e-ISSN: 2621-4105

## Upaya PencegahanTindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia
Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia

## Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Riau Kepalauan (UNRIKA) Batam, Indonesia mustofasaptono4@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  this  study  is  to  study  efforts  to  prevent  the  criminal  practice  of  money  laundering  in  Indonesia. Research  on  the  prevention  of  money  laundering  crime  in  Indonesia  is  critical  and  urgent,  given  the  huge impact it has on the economy and national security. Money laundering not only undermines the integrity of the financial  system,  but  is  also  often  associated  with  other  crimes  such  as  corruption,  drug  trafficking,  and terrorist  financing,  which  can  threaten  social  and  political  stability.  This  research  uses  normative  research methods  and  uses  secondary  data.  The  prevention  of  TPPU  in  Indonesia  is  a  very  important  and  urgent matter.  The  impact  of  the  TPPU  not  only  undermines  the  integrity  of  the  financial  system,  but  is  also potentially linked to other crimes such as corruption, drug trafficking, and the financing of terrorism, which can threaten the country's social and political stability. The study highlights the need for effective prevention strategies, involving the active role of the Government, the National Assembly, and the PPATK.
Keywords: Development; Money Laundering; Prevention

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  upaya  pencegahan  praktik  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU) di Indonesia. Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia sangat penting dan  mendesak,  mengingat  dampak  besar  yang  ditimbulkannya  terhadap  ekonomi  dan  keamanan  nasional. Pencucian  uang  tidak  hanya  mengganggu  integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga  sering  terkait  dengan kejahatan  lain  seperti  korupsi,  perdagangan  narkotika,  dan  pembiayaan  terorisme,  yang  dapat  mengancam stabilitas  sosial  dan  politik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  dan  menggunakan  data sekunder. Upaya pencegahan TPPU di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan mendesak. Dampak dari  TPPU  tidak  hanya  mengganggu  integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga  berpotensi  terkait  dengan kejahatan  lain  seperti  korupsi,  perdagangan  narkotika,  dan  pembiayaan  terorisme,  yang  dapat  mengancam stabilitas sosial dan politik negara. Penelitian ini menyoroti perlunya implementasi strategi pencegahan yang efektif, melibatkan peran aktif dari Pemerintah, DPR, dan PPATK.
Kata kunci: Perkembangan; Pencegahan; Pencucian Uang
Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa ini, teknologi telah berkembang menjadi kekuatan otonom yang menghalangi perilaku dan gaya hidup kita sendiri, meskipun pada awalnya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan  kemampuan  diri  manusia.  Dengan  kekuatan  besarnya  dan  didukung  oleh sistem  sosial  yang  kuat,  teknologi  telah  mengubah  cara  hidup  manusia. 1 Revolusi  industri juga  memiliki  konsekuensi  sosial  yang  tidak  baik.  Kriminalitas  baru  muncul  bersamaan dengan  kemajuan  teknologi. Cybercrime adalah  kejahatan  yang  menargetkan  atau menggunakan  internet,  komputer,  dan  teknologi  terkait  untuk  melakukannya.  Selain  itu, dalam  industri  keamanan  siber,  keamanan  siber  adalah  proses  untuk  melindungi  jaringan komputer dan data yang terkandung di dalamnya dari serangan dan gangguan berbahaya.
Adanya kemajuan zaman yang pesat tentunya akan membuat perkembangan manusia begitu pesat sekaligus menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Kejahatan tindak pidana pencucian  uang  juga  semakin  pesat  modus  operandi  dengan  memanfaatkan  kemajuan teknologi.  Untuk  mengantisipasi  perkembangan  tindak  pidana  pencucian  uang,    negara- negara  di  seluruh  dunia  setuju  untuk  melarang  pelanggaran  yang  terkait  dengan  narkotika dan  pencucian  uang.  Kesepakatan  ini  dituangkan  dalam  konvensi The  United  Nation Convention  Against  Illicit  Trafic  in  Narcotics,  Drugs  and  Psychotropic . 2 Kemudian ditindaklanjuti  dengan    Kongres  Internasional  tentang  Pencegahan  Kriminal  dan  Undang- Undang Pelaku pada tahun 1995 di Kairo, kejahatan pencucian uang kemudian ditegaskan lagi.  Konferensi  tersebut  menyatakan  bahwa  terdapat  17  kejahatan  serius  yang  harus diperhatikan,  dan  pencucian  uang  dianggap  sebagai  yang  paling  berbahaya  dan  berada  di urutan pertama. Demikian pula halnya dalam Konvensi PBB United  Nations   Convention Againts    Transnational    Organized    Crime (UNTOC),  yang  diadakan  di  Palermo,  Italia, pada  tanggal  15  November  2000. 3 Dalam  menghadapi  apa  yang  kita  sebut  sebagai  era industri, ada empat revolusi industri yang menggabungkan terminologi ini. Mekanisasi dan pembangkit  tenaga  mekanik  memulai  revolusi  industri  pertama.  Elektrifikasi  memicu revolusi  berikutnya,  yang  memungkinkan  industrialisasi  dan  produksi  massal.  Digitalisasi, pengenalan mikroelektronika, dan otomatisasi  menandai  fase berikutnya.  Kemajuan dalam teknologi  informasi  dan  komunikasi  membawa  revolusi  keempat,  yang  berpusat  pada otomatisasi  cerdas  sistem cybe r-fisik  melalui  kontrol  terdesentralisasi  dan  konektivitas canggih.. 4
Kejahatan  keuangan  tidak  lagi  dilakukan  oleh  penjahat  dengan  uang  tunai  atau berbagai  aset.  tanpa  menggunakan  teknologi  informasi  yang  digunakan  untuk  mengelola
1 Raodia Raodia, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime),” Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 6, no. 2 (2019): 39, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399.
2 Santrawan  Totone  Paparang,  “Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Di  Indonesia,” Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal 8, no. 3 (2022): 2255, https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2255-2266.2022.
3 Fransiscus  X  Watkat,  Muhammad  Toha  Ingratubun,  and  Muhammad  Hafiz  Ingsaputro,  “Pencegahan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  Melalui  Penerapan  Prinsip  Customers  Due  Diligence  Oleh  Lembaga  Perbankan  Di  Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Publicum 4, no. 2 (2023): 134–62, https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76.
4 Andreja Rojko, “Industry 4.0 Concept: Background and Overview,” International Journal of Interactive Mobile Technologies 11, no. 5 (2017): 77–90, https://doi.org/https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072.
e-ISSN: 2621-4105
dana  ilegal.  Pencucian  uang  mengarah  pada  konteks  kejahatan  teknologi  informasi  yang kini  semakin  marak  di  seluruh  dunia  karena  sifatnya  yang  virtual.  Hukum  teknologi informasi  ( law  of  information  technology ),  hukum  dunia  maya  ( virtual  world  law ),  dan hukum siber adalah istilah lain yang digunakan secara internasional untuk menggambarkan kejahatan  teknologi  informasi.  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  "tindak  pidana mayantara" sama dengan " cyber space " atau " cyber crime ". 5
Upaya  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan  di  segala  bidang  adalah  cara untuk mewujudkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Infrastuktur, atau sarana dan prasarana fisik menjadi tidak maksimal. Ketika dalam proses pembangunan tersebut  terdapat tindak pidana korupsi. 6 Penelitian tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang di  Indonesia sangat penting  dan  mendesak,  mengingat  dampak  besar  yang  ditimbulkannya  terhadap  ekonomi dan  keamanan  nasional.  Pencucian  uang  tidak  hanya  mengganggu  integritas  sistem keuangan,  tetapi  juga  sering  terkait  dengan  kejahatan  lain  seperti  korupsi,  perdagangan narkotika,  dan  pembiayaan  terorisme,  yang  dapat  mengancam  stabilitas  sosial  dan  politik. Dengan menjalankan penelitian yang mendalam, Indonesia dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan inovatif untuk mendeteksi serta menghambat aliran keuangan ilegal. Selain itu, sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota Financial Action Task Force (FATF),  Indonesia  berkomitmen  untuk  mematuhi  standar  internasional  dalam memerangi pencucian uang. Penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak menjadi lokasi yang disukai untuk aktivitas pencucian uang, yang pada akhirnya akan membantu  meningkatkan  reputasi  internasional  dan  kepercayaan  global  terhadap  sistem keuangan Indonesia.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  antara  lain penelitian  dari Berutu (2019),  penelitian ini  menggabungkan perspektif hukum  pidana dan hukum Islam dalam memahami tindak pidana pencucian uang, memberikan wawasan yang komprehensif bagi pembaca. Dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan upaya pencegahan pencucian uang di  Indonesia serta pandangan fiqih jinayat terkait masalah tersebut.  Selain itu,  penelitian  ini  juga  menggambarkan  pentingnya  adaptasi  hukum  dalam  menghadapi perkembangan  teknologi  yang  mempengaruhi  berbagai  jenis  kejahatan  lintas  negara. Kelemahan  dalam  hal  fokus  penelitian  yang  mungkin  terlalu  luas,  sehingga  dapat mengurangi  kedalaman  analisis  pada  setiap  aspek  yang  dibahas.  Selain  itu,  penggunaan metode  studi  kepustakaan  mungkin  membatasi  akses  terhadap  data  aktual  dan  informasi terkini yang dapat mempengaruhi validitas temuan penelitian. 7
5 Barda  Nawawi  Arief, Mayantara  Crime,  Development  of  Cyber  Crime  Studies  in  Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).
6 Zaenal Arifin, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Jurnal Hukum Responsif 5, no. 5 (2017): 54–62.
7 Ali  Geno,  “Tindak  Pidana  Kejahatan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dalam  Pandangan  KUHP  Dan Hukum Pidana Islam,” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019): 1, https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223.
e-ISSN: 2621-4105
Selanjutnya penleitian oleh Nugroho (2020), penelitian ini  memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang  di  Bank  Negara  Indonesia  Cabang  USU  Medan.  Selain  itu,  fokus  penelitian  yang spesifik pada lembaga tersebut memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi Undang-Undang  TPPU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  di  lingkungan  tersebut.  Namun,  terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini, seperti sempitnya objek penelitian yang hanya di BNI  Cabang  USU  Medan  keterbatasan  waktu  penelitian  yang  dapat  mempengaruhi kedalaman  analisis,  serta  keterbatasan  sumber  daya  dan  akses  informasi  yang  mungkin membatasi  ruang  lingkup  penelitian.  Selain  itu,  ketiadaan  analisis  komparatif  dengan lembaga  keuangan  lain  atau  studi  kasus  tambahan  dapat  membatasi  generalisasi  temuan penelitian. 8
Terakhir  penelitian  oleh  Maulidiana  (2022)  yang  mengkaji  pencegahan  TPPU pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Penelitian  ini  menjelaskan  dan  menerapkan  gambaran yang  sebenarnya  mengenai  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  serta  upaya  pencegahan TPPU.    Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  khususnya  dalam pengadaan  barang/jasa,  berusaha  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana.  Hal  ini  dilakukan  agar  harta  kekayaan  hasil korupsi  sulit  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum,.  Tindakan  menyembunyikan  atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana ini tidak hanya mengancam stabilitas dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  keuangan  suatu  negara,  tetapi  juga  dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 9
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  diantaranya  penelitian  ini  tidak hanya  mengkaji  tentang  pencegahan  TPPU  tetapi  juga  mendeskripsikan  perkembangan TPPU  di  Indonesia  dan  bagaimana  peran  Pemerintah,  DPR  RI  dan  PPATK  melakukan upaya  pencegahan  TPPU.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  upaya pencegahan praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia.

## 2. METODE
Metode  penelitian  hukum  diperlukan  dalam  pembuatan  penelitian  ilmiah,  terutama penelitian  hukum.  Karena  ilmu  hukum  berusaha  untuk  menampilkan  hukum  secara menyeluruh sebagai kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, metode penelitian diperlukan untuk  memperoleh  pendekatan  penelitian  yang  komprehensif.  Sebenarnya,  ilmu  hukum memiliki  sifat  preskriptif  dan  terapan.  Dalam  bidang  preskriptif,  ilmu  hukum  mempelajari tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  kebaikan  dan  keburukan  undang-undang,  konsep,  dan norma  hukum.  Di  sisi  lain,  dalam  bidang  terapan,  ilmu  hukum  menetapkan  cara
8 Nur  Nugroho,  Mahmul  Siregar,  and  Riswan  Munthe,  “Hukum  Analisis  Terhadap  Pencegahan  Tindak  Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia,” Arbiter 2, no. 1 (2020): 100–110, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126.
9 Lina  Maulidiana  and  Riski  Syandri  Pratama,  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 435–53, https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2057.
e-ISSN: 2621-4105
melaksanakan  undang-undang.  Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif  dan menggunakan  pendekatan  masalah  perundang-undangan  ( statute  aproach )  dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ). 10 Bahan  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum  primer yang  meliputi    UU  TPPU  dan  peraturan  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Bhan  hukum sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  buku-buku  danjurnal  hukum  yang berkaitan dengan TPPU. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perkembangan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang
Teknologi  informasi  berkembang  dengan  cepat,  tetapi  seringkali  disalahgunakan untuk  kepentingan  buruk.  Teknologi  informasi  berbasis  komputer  yang  terhubung  ke jaringan  internet  memang  sering  digunakan  sebagai  sarana  dan  media  untuk  melakukan kejahatan. Misalnya, mencemarkan nama baik seseorang atau mungkin juga transaksi bisnis prostitusi online yang sekarang marak dibicarakan. 11
Perkembangan  tindak  pidana  pencucian  uang  di  Indonesia  telah  menunjukkan  tren yang  mengkhawatirkan  seiring  dengan  peningkatan  kompleksitas  transaksi  keuangan  dan globalisasi  ekonomi.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  Indonesia  telah  mengalami peningkatan  kasus  pencucian  uang  yang  terkait  dengan  berbagai  kejahatan,  termasuk korupsi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir lainnya. Para pelaku kejahatan ini menggunakan  metode  yang  semakin  canggih  untuk  menyembunyikan  asal-usul  uang haram, termasuk melalui sistem perbankan internasional, investasi dalam aset nyata seperti properti, serta menggunakan bisnis fiktif dan perusahaan cangkang. Pemerintah Indonesia, melalui  PPATK  dan  kerja  sama  dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya,  telah meningkatkan  upaya  untuk  mendeteksi  dan  menghentikan  aktivitas  pencucian  uang. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal koordinasi antarlembaga dan pengawasan terhadap  transaksi  lintas  batas.  Terlepas  dari  berbagai  upaya  peningkatan  regulasi  dan penegakan  hukum,  pencucian  uang  masih  menjadi  isu  serius  yang  memerlukan  perhatian dan strategi yang berkelanjutan untuk efektif menanggulanginya di Indonesia.
