## I S L A M I K A Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Crossref, Garuda, Moraref, Google
Scholar, dan lain-lain.

## PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM) PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
Ria Rizki Ananda 1 , Ahmad Suradi 2 , Dwi Ratnasari 3 1,3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2 UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 20204012036@student.uin-suka.ac.id ; suradi@iainbengkulu.ac.id

## Abstract
Today  change  is  taking  place  so  rapidly  following  the  currents  of  globalization  and  technological advances. Therefore, education has an important role in preparing Human Resources (HR) who have a variety of skills in order to face a dynamic life. The Merdeka Belajar Policy – Kampus Merdeka is here to improve the competence of graduates from universities in the form of soft skills and hard skills in order to adjust to the needs of the times. In this study, the type of research used is library research. The data collection used is the documentation method. The MBKM policy includes four main policies, namely: ease of opening new study programs, changes in the higher education accreditation system, the ease  of  universities  becoming  legal  entities,  and  the  right  to  study  three  semesters  outside  the  study program.  Learning  activities  outside  the  study  program  and  outside  of  higher  education  include internships,  rural  projects,  teaching  in  schools  or  madrasah,  student  exchanges,  research, entrepreneurship,  independent  projects,  and  humanitarian  projects.  Broadly  speaking,  curriculum development  has  three  stages,  namely  the  curriculum  design  stage,  learning  implementation,  and learning evaluation.
Keywords : Curriculum; Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, PTKI
Abstrak: Masa  kini perubahan  berlangsung begitu cepat mengikuti arus globalisasi  dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu pendidikan memiliki peran penting dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  memiliki  berbagai  macam  keterampilan  agar  dapat  menghadapi  kehidupan yang  dinamis.  Kebijakan  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  hadir    untuk  meningkatkan kompetensi  lulusan  dari  perguruan  tinggi  berupa  soft  skill  maupun  hard  skill  agar  dapat menyesuaikan kebutuhan zaman. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan, yaitu dengan penelitian  kepustakaan  (library  research).  Pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  metode dokumentasi.  Kebijakan  MBKM  meliputi  empat  kebijakan  utama  yaitu:  kemudahan  pembukaan program  studi  baru,  perubahan  sistem  akreditasi  perguruan  tinggi,  kemudahan  perguruan  tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.Kegiatan pembelajaran di luar  program  studi  dan  diluar  perguruan  tinggi  meliputi  magang,  proyek  di  desa,  mengajar  di sekolah  atau  madrasah,  pertukaran  pelajar,  penelitian,  kewirausahaan,  proyek  independen,  dan proyek kemanusiaan. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
Kata Kunci : Kurikulum; Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; PTKI

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  bagian  yang  penting  dari  kehidupan  manusia  agar  dapat selalu  berkembang.  Pendidikan  dalam  UU  No.  20  Tahun  2003  bertujuan  untuk mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.(UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pada masa sekarang  perubahan  berlangsung  begitu  cepat  mengikuti  arus  globalisasi  dan  kemajuan teknologi.  Oleh  karena  itu  pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam  mempersiapkan Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  memiliki  berbagai  macam  keterampilan  agar  dapat menghadapi  kehidupan  yang  dinamis.  Berdasarkan  hal  tersebut  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang paling tinggi harus bisa mempersiapkan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki  berbagai  kemampuan,  seperti  dalam  bidang  literasi  data,  literasi  teknologi,  dan memiliki kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial masyarakat.(Fuadi, 2021)
Perguruan  tinggi  memiliki  fungsi  strategis  dalam  mengembangkan  serta  menggali potensi  manusia  agar  dapat  berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas.  Pendidikan pada perguruan tinggi harus mampu menanamkan nilai esensi jati diri secara religius serta dapat berperan di masyarakat berdasarkan akhlak terpuji. Perguruan tinggi  juga bertujuan menghasilkan output lulusan  yang  memiliki  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Dengan  demikian  perguruan  tinggi  merupakan  lembaga  pendidikan  tertinggi  dengan tanggung  jawab  humanistik  untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi dan penguasaan IPTEK.(Karim, 2020)
Dalam  rangka  mempersiapkan  mahasiswa  yang  dapat  menghadapi  kemajuan teknologi  serta  perubahan  sosial  budaya,  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yaitu Nadiem Makariem mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan  ini  sesuai  Permendikbud  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Standar  Nasional Pendidikan  Tinggi,  pada  pasal  18  disebutkan  bahwa  pemenuhan  masa  dan  beban  belajar bagu  mahasiswa  program  sarjana  atau  sarjana  terapan  dapat  dilaksanakan:  1)  mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan
beban  belajar;  dan  2)  mengikuti  proses  pembelajaran  di  dalam  program  studi  untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar  program  studi.(Kemendikbud,  2020b)  Program  Merdeka Belajar  –  Kampus  Merdeka (MBKM)  memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  satu  semester  atau  setara dengan 20 sks dapat menempuh pembelajaran diluar program studi pada perguruan tinggi yang  sama,  dan  dua  semester  atau  setara  dengan  40  sks  menempuh  pembelajaran  pada program  studi  yang  sama  di  perguruan  tinggi  yang  berbeda,  pembelajaran  pada  program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau pembelajaran diluar perguruan tinggi.  Tujuan  dari  kebijakan  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  adalah  untuk meningkatkan kompetensi lulusan dari perguruan tinggi berupa soft skill maupun hard skill agar  dapat  menyesuaikan  kebutuhan  zaman,  dan  mempersiapkan  lulusan  agar  dapat menjadi pemimpin di masa depan yang unggul dan berkepribadian. Berbagai program yang ada dilanskan pada pengalaman dengan jalur yang fleksibel yang diharapkan dapat memantu mahasiswa  mengembangkan  potensinya  sesuai  dengan  minat  dan  bakat.(Kemendikbud, 2020a)
Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  (PTKI)  merupakan  satuan  pendidikan  tinggi yang menjalankan fungsi dan peran sebagaimana diamanahkan dalm UU Pendidikan Tinggi Nomor  12  Tahun  2012  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Tugas  utama  PTKI adalah  melaksanakan  tridharma  perguruan  tinggi  yaitu  pendidikan,  penelitian  dan pengabdian  masyarakat.  Pelaksanaan  tridharma  PTKI  diarahkan  pada  pengembangan kompetensi  yang  dapat  mengembangkan  dan  mempersiapkan  mahasiswa  dalam menghadapi  perubahan  sosial,  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  kemajuan dunia industri dan dunia kerja yang bergerak dinamis. Untuk menghadapi tantangan zaman PTKI  juga  melaksanakan  kebijakan  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang diimplementasikan  dalam  penyelenggaraan  serta  pengelolaan  pendidikan  tinggi. Menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Kementerian Agama melalui Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam  sebagaimana  dalam  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  42  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  salah  satu  tugas  dari  Direktorat Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam  adalah  memfasilitasi  penjaminan  mutu  layanan pendidikan  tinggi.  Dengan  demikian  secara  fungsional  Direktorat  PTKI  harus  dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan tinggi keagmaan Islam  kepada  mahasiswa  dan  masyarakat  pada  umumnya  benar-benar  berorientasi  dan berpijak  pada  standar  mutu.  Karena  itu  PTKI  juga  harus  ikut  merespon  dan
menindaklanjuti berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi  dengan  mengimplementasikan  program  hak  belajar  tiga  semester  di  luar  program studi  sebagai  salah  satu  dari  kebijakan  Merdeka  Belajar-  Kampus  Merdeka.(Kementerian Agama, 2020)

## METODE
Pada  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang  digunakan,  yaitu  dengan  penelitian kepustakaan  (library  research).  Pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  metode dokumentasi.(Prastowo,  2012)  Dokumentasi  yang  dimaksud  adalah  buku,  majalah,  jurnal, hasil penelitian seperti tesis dan sumber informasi penunjang lainnya.(Ghony & Almanshur, 2012)  Berdasarkan  dari  berbagai  sumber  data  tersebut,  sumber  data  dibagi  menjadi  dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  Buku  Panduan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  dan  Panduan Implementasi  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  dalam  Kurikulum  Program  Studi  Pada Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam.  sumber  sekunder  merupakan  jurnal  dan  buku penunjang yang membahas terkait MBKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
Program  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  meliputi  empat  kebijakan  utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Proses pembelajaran dalam kurikulum MBKM merupakan perwujudan pembelajaran  yang  berpusat  pada  mahasiswa.  Pembelajaran  dalam    kurikulum  ini memberikan  kesempatan  pada  mahasiswa  untuk  pengembangan  inovasi,  kreativitas, kapasitas diri, kepribadian, mengembangkan soft skill dan hard skill yang pada intinya adalah mahasiswa  dapat  memanajemen  diri  dalam  menghadapi  dinamika  kehidupan.Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan mahasiswa di luar perguruan tinggi diharapkan guna  memberikan  pengalaman  kontekstual  kepada  mahasiswa,  kegiatan  tersebut diantaranya adalah magang atau praktik kerja, melaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau  biasa  disebut  dengan  KKN  (Kelompok  Kerja  Nyata),  mengajar  pada  satuan
pendidikan,  mengikuti  pertukaran  mahasiswa  dalam  maupun  luar  negeri,  melakukan penelitian,  wirausaha,  membuat  proyek,  serta  mengikuti  program  kemanusiaan.(Siregar  et al., 2020)
Kebijakan MBKM yang pertama yaitu kemudahan pembukaan program studibaru, kebijakan  ini  dimuat  dalam  Permendikbud  No.  7  Tahun  2020  dan  Permendikbud  No.  5 Tahun 2020. Pembukaan program studi baru akan langsung mendapatkan nilai akreditasi C apabila perguruan tinggi telah memiliki akreditasi A dan B, memiliki mitra kerjasama seperti perusahaan nirlaba, universitas top 100 rangking, dan institusi multilateral, bukan dibidang kesehatan  dan  pendidikan.  Kebijakan  yang  kedua  yaitu  perubahan  sistem  akreditasi perguruan tinggi, hal ini dimuat dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020. Sistem akreditasi PT mengalami perubahan menjadi lebih mudah, hal tersebut dapat memberikan keleluasaan pada  perguruan  tinggi  untuk  mengajukan  akreditasi  atau  re-akreditasi  tanpa  menunggu  5 tahun  setelah  di  akreditasi  BAN-PT.  Kebijakan  yang  ketiga  yaitu  perguruan  tinggi  negeri badan hukum yang dimuat dalam Permendikbud No. 4 Tahun 2020 danPermendikbud No. 6  Tahun  2020.  Kebijakan  kemudahan  perguruan  tinggi  menjadi  badan  hukum  yaitu kebebasan  bagi  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  dan  satuan  kerja  untuk menjadi  PTN  Badan  Hukum  dipermudah  tanpa  adanya  akreditasi  minimum  dan  dapat mengajukan  permohonan  menjadi  PTN  Badan  Hukum  kapan  saja  dan  PT  tersebut  siap. Selanjutnya kebijakan yang keempat yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi, hal  ini  dimuat  dalam  Permendikbud  No.  3  Tahun  2020,  kebijakan  ini  memberikan kesempatan  kepada  mahasiswa  untuk  belajar  diluar  prodi  maupun  diluar  PT.  Mahasiswa Mahasiswa  dapat  mengambilsks  di  luar  perguruan  tinggi  sebanyak  2  semester  (setara dengan 40 sks) dan dapatmengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setaradengan 20 sks). Lalu, ada perubahan makna sks dari “jam belajar’ menjadi “jam kegiatan”.(Vhalery et al., 2022)
Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBKM bukan hanya dari PT saja melainkan banyak dari pihak luar PT, pihak yang terlibat diantaranya adalah yang menjalankan proses MBKM yaitu mahasiswa, kemudian pihak yang memfasilitasi yaitu dosen, instruktur, tenaga kependidikan,  pengelola  PT,  Lembaga  Pemerintahan,  Badan  atau  lembaga  penelitian  dan pengabdian  masyarakat,  dunia  usaha  dan  industri,  serta  mitra  PT.  Regulator  pelaksanaan MBKM  adalah  Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi  Kemendikbud  RI.  Mekanismen pelaksanaan MBKM untuk belajar di luar prodi atau Perguruan Tinggi yaitu (1) Mahasiswa mendaftar magang dengan memilih mata kuliah pada sistem KRS yang bisa diambil di luar
perguruan tinggi seperti magang atau belajar di luar prodi, (2) Mahasiswa mengikuti seleksi administratif  dan  akademik  sesuai  dengan  mekanisme  perusahaan  tempat  mendaftar magang ataupun mekanisme PT lain, (3) Mahasiswa menerima pengumuman hasil seleksi, (4)  Mahasiswa  melaksanakan  magang  atau  kuliah  di  PT  lain  /  Prodi  lain,  (5)  setelah mahasiswa melaksanakan magang maupun kegiatan lain di luar, kemudia proses penilaian dilakukan  oleh  dosen  pembimbing  bersama  dengan  pembimbing  dari  industri  atau  dosen dari  PT  penerima/prodi  penerima,  (6)  Mahasiswa  kemudia  mendapatkan  nilai  dari  pihak luar  yang  bersangkutan,  (7)  kemudian  PT  atau  kampus  melakukan  konversi  nilai  dan pengakuan  SKS,  (8)  Nilai  diinput  dalam  KHS,  (9)  Perguruan  Tinggi  melaporkan  ke PDDikti.(Kemendikbud, 2020a)
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen  yang  ditentukan  oleh  perguruan  tinggi  asal  maupun  pembimbing  dari  pihak  luar. Daftar  kegiatan  yang  diambil  oleh  mahasiswa  dalam  tiga  semester  diluar  kampus  dapat dipilih  dari  program  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  atau  program  yang  disetujui  pleh pimpinan  kampus/PT.  Terdapat  tiga  model  proses  belajar  Kampus  Merdeka  yang dijelaskan  oleh  Kemendikbud,  yaitu  model  blok  pembelajaran  di  luar  Perguruan  Tinggi, model  non  blok  pembelajaran  di  luar  Perguruan  Tinggi,  dan  model percepatan.(Kemendikbud, 2020a)

## 1. Model Blok Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi
Model blok pembelajaran terdapat 8 semester perkuliahan bagi mahasiswa. Pada tahap semester 1 sampai 3 mahasiswa melaksanakan pembelajaran di prodi, pada semester 4 mahasiswa malkukan pembelajaran di luar prodi tetapi masih didalam perguruan tinggi yang  sama.  Pada  semester  5  dan  6  mahasiswa  melaksanakan  pembelajaran  di  luar perguruan tinggi seperti magang dan kegaiatan yang lain. Kemudian pada semester 7 mahasiswa kembali belajar di prodi asal dan semester 8 mahasiswa melaksanakan tugas akhir.

## 2. Model Non Blok Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi
Model non blok pembelajaran terdapat 8 semester perkuliahan, berbeda dengan model blok,  model  ini  pada  semester  1  sampai  4  mahasiswa  melaksanakan  pembelajaran  di prodi,  pada  semester  5  mahasiswa  melakukan  pembelajaran  di  luar  perguruan  tinggi atau  magang,  semester  6  mahasiswa  kembali  ke  perguruan  tinggi  asal  tetapi melaksanakan  pembelajaran  di  luar  prodi.  Kemudian  pada  semester  7  mahasiswa
melaksakan  pembelajaran  di  luar  perguruan  tinggi  atau  magang,  dan  semester  8 mahasiswa kembali ke kampus asal dan melakukan tugas akhir.

## 3. Model Percepatan
Model percepatan pembelajaran terdapat 7 semester perkuliahan. Semester 1 sampai 4 mahasiswa  melaksanakan  pembelajaran  di  prodi,  terdapat  kebijakan  melaksanakan pembelajaran di semester antara, semester antara ini terjadi 3 kali selama perkuliahan, pelaksanakan yang pertama yaitu antara semester 2 dan 3, pembelajaran pada semester antara dilakukan di prodi dan mahasiswa dapat mengambil maksimal 9 SKS pada mata kuliah keprodian. Selanjutnya semester antara yang kedua terjadi pada antara semester 4 dan 5, pada semester antara ini mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan mengambil maksimal 9 SKS pada mata kuliah di luar keprodian.  Pada  semester  5  mahasiswa  melaksanakan  pembelajaran  di  prodi. Selanjutnya semester antara yang ketiga terjadi antara semester 5 dan 6, pada semester antara ini mahasiswa melaksanakan pembelajaran di luar perguruan tinggi atau magang dan  mengambil  maksimal  9  SKS.  Pada  semester  6  mahasiswa  melanjutkan pembelajaran di luar perguruan tinggi atau magang. Kemudian semester 7 merupakan semester akhir bagi mahasiswa, dan melaksanakan tugas akhir.

## Pengembangan  Kurikulum  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka  (MBKM)  pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang telah  diakui  eksistensinya  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  memiliki  tanggung  jawab dalam  mendukung  pembangunan  di  Indonesia  pada  sektor  pendidikan.(Daulay,  2012) Tujuan  pendidikan  Islam  antara  lain  adalah pertama, menyiapkan  mahasiswa  menjadi anggota  masyarakat  yang  mempunyai  kemampuan  akademik  dan  juga  profesional  yang diharapkan  akan  dapat  menerapkan  serta  mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi, seni  maupun  kebudayaan  yang  bernafaskan  Islam. Kedua ,  mengembangkan  serta menyebarkan  ilmu  pengetahuan  ataupun  kebudayaan  yang  berlandaskan  Islam  untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Ketiga , merumuskan, menyebarkan, atau memberikan pendidikan serta ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama Islam kepada masyarakat, yang akan  menciptakan  kehidupan  yang  harmonis  antar  umat  Islam  maupun  umat  beragama lain.(Mujahidah & Wekke, 2019) PTKI memiliki sifat multidimensi karena dituntut untuk
menjadi agen perubahan dalam aspek keagamaan di masyarakat. PTKI juga ditantang untuk mengembangkan  teologi “Unity  in  Diversity” sebagai  landasan  moralitas  publik  dalam kerangka Pancasila. PTKI juga dituntut berperan aktif mengembangkan riset edukasi yang berkaitan dengan landasan spiritual  dalam mendorong etos kerja yang positif.(Fuaduddin, 2002)
Penerapan kurikulum MBKM pada  PTKI diharapkan dapat menghasilkan  lulusan yang  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan  IPTEK  karena  saat  ini  memasuki  era revolusi  industri  4.0,  dinamika  masyarakat  memasuki  era  5.0,  serta  banyaknya  tuntutan dalam  dunia  industri.  Kurikulum  MBKM  yang  diterapkan  pada  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan pengembangan dari kurikulum MBKM yang sudah disusun  oleh  Kemendikbud.  Proses  pengembangan  kurikulum  MBKM  pada  PTKI  tidak terlepas  dari  KKNI  dan Outcome  Based  Education (OBE).  Dalam  kontek  rancangan kurikulum  pada  PTKI,  capaian  pembelajaran  lulusan    terkait  dengan  sikap  dan  tata  nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan yang menjadi keharusan sebagai  karakteristik  dari  lulusan  PTKI.  Dengan  demikian  diharapkan  lulusan  dari perguruan  tinggi  keagamaan  Islam  dapat  menunjukkan  profil  dan  kualitas  diri  sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas. Kebijakan kurikulum MBKM di PTKI yang mana salah satu programnya adalah kegiatan mahasiswa belajar tiga semester di  luar  prodi  maupun  luar  perguruan  tinggi  diharapkan  dapat  mengarahkan  pola  pikir mahasiswa  agar  lebih  luas  serta  terbuka  untuk  merespon  kebutuhan  hidup  abad 21.(Kementerian Agama, 2020)
Pengembangan kurikulum MBKM pada program studi  mengikuti pola dan tahapan dengan  mengacu  pada  regulasi  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  kurikulum  seperti UUNomor 12 Tahun 2012 tentangpendidikan tinggi, implementasi KKNI dan pendekatan OBE (Outcome  basedEducation). Kurikulum  MBKM  pada  prodi  jenjang  sarjana  merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian serta cara penyampaian dan  penilaian  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengajaran pada program studi. Kurikulum prodi MBKM menerapkan model Mayor Minor, model ini merupakan rancangan kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang bagi  setiap  mahasiswa  dalam  mengikuti  program  pendidikan  dengan  menetapkan  CPL utama  sebagai  bidang  keahlian  utama  dan  dapat  mengambil  bidang  keahlian  lain  sebagai kompetensi pelengkap. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdapat tiga tahapan,
yaitu tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. (Kementerian Agama, 2020)
Tahap  perencanaan  kurikulum  MBKM  pada  prodi  jenjang  sarjana  mmencakup kegiatan  penetapan  profil  lulusan,  penetapan  capaian  pembelajaran  dan  penetapan  mata kuliah dalam struktur kurikulum. (Kementerian Agama, 2020)
1. Tahap Penetapan Profil Lulusan, profil lulusan dalam kurikulum MBKM terdapat dua kategori,  yaitu  profil  utama  (mayor)  yang  merupakan  gambaran  peran  dalam  bidang keahlian kan keterampilan tertentu sesuai dengan prodinya, seperti profil utama prodi PAI  yaitu  pendidik  mata  pelajaran  PAI  di  sekolah/madrasah  ,  dan  profil  tambahan (minor)  yaitu  kebutuhan  minat  dan  bakat  mahasiswa.  Profil  tambahan  yang dirumudkan harus beragam dan mahasiswa hanya boleh mengambil maksimal dua jenis profil  tambahan,  contoh  profil  tambahan  pada  prodi  PAI  yaitu  ahli  teknologi  dan media  pembelajaran,  pendidik  mapel  keagamaan  di  madrasah,  pendidik  mapel  PAI disekolah, dan lain sebagainya. Penetapan profil lulusan dengan menganalisis pasar dan pemangku  kepentingan,  analisis  perkembangan  keilmuan  dan  keahlian,  visi  misi perguruan tinggi, serta analisis kebutuhan nasional dan internasional.
2. Tahap Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) tambahan, dalam menetapkan CPL yaitu dengan cara menurunkan deskripsi profil  lulusan sebagai profil tambahan. Penetapan CPL yaitu untuk memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa dalam  pengembangan  dirinya  agar  dapat  menghadapi  dinamika  sosial  dan  kemajuan IPTEK.  Dalam  mengkaji  perumusan  CPL  tambahan  prodi  membutuhkan  informasi terkait  penelusuran  lulusan,  masukan  pemangku  kepentingan,  asosiasi  profesi  dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian yang dibutuhkan pada masa kini. Perumusan  CPL  tambahan  prodi  wajib  merujuk  pada  jenjang  kualifikasi  KKNI, terutama  yang  berkaitan  dengan  unsur  keterampilan  khusus  dan  penguasaan pengetahuan,  dan  merujuk  pada  SN-Dikti  yang  berkaitan  dengan  sikap  dan keterampilan  umum.  CPL  tambahan  yang dirumuskan  harus  jelas,  dapat  diamati  dan diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran serta dapat didemonstrasikan san dinilai  pencapaiannya.  Rumusan  CPL  utama  program  studi  dapat  mengacu  pada  SK DirjenPendidikan  Islam  tentang  SKL  dan  CPL  Jenjang  Sarjana  pada  PTKI  dan  PAI padaPTU,  sedangkan  rumusan  CPL  tambahan  merupakan  konsekwensi  dari
adanyaprofil tambahan yang ditetapkan program studi. Rumusan CPL dengan memilih bahan kajian yang berkaitan dengan keluasan, kedalaman, dan tingkat penguasaan.
3. Penetapan  mata  kuliah  dalam  struktur  kurikulum,  mata  kuliah  dalam  kurikulum MBKM terdiri dari empat kelompok yaitu (1) Mata kuliah pengembangan kepribadian wajib universitas (MKWU), (2)Mata Kuliah Keilmuandan Keahlian Utama (MKKU), (3)  Mata  Kuliah  Keilmuan  dan  Keahlian  Peminatan(MKKP)  dan  (4)  Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKKP). Beban studi dalam kurikulum MBKM prodi  jenjang  sarjana  yaitu  sekurang-kurangya  144  SKS  dan  sebanyak-banyaknya  160 SKS.
Tahap  pelaksanaan  pembelajaran  dalam  kurikulum  MBKM  pada  PTKI  pada dasarnya sama seperti yang sudah dirumuskan oleh Kemendikbud, yaitu mahasiswa dapat belajar 3 semester di luar prodi maupun luar PT. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama 3 semester tersebut kemudia dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama yaitu satu semester pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, kemudian  untuk  dua  semester  berikutnya  yaitu  pembelajaran  di  luar  program  studi  dan diluar  perguruan  tinggi.  Pembelajaran  satu  semester  di  luar  program  studi  pada  PT  yang sama  didasarkan  pada  kedekatan  rumusan  CPL  program  studi  dalam  rumpun  keilmuan. Contohnya seperti mahasiswa prodi PAI yang mengambil mata kuliah pada prodi Alquran dan  tafsir.  Pengambilan  mata  kuliah  tersebut  agar  dimaksudkan  untuk  penguatan kompetensi pada bidang keilmuan tafsir yang juga dibutuhkan oleh mahasiswa prodi PAI. Selanjutnya  kegiatan  pembelajaran  dua  semester  pembelajaran  di  luar  program  studi  dan diluar  perguruan  tinggi  dilaksanakan  dalam  dua  bentuk,  yaitu  pembelajaran  dan  ragam kegiatan merdeka. Kegiatan  pembelajaran di luar program studi dan diluar perguruan tinggi ditentukan berdasarkan profil tambahan, rumusan CPL tambahan dan kedekatan rumpun ilmu  pada  prodi  yang  akan  dipelajari  di  luar  kampus.  Kegiatan  pembelajaran  di  luar program  studi  dan  diluar  perguruan  tinggi  meliputi  magang,  proyek  didesa,  mengajar disekolah atau madrasah, pertukaran pelajar, penelitian, kewirausahaan, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum MBKM pada PTKI terdapat  beberapa  model,  seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  yaitu  terdapat  model model blok pembelajaran di luar Perguruan Tinggi, model non blok pembelajaran di luar Perguruan Tinggi, dan model percepatan. Kerjasaman yang dijalankan oleh PTKI dengan kampus  lain  biasanya  juga  bekerjasama  dengan  sesama  PTKI,  hal  tersebut  agar memudahkan  terintegrasinya  mata  kuliah  yang  akan  diambil,  jadi  sesuai  atau  dalam  satu
rumpun keilmuan.(Kementerian Agama, 2020) Pemenuhan masa san juga beban studi bagi mahasiswa  program  sarjana  atau  sarjana  terapan  dapat  dilaksanakan  dengan  mengikuti keseluruhan  dari  proses  pembelajaran  pada  program  studi  pada  masa  pendidikan  tinggi, mengikuti proses pembelajaran di program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban sisanya mengikuti proses prmbelajran di luar progam studi  di perguruan tinggi yang sama maupun yang berbeda.(Mariati, 2021)
Evaluasi pembelajaran dalam kurikukum MBKM terdapat 6 kompetensi yang menjadi fokus dalam pembelajaran, yaitu berpikir kritis ( critical thinking skills ), Keterampilan berpikir kreatif (Creative  Thinking  Skills), Keterampilan  berkomunikasi (Communication  skill),
Keterampilan  berkolaborasi (Collaboration  skill) ,  berpikir  komputasi  ( computational  thinking) dan Sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapiberbagai kesulitan dalam hidup (compassion thinking). Bentuk penilaian yaitudengan penilaian otentik. Penilaian  otentik  merupakan  proses  pengumpulan  data  terkait  perkembangan  dan pencapaian  pembelajaran  mahasiswamelalui  berbagai  teknik.  Berbagai  alternatif  dalam penilaian pembelajaran pada kurikulum MBKM yang menerapkan penilaian otentik untuk menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, kepribadian, atribut personal, dan lainnya yaitu denganpenilaian  sikap  dengan  melakukan  observasi  perilaku  mahasiswa,  penilaian  tes untuk  mengukur  kemampuan  kognitif,  dan  keterampilan  yaitu  penilaian  kinerja,  projek, produk, portofolio.(Kementerian Agama, 2020) Evaluasi pembelajaran dalam pelaksanaan MBKM  dilakukan  melalui  monitoring  hasil  kegiatan  yang  dilakukan  mahasiswa berdasarkan jenis kegiatannya, serta laporan hasik kegiatan mahasiswa. Nilai yang didapat dari  hasil  evaluasi  ini  bersumber  dari  dosen  pembimbing  lapangan  dan  juga  dosen pamong/guru  pamong/mentor  yang  mendampingi  mahasiswa  pada  saat  melaksanakan kegiatan diluar kampus maupun didalam kampus.(Rusli Baharuddin, 2021)
Implementasi  kurikulum  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  dapat  dilaksanakan  di semua  program  atau  dapat  disesuaikan  berdasarkan  kondisi  kurikulum  program  studi. Sumber  daya  internal  perguruan  tinggi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kurikulum MBKM  yaitu  UP  Pengenalan  Lingkungan  Persekolahan,  UP  Pertukaran  Mahasiswa,  UP Kuliah  Kerja  Nyata,  Biro  Akademik,  Biro  Kemahasiswaan,  Biro  Sistem  Informasi, Lembaga Kerjasama, Lab Komputer, Pusat Bahasa, Unit Penjaminan Mutu Program Studi, dan  Dosen  Pembimbing.  Sedangkan  sumber  daya  eksternal  yang  dibutuhkan  yaitu  Guru Pamong, Mentor Usaha, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Badan Penanggulangan, dan Mitra program kegiatan MBKM. (Mariati, 2021)

## KESIMPULAN
Pengembangan  kurikulum  Merdeka  Belajar-  Kampus  Medeka  pada  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam  merupakan  upaya  responsif  kampus  terhadap  implementasi regulasi, tuntutan dan tantangan serta dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kehidupan yang dinamis. Dengan kebijakan MBKM diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Kurikulum MBKM pada prodi jenjang sarjana merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian serta cara  penyampaian  dan  penilaian  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan kegiatan  pengajaran  pada  program  studi.  Kurikulum  prodi  MBKM  menerapkan  model Mayor  Minor,  model  ini  merupakan  rancangan  kurikulum  yang  adaptif,  berbasis kompetensi  dan  memberikan  ruang  bagi  setiap  mahasiswa  dalam  mengikuti  program pendidikan  dengan  menetapkan  CPL  utama  sebagai  bidang  keahlian  utama  dan  dapat mengambil  bidang  keahlian  lain  sebagai  kompetensi  pelengkap.    Secara  garis  besar pengembangan  kurikulum  terdapat  tiga  tahapan,  yaitu  tahap  perancangan  kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Daulay, H. P. (2012). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.
Fuadi, T. M. (2021). Konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM): Aplikasi dalam Pendidikan Biologi. Prosiding Seminar Nasional Biotik , 9 (2), 18. http://dx.doi.org/10.3126/pbio.v9i1.11594
Fuaduddin, F. (2002). Dinamika pemikiran Islam di perguruan tinggi: Wacana tentang pendidikan Agama Islam (1st ed.). Logos.
Ghony,  M.  D.,  &  Almanshur,  F.  (2012). Metodologi  Penelitian  Kualitatif (1st  ed.).  Ar-Ruzz Media.
Karim,  B.  A.  (2020). Pendidikan  Perguruan  Tinggi  Era  4.0  Dalam  Pandemi  Covid-19  (Refleksi Sosiologis) . 1 (2), 11.
Kemendikbud, K. (2020a). Buku Saku Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (1st ed., Vol. 1). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
Kemendikbud,  K.  (2020b). Panduan  Merdeka  Belajar  –  Kampus  Merdeka (1st  ed.,  Vol.  1). Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
Kementerian  Agama.  (2020). Panduan  Implementasi  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  Pada PTKI (1st ed., Vol. 1). Kementerian Agama Republik Indonesia.
Mariati,  M.  (2021).  Tantangan  Pengembangan  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus Merdeka  di  Perguruan  Tinggi. Seminar  Nasional  Teknologi  Edukasi  Sosial  Dan Humaniora , 1 (1), 12. https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.405 Mujahidah, M.,  &  Wekke,  I.  S.  (2019).  Transformasi  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam
Indonesia. Seminar  Nasional  Kepemimpinan  Transformatif  Forum  Dosen  Indonesia  DPD Papua Barat & Pasca Sarjana STAIN Sorong , 1 (1), 13. https://doi.org/10.31227/osf.io/46evm
Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian (2nd ed.). Ar-Ruzz Media.
Rusli  Baharuddin,  M.  (2021).  Adaptasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran , 4 (1), 11. https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591
Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi  Industri  4.0. Fitrah:  Journal  of  Islamic  Education , 1 (1),  141–157. https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . (n.d.).
Vhalery,  R.,  Setyastanto,  A.  M.,  &  Leksono,  A.  W.  (2022).  Kurikulum  Merdeka  Belajar Kampus  Merdeka:  Sebuah  Kajian  Literatur. Research  and  Development  Journal  of Education , 8 (1), 185. https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718