Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index DOI: http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1158
This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA DI RIAU TENTANG KONSEP NUSYUZ DALAM PERKAWINAN

## Aprina Chintya
Pengadilan Agama Rengat Email: aprinachintya64@gmail.com

## Abstrak
Divorce  is  the  cause  of  marriage  breakdown  according  to  the  Islamic  and Consitutional Law No. 1 of 1974 about marriage.  When there is  a marriage, the husband and wife both bear the rights and duties that must be fulfilled in order to build a sakinnah, mawaddah and rahmah family. When thay cannot execute their duties, it can be categorized as Nusyuz. The concept of Nusyuz is still very general and has various interpretation, depending on judge's views of who handles divorce cases in religious courts. It induces differences in defining and categorizing nusyuz among judges. This field research was conducted to discover judges' opinions at Riau religious  court  about  the  concept  of  nusyuz  and  what  actions  considered  to  be nusyuz. Observation and interview were employed to collect the data from judges and  litigants  purposively  by  using  the  socio-legal  approach.  The  results  of  this research showed that Nusyuz means an act of wife which consciously disobey her obligation  to  her  husband.  In  determining  nusyuz,  the  judges  also  examined  the action consideration.
Keywords: Nusyuz, Marriage, Islamic Judge, Religious Courts
Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan menurut Kompilasi  Hukum  Islam  dan  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Ketika terjadi perkawinan, maka suami dan isteri sama-sama memikul hak dan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan  demi  membentuk  keluarga  yang sakinnah,  mawaddah  dan  rahmah.  Ketika  salah  satu  pihak  tidak  dapat menjalankan kewajibannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan nusyuz. Konsep  aturan  mengenai  nusyuz  masih  sangat  umum  dan  multi  tafsir, tergantung  dari  interpretasi  hakim  yang  menangani  kasus  cerai  talak  di pengadilan agama. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan definisi dan kriteria perbuatan yang tergolong nusyuz antar hakim. Penelitian lapangan ini  dilakukan untuk  mengetahui  pendapat para hakim pengadilan agama tentang konsep nusyuz dalam perkawinan dan perbuatan seperti apa saja yang  dianggap  nusyuz.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  observasi  dan  wawancara  terhadap  hakim  dan  pihak
Volume 2 Number 2, page 202-213, July – December 2018 Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah ISSN: Print 2579-3233 ; Online 2580-068X
Interpretasi Hakim Pengadilan Agama ... │ 203
berperkara  di  Pengadilan  Agama  Riau  secara  purposif  sampling  dan menggunakan pendekatan sosio legal. Berdasarkan hasil penelitian nusyuz merupakan perbuatan tidak dilaksanakannya kewajiban istri kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh agama. Dalam menentukan nusyuz atau  tidaknya  seorang  istri,  hakim  juga  mempertimbangkan  alasan dilakukannya perbuatan nusyuz tersebut.
Kata Kunci: Nusyuz, Perkawinan, Hakim Agama, Pengadilan Agama

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  dalam  Islam  merupakan  suatu  perbuatan  yang  mempunyai  nilai ibadah  karena  setiap  tindakan  yang  dilakukan  masing-masing  pasangan  ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai  kebaikan  dan  keburukan  sebagaimana  tujuan  pernikahan  sebagaimana  yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991  tentang Kompilasi Hukum Islam.
Proses  membina  pernikahan  antara  suami  isteri  menuju  pernikahan  yang sakinah,  mawaddah  dan  warahmah  serta  bahagia  sering  tidak  semudah  yang dibayangkan  oleh  kebanyakan  pasangan.  Sebagian  besar  penyebab  kemelut  rumah tangga diantaranya adalah pertengkaran terus-menerus. Adanya pemicu pertengkaran ini disebabkan oleh banyak hal, misalnya karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya  dan  pihak  lain  menuntut  dilaksanakannya  kewajiban  tersebut.  Tidak dilaksanakannya  kewajiban  salah  satu  pihak  dalam  kehidupan  rumah  tangga merupakan nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami maupun isteri.
Ketika  isteri  melalaikan  kewajibannya,  sudah  kewajiban  bagi  suami  untuk menasehati.  Namun,  apabila  isteri  tidak  dapat  dinasehati  atau  nusyuz  maka  suami harus menempuh cara lain agar dapat mengingatkan isterinya. Dan yang terpenting, suami harus mengadakan perdamaian atau ishlah antara  suami  isteri baik dibanu oleh pihak ketiga maupun tidak. Apabila koflik dalam rumah tangga antara suami dan isteri tidak mampu diselesaikan kedua belah pihak baik melalui litigasi maupun non-litigasi, maka konflik seperti ini akan berakhir dengan perceraian di meja pengadilan.
Angka  perceraian  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun  cukup  tinggi,  baik  yang diajukan melalui cerai gugat maupun cerai talak. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan Badan Peradilan Agama Tahun 2017, ada 301.573 kasus cerai gugat dan
204 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
113.937  kasus  cerai  talak  yang  masuk  di  pengadilan  tingkat  pertama.  Sementara  itu untuk pengadilan  banding, jumlah perkara yang masuk untuk  cerai gugat adalah 918 dan cerai talak sebesar 680. 1
Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru adalah salah satu pengadilan tinggi yang menyumbangkan angka cukup besar dalam kasus cerai talak dan cerai gugat di Indonesia. Dari ke-16 pengadilan tingkat pertama yang ada di bawah PTA Pekanbaru, pada tahun 2017 terdapat 3.053 perkara cerai talak dan 8.156 perkara cerai gugat yang masuk. 2
Khusus untuk perkara yang masuk pada tahun 2017, dari 12.779 perkara yang telah  diselesaikan,  perkara  cerai  talakemnempati  urutan  tertinggi  setelah  cerai  gugat yakni  sebanyak 3.053 perkara. Jumlah ini belum termasuk sisa perkara dari tahun lalu karena prosentase penyelesaian perkara baru sebesar 86,57% (sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.982 perkara). 3
Dalam kasus perceraian yang terjadi, khususnya cerai talak, perbuatan nusyuz tidak  hanya  membuat  gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  beralasan  kuat  untuk dikabulkan, tapi juga berdampak pada hak isteri untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah madliyyah maupun mut’ah.
Perceraian  merupakan  salah  satu  penyebab  putusnya  perkawinan  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  dan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Meskipun demikian nusyuz bukanlah alasan penyebab perceraian. Oleh sebab itu, nusyuz tidak dapat disepelekan karena sangat berpengaruh dalam kasus cerai  talak, yakni kepada mantan isteri, terlebih bila perkaranya diputus secara verstek dan ternyata si isteri tidak melakukan nusyuz sebagaimana yang dituduhkan oleh suami sebagai penggugat.
Adanya  pengaturan  mengenai  nusyuz  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) tidak secara jelas mengatur bagaimana konsep nusyuz dan batasan-batasannya. Dalam KHI hanya terdapat 5 pasal yang mengatur tentang nusyuz, yakni pasal 80, 83, 84, 149
1 Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Agama,  “Laporan  Tahunan  2017”  (Jakarta:  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).
2 Alimin  Patawari,  “Laporan  Tahunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Pekanbaru  Tahun  2017” (Pekanbaru: Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2017), 57.
3 Alimin Patawari, 59.
Interpretasi Hakim Pengadilan Agama ... │ 205
dan 152. Dan hal itu tentu membuuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi karena memang sejauh ini tidak ada ketentuan lain yang mengatur mengenai nusyuz.
Adapun jika selama ini hakim-hakim di Pengadilan agama menggunakan kitab- kitab klasik sebagai rujukan, maka konsep nusyuz menuru satu hakim dengan hakim lain tidak akan sama, mengingat setiap hakim memiliki pengalaman, wawasan dan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini juga akan berpengaruh terhadap putusan yang diberikan hakim.
Dengan  tingginya  perkara  yang  masuk  di  wilayah  satuan  kerja  Pengadilan Tinggi  Agama  Pekanbaru,  khususnya  di  Riau  membuat    peneliti  ingin  melihat interpretasi  para  hakim  pengadilan  agama  di  Riau  tentang  konsep  nusyuz  dalam perkawinan. Pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  pendapat  para  hakim  pengadilan  agama  di  Riau  tentang  konsep nusyuz dalam perkawinan?
2. Perbuatan seperti apa saja yang dianggap nusyuz oleh hakim pengadilan agama di Riau?

## B. METODE
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Riau.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi  dan wawancara  terhadap  hakim  dan  pihak  berperkara  di  Pengadilan  Agama  Riau  yang diambil  melalui  purposif  sampling.  Pendekatan  yang  digunakan    dalam  tulisan  ini adalah pendekatan sosio legal, yakni sebuah pendekatan yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif (norma-norma hukum, yuridis).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penjelasan mengenai perkawinan dalam KHI yakni akad yang sangat kuat atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah (Pasal 2). Mitsaqan Ghalizha merupakan komitmen yang bersungguh-sungguh dan tidak main-main. Sebentuk janji suci sekaligus ikatan sakral bukan hanya antar manusia yang terlibat, tetapi juga Allah SWT karena akan menimbulkan konsekuensi lahir dan batin, dunia dan akhirat.
Selanjutnya, dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suatu
206 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
perkawinan  dibangun  dengan  harapan  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia, kekal  dan  abadi  sampai  akhir  hayat. Akan  tetapi  kenyataannya  perkawinan  tersebut terkadang  tidak  selamanya  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Banyak perkawinan berakhir di tengah jalan (putusnya perkawinan).
Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang  sakinah,  mawad}ah,  warahmah  yang  menjadi  basis  utama  bangunan  suatu masyarakat.  Suami  istri  wajib  saling  mencintai,  menghormati,  setia  serta  memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya.
Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami  adalah  kepala  keluarga  sedangkan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga.  Allah berfirman:yang artinya:
“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri  ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya.  Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka.  kemudian  jika  mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar,” (QS. An-Nisa: 34)
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  juga  dalam  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata nusyuz ditemukan  dalam  al-Quran  menerangkan  tentang  sikap  yang  tidak  lagi  berada  pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga.
Berkaitan dengan hal tersebut negara telah membakukan peran laki-laki  sebagai suami  dan  perempuan  sebagai  isteri  dalam  Undang-undang.  Sebagaimana  telah ditegaskan  dalam  “Undang -undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  pada  Bab  VI mengenai hak dan kewajiban suami isteri dan Pasal 80, 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI).” 4
4 Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa : Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Kemudian pada Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam Pasal 34 ayat
Interpretasi Hakim Pengadilan Agama ... │ 207
Salah  satu  tujuan  berumah  tangga  dalam  Islam  adalah  untuk  memperoleh ketenangan dan ketentraman batin melalui keluarga sakinah . Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan “ mawaddah (cinta kasih) warahmah (dan rasa sayang) bagi pasangan suami isteri guna meraih ketentraman tersebut.” 5 Mawaddah wa rahmah ini merupakan modal dasar dalam membina keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan berumah tangga.
Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan. Hal ini terbukti apabila ditanyakan kepada pengantin baru tentang tujuan dari perkawinannya, kebanyakan setiap pengantin baru akan dengan mantap menjawab  ingin  membentuk keluarga  bahagia,  tenteram  dan  sejahtera,  dengan  kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah,  warrahmah .  Akan  tetapi,  setelah  bertahun-  tahun  menjalani  perkawinan belum tentu cita-cita tersebut terwujud. Hal itu menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah hasil atau buah dari usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan baik pasangan muda maupun tua yang mencita-citakan terwujudnya keluarga sakinah ini harus berusaha semaksimal mungkin karena tidak ada istilah selesai dan lelah dalam mewujudkannya. Dalam menjalani proses ini, tentu harus dilandasi dengan keimanan, ketakwaan dan ketabahan karena tanpa landasan dan komitmen yang kokoh tersebut, mustahil keluarga sakinah dapat diwujudkan.
Pada  kenyataannya  dalam  merawat  cinta  kasih  dan  membina  keharmonisan berumah  tangga  ini  terkadang  pasangan  suami  isteri  dihadapkan  pada  badai  dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga. Badai tersebut bisa datang dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, artinya yang bersifat intern, seperti sikap isteri  yang berubah, suami cepat marah maupun anak-anak yang sulit dididik. Kemudian masalah lain yang bersifat ekstern, seperti gangguan dari tetangga, kurang baik hubungan dengan mertua ataupun kedengkian dari mitra kerja. Hal-hal tersebut bila  dibiarkan  berlarut-larut  dan  berlanjut  terus-menerus  akan  mempengaruhi  sikap masing-masing  pasangan  dan  mengganggu  keharmonisan  dalam  hubungan  suami isteri  bahkan  dapat  menyebabkan  terjadinya  tindakan  sewenang-wenang  antara
(2) dinyatakan bahwa : Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang, Perkawinan (Surabya: Gitamedia Press, 1974), 11.
5 Dudung Abdul Rohman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), 88.
208 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
pasangan  suami  dan  isteri,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  penganiayaan  ataupun nusyuz dalam perkawinan.
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun  tidak  berhasil.  Sementara  itu,  Pasal  39  ayat  (2)  UU  no.1  tahun  1974  tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan  yang  cukup  bahwa  kedua  belah  pihak  tidak  dapat  lagi  hidup  rukun  sebagai suami-istri. Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian sebagai mana dalam Pasal 116 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan atau  penyakit  dengan akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya talak.
Berdasarkan alasan-alasan terjadinya perceraian di atas, terlihat bahwa nuzyuz bukanlah alasan utama dalam perceraian. Perceraian hanya sebagai alasan penguat. Jika melihat  makna  nusyuz,  secara  kebahasaan, nusyuz dari  akar  kata an-nasyz atau an- nasyaaz yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata
Interpretasi Hakim Pengadilan Agama ... │ 209
annusyuuz ini kemudian berkembang menjadi al’ishyaan yang berarti durhaka atau tidak patuh. Disebut nusyuz karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu  untuk  patuh. 6 Secara  definitive nusyuz diartikan  dengan  :  “Kedurhakaan  istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya. 7
Berikut ini adalah pendapat kelima responden mengenai pengertian nusyuz:
1. Nusyuz adalah kedurhakaan istri  terhadap suami dan  pembangkangannya atas perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami ataupun penolakan istri atas  ajakan  suami  untuk  bersetubuh,  ataupun  keluarnya  istri  dari  rumah tanpa seizin  dari  suami.  Sebagaimana  ketentuan  KHI Pasal  84,  Isteri  dapat dianggap  nusyuz  jika  ia  tidak  mau  melaksanakan  kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Nusyuz adalah  tindakan  istri  yang  dapat  ditafsirkan  menentang  atau membandel  atas  kehendak  suami.  Tentu  saja  kehendak  suami  yang  tidak bertentangan dengan hukum agama. Apabila kehendak suami bertentangan atau tidak dapat dibenarkan oleh agama, maka istri berhak menolaknya.
3. Nusyuz adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya.
4. Nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga baik oleh suami maupun isteri.
5. Nusyuz ialah penolakan atau pembangkangan istri terhadap suami terhadap hal-hal  yang  menjadikan  otoritas  suami  untuk  mendidik  istrinya,  seperti keluar  tanpa  izin  suami,  meninggalkan  perintah  Allah,  seperti  Shalat,  atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.
Dari  beberapa  pendapat  para  hakim  tersebut,  bisa  dilihat  bahwa  pengertian nusyuz yang diberikan masih bersifat umum. Setidaknya nusyuz mengandung makna pembangkangan (keluar dari ketaatan), tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan agama.
6 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , 1 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1353–54.
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia , 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2006), 190–91.

