## Implemenetasi Yuridis tentang Kedudukan
Memorandum of Understanding ( mou ) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia
Fuad Luthfi
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari, Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Abstract: This study will examine the Juridical Implemenetasi on the Status of Memorandum of Understanding (mou) in the Indonesian Legal System of the Memorandum of Understanding or  abbreviated  as  MoU  is  the  recording  or  documentation  of  the  outcome  of  the  initial negotiations in written form. The term Memorandum of Understanding should be distinguished in  terms  of  theoretical  and  practical.  Theoretically,  the  Memorandum  of  Understanding document is not legally binding, in order to be legally binding it must be followed up by making an  agreement.  Whereas  when  referring  to  the  KUHPer  which  equates  the  Memorandum  of Understanding with the agreement, although Article 1338 of the Criminal Code states that any legally binding treaty is binding as a law to the party making it (Pacta Sunt Servanda), but if the  elements  of  the  agreement  Article  1320  of  the  Criminal  Code  is  not  fulfilled,  then  the Memorandum of Understanding is null and void, and has no legal force.
Keywords: Implemenetasi  Juridis,  Position  Memorandum  Of  Understanding  (Mou) Indonesian Treaty Law
Abstrak: Penelitian ini  akan  menelaah  mengenai  Implemenetasi  Yuridis  tentang Kedudukan  Memorandum  of  Understanding  (mou)  dalam  Sistem  Hukum Perjanjian Indonesia Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan  atau  pendokumentasian  hasil  negosiasi  awal  dalam  bentuk  tertulis. penggunaan istilah Memorandum of Understanding harus dibedakan dari segi teoritis dan  praktis.  Secara  teoritis,  dokumen  Memorandum  of  Understanding  tidak mengikat secara hukum, agar dapat mengikat secara hukum harus ditindaklanjuti dengan  membuat  suatu  perjanjian.  Sedangkan  apabila  mengacu  pada  KUHPer yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338  KUHPer  mengatakan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah mengikat  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak  yang  membuatnya  ( Pacta  Sunt Servanda ),  akan  tetapi  apabila  unsur-unsur  sahnya  perjanjian  dalam  Pasal  1320 KUHPer  tidak  terpenuhi,  maka Memorandum  of  Understanding tersebut  batal  demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Kata  Kunci: Implemenetasi  Yuridis,  Kedudukan  Memorandum  Of  Understanding  (Mou) Hukum Perjanjian Indonesia

## Pendahuluan
Perjanjian telah menjadi bagian yang  penting  didalam  kehidupan manusia,  termasuk  dalam  dunia  bisnis. Pelaku  bisnis  dalam  melakukan  kerja
sama dituangkan dalam suatu perjanjian.  Perjanjian  dalam  dunia bisnis  lazimnya  dilakukan  secara tertulis,  baik  perjanjian  yang  dibuat secara  notariil  dihadapan  Notaris,
maupun  perjanjian  dibawah  tangan yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Indonesia  diatur  di dalam  Buku  III  Tentang  Perikatan, Pasal  1233  sampai  dengan  Pasal  1864. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia  tidak  mengenal  dan  tidak mengatur Memorandum  of  Understanding (MoU) . MoU merupakan  kesepakatan awal  dalam  kontrak  yang  dibuat berdasarkan  sistem  hukum Common Law .  Kontrak  yang  dibuat  memiliki sifat  yang  tidak  berbeda  dengan perjanjian,  yaitu  ikatan  yang  memiliki akibat  hukum.  Kontrak  merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai  akibat  hukum  yang mengikat  bagi  para  pihak  sebagai undang-undang  sesuai  dengan  asas Pacta Sunt Servanda . Hukum kontrak (hukum perjanjian)  dalam  hal  ini  memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya.  Kontrak  merupakan janji  yang  mengikat  dan  janji-janji tersebut menimbulkan harapanharapan yang  layak.  Hukum  kontrak  dalam  hal ini  merupakan  instrumen  hukum  yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji  dan  harapan  itu. 1 Sebelum transaksi  bisnis  berlangsung,  biasanya terlebih  dahulu  dilakukan  negosiasi awal.  Negosiasi  merupakan  suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. 1 Yohanes  Sogar  Simamora, Hukum
Perjanjian  (Prinsip  Hukum  KontrakPengadaan
Barang dan Jasa oleh Pemerintah) ,
LaksBangPressindo:Yogyakarta. 2009, h. 32-33
Negosiasi  juga  merupakan  instrumen yang menjembatani pelbagai kepentingan  pelaku  bisnis  dalam merumuskan  hak  dan  kewajibannya. Dalam  negosiasi  inilah  proses  tawar menawar berlangsung.
Sebelum transaksi bisnis berlangsung,  biasanya  terlebih  dahulu dilakukan  negosiasi  awal.  Negosiasi merupakan  suatu  proses  upaya  untuk mencapai  kesepakatan  dengan  pihak lain.  Dalam  negosiasi  inilah  proses tawar  menawar  berlangsung.  Tahapan berikutnya pembuatan M.O.U merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil  negosiasi awal tersebut  dalam  bentuk  tertulis.  M.O.U penting  sebagai  pegangan  untuk digunakan  lebih  lanjut  di  dalam negosiasi  lanjutan  atau  sebagai  dasar untuk  melakukan  studi  kelayakan. Maksudnya  sebagai  studi  kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh M.O.U sebagai pegangan atau pedoman  awal,  baru  dilanjutkan dengan  tahapan  studi  kelayakan ( feasibility  study,  due  diligent )  untuk melihat  tingkat  kelayakan  dan  prospek transaksi  bisnis  tersebut  dari  berbagai sudut  pandang  yang  diperlukan misalnya ekonomi, keuangan,
pemasaran,  teknik,  lingkungan,  sosial budaya  dan  hukum.  Hasil  studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan. 2
2 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak,  Dari Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis, Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1999,  h  3.
Istilah Memorandum of Understanding (MoU)  oleh  para  ahli disebut  dengan  ‘Nota  Kesepakatan’,
‘Nota  Kesepahaman’  atau  ‘Kontrak Awal’.  Pada  dasarnya  suatu  kontrak berawal  dari  suatu  perbedaan  atau ketidaksamaan  kepentingan  diantara para  pihak.  Sehingga  perumusan hubungan  kontraktual  tersebut  pada umumnya selalu diawali dengan proses negosiasi  diantara  para  pihak.  Setelah ada kesepahaman atau kesepakatan atas kehendak  untuk  mengadakan  kontrak, maka  para  pihak  biasanya  akan membuat Memorandum  of  Understanding
(MoU)  yang  memuat  keinginan masing-masing  pihak  sekaligus  adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak. 3 Pada  dasarnya  suatu  perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan  diantara  para  pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual  diawali  dengan  proses negosiasi  diantara  para  pihak.  Setelah ada kesepahaman atas kehendak untuk mengadakan  kontrak  tersebut,  maka para  pihak  biasanya  akan  mengadakan suatu  proses  prakontraktual,  salah satunya  adalah  pada  saat  proses  nota kesepahaman  atau  sering  juga  disebut dengan istilah “ Memorandum of Understanding ”(MOU) dibuat. Tahapan  berikutnya  adalah pembuatan memorandum
of understanding  (MOU). 4 Memorandum  of
3 Huala  Adolf, Dasar-dasar  Hukum Kontrak  Internasional ,  edisi  Revisi,  Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 29.
4 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum Perjanjian,  Asas  Proporsionalitas  dalamKontrak
Understanding (MoU)  sebenarnya  tidak dikenal  dalam  hukum  konvensional  di Indonesia,  terutama  dalam  hukum kontrak  di  Indonesia.  Di  dalam peraturan perundang-undangan Indonesia,  tidak  ada  ketentuan  yang secara  khusus  mengatur  tentang Memorandum of Understanding (MoU). 5 Adapun dasar berlakunya Memorandum  of Understanding (MoU)  di
Indonesia adalah didasarkan  pada  asas  kebebasan berkontrak,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi: 6
(1) “Semua persetujuan yang dibuat sesuai  dengan  undang-undang, berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
(2) Persetujuan  itu  tidak  dapat ditarik  kembali  selain  dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan oleh undang- undang.Persetujuan harus dilaksanakan  dengan  itikad baik”.
Kebebasan  berkontrak  artinya seseorang  bebas  untuk  mengadakan perjanjian,  bebas  mengenai  apa  yang diperjanjikan,  bebas  pula  menentukan
Komersial ,  Yogyakarta:    LaksBang  Mediatama, 2008. h 100 5 Fajar Sandy Wijaya, dkk, Kajian Yuridis Kekuatan  Hukum  Memorandum  of  Understanding (MoU)  Indonesia-  Singapura  Tentang  Kerjasama Kawasan  Ekonomi  Khusus ,  Jember:  Universitas Jember,  2013, h. 2.
6 Niniek  Suparni, Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata) ,  Jakarta:  Rineka Cipta, 2013, h. 334.
bentuk  kontraknya. 7 Asas  kebebasan berkontrak  memberikan  kebebasan bagi  pihak-pihak  yang  berkontrak, namun  asas  kebebasan  berkontrak  itu juga tidak memberikan kebebasan yang mutlak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  sendiri  memberikan  beberapa pembatasan  terhadap  asas  kebebasan berkontrak ini, antara lain dibatasi oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Berdasarkan  asas  kebebasan berkontrak,  maka  para  pihak  diberi kebebasan  untuk  menentukan  materi muatan  atau  substansi Memorandum  of
Understanding akan  mengatur  apa  saja, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban  umum,  serta  sepanjang penyusunan Memorandum of Understanding itu  memenuhi  syarat- syarat  sahnya  sebuah  perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata.
Memorandum  of  understanding sebenarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional  di  Indonesia,  terutama dalam hukum kontrak di Indonesia. Di dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia,  tidak  ada  ketentuan  yang secara  khusus  mengatur  mengenai memorandum  of  understanding .  KUHPer tidak  mengenal  dan  tidak  mengatur Memorandum  of  Understanding  (MoU) . MoU merupakan  kesepakatan  awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan
7 Abdul R.Salimin, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan  (Teori  Dan  Contoh  Kasus), Jakarta:
Kencana, 2010 , h. 46
sistem  hukum Common  Law .  Kontrak yang  dibuat  memiliki  sifat  yang  tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan yang  memiliki  akibat  hukum.  Kontrak merupakan  kesepakatan  para  pihak yang  mempunyai  akibat  hukum  yang mengikat  bagi  para  pihak  sebagai undang-undang  sesuai  dengan  asas Pacta Sunt Servanda .
Adapun dasar berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.  Selain  asas  kebebasan berkontrak,  salah  satu  asas  yang menjadi  dasar  berlakunya memorandum of understanding di Indonesia adalah asas kebiasaan. Yang dimaksud dengan asas kebiasaan bahwa suatu perjanjian tidak hanya  mengikat  untuk  apa yang  secara tegas  diatur,  akan  tetapi  juga  hal-hal yang  menurut  kebiasaan  lazim  diikuti. Tidak diaturnya Memorandum of Understanding di dalam hukum konvesional kita, maka banyak menimbulkan  kesimpangsiuran  dalam prakteknya,    mengingat Memorandum  of Understanding hanya  merupakan  suatu nota-nota kesepakatan saja. Selain asas kebebasan berkontrak,  salah  satu  asas  yang menjadi  dasar  berlakunya Memorandum of  Understanding (MoU)  adalah  asas kebiasaan.  Asas  kebiasaan  maksudnya adalah  suatu  perjanjian  tidak  hanya mengikat  untuk  apa  yang  secara  tegas diatur,  akan  tetapi  juga  hal-hal  yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Tidak diaturnya Memorandum  of Understanding (MoU)  ini  dalam  hukum  kita,  maka
dalam prakteknya banyak menimbulkan kesimpangsiuran. Konsep Tentang Hukum Perjanjian di Indonesia
1. Pengertian Perjanjian
Rumusan  mengenai  pengertian perjanjian atau persetujuan ini terdapat di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  pada  Buku  III  Pasal 1313, yaitu :
“perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang lain atau lebih”.
Selain perumusan tentang pengertian  perjanjian  yang  terdapat dalam KUH Perdata tersebut, beberapa
Sarjana  Hukum  yang  memberikan pengertian  terhadap  isitilah  perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :
a. Menurut Prof. R. Subekti
“Suatu  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seorang  berjanji  kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. 8
b. Menurut Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian adalah suatu
perhubungan  hukum  mengenai  harta  benda kekayaan  antara  dua  pihak,  dalam  mana satu  pihak  berjanji  atau  dianggap  untuk melakukan  sesuatu  hal,  sedang  pihak  lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. 9
c. Menurut Hofmann “Perikatan  adalah  suatu  hubungan
hukum  antara  sejumlah  terbatas  subjek-
8 R. Subekti, Op. cit , h. 1.
9 Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Hukum Perdata  Tentang  Persetujuan-persetujuan  Tertentu, Bandung: Sumur, h. 11.
subek hukum sehubungan dengan itu seorang atau  beberapa  orang  dari  padanya mengikatkan  dirinya  untuk  bersikap menurut  cara-cara  tertentu  terhadap  pihak yang  lain,  yang  berhak  atas  sikap  yang demikian itu”. 10
d. Menurut R. Syahrani “Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta  kekayaan,  dimana  pihak  yang  satu (kreditur)  berhak  atas  prestasi  dan  pihak yang  lain  (debitur)  berkewajiban  memenuhi prestasi itu”. 11 Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan,  bahwa  dalam  suatu perikatan  paling  sedikit  terdapat  satu hak  dan  satu  kewajiban.  Suatu persetujuan  dapat  menimbulkan  satu atau  beberapa  perikatan,  tergantung dari jenis persetujuannya.
2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Tentang  syarat-syarat  yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian,  dengan  jelas  telah  diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan  untuk  membuat suatu perjanjian
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 10 R.  Setiawan,  1987, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta), hal. 2.
11 H. Riduan syahrani, 2006, Seluk Beluk dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata ,  (Bandung: Alumni), hal. 203.
Para  pihak  dalam  perjanjian yaitu, manusia atau badan hukum telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan  yang  mana  akhirnya  akan terbentuk  suatu  pertemuan  kehendak, para  pihak  yang  membuat  perjanjian telah  sepakat  atau  ada  persesuaian kemauan  atau  saling  menyetujui kehendak  masing-masing,    yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada  paksaan,  kekeliruan  dan  penipuan, persetujuan mana yang dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. 12 Dalam hukum perjanjian adanya suatu azas yang dinamakan azas konsensualitas  yang  terdapat  dalam
Pasal  1320  KUH  Perdata.  Istilah  ini berasal dari bahasa latin yaitu Consensus yang  berarti  sepakat,  maksud  dari  kata sepakat  disini  adalah  bahwa  pada azasnya  perjanjian  atau  perikatan  yang timbul  karenanya,  itu  sudah  dilahirkan sejak  detik  tercapainya  kesepakatan. Azas  konsensualitas  bukanlah  berarti untuk  suatu  perjanjian  disyaratkan adanya  kesepakatan  karena  hal  ini sudah semestinya, suatu perjanjian juga dinamakan  persetujuan,  berarti  kedua belah  pihak  sudah  setuju  atau  sepakat mengenai suatu hal. 13 Untuk menentukan telah terjadinya kata “sepakat” ada beberapa teori  yang  dikemukakan  oleh  para sarjana, yaitu : 14 a) Uitings theorie (teori saat melahirkan  kemauan).  Menurut
12 Ibid , h. 214
13 R. Subekti, Op. cit ., h. 15.
14 R. Syahrani, Op. cit ., h. 215.
teori  ini  perjanjian  terjadi apabila  atas  penawaran  telah dilahirkan kemauan menerimanya  dari  puhak  lain. Kemauan  ini  dapat  dikatakan telah  dilahirkan  pada  waktu pihak  lain  mulai  menulis  surat penermaan.
b) Verzend  theorie (teori  saat mengirim  surat  penerimaan). Menurut  teori  ini  perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan  dikirimkan  kepada si penawar.
c) Onvangs  theorie (teori  saat menerima  surat  penerimaan). Menurut  teori  ini  perjanjian pada  saat  menerima  surat penerimaan/sampai  di  alamat penawar.
d) Vernemings  theorie (teori  saat mengetahui  surat  penerimaan). Menurut  teori  ini  perjanjian baru  terjadi,  apabila  si  penawar telah  membuka  dan  membaca surat penerimaan itu.
Sebagian  besar  dari  perjanjian- perjanjian  ini  selalu  bersumber  pada kata sepakat,  yaitu suatu “persetujuan” antara  kedua  belah  pihak.  Dari peristiwa  tersebut  akan  menimbulkan suatu  peristiwa  hubungan  hukum diantara  kedua  belah  pihak  yang mengadakan  perjanjian  tersebut  dan kedua belah pihak telah terikat oleh isi perjanjian  yang  dibuatnya.  Adapun bentuk  dari  perjanjian  itu  bisa  tertulis dan  secara  lisan  yang  berisi  suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan.
2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Adapun yang dimaksud dengan kecakapan  disini  adalah  bahwa  subjek dalam  suatu  perjanjian  harus  sudah dianggap  cakap  untuk  melakukan perbuatan  sandiri  menurut  ketentuan hukum.  Cakap  merupakan  syarat umum  untuk  melakukan  perbuatan hukum  secara  sah,  yaitu  harus  sudah dewasa,  sehat  akal  fikiran  dan  tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. 15
Selanjutnya  dalam  Pasal  1330 KUH  Perdata,  ada  beberapa  golongan orang  yang  dinyatakan  tidak  cakap untuk  melakukan  sendiri  perbuatan- perbuatan hukum, yaitu :
a) Orang-orang yang belum dewasa. Belum  dewasa  adalah  mereka yang  belum  mencapai  umur genap  dua  puluh  satu  tahun  dan sebelumnya belum kawin.
b) Mereka  yang  ditaruh  di  bawah pengampuan.  Orang-orang  yang diletakkan di bawah pengampuan adalah  setiap  orang  dewasa  yang selalu  berada  dalam  keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros.
c) Orang-orang  perempuan.  Dalam hal-hal  yang  ditetapkan  oleh undang-undang, dan pada umumnya  semua  orang  kepada siapa undang-undang telah melarang  membuat  perjanjian- perjanjian tertentu.
Jadi  dengan  demikian  yang dimaksud  dengan  adanya  kecakapan untuk  membuat  suatu  perikatan,  yaitu bahwa  para  pihak  di  dalam  perjanjian tersebut diharuskan :
(1) Mampu untuk melakukan perbuatan hukum
(2) Mampu  melakukan  perjanjian yang hendak dibuatnya Dengan demikian, syarat kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanjian  ini  mengandung  kesadaran untuk  melindungi  baik  bagi  dirinya, bagi miliknya maupun dalam hubungannya  dengan  keselamatan keluarganya. 16

## 3) Adanya Suatu Hal Tertentu
Suatu  hal  tertentu  dalam perjanjian  adalah  barang  yang  menjadi objek  suatu  perjanjian.  Menurut  Pasal 1333  KUH  Perdata  barang  yang menjadi  objek  suatu  perjanjian  ini harus  tertentu,  setidak-tidaknya  harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya  tidak  perlu  ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.
Kemudian  dalam  Pasal  1332 KUH  Perdata  ditentukan  bahwa barang-barang  yang  dapat  dijadikan objek  perjanjian  hanyalah  barang- barang  yang  dapat  diperdagangkan. Lazimnya  barang-barang  yang  dapat dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang barang di  luar  perdagangan,  sehingga  tak  bisa dijadikan  objek  perjanjian  (selanjutnya lihat  Pasal  521,  522,  523  KUH Perdata).
Hal-hal  tersebut  sangat  perlu diperhatikan  oleh  para  pihak  yang membuat  perjanjian,  karena  untuk dapat  menentukan  atau  menetapkan kewajiban  si  berhutang  (debitur) apabila terjadi suatu perselisihan. Yang menjadi objek daripada suatu perjanjian  tidak  selalu  harus  sudah  ada pada  saat  perjanjian,  akan  tetapi  bisa juga belum ada.
4) Adanya Suatu Sebab Yang Halal Suatu sebab yang halal merupakan  syarat  yang  terakhir  untuk sahnya  suatu  perjanjian.  Mengenai syarat  ini  Pasal  1335  KUH  Perdata menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian tanpa  sebab,  atau  yang  telah  dibuat karena  sesuatu  sebab  yang  palsu  atau terlarang,  tidak  mempunyai  kekuatan. Jadi  yang  dimaksud  dengan  sebab  dari suatu  perjanjian  adalah  isi  dari perjanjian  itu  sendiri.  Akhirnya  Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu  sebab  dalam  perjanjian  tidak boleh  bertentangan  dengan  undang- undang,  kesusilaan  dan  ketertiban umum. 17
Lebih  lanjut  R.  Subekti, menggolongkan  4  (keempat)  syarat untuk sahnya suatu perjanjian ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu : 18
a. Syarat subjektif, yaitu untuk dua syarat  yang  pertama,  krena kedua  syarat  itu  mengenai subjek daripada perjanjian.
b. Syarat objektif, yaitu untuk dua syarat  yang  terahkir,  kerena
17 Ibid , h . 221
18 R. Subekti, Op. cit ., h. 17
kedua syarat itu mengenai objek daripada perjanjian.
Untuk  sahnya  suatu  perjanjian  syarat- syarat  tersebut  di  atas  harus  dipenuhi, apabila  syarat  subjektif  tidak  dipenuhi, maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan  secara  tidak  bebas.
Sedangkan  kalau  syarat  objektif  tidak dipenuhi,  maka  perjanjian  batal  demi hukum,  artinya  dari  semula  tidak pernah  dilahirkan  suatu  perjanjian  dan tidakpernah  ada  perikatan.  Sehingga tiada  dasar  untuk  saling  menuntut  di muka hakim (pengadilan).

## 3. Unsur-Unsur Perjanjian
Adapun  unsur-unsur  /  bagian- bagian perjanjian adalah : 19
a. Unsur  Essentialia.  Yaitu bagian-bagian daripada perjanjian  yang  tanpa  itu perjanjian tidak akan mungkin  ada,  maksudnya unsur  pokok  yang  harus  ada dalam  perjanjian.  Misalnya harga  adalah  essentialia  atau inti  bagi  perjanjian  jual  beli, identitas  para  pihak  serta kesepakatan.
b. Unsur Naturalia. Yaitu bagian-bagian  yang  oleh undang-undang  ditentukan sebagai  peraturan-peratutan yang bersifat mengatur, maksudnya unsure yang telah ada dalam perjanjian walaupun  tidak  dituangkan 19 R. Setiawan, Op. cit, h. 50.
secara tegas dalam perjanjian tersebut.  Misalnya  adanya itikad  baik,  serta  jaminan tidak  ada  cacad  tersembunyi dalam suatu barang. c. Unsur  Accidentalia.  Yaitu bagian-bagain yang oleh para pihak  ditambahkan  dalam perjanjian,  dimana  undang- undang  tidak  mengaturnya, misalnya  jual  beli  rumah beserta alat-alat rumah tangganya. 4. Macam-Macam Perjanjian
Adapun macam-macam perjanjian  yang  dikenal  dalam  ilmu pengetahuan hukum adalah : 20 a. Perjanjian  Obligatoir  yaitu  : suatu  perjanjian  yang  hanya membebankan kewajiban kepada  para  pihak,  sehingga dengan  perjanjian  ini    baru menimbulkan perikatan. Misalnya pada perjanjian jual beli,  maka  dengan  sahnya perjanjian  jual  beli  belum menyebabkan beralihnya benda  atau  barang  yang dijual  itu  tetapi  baru  akan menimbulkan perikatan yaitu bahwa pihak pembeli diwajibkan membayar harganya  untuk  beralihnya barang  tersebut  secara  nyata harus  ada  penyerahan  baik yuridis  maupun  nyata.  Yang termasuk perjanjian obligatoir, yaitu :
1) Perjanjian  sepihak  dan timbal  balik.  Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan  kewajiban pokok  kepada  kedua belah  pihak.  Misalnya jual beli, sewa menyewa. Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana  hanya  terdapat kewajiban  pada  salah satu pihak saja. Misalnya hibah. 2) Perjanjian  cuma-cuma dan atas beban. Perjanjian  cuma-cuma adalah perjanjian dimana  salah  satu  pihak mendapatkan keuntungan  dari  pihak yang  lain  secara  cuma- cuma.  Perjanjian  atas beban  adalah  perjanjian dimana terhadap prestasi  pihak  yang  satu terdapat  prestasi  pihak yang  lain  dan  keduanya saling berhubungan. Misalnya  jual  beli,  sewa menyewa. 3) Perjanjian  Konsensual, Riil, dan Formil. Perjanjian konsensual adalah  perjanjian  yang terjadi dengan kata sepakat.  Perjanjian  riil adalah  perjanjian  selain diharuskan  adanya  kata sepakat  juga  diikuti
dengan penyerahan barang, misalnya penitipan barang. Perjanjian  formil  adalah perjanjian  yang  harus diadakan dengan bentuk tertentu  ,  seperti  harus dibuat dengan akta notaris, misalnya pendirian PT. 4) Perjanjian  bernama  dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah  perjanjian  yang pengaturannya telah diatur  dalam  Buku  III KUH Perdata. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian  yang  tidak disebutkan  dan  tidak diatur  dalam  dalam KUH  Perdata,  dimana terdapatnya asas kebebasan berkontrak. b. Perjanjian-perjanjian lainnya,
yaitu : 1) Perjanjian Leberatoir. Adalah perbuatan hukum  yang  atas  dasar sepakat para pihak menghapuskan perikatan yang telah ada. 2) Perjanjian  kebendaan. Adalah  perjanjian  yang diatur  dalam  Buku  II KUH  Perdata  yang merupakan perjanjian untuk menyerahkan benda atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan  hak-hak kebendaan. 3) Perjanjian  pembuktian. Adalah para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat pembuktian yang akan mereka gunakan  dalam  suatu proses.

## 5. Berakhirnya Perjanjian
Hapusnya  suatu  persetujuan harus  benar-benar  dibedakan  daripada hapusnya suatu perikatan, karena suatu perikatan  dapat  hapus,  sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya  masih  tetap  ada.  Misalnya pada  persetujuan  jual  beli,  dengan dibayarnya  harga  maka  perikatan mengenai  pembayaran  menjadi  hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang  belum  terlaksana.  Hanya  jika semua  perikatan-perikatan  daripada persetujuan  telah  hapus  seluruhnya, maka persetujuannyapun akan berakhir.  Dalam  hal  ini,  hapusnya persetujuan  sebagai  akibat  daripada hapusnya perikatan-perikatannya. 21
Sebaliknya  hapusnya  suatu persetujuan  dapat  pula  mengakibatkan hapusnya  perikatan-perikatannya,  yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku  surut,  misalnya  sebagai  akibat daripada pembatalan berdasarkan wanprestasi  yaitu  Pasal  1266  KUH
21 R. Setiawan, Op. cit. , h. 68.
Perdata,  maka  semua  perikatan  yang telah  terjadi  menjadi  hapus,  perikatan- perikatan  tersebut  tidak  perlu  lagi dipenuhi  dan  apa  yang  telah  dipenuhi harus  pula  ditiadakan.  Akan  tetapi, dapat  juga  terjadi  bahwa  persetujuan berakhir  atau  hapus  untuk  waktu selanjutnya,  jadi  kewajiban-kewajiban yang  telah  ada  tetap  ada.  Dengan pernyataan  mengakhiri  persetujuan, persetujuan  sewa  menyewa  dapat diakhiri,  akan  tetapi  perikatan  untuk membayar  uang  sewa  atas  sewa  yang dinikmati tidak menjadi hapus karenanya. 22
Jadi  suatu  persetujuan  dapat hapus atau berakhir, karena : 23
a. Ditentukan  dalam  persetujuan oleh  para  pihak,  misalnya persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.
b. Undang-undang  menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. c. Para  pihak  atau  Undang- undang  dapat  menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus. Misalnya  salah  satu  pihak meninggal,  maka  persetujuan menjadi hapus: 1) persetujuan  kerja  (Pasal
1603 j JUH Perdata). 2) persetujuan pemberian kuasa  (Pasal  1813  KUH Perdata)
22 Ibid
d. Suatu  pernyataan  penghentian perjanjian atau opzegging. Pernyataan  ini  dapat  dilakukan oleh kedua belah pihak ataupun oleh salah satu pihak. Pernyataan ini hanya ada dalam perjanjian-perjanjian yang bersifat  sementara,  misalnya perjanjian kerja.
e. Perjanjian  atau  persetujuan hapus karena adanya keputusan hakim.
f. Apabila  tujuan  perjanjian  telah tercapai,  yaitu  semua  kembali pada  keadaan  semula  seolah- olah  tidak  pernah  ada  suatu perjanjian.
Hal-hal  yang  mengakibatkan hapusnya  perikatan  dalam  KUH Perdata  disebutkan  dalam  Pasal  1381, adalah :
1) Karena pembayaran 2) Karena  penawaran  pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan 3) Karena pembaharuan utang
4) Karena  perjumpaan  utang  atau kompensasi
5) Karena percampuran utang
6) Karena pembebasan utang
7) Karena musnahnya barang yang terutang 8) Karena kebatalan dan pembatalan 9) Karena berlakunya syarat batal 10) Karena lewat waktu (daluwarsa).
Konsep  Tentang Memorandum  of Understanding (MoU)
1. Pengertian Memorandum  of
Understanding (MoU) Istilah  MoU  berasal  dari  dua kata, yaitu Memorandum dan
Understanding .  Secara  gramatikal  MoU diartikan  sebagai  nota  kesepahaman. Munir  Fuady,  mengartikan  MoU sebagai berikut:
"Perjanjian pendahuluan, dalam arti  nantinya  akan  diikuti  dan dijabarkqn  dalam  perjanjian  lain  yang mengaturnya  secara  detail,  karena  itu, memorandum of understanding berisikan  hal-halyang  pokok  saja.
Adapun  mengenai  lain-lain  aspek  dari memorandum  of  understanding  relatif sama  dengan  perjanjian  perjanjian  lain " 24 Erman Rajagukguk mengartikan MoU sebagai berikut: " Dokumen yang memuat saling pengertian  di  antara  para  pihak sebelum  perjanjian  dibuat.  Isi  dari
Memorandum  of  Understanding harus dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga  ia  mempunyai  kekuatan mengikat". 25
Unsur–unsuryang  terkandung dalam MoU ada tiga, ketiga unsur yang dimaksud, yaitu:
a. MoU sebagai perjanjian pendahuluan,  yang  merupakan perjanjian  awal  yang  dilakukan oleh para pihak;
b. Isi  MoU  adalah  mengenai  hal- halyang pokok;
24 Salim HS dkk, Perancangan Kontrak &
Memorandum  of  Understanding  (MoU) ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 91
c. Isi  MoU  dimasukkan  dalam kontrak. 26
Para pihak yang membuat MoU tersebut  adalah  subjek  hukum,  baik berupa  badan  hukum  publik  maupun badan  hukum  privat.  Badan  hukum publik,  misalnya  negara,  pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Adapun badan  hukum  privat,  antara  lain Perseroan  Terbatas  (PT),  Koperasi, dan Yayasan. Wilayah keberlakuan dari MoU  itu,  bisa  regional,  nasional, maupun  internasional.  Substansi  MoU adalah kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan  dan  jangka  waktunya tertentu.
Para  pihak  yang  terikat  dalam MoU tidak hanya badan hukum privat, tetapi  juga  antara  negara  yang  satu dengan  negara  yang  lainnya.  Pada hakikatnya substansi dari MoUmisalnya berisi suatu perjanjian kerja sama dalam berbagai  bidang  kehidupan,  dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan (hankam), keuangan,  keahlian,  dan  lain-lain. Dalam  setiap  MoU  juga  dicantumkan tentang jangka waktunya. Jangka waktu berlakunya  MoU  adalah  berkaitan dengan  lamanya  kerja  sama  itu dilakukan,  misalnya  jangka  waktu  tiga bulan,  enam  bulan,  setahun,  dan sebagainya.
MoU dalam pengertian idealnya sebenarnya  merupakan  suatu  bentuk perjanjian  atau  kesepakatan  awal menyatakan  langkah  pencapaian  saling pengertian  antara  kedua  belah  pihak untuk  melangkah  kemudian  pada
26 Ibid, h. 47
penandatanganan suatu  kontrak. 27 Bisa dikatakanMoUsebagai kesepakatan prakontrak,  yaitu  kesepakatan  dimana para pihak melakukan penjajakan untuk saling  mengenal  dalam  membangun kesamaan  pengertian  sebelum  masuk kedalam  ikatan  hukum  secara  lebih formal  melalui  kontrak.  Selain  itu, MoU  juga  terkadang  dibuat  sebagai wadah  untuk  bernegosiasi,  sebelum masuk  ke  kontrak  sesungguhnya, negosiasi  disini  maksudnya  adalah  jika ada  para  pihak  atau  salah  satu  pihak yang  tidak  puas  dengan  praktik perjanjian  MoUnya  maka  pihak  yang tidak puas itu dapat bernegosiasi ulang terhadap  MoU  dengan  pihak  yang bersangkutan yang ada dalam MoU itu sendiri.
Berdasarkan  penjelasan  diatas, dapat dinyatakan bahwa MoU bukanlah  merupakan  kontrak  karena memang  masih  merupakan  kegiatan prakontrak,  sehingga  di  dalamnya sengaja  tidak  dimasukkan  “ intention  to create  legal relation ” 28 oleh  para  pihak, dalam prakteknya terkadang para pihak dengan  berbagai  pertimbangan  sengaja memasukan  ketentuan  konsekwensi hukum dalam sebuah MoU.
Ada 3 pertimbangan para pihak memasukan konsekwensi hukum dalam MoU tersebut, ketiga pertimbangan  para  pihak  memasukan
27 Ricardo  Simanjuntak,  2011, Hukum Kontrak,  Teknik  Perancangan  Kontrak  Bisnis, Jakarta: Kontan Publishing, 2011, h. 45.
28 intention  to  create  legal relationadalah niat  untuk  menciptakan  hubungan  hukum, maksud  hubungan  hukum  disini  adalah hubungan  hak  dan  kewajiban  yang  saling mengikat antar para pihak
konsekwensi  hukum  tersebut  antara lain adalah :
1) Untuk menghindari tidak adanya niat baik atau ketidakseriusan salah satu pihakyang membuat MoU dalam  pelaksanaan  perjanjian prakontrak  seperti  misalnya secara sewenang – wenangmembatalkan sendiri rencana tanpa alasan yang kuat; 2) Untuk  menghindari  kerugian baik  finansial  maupun  non finansial  yang  telah  dikeluarkan para  pihak  selama  kegiatan prakontrak;
3) Menjaga kerahasiaan dari data/informasi  yang  diberikan selama  kegiatan  prakontrak. Apabila  sebuah  MoU  sudah mengandung unsur konsekwensi hukum seperti ini, maka  walaupun  berbentuk MoU namun perjanjian tersebut sudah merupakan sebuah kontrak.
2. Dasar Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Ketentuan khusus mengenaiMoU  tidak  ditemukan  dalam berbagai ketentuan perundang- undangan, namun apabila kita memperhatikan  substansi  MoU,  maka jelaslah  bahwa  di  dalamnya  berisi kesepakatan para pihak tentang hal–hal yang bersifat umum20. Ketentuan yang mengatur  tentang  kesepakatan  telah dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata
ini  isinya  adalah  tentang  aturan  yang mengatur mengenai syarat– syaratsahnya suatu perjanjian. Salah  satu  syarat  sahnya perjanjian itu adalah adanya konsensus para  pihak,  di  samping  itu  yang  dapat di  jadikan  dasar  hukum  pembuatan MoU  adalah  Pasal  1338  KUHPerdata. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:
"Semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya".
Asas  kebebasan  berkontrak, adalah  suatu  asas  yang  memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
a. membuat  atau  tidak  membuat perjanjian;
b. mengadakan  perjanjian  dengan siapa pun;
c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan d. menentukan bentuknya perjanjian,  yaitu  tertulis  atau lisan.
Asas  ini  merupakan  asas  yang sangat penting dalam pembuatan MoU, karena  asas  ini  memperkenankan  para pihak, apakah itu, antara badan hukum ataupun individu dengan badan hukum atau  individu  dengan  individu  untuk melakukan  atau  membuat  MoU  yang sesuai  dengan  kebutuhan  maupun keinginan para pihak dalam MoUasalkan  isinya  tidak  melanggar peraturanperundang-undang yang berlaku. 3. Jenis-Jenis Memorandum  of Understanding (MoU)
MoU  dapat  dibagi  menurut negara dan kehendak para pihak. MoU menurut negara merupakan MoU yang dibuat  antara  negara  yang  satu  dengan negara  yang  lainnya.  MoU  menurut negara  yang  membuatnya  dapat  dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
a. MoU  yang  bersifat  nasional; dan
b. MoUyang bersifat internasional. 29
MoUyang  bersifat  nasional merupakan  MoU  yang  kedua  belah pihaknya  adalah  warga  negara  atau badan hukum Indonesia, misalnyaMoU yang  dibuat  antara  badan  hukum Indonesia  dengan  badan  hukum Indonesia  lainnya  atau  antara  PT dengan  pemerintah  daerah.  MoU  yang bersifat  internasional  merupakan  nota kesepahaman  yang  dibuat  antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah  negara  asing  dan/atau antara badan hukum Indonesia dengan badan  hukum  negara  asing.MoU menurut  kehendak  para  pihak  yang membuatnya  merupakan  MoU  yang dibuat oleh para pihak yang sejak awal telah menyetujui kekuatan mengikat dari MoU tersebut.
4. Tujuan Dibuatnya Memorandum of Understanding (MoU)
MoUpada  prinsipnya  dibuat oleh  para  pihak,  tentunya  mempunyai tujuan  tertentu.  Munir  Fuady  telah
mengemukakan tujuan dibuatnya MoU. Tujuan MoU adalah:
a. Untuk  menghindari  kesulitan pembatalan  suatu agreement nantinya,  dalam  hal  prospek bisnisnya  belum  jelas  benar,
belum  jelas  benar  disini  dapat diartikan  belum  bisa  dipastikan apakah  kesepakatan  kerja  sama tersebut  akan  ditindaklanjuti, sehingga  dibuatlah  MoU  yang pembatalannya  lebih  mudah dari pada perjanjian; b. Penandatanganan kontrak masih  lama  karena  masih dilakukan  negosiasi  yang  alot, karena  itu  daripada  tidak  ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani kontrak tersebut,  dibuatlah  MoU  yang akan berlak sementara waktu; c. Adanya  keraguan  para  pihak dan  masih  perlu  waktu  untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara dibuatlah MoU d. MoU dibuat dan ditandatangani oleh  pihak  eksekutif  teras  dari suatu  perusahaan,  sehingga untuk  suatu  perjanjian  yang lebih rinci harus dan semestinya dirancang dan dinegosiasi khusus  oleh  staf  –  stafyang lebih  rendah  tetapi  lebih menguasai secara teknis
contohnya  jika  mengenai  MoU ini adalahlegal officer . 30
Kedudukan  Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Di  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan  tidak  ditemukan ketentuan  yang  khusus  mengatur tentang Memorandum  of Understanding , namun  apabila  kita  memperhatikan substansi Memorandum  of  Understanding , maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang  bersifat  umum. Memorandum  of
Understanding atau  disingkat  MoU sebagaimana telah diuraikan merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil  negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Menurut  Hikmahanto  Juwana,
penggunaan  istilah Memorandum  of
Understanding harus dibedakan dari segi teoritis  dan  praktis.  Secara  teoritis, dokumen Memorandum of
Understanding  tidak  mengikat  secara hukum,  agar  dapat  mengikat  secara hukum  harus  ditindaklanjuti  dengan membuat  suatu  perjanjian.  Sedangkan apabila  mengacu  pada  KUHPer  yang menyamakan Memorandum of Understanding dengan perjanjian, walaupun Pasal 1338 KUHPer mengatakan  bahwa  setiap  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ( Pacta Sunt Servanda ), akan tetapi apabila unsur-unsur sahnya
30 Munir  Fuady, Hukum  Bisnis  dalam Teori  dan  Praktik, Bandung:  Citra  Aditya Bhakti, 1997, h.91.
perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUHPer tidak  terpenuhi,  maka Memorandum  of Understanding tersebut  batal  demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 31
Menurut  Erman  Rajagukguk, memorandum  of  understanding adalah dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari memorandum of understanding harus dimasukan ke dalam perjanjian,  sehingga  ia  mempunyai kekuatan  mengikat. 32 Berdasarkan definisi  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa memorandum  of  understanding tidak mengatur hubungan hukum antara para pihak.  Dalam  KUH  Perdata  maupun dalam  peraturan  perundang-undangan lainnya  tidak  ditemukan  ketentuan khusus yang mengatur tentang memorandum  of  understanding ,  sehingga tidak  memberikan  kepastian  hukum kepada  para  pihak  yang  membuat memorandum of understanding tersebut. Memorandum  of  understanding penting  sebagai  pegangan  untuk digunakan  lebih  lanjut  di  dalam negosiasi  lanjutan  atau  sebagai  dasar untuk  melakukan  studi  kelayakan. Sebagai  studi  kelayakan  bahwa  setelah pihakpihak memperoleh Memorandum of Understanding sebagai  pegangan  atau pedoman  awal,  baru  dilanjutkan dengan  tahapan  studi  kelayakan
31 Hikmahanto Juwana, Hukum Ekonomi dan  Hukum  Internasional ,  Jakarta:  Lentera  Hati, 2002, h.123.
32 Erman Rajagukguk dalam Salim H.S., H.  Abdullah,  dkk, Perancangan  Kontrak  dan Memorandum of Understanding(MoU ),  cetakan  kelima, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011, h. .46
( feasibility  study,  due  diligent )  untuk melihat  tingkat  kelayakan  dan  prospek transaksi  bisnis  tersebut  dari  berbagai sudut  pandang  yang  diperlukan misalnya ekonomi, keuangan,
pemasaran,  teknik,  lingkungan,  sosial budaya dan hukum.
Memorandum  of  understanding itu sendiri dibuat dengan tujuan : 33
1. Untuk  menghindari  kesulitan pembatalan  suatu  agreement nantinya,  dalam  arti  belum  bisa dipastikan  apakah  kerja  sama tersebut  akan  ditindaklanjuti, sehingga  dibuatlah memorandum of  understanding yang  mudah dibatalkan.
2. Penandatanganan perjanjian
masih  lama  karena  masih dilakukan  negosiasi  yang  alot. Karena  itu,  daripada  tidak  ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani perjanjian tersebut,  dibuatlah memorandum of  understanding yang  akan berlaku sementara waktu.
3. Adanya  keraguan  para  pihak dan  masih  perlu  waktu  untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu perjanjian, sehingga untuk sementara  waktu  dibuatlah suatu memorandum of understanding.
Berdasarkan  tujuan memorandum of  understanding tersebut,  dapat  dilihat
33 Munir  Fuady,  dalam  Salim  H.S., H.Abdullah,  dkk, Perancangan  Kontrak  dan Memorandum  of  Understanding(MoU) ,  cetakan kelima,Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011; h.
walaupun memorandum  of  understanding itu  mudah  dibatalkan  dan  belum mempunyai  kekuatan  mengikat  secara hukum,  namun  dalam  prakteknya
memorandum of understanding tetap sering digunakan  dalam  membuat  perjanjian di berbagai bidang kehidupan. Dikarenakan memorandum of understanding menunjukkan  niat  bahwa para  pihak  akan  melanjutkan  klausul- klausul  yang  telah  disepakati  bersama dalam memorandum  of  understanding ke dalam suatu perjanjian.
Memorandum  of  Understanding (MoU) sebenarnya  tidak dikenal dalam hukum  konvensional  di  Indonesia, terutama  dalam  hukum  kontrak  di
Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan  Indonesia,  tidak ada  ketentuan  yang  secara  khusus mengatur  tentang Memorandum  of Understanding (MoU). 34 Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatanganinya  kerja  sama  tersebut, maka memorandum  of  understanding telah mempunyai  kekuatan  untuk  dapat dilaksanakan. Artinya bahwa memorandum  of  understanding tersebut mempunyai  kekuatan  yang  mengikat  ; akan  tetapi  dalam  praktiknya,  apabila salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan memorandum of  understanding itu,  maka salah  satu  pihak  tidak  akan  pernah mempersoalkan  hal  tersebut  atau menggugat  ke  pengadilan.  Namun
34 Fajar  Sandy  Wijaya,  dkk, Kajian Yuridis  Kekuatan  Hukum  Memorandum  of Understanding (MoU) Indonesia- Singapura Tentang Kerjasama  Kawasan  Ekonomi  Khusus ,  Jember: Universitas Jember, 2013, h. 2.
demikian, para ahli hukum tidak dapat memberikan  jawaban  yang  pasti tentang  kekuatan  mengikat  dari memorandum of understanding tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang  kesepakatan  telah  dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPer. Pasal 1320
KUHPer  ini  mengatur  tentang  syarat- syarat  sahnya  perjanjian.  Salah  satu syarat  sahnya  perjanjian  itu  adalah adanya konsensus para pihak. Disamping  itu,  yang  dapat  dijadikan dasar hukum pembuatan Memorandum of Understanding adalah  Pasal  1338  KUHPer  berbunyi semua  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Memorandum  of  Understanding dalam  hal  ini  dapat  disebut  sebagai suatu  perjanjian  dengan  segala  macam konsekuensinya.  Tetapi  apabila  dalam Memorandum  of  Understanding tersebut hanya  mengenai  suatu  hal  belum  final dan  masih  membutuhkan  perjanjian lain  sebagai  pendukungnya  dan  dalam Memorandum  of  Understanding tersebut tidak  terdapat  sanksi  yang  jelas terhadap  pihak  yang  mengingkarinya, maka Memorandum  of  Understanding tersebut  hanya  berkedudukan  dalam hal  kesepakatan  mengenai  suatu proyek-proyek  besar.  Dan  hal  ini tentunya tidak mempunyai efek apapun terhadap  kekuatan  hukum  suatu Memorandum of Understanding .
Negara  Indonesia  menganut sistem  hukum  dari civil  law ,  di  mana setiap  anggota  masyarakat  akan mengacu  terhadap  ketentuan  undang-
undang  yang  lebih  tinggi,  maka kedudukan  MoU  ( Memorandum  of Understanding ) harus mendapat perhatian karena tidak adanya pengaturan  secara  eksplisit  di  dalam pasal  1320  KUH  Perdata.    Secara sederhana  konsep  dari Memorandum  of Understanding (MoU)  adalah  suatu  nota kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  para pihak yang ingin melakukan perjanjian.
Akan  tetapi,  bila Memorandum  of Understanding (Mou)  tersebut  juga mengacu  kepada  Pasal  1320  KUH
Perdata,  maka  ia  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama  dengan  kekuatan hukum  berdasarkan  perjanjian  yang terdapat  di  dalam  sistem  hukum
Negara Indonesia, yakni sistem hukum Civil Law . Mengenai kedudukan memorandum  of understanding ,  para  ahli belum mempunyai kesepahaman.
Sebagian  ahli  hukum  memandang memorandum  of understanding bukan sebagai  perjanjian  karena  isinya  belum mencerminkan hakikat perjanjian, melainkan  baru  merupakan  tindakan pendahuluan yang masih akan ditindaklanjuti  dengan  perjanjian  yang sesungguhnya.  Jadi  dalam  hal  ini memorandum  of  understanding bukan merupakan perjanjian karena perjanjiannya  sendiri  belum  terbentuk. Sementara  sebagian  ahli  hukum  yang lain  berpendapat  bahwa memorandum  of understanding merupakan  perjanjian karena elemen-elemennya dapat dianggap  memenuhi  persyaratan  dan memiliki  elemen  perjanjian.  Dalam memorandum of understanding ada
kesepakatan  diantara  para  pihak mengenai  hal-hal  pokok  sehingga melahirkan perjanjian serta menimbulkan kekuatan mengikat. Memorandum  of  understanding ini akan menjadi sah jika memenuhi syarat sahnya  suatu  perjanjian  sebagimana tercantum  dalam  Pasal  1320  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata. Karena  adanya  bermacam-macam pendapat  mengenai  kedudukan  dari memorandum  of  understanding ,  maka dikenal  dua  macam  pendapat  sebagai berikut : 35
a. Gentlemen  Agreement. Pendapat  ini mengajarkan  bahwa memorandum of understanding hanyalah merupakan suatu gentlement agreement saja. Maksudnya kekuatan  mengikatnya  suatu memorandum  of  understanding tidak sama  dengan  perjanjian  biasa, sungguh  pun memorandum  of understanding dibuat dalam bentuk yang  paling  kuat  seperti  dengan akta  notaris  sekalipun  (tetapi dalam praktek jarang memorandum of  understanding dibuat  secara notarial). Bahkan menurut pendapat golongan ini menyatakan bahwa memorandum of understanding mengikat  sebatas pada  pengakuan  moral  belaka, dalam  arti  tidak  punya  daya  ikat secara hukum.
b. Agreement  is  Agreement. Ada  juga pihak  yang  berpendapat  bahwa
35 Munir  Fuady,  Hukum  Bisnis  Dalam Teori  dan  Praktek,  Buku  Keempat,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002,  h. 92
sekali  suatu  perjanjian  dibuat, apapun  bentuknya.  Lisan  atau tertulis,  pendek  atau  panjang, lengkap/  detil  ataupun  hanya diatur  pokok-pokoknya  saja, tetap  saja  merupakan  suatu perjanjian, dan karenanya mempunyai  kekuatan  hukum mengikat layaknya suatu perjanjian, sehingga seluruh ketentuan  pasal-pasal  tentang hukum  perjanjian  telah  bisa diterapkan kepadanya. Dan menurut  pendapat  ini  untuk mencari  alas  yuridis  yang  tepat bagi  penggunaan memorandum  of understanding adalah terdapat dalam  pasal  1338  ayat  1  KUH Perdata yang artinya apapun yang dibuat  sesuai  kesepakatan  kedua belah  pihak,  merupakan  hukum yang  berlaku  baginya  sehingga mengikat  kedua  belah  pihak tersebut.  Selain  itu  menurut  asas kebebasan  berkontrak  dan  asas konsensual  maka  hal  apa  saja asalkan halal menurut hukum dan telah  secara  bebas  disepakati maka  berlaku  suatu  perjanjian atau jika diterapkan secara tertulis maka  hal  tersebut  bisa  dikatakan sebagai kontrak.
Pijakan lain dari pendapat diatas adalah  dengan  menggunakan  suatu teori yang disebut teori promissory estopel .
Teori promissory  estoppel atau  disebut juga dengan detrimental reliance mangajarkan  bahwa  dianggap  ada kesesuaian  kehendak  di  antara  para pihak jika pihak lawan telah melakukan
sesuatu  sebagai  akibat  dari  tindakan- tindakan  pihak  lainnya  yang  dianggap merupakan tawaran untuk ikatan suatu kontrak. 36
Doktrin  lainnya  adalah  Teori kontrak quasi ( quasi  contract atau implied in  law ).  Teori  ini  mengajarkan  bahwa dalam hal-hal tertentu, apabila dipenuhi syarat-syarat  tertentu,  maka  hukum dapat  menganggap  adanya  kontrak  di antara  para  pihak  dengan  berbagai konsekuensinya,  sungguhpun  dalam kenyataannya  kontrak  tersebut  tidak pernah ada. 37
Suatu perjanjian jika yang diatur hanya  hal-hal  pokok  saja,  maka mengikatnya hanya pun hanya terhadap hal-hal  pokok  tersebut.  Sama  halnya jika  suatu  perjanjian  hanya  berlaku untuk  suatu  jangka  waktu  tertentu, maka  mengikatnya  pun  hanya  untuk jangka waktu tertentu tersebut. Sungguh  pun  para  pihak  tidak  dapat dipaksakan  untuk  membuat  perjanjian yang  lebih  rinci  sebagai  tindak  lanjut dari memorandum of understanding , paling tidak,  selama  jangka  waktu  perjanjian itu masih berlangsung, para pihak tidak boleh  membuat  perjanjian  yang  sama dengan pihak lain. Ini tentu jika dengan tegas  disebutkan  untuk  itu  dalam memorandum of understanding tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa untuk  mengetahui  kedudukan  dari memorandum  of  understanding diperlukan suatu  pengamatan  yang  jeli  terhadap substansi yang terdapat dalam
36 Ibid
memorandum  of  understanding tersebut,
apakah  materinya  mengandung  unsur kerugian  non  moral  atau  kerugian secara finansial apabila tidak dilakukannya  pemenuhan  prestasi  dan apakah dalam memorandum of understanding mengandung  sanksi  atau tidak.  Apabila  menimbulkan  suatu kerugian  non  moral  yaitu  material  dan mengandung  suatu  sanksi  yang  jelas bagi  para  pihak  yang  mengingkarinya, maka memorandum  of  understanding tersebut  sudah  berkedudukan  sebagai kontrak  dan  dianggap  sudah  setingkat dengan  perjanjian  berdasarkan  pasal
1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak. Walaupun memorandum of understanding tidak pernah disebutkan  dengan  tegas  bahwa  itu merupakan  suatu  kontrak,  akan  tetapi kenyataannya  kesepakatan  semacam memorandum of understanding ini memang ada seperti yang ditegaskan dalam teori kontrak de  facto ( implied  in-fact ),  yakni sudah disebut sebagai kontrak, walaupun  tidak  pernah  disebutkan dengan tegas tetapi ada kenyataan, pada prinsipnya  dapat  diterima  sebagai kontrak  yang  sempurna. 38 memorandum of  understanding dalam  hal  ini  apabila dikaitkan  dengan  teori  ini  maka  dapat disebut  sebagai  suatu  kontrak  dengan segala macam konsekuensinya. Secara teori kedudukan Memorandum  of  understanding bukanlah merupakan  suatu  kontrak  karena memang  masih  merupakan  kegiatan pra  kontrak.  Karena  itu,  di  dalamnya sengaja  tidak  dimasukkannya  unsur
“ intention  to  create  legal  relation ”  oleh pihak  yang  melakukan  tersebut.  Pada dasarnya Memorandum  of  Understanding yang  dibuat  diantara  para  pihak  hanya berisi  hal-hal  pokok  saja,  seperti kesepakatan  mengenai  apa  yang menjadi objek perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pengerjaan.  Didalam Memorandum  Of Understanding ,  biasanya  yang  menjadi hak-hak dan kewajiban dari para pihak tidak dicantumkan, artinya pelaksanaan dari Memorandum  Of  Understanding tersebut hanya bermodalkan kepercayaan dari masing-masing pihak.

## Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi Wanprestasi  Terhadap  Klausula
Memorandum of Understanding Wanprestasi  merupakan  situasi dimana  salah  satu  pihak  dalam  sebuah perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang  telah disepakati  dalam  perjanjian  tersebut. Menurut  Amirizal,  tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya  hak  pihak  yang  dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan  prestasi,  sehingga  oleh hukum  diharapkan  agar  tidak  ada  satu pun  pihak  yang  dirugikan  karena prestasi tersebut. 39
Prestasi  diartikan  sebagai  suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati  bersama,  oleh  pihak  yang telah  mengikatkan  diri  untuk  itu.
39 Amirizal, Hukum  Bisnis, Risalah  Teori dan Praktik , Jakarta: Djambatan, 1999, h.36
Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan  dengan  syarat-syarat  yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.  Namun  demikian  pada kenyataannya  sering  dijumpai  bahwa pelaksanaan  dari  suatu  perjanjian  tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi. Pasal 1234 KUHPerdata menentukan  bahwa  prestasi  dapat berupa:
1. memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu;
3. tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi berasal  dari  bahasa
Belanda wanprestatie artinya  tidak memenuhi  kewajiban  yang  telah ditetapkan  dalam  perikatan,  baik  yang timbul  perjanjian  maupun  perikatan yang  timbul  karena  undang-undang.
Suatu  perjanjian  lahir  pada  detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai  apa  yang  menjadi  obyek perjanjian  atau  dengan  kata  lain wanprestasi  berarti  prestasi  buruk. 40 Apabila  si  berutang  tidak  melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan telah  melakukan  wanprestasi.  Ia  alpa atau lalai atau ingkar janji. Wanprestasi seorang  debitur  dapat  berupa  empat macam: 41 a. Tidak  melakukan  apa  yang disanggupi akan dilakukannya; 40 Ridwan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan Azaz-Azaz  Hukum  Perdata ,  Bandung:  Alumni, 1989, h. 280. 41 Subekti, Hukum  Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2002, h. 45
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya,  tetapi  tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan  sesuatu  yang menurut  perjanjian  tidak boleh dilakukannya.
R. Subekti menambahkan bahwa sesuatu yang menurut perjanjian tidak  boleh  dilakukan.  Melakukan prestasi  tetapi  terlambat  atau  tidak tepat  waktu. 42 Tindakan  wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya  hak  pihak  yang  dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk melakukan pemenuhan  prestasi,  sehingga  oleh hukum  diharapkan  agar  tidak  ada  satu pun  pihak  yang  dirugikan  karena prestasi tersebut. 43
Ada  berbagai  model  bagi  para pihak yang tidak memenuhi prestasinya.  Model-model wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2) Wanprestasi  berupa  terlambat memenuhi prestasi;
3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. 44 Wanprestasi  yang  terjadi  dalam substansi dari Memorandum of Understanding dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:
42 Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perikatan ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1990, h 23.
43 Amirizal. Op. cit, h 36 44 Munir Fuady. Op. Cit . hlm 89
a) Wanprestasi  terhadap  substansi
Memorandum  of  Understanding yang tidak berkedudukan sebagai kontrak. b) Pengingkaran substansi Memorandum  of  Understanding yang  berkedudukan  sebagai kontrak (wanprestasi).
Untuk Memorandum of Understan-
ding yang  sifatnya  bukan  merupakan suatu  kontrak  maka  tidak  ada  sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya  kecuali  sanksi  moral.
Upaya  penyelesaian  untuk  masalah  ini lebih  pada  musyawarah  untuk  mencari suatu  jalan  keluarnya.  Adanya  sanksi moral  dalam  hal  ini  dimisalkan  bahwa pihak yang wanprestasi.
Kemudian  bagaimana  dengan kedudukan dari Memorandum of Understanding yang  tidak  mempunyai suatu  kekuatan  hukum  yang  memaksa (sanksi)  sehingga  bisa  mempunyai sanksi.  Hal  itu  tentunya  tidak  terlepas dari  teori  ratifikasi.  Dimana  yang dimaksud  dengan  ratifikasi  disini adalah  suatu  tindakan  pengakuan  yang menguatkan  tindakan  yang  telah dilakukan  sebelumnya,  dalam  hal  ini akan menguatkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. 45
Jadi dalam hal ini Memorandum of Understanding yang telah dibuat sebelumnya diratifikasi menjadi sebuah kontrak  baru  dengan  substansi  lebih tegas  menyangkut  hak  dan  kewajiban masing-masing  pihak  disertai  dengan sanksi  yang  tegas  pula  jika  terdapat suatu pelanggaran.
45 Amirizal . Op. Cit . hlm 63
Penutup Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan dari telaah ini adalah: 1. Di  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan tidak ditemukan  ketentuan  yang  khusus mengatur  tentang Memorandum  of Understanding , namun apabila memperhatikan substansi Memorandum  of  Understanding ,  maka jelaslah  bahwa  di  dalamnya  berisi kesepakatan para pihak tentang hal- hal yang bersifat umum. Memorandum  of  Understanding atau disingkat  MoU  sebagaimana  telah diuraikan  merupakan  pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis.
penggunaan  istilah Memorandum  of Understanding harus  dibedakan  dari segi  teoritis  dan  praktis.  Secara teoritis,  dokumen  Memorandum  of
Understanding tidak mengikat secara  hukum,  agar  dapat  mengikat secara  hukum  harus  ditindaklanjuti dengan  membuat  suatu  perjanjian. Sedangkan  apabila  mengacu  pada
KUHPer yang menyamakan Memorandum  of  Understanding dengan perjanjian,  walaupun  Pasal  1338 KUHPer  mengatakan  bahwa  setiap perjanjian  yang  dibuat  secara  sah mengikat  sebagai  undang-undang bagi  para  pihak  yang  membuatnya ( Pacta  Sunt  Servanda ),  akan  tetapi apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer  tidak  terpenuhi,  maka Memorandum of Understanding tersebut
batal  demi  hukum,  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum. Kedudukan Memorandum of understanding bukanlah  merupakan suatu  kontrak  karena  memang masih  merupakan  kegiatan  pra kontrak.  Karena  itu,  di  dalamnya sengaja  tidak  dimasukkannya  unsur “ intention  to  create  legal  relation ”  oleh pihak  yang  melakukan  tersebut.
Pada  dasarnya Memorandum  of
Understanding yang  dibuat  diantara para  pihak  hanya  berisi  hal-hal pokok  saja,  seperti  kesepakatan mengenai  apa  yang  menjadi  objek perjanjian dan kesepakatan mengenai waktu pengerjaan. Didalam Memorandum Of Understanding , biasanya yang menjadi hak-hak  dan  kewajiban  dari  para pihak  tidak  dicantumkan,  artinya pelaksanaan  dari Memorandum  Of Understanding tersebut hanya bermodalkan kepercayaan dari masing-masing pihak.\
2. Wanprestasi merupakan situasi dimana  salah  satu  pihak  dalam sebuah perjanjian tidak melaksanakan  kewajibannya  sesuai dengan  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian tersebut. Tindakan wanprestasi membawa  konsekuensi terhadap  timbulnya  hak  pihak  yang dirugikan  untuk  menuntut  pihak yang  melakukan wanprestasi untuk melakukan  pemenuhan  prestasi, sehingga  oleh  hukum  diharapkan agar  tidak  ada  satu  pun  pihak  yang dirugikan  karena  prestasi  tersebut. Memorandum  of  Understanding yang
sifatnya  bukan  merupakan  suatu kontrak  maka  tidak  ada  sanksi apapun bagi pihak yang wanprestasi kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada  musyawarah  untuk  mencari suatu jalan keluarnya. Adanya sanksi moral  dalam  hal  ini  dimisalkan bahwa pihak yang wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata , Jakarta: Intermasa, 1995 Salim  H. Perancangan  Kontrak  dan Memorandum of Understanding (MoU) . Sinar Grafika. Mataram. 2007 __________. Perkembangan  Hukum Kontrak, Inominat di Indonesia ,  cet  3.  Sinar Grafika. Jakarta. 2005 Yohanes Sogar Simamora. Hukum Perjanjian  (Prinsip  Hukum KontrakPengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah) . LaksBangPressindo:.Yogya karta. 2009,
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak,  Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti,  1999,    Huala  Adolf, Dasar-dasar  Hukum  Kontrak Internasional ,  edisi  Revisi,
Bandung:  Refika  Aditama, 2008. Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas  dalamKontrak Komersial , Yogyakarta:
LaksBang Mediatama, 2008. Fajar  Sandy  Wijaya,  dkk, Kajian  Yuridis Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU)  Indonesia-  Singapura Tentang  Kerjasama  Kawasan Ekonomi  Khusus ,  Jember:
Universitas Jember,  2013. Niniek  Suparni, Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , Jakarta: Rineka Cipta, 2013 Abdul  R.Salimin, Hukum  Bisnis  Untuk
Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus), Jakarta:  Kencana, 2010 , 1
Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Hukum
Perdata  Tentang  Persetujuan- persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur, R. Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hukum
Perikatan,
Bandung: Binacipta 1987.
H.  Riduan  syahrani,  2006, Seluk  Beluk dan Asas-Asas Hukum
Perdata , Bandung: Alumni Ricardo  Simanjuntak,.  2011. Hukum Kontrak,  Teknik  Perancangan Kontrak  Bisnis,  Edisi  Revisi , Jakarta: Kontan Publishing, Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997 Ikmahanto  Juwana,  2002, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional , Jakarta: Lentera Hati Fajar  Sandy  Wijaya,  dkk, Kajian  Yuridis Kekuatan Hukum
Memorandum of Understanding (MoU)  Indonesia-  Singapura Tentang  Kerjasama  Kawasan
Ekonomi  Khusus ,  Jember: Universitas Jember, 2013 Munir  Fuady,  Hukum  Bisnis  Dalam Teori dan Praktek, Bandung:  Buku  Keempat, PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2002

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Bergelijk Wetbook )