Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENGATURAN PRINSIP HARDSHIP PADA KONTRAK BISNIS DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
Anggreany Arief 1 , Azwad Rachmat Hambali 2
1,2 Universitas Muslim Indonesia Email Koresponden: anggraeny.arief@umi.ac.id

## Abstract
This research aims to find out the legality of the principle of difficulty in business contracts in Indonesia and the  liability  of  the  debtor  if  it  has  defaulted  on  a  business  contract  related  to  difficulties.  This  study  used normative legal research. Basically, difficult situations are events that fundamentally change the balance of contract execution due to the COVID-19 pandemic. The responsibility of the Debtor in executing the contract due to non-fulfillment of performance (default) is to remain subject to and follow the rules as stipulated in the Difficulties  Provisions  Article  6.2.1  and  Article  6.2.3  UPICC.  The  government  needs  to  make  regulations regarding the application of the principle of hardship to provide legal certainty and justice for parties whose contract  implementation  is  under  difficult  conditions  or  is  experiencing  difficulties  due  to  the  COVID-19 pandemic .
Keywords: Business Contracts; Defaults; Hardship Principles.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  legalitas  asas  kesulitan  dalam  kontrak  bisnis  di  Indonesia  dan kewajiban  debitur  jika  telah  wanprestasi  dalam  kontrak  bisnis  terkait  kesulitan.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif.  Pada  dasarnya,  situasi  sulit  adalah  peristiwa  yang  secara  mendasar  mengubah keseimbangan pelaksanaan kontrak akibat pandemi COVID-19. Tanggung jawab Debitur dalam melaksanakan kontrak karena tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) adalah tetap tunduk dan mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kesulitan Pasal 6.2.1 dan Pasal 6.2.3 UPICC. Pemerintah perlu membuat regulasi terkait penerapan asas kesulitan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang pelaksanaan kontraknya dalam kondisi sulit atau mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19.
Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Wanprestasi; Prinsip Hardship.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Pendahuluan  meliputi  latar  belakang  masalah,  rumusan  masalah  (kalimat  tanya  berbentuk narasi) serta tujuan dan manfaat penelitian, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  Secara umum kontrak bisnis akan berawal dari perbedaan kepentingan bagi para pihak sehingga  mereka  akan  membahas  dan  menuangkan  hal-hal  tersebut  ke  dalam  isi  kontrak.  Melalui kontrak bisnis perbedaan-perbedaan oleh para pihak akan diakomodasi yang selanjutnya disatukan ke dalam perangkat hukum sehingga mengikat para pihak 1 .
Pandemi  Covid-19  telah  merubah  segala  bentuk  sendi  kehidupan  khususnya  perekonomian. Pelaksanaan  kontrak-kontrak  yang  telah  dibuat  sebelumnya  mengalami  hambatan  sejak  Covid-19 masuk  ke  Indonesia.  Banyaknya  pelaku  bisnis  mengalami  keadaan  sulit  atau  hardship  dalam menyelesaikan  kontrak  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak  akibat  munculnya  perubahan-perubahan keadaan  yang  secara  mendasar  mempengaruhi  pelaksanaan  kontrak. Keadaan  demikian memberikan hak kepada debitur untuk mengklaim bahwa debitur mengalami Hardship yang disebabkan oleh dampak seperti Bencana Alam yakni Hujan Badai, Gempa Bumi, dsb khususnya dampak tidak langsung Covid- 19.
Sebelum dikenalnya Prinsip Hardship dalam Hukum Kontrak Internasional, dikenal suatu Asas dalam  sistem  hukum  kontrak  internasional.  Melalui  hukum  gereja  dikenal  atau  diketahui  suatu  Asas Rebus Sic Stantibus, pada abad XII dan XIII asas tersebut dijelaskan di dalam Bahasa latin ‘contractus qui  habent  tractum  succesivum  et  dependentiam  de  future  rebus  sic  stantibus  intelliguntur,  jika diterjemahkan menggunakan terjemahan bebas Bahasa Indonesia berarti ‘perjanjian akan menentukan perbuatan  selanjutnya  didalam  melaksanakan  perjanjian,  dimana  perbuatan  kedepannya  harus  tetap mengacu kepada lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang harus tetap sama. Kemudian pada Konvensi  Wina  1969,  terdapat  didalam  Section  3  tentang  Pengakhiran  Dan  Penundaan  Bekerjanya Perjanjian Internasional, diatur didalam Pasal 62(Purwanto. H., 2011).
