Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Vol. 19, No. 2, Juli 2024, pp. 141~149 DOI: 10.56338/iqra.v19i2.4632 Website: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA

## Hukum Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pemikiran Hukum Fiqhi Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam
The  Law  of  Marriage  Without  a  Guardian  is  a  Comparison  of  the  Legal Thinking of Fiqhi Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law
Rasyidah 1 *, Hannani 2 , M. Ali Rusdi 3 , Rahmawati 4 , Aris 5
1 Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | rasyidah3295@gmail.com
2 Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | hannani@iainpare.ac.id
3 Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | malirusdi@iainpare.ac.id
4 Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | rahmawati@iainpare.ac.id
5 Institute Agama Islam Parepare IAIN PAREPARE | aris@iainpare.ac.id

## Article Info

## ABSTRAK
Studi ini membahas peran wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode  dokumentasi.  Studi  ini bertujuan  untuk  menganalisa  status  wali  dalam  pernikahan  dan  dasar
Received 19 December, 2023 Revised 21 May, 2024
Accepted 16 July, 2024

## Kata Kunci:
Hukum Islam; Wali; Maqashid Syari’ah

## Keywords
Islamic Law; Wali; Maqashid Sharia.
hukum  yang  digunakan  terkait  pernikahan  tanpa  wali,  serta  menganalisis  pandangan Maqashid  Al Syari’ah terhadap kedudukan pernikahan tanpa wali menurut Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam  (HKI).  Hasil  penelitian  menunjukkan  perbedaan  pendapat  antara  Imam  Abu  Hanifah  dan HKI, hukum Islam menegaskan bahwa status wali sangat penting dalam pernikahan sebagai salah satu rukun, sedangkan  Imam  Abu  Hanifah  membolehkan  pernikahan  tanpa  wali  dengan  merujuk  pada  ayat  Al- Baqarah  dan  hadist  Ummu  Salamah.  Analisis Maqashid  Syariah terhadap  pandangan  Imam  Abu Hanifah menunjukkan bahwa tujuan syariah terutama terkait penjagaan terhadap keturunan, akal, dan harta, namun di Indonesia, pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Studi ini menyimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menegaskan pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan sebagai salah satu rukun, sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan pernikahan tanpa wali dengan merujuk pada dasar hukum  tertentu.  Analisis  Maqashid  Syariah  menunjukkan  bahwa  pandangan  Imam  Abu  Hanifah mempertimbangkan situasi tertentu yang mendesak seseorang untuk menikah tanpa wali. Sebagai hasil dari  penelitian  ini,  muncul  rekomendasi  untuk  merevisi  Kompilasi  Hukum  Islam  agar  terdapat pengecualian terhadap wanita yang menikahkan dirinya sendiri dalam kondisi dan situasi tertentu yang mendesak.

## ABSTRACT
This  study  discusses  the  role  of  the  guardian  in  marriage  according  to  Imam  Abu  Hanifah  and  the Compilation of Islamic Law. This study is a literature research with a qualitative approach, using the documentation method. This study aims to analyze the status of the guardian in marriage and the legal basis used regarding marriage without a guardian, as well as analyzing the Maqashid Al Shari'ah view of the position of marriage without a guardian according to Imam Abu Hanifah and the Compilation of Islamic Law (IPR). The results of the study show a difference of opinion between Imam Abu Hanifah and the IPR, where the IPR emphasizes that the status of the guardian is very important in marriage as one of the pillars, while Imam Abu Hanifah allows marriage without a guardian by referring to the verse Al-Baqarah and the hadith of Ummu Salamah. Maqashid Sharia analysis of Imam Abu Hanifah's view shows  that  the  objectives  of  sharia  are  mainly  related  to  the  preservation  of  offspring,  intellect,  and property, but in Indonesia, marriage without a guardian is considered invalid. This study concludes that the Compilation of Islamic Law emphasizes the importance of the presence of a guardian in marriage as one of the pillars, while Imam Abu Hanifah allows marriage without a guardian by referring to certain legal  grounds.  Maqashid  Sharia  analysis  shows  that  Imam  Abu  Hanifah's  view  considers  certain situations  that  urge  a  person  to  marry  without  a  guardian.  As  a  result  of  this  research,  there  is  a recommendation to revise the Compilation of Islamic Law so that there is an exception for women who marry themselves in certain urgent conditions and situations.
Corresponding Author:
Rasyidah Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare Email: hariyantoafi2@gmail.com
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Article history:

## LATAR BELAKANG
Perkawinan  merupakan  salah  satu  institusi  yang  paling  penting  bagi  manusia  dan  sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Islam memandang bahwa perkawinan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun bagi masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Abu Bakar, dkk., 2023).
Salah  satu  aspek  penting  dalam  pernikahan  adalah  persyaratan  kehadiran  seorang  wali. Keberadaan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat apakah wali termasuk rukun  pernikahan  atau  tidak  karena  memang  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  jumlah  rukun pernikahan, dan didalam Al-Qur’an tidak ditemukan secara jelas bahwa wali adalah rukun nikah. Namum  perbedaan  tersebut  bukanlah  dalam  hal  yang  substansial,  hanya  disebabkan  karena perbedaan dalam memaknai ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan wali dalam pernikahan (Purnama, 2018).
Peran  wali  nikah  dalam  hukum  keluarga  Islam  terkait  proses  pernikahan,  merupakan prasyarat  penting  dan  hal  itu  dimisalkan  oleh  kehadiran  sang  wali.  Adanya  wali  dalam  proses pernikahan atau akad, pada dasarnya bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menjaga hak- hak yang dimiliki oleh orang yang berada di bawah perwalian. Mengenai sejauhmana peran aktif perempuan dalam proses pernikahan, para ulama berbeda pendapat.
Pada sejarahnya Imam Syafi’i dan Imam Hanafi dalam hal ini berselisih pendapat mengenai masalah wali nikah. Imam syafi’i hidup di bagdad dan mesir yang mana dikedua daerah tersebut, para  wanita  dinikahkan  ketika  menginjak  baligh  atau  sudah  mengalami  menstruasi  yaitu  pada kisaran  10-15  tahun.  Tentu  saja  seorang  gadis  pada  masa  seperti  itu  belumlah  bisa  memutuskan sesuatu  yang  sangat  penting  yaitu  menikah  dengan  caranya  sendiri.  Bahkan  diabad  modern, perempuan di masa umur 10-15 tahun masih di anggap anak-anak dan belum dewasa. Maka dari itu imam  syafi’i  mengatakan  bahwa  seorang  perempuan  yang  ingin  melakukan  pernikahan  harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.
Berbeda  dengan  Imam  Hanafi,  beliau  mengatakan  bahwa  wanita  yang  telah  baligh  dan berakal  sehat  boleh  memilih  sendiri  suaminya  dan  boleh  menikahkan  dirinya  sendiri,  baik  dia perawan  atau  janda  (Al-Sarkashi,  1989).  Abu  Hanifah  menyimpulkan  ijtihad  hukum  bahwa perempuan  muslimah  memiliki  hak  untuk  menikahkan  dirinya  sendiri,  meskipun  walinya  tidak setuju atau tidak mengetahuinya. Pendapat Abu Hanifah ini juga melihat kondisi sosial kehidupan saat  itu,  dimana  masyarakat  masih  kuat  memegang  nilai-nilai  tanggung  jawab,  terlebih  pada masyarakat Iraq yang cenderung berfikiran logis (Nasution, 2005).
Sebagaimana  yang  berlaku  di  indonesia  bahwa  pernikahan  yang  sah  yaitu  pernikahan  yang memenuhi  syarat.  Sebagaimana  telah  di  atur  dalam  pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa Perkawinan  yang  sah  harus  memenuhi  rukun  dan  syarat.  Dari  pasal  di  atas  menjelaskan  bahwa perkawinan dianggap sah Ketika terpenuhinya syarat-syarat dan rukunnya. Ketika syarat-syarat tidak lengkap maka perkawinan tersebut tidak dapat dilansungkan, dan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” (Turatmiyah, dkk., 2015).
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  19  telah  disebutkan  bahwa  wali  nikah  dalam perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak untuk menikahkannya (Nuansa Aulia, 2009).
Dari  penjelasan  di  atas  menjelaskan  bahwa  permasalahan  wali  dalam  perkawinan  masih diperdebatkan oleh para ulama yang dimana didalam hukum islam wali merupakan peranan penting dan keabsahan dalam pelaksanaan perkawinan. Begitupun dijelaskan dalam kompilasi hukum islam bahwa perkawinan tanpa wali maka batal atau tidak sah.
Di  Indonesia  telah  disepakati  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  bahwa  fiqhi  munakahat  yang berlaku  adalah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Sementara Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum Islam indonesia tidak sependapat dengan konsep Imam  Abu  Hanifah  tersebut.  Artinya  nikah  tanpa  wali  hukumnya  tidak  sah.  Dalam  sejarahnya, Kompilasi  Hukum  Islam  dirumuskan  dengan  memperhatikan  kondisi  fikih  ke-Indonesiaan  yang
lebih banyak mengadopsi dari fikih Syafi’I (Al-Asy Ari & Aini, 2015).
Fenomena  pernikahan  “jalan  pintas”  di  mana  seorang  wanita  manakala  tidak  mendapatkan restu  dari  kedua  orangtuanya  atau  merasa  bahwa  orangtuanya  tidak  akan  merestuinya,  maka  dia lebih memilih untuk menikah tanpa walinya tersebut dan berpindah tangan kepada para penghulu bahkan kepada orang yang diangkatnya sendiri sebagai walinya.
Dari  pemaparan  kasus  diatas  dapat  dilihat  bahwa  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan pandangan  Imam  Abu  Hanifah  bertolak  belakang  dalam  permasalahan  nikah  tanpa  wali,  maka peneliti  tertarik  untuk  meneliti  hal  tersebut  dengan  tujuan  untuk  memperluas  pandangan  tentang konsep perkawinan tanpa wali tersebut.

## METODE
Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam artikel adalah buku, literatur, jurnal, artikel dan  sebagainya. Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan mengungkapkan  gejala  secara  holistik-kontekstual  melalui  pengumpulan  data  dari  latar alami . Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer yakni Kitab Al-Mabsuth Jilid  5  Syam  Al-Din  Al-Sarkhasi, Al-Hidayah jilid  3  Imam  Burhanuddin  Abu Hasan  Ali  Bin  Abu  Bakar  Al-Marghinani, Al-Muwafaqat fi  usul  al-Syari’ah  juz  I  Abu  Ishak  al- Syatibi dan Kompilasi Hukum Islam (HKI). Sedangkan data sekundernya berupa buku-buku  yang berhubungan dengan pernikahan tanpa wali antara lain Fiqih islam cet 1 Wahbag az-Zuhail, Abdul Wahab Khallaf ilmu ushul fiqh jurnal serta redaksi pendukung kamus terjemah Arab-Indonesia. Selanjutnya hasil pendataan akan direduksi dan diverifikasi sesuai dengan pembahasan yang akan di paparkan.

## HASIL DAN DISKUSI

## Maqashid Syariah dengan Pernikahan Tanpa Wali
Secara  terminologi,  kata  maqashid  al  syari’ah  adalah  tujuan,  nilai,  dan  faidah  yang  ingin dicapai dari ditetunkannya syari’ah, baik secara global maupun secara terperinci. Sementara Imam Syatibi mengartikan syari’ah adalah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan, perkataan maupun i’tiqadnya secara keseluruhan yang terkandung di dalamnya (Al-Syatibi, 1997).
Maqashid al syari’ah juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasari proses  al-tash’ri’  al-islami  (penyusunan  hukum  berdasar  syariat  islam),  seperti  prinsip  keadilan, kehormatan  manusia,  kebebasan  kehendak,  kesucian,  kemudahan,  kesetiakawanan,  dan  lain sebagainya.
Salah  satu  tujuan  dari  Maqashid  al  syari’ah  yakni  memelihara  keturunan,  itulah  sebabnya Islam  melarang  zina  dan  menghalalkan  pernikahan,  dan  pernikahan  itu  disyari’atkan  salah  satu tujuannya  adalah untuk mendapatkan keturunan atau penerus keluarga serta kelanggengan sebuah keluarga.  Hal  ini  menyangkut  pautkan  dengan  hujjah  Imam  Abu  Hanifah  masalah  seorang perempuan  boleh  menikah  tanpa  wali.  Kalau  difikir-fikir  pendapat  beliau  ini  lebih  menuju kepada  kemaslahatan  (Maqashid  Syari’ah)  dari  pada  yang  mengharuskan  wali,  sebab  betapa banyak  yang  menunda  menikah  atau  terhalang  menikah  bahkan  batal  menikah  karena  menunggu seorang  wali.  Maka  oleh  sebab  itu  perlu  ada  pembahasan  yang  mendalam  tentang  kebolehan perempuan menikah tanpa wali.  Nikah  atau zawaj secara  bahasa syari’iah mempunyai  pengertian secara  hakiki  dan  pengertian  secara  majazi  bermakna  persetubuan  (As-Ad,  A.,  1979).  Pernikahan menurut KBBI adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  2  dinyatakan  bahwa  “perkawinan  menurut  hukum Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah.
Perwalian  dalam  nikah  tergolong  ke  dalam  al-walayah  alan-nafs,  yaitu  perwalian  yang bertalian  dengan  pengawasan  (al-  isyarat)  terhadap  urusan  yang  berhubungan  dengan  masalah- masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para  wali  yang  lain.  Kemudian  Sayid  Sabiq  dalam  karangannya  fiqh  sunnah,  disebutkan,  bahwa wali  nikah  adalah  suatu  yang  harus  ada  menurut  syara’  yang  bertugas  melaksanakan  hukum  atas
orang lain dengan paksaan (Sabiq, 2005).
Dengan  demikian,  adanya  wali  nikah  dalam  perkawinan  dapat  berperan  untuk  melindungi kaum  wanita  dari  kemungkinan  yang  merugikan  dalam  kehidupan  perkawinannya.  Betapa  besar artinya  wali  dalam  perkawinan  menurut  sebagian  ulama  jumhur  fuqaha  dan  juga  hukum perkawinan  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga  perkawinan  itu  tidak  akan  sah  jika  tidak  disertai dengan wali (Daulay)

## Status Wali Dalam Pernikahan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam
Di  dalam  kitab  Hawi  al-Kabir,  terdapat  pendapat  Abu  Hanifah  tentang  wali  dalam pernikahan yang menunjukkan status wali. Wali menurut Abu Hanifah di atas ketika wanita sudah baligh  dan  berakal  sehat,  maka  boleh  menikah  tanpa  wali  dan  mengaqad  dirinya  sendiri.  Namun untuk ketika masih kecil atau belum baligh maka ketika menikah harus dengan wali.
Imam  Abu  Hanifah  membagi  perwalian  pada  tiga  tingkat. Pertama ,  kekuasaan  atas  jiwa, yang  kekuasaannya  meliputi  urusan-urusan  kepribadian  seperti  mengawinkan,  mengajar  dan sebagainya,  dan  ini  menjadi  kekuasaan  ayah  dan  kakek. Kedua ,  kekuasaan  atas  harta  yang kekuasaannya  meliputi  harta  benda  seperti  mengembangkan  harta,  mentasarufkan,  menjaga  serta membelanjakan.  Kekuasaan  ini  juga  milik  bapak  dan  kakek. Ketiga ,  wilayah  atas  jiwa  dan  harta secara bersamaan dan dalam hal ini yang berkuasa pun tetap ayah dan kakek.
Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, menurutnya perempuan yang telah baligh dan berakal boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi (Ghazali, 2003). Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya (Hidayat, 2018).
Abu Hanifah berpendapat bahwasanya hukum adanya wali dalam sebuah pernikahan adalah sunnah,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  firman  Allah  Surat  Al  Baqarah  ayat  234,  dikatakan bahwa sebuah akad nikah yang dilaksanakan secara sendiri oleh wanita, termasuk juga segala sesuatu yang dilaksanakannya tanpa menyandarkan dirinya kepada adanya wali atau izin wali adalah sah.
Berpedoman pada ayat tersebut juga, madzhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada si perempuan terkait urusan dirinya dengan meniadakan keikutsertaan pihak lain yang dalam hal ini adalah wali. Dalam konteks ini adalah campur tangan wali dalam urusan pernikahan yang dilakukan si perempuan. Pemikiran logis yang sangat rasional inilah yang melatar belakangi pengikut madzhab Hanafi dalam membuat kesimpulan hukum bahwa tidak wajib adanya wali nikah bagi wanita yang ingin menikah.
Imam  Abu  Hanifah  menganggap  wali  perlu,  tetapi  tidak  sebagai  syarat  sah  nikah,  karena beralasan dengan peristiwa Aisyah yang pernah mengawinkan seorang anak perempuan dengan tidak pakai  wali.  Alasan  lainnya  karena  perempuan  mempunyai  kekuasaan  sendiri,  dan  wali  itu  tidak berkuasa apa-apa.
Kompilasi  Hukum  Islam  telah  dijelaskan  bahwa  salah  satu  syarat  atau  rukun  dalam pernikahan  yaitu  wali  sebagaimana  dalam  pasal  14  untuk  melaksanakan  pernikahan  harus  ada  : Calon  Suami,  Calon  Isteri,  Wali  nikah,  Dua  orang  saksi  dan  Ijab  Kabul.  Eksistensi  wali  dalam pernikahan tersebut, dijadikan sebagai seorang yang bertindak untuk mengikrarkan ijab dari pihak mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan wali nikah adalah seorang  laki-laki  dari  pihak  perempuan.  Pedoman  mengenai  keharusan  yang  menjadi  wali  nikah seorang  laki-laki  oleh  masyarakat  muslim  Indonesia  tersebut,  didasarkan  pada  ketentuan  yang mengatur tentang pernikahan yaitu Pada Pasal 20 ayat (1) “bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang  memenuhi  syarat  hukum Islam  yakni  muslim,  aqil  dan  baligh  (KHI Departemen Agama RI).
Mazhab  Syafii  sebagai  mayoritas  madzab  diqh  yang  dianut  di  Indonesia  menganggap  wali merupakan  rukun  dalam  nikah,  tidak  sah  akad  tanpa  wali,  dan  tidaklah  bagi  wanita  berakad  atas dirinya sendiri dan ijin walinya terhadapnya sama, baik anak kecil maupun dewasa, mulia ataupun hina, perawan maupun janda.
Meskipun hadis yang menyatakan keharusan adanya wali itu tidak disepakati keshahihannya, namun mazhab Syafii tetap mensyaratkan wali sebagai rukun nikah karena mempunyai illat (alasan) hukum  dengan  mewajibkan  wali  dalam  pernikahan  ialah  untuk  demi  kehati-hatian  menjaga
kehormatan  kemaluan  serta  melindungi  pernikahan  dari  gugatan  dan  gangguan  dari  pihak  lain terhadap kenyamanan hubungan pernikahan.
Ibn Maskawaih merupakan seorang filosof muslim, yang bernama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya’kub Ibnu Maskawaih. Ia lahir  pada tahun 320 H/932 M, di kota Rayy, yang puing-puingny terletak di dekat Teheran Modern, ia menuntut ilmu pengetahuan di Baghdad serta wafat di Isfahan pada tahun 412 H/ 1030 M (Hasan Basri 2009).

## Dasar Hukum Imam Abu Hanifah dan Kompilasi Hukum Islam Nikah Tanpa Wali
Pendapat Mazhab Hanafi ini berdasarkan Firman Allah SWT, dalam Q.S.Al-Baqarah ayat 230 terdapat lafadz yang mengandung  subjek  dari  kata  “حكنت”  itu  ditujukan  pada  calon isteri  sehingga Mazhab Hanafi menganggap tidak perlu adanya wali. Hal ini senada dengan QS. Al Baqarah ayat 232 dengan syarah Asbabun Nuzul ayat yakni contoh yang mengemukakan kasus ma'qil bin yasar, yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut. Setelah habis tenggang waktu menunggu waktu masa iddah, maka kedua bekas suami istri itu ingin kembali lagi bersatu sebagai suami istri dengan jalan menikah  lagi,  tetapi  Ma’qil  Bin  Yasar  tidak  membolehkan  kembali  menjadi  suami  dari  saudara perempuannya. Setelah disampaikan orang berita ini kepada Rasulullah saw maka turunlah surat Al- Baqarah ayat 232 yang mengatur dan melarang bekas suami tadi (Hidayat, n.d.)
Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, adalah merupakan sebuah petunjuk nash, bahwa sebagai wali tidak diperkenankan untuk menghalangi wanita (anak perempuannya) untuk menikah. Hal  inilah  yang  menjadi  dasar  bahwa  wanita  yang  telah  baligh  dan  berakal  sehat,  boleh  memilih sendiri  calon  suaminya  dan  boleh  pula  melakukan  akad  nikah  sendiri,  baik  wanita  tersebut  masih gadis  maupun  sudah  janda.  Pendapat  Imam  Abu  Hanifah  tersebut,  dikuatkan  dengan  Hadist Rasulullah  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  Abbas  R.A  dalam  Fiqih  Munakahat  Perbandingan  yang artinya  “Janda  lebih  berhak  terhadap  dirinya  daripada  walinya  dan  gadis  ialah  ayahnya  sebaga penguasa terhadap dirinya” (Supriyadi, 2011).
Mantuq  hadits  ini menegaskan  bahwa  janda mempunyai  hak  terhadap  dirinya  dan  gadis juga mempunyai hak seperti janda tersebut. Hak gadis terhadap dirinya itu bukanlah dari mantuq hadits, tetapi diketahui dengan jalan qiyas, karena manakala gadis itu dewasa serta cerdik., hukumnya dalam bidang mu‟amalat sama dengan hukum yang berlaku terhadap janda yang baligh serta cerdik. Atas dasar inilah, Mazhab Hanafi memandang sah akad nikah tanpa wali secara mutlak, baik mengenai wanita janda maupun gadis.
Secara sosio kultur, Imam Abu Hanifah sendiri hidup di Kota Kufah, kota kosmopolitan yang pada saat itu cukup sering terjadi pemalsuan hadis yang sangat massif sehingga membuat sulit untuk melacak  keshahihan  sebuah  hadits.  Terlebih,  perempuan  Kufah  pada  masa  itu  sudah  terbiasa melakukan nikah pada usia sekitar 18-22 tahun, sebuah hitungan umur yang lebih dewasa dari pada standar  usia  nikah  di Baghdad.  Pada  umur demikian,  para  wanita  tentu  sudah  bisa mandiri  dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Sehingga dari itu, Abu Hanifah menyimpulkan ijtihad hukum bahwa perempuan muslimah memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri, meskipun walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

## Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam salah satunya ialah  Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang  bersifat  kontekstual  (Abdurrohman,  1992).  Dalam  penyusunan  KHI,  para  perumus  KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis  (terutama  hukum  Eropa  Kontinental)  dan  tatanan  hukum  adat,  yang  memiliki  titik  temu dengan tatanan hukum Islam (Harahab & Omara, 2010).
Kekuatan  KHI  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  materiil  dilandasi  oleh  Inpres  No.  1/1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  itu  dasar  hukumnya  adalah  pasal  4  ayat  (1)  UUD  1945,  yaitu “Kekuasaan  Presiden  untuk  memegang  Pemerintahan  Negara”.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Mahkamah Agung RI).
Didalam  Kompilasi  Hukum  Islam telah  dijelaskan  bahwa  salah  satu  syarat  atau rukun  dalam pernikahan  yaitu  wali  sebagaimana  dalam  pasal  14  untuk  melaksanakan  pernikahan  harus  ada  : Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan  Ijab Kabul.
Melihat dari pasal-pasal diatas begitu pentingnya wali dalam sebuah pernikahan. Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah  pernikahan  tanpa wali.  Ini menunjukkan  bahwa  wali  nikah  merupakan  salah  satu  syarat  yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, Pasal di atas adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan wali dalam suatu akad nikah sebagai salah satu rukun perkawinan.  Sebagaimana  dalam  Hadits  riwayat  Aisyah,  Abu  Musa,  dan  Ibnu  Abbas  yang menyatakan  bahwa  pernikahan  tanpa  izin  seorang  wali  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  sah  (Az- Zuhaili, 2011).
Melihat  dari  uraian  diatas,  maka  wali  nikah merupakan  rukun  pernikahan  yang  mutlak  harus ada  dalam  prosesi  pernikahan.  Bilamana  terdapat  suatu  proses  pernikahan  tanpa  wali,  maka  bisa dipastikan pernikahan tersebut batal secara syariat.

## Analisa Maqashid Al Syariah Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Kompilasi Hukum Islam
Dalam  kajian  maqashid  al  syariah,  segala  sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  Allah  sebagai  Asy- Syari’, pasti memiliki maksud dan tujuan. Tinggal bagaimana mencari pemahaman tentang maksud Allah  melalui  proses  ijtihad,  terutama  yang  dilakukan  oleh  para  Imam  mazhab.  Dalam  hal  ini dibutuhan kemampuan khusus untuk mengetahui maksud Allah menetapkan suatu hukum bagi umat manusia.
Dalam konteks pernikahan tanpa wali,maka penulis mencoba menganalisa pendapat imam abu hanifah dan kompilasi hukum islam tentang pernikahan tanpa wali ini melalui perspektif maqashid al syariah, yaitu:

## Hifz Ad-Din (Memelihara Agama)
Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi,  karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama  (QS.  Asy-Syura/42  :  13).  Agama  harus  dipelihara  karena  agama  merupakan  kumpulan aqidah,  ibadah  dan  muamalah  yang  disyariatkan  Allah  SWT  untuk  mengatur  hubungan  manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya.
Pandangan  Imam  Abu  Hanifah  yang  membolehkan  wanita  menikah  tanpa  wali  ketika  di analisa dengan maqashid al syariah akan menimbulkan maslahat terutama pada penjagaan terhadap agama,  dengan  segerah  menikah  maka  seorang  perempuan  akan  terhindar  dari  perbuatan  yang melanggar norma agama atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama.
Lain  halnya  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mewajibkan  harus  adanya  wali  dalam pernikahan. Jika ditinjau dari sudut pandang maqasid al syari’ah maka hal ini akan mendatangkan banyak maslahat khususnya dalam hal penjagaan terhadap agama, jika  melihat realitas kehidupan masa  kini,  kalau  menikah  tanpa  wali  dibolehkan,  maka  sebelum  menikah  orang  akan  berani mengadakan hubungan badan karena beranggapan nikah itu sangat mudah sehinggah mereka berani melakukan  perbuatan  yang  melanggar  aturan  agama,  bahkan  yang  lebih  menghawatirkan  kalau nikah  tanpa  wali  dibolehkan,  maka  dengan  kebebasannya  seorang  perempuan  bisa  saja  menikah dengan  laki-laki  yang  berbeda  agama  yang  pada  akhirnya  bisa  saja  menyebabkan  perempuan tersebut akan mengikuti agama suaminya, hal ini sudah banyak kita lihat. Karena untuk mencegah mudharatnya, maka adanya wali dalam pernikahan sangat diperlukan.
Demikian  pentingnya  peran  dan  fungsi  wali  dala  pernikahan  maka  Muhammad  Mahdi  al- Istanbuli  berpendapat  “Hikmah  disyariatkannya  adanya  wali  supaya  wanita  tidak  tergesa-gesa menikahkan dirinya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak menipunya dengan kata-kata manis dan  menyengsarakannya.  Bahkan  menceraikannya  setelah  melampiaskan  hawa  nafsunya.  Oleh karena itu, jauhilah kehancuran semacam ini wahai kaum wanita.

## Hifz An-Nafs (Memelihara Jiwa)
Jiwa  (kehidupan)  merupakan  pokok  dari  segalanya  karena  segalanya  di  dunia  ini  tertumpu pada  jiwa.  Oleh  karena  itu,  jiwa  harus  dipelihara  eksistensi  dan  ditingkatkan  kualitasnya  dalam rangka  memperoleh  manfaat.  Terkait  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  tentang  nikah  tanpa  wali  jika dianalisis  dengan  Maqasid  Al  Syariah,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  penjagaan
kelestarian terhadap jiwa yang menjadi titik tekan Imam Abu Hanifah mengenai pandangan boleh menikah  tanpa  wali.  Penjagaan  kelestarian  terhadap  jiwa  (tubuh)  seorang  yang  sudah  dewasa, berakal sehat dan baligh, maka memang lebih baik memberikan kuasa sepenuhnya padanya dalam hal mengurus dirinya dan hartanya, termasuk dalam hal ini pernikahannya (Taufiq, 2010).
Karena  penjagaan  jiwa  seorang  wanita  yang  sudah  dewasa  dan  baligh  akan  lebih  terarah ketika segera mungkin mendapatkan suami sebagai pengarah dalam hidupnya. Selama calon suami ia  sekufu  maka  boleh  menikah  tanpa  adanya  wali.  Penjagaan  jiwa  seorang  wanita  yang  sudah dewasa, berakal sehat dan baligh ini ialah segera menikah. Dengan mempunyai suami yang sekufu, jiwa dan harta dari wanita tersebut akan semakin terurus dengan baik.
Analisis  terhadap  penjagaan  terhadap  jiwa  pernikahan  dengan  adanya  wali  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menunjukkan  bahwa  wali  nikah  memiliki  peranan  penting  dalam melindungi  kepentingan  dan  hak-hak  individu  yang  akan  menikah  utamanya  seorang  perempuan. Wali  nikah  bertindak  sebagai  pelindung  kepentingan  calon  mempelai  wanita  dan  memastikan bahwa  pernikahan  dilakukan  dengan  memperhatikan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan.  Apabila dalam mengarungi rumah tangganya seorang perempuan mendapatkan tekanan baik tekanan yang bersifat  fisik  atau  non  fisik  maka  walinya  akan  bertindak  sebagai  pelindung  namun  apabila pernikahannya dilaksanakan tanpa adanya wali maka apabila terjadi hal itu bisa saja walinya tidak akan melindunginya atau tidak akan ikut campur karena memang pernikahannya tanpa melibatkan walinya.

## Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)
Akal  adalah  anggota  tubuh  yang  vital  pada  manusia.  Dengan  akal  inilah  manusia  dapat membedakan,  merasa  dan  mengetahui  segala  sesuatu  yang  dapat  diraihnya  baik  sesuatu  pada dirinya atau pun di luar dirinya.
Dalam hal pernikahan tanpa wali yang dibolehkan menurut pendapat imam abu hanifah,maka penjagaan terhadap akal akan tercapai karna apabila pernikahan seorang perempuan tidak terlaksana dikarnakan  walinya  tidak  setuju  maka  hal  itu  bisa  berdampak  buruk  bagi  akalnya  dalam  hal  ini seorang perempuan akan terganggu akalnya atau gila .
Lain  lagi  halnya  dalam  KHI  yang  menganggap  tidak  sah  pernikahan  yang  dilangsungkan tanpa  wali,sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  KHI  wajib  adanya  wali  dalam  pernikahan karena  adanya  wali  sebagai  pelindung  dan  juga  penasehat  bagi  seorang  perempuan,sehingga maslahat  yang  akan  muncul  ketika  pernikahan  dilaksanakan  dengan  adanya  wali,terutama penjagaan  terhadap  akal,maka  seorang  perempuan  akan  terhindar  dari  orang  yang  akan mempermainkan  perasaannya  atau  bahkan  yang  akan  menyiksa  psikologinya  yang  bisa  berakibat terganggunya kejiawaan atau akal perempuan tersebut.

## Hifz AnNasb (Memelihara Keturunan)
Adapun  yang  dimaksud  pelanjutan  jenis  manusia  disini  adalah  pelanjutan  jenis  manusia dalam  keluarga,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  keluarga  adalah  keluarga  yang  dihasilkan melalui perkawinan yang sah.Perintah Allah dalam rangka memperoleh manfaat yakni melakukan perkawinan (Syarifuddin, 2008).
Keterangan  diatas  adalah  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  dalam  masalah  seorang  perempuan boleh  menikah  tanpa  wali.  Kalau  difikir-fikir  pendapat  beliau  ini  lebih  menuju  kepada kemaslahatan (Maqashid Syari’ah) dari pada yang mengharuskan wali, sebab betapa banyak  yang menunda  menikah  atau  terhalang  menikah  bahkan  batal  menikah  karena  menunggu  seorang  wali. Maka oleh sebab itu perlu ada pembahasan yang mendalam tentang kebolehan perempuan menikah tanpa wali.
Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang lebih tegas dalam hal wali dalam suatu pernikahan  dengan  memasukkan  wali  ke  dalam  rukun  pernikahan.  Dengan  berlakunya  harus adanya  wali  dalam  pernikahan,  maka  akan  semakin  jelas  nasab  dan  keturunan  calon  mempelai, khususnya calon mempelai perempuan dalam hal ini. Jadi bagi calon mempelai pria akan lebih tahu dan  mengenal  bagaimana  nasab  atau  keturunan  calonnya  ketika  akan  dinikahi  jika  walinya  ada dalam pernikahan. Tentunya hal ini akan semakin menambah keyakinan seorang pria jika dia tahu dan  paham  akan  wali  perempuan  yang  akan  dinikahinya.  Penambahan  jelas  nasab  atau  keturunan ini  yang  menjadi  tujuan  dibalik  berlakunya  kewajiban  harus  adanya  wali  dalam  pernikahan (Hidayat, 2018).

## Hifz Al-Maal (Memelihara Harta)
Memelihara  harta  dalam  hal  kaitannya  dengan  pernikahan  tanpa  wali,  maka  apabila pernikahan  seorang  perempuan  tidak  terlaksana  dikarenakan  walinya  tidak  setuju,maka  bisa berpotensi  calon  pengantin tersebut terus  melakukan  hubungan  yang  dilarang  dalam  Islam  seperti berpacaran.  Walaupun  tidak  semua  orang  mengeluarkan  uang  namun  sebagian  besar  pasti mengeluarkan  uang  untuk  pacarnya.  Hal  itu  akan  sia-sia  karena  uangnya  tidak  dikeluarkan  untuk istri atau suami yang sah dan tidak akan mendapatkan pahala serta menimbulkan pemborosan dan hilangnya harta.
Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita adalah manusia yang  cepat  merasa  dan  sering  terpengaruh  oleh  perasaan  emosional.  Keadaan  demikian menimbulkan madharat di jangka panjang.
Dalam  konteks  keindonesiaan  melihat  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  yang  membolehkan pernikahan  tanpa  wali  maka  tujuan  syariah  terutama  dalam  hal  tercapainya  penjagaan  terhadap keturunan,  penjagaan  terhadap  akal  dan  harta  ini  kelihatannya  kecil  kemungkinan  bisa  tercapai dimana di indonesia pernikahan tanpa wali itu dianggap tidak sah.
Analisis  dari  pemaparan  menjelaskan  bahwa  pendapat  Abu  Hanifah  serta  kaitannya  dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pendapat ini tidak sejalan dengan dengan apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, namun apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah juga berpedoman dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
Apabila  aturan  tersebut  yang  yang  jadi  dasar  hukum  dalam  Islam  maka  sangat  banyak  kaum wanita yang disia-siakan secara tidak adil oleh kaum laki-laki, karena ini menyangkut kehormatan keluarga  terutama  kehormatan  perempuan  tersebut  serta  dapat  merugikan  pihak  perempuan  dan kemaslahatan akan hilang hanya akan datang kemudharatan yang besar bagi pihak perempuan.
Namun,  hukum  tersebut  dapat  berlaku  apabila  ada  kondisi  dan  situasi  tertentu  sehingga pernikahan itu sah seorang perempuan gadis atau janda menikahkan dirinya sendiri. Maka, dengan demikian  antara  pendapat  Imam  Abu  Hanifah  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  sejalan,  dan pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak dapat berlaku di Indonesia karena saling bertentangan antara satu sama lain. Kecuali Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan tersebut direvisi kembali  sehingga  terdapat  pengecualian  terhadap  wanita  yang  menikahkan  dirinya  sendiri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu yang mendesak seseorang itu harus melakukannya.

## KESIMPULAN
Pandangan  Mazhab  Hanafi  terhadap  pernikahan  perempuan  tanpa  wali.  Hanafi  menyatakan bahwa seorang wanita dewasa boleh memilih sendiri seorang suami dan melaksanakan akad nikah, asalkan pilihannya cocok dan maharnya mencukupi.
Wali hanya dapat menentang pilihan suami apabila tidak cocok. Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun nikah bagi perempuan. Hadits Ummu Salamah yang menunjukkan pernikahan Nabi tanpa wali, mendukung pandangan Mazhab Hanafi bahwa pernikahan wanita sah tanpa wali. Namun dalam konteks Indonesia, pandangan tersebut bertentangan dengan syariah setempat yang menganggap pernikahan tanpa wali tidak sah.
Kompilasi  Hukum  Islam  Indonesia  menekankan  pentingnya  wali  dalam  perkawinan  sebagai syarat atau pilar penting. Artinya, meskipun Mazhab Hanafi membolehkan pernikahan tanpa wali, namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan praktik di Indonesia yang lebih mengutamakan peran wali dalam pernikahan

## REKOMENDASI
Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini terkhusus pada kajian serta  pendalaman  masalah  ikhtilaf  dikalangan  ulama.  Ulasan  ini  diharapkan  dalam  memberikan wawasan kajian bagi seluruh akademisi di bidang hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan Islam  di  Indonesia  secara  menyeluruh  sehingga  tidak  ada  fenomena  pelaksanaan  pernikahan semaunya, tanpa melalui aturan atau syarat-syarat dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, Jilid 5 . Jakarta: Pustaka Azzam. 2006
Abdurrahman  Zulkarnain.  "Teori  Maqasid  Al-Syatibi  Dan  Kaitannya  Dengan  Kebutuhan  Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow".  Al-Fikr, Volume 22 No 1.  2020.
Abu Ishak al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi usul al-Syari’ah. juz I, Bairut: Dar al-Ma’rifah : 1997 Al-Samsuddin al-Sarkhasi, Kitab Al-Mabsuth, Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr 1989 Al-Samsuddin al-Syarkhasi. al-Mabsuth, Jus 7;  Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993 As-Ad Aliy, Fathul Mu‟in, Yogyakarta: Menara Kudus 1979 Az Zuhaili Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, Terj, Abdul Hayyie al-Kattani,Gema Insani,
Jakarta 2011
Hidayat.  Muhammad  Irfan  Taufiq. Hukum  Wali  Nikah  Perspektif  Maqashid  syari'ah  (Studi Komparatif Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii). 2018 Hikmatullah.  Selayang  Pandang  Sejarah  Penyusunan  Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia.
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 No 2, Desember 2017
Khatib Suansar.  ‘Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi’. Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan. Volume 5 No 1,  2018
Khoirul,  M.  Hadi  al-Asy  Ari  dan  Adrika  Fithrotul  Aini.  "Hak  Perempuan  Menikah  Tanpa  Wali Dalam  Pandangan  Imam  Syafi’i  Dan  Imam  Ja’Fari".  dalam  Jurnal  Studi  Gender  Dan  Islam, Volume 14, No 1, Januari.  2015
Mahkamah  Agung  RI,  Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan  Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : data Katalog Dalam Terbitan , 2011.
Mawardi Imam. Maqasid Shari’ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia. 2018. Moh. Nazir. 2005. Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Purnama, Rini. "Persyaratan Pernikahan Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi", dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 2, No 1, Januari-Juni 2018
Turatmiyah  Sri,  M.  Syaifuddin.  dan  Arfianna  Novera.  "Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 22, No. 01 Januari 2015