## Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur
Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)
The Legal Protection of Debitor in Case of The Increasing of Credit Interest (a Review of The Law of Consumer Protection)

## DIDIT SALTRIWIGUNA
Legal Officer Dept.Kesekretariatan Kantor Pusat BPD Kalimantan Timur Jl. Jend.Sudirman No.33 Samarinda Kaltim - email: dit_zal@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Banks’ intermediary function and its funding collection from the community seem always accompanied with the funding provision in  form  of  credit to  be channeled  to the  credit  applicants. Banks  benefit  from  the  credit  interest.  In  the  practice, the banks change (increase) credit interest rate paid by debtors.  It  leads to the juridical consequence due to its unsuitability to the credit  agreement.  At  last,  the  debtors  remain  susceptible  to  loss.  Guaranteeing  the  law  protection  and  law  certainty  for  the debtors losing for such unilateral action, the regulations of consumer protection, therefore, have important functions and effects to avoid from the arbitrary action of banks as the entrepreneurs.
Key words: bank ( bank ), suku bunga ( credit interest ), perlindungan konsumen ( consumer protection )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran strategis dalam menunjang kehidupan ekonomi suatu negara. Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara dari pihak-pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  ( surplus  of  funds )  dengan  pihak-pihak  yang  kekurangan dan  memerlukan  dana  ( lack  of  funds ),  dengan  demikian  perbankan  akan  menjalankan  fungsi intermediasi  yaitu  dengan  cara  menghimpun  dana  yang  ada  di  masyarakat  serta  menyalurkannya kembali dalam bentuk jasa perkreditan dan berbagai jasa lainnya yang dapat diberikan atau disalurkan guna  melayani  kebutuhan  pembiayaan  serta  melancarkan  mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  semua sektor  perekonomian  masyarakat,  sehingga  perbankan  sering  dianggap  sebagai  jantung  dan  motor penggerak perekonomian suatu negara.
Kegiatan  perbankan  yang  menyediakan  jasa  pada  sektor  ekonomi  itu  dilakukan  oleh  Bank Umum  maupun  Bank  Perkreditan  Rakyat  memang  tidak  terlepas  dari  adanya  risiko  yang  dapat merugikan pihak bank sendiri maupun pihak nasabah baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Adanya risiko itu, maka membuat bank harus benar-benar melaksanakan prinsip-prinsip yang seharusnya  diterapkan  dalam  praktek  perbankan  terkait  dengan  nasabah  yaitu  menyangkut  prinsip kepercayaan  ( Fiduciary  Principle ),  prinsip  kehati-hatian  ( Prudential  Principle )  dan  juga  prinsip kerahasiaan ( Confidential Principle ).
Hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  selain  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang  telah disebutkan  tersebut,  pada  hakekatnya  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah  terikat  pada  suatu perjanjian,  terutama  nasabah  yang  menggunakan  fasilitas  kredit  di  bank,  maka  tidak  lepas  dengan adanya beberapa unsur di dalamnya, salah satunya adalah adanya perjanjian kredit antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah sebagai debitur.
Timbulnya  hubungan  hukum  berdasarkan  perjanjian  kredit  tersebut,  tanpa  disadari  oleh debitur hak-haknya  sering diabaikan oleh pihak bank. Pada umumnya debitur  hanya dapat  menerima saja  apa  keinginan  dari  pihak  bank.  Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  sering  terdapat  klausula  baku  pada  suatu  perjanjian  kredit bank  dengan  cara  mencantumkan  syarat  sepihak  dimana  klausula  ini  menyatakan  bahwa  bank sewaktu-waktu  diperkenankan  untuk  merubah  (menaikan/menurunkan)  suku  bunga  pinjaman  (kredit) yang  diterima  oleh  debitur,  tanpa  pemberitahuan  atau  persetujuan  dari  debitur  terlebih  dahulu  atau dengan  kata  lain  ada  kesepakatan  bahwa  debitur  setuju  terhadap  segala  keputusan  sepihak  yang diambil  oleh  bank  untuk  merubah  suku   bunga  kredit,  yang  telah  diterima  oleh  debitur  pada
masa/jangka  waktu  perjanjian  kredit  berlangsung.  Disinilah  letaknya  kedudukan  nasabah  debitur menjadi lemah secara yuridis-ekonomis dan kurang menguntungkan.
Upaya-upaya  untuk  menjamin  adanya  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  serta menghindari adanya benturan kepentingan sebagai akibat tindakan pemakaian jasa layanan perbankan khususnya  dalam  bidang  layanan  perkreditan  perbankan  yang  melaksanakan  fungsi  ekonomi  melalui tindakannya yang diduga bisa membawa akibat kerugian bagi Konsumen sebelumnya dapat dijumpai dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang    Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia,  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang berkaitan dan berhubungan dengan kegiatan perbankan.
Selain  beberapa  perundang-undangan  yang  telah  disebutkan  tersebut,  masalah  perlindungan konsumen pada umumnya dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, Pemerintah  Republik  Indonesia  mewujudkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  materinya  melindungi konsumen.  Keberadaan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  ini  diharapkan  dapat  secara langsung  melindungi  kepentingan  konsumen  agar  menyadari  akan  kewajiban  yang  dimiliki  pelaku usaha  dan  konsumen  perlu  meningkatkan  pengetahuan  kesadaran  serta  kemauan  untuk  melindungi dirinya.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  debitur  yang  mengalami  kerugian  akibat kenaikan suku bunga kredit di perbankan ditinjau dari hukum perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  bagi  konsumen  (nasabah  debitur)  untuk menghindari terjadinya kerugian akibat perubahan (kenaikan) suku bunga kredit di perbankan ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Mengacu pada apa yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh nasabah debitur yang mengalami kerugian akibat kenaikan suku bunga kredit berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan  Bank  Indonesia  serta  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  sehingga  dari  hasil penelitian  ini  nantinya  akan  dapat  dibuktikan  apakah  pihak  nasabah  debitur  sebagai  konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sebaliknya.
2. Mengetahui  upaya-upaya  apa  yang  akan  dilakukan  bagi  konsumen  (debitur)  untuk  menghindari terjadi kerugian akibat tindakan sepihak dari pihak bank dengan merubah (menaikan) suku bunga kredit yang sudah di tetapkan pada awal perjanjian kredit di perbankan.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  ini,  maka  ada  beberapa  manfaat  yang  kelak  dapat  berguna, yaitu sebagai berikut :
1. Manfaat  Metodologis,  yaitu  mengungkap  secara  obyektif  dengan  menggunakan  metode-metode ilmu hukum, latar belakang dan kenyataan yang terjadi serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian  dengan  hasil  lebih  baik  bagi  perkembangan  ilmu  hukum  khususnya  tentang  hukum perlindungan konsumen dan perbankan.
2. Manfaat  Teoritis,  yaitu  dapat  menjadi  sumbangan  dan  masukan  untuk  perkembangan  ilmu pengetahuan  di  lingkungan  akademisi  khususnya  tentang  hukum  perlindungan  konsumen  dan perbankan.
3. Manfaat  Praktis,  yaitu  memberikan  masukan  kepada  segenap  pihak  yang  berkompeten ( steakholders )  khususnya  bagi  pemerintah  dan  legislatif  dalam  membuat  peraturan  perundang- undangan,  untuk  dapat  dijadikan  saran  bagi  institusi-instutusi  terkait  terutama  bank  sehingga terciptanya  keseimbangan  hubungan  dengan  konsumen  dan  kerjasama  yang  baik  dengan  tetap
menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  keadilan  dalam  upaya  memberikan  perlindungan  serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat.

## D. Kerangka Teori
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara  hukum”.  Sekalipun  pernyataan  itu  singkat  tetapi  maknanya  sangat  luas,  karena  mewajibkan negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum.
Konsep  negara  hukum  yang  dianut  Indonesia  adalah  negara  kesejahteraan  ( welfare  staat ), bukan  negara  penjaga  malam  ( nachtwakerstaat ).  Konsep rechtstaat dan  konsep rule  of  law selalu dikaitkan  dengan  konsep  perlindungan  hukum,  karena  tidak  lepas  dari  gagasan  untuk  memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Menurut  Hadjon,  baik  itu  konsep “the  rule  of  law” maupun  konsep “rechtsstaat” yang menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, tetapi negara  hukum  Indonesia  agak  berbeda  dengan rechtstaat atau  the rule  of  law . Rechtsstaat mengedepankan wetmatigheid ,  yang  kemudian  menjadi rechtsmatigheid ,  sedangkan the  rule  of  law mengutamakan  prinsip equality  before  the  law .  Sebaliknya,  untuk  negara  hukum  Indonesia  yang berdasarkan  pada  Pancasila  mengedepankan  titik  sentral  adalah  keserasian  hubungan  antara pemerintah  dan  rakyat  berdasarkan  asas  kerukunan  dalam  hubungan  pemerintah  dan  rakyat. Berdasarkan  asas  ini  akan  berkembang  elemen  lain  dari  konsep  negara  hukum  Pancasia,  yaitu terjalinnya hubungan  fungsional  yang proporsional antara  kekuasaan-kekuasaan  negara,  penyelesaian sengketa  secara  musyawarah  sedangkan  peradilan  merupakan  sarana  terakhir  dan  tentang  hak-hak asasi  manusia  tidaklah  hanya  menekan  hak  atau  kewajiban  tetapi  terjalinnya  suatu  keseimbangan antara “hak” dan “kewajiban” asasi ini. 1
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  di  antaranya  adalah  untuk  mengintegrasikan  dan mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  yang  bisa  bertubrukan  satu  sama  lain  itu  oleh  hukum diintegrasikan  sedemikian  rupa  sehingga  tubrukan-tubrukan  itu  bisa  ditekan  sekecil-kecilnya. Pengorganisasian  kepentingan-kepentingan  itu  dilakukan  dengan  membatasi  dan  melindungi kepentingan-kepentingan  tersebut.  Sejalan  dengan  hal  ini,  van  Apeldoorn  menyatakan  bahwa  tujuan hukum  adalah  untuk  mengatur  pergaulan  hidup  secara  damai . Hukum  menghendaki  perdamaian.2 Hukum dapat mempertahankan perdamaian jika dia berhasil menjaga keseimbangan antar kepentingan manusia    yang  selalu  bertentangan  satu  sama  lain.  Hukum  itu  memandu  dan  melayani  masyarakat. Hukum  akan  dicari  oleh  manusia,  manakala  ia  mampu  berperan  dalam  tugasnya  memandu  serta melayani  masyarakat, 3 sehingga  tidak  berlebihan  jika  fungsi  utama  dari  hukum  itu  adalah  untuk keadilan.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  keadilan  ( justice )  oleh  Adam  Smith  yang  mengatakan  tujuan keadilan adalah  untuk melindungi dari kerugian ( the end of justice is to secure from injury ). 4
Konsep  perlindungan  hukum  atas  suatu  kepentingan  tertentu,  merupakan  manifestasi  dari prasyarat  untuk  masuk  dalam  phase  “ welfare  state ”  (Negara  kesejahteraan).  Fenomena  Negara kesejahteraan ( welfare state ) merupakan fenomena penting di akhir abad ke-19 dengan gagasan bahwa negara  didorong  untuk  semakin  meningkatkan  perannya  dalam  mengatasi  berbagai  masalah  yang dihadapi  oleh  masyarakat,  termasuk  masalah-masalah  perekonomian  yang  dalam  tradisi  liberalisme sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri .5
Dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia ( welfare staats ), maka setiap  warga  negara  berhak  untuk  memperoleh  hidup  yang  layak  bagi  kemanusian  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  dan  kecerdasan,  perlu  adanya  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat
1 Hadjon,  Philipus  M.  1987,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia  (Sebuah  Studi  tentang  Prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam  Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 85.
2 Apeldoorn, L.J van. 1978, Pengantar Ilmu Hukum, (Cetakan ke-15), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 22.
3 Rahardjo, Satjipto. 2007, Membedah Hukum Progresif (Cetakan ke-2), Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 266-267.
4 Nasution,  Bismar.  Mengkaji  Ulang  Hukum  Sebagai  Landasan  Pembangunan  Ekonomi,  Pidato  Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
5 Asshiddiqie,  Jimly.  2000, Pergeseran-pergeseran  Kekuasaan  Legislatif  &  Eksekutif, Universitas  Indonesia, Jakarta, hlm. 97.
sebagai konsumen yang kelak akan mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga apa yang menjadi tujuan dari  hukum  itu  sendiri  yaitu  kesejahteraan  bisa  dicapai  dengan  baik,  salah  satunya  melalui  upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum.
Perlindungan hukum barasal dari bahasa Belanda berbunyi rechtsbercherming van de bergers tegen  de  overhead. 6 Pengertian  perlindungan  hukum  itu  sendiri  adalah  segala  bentuk  tindakan  yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum bagi subyek hukum baik orang perorangan  ( persoon )  maupun  badan  hukum  ( rechtpersoon ) 7 .  Perlindungan  hukum  ini  dilakukan tentunya  untuk  membatasi  dan  menghindari  terjadinya  suatu  tindakan  yang  dilakukan  secara sewenang-wenang.
Berkaitan dengan tema penulisan ini, yaitu adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, dimana keduanya harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan tugas negara  dalam  alenia  4  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  salah  satunya  adalah  memberikan perlindungan  kepada  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  Sejalan  dengan hal ini pula, maka Hadjon menjelaskan ada 2 macam bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu 8 :
1. Perlindungan  Hukum  Preventif  :  Kepada  rakyat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  definitive.  Bertujuan mencegah terjadinya sengketa;
2. Perlindungan Hukum Refresif : Bertujuan menyelesaikan sengketa. Konsep  perlindungan  hukum  memiliki  signifikasi  dengan  perlindungan  konsumen  dalam konteks  adanya  peran  pemerintah  melalui  pembentukan  hukum  guna  melindungi  pihak  yang  lemah. Masyarakat Indonesia yang notabene konsumen, sering kali dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak  seoptimal  yang  diharapkan.  Karena  itu  diperlukan  adanya  suatu  perlindungan  bagi  konsumen untuk memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen.
Upaya perlindungan bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas  relevan  dalam  pembangunan  nasional,  yaitu  sebagaimana  disebutkan  dalam  penjelasan  Pasal  2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  perlindungan  konsumen  mempunyai  jangkauan  yang sangat luas. Tujuan ini secara yuridis telah digambarkan pula dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Apabila  membicarakan  perlindungan  konsumen  berarti  mempersoalkan  jaminan  atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat- akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu dapat dijelaskan sebagai berikut 9 :
1. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  diserahkan  kepada  konsumen  barang  dan  jasa  yang  tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar undang-undang.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, AZ. Nasution menjelaskan ada dua istilah yang berbeda, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Perbedaannya yaitu hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen.
Hukum  konsumen  menurut  AZ.  Nasution  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah hukum  yang  mengatur  hubungan  antara  berbagai  pihak  satu  sama  lain  barkaitan  dengan  barang  dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. 10 Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  dan  melindungi  konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang dan atau jasa konsumen. 11
6 Hadjon, Philipus M. op.cit , hlm. 1.
7 Tim Prima Pena. Kamus Bahasa Indonesia , Gitamedia Press.
8 Hadjon, Philipus M. op.cit , hlm. 5.
9 Sidabalok, Janus. 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.
10 Nasution, AZ (1). 1995, Konsumen dan Hukum , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 64.
11 Ibid , hlm. 6.
Meskipun  ada  perbedaan  mengenai  definisi  tersebut,  pada  prinsipnya  kedua  hal  tersebut membicarakan hal  yang sama tantang adanya kepentingan  hukum  mengenai hak-hak konsumen  yang diatur dan dilindungi dalam hukum serta bagaimana implementasinya di dalam kehidupan masyarakat, dengan  demikian  hukum  perlindungan  konsumen  atau  hukum  konsumen  dapat  diartikan  sebagai keseluruhan  peraturan  hukum  yang  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  konsumen  dan produsen  yang  timbul  dalam  usaha-usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya.12  Karenanya  letak kedudukan  hukum  perlindungan  konsumen  ini  barada  dalam  kajian  hukum  ekonomi.  Pengertian  ini didasarkan  pada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  hukum  ekonomi  adalah    “seluruh  peraturan  dan pemikiran  hukum  mengenai  cara-cara  peningkatan  dan  pengembangan  kehidupan  ekonomi  dan  cara- cara  pembagian  hasil  pembangunan  ekonomi  secara  adil  dan  merata,  sesuai  dengan  hak  asasi manusia”. 13
Selain  berada  dalam  kajian  hukum  ekonomi,  keberadaan  hukum  perlindungan  konsumen selalu  berhubungan  dan  mempunyai  keterkaitan  dengan  berbagai  aspek  hukum  lainnya  yaitu  aspek hukum  publik  dan  aspek  hukum  privat/perdata  serta  terkait  dengan  cabang-cabang  hukum  yang  lain, karena pada tiap aspek hukum dan cabang hukum itu juga mengatur tentang konsumen meskipun tidak secara spesifik.
Aspek hukum privat/perdata merupakan salah satu aspek hukum yang banyak menggunakan asas-asas  hukum  mengenai  hubungan/masalah  konsumen  dapat  dijumpai  dalam  buku  ketiga  tentang perikatan  dan  buku  keempat  mengenai  pembuktian  dan  daluarsa.  Buku  ketiga  memuat  berbagai hubungan hukum konsumen. Seperti perikatan, baik yang terjadi berdasarkan perjanjian, maupun yang perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang sehingga lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  yang  membuatnya.  Berlakunya  ketentuan  ini,  maka  sahihlah setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  bahkan  kekuatannya  bisa  dipersamakan  dengan  kekuatan undang-undang.
Demikian  pula  perjanjian  yang  terjadi  di  industri  perbankan  khususnya  perkreditan,  dimana lebih  dikenal  dengan  perjanjian  kredit  dalam  bentuk  tertulis.  Kendati  demikian  perjanjian  di  bank umumnya  merupakan  perjanjian  baku  atau  perjanjian  standar  yang  dibuat/ditentukan  oleh  salah  satu pihak, terutama ditentukan oleh pihak yang kuat dari segi ekonomi, seperti antara pihak bank dengan nasabah  debitur.  Biasanya  pihak  bank  telah  memiliki  format  tersendiri,  dimana  para  pihak  dalam perjanjian kredit tinggal mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan data- data lainnya sudah dicetak secara baku.
Sutan  Remy  Sjahdeni  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  baku  adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain  pada  dasarnya  tidak  mempunyai  peluang  untuk  merundingkan  atau  meminta  perubahan.  Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lain yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. 14
Pencantuman  klausula  baku  banyak  menimbulkan  permasalahan  hukum  antara  para  pihak dalam  hubungan  dengan  pemberlakuan  perjanjian  baku/standar.  Ada  pendapat  yang  mengatakan bahwa keabsahan perjanjian baku/standar sulit diterima. Hal ini misalnya :15
1. Kedudukan  pihak  pembuat  kontrak  baku  dalam  transaksi  yang  bersangkutan  sama  seperti pembentuk undang-undang swasta ( Legio Particuliere wetgever );
2. Perjanjian baku tidak lain dari perwujudan suatu perjanjian paksa ( dwangcontract );
12 Sidabalok, Janus. op.cit , hlm. 46.
13 Hartono,  Sunaryati.  sebagaimana  dalam  Miru,  Ahmadi  &  Yodo,  Sutarman.  2004, Hukum  Perlindungan Konsumen , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.
14 Sjahdeni, Sutan Remy. 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 66.
15 Fuady, Munir (1). 2002. Hukum Perkreditan Kontemporer, (Cetakan ke-2), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37-38.
3. Terutama  di  negara-negara  yang  menganut  sistem Common  Law ,  berlaku  doktrin Unconscionability .  Doktrin Unconscionability ini  mengajarkan  bahwa  hakim  dapat mengesampingkan  berlakunya  suatu  kontrak  (sebagian  atau  seluruhnya)  jika  terdapat  klausul dalam kontrak tersebut yang seyogianya tidak mungkin dibuat, atau kalaupun dibuat, seyogianya tidak mungkin diterima oleh orang yang jujur dan adil ( a fair and honest man ).
Prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dalam  hubungannya  dengan  eksistensi  perjanjian baku  ditentukan  oleh  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut.
Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  dibuat  dalam  praktek  perkreditan  bank  setidaknya  harus menyesuaikan  dengan  ketentuan  yang  ada  pada  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## E. Tinjauan Pustaka

## 1. Tinjauan Bidang Perlindungan Konsumen
Rumusan perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  yaitu  “segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum”,  diharapkan  sebagai  benteng  untuk  meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. 16
Istilah  konsumen  berasal  dari  bahasa  Belanda “konsumer” dari  bahasa  latin “consumere” yang  berarti  pemakai  terakhir  dari  benda  atau  jasa  yang  diserahkan  kepada  mereka  oleh  pengusaha. Secara  harfiah  arti  kata consumere itu  adalah  lawan  kata  dari  produsen  atau  setiap  orang  yang menggunakan barang. 17
Secara  normatif  pengertian  dari  konsumen  ini  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  berbunyi  sebagai  berikut  : “Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan”. 18
Hubungan  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  adalah  hubungan  yang berkesinambungan.  Hubungan  tersebut  terjadi  karena  keduanya  mempunyai  tingkat  ketergantungan yang  cukup  tinggi  antara  satu  dengan  yang  lain.  Untuk  lebih  memahami  maka  akan  diberikan  juga pengertian  tentang  pelaku  usaha,  yaitu  “setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 19
Pelaku  usaha  adalah  penghasil  barang  dan/atau  jasa  melalui  suatu  proses  produksi  dan kemudian  disalurkan  kepada  masyarakat  sebagai  konsumen.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  barang  adalah  “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak mauapun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh  konsumen”.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  jasa  adalah  “Setiap  layanan  yang  berbentuk pekerjaan  atau  prestasi  yang  disediakan  bagi  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh  konsumen”. 20 Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan istilah produk, yang meliputi barang
16 Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. op.cit . 17 Nasution, Az (1). op.cit , hlm. 4.
18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
19 Ibid. 20 Ibid.
dan/atau jasa. Sebagai contoh dalam indutri perbankan sering digunakan istilah produk perbankan yang tidak lain adalah jasa perbankan. 21
Kedudukan  konsumen  mempunyai  kekutan  tawar-menawar  yang  lebih  sedikit  dari  pada mereka yang terlibat dalam penyediaan barang dan/atau jasa yaitu pelaku usaha, oleh karena itu perlu di  tumbuhkan  kesadaran,  kepedulian,  pendidikan,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi  dirinya  serta  menumbuhkan  dan  mengembangkan  sikap  pelaku  usaha  yang  bertanggung jawab.  Karenanya  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabatnya,  konsumen  memiliki  hak-hak  yang sebagiamana  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Kosumen (UUPK).
Selain  memiliki  hak,  konsumen  tentunya  juga  memiliki  kewajiban  dalam  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa  yang  antara  lain  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sebagaimana  subyek  hukum  yang  lainnya,  pelaku  usaha  juga  memiliki  hak  dan  kewajiban yang harus diperhatikan oleh  pihak lain, agar  hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat berlangsung secara timbal balik dan bukan hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

## 2. Tinjauan Bidang Perbankan
Istilah kata bank berasal dari kata bahasa Italy “ banca ” yang berarti bence yaitu suatu tempat duduk.  Sebab  pada  zaman  pertengahan,  pihak  bankir  Italia  yang  memberikan  pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk-duduk di halaman pasar. 22
Definisi  bank  secara  hukum  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masayarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka  meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. 23 Adanya penjelasan tersebut, maka  dapat  diketahui  bahwa  bank  merupakan  salah  satu  pelaku  usaha  yang  bergerak  di  bidang perekonomian.
Praktek di Indonesia keberadaan jenis bank dapat dikelompokan menjadi dua jenis bank, yaitu terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 24 Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  atau  berdasarkan  Prinsip  Syariah  yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 25
Dilihat dari fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, maka bank memiliki dua kedudukan yang berbeda,  yaitu  kedudukan  bank  sebagai  debitur  jika  bank  berhubungan  dengan  pihak  yang mempercayakan simpanan dananya di bank. Kedudukan bank sebagai Kreditur jika bank berhubungan dengan pihak yang memerlukan dana dari bank.
Sebagaimana  fokus  dalam  penulisan  ini,  maka  fokusnya  adalah  kedudukan  bank  sebagai kreditur.  Untuk  itu  dijelaskan  pula  pengertian  bank  jika  kedudukannya  sebagai  kreditur.  Karena definisi tentang kreditur tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  maka  pengertian  kreditur  dapat dijumpai dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan. Definisi Kreditur adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. 26
Pengertian nasabah  secara  umum  adalah pihak  yang  menggunakan jasa bank. Pengertian ini dapat  dijumpai  pada  Pasal  1  angka  (16)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan
21 Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. op.cit , hlm. 13.
22 Abdurrachman,  A.  1999, Ensiklopedia  Ekonomi  keuangan  Perdagangan,  Sebagaimana  dikutip  dari  Fuady, Munir (2). Hukum Perbankan Modern , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.
23 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
24 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
25 Ibid.
26 Pasal 1 angka (4) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan
Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Sedangkan  pengertian  menurut jenisnya, nasabah dapat digolongkan menjadi : 27
1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
2. Nasabah Debitur adalah  nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau  yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Adapun  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Perkreditan  Perbankan  menyebutkan  dengan istilah debitur saja yang merupakan bagian dari nasabah, yaitu orang, badan hukum, atau badan lainnya yang menerima kredit dari kreditur berdasarkan perjanjian kredit.

## 3. Tinjauan Jasa Perkreditan Bank
Kredit  merupakan  salah  satu  kegiatan  utama  yang  lazim  dilakukan  di  industri  perbankan. Secara  etimologi  istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  latin  “ credere ”,  bahasa  Belanda  “ vertrouwen ”, bahasa  Inggris  “ believe ”  atau  “ trust  of  confidence ”,  yang  berarti  kepercayaan.  Kata  “ credere ”  atau “ creditum ” berasal dari kata “ credo ” berarti mempercayakan. 28
Pengertian  kredit  secara  yuridis  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 29 Pengertian ini sedikit berbeda dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan  Perbankan  yang  menyebutkan  arti  kredit  adalah  penyediaan  uang  dan/atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu yang disediakan oleh kreditur kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. 30 Definisi tentang perjanjian kredit itu sendiri tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  maupun  dalam  KUH  Perdata.  Definisi  perjanjian  kredit  dapat  ditemukan  dalam Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perkreditan  Perbankan  yang  menyebutkan  bahwa  perjanjian kredit adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati. 31
Suatu  perjanjian  lahir  dengan  adanya  kesepakatan  yang  artinya  kesepakatan  kehendak  para pihak  yang  merupakan  persetujuan.  Kesepakatan  tidak  akan  terjadi  apabila  ada  kekhilafan,  paksaan dan penipuan. Sahnya suatu perjanjian tergantung pada adanya empat syarat, yaitu 32 :
1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dalam  suatu  perjanjian  ada pula  hal  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  berupa  asas-asas  hukum perjanjian. Ada beberapa macam asas yang dapat diterapkan dalam perjanjian, yaitu antara lain 33 :
1. Asas  Konsensualisme,  yaitu  asas  kesepakatan,  dimana  suatu  perjanjian  dianggap  ada  seketika setelah ada kata sepakat;
2. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian;
3. Asas  kekuatan  mengikat,  maksudnya  bahwa  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  terikat  pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku;
27 Pasal 1 angka (17) dan (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
28 Prent, K.cm, dkk. 1969, Kamus Latin-Indonesia, Yayasan Kanisius, Semarang, hlm. 102
29 Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
30 Pasal 1 angka (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan
31 Pasal 1 angka (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan
32 Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
33 Hassanah, Hesti. Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata , www.google.co.id, diakses pada tanggal 4 Oktober 2007.
4. Asas  Persamaan  Hukum,  yaitu  bahwa  setiap  orang  dalam  hal  ini  para  pihak  mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum;
5. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari  masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
6. Asas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian;
7. Asas  Kepastian  Hukum  yaitu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  berlaku  sebagai  undang- undang bagi para pembuatnya;
8. Asas  Kepatutan  maksudnya  bahwa  isi  perjanjian  tidak  hanya  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  kepatutan,  sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk  hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  didalamnya,  tetapi  juga  untuk  segala  sesuatu  yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
9. Asas  Kebiasaan,  maksudnya  bahwa  perjanjian  harus  mengikuti  kebiasaan  yang  lazim  dilakukan, sesuai  dengan  isi  pasal  1347  KUHPerdata  yang  berbunyi  hal-hal  yang  menurut  kebiasaan selamanya  diperjanjikan  dianggap  secara  diam-diam  dimasukkan  ke  dalam  perjanjian,  meskipun tidak  dengan  tegas  dinyatakan.    Hal  ini  merupakan  perwujudan  dari  unsur  naturalia  dalam perjanjian.
Semua asas-asas dan ketentuan tersebut dapat diterapkan pula pada perjanjian yang dilakukan dalam  perjanjian  kredit  perbankan  yang  dapat  menimbulkan  hubungan  antara  bank  dengan  nasabah dan akibat hukum dengan ditandatanganinya suatu perjanjian adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut  bagi  para  pihak  yang  menyepakatinya,  hal  ini  sesuai  dengan  amanat  asas  kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUHPerdata dan asas konsensualisme pada Pasal 1320 KUHPerdata.
Dalam  prektek  bisnis  perbankan,  pengembalian  utang  diikuti  dengan  adanya  balas  jasa (bunga)  atau  imbalan  tertentu.  Balas  jasa  atau  Imbalan  yang  dikenal  dalam  sistem  perbankan konvensional  adalah  adanya  bunga,  baik  itu  bunga  simpanan  maupun  bunga  pinjaman.  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  dan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang  berlaku  di  industri perbankan  tidak  ada  memberikan  definisi  tentang  arti  bunga,  namun  bunga  dapat  diartikan  sebagai harga  yang  harus  dibayar  kepada  nasabah  (yang  memiliki  simpanan)  dan  harga  yang  harus  dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 34
Pemberian  suku  bunga  kredit  oleh  bank  kepada  debitur  secara  yuridis  banyak  diatur  dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan  Nisbah  Atas Pembiayaan  Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program. Ketentuan dalam peraturan tersebut menyebutkan suku bunga kredit dari bank kepada debitur ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen) setahun 35 . Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut 36 :
1. Flate rate
Pembebanan  bunga  setiap  bulan  tetap  dari  jumlah  pinjamannya,  demikian  pula  pokok  pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil atau kredit konsumtif lainnya.
2. Sliding rate
Pembebanan  bunga  setiap  bulan  dihitung  dari  sisa  pinjamannya,  sehingga  jumlah  bunga  yang dibayar  nasabah  setiap bulannya  menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman.  Akan tetapi pembayaran  pokok  pinjaman  setiap  bulan  sama.  Angsuran  nasabah  (pokok  pinjaman  ditambah bunga)  otomatis  dari  bulan  ke  bulan  semakin  menurun.  Jenis sliding  rate ini  biasanya  diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya.
34 Kasmir. 2005, Dasar-dasar Perbankan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.
35 Pasal  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  6/26/PBI/2004  tentang  Suku  Bunga  dan  Nisbah  Atas  Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program.
36 Kasmir, op.cit , hlm. 140.

## 3. Foating rate
Metode floating  rate menetapkan  besar  kecilnya  bunga  kredit  dikaitkan  dengan  bunga  yang berlaku  di  pasar  uang,  sehingga  bunga  yang  dibayar  setiap  bulan  sangat  tergantung  dari  bunga pasar  uang  pada  bulan  tersebut.  Jumlah  bunga  yang  dibayarkan  dapat  lebih  tinggi  atau  lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap, naik atau turun.
Dalam  bidang  perkreditan  pada  umumnya  terdapat  dua  macam  jenis  bunga  yang  umumnya digunakan,  yaitu  bunga flat dan  bunga  efektif.  Untuk  kredit  di  perbankan  umumnya  menggunakan sistem  suku  bunga  efektif,  sementara  untuk  kredit  di  BPR,  koperasi,  leasing  dan  lembaga  keuangan lainnya, umumnya menggunakan sistem suku bunga flat . Suku Bunga efektif adalah bunga yang dibebankan pada besarnya outstanding pinjaman (sisa hutang)  pada  bulan  yang  bersangkutan,  sementara  suku  bunga  flat  adalah  bunga  yang  dihitung  dari besarnya pokok hutang di awal pinjaman kemudian dibagi rata oleh jangka waktu kredit. 37
Jenis suku bunga juga dibedakan antara suku bunga fixed (tetap) dan floating (mengambang). Suku  bunga fixed artinya  untuk  bunga  kredit  tersebut  selama  jangka  waktu  tertentu  yang  telah ditetapkan di awal perjanjian dan tidak akan berubah besarannya.
Untuk  bunga floating artinya  sejak  awal  pemberian  kredit,  tingkat  suku  bunga  yang  berlaku mengikuti  perubahan  bunga  pasar. 38 Bunga floating (suku  bunga  mengambang),  yang  merupakan tingkat bunga dasar yang bersangkutan ( base lending rate atau prime rate ), dimana saat ini perbankan di  Indonesia  menggunaka  tingkat  suku  bunga  yang  mengacu  pada  tingkat  bunga  Sertifikat  Bank Indonesia (SBI) sebagai prime rate.

## F. METODE PENELITIAN 1. Tipe dan Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi 39 .  Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang lazimnya disebut  sebagai legal  research atau legal  research  instruction, yaitu  penelitian  yang  menggunakan sumber data utamanya berupa data sekunder.
Digunakannya tipe penelitian ini karena pada tipe penelitian ini akan dikaji mengenai norma hukum  formil  dalam  rangka  melindungi  pihak  nasabah  debitur  yang  mengalami  kerugian  akibat naiknya  suku  bunga  kredit  bank.  Tipe  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  sebuah prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriftif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  dialami,  yang  mana  pada  pendekatan  ini  diarahkan  pada  latar  dan individu tersebut secara utuh. 40
Berkaitan  dengan  tema  dalam  penelitian  ini,  maka  pembahasan  dalam  penelitian  ini  akan menitikberatkan  kajian  pada  klausula  baku  yaitu  keabsahan  pencantuman  ketentuan  terhadap perubahan  (kenaikan)  suku  bunga  kredit  dalam  perjanjian  kredit  yang  berpotensi  merugikan  nasabah debitur  yang  ditinjau  dari  berbagai  norma-norma  hukum  khususnya  dari  aspek  hukum  perdata  dan hukum  perlindungan  konsumen  serta  tinjauan  terhadap  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk menyelesaikan  sengketa  baik  oleh  pihak  bank  maupun  nasabah  debitur  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Metode Pendekatan
Dalam  melakukan  penelitian  hukum  ada  beberapa  pendekatan  yang  dapat  digunakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum terdiri  dari  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),
37 Tips  Pengajuan  Kredit  Perbankan,  http://www.cozyann1974.wordpress.com,  diakses  tanggal  17  Nopember 2007.
38 Ibid.
39 Marzuki, Peter Mahmud. 2005, Penelitian Hukum, Kencana - Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.
40 Bogdan & Taylor dalam Moleong, Lexy J. 2000, Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 3.
pendekatan  historis  ( historical  approach ),  pendekatan  komparatif  ( comparative  approach )  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ) 41
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  pendekatan perundang-undangan dengan  memahami  hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan atau menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dalam arti penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat pada ketentuan yuridis atau peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  debitur  yang  mengalami  kerugian  akibat kenaikan suku bunga kredit.

## 3. Jenis dan Sumber Data
Sebagai  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  bahan  pustaka merupakan  data  dasar  dalam  suatu  penelitian  hukum  normatif,  maka  jenis  data  yang  dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:
a) Bahan  hukum primer  yaitu bahan-bahan  hukum  yang bersifat  mengikat dan terdiri dari  Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Peraturan-peraturan  Bank  Indonesia,  Yurisprudensi  serta perjanjian kredit perbankan.
b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum primer dan  dapat  membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum  primer,  seperti  bahan-bahan kepustakaan  berupa  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian,  rancangan  undang- undang,  hasil-hasil  penelitian,  makalah-makalah,  arsip-arsip,  artikel-artikel  serta  bahan-bahan yang diperoleh melalui media informasi seperti media masa dan internet.
c) Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan-bahan  yang  memberikan  informasi  atau  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, indeks kumulatif dan Ensiklopedia.

## 4. Lokasi Penelitian
Meskipun  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  namun  penelitian  lapangan tetap  diperlukan  sebagai  data  pendukung,  yaitu  dengan  mengamati  praktek  perkreditan  yang  ada  di lokasi penelitian dengan cara mempelajari perjanjian kredit yang ada di perbankan, terutama terhadap klausula  dalam  penentuan  bunga  kredit  yang  harus  dibayar  oleh  debitur  kepada  pihak  bank  sebagai imbalan jasa yang suatu saat bisa berubah-ubah.
Lokasi  penelitian  untuk  mendapatkan  data-data  terkait  dengan  perlindungan  konsumen sebagai bahan pendukung dalam penyusunan tesis ini adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur,  Kantor  Cabang  Utama  Samarinda,  yang  didasarkan  karena  sebagai  Bank  Umum  milik Pemerintah  Daerah  yang  memiliki  jaringan  kantor  yang  banyak  juga  disebabkan  banyaknya  jenis produk  jasa  perkreditan  serta  banyaknya  jumlah  debitur  yang  memanfaatkan  fasilitas  kredit  bank tersebut  sehingga  dapat  diketahui  berbagai  macam  jenis  bunga  yang  diterapkan  oleh  bank  tersebut. Selain pertimbangan tersebut faktor efisiensi waktu dan biaya juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian untuk memperoleh data-data.
5. Teknik Pengumpulan Data
Guna  memperoleh  data,  maka  akan  dilakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan metode sebagai berikut :
1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan–bahan  tertulis  secermat  mungkin  khususnya  yang  dapat  memberikan  landasan  teoritis dalam penelitian ini,  yaitu berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah  seminar,  media  informasi  serta  dokumen-dokumen  lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.
2. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari  data  resmi  yang  ada  di  perbankan  maupun  debitur  yang  ada  hubungannya  dengan
41 Marzuki, Peter Mahmud. op.cit , hlm. 93.
pemberian  fasilitas  kredit,  seperti  perjanjian  kredit  bank  serta  dokumen-dokumen  pendukung lainnya yang terkait dengan perjanjian kredit.

## 6. Teknik Analisa Data
Analisa  data  merupakam  usaha  untuk  menemukan  jawaban  atas  permasalahan    dalam  suatu penelitian,  sehingga  diperlukan  suatu  proses  penyederhanaan  data,  agar  memudahkan  dalam menggambarkan  dan  menginterpretasikan  data-data  yang  telah  diperoleh,  sehingga  hasil  yang diperoleh adalah suatu data yang akurat.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan  menggunakan  pendekatan  dengan  metode  deskriptif analitis.  Pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  analitis  dapat  diartikan  sebagai  prosedur pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan,  melukiskan  subyek,  obyek  penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 42 Sehingga dengan demikian dari  data  yang  diperoleh  akan  dapat  dibahas  dan  dianalisis  untuk  disusun  secara  sistematis  dan disimpulkan sehingga akan diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan yang akan diteliti.

## PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalami Kerugian Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit di Perbankan
Penentuan suku bunga kredit pada awal kredit biasanya sudah diketahui oleh debitur, namun dalam perjalananya bunga kredit tersebut bisa saja berubah dan penetapannya ditentukan sepihak oleh pihak bank diluar dan tidak  sesuai dengan  yang  klausula  yang tercantum pada awal perjanjian  kredit dan ini dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah debitur sebagai konsumen apabila suku bunga kredit tersebut bisa berubah menjadi naik selama jangka waktu kredit.
Akibat  tindakan  secara  sepihak  tersebut  dapat  menjadikan  tanggung  jawab  yang  menjadi beban  debitur  menjadi  bertambah  berat,  karena  pada  awalnya  keadaan  tersebut  telah  dirumuskan sedemikian  rupa  dalam  syarat-syarat  perjanjian  kredit,  sehingga  dalam  waktu  relatif  singkat,  kurang dapat  dipahami  oleh  debitur  ketika  membuat  perjanjian  kredit.  Oleh  karenanya  klausula  ini  dapat dikategorikan sebagai klausula eksemsi.
Secara  yuridis  teknis,  syarat  eksemsi  dalam  suatu  perjanjian  biasanya  dilakukan  melalui  3 (tiga) metode, yaitu 43 :
1. Metode  pengurangan  atau  bahkan  penghapusan  terhadap  kewajiban-kewajiban  hukum  yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.
2. Metode  pengurangan  atau  bahkan  penghapusan  terhadap  akibat  hukum  karena  pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.
3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak. Dalam  suatu  perjanjian  kredit  dapat  saja  dirumuskan  klausula  eksemsi  karena  keadaan memaksa,  karena  perbuatan  para  pihak  dalam  perjanjian.  Perbuatan  para  pihak  tersebut  dapat mengenai kepentingan pihak kedua atau pihak ketiga, dengan demikian ada tiga kemungkinan eksemsi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu: 44
1. Eksemsi karena keadaan memaksa ( force majeure ).
2. Eksemsi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian.
3. Eksemsi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.
Bagaimanapun  juga,  klausula  eksemsi  hanya  dapat  digunakan  jika  tidak  dilarang  oleh undang-undang  dan  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan,  dan  jika  terjadi  sengketa  mengenai tanggung  jawab  yang  harus  dibebankan  kepada  debitur  akibat  dinaikannya  suku  bunga  kredit  secara sepihak  oleh  pihak  bank,  maka  debitur  dapat  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk menguji  apakah  klausula  eksemsi  yang  ditetapkan  pihak  bank  itu  adalah  suatu  tindakan  yang  tidak layak,  perbuatan  melawan  hukum  atau  dilarang  oleh  undang-undang,  dan  tidak  bertentangan  dengan kesusilaan.
42 Arikunto,  Suharsini.  1998, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  (Edisi  Revisi  IV),  Rineka  Cipta, Jakarta, hlm. 236.
43 Fuady, Munir (2). 1999, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 98-99.
44 Muhammad,  Abdulkadir.  1992, Perjanjian  Baku  Dalam  Praktek  Perdagangan ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm. 21-22.
Adanya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  merupakan  unsur  yang  penting  dalam perbuatan  melawan  hukum  karena  dengan  terbuktinya  kesalahan,  maka  membuktikan  terjadinya perbuatan melawan hukum. Suatu kesalahan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 45 :
1. Ada unsur kesengajaan,atau;
2. Ada unsur kelalaian, dan;
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.
Penggunaan alasan selain adanya unsur tersebut, terhadap adanya paksaan, keliru dan tipuan dalam  mengajukan  pembatalan  suatu  perjanjian  sebenarnya  tidak  perlu  dibuktikan  lagi  adanya kerugian, cukup dibuktikan bila tanpa adanya hal-hal tersebut perjanjian tidak akan terjadi. Sebetulnya yang  menjadi dasar untuk penuntutan adanya cacat terhadap kekuatan  mengikat dari suatu perjanjian adalah pada saat terbentuknya kata sepakat. Jadi tidak perlu adanya unsur tambahan apakah perjanjian tersebut  merugikan atau tidak. Kerugian  yang dimaksud disini tidak hanya  kerugian  yang tradisionil, yaitu  ketidaksamaan  dalam  nilai  pasar  ( marktwaarde ),  tetapi  kerugian  disini  juga  termasuk  apabila perjanjian  tersebut  dipaksakan  ( opgedrongen ).  Jadi  kerugian  ( nadeligheid )  di  sini  sama  dengan terpaksa ( onvrijwillingheid ) 46 .
Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum, maka harus terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ada dua macam teori mengenai hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, yaitu 47 : 1. Teori Conditio Sine Qua Non
Oleh  Von  Buri,  yang  mengemukakan  suatu  hal  adalah  sebab  dari  suatu  akibat  dan  akibat  tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
2. Teori Adequate Veroorzaking
Oleh Von Kries, yang menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan terlebih dahulu bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat.
Sistem  hukum  perjanjian  dibangun  berdasarkan  asas-asas  hukum,  Mariam  Darus Badrulzaman  mengemukakan  bahwa  sistem  hukum  merupakan  kumpulan  asas-asas  hukum  yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum 48 . Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi substantif.  Dilihat  dari  segi  substantif,  asas  hukum  perjanjian  adalah  suatu  pikiran  mendasar  tentang kebenaran  ( waarheid,  truth )  untuk  menopang  norma  hukum  dan  menjadi  elemen  yuridis  dari  suatu sistem  hukum  perjanjian.  Di  depan,  di  dalam,  dan  di  belakang  pasal-pasal  dari  hukum  perjanjian terletak cita-cita hukum dari pembentuk hukum perjanjian. Jika norma hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan  asas  hukumnya,  maka  norma  hukum  itu  akan  kehilangan  jati  diri  dan  semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut 49 .
Undang-undang  mengakui  hak  otonomi  seseorang  untuk  secara  bebas  membuat  perjanjian dengan  siapa  pun  serta  bebas  pula  menentukan  isi  perjanjian  tersebut,  asas  kekuatan  mengikat menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Asas fundamental lainnya dari hukum perjanjian adalah konsensualisme.
Untuk  membuat  suatu  perjanjian  kredit  yang  baik  tentunya  harus  memperhatikan  asas-asas pokok perjanjian sebagai landasan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dari sekian banyak asas- asas hukum yang ada, terdapat 3 asas yang merupakan tonggak hukum perjanjian dalam sistem hukum perbankan yang meliputi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian ( verbindende kracht
45 Fuady, Munir (3). 2002, Perbuatan Melawan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.
46 Budiono,  Herlein  (1).  2007, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 20.
47 Fuady, Munir (3), op.cit , hlm. 15.
48 Badrulzaman, Mariam Darus. 1990, Hukum Benda Nasional , Alumni, Bandung, hlm. 15.
49 Kamelo,  Tan.  2006, Karakter  Hukum  Perdata  Dalam  Fungsi  Perbankan  Melalui  Hubungan  Antar  Bank Dengan Nasabah , Disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006 .
der  overeenkomst )  dan  asas  kebebasan  berkontrak  ( contractsvrijheid ),  dimana  asas-asas  tersebut dipandang sebagai tiang penyangga hukum perjanjian.
Menurut  pendapat  Herlein  Budiono,  dari  ketiga  asas  dasar  tersebut  perlu  ditambahkan  lagi dengan  satu  asas  lagi,  yakni  asas  keseimbangan. 50 Penambahan  asas  keseimbangan  sebagai  asas fundamental  dalam  hukum  perjanjian  tersebut  sejalan  pula  dengan  adanya  asas  keseimbangan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan pemerintah dalam arti  meteriil  maupun spiritual. Menurut  pandangan  Atiyah, perjanjian atau kontrak memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan secara singkat berikut ini :51
1. Tujuan  pertama  dari  suatu  kontrak  ialah  memaksakan  suatu  janji  dan  melindungi  harapan  wajar yang muncul darinya;
2. Tujuan  kedua  dari  kontrak  ialah  mencegah  pengayaan  (upaya  memperkaya  diri)  yang  dilakukan secara tidak adil atau tidak benar;
3. Tujuan ketiga ialah to prevent cartain kinds of harm .
Akibat  hukum  yang  timbul  dengan  adanya  perjanjian  itu  adalah  mengikatnya  substansi perjanjian  tersebut  bagi  bagi  para  pihak  yang  menyepakatinya,  hal  ini  sesuai  dengan  amanat  asas kebebasan  berkontrak  pada  Pasal  1338  KUHPerdata  dan  asas  konsensualisme  pada  Pasal  1320 KUHPerdata.
Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan .
Menurut  hukum  perjanjian  Indonesia,  seseorang  bebas  untuk  membuat  perjanjian  dengan pihak  manapun  yang  dikehendakinya.  Undang-undang  hanya  mengatur  orang-orang  tertentu  yang tidak  cakap  untuk  membuat  perjanjian,  pengaturan  mengenai  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  1330 KUHPerdata.  Dari  ketentuan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  orang  bebas  untuk  memilih  pihak manapun yang ia inginkan untuk membuat perianjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap.  Bahkan  lebih  lanjut  dalam  pasal  1331,  ditentukan  bahwa  seandainya  apabila  seseorang membuat  perjianjian  dengan  pihak  yang  dianggap  tidak  cakap  menurut  pasal  1330  KUHPerdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dimintakan pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.
Jika  dicermati  asas  kebebasan  berkontrak  berdasarkan  KUHPerdata,  ternyata  asas  tersebut tidak bebas mutlak, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pembatasan yang terdapat dalam pasal- pasal pada KUHPerdata, sehingga pemberlakuan terhadap asas dapat dibatasi.
Pasal  1320  angka  (1)  menentukan  bahwa  perjanjian  atau  kontrak  tidak  sah  apabila  dibuat tanpa  adanya  konsensus  atau  kesepakatan  dari  para  pihak  yang  membuatnya.  Ketentuan  tersebut mengandung  pengertian  bahwa  kebebasan  suatu  pihak  untuk  menentukan  isi  perjanjian  dibatasi  oleh kata sepakat dari pihak lainnya. Kata lain asas kebebasan berkontrak ini bisa dibatasi oleh kesepakatan para pihak.
Pasal 1320 angka (2) menyatakan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak  cakap  untuk  membuat  perjanjian  sama  sekali  tidak  mempunyai  kebebasan  untuk  membuat perjanjian. Menurut pasal 1330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah  pengampuan  tidak  mempunyai  kecakapan  untuk  membuat  perjanjian.  Pasal  108  dan  110 menentukan  bahwa  istri  (wanita  yang  telah  bersuami)  tidak  terwenang  untuk  melakukan  perbuatan hukum  tanpa  bantuan  atau  izin  suaminya.  Namun  terhadap  Pasal  108  dan  110  tersebut,  berdasarkan fatwa  Mahkamah  Agung,  melalui  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.3/1963  tanggal  5  September 1963,  dinyatakan  bahwa  pasal  108  dan  110  KUHPerdata  tersebut  pada  saat  ini  sudah  tidak  berlaku lagi.
Pasal  1320  angka  (3)  menentukan  bahwa  obyek  perjanjian  haruslah  dapat  ditentukan.  Suatu hal  tertentu  merupakan  pokok  perjanjian,  merupakan  prestasi  yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu
50 Budiono, Herlein (1). op.cit , hlm. 123.
51 Budiono,  Herlein  (2).  2007, Asas  Keseimbangan  Bagi  Hukum  Perjanjian  Indonesia  (Hukum  Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 310.
perjanjian.  Prestasi  itu  harus  tertentu  atau  sekurang-kurangnya  dapat  ditentukan.  Apa  yang diperjanjikan  harus  cukup  jelas  ditentukan  jenisnya,  jumlahnya  boleh  tidak  disebutkan  asal  dapat dihitung atau ditetapkan seperti halnya penetapan suku bunga kredit yang harus dibayar oleh debitur. Namun  pada  kenyataanya  pihak  bank  sewaktu-waktu  dapat  merubah  suku  bunga  kredit  yang diberlakukan tersebut sedangkan suku bunga yang dirubah tersebut belum tentu dapat diperhitungkan berapa  besarannya  oleh  pihak  debitur.  Kenyataan  ini  tentunya  bertolak  belakang  dengan  pendapat Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa suatu norma hukum perjanjian yang baik harus memuat rumusan pasal yang pasti ( lex certa ), jelas ( concise ) dan tidak membingungkan ( unambiguous ) 52 . Adanya  syarat  bahwa  prestasi  harus  tertentu  atau  dapat  ditentukan  gunanya  ialah  untuk menetapkan  dan  memberikan  kejelasan  akan  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak  jika  timbul perselisihan  dalam  pelaksanaan  perjanjian.  Jika  prestasi  kabur  atau  dirasakan  kurang  jelas,  yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan,  maka dianggap tidak ada obyek perjanjian dan akibat hukum perjanjian itu batal demi hukum.
Pasal  1320  jo.1337  menentukan  bahwa  para  pihak  tidak  bebas  untuk  membuat  perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang. Secara yuridis kausa atau sebab itu halal apabila  tidak  dilarang  oleh  undang-undang  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban  umum  dan kesusilaan. Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum, dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila klausula-klausula perjanjian kredit yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama bertentangan  dengan  Ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  18,  maka  perjanjian  kredit  yang  dibuat berakibat batal demi hukum.
Pembatasan  terhadap  asas  kebebasan  berkontrak  juga  dapat  disimpulkan  melalui  pasal  1338 yang  menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian  hanya  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Karenanya  para pihak tidak dapat  menentukan sekehendak hatinya klausula-klausula  yang terdapat dalam  perjanjiian, terutama  praktek  perjanjian  kredit  yang  ada  di  perbankan  tetapi  harus  didasarkan  dan  dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Perjanjian  yang  didasarkan  pada  itikad  buruk  misalnya  paksaan  atau  penipuan mempunyai akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Suatu  perkembangan  yang  baru  dalam  menilai  perjanjian,  yang  lebih  terkait  dengan  sebab dari  perjanjian  sebagai  presetasi.  Dalam  ilmu  hukum  keadaan  tersebut  disebut misbruik  van omstandigheden (penyalahgunaan  kesempatan  atau  penyalahgunaan  keadaan).  Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan.  Hal  ini  merupakan  alasan  untuk  menyatakan  batal  atau  membatalkan  suatu  perjanjian yang  tidak  diatur  dalam  undang-undang  melainkan  merupakan  suatu  konstruksi  yang  dapat dikembangkan melalui Yurisprudensi.
Salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi ( economish overwicht )  pada  salah  satu  pihak  yang  menggangu  keseimbangan  antara  kedua  belah  pihak  sehingga adanya  kehendak  yang  bebas  untuk  memberikan  persetujuan  yang  merupakan  salah  satu  syarat  bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada (kehendak yang cacat). 53
Jika  demikian  halnya  maka  jelas  bahwa  asas  kebebasan  berkontrak  tidak  mempunyai  arti yang  tidak  terbatas,  akan  tetapi  banyak  hal  yang  dapat  membatasi  bekerjanya  asas  tersebut  seperti terbatas  oleh  adanya  asas  keseimbangan,  tanggungjawab  para  pihak,  dan  dibatasi  oleh  kewenangan hakim untuk menilai isi dari setiap kontrak.
Pada  saat  ini  muncul  perjanjian-perjanjian  yang  dibuat  dimana  terdapat  klausula  baku  yang merupakan  kehendak  dari  salah  satu  pihak  saja.  Perjanjian  seperti  itu  dikenal  dengan  sebutan perjanjian  baku (standard  of  contract ),  yaitu  setiap  aturan  dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku  usaha  yang dituangkan dalam suatu badan atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh  konsumen 54 .  Pengaturan  mengenai
52 Atmasasmita, Romli. 2006, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis , Prenada Medan, Jakarta, hlm. 17.
53 Pangaribuan,  Rosa  T  Agustina. Asas  Kebebasan  Berkontrak  dan  Batasan-batasannya  Dalam  Hukum Perjanjian , www. theceli.com, diakses pada tanggal 27 Agustus 2006.
54 Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
pencantuman  klausula  baku  dimaksudkan  oleh  undang-undang  sebagai  usaha  untuk  menempatkan kedudukan konsumen secara setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak 55 . Dalam suatu peristiwa hukum, terutama yang menyangkut perjanjian baku tidak terlepas dari kemungkinan  timbulnya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  membuat  dan  menentukan perjanjian secara sepihak atau melakukan tindakan hukum sepihak.  Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur  yang  lazimnya  mempunyai  kedudukan  ekonomi  yang  kuat  dibandingkan  pihak  debitur  dan adanya  pelanggaran  hukum  tersebut  mungkin  saja  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum  ( Onrechtmatigedaad )  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  yang menyatakan  bahwa  “Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahnya  untuk  mengganti  kerugian tersebut”.
Suatu  perbuatan  dapat  dianggap  perbuatan  melawan  hukum  apabila  memenuhi  unsur- unsurnya yaitu 56 :
1. Ada perbuatan melawan hukumnya,
2. Ada kesalahannya,
3. Ada kerugiannya,
4. Ada hubungan timbal balik antara unsur 1, 2 dan 3.
Yang  dimaksudkan  dengan  perbuatan  melawan  hukum  diartikan  seluas  luanya  meliputi  hal- hal sebagai berikut 57 :
1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
Perbuatan  ini  dapat  dilihat  dari  kejadian  yang  dialami  konsumen  dimana  produsen  tidak memenuhi  ketentuan  atau  standarisasi  suatu  produk  yang  akhirnya  merugikan  konsumen  bahkan sampai  mengancam  jiwa  konsumen.  Pasal  1366  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  “Setiap  orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikannya kerugian tersebut”.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  maka  diupayakan  perlindungan  hukum  melalui peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan agar terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank sebagai produsen dengan pihak nasabah debitur sebagai konsumen, walaupun secara spesifik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara khusus  tentang  perjanjian  kredit,  namun  masih  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  hak  dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan atau jasa. Selain itu terdapat pula ketentuan yang  mengatur  tentang  pencantuman  klausula  baku  yang  sering  digunakan  dalam  suatu  perjanjian kredit di bank yang pada umumnya berbentuk perjanjian baku ( standart of contract ) dimana bentuknya tertulis dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh kreditur serta sifatnya memaksa debitur untuk menyetujuinya.
Salah  satu  sumber  permasalahan  dari  suatu  perjanjian  baku  adalah  terdapatnya  beberapa klausula  dalam  perjanjian  tersebut,  seperti  klausula  penentuan  suku  bunga  kredit  dalam  perjanjian kredit di perbankan yang menyatakan bahwa “besaran tingkat suku bunga akan ditinjau dan ditetapkan setiap  saat  oleh  bank,  dan  pihak  bank  akan  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  debitur  mengenai perubahan  tingkat  suku  bunga  yang  baru,  pemberitahuan  perubahan  suku  bunga  tersebut  mengikat terhadap  debitur”.  Adanya  klausula  semacam  ini  tentunya  bisa  memberatkan  pihak  debitur  apabila suatu  saat  suku  bunga  kredit  mengalami  kenaikan.  Klausula  berat  sebelah  ini  dalam  bahasa  Belanda disebut  dengan onredelijk  bezwarend ,  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan unreasonably
55 Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
56 Syahrani, Riduan. 1992, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, hlm. 273.
57 Fuady, Munir (3). op.cit , hlm. 11.
onerous . Salah satu klausula berat sebelah tersebut adalah apa yang disebut dengan klausula eksemsi ( exemption clause ), yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah exoneratie clausule 58 . Terhadap  penggunaan  klausula  eksemsi,  ada  saran  yang  simpatik  datang  dari  Departemen Kehakiman negeri Belanda untuk menghadapi klausula-klausula eksemsi dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut 59 :
1. Membuat  undang-undang  yang  bersifat  hukum  memaksa  yang  melarang  penggunaan  klausula eksemsi.
2. Memberikan  kesempatan  kepada  pemerintah  untuk  mengesahkan  klausula  eksemsi  atas permintaan dari pihak yang berkepentingan;
3. Dibukanya  kemungkinan  oleh  undang-undang  untuk  keikutsertaan  organisasi-organisasi konsumen  dalam  rangka  perundingan-perundingan  dengan  pihak  yang  membuat  kontrak  dengan klausula eksemsi;
4. Undang-undang memberikan kewenangan kepada ombudsman konsumen untuk mengajak pihak- pihak  untuk  mengubah  klausula-klausula  eksemsi  dalam  kontrak-kontrak.  Jika  pihak  pengusaha menolak perundingan tersebut, ombudsman dapat memprosesnya secara hukum lewat pengadilan khusus, seperti pengadilan Marknadsdomtol di Swedia.
Berkaitan  dengan  saran  yang  melarang  penggunaan  klausula  eksemsi  yang  biasa  dijumpai dalam  perjanjian  kredit  di  perbankan,  di  Indonesia  upaya  tersebut  telah  dijabarkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  kedepannya  telah  dipersiapkan pula Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan yang menyebutkan bahwa perjanjian kredit dibuat secara tertulis dalam bentuk standar yang dibuat oleh Bank Indonesia dan sesuai dengan kelaziman  di  dunia  perbankan.  Dalam  penyusunan  perjanjian  kredit  dalam  bentuk  standar,  Bank Indonesia  harus  memperhatikan  ketentuan  yang  terdapat  pada  Pasal  63  Rancangan  Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur tersebut tentunya dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri yaitu perjanjian yang telah dibuat tersebut memiliki konsekuensi batal demi hukum. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan  bahwa  “setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  oleh pelaku  usaha  pada  dokumen  atau  perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan  batal  demi  hukum”.  Larangan  yang  sama  juga  disebutkan  dalam  Pasal  58  Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan apabila perjanjian kredit yang dibuat tidak memenuhi ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Perkreditan Perbankan tersebut berakibat batal demi hukum.
Dari hal tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kiranya dapat dikatakan bahwa rasio adanya undang-undang tersebut adalah untuk 60 :
1. Menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha,
2. Mendorong  pelaku  usaha  untuk  bersikap  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan kegiatannya.
Perlindungan  konsumen  yang  dijamin  oleh  undang-undang  ini  adalah  kepastian  hukum terhadap  segala  perolehan  kebutuhan  konsumen,  yang  bermula  dari  “benih  rahim  ibu  sampai  tempat pemakaman  dan  segala  kebutuhan  diantara  keduanya”.  Kepastian  hukum  itu  meliputi  segala  upaya berdasarkan  hukum  untuk  memberdayakan  konsumen  memperoleh  atau  menentukan  pilihannya  atas barang dan/atau jasa keutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen 61 .
Sejalan  dengan  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  tersebut,  maka  Bank Indonesia sejak tahun 2004 membuat suatu visi  yang dikenal dengan  Arsitektur Perbankan Indonesia
58 Fuady, Munir (2). op.cit , hlm. 98.
59 Ibid , hlm. 100.
60 Nasution, A.Z (2). 2003, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999- L.N. 1999 No. 42 , MaPPI – FHUI, Jakarta, www.pemantauperadilan.com, diakses pada tanggal 7 Juni 2007.
61 Ibid.
(API), dimana dari program tersebut terdapat 6 (enam) pilar yang harus dilaksanakan oleh perbankan Indonesia, yang salah satu pilarnya adalah perlindungan nasabah (konsumen).
Dari  adanya  visi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  ini,  maka  Bank  Indonesia  (BI) mengeluarkan  kebijakan  dalam  bentuk  Paket  Kebijakan  Perbankan  Januari  2005  yang  antara  lain bertujuan memaksa bank memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada nasabah dengan menjamin hak-hak  nasabah  dalam  bertransaksi  dengan  bank.  Dua  dari  delapan  produk  hukum  yang  diterbitkan pada  24  Januari  2005  yaitu  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005  tentang  Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah  memuat  ketentuan  yang  dapat  digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan upaya perlindungan konsumen.
Keberadaan peraturan mengenai transparansi informasi produk bank sangat diperlukan untuk memberikan  kejelasan  kepada  nasabah  mengenai  manfaat  dan  risiko  yang  melekat  pada  produk tersebut.  Peraturan  ini  menyaratkan  bahwa  informasi  yang  disediakan  untuk  nasabah  haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain informasi mengenai karakteristik produk bank yang sekurang-kurangnya meliputi 62 :
1. Nama produk bank;
2. Jenis Produk Bank;
3. Manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank;
4. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank;
5. Biaya-biaya yang melekat pada produk bank;
6. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
7. Jangka waktu berlakunya produk bank;
8. Penerbit ( issuer/originator ) produk bank.
Selain  itu  diatur  pula  bahwa  bank  dalam  menyampaikan  informasi  harus  dilakukan  dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan ( misliead ), tidak etis ( misconduct ) serta mudah dimengerti.
Berkaitan dengan perubahan (kenaikan) suku bunga kredit, dimana bunga merupakan bagian dari  karakteristik  produk  bank,  dan  apabila  pihak  bank  akan  melakukan  perubahan  dari  karakteristik produk bank, maka pihak bank diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada setiap nasabah yang sedang  memanfaatkan  produk  bank  (kredit)  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sebelum  perubahan, penambahan dan/atau pengurangan pada karakteristik produk bank tersebut 63 .
Selanjutnya  Bank  Indonesia  juga  mengeluarkan  Paket  Kebijakan  Perbankan  Januari  2006 yaitu salah satunya berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubagan Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan  yang  merupakan realisasi  dari  upaya  Bank  Indonesia  untuk  menyelaraskan  kegiatan  usaha  perbankan  dengan  amanat Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  mewajibkan  adanya kesetaraan  hubungan  antara  pelaku  usaha  (bank)  dengan  konsumen  (nasabah).  Sebagai  bagian  dari Paket Kebijakan Perbankan,  penerbitan  ketiga  ketentuan tersebut akan dapat  membawa dimensi baru dalam  pengaturan  perbankan  dengan  turut  diperhatikannya  pula  kepentingan  nasabah  secara  eksplisit sebagai aspek penting yang turut mempengaruhi perkembangan perbankan nasional ke depan.

## B. Upaya-upaya  Bagi  Konsumen  Untuk  Menghindari  Terjadinya  kerugian  Akibat  Kenaikan Suku Bunga Kredit di Perbankan
Jika  selama  ini  Bank  Indonesia  selalu  berpijak  pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2004  dalam  pengaturan  aspek  kehati-hatian  bank,  maka  dengan  telah  berlaku efektifnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, aspek pengaturan
62 Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005  tentang  Transparansi  Informasi  Produk  dan Penggunaan Data Nasabah.
63 Pasal  6  ayat  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005  tentang  Transparansi  Informasi  Produk  dan Penggunaan Data Nasabah.
perbankan  pun  harus  diperluas  dengan  aspek  perlindungan  dan  pemberdayaan  nasabah  sebagai konsumen pengguna jasa bank.
Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  pengawas  industri  perbankan  berkepentingan  untuk meningkatkan  perlindungan  terhadap  kepentingan  nasabah  dalam  berhubungan  dengan  bank. Mengingat  pentingnya  permasalahan  tersebut,  Bank  Indonesia  telah  menetapkan  upaya  perlindungan nasabah  sebagai  salah  satu  pilar  dalam  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  yang  diluncurkan  oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API sendiri merupakan suatu cetak biru ( blue print ) sistem perbankan nasional yang terdiri dari enam pilar untuk mewujudkan visi sistem perbankan yang  sehat,  kuat,  dan  efisien  guna  menciptakan  kestabilan  sistem  keuangan  dalam  rangka  membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Enam pilar dalam API tersebut adalah 64 :
1. Struktur perbankan yang sehat;
2. Sistem pengaturan yang efektif;
3. Sistem pengawasan yang independen dan efektif;
4. Industri perbankan yang kuat;
5. Infrastruktur yang mencukupi;
6. Perlindungan nasabah.
Guna  mewujudkan  visi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API) dan  sasaran    yang  ditetapkan, serta  dengan  memperhatikan  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  oleh  industri  perbankan  dan  Bank Indonesia,  maka  ke  enam  pilar  Arsitektur  Perbankan  Indonesia,  terutama  menyangkut  perlindungan nasabah di bidang perkreditan akan dilaksanakan antara lain melalui 65 :
1. Program peningkatan fungsi pengawasan.
Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  independensi  dan  efektivitas  pengawasan  perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan good  corporate  governance (GCG),  kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen.
3. Program pengembangan infrastruktur perbankan. Program  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  sarana  pendukung  operasional  perbankan  yang efektif seperti credit bureau dan pengembangan skim penjaminan kredit.
4. Program peningkatan perlindungan nasabah.
Program  ini  bertujuan  untuk  memberdayakan  nasabah  melalui  penetapan  standar  penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi masyarakat.
Dari  visi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  yang  ke  enam  yaitu  perlindungan  nasabah  seperti program edukasi masyarakat yang akan dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya akan diarahkan untuk memberdayakan  masyarakat  melalui  peningkatan  pengetahuan  keuangan  ( financial  literacy )  untuk mendukung  terwujudnya  masyarakat  yang  kritis  dan  mampu  merencanakan  keuangannya  secara bijaksana.
Gambaran  tahapan-tahapan  implementasi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  yang  berupa program peningkatan perlindungan nasabah adalah sebagai berikut 66 :
1. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah.
a. Menetapkan syarat minimum mekanisme pengaduan nasabah;
b. Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  ketentuan  yang  mengatur  mekanisme  pengaduan nasabah.
2. Membentuk Lembaga Mediasi Independen.
a. Memfasilitasi pendirian Lembaga Mediasi Perbankan.
3. Menyusun transparansi informasi produk.
a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank;
64 Hadad, Muliaman D. Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia , disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta, 16 Juni 2006
65 Program Kegiatan API, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2007.
66 Bank  Indonesia, Direktorat  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan.  Arsitektur  Perbankan  Indonesia , www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2007.
b. Memantau  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  ketentuan  yang  mengatur  transparansi  informasi produk bank.
4. Mempromosikan edukasi untuk nasabah.
a. Mendorong  bank-bank  untuk  melakukan  edukasi  kepada  nasabah  mengenai  produk-produk finansial;
b. Meningkatkan  efektifitas  kegiatan  edukasi  masyarakat  mengenai  perbankan  syariah  melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).
Keberadaan program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.
Tidak  kalah  pentingnya  dalam  upaya  peningkatan  dan  pemberdayaan  nasabah,  keberadaan infrastruktur  di  bank  yang  menangani  dan  menyelesaikan  berbagai  keluhan  dan  pengaduan  nasabah, dalam  hal  ini,  bank  harus  bisa  merespon  setiap  keluhan  dan  pengaduan  yang  diajukan  nasabah, khususnya  yang  terkait  dengan  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  nasabah  melalui  bank  tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank.
Agar upaya perlindungan konsumen di perbankan tersebut bisa berjalan dengan efektif maka cara-cara yang harus dilakukan adalah dengan membangun kesadaran publik; mempersiapkan subtansi hukum,  melakukan  sosialisasi  hukum  kepada  semua stakeholder ;  mempersiapkan  aparatur  hukum (struktur  hukum),  menyediakan  sarana  dan  prasarana  hukum,  melaksanakan  hukum,  menciptakan kultur hukum, melakukan kontrol hukum, dan melahirkan kristalisasi hukum (nilai hukum) 67 . Saat membicarakan hukum dan institusi negara yang melaksanakan hukum, maka kita kerap mengaitkannya  dengan  wacana  tentang  “keadilan  formal”  ( formal  justice )  yang  dijalankan  dan dihasilkan  oleh  hukum  maupun  proses  hukum  yang  juga  formal.  Mengapa  dikatakan  “formal”, mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi 68 .
