Andi Baso Achmad Pangerah, Hafied Cangara, Arianto (2023) Peluang dan Hambatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dalam mendukung program pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan (2018-2023), (8) 8, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 8, Agustus 2023
PELUANG  DAN  HAMBATAN  DINAS  KOMUNIKASI  INFORMATIKA STATISTIK  DAN  PERSANDIAN  DALAM  MENDUKUNG  PROGRAM PEMBANGUNAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN (2018-2023)
Andi Baso Achmad Pangerah, Hafied Cangara, Arianto Universitas Hasanuddin, Indonesia Email:andibasoachmad@gmail.com,cangara_hafied@yahoo.com, arianto.92komunikasi@gmail.com

## Abstrak
Dunia informasi global mengalami perkembangan yang sangat pesat yang ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang massif dan luas oleh masyarakat dan mempermudah penyelenggara negara dalam melayani masyarakat. Peningkatan  kualitas  manajemen  berbasis  teknologi  informasi  dan  komunikasi merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mewujudkan  transparansi  dan tanggung  jawab  penyelenggaraan.  Hal  ini  diperlukan  untuk  meningkatkan kemampuan  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  oleh karena  itu  diperlukan  capacity  building.  Program  prioritas  Dinas  Komunikasi Informatika  Statistik  dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan  tersebut  dalam upaya  mendukung  Visi  Misi  Gubernur  Sulawesi  Selatan,  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Sulawesi  Selatan adalah”Sulawesi  Selatan  yang  Inovatif,  Produktif,  Kompetitif,  Inklusif  dan Berkarakter”.  Program  Pengembangan  dan  Implementasi  e-Government  serta Program  Pengembangan  Baruga  Layanan  Publik.  Pemerintah  daerah  harus meningkatkan kualitas komunikasi terkait dengan berbagai program dan kegiatan dan  memastikan  bahwa  mereka  diterima,  diikuti  dan  ditaati  oleh  masyarakat. Selama ini pemanfaatan media masih sangat kurang, khususnya di Pemprov Sulsel, beberapa media lokal dan nasional semakin didominasi oleh pemberitaan pimpinan sedangkan  kegiatan  OPD  yang  berhubungan  langsung  dengan  kehidupan masyarakat  tidak  terkoordinasi  dan  terdistribusi  dengan  baik.  Terlebih  jika menyangkut realisasi dari program prioritas.
Kata Kunci : Perencanaan; Komunikasi; Capacity Building.

## Abstract
The world of global information is experiencing very rapid development, which is marked  by  the  massive  and  widespread  use  of  information  and  communication technology by the public and makes it easier for state administrators to serve the community.  Enhancement  of  quality  management  based  on  technology, information,  and  communication  is the  wrong  effort  by the  government  to  create transparency and not quite enough to answer maintenance. Matter This is required
to  increase  the  ability  of  the  government  to  provide  services  to  the  public.  The priority program of the South Sulawesi Provincial Communication Informatics and Encoding Office in an effort to support the vision and mission of the Governor of South Sulawesi in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) of the South  Sulawesi  Province  is  "South  Sulawesi  that  is  Innovative,  Productive, Competitive,  Inclusive,  and  Characteristic".  Program  Development  and Implementation  for  e-Government  as  well  as  the  ‘Baruga  Layanan  publik’ Development  Program  Local  government  must  improve  the  quality  of communication related to various programs and activities and ensure that they are accepted, followed, and obeyed by the community. So far, the use of the media is still lacking, especially in the South Sulawesi Provincial Government. Several local and national media outlets are increasingly dominated by leader news, while OPD activities  that  are  directly  related  to  people's  lives  are  not  well  coordinated  and distributed. Especially when it comes to the realization of priority programs.
Keywords: Planning; Communication; Capacity Building.

## Pendahuluan
Akses dunia informasi global yang mengutamakan penggunaan aplikasi berbasis teknologi  informasi  dan  komunikasi,  termasuk  penyediaan  layanan  kepada  publik, menuntut pemerintah untuk secara aktif menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dan  komunikasi  (TIK)  di  semua  sektor  dan  mempercepatnya.  Dengan  cara  ini meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  administrasi  dan  penyampaian  layanan kepada  publik.  Peningkatan  kualitas  pengelolaan  berbasis  teknologi  informasi  dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Hal  ini  diperlukan  untuk  meningkatkan  kapasitas  negara  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  oleh  karena  itu  diperlukan  capacity  building.  Capacity building  merupakan  bagian  penting  dari  berbagai  aspek  kehidupan,  salah  satunya  di instansi  pemerintah.  Capacity  building  penting  dilakukan  untuk  menambah  atau meningkatkan  kemampuan  aparatur  dalam  memenuhi  kewajibannya  sebagai  aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Haryono et al., 2012).
Tanggung jawab organisasi yang seharusnya mengarah pada penerapan tata kelola yang baik, dapat dilaksanakan secara optimal melalui penggunaan tata kelola elektronik. Dengan  optimalnya  pemanfaatan  e-government  tidak  hanya  terbatas  pada  kemampuan infrastruktur dan perangkat keras dalam pelayanan masyarakat, tetapi juga memperbesar kemungkinan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  pengumpulan  informasi publik.
Salah  satu  faktor  pengembangan  kapasitas  yaitu  pada  reformasi  kelembagaan, institusi  yang  disusun  harus  mendukung  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dan dilaksanakan  secara  konsisten  sehingga  peraturan  harus  sesuai  dengan  pengembangan kapasitas kelembagaan serta adanya faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas salah  satunya  adalah  reformasi  peraturan  (Soeprapto,  2003).  Sedangkan  dalam pengembangan  kapasitas  menurut  Milen  (2004)  bahwa  salah  satu  penataan  organisasi
memfokuskan pada proses dan struktur organisasi yang dapat mempengaruhi bagaimana organisasi tersebut menetapkan tujuannya dan menyusun pekerjaannya secara intensif.
Kegagalan pemerintah dalam kaitannya dengan opini publik tidak dapat muncul karena  pemerintah  gagal  mengelola  pemerintahan  dan  pembangunan,  tetapi  karena pemerintah  gagal  mengelola  dan  mengkomunikasikan  informasi  (gagasan,  program) dengan  baik  kepada  publik.  Kondisi  ini  tentu  sangat  memprihatinkan.  Tidak  hanya menyangkut  reaksi  publik,  tetapi  juga  melibatkan  kemauan  pemerintah  sebagai  media untuk mengubah ide, gagasan, dan berbagai program kerja di dunia maya. Peran ini terus menjadikan pemerintah sebagai sumber informasi terpercaya.
Novel Ali, dalam bukunya Peradaban Komunikasi Politik  (1998), menyebutkan bahwa konsekuensi logis keterbukaan informasi di Indonesia adalah komunikasi politik yang  ditandai  oleh  kuatnya  orientasi  kepentingan  rakyat.  Sebagian  dari  orientasi  itu didelegasikan  kepada suprastruktur  politik,  sisanya  pada  infrastruktur  politik  atau dilaksanakan  sendiri  oleh  rakyat.  “Sekalipun  secara  teoritis  komunikasi  politik  di  era keterbukaan  justru  harus  menempatkan  rakyat  sebagai  prioritas,  tetapi  mayoritas masyarakat  kita  masih  tetap  menjadikan  pemerintah  sebagai  sumber  terpercaya.  Bagi mayoritas  bangsa  kita,  informasi  politik  yang  layak  dipercaya  (credible)  adalah  yang bersumber dari pemerintah”(Ali, 1998).
Berdasarkan  atas  paradigma  tersebut,  instansi  pemerintah  daerah  harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebarluasan informasi terkait berbagai program dan  kegiatan  agar  dapat  diterima,  diikuti  dan  ditaati  oleh  masyarakat.  Selama  ini penggunaan  media  massa  masih  kurang  terutama  di  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan,  beberapa  media  massa  lokal  dan  nasional  masih  lebih  didominasi  oleh pemberitaan  pimpinan.  Kegiatan  OPD  yang  terkait  langsung  dengan  kehidupan masyarakat belum terakomodir dan terdistribusi dengan baik. Terlebih jika menyangkut realisasi dari program prioritas seperti yang sudah dipaparkan di atas.
Program  prioritas  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan  Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dalam upaya mendukung Visi Misi Gubernur Sulawesi Selatan  mendapatkan  berbagai  hambatan  dan  kendala  dalam  pelaksanaannya. Pertanyaannya  kemudian,  bagaimanakah  program  Dinas  Komunikasi  Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dapat diketahui oleh masyarakat dan menumbuhkan partisipasi dan bahkan memobilisasi rakyat untuk bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah? Atau bisa jadi karena distribusi informasi yang minim kepada publik menyebabkan program prioritas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan justru diopinikan gagal oleh publik?
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika  Statistik,  Dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan  diperlukan  adanya perubahan  susunan  organisasi  yang  sebelumnya  Biro  Humas  &  Protokol  Provinsi Sulawesi  Selatan  menjadi  Biro  Administrasi  Pimpinan,  sedangkan  Bagian  Humas selanjutnya bergabung dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulawesi  Selatan  menjadi  sebuah  Bidang  didalamnya  yaitu  Bidang  Hubungan
Masyarakat,  Informasi  dan  Komunikasi  Publik.  Dengan  bergabungnya  bidang kehumasan  diharapkan  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan  Persandian  Sulawesi Selatan.
Visi Gubernur Sulawesi Selatan yang terpilih Tahun 2018-2023 dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah ”Sulawesi  Selatan  yang  Inovatif,  Produktif,  Kompetitif,  Inklusif  dan  Berkarakter”. Pencapaian visi kepala daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 Misi, merujuk pada misi pertama yaitu “Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter” sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan Persandian, mewujudkan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Inovatif, Produktif,
Kompetitif,  Inklusif  dan  Berkarakter  melalui  pemanfaatan  TIK  menjadi  unsur vital dalam menjalankan segala proses disegenap sektor penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan  Visi  dan  Misi  kepala  daerah  diatas  maka  disusunlah  program  Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang mempunyai 2 program prioritas yaitu  Program  Pengembangan  dan  Implementasi  e-Government  serta  Program Pengembangan Baruga Layanan Publik.

## Metode Penelitian
Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Rakhmat Kriyantono (2006), bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak memprioritaskan besarnya populasi atau sampel bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.
Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti,  maka  tidak  perlu  mencari  sampling  lain.  Fokusnya  disini  adalah  persoalan kedalaman  (kualitas)  bukan  banyaknya  (kuantitas)  data  dan  dideskripsikan  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  tentang  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  populasi  atau  objek tertentu.

## Hasil dan Pembahasan
Dunia  komunikasi  secara  global  kini  mengalami  perkembangan  dengan  pesat, sehingga memberikan kemudahan terhadap manusia dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna (Setiawan, 2018). Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa  gambaran  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan  saat ini telah  menyediakan layanan  jaringan internet  yang  dapat  dinikmati  secara  gratis  oleh  masyarakat  sehingga  dapat  dikatakan telah berupaya untuk melakukan capacity building.
Menurut Katty Sessions (1993) mendefinisikan capacity building sebagai upaya membantu  pemerintah,  masyarakat  atau  individu-individu  dalam  mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Hal tersebut sejalan  dengan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan
Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan  bahwa  masyarakat  juga  telah  mendapat  edukasi literasi  digital  serta  telah  mendidik  masyarakat  agar  berperilaku  yang  baik  ketika mengakses layanan internet.
Menurut  Share,  Jolls  &  Thoman  dalam  Winarno  (2015)  ada  lima  konsep  inti literasi digital, seperti yang dijelaskan di bawah ini:
1)  Semua  pesan  media  dikonstruksikan.  Konsep  ini  mengakui,  teks  media dikonstruksi oleh kreator media. Produk akhir bukan teks yang objektif atau alami, tetapi  terdiri  dari  berbagai  unsur  yang  diciptakan  oleh  pelaku atau  kreator  media (penulis, fotografer, sutradara, produser, dan sebagainya). Banyak keputusan yang dibuat  ketika  proses  pembuatan  sebuah  teks,  dan  audiens  tidak  dapat  melihat gagasan-gagasan  yang  ditolak  selama  proses  pembuatan  teks  tersebut.  Tetapi dengan bertanya siapa yang menciptakan pesan, kita dapat mengonseptualisasikan elemen  manusiawi  dibalik  teks  media.  Dalam  penelitian  ini  Dinas  Komunikasi Informatika  Statistik  dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan  melakukan pelatihan seperti Workshop dan mendesain informasi agar masyarakat memahami dengan mudah tentang teknologi dan cara penggunaan dengan bijak.
2) Pesan–pesan media dikonstruksi dengan menggunakan bahasa yang kreatif dan dengan  aturannya  sendiri.  Banyaknya  komunikasi  yang  menghampiri  kita  secara visual (seperti pencahayaan, komposisi, sudut pengambilan gambar, penyuntingan, bahasa tubuh, simbol-simbol, dan sebagainya) dan bagaimana penggunaan teknik- teknik  ini  memengaruhi  tata  bahasa,  sintaktik,  dan  sistem  metafora  media, khususnya  bahasa  visual,  tidak  hanya  membantu  kita  menjadi  kurang  rentan terhadap manipulasi media tetapi juga meningkatkan apresiasi dan penikmatan kita terhadap  media  sebagai  “teks”  yang  dikonstruksi.  Pada  bagian  ini  Dinas Komunikasi  Informatika  Statistik  dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan menghadirkan praktisi media atau yang ahli dibidangnya.
3)  Orang-orang  yang  berbeda  akan  mengalami  pesan  media  yang  sama  secara berbeda, karena semua audiens memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda, maka kita diposisiskan untuk menafsirkan teks media dengan cara yang berbeda. Dua orang yang mengonsumsi teks media yang benar-benar sama dapat benar-benar berbeda dalam memahami teks tesebut.
4) Media telah menanamkan nilai-nilai dan sudut pandang. Teks-teks media tidak objektif,  semuanya  berisi  nilai-nilai  yang  mengatakan  kepada  kita  apa  dan  siapa yang  penting.  Berdasarkan  apa  yang  dihilangkan,  mereka  juga  memberitahu  kita apa dan siapa yang tidak penting.
5) Banyak pesan media yang dikonstruksikan untuk memperoleh keuntungan dan kekuatan.  Semua  bentuk  media,  seperti  televisi,  surat  kabar,  internet,  dan sebagainya memiliki implikasi komersial. Kita harus menyadari, sebenarnya semua produksi media merupakan bisnis dan harus menghasilkan keuntungan.
Pada  penjelasan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Program  yang  diadakan  oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dalam
rangkaian  memberikan  literasi  digital  media  sangat  bermanfaat  melihat  perkembangan teknologi saat ini yang berkembang dengan pesatnya.
Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa khusus di Bidang Aptika terdapat kelemahan yaitu ketersediaan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dan perlu ada pengembangan-pengembangan  terutama  terkait  masalah  sifatnya  sertifikasi  atau pelatihan bagi tenaga SDM, baik yang terkait masalah jaringan maupun aplikasi. Peneliti berpendapat  bahwa  keterampilan  SDM  merupakan  salah  satu  alasan  agar  sebuah perencanaan dalam organisasi dapat terwujud.
Tujuan keterampilan kerja yaitu untuk dapat memudahkan suatu pekerjaan hingga tuntas serta pekerjaan lebih efektif dan efisiensi tanpa adanya kesulitan. Hal tersebut erat kaitannya dengan kinerja SDM. Melihat ilmu pengetahuan semakin luas dan berkembang maka penting agar mengembangkan tenaga pekerja serta menambah jumlah SDM yang berperan dalam jaringan dan aplikasi dengan tujuan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan (Sinambela, 2016).
Hal  yang  telah  dianalisis  dalam  kelemahan  yang  terjadi  dalam  organisasi  ini, selain kurangnya SDM seperti yang telah dijelaskan di atas, hal lain adalah kurangnya anggaran dan dukungan dari pemimpin. Untuk menghindari ancaman yang lebih besar maka  semestinya  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan  Persandian  Provinsi Sulawesi  Selatan  sebagai  evaluasi  diri  untuk  berperan  dalam  mendukung  program pembangunan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  periode  2018-2023  melakukan  komunikasi yang lebih efektif agar persoalan anggaran dapat dituntaskan. Tentu hal tersebut sejalan dengan peran pimpinan untuk memberikan dukungan pada semua bidang.
Pertama, barangkali kita harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Sumber Daya  Manusia  merupakan  kemampuan  terpadu  serta  interaksi  antara  daya  pikir  (akal budi) yang ditambah pengetahuan dan pengalamannya serta daya fisik (kecakapan atau keterampilan)  yang  dimiliki  masing-masing  individu  manusia  (Donny  Rommy  et  al., 2022).  Menurut  Hasibuan,  (2000)  Sumber  Daya  Manusia  dapat  didefinisikan  sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut baik itu sumber daya aparatur atau perlengkapan yang ada atau dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
Kedua, telah diusulkan ke pimpinan bahwa optimalisasi perangkat kerja yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat  kurang  dan  membutuhkan  lagi  tambahan.  Baik  itu  tenaga  IT,  tim  ahli  ataupun perlengkapan yang ada.
Cara Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan  mengambil  peran  yaitu  dengan  memaksimalkan  dan  mengoptimalkan  seluruh bidang, infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di sub kegiatan yang ada pada masing-masing bidang.
Jadi  pada  masing-masing  bidang  itu  ada  program.  Program  tersebut  bisa mendukung seluruh program prioritas yang ada di Pemerintah Sulawesi Selatan dengan
melakukan pelatihan-pelatihan atau Forum Group Discussion setiap satu kali satu bulan terhadap Pranata Humas agar dapat memecahkan hambatan terkait hal kerjasama dengan instansi luar. Hal tersebut sejalan dengan bagaimana mereka menyikapi dan menemani mereka beradaptasi menjalin kerjasama media.
Mengatasi hambatan-hambatan yang ada di bidang Aptika, hal yang ditemukan dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  luar  untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ataupun penguatan kapasitas SDM yang ada di bidang Aptika. Nawawi, (2001) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro  dan  mikro.  Pengertian  SDM  secara  makro  adalah  semua  manusia  sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja) (Zhafira et al., 2022).
Pengertian  SDM  dalam  arti  mikro  secara  sederhana  adalah manusia  atau  orang yang  bekerja  atau  menjadi  anggota  suatu  organisasi  yang  disebut  personil,  pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain (Idris, 2016). Maka yang dibutuhkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan adalah penambahan dan penguatan SDM yang dimaksud adalah SDM mikro.
Hal  tersebut telah  dijelaskan  oleh  Handoko,  (2001)  bahwa  ada  beberapa  alasan mengapa karyawan harus selalu dibina dan dilatih agar senantiasa mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, diantaranya dan mungkin yang terpenting adalah:
a)  Pegawai  sering  kali  kurang  memahami  secara  benar  bagaimana  melakukan pekerjaan.
b)  Perubahan-perubahan  dalam  lingkungan  kerja  dan  tenaga  kerja.  Perubahan- perubahan  disini  meliputi  adanya  perubahan  teknologi  atau  munculnya  metode kerja  baru,  dimana  perusahaan  secara  proaktif  harus  menyesuaikan  keterampilan pegawainya  untuk  dapat  menggunakan  teknologi  tersebut  serta  menghindari keusangan pegawai (employee obsolescence). Perubahan dalam tenaga kerja seperti semakin beragamnya tenaga kerja yang memiliki latar belakang keahlian, nilai dan sikap  yang  berbeda  yang  memerlukan  pelatihan  untuk  menyamakan  sikap  dan perilaku mereka terhadap pekerjaan.
c)  Meningkatkan  daya  saing  perusahaan  dan  memperbaiki  produktivitas.
Sebagaimana dipahami pada saat ini, daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan asset berupa modal yang dimiliki sebab modal bukan lagi kekuatan daya  saing  yang  langgeng,  dan  sumber  daya  manusia  merupakan  elemen  yang paling  penting  untuk  meningkatkan  daya  saing  sebab  sumber  daya  manusia merupakan  aspek  penentu  utama  daya  saing  yang  langgeng.  Selanjutnya  dengan meningkatnya  kemampuan  seseorang,  dengan  asumsi  faktor  lain  seperti  gaji  dan lingkungan  kerja  berada  dalam  kondisi  yang  baik,  kemampuan  akan  dapat meningkatkan produktivitas pegawai.
d)  Menyesuaikan  dengan  peraturan-peraturan  yang  ada,  misalnya  standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintahan, untuk  menjamin  kualitas  produksi  atau  keselamatan  dan  kesehatan  kerja.
Pembinaan  karyawan  atau  SDM  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai evaluasi diri untuk berperan dalam mendukung program pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 sangat penting bagi individu dan organisasi apalagi organisasi yang besar dan juga sangat  dibutuhkan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kemajuan  teknologi. Pembinaan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan.
