https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

## POLICY IMPLEMENTATION OF TOBACCO PRODUCT EXCISE FUND
Ramadhany Nugroho * , Sulikah Asmorowati
1 Prodi Magister Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya *Koresponden email: ramadhany.nugroho-2022@fisip.unair.ac.id

## ABSTRAK
.Alokasi sebagian pungutan cukai untuk mengatasi eksternalitas negatif di indonesia yang diterapkan dalam bentuk kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari  masih  tingginya  prevalensi  perokok  dewasa,  rendahnya  kesejahteraan  petani  tembakau,  dan  massive-nya peredaran  rokok  ilegal.  Atas  dasar  tersebut  penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengidentifikasi  bagaimana  proses implementasi  kebijakan  berjalan  dan  (2)  mengukur  tingkat  keberhasilan  kebijakan  berdasarkan  isi  dan  konteks implementasinya.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  dengan  setting  penelitian  di  Provinsi  Jawa Timur.  Data  didapatkan  dari  Forum  Group  Discussion  antara  kementrian  dan  satuan  kerja  daerah,  serta  beberapa literatur dengan pendekatan content analysis, selanjutnya data dianalisis dengan model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil utama penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan berdasarkan analisis dengan model Van Meter dan  Van  Horn  cukup  berhasil  dengan  mayoritas  indikator  terpenuhi.  Namun,  terdapat  tantangan  berupa penyelewengan penggunaan anggaran dan serapan anggaran yang rendah di beberapa daerah.  Selain itu, kebijakan DBHCHT ternyata lebih bersifat kuratif daripada preventif sehingga belum sepenuhnya efektif dalam pengendalian konsumsi  produk  tembakau.  Implikasi  penelitian  ini  menyarankan  pemerintah  provinsi  untuk  peningkatan  penga- wasan  dan  integritas  dalam  pengelolaan  anggaran  dengan  optimalisasi  e-DBHCHT  dan  pengembangan  sasaran program/kegiatan yang diformulasikan berdasar partisipasi dan kolaborasi antar stakeholder dengan menggunakan e- participation sebagai media dalam menjalin komonikasi kebijakan antar aktor kebijakan.
Kata kunci : Dana bagi hasil, cukai tembakau, implementasi kebijakan

## ABSTRACT
This study addresses the suboptimal outcomes of allocating a portion of tobacco excise duties to mitigate negative externalities  in  Indonesia,  as  manifested  through  the Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau (DBHCHT)  policy. Despite this policy's implementation, issues persist, including high adult smoking rates, low welfare among tobacco farmers,  and  widespread  circulation  of  illegal  cigarettes.  The  research  aims  to  (1)  identify  the  process  of  policy implementation and (2) measure the success level of the policy based on its content and implementation context. A qualitative  descriptive  method  was  utilized,  with  the  research  setting  in  East  Java  Province.  Data  were  collected through Forum Group Discussions between central ministries and regional work units, alongside literature reviews, employing a content analysis approach. Subsequently, data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana model. The findings indicate that policy implementation, analyzed through the Van Meter and Van Horn model, was relatively successful, with the majority of indicators being met. However, challenges such as budget misappropriation and low budget absorption in certain areas were identified. Moreover, the DBHCHT policy appeared more curative than preventive, thus not fully effective in controlling tobacco product consumption. The implications suggest that provincial  governments  enhance  budget  management  supervision  and  integrity  through  the  optimization  of  e- DBHCHT and the development of program/targets formulated based on stakeholder participation and collaboration, utilizing e-participation as a medium for policy communication among actors.
Keywords: revenue sharing funds, tobacco excise, policy implementation

## PENDAHULUAN
Pengalokasian  sebagian  pungutan  cukai hasil tembakau untuk mengatasi eksternalitas ne- gatif ( earmarking ) merupakan praktik internasio- nal  yang  di  inisiasi  oleh  World  Health  Orga- nization  (WHO)  Framework  Convention  on  To- bacco  Control  (FCTC)  dan  disetujui  oleh  192 negara anggota untuk melindungi generasi saat ini dan  masa  depan  dari  efek  buruk  penggunaan produk tembakau maupun paparan asap tembakau (Roemer,  2005;  FCTC,  2003).  Pendekatan  ini  ti- dak  hanya  selaras  dengan Sustainable  Develop-
ment  Goals (SDGs)  yang  terkait  dengan good health  and  well-being ,  namun  juga  dapat  mena- ngani  dampak  yang  lebih  luas  dari  efek  negatif tembakau  terhadap  masyarakat  (Kulik  M.  et  al, 2017;  Ahsan  A.  et  al,  2022).  Beberapa  studi menunjukkan  bahwa earmarking dapat  berkon- tribusi signifikan terhadap pengurangan konsumsi produk tembakau dan resiko kesehatan (Chaloupka,  2019;  van  Walbeek,  2019;  Nazar, 2021),  dimana  dana  tersebut  dapat  digunakan untuk  kebijakan  kontrol  tembakau  (kampanye kesehatan  publik,  program  berhenti  merokok,
wilayah  bebas  rokok)  dan  strategi countermar- keting (Fakir,  2022;  Wang  et  al.,  2016).  Namun, program  tersebut  juga  mengalami  tantangan terkait  dengan  intervensi  industri  tembakau (Balwicki  et  al.  2016),  faktor  hukum  dan  politik berupa lemahnya konstruksi hukum (Borges et al., 2020),  dan  manipulasi  industri  tembakau  berupa penurunan  harga,  perubahan  atribut  kemasan rokok, dan diskriminasi harga (Ross et al., 2017).
Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah  perokok  terbanyak  ke-3  dunia  dengan jumlah  perokok  84.35  juta  orang  dan  produsen tembakau  terbesar  ke-4  dunia  dengan  produksi 237  metrik  ton/tahun  (FAO,  2023),  penerimaan dari cukai hasil tembakau memberikan kontribusi pada  postur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  sebesar  9%,  dimana  pada  tahun 2022  realisasi  penerimaan  cukai  mencapai  Rp 218.64  triliun  (Kementrian  Keuangan,  2023). Konteks earmarking di indonesia terhadap produk tembakau dikenal sebagai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil  Tembakau  (DBHCHT),  dimana  DBHCHT berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 1995 Jo. Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai dan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  215/PMK. 07/2021 (Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil  Tembakau) merupakan salah satu bentuk desentralisasi fiskal yang  dibagikan  kepada  provinsi  penghasil  cukai dan/atau  provinsi  penghasil  tembakau  untuk mendanai (1) peningkatan kualitas bahan baku, (2) pembinaan  industri,  (3)  pembinaan  lingkungan sosial,  (4)  sosialisasi  ketentuan  di  bidang  cukai, dan/atau  (5)  pemberantasan  barang  kena  cukai ilegal.  Alokasi  DBHCHT  pada  tahun  2023  me- ngalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya  sebesar  Rp  5.47  triliun,  seiring  de- ngan  kenaikan  penerimaan  cukai  hasil  tembakau (Kementrian Keuangan, 2023).
Walaupun alokasi DBHCHT terus mening- kat  setiap  tahunnya,  namun  tujuan  dari  peman- faatan  dana  tersebut,  masih  belum  memberikan hasil  yang  optimal,  dimana  masih  rendahnya  ke- sejahteraan petani tembakau (Ahsan A. et al, 2022; ),  persentase  peredaran  rokok  ilegal  masih  di angka  5.5%  di  tahun  2022  mengalami  kenaikan dari  tahun  sebelumnya  sebesar  3%  (Kementrian Keuangan, 2022), stagnannya prevalensi perokok anak dibawah usia 18 tahun di angka 3.44% dan perokok dewasa di atas 15 tahun di angka 28.26% (BPS,  2022),  dan  dalam  implementasinya,  peng- alokasian  dana  ini  menghadapi  beberapa  tanta- ngan  terutama  terkait  dengan  permasalahan  alo- kasi dan distribusi  dana yang  tidak merata untuk mencapai  tujuan  yang  ditentukan  (Keman,  2022; Atsani, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh
data  dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Ke- uangan,  dimana  persentase  penyerapan  dana DBHCHT  rata-rata  dari  tahun  2017-2021  hanya sebesar 81%.
Tabel 1. Penyerapan DBHCHT Tahun 2017-2021
Tahun  Pagu Anggaran Realisasi Persentase 2017 2.949.744.450 2.506.102.885 84.96% 2018 3.468.398.000 2.835.762.205 81.76% 2019 3.739.472.754 3.218.938.147 86.08% 2020 3.462.912.000 1.457.539.661 42.09% (Cov-19) 2021 3.475.618.000 2.676.225.860 77%
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji sejauh mana kontribusi teori implementasi kebijakan top- down terhadap kebijakan penggunaan, pemantau- an  dan  evaluasi  Dana  Bagi  Hasil  Cukai  Hasil Tembakau di Indonesia. Pendekatan yang diguna- kan adalah model Van Meter dan Van Horn (Hill M,  2021)  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian tentang  (1)  bagaimana  proses  implementasi  ke- bijakan berjalan dan (2) mengukur tingkat keber- hasilan  kebijakan  berdasarkan  isi  dan  konteks implementasinya. Provinsi Jawa Timur dipilih se- bagai  setting  penelitian  karena  merupakan  pro- vinsi  dengan  alokasi  DBHCHT  terbesar,  dengan alokasi di tahun 2023 sebesar Rp 3.07 triliun (56% dari total alokasi nasional).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  dengan pendekatan  kualitatif  deskriptif,  sehingga  data yang  dihasilkan  berupa  kata,  gambar  dan  bukan angka  (Creswell,  2018).  Penulis  mengumpulkan data  primer  dan  sekunder,  dimana  data  primer diperoleh  melalui  Forum  Group  Discussion (FGD)  secara  daring  yang  diselenggarakan  oleh Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  dan Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dan  dihadiri oleh  Perwakilan  Kementrian  Dalam  Negeri, Kementrian  Kesehatan,  Kementrian  Pertanian, Kementrian  Perindustrian,  Perwakilan  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai,  Perwakilan  Setda  dan Biro Perekonomian Provinsi, dan Perwakilan Bap- peda Kabupaten / Kota. Sedangkan data sekunder diperoleh  melalui  database  literatur  yang  ber- kualitas  sesuai  dengan  topik  penelitian  dengan menggunakan content analysis yang pengumpulan datanya  melalui internet  browsing pada  periode 2020-2023, data ini dapat berupa dokumen, gam- bar maupun video (Krippendorff, 2018). Analisis data  dilakukan  dengan  model  Miles,  Huberman dan Saldana, dengan tahapan, (1) kondensasi data, (2) menyajikan data, (3) verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Standard and Objectives
a. Kejelasan
standar dan sasaran implementasi
Standar dan sasaran kebijakan berdasar UU Nomor  11  Tahun  1995  Jo.  UU  39  Tahun  2007 tentang  Cukai  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  215/PMK.07/2021,  menetapkan  alokasi anggaran  menjadi  3  (tiga)  bidang,  yaitu  kesejah- teraan masyarakat (50%), kesehatan dengan fokus JKN  dan  pemulihan  ekonomi  daerah  (40%)  dan penegakan hukum (10%). Setiap tahun komposisi alokasi  anggaran  terhadap ketiga  bidang  tersebut selalu  mengalami  perubahan  terkait  dengan  re- focusing anggaran, dikarenakan perubahan ekster- nalitas dan penyesuaian dengan program strategis pemerintah  sesuai  capaian  dari  Rencana  Pemba- ngunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN) 2020-2024.
Beberapa  contoh  program  bidang  kesejah- teraan  masyarakat  yaitu,  pembagian  Bantuan Langsung Tunai (BLT), pelatihan dan penerapan inovasi  yang  diberikan  kepada  petani  tembakau, dukungan  prasarana,  dan  teknis  penanganan tembakau saat panen dan pasca panen. Program di bidang  penegakan  hukum  dapat  berupa  pemba- ngunan  Kawasan  Industri  Hasil  Tembakau (KIHT),  sosialisasi  peraturan  terkait  cukai  dan rokok  ilegal,  dan  pemasangan  CCTV  di  daerah rawan  produksi  hasil  tembakau  ilegal.  Pada  bi- dang kesehatan DBHCHT dapat digunakan untuk membeli sarana dan prasarana fasilitas kesehatan (pembangunan gedung fasilitas kesehatan, penga- daan alat kesehatan), program penurunan stunting, vaksinasi  dan  imunisasi,  peningkatan  layanan kesehatan  anak  dan  ibu  hamil,  penanganan  pe- nyakit  paru  dan  pernafasan,  dsb.  Pasca  pandemi COVID-19  tahun  2021  anggaran  diprioritaskan pada  bidang  kesehatan,  dimana  DBHCHT  dapat digunakan  untuk  mendukung  program  JKN  (Ja- minan  Kesehatan  Nasional)  untuk  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  kesehatan  dan pemulihan ekonomi daerah.
b. Ketercapaian standar dan sasaran implementasi
Pada  bidang  penegakan  hukum,  bebe-rapa program  yang  diimplementasikan  sesuai  regulasi telah  memberikan  capaian  yang  cukup  memuas- kan  dengan  adanya  perencanan  pembangunan KIHT  di  Kabupaten  Malang,  Sidoarjo  dan  Pa- mekasan.  Namun  di  lain  sisi  masih  ditemukan adanya  produksi  dan  peredaran  rokok  ilegal  di Jawa  Timur.  Dirjen  Bea  dan  Cukai,  Askolani, menjelaskan  bahwa  pada  sepanjang  tahun  2022, bea  cukai  melakukan  4.386  penindakan  produk hasil tembakau ilegal dengan potensi kerugian Rp 103.4 miliar di Jawa Timur.
Dari  aspek  kesejahteraan  masyarakat,  ter- utama petani tembakau dan pekerja Industri Hasil Tembakau  (IHT),  dimana  petani  tembakau  di beberapa  daerah  Jawa  Timur  masih  dihadapkan oleh  beberapa  permasalahan.  Suprapto,  petani tembakau  Desa  Sumberagung  Bojonegoro,  me- nyatakan bahwa kendala pra tanam adalah terkait kelangkaan  pupuk,  dan  iklim,  sedangkan  saat musim panen yaitu anjloknya nilai jual tembakau kering.  Hal  serupa  juga  dinyatakan  oleh  raka, petani asal jember, yang berharap adanya bantuan ketersediaan  pupuk  saat  musim  tanam.  Memang rendahnya  nilai  jual  diakibatkan  oleh  rendahnya kualitas  tembakau  yang  menandakan  program peningkatan  kualitas  bahan  baku  pada  daerah tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Namun, di beberapa  daerah  seperti  Lamongan,  Ponorogo, Bojonegoro  dan  Mojokerto  para  petani  mampu menghasilkan  tembakau  yang  berkualitas  dan memberikan nilai jual tinggi.
Pada bidang kesehatan, Pemprov Jatim ber- hasil menurunkan angka prevalensi balita stunting dari 23.5% menjadi 19.2% di tahun 2022, walau- pun masih jauh dari target nasional 2024 di angka 14%.  Cakupan  peserta  JKN  BPJS  Kesehatan  di Jatim  mengalami  kenaikan  dari  82.26%  menjadi 90.43%  di  tahun  2023,  dimana  untuk  mencapai Universal  Health  Coverage  (UHC)  cakupan  pe- serta  harus  lebih  dari  95%.  Terkait  sarana/prasa- rana kesehatan, jumlah puskesmas di Jatim meng- alami  pertumbuhan  sebesar  0.73%  pada  periode 2017-2022, dimana pada tahun 2022 puskesmas di Jatim  berjumlah  969,  dengan  rata-rata  rasio puskesmas per kecamatan sebesar 1.5. Sedangkan untuk rumah sakit pada periode 2018-2022 meng- alami  pertumbuhan  7.9%  dimana  jumlah  rumah sakit  mengalami  kenaikan  dari  380  (tahun  2018) menjadi 410 pada tahun 2022.
Dari aspek penyakit yang dapat disebabkan karena  merokok,  kasus  yang  ditemukan  di  tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun  2021 namun dengan  cakupan layanan yang lebih baik. Misalnya Tubercolosis (TBC) dari 43.247 menjadi 78.799  kasus  di  tahun  2022,  dengan  Treatment Success  Rate  di  angka  89%.  Penderita  Penyakit Tidak Menular (PTM) Hipertensi umur ≥15 tahun berjumlah  11.600.444,  dengan  coverage  layanan kesehatan  sebesar  61.1%  atau  7.088.136  pendu- duk,  meningkat  sebesar  12.1%  dibanding  tahun 2021 (49%) dan 2020 (35%). Untuk penanganan pandemi  Covid-19,  Pemprov  Jatim  berhasil  me- raih  persentase  kesembuhan  tertinggi  pada  level nasional di angka 88,53% dan penurunan persen- tase kematian di angka 46.2%.

## Resources
a. Sumber daya manusia
Kemampuan  sumber  daya  aparatur  peme- rintah dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari realisasi anggaran DBH CHT yang disalurkan dari pemerintah pusat ke  Provinsi  Jawa  Timur  selalu  mencapai  di  atas 95%.  Selain  itu  untuk  mendukung  implementasi DBH  CHT  Bappeda  Provinsi  Jawa  Timur  mem- buat aplikasi e-DBHCHT  yang dapat diakses oleh seluruh  OPD  di  setiap  kota  dan  kabupaten  pene- rima DBHCHT di Jawa Timur, dalam aplikasi ter- sebut terdapat beberapa modul diantaranya Modul RKP, Modul Pelaporan, Modul Dokumentasi dan Modul Hasil Penegakan Hukum. Tentunya dengan adanya aplikasi tersebut sangat membantu proses pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan transpa- ransi,  akuntabilitas  serta  efektifitas  dan  efisiensi proses administrasi pemerintahan.
Namun  permasalahan  yang  timbul  terkait sumber  daya  manusia  adalah  adanya  kasus  pe- nyelewengan anggaran DBHCHT yang terjadi di 2  (dua)  kabupaten  yaitu  Kabupaten  Pamekasan dan  Kabupaten  Probolinggo.  Hal  ini  mengindi- kasikan  bahwa  proses  pengawasan  dan  evaluasi anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Jatim ma- sih belum optimal.

