Vol. 6, No. 1, Februari 2023, Hal. 90 – 103 p-ISSN: 2622 – 6014; e-ISSN: 2745 – 8644

## JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

## Implementasi Fungsi Manajemen Pelayanan Kesehatan Pada Program Pengendalian Infeksi Saluran Pernapasan Akut
Implementation of Health Service Management Functions in Acute Respiratory Infection Control Programs
Mas’ud Maumude , Lusyana Aripa , Sumardi Sudarman Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Pancasakti, Makassar
Article Info
ABSTRACT / ABSTRAK Article History Received: 05 Jan 2023 Revised: 18 Jan 2023 Accepted: 22 Jan 2023 Health  services  are  one  of  the  people's  fundamental  rights  whose  provision must be administered by the government. This study aimed to determine the implementation of the health service management function of the ARI disease control  program  in  toddlers  at  the  Polongbangkeng  Utara  Health  Center,
Takalar  Regency.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a  case  study approach.  Research  subjects  were  obtained  using  a  purposive  sampling technique and data collection using in-depth interviews and observation. The function of health service management for the P2 ISPA program already exists, namely, the POA implementing the P2 ISPA program. However, management functions  such  as  planning,  organizing,  implementing,  and  supervising  have been unable to minimize the number of ISPA sufferers in infants. The head of the Puskesmas should make policies related to program planning according to procedures and improve human resources or health workers associated with implementing the ISPA P2 (disease control) program in toddlers so that there are benchmarks that can be seen to carry out ISPA control in toddlers.
Keywords: Management function, health care efforts, ARI in toddlers Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya  wajib  diselenggarakan  oleh  pemerintah. Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui implementasi fungsi manajemen pelayanan kesehatan program  pengendalian  penyakit  ISPA  pada  balita  dengan  di  Puskesmas Polongbangkeng  Utara  Kabupaten  Takalar.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  subjek  penelitian diperoleh menggunakan Teknik proposive sampling , serta pengumpulan data menggunakan  wawancara  mendalam  dan  observasi.  Fungsi  manajemen pelayanan  kesehatan  program  P2  ISPA  sudah  ada,  yaitu  adanya  POA pelaksana  program  P2  ISPA.  Namun  pada  fungsi  manajemen  seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, belum dapat meminimalisir  jumlah  penderita  ISPA  pada  balita.  Kepala  Puskesmas seharusnya  membuat  kebijakan  terkait  perencanaan  program  yang  sesuai prosedur  dan  meningkatkan  sumber  daya  manusia  atau  tenaga  kesehatan terkait pelaksanaan program P2 (pengendalian penyakit) ISPA pada balita sehingga ada tolak ukur yang dapat dilihat untuk melakukan pengendalian ISPA pada balita.
Kata kunci: Fungsi manajemen, upaya pelayanan kesehatan, ISPA pada balita Corresponding Author :
Name : Mas’ud Maumude
Afiliate : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Pancasakti
Address  : Jl. Andi Mangerangi No. 73 Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan 90021 Email
: masudmaumude0@gmail.com

## PENDAHULUAN
Salah satu penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat saat ini adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). ISPA merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih saluran napas mulai dari hidun (saluran pernapasan atas) hingga paru- paru  (saluran  bagian  bawah)  termasuk  jaringan  adneksanya  seperti  sinus,  rongga  telinga tengah dan pleura. Penyakit ISPA yang paling menjadi perhatian kesehatan masyarakat adalah pneumonia  karena  penyakit  ini  yang  paling  banyak  menyebabkan  kematian  pada  balita diantara penyakit ISPA lainnya ( World Health Organization, 2015)
Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu masalah kematian pada anak di  Negara  berkembang. Menurut  World  Health  Organzation (WHO)  tahun  2016  jumlah penderita ISPA adalah 59.417 anak dan memperkirakan di Negara berkembang berkisar 40-80 kali  lebih  tinggi  dari  Negara  maju  (Safarina,  2015).  Hal  ini  menuntut  adanya  upaya pengendalian penyakit melalui peningkatan pelayanan Kesehatan terutama di puskesmas.
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang merupakan unit organisasi fungsional Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota  madya  dan  diberi  tanggung  jawab  sebagai  pengelola kesehatan bagi masyarakat tiap wilayah kecamatan dari kabupaten bersangkutan. Pelayanan kesehatan  merupakan  salah  satu  hak  mendasar  masyarakat  yang  penyediaannya  wajib diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan”  dan  Pasal  34  ayat  (3)  “Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak”.  Salah  satu  bent uk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah puskesmas.
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  ini  merupakan  pusat  pengembangan  kesehatan masyarakat  dalam  membina  peran  serta  masyarakat  juga  memberikan  pelayanan  secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh yang meliputi pelayanan: kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Pelayanan tersebut ditujukan kepada semua penduduk, tidak  membedakan  jenis  kelamin  dan  golongan  umur,  sejak  pembuahan  dalam  kandungan sampai tutup usia.
Berdasarkan jumlah kasus yang diperoleh peneliti melalui pengambilan data awal dari tahun 2016 samapai 2020 (Januari-Juli), dan peneliti melakukan pendekatan dengan petugas atau salah satu penanggung jawab program P2 ISPA, alasanya bahwa sampai saat ini angka ISPA pada  balita  masih  tinggi  karena  kurangnya  tenaga  kesehatan  yang  ada  di  puskesmas  dalam menangani  masalah  ISPA,  sehinga  upaya  pengendalian  penyakit  ISPA  tidak  berjalan  secara efektif.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  implementasi  fungsi  manajemen pelayanan  kesehatan  program  pengendalian  penyakit  ISPA  pada  balita  dengan  di  Puskesmas Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar

## BAHAN DAN METODE
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  .. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2020 sampai bulan Desember tahun 2020. Penelitian dilaksanakan di UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dengan mengunakan teknik proposive sampling. Informan pada penelitian ini terbagi atas 2 informan yaitu  infrman  kunci,  informan  utama.  Informan  kunci  pada  penelitian  ini  adalah  Kepala Puskesmas Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Dan Informan utamanya adalah Kepala bidang program P2 ISPA atau penanggung jawab program P2 ISPA, petugas kesehatan yang terlibat  dalam  program  P2  ISPA  pada  balita.  Pengumpulan  data  sekunder  berupa  kajian litelatur,  dan  dokumen..  Data  sekunder  yang  diambil  dari  puskesmas  terdiri  dari:  Daftar kegiatan pelayanan kesehatan program P2 ISPA pada balita di UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara. Pengumpulan Data Primer terdiri observasi metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pertama-tama ialah dengan menempuh  langkah observasi lapangan ialah ruang (tempat), pelaku kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan (Saryono, 2013). Selanjutnya dilakukan  wawancara mendalam ( In depth interview ) terhadap informan penelitian. Data yang di peroleh dari wawancara mendalam di lakukan dengan cara manual sesuai petunjuk pengelolahan data kualitatif serta dengan tujuan penelitian ini dan selanjutnya dianalisis dengan metode content anilisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Pengecekan keabsahan data dengan cara melakukan triagulasi data.

## HASIL
Tabel 1. Karakteristik Informan Informan Jenis Informan Jenis Kelamin Umur (Tahun) Pendidikan Terakhir Jabatan IS Kunci Perempuan 35 S1 Kesmas Kepala Puskesmas AT Utama Perempuan 33 S1 Keperawatan PJ program P2 ISPA SR Utama Perempuan 28 S1 Keperawatan PJ Surveilans HT Utama Perempuan 30 D3 Kebidanan PJ Kesling A Utama Perempuan 33 S1 Kesmas Promkes
Sumber: Data Primer 2019
Berdasarkan Tabel 1, Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 5 perempuan. Pendidikan terakhir informan berbeda-beda mulai dari D3 samapai S1, hingga Informan  dipilih  berdasarkan  kriteria  penelitian  dengan  menggunakan  teknik  purposive sampling  yaitu  pemilihan  informan  berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditentukan.  Informan seperti  Kepala  Puskesmas  dan  petugas  kesehatan  yang  terlibat  dalam  program  P2    ISPA  di Puskesmas yang meliputi : Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab upaya  Promosi Kesehatan, Penanggung Jawab Penyakit  ISPA, Penanggung Jawab, dan Tenaga Surveilans dan penanggung jawab  kesehatan  lingkungan.  Selain  itu  peneliti  menggunakan  ibu  balita  sebagai  informan pendukung Dimana informan terlibat dalam program p2 ISPA pada Balita di UPT puskesmas Polongbangkeng  Utara,  serta  informan  juga  bersedia  diwawancarai  oleh  peneliti  sampai selesai.

## Planning (Perencanaan)
Perencanaan  pelayanan  kesehatan  program  P2  ISPA  pada  balita.  Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informan  bahwa ada perencanaan mengenai program P2 ISPA terhadap penyakit ISPA pada balita sebagaimana yang diungkapkan informan berikut ini:
“kalau terkait perencanaan program p2 ISPA itu ada  itu kita buat  berdasarkan hasil pelporan ISPA tahun lalu yang akan kita butkan sutu upaya pengendalian atau suatu perencanaan program terkait maslah itu sendiri (AT,33 )”
“ Ya jadi sebelum kita membuat perencanaan, kita identifikasi dulu permasalahan yang ada dengan melihat kejadian dari tahun sebelumnya biasanya kemudian kita membuat perencanaan untuk tahun berikutnya. Jadi kita mengumpulkan seluruh data kegiatan, dan hasil- hasilnya (IT,35)”
“kalau terkait perencanaan program P2 ISPA itu ada, kita berdasarkan laporan Laporan ISPA di tahun kemarin tapi programnya berupa upaya pr omotif, preventi dan kuratif (HT,30)”
“ada berdasarkan biaya operasional kesehatan dan pokok masalah yang kit adapt dri hasil pemeriksaaan dan pendataan di tahun sebelumya (IS,35)”
“perencanaa program penyakit ISPA itu ada kerena kita mendaptkan hasil la poran dari petugas kesehatan atau penangung jawab p2 itu sendiri bahwa angka penyakit ispa masi tinggi segingga kita melakukan suatu perencanaan (A,33)”

## Bentuk perencanaan program P2 ISPA pada balita
Dari  hasil  wawancara  Informan  mengatakan  bahwa  bentuk  perencanaan  ISPA  pada balita  ada  di  P2PL  Perumusan  perencanaan  program  promotif  dan  preventif  seperti  yang disampaikan oleh informan berikut ini:
“ Bentuk perencanaan program P2 ISPA itu promotif dan preventif ada (SR,28 )” “ Bentuk perencanaan itu kita program P2PL yang melakukan upaya pelayanan kesehatan (AT,33)”
”Perencanaan untuk program ISPA pada balita,itu kita yang dibagian surveilans, promotifpreventifnya dan kuratif sendiri lebihh ke kegiatan pengendalian penyakit menular (P2PL).(HT, 30)”

## Bentuk Perencanaan Program
Menurut  informan  seluruh  perencanaan  terkait  program  P2  ISPA  yang  dibuatdalam perencanaan termasuk program P2PL dimana pada program tersebut terdapat beberapa upaya pengendalian penyakit diantaranya upaya promotif, preventif dan kuratif .

## Petugas Kesehatan Yang Terlibat Dalam Perencanan P2 ISPA?
Pada  waktu  penelitian  peneliti  melakukan  wawancara  dan  menurut  informan  yang terlibat dalam perencanaan program P2 ISPA pada Balita itu ada PJ ispa, bidan dan perawat atau dari penangung jawab promkes.
“Yang terlibat dalam pembuatan program itu penanggung jawabprogram p2 ispa yang dibawahi oleh UKM ensensial dan beberapa bidan dan perawat ( AT,33 Thn)”
“Kalau terkait program P2 itu petugas P2 ISPA dan bidan atau perawat yang terbentuk dalam Ti m yang terlibat dalam kegiatan perencanaan program (A,33 Thn)’’ “Yang terlibat itu tenaga kesehatan utamanya penangung jawab program, seperti perawat dan bidan(SR,28 Thn)”

## Organisasi (Organizing)
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  sehubungan  dengan  pengorganisasian program  terkait  penetapan  program  kegiatan  ISPA  merupakan  kegiatan  yang  masuk  dalam program P2PL seperti yang sudah dijadalkan yang disampaikan informan berikut ini:
“Kalau saya penentapan programnya kita sesuaikan saja program mana yang bias kita laksanakan sesuai yang sudah dijadwalkan (SR,28)”
“Penetapan program itu kita bentuk program kegiatan jadi kita prioritaskan kegiatan yang lebih urgent kalau penyakitnya menular atau program P2PL supaya kita fokuskan ke pengend alian penyakitnya (IS,35)”
“Penetepan program kita sesuaikan dengan POA program P2 ISPA yang sudah ditetapkan sesuai sturuktur organisasi, tetapi terkendala dengan minimnnya SDM sehingga terjadi beban kerja yang tinggi (A,33)”

## Penetapan tugas program P2 ISPA
Penetapan  tugas  pengorganisasian  terkait  tugas  dan  wewenang  petugas kesehatansudah  diatur  dalam  struktur  organisasi.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  beberapa informan berikut:
“Untuk penetapan program itu kita memilih  jenis kegiatan  sesuai masalah yan g serius  yang kita utamakan dan akan kita tetapkan dalam perencanaan dan  pelaksanaan program (HT,30)”
“Untuk penetapan itukan ada tanggung jawabnya masing -masing sudah ada struktur organisasi, tapi kalu sudah dilapangan di bagi tim itu biasanya masing-masing ada tim 2 orang tapi kurangnya SDM atau tenaga kesehatan ada yang merangkap jabatan, (AT,33)”
“Penetapan prohram kita sesuaikan dengan POA program P2 ISPA yang sudah ditetapakan (A,33)”

## Petugas Kesehatan yang terlibat
Saat  melakukan  kunjungan  lapangan  ke  masyarakat,  tenaga  kesehatandi  Puskesmas terdiri dari, Bidan Koordinator, PJ Program, dan Tenaga Kesehatan lain atau biasanya lintas sektor. Ini yang diungkapkan oleh informan berikut ini:
“Petugas kesehatan yang terlibat itu bidan, perawat dan penanggung jawab dan lintas sektor lain (A,33)”
“Ada bidan desa bersama bidang UKM esensial dan PJ program P2 ISPA (AT,33)
“Yang terlibat dalam penetapan program itu yang bertangung jawab itu ketua tim, tapi biasanya itu penangung jaab program P2 ISPA(IS,35)
“Hampir semua yang terlibat, dari penanggung jawab program P2 iSPA, PJ survailens penangung jawab promkes (HT,30)”

## Pelaksanaan (actuating)
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai pergerakan program P2 ISPA pada balita yaitu melakukan upaya pelaksanaan  penyuluhan, imunisasi dan pengobatan  yang di lakukan di puskesmas dan tempat posyandu. Hal ini diungkapkan oleh beberapa  informan berikut ini:
“Pergerakan program yang dijalankan itu kita sering melakukan  kegiatan penyuluhan baik di puskesmas dan di posyandu sesuai POA ,meskipun tergabung dalam program P2PL yang telah disepakati dalam program perencanaan tingkat puskesmas dan diberikan surat tugas oleh kepala puskesmas ( HT,300” “Ada bentuk pergerakan program di buat sesuai pelayanan kesehatan dengan kegiatan penyuluhan , imunisasiyang dilakukan dalam 1 tahun dari bulan januari sampai desember (SR,28)”
“Bentuk pelaksanaan program itu biasanya ki ta lakukan kegiatan di puskesmas dan di posyandu kalau ada jadwal untuk ke posyandu, itu kita sering melakukan kegiatan promotif dan preventif atau penyuluhan dan imunisasi (A,3)”

## Siapa saja yang terlibat
Pada pelaksanaan program P2 yang dilakukan untuk, petugas kesehatan bekerja sama dengan  lintas  sektor  terkait  seperti  RT,  RW,kepala    Kelurahan,  kader  Posyandu.  Hal  ini disampaikan oleh beberapa informan di bawah ini:
“Yang terlibat dalam pelaksanaan itu petugas kesehatan di puskesmas yang sudah dibentu k dan pihak lintas sektoral, itu seperti bidan desa, RT/RW dan kader posyandu (A,33)”
“Biasanya terlibat pada saat pelaksanaan itu sebelum petugas atau tim turun kelapangan kita juga libatkan ada namanya lintas sektoral, sperti bidan desa, kepala linggkungan dan kader posyandu (SR,28)’
“Terlibat ada perawat dan bidan atau tanggung jawab dalam pelaksanaan program P2 ISPA, ketua RT RW dan ibu kader yang terlibat dalam lintas sektoral (AT 33)”

## Respon Masyarakat terhadap Program
Berdasarkan  hasil  wawancara  terkait  respon  masyarakat  terhadap  pelaksanaan program  p2  ISPAdari  puskesmas  ke  masyarakat  terkait  upaya  pelayanan  kesehatan pengendalian  penyakit  ISPA  pada  balita  diperoleh  informasi  bahwa  masyarakat  merespon dengan baik program dari Puskesmas. Hal ini disampaikan oleh informan berikut:
Kalau respon dari masyarakat itu responya positif tapi di masa pendemi ini merasa kekutan dengan adanya petugas ketika turun dilapangan ( AT,33)”
Masyarakat suka dan antusias dengan adanya kegiatan yang    dilakukan oleh puskesmas Karena gratis (SR,28)”
“selama ini masyarakat menerima dengan respon hanya saja yang menjadi kendala adalah luasnya wilayah kerja Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang ada di puskesmas (HT,42) ”

## Kendala yang dihadapi di lapangan
Menurut hasil wawancara dengan informan terkait kendala yang dihadapi di lapangan adalah mulai dari kurangnya tenanga kesehatan yang ada sehingga harus ada yang rangkap jabatan  yang  membuat  tingginya  beban  kerja  terhadap  petugas  kesehatan  yang  ada  di  UPT Puskesmas POLUT, hal ini yang diungkapkan oleh informan berikut:
“Sebenarnya pelaksanaan program P2 tidak ada kendala, namun kita terkendala dengan tenaga kesehatan yang merangkap jabatan yang harus membagi waktu untuk kegiatan di lapangan (HT,30)
Kendala itu kurangnya tenaga kesehatan yang di utus kelapangan yang harus membagi waktu, bahkan bertabrakan yang menjadi tanggung jawabnya di program lain (AT,33)
“kendalanya itu kalau jumlah peserta yang hadir kurang, alasannya macam macam  ada yang sakit, ada yang tanpa keterangan pokoknya macam macam (SR,28)”

## Pengawasan (Controling)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  diperoleh  informasi  bahwabentuk pengawasan ada 2 yaitu yang dilakukan oleh pihak puskesmasdan dilakukan di lapangan. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh informan berikut ini:
“Kalau bentuk pengawasanya itu ada, itu pengawasan sering dilakukan pada saat kegiatan di lapangan dan ada juga di puskesmas ( AT,33)” “Bentuk pengawasan program di puskesmas ada POA dan masing-masing penanggung jawab program memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atau kepala puskesmas dan membuat laporan (IS,35)”
“Ada bentuk pelaksanaan program itu dibuat sesuai pelayanan kesehatan yaitu melakukan penyuluhan d an imunisasi (SR,28)”

## Siapa yang melakukan pengawasan program
Menurut  hasil  wawancara  dengan  informan,  diperoleh  informasi  terkait  bentuk pengawasan program dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Program, Pihak Dinas Kesehatan kabupaten takalar seperti yang disampaikan oleh informan berikut ini:
“Terkait pengawasan itu biasanya dari Kepala puskesmas, ada juga dari Dinkes kabupaten (SR,28)”
“Kalau untuk pengawasanya dari pihak manajemen puskesmas dan penangung jawab program ( AT ,33)”
“Yang bertugas untuk melakukan pengawasan, itu masing -msing Penangung jawab program P2 yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan upaya promotif dan preventif (IS,35)

## Alur pengawasan program
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait alur pengawasanprogram P2 ISPA  didapatkan  informasi  bahwa  pengawasan  kunjungan  lapangan  dilakukanpada  saat kegiatan di lapangan berlangsung dan di puskesmas dengan.Hal ini diungkapkan oleh informan berikut ini:
“Kalau alur pengawasan itu yang punya tangungung jawab melakukan pengawasan melalui kunjunga lapangan terkait system kerja dan di puskesmas terkait pelaporan kegiatan (SR,38)”
“alur pengawasan itu mulai dari kegiatan lapangan dan pelaporan di Puskesmas(HT,30)” “pengawasannya biasa kita lakukan setiap ada kegiatannya dii lapangan oleh  petugas kesehatan, dan hasil  dari pengawasan ini yang kita masukan  ke laporan bulanan, nanti dibahas apa yang perlu diperbaiki(AT,33)”

## PEMBAHASAN
Sesuai  dengan  peraturan  Kementrian  Kesehatan  Republik Indonesia tahun  2017  terkait pendekatan manajemen program promotif dan preventif yang harusnya lebih diprioritaskan di Puskesmas  terangkum  dalam  fungsi  manajemen,  tetapi  peneliti  hanya  mengambil  4  empat fungsi manajemen acuan penelitian sebagai berikut:

## Planning (Perencanaan)
Perencanaan merupakan aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan menentukan  bagaimana  cara  pencapaian  tujuan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia. Fungsi perencanaan mencakup proses mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, merumuskan sasaran, membangun strategi untuk mencapai sasaran yang telah disepakati, dan mengembangkan  perencanaan  tersebut  untuk  memadukan  sejumlah  kegiatan  (Robins  dan Coulter, 2007).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar bahwa kegiatan pengendalian ISPA pada balita sudah ada tetapi tergabung dalam program P2PL yang melakukan upaya pelayanan kesehatan  terkait perencanaan untuk jenis kegiatan promotif dan preventifnya.
Perencanaan  program  pengendalian  ISPA  masih  disatukan  dalam  program  P2PL sehingga tidak ada waktu yang jelas kapan dan bagaimana bentuk penyuluhan yang dilakukan serta  sasaran  masyarakat  yang  akan  di  intervensi  terkait  kesehatan  balita  bahkan  masih banyak  ibu  balita  yang  mengaku  tidak  pernah  mendapatkan  penyuluhan  kesehatan  anak khususnya  tentang  penyakit  ISPA  tetapi  puskesmas  tetap  mengatakan  ada  bentuk
pengendalian ISPA yang direncanakan dalam program P2PL dan telah dilakukan intervensi ke masyarakat berupa penyuluhan kesehatan.
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014 tentang  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  pasal  1  dan  pasal6  tentang  fungsi  puskesmas  yaitu melaksanakan perencanaan beranalisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan  yang  diperlukan.  Pelayanan  kesehatan  adalah  upaya  yang  diberikan  oleh puskesmasuntuk masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah  dan  merumuskan  program  kerja  itudilakukan  pada  proses  perencananaan  dengan melakukan Survey Mawas Diri (SMD) untuk melihat keadaan atau masalah yang terjadi serta potensi  apa  yang  dimiliki  untuk  mengatasi  masalah  yang  ada,  kemudian  menyusun  usulan kegiatan yang berisikan rincian kegiatan, tujuan sasaran, besaran kegiatan (volume), waktu, lokasi serta perkiraan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatanyang dirumuskan bersama-sama kemudian  menyusun  program  kerja  yang  disajikan  dalam  bentuk  Planning  Of  Action  (POA) (Kemenkes, 2015).
Hal ini menunjukkan urgensi dari Planning of Action terhadap keberhasilan pencapaian program  kesehatan,  Perencanaan  menunjukkan  dasaryang  terstruktur  untuk  melakukan kegiatan di masyarakat, tak heran jika angkaISPA pada balita tetap berada pada posisi tertinggi di  setiap  Puskesmas,  meskipun  puskesmas  telah  membuat  rencana  kegiatan  pelaksanaan pengendaliat ISPA, yang menjadi kendalanya di Puskesmas yaitu kurangny SDM yang terlibat dalam upaya pengendalian ISPA pada balita tersebut.

## Bentuk perencanaan program P2 ISPA
Menurut  Nasution,  2009  Ruang  lingkup  pengendalian  ISPA  pada  awalnya  fokus pada pengendalian  pneumonia  balita.  Beberapa  tahun  terakhir  telah  mengalami  pengembangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pengendalian pneumonia  balita,  pengendalian  ISPA  umur  ≥  5  tahun,  kesiapsiagaan  dan  respon  terhadap pandemi influenza sertapenyakit saluran pernapasan lain yang berpotensi wabah dan faktor risiko ISPA melaluii bentuk penyuluhan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  UPT  Puskesmas  Polongbangkeng  Utara  kabupaten Takalar, bentuk perencanaan ISPA pada balita ada di P2PL perumusan perencanaan kegiatan promotif  dan  preventif.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Susanti  (Analisis  Program Penanggulangan  ISPA  pada  balita  di  Puskesmas  Lansek  Tahun  2017)  bahwa  perencanaan untuk  program  pengendalian  ISPA  yang  tergabung  dalam  pengendalian  penyakit  menular (P2M) sudah ada berupa pengadaan lokakarya mini namun pelaksanaannya juga masih belum maksimal, pihak puskesmas masih berfokus pada upaya kuratif dibandingkan dengan upaya promotif  dan  preventif,    selain  itu  tidak  ada  bukti  lokakarya  mini  terkait  perencanaan  dan evaluasi programP2M.

## Organisasi (organizing)
Struktur  organisasi  puskesmas  tergantung  dari  kegiatan  dan  beban  tugas  masing- masing  yang  telah  diberikan  pada  setiap  Puskesmas.  Penyusunan  struktur  organisasi puskesmas di Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, sedangkan penetapannya dilakukan dengan Peraturan Daerah (PERDA). (Trihono, 2015).
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  UPT  Puskesmas  Polongbangkeng  Utara  Kabupaten Takalar  terkait  bentuk  penetapan  SDM  kegiatan  ISPA  pada  balita  berdasarkan  ketetapan struktur organisasi di Puskesmas, setiap program memiliki masing masing penanggung jawab. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat sebagaian petugas kesehatan yang bekerja tidak sesuai bidangnya dalam struktur organisasi Puskesmas, hal ini terjadi karena adanya rangkap jabatan .
Menurut  Mu’rifah (2012),  rangkap  jabatan di Puskesmas  terkadang  menjadi  masalah dalam proses pengorganisasian namun hal ini dapat diterima oleh petugas kesehatan selama ia merasa  tidak terbebani  dan  sanggup  untuk  menjalani  tanggung  jawab  mereka  dan  bersedia melaksanakan  program.  Maka  hal  tersebut  bukan  menjadi  halangan  bagi  mereka  untuk mencapai tujuan program. Hal ini sejalan dengan penelitian Habibi, Nurdiyanah, Surahmawati, dan  Nurul  Chaerunnisa  (Gambaran  Pengelolaan  Pelayanan  Kesehatan  berdasarkan  Fungsi Manajemen pada Program Pengendalian Penyakit Menular (P2M) di Puskesmas Tamanngapa Makassar  tahun  2016)  yang  mengatakan  bahwa  adanya  rangkap  jabatan  dalam  instansi Puskesmas  akan  menyebabkan  pengorganisasian  yang  tidak  efektif  dikarenakan  banyak program dipegang oleh satu orang tenaga, melakukan 2 atau lebih pekerjaan sehingga tidak efektif dalam pekerjaan

## Tugas dan Wewenang Petugas Kesehatan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  UPT Puskesmas        polongbangkeng Utara  Kabupaten  Takalar  bahwa      pengorganisasian  penatalaksanaan  ISPA  pada  balita dikatakan ada dan telah ditetapkan pada struktur organisasi UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sesuai dengan kualifikasinya, namun pengorganisasian tersebut juga tergabung  dalam  bentuk  umum  pengorganisasian  program  penyakit  menular  (P2M).  Untuk kualifikasi petugas kesehatan program P2 ISPA yang menjadi kendala karena kurangnya tenaga kesehatan yang terlibat, apalagi penanggung jawab program ISPA orang yang telah memiliki tanggung jawab di bidang lain sehingga terjadi rangkap jabatan yang mengakibatkan sulitnya untuk menghandel setiap bidang.
Menurut  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  Struktur  organisasi  Puskesmas Polongbangkeng  Utara  Kabupaten  Takalar  memiliki  masing  masing  tugas  dan  wewenang, namunkenyataan  di  lapangan  petugas  kesehatan  ada  yang  bekerja  tidak  sesuai  dengan bidangnya,  seperti  petugas  kesehatan  yang  menjadi  penanggung  jawab  program  ISPA  dan surveilans  bukanlah  petugas  kesehatan  yang  tertera  pada  struktur  organisasi  puksemas, namun  karena  penanggung  jawab  program  meningga  beberapa  bulan  yang  lalu  dan  ada masalah internal yang tidak bisa untuk disebutkan sehingga ada beberapa petugas kesehatan yang berganti tugas (tidak sesuai dengan tugas yang tercantum pada struktur organisasi.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang fungsi Pusat  Kesehatan  Masyarakat  pasal  6  dan  16.  pasal  6  terkait  tentangfungsi  puskesmas  salah satunya  adalah  melaksanakan  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  sesuai kualifikasi  pendidikan untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  di  wilayah  kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kelurahan/Kecamatan Sehat. Sedangkan pada pasal 16 (ayat  2)  menyebutkan  jenis  dan  jumlah  tenaga  kesehatan  dan  non  kesehatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung  berdasarkan  analisis  beban  kerja,  dengan mempertimbangkan  jumlah  pelayanan  yang  diselenggarakan,  jumlah  pendudukdan
persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja dan pembagian waktu kerja. Sedangkan kenyataan di UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara adalah banyaknya nama yang tertera pada struktur organisasi namun pada saat intervensi program ke masyarakat hanya ada penanggung jawab program dan beberapa petugas kesehatan sehingga intervensi program ke wilayah kerja UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara masih belum merata.

## Petugas kesehatan yang terlibat
Langkah awal dalam menjalankan apa yang telah direncanakan yaitu dengan melakukan pembagian  kelompok  kerja  terlebih  dahulu  sebelum  pembagian  tugas  dilakukan.  Sehingga rencana  yang  akan  dilaksanakan  dapat  lebih  terarah  padatujuan  perencanaan  sebelumnya. Untuk itu, setiap orang akan dibebani tugas sesuai dengan keahlian dan mendapatkan beban kerja yang sama dengan rekan kerja dalam spesifikasi yang sama. Perlunya mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang sama dan menyusun skema kerja yang sama serta dapat menetapkan mekanisme  untuk  mengkoordinasikan  pekerjaan  anggota  organisasi  dalam  kesatuan  yang harmonis.  Mampu  membantu  efektivitas  organisasi  dan  mengambil  langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas (Ulfayani, 2012).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  UPT  Puskesmas  Polongbangkeng terkait orang yang terlibat dalam kegiatan pengendalian ISPA pada balita didapatkan informasi bahwa yang terlibat pada saat melakukan intervensi programke masyarakat meliputi , Bidan, Perawat, Petugas Kesehatan lain dan biasanya lintas sektor. Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti (Analisis Program Penanggulangan ISPA pada balita di Puskesmas Lansek Tahun 2017) bahwa Pengorganisasian SDM sudah ditetapkan dan telah tertuang dalam struktur organisasi Puskesmas, yang terlibat yaitu Bidan, Perawat dan Dokter, ada pendekatan melalui Lurah dan Majelis Taklim. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Habibi, Nurdiyanah, Surahmawati, Nurul Chaerunnisa  (gambaran  pengelolaan  pelayanan  kesehatan  pada  fungsi  manajemen  pada program  P2M  di  Puskesmas  Tamanngapa  Makassar  Tahun  2017)  bahwa  pengorganisasian SDM di Puskesmas dilakukan dengan pembagian tugas dan wewenang, menyusun kelompok kerja  kemudian  dirumuskan  bersama  sesuai  kualifikasi  dankompetensi  pegawai  kemudian dituangkan  dalam  struktur  organisasi.  Namun  takdapat  dipungkiri  adanya  rangkap  jabatan pada organisasi Puskesmas sebenarnya dinilai kurang efektif.

## Pelaksanaan ( actuating)
Penggerakan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metodeuntuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi  secara  efektif  dan  ekonomis,  olehkarena  itu  inti  dari  fungsi  pergerakan  adalah kepemimpinan/leadership denganharapan para anggota organisasi mau dan bersedia secara ikhlas untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebaik mungkin (Siagian, 2007).
Kendala  petugas  kesehatan  seperti  memberi  dorongan  atau  motivasi  dalam melaksanakan  program  kegiatan/  fungsi  penggerakan  atau  pelaksanaan  adalah  usaha menggerakan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama (Terry,1993). Pelaksanaan program  promotif  preventif  penatalaksanaan  ISPA  pada  balita  yang  telah  tercover  dalam program  pencegahan  dan  pengendalian  penyakit  menular  (P2PL)  merupakan  amanah  yang
harus dikerjakan oleh petugas kesehatan, karena program tersebut telah direncanakan dalam perencanaan tingkat puskesmas.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Puskesmas  Polongbangkeng  Utara Kabupaten Takalar, program pelaksanaan P2 ISPA pada balita  telah dilakukan meskipun belum optimal  karena  masih  tergabung  dalam  program  P2PL.  Program  P2PL  telah  dilaksanakan sesuai  jadwal  yang  telah  disepakati  pada  program  perencanaan  tingkat  puskesmas  yang disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas ditandai dengan keluarnya SK masing masing  bidang  dan  dilaksanakan  sesuai  target  setiap  bulan  harus  dilaksanakan  sejak  bulan Januari hingga Desember.

## Siapa saja yang terlibat
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di UPT Puskesmas Polongbankeng Utara Kabupaten Takalara terkait orang orang yang terlibat dalam kegiatan pengendalian ISPA pada balita didapatkan informasi bahwa pada saat melakukan pelaksanaan yaitu petugas kesehatan bekerjasama  dengan  lintas  sektor  terkait  seperti  RT,  RW,  Kepala  Kelurahan  dan  Kader posyandu.
Hal ini sejalan dengan penelitian Susanti (Analisis Program Penanggulangan ISPA pada balita di Puskesmas Lansek Tahun 2017) bahwa Pengorganisasian SDM sudah ditetapkan dan telah  tertuang  dalam  strukturorganisasi  puskesmas,  yang  terlibat  yaitu  bidan,  perawat  dan dokter, adapendekatan melalui lurah dan majelis taklim.

## Respon masyarakat terhadap program
Berdasarkan hasil penelitian terkait respon masyarakat terhdapa pelaksanaan program p2 ispa dari puskesmas ke masyarakat terkait upaya upaya pelayanan kesehatan pengendalian penyakit  ispa  pada  balita  .diperoleh  informasi  bahwa  masyarakat  merespon  dengan  baik program dari puskesmas.

## Controlling (Pengawasan)
Pengawasan merupakan penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, dengan pengawasan yang  baik  akan  menilai  apakah  perencanaan,  pengorganisasaian  dan  penggerakan  sudah dilaksanakan  dengan  benar  sehingga  tujuan  organisasi  dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang ditetapkan (Handoko,2001).
Pimpinan perlu mengawasi aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya dan melakukan koreksi biladiperlukan serta menilai pelaksanaan kegiatan. Pengawasan perlu dilaksanakan agar para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian dan tujuan umum organisasi (Alfrida,2012).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara dalam pengawasan program P2PL telah terlaksana baik dalam gedung puskesmas maupun di lapangan,  Pemantauan  kegiatan  dilaksanakan  oleh  masing  masing  penanggung  jawab  (PJ) setiap program yang diketahui oleh Kepala Puskesmas.

## Siapa yang melakukan pengawasan Program.
Instansi pemerintah maupun swasta ataupun suatu organisasi seringkali menemukan masalah  yang  akan  menghambat  pencapaian  tujuan  organisasi.  Pengawasan  dalam  sebuah organisasi  dilakukan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  kerja  sampai  memperbaiki  apa  yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil sesuai tujuan.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di UPT Puskesmas Polongbangkeng utara Kabupaten  Takalar  didapatkan  informasi  bahwa  pengawasan  di  Puskesmas  dilakukan  oleh Kepala Puskesmas melalui laporan dari masing masing penanggung jawab setiap program. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Susanti (Analisis Program Penanggulangan ISPA pada balita di Puskesmas Lansek Tahun 2017) dan Rahmawati (implementasi fungsi manajemen program promotif  Dan  preventif  penatalaksanaan  ispa  pada  Balita  di  puskesmas  kassi  kassi  Kota makassar tahun 2018) bahwa pemantauan pengawasan ISPA di Puskesmas berupa kunjungan dan  pembuatan  laporan.  Program  kegiatan  P2  ISPA  di  Puskesmas  yang  dilaporkan  oleh penanggung  jawabnya  setiap  bulan  oleh karena  itu, pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan yang  dilakukan  dalam  upaya  untuk  mengendalikan,  agar  pelaksanaan  dapat  berjalan  sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan Penelitian maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa: Fungsi planning program P2 ISPA pada balita masih tergabung dalam program P2PL dan adanya perencanaan program   kegiatan upaya-upaya pelayanan kesehatan yaitu kegiatan promitif dan preventif, kuratif yang dilakukan di UPT puskesmas maupun di masyarakat. Program P2 ISPA pada balita belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk pembentukan jadwal kegiatan harus disesuaikan dengan POA.
Disarankan bagi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar untuk lebih mengintensifkan pengawasan  terhadap  program  P2  ISPA  dengan  melihat  teknis  pelaksanaan  program  yang sesuai dengan standar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arker (1985) dalam  Putranto.  (2007). Epidemiologi  ISPA  (Infeksi  SaluranPernapasan  Akut). Bandung: Rineka Citra.
Candida  (2016).  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  ISPA  di  Puskesmas.  Digital  Repository.  Skripsi Repository Universitas Jember
Hasibuan, Malayu S.P., 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara, Jakarta.
Kementrian Kesehatan. (2015). Riset Kesehatan Dasar; Riskesdas. Jakart Balitbang Kemenkes RI.
Manullang  (2009)  Manajemen  Kesehatan  Masyarakat  di  Puskesmas  Kota  Makassar.Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia http://jurnalmanajemen.com.Di akses 10 juli 2020
Permenkes  RI,  (2014).  UU  Kesehatan  No.Nomor  75  Tahun  2014  tentang  Pusat  Kesehatan Masyarakat. Sribd Diakse 10 Juli 2020
Rahmawati  (2018).  Implementasi  Fungsi  Manajemen  Program  Promotif  dan  Preventif Penatalaksanaan Ispa Pada Balita Di Puskesmas  Kassi Kassi Kota Makassar TAHUN 2018. Srkipsi univerrsitas        Alauddin Makassar.
Saenal,  J.  (2017).  Faktor  Risiko  yang  Mempengaruhi  Kejadian  Pneumonia  Pada  Balita  di Puskesmas  Medan  Krio  Kabupaten  Deli  Serdang  Tahun  2017,1(2).  Jurnal  Publikasi Kesehatan   Masyarakat Indonesia.
Sugiyono  (2013).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif, dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Susanti  Syadad  (2008)  POAC  (Planning,  Organization,  Actuating,  Controlling).  Jurnal  MKMI vol.2 no.1
Susanti (2017) Analisis program penanggulangan ispa pada balita di puskesmas lansek tahun 2017) Tesis Diploma, Universitas Andalas. http://scholar.unand.ac.id
Terry,  George  R,  dan  Leslie  W.  Rue,1999.  Dasar-Dasar  Manajemen.  Penerbit  Bumi  Aksara . Jakarta: diakses 10 juli 2020
Wahyudin, B.  (2012) Karakteristik Klinik Penyakit Saluran Nafas pada Anak Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Diakses 10 juli 2020