Volume 18, Nomor 2 (2023), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v18i2.53976
Fenomena eksklave dan implikasinya terhadap pelayanan kesehatan di Kecamatan Colomadu, Karanganyar
Exclaves phenomenon and its implication on public health services in Colomadu, Karanganyar
G T N Zaski 1 , R Pamardhi-Utomo 1 , dan C T Permana 1
1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas  Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Corresponding author ’s email : granayazaski@gmail.com
Abstrak. Pola pembangunan dan faktor sejarah telah menyebabkan sebagian daerah terpisah dari wilayah induk administrasinya. Istilah ekslave muncul untuk menjelaskan fenomena  di  mana  suatu  wilayah  terpisah  dari  daerah  induk  administrasinya, terhalang atau dikelilingi oleh wilayah administratif lainnya. Keadaan ini menyebabkan keterbatasan bagi penduduk daerah eksklave dalam mengakses pelayanan publik di daerah wilayah induk. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji implikasi eksklave dalam konteks pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan. Analisis terhadap implikasi eksklave  dalam  kerangka  aksesibilitas  dilihat  dari  tiga  hal  yakni  lokasi  dan  radius pelayanan kesehatan, keterjangkauan transportasi, dan tingkat pelayanan kesehatan dengan  kasus  Kecamatan  Colomadu,  Kabupaten  Karanganyar.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif,  dengan  data  yang  diperoleh  dari  observasi lapangan, kuesioner terhadap 100 responden, serta tinjauan dokumen terkait dengan teknik  analisis  spasial  dan  deskriptif.  Temuan  memperlihatkan  bahwa  fenomena eksklave  berimplikasi  pada  kecenderungan  penyediaan  pelayanan  publik  untuk penduduk daerah eksklave oleh daerah sekitar.
Kata Kunci: Aksesibilitas; Eksklave; Pelayanan Kesehatan; Perencanaan Lintas Batas
Abstract. Development patterns and historical factors in some cases have caused part of a region to be  separated from its main administrative  area. The term “exclaves” explained the area which is separated from its main administrative area, obstructed or surrounded  by  other  administrative  areas.  This  situation  limits  the  residents  of  the
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
exclave area in accessing public services in the main enclave. This research were aimed to examine the implications of the exclave in the context of public health services in Colomadu District, an exclave of Karanganyar Regency. An analysis of the implications of the exclave in the accessibility framework is seen from three aspects, namely the location  and  radius  of  health  services,  transportation  affordability,  and  the  level  of services of the public health facilities. This study employed quantitative approach, with data  obtained  from  field  observations,  questionnaires  to  100  respondents,  and document  reviews,  analyzed  using  spatial  and  descriptive  analysis  techniques.  The findings  show  that  the  exclave  phenomenon  has  implications  as  the  tendency  of exclaves’ residents to utilize public health services provided by other administrative adjacent to the exclave.
Keywords: Accessibility; Cross-Border Planning; Exclaves; Health services

## 1. Pendahuluan
Istilah exclaves merupakan  sebuah  fenomena  di  mana  suatu  wilayah  terpisah  dari  wilayah induk  administrasinya  [1].  Karakteristik  selanjutnya  adalah  wilayah  eksklave  dikelilingi  oleh wilayah administrasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut menjadi terpisah dan terasingkan dari wilayah induk administrasi, tetapi memiliki kedekatan dengan wilayah yang mengelilinginya [2]. Fenomena eksklave yang ada di dunia dapat diklasifikasikan kedalam tiga tipe wilayah; enclaves, coastal enclaves, dan mere-eksklave , ketiga tipe ini diklasifikasikan dari segi lokasi wilayah, kedaulatan wilayah, hingga batas wilayah administrasinya [1]. Perbedaan klasifikasi  wilayah  eksklave  ini  menyebabkan  permasalahan  yang  menjadi  berbeda  sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Namun demikian, permasalahan utama yang umum terjadi seluruh  wilayah  eksklave  adalah  kesulitan  dalam  mengakses  wilayah  induk  administrasinya karena lokasinya yang terpisah jauh dan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik pada skala wilayah administrasi [1].
