## Kajian  Ruang  Terbuka  Hijau  dan  Jenisnya  di  Kota Yogyakarta
Rifky Faisal Achmad, Fatih Akmal Al Ayyubi Dharmono, Bagus Nur Hidayat, Tjahyo Nugroho Adji
Masuk: 11 12 2023 / Diterima: 20 02 2024 / Dipublikasi: 30 06 2024
Abstract Green Open Space (GOS) is essential for an urban area. GOS has various economic, biophysical, architectural, ecological, and social functions. Furthermore, GOS can help reduce the emissions burden due to urban activities. This study examines the GOS area and its types in Yogyakarta city. GOS is divided into four types: Green Open Space for yards, Green Open Space for parks and urban forests, Green Open Space for roads, and Green Open Space with specific functions.  This  research  uses  ArcMap  Image  as  the  data  source,  and  the  GOS  classifier  is conducted  through  on-screen  delineation.  The  results  showed  that  the  Green  Open  Space  in Yogyakarta is 18.6% of the total area of Yogyakarta city. The percentage of GOS in a row is GOS for yards with an area of 14.33%, GOS for parks and urban forests with an area of 1.24%, GOS along  roads  covering  an  area  of  1.54%,  and  GOS  with  specific  functions  covering  an  area  of 1.59%. The area of GOS available in Yogyakarta City is still below the standard of 30%, so efforts are needed from both the government and the community to expand and maintain the existing green open space.
Keywords: Urban Green Space; Urban Area; Open Space
Abstrak Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen yang penting bagi sebuah kawasan perkotaan.  RTH  memiliki  berbagai  fungsi  di  antaranya  fungsi  ekonomi,  biofisik,  ekologis arsitektural, dan sosial, serta mengurangi beban emisi perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas RTH dan jenisnya di Kota Yogyakarta menurut UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen PU No. 5 Tahun 2008. RTH terbagi menjadi 4 jenis yaitu RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH dengan fungsi tertentu. Metode yang digunakan yakni ArcMap Image sebagai sumber data dan pengklasifikasi RTH dilakukan melalui deleniasi on  screen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  RTH  di  Kota  Yogyakarta  mempunyai  luasan 18,6% dari luas keseluruhan Kota Yogyakarta. Persentase dari RTH berturut-turut adalah RTH pekarangan  seluas  14,33%,  RTH  taman  dan  hutan  kota  seluas  1,24%,  RTH  sepanjang  jalan seluas 1,54%, dan RTH dengan fungsi tertentu seluas 1,59%. Luasan RTH yang tersedia di Kota Yogyakarta masih berada di bawah standar sebesar 30%, sehingga diperlukan upaya baik dari pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan mempertahankan RTH yang ada.
Kata kunci : Ruang Terbuka Hijau; Kawasan Perkotaan; Lahan Terbuka
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2024  by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## 1. Pendahuluan
Ruang  terbuka  hijau  (RTH) merupakan area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaan  lahannya  lebih  bersifat terbuka,  tempat  tumbuh  tanaman,  baik yang  tumbuh  secara  alamiah  maupun sengaja  ditanam  (Permen  PU  No. 05/PRT/M  2008).  Selain  itu,  terdapat pula istilah ruang terbuka non hijau yakni
P-ISSN 0216-8138 | E-ISSN 2580-0183 MKG Vol. 25, No.1, Juni 2024 (140 - 149) DOI: https://doi.org/10.23887/mkg.v25i1.71632
Rifky  Faisal  Achmad,  Fatih  Akmal  Al  Ayyubi Dharmono, Bagus Nur Hidayat, Tjahyo Nugroho Adji Universitas Gadjah Mada, Indonesia
rifky.faisa@gmail.com
ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH yaitu berupa  badan  air  dan  lahan  yang diperkeras. RTH dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan kepemilikannya yakni RTH  Publik  dan  RTH  Privat.  Berbagai bentuk  RTH  di  antaranya  adalah sebagai  lapangan,  pekarangan  rumah, makam,  sepadan  sungai,  dan  taman kota.
