Tinjauan  Yuridis  terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar
Judicial Review of the Land Acquisition Implementation towards The Development For Public Interest In Makassar
Ashar Sinilele Dosen  Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: asharsin769@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 16 Februari 2017 Revisi I 13 Maret 2017

## Revisi II
10 April 2017 Disetujui 22 Mei 2017 Tanah  merupakan  tempat  berpijak,  bercocok  tanam,  perumahan,  irigasi,
sekolah,  jalan  umum,  perkantoran  dan  tempat  tumpuan  bagi  manusia.
Diera  sekarang,  keterbatasan  lahan  tanah  akibat  pembangunan  semakin pesat. Banyaknya bangunan yang dibangun di atas tanah konflik sehingga dibutuhkan  suatu  peraturan  yang  mendasar  terhadap  pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan melindungi  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  setiap  individu  dan badan untuk dapat memiliki dan menguasai sebidang tanah. Pelaksanaan pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di  Kota Makassar  pada  dasarnya  dilakukan  oleh  pemerintah  atas  pemerintah daerah  melalui  panitia  pengadaan  tanah  yang  bertugas  untuk menginvestigasi  atas  tanah  bangunan  serta  tanah  dan  benda-benda  lain serta  pemberian  ganti  kerugian  kepada  pemegang  hak  atas  tanah dilakukan secara musyawarah.
Kata Kunci : Pengadaan, Tanah
The  land  is  a  beachhead,  farming,  housing,  irrigation,  schools,  public roads, offices and the essential part for the human. In this era, that lack of land due to the development is increasing rapidly. Many buildings built on land conflict need a legal standing to implement land acquisition program for  public  purposes  development  and  it  will  protect  and  give  legal certainty  to  individuals  and  entities  to  own  and  control  the  land  plot. Implementation  of  the  land  acquisition  for  the  construction  of  public interest in the city of Makassar is basically done by the government down to  local  government  through  the  land  procurement  committee  to investigate the above-ground buildings and land and other objects, as well as the provision of compensation to the holders of land rights that is held by consensus.
Keywords : Land, Acquisition
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Masalah tanah merupakan suatu hal yang senantiasa menarik perhatian  karena tanah menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Salah satu masalah  penghidupan  yang  dihadapi  Negara-negara  maju  dan  Negara-negara berkembang  saat  ini,  adalah  semakin  sempitnya  lahan  pertanahan  yang  dijadikan sarana  untuk  pembangunan,  seperti  halnya  Negara  kita  dimana  rakyatnya  masih banyak menggantungkan penghidupan dan penghasilannya pada usaha-usaha  di bidang pertanahan. 1
Kebutuhan  tanah  untuk  keperluan  pembangunan  haruslah  mendapatkan perhatian  khusus  dalam  rangka  mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila.
Kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah yang dipunyai oleh perorangan dengan hak apaun  tetap dikuasai oleh Negara dan pengambilannya diatur oleh Negara (Pasal 8 UUPA). Betapa tidak, tanah merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam suatu Negara karena tanah adalah tempat berpijak, bercocok tanam, perumahan, irigasi, sekolah, jalan umum, perkantoran dan sebagainya. Keadaan ini dikenal sebagai suatu  konflik  kebutuhan.  Pelaksanaan  pembangunan  fisik  dalam  hal  ini  sarana  dan prasana  yang  selamat  ini  dilakukan  oleh  pemerintah,  terkadang  pelaksanaannya  tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2
Diera  pembangunan,  tanah  merupakan  salah  satu  komponen  karena keterbatasan  lahan  yang  ada,  perlu  suatu  peraturan  yang  mendasar  yang  akan melindungi  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  setiap  individu  dan  badan  untuk dapat  memiliki  dan  menguasai  sebidang  tanah.  Ini  telah  ditegaskan  dalam  Pasal  19 ayat 1 UU No. 5 tahun 1960 :
1 Maria  SW Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Cet. I; Jakarta: Buku KOMPAS, 2008).
2 Oloan  Sitorus  dkk, Pelepasan  Atau  Penyerahan  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Cara  Pengadaan Tanah, (Cet. I; Jakarta: CV Dasamedia Utama, 1995).
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  diatur  dengan  peraturan pemerintah”.
Berlakunya  otonomi  daerah  dimana  daerah-daerah  diberi  kewenangan  yang besar  dalam  mengurus  dan  mengelola  sendiri  wilayahnya  dengan  tujuan  untuk  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Peraturan  Presiden  Nomor  65  Tahun  2006  juga menambah  ketentuan  baru,  yaitu  mengenai  biaya  panitia  pengadaan  tanah  yang  akan diatur  lebih  lanjut  oleh  Menteri  Keuangan  setelah  berkonsultasi  dengan  Kepala Pertanahan Nasional (BPN). 3
Pada  tanggal  11  April  2006,  Presiden  telah  menerbitkan  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN sebagai institusi Negara tetap eksis setelah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. BPN sekarang ini tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden,  akan  tetapi  melalui  Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri)  yang  akan bertanggungjawab kepada Presiden.
Hal ini ditegaskan bahwa dalam Pasal 18 UUPA bahwa :
“Untuk  kepentingan  umum  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara  suatu kepentingan  bersama  dari  rakyat  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut  dengan  memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang No.20 tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak atas tanah”.
Memperhatikan  pasal  diatas,  maka  apabila  manusia  kehilangan    haknya  atas tanah  walaupun  itu  untuk  kepentingan  umum,  maka  hendaklah  dia  memperoleh  rugi yang  layak.  Untuk  itu  apabila  masyarakat  yang  kehilangan  haknya  tidak  mendapat ganti rugi, maka itu bukan merupakan wujud pengadaan tanah melainkan perampasan hak atas tanah oleh pihak yang membutuhkan. 4

## B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, maka dirumuskan sebagai berikut:
3 Peraturan  Presiden  No.65  Tahun  2006    tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. h. 127
4 Satjipto Raharjdo, Mompang L Panggabean (Editor), Hukum Dalam Jagad Ketertiban, (Cet. I; Jakarta: UKI Press, 2006), h.281
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
1. Bagaimanakah  pelaksanaan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum  di Kota Makassar?
2. Apakah dalam pemberian ganti kerugian yang diberikan  kepada pemegang hak  atas  tanah  di  Kota  Makassar  sudah  sesuai  dengan  perundang  – Undangan?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang diharapkan dalam  penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan  pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk kepentingan umum di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui sistem ganti kerugian yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam pembangunan untuk kepentingan  umum.
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Memberikan masukan kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Sebagai  pengetahuan  kepada  masyarakat  di  Kota  Makassar  dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan  untuk kepentingan umum.

## TINJAUAN  PUSTAKA
A. Pengertian Pengadaan Tanah
Tanah  dalam  bahasa  Indonesia  dipakai  dalam  berbagai  pengertian.  Maka  pen ggunaannya  sangat  tepat  bila  diberi  batasan  agar  diketahui  dalam  arti  apa  istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah kita, tanah dipakai dalam arti  yuridis sebagai suatu  pengertian  yang  diberi  batasan  resmi  oleh  UUPA.  Dalam  Pasal  4  dinyatakan bahwa :
“Atas  dasar  menguasai  dari  Negara  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam    Pasal  2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang di sebut  tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama- sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”. 5
5 Sudikno  Metokoesoemo, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar)  (Ce.I;  Yogyakarta: Liberty,1986), h. 116
Menurut  Jhon  Salindeho  (1987:35)  menyatakan  bahwa  “pengadaan  tanah adalah suatu perubahan untuk mengadakan tanah agar tersedia tanah bagi kepentingan pemerintah”. 6
Dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  keperluan  berbagai  macam kepentingan  pembangunan  dapatlah  dimengerti,  bahwa  tanah  negara  yang  tersedia sangatlah terbatas sekali. Maka satu-satunya jalan yang dapat di  tempuh, yakni lewat pembebasan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak-hak yang lain  yang  melekat  diatasnya.  Masalah  pembebasan  tanah  tidak  terlepas  dari  masalah ganti rugi, menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 secara tegas disebutkan bahwa :
“Pelepasan  tanah  adalah  pelepasan  hubungan  hukum  yang  semula  terdapat  di  antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan  ganti rugi”. 7
Adapun masalah hak atas tanah ini secara tegas tercantum dalam Perpres No.35 tahun 2005 Pasal 1 angka (8) yang menyatakan bahwa :
“Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dan UU No.5 Tahun 1960 tentang  peraturan dasar pokok-pokok agraria”.
Sedangkan  menurut    Effendy  Parangin,  mengatakan  bahwa  “hak  atas  tanah memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan  atau mengambil manfaat atas tanah di atas tanah itu melekat”.

## B. Dasar Hukum Pengadaan Tanah
Pelaksanaan  pembangunan  mengenai  pengadaan  tanah  kepentingan  umum landasan yuridis dalam UUPA kiranya dapat ditemukan dalam dasar-dasar UUPA. Pasal 2 ayat (2) UUPA, menyatakan bahwa :
“Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberikan wewenang untuk :
(1) Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan,  dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
6 Oloan, Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  (Cet.  I;  Yogyakarta:  Mitra  Kebijakan Tanah Indonesia,  2004), h.264
7 Noto  Nagoro, Politik  Hukum  dan  Pembangunan  Agraria  di  Indonesia  (Cet.  II;  Jakarta:  Bina Aksara,1984), h. 72
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
(2) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
(3) Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) UUPA, disebutkan bahwa :
“Wewenang  yang  bersumber  pada  hak  menguasai  dari  Negara  tersebut  pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”.
Selanjutnya Pasal 18 UUPA, ditegaskan bahwa :
“Untuk  kepentingan  umum,  termasuk  kepentingan  bangsa  dan  Negara    serta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak  atas  tanah  dapat  di  cabut  dengan memberi  ganti  kerugian  yang  layak  dan  menurut  cara  yang  diatur  menurut Undang-Undang”. 8

## C. Prosedur Pengadaan Tanah
Memang tidak dapat dipungkiri peranan  panitia pengadaan tanah sangat  urgen dalam  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  fasilitas  umum,  sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) Perpres No. 65 Tahun 2006, bahwa :
“Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan  tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I”.
Pasal  ini  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  pengadaan    tanah    tidak diserahkan sepenuhnya pada panitia pengadaan tanah sebagaimana halnya pembebasan tanah yang diserahkan sepenuhnya kepada panitia pembebasan tanah.
Berdasarkan  pada  suart  edaran  Menteri  Agraria  Kepala  BPN  tanggal  28  Juni  1993 No.045.2-1982  yang  menyatakan  bahwa  diharapkan  kepada  para  Gubernur  Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia untuk membentuk panitia  pengadaan tanah untuk disetiap  Kabupaten  dan  Kotamadya  Dati  II  yang  ada  di  setiap  Provinsi,  sedangkan
8 Oloan, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. h. 184
panitia pengadaan tanah di tingkat  Provinsi  pembentukannya dapat dilakukan apabila diperlukan. 9
1. Tugas Panitia Pengadaan Tanah
Dibentuknya panitia pengadaan tanah  baik di tingkat Provinsi maupun Kota  tentunya  mempunyai  misi  dalam  tugas  pelaksanaannya  adapun  tugas panitia pengadaan tanah adalah sebagai berikut :
a. Mengkoordinasi  pelaksanaan  tugas  panitia  apabila  lokasi  pembangunan terletak di 2 wilayah Kabupaten/Kota.
b. Membantu  Gubernur  dalam  mengambil  keputusan  dalam  bentuk  dan besarnya    ganti  kerugian  dalam  hal  ada  keberatan  terhadap  keputusan panitia.
2. Sedangkan  tugas  panitia  pengadaan  tanah  untuk  wilayah  Kabupaten  Kota menurut Pasal 8 Kepres RI No.55 Tahun 1993 adalah sebagai berikut :
a. Mengadakan penelitian dan invetarisasi atas tanah, bangunan tanaman, dan benda-benda  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  hak  atasnya  akan dilepas atau diserahkan.
b. Mengadakan  penelitian  mengenai  status  hukum  yang  hak  atasnya  akan dilepas atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang be rhak atasnya akan dilepas atau diserahkan.
Khusus  mengenai  tugas  panitia  pengadaan  tanah  pada  wilayah Kabupaten/Kota masih ada kekurangan  dalam penjelasan dan hak-hak lain yang  mungkin  ditambah.  Misalnya  pada  poin  ketiga,  siapa  yang memutuskan besarnya ganti kerugian.

## D. Unsur Dan Obyek Pengadaan Tanah
1. Unsur Pengadaan  Tanah
Bahwa  di  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  tidak  boleh  mengabaikan unsur-unsur  yang  terdapat  pada  pengadan  tanah  itu  sendiri  dimana  apabila  salah
9 Sudikno  Metokoesoemo, Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar)  (Cet.  I;  Yogayakrta  Liberty, 1986), h.152
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
satu  unsur  itu  hilang  atau  terjadi  penyimpangan  didalamnya,  maka  pelaksanaan pengadaan  tanah  tidak  akan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  baik  bagi  pemerintah maupun masyarakat. Adapun unsur pengadaan tanah menurut ketentuan Perpres RI No.36 tahun 2005 Jo Perpres RI No.65 Tahun 2006, yakni :
a. Kepentingan Umum
Pada  hakekatnya  belum  ada  yang  sudah  dikentalkan  mengenai pengertian  kepentingan  umum.  Secara  sederhana  dapat  di  tarik  sebuah kesimpulan  bahwa  kepentingan  umum  dapat  saja  dikatakan  untuk  keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial yang luas. Namun apabila  kita  melihat  pada  Pasal  1  angka  5  Perpres  No.36  Tahun  2005 menyatakan  bahwa  :  kepentingan  umum  adalah  kepentingan  sebagian  besar kepentingan masyarakat, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Perpres No.36 tahun 2005 Jo Perpres No.65 Tahun 2006 menegaskan bahwa :
“Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  dilaksanakan  dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”.
Dengan  demikian  ketentuan  di  atas  hanya  bisa  diterapkan  kalau  ada tuntutan kepentingan umum menghendaki diadakannya suatu kegiatan  tertentu dari pembangunan yang menghendaki pengadaan tanah . 10
Selanjutnya Pasal 2 ayat 2 Perpres No.36 Tahun 2005 Jo Perpres No.65 Tahun 2006, menegaskan bahwa :
“Pengadaan  tanah  selain  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum atau pemerintah daerah melakukan dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau  cara  lain  yang  disepakati  secara  sukarela  oleh    pihak-pihak  yang bersangkutan”.
Sehubungan  dengan  penegasan  Pasal  diatas  bahwa  pelepasan  atau penyerahan hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 sebagai kegiatan pelepasan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya
10 Oloan  Sitorus  dkk,  1995. Pelepasan  Atau  Penyerahan  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Cara Pengadaan Tanah (Cet.I; Jakarta: CV Dasamedia Utama), h. 271
dengan  memberi  ganti  kerugian  atas  dasar  musyawarah.  Menurut  pengertian tersebut  maka  diperlukan  suatu  kegiatan  yang  intinya  dilakukan  suatu permusyawaratan  untuk  melepaskan  hubungan  hukum  seorang  pemegang  hak atas  tanah  dengan  tanah  yang  dikuasainya.  Bila  kita  melihat  dari  segi  istilah yang digunakan pelepasan atau  penyerahan hak atas tanah, kesan pertama yang timbul  yang  aktif  adalah  pemegang  hak  yang  menyerahkan  haknya  kepada Negara (pemerintah) melalui panitia yang ditunjuk. Sedangkan bila kita melihat dari  segi  pengertiannya,  maka  pemegang  hak  bersifat  pasif  yang  berarti panitialah yang aktif melepaskan hubungan hukum tersebut.
Kemudian  Pasal  5  Perpres  RI  No.36  Tahun  2005  Jo  Perpres  No.65 Tahun 2006 menyatakan bahwa :
“Penggunaan  untuk  kepentingan  umum  yang  dilaksanakan  pemerintah  atau daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  yang  selanjutnya  dimiliki  oleh pemerintah atau pemerintah daerah”, meliputi :
a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah di ruang  atas tanah, maupun  diruang  bawah  tanah),  saluran  air  minum/air  bersih,  saluran pembangunan air sanitasi.
b. Waduk,  bendungan, bendungan irigasi, dan bangunan perairan lainnya.
c. Pelabuhan, bandara udara, stasiun kereta api dan terminal.
Persoalan mengenai kepentingan umum secara komsepsional memang  sulit sekali  untuk  dirumuskan  dan  lebih-lebih  kalau  kita  melihat  secara  operasional. Akan  tetapi,  dalam  rangka  pengambilan  tanah  masyarakat  penegasan  tentang kepentingan umum yang akan menjadi dasar atau kriteria perlu ditentukan secara tegas  sehingga  pengambilan  tanah-tanah  yang  dimaksud  benar-benar  dengan landasan hukum yang berlaku di Negara kita . 11

## b. Musyawarah
Musyawarah  adalah  merupakan  salah  satu  tahap  dalam  pengadaan    tanah sangat urgen dalam memecah masalah besarnya kerugian oleh pemegang hak atas
11 Parlindungan A.P. Pendaftaran Tanah di Indonesia (Bandung: Mandar Maju,1999), h. 49
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
tanah.  Hal  ini  sangat  jelas  disebutkan  pada  Pasal    1  angka  5  yang  menyebutkan pengertian atau defenisi dari musyawarah, adalah sebagai berikut :
“Musyawarah  adalah  kegiatan  yang  mengandung  proses  saling  mendengar, saling  memberi  saling  menerima  pendapat,  serta  keinginan  untuk  mencapai kesekapatan  mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan  masalah  lain  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pengadaan  tanah,  bangunan,    tanaman,  dan  benda- benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  8  Perpres  RI  No.36  Tahun  2005  menyatakan bahwa :
“Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum  dilakukan  melalui  musyawarah  dalam  rangka  memperoleh kesepakatan mengenai :
a. Pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dilokasi tersebut
b. Bentuk dan besarnya  ganti rugi
Dari    pernyataan  Pasal-Pasal  diatas,  maka  penentuan  besarnya  akan ganti kerugian mustahil dapat tercapai tanpa musyawarah. Dalam musyawarah tersebut  harus  dihadiri  langsung  oleh  pemegang  hak  atas    tanah  yang bersangkutan dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah.
c. Ganti Kerugian
Kunci  yang  kelihatannya  juga  cukup  menentukan  dalam  pelaksanaan Perpres  RI.  No.36  Tahun  2005  adalah  yang  berkenaan  dengan  besarnya  ganti kerugian.  Ganti  rugi  mulai  dipersoalkan  karena  dapat  mengandung  konotasi  yang negatif  yaitu  satu  penggantian  yang  mengakibatkan  orang  menjadi  rugi,  karena dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Penataan Ruang diperkenalkan istilah baru pengantian yang layak nampaknya lebih tepat dipakai. 12
12 Peraturan  Presiden  No.65  Tahun  2006    tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. Hal 261

## METODE PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Makassar    mengingat  di  Kota  Makassar banyak  membutuhkan    pembebasan  tanah    sesuai  dengan  tingkat  kebutuhan    dalam pembangunan  fasilitas  umum,  Yang  dimana  tingkat  kepadatan  penduduk  yang  cukup besar sehingga menjadikan lahan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum hampir telah habis.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data    dalam  pelaksanaan    penelitian  adalah  melakukan Tanya jawab kepada panitia pembebasan lahan serta masyarakat.

## C. Jenis Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dapat didasarkan atas :
 Data  Yuridis
Data  Yuridis  adalah  dasar  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak  dengan tanah yang di maksud.
 Data Fiksi
Data  Fiksi  adalah  merupakan  kepastian  mengenai  letak,  batasan-batasan serta  luas tanah, sedangkan
 Data Administrasi
Data  Administrasi  adalah  bukti-bukti  surat  yang  memberikan  keterangan tertulis atas data Yuridis dan Fiksi. Data Administrasi ini merupakan bahan kelengkapan  yang  menjadi  dasar  pertanggungjawaban  BPN  dalam menitipkan suatu hak atas tanah.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Kota Makassar
Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  agraria,  memberi  kekuasaan  yang besar  kepada  negara  untuk  menguasai  semua  tanah  yang  ada  di  wilayah  Indonesia, sehingga berpotensi melanggar hak ulayat dan hak perorangan atas tanah. Oleh karena
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
itu, di kalangan ahli hukum timbul gagasan untuk membatasi wewenang negara yang bersumber pada HMN.
1) Prinsip Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah
Prinsip  atau  acapkali  dinamakan  dengan  azas-azas  atau  bahasa Inggrisnya  principle  secara  konteks  hukum  pengadaan  tanah  menurut mencakup:
a. Penguasaan  dan  penggunaan  tanah  oleh  siapapun  dan  untuk  keperluan apapun  harus  ada  landasan  haknya;  semua  hak  atas  yanah  secara  langsung maupun  tidak  langsung  bersumber  pada  hak  bangsa  (ini  kaitannya  dengan Pasal 33 Ayat  (3) UUD yuncto Pasal 1 dan 2 UU Pokok Agriaria)
b. Cara  untuk  memperoleh  tanah  yang  sudah  dihakiki  oleh  seseorang  /badan hukum  harus  melalui  kata  sepakat  antara  yang  bersangkutan  (kaitannya dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).
c. Dalam keadaan yang memaksa artinya jalan lain yang tempuh gagal, maka presiden  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pencabutan  hak  tanpa persetujuan subjek hak menurut UU No. 20 Tahun 1961.
Sebagai komparasi walaupun disadari ada peredaran soal sistem hukum, Malaysia  menerapkan  suatu  prosedur  yang  ketat  terhadap  aktifitas  pengadaan tanah  diatur  pada  Land  Acquisition  Act  1960  dan  perubahan/amandemennya terutama  pengadaan  tanah  (disebut  sebagai  land  acquisition  menerut  common law  system)  mencakup  semua  aktivitas  publik  (umum),  kepentingan pemerintah/otoritas  negara  untuk  kepentingan  pertambangan,  perumahan, pertanian, komersial atau industri.
2) Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Per Pres 65 Tahun 2006
Agar  mempermudah  memahami  konsep  berfikir  penulis  di  dalam mengkaji  materi  pengaturan  tentang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan  bagi  kepentingan  umum  dengan  pendekatan  atau  perspektif socio-legal dapat dijelaskan alasan penulis adalah :
a. Aras  berfikir  kebanyakan  panitia  pengadaan  tanah  atau  bahkan  konsultan tehnisnya  mengesankan  masih  terpancar  pada  tataran  teoritikal  tehnis semata,  seolah-olah  bahwa  skenario  substansi,  cara,  mekanisme/prosedur
serta  eksekusi  pengadaan  tanah  yang  disepakati  dipastikan  ganti-rugi dengan alur yang cukup berbelit (the live of law hasn’t been logic but it is experence  kata  hakim  agung  USA  Oliver  Wendel  Holmes)  artinya  hukum tidak  bisa  hanya  dipancang  pada  makna  yang  teknikal,  real,  logis  semata, namun  di  dalamnya    juga  terkandung  esensi  perilaku,  budaya,  cara sosialisasi, karakter individu dan sebainya.
b. Diagram  alir  menunjukkan  pengabaian  cara-cara  lain  yang  kemungkinan justru  malah  disepakati  para  pihak  dalam  serangkaian  musyawarah  misal: jual-beli untuk pengadaan tanah bukan untuk kepentingan umum.
c. Sebaiknya  daripada  membuat  prosedur  yang  birokratik,  lebih  tepat  jika membuat  ancangan  menyusun  kemungkinan  cara-cara  non  ganti  rugi misalnya  tukar-menukar    tanah  (ruilslag),  tanah  pengganti,  penyertaan modal (inbreng), saham dan sebagainya. 13

## B. Ganti Kerugian Yang Diberikan  Kepada Pemegang Hak Atas  Tanah Di Kota
Makassar
Pembangunan  Nasional  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  memenuhi  amanat Pembukaan  UUD  45,  dari  tahun  ke  tahun    terus  meningkat.  Bersamaan  dengan    itu jumlah  penduduk  terus  bertambah,  dan  sejalan  dengan  semakin  meningkatnya pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  maka  semakin  meningkat  dan  beragam  pula kebutuhan penduduk itu.
Pembangunan  fasilitas-fasilitas  umum  seperti  tersebut  di  atas  memerlukan tanah  sebagai  wadahnya.  Dalam  hal  persediaan  tanah  masih  luas,  pembangunan fasilitas umum tersebut tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya.  Tanah yang    tersedia  sudah  banyak  yang  dilekati  dengan  hak  (tanah  hak),  dan  tanah  negara sudah sangat terbatas persediaannya.
Pada  masa  sekarang  ini  adalah  sangat  sulit  melakukan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  di  atas  tanah  negara,  dan  sebagai  jalan  keluar  yang  ditempuh adalah  dengan  mengambil  tanah-tanah  hak.  Kegiatan  “mengambil”  tanah  (oleh
13 Oloan, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Cara Pengadaan Tanah, h. 11-16
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
pemeirntah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum)  inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah  (Pasal 1 Keppres No.55 Tahun 1993). Kegiatan pengadaan tanah ini sudah sejak lama dilakukan, bahkan sudah dikenal sejak zaman  Hindia  Belanda  dahulu  melalui  Onteigenings  Ordonnatie  (Staatsblad  1920 Nomor 5740 . 14
a. Pengertian Kepentingan Umum
Undang-Undang    Pokok  Agraria  sendiri  melalui  Pasal  16,  memberikan landasan  hukum  bagi  pengambilan  tanah  hak  ini  dengan  menentukan  :  Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama  dari  rakyt,  hak-hak  atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberi  ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. 15
Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Undang -Undang ini mengartikan kepentingan umum secara luas yaitu:
(1) Kepentingan bangsa dan negara
(2) Kepentingan bersama dari rakyat
(3) Kepentingan pembangunan (pasal 1)
Selanjutnya  menurut  Undang-Undang  ini  kegiatan  kepentingan  umum tidak  hanya  terbatas  pada  kegiatan  yang  dilakukan  Pemeirntah  tapi  juga  oleh swasta,  asal  usaha  itu  benar-benar  untuk  kepentingan  umum  (lihat  penjelasan angka  (4)  huruf  (b)  Inpres  Nomor  9  Tahun  1973  beserta  lampirannya memberikan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan pencabutan hak dan benda- benda yang ada di atasnya, juga memberikan arti kepentingan umum secara luas dengan  menambah  daftar  bidang  kegiatan  yang  mempunyai  sifat  kepentingan umum,  namun  masih  membuka  kemungkinan  penafsiran  lebih  lanjut  (Pasal  1 ayat 1 dan 2).
Keluarnya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, membawa pengaturan yang jauh  berbeda  dengan  yang  diatur  dalam  peraturan-peraturan  perundangan sebelumnya,  baik  tentang  pengertian  umum,  proses  musyawarah  maupun
14 Peraturan  Presiden  No.65  Tahun  2006    tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. h.105
15 Parlindungan A.P. Pendaftaran Tanah di Indonesia, h. 73
tentang  bentuk  dan  cara  enentuan  besarnya  ganti  kerugian.  Keppres  tersebut menganut  pendekatan  yang  sempit  dengan  memberikan  definisi  yang  ketat tenatng  kepentingan  umum,  diikuti  dengan  14  contoh  kegiatan  yang  tidak membuka penafsiran lebih lanjut lagi (Pasal 5 (1)).
Keppres  ini  menentukan  tiga  kriteria  bagi  suatu  kegiatan  untuk  dapat dikategorikan  sebagai  kepentingan  umum  yaitu  :  (1)  dilakukan  oleh pemerintah;  (2)  dimiliki  oleh  pemerintah  serta  (3)  tidak  digunakan  untuk mencari keuntungan. Lebih lanjut ditentukan juga bidang-bidang kegiatan yang masuk kategori kepentingan umum dengan kemungkinan Presiden menentukan bidang  kegiatan  lain  di  luar  yang  disebut  itu,  asal  memenuhi  tiga  kriteria tersebut.
b. Proses Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah
Proses musyawarah juga ditentukan secara tegas yaitu dilakukan secara langsung  antara  pemegang  hak  atas  tanah  dan  instansi  Pemeirntah  yang memerlukan  tanah,  dengan  dipimpin  oleh  ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah. Bentuk dan dasar perhitungan ganti kerugian juga ditentukan secara lebih tegas dan  lebih  adil  yaitu  didasarkan  atas  nilai  nyata  dengan  memperhatikan    nilai jual obyek pajak yang terakhir untuk tanah yang bersangkutan.
Lebih lanjut Kepres ini menentukan bahwa untuk kegiatan kepentingan umum  yang  memerlukan  tanah  kurang  dari  1  (satu)  ha,  pengadaan  tanahnya dilakukan  secara  langsung  (tanpa  melalui  Panitia  Pengadaan  Tanah)  oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pedagangan hak atas tanah  dengan  jual  beli,  tukar  menukar  atau  cara  lain  yang  disepakati  kedua belah pihak (Pasal 23). Berlakunya Keppres ini, maka  Permendagri Nomor 15 Tahun  1975,  dan  Nomor  2  Tahun  1976  serta  Nomor  2  Tahun  1985  yang mengatur  tentang  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dan  swasta dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 24). 16
Faktanya  belum  terealisasi  bisa  memberi  indikasi  yang  tidak  seperti yang  diharapkan.  Kalau  ada  indikasi  upaya  untuk  menggeser  di  tahun
16 Parlindungan A.P. Pendaftaran Tanah di Indonesia, h. 142
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
berikutnya  ini  sudah  keterlaluan.  Apalagi  jika  dikaitkan  dengan  alasan  pilpres (pemilihan Presiden), meski tidak diketahui pasti tepat indikasinya.
Jika  anggaran  pengerjaan  proyek  dari  pusat  belum  terbayarkan  hingga enam bulan sebagai warga Sulsel kita patut curiga kenapa hal ini bisa terjadi. Ini juga terkait dengan peran DPR RI menyangkut hak-hak rakyat Sulsel. Jadi seyogyanya  bukan  lagi  pelaksana  proyek  dan  kontraktor  yang  harus  turun tangan  lagi.  Tetapi  lembaga  pemeirntahan,  DPRD  RI,  Gubernur,  wali  kota, untuk mengeksekusi secepatnya anggaran ini.  Jika belum bisa turun harus ada presure khusus kepada pemerintah pusat.
Pemerintah  daerah,  masyarakat  eksekutif,  DPR,  harus  mem-pressure (menekan).  Media  juga  harus  mengambil  peran  agar  orang  tidak  salah prasangka.  Menekan  pemerintah  pusat  agar  apa  yang  menjadi  tuntutan  warga Sulsel  bisa  terpenuhi.  Mengingatkan  pada  pemerintah  pusat  untuk  bersikap lebih  adil  dan  transparan.  Jangan  dikaitkan  dengan  persoalan  politis.  Apalagi jika  terkait  dengan  politik  anggaran  peruntukan  untuk  daerah  yang  menjadi basis  salah  satu  capres.  Ini  yang  perlu  dipertegas.  Pemeirntah  sekarang  ini transparan, cepat, dan tanggap.
Dalam  politik  anggaran  pemerintah  harus  adil,  transparan,  dan  harus dibuktikan saat sekarang ini. Jadi hal politik anggaran seperti itu masih terjadi bisa  menjadi  justru  menjadi  presiden  yang  negatif  bagi  pemerintah  pusat. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Mudah-mudahan tekanan dari daerah bisa ada pengaruhnya.  DPRD  RI  sebagai  perwakilan  rakyat  juga  harus  menggugat. Gubernur, walikota, pemerintah daerah, tidak bisa membiarkan hal ini. Semua harus bersama-sama agar ini bisa terselesaikan dengan baik.
1. Subtansi Ganti Rugi
Proses  hukum  dalam  pelaksanaan  pembebasan  lahan  untuk  jalan (kepentingan  umum)  lazimnya  didahului  dengan  sosialisasi  oleh Pemerintah  Kota  bersama  dengan    Dinas  PU  setempat  kepada  masyarakat yang  terkena  pembebasan  tanah  untuk  proyek  tersebut.  Nilai  ganti  rugi meliputi  tanah  dan  bangunan  (termasuk  pagar)  harus  dimusyawarahkan dengan  pihak  yang  terkena  pembebasan.  Yang  jelas,  ganti  rugi  itu  tidak
boleh  di  bawah  nilai  NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak).  Nilai  ganti  rugi tergantung status tanah lazimnya untuk status tanah bersertifikat hak milik (HM)  diberi  ganti  rugi  100%  dari  NJOP  HGB  80%,  hak  pakai  60% sedangkan hak garap (tanpa sertifikat) diberi 40% dari NJOP. Selain tanah tanaman  atau  bangunan  (benda)  diatasnya  juga  dipertimbangkan  ganti ruginya.
Jika  tidak  terdapat  kata  sepakat  tentang  nilai  itu,  tapi  nilai  yang ditawarkan tidak di bawah NJOP. Anda tidak dapat menolaknya Pemeirntah pun  akan  tetap  membebaskannya  dengan  menitipkan  uang  ganti  rugi  di Pengadilan  Negeri  setempat.  Hal  ini  sesuai  dengan  filosofi  dan  politik hukum pertanahan kita. Hak atas tanah milik peroangan dapat dicabut demi kepentingan  umum,  sebagaimana  tersirat  dalam  Pasal  33  UUD  1945, tersurat dalam UUPA Nomor 5/1960 dan Perpres  Nomor 36/2005. Dengan kata l ain,  kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  pribadi  dengan penghormatan atas hak pribadi tersebut, yaitu pemberian ganti rugi. 17
GSB  tentu  saja  akan  berubah  sesuai  dengan  GSJ  (garis  sempadan jalan) yang baru. Berarti jika bangunan  terlalu dekat ke jalan, fasad harus dimundurkan pula. Subtansi ganti rugi dalam pengadaan tanah ialah :
1. Didasarkan pada produk hukum putusan yang bersifat mengatur
2. Ganti rugi baru dapat dibayarkan setelah  diperoleh hasil keputusan final musyawarah
3. Mencakup  bidang  tanah,  bangunan  serta  tanaman  yang  dihitung berdasarkan tolok-ukur yang telah disepakati
4. Pasal  13  (PerMen  65/06)  wujud  ganti  rugi  :  uang  dan  /  atau  tanah pengganti  dan/atau  pemukiman  kembali,  gabungan  atau  bentuk  lain yang disepakati para pihak.
Persoalan  yang  esensial  dari  dimensi  hukum  bahwa  hukum  itu menjadi  benar,  adil  dengan  terpenuhinya  prosedur  atau  tata  cara  saja. Namun  yang  justru  yang  Dalam  konteks  legal  berlaku Pasal  7  Undang-
17 Olan,  Oloan  Sitorus  dkk, Pelepasan  Atau  Penyerahan  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Cara Pengadaan Tanah, h. 217
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
Undang  No.10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan  dimana  sudah  ditentukan  secara  rigid  susunan  hirarki  peraturan perundang-undangan Indonesia dengan urut-urutan : UUD, UU/PerPuu, PP, Per Pres, PerDa. Mendasar adalah :
a. Apakah  panitia  pengadaan  tanah  termasuk  tim  penilai  benar-benar secara jujur mengakomodasi kepentingan si pemilik tanah ?
b. Dalam  pembagian  peran  pada  P2T  biasanya  leading  sektor  adalah pemda  (sebagai  penggagas)  kurang  melakukan  koordinasi  dan  peran setara  dengan  institusi  terkait  BPN,  Kantor  Pelayanan  PBB  Pajak (Pratama),  Dinas  Kimpraswil,  Badan  Urusan  Tanah  dan  Rumah  dsb. Akibatnya  dalam  taksasi  nilai  tanah  tidak  sesuai  dengan “kewajaran” sehingga memicu adanya konflik/sengketa hukum.
c. Mengapa  tak  terfikirkan  misalnya  terhadap  si  empunya  tanah skenarionya  tidak  diberikan  penggantian  yang  layak  dalam  bentuk uang/relokasi melainkan misalnya penyerahan “saham” jalan tol dengan assesment  yang teliti berapa besaran disesuaikan dengan luas lahannya.
2. Peranan Panitia Mengadakan Tanah
Teori  Niklas  Luhman  menjelaskan  bahwa  hukum  atau  secara  lebih sempit  seperangkat  kaidah  hukum  dapat  mengalami  perubahan  yang diakibatkan  oleh  dua  variabel  secara  simultan  yakni  faktor  internal  dan eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam substansi hukum itu sendiri yang  harus  mengubah  dirinya  dalam  menyesuaian  dengan  perubahan  pada tataran    eksternal.  Faktor  eksternal  berarti  perubahan  yang  diakibatkan  oleh desakan  faktor-faktor  di  luar  sistem  hukum  misalnya  faktor  :  politik,  sosial- ekonomi,  religi-budaya-kemasyarakatan  baik  secara  kontinyu-perlahan,  atau secara  intens-kuat. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 58/PMK.02/2008  sebagai  contoh  misalnya  dalam  aktifitas  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  pembangunan  bagi  kepentingan  umum,  maka  panitia pengadaan  tanah  akan  mendasarkan  pada  ketentuan  tersebut  sebagai  dasar penetapan pemberian ganti-rugi dengan alasan sebagai berikut :
1. Biaya  Panitia  Pengadaan  Tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan umum adalah biaya operasional yang disediakan untuk Panitia Pengadaan  Tanah  dalam  rangka  membantu  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Biaya  opeasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disediakan  dalam daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggara  (DIPA)  satuan  kerja  yang  memerlukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Simpulan  apa  yang  dapat  diambil  dari  Peraturan  Menteri  Keuangan No.58/PMK.02/2008  bahwa  persoalan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan  bagi  kepentingan  umum  hanyalah  berakar  pada  pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada subyek eks pemegang  hak atas tanah.  Tak  pernah  terfikirkan  bagaimana  implikasi  sosial-ekonomi-budaya perubahan hidup eks pemegang hak atas tanah sesudah  tanahnya diambil oleh pemeirntah. 18
Bagaimana  akibat  dari  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan pembangunan terhadap petani yang kehilangan tanahnya harus berubah menjadi non  petani:  buruh  tani,  buruh    pabrik,  penarik  becak,  buruh  bangunan  yang sebelumnya  tak  pernah  terbayangkan  olehnya?.  Apakah  tidak  atau  sengaja mengabaikan  kalkukasi  kerugian  akibat  pengadaan  tanah  terhadap  perubahan tata  guna  lahan  yang  semula  sawah  beririgasi  tehnis  yang  dahulu  dibiayai dengan  hutang  luar  negeri  menjadi  peruntukan  lain  misalnya  bendungan pengairan, prasarana / sarana jaringan transportasi darat. 19
Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemeirntah untuk melakukan perubahan peta tata ruang nasional/provinsi/kabupaten/kota sebagai akibat dari pengadaan  tanah  atau  sebaliknya.  Berapa  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pihak yang memerlukan tanah untuk pengamanan infrastruktur yang akan atau sedang  dibangun  oleh  aparatus  keamanan  akibat  mendapatkan  resistensi  atau penolakan  warga  masyarakat  karena  sebab  tertentu.  Tak  pelak  lagi  jika
18 Peraturan  Presiden  No.  65  Tahun  2006  tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. h. 411
19 Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum  (Cet.II;  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 291
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
persoalan ini didekati dengan pendekatan legal-positivistik secara tegas penulis nyatakan  sesungguhnya  akan  sia-sia  belaka  karena  ketidak  mampuannya mengungkap  akar  persoalan  mengapa  setiap  aktivitas  pengadaan  tanah  pada tataran implementatif mengalami resistensi dari publik.
3. Prinsip Dasar Pemanduan Rencana Pengadaan Tanah
Ada  beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  untuk  sinkronisasi perencanaan, yaitu :
1. Prinsip  cakupan.  Rencana  dengan  lingkup  yang  lebih  luas  (nasional) harus  menjadi  perhatian/pedoman/acuan  bagi  rencana  dengan  lingkup yang  lebih  kecil  (daerah).  Prinsip  ini  didasarkan  pada  tujuan  untuk menciptakan sinergiantara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
2. Prinsip  hukum.  Rencana  dengan  status  hukum  yang  lebih  rendah mengacu  kepada  rencana  dengan  status  hukum  yang  lebih  tinggi. Sebagai  sebuah  produk  hukum,  sudah  semestinya  sebuah  rencana mengacu pada hirarki yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku  di Indonesia.
Hirarki  hukum  di  Indonesia  dari  yang  paling  tinggi  adalah  Undang- Undang  Dasar  (UUD).  Undang-Undang  (UU).  Peraturan  Pemeirntah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda). 20
Prinsip  waktu.  Rencana  dengan  jangka    waktu  yang  lebih  panjang menjadi  pedoman/acuan  bagi  rencana  yang  lebih  pendek  (dipedomani, diacu, dijabarkan, diperhatikan). Merupakan hal yang logis jika rencana dengan  jangka  waktu  yang  lebih  pendek  harus  menyesuaikan  dengan rencana dengan jangka waktu lebih panjang.
Prinsip penjabaran. Rencana umum harus dipedomani/diacu oleh rencana yang  lebih  spesifik  atau  detail.  Rencana  yang  lebih  spesifik/detail merupakan  penjabaran  dari  rencana  yang  lebih  umum.  Dengan demikian, tidak ada rencana spesifik/detail yang berdiri sendiri.
20 Satjipto  Rahardjo, Mendudukan  Undang-Undang  Dasar, Suatu  Pembahasan  dari  Optik  Ilmu Hukum Umum (Cet. I; Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h. 315
Semua  prinsip  di  atas  sudah  semestinya   dipenuhi  agar  tercipta  sinergi dalam perencanaan. Andai pun sulit untuk dipenuhi semuanya.
3. Diupayakan sebanyak mungkin prinsip yang dipenuhi untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu.
4. Anggaran Pembebasan-Pembebasan Lahan
Pemkot  Makassar  memutuskan,  untuk  mengalokasikan  anggaran pembebasan pelebaran Jalan  pada APBD, mulai periode 2015 hingga 2016. Total  anggaran  yang  dikucurkan  secara  bertahap  itu  mencapai  Rp.  82 miliar.
5. Luas Lahan yang dibebaskan
Tim  taksir  bangunan  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU)  Kota Makassar  menyebutkan,  bahwa  jumlah  kerugian  bangunan  akibat pembangunan  jalan  baru  sebesar  Rp.  5,9  miliar  lebih.  Bersama  ini  hanya untuk bangunan, tidak termasuk lahan dan tanaman.
Dari  hasil taktis tim, nilai ganti rugi bangunan untuk di sebesar, dan Bukan  hanya  tim  taktis  ganti  rugi  bangunan  yang  memaparkan  hasil kerjanya dalam sepekan. Tim pengukur dan in ventarisasi lahan flyover juga membeberkan hasil kerjanya.
Berkas  ternyata  diperoleh  data  yang  berbeda  dengan  data  awal. “Setelah  melakukan  pengukuran  ulang  luas  lahan  yang  akan  dibebaskan, ternyata  luasnya  bertambah.      Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Kota Makassar kemarin selaku ketua tim pengukuran lahan.
6. Penetapan Anggaran Pengadaan Tanah
Rencana  pemerintah  menambah  anggaran  pembebasan  lahan  untuk pembangunan  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  dinilai  menghamburkan anggaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  teori  penelitian  diatas,  maka  dapat disimpulkan :
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
1. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut  Perpres  No.65  Tahun  2006  pada  dasarnya  dilakukan  oleh pemerintah  atas  pemerintah  daerah  melalui  panitia  pengadaan  tanah  yang bertugas untuk menginvestigasi atas tanah bangunan serta tanah dan benda- benda lain yang erat kaitannya dengan tanah yang haknya.
2. Sistem  pemberian  ganti  kerugian  kepada  pemegang  hak  atas  tanah dilakukan  secara  musyawarah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan Perpres  No.65  Tahun  2006  dalam  rangka  untuk  memperoleh  kesepakatan baik bentuk maupun besarnya ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh para pemegang hak atas tanah berdasarkan hasil penilaian pengadaan tanah.

## B. Saran – Saran
Setelah membahas hasil penelitian dan kajian dilapangan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :
1. Untuk menghormati pemegang hak atas tanah, sebaiknya pemerintah dalam hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional  serta  instansi  terkait  senantiasa  turun kelapangan  untuk  mendata  hak  atas  tanah  yang  akan  dibebaskan  serta mendengarkan  keluhan  masyarakat  setempat  yang  terkena  dampak  dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
2. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini pihak BPN serta instansi terkait, tetap menghargai  pedoman  pelaksanaan  pembayaran  ganti  kerugian  sesuai  hak atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  berkaitan  dengan masih  banyaknya  anggota  masyarakat  yang  merasa  dirugikan  atas pelaksanaan  pengadaan  tanah  yang  selama  ini    telah  dilakukan  oleh pemerintah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Bakri  Muhammad,  Pembatasan  Hak  Menguasai  Tanah  Oleh  Negara  Dalam Hubugannya Dengan Hak Ulayat dan Hak Perorangan Atas Tanah (Ringkasan Disertasi), Program  Pascasarjana Universitas Airlangga,  Surabaya, 2006.
Munir Fuady, Dinamika  Teori Hukum, Cet.I; Jakarta: Ghalia  Indonesia, 2007.
Nagoro  Noto,  Politik  Hukum  dan  Pembangunan  Agraria  di  Indonesia.  Jakarta:  Bina Aksara, 1984.
Parlindungan A.P. Hak Pengelolaan Menurut UUPA. Bandung: Mandar Maju, 1989.
--------------------, Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1999.
Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006  tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
Philipe  Nonet  &  Philip  Selznick.,  Hukum  Responsif  Pilihan  Di  Masa  Transisi,  (judul asli  Law  and  Sociaty  in  Tran  sition:  Toward  R  esponsive  Law)    terjemahan Rafael EB, Editor Bivitri Susanti, Cet. I; Jakarta:HuMa, 2003.
Philipus  M  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati,    Argumentasi  Hukum.  Cet.  II; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Reza    Banakar  dan  Max  Travers  (Editor).,  Theory  and  Method  in  Socio-Legal Research. Cet. I; USA: Hart Publishing, 2005.
Salleh  Buang,  Compulsory    Land  Acquisition.  Cet.I;  Malaysia:  Central  Law  Book Corporation (LBC), 1999.
Satjipto  Rahardjo,  Sisi-sisi  Lain  Dari  Hukum  di  Indonesia.  Cet.II;  Jakarta:  Buku KOMPAS, 2006.
-----------, Mompang L Panggabean (Editor), Hukum Dalam Jagad Ketertiban. Cet. I; Jakarta: UKI Press, 2006.
------------.,  Mendudukan  Undang-Undang  Dasar,  Suatu  Pembahasan  dari  Optik  Ilmu Hukum  Umum.  Cet.  I;  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2007.
Sosroatmodjo  Pribadyo,  LA.IR.  Pembukaan  Lahan  dan  Pengelolaan  Tanah  Jakarta: Leppenas, 1980.
Sitorus  Oloan  dkk.,  Pelepasan  Atau  Penyerahan  Hak  Atas  Tanah  Sebagai  Cara Pengadaan Tanah. Cet. I; Jakarta: CV Dasamedia Utama, 1995.
Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah …
Ashar Sinilele
--------------,. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Cet. I; Yogyakarta:  Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004.
Soemardjono. Maria  SW Tanah Dalam Perspektif Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Cet. I; Jakarta: Buku KOMPAS, 2008.
Sudikno  Metokoesoemo,  Mengenal  Hukum  (Suatu  Pengantar).  Cet.  I;  Yogyakarta, Liberty, 1986.