Mayoritas  wilayah  eksklave  di  seluruh  dunia  memiliki  ikatan  yang  erat  secara  fungsional dengan wilayah di sekitarnya [3]. Dalam keadaan sehari-hari, fenomena tersebut membuat banyak  penduduk  eksklave  lebih  bergantung  pada  daerah  sekitarnya  dalam  pemenuhan kebutuhan pelayanan  umum  seperti  pelayanan kesehatan.  Hal  tersebut disebabkan  karena akses lebih mudah jika dibandingkan dengan akses menuju wilayah induk, semakin jauh jarak tempuh maka semakin panjang juga waktu perjalanan yang harus ditempuh, sehingga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada wilayah induk akan timbul permasalahan dalam hal mengakses pelayanan kesehatan tersebut [3].
Studi  kasus  artikel  ini  berada  di  Kecamatan  Colomadu  yang  merupakan  sebuah  wilayah eksklave dan terpisah dari wilayah induk administrasi Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah [4].  Keadaan  Kecamatan  Colomadu  sebagai  wilayah  eksklave  menyebabkan  kendala  dalam pemenuhan akan pelayanan kesehatan karena lokasinya yang terpisah dari wilayah induk dan kesulitan  dalam  mengakses  pelayanan  kesehatan  yang  berada  di  wilayah  induk  Kabupaten Karanganyar.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  pemenuhan  akan  pelayanan  kesehatan  di
Kecamatan  Colomadu  menjadi  terhambat  karena  tidak  terlayaninya  pelayanan  kesehatan skala kabupaten.
Keberadaan  Kecamatan  Colomadu  yang  berbatasan  langsung  dengan  Kota  Surakarta, Kabupaten  Sukoharjo,  dan  Kabupaten  Boyolali  menyebabkan  masyarakat  Kecamatan Colomadu menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari ketiga daerah tersebut  karena  jaraknya  yang  dekat.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  sudah  adanya  kerja  sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan wilayah administrasi sekitarnya dalam pemenuhan seluruh  kegiatan  termasuk  pelayanan  kesehatan  [5].  Kerjasama  antar  daerah  dalam penyediaan  sarana  prasarana  publik  menjadi  penting  untuk  memastikan  keterjangkauan pelayanan  pada  daerah-daerah remote ,  perbatasan,  dan  eksklave  [6].  Sistem  rujukan  BPJS Kesehatan  [7],  misalnya,  mengatur  bahwa  jika  tidak  memungkinkan  dilakukan  pelayanan secara vertikal dalam satu wilayah administrasi karena permasalahan geografi, diperbolehkan pada  penduduk  untuk  melakukan  rujukan  lintas  wilayah  administrasi  seperti  yang  ada  di wilayah administrasi Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Artikel  ini  diharapkan  dapat  menjawab  permasalahan  terkait  pelayanan  publik  khususnya pelayanan  kesehatan  yang  ada  di  wilayah  administrasi  Kecamatan  Colomadu.  Pelayanan kesehatan  yang  terdapat  pada  wilayah  Kecamatan  Colomadu  masih  belum  bisa  secara maksimal  melayani  kebutuhan  akan  pelayanan  kesehatan  di  wilayah  Kecamatan  Colomadu dikarenakan  jauhnya  fasilitas  pelayanan  tingkat  kedua  dan  ketiga  yang  ada  di  wilayah Kabupaten Karanganyar.
Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data dan informasi yang bersumber dari hasil observasi, kuesioner, dan tinjauan dokumen. Secara keseluruhan, tujuan dari paper ini  adalah  mengkaji  implikasi  dari  wilayah  eksklave  terhadap  pelayanan  publik  khususnya pelayanan kesehatan. Dalam penulisan artikel ini, terdapat empat bagian yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan.

## 2. Metode
Kecamatan  Colomadu  terletak  pada  Kabupaten  Karanganyar  yang  berada  di  antara  Kota Surakarta,  Kabupaten  Sukoharjo,  dan  Kabupaten  Boyolali  (lihat  Gambar  1).  Kecamatan Colomadu memiliki luas wilayah sebesar 15,642 km 2 [8] dengan jumlah populasi penduduk berjumlah 80.110 jiwa pada tahun 2019 [8]. Kecamatan yang terpisah lebih dari 20 km [9] dari wilayah induk Kabupaten Karanganyar, menyebabkan Kecamatan Colomadu memiliki akses secara geografis yang lebih dekat menuju Kota Surakarta dibandingkan dengan wilayah induk Kabupaten  Karanganyar.  Terdapat  dua  puskesmas  dan  satu  rumah  sakit  kepemilikan  TNI Lanud Adi Soemarmo yang ada di Kecamatan Colomadu, pelayanan kesehatan tersebut antara lain Puskesmas I Colomadu yang terletak di Desa Malangjiwan, Puskesmas II Colomadu yang terletak di Desa Gedongan, serta RSAU dr. Siswanto Adi Soemarmo yang telak di Desa Bolon. Wilayah kerja pelayanan kesehatan tersebut sudah menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Colomadu,  RSAU  dr.  Siswanto  Adi  Soemarmo  menjangkau  wilayah  Kecamatan  Colomadu bagian  barat,  Puskesmas  I  Colomadu  menjangkau  wilayah  Kecamatan  Colomadu  bagian tengah, dan Puskesmas II Colomadu menjangkau wilayah Kecamatan Colomadu bagian timur.
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 1. Peta wilayah penelitian.
Artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data dan informasi didapatkan dari hasil observasi dan kuesioner. 100 kuesioner dibagikan ke seluruh desa secara merata dengan menggunakan metode stratified random sampling . Selain itu, daya dan informasi tambahan diperoleh dari tinjauan dokumen perencanaan, baik itu dari website terkait maupun data dari Dinas  Kesehatan  dan  pelayanan  kesehatan  yang  ada  di  Kecamatan  Colomadu.  Data  yang digunakan  dari  hasil  observasi  wilayah  Kecamatan  Colomadu  adalah  data  persebaran pelayanan kesehatan yang ada di Kecamatan Colomadu serta pengamatan kondisi dari setiap desa  di  Kecamatan  Colomadu  sebagai  informasi  tambahan  terkait  wilayah  eksklave.  Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan bantuan software ArcGIS untuk mengetahui persebaran pelayanan kesehatan yang ada serta didukung oleh SNI 03-1733-2004 [10] untuk mengetahui radius pelayanan dari masing-masing pelayanan kesehatan.
Selanjutnya, data hasil kuesioner diolah menggunakan bantuan software Microsoft Excel. Data dikelompokkan berdasarkan hasil temuan yang ada di lapangan. Data pelayanan kesehatan pilihan masyarakat Kecamatan Colomadu diolah dengan bantuan dari software ArcGIS untuk menghasilkan  temuan  baru  terkait  pelayanan  kesehatan  mana  saja  yang  dipilih  oleh masyarakat Kecamatan Colomadu. Data lain didapatkan dari tinjauan dokumen menggunakan dokumen  Kecamatan  Colomadu  Dalam  Angka  2019  [8]  dan  dokumen  dari  Puskesmas Colomadu. Data-data ini kemudian diolah dengan menggunakan kerangka analisis aksesibilitas yang melihat implikasi dalam konteks aksesibilitas dari 3 (tiga) dimensi, yakni: lokasi dan radius
pelayanan kesehatan [10]; keterjangkauan transportasi [11]; dan tingkat pelayanan kesehatan [12]. Gambar 2 menunjukkan kerangka analisis yang digunakan.
Gambar 2. Kerangka analisis dalam mengukur aksesibilitas pelayanan publik.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan
3.1 . Pelayanan kesehatan dan tingkat pelayanan kesehatan Kecamatan Colomadu
Persebaran  dan  radius  pelayanan  kesehatan  yang  ada  pada  wilayah  Kecamatan  Colomadu didapatkan  dari  hasil  pengamatan  di  lapangan  serta  studi  dokumen  perencanaan  [10]. Terdapat dua fasilitas pelayanan kesehatan berupa Puskesmas I dan II Colomadu serta RSAU Lanud Adi Soemarmo. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap seluruh pelayanan kesehatan di  Kecamatan  Colomadu  dapat  disebutkan  bahwa  jangkauan  pelayanan  sudah  mencakup seluruh  wilayah  administrasi  Kecamatan  Colomadu,  namun  jika  pengamatan  dilakukan dengan menggunakan analisis radius pelayanan kesehatan puskesmas sesuai pedoman  [10] menggunakan software ArcGIS,  masih  terdapat  wilayah  yang  belum  terlayani,  wilayah tersebut  adalah  Desa  Ngasem  yang  merupakan  desa  paling  barat  dari  wilayah  administrasi Kecamatan Colomadu. Radius ini dapat membuktikan bahwa pelayanan kesehatan puskesmas yang ada di Kecamatan Colomadu masih belum bisa mencakup seluruh wilayah administrasi Kecamatan Colomadu. Temuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. Sedangkan untuk radius dari RSAU Lanud Adi Soemarmo dianggap sudah dapat mencakup seluruh wilayah Kecamatan Colomadu  karena  radius  pelayanan  rumah  sakit  jauh  lebih  luas  jika  dibandingkan  dengan radius pelayanan puskesmas.
Keadaan  radius  pelayanan  kesehatan  tingkat  dasar  yang  ada  di  Kecamatan  Colomadu sebenarnya  tidak  mempengaruhi  masyarakat  Kecamatan  Colomadu  dalam  mendapatkan pelayanan kesehatan, permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan yang ada di wilayah administrasi  Kecamatan  Colomadu  adalah  tidak  terlayaninya  pemenuhan  akan  pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga tingkat skala kabupaten atau yang berada pada wilayah induk.  Kondisi  tersebut  terjadi  karena  wilayah  administrasi  Kecamatan  Colomadu  yang terpisah jauh dari wilayah induk Kabupaten Karanganyar dan menyebabkan kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan skala kabupaten, hal ini menyebabkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga mayoritas masyarakat Kecamatan Colomadu melakukan pelayanan lintas administrasi menuju Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali jika dibandingkan jika menuju wilayah induk Kabupaten Karanganyar.
Lokasi dan Radius Pelayanan Kesehatan
Keterjangkauan Transportasi
Tingkat Pelayanan Kesehatan
Copyright © 2023, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 3. Radius pelayanan kesehatan puskesmas sesuai pedoman.
Kecamatan  dengan  luas  sebesar  1564,2  ha  atau  15,642  km 2 dapat  dikategorikan  sebagai wilayah dengan tipe mere-eksklave karena wilayahnya yang berada di atas 2,5 km 2 . Luasnya wilayah  Kecamatan  Colomadu  menyebabkan  terdapat  wilayah  yang  tidak  terlayani  oleh pelayanan  kesehatan  berupa  puskesmas.  Hal  tersebut  terbukti  dengan  keadaan  bahwa semakin  luasnya  sebuah  wilayah  eksklave,  maka  permasalahan  yang  muncul  juga  semakin kompleks.
Kecamatan  yang  memiliki  populasi  sebesar  80.110  jiwa  menjadikan  Kecamatan  Colomadu sebagai  wilayah mere-eksklave dengan  tipe medium-sized  enclaves .  Wilayah  dengan  tipe medium-sized enclaves sudah dipastikan memiliki beberapa permasalahan terkait pelayanan umum  dan  aksesibilitas  wilayah,  kondisi  tersebut  terbukti  dengan  terjadinya ketidakseimbangan antara perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah tenaga kesehatan tingkat  dasar  yang  ada  di  Kecamatan  Colomadu.  Data  terkait  jumlah  tenaga  kesehatan didapatkan dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas I dan II Colomadu yang dapat ditinjau pada Tabel 1.
Jumlah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas Kecamatan Colomadu sangat mempengaruhi rasio  ideal  dari  tingkat  pelayanan  kesehatan,  perhitungan  rasio  sudah  disesuaikan  dengan peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [12]. Setiap tenaga kesehatan  memiliki  rasio  ideal  yang  berbeda-beda,  semakin  tinggi  kedudukan  maka  angka
rasio  ideal  akan  semakin  tinggi.  Tabel  2  merupakan  perhitungan  akan  rasio  jumlah  tenaga kesehatan dengan penduduk yang ada di Kecamatan Colomadu.
Tabel 1. Jumlah tenaga kesehatan Puskesmas I dan II Colomadu.
Fasilitas Kesehatan Tenaga Kesehatan Jumlah Puskesmas I Colomadu Dokter 5 Perawat 7 Bidan 8 Puskemas II Colomadu Dokter 5 Perawat 11 Bidan 13 Tabel 2. Rasio ideal tingkat pelayanan. Jenis Pelayanan Rasio Ideal Rasio Nyata Keterangan Rasio puskesmas 1: 16.000 1: 40.000 Tidak sesuai rasio ideal Rasio tenaga dokter 1: 2.500 1: 8.000 Tidak sesuai rasio ideal Rasio bidan 1: 1.000 1: 4.000 Tidak sesuai rasio ideal Rasio perawat 1: 855 1: 4.450 Tidak sesuai rasio ideal
Perbedaan rasio tersebut terjadi karena jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Colomadu tidak sebanding dengan jumlah tenaga  kesehatan tingkat dasar yang ada. Permasalahan ini terjadi  karena  Kecamatan  Colomadu  termasuk  ke  dalam  wilayah  dengan  jumlah  penduduk yang  besar  dan  menjadikan  ketidakseimbangan  antara  pelayanan  kesehatan  dengan penduduk yang ada. Kondisi ini menjadikan dalam pelayanan kesehatan banyak masyarakat Kecamatan Colomadu yang lebih memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di sekitar wilayah  Kecamatan  Colomadu  dikarenakan  tenaga  kesehatan  yang  ada  lebih  beragam  dan memiliki jarak yang relatif dekat.
Kondisi  tersebut  mendukung  Kecamatan  Colomadu  sebagai  wilayah  tipe mere-eksklave dimana  wilayah  dengan  tipe mere-eksklave yang  ada  di  seluruh  dunia  pasti  memiliki permasalahan  akan  aksesibilitas  menuju  wilayah  induknya.  Selain  karena  terpisah  jauh, wilayah tersebut juga terasa terasingkan dari wilayah induknya. Akan tetapi, wilayah dengan tipe mere-eksklave ini  memiliki  ikatan  yang  erat  dengan  wilayah  yang  ada  di  sekelilingnya. Keadaan  tersebut  terlihat  jelas  dengan  wilayah  administrasi  Kecamatan  Colomadu  yang terpisah  jauh  dari  wilayah  induk  Kabupaten  Karanganyar,  tetapi  memiliki  ikatan  yang  erat dengan  Kota  Surakarta,  Kabupaten  Sukoharjo,  dan  Kabupaten  Boyolali  dalam  pemenuhan akan pelayanan kesehatan.

## 3.2
. Keterjangkauan transportasi
Keterjangkauan  transportasi  masyarakat  Kecamatan  Colomadu  didapatkan  dari  hasil kuesioner  yang  telah  diolah.  Keterjangkauan  transportasi  ini  akan  berbeda  di  setiap  desa. Keterjangkauan  transportasi  sudah  disesuaikan  dengan  pedoman  yang  ada  [11]  dan
membuktikan  bahwa  masyarakat  Kecamatan  Colomadu  lebih  memilih  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  pada  wilayah  sekitarnya  jika  dibandingkan  dengan  wilayah  induk Kabupaten Karanganyar.
Keberadaan  Kecamatan  Colomadu  sebagai  wilayah mere-eksklave yang  ada  di  Kabupaten Karanganyar  menyebabkan  dalam  pemenuhan  pelayanan  kesehatan  mayoritas  masyarakat lebih  memilih  untuk  mendapatkan  pelayanan  di  wilayah  sekitar  Kecamatan  Colomadu,  hal tersebut  terjadi  karena  wilayah  Kecamatan  Colomadu  yang  terpisah  jauh  dari  wilayah induknya menyebabkan aksesibilitas menuju wilayah induk menjadi lebih sulit, terlebih saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan skala kedua dan ketiga yang berada di wilayah induk Kabupaten  Karanganyar.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  dalam  mendapatkan  pelayanan kesehatan  tingkat  kedua  dan  ketiga,  mayoritas  masyarakat  Kecamatan  Colomadu  lebih memilih untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dari wilayah administrasi Kecamatan Colomadu.
Berdasarkan hasil keterjangkauan transportasi, terdapat temuan terkait wilayah yang dipilih oleh  masyarakat  Kecamatan  Colomadu  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  tingkat kedua  dan  ketiga.  Tabel  3  merupakan  hasil  temuan  terkait  wilayah  pilihan  masyarakat Kecamatan  Colomadu  dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  pelayanan  kesehatan  kedua  dan ketiga.
Tabel 3. Wilayah pilihan pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga. Wilayah pilihan pelayanan kesehatan (kota/kabupaten) Persentase Kota Surakarta 56 % Kabupaten Sukoharjo 39 % Kabupaten Boyolali 1 % Kabupaten Karanganyar 0 % Kecamatan Colomadu 4 %
Sebagaimana  Tabel  3  dapat  diketahui  bahwa  tidak  adanya  satupun  masyarakat  Kecamatan Colomadu  yang  memilih  pelayanan  kesehatan  di  wilayah  induk  Kabupaten  Karanganyar, masyarakat mengatakan bahwa akses menuju pelayanan kesehatan yang ada di  Kabupaten Karanganyar  sangat  sulit  dan  membutuhkan  waktu  tempuh  yang  lama,  sementara  dalam keadaan emergency pelayanan  kesehatan  paling  dekat  yang  pasti  akan  dipilih.  Persentase wilayah  tertinggi  adalah  Kota  Surakarta  yang  merupakan  wilayah  administrasi  paling  dekat dari  Kecamatan  Colomadu  dan  merupakan  pusat  kegiatan  dari  PKN  Kota  Surakarta, selanjutnya  disusul  oleh  Kabupaten  Sukoharjo  dikarenakan  terdapat  pelayanan  kesehatan tingkat kedua yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kecamatan Colomadu. Gambar 4 merupakan diagram wilayah pilihan pelayanan kesehatan masyarakat Kecamatan Colomadu.
Gambar 4. Wilayah pilihan pelayanan kesehatan masyarakat Kecamatan Colomadu.
Kota  Surakarta  dan  Kabupaten  Sukoharjo  terpilih  berdasarkan  pertimbangan  dari  masing- masing  responden.  Tabel  4  merupakan  hasil  temuan  terkait  alasan  pemilihan  fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Tabel 4. Alasan pemilihan pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga. Alasan pemilihan Persentase Mudah dijangkau 56 % Kualitas SDM 40 % Kualitas Pelayanan 4 %
Tabel 4 membuktikan bahwa mayoritas Kecamatan Colomadu memilih pelayanan kesehatan pilihannya  dengan  alasan  mudah dijangkau, hal tersebut terjadi  karena wilayah  Kecamatan Colomadu  yang  terpisah  jauh  dari  wilayah  induk  dan  menyebabkan  kesulitan  untuk menjangkau  pelayanan  kesehatan  yang  berada  di  wilayah  induknya.  Keadaan  tersebut menyebabkan  masyarakat  Kecamatan  Colomadu  lebih  memilih  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan di wilayah yang relatif dekat dari wilayah Kecamatan Colomadu karena selama  ini  merasakan  kesulitan  dalam  menjangkau  pelayanan  kesehatan  yang  berada  di wilayah induk Kabupaten Karanganyar.
Selain itu, terdapat pula hasil keterjangkauan transportasi yang dapat menghasilkan temuan terkait  pelayanan  kesehatan  yang  berada  di  wilayah mere-eksklave Kecamatan  Colomadu. Tabel 5 menunjukan hasil terkait keterjangkauan transportasi terhadap pelayanan kesehatan pilihan  masyarakat  Kecamatan  Colomadu.  Keterjangkauan  transportasi  ini  merupakan  hasil kuesioner dari responden masyarakat Kecamatan Colomadu yang diukur dari tempat tinggal responden menuju pelayanan kesehatan pilihannya.
Tabel 5. Keterjangkauan transportasi terhadap pelayanan kesehatan pilihan Masyarakat
Kecamatan Colomadu. Indikator Hasil ukur Keterangan Waktu tempuh 10 – 20 menit Cepat mencapai tujuan Moda transportasi Kendaraan bermotor Mudah mencapai tujuan Biaya transportasi Rp 6.500 – Rp 13.000 Mahal mencapai tujuan
Keterjangkauan  transportasi  terhadap  pelayanan  kesehatan  pilihan  masyarakat  Kecamatan Colomadu  sudah  disesuaikan  dengan  pedoman  yang  ada  [11],  berdasarkan  Tabel  5 keterjangkauan  transportasi  masyarakat  Kecamatan  Colomadu  terhadap fasilitas  pelayanan yang  ada  di  sekitar  Kecamatan  Colomadu  adalah  mudah  untuk  dicapai,  kondisi  tersebut disebabkan oleh dekatnya lokasi pelayanan kesehatan dari wilayah administrasi Kecamatan Colomadu  dan  hanya  membutuhkan  waktu  tempuh  yang  termasuk  cepat.  Sedangkan,  jika dibandingkan  dengan  keterjangkauan  transportasi  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang berada  di  wilayah  inti  Kabupaten  Karanganyar,  keterjangkauannya  termasuk  kedalam  sulit untuk dicapai karena jaraknya yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama.
Seluruh  keadaan  ini  menjadikan  sebuah  temuan  baru  dimana  Kecamatan  Colomadu  yang merupakan sebuah wilayah mere-eksklave yang mengalami permasalahan dalam mengakses pelayanan  kesehatan  tingkat  yang  lebih  tinggi  (tingkat  kedua  dan  ketiga),  mayoritas masyarakat Kecamatan Colomadu harus melakukan pelayanan lintas administrasi karena tidak terjangkaunya pelayanan kesehatan tingkat kedua dan ketiga pada wilayah induk Kabupaten Karanganyar.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  terpisahnya  wilayah  Kecamatan  Colomadu  dari wilayah  induk  Karanganyar  dan  jauhnya  jarak  antara  kedua  wilayah  tersebut.  Namun, fenomena  ini  menyebabkan  Kecamatan  Colomadu  menjadi  menjadi  lebih  mandiri  dan memiliki  kemudahan  dalam  mendapatkan  seluruh  pelayanan  kesehatan  dikarenakan wilayahnya  yang  berdekatan dengan  Kota  Surakarta,  Kabupaten  Sukoharjo,  dan  Kabupaten Boyolali  menyebabkan  wilayah  Kecamatan  Colomadu  memiliki  ikatan  yang  erat  dengan wilayah tersebut.
