Volume 3 No. 2, 2023

## PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN DI DUNIA: PENDEKATAN SCOPING REVIEW
Muhammad Taufiq Badruzzuhad 1) , Rifqi Arya Fadhillah 2) , Amrie Firmansyah 3)*
1) 4132220041_taufiq@pknstan.ac.id,  Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4132220052_kiwi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) amriefirmansyah@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *untuk penulis korespondensi

## Abstract
This  research  aims  to  review  the  development  of  sustainability  policies  adopted  worldwide.  The  issue  of sustainability globally has been going on for more than three decades. Until now, the issue is still trying to be solved, one of which is with various sustainability policies. However, there are complexities in preparing policies related to sustainability, so the issue is an interesting topic and is widely reviewed in various literature. Using a scoping review approach, the research has ten articles as data. The articles selected were published from 2018 to 2023 and contained  the  keyword  "sustainability  policy."  This  study's  results  show  that  there  are  not  too  many articles  with  the  keyword  "sustainability  policy"  because  the  development  of  sustainability  science  causes  the choice of words for titles to be more specific to each issue. The articles referenced in this research discuss green public procurement, sustainability policies in local governments, policies on using green information technology in government agencies, and others.
Keywords: Scoping review, Sustainability, Sustainability policy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengulas  perkembangan  kebijakan  keberlanjutan  yang  diadopsi  di  dunia.  Isu keberlanjutan secara global telah terjadi selama lebih dari tiga dekade. Hingga saat ini isu tersebut masih berusaha dipecahkan,  salah  satunya  dengan  berbagai  kebijakan  keberlanjutan.  Namun,  terdapat  kompleksitas  dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan, sehingga isu tersebut menjadi topik yang menarik dan banyak  diulas  dalam  berbagai  literatur.  Dengan  menggunakan  pendekatan scoping  review ,  terdapat  10  artikel sebagai data dalam penelitian. Artikel yang dipilih merupakan terbitan tahun 2018 s.d. 2023 dan mengandung kata kunci “ sustainability policy ”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa saat ini tidak terlalu banyak artikel dengan kata kunci “ sustainability policy ” karena perkembangan ilmu keberlanjutan menyebabkan pilihan kata untuk judul sudah lebih spesifik ke masing-masing isu. Adapun artikel yang menjadi rujukan dalam penelitian ini membahas terkait green  public  procurement ,  kebijakan  keberlanjutan  di  pemerintah  daerah,  kebijakan  penggunaan green information technology di instansi pemerintah, dan lain-lain. Kata Kunci : Keberlanjutan, Kebijakan keberlanjutan, Scoping review

## PENDAHULUAN
Isu keberlanjutan, yang telah dibahas selama beberapa dekade terakhir, kian hari kian mendapat  sorotan.  Berbagai  permasalahan  yang  berakar  dari  permasalahan  lingkungan  dan sosial semakin parah setiap harinya sehingga desakan untuk mengatasi permasalahan tersebut semakin banyak disuarakan. Desakan itu tentunya dilayangkan pada pemerintah yang memiliki wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  menangani  permasalahan  di  tingkat  global.  Sebagai respon  atas  desakan  tersebut,  berbagai  pemerintahan  di  dunia  kemudian  menyusun  sebuah kebijakan  keberlanjutan,  kebijakan  yang  disusun  untuk  menangani  isu  lingkungan  dan keberlanjutan. Membrillo-Hernández et al. (2021) menyatakan bahwa kebijakan keberlanjutan adalah seperangkat panduan dan peraturan yang diterapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah untuk menjamin proses bisnis mereka dilakukan secara berkelanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Sesuai dengan definisi tersebut, Membrillo-Hernández et al.  (2021)  melanjutkan  bahwa  ada  tiga  jenis  kebijakan  keberlanjutan.  Pertama,  kebijakan lingkungan,  yang bertujuan  untuk  meminimalkan  dampak negatif  perilaku manusia terhadap lingkungan,  seperti  manajemen  limbah,  pembatasan  polusi,  dan  lain  sebagainya.  Kedua, kebijakan  sosial,  yang  bertujuan  menegakkan  kesetaraan  dan  keadilan  sosial.  Beberapa contohnya adalah pemenuhan hak pekerja, kesetaraan gender, dan lain-lain. Ketiga, kebijakan
ekonomi, yang bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui cara-cara yang berkelanjutan
Adanya  perkembangan  isu  keberlanjutan  mengakibatkan  kebijakan  keberlanjutan disusun  dan  diterapkan  dengan  proses  yang  cukup  panjang.  Hamilton  (2021)  menyebutkan bahwa  terdapat  tiga  fenomena  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai  proses  perkembangan kebijakan keberlanjutan. Tahap pertama adalah Bundtland Comission pada tahun 1987, yang merilis  laporan  berjudul  “ Our  Common  Future ”.  Sesuai  namanya,  laporan  tersebut memperkenalkan konsep perkembangan berkelanjutan dan prinsip pemenuhan kebutuhan hari ini  tanpa  mengganggu  kemampuan  generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Selanjutnya tahap kedua adalah Rio Earth Summit pada tahun 1992, yang merupakan konferensi yang digelar oleh PBB untuk mengumpulkan pemimpin dari berbagai negara untuk membahas isu keberlanjutan dan menghasilkan suatu kesepakatan atas rencana yang disebut Agenda 21. Fenomena terakhir adalah berbagai kesepakatan internasional yang telah muncul sejak saat itu seperti Kyoto Protocol pada tahun 1997 dan Paris Agreement pada tahun 2015.
Dalam setiap perkembangannya, kebijakan keberlanjutan semakin banyak dirumuskan dan diterapkan oleh masing-masing negara. Dalam konteks nasional, pemerintah selaku otoritas yang berwenang pada umumnya menerapkan strategi tertentu yang cocok dengan negaranya, untuk meraih tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan atau disepakati dengan negara-negara lain.  Contohnya  adalah Paris  Agreement yang  menyepakati  peningkatan  suhu  dunia  melalui pembatasan carbon footprint . Kesepakatan ini direspon dunia dalam berbagai kebijakan skala nasional, di mana Indonesia sendiri menerapkan salah satunya  yaitu kebijakan pajak karbon. Contoh lainnya adalah kebijakan dari uni eropa yang menargetkan nol emisi karbon pada tahun 2050, salah satunya melalui mekanisme EU Emissions Trading System .
