Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021

## ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Nurul Alfian Gazali
Isnain Bustaram Syaiful Herman Djaja
Siti Salama Amar fian@unira.ac.id Fakultas Ekonomi Universitas Madura

## ABSTRACT
The Analysis of tax enforcement through the level of tax compliance UMKM at Surabaya city. The formulation of the problem in this research is how the tax compliance growth of taxpayer at the taxpayer after the transfer of PP number 46 year 2013 to PP number 23 year 2018. The purpose of this study is to find out if any changes to the government regulation affect taxpayers compliance in fulfilling obigations. This research includes descriptive research, the technique to collect theses writing data using questionnaire methods. The data used is primary data.
The results showed that UMKM have received government regulation No. 23 year 2018. This  is  seen  from  the  dominant  UMKM  respondents  answered  agree  with  the  taxpayer's understanding indicators, and the tax sanctions on the taxpayer's level of compliance . Keyword: PP 46 year 2013, PP 23 year 2018, UMKM, tax compliance

## Abstrak
Analisis  pemberlakuan  Pajak  UMKM  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM pada  wilayah  kota  surabaya.  Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana pertumbuhan kepatuhan jumlah wajib pajak pada wajib pajak UMKM Sesudah Pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah setelah ada perubahan Peraturan Pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibanya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data  penulisan  skripsi  ini  menggunakan  metode  kuesioner.  Data  yang  digunakan  adalah  data primer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM menerima Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal  ini  dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci : PP No. 46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018, UMKM, Kepatuhan Perpajakan.
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021

## Pendahuluan
Keberadaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  mempunyai  peranan  cukup  besar dalam perekonomian di Indonesia. Dari sekitar 250 jutaan penduduk Indonesia yang tercatat dari data Kementrian menunjukkan Koperasi dan UKM pada tahun 2017, jumlah unit usaha UMKM tercatat sebanyak 98.8% dari total  unit usaha dengan serapan tenaga kerja sebesar 96.99% dari total tenaga kerja. Disisi lain, menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari  sektor  UMKM  hanya  Rp  65,012  miliar  atau  baru  0,54%  dari  total  PDB  sektor  UMKM (sumber:  google,  diakses  2018).  Angka  ini  menunjukan  bahwa  adanya  gap  antara  tingkat penerimaan  pajak  dengan  jumlah  unit  UMKM  yang  sangat  tinggi.  Idealnya  potensi  Pajak  di Indonesia  sangatlah  besar,  namun  sayang  belum  tergarap  optimal.  Pajak  adalah  sumber penerimaan utama bagi negara yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara. Bisa kita pahami, penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah pajak. Tapi juga bisa kita pahami bahwa semua orang menghindar untuk membayar pajak.
Rendahnya  kepatuhan  Wajib  Pajak  ini  disebabkan  kebijakan  yang  dianggap  terlalu memberatkan pembayar pajak sektor UMKM karena mereka dibebankan PP No.46 Tahun 2013 termasuk pajak final yang bersifat final tidak memandang Wajib Pajak untung atau rugi, mereka akan  tetap  dikenakan  pajak.  Pohan  (2014)  menyatakan  bahwasannya  konsep  tersebut  tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay principle) dan terkesan mengesampingkan aspek  keadilan  (equity  principle).  Pajak  memiliki  nilai  bruto  tertentu  untuk  masing-masing UMKM karena pada dasarnya sudah mempunyai system perhitungan untuk wajib pajak. Sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal laporan keuangan dan administrasi sehingga mereka tak memiliki pembukuan yang bagus. Hal tersebut karena pengembangan UMKM yang dimulai dari  usaha  individu,  yang  kemudian  berkembang  dan  berbentuk  badan  dengan  skala  kecil menengah,  sehingga  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  dibidang  pembukuan  dan pengetahuan tentang perpajakan. Faktor tersebut yang menyebabkan kurangnya tingkat kepatuhan sektor  UMKM.  (Inasius,  2014).  Permasalahan  pajak  yang  dihadapi  oleh  UMKM  di  Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang “melek pajak”.
Terdapat beberapa penelitian pernah dilakukan untuk mengenai presepi penerapan PP No 46  Tahun  2013  salah  satunya  penelitian  yang  dilakukan  Swastyananto  dan  Suandy  (2015) mengenai presepsi Wajib Pajak khusunya usahawan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukan bahwa  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  memiliki  presepsi  dengan  di  berlakukannya  PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan, keadilan, dan kepuasan bagi wajib pajak.
Penelitian oleh Nurpratiwi et al (2014) mengambil objek UMKM yang terdaftar di KPP Pratama  Malang  Utara,  menunjukan  bahwa  presepsi  Wajib  Pajak  di  tinjau  dari  kesederhanaan perhitungan  pajak  terutang  dan  berkurangnya  beban  administrasi  adalah  setuju,  sedangkan pemahaman terhadap perundang-undangan dan keadilan tidak setuju PP No. 46 Tahun 2013 adalah tidak setuju.
Berdasarkan kondisi diatas, dari beberapa penelitian menunjukan bahwa pelaku UMKM menanggapi  pemberlakuan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  dinilai  sangat  membantu  dintinjau  dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang. Namun, ditinjau dari sisi beban yang harus dibayarkan,
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
sosialisasi  dan pemahaman tentang PP No. 46  Tahun 2013, para pelaku  UMKM masih banyak yang  merasa  keberatan.  Terkait  dengan  pro-kontra  permasalahan  tersebut,  Pemerintah  terus mengevaluasi  kebijakan  yang  telah  diterapkan.  Bulan  Juni  2018,  pemerintah  mengeluarkan regulasi baru Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.
Dalam peraturan terbaru, besar tarif yang berlaku atas penghasilan yang diterima pelaku UMKM  sebesar  0,5%  yang  diberlakukan  sejak  1  Juli  2018.  Peraturan  Pemerintah  tersebut mencabut sekaligus menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 yang telah berlaku 5 tahun terakhir. PP  No.23  Tahun  2018  dikatakan  lebih  memudahkan  pelaku  UMKM  dibandingkan  dengan  PP No.46 Tahun 2013 jika dilihat dari sisi beban yang harus dibayarkan. Pengenaan pajak final bagi UMKM  hanya  bersifat  sementara,  selanjutnya  pengenaan  Pajak  Penghasilan  atas  UMKM  akan berbasis  penghasilan  netto,  serta  tarif  yang  diberlakukan  berdasarkan  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.  Untuk  bisa  dikenakan  pajak  berdasar  pada  penghasilan  netto  maka  diperlukan informasi  yang  benar  dan  lengkap  tentang  penghasilan  yang  diterima  oleh  Wajib  Pajak  dalam bentuk pembukuan.
Namun, fakta dilapangan menunjukan bahwa belum semua Wajib Pajak mampu membuat pembukuan berupa neraca dan laba rugi. Dalam peraturan ini berbeda dengan sebelumnya, dimana ada  batas  jangka  waktu  pemberlakuan  tarif  final  0,5%.  Pemerintah  membatasi  jangka  waktu pemberlakuan PPh final 0.5% selama tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan dan tujuh tahun untuk Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Artinya,  apabila  Wajib  Pajak  mengajukakan  permohonan  untuk dikenakan PP No.23 Tahun 2018, maka jangka waktu akan berlaku dan selepasnya Wajib Pajak kembali ke ketentuan umum, yakni pajak normal dengan melakukan pembukuan. Sehingga ada waktu yang cukup untuk pelaku UMKM belajar mengenai pembukuan.
Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang  mereka  harus  tanggung  tidak  sebesar  sebelumnya,  sehingga  pelaku  UMKM  memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan bisnisnya. Bisa dikatakan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  merupakan  solusi  atas  keluhan  masyarakat  akan  peraturan sebelumnya. Peraturan atau regulasi baru dianggap bisa atau tidak menjadi sebuah solusi berkaitan erat dengan persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang  beranggapan  bahwa  aturan  pajak  itu  rumit dan  membingungkan.  Persepsi  keliru  ini  dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Robbins, 2009:175). Dapat dikatakan persepsi setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan  persepsi  ini  akan  mempengaruhi  jalannya  peraturan  tersebut.  Jika  Wajib  Pajak khususnya  UMKM  memiliki  persepsi  positif,  tentunya  peraturan  tersebut  akan  berjalan  dengan lancar  karena  peraturan  tersebut  diterima  dengan  baik.  Sebaliknya  jika  Wajib  Pajak  memiliki persepsi negatif, peraturan tersebut akan susah untuk dijalankan dan diterima.
Untuk mendapati persepsi Wajib Pajak mengenai peraturan terbaru ini, maka di perlukan penelitian kembali. Mengingat persepsi itu bersifat subyektif terhadap suatu objek, dengan adanya peraturan baru tentunya akan menimbulkan persepsipersepsi baru. Hal ini yang mendasari peneliti
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
melakukan  penelitian  untuk  melihat  persepsi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pelaku  UMKM  dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu: Apakah pemberlakuan pajak UMKM mempengaruhi ketepatan waktu untuk membayar pajak?

## Kajian Pustaka Pajak
Pajak merupakan tulang punggung bagi negara, sebab 80% penerimaan negara bersumber dari pajak. Penerimaan negara ini akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara  yang  salah  satunya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Definisi  pajak  yang dikemukakan  oleh  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  SH  dalam  Mardiasmo  (2016:1)  yaitu  :  Pajak adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi  pajak  menurut  Waluyo  (2011:2)  yaitu  :  Pajak  adalah  prestasi  yang  dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum)  tanpa  adanya  kontraprestasi  dan  semata-mata  digunakan  untuk  menutup pengeluaranpengeluaran.

## Unsur-unsur Pajak
Diatas  telah  disebutkan  mengenai  pengertian  pajak,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai unsur-unsur pajak antara lain :
1. Pajak  dipungut  dengan  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku.  Asas  tersebut  sesuai dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A.
2. Tidak  dapat  mendapatkan  jasa  timbal  balik  yang  ditunjukkan  secara  langsung.  Misalnya, terdapat orang yang taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor kepada negara akan dapat melalui  jalan  yang  memiliki  kualitas  yang  sama  dengan  orang  yang  tidak  taat  dalam membayar pajak kendaraan bermotor tersebut
3. Pemungutan  pajak  sangat  diperlukan  untuk  pembiayaan  pemerintah  dalam  menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik itu secara rutin ataupun pembangunan.
4. Pemungutan  pajak  memiliki  sifat  yang  memaksda.  Pajak  dapat  untuk  dipaksakan  apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi  kewajiban tersebut  serta akan dikenakan suatu  sanksi yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Ciri-ciri Pajak
Ciri-ciri pajak Menurut Waluyo (2011:3) adalah sebagai berikut :
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukan  adanya  kontraprestasi  individual  oleh pemerintah.
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

## Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :
1. Fungsi  Budgetair,  yaitu  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  Sebagai  sumber  keuangan  negara,  pemerintah  berupaya memasukan  uang  sebanyak-banyaknya  untuk  kas  negara.  Upaya  tersebut  ditempuh  dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai  jenis  pajak seperti  Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain- lain.
2. Fungsi  Regulerend  atau  fungsi  mengatur,  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## Jenis Pajak
Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat diklasifikasikan menurut golongan yang terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung, berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sedangkan menurut lembaga pemungutannya pajak terdiri pajak pusat dan pajak daerah, yaitu:
a. Menurut Golongannya:
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Menurut Sifatnya:
1. Pajak  subjektif,  pajak  yang  berpangkal  atau  berdasarkan  pada  subyeknya,  dalam  arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib  pajak.  Contoh:  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang Mewah (PPnBM).
c. Menurut Lembaga Pemungutannya
1. Pajak  Pusat,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara.  Contoh:  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN,  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  (PPnBM),  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
2. Pajak  Daerah,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
a. Pajak Provinsi,  contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
b. Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi Official Assesment System,  Self  Assesment  System  dan  With  Holding  Tax  System.  Penjelasan  dari  ketiga  sistem pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut.
1. Official  Assessment  System Adalah  suatu  sistem  pemungutan  yang  memberi  wewenang kepada  pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus; wajib pajak bersifat pasif; utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment  System Adalah suatu  sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang.  Ciricirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib  pajak  aktif,  mulai  dari  menghitung,  menyetor,  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang terutang; fiskus tidak ikut campur,hanya mengawasi.
3. Witholding  Tax  System Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

## Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
Pada  Bulan  Juni  2018,  Pemerintah  kembali  meluncurkan  kebijakan  baru  tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.
1. Tujuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
Tujuan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  adalah  Sebagai  hasil  evaluasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  dan  untuk  memberikan  kemudahan,  kesederhanaan  serta  untuk mendorong  masyarakat  berperan  dalam  kegiatan  ekonomi,  perlu  diatur  skema  baru  Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:
1. Penurunan tarif.
2. Penambahan ketentuan jangka waktu.
3. Hak  memilih  untuk  dikenakan  PPh  final  atau  tidak  (dengan  kewajiban pemberitahuan).
4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan.
5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP.
6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH & MT.
7. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut.
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
b. Peraturan yang Tetap:
1. Batasan Omzet
2. Dasar Pengenaan Pajak
3. Pengecualian Objek Pajak
2. Subjek & Jangka Waktu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
a. WP  yang  dikenakan  Pajak  Penghasilan  WP  yang  dikenakan  Pajak  Penghasilan  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi: 7 Tahun Pajak
2. Badan Tertentu :
a. Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak
b. Koperasi, CV & Firma: 4 Tahun Pajak Yang terhitung sejak: Tahun Wajib Pajak terdaftar,  bagi  WP  yang  terdaftar  sejak  berlakunya  PP  23  Tahun  2018,  atau Tahun  Pajak  berlakunya  PP  ini,  bagi  WP  yang  telah  terdaftar  sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.
b. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018
1. Wajib Pajak yang memilih Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  untuk  Tahun  Pajak–Tahun  Pajak  berikutnya tidak dapat lagi dikenal PPh berdasarkan PP nomor 23 Tahun 2018.
2. Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma.
3. Wajib Pajak Badan yang mendapat fasilitas PPh.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
c. Objek  PPh  PP  23  Tahun  2018  Yang  dikenai  Pajak  Penghasilan  (PPh)  ini  adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
d. Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018 Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa  kamar  kos,  sewa  rumah,  jasa  konstruksi  (perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan),  PPh  usaha  migas,  dan  lain  sebagainya  yang  diatur  berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

## Peraturan Perpajakan dan UMKM
Sudut pandang terkait definisi UMKM sangat beragam. Definisi UMKM dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk kedalam kategori UMKM atau tidak.
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2,

## November 2021
Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Dalam Bab 1 Pasal (1), yang menjelaskan bahwa:
a. Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.
b. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
c. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh  orang-perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersig atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Tabel 2.1 Kriteria UMKM NO Uraian Kriteria Aset Omzet 1 Usaha Mikro Maks 50 jt Maks 300 jt 2 Usaha Kecil >50 jt – 500 jt >300 jt- 2,5 Miliar 3 Usaha Menengah >500 jt – 10 Miliar >2,5 Miliar - 50 Miliar
Tabel  di  atas  menjelaskan  kriteria  UMKM  berdasarkan  asset  dan  omzet  yang  diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset dengan jumlah maksimal Rp. 50 Juta dan omset maksimal Rp. 300 Juta. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 500 Juta dan omzet lebih dari Rp. 300 Juta sampai dengan Rp. 2,5 Miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 10 Miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 Miliar sampai dengan Rp. 50 Miliar.
Dalam perjalanannya PP 46 tahun 2013 banyak menuai pro-kontra. PP 46 tahun 2013 dinilai terlalu memberatkan dan sebagai bentuk penindasan pemerintah dalam wujud pajak penghasilan pengusaha kecil. Peraturan tersebut kemudian digantikan dengan PP No 23 Tahun 2018. PP No 23 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baru saja dijalankan sejak 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan dalam peraturan terbaru sebesar 0,5% dari omset. Dalam peraturan ini juga terdapat kebijakan  berbeda  dengan  kebijakan  sebelumnya.  Dalam  kebijakan  baru  ini  ada  jangka  waktu pengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak. Jangka waktu ini berbeda untuk setiap subyek pajak.  Pertama,  subyek  pajak  orang  pribadi,  insentif  tersebut  berjangka  waktu  selama  7  tahun. Kedua, subyek pajak badan usaga berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, insentif berjangka waktu  selama  4  tahun.  Insentif  pajak  0,5%  memberikan  keringanan  bagi  pelaku  UMKM  yang diharapkan  menstimulasi  munculnya  pelaku  UMKM  baru  untuk  berkembang  dan  memberikan
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
ruang  finansial  dengan  berkurangnya  beban  yang  harus  ditanggung,  sehingga  bisa  digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

## Pengetahuan Pelaku Wajib Pajak UMKM
Beberapa  penelitian  menunjukkan  apabila  persepsi  Wajib  Pajak  atas  pemberlakuan  PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM. Persepsi Wajib Pajak negatif atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 akan mendorong Wajib  Pajak  cenderung  enggan  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Wajib  pajak  yang  patuh  dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan terhindar dari sangsi perpajakan. Wajib pajak akan patuh pada kewajiban pajaknya, jika peraturan perpajakan yang diberlakukan sederhana, jelas dan mudah dipahami. Karena apabila persepsi Wajib Pajak positif atas pemberlakuan pajaknya, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Pengetahuan Wajib Pajak adalah informasi yang dimiliki oleh  Wajib  Pajak  tentang  peraturan  perpajakan  sehingga  Wajib  Pajak  dapat  melaksanakan kewajibanya  dengan  baik.  Sebagian  pelaku  UMKM  telah  memiliki  pengetahuan  mengenai perpajakan.  Akan  tetapi  masih  banyak  pula  yang  belum  mau  membayar  iuran  pajak  tersebut. Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan Wajib Pajak tidak melanggar dibidang perpajakan.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode  Pengumpulan  Data  pada  metode  ini  yaitu  menggunakan  dengan  cara  Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti  menggunakan  Triangulasi.  Teknik  analisis  yang  menggunakan  kuesioner  (Sugiyono, 2009;86-87) diukur dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social,

## Pembahasan
Ketidak pahaman Pelaku UMKM akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki  untuk  mengurus  perpajakan  juga  menjadi  kendala  mereka  dalam  mematuhi  kewajiban pembayaran pajak. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Wilayah Surabaya. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Wilayah Surabaya mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.
Pelaku  UMKM  sependapat  bahwa  adanya  kemudahan  dan  penyederhanaan  pajak  dapat membantu  masyarakat  khusunya  para  pengusaha  UMKM  dalam  membayar  pajaknya.  Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparasi dalam pembayaran pajak. Menurut pelaku UMKM, sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 masih kurang maksimal. Artinya, bahwa pelaku UMKM menanggapi pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2018 dintinjau dari kesederhanaan perhitungan pajak terutang dinilai sangat membantu. Namun, ditinjau
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
dari sisi beban yang harus dibayarkan, sosialisasi dan pemahaman tentang PP No. 46 Tahun 2013, para pelaku UMKM masih banyak yang merasa keberatan. Dalam peraturan terbaru, besar tarif yang berlaku atas penghasilan yang diterima pelaku UMKM sebesar 0,5% yang diberlakukan sejak 1 Juli 2018. PP tersebut mencabut sekaligus menggantikan PP Nomor 46 tahun 2013 yang telah berlaku  5  tahun  terakhir.  PP  No.23  Tahun  2018  dikatakan  lebih  memudahkan  kepada  pelaku UMKM  dibandingkan  dengan  PP  No.46  Tahun  2013  jika  dilihat  dari  sisi  beban  yang  harus dibayarkan.  Pengenaan  pajak  final  bagi  UMKM  hanya  bersifat  sementara,  nantinya  pengenaan Pajak  Penghasilan  atas  UMKM  akan  berbasis  penghasilan  netto,  serta  tarif  yang  diberlakukan berdasarkan  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan.  Untuk  bisa  dikenakan  pajak  berdasar  pada penghasilan netto maka diperlukan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam bentuk pembukuan.
Namun, fakta dilapangan menunjukan bahwa belum semua Wajib Pajak mampu membuat pembukuan berupa neraca dan laba rugi. Dalam peraturan ini berbeda dengan sebelumnya, dimana ada  batas  jangka  waktu  pemberlakuan  tarif  final  0,5%.  Pemerintah  membatasi  jangka  waktu pemberlakuan PPh final 0.5% selama tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan dan tujuh tahun untuk Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Artinya,  jika  Wajib  Pajak  mengajukakan  permohonan  untuk dikenakan PP No.23 Tahun 2018, maka jangka waktu akan berlaku dan selepasnya Wajib Pajak kembali ke ketentuan umum, yakni pajak normal dengan melakukan pembukuan. Sehingga ada waktu yang cukup untuk pelaku UMKM belajar mengenai pembukuan. Adanya peraturan terbaru ini memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang harus mereka tanggung tidak sebesar  sebelumnya,  sehingga  pelaku  UMKM  memiliki  kemampuan  ekonomi  yang  lebih  besar untuk mengembangkan bisnisnya. Dapat dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadih solusi atas keluhan masyarakat akan peraturan sebelumnya.

## Kesimpulan
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak adalah:
1. Ketidak pahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk  mengurus  perpajakan  juga  menjadi  kendala  mereka  dalam  mematuhi  kewajiban pembayaran pajak.
2. Pelaku UMKM  mengapresiasi  tarif pajak baru bagi  UMKM sebesar 0,5% dari omset  yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Wilayah Surabaya.
3. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Wilayah Surabaya mengharapkan sosialisasi dan  pendampingan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  detail  terkait  peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.
4. Untuk  Kepatuhan  Wajib  Pajak  lebih  dominan  setuju  yang  berarti  kepatuhan  wajib  pajak adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan hak perpajakanya.
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
5. Untuk pemahaman Wajib Pajak lebih dominan setuju Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah  proses  dimana  wajib  pajak  mengetahui  tentang  perpajkan  dan  mengaplikasikan pengetahuan itu agar patuh untuk membayar pajak.
6. Untuk sanksi menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih dominan setuju yang berarti sanksi dalam  perpajakan  baik  di  berlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, siapapun yang melanggar  ataupun  terjadi  keterlambatan  dalam  membayar  maupun  keterlambatan menyampaikan SPT dan sebagainya akan dikenakan sanksi yaitu denda.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  penulis  memberikan  saran kepada Wilayah Surabaya, yaitu
1. Bagi  wajib  pajak  UMKM  yang  menjadi  responden  pada  penelitian  ini,  sebaiknya  lebih memahami  fungsi  serta  tujuan  perpajakan  agar  dapat  ikut  serta  berpartisipasi  dalam pembangunan negara khususnya untuk Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk kedepanya agar dapat terus memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai  peraturan yang ada khususnya  bagi  UMKM  agar  sistem kerja dapat terus berjalan dengan baik dan sebagaimana telah di tetapkan dalam kebijakan pemerintah, serta  dapat  memperlancar  sistem  kerja  dan  dapat  menambah  motivasi  para  UMKM  dalam menjalankan usahanya dengan mendukung adanya kebijakan tersebut.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  agar  pada  penelitian  selanjutnya  dapat  memperluas daerah  yang  akan  ditelit,  jumlah  populasi  serta  sampel  ditambah  dan  diperluas  sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno  dan  Estralita  Trisnawati.  2014, Akuntansi  Perpajakan ,  Edisi  Ketiga,  Salemba Empat, Jakarta.
Ahmad,  Fauzi  dkk.  2016.  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  tarif  Pajak  dan  Asas Keadilan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  (studi  kasus  pada  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah  Diberlakukanya  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013).  Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol, 8 No. 1 2016.
Arfan Ikhsan Lubis. (2011). Akuntansi Keprilakuan . Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Arikunto, S. (2012). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara. Biro Analisa Anggaran  dan  Pelaksanaan  APBN.  2014 .  Evaluasi  Pengenaan  Kebijakan  PPh  Final  pada UMKM. Jakarta.
Butar, E. Y. Agustina dan A. R. Rustam.2013. ”Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada UMKM (studi  kasus  pada  CV.  Lestari  Malang)”. Jurnal  ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas Brawijaya, vol. 2 No. 02.
Deni  Okpriyanto.  2014.  Analisis  Kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (UMKM)  Terhadap pelaksanaan  peraturan  pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  Di  Kota  Lubuklinggau.  Jurnal. Universitas Musi Rawas. Direktorat Jenderal Pajak 2017, Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/Pj/2014  Tentang  Tata  Cara  Pembuatan  Dan Pelaporan  Faktur  Pajak  Berbentuk  Elektronik,  Nomor  PER31/PJ/2017 ,  diakses  Januari 2019.
Direktorat Jenderal Pajak 2014, Tentang Rencana Implementasi Cetak Biru Manajemen Kearsipan Di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2014,  Nomor  PER-16/Pj/2014, diakses Januari 2019.
Hamidi 2005, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian , UMM PRESS, Malang.
Hernawati dkk 2015 , Dasar-Dasar Perpajakan, Deepubllsh , Yogyakarta.
Kementrian  Koperasi  dan  UsahaKecil  dan  Menengah.  2015. Laporan  Tahunan  Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015 . Jakarta.
Ketentuan  Umum  Perpajakan  (KUP), Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan, Nomor 28, Tahun 2007.
Mardiasmo 2009, Perpajakan Edisis Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Mardiasmo 2011, Perpajakan, Yogyakarta: ANDI.
Nurul Alfian, Gazali, Isnain Bustaram, Syaiful, Herman Djaja, Siti Salama Amar
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 6, No.2, November 2021
Mardiasmo 2016, Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2016 , Andi, Yogyakarta. P.J.A Andriani Dalam Buku Waluyo . 2009. Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
Resmi, Siti 2011, Perpajakan: Teori dan Kasus , Salemba Empat, Jakarta.
Siregar, Sofyan. 2013. Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif. Jakarta:Bumi Aksara Sugiyono  2014, Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D, Alfabeta, Bandung.
Supramono  dan  Damayanti  2015, Perpajakan  Indonesia  Mekanisme  dan  Perhitungan, Andi, Yogyakarta.
Titik  Setyaningsih,  2013. Persepsi  Wajib  Pajak  UMKM  Terhadap  Kecenderungan  Negoisasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Jurnal. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Widarto, Edwin. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Pada UMKM di Surabaya. Tesis. Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala.
Wurianti, E. L. Ega dan A. Subardjo. 2015. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Pratama”. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, vol.4, No 6.