Keadaan ini menjadikan permasalahan pada wilayah mere-eksklave ini tidak terlalu kompleks jika dibandingkan dengan wilayah eksklave yang ada di negara lain karena masih berada di satu  lingkup  wilayah  administrasi  provinsi  dan  masih  bisa  dilakukannya  koordinasi  antar pemerintah daerah pemilik wilayah eksklave dan daerah sekitarnya.

## 4. Kesimpulan
Fenomena  eksklave  yang  terjadi  pada  wilayah  administrasi  Kecamatan  Colomadu menyebabkan terjadinya kecenderungan bahwa wilayah eksklave memiliki ikatan yang erat dengan  wilayah  sekitarnya  dalam  penyediaan  pelayanan  publik  khususnya  pelayanan kesehatan. Keadaan tersebut terjadi karena jarak antara Kecamatan Colomadu dan wilayah sekitarnya lauh lebih dekat jika dibandingkan dengan wilayah induk Kabupaten Karanganyar. Lokasi  geografis  Kecamatan  Colomadu  menyebabkan  permasalahan  dalam  mendapatkan pelayanan  kesehatan  tingkat  kedua  dan  ketiga  yang  berada  di  wilayah  induk  Kabupaten
Karanganyar,  tetapi  fenomena  eksklave  tersebut  menyebabkan  Kecamatan  Colomadu mengalami  kemudahan  dan  kebebasan  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  tingkat kedua  dan  ketiga  lintas  wilayah  administrasi  karena  masih  berada  pada  satu  lingkup administrasi provinsi dan masih terdapat koordinasi antara beberapa wilayah tersebut.
Pada  akhirnya  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  implikasi  wilayah  eksklave  dalam penyediaan pelayanan kesehatan memperoleh temuan akhir bahwa terdapat implikasi dalam bentuk  menyebarkan  penduduk  di  wilayah  eksklave  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  dari  wilayah  terdekat  daripada  wilayah  induk  administrasi.  Menyikapi  hal  ini, koordinasi  lintas  kabupaten/kota  menjadi  penting  untuk  memastikan  terselenggaranya peningkatan pelayanan publik bagi penduduk di wilayah eksklave.

## Referensi
[1] Vinokurov  E.  What  Are  Enclaves  and  Exclaves?  A  Theory  Enclaves,  Washington,  DC: Lexington Books; 2007.
[2] Catudal HM.
Exclaves. Cah Geogr Que 1974;18:107 – 36. https://doi.org/10.7202/021178ar.
[3] Poulaki  I,  Papatheodorou  A,  Panagiotopoulos  A,  Liasidou  S.  Exclave  Accessibility  and Cross-Border Travel: The Pene-Exclave of Ceuta, Spain. Tour Geogr 2020;24:152 – 76. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1786153.
[4] Budiyono ASP, Rahardjo U, Faridatunnisa M. Pemodelan Nilai Tanah di Daerah Eksklave (Studi Kasus di Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah). Semin. Nas. Geomatika 2018 Pengguna. dan Pengemb. Prod. Inf. Geospasial Mendukung Daya Saing Nas., Badan Informasi Geospasial; 2018, p. 65 – 74.
[5] Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029 2010.
[6] Harsanto B, Permana CT. Sustainability-Oriented Innovation (SOI) In The Cultural Village: An  Actor-Network  Perspective  In  The  Case  Of  Laweyan  Batik  Village.  J  Cult  Herit Manag  Sustain  Dev  2021;11:297 – 311.  https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2019- 0102.
[7] Kumreg BPJS Kesehatan. Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang 2015.
[8] Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Colomadu dalam Angka 2019. Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar; 2019.
[9] Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Karanganyar.  Kabupaten  Karanganyar  dalam  Angka 2020. Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar; 2020.
[10]  Badan  Standardisasi  Nasional.  SNI  03-1733-2004  tentang  Tata  Cara  Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan 2004.
[11]  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan.  Riset Kesehatan Dasar 2013 2013.
[12]  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  34  Tahun  2016  tentang  Kriteria  Daerah  Kabupaten/Kota  Peduli  Hak  Asasi Manusia 2016.