## b. Sumber daya keuangan
Pembiayaan  semua  program  kebijakan DBHCHT  yang  dilaksanakan  semuanya  dibiayai oleh alokasi DBH CHT Provinsi Jawa Timur yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui Kemen- trian  Keuangan  (tabel  3)  yang  dibagikan  kepada setiap kabupaten/kota melalui peraturan Gubernur Jawa  Timur,  yang  untuk  tahun  anggaran  2023 dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Ha- sil  Tembakau  Kepada  Provinsi  Jawa  Timur  Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.  Pagu  alokasi  anggaran  untuk  setiap  kabu- paten/kota  juga  dapat  diakses  di  Data  Capaian Pengelolaan DBHCHT.
Tabel 2. Alokasi DBHCHT Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023
No Tahun Anggaran Alokasi Anggaran 1. 2018 Rp. 1.512.096.546 2. 2019 Rp. 1.602.576.612 3. 2020 Rp. 1.842.770.283 4. 2021 Rp. 1.937.895.941 5. 2022 Rp. 2.141.975.778 6. 2023 Rp. 3.074.758.874
Permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan sumber  daya  keuangan  bukan  disebabkan  karena kekurangan  anggaran,  tetapi  adanya  kesulitan dalam penyaluran anggaran, karena jenis program/ kegiatan  DBHCHT  bersifat  khusus  atau  seg- mented  ( specific  grant ).  Ketidakmampuan  kabu-
paten/kota  dalam  menyerap  anggaran  tersebut menyebabkan  meningkatnya  Sisa  Lebih  Pembia- yaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) DBH- CHT.
Sebagai  contoh,  Kepala  Kantor  Bea  dan Cukai  Kediri,  menyatakan  bahwa,  di  Kediri  ter- dapat pabrik rokok besar sehingga dana bagi hasil- nya  juga  besar  namun  penyerapannya  sangat minim,  karena  ada  batasan  terkait  spesific  grant maka  50%  dana  tidak  terserap,  alokasi  dana  se- besar  Rp.  66  milyar  untuk  3  kecamatan  di Kabupaten Kediri. Hal ini terjadi karena di Kediri tidak  ada  perkebunan  tembakau  dan  mayoritas pekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) berasal  dari  luar  Kediri  sehingga  alokasi  dana untuk  bidang  kesejahteraan  tidak  dapat  terserap seluruhnya,  selain  itu  tidak  ada  peredaran  rokok ilegal juga menyebabkan dana penegakan hukum tidak  dapat  terserap.  Beberapa  contoh  di  daerah lain juga mengalami hal yang sama dimana SILPA Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023 ber- jumlah  Rp.  4.4  Miliar,  Kabupaten  Situbondo SILPA tahun 2022 Rp. 10 Miliar dan tahun 2023 Rp.  5  Miliar,  Kabupaten  Probolinggo  SILPA  ta- hun  2022  Rp.  24  Miliar  dan  tahun  2023  Rp.  13 Miliar.
Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities
a. Konsistensi keseragaman informasi
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  DBHCHT informasi  yang  diberikan  pada  level  kabupaten/ kota terkait dengan implementasi kebijakan tetap berdasarkan  PMK  Nomor  215/PMK.07/2021  se- bagai  pedoman  penggunaan,  pemanfaatan  dan evaluasi  angggaran.  Pemerintah  provinsi  tidak mengintrepetasikan  ulang  isi  dari  peraturan  ter- sebut  dengan  peraturan  lain  setingkat  provinsi, begitu  juga  pada  level  kabupaten/kota.  Pemprov hanya  menerbitkan  peraturan  terkait  dengan  alo- kasi  pagu  anggaran  DBHCHT  untuk  setiap kabupaten/kota,  tim  koordinasi  pengelolaan  dan penggunaan  angggaran,  dan  beberapa  peraturan teknis,  sehingga  pada  level  kabupaten/kota  pun hanya  melaksanakan  dan  melanjutkan  hal  yang sama,  dengan  bentuk  peraturan  turunan  yang selaras. Hal ini tentunya memberikan koridor bagi pemerintah  di  level  kabupaten/kota  untuk  tetap membelanjakan anggarannya sesuai dengan sasa- ran  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  peme- rintah pusat.
Data  terkait  capaian  penggunaan  anggaran pun  dilaporkan  terpusat  oleh  pemerintah  kabu- paten/kota  melalui  aplikasi  e-DBHCHT  yang dikelola  oleh  Bappeda  provinsi,  dengan  periode pelaporan triwulanan, sehingga keseragaman data dan  informasi  antara  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota  ke  pemerintah  pusat terjamin akurasi dan validitasnya.

## b. Akurasi komunikasi dengan pelaksana
Dengan dibentuknya tim koordinasi penge- lolaan dan penggunaan anggaran DBHCHT maka komunikasi  dan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh pemprov  jatim  dan  satuan  kerja  pada  level  ka- bupaten/kota  dapat  terlaksana  dengan  optimal, terlebih  lagi  dalam  melakukan  sosialisasi  dan koordinasi,  pemprov  jatim  bersinergi  dengan  sa- tuan  kerja  Direktorat  Jenderal  bea  dan  Cukai  di level  daerah  (Kantor  Wilayah  Bea  Cukai  Jawa Timur I dan Jawa Timur II) sebagai kepanjangan dari  pemerintah  pusat,  sehingga  dapat  mening- katkan  intensitas  sosialisasi  dan  pendampingan terhadap  OPD  di  kabupaten/kota  yang  bertindak sebagai eksekutor penyaluran anggaran yang ber- bentuk program dan kegiatan.

## Characteristics of the Implementing Agencies
a. Struktur  birokrasi  dalam  implementasi kebijakan
Struktur  birokrasi  merepresetasikan  tang- gung  jawab  terhadap  keberhasilan  dari  capaian terhadap sasaran kebijakan yang telah ditentukan, dimana struktur ini tercermin dari Pergub tentang tim koordinasi pengelolaan dan penggunaan ang- garan  DBHCHT.  Dalam  implementasi  pengelo- laan  dan  penggunaan  anggaran,  dari  sudut  pan- dang  struktur  birokrasi,  Pemprov  Jawa  Timur termasuk  berhasil  dalam  mengoptimalisasikan belanja  anggaran  pada  setiap  program/kegiatan dari  DBHCHT.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  di- raihnya Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  terhadap  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  Provinsi  Jatim  Tahun  Anggaran 2022  yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Walaupun  dalam  keterangan- nya  BPK  memberikan  sedikit  catatan  terkait kelemahan  pengendalian  internal  dan  permasala- han  ketidakpatuhan  terhadap  undang-undang  da- lam penyajian laporan keuangan. Hal ini tentunya selaras dengan adanya kasus penyelewengan ang- garan  di  kabupaten  Pamekasan  dan  Probolinggo yang  mengindikasikan  lemahnya  pengendalian internal  terkait  dengan  pengawasan  belanja  ang- garan.

## b. Norma atau aturan pelaksanaan kebijakan
Implementasi  kebijakan  tentang  DBH- CHT  diatur  dalam  beberapa  peraturan  pelaksa- naan secara hierarki yaitu,
1. UU Nomor 11 Tahun 1995 Jo. UU 39 Tahun 2007 tentang Cukai;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 yang menyatakan Pasal 66A ayat  (1)  UU  39  tahun  2007  bertentangan dengan  pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang Dasar 1945;
3. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah;
4. PMK Nomor
139/PMK.07/2019 Jo. 86/PMK.07/2022  tentang  Pengelolaan  Dana Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana Otonomi Khusus;
5. PMK  Nomor  215/PMK.07/2021  tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Prosedur  pengajuan  program/kegiatan dan alokasi dana dari DBHCHT melalui tahapan: (1)  Kepala  daerah  bertanggung  jawab  untuk  me- nyusun  rancangan  program/kegiatan  dan  alokasi dana  dari  DBHCHT,  (2)  Rancangan  program/ kegiatan  dan  alokasi  dana  tersebut  kemudian disampaikan  oleh  Bupati/Walikota  kepada  Gu- bernur  sebelum  tahun  anggaran  dimulai,  (3) Gubernur memiliki kewenangan untuk membantu memfasilitasi proses penyusunan rancangan prog- ram/kegiatan dan alokasi dana dari DBHCHT, (4) Rancangan  program/kegiatan  tersebut  akhirnya dicantumkan  dalam  Rencana  Pembangunan  Ja- ngka  Menengah  Daerah  (RPJMD),  (5)  Besaran alokasi  dana  dari  DBH  CHT  ditetapkan  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). Penyaluran DBHCHT dilakukan  secara triwulanan dengan ketentuan:
1. Triwulan I (20%) dengan syarat laporan kon- solidasi realisasi DBHCHT semester II tahun sebelumnya
2. Triwulan  II  (30%)  dengan  syarat  laporan realisasi  DBHCHT  semester  II  tahun  sebe- lumnya,  surat  pernyataan  telah  mengang- garkan  kembali  SILPA  DBHCHT  tahun sebelumnya
3. Triwulan  III  (30%)  dengan  syarat  laporan realisasi DBHCHT semester I tahun berjalan
4. Triwulan  IV  (20%)  dengan  syarat  laporan realisasi DBHCHT semester I tahun berjalan.
Penundaan  penyaluran  sebesar  15%  dari jumlah  penyaluran  triwulan  dilakukan  dalam  hal gubernur  tidak  menyampaikan  laporan  konsoli- dasi  realisasi  penggunaan,  surat  pernyataan  pe- ngangggaran  kembali  Sisa  Lebih  Perhitungan Anggaran  (SILPA)  DBHCHT,  dan  belum  terpe- nuhinya  persentase  penggunaan  untuk  kegiatan yang  telah  ditentukan.  Apabila  syarat-syarat tersebut telah disampaikan maka DBHCHT dapat disalurkan  kembali.  Sedangkan  penghentian  pe- nyaluran  dilakukan  apabila  satker  daerah  telah  2 kali berturut-turut dilakukan penundaan penyalu- ran DBHCHT.
Permasalahan  yang  timbul  terkait  dengan standar  dan  sasaran  kebijakan  adalah  Beberapa bidang kegiatan dari DBHCHT belum dilengkapi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk tek- nis  (Juknis)  atas  program  kegiatan  yang  di- sebutkan di PMK, hanya kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas bahan baku pada perkebunan tembakau yang telah diterbitkan oleh Kementrian
Pertanian  (Surat  Dirjenbun  No.  474/KB.110/E/ 7/2020  tentang  Rincian  Kegiatan  Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku), kebingungan dialami  oleh  beberapa  satuan  kerja  (satker)  atau Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  im- plementasi  kegiatan  bidang  kesejahteraan  sosial karena  peraturan  turunannya  masih  belum rampung dibuat oleh Kemendagri. Kasubdit Dana Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  Kemendagri  menyatakan,  karena  pera- turan yang akan dibuat ini mencakup semua aspek secara keseluruhan (holistik), bukan hanya terkait DBH CHT, maka proses penyusunannya memerlukan waktu.
Di  sisi  lain  Kepala  Biro  Perencanaan  dan Penganggaran  Kemenkes  juga  menyatakan  hal yang serupa, yaitu belum berencana menerbitkan permenkes  terkait  DBHCHT,  yang  telah  di- terbitkan  hanya  permenkes  terkait  dengan  pajak rokok,  beliau  beranggapan  peraturan  DBHCHT yang  telah  ada  di  PMK  telah  cukup  jelas  terkait rincian program kegiatan untuk bidang kesehatan. Selain itu beberapa daerah mempunyai perbedaan sikap,  ada  yang  ingin  adanya  peraturan  turunan dan  ada  yang  tidak,  ketidakinginan  adanya  pera- turan  turunan  tersebut  dikarenakan  OPD  ingin berinovasi  terkait  program  bidang  kesehatan  di daerah mereka.
Beberapa  kasus  membuktikan  bahwa  de- ngan adanya peraturan turunan program kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai sasa- ran  kebijakan.  Hal  ini  disampaikan  oleh  Per- wakilan  satker  Kabupaten  Pamekasan,  dimana beliau  menyatakan  Peraturan  turunan  Kawasan Industri  Hasil  Tembakau  (KIHT)  baru  direalis- asikan  kementrian  perindustrian  tahun  2020, setelah  menunggu  selama  10  tahun  untuk  me- lakukan realisasi pembangunan kawasan tersebut. Setelah  adanya  peraturan  tersebut  sekarang  ba- nyak dimulai adanya rencana pembangunan KIHT seperti di Jepara, Mataram dan Madura pada tahap on progress . Daerah lain seperti Malang, Cilacap, Pasuruan,  Jogjakarta,  dan  Sidoarjo  masih  dalam tahap  proses  kajian  dan  pembahasan  di  tingkat daerah.  Namun,  ada  beberapa  OPD  yang  masih kebingungan  terkait  penggunaan  anggaran  untuk KIHT,  beberapa  menyatakan  masih  ragu  apakah DBHCHT  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan proses  kajian  KIHT,  karena  belum  ada  dasar sebagai  payung  hukum  yang  diakomodasi  dalam PMK maupun peraturan dari Kemenperin tentang KIHT  secara  khusus,  peraturan  saat  ini  berlaku untuk industri secara umum.

## c. Pola hubungan saling terkait
Keterkaitan pola hubungan antar pelaksana kebijakan dinyatakan dalam Keputusan Gubernur Jawa  Timur  Nomor  188/97/KPTS/013/2022
tentang  Tim  Koordinasi  Pengelola  Penggunaan DBHCHT,  yang  menjabarkan  tugas  pokok  dan fungsi  dari  setiap  satuan  dinas  dan  mitra  kerja (satuan  kerja  kementrian/lembaga  di  daerah). Dengan adanya keputusan gubernur tersebut maka setiap  OPD  dan  mitra  kerja  dapat  bertanggung jawab  terhadap  sasaran  program  kebijakan  ber- dasarkan bidang yang telah ditentukan, serta dapat dilakukan  mekanisme  pengawasan  antar  pelak- sana kebijakan.
Keputusan  Gubernur  tersebut  menjamin adanya  kesetaraan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewajiban, mempermudah terjalinnya komunikasi dan  koordinasi  yang  intensif  antar  satuan  kerja dalam  penentuan  target  dan  sasaran  program, sehingga memudahkan pelaporan dan sinkronisasi data capaian penggunaan anggaran.

## Economic, Social and Political Conditions

## a. Lingkungan sosial
Mayoritas  masyarakat  di  seluruh  kabu- paten/kota  di  Jawa  Timur  mendukung  adanya program / kegiatan yang di danai oleh DBHCHT, terutama dengan adanya program Bantuan Lang- sung Tunai (BLT) dan JKN yang diberikan kepada pekerja  Industri  Hasil  Tembakau  (IHT),  petani tembakau,  serta  warga  miskin.  Sebagaimana  ter- jadi di Surabaya, Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa  BLT  yang  disalurkan  dapat  berupa  uang tunai,  peralatan,  atau  modal  usaha.  Berdasarkan data,  jumlah  pekerja  IHT  penerima  bantuan  di Jawa  Timur  tahun  2023  berjumlah  9.259  dari  54 perusahaan  di  38  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur, sedangkan jumlah buruh tani berjumlah 284.553. Adanya  program  BLT  ini  juga  mengintervensi kondisi  ekonomi  pasca  COVID-19  dan  tingkat penggangguran,  sebagaimana  dinyatakan  Kepala Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Jawa  Ti- mur,  bahwa  tingkat  pengangguran  Jatim  turun 0.61%  di  bulan  Agustus  2023,  dan  dapat  mem- bantu  perekonomian  pekerja  pengolahan  hasil tembakau.
Namun di beberapa tempat seperti di Pame- kasan  dan  Jember  program  DBHCHT  di  sektor sosial  berjalan  sebaliknya.  Kabupaten  Jember sejak tahun 2018 fokus DBHCHT dialokasikan ke aspek  kesehatan,  karena  Bupati  setempat  tidak tertarik  untuk  melakukan  tanam  tembakau,  se- hingga  banyak  petani  tembakau  yang  harus  ber- usaha sendiri dengan berhutang maupun bermitra dengan IHT untuk mendapatkan dana penanaman tembakau.

## b. Lingkungan ekonomi
Lingkungan ekonomi ditandai dengan indi- kator  pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Timur,  se- bagaimana  dinyatakan  dalam  sasaran  kebijakan, DBHCHT  diprioritaskan  untuk  pemulihan  pasca pandemi  COVID-19  pada  bidang  kesehatan  dan
pemulihan  ekonomi  daerah.  Kkinerja  pertumbu- han ekonomi Jawa Timur berhasil recovery dari - 5.87%  pada  saat  pandemi  menjadi  rata-rata  5% pasca pandemi, yang pada kuartal III tahun 2023 mengalami  kenaikan  1.79%,  dimana  leading sektor pengolahan industri tumbuh rata-rata ± 4% dan pertanian tumbuh rata-rata 1.2% (gambar 2). hal  ini  menandakan  bahwa  intervensi  program DBHCHT  berhasil  membantu  memulihkan  eko- nomi pasca pandemi.
Gambar  1. Pertumbuhan Leading  Sector Pengolahan dan Pertanian di Jawa Timur Periode 2020-2023

## c. Lingkungan politik
Lingkungan  politik  dalam  kebijakan  ini adalah dukungan penuh dari Pemprov Jawa Timur dan  unsur  birokrasi  pada  level  dibawahnya, terutama  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  yang merupakan  perwakilan  dari  masyarakat.  Dalam kunjungannya  ke  Kantor  Wilayah  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  Jawa  Timur  I,  Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, menyatakan bahwa  akan  berusaha  mematangkan  konsep terkait  dengan  rancangan  Peraturan  Daerah tentang  Hasil  Tembakau,  karena  beliau  melihat masih  banyaknya  keluhan  dari  petani  tembakau dan massive -nya peredaran rokok ilegal; Sehingga raperda  ini  harus  terus  didorong  untuk  pemba- ngunan  Jawa  Timur,  mengingat  potensi  peneri- maan  dari  DBHCHT  sangat  besar.  Hal  tersebut menandakan  dukungan  penuh  dari  eksekutif maupun  legislatif  terhadap  kebijakan  DBHCHT yang  tentunya  berakibat  pada  kondusifnya  ling- kungan politik saat implementasi kebijakan.
The Disposition of Implementers a. Kognisi atau pemahaman tentang kebijakan
Pelaksana  kebijakan  (provinsi  dan  kabu- paten/kota)  dapat  memahami  dengan  baik  ke- bijakan  DBHCHT  yang  sedang  dilaksanakan, mereka  memiliki  pemahaman  yang  jelas  me- ngenai tugas pokok, tanggung jawab, fungsi, dan sasaran  dari  kebijakan  tersebut.  Dengan  pema- haman yang baik ini, OPD (Organisasi Perangkat Daerah)  menjadi  lebih  berhati-hati  dalam  men- jalankan  proses  belanja  anggaran  yang  akan
direalisasikan  melalui  program/kegiatan  yang terkait,  kehati-hatian  tersebut  diindikasikan  de- ngan adanya SILPA pada setiap tahun anggaran.

## b. Tanggapan kebijakan
Pelaksana kebijakan tidak menolak adanya kebijakan  DBHCHT,  dibuktikan  dengan  respon- sifitas pembuatan laporan triwulanan secara rutin, sehingga  transfer  anggaran  dari  pusat  ke  peme- rintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur dapat  berjalan  lancar.  Respon  masyarakat  pene- rima  bantuan  juga  antusias,  terutama  kalangan pekerja/buruh IHT dan petani tembakau.

## c. Intensitas tanggapan (respons)
Adanya  peraturan  tentang  transfer  dana yang  hanya  dapat  dilakukan  apabila  kewajiban pelaporan  triwulanan  telah  dilaksanakan  dan dikirim ke Dirjen Perimbangan Keuangan, secara tidak langsung memaksa pelaksana kebijakan atau OPD  untuk  secara  intensif  melaksanakan  prog- ram/kegiatan sesuai perencanaan yang dibuat oleh Bappeda  provinsi  maupun  kabupaten/kota.  Hal tersebut  karena  adanya  konsekuensi  Penundaan penyaluran  sebesar  15%  dari  jumlah  penyaluran triwulan dalam hal gubernur tidak menyampaikan laporan  konsolidasi  realisasi  penggunaan,  surat pernyataan pengangggaran kembali SILPA DBHCHT,  dan  belum  terpenuhinya  persentase penggunaan untuk kegiatan yang telah ditentukan. Sehingga membuat OPD di level provinsi maupun kabupaten/kota  terkadang  melakukan  lembur  un- tuk  segera  menyelesaikan  program/kegiatan  dan administrasi  pelaporan.  Dari  6  (enam)  indikator implementasi kebijakan, hanya 1 (satu) yang tidak memenuhi  indikator  keberhasilan.  Oleh  karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa  Timur  cukup  berhasil  dalam  proses  imple- mentasi kebijakan DBHCHT.
Berdasarkan  penelitian  tersebut,  terlihat bahwa  sasaran  kebijakan  DBHCHT  di  Indonesia lebih  condong  untuk  mengatasi  efek  yang ditimbulkan akibat dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau,  dimana  program/kegiatan  terutama terkait  bidang  kesehatan  lebih  bersifat  kuratif dibanding  preventif  dalam  mengatasi  penyakit yang  ditimbulkan  akibat  konsumsi  produk  tem- bakau.  Dalam  sasaran  kebijakan  tidak  terlihat adanya  program/kegiatan  yang  berfokus  pada kontrol  atau  pengendalian  konsumsi  produk tembakau.  Hal  ini  tentunya  selaras  dengan  bebe- rapa  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  industri tembakau  akan  melakukan  berbagai  cara  untuk intervensi dan melemahkan produk hukum terkait dengan  perdagangan  hasil  tembakau  (Borges  et al., 2020; Balwicki et al. 2016; Smith et al.,2013). Hal  ini  juga  merupakan  penyebab  prevalensi perokok di indonesia stagnan di kisaran 28% dan
cenderung  mengalami  kenaikan.  Berdasarkan survey  Global  Adult  Tobacco  Survey  (GATS, 2021),  Selama  1  (satu)  dekade  terakhir,  terjadi peningkatan  yang  cukup  besar  dalam  jumlah perokok  dewasa,  dengan  penambahan  sebanyak 8,8  juta  orang  dari  tahun  2011,  jumlah  perokok dewasa  mencapai  69.1  juta  di  tahun  2021. Kebijakan penyaluran DBHCHT berupa BLT dan JKN  kepada  pekerja/buruh  IHT  dan  petani  tem- bakau  pun  sangat  erat  kaitannya  dengan  unsur politik,  karena  mereka  adalah  konstituen  dari legislator  di  parlemen,  sehingga  kebijakan  yang dilakukan  sedapat  mungkin  meningkatkan  efek elektoral.
Rendahnya  serapan  anggaran  yang  ber- akibat pada meningkatnya rasio SILPA lebih dis- ebabkan  karena  jenis  program/kegiatan  yang bersifat specific grant (khusus yang berkaitan de- ngan  hasil  tembakau)  sehingga  perlu  adanya pengembangan mekanisme kebijakan dengan pe- nambahan  sasaran  kebijakan  maupun  perluasan program  dengan  skema  block  grant  pada  PMK yang  digunakan  sebagai  pedoman  pelaksanaan. Tentunya  hal  ini  memerlukan  komunikasi  dan koordinasi yang intensif antar kementrian sebagai regulator,  daerah  sebagai  pelaksana  kebijakan, dan masyarakat sebagai target kebijakan, dimana dalam hal ini konsep e-participation dapat diguna- kan sebagai proses politik (Banjac, 2017; Khasa- wneh et al., 2014; Lember et al., 2022).

## KESIMPULAN
Analisis Implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Pro- vinsi  Jawa  Timur  dengan  model  Van  Meter  dan Van Horn menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup  memadai,  dengan  terpenuhinya  mayoritas indikator kebijakan. Walaupun terdapat tantangan berupa  penyelewengan  anggaran  dan  rendahnya serapan  anggaran  di  beberapa  kabupaten,  namun dapat  diatasi  dengan  optimalisasi  indikator  lain- nya  seperti  efektivitas  sumber  daya  manusia  dan keuangan,  koordinasi  yang  baik,  serta  dukungan dari lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang telah  berkontribusi  pada  keberhasilan  implemen- tasi kebijakan.
Penulis menyarankan perlunya peningkatan pengawasan  dan  integritas  dalam  pengelolaan anggaran serta pengembangan mekanisme kebija- kan  yang  lebih  inklusif.  Memperluas  sasaran  ke- bijakan dengan mempertimbangkan aspek preven- tif  dalam  mengatasi  masalah  terkait  rantai  pasok tembakau. Serta optimalisasi aplikasi pelaporan e- DBHCHT  dan  penambahan  fitur  e-participation berupa  e-information,  e-consultation,  dan  e-coo- peration  tentunya  tidak  hanya  meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi  penggunaan  ang- garan namun juga dapat meningkatkan partisipasi
dan  koordinasi  antar  stakeholders  untuk  mendu- kung  kesuksesan  implementasi  kebijakan  DBH- CHT di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahsan, A., Afin, R., Amalia, N., Hindriyani, M., Jacinda,  A.  R.,  &  Kramer,  E.  (2022).  Fctc ratification,  smoking  prevalence,  and  gdp per capita: lessons for indonesia and the rest of  the  world.  Globalization  and  Health, 18(1).  https://doi.org/10.1186/s12992-022- 00810-y
Atsani,  M.  P.,  &  Murwendah,  M.  (2019).  The Implementation  of  Earmarking  Tax  Policy on Cigarette Tax in West Java Province. In Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (Vol. 23,  Issue  1,  p.  45).  Universitas  Gadjah Mada. https://doi.org/10.22146/jsp.41485 Ahsan,  Abdillah  &  Wiyono,  Nur  &  Rusdjijati, Retno  &  Veruswati,  Meita  &  Amalia, Nadira  &  Miranti  Yuniar,  Adela.  (2022). Evaluasi  Penggunaan  Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil  Tembakau  (DBHCHT)  Untuk Kesejahteraan Petani Tembakau.
Universitas  Indonesia  Publishing  (Issue May).
Banjac, M. (2017). E-participation as a technology of citizenship. Teorija in Praksa, 54(1), 73– 91. https://www.scopus.com/inward/record.uri ?eid=2-s2.0- 85014537546&partnerID=40&md5=559ee 09bc0f9ad6937f9cfcc0501f564
Balwicki,  Ł.,  Stokłosa,  M.,  Balwicka-Szczyrba, M.,  &  Tomczak,  W.  (2015).  Tobacco industry  interference  with  tobacco  control policies  in  Poland:  legal  aspects  and industry  practices:  Table  1.  In  Tobacco Control  (Vol.  25,  Issue  5,  pp.  521–526). BMJ. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol- 2015-052582
Borges, L. C., Menezes, H. Z. de, & Souza, I. M. L.  de.  (2020).  Dilemas  na  implementação da  Convenção-Quadro  para  o  Controle  do Tabaco da Organização Mundial da Saúde. In  Cadernos  de  Saúde  Pública  (Vol.  36,
Issue 2). FapUNIFESP (SciELO).
https://doi.org/10.1590/0102- 311x00136919
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and  Mixed  Methods  Approaches.  SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=s4Vis wEACAAJ
Chaloupka, F. J., Powell, L. M., & Warner, K. E. (2019). The Use of Excise Taxes to Reduce
Tobacco,  Alcohol,  and  Sugary  Beverage Consumption. In Annual Review of Public Health  (Vol.  40,  Issue  1,  pp.  187–201).
Annual Reviews. https://doi.org/10.1146/annurev- publhealth-040218-043816 Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  timur.  (2022). Profil Kesehatan 2022.
https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/doku men/PROFIL%20KESEHATAN%20JATI
M%202022.pdf (diakses 20 Des 2023) Fakir,  A.  M.  S.,  &  Bharati,  T.  (2022).  Healthy, nudged,  and  wise:  Experimental  evidence on  the  role  of  information  salience  in reducing tobacco intake. In Health Economics  (Vol.  31,  Issue  6,  pp.  1129– 1166). Wiley. https://doi.org/10.1002/hec.4509 Grindle,  M.  S.  (1980).  Politics  and  Policy Implementation  in  the  Third  World. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400886081 (Published: March 14, 2017) Hill, M., & Hupe, P. (2021). Implementing Public
Policy:  An  Introduction  to  the  Study  of
Operational Governance. SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=fNo6
EAAAQBAJ
Kulik, M. C., Bialous, S. A., Munthali, S., & Max, W.  (2017).  Tobacco  growing  and  the sustainable  development  goals,  malawi. Bulletin of the World Health Organization, 95(5),
362-367. https://doi.org/10.2471/blt.16.175596
Keman,  M.  H.,  Irvawan,  R.,  Setiawan,  D.  R.,  & Rizqi,  F.  R.  (2022).  Analysis  of  the Effectiveness  of  Earmarking  Tax  Policies for  Street  Lighting  Taxes  as  an  Effort  to Provide  Street  Lighting  in  the  Province  of the  Special  Capital  Region  of  Jakarta  in 2018-2020. In Ilomata International Journal of Tax and Accounting (Vol. 3, Issue 4, pp.
386–396). Yayasan Ilomata. https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i4.583
Khasawneh,  R.  T.,  Abu  Shamaa,  R.  A.,  & Rabayah, W. A. (2014). E-participation: A way  for  creating  public  value.  In  Human Rights and the Impact of ICT in the Public
Sphere:  Participation,  Democracy,  and Political Autonomy (pp. 14–30). https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6248- 3.ch002
Krippendorff,  K.  (2018).  Content  Analysis:  An
Introduction  to  Its  Methodology.  SAGE Publications.
https://books.google.co.id/books?id=nE1a
DwAAQBAJ
Lember, V., Randma-Liiv, T., & Vooglaid, K. M.
(2022). Engaging citizens in policy making:
The  potential  and  challenges  of  e- participation.  In  Engaging  Citizens  in Policy Making: e-Participation Practices in Europe (pp. 1–10). https://www.scopus.com/inward/record.uri ?eid=2-s2.0- 85130188127&partnerID=40&md5=2c38a
92350318eb79e01d162be2a5990 Mazmanian,  D.  A.,  &  Sabatier,  P.  A.  (1983).
Implementation  and  Public  Policy.  Scott, Foresman.
https://books.google.co.id/books?id=TqyJ_ 8m4gYAC
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.
(2018).  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods  Sourcebook.  SAGE  Publications. https://books.google.co.id/books?id=fjh2D wAAQBAJ
Nazar,  G.,  Sharma,  N.,  Chugh,  A.,  Abdullah,  S.,
Lina,  S.,  Mdege,  N.,  John,  R.,  Huque,  R., Bauld,  L.,  &  Arora,  M.  (2021).  Impact  of tobacco price and taxation on affordability and consumption of tobacco products in the South-East  Asia  Region:  A  systematic review. In Tobacco Induced Diseases (Vol.
19,  Issue  December,  pp.  1–17).  E.U. European Publishing.
https://doi.org/10.18332/tid/143179 Pressman,  J.  L.,  &  Wildavsky,  A.  (1984).
Implementation:  How  Great  Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why  It’s  Amazing  that  Federal  Programs Work  at  All,  This  Being  a  Saga  of  the Economic  Development  Administration  as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek  to  Build  Morals  on  a  Foundation.
University of California Press. https://books.google.co.id/books?id=oV0y etu_GSQC
Ross,  H.,  Tesche,  J.,  &  Vellios,  N.  (2017). Undermining  government  tax  policies: Common  legal  strategies  employed  by  the tobacco industry in response to tobacco tax increases.  In  Preventive  Medicine  (Vol. 105, pp. S19–S22). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.06.0 12 Roemer,  R.,  Taylor,  A.,  &  Lariviere,  J.  (2005). Origins of the WHO Framework
Convention  on  Tobacco  Control.  In American  Journal  of  Public  Health  (Vol. 95, Issue 6, pp. 936–938). American Public Health Association.
https://doi.org/10.2105/ajph.2003.025908 Smith, K. E., Savell, E., & Gilmore, A. B. (2012).
What  is  known  about  tobacco  industry
efforts  to  influence  tobacco  tax?  A systematic  review  of  empirical  studies.  In Tobacco Control (Vol. 22, Issue 2, pp. e1– e1).
BMJ. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol- 2011-050098 van Walbeek, C., & Paraje, G. (2019). Economics of  tobacco  control  (part  3):  evidence  from the  ITC  Project.  In  Tobacco  Control  (Vol. 28,  Issue  Suppl  1,  pp.  s1–s2).  BMJ. https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol- 2018-054832
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The
Policy Implementation Process. In
Administration  &amp;  Society  (Vol.  6, Issue 4, pp. 445–488). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/009539977500600 404 Wang,  Y.,  Lewis,  M.,  &  Singh,  V.  (2016).  The Unintended Consequences of Countermarketing Strategies: How Particular Antismoking Measures May
Shift  Consumers  to  More  Dangerous  Cigarettes.
In Marketing Science (Vol. 35, Issue 1, pp.
55–72).  Institute  for  Operations  Research and the
Management
Sciences (INFORMS). https://doi.org/10.1287/mksc.2015.0910 World  Health  Organization.  2021.  2021  GATS Fact Sheet Indonesia. https://cdn.who.int/media/docs/default- source/ncds/ncd-surveillance/data-
reporting/indonesia/indonesia-national- 2021- factsheet.pdf?sfvrsn=53eac4fd_1&downlo ad=true
World  Health  Organization.  2003.  The  WHO
Framework Convention on Tobacco Control.  Geneva,  Switzerland:  World Health Organization, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42 811/1/9241591013.pdf (18 Dec 2023).