## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUKU BADUY KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
Sumawijaya 1 , I Nyoman Sumaryadi 2 , Erliana Hasan 3 , Sampara Lukman 4 1,2,3,4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Email: sumawijaya1002@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengkaji  implementasi  kebijakan  pembangunan  Suku  Baduy,  factor- faktor pendukung dan penghambat didalam pembangunan fisik dan nonfisik dan memberikan konsep-konsep  baru  dalam  pembangunan  masyarakat  tradisonal  primitive.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa implementasi  kebijakan  tersebut  mempengaruhi  kondisi  masyarakat  Baduy  yang  selama  ini terisolir  dan  tertinggal  karena  keterbatasan  pembangunan  fisik  maupun  non  fisik  mulai terbuka  dengan  masyarakat  luar,  namun  perubahan  dapat  terjadi  tanpa  melanggar  Pikukuh yang ditetapkan oleh Pu‟un (Kepala Adat). Implementasi Kebijakan suku baduy mencakup isi kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan  yang  di  dalamnya  mencakup  aspek  kepentingan  yang dipengaruhi,  tipe  manfaat,  derajat  perubahan  dan  pelaksana  program.Pendekatan bottom-up merupakan  yang  paling  tepat  untuk  digunakan  dalam  upaya  penanggulangan  pembangunan masyarakat  Baduy,  dimana  masyarakat  diposisikan  sebagai  pelaku  (subyek)  pembangunan yang diharapkan mempunyai pengaruh positif terhadap proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri  dalam  upaya  untuk  membangun  kemandirian.  Sinkronisasi  berbagai  unsur  berperan penting  dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  suku  Baduy.  Dengan  adanya sinkronisasi  dalam  proses  implementasi,  maka  kebijakan  pembangunan  suku  Baduy  akan lebih terimplementasikan dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pembangunan Suku Baduy.

## Abstract
This  research  is  to  examine  the  implementation  of  the  Baduy  Tribe  Development  Policy, supporting  and  inhibiting  factors  in  physical  and  non-physical  development  and  to  provide new  concepts  in  the  development  of  traditional  primitive  societies.  This  study  uses  a qualitative method. Based on the results of the research, it shows that the implementation of this  policy  affects  the  condition  of  the  Baduy  community  who  have  been  isolated  and  left behind because of the limitations of physical and non-physical development, starting to open up  to  the  outside  community,  but  changes  can  occur  without  violating  the  Pikukuh  set  by Pu'un  (the  traditional  head)  The  implementation  of  Baduy  ethnicity  policy  includes  the content  of  the  policy  and  the  policy  environment  which  includes  aspects  of  the  affected interests,  types  of  benefits,  degrees  of  change  and  program  implementers.  The  bottom-up approach is the most appropriate to be used in efforts to tackle the development of the Baduy community,  where  the  community  is  positioned  as  an  actor  (subject)  development  which  is expected  to  have  a  positive  influence  on  the  community  empowerment  process  itself  in  an effort to build independence. Synchronization of various elements plays an important role in implementing  Baduy  development  policies.  With  synchronization  in  the  implementation process, the Baduy development policy will be implemented better.
Keywords: Policy Implementation, Baduy Tribe Development.

## A. PENDAHULUAN
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dengan prinsip otonomi  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab,  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, percepatan masyarakat sejahtera dapat segera terwujud. Hal ini seperti ditegaskan dalam penjelasan umum Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi: Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta masyarakat,  serta  daya  saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Haris, 2005; Seymour & Turner, 2002).
Pasca  reformasi,  harapan  publik  tertumpu  pada  demokratisasi  sebagai  obat  penawar untuk menyembuhkan penyakit- penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi  yang  berlangsung  hampir  di  seluruh  belahan  dunia  membawa  perubahan dalam  berbagai  aspek  kehidupan  ketatanegaraan,  baik  sistem,  lingkungan  maupun  actor pelaksana  kebijakan  (Haris,  2005;  Thoha,  2002).  Semangat  Desentralisasi  dan  otonomi daerah  menggunakan  otonomi  yang  dimiliki,  mendorong  daerah  untuk  berkreasi  dan berinovasi dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal, termasuk pengelolaan sumberdaya manusia (Harmantyo, 2002).
Demikian  pula  desentralisasi  kebijakan  dalam  pelayanan  public  merupakan  langkah penting  untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Beberapa kelemahan  dari  struktur  pemerintahan  yang  sentralistik  telah  dipahami  secara  meluas  dan mendorong  Indonesia  untuk  menetapkan  strategi  desentralisasi  dalam  pelayanan  public (Green,  2005).  Tujuannya  agar  implementasi  kebijakan  desentralisasi  mampu  menciptakan sistem  pemerintahan  yang  lebih  efektif  dan  terciptanya  partisipasi  serta  kreativitas masyarakat  dalam  pelaksanaan  pelayanan  public.  Desentralisasi  menghendaki  agar pemerintah  semakin  didekatkan  kepada  masyarakat,sehingga  pelayanan  yang  diberikan menjadi semakin baik (Batterbury & Fernando, 2006).
Perubahan  paradigma  desentralisasi  apabila  dicermati  lebih  jauh  dapat  dipahami sebagai  azas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dipertentangkan  dengan  sentralisasi. Kebijakan  desentralisasi  menghasilkan  pemerintahan  lokal (local  government) yang diarahkan  kepada  upaya  meminimalisasi  kelemahan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang sangat sentralistis (Jati, 2016). Desentralisasi merupakan pengalihan kewenangan dan sumber daya,  dari  pusat  ke  daerah.  Karena  pemerintahan  pada  hakekatnya  bersangkut  paut  dengan
pengelolaan  otoritas  Publik (performing  public  authority) dan  sekaligus  mewujudkan  azas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bemegara (Muluk, 2006).
