## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
Omnibus Law dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)

## OMNIBUS LAW DALAM KONSTITUSI INDONESIA (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)

## ¹Kania Venisa Rachim, ²Christo Sumurung Tua Sagala, ³Eddy Mulyono
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, Jawa Timur.
Correspondent email : kaniavr19@gmail.com
| Article History
:
| Submission | Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
30  Maret 2023
30 Mei 2023
31  Mei 2023 5   Juni 2023

## Abstract
The  Omnibus  Law  is  often  discussed  and  debated,  especially  in  its  implementation  in Indonesia.  Omnibus  Law  is  considered  as  a  solution  to  make  legislation  more  efficient, Omnibus  Law  is  something  new  in  the  formation  of  legislation  in  Indonesia.  Previously,  the Omnibus Law was often used in the common law legal system, and several civil law countries have also implemented the Omnibus Law. In this study, the authors examine the United States and the Philippines. The concept of the Omnibus Law is not only used for one type of law but has penetrated into other sectoral laws. In the Philippines, since 2003 the Omnibus Law has been enacted as a method for forming legislation. It is different from the United States, which has  implemented  the  Omnibus  Law  since  1850.  This  research  refers  to  a  comparison  of  the Omnibus  Law  in  the  Philippines  because  the  Philippines  is  a  country  in  the  Southeast  Asia region just like Indonesia and adheres to a legal system that combines common law and civil law which does not very different from Indonesia, further comparison with the United States Omnibus Law, because the United States is also one of the countries that is the mecca of world law. This study uses normative legal research, using secondary data which is processed using qualitative  techniques.  This  study  uses  a  comparison  of  two  countries  which  makes  this research different from other research related to the Omnibus Law, with the aim of examining the position of the Omnibus Law in Indonesia and making comparisons with the United States and the Philippines. The purpose of this research is to examine through a comparison of two countries with Indonesia and provide solutions to improve the Omnibus Law in Indonesia.
Keywords: Constitution; Comparation; Omnibus Law; Philippines; United States.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Omnibus Law merupakan suatu konsep baru dalam tatanan hukum Indonesia, awal dari penerapannya bermula sejak  adanya  pernyataan  dari Joko Widodo sebagai Presiden  Negara  Republik  Indonesia  saat  terpilih  melalui  hasil  PEMILU  Tahun  2019. Saat  pelantikannya  pada  tanggal  20  Oktober  2019  dihadapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  Presiden  Joko  Widodo  mengutarakan  pernyataan tentang  pengadopsian  konsep Omnibus  Law sebagai  suatu  bentuk  konsep  regulasi hukum  di  Indonesia.  Latar  belakang  penggunaan  konsep  akibat  banyaknya  regulasi dan  peraturan  perundang-undangan  yang  bertentangan  antara  satu  sama  lain, sehingga kerap berakibat pada sistem birokrasi yang kompleks dan sulit untuk diikuti oleh  masyarakat  maupun  investor  asing  yang  ingin  berinvestasi  di  Indonesia.  Oleh karena  itu, Omnibus  Law dibuat  dengan  tujuan  dengan  harapan  mengatasi  masalah tersebut  dengan  mengintegrasikan  serta  menyederhanakan  berbagai  regulasi  dan peraturan  yang  ada,  sehingga  memiliki  tujuan  utama  untuk  memberikan  kepastian hukum dan memudahkan investasi di Indonesia. 1
Omnibus  Law terdiri  dari  dua  kata,  antara  lain  “ omnibus ”  dan  “ law ”.  Makna kata  " omnibus "  secara  umum,  yaitu  mengacu  pada  hal-hal  yang  melibatkan  atau menangani  banyak  objek  atau  item  sekaligus,  atau  memiliki  berbagai  tujuan.  Jika ditambahkan  dengan  kata  " law ",  dapat  diartikan  sebagai  undang-undang  yang mencakup berbagai hal atau memiliki banyak tujuan atau tujuan yang luas, makna ini di  dapatkan  dari Black  Law  Dictionary  Ninth  Edition Bryan  A.Garner. 2 Selain  itu, Maria Farida Indrati juga memberikan defenisi terhadap omnibus law yang diartikan sebagai  suatu  undang-undang  yang  mencakup  atau  mengatur  berbagai  macam substansi dan subyek dengan tujuan menyederhanakan berbagai undang-undang yang masih  berlaku.  Namun  terkait  hal  itu,  Maria  Farida  Indrati  juga  membedakannya dengan "undang-undang payung" ( raamwet, basiswet, moederwet ), karena tidak tepat untuk digunakan dalam konteks Omnibus Law . Hal ini karena undang-undang payung merupakan  undang-undang  induk  dari  undang-undang  lainnya  dan  memiliki kedudukan  yang  lebih  tinggi  daripada  undang-undang  "anaknya".  Undang-undang payung  kemudian  melimpahkan  berbagai  kewenangan  pengaturan  lebih  lanjutnya kepada  undang-undang  lain  melalui  delegasi.  Sedangkan Omnibus  Law mencakup
1 “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia  Melalui  Konsep  Omnibus  Law  |  Fitryantica  | Gema Keadilan,” accessed April 4, 2023, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751/3559.
2 Henry  Campbell  Black,  “Black’s  Law  Dictionary:  Definitions  of  the  Terms  and  Phrases  of  American  and English Jurisprudence,” Ancient and Modern 4th Edition,(Minnesota: West Publishing Co, 1968) , 1968.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
berbagai  substansi  dan  subyek  dalam  satu  undang-undang  tanpa  mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang lainnya. 3
Awal  dari  penerapan omnibus  law tersebut  di  Indonesia  adalah  sejak berlakunya  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja yang merupakan suatu undang-undang dengan menggunakan konsep Omnibus  Law ,  dimana  dalam  pasal-pasal  UU  Cipta  Kerja  tersebut  sekaligus juga  merubah  sekitar  80  Undang-Undang  dan  lebih  dari  1.200  pasal  yang  masih berlaku  sebelumnya,  dikarenakan  substansi  dari  UU  Cipta  Kerja  ini  yang  bersifat multisektor  dalam  satu  klaster,  yang  bersinggungan  langsung  kepada  regulasi Penyederhanaan Perizinan; Persyaratan Investasi; Ketenagakerjaan Pengadaan Lahan; Kemudahan  Berusaha  Dukungan  Riset  dan  Inovasi;  Administrasi  Pemerintahan; Pengenaan  Sanksi  Kemudahan,  Pemberdayaan,  dan  Perlindungan  UMKM  Investasi; dan Proyek Pemerintah Kawasan Ekonomi. 4
Namun  demikian,  lahirnya  UU  Cipta  Kerja  yang  merupakan  produk  hukum dari pendekatan konsep Omnibus Law ini, telah menuai kontroversi dari masyarakat Indonesia,  yang  dianggap  merugikan  sebagian  besar  masyarakat,  utamanya  para karyawan,  pekerja  asing  hingga  Upah  Minimum  Kerja  (UMK). 5 Sebagai        negara hukum      yang  mengedepankan  asas  demokrasi        peraturan        perundang-undangan yang  memiliki  tujuan  untuk  menjawab    semua    permasalahan  -  permasalahan kebangsaan  dengan    kepentingan    politis    partai    politik    dan    politisi    di    lembaga perwakilan. Sebagai  produk  hukum  perundang  - undangan  dianggap  sebagai  hal yang  obyektif  karena  dibuat  dalam  proses  dan  teknis  penyusunan  yang  taat  asas hukum  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat.  Namun, pada realitanya UU Cipta Kerja sebagai  produk  pertama  dengan  pendekatan  konsep Omnibus  Law belum  dapat mengorganisir hal tersebut, terbukti dengan polemik dan dinamika yang terjadi dalam UU Cipta Kerja.
Lebih lanjut, untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan  permohonan  uji  formil,  permohonan  ini  dimohonkan  oleh  Migrant
3 Bayu Dwi Anggono, “OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPSI  DAN  TANTANGANNYA  DALAM  SISTEM  PERUNDANG-UNDANGAN  INDONESIA,” Jurnal  Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (April 27, 2020): 17, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.
4 “Booklet-UU-Cipta-Kerja.Pdf,” accessed April 4, 2023, https://dikti.kemdikbud.go.id/wp- content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf.
5 C. N. N. Indonesia, “5 Dampak Omnibus Law Ciptaker bagi Pekerja di Indonesia,” ekonomi, accessed April 4,  2023,  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006135421-532-554944/5-dampak-omnibus- law-ciptaker-bagi-pekerja-di-indonesia.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
CARE,  Badan  Koordinasi  Kerapatan  Adat  Nagari  Sumatera  Barat,  Mahkamah  Adat Minangkabau  dan  Muchtar  Said,  dalam  permohonan  ini  MK  menyatakan  dalam Putusan  Nomor 91/PUU-XVIII/2020   bahwa UU Cipta Kerja cacat  secara formil, UU Cipta  Kerja  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap  berlaku  sampai  dengan  dilakukan  perbaikan  pembentukan  sesuai  dengan tenggang  waktu  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  putusan  ini. 6 Adanya putusan MK melahirkan sebuah perubahan dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengenalkan  sistem Omnibus Law. Namun,  sebelum  waktu  yang  ditentukan  Mahkamah  Konstitusi  habis,  muncul adanya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mencabut UU Cipta Kerja, selanjutnya UU Cipta Kerja diundangkan  kembali  menjadi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sejak 31 Maret 2023.
Banyaknya  dinamika  dan  polemik  di  masyarakat  tentunya  Pemerintah Indonesia memerlukan kajian yang lebih lanjut agar implementasi Omnibus Law yang dapat  diterima  dan  bermanfaat  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  Pemerintah Indonesia,  sehingga  penelitian  ini  mengkaji  tentang  efektivitas  sistem  penerapan Omnibus Law di Indonesia dan perbandingannya dengan penerapan konsep Omnibus Law di  Amerika  Serikat  dan  Filipina.  Penelitian  ini  memiliki state  of  art karena membandingkan  Omnibus  Law  Indonesia  dengan  dua  negara,  Amerikat  Serikat  dan Filipina  yang  belum  dilakukan  oleh  penelitian  terdahulu,  antara  lain  Fadel  Oswiza Putra tentang  Perbandingan Penerapan Omnibus Law Di Indonesia Dengan Filipina 7 , Antoni  Putra  tentang  Penerapan Omnibus  Law Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi 8 ,
6 “MK:  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU  Cipta  Kerja  Harus  Diperbaiki  Dalam  Jangka  Waktu  Dua  Tahun  | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed May 9, 2023, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816.
7 Fadel  Oswiza  Putra,  “PERBANDINGAN  PENERAPAN  OMNIBUS  LAW  DI  INDONESIA  DENGAN  FILIPINA” (S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), https://doi.org/10/Lampiran.pdf.
8 Antoni  Putra,  “PENERAPAN  OMNIBUS  LAW  DALAM  UPAYA  REFORMASI  REGULASI,” Jurnal  Legislasi Indonesia 17, no. 1 (March 31, 2020): 1–10, https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
Luthvi Febryka Nola tentang Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia 9 .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif  dan  studi  perbandingan.  Penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk mengkaji  mengenai  penerapan  pendekatan  konsep Omnibus  Law .  Di  sisi  lain,  untuk memperkuat  penelitian Omnibus  Law maka  digunakan  metode  studi  komparatif dengan  melihat  praktik  dan  payung  hukum  di  Amerika  Serikat  dan  Filipina  sebagai bahan  perbandingan.  Pada  penelitian  ini  digunakan  data  sekunder.  Data  sekunder yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Adapun  bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Omnibus  Law yang  ada  di  Indonesia,  Amerika  Serikat  dan  Filipina.  Lebih lanjut,  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  meliputi  buku,  jurnal,  dan  lainnya yang mendukung penelitian. Sebagai bahan hukum pelengkap, maka digunakan bahan hukum  tersier  untuk  menganalisis  keadaan  pada  masyarakat  dengan  menggunakan website pemerintah,  berita online, dan  lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik kualitatif.  Teknik  kualitatif  dilakukan  untuk  mengumpulkan  bahan  literatur  atau kepustakaan  yang  akan  membantu  penelitian. 10 Setelah  data  terkumpul,  maka dilakukan  pengolahan  dan  analisis  data  dengan  menggunakan  pola  deduksi  untuk diuraikan  terkait  dengan  fakta  hukum  yang  terjadi,  serta  mendapatkan  solusi  dari permasalahan hukum

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem Penerapan Omnibus Law di Indonesia
Pola penerapan Omnibus Law praktik pembentukan undang-undang dalam tradisi negara-negara common law sebenarnya dapat dicontoh oleh negara-negara civil  law .  Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menata  sistem  peraturan perundang-undangan  agar  harmonis  dan  terpadu  sehingga  dapat  meningkatkan kegunaan, kepastian, dan keadilan dalam penerapannya dalam praktik. Salah satu contohnya  adalah  dengan  mengadopsi  praktik legislative  drafting yang  sistematis dan  jelas  seperti  yang  digunakan  dalam  negara-negara  common  law.  Dengan
9 Luthvi Febryka Nola, “PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA,” Kajian 25, no. 3 (April 16, 2023): 217–29, https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3894.
10 Sugiyono Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2015).

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
demikian, negara-negara civil law dapat memperbaiki sistem perundang-undangan mereka  dan  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pengaturan  berbagai aspek kehidupan masyarakat, pola penerapan ini pada dasarnya akan memberikan dampak yang buruk apabaila terdapat kekurangan dalam hal perancangannya tidak memperhitungkan  keadaan  di  lapangan.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk memperhitungkan  semua  materi  yang  terkait  dan  mempertimbangkan  hubungan antara materi tersebut dalam proses penyusunan undang-undang.
Latar Belakang penerapan Omnibus Law di Indonesia, antara lain Pertama , terdapat banyak regulasi yang tercatat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2015, Indonesia  dalam  hal  ini  Pemerintah  menerbitkan  12.471  regulasi,  dan  dari  angka tersebut paling banyak diterbitkan dalam bentuk peraturan setingkat Menteri, yaitu 8.311  regulasi. Kedua ,  sebagai  upaya  untuk  memperkuat  pondasi  percepatan pertumbuhan  perekonomian  negara,  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam menjalankan perekonomian, membuka lapangan kerja, dan mempermudah regulasi baik di dalam negeri dan dari luar negeri. dan Ketiga , mengakomodir regulasi yang sudah  ada  dan  memperbaharui  agar  tidak  tumpeng  tindih  untuk  mempermudah dimengerti dan di implementasikan oleh masyarakat.
Kedudukan Omnibus  Law dalam  konstitusi  Indonesia  dapat  dilihat  dari dasar negara  ataupun peraturan  perundang-undangan yang berlaku di bawahnya. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (yang  selanjutnya disingkat  “UUD  NRI  1945”)  merupakan  dasar  negara  dan  masuk  dalam  pokok aturan untuk penyelenggaraan pemerintah. 11 Namun UUD NRI 1945 tersebut tidak mengatur  terkait  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.
Jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  diatur  dalam Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (UU  P3),  yang mengklasifikasikan  jenis  dan  hierarki  peraturan-undangan  kedudukannya berurutan  mulai  dari  yang  tertinggi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan  Presiden;  Peraturan  Daerah  Provinsi;  hingga  yang  terendah  adalah Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian pada Pasal 8  juga dijelaskan,  selain dari  peraturan  perundang-undangan  yang  dijelaskan  dalam  pasal  7,  peraturan
11 Fadel Oswiza Putra, “Perbandingan Penerapan Omnibus Law Di Indonesia Dengan Filipina,” 2021.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
perundang-undangan  juga  mencakup  kepada  peraturan  lain  yang  diakui  dan mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  yaitu  antara  lain:  Peraturan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau  yang setingkat. Pada dasarnya Omnibus  Law telah  di  atur  dalam  UU  P3  dalam  pasal  42,  pasal  64  dan pasal  97a,    namun  pada  dasarnya Omnibus  Law merupakan  teknik  atau  metode yang digunakan untuk menggabungkan dan memperbaharui perundang-undangan untuk menjadi sebuah produk baru peraturan hukum, sehingga sah-sah saja untuk menggunakan  metode  atau  Teknik Omnibus  Law ini,  polemik  yang  terjadi  di masyarakat  akibat  terjadi  karena  UU  Cipta  Kerja  dinilai  terlalu  banyak  memuat regulasi  yang  menghasilkan  produk  hukum  yang  mengandung  banyak  substansi dan  dibuat  dengan  tempo  yang  singkat  membuat  kerancuan  untuk  dipahami  oleh masyarakat.  Hal  ini  mengakibatkan  pelanggaran  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni dapat dilaksanakan dan Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yakni  kejelasan  rumusan  dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perumusan  UU  Cipta  Kerja  yang seharusnya  banyak  melibatkan  peran  publik  karena  UU  Cipta  Kerja  tersebut memuat banyak kepentingan masyarakat dari berbagai aspek. Akibat dari polemik ini,  Pemerintah  Indonesia  perlu  untuk  membandingkan  yang  kemudian mengadopsi  mekanisme  perumusan  serta Omnibus  Law dari  Amerika  Serikat  dan Filipina.
2. Penerapan Konsep Omnibus Law di Amerika Serikat dan Filipina
a. Implementasi Omnibus Law di Amerika Serikat
Dalam sistem pembentukan undang-undang di Amerika Serikat didasari
dengan United  States  Constitution .  Dalam  pembentukan  undang-undang, kekuasaan  legislatif  yang  memiliki  wewenang  untuk  membentuk  undang- undang  adalah  senat  dan  dewan  perwakilan  rakyat  atau  lebih  dikenal  sebagai House  of  Representatives. Parlemen  di  Amerika  Serikat  bersifat  bikameral.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Menurut Black  Law  Dictionary ,    sistem  bikameral  merupakan  kekuasaan legislatif  yang  memiliki  dua  kamar  daripada  satu  (unikameral)    hal  ini ditujukan  untuk  menyediakan  adanya  sifat  saling  menjaga  keseimbangan antara  lembaga-lembaga  negara  ( checks  and  balances )  dan  untuk  mengurangi adanya potensi risiko terjadinya kediktatoran dalam suatu sistem pemerintah. 12
Sistem  bikameral  dalam  pembentukan  undang-undang  yakni  undang-undang yang  akan  disahkan  harus  sudah  disetujui  terlebih  dahulu  oleh  senat  maupun House of Representatives hal ini dijelaskan pada Article I Section 7 Number 2 of the U.S. Constitution yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang yang  diajukan  berasal House  of  Representatives, namun  senat  dapat mengusulkan  atau  menyetujui  rancangan undang-undang  yang  diusulkan  oleh House  of  Representatives ,  sebelum  disahkan  rancangan  undang-undang  perlu diajukan  kepada  Presiden  Amerika  Serikat.  Apabila  dia  menyetujui  undang- undang  tersebut  maka  dia  akan  menandatanganinya  sedangkan  apabila  tidak maka  ia  akan  mengembalikannya  dengan  alasan  keberatan  kepada Congress untuk  dipertimbangkan  alasan  tersebut.  setelah  mempertimbangkan  alasan keberatan  presiden  dan  apabila  alasan  tersebut  disetujui  oleh  2/3    anggota Congress . Dalam praktiknya yang tidak menyetujui dan  yang menyetujui akan dimasukkan  pada  daftar  orang  yang  menentang  dan  mendukung  adanya  RUU tersebut,  namun  apabila  66%  dari  anggota Congress yang  terdiri  dari  Senat dan House  of  Representatives telah  menyetujui  rancangan  undang-undang tersebut  maka  RUU  tersebut  menjadi  hukum  yang  sah.  Hal  ini  membuktikan dalam  pembentukan  undang-undang  di  Amerika  Serikat  perlu  kuat  adanya persetujuan antara dua kamar yakni Senat dan House of Representatives .