Jika  demikian,  maka  wajah  lain  dari  hukum  dan  proses  hukum  yang  formal  tadi  adalah terdapatnya  fakta  bahwa  keadilan  formal,  sekurang-kurangnya  di  Indonesia,  ternyata  mahal, berkepanjangan,  melelahkan,  tidak  menyelesaikan  masalah  dan,  yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN).  Salah  satu  dari  berbagai  masalah  yang  menjadikan bentuk  keadilan  ini  terlihat  problematik  adalah,  mengingat  terdapatnya  dan  dilakukannya  satu  proses yang  sama  bagi  semua  jenis  masalah  ( one  for  all  mechanism ).  Inilah  yang  mengakibatkan  mulai berpalingnya  banyak  pihak  guna  mencari  alternatif  penyelesaian  sengketa  ( alternative  dispute resolution ).
Secara  yuridis penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undanng Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Dalam  hubungan  ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode Alternative Dispute Resolution , antara lain Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  yang  memfokuskan  diri  pada  industri  perdagangan  dengan yurisdiksi bidang keperdataan.
Pada umumnya  sengketa konsumen terjadi karena disebabkan barang dan/jasa  yang didapat, diperoleh  atau  diterima  konsumen  dari  pelaku  usaha/produsen  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan sehingga  menimbulkan  kerugian  dan  ketidakpuasan.  secara  yuridis  penyelesaian  sengketa  konsumen antara  lain  dapat  dijumpai  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Melalui  ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen, terdapat  dua  pilihan  yaitu  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan pelaku usaha dan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
67 Kamelo, Tan. op.cit.
68 Meliala,  Adrianus. Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  :  Posisi  dan  Potensinya  di  Indonesia ,  Universitas Indonesia, Jakarta.
Dalam rangka mengupayakan penegakan hukum terhadap penyimpang yang dilakukan pelaku usaha,  pemerintah  membentuk  suatu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebagai  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  sesuai  dengan  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam cara penyelesaian, yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.
Selain  penyelesiannya  melalui  Pengadilan  dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  tersebut,  maka  sejalan  dengan  visi  Arsitektur  Perbankan  Indonesia,  muncul  alternatif  baru penyelesaian  sengketa  khususnya  di  bidang  perbankan  yaitu  melalui  Lembaga  Mediasi  Perbankan Independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan 69 . Lembaga ini berfungsi untuk membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan.
Lembaga  ini  dalam  melaksanakan  fungsinya  melakukan  koordinasi  dengan  Bank  Indonesia, dan  apabila  lembaga  ini  belum  dibentuk,  maka  fungsinya  dijalankan  oleh  Bank  Indonesia.  Namun keberadaan  lembaga  ini  sedikit  mendapat  hamabatan  karena  ketentuan  yang  mengatur  penyelesaian sengketa nasabah melalui mediasi ini hanya dibatasi untuk sengketa yang memiliki tuntutan finansial paling  banyak  Rp.  500.000.000,-  (lima  ratus  juta  Rupiah)  dan  nasabah  tidak  dapat  mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian inmateriil. 70
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  juga  mengakui  adanya  gugatan  kelompok  atau class  action. Gugatan  ini  harus  diajukan  oleh  konsumen  yang  benar-benar  dirugikan  dan  dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.
Class  action dalam  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yaitu  suatu  prosedur  hukum yang  memungkinkan  banyak  orang  yang  bergabung  untuk  menuntut  ganti  kerugian  atau  kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan. 71
Selain  adanya  pilihan  penyelesaian  melalui  pengadilan,  maka  dengan  adanya    penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  dalam  rangka  perlindungan  hukum  kepada  konsumen  ini  tentunya  bisa lebih praktis karena proses penyelesaian sengketa dilakukan secara sederhana dan diharapkan dengan adanya Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Mediasi Perbankan Independen ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perlindungan  hukum  yang  dilakukan  terhadap  debitur  yang  mengalami  kerugian  akibat  tindakan sepihak  dari  pihak  bank  yang  menaikan  suku  bunga  kredit  dapat  dijumpai  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan, tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar  hukum  perjanjian  termasuk  perjanjian  kredit,  tetapi  dapat  pula  dijumpai  dalam  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, berbagai Peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan implementasi pilar Arsitektur Perbankan yang ke-6 (enam) yaitu perlindungan nasabah,  serta  kedepan  dimungkinkannya  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  debitur  melaui Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan.
2. Upaya-upaya  untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  bagi  debitur  akibat  kenaikan  suku  bunga kredit  di  perbankan  dilakukan  dengan  tindakan  preventif,  diantaranya  dengan  menjalankan program  edukasi  masyarakat  di  bidang  perbanka,  transparansi  informasi  produk  bank, penyelesaian  pengaduan  nasabah  serta  program  lainnya  yang  merupakan  bagian  dari  visi Arsitektur Perbankan Indonesia. Sedangkan upaya lainnya yaitu berupa tindakan represif, dimana terdapat upaya penyelesaian sengketa antara bank dengan debitur selain melalui peradilan umum dan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada alternatif baru penyelesaian sengketa
69 Pasal  3  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan .
70 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan .
71 Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. op.cit , hlm. 231 .
antara bank dengan debitur, yaitu melalui Lembaga Mediasi Perbankan Independen yang dibentuk oleh  asosiasi  perbankan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10/1/PBI/2008  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
B. Saran
1. Sebelum  melakukan  hubungan  hukum  dengan  debitur,  pihak  bank  hendaknya  memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai karakteristi jasa perkreditan yang ada, baik menyangkut jenis kredit, angsuran, bunga, serta risiko-risiko apabila menggunakan produk jasa tersebut.
2. Sosialisasi  dan  implementasi  peraturan  perundang-undangan  yang  bertujuan  melindungi konsumen  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  dari  pelaku  usaha  tentu  saja  memerlukan dukungan  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  didalamnya  dan  dengan  upaya  pengawasan, pemberdayaan  dan  perlindungan  kepada  nasabah  baik  dari  pemerintah,  Bank  Indonesia  dan maupun pihak terkait ( stakeholders ) maka peningkatan kesetaraan hubungan nasabah dengan bank akan mudah diwujudkan.
3. Dalam  membuat  kebijakan  dalam  upaya  perlindungan  dan  penegakan  hukum  hendaknya didasarkan  pada  hukum  positif  yang  berakar  di  dalam  nilai,  maka  solusi  yang  diambiI  akan berhasil,  oleh  karenanya  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  hukum positif dan menguasai nilai abstrak yang memberi pengertian tentang kebenaran dan keadilan akan dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Atmasasmita, Romli . 2006. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis . Prenada Medan. Jakarta. Apeldoorn, L.J. van . 1978. Pengantar Ilmu Hukum , (Cetakan ke-15). Pradnya Paramita. Jakarta. Arikunto, Suharsini . 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . (Edisi Revisi IV). Rineka Cipta. Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly .  2000. Pergeseran-pergeseran  Kekuasaan  Legislatif  &  Eksekutif . Universitas Indonesia. Jakarta
Badrulzaman, Mariam Darus . 1990. Hukum Benda Nasional . Alumni. Bandung. Budiono,  Herlein .  2007. Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang  Kenotariatan .  Citra  Aditya Bakti. Bandung.
_______________ . 2007. Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia) . Citra Aditya Bakti. Bandung. Fuady, Munir . 1999. Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu). Citra Aditya Bakti. Bandung. ____________ . 2002. Hukum Perkreditan Kontemporer (Cetakan ke-2). Citra Aditya Bakti. Bandung. ____________ . 2002. Perbuatan Melawan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hadjon,  Philipus  M .  1987. Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia  (Sebuah  Studi  tentang Prinsip-prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara) . Bina Ilmu. Jakarta. Kasmir . 2005. Dasar-dasar Perbankan . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud . 2005. Penelitian Hukum . Kencana-Prenada Media Group. Jakarta. Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman . 2004. Hukum Perlindungan Konsumen . Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir . 1992. Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Nasution, A.Z . 1995. Konsumen dan Hukum . Pustaka sinar Harapan. Jakarta. ____________ . 2003. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999-L.N. 1999 No. 42 . MaPPI – FHUI. Jakarta. Prent, K.cm, dkk . 1969. Kamus Latin-Indonesia . Yayasan Kanisius. Semarang. Rahardjo, Satjipto. 2007 . Membedah Hukum Progresif (Cetakan ke-2). Penerbit Kompas. Jakarta. Sidabalok, Janus . 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Syahrani, Riduan . 1992. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Alumni. Bandung. Sjahdeni,  Sutan  Remy .  1993. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia . Institut Bankir Indonesia. Jakarta. Tim Prima Pena . _____. Kamus Bahasa Indonesia . Gitamedia Press.
B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004 tentang Suku Bunga dan Nisbah Atas Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Kredit Program.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/6/PBI/2005 tentang  Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan Penggunaan Data Nasabah.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubagan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan
C. Lain-lain Tanpa Nama. Program Kegiatan API . www.bi.go.id, diakses tanggal 14 Maret 2007. Tanpa Nama. Tips Pengajuan Kredit Perbankan . www.cozyan1974.wordpress.com. diakses tanggal 17 Nopember 2007.
Bank  Indonesia,  Direktorat  Penelitian  dan  Pengaturan  Perbankan . Arsitektur  Perbankan Indonesia , www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2007 Hadad,  Muliaman  D. 2006. Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nasabah  Bank  Dalam  Arsitektur Perbankan  Indonesia .  Diskusi  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional.  Jakarta,  16 Juni 2006.
Hassanah,  Hesti .  _____. Tinjauan  Hukum  Mengenai  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerdata . www.google.co.id. diakses tanggal 4 Oktober 2007.
Kamelo,  Tan .  2006, Karakter  Hukum  Perdata  Dalam  Fungsi  Perbankan  Melalui  Hubungan  Antar Bank  Dengan  Nasabah ,  Disampaikan  pada  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Gelanggang Mahasiswa Kampus USU, 2 September 2006 . Meliala,  Adrianus .  _____. Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  :  Posisi  dan  Potensinya  di  Indonesia , Universitas Indonesia, Jakarta Nasution, Bismar . _____. Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi . Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. Pangaribuan, Rosa T Agustina . _____. Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasan-batasannya Dalam Hukum Perjanjian . www. theceli.com. diakses tanggal 27 Agustus 2006.