Prinsip  Hardship  diperkenalkan  melalui  The  International  Institute  for  the  Unification  of Private Law (UNIDROIT) dengan mengeluarkan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts  (UPICC)  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  Prinsip  UNIDROIT, Prinsip  tersebut  diterbitkan pertama  kali  pada  tahun  1994,  dan direvisi  pada  tahun  2004, dan direvisi  kembali  pada  tahun  2010, kemudian mendapatkan revisi akhir pada tahun 2016. ASEAN sebagai organisasi antar negara dengan beranggotakan  negara-negara  yang  berada  di  Asia  Tenggara  memberikan  rekomendasi  untuk memanfaatkan Prinsip dari UPICC sebagai referensi untuk pembaharuan hukum kontrak nasional bagi masing-masing negara.
Hukum  Kontrak  Indonesia  menganut  pengaturan  mengenai  Force  Majeure  yang  terdapat didalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Tetapi pengaturan mengenai Prinsip Hardship tidak terdapat  dalam  pengaturan  KUHPerdata.  Sesuai  dengan  arahan  dari  Bapak  Presiden  Indonesia  Joko Widodo  yang  mengatakan  jika  Varian  Omicron  semakin  brutal  maka  mewajibkan  bagi  seluruh karyawan  untuk  melakukan  Work  From  Home    dan  arahan  dari  Menko  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi mengatakan Varian Omicron terus mengganas dan menghimbau jika masih mau hidup ikutilah himbauan dari Pemerintah. Maka dapat dikatakan jika Pandemi Covid-19 adalah Bencana serius yang harus dihadapi bersama maka hal ini akan berpengaruh besar bagi Debitur untuk menjalankan Kontrak
1 Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. Hukum Perjanjian . Prenada Media, 2019.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
sesuai  dengan  kesepakatan  karena  terhalang  untuk  melakukan  mobilitas  yang  tinggi  sehingga  dapat terjadi Wanprestasi.
Dengan  tidak  diaturnya  Prinsip  Hardship  di  Indonesia  maka  mengindikasikan  terdapatnya problematika hukum berupa kekosongan norma dalam pengaturan Prinsip Hardship di dalam Hukum Kontrak di Indonesia. dikarenakan pada UPICC yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  59  Tahun  2008  tentang  Pengesahan  Statute  of  The  International  Institute  For  The Unification Of Private Law (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata), ratifikasi tersebut  menandakan  bahwa  Indonesia  sesungguhnya  mengakui  UPICC  serta  segala  ketentuannya termasuk Prinsip Hardship.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  ditemukan  beberapa permasalahan yang akan dikemukakan, Apakah Prinsip Hardship dapat diterapkan pada kontrak bisnis berkaitan dengan wanprestasi debitur? Bagaimanakah tanggung jawab debitur apabila telah wanprestasi dalam  kontrak  bisnis  yang  berkaitan  dengan  Hardship?  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk mengetahui legalitas Prinsip Hardship dalam Kontrak Bisnis di Indonesia; Untuk mengetahui tanggung jawab debitur apabila telah wanprestasi dalam kontrak bisnis berkaitan dengan Hardship.
Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis terhadap ilmu  hukum.  Manfaat  tersebut  antara  lain  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  teori-teori terhadap  Prinsip  Hardship  di  dalam  hukum  kontrak  bisnis  di  Indonesia.  Selain  manfaat  teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah, Praktisi Hukum, dan Masyarakat, manfaat praktis yang diharapkan Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi dan dasar kajian hukum mengenai pengaturan terhadap Hardship di Indonesia. Bagi Praktisi Hukum, hasil dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam membuat kontrak bisnis di Indonesia. Bagi para pelaku bisnis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk membantu para pihak dalam mencari keadilan dan kepastian hukum terkait dapat atau tidaknya Prinsip Hardship digunakan dalam kontrak bisnis di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, sebagai pihak yang membuat kontrak untuk mencantumkan klausula Hardship dalam kontrak yang dibuat. Penelitian ini juga  diharapkan  dapat  membantu  para  pihak  yang  sedang  mengalami  Hardship  pada  masa  Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam lainnya untuk melakukan renegosiasi terhadap kontrak bisnisnya.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitan  hukum  normatif,  dimana  fungsi  dari penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  argumentasi  yuridis  terhadap  kekosongan,  kekaburan  dan konflik norma hukum dimana penulis berfokus kepada kekosongan norma yang terjadi dengan tidak diatur  secara  khususnya  Prinsip  Hardship  kedalam  KUHPerdata  atau  Peraturan  lainnya.  Penelitian hukum normatif akan dicapai melalui penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta  bahan  hukum  tersier.  Dalam  penelitian  yang  bersifat  normatif  ini,  digunakan  jenis  pendekatan hukum  diantaranya,  Pendekatan  Perundang-Undangan (statute  approach) ,  yaitu  pendekatan  dengan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pendekatan Konseptual (conceptual  approach), yaitu  pendekatan  dengan  menguraikan  berbagai  macam  permasalahan penelitian yang beranjak dengan adanya kekosongan norma 2 . Dalam melaksanakan penelitian ini, akan digunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari tiga sumber bahan hukum, yaitu: Bahan Hukum
2 Al  Nohandi,  Qidam. Tinjauan  Yuridis  Hubungan  Seksual  Sesama  Jenis .  Diss.  UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Primer terdiri atas peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, Bahan Hukum  Sekunder  didapatkan  dari  literatur  buku-buku  dan  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini  untuk  dijadikan  acuan  sebagai  bahan  tulisan.  Bahan  Hukum  Tersier  memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus  hukum.  Pada  penelitian  ini  dilakukan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  studi  dari berbagai bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier untuk mencapai keberhasilan terhadap suatu penelitian  dengan  menggunakan  teknik  sistem  kartu (card  system) dengan  mengumpulkan  bahan hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan,  jurnal-jurnal,  artikel  ilmiah,  makalah  seminar  dan berbagai  informasi  dari  berita  nasional,  masing-masing  bahan  hukum  tersebut  lalu  dianalisis  dan dideskripsikan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan  dengan  berbagai  tahapan,  yakni  Penentuan  sumber  bahan  hukum;  Identifikasi  terhadap masalah penelitian; Inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Setelah mengumpulkan berbagai  bahan hukum  yang diperlukan  untuk  menganalisis  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian ini,  digunakan  Teknik  untuk  melakukan  Analisa  terhadap  bahan  hukum  tersebut,  antara  lain  Teknik Deskripsi, Teknik Komparatif dan Teknik Argumentatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan Prinsip Hardship Dalam Kontrak Bisnis Berkaitan Dengan Wanprestasi
Dalam  UNIDROIT  terdapat  berbagai  macam  Prinsip  salah  satunya  adalah  untuk membangun  konsep  hukum  kontrak  yang  mewakili  seluruh  sistem  hukum  yang  ada  pada  setiap negara, kemudian untuk membangun suatu norma hukum (a system of rules) yang berkaitan dengan hukum perdata (private law).
Penggunaan  dalam  Hardship  diperuntukkan  kepada  kontrak  bisnis  yang  memiliki pelaksanaan perjanjian jangka panjang, sehingga diperlukan pencantuman klausula Hardship dalam pelaksanaan  kontrak.  Dicantumkannya  klausula  Hardship  maka  ketika  terjadi  keadaan  sulit  yang mengganggu  keseimbangan  kontrak  bagi  debitur  untuk  melaksanakan  pemenuhan  kontrak digunakanlah  klausula  Hardship  tersebut  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dialami  oleh debitur.
Menurut  Ingerborg  Schwenzer,  Hardship  dapat  ditemukan  jika  kinerja  dari  kontrak  telah menjadi sangat berat atau terjadi ekuilibrium dalam kontrak yang berubah secara fundamental. Sama halnya dengan Force Majeure ketentuan dari Hardship terjadi dalam keadaan tak terduga yang tidak dapat  dihindari  oleh  para  pihak  sehingga  terjadi  keadaan  sulit  atau  hambatan  dalam  menjalankan pemenuhan kontraktual para pihak.
Aturan dalam Hardship memberikan artian jika pelaksanaan dalam kontrak yang disepakati para pihak telah menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, maka terhadap keadaan demikian pihak yang  tidak dapat  melaksanakan prestasinya  tetap  tunduk  pada  ketentuan  tentang Hardship.47  Hal demikian sesuai dengan yang telah diatur didalam Pasal 6.2.1 UPICC dengan menentukan dua hal pokok didalamnya, yakni 3 :
a. Sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (binding character of the contract the general rule). Tujuan yang diatur dalam ketentuan umum dalam kontrak adalah untuk mempertegas jika
3 Putra, Ida Bagus Wyasa. "Hukum Kontrak Internasional the Law of International Contract, Bandung: PT." Refika Aditama (2017).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
kontrak  mengikat  untuk  dilaksanakan  asal  dimungkinkan,  tanpa  memperhatikan  beban  yang akan dijalankan oleh pihak yang menjalankannya. Oleh karena itu, m eskipun terjadi keadaan diluar dugaan yang menyebabkan kerugian atau pelaksanaan kontrak menjadi tidak berarti atau tidak  terpenuhi  bagi  salah  satu  pihak,  hal  yang  demikianpun  kontrak  tersebut  tetap  harus dihormati  pelaksanaannya.  Prinsip  dari  sifat  mengikat  disini  tidak  bersifat  absolut,  terutama jika  keadaan  tersebut  menimbulkan  perubahan  fundamental  dalam  keseimbangan  kontrak, maka keadaan demikian merupakan situasi Hardship.
b. Perubahan keadaan yang relevan atau masih dapat dikendalikan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu. Kontrak tersebut belum dilakukan pelaksanaannya atau masih berlaku dan berjangka panjang.
Pada  Prinsipnya,  jika  terjadi  perubahan  keadaan  tidak  mempengaruhi  kewajiban  dalam melaksanakan  pemenuhan  kontrak  bagi  debitur  untuk  menyelesaikan  kontrak.  Sebagai  contoh, Hardship  dijadikan  alasan  untuk  menunda  kontrak  karena  terjadi  krisis  multidimensi  1997  yang menyebabkan  kehancuran  sebagian  bisnis  di  Indonesia,  dengan  berubahnya  nilai  kurs  Dollar Amerika  terhadap  Rupiah,  sehingga  menyebabkan  biaya  dalam  pelaksanaan  kontrak  meningkat sangat tinggi bahkan tidak wajar sehingga merugikan debitur 4 .
2. Lmplikasi Hak Diskresi Dan Lmpunitas Kepada Pemerintah Terhadap Kebijakan Keuangan Negara Daiam Anggaran Pendapatan Dan Beianja Negara (APBN) Untuk Penanganan Pandemi Covid-L9
Badra  Nawawi  Arief  mengatakan  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada  dasarnya merupakan  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang  harus  sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatn normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.
Black’s Law Dictionary memberikan pengertian tanggung jawab sebagai berikut, “ To say that a person is ‘responsible’ means that he is able to pay a sum for which he is or may become liable,  or  to  discharge  an  obligation  which  he  may  be  under .” Jika diterjemahkan dalam  Bahasa Indonesia memiliki artian sebagai berikut “untuk mengatakan bahwa seseorang ‘bertanggung jawab’ berarti orang tersebut mampu membayar sejumlah uang yang menjadi kewajibannya atau mungkin menjadi kewajibannya, atau untuk memenuhi kewajiban yang mungkin menjadi tanggung jawabnya.
Dalam  melakukan  hubungan  kontrak  bisnis  para  pihak  memiliki  tanggung  jawab  yang harus  dilaksanakan  pemenuhannya  kepada  masing-masing  pihak.  Tanggung  jawab  adalah  suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral  dalam  melakukan  suatu perbuatan,  kemudian menurut Titik  Triwulan pertanggungjawaban harus  mempunyai  dasar,  yaitu  hal  yang  menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi  seorang  untuk menuntut  orang  lain  sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum  orang  lain  untuk memberi pertanggungjawabannya yaitu untuk melaksanakan kontrak yang disepakati 5 .
Prestasi  dalam  perjanjian  merupakan  objek  dari  perjanjian.  Berdasarkan  Pasal  1234 KUHPerdata wujud dari bentuk prestasi terdapat 3 (tiga) hal, yaitu sebagai berikut 6 :
a. Memberikan sesuatu, contohnya perjanjian konstruksi, jual beli, dan sewa menyewa;
4 Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. Hukum Perjanjian . Prenada Media, 2019.
5 Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. Perlindungan hukum bagi pasien . Prestasi Pustaka Publisher, 2010.
6 Sophar Maru Hutagalung, S. H. Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law . Sinar Grafika, 2022.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
b. Melakukan sesuatu, contohnya perjanjian pengangkutan barang;
c. Tidak melakukan sesuatu, contohnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok atau perjanjian untuk tidak menggunakan merek dari perusahaan lain.
Keadaan  Hardship  mengindikasikan  terjadinya  kondisi  yang  memberatkan  pelaksanaan kontrak,  akibat  Pandemi  COVID-19  dan  Bencana  Alam  lainnya  menyebabkan  bahwa  keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kontrak tetapi debitur tetap tunduk pada ketentuan keadaan sulit dalam kontrak. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai dalil terhadap keadaan sulit bagi debitur untuk melaksanakan pemenuhan prestasi dalam kontrak, alasan Hardhsip  dijadikan  dasar  sebagai  pembelaan  debitur  atas  tidak  terlaksananya  suatu  pemenuhan kewajiban  kontraktual  karena  suatu  hal  yang  tidak  dapat  diduga  sehingga  dapat  dilakukan renegosiasi  kontrak  untuk  mengubah  isi  kontrak  yang  telah  disepakati  sebelumnya  dengan berpedoman pada Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik dalam pemenuhan kontraknya setelah adanya renegosiasi kontrak yang dilakukan para pihak.
Dalam keadaan Hardship pihak debitur tetap tunduk kepada ketentuan untuk melanjutkan kontrak  tersebut  dengan  tunduk  pada  keadaan  sulit  yang  dialami  selama  proses  pemenuhan kewajiban kontraktualnya dan dengan melakukan renegosiasi kontrak, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 6.2.3 UPICC Efek dari keadaan sulit (Effects of hardship) yang berbunyi sebagai berikut:
a. jika terjadi keadaan sulit, pihak yang dirugikan berhak meminta renegosisasi. Permintaan harus dibuat  tanpa  penundaan  yang  tidak  semestinya  dan  harus  menunjukkan  dasar  terhadap permintaan tersebut.
b. Permintaan renegosiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menahan pelaksanaan kontrak.
c. Setelah  gagal  mencapai  kesepakatan  dalam  renegosiasi  dalam  waktu  yang  wajar,  salah  satu pihak dapat menggunakan jalur pengadilan.
d. Jika pengadilan menemukan keadaan sulit dan memiliki alasan,
1) Mengakhiri kontrak pada tanggal dan persyaratan yang akan ditetapkan, atau.
2) Menyesuaikan kontrak dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan kontrak.
Renegosiasi dalam kontrak memiliki tujuan agar dapat terpenuhinya pemenuhan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang diakibatkan terjadinya peristiwa yang secara mendasar telah mengubah keseimbangan kontrak.

## KESIMPULAN
Prinsip Hardship dapat diterapkan pada kontrak bisnis berkaitan dengan wanprestasi debitur, karena  pada  dasarnya  peristiwa  Hardship  atau  keadaan  sulit  merupakan  suatu  keadaan  terjadinya peristiwa  yang  secara  dasar  merubah  keseimbangan  dari  pelaksanaan  kontrak  akibat  dari  Pandemi COVID-19  atau  Bencana  Alam  lainnya.  Tanggung  Jawab  debitur  dalam  pelaksanaan  kontrak  akibat tidak  terpenuhinya  prestasi  (wanprestasi)  adalah  dengan  tetap  tunduk  dan  mengikuti  aturan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Hardship Pasal 6.2.1 dan Pasal 6.2.3 UPICC.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## DAFTAR REFERENSI
Al  Nohandi,  Qidam. Tinjauan  Yuridis  Hubungan  Seksual  Sesama  Jenis .  Diss.  UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
Hernoko, Agus Yudha, and MH SH. Hukum Perjanjian . Prenada Media, 2019.
Putra, Ida Bagus Wyasa. "Hukum Kontrak Internasional-The Law of International Contract." Cetakan ke-1. Bandung: Refika Aditama (2017).
Sophar Maru Hutagalung, S. H. Kontrak bisnis di ASEAN: pengaruh sistem hukum common law dan civil law . Sinar Grafika, 2022.
Tutik, Titik Triwulan, and Shita Febriana. Perlindungan hukum bagi pasien . Prestasi Pustaka Publisher, 2010