ISSN (p): 2598-8050
ISSN (e): 2598-8069

## Model Kematangan e-Government Berdasarkan SPBE Menpan Tahun 2018
ENDANG AMALIA 1
1 Universitas Widyatama Email: endang.amalia@widyatama.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  kematangan  yang  dicapai  dan memberikan  saran  bagi  implementasi  domain  layanan  E-Government  di  RSUD Japang Kulon Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemetaan SPBE MENPAN Tahun 2018 pada  penelitian  ini  menghasilkan  3  domain,  7  aspek,  35  indikator  yang  akan digunakan  sebagai  penilaian  kematangan.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  kuesioner.  Hasil  penelitian  menunjukkan  evaluasi  maturitas SPBE  dalam  pelayanan  publik  di  Kecamatan  memperoleh  kategori  “Kurang” dengan  rata-rata  nilai  indeks  dibawah  2.  Oleh  karena  itu,  perlu  diberikan rekomendasi dan strategi perbaikan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE.
Kata kunci : E-Government, Jawa Barat, Kematangan, MENPAN, RSUD Jampang Kulon.

## ABSTRACT
This  study  was  conducted  to  determine  the  maturity  achieved  and  provide suggestions for the implementation of the E-Government service domain at the Japang Kulon Hospital, West Java. Based on the results of the 2018 MENPAN SPBE mapping, this study resulted in 3 domains, 7 aspects, 35 indicators that will be used  as  an  assessment  of  maturity.  The  data  collection  method  used  is  a questionnaire. The results showed that the evaluation of SPBE maturity in public services in the sub-district obtained the  "Less" category with an average index value  below  2.  Therefore,  it  is  necessary  to  provide  recommendations  and improvement strategies to increase the SPBE index value.
Keywords : E-Government, RSUD Jampang Kulon, Maturity, MENPAN, SPBE, West Java.

## 1. PENDAHULUAN
Saat  ini,  e-Government  menjadi  isu  yang  sangat  penting  terkait  dengan  pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  oleh  instansi  pemerintah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat secara elektronik (Nilashi, 2012). Idealnya, pengembangan e- Government diharapkan dapat membantu meningkatkan interaksi antara pemerintah, publik, dan bisnis untuk mendorong perkembangan ekonomi dan politik (Istiyanto & Sutanta, 2012) karena e-Government dimaksudkan untuk memperpendek jarak antara pemerintah. sebagai penyelenggara pelayanan publik ( public service provider) dan masyarakat atau pelaku usaha sebagai pengguna pelayanan publik ( public service customer). Hal ini menyebabkan peran e- Government  atau  pemerintahan  berbasis  elektronik  menjadi  lebih  penting  bagi  semua pengambil keputusan dalam pemerintahan (Yalia, 2011). Bahkan adopsi e-Government dalam implementasinya telah meningkat di berbagai negara, tetapi pada saat yang sama, kecepatan adopsi e-Government bervariasi dari satu negara ke negara lainnya (Furuholt & Fath, 2008). Jika  dilihat  lebih  dalam  sejauh  mana  implementasi  e-Government  di  negara  berkembang khususnya di Indonesia, mayoritas instansi pemerintah di Indonesia masih berada pada tahap kedua (Safitri, 2013), yaitu tahap pematangan 4 tahapan pengembangan e-Government jika mengacu pada model kematangan pada Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu:
1. Tahap  persiapan,  berupa  keberadaan  situs  yang  memuat  informasi  dasar  yang dibutuhkan publik.
2. Fase pematangan, berupa interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Tahap stabilisasi, berupa transaksi layanan pemerintah secara online.
4. Fase penyebaran, berupa integrasi layanan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha
Tujuan  pengembangan  e-Government  di  Indonesia  sebagaimana  tertuang  dalam  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan negara. Namun hingga saat ini dapat dikatakan  implementasi  e-Government  di  Indonesia  masih  jauh  dari  yang  diharapkan  dan berjalan lambat (Napitupulu, 2015). Hal ini ditunjukkan lagi dengan kondisi rendahnya tingkat aksesibilitas  website  pemerintah,  dimana  menurut  penelitian  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (2004)  bahwa  dari  224  website  pemerintah  pada  tahun  2004,  terdapat  10% website  yang  tidak  dapat  dibuka.  Ditambahkan  oleh  penelitian  Hendriawan  (2008)  yang melaporkan bahwa dari 402 website di tingkat lokal, terdapat 65 situs yang tidak dapat diakses atau 16% dari total situs yang ada. Bahkan, berdasarkan hasil survei nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa pemeringkatan e-Government di Indonesia (PEGI) tahun 2012,  hanya  enam  pemerintah  daerah  dari  total  497  kabupaten/kota  yang  dinilai.  berhasil menerapkan e-Government sedangkan di tingkat provinsi, implementasi e-Government masih mendapat nilai rata-rata kurang (PEGI, 2014).
Dengan  kondisi  diatas,  penulis  mengintegrasikan  model  kematangan  e-Government  yang dibuat oleh Menpan tahun 2018 dengan nama SPBE untuk menghasilkan model kematangan yang lebih komprehensif dan generik, yang pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  usulan  sebagai  rekomendasi  kebijakan  yang  diharapkan  dapat  menjadi  pedoman untuk  mendorong  instansi  pemerintah  dalam  meningkatkan  kematangan  e-Government  ke tahap yang lebih tinggi

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Penelitian Terdahulu
Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kematangan e-Government.
Darmawan  Napitupulu  (2016)  dengan  judul  e-Government  Maturity  Model  Based  on Systematic  Review  and  Meta-Ethnography  Approach.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan Systematic Review dengan pendekatan kualitatif meta-etnografi dengan hasil yang diperoleh adalah model kematangan portal e-Government yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yaitu web presence,  interaksi,  transaksi,  integrasi  vertikal,  integrasi  horizontal,  integrasi  penuh,  dan partisipasi terbuka. Ketujuh tahapan tersebut merupakan sintesa dari 111 konsep kunci yang terkait dengan 25 kajian model kematangan berbasis portal e-Government. Model kematangan yang dihasilkan lebih komprehensif dan generik karena merupakan integrasi dari model-model (best practice) yang ada saat ini (Khanra & Joseph, 2019a).
Amsal  Djunid  et.  al  (2020)  dengan  judul  E-Government  during  the  Pandemic:  Maturity Assessment  of  the  Provincial  and  Regency/City  Website  in  West  Sumatra.  Penelitian  ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana data hasil observasi kemudian akan dianalisis menggunakan  metode  statistik  deskriptif  dengan  hasil  yang  diperoleh  bahwa  situs  web pemerintah  masih  dalam  model  kematangan  tahap  1  dan  tahap  2.  Sementara  itu,  website penanganan Covid-19 berada pada tahap 1 (Djunid et al., 2020).
I Made Sukarsa et. Al (2020) dengan judul Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Dengan hasil penelitian menunjukkan evaluasi kematangan SPBE dalam pelay anan publik di Kecamatan memperoleh kategori “Buruk” dengan total nilai indeks sebesar 1,47 (I Made Sukarsa et al., 2020).
M. Rizeki Yuda Saputra et. Al (2020) dengan judul Evaluation of Maturity Level of the Electronic based Government System in the Department of Industry and Commerce of Banjar Regency. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  berdasarkan  perhitungan  indeks  domain EBGS  Service  berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dari  12  responden  pada  kuesioner  EBGS, kemudian CMMI Roadmap dipetakan berdasarkan domain layanan EBGS yang memiliki nilai kesesuaian tertinggi dijadikan sebagai roadmap yang paling sesuai, yang dalam penelitian ini adalah Process Roadmap yang kemudian mengukur tingkat kematangan setiap area proses ( Process  Area  Organizational  Process  Focus,  Process  Area  Organizational  Focus  Definition, Process Area Measurement and Analysis, Process Area Causal Analysis and Resolution, Process Area Process and Product Quality Assurance) (Saputra et al., 2020).
Sohail Raza Chohan et. Al (2929) dengan judul Synthesizing e-government maturity model: a public  value  paradigm  towards  digital  Pakistan.  Temuan  Temuan  utama  dari  penelitian  ini adalah pengembangan model kematangan e-gov dengan artefak implementasi dalam tahapan yang  diusulkan  sebagai  berikut:  ketersediaan,  interaksi,  integrasi,  transaksi  dan  partisipasi publik.  Keterbatasan/implikasi  penelitian  Studi  ini  memberikan  kontribusi  meta-sintesis kualitatif  di  bidang  model  kematangan  e-Government  dan  dapat  mendukung  peneliti  yang mencari pengetahuan dan referensi untuk mengembangkan model kematangan baru untuk negara tertentu mereka dengan menyediakan sumber daya yang berguna untuk penyelidikan dan studi lebih lanjut (Chohan et al., 2020).
Ainhoa Year et. Al (2020) dengan judul Characterization of e-Government adoption in Europe. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa EGUI+ berkorelasi dengan empat indeks yang disebutkan pada tingkat signifikansi 0,05, karena mayoritas negara
berada  pada  peringkat  yang  sama.  Hasil  berkontribusi  untuk  mendapatkan  pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-Government di Eropa dan tingkat adopsi yang berbeda (Yera et al., 2020).
Josi.  P  dan  Islam  S  (2021)  dengan  judul  E-Government  Maturity  Model  for  Sustainable  E- Government Services from the Perspective of Developing Countries. Dalam penelitian ini ada lima faktor penentu, yaitu a detailed process, streamlined services, agile accessibility, use of state-of-the-art technology, and trust and awareness. Model yang diusulkan divalidasi dengan menggunakan  penyelidikan  empiris  melalui  studi  kasus  dan  metode  survei  (Joshi  &  Islam, 2018).
Gul Jussupova, et. Al (2019) dengan judul Digital Government Maturity as a Technologically New E-Government Maturity Model: Experience of Kazakhstan. Dalam penelitian ini membahas model kematangan e-Government Kazakhstan menggunakan model Gartner, serta masalah dan  prospek  pengembangan  digitalisasi  Administrasi  Publik  di  ranah  sosial  Kazakhstan (Jussupova Gul et al., 2019).
Elena Rytova, et. Al (2020) dengan judul Assessing the Maturity Level of Saint Petersburg’s Digital  Government.  Dalam  penelitian  ini,  tingkat  kematangan  ekonomi  digital  kota diidentifikasi  menggunakan  pendekatan  fuzzy  set.  Hasil  perhitungan  dalam  penelitian  ini menunjukkan  bahwa,  meskipun  banyak  solusi  yang  ditujukan  untuk  mengembangkan digitalisasi  di  sektor  publik  Rusia  dan,  khususnya,  St.  Petersburg,  tingkat  kedewasaan pemerintah digital kota tetap tidak cukup untuk memenuhi tuntutan modern masyarakat dan bisnis (Rytova et al., 2020).
Sayantan Khanra dan Rojers P. Joseph (2019) dengan judul E-Governance Maturity Models: A Meta-ethnographic Study. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi kunci yang membentuk ekosistem e-Government yang matang melalui tinjauan sistematis terhadap model kematangan  e-Governance  yang  ada  dan  pendekatan  meta-etnografi  (Khanra  &  Joseph, 2019b).

## 2.2. Konsep Tingkat Kematangan SPBE
Metode  tingkat  kematangan  pada  evaluasi  SPBE  dikembangkan  berdasarkan  model-model tingkat kematangan yang telah dipraktikkan secara luas, yaitu:
1. CMM/CMMI  ( Capability Maturity Model/CMM Integration)  yang  dibangun oleh  Software Engineering Institute (SEI) merupakan model yang mengukur tingkat kematangan proses pengembangan  piranti  lunak  (Pooja,  2016).  Model  ini  menjadi  dasar  pengembangan berbagai model kematangan lain seperti tingkat kematangan tata kelola TIK pada COBIT ( Control Objectives for Information Technology) (ISACA, 2012), arsitektur TIK (Enterprise Architecture Maturity Model), manajemen risiko (Risk Maturity Model), dan manajemen pengetahuan ( Maturity Model for Knowledge Mangement).
2. E-Government  Maturity  Models  merupakan  model  tingkat  kematangan  yang  mengukur evolusi  SPBE  dari  aspek  fungsionalitas  dan  kapabilitas  teknis  yang  dikembangkan  oleh banyak  pihak antara lain Layne dan Lee (2001) (Layne and Lee, 2001), Andersen dan Henriksen (2006)( Andersen dan Henriksen, 2006), dan Kim dan Grant (2010) ( Kim dan Grant, 2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada UN e- Government Survey (2012) (United-Nation, 2012).

## 2.2.  Struktur Penilaian
Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:
1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.
Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa  indikator.  Domain,  aspek,  dan  indikator  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  dibawah  ini. Pemilihan domain, aspek dan indikator disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Tabel 1. Domain, Aspek dan Indikator Penilaian (Menpan, 2018) Domain 1 Kebijakan Internal SPBE Aspek 1 Kebijakan Internal tata Kelola SPBE Indikator 1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah Indikator 2 Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Indikator 3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah Indikator 4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK Indikator 5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data Indikator 6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai Aspek 2 Kebijakan Internal Layanan SPBE Indikator 8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas Indikator 9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian Indikator 10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Indikator 11 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan Indikator 12 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja Indikator 13 Kebijakan Internal Layanan Pengadaan Indikator 14 Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik Indikator 15 Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Indikator 16 Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System Indikator 17 Kebijakan Internal Layanan Publik Instansi Pemerintah Domain 2 Tata Kelola SPBE Aspek 3 Kelembagaan Indikator 18 Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah Indikator 19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Aspek 4 Strategi dan Perencanaan Indikator 20 Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah Indikator 21 Anggaran dan Belanja TIK Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator 22 Pengoperasian Pusat Data Indikator 23 Integrasi Sistem Aplikasi Indikator 24 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai Domain 3 Layanan SPBE Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Indikator 25 Layanan Naskah Dinas Indikator 26 Layanan Manajemen Kepegawaian Indikator 27 Layanan Manajemen Perencanaan Indikator 28 Layanan Manajemen Penganggaran Indikator 29 Layanan Manajemen Keuangan Indikator 30 Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31 Layanan Pengadaan Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik Indikator 32 Layanan Pengaduan Publik Indikator 33 Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum Indikator34 Layanan Whistle Blowing System Indikator 35 Layanan Publik Instansi Pemerintah

## 2.3.  Penilaian Tingkat Kematangan dan Bobot
Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:
1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

## 2.4 Nilai Indeks
Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel 2.
Tabel 2 Nilai Indeks dan Predikat SPBE No Nilai Indeks Predikat 1 4,2 – 5,0 Excellent 2 3,5 – < 4,2 Sangat Baik 3 2,6 – < 3,5 Baik 4 1,8 – < 2,6 Cukup 5 < 1,8 Kurang

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kombinasi  kuantitatif  dan  kualitatif  ( mixed).  Mixed method artinya menurut Brannen (2005) adalah ‘’Yang dimaksud dengan metode penelitian campuran  adalah  mengadopsi  strategi  penelitian  yang  menggunakan  dua  jenis  metode penelitian.
Pendekatan metode campuran ini dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal sebagai berikut:
1. Observasi lapangan, yaitu penulis melakukan kunjungan ke RSUD jampang Kulon di Jl. Cibarusah No 1 Tanjung, jampang Kulon, Sukabumi Regency, Jawa Barat 43178.
2. Wawancara,  yaitu  penulis  menanyakan  dan/atau  melakukan  klarifikasi  kepada  RSUD jampang Kulon terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan RSUD jampang Kulon.
3. Evaluasi dokumen, yaitu penulis melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh RSUD jampang Kulon.
untuk  mendapatkan  bukti-bukti  yang  dapat  mendukung  dan  melengkapi  hasil  penelitian. Dalam penelitian ini studi kepustakaan diambil dari buku, jurnal, website yang mendukung.
Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Data tersebut berasal dari data kuantitatif dan kualitatif.
Pada  mix  method  menggunakan  desain  sequential  explanatory,  yang  menurut  Sugiyono (2017), ‘’Merupakan penelitian kombinasi yang memadukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berkesinambungan. Pada tahap pertama menggunakan kuantitatif untuk memperoleh data  kuantitatif  dan  tahap  selanjutnya  menggunakan  kualitatif  untuk  memperdalam, memperluas, dan menjelaskan data yang telah didapatkan pada tahap awal’’.
Data yang telah diperoleh selanjutnya di analisis untuk menjawab rumusan masalah. dalam penelitian ini menggunakan Eksplanatif yaitu peneliti memprioritaskan pada pengumpulan data secara kuantitatif terlebih dahulu, baru kemudian data kualitatif.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Domain Tata Kelola
Berikut  hasil  observasi  dan  kuisioner  yang  didapat  dari  RSUD  Jampang  Kulon  untuk domain tata kelola yang dijabarkan pada tabel 2 dan gambar 1 dibawah ini:
Tabel 2. Indeks Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon
Indeks Domain Tata Kelola 1,38 Sub Domain Indeks Aspeks Strategis TI dalam Organisasi 2,00 Kebijakan TI 1,50 Prosedur & Petunjuk Pelaksaan TI 1,25 Struktur Organisasi/Kelembagaan 1,00 SDM TI 1,50
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Aspek Strategis TI Dalam Organisasi Kebijakan TI Prosedur & Petunjuk Pelaksanaan TI Struktur Organisasi/ Kelembagaan SDM TI Indeks Domain Tata Kelola Indeks Standar
Gambar 1. Indeks Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks Domain Tata kelola Aspeks Strategis TI dalam Organisasi memiliki indeks 2 dari 3, Kebijakan  TI  memiliki  indeks  1.50  dari  3,  Prosedur  &  Petunjuk  Pelaksaan  TI  memiliki indeks 1.25 dari 3, Struktur Organisasi/Kelembagaan memiliki indeks 1.00 dari 3 dan SDM TI  1.50  dari  3.  Total  Nilai  Assessment  untuk  Domain  Tata  Kelola  adalah  1.38  dari  3, sehingga predikat penilaiannya adalah kurang.
Berikut hasil observasi dan kuisioner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub- domain tata kelola yang dijabarkan pada tabel 3 dan gambar 2 dibawah ini:
Tabel 3. Indeks Sub-Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon
Indeks Sub-Domain Tata Kelola 1,38 Indikator Indeks E-leadership/komitmen pimpinan akan TI 2,00 Prioritas TI dalam strategi 2,00 Kebijakan Rencana Induk 1,00 Kebijakan Internal Anggaran TIK 2,00 Dokumen Rencana Induk TIK 1,00 Anggaran dan Belanja TIK 2,00 Implementasi Rencana Induk TIK - Manajemen Layanan/Operasional TI 2,00 Struktur Organisasi Pengelola TI 1,00 Ketersediaan SDM TI 1,00 Pengembangan Kompetensi 2,00
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 E-leadership/ komitmen pimpinan… Prioritas TI dalam strategi
Kebijakan Rencana
Induk Kebijakan Internal Anggaran TIK Dokumen Rencana Induk TIK Anggaran dan Belanja TIK Implementasi Rencana Induk TIK Manajemen Layanan/ Operasional TI Struktur Organisasi Pengelola TI Ketersediaan SDM TI Pengembangan Kompetensi Indeks SubDomain Tata Kelola Indeks Standar
Gambar 2. Indeks Sub-Domain Tata Kelola RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks  SubDomain  Tata  kelola  memiliki  indeks  1.38  dari  3,  dengan  masing-masing indikator  dibawah  2,  sehingga  predikat  penilaian  untuk  subdomain  ini  adalah  kurang karena indeksnya masih jauh dari 3.

## 2. Domain Infrastruktur
Berikut  hasil  observasi  dan  kuisioner  yang  didapat  dari  RSUD  Jampang  Kulon  untuk domain infrastruktur yang dijabarkan pada tabel 4 dan gambar 3 dibawah ini:
Tabel 4. Indeks Sub-Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon
Indeks Domain Infrastruktur 1,70 Subdomain Indeks Jaringan Data 2,33 Pusat Data 1,00 Monitoring dan Operasional jaringan -
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Jaringan Data Pusat Data Monitoring dan Operasional Jaringan Indeks Domain Infrastruktur Indeks
Standar
Gambar 3. Indeks Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks Domain Infrastruktur memiliki indeks 1.70 dari 3, dengan masing-masing indikator dibawah  2.5,  sehingga  predikat  penilaian  untuk  subdomain  ini  adalah  kurang  karena indeksnya masih jauh dibawah 3.
Berikut hasil observasi dan kuisioner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub- domain infrastruktur yang dijabarkan pada tabel 5 dan gambar 4 dibawah ini:

## Tabel 5. Indeks Sub-Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon
Indeks Sub-Domain Infrastruktur 1,70 Indikator Indeks Jaringan Data Local (LAN) 2,00 Jaringan Internet 3,00 Pengelolaan Ruang Telekomunikasi 1,00 Monitoring dan Operasional Jaringan LAN -
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Jaringan Data Local (LAN) Jaringan Internet Pengelolaan Ruang Telekomunikasi Monitoring dan Operasional Jaringan LAN

## Indeks SubDomain Infrastruktur
Indeks Standar
Gambar 4. Indeks Sub-Domain Infrastruktur RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks  SubDomain  Infrastruktur  memiliki  indeks  1.70  dari  3,  dengan  masing-masing indikator  dibawah  2.5,  sehingga  predikat  penilaian  untuk  subdomain ini  adalah  kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

## 3. Domain Aplikasi
Berikut  hasil  observasi  dan  kuisioner  yang  didapat  dari  RSUD  Jampang  Kulon  untuk domain Aplikasi yang dijabarkan pada tabel 6 dan gambar 5 dibawah ini:
Tabel 6. Indeks Domain Aplikasi RSUD Jampang Kulon
Indeks Domain Aplikasi 1,08 Aspek Indeks Jenis Aplikasi 1,16 Integrasi & Pengelolaan Aplikasi 0,70
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Jenis Aplikasi Integrasi & Pengelolaan Aplikasi Indeks Domain Aplikasi Indeks Standar
Gambar 5. Indeks Domain Aplikasi RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks  Domain  Aplikasi  memiliki  indeks  1.08  dari  3,  dengan  masing-masing  indikator dibawah  1.16,  sehingga  predikat  penilaian  untuk  domain  ini  adalah  kurang  karena indeksnya masih sangat jauh dibawah 3.
Berikut hasil observasi dan kuisioner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub- domain Aplikasi Generik yang dijabarkan pada tabel 7 dan gambar 6 dibawah ini:

## Tabel 7. Indeks Sub-Domain Aplikasi Generik RSUD Jampang Kulon
Indeks Sub-Domain Aplikasi Generik 1,67 Indikator Indeks Aplikasi Manajemen Perencanaan 2,00 Aplikasi Penganggaran 2,00 Aplikasi Manajemen Keuangan 2,00 Aplikasi Manajemen Aset/Barang Daerah 2,00 Aplikasi Manajemen Kinerja Instansi 2,00 Apliaksi Layanan Pengadaan Barang/Jasa 2,00 Aplikasi Layanan Naskah DInas - Aplikasi Layanan eMail Resmi - Aplikasi Manajemen Kepegawaian 2,00 Aplikasi Video Conference/Video Meeting 1,0
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Aplikasi Manajemen Perencanaan Aplikasi Penganggaran Aplikasi Manajemen keuangan Aplikasi Manajemen
Aset/Barang Daerah
Aplikasi Manajemen
Kinerja Instansi
Aplikasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Aplikasi Layanan Naskah Dinas Aplikasi Layanan eMail Resmi Aplikasi Manajemen Kepegawaian Aplikasi Video Conference/ Video…

## Indeks SubDomain Aplikasi  Generik
Indeks
Standar
Gambar 6. Indeks Sub-Domain Aplikasi Generik RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks SubDomain Aplikasi Generik memiliki indeks 1.67 dari 3, dengan masing-masing indikator  dibawah  2.00,  sehingga  predikat  penilaian  untuk  domain  ini  adalah  kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.
Berikut hasil observasi dan kuisioner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub- domain Aplikasi Khusus yang dijabarkan pada tabel 8 dan gambar 7 dibawah ini:

## Tabel 8. Indeks Sub-Domain Aplikasi Khusus RSUD Jampang Kulon
Indeks Sub-Domain Aplikasi Khusus 1,62 Indikator Indeks Aplikasi Layanan Dokumen dan Hukum - Aplikasi WBS - Aplikasi Sektoral/FUngsional Tertentu 3,00
- 1,00 2,00 3,00 Aplikasi Layanan Dokumentasi dan Hukum Aplikasi WBS Aplikasi Sektoral/Fungsional Tertentu Indeks SubDomain Aplikasi Khusus
Indeks Standar
Model Kematangan e-Government Berdasarkan SPBE Menpan Tahun 2018

## Gambar 7. Indeks Sub-Domain Aplikasi Khusus RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks  SubDomain  Aplikasi  Khusus  memiliki  indeks  1.62  dari  3,  sehingga  predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.
Berikut hasil observasi dan kuisioner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub- domain Aplikasi Pelayanan Publik yang dijabarkan pada tabel 9 dan gambar 8 dibawah ini:
Tabel 9. Indeks Sub-Domain Aplikasi Pelayanan Publik RSUD Jampang Kulon
Indeks Sub-Domain Aplikasi Pelayanan Publik 1,71 Indikator Indeks Aplikasi Layanan PPID - Aplikasi Pengaduan Publik - Aplikasi Layanan Masyarakat
2,00
- 1,00 2,00 3,00 Aplikasi Layanan PPID Aplikasi Pengaduan Publik Aplikasi Layanan Masyarakat Indeks SubDomain Aplikasi Pelayanan Publik Indeks
Standar
Gambar 8. Indeks Sub-Domain Aplikasi Pelayanan Publik RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks  SubDomain  Aplikasi  Pelayanan  Publik  memiliki  indeks  0.71  dari  3,  sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.
Berikut  hasil  observasi  dan  kuisioner  yang  didapat  dari  RSUD  Jampang  Kulon  untuk Integrasi & Pengelolaan Aplikasi yang dijabarkan pada tabel 10 dan gambar 9 dibawah ini:
Tabel 10. Indeks Integrasi & Pengelolaan Aplikasi RSUD Jampang Kulon
Indeks Integrasi & Pengelolaan Aplikasi 0,70 Indikator Indeks Saluran Interkasi 1,00 Integrasi Aplikasi 1,00 Manajemen Data -
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Saluran Interaksi Integrasi Aplikasi Manajemen Data Indeks Integrasi dan Pengelolaan Aplikasi Series1
Series2
Gambar 9. Indeks Integrasi dan Pengelolaan Aplikasi RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks Integrasi dan Pengelolaan Aplikasi memiliki indeks 0.70 dari 3, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

## 4. Domain Keamanan Informasi
Berikut hasil observasi dan kuisioner yang didapat dari RSUD Jampang Kulon untuk sub- domain Keamanan Informasi yang dijabarkan pada tabel 11 dan gambar 10 dibawah ini:
Tabel 8. Indeks Sub-Domain Keamanan Informasi RSUD Jampang Kulon
Indeks Sub-Domain Keamanan Informasi 0,50 Indikator Indeks Manajemen Keamanan Informasi 1,00 Infrastruktur Keamanan Informasi -
- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Manajemen Keamanan Informasi Infrastruktur Keamanan Informasi Indeks Sub Domain Keamanan Informasi Indeks Standar
Gambar 10. Indeks Sub-Domain Keamanan Informasi RSUD Jampang Kulon
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  hasil  kuisiner  pada  RSUD  Jampang  Kulon  dengan Indeks SubDomain Keamanan Informasi memiliki indeks 0.50 dari 3, sehingga predikat penilaian untuk domain ini adalah kurang karena indeksnya masih jauh dibawah 3.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan nilai hasil assessment Pengukuran Tingkat Kematangan TIK pada RSUD Jampang Kulon yang terdiri dari 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator yang menggunakan SPBE Menpan 2018 bahwa semua domain memiliki rating dibawah 2 (kurang) yang mana indeks tersebut masih jauh untuk dikategorikan sebagai E-Government yang matang (yang memiliki indeks sama dengan diatas 3). Beberapa domain, aspek dan indikator diantaranya ada yang tidak sesuai  dengan  standar  yang  berlaku  dan  ada  pula  yang  memang  belum  lengkap  atau standarisasinya tidak ada.
Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat memprioritaskan rekomendasi peningkatan tingkat  kematangan  SPBE  berupa  perbaikan  indikator,  rekomendasi  tata  kelola,  dan rekomendasi layanan SPBE.

## DAFTAR RUJUKAN
Rujukan Buku:
Brannen,  Julia.  (2005).  Memadu  Metode  Penelitian:  Kualitatif  &  Kuantitatif.  Yogyakatra:
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda & Pustaka Pelajar
ISACA. (2012). COBIT 5 Enabling Process. Rolling Meadows: ISACA.
ISACA. (2012). COBIT Framework. Rolling Meadows: ISACA.
ISACA. (2012). COBIT IMPLEMENTATION. Rolling Meadows: ISACA.
ISACA. (2012). COBIT 5 Process-Assessment Model. ISACA.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

## Rujukan Jurnal:
Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2006). E-government maturity models: Extension of the
Layneand Lee model. Government Information Quarterly, 23(2), 236 – 248.
Chohan  et  al.  (2020).  Synthesizing  e-government  maturity  model:  a  public  value  paradigm towards digital Pakistan. Transforming Government: People, Process and Policy, 14(3).
Djunid  et  al.  (2020).  E-Government  During  the  Pandemic:  Maturity  Assessment  of  the Provincial and Regency/City Website in West Sumatra. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 10(2).
Furuholt,  B.  &  Wahid,  F.  (2008).  E-Government  Chal-  lenges  and  the  Role  of  Political Leadership in Indonesia: The Case of Sragen. In Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008) (p. 411).
Istiyanto,  J.  &  Sutanta,  E.  (2012).  Model  Interoper-  abilitas  Antar  Aplikasi  E-Government.
Jurnal Teknologi
Technoscientia,
4(2), 137-148. Diambil dari
http://technoscientia.akprind.ac.id/techno/media.phpact=journalokabs?1082 .
I  Made  Sukarsa  et  al.  (2020).  Evaluation  of  E-Government  Maturity  Models  in  Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). 4(2).
Joshi & Islam. (2018). E-Government Maturity Model for Sustainable E-Government Services from the Perspective of Developing Countries. Sustainability. 10(6).
Jussupova  Gul  et  al.  (2019).  Digital  Government  Maturity  as  a  Technologically  New  E- Government Maturity Model: Experience of Kazakhstan. ICEEG. 10-14.
Khanra  &  Joseph.  (2019).  E-Governance  Maturity  Models:  A  Meta-ethnographic  Study.  The
International Technology Management Review. 8(1).
Kim, D.-Y., & Grant, G. (2010). E-government maturity model using the capability maturity model integration. Journal of Systems and Information Technology, 12(3), 230 – 244.
Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model.
Government Information Quarterly, 18(2), 122 – 136.
Nilashi, M., Bagherifard, K., Ibrahim, O., Janahmadi, N., & Alizadeh, H. (2012). A Multi-
Criteria Approach to the Evaluation of Malaysian Government Portal. Journal Of
Theoretical and Applied Information Technology, 40(2), 194-201.
Pooja Narayan Patil et al, 2016, CMMI- Its Need in the Industry. Int J Recent Sci Res. 7(4), pp. 10418-10421.
Rytova et al. (2020). Assessing the Maturity Level of Saint Petersburg’s Digital Government.
International Journal of Technology. 11(6).
Saputra et al. (2020). Evaluation of Maturity Level of the Electronic based Government System in the Department of Industry and Commerce of Banjar Regency. Journal of Robotics and Control (JRC). 1(5).
United-Nations. (2012). UN E-Government Survey 2012: E-Government for the People.
Yalia, M. (2011). Menuju Pelayanan Publik Yang Lebih Baik dengan E-Government. Buletin Ob- servasi, 9(2), 63-74.
Yera et al. (2020). Characterization of e-Government adoption in Europe. PLOS ONE. 15(4).
Rujukan Sumber Online:
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2018: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
https://spbe.menpan.go.id/ . Download 2020.