## EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU
Oleh: Aty Susanti Udin Syaefudin Sa’ud
Universitas Pendidikan Indonesia
sanbrelle@gmail.com 1
usaud@upi.edu 2

## Abstract
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas pengelolaan pengembangan profesionalitas guru di  Kabupaten  Bogor  yang  mencakup:  analisis  kebutuhan,  perencanaan,  implementasi,  evaluasi  program  dan merancang  alternatif model pengembangan profesionalitas guru untuk pemerintah daerah yang efektif yang sesuai dengan  ketentuan  perundangan.  Pendekatan  penelitian  menggunakan  kualitatif  dengan  studi  kasus  (case  study research). Pengumpulan data  melalui  wawancara  mendalam, studi dokumentasi. Penentuan partisipan    melalui teknik purposive dan snowball yaitu Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kepala Sekolah dan Guru di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat temuan esensial terkait 1)  Analisis  kebutuhan  sekolah  terhadap  guru  profesional  belum  menyertakan  kondisi-kondisi  sekolah  secara mendetail;  2)  Sulitnya  menyusun  skala  prioritas  pemenuhan  kebutuhan  guru  profesional;  3)  Implementasi pelaksanaan pelatihan belum optimal; 4) Evaluasi faktor non teknis jarang menjadi perhatian para penyelenggara pelatihan. Sehingga perlu adanya perbaikan pada penyelenggaraan program pengembangan profesionalitas guru.

## Kata kunci: Efektifitas, pengelolaan, pengembangan dan profesionalitas guru

## Abstract
The main aim of the study is to analyze the effectiveness of the management of teacher professional development in Bogor district that includes:need analysis, planning, implementation, evaluation and designing an alternative model of effectiveness of teachers professional development to local goverments in accordance with the provisions of the legislation. The research method used was a qualitative method. Qualitative research approach used is a case study, the process data collection is done through in depth interview and documentation. Determination of the respondents were purposively sampled and snowball. Responden are Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP), Principal and Teachers in Bogor District. The result showed the essential findings related to: 1) analysis of the need for teacher professional school does not yet include the conditions detailed school; 2) the difficulty of preparing meet the needs of professional teachers; 3) implementation of training is not optimal;  4)  evaluation  of  non-technical  factors  are  rarely  a  concern  amongst  raining  providers.  So,  need  for improvement in  teachers development program.
Key words: Effectiveness, management, teachers professionalism and development

## PENDAHULUAN
Di  era  otonomi  daerah,  pengelolaan pendidikan  dilaksanakan  secara  otonom  oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  mulai  dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan, sampai  evaluasi  dan  pengembangan.Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah kabupaten/kota berfokus pada upaya mengembangkan pengelolaan pendidikan secara profesional, termasuk program
peningkatan  profesionalitas  guru.  PP  25/2010 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom menyatakan dengan jelas bahwa hampir seluruh kewenangan berkaitan dengan pendidikan SD, SLTP  dan  SLTA  akan  berada  di  tangan pemerintah  daerah.  Hanya  penyelenggaraan pendidikan  tinggi  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  pusat.  Perubahan  kewenangan
pengelolaan  belum  sepenuhnya  menjadikan pemerintah  daerah  menjadi  lebih  baik  dalam pengelolaan pendidikan . Hanya daerah-daerah dengan    dukungan  kebijakan  politik  yang tinggi,  kemampuan  keuangan  dan  SDM  yang baik dapat mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan  profesionalitas  guru.  Bagi daerah  yang  memiliki  keterbatasan  anggaran serta  lemahnya  komitmen  maka  slogan  untuk meningkatkan mutu pendidikan hanya merupakan realitas tanpa objektivitas.
Dalam  kenyataannya  setelah  10  tahun dicanangkannya  otonomi  daerah,  pemerintah daerah  masih  belum  banyak  melakukan program peningkatan profesionalisme guru.Menurut Lembaga Pusbang Prodik Kemdikbud  (2014)  jumlah  pelatihan  sesudah otonomi daerah jauh lebih jarang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.Dapat diamati bahwa pendidikan SD relatif mengandung lebih banyak masalah dibandingkan dengan SLTP dan SLTA.Sebagai contoh, persoalan potongan terhadap gaji guru sangat  dirasakan  oleh  para  guru  SD  yang notabene berada di bawah kendali pemda.Sementara itu, persoalan kualitas pendidikan  tidak  memperlihatkan  perbedaan yang  signifikan  (dalam  arti  lebih  baik) dibandingkan  dengan  jenjang  pendidikan  di atasnya.
Berdasarkan fenomena empirik, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, terkait dengan kompetensi guru untuk jenjang SD itu tidak  lebih  baik  dari  kompetensi  guru  taman kanak-kanak  (TK).    Rendahnya  kompetensi guru  yang  bisa  berpengaruh  terhadap  kualitas layanan  pendidikan  siswa  SD  ini  umumnya
terjadi di kalangan guru kelas rendah atau kelas 1-3.Adapun  kompetensi  guru  SMP  dan  SMA kondisinya  lebih  baik  dibandingkan  dengan guru  SD  dan  TK.Berdasarkan  hasil  uji kompetensi awal (UKA) yang digunakan untuk menyeleksi  guru  yang  boleh  ikut  kuota sertifikasi  guru  tahun  2012  secara  nasional melalui  pendidikan  dan  latihan  profesi  guru (PLPG),  kompetensi  guru  SD  terendah dibanding  guru  jenjang  yang  lain,  bahkan  di bawahnya yaitu guru TK. Lebih  lanjut, kompetensi  guru  SD  rata-rata  adalah  36,85, sedangkan  guru  TK  rata-ratanya  58,87. Adapun rata-rata UKA guru SMP adalah 65,2 dan  guru  SMA  adalah  83,4.    Hasil  uji kompetensi guru (UKG) yang diikuti oleh guru SD bersertifikat, juga menunjukkan kompetensi guru SD tetap terendah. Kompetensi  pedagogik  guru  SD  rata-rata 42,10,  sedangkan  guru  TK  rata-rata  44,31. Adapun kompetensi profesional guru SD rata- rata 41,26, sedangkan guru TK rata-rata 45,77, sedangkan  nilai  UKG  yang  diikuti  oleh  guru SMP rata-ratanya adalah 46,1 sedangkan guru SMA  adalah  51,3  dan  SMK  sebesar  50,0. Secara keseluruhan, rata-rata hasil UKG mulai dari guru TK sampai SMA adalah sebesar 44,5 (dikutip  dari  kompas.com  [04/08/12]  dan [06/09/12].
Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa
peningkatan profesionalitas, peningkatan  kompetensi  dan  kualifikasi  guru belum optimal, sertifikasi guru belum menunjukkan  kinerja  guru  yang  tinggi,  hasil KKM dan UAS murni relatif rendah, guru sulit naik  pangkat,  rendahnya  minat,  kemampuan dan  kesempatan  guru  dalam  membuat  karya
ilmiah,  guru  tidak  menguasai  TIK,  dan koordinasi  dengan  dinas  pendidikan  yang masih  rendah.  Hasil  penelitian  awal  juga menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan SDM guru sudah mencakup (1) diagnosis kebutuhan pengembangan SDM, (2) desain  perencanaan  pengembangan  SDM,  (3) implementasi pengembangan program pengembangan SDM, dan (4) evaluasi program pengembangan SDM.
Salah satu Kabupaten di Jawa barat yang konsisten melaksanakan program pengembangan  profesionalisme  guru  adalah Kabupaten Bogor. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (2014) menunjukan pemerintah  Kabupaten  Bogor  telah  banyak melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan.  Upaya-upaya tersebut  didasarkan  pada  isu-isu  strategis pendidikan di  Kabupaten Bogor, yang mencakup  masih  rendahnya  rata-rata  lama sekolah (RRLS), penyebaran sarana pendidikan yang  belum  merata,  masih  tingginya  jumlah ruang  kelas  dalam  kondisi  rusak  berat,  masih terbatasnya jumlah sekolah unggulan, rendahnya  mutu  lulusan,  kebutuhan  tenaga pendidik (guru) dan kependidikan yang belum seimbang,  belum  meratanya  jumlah  tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas serta memiliki  kompetensi  yang  memadai,  dan implementasi Kurikulum 2013.
Adapun  kondisi  guru  SD,  SMP,  dan SMA  di  Kabupaten  Bogor  berdasarkan  latar belakang  pendidikannya  pada  tahun  pelajaran 2013/2014,  Jumlah  guru  dengan  tingkat pendidikan  S1  belum  sepenuhnya  sesuai dengan harapan dinas pendidikan yaitu 100 %
dengan  kemampuan  profesionalitas  di  atas  80 %.  Selain  tingkat  dan  kesesuaian  pendidikan, sebaran guru profesional  belum merata. Guru profesional  tersebar  di  beberapa  daerah  yang dekat  dengan  pusat  kota.  Sekolah-sekolah  di daerah yang jauh dari perkotaan tidak  memiliki guru profesional bahkan rasio jumlah guru yang mengajar dengan jumlah sekolah sangat rendah (Profil  Pendidikan  Kabupaten  Bogor  2013- 2014).
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  studi dokumentasi  maka  diperoleh  permasalahan kualitas  guru  di  kabupaten  bogor  yaitu  (1) kurang  memiliki  bekal  pengetahuan  (didaktik, metodik,  materi)  dan  kreativitas  dalam pembelajaran;  (2)  belum  mendapat  peluang karir yang mendorong motivasi berprestasi; (3) kurangnya evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan dampak penataran atau diklat guru,  terutama  di  tingkat  sekolah;  (4) kurangnya materi pendalaman kurikulum mata pelajaran,  pedagogik,  media  pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan penyusunan/penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah (KTI); (5) penilaian angka kredit jabatan guru dan  uji  sertifikasi  guru  dalam  jabatan,  yang hanya  menilai  bukti  fisik  (portofolio)  terdapat banyak manipulasi bukti fisik, sehingga bukan rahasia  lagi  bahwa  guru  malas  atau  rajin, mengajar  24  atau  8  jam/minggu,  sama  naik pangkat  atau  lulus  sertifikasi;  (6)  Peningkatan gaji  dan  tunjangan  fungsional  masih  belum sebanding dengan tugas pokok dan fungsi guru (yang  semestinya),  apa  lagi  bila  dibanding dengan gaji atau tunjangan guru di negara lain; (7) Masih banyak guru mengajar mata pelajaran yang  tidak  sesuai  dengan  latar  belakang
pendidikannya  atau  disiplin  ilmunya;  dan  (8) rendahnya  kompetensi  guru  dalam  menguasai teknologi informasi  dan telekomunikasi  (TIK) atau ICT.
Praktek-praktek  pengembangan  SDM baik  melalui  pelatihan  profesionalitas  guru maupun jenjang pendidikan lebih tinggi belum sepenuhnya  optimal.Menurut  Castetter  (1996, hlm    236)  proses  pengembangan  guru  dalam suatu sistem pendidikan mencakup empat fase, yaitu  fase  (1)  diagnosing  development  needs, (2)  design  of  development  plans,  (3) implementing  development  programs,  dan  (4) evaluating  program.  Pada  prakteknya  setiap fase tersebut hanya dilakukan dengan penilaian makro  dan  tidak  detail.Pada  proses  pelatihan yang  diselenggarakan  oleh  Pemkab  Bogor  di beberapa  tempat  diketahui  bahwa  proses pelatihan  lebih  banyak  menempatkan  guru sebagai objek yang belajar tentang profesionalitas bukan subjek. Para guru hanya menerima  materi  dan  mengikuti  sejumlah pengajaran yang besifat seperti mengumpulkan pengetahuan bukan merefleksikan pengetahuan untuk  membangun  kesadaran  guru  tentang makna profesionalitas secara praktis.
Berpijak dari latar belakang masalah, maka permasalahan  utama  yang  dikaji  dalam penelitian  ini  adalah:  (1)Bagaimana  analisis kebutuhan untuk pengembangan profesionalitas  guru  yang  dilakukan  Dinas Pendidikan  Pemerintah  Kabupaten  Bogor? (2)Apa  rencana pengembangan profesionalitas guru  yang  disusun  oleh  Dinas  Pendidikan Pemerintah  Kabupaten  Bogor?  (3)Bagaimana implementasi  pengembangan  profesionalitas guru  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas
pendidikan  Pemerintah  Kabupaten  Bogor? (4)Bagaimana evaluasi pengembangan profesionalitas  guru  yang  dilakukan  Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor?
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:(1)  Mendeskripsikan  kebutuhan  untuk menganalisis  pengembangan  profesionalitas guru  yang  dilakukan  Dinas  pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor.
(2) Mendeskripsikan perencanaan untuk menganalisis  pengembangan  profesionalitas guru  yang  disusun  oleh  Dinas  Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor.
(3)  Mendeskripsikan  implementasi  untuk menganalisis  pengembangan  profesionalitas guru  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor.
(4)  Mendeskripsikan  hasil  evaluasi  untuk menganalisis  pengembangan  profesionalitas guru  yang  dilakukan  Dinas  Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bogor.
(5)Mengembangkan model hipotetik pengembangan SDM guru agar lebih profesional.
Hasil  penelitian  ini  memberi  kemanfaatan dalam  hal:(1)  memperkaya  ilmu  pengetahuan mengenai pengelolaan pengembangan profesionalitas guru dengan bukti-bukti empiris dengan fokus pada praktek analisis kebutuhan, perencanaan  pengembangan,  implementasi pengembangan serta evaluasi dan (2) memberikan  masukan  bagi  para  pengambil kebijakan  untuk  merumuskan  kebijakan  yang dapat memecahkan masalah mengenai pengelolaan  pengembangan  profesionalitas guru, yang berkaitan dengan analisis kebutuhan,  perencanaan,  implementasi,  dan
evaluasi
program pengembangan
profesionalitas guru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.Pendekatan kualitatif dipilih mengingat  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis Efektifitas Pengelolaan Pengembangan Profesionalitas Guru oleh Pemerintah Daerah.
Cresswel  (2008,  hlm.46)  menyebutkan bahwa  dalam  penelitian  kualitatif,  peneliti menyandarkan diri pada pandangan partisipan, bertanya  dengan  mendalam,  mengumpulkan data berupa “kata” dari partisipan,
menggambarkan dan menganalisis data tersebut  serta  melakukan  penyelidikan  secara subyektif.
Cara untuk menentukan fokus menggunakan  pendapat  Yin  (2012,  hlm.29) yang merekomendasikan lima elemen komponen,  yaitu  :  1)  pertanyaan-pertanyaan penelitian;  2)  proporsinya  ;  3)  unit-unit analisisnya  ;  4)  logika  yang  mengaitkan  data dengan  proporsi  tersebut  ;  5)  kriteria  untuk menafsirkan temuan-temuan.
Studi  kasus  dalam  penelitian  ini  ditujukan untuk  mengkaji  secara  mendalam  fenomena- fenomena dalam
konteks
pengelolaan.Fenomena dimaksud adalah bagaimana pengelolaan pengembangan profesionalitas  guru  yang  dilaksanakan  di Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan efektif dan  efisien  sehingga  mendorong  pemerintah
daerah lainnya di Indonesia untuk melaksanakan program tersebut.
Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, konteks penelitian, karakteristik data yang dikumpulkan,  serta  uraian dan  penjelasan  dari beberapa pakar mengenai metode kualitatif dan pendekatan studi kasus maka peneliti berpendapat  bahwa  metode  yang  tepat  untuk penelitian  iniadalah    dengan  menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Desain  penelitian  yang  digunakan mengacu pada pendapat Berg (2007, hlm.292) yaitu deskriptif (descriptive). Peneliti menyajikan  teori  deskriptif,  yang  membangun kerangka  kerja  keseluruhan  untuk    diikuti peneliti sepanjang studi. Pada penelitian kali ini teori administrasi pendidikan, konsep pengembangan  sumber  daya  manusia,  teori efektifitas pelatihan dan pengembangan profesionalitas  guru  berkelanjutan  dijadikan sebagai dasar guna mengkaji masalah-masalah pengelolaan  pengembangan  profesionalitas guru di Kabupaten Bogor.
Desain penelitian yang disusun peneliti adalah berisi tentang  rencana untuk mencapai tujuan  penelitian.  Desain  disusun  sebelum peneliti melakukan penelitian yang sebenarnya.Desain  dirancang  bangun  bersama dengan penetapan fokus masalah penelitianyaitu  pada  masa  orientasi.  Desain
penelitian digunakan agar 1) memberi pegangan  yang  lebih  jelas  kepada  peneliti dalam melakukan penelitiannya, 2) menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian, 3)
memberikan  gambaran  yang  jelas  tentang  apa yang  akan  dilakukan  juga  memberi  gambaran tentang  macam-macam  kesulitan  yang  akan dihadapi  yang  mungkin  juga  telah  dihadapi oleh para peneliti lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN Analisis Kebutuhan Program

## Pengembangan Guru
Perencanaan  kegiatan  pengembangan profesionlitas guru didasarkan pada kebutuhan. pengembangan  profesional  sebagai  1)  amanah UU  No  5  tahun  2014  pasal  70  dalam  rangka kompetensi  SDM  melalui  pendidikan  dan pelatihan  2)  visi  Pemkab  Bogor  untuk menyelenggarakan  pendidikan  bermutu,    3) Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat  mendorong  perlunya  peningkatan profesionalitas  guru  di  Pemkab  Bogor  4) jumlah guru professional terutama guru bidang studi masih rendah.
Pemetaan  masalah  masih  terbatas. Belum ada pemetaan masalah baik berdasarkan struktur  masalah  (sederhana,  agak  rumit  atau rumit) serta tingkat masalah dalam pengembangan  guru  (  tingkatindividu,  tingkat persekolahan, tingkat kebijakan seperti lemahnya sistem insentif bagi guru professional).Pengembangan program pengembangan  guru  belum  mengikutsertakan kajian identifikasi masalah secara mendalam.
