JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No. 2 – Agustus 2023, Hal. 405-415 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.9400.405-415

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK SWASTA PADA KONTRAK BUILD OPERATE TRANSFER DALAM SENGKETA PEMBATALAN KONTRAK SEPIHAK DARI PEMERINTAH
Emir Fabrian Marino 1 , Atik Winanti 2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia emirfabrian@gmail.com 1 , atikwinanti@upnvj.ac.id 2

## Abstrak
Skema Build Operate Transfer (BOT) telah menjadi pilihan utama pemerintah dalam membiayai proyek infrastruktur  karena  memberikan  keuntungan  yang  signifikan  bagi  pihak  terlibat.  Namun,  seringkali terdapat  masalah  dan  risiko  terkait,  terutama  dalam  konteks  pembatalan  kontrak  secara  sepihak.  Oleh karena  itu,  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  konteks  kontrak BOT menjadi  sangat  penting karena melibatkan investasi yang besar dalam proyek infrastruktur jangka panjang. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang  mengadopsi  pendekatan  undang- undang dan kasus. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis kerangka hukum yang ada dan  memeriksa  bagaimana  itu  diterapkan  dalam  kasus  konkret.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan adalah  kualitatif,  yang  melibatkan  interpretasi  bahan  hukum  sebagai  langkah  awal,  yang  umumnya dilakukan  dalam  penelitian  hukum  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  hukum kontrak BOT di Indonesia telah diatur dengan baik, masih terdapat beberapa masalah yang muncul dalam penerapannya, khususnya terkait dengan sengketa pembatalan kontrak sepihak. Oleh karena itu, penting bagi  pemerintah untuk  memastikan  kepastian  hukum  bagi  investor  dan  pihak  swasta  lainnya  agar  iklim investasi  melalui  kontrak BOT dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  di  Indonesia.  Untuk meningkatkan  efektivitasnya,  disarankan  agar  pengaturan  hukum BOT di  masa  depan  mencakup ketentuan-ketentuan  umum  yang  berkaitan  dengan  proyek BOT ,  proses  penawaran  tenderisasi  dan negosiasi,  mekanisme  perjanjian,  serta  pengawasan  proyek.  Selain  itu,  aspek  lingkungan,  sosial,  dan pembiayaan  juga  perlu  diperhatikan  dalam  pengaturan  hukum  tersebut.  Dengan  demikian,  diharapkan risiko  konflik  pada  kontrak BOT di  masa  depan  dapat  diminimalisir  dan  kepastian  hukum  dapat ditingkatkan.
Kata  Kunci: Build  Operate  Transfer  (BOT) ;  Pembatalan  Kontrak,  Perlindungan  Hukum;  Investasi infrastruktur; Pengaturan Hukum

## Abstract
The  Build  Operate  Transfer  (BOT)  scheme  has  become  the  government's  main  choice  in  financing infrastructure projects as it provides significant benefits to the parties involved. However, there are often associated  problems  and  risks,  especially  in  the  context  of  unilateral  contract  cancellation.  Therefore, legal  protection  for  the  parties  in  the  context  of  BOT  contracts  becomes  very  important  because  it involves large investments in long-term infrastructure projects. The type of research used in this study is normative legal research, which adopts a statutory and case approach. This approach allows the author to  analyze  the  existing  legal  framework  and  examine  how  it  is  applied  in  concrete  cases.  The  data analysis  technique  used  is  qualitative,  which  involves  the  interpretation  of  legal  materials  as  the  first step, which is generally done in normative legal research. The results show that although  BOT contract law in Indonesia is well-regulated, there are still some problems that arise in its application, particularly in relation to disputes over unilateral contract cancellation. Therefore, it is important for the government to  ensure  legal  certainty  for  investors  and  other  private  parties  so  that  the  investment  climate  through BOT contracts can grow and develop well in Indonesia. To increase its effectiveness, it is recommended that  future  BOT  legal  arrangements  include  general  provisions  relating  to  BOT  projects,  tenderization and negotiation processes, agreement mechanisms, and project supervision. In addition, environmental, social, and financing aspects also need to be considered in the legal arrangements. Thus, it is hoped that the  risk  of  conflict  in  future  BOT  contracts  can  be  minimized  and  legal  certainty  can  be  increased.
Keywords: Build  Operate  Transfer  (BOT);  Contract  Cancellation,  Legal  Protection;  Infrastructure Investment; Legal Setting

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  aspek  penting  dalam  mencapai  kemakmuran  ekonomi  suatu  negara  adalah infrastruktur  yang  kuat  dan  berkembang.  Kemampuan  suatu  negara  untuk  meningkatkan pembangunan  sosial  dan  ekonominya  seringkali  bergantung  pada  infrastruktur  yang  ada. Namun,  dengan  keterbatasan  dana  yang  tersedia  bagi  pemerintah  untuk  pembangunan infrastruktur,  mereka  sering  menghadapi  tantangan  dalam  menanggapi  pertumbuhan  populasi yang terus meningkat setiap tahunnya (Anita Sitanggang et al., 2017).
Sebagai  solusi,  banyak  negara  menggunakan  skema  Kerjasama  Pemerintah  dengan Badan  Usaha  (KPBU),  yang  sering  dikenal  sebagai  Public  Private  Partnership  (PPP),  untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan (Hardiyanti & Taupiqqurrahman, 2024).  Dalam  kerja  sama  ini,  pemerintah  dan  sektor  swasta  membuat  perjanjian  atau  kontrak yang  mengatur  beberapa  hal,  termasuk  pengambilalihan  tugas-tugas  pemerintah  oleh  sektor swasta  untuk  jangka  waktu  tertentu,  dengan  kompensasi  yang  diberikan  kepada  sektor  swasta secara langsung atau tidak langsung (Utomo & Uguy, 2022).