Berbagai  kebijakan  yang  diterapkan  tentunya  menjadi  salah  satu  topik  yang  menarik ketika membahas isu keberlanjutan. Kebijakan keberlanjutan menjadi menarik dan kaya akan pembahasan karena merupakan isu  yang berdampak secara global dan dapat dibahas melalui berbagai sisi. Aspek sosial, ekonomi, hingga geopolitik dapat menjadi pokok bahasan dalam kajian mengenai kebijakan keberlanjutan. Selain itu, ilmu keberlanjutan juga merupakan ilmu yang masih berkembang seiring berjalannya waktu. Dua atau tiga dekade sebelum ini mungkin masih terdapat aspek sains terkait isu keberlanjutan yang belum dipahami banyak orang. Seiring dengan berjalannya waktu, pengetahuan dan pengalaman umat manusia dalam menangani isu keberlanjutan  semakin  bertambah,  sehingga  menjadi  tambahan  topik  yang  dapat  dibahas mengenai kebijakan keberlanjutan.
Kebijakan  yang  merupakan  salah  satu  alat  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  dalam mencapai  tujuan  negara,  tentunya  tak  hanya  aspek  keberlanjutan  yang  perlu  diperhatikan. Terdapat  hal-hal  lain  yang  juga  perlu  dipertimbangkan  dalam  menyusun  kebijakan keberlanjutan. Setelah sebelumnya disebutkan aspek dari segi global atau makro, terdapat pula aspek  lainnya  di  lingkup  yang  lebih  kecil.  Contohnya  adalah  aspek  manajerial,  di  mana memiliki karakteristik yang berbeda antara sektor publik dan sektor privat. Perbedaan ini perlu berdampak pada kebijakan yang akan disusun. Bahkan di lingkup sektor publik, dimungkinkan adanya perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu dari sektor privat  juga  perlu  diperhatikan  karakteristik  dari  berbagai  industri  yang  ada.  Untuk  masing- masing industri mungkin dibutuhkan kebijakan yang berbeda, karena terdapat perbedaan pula pada aspek keberlanjutan yang bersinggungan dengan tiap industri.
Banyaknya topik yang berkaitan dengan kebijakan keberlanjutan, dari tahun ke tahun semakin  banyak  literatur  yang  mengulas  topik  tersebut.  Tak  hanya  dalam  bentuk  artikel, berbagai jurnal khusus untuk isu keberlanjutan juga sudah banyak diterbitkan. Oleh karena itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghimpun  berbagai  penelitian  mengenai  kebijakan keberlanjutan,  khususnya  dalam  kurun  waktu  enam  tahun  ke  belakang.  Ulasan  sebagaimana
topik  ini  masih  jarang  diulas  dalam  penelitian  sebelumnya.  Adapun  literatur-literatur sebelumnya  lebih  banyak  mengulas  keberlanjutan  dalam  konteks  penelitian  akuntansi  pada korporasi seperti Firmansyah et al. (2020) dan Hadijah & Utomo (2023).
Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi. Pertama, penelitian ini akan melengkapai literatur  terkait  analisis  implementasi  kebijakan  keberlanjutan . Kedua,  penelitian  ini  dapat menjadi  referensi  bagi  penelitian  selanjutnya  yang  akan  membahas  mengenai  kebijakan keberlanjutan. Ketiga, penelitian ini juga dapat digunakan oleh para perumus kebijakan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai isu keberlanjutan.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)
Menurut  Freeman  (1984),  suatu  perusahaan  tidak  hanya  beroperasi  demi kepentingannya  sendiri  akan  tetapi  juga  harus  memberikan  keuntungan  bagi  para  pemangku kepentingan. Adapun yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah semua pihak baik internal  maupun  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  kebijakan perusahaan  (Hadi,  2011).  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  pemangku  kepentingan  bagi perusahaan meliputi kreditur, pemasok, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
Pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pemangku kepentingan memiliki kekuatan dalam mengendalikan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  oleh  perusahaan  dalam  menjalankan  kegiatan operasionalnya.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  harus  dapat  menjaga  hubungan  dengan  para pemangku  kepentingan  dengan  cara  mengakomodasi  keinginan  dan  kebutuhan  mereka. Perusahaan  harus  mampu  menjaga  hubungan  baik  dengan  pemangku  kepentingan  yang mempunyai  kekuatan  dalam  penyediaan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  menjalankan aktivitas  operasional  perusahaan,  seperti  tenaga  kerja,  pelanggan,  dan  pemilik  (Chariri  & Ghozali, 2007).

## Keberlanjutan
Sebagaimana  disebut  pada  bagian  pendahuluan,  keberlanjutan  adalah  topik  yang semakin  mendapat  sorotan  selama  beberapa  dekade  ke  belakang.  Keberlanjutan  dapat didefinisikan  sebagai  usaha  pemenuhan  kebutuhan  saat  ini  tanpa  mengganggu  generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Giovannoni & Fabietti, 2013). Keberlanjutan adalah  sebuah  konsep  yang  kompleks  dan  dapat  diaplikasikan  pada  berbagai  bidang,  seperti bisnis,  agrikultur,  transportasi,  dan  lain  lain.  Diperlukan  pendekatan  holistik  yang mempertimbangkan hubungan antar sistem dan faktor (Cohen et al., 2014). Perencanaan jangka panjang juga perlu menjadi perhatian.
Meski  merupakan  isu  yang  penting  dalam  skala  global,  hingga  kini  belum  ada  suatu standar yang disepakati untuk mengukur performa keberlanjutan suatu organisasi atau institusi. Hal  ini penting karena untuk  mencapai  tujuan-tujuan keberlanjutan, diperlukan standar  yang pasti dan universal untuk mengukur performa keberlanjutan. Salah satu pengukuran yang paling banyak  digunakan  saat  ini  adalah  standar  yang  dirilis  oleh Global  Reporting  Initiative .  Hal tersebut dapat dilihat dari terus bertambahnya perusahaan yang menggunakan GRI Standards untuk  pelaporan  keberlanjutan  (Berinde  &  Andreescu,  2015).  Cohen  et  al.  (2014)  juga menyatakan bahwa panduan atau standar yang dirilis oleh GRI merupakan standar yang paling umum  digunakan  saat  ini,  tetapi  penggunaan  GRI  Standards  belum  disepakati  oleh  seluruh negara di berbagai belahan dunia.