RTH  yang  berada  di  kawasan perkotaan  memiliki  berbagai  fungsi  di antaranya  sosial  budaya,  estetika,  fisik kota,  ekologis  dan  nilai  ekonomis  bagi kawasan  perkotaan  (Dewiyanti,  2009). Selain  itu,  RTH  juga  dapat  difungsikan sebagai  area  resapan  air  yang  dapat mengurangi  genangan  permukaan. Genangan tersebut sering terjadi akibat dari  persentase  lahan  terbagun  yang lebih tinggi di kawasan perkotaan.
Kawasan perkotaan dapat didefinisikan  sebagai  suatu  kawasan yang  lebih  padat  dibandingkan  wilayah sekitarnya  akibat  adanya  pemusatan kegiatan penduduk (Pontoh dan Kustiwan, 2009).  Walaupun lebih padat dibandingkan wilayah
sekitarnya, wilayah  perkotaan  ini  dapat  terus berkembang  setiap  waktu  (Harjanti, 2002). Hal tersebut akan menyebabkan terjadi  proses  alih  fungsi  lahan  dari lahan  terbuka  (RTH)  menjadi  lahan terbangun.  Menurut  Putri  dan  Zain (2010),  RTH  merupakan  lahan  yang sering
dikorbankan dalam perkembangan sebuah perkotaan.
Kebutuhan RTH di suatu wilayah didasarkan atas UU No. 26 tahun 2007 seluas  minimal  30%  dari  luas  wilayah tersebut.  Lebih  lanjut,  minimal  suatu wilayah  harus  memiliki  minimal  20% RTH  publik  dan  10%  RTH  privat. Namun,  seringkali  pemenuhan  RTH  di
suatu wilayah mengalami kendala akibat ketersediaan  lahan  terbuka  yang semakin berkurang. Walaupun demikian luas RTH salah satunya dapat ditambah dengan  revitalisasi  bangunan  menjadi lahan kosong (Sitorus et al, 2012).
Penelitian  terkait  RTH  sudah banyak  dilakukan  diantaranya  oleh Hayati  et  al  (2013)  yang  membahas terkait “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Kota Hijau di
Kota Kandangan”. Penelitian
ini menitikberatkan  pada  penambahan jumlah lahan untuk pemenuhan RTH di Kota Kandangan dengan dasar dari UU No.  26  Tahun  2007  yakni  RTH  privat seluas  10%  dan  publik  seluas  20%. Hasil peneliian menunjukkan jika masih diperlukan  170,81  ha  lagi  untuk memenuhi  luasan  RTH  secara  total dalam bentuk sabuk hijau.
Penelitian  lain  terkait  RTH  juga dilakukan  oleh  Kurniati  dan  Zamroni (2021) terkait “Kategorisasi Karakteristik Ruang  Terbuka  Hijau  Publik  untuk
Menunjang Kenyamanan Kota Yogyakarta”. Penelitian tersebut
berfokus  pada  penilaian  RTH  publik yang  ada  di  Kota  Yogyakarta  dengan beberapa variabel di antaranya sirkulasi udara,  iklim,  kebisingan,  bau-bauan, bentuk, keamanan, kebersihan, keindahan, dan penerangan. Hasil studi ini  menunjukan  bahwa  RTHP  di  Kota Yogyakarta  belum  dilakukan  upaya pembangunan dengan maksimal.
Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota  dari  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY).  Jumlah  penduduk Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2010 berjumlah 388.629 jiwa dan pada tahun
2023 berjumlah 466.950 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tersebut dapat mengindikasikan adanya
perkembangan  kota  yang  berpotensi mengakibatkan  perubahan  dari  luas RTH  di  Kota  Yogyakarta.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman, et  al  (2014),  luasan  RTH  di  Kota Yogyakarta  berkurang  dari  tahun  2000 hingga  2013  dari  seluas  33%  menjadi 32%.  Pemenuhan  RTH  sebanyak  30% menjadi penting untuk menjadikan Kota Yogyakarta  menjadi  kota  yang  sejuk, menurunkan  pencemaran  udara,  dan mengurangi pemanasan global.
Menurut  Basuki  dan  Saptutyningsih (2011)  tahun  2000  hingga  tahun  2009 terjadi  lonjakan  jumlah  kendaraan bermotor  di  D.I.Yogyakarta  hingga 222%.  Jumlahnya  sebanyak  367.957 untuk  Kota  Yogyakarta  pada  tahun 2010. Menurut Tiawan, Efrit, dan Zulgani (2020)  terdapat  korelasi  positif  atara jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor.  Berdasarkan  hal  tersebut dapat  diketahui  bahwa  akan  semakin banyak  jumlah  kendaraan  bermotor  di
Kota Yogyakarta yang dapat
meningkatkan  polusi  udara.  Untuk  itu pemenuhan luasan RTH menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Penelitian  yang  dilakukan  ini bertujuan untuk mengidentifikasi RTH di Kota  Yogyakarta  yang  didasarkan  atas UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen PU No.  5  Tahun  2008.  Sebagai  sebuah sumber  hukum  terkait  RTH  utamanya Permen  PU  No.  5  Tahun  2008  sangat jarang  digunakan  sebagai  suatu  dasar klasifikasi  dalam  penentuan  RTH. Sehingga  kebaharuan  penelitian  ini adalah  bentukan  RTH  yang  secara mendetail  dikaji  dari  setiap  jenis  RTH yang terbagi menjadi 4 (Permen PU No. 5  Tahun  2008).  Dengan  begitu  dapat diketahui  statistik  setiap  jenis  RTH secara  lebih  rinci.  Pemerintah  dan
masyarakat dapat menitikberatkan upaya  pengembangan  RTH  dengan lebih  tepat  sasaran  pada  jenis  RTH tertentu. Sehingga RTH dapat
bermanfaat baik secara ekologis, sosial, dan lingkungan sebagai salah satu agen penyerap polusi udara.

## 2. Metode
Data luas RTH diperoleh dengan melakukan
deleniasi on-screen
menggunakan data ArcMap Image pada software ArcGIS. Data RTH merupakan hasil  deleniasi  yang  dilakukan  pada tahun  2022.  RTH  yang  diperoleh kemudian  dikelompokkan  menjadi  4 jenis  berdasarkan  Permen  PU  No.  5 Tahun 2008 dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jenis RTH
No Jenis 1 RTH Pekarangan a.     Pekarangan Rumah Tinggal b.     Halaman Perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha
c.     Taman atap bangunan
2 RTH Taman dan Hutan Kota a.     Taman RT
b.     Taman RW
c.     Taman Kelurahan
d.     Taman Kecamatan
e.     Taman Kota
f.      Hutan Kota
g.     Sabuk hijau (green belt)
3 RTH Jalur Hijau Jalan
a.     Pulau jalan dan median jalan
b.     Jalur pejalan kaki
c.     Ruang di bawah jalan layang
4 RTH Dengan Fungsi Tertentu a.     RTH sepadan rel kereta api
b.     Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi
c.     RTH sepandan sungai
d.     RTH sepandan pantai
e.     RTH pengamanan sumber air baku/mata air
f.     Pemakaman (Sumber : Permen PU No. 05/PRT/M/2008)
Secara garis besar RTH terbagi menjadi 4 jenis yakni RTH pekarangan (1), RTH taman  dan  hutan  kota  (2),  RTH  jalur hijau jalan (3), dan RTH dengan fungsi tertentu (4).
Wilayah  kajian  merupakan  Kota Yogyakarta  yang  memiliki  luas  wilayah 32,50  km 2 .  Wilayah  Kota  Yogyakarta terbagi dalam 14 kecamatan. Kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta di antaranya Kraton, Danurejan, Gedongtengen, Gondokusuman, Jetis, Kotagede,
Matrijeron,  Margangsan,  Ngampilan, Pakualaman,  Tegalrejo,  Umbulharjo, dan  Wirobrajan.  Peta  lokasi  kajian disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta Wilayah Kajian
Selanjutnya , validasi hasil deleniasi  RTH  dilakukan  dengan membuat  grid  dengan  luas  1x1  km 2 .
Setiap  grid  akan  memvalidasi  setiap jenis  RTH  yang  tersedia.  Kemudian, hasil dari jumlah validasi yang dilakukan
sebanyak 150 titik lokasi yang terdiri dari empat jenis RTH. 150 Titik diperoleh dari grid yang telah dibuat dan mengambil 1 buah dari setiap jenis RTH yang tersedia pada  setiap  grid.  Selanjutnya  nilai kepercayaan  diperoleh  dengan  rumus sebagai berikut:
A = (B/C) x 100% dimana,
A : nilai kepercayaan; B : jenis validasi yang tepat C : seluruh validasi (150)
Semakin  besar  nilai  kepercayaan menunjukan semakin baik hasil deleniasi  RTH  dan  akurasi  dari  jumlah RTH yang disajikan dalam penelitian ini. Teknis  analisa  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  Gambar  2  dapat diketahui  bahwa  luasan  total  RTH  di Kota  Yogyakarta  hanya  seluas  18,6%. Luasan  tersebut  berada  di  bawah standar  ketetapan  seluas  30%  dari keseluruhan  luas  wilayah.  Lebih  lanjut luasan  RTH  publik  yang  seharusnya seluas 20% hanya terakomodir sebesar 4,3%.  Sementara  itu,  untuk  RTH  jenis privat  yang  seluas  14,32%  telah memenuhi standar ketetapan.
Gambar 1.2 Perbandingan RTH 14,32% 4,36% 81,3% RTH Privat RTH Publik Non RTH
RTH  memiliki  berbagai  manfaat di  antaranya  sebagai  fungsi  ekonomi, biofisik, dan ekologis, fungsi arsitektural, dan  fungsi  sosial  (Hayati  et  al,  2013). Namun, karena luasannya yang kurang maka  dapat  diasumsikan  bahwa  daya dukung RTH menjadi kurang maksimal. Dalam  hal  ini,  pihak  terkait  perlu  untuk memperluas  RTH  Publik  yang  dikelola. Hal tersebut dikarenakan RTH memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan pada kawasan perkotaan yang memiliki permasalahan akan  ruang  yang  kompleks  (Imansari dan Khadiyatna, 2015).
Tabel 2. Jenis RTH di Kota Yogyakarta
No Jenis RTH Luas (m 2 ) Persentase (%) 1 1 4656003 14,33 2 2 402287 1,24 3 3 499668 1,54 4 4 516379 1,59
Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2023, 2023
Tabel 2 menujukkan bahwa jenis RTH  1  merupakan  jenis  RTH  Privat sedangkan  jenis  RTH  2,3,  dan  4 merupakan jenis RTH Publik. Jenis RTH 2  yang  merupakan  taman  dan  hutan kota memiliki luasan terendah dibandingkan  RTH  lainnya.  Jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan RTH  3  dengan  selisih  sebesar  0,3%. Padahal  RTH  jenis  3  tergolong  RTH dengan  luasan  kecil  karena  bentuknya yang memanjang mengikuti lajur jalan.
Jumlah RTH jenis 1 yang masih banyak  dapat  mengindikasikan  bahwa masih  cukup  banyak  masyarakat  yang mempertahankan
pekarangannya
sebagai  lahan  terbuka.  Selain  itu, pekarangan tersebut dimanfaatkan sebagai taman dengan vegetasi berupa
rerumputan  maupun  vegetasi  berkayu. Vegetasi yang banyak ditanam tersebut dapat  membantu  dalam  peresapan  air (Li et al dalam Sun et al, 2018).
Berdasarkan  Tabel  3  dapat diketahui bahwa RTH terluas berada di wilayah Kecamatan Umbulharjo dengan luas 18933480 m 2 . Umbulharjo memiliki persentase  31,17%  dari  keseluruhan RTH  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta. Sementara itu, RTH tersempit berada di Kecamatan  Ngampilan  yang  memiliki persentase
1,12%. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  secara  spasial, masih terdapat ketimpangan penyediaan RTH di Kota Yogyakarta. Tabel 3. Luas RTH per Kecamatan Kecamatan Luas RTH (m 2 ) Luas (m 2 ) % Kraton 192005  1375000 13,96 Danurejan 103131  1109000 9,30 Gedongtengen 79027 985000 8,02 Gondokusuman 735024  3986000 18,44 Gondomanan 160226  1142000 14,03 Jetis 240224  1721000 13,96 Kotagede 758240  2988000 25,38 Mantrijeron 491400  2672000 18,39 Mergangsan 358998  2297000 15,63 Ngampilan 68217 841000 8,11 Pakualaman 72568 647000 11,22 Tegalrejo 602207  2961000 20,34 Umbulharjo 1893480  8326000 22,74 Wirobrajan 319580  1771000 18,05 Sumber : Analis Data Primer, 2023
Gambar  3  menunjukkan  bahwa  secara umum  luasan  RTH  relatif  berbanding lurus  dengan  luas  wilayah.  Artinya semakin  besar  luas  wilayahnya,  maka semakin  besar  pula  luas  RTHnya. Wilayah Umbulharjo yang memiliki RTH terbesar  juga  memiliki  luas  wilayah terbesar. Namun berbeda untuk wilayah Ngampilan  yang  memiliki  luas  RTH terendah,  ternyata  wilayah  ini  memiliki luas wilayah yang lebih luas
dibandingkan  Pakualaman.  Perbedaan ini  menunjukkan  bahwa  penyediaan RTH  di  wilayah  Pakualaman  tergolong lebih baik.
Selain itu, jika dicermati dari segi perbandingan  luas  RTH  dan  luas wilayah,  maka  dapat  diketahui  bahwa pemanfaatan  luas  wilayah  untuk  RTH paling  baik  terdapat  pada  Kecamatan Kotagede  dengan  persentase  23,86%. Persentase  terendah  dimiliki  oleh Kecamatan  Gedongtengen  dengan persentase 8,62%, sedangkan Kecamatan Umbulharjo memiliki persentase  23,19%  yang  berada  pada urutan kedua untuk penyediaan RTH di kecamatan.  Namun,  ketersediaan  RTH pada seluruh kecamatan belum mencapai  ketetapan  syarat  minimal sebesar  30%.  Artinya  keseluruhan wilayah  kecamatan ini  masih  berada di bawah standar penyediaan RTH.
Gambar 3. Grafik Perbandingan Luas Wilayah dan RTH
Selanjutnya, Gambar 4 menunjukkan bahwa kecamatan dengan  RTH  jenis  1  dengan  luas tebesar dimiliki oleh Kecamatan
Umbulharjo  sebesar  1694756  m 2 , sedangkan  jenis  RTH  1  dengan  luas terkecil  adalah  Kecamatan  Ngampilan sebesar 51008 m 2 . Sementara itu jenis RTH  2,  3,  dan  4  dengan  luas  terbesar berturut-turut  adalah  Kecamatan  Jetis, Umbulharjo, dan Tegalrejo.
Kecamatan Umbulharjo memiliki persentase RTH jenis 1 sebesar 36,39% dan  34,13%  untuk  RTH  jenis  3.  Hal tersebut menunjukkan bahwa
pengembangan  taman  dan  pepohonan di  sepanjang  jalan  dilakukan  dengan baik.  Kecamatan  Jetis  memiliki  luas RTH  jenis  2  sebesar  19,4  %  yang menunjukkan  bahwa  fasilitas  publik berupa  taman  dan  lapangan  lebih banyak  dibandingkan  dengan  wilayah lainnya.  Pada  RTH  jenis  4  Kecamatan Tegalrejo  memiliki  luas  RTH  yang terbesar.  Luasnya  mencapai  24,21% dari  keseluruhan  RTH  jenis  4.  Hal tersebut dikarenakan terdapat   bataran sungai  memanjang  yang  mengikuti Sungai Winongo.
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 Luas RTH Luas Wilayah
Gambar 4. Jenis dan luas RTH di setiap Kecamatan
Gambar  5  menunjukkan  bahwa persebaran  RTH  cenderung  tidak merata.  Pemusatan  RTH  cenderung berada di bagian tepi yakni wilayah timur dan  bagian  barat.  Wilayah  timur memang memiliki persentase RTH yang besar  yang  di  antaranya  merupakan wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kotagede, dan Gondokusuman,
sedangkan  wilayah  barat  merupakan wilayah  Kecamatan  Tegalrejo  dan Wirobrajan.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa kepadatan  bangunan di wilayah Kota  Yogyakarta  relatif  berkumpul  di tengah.  Kecamatan  dengan  jumlah luasan RTH yang rendah juga berposisi relatif di tengah di antaranya Kecamatan
Ngampilan, Pakualaman, dan
Gedongtengen.
Selain itu, terdapat keunikan dari setiap jenis RTH seprti yang tersaji pada peta  tersebut.  RTH  jenis  1  memiliki bentuk  yang  tidak  terikat  dan  variasi luasannya  cenderung  beragam.  RTH jenis 2 memiliki bentuk yang relatif segi empat  yang  menunjukkan  bentukan berupa  lapangan  maupun  taman  kota. RTH  jenis  3  memiliki  bentuk  persegi panjang  dengan  luas  kecil  yang berkaitan erat dengan bentuk jalan dan rel kereta. RTH 4 memiliki dua bentukan utama yakni berkelok berupa sempadan sungai dan mengkotak yang menunjukkan bentukan seperti pemakaman. 0 500000
1000000 1500000 2000000 Kraton Danurejan Gedongtengen Gondokusuman Gondomanan Jetis Kotagede Mantrijeron Mergangsan Ngampilan Pakualaman Tegalrejo Umbulharjo Wirobrajan RTH 4 RTH 3 RTH 2
RTH 1
Gambar 5. Peta RTH Kota Yogyakarta Validasi terhadap hasil
pemetaan  RTH  memperoleh  hasil  nilai kepercayaan  sebesar  94%.  Artinya hanya  terdapat  kesalahan  dalam deleniasi  sebanyak  9  buah  RTH. Kesalahan  deleniasi  di  antaranya terdapat  pada  deleniasi  berupa  sawah dan  lahan  yang  diperkeras  serta terdapat kesalahan identifikasi dari jenis RTH. Sawah didasarkan dari UU No 26 Tahun  2007  bukan  tergolong  sebagai
RTH, sedangkan lahan yang diperkeras termasuk dalam kategori ruang terbuka non-hijau. Hasil  dari  penelitian  yang diperoleh menunjukan terdapat pengurangan luasan RTH dari penelitian sebelumnya  di  lokasi  yang  sama  yakni sebesar  11,32%  dari  tahun  2013 (Budiman dan Zain, 2013). Pengurangan  tersebut  disinyalir  terjadi akibat  naiknya  jumlah  penduduk  yang
mengakibatkan  alih  fungsi  lahan  dari RTH  menjadi  lahan  terbangun  menjadi lebih banyak. Untuk itu  perlu dilakukan upaya  secara  bersama  baik  dari masyarakat  dan  pemerintah  untuk menjaga  RTH  yang  masih  tersedia. Pengadaan  RTH  utamanya  dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada RTH jenis 2,3, dan 4. Ketiga jenis RTH terbut  tergolong  sebagai  RTH  yang berada  dibawah  yuridisi  pemerintah. Artinya  pemerintah  utamanya  Kota Yogyakarta  harus  berupaya  lebih  baik untuk terus mengupayakan ketersediaan RTH dengan salah satunya melakukan revitalisasi.
Diharapkan dengan upaya tersebut RTH dapat  terus  menjadi  agen  baik  untuk ekologi, sosial, dan lingkungan sebagai penyerap emisis di Kota Yogyakarta.

## 4. Penutup
Hasil  penelitian  menunjukkan RTH  di  Kota  Yogyakarta  belum memenuhi  standar  ketetapan  yang ditentukan.  Total  RTH  memiliki  luas 18,6%  dari  luas  keseluruhan  Kota Yogyakarta.  Persentase  dari  RTH berturut-turut  RTH  pekarangan  (1) seluas  14,33%,  RTH  taman  dan  hutan kota  (2)  seluas 1,24%, RTH sepanjang jalan (3) seluas 1,54%, dan RTH dengan fungsi  tertentu  (4)  seluas  1,59%. Keberadaan  RTH  jenis  2,  3,  dan  4 tergolong sangat sempit. Untuk itu peran pemerintah dalam mengupayakan revitalisasi lahan terbagun dan
menyediaan  RTH  tersebut  sangat penting  untuk  dilakukan.  Diharapkan dengan  upaya  positif  dalam  menjaga dan mengembangkan RTH, RTH dapat memberikan  manfaat  secara  ekologis, sosial,  dan  lingkungan  sebagai  agen pengurangan emisi.
Penelitian  yang  telah  dilakukan ini  tentunya  dapat  lebih  dikembangkan baik untuk dikaji secara empiris di tahun tahun berikutnya ataupun dapat dikembangkan  untuk  mengkaji  lebih lanjut permasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan pengurangan RTH yang masif terjadi ataupun analis faktor yang menghambat pemerintah dalam menyediakan RTH publik untuk masnyarakat.

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2023). KotaYogyakarta  Dalam  Angka 2023. Badan Pusat Statistik : Kota
Yogyakarta. Basuki,  A.  T.,  &  Saptutyningsih,  E. (2011). Penilaian Ekonomi Dampak  Polusi  Udara  Perkotaan di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Yogyakarta:  UMY Repository. Budiman,  A.,  Sulistyantara,  B.,  &  Zain, A. F. M. (2014). Deteksi
Perubahan  Ruang  Terbuka  Hijau Pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi  Kasus  :  DKI  Jakarta,  Kota Bandung,  Kota  Semarang,  Kota Jogjakarta,  dan  Kota  Surabaya). Journal Lanskap Indonesia 6(1), 7 – 15.
Dewiyanti,  D.  (2009).  Ruang  Terbuka Hijau    Kota    Bandung  (Suatu Tinjauan    Awal    Taman    Kota Terhadap    Konsep  Kota    Layak Anak). Majalah    Ilmiah    UNIKOM 7(1), 13-26.
Harjanti, A. (2002). Penggunaan Lahan Permukiman Menjadi Komersial di Kawasan Kemang Jakarta Selatan. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hayati, J., Sitorus, S. R. P., & Nurisjah,
S. (2013). Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Dengan Pendekatan  Kota  Hijau  di  Kota Kandangan. Journal Tata Loka,15(4). Kurniati,  A.  C.  &  Zamroni,  A.  (2021). Kategorisasi  Karakreristik  Ruang Terbuka  Hijau  Publik  untuk Menunjang  Kenyamanan  Kota Yogyakarta. Journal Ilmu Lingkungan, 19 (1), 127-139. Li, J. X., He, B. H.,  Mei, X. M., Liang, Y. L.,  &   Xiong,  J.  (2013).  Effects  of different  planting  modes  on  the soil permeability of sloping farmlands in purple soil area. Chin. J. Appl. Ecol., 24 (3), pp. 725-731 Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta:  Pemerintah  Republik Indonesia.
Kementrian  Pekerjaan  Umum.  (2008).
Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum  Nomor:  05/PRT/M/2008 tentang  Pedoman  Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau  di  Kawasan  Perkotaan. Jakarta:  Departemen  Pekerjaan Umum. Pontoh,  N.  K.,  &  Kustiwan,  I.  (2009). Pengantar  Perencanaan  Kota. Bandung: Penerbit ITB. Putri,  P.,  &    Zain,  A.  F.  M.  (2010). Analisis  Spasial  dan  Temporal Perubahan  Luas  Ruang  Terbuka
Hijau  di  Kota  Bandung. Jurnal Lanskap Indonesia, 2(2), 115-121. Sitorus,  S.  R.  P.,  Patria,  S.  I.  D.,  & Panuju,  D.  R.  (2012).  Analisis Perubahan  Penggunaan  Lahan Ruang  Terbuka  Hijau  di  Jakarta
Timur. Journal Lanskap Indonesia 4(2).
Sun,D.,  Yang,  H.,  Guan,  D.,  Yang,  M., Wu, J., Yuan, F., Jin, C., Wang, A., & Zhang, Y. (2018). The Effect of land use change on soil infiltration capacity  in  China:  A  Meta- analysis. Sciense  of  The  Total Environtment 626, 1394-1401 : EL SEVIER.
Tiawan,  H.,  Erfit,  &  Zulgani.  (2020). Pengaruh  Jumlah  Kendaraan Bermotor, Jumlah Penduduk, dan
Kenijakan  Pemerintah  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  mMelalui Penerimaan Pajak Kendaraa Bermotor (PKB) di Provinsi Jambi. e-Journal  Perspektif  Ekonomi
Pembangunan Daerah, 9(3).