Penyelengaran pelatihan untuk profesionalitas guru yang memahami kesesuaian  antara  pendidikan  pengembangan profesionalitas  dengan  strategi  Pemkab  untuk
mewujudkan  visi  dan  misi  PemKab  Bogor masih terbatas. Kegiatan pada level fungsional bukan sebagai kegiatan strategis
Perencanaan Program Pengembangan Guru Perencanaan  program  pengembangan profesionalitas  guru  disusun  berdasarkan  hasil identifikasi masalah di dalam prakteknya kajian terhadap  perencanaan  yang  dipilih  sebagai tahapan  dalam  memecahkan  masalah  tidak diuji secara kritis apakah rencana-rencana yang dirumuskan sebagai langkah awal memecahkan masalah  pengembangan  profesionalitas  guru tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi.
Rencana  pengembangan  guru  disusun berdasarkan  kebijakan  tentang  pengembangan profesionalitas  guru,    Bentuk-bentuk  program disusun  berdasarkan  kebijakan  terdahulu  dan disesuaikan  dengan  kemampuan  anggaran Pemkab Bogor, Perumusan perencanaan melibatkan  institusi  melalui  rapat  koordinasi dengan  mengundang  semua  kasubag  umum kepegawaian Dinas untuk mengetahui kebutuhan diklat, Perencanaan disusun berdasarkan  hasil  analisis  kebutuhan  terhadap guru  professional  dan  perencanaan  belum didukung  oleh  hasil  identifikasi  masalah- masalah  profesionalitas  guru  yang  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  masalah  yang tepat.
Implementasi Program Pengembangan

## Guru
Tingkat  keterlaksanaan  berada  di
tingkat  80  %.  Tidak  ada  pengembangan  atau inovasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Diklat untuk  guru  mata  pelajaran,  MGMP,  KKG bermutu,  peningkatan  profesi  guru,  program pendampingan  kurikulum  dan  workshop. Program diselenggarakan sesuai dengan spesifikasi  dan  ketentuan.  Di  sekolah  negeri belum  dilakukan  pengembangan  program secara  inovatif  untuk  mendukung  tercapainya tujuan pengembangan guru.
Implementasi program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, hambatan pada  program  lebih  bersifat  teknis  seperti fasilitas,  ketepatan  waktu  antara  narasumber yang dianggap kurang kompeten, implementasi  program  belum  diikuti  oleh kegiatan-kegiatan  atau  praktek  inovatif  yang ditujukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan  profesional  yang  telah  diperoleh terutama di sekolah-sekolah non unggulan dan pada  implementasi  program  belum  diikuti dengan  pemantauan  yang  mendeskripsikan hubungan  antara  program  dengan  hasil. Pemantauan  pada  proses  implementasi  tidak dijadikan  sebagai  sumber  utama  informasi tentang  implementasi  program  pengembangan profesionalitas guru.

## Evaluasi Program Pengembangan Guru
Evaluasi yang dilakukan oleh Pemkab Bogor  terbatas  dan  tidak  secara  detail mengevaluasi aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan profesional secara teknis seperti bagaimana  respon  guru  maupun  kesesuaian
metode  dalam  pelatihan  professional.Evaluasi program  pengembangan  terbatas  berdasarkan keterserapan anggaran.
Pencapaian hasil pengembangan belum sepenuhnya  mencapai  hasil  yang  diinginkan terutama untuk memecahkan masalah-masalah mutu  dalam  penyelenggaraan  pendidikan termasuk  pada  karya  ilmiah  guru,  manfaat program pelatihan belum sepenuhnya didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok  guru  terutama  guru  yang berada  di  beberapa  tempat  terpencil,  program pengembangan guru professional yang dilaksanakan  memberikan  kepuasan  kepada peserta  yaitu  kompensasi  pasca  pelatihan berupa  tunjangan  profesi  dan  hasil  program yang diinginkan  masih terbatas hasilnya pada mutu pengajaran  dan kemampuan guru. Secara keseluruhan  belum  ada  evaluasi  mendalam untuk  mengukur  dampak  program  terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Bogor.

## PEMBAHASAN
Tuntutan terhadap mutu pada pendidik di  Pemkab.Bogor  merupakan  wujud  dari adanya  pemahaman  dan  kesadaran  untuk mewujudkan  mutu  dalam  pendidikan  melalui peningkatan  kualitas  guru  sebagai  tenaga pendidik meskipun masih terbatas pada jumlah. Kualitas  guru  belum  menjadi  fokus  utama dalam penyelenggaraan pengembangan profesionalitas  guru  dibandingkan  dengan jumlah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  belum optimalnya proses mewujudkan profesionalitas pada  kompetensi  profesional  pasca  pelatihan terutama pada penelitian tindakan, kemampuan penguasaan  materi  pelajaran  secara  luas  dan mendalam  masih  terbatas.  Hal  ini  disebabkan
lemahnya  minat  guru  dalam  mengoptimalkan penggunaan  referensi  untuk  mengembangkan kemampuan mengajar maupun pengembangan konsep.  Penguasaan  teori  belajar  dan  prinsip- prinsip  pembelajaran  yang  mendidik  masih terbatas  termasuk  pemahaman  mengenai ideologi  dalam  pendidikan.  Pembentukan kompetensi  guru  merupakan  proses  yang berkelanjutan  termasuk  pasca  pelatihan.Guru yang  profesional  terus  mengembangakan  dan mengkonstruksi  pengetahuannya  baik  melalui praktek maupun melalui studi literatur. Hanya sebagian kecil guru yang memiliki minat tinggi pada  penelusuran literatur,  studi  ilmiah  secara berkelanjutan.
Sejalan dengan  apa  yang  disampaikan oleh  Vince  (2004,  hlm  13  )  mengenai  konsep PSDM terkait dengan perubahan dan pembelajaran.  Salah  satu  azas  pembelajaran yaitu  life  long  learning  belum  sepenuhnya menjadi landasan dalam meningkatkan profesionlitas  guru  guna  membawa  perubahan pada profesionalitas guru secara berkelanjutan.
Realisasi  dari  kemampuan  profesional guru  pasca  pelatihan  belum  optimal  baik  dari keberlanjutan  pembelajaran  sebagai  wujud kesadaran  realitas  guru  yang  harus  berpraktek belajar seumur hidup.Praktek-praktek penelitian  tindakan  masih  lemah  dan  guru belum  menyadari  pentingnya  suatu  sistem dokumentasi  untuk  menjamin  mutu  pada pengajaran  dan  pembelajaran  yang  dilakukan. Guru  terutama  di  daerah  masih  belum mengoptimalkan  fungsi  prosedur,  RPP  untuk penjaminan  mutu  pada  pembelajaran  dan pengajaran.
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh  Aruismunandar  dan  Ratnawati  (2010) bahwa    Efektivitas  pendidikan  dan  pelatihan yang  selama  ini  dilaksanakan  menjadi  tidak terukur karena tidak ada jaminan mutu, bahwa hasil pelatihan benar-benar dapat diimplementasikan.  Pendidikan dan Pelatihan akhirnya dipandang sebagai kegiatan formalitas semata,  karena  tidak  memberikan  pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru. Sebagian besar penilaian efektivitas pelatihan hanya dari aspek afektiof ( rasa senang) bukan kompetensi terutama dalam hal pengetahuan serta bagaimana dampaknya pada kinerja sekolah.
Fakta empiris pasca pelatihan profesionalitas  guru  kurang  sejalan  dengan Parker  et  al  (2011)  yang  mempertegas  bahwa pengembangan  guru  hendaknya  berlandaskan pada  platform  manajemen  SDM  yang  luwes dan sistem informasi yang dapat memfasilitasi kecukupan dan keadilan serta dukungan untuk pengembangan  guru. Kecukupan dan keadilan serta  dukungan  untuk  pengembangan  guru masih terbatas pada pelatihan.Aplikasi diprakteknya  belum  sepenuhnya  didukung misalnya referensi ilmiah untuk melaksanakan penelitian  tindakan  yang  masih  rendah.Hanya sebagian  kecil  sekolah  yang  menyediakan sumber  belajar  /referensi  bagi  guru  untuk melakukan  penelitian  atau  mengembangkan model-model  pembelajaran  sebagai  hasil  dari pelatihan  profesional.Sistem  informasi  untuk mengaplikasikan hasil pelatihan di tempat kerja masih terbatas.
Pada  prakteknya  paradigma  bahwa PSDM  merupakan  realisasi  dari  kedudukan MSDM sebagai mitra strategis belum
terbentuk.sebagian para penyelenggaran pengembangan  SDM  berpandangan  bahwa PSDM  merupakan  kegiatan  yang  ditujukan untuk  memenuhi  kebutuhan  administratif  atau hanya  untuk  memenuhi  kegiatan  operasional sehari-hari  di  sekolah.  sesuai  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  Onchari  &  Kenge (2008) dalam menelitiannya mengenai praktek- praktek pengembangan SDM berbasis inisiatif sebagai  mentor  menunjukan  bahwa  praktek tersebut  efektif  meningkatkan  kualitas  pada praktek-praktek pengajaran. Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa  pelatihan  didasarkan  pada kebutuhan  perlunya  mentor  untuk  menjadi profesional. Pertimbangan dalam penyelenggaraan  pelatihan  adalah  kebutuhan mentor  bagi  guru  terutama  guru  pemula. Pelatihan  harus  dapat  meningkatkan  inisiatif bagi guru yang berpengalaman untuk memberikan mentoring.Inisiatif tersebut jarang ditumbuhkan  dalam  pelatihan.  Seharusnya pihak pemkab menumbuhkan kebutuhan untuk berinisiatif bagi guru yang telah lulus pelatihan dan memperoleh sertifikat
Proses  pengembangan  dan  praktek- prakteknya  baik  yang  dilaksanakan  di  sekolah seperti induksi maupun pelatihan profesionalitas  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  harapan.  Pengembangan  SDM  guru seharusnya  didasarkan  tidakhanya  kebutuhan untuk mewujudkan sekolah bermutu.Pengembangan  profesionalitas  guru merupakan  fungsi  dari  SDM  strategis.Hal  ini dapat  dilihat  dari  dilakukannya  analisis kebutuhan  yang  sifanya  menyeluruh  tidak hanya  pada  pemenuhan  kebutuhan  individu dalam pelaksanaan tugas.Perencanaan
pengembangan profesionalitas guru merupakan kebutuhan  strategis  PemKab  Bogor  dalam mencapai  visi,  misi  serta  sasaran  strategis pendidikan.
Perencanaan pengembangan SDM merupakan kegiatan untuk menyusun langkah- langkah guna memperoleh pengetahuan, keterampilan  serta  perilaku  guru  yang  dapat meningkatkan  profesionalitas  guru.Hal  ini diperlukan  agar  guru  mampu  menghadapi tantangan  kebutuhan  serta  kinerjanya  untuk mewujudkan sekolah bermutu.
Secara umum perencanaan Pengembangan  SDM  di  PemkabBogor    telah sesuai dengan rumusan perencanaan pengembangan  yaitu  rencana-rencana  yang disusun  berdasarkan  analisis  kebutuhan  untuk memperoleh  guru  profesional  yang  memiliki kemampuan  menjalankan  tuntutan  profesi sebagai  guru.  Secara  teori  perencanaan pengembangan SDM menggambarkan kesesuaiannya dengan strategi, konteks lingkungan,  kebutuhan  maupun  kemampuan dalam penyelenggaraannya serta kesiapan para peserta pelatihan untuk mengikutinya.
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh  Heneman& Milanowski (2008) bahwa  pengembangan  profesional  merupakan kegiatan  dibidang  SDM  yang  dilaksanakan untuk  meningkatkan  efektivitas  organisasi. Hasil evaluasi yang dilakukan Pem. Kab belum secara  detail  menggambarkan  bagaimana efektivitas pengembangan pr5ofesionlitas terhadap  sekolah.  Efektivitas  hanya  dinilai berdasarkan  tingkat  kelulusan  para  peserta didik bukan pada individu guru itu sendiri atau kepada terwujudnya sekolah
bermutu.Dibandingkan dengan sekolah- sekolah  bermutu  di  daerah  yang  lebih  maju maka perkembangan dan peningkatan profesionlitas guru masih dinilai kurang.
Meskipun perencanaan belum sepenuhnya dilakukan secara detail dan spesifik sesuai  dengan  konsep  perencanaan  seperti disampaikan oleh Hoch (2011) bahwa perencanaan  sebagai  upaya  antisipatif  dan sebagai salah satu disiplin kajian. Perencanaan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  guru  belum menjadi  kajian  sebagai  sebuah  disiplin  ilmu bagi  para  guru  ,  penyelenggaran  kegiatan maupun para pengambil kebijakan.
Keterbatasan  kajian  pada  perencanaan  akan mempengaruhi  bagaimana  praktek-praktek perencanaan dalam penyelenggaraan pelatihan propfesionalitas guru. Keterbatasan inilah yang terjadi di Pem.Kab. Bogor. Dari aspek kuantitas peserta pelatihan yang meningkat belum diikuti dengan perencanan transformasi pasca pelatihan yang berkelanjutan.
Sesuai  dengan  konsep  Hoch  (2011) bahwa  teori  perencanaan  menghubungkan  ide yang berasal; dari kondisi objektif di lapangan dengan    disiplin  ilmu  sehingga  memberikan focus  pada  penggunaan  metode  dan  alat-alat yang  meningkatkan  pengetahuan  mengenai masalah-masalah  kompleks  secara  terpisah. Artinya  bahwa  penggunaan  perencanaan  akan mempermudah pemahaman mengenai masalah yang kompleks dalam pengembangan profesionlitas guru. Kajian perencanaan secara akademik  baik  oleh  guru  maupun  oleh penyelenggaran pengemabangan profesionlitas guru  masih  terbatas  dan  belum  banyak dilakukan  serta  menjadi  perhatian.padahan
pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  teori- teori  perencanaan  akan  mengarahkan  pada kemampuan untuk memetakan masalah- masalah  menjadi  lebih  jelas  dan  sederhana kemudian mengarah pada pengambilan keputusan yang bersifat strategis.
Saat  ini  perencanaan  lebih  banyak focus pada kegiatan praktis bukan perencanaan sebagai  pengetahuan  yang  akan  mengarahkan keputusan-keputusan  yang  bersifat  strategis dalam  pengembangan  profesionalitas  guru. Perencanaan  strategis  itu  sendiri  didasarkan pada  visi  dan  misi.  Perencanaan  yang  saat  ini disusun  belum  sepenuhnya  menjadi  sebuah kajian disiplin yang akanmengarahkan keputusan-keputusan strategis dalam pengembangan profesionalitas guru.
Keberhasilan pengembangan professional  guru  dipengaruhi  oleh  beragam faktor.termasuk keberhasilan dalam menyusun rencana  yang  sesuai  dengan  hasil  identifikasi dan analisis kebutuhan terhadap pengembangan profesi  guru.  terkait  dengan  perencanaan profesi  dan  mewujudkan  pendidikan  bermutu maka Perencanaan pengembangan profesionalitas  guru  seyogyanya  tidak  hanya fokus  pada berapa jumlah guru yang berhasil mengikutipelatihan atau memperoleh sertifikasi.  Sebgaian  besar  perencana  dalam penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan masih  focus  pada  jumlah  peserta  pelatihan. Program-program beasiswa guru untuk mengikuti pendidikan pada jenjang lebih tinggi belum sesuai dengan harapan.Hanya 20 % guru yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu.Sisanya  sebagaian  besar  menyelesaikan pendidikan lebih lama dari harapan.
Sesuai  dengan  konsep  mengenai perencanaan  dan  pengembangan  SDM  seperti dikemukakan  oleh  Noe  et  al  (2008)  bahwa proses  pengembangan  SDM  didasarkan  pada visi  dan  misi  serta  sasaran-sasaran.  Pelatihan untuk  pengembangan  profesionalitas  guru ditujukan  untuk  meningkatkan  pelayanan  jasa pendidikan , mempercepat kemampuan profesionalitas  guru  serta  mengumpulkan  dan berbagi  pengetahuan  tentang  profesionalitas guru  dan  hasil    refleksi  kritis  guru  terhadap peran  dirinya  sebagai  pendidik.  Rancangan pengembangan profesionalitas merupakan suatu kegiatan sistematis untuk mengembangkan program-program guna meningkatkan profesionalitas guru.
Kegiatan yang ada dalam pengembangan  profesional  guru  di  Pemkab Bogor secara praktis belum mengacu sepenuhnya pada suatu tahapan pengembangan professional seperti digambarkan oleh Noe et al (2008)  yaitu  mulai  dari  kegiatan  Analisis kebutuhan,  memastikan  kesiapan  guru,  desain lingkungan pelatihan yang kondusif, memastikan peoses pengembangan professional berjalan sesuai rencana, pemilihan metode  dalam  pengembangan  profesinal  guru dan evaluasi program pengembangan professional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif guna menghasilkan  informasi  yang  valid  untuk penilaian.
Perencanaan pengembangan
profesional  perlu  menyertakan  bagaimana standar mutu setiap praktek-praktek pengembangan profesionalitas guru.Selama ini belum ada standar penyelenggaraan
pengembangan  profesionalitas  guru  yang dikembangkan masing-masing sekolah. Standar pada penyelenggaraan pelatihan banyak  mengandung  bias  misalnya  sistem dokumentasi  dan  pengendalian  dokumen- dokumen  dalam  pelatihan  yang  terkadang kurang  tepat.  Praktek-prakltek  pengembangan profesionalitas  seharusnya  memiliki  standar mutu yang disepakati bersama dengan berdasarkan  pada  kebutuhan  mutu  dari pelanggan.Perencanaan pengembangan profesionalitas guru masih berada disisi jumlah belum kualitas.Standar mutu dalam pengembangan profesionalitas sebagai kegiatan  pendukung  penyelenggaraan  jasa layanan  pendidikan  didasarkan  pada  sasaran- saran  mutu,  visi  dan  misi  mewujudkan pendidikan bermutu.
Implementasi perencanaan pengembangan profesionalitas guru merupakan fungsi  dari  manajemen.Sebagai  sebuah  sistem implementasi  adalah  realisasi  rencana  yang didalamnya ada pengorganisasian sumber daya dan  pekerjaan.Salah  satu  aspek  penting  dalam implementasi  adalah  tentang  alokasi  sumber daya  dan  pekerjaan  sesuai  dengan  tujuan  dan rencana yang ditetapkan oleh penyelenggara.
Dalam konsep administrasi, implementasi  pengembangan  profesionalitas guru  yang  efektif  dan  efisien  adalah  kegiatan yang  melibatkan  semua  orang  dalam  suatu pelatihan  dan  pengembangan  profesionalitas guru termasuk dalam pengorganisasian pekerjaan.Pada prakteknya guru hanya menjadi pelaksana dari sebuah perencanaan pengembangan profesional. Guru jarang dilibatkan dalam penyusunan rencana maupun
dalam  proses  implementasi  secara  terstruktur.
Pihak penyelenggara pengembangan profesionalitas  guru  perlu  memperhatikan  hal seperti ini.
Pelaksanaan pengembangan dapat dikreasikan  dalam  bentuk  yang  lebih  inovatif dan  efektif.  Sebagai  contoh  program  induski dengan  1  :  10  tidak  efektif  memberdayakan guru  terlebih  disekolah  dengan  jumlah  guru professional  lebih  banyak.  program  induksi dapat  lebih  efektif  dikembangkan  menjadi kelompok-kelompok induksi yang membentuk suatu  komunitas  pembelajaran.  Induksi  cukup 1: 3 guru belum professional.
Gambaran  mengenai  implementasi pelatihan  diperoleh  berdasarkan  pengamatan terhadap  proses  pelatihan  serta  bagaimana pembelajaran yang berkembang selama pelatihan  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta pelatihan yang bersifat duinamis sesuai dengan tuntutan profesi. Guna mewujudkan keterklaksanaan bentuk maka dilakukan beberapa perbaikan terhadap komponen pelatihan  dengan  mengacu  pada  kondisi pelatihan, peserta, tutor, serta pihak manajemen penyelenggara maupun kebijakan pemerintah.
Pada  implementasi  anggaran,  desain dan  struktur  dalam  pengembangan  pelatihan menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran.Setiap  pembagian  kerja  memerlukan dukungan  anggaran.  Faktor  penting  dalam implementasi anggaramn yang perlu diperhatikan  agar  terlaksana  adalah  adanya prinsip-prinsip pengelolaan dana. Dalam Pasal 48  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  menyebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan
berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Praktek dari prinsip tersebut  akan menentukan bagaimana  keberhasilan  fungsi  pengelolaan anggaran  dalam  lembaga  pendidikan  menjadi mitra  stratgeis  bagi  pengambilan  keputusan dalam pengembangan profesionalitas guru.
Evaluasi tidak hanya mengukur bagaimana  keterserapan  anggaran.Evaluasi dalam  sebuah  program  perlu  dilakukan terhadap pencapaian nilai.Evaluasi merupakan fungsi dari manajemen dan memiliki keterkaitan  dengan  fungsi-fuungi  seperti Fungsi  perencanaan,  organisasi,  leading. Fungsi-fungsi  tersebut  merupakan  sebuah sistem  yang  berkelanjutan    dan  terintegrasi, saling  memiliki  keterkaitan  dan  merupakan satu  kesatuan  sistem  yang  tidak  dapat dipisahkan dan terintegrasi dalam suatu sistem di  organisasi  termasuk  dalam  penyelengaraan pengembangan profesionalitas guru.
Efektivitas sebuah pengembangan profesionalitas guru  ditentukan oleh perubahan yang  dialami  setelah  mengikuti  pelatihan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi  pelatihan  adalah  cakupan  program latihan, tujuan, dampak jika program pelatihan tidak  terjadi,  kaidah  mengenai  evaluasi,  biaya untuk merancang evaluasi kebutuhan terhadap informasi tentang efektivitas pelatihan (Noe et al, 2011:411).
Terkait dengan evaluasi tentang ketercapaian profesionalitas guru, hasil penelitian  menunjukan  bahwa  guru  merasa puas, kepuasan itu sendiri bersifat dinamik dan tidak  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  guna menunjukan bahwa pelatihan efektif
mendorong  profesionalitas  guru.Hasil  dari pengembangan  profesionalitas  guru  yang diberikan  dapat  dilihat  dari  bagaimana peningkatkan  kinerja,  menciptakan  nilai  yang mendorong kepuasan pelanggan terutama para siswa  atau  pelanggan  internal  lainnya  seperti kepala  sekolah.Keberhasilan  pengembangan profesionalitas  dapat  dilihat  dari  perubahan perilaku  kerja  menjadi  lebih  efektif  dan produktif.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  serta hasil  temuan  di  lapangan  yang  menunjukan bahwa  penilaian  efektivitas  pelatihan  yang dilakukan oleh PemKab.Bogor belum menyeluruh, maka konsep mengenai efektivitas pelatihan  difokuskan  pada  evaluasi  sebelum pelatihan  aspek  non  teknis  (keyakinan  diri, motivasi  pelatihan,  tugas,  harapan  peserta terhadap  pelatihan).  Fokus  evaluasi  pelatihan pada  proses  dapat  menggunakan  model Kirkpatrik (1998) yaitu penilaian pada kriteria reaksi peserta, pembelajaran, pelaksanaan tugas serta  dampak  pada  organisasi.    Model pelengkap  lain  yang  dapat  diintegrasikan adalah model Tharenou et al (2007) mengenai evaluasi  perilaku  dan  outcome  nya  pada organisasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dkembangkan model peningkatan profesionalitas  guru  yang  berkelanjutan  yang didasarkan  pada  asumsi  bahwa:  (1)  masalah- masalah  yang  terkait  dengan  pengembangan profesionalitas  guru  cukup  kompleks.  Pasca pelatihan  banyak  guru  yang  belum  mampu mengaplikasikan hasil pengembangan profesionalitas kedalam praktek nyata. Hal ini disebabkan  lemahnya  motivasi,  keyakinan
maupun konsep diri untuk mengaplikasikan apa yang diperoleh dalam selama proses pengembangan  dan  pelatihan  profesionalitas, (2) tuntutan terhadap profesionalitas guru yang semakin  tinggi.  Guru  dihadapkan  pada  satu situasi  yang  menuntut  dilakukannya  praktek- praktek  kerja  professional  termasuk  dalam kajian  ilmiah.  Dengan  adanya  sebuah  model pelatihan  yang  fokus    pada  aspek-aspek individu  maka  secara  mandiri  para  guru  yang telah  mengikuti  pelatihan dapat  meningkatkan konsep dirinya, termotivasi, memiliki keyakinan  terhadap  kemampuannya  dalam menyusun  karya  ilmiah.  Pasca  pelatihan  para guru  akan  lebih  mudah  mengarahkan  dirinya pada  tindakan-tindakan  professional  karena telah terbentuk individu yang memiliki konsep diri, lebih termotivasi dan memiliki keyakinan untuk  bertindak  professional.  Sejalan  dengan hasil  penelitian    Caena  (2013)  bahwa  guru harus    memiliki  kompetensi  dasar  agar  dapat efektif  di  kelas  dan  dapat  meningkatkan prestasi belajar siswa, (3) Pelatihan yang efektif bukan  hanya  dilihat  dari  seberapa  besarkah perubahan  kinerja  atau  sikap  individu  yang terjadi pasca pelatihan profesionalitas. efektivitas pelatihan dilihat seberapa besar guru terus  memaknai  perannya  dan  melakukan pembelajaran  secara  berkelanjutan.  Persoalan yang  selama  ini  menghambat  profesionalitas guru  terdiri  dari  persoalan  yang  berhubungan dengan individu dan persoalan yang berhubungan dengan kebijakan atau system dan (4)  Keberadaan  dukungan  publik  yang dinyatakan  dalam  kebijakan  akan  mendorong meningkatnya  efektivitas  pelatihan.  Dimensi dalam  kebijakan  lebih  sulit  dan  setiap  pilihan
kebijakan dalam pengembangan profesionalitas tergantung  pada  pilihan  pengambil  kebijakan bukan hanya pilihan yang rasional.Oleh karena itu dukungan kebijakan terhadap sebuah model
yang  dapat  mendorong  profesionalitas  guru secara  berkelanjutan  merupakan  jawaban  atas kompleksnya  persoalan  untuk  meningkatkan profesionalitas guru.

## SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini mengkaji tentang
Efektifitas
Pengelolaan Pengembangan
Profesionalitas  Guru  oleh  Pemerintah  Daerah, Studi kasus di Kabupaten Bogor. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pengembangan profesionalitas guru diKabupaten Bogor masih belum efektif, yang diukur  dengan  pengelolaan  pengembangan profesionalitas  guru  dengan  kriteria  sasaran pengelolaan  yang  efektif,  jika    diukur  dengan baik  dengan  kriteria  proses  maupun  kriteria
tahapan  pengembangan  SDM  yaitu  analisis kebutuhan (need analysis), perencanaan (planning), implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation).
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan  melakukan  uji  model  pengelolaan pengembangan  profesionaltas  guru  dengan fokus penelitian pada bentuk-bentuk pengembangan  profesionalitas  guru  serta efektivitasnya  bagi  sekolah  sesuai  dengan kategori.

## DAFTAR PUSTAKA
Aris  munandar  &  Ratnawati(2010). Peningkatan Profesional Guru Melalui Pendidikan dan Latihan .UniversitasNegeri
Makassar(UNM).Tersedia
online: http://www.scribd.com/doc/84842113/Rat na (Diakses: 28 Maret 2013).
Berg,  Bruce  L.  2007.  Qualitative  Research Methodes for The Social Sciences. Boston:
Pearson education. Inc. Caena, F. (2013).“Supporting Teacher Competence  Development  for  Better Learning Outcomes”.Education&
Training,  European  Commission,  July 2013, 5-59.
Castetter (1996). The Human Resource Function in Educational  Administration .  New  Jersey, hlm 236
Chalofsky,  N.,Fdkk.  Editor  (2014)  Handbook  of Human  Resource  Development.  New Jersey.Wiley.
Creswell,  J.  W.  (2003).  Research  Design Qualitative,  Quantitative  and  Mixed Methods  Approaches  (2th  ed).  Thousand
Oaks, California: SAGE Publications, Inc. Tersedia:http://www.uc.ac.id/.[6 April 2012]. Heneman III, H.G.&Milanowski, A.T. (2008).“Assessing Human Resource Practices  Alignment:  Development  and
Evaluation of a Process”, Consortium for Policy Research in Education, 2008, 1-37. Kirkpatrick,  D.  (1998).  Evaluation  Training Program.Second  Edition.  San  Fransisco: Koehler.
Kompas.com [04/08/12] dan [06/09/12]. Noe, R.A, Hollenbeck, J.R, Gerhart, B. & Wright,
P.M. (2010).Human Resources Management: Gaining Competitive Advantage. (4thed.). New York:
Irwin/McGraw-Hill.
Parker, D., Mahomed, H., Geyer, S. &Modise, G.
(2011).  Integrated  Strategic  Planning Framework  for  Teacher  Education  and Development  in  South  Africa,  Teacher Development, 5 April 2011.
Sambrook,  J.    dan  Stewart,S    (2007).  Human ResourceDevelopment inthe Public Sector. NY. Routledge.
Pusbang Prodik Kemdikbud (2014).
Profesionalitas guru di era otonomi daerah Satori, D. dan Komariah, A. (2009). Methodology Penelitian Kualitatif . Bandung;Alfabeta.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Alfabeta.
Tharenou  et  al.  (2007).A  review  and  critique  of research  on  training  and  organizational- level  outcomes.    Human  Resource Management Review 17 (2007) 251–273 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 tahun  2003  tentang  sistem  Pendidikan Nasional.
Vince,  R  (2004).  Rethinking  Strategic  Learning.
NY. Routledge
Yin,  Robert,  K.  (2012).  StudiKasus:  Desain  dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.