Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2023, 2343-2355

## Implementasi Maqashid Syari’ah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

## Syahrizul
Pascasarjana, ITB Ahmad Dahlan Jakarta Email korespondensi: isyahrizul@gmail.com

## Abstract
The purpose of Conventional BUMDes is to obtain profit or net income to increase Village Original Revenue and develop  the  maximum  benefit  of  the  economic  resources  of  the  Village  community.  The  purpose  of  this implementation is to maximize the value of Maqashid Shari'ah. Due to the different objectives of Conventional BUMDes and Maqashid Shari'ah, the indicators are also different. The formulation of the problem in this study is the creation of the main indicators of Islamic BUMDes in accordance with maqashid shari'ah. The research method uses literature studies by reducing factors into indicators. Implementation of maqashid syar'iah as an indicator of Islamic performance in the form of shari’ah compliance, improving the quality of human resources, using Islamic management, business orientation is blessing and profit, and financial management using sharia financial  management.  The  references  used  are  the  Al-Quran,  As-Sunnah,  Fatwa  Ulama,  and  Fatwa  of  the National Shari'ah Council of the Indonesian Ulama Council.
Keywords: BUMDes, Maqashid Shari'ah, Performance Indicators.
Saran sitasi: Syahrizul. (2023). Implementasi Maqashid Syari’ah di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9 (02), 2343-2355. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8068
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8068

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan  BUMDes  Konvensional  adalah  untuk memperoleh  keuntungan  atau  laba  bersih  bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan  sebesar-hesarnya  manfaat  atas sumber  daya  ekonomi  masyarakat  Desa.  Oleh  sebab itu  maka  jelas  bahwa  tujuan  BUMDes  adalah  uang atau harta (aset).
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  BUMDes konvensional  berlandaskan  sistem  ekonomi  kapitalis sehingga  seluruh  indikatornya  ditujukan  untuk memaksimalkan  keuntungan  atau  laba  bersih (kuantitas  harta),  berbeda  dengan  BUMDes  Islami yang  tidak  hanya  menghendaki  keuntungan  di  dunia sajak tetapi juga keuntungan akhirat.
BUMDes  Islami  berlandaskan  kepada  sistem ekonomi  kerakyatan  memberikan  kesempatan  yang sama  bagi  siapa  saja  untuk  melakukan  berbagai aktivitas  ekonomi.  Setiap  orang  mendapatkan  hak yang  sama  dalam  aktivitas  ekonomi  tanpa  boleh dibatasi  oleh  siapa  pun  selama  tidak  merugikan  dan menzalimi  orang  lain.  Sistem  ekonomi  kerakyatan mengakomodir  beberapa  hal  yang  ada  dalam  sistem
ekonomi  kapitalis  dan  juga  sistem  ekonomi  sosialis. Di  dalam  sistem  kapitalis,  kekayaan  berpusat  pada segelintir  orang,  sedangkan  sistem  sosialis  berporos pada  besarnya  peran  pemerintah terhadap  kehidupan rakyat.  Sistem  ekonomi  kerakyatan  ini  mampu menjembatani kebutuhan semua pihak sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara adil dan  merata.  Hal  ini  menurut  Al-Ghazali  merupakan salah satu tujuan maqashid syari’ah , yaitu pencapaian mashlahat melalui perlindungan keimanan, jiwa, akal, keturunan,  dan  kekayaan  mereka.  Dengan  demikian tujuan  BUMDes  Islami  adalah memaksimalkan nilai maqoshid  syari’ah dalam  pencapaian  tujuan  untuk memperoleh keuntungan atau laba bersih.
Tujuan BUMDes konvensional hanya memenuhi satu dari lima tujuan maqashid syari’ah, lihat Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Tujuan BUMDes
No Tujuan BUMDes Islami Tujuan BUMDes Konvensional 1 Pencapaian Agama - 2 Meningkatkan kualitas hidup - 3 Meningkatkan Kualitas Ilmu -
No Tujuan BUMDes Islami Tujuan BUMDes Konvensional 4 Meningkat Kualitas Keturunan - 5 Meningkatkan Kuantitas Harta Meningkatkan Kuantitas Harta
Kalau  tujuan  BUMDes  Islami  sama  dengan BUMDes  konvensional  maka  BUMDes  Islami  ini tidak  akan  mencapai  tujuan  syariah  ( maqashid syari’ah ).  Tidak  akan  mencapai maqashid  syari’ah berarti hanya untuk memenuhi kesenangan dunia saja. Dalam  kondisi  seperti  ini  sangat  perlu  dilakukan kajian  dan  penelitian  terhadap  indikator  utama BUMDes  berdasarkan maqashid  syari’ah .  Dalam manejemen  BUMDes  Islami,  input,  proses-output harus sesuai syari’ah.
Kondisi  BUMDes  saat  ini  pada  umumnya menjalankan  usahanya  secara  konvensional,  tanpa memperhatikan  prinsip-prinsip maqashid  syari’ah yang  terdiri  dari  konsep  perlindungan  terhadap  lima elemen berikut:
a. Keimanan dan ketakwaan ( dien )
b. Jiwa dan keselamatan ( nafs )
c. Rasionalitas ( ‘aql )
d. Keturunan ( nasl )
e. Harta benda ( maal ).
Kondisi  yang ideal  BUMDes  Islami  seharusnya menggunakan maqashid  syari’ah yang  merupakan tujuan  dari  diturunkannya  syari’ah.  Disebabkan adanya  perbedaan  tujuan  dari  BUMDes  Islami  dan konvensional maka indikatornya juga harus berbeda. Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah pembuatan  indikator  utama  BUMDes  Islami  yang sesuai dengan maqashid syari’ah .
Untuk  menjawab  perumusan  masalah  dalam penelitian  ini  maka  pertanyaan  penelitian  yang diajukan sebagai berikut :
a. Bagaimana implementasi Keimanan dan ketakwaan ( dien ) pada indikator BUMDes Islami? b. Bagaimana  implementasi  Jiwa  dan  keselamatan ( nafs ) pada indikator BUMDes Islami?
c. Bagaimana implementasi Rasionalitas ( ‘aql ) pada indikator BUMDes Islami?
d. Bagaimana  implementasi  Keturunan  ( nasl )  pada indikator BUMDes Islami?
e. Bagaimana  implementasi  Harta  benda  ( maal ) pada indikator BUMDes Islami?

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Sumber dan Dalil Hukum Islam.

## 2.1.1. Al-Qur’an
Al-Qur’an  dalam  kajian  ushul  fiqh  merupakan objek  pertama  dan  utama  pada  kegiatan  penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Qur’an menurut bahasa berarti “bacaan”, dan menurut istilah ushul fiqh berarti “kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan  perantaraan  Malaikat  Jibril  kepada  Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya.
”  Al-Qur’an  mulai  diturunkan  di  Mekkah, tepatnya  di  Gua  Hira  pada  611  M,  dan  berakhir  di Madinah pada 633 M, dalam jarak waktu lebih kurang 22  tahun  beberapa  bulan.  Ayat  pertama  diturunkan adalah ayat 1 – 5 surah al-’Alaq (96):
(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan;  (2)  Dia  telah  menciptakan  manusia dengan  segumpal darah; (3) Bacalah, dan Tuhanmulah  Yang  Maha  Pemurah;  (4)  Yang Mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam; (5) Dia  mengajarkan  kepada  manusia  apa  yang  tidak diketahuinya.
"Dan Al Qur'an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang  diberkati,  maka  ikutilah  dia  dan  bertakwalah agar kamu diberi rahmat." (QS.6:155)
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran  itu  bukanlah  cerita  yang  dibuat-buat,  akan tetapi  membenarkan  (kitab-kitab)  yang  sebelumnya dan  menjelaskan  segala  sesuatu,  dan  sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. (QS.12:111)
Ajaran  Islam,  seperti  ditegaskan  sebelum  ini, bersifat  universal,  komprehensif  dan  holistik.  Di antara  bukti  universalitas,  komprehensifitas  dan holistisitas  ajaran-ajaran  al-Islam  ialah  ditandai dengan  sistem  ajarannya  yang  menyentuh  semua aspek  kehidupan  manusia.  Termasuk  di  dalamnya ajaran  tentang  ekonomi  dan  keuangan  sebagaimana dapat  dilacak dari  sumber utama  dan  pertama ajaran agama ini yaitu Al-Qur’an Al-Karim.
Ada  beberapa  indikator  yang  menengarai  Al- Qur’an  demikian  peduli  dengan  persoalan-persoalan ekonomi  dan  keuangan.  Di  antara  indikator  yang dimaksudkan  ialah  bahwa  di  dalam  Al-Qur’an dijumpai  sejumlah  perumpamaan  yang  dalam melukiskan  berbagai  kehidupan  manusia  termasuk kehidupan akhirat justru menggunakan simbol-simbol ekonomi  dan  keuangan.  Perhatikan  misalnya  kata tijarah (niaga) yang tidak selamanya digunakan untuk pengertian  usaha  ekonomi  dalam  pengertian  yang
sesungguhnya,  akan  tetapi  juga  sering  digunakan untuk  menyimbolkan  kehidupan  abadi  di  akhirat kelak.  Demikian  pula  dengan  kata-kata  yang  lain semisal kata isytaralyasytari ,  kata al-mizan/mawazin (timbangan/neraca), dan lain sebagainya 2.1.2. As-Sunnah
Kata  Sunnah  secara  bahasa  berarti  “perilaku seseorang  tertentu,  baik  perilaku  yang  baik  atau perilaku  yang  buruk.”  Dalam  pengertian  inilah dipahami  kata  Sunnah  dalam  sebuah  Hadis Rasulullah:
Dari  al-Munzir  bin  Jarir,  dari  bapaknya,  dari  Nabi SAW  bersabda:  “Barangsiapa  yang  melakukan perilaku (Sunnah) yang baik dalam Islam ini, maka ia akan  mendapat  pahalanya  dan  pahala  orang  yang menirunya  dan  sedikit  pun  tidak  dikurangi,  dan barangsiapa yang melakukan perilaku (Sunnah) yang buruk dalam Islam, maka ia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang menirunya dan sedikit pun tidak dikurangi.” (HR. Muslim)
Dapat  kita  ambil  pengertian  bahwa  seluruh perilaku  Rasulullah  adalah  As-Sunnah  yang  wajib dijadikan contoh sebagai Sumber Hukum yang kedua setelah Al-Quran.
Al-Qur’an memerintahkan kaum Muslimin untuk mena’ati Rasulullah seperti dalam ayat:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan taatilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil  amri  di  antara  kamu. Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al- Qur’an)  dan  Rasul  (Sunnahnya),  jika  kamu  benar- benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya. (QS. an-Nisaa’ [4]: 59)
Suma  menjelaskan  bahwa  kitab  hadis Bulughul Maram  min  Adillatil  Ahkam (Kematangan  yang Diidamkan  Tentang  Dalil-Dalil  Hukum),  karya  Al- Hafizh  Ibnu  Hajar  Al-Asqalani  (733-852  H).  Dalam kitab  Bulughul  Maram,  yang  telah  diterjemahkan  ke dalam  beberapa  bahasa  (di  antaranya  Inggris  dan Indonesia) dan disyarah (dikomentari) oleh sejumlah pensyarah, ini terdapat kitabul-buyu' (kitab perdagangan) yang memuat 192 hadis hukum tentang ihwal  ekonomi  dan  bisnis  yang  dikemas  ke  dalam beberapa bab. Selengkapnya adalah sebagai berikut : a. Bab as-syuruth al-buyu' wa-ma nuhiya anhu (bab tentang  syarat-syarat  jual-beli  dan  hal-hal  yang terlarang  dari  padanya),  atau conditions  of
business  transactions  and  those  which  are forbidden (46 hadis);
b. Bab al-khiyar (bab  tentang  pelaku  akad  untuk meneruskan  atau  membatalkan  akad),  atau reconditional bargains (3 hadis);
c. Bab ar-riba (bab  tentang  riba),  atau usury (18 hadis);
d. Bab ar-rukhshah  fil-`araya  wa-bai`il-ushuli watstsimar (kelonggaran tentang berbagai pinjaman  dan  jual-beli  pepohonan  dan  buah- buahnya), atau licence regarding the sale of araya and the sale of trees and fruits (7 hadis);
e. Bab as-salam wal-qardhi war-rahni (bab tentang jual-beli  salam,  pinjam-meminjam  dan  gadai), atau payment  in  advance,  loan  and  pledge (10 hadis);
f. Bab at-taflis  wa-al-hajr (bab  tentang  pailit  dan penahanan harta seseorang), atau insolvency and seizure (10 hadis);
g. Bab as-shuluh (bab  tentang  perdamaian  ; kerjasama), atau reconciliation (4 buah hadis); h. Bab al-hawalah  wad-dhaman (bab  tentang pemindahan  hutang  dan  tanggungan/jaminan pembayaran hutang), atau transference of a debt to another and surety (4 hadis);
i. Bab as-syirkah  wal-wakalah (bab  tentang persekutuan  dan  perwakilan),  atau partnership and agency (8 hadis);
j. Bab al-iqrar (bab tentang pernyataan, pengakuan), atau confession (1 hadis);
k. Bab al-`ariyalt (bab tentang pinjaman), atau loan (5 hadis);
l. Bab  al-ghashb  (bab  tentang  mengganggu  hak orang  lain),  atau wrongful  appropriation (6 hadis); 2 QS: Al-Hadid (57):25 m. Bab as-syufah (bab  tentang  hak  pilihan  untuk membeli  harta  yang  dimiliki  secara  bersekutu), atau option  to  buy  neighbouring  property (6 hadis);
n. Bab al-qiradh (bab  tentang  peminjaman  modal kepada  orang  lain  dengan  motif  bagi  untung antara  pemilik  modal  dan  yang  menggunakan modal),  atau giving  someone  some  property  to trade  with,  the  profit  being  shared  between  the two but any loss falling on the property (2 hadis); o. Bab al-masaqah wal-ijarah (bab tentang pemeliharaan  kebun  dan  upah  atau  gaji),  atau tending palm-trees and wages (9-10 hadis); p. Bab ihya' al-mawat
(bab tentang penggarapan/pengelolaan  tanah  tidak  bertuan),
atau bringing  barren  lands  into  cultivation (5-6 hadis);
q. Bab al-waqf (bab tentang wakaf), atau mortrai n (3 hadis);
r. Bab al-hibah,  wa-al-`umra,  wa-ar-ruqba (bab tentang  hibah,  umra  dan  penjaga  upahan),  atau gifts, life-tenancy, and giving property which goes to the survivor (11 hadis);
s. Bab al-luqathah (bab tentang luqatah), atau finds (6 hadis);
t. Bab al-  fara'idh (bab  tentang  kewarisan),  atau shares inheritance (13 hadis);
u. Bab al-washaya (bab  tentang  wasiat),  atau wills (6-7 hadis);
v. Bab al-wadi`ah (bab tentang penitipan), atau trust (1 hadis).

## 2.2. Sumber Pendukung
Prof.  Dr.  H.  Satria  Effendi,  M.Zein,  M.A menjelaskan sumber hukum Islam lainnya terdiri dari Ijma’ dan Qiyas.
2.2.1. Ijma Kata ijma’ secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu  masalah”.  Menurut  istilah ushul  fiqh ,  seperti dikemukakan  ‘Abdul  Karim  Zaidan,  “kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukun syara’ pada satu masa setelah Rasulullah wafat.”
Menurut  Muhammad  Abu  Zahrah,  para  ulama sepakat  bahwa ijma’ sah  dijadikan  sebagai  dalil hukum.  Sungguhpun  demikian,  mereka  berbeda pendapat  mengenai  jumlah  pelaku  kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai ijma’ yang mengikat umat  Islam.  Menurut  Mazhab  Maliki,  kesepakatan sudah  dianggap ijma’ meskipun  hanya  merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma’ ahl al-Madinah . Menurut kalangan Syi’ah, ijma’ adalah  kesepakatan  para  imam  di  kalangan  mereka. Adapun menurut jumhur ulama, kata Muhammad Abu Zahrah, ijma’ sudah  dianggap  sah  dengan  adanya kesepakatan  dari  mayoritas  ulama  mujtahid,  dan menurut  Abdul  Karim  Zaidan, ijma’ baru  dianggap terjadi  bilamana  merupakan  kesepakatan  seluruh ulama mujtahid.
2.2.2. Qiyas
Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan  sesuatu  yang  lain  untuk  diketahui  adanya persamaan  antara  keduanya.”  Menurut  istilah  ushul iqh,  seperti  dikemukakan  oleh  Wahbah  az-Zuhaili yaitu  :  Menghubungkan  (menyamakan  hukum)
sesuatu  yang  tidak  ada  ketentuan  hukumnya  dengan sesuatu  yang  ada  ketentuan  hukumnya  karena  ada persamaan ‘illat antara keduanya.
Qiyas adalah  salah  satu  kegiatan  ijtihad  yang tidak  ditegaskan  dalam  Al-Qur’an  dan  Sunnah. Adapun qiyas dilakukan  seorang  mujtahid  dengan meneliti alasan logis (‘illat) dari rumusan hukum itu dan  setelah  itu  diteliti  pula  keberadaan ‘illat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Qur’an  atau  Sunnah  Rasulullah.  Bila  benar  ada kesamaan ‘illat nya,  maka  keras  dugaan  bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik qiyas.
Dengan  cara qiyas itu  berarti  para  mujtahid  telah mengembalikan  ketentuan  hukum  sesuatu  kepada sumbernya  Al-Qur’an  dan  Hadits.  Sebab  hukum Islam,  kadang  tersurat  jelas  dalam  nash  Al-Qur’an atau  Hadits,  kadang  juga  bersifat  implisit-analogik terkandung dalam nash tersebut. Mengenai qiyas ini, Imam Syafi'i mengatakan: " Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat Islam wajib melaksanakannya.  Akan  tetapi  jika  tidak  ada ketentuan  hukumnya  yang  pasti,  maka  harus  dicari pendekatan  yang  sah,  yaitu  dengan  ijtihad.  Dan ijtihad itu adalah Qiyas ".
Jadi hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas  tersurat  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits,  ada kalanya  harus  digali  melalui  kejelian  memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan qiyas .
Tidak  perlu  diragukan,  bahwa  aliran  jumhur adalah  aliran  yang  tepat  dan  paling  kuat,  karena argumentasinya  didasarkan  pada  prinsip  berpikir manthiq yang  logis,  disamping  ayat  Al-Qur’an  dan petunjuk  Rasulullah.  Diantara  ayat  Al-Qur’an  yang dijadikan dalil adalah firman Allah:
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-  Qur'an)  dan  rasul  (sunnah)  jika  kamu  benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian  ... (QS. 4; 59)
Ayat  di  atas  menjadi  dasar  hukum  qiyas,  sebab maksud  dan  ungkapan  "kembali  kepada  Allah  dan Rasul"  (dalam masalah  khilafiyah), tiada  lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan; apa sesungguhnya yang dikehendaki
Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh dengan mencari 'illat hukum, yang dinamakan qiyas.
2.2.3. Falah
Falah berasal  dari  bahasa  Arab  dari  kata  kerja aflaha-yuflihu yang  berarti  kesuksesan,  kemuliaan atau  kemenangan.  Sederhananya  falah  adalah kemenangan  dunia  dan  akhirat.  Kemenangan  dunia mencakup  lima  hal,  yaitu  kebebasan  beragama, kehidupan  yang  layak,  kebebasan  berfikir,  memiliki kekuatan dan kekayaan serta terjaganya kehormatan. Untuk  kehidupan  akhirat,  falah  adalah  diterima  dan masuk kedalam syurga  –firdaus- Allah SWT (Suma, 2008).
Faktor-faktor penyebab terjadinya falah berdasarkan  Al-Qur'an3  adalah  mendirikan  sholat, membayar zakat, dan bersungguh-sungguh (berjihad). Ketiga faktor ini harus terjadi dan seimbang dalam diri seorang muslim. Mendirikan sholat merupakan wujud dari sisi rohani,  dimana terjalin  hubungan  yang  kuat antara  manusia  dengan  penciptanya  (quwatu  silah billah).  Membayar  zakat  merupakan  wujud  dari aktivitas  ekonomi,  dimana  seseorang  memiliki  suatu pekerjaan  yang  menjadikan  ia  seorang  muzaki. Membayar  zakat  juga  merupakan  wujud  dari kepedulian  sosial  terhadap  sesama.  Bersungguh- sungguh  (berjihad)  adalah  bentuk  dari  keseriusan seseorang  dalam  menjalani  kehidupan,  dan  seluruh kehidupan tersebut di tujukan kepada Allah SWT. 2.2.4. Mashlahah
Mashlahah adalah segala sesuatu yang dipandang kebaikan dan secara esensi tidak bertentang dengan  hukum  syariah.  Suatu  mashlahah  dapat dirasakan dengan jelas, tergantung dari latar belakang keilmuan (intelektual) masing-masing. Pada umumnya perbedaan pandangan terhadap mashlahah dikarenakan  tidak  adanya  nash Al-Qur'an dan As- Sunnah terhadap masalah tersebut.
Mashlahah terhadap kepemilikan harta (misalnya)  akan  terasa  dengan  banyak  dan luas,  jika harta tersebut berada dalam kepemilikan orang shalih4 . Jadi akhlak seseorang yang menguasai banyak ilmu juga  menentukan  seberapa  besar  manfaat  yang  akan terjadi. Dengan demikian mashlahah memiliki 2 (dua) kandungan  yaitu,  manfaat  dan  berkah.  Pencapaian mashlahah  merupakan  tujuan  dari  syariat  Islam. Menurut  As-Shatibi,  mashlahah  yang  bersifat  hakiki termasuk dalam maqoshid syariah.

## 2.2.5. Maqashid Syari’ah
Maqoshid syari’ah atau tujuan syariah memiliki kemaslahatan  inti/pokok  yang  disepakati  dalam mencakup lima hal, yaitu:
a. Hifz al-Din atau Menjaga Agama Agama  merupakan  seperangkat  akidah, ibadah,  hukum,  dan  undang-undang,  yang  telah disyariatkan  Allah  SWT.,  untuk  mengatur hubungan  manusia  dengan  Tuhannya,  dan hubungan  dengan  sesamanya,  serta  hubungan mereka  dengan  alam  sekitarnya. Maqashid syari’ah dalam  menjaga  agama  diinduksi  dari ayat-ayat  Alquran  dan  sunah.    Maqashid syariah dalam  menjaga  agama  dapat  dijumpai  dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya surah an-Nisa [4], ayat 48, surah al-Maidah [5], ayat 3, dan surah Luqman  [31],  ayat  13.  Ibadah-ibadah  yang disyariatkan  oleh  Allah  SWT  bertujuan  untuk memelihara agama. Salah satu contohnya adalah salat lima waktu. Apabila salat itu diabaikan maka akan  terancamlah  eksistensi  agama.  Dengan demikian  apabila  ada  hal-hal  yang  dapat menghalangi manusia dalam melaksanakan salat, maka  hal  tersebut  wajib  dihilangkan  atau dihindari. Apabila pemeliharaan agama dihubungkan  dengan  tiga  tingkatan  maqashid syariah  diatas,  maka  memelihara  agama  dalam tingkatan daruriyat seperti kewajiban melaksanakan salat bagi setiap mukalaf. Sementara  itu,  dalam  tingkatan  hajiyat,  yaitu seperti  rukhshah-rukhshah  yang  menimbulkan keringanan  untuk  menghindari  musaqah  atau kesulitan dikarenakan sakit atau dalam perjalanan. Sementara itu, dalam tingkatan tahsiniyat , seperti mengenakan pakaian yang bagus dan indah dalam melaksanakan salat.
b. Hifz al-Nafs atau Menjaga Jiwa
Hifz  al-nafz  atau  menjaga  jiwa  adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara  jiwa  agar  terhindar  dari  tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun tindakan  melukai.  Menjaga  jiwa  terletak  pada tingkat  yang  kedua  setelah  agama,  yang merupakan  tujuan  ditetapkannya  permasalahan adat  dan  hukum  jinayah.  Memelihara  jiwa berdasarkan  dengan  tiga  tingkatan maqashid syari’ah dibedakan menjadi:
1) Memelihara  jiwa  dalam  tingkat dharuriyah seperti  memenuhi  kebutuhan  pokok  berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
2) Memelihara  jiwa  dalam  tingkat hajiyat , seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati  makanan  yang  lezat  dan  halal, kalau  ini  diabaikan  maka  tidak  mengancam eksistensi  kehidupan  manusia,  melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3) Memelihara  jiwa  dalam  tingkat tahsiniyat seperti  ditetapkan  tata  cara  makan  dan minum.
c. Hifz al-‘Aql atau Menjaga Akal
Hifz  al-‘aql atau  menjaga  akal  merupakan karunia  Allah  SWT  yang  paling  berharga, sehingga manusia diwajibkan menjaganya dengan tidak mengonsumsi segala hal yang merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Memelihara akal berdasarkan dengan tiga tingkatan maqashid syari’ah dibedakan menjadi:
1) Memelihara  akal  dalam  tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
2) Memelihara  akal  dalam  tingkat hajiyat ,
seperti dianjurkan menuntut ilmu
pengetahuan.
3) Memelihara  akal  dalam  tingkat tahsiniyat seperti  menghindarkan  diri  dari  mengkhayal dan  mendengarkan  sesuatu  yang  tidak berfaedah.
d. Hifz al-Nasl atau Menjaga Keturunan
Hifz al-nasl atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga  demi  mewujudkan  kemaslahatan  bagi manusia.  Menjaga  keturunan  adalah  memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan di antara manusia. Menjaga keturunan dalam  tingkatan dharuriyah seperti  melakukan pernikahan untuk menghindari perzinaan.
Pernikahan  harus  atau  wajib  dilakukan  apabila dikhawatirkan  apabila  tidak  menikah  maka  akan jatuh  kepada  perbuatan  zina.  Pada  tingkatan hajiyat ,  menjaga  keturunan  dilakukan  dengan menyebutkan  jumlah  mahar  yang  diberikan kepada pengantin perempuan saat akad dilaksanakan.  Sementara  itu,  menjaga  keturunan pada tingkatan tahsiniyat adalah dengan melaksanakan khitbah.
e. Hifz al-mal atau Menjaga Harta
Hifz al-mal atau menjaga harta adalah salah satu  tujuan  pensyari  atan  hukum  di  bidang muamalah  dan jinayah .  Syariat  membolehkan
segala jenis muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat,  mewajibkan  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup,  lalu  syariat  menjaga  harta dengan  mengharamkan  mencuri,  menghilangkan harta  orang  lain  dan  menyerahkan  harta  kepada pihak  yang  tidak  bisa  bertanggung  jawab  atas harta  tersebut.  Memelihara  harta  pada maqashid tingkatan dharuriyah adalah dengan mencari harta dengan  jalan  yang  halal.  Sementara  itu,  pada tingkatan hajiyat , seperti melakukan transaksi jual beli  dengan  cara  salam.  Menjaga  harta  pada tingkatan tahsiniyat dengan menghindari penipuan.

## 2.3. Fatwa Ulama
Interaksi  dengan  sumber  tersebut  Imam  Hasan  Al Bana menjelaskan secara singkat sebagai berikut:
Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah referensi setiap muslim  dalam  mengambil  Hukum-hukum  Islam.  Al Qur’an  mestilah  difahami  sesuai  dengan  kaidah- kaidah Bahasa Arab tanpa dibuat-buat dan serampangan.  Sedangkan  memahami As-Sunnah harus kembali kepada “ rijal ” Hadist yang terpercaya. Pendapat imam dan wakilnya mengenai sesuatu yang  tidak  ada  nashnya  dan  mengenai  sesuatu  yang mungkin  banyak  pendapat  dalam  “ mashalih mursalah ”  adalah  bisa  diamalkan  selama  tidak bertentangan  dengan qai’dah  syar’iyah .  Hal  itu kadang-kadang  berubah  sesuai  dengan  situasi, kondisi,  adat  dan  tradisi.  Prinsip  dasar  dari  ibadah adalah ta’abbud tanpa  melirik  kepada  ma’na. Sementara prinsip dasar dalam tradisi adalah melihat kepada rahasia, hikmah, dan tujuan.
Pendapat  seseorang  boleh  saja  diikuti  atau  juga ditinggalkan, kecuali Rasulullah SAW, karena hanya Rasulullah-lah yang ma’shum . Segala apa yang datang dari Salafus Shalih yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita terima. Jika tidak, maka Al-Quran dan As-Sunnah lebih  diprioritaskan  untuk  diikuti.  Tetapi kita  tidak  boleh  menyerang  pribadi-pribadi  dalam masalah  khilafiah  seraya  mengutuk  atau  melukai. Kembalikanlah  semua  itu  kepada  niatnya  masing- masing, karena betapapun mereka telah mengemukakan pandangannya.
Setiap  muslim  yang  belum  mencapai  tingkatan mujtahid dalam  melihat  dalil-dalil  Hukum  syar’i bolehlah  ia  mengikuti  salah  satu  imam  agama,  dan akan  lebih  baik  baginya  di  samping  mengikuti berijtihad  sejauh  kemampuan  yang  ada  dalam menggali  dalil-dalilnya,  dan  hendaklah  ia  menerima
petunjuk  yang  disertai  dengan  dalil,  selama  hal  itu benar  menurutnya  demi  kebaikan  dan  kemampuan yang  ditunjukinya  itu.  Begitu  juga  hendaknya  ia menyempurnakan  kekurangan  ilmiahnya  jika  ia termasuk  ahli  ilmu  sampai  ia  mencapai  tingkatan mujtahid.
Tradisi  yang  keliru  itu  tidak  merubah  hakikat lafadz syar’i , bahkan harus dikukuhkan dalam batas- batas ma’na maksudnya, dan berhenti sampai di situ.
Islam  memberi  kebebasan  dan  mendorong  akal untuk memandang alam semesta, mengangkat derajat ilmu  dan  ulama,  ramah  terhadap  semua  orang  yang menyumbangkan kebaikan dan kemanfaatan. “ Hikmah  itu  adalah  milik  orang  mu’min.  Di  mana saja  ia  menemuinya,  dialah  yang  paling  herhak mengambilnya ”.
Masing-masing  dari  pandangan  syar’i  dan  rasio kadang-kadang  mencakup  apa  yang  tidak  masuk dalam  wilayah  yang  lainnya.  Tetapi  kedua-duanya tidak  bertentangan  dalam  hal-hal  yang  sudah  pasti ( qath’i ).  Oleh  sebab  itu,  tidak  akan  bertabrakan dengan  antara  hakikat  ilmiah  yang  benar  dengan kaidah syar’i yang baku. Yang dzonni dari keduanya bisa  dita’wilkan  agar  cocok  dengan  yang qath’i . Dengan  demikian,  apabila  kedua-duanya dzonni , maka  pandangan  syar’i  lebih  berhak  diikuti  sampai pandangan rasio itu mantap atau runtuh.

## 2.4. Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Dibentuk  dalam  rangka  mewujudkan  aspirasi umat  Islam  mengenai  masalah  perekonomian  dan mendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam  bidang perekonomian/keuangan  yang  dilaksanakan  sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
Pembentukan  DSN-MUI  merupakan  langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi  isu-isu  yang  berhubungan  dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama  agar  diperoleh  kesamaan  pandangan  dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  ada  di  lembaga keuangan syariah.
Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan  ekonomi  dan  keuangan,  DSN-MUI senantiasa  dan  berperan  secara  proaktif  dalam menanggapi  perkembangan  masyarakat  Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
Tugas DSN-MUI sebagai berikut : a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya;
b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
c. Membuat  Pedoman  Implementasi  Fatwa  untuk lebih  menjabarkan  fatwa  tertentu  agar  tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan  di  LKS,  LBS,  dan  LPS lainnya;
d. Mengeluarkan  Surat  Edaran  (Ta’limat)  kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya;
e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut  rekomendasi  anggota  DPS  pada  LKS, LBS, dan LPS lainnya;
f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut Rekomendasi ASPM;
g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan  Syariah  bagi  produk  dan  ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait;
h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya;
i. Menerbitkan  Sertifikat  Kesesuaian  Syariah  bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan;
j. Menyelenggarakan  Program  Sertifikasi  Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya;
k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan  literasi  keuangan,  bisnis,  dan ekonomi syariah; dan
l. Menumbuhkembangkan  penerapan  nilai-nilai syariah  dalam  kegiatan  perekonomian  pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
Wewenang DSN-MUI sebagai berikut :
a. Memberikan  peringatan  kepada  LKS,  LBS,  dan LPS  lainnya  untuk menghentikan  penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI;
b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang  untuk  mengambil  tindakan  apabila peringatan tidak diindahkan;
c. Membekukan  dan/atau  membatalkan  sertifikat Syariah  bagi  LKS,  LBS,  dan  LPS  lainnya  yang melakukan pelanggaran;
d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan  LPS  lainnya  mengenai  usul  penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan;
e. Merekomendasikan  kepada  pihak  terkait  untuk menumbuhkembangkan  usaha  bidang  keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
f. Menjalin  kemitraan  dan  kerjasama  dengan berbagai  pihak,  baik  dalam  maupun  luar  negeri untuk  menumbuhkembangkan  usaha  bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

## 2.5. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini bertujuan untuk membuat indikator utama BUMDes Islami yang sesuai dengan maqashid syari’ah . Maqashid  syari’ah sebagai  ide  utama  dari pembuatan  indikator  ini. Maqashid  syari’ah yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah maqashid syari’ah dari sudut pandang BUMDes konvensional. Kerangka  pemikiran  ini  disusun  untuk  dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: a. Implementasi  Menjaga  agama  ( Hifdz  ad-Din ) pada indikator BUMDes Islami.
b. Implementasi Menjaga jiwa ( Hifdz An-Nafs ) pada indikator BUMDes Islami.
c. Implementasi Menjaga akal ( Hifdz Al-‘Aql ) pada indikator BUMDes Islami.
d. Implementasi Menjaga keturunan ( Hifdz An-Nasl ) pada indikator BUMDes Islami.
e. Implementasi Menjaga harta ( Hifdz Al-Mal ) pada indikator BUMDes Islami.
Bentuk  dari  kerangka  pemikiran  dari  penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Ilmu dalam pandangan Islam bagai cahaya yang dapat  menerangi  jalan  kehidupan,  sehingga  mana jalan  yang  boleh  ditempuh,  dan  mana  jalan  yang dilarang  dilewati,  supaya  cita  cita  dan  tujuan  hidup tercapai ( falah ).
Ayat  pertama  dari  surat  Al-‘Alaq  “ Bacalah dengan nama Rob Mu yang menciptakan ”. Pada ayat ini  jelas  bahwa  yang  menciptakan  seluruh  ilmu pengetahuan adalah Allah SWT. Kemudian pada ayat kelima Allah katakan “ Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya ”. Jadi Allah lah yang mengajarkan kepada manusia tentang Ilmu dan
pencapaian  Ilmu,  melalui  ayat kauliyah (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dan ayat kauniyah (alam semesta dan sistemnya).
Berdasarkan penjelasan diatas maka metodologi ilmu Islam berlandaskan kepada:
a. Hukum Empiris
Perhatikan  ayat  dibawah  ini,  bagaimana Allah  mengajarkan  manusia  tentang  hukum empiris yang berlaku dimuka bumi.
Maka  berjalanlah  kamu  dimuka  bumi  dan perhatikanlah  bagaimana  kesudahan  orang orang  yang  mendustakan  (rasul-rasul)  (QS.16: 36)
Ayat  tersebut  mengajarkan  agar  selalu memperhatikan masa lalu (historical data) sebagai pelajaran untuk referensi kehidupan.
b. Hukum Logika Akal
Perhatikan  ayat  dibawah  ini,  bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang hukum logika akal yang berlaku dimuka bumi.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda  bagi  orang-orang  yang  berakal, (QS.3:90)
c. Al-Qur'an dan As-Sunnah
Perhatikan  ayat  dibawah  ini,  bagaimana Allah mengajarkan manusia tentang ilmu hikmah dan sistem yang berlaku.
Allah  menganugerahkan  Al  Hikmah  (kefahaman yang  dalam  tentang  Al  Quran  dan  As  Sunnah) kepada siapa yang dikehendakiNya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar- benar  telah  dianugerahi  karunia  yang  banyak. dan  hanya  orang-orang  yang  berakallah  yang dapat  mengambil  pelajaran  (dari  firman  Allah) (QS.2:269).
Pada ayat lain, Kebenaran itu  dari  Rabb-mu,  maka  janganlah kamu termasuk orang yang ragu.(QS.3:60)

## 2.6. Metode Kualitatif
Pada filsafat postpositivisme kebenaran didasarkan pada esensi (sesuai dengan hakekat obyek) dan kebenarannya bersifat holistik. Dalam postpositivisme  selain  yang  empiris  sensual  juga mencakup apa yang ada di balik yang empirik sensual (fenomena  dan  nomena).  Postpositivisme  mencari makna di balik yang empiris sensual. Postpositivisme dalam  penelitian  berkembang  menjadi  penelitian dengan  paradigma  kualitatif.  Karakteristik  utama
penelitian kualitatif dalam paradigma postpositivisme adalah  pencarian  makna  di  balik  data.  Penelitian kualitatif  lebih  banyak  ditujukan  pada  pembentukan teori  subtantif  berdasarkan  konsep-konsep  yang timbul dari data empiris. Dalam penelitian kualitatif, peneliti  merasa  “tidak  tau  mengenai  apa-apa  yang hendak  diketahuinya”,  sehingga  desain  penelitian yang  dikembangkan  selalu  merupakan  kemungkinan yang  terbuka  akan  berbagai  perubahan  yang diperlukan  dan  lentur  terhadap  kondisi  yang  ada  di lapangan pengamatannya.

## 2.7. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dilakukan  dengan  studi literatur  berdasarkan  Al-Qur'an  dan  As-Sunnah, pandangan  ulama  serta  buku-buku  kontemporer. Adapun  cara  yang  digunakan  seperti  Gambar  2 berikut:
Gambar 2. Flowchart Penelitian
Definisi variabel operasional :
a. Faktor adalah yang ikut menyebabkan/
mempengaruhi sesuatu.
b. Variabel adalah setiap entitas yang memiliki nilai berbeda.
c. Dimensi  adalah  sebuah  sistem  yang  diukur  dari kemungkinan gerak bebasnya.
d. Indikator  adalah  ukuran,  yakni  hal-hal  yang menunjukkan  keterwakilan  dari  nilai  sebuah variabel.
2.8. Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah literatur dari ayat suci Al Quran, sumber ilmu dari  nabi  yang  disebut  As-Sunnah,  Fatwa  Ulama Klasik  dan  Fatwa  Ulama  Kontemporer  serta  Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## 2.9. Mekanisme Pelaksanaan
Agar  diperoleh  hasil  penelitian  sesuai  dengan maksud  dari  judul  penelitian  yaitu  Implemantasi Maqoshid  Syari’ah sebagai  Indikator  BUMDes Islami,  maka  mekanisme  penelitian  disusun  sebagai berikut:
a. Tahap Persiapan Tahap ini merupakan perumusan dan  penyempurnaan  kerangka  pemikiran  dari penelitian.  Tahap  persiapan  ini  menjadi  penting sebab kerangka pemikiran merupakan bentuk dari wujud penelitian berbasis studi literatur.
b. Tahap  Pengumpulan  Literatur  Setelah  tahap persiapan  selesai,  selanjutnya  pengumpulan literatur yang terkait dengan kerangka pemikiran. Literatur diurutkan dari sumber utama seperti Al- Quran dan As-Sunnah , selanjutnya pemikiran dan fatwa  ulama  klasik,  dan  setelah  itu  pendapat ulama  kontemporer,  serta  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
c. Tahap Analisa Aktivitas pada tahap analisa adalah membaca  seluruh  literatur  dengan  seksama. Khusus pada saat literatur sumber utama peneliti harus  tunduk  dan  patuh  sepenuhnya  terhadap  isi dan makna dari isi tersebut. Literatur selanjutnya peneliti  memperkaya  literatur  mendudukkan  dan memverifikasi kerangka pemikiran. Tahap terakhir  dari  analisa  adalah  Faktor  Variabel Dimensi  Indikator  melakukan  analisa  tentang hubungan faktor, variabel, dimensi dan indikator dari setiap pertanyaan penelitian.
d. Tahap  Kesimpulan  Berdasarkan  analisa  dari penelitian dibuatkan kesimpulan yang menjawab perumusan dan pertanyaan masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator BUMDes Islami harus mengacu tujuan di  turunkannya  syariah  yaitu maqashid  syari’ah . Pembahasan  pada  bab  ini  adalah  bagaimana implementasi maqashid  syari’ah sebagai  indikator BUMDes Islami.
3.1. Implementasi Pencapaian Agama pada
Indikator BUMDes Islami
Definisi dlaruriyat pada maqashid  syari’ah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada,  maka  akan  menimbulkan  kerusakan  bahkan hilangnya  hidup  dan  kehidupan  (Imam  Syathibi,  al- Muwafaqat). Jika manusia tidak memiliki agama atau tidak  beragama  Islam,  manusia  tersebut  tetap  hidup, tetapi  tidak  perlu  patuh  terhadap  ketentuan  syariah. Artinya  manusia  tersebut  berlepas  dari  kepatuhan syariah.
Demikian  pula  BUMDes,  jika  menyatakan  diri sebagai  BUMDes  Islami,  maka  ia  harus  patuh terhadap  ketentuan  syari’ah  ( syari’ah  compliance ). Sehingga  BUMDes  Islami  harus  menjalankan
kepatuhan syari’ah yang diwujudkan dalam identitas. BUMDes konvensional adalah yang tidak harus patuh kepada ketentuan  syari’ah,  kalau pun masuk  kepada kategori syari’ah itu hanya kebetulan. Tabel 2 adalah sumber acuan faktor agama.
Tabel 2. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga
Agama Dimensi Sumber Acuan Dimensi Indikator Sumber Acuan Indikator Kepatuhan Syari’ah (QS.2:208) (QS.45:18) Identitas BUMDes Islami (QS.3:52)
Dimensi  terhadap  kepatuhan  syariah  ini  dapat diperhatikan pada ayat dibawah ini, “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah  kamu  ikuti  hawa  nafsu  orang-orang  yang tidak mengetahui”. (QS.45:18)
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam  Islam  secara  keseluruhannya,  dan  janganlah kamu  turut  langkah-langkah  setan.  Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS.2:208)
Indikator  atau  ukuran  terhadap  kepatuhan syari’ah dewasa ini adalah dimana suatu perusahaan menyatakan  dalam  aspek  legalnya  bahwa  BUMDes tersebut adalah BUMDes Islami.
Maka  tatkala  Isa  mengetahui  keingkaran  mereka (Bani  Israel)  berkatalah  dia:  "Siapakah  yang  akan menjadi  penolong-penolongku  untuk  (menegakkan agama)  Allah?"  Para  hawariyyin  (sahabat-sahabat setia)menjawab:  "Kami  lah  penolong-penolong (agama)  Allah.  Kami  beriman  kepada  Allah;  dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang- orang yang muslim. (QS.3:52)
BUMDes  Islami  harus  patuh  kepada  ketetapan syari’ah, karena perusahaan islami harus berjalan/mengantarkan  masyarakat  desa  sebagai stakeholder muslim mencapai tujuan utama kehidupan yaitu  falah.  Fungsi  kepatuhan  syariah  disini  adalah sebagai  rambu  dalam  menjalankan  usaha,  sehingga perusahaan  berjalan  pada  jalan  yang  lurus  dan diberkahi Allah SWT.
3.2. Implementasi  Meningkatkan  Kualitas  Hidup pada Indikator BUMDes Islami Berdasarkan  definisi dlaruriya t,  untuk  menjaga hidup  maka  manusia  wajib  mengkonsumsi  tiga  hal, yaitu makan untuk membuat badan sehat, ilmu untuk
meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  memiliki keturunan agar manusia tidak punah.
Manusia adalah Sumber Daya Insani (SDI), yang merupakan  aset  utama  dari  BUMDes.  Sumber  daya insani pada BUMDes berfungsi sebagai pemimpin dan pelaksana  dari  jalannya  usaha  BUMDes.  Agar pemimpin  dan  pelaksana  serta  seluruh  stakeholder dapat menjalankan  fungsinya  secara maksimal  maka BUMDes harus melakukan peningkatan kualitas SDI. Tabel 3 adalah dimensi dan indikator untuk menjaga variabel hidup ( nafs ) pada maqashid syari’ah .
Tabel 3. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga
Hidup Dimensi Sumber Acuan Dimensi Indikator Sumber Acuan Indikator Peningkatan Kualitas SDI (QS.24:37) HR.Tarmizi 2606 • Nafs • Akal • Keluarga (QS.2:168) (QS.3:37) (QS.6:140) Dimensi peningkatan kualitas SDI pada perusahaan dapat diperhatikan pada sumber dibawah ini.
Laki-laki yang tidak  dilalaikan oleh  perniagaan  dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang  (di  hari  itu)  hati  dan  penglihatan  menjadi guncang. (QS.24:37)
(TIRMIDZI  -  2606):  Abu  Darda`  berkata;  "Aku mendengar  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  "Barangsiapa  menempuh  jalan  untuk mencari ilmu, maka Allah akan menuntunnya menuju surga  dan  para  malaikat  akan  meletakkan  sayap- sayapnya  karena  senang  kepada  pencari  ilmu, sesungguhnya  orang  berilmu  itu  akan  dimintakan ampunan oleh (makhluq) yang berada di langit dan di bumi  hingga  ikan  di  air,  keutamaan  orang  yang berilmu  atas  ahli  ibadah  laksana  keutamaan rembulan atas seluruh bintang. (Shahih)
Peningkatan  kualitas  SDI  adalah  infrastruktur penting  agar  perusahaan  dapat  berkembang.  Jika peningkatan kualitas SDI diabaikan maka perusahaan tidak  akan  berkembang  dan  lambat  laun  akan tertinggal yang pada akhirnya akan tutup.
Indikator peningkatan kualitas SDI dapat dilihat pada sumber acuan dibawah ini. Untuk dapat menjaga kesehatan  hidup  manusia  harus  makan  dengan makanan yang halal.
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya  setan  itu  adalah  musuh  yang  nyata bagimu. (QS.2:168)
Untuk  dapat  menjaga  dan  meningkatkan  ilmu,

## SDI harus mendapatkan pendidikan yang baik.
Maka  Tuhannya  menerimanya  (sebagai  nazar) dengan  penerimaan  yang  baik,  dan  mendidiknya dengan pendidikan yang baik... (QS.3:37)
Ada  dua  hal  dalam  pendidikan  yang  harus dipenuhi oleh SDI :
Pertama,  pemahaman  terhadap Al  quran dan As sunnah serta ushl fiqih dan maqashid syari’ah .
Kedua, keprofesian dibidangnya.
BUMDes  harus  memperhatikan  keluarga  dari para pengurusnya. Jangan sampai pengurus memiliki masalah  pada  keluarga  (anak  keturunannya)  yang berlarut-larut.
Sesungguhnya  rugilah  orang  yang  membunuh  anak- anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui,  dan  mereka  mengharamkan  apa  yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata- mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka  telah  sesat  dan  tidaklah  mereka  mendapat petunjuk. (QS.6:140)
Ada  tiga  hal  yang  harus  diperhatikan  untuk keluarga  pengurus,  yaitu  kesehatan  fisik,  kesehatan jiwa dan kecerdasan anak. Jika ketiga hak ini tercapai maka  pengurus  dapat  secara  optimum  memberikan perhatiannya kepada BUMDes.

## 3.3. Implementasi  Meningkatkan  Kualitas  Ilmu pada Indikator BUMDes Islami
Ilmu  merupakan  cahaya.  Cahaya  yang  akan menunjuki  jalan  yang  akan  ditempuh.  Ilmu  yang diperlukan  untuk  membangun  dan  mengembangkan sebuah perusahaan adalah ilmu manajemen.
Manajemen  adalah  suatu  upaya  dari  manusia  untuk mencapai  tujuannya.  Ilmu  manajemen  islami  terdiri dari tujuan, perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan,  pengawasan  dan  tawakal,  Tabel  4 berikut :
Tabel 4. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Akal Dimensi Sumber Acuan Dimensi Indikator Sumber Acuan Indikator Manajemen BUMDes (QS.59:18) Tujuan Perencanaan Pengelolaan Kepemimpinan Pengawasan Tawakkal (QS.3:159) 3.4. Implementasi Meningkatkan Kualitas Keturunan pada Indikator BUMDes Islami Keturunan memiliki arti kesinambungan. Kesinambungan yang dimaksud adalah keberlangsungan  BUMDes.  Dalam  mewujudkan keberlangsungan  BUMDes  maka  ada  dua  hal  utama yang  harus  dipenuhi,  yaitu  keberkahan  dan keuntungan. Keuntungan tanpa keberkahan merupakan  bom  waktu  yang  pada  saaatnya  akan menghancurkan.
“Telah  menceritakan  kepada  kami  'Affan  telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al 'Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau  bersabda:  "Sumpah  palsu  itu  menjadikan dagangan laris, tapi menjadikan usaha tidak berkah” (HR. Ahmad – 8981)
Dengan keberkahan maka terbukalah jalan untuk mendapatkan keuntungan.
“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,  pastilah  Kami  akan  melimpahkan  kepada mereka berkah dari langit dan bumi, (QS.7:96).
Mencari  keuntungan  dengan  dasar  mengharap keberkahan  Allah  SWT  dengan  demikian  hasil keuntungan yang didapat dapat dipertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama.
Perhatikan  ayat  di  bawah  ini,  bagaimana  Allah SWT mengajari kita cara berniaga.
"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari)  mendirikan  shalat,  dan  dari  membayar  zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang"(an-Nur: 37)
Hasil  dari  berniaga  maka  akan  tumbuh  usaha  kita dengan  mendapatkan  laba.  Sisa  (keuntungan)  dari
Allah  adalah  lebih  baik  bagimu  jika  kamu  orang- orang yang beriman......" (QS.11:86)
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang- orang  yang  menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan  tujuh  bulir,  pada  tiap-tiap  bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan  Allah  Maha  Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:261).
Bersamaan dengan proses pertumbuhan dilakukan  penguatan  dari  usaha  tersebut.  Penguatan usaha  dilakukan  dengan  penambahan  modal,  baik organik (return earning) maupun anorganik (investasi modal) agar badan usaha memiliki akar yang kuat dan cabang  yang  besar.  Perhatikan  ayat  di  bawah  ini, bagaimana  Allah  SWT  mengajari  kita  menguatkan badan usaha.
..seperti  pohon  yang  baik,  akarnya  teguh  dan cabangnya (menjulang) ke langit..(QS. 14:24)
Setelah  perusahaan  tumbuh  dan  kuat  maka selanjutnya  perusahaan  saatnya  memberikan  hasil kepada  pemegang  saham.  Allah  memberikan perumpamaan  pada  sebuah  pohon  yang memberikan buah pada setiap musimnya. Perhatikan ayat di bawah ini, bagaimana Allah SWT mengajari kita ....pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya.... (QS. 14:25)
Keberkahan terjadi disebabkan keadilan.
Keadilan  akan  menimbulkan  rasa  kepuasan  bagi seluruh pihak yang terlibat. Meskipun demikian sulit membuat rasa adil kepada seluruh stakeholder. Wujud dari  keadilan  kepada  stakeholder  adalah  kepuasan manajemen, kepuasan karyawan, kepuasan distributor dan kepuasan pelanggan.
Tabel 5. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga
Keturunan Dimensi Sumber Acuan Dimensi Indikator Sumber Acuan Indikator Keuntungan Keberkahan (QS.38:29) (QS.53:39-41) (QS.11:84-86) Kepatuhan Terhadap Syari’ah (QS.42:20) HR.Ahmad 8981

## 3.5. Implementasi Meningkatkan Kuantitas Harta pada Indikator BUMDes Islami
Dalam  Islam,  uang  (harta)  sebagai  tulang punggung  kehidupan  atau  modal  dalam  bisnis, sehingga  dalam  pengelolaanya  pun  harus  diserahkan kepada seorang yang profesional. Pada ayat lain Allah
SWT  menyuruh  manusia  berbisnis  dengan  cara berniaga dan diperbolehkannya mendapatkan keuntungan.  Menjaga  dan  menumbuhkan  harta termasuk hal yang diperintahkan.
Pengelolaan  uang  sehingga  menjadi  tumbuh dikenal  sebagai  manajemen  keuangan.  Manajemen keuangan  islami  bertujuan  memenuhi  perencanaan keuangan  pada  sistem  BUMDes  Islami.  Setidaknya hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  manajemen keuangan  adalah  pertumbuhan  penjualan,  rasio aktivitas, rasio likuiditas dan manajemen risiko.
Dalam  menanggapi  perkembangan  masyarakat Indonesia  yang  dinamis  dalam  bidang  ekonomi  dan keuangan, sehingga sumber acuan indikator yang ada tidak  cukup  bisa  menjawab  permasalahan  yang timbul,  maka  diperlukan  sumber  indikator  acuan tambahan, seperti Tabel 6 berikut :
Tabel 6. Dimensi dan Indikator Variabel Menjaga Harta
Dimensi Sumber Acuan Dimensi Indikator Sumber Acuan Indikator Sumber Acuan Indikator Tambahan Pokok Kehidupan (QS.4:5) Modal Penjualan Manajemen Keuangan Syari’ah HR.Bukhori (QS.4:29) (QS.2:282- 283) Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
a. Implementasi faktor agama (dien) pada BUMDes menjadi  identitas  BUMDes  Islami  dengan indikator adanya kepatuhan syariah.
b. Implementasi faktor  hidup (nafs )  pada  BUMDes menjadi peningkatan kualitas sumber daya insani dengan  indikator  terjaminnya  nafs,  akal  dan keluarga karyawan.
c. Implementasi  faktor  akal (‘aql) pada  BUMDes menjadi  sistem  organisasi  dengan  indikator penggunaan manajemen islami.
d. Implementasi  faktor  keturunan (nasl) pada BUMDes  menjadi  keberkahan  dan  keuntungan dengan  indikator  tidak  melakukan  kecurangan dalam usahanya
e. Implementasi faktor harta (maal) pada BUMDes menjadi  pokok  kehidupan  dengan  indikator modal,  penjualan  dan  manajemen  keuangan syari’ah.
Untuk  mencari  solusi  berbagai  masalah/kasus terjadi  pada  BUMDes  yang  memerlukan  fatwa  yang belum ada fatwa ulama sebelumnya maka disarankan untuk  meminta  fatwa  kepada  Dewan  Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## 5. REFERENSI
Al-Quran. Al-Sunnah.
Aprillio  Danis  Rizfal,  2021,  Maqasid  Asy  Syariah Dalam  Keuangan  Islam,  Jurnal  Nahdlatul  Fikr, Vol.3 No.1
Fatwa DSN-MUI, https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/ Hasan  Nur,  2020,  Tingkatan  Maqashid  Syariah Menurut  Para  Ulama  :  Kebutuhan  Primer, Sekunder dan Tersier Demi Kemaslahatan Hidup Manusia, www.islami.co Ibrahim Azharsyah 1, dkk, 2021, Pengantar Ekonomi Islam,  Jakarta,  Edisi  Pertama,  Departemen Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  –  Bank Indonesia.
Iskandar  Azwar,  2019,  Green  Economy  Indonesia dalam  Perspektif  Maqashid  Syari’ah,  Al- Mashrafiyah https://doi.org/10.24252/al- mashrafiyah.v3i2.9567
Majid Abd. M.Shabri, Dr, M.Ec, 2011, Ekonmi Islam
: Sebuat Pengantar, Banda Aceh, Edisi Pertama, Universitas Syiah Kuala Darussalam.
Margono,  2006,  Metodologi  Penelitian  pendidikan,
Jakarta, Rineka Cipta
Media  Muamala  Tim,  2022,  Pengertian  Maqashid Syariah  dan  Contohnya  pada  Tujuan  Hukum Ekonomi  Islam, https://muamala.net/maqashid- syariah/
Mth. Asmuni, 2014, Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sistem Al-Maqashid, Millah,
https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art5
M.Zein  Effendi  Satria,  Prof.,Dr.,M.A.  2017,  Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana.
Albara  Pradesyah  Riyan,  2018,  Pengelolaan  Potensi Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Berbasis Syariah  Di  Desa  Rambung  Sialang  Hulu Kecamatan  Sei  Rampah  Kabupaten  Serdang Bedagai  Sumatera  Utara,  Jurnal  Prodiknas, Vol.2, No.2
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  (Perpres) Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Badan  Usaha Milik Desa.
Qoyum  Abdul  1,  dkk,  2021,  Sejarah  Pemikiran
Ekonomi Islam, Jakarta, Edisi Pertama, Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  –
Bank Indonesia.
Siswadi  dan  Fiqriyah  Kamaliatul,  2022,  Jual  Beli Sistem  Dropshipping  menurut  Perspektif  Fiqh
Muamalah,
Al-Maqashid https://doi.org/10.55.352/maqashid . v212.636
Sulistiani Lis Siska, 2018, Analisis Maqashid Syariah dalam  Pengembangan  Hukum  Industri  Halal  di Indonesia,  Law  &  Justice  Jurnal,  Volume  3 Nomor 2.
Suma,  MA,  2008,  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam, Jakarta, Kholam.
Syahbudi  Muhammad,  SE.I,  MA,  2018,  Ekonomi Makro  Perspektif  Islam,  Medan,  Edisi  Pertama, UIN Sumatera Utara.
W.Mahri A.Jajang 1, dkk, 2021, Ekonomi
Pembangunan  Islam,  Jakarta,  Edisi  Pertama, Departemen  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  – Bank Indonesia.
www.socialresearchmethods.net/kb/v http://www.filsafatilmu.com