## DARI PRASANGKA HINGGA DISKRIMINASI: MENYOAL STIGMA SESAT DAN KEKERASAN TERHADAP AHMADIYAH DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI

## Halimatusa’diah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia halimatusadiah8015@gmail.com

## ABSTRACT
Ahmadiyya as a minor belief is not a new community in Indonesia. Since reformation era, their existence experiences controversies as well as oppositions from the society. From desk research and literature review method, this paper aims to describe the ways  prejudice toward Ahmadiyya community emerge and draw the role of communication in connecting the major and minor community in Indonesia. This paper discusses the violence against the Ahmadiyya in Indonesia through communication perspective. The concept of prejudice expression from GW Allport (1954) and Samovar (2013) in this paper shows that violence experienced by Ahmadiyya is already at the stage of extermination rather than only at discrimination stage.
Keywords : prejudice, discrimination, intercommunity communication, deviant stigma, Ahmadiyya.

## ABSTRAK
Ahmadiyah  di  Indonesia,  bukanlah  kelompok  minoritas  keagamaan  yang  baru. Sejak  era  reformasi,  keberadaan  mereka  mulai  mendapat  perlawanan  dari masyarakat  luas.  Diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap  kelompok  ini  meningkat tajam.  Dengan  menggunakan  metode  studi  dokumen, tulisan  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  proses  munculnya  prasangka  pada  kelompok  minoritas  Ahmadiyah dan menunjukkan  peran  komunikasi  dalam  menjembatani  hubungan antarkelompok  mayoritas  dan  minoritas  di  Indonesia.  Ekspresi  prasangka  yang berpangkal  dari  konsep  GW  Allport  (1954)  dan  dikembangkan  oleh  Samovar (2013)  digunakan  sebagai  kerangka  konseptual.    Tulisan  ini  menemukan  bahwa Ahmadiyah  di  Indonesia  dewasa  ini,  tidak  lagi  berada  dalam  tahap terdiskriminasi,  namun  telah  melampui  tahap  itu,  yakni  tahap extermination . Berbagai kasus kekerasan yang menimpa kelompok tersebut justru menunjukkan adanya gejala baru ke arah pemusnahan terhadap kelompok Ahmadiyah.
Kata  kunci  : prasangka,  diskriminasi,  komunikasi  antarkelompok,  stigma  sesat, Ahmadiyah

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  dengan  agama yang  plural,  dikotomi  kelompok mayoritas-minoritas agama di Indonesia  adalah  sebuah  realitas sosial  yang  tidak  tertolak.  Pluralitas aliran  agama  dan  keanekaragaman ajaran agama menjadi warna tersendiri  dalam  realitas  bangsa Indonesia  yang  memang  bersifat heterogen. Konsekuensi dari kemajemukan  adalah  sensitivitas dalam  kehidupan  beragama  yang pada  suatu  saat  dapat  saling mendekat, memperkuat, dan menyatu,  tetapi  pada  saat  yang  lain mudah  berpisah  dan  bahkan  saling berbenturan satu sama lain. Prasangka  dan  diskriminasi  menjadi bagian  dari  realitas  sosial  yang  tak terelakkan dalam hubungan antarkelompok. Kekerasan  atas  nama  agama  di Indonesia meningkat tajam pascareformasi  politik  1998  seiring dengan  menguatnya  gerakan  Islam radikal  (Hamdi,  2012).  Ahmadiyah sering  menjadi  subjek  penganiayaan berulang  yang  dilakukan  oleh Muslim  Radikal.  Jumlah  serangan pada  komunitas  ini  jauh  melampaui serangan terhadap  minoritas  lainnya. Laporan Setara Institute menemukan bahwa  dalam  rentang  waktu  tiga tahun (2010-2012) kelompok Ahmadiyah  dan  Kristen  merupakan korban  terbanyak  dari  pelanggaran kebebasan  beragama  di  Indonesia.

## Grafik 1
Grafik Kekerasan Agama 2010--2012
Sumber: INFID, 2013
Grafik  1  menunjukkan  bahwa Ahmadiyah adalah kelompok dengan korban  terbanyak  dari  pelanggaran kebebasan  beragama  di  Indonesia. Berdasarkan  data  yang  dihimpun INFID  (2013),  kekerasan  terhadap Ahmadiyah  telah  terjadi  berulang kali  di  berbagai  daerah,  termasuk Bogor, Banten, Bekasi, Tasikmalaya,
dan  Nusa  Tenggara  Barat.  Pada tanggal  2  Mei  2012,  masjid  Al Mujahidin  yang  didirikan  oleh jemaah  Ahmadiyah  di  Kampung Babakansari,  Tasikmalaya,  Jawa Barat dibakar oleh  massa  yang tidak dikenal.  Mimbar,  sajadah,  dan  kitab suci  telah  berubah  menjadi  abu.  Di Cikeusik,  tiga  pengikut  Ahmadiyah
kehilangan  nyawa  mereka  dalam serangan terhadap komunitas mereka pada tanggal 6 Februari 2011.
Penelitian  tentang  Ahmadiyah sudah  kerap  dilakukan.  Berbagai hasil  penelitian  tentang  Ahmadiyah sering  menyebutkan  bahwa  kasus Ahmadiyah merupakan klaim persaingan  teologis  antara  kelompok fundamentalis dan Ahmadiyah (seperti  Mas’ud,  2009;  Setara Institute,  2010;  dan  ICG,  2008).
Perspektif  lain  melihat  konteks hukum yang tidak jelas dan kelalaian dari  pemerintah  terhadap  hak  asasi manusia  (sebagai  contoh  Platzdasch, 2011;  Colbran,  2010;  Crouch,  2009; dan  Budiwanti,  2009).  Meski  cukup sering  dibicarakan,  masalah  di  atas jarang  sekali  ditinjau  dari  aspek komunikasi,  terutama  dari  sudut prasangka. Padahal, prasangka merupakan  faktor  penting  untuk memahami penyebab terjadinya diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap Ahmadiyah. Studi tentang prasangka utamanya dipandang dalam perspektif psikologi sosial. Penelitian yang  dilakukan  Johnson  (1986) misalnya, menemukan bahwa munculnya  prasangka  disebabkan oleh  hal  tertentu,  seperti  (1) gambaran  perbedaan  antarkelompok, (2)  nilai-nilai  budaya  yang  dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai  kelompok  minoritas,  (3) stereotip antaretnik, dan (4) kelompok etnik yang merasa superior,  sehingga  menjadikan  etnik
lain  inferior.  Penelitian  lainnya menemukan  sebab  yang  dapat memicu  prasangka,  antara  lain deprivasi  relatif  (Davis,  1959), identitas  (Tajfel  &  Turner,  1979), orientasi  dominasi  sosial  (Sidanius,
et al., 1996), sifat otoriter (Altemeyer,  1981;  serta  Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Savvord, 1950), ancaman (Greenberg, Solomon, & Pyszczynski,  1997),  dan  agama (Allport, 1954). Meskipun sejumlah studi tersebut  berfokus  pada  persoalan prasangka,  studi  tersebut  kurang menekankan  pada  aspek  ekspresi prasangka. Oleh karena itu, kajian ini melihat  persoalan  prasangka  dan diskriminasi yang menimpa Ahmadiyah melalui perspektif komunikasi,  khususnya  ekspresi prasangka.  Dalam  konteks  ini, konsep  prasangka  didefinisikan  oleh Allport (1954) sebagai sikap antipati yang  kaku  (tidak  toleran)  terhadap sebuah  kelompok  orang  tertentu. Prasangka  dapat  dirasakan  saja  atau diekspresikan, prasangka dapat ditujukan kepada kelompok keseluruhan  atau  individu  sebagai anggota  kelompok.  Dalam  ranah komunikasi,  Samovar  kemudian mengembangkan  konsep  prasangka dari  Alport  (1954),  Menurutnya, prasangka  diekspresikan  dalam  lima tahapan.  Pertama,  prasangka  dapat dinyatakan  melalui apa  yang disebut sebagai antikolusi, yaitu  istilah negatif  atau stereotype mengenai
anggota  dari  kelompok  target. Kedua, prasangka dinyatakan melalui  penghindaran  diri  atau menarik  diri  untuk  berhubungan dengan kelompok yang tidak disukai. Ketiga,  prasangka  dinyatakan  dalam bentuk  prilaku  yang  menghasilkan diskriminasi.  Keempat,  prasangka berpindah  ke  level  berikutnya,  yaitu serangan  fisik.  Bentuk  prasangka seperti  ini  akan  meningkatkan permusuhan  jika  dibiarkan.  Kelima, extermination (pembasmian), prasangka seperti  ini akan  mengarah pada  tindakan  pembunuhan  massal, pembantaian,  dan  pemusnahan  suatu suku  bangsa  seperti  “penyucian etnis” di Serbia merupakan salah satu contoh dalam tahap ini.
Bagaimana  dengan  kekerasan yang  terjadi  terhadap  Ahmadiyah  di Indonesia?  Penulis  berasumsi  bahwa kekerasan  terhadap  Ahmadiyah  di Indonesia, merupakan akibat prasangka  yang  terbangun  akibat stigmatisasi  terhadap  Ahmadiyah melalui penetapan hukum, peraturan, dan  norma  oleh  institusi  dan organisasi  masyarakat  dominan.  Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya  pelanggengan  prasangka terhadap Ahmadiyah, sehingga kekerasan yang menimpa Ahmadiyah  merupakan  suatu  hal yang  tidak  dapat  dihindari.  Dalam ranah komunikasi, tulisan ini menyajikan  dua  persoalan  mendasar yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah  di  Indonesia.  Pertama, proses stigmatisasi terhadap
Ahmadiyah.  Kedua,  mengungkap kekerasan  yang  terjadi  terhadap Ahmadiyah dengan pendekatan konsep  ekspresi  prasangka  dari Samovar (2013).
Tulisan ini merupakan hasil desk research tentang kelompok minoritas Ahmadiyah  di  Indonesia.  Dalam studi  ini,  upaya  pengumpulan  data dilakukan melalui pemantauan terhadap pemberitaan media nasional maupun lokal, cetak maupun elektronik,  termasuk  di  dalamnya media-media online yang  membahas peristiwa-peristiwa  keagamaan  di berbagai  wilayah  di  Indonesia, dokumen-dokumen yang terkait dengan Ahmadiyah, dan dokumentasi  video  yang  sempat diunggah  ke  publik.  Selain  itu, tulisan ini juga menggunakan berbagai  laporan  konflik  terkait agama, berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan tema ini,  dan  studi-studi  terkait.  Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  fokus pada kasus-kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah. Analisis dan interpretasi data menekankan pada upaya peneliti mengkaji dan memahami makna dan berbagai hal di balik yang teramati.
Menurutnya,
prasangka
diekspresikan  dalam  lima  tahapan . Pertama, prasangka dapat dinyatakan melalui  apa  yang  disebut  sebagai antikolusi, yaitu  istilah  negatif  atau stereotype mengenai  anggota  dari kelompok  target.  Kedua,  prasangka dinyatakan melalui penghindaran diri
atau menarik diri untuk berhubungan dengan kelompok yang tidak disukai. Ketiga,  prasangka  dinyatakan  dalam bentuk  prilaku  yang  menghasilkan diskriminasi.  Keempat,  prasangka berpindah  ke  level  berikutnya,  yaitu serangan  fisik.  Bentuk  prasangka seperti  ini  akan  meningkatkan permusuhan  jika  dibiarkan.  Kelima, extermination (pembasmian), prasangka seperti  ini akan  mengarah pada  tindakan  pembunuhan  massal, pembantaian,  dan  pemusnahan  suatu suku  bangsa  seperti  “penyucian etnis” di Serbia merupakan salah satu contoh dalam tahap ini.
Stereotyping Ahmadiyah : menyoal fatwa MUI sesat Ahmadiyah Ahmadiyah  sudah  berkembang di  Indonesia  mulai  awal  abad  XX. Kegiatan  Ahmadiyah  menyebar  di berbagai  daerah,  seperti  Yogyakarta, Bogor,  Tasikmalaya,  Sukabumi, Banjarnegara, Wonosobo, Kuningan, Lombok  Timur,  Purwokerta,  dan daerah  lainnya  (Zulkarnaen,  2005). Ahmadiyah  terbagi  ke  dalam  dua kelompok,  yaitu  Ahmadiyah  Qadian dan  Ahmadiyah  Lahore.  Pengikut kelompok  Qadian  di  Indonesia membentuk organisasi bernama Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI) yang  telah  berbadan  hukum  sejak tahun 1953 (SK  Menteri  Kehakiman RI  No.  JA  5/23/13  Tgl.  13-3-1953). Sementara  itu,  pengikut  kelompok Lahore membentuk organisasi bernama Gerakan Ahmadiyah
Indonesia  (GAI)  yang  mendapat badan  hukum  nomor  IX  tanggal  30 April 1930 (Mahally, 2006).
Meskipun  Ahmadiyah  bukanlah sebuah  kelompok  keagamaan  yang baru  di  Indonesia,  keberadaannya seringkali  ditolak  oleh  kelompok- kelompok  Islam  lain  (kelompok mainstream ) 1 . Majelis Ulama Indonesia(MUI) Ma'ruf Amin mengatakan Ahmadiyah adalah ajaran  agama  yang  menyimpang serta  sesat.  Alasan  utamanya  yakni mengakui  adanya  nabi  setelah  Nabi Muhammad  yakni  Mirza  Ghulam Ahmad.  "Ahmadiyah  itu  merupakan kelompok menganut paham menyimpang,  mengakui  nabi  setelah nabi  Muhammad SAW," ujar Ma'ruf saat rapat  dengan Komisi  VIII DPR, Kamis(17/2/2011) malam. (Tribunnews, 2005) http://www.tribunnews.com/nasional 1 Di Indonesia,  kelompok Islam mainstream (arus  utama  Islam)  mengarah  pada kelompok-kelompok  Islam  yang  dianut oleh  sebagian  besar  masyarakat  Islam serta  dijadikan  referensi  dalam  berbagai urusan yang berhubungan dengan hukum-hukum dalam kasus umat Islam di Indonesia  masa  kini,  dalam  istilah Martin van Bruinessen (1992), kelompok- kelompok  yang  disebut  kelompok  Islam
Mainstream atau  ortodoksi  diwakili  oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Ia menambahkan  bahwa Ahlus  Sunnah  wal Jama’ah merupakan  ‘ mainstream ’  Islam
yang ortodoks, sedangkan yang menyimpang  darinya  adalah  sempalan dan sesat.
/2011/02/18/inilah-alasan-mui- nyatakan-ahmadiyah-sesat Wacana  penyesatan  terhadap Ahmadiyah  sudah  ada  sejak  tahun 1980, ketika Majelis Ulama Indonesia  (MUI) 2 mengeluarkan
2 Pewacanaan  aliran  sesat  oleh  MUI  bukan hal  baru  di  Indonesia.  Bahkan  tiga  tahun setelah pendiriannya, tepatnya pada 1978, MUI  sudah  mulai  mengeluarkan  fatwa sesat  pertama  yang  ditujukan  kepada Jama’ah  Muslimin  Hizbullah.  Setidaknya ada  sekitar  14  aliran  sesat,  dan  bahkan lebih,  yang  sudah  diidentifikasi  oleh  MUI, antara  lain:  Jama’ah  Muslimin  Hizbullah, Ahmadiyah  Qadiyan,  Syi’ah,  Darul  Arqam, Islam  Jama’ah,  al- YŝǇĈĚĂŚ /ƐůĈŵŝǇĂŚ͕ kelompok inkar  al-sunnah, dan  lain-lain. Menurut  MUI.  Sebuah  aliran  keagamaan bisa  dikatakan  sesat  apabila  memenuhi sepuluh  kreteria5 Pertama ,  mengingkari salah  satu  dari  enam  rukun iman  dan  juga rukun  Islam  yang  lima; Kedua ,  meyakini atau  mengikuti  akidah  yang  tidak  sesuai dengan  dalil syar’i (dalil  yang  secara eksplisit tercantum di dalam al-Qur’an dan Sunnah); Ketiga , meyakini turunnya wahyu setelah  al-Qur’an; Keempat ,  mengingkari otentisitas  dan  atau  kebenaran  isi  al- Qur’an; Kelima ,  melakukan  penafsiran  al- Qur’an  yang  tidak  berdasar  pada  kaidah- kaidah tafsir; Keenam , mengingkari kedudukan  hadis  Nabi  sebagai  sumber ajaran Islam; Ketujuh , menghina,
melecehkan  dan  atau  merendahkan  para nabi  dan  rasul; Kedelapan ,  mengingkari
Nabi  Muhammad  sebagai  Nabi  dan  Rasul terakhir;
Kesembilan , merubah,
menambah  dan  atau  mengurangi  pokok- pokok  ibadah  yang  telah  ditetapkan  oleh syari’ah, seperti naik haji tidak ke Baitullah, shalat  wajib  tidak  lima  waktu; Kesepuluh , mengkafirkan  sesama  Muslim  tanpa  dalil syar’i seperti  mengkafirkan  Muslim  hanya karena  bukan  kelompoknya.  Lebih  lanjut baca: MUI, Mengawal Aqidah Umat: Fatwa MUI  tentang  Aliran-aliran  Sesat  di
fatwa yang menyesatkan Ahmadiyah Qadian. Fatwa MUI ini3 dikeluarkan setelah dua tahun sebelumnya (1978) Arab  Saudi  dan  Robithah  Alam Islamiy  mengeluarkan  fatwa  sesat terhadap Ahmadiyah. Pada  masa  kekuasaan  Orde Baru, fatwa tersebut tidak menimbulkan  polemik  yang  meluas di  kalangan  kelompok Islam,  namun menjadi  bermasalah  ketika  tahun 2005  MUI  kembali  menguatkan fatwa  yang lebih  keras  dan menghakimi  Ahmadiyah  sebagai bukan  bagian  dari  Islam.  Berbeda dengan fatwa MUI 1980 yang hanya menyebutkan sesatnya aliran
Ahmadiyah Qadian, fatwa MUI 2005 juga  menyesatkan  aliran  Ahmadiyah
Lahore.  Dan  berbeda  dengan  fatwa MUI  1980  yang  tidak  terlalu menimbulkan  aksi  kekerasan  di masyarakat, fatwa MUI 2005
Indonesia (Jakarta:  Sekretariat  Majelis Ulama Indonesia).
3  Fatwa  yang  ditetapkan  pada  28  Juli  2005 ini berisi  tiga  butir  yaitu (1) Menegaskan kembali  keputusan  fatwa  MUI  dalam Munas  II  Tahun  1980  yang  menetapkan bahwa  Aliran  Ahmadiyah  berada  di  luar Islam,  sesat  dan  menyesatkan,  serta orang  Islam  yang  mengikutinya  adalah murtad  (keluar  dari  Islam);  (2)  Bagi mereka  yang  terlanjur  mengikuti  Aliran Ahmadiyah  supaya  segera  kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq) ,  yang  sejalan  dengan  al-Qur’an dan al-Hadis; (3) Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia  dan  membekukan  organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.
kemudian  acap  disambut  dengan pelbagai  macam  aksi  kekerasan terhadap  Ahmadiyah  yang  terjadi  di banyak  daerah  pascakeluarnya  fatwa tersebut  (Hasani  &  Naipospos, 2011).
Dukungan  yang  dilakukan  oleh kelompok  anti-Ahmadiyah  yang berasal  dari  kalangan  organisasi Islam  radikal  seperti  Front  Pembela Islam  (FPI),  Forum  Umat  Islam (FUI),  dan  Hizbut  Tahrir  Indonesia semakin  memperkuat  fatwa  “sesat” tersebut  (Hasani  &Naipospos  2010).
Sebuah klaim kebenaran yang diajukan kelompok dominan kemudian di blow-up media  menjadi satu  opini  yang  dapat  mengarahkan opini  publik  ke  dalam  satu common sense yang  dibentuk  oleh  kekuatan dominasi kelompok mayoritas- dominan.
Realitas  stigma  sesat  dan menyesatkan  Ahmadiyah  saat  ini memang  sulit  dipungkiri  oleh siapapun.  Hampir  semua  elemen masyarakat  familiar  dengan  istilah Ahmadiyah,  mulai  dari  para  elite pemerintahan, politikus, aktivis hingga masyarakat biasa yang ada di pedalaman. Namun, sangat disayangkan,  ketenaran  Ahmadiyah bersifat  negatif.  Karena  mereka dikenal  sebagai  kelompok  sesat  dan menyesatkan.  Banyak  hal  yang menyebabkan  terjadinya  hal  ini. Salah  satunya  adalah  sikap  ormas- ormas  Islam  yang  ramai-ramai menyesatkan pengikut Mirza Ghulam  Ahmad  ini.  Begitu  juga
dengan sikap para elite pemerintahan (mulai  dari  pusat  hingga  daerah) yang  tidak  mau  “mengambil  risiko” di tengah derasnya aksi penentangan dan  tuntutan  pembubaran  terhadap Ahmadiyah.  Hingga  para  pemimpin daerah  banyak  yang  mengeluarkan peraturan  daerah  (Perda)  yang melarang aktivitas Ahmadiyah.
Menilik ekpresi Prasangka terhadap Ahmadiyah Fatwa-fatwa  MUI  tentang tentang  beberapa  aliran  keagamaan yang  dianggap  sesat  disinyalir menimbulkan  beberapa  reaksi  keras masyarakat  terhadap  aliran  yang dianggap  sesat  tersebut.  Selain  itu, lembaga  fatwa  semi  resmi  ini  juga dianggap  turut  bertanggung  jawab atas  terjadinya  pengusiran  dan  aksi- aksi  kekerasan  terhadap  warga Ahmadiyah  dan  belakangan  juga merambat  ke  kelompok  Syiah  dari masjid  dan  kampung  mereka  oleh ormas-ormas  Islam  garis  keras seperti  Front  Pembela  Islam  (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI).1 Amir Ahmadiyah,  Abdul  Basit,  dalam kesempatan  Rapat  Dengar  Pendapat Umum  dengan  Komisi  VIII,  12 Februari  2011,  menyatakan  bahwa sejak  fatwa  dikeluarkan  oleh  MUI,
kekerasan terhadap Ahmadiyah
meningkat.2  Situasi  ini  terutama  dia bandingkan  dengan  masa  ketika Presiden  Soeharto  masih  berkuasa, meskipun    Ahmadiyah  difatwakan MUI  menyimpang,  namun  jamaah kelompok ini tidak dikenai tindakan-
tindakan  kekerasan  oleh  masyarakat mayoritas Islam.
Stigma  sesat  pada  Ahmadiyah yang  ditanamkan  kepada  publik menjadi penyebab timbulnya prasangka.  Label  sesat  terhadap Ahmadiyah adalah  sebuah  hasil  dari proses  adanya  prasangka.  Prasangka ( prejudice ) dan pelabelan ( stereotype )  tidak  dapat  dipisahkan keterkaitannya. Prasangka mengawali adanya stereotype . Prasangka  negatif  meminimalkan kesempatan  kontak  dengan  orang dari  kelompok  yang  tidak  disukai. Bila  hal  ini  berlangsung  sangat intensif, maka orang yang berprasangka  akan  terlibat  hal-hal diskriminatif  terhadap  kelompok yang tidak disukai. Ketika diskriminasi menggantikan komunikasi, maka ekspresi kemarahan dan kebencian  yang  jelas ataupun tersembunyi akan menghalangi  suatu  kelompok  untuk memperoleh kesempatan yang merupakan hak semua orang (Samovar, 2013). Kedua,  prasangka  dinyatakan
melalui  penghindaran  diri  atau menarik  diri  untuk  berhubungan dengan kelompok yang tidak disukai pengucilan).  Penelitian Saeful Bahri, salah  seorang  peneliti  Depag, membuktikan  bahwa  bukan  berarti Jemaat  Ahmadiyah  tidak  mau menyatu  dengan  komunitas  non- Ahmadi.  Sikap  eksklusif  itu  justru berawal dari perlakuan tidak adil dan reaksi  keras  pihak-pihak  non-
Ahmadi  yang  mengucilkan  mereka dari  masjid,  menganggap  mereka najis  dan  mencuci  bekas  tempat mereka  shalat.  Dalam  hal  ini,  bukan Jemaat Ahmadiyah yang mengisolasi diri  namun  justru  merekalah  yang dikucilkan oleh pihak luar (www.icrp-online.org/wmview.php. ArtID) Ketiga,  prasangka  dinyatakan dalam bentuk prilaku yang menghasilkan diskriminasi. Pascatragedi  Cikeusik  tahun  2011, hasil pantauan Setara Institute (2011) justru  memperlihatkan  terjadinya lonjakan diskriminasi terhadap Ahmadiyah.  Salah  satu  bentuk tindakan diskriminasi yang menimpa Ahmadiyah ialah kebijakan diskriminatif, yaitu penerbitan peraturan  daerah  (perda).  Ini  adalah bentuk  diskriminasi  yang  paling merata  terjadi  di  wilayah-wilayah yang  selama  ini  banyak  terdapat pengikut Ahmadiyah. Produk hukum yang  dihasilkan  oleh  pemerintah, misal  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  Tiga  Menteri4,  berimplikasi
4  SKB  yang  ditetapkan  pada  tanggal  9  Juni 2008  ini,  berisi  enam  butir,  yaitu  (1) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada  warga  masyarakat  untuk  tidak menceritakan, menganjurkan atau
mengusahakan  dukungan  umum  ??? melakukan  penafsiran  tentang  suatu agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau melakukan  kegiatan  keagamaan  yang menyerupai  kegiatan  keagamaan  dari agama itu yang menyimpang dari pokok- pokok  ajaran  agama  itu;  (2)  Memberi peringatan  dan  memerintahkan  kepada penganut,  anggota,  dan/atau  anggota
luas  terhadap  munculnya  peraturan- peraturan  pemerintah  daerah  di tingkat  daerah  yang  juga  turut memproduksi  beragam  peraturan yang semakin meminggirkan Ahmadiyah. Lembaga Bantuan pengurus  Jamaah  Ahmadiyah  indonesia (JAI),  sepanjang  mengaku  beragama Islam,  untuk  menghentikan;  penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang  dari  pokok-pokok  ajaran agama  Islam,  yaitu  penyebaran  paham yang  mengakui  adanya  nabi  dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw.; (3) Penganut, anggota, dan/atau  anggota  pengurus  Jamaah
Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  yang  tidak mengindahkan  peringatan  dan  perintah sebagaimana  dimaksud  pada  diktum kesatu  dan  diktum  kedua  dapat  dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya;  (4)  Memberi  peringatan  dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara  kerukunan  umat  beragama serta  ketenteraman  dan  ketertiban kehidupan  bermasyarakat  dengan  tidak melakukan  perbuatan  dan/atau  tindakan melawan  hukum  terhadap  penganut, anggota,  dan/atau  anggota  pengurus Jamaah  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI);  (5) Warga masyarakat yang tidak mengindahkan  peringatan  dan  perintah sebagaimana  dimaksud  pada  diktum kesatu  dan  diktum  keempat  dapat dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan Perundangundangan; (6) Memerintahkan kepada aparat pemerintah  dan  pemerintah  daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan  dalam  rangka  pengamanan dan  pengawasan  pelaksanaan  keputusan bersama  ini;  (7)  Keputusan  bersama  ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Hukum  (LBH)  Jakarta,  misalnya, telah  menemukan    bahwa  lima provinsi  dan  33  kota    telah mengeluarkan    kebijakan  yang melarang Ahmadiyah untuk mempraktikkan      agama      mereka. Larangan  ini  kemudian  digunakan untuk  melegitimasi  berbagai  bentuk serangan terhadap Ahmadiyah
(INFID,  2013)
Penerbitan SKB Ahmadiyah dan berbagai  peraturan  yang  menjadi turunannya  menunjukkan  bagaimana aktor  negara  turut  berperan  dalam melanggengkan  prasangka  negatif terhadap Ahmadiyah. Negara mengambil  posisi  sebagai  “polisi moral” sehingga secara tidak langsung telah mendorong munculnya berbagai kelompok keagamaan  yang  juga  memposisikan dirinya  sebagai  “polisi  moral”  atau
“kelompok - kelompok kebenaran” yang  kerap  melakukan  berbagai bentuk  “penghakiman”  terhadap kelompok-kelompok lain (Naipospos dkk.,  2007;  Gaus,  2008).  Seperti yang ditunjukkan oleh Maliki (2010), aliran-aliran mainstream di Indonesia mampu mendominasi frame beragama  umat  Islam,  tidak  hanya dalam  segi  ritualitas,  tetapi  juga dalam  sikap  yang  secara  bersamaan terpolarisasi ke dalam arus mainstream. Preference umat  juga akan selalu berkiblat pada mainstream , termasuk produk hukum. Beberapa studi (misal Muqoyyidin,  2012;  Asfinawati  dkk.,
2008;  ICG  2008),  memperlihatkan bagaimana  elemen  radikal,  yang tidak  banyak  mendapat  dukungan politik  di  Indonesia,  telah  mampu membangun kontak di dalam pemerintah dan menggunakan teknik standar  advokasi  masyarakat  sipil untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, organisasi yang tidak toleran terhadap Ahmadiyah  bekerja  melalui  infiltrasi MUI dan juga memperluas dukungan tokoh Islam dan organisasi masyarakat  nonradikal  yang  lain. Infiltrasi  dan  aliansi  ini,  mereka lakukan untuk menggalang dukungan dalam  mendesak  negara  untuk mengeluarkan  kebijakan  yang  tidak toleran terhadap keberadaan Ahmadiyah,  dari  mulai  kebijakan  di tingkat  nasional  hingga  daerah.
Dalam  hal  ini,  prasangka  terhadap Ahmadiyah,    dilanggengkan  melalui sejumlah  kebijakan  yang  ditujukan kepada  mereka.  Hal  ini  sejalan dengan  apa  yang  dikemukakan Samovar (2013):
“Banyak prasangka dibangun oleh organisasi dan institusi masyarakat yang besar. Organisasi-organisasi ini menetapkan hukum, peraturan, dan norma yang dapat menimbulkan prasangka dalam masyarakat. Hukum dan peraturan ini menolong untuk mempertahankan kekuasaan suatu kelompok dominan terhadap kelompok di
bawahnya.”
Serangkaian kebijakan dan peraturan  dijadikan  legitimasi  oleh kelompok mayoritas untuk meminggirkan  kelompok  minoritas. Bahkan,  implementasi  peraturan tersebut  justru  lebih  diskriminatif. Organisasi masyarakat yang menolak hidup bersama Ahmadiyah mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang diskriminatif, kemudian menggunakan  peraturan  tersebut sebagai  dasar  tindakan  kekerasan mereka  (Kontras  2014;  Cholil  dkk.,
2013;  Naipospos  et.al.,  2013;  dan Azhari, Rumadi, & Nisa 2012). Berbagai bentuk tindakan diskriminasi  lainnya  yang  menimpa Ahmdiyah  di  Indonesia  (Hasani  &
Naipospos,  2011)  antara  lain  adalah pemaksaan  pindah  keyakinan  dan diskriminasi  layanan  kependudukan.
Tindakan diskriminatif dalam bentuk pemaksaan pindah keyakinan/ pertaubatan  paksa  adalah  bentuk kedua diskriminasi  lanjutan terhadap Ahmadiyah.  Di  daerah  Tasikmalaya, contohnya,  kerap  terjadi  pertaubatan secara  paksa.  Enam  anggota  JAI Tasikmalaya dikabarkan ditaubatkan. Pertaubatan  tersebut  dilakukan  di Mesjid  Agung  Tasikmalaya  yang dipimpin  Ketua  DPD  FPI  Jabar, Abdul  Kahar,  Selasa,  12  Juli  2011. Kahar  menyatakan  anggota  JAI tersebut  bertaubat  tidak  dalam tekanan.  Habib  Riziq  Shihab  yang turut hadir dalam acara itu memberikan pernyataan bahwa hingga  saat  ini  sudah  324  jemaat
Ahmadiyah  kembali  ke  Islam  dan 4.170 masih menganut Ahmadiyah.
Layanan  kependudukan  juga merupakan  bentuk  lain  diskriminasi yang  menimpa  Ahmadiyah.  Mereka sulit  mendapatkan  pelayanan  surat nikah  dan  pemberian  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP).  Pengawas  Aliran Kepercayaan  Masyarakat  (Pakem) Kuningan, contohnya, pernah mengeluarkan Surat  Keputusan  yang ditujukan kepada pemerintahan kecamatan  dan  Kantor  Kementerian Agama  (Kemenag)  Kuningan  untuk tidak  mengeluarkan  KTP  dan  tidak menikahkan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia  (Hasani  &  Naipospos, 2011)
Keempat,  prasangka  berpindah ke  level  berikutnya,  yaitu  serangan fisik.  Bentuk  prasangka  seperti  ini akan  meningkatkan  permusuhan  jika dibiarkan.  Peristiwa  penyerangan dan  pengusiran  terhadap  Ahmadiyah di  Ketapang , Cikeusik  (2011), pengusiran  Ahmadiyah  di  Bangka (2016) dan peristiwa-peristiwa lainnya  yang  menimpa  Ahmadiyah di  Indonesia,  memberikan  gambaran kobaran kebencian karena perbedaan pandangan yang menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tersebut.  Fatwa  sesat  dan  SKB Ahmadiyah memicu munculnya kekerasan yang dialami oleh kelompok  tersebut  di  berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dengan SKB  itu,  kekerasan  yang  dilakukan oleh  kelompok  islam  radikal  seperti mendapat pembenaran legal
(Subakir, 2010). Kelompok- kelompok  radikal  mengambil  fatwa ini  untuk  menyerang  institusi- institusi  Ahmadiyah  di  Jawa  Barat, Lombok Timur, dan beberapa daerah lain  di  Indonesia;  puluhan  mesjid Ahmadiyah  ditutup  dan  rumah- rumah penganut Ahmadiyah dihancurkan  (HRW  2013;  ICG 2008).  Berbagai  fakta  tentang peristiwa penyerangan dan pengusiran  terhadap  Ahmadiyah menunjukkan bahwa prasangka
terhadap  kelompok  ini,  tidak  lagi berada  dalam  tahapan  diskriminasi, namun prasangka telah diekspresikan melalui kekerasan fisik, dalam skema ekspresi  prasangka  Samovar  (2013), kekerasan fisik, merupakan tingkatan yang  lebih  tinggi  dari  diskriminasi, bahkan  jika  dibiarkan,  akan  menuju pada tindakan pemusnahan (extermination) pada kelompok tersebut. Berbagai media maupun laporan tentang kebebasan beragama menyebutkan bahwa kasus penyerangan  terhadap  Ahmadiyah memang  telah  lama  terjadi.  Di Lombok  Timur,  massa  dengan beringas membakar pemukiman warga  Ahmadiyah  pada  tanggal  10- 13  September  2002.  Di  Praya, Lombok  Tengah,  warga  Ahmadiyah mengungsi  ke  Markas  Kepolisian Resor  (Mapolres)  setempat  setelah massa  menyerbu  mereka  pada  17 Maret  2006.  Sebulan  sebelumnya tepatnya  4  Februari  2006  kasus serupa  terjadi  di  Desa  Lingsar,
Lombok  Barat.  Pada  awal  tahun 2011  tercatat  kekerasan  terhadap warga Ahmadiyah terjadi di Makasar, dan di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang mengakibatkan tiga warga Ahmadiyah  meninggal  dunia  dan sejumlah  orang  luka-luka.  Kasus yang  terbaru  adalah  penyegelan masjid  Ahmadiyah  di  Bukit  Duri Jakarta-Selatan pada bulan Juli 2015 dan  juga  pengusiran  Ahmadiyah  di Kelurahan  Sri  Menanti,  Kecamatan Sungailiat,  Kabupaten  Bangka,  pada 5 Februari 2016 (https://m.tempo.co/read/news/2016/ 02/05/058742660/diusir-jemaah- ahmadiyah-bangka-dievakuasi-ke- tempat-rahasia,  diakses  pada  31 Maret 2016) Insiden  Cikeusik, misalnya,
memperlihatkan  kualitas  eskalasi kekerasan  baru  berupa  pembunuhan secara  sewenang-wenang.  Fakta peristiwa  ini  juga  menunjukkan bahwa  serangan  sangat  terorganisasi dan  telah  direncanakan  sejak  jauh hari,  terlihat  dari  sistem  penggunaan pita  di  atas.  Penandaan  ini  dapat dilihat  sebagai  bentuk  pembagian kerja, sistem koordinasi dan komando.  Penandaan  ini  tidak sekadar  pembeda  antara  Jamaah
Ahmadiyah dengan pihak penyerang. Pihak  penyerang  membakar  mobil, merusak  motor  dan  rumah  (CRCS,
2010). Meskipun tidak banyak terdengar  di  media  massa,  warga Ahmadiyah  yang  mengungsi  di
Wisma  Transito,  Mataram,  Nusa Tenggara  Barat  mengalami  masalah yang  paling  serius  dan  bahkan situasinya  terus  memburuk.  Pada bulan  Februari  2006  sekitar  136 keluarga  mengungsi  ke  tempat  itu karena rumah-rumah mereka dihancurkan  oleh  kelompok  dan warga  Muslim  lain  di  Ketapang. Pada  Januari  2009  Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (Pemda NTB) menghentikan bantuan makanan  ke  pengungsi  Ahmadiyah yang  berjumlah  sekitar  36  Kepala
Keluarga (KK). Tempat pengungsian juga  sangat  memprihatinkan.  Satu ruang  dihuni  banyak  keluarga  dan hanya disekat kain. Pada tahun 2010 sekitar  33  keluarga  yang  terdiri  dari 126  orang  masih  bertahan  tinggal  di pengungsian.  Selain  kemiskinan  dan keterbatasan  fasilitas  hidup  sehari- hari  di  pengungsian,  masalah  lain yang  mulai  terlihat  jelas  bagi  para pengungsi  warga  Ahmadiyah  adalah pelanggaran  hak-hak  sipil  mereka oleh  birokrasi  pemerintah.  Hulu  dari tidak  terpenuhinya  hak-hak  sipil warga  Ahmadiyah  adalah  tidak dipenuhinya  hak  untuk  memperoleh KTP  (baru)  bagi  para  pengungsi warga  Ahmadiyah.  Nasib  pengungsi di  Mataram  kini  nyaris    diingkari keberadaannya sebagai warga negara karena  kehilangan  hak  sosial-politik dan ekonominya. Salah satu muaranya adalah kesulitan memperoleh  atau  memperbaharui KTP (CRCS, 2010)
Adanya  fakta-fakta  peristiwa serangan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah  di  berbagai  wilayah  di Indonesia  menunjukkan  bagaimana prasangka  telah  mengarah  pada tindakan  kekerasan  fisik  terhadap kelompok  ini.  Fakta-fakta  seperti pengusiran terhadap komunitas Ahmadiyah di Ketapang dan Bangka, penyerangan dan penganiayaan terhadap  komunitas  Ahmadiyah  di Cikeusik,  dan  berbagai  wilayah  di
Indonesia  memperlihatkan  bahwa eskalasi  kekerasan  yang  menimpa Ahmadiyah  mengarah  pada    apa ditunjukkan  dalam  elemen-elemen kejahatan genosida. Istilah “membunuh” dalam poin (a) UU No. 26  tahun  2000  adalah  istilah  yang dapat  digunakan  secara  bergantian dengan istilah “menyebabkan kematian” (insiden Cikeusik). Selain itu,  peristiwa  yang  menimpa  kaum perempuan  Ahmadiyah  di  Desa Ciparay,  Kecamatan  Cibeber  dan  di Kampung  Neglasari  Desa  Sukadana Kecamatan Campaka (Komnas Perempuan, 2008), mereka mengalami  kekerasan  seksual  dan ancaman kekerasan pada saat penyerangan  yang  mengakibatkan penderitaan  fisik  atau  mental  berat (point b UU No. 26 tahun 2000). Berbagai  peristiwa  tersebut,  jika dibiarkan  akan  mengarah  pada peristiwa yang lebih ekstrim (pembantaian dan pemusnahan kelompok)  seperti  yang  dialami Ahmadiyah  di  berbagai  negara. Meskipun sejumlah studi
menunjukkan  peran  polisi  dalam menangani  konflik-konflik  tersebut belum  memadai  (ICG,  2012),  ada bukti  yang  menunjukkan  sebenarnya polisi  sebagai  aparat  negara  berhasil meredam  gejolak  penolakan,  seperti yang  terlihat  di  Manis  Lor  dan Kebayoran  Lama  (Kontras,  2012). Dengan  demikian,  peran  polisi sebagai aparat negara sangat penting dalam  meredam  kekerasan  terhadap Ahmadiyah.  Di  tengah  segala keterbatasannya, tindakan tegas aparat negara tersebut cukup berhasil meredam  konflik.  Perusakan  dan penganiayaan yang sebelumnya kerap  terjadi  seketika  berhenti. Selain  mengerahkan kekuatan, polisi melakukan  tindakan  pencegahan dengan  mempersuasi  pihak-pihak yang berkonflik. Kontras melaporkan bahwa  Nur  Rohim,  Sekretaris  JAI Manis  Lor,  beberapa  kali  didatangi aparat  kepolisian  yang  meminta pihaknya agar menghindari bentrokan (Kontras, 2012, Panggabean dan Ali-Fauzi, 2014).

## Dapatkah Komunikasi Berperan?
Dalam  konteks  komunikasi, adanya  tindak  kekerasan  atas  nama agama  adalah  bukti  bahwa  ada kemacetan komunikasi antarberbagai golongan  dalam  masyarakat  kita yang  majemuk.  Jika  demikian,
dapatkah komunikasi berperan? Komunikasi  memang  bukan  panasea untuk menyelesaikan berbagai masalah . Jika diakui bahwa komunikasi  adalah  bagian  dari
proses  budaya  yang  beradab,  maka komunikasi dengan berbagai kiat dan pendekatannya  bisa  dipercaya  untuk berperan  meredam  atau  paling sedikit  mengantisipasi  datangnya konflik (Mulyana, 2005; Hamidjoyo,
2001). Terjadinya kegagalan komunikasi  antarkelompok  yang berbeda  disebabkan  oleh  penekanan pada “kesamaan” dan bukan “perbedaan”  (Devito,1997:  488). Pengabaian terhadap perbedaan menjadi  sumber  utama  terjadinya kekerasan  terhadap Ahmadiyah. Relasi  antara  Kelompok  Islam
Mainstream dan  Ahmadiyah,  secara kasat  mata  yang  terlihat  adalah konsep  ‘atas  nama  mayoritas’.
Dalam  kasus  Ahmadiyah  di  atas, kerap  kali  kebijakan  dipakai  untuk mengukuhkan hegemoni satu kelompok  kecil  yang  ada  dalam payung  besar  mayoritas.  Kelompok ini  bisa  saja  menciptakan  suatu model  definitif  terhadap  apa  yang diyakini  sebagai  “yang  benar”  oleh agama. Seperti dikemukakan Rubent dan  Stewart  (2013:  383),  penilaian terhadap  kelompok  lain  dilakukan secara  tidak  sadar  karena  kelompok menggunakan  nilai  dan  kebiasaan sendiri  sebagai  kriteria  untuk  segala penilaian. Kita cenderung menganggap  praktik-praktik  budaya sendiri  adalah  benar;  dan  budaya yang  sebaliknya  seringkali  dianggap ‘salah’  daripada  ‘berbeda’.  Dalam kondisi yang demikian, suatu kelompok  cenderung  membenarkan kelompknya dan mengabaikan kelompok lain. Terkait  dengan  hal  tersebut, Pettigrew  (dalam  Baron  &  Byrne, 2004) menyatakan bahwa (1) meningkatkan  kontak  antara  orang yang  berasal  dari  kelompok  yang berbeda dapat mengembangkan
pemahaman akan kesamaan di antara mereka;  (2)  walaupun  stereotip  sulit untuk  berubah,  stereotip  dapat digeser  bila  terdapat  sejumlah informasi  yang  tidak  konsisten dengan  stereotip  yang  diberikan tersebut atau ketika individu menemukan  sejumlah    pengecualian yang  cukup  terhadap  stereotip  yang dimilikinya; (3) meningkatkan kontak juga dapat membantu melawan  ilusi  homogenitas out-
group .
Meskipun  ada  perbedaan  antara berbagai  kelompok  kepentingan, selama masih  terbuka  saluran komunikasi, masih ada kemungkinan untuk  mencapai  saling  pengertian, akomodasi, mungkin malah kesepakatan kerja sama dan perdamaian. Oleh karena  itu, dialog, musyawarah, perlu dilembagakan, dibudayakan. Komunikasi  bukan propaganda, penyebaran tak berimbang  dari  pendapat  atau kemauan dari yang kuat kepada yang lemah.  Namun,  komunikasi  adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna. Intinya adalah mencari  titik  temu; modalitasnya adalah musyawarah, dialog, negosiasi; tujuannya untuk mencapai
kesepakatan  untuk  mendekatkan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan ( win-win ). Musyawarah bukan teknik  atau taktik pengambilan keputusan, melainkan ‘ semangat ’ ( spirit ) memahami dan menghormati pendapat orang lain, yang ‘ menjiwai ’ ( inspire ) proses pengambilan keputusan. Musyawarah tidak berkonotasi  ‘ kuno ’  atau  ‘modern’,
sebab  dalam  masyarakat  yang modern  pun  dihidupkan  prinsip dialog, deliberation, give and take,
accomodation .  Tujuannya  adalah mencapai kesepakatan bersama untuk menghindari konflik (Hamidjoyo, 2001). Publikasi media juga merupakan faktor lain yang turut berperan dalam eskalasi kekerasan terhadap Ahmadiyah.  Hal  ini  menyebabkan dampak yang ditimbulkannya menjadi berantai. Peran media dalam mengawal pengungkapan kasus mulai  proses  penyidikan  hingga persidangan kasus-ksus publik, dengan  porsi  yang  cukup  besar melalui  pemberitaan,  analisis  hingga sajin  investigasi,  menjadikan  setia proses hukum yang sedang berlangsung  berada  dalam  pantauan dan  kontrol  publik  secara  langsung.
Akibatnya, fakta apapun yang tersaji langsung  terkonstruksi  ke  dalam ingatan  publik  dan  menjadi  fakta tersendiri  yang  melahirkan  berbagai spekulasi.  Media  memiliki  pengaruh yang  kuat  dalam  mengkonstruksi perspesi  khalayak  mengenai  realitas
sosial. Dalam kasus ini, media massa lebih  tepat  dipandang  sebagai  pihak yang melakukan pendefinisian terhadap  realitas  sosial  (McQuail,
2010;  Baran  &  Davis,  2009). Artinya, media merupakan kekuatan-
kekuatan  yang  melakukan  mediasi yang  pada  saat  melaporkan  berbagai kejadian secara otomatis mengemukakan berbagai cara pandang  tertentu  sebagai  hasil  dari interpretasi terhadap kejadian- kejadian  itu.  Media  pada  proses berikutnya  bisa  membentuk  dan melakukan  penstrukturan  terhadap kesadaran  kita yang memiliki konsekuensi  secara  sosial  maupun politis. Media  massa  harus  memahami fakta  kemajemukan  aliran  dan  sekte di  masyarakat  dan  menjalankan profesinya sesuai dengan pemahaman  tersebut.  Penggunaan label  yang  mencerminkan  penilaian dan partikularisme keagamaan, seperti “aliran sesat”, harus
dihindari.  Gagasan  dan  inisiatif  di bidang pengelolaan dan transformasi konflik  perlu  dikedepankan  kepada pembaca, dari  mana pun sumbernya. Media  perlu  mengambil  sikap  yang secara sadar dan langsung mengangkat  agenda  rekonsiliasi  dan resolusi  konflik  sebagai  prioritas peliputan konflik sektarian. Pembaca juga  tertarik  dengan  berita  dan liputan  rekonsiliasi  dalam  konflik sektarian.

## SIMPULAN
Adanya  fakta-fakta  peristiwa serangan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah  di  berbagai  wilayah  di Indonesia  mengarah  pada  gejala pembasmian (extermination). Eskalasi kekerasan terhadap kelompok-kelompok  minoritas  di Indonesia  menunjukkan  eskalasi yang serius. Kekerasan dan diskriminasi  bukan  hanya  dilakukan oleh  aktor-aktor  nonnegara  yang berujung pada kekerasan, tetapi  juga dilegitimasi  oleh  negara  melalui produk-produk hukum yang diskriminatif, terutama melalui peraturan  daerah,  dan  dengan membiarkan  setiap  kekerasan  yang menimpa kelompok-kelompok minoritas nyaris tidak terhukum. Komunikasi  dapat  memerankan diri  dalam  meredam  kekerasan melalui proses penciptaan kebersamaan  dalam  makna  sehingga dapat  menghilangkan  prasangka antarkelompok . Intinya adalah mencari titik temu melalui musyawarah, dialog, negosiasi; tujuannya untuk mencapai kesepakatan  untuk  mendekatkan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan. Eksistensi Indonesia sebagai negara-bangsa sangat ditentukan  oleh  kesadaran  dan semangat  kemajemukan  di  kalangan segenap  warganya.  Indonesia  tetap akan tegak selama semangat kemajemukan  juga  tegak.  Demikian juga  sebaliknya,  Indonesia  akan berakhir bersamaan dengan
runtuhnya  semangat  kemajemukan. Menjadi keistimewaan tatkala semua kemajemukan yang ada bisa dipahami  dan  dikelola  secara  baik. Menjadi kerawanan tatkala kemajemukan yang ada tidak
dipahami  secara  baik  sehingga kemajemukan  menjadi  bom  waktu yang  bisa  meletuskan  konflik  sosial di  mana-mana.  Inilah  yang  kerap terjadi  belakangan  dalam  kehidupan berbangsa, terutama dalam menghadapi  persoalan  Ahmadiyah. Kemajemukan  tak  lagi  dipahami sebagai identitas bangsa ini sehingga terjadi pelbagai macam aksi kerusuhan  dan  konflik  sosial  yang justru menyangkal adanya
kemajemukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adorno, T.W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson,  D.J.,  &  Sanford, R.M. (1950). The authoritarian personality . New York: Harper. Altemeyer,  B.  (1981). ARight-wing Authoritarianism . Canada:
University of Manitoba Press. Asfinawati  et  al..  (2008). Kekerasan terhadap Jama’ah Ahmadiyah di Manislor Kuningan, Jawa Barat, dan Lombok, NTB; Kekerasan terhadap Jama’ah Al Qiyadah Al Islamiyah Siroj Jaziroh Padang, Sumatera Barat; Kekerasan terhadap Jemaat Gereja di Bandung, Jawa Barat. Jakarta : Lembaga
Bantuan  Hukum  (LBH)  dan Kontras. Azhari,  M.  Subhi,  Rumadi  Ahmad, dan  Nurun  Nisa.  (2012). Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012 .  Jakarta:  The
Wahid Institute. Baron,  R.E.  &  Byrne,  D.  (2004).
Psikologi Sosial, Ed. 10 Jilid
1 .  Alih  Bahasa:  Dra.Ratna Djuwita,  Dipl.  Psychl.  et  al. Jakarta: Erlangga.
Bagir,  Z.  A.  (2011). Telaah kasus
Ahmadiyah di Indonesia .
Yogyakarta: CRCS-UGM.
Baran,  Stanley  J.  Dennis  K.  Davis. (2009). Mass Communiction Theory: Foundations, Ferment, and Future .  Fifth  Edition.
USA: Lyn Uhl
Budiwanti,  Erni.  (2009). Pluralism
Collapse: A Study of Jamaáh Ahmadiyah Indonesia and its
Persecution. Singapore:  Asia Research Institute. Cholil,  Suhadi,  Zainal  Abidin  Bagir,
Moh.  Iqbal  Ahnaf,  Marthen Tahun,  Budi  Ashari.  (2013). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia tahun 2012 .  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada. Colbran, Nicola (2010). Realities and Challenges in Realising Freedom  of  Religion  or  Belief in Indonesia. The International Journal of Human Rights 14 (5), 678-704. Center  for  Religious  and  Cross- cultural Studies (CRCS). (2009). Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia Tahun 2008 . Yogyakarta: CRCS UGM Crouch, Melissa. (2009). Implementing  the  Regulation on  Places  of  Worship  in Indonesia:  New  Problems,
Local  Politics  and  Court Action. Asian Studies Review 34 (4), 403 – 419.
Davis,  J.A.  (1959).  Group  decision and social interaction: a theory of  social  decision  schemes. Psycholgical Review , 80, 7-25 Devito,  Joseph  A.  (1997). Human Communication .  HarperCollins Publisher. New York. Ghanea, N. Are Religious Minorities
Really  Minorities?. Oxford Journal of Law and Religion 11 (2012), 57-79. Gaus, Ahmad AF. (2008). Kebebasan Beragama dan Hak- hak Minoritas. Makalah disampaikan  dalam  Workshop “Promosi Kebebasan Beragama dan Hak-Hak Minoritas untuk Integrasi Sosial yang Dilaksanakan Oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3-7 November 2008 Greenberg, J. Solomon, S., Pyszczynski, T. (1997).  Terror management theory of selfesteem and cultural worldviews: Empirical
assessments  and. Advances in experimental social psychology 29 (S 61): 139 Hamdi,  Ahmad  Zainul,  2012.  Klaim Religious  Authority  dalam Konflik  Sunni- Syi’i  Sampang
Madura. ISLAMICA . 6 (2) Hamidjoyo,  Santoso.  2001.  Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi. Jurnal Komunikasi Mediator 2 (1) Hasani,  Ismail  dan  Bonar  Tigor Naipospos  [ed].  2010. Negara
Menyangkal, Kondisi Kebebasan
Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010 , Jakarta: Setara
Institute.
Hasani,  Ismail  &  Bonar  Tigor Naipospos. (2011). Ahmadiyah dan Keindonesiaan Kita.
Jakarta:  Pustaka  Masyarakat Setara Human  Rights  Watch  (HRW). (2013). In Religion’s Name:
Abuses against Religious
Minorities in Indonesia .  New York: Human Rights Watch. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). (2013). Laporan Kebebasan Beragama di
Indonesia 2010-2012 .  Jakarta: INFID.
International  Crisis  Group  (ICG).
(2008). Indonesia: Implikasi
SKB (Surat Keputusan
Bersama) tentang Ahmadiyah.
Brussels: ICG.
International  Crisis  Group  (ICG)
(2012). Indonesia: Akibat Fatal dari Pemolisian yang
Lemah .  Asia  Report  No.  218.
Brussels: ICG. Johnson.  Allan  G.  (1986). Human Arrangements: an Introduction to Sociology , Sandigeo: Harcourt  Brace  Jovanovich Publishing. Komnas Perempuan.(2008). Perempuan dan Anak Ahmadiyah: Korban
Diskriminasi Berlapis .  Jakarta: Laporan  Pemantauan  Kondisi HAM Perempuan Ahmadiyah Kontras. (2011). Negara tak kunjung terusik: Laporan hak asasi manusia peristiwa penyerangan Jama ’ ah
Ahmadiyah Cikeusik 6
Februari 2011 . Jakarta: Kontras. Kontras. (2012). Laporan Pemantauan Pemolisian & Hak Berkeyakinan, Beragama dan Beribadah . Jakarta:
Kontras.
Kontras.  (2014). Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat Dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia . Jakarta: Solidaritas Perempuan. Lukmantoro, Triyono. (2011). Wacana  Ahmadiyah  di  Media Massa (Analisis Wacana Pemberitaan Harian Surat Merdeka dalam Kasus
Penyerangan  terhadap  Jemaat Ahmadiyah  di  Indonesia  di Cikeusik, Pandeglang, Banten). Laporan Penelitian DIPA FISIP Universitas Diponegoro Mahally,  Abdul  Halim  (2006).
Benarkah Ahmadiyah Sesat? . Jakarta:  PT  Cahaya  Kirana Rajasa. Maliki, Dewi Nurul. (2010). Resistensi Kelompok Minoritas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik ,  Volume  14  (1).
Hlm 47-62 McLaughlin,  Eugene.,  John  Muncie (eds.).  (2001). The Sage Dictionary of Criminology . New Delhi:Sage Publications McQuail, Dennis A. (2010).

## Mcquail’s Mass
Communication Theory . 6 th ed. Sinagapore: SAGE Publications Asia-Pasific Mulyana,  Deddy.  (2005). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Muqoyyidin,    Andik.  Wahyun. (2012). Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia (Signifikansi  Model  Resolusi Berbasis Teologi Transformatif). Analisis, Volume XII, Nomor 2, h. 315- 340
Naipospos,  Bonar  Tigor,  et  al.
(2013). Leadership without Initiative: The Condition of Freedom of Religion/Belief in Indonesia 2012 . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. Naipospos,  Bonar  Tigor,  et  al. (2007). Tunduk pada Penghakiman Massa:
Pembenaran Negara atas Persekusi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan . Jakarta: Setara Institute Panggabean, Ihsan Ali-Fauzi. (2014).
Pemolisian Konflik
Keagamaan di Indonesia . Jakarta.  Pusat  Studi  Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina Platzdasch, Bernard. (2011). Religious Freedom in Indonesia: The Case of Ahmadiyah.  ISEAS  Working Paper:  Politics  and  Security Series, No.2
Rubent,  Brent  D.,  Lea  P.  Stewart.
(2013). Komunikasi dan Perilaku Manusia .  Edisi  5.
Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada Samovar, Larry A.Richard E. Porter,
Edwin  R.  McDaniel.  (2013). Communication Between Culture. Salemba  Humanika, Jakarta.
Setara  Institute.  (2010). Atas nama ketertiban dan keamanan: Persekusi Ahmadiyah di Bogor, Garut,Tasikmalaya, dan Kuningan .  Jakarta:  Setara
Institute. Sidanius,  Jim,  Pratto,  Felicia,  & Bobo, Lawrence (1996), Racism, Conservatism,
affirmative action, and intelectual  sophistication:  a matter of principled conservatism or Group dominance?, Jounal of Personality and Social Psychology. 20, 476-490 Subakir, Ahmad et al. (2010). Potret
Buram Kebebasan Beragama.
Yogyakarta:  Nadi  Pustaka- STAIN Kediri Press. Tajfel, H. & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intregroup conflict. In W.G. Austin and S.
Worchel  (eds). The social
psychology of intergroup relations (pp.33-47).  Montley, CA: Brooks/Cole Van  Bruinessen,  Martin.  (1992). ‘Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia:  Latar  Belakang Sosial- Budaya.’ Ulumul Qur’an . Volume 3 ( 1), 17-32 Zulkarnaen, Iskandar. 2005. Gerakan
Ahmadiyah di Indonesia.
Yogyakarta: LkiS