Yang  terakhir  yaitu  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan  Persandian Provinsi  Sulawesi  Selatan,  menghadirkan  layanan  aspirasi  dan  inovasi  dalam  rangka memanfaatkan peluang yang ada. Inovasi yang dimaksud ialah aplikasi data yang disebut “Sulsel  Satu  Data.”  Aplikasi  tersebut  menghimpun  segala  data  yang  disusun  dan dipergunakan untuk perencanaan Pembangunan.

## Kesimpulan
Hambatan  mengenai  Sumber  Daya  Manusia  disikapi  oleh  Dinas  Komunikasi Informatika  Statistik  dan  Persandian  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  peningkatan mutu,  baik  dengan  mengirim  pegawai  untuk  mengikuti  bimbingan  teknis  maupun mendatangkan  tenaga  ahli  kemudian  mengadakan  pelatihan.  Hambatan  anggaran  yang minim dapat dicover dengan koordinasi yang baik antar bidang dan dengan pimpinan.
Sedangkan  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan  Persandian  Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan seluruh kinerja bidang, pemanfaatan  infrastruktur  dan  sarana  prasarana  yang  ada  di  Dinas  Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang ada pada masing- masing bidang.
Pentingnya  kekuatan  yang  harus  dimiliki  oleh  Dinas  Komunikasi  Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan agar terus meminimalisir kelemahan yang saat ini dimiliki. Kekuatan yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian terpenting dalam menunjang dinas  untuk  menjadi  yang  terdepan  dalam  mendukung  program  gubernur.  Komunikasi antar  pimpinan,  kepala  dinas,  kepala  bidang,  maupun  seluruh  pegawai  dalam  lingkup Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan perlu dibangun dan diperkuat.
Hal  tersebut  akan  menjadikan  Dinas  Komunikasi  Informatika  Statistik  dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dinas yang unggul dan mendukung dalam memerankan  diri  sebagai  dinas  terdepan  dalam  mengkomunikasikan  program pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2023.

## BIBLIOGRAFI
Ali,  N.  (1998). Peradaban  komunikasi  politik:  potret  manusia  Indonesia .  PT  Remaja Rosdakarya.
Donny Rommy, S. S., Sulistiyana, H. C. S., Dermawan Perangin-angin, S. E., Mubtadi, A. G., SH, M. M., & Muslim Faisal, S. E. (2022). Manajemen Sumber Daya Manusia . Penerbit Lakeisha.
Handoko, T. H. (2001). Manajemen personalia dan sumber daya manusia, edisi kedua. Yogyakarta: Bpfe , 200 .
Haryono,  B.  S.,  Zauhar,  S.,  &  Supriyono,  B.  (2012). Capacity  Building .  Universitas Brawijaya Press.
Hasibuan,  S.  (2000). Manajemen  sumber  daya  manusia:  pendekatan  non  sekuler . Muhammadiyah University Press bekerjasama dengan Magister Manajemen ….
Idris, H. A. (2016). Pengantar ekonomi sumber daya manusia . Deepublish.
Kriyantono, R. (2006). Riset komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
Milen,  A.  (2004).  Pegangan  dasar  pengembangan  kapasitas. Diterjemahkan  Secara Bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja .
Nawawi, H. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk bisnis yang kompetitif .
Sessions, K. (1993). Building the capacity for change. EPA J. , 19 , 15.
Setiawan,  D.  (2018).  Dampak  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi terhadap budaya. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study , 4 (1), 62–72.
Sinambela,  L.  P.  (2016). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Membangun  Tim  Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja . Jakarta: Bumi Aksara.
Soeprapto,  H.  R.  (2003).  Riyadi,(2003)  Pengembangan  Kapasitas  Pemerintah  Daerah Menuju Good Governance. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pembangunan PadaFakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya .
Winarno, S. (2015). Pemahaman Media Literacy Televisi Berbasis Personal Competences Framework (Studi Pemahaman Media Literacy Melalui Program Infotainment Pada Ibu-Ibu Perumahan Tegalgondo Asri Malang). Jurnal Humanity , 9 (2).
Zhafira,  N.  H.,  Husen,  T.  I.,  Mandaraira,  F.,  Yusnaidi,  Y.,  &  Ertika,  Y.  (2022). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sebagai Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry , 2 (2), 30–36.
Copyright holder:
Andi Baso Achmad Pangerah, Hafied Cangara, Arianto (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: