6 (9). http://dx.doi.org/10.36418/ syntax-literate.v6i9. 4089
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 6, No. 9, September 2021

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERTONTONKAN VIDEO  BERMUATAN  PORNOGRAFI  KEPADA  ANAK-ANAK  DIBAWAH UMUR

## Eko Nurisman, Vania Virginia
Universitas Internasional Batam (UIB) Kepulauan Riau Indonesia Email: eko.nurisman@uib.edu, 1851092.vania@uib.edu

## Abstrak
Tidak  semua  dampak  revolusi  industri  4.0  adalah  dampak  baik,  ada  dampak buruknya  yaitu  dengan  mudahnya  akses  terhadap  internet,  kejahatan  pornografi yang  terjadi  juga  meningkat.  Pornografi  bukanlah  kejahatan  baru,  namun  saat  ini kejahatan  pornografi  sedang  mewabah  di  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dengan begitu  tinjauan  yuridis  terhadap  Putusan  No.  270/Pid.B/2018/PN  Pwt  perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana kepada  pelaku  dalam  perkara  putusan  ini,  mengingat  pelaku  mempertontonkan video  porno  kepada  3  orang  anak  SD.  Berdasarkan  putusan,  pelaku  dijatuhkan hukuman kurungan penjara 1 tahun dan denda Rp. 250 juta rupiah subsidair 1 bulan penjara.  Serta  bertujuan  mengetahui  apa  upaya  penanggulangan  mengatasi  tindak pidana  ini  agar  kedepannya  kejahatan  serupa  tidak  terulang  mengingat  dampak pornografi  sangat  negatif.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Dimana  digunakan  metode  pendekatan  yuridis-normatif,  pendekatan  kasus  dalam putusan.  Penulis  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  metode  pengumpulan data didapat dari melakukan studi kepustakaan (library research) . Untuk menyusun penelitian,  penulis  menggunakan  analisis  data  kualitatif  dengan  harapan  dapat ditemukan  jawaban  dari  permasalahan  dan  mencapai  tujuan  dibuatnya  penulisan ini.  Tuntutan  dan  putusan  yang  diberikan  pada  perkara  ini  belum  mampu memenuhi  tujuan  dibentuknya  UU  Pornografi.  Upaya  represif  yang  dapat dilakukan  penegak  hukum  adalah  menjatuhkan  hukuman  yang  sekiranya  cukup berat  sehingga  dapat  memberikan  peringatan  kepada  orang-orang  yang  berpotensi melakukan kejahatan yang sama, karena akan ada hukuman berat yang menunggu apalagi  melibatkan  anak.  Pemerintah  dan  masyarakat  dapat  bekerja  sama menerapkan  upaya  pre-emtif  dan  preventif,  serta  aktif  melaporkan  konten  negatif (terutama  pornografi)  di  sosial  media  ke  layanan  ‘aduankonten’  yang  disediakan Kominfo.
Kata Kunci : anak; pornografi; upaya penanggulangan; putusan hakim

## Abstract
Not  all  impacts  of  the  industrial  revolution  4.0  are  good  impacts,  there  are  bad impacts,  namely  easy  access  to  the  internet,  pornographic  crimes  that  occur  are also  increasing.  Pornography  is  not  a  new  crime,  but  currently  the  crime  of
pornography  is  endemic  in  all  levels  of  society.  Thus,  the  juridical  review  of Decision No. 270/Pid.B/2018/PN Pwt needs to be done. This study aims to find out how  to  apply  criminal  sanctions  to  the  perpetrators  in  this  decision  case, considering  that  the  perpetrators  showed  pornographic  videos  to  3  elementary school  children.  Based  on the  verdict,  the  perpetrator  was  sentenced to  1  year  in prison and a fine of Rp. 250 million rupiahs, subsidized 1 month in prison. It also aims to find out what efforts are made to overcome this crime so that in the future similar crimes will not be repeated given the very negative impact of pornography. This  type  of  research  is  normative  legal  research.  Where  the  juridical-normative approach  is  used,  the  case  approach  in  the  decision  is  used.  The  author  uses secondary  data  sources  whose  data  collection  methods  are  obtained  from conducting library research. To organize the research, the author uses qualitative data  analysis  in the  hope that  answers  to  the  problems  can  be found  and  achieve the purpose of this writing. The demands and decisions given in this case have not been  able  to  fulfill  the  aims  of  the  establishment  of  the  Pornography  Law. Repressive  measures  that  can  be  taken  by  law  enforcement  are  to  impose punishments that are severe enough so that they can give warnings to people who have  the  potential  to  commit  the  same  crime  because  there  will  be  severe punishments that await let alone involving children. The government and the public can  work  together  to  carry  out  pre-emptive  and  preventive  efforts,  as  well  as actively  report  negative  content  (especially  pornography)  on  social  media  to  the 'complaint  content'  service  provided  by  the  Ministry  of  Communication  and Information.
Keywords: pornography; children; prevention efforts; judge decisions
Received: 2021-08-20; Accepted: 2021-09-05; Published: 2021-09-20

## Pendahuluan
Meningkatnya  jumlah  kriminalitas  di  Negara  Indonesia  mengakibatkan  dampak pada  macam-macam  modus  di  kalangan  masyarakat  untuk  berbuat  tindak  pidana  dan apalagi  kurangnya  pemahaman  masyarakat  mengenai  aturan  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  contohnya  adalah  delik  kesusilaan. Perbuatan  ini  menentang  kepentingan  hukum  perseorangan  maupun  masyarakat,  serta kepentingan  hukum  negara.  Inilah  salah  satu  dampak  buruk  dari  Kemajuan  teknologi dan  informasi. (Lestari,  2019) Inillah  alasannya  dalam  UU  ITE  sudah  memutuskan perbuatan-perbuatan  mana  yang  tergolong  perbuatan  tindak  pidana  dalam  bidang  ITE, serta telah menetapkan corak kejahatannya.
Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan dalam bidang ITE adalah pornografi. Berdasarkan  UU  Pornografi  yang  menyatakan  bahwasanya  pornografi  adalah  segala bentuk kecabulan/ eksploitasi seksual yang ditunjukkan di muka umum dan melanggar norma kesusilaan di masyarakat (Rongkene, 2020) .  Pornografi termasuk tindak pidana yang paling mudah dilakukan meskipun akan menimbulkan kerugian untuk masyarakat karena  mudah  sekali  untuk  mengaksesnya  melalui  internet.  Pornografi  dapat  dengan mudah  menyerang  generasi  muda-mudi  bangsa.  Hal  inilah  yang  kemudian  akan menimbulkan  suatu  hal  yang  akan  berdampak  fatal  sekali  bagi  masyarakat  karena
kemudian  dapat  berpotensi  terjadinya  seks  bebas  yang  dilakukan  oleh  para  pemuda- pemudi dan anak-anak. Permasalahan pornografi juga menjadi salah satu permasalahan serius  yang  sedang  dihadapi  oleh  Indonesia  di  era  globalisasi  seperti  saat  ini,  karena penyebaran situs situs pornografi begitu mudah meluas dan menjadi hal yang lumrah di kalangan  masyarakat.  Situs-situs  pornografi  juga  dapat  dilihat  dengan  sangat  mudah oleh  siapapun  terutama  oleh  anak-anak  yang  nyatanya  masih  dibawah  umur  tanpa sepengetahuan orang tua (Sulianta, 2010) .