## Kebijakan Keberlanjutan
Kebijakan keberlanjutan muncul sebagai respon terhadap semakin mendesaknya isu-isu lingkungan yang melanda dunia. Pada umumnya beban moral keberlanjutan ditempatkan pada
sektor privat, di mana perusahaan dituntut untuk beraktivitas dengan memperhatikan prinsip- prinsip  keberlanjutan.  Namun  sektor  publik  sebenarnya  memiliki  peran  besar  untuk menekankan  isu  keberlanjutan  di  berbagai  tingkat.  Cohen  et  al.  (2014)  menyatakan  bahwa terdapat  lima  peran  yang  dimiliki  pemerintah  selaku  perumus  kebijakan  untuk  mendukung praktik-praktik  keberlanjutan.  Pertama,  mendanai  riset  ilmu  pengetahuan  dasar.  Penerapan perilaku  berkelanjutan  membutuhkan  teknologi  dan   cara  kerja  baru  yang  belum  diterapkan sebelumnya.  Penelitian  dan  pengembangan  teknologi  tersebut  tentunya  membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Kedua, mendanai infrastruktur keberlanjutan. Infrastruktur umum  sudah  tentu  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah,  tak  terkecuali  infrastruktur keberlanjutan seperti charging port kendaraan listrik, transportasi umum, fasilitas pengolahan limbah,  dan  lain  lain.  Ketiga,  penggunaan  kebijakan  fiskal  untuk  memberikan  insentif  pada perilaku  berkelanjutan.  Melalui  wewenang  dalam  penyusunan  kebijakan,  pemerintah  dapat memberikan berbagai insentif bagi para perilaku berkelanjutan, salah satunya melalui insentif fiskal. Keempat, penggunaan peraturan dan penegakan hukum sebagai pencegahan perilaku tak berkelanjutan. Tegasnya pemerintah terhadap peraturan keberlanjutan dapat berfungsi dua arah, yaitu mencegah perilaku yang tidak berkelanjutan dan menciptakan keadilan bagi  yang telah menerapkan prinsip keberlanjutan. Kelima, pengembangan metode pengukuran keberlanjutan yang  universal.  Sebagaimana  disebutkan  pada  bagian  sebelumnya,  pengukuran  yang  pasti diperlukan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  keberlanjutan.  Penelitian  dan  diskusi  lebih  lanjut dibutuhkan agar tercipta metode pengukuran yang pasti dan universal.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review. Menurut Arksey & Malley  (2005), scoping  review merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi literatur secara mendalam serta menyeluruh  yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Metode scoping review digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan implementasi kebijakan keberlanjutan ( sustainability policy ) di dunia pada enam tahun terakhir yakni tahun 2018  s.d.  2023.  Selain  itu,  metode scoping  review juga  efektif  untuk  menilai  bagaimana perkembangan suatu topik penelitian sehingga dapat menjadi dasar pengembangan penelitian di masa yang akan datang (Peterson et al., 2017).
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  adalah  dengan  mengumpulkan literatur  berupa  jurnal  yang  membahas  mengenai sustainability  policy. Untuk  memudahkan proses  pengumpulan  data,  menggunakan  aplikasi Harzing’s  Publish  or  Perish  8 .  Dalam melakukan  pencarian  literatur  menggunakan  aplikasi  ini,  penulis  menggunakan  pencarian Scopus dengan memasukkan kata kunci “ sustainability policy ” di bagian kolom pencarian judul ( title words )  serta melakukan pembatasan tahun penerbitan jurnal dari 2018 s.d. 2023. Penulis memilih  jurnal  yang  telah  terindeks  Scopus  dengan  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  artikel yang  akan  dianalisis  memiliki  kualitas  dan  standar  yang  tinggi,  sehingga  informasi  yang dihasilkan dalam penelitian ini juga akan berkualitas.
Untuk mempermudah proses scoping review, penulis telah membuat beberapa pedoman sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Pedoman tersebut meliputi ruang lingkup penelitian, sumber  data,  dan  informasi  yang  digunakan  dari  penelitian  terdahulu  tersebut.  Pedoman mengenai  ruang  lingkup  penelitian  berisi  tentang  durasi review ,  bahasa  artikel,  dan  lokasi penelitian.  Pedoman  mengenai  sumber  data  adalah  jurnal  yang  terindeks  Scopus.  Adapun pedoman mengenai informasi yang digunakan meliputi judul, nama penulis, tahun publikasi, nama jurnal, publisher, pendekatan penelitian, cara pengumpulan data, dan hasil penelitian.
Volume 3 No. 2, 2023
Tabel 1. Pedoman Penelitian Ruang Lingkup Sumber Data Informasi yang Digunakan Durasi review: 1 minggu Database Elektronik: Scopus • Judul • Nama Penulis • Tahun Publikasi • Nama Jurnal • Penerbit • Pendekatan Penelitian • Cara Pengumpulan data • Hasil Penelitian Bahasa:  Inggris Lokasi Penelitian: Seluruh Negara di Dunia Sumber: Diolah Penulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, penulis melakukan pengumpulan  artikel  penelitian  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Pada  tahap  ini  penulis melakukan pencarian pada aplikasi Publish or Perish dengan filter pencarian pada jurnal yang terindeks  Scopus,  dan  menuliskan  kata  kunci  “ sustainability  policy ”  pada  kolom  pencarian judul ( title words ), serta memfilter tahun penerbitan jurnal mulai tahun 2018 s.d. 2023. Alur pengumpulan artikel dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Proses Pengumpulan Artikel
Sumber: Diolah Penulis
Setelah  melalui  proses  penyaringan  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Gambar  1, diperoleh 10 literatur yang memenuhi kriteria sebagai objek scoping review pada penelitian ini. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2, literatur yang terpilih adalah artikel yang dirilis dalam lingkup tahun 2018 hingga 2023 serta dalam judulnya mengandung kata kunci “ sustainability policy” .
Volume 3 No. 2, 2023
Tabel 2. Artikel yang Digunakan No Judul Artikel Judul Jurnal Tahun Terbit 1 Environtmentally Responsible Behavior and Sustainability Policy Adoption in Green Public Procurement Sustainability 2020 2 Measuring the Impact of Sustainability Policy and Practices in Tourism and Hospitality Industry Business Strategy and the Environment 2020 3 Meeting Goals of Sustainability Policy: CO 2 Emission Reduction, Cost-Effectiveness and Societal Accpetance. Energy Policy 2020 4 Sustainability Policy Objectives, Centralized Decision Making, and Efficiency in Public Procurement Processes in U.S. Local Governments Sustainability 2020 5 Evidence of Causality Between Economic Growth and Vegetation Dynamics and Implications for Sustainability Policy in Chinese Cities Journal of Cleaner Production 2020 6 Green Information Technology Adoption Towards a Sustainability Policy Agenda for Government- Based Institutions: An Administrative Perspective Journal of Science and Technology Policy Management 2019 7 Evaluating Environmental Change and Behavioral Decision-Making for Sustainability Policy Using an Agent-Based Model: A Case Study for the Smoky Hill River Watershed, Kansas Science of the Total Environment 2019 8 Green and Gray: New Ideologies of Nature in Urban Sustainability Policy Annals of the American Association of Geographers 2018 9 Cross-Discipline Evidence Principles for Sustainability Policy Nature Sustainability 2018 10 A Relational Analysis Model of the Causal Factors Influencing CO 2 in Thailand's Industrial Sector Under a Sustainability Policy Adapting the VARIMAX-ECM Model Energies 2018

## Sumber: Diolah Penulis
Artikel yang digunakan pada penelitian ini mayoritas terbit pada tahun 2020 sebanyak 5 buah, kemudian pada tahun 2018 sejumlah 3 buah, dan pada tahun 2019 sebanyak 2 buah. Untuk  3  tahun  terakhir  yakni  2021,  2022,  dan  2023  berjumlah  karena  dimungkinkan  tidak terdapat  artikel  yang  memenuhi  pedoman  pemilihan  artikel  yang  telah  ditetapkan  pada
penelitian  ini.  Informasi  mengenai  sebaran  tahun  penerbitan  artikel  yang  digunakan  dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Tahun Penerbitan Artikel
Sumber: Diolah Penulis
Aspek selanjutnya dari artikel  yang ditinjau adalah penerbit  yang menerbitkan jurnal terkait.  Setiap  artikel  yang  dibahas  pada scoping  review ini  diterbitkan  oleh  penerbit internasional yang terindeks Scopus. Sebaran penerbit dapat dilihat pada Tabel 3, di mana tiga artikel diterbitkan oleh masing-masing MDPI dan Elsevier. Sisanya empat artikel diterbitkan oleh Wiley, Emerald, Sringer, dan Taylor & Francis.
Tabel 3. Penerbit Penerbit Jumlah MDPI 3 Elsevier 3 Wiley 1 Emerald 1 Springer 1 Taylor & Francis 1 Sumber: Diolah Penulis
Beralih  ke  sistematika  penyusunan  masing-masing  artikel, scoping  review ini  juga melihat  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  pada  masing-masing  artikel.  Tabel  4 menunjukan bahwa masing-masing pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif, digunakan pada lima artikel. Tidak terdapat penggunaan mixed method pada artikel yang dipilih. Metode kuantitatif  yang  digunakan  antara  lain seemingly  unrelated  regression (SUR), structural equation model (SEM) regression , VARIMAX time series, dan lain-lain. Sementara itu metode kualitatif yang digunakan adalah studi kasus.
Tabel 4. Pendekatan Penelitian Jenis Pendekatan Jumlah Kuantitatif 5 Kualitatif 5 Sumber: Diolah Penulis
Metode  pengumpulan  data  yang  diterapkan  pada  sepuluh  artikel  yang  dibahas  juga berbeda-beda.  Tabel  5  menampilkan  bahwa  metode  paling  banyak  digunakan  adalah
penggunaan  data  sekunder  dan  studi  literatur  yang  masing-masing  digunakan  pada  empat artikel. Metode lainnya yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner, yang digunakan oleh dua artikel.
Tabel 5. Metode Pengumpulan Data Jenis Metode Jumlah Data Sekunder 4 Studi Literatur 4 Data Primer - Kuesioner 2 Sumber: Diolah Penulis
Selanjutnya,  penulis  melakukan  analisis  deskriptif  terkait  isi  dari  setiap  artikel  yang menjadi  objek  dalam  penelitian  ini.  Rangkuman  singkat  mengenai  isi  artikel  yang  terindeks Scopus  dan  memiliki  judul  s ustainability  policy serta  terbit  pada  kurun  waktu  enam  tahun terakhir.
Lăzăroiu  et  al.  (2020)  melakukan  penelitian  studi  kasus  yang  melihat  praktik green public  procurement (GPP).  Kebijakan  tersebut  diimplementasikan  untuk  mendukung  aspek- aspek keberlanjutan dalam pengadaan pemerintah. (Lăzăroiu et al., 2020) menyatakan bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengadaan pemerintah sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Dengan diterapkannya kebijakan ini,  harapannya  dampak  kepada  ketiga  aspek  tersebut  sejalan  dengan  prinsip-prinsip keberlanjutan.  Penelitian  ini  mengangkat  isu  di  mana  masih  terdapat  celah  dalam  berbagai literatur  yang  sebelumnya  telah  membahas  GPP.  Terdapat  tujuh  topik  yang  menjadi pembahasan pada penelitian ini, yaitu bagaimana GPP mendorong circular economy, GPP pada konstruksi dan bahan bangunan, pengukuran lingkungan dan manajemen rantai pasok dalam GPP,  pengadaan  inovasi  berkelanjutan,  tujuan  keberlanjutan  GPP  sebagai  kebijakan keberlanjutan,  khususnya  mengenai  energi,  polusi,  jejak  karbon,  dan  perubahan  iklim,  GPP sebagai mekanisme kebijakan lingkungan untuk proses produksi dan penggunaan barang dan jasa yang berkelanjutan, dan GPP sebagai komponen integral dari sustainable development and performance .  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  GPP  yang  saat  ini  diterapkan  memiliki tujuan  utama  untuk  membuka  akses  lebih  terhadap  UMKM.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan memecah tender pemerintah menjadi banyak lot yang lebih kecil, sehingga sesuai dengan kapasitas UMKM. Topik lain yang disimpulkan oleh penulis  adalah  mengenai  kemungkinan  penelitian  di  masa  yang  akan  datang.  Penulis menyatakan  bahwa  integrasi  GPP  di  dalam  sistem  pengambilan  keputusan  secara  otomatis melalui  penggunaan  algoritma  pada smart  cities berbasis  data  dapat  menjadi  topik  yang menarik  untuk  diteliti  ke  depannya.  Komputerisasi  otomatis,  konektivitas  dengan  internet, hingga pemanfaatan Internet of Things (IoT) dapat memenuhi desakan yang muncul terhadap administrasi  publik.  Sebagai  contoh,  penggunaan  IoT  untuk  menyediakan  data real  time informasi mengenai circular economy . Penyediaan data real time terkait penggunaan energi, polusi,  jejak  karbon,  dan  perubahan  iklim  tentunya  akan  sangat  bermanfaat  dalam  proses pengadaan,  sehingga  semakin  menegaskan  pentingnya  integrasi  GPP  ke  dalam  suatu  sistem yang berbasis data dan terkoneksi secara menyeluruh.
Sakshi  et  al.  (2020)  membahas  penerapan  kebijakan  keberlanjutan  di  sektor  privat, khususnya  industri  perhotelan  di  India.  Praktik  keberlanjutan  telah  mulai  diterapkan  oleh beberapa  hotel  selama  beberapa  waktu  ke  belakang,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat dampak  dari  penerapan  kebijakan  tersebut  terhadap  praktik  keberlanjutan,    di  industri perhotelan.  Selain  itu  dilihat  pula  pengaruh  kebijakan  keberlanjutan  terhadap sustainability performance dan financial  performance .  Beberapa  faktor  yang  dilihat  adalah  komunikasi keberlanjutan, pelatihan dan kebijakan mengenai praktik keberlanjutan, penghematan sumber
daya, dan penghematan energi. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penulis melakukan pengumpulan data berupa  kuesioner/survei  kepada 589 hotel, dengan hasil  akhir 312  repons survei yang valid untuk digunakan pada penelitian. Data kuesioner yang terkumpul kemudian diolah  menggunakan  teknik structural  equation  modelling (SEM).  Sakshi  et  al.  (2020) menyimpulkan  adanya  pengaruh  signifikan  dari  kebijakan  dan  pelatihan  keberlanjutan, komunikasi  keberlanjutan,  penghematan  energi,  dan  penghematan  sumber  daya.  Namun pengaruh yang paling signifikan diperoleh dari kebijakan dan pelatihan keberlanjutan. Keempat faktor  tersebut  ditemukan  berpengaruh  baik  terhadap environmental  performance maupun financial  performance ,  namun  pengaruh  paling  kuat  ditemukan  terhadap environmental performance . Hasil penelitian ini memiliki implikasi manajerial bagi pelaku usaha di industri perhotelan  India.  Di  antaranya  adalah  pentingnya  penerapan  kebijakan  keberlanjutan  dan pelatihan  pegawai  untuk  memaksimalkan  kebijakan  tersebut.  Tak  hanya  di  lingkup  internal hotel, pegawai  yang terlatih secara keberlanjutan juga bisa berdampak positif terhadap tamu hotel tersebut. Pegawai hotel dapat mengenalkan perilaku keberlanjutan seperti kebiasaan daur ulang, hemat energi dan sumber daya, serta penggunaan produk yang ramah lingkungan.
Akerboom  et  al.  (2020)  ini  merupakan  studi  kasus  yang  dilakukan  terhadap  suatu kebijakan keberlanjutan di Belanda.  Latar belakang yang diangkat pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah Belanda untuk menghentikan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Penghentian penggunaan batu bara dilakukan untuk mencapai target baru yang  ditetapkan,  yaitu  pengurangan  emisi  karbon  tahun  2030  sebanyak  50%  hingga  55% dibandingkan dengan tahun 1990. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai respons dari Paris Agreement  yang  disetujui  pada  tahun  2015  untuk  mengurangi  laju  perubahan  iklim  dunia. Penelitian  ini  membahas  dampak  kebijakan  tersebut  melalui  tiga  aspek,  yaitu  pengurangan emisi karbon, efektivitas biaya, dan penerimaan atau dukungan publik. Akerboom et al. (2020) mengidentifikasi bahwa di balik pengurangan penggunaan batu bara secara bertahap, muncul pertanyaan dari mana energi akan diperoleh selanjutnya. Sumber energi (batu bara) akan segera dikurangi  sementara  konsumsi  energi  yang  cenderung  tetap  dan  sumber  energi  terbarukan belum dapat menggantikan peran batu bara. Penulis menyatakan adanya kemungkinan terjadi carbon  leakage ,  peristiwa  di  mana  suatu  negara  mengurangi  emisi  karbon  tapi  kemudian melakukan  impor  energi  yang  tidak  ramah  lingkungan  seperti  gas  atau  bahan  bakar  fosil, sehingga tidak terjadi kemajuan dari segi pengurangan emisi. Untuk mengatasi permasalahan ini,  penulis  menyarankan  kebijakan  pengurangan  emisi  dilakukan  secara  bersama-sama setidaknya  dalam  lingkup  Uni  Eropa.  Tak  hanya  mencegah carbon  leakage dari  sesama anggota,  dapat  terjadi  pula  fungsi  pengawasan  agar  impor  energi  dari  sumber  lain  dapat diminimalisir. Penulis juga menambahkan bahwa pengurangan penggunaan batu bara memang masuk akal dalam hal pengurangan emisi, namun perlu diperhatikan pula  dua aspek lainnya, yaitu efektivitas biaya dan persepsi publik.
Stritch  et  al.  (2020)  mengangkat  isu  maraknya  kebijakan  keberlanjutan  yang  saat  ini diterapkan,  yang  mana  dapat  mempengaruhi  proses  pengadaan  pemerintah  daerah.  Proses pengadaan  sendiri  mendapat  perhatian  khusus  dalam  konteks  sektor  publik  karena  memiliki dampak  yang  cukup  besar,  utamanya  dari  segi  ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan metodologi kuantitatif regresi dengan model Seemingly Unrelated Regression (SUR). Variabel dependen  yang  digunakan  adalah  lama  waktu  persetujuan  pengadaan,  sementara  variabel independen  adalah  jumlah  tujuan  kebijakan  yang  ingin  dicapai  dan  sentralisasi  pengambilan keputusan  pengadaan.  Terdapat  pula  variabel  kontrol  pada  penelitian  ini,  yaitu  ukuran organisasi  dan  peraturan  yang  berlaku.  Stritch  et  al.  (2020)  menyimpulkan  bahwa  kebijakan keberlanjutan  dapat  mempengaruhi  proses  pengadaan  karena  tujuan-tujuan  yang  dimiliki kebijakan tersebut perlu menjadi pertimbangan tambahan bagi otoritas daerah. Semakin banyak tujuan  keberlanjutan  yang  ingin  dicapai,  makan  akan  semakin  lama  waktu  yang  dibutuhkan
untuk mendapat persetujuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan dapat memoderasi hubungan tersebut.  Penelitian menemukan bahwa pengambilan keputusan yang tersentralisasi dapat mempersingkat waktu pengambilan keputusan, termasuk jika terdapat banyak tujuan keberlanjutan yang ingin dicapai. Implikasi praktis dari penelitian ini  adalah  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  menyusun  struktur pengambilan keputusan. Berkaitan dengan tujuan keberlanjutan, pengambilan keputusan yang tepat  akan  membantu  otoritas  lokal  dalam  mencapai  tujuan  keberlanjutan  sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi proses bisnis organisasi.
He  et  al.  (2020)  mengulas  hubungan  kausalitas  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan perubahan  vegetasi.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif time  series dengan  metode Granger  Causality  Model .  Setelah  melihat  hubungan  kausalitas  antara  dua variabel tersebut, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk melihat integrasi hubungan tersebut dengan  kebijakan  keberlanjutan.  Integrasi  tersebut  menjadi  penting  karena  sesuai  dengan prinsip  keberlanjutan,  pemenuhan  kebutuhan  atau  aktivitas  ekonomi  tidak  seharusnya menyebabkan  kerusakan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam.  He  et  al.  (2020)  menemukan adanya hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan vegetasi, tetapi tidak  ada  hubungan  kausalitas  sebaliknya.  Hubungan  tersebut  bersifat  negatif,  yang  berarti semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi, semakin menurut  kualitas vegetasi.  Implikasi penemuan ini terhadap kebijakan adalah pemerintah harus mempertimbangkan ulang kegiatan monetisasi  dari  sumber-sumber  alam.  Penelitian  juga  menemukan  bahwa  monetisasi  usaha perbaikan  lingkungan  juga  tidak  terlalu  efektif,  karena  tidak  ada  hubungan  kausalitas  antara perubahan  vegetasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Penulis  menyarankan  di  masa  yang  akan datang,  kebijakan  keberlanjutan  disusun  dengan  fokus  menciptakan  hubungan  positif  antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan vegetasi.
Penelitian  Anthony  Jnr.  et  al.  (2019)  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  komponen- komponen dari Green Information Technology (GIT) yang perlu dipertimbangkan oleh instansi pemerintah  dalam  rangkan  menyusun  kebijakan  yang  ramah  lingkungan.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Anthony  Jnr.  et  al.  (2019)  tersebut  mengembangkan  sebuah  kerangka  kerja terkait  kebijakan  hijau  ( green  policy  framework )  yang  menggunakan  komponen-komponen teknologi  informasi  yang  ramah  lingkungan.  Kerangka  kerja  tersebut  dikembangkan  secara khusus untuk institusi pemerintah. Untuk melihat implementasi dari kerangka kerja tersebut, pada  penelitian  ini  dilakukan  studi  kasus  pada  dua  instansi  pemerintah  di  Negara  Malaysia. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  instansi  pemerintah  di  Malaysia  menerapkan inisiatif penggunaan Teknologi Informasi yang hijau guna mendukung program keberlanjutan yang  telah  dicanangkan.  Selain  itu,  dalam  penelitian  ini  juga  dijelaskan  bahwa  partisipasi masyarakat  merupakan  hal  yang  penting  dalam  mendorong  upaya  instansi  dalam  mencapai keberlanjutan.  Dibutuhkan  kolaborasi  antar  elemen  agar  program  keberlanjutan  di  instansi pemerintah tersebut dapat tercapai.
Granco et al. (2019) melakukan sebuah evaluasi atas kebijakan terkait isu keberlanjutan di sungai Smoky Hill Kansa Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) dalam melakukan analisis data. Granco et al. (2019) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan  terkait  kebijakan  lingkungan.  Faktor-faktor  tersebut  antara  lain:  Faktor  Budaya, Faktor Sosial dan Psikologis, Potensi terjadinya kondisi ekstrem dalam wilayah tersebut, dan isu lingkungan akan menjadi concern pengambil keputusan setelah terjadinya kondisi ekstrem dalam wilayah tersebut.
Wachsmuth & Angelo (2018) menyatakan bahwa pemikiran dan praktik keberlanjutan suatu perkotaan dibentuk oleh dua representasi yang berbeda yaitu alam perkotaan hijau (g reen urban nature ) dan alam perkotaan abu-abu ( gray urban nature ). Alam perkotaan hijau (g reen
urban nature ) adalah kembalinya kondisi alam yang hijau di lingkungan perkotaan. Hal tersebut dapat  diwujudkan  dengan  pepohonan  di  samping  jalan,  adanya  taman  atau  hutan  kota,  dan penghijauan pada wilayah setelah digunakan untuk industri. Adapun alam perkotaan abu-abu ( gray urban nature ) adalah konsep ruang sosial, teknologi, dan ruang kota yang secara inheren sudah  menerapkan  prinsip  berkelanjutan.  Konsep  alam  perkotaan  abu-abu  memiliki  ciri-ciri seperti  pusat  kota  yang  padat,  tersedianya  angkutan  umum  yang  terintegrasi,  dan  bangunan hemat  energi.  Untuk  menganalisis  lebih  jauh  mengenai  konsep  kebijakan  perkotaan  yang berkelanjutan, penelitian tersebut melakukan studi kasus ke beberapa tempat di dunia. Seperti kebijakan  penghijauan  pasca-industri  di  Ruhr  Valley,  Jerman;  Perencanaan  kebijakan keberlanjutan di Kota Vancouver, Kanada; serta proyek pembangunan smart city ( Masdar City) di Abu Dhabi . Hasil dari penelitian ini adalah baik konsep alam perkotaan hijau maupun alam perkotaan abu-abu keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mencapai keberlanjutan. Oleh karena  itu,  keduanya  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  kondisi  lingkungan  dan  preferensi  dari para pengambil kebijakan.
Penelitian  Game  et  al.  (2018)  bertujuan  untuk  menjelaskan  mengenai  prinsip-prinsip bukti  lintas  disiplin  ilmu  dalam  kebijakan  keberlanjutan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan berbasis bukti untuk menghadapi tantangan terkait isu keberlanjutan. Pendekatan itu  harus  mengacu  pada  pengetahuan  terkait  lingkungan,  pembangunan,  dan  komunitas kesehatan di masyarakat. Game et al. (2018) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip untuk menilai keandalan sebuah bukti. Pertama, bukti yang bervariasi untuk mendukung hubungan keterkaitan antara fenomena dan hal yang diamati. Kedua, hasil yang konsisten dari efek yang ditemukan dalam bukti mengenai hubungan sebab akibat dengan objek yang diamati. Ketiga, kredibilitas dari sumber bukti yang perlu untuk diintegrasikan dan dipertimbangkan. Keempat, penerapan  bukti  terhadap  pertanyaan  penelitian  yang  menarik.  Penerapan  penilaian  bukti tersebut  masih  memiliki  beberapa  kelemahan  salah  satunya  subjektivitas.  Hal  tersebut dikarenakan untuk menerapkan prinsip penilaian bukti tersebut dibutuhkan penilaian individu yang  masih  bersifat  subjektif  sehingga  dapat  ditafsirkan  secara  berbeda  oleh  orang  yang berbeda.
Penelitian Sutthichaimethee & Kubaha (2018) bertujuan untuk mengembangkan model yang  dapat  memprediksi  emisi  CO 2 di  Negara  Thailand  di  masa  yang  akan  datang. Sutthichaimethee & Kubaha (2018) menggunakan VARIMAX-ECM model untuk melakukan analisis dalam eksperimen yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Variabel yang digunakan untuk  memprediksi  emisi  CO 2 tersebut  adalah  GDP  per  kapita,  tingkat  urbanisasi,  struktur industri,  dan  nilai  ekspor  bersih.  Penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  VARIMAX-ECM model merupakan salah satu model terbaik untuk memprediksi emisi CO2 dimasa depan. Hasil dari model tersebut adalah pada tahun 2018 s.d. 2029, emisi CO2 di Negara Thailand akan terus meningkat  hingga  14,68% atau sebesar 289,58 Mt  CO2 pada tahun 2029. Hal  tersebut  tidak sesuai dengan kebijakan penurunan emisi karbon yang dicanangkan oleh pemerintah Thailand.

## PENUTUP Simpulan
Penelitian yang menggunakan diksi kebijakan keberlanjutan ( sustainability policy ) pada beberapa  tahun  terakhir  tidak  begitu  banyak  dilakukan.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena semakin bervariasinya kebijakan terkait isu keberlanjutan sehingga diksi yang digunakan tidak lagi menggunakan kata “kebijakan keberlanjutan” ataupun “ sustainability policy” melainkan menggunakan diksi yang spesifik terkait jenis kebijakan terbaru terkait keberlanjutan tersebut.
Adapun  penelitian-penelitian  terkait  kebijakan  keberlanjutan  yang  dianalisis  dalam penelitian  ini  membahas  mengenai  perkembangan  terkini  dari  kebijakan  keberlanjutan  di beberapa  negara.  Adapun  isu-isu  terkini  tersebut  antara  lain:  kebijakan Green  Public
Volume 3 No. 2, 2023
Procurement, kebijakan keberlanjutan di  industri perhotelan, Kebijakan keberlanjutan dalam rangka  mengurangi  emisi  CO 2 ,  kebijakan  keberlanjutan  di  Pemerintah  Daerah,  Kebijakan keberlanjutan  di smart  city ,  dan  kebijakan  penggunaan Green  Information  Technology di instansi pemerintah .

## Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yakni hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal atau sumber lain yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, proses  pengumpulan  artikel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dibatasi  pada  jurnal  yang terindeks  Scopus  sehingga  jumlah  artikel  yang  dianalisis  sangat  terbatas.  Penelitian  ini  juga memiliki  tingkat  subjektivitas  yang  tinggi  karena  metode  yang  digunakan  tidak  terlalu  kuat secara ilmiah.
Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  juga  menggunakan  data  primer  dari  hasil wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  terhadap  perumusan  kebijakan keberlanjutan.  Selain  itu,  pengumpulan  artikel  dapat  diperluas  dengan  tidak  hanya menggunakan  jurnal  yang  terindeks  Scopus  namun  juga database yang  lain  seperti  Google Scholar. Penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah dalam membantu terkait dengan proses perancangan kebijakan keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akerboom, S., Botzen, W., Buijze, A., Michels, A., & van Rijswick, M. (2020). Meeting goals of  sustainability  policy:  CO2  emission  reduction,  cost-effectiveness  and  societal acceptance.  An  analysis  of  the  proposal  to  phase-out  coal  in  the  Netherlands. Energy Policy , 138 , 111210. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111210 Anthony  Jnr.,  B.,  Abdul  Majid,  M.,  &  Romli,  A.  (2019).  Green  information  technology adoption  towards  a  sustainability  policy  agenda  for  government-based  institutions. Journal  of  Science  and  Technology  Policy  Management , 10 (2),  274–300. https://doi.org/10.1108/JSTPM-11-2017-0056
Arksey, H., & Malley,  L. O. (2005). Scoping studies: towards a methodological  framework.
International Journal of Social Research Methodology , 8 (1), 19–32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616
Berinde, M., & Andreescu, N. A. (2015). Reporting corporate social responsibility according to  GRI  standards. The  Annals  of  the  University  of  Oradea , 24 (1),  17–23. https://web.s.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype= crawler&jrnl=15825450&AN=117725527&h=b1rqCEtPodMoZ4qRQNeXiIVz9egJMG 8F6IOyoNh1UJvV1ynLhTf3AlibNcuTqLvGS%2F1cMYjd%2FJbGIHWMzRM5Qw%3 D%3D&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLoca
Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori akuntansi . Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cohen, S., Eimicke, W., & Miller, A. (2014). Sustainability policy: hastening the transition to a cleaner economy . John Wiley & Sons. https://www.wiley.com/en- us/Sustainability+Policy%3A+Hastening+the+Transition+to+a+Cleaner+Economy-p- 9781118916377
Firmansyah,  A.,  Arham,  A.,  M.  Elvin  Nor,  A.,  &  Vito,  B.  (2020).  Corporate  social responsibility  disclosure  in  indonesia:  a  bibliographic  study. International  Journal  of Sustainable Development &
World Policy , 9 (2), 91–121. https://doi.org/10.18488/journal.26.2020.92.91.121
Freeman,  R.  E.  (1984).  Strategic  management:  a  stakeholder  approach.  In Pitman  series  in business and public policy CN  - HD30.28 .F73 1984 . Pitman. Game, E. T., Tallis, H., Olander, L., Alexander, S. M., Busch, J., Cartwright, N., Kalies, E. L., Masuda, Y. J., Mupepele, A.-C., Qiu, J., Rooney, A., Sills, E., & Sutherland, W. J. (2018).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2, 2023
Cross-discipline evidence principles for sustainability policy. Nature Sustainability , 1 (9), 452–454. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0141-x
Giovannoni, E., & Fabietti, G. (2013). What is sustainability? a review of the concept and its applications.  In Integrated  Reporting (pp.  21–40).  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02168-3_2
Granco, G., Heier Stamm, J. L., Bergtold, J. S., Daniels, M. D., Sanderson, M. R., Sheshukov, A. Y., Mather, M. E., Caldas, M. M., Ramsey, S. M., Lehrter II, R. J., Haukos, D. A., Gao, J., Chatterjee, S., Nifong, J. C., & Aistrup, J. A. (2019). Evaluating environmental change and behavioral decision-making for sustainability policy using an agent-based model: A case  study  for  the  Smoky  Hill  River  Watershed,  Kansas. Science  of  The  Total Environment , 695 , 1–15. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133769 Hadi, N. (2011). Corporate Social responsibility (CSR) (1st ed.). Graha Ilmu.
Hadijah, S. H., & Utomo, D. C. (2023). Studi perkembangan penelitian tanggung jawab sosial perusahaan  dan  hubungannya  dengan  tata  kelola  perusahaan. Riset  Ekonomi,  Akuntansi Dan Perpajakan , 4 (1), 43–56. https://doi.org/10.30812/rekan.v4i1.2750 Hamilton,  K.  (2021).  Accounting  for  sustainability.  In Measuring  Sustainable  Development (pp. 29–37). OECD. https://doi.org/10.1787/9789264020139-en
He, Z., Xiao, L., Guo, Q., Liu, Y., Mao, Q., & Kareiva, P. (2020). Evidence of causality between economic  growth  and  vegetation  dynamics  and  implications  for  sustainability  policy  in Chinese cities. Journal of
Cleaner Production , 251 , 1–7. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119550
Lăzăroiu,  G.,  Ionescu,  L.,  Uță,  C.,  Hurloiu,  I.,  Andronie,  M.,  &  Dijmărescu,  I.  (2020). Environmentally responsible behavior and sustainability policy adoption in green public procurement. Sustainability , 12 (5), 1–12. https://doi.org/10.3390/su12052110
Membrillo-Hernández, J.,  Lara-Prieto,  V.,  & Caratozzolo, P. (2021). Sustainability:  a public policy, a concept, or a competence? efforts on the implementation of sustainability as a transversal  competence  throughout  higher  education  programs. Sustainability , 13 (24), 13989. https://doi.org/10.3390/su132413989
Peterson, J., Pearce, P. F., Ferguson, L. A., & Langford, C. A. (2017). Understanding scoping reviews. Journal  of  the  American  Association  of  Nurse  Practitioners , 29 (1),  12–16. https://doi.org/10.1002/2327-6924.12380
Sakshi,  Shashi,  Cerchione,  R.,  &  Bansal,  H.  (2020).  Measuring  the  impact  of  sustainability policy  and  practices  in  tourism  and  hospitality  industry. Business  Strategy  and  the Environment , 29 (3), 1109–1126. https://doi.org/10.1002/bse.2420
Stritch,  J.  M.,  Bretschneider,  S.,  Darnall,  N.,  Hsueh,  L.,  &  Chen,  Y.  (2020).  Sustainability policy  objectives,  centralized  decision  making,  and  efficiency  in  public  procurement processes in U.S. local governments. Sustainability , 12 (17), 6934. https://doi.org/10.3390/su12176934
Sutthichaimethee, P., & Kubaha, K. (2018). A relational analysis model of the causal factors influencing co2 in Thailand’s industrial sector under a sustainability policy adapting the varimax-ECM model. Energies , 11 (7), 1–16. https://doi.org/10.3390/en11071704 Wachsmuth,  D.,  &  Angelo,  H.  (2018).  Green  and  gray:  new  ideologies  of  nature  in  urban sustainability policy. Annals of the American Association of Geographers , 108 (4), 1038– 1056. https://doi.org/10.1080/24694452.2017.1417819