## GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh)

## Mansari, Dahlan, Mahfud dan Martunis

## Abstrak
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  khususnya  terhadap  isteri  terus  muncul  dan meningkat  di  berbagai  wilayah  Indonesia  termasuk  Aceh.  Di  Aceh,  ekses  dari  kondisi  ini mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar‟iyah oleh isteri sebagai upaya keluar  dari  lingkaran  kekerasan  dengan  persentase  mencapai  83%.  Penelitian  ini  ingin menjawabpertanyaan bagaimana perlindungan hukum atas perempuan dalam kasus gugat cerai akibat tindak KDRT di Mahkamah Syar‟iyah dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang- undangan  (Statute  Approach),  serta  pendekatan  kasus  (Case  Approach).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: Pertama,tindak pidana KDRT tidak dituntut secara pidana melainkan secara perdata, karenanya hakim tidak dapat memberi putusan pidana lebih dari apa yang dimohon  oleh  Penggugat  dalam  petitum-nya.  Sehingga  bentuk  perlindungan  hukum  bagi perempuan  dilakukan  melalui  beberapa  hal;  mempercepat  proses  persidangan danmengabulkan gugatancerai untuk menghindarkan isteri dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT dan menjauhkannya dari trauma.Kedua, Hakim Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh belum mengintegrasikan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai acuan  maupun  dalil  dalam  putusan.  Sebaliknya,  hakim  mendasarkan  putusannya  pada pertimbangan: (1) Ketidakberhasilan proses mediasi;(2) Penolakan Penggugat atas nasehat majelis hakim untuk membatalkan gugatan cerai;(3) Ketidakhadiran pihak Tergugat dalam proses mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008) dan dalam persidangan sehingga perkara tersebut diadili secara verstek (Pasal 149 R.Bg. ayat (1));(4) Perselisihan yang terus menerus terjadi antara kedua pihak telah memenuhi syarat dan alasan hukum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam;(5)  Keyakinan  majelis  hakim  bahwa  kedua pihak  tidak  mungkin  lagi  dipertahankan  sebagai  suami  isteri;  (6)  Kaidah-kaidah  maslahat dalam  hukum  Islam.  Ketiga,  Putusan  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh  dalam penyelesaian  perkara  cerai  gugat  akibat  KDRT  adalah  mengabulkan  gugatan  cerai  secara verstek  akibat  ketidakhadiran  pihak  suami  (tergugat)  dalam  proses  mediasi  dan persidangan, dan menjatuhkan putusan talak satu ba‟in sughra Tergugat atas Penggugat. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  putusan  hukum  di  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh sudah  sesuai  dengan  konsep  hukum  perlindungan  korban  tindak  pidana  KDRT  di  mana hakim mempertimbangkan nasib korbandalam putusan hukum.Namun tidak semua butir- butir  dapat  diimplementasikan  karena  isteri  menganggap  putusan  cerai  dari  suaminya sudah cukup.

## Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kata Kunci  : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Cerai Gugat dan Mahkamah Syar‟iyah.

## Abstract
Domestic  Violence  particularly  ones  towards  women  keeps  happening  and  increasing  in different regions in Indonesia including Aceh. In Aceh, the cause of this prevalence triggers the high rate of divorce suit at Sharia Court by wives as the attempt to cease from the loop of violence  with  the  percentage  of  83%.  This  study  aims  to  answer  how  the  current  law protects  women  in  the  divorce  suit  due  to  domestic  violence  at  Sharia  Court.  The  study takes  place  in  the  law  coverage  area  of  Banda  Aceh.  By  using  the  Statute  Approach  to related law about victims protection and domestic violence and Case Approach to the verdict of divorce suit due to domestic violence, the study results in some of the following. First, the crime  of  domestic  violence  isn't  generally  sued  on  the  criminal  case  but  civic  ones.  This leads to the condition where the judge is not capable of suing apart from the wives suits in their petitums. Therefore, the law protections to the litigants, the wives are  done through some  attempts;  advancing  the  trial  process,  granting  the  lawsuit  to  prevent  the  domestic violence  to  be  repeated  and  trauma  to  be  experienced.  Other  effects  are  that  the  verdict towards the defendant taken by the judge is not followed by other types of penalties such as paying penalties or being jailed. Second, in the verdict, a judge in Sharia Court in Banda Aceh has not integrated the Law No.23 in 2004 about Domestic Violence Case as a base to take  a  decision.  On  the  contrary,  the  judge  base  their  verdict  on  6  principles  related  to domestic  violence  as  stated  on  divorce  suit  NO.0209/Pdt.G/2014/MS.Bna;  NO.0139/ Pdt.G/2016/ Ms.Bna; and No. 0172/Pdt.G/2016/MS.BNA, which are (1) The unsuccessfull mediation process between the two parties; (2) The unsuccessfull attempt done by judiciary assembly in convincing the litigant (wives) to void the suit; (3) The absent of the defendant (husband)  in  attenting  the  trial  in  the  court  so  the  process  of  mediation  can  not  be conducted  (as  it  is  stated  in  the  in  the  Supreme  Court  Regulation  No.1  in  2008)  and because  the  defendant  needs  to  defence  himself  in  the  court  as  verstek  (Article  149  R.Bg. verse (1); (4) The conflict between two parties is deemed to meet the law requirement and reasoning as it is stated in Article 39 verse (2) Law No.1 in 1974 jo Article 65 Law NO.7 in 1989 and Article 19 verse (3) Governemnet Regulation NO.9 in 1975 jo Article 116 verse (4)  Islamic  Law  Compilations;  (5)  The  judge  assurance  that  the  two  parties  can  not  be together as wife-husband any longer based on; (a) The information provided by the litigant and witnesses which is based on Law No.1 in 1974; (b) The absence of defendant without prior notice regarding to law indicates that the defendant doesn‟t want to maintain his right as  a  spouse  anymore.  (6)  Principles  in  Islamic  teaching  such  as  (a)  We  can  do  harms  to ourselves and we cannot harm others either; (b) Anticipating the negative effects becomes the  priority  rather  than  finding  the  uncertain  goodness;  (c)  When  the  wife-husband relationship has been plain and when advise are not beneficial anymore; It means that the marriage  will  just  be  punishing  one  party  as  a  long  torture  and  this  contradicts  the principles of justice; (d) If the wife disaffection  to her husband has been off-limits, the judge can  decide  a  divorce  between  the  two  with  talaq  1;  (e)  If  the  accusation  of  wife  has  been proved both with the evidence provided by the wife or husband confession, or when husband
treatment  towards  wife  is  already  unbearable,  or  when  the  judge  can  not  bring  peace between the two, so the judge can decide the divorce between the two with talaq ba‟in. Third, The verdict taken at Sharia Court in Banda Aceh in solving the divorce case due to domestic violence is by granting the divorce suit by verstek caused by the absence of the husband in the mediation process and trial. Then the judge can decide the talq ba‟in sughra between the two. This shows that the verdicts in the Sharia Court in Banda Aceh have been conducted as it supposed to be base on law principles of victims protection of domestic violence where the victim's condition becomes the priority in taking and deciding the verdict. However, not all the points can be implemented because the wife party considers “divorce” is all she needs in this case.
Keywords  : domestic violence, law protection, divorce suit and sharia court.

## A. Pendahuluan
Penelitian  ini  pada  dasarnya  berupaya  mencari  tahu  sikap  hakim  Mahkamah Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melihat pada kasus- kasus  kekerasan  dan  perceraian  yang  pernah  ditangani.  Sebab  persoalan  KDRT khususnya  di  Aceh  sendiri  masih  menjadi  kasus  kekerasan  nomor  satu  dari berbagai jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dari seluruh wilayah di Aceh. Angka tindak KDRT dan pelecehan seksual terhadap anak dilaporkan oleh Badan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh terus mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  dari  431  kasus  pada  tahun  2009  telah  meningkat menjadi 766 kasus pada tahun 2010 dan sepanjang 2011-2012 menjadi 1.959 kasus. 1
Terungkapnya  kasus  kekerasan  seringkali  setelah  muncul  dalam  pengajuan gugatan cerai di Mahkamah Syar‟iyah. Dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT tahun 2014 yang berhasil diungkap sebanyak 34 kasus, di tahun 2015 kasus KDRT di  Kota  Banda  Aceh  mengalami  peningkatan  dengan  jumlah  mencapai  83  kasus, tetapi  pada  tahun  2016  kemudian,  kasus  kekerasan  ini  berkurang    menjadi  15 kasus. 2
1 Hasyim,  “KDRT  dan  Pelecehan  SeksualAnak  Terus  Meningkat  di  Aceh”,  Serambi  Indonesia (05/07/2014);  http://aceh.tribunnews.com/2014/05/07/kdrt-dan-pelecehan-seksual-anak-terus-meningkat- di-aceh. Diakses pada tanggal 25/05/2017.
2 Afif,  “Banda  Aceh  Rawan  Kasus  KDRT,  Tertinggi  Ada  Di  Baiturrahman,”  Merdeka.com, (04/03/2016); https://www.merdeka.com/peristiwa/banda-aceh-rawan-kasus-kdrt-tertinggi-ada-di- baiturrahman.html.Diakses pada tanggal 25/05/2017.

## Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
Persentase ini menunjukkan trend kekerasan terhadap perempuan masih menjadi bentuk kriminalitas tertinggi ditambah dengan fakta bahwa persentase kekerasan berimplikasi kepada tingginya angka perceraian. Hasil penelitian dari Pusat Studi Kependudukan  dan  Sumber  Daya  Manusia  (PSKSDM)  Universitas  Syiah  Kuala juga menunjukkan data yang mengejutkan, bahwa 83% tingkat perceraian di Aceh terjadi karena gugatan istri yang didorong beberapa faktor di mana salah satunya adalah akibat tindak KDRT. 3
Gugatan cerai akibat tindak KDRT ini umumnya dilakukan secara verstek seperti tampak  dalam  kasus  gugatan  cerai  yang  dilakukan  oleh  FR  binti  PA  (49  tahun) melawan  MS  bin  SM  (53  tahun),  RT  binti  SB  (25  tahun)  melawan  MI  bin  JC  (27 tahun) dengan alasan berupa kekerasan verbal dan fisik dan penelantaran rumah tangga. Juga dalam kasus gugatan oleh NH bin MS (39 tahun) melawan RZ bin US (45 tahun) dengan alasan gugatan berupa kekerasan verbal, psikis, dan kekerasan fisik  yang  sulit  diselesaikan  secara  non-litigasi.  Terhadap  ketiga  kasus  ini  Majelis Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  akhirnya  memberikan  putusannya dengan  mengabulkan  gugatan  penggugat  secara  verstek  dan  menjatuhkan  talak ba‟in sughra.
Ini tentu menyiratkan masih ada problem menyangkut penyelesaian kasus gugatan cerai akibat tindakan KDRT terutama sekali soal fungsi mediasi hakim dan unsur- unsur perlindungan hukum atas korban. Apalagi mengingat dewasa ini persoalan tindak  KDRT  sebelum  sampai  pada  tingkat  Mahkamah  Syar‟iyah  dapat diselesaikan  di  peradilan  adat  tingkat  desa  atau gampong dengan  berpijak  pada Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun ini diatur dengan jelas pada pasal 13 tentang penyelesaian sengketa adat  dan  istiadat  termasuk  perselisihan  dalam  rumah  tangga  melalui  peradilan adat. 4 Begitu pula rinciannya dapat ditemukan dalam buku Pedoman Peradilan Adat di  Aceh yang  dikeluarkan  oleh  Majelis  Adat  Aceh  (MAA)  tahun  2008.  Di  mana
3 Admin,  “PenelitiUnsyiah:  AngkaPerceraian  di  Aceh  MeningkatTajam,  5.300  Kasus  di  Tahun  2015”, Klikkabar.com,  (27/07/2016);  http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh- meningkat-tajam-5-300-kasus-di-tahun-2015/. Diakses pada tanggal 25/05/2017.
4 TaqwaddinHusin ,  KapitaSelektaHukumAdat  Aceh  dan  Qanun  Lembaga  WaliNanggroe, (Banda  Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm, 8.
dinyatakan  bahwa  peradilan  adat  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan persoalan rumah tangga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. 5
Sementara  itu  di  tingkat  Mahkamah,  upaya  yang  dilakukan  oleh  hakim  dalam menangani  perkara  KDRT  ini  umumnya  adalah  memediasikan  pihak  yang berperkara, namun ini pun seringkali tidak berjalan sukses. Apabila tidak mampu didamaikan dengan mediasi, perkara KDRT diteruskan secara litigasi dan perkara gugatan  cerai  diputus  secara  verstek.  Persidangan  itu  seringkali  berakhir  dengan keluarnya putusan perceraian untuk mengakhiri ikatan hubungan suami dan isteri. Secara  singkat,  masalah  yang  masih  perlu  dipertegas  dari  perkara  gugat  cerai akibat  tindak  KDRT  adalah  soal  pertimbangan  hukum  dan  perlindungan  hukum yang  terkandung  dalam  proses  penyelesaiannyadi  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota Banda Aceh. Oleh karenanya maka penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan sebagai upaya mengkaji kebijakan hukum yang dijalankan oleh hakim Mahkamah Syari‟ah  Kota  Banda  Aceh  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  perempuan korban tindak KDRT yang menggugat cerai.

## B. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
a. Tinjauan Atas Tindak Pidana KDRT
Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  atau  sering  disingkat  KDRT  adalah segala  bentuk  tindak  kekerasan  yang  terjadi  atas  dasar  perbedaan  jenis  kelamin yang  mengakibatkan  rasa  sakit  atau  penderitaan  terutama  terhadap  perempuan termasuk  ancaman,  paksaan,  pembatasan  kebebasan,  baik  yang  terjadi  dalam lingkup  publik  maupun  domestik. 6 Pengertian  KDRT  menurut  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,  psikologis,  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk
5 Majelis  Adat  Aceh, Pedoman  Peradilan  Adat  di  Aceh, diterbitkan  atas  kerjasama  Bappenas,  European Union, APPS dan UNDP tahun 2008, hlm. 15.
6 Rifka Annisa, Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender , (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010), hlm. 1.

## Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasaan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 7
UU  PKDRT  menyebutkan  dengan  jelas  pada  pasal  2  ayat  1  mengenai  ruang lingkup  rumah  tangga  yang  turut  mengindikasikan  pihak-pihak  yang  mungkin terlibat  dalam  tindak  KDRT  baik  sebagai  pelaku  atau  korban,  meliputi;  suami, isteri, dan anak  termasuk yang  berstatus anak angkat atau tiri; orang-orang  yang memiliki hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga seperti; mertua, menantu, ipar, besan; atau orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga. 8 Menurut  Rifka  Anissa  pelaku  maupun  korban  KDRT  dapat  dilihat  dari  ciri-ciri, antara lain; mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri ( self-esteem ) yang tinggi sehingga memunculkan sikap merasa sangat berkuasa; tradisionalis, percaya pada superioritas  laki-laki, stereotipe ,  punya  sifat  maskulin;  suka  menyalahkan  orang lain;  memiliki  kecemburuan  yang  berlebihan;  menjadikan  stress  sebagai  alasan untuk  bertindak  kasar;  dan  menggunakan  seks  sebagai  bentuk  agresi  yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya. 9
Sementara itu menurut Mufidah beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:
a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa  lebih  unggul.  Pengunggulan  laki-laki  atas  perempuan  ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.
b. Pandangan dan pelabelan negatif ( stereotype ) yang merugikan, misalnya laki- laki  kasar,  maco,  perkasa  sedangkan  perempuan  lemah.  Pandangan  ini digunakan  sebagai  alasan  yang  dianggap  wajar  jika  perempuan  menjadi sasaran tindak KDRT.
c. Interpretasi  agama  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  universal  agama. Ketika  istri  tidak  mau  melayani  kebutuhan  seksual  suami  maka  suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat
7 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , (Malang: UIN Press, 2008), hlm. 268.
8 UUNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat 1.
9 MoertiHadiati  S., KekerasanDalamRumahTanggadalamperspektifYuridis-Viktimologis. (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), hlm. 85.

## Mansari, dkk
e. Antara suami dan istri tidak saling memahami. 10
b) Adapun bentuk-bentuk tindakan KDRT memiliki jenis yang sangat variatif dengan tingkat yang berbeda-beda pula. Namun secara keseluruhan jenis- jenis kekerasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam empat kategori utama berdasarkan  UU  Nomor  23  tahun  2004  tentang  PKDRT  pasal  6,  7  dan  8, yakni;  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan penelantaran. 11
b. Perlindungan Hukum Atas Korban Tindak Pidana KDRT
Secara  singkat perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT menurut UU PKDRT  muncul  dalam  beberapa  bentuk,  meliputi;  perlindungan  sementara; penetapan  perintah  perlindungan  oleh  pengadilan;  penyediaan  Ruang  Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian; penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif; pemberian konsultasi hukum oleh advokat mengenai informasi hak-hak korban dan proses peradilan; serta pendampingan advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. 12
Sementara  dalam  Islam,  bentuk  perlindungan  terhadap  perempuan  dapat dikategorikan dalam dua bentuk utama; perlindungan yang bersifat preventif dan yang bersifat kuratif. Pada aspek preventif, unsur-unsur perlindungan terkandung dalam:  (1)  prinsip  kesamaan  hak  bagi  laki-laki  dan  perempuansesuai  QS.  At- Taubah:  71,  (2) Sighat  Ta‟liq, yang  diikrarkan  suami  atas  isteri  saat  akad  nikah bahwa  ia  sungguh-sungguh  akan  mempergauli  isterinya  dengan  baik  ( muasyarah bil ma‟ruf ) dan menyatakan janji bahwa jika ia:meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun  berturut-turut;  tidak  memberi  nafkah  wajib  kepadanya  3  (tiga)  bulan lamanya; menyakiti badan atau jasmaninya; atau menelantarkan isterinya selama 6 (enam) bulan atau lebih, lalusi isteri tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan  Agama,  maka  apabila  gugatannya  diterima  oleh  pengadilan  tersebut, kemudian  ia  membayar  Rp.  10.000,-  sebagai iwad (pengganti)  kepada  suaminya, maka jatuhlah talak  satu kepadanya. 13 Sementara yang  dimaksud mu‟asyarah bi al-
10 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender ,... hlm. 273-274.
11 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Pasal 6, 7, 8.
12 Ibid .Pasal 10 s/d Pasal 38.
13 Kutipan Sighat Ta‟liq dalam Buku Nikah yang diterbitkan Kementerian Agama RI tahun 2016.
Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
ma‟ruf merupakan  prinsip  semua  manusia  harus  diperlakukan  dengan  baik, termasuk dalam hubungan suami dan istri sesuai dengan QS. An-Nisa‟: 19.
Pada  aspek  kuratif,  di  mana  konflik  atau  tindak  kekerasan  antara  suami  isteri akhirnya  terjadi,  perlindungan  hukum  bagi  istri  dimanifestasikan  dalam;  (1) musyawarah,  (2)  pembatas-an  hukuman  bagi  isteri,  (3) Khulu‟ (4) qishash bagi pelaku serta (5) diyat .
Musyawarah dimaksudkan sebagai bentuk mediasi atas suami dan istri agar mau berdamai  jika  terjadi konflik  dengan  mengangkat  hakim  atau  pihak  ketiga  sesuai dengan perintah QS. An-Nisa‟:  35.Selanjutnya perlindungan atas perempuan juga tercermin dalam bentuk pembatasan hukuman jika isteri bersalah. QS. An-Nisa‟: 34 menyebutkan proses penyelesaian perkara nusyuz dilakukan secara gradual, yaitu: (1)  Tahap  menasehati,  jika  dengan  cara  ini  tidak  memberi  pengaruh,  maka dilanjutkan  dengan  cara  kedua.  (2)  Tahap  pisah  dari  tempat  tidur  hingga  batas waktu  tertentu,jika  cara  ini  tetap  tidak  berhasil  juga,  barulah  digunakan  langkah terahir.  (3)  Tahap  memukul,  namun  pukulan  yang  dimaksud  tidak  boleh  sampai mencelakakan si isteri. 14
Perlindungan  atas  isteri  juga  terkandung  dalam Khulu‟ ,  di  mana  hak  bagi  isteri untuk  meminta  cerai  kepada  suaminya  dengan  disetujui  oleh  suaminya  serta memiliki  alasan  dan  syarat  tertentu  lewat  pengadilan  dengan  membayar iwadl (tebusan)  kepada  suaminya  menurut  yang  disepakati. 15 Secara  teknis  inilah  yang dimaksud dalam sighat ta‟liq yang telah disebutkan sebelumnya.
Selain  dari Khulu‟ ,  sanksi  hukuman qishash dan diyat (ganti  rugi)  atas  pelaku kekerasan juga memberi perlindungan hukum bagi istri. Walaupun tindak KDRT terhadap istri dengan maksud untuk mendidik  dalam hukum pidana Islam tidak dikenai  pertanggung  jawaban  pidana,  namun  dalam  pendapat  Syafi‟i  dan  Abu Hanifah,  jika  pemukulan  tersebut  melampaui  batas-batas,  maka  suami  tetap dikenai  hukuman  pidana  sebagaimana  tindak  pidana  penganiayaan  pada umumnya.  Sebab  jika  seorang  suami  melakukan  kekerasan  maka  dia  telah
14 YusufAl-Qar ḍ awi, Hadi al-Islam Fatawa Mu„a ṣ irah, terj. As‟adYasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: GemaInsani Press, 1999),Jilid I, Cet. I, hlm. 500-501.
15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia , (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlm.
906.
melakukan  suatu  tindakan  kriminal,  dan  akibatnya  si  istri boleh meminta  talak dan qishash (hukuman setimpal). 16
2. Penanganan  Kasus  Cerai  Gugat  Akibat  Tindak  Pidana  KDRT  di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh
a. Tindak Pidana KDRT dan Gugatan Cerai di Banda Aceh
Tindak pidana KDRT masih menjadi kasus kekerasan nomor satu di Aceh hingga sekarang  dan  dilaporkan  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Hal  ini sangat mengejutkan ditambah dengan fakta bahwa kasus KDRT ini tidak ubahnya seperti fenomena gunung  es, banyak kasus yang  terus terjadi dibandingkan yang terungkap.  Laporan  Badan  Permberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (BP3A)  Aceh  mencatat  terdapat  431  kasus  pada  tahun  2009  dan  pada  tahun  2010 telah meningkat menjadi 766 kasus, di sepanjang tahun 2011-2012 angka ini telah meningkat menjadi 1.959 kasus. 17 Kemudian dari tahun 2015 hingga 2017 angka ini mulai turun, dengan jumlah 939 kasus pada tahun 2015, 711 kasus pada tahun 2016 dan  687  kasus  pada  tahun  2017  berdasarkan  laporan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh bulan Maret 2018 . 18
Situasi  tersebut  tidak  lepas  dari  bertambahnya  jumlah  kasus  yang  terungkap  di berbagai  wilayah  Kabupaten/Kota  seluruh  Aceh  termasuk  di  Kota  Banda  Aceh sebagai  ibukota  provinsi.  Di  Banda  Aceh  sendiri  pada  tahun  2014  jumlah  kasus KDRT  yang  berhasil  diungkap  sebanyak  34  kasus  berdasarkan  laporan  Kantor Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB), Kota Banda Aceh. Di tahun  2015  kasus  ini  mengalami  peningkatan  dengan  jumlah  mencapai  83  kasus, baru  pada  tahun  2016  kemudian,  kasus  kekerasan  ini  berkurang    menjadi  15 kasus. 19
16 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahiih Fiqhis Sunnah , (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyyah, tth.) jilid III, hlm. 227.
17 Hasyim, “ KDRT dan PelecehanSeksualAnak Terus Meningkat di Aceh ”, Serambi Indonesia (05/07/2014); http://aceh.tribunnews.com/2014/05/07/kdrt-dan-pelecehan-seksual-anak-terus-meningkat-di-aceh.  Diakses pada tanggal 25 Mei 2017.
18 Hafiz,  “P2TP2A:  KasusKekerasanPerempuan  dan  AnakTahun  2017  di  Aceh  Capai  1.791  Kasus”, Aceh  Portal  (13/03/2018);  https://www.acehportal.com/2018/03/13/p2tp2a-kasus-kekerasan-perempuan- dan-anak-tahun-2017-di-aceh-capai-1-791-kasus/. Diakses pada tanggal 24 Maret 2018.
19 Afif,  “Banda  Aceh  Rawan  Kasus  KDRT,  Tertinggi  Ada  Di  Baiturrahman,”  Merdeka.com, (04/03/2016); https://www.merdeka.com/peristiwa/banda-aceh-rawan-kasus-kdrt-tertinggi-ada-di- baiturrahman-.html. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

## Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
Dilihat dari sebarannya, KDRT di Banda Aceh sendiri tersebar wilayah kecamatan yang  banyak  memiliki  kasus  KDRT  adalah  Kecamatan  Baiturrahman  di  mana tahun  2015  angkanya  meningkat  tajam  menjadi  23  kasus  dari  tahun  2014  yang hanya  berjumlah  6  kasus.  Kecamatan  Kuta  Alam  menduduki  peringkat  kedua dengan jumlah 17 kasus pada tahun 2015 padahal di tahun sebelumnya hanya ada 7  kasus,  disusul  Kuta  Raja  dengan  13  kasus  dan  Meuraxa    dengan  jumlah  yang sama.  Angka  ini  lebih  rendah  daripada  tahun  2014  lalu  kecamatan  Meuraxa memiliki 16 kasus. 20
Tabel  3.1.  Jumlah  perkara  cerai  yang  ditangani  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda Aceh tahun 2014-2017.
No. Tahun Perkara Cerai Talak Cerai Gugat Total Dicabut 1 2014 75 194 269 20 2 2015 68 191 259 14 3 2016 94 232 326 22 4 2017 117 236 353 17
Sumber:  Laporan  perkara  yang  ditangani  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda Aceh tahun 2014-2017.
Angka-angka  ini  menunjukkan  trend  kekerasan  terhadap  perempuan  masih menjadi bentuk kriminalitas tertinggi ditambah dengan fakta bahwa angka KDRT sebenarnya  sulit  didapat.  Tingginya  angka  kasus  tindak  pidana  KDRT  hingga mencapai  hampir  90%  ikut  berimplikasi  pada  tingkat  perceraian.  Sebab  dalam konflik suami isteri di mana si isteri menjadi korban tindak kekerasan, perceraian dipandang  sebagai  satu-satunya  solusi  ampuh  dalam  menyelesaikan  persoalan. Akhirnya,  banyak  istri  yang  melayangkan  gugatan  cerai  ke  Mahkamah  Syar'iah setelah tidak sanggup lagi menahan penderitaan atas perilaku suaminya sendiri. Hasil  penelitian  dari  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Sumber  Daya  Manusia Universitas  Syiah  Kuala  juga  menunjukkan  data  yang  menarik,  bahwa  angka perceraian di Aceh justru meningkat tajam dalam kurun 2010-2015 dengan angka lebih dari 100.000 kasus. Sebagai perbandingan, di tahun 2010, kasus perceraian di
Aceh  tercatat  mencapai  2.884  kasus  dan  di  tahun  2015  angka  ini  melesat  tajam menjadi 5.300 kasus. Dari jumlah angka perceraian tersebut, 83 persen di antaranya merupakan  cerai  gugat  yang  didorong  beberapa  faktor  terutama  sekali  akibat tindak KDRT. 21 A. Murad menjelaskan bahwa kenaikan angka perceraian di Kota Banda Aceh terjadi tiap tahun, di tahun 2015 jumlahnya mencapai 259 kasus, tahun 2016 mencapai angka 326 kasus, kemudian pada tahun 2017 angka ini meningkat menjadi  353  kasus.  Dari  jumlah  tersebut  angka  gugat  cerai  selalu  lebih  besar daripada cerai talak. 22
Terkait dengan tingginya angka cerai gugat tentu menjadi pertanyaan faktor apa saja yang mempengaruhi trend tersebut. Hal ini dijelaskan A. Murad:
“...faktor perceraian memang sangat beragam, namun alasan perselingkuhan masih  menjadi  faktor  utama  baru  disusul  tindak  KDRT,  penelantaran  atau permasalahan ekonomi. Perselingkuhan ini bisa seperti cemburu berlebihan antar  pasangan,  kurangnya  rasa  percaya,  faktor  penggunaan  media  sosial seperti WA, BBM, Facebook, jadi HP yang salah digunakan ini juga menjadi faktor gugatan.”
Hal ini mengkonfirmasi temuan dalam penelitian dari Pusat Studi Kependudukan dan  Sumber  Daya  Manusia  Universitas  Syiah  Kuala  bahwa  perkembangan teknologi  komunikasi  dan  informasi  secara  signifikan  mempengaruhi meningkatnya gugatan cerai isteri atas suami di Mahkamah Syar‟iyah. 23 Rakhmadi kemudian menyebutkan:
“Jadi istri mengugat suami karena tidak ada tanggungjawab atau isu-isu lain seperti  selingkuh,  kemudian  terjadi  cekcok,  pertengkaran,  pemukulan  atau kekerasan lainnya. Atau salah satunya meninggalkan rumah, sehingga tidak ada  nafkah,  tidak  pulang  lagi,  dan  ditelantarkan,  ini  sering  ditemui  dalam persidangan  di  mana  isteri  kemudian  mendatangi  Mahkamah  untuk menceraikan  dirinya  dari  suaminya  tadi.  Makanya  angka  cerai  gugat  ini lebih tinggi dari cerai talaq, itu bukan hanya di Banda Aceh saja.” 24
21 Admin,  “ PenelitiUnsyiah:  AngkaPerceraian  di  Aceh  MeningkatTajam,  5.300  Kasus  di  Tahun  2015 ”, Klikkabar.com,  (27/07/2016);  http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian-di-aceh- meningkat-tajam-5-300-kasus-di-tahun-2015/. Diakses pada tanggal 25 Mei 2017.
22 Wawancara dengan A. Murad, Panitera Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2018. 23 Admin, “ PenelitiUnsyiah: AngkaPerceraian di Aceh MeningkatTajam ,....
24 Wawancara dengan Rakhmadi, Hakim Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh, tanggal 05 Juni 2018.

## Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
Gugatan cerai akibat tindak KDRT ini umumnya dilakukan secara verstek seperti tampak  dalam  kasus  gugatan  cerai  yang  dilakukan  oleh  FR  binti  PA  (49  tahun) melawan  MS  bin  SM  (53  tahun),  RT  binti  SB  (25  tahun)  melawan  MI  bin  JC  (27 tahun) dengan alasan berupa kekerasan verbal dan fisik dan penelantaran rumah tangga. Juga dalam kasus gugatan oleh NH bin MS (39 tahun) melawan RZ bin US (45 tahun) dengan alasan gugatan berupa kekerasan verbal, psikis, dan kekerasan fisik  yang  sulit  diselesaikan  secara  non-litigasi.  Terhadap  ketiga  kasus  ini  Majelis Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  akhirnya  memberikan  putusannya dengan  mengabulkan  gugatan  penggugat  secara  verstek  dan  menjatuhkan  talak ba‟in sughra. 25
b. Mekanisme  Penyelesaian  Perkara  Cerai  Gugat  Akibat  Tindak  KDRT  di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh
Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di mana salah satu kewenangannya adalah mengadili perkara perceraian. Dalam hal penanganan  cerai  gugat,  mekanismeyang  dilaksanakandi  Mahkamah  Syari‟iyah Banda  Aceh  adalah  seperti  berikut: 26 Penggugat  mendaftarkan  perkaranya  ke kepaniteraan.  Kemudian  berkas  perkara  diperiksa  oleh  Panitera  Mahkamah Syar‟iyah.Sesuai jadwal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk  menghadiri  persidangan.  Pada  persidangan  pertama  Majelis  Hakim menasehati  keduanya  untuk  mengurungkan  niat  bercerai.  Jika  tidak  berhasil didamai-kan, hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh jalur mediasi. Penggugat dan Tergugat kemudian menempuh jalur mediasi sebelum persidangan selanjutnya. Jika mediasi berhasil maka dibuat akta perdamaian dan sidang tidak perlu  dilanjutkan,  jika  gagal  didamaikan  maka  persidangan  langsung  masuk  ke tahap pemeriksaan perkara. 27
Selanjutnya  masuk  ke  tahap  putusan,  pada  tahap  ini  Mahkamah  Syar‟iyah  akan memberi  putusan  dari  tiga  kemungkinan,  yakni;  gugatan  dikabulkan,  gugatan ditolak,  dan  gugatan  tidak  diterima.  Setelah  putusan  terbit,  perceraian  dianggap
25 LihatPutusanMahmamahSyar‟iyah  Banda  Aceh  Nomor  0209/Pdt.G/2014/MS.Bnatanggal  20 November 2014; dan, PutusanMahmamahSyar‟iyah Banda Aceh Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Mei 2016.
26 Wawancara  dengan  Nurfajrina,  Panitera  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh,  tanggal  04  Juni 2018.
27 Wawancara dengan Yusri,. Hakim Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh, tanggal 06 Juni 2018.
telah  terjadi  beserta  akibat  hukumnya  terhitung  sejak  putusan  dari  Mahkamah yang mengabulkan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Pasal 82 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

## c. Penyelesaian Perkara Gugat Cerai Akibat Tindak KDRT
Dalam  penelitian  ini  untuk  melihat  bagaimana  majelis  hakim  di  Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh menyimpulkan perkara dan memberi putusan hukum dengan berpijak pada beberapa dasar pertimbangan hukum dapat dilihat dari dari putusan  Perkara  Nomor  0209/Pdt.G/2014/MS.Bna.  yang  diajukan  oleh  NH  binti MS (39 tahun) melawan pihak RZ bin US, (45 tahun).  Kemudian Perkara Nomor 0139/Pdt.G.2016/MS.Bna, yang diajukan oleh FR binti PA (49 tahun) melawan MS bin  SM (53 tahun), dan dalam  Perkara Nomor 0172/Pdt.G/2016/ MS.Bna. antara RT  binti  SB  (25  tahun)  melawan  MI  bin  JC  (27  tahun).    Ketiga-tiganya  adalah perkara  gugat  cerai  dengan  alasan  gugatan  berupa  kekerasan  verbal,  psikis,  dan kekerasan fisik yang sulit diselesaikan secara non-litigasi. Terhadap ketiga kasus ini Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Banda  Aceh  akhirnya  memberikan putusannya  dengan  mengabulkan  gugatan  penggugat  secara  verstek  dan menjatuhkan talak ba‟in sughra. 28
3. Pertimbangan  Hukum  Oleh  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  Banda  Aceh dalam Kasus Cerai Gugat Akibat Tindak Pidana KDRT
Dalam  putusan  Nomor  0209/Pdt.G/2014/MS.Bna  Majelis  Hakim  membuat putusan  hukum  berdasarkan  beberapa  pertimbangan.  Mulai  dari  maksud  dan tujuan  gugatan,  juga  keterangan  domisili  Penggugat  dan  Tergugat  yang  menjadi dasar  wewenang  bagi  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh  untuk  memeriksa dan  mengadili.  Kemudian  Majelis  hakim  menimbang  Kutipan  Akta  Nikah Penggugat  sehingga  Majelis  Hakim  dapat  meyakini  keterangan  Penggugat  dan Tergugat  pernah  menikah.  Majelis  Hakim  lalu  menghadirkan  kedua  belah  pihak, baik Penggugat maupun Tergugat.
Dalam  Perkara  Nomor  0209/Pdt.G/2014/MS.Bna  dan  Perkara  Nomor: 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna,  tampak  bahwa  pihak  Tergugat  sama  sekali  tidak
28 LihatPutusanMahmamahSyar‟iyah  Banda  Aceh  Nomor  0209/Pdt.G/2014/MS.Bnatanggal  20 November 2014; dan, PutusanMahmamahSyar‟iyah Banda Aceh Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Mei  2016.PutusanMahmamahSyar‟iyah  Banda  Aceh  Nomor  0172/Pdt.G/2016/MS.Bna,  tanggal  16  Agustus 2016.
Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
menghadiri  proses  persidangan  sejak  awal.  Sementara  dalam  Perkara  Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna  Tergugat  hadir  di  persidangan  pertama.  Dua  kondisi ini, apakah Tergugat hadir atau tidak, menjadi pertimbangan majelis hakim. Dalam dua  perkara  sebelumnya  Tergugat  tidak  hadir,  Majelis  Hakim  menganggap Tergugat  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  oleh  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota Banda  Aceh  untuk  hadir  di  persidangan  untuk  didengar  keterangannya  namun Tergugat tidak hadir. Tergugat juga tidak menyuruh perwakilannya sebagai wakil atau kuasa yang  sah, dan ketidakhadirannya itu bukan karena suatu alasan yang sah  menurut  hukum  sehingga  menunjukkan  Tergugat  tidak  ingin mempertahankan haknya di Mahkamah.
Kemudian  Majelis  Hakim  dalam  persidangan  pertama  memberikan  nasehat  agar Penggugat  memikirkan  kembali  keputusannya  untuk  bercerai,  baik  dengan pertimbangan  nasib  anak  maupun  lainnya.  Namun  nasehat  majelis  hakim  tidak berhasil mengubah pandangan dari Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 07 Tahun 1989 yang telah diubah untuk  kedua  kalinya  dengan  Undang-Undang  No.  50  Tahun  2009  Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim memerintahkan  bagi  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  menempuh  jalur  mediasi sebelum masuk ke persidangan berikutnya. Namun dalam ketiga perkara tersebut, proses mediasi ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.
Dalam Perkara Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna Tergugat yang telah menghadiri persidangan pertama juga tidak lagi hadir pada proses mediasi. Begitu juga dalam Perkara Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna Tergugat telah dua kali dipanggil secara sah  dan  patut  tetapi  tidak  hadir  dan  tidak  mengajukan  eksepsi  tentang ketidakwenangan  Mahkamah  Syar‟iyah.  Akibatnya  Majelis  Hakim  menangani perkara gugatan cerai secara verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg ayat (1).Demikian pula dalam proses mediasi, ketidakhadiran Tergugat menjadi kendala utama bagi upaya mediasi kedua belah pihak oleh petugas mediator. Oleh karenanya Majelis Hakim kemudian menjadikan laporan hasil mediasi sebagai bahan pertimbangan. Majelis  Hakim  kemudian  mencukupkan  proses  menasehati  Penggugat  di persidangan  pertama  sebagai  pertimbangan  lain  dalam  mengambil  putusan. Sehingga dengan tidak adanya tahapan mediasi, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup
untuk umum yang  isinya  tetap dipertahankan oleh Penggugat. Pada tahapan ini, Tergugat  tidak  lagi  hadir  dalam  proses  persidangan  sebagaimana  tampak  dalam tiga perkara tersebut.
Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  gugatan  pokok  Penggugat.  Dari  ketiga contoh  perkara  yang  ditelaah,  gugatan  pokok  Penggugat  adalah  memohon  agar Penggugat  diceraikan  dari  Tergugat  dengan  alasan  pada  pokoknya  pertengkaran terus menerus dengan sebab sebagai berikut: (1) Suami sangat egois, tidak pernah mau  mendengarkan  pendapat  Penggugat,  ketika  Penggugat  mengingatkan Tergugat  untuk  shalat  justru  dimaki-maki  dan  tidak  segan-segan  memukul Pengugat  (Perkara  Nomor  0209/Pdt.G/2014/MS.Bna.).  (2)  Perselingkuhan; kecandu-an narkoba; temperamental; suka mencaci maki dan menghina harga diri Penggugat;  ketika  marah  suami  sering  mengucapkan  kata  cerai;  suka  memaksa berhubungan seksual, padahal sejak awal tahun 2014 Tergugat telah mengucapkan kata  cerai  untuk  ketiga  kalinya;  Tergugat  menggadaikan  rumah  peninggalan  ibu Penggugat  tanpa  izin,  jika  ditanyakan  maka  Tergugat  langsung  marah-marah (Perkara  Nomor  0139/Pdt.G.2016/MS.Bna.).  (3)  Tergugat  sering  memarahi  dan memaki Penggugat (Perkara Nomor perkara 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna.).
Ketidakhadiran  Tergugat  dalam  persidangan  menyebabkan  penyelesaian  perkara gugatan  cerai  ini  oleh  Majelis  Hakim  diputus  dengan  cara  verstek  di  mana pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan  pembuktian.  Tahap  ini  diawali pembacaan  surat  gugatan  dalam  sidang  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh Penggugat.  Kemudian  dilakukan  pembuktian  terhadap  bukti  tertulis  berupa dokumen seperti KTP dan Kutipan Akta Nikah atau lainnya, serta keterangan dari dua  orang  saksi.  Oleh  sebab  hukum  gugat  cerai  didasarkan  kepada  alasan perselisihan,  maka  hakim  wajib  mendengarkan  keterangan  saksi.  Majelis  Hakim juga menimbang untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan apakah melawan hak atau tidak.
Jika  bukti  yang  diajukan  memenuhi  syarat  formal  pembuktian  dan  saling mendukung  dengan  dalil  gugatan,  maka  bukti  dapat  dipakai  untuk  menemukan fakta dan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim. Apabila Majelis Hakim menilai  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah,  sulit  didamaikan kembali, dan karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang

## Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Berbeda  dengan  dua  perkara  sebelumnya  di  mana  tindak  kekerasan  secara  fisik dinyatakan dengan jelas, dalam Perkara Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna tindak kekerasan  yang  muncul  lebih  bersifat  verbal.  Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim menyebutkan  kondisi  tersebut  masuk  dalam  pertimbangan  Majelis  hakim. Menariknya tindak kekerasan verbal tidak anggap langsung sebagai bentuk tindak KDRT, namun dianggap sebagai bagian dari makna perselisihan dan pertengkaran yang  tidak  disebut  