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  di  atas,  diperlukan  pemerintahan  yang  baik  ( Good Governance ).  Hal  tersebut  merupakan  isu  yang  paling  mengemuka  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dewasa  ini.  Untuk  itu,  aparatur  hendaknya  dapat  mengimbangi  tuntutan masyarakat  dengan  memantapkan  kepribadian  yang  berorientasi  pada  pelayanan  dan pemberdayaan  masyarakat,  aparatur  yang  professional,  memiliki  kualitas  dan  integritas kepribadian  yang    mengacu  pada  moralitas  yang  luhur.  Aparatur  yang  professional  berarti tingkat keahlian dan keterampilannya cukup memadai, memiliki etos kerja dan disiplin kerja yang  tinggi,  sehingga  pada  akhirnya  bermuara  pada  peningkatan  kinerja  dan  produktivitas kerja yang optimal dan mampu memenuhi harapan masyarakat(Widodo, 2001)
Untuk  melihat  sejauh  mana  keberhasilan  pembangunan  dan  kesejahteraan  manusia, UNDP  telah  menerbitkan  suatu  indikator  yaitu  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur  angka  kesejahteraan  suatu  daerah  atau  negara  yang  dilihat  berdasarkan  tiga  dimensi yaitu:  angka  harapan  hidup  pada  waktu  lahir  ( life  expectancy  at  birth ),  angka  melek  huruf ( literacy  rate )  dan  rata-rata  lama  sekolah  ( mean  years  of  schooling ),  dan  kemampuan  daya beli  ( purchasing  power  parity ).  Indikator  angka  harapan  hidup  mengukur  kesehatan, indikator  angka  melek  huruf  penduduk  dewasa  dan  rata-rata  lama  sekolah  mengukur pendidikan  dan  terakhir  indikator  daya  beli  mengukur  standar  hidup.  Ketiga  indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain  seperti  ketersediaan  kesempatan  kerja  yang  ditentukan  oleh  pertumbuhan  ekonomi, infrastruktur,  dan  kebijakan  pemerintah  sehingga  IPM  akan  meningkat  apabila  ketiga  unsur tersebut  dapat  ditingkatkan  dan  nilai  IPM  yang  tinggi  menandakan  keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (UNDP, 1993).
Pembangunan  manusia  di  Indonesia  terus  mengalami  kemajuan.  Pada  tahun  2017, Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  mencapai  70,81.  Angka  ini  meningkat sebesar 0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016.  Bayi yang lahir pada  tahun  2017  memiliki  harapan  untuk  dapat  hidup  hingga  71,06  tahun,  lebih  lama  0,16 tahun  dibandingkan  dengan  mereka  yang  lahir  tahun  sebelumnya.  Anak-anak  yang  pada tahun  2017  berusia  7  tahun  memiliki  harapan  dapat  menikmati  pendidikan  selama  12,85 tahun  (Diploma  I),  lebih  lama  0,13  tahun  dibandingkan  dengan  yang  berumur  sama  pada tahun 2016.

## ARTIKEL
Situasi perekonomian negara ini yang setiap tahunnya mengalami perubahan semakin membaik  secara  langsung  berdampak  pada  Indek  Pembangunan  Manusia  di  Indonesia,  hal itupun  terjadi  di  delapan  kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi  Banten.  Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2017 terlihat cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi menjadi milik Kota Tangerang Selatan (80,84) dan terendah untuk Kabupaten Lebak  (62,95).  Kota  Tangerang  Selatan  juga  menjadi  pemilik  nilai  tertinggi  untuk  setiap dimensi/komponen  pembentuk  IPM,  sedangkan  nilai  terendah  diduduki  secara  bergantian oleh Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang (Arsita, 2018).
Baduy  adalah  salah  satu  nama  suku  bangsa  diantara  sejumlah  suku  bangsa  yang terdapat  di  Indonesia.  Kelompok  masyarakat  yang  dikenal      tertutup    ini  bermukim  di pegunungan  kendeng  yang  secara  administratif    merupakan  bagian  wilayah    Desa  Kanekes, Kecamatan  Leuwidamar,  Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten.  Sesuai  laporan  registrasi penduduk Kabupaten Lebak Kecamatan Leuwidamar Desa Kanekes Tahun 2018 suku baduy berjumlah 11710 Orang, meliputi penduduk laki-laki 5890 Orang, dan penduduk perempuan 5820  Orang.  Bila  kita  cermati  dari  data  tersebut  bahwa  perkembangan  jumlah  suku  baduy luar lebih banyak timbang baduy dalam karena baduy dalam hanya mendiami tiga kampung, yaitu  kampung  cibeo,  kampung  cikeusik  dan  kampung  cikertawana,  serta  setiap  kampung jumlah  rumah  (suhunan)  tidak  boleh  lebih  dari  empat  puluh  rumah  (suhunan).  Sedangkan untuk suku baduy luar mendiami tiga puluh lima kampung dan jumlah rumah (suhunan) tidak dibatasi  dengan  sendirinya  polulasi  baduy  luar  menujukan  jumlahnya  sangat  banyak  dan cepat bertambah (Ahidin dkk, 2018).
Suku  Baduy  bukan  merupakan  suku  terasing,  melainkan  suku  yang  sengaja mengasingkan diri (menutup diri) dengan maksud menjalankan Amanat Buyut atau pikukuh yaitu  amanat    yang  digariskan  para  leluhur.    Warisan  leluhur  yang  telah  tertanam  kuat  itu adalah pola hidup sederhana, menjauhi pengaruh-pengaruh budaya modern, merepresentasikan  diri  pada  cara  hidup  yang  dulu  dilakukan  oleh  para  leluhur  tanpa merubahnya (Suparmini dkk, 2013).
Konsekwensi  sebagai  suku  yang  menutup  diri,    mengharuskan  mereka    memiliki kemampuan  dalam  menyediakan  seluruh  kebutuhan  hidup,  baik  sandang,  pangan  maupun papan  dari  potensi  sumber  daya  alam  yang  mereka  miliki.  Selain  itu,  mereka  membangun sistem  sosial  budaya    yang  mengatur  kehidupan  dalam  kelompok,    mencakup  aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan- tindakan  yang  dilarang,  tindakan-tindakan  yang  diizinkan  serta  sangsi-sangsi  tertentu  yang mengikat pada setiap tindakan yang menyimpang (Mustomi, 2017).

## ARTIKEL
Dalam  penelitian  ini  hanya  dibatasi  implementasi  kebijakan  pembangunan  suku baduy. Perubahan dan perkembangan social budaya  dalam pembangunan masyarakat baduy demi  kemajuan  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan,  menemukan  penyesuaian  diri  bagi anggota masyarakat akan tetapi penyesuaian saja tidak cukup, menguasai keadaan baru lebih penting  untuk  menghindari  kekacauan  dalam  masyarakat  sebagai  akibat  dari  perubahan tersebut. Seiring dengan kemajuan zaman tradisi dan kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegah  teguh,  dipelihara  dan  dijaga  keberadaannya  oleh  setiap  suku,kini  sudah  hampir punah. Pada umumnya  masyarakat  merasa  gengsi  dan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah.

## B. METODE
Penelitian  ini menggunakan  metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang  bertolak  dari  pandangan  bahwa  fokus  penelitian  adalah  kualitas    hakekat  dan  esensi. McMillan & Schumacher dalam Syamsuddin menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu  pendekatan  yang  juga  disebut  pendekatan  investigasi  karena  biasanya  peneliti mengumpulkan langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.  Dengan pendekatan  kualitatif  ini  peneliti  akan  menggambarkan  dan  menganalisis  setiap  individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Para peneliti  yang menggunakan  pendekatan ini harus mampu  menginterpretasikan  segala  fenomena  dan  tujuan  melalui  sebuah  penjelasan (Syamsuddin & Vismaia, 2009).
Dilihat  dari  penelitian  ini  yang  tepat  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan alasan  karena  masalah  penelitian  yang  dikaji  memerlukan  pengkajian  secara  terus  menerus dan  penelitian  ini  memerlukan  pengkajian  secara  komprehensif,  utuh,  total,  mendalam, terfokus  dan  mendalam.  Penelitian  kualitatif  menurut  Sukmadinata      bahwa  :  penelitian kualitatif  ditujukan  untuk  memahami  fenomena-fenomena  sosial  dari  sudut  atau  perspektif partisipan.  Partisipan  adalah  orang-orang  yang  diajak  wawancara,  diobservasi,  diminta memberikan data (Sukmadinata, 2011).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Masyarakat Adat
Kebijakan  pemerintah  merupakan  kebijakan  publik,  yang  merupakan  sejumlah aktivitas  pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  di  masyarakat,  baik  secara  langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengaruh dari tindakan atau  aktivitas  pemerintah  tersebut  ialah:  adanya  pilihan  kebijakan  yang  dibuat,  output
kebijakan,  dan  dampak  kebijakan  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  (Tangkilisan, 2003).
Kebijakan  pemerintah  daerah  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  adat  adalah  dalam perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat.  Hak-hak  Masyarakat  Kasepuhan  yang  harus  diakui, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah menurut Perda Kabupaten Lebak No 8 Tahun 2017 adalah: 1) hak ulayat; 2) hak perorangan warga Kasepuhan atas tanah dan sumber  daya  alam;  3)  hak  memperoleh  pembagian  manfaat  dari  sumber  daya  genetik  dan pengetahuan  tradisional  oleh  pihak  luar;  4)  hak  atas  pembangunan;  5)  hak  atas  spiritualitas dan  kebudayaan;  6)  hak  atas  lingkungan  hidup;  7)  hak  untuk  mendapatkan  layanan pendidikan khusus; 8) hak untuk mendapatkan layanan kesehatan; 9) hak untuk mendapatkan layanan  administrasi  kependudukan;  10)  hak  untuk  mengurus  diri  sendiri;  11)  hak  untuk menjalankan  hukum  dan  peradilan  adat;  12)  hak  untuk  didengar  aspirasinya  dalam penyelenggaran  pemerintahan  desa  dan  pemilihan  kepala  desa;  dan  13)  hak-hak  lain  yang diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Hak  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat (Arizona, 2010).
Nababan  (2009),  menyebutkan  dari  sekian  banyak  kategori  hak  yang  berhubungan dengan  masyarakat  adat,  setidaknya  ada  empat  hak  masyarakat  adat  yang  paling  sering disuarakan, antara lain: 1) Hak untuk “menguasai”(memiliki,mengendalikan) dan mengelola (menjaga,  memanfaatkan)  tanah  dan  sumber  daya  alam  di  wilayah  adatnya;  2)  Hak  untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat  yang  disepakati  bersama  oleh  masyarakat  adat;3)  Hak  untuk  mengurus  diri  sendiri berdasarkan  sistem  kepengurusan/kelembagaan  adat;  dan  4)  Hak  atas  identitas,  budaya, sistem  kepercayaan  („agama‟),  sistim  pengetahuan  (kearifan  tradisional)  dan  bahasa  asli. Demikian pula pada tataran nasional hak-hak masyarakat adat juga sudah diatur oleh undang- undang seperti yang ditunjukkan oleh UU Pemerintahan Daerah, UU HAM, UU Kehutanan, UU  Sumber  Daya  Air,  UU  Perkebunan,  UU  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di tingkat Provinsi Banten belum ada aturan-aturan khusus mengenai masyarakat adat. Namun demikian setidaknya ada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten mengenai Budaya Daerah 2017 yang mengarah pada perlindungan masyarakat adat.
Berdasarkan  gambaran  dua  pasal  Raperda  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Provinsi Banten  belum  memiliki  aturan  khusus  mengenai  perlindungan  masyarakat  adat.  Lebak sebagai kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan
Banten  Kidul.  Kabupaten  Lebak  memiliki  setidaknya  memiliki  dua  Peraturan  Daerah  yaitu: 1)  Perda  Kabupaten  Lebak  No.32/2001  tentang  Perlindungan  atas  Hak  Ulayat  Masyarakat Baduy  dan  2)  Perda  Kabu-paten  Lebak  No.  8/2017  tentang  Pengakuan,  Perlindungan  dan Pember-dayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Di tingkat Pemerintahan paling bawah, Desa  Kanekes  sudah  memiliki  Perdes  No.  01/2007  tentang  Saba  Budaya  dan  Perlindungan Masyarakat Adat Tatar Kanekes (Baduy).
a. Perda  Kabupaten  Lebak  No.  32/2001  tentang  Perlindungan  atas  Hak  Ulayat Masyarakat Baduy
Isi dari Perda Kabupaten Lebak No. 32/ 2001 mencakup: ketentuan umum; hak ulayat masyarakat baduy yang meliputi: penetapan hak ulayat dan pengecualian terhadap hak ulayat masyarakat  baduy;  batasbatas  hak  ulayat  masyarakat  baduy  yang  meliputi:  batas  desa  dan batas  alam,  ketentuan  pidana;  ketentuan  penyidikan;  ketentuan  lain-lain;  dan  ketentuan penutup. Perda ini lahir atas inisiatif masyarakat Baduy karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor  yaitu:  1)  banyaknya  penebangan  dan  pembalakan  liar  di  wilayah/lahan  Baduy  oleh masyarakat luar Baduy; 2) pencurian hasil tanaman masyarakat Baduy oleh orang luar; dan 3) pergeseran batas wilayah  yang dilakukan oleh orang luar di  daerah perbatasan Baduy,  yaitu Sobang, Muncang,Bojongmanik, dengan alasan bahwa tanah yang digarap itu milik negara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaro Baduy, Edih Mulyadi (tanggal 20/12/2018) sebelum  Perda  ini  muncul,  terdapat  17  titik  lahan  yang  digarap  oleh  masyarakat  luar  yang sebenarnya itu adalah wilayah Baduy. Karena alasan dan permasalahan tersebut, masyarakat Baduy  berusaha  mengatasi  masalaah  tersebut  bersama  tokoh  masyarakat  Baduy  di  Desa Kanekes,  Dinas  Kehutanan,  dan  Kementrian  Lingkungan  Hidup,  sampai  ke  Presiden Abdurahman Wahid. Tahap awal yang dilakukan Jaro mendesak para tokoh adat agar segera bermusyawarah atas usulan pembuatan perda hak ulayat. Selanjutnya, Jaro Daenah bersama pejabat Desa, tokoh lembaga adat, melakukan koordinasi dengan Mentri Dalam Negeri (Yogi S.  M.),  Menteri  Lingkungan  Hidup  (Erna  Witular)  hingga  menghadap  ke  Presiden.  Hasil koordinasi  mendapatkan  respon  yang  baik  hingga  Perda  hak  ulayat  terwujud.  Walaupun Perda sudah diundangkan namun implementasinya masih mengalami beberapa permasalahan diantaranya adalah:
1). Sosialisasi masih minim, sehingga masih ada kasus penebangan, pembalakan liar, dan pencurian hasil hutan di wilayah perbatasan Baduy;
2). Adanya kasus rencana pengeboran minyak di wilayah Baduy
b. Perda  Kabupaten  Lebak  No.  8/2017  tentang  Pengakuan,  Perlindungan  dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
Isi Perda Kabupaten Lebak No. 8/2017 terdiri dari: ketentuan umum; asas, tujuan, dan ruang lingkup; keberadaan dan kedudukan hukum kasepuhan; wilayah adat; hak masyarakat hukum  adat  kasepuhan;  lembaga  adat;  hukum  adat;  pemberdayaan  masyarakat  hukum  adat kasepuhan; penyelesaian sengketa; ketentuan penutup. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, pada umumnya masyarakat  di  Citorek sudah mengetahui  perda No.8/ 2017 tentang  Pengakuan,  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Hukum  Adat  Kasepuhan karena  perda  ini  lahir  dari  tuntutan  masyarakat  Citorek  dan  masyarakat  adat  lainnya  yang menginginkan  hak-hak  masyarakat  adat  terlindungi  oleh  negara.  Sebelum  lahirnya  Perda tersebut,  Citorek  hanya  sebatas  desa  pada  umumnya  berbasis  masyarakat  adat.  Dengan adanya  Perda  Masyarakat  Adat,  eksistensi  masyarakat  adat  akan  terjaga  karena  masyarakat adat berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya.
Salah  satu  perbedaan  sistem  pemerintahan  masyarakat  adat  dengan  sistem pemerintahan  desa  pada  umumnya  adalah  dalam  proses  pemilihan  Kepala  Desa  di  mana masyarakat  adat tidak mengikuti  aturan pemilihan  yang sudah ditetapkan pemerintah, tetapi berdasarkan sistem yang dibuat oleh masyarakat  adat itu sendiri dan lembaga adat dikontrol oleh  lembaga  adat.  Salah  satu  faktor  yang  mendorong  lahirnya  Lahirnya  Perda  No.8/2017 adalah  tumpang  tindihnya  pengeleloaan  lahan  antara  masyarakat  Citorek  dengan  Taman Nasional  Gunung  Halimun  Salak.  Pada  mulanya  Taman  Nasional  Halimun  Salak  tidak mencakup  masyarakat  adat.  Namun,  setelah  dikeluarkannya  SK  Kemenhut  No.  175/Kpts- II/2003  tentang  perluasan  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak  oleh  pemerintah,  luas Taman Nasional semakin melebar dan mencakup wilayah adat. Undang-Undang No.41/1999 tentang  kehutanan  menjelaskan  bahwa  “Hutan  adat  adalah  Hutan  Negara  yang  berada  di Wilayah  Masyarakat  adat”.  Atas  dasar  undang-undang  ini  pihak  Taman  Nasional  lebih leluasa dalam mengelola lahan, bahkan bisa menuntut masyarakat ke ranah hukum. Undang- undang  tersebut  menimbulkan  konflik  di  masyarakat,  sehinga  masyarakat  mengajukan banding  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Akhirnya  MK  merevisi  poin  dalam  undang-undang tersebut  yang  disebut  MK  35,  yang  berbunyi:  “Hutan  Adat  adalah  Hutan  yang  berada  di Wilayah  Masyarakat  Adat”.  Meskipun  MK  sudah  merevisi  undangundang  tersebut,  namun Citorek  sebagai  masyarakat  adat  belum  diakui  secara  legal  oleh  pemerintah,  karena berdasarkan  undang-undang  No.41/1999,  dalam  point  yang  lain,  disebutkan  bahwa keberadaan  masyarakat  adat  ditentukan  oleh  pemerintah  daerah.  Berdasrkan  itulah
masyarakat  Citorek  mendorong  pemerintah  agar  segera  membuat  perda  tentang  masyarakat adat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  responden,  beberapa  harapan  yang  disampaikan msyarakat adalah berkaitan dengan infrastruktur, sistem pemerintahan khusus di masyarakat adat,  perlindungan  tanah  masyarakat  adat,  dukungan  pengembangan  upacara  adat,  dan perlindungan eksistensi  masyarakat adat. Masyarakat membutuhkan infrastruktur  yang baik, terutama  akses  jalan.  Diakuinya  Citorek  sebagai  masyarakat  adat,  akan  menjadi  perhatian masyarakat dari luar. Akses yang mudah akan mendorong Citorek menjadi desa Wisata yang pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  perekonomiannya  masyarakat.  Salah  satu  hak masyarakat  yang  juga  harus  dipenuhi  adalah  anggaran  untuk  Seren  Taun  dan  pesta  adat lainnya  harus  dianggarkan  dari  APBD.  Masyarakat  berharap  jangan  sampai  ada  kesan masyarakat  mengemis  kepada  pemerintah  meminta  sumbangan  untuk  acara  Seren  Taun. Selain  itu,  pemerintah  juga  harus  memberikan  otonomi  kepada  masyarakat  adat  dalam pemilihan  Kepala  Desa  tidak  melalui  pemilihan  kepala  desa  dengan  pencoblosan,  tetapi melalui  musyawarah  menurut  adat.  Menurut  masyarakat  adat  Desa  Citorek,  pemilihan melalui sistem pemilu hanya akan menimbulkan disharmoni antar masyarakat. Dalam tradisi masyarakat  Citorek, bagaimanapun perpecahan adalah hal  yang sangat  dilarang, masyarakat Citorek  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  persaudaraan.  Berkaitan  dengan  masalah  tanah  adat, pemerintah  juga  harus  membuat  sertifikat  khusus  untuk  hutan  atau  lahan  yang  dikelola masyarakat adat atas nama kasepuhan adat, bukan atas nama pribadi.

## 2. Peran DPRD dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Baduy
Peran DPRD harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan  kebijakan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Aspirasi  masyarakat  adalah harapan  dan  tujuan  dari  masyarakat  untuk  keberhasilan  pada  masa  yang  akan  datang berkaitan  dengan  hajat  hidup  mereka,  baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok. Masyarakat  harus  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menyusun  rencana  dan kebijakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan  bukan  hanya  merupakan  hasil  dari interaksi  pemerintah  daerah  dan  DPRD.  Dan  juga  diperlukan  penguatan  peran  kelompok kepentingan  dan  pers  di  daerah  untuk  mendorong  DPRD  lebih  aspiratif.  Pasal  53  Undang- undang  No.  10  Tahun  2004  tentang  pembentukkan  peraturan  perundang-undangan,  telah menjamin  hak  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  penyusunan  kebijakan  tanpa memerinci  implikasinya  bagi  pemerintah,  karena  penjelasan  UU  ini  menyatakan  bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam Tata Tertib DPRD. Kendati ini membantu
transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintah  dalam  implementasi  kebijakan  nantinya,  ia  tidak memadai untuk memastikan lahirnya kebijakan yang aspiratif.
Salah satu tuntutan pemekaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan  melalui  percepatan  pertumbuhan  kehidupan  demokrasi  didalam  masyarakat. Menumbuhkan  dan  membangun  kehidupan  demokrasi  dilakukan  dengan  membuka  ruang partisipasi bagi masyarakat yang harus dapat diperankan oleh wakil rakyat yang ada di daerah yaitu  DPRD.  Peran  DPRD  dalam  membangun  partisipasi  masyarakat  perlu  dilaksanakan, supaya  kebijakan  pembangunan  yang  ada  di  daerah  berjalan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  yang  ada  di  daerah.  Oleh  karena  itu,  untuk  menilai  peran  DPRD  dalam membangun  partisipasi  masyarakat  atau  penyerapan  aspirasi  masyarakat  yang  dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Lebak dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Secara formal
Pengaduan  dan/atau  aspirasi  masyarakat  dapat  ditindaklanjuti  dengan  rapat  dengar pendapat  umum,  rapat  dengar  pendapat,  kunjungan  kerja  atau  rapat  kerja  alat  kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya. Kemudian tata  cara  penerimaan dan tindak lanjut  pengaduan dan/atau  aspirasi  masyarakat  diatur  oleh  sekretaris  DPRD  dengan  persetujuan  pimpinan DPRD.  Oleh  karena  dalam  upaya  melaksanakan  perannya  DPRD  untuk  membangun partisipasi masyarakat, dilakukan dengan cara :
1). Reses
Reses  merupakan  kegiatan  yang  diatur  dalam  perundang-undang  untuk  menyerap aspirasi  masyarakat  yang  menjadi  konstituennya  pada  daerah  pemilihan  anggota  dewan masing-masing. Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.  Masa  reses  dipergunakan  oleh  anggota  DPRD  secara  perseorangan  atau  kelompok untuk  mengunjungi  daerah  pemilihannya  guna  menyerap  aspirasi  masyarakat.  Anggota DPRD  secara  perseorangan  atau  kelompok  wajib  membuat  laporan  tertulis  atas  hasil pelaksanaan  tugasnya  pada  masa  reses  yang  disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD  dalam rapat  paripurna.  Kegiatan  reses  ini  dilakukan  oleh  DPRD  untuk  menyerap  aspirasi masyarakat  baik  secara  perorangan  maupun  kelompok  di  daerah  pemilihan  masing-masing yang telah ditentukan.
2). Kunjungan kerja atau sidak
Kunjungan kerja atau sidak merupakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  khusus  yang  dihadapi  oleh masyarakat.  Sehingga  anggota  dewan  yang  turun  untuk  melakukan  sidak  atau  kunjungan kerja  tidak  harus  anggota  dewan  yang  berasal  dari  daerah  pemilihannya.  Bisa  saja  anggota
dewan  yang  berasal  dari  daerah  pemilihan  yang  berbeda,  yang  penting  bertujuan  untuk menampung aspirasi masyarakat guna menyelesaikan permasalahan khusus yang dihadapi.
b. Secara Informal
Implementasi  peran  DPRD  dalam  membangun  partisipasi  masyarakat  tidak  hanya dilakukan secara formal saja seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi  juga  dilakukan  secara  informal  dalam  upaya  menggali  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan  yang  dilakukan  dalam  pemerintahan  daerah.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  anggota dewan dalam menggali aspirasi dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan secara informal style masing-masing.
Kegiatan informal yaitu blusukan yang dilakukan anggota dewan meliputi menghadiri acara  kondangan,  menghadiri  acara  pemakaman,  menghadiri  acara  keagamaan, coffee morning , kegiatan di  ranting partai  di  kecamatan dan acara dewan pulang kampung. Semua kegiatan informal melalui blusukan dilakukan oleh anggota dewan dalam rangka menampung semua  aspirasi  yang  disampaikan  oleh  masyarakat.  Bahkan  dengan  begitu  terbukanya anggota  dewan  dalam  kegiatan  blusukan  yang  dilakukan  kepada  masyarakat,  membuat masyarakat  tidak  ada  rasa  ragu  untuk  menyampaikan  seluruh  keluhannya.  Keluhan-keluhan masyarakat  semuanya  akan  disampaikan  kepada  setiap  anggota  dewan  yang  melakukan blusukkan,  baik  keluhan  yang  bersifat  kelompok  ataupun  pribadi.  Realitas  ini  terkadang membuat para anggota dewan kewalahan menampung setiap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.  Apalagi  masyarakat  yang  masih  berfikir  pragmatis  bahwa  setiap  keluhan  yang disampaikan  kepada  anggota  dewan  pasti  akan  ditanggapi  dan  diwujudkan,  membuat  setiap masyarakat  yang  bertemu  langsung  dengan  anggota  dewan  memiliki  harapan  untuk  dapat menyelesaikan masalahnya. Misalnya seperti keluhan tentang keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan  pembiayaan  untuk  perawatannya,  tidak  jarang  anggota  dewan  harus mengeluarkan  anggaran  pribadinya  untuk  membantu  masyarakat  yang  menyampaikan keluhan  tersebut.  Bantuan  yang  diberikan  anggota  dewan  terkadang  juga  tidak  dapat membantu  sepenuhnya,  namun  cukup  untuk  memberikan spirit kepada  masyarakat  bahwa wakil  mereka  memiliki  perhatian  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat. Fakta  inilah  yang  membuat  anggota  dewan  terkadang  juga  jarang  melakukan  blusukkan  ke seluruh  wilayah  pemilihannya,  disebabkan  aspirasi  yag  disampaikan  oleh  masyarakat memiliki harapan yang tinggi untuk direalisasikan.

## 3. Manfaat Kebijakan Pembangunan Masyarakat Baduy
Kebijakan  pembangunan  masyarakat  baduy  baik  fisik  maupun  non  fisik  seharusnya memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  baduy.  Manfaat  yang  dirasakan  akan  membuahkan dukungan  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Selama  ini  perhatian  pemerintah  terhadap pembangunan  masyarakat  baduy  dirasakan  sangat  terbatas,  sehingga  seringkali  memicu kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kehidupan suku Baduy memiliki ketergantungan besar terhadap alam. Ketergantungan  ini  diimbangi  dengan  menjaga  alam  dari  kerusakan.  Peneliti  Biologi UNPAD,  Johan  Iskandar  dalam  Depsos  (2006)  melaporkan,  dari  batas  paling  luar  Baduy hingga  kawasan  hutan  sakral  di  selatan  Kampung  Cikeusik,  Baduy  Dalam,  tercatat  tidak kurang dari 36 anak sungai mengalir ke Sungai Ciujung. Keberadaan hutan, tanah, dan air di kawasan  Baduy  telah  menjadi  satu  kesatuan  ekosistem  yang  terintegrasi,  membentuk hubungan  timbal  balik  saling  mempengaruhi  dengan  sistem  sosial.  Berdasarkan  pola pengelolaan tata ruangnya, kawasan Baduy secara umum dibedakan menjadi tiga, yaitu zona permukiman,  zona  pertanian  ladang  dan  hutan  sekunder  bekas  ladang,  serta  zona  hutan perlindungan /hutan titipan.
Praktiknya,  hak-hak  masyarakat  adat  acapkali  diabaikan  dalam  kasus  eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah komunitas adat. Kedudukan komunitas adat cenderung lemah,  karena  belum  ada  regulasi  bersifat  khusus  yang  mengakui  dan  melindungi  hak-hak masyarakat  adat.  Di  Baduy,  kedudukan  masyarakat  adatnya  amatlah  kuat.  Sebab,  hak-hak masyarakat  adat  Baduy  dilindungi  oleh  regulasi  khusus  yang  dituangkan  dalam  Peraturan Daerah  (Perda)  pada  era  otonomi  daerah  ini.  Desa  Kenekes  ditetapkan  sebagai  tanah  hak ulayat,  seperti  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  (Perda)  Kabupaten  Lebak  Nomor  32 Tahun  2001  tentang  Perlindungan  atas  Hak  Ulayat  Masyarakat  Baduy  dijabarkan  kembali dengan Peraturan Desa (Perdes) Desa Kanekes  No 1 Tahun 2007. Dengan tanah hak ulayat seluas  5.130,36  ha,  masyarakat  Baduy  mendapat  kewenangan  untuk  mengelola  sendiri kawasan  adat  tersebut.  Dan,  inilah  satu-satunya  masyarakat  adat  di  Indonesia  yang  sudah memiliki regulasi yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Kiranya, kearifan lokal Baduy ini bisa menjadi cermin bagi wilayah-wilayah lainnya pada masa otonomi daerah saat ini.
Dalam  pengolahan  sumber  daya  alam,  para  pengambil  kebijakan  negeri  ini  perlu belajar  dari  orang-orang  Baduy.  Suku  Baduy  sudah  membuktikannya,  bahwa  pengelolaan alam  khususnya  hutan  di  kawasan  bumi  Baduy  telah  membuat  hidup  mereka  bisa  survive. Kesadaran  masyarakat  Baduy  terhadap  lingkungan  hidup,  khususnya  dalam  menjaga kelestarian  hutan  dan  air  sungguh  luar  biasa.  Ada  pikukuh  masyarakat  adat  Baduy  yang
sampai kini masih dipegang teguh, "gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak" artinya gunung jangan dihancurkan, sawah jangan dirusak.
Selama  ini,  komunitas  masyarakat  adat  Baduy  hanya  dilindungi  dengan  Peraturan Daerah  (Perda)  Kabupaten  Lebak  Nomor  32  Tahun  2001  tentang  Perlindungan  atas  Hak Ulayat  Masyarakat  Baduy.  Tanah  ulayat  seluas  5.136,38  hektare  dihuni  sekitar  11.800  jiwa penduduk. Perda tersebut dipertegas Keputusan Bupati Lebak Nomor 590/Kep.233/Huk/2002 tentang  Penetapan  Batas-batas  Detail  Tanah  Ulayat  Masyarakat  Adat  Baduy  di  Desa Kanekes.
Masyarakat  Baduy  bersikap  kooperatif.  Atas  dasar  keteguhan  terhadap  adat  tradisi yang  mereka  yakini,  mereka  melakukan  “sowan”  baik  pemerintahan  daerah  maupun  pusat. Bahkan,  menyebut  presiden  “Bapak  Gede”  suatu  bentuk  penghormatan.  Cara  mereka menuntut  hak-hak,  sama  sekali  tidak  menggunakan  cara  arogan,  dengan  demontrasi, misalnya, sebagaimana banyak dilakukan masyarakat terdidik dan menaku modern. Ataupun seperti  dilakukan  kelompok  separatis  tertentu.  Sungguh,  mereka  benar-benar  menjunjung tinggi etika, menjalani suatu sikap terpuji yang dalam masyarakat modern sudah langka. Dari sikap  masyarakat  Baduy  yang  demikian  itu,  selayaknya  pemerintah  beserta  seluruh masyarakat  mengapresiasi.  Sudah  sepatutnya  mereka  mendapatkan  yang  mereka  dambakan. Mereka  bukan  mengharapkan  penghargaan  Kalpataru  atau  bantuan  materi  sebagaimana diharapkan masyarakat kebanyakan.
Satu hal  yang mereka dambakan, legalitas hukum sebagai bentuk perlindungan demi eksistensi mereka beserta adat tradisi yang menjunjung tinggi kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam maupun sosial. Dengan mangharap diberikannya legalitas hukum sekaligus menegaskan,  bahwa  mereka  tetap  setia  sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Maka,  sangat  ironis  apabila  aspirasi  mereka  oleh  pemerintah  tidak ditanggapi secara positif.
Tanpa  undang-undang  yang  mengatur  tata  kehidupan  mereka,  sebenarnya  telah  ada aturan  adat,  bahkan  berlaku  cukup  adil,  diimplementasikan  secara  efektif  dan  kontinyu, secara  turun-temurun.  Pelaksanaan  aturan  adat  Baduy  dipimpin  oleh  seorang  kepala  adat yang  disebut  puun  .  Mereka  memdambakan  legalitas  hukum  justru  guna  melindungi eksistensi mereka dari  „gempuran‟ pihak-pihak  dari luar komunitas mereka akibat  pesatnya perkembangan  jaman  yang  dipengaruhi  faktor  ekonomi,  politis,  dan  budaya  modern  yang cenderung eksploitatif dan tanpa etika.
Kesetiaan  masyarakat  Baduy  kepada  pemerintah  juga  tercermin  dalam  adat  tradisi yang disebut seba . Seba adalah kegiatan rutin masyarakat adat Baduy dan merupakan tradisi
yang  diwariskan  secara  turun-temurun  untuk  menghadap  pemerintah  (Ratu  dan  Menak) secara resmi dengan tujuan utama menjalin, mempererat silaturahmi, melaporkan situasi dan kondisi Baduy secara khusus dan lingkungan lain secara umum serta menyampaikan aspirasi dan  harapan  sehingga  terjalin  kerja  sama  untuk  saling  mendo‟akan  dan  saling  melindungi (Kurnia dkk, 2010).
Kentalnya  tradisi  tutur  atau  bahasa  lisan  pada  masyarakat  Baduy,  membuat  aturan adat tertuang dalam bentuk pepatah yang disampaikan dari mulut ke mulut. Aturan dan etika misalkan  berupa  larangan  dengan  ciri  kata teu  beunang (tidak  boleh)  atau ulah (jangan); keharusan dengan ciri kata kudu (harus); sebab-akibat dengan kata mun (kalau) dan mantak (maka).  Contohnya, gunung  teu  beunang  dilebur (gunung  tidak  boleh dirusak); ulah  cuweut  kanu  hideung (jangan  meledek  pada  yang  hitam); kudu  teguh  kudu patuh (harus teguh harus taat).

## D. KESIMPULAN
Keberadaan  hak  tanah  ulayat  (adat)  suku  Baduy  sudah  diatur  melalui  Perda  No 35/2001  tentang  perlindungan  atas  hak  ulayat  masyarakat  Baduy  yang  dikeluarkan  Pemkab Lebak.  Implementasi  kebijakan  tersebut    mempengaruhi  kondisi  masyarakat  di  Baduy tersebut  selama  ini  terisolir  dan  tertinggal  karena  keterbatasan  pembangunan  fisik  maupun non fisik mulai terbuka dengan masyarakat luar, orang Baduy dalam merupakan yang paling patuh  kepada  seluruh  ketentuan  maupun  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pu‟un (Kepala Adat). Akan tetapi seiring berjalannya waktu banyak wisatawan baik dalam maupun luar  negeri  yang  datang  mengunjungi  suku  Badui  dengan  membawa  pengaruh  yang bermacam-macam  yang  jelas  berbeda  dengan  adat  Baduy.  Walaupun  demikian perubahan dapat terjadi  tanpa  melanggar  pikukuh,  karena  memang  perbuatan  tersebut dikehendaki  atau  keadaan  yang  memaksa  sehingga  perubahan  terjadi  diluar  kehendak mereka, sehingga muncul toleransi dari pemuka adat terhadap hal itu.
Kebijakan  pembangunan  masyarakat  baduy  baik  fisik  maupun  non  fisik  seharusnya memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  baduy.  Manfaat  yang  dirasakan  akan  membuahkan dukungan  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Selama  ini  perhatian  pemerintah  terhadap pembangunan  masyarakat  baduy  dirasakan  sangat  terbatas,  sehingga  seringkali  memicu kekecewaan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Hak-hak  masyarakat  adat  acapkali  diabaikan dalam  kasus  eksploitasi  sumber  daya  alam  di  wilayah-wilayah  komunitas  adat.  Kedudukan komunitas adat cenderung lemah, karena belum ada regulasi bersifat khusus yang mengakui dan  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat.  Dengan  adanya    Peraturan  Daerah  (Perda)
Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dijabarkan kembali dengan Peraturan Desa (Perdes) Desa Kanekes No 1 Tahun 2007 setidaknya  keberadaan  tanah  hak  ulayat  seluas  5.130,36  ha,  masyarakat  Baduy  mendapat kewenangan  untuk  mengelola  sendiri  kawasan  adat  tersebut.  Dan,  inilah  satu-satunya masyarakat  adat  di  Indonesia  yang  sudah  memiliki  regulasi  yang  mengakui  hak-hak masyarakat  adat.  Kiranya,  kearifan  lokal  Baduy  ini  bisa  menjadi  cermin  bagi  wilayah- wilayah lainnya pada masa otonomi daerah saat ini.
Konsistensi masyarakat Baduy akan adat tradisi mereka berimplikasi terlestarikannya budaya  Nusantara.  Adat  tradisi  masyarakat  Baduy  yang  memiliki  keunikan  bagian  dari kekayaan  budaya  Nusantara.  Keteguhan  masyarakat  Baduy  mepertahankan  adat  warisan leluhur mereka merupakan bentuk konkret dalam mempertahankan keanekaragaman budaya. Konsistensi itulah telah terbukti berabad-abad yang kini sudah langka. Keteguhan masyarakat Baduy  hidup  dengan  adat  yang  mereka  yakini,  oleh  sebagian  besar  masyarakat,  bahkan pemerintah  kadang  dipandang  sebelah  mata.  Mereka  dianggap  tertinggal,  tak  berpartisipasi demi  kemajuan  bangsa.  Stigma  demikian,  sebagai  bentuk  sikap  yang  merendahkan  mereka. Bagi pemerintah, merupakan tudingan bahwa mereka menghambat kemajuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahidin, U., Handayani, R., & Suraya, A. (2018). Penyuluhan Manajemen Informasi Dengan Mempertahankan  Kehidupan  Sosial  Budaya  Masyarakat  Suku  Baduy. Jurnal Pengabdian Dharma Laksana, 1 (1), 1-10.
Arizona,  Y.  (2010).  Satu  Dekade  Legislasi  Masyarakat  Adat:  Trend  Legislasi  Nasional tentang  Keberadaan  dan  Hak-hak  Masyarakat  Adat  atas  Sumber  Daya  Alam  di Indonesia (1999-2009). Jakarta: Yance Arizona.
Arsita, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ipm, Aglomerasi, Dan Belanja Pemerintah  Daerah  Terhadap  Ketimpangan  Pembangunan  Antar  Wilayah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Banten  Tahun  2013-2017 (Bachelor's  thesis,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).
Batterbury, S. P., & Fernando, J. L. (2006). Rescaling governance and the impacts of political and  environmental  decentralization:  An  introduction. World  Development,  34 (11), 1851-1863.
Green, K. (2005). Decentralization and good governance: The case of Indonesia . Available at SSRN 1493345.
Haris,  S.  (2005). Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah:  Desentralisasi,  Demokratisasi  & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Harmantyo, D. (2007). Pemekaran Daerah dan Konflik keruangan Kebijakan otonomi daerah dan Implementasinya di Indonesia. MAKARA:Journal of Science, 11 (1), 16-22.
Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. Jurnal Konstitusi, 9 (4), 743-770.
Kurnia, A., Sihabudin, A., & Yustianti, F. (2010). Saatnya Baduy bicara: lojor teu meunang dipotong,  pondok  teu  meunang  disambung,  gunung  teu  meunang  dilebur,  lebak  teu meunang dirusak, buyut teu meunang dirobah . Jakarta: Bumi Aksara.
Muluk, M. R. K. (2006). Desentralisasi dan pemerintahan daerah . Yogyakarta: Banyumedia. Mustomi, O. (2017). Perubahan Tatanan Budaya Hukum pada Masyarakat Adat Suku Baduy Provinsi Banten. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17 (3), 309-328.
Nababan,  A.  (2009). Mengidentifikasi  Masyarakat  Adat  di  Indonesia:  Pandangan  dan Pengalaman  AMAN .  Makalah  dipresentasikan  dalam  Konsultasi  CSO-KLH,16 Oktober, 2009.
Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment. New Zealand Journal of Asian Studies, 4 , 33-51.
Sukmadinata,  N.  S.  (2011). Metode  Penelitian  dan  Pendidikan .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Suparmini,  S.,  Setyawati,  S.,  &  Sumunar,  D.  R.  S.  (2013).  Pelestarian  Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Penelitian Humaniora, 18 (1).
Syamsuddin,  A.  R.,  &  Vismaia  S.  D.  (2009). Metode  Penelitian  Pendidikan  Bahasa. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tangkilisan,  H.  N.  (2003). Implementasi  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Lukman  Offset YPAPI.
Thoha, M. (2007). Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi . Jakarta: Kencana.
United  Nations  Development  Programme.  (1993). Human  Development  Report  1993 .  New York: Oxford University Press.
Widodo, J. (2001). Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah . Jakarta: Insan Cendekia.