## Perlindungan Hukum Pemagang yang Tidak Diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan

## Shella Aqmadea Eshafia
shellaaeshafia@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Every human being has an interest, namely the demands of an individual or group that are expected to be fulfilled. Legal protection for workers is the fulfillment of the basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945  Constitution.  The  participation  of  apprentices  in  national development is increasing, with the risks and responsibilities as well as the challenges it faces. Therefore, it is felt necessary for them to be given protection, maintenance, and increase in their welfare, so that in turn it will increase work productivity. The results of the research conducted by the author are to show that companies are required to include apprentices in employment social security, based on Article 2 of Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. In writing using this normative juridical method, the liability and legal consequences for companies that do not include apprentices in employment social security will also be discussed.
Keywords : Legal Protection; Holders; Excluded; BPJS. Abstrak Setiap  manusia  mempunyai  kepentingan,  yaitu  tuntutan  perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi  oleh  konstitusi  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Peran serta pemagang dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu  untuk  diberikan  perlindungan,pemeliharaan,  dan  peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis untuk menunjukan  bahwa,  Perusahaan  wajib  mengikutsertakan  pemagang dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, Berdasarkan Pasal 2 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam penulisan yang menggunakan metode yuridis normatif ini,  juga  akan  dibahas  pertanggungjawaban  dan  akibat  hukum  bagi Perusahaan  yang  tidak  mengikutsertakan  pemagang  dalam  jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemagang; Tidak Diikutsertakan; BPJS.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 1, Januari 2022 Jurist-Diction. 2022; 379-400
How to cite:
Shella Aqmadea Eshafia,
‘Perlindungan Hukum Pemagang yang Tidak Diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan’ (2022) Vol. 5 No. 1 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 6 April 2021; Diterima  14 Januari 2022; Diterbitkan 31 Januari 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i1.32730
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 380 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...

## Pendahuluan
Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan  kegunaan  bagi  masyarakat  jangan  sampai  hukum  dilaksanakan  menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, sehingga dengan perlindungan hukum yang  kokoh  akan  terwujud  tujuan  hukum  secara  umum:  ketertiban,  keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. 1
Dalam  Ketenagakerjaan  di  Indonesia,  berdasarkan  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan pengusaha dan pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan  antara  pekerja  dengan  pengusaha  tidak  sama  dan  seimbang,  karena seringkali  pekerja/buruh  berada  pada  posisi  yang  lemah. 2 Peran  serta  pemagang dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk  diberikan  perlindungan,pemeliharaan,  dan  peningkatan  kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.
Dalam  pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011,  bahwa: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta  kepada  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial,  sesuai  dengan  program jaminan sosial yang di ikuti”. Jika melanggar kewajiban ini, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administratif.
1 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
[157-158].
2 Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Pustaka Yustisia Group 2008).[5].
Perlindungan  hukum  bagi  pemagang  sangat  diperlukan  mengingat kedudukannya yang lemah Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS kesehatan dengan membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemberi kerja. Merujuk pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  Tahun  2013,  payung  hukum  sanksi  tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
BPJS  Ketenagakerjaan  telah  memberikan  himbauan  kepada  seluruh perusahaan  yang  ada  untuk  segera  melaksanakan  kewajiban  pengusaha  sebagai pemberi kerja untuk memberi perlindungan erhadap pekerjanya dalam hal jaminan sosial, Karena apabila Pengusaha sebagai pemberi kerja tidak mengindahkan aturan ini,  maka  jelas  pengusaha  tersebut  telah  melanggar  hak  normatif  para  pekerja/ buruh dan dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

## Rumusan Masalah
1.Apakah pemagang wajib diikut sertakan dalam BPJS oleh perusahaan?
2.Apa sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikut sertakan pemagang  dalam BPJS?

## Kewajiban Pengusaha Untuk Mengikutsertakan Pemagang Dalam BPJS
Istilah  perlindungan  hukum  dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan  legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara  etimologi  perlindungan  hukum  terdiri  dari  dua  suku  kata  yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.
Hukum  adalah  Hukum  berfungsi  sebagai  pelindungan  kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.  Artinya  perlindungan  adalah  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang

## 382 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Perlindungan  hukum  merupakan  hak  setiap  warga  negara,  dan  dilain sisi  bahwa  perlindungan  hukum  merupakan  kewajiban  bagi  negara  itu  sendiri, oleh  karenanya  negara  wajib  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan  hukum  adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. 3
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 4
Sedangkan  Satjipto  Raharjo  mengemukakan  bahwa  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 5
Perlindungan  hukum  terkait  dengan  peserta  BPJS  kesehatan  dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan  pemerintah  mengeluarkan  Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dua BUMN yaitu PT Askes  (persero) dan  PT  Jamsostek  (Persero)  dirubah  bentuk  menjadi Badan Layanan Publik untuk  melaksanakan  5  program  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2004  yaitu  program  Jaminan  Kesehatan  bagi      BPJS      Kesehatan      dan
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press Jakarta 1984).[133].
4 Setiono, Rule Of Law (Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana 2004).[3].
5 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 2000).[53].
program   lainnya   diserahkan   ke   BPJS Ketenagakerjaan. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat,  yang  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  adanya  kepastian  hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.
Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat simpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh  pemerintah  melalui  aparatur  penegak  hukumnya  dengan  menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan  sewenang-wenang  yang  dilakukan  oleh  penguasa  (aparatur  penegak hukum itu sendiri).
a.  Perlindungan hukum preventif peserta BPJS Kesehatan
Setiap  orang  berhak  dan  wajib  mendapatkan  kesehatan  dalam derajat  yang optimal.  Itu  sebabnya  peningkatan  derajat  kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Perlindungan   sosial   yang diselenggarakan   oleh   negara dalam  menjamin  warga negaranya  untuk  memenuhi  jaminan  kesehatan  pada dasarnya  telah  diatur  secara  jelas  di  dalam  Pasal  25  ayat  (1) Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia dan Resolusi World Health Assembly (WHA)  Tahun 2005.  Deklarasi  tersebut  menyatakan  bahwa setiap  negara  perlu  mengembangkan skema Universal  Health  Coverage (UHC)  melalui  mekanisme  asuransi  kesehatan sosial  untuk   menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.
Pengaturan  tentang hak atas kesehatan di Indonesia dapat kita lihat mulai dari konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  Undang-undang  Dasar  (UUD) 1945 hingga beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di  bawahnya.  Pasal 28  H  ayat  I  Amandemen  Keempat  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa “Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. 6
6 Yahya Ahmad  Zein, Hak  Warga  Negara  Di  Wilayah  Perbatasan  Perlindungan  Hukum  Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan ( Liberty 2016).[128].

## 384 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
Lebih  lanjut  penerapan  jaminan  sosial  ini  diakomodasi  dalam  Pasal  28H ayat  (3)  dan  Pasal  34  ayat  (2)  Undang -Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Pasal  28H  ayat  (3)  UUD  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat.  Untuk itu  dalam rangka    memberikan    jaminan    sosial    kepada    setiap    warga negara, pemerintah  menganggap  perlu  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial bagi  seluruh  rakyat  sesuai  dengan  amanat  Pasal  34  ayat  (2)  UUD  Tahun 1945.
Pasal  34  ayat  (2)  UUD  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  negara mengembangkan sistem        jaminan        sosial        bagi        seluruh        rakyat        dan  memberdayakan masyarakat  yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat  kemanusiaan. Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mencapai derajat   kesehatan   masyarakat setinggi - tingginya,   sebagaimana   tujuan pembangunan kesehatan.
Perlindungan  hukum  terkait  dengan  peserta  BPJS  kesehatan  dalam mendapatkan  pelayanan  kesehatan  pemerintah  mengeluarkan  Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan dua BUMN yaitu PT Askes  (persero) dan  PT  Jamsostek  (Persero)  dirubah  bentuk  menjadi Badan Layanan Publik untuk melaksanakan 5 program yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun  2004  yaitu  program  Jaminan  Kesehatan  bagi      BPJS      Kesehatan      dan program   lainnya   diserahkan   ke   BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah  melalui  Menteri  Kesehatan  telah  menetapkan  beberapa Peraturan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  program  BPJS  kesehatan baik itu  tentang  tarif  maupun  prosedur  dalam  mendapatkan  pelayanan kesehatan. Pada   peraturan   tersebut   agar   peserta   tidak   dipungut   bila memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan. Adanya penerapan   Jaminan   Kesehatan Nasional   (JKN)   ini, diharapkan  tidak  ada  lagi  masyarakat indonesia,  khususnya masyarakat miskin  yang  tidak  berobat  kefasilitas  pelayanan  kesehatan  ketika sakit karena tidak memiliki biaya.
Perlindungan hukum preventif peserta BPJS Kesehatan lainya adalah bentuk perlindungan  kepada  peserta  BPJS  Kesehatan  untuk  mendpatkan  pelayanan
Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangka dari fasilitas Kesehatan. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014. Adapun pengertian dari pelayanan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitas menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16.
b.  Perlindungan hukum refrensif peserta BPJS Kesehatan
Perlindungan    hukum    yang    represif    bertujuan    untuk    menyelesaikan sengketa.    Penanganan    perlindungan    hukum    oleh    Pengadilan    Umum    dan Pengadilan  Administrasi  di  Indonesia  termasuk  kategori  perlindungan hukum ini.  Hukum    berfungsi    sebagai    pelindungan    kepentingan    manusia,    agar kepentingan      manusia      terlindungi,      hukum      harus      dilaksanakan      secara profesional.    Pelaksanaan    hukum    dapat    berlangsung    normal,    damai,    dan tertib.  Hukum  yang  telah  dilanggar  harus  ditegakkan  melalui  penegakkan hukum.  Penegakkan  hukum  menghendaki  kepastian  hukum,  kepastian hukum merupakan    perlindungan  yustisiable  terhadap    tindakan    sewenang-wenang. Masyarakat   mengharapkan   adanya   kepastian   hukum   karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.
Selanjutnya bentuk perlindungan hukum represif bagi peserta BPJS Kesehatan ialah hak untuk menuntut ganti rugi. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 58 Udang- undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga Kesehatan, dan/atau penyelenggara Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan Kesehatan yang diterimanya.
2) Tuntuan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi tenaga  kerja  Kesehatan  yang  melakukan  Tindakan  penyelamatan  nyawa  atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
Dengan adanya berbagai aturan tentang perlindungan hukum secara refresif bagi  peserta  BPJS  Kesehatan  di  atas,  maka  setiap  peserta  sudah terlindungi dengan  aturan-aturan  tersebut,  sehingga  ketika  peserta  merasa ada hak-haknya