Seperti  pada  kasus  Putusan  No.  270/Pid.B/2018/PN  Pwt. (Salsabila,  2020) Berdasarkan  kasus  ini  Terdakwa  yang  memiliki  profesi  sebagai  penjual  es  krim  merk “Indo  Eskrim”  dengan  mengendarai  sepeda  motor  berjualan  berkeliling.  Terdakwa penjual  es  krim  ini  memiliki  sebuah  video  porno  yang  telah  dia  dapatkan  dari  orang yang  tidak  dikenal,  namun  terdakwa  lebih  memilih  untuk  menyimpan  video  yang didapat  di  ponsel  pribadinya. Handphone pribadi  terdakwa  tersebut  selalu  terdakwa bawa  ketika  beliau  berkeliling  menjual  es  krim.  Pada  hari  Senin  3  September  2018 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa (Nur Agung Pratama Alias Agung Bin Sarmiadi) saat sedang  berkeliling  menjual  es  krim  merk  “Indo  Eskrim”  melihat  banyak  anak-anak SDN  tengah  berolahraga  tolak  peluru  di  lapangan  bola  Kab.  Banyumas,  selanjutnya terdakwa  mengarahkan  sepeda  motornya  ke  lapangan  bola  tempat  anak-anak  SDN tersebut.  Karena  anak-anak  SDN  tersebut  tidak  ada  yang  membeli  es  krim  yang dijualnya,  kemudian  terdakwa  berinisiatif  untuk  mendekati  anak-anak  SDN  ini  agar dagangan  es  krimnya  laris  sehingga  kemudian  terdakwa  dengan  sengaja  membujuk anak-anak  SDN  ini  untuk  membeli  es  krim  yang  dijual  oleh  terdakwa.  Kemudian terdakwa berjanji untuk akan memperlihatkan video porno yang telah terdakwa simpan di ponselnya (video porno didapatkan dari orang tidak dikenal) dengan kata-kata dalam bahasa jawa yang jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah “ semua pada kesini beli  es  cream,  nanti  saya  tunjukkan  video  bagus ”.  Anak-anak  SD  berusia  sekitar  11 (sebelas)  tahun  sampai  12  (dua  belas)  tahun,  kemudian  tertarik  dengan  bujukan  yang diberikan oleh terdakwa kepada mereka. Setelah anak-anak membeli es krim yang dijual terdakwa,  kemudian  terdakwa  mengambil  ponselnya  kemudian  memperlihatkan  video porno  yang  dengan  adegan  seorang  pria  dan  wanita  sedang  melakukan  hubungan persetubuhan  atau  hubungan  badan  dengan  jelas.  Dimana  setelah  melihat  video  porno tersebut, anak-anak mengadukan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada gurunya.
Kemudian  pada  Rabu  5  September  2018,  terdakwa  kembali  menjual  es  krim  di SDN  tersebut.  Kemudian  terdapat  beberapa  anak  yang  mengalami  muntah-muntah karena  mengkonsumsi  es  krim  yang  dijual  terdakwa,  setelah  guru-guru  SDN  tersebut mendapatkan laporan bahwa terdapat terdakwa (penjual es krim) memperlihatkan video porno  kepada  anak-anak  SDN  di  lapangan  maka  guru-guru  tersebut  mendatangi terdakwa  dan  mengadukan  perbuatannya  terdakwa  ke  pihak  Kepolisian  untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan  hasil  interogasi  penuntut  umum,  maka  diperoleh  keterangan  bahwa terdakwa  memang  benar  sedang  menjual  es  krim  kepada  anak-anak  SD  yang  sedang
berolahraga.  Terdakwa  membujuk  anak-anak  untuk  membeli  es  krim  dengan menjanjikan akan menunjukkan sebuah video porno setelah anak-anak tersebut membeli es  krimnya.  Setelah  anak-anak  membeli  es  krimnya,  terdakwa  memberikan  ponsel miliknya  kepada  anak-anak  tersebut  agar  anak-anak  melihat  video  porno  yang  sudah disimpan  di  ponselnya.  Selain  melihat  adegan  sepasang  pria  dan  wanita  sedang melakukan hubungan persetubuhan atau hubungan badan, anak-anak juga membuka isi ponsel terdakwa dan isinya ada juga beberapa video perempuan yang sedang melakukan masturbasi,  selain  itu  juga  ada  beberapa screenshot berupa  adegan  pria  dan  wanita telanjang dan sedang melangsungkan persetubuhan.
Berdasarkan  BAP  Laboratoris  Kriminalistik  No.  826/FKF/20018  pada  20 September 2018, disimpulkan bahwa hasil dari pemeriksaan barang bukti berupa ponsel milik  terdakwa  ditemukan  terdapat  1  (satu)  buah file video  dan  6  (enam)  buah file gambar.  Selain  pada  itu  dalam  persidangan  juga  turut  hadir  9  orang  saksi  yang  terdiri dari 5 saksi (di sumpah) dan 4 saksi anak (tidak disumpah).
Dalam  persidangan  pada  hari  Rabu  26  Desember  2018,  JPU  (Rinawati Wahyuningsih, S. H., M. H.) menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dengan dasar Pasal  37  jo.  Pasal  32  jo.  Pasal  6  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi,  serta menjatuhkan  pidana  ke  terdakwa  dengan  hukuman  kurungan  penjara  1  (satu)  tahun  2 (dua)  bulan  dikurangi  dengan  lama  penahanan  terdakwa  dan  membayar  denda  sebesar Rp.  250  juta  rupiah  subsider  dari  2  (dua)  bulan  kurungan  disertai  perintah  terdakwa tetap di tahanan serta menetapkan terdakwa untuk dibebankan membayar biaya perkara Rp. 2.000.
Setelah melakukan pertimbangan dari fakta yang ada di persidangan, pada Rabu 2 Januari 2019, Majelis Hakim membacakan putusan yang pada intinya adalah Terdakwa terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  dan  dihukum  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 250 juta rupiah sebagai subsider pidana penjara 1 (satu)  bulan.  Kemudian  dinyatakan  pula  hukuman  penjara  yang  dijatuhkan  Majelis hakim  sudah  dikurang  dengan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  sudah  dijalani terdakwa. Majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dibebankan untuk membayar biaya perkara Rp. 2000.
Dampak negatif dari menonton video pornografi adalah membuat pelaku menjadi kecanduan  secara  berlarut-larut  dan  kemudian  akan  dapat  merusak  otak,  membuat kualitas  kecerdasan  menjadi  menurun,  dan  dapat  mengacaukan  pikiran.  Dengan menonton  pornografi  juga  akan  menghilangkan  nilai  moral  yang  ada  dalam  diri penontonnya.  Selain  itu,  juga  akan  membuat  hilangnya  rasa  percaya  kepada  tuhan, melupakan keluarga, cinta, hingga dapat melupakan ikatan pernikahan. Pornografi juga bisa  membentuk  pola  pikir  dan  jiwa  hedonisme,  dan  berpikir  segalanya  boleh  untuk dilakukan.
Saat ini banyak upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan penyebaran, hingga perbuatan pornografi yang menyimpang (Hiariej & Pidana, 2014) . Pencegahan ini lebih ditekankan  kepada  upaya  represif  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  hukum  pidana yang  dijalani  oleh  para  pejabat  penegak  hukum  mulai  dari  polisi,  jaksa,  hingga
pengadilan,  serta  lembaga  pemasyarakatan  dengan  cara  memberikan  sanksi-sanksi pidana  kepada  pelaku-pelaku  yang  melakukan  delik  pornografi.  Namun,  pada kenyataannya  upaya ini  tetap  saja tidak memberikan efek jera  pada masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan cara lain selain dari upaya hukum yang lain sebagai pemecahan dan  pencegahan  kejahatan-kejahatan  pornografi.  Berbeda  dari  penelitian  yang  sudah dilakukan terhadap putusan yang sama sebelumnya yang meneliti dari perspektif agama islam  yaitu  berdasarkan  “fiqh  jinayah”  yang  merupakan  hukum  pidana  islam,  dalam penelitian  ini  penulis  melakukan  analisa  berdasarkan  pandangan  hukum  pidana  yang digunakan pada umumnya yang salah satunya didasari oleh Undang-Undang Pornografi. Berlandaskan  pada  latar  belakang  yang  diuraikan  diatas,  penulis  akan  meneliti  dan menuliskan  penelitian  yang  berjudul:  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi Kepada Anak-anak Dibawah Umur”.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  judul  serta  pemaparan  diatas,  maka  jenis  penelitian  yang  penulis gunakan ialah berupa penelitian hukum normatif dengan mempelajari asas-asas, norma, dan tujuan dari peraturan undang-undang, serta putusan pengadilan yaitu  Putusan No. 270/Pid.B/2018/PN  Pwt (Hamzah,  2019) .  Dimana  pada  penelitian  ini,  penulis menerapkan  metode  pendekatan  yuridis-normatif  dengan  melakukan  pendekatan  kasus yang  berkaitan  dengan  penelitian  penulis,  salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (Soekanto, 2014) .
Penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  data  jenis  penelitian  studi kepustakaan  ( library  research )  dengan  meneliti  bahan-bahan  pustaka  atau menggunakan  dasar  data  dengan  jenis  data  sekunder (Kagumi,  Salim,  &  Muhaimin, 2020) .  Metode  pendekatan  studi  kepustakaan (library  research) ini  penulis  gunakan untuk  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  dengan bentuk  sumber  data  berupa  data  sekunder  yaitu  melingkupi  pengumpulan  suatu dokumen dari hukum positif, teori-teori kriminologi dan hukum, hasil penelitian, buku- buku,  artikel,  jurnal,  data  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  yang  kemudian  hasil akhir dari penelitian ini akan berbentuk suatu laporan (Soekanto, 2014) .
Dalam  menyusun  penulisan  ini,  penulis  menggunakan  analisis  data  bersifat kualitatif  yang  dimana  metode  penelitian  penulis  meneliti  menggunakan  logika,  nalar dari penulis dan kemudian akan penulis ungkapkan melalui penulisan laporan. Analisis ini  meliputi  norma-norma  hukum  masyarakat  dan  beberapa  aturan  yang  ada  pada perundang-undangan (Soekanto, 2014) . Dari seluruh data yang telah diperoleh, penulis selanjutnya  akan  mengklasifikasikan  data  dari  bentuk  yang  bersifat  khusus/  kompleks ke  umum,  dan  kemudian  penulis  kaji  serta  setelahnya  penulis  simpulkan  sehingga diharap  dapat  memberikan  gambaran  secara  spesifik  dan  relevan  perihal  data  dan analisis  yang  dilakukan  serta  juga  dapat  memberikan  jawaban  dari  rumusan  masalah diatas sehingga mencapai tujuan dari dibuatnya penulisan ini (Marzuki, 2005).

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  yang  Mempertontonkan  Video Bermuatan  Pornografi  Kepada  Anak  Dibawah  Umur  (Putusan  Nomor 270/Pid.B/2018/PN Pw)
Berdasarkan  hasil  interogasi  penuntut  umum  dalam  kasus  Putusan  No. 270/Pid.B/2018/PN  Pwt,  diperoleh  keterangan  bahwa  terdakwa  memang  benar sedang menjual es krim kepada anak-anak SD yang sedang berolahraga. Terdakwa membujuk  anak-anak  untuk  membeli  es  krim  dengan  menjanjikan  akan menunjukkan  sebuah  video  porno  setelah  anak-anak  tersebut  membeli  es  krimnya. Setelah  anak-anak  membeli  es  krimnya,  terdakwa  memberikan  ponsel  miliknya kepada anak-anak tersebut agar anak-anak melihat video porno yang sudah disimpan di  ponselnya.  Selain  melihat  bagian  pria  dan  wanita  tengah  melakukan  hubungan persetubuhan  atau  hubungan  badan,  anak-anak  juga  membuka  isi  ponsel  terdakwa dan isinya ada juga beberapa video perempuan yang sedang melakukan masturbasi, selain itu juga ada beberapa screenshot berupa adegan pria dan wanita telanjang dan sedang melangsungkan persetubuhan.
JPU telah mendakwakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa telah diatur dan  diancam  pidana  sesuai  dengan  Pasal  37  jo.  Pasal  32  jo.  Pasal  6  UU  No.  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi,  dengan  unsur-unsurnya  adalah  mempertontonkan, mempunyai, menyimpan, dan memanfaatkan barang pornografi berupa video, serta melibatkan  anak-anak.  Terdapat  beberapa  perbuatan  yang  dilarang  dalam mempertontokan,  memiliki,  menyimpan,  dan  memanfaatkan  produk  pornografi berupa  video  telah  termasuk  dalam  kejahatan  tindak  pidana  Pornografi  sesuai dengan  Pasal  1  Ayat  (1)  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Karena termasuk  dalam  tindak  pidana  pelecehan  seksual,  pencabulan,  pemerkosaan,  dan perzinahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat.
Berdasarkan Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang  menonton  pornografi  dan  mempertontonkan  pornografi dikenakan sanksi pidana kurungan atau biasa disebut dengan sanksi penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, juga denda minimal Rp. 500 juta rupiah dan maksimal Rp. 6 miliar rupiah. Sedangkan dalam Pasal 34, telah mengatur tentang minimal dan maksimalnya hukuman, baik hukuman pidana penjara maupun pidana  denda  sehingga  para  aparat  penegak  hukum  menggunakan  peraturan perundang-undangan  ini  sebagai  pedoman  dalam  memberikan  lamanya  pidana. Dengan  demikian,  cita  cita  dan  tujuan  dari  pemidanaan  akan  tercapai,  dan  dapat terbentuk kehidupan yang menyejahterakan masyarakat dan mencapai keseimbangan (Wijaya, 2018) .
Tindakan  terdakwa  yang  menyimpan  produk  pornografi  yakni  video  porno dengan  potongan  sepasang  pria  dan  wanita  sedang  melangsungkan  hubungan persetubuhan  atau  hubungan  badan  serta  menunjukkannya  kepada  anak-anak  SD yang  sedang  berolahraga  digunakan  sebagai  upaya  agar  es  krim  yang  dijual  oleh terdakwa  laris  dengan  memberikan  janji  kepada  kepada  anak-anak  SD  yang
membeli akan dipertontonkan video porno tersebut, mengenai hal ini telah didukung dengan  bukti  berita  acara  pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik.  Dengan  hal  ini maka  semua  unsur  dakwaaan  JPU  telah  terpenuhi,  beserta  alat-alat  bukti  yang diajukan oleh JPU dalam persidangan juga telah terpenuhi. Berdasarkan unsur-unsur serta  alat  bukti  yang  diajukan  pada  persidangan  oleh  pihak  JPU  maka  sudah meyakinkan Majelis Hakim bahwasannya tindakan terdakwa terbukti secara sah dan terbukti  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  dengan  memperlihatkan  video porno yang telah terdakwa simpan di ponselnya kepada anak-anak SD yang dibawah umur.  Pengertian  anak  yang  dibawah  umur  menurut  Pasal  1  Ayat  (4)  UU  No.  44 Tahun  2008  tentang  Pornografi  adalah  seorang  yang  usianya  belum  mencapai  18 (delapan belas) tahun.
Berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  dipersidangan  bahwa  tindakan  dari terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  terbukti  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana dengan  memperlihatkan  video  porno  yang  telah  terdakwa  simpan  di  ponselnya kepada  anak-anak  SD  yang  dibawah  umur,  maka  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim menyatakan  tidak  menemukan  alasan  pembenaran  untuk  terdakwa  dan  tidak  ada alasan  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  ataupun  alasan  pemaaf  yang  dapat menghapuskan  kesalahan  yang  telah  diperbuat  oleh  terdakwa.  Oleh  sebab  itu, perbuatan  terdakwa  wajib  dipertanggungjawabkan  dan  atas  perbuatannya  tersebut terdakwa  dijatuhi  hukuman  pidana  yang  sesuai  dengan  tindakan  yang  telah  di lakukannya.
