## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) MELALUI AKTA NOTARIS

## Widya Padmasari
Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LP2SDM) Jl. Kol. Sugiono 17, Sidoajo Email : widya.padmasari@gmail.com

## Abstrak
C essie tidak  secara  nyata  disebutkan  dalam  KUH  Perdata. Sehubungan  dengan  itu  adanya  akta  notaris  maupun  akta  dibawah  tangan merupakan  syarat  yang  mutlak  dipenuhi  dalam  proses  pengalihan  piutang atas  nama.  Akan  tetapi  keberadaan  akta  perjanjian  pengalihan  piutang tersebut  belum  akan  mengikat  ataupun  akan  memberikan  akibat  hukum apapun juga kepada cessus (debitur) apabila telah dilakukannya pengalihan piutang  secara cessie itu  tidak  diberitahukan  kepada cessus (debitur)  atau secara  tertulis  tidak  diakui  atau  disetujui cessus (debitur).  Dalam  peristiwa cessie ada kemungkinan cessus (debitur) tidak mengetahui bahwa utangnya telah dialihkan kepada kreditur lain. Cessie yang telah terjadi antara cedent (kreditur awal) dengan cessionaris (kreditur baru) adalah tidak mempunyai akibat  hukum  bagi cessus (debitur)  sebelum  kepadanya  diberitahukan  atau disetujui secara tertulis atau diakuinya.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Cessie, Akta Notaris.

## Abstract
Cessie is not clearly mentioned in the Civil Code. In connection with this  the  existence  of  notarial  deed  and  under-hand  deed  is  an  absolute requirement  to  be  fulfilled  in  the  process  of  transferring  receivables  on behalf of. However, the existence of the deed of transfer agreement will not be binding nor will it give any legal consequences to the cessus (debtor) if the  transfer  of  the  receivables  is  cessie  it  is  not  notified  to  the  cessus (debtor) or in writing not approved or approved by the debtor. In the event of a cessie there is a possibility that the cessus (debtor) does not know that the debt has been transferred to another creditor. Cessie that has occurred between the cedent (the initial creditor) and the cessionaris (new creditor) is not having legal consequences for the cessus (debtor) before he is notified or approved in writing or admitted.
Keywords: legal protection, cessie, notary deed

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## PENDAHULUAN
Bisnis  di  dunia  perbankan  yang  semakin  berkembang  memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat pada umumnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya. Geliat perekonomian  masyarakat  semakin  aktif  dan  hidup  dengan  hadirnya berbagai lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat.
Perbankan  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya  menghimpun  dana  dari  masyarakat  ( funding )  dan  menyalurkan kembali  dana  masyarakat  ( lending ).  Kegiatan lending atau  dikenal  juga dengan  perkreditan  merupakan  kegiatan  kepada  masyarakat  perorangan ataupun  badan  usaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  ataupun  untuk meningkatkan produksi usahanya.
Disini  fungsi  bank  sebagai  perantara,  mengingat  sumber  dana perbankan  yang  dipinjamkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit tersebut bukanlah dana milik bank sendiri karena modal tiap-tiap bank juga sangat terbatas, melainkan merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut.
Mengingat  hal  tersebut,  maka  dalam  proses  pemberian  kredit haruslah prudent atau  selalu  dilakukan  dalam  prinsip  kehati-hatian.  Pada umumnya  dunia  perbankan  menggunakan  instrumen  analisa  yang  dikenal the fives of credit atau 5C yaitu: 1) character (watak), 2) capital (modal), 3) capacity (kemampuan),  4) collateral (jaminan),  5) condition  of  economy (kondisi ekonomi).
Meskipun  bank  pada  umumnya  selalu  menjalankan  asas prudential (kehati-hatian)  akan  tetapi  kemungkinan  terjadinya wanprestasi atau default selalu  ada.  Kredit  yang  telah  diberikan  tidak  selamanya  berkualitas lancar.
Bank  sebagai  kreditur  tentu  tidak  serta  merta  melakukan  tindakan hukum  untuk  mematikan  usaha  debitur  dengan  melakukan  eksekusi terhadap asset-asset debitur yang mengakibatkan debitur kehilangan segala- galanya.  Bank  sedapat  mungkin  akan  menghindarkan  tindakan  hukum  atas asset  debitur  karena  bagaimanapun  debitur  adalah  mitra  usaha  yang  sangat penting  bagi  Bank  dalam  meningkatkan pendapatan  bank.  Karena itu  bank sebagai  kreditur  memiliki  kewajiban  untuk  membina  dan  memberikan bantuan  manajemen  serta  memberikan  keringanan  kepada  para  debitur dalam menyelesaikan hutangnya.
Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah kredit macet sebelum berujung  pada  pelelangan  adalah  dengan  menggunakan cessie .  Berkaitan dengan  praktik  notaris  maupun  PPAT, cessie atau  pengalihan  piutang  ini dibuat  dengan  akta  notariil. Cessie atau  pengalihan  piutang  yang  terjadi
dalam  praktik  adalah  jika  terjadi  tindakan  penyerahan  tagihan  atas  nama antara kreditor lama kepada kreditor baru.
Rumusan  masalahnya  adalah,  “bagaimana  perlindungan  hukum untuk  para  pihak  khususnya  bagi  kreditur  baru (cessionaris )  dan  debitur (cessus) dalam  hal  pemberitahuan  setelah  dilakukannya  penandatanganan akta cessie ?  Serta  bagaimana  status  hak  tanggungan  yang  melekat  setelah dilakukan penandatanganan akta cessie ?”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. 1 ” Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif  yang  pada  dasarnya  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengungkap  fakta,  keadaan,  fenomena,  variabel dan  keadaan  yang  terjadi  saat  penelitian  berjalan  dan  menyuguhkan  apa adanya.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  menafsirkan  dan  menuturkan  data yang  bersangkutan  dengan  situasi  yang  sedang  terjadi,  sikap  serta pandangan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  pertentangan  antara  2  (dua) keadaan  atau  lebih,  hubungan  antar  variabel,  perbedaan  antar  fakta, pengaruh  terhadap  suatu  kondisi,  dan  lain-lain.  Masalah  yang  diteliti mengacu  pada  studi  kuantitatif,  studi  komparatif  serta  dapat  juga  menjadi sebuah studi korelasional satu unsur bersama unsur yang lainnya.  Kegiatan meliputi  pengumpulan  data,  menganalisis  data,  menginterprestasi  data  dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan  yang  mengacu pada penganalisian data tersebut. Tujuan akhir penelitian ini bukan semata-mata untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti dan diamati saja, namun juga akan menjadi pedoman selama penelitian agar selalu searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah. 2
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 43.
2 www.informasi-penddikan.com/2013/08/penelitian-deskriptif kualitatif.html

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  khususnya cessionaris (kreditur  baru)  dan cessus (debitur)  dalam  hal  pemberitahuan  setelah dilakukannya penandatangangan akta cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata.
Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atau penyerahan tagihan atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Disepakati pula istilah teknis  hukum  yang  berkaitan  dengan cessie ,  orang  yang  menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) disebut cedent , yang menerima penyerahan (kreditur  baru)  adalah cessionaris ,  sedangkan cessus adalah  debitur,  yang mempunyai utang.
Pasal  613  ayat  1  KUH  Perdata  berbunyi  : “Penyerahan  piutang- piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.“
Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata berbunyi : “Penyerahan ini tidak ada akibatnya  bagi  yang  berutang  sebelum  penyerahan  itu  diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.”
Pasal 613  KUH Perdata tersebut berada dalam Bagian  Kedua Buku Kedua  KUH  Perdata  dibawah  judul Tentang  Cara  Memperoleh  Hak  Milik, jadi cessie merupakan  salah  satu  cara  untuk  memperoleh  hak  milik.  Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan dalam proses cessie adalah  penyerahan  tagihan  atas  nama  dari cedent ke cessionaris .  Telah dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tagihan  atas  nama adalah  tagihan atau piutang yang jelas atas nama krediturnya (dalam hal ini apabila cessie belum dilakukan maka tagihan atau piutang masih atas nama kreditur lama). Dalam tagihan atas nama jelas kepada siapa utang tersebut harus dibayar.
Dalam  proses cessie ini,  tindakan  penyerahan  tidak  berdiri  sendiri, tindakan  tersebut  selalu  merupakan  konsekuensi  lebih  lanjut  dari  suatu peristiwa  hukum,  yang  mewajibkan  orang  untuk  menyerahkan  sesuatu. Hubungan  hukum  yang  mewajibkan  adanya  penyerahan  disini  disebut sebagai  hubungan  hukum  obligatoir,  yang  bisa  timbul  dari  perjanjian maupun  dari  undang-undang.  Hubungan  hukum  obligatoir  dalam  proses cessie termasuk  yang  timbul  dari  perjanjian  karena  muncul  karena diperjanjikan  antara  para  pihak.  Kita  ketahui  suatu  perjanjian  obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.
Peristiwa  yang  menjadi  dasar  penyerahan  yang  disebut  peristiwa perdata  atau rechtstitel adalah  peristiwa  yang  menimbulkan  perikatan- perikatan  diantara  dua  pihak,  dimana  yang  satu  berkedudukan  sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Jadi peristiwa perdata

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) MELALUI AKTA NOTARIS (Widya Padmasari)
(rechtstitel) tersebut adalah hubungan obligatoir yang menjadi dasar cessie. 3 Dalam  permasalahan  ini, rechtstitel atau  peristiwa  perdata  yang  menjadi dasar cessie dikenal  dengan  nama  perjanjian  jual  beli  dan  pengalihan piutang.
Permasalahan  disini  adalah  hubungan  antara  peristiwa  perdata ( rechtstitel) tersebut  dengan  tindakan  penyerahannya  sendiri (cessie). Apabila dikaitkan  dengan  rumusan  teori  kausal  dan  teori  abstrak,  masih  banyak perdebatan KUH Perdata menganut teori kausal ataukah teori abstrak.
Teori  kausal  hubungannya  adalah  sebab  akibat  sebagaimana disampaikan  oleh  J.  Satrio,  maka  atas  peristiwa cessie  i ni  parameternya adalah  apakah  peristiwa  perdata  yang  mendasari  tindakan  penyerahan tersebut  sah?  Apabila  peristiwa  perdatanya  batal  atau  dibatalkan  maka demikian  juga  tindakan  penyerahannya  adalah  batal  atau  dengan  kata  lain pihak  penerima  piutang  (kreditur  baru)  tidak  berhak  untuk  menerima piutang  tersebut 4 .  Dalam  praktik,  disini  apabila  terjadi  perjanjian  jual  beli dan  pengalihan  piutang  yang  cacat  hukum,  batal  ataupun  dibatalkan,  maka penyerahannya  juga  batal,  dan  akibatnya  si  penerima  penyerahan  (kreditur baru) tidak menjadi pemilik atas piutang yang dialihkan tersebut.
Sebagai  pertimbangan  dari  pendapat  teori  abstrak,  bahwa penyerahan  harus  didasarkan  atas  adanya  kehendak  untuk  menyerahkan. Kehendak  untuk  menyerahkan  tersebut  tampak  pada  peristiwa  perdata (rechtstitel)nya.  Rechtstitel  disini merupakan  peristiwa  yang  berdiri  sendiri dengan penyerahan. Teori abstrak tidak mensyaratkan titel yang sah, hanya mensyaratkan  adanya  suatu  titel  saja. 5 Jadi  dengan  telah  dilaksanakannya perjanjian  obligator  dalam  hal  ini  penulis  contohkan  sama  yaitu  dengan perjanjian jual beli dan pengalihan piutang, apabila perjanjian tersebut batal atau dibatalkan maka bisa saja penyerahannya tetap sah. Hal ini tetap harus mengingat Pasal 584 KUH Perdata tentang cara memperoleh hak milik yang berbunyi    hak  milik  atas  suatu  barang  tidak  dapat  diperoleh  selain  dengan pengambilan  untuk  dimiliki,  dengan  perlekatan,  dengan  lewat  waktu, dengan  pewarisan,  baik  menurut  undang-undang  maupun  menurut  surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata  untuk  pemindahan  hak  milik,  yang  dilakukan  oleh  orang  yang berhak untuk berbuat terhadaop barang itu.
3 Rachmad  Setiawan,  J.  Satrio, Penjelasan  Hukum  tentang Cessie, 2010, National Legal Reform Program : Jakarta, hlm. 4
4 Ibid , hlm. 14 5 Ibid , hlm. 15-16

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Penyerahan  tersebut  harus  dilakukan  oleh  orang  yang  berhak  atas barang  tersebut  atau  pemilik  yang  sah.  Teori  abstrak  disini  dalam  praktik memberikan  perlindungan  kepada  pembeli  terakhir apabila  ternyata  barang atau  piutang  tersebut  telah  dialihkan  lagi  kepada  pihak  pembeli  terakhir yang beritikad baik.
Berkaitan  dengan  rumusan  masalah  yaitu  mengenai  perlindungan hukum  terhadap  para  pihak  khususnya cessionaris dan cessus dalam  hal pemberitahuan  setelah  dilakukannya  penandatanganan  akta  cessie,  maka penulis  menyoroti  bahwa  hal  ini  akan  sangat  banyak  kemungkinannya ditemui dalam pratik. Terutama  kenyataan yang sering ditemui dalam bisnis perbankan,  apabila  ada  debitur  yang  mulai  mengalami  kesulitan pengembalian  fasilitas  kredit  kepada  bank.  Memang  masih  ada  debitur- debitur  yang  kooperatif  dalam  upaya  menyelesaikan  permasalahan kreditnya.  Akan  tetapi  yang  lebih  banyak  ditemui  adalah  apabila    debitur telah mulai masuk ke kolektibilitas dalam perhatian khusus ataupun macet, sulit  untuk  melakukan  koordinasi  dengan  bank  bahkan  ada  kemungkinan debitur tersebut menghilang (tidak kooperatif).
Apabila  dalam  kondisi  demikian,  dengan  penuh  pertimbangan  bank akan  mencari  jalan  dalam  penyelesaian  kreditnya.  Salah  satunya  dengan lembaga cessie, apabila  ada  calon  pembeli  piutang  yang  berminat  baik  itu orang  pribadi  ataupun  bank  lain  (badan  hukum).  Calon  pembeli  piutang disini bisa juga selain bank sebagai badan hukum, yaitu orang pribadi. Dasar kewenangan pengalihan piutang adalah perjanjian kredit sendiri yang dibuat oleh  debitur  dengan  bank  selaku  kreditur  awal.  Dimana  perjanjian  kredit tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata).
Kembali  pada  redaksi  Pasal  613  angka  1,  2    KUH  Perdata,  bahwa: penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh,  dilakukan  dengan  jalan  membuat  akta  otentik  atau  dibawah tangan  yang  melimpahkan  hak-hak  atas  barang-barang  itu  kepada  orang lain.  Penyerahan  ini  tidak  ada  akibatnya  bagi  yang  berutang  sebelum penyerahan  itu  diberitahukan  kepadanya  atau  disetujuinya  secara  tertulis atau diakuinya.
Seperti  telah  dijelaskan,  bahwa  dalam  peristiwa cessie ada kemungkinan  debitur (cessus) tidak  mengetahui  bahwa  utangnya  telah dialihkan  kepada  kreditur  lain.  Dan  sesuai  bunyi  Pasal  613  angka  2  KUH Perdata:  “… tidak  ada  akibatnya  bagi  yang  berutang  sebelum  penyerahan itu  diberitahukan  kepadanya  atau  disetujuinya  secara  tertulis  atau diakuinya..” ,  maka  dapat  diartikan  bahwa cessie yang  telah  terjadi  antara cedent (kreditur  awal)  dengan cessionaris (kreditur  baru)  adalah  tidak mempunyai  akibat  hukum  bagi cessus (debitur)  sebelum  kepadanya
diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakuinya. Tidak ada akibat hukum disini artinya cessus (debitur) tetap menganggap bahwa krediturnya pada  saat  itu  adalah  kreditur  awal,  dimana  dengan  ketidaktahuannya  itu cessus (debitur)  tetap  melakukan  pembayaran  angsuran  atau  pengembalian fasilitas  kredit  kepada cessionaris (kreditur  awal),  meskipun  anggapan cessus (debitur) tersebut tidak benar karena senyata-nyatanya piutang telah beralih menjadi milik cessionaris (kreditur baru).
Apabila  terjadi  hal  demikian  maka  dalam  hukum  perikatan  dikenal sebagai Onverschulsdigde  Betaling yaitu  pembayaran  utang  yang  tidak diwajibkan.  Yang  diatur  dalam  Pasal  1359  alinea  1  KUH  Perdata  yang berbunyi  : Tiap-tiap  pembayaran  memperkirakan  adanya  suatu  utang,  apa yang telah dibayarnya dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali.
Disini ada semacam itikad baik atau tidak baik dari cessus (debitur), dimana  apabila cessus (debitur)  tidak  atau  belum  mengetahui  adanya pengalihan piutang tersebut ke cessionaris (kreditur baru) dan dengan itikad baik tetap membayar kewajiban/angsurannya  kepada cedent (kreditur awal) maka  tindakannya  masih  bisa  dibenarkan,  akan  tetapi  apabila cessus (debitur)  sebenarnya  sudah  mengetahui  pengalihan  piutang  tersebut  dan tetap  membayar  kepada cedent (kreditur  awal)  maka  tindakannya  tersebut bisa  tidak  memperoleh  perlindungan  hukum  dengan  dinyatakan pembayarannya  kepada cedent (kreditur  awal)  tidak  sah,  dan  perlindungan hukum kepada cessionaris (kreditur baru) adalah tetap berhak menagih atas pembayaran  yang  telah  dibayarkan  kepada cedent (kreditur  awal)  tersebut. Menurut  HFA  Vollmar,  “kelalaian  dalam  pemberitahuan  kepada  cessus berakibat  bahwa  pembayaran  tagihan  yang  dilakukan  oleh  cessus  kepada cedent  atau  kreditur  lama  tetap  sah,  asal  cessus  dengan  jujur  beranggapan bahwa cedent masih sebagai krediturnya.”
Dalam  praktik  apabila  pembayaran  angsuran  ini  dilakukan  dalam tenggat waktu perbulan, karena tidak menutup kemungkinan fasilitas kredit tersebut  berupa  angsuran  yang  harus  dibayar  setiap  bulan  ataupun  berupa plafon yang harus dibayar bunga setiap bulan.
Dalam  pelaksanaan  pemberitahuan  ini,  selain  di  Pasal  613  KUH Perdata tidak diatur mengenai tenggat waktu maksimal harus dilakukannya pemberitahuan tersebut kepada cessus (debitur), juga tidak diatur siapa yang harus  melakukan  pemberitahuan  kepada cessus (debitur).  Apakah  pihak cedent (kreditur  awal)  selaku  yang  mengalihkan  piutang,  ataukah cessionaris (kreditur  baru)  selaku  penerima  atas  pengalihan  piutang tersebut,  ataukah  pihak  Notaris  sebagai  pihak  ketiga  yang  mempunyai kedudukan  netral  apabila  akta  perjanjian  jual  beli  dan  pengalihan  piutang tersebut dibuat secara notariil.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Apabila yang memberitahukan kepada cessus (debitur) adalah cedent (kreditur awal) adalah  untuk  kepentingan  agar cessus (debitur)  mengetahui bahwa  kreditur  yang  bersangkutan  saat  ini  adalah  sudah  bukan  lagi cedent (kreditur  awal)  lagi,  melainkan  sudah  berpindah  menjadi cessionaris (kreditur  baru)  dengan  konsekuensinya  adalah  pembayaran  angsuran selanjutnya  wajib  dibayarkan  kepada cessionaris (kreditur  baru)  beserta jaminan  ataupun  dokumen-dokumen  perkreditan  yang  telah  diserahkan kepada cessionaris (kreditur  baru),  termasuk  apabila  akan  dilakukan pelunasan kredit konfirmasi diajukan kepada cessionaris (kreditur baru).
Bagaimana  apabila  yang  memberitahukan  telah  dilaksanakannya cessie tersebut  adalah cessionaris (kreditur  baru)  kepada cessus  ( debitur). Dengan tidak hadirnya cessus (debitur) saat penandatanganan perjanjian jual beli  dan  pengalihan  piutang,  tentu  saja cessus (debitur)  tidak  mengetahui identitas cessionaris (kreditur baru)nya. Wajar dalam hal ini apabila cessus (debitur)  tidak  serta  merta  percaya  apabila  ada  pihak  yang  mengaku  telah menerima  pengalihan  piutang  atas  namanya  dengan  tanpa  ada  dokumen yang  melampirinya  sama  sekali.  Langkah  perlindungan  hukum  yang  bisa diberikan kepada cessus adalah dengan meminta asli salinan akta perjanjian jual  beli  dan  pengalihan  piutang  tersebut  atau  berupa  fotocopi  legalisasi notaris.
Fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  perbankan  terutama,  selalu diikuti  dengan  kegiatan  pemberian  jaminan.  Pemberian  jaminan  disini dituangkan dalam perjanjian pengikatan jaminan yang merupakan accessoir dari  perjanjian  pokoknya  yaitu  perjanjian  kredit  atau  pengakuan  hutang. Seperti  telah  dijelaskan,  bahwa  dalam  proses  pemberian  fasilitas  kredit perbankan  secara  umum  menggunakan  instrumen  analisa  yang  dikenal dengan “ the five of C ”, yang salah satunya adalah collateral (jaminan).  Jadi selain character (karakter), capital (modal),  capacity  (kemampuan)  dan condition  of  economy (kondisi  ekonomi), collateral (jaminan)  menjadi faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  pemberian  fasilitas  kredit.  Karena tidak  menutup  kemungkinan  ,  meskipun telah  dilakukan  analisa  mendalam terhadap  calon  nasabah,  pada  saat  kredit  berjalan  nasabah  tersebut mengalami default dan  sampai  di  kolektibiltas  macet.  Disini  fungsi  dari faktor collateral ,  guna  menjamin    pengembalian  kembali  atau  pelunasan atas fasilitas kredit melalui proses  penyelamatan dan penyelesaian kredit.
Penyerahan  piutang  yang  dilakukan  oleh cedent (kreditur  awal) kepada cessionaris (kreditur baru) tidak mengakibatkan lunasnya perjanjian kredit  sebagai  perjanjian  pokoknya.  Dengan  tetap  berlakunya  perjanjian pokok,  maka  tetap  berlaku  pula  perjanjian  pengikatan  jaminannya  sebagai accessoir .  Hak  dan  kewajiban  atau  prestasi    atas  perjanjian  pokok  yang beralih  dari cedent (kreditur  awal)  kepada cessionaris (kreditur  baru),  juga

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENGALIHAN
PIUTANG (CESSIE) MELALUI AKTA NOTARIS (Widya Padmasari)
ikut  mengalihkan  segala  hak  dan  kewajiban  dari  perjanjian  pengikatan jaminannya.  Apabila  suatu  piutang  yang  timbul  dari  perjanjian  kredit dengan  diberikan  jaminan  hak  tanggungan  dialihkan  dengan  perjanjian cessie ,  maka  segala  hak  dan  kewajiban  dari  hak  tanggungan  ikut  beralih kepada cessionaris (kreditur baru).
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-undang  No.4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan    atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang  berkaitan dengan Tanah yang menyebutkan  berikut:
1. Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.
2. Beralihnya  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada Kantor Pertanahan.
3. Pendaftaran  beralihnya  hak  tanggungan  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  dengan  mencatatnya  pada  buku-tanah  hak  tanggungan dan  buku-tanah  hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek  hak  tanggungan serta  menyalin  catatan  tersebut  pada  sertifikat  hak  tanggungan  dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
4. Tanggal  pencatatan  pada  buku-tanah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  adalah  tanggal  hari  ketujuh  setelah  diterimanya  secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya hak tanggungan  dan  jika  hari  ketujuh  itu  jatuh  tempo  pada  hari  libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
5. Beralihnya hak tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan .
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  Undang-undang  No.4  Tahun  1996 tentang  Hak  Tanggungan    atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang  berkaitan dengan  Tanah  tersebut  dan  dengan  memperhatikan  penjelasan  pasalnya, maka peralihan hak tanggungan tersebut terjadi karena hukum. Oleh karena itu peralihan hak tanggungan sebagai accessoir dari perjanjian pokok, tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pencatatan  beralihnya  hak  tanggungan  itupun  cukup  dilakukan  di  Kantor Pertanahan  setempat  dengan  menyertakan  akta  pengalihan  piutang ( cessie) nya  sebagai  dasar  beralihnya  suatu  piutang  kepada  kreditur  yang baru ( cesionaris ).
Dengan melihat uraian-uraian diatas, jelas bahwa pengalihan piutang (cessie )  mengalihkan  segala  hak,    kewajiban    serta  wewenang  dari cedent (kreditur  awal)  kepada cesionaris (kreditur  baru).  Pengalihan  piutang  ini mengakibatkan  turut  beralihnya  segala  hak,  kewajiban  dan  wewenang terhadap  perjanjian  pengikatan  jaminannya  dalam  hal  ini  hak  tanggungan. Apabila  hak  tanggungan  disini  dibebankan  untuk  menjamin  hutang  kepada

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
satu-satunya  kreditur  berdasarkan  perjanjian  kredit,  maka  pengalihan  hak tanggungan  disini  relatif  dapat  dilakukan  dengan  mudah  dan  cepat  karena tidak  melibatkan  banyak  pihak.  Akan  lebih  kompleks  apabila  jaminan  hak tanggungan  tersebut  digunakan  untuk  menjamin  fasilitas  kredit  yang diberikan  oleh  lebih  dari  satu  kreditur  seperti  yang  terjadi  pada  kredit sindikasi.  Jelas  karena  melibatkan  banyak  kreditur  maka  proses  peralihan piutang maupun  hak tanggungannya akan lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama.
Oleh  karena  itu  lembaga cessie ,  dalam  praktik  perbankan  masih menjadi salah satu pilihan untuk proses penyelamatan maupun penyelesaian kredit. Sebagai penerima hak tagih, cessionaris (kreditur baru) dapat dengan segera menerima dokumen jaminan yaitu sertipikat hak milik, sertipikat hak tanggungan  dan  selanjutnya  melakukan  pendaftaran  sekaligus  pencatatan atas  pengalihan  hak  tanggungan  dari cedent (kreditur  awal)  ke cessionaris (kreditur baru) di Kantor Pertanahan setempat.
Pendaftaran  atas  pengalihan  hak  tanggungan  disini  wajib  dilakukan untuk  memberikan  hak  preferen  kepada cesionaris  ( kreditur  baru)  selaku pemegang  hak  tanggungan  yang  baru.  Pendaftaran  hak  tanggungan dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  setempat  dengan  melihat  wilayah  hukum dari objek hak tanggungan itu berada dan terdaftar. Hak preferen adalah hak yang  dimiliki  oleh  kreditur  untuk  didahulukan  dalam  pemenuhan piutangnya  diantara  kreditur-kreditur  lainnya  dari  hasil  penjualan  agunan, sebagaimana bunyi pasal 6 dan Pasal 20 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan    atas  Tanah  beserta  Benda-benda  yang berkaitan dengan Tanah.
Dalam  proses  pendaftaran  pengalihan  hak  tanggungan  ini, cessionaris diwajibkan  membawa  kelengkapan  dokumen-dokumen  ke Kantor  Pertanahan  setempat,  yaitu  identitas cedent (kreditur  awal)  dan cessionaris (kreditur baru), perjanjian cessie, sertipikat hak milik, sertipikat hak  tanggungan,  dokumen-dokumen  pendukung  agunan  seperti  IMB,  PBB (jika diperlukan).
Proses  yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan  dalam peralihan hak tanggungan melalui beberapa tahap, yaitu :
 Pendaftaran peralihan hak tanggungan
 Pencatatan  pada  buku  tanah  hak  atas  tanah  yang  menjadi  objek  hak tanggungan
 Penyalinan catatan atas perubahan data kreditur yang baru (cessionaris) pada buku tanah, sertipikat hak atas tanah dan sertipikat hak tanggungan berdasarkan akta cessie yang dilampirkan
Dari  keseluruhan  tahap  tersebut,  peralihan  hak  tanggungan  ini  baru dianggap berlaku dan mengikat pihak ketiga adalah sejak tanggal dilakukan
pencatatan  di  buku  tanah,  sertipikat  hak  atas  tanah  dan  sertipikat  hak tanggungan.
Sehingga  dengan  demikian  yang  terjadi  adalah  pengalihan  hak tanggungan dari kreditur lama kepada kreditur baru dan bukan pembebasan dan pemasangan kembali hak tanggungan (Roya Pasang).
Dalam  setiap  pembebanan  dan/atau  pengalihan  Hak  Tanggungan diwajibkan  adanya  pendaftaran  di  kantor  pertanahan.  Kewajiban  ini berdasarkan  ketentuan  Pasal  13  ayat  (1)  juncto  Pasal  16  ayat  (2)  Undang- undang  No.4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan    atas  Tanah  beserta Benda-benda  yang  berkaitan  dengan  Tanah.Aturan  mengenai  kewajiban pendaftaran  hak  tanggungan  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 616 jucnto Pasal 620 KUH Perdata.
Sehubungan  dengan  pendaftaran  pengalihan  hak  tanggungan  akibat terjadinya  pengalihan  atas  hutang  yang  dijamin  dengan  hak  tanggungan kepada  pihak  ketiga,  Kantor  Pertanahan  akan  mencatatkan  peralihan  itu pada buku tanah hak tanggungan dan pada buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan serta menyalin catatan itu pada sertipikat hak tanggungan  dan  pada  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Sejak tanggal dilakukannya pendaftaran pengalihan hak tanggungan tersebut maka pengalihan hak tanggungan itu berlaku dan mengikat pula bagi pihak ketiga.

## KESIMPULAN
Cessie  tidak  secara  nyata  disebutkan  dalam  KUH  Perdata. Sehubungan  dengan  itu  adanya  akta  notaris  maupun  akta  dibawah  tangan merupakan  syarat  yang  mutlak  dipenuhi  dalam  proses  pengalihan  piutang atas  nama.  Dalam  peristiwa cessie ada  kemungkinan  debitur (cessus) tidak mengetahui  bahwa  utangnya  telah  dialihkan  kepada  kreditur  lain. Cessie yang telah terjadi antara cedent (kreditur awal) dengan cessionaris (kreditur baru) adalah tidak mempunyai akibat hukum bagi cessus (debitur) sebelum kepadanya diberitahukan atau disetujui secara tertulis atau diakuinya.
Perlindungan hukum kepada cessionaris (kreditur baru) adalah tetap berhak  menagih  atas  pembayaran  yang  telah  dibayarkan  kepada cedent (kreditur  awal)  tersebut,  dalam  hal  cessus  (debitur)  sudah  mengetahui  atas pengalihan  piutang  tersebut  dan  tetap  melakukan  pembayaran    ke  cedent (kreditur awal) dengan dinyatakan atas pembayaran ke cedent tersebut tidak sah.    Sedangkan  langkah  perlindungan  hukum  yang  bisa  diberikan  kepada cessus  (debitur)  saat  dilakukan  pemberitahuan  oleh  pihak  cessionaris (kreditur baru) yang belum dikenalnya, adalah dengan meminta asli salinan akta  perjanjian  jual  beli  dan  pengalihan  piutang  tersebut  atau  berupa fotocopi yang telah dilegalisasi notaris.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid,  Mariyadi,  Sunardi.  2017. Penegakan  Kode  Etik  Profesi
Notaris, Tangerang Selatan: Nirmana Media. Djoni  S.  Gazali,  Rachmadi  Usman.  2016. Hukum  Perbankan  Cet.  Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika. Habib Adjie. 2014. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30    Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  Cet.  Keempat,
Bandung: PT Refika Aditama.
Habib  Adjie.  2013. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris sebagai Pejabat Publik Cet. Ketiga, Bandung : PT Refika Aditama.
Herlien  Budiono.  2015. Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  di  Bidang Kenotariatan, Buku Ketiga , Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
Herlien  Budiono.  2014. Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan Penerapannya  di  Bidang  Kenotariatan, Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti.
Johnny  Ibrahim.  2007. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif Cet. Ketiga , Malang : Bayumedia Publishing.
J. Satrio. 1991. Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang , Bandung : Alumni.
Rachmad  Setiawan.  J.  Satrio.  2010. Penjelasan  Hukum  tentang  Cessie ,
Jakarta : National Legal Reform Program.
R.M  Suryodiningrat.  1985. Azas-azas  Hukum  Perikatan  Edisi  Kedua, Bandung : Tarsito.
Suharnoko,  Endah  Hartati.  2006. Doktrin  Subrogasi,  Novasi  dan  Cessie Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Nieuw  Nederlands Burgelijk Wetboek, Code Civil Perancis dan Common Law , Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Sutarno.  2004. Aspek-aspek  Hukum  Perkreditan  pada  Bank ,  Bandung  : Alfabeta.