Salah satu bentuk kerja sama ini adalah kontrak Build, Operate, Transfer ( BOT ). Dalam kontrak ini, investor dan pemerintah sebagai pemegang hak atas tanah sepakat bahwa investor akan  diberi  hak  oleh  pemilik  tanah  untuk  membangun  suatu  bangunan  dalam  kurun  waktu kontrak BOT (Kamilah,  2012).  Di  Indonesia,  kontrak BOT merupakan  perjanjian  yang  secara tertulis mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan sektor swasta (Cindawati, 2014).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2020  tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28/2020) dijelaskan bahwa kontrak BOT merupakan proses dimana sebuah badan  usaha  dapat  memanfaatkan  tanah  yang  dimiliki  oleh  Negara/Daerah  dengan  cara membangun bangunan dan/atau fasilitas serta sarana yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.  Selama  periode  waktu  yang  telah  disepakati,  pihak  lain  tersebut  dapat mengoperasikan  dan  memanfaatkan  bangunan  dan/atau  sarana  tersebut.  Setelah  masa  waktu tersebut  berakhir,  tanah  bersama  dengan  semua  bangunan,  fasilitas,  dan  sarana  yang  ada  akan dikembalikan kepada pemilik asalnya (Indonesia, 2020).
Kontrak BOT saat  ini  menjadi  pilihan  utama  bagi  pemerintah  karena  memberikan keuntungan  signifikan  baik  bagi  pemerintah  maupun  pihak  sektor  swasta.  Di  Indonesia, BOT digunakan  terutama  untuk  pembangunan  infrastruktur  berat  seperti  pembangkit  listrik, transportasi darat, laut, udara, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan (Disemadi & Roisah, 2019).
Meskipun  kontrak BOT dapat  mempercepat  pembangunan  infrastruktur,  namun seringkali terdapat masalah dan risiko yang terkait, terutama dalam konteks pembatalan kontrak secara  sepihak.  Kontrak BOT melibatkan  kerjasama  antara  pemerintah,  pengembang  proyek, dan  operator,  serta  memiliki  jangka  waktu  yang  panjang  dan  aspek  hukum,  teknis,  dan keuangan  yang  kompleks.  Selain  itu,  partisipasi  berbagai  pihak  dengan  kepentingan  yang berbeda  membutuhkan  manajemen  yang  hati-hati  untuk  memastikan  setiap  pihak  memenuhi tanggung jawab mereka (Noho, 2019).
Dalam  konteks  kontrak BOT ,  perlindungan  hukum  bagi  semua  pihak  menjadi  sangat krusial  mengingat  besarnya  investasi  yang  terlibat  dalam  proyek  infrastruktur  jangka  panjang. Pemerintah dan pihak swasta, sebagai pihak-pihak yang terlibat, berpotensi menghadapi risiko finansial,  operasional,  dan  hukum  yang  signifikan.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  upaya perlindungan hukum bagi setiap pihak terhadap kemungkinan sengketa kontrak BOT yang dapat timbul akibat pembatalan kontrak secara sepihak oleh pemerintah (Nurhamim et al., 2021). Oleh karena  itu,  penelitian  ini  tertuju  pada  pengkajian  mengenai  pengaturan  hukum  kontrak Build Operate Transfer (BOT) sebagai bagian dari kerjasama publik-swasta (PPP) di Indonesia, serta bagaimana  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  pihak  swasta  dalam  konteks  pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang merupakan pendekatan yang umumnya memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka untuk mengumpulkan sumber- sumber yang relevan seperti teori, konsepsi, pedoman hukum, dan asas-asas hukum (Syahrum, 2022).  Dalam  konteks  ini,  penulis  mengadopsi  pendekatan  perundang-undangan  serta pendekatan kasus. Data sekunder tersebut merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan,  yang memungkinkan  penulis  untuk  mengumpulkan  informasi  dari  berbagai  referensi  yang  relevan terkait  dengan  topik  penelitian  ini.  Selain  itu,  teknik  analisis  data  yang  diterapkan  adalah analisis yuridis kualitatif. Tahap awal analisis melibatkan interpretasi bahan hukum yang telah dikumpulkan,  yang  kemudian  digunakan  untuk  mengeksplorasi  inti  permasalahan  penelitian. Hasil  dari  interpretasi  tersebut  kemudian  dianalisis  lebih  lanjut  untuk  menjawab  isu-isu  yang dibahas dalam penelitian ini secara objektif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Hukum Kontrak Build Operate Transfer (BOT) sebagai Bagian dari Public- Private Partnership (PPP) di Indonesia
Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (KPBU)  telah  muncul  sebagai  alat  yang signifikan  untuk  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia.  Jenis  kontrak  KPBU  yang  populer adalah  perjanjian  Bangun  Guna  Serah (Build  Operate  Transfer/BOT) .  Model  ini  diyakini sebagai bentuk alternatif yang untuk menanggulangi masalah perekonomian melalui hubungan kolaborasi  antara  pemerintah  dengan  perusahaan  swasta  (Rasdi  &  Kurniawan,  2019).  Dalam konteks  tata  hukum  Indonesia,  pengertian kontrak BOT mengarah  pada  kontrak Bangun  Guna Serah  (BGS)  sebagaimana  tertulis  dalam  “Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak  yang  Melakukan  Kerjasama  dalam  Bentuk  Perjanjian  Bangun  Guna  Serah”. Pengertian  yang  dimaksudkan  yaitu  menyejelaskan  bahwa  Perjanjian  Bangun  Guna  Serah (dikenal  juga  sebagai BOT )  merupakan  bentuk  kesepakatan  kerjasama  antara  pemilik  tanah dengan  investor.  Perjanjian  ini  menetapkan  bahwa  pemilik  tanah  memberi  wewenang  kepada investor  untuk  membangun  struktur  pada  tanah  tersebut  selama  periode  perjanjian,  dan kemudian  mentransfer  kepemilikan  struktur  tersebut  kepada  pemilik  tanah  setelah  periode kontrak berakhir.
Perjanjian BOT memungkinkan pihak swasta untuk membangun, mengoperasikan, dan mentransfer  kembali  infrastruktur  kepada  pemerintah  setelah  periode  kontrak  tertentu. Walaupun tidak secara eksplisit diatur dalam kerangka hukum Indonesia, namun skema BOT di Indonesia memiliki pengaturan hukum terkait kontrak yang diatur oleh berbagai peraturan dan regulasi  yang  dimaksudkan  untuk  memfasilitasi  pelaksanaannya.  Pengaturan  hukum BOT meliputi  (Ramadhani  &  Ramlan,  2019);  pertama  “Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  27  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah”  yang  kemudian  diperbarui  melalui “Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020”, mencakup Pasal 1 Ayat (14), Pasal 1 Ayat (15),  dan  Pasal  27;  kedua  “Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah”  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  “Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015”, meliputi  Pasal  363  Ayat  (1);  Pasal  363  Ayat (2);  Pasal  366  Ayat (1);  Pasal 366  Ayat  (2);  dan Pasal 366 Ayat (3) (Indonesia, 2015b).
Berdasarkan  peraturan  dan  regulasi  yang  telah  sejak  lama  menjadi  pedoman  dalam pelaksanaan BOT diatas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  tidak  terdapat  pengaturan  hukum normatif  untuk  kontrak BOT .  Namun,  terdapat  beberapa  peraturan  yang  mengatur  mengenai kontrak BOT ,  diantaranya  yaitu:  “1)  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  7  Tahun  1998  tentang Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  Swasta  dalam  Pembangunan  dan  atau  Pengelolaan Infrastruktur;  2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan UU  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung;  3)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  38  Tahun  2008  (PP  No.  38  Tahun  2008)  Tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  6  tahun  2006  Tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah;  4)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor 17  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah; 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan  Umum;  6)  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  atau  Daerah;  8)  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi;  9) Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016  tentang  pengelolaan  barang  milik  daerah;  11)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2017  tentang  Perjanjian  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  yang  Dikeluarkan  oleh Pemerintah;  serta  12)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  80  Tahun  2019  tentang  Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur Pemerintah”.
Pengaturan  hukum  kontrak BOT di  Indonesia  memiliki  cakupan  yang  luas  mengingat dalam  pelaksanaannya,  kontrak BOT dapat  mengalami  beberapa  isu  salah  satunya  dalam  hal risiko dan pembagian risiko. Isu ini telah menjadi tantangan utama dalam kontrak BOT terutama antara  entitas  swasta  dan  instansi  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  perlu  suatu  pengaturan  hukum yang jelas mengenai risiko-risiko tersebut untuk meminimalkan ketidakpastian dan memastikan kelancaran  pelaksanaan  proyek.  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  bentuk  peraturan  presiden mengenai kolaborasi antara pemerintah dan entitas swasta atau badan usaha lainnya. (Indonesia, 2015a). Regulasi ini mengatur setiap bentuk proyek kerjasama dengan pola PPP yang kemudian disebut  sebagai  Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (KPBU)  untuk  pembangunan infrastruktur (Astuti, 2022).
Pengaturan  hukum  terkait  pembagian  risiko  dalam  kontrak BOT di  Indonesia  diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan tersebut mengatur  proses  penandatanganan  kontrak  antara  pemerintah  dan  badan  usaha  yang  terlibat dalam proyek investasi, yang merujuk pada kerjasama PPP. Dalam konteks ini, perjanjian PPP juga  mencakup  aspek  pembagian  risiko,  hak  dan  kewajiban,  mekanisme  serah  terima,  serta penyelesaian sengketa antara pihak-pihak terlibat.
Selain  itu,  pengaturan  hukum  kontrak BOT di  Indonesia  juga  mencakup  syarat-syarat sah  perjanjian,  yang  harus  terpenuhi  sepenuhnya  sesuai  dengan  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Syarat-syarat  tersebut  meliputi  adanya  kesepakatan,  kecakapan hukum, adanya objek yang pasti, dan adanya causa yang tidak bertentangan. Contohnya, ketika pemerintah  dan  pihak  swasta  sepakat  untuk  membangun  jalan  tol  menggunakan  skema BOT , maka terdapat kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme  serah  terima  dan  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam  kontrak.  Dengan terpenuhinya  keempat  syarat  tersebut,  kontrak BOT tersebut  dinyatakan  sah  dan  mengikat secara  hukum  bagi  kedua  belah  pihak  sebagai  pembuatnya  (Handayani,  2023).  Dalam prakteknya, pengaturan ini memengaruhi dinamika antara pemerintah dan pihak swasta dengan menetapkan  kerangka  kerja  yang  jelas  dan  aturan  main  yang  harus  diikuti  oleh  kedua  belah pihak,  sehingga  risiko-risiko  yang  terkait  dengan  proyek  infrastruktur  dapat  dikelola  secara efektif..
Pertama, syarat kesepakatan dalam kontrak BOT mengharuskan adanya kata "sepakat" yang secara sukarela disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Ini berarti bahwa kesepakatan harus dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132, 1321,  dan  1328  KUHPerdata.  Jika  tidak  terdapat  kesepakatan  yang  jelas  antara  kedua  belah pihak,  kontrak BOT dapat  dibatalkan  secara  sepihak  sesuai  dengan  Pasal  1338  Ayat  (2) KUHPerdata. Kedua, syarat kecakapan hukum merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi oleh  kedua  belah  pihak  untuk  menghasilkan  kontrak  atau  perjanjian  yang  sah.  Sesuai  dengan Pasal  1330  Jo.  330  KUHPerdata,  seseorang  dianggap  tidak  cakap  hukum  jika  berada  dalam
kondisi  seperti  belum  dewasa,  sedang  dalam  pengampuan,  atau  perempuan  yang  sudah  kawin dalam hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Ketiga, syarat mengenai hal tertentu menuntut agar  barang  atau hal lain  yang  diperjanjikan  dalam  kontrak BOT memiliki  kejelasan jenis  dan jumlah,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1332-1334  KUHPerdata.  Keempat,  kontrak BOT harus didasarkan pada suatu sebab yang halal dan dikehendaki oleh semua pihak terlibat. Sebab dapat dianggap halal jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan adat istiadat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata.
Walaupun  peraturan  yang  ada  memberikan  kerangka  kerja  untuk  mengatur  kontrak BOT , namun masih ada risiko ketidakpastian hukum bagi pihak swasta. Misalnya, jika terdapat ketidakjelasan  dalam  kesepakatan  atau  kecakapan  hukum  salah  satu  pihak,  hal  ini  dapat mengakibatkan  sengketa  yang  berpotensi  mengakibatkan  pembatalan  kontrak  secara  sepihak. Implikasinya,  pihak  swasta  dapat menghadapi  kerugian  finansial  dan  reputasi  yang  signifikan, sementara  pemerintah  juga  dapat  kehilangan  kepercayaan  dari  investor  potensial.  Oleh  karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak swasta untuk memperhatikan secara cermat semua syarat yang tercantum dalam peraturan dan memastikan bahwa kontrak BOT dibuat dengan cermat dan jelas untuk mengurangi risiko ketidakpastian hukum.
Meskipun  hukum  kontrak BOT di  Indonesia  telah  diatur  sedemikian  rupa,  walaupun demikian, masih ada beberapa aspek yang seharusnya dapat dibahas dalam pengaturan hukum. Hal  ini  diantaranya  tata  kelola  proyek  termasuk  mekanisme  pengambilan  keputusan  dan pengawasan,  sangat  penting  untuk  memastikan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pelaksanaan kontrak BOT . Pada awalnya, di masa orde lama dibuat “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Pokok-Pokok  Agraria”  yang  kemudian  diperbarui  di  masa  orde  baru  oleh  “Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  248/KMK.04/1995  Tanggal  2  Juni  1995  tentang  perlakuan  pajak penghasilan terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama berbentuk perjanjian BOT ”. Serta di  masa  reformasi  keluar  Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  1998  tentang  Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur. Ketiga  peraturan  ini  hanya  memberikan  pengenalan  mengenai  skema BOT dan  penjelasan terkait perlakuan pajak dengan BOT , namun belum seutuhnya menjelaskan mekanisme kontrak BOT (Noho, 2019).
3.2  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pihak  Swasta  pada  Kontrak  Build  Operate  Transfer (BOT) terhadap Pembatalan Kontrak Sepihak oleh Pemerintah
Pembuatan Build  Operate  Transfer  (BOT) bersifat  sah  dan  berlaku  mengikat  sebagai peraturan  atau  perundang-undangan  bagi  seluruh  pihak  yang  membuat  seperti  yang  tertuang pada Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh karena itu, kontrak ini bersifat final dan tidak dapat dicabut kembali  tanpa adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak.  Jika  salah  satu pihak  melakukan perbuatan  pembatalan  kontrak atau  perjanjian  secara sepihak, maka akan  dianggap menentang asas kesusilaan dan keadilan jika hanya salah satu pihak yang memeroleh prestasi. Hal ini dalam praktiknya,  dapat  menyebabkan  investor  tidak  menerima  hak-hak  yang  semestinya  meskipun mereka telah memenuhi  setiap  kewajiban  hukum  yang  dibebankan.  Akibatnya, kontra  prestasi akan  terjadi  atas  investasi  yang  dilakukan  oleh  investor  itu  sendiri.  Sehingga  para  investor berhak  untuk  mengelola  dan  mengoperasikan  infrastruktur  pada  waktu  tertentu  sesuai  yang tertulis dalam kontrak untuk memeroleh keuntungan (Nurhamim et al., 2021).
Menyikapi hal diatas, untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor yang melakukan kontrak BOT maka terdapat prinsip umum yang dituangkan dalam Pasal 14 Butir (a) Undang-Undang  Penanaman  Modal  yang  menyimpah  arti  bahwa,  pemerintah  harus  dapat menjamin  kepastian  hukum  bagi  investor  maupun  pihak  swasta  lainnya  agar  iklim  investasi yang termasuk dalam kegiatan penanaman modal melalui kontrak BOT mampu berkembang dan tumbuh  dengan  baik  di  Indonesia  (Indonesia,  2007).  Prinsip  ini  kemudian  dikembangkan menjadi  suatu  peraturan  yang  selanjutnya  digunakan  sebagai  pengaturan  mengenai  ketentuan perlindungan  hukum  terhadap  pembatalan  kontrak  tanpa  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak. Ketentuan  perlindungan  hukum  ini  antara  lain  meliputi;  “1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (KUHPerdata); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” (Indonesia, 2016).
Pertama, perlidungan hukum berdasarkan KUHPerdata tidak disebutkan secara tertulis, namun secara tersirat didalamnya terdapat beberapa aspek yang mengarah pada suatu perbuatan pembatalan  kontrak  atau  perjanjian.  Khususnya  dalam  Pasal  1266  Jo.  1338  (2)  KUHPerdata yang  menyatakan  bahwa,  pembatalan  kontrak  tidak  diperbolehkan  secara  unilateral  namun harus  memeroleh  persetujuan  yang  diberikan  pihak  lainnya,  atau  jika  pembatalan  tersebut didasari  atas  alasan  yang  diperkenankan  Undang-Undang.  Sedangkan,  apabila  terdapat  pihak yang  gagal  memenuhi  prestasinya,  maka  pembatalan  dapat  dilakukan  melalui  hakim  dalam persidangan. Kedua, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang  Penanaman  Modal  termasuk  dalam  hukum  nasional  yang  juga  dijadikan  sebagai pedoman  positif  pada  setiap  kegiatan  penanaman  modal  termasuk  investasi  sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  33  Ayat  (3).  Pasal  ini  memuat  tentang  pengaturan  pembatalan  kontrak yang  hanya  dapat  dilakukan  apabila  investor  atau  pihak  penanam  modal  terlibat  dalam kejahatan  korporasi  yang  berpotensi  merugikan  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dipastikan  setelah dilakukannya  audit  oleh  pejabat  yang  berwewenang  dan  memeroleh  putusan  dari  persidangan dengan kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang  dilakukan  melalui  pengakhiran  kontrak  kerjasama.  Ketiga,  perlidungan  hukum berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  sebagai  kontrak BOT yang  didalamnya  mengandung  obyek terkait  lahan  milik  pemerintah,  maka  akan  dikaitkan  dengan  pengaturan  hukum  publik. Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  236  Ayat  (2)  Jo.  237  Ayat  (1)  yang  mengandung  makna bahwa,  pemerintah  dapat  melakukan  pengakhiran  kontrak  secara  sepihak  dengan  beberapa syarat dan tata cara tertentu yang telah diatur sebelumnya.
Meskipun  Indonesia  telah  memiliki  berbagai  pengaturan  hukum  terkait  hal  tersebut, namun kasus pembatalan kontrak secara sepihak telah beberapa kali terjadi dengan dasar yang beragam.  Salah  satunya  yaitu  terjadinya  pembatalan  kontrak  secara  sepihak  oleh  pemerintah Indonesia melalui PT. Pertamina terhadap kerjasama dengan PT. Karaha Bodas Company LLC (KBC). Latar belakang dari kasus ini diawali dari PT. KBC yang merupakan suatu perusahaan asing  berinvestasi  dalam  proyek  geotermal  di  Indonesia  melalui  kontrak BOT dengan  PT. Pertamina  Indonesia.  Namun  pada  suatu  waktu  tertentu,  pemerintah  Indonesia  melakukan pembatalan  kontrak  tersebut  secara  sepihak  dengan  alasan  kepentingan  publik  atau ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  kontrak.  Sebagai  akibatnya,  PT.  KBC  menuntut perlindungan  hukum  atas  pembatalan  kontrak  dan  mengklaim  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Indonesia  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  kontrak BOT dan  perjanjian investasi  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  negara  asal  PT.  KBC  yaitu  Cayman  Island (Anasta, 2020).
Setelah  PT  KBC  mengajukan  sengketa  ini  kepada  mekanisme  penyelesaian  sengketa internasional berupa Arbitrase. Pemberlakuan putusan Arbitrase asing hanya dapat memeroleh pengakuan  dan  akan  diberlakukan  pelaksanaannya  di  wilayah  hukum  RI  apabila  telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, putusan Arbitrase Asing tidak  dapat  secara  otomatis  diberlakukan  di  Indonesia  karena  beberapa  asas  umum  yang berkaitan  harus  terpenuhi  terpenuhi  dahulu.  Asas-asas  tersebut  meliputi  Asas  Executorial Kracht,  Asas  Resiporisitas,  Asas  Pembatasan,  dan  Asas  Ketertiban  Umum.  Mengingat  PT. Pertamina  yang  juga  termasuk  sebagai  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  sehingga  tidak terlindungi  oleh  kekebalan  yurisdiksi.  Namun  di  sisi  lain,  Indonesia  memiliki  otoritas  yang signifikan dalam menentukan tindakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). dengan didasarkan atas  perintah  negara.  Tindakan  BUMN  ini  tidak  tergolong  dalam  jure  gestionis  murni  karena adanya keterlibatan negara sehingga memerlukan perlindungan melalui imunitas eksekusi, yang dapat  ditiadakan  melalui  waiver  of  immunity,  penunjukan  properti,  dan  properti  untuk  tujuan komersial.  Penerapan  imunitas  eksekusi  ini  memiliki  model  yang  dinilai  kurang  melindungi,
karena masih terdapatnya potensi penyitaan aset negara dan aset BUMN yang bersifat (Harun, 2018).
Kasus  ini  kemudian  diputuskan  oleh  panel  artibrator  yang  independen,  dengan  hasil putusan bahwa pembatalan kontrak oleh pemerintah Indonesia secara sepihak telah melanggar hak-hak  dari  PT.  KBC  yang  dilindungi  dalam  kontrak BOT dan  perjanjian  investasi  bilateral yang  berlalu.  Sehingga,  pemerintah  Indonesia  diwajibkan  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada PT. KBC atas kerugian yang diterima akibat pembatalan kontrak tersebut. Putusan Arbitrase ini berimplikasi  penting  dalam  konteks  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  swasta  pada  kontrak BOT di Indonesia (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021). Hal ini dikarenakan dengan adanya putusan  tersebut  maka  telah  menegaskan  pentingnya  memastikan  pengaturan  hukum  dan melindungi  hak  investor  asing  sesuai  dengan  perjanjian  yang  ditandatangani.  Putusan  ini selanjutnya  dapat  menjadi  landasan  bagi  perusahaan  swasta  lainnya  yang  berinvestasi  dalam proyek BOT di Indonesia untuk memperkuat perlindungan hukum mereka. Selain itu, dari kasus ini juga dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperhatikan lebih serius aspek-aspek hukum dalam pembatalan kontrak dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.
Terjadinya kasus sengketa antara PT. Pertamina dan PT. KBC ini memberikan dampak yang  beragam  termasuk  dilakukannya  penangguhan  proyek  antara  keduanya  sebagai  dampak dari  krisis  ekonomi  yang  menghantam  Indonesia  pada  periode  tersebut.  Hal  ini  menyebabkan Presiden yang memerintah pada waktu itu mengeluarkan “Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997  tentang  Penangguhan  atau  Pengkajian  Kembali  Proyek  Pemerintah,  Badan  Usaha  Milik Negara,  Dan  Swasta  Yang  Berkaitan  Dengan  Pemerintah/Badan  Usaha  Milik  Negara”. Keputusan  ini  dikeluarkan  pada  tanggal  20  September  1997  atas  dasar  rekomendasi  dari International  Monetery  Fund  (IMF).  Tidak  hanya  PT.  Pertamina  yang  menunjukan  sikap melalui pemerintah Indonesia, namun PT KBC juga bersikap dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian  ke  Pengadilan  Arbitrase  di  Jenewa,  Swiss,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  perjanjian  kerjasama  operasi  (Ainun  Fadillah  & Amalia  Putri,  2021).  Akhirnya  setelah  penangguhan  proyek  ini  memeroleh  berbagai pertimbangan,  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  memutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan PT.  Pertamina  untuk menolak pelaksanaan  putusan  Arbitrase  Internasional karena  hal tersebut dianggap melanggar ketertiban umum.
Kasus  serupa  juga  pernah  terjadi  di  Indonesia  yang  melibatkan  kedua  pihak  yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pemerintah dengan oposisinya yaitu PT. Freeport  yang  merupakan  perusahaan  swasta.  Kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2014  ini  dipicu oleh adanya keputusan dari pemerintah Indonesia untuk membatalkan izin ekspor dan memaksa PT.  Freeport  untuk  membangun  smelter  serta  mengubah  status  operasionalnya  menjadi  Izin Usaha  Pertambangan  Khusus  (IUPK).  Hal  ini  menyebabkan  timbulnya  sengketa  diantara keduanya  yang  ditindaklanjuti  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  10/PUU- XII/2014. Putusan ini berkaitan dengan kontrak karya sebagaimana dilakukan oleh pemerintah Indonesia  dan  PT.  Freeport  termasuk  dalam  bentuk  kontrak  konsensi  yang  menempatkan  PT. Freeport  sebagai  pemegang  sebagian  besar  saham  berdasarkan  klausul  yaitu  stabilization clauses.  Sehingga  apabila  merujuk  pada  hukum  positif  yang  berlaku  hingga  saat  ini,  maka consesions  agreement  yang  telah  ditandatangani  oleh  pihak  keduanya  tidak  diperkenankan untuk diubah secara sepihak, dan mengubahnya harus melalui proses negosiasi (Ainun Fadillah & Amalia Putri, 2021).
Adanya  putusan  tersebut  menimbulkan  berbagai  pro  dan  kontra  hingga  problematika yang  mendorong  Mahkamah  Konstitusi  untuk  melakukan  penolakan  terhadap  seluruh permohonan dari pemohon yaitu pihak pemerintah Indonesia. Sehingga, pasal-pasal yang telah diuji  akan  tetap  diberlakukan  dan  diwajibkan  bagi  setiap  perusahaan  pertambangan  salah satunya  terkait  pembuatan  smelter  sebagai  fasilitas  untuk  mengilahkan  dan  pemurnian  hasil tambang.  Namun,  berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  memperlihatkan  bahwa  pihak  PT. Freeport belum sepenuhnya melaksanakan putusan tersebut sebagaimana tercermin dari proses pembangunan pada saat itu hingga tahun 2016 yang hanya mencapai 15% (Ma’ruf, 2016). Hal ini  dapat  menjadi  bukti  ketidakseriusan  salah  satu  pihak  dalam  melaksanakan  hasil  putusan
yang telah disepakati. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak banyak karena  posisi  kepemilikan  sahan  yang  cukup  kecil,  sehingga  kekuasaaan  yang  dimiliki  tidak begitu  besar  dalam  renegosiasi  kontrak  karya  dengan  PT.  Freeport  dan  berakhir  pada pembatalan izin ekspor secara sepihak.
Berdasarkan  kedua  kasus  diatas  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap pihak swasta pada kontrak BOT dalam pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah tidak hanya dilakukan  oleh  hukum  nasional  saja  namun  juga  hukum  internasional  salah  satunya  berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antarnegara berkaitan dengan interpretasi dan  penerapan  dari  Perjanjian  Investasi  Bilateral  (PIB)  yang  menyatakan  bahwa,  perselisihan antara  para  pihak  mengenai  penafsiran  atau  penerapan  perjanjian  seharusnya,  bila memungkinkan,  diselesaikan  melalui  jalur  diplomatik.    Hal  ini  sejalan  dengan  praktik  hukum internasional yang telah lama berlangsung, yaitu penyelesaian sengketa untuk pertama kalinya diawali  dengan  pendekatan  antar  negara  yang  dilakukan  melalui  jalur  diplomatik.  Sehingga dapat  diketahui  bahwa  perlindungan  hukum  internasional  menganjurkan  penyelesaian  secara damai melalui langkah-langkah diplomatik. Negara-negara diimbau untuk memberikan prioritas pada  penyelesaian  diplomatik  sebelum  mengambil  langkah  hukum  (Kusnowibowo,  2021). Penyelesaian secara diplomatik diprioritaskan untuk menunjukkan kedekatan hubungan bilateral dan memastikan hubungan yang baik di masa depan. Jika upaya diplomatik tidak berhasil, maka penyelesaian melalui jalur hukum dapat diambil.
Perlindungan  hukum  untuk  pihak  swasta  dalam  kontrak BOT terhadap  pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah adalah topik yang kompleks dan penting dalam hukum kontrak dan hukum administrasi negara. Hal ini khususnya mencakup prinsip kontrak dan perlindungan hukum yang dalam konteks kontrak BOT , pihak swasta (biasanya perusahaan) dan pemerintah membuat  kesepakatan  jangka  panjang  untuk  membangun,  mengoperasikan,  dan  mentransfer infrastruktur  tertentu.  Perlindungan  hukum  harus  memastikan  bahwa  prinsip-prinsip  kontrak yang  adil  dan  berimbang  dihormati,  termasuk  hak  dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Kontrak BOT harus  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  jelas  mengenai  kondisi  pembatalan  kontrak. Terutama  berkaitan  dengan  alasan-alasan  yang  dapat  menjadi  dasar  pembatalan  kontrak  oleh pemerintah  dan  prosedur  yang  harus  diikuti  jika  terjadi  perselisihan.  Selain  itu,  perlindungan hukum juga harus memastikan bahwa kepastian hukum tetap terjaga bagi pihak swasta. Artinya, pihak  swasta  harus  dapat  mengandalkan  kesepakatan  kontrak  dan  memiliki  keyakinan  bahwa kontrak tersebut akan dihormati, kecuali ada alasan yang sah untuk pembatalan. Kontrak BOT harus  memuat  klausul  yang  mengatur  tentang  pembatalan  kontrak.  Hal  ini  mencakup  kriteria yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  jika  ingin  membatalkan  kontrak,  misalnya  pembayaran ganti  rugi  kepada  pihak  swasta.  Tiga  syarat  utama  agar  pembatalan  dapat  dilakukan  menurut Pasal 1266 KUHPerdata yaitu, “(a) perjanjian bersifat timbal balik; (b) harus ada wanprestasi; (c) harus dengan putusan hakim”(Pahlefi et al., 2019).
Apabila  suatu  kontrak BOT dilakukan  antara  dua  atau  lebih  negara  maka perjanjian investasi dan perlindungannya sangat diperlukan. Banyak negara memiliki perjanjian investasi  bilateral  atau  multilateral  yang  memberikan  perlindungan  kepada  investor  asing, termasuk  perusahaan  swasta.  Perlindungan  ini  mungkin  mencakup  jaminan  terhadap ekspropriasi  atau  tindakan  sewenang-wenang  oleh  pemerintah.  Konsep  ekspropriasi  ini menetapkan  persyaratan  untuk  memberikan  konpensasi  atau  ganti  rugi  apabila  pihak  lainnya yang  menerima  perlakuan  pembatalan  secara  sepihak  merasa  dirugikan.  Perlindungan  hukum terhadap ekspropriasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa, “Ekspropriasi adalah pengambilalihan aset oleh pemerintah  untuk  kepentingan  publik  dengan  kompensasi,  dan  merupakan  bagian  dari nasionalisasi”.  Nasionalisasi  dapat  dilakukan  dengan  atau  tanpa  adanya  konpesasi,  namun apabila hal tersebut dilakukan dengan kompensasi maka disebut sebagai ekspropriasi.  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  menetapkan  bahwa  nasionalisasi  harus  dilakukan  melalui peraturan perundang-undangan dan disertasi dengan pembayaran kompensasi berdasarkan harga pasar.  Dalam  artian  lain,  hal  ini  menunjukan  adanya  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  aset
yang  asetnya  diambil  alih  oleh  negara.  Perlindungan  hukum  yang  dimaksudnya  yaitu  adanya kompensasi yang berhak mereka terima secara adil (Kabir, 2021).

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai Build Operate Transfer (BOT) sebagai  bagian  dari  Public-Private  Partnership  (PPP)  di  Indonesia  telah  cukup  konkret, mencakup  berbagai  aspek  terkait.  Namun,  terdapat  ruang  untuk  peningkatan  kekuatan  hukum tersebut.  Kontrak BOT ,  yang  dalam  konteks  hukum  Indonesia  sering  diidentifikasi  sebagai Bangun  Guna  Serah  (BGS),  diatur  oleh  serangkaian peraturan  perundang-undangan,  peraturan pemerintah,  keputusan  presiden,  serta  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) sebagai  landasan  hukum  yang  sah.  Untuk  memperkuat  peraturan  ini,  diperlukan  konsolidasi lebih  lanjut  antara  regulasi  yang  ada  dan  kemungkinan  adopsi  praktik terbaik  dari  negara lain yang telah berhasil dalam mengelola kontrak BOT .
Perlindungan  hukum  terhadap  pihak  swasta  dalam  kontrak BOT ,  khususnya  terkait dengan pembatalan kontrak sepihak oleh pemerintah, adalah hal yang penting. Pemerintah harus memastikan  bahwa  kebijakan  publik  terkait  pembangunan  infrastruktur  dan  pengelolaannya dihormati,  sambil  mempertimbangkan  dampaknya  terhadap  investasi  swasta  dan  reputasi negara. Meskipun perlindungan hukum telah diatur secara cukup jelas, masih ada risiko terkait pelanggaran  kontrak,  terutama  pembatalan  secara  sepihak.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi pemerintah  untuk  memperkuat  mekanisme  penegakan  hukum  yang  jelas  dan  efektif,  serta memperhatikan  praktik  terbaik  dalam  penyelesaian  sengketa,  baik  melalui  negosiasi,  dialog internal, maupun proses persidangan jika diperlukan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat ditingkatkan, memberikan kepercayaan kepada para pihak terlibat dalam kontrak BOT .

## 4.2 Saran
Pengaturan  hukum BOT di  masa  depan  disarankan  untuk  dapat  mengatur  tentang ketentuan-ketentuan  umum  yang  berkaitan  dengan  proyek BOT ,  penawaran  tenderisasi  dan negosiasi,  mekanisme  perjanjian  hingga  penandatanganan  perjanjian,  serta  monitoring  proyek. Dengan  adanya  hal  ini  maka  diharapkan  akan  meminimalisir  risiko  terjadinya  konflik  pada kontrak BOT di masa depan yang tidak terduga. Selain itu, penyempurnaan aspek-aspek hukum kontrak BOT di  Indonesia  juga  harus  mencakup  aspek  lingkungan  dan  sosial  karena  dalam pelaksanaan  proyek BOT salah  satunya  saat  mitigasi  akan  memberikan  dampak  terhadap lingkungan  sekitar  sehingga  membutuhkan  keterlibatan  masyarakat  lokal.  Kemudian,  aspek- aspek hukum kontrak BOT juga harus mencantumkan terkait pembiayaan proyek yang menjadi kunci  dalam  kontrak BOT .  Ketersediaan  sumber  pembiayaan  yang  memadai  dan  mekanisme pembayaran  yang  jelas  perlu  dipertimbangkan  dalam  penyusunan  kontrak.  Terakhir  yaitu pengaturan  hukum  mengenai  penyelesaian  sengketa  antara  pihak  swasta  dan  pemerintah  juga perlu  diatur  dengan  jelas  dalam  kontrak BOT untuk  menghindari  potensi  konflik  yang  dapat menghambat pelaksanaan proyek.
Pembatalan  kontrak  harus  transparan  dan  akuntabel.  Pemerintah  harus  memberikan alasan  yang  jelas  dan  beralasan  untuk  pembatalan  kontrak  serta memberikan  kesempatan  bagi pihak swasta untuk memberikan tanggapan atau pembelaan mereka. Apabila diperlukan, maka penguatan  penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  sistem  peradilan  yang  independen  dan efisien akan disediakan untuk menangani sengketa terkait kontrak BOT .

## DAFTAR PUSTAKA
Ainun Fadillah, F., & Amalia Putri, S. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan , 2 (6), 744–756. https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486 Anasta,  R.  A.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Joint  Operation  Contract Antara  Pertamina  dengan  Karaha  Bodas  Company. Repository  Universitas  Jember . http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99603
Anita  Sitanggang,  P.,  Santoso,  B.,  &  Njatrijani,  R.  (2017).  Pelaksanaan  Kontrak  Kerjasama
dengan Sistem Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT) dalam Pembangunan Infrastruktur  Jalan  Tol  Medan-Kualanamu-Tebing  Tinggi. Diponegoro  Law  Journal ,
6 (2), 1–16.
Astuti, C. S. (2022). Tanggung Jawab Hukum Para Pihak pada Model Kerjasama Build Operate Transfer  (BOT) antara  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  (Public  Private  Partnership) Pada  Pembangunan  Infrastruktur. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 7 (10). https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.9667 Cindawati,  M.  (2014).  Prinsip  Good  Faith  (Itikad  Baik)  dalam  Hukum  Kontrak  Bisnis Internasional. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 26 (2), 181. https://doi.org/10.22146/jmh.16038
Disemadi,  H.  S.,  &  Roisah,  K.  (2019).  Kontrak  Build  Operate  Transfer  sebagai  Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (2), 126–138. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/18419
Handayani,  I.  F.  P.  (2023).  Analisis  Yuridis  Akibat  Hukum  Timbulnya  Pemutusan  Kontrak Secara  Sepihak  terhadap  Investor  pada  Perjanjian BOT (Build  Operate  Transfer). Journal Sains Student Research , 1 (1), 903–915.
Hardiyanti,  L.,  &  Taupiqqurrahman,  T.  (2024).  Investor  ’s  Obligations  in  Default  Dispute  of Build  Operate  Transfer  Agreement  for  Market  Revitalisation. Jurnal  Ius Constituendum , 9 (2), 649–666. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/8648
Harun,  A.  A.  (2018). Imunitas  Aset  Negara  dalam  Perjanjian  antara  BUMN  (Badan  Usaha Milik  Negara)  dengan  Pihak  Asing  dalam  Perspektif  Hukum  Internasional . https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7217 Indonesia. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Indonesia.  (2015a). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2015  tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur . Indonesia. (2015b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah .
Indonesia.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah .
Kabir,  S.  F.  (2021).  Krisis  dan  Reformasi:  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Perjanjian  Investasi Bilateral  di  Negara  Dunia  ketiga. Mimbar  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada , 33 (2),
401–435. https://doi.org/https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.6249 Kamilah,  A.  (2012). Bangun  Guna  Serah  (Build  Operate  And  Transfer/BOT)  Membangun Tanpa  Harus  Memiliki  Tanah  (Perspektif  Hukum  Agraria,  Hukum  Perjanjian  dan Hukum Publik) . Keni Media. https://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show_detail&id=14665&keywords= Kusnowibowo, R. S. A. . B. (2021). Buku Hukum Investasi Internasional . http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/3431
Ma’ruf,  A.  (2016).  Problematika  Stabilization  Clauses  dalam  Kontrak  Karya  PT  Freeport Indonesia  Dan  Kewajiban  Membangun  Smelter  Pasca  Putusan  MK  No  10/PUU-
XII/2014. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 5 (1). https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1995
Noho, M. D. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Build Operate Transfer (BOT) di Indonesia: Di  Masa  Lalu,  Saat  Ini,  dan  Akan  Datang. Jurnal  Hukum  Media  Bhakti , 3 (1),  88–99. https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i1.51
Nurhamim,  D.  P.,  Chandrawulan,  A.  A.,  &  Trisnamansyah,  P.  (2021).  Perlindungan  Hukum bagi Investor Akibat Pemutusan Sepihak Perjanjian Bangun Guna Serah/Build Operate and  Transfer. Acta  Diurnal  Jurnal Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Dan  Ke-PPAT-An , 4 (2),
315–331. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.609 Pahlefi,  P.,  Raffles,  R.,  &  Manik,  H.  (2019).  Klausula  Pembatalan  Sepihak  dalam  Perjanjian Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia. Gorontalo  Law  Review , 2 (2),  72. https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702 Rasdi, D., & Kurniawan, T. (2019). Efektivitas Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Sebuah Tinjauan Literatur. Sosio Informa , 5 (2), 97–112. https://doi.org/10.33007/inf.v5i2.1728
Syahrum,  M.  (2022). Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Penelitian  Normatif, Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporn  Skripsi  dan  Tesis .  CV.  Dotplus  Publisher. https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ
Utomo,  I.  N.,  &  Uguy,  L.  S.  (2022).  Public  Private  Partnership  dalam  Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. Res Publica , 1 (1), 22–27. https://intropublicia.org/index.php/rp/article/view/40