Namun,  hakim  dalam  memberikan  putusannya  tetap  mempertimbangkan keadaan-keadaan  yang  dapat memberatkan  dan  meringankan  terdakwa.  Pada  kasus ini perbuatan yang memberatkan terdakwa ialah terdakwa secara sah telah terbukti melanggar  norma  kesusilaan  dan  menimbulkan  pemberian  pengaruh  buruk  kepada mental  anak-anak  dibawah  umur.  Selain  itu,  juga  terdapat  perbuatan  yang meringankan  terdakwa  diantaranya  adalah  terdakwa  sudah  menyesali  perbuatan yang  telah  dilakukan,  dan  terdakwa  berjanji  untuk  tidak  akan  mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa sudah meminta maaf kepada korban anak-anak SD dan pihak sekolah SD juga telah memberikan maaf kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukan  terdakwa.  Berdasarkan  pertimbangan  hakim  yang  memberatkan  dan meringankan  terdakwa  ini,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  putusan  yang  tepat dan  adil  untuk  terdakwa  adalah  dengan  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  pidana denda.  Dalam  putusan  ini  maka  terdakwa  dikenakan  hukuman  dengan  pidana kurungan  atau  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar  250  juta rupiah,  apabila  terdakwa  tidak  bisa  membayar  hukuman  denda  tersebut  maka hukuman  denda  akan  digantikan  dengan  pidana  kurungan  atau  penjara  selama  1 (satu) bulan.
Berdasarkan  teori  pemidanaan,  pemidanaan  ialah  puncak  dari  seluruh  proses mempertanggungjawabkan  orang  yang  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana. Pemidanaan adalah sebuah tindakan pada seorang yang melakukan tindakan pidana, bisa dibenarkan secara “normal” lantaran bukan berarti pemidanaan itu mengandung
akibat baik/ positif pada si pelaku, korban ataupun masyarakat. Lantaran itu teori ini dianggap pula sebagai teori “konsekuensialisme”. Pidana diterapkan bukan lantaran seorang  sudah  melakukan  kejahatan,  namun  pidana  diberikan  supaya  pelaku  ini tidak akan lagi melakukan kejahatan serta dengan begitu juga orang lain akan lebih tidak  berani  untuk  berbuat  jahat.  Pemidanaan  tidak  ditujukan  sebagai  upaya  balas dendam,  melainkan  sebagai  sebuah  upaya  pembelajaran  untuk  seorang  yang  telah berbuat  tindak  pidana  dan  sekaligus  dapat  menjadi  sebuah  upaya  preventif  atas terjadinya kejahatan yang serupa.
Umumnya,  teori  mengenai  pemidanaan  dibagi  pada  2  jenis  kelompok  teori, yakni  teori  absolut  &  teori  relatif.  Tetapi  pada  perkembangannya  ada  teori  ketiga yang  dimana  gabungan  berdasarkan  kedua  teori  yang  ada  sebelumnya,  yang selanjutnya  dikenal  sebagai  teori  campuran.  Jika  dihubungan  pada  kasus  Putusan No.  270/Pid.B/2018/PN  Pwt.  Teori  absolut  ini  didasari  pada  pemikiran  bahwa pemidanaan  tidak  praktis  seperti  penangkapan  terhadap  kriminal,  melainkan pemidanaan  adalah  syarat  wajib,  tidak  sekedar  sesuatu  yang  perlu  dijatuhi melakinkan merupakan suatu keharusan, yaitu sebagai pembalasan dari kejahatan.
Dengan  itu  jelaslah  dari  teori  ini  bahwa  pemberian  hukuman  merupakan persyaratan etis untuk menghukum siapa pun yang melakukan kejahatan, dan bahwa hukuman  adalah  kebutuhan  yang  melekat  alami  jika  melakukan  kejahatan. Berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan terbukti bersalah telah  melakukan  tindak  pidana  dengan  memperlihatkan  video  porno  yang  telah terdakwa  simpan  di  ponselnya  kepada  anak-anak  SD  yang  dibawah  umur,  maka teori  absolut  tidak  dapat  menjadi  alasan  hakim  dalam  memberikan  putusan  agar terdakwa dapat merubah sifat dan etikanya dan juga sekaligus memberikan keadilan bagi  korban  kejahatan  pelaku.  Karena  pada  dasarnya  teori absolut  didasarkan  pada tujuan  untuk  memberikan  pembalasan  yang  memang  pada  dasarnya  adalah  akibat yang memang pantas didapatkan oleh pelaku kejahatan (Pasaribu, 2021) .
Apabila  dihubungkan  pada  kasus  Putusan  No.  270/Pid.B/2018/PN  Pwt,  teori relatif dapat digunakan sebagai salah satu alasan pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan  putusannya.  Teori  relatif  atau  teori  tujuan  ini  didasarkan  oleh  prinsip bahwa  kejahatan  merupakan  alat  yang  menegakkan  ketertiban  (hukum)  di masyarakat.  Teori  ini  tidak  sama  dengan dengan  teori  absolut,  dasar teori ini  ialah berpikiran bahwa pemberian pidana ditujukan guna memperbaiki mental dan sikap atau agar pelaku tindak pidana tidak lagi berbahaya, maka dari itu juga diperlukan suatu proses pembinaan sikap mental.
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan  untuk  sarana pencegahan,  baik  yang  khusus “speciale  preventive”, yang  ditujukan  kepada pelakunya maupun  yang  bersifat  umum “general preventive” yang  ditujukan  pada masyarakat. Juga teori ini didasarkan pada tiga tujuan utama dari pemidanaan, yaitu sebagai  preventif,  jera/menakuti  atau “deterrence”, dan  perubahan  atau “reformation”. Pencegahan  “ prevention ”  adalah  melindungi  masyarakat  dengan menempatkan  pelaku  pidana  di  luar  masyarakat.  Tujuan  dari  pencegahan
( prevention ) adalah untuk mencegah pelaku maupun individu mengulangi tindakan mereka  dan  untuk  menciptakan  ketakutan  “ deterrence ”  akan  kejahatan  di  depan umum  untuk  jangka  waktu  yang  lama.  Langkah  perubahan  “ reformation ”  adalah untuk  merubah  sifat  jahat  pelaku  melalui  pembinaan  dan  pengawasan,  agar  kelak dapat melanjutkan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang diterima oleh norma masyarakat.
Dengan  memberikan  putusan  dengan  berdasarkan  teori  pemidaan  relatif, tindakan  terdakwa  yang  menyimpan  produk  pornografi  berupa  video  porno  serta menunjukkannya  kepada  anak-anak  SD  tersebut  diharapkan  tidak  akan  terjadi  lagi baik  oleh  terdakwa  ataupun  orang  lain  yang  memiliki  niat  untuk  melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Kemudian apabila dikaitkan pada kasus Putusan No. 270/Pid.B/2018/PN Pwt, teori gabungan juga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan majelis hakim dalam  memberikan  putusannya.  Teori  campuran  meyakini  bahwa  tujuan pemidanaan bersifat ganda karena menyatukan prinsip relatif (objektif/ tujuan) serta absolut  (pembalasan)  menjadi  satu  kesatuan.  Karena  tujuan  kritik  moral  adalah untuk memperbaiki atau mengubah perilaku terpidana di kedepannya.
