## Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 1 Ulaweng di Desa Ulaweng Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka
Laode Asrun 1) ; Yudi Agusman 2) ; Maulid 3) 1,2,3) Universitas Sembilan Belas November Kolaka Email: 1) laodeasrun@gmail.com ; 2) yudiagusmanusn@gmail.com ; 3) romanlaode@ymail.com

## PENDAHULUAN
Pendidikan dipandang selaku cara dalam meningkatkan kualitas SDM suatu negara. Suatu bangsa dikatakan  maju  apabila  sering  berpikir  tentang  pendidikan  serta  dapat  tergambar  berdasarkan pencapaian pendidikan penduduknya. Pemenuhan pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesamaan antara  tujuan  dengan  pelaksanaan  pendidikan.  Di  Indonesia,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003,  tujuan  pendidikan  nasional  ialah  untuk  membina  kemampuan siswa supaya menjadi  pribadi  yang bertaqwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa, berilmu, berakhlak mulia, cakap,  imajinatif,  bebas  serta  menjadi  penduduk  demokratis  dan  memiliki  tanggungjawab.  Fungsi pendidikan  nasional  ialah  untuk  menumbuhkan  kemampuan  serta  membentuk  pribadi  ataupun peradaban bangsa yang bermartabat dengan maksud mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal  yang  tidak  dapat  diabaikan  dalam  pencapaian  tujuan  pendidikan  suatu bangsa  ialah  peranan negara dalam memberikan sarana pendidikan. Pendidikan Siswoyo, (2013: 52) lingkungan serta sarana pendidikan  adalah  sumber  dimana  dapat  menentukan  kualitas  serta  kemajuan  industri  pendidikan. Lingkungan  dapat  bersifat  fisik,  sosial  serta  budaya,  dimana  seluruhnya  berdampak  pada  upaya pendidikan. Tempat pendidikan yang kurang (gedung sekolah, sarana olahraga serta hiburan), perangkat keras,  perangkat  pembelajaran,  materi  pelajaran,  masalah  antara  lembaga  dengan  masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan biaya pendidikan yang sangat mahal secara keseluruhan

## ARTICLE HISTORY
Received [29 April 2022] Revised [26 Mei 2022] Accepted [14Juni 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengetahui  pengelolaan  Bantuan  Oprasional  Sekolah  (BOS) pada  SDN  1  Ulaweng  di  Desa  Ulaweng  Kecamatan  Samaturu  Kabupaten  Kolaka.  Metode penelitian  yang  digunakan  menggunakan  teknik  Deskriptif  Kualitatif.  Informan  penelitian yakni,  unsur  guru  Pengawas  Sekolah  dan  Unsur  Masyarakat.  Jenis  serta  sumber  data dalam  penelitian  berikut  yakni  menggunakan  Data  primer  serta  Data  Sekunder.  Hasil penelitian menunjukan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 1 ulaweng  di  Desa  Ulaweng  Kecamatan  Samaturu  Kabupaten  Kolaka  kurang  baik  dalam pelaksanaannya  hal  tersebut  mampu  dilihat  dari  asas  akuntabilitas.  Asas  Proporsionalitas mengenai  tentang  hak  dan  kewajiban  yang  di  lakukan  kepala  sekolah  melalui  dana  BOS, masih  kurang  terlaksana.  Asas  Profesionalitas  tentang  kepentingan  pribadi  dan  dan kepentingan  sekolah  kurang  baik  dalam  penerapan  pengelolaan  BOS,  Asas  Keterbukaan mengenai transparansi  dan  publikasi  Anggaran BOS tidak  dilaksanakan  dengan  baik serta tidak  berdasarkan  dengan  peraturan  yang  ada.  Asas  pemeriksa  keuangan  mengenai pembuatan laporan hasil penggunaan dana secara akurat serta sesuai dengan dana yang di kelola dan pelaporannya sudah baik.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  management  of  School  Operational  Assistance  (BOS) at SDN  1  Ulaweng  in  Ulaweng  Village,  Samaturu  District,  Kolaka  Regency.  The  research method used is descriptive qualitative technique. Research informants, namely, elements of the  school  supervisor  teacher  and  elements  of  the  community.  The  types  and  sources  of data in the following research are using primary data and secondary data. The results show that  the  Management  of  School  Operational  Assistance  (BOS)  at  SD  Negeri  1  Ulaweng  in Ulaweng Village, Samaturu District, Kolaka Regency is not good in its implementation, this can be seen from the principle of accountability. The principle of proportionality regarding the rights  and  obligations  carried  out  by  school  principals  through  BOS  funds  is  still  not implemented.  The  principle  of  professionalism  regarding  personal  interests  and  school interests is not good in implementing BOS management, the principle of openness regarding transparency  and  publication  of  the  BOS  Budget  is  not  implemented  properly  and  is  not based  on  existing  regulations.  The  principle  of  the  financial  examiner  regarding  the preparation of reports on the results of the use of funds accurately and in accordance with the funds being managed and the reporting is good. .

## KEYWORDS
Management, Accountability,
Proportionality,  Professionalism,
Openness.
This is an open access article under the CC –BY-SA license
dapat mengganggu kelanjutan pendidikan secara utuh.
Berlandaskan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  mengenai  Sistem Pendidikan  Nasional,  mengungkapkan  dimana  pemerintah  wilayah  serta  negara-negara  sekitarnya berkewajiban  untuk  memberi  jenis  layanan  yang  mudah,  dan  menjamin  terselenggaranya  pendidikan secara  berkualitas  untuk  setiap  penduduk  tanpa  adanya  diskriminasi.  Salah  satu  tugas  negara  ialah memberi  ataupun  mengurangi  biaya  pendidikan  di  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  32 Tahun  2013  mengenai  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  mengungkapkan  dimana  secara  luas  biaya sekolah terdiri dari biaya usaha, biaya operasional, serta biaya individu.

## LANDASAN TEORI
Biaya  pendidikan  adalah  suatu  elemen  penting  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.  Biaya pendidikan ini nantinya digunakan untuk mendanai semua biaya pendidikan. Salah satu masalah utama dalam  pendanaan  pendidikan  ialah  bagaimana  memenuhi  spekulasi,  kebutuhan  operasional  serta individu sekolah dan bagaimana melindungi masyarakat terutama orang miskin, untuk memperjuangkan hak  mereka  dalam  memperoleh  pendidikan  yang  sesuai  di  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah untuk situasi ini Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  mengatasi  hal  ini  ialah  dengan  memberikan  Dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  terhadapp  sekolah-sekolah  yang  tercatat.  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  yang diberikan  oleh  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dikenal  dengan  BOS  Nasional  ataupun selanjutnya  disebut  BOS,  selain  BOS  Nasional  ada  juga  BOSDA  (BOS  Daerah)  yang  diberikan  oleh Pemerintah Wilayah/Provinsi.
BOS  telah  dilaksanakan  sejak  Juli  2005  dengan  sasaran  semua  siswa  pada  jenjang  pendidikan dasar  (SD  serta  SMP)  hingga  satuan  pendidikan  lainnya  yang  setara.  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) ialah program pemerintah dimana hakikatnya digunakan untuk memberikan subsidi biaya operasi non-personalia  terhadap  satuan-satuan  pendidikan  dasar  sebagai  pelaksanaan  wajib  belajar  9  tahun. Wajib  belajar  selama  9  tahun  ini  rencananya  akan  memberikan  sedikit  arahan  kepada  warga  Indonesia untuk mengembangkan potensinya agar mereka dapat hidup mandiri di kancah publik atau melanjutkan sekolah ke jenjang  yang  lebih tinggi.  Untuk memudahkan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam dalam menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hasil dari pelaksanaan BOS harus terlihat dari  peningkatan  kecepatan  dalam  menyelesaikan  wajib  belajar.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh Wirawan  (2011:16)  Kebijakan  merupakan  keseluruhan  pengaturan  untuk  melakukan  fungsi  serta kewajiban  menteri.  Kebijakan  yang  ada  dapat  terus  berjalan  hingga  kebijakan  baru  disusun,  umumnya kebijakan berubah disebabkan kebijakan lama saat ini tidak efisien serta memaksa ataupun pejabat baru berubah.
Penggunaan dana BOS Reguler dilaksanakan berlandaskan prinsip menurut Petunjuk Teknis No 8 Tahun 2020:
a.  fleksibilitas yakni penggunaan dana BOS Reguler dikelola berdasarkan dengan kebutuhan Sekolah;
b.  efektivitas  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  berupaya  mampu  memberikan  hasil,  pengaruh, serta daya guna dalam pencapaian tujuan pendidikan di Sekolah;
c.  efisiensi  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  berupaya  dapat  meningkatan  kualitas  belajar  siswa melalui biaya seminimal mungkin dengan hasil secara optimal;
d.  akuntabilitas  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  mampu  dipertanggungjawabkan  secara menyeluruh berlandaskan pertimbangan secara logis sesuai peraturan perundangundangan; serta
e.  transparansi  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  dikelola  secara  terbuka  serta  mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan berdasarkan dengan kebutuhan Sekolah.
Pelaksanaan  program  BOS  harus  tetap  mengacu  pada  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah berupa  Petunjuk  Teknis  BOS  dengan  menitikberatkan  pada  gagasan  Manajemen  Berbasis  Sekolah (MBS). Dalam gagasan MBS, sekolah diharapkan secara mandiri menyelidiki, menyalurkan, memutuskan kebutuhan,  mengontrol  serta  mendata  untuk  penguatan  sumber,  baik  pada  masyarakat  ataupun pemerintah.  MBS  adalah  jenis  perubahan  pembelajaran  yang  menawarkan  wewenang  kepala  sekolah untuk  memberikan  layanan  pembelajaran  yang  lebih  baik  serta  memuaskan  bagi  siswa.  Sekolah mempunyai  wewenang  untuk  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  pengawasan  program  BOS
berdasarkan dengan kebutuhan siswa tetapi  harus fokus pada standar pengelolaan  program BOS  yang sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan BOS para pengurus, diperlukan analisis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Lengkap Analisis adalah pemeriksaan suatu kesempatan untuk mengetahui keadaan yang  sesungguhnya.  Analisis  digunakan  untuk  memperoleh  serta  menyajikan  informasi  sehingga  dapat memberikan landasan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan suatu pilihan. Analisis pula diperlukan untuk  menentukan  tolok  ukur  kecepatan  pencapaian  pelaksanaan  serta  kepastian  suatu  kebijakan. Analisis  pengelolaan  adalah  pemeriksaan  untuk  menentukan  tolok  ukur  serta  tingkat  kemajuan  dalam menangani suatu program.
Berlandaskan  pemaparan  tersebut,  analisis  pengelolaan  BOS  menjadi  penting.  Salah  satu  sekolah yang mendapat subsidi  BOS sejak tahun 2020  ialah  SDN 1 Ulaweng.  Sebagai  salah satu sekolah  yang mendapat  pembiayaan  BOS,  SDN  1  Ulaweng  perlu  mengawasi  dana  BOS  sesuai  standar  pengelolaan BOS.  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  pengelolaan  BOS,  penting  dilakukan  analisis terhadap  pengelolaan  BOS  di  sekolah.  SDN  1  Ulaweng  berada  di  Jalan  Pendidikan  Desa  Ulaweng, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Yang  di  terima  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Ulaweng  Sejak Tahun  2018  Sampai 2020. Pada Tahun  2018 Dana  BOS  yang diterima berkisar Rp. 85.120.000 dibagi dalam  empat  Tahap  penerimaan,  dan  pada  tahun  2019  Dana  BOS  yang  diterima  Sebesar  Rp. 76.320.000  dibagi  dalam  empat  Tahap  penerimaan,  Serta  pada  tahun  2020  Dana  BOS  yang  diterima dalam Dua Tahap berkisar Rp. 56.700.000-. Asas-asas klasik dalam mengelola keuangan negara terdiri atas (Anggara:2016; 67-76): Asas Tahunan, Asas Universalitas, Asas Kesatuan, Asas Spesialitas.
SDN  1  Ulaweng  kurang  transparansi  dalam  Mengelola  BOS  dilihat  dari  keadaan  sekolah  dalam pelaksanaan  proses  belajar  mengajar  di  sekolah  serta  penyampaian  guru –  guru  sekolah  tersebut. Disekolah masih kekurangan perlengkapan dalam proses belajar mengajar seperti (Buku Guru dan Buku Siswa) padahal kepala sekolah selalu berjanji akan melengkapi buku – buku ajar siswa dan guru tersebut namun  hingga  sekarang  ini  buku –  buku  tersebut  tidak  ada  padahal  dana  BOS  wajib  digunakan  untuk pembelian serta perlengkapan sarana dan prasarana siswa dan guru untuk mendukung kelanjaran dalam proses belajar mengajar di sekolah SDN 1 Ulaweng tersebut.
Melihat  masalah  pengelolaan  program  BOS  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Ulaweng,  selanjutnya peneliti ter tarik untuk meneliti mengenai “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada  SDN  1  Ulaweng)”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  analisis  pengelolaan  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 1 Ulaweng.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  digolongkan  dalam  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Adapun  lokasi  dari  penelitian  ini  bertempat  di  SDN  1  Ulaweng,  Desa  Ulaweng,  Kecamatan Samaturu,  Kabupaten  KolakaDinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Dalam  Informan  Penelitian  Peneliti harus  mengenal  betul  individu  yang  memberi  data/informasi  (Sugiyono,  2016:11)  Informan  dalam penelitian  ini  yaitu:  Pengawas  Pembina  Sekolah,  Kepala  Sekolah  SDN  1  Ulaweng,  Guru,  Komite Sekolah,  Orang  Tua  Siswa/Siswi,  Staff  Operator  Sekolah,  Perpustkaan.  Teknik  Penarikan/penentuan Informan  yang  digunakan  yaitu  teknik  purposive  sampling.  Jenis  Data  pengumpulan  data  dapat menggunakan  data  primer  dari  hasil  wawancara  serta  jawaban  kuesioner  mengenai  variable  serta permasalaha  dalam  penelitian,  data  sekunder  dari  sumber  pustaka  perusahaan  tentang  sejarah perusahaan yang penulis teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pengelolaan dana bos berdasarkan peraturan yang ada.  Keberhasilan  penggunaan  Bos  dapat  di  lihat  dari  hasil  analisis  pengelolaan  bantuan  operasional sekolah  (BOS),  di  sdn  1  Ulaweng  Kecamatan  Samaturu  Kabupaten  Kolaka.  Peneliti  menggunakan  5 indikator  yang  dikemukakan  oleh  Anggara,  yakni  Asas  Akuntabilitas,  Asas  Proporsionalitas,  Asas Profesionalitas, Asas Keterbukaan, serta Asas Pemeriksaan

## Pembahasan
Untuk mengetahui sejauh mana Analisis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi di  sdn  1  Ulaweng  di  Desa  Ulaweng  Kecamatan  Samaturu  Kabupaten  Kolaka,  maka  Anggara mengemukakan  bahwa  ada  5  indikator  mempengaruhi  Analisis  Keuangan  Negara,  yaitu  1).  Asas Akuntablitas,  2).  Asas  Proporsionalitas,  3).  Asas  Profesionalitas,  4).  Asas  Keterbukaan,  5).  Asas Pemeriksa Keuangan.

## 1.  Asas akuntabilitas
Didasarkan  kepada  hasil  yang  membuktikan  bahwa  setiap  aktivitas  serta  hasil  akhir  dari aktivitas penyelenggaraan negara harus bertanggung jawab kepada masyarakat atau individu sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  negara  berdasarkan  dengan  pengaturan  peraturan  serta  pedoman yang ada.  Seperti hal dana  yang  di  gunakan atau  yang di kelola oleh sekolah  yang  di sebut  dengan bantuan  operasional  sekolah  (Bos)  harus  di  pertanggungjawabkan  sebagaimana  peraturan  yang berlaku.
Asas  akuntabilitas  didasarkan  kepada  hasil  ialah  asasa  yang  menyatakan  dimana  setiap aktivitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  harus  bertanggung  jawab  kepada  rakyat  sebagai pemegang  kekuasaan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  pengaturan  peraturan  serta  pedoman  yang ada.
Asasa  akuntabilitas  didasarkan  kepada  hasil  menyiratkan  dimana  setiap  pengguna  anggaran keuangan  berkewajiban  untuk  menjawab  serta  memahami  kinerja  organisasi  pada  pencapaian  atau kekecewaan dari sebuah program yang dijadikan tanggung jawabnya.
Berlandaskan  apa  yang  disamapikan  kepala  sekolah  bahwa  Pengelolaan  Dana  Bos  di  sdn  1 ulaweng  sudah  di  laksanakan  berdasarkan  peraturan  yang  ada  dan  sudah  cukup  baik  dalam pengelolaan dana bos tersebut di karnakan apa yang menjadi tupoksi dari dana bos tersebut telah di laksanakan  dan  dapat  di  pertanggungjawabkan  dalam  pengelolaannya  baik  dipertanggungjawabkan dalam bentuk administrasi maupun secara fisik.
Setiap  pengelolaan  penggunaan  dana  harus  didasari  oleh  pertanggungjawaban  dana  agar penggunaan dana dapat diketahui. Untuk mengukurkeberhasilan dari penggunaan dana yang dikelola harus menunjukan implementasi pengelolaan yang baik dan efektif.
Berdasarkan  apa  yang  juga  disampaikan  oleh  Guru –  guru  Sekolah  hasil  yang  di  temukan bahwa  pengelolaan  Dana  Bos  di  sdn  1  ulaweng  kurang  efektif  karna  dana  bos  tidak  di  gunakan berdasarkan  dengan  perencanaan  penggunaan  dana  bos  dimana  telah  di  susun  dan  di  sepakati Bersama  sehingga  di  sekolah  kami  sarana  prasarana  yang  mendukung  kelanjaran  proses  belajar mengajar itu mengalami kekurangan.
Bos di sdn 1 ulaweng bertujuan untuk meninkatkan dan mendorong proses belajar mengajar di kelas  serta  meningkatkan  mutu  pendidikan  sekolah,  untuk  terciptanya  peningkatan  proses  belajar mengajar  secara  efektif  serta  efisien  di  sekolah  maka  pemerintah  memberikan  dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) padan tahun 2020 berkisar Rp. 76.000.000 dalam mendukung kelancaran kegiatan sekolah serta menyediakan prasarana sekolah.
Untuk  mepertanggungjawabkan  dana  yang  dikelola  oleh  sekolah  harus  memuat  perencanaan penggunaan  dana  yang  dijalankan  oleh  sekolah  selama  mengelola  dana  yang  diberikan  oleh pemerintah itu sendiri.
Untuk  melihat  sejauh  mana  pertanggungjawaban  yang  dibuat  oleh  sekolah  yang  mengelola dana tersebut jika dilihat dari kesimpulan hasil wawancara yang dilakakukan dapat di tarik kesimpulan berdasarkan  asas  akuntabilitas  analisis  pengelolaan  bantuan  operasional  sekolah  (bos)  di  sdn  1 ulaweng  di  desa  ulaweng  kecamatan  samaturu  kabupaten  kolaka  tidak  berjalan  dengan  baik  atau tidak  efektif  dan  efisien.  Karna  pengelolaan  yang  dilakukan kepala  sekolah  tidak  berdasarkan  dalam peraturan  yang  berlaku  serta  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  yang  sudah  disepakati  bersama sehingga  pengelolaan  penggunaan  dana  BOS  tersebut  keluar  dari  sasaran  dan  tujuan  yang  sudah ditetapkan sehingga pengelolaan bos tersebut tidak berjalan dengan baik.

## 2.  Asas Proporsionalitas
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dengan kewajiban pengelolaan keuangan negara.  Proporsionalitas  mengharuskan  pengelolaan  keuangan  Negara  ditangani  oleh  tenaga  yang profesionalitas.
Memutuskan  kebutuhan  SDM,  mengkoordinasikan,  menyaring,  mempersiapkan  serta menciptakan tenaga kerja, kapasitas manajemen yang terkait dengan pemberian arahan, serta tugas pemerintah  ataupun  pedoman  kepada  bawahan  dalam  menyelesaikan  kewajiban  masing-masing sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dengan tepat, terlebih lagi  dengan tepat berpusat di sekitar tujuan  yang  ditetapkan  oleh  organisasi.  Manajemen  berfungsi  tidak  hanya  sebagai  pegawai  untuk menyelesaikan  atau  tidak  melakukan  suatu aktivitas,  namun  juga  dapat mengkoordinasikan  aktivitas dari  berbagai  komponen  sehingga  dapat  berjalan  dengan  efisien  serta  efektif  bertuju  kepada tujuannya.
Pelaksanaan  operasional  didalam  struktur  organisasi  pengelolaan  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  ialah  bertugas  guna  mengurus  serta  mengelola  BOS  berdasarkan  dengan  prinsip pengelolaan BOS.
Adapun  prinsip  pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  Berdasarkan  Petunjuk  Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) No. 8 Tahun 2020 Yaitu :
a.  fleksibilitas  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  dikelola  berdasarkan  dengan  kebutuhan Sekolah;
b.  efektivitas  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  berupaya  mampu  memberikan  hasil,  pengaruh, serta daya guna dalam pencapaian tujuan pendidikan di Sekolah;
c.  efisiensi yakni penggunaan dana BOS Reguler berupaya dapat meningkatan kualitas belajar siswa melalui biaya seminimal mungkin dengan hasil secara optimal;
d.  akuntabilitas  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  mampu  dipertanggungjawabkan  secara menyeluruh berlandaskan pertimbangan secara logis sesuai peraturan perundangundangan; serta e.  transparansi  yakni  penggunaan  dana  BOS  Reguler  dikelola  secara  terbuka  serta  mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan berdasarkan dengan kebutuhan Sekolah.
Dalam  program  BOS,  dana  yang  diperoleh  sekolah  secara  keseluruhan  serta  diawasi  secara bebas oleh sekolah dengan mengikutsertakan dewan pendidik serta komite sekolah. Sejalan dengan itu,  program  BOS  sangat  mendukung  implementasi  pelaksanaan  Manajemen  Berbasis  Sekolah, dimana  pada  umumnya  berencana  untuk  melibatkan  sekolah  melalui  pemberian  kewenangan (otonomi),  memberikan  fleksibilitas  yang  lebih  menonjol  untuk  mengawasi  sumber  daya  sekolah, pemberdayaan  partisipasi  warga  sekolah  serta  masyrakat  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  di sekolah.
Berlandaskan  apa  yang  disampaikan  oleh  Komite  dan  Guru  Sekolah  bahwa  kepala  sekolah tidak mengelola dana bos berdasarkan peraturan yang ada karna kebutuhan di sdn 1 ulaweng dalam melakukan  proses  belajar  mengajar  tidak  terpenuhi  dan  seringkali  dalam  pemberian  honor  melalui dana bos tidak sepantasnya dan tidak berdasarkan peraturan yang ada serta apa yang menjadi dasar kebutuhan  sekolah  tidak  dilaksanakan  atau  di  penuhi  melalui  anggaran  dana  bantuan  operasional sekolah (BOS).
Analisis  pengelolaan  atau  manajemen  dilihat  dari  kebijakan  yang  di  ambil  dalam  mengelola keuangan  sekolah,  dan  asas  proporsionalitas  artinya  menyeimbangkan  hak  dan  kewajiban  Ketika melaksanakan pengelolaan keuangan atau kebijakan yang ada.
Pengelolaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  berlandaskan  asas  proporsionalitas  dimana telah  di  jelaskan  melalui  hasil  wawancara  yang  dilaksanakan  selanjutnya  ditarik  kesimpulan pengelolaan  Bantua  Operasional  Sekolah  (BOS)  berdasarkan  asas  proporsionalitas  penggunaan dana bostidak berjalan dengan baik.

## 3.  Asas Profesionalitas
Asas  profesionalitas  merupakan  asas  yang  menitikberatkan  pada  penguasaan  mengingat seperangkat  aturan,  kode  etik  hingga  pedoman  yang  sesuai.  Pengalokasian  anggaran  keuangan dilakukan  dengan  proporsional  terhadap  unsur-unsur  kementerian/lembaga  berdasarkan  dengan tingkatan kebutuhan ataupun tujuan yang hendak dicapai.
Dengan  adanya  dana  yang  begitu  besar  berupa  dana  Bantua  Operasional  Sekolah  (BOS) mestinya  apa  yang  telah  menjadi  perencanaan  pengelolaan  penggunaan  dan  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)    semuanya  dapat  terlaksana  dan  terpenuhi  sehingga  proses  belajar  mengajar  di sekolah  dalam  menunjang  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan  sekolah  serta  tujuan  dari  di gelontorkannya dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut mampu tercapai serta mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mununjang mutu pendidikan.
Agar  pengelolaan  penggunaan  dana  bos  dapat  berjalan  efekti  dan  efisien  harus  di  dasarkan pada  sikap  profesionalitas  pengelola  dalam  hal  ini  kepala  sekolah  sdn  1  ulaweng  dan  dapat menghasilkan  pengelolaan  yang  diinginkan  atau  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  perencanaan pengguna dana bos yang ada.
Bentuk  pengelolaan  secara  profesional  harus  dilakukan  pengelola  penggunaan  anggaran sekolah agar pengelolaannya berjalan baik sehingga apa yang ingin dicapai dari sasaran pengelolaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tercapai serta terlebih lagi pengelolaan anggaran sekolah harus lebih mengedepankan kepentingan sekolah – sekolah serta kebutuhan guru dan  siswa  serta  kelengkapan  saran  prasarana  sekolah  negeri  1  ulaweng  yang  dapat  menunjang peningkatan mutu pendidikan sekolah.
Berdasarkan  hasil  yang  didapat  dari  beberapa  informan  mengatakan  bahwa  pengelolaan  di sekolah dasar negeri 1 ulaweng tidak efektif, dikarnakan kebutuhan sekolah yang tidak memadai dan minim  padahal  dana  bos  begitu  besar  dalam  setahunnya  sehingga  hal  tersebut  berdampak  pada peningkatan mutu pendidikan yang kurang maksimal serta dalam menunjang prose belajar mengajar guru dan siswa disekolah kurang berjalan dengan baik atau efisien.
Berbicara  tentang  pengelolaan  dana  Bantua  Operasional  Sekolah  (BOS)  tentang  pemenuhan sarana  prasarana  kelengkapan  kebutuhan  sekolah  yang  di  danai  melalui  penggunaan  anggaran sekolah  (BOS)  selama  masuk  dalam  perencanaan  kegiatan  sekolah  karna  kelengkapan  sarana prasarana  sekolah  yang  dapat  menunjang  dan  peningkatan  kualitas  pendidikan  maka  penggunaan dana  Bantua  Operasional  Sekolah  (BOS)  di  sangat  di  tekankan  untuk  dilaksanakan  untuk  kegiatan tersebut.
Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan asas profesionalitas yang telah di  jelaskan  melalui  hasil  wawancara  yang  dilaksanakan  selanjutnya  ditarik  kesimpulan  dimana pengelolaan Bantua Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan asas profesionalitas penggunaan dana bos tidak berjalan dengan baik.

## 4.  Asas Keterbukaan
Asas  Keterbukaan  serta  pengelolaan  keuangan  Negara  merupakan  asas  yang  membuka  diri kepada  publik  guna  mendapat  informasi  secara  benar,  jujur  serta  tidak  diskriminatif  terkait  dengan pengelolaan  dana  negara  dengan  tetap  fokus  pada  jaminan  kebebasan  individu,  perkumpulan ataupun  rahasia  negara.  Dalam  mengawasi  keuangan  negara,  diperlukan  keterusterangan  dalam pembicaraan,  kepastian,  serta  perhitungan  anggaran  keuangan  hingga  hasil  pengelolaan  oleh lembaga audit independen.
Dalam  pengelolaan  penggunaan  dana  harus  di  dasarkan  pada  keterbukaan  agar  pengelolaan tersebut  berjalan  efektif  dan  efisien  dan  terjadi  pengwasan  yang  baik  Ketika  masyarakat  ikut  serta dalam  mengawasi  penggunaan  dana  tersebut.  Keterbukaaan  atau  publikasi  sangat  di  kedepankan dalam penggunaan dana bos tersebut.
Asas  keterbukaan  tersebut  bersifat  harus  terlaksana  dalam  pengelolaan  penggunaan  dana Bantua  Operasional  Sekolah  (BOS)  karna  dana  tersebut  adalah  negara  dimana  di  gelontorkan  ke sekolah – sekolah untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan sebagai sasaran dari  dana tersebut  adalah  untuk  mengunrangi  anak  putus  sekolah  dan  meningkatkan  pendidikan  di  negara indonesia  supaya  generasi – generasi penerus bangsa dapat bersaing daya guna dengan Negara  – negara luar, maka system transparansi dana harus dilakuka agar masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi dana tersebut sehingga ketika ada penyalah gunaan dana masyarakat cepat melapor dan fungsi  dari  transparansi  atau  publikasi  dana  yaitu  untuk  mendorong  kelancaran  dalam  penggelolaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Berlandaskan  apa  yang  didapat  tentang  masalah  kertebukaan  dan  transparasi  anggaran diketahui bahwa kepala sekolah selaku pengguna dan penggelola anggaran tidak melaksanakan asas keterbukaan  tersebut,  seharusnya  kepala  sekolah  mepublikasikan  anggaran  dan  penggunaan anggaran  sekolah  agar  di  ketahui  oleh  masyarakat.  Serta  Kepala  Sekolah  tidaka  memanfaatkan berbagai  bentuk  transparansi  atau  publikasi  untuk  melaksanakan  keterbukaan  anggaran  kepada masyarakat
Berlandaskan  fakta  dilapangan  dari  hasil  wawancara  diketahui  dimana  transparansi  dan publikasi  dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  sama  sekali  tidak  terlaksana,  serta  perana  BOS dalam  menunjang  proses  belajar  mengajar  dengan  tujuan  peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah
dasar negeri 1 ulaweng tidak berjalan dengan baik.

## 5.  Asas Pemeriksa Keuangan
Pemeriksaan  keuangan  oleh  badan  pemeriksa  yang  bebas  serta  mandiri,  yaitu  asas  yang memberi  kebebasan  terhadap  badan  pemeriksa  keuangan  dalam  melaksanakan  pemeriksaan keuangan Negara, dimana tidak dipengaruhi oleh apapun.
Dalam  melakukan  pemeriksaan  keuangan  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  dengan melaksanakan  pengawasan  dimana  semestinya  terdapat  standar  yang  harus  ditetapkan  sehingga mampu menilai apa yang terjadi dilapangan. Standar tersebut selaku ketentuan dimana harus berlaku serta  harus  diikuti,  karena  ketentuan  berdasarkan  standar  yang  ada  dapat  di  lakukan  penilaian  oleh pihak pengwasan serta hasil pengawasan tersebut kita dapat mengetahui tindakan mana yang salah sehingga dapat melakukan perbaikan.
Variable ini mencakup pemeriksaan dana dari hasil penggunaan dana yang di Kelola sekolah di tuangkan  dalah  laporan  hasil  penggunaan  dana  bos  yang  dimana  setiap  pencairan  sekolah  selaku penerima  dana  dan  pengelola  dana  bos  harus  membuat  hasil  hasil  penggunaan  bos  yang  akan  di kumpulkan di dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk di periksa dan persyaratan pencairan dan bos tahap selanjutnya.
Pelaksanaan  dan  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  dana  hasil  dari  penggunaan anggaran  bantua  operasional  sekolah  sudah  terlaksana  dengan  baik,  serta  laporan  tersebut  telah diperiksa oleh dinas pendidikan dan dinyatak laporan tersebut berdasarkan dengan dana yang ada di lapangan atau yang dikelola oleh sekolah sehingga semua dana Bantua Operasional Sekolah dalam Tahun  2020  dapat  terealisasi  semua,  karna  laporan  pertanggungjawaban  dana  semuanya  telah diselesaikan dengan baik dan optimal.
Laporan  hasil  penggunaan  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  harus  dilakukan  dan dilaksanakan untuk bahan pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui hasil laporan tersebut dapat di ketahui  melalui  hasil  yang  didapat  melalui  wawancara  bahwa  dalam  asas  pemeriksa  keuangan Negara berjan secara baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berlandaskan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  tentang  Analisis  Pengelolaan  Bantua  Operasional Sekolah  (BOS)  di  SDN  1  Ulaweng  di  Desa  Ulaweng  Kecamatan  Samaturu  Kabupaten  Kolaka) menyimpulkan  dari  ke  Lima  indicator  yang  digunakan  pada  penelitian  berikut,  selanjutnya  penulis menarik kesimpulan diantaranya:

## 1.  Asas Akuntabilitas,
setelah  melakukan  penelitian  bahwa  Asas  Akuntabilitas  tidak  berjalan  secara  baik,  dilihat  dari Pengelolaannya yang tidak serupa dengan apa yang telah ditetapkan.
2.  Asas Proporsionalitas,
Indikator  ini  tidak  berjalan  efektif  dilihat  dari  pemberian  hak  dan  pelaksanaan  kewajiban  dalam pengelolaan  dana  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  mengakibatkan  kelanjaran  proses  belajar mengajar  di  sekolah  terhambat  di  karnakan  pengelolaan  dan  bantuan  operasional  yang  kurang  baik dan optimal yang di lakukan sekolah.

## 3.  Asas Profesionalitas,
Pada  indikator  ini  pengelolaan  dana  bos  tidak  berjalan  secara  efektif  dan  efisien,  karna  pengelola dana  BOS  lebih  mengutamakan  kepentingannya  daripada  kepentingan  sekolah  sehingga  sarana prasarana sekolah kurang memadai dan mengganggu proses belajar siswa dikelas.

## 4.  Asas Keterbukaan,
Indikator  ini  tidak  berjalan  dengan  baik  karena  pengelola  Bantua  Operasional  Sekolah  (BOS)  tidak melakukan  pengelolaan  dan  BOS  berdasarkan  peraturan  yang  ada  dimana  anggaran  dana  BOS harus  di  publikasikan  agar  terjadinya  transpransi  serta  masyarakat  dapat  mengetahui  dan  dapat mengwasi  pengelolaan  anggaran  dana  bos  yang  di  kelola  oleh  sekolah.  Akibatnya,  implementasi kebijakan tidak serupa dengan apa yang sebelumnya ditentukan.
5.  Asas Pemeriksaan Keuangan
indikator  ini  berjalan  optimal  dilihat  dari  pembuatan  hasil  penggunaan  dana  telah  serupa  dengan
prosedur  yang  sebelumnya  ditentukan  dalam  pembuatan  laporan  hasil  penggunaan  dana  BOS dimana di kelola oleh sekolah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anggara Dr. Sahya. (2016) Administrasi Keuangan Negara Dwi Siswoyo, dkk.(2013). Ilmu pendidikan.UNY Press Peraturan  Pemerintah  (PP)  Republik  Indonesia  nomor  32  tahun  2013  tentang  Standar  Nasional Pendidikan (SNP)
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian pendidikan dan kebudayaan Petunjuk Teknis No 8 tahun 2020 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sugiyono.(2016).metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta Undang undang no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara Wirawan (2011). Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.