## 210 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya nusyuz nya isteri  saja akibat hukum yang ditimbulkan. Mengawali pembahasannya dalam persoalan nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri  yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri  adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan  oleh  hukum  Islam.  Dan  isteri    yang  dianggap nusyuz jika  ia  tidak  mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yanng dimaksud walaupun dalam masalah yang  menentukan  ada  atau  tidak  adanya nusyuz isteri    tersebut  menurut  KHI  harus didasarkan bukti yang sah. 8
Ada  beberapa  hal  yang  dianggap  para  responden  termasuk  dalam  kategori nusyuz, yakni:
1. Isteri tidak mentaati perintah suami, seperti tidak mengerjakan shalat, tidak menyiapkan makan, tidak membersihkan rumah, dan lain-lain (3 responden);
2. Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami dan bukan dnegan alasan yang dibenarkan (4 responden);
3. Isteri tidak mau disentuh oleh suami (5 responden);
4. Isteri berzina dengan laki-laki lain (5 responden);
5. Isteri menolak kediaman bersama yang disediakan oleh suami (4 responden);
6. Isteri minta cerai (1 responden);
7. Isteri mengancam suami (5 orang).
Adanya  perpedaan  persepsi  hakim  mengenai  ketentuan  nusyuz  membuat adanya  perbedaan  pendapat  menganai  tindakan  nusyuz.  Meskipun  demikian,  dari beberapa  tindakan  yang  dianggap  sebagai  tindakan  nusyuz  di  atas,  terlihat  bahwa nusyuz merupakan sikap atau tindakan yang tidak berbakti kepada suami/isteri baik secara lahir maupun batin.
Pada poin ke-6 tindakan yang termasuk nusyuz di atas, yakni isteri minta cerai pada  suami  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  nusyuz  karena  menurut  peneliti  hal tersebut  wajar  ketika  isteri  dalam  kondisi  sulit  dalam  mempertahankan  hubungan
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islama di Indonesia, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 dan 4 (Bandung: Rineka Cipta, 2010), 91.
Interpretasi Hakim Pengadilan Agama ... │ 211
rumah  tangganya.  Bahkan  dalam  ajaran  Islam,  hal  tersebut  dibenarkan  sebagaimana yang dikenal dengan istilah khulu’.
Pada prakteknya, perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh isteri tidak hanya satu atau  dua  perbuatan  saja,  melainkan  banyak  dan  terakumulasi  sebagai  penyebab pertengkaran. Dan isteri yang seharusnya berusaha untuk berbakti lahir batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan dalam hukum Islam justru menjadikan kelalaian dan kesalahan suami sebagai penyebab melakukan nusyuz.
Alasan  kesalahan  suami  yang  sering  dijadikan  alasan  adalah  suami  tidak memberikan nafkah ekonomi yang cukup, suami memiliki wanita lain (selingkuh), dan suami  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Adapun  dalam  kasus  lain,  ada beberapa isteri yang tidak mau berbakti lahir batin kepada suami dengan memiliki laki- laki  lain  karena  terpaksa  menikah  dengan  suaminya  atau  karena  tidak  kunjung dikaruniai keturunan meskipun telah bertahun-tahun menikah.
Ketidaktaatan  isteri  yang  nusyuz  akan  berdampak  pada  pemberian  nafkah, kiswah dan pemberian nafkah ekonomi bahkan tempat tinggal sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  84  KHI  yang  berbuny i:  “Selama  isteri  dalam  nusyuz,  kewajiban  suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal- hal untuk kepentingan anaknya.”
Tidak semua kasus dimana seorang isteri tidak melaksakan kewajibannya lahir batin kepada suami dikategorikan sebagai nusyuz. Para hakim yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa dilihat faktor penyabab nusyuz terlebih dahulu agar dapat dikategorikan apakah perbuatan itu benar-benar mutlak nusyuz atau bukan.
Ketika  suami  sudah  bisa  membuktikan  kenusyuzan  isterinya  di  muka pengadilan,  maka  hak  nafkah  bagi  isterinya  menjadi  gugur.  Hakim  hanya  memberi nafkah  mu’ah  saja  yang  besarnya  ditentukan  berdasarkan  kemampuan  suami. Meskipun  demikian  tidak  ada  hakim  dalam  penelitian  ini  ayng  secara  eksplisit menyebutkan  isteri  telah  melakukan  nusyuz  dalam  pertimbangan  putusannya meskipun nusyuz itu telah jelas-jelas terbukti.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil putusan-putusan dan mengelompokkannya ke dalam dua kategori kelompok putusan. Yakni putusan yang mendapatkan mut’ah saja (15%) dan tidak mendapatkan apapun (85 %). Hal ini terjadi
212 │ TAPIS , Vol. 02, No. 2 July – December 2018
karena selama persidangan isteri tidak pernah hadir dalam persidangan dan kalaupun hadir hanya hadir sebanyak satu kali dan selanjutnya tidak pernah hadir.
Adapun untuk termohon (isteri) yang telah dipanggil secara patut namun tidak pernah  hadir  di  persidangan  dan  hakim  menjatuhkan  putusan  secara  verstek,  maka cukup logis apabila hakim tudak memberikan apapun. Adapun bila  isteri pernah hadir dalam  persidangan  (meskipun  hanya  satu  kali),  maka  hakim  akan  berpendapat  lain meskipun istei sudah terbukti melkaukan nusyuz.
Penentuan nusyuz tidaknya seorang isteri merupakan sesuatu yang berat bagi para hakim. Dalam mencari rujukan menentukan nusyuz tidaknya seorang isteri, paling tidak hakim harus melihat beberapa rujukan seperti yang terdapat dalam Al- Qur’an dan Sunnah serta beberapa literatur fikih klasik seperti Kitab Fiqh Sunnah,  Bajuri Jilid II dan Al  Mughni    Ibnu  Qadamah.  Tidak  berhenti  disitu,  reformulasi  fiqh  dalam  literatur kontemporer  saat  ini  juga  bisa  menjadi  rujukan  disamping  para  hakim  harus memperhatikan aspek sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Hakim harus berusaha menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memberikan putusan yang bermutu dan memberikan nilai manfaat bagi para pencari keadilan.
Era  keadilan  dan  kesetaraan  gender  yang  digalakkan  oleh  kaum  feminisme sedikit banyak memang berpengaruh terhadap cara berfikir dan perspektif para hakim dalam memeriksa suatu perkara, khususnya ketika posisi wanita dalam kasus tersebut berada pada pihak yang di injak-injak oleh sang suami. Dalam kasus perceraian, hakim harus melindungan hak-hak wanita dan anak pasca perceraian.

## D. KESIMPULAN
Nusyuz merupakan tindakan yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami  dalam  batas-batas  yang  dibenarkan  oleh  agama.  Dalam  menentukan  nusyuz tidaknya seorang isteri, maka faktor-faktor atau alasan dilakukannya perbuatan nusyuz tersebut juga dipertimbangkan. Bisa saja perbuatan tersebut disebabkan oleh kesalahan suami, maka hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai nusyuz. Sebaliknya, jika alasan dilakukannya  perbuatan  tersebut  bukan  karena  kesalahan  suami,  maka  perbuatan tersebut dapat disebut sebagai nusyuz.
Oleh sebab itu, penentuan nusyuz tidaknya seseorang tidak dapat serta merta langsung  disjutifikasi  tanpa  melihat  faktor  penyebabnya  dan  kondisi  yang
Interpretasi Hakim Pengadilan Agama ... │ 213
melatarbelakanginya.  Penentuan  ini  harus  dilakukan  secara  teliti  karena  akan berdampak terhadap isteri yakni menyangkut hak nafkah dari suami.
Adanya  perbedaan  pendapat  dalam  mendefinisikan  konsep  nusyuz  dan menentukan  kriteria  perbuatan  yang  tergolong nusyuz    membuat  adanya  perbedaan dalam menentukan perbuatan nusyuz.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam . 1 ed. 4 vol. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islama di Indonesia, Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat 1 dan 4 . Bandung: Rineka Cipta, 2010.
Alimin  Patawari.  “Laporan  Tahunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Pekanbaru  Tahun 2017.” Pekanbaru: Penga dilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2017.
Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia . 2 ed. Jakarta: Kencana, 2006.
Direktorat  Jendral  Badan  Peradilan  Agama.  “Laporan  Tahunan  2017.”  Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017.
Dudung Abdul Rohman. Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran . Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang. Perkawinan . Surabya: Gitamedia Press, 1974.