Teori  ini  menghendaki  hukuman  untuk  menimbulkan  penderitaan  baik  fisik maupun mental. Dalam teori ini untuk pelaku pidana ringan diberikan hukuman dan pendidikan  kepada  mereka  yang  dianggap  merugikan  kehidupan  sosial  dan masyarakat  guna  memperbaiki  pribadi  mereka  untuk  kedepannya.  Namun  jika pelaku  merupakan  pelaku  kejahatan  “berat”  yang  sangat  meresahkan  masyarakat dan  dipandang  tidak  dapat  dibina  lebih  baik  maka  pemenjaraan  atau  pembalasan atas tindak pidananya itu tidak dapat dielak olehnya.
Dalam  kasus  perkara  ini,  dengan  mempertimbangkan  semua  unsur  dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, beserta alat bukti yang diajukan JPU di persidangan juga  telah  terpenuhi.  Berdasarkan  unsur-unsur  serta  bukti-bukti  yang  diajukan  di persidangan  oleh  pihak  JPU,  Majelis  Hakim  meyakini  dan  memutuskan bahwasannya  tindakan  atau  perbuatan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  terbukti bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  dengan  memperlihatkan  video  porno  yang telah  terdakwa  simpan  di  ponselnya  kepada  anak-anak  SD  yang  dibawah  umur, maka  teori  gabungan  dapat  dijadikan  salah  satu  alasan  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembalasan, pemidanaan, serta pendidikan kepada pelaku.
Berdasarkan  keterkaitan  dasar  hukum  hakim  dalam  putusan  dalam  Putusan No. 270/Pid.B/2018/PN Pwt dengan teori pemidanaan yang telah penulis paparkan diatas,  penulis  tidak  setuju  kepada  putusan  hakim  dan  tuntutan  JPU  yang menjatuhkan  hukuman  dalam  putusan  ini  dengan  terdakwa  dikenakan  hukuman dengan  pidana  kurungan  atau  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda sebesar  250  juta  rupiah,  apabila  terdakwa  tidak  bisa  membayar  hukuman  denda tersebut  maka  hukuman  denda  akan  digantikan  dengan  pidana  kurungan  atau
penjara  selama  1  (satu)  bulan.  Karena  pada  dasarnya  UU  Pornografi  dibentuk dengan tujuan sebagai berikut (Michael, 2014) .
a. Mewujudkan  dan  memelihara  tatanan  kehidupan  masyarakat  yang  beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
d. Memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  warga  negara  dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. Jika dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang diatas, dapat dilihat bahwa UU  Pornografi  lebih  mengarah  ke  pencegahan  dan  perlindungan  dibandingkan pemidanaan.  Yaitu  sebagai  upaya  hukum  untuk  menanggulangi  dan  mencegah kejahatan  pornografi  terutama  penyerapan  pada  anak-anak  usia  belia,  remaja, sekolah dan perempuan.
Selain pada itu tidak setuju dengan penuntutan yang diberikan oleh JPU serta putusan  Majelis  Hakim  yang  pada  akhirnya  diputuskan  hukuman  penjara  1  (satu) tahun  dan  denda  sebesar  250  juta  rupiah  subsider  pidana  penjara  selama  1  (satu) bulan.  Yang  dimana  jika  dilihat  dari  dampak  akibat  dari  tindakan  yang  dilakukan oleh  Pelaku  yang  berpotensi  merusak/  meracuni  psikis  dan  mental  anak-anak  SD yang  sedang  berkembang,  hal  ini  tidaklah  sepadan  dengan  kerugian  yang  dialami oleh  para  korban  karena  jika  kita  lihat  kembali  pada  dasar  hukum  penuntutannya Pelaku diadili dengan pasal berlapis yang mengandung pemberat karena melibatkan anak-anak  yaitu  Pasal  37  jo.  Pasal  32 jo.  Pasal  6  UU  Pornografi  yang  dimana  jika dipaparkan adalah sebagai berikut.
Pasal 37 UU Pornografi:
“ Setiap  orang  yang  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  dan/atau  sebagai  objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34,  Pasal  35,  dan  Pasal  36,  ditambah  ⅓  (sepertiga)  dari  maksimum  ancaman pidananya. ”
Pasal 32 UU Pornografi:
“ Setiap  orang  yang  memperdengarkan,  mempertontonkan,  memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). ”
Pasal 6 UU Pornografi:
“ Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”
Setelah  dari  pemaparan  diatas  dapat  simpulkan  bahwa  dalam  tindak  pidana yang dilakukan oleh Pelaku pada perkara ini, Pelaku dapat dihukum dengan penjara paling lama 4 tahun ditambah dengan ⅓ dari maksimal ancaman yang dituntut JPU karena telah melibatkan  anak-anak.  Namun  pada  kenyataan  akhirnya  pelaku  hanya dijatuhi  hukuman  1  tahun  penjara  dan  membayar  denda  sebesar  250  juta  rupiah subsider penjara 1 bulan. Penulis merasa hal tersebut sudah tidak sesuai dengan teori pemidanaan  campuran  yang  dimana  selain  memberikan  pembalasan,  pencegahan, dan  pastinya  pembinaan  ke  pelaku.  Penulis  berpendapat  bahwa  dalam  perkara  ini putusan yang dijatuhkan kepada Pelaku oleh Majelis Hakim pastinya tidak sepadan dengan  kerugian  yang  dialami  para  korban  yang  dampaknya  pasti  berkepanjangan sampai  pada  para  korban  tumbuh  dewasa.  Selain  itu  menurut  penulis  dengan hukuman yang dijatuhkan hanya sebatas itu, tidak dapat memberikan dampak yang signifikan  untuk  dijadikan  contoh  untuk  mencegah  adanya  pelaku  kejahatan  yang sama.  Karena  menurut  penulis  jika  kita  ingin  mencegah  sebuah  tindak  kejahatan yang  sama  dilakukan  berulang  maka  kita  harus  menjatuhkan  hukuman  yang sekiranya  cukup  berat  sampai  pada  memberikan  cerimanan  dan  gambaran  kepada orang-orang  diluar  sana  yang  berpotensi  melakukan  kejahatan  yang  sama  untuk tidak  melakukan  kejahatan  ini  karena  akan  ada  hukuman  berat  yang  menunggu mereka jika melakukan tindak pidana yang melibatkan anak tersebut. Dengan begitu pula  tujuan  dari  dibentuknya  UU  Pornografi  yakni  untuk  menanggulangi  dan mencegah  kejahatan  pornografi  terhadap  anak-anak  dan  perempuan  pastinya  dapat tercapai.
B. Upaya Penanggulangan Terkait Tindak Pidana Pornografi yang Mempertontonkan Video Bermuatan Pornografi Kepada Anak Dibawah Umur Muatan  pornografi  yang  telah  menyebar  luas  melalui  situs-situs  dan  dapat dengan mudah sekali diakses perlu adanya penindakan khusus untuk menangani hal tersebut. Upaya penanggulan terkait tindak pidana pornografi yang mempertontonkan  video  bermuatan  pornografi  kepada  anak  dibawah  umur diperlukan  usaha  yang  integral  dengan  upaya  yang  terpadu  dan  rasional (Firdausi, 2020) .  Diperlukan satu kesatuan dengan menggunakan sanksi pidana guna memberi efek  jera  atau  kapok  kepada  pelaku  beserta  dipadukan  dengan  usaha  pendekatan lainnya yang bersifat non-penal. Tujuan usaha pendekatan non-penal ini yakni untuk memperbaiki  kondisi  sosial  yang  secara  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi preventif  atas  sebuah  tindak  kejahatan  atau  pidana.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya kebijakan kejahatan atau kriminal terhadap tindakan tindak pidana pornografi yang mempertontonkan  video  bermuatan  pornografi  kepada  anak  dibawah  umur. Kebijakan  kejahatan  atau  kriminal  ini  merupakan  keseluruhan  dari  kegiatan  yang bersifat  preventif  non-penal  yang  memiliki  kedudukan  strategis,  sehingga  perlu dilakukan dengan efektif.
Lahirnya  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  memberikan perlindungan  hukum  kepada  seluruh  warga  negara,  khususnya  perlindungan terhadap  anak-anak  dan  perempuan,  serta  untuk  menangani  berkembangnya
pornografi  di  lingkungan  masyarakat.  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi merumuskan  batasan-batasan  dari  pornografi  disertai  dengan  ancaman  pidana terhadap  yang  melakukan  perbuatan  tersebut.  Landasan  utama  yang  menjadi  objek pornografi  disebutkan  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi,  namun  masih  memungkinkan  jika  hakim  menentukan  objek  pornografi yang lain (Sudrajat, 2006) .
Berdasarkan  kasus  Putusan  No.  270/Pid.B/2018/PN  Pwt,  Terdakwa  yang merupakan  seorang  penjual  eskrim  keliling  mempertontonkan  video  porno  kepada anak-anak  SD  dengan  syarat  anak-anak  tersebut  terlebih  dahulu  harus  membeli  es krim  yang  dijualnya.  Setelah  mendengarkan  tawaran  yang  diberikan  Terdakwa anak-anak  tersebut  lepas  membeli  es  krim  yang  dijual  Terdakwa  dan  setelah diperlihatkan  video  porno  anak-anak  SD  tersebut  kemudian  melaporkan  perbuatan Terdakwa  tersebut  kepada  gurunya.  Terdakwa  tidak  langsung  tertangkap,  namun diketahui  2  hari  setelah  kejadian  tersebut,  terdakwa  kembali  berjualan  es  krim  di SDN  tersebut.  Guru-guru  mendapat  laporan  bahwa  terdapat  beberapa  anak  yang mengalami  muntah-muntah  setelah  mengkonsumsi  es  krim  yang  dijual  terdakwa serta  adanya  laporan  dari  anak-anak  terkait  adanya  penjual  es  krim  yang memperlihatkan  video  porno  kepada  anak-anak  di  lapangan  maka  para  guru-guru SDN  mengambil  tindakan  yaitu  mendatangi  Terdakwa  dan  melaporkan perbuatannya  ke  pihak  Kepolisian  untuk  ditindaklanjuti.  Setelah  melewati  tahap interogasi,  pengumpulan  dan  pemeriksaan  alat  bukti,  pada  persidangan  JPU menuntut terdakwa bersalah dengan dasar Pasal 37 jo. Pasal 32 jo. Pasal 6 UU No. 44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  serta  menjatuhkan  hukuman  pidana  kurungan penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan lama penahanan dan juga denda sebesar Rp. 250 juta rupiah sebagai subsidair dari 2 (dua) bulan  kurungan  penjara.  Majelis  Hakim  kemudian  menjatuhkan  putusan  terdakwa diberikan  hukuman  pidana  kurungan  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dengan  denda sebesar Rp. 250 juta rupiah sebagai subsider dari 1 (satu) bulan kurungan penjara.
Berdasarkan Pasal 32 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa  setiap  orang  yang  memiliki  pornografi  dan  mempertontonkan  pornografi terancam sanksi pidana kurungan atau biasa disebut dengan sanksi penjara maksimal 4  (empat)  tahun,  juga  denda  maksimal  2  (dua)  miliar  rupiah (Wahid,  Sunardi,  & Kurniawati, 2018) . Sedangkan dalam Pasal 37, telah mengatur tentang penambahan masa  hukuman,  karena  terdapat  keterlibatan  anak  sehingga  para  aparat  penegak hukum  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  ini  sebagai  pedoman  dalam memberikan  lamanya  pidana.  Dengan  demikian,  cita  cita  dan  tujuan  dari pemidanaan  akan  tercapai,  dan  dapat  terbentuk  kehidupan  yang  menyejahterakan masyarakat dan mencapai keseimbangan (Supartiningsih, 2004)
Peran  pemerintah  juga  sangat  penting  sebagai  upaya  penanggulan  terkait tindak  pidana  pornografi  yang  mempertontonkan  video  bermuatan  pornografi kepada  anak  dibawah  umur.  Pemerintah  wajib  melakukan  pencegahan  dan penanggulangan  masalah  penyebarluasan,  penggunaan,  dan  pembuatan  pornografi.
Hal  ini  sesuai  dengan  kandungan  pada  Pasal  17  UU  No.  44  Tahun  2008  tentang Pornografi  ialah  pemerintah  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pemutusan jaringan  yang  membuat  dan  menyebarluaskan  produk  pornografi.  Termasuk melaksanakan  inspeksi  terhadap  penyebarluasan  pornografi  dan  pemblokiran pornografi  melalui  internet,  serta  melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan pornografi bersama berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Wijaya, 2018) .
Secara  teori,  upaya  untuk  menanggulangi  kejahatan  adalah  dengan menggunakan upaya sebagai berikut.
a. Pendekatan  Kebijakan  Hukum  Pidana  atau  “Penal  Policy”  bisa  pula  disebut Upaya “Penal.”
Pendekatan/ upaya ini bersifat “represif” yang dalam artiannya merupakan ilmu yang bertujuan efisien untuk menguatkan aturan hukum positif terumuskan lebih baik juga agar memberikan panduan tidak untuk pembuat UU saja, namun juga  terhadap  pihak  pengadilan  yang  mengimplementasikan  UU  dan  untuk penyelenggaraan  maupun  pelaksana  putusan  pengadilan.  Pada  intinya pendekatan  penanggulangan  kejahatan  dengan  “penal  policy”  ini  akan digunakan setelah kejahatan tersebut dilakukan atau terjadi, salah satunya adalah dengan  menerapkan  hukum  pidana  yang berlaku  kemudian  memberikan  sanksi pidana,  denda,  maupun  tindakan  lain  guna  menumpas  kejahatan  dan  bisa  juga memberikan efek jera pada pelaku tindak kejahatan.
b. Pendekatan  Kebijakan  Non-Hukum  Pidana  atau  “Non-Penal  Policy”  bisa  pula disebut Upaya “Non-Penal.
Pendekatan/ upaya ini bersifat “preventif” yang merupakan kebalikan dari upaya penal, upaya ini lebih mengupayakan pencegahan, pengendalian, maupun penangkalan  kejahatan  sebelum  dilakukan.  Upaya  ini  lebih  mengarah  ke penanggulangan  dari  faktor  pendukung  penyebab  kejahatan  bisa  terjadi (Mangkepriyanto, 2019) .
Upaya penanggulan terkait tindak pidana pornografi yang mempertontonkan video bermuatan pornografi kepada anak dibawah umur lebih ditekankan  kepada  upaya  atau  usaha  represif  dengan  melakukan  pendekatan tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hingga pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Upaya represif ini dilakukan dengan  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  pelaku-pelaku  tindak  pidana kejahatan  pornografi  dengan  tujuan  untuk  memberikan  efek  jera  atau  kapok. Selain  itu  juga  perlu  adanya  upaya  lainnya  selain  dari  upaya  hukum  sebagai pencegahan dan penyelesaian kejahatan pornografi (Paseki, 2018) .
Terdapat  dua  kebijakan  sebagai  sarana  dalam  upaya  penanggulan  terkait tindak  pidana  pornografi  yang  mempertontonkan  video  bermuatan  pornografi kepada anak dibawah umur, ialah dengan memanfaatkan sarana penal dan sarana non-penal.  Dilihat  dari  sudut  pandang  tindak  pidana  pornografi  kebijakan dengan  sarana  non-penal  dikarenakan  upaya  ini  lebih  bersifat  preventif  atau
pencegahan (Sushanty, 2019) .  Kebijakan dengan sarana non-penal yang bersifat pre-emtif dapat dilakukan dengan melakukan kampanye atau sosialisasi kepada masyarakat  atau  juga  melakukan  razia  dengan  melakukan  kerjasama  dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain dari pada itu, upaya penanggulan terkait tindak pidana pornografi yang mempertontonkan video  bermuatan  pornografi  kepada  anak  dibawah  umur  dengan  melakukan pendekatan  budaya,  pendekatan  edukatif,  dan  pendekatan  global,  serta pendekatan  ilmiah  dengan  kerjasama  internasional.  Upaya  penanggulan  terkait tindak  pidana  pornografi  yang  mempertontonkan  video  bermuatan  pornografi kepada  anak  dibawah  umur  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  pendidikan agama  dan  pendidikan  moral  dengan  pengajaran  akhlak  yang  mulia (Siregar & Sihite, 2020) .
Saat  ini,  upaya  pencegahan  penyebaran  dan  tindakan  pornografi  lebih ditekankan  daripada tindakan  represif,  yaitu  pendekatan  pidana  dari  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  dalam  mengadili  pelaku kejahatan  pornografi  dan  menjatuhkan  sanksi  pidana.  Oleh  karena  itu,  selain upaya  hukum  untuk  memerangi  dan  mencegah  kejahatan  pornografi,  terutama penyebarannya kepada remaja dan anak sekolah, diperlukan upaya lebih lanjut. Namun kenyataannya, upaya tersebut tidak memberikan efek jera di masyarakat, sehingga  diperlukan  upaya  lebih  lanjut  selain  upaya  hukum  untuk menanggulangi  dan  mencegah  kejahatan  pornografi,  khususnya  penyebarannya pada remaja dan anak usia sekolah.
Namun,  tetap  saja  upaya  penanggulangan  pemerintah  ini  masih  belum efektif.  Mempublikasikan  pornografi  di  internet  bukanlah  hal  yang  aneh  dan baru.  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  canggih  merupakan  alat  yang membantu penyebaran pornografi. Orang yang ingin mengakses atau menonton film  porno  melalui  Internet  tidak  perlu  memiliki  atau  membuat  jaringan  atau menggunakan  perangkat  sendiri,  namun  cukup  pergi  ke  warnet  "WARNET" dengan uang dalam jumlah rupiah yang tidak terlalu besar (Hanifah, 2013) . Kurang  efektifnya  upaya  penanggulangan  represif  dapat  diakibatkan  dari Perhatian  masyarakat  yang  masih  minim  dan  pemikiran  mereka  masih terbelakang.  Dan  meskipun  upaya  pencegahan  telah  dilakukan  melalui penyuluhan,  masyarakat  masih  dapat  dengan  bebas  mengakses  pornografi  di Internet,  sehingga  pencegahan  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif.  Kurangnya pengetahuan  dan  pemahaman  yang  benar  tentang  bahaya  pornografi, terkadang orang  tidak  mau  mendengarkan  karena  tidak  tertarik  dengan  nasehat/  pesan moralnya.
Begitu  pula  dengan  upaya  penanggulangan  represif,  penulis  juga beranggapan bahwa upaya penanggulangan represif masih kurang efektif dalam upaya penanggulan kejahatan pornografi. Hal ini karena meskipun polisi sudah berusaha,  mereka  masih  saja  kesulitan  untuk  menemukan  tersangka  karena kurangnya informasi dan jaringan pelaku pornografi yang ditemukan di Internet.
Tersangka  sulit  didapat,  akibat  minimnya  informasi  dan  jaringan  sehingga pelaku  kejahatan  pornografi  seperti  yang  ada  di  internet  semakin  banyak  dan terus  bertambah.  Dan  ketika  memperoleh  pendapat  ahli,  polisi  harus menggunakan  ahli  dengan  pengetahuan  ilmiah  yang  memahami  kejahatan pornografi.  Hal  ini  cukup  mendukung  upaya  pemberantasan  kejahatan pornografi. Namun terkadang kepolisian juga masih memiliki tantangan lainnya seperti  karena  belum  ada  alat  canggih  yang  bisa  membantu  mengusut  dan mengusut kasus pornografi.
Konten pornografi dapat dengan mudah diakses di Internet, situs web film dewasa  atau  YouTube,  di  mana  konten  pornografi  direkam  oleh  amatir  atau sengaja diunggah melalui Internet. Hukum dijalankan oleh para penegak hukum seperti  kepolisian.  Pencegahan  pornografi  perlu  diintegrasikan  antara  struktur dan budaya serta keseimbangan antara tindakan represif, pre-emtif dan preventif.
Berdasarkan  kasus  Putusan  No.  270/Pid.B/2018/PN  Pwt,  jika  dikaji kembali  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  kasus  ini  upaya  penanggulangan kejahatan mempertontonkan video dewasa ke anak dibawah umur dalam konteks upaya penanggulangan yang bersifat represif ini masih kurang terlaksana dengan baik karena menurut penulis, penjatuhan hukuman yang diberikan oleh JPU dan Majelis  Hakim  tidak  sepadan  dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  para  korban. Jika kita ingin kejadian kejahatan serupa tidak terulang kelak di kemudian hari, harus  ada  contoh  gambaran  kepada  orang-orang  diluar  sana  yang  berpotensi melakukan  kejahatan  ini  untuk  tidak  mencoba-coba  meskipun  ada  kesempatan karena  hukumannya  berat.  Jika  hukuman  yang  diberikan  pada  kasus  ini  lebih berat, maka calon-calon pelaku juga akan segan melakukan tindakan serupa dan juga dengan begitu jumlah kasus serupa pastinya dapat berkurang, serta dengan itulah  baru  upaya  penanggulangan  represif  dapat  dikatakan  berhasil.  Karena seperti  yang  kita  ketahui  tujuan  dari  pembentukan  UU  Pornografi  ini  adalah sebagian besarnya adalah untuk pencegahan dan salah satunya guna melindungi anak-anak dan perempuan. Jika upaya represif dapat berjalan dengan baik, maka akan sangat membantu untuk memperlancar upaya preventif dan pre-emtif yang dilakukan  karena  masyarakat  Indonesia  terutama  para  korban  mempercayakan hak-haknya kepada aparat penegak hukum untuk mengadili perkara dengan adil, tegas  dan  tidak  mengesampingkan  tujuan  dibentuknya  UU  Pornografi  ini  yaitu untuk mencegah dan melindungi.

## Kesimpulan
Seluruh  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  juga  mengatur  tentang  tentang delik  pornografi  dinyatakan  tetap  berlaku  apabila  tidak  bertentangan  dengan  apa  yang tertuang dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Berdasarkan penjelasan ini, dapat  disimpulkan  bahwa  baik  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  ITE  yang  diubah menjadi  UU  No.  19  Tahun  2016  Tentang  ITE,  UU  No.  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan  tindak
pidana memperlihatkan pornografi baik di dunia maya maupun secara langsung. Dalam prakteknya para penegak hukum juga dapat menggunakan kedua peraturan perundang- undangan  ini  sekaligus  untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  tindak  pidana memperlihatkan pornografi.
Berdasarkan  kasus  Putusan  No.  270/Pid.B/2018/PN  Pwt,  perbuatan  yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa telah terbukti melanggar norma kesusilaan dan menimbulkan  pemberian  pengaruh  buruk  kepada  mental  anak-anak  dibawah  umur. Penulis tidak setuju dengan hukuman yang dijatuhkan hanya sebatas itu (1 tahun penjara dan denda 250 juta subsider 1 bulan penjara), karena tidak dapat memberikan dampak yang signifikan untuk dijadikan contoh untuk mencegah adanya pelaku kejahatan yang sama.
Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku sudah tidak sesuai dengan  teori  pemidanaan  campuran  yang  dimana  selain  memberikan  pembalasan, pencegahan,  dan  pastinya  pembinaan  ke  pelaku.  Penulis  berpendapat  bahwa  dalam perkara ini  putusan  yang  dijatuhkan  kepada  Pelaku  oleh  Majelis  Hakim  pastinya  tidak sepadan  dengan  kerugian  yang  dialami  para  korban  yang  dampaknya  pasti berkepanjangan sampai pada para korban tumbuh dewasa. Dan menurut penulis dengan hukuman  yang  dijatuhkan  hanya  sebatas  itu,  tidak  dapat  memberikan  dampak  yang signifikan untuk dijadikan contoh untuk mencegah adanya pelaku kejahatan yang sama. Karena  menurut  penulis  jika  kita  ingin  mencegah  sebuah  tindak  kejahatan  yang  sama dilakukan berulang maka kita harus menjatuhkan hukuman yang sekiranya cukup berat sampai  pada  memberikan  cerimanan  dan  gambaran  kepada  orang-orang  diluar  sana yang berpotensi melakukan kejahatan yang sama untuk tindak melakukan kejahatan ini karena  akan  ada  hukuman  berat  (sebesar  tuntutan  +  ⅓  dari  tuntutan)  yang  menunggu mereka  jika  melakukan  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak  tersebut.  Karena  UU Pornografi lebih mengarah ke pencegahan dan perlindungan dibandingkan pemidanaan.
Guna  menanggulangi  kejahatan  serupa  dengan  kasus  yang  Penulis  kaji,  perlu dilakukan  upaya  penal  yang  sifatnya  represif  diterapkan  dengan  tegas  guna  membuat pelaku  dan  calon  pelaku  merasa  takut  dan  tidak  berani  untuk  mencoba-berbuat kejahatan yang serupa saat meskipun ada kesempatan karena hukuman yang diberikan sangatlah  berat.    Sebagai  upaya  pre-emtif  dan  preventif  yang  dapat  dilakukan  untuk mencegah  seorang  pelaku/  calon  pelaku  maupun  seseorang  untuk  mendapatkan  akses terhadap  konten/  video  mengandung  pornografi  dapat  dilakukan  dengan  kampanye, sosialisasi,  razia,  dan terdapat  banyak  pendekatan  yang  dapat  diberikan  kepada  orang- orang  terutama  anak,  yaitu  dengan  mengajarkan  pendidikan  moral  agama  agar  anak dapat membedakan hal yang baik dan buruk.
Selain pada itu saat ini Pemerintah sendiri melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika  (disingkat  Kominfo)  sudah  menyediakan  sebuah  layanan  pengaduan terhadap  situs,  konten,  games,  aplikasi,  maupun  informasi  yang  dapat  diakses  secara digital  yang  mengandung  unsur/  konten  negatif  (yang  bertentangan  dengan  UU  yang berlaku). Pelapor dapat dengan mudah membuat laporan dengan mengakses situs resmi yang  sudah  dibuat  oleh  Kominfo  yaitu  dengan  link www.aduankonten.id dimana
Pelapor  dapat  terlebih  dahulu  mendaftarkan  akun  dan  setelah  mendaftar  pelapor  dapat dengan mudah membuat laporan dengan melampirkan bukti serta alasan aduan tersebut, setelah membuat dan mengirimkan laporan kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut dari validasi laporan tersebut. Selain mengakses melalui situs resmi, dapat pula  dilakukan  pelaporan  melalui  akun  Twitter  resmi  di  @aduankonten  atau  melalui email  Kominfo  di  aduankonten@kominfo.go.id.  Untuk  memaksimalkan  kinerja penanganan  konten  negatif  Kominfo  juga  melakukan  koordinasi  bersama  dengan kementerian  atau  lembaga-lembaga  yang  ada.  Seperti  untuk  menangani  Pornografi Anak, Kominfo dibantu oleh POLRI, KEMENPPPA, KPAI, serta lembaga lainnya.

## BIBLIOGRAFI
Firdausi,  Renasia  Unzila.  (2020).  Transaksi  Pornografi  Dalam  Perspektif  Undang- Undang  Ite  Dan  Undang-Undang  Pornografi. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum , 26 (15), 1846–1857. Google Scholar
Hamzah, Hamzah. (2019). Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar . Google Scholar
Hanifah,  Irma  Rumtianing  Uswatul.  (2013).  Kejahatan  Pornografi  Upaya  Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. Justicia Islamica , 10 (2). Google Scholar
Hiariej, Eddy O. S., & Pidana, Prinsip Prinsip Hukum. (2014). Cahaya Atma Pustaka . Yogyakarta. Google Scholar
Kagumi,  Dida  Fasha,  Salim,  H.  S.,  &  Muhaimin,  Muhaimin.  (2020).  Analysis  of  the Juridical Rights of Dependents based on Skmht in Home Ownership Financing of PT  Bank  NTB  Syariah  Mataram  Branch. International  Journal  of  Multicultural and Multireligious Understanding , 7 (6), 127–134. Google Scholar
Lestari,  Melanie  Pita.  (2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Kesusilaan  Berdasarkan  Internet  (Cyber  Sex). Krtha  Bhayangkara , 13 (1),  114– 139. Google Scholar
Mangkepriyanto, Extrix. (2019). Hukum Pidana dan Kriminologi . GUEPEDIA. Google Scholar
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005). Arti  penting  Hermeneutik  dalam  Penerapan  Hukum . Google Scholar
Michael,  Tomy.  (2014).  Rekonsepsi  Frasa"  Mengesankan  Ketelanjangan"  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi. DIH: Jurnal Ilmu Hukum , 10 (20). Google Scholar
Pasaribu,  Sanba  Sheda  Octora.  (2021). Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Penyebaran  Konten  Teori  Konspirasi  Covid-19  Dihubungkan  Dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dan  Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik . Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Google Scholar
Paseki,  Winston  Ceasar.  (2018).  Kajian  Yuridis  Terhadap  Penanggulangan  Cyberporn Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Di  Indonesia. LEX  CRIMEN , 7 (8). Google Scholar
Rongkene,  Brolin.  (2020).  Tindak  Pidana  Pornografi  Menurut  KUHP  dan  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi. Lex  Crimen , 9 (1). Google Scholar
Salsabila, Nadia. (2020). Tindak Pidana Pornografi Terhadap Korban Anak Perspektif Fiqh  Jināyah  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Purwokerto  Nomor  270/Pid.
B/2018/PN. Pwt) . IAIN Purwokerto. Google Scholar
Siregar, Gomgom T. P., & Sihite, Indra Purnanto S. (2020).  Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang- Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 3 (1), 1–11. Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2014). Sosiologi suatu pengantar . Google Scholar
Sudrajat, H. R. (2006). Mengelola sampah kota . Niaga Swadaya. Google Scholar
Sulianta,  Feri.  (2010). Cyberporn:  bisnis  atau  kriminal .  Elex  Media  Komputindo.
Google Scholar
Supartiningsih,  Supartiningsih.  (2004).  Melacak  Akar  Masalah  Pornografi  dan Pornoaksi  serta  Implikasinya  terhadap  Nilai-nilai  Sosial  (Kajian  Filsafat  Nilai). Jurnal Filsafat , 14 (1), 1–12. Google Scholar
Sushanty,  Vera  Rimbawani.  (2019).  Pornografi  Dunia  Maya  Menurut  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Pornografi  Dan  Undang-Undang Informasi Elektronik. Jurnal Gagasan Hukum , 1 (01), 109–129. Google Scholar
Wahid,  Abdul,  Sunardi,  Sunardi,  &  Kurniawati,  Dwi  Ari.  (2018).  Doktrin  Khilafah Sebagai  Ancaman  Terhadap  Konstruksi  Negara  Hukum  Indonesia. Yurispruden: Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Malang , 1 (2),  206–220. Google Scholar
Wijaya,  Hengki.  (2018). Analisis  data  kualitatif  ilmu  pendidikan  teologi .  Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Google Scholar

## Copyright holder:
Eko Nurisman, Vania Virginia (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: