## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Muammar 1 , Nurul Mahmudah 2
1 Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo ammarrachman682@gmail.com ,
2 Dosen IAIN Metro nurulmahmudah@metrouniv.ac.id
Diterima: Desember, 2019 Direvisi : Januari 2020 Diterbitkan: Januari, 2020
Abstract: This  study  discusses  the  position  of  women  in  the  criminal  justice  system  focusing  on  their position  as  victims  using  a  normative  juridical  approach.  The  results  of  the  study  describe  that  the Indonesian criminal justice system uses the Due Process Model (DPM) model and overrides the Crime Control Model (CCM). Where the position of female victims in the criminal justice system is at the level relating to compensation and rehabilitation as well as the merger of the lawsuit for compensation which is regulated in Chapter XII of the Criminal Procedure Code. Factors That Affect Legal Protection of Women Victims  in  the  Criminal  Justice  System  namely,  the  lack  of  Human  Resources  in  related  institutions, related  to  legal  apparatus  in  related  agencies  and  inadequate  Infrastructure.  The  conclusion  of  this research  is  that  women  still  need  more  attention  in  the  Indonesian  criminal  justice  system,  especially women  victims,  as  well  as  initiatives  from  policy  makers  to  accommodate  women  victims  of  crime  as parties  who  suffer  and  are  harmed  because  they  have  nothing  to  do  and  not  in  the  context  of  the existence and legal position of victims as the party who suffers and is harmed because of a violation of criminal law and becomes part of the criminal law.
Keywords: Criminal Justice System, legal protection, women.
Abstrak: Penelitian ini membahasa tentang kedudukan perempuan dalam system peradilan pidana focus pada  kedudukannya  sebagai  korban  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative.  Hasil penelitian  menguraikan  bahwa    system peradilan  pidana  Indonesia  menggunakan  model Due Process Model (DPM)  dan  mengesampingkan Crime  Control  Model (CCM).  Dimana  kedudukan  korban perempuan dalam system peradilan pidana berada pada tataran yang berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi serta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam Bab XII KUHAP. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Yang  Menjadi  Korban Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  yakni,  kurangnya  Sumber  Daya  Manusia  pada  instansi  terkait,Terkait
dengan  aparat  hokum  pada  instansi  terkait  danSarana  dan  Prasarana  yang  kurang  memadai. Kesimpulan  penelitian  ini,  bahwa  perempuan  masih  sangat  membutuhkan  perhatian  lebih  lagi  dalam system peradilan pidana Indonesia khususnya korban perempuan juga inisiatif dari pemangku kebijakan untuk mengakomodir perempuan korban kejahatan sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena tidak ada hubungannya dan tidak dalam konteks eksistensi dan posisi hukum korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana.
Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, perlindungan hukum,perempuan

## A. Pendahuluan
Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseo 1 rang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam praktiknya, perlindungan hukum untuk warga negara sering terabaikan. Karena di sisi lain, kesadaran hukum yang  rendah  berkaitan  dengan  kualitas  sumber  daya  di  lembaga-lembaga  yang  tergabung  dalam Sistem Peradilan Pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran ( law awareness ) dalam perundang-undangan  dengan  tingkah  laku  hukum  ( law  behavior )  lembaga-lembaga  Sistem
Peradilan  Pidana.  Pada  akhirnya,  kesenjangan  ini  melahirkan  praktik-praktik  represif,  seperti penyiksaan dalam penyidikan. 2 Ada sesuatu hal yang sering terlupakan ialah peranan korban dalam suatu  peristiwa  pidana.  Semua  seolah-olah  terlena  bahwa  penanganan  masalah  korban  sudah terwakili oleh para pejabat penyidik, para advokat atau pengacara, dan jaksa penuntut umum. Tidak dapat  dipungkiri,  bahwa  substansi  suatu  peristiwa  pidana  secara  materiil  lebih  banyak  ditentukan oleh  peranan  saksi  dan  korban,  khususnya  dalam  hal  pembuktian  suatu  peristiwa  pidana.  Dalam kenyataan  di  lapangan  para  saksi  dan  korban,  sering  mendapat  tekanan  oleh  orang-orang  yang
1 Nurul Mahmudah dan Supiah Supiah, “Study of Sociology in Jurisprudence of Women’s Leadership,” Al- Mizan 14, no. 2 (1 Desember 2018): 162–79, https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741.
2 Muladi, Hak  Asasi  Manusia  dan  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponogoro, Semarang, hlm. 17.
berkepentingan dengan peristiwa pidana. 3 Di dalam banyak kasus kejahatan seksual, para korban sering enggan untuk bertindak sebagai saksi karena malu akan stigma yang harus mereka hadapi sebagai korban pemerkosaan.
Dalam beberapa kasus yang sering kita dengar atau baca dari berita-berita baik radio maupun televisi  atau  majalah  dan  koran,  seringkali  tindak  kekerasan  yang  menimpa  terhadap  kelompok rentan  (perempuan  dan  anak)  akhirnya  berujung  pada  lemahnya  perlindungan  terhadap  mereka selaku  korban.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  serius  mengenai  perlindungan  terhadap  saksi dan/atau  korban  maupun  keluarga  mereka  dirasakan  perlu  adanya  perundang-undangan  yang mengatur perlindungan terhadap perempuan yang dimaksud.
Hal  ini  memperlihatkan  lemahnya  perlindungan  terhadap  perempuan  yang  menjadi  korban suatu tindak pidana. Maka dari itu, karena kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari kejahatan  menimbulkan  korelasi  yang  positif  terhadap  kedudukan  korban  dalam  sistem  peradilan pidana,  yaitu  perlunya  pemberdayaan  korban  dalam  proses  penegakan  hukum  melalui  sistem peradilan  pidana. 4 Seringkali  yang  menjadi  korban  dalam  suatu  tindak  pidana  adalah  seorang perempuan.  Perempuan  sering  kali  menjadi  obyek  kekerasan  ataupun  pelecehan  seksual  yang dilakukan oleh pria. Perempuan sangatlah rentan untuk menjadi korban. Maka dari itu harus adanya hak-hak khusus yang harus diberikan kepada perempuan yang menjadi korban.
Adakalanya  korban  dan  para  petugas  hukum  berpijak  pada  persepsi  yang  berbeda  dalam melihat pembuat kejahatan. Korban kejahatan melihat terdakwa sebagai orang yang secara faktual adalah salah ( factual guilt ) dan korban menderita karena perbuatannya, sementara petugas hukum melihat keselahan terdakwa dalam suatu perkara dari sudut kesalahan menurut hukum ( legal guilt ).
Dampak  praktek  hukum  sehari-hari,  kesalahan  secara  faktual  ( factual  guilt )  tidak  secara  otomatis akan menjadi kesalahan menurut hukum ( legal Guilt ), sedangkan pelaksanaan hak-hak korban yang
3 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.
4 Rena Yulia, Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. Vii.
berhubungan  dengan  pelanggar  hukum  pidana  (tersangka/terdakwa)  memerlukan  kesalahan menurut hukum pidana ( legal guilt ). Maka dari itu, peran dan kemampuan polisi dan jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana menjadi faktor penentu pelaksanaan hak-hak korban. 5
Berdasarkan  pendahuluan  atas  latar  belakang  di  atas  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  Bagaimana  model  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  yang  menjadi  Korban  dalam Sistem Peradilan Pidana. Bagaimana Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Apa saja faktor-faktor yang memperngaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban dalam sistem peradilan pidana.

## B. Model  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  yang  menjadi  Korban  dalam  Sistem Peradilan Pidana
Sistem  menurut  Prof.  Soebekti  SH  adalah  suatu  susunan  atau  tatanan  yang  teratur,  suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau  pola, hasil  dari  suatu pemikiran  untuk  mencapai tujuan.  Dalam  suatu  sistem  yang  baik  tidak boleh  terjadi  suatu  pertentangan  atau  perbenturan  antara  bagian-bagian  tersebut,  dan  juga  tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-bagian itu. 6 Sistem peradilan  pidana  sebagai  suatu  sistem  pada  dasarnya  merupakan  suatu  open  system,  dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi  dan  interpedensi)  dengan  lingkungannya  dalam  peringkat-peringkat,  masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri ( subsystem of criminal justice system ). 7
5 Mudzakkir, Posisi  Hukum  korban  kejahatan  dalam  sistem  peradilan  pidana ,  disertasi,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 97.
6 Subekti,  Sistem Hukum Nasional  yang Akan Datang, Termuat dalam Hukum dan Pembangunan Nomor 4 Tahun IX, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1979, hlm. 349.
7 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.
Dalam kerangka perlindungan terhadap korban, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  mengatur  secara  spesifik pidana  dan  hukum  acaranya.  Undang-Undang  ini  merupakan  Undang-Undang  pertama  yang mengakui  adanya  ketimpangan  relasi,  bertujuan  menghapuskan  diskriminasi.  Namun  sosialisasi penerapan  Undang-Undang  ini  tidak  cukup  menguatkan  kapasitas  penegak  hukum  dalam memahami  dan  mengimplementasikan  Undang-Undang  ini.  Sistem  dan  mekanisme  penanganan tidak  menjangkau  dan  dilakukannya  analisa  gender.  Akibatnya,  penerapan  Undang-Undang diperlakukan sama. Bahkan terjadi diskriminasi hukum, bila suami yang melaporkan istrinya, proses hukum  lebih  cepat  dibanding  bila  istri  yang  melaporkan  suami.  Dalam  beberapa  kasus  bahkan pelaporan suami segera diproses sekalipun istrinya telah melaporkan suaminya lebih dulu. Praktek semacam ini tentu saja bertentangan dengan pengaturan hak korban dalam mendapatkan haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam Undang Undang tersebut.
Transparansi  (keterbukaan)  dari  prosedur  penanganan  pengaduan  atau  laporan  tentang adanya tindak pidana serta kelanjutan penanganannya juga kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan  sangatlah  penting.  Para  aparat  hukum  penting  untuk  memberikan  informasi  lengkap dan  akurat  kepada  korban,  agar  ia  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  informasi  yang memadai ( informed decision ). Penyediaan dan pemberian informasi akurat pada tahap awal (proses penyidikan  dan/atau  penuntutan)  akan  memungkinkan  korban  membangun  hubungan  kerja  sama yang baik dengan penegak hukum dan pejabat-pejabat lainnya. Segala upaya harus dilakukan untuk menjamin  privasi  dari  korban  dan  jika  diperlukan,  juga  dari  pasangan  (suami-istri)  dan  anggota keluarga  korban.  Sejauh  memungkinkan  dan  tanpa  mengorbankan  kepentingan  pencarian
kebenaran  materil  dalam  proses  peradilan  pidana,  identitas  korban  haruslah  dirahasiakan  dan privasinya dilindungi. 8
Khususnya bagi korban yang mengalami trauma psikis berat atau mengalami ancaman karena posisinya sebagai saksi korban, maka aparat penegak hukum dan peradilan sedapat mungkin harus merahasiakan atau tidak membuka informasi perihal nama atau alamat dari korban tindak pidana yang memungkinkan dikenalinya identitas korban, dan dengan demikianh mengancam keselamatan dan/atau  terganggunya  privasi  korban.  Media  massa  tidak  boleh  mendapatkan  dan  juga mempublikasikan  berita  rinci  yang  dapat  mengarah  pada  pembukaan  identitas  korban,  tercakup kedalamnya informasi tentang nama, alamat, foto atau data medis.
Lembaga kepolisian Indonesia, ada unit khusus dalam mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan  yang  disebut  Unit  PPA  (Perlindungan  Perempuan  dan  Anak).  Penanganan  kasus perempuan  dan  anak  perlu  diberikan  dalam  bentuk  pendampingan,  konseling  dan  penyediaan bantuan  hukum  karena  sifatnya  yang  lebih  sensitif.   Oleh  karena  itu  Kepolisian  Indonesia  (Polri) membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), dan pengembangan kemampuan serta pengetahuan  Polwan  (polisi  wanita)  dalam  bidang  ini  harus  terus  ditingkatkan  seiring  makin kompleksnya  kejahatan  dan  kasus  kekerasan  antar  negara.  Tugas  pokok  dari UPPA  (Unit Perlindungan  Perempuan  dan  Anak)  adalah  melayani  dan  melindungi  perempuan  dan  anak  baik sebagai pelaku, korban atau saksi dalam tindak pidana perdagangan orang, kejahatan yang terkait dengan  pelecehan  seksual,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  pornografi,  anak  yang  berhadapan dengan hukum (ABH), penculikan, perjudian dan kejahatan lain, serta berperan sebagai pelindung dan penyidik yang secara umum wewenangnya sama dengan penyidik.
8 Muhadar,  Edi  Abdullah,  Husni  Thamrin, Perlindungan  Saksi  &  Korban  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 190.
Kejaksaan  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  Negara  di bidang penuntutan serta  kewenangan lainnya. Dalam hal ini jaksa sebagai pendamping korban di persidangan  untuk  melakukan  penuntutuan  terhadap  terdakwa.    Sedangkan  Lembaga  Peradilan seperti  halnya  lembaga-lembaga  lainnya  tidak  lepas  dari  peranan  dan  tanggung  jawab.  Soerjono Soekanto  menyebutkan  bahwa  peranan  atau rule merupakan  hak-hak  dan  kewajiban. 9 Dengan peranan  yang  berupa  hak  dan  kewajiban  inilah  Lembaga  Peradilan  dapat  eksis  menghasilkan berbagai macam putusan.
Sebagai  negara  hukum,  Peradilan  adalah  mutlak  diperlukan  sebab  dengan  peradilan  akan dapat  mewadahi  dan  mengimplementasikan  berbagai  persoalan  hukum  ke  dalam  bentuk  yang kongkrit.  Penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan  sebuah  kebijakan  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  masyarakat  ( social  defence  policy ).  Pada  dasarnya  ada  beberapa  model yang  berkembang  baik  di  Negara  Kontinental  maupun  Negara  Anglosaxon.  Model  ini  tidak  dapat dilihat sebagai suatu yang absolute atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bisa dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas di dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.
Penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan sangat berperan  dalam  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  korban  dan/atau  saksi.  Tugas  dan  tanggung jawab  penegak  hukum,  selain  berdasarkan  masing-masing  ketentuan  lembaga  penegak  hukum serta  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana),  juga  berpedoman  pada  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat diraih melalui kerja  sama  terutama  dengan  LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban).  Komitmen  yang
9 Soerjono  Soekamto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Rajawali,  Jakarta,  1983, hlm.11.
kuat untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada sangat diharapkan masyarakat. Memang hal itu dilakukan sesuai cita profesi, sumpah jabatan, dan perintah undang-undang. 10
Model  penegakan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  menggunakan  model Due  Process Model (DPM) dan mengesampingkan Crime Control Model (CCM) sehingga dalam sistem ini yang diutamakan adalah prosedur termasuk hak-hak seseorang tersangka selama mengikuti alur sistem yang  sudah  ditetapkan  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana).  Sedangkan Crime Control  Model (CCM)  mengedepankan  efektivitas  dari  suatu  proses  peradilan  pidana.  Ukuran kemajuan  penegakan  suatu  sistem  peradilan  pidana  sangat  tergantung  dari  seberapa  jauh  telah terjadi keseimbangan tarikan antara Due Process Model (DPM) dengan Crime Control Model (CCM) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Sampai saat ini belum ada tolak ukur yang pasti untuk menilai secara cermat dan pasti keberhasilan dari suatu penegakan hukum. 11
Salah  satu  wujud  perlindungan  oleh  negara  adalah  penyelenggaraan  peradilan.  Selain kelengkapan  perundang-undangan,  LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban),  penegak hukum,  instansi  pemerintah  terkait,  dan  pihak-pihak  lain  yang  relevan,  maka  fungsi  peradilan memegang  peranan  penting.  fungsi  pengadilan  selain  sebagai  pemutus  perkara,  juga  menerima laporan pelaksanaan  kompensasi,  atau  restitusi,  mengumumkannya  serta  memerintahkan  instansi atau pihak-pihak untuk melaksanakan putusan dan sebagainya. 12

## C. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
Proses hukum yang adil sangat berorientasi kepada perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa. Hal  itu  dapat  dilihat  baik  pada  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  hak-hak  tersangka/terdakwa
10 Bambang  Waluyo, Viktimologi  :  Perlindungan  Korban  &  Saksi ,  Jakarta,  Sinar  Grafika,  Ctk.  Kedua,  2012, hlm. 24.
11 Romli Atmasasmita, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Sinkronisasi Dengan Tumpang Tindih Proses  Penyidikan  antar  Kejaksaan  dan  Kepolisian”,  Seminar  Nasional,  “Reorientasi  dan  Restrukturisasi KUHAP Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Hotel Panghegar, Bandung, 6 April 2002, hlm.5.
12 Bambang Waluyo, Viktimologi : Perlindungan ..., Op.Cit, hlm. 51.
maupun  asas-asas  martabat  manusia  yang  terdapat  dalam  bagian  penjelasan  KUHAP  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana).  Akibatnya,  proses  hukum  yang  adil  dalam  konteks  ini cenderung  menimbulkan  ketidakseimbangan  dua  kepentingan  yaitu  kepentingan  tersangka  dan korban. 13 Hak-hak  tersangka  acap  kali  terlalu  dihormati,  sementara  hak-hak  korban  diabaikan. Menurut Mardjono Reskodiputro, acap kali terjadi dimana terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana  hanya  menambah  trauma  dan  meningkatkan  rasa  ketidakberdayaan  serta  frustasi  karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. 14
Dalam penegakan hokum, kelemahan mendasar adalah terabainya hak-hak korban kejahatan dalam  proses  penanganan  perkara  pidana  maupun  akibat  yang  harus  ditanggung  oleh  korban kejahatan  karena  perlindungan  hukum  terhadap  kejahatan  tidak  mendapat  pengaturan  yang memadai. 15 Muladi  mengemukakan  beberapa  alasan  yang  bertalian  dengan  perlindungan  korban yaitu: Pertama ,  proses  pemidanaan dalam hal  ini  mengandung  pengertian,  baik  dalam arti  umum maupun  dalam  arti  konkrit.  Dalam  arti  umum  menurut  Muladi,  proses  pemidanaan  merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang  pelaku  tindak  pidana.  Sedangkan  dalam  arti  konkrit,  proses  pemidanaan  berkaitan dengan  penetapan  pidana  melalui  infrastruktur  penitensier  (hakim,  petugas  lembaga pemasyarakatan  dan  sebagainya).  Lebih  lanjut  Muladi  menulis  bahwa  secara  sosiologis  semua warga  negara  harus  berpartisipasi  penuh  di  dalam  kehidupan  kemasyarakatan,  masyarakat dianggap  sebagai  suatu  wujud  sistem  kepercayaan  yang  melembaga  ( system  of  institutionalized trust ). Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna menghancurkan sistem kepercayaan
13 Mahmudah dan Supiah, “Study of Sociology in Jurisprudence of Women’s Leadership.”
14 Mardjono  Reskodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku  Kedua, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi) ,  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.
15 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2.
tersebut, pengaturan  hukum  pidana dan hukum  lain yang  menyangkut  masalah  korban,  berfungsi sebagai pengembalian sistem kepercayaan tersebut. 16
Kedua yang  dikemukakan  oleh  Muladi  yaitu  bertolak  dari  argumentasi  lain  yang mengedepankan  perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan  adalah  argumen  kontrak  sosial  dan argumen  solidaritas  sosial.  Negara  lebih  boleh  dikatakan  monopoli  seluruh  reaksi  sosial  terhadap kejahatan  dan  melarang  tindakan-tindakan  yang  bersifat  pribadi.  Oleh  karena  itu,  bila  terjadi kejahatan  dan  menimbulkan  korban,  negara  harus  bertanggungjawab  untuk  memperhatikan kebutuhan  para  korban.  Selain  itu,  bahwa  negara  harus  menjaga  warga  negaranya  dalam memenuhi  kebutuhannya  atau  apabila  warga  negaranya  mengalami  kesulitan,  melalui  kerjasama dalam  masyarakat  berdasarkan  atau  menggunakan  sarana-sarana  yang  disediakan  oleh  negara. Ketiga,  Muladi  memandang  bahwa  masalah  pengaturan  korban  kejahatan  biasanya  dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. 17
Sedikit  sekali  pasal-pasal  yang  membahas  tentang  korban,  pembahasannya  pun  tidak  fokus terhadap  eksistensi  korban  tindak  pidana  melainkan  hanya  sebagai  warga  negara  biasa  yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Terlihat dengan bermacam-macam  istilah yang  digunakan  dalam  menunjukkan  seorang  korban.  Korban  kejahatan  yang  pada  dasarnya merupakan  pihak  yang  paling  menderita  dalam  suatu  tindak  pidana,  justru  tidak  memperoleh perlindungan  sebanyak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  kepada  pelaku  kejahatan.  Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan
16 Muladi, Gerakan  Abolisionis  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Penetaran  Nasional  Hukum  Pidana  dan Kriminologi, Bandungan Ambarawa, 1994, hlm. 176.
17 Ibid , hlm. 176.
seperti  tidak  dipedulikan  sama  sekali.  Padahal  masalah  keadilan  dan  penghormatan  hak  asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. 18
Bila  menyimak  tulisan  David  Austren,  betapa  pentingnya  keterangan  tentang  penderitaan korban  untuk  dijadikan  pertimbangan  oleh  hakim  dari  kerangka  menentukan  pidana  yang  pantas bagi  terdakwa.  Hal  ini  tentunya  hanya  dapat  dilakukan  bila  korban  dihadirkan  dimuka  pengadilan sebelum pidana dijatuhkan oleh hakim. Keterangan tentang penderitaan korban ini sesungguhnya tidak hanya bertalian dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melainkan juga dapat dijadikan takaran untuk menentukan besar kecilnya ganti kerugian yang pantas di berikan kepada korban. 19
Gagasan  untuk  memberi  ganti  rugi  atau  santunan  kepada  korban  kejahatan  juga  telah dilakukan di beberapa negara seperti New Zealand dan Inggris. Di New Zealand: pemberian ganti rugi  didasarkan  pada criminal  injuries  conpensation  Act Tahun  1963  yang  mulai  berlaku  pada tanggal  1  Januari  1964.  Kompensasi  kepada  korban  dipertimbangkan  oleh  badan  khusus  yang disebut crimes compensation tribunal yang juga bertindak sebagai komisi penyelidik ( commission of inquiri ). 20 Di Indonesia sendiri, permasalahan ganti kerugian sesungguhnya telah diatur dalam Bab XII  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana)  yaitu  berkenaan dengan ganti  kerugian dan  rehabilitasi  serta  penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  yang  diatur  dalam  Bab  XII KUHAP  (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).  Ide pemikiran masuknya korban kejahatan dalam  beberapa  pasal  dalam  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  akan  tetapi tidak  dimaksudkan  untuk  memasukkan  korban  kejahatan  sebagai  pihak  yang  menderita  dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana. Oleh karena 18 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,  hlm. 24.
19 Heri Tahir, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia , Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.
20 Barda Nawawi VI, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana , Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1 Nomor 1, 1998, hlm. 22.
itu,  penyebutan  korban  kejahatan  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  berbagai  konteks dalam  KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  tidak  ada  hubungannya  dan  tidak dalam  konteks  eksistensi  dan  posisi  hukum  korban  sebagai  pihak  yang  menderita  dan  dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana. 21

## D. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Yang Menjadi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
Negara  mempunyai  tanggung  jawab penuh  untuk  memberikan  perlindungan hukum  terhadap warga negaranya, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Seringkali  upaya  pemberian perlindungan  terhadap  perempuan  terjadi  kesenjangan,  antara  peraturan  perundang-undangan dengan  praktik  di  lapangan.  Banyak  faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam  pemenuhan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan.  Alhasil,  banyak  perempuan  diperlakukan  dengan  tidak semestinya atau di diskriminasi. Apabila hukum mengatakan, bahwa hukum tidak pilih kasih, tetapi pada kenyataannya hukum melakukan hal itu, maka tentulah manusia-manusia yang menjalankan hal itu jualah yang menyebabkannya. Hal ini diakibatkan karena :
1. Kekurangan Sumber Daya Manusia pada instansi tersebut.
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sangatlah  penting  dalam  rangka  penegakkan  perlindungan hukum, terutama sumber daya manusia seorang aparat hukum yang berperspektif gender atau petugas  perempuan.  Kekurangan  sumber  daya  manusia  akan  berdampak  dengan  lemahnya kinerja  para  aparat  hukum  dalam  menangani  persoalan  perlindungan  hukum  terhadap perempuan.  Menurut  Satjipto  Rahardjo  menilai  bahwa    kehadiran  wanita  dalam  jajaran  Polri
21 Mudzakkir,  “Posisi  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana”,  Disertasi,  Universitas  Indonesia, 2001.
akan  dapat  mengubah  wajah  kepolisian,  yaitu  dari    yang  bersifat  keras  menjadi  bergaya lembut.
2. Terkait dengan para aparat hukumnya masing-masing.
Manusia  itu  jelas  bukanlah  robot-robot,  ia  mempunyai  kepentingan-kepentingannya  sendiri, ketakutannya,  pengalaman-pengalamannya  sendiri  dan  kesemua  ini  mempengaruhi  tingkah- lakunya.  Hukum  pun  rupanya  masih  terlalu  sulit  untuk  dapat  mendisiplinir  keanekaragaman sifat-sifat  serta  tabiat  manusia  yang  menjadi  pendukung  hukum  ini.  Bahwa  manusia  itu  pasti akan lolos dari setiap konstruksi. Selanjutnya dijelaskan, bahwa manusia senantiasa terjatuh di luar bagan yang telah dibuat disebabkan karena beberapa hal, yaitu : 22
a. Kepribadiannya;
b. Asal-usul sosialnya;
c. Tingkat perkembangan dirinya;
d. Kepentingan-kepentingan ekonominya;
e. Keyakinan politiknya;
f. Pandangan hidupnya.
Kesemuanya ini mendorong orang untuk menafsirkan tugas dalam organisasi menurut caranya sendiri.
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.
Sarana  dan  prasarana  sangat  penting  dalam  kelancaran  upaya  pemenuhan  hak-hak  bagi perempuan.

## E. KESIMPULAN
22 Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat , Alumni, Bandung, 1977, hlm. 20.
Transparansi  (keterbukaan)  dari  prosedur  penanganan  pengaduan  atau  laporan  tentang adanya tindak pidana serta kelanjutan penanganannya juga kebenaran dari setiap informasi yang disampaikan  sangatlah  penting.  Para  aparat  hukum  penting  untuk  memberikan  informasi  lengkap dan  akurat  kepada  korban,  agar  ia  dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan  informasi  yang memadai ( informed decision ). Penyediaan dan pemberian informasi akurat pada tahap awal (proses penyidikan  dan/atau  penuntutan)  akan  memungkinkan  korban  membangun  hubungan  kerja  sama yang baik dengan penegak hukum dan pejabat-pejabat lainnya.
Model  penegakan  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  menggunakan  model Due  Process Model (DPM)  dan  mengesampingkan Crime  Control  Model (CCM).  Ukuran  kemajuan  penegakan suatu  sistem  peradilan  pidana  sangat  tergantung  dari  seberapa  jauh  telah  terjadi  keseimbangan tarikan antara Due Process Model (DPM) dengan Crime Control Model (CCM) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana
Menegenai kedudukan korban perempuan dalam system peradilan pidana berada pada tataran yang berkenaan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi serta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian  yang  diatur  dalam  Bab  XII  KUHAP. Akan  tetapi  tidak  dimaksudkan  untuk  memasukkan korban kejahatan sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana . Tidak ada hubungannya dan tidak dalam konteks eksistensi dan posisi hukum korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan karena pelanggaran hukum pidana dan menjadi bagian dari hukum pidana .
Seringkali  upaya  pemberian  perlindungan  terhadap  perempuan  terjadi  kesenjangan,  antara peraturan  perundang-undangan  dengan  praktik  di  lapangan.  Banyak  faktor-faktor  yang  menjadi kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap perempuan. Alhasil, banyak perempuan diperlakukan  dengan  tidak  semestinya  atau  di  diskriminasi.  Apabila  hukum  mengatakan,  bahwa
hukum tidak pilih kasih, tetapi pada kenyataannya hukum melakukan hal itu, maka tentulah manusia- manusia yang menjalankan hal itu jualah yang menyebabkannya. Hal ini diakibatkan karena :
1. Kekurangan Sumber Daya Manusia pada instansi tersebut.
2. Terkait dengan para aparat hukumnya masing-masing.
3. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

## F. Daftar Pustaka
Bambang Waluyo, Viktimologi : Perlindungan Korban & Saksi , Jakarta, Sinar Grafika, Ctk. Kedua, 2012.
Barda Nawawi VI, Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana , Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1 Nomor 1, 1998.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Heri  Tahir, Proses  Hukum Yang  Adil  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia ,  Ctk. Pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.
Mahmudah, Nurul, dan Supiah Supiah. “Study of Sociology in Jurisprudence of Women’s Leadership.” Al-Mizan 14, no. 2 (1 Desember 2018): 162–79. https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741.
Mardjono  Reskodiputro, Kriminologi  dan  Sistem  Peradilan  Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku Kedua,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi) , Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
Mudzakkir, Posisi  Hukum  korban  kejahatan  dalam  sistem  peradilan  pidana ,  disertasi,  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
Muhadar,  Edi  Abdullah,  Husni  Thamrin, Perlindungan  Saksi  &  Korban  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana , Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
Muladi, Gerakan  Abolisionis  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Penetaran  Nasional  Hukum  Pidana dan Kriminologi, Bandungan Ambarawa, 1994.
, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.
Mulyana W. Kusumah, Tegaknya Supremasi Hukum , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
Rena Yulia, Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
Romli Atmasasmita, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Rangka Sinkronisasi Dengan Tumpang Tindih  Proses  Penyidikan  antar  Kejaksaan  dan  Kepolisian”,  Seminar  Nasional,
“Reorientasi dan Restrukturisasi KUHAP Indonesia Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Hotel Panghegar, Bandung, 6 April 2002, hlm.5.
Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13.
Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat , Alumni, Bandung, 1977.
Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , UMM Press, Malang, 2005, hlm. 2.
Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Rajawali, Jakarta, 1983 Subekti,  Sistem  Hukum  Nasional  yang  Akan  Datang,  Termuat  dalam  Hukum  dan  Pembangunan
Nomor 4 Tahun IX, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1979, hlm. 349.