## POLITIK KEBANGSAAN KAUM SANTRI: Studi Atas Kiprah Politik Nahdlatul Ulama

## Muhamad Mustaqim
STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia muhamadmustaqim10@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menunjukkan  peran  politik  organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Beberapa penelitian tentang momentum sejarah menjadi bukti peran kebangsaan NU. Hal itu dimulai dari penentuan Indonesia sebagai dar al-Islam, resolusi  jihad,  penentuan  Sukarno  sebagai  wali  al-amri  al-dharuri  bi al-syaukah,  penghapusan  tujuh  kata  dalam  Piagam  Jakarta  sampai penerimaan prinsip tunggal Pancasila. Peran ini tentu terkandung nilai- nilai subjektif, namun fakta bahwa NU dan Indonesia adalah dua entitas yang selalu bersinggungan  yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, peran kebangsaan NU  memiliki kontribusi yang besar untuk perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

## Kata Kunci: Politik, NU, Kebangsaan

## Abstract
THE  POLITICAL  NATIONALITY  OF    MUSLIMS (SANTRI): STUDY ON THE POLITICS OF NU. This paper aims to show the political role of  the biggest Islamic mass organization in  Indonesia,  it  is  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Some  studies  about  the momentum of  history became the evidences of  the nationality role of  NU. It was started from the determination of  Indonesia as the dar al-Islam,
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
jihad resolution, the determination of  Sukarno as wali al-amri al-dharuri bi al-syaukah, the elimination of  seven words in Jakarta Charter until the acceptance of  the single principle of  Pancasila. This role is certainly contained subjective values, however the fact that NU and Indonesia are the two entities that are always tangent is the thing that cannot be denied. Therefore, the nationality role of  NU could understandably have no small contribution to the journey of  the history of  the nation of  Indonesia.
Keywords: Politics, Nahdlatul Ulama, Nationality.

## Pendahuluan A.
Martin Van Bruinessen, seorang peneliti Islam Indonesia asal Belanda dalam sebuah diskusi pernah menganggap Nahdlatul Ulama  (NU)  sebagai  organisasi  yang  unik.  Hal  ini  karena NU  hanya  diikuti  oleh  orang-orang  Indonesia.  Padahal  NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia -bahkan dunia-, namun  organisasi  ini  hanya  memiliki  anggota  dari  Indonesia. Jikalau ada anggota NU yang berada di luar negeri, itu pun adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. 1
Argumentasi  Martin  ini  sebenarnya  menegaskan  bahwa NU  adalah  Indonesia.  Keberhasilan  NU  merepresentasikan Islam  Indonesia  sebagai  Islam  yang  ramah  dan  toleran  adalah sebuah  kearifan  kebangsaan.  Pada  titik  ini,  NU  tidak  pernah menancapkan ideologinya di kancah internasional, sebagaimana kemunculan ideologi trans-nasional yang akhir-akhir ini marak terjadi.  Sebagai  organisasi  terbesar  di  negara  berpenduduk Muslim terbesar, NU tidak serta merta kemudian menjalarkan hegemoninya  ke  berbagai  pelosok  dunia.  Hal  ini  barangkali dilandasi oleh prinsip kebangsaan yang teguh dalam membangun keberagamaan yang membumi di Indonesia.
Sejak  awal,  NU  merupakan Jam’iyyah  Ijtima’iyyah yang membangun  gerakan  keagamaan  pada  level  yang  paling bawah,  yaitu  masyarakat.  Jika  kita  kembali  menengok  sejarah, kelahiran NU tidak lain muncul karena keprihatinan akan upaya penghapusan  kearifan  lokal  dalam  keberagamaan  masyarakat.
1 www.gusdurian.net. diakses pada 15 Januari 2014.
Pada level internasional, Komite Hijaz diinisiasi sebagai upaya untuk melindungi kepentingan bersama umat Islam dari ancaman gerakan  Wahabisme  di  Saudi  Arabia.  Sehingga  NU  sebagai gerakan sosial kemasyarakatan berupaya “menyelamatkan” tradisi pribumi yang menjadi cara beragama masyarakat di Indonesia.
Jikalau  NU  dalam  sejarahnya  pernah  ambil  bagian dalam  gerakan  politik,  hal  tersebut  tidak  lain  adalah  dinamika perjuangan kebangsaan dan nasionalisme. Hampir semua kiprah politik NU, selalu dilandasi dengan ijtihad politik berbasis fiqih, yang  merupakan  kerangka  acuan  pengambilan  hukum  dalam Islam.  Beberapa  ijtihad  politik  NU  antara  lain,  seperti:  sikap non  kooperatif  terhadap  penjajah  Belanda,  namun  kooperatif saat  penjajahan  Jepang;  penetapan da > r  al-Islam pada  wilayah Indonesia; Resolusi Jihad; penerimaan Soekarno sebagai Presiden dalam kerangka waliy al-amri al-d } aruri bi asy-syaukah , sampai pada menjadi  organisasi  politik  dan  keluar  dari  politik  merupakan sederet manifestasi ijtihad politik yang berdasar pada ajaran Islam (fiqih).
Bahkan  dalam  salah  satu  resistensi  politik  terhadap pemerintahan kolonial, NU pernah mengeluarkan fatwa tentang anti  meniru  sikap  penjajah.  Dasarnya  adalah man  tasyabbaha biqaumin  fahuwa  minhum (barangsiapa  menyerupai  suatu  kaum, maka ia adalah bagian dari kaum tersebut). Manifesto ini kemudian melahirkan  gerakan  anti  meniru  sikap  dan  karakter  penjajah, termasuk “haram” meniru cara berpakaian mereka. Anti meniru ini kemudian meniscayakan para warga nahdliyyin untuk memakai sarung sebagai identitas kulturalnya.
Dan yang menarik dari manifestasi politik tersebut adalah sikap  dan  dampak  bagi  kelangsungan  bangsa  Indonesia.  Hal ini yang kemudian dimaknai sebagai nasionalisme kaum santri, di mana kepentingan bangsa menjadi maqashid yang mendasari sikap dan ijtihad dalam berpolitik. Kiprah kebangsaan NU dalam hal  ini  tidak  bisa  dianggap  remeh,  mengingat  NU  merupakan organisasi terbesar yang ijtihad organisasinya akan diikuti oleh anggota yang notabene merupakan warga negara Indonesia.
Di sisi lain, keberadaan organisasi Islam yang relatif “kecil” dan “baru” yang belakangan muncul sering kali menggunakan simbol dan nama Islam untuk kepentingan ideologinya, di mana gerakannya seringkali bertentangan dengan nilai dasar bangasa Indonesia.  Organisasi ini  sering  kali menonjolkan  keangkuhan politiknya,  mulai  menganggap  diri  sebagai  pembela  Islam, menyatakan diri yang “paling” islami, sampai pada gerakan trans- nasional yang menganggap pemerintahan Indonesia sebagai t } agut dan harus diganti dengan model yang menurut mereka paling islami. Ormas-ormas yang gerakannya parsial dan sporaradis ini sering kali tidak berkaca pada sejarah kebangsaan yang dibangun oleh para leluhur bangsa. Mereka paling pandai bermain di media, sehingga senantiasa terekspos dan terlihat besar.
Tulisan ini bermaksud memaparkan (ulang) ijtihad politik NU  dalam  kerangka  kebangsaan  Indonesia.  Asumsi  sebagai organisasi tradisional yang selama ini melekat, seakan menjadikan NU seperti air tenang yang tak beriak, namun menghanyutkan. Pemahaman kembali akan nasionalisme kaum santri ini nantinya akan  mampu  menghadirkan  kiprah  gerakan  NU  kaitannya dengan perjuangan kebangsaan Indonesia. Kiprah NU ini pada satu titik tertentu, akan memahamkan orang lain untuk mampu memandang NU secara komprehensif.
Pembahasan B. Nahdlatul Ulama dan Santri
1. Membincang  tentang  NU  maka  tidak  bisa  terlepas  dari terminologi santri dan pesantren. Santri yang kemudian banyak dipahami  sebagai  entitas  yang  melekat  pada  warga nahdliyyin merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  para  pelajar  yang menuntut  ilmu  di  pondok  atau  pesantren.  Menurut  Nurcholis Madjid, 2 kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf ”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti kemanapun gurunya pergi. Melalui
2 Nurcholis  Madjid, Bilik-bilik  Pesantren (Jakarta:  Paramadina,  1997) hlm. 27.
istilah  santri  inilah  kemudian  muncul  istilah  pesantren,  yang merupakan tempat di mana para santri belajar dan digembleng.
Pesantren sendiri mempunyai akar yang kuat dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Para sejarawan memandang bahwa keberadaan pesantren tidak lepas dari peran Walisongo, figur  penyebar  agama  Islam  di  Jawa. 3 Walisongo  punya  peran besar dalam pengembangan ajaran Islam, yang secara tradisional terlembagakan  melalui  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional. Pesantren Ampel merupakan cikal bakal berdirinya pesantren- pesantren di Tanah Air. Sebab, setelah menyelesaikan studinya, para  santri  merasa  berkewajiban  mengamalkan  ilmunya  di daerahnya  masing-masing.  Maka  didirikanlah  pondok-pondok pesantren  dengan  mengikuti  apa  yang  mereka  dapatkan  di Pesantren Ampel.
Sedangkan  menurut  data  yang  lebih  spesifik,  bentuk pesantren sebagaimana yang kita kenal saat ini, baru ada pada abad ke-18. Lembaga pendidikan pesantren tertua adalah Pesantren Tegalsari di Ponorogo, yang didirikan pada tahun 1724. Namun sekitar satu abad kemudian, yakni melalui survei Belanda tahun 1819, tampak sekali bahwa pesantren tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, terutama di seluruh pelosok Pulau Jawa. Survei  itu  melaporkan  bahwa  lembaga  pendidikan  ini  sudah terdapat  di  Priangan,  Pekalongan,  Rembang,  Kedu,  Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. 4 Sehingga Martin Van Bruinessen yakin bahwa sebelum abad ke-18 atau sebelum berdirinya Pesantren Karang,  belum  ada  lembaga  yang  layak  disebut  pesantren, yang  ada  hanyalah  tempat  pengajaran  perorangan  atau  tidak terstruktur.
Berkaitan dengan istilah santri, mungkin banyak orang yang memahami  sebagai  para  penuntut  ilmu  di  pondok  pesantren. Dalam tulisan ini, istilah santri lebih memiliki makna luas, yakni
3 Abdurrahman  Mas’ud  dkk., Dinamika  Pesantren  dan  Madrasah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 4.
4 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 41.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
umat  Islam  yang  memiliki  pemahaman  keagamaan  yang  kuat. Sebagaimana Clifford  Geertz ,  antropolog  Amerika  yang  pernah meneliti  tentang  Islam  Jawa,  juga  menggunakan  istilah  santri ini  untuk  mnenyebut  orang  Islam  yang  mengamalkan  ajaran agamanya secara konsisten.
Kaum santri memiliki karakter ketaatan yang sangat kuat terhadap  seorang  kyai.  Ketaatan  ini  merupakan  wujud  sikap beragama, di mana kyai dipandang sebagai orang yang memiliki pemahaman akan kitab suci secara baik. Selain itu, penghargaan terhadap  ahli  ilmu,  orang  yang  memiliki  banyak  ilmu  juga merupakan inti ajaran Islam, yang juga menjadi sumber ketaatan. Ketertundukan  pada  kyai  atau  guru  inilah  yang  menyebabkan para  santri  akan  melakukan  apa  saja  yang  diperintahkan  oleh sang kyai tersebut, karena menganggap adanya kadar kebenaran yang tersirat dari perintah tersebut.
Dalam  perjalanannya,  NU  merupakan jam’iyyah atau gerakan  sosial  yang  sulit  dipisahkan  dari  dinamika  politik nasional. Organisasi dengan basis komunitas santri terbesar di Indonesia  ini  seringkali  melibatkan  aktifitasnya  dalam  gerakan politik praktis. Mulai dari tujuan kebangsaan sampai pada partai politik tidak mungkin mengabaikan kekuatan dan jaringan sosial NU ini. Tak pelak, dinamika perjalanan jam’iyyah ini mengalami pasang surut gerakan, sesuai dengan konteks dan ruang waktu berkiprah.
Namun yang sulit untuk diabaikan bahwa, derap langkah jam’iyyah yang berdiri pada tahun 1926 ini senantiasa bersinggungan dengan prinsip dan nilai kebangsaan. Lebih mudahnya, apa yang dilakukan  oleh  NU  ini  selalu  berkhidmat  pada  kepentingan bangsa  dan  negara.  Dengan  kata  lain,  nasionalisme  NU  pada bangsa Indonesia ini menjadi orientasi dasar dalam kiprah dan gerakan organisasi.

## Kiprah Politik Nahdlatul Ulama
2. Dalam sejarahnya, NU punya andil besar dalam berpolitik.
Berikut  akan  dipaparkan  beberapa  moment  sejarah  yang
bersingungan  dengan  politik  kebangsaan  yang  dilakukan  oleh NU dalam perkembangan sejarahnya. Bukti sejarah ini tentunya merupakan  interpretasi  penulis  yang  dikaitkan  dengan  politik kebangsaan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

## Penetapan
a.

## Dar al-Islam
Dalam muktamar XI tahun 1938 di Banjarmasin, NU memutuskan bahwa negara dan tanah air wajib dijaga menurut fiqih. 5 Hal ini berdasar pada persoalan status negara Indonesia dalam  perspektif  syariah.  Berpedoman  pada  kitab Bughyah al-Murtasyidin ,  Muktamar  kemudian  memutuskan  bahwa sesungguhnya negara Indonesia merupakan negara Islam, dar al-Islam . Dalam tradisi fiqih politik, dikenal tiga jenis negara, yakni: dar  al-Islam (negara  Islam), dar  al-sulh (negara  damai) dan dar al-harb (negara perang). Konsepsi bentuk negara Islam menuntut untuk dipertahankannya negara dari serangan luar, karena merupakan perwujudan normatif dan fungsional dari cita-cita negara.
Argumentasi  yang  digunakan,  wilayah  Nusantara, khususnya tanah Jawa pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam  melalui  kerajaan-kerajaan  Islam.  Meskipun  pernah dijajah oleh kaum “kafir”, namun mayoritas penduduk negara yang  merupakan  muslim,  serta  diberikannya  kebebasan menjalankan  syariat  agama  menjadi  dasar  lain  penetapan negara Islam ini.
Selain  itu,  keberadaan  lembaga  kepenghuluan  yang memungkinkan  umat  Islam  menjalankan  syariat,  meskipun masih sangat terbatas, menjadi alasan keputusan muktamar. Keputusan muktamar ini pada dasarnya merupakan langkah awal NU dalam berpolitik. NU sudah berani melibatkan diri secara kelembagaan dalam arus kepentingan negara yang pada saat itu dalam kekuasaan penjajahan.
Dampak  dari  penetapan  negara  Islam  ini  adalah
5 Masyhur Amin, NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya (Yogyakarta: al- Amin Press, 1996), hlm. 63.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
memberikan  legitimasi  bagi  para  orang-orang  NU  untuk berjuang secara aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Cita-cita mewujudkan kemerdekaan secara tersirat dan pasti terkandung dalam  konsepsi  ini.  Sehingga,  perjuangan  kemerdekaan menjadi keniscayaan, dan merupakan manifestasi dari ajaran agama.

## Resolusi Jihad
b.
Resolusi jihad merupakan maklumat yang disampaikan NU  kepada  warganya  untuk  berjihad,  berperang  mengusir kedatangan Inggris di bumi Indonesia yang nota bene sudah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Situasi Surabaya yang semakin tegang, dengan meningkatnya aktifitas para tentara Inggris menjadi pertimbangan para Kyai NU untuk segera bertindak mengobarkan semangat perlawanan. Langkah pertama yang dilakukan NU adalah dengan memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan oleh NICA-Belanda yang membonceng Inggris.
Akhirnya,  diadakan  pertemuan  para  konsul  yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya. Pertemuan ini dihadiri oleh panglima Hizbullah,  Zainul  Arifin.  Sebelumnya,  Presiden  Soekarno telah  menemui  KH.  Hasyim  Asy’ari  untuk  menanyakan tentang  hukum  mempertahankan  kemerdekaan  bagi  umat Islam. Menanggapi pertanyaan tersebut, KH. Hasyim As’yari memberi jawaban tegas bahwa sudah jelas bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing. 6
Secara  umum,  isi  resolusi  jihad  mengisyaratkan  dua kategori dalam berjihad. Pertama, fardlu ‘ain bagi setiap orang yang berada dalam radius 94 KM dari episentrum pendudukan penjajah. Dalam Islam, fatwa “ fardlu ‘ain ” mengimpikasikan kewajiban yang harus dijalankan pagi setiap orang yang sudah mukallaf ( aqil  baligh ).  Kedua, fardlu  kifayah bagi  warga  yang
6 Zainul  Milal  Bizawie, Laskar  Ulama-Santri  Dan  Resolusi  Jihad (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), hlm. 206.
berada di luar radius tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan  darurat,  maka  bisa  dinaikkan  statusnya  menjadi fardlu ‘ain . Fardlu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang menjadi gugur apabila sudah dilakukan oleh salah satu orang dalam sebuah daerah/komunitas.
Resolusi  jihad  mempunyai  dampak  yang  besar  bagi gerakan perlawanan terhadap Inggris di Surabaya. Puncaknya adalah tanggal 10 November 1945, yakni terjadi pertempuran super dasyat antara santri dan arek Surabaya melawan militer Inggris. Momentum besar tersebut sampai saat ini kemudian diabadikan sebagai hari pahlawan. Resolusi Jihad ini sebenarnya merupakan konsistensi keputusan politik terhadap konsepsi dar  al-Islam ,  di  mana  keberadaan  negara  Indonesia  sebagai negara “Islam” yang wajib dibela dan dipertahankan.
Penetapan
c.
Wali al-Amr ad } -d } aruru bi asy-Syaukah
Dalam konferensi Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 2-7 Maret 1954 ditetapkan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai wali al-amr al-dharuru bi  al-syaukah .  Hal  ini  terkait  dengan statement PERTI  yang mempersoalkan kewenangan Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh K.H. Masykur (tokoh NU) dalam pengangkatan kepala KUA sebagai wali hakim. 7
Dalam konstelasi hukum Islam, ketika seorang wanita tidak  mempunyai  wali  nasab,  maka  pernikahannya  boleh dilangsungkan  melalui  wali  hakim.  Dan  wali  hakim  ini ditunjuk oleh pemerintah atau sultan yang sedang berkuasa ( dzu syaukah ). Dalam pandangan NU, sistem negara Indonesia yang berbentuk republic meniscayakan kedudukan Presiden yang sama dengan kedudukan sultan. Sehingga NU kemudian menetapkan Presiden Soekarno sebagai wali al-amri (pemegang kekuasaan) dalam keadaan darurat.
Hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kepala
7 Ridwan, Paradigma Politik Nu: Relasi Sunni-Nu dalam Pemikiran Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 67.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
negara  tidak  dipilih  oleh  ulama  yang  kompeten,  sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prasyarat secara fiqih. Sehingga pengangkatan  Presiden  sebagai wali  al-amr  al-dharuri  bi  al- syaukah dalam  konteks  ini  memberi  legitimasi  secara  fiqih, sebagai kepala negara yang diberi wewenang untuk mengurusi persoalan umat. Dengan dasar pengakuan keabsahan secara fiqih,  maka  kepala  negara  berwenang  dan  sah  mengangkat pejabat  agama  melalui  pendelegasian  wewenang  kepada Menteri Agama.
Sebenarnya, penggunaan gelar wali al-amr al-dharuru bi al- syaukah ini mengandung makna implisit bahwa suatu negara yang  dipimpin  dengan  gelar  tersebut  tidaklah  benar-benar islami,  hanya  saja  dipimpin  oleh  pemimpin  yang  muslim. Hal  ini  karena  keadaan  negara  dianggap  darurat  sehingga membutuhkan fatwa para alim ulama sebagai legitimasi hukum Islam.
Latar belakang munculnya gelar ini didasarkan atas dua pertimbangan, yakni pertimbangan agama dan pertimbangan politik. 8 Pada  pertimbangan  agama,  konsepsi imamah (kepemimpinan dalam Islam) dianggap sebagai hal yang penting dan mendasar bagi kehidupan masyarakat. Sehingga dipandang perlu  untuk  menentukan  imam  (pemimpin)  yang  berdasar pada  mekanisme  hukum  Islam.  Sedangkan  pertimbangan politik meniscayakan agar posisi Presiden Soekarno semakin kuat,  mengingat  ada  beberapa  golongan  dan interest politik tertentu yang masih meragukan dan mempertanyakan posisi Presiden dalam tinjauan fiqih dan hukum Islam.
Ijitihad politik tersebut menunjukkan bahwa kepentingan bangsa dan negara menjadi orientasi dalam berpolitik. Dalam konteks  ini,  fiqih  menjadi  dasar  untuk  melegitimasi  realitas politik  yang  terjadi.  Penggunaan  istilah  “ dharuri ”  dalam konsepsi  ini  memberi  gambaran  yang  jelas  bahwa  hukum fiqih  harus  dinamis,  sesuai  dengan  realitas  sosial  yang  ada. Setidaknya,  NU  memberi  kontribusi  yang  besar  dalam
8 Ibid , hlm. 233.
melakukan ijtihad politik yang dinamis dan kontekstual untuk kepentingan bangsa dan negara.

## Nasionalisme Piagam Jakarta
d.
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Piagam Jakarta merupakan tonggak lahirnya pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta, yang saat ini termanifestasi dalam Pembukaan UUD 1945, sebenarnya telah  mengalami  perubahan  yang  cukup  signifikan  dalam dasar teologi negara Indonesia. Hal ini karena, dalam naskah Piagam Djakarta yang asli, terdapat tujuh kata yang menjadi kontroversi  dan  perdebatan  para founding  father kita,  yakni Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
Isu kembali kepada Piagam Djakarta sempat mengemuka pada  awal-awal  era  reformasi.  Ada  sebagian  kalangan  yang menuntut -atau mengusulkan- untuk kembali kepada piagam Jakarta, dalam rangka menata kembali dasar negara pada masa amandemen  UUD  1945.  Kalangan  ini  menilai  kebobrokan tatanan  pemerintahan  orde  baru  karena  menjadikan  negara ini  keluar  dari  syariat  Islam  dan  menjadi  sekuler.  Namun wacana ini lambat laun semakin meredup, dan secara sporadis termanifestasi  dalam  beberapa  Peraturan  Daerah  berbasis syariah.
Penghapusan tujuh kata tersebut, tentunya mempunyai dampak  yang  krusial  bagi  landasan  ideologi  bangsa.  Jika tujuh kata tersebut masih termaktub, maka konsekuensi yang niscaya  adalah  bahwa  dasar  negara  kita  berdasar  pada  satu agama  tertentu.  Padahal,  masyarakat  Indonesia  merupakan masyarakat yang plural, terdapat berbagai agama yang tersebar dalam  berbagai  pulau  dan  daerah.  Penghapusan  tujuh  kata dalam  Piagam  Djakarta  ini  menurut  saya  adalah  bentuk toleransi umat Islam yang luar biasa dalam rangka merayakan perbedaan dan kebhinekaan.
Sikap heroik ini meniscayakan satu tokoh dari NU yang mempunyai  peran  penting  dalam  meledakkan  dasar  negara
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
yang bertoleran ini.  Adalah KH. Wahid Hasyim yang dalam detik-detik  terakhir  akhirnya  ‘ legawa ’  terhadap  konsep  dasar negara yang mendukung kebinekaan ini. Putra pendiri NU ini merupakan  anggota  PPKI  (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia), lebih spesifik lagi adalah anggota Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan dasar negara.
Dalam  catatan  Andree  Feilard,  NU  mempunyai  andil besar dalam penghapusan tujuh kata “islami” dalam Piagam Jakarta. 9 Hal ini dilatarbelakangi oleh perdebatan sengit antara kelompok  Islamis  yang  dikomandani  oleh  Muhammadiyah dengan para kaum Kristen dan sekuler dari Indonesia Timur. Jalan tengah ini akhirnya melahirkan kesepakatan secara win-win solution , di mana penghapusan tujuh kata dianggap kelompok Timur menghilangkan dominasi agama tertentu, namun bagi Kelompok Islam Terminologi maha Esa tetap menjadi bagian dari dasar negara.
Dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta sekali lagi menunjukkan komitmen kebangsaan para pendiri bangsa dalam  merayakan  perbedaan  polemik  tentang  isu  islamisasi dasar negara yang terkadang masih sering meletup, tetap saja tidak dapat menghilangkan realitas sejarah akan adanya kerelaan para pendiri bangsa. Dalam hal ini, NU sangat berperan dalam menetukan perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia. 10
Sampai  derajat  ini,  nasionalisme  NU  dalam  membangun bangsa ini tidak bisa dipandang sebelah mata.

## Penerimaan Asas Tunggal pancasila
e.
Pada  tahun  1983,  Orde  Baru  melalui  rezim  Soeharto pernah memberlakukan asas tunggal Pancasila. Konsepsi asas tunggal  Pancasila  ini  meniscayakan  agar  seluruh  organisasi sosial kemasyarakatan harus menempatkan Pancasila sebagai dasar  organisasinya.  Terang  saja,  keputusan  sepihak  ini
9 Andre Feillard, NU Vis a Vis Negara (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm.
39. 10 Fathurin Zen, NU Politik: Analisis Wacana Media (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 32.
menuai beragam reaksi dari berbagai ormas. Sebagian besar ormas Islam banyak yang menolak kebijakan tersebut, karena mayoritas dari ormas ini menempatkan Islam sebagai dasar dan asas organisasi.
Dalam hiruk pikuk kebijakan asas tunggal ini, NU secara tegas  menyatakan  siap  menerima  asas  tunggal  ini.  Dalam konteks ini, NU merupakan organisasi Islam pertama yang menerima berlakunya asas tunggal tersebut. 11 Gusdur adalah tokoh  muda  NU  yang  mendesain  sikap  politik  NU.  Dalam muktamar  NU  1984  di  Situbondo,  diputuskan  penerimaan Pancasila  sebagai  asa  tunggal  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara. Dalam muktamar yang memutuskan Gusdur sebagai  Ketua  Umum tanfidziyah tersebut  juga  menetapkan kembalinya NU pada khittah 26. Hal ini berarti NU menarik diri dari dunia politik praktis dan kembali menjadi organisasi sosial  yang  mengurusi  masalah  agama,  dakwah  dan  sosial. Hal  ini  berbeda  denan  beberapa  organsasi  Islam  lainnya, Muhammadiyah misalnya yang harus melalui proses panjang dan perdebatan sengit dalam menyikapi kebijakan asas tunggal pancasila. Meskipun akhirnya disepakati tentang asas tunggal pancasila sebagai dasar organisasi. 12
Penerimaan asas tunggal Pancasila menjadi bukti akan sikap  kebangsaan  NU.  Sejak  awal,  NU  memandang  bahwa Pancasila  merupakan  penjabaran  dari  nilai-nilai  keislaman. Jika pancasila dilaksanakan secara baik, itu berarti nilai-nilai Islam telah dilaksanakan.
Secara  lebih  spesifik,  argumentasi  penerimaan  asas tunggal Pancasila berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai mana  yang  tertuang  dalam  Keputusan  Munas  Alim  Ulama NU  No.11/MANU/1404/1983. Pertama, Pancasila  sebagai dasar  dan  falsafah  Negara  Republik  Indonesia  bukanlah
11 Al-Zastrow, Gusdur Siapa Sih Sampean? Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 30.
12 Budhi Munawar Rahman, Argumen Islam untuk Sekularisme (Jakarta: Grasindo: 2010), hlm. 147.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015
agama,  tidak  dapat  menggantikan  agama  dan  tidak  dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Artinya Pancasila  dalam  konteks  bernegara  merupakan  pandangan hidup, dan hal ini berbeda dengan ajaran agama.
Kedua, Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagai  dasar Negara  Republik  Indonesia  menurut  Pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menjiwai  sila-sila  lain, mencerminkan  nilai  tauhid  menurut  pengertian  keimanan dalam Islam. Pencantuman kata “esa” mengandung nilai dasar dalam tauhid. Hal ini menjadi sila pertama dalam Pancasila, sehingga Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.
Ketiga, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari’ah , meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Pancasila merupakan prinsip dalam berhubungan dan berinteraksi sosial terhadap sesama manusia, dalam  lingkup  berbangsa  dan  bernegara.  Melalui  Pancasila, maka cara berakhlak sosial dapat terbangun melalui ide dasar budaya dan kearifan masyarakat.
Keempat, penerimaan  dan  pengamalan  Pancasila merupakan  perwujudan  dan  upaya  umat  Islam  Indonesia untuk  menjalankan  syari’at  agamanya.  Pancasila  merupakan payung  yang  akan  mengayomi  kebebasan  dan  menjalankan ajaran  agama.  Sehingga  setiap  orang  dapat  dilindungi  dan dijamin  haknya  dalam  melaksanakan  ajaran  agama.  Kelima , sebagai  konsekuensi  dari  sikap  di  atas,  Nahdlatul  Ulama berkewajiban  mengamankan  pengertian  yang  benar  tentang Pancasila  dan  pengamalannya  yang  murni  dan  konsekuen oleh semua pihak.
Beberapa  argumen  di  atas  secara  formal  menjadi legitimasi pilihan politik NU untuk menerima Pancasila secara sadar. Faktanya NU memahami pemahaman kebangsaan ini secara terbuka dan tidak terdistorsi oleh paham keagamaan yang radikal. Menerima Pancasila, berarti menerima Indonesia sebagai  konsep  negara-bangsa  di  mana  kita  sebagai  warga negara ini hidup. Meskipun dalam beberapa pengamatan lain,
ada semacam tekanan dan resistensi kuasa dalam penerimaan asas tunggal ini. Namun yang jelas keputusan bulat tersebut dicetuskan dalam sebuah wahana permusyawaratan tertinggi organisasi, yakni melaui muktamar.

## Simpulan C.
Sebenarnya,  bukti  historis  ini  adalah  bagan  kecil  dari kiprah politik kebangsaan NU. Tentunya masih banyak bukti dan momentum di luar, yang bahkan lebih signifikan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Catatan ini setidaknya mengingatkan kembali  tentang  nasionalisme  kaum  santri,  yang  pada  masa tertentu  pernah  mengalami  marginalisasi  kuasa.  Pembacaan terhadap kiprah sebuah entitas, baik itu person (tokoh) maupun organisasi,  tentu  saja  tidak  bisa  terlepas  dari  subyektifitas  dan primordialitas. Namun tentunya fakta sejarah akan menampakkan kebenarannya.  Saran,  bantahan  terhadap  tulisan  ini  sangatlah diperlukan.
ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Zastrow. Gusdur: Siapa Sih Sampean?; Tafsir Teoritis atas Tindakan dan Pernyataan Gusdur , Jakarta: Erlangga, 1999. Amin, Masyhur. NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya , Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.
Bizawie,  Zainul  Milal. Laskar  Ulama-Santri  dan  Resolusi  Jihad , Tangerang: Pustaka Compass, 2014. Bruinessen, Martin Van. NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: LKIS, 1994. Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai , Jakarta: LP3ES, 1985.
Feillard, Andre. NU Vis a Vis Negara , Yogyakarta: LKIS, 1999.
Madjid,  Nurcholis. Bilik-bilik  Pesantren ,  Jakarta:    Paramadina,
1997. Mas’ud,  Abdurrahman  dkk. Dinamika  Pesantren  dan  Madrasah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Rahman,  Budhi  Munawar. Argumen  Islam  untuk  Sekularisme , Jakarta: Grasindo, 2010. Ridwan. Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Zen,  Fathurin. NU  Politik:  Analisis  Wacana  Media ,  Yogyakarta: LKIS, 2004.