## 386 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
sebagai  peserta  yang  tidak  terpenuhi  dalam  menggunakan  layanan  kesehatan  di Puskesmas dapat melakukan pengaduan kepada pihak BPJS Kesehatan dan apabila pengaduan  tersebut  tidak  dapat  terselesaikan,  maka  peserta  dapat  melakukan mediasi  dan  apabila  hasil  mediasi  tersebut  tidak  dapat  diterima  oleh  salah  satu pihak maka sengketa tersebut dapat di ajukan ke Pengadilan.
Hubungan  kerja  di  Indonesia  diawali  dengan  suatu  masa  yang  suram yaitu pada zaman perbudakan, rodi dan poenale sanksi . Perbudakan ialah suatu kejadian manaka seseorang yang di sebut budak melakukan pekerjaan di bawah kepemimpinan orang lain. Para budak tersebut tidak memiliki hak apapun termasuk hak atas penghidupannya. Adanya perbudakan pada saat itu disebabkan karena raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi paling kuat memerlukan orang yang dapat mengabdi kepadanya, sementara penduduk menengah ke bawah dapat di katakana miskin dan tidak berkemampuan secara ekonomi pada saat itu cukup banyak yang disebabkan  oleh  rendahnya  harkat  sumber  daya  manusia  sehingga  tidak  heran perbudakan pada zaman itu dapat berkembang dengan subur.
Menurut Pasal 1 nomor 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau  buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja  yang  memiliki  unsur  pekerja,  upah, dan perintah. Hubungan kerja merupakan sesuatu yang abstrak dan merupakan hubungan hukum antara pengusaha dengan seorang pekerja atau buruh. Hubungan kerja hanya lahir karena ada perjanjian kerja. Perjanjian melahirkan perikatan, perikatan yang lahir karena perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja,
Hubungan kerja hanya ada bilamana salah satu pihak dalam perjanjian dinamakan pengusaha dan pihak lainya dinamakan buruh atau pekerja. Digunakannya kata hubungan  kerja,  untuk  menunjukan  bahwa  kerja  antara  majikan  dengan  buruh mengenai kerja. 7
Ada dua jenis hubungan kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (pkwt) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt). Perjanjian Kerja Waktu tertentu
7 Abdul  Rachmad  Budion, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia (Rajawali  Grafindo  Persada 1995).[25].
adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 8
Perjanjian kerja waktu tidak tertenu (pkwtt) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.  pkwtt  dapat  dibuat  secara  tertulis  maupun  secara  lisan  dan  tidak  wajib mendapatkan pengesahan dan instansi ketenagakerjaan yang berkaitan. Bila pkwtt dibuat  secara  lisan,  maka  klausula  yang  diberlakukan  di  anata  mereka  (antara pengusaha dengan pekerja) adalah klausula sebagaimana yang sudah di atur didalam UU Ketenagakerjaan. Pkwtt dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan, selama masa percobaan pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah yang sudah diberikan tersebut tidak boleh rendah dari upah minimum yang  sudah berlaku.
Menurut  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan pemagangan  adalah  bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan kerja di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan  instruktur  atau  pekerja/buruh yang  lebih  berpengalam,  dalam  proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  di  sebuah perusahaan,dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Menurut sujadna, Magang adalah cara penyebaran informasi yang dilakukan secara  terorganisasi.  Menurut  rusidi,  magang  merupakan  salah  satu  mata  kuliah yang harus diselesaikan setiap mahasiswa sebagai cara mempersiapkan diri untuk menjadi SDM yang siap dalam dunia perkerjaan. Magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu magang adalah proses belajar dari seorang ahli melalui kegiatan dunia nyata. Selain itu magang adalah proses  mempraktikkan  pengetahuan  dan  keterampilan  untuk  menyelesaikan problem nyata di sekitar. 9 Dari pengertian yang telah dijabarkan dari para pakar diatas ddapat disimpulkan bahwa magang merupakan pelatihan atau praktek untuk
8 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan (Pustaka Setia Bandung 2013) . [122].
9 Sumardiono, apa itu homeschooling: 35 gagasan pendidikan berbasis keluarga (Panda Media Jakarta 2014 ).[119].

## 388 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
menguasai  keahlian  tertentu  dibawah  bimbingan  dan  pengawan  instruktur  yang berpengalaman.
Berdasarkan  peraturan  Kementrian  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi No.22/2009:  “bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang  diselenggarakan  secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu”.
Sebuah sistem pemagangan di suatu perusahaan, pada dasarnya merupakan pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan,  kepada  calon  tenaga  kerja,  untuk mendapatkan  keterampilan  tertentu  sesuai  dengan  bidang  perusahaan  yang bersangkutan. Pasal 21 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebuah  pelatihan  kerja  dapat  diselenggarakan  dengan  sistem  pemagangan.  Oleh karena itu pemagang merupakan bagian dari kegaiatan pelatihan kerja.
Hal tersebut seperti ditentukan juga dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemagangan Dalam Negeri. Bagi perusahaan, pemagangan bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Sementara itu  bagi  peserta  pemagangan,  sistem  pemagangan  berguna  untuk  mendapatkan keterampilan  yang  diperlukan.  Sehingga  dalam  konteks  ini,  pemagangan  bukan merupakan relasi antara pemberi kerja dan pencari kerja, namun relasi antara pencari keterampilan  dengan  penyedia  keterampilan.  Sistem  pemagangan  di  perusahaan juga  bukan  merupakan  relasi  antara  perusahaan  dan  pekerja/karyawan,  karena peserta  pemagangan  tidak  memiliki  hubungan  kerja  dengan  perusahaan  (bukan pekerja/karyawan). Hubungan antara peserta pemagangan dengan perusahaan tidak terikat pada perjanjian kerja, sebagai dasar dari hubungan kerja, tapi berdasarkan perjanjian pemagangan, Oleh  sebab  itu,  penggunaan  istilah peserta  pemagangan lebih tepat daripada pekerja magang ataupun karyawan magang.
BPJS  adalah  penjamin  hak-hak  sosial  dan  kesehatan  tenaga  kerja  yang berkerja dibidang apa saja, Hak-hak tenaga kerja ditempat bekerja perlu ditunjang
oleh berbagai factor, seperti peraturan perundang-undagan yang memadai, peran aparatur hukum dan sarana dan prasarana penunjang yang efektif. Ketiga factor ini saling berhubungan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif apabila terjadi pelanggaran hak asasi  manusia  terhadap  tenaga  kerja.  Para  pengusaha  juga  diwajibkan  untuk menerapkan Undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja  sebagai  peraturan  yang  terkait  dalam  mewujudkan  suatu  perlindungan terhadap tenaga kerja. 10
Upaya  memberikan  melalui  jaminan  sosial  dilakukan  untuk  para  pekerja tanpa terkecuali, pekerja magang juga berhak mendapatkan jaminan sosial sehingga diharapkan  mereka  dapat  bekerja  secara  optimal  tanpa  harus  khawatir  dengan risiko sosial yang dapat menimpanya sewaktu-waktu. “BPJS ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja magang, dan iurannya ditanggung  oleh  pegusaha  atau  pemberi  magang.  Besaran  iuran  sesuai  dengan honor  yang  dilaporkan,  atau  dihitung  berdasarkan  minimal  70%  dari  UMP  atau UMK”, kata Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfusz, di Jakarta,Rabu, 31 Juli 2019.
Hal  itu  dikatakannya  saat  penandatanganan  nota  kesepahaman  anatara BPJS  Ketenagakerjaan  dengan  Gerakan  Nasional  Indonesia  Kompeten  (GNIK) yang  diwakili  Yunus  Triyonggo  sebagai  Ketua  GNIK.  Penandatanganan  MoU itu disaksikan Sekertaris Jendral Kementerian Ketenagakerjanaa, Khairul Anwar, dan  Dirjen  Pembinaan  Pelatihan  dan  Produktivitas  Kemenaker,  Bambang  Satrio Lelono. Dalam kerjasama tersebut, butir penting yang diangkat adalah penerapan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta program magang. 11
Kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja, yang di sebut kecelakaan kerja ialah kecelakaan yang terjadi pada waktu berangkat ataupun pulang dari tempat kerja melalui jalan yang wajar.   menurut Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, semua karyawan memiliki hak untuk memperoleh
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (PT Raja Grafindo Persada 2013).[99].
11 Satrio Widianto, Pekerja Magang Harus Dilindungi Jaminan Sosial (www.tirto.id 2018).[1].

## 390 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
perlindungan  keselamatan  kerja  tidak  terlepas  dari  pemagang  selama  pemagang bekerja  di  lingkungan  kerja  perusahaan.  Untuk  menguatkan  dasar  perlindungan perusahaan dalam mengantisipasi kecelakaan kerja di lingkungan kerja, telah diatur hak karyawan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa seluruh perusahaan wajib menerapkan manajeman kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait dan berjalan beriringan dengan sistem manajeman perusahaan.
Keselamatan kerja karyawan maupun pemagang merupakan sebuah tanggung jawab penuh yang di miliki oleh perusahaan. Perusahaan turut andil bertanggung jawab dan berkontribusi untuk mengelola dan memlihara fasilitas, alat dan peralatan dalam lingkungan perusahaan. Dengan adanya perusahaan mendaftarkan pemagang dalam program BPJS itu juga sebagai bentuk perusahaan menaati peraturan Negara yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja.
Bagi pekerja magang seharusnya juga berlaku pula ketentuan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan pada keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP- 150/MEN/1990 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja waktu Tertentu. 12

## Sanksi Terhadap Perusahaa yang Tidak Mengikutsertakan BPJS Kepada Pemagangan.
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh  dan  pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 19945 (UUD NRI 1945). Dari definisi  tersebut  hubungan  industrial  terdapat  tiga  pihak  yakni  pekerja/buruh, pengusaha, pemerintah, ini menunjukan adanya pemerintah campur tangan dalam hubungan  pekerja  dan  pengusaha.  Dalam  pembukaan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  Negara  menjamin  keselamatan,  kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat indonesia berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini menunjukan bahwa tiap warga  Negara  Indonesia  berhak  untuk  memiliki  pekerjaan  demi  menghidupi kehidupannnya.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 atau yang biasa kita sebut sebagai Undang-undang  Ketenagakerjaan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam mengatur  permasalahan  perburuhan  di  Indonesia.  UU  ketenagakerjaan  dapat dikatakan menggambarkan hubungan yang ada di antara pengemban kepentingan yaitu,  Pengusaha,  Pekerja,  dan  Pemerintah.  Salah  satu  peran  Pemerintah  dalam posisinya  sebagai  pengemban  kepentingan  dalam  hal  Ketenagakerjaan  adalah menjadi regulator atau pengatur.
Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum indonesia masuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana.  Kedudukan  tersebut  membawa  konsekuensi  yuridis  bahwa  ketentuan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan haruslah mendasar pada teori hukum yang menelaah di dalam bidang tersebut.
Berdasarkan  Pasal  102  ayat  (1)  Undang-undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  fungsi  pemerintah  dalam  melaksanakan  hubungan industrial  adalah  menetapka  kebijakan,  memberikan  pelayanan,  melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang- undangan Ketenagakerjaan. Keempat Fungsi pemerintah apabila dikaitkan dengan menjalankan fungsi itu penyelenggaraan Negara di bidang Ketenagakerjaan harus dapat melaksanakan fungsi itu dengan baik, fungsi pemerinta bersifat Kumulatif.
Negara dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di masyarakat. 13
Seseorang  yang  menggeluti  suatu  pekerjaan  harus  mendapatkan  upah (peenuhan  hak  dan  kewajiban)  dari  pekerjaan  yang  telah  digeluti.  Berdasarkan pada Pasal 1 angka 30 Undang-undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/ buruh  yang  diterima  dalam  bentuk  uang  sebagai    imbalan  dari  pengusaha  atau
13 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia 1992).[38].

## 392 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan Perundang-undangan. 14
Pemerintah  memberikan  perhatian  yang  sangat  penuh  pada  upah  pekerja/ buruh  berdasarkan  pada  ketentuan  Pasal  88  UU  Ketenagakerjaan,  yaitu  setiap pekerjaan/buruh  berhak  dalam  memperoleh  penghasilan  yang  dapat  memnuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu Pemerintah menetapkan kebijakan  pengupahan  yang  melindungi  hak  pekerja/buruh.  Dalam  pemberian upah, kini dikenal dengan istilah UMPH (Upah Minimum Provinsi) yang dimana telah ditetapkan dengan sejumblah nominal tertentu sebagai standarisasi pemberian upah kepada pekerja oleh pengusaha. Ketentuan upah minimum diatur dalam Pasal 68-92 UU Ketenagakerjaan.
Baik  PNS  maupun  swasta  saat  ini  sudah  memberlakukan  sistem  UMPH (Upah Minimum Provinsi) dalam segala aspek. Yang dalam hal ini harus ditaati atau  dipenuhi  oleh  para  pengusaha.  Pengusaha  diberi  larangan  ,membayar  upah lebih  rendah  dari  upah  minimum  yang  telah  ditentukan.  Bagi  pengusaha  yang tidak mampu membayar sebagaimana yang sudah tercantum di atas, maka dapat dilakukan penangguhan. 15
Sanksi Hukum Administrasi, menurut J.B.J.M ten Berge, “sanksi merupakan inti  dari  penegakan  hukum  administrasi.  Sanksi  diperlukan  untuk  menjamin penegakan hukum administrasi”. Menurut P de Haan dkk, “dalam HAN, penggunaan sanksi  administrasi  merupakan  penerapan  kewenangan  pemerintah,  dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis”.
JJ.  Oosternbrink  berpendapat  “sanksi administrative adalah  sanksi  yang  muncul dari hubungan antara pemerintah,warga negara dan yang dilakukan tanpa perantara pihak ketika (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri”.
Perusahaan  wajib  mengikutsertakan  setiap  pekerja  pada  program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja BPJS, karena hal tersebut merupakan hak setiap tenaga kerja.
14 Hardijah Rusli, Hukum Ketenagakerjaan (Ghalia Indonesia 1995).[86].
15 Asri Wijaya, Hak Membentuk Serikat Buruh (Revka Petra Media 2014).[43].
Hal  itu  juga  disebutkan  dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  dikarenakan  BPJS  Kesehatan  merupakan salah  satu  bentuk  Jaminan  Sosial,  yang  sudah  diatur  oleh  pemerintah.  Undang- undang  tersebut  mengatur  tentang  sanksi  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan BPJS  Kesehatan  karyawan.  Pasal  17  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menyatakan  bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah prihal BPJS kesehatan akan dikenakan sanksi administratif berupa:
1.  Teguran tertulis;
2.  Denda; dan/atau
3.  Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
Sebagai  contoh,  jika  ada  perusahaan  yang  hendak  mengajukan  izin  usaha ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di kota yang bersangkutan harus telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika perusahaan yang bersangkutan belum atau tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka perusahaan tersebut akan dilaporkan ke BPJS Pusat dan menerima surat teguran.
Menurut  sudarto,  pemberian  pidana  terdiri  dari  pemberian  pidana  in abstracto dan pemberian pidana in concreto. Pemberian pidana in abstracto adalah menetapkan  stesel  sanksi  hukum  pidana  yang  menyangkut  pembetuk  undang- undang.  Sedangkan  pemberian  pidana  in  concreto  menyangkut  berbagai  badan yang kesemuannya mendukung dan melaksanakan setelsel sanksi hukum pidana. 16
Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan pembahasan ini, maka pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dapat diklasifikasikan kedalam pemidanaan in concreto.
Secara yuridis, masalah pengenaan sanksi pidana oleh hakim atau pemidanaan in concreto diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sanksi pidana dikenakan oleh pengadilan apabila proses persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti bersalah

## 394 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya  sebagai  peserta  jaminan  sosial.  Tata  cara  atau  mekanisme  pengenaan sanksi pidana oleh hakim dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHAP. 17
Sesuai  dengan  Pasal  193  KUHAP  tersebut  jelas  bahwa  yang  berwenang mengenakan  sanksi  pidana  kepada  perusahaan  yang  tidak  mendaftarkan  pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim perkara pidana.
Pasal  15  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2014  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disini pemberi kerja juga mempunyai kewajiban untuk memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjaanya dan menyetorkannya kepada BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 24 Tahun 2011 apabila sanksi administrasi telah dilakukan tapi jika perusahaan tak juga mengikutsertakan para pekerjannya di BPJS Ketenagakerjaan dan tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 maka dapat di pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara jamninan Sosial. 18
Sanksi pidana ini sangat penting dalam emberikan efek jera agar perusahaan dapat  menjalankan  hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  pekerja  di  perusahaan tersebut  tentang  jaminan  sosial  kecelakaan  kerja  itu  dan  tentunya  bukan  hanya untuk pekerja saja melaikan juga untuk keluargnya.
Perundingan  biparti  adalah  perundingan  antara  buruh  atau  serikat  buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Semua jenis perselisihan industrial dapat diselesaikan lewat perundingan biparti.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 mewajibkan ada tahap perundinngan biparti untuk semua jenis perselisihan hubungan industrial. Jika tahap ini tidak ada,
17 Teguh  Prasetyo  dan Abdul  Halim  Barkatullah, Politik  Hukum  Pidana (Pustaka  Pelajar 2012).[85].
18 Pandji Anoraga, Penerapan Jaminan Sosial Di Indonesia (Dunia Pustaka Jaya 1995).[55] .
maka tahap-tahap penyelesaian perselisihan hubunngan industrial berikutnya tidak dapat  ditempuh.  Agar  perundingan  biparti  tidak  berlarut-larut  Undang-undang membatasi  waktu  pelaksanaan  perundingan  biparti,  selama  30  hari.  Jika  dalam waktu 30 hari salah satu pihak menolak berunding atau telah dilakukan perundingan, tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan biparti tersebut gagal. Jika perundingan biparti mencapai kesepakatan penyelesaian oleh kedua belah pihak, maka akan dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2004  memberikan  nama  formal  “perjanjian  bersama” untuk perjanjian para pihak di dalam perundangan biparti. Undang-undang Nomor 2  Tahun 2004 memberikan nama formal “perjanjian bersama” untuk perjanjian anatara para pihak di dalam perundingan biparti.
Mediasi  hubungan  industrial  yang  selanjutnya  disebut  mediasi  adalah penyelesaian  perselisihan  hak,  perselisihan  kepentingan,  persilisahan  PHK,  dan perselisahan  antar  serikat  pekerja/serikat  Buruh  dalam  satu  perusahaan  melalui musyawarah  yang  ditengahi  oleh  seorang  atau  lebih  mediator  yang  netral  Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Jika didalam lembaga mediasi tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka dibuat perjanjian  bersama  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan  disaksikan  oleh mediator.  Perjanjian  bersama  ini  didaftarkan  di  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada  Pengadilan  Negeri  di  wilayah  hukum  pihak-pihak  mengadakan  perjanjian bersama  Apabila  perjanjian  bersama  tidak  dilaksanaka  oleh  satu  pihak,  maka pihak yang dirugikam dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  di  wilayah  perjanjian  bersama didaftar untuk mrndapat penetapan eksekusi, jika pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di  wilayah  domisili pemohon eksekusi  untuk  teruskan ke  Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.
Konsiliasi  adalah  penyelesaian  perselisihan  kepentingan,  PHK  atau perselisihan  antara  Serikat  Pkerja/serikat  Buruh  hanya  dalam  satu  perusahaan, melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral

## 396 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
Pasal  1  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2004.  Konsiliator  dimaksud  terdaftar di  instansi  ketenagakerjaan  kabupaten/kota,  sebagai  pihak  ketiga  netral  di  luar pegawai dinass tenaga kerja. Setalah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan para pihak untuk menyepakati memilih penyelesesaian melalui konsiliasi atau arbitrase. Proposisi tersebut melahirkan kesimpulan bahwa menurut Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  lembaga  konsiliasi  ataupun  arbitrase merupakan penyelesaian sukarela berdasarkan kehendak para pihak. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak di disaksikan oleh konsiliator. Perjanjian bersamaini didaftarkan di Pengangadilan Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  di  wilayah  hukum  pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama.
Penyelesaian  perselisihan  melalui  Arbitrase  diatur  dalam  Bab  II  Bagian Keempat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase tersebut dilakukan oleh Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Arbiter tersebut telah ditetapkan oleh Menteri dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia Penyelesaian oleh Arbiter dilakukan atas dasar kesepakan para pihak yang berselisih. Kesepakan tersebut  dinyatakan  secara  tertulis  dalam  surat  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat rangkap 3 (tiga) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setelah surat perjanjian arbitrase ditandangani, para pihak dapat menunjuk arbiter tunggal atau beberapa (majelis) dalam jumlah gasal sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri.
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan  terhadap  perselisihan  hubungan  industrial.  Rumusan  ini  menunjukan bahwa  semua  jenis  perselisihan  hubungan  industrial  dapat  diselesaikan  lewat Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk dua jenis perselisihan, yaitu perselisihan hak dan perselisihan antara serikat buruh tidak ada  upaya hukum. Penyelesaian perselisihan  hak  dan  perselisihan  pemutusaan  hubungan  kerja  pada  Mahkamah
Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas cepat peradilan. Di dalam praktik batas waktu ini ammat sulit di penihi, karena tumukan perkara di Mahkamah Agung.
Pengadilan  Hubungan  industrial  dibentuk  di  setiap  Pengadilan  Negeri Kabupate atau Kota yang berada di setiap ibukota propinsi yang daerah Hukumnya meliputi  propinsi  yang  bersangkutan.  Hal  yang  paling  penting  diatir  di  dalam Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  bahwa  jika  perselisihan  hak  dan/atay perselisihan  kepentingan  diikuti  perselisihan  pemutusaan  hubungan  kerja,  maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dulu perkara perselisihan hak/atau perselisihan kepentingan.
Dalam penyelesaian perselisihan hubunngan industrial tidak dikenak lembaga banding. Di dalam perselisihan ini hanya dikenal lembaga kasasi. Jika Pengadilan Hubungan Industrial memutus perselisihan hak atay perselisihan putusan hubungan kerja, maka pihak yang tidak puas atasu putusan tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di dalam perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 19

## Kesimpulan
Perusahaan  wajib  mengikutsertakan  pemagang  dalam  jaminan  sosial ketenagakerjaan, Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  mengatur  bahwa  BPJS  Ketenagakerjaan mempunyai  tujuan  yaitu  mewujudkan  terselenggaranya  program  jaminan  BPJS ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pekerja atau anggota keluarganya. Kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja, menurut Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, semua karyawan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan kerja tidak
19 Abdul Rachmad ,Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Raja Grafindo persada 1995).[160].

## 398 Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
terlepas dari pemagang selama pemagang bekerja di lingkungan kerja perusahaan. Keselamatan  kerja  karyawan  maupun  pemagang  merupakan  sebuah  tanggung jawab penuh yang di miliki oleh perusahaan. Perusahaan turut andil bertanggung jawab dan berkontribusi untuk mengelola dan memlihara fasilitas, alat dan peralatan dalam lingkungan perusahaan. Dengan adanya perusahaan mendaftarkan pemagang dalam program BPJS itu juga sebagai bentuk perusahaan menaati peraturan Negara yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan kerja.
Sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja  atau  buruhnya  sebagai  peserta  jaminan  sosial  adalah  sanksi  pidana, perdata dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, denda,  dan/atau  tidak  mendapatkan  pelayanan  public  tertentu  yang  meliputi: perizinan  terkait  usaha,  izin  yang  diperlukan  dalam  mengikuti  tender  proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh, atau izin mendirikan bangunan. Sedangkan penegakan hukum dalam ranah hukum  perdata  berkaitan  erat  dengan  ganti  kerugian    sedangkan  untuk  sanksi pidanannya terdiri dari pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan untuk pengulangan 8 (delapan) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

## Daftar Bacaan Buku
Abdul Rachmad, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Raja Grafindo persada 1995).
Abdul  Khakim, Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia (Citra Aditya Bakti 2009).
Abdul  Rachmad  Budion, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia (Rajawali  Grafindo Persada 1995).
Asri Wijaya, Hak Membentuk Serikat Buruh (Revka Petra Media Jakarta 2012).
Devi rahayu, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan (Scopindo Media Pustaka 2019).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279 ).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial,  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2356 ).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial,  (  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 ).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun  2013  Tentang  Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Peyelenggara Negara  Dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja  Dan  Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia    Nomor  36 Tahun  2016 Tentang Penyelanggaraan Pemagangan di dalam Negeri.

## Shella Aqmadea: Perlindungan Hukum Pemagang...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--