INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3788-3794 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi
Asnur Disyahputra
Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan Email: asnurdisyahputra69@gmail.com

## Abstrak
Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak cara jalan melakukan perampokan uang negara. Pencegahan budaya korupsi dimasyarakat  terlebih  dahulu  dapat  dilakukan  dengan  mencegah  berkembangnya  mental  korupsi pada  anak  bangsa Indonesia  melalui  pendidikan. Semangat antikorupsi  yang  patut menjadi  kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses  pembudayaan.  Sedikit  sekali  upaya  untuk  pencegahan  korupsi,  salah  satunya  yaitu  lewat pendidikan  antikorupsi.  Menyadari  hal  tersebut  muncul  gagasan  untuk  memasukkan  materi antikorupsi  kedalam  kurikulum  pendidikan  sekolah  dasar  sampai  perguruan  tinggi  di  Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakah efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi, dan Bagaimanakah Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ( library research), yaitu peraturan perundang- undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian mencegah tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian adalah pendidikan  anti  korupsi  sangat  efektifitas  dalam  mencegah  tindak  pidana  korupsi,  sebab  memiliki tujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  kerugian  negara  akibat  tidakan korupsi.  Disisi  lain,  pendidikan  anti  korupsi  juga  efektif  untuk  diimplementasikan  dalam  rangka membentuk karakter akhlak dan moral generasi muda dalam pencegahan dini kejahatan yang luar biasa yaitu korupsi. Dan memberikan pengetahuan bahwa korupsi merupakan juga pelanggan Hak Asasi Manusia (HAM).
Kata kunci: Pendidikan, Pencegahan, Korupsi

## Abstract
Corruption has resulted in enormous  material losses to state finances. Corruption has become the concern of all parties at this time. The forms and manifestations of corruption are far more numerous in the way of robbing state funds.Prevention of a culture of corruption in society can first be done by preventing the mental development of corruption in Indonesian children through education. The spirit of anti-corruption that deserves to be studied is the planting of anti-corruption mindsets, attitudes and behavior through schools, because school is a civilizing process. There are very few efforts to prevent corruption, one of which is through anti-corruption education. Realizing this, the idea arose to  incorporate  anti-corruption  material  into  the  education  curriculum  from  elementary  schools  to tertiary  institutions  in  Indonesia.  The  formulation  of  the  problem  is  how  effective  anti-corruption education is in preventing corruption, and what are the challenges in implementing anti-corruption education in preventing corruption. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to research on preventing corruption. The results of the study are that anti-corruption education is very effective in preventing corruption, because it aims to provide knowledge and understanding of state losses due to acts of corruption. On the other hand, anti-corruption education is also effective to implement in order to shape the moral and moral character of the younger generation in early prevention of extraordinary crimes, namely corruption. And provide knowledge that corruption is also a customer of Human Rights (HAM).
Keywords: Education, Prevention, Corruption

## PENDAHULUAN
Korupsi  tidak  asing  lagi  di  telinga  masyarakat  Indonesia,  sebab  sering  didengar  dan melihat  berita-berita  di  media  cetak,  ditonton  di  televisi  atau  Media  Sosial.  Istilah  korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita, tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi ada hal yang perlu dipahami bahwa pengertian korupsi bukan cuma menilap uang negara, ada hal- hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina  atau memfitnah. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa  Belanda  menjadi corruptie.  Kata  corruptie  dalam  bahasa  Belanda  masuk  ke  dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif,  dan  berkesinambungan  karena  korupsi  telah  merugikan  keuangan  negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional maka dibentuk Lembaga Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  dengan  lahirnya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002.  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Korupsi  telah  mengakibatkan  kerugian  materil  keuangan  negara  yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang
dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislative  dengan  dalih  studi  banding,  THR,  uang  pesangon  dan  lainsebagainya  di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikianterjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnyamoralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.
Korupsi  telah  menjadi  perhatian  semua  pihak  pada  saat  ini.  Bentuk-bentuk  dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak cara jalan melakukan perampokan uang negara. Iklim yang  diciptakan  oleh  korupsi  menguntungkan  bagi  tumbuh  suburnya  berbagai  kejahatan tindak pidana yang dilakukan para pejabat negara. Upaya pemberantasan korupsi semata- mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap  orang  untuk  taat  pada  undang-undang  korupsi.  Bangsa  Indonesia  sekarang  butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun  masalahnya  adalah  Membentuk  hal  tersebut  tidaklah  mudah  seperti  membalikkan telapak  tangan.  Menanggapi  masalah  tersebut  beberapa  kalangan  elemen  masyarakat mengungkapkan  bahwa  ada  kekeliruan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  oleh pemerintah, karena fokusnya hanya kepada menindak para koruptor.
Upaya  pencegahan  budaya  korupsi  dimasyarakat  terlebih  dahulu  dapat  dilakukan dengan  mencegah  berkembangnya  mental  korupsi  pada  anak  bangsa  Indonesia  melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir,
sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sedikit  sekali  upaya  untuk  pencegahan  korupsi,  salah  satunya  yaitu  lewat  pendidikan antikorupsi. Menyadari hal tersebut muncul gagasan untuk memasukkan materi antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia. Proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara intensif. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana  sadar  untuk  melakukan  upaya  pemberantasan  korupsi.  Pendidikan  antikorupsi merupakan  tindakan  untuk  mengendalikan  dan  mengurangi  korupsi  berupa  keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.
Pendidikan  antikorupsi  melalui  jalur  pendidikan  lebih  efektif,  karena  pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi,  tidak  pernah  terjadi  jika  kita  tidak  secara  sadar  membina  kemampuan  generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang  muncul  dalam  setiap  tahap  pernjalanan  bangsa.  Sekolah  dapat  mengambil  peran strategis  dalam  melaksanakan  pendidikan  antikorupsi  terutama  dalam  membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa.

## METODE PENELITIAN
Pada penulisan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dengan  melakukan  identifikasi  masalah  dan efektifitas  peneltian  sehingga  berjalan  dengan  akurat.  Adapun  yang  dimaksud  dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tulisan  atau  lisan  dari  orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Penelitian  empiris  yang dilaksanakan dengan cara mencari Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menemukan informasi dengan baik dan menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu  cara  prosedur  yang  dipergunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengadakan penelitian  terhadap  data  primer  di  lapangan.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan
adalah  Metode  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research)  yaitu  penelitian  dengan menggunakan  literatur  buku  dan  internet.  Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang sifatnya  mengikat  dan  berkaitan  erat  dengan  masalah-masalah  yang  akan  diteliti,  berupa peraturan  perundang-undangan  seperti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi.
Pendidikan Antikorupsi akan diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum pendidikan ini nantinya akan mendorong seluruh peserta didik dan menanamkan nilai-nilai anti dan melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan hanya memberikan dampak ilmu pengetahuan yang kritis bagi generasi muda, lebih dari itu pendidikan anti korupsi juga disinyalir dapat merubah pola fikir, paradigma, hingga tingkah laku setiap individu dalam mengimplementasikan gaya hidup yang  baik. Esensi  lain  dari pendidikan    anti    korupsi    sebenarnya    bukan  hanya    sebagai    solusi    pencegahan    dini bagitindak  kejahatan  korupsi,  namun  pendidikan  anti korupsi  juga  dinilai  ampuh  dalam mencegah    tindak    kejahatan    pelanggaran    HAM.    Sebab,  sejatinya  melakukan  praktik kejahatan korupsi sama artinya dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa tindak korupsi dapat menciderai HAM.
Secara Efektifitas sangat bermanfaat dan baik diteapkan dalam hal pencegahan sejak dini.  Karena  salah  satu  kunci  utama  keberhasilan  pemberantasan  korupsi  adalah memperkenalkan  dan  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  dan  generasi  muda tentang korupsi. Pentingnnya pendidikan anti korupsi akan diberlakukan, karena langsung menyasar  ke  pribadi  orang  secara  personal,  sehingga  ia  tahu  apa  itu  korupsi.  Dalam pendidikan  penting  untuk  memasukkan  nilai-nilai  integritas  sebagai  upaya  membangun karakter dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat dan generasi muda. Mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan anti korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh waktu dan beberapa generasi, akan tetapi sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia jangka panjang.
b. Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana tentu dalam hal belum menjadi mata kuliah wajib Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.  Sehingga  Perguruan  Tinggi  belum  menjadi  prioritas  wajib  dalam  menjalankan fungsinya   sebagai    pembentuk   karakter   bangsa anti korupsi. Lemahnya Posisi perguruan
tinggi sebagaipan dalam  gerakan antikorupsi.  Belum adanya  pelatihan khusus TOT  secara aktif  dan  terapdu  terhadap  dosen  di  Indonesia,  yang  benar-benar  fokus  dalam  gerakan antikorupsi.
Pendidikan  anti  korupsi diperguruan tinggi saat ini, banyak integrasikan pada mata kuliah  lain.  Sehingga  ini  menjadi  tantangan  yang  dipertanyakan  keseriusannya  terkait pencegahan  anti  korupsi  diperguruan  tinggi.  Banyak  perguruan  tinggi  diintegrasikan padamata  kuliah Pancasila,  kewarganegraan,  agama,  bahasa  Indonesia,  ilmu  budaya dasar, ilmu  sosial dasar, dan yang lainnya.

## SIMPULAN
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif,  dan  berkesinambungan  karena  korupsi  telah  merugikan  keuangan  negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional maka dibentuk Lembaga Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  dengan  lahirnya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002.  Tindak  Pidana  Korupsi  adalah  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara.  Pendidikan  Antikorupsi  akan  diberlakukan  di  seluruh  jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum pendidikan ini nantinya akan mendorong seluruh peserta didik dan menanamkan nilai-nilai anti dan melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan hanya memberikan dampak ilmu pengetahuan yang kritis bagi generasi muda, lebih  dari  itu  pendidikan  anti  korupsi  juga  disinyalir  dapat  merubah  pola  fikir,  paradigma, hingga  tingkah  laku  setiap  individu  dalam  mengimplementasikan  gaya  hidup  yang    baik. Pendidikan  anti  korupsi diperguruan tinggi saat ini, banyak integrasikan pada mata kuliah lain. Sehingga ini menjadi tantangan yang dipertanyakan keseriusannya terkait pencegahan anti korupsi diperguruan tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
Handoyo, E. (2013) Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta. Available at: Penerbit Ombak.
Klitgaard,  R.  (2005)  Membasmi  Korupsi.  Edited  by  Hermojo.  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Mulyana, R. (2004) Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta.
Nasution, S. (1995) Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty,Yogyakarta.
Oktavia  Adhi  Suciptaningsih,  Pendidikan  Antikorupsi  Bagi  Siswa  Sekolah  Dasar  di Kecamatan Gunung Pati (Jurnal Universitas PGRI Semarang, 2014), Vol.4. No.2. https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi