Volume 8

## METAHUMANIORA
Halaman 351—359 Nomor 3 Desember 2018

## MANUSIA JEPANG: DARI PEMINJAMAN BUDAYA SAMPAI KE SINKRETISME AGAMA
1 Yuyu Yohana Risagarniwa, 2 Leli Yulifar 1 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran
2 Universitas Pendidikan Indonesia
1 yuyu.yohana.risagarniwa@unpad.ac.id
Abstrak
Profil manusia Jepang merujuk kepada bangsa yang memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, budaya malu, dan citra positif lainnya. Citra tersebut diperoleh setelah melalui sebuah perjalanan sejarah yang panjang yang diakui sebagai hasil cultural borrowing ‘meminjam budaya’ luar yang kemudian di-Jepang-kan. Peminjaman budaya tersebut merujuk kepada proses bangsa Jepang dalam ‘mengadopsi’ budaya asing, baik melalui asimilasi maupun akulturasi. Peminjaman budaya tersebut diambildari Timur (China dan Korea) dan Barat (Eropa dan Amerika). Sementara itu, ajaran moral yang dimiliki bangsa Jepang diperoleh dari hasil sinkretisme dari ajaran Konfusius China, agama Budha dari Korea, dan agama Shinto yang telah diyakini oleh para leluhur Bangsa Jepang sejak dahulu kala. Pinjaman-pinjaman budaya tersebut seiring waktu mengalami internalisasi dengan budaya Jepang itu sendiri yang kemudian menghasilkan manusia Jepang yang kita kenal saat ini. Kata kunci: manusia Jepang, pinjaman budaya, sinkretisme agama, ajaran Konfusius
Abstract
The profile of The Japanese is identified as the nation with a high work ethic, discipline, having shame cultures, and other positive images. They do not get those positive images easily though. It took a long time and a long process as they admitted that they started with cultural borrowings taken from other countries which then were Japanized. The cultural borrowings what we are talking about here refer to the processes having been done by Japanese people in adopting foreign cultures either through assimilation or acculturation. The borrowings have been taken from East (China and Korea) and West (Europe and America). While the moral teaching owned by The Japanese now had been created through the syncretical process of three religions; Chinese Confusius, Korean Budha, and Shinto religion which had been the religion of Japanese ancestors since the ancient times. As time goes by, the cultural borrowings have been internalized into the Japanese culture itself which then resulted in The Japanese we know now.
Keywords : Japanese, cultural borrowing, syncretism of religions, Confusius teaching
I PENDAHULUAN
Dalam sejarah Bangsa Jepang dikenal istilah peminjaman budaya ( cultural borrowing ) yang mereka “pinjam” dari Cina dan Barat. Mereka dikenal piawai di dalam mengadopsi budaya dari luar yang kemudian di-Jepang-kan baik dalam bentuk akulturasi maupun asimilasi. Proses ini tidak mudah dilalui, bahkan terdapat periode yang memperlihatkan kondisi mengkhawatirkan, yakni manakala nilai-nilai budaya Barat diterapkan secara total (westernisasi), yang membuat mereka tiba-tiba seperti berada pada dunia asing dengan  generasi yang kehilangan sopan santun karena meninggalkan adat istiadat dan  dekadensi moral pada kalangan anak muda

## Yuyu Yohana Risagarniwa, Leli Yulifar
Jepang (Risagarniwa dan Yulifar, 2015: 7). Hal ini berlangsung hampir selama 20 tahun (Ong, 2018: 14) sejak Restorasi Meiji dicanangkan. Sungguh bukan waktu yang singkat sehingga bukanlah suatu hal yang mudah untuk bisa mengatasi dampak dari pembaratan ini.
Pembaratan yang telah menimbulkan gegar budaya (Culture Shock) pada moral dan adat istiadat bangsa Jepang tersebut benar-benar berjalan secara masive. Bisa dipahami mengingat way of life mereka berganti dari Filsafat Timur menjadi Filsafat Barat. Bahkan, gaya hidup (life style) pun berubah, misalnya, bidang fashion dan kuliner. Dalam kuliner muncul masakan berbahan baku daging sapi yang sebelumnya dihindari karena dianggap binatang suci dalam agama Budha, salah satunya masakan teriyaki yang kini dianggap makanan khas Jepang. Sementara itu, dalam bidang fashion, model pakaian Barat menggantikan pakaian tradisional yang dikenal dengan kimono; rambut pria dipotong pendek dan para perempuannya memakai sanggul model Barat.
Pembaratan tersebut diduga sebagian besar diakibatkan oleh penerapan kurikulum pendidikan yang berorientasi Barat. Hal ini sejalan dengan semangat Restorasi Meiji yang klausul terakhirnya menyatakan bahwa bangsa Jepang harus proaktif menimba ilmu ke mancanegara (Barat) agar negara Jepang berjaya. Kurikulum pendidikan Barat yakni Gaya Perancis (Gakusei) yang sentralistik, kemudian kurikulum pendidikan Amerika yang desentralistik pun mulai diterapkan empat tahun setelah era Meiji berjalan (Yulifar, 1989: 24) yang kemudian disusul dengan kurikulum ala Prusia. Sejalan dengan itu, masuknya agama Kristen Protestan yang dibawa para misionaris Amerika  menunjukkan perkembangan yang  cukup bermakna bagi masuknya  pemikiran Protestan ke dalam karakter bangsa Jepang, terutama  dalam etika Protestan yang memberikan pandangan pentingnya bekerja tekun, ulet, dan disiplin sebagaimana etika Confucius. Kelompok yang mendapatkan pengaruh ini terutama mantan keluarga Samurai yang menginginkanketurunannya tetap menjadi pemimpin pada Era Modern. Para misionaris Amerika tersebut mendirikan lembaga pendidikan modern berupa Perguruan Tinggi (universitas) Protestan pada 1874 di berbagai daerah (Ong, 2018: 77-78). Namun demikian, sikap pemerintah dan masyarakat Jepang pada agama ini memperlihatkan ambivalensinya. Sekalipun dianggap sebagai wakil dari sebuah pemikiran baru (karena berasal dari Barat), tetapi hal itu sekaligus dianggap mewakili kekuatan asing yang bertentangan dengan kepentingan nasional, terutama menjelang Perang Dunia II ketika Jepang berperang melawan Inggris dan Amerika yang beragama Kristen dan dianggap negara Kristen (Ong, 2018: 65).
Dampak negatif dari “pembaratan” tersebut telah menimbulkan reaksi anti Barat (Xenophobia). Kemunculan tokoh yang bernama Kato Hiroyuki yang mengkritik Fukuzawa Yukichi yang condong kepada pemikiran Barat (Liberalisme) mencoba menyadarkan bangsa ini dengan memperjuangkan agar ajaran moral Timur (Confucius) dikembalikan lagi sebagai ajaran moral yang sejalan dengan konsep bernegara yang memandang rakyat dan pemimpinnya adalah keluarga besar yang harmonis, yang dalam pandangan Barat adalah memperbesar kekuasaan pada tangan rakyat dan mengurangi kekuasaan Negara. Maka, saat itu didengungkan slogan: Teknik Barat, moralitas Timur!
Popularitas Bangsa Jepang dalam berbagai aspek kehidupan diakui banyak bangsa sebagai fenomena yang monumental. Hal ini tidak terlepas dari
Manusia Jepang: Dari Peminjaman Budaya Sampai ke Sinkretisme Agama
perjalanan historis bangsa Jepang yang oleh para ahli dipandang sebagai ‘prototipe’ keberhasilansuatu bangsa dalam memadukan dua unsur yang dichotomous: tradisi dan modernisasi (Yulifar, 2010: 1). Berikutnya akan dideskripsikan bagaimana perjalanan Bangsa Jepang dalam membangun budaya bangsanya melalui pendidikan.

## II METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan historis. Data diambil dari berbagai sumber pustaka terkait sejarah tentang sinkretisme agama di Jepang dan peminjaman budaya. Pemaparan berupa deskripsi diurutkan berdasarkan urutan waktu kejadian (historis).

## III HASIL DAN BAHASAN
3.1 Gegar Budaya Sebagai Akibat Pembaratan melalui Dunia Pendidikan Sosio budaya Bangsa Jepang sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan mereka yang dibangun sepanjang sejarahnya. Pada masa Feodal (Zaman Tokugawa), pendidikan di Jepang ditujukan untuk mempersiapkan seorang samurai yang cakap, beretika Confucius, dan berjiwa Bushi (Bushido) sehingga bagian dari mereka akan menjadi para birokrat yang tangguh. Oleh karena itu, hanya golongan samurai dan keluarga dari penguasa Bakufu (penguasa militer) yang berhak mengikuti pendidikan pada zaman Tokugawa.
Sementara itu, pada masa Meiji (1866-1869) tujuan pendidikan dirumuskan sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mengejar ketinggalan ilmu dan teknologi dari Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, Jepang mencoba mengkaji banding ilmu-ilmu Barat dengan cara mengadopsi model pendidikan dari Perancis (1872), Amerika (1879), dan Prusia (1890). Modernisasi dalam bidang pendidikan pada masa Meiji ditandai dengan adanya demokratisasi dalam pendidikan, yakni kesempatan memasuki berbagai jenjang pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Mereka melihat bahwa kebaruan dan kemajuan itu diperoleh dengan belajar dari Barat (Eropa dan Amerika). Pada saat itu banyak diterjemahkan buku-buku teks dari Barat, di antaranya buku-buku yang berasal dari Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, dan Amerika. Mata-mata pelajaran yang bersumber dari Cina, seperti Ilmu ketabiban, kemiliteran, teknik membuat senjata, arsitektur, astronomi dan lain-lain digantikan dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Barat. Demikian juga filsafat Timur (Konfusius dan Bushido) diganti dengan Filsafat Barat. Guru-guru dari Barat didatangkan ke Jepang dan pelajar Jepang banyak dikirim ke Barat dan metode pembelajaran dari menghapal menjadi ke metode yang aplikatif. Melalui dunia pendidikan, pembaratan (westernisasi) merasuk ke seluruh segmen kehidupan bangsa sehingga seperti yang sudah diungkapkan bahwa dua model pendidikan (Perancis dan Amerika) telah mengakibatkan bangsa Jepang mengalami gegar budaya yang berujung kepada Xenophobia.
Untuk mengatasi kondisi chaos daripembaratan tersebut, kalangan istana dengan didukung masyarakat mengeluarkan UU yang dikenal dengan Kyoigaku Taishi (1879). Di dalamnya ada perintah untuk kembali ke ajaran Timur (Confusius). Kyoigaku Taishi tersebut digabung dengan Sistem Pendidikan Prusia (hasil kaji banding Ito Hirobumi dan Mori Arinori) yang diidentifikasi sebagai kunci sistem pendidikan modern Jepang. Saat itulah Model Pendidikan Prusia diterapkan.  Prusia

## Yuyu Yohana Risagarniwa, Leli Yulifar
dipandang sebagai negara kecil sebagaimana Jepang, tetapi menjadi kuat karena sama-sama berhasrat dalam menaklukan dunia melalui kekuatan militer. Keputusan inilah yang boleh jadi membuat Jepang terjebak dalam peperangan demi peperangan yang akhirnya membawa bangsanya terlibat dalam PD II yang dihentikan Amerika dengan dibomnya dua kota industri mereka: Hiroshima dan Nagasaki pada 6-9 Agustus 1945 (Reischauer, 1982: 128).
Pengalaman Bangsa Jepang tersebut sesungguhnya sudah banyak dikaji para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Tidak sedikit di antaranya yang mencoba menganalisis sepak terjang bangsa ini dari sudut karakter dan perilaku mereka yang banyak dipengaruhi oleh cara berpikir mereka tentang hidup dan hakekat kehidupan, baik sebagai individu, kelompok kecil, maupun sebagai bangsa.

## 3.2 Manusia Jepang: Sinkretisme Tiga Agama
Pada periode Tokugawa, pengaruh Cina melalui Konfusianisme dan Budhisme yang  diadopsi  dari  Korea  telah  membentuk  dasar-dasar  filsafat  Bangsa  Jepang, bersinkretis dengan ajaran Shinto yang dipercaya sebagai religi/kepercayaan lokal (asli) Jepang. Faktor yang melatarbelakangi Tokugawa menjadikan Confusianisme dijadikan dasar filsafat dalam berbangsa dan bernegara, dikemukan Rohlen (1985: 12):
Their  basic  rationale  lay  in  the  notion  that  education  would  produce virtuous  and  etchical  administrators  who  by  their  proper  conduct  and  example would order society…this is and idea at the very heart on Confucian thought, and it appealed strongly to the Tokugawa shogun and feudal lords…
Way of life atau cara berpikir bangsa Jepang tidak dapat dilepaskan dari ajaran-ajaran yang kemudian dijadikan falsafah hidup mereka. Bagaimana memandang hidup dan kehidupan sangat dipengaruhi oleh paling tidak tiga “ajaran” yang bersinkretisme yang terdiri dari Shintoisme sebagai ajaran lokal, confucianisme yang berasal dari Cina, serta Budhisme yang diadopsinya dari Korea. Karena itu, boleh jadi melalui sinkretisme tersebut aliran filsafat telah membentuk karakter dan perilaku bangsa Jepang yang terkenal dengan budaya malunya, etos kerja yang tinggi dan ulet,  serta cenderung workcholic alias gila kerja.
Melalui pemikiran tradisional yang bersifat magis, manusia Jepang dibentuk ajaran Shinto untuk menjadi bangsa yang taat dan hormat terhadap kaisar (Tenno) –yang diyakininya sebagai keturunan Dewa Matahari Amaterasu Omi Kami (H. Inou,1983). Bentuk fanatisme ini pada perkembangan berikutnya bersinkretisme dengan Confucianisme, yang kemudian melahirkan bentuk disiplin diri melalui konsep Seppuku (bunuh diri). Oleh karena itu, bisa jadi konsep harakiri yang banyak dilakukan tentara Jepang pada saat peperangan dipengaruhi sinkretisme antara Shintoisme-Confucianisme.
Ajaran Shinto ini pada dasarnya merupakan bentuk religi kuno, yang dalam konsep Antropologi dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme. Oleh karena itu, menurut Ong (2018: 53), para ahli di Jepang ragu  memasukkan Shinto ke dalam kategori  agama  karena  tidak  memiliki  kitab  suci,  bersifat  panteis,  tidak  ada  figur sentral yang menjadi objek pemujaan, dan tidak ada ajaran moral/larangan dengan konsekuensi yang jelas.
Aspek animisme dan dinamisme tersebut tampak dari Kuil Shinto yang disebut  Jinja yang semuanya memakai gerbang atau Torii sebagai tempat suci yang
dipersembahkan bagi leluhur Kaisar, Uji (clan) setempat, Dewa Padi atau arwah- arwah yang menguasai gunung, bukit,  lembah, laut, dan lain-lain. Upacara-upacara ritual agama Shinto banyak diselenggarakan sepanjang tahun di berbagai tempat (Yulifar, 2010: 4). Di dalam Jinja, kerap terdapat patung Budha yang menandai terdapatnya sinkretisme Shinto dan Budha (Ong, 2018: 54).
Upacara penobatan kaisar/Tenno juga dilakukan berdasar kepada ritual tradisional tersebut. Tenno yang berkuasa secara turun-temurun berdasar kepada sistem patrilineal. Oleh karena itu, sistem waris keluarga Jepang jatuh pada anak laki-laki tertua sebagai pewaris kekayaan ayah sekaligus pengganti kepala keluarga di rumah (Sumarna, 1992: 45).
Menurut Ong (2018: 54), Shinto sebagai agama mulai ‘direkayasa’ pada zaman Edo (1600-an-1868), bukan ribuan tahun seperti yang selama ini dibicarakan orang-orang. Pada zaman ini, Budha dijadikan agama negara, sedangkan konfusianisme menjadi ideologi negara. Penyebutan ‘rekayasa’ tersebut muncul manakala fenomena anti pemerintahan muncul sekaligus menjadi anti kepada kedua agama tersebut sehingga  muncul dalam bentuk ‘rekayasa’ agama tandingan yang dianggap asli bukan ‘impor’. Oleh karena itu, ketika kekuasaan kembali ke tangan Tenno (dari pemerintahan Tokugawa/Bakufu), melalui peristiwa berdarah antara kaum ‘pemberontak’ dan pendukung pemerintah (Tokugawa) yang kemudian dimenangkan kaum pemberontak (kelompok anti pemerintah), ‘agama’ dan ideolog‘tandingan’ yang dikenal Shinto sudah disiapkan menjadi agama negara. Namun demikian, terlepas dari usia kemunculan Shinto tersebut, sinkretisme tiga ajaran tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini.
Setelah Perang Dunia ke-2, relasi dalam keluarga Jepang di perkotaan lebih cenderung berorientasi terhadap hubungan suami-istri yang dikenal dengan konsep maihomushugi (kecintaan kepada kehidupan keluarga). Konsep ini tampaknya sebagai bentuk pengalihan perhatian seorang individu terhadap masalah-masalah nasional untuk pencapaian kebahagiaan keluarganya secara internal. Memang saat ini, terutama di daerah perkotaan, bangsa Jepang tampak lebih individualistik, konsumtif, dan memilih menjadi seorang Sarariiman (kaum gaji) dibandingkan menjadi produsen yang menghasilkan barang (Yulifar, 2010: 6). Terkait agama, orang Jepang jika ditanya cenderung menjawab tidak beragama (kecuali mereka yang beragama Kristen). Jika ditanya terus kemungkinan akan menjawab agama Budha (Ong, 2018: 35). Selanjutnya, penulis ini mengungkapkan data yang memperlihatkan bagaimana sinkretisme didukung data kuantitatif pada masyarakat Jepang modern. Menurut data hasil survey Biro Urusan Agama, Direktorat Budaya Kementerian Pendidikan Jepang, per 31 Desember 2015, populasi umat Shinto 89.5 juta, Buddha 88,7 Juta, Kristen 1,9 juta, dan agama lainnya 8,7 juta. Total umat beragama 188,89 juta; sedangkan penduduk Jepang tahun 2015 berjumlah 127 juta jiwa. Ini berarti ada 60 juta warga yang Jepang memeluk lebih dari 1 agama dalam waktu yang bersamaan (Ong, 2018: 35).
Sepanjang sejarahnya, diketahui bahwa kekuasaan Tenno mengalami pasang surut di antara kekuasaan politik yang memerintah langsung atau hanya sebagai simbol belaka. Namun, sesungguhnya wibawa Tenno di hadapan rakyat Jepang pada umumnya tetap dominan. Data di atas memperlihatkan bahwa wibawa Tenno pada saat ini masih dominan, dengan munculnya angka 89,5 juta yang mengakui Shinto sebagai agama (yang bisa jadi pemeluk Shinto ini juga mengakui lebih dari

## Yuyu Yohana Risagarniwa, Leli Yulifar
satu agama/religi yang artinya sebagai bukti terjadinya sinkretisme pada kalangan masyarakat Jepang dewasa ini).
Meskipun pada saat ini lebih dari 80% rakyat Jepang menganggap Tenno sebagai orang biasa, hanya 5% yang menghendaki pemerintahan Tenno dihapus (Yomiuri Shimbun,1989 dalam Sumarna 1992: 49). Pada saat ini, pemerintahan Tenno merupakan kekaisaran tertua di dunia yang berdasarkan garis keturunan. Mungkin hanya Inggris yang bisa menyaingi usia tertua dari sebuah “dinasti” yang tidak terputus berdasar pada garis keturunan. Angka penolakan terhadap kaisar dewasa ini bisa jadi bertambah, tapi melihat stabilitas politik mereka diasumsikan tetap pada angka yang minoritas. Seperti pernyataan Kasai dalam Zein  (2001: 165), pada saat ini generasi muda Jepang memandang Shinto hanya merupakan kepercayaan untuk para orang tua. Ketika panen berlimpah, mereka melakukan upacara untuk mengucapkan terimakasih pada dewa inori (Dewa Pertanian) dan bentuk-bentuk perayaan/ritual lainnya. Aktivitas ini dipandang generasi muda Jepang sebagai sesuatu yang kuno dan akan tergusur oleh jaman. Pandangan inimerupakan salah satu contoh terjadinya degradasi terhadap keberadaan dan penghormatan terhadap Tenno (Kaisar), terutama yang melanda kelompok generasi muda Jepang. Fenomena lunturnya kepercayaan kepada Tenno dan keinginan untuk mengganti pimpinan tertinggi negara tersebut telah memunculkan aliran kanan (Uyoku), yaitu sekelompok masyarakat yang berusaha mempertahankan nama dan kekuasaan Kaisar sebagai upaya untuk menahan degradasi tersebut. Uyoku pada umumnya didukung oleh generasi tua (60 tahun ke atas) dan dikenal sebagai kelompok yang keras/radikal. Kelompok ini percaya bahwa dari pengalaman sejarah dan kebudayaan Jepang, “Tenno akan memberikan rasa aman dan bukan Jepang lagi kalau tanpa Tenno”. Mereka merasakan bahwa walaupun penguasa pemerintahan berganti-ganti, pada akhirnya Tenno-lah yang akan menjadi penentu keselamatan negara, seperti yang dibuktikan oleh sejarah bangsa ini (Yulifar, 2010: 6).
Di samping pemujaan terhadap Tenno, di dalam masyarakat tradisional Jepang dikenal pemujaan terhadap arwah para leluhur yang dipercaya sebagai pendiri ie (semacam famili khas Jepang). Para arwah tersebut diyakini mengawasi dan melindungi anggota-anggota ie yang masih hidup. Tradisi ini masih muncul dalam bentuk upacara O-bon yang biasa dilaksanakan pada pergantian musim antara Juni dan Juli (Tobing, 2006: 11).
Melalui konfusianisme, konsep pemerintahan dipandang sebagai sebuah keluarga besar. Moral konfusianisme yang demokratis dan kesetiaan antarpribadi serta pentingnya kerja keras (Tek Tjeng, 1988: 12) sangat ditekankan. Dari ajaran inilah bangsa Jepang memperoleh etos kerja dengan disiplin yang tinggi, memiliki tanggung jawab terhadap pimpinan, serta sikap ulet dan hidup mengutamakan efisiensi  (tidak  boros).  Sementara  itu,  Budhisme  memainkan  peran  yang  juga dipandang penting, seperti pendapat Reischauer (1988) yang menyatakan bahwa mirip dengan pengaruh Kristen di Barat yakni terkait konsep “samsara’ atau hidup tiada akhir, hidup adalah derita dan Sang Budha yang akan membebaskan manusia dari derita tersebut (konsep Nirwana).
Prinsip subordinasi yang menyeluruh terlihat jelas dalam etika kelas samurai Jepang sebagai akibat penerapan Konfusianisme yang lebih menekankan pentingnya subordinasi tanpa pamrih dan sikap totalitas terhadap masyarakat untuk kepentingan satu kolektivitas secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan Cina. Menurut Suwarsono dan Alvin Y. So (2007) di Cina, Konfusianisme menekankan
pentingnya faktor efisiensi, harmoni, dan sekaligus integrasi dari berbagai bagian yang berbeda dari masyarakat dalam usaha produksi.
Prinsip subordinasi yang menyeluruh tersebut terlihat jelas menjadikan mereka memiliki kewajiban, tugas, dan tanggung jawab tanpa batas kepada kaisar, tanpa memperhitungkan kepentingan diri sendiri. Etika kerja samurai ini menyebar ke seluruh masyarakat Jepang pada masa Tokugawa. Melalui panggilan dan tanggung jawab tanpa batas ini, masyarakat Jepang mampu bergerak menuju satu arah yang jelas dalam memenuhi kewajibannya tersebut kepada sang penguasa (kaisar). Kondisi ini membuat para kelas samurai sigap dan siap ketika Jepang memasuki Era Meiji (Jaman Modern) yang mengakhiri Era Tokugawa (Jaman Feodal).
Ajaran Budha di Jepang mencapai masa keemasannya pada masa Feodal yang dikenal sebagai Era Tokugawa. Pada Era Meiji, ajaran ini dianggap sebagai ajaran asing dan terdapat upaya untuk menyingkirkannya dari seluruh aspek kehidupan bangsa Jepang. Maka keluarlah UU pemisahan Budha dari Shinto yang diikuti dengan tindakan-tindakan penghancuran kuil-kuil dan patung Budha. Seluruh atribut dan jejak-jejak budhisme di Jinja dihancurkan, termasuk altar-altar Budha di istana yang selama hampir 1000 tahun dilaksanakan ritual penyembahan terhadap Budha. Hal ini dilakukan karena saat berganti rezim, kaisar/Tenno berganti menjadi pemimpin tertinggi dari Shinto.
Pada tahun 1871 pemerintah menyita properti milik kuil Budha seiring dengan hilangnya kepercayaan masyarakat yang melihat Budha sebagai agama yang fatalistik, anasionalis, hanya memikirkan keakheratan, dan tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang konkrit dalam kehidupan duniawi. Kondisi ini membawa para tokoh Budha dari berbagai aliran untuk melakukan reformasi. Tahun 1860-an sekte Nichiren sebagai aliran Budha yang paling berpengaruh di Jepang di bawah pimpinan Tanaka Chikagu melakukan reformasi di bidang layanan sosial, dengan berpegang pada kitab Sutra Lotus (Saddarma Pundarika Sutra). Organisasi yang dipimpinnya mendapat simpati dari pihak elite, politisi, konglomerat dan pihak militer. Upaya ini berhasil bukan hanya pada pencitraan di tingkat nasonal, tetapi juga internasional.
Reformasi tersebut selanjutnya bukan hanya menyangkut aspek ritual-seperti halnya upacara pernikahan, melainkan juga berkenaan dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar, menengah, dan tinggi,  serta  lembaga penelitian yang terwujud sejak  didirikannya organisasi yang dikenal dengan nama Soka Gakkai (Organisasi untuk menciptakan nila/moral) pada tahun 1930 oleh Makiguchi Tsunesaburo (mantan biksu Nichiren) yang kemudian berkembang pesat sekitar tahun 1960-an, sehingga keberhasilannya dapat dilihat dari berubahnya pencitraan terhadap agama ini. Pengaruhnyapun sampai ke luar Jepang. Di antaranya daerah-daerah jajahan Jepang (Pulau Taiwan dan Semenanjung Korea, dan daerah semi jajahan Jepang seperti Tiongkok Utara dan Timur). Sebagian dari biksu Nichiren menjadi mata-mata (agen) dan provokator yang membuka jalan bagi agresi militer Jepang. Kegiatan ini baru berhenti ketika Jepang menerima kekalahan demi kekalahan dalam peperangan dan kehilangan tanah jajahannya (Ong, 2018: 51). Dengan demikian, sulit tampaknya memisahkan antara pengaruh Shinto, Konfusianisme, dan Budhisme dari pola pikir manusia Jepang. Sebab, manakala secara politik (yang ditasbihkan dengan UU)  ada upaya untuk memisahkan Shinto dari unsur agama ‘asing’, hal itu dijawab dengan sebuah reformasi yang mengikuti dinamika perkembangan sosio-politik bangsanya.

## Yuyu Yohana Risagarniwa, Leli Yulifar
Terkait sinkretisme yang terjadi pada religi masyarakat Jepang, Robert N. Belah dalam Suwarsono dan Alvin Y. So (2002: 37), mengungkapkan bahwa Konfusianisme dan  Shinto  telah  melakukan  peminjaman  dan  penggabungan  ajaran  metafisika dan psikologi dari Budhisme; sementara Budhisme dan Shinto telah meminjam dan menggabungkan ajaran etika Konfusianisme (Yulifar, 2010: 8). Selanjutnya, Bellah yang dikenal dengan bukunya Tokugawa Religion mengatakan bahwa kondisi bercampur baurnya ketiga ajaran tersebut menjadikan Konfusianisme Jepang sangat berbeda dengan Konfusianisme Cina. Demikian juga, Budhisme Jepang berbeda dari kepercayaan itu muncul untuk pertama kalinya, yakni Budhisme di India. Oleh karena itu, bisa jadi Jepang merupakan negara yang paling berhasil dalam melakukan peminjaman budaya ( Cultural borrowing ), dari bangsa asing karena keberhasilannya dalam men-Jepang-kan budaya tersebut, sehingga berbeda dari bentuk asalnya. Bangsa Asia kebanyakan dikenal sebagai penganut agama yang monotheisme. Untuk memahami terjadinya sinkretisme tiga “agama/ajaran” di Jepang, berikut ini adalah pendapat Reischouer (1988: 287): Shinto tidak mempertanyakan masalah akhirat, dan Mahayana (Budha) bukanlah agama yang ekslusif (sehingga) mudah menyesuaikan diri dengan keyakinan setempat, agama Budha dan Shinto mudah rukun bersama-sama, dan kuil-kuil Shinto sering secara administratif berhubungan dengan biara-biara Budha. Orang Jepang pra-modern biasanya menganut agama Budha dan Shinto sekaligus, dan sering pula banyak yang menjadi penganut Kong Fu Tse. Dasar ajaran yang tidak ketat terhadap pengaruh dari luar, ditambah sikap bangsa Jepang yang bisa menerima ajaran tersebut dalam satu kesatuan,  setelah melalui perjalan yang sangat panjang dengan gelombang pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bisa dikatakan bahwa ‘agama-agama’ tersebut telah berhasil membangun nilai-nilai moral dan karakter manusia Jepang.
Manusia Jepang Modern kini cenderung bersikap sekuler. Oleh karena itu, jangan heran, apabila bagi orang Jepang, “agama” tidak lebih dari sekedar asesories, yang secara ritual dinikmati sebagai arena rekreasi rokhani.  Hal itu bisa dilihat dari apa yang dilakukan sebagian besar orang Jepang yang bisa saja menikah di Kuil Shinto, meninggal melalui ritual Budha, saat natal ikut merayakan, dan beretika Confucius. Menyimak perjalanan manusia Jepang tersebut di atas maka nampaklah bahwa manusia Jepang telah mewujudkan sebuah tradisi atau budaya melalui sebuah dinamika dalam relasi sosial yang tidak statis, yang sejalan dengan pendapat van Peursen (1988: 11) bahwa tradisi itu bukan sesuatu yang tidak dapat diubah, tetapi merupakan perpaduan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan ceritera tentang perubahan-perubahan riwayat manusia yang selalu memberikan wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada, yang jika dipandang dari sosiologi agama (religi sebagai agama),  akan nampak bahwa melalui ‘agama’, peranan sosial akan terwujud dalam bentuk-bentuk ikatan sosial, baik berbentuk ritual, nilai-nilai, sistem-sistem kewajiban sosial dan lain-lain  (Nothingham, 1997: 42) telah dicapai oleh bangsa Jepang dengan dalam  perjalanan historisnya.
IV PENUTUP
Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa apa yang dilihat dan dinilai tentang manusia Jepang saat ini yaitu yang memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, memiliki budaya malu, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, tidak didapatkan begitu saja dalam waktu yang singkat. Proses menuju manusia Jepang yang dikenal positif saat ini
tidak lepas dari rangkaian peristiwa yang berliku-liku, jatuh bangun, hingga akhirnya mampu menginternalisasikan diri mereka sebagai sosok manusia Jepang yang memiliki karakteristik tersendiri, unik, dan lepas dari budaya-budaya yang dipinjamnya dari Barat.Tidak hanya itu saja, dalam bersikap, ajaran moral yang dimiliki bangsa Jepang merujuk pada sinkretisme dari agama Shinto yang dimiliki bangsa Jepang sebagai kepercayaan yang diyakini oleh para leluhur mereka, dengan ajaran Konfusius dari China, dan agama Budha dari Korea. Unsur-unsur budaya yang dipinjam bangsa Jepang diambil dan diadopsi disesuaikan dengan kondisi budaya dan sosial bangsa Jepang itu sendiri telah menjadikan manusia Jepang seperti saat ini, sebagaimana yang dikenal oleh dunia.

## DAFTAR SUMBER 1. Laporan Penelitian
Yulifar, Leli. 2010. Bangsa  Jepang  Di  antara  Sinkretisme,  Sekulerisme  dan  Ethos  Kerja . Makalah: Dipresentasikan pada Kongres ASPENSI, Bandung, Oktober 2010.
---------------. 1989 . Pelaksanaan Sistem Pendidikan di Jepang Pasca Restorasi Meiji . Skripsi. Bandung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Risagarniwa, Yuyu Yohana dan Leli Yulifar, 2015. Budaya  Memeperkokoh  Bangsa . Makalah: Dipresentasikan pada Kuliah Umum di Universitas Persada, Jakarta. September 2015. Surajaya, I. Ketut. 1983 . Peranan Kaum Intelektual dalam Modernisasi Meiji . Kumpulan Makalah Seminar Studi Jepang: Jakarta: Fakultas Sastera UI. Tek Tjeng, Lie. 1988. Sikap Mental Masyarakat Jepang dalam Era Pembangunan Negaranya , dalam Seminar Nasional Studi Jepang IV, Bandung: IKIP Bandung 21- 22 Nop 1988,
2. Buku
Alvin Y. So, Suwarsono. 2007. Perubahan Sosial dan Pembangunan .  Jakarta: LP3S Inou. H. 1983 . Some aspects of Educational Policy The Contributed to the Modernization of Japan .  Hirosima: Hiroshima University. Reischuer, Edwin O.1988. The Japanese To Day Change and Continuity . Massachusset, London, England: The Belknap Press of Harvard University ----------------------------1982. The Japanese . I-Chome 2-6, Bun kyo Ku, Tokyo: Charles E. Tuttle Company Suido. Nottingham, Elizabeth K. 1997. Agama  dan  Masyarakat. Jakarta: PT. Rajagrapindo Persada. Ong, Susi. 2018. Seikatsu  Kaizen:  Reformasi  Pola  Hidup  Jepang,  Panduan  Menjadi Masyarakat Unggul dan Modern . Jakarta: PT Gramedia. van Peursen. C. A. 1988. Strategi Budaya . Yogyakarta: Kanisius Rohlen, Thomas P. 1983. Japan  High  Schools . London, Berkeley, Los Angeles: University of California Press Tobing, Ekayani .2006. Keluarga  Tradisional  Jepang  dalam  perspektif  Sejarah  dan Perubahan Sosial . Jakarta: Iluni UI KWJ,. Zein, Abdul Baqir. 2001. Saya Memilih Islam . Jakarta: Gema Insani Press.