Pencucian uang, juga dikenal sebagai " money  laundering ", adalah suatu proses atau tindakan  yang  bertujuan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  sumber  uang  atau harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana  dan  kemudian  diubah  menjadi  harta kekayaan  seolah-olah  itu  berasal  dari  kegiatan  yang  sah. 12 Pencucian  uang  adalah  setiap perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1 angka 1 UU TPPU. 13
Kegiatan pencucian uang mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan secara
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , VII (Jakarta: Prenada Media, 2011).
11 Nani Widya Sari, . “. Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer,” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 5, no. 2 (2018): 577–93, http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225.
12 Adrian  Sutedi, Capital  Market  Knows  Customers  as  Prevention  of  Money  Laundering (Bandung:  Alfabeta, 2013).
13 R.  Wiyono, Discussion  on  the  Law  on  the  Prevention  and  Eradication  of  the  Crime  of  Money  Laundering (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
e-ISSN: 2621-4105
keseluruhan. Pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana inti, atau core  crime .  Tindak  pidana  ini  seringkali  melibatkan  uang  dan  lembaga  keuangan  dalam jumlah  besar  dan  bersifat  multinasional.  Walaupun  tidak  ada  sistem  pencucian  uang  yang sama,  proses  pencucian  uang  di  lembaga  keuangan  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga tahap:  penempatan,  layering,  dan  integrasi.  Tujuan  pencucian  uang  adalah  untuk memberikan legitimasi atas dana yang diperoleh secara ilegal.
Pada  tahun  2000,  Indonesia  bergabung  dengan  Asia  Pasific  Group  on  Money Laundering. Pada tahun 2001, Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Know Your Customer dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2001. PBI tersebut dibuat dengan tujuan untuk  mencegah  perbankan  Indonesia  menjadi  tempat  pencucian  uang.  Sejak  lama dikatakan  bahwa  perbankan  Indonesia  menjadi  tempat  yang  nyaman  untuk  pencucian uang. 14 Pelaporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  dikirim  ke  Bank  Indonesia  dan dianalisis  oleh  Unit  Khusus  Investigasi  Perbankan  (UKIP)  Bank  Indonesia.  Sejak  Juni 2001,  Financial  FATF  memasukkan  Indonesia  dan  beberapa  negara  lain  ke  dalam  daftar negara dan wilayah yang tidak kooperatif. 15
Aristoteles  berpendapat  bahwa  keadilan  harus  didasarkan  pada  hukum,  artinya seseorang  harus  diberi  hak  atau  kepemilikan  proporsional  berdasarkan  pendidikan,  posisi, dan  kemampuan  mereka.  Namun,  dalam  konteks  korupsi,  keadilan  yang  diperlukan bukanlah  kesetaraan,  tetapi  keseimbangan.  Begitu  juga  jika  tanggung  jawab  atas pelanggaran  kepuasan. 16 Memberikan  keadilan  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang sekaligus  untuk  masyarakat  memerlukan  pendekatan  yang  seimbang  antara  penegakan hukum  yang tegas  dan pemberian hak-hak pelaku untuk  mendapatkan proses hukum  yang adil.  Pertama,  penting  untuk  memastikan  bahwa  semua  pelaku  tindak  pidana  pencucian uang diadili melalui prosedur yang transparan dan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak-hak  pelaku,  seperti  hak  untuk  mendapatkan  pembelaan,  harus  dihormati  untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak sewenang-wenang.
Di sisi lain, memberikan keadilan bagi masyarakat berarti menjamin bahwa tindakan hukum  tidak  hanya  menghukum  pelaku  tetapi  juga  mengembalikan  aset-aset  yang  telah dicuci  ke  dalam  ekonomi  negara.  Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  penyitaan  dan pengembalian  aset  yang  terlibat  dalam  pencucian  uang  kepada  negara,  yang  selanjutnya dapat  digunakan  untuk  pembangunan  sosial  dan  ekonomi.  Masyarakat  juga  harus diinformasikan  dan  dilibatkan  dalam  proses  pencegahan  dan  penanganan  pencucian  uang, sehingga ada kesadaran dan partisipasi publik dalam melawan kejahatan ini.
Selanjutnya, untuk menguatkan keadilan sosial, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan  upaya  pencegahan,  pendidikan,  dan  advokasi  mengenai  dampak  negatif
14 Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi Marlina, “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online,” Jurnal USM Law Review
5,
no. 1 (2022): 357–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.
15 Adhar  Adhar,  “Analisis  Fungsi  PPATK  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,” JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi 2, no. 1 (2020): 32–41, https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107.
16 Heru  Suhendro  et  al.,  “Criminal  Law  Arrangements  Against  Justice  Collaborators  In  Corruption  Crimes  In Indonesia,” Journal of International Islamic Law, Human Rights and Public Policy 1, no. 1 (2024): 30–37.
e-ISSN: 2621-4105
pencucian  uang.  Program  rehabilitasi  dan  reintegrasi  untuk  pelaku  yang  telah  menjalani hukuman  juga  penting  untuk  meminimalisir  resiko  kejahatan  berulang  dan  membantu mereka  kembali  ke  masyarakat  sebagai  individu  yang  produktif.  Keseluruhan  upaya  ini akan membantu membangun sistem keadilan yang tidak hanya punitif, tetapi juga restoratif dan preventif, mendukung keadilan dan integritas sosial yang lebih luas.

## 3.2 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam  penegakan  hukum,  istilah  " money  laundering "  bukanlah  konsep  yang sederhana;  masalahnya  begitu  kompleks  sehingga  sulit  untuk  merumuskan  delik-delik hukumnya  (kriminalisasi)  secara  objektif  dan  efektif.  Ini  ditunjukkan  oleh  banyaknya  dan beragamnya  batasan  pengertiannya.  Negara-negara  yang  memiliki  undang-undang  anti pencucian uang juga memiliki  definisi yang berbeda. 17 Indonesia adalah salah satu  negara dengan  tingkat  korupsi  tertinggi.  Korupsi  adalah  tindak  pidana  yang  sangat  meluas  dan berdampak  pada  seluruh  lapisan  kehidupan  masyarakat. 18 Tindak  pidana  pencucian  uang adalah suatu proses di mana kekayaan atau dana yang diperoleh dari kegiatan illegal, seperti korupsi,  penjualan  narkotika,  atau  kejahatan  lainnya  yang  disamarkan  sehingga  tampak seolah-olah  berasal  dari  sumber  yang  sah.  Proses  ini  umumnya  melibatkan  beberapa langkah: pertama, pelaku kejahatan menyembunyikan asal-usul uang kotor melalui berbagai transaksi  dan  perantara  untuk  mempersulit  pelacakan.  Kemudian,  uang  tersebut diintegrasikan ke dalam sistem keuangan melalui investasi dalam bisnis atau aset yang sah, sehingga  sulit  untuk  dibedakan  dari  kekayaan  yang  diperoleh  secara  legal.  Langkah terakhir, dikenal sebagai integrasi, melibatkan pencampuran uang kotor dengan uang yang diperoleh secara sah, sehingga pelaku dapat menggunakan kekayaan tersebut tanpa menarik perhatian  dari  pihak  berwenang.  Tindakan  ini  sangat  merugikan  perekonomian  dan kestabilan sosial karena menguntungkan kegiatan kriminal dan memfasilitasi kejahatan lain.
TPPA  ini  dapat  berdampak  negatif  pada  ekonomi  negara.  Dengan  demikian, Pemerintah  Republik  Indonesia  membentuk  PPATK  pada  tahun  2003.  Ini  didirikan  oleh Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 2003, tetapi dihapus oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  50  tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kewenangan  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan.  Pengahpusan  aturan  tersebut  diikui  dengan diterbitkannya UU TPPU. 19
Tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  memberikan  dampak  yang  sangat  merugikan bagi  perekonomian  Indonesia.  Pertama,  pencucian  uang  mengurangi  kepercayaan  publik dan investor terhadap sistem keuangan negara, yang dapat menghambat investasi asing dan
17 Linda  Suci  Rahayu,  Dyah  Ayu  Riska  Musa,  and  Dararida  Fandra  Mahira,  “Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (Money  Laundering)  Sebagai  Transnational  Crime  Di  Era  Globalisasi  Dengan  Perbandingan  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia,  Singapura,  Dan  Philipina,” Jurnal  Hukum  Positum 6,  no.  1  (2021):  18–40, https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202.
18 Yasmirah  Mandasari  Saragih  and  Ariansyah  Ariansyah,  “Kebijakan  Pedoman  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 8, no. 1 (2022): 114–20, https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.30.
19 Muhammad  Rosikhu,  “Peran  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Jurnal  Fundamental  Justice 1,  no.  2  (2020):  51–60, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109.
e-ISSN: 2621-4105
domestik.  Ketika  uang  kotor  diintegrasikan  ke  dalam  ekonomi,  hal  ini  juga  dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya. Misalnya, uang tersebut bisa digunakan untuk  membiayai  proyek  atau  bisnis  yang  tidak  efisien,  tetapi  mampu  menyembunyikan asal-usul  uang  ilegal  tersebut.  Selain  itu,  pencucian  uang  sering  kali  berkaitan  dengan kegiatan  kriminal  lain  seperti  korupsi  dan  perdagangan  narkoba,  yang  secara  langsung merusak struktur sosial dan hukum. Akibatnya, negara harus mengalokasikan lebih banyak sumber  daya  untuk  penegakan  hukum  dan  sistem  peradilan,  yang  seharusnya  bisa digunakan  untuk  pembangunan  ekonomi.  Kehadiran  uang  kotor  dalam  sistem  keuangan juga  meningkatkan  risiko  inflasi  dan  ketidakstabilan  keuangan  karena  aliran  uang  yang tidak  terprediksi  dan  tidak  berdasar  pada  aktivitas  ekonomi  yang  sebenarnya.  Jadi,  tindak pidana  pencucian  uang  bukan  hanya  mengganggu  keadilan  sosial,  tetapi  juga  secara langsung merugikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Salah satu konsekuensi negatif dari kegiatan pencucian uang yang telah berkembang pesat  ini  adalah  munculnya  kerugian  sebagai  akibat  langsung  dari  kegiatan  TPPU. 20 Pencucian  uang  berdampak  pada  stabilitas  ekonomi  nasional  dan  bahkan  global. Perekonomian  dan  masyarakat  sangat  terpengaruh  oleh  pencucian  uang.  Pertama  dan terpenting, tindakan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Ketika uang yang berasal dari kejahatan disebarluaskan ke berbagai lembaga investasi atau bisnis, ada  persepsi  bahwa  prinsip  keadilan  dan  transparansi  tidak  lagi  berlaku  dalam  aktivitas ekonomi. Akibatnya, pelaku usaha yang sah dan investor mungkin enggan untuk melakukan investasi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kedua,  pencucian  uang  sering  dikaitkan  dengan  tindakan  kriminal  lainnya,  seperti perdagangan  narkoba,  korupsi,  dan  pembiayaan  terorisme,  yang  semuanya  berdampak negatif pada sistem sosial dan keamanan. Ini juga menyebabkan sumber daya dialokasikan secara  tidak  efektif.  Dana  yang  dicuci  dapat  digunakan  untuk  mengubah  harga  pasar property dan  bisnis  lainnya,  membuat  persaingan  sulit  bagi  bisnis  legal.  Selain  itu,  tindak pidana  pencucian  uang  dapat  berdampak  yang  tidak  diharapkan  terhadap  nilai  mata  uang dan  tingkat  suku  bunga.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  setelah  pencucian  uang,  para pencuci  uang  lebih  suka  menanamkan  dana  tersebut  di  negara-negara  di  mana  aktivitas mereka sangat sulit untuk dideteksi. 21
TPPU  memungkinkan  penyelundup,  penyelundup,  pengedar  dan  pengedar  narkoba untuk  berkembang.  Hal  ini  akan  meningkatkan  biaya  tekanan  hukum  untuk memberantasnya,  serta  biaya  pengobatan  dan  perawatan  medis  bagi  korban  atau  pecandu narkoba. Karena banyaknya uang yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang, itu memiliki potensi untuk merusak komunitas keuangan. Seiring dengan beredarnya uang haram dalam
20 Dian  Ayu  Rahmadani  and  Gusti  Ayu  Putu  Wulan  Rahmasari,  “Dampak  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Terhadap Ekonomi Makro,” Nusantara Hasana
Journal 3,
no. 2 (2023): 233–37, https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.931.
21 Doni  Adi  Supriyo  and  Kaboel  Suwardi,  “Dampak  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap  Sektor  Ekonomi Dan  Bisnis,” Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan 2,  no.  1  (2020):  133–43, https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.130.
e-ISSN: 2621-4105
jumlah besar, kemungkinan korupsi meningkat. Selain mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak, pencucian uang secara tidak langsung berdampak negatif pada pembayar pajak yang  jujur  dan  mengurangi  jumlah  pekerjaan  yang  legal.  Tindak  pidana  pencucian  uang berpotensi  mempengaruhi  atau  mengganggu  perekonomian  baik  secara  nasional  maupun internasional karena membahayakan efektivitas operasional sistem perekonomian dan dapat menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk, terutama di negara-negara tertentu. 22
Pelaku  tindak  pidana  korupsi  baik  berupa  perseorangan  maupuan  perseroan,  setelah melakukan  tindak  pidana  korupsi  akan  menahan  diri  untuk  tidak  langsung  memanfaatkan kekayaan yang mereka peroleh dari kejahatan tersebut karena takut atau terindikasi sebagai kegiatan  pencucian  uang.  Oleh  karena  itu,  para  pelaku  biasanya  berusaha  untuk menyembunyikan sumber kekayaan mereka dengan berbagai cara, seperti memasukkannya ke  dalam  sistem  keuangan.  Ini  biasanya  dilakukan  untuk  menghindari  upaya  penegak hukum,  yang  biasanya  dikenal  sebagai  pencucian  uang  atau  money  laundering,  untuk melacak mereka. 23
Pencegahan  yang  efektif  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  memerlukan pendekatan  yang  komprehensif  dan  koordinasi  yang  kuat  antara  berbagai  lembaga pemerintah  serta  sektor  swasta.  Langkah  pertama  adalah  penguatan  regulasi  dan pengawasan  yang  ketat  terhadap  institusi  keuangan,  yang  meliputi  bank,  perusahaan asuransi,  dan  lembaga  keuangan  lainnya.  Hal  ini  termasuk  penerapan  Prinsip Costumers Due  Diligence  Principle (CDD)  dalam  Undang  TPPU  mencakup  tindakan  bank  berupa identifikasi,  verifikasi,  dan  pengawasan  untuk  memastikan  bahwa  transaksi  sesuai  dengan profil  calon  nasabah,  nasabah,  atau Walk  In  Costumer (WIC)  selama  proses  identifikasi, verifikasi,  dan  pengawasan  nasabah. 24 Tindakan  pencegahan  selanjutnya  dengan  sistem Know  Your  Customer (KYC)  yang  memadai  untuk  memastikan  identitas  pelanggan  dan asal-usul  dana  mereka.  Saat  melakukan  hubungan  usaha  dengan  calon  nasabah  atau  WTC nasabah  beresiko  tinggi,  nasabah  yang  beresiko  tinggi  diharuskan  melakukan  " Enhanced Due Diligence (EDD)" atau uji tuntas lanjutan, yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam. Selain itu, pelatihan yang berkala bagi pegawai di sektor keuangan mengenai deteksi dan pelaporan aktivitas mencurigakan adalah penting untuk mengidentifikasi dan mencegah pencucian  uang.  Pemerintah  juga  harus  meningkatkan  kerjasama  internasional  dalam pertukaran  informasi  keuangan  dan  penegakan  hukum  untuk  menangkap  pelaku  lintas negara. Terakhir, peningkatan transparansi dalam transaksi besar, terutama yang melibatkan aset bernilai tinggi seperti real estat dan barang mewah, juga penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku pencucian uang. Dengan memadukan regulasi yang ketat, edukasi yang berkelanjutan, dan kerjasama internasional,  upaya pencegahan pencucian  uang dapat  lebih efektif dalam mengurangi risiko kejahatan ini terhadap ekonomi dan kestabilan sosial.
22 Bismar Nasution, Anti-Money Laundering Regime in Indonesia, (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), 2.
23 Budi Bahreisy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi,” Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 103–4, https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63.
24 Watkat,  Ingratubun,  and  Ingsaputro,  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Melalui  Penerapan  Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia.”
e-ISSN: 2621-4105
PPATK  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR  RI)  memiliki  peran  penting  dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK bertindak sebagai lembaga inti  dalam  identifikasi  dan  analisis  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan.  PPATK mempunyai  wewenang  untuk  memantau,  menganalisis,  dan  melaporkan  transaksi  yang tidak lazim atau mencurigakan kepada lembaga penegak hukum. Lembaga ini juga berperan dalam  mengembangkan  kebijakan  dan  strategi  nasional  untuk  melawan  pencucian  uang, serta  bekerja  sama  dengan  lembaga  serupa  di  tingkat  internasional  untuk  memerangi kejahatan yang bersifat lintas negara.
Sementara itu, DPR RI memegang peran legislatif dalam pencegahan pencucian uang melalui  pembuatan  dan  pengesahan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  masalah  ini. DPR dapat menginisiasi atau merevisi undang-undang untuk memperkuat kerangka hukum yang  ada,  memperketat  pengawasan  terhadap  transaksi  keuangan,  dan  meningkatkan kerjasama  antarlembaga.  DPR  juga  bertugas  mengawasi  implementasi  kebijakan  dan undang-undang  terkait  pencucian  uang,  memastikan  bahwa  lembaga-lembaga  seperti PPATK  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  dan  bekerja  secara  efektif  dalam  menjalankan tugasnya. Kerja sama antara PPATK dan DPR RI sangat krusial dalam membangun sistem pencegahan  pencucian  uang  di  Indonesia.  Hal  ini  mencakup  peningkatan  kebijakan, peraturan,  serta  kolaborasi  yang  erat  dengan  badan  penegak  hukum  dan  instansi  terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri.

## 4. PENUTUP
Upaya  pencegahan  TPPU  di  Indonesia  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan mendesak. Dampak dari TPPU tidak hanya mengganggu integritas sistem keuangan, tetapi juga  berpotensi  terkait  dengan  kejahatan  lain  seperti  korupsi,  perdagangan  narkotika,  dan pembiayaan  terorisme,  yang  dapat  mengancam  stabilitas  sosial  dan  politik  negara. Penelitian ini menyoroti perlunya implementasi strategi pencegahan yang efektif tetapi juga sinergi antara  Pemerintah, DPR, dan PPATK. Langkah pencegahan dengan prinsip Prinsip Costumers  Due  Diligence  Principle dan  sistem Know  Your  Customer sebagai  salah  satu cara pencegahan TPPU. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat sistem pencegahan TPPU dan meningkatkan kesadaran akan urgensi memerangi kejahatan pencucian uang guna menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhar,  Adhar.  “Analisis  Fungsi  PPATK  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.” JIHAD :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Administrasi 2,  no.  1 (2020): 32–41. https://doi.org/10.58258/jihad.v2i1.1107.
Arief,  Barda  Nawawi. Mayantara  Crime,  Development  of  Cyber  Crime  Studies  in Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Arifin,  Zaenal.  “Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah.” Jurnal Hukum Responsif 5, no. 5 (2017): 54–62.
Budi  Bahreisy.  “Implementasi  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi.” Legislasi Indonesia 15, no. 2 (2018): 103–4. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.63.
Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Geno,  Ali.  “Tindak  Pidana  Kejahatan  Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam.” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 2, no. 1 (2019): 1. https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223. Marlina,  Filep  Wamafma;  Enni  Martha  Sasea;  Andi.  “Upaya  Bank  Indonesia Menanggulangi  Money  Laundering  Dalam  Perbankan  Online.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 357–76.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . VII. Jakarta: Prenada Media, 2011.
Maulidiana, Lina, and Riski Syandri Pratama. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 435–53. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2057.
Nugroho,  Nur,  Mahmul  Siregar,  and  Riswan  Munthe.  “Hukum  Analisis  Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia.” Arbiter 2, no. 1 (2020): 100–110. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31289/arbiter.v2i1.126.
Paparang,  Santrawan  Totone.  “Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Di  Indonesia.” Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Nonformal 8,  no.  3  (2022): 2255. https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2255-2266.2022.
Rahayu, Linda Suci, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira. “Tindak Pidana Pencucian  Uang  (Money  Laundering)  Sebagai  Transnational  Crime  Di  Era Globalisasi  Dengan  Perbandingan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia, Singapura,  Dan  Philipina.” Jurnal  Hukum  Positum 6,  no.  1  (2021):  18–40. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202.
Rahmadani,  Dian  Ayu,  and  Gusti  Ayu  Putu  Wulan  Rahmasari.  “Dampak  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Terhadap  Ekonomi  Makro.” Nusantara  Hasana  Journal 3,  no.  2 (2023): 233–37. https://doi.org/https://doi.org/10.59003/nhj.v3i2.931.
Raodia,  Raodia.  “Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Terhadap  Terjadinya  Kejahatan Mayantara  (Cybercrime).” Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah Dan Hukum 6, no. 2 (2019): 39. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11399. Rojko, Andreja. “Industry 4.0 Concept: Background and Overview.” International Journal of Interactive Mobile Technologies 11, no. 5 (2017): 77–90. https://doi.org/https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072.
Rosikhu,  Muhammad.  “Peran  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.” Jurnal Fundamental Justice 1, no. 2 (2020): 51–60.
https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4408.104-109.
Saragih, Yasmirah Mandasari, and Ariansyah Ariansyah. “Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora 8, no. 1 (2022): 114–20. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.30.
Sari, Nani Widya. . “. Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer.” Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 5, no. 2 (2018): 577–93.
http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225.
Suhendro, Heru, Yasmirah Mandasari Saragih, Universitas Pembangunan, and Panca Budi.
“Criminal Law Arrangements Against Justice Collaborators In Corruption Crimes In Indonesia.” Journal of International Islamic Law, Human Rights and Public Policy 1, no. 1 (2024): 30–37.
Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
e-ISSN: 2621-4105
Supriyo,  Doni  Adi,  and  Kaboel  Suwardi.  “Dampak  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Terhadap  Sektor  Ekonomi  Dan  Bisnis.” Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan Pancasila
Dan
Kewarganegaraan
2, no. 1 (2020): 133–43.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.130.
Sutedi,  Adrian. Capital  Market  Knows  Customers  as  Prevention  of  Money  Laundering . Bandung: Alfabeta, 2013.
Watkat,  Fransiscus  X,  Muhammad  Toha  Ingratubun,  and  Muhammad  Hafiz  Ingsaputro. “Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Melalui  Penerapan  Prinsip  Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Publicum 4, no. 2 (2023): 134–62. https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76.
Wiyono,  R. Discussion  on  the  Law  on  the  Prevention  and  Eradication  of  the  Crime  of Money Laundering . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.