## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG LALAI DALAM KECELAKAN LALU LINTAS YANG MENYEBAKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES PALEMBANG
Oleh : Imanuhadi 1)
Abdul Latif Mahfuz 2)
Saipuddin Zahri 3)
Erli Salia 4)
Universitas Muhamadiyah Palembang 1,2,3,4)
E-mail: Imanuhadi2008.70@gmail.com 1)

## ABSTRACT
The above accidents were caused by the human factor which is the most decisive factor. This happens because of the driver's carelessness or negligence in driving his vehicle, the driver's carelessness often causes traffic accidents that result in death. The problems in this study are 1) How is law enforcement against drivers who are negligent in traffic accidents that cause victims  to  die  in  the  Palembang  Police  Legal  Area?  and  2)  What  are  the  factors  that influence  law  enforcement  against  drivers  who  are  negligent  in  traffic  accidents  that  cause victims to die in the Palembang Police Legal Area??. The research method used is a type of empirical  research.  Sources  of  data  used  in  this  study  consisted  of  primary  data  and secondary  data.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  shows  that  law  enforcement  against drivers who are negligent in traffic accidents that cause victims to die in the Legal Area of the  Palembang  Police  have  been  enforced  through  penal  measures  with  prison  sanctions subject  to  Article  310  paragraph  (4)  of  Law  No.  22  of  2009  concerning  road  traffic  and transportation, which is punishable by a maximum criminal penalty of 6 (six) years and/or a maximum fine of  Rp. 12,000,000.00  (twelve  million  rupiah) and non-penal  efforts are more directed  at  preventing  traffic  accidents.  And  2)  Factors  that  influence  law  enforcement against  drivers  who are  negligent  in  traffic accidents that  cause victims to die in  the Legal Area  of  the  Palembang  Police,  namely  a)  the  legal  factor  itself,  namely  that  there  are  still many laws and regulations originating from the Dutch era that are unable to accommodate existing  developments  and  there  are  still  laws  whose  substance  is  unclear,  giving  rise  to multiple  interpretations,  b)  law  enforcement  factors,  namely  the  limited  ability  of  law enforcement  officials,  in  this  case  the  traffic  police,  to  carry  out  investigations  and investigations of traffic cases, the limited number of traffic police officers to be placed in the field, c) Community factors, there are still many people who are not aware of the law and do not  understand  traffic  rules  and  traffic  signs;  d)  factors  of  facilities  and  infrastructure  that support law enforcement, the number of road signs and markings that are damaged and not clearly  visible  to  road  users;  e)  cultural  factors,  customary  law  is  still  valid  which  is customary law that applies in society.
Keywords: Law Enforcement, Negligent Drivers, Traffic Accidents, Death Victims

## ABSTRAK
Kecelakan  di  atas  disebabkan  oleh  Faktor  manusia  merupakan  faktor  yang  paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan  kendaraannya,  kecerobohan  pengemudi  tersebut    tidak  jarang  menimbulkan kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  kematian.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan
lalu  lintas  yang  menyebakan  korban  meninggal  dunia  di  Wilayah  Hukum  Polrestabes Palembang?  dan  2)  Apa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang??. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  data  primer  dan data sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Penegakan  hukum  terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan korban meninggal dunia di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Palembang  telah  ditegakan  melalui  upaya  penal  dengan sanksi penjara dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana diancam dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan upaya non penal  lebih  diarahkan  pada  pencegahan  terhadap  terjadinya  kecelakan  lalu  lintas.  Dan  2) Faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  pengemudi  yang  lalai  dalam kecelakan  lalu  lintas  yang  menyebakan  korban  meninggal  dunia  di  Wilayah  Hukum Polrestabes  Palembang  yaitu  a)  faktor  hukum  itu  sendiri  yaitu  Masih  banyak  peraturan perundang-undangan  yang  berasal  dari  produk  zaman  Belanda  sehingga  tidak  mampu mengakomodir  perkembangan  yang  ada  dan  masih  ada  perundang-undangan  yang substansinya  tidak  jelas  sehingga  memunculkan  multitafsir.,  b)  faktor  penegak  hukum  yaitu keterbatasan  kemampuan  aparat    penegak  hukum  dalam  hal  ini  polisi  lalu  lintas  dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara lalu lintas, keterbatas jumlah anggota polisi lalu lintas untuk ditempatkan di lapangan, c) Faktor masyarakat, masih banyaknya mayarakat yang  belum  sadar  hukum  dan  belum  mengerti  tentang  tata  tertib  berlalu  lintas  dan  rambu- rambu  lalu  lintas;  d)  faktor  sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum, banyaknya  rambu  dan  marka  jalan  yang  sudah  rusak  dan  tidak  terlihat  dengan  jelas  oleh pengguna jalan; e) faktor kebudayaan, masih berlakunya hukum adat yang merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
Kata Kunci:  Penegakan Hukum, Pengemudi Yang Lalai , Kecelakan  Lalu Lintas,
Korban Meninggal Dunia

## 1. PENDAHULUAN
Hukum merupakan tatanan kehidupan  dalam  masyarakat,  terdapat banyak  peraturan  dan  ketentuan  yang membebankan  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi  atau  dihindari.  Tanpa  terkecuali hukum  juga  berlaku  di  bidang  lalu  lintas. Terkait dengan Peraturan Lalu Lintas yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan  dan  Angkutan  Jalan.  Dengan ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  tentang  Angkutan  Jalan  dan Angkutan  Jalan,  diharapkan  warga  negara
dapat  mematuhi  undang-undang  tersebut, demi  terciptanya  keselamatan,  keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Dalam prakteknya, masih banyak pelanggaran  yang  terjadi  di  lalu  lintas. Pengemudi atau pengguna jalan yang tidak mematuhi  peraturan  lalu  lintas  sering menyebabkan kecelakaan.
Kecelakaan  adalah  suatu  peristiwa yang  menimpa  manusia  dan  menimbulkan kerugian harta benda atau korban jiwa. Hal
ini  bisa  terjadi  pada  manusia  dimana  saja dan  kapan  saja.  Kecelakaan  lalu  lintas merupakan  salah  satu  penyebab  utama kematian  di  Indonesia.  Jumlah  korban yang  banyak  akan  menimbulkan  dampak ekonomi (kerugian materi) dan sosial yang besar,  berbagai  upaya  pencegahan  untuk meningkatkan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak terkait, hasilnya belum seperti yang diharapkan.
Jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  di  wilayah  Polrestabes  Palembang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 190 meninggal dunia.Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu kecelakaan yang diakibatkan oleh berkendara  di  jalan  raya.  Kecelakaan  ini sering terjadi karena kekurangan ruas jalan dan  bertambahnya  jumlah  kendaraan  di jalan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, infrastruktur angkutan umum belum mendukung, sehingga  pelayanan  masyarakat  harus ditingkatkan untuk mengurangi kecelakaan. Contoh kasus pengemudi lalai dalam  kecelakaan  lalu  lintas  dengan kronologi Lantaran tidak mampu menguasai kendaraannya, membuat Arasid (53) warga Jalan Abikusno CS, Kecamatan Kertapati Palembang menambarak pengendara  motor  merek  Honda  Vario Nopol  5138  ACF,  Akibat  tabrakan
tersebut,  dua  orang  meninggal  dunia  dan satu mengalami luka-luka sehingga dilarikan  ke  Rumah.  Ketiga  korban  ini diketahui  satu  keluarga.Identitas  korban tabrakan  diketahui  pengendara  motor bernama M Yusri syarif (53), penumpangnya  yang  merupakan  anak  dan istrinya  yakni  Siti  Rizkiani  (33)  dan anaknya Dzatwan Apriyansyah Saputra (8) warga  Jalan  Tanjung  Aur,  Komp  Gadang Sejahtera  5  blok  H  9,  Kecamatan  Bukit Baru Palembang. Kasat lantas Polrestabesbes  Palembang Kompol  Rendy Surya Aditama mengatakan, bahwa kecelakaan  tersebut  terjadi  sekitar  pukul 09.30  WIB  di  Jalan  Soekarno-Hatta, tepatnya  di  depan  PDAM  Tirta  Musi Palembang.  Informasi  dari  anggota  kita dilapangan  bahwa  kecelakaan  terjadi antara  Mobil  Truk  tangki  BG  8575  UM yang  dikendarai  oleh  Arasid  datang  dari arah Simpang pallem hendak Mengarah ke Simpang  fly  over  Tanjung  Api-api  kota Palembang  Pada  saat  tiba  di  TKP, menabrak  bagian  belakang  sepeda  motor Honda  Vario  5138  ACF  yang  dikendarai korban bersama anak dan istrinya sehingga terjatuh  kekanan  yang  mengakibatkan korban  bersama  anaknya  terlindas  ban depan kanan mobil truk tangki yang datang dari  arah  dan  tujuan  yg  sama.  "Atas kejadian  itu  korban  meninggal  dunia dengan  kondisi  patah  tangan  kanan  dan
kiri,  bagian  dada  dan  punggung  memar, keluar  darah  dari  hidung  dan  telinga. Kemudian  anaknya  meninggal  dunia dengan kondisi kepala pecah, tangan kanan luka robek lecet dan kaki kiri lecet.Sedangkan istri korban saat ini dalam perawatan di rumah sakit akibat luka lecet kaki  kanan,  lecet  di  kepala,  dan  tubuh memar  usai  kecelakaan.  Kecelakaan  ini karena  kelalaian  pada  supir  mobil  truk tangki  nopol  BG  8575  UM  yang  tidak menguasai kendaraannya dengan baik atau tidak konsentrasi dengan tidak memperhatikan kendaraan yang ada didepannya hingga tidak mampu mengusai rem kendaraannya sehingga nabrak belakang  motor  korban  Sementara  itu, kendaraan  korban  dan  truk  tangki  tersebut sudah  diamankan  di  pos  laka  Satlantas Polrestabesbes Palembang.
Kecelakaan  di  atas  disebabkan oleh faktor manusia yang menjadi penyebab  utama.  Hal  ini  terjadi  karena kecerobohan  atau kecerobohan pengemudi dalam mengemudikan mobilnya, kecerobohan pengemudi seringkali berujung  pada  kecelakaan  lalu  lintas  yang berujung pada kematian.
Pasal  229  UULLAJ  mengklasifikasikan macam-macam kecelakaan, yaitu: Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  adalah kecelakaan yang menimbulkan luka ringan dan  kerusakan  kendaraan  dan/atau  barang. Sebagian  besar  kecelakaan  di  jalan  raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang menimbulkan  kematian  atau  luka  berat. Kecelakaan  di  jalan  raya  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaksesuaian  kendaraan,  jalan  dan/atau lingkungan.
Salah  satu  faktor  yang  menjadi tolok  ukur  dalam  menentukan  suatu perbuatan  termasuk  tindak  pidana  adalah penyebab  kecerobohan  dan  kelalaian dalam  berkendara.  Kesalahan  pengemudi mobil  yang  bertindak  sembarangan  dan menyebabkan  kematian  dapat  dikatakan bahwa  orang  tersebut  telah  melakukan kejahatan.
Dalam  hal  ini  unsur  kelalaian mendapat  tempat  yang  besar,  masalah kelalaian  dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana  (KUHPidana)  diatur  dalam  Bab XXI buku II dari Pasal 359 sampai dengan Pasal  361.  Sanksi  pidana  bagi  pengemudi mobil  yang  lalai  nya  menyebabkan kematian.  diatur  dalam  Pasal  359  KUHP,
yaitu:  “Barang  siapa  karena  kelalaiannya menyebabkan  matinya  orang  lain  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun”.
Terkait  latar  belakang    di  atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Penegakan  Hukum  Terhadap Pengemudi yang Lalai dalam Kecelakan Lalu  Lintas  yang  Menyebakan  Korban Meninggal  Dunia  di  Wilayah  Hukum Polrestabes Palembang ”

## 2. Rumusan Masalah
Dari  apa  yang  telah  diuraikan dalam  latar  belakang  di  atas,  maka Permasalahan  yang  di  ambil  dalam penullisan  ini adalah  sebagai berikut:
1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap  pengemudi  yang  lalai  dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan  korban  meninggal  dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang?
2) Apa faktor yang mempengaruhi
penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu  lintas  yang  menyebakan  korban meninggal  dunia  di  Wilayah  Hukum Polrestabes Palembang?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  empiris  yang  bersifat deskriptif  kualitatif  Data  utama  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder,  dengan  menggunakan  data  studi literatur  dan  data  dari  penelitian  lapangan (Field Research).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum terhadap Pengemudi yang Lalai dalam
Kecelakan Lalu Lintas yang Menyebakan Korban Meninggal Dunia di Wilayah
Hukum

## Polrestabes Palembang
Polisi  adalah  lembaga  pertama yang  melaporkan  kejadian  kejahatan  di masyarakat.  Menentukan  apakah  tingkat kejahatan  meningkat  atau  menurun  dapat dilihat  dari  data  statistik  yang  dibuat  oleh kepolisian. Adapun data jumlah pelanggaran  lalu  lintas  yang  disebabkan kelalian  pengemudi  di  wilayah  hukum Polrestabes  Palembang  tahun  2019-2021 dapat dilihat pada Tabel.1 berikut.

## Tabel 4
Data  Jumlah  Kasus  Kecelakaan  Lalu Lintas Karena Kelalaian pengemudi dan Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang  Tahun 2019-2021
No Tahun Jumlah Kasus Kecelakaan  Lalu  Lintas Karena Kelalaian pengemudi dan Menyebabkan Korban Meninggal Dunia 1 2019 77 2 2020 47 3 2021 66 Jumlah S

## 190
Pada  tabel  1  di  atas  dapat  dilihat bahwa  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  di  wilayah  hukum  Polrestabes Palembang  dari  tahun  2019  sampai dengan  tahun  2021  sebanyak  190  korban meninggal  dunia.   Kecelakaan  lalu  lintas merupakan  salah  satu  dari  kecelakan  yang disebabkan  dalam  mengendarai  kendaraan bermotor  pada  jalan  raya.  Kecelakaan  ini sering  terjadi  akibat  ruas  jalan  yang  tidak layak  dan  semakin  bertambahnya  tingkat kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  seiring dengan  peningkatan  populasi  penduduk. Selain  itu,  prasarana  transportasi  umum yang  tidak  mendukung  sehingga  harus ditingkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir timbulnya kecelakaan.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk menanggulangi  kecelakaan  lalu  lintas yang    menimbulkan    kematian    adalah upaya Pre-Emtif ,    upaya preventif)
pencegahan) dan upaya represif (penindakan)
Pertama, Upaya Pendahuluan adalah  upaya  awal  yang  dilakukan  pihak kepolisian  untuk  mencegah  terjadinya tindak  pidana.  Upaya  yang  dilakukan dalam  pencegahan  kejahatan  sebelum bahaya  adalah  dengan  menanamkan  nilai- nilai/asas-asas  yang  baik  agar  prinsip- prinsip  tersebut  ditanamkan  dalam  diri seseorang.  Sekalipun  ada  kesempatan untuk  melakukan  pelanggaran/kejahatan tetapi  tidak  ada  niat  untuk  melakukannya, maka  tidak  akan  terjadi  kejahatan.  Jadi dalam  usaha  ini  faktor  motifnya  hilang walaupun ada peluang.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  yang  ancaman  pidananya lebih berat dari undang-undang sebelumnya    menjadi    bukti    keseriusan pemerintah    dan  instansi  penegak  hukum dalam upaya pemberantasan dan pencegahan  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas.
Upaya pemberantasan dan pencegahan  kecelakaan  lalu  lintas  antara lain  juga  dapat  dilihat  dari  banyaknya poster  atau  spanduk  yang  dipajang  di sepanjang  jalan  dan  di  tempat-tempat umum  yang  mengajak  masyarakat  untuk
menaati  dan  mematuhi  peraturan  lalu lintas.
Kedua, upaya pencegahan merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya sebelumnya  yang  masih  memiliki  tingkat pencegahan  sebelum  kejahatan  terjadi. Dalam  upaya  tersebut  yang  ditekankan adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk melakukan  kejahatan.  Dengan  kata  lain, upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan  sebagai  upaya  melakukan perubahan positif terhadap potensi gangguan dalam masyarakat, guna terciptanya stabilitas hukum.
Mencegah  kejahatan  lebih  baik daripada  mencoba  mendidik  penjahat menjadi  lebih  baik.  Terbaik  dalam  arti mudah,  murah,  dan  mencapai  tujuan  yang diinginkan.  Bahkan  telah  menjadi  salah satu  asas  dalam  kriminologi,  yaitu  upaya membenahi atau mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.
Ketiga,  Upaya  Represi  (Penegakan) adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum  setelah  terjadinya  suatu jenis kejahatan. Tujuan dari tindakan yang dikenakan  kepada  pelaku  pelanggaran peraturan  lalu  lintas  yang  menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan kematian.
Penegakan  hukum  pidana  adalah penegakan hukum pidana dengan menindak  pelaku  pelanggaran  hukum pidana,  dalam  hal  ini  pelaku  kejahatan akibat  kelalaian  yang  mengakibatkan  mati dan  lukanya  orang  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  301  ayat  (3)  dan  ayat  (3)  (4) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, dilakukan  penyelidikan  dan  penyidikan lanjutan.
Tugas penindakan terhadap pelanggaran  undang-undang  lalu  lintas dibagi  menjadi  dua  bagian,  yaitu  tindakan hukum  secara  pendidikan  dan  tindakan hukum  secara  hukum.  Penegakan  hukum yang terdidik seperti mengeluarkan teguran  lisan  dan  tertulis  atau  teguran terhadap  pelanggar  lalu  lintas.  Pada  saat yang  sama,  penegakan  hukum,  seperti penindakan  hukum  terhadap  pelanggaran lalu  lintas,  termasuk  penggunaan  formulir tilang,  khusus  untuk  27  jenis  pelanggaran tertentu,  sebagaimana  ditentukan  dalam formulir  tilang.  Polrestabesbes  Palembang menggunakan tilang kosong merah melalui perkara  di  pengadilan  karena  tidak  ada kerjasama  dengan  bank  pemerintah  dalam penyelesaian perkara kemudian menggunakan  kertas  biru  seperti  di Jakarta,  di  satu  sisi  merupakan  salah  satu upaya pemerintah untuk melindungi
warganya.  Namun  di  sisi  lain,  denda  yang relatif  tinggi  dapat  menimbulkan  masalah baru,  antara  lain  meningkatnya  jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas, khususnya pengendara  sepeda  motor.  Didapatkan informasi  bahwa  penegakan  hukum  juga dapat  berupa  pemberian  sanksi  terhadap pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah hukum  Polrestabes  Palembang  berupa denda. Pemerintah memiliki rencana untuk memperkenalkan  sistem  tiket  elektronik tetapi  pihak  Polrestabes  Palembang  belum menggunakannya  karena  masih  belum berfungsi  dan  belum  ada  pesanan  dari pusat.  Namun  lebih  baik  jika  Anda mengatur  sistem  tiket  elektronik  karena dapat digunakan sebagai pajak berkelanjutan.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  teori pemidanaan,  yaitu  teori  objektif  bahwa untuk  menjamin  ketertiban,  pemerintah menetapkan  berbagai  peraturan  dengan larangan  dan  peraturan  wajib  yang dimaksudkan  untuk  mengatur  hubungan antar  individu  dalam  masyarakat,  untuk mengatur  batas-batas  hak-hak  individu. sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan damai. Untuk itu, pemerintah memastikan agar masyarakat selalu menaati peraturan dan perundang- undangan dengan memberikan sanksi bagi
yang  melanggarnya.  Oleh  karena  itu, dalam teori objektif ini, yang tertua adalah teori  inhibisi  umum,  yang  meliputi  teori inhibisi. Makna dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau kejahatan  maka  pelaku  yang  ditangkap harus dihukum, dimana nantinya hukuman tersebut  merupakan  contoh  bahwa  dengan melakukan  kejahatan  akan  mendapat imbalan  berupa  hukuman  sehingga  bahwa mereka  akan  takut  untuk  melakukan tindakan tersebut
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum terhadap
Pengemudi yang Lalai dalam Kecelakan Lalu Lintas yang
Menyebakan Korban Meninggal Dunia di Wilayah
Hukum

## Polrestabes Palembang.
Apabila  dilihat  dari  sisi  sosiologis penegakan  hukum  bertolak  belakang dengan  sisi  normatif,  penegakan  hukum secara  sosiologis  memerlukan  pengkajian yang  sangat  lama  dan  memerlukan perjuangan  dalam  menentukan  kebenaran dalam penegakannya, Barda Nawawi Arief mengatakan dilihat dari kacamata normatif memang permasalahan yang sangat sederhana,  namun  apabila  dilihat  dari kacamata  sosiologis  maka  penegakan hukum  merupakan  proses  yang  panjang dan memerlukan sebuah perjuangan.”
Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan  hukum  terhadap  pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan  korban  meninggal  dunia  di Wilayah  Hukum  Polrestabes  Palembang yaitu
Pertama, alasan hukum itu sendiri.  Undang-undang  yang  menjadi landasan  hukum  kewenangannya  masih menyisakan berbagai permasalahan, seperti: Masih banyaknya peraturan perundang-undangan  yang  berasal  dari zaman  Belanda  sehingga  tidak  mampu mengimbangi perkembangan zaman, namun tetap dipertahankan keberadaannya. Masih  ada  undang-undang  yang  esensinya tidak jelas, sehingga menimbulkan banyak interpretasi.
Kedua, masalah penegakan hukum. Ketidakmampuan Polri. Keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, dalam hal  ini  polisi  lalu  lintas,  dalam  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  lalu lintas harus ditempatkan di lapangan dalam jumlah yang sedikit. Seperti yang diharapkan, baik dari segi kualitas (kemampuan teknis dan metode penyidikan) maupun kuantitas (rasio ketersediaan penyidik terhadap kasus yang ditangani  dan  sebaran  jumlah  penyidik). Dan  seterusnya.  Jika  aparat  penegak hukum  dianggap  sebagai  orang  yang paling  tahu  prinsip,  maka  apa  yang
dilakukan  aparat  penegak  hukum  akan menjadi contoh bagi masyarakat. Misalnya aparat  penegak  hukum  yang  melakukan tindakan  tidak  terpuji  di  jalanan,  maka secara  tidak  langsung  hal  ini  menjadi contoh  yang  buruk  bagi  masyarakat khususnya pengguna jalan.
Ketiga,  alasan  sosial  dimana  kurangnya kesadaran  hukum  di  masyarakat.  Keadaan lalu  lintas  saat  ini  terutama  di  kota-kota besar  ditandai  dengan  mobilitas  penduduk yang  tinggi,  pertambahan  kendaraan  yang sangat  cepat  namun  tidak  diimbangi dengan  pertambahan  sarana  dan  prasarana jalan.
Manusia  adalah  penyebab  utama kecelakaan  lalu  lintas.  Dari  permasalahan yang  terjadi  pada  kecelakaan  yang  terjadi di  jalan  raya,  maka  dapat  disimpulkan bahwa faktor manusia merupakan penyebab  utama  terjadinya  kecelakaan  di jalan  raya,  manusia  sebagai  pengemudi dan  manusia  sebagai  pengguna  jalan  pada umumnya.  Terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  di  jalan  raya  juga  disebabkan  oleh kelalaian  korban.  Misalnya,  korban  yang mengendarai  mobil  tidak  memperhatikan kecepatan mobil (melaju) tanpa memperhatikan benda-benda di sekitarnya, yang menyebabkan pengemudi mengalami kecelakaan. Selain kecerobohan pengemudi  mobil  saat  berkendara  yang dapat  menyebabkan  kecelakaan  di  jalan
raya,  pengguna  jalan  lain  yaitu  pejalan kaki  juga  sering  lengah.  Misalnya  pejalan kaki  yang  berjalan  di  tengah  jalan  raya atau menyeberang jalan tanpa memperhatikan mobil  yang akan melintas. Jika  pengemudi  mobil  menabrak  pejalan kaki  di  tengah  jalan,  berarti  pejalan  kaki tersebut  sedang  menyeberang  jalan  dan tertabrak  mobil.  Fakta  ini  menunjukkan kecerobohan  pejalan  kaki  menggunakan jalan  dan  dapat  menyebabkan  kecelakaan lalu  lintas.  Jika  seorang  pejalan  kaki sedang  berjalan  di  tengah  jalan,  maka kemungkinan besar tertabrak mobil, demikian pula jika ia tidak memperhatikan saat  melintasi  jalan  yang  dilalui  mobil yang  sedang  melaju  kencang,  maka  ini. dapat  menyebabkan  kematian  seseorang. Mengemudi  secara  ceroboh  merupakan penyebab utama kecelakaan di jalan raya.
Keempat ,  sarana  dan  prasarana.
Kurangnya sarana prasarana yang mendukung.  Kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  akibat  kegiatan  lalu  lintas  di  jalan raya  tidak  hanya  disebabkan  oleh  faktor manusia  tetapi  juga  disebabkan  oleh peralatan  dan  prasarana  jalan  yang  tidak mendukung  proses  kegiatan  lalu  lintas. Misalnya kondisi jalan yang buruk/berlubang, marka jalan, marka jalan, lampu  jalan  yang  kondisinya  buruk  atau rusak.  Inilah  penyebab  kecelakaan  lalu lintas.
Faktor  kondisi  jalan  dan  kondisi alam  juga  berpengaruh  sebagai  penyebab kecelakaan  lalu  lintas.  Kondisi  jalan  yang buruk dapat  menyebabkan kecelakaan lalu lintas.  Demikian  pula,  kinerja  rambu, sinyal,  dan  alat  pemberi  sinyal  (APILL) yang  buruk  juga  dapat  menyebabkan kecelakaan  di  jalan  raya.  Ahli  jalan  dan ahli  lalu  lintas  merencanakan  jalan  dan peraturan  dengan  spesifikasi  standar  yang dilaksanakan  dengan  baik  dan  dipelihara secara memadai sehingga keselamatan lalu lintas  jalan  dapat  dilaksanakan.  Hubungan antara lebar jalan, kelengkungan dan jarak pandang  berpengaruh  signifikan  terhadap terjadinya  kecelakaan.  Biasanya  lebih sensitif  untuk  mempertimbangkan  faktor- faktor  ini  bersama-sama  karena  memiliki efek  psikologis  pada  pengemudi  dan memengaruhi respons mereka.

## 4. SIMPULAN
a) Penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang menyebakan  korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang telah ditegakan  melalui  upaya  penal dengan  sanksi  penjara  dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.  22  Tahun  2009  tentang  lalu lintas  dan  angkutan  jalan,  yang
mana  diancam  dengan  hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 12.000.000,00  (dua  belas  juta rupiah)  dan  upaya  non  penal  lebih diarahkan pada pencegahan
terhadap  terjadinya  kecelakan  lalu lintas.
b) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengemudi yang lalai dalam kecelakan lalu lintas yang
menyebakan  korban meninggal
dunia di Wilayah Hukum Polrestabes  Palembang  yaitu  1) faktor  hukum  itu  sendiri  yaitu Masih banyak peraturan
perundang-undangan  yang  berasal dari produk zaman Belanda sehingga tidak mampu mengakomodir perkembangan
yang ada dan masih ada perundang- undangan  yang  substansinya  tidak jelas sehingga memunculkan
multitafsir.,  2)  faktor  penegak hukum yaitu keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum  dalam  hal  ini  polisi  lalu lintas dalam melakukan
penyelidikan dan penyidikan
perkara  lalu  lintas,  keterbatas jumlah  anggota  polisi  lalu  lintas untuk  ditempatkan  di  lapangan,  3)
Faktor masyarakat, masih banyaknya  mayarakat  yang  belum sadar  hukum  dan  belum  mengerti tentang tata tertib berlalu lintas dan rambu-rambu  lalu  lintas;  3)  faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, banyaknya  rambu  dan  marka  jalan yang sudah rusak dan tidak terlihat dengan  jelas  oleh  pengguna  jalan; 5) faktor kebudayaan, masih berlakunya hukum adat yang merupakan  hukum  kebiasaan  yang berlaku di masyarakat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Siswanto  Sunarso,  2015, Viktimologi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Jakarta: Sinar Grafika
Wirjono  Prodjodikoro , 2013, Tindak-
Tindak
Pidana Tertentu di Indonesia , Eresco Bandung Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, 2013,
Analaisis  Keselamatan  Lalu  Lintas Jalan ,(Bandung: CV Lubuk Agung A.  Siti  Soetami,  2007, Pengantar  Tata Hukum  Indonesia, Bandung:  PT.
Refika Aditama
Moeljatno,  2014, Kitab  Undang-Undang hukum  Pidana  (KUHP), PT.  Bumi Aksara, Jakarta

## Tri Tjahjono dan Indarayati Subagio, 2013,
Analaisis  Keselamatan  Lalu  Lintas Jalan ,(Bandung: CV Lubuk Agung

## B. Perundang-Undangan
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang   lalu lintas  dan  angkutan  jalan  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## C. Sumber Lainnya
Dokumentasi Polrestabes Palembang,
2022