Penolakan  presiden  atau  keberatan  yang  diajukan  pada Congress terhadap  rancangan  undang-undang  yang  diajukannya  pada  presiden  juga dikenal  sebagai  veto.  Hak  veto  merupakan  suatu  kewenangan  konstitusional yang  dimiliki  oleh  presiden  untuk  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  suatu undang-undang hal ini uga biasanya disebut sebagai presidential veto . 13 Namun hak  veto  presiden  tidak  bersifat  mutlak  karena  Senat  dan House  of Representatives juga  memiliki legislative  veto untuk  mengesampingkan  veto presiden  terhadap  suatu  undang-undang.  Hal  ini  dalam  konstitusi  Amerika
12 Black,  “Black’s  Law  Dictionary:  Definitions  of  the  Terms  and  Phrases  of  American  and  English Jurisprudence.”
13 Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia (RajaGrafindo Persada, 2010).

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
Serikat  biasanya  disebut  ebagai “override” . 14 Override dapat  dilakukan  oleh Senat  dan House  of  Representative untuk  tetap  menyatakan  setuju  atas  suatu undang-undang  meskipun  adanya  veto  keberatan  dari  presiden  dan  untuk menjadikan undang-undang tesebut sah sebagai hukum maka Senat dan House of Representatives perlu mencapai hasil voting 2/3 dari anggota Congress .
Dalam praktiknya di Amerika Serikat, hak veto dibagi menjadi dua yakni veto  reguler  atau return  veto dan pocket  veto .    Veto  reguler  merupakan  veto yang  digunakan  Presiden  untuk  memveto  undang-undang  tersebut  dan mengembalikannya ke Congress . Namun apabila presiden tidak mengirimkannya dengan alasan keberatannya selama 10 hari disaat Senat dan House  of  Representative sedang  mengadakan  rapat  maka  rancangan  undang- undang tersebut menjadi hukum yang sah. Sedangkan pocket veto dapat terjadi karena  dalam  10  hari  setelah  presentasi  undang-undang  kepada  Presiden.
Presiden  dapat  menahan  tanda  tangannya  untuk  tidak  disetujui  ke Congress dan  rancangan  undang-undang  tersebut  tidak  menjadi  hukum  yang  sah. 15 Sistem  pembentukan  undang-undang  meggunakan  metode omnibus  law di Amerika  Serikat  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  baru.  Metode  ini  telah dilakukan  dari  tahun  1850,  yakni  Senator  Henry  Clay  menyusun  peraturan mengenai  lima  peraturan  yang  berbeda  menjasi  satu  peraturan  yakni The Compromise  of  1850 yang  mengatasi  masalah  yang  berkaitan  dengan perbudakan. 16 Undang-undang ini mengatur agar perbudakan yang diputuskan oleh  kedaulatan  rakyat  dalam  penerimaan  negara  bagian  baru,  melarang perdagangan  budak  di  Distrik  Columbia,  menyelesaikan  sengketa  perbatasan Texas,  dan  menetapkan  tindakan  budak  buronan  yang  lebih  ketat.  Pada awalnya  usulan  senator  Henry  Clay  yang  telah  dibahas  selama  tujuh  bulan ditolak oleh Congress . Namun dengan bantuanSenator Stephen A. Douglas dari Illinois yang amju untuk mengusulkan change bill yang akhirnya disetukui oleh Congress akhirnya The Compromise of 1850 dapat disetujui dan produk hukum
14 Vicki C Jackson, “The (Myth of Un) Amendability of the US Constitution and the Democratic Component of Constitutionalism,” International Journal of Constitutional Law 13, no. 3 (2015): 575–605.
15 Kevin  R  Kosar,  “Regular  Vetoes  and  Pocket  Vetoes:  An  Overview”  (Congressional  Research  Service,  the Library of Congress, 2007).
16 Robert R Russel, “What Was the Compromise of 1850?,” The Journal of Southern History 22, no. 3 (1956): 292–309.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
ini dapat mengatasi krisi langsung yang diciptakan oleh ekspansi teritorial yang telah terjadi. 17
Beberapa  undang-undang  yang  dibentuk  dengan  metode  omnibus lainnya  adalah  pada  tahun  1888  Amerika  Serikat  menggunakan omnibus  law untuk mengatur mengenai distribusi rel kereta api. 18 Pada tahun 2009, Amerika Serikat  telah  memperkenalkan The  Omnibus  Public  Land  Management  Act  of 2009 yang  mengatur  mengenai  penetapan  jutaan  wilayah  daratan  di  Amerika Serikat  sebagai  kawasan  lindung  dan  menetapkan  sistem  konservasi  lanskap nasional.  Urgensi  dibentuknya  undang-undang  ini  pada  waktu  itu  adalah adanya  potensi  perubahan  iklim  yang  dapat  terjadi  mengancam  akses-akses sumber  daya  air.  Selain  itu  undang-undang  ini  berisi  mengenai  tentang pemulihan  yang  diharapkan  dapat  menghasilkan  investasi  dan  memberikan manfaat  untuk  melindungi  dan  memulihkan  ekosistem  di  Amerika  Serikat. 19
Barrack  Obama  sebagai  presiden  Amerika  Serikat  yang  menandatangani The Omnibus  Public  Land  Management  Act  of  2009 menyatakan  bahwa  undang- undang  ini  akan  melindungi  jutaan  hektar  tanah  Federal  yang  merupakan hutan  belantara,  melindungi  lebih  dari  1.000  mil  sungai  melalui the  National Wild  and  Scenic  River  System dan  akan  mengesahkan  Sistem  Konservasi Lanskap  Nasional  seluas  26  juta  hektar  di  dalam  Departemen  Dalam  Negeri ( Department of the Interior ). 20
Omnibus  bill baru  yang  disetujui  oleh  Joe  Biden  sebagai  Presiden Amerika  Serikat  saat  ini.  Joe  Biden  telah  menandatangani omnibus  bill yang
17 “Compromise  of  1850  (1850),”  National  Archives,  2021,  https://www.archives.gov/milestone- documents/compromise-of-1850.
18 United States Congress House Committee on Interstate and Foreign Commerce, Omnibus Transportation Bill:  Hearings  Before  the  Committee  on  Interstate  and  Foreign  Commerce,  House  of  Representatives, Seventy-Sixth Congress, First Session, on H.R. 2531, a Bill to Redistribute the Functions of the Interstate Commerce  Commission  with  a  View  to  More  Efficient  Exercise  of  Rate-Making  Authority;  to  Extend  the Jurisdiction  of  the  Commission  in  Relation  to  the  Fixing  of  Minimum  Rates,  and  Rates  for  Inland  Water Transportation; to Create a Railroad Reorganization Court; and for Other Purposes, H. R. 4862 a Bill to Amend  the  Interstate  Commerce  Act,  as  Amended,  by  Extending  Its  Application  to  Additional  Types  of Carriers  and  Transportation,  Modifying  Certain  Provisions  Thereof,  and  Creating  and  Establishing  a Transportation Board to Administer Certain Provisions Thereof ; to Create a Reorganization Court, and for Other Purposes (U.S. Government Printing Office, 1939).
19 “Obama  Signs  the  Omnibus  Public  Lands  Management  Act  of  2009,” The  New  York  Times ,  March  30, 2009, sec. U.S., https://www.nytimes.com/2009/03/30/us/politics/30lands-text.html.
20 Office  of  the  Press  Secretary,  “Statement  from  the  President’s  Signing  Statements  on  H.R.  146,  the Omnibus Public Lands Management
Act,” whitehouse.gov, 2009, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/statement-presidents-signing-statements-hr- 146-omnibus-public-lands-management-act.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
berisi  mengenai  bantuan  untuk  Ukraina  dalam  menghadapi  perang  dengan Russia,  bantuan  bencana  darurat,  perombakan  undang-undang  penghitungan suara  elektoral,  pendanaan  untuk January  6  Attack  Prosecutions ,  peraturan mengenai larangan adanya tiktok di negara federal, perlindungan bagi pekerja yang  hamil,  perubahan  pada Medicaid dan  program  kesehatan  lainnya, peningkatan dukungan untuk militer dan veteran, memperkuat bantuan nutrisi, penghargaan  terhadap Pell  Grant ,bantuan  untuk  membayar  tagihan  utilitas, pemberian  dana  tambahan  untuk US  Capitol  Police ,  pendanaan  untuk perawatan anak, investasi dalam pencegahan tunawisma dan perumahan yang terjangkau,  serta  pendanaan  untuk  perlindungan  lingkungan. 21 Ciri  metode omnibus  law yang  diterapkan  di  Amerika  Serikat  adalah  untuk  membantu anggota  parlemen  membangun  suatu  konsensus. 22 Hal  ini  dikarenakan  setiap anggota Congress memiliki  hak  yang  sama  untuk  melampirkan  rancangan undang-undang yang diusulkannya untuk dijadikan dalam metode omnibus law . Pelaksanaan omnibus  law lebih  mengutamakan  gaya  atau  motif  politik  untuk melancarkan  pengesahan  suatu  rancangan  undang-undang  menjadi  undang- undang yang sah. 23 Penerapan  metode omnibus law telah suskes dilaksanakan di beberapa negara dikarenakan adanya panduan dengan konsep kalusul subjek tunggal ( single-theme law ). 24 Hal ini dapat dilihat di salah satu negara federal Amerika  Serikat  yakni dalam  Article  4  Section  17  Constitution  of  The  State  of Minnesota  States yakni  hukum  hanya  memahami  satu  tujuan  subjek  bahasan dan hukum tidak akan menangkap lebih dari satu subjek. Sedangkan di negara federal lain  seperti California sangat  membatasi penggunaan metode Omnibus Law, hal  ini  dijelaskan  pada California's  Constitution  in  Article  4  Section  24 yang  menyatakan  bahwa  setiap  undang-undang  hanya  akan  mencakup  satu subjek  yang  akan  dinyatakan  dalam  judulnya  sehingga  apabila  dalam  suatu undang-undang terdapat suatu substansi yang berbeda dengan judulnya maka undang-undang  tersebut  akan  dibatalkan  sehingga  perlu  dirinci  dengan  jelas dan  tidak  boleh  melewati  batas  subjek  tertentu.    Penerapan  metode Omnibus
21 Tami  Luhby  Lobosco  Katie,  “Here’s  What’s  in  The  $1.7  Trillion  Federal  Spending  Law  |  CNN  Politics,” CNN, 2022, https://www.cnn.com/2022/12/20/politics/spending-bill-congress-omnibus/index.html.
22 Ittai  Bar-Siman-Tov,  “An  Introduction  to  the  Comparative  and  Multidisciplinary  Study  of  Omnibus Legislation,” in Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation (Springer, 2021), 1–31.
23 Vincent  Suriadinata,  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian  Pembentukan  Omnibus Law Di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 115–32.
24 Bayu  Dwi  Anggono  and  Fahmi  Ramadhan  Firdaus,  “Omnibus  Law  in  Indonesia:  A  Comparison  to  the United States and Ireland,” Lentera Hukum 7 (2020): 319.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Law di Amerika Serikat telah dimanfaatkan dengan baik, dengan kebijakan ini mulai  banyak  peningkatan  mengenai  peningkatan  penelitian  dan  kesehatan seperti  contoh  dengan  disahkannya Consolidated  Apropiation  Act  2023 yang mencakup  $1,7  trilliun    untuk  pendanaan  pemerintah  kepada  pelatanan kesehatan dan penelitian. 25

## b. Implementasi Omnibus Law di Filipina
Kekuasaan  legislatif  di  Filipina  hampir  sama  dengan  Amerika  Serikat, kekuasan legislatif di Filipina diberikan pada Kongres Filipina yang terdiri dari 250  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  dua  puluh  empat  senator  sesuai  yang dijelaskan  pada Article  VI  Legislative  Department  Philippines  Constitution  of 1987 .  Kongres  memiliki  tugas  untuk  membuat  undang-undang  yang memungkinkan  untuk  memastikan  semangat  kosntitusi  dijunjng  tinggi  di negara  tersebut  dan  juga  untuk  mengamandemen  atau  mengubah  konstitusi Filipina.  Dalam  membuat  undang-undang  badan  legislatif  mengeluarkan dokumen utama yakni bill and resolution atau resolusi. Resolusi dibagi menjadi 3 bagian yakni
a. Resolusi  bersama  ( Joint  Resolutions )  :  merupakan  resolusi  yang memerlukan  persetujuan  dari  kedua  kamar  kongres  dan  tanda  tangan Presiden,  dan  memiliki  kekuatan  dan  pengaruh  undang-undang  jika disetujui. 26
b. Resolusi Bersamaan ( Concurrent Resolutions ) : merupakan resolusi yang digunakan  untuk  hal-hal  yang  mempengaruhi  keiatan  kedua  kamar Kongres dan harus disetujui dalam bentuk yang sama oleh kedua kamar tersebut yakni Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, namun resolusi ini tidak  dikirimkan  kepada  Presiden  untuk  ditandatangani  olehnya  dan dikarenakan  hal  tersebut  resolusi  ini  tidak  memiliki  kekuatan  dan pengaruh hukum. 27
c. Resolusi  Sederhana  ( Simple  Resolution )  :  merupakan  resolusi  yang berurusan  dengan  masalah  sepenuhnya  dalam  hak  preorgatif  satu
25 “Biden Signs FY 23  Omnibus  With  Increases for Research, Health Workforce,” AAMC, accessed April 30, 2023, https://www.aamc.org/advocacy-policy/washington-highlights/biden-signs-fy-23-omnibus- increases-research-health-workforce.
26 Melanie S Milo, “Philippines in 2008: A Decoupling of Economics and Politics?,” Southeast Asian Affairs , 2009, 245–66.
27 Frank  H  Murkowski,  “Observations  on  Recent  Events  in  the  Philippines,”  vol.  10  (The  Fletcher  Forum, JSTOR, 1986), 181–90.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
kamar  Kongres,  tidak  dirujuk  ke  Presiden  untuk  ditandatangani  dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum. 28
Rancangan  undang-undang  yang  sedang  dibuat  akan  sah  apabila undang-undan  disetujui  oleh  Kongres  dan  Presiden  Filipina.  Filipina  memiliki konsep  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  hampir  sama dengan Amerika Serikat yakni Filipina juga memiliki konsep hak veto. Konsep hak veto dapat digunakan oleh Presiden apabila ia keberatan dengan rancangan undang-undang  ayng  diajukan  kepadanya  hal  ini  dijelaskan  dalam Section  27 Article  VI  Legislative  Department  Philippines  Constitution  of  1987 .  Apabila keberatan  presiden  disetujui  oleh  2/3  kongres  maka  undang-undang  tersebut dapat  menjadi  hukum  yang  sah.  Namun  apabila  presiden  tidak  memberikan alasan  keberatannya  dan  Kongres  masih  dalam  sesi  tersebut  maka  produk hukum tersebut dapat menjadi suatu hukum yang sah.
Pembentukan  undang-undang  dengan  metode Omnibus  Law sudah dilakukan  sejak  lama  di  Filipina.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menopang pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang.  Dikarenakan  investasi  domestik  di Filipina dari PDB sekitar 21% antara tahun  1990  dan  2011. 29 Dikarenakan hal tersebut,  akhirnya  pada  16  Juli  tahun  1987  Presiden  Corazon  A.  Aquino menandatangani  peraturan  perundang-undangan  baru  yakni Omnibus Investment  Code  of  1987 yang  berisi  peraturan  dan  regulasi  umum  untuk investasi  asing  di  Filipina  dengan  ketentuan  pemberian  insentif  pada  industri dan sektor tertentu. 30 Lembaga yang melaksanakan peraturan ini adalah Board of  Investment (BOI), Omnibus  Investment  Code  of  1987 mengamanatkan  BOI untuk mengajukan setiap tahun untuk persetujuan presiden mengenai Rencana Priotas  Investasi  (IPP)  yang  mencantumkan  area  pilihan  untuk  berinvestasi.
Area  pilihan  ini  diklasifkasikan  sebagai  pionir  atau  non  pionir.  Orang  atau badan hukum yang terlibat dalam bidang investasi prioritas dibawah IPP dapat memanfaatkan  insentif  yang  diberikan  di  bawah  epraturan  ini  disaat mendaftar kepada BOI. 31
28 “The Legislative Branch | GOVPH,” Official Gazette of the Republic of the Philippines, accessed April 30, 2023, https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/the-legislative-branch/.
29 PUTRA, “Perbandingan Penerapan Omnibus Law Di Indonesia Dengan Filipina.”
30 “Overview of Foreign Investment Laws,” RESPICIO & CO., April 20, 2017, https://www.respicio.ph/features/overview-of-foreign-investment-laws.
31 “Investment Incentives  Under The Omnibus Investment  Code Of The Philippines  - Investment Strategy  - Philippines,” accessed  April  30,  2023, https://www.mondaq.com/investment-strategy/9714/investment- incentives-under-the-omnibus-investment-code-of-the-philippines.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Selain Omnibus  Investment  Code  of  1987, dalam  rangka  untuk meningkatkan  perekonomian  jangka  panjang  Filiina  juga  menyusun  dan mengesahkan Foreign  Investments  Act  of  1991 atau Republic  Act  7042 yang berisi mengenai hal-hal yang mengatur investasi asing untuk menginvestasikan hingga  100%  ekuitas  pada  perusahaan  pasar  domestik,  namun  juga menetapkan  batasan-batasan.  Tujuan  dibentuknya  undang-undang  ini  adalah untuk  menndorong  minat  investor  asing  untuk  menyediakan  lapangan  kerja, mengembangkan  sumber  daya,  meningkatkan  nilai  ekspor,  dan  membantu mendorong  perekonomian  secara  keseluruhan.  Batasan-batasan  yang  diberi oleh Investments  Act  of  1991 juga  disebut  sebagai The  Foreign  Investmenst Negative List (FINL) yang berisi tentang daftar area atau kegiatan yang dibatasi untuk kepemilikan asing, FINL membaginya menjadi dua daftar yakni Daftar A dan Daftar B yang akan dijelaskan dibawah ini:
I. Daftar A
Terdiri  dari  area  investasi  yang  diperuntukkan  bagi  warga  negara Filipina.  Konstitusi  Filipina  membatasi  kepemilikan  asing  di beberapa  bidang  investasi  ini  hingga  maksimal  40%.  Kepemilikan asing dilarang pada beberapa bidang-bidang berikut :
- Media massa, kecuali rekaman;
- Praktek profesi berlisensi;
- Perdagangan eceran;
- Koperasi;
- Badan Keamanan Swasta.
Kepemilikan asing terbatas diperbolehkan di bidang-bidang berikut
- Jaringan komunikasi radio swasta;
- Rekruitmen swasta;
- Periklanan;
- Kepemilikan tanah pribadi;
- Eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam. II. Daftar B
Berisi  tentang  batasan  kepemilikan  asing  untuk  alasan  kemanan, pertahanan, risiko kesehatan,  moral, dan  perlindungan usaha kecil dan menengah, kepemilikan asing dapat masuk tidak terbatas pada :
- Pembuatan,  perbaikan,  penyimpanan  untuk  produk  yang memerlukan izin Kepolisian Nasional Filipina;

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
- Pembuatan, perbaikan, penyimpanan untuk produk dan distribui produk yang memerlukan izin Depatermen Pertahanan Nasional;
- Pemandangan  telekospik,  lingkup  penembakjitu,  dan  perangkat serupa lainnya;
- Semua bentuk perjuadian kecuali yang tercakup dalam perjanjian investasi dengan Philipphine Amusement and Gaming
Corporation (PACGOR). 32
Ciri  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dengan metode omnibus  Law  di  Filipina dapat  dilihat  dari    salah  satu  produk  hukum yang  menggunakan  metode  itu  sendiri  yakni The  Omnibus  Invesment  Code  of 1987 yang telah mencabut dan mengubah beberapa peraturan lain, yakni:
a. Batas  Pambansa  Blg.  44  or  the  Investment  Promotion  Act  for  Less- Developed Areas;
b. Presidential  Decree  No.  218  on  Prescribing  Incentives  for  The Establishment  of  Regional  or  Area  Headquarters  of  Multi-National Companies in The Philippines;
c. Batas Pambansa Blg. 391 or The Investment Incentive Policy Act Of 1983;
d. Executive Order 815 on Safeguarding and Promoting The Development of The Philippine Semiconductor Electronics Industry;
e. Presidential Decree 1419 on Prescribing Incentives for The Establishment of  Multinational  Regional  Warehouses  by  Multinational  Companies Supplying Spare Parts or Manufactured Components and Raw Materials to The Asia-Pacific Area;
f. Presidential  Decree  1623,  as  Amended,  on  Authorizing  The  Issuance  of Special Investors Resident Visas to Aliens;
g. Presidential  Decree  No.  1789  on  Revising,  Amending  and  Codifying  The Investment, Agricultural and Export Incentives Acts to be Known as The Omnibus Investments Code;
h. Presidential  Decree  2032  on  Declaring  National  Policies  on  Agricultural Development and Promulgating The Agricultural Incentives Act Of 1986. Dari peraturan-peraturan  yang telah diubah dan  dicabut dapat terlihat bahwa  ciri-ciri  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Amerika  dan Filipina  yang  menggunakan  metode Omnibus  Law yakni  tidak  banyak
32 “Foreign  Investment  Act  of  1991  (RA  7042,  as  Amended  by  RA  11647),”  accessed  April  30,  2023, http://philippine-embassy.de/foreign-investment-act-of-1991-r-a-no-7042/.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
memasukkan  undang-undang  dalam  suatu  undang-undang  yang  memiliki metode Omnibus Law . Namun hanya undang-undang yang memiliki kesamaan substansi dan masih berkaitan dengan judul undang-undang metode omnibus tersebut. hal ini membuktikan dengan karakteristik tersebut, metode Omnibus Law dapat  lebih  terarah  kebijaknnya  karena  hanya  berfokus  pada  bidang tertentu dan tidak melebar ke bidang-bidang yang lain. 33

## D. KESIMPULAN
Banyaknya polemik yang terjadi dalam produk hukum Omnibus Law pertama Indonesia,  yaitu  UU  Cipta  Kerja,  pemerintah  seharusnya  membuat  sebuah  regulasi khusus  terkait  mekanisme  perumusan Omnibus  Law agar Omnibus  Law lebih memiliki  kedudukan  dalam  konstitusi  Indonesia.  Selanjutnya,  keberhasilan implementasi  Amerika  Serikat  dan  Filipina  merupakan  hal  yang  patut  untuk dipelajari  dan  diadopsi  oleh  Indonesia,  antara  lain  Pembatasan  pada Omnibus  Law diperlukan  dalam  mengakomodir  pengaturan  yang  akan  disatukan  dalam Omnibus Law, agar  produk  hukum  yang  dihasilkan  tidak  terlalu  luas  sehingga  menimbulkan ketidak jelasan dihadapan masyarakat. Omnibus Law baiknya dapat di klasifikasikan sesuai dengan kesamaan substansi ataupun tujuan agar dapat menghasilkan produk hukum efisien dan mudah dimengerti. Selain itu, peningkatan peran serta partisipasi masyarakat  sangat  dibutuhkan  untuk  terlibat  dalam  perumusan,  agar  hak  dan kewajiban  masyarakat  khususnya  yang  akan  terdampak  dalam Omnibus  Law dapat terpenuhi.  Mengkaji  perbandingan  dan  dilanjutkan  dengan  mengadopsi  mekanisme dan  pengimplementasiannya  sangat  diperlukan  untuk  memajukan  sebuah  negara dan menciptakan produk hukum yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
AAMC.  “Biden  Signs  FY  23  Omnibus  With  Increases  for  Research,  Health  Workforce.” Accessed  April  30,  2023.  https://www.aamc.org/advocacy-policy/washington- highlights/biden-signs-fy-23-omnibus-increases-research-health-workforce.
Anggono,  Bayu  Dwi.  “OMNIBUS  LAW  SEBAGAI  TEKNIK  PEMBENTUKAN  UNDANG- UNDANG:  PELUANG  ADOPSI  DAN  TANTANGANNYA  DALAM  SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan
Hukum Nasional 9, no. 1 (April
27, 2020): 17.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.
33 MURKOWSKI, “Observations on Recent Events in the Philippines.”

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
Anggono,  Bayu  Dwi,  and  Fahmi  Ramadhan  Firdaus.  “Omnibus  Law  in  Indonesia:  A Comparison to the United States and Ireland.” Lentera Hukum 7 (2020): 319.
Bar-Siman-Tov, Ittai. “An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation.” In Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation , 1–31. Springer, 2021.
Black, Henry Campbell. “Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence.” Ancient and Modern 4th Edition,(Minnesota: West Publishing Co, 1968) , 1968.
“Booklet-UU-Cipta-Kerja.Pdf.”  Accessed  April  4,  2023.  https://dikti.kemdikbud.go.id/wp- content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf.
Commerce, United States Congress House Committee on Interstate and Foreign. Omnibus Transportation  Bill:  Hearings  Before  the  Committee  on  Interstate  and  Foreign Commerce,  House  of  Representatives,  Seventy-Sixth  Congress,  First  Session,  on H.R.  2531,  a  Bill  to  Redistribute  the  Functions  of  the  Interstate  Commerce Commission  with  a  View  to  More  Efficient  Exercise  of  Rate-Making  Authority;  to Extend  the  Jurisdiction  of  the  Commission  in  Relation  to  the  Fixing  of  Minimum Rates,  and  Rates  for  Inland  Water  Transportation;  to  Create  a  Railroad Reorganization  Court;  and  for  Other  Purposes,  H.  R.  4862  a  Bill  to  Amend  the Interstate Commerce Act, as  Amended, by Extending  Its Application to Additional Types  of  Carriers  and  Transportation,  Modifying  Certain  Provisions Thereof,  and Creating and Establishing a Transportation Board to Administer Certain Provisions Thereof ;  to  Create  a  Reorganization  Court,  and  for  Other  Purposes .  U.S. Government Printing Office, 1939.
“Foreign Investment Act of 1991 (RA 7042, as Amended by RA 11647).” Accessed April 30, 2023. http://philippine-embassy.de/foreign-investment-act-of-1991-r-a-no-7042/. “Harmonisasi Peraturan  Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus  Law | Fitryantica | Gema Keadilan.”
Accessed April 4, 2023. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/6751/3559. Indonesia, C. N. N. “5 Dampak Omnibus Law Ciptaker bagi Pekerja di Indonesia.” ekonomi. Accessed April 4, 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006135421-532-554944/5- dampak-omnibus-law-ciptaker-bagi-pekerja-di-indonesia.
“Investment  Incentives  Under  The  Omnibus  Investment  Code  Of  The  Philippines  - Investment Strategy -
Philippines.” Accessed April 30, 2023. https://www.mondaq.com/investment-strategy/9714/investment-incentives- under-the-omnibus-investment-code-of-the-philippines.
Isra,  Saldi. Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam Sistem Presidensial Indonesia . RajaGrafindo Persada, 2010.
Jackson,  Vicki  C.  “The  (Myth  of  Un)  Amendability  of  the  US  Constitution  and  the Democratic  Component  of  Constitutionalism.” International  Journal  of Constitutional Law 13, no. 3 (2015): 575–605.
Kosar, Kevin R. “Regular Vetoes and Pocket Vetoes: An Overview.” Congressional Research Service, the Library of Congress, 2007.

## Kania Venisa Rachim; Christo Sumurung Tua Sagala; Eddy Mulyono
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2023. Hlm. 17-34 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Lobosco,  Tami  Luhby,  Katie.  “Here’s  What’s  in  The  $1.7  Trillion  Federal  Spending  Law  | CNN  Politics.”  CNN,  2022.  https://www.cnn.com/2022/12/20/politics/spending- bill-congress-omnibus/index.html.
Milo, Melanie S. “Philippines in 2008: A Decoupling of Economics and Politics?” Southeast Asian Affairs , 2009, 245–66.
“MK:  Inkonstitusional  Bersyarat,  UU  Cipta  Kerja  Harus  Diperbaiki  Dalam  Jangka  Waktu Dua  Tahun  |  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.”  Accessed  May  9,  2023. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816.
MURKOWSKI,  FRANK  H.  “Observations  on  Recent  Events  in  the  Philippines,”  10:181–90.
JSTOR, 1986. National Archives. “Compromise of 1850 (1850),” 2021.
https://www.archives.gov/milestone-documents/compromise-of-1850.
Nola, Luthvi Febryka. “PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
DI INDONESIA.” Kajian 25, no. 3 (April 16, 2023): 217–29. https://doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3894.
Office of the Press Secretary. “Statement from the President’s Signing Statements on H.R.
146,  the  Omnibus  Public  Lands  Management  Act.”  whitehouse.gov,  2009. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/statement-presidents- signing-statements-hr-146-omnibus-public-lands-management-act.
Official  Gazette  of  the  Republic  of  the  Philippines.  “The  Legislative  Branch  |  GOVPH.” Accessed  April  30,  2023.  https://www.officialgazette.gov.ph/about/gov/the- legislative-branch/.
Putra,  Antoni.  “PENERAPAN  OMNIBUS  LAW  DALAM  UPAYA  REFORMASI  REGULASI.” Jurnal Legislasi Indonesia
17, no. 1 (March 31, 2020): 1–10. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.
PUTRA,  FADEL  OSWIZA.  “PERBANDINGAN  PENERAPAN  OMNIBUS  LAW  DI  INDONESIA DENGAN  FILIPINA.”  S1,  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta,  2021. https://doi.org/10/Lampiran.pdf.
———. “Perbandingan Penerapan Omnibus Law Di Indonesia Dengan Filipina,” 2021.
RESPICIO  &  CO.  “Overview  of  Foreign  Investment  Laws,”  April  20,  2017. https://www.respicio.ph/features/overview-of-foreign-investment-laws.
Russel, Robert R. “What Was the Compromise of 1850?” The Journal of Southern History 22, no. 3 (1956): 292–309.
Sugiyono,  Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D .  Bandung: ALFABETA, 2015.
Suriadinata,  Vincent.  “Penyusunan  Undang-Undang  Di  Bidang  Investasi:  Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 115–32.
The New York Times . “Obama Signs the Omnibus Public Lands Management Act of 2009.”
March 30, 2009, sec. U.S.
https://www.nytimes.com/2009/03/30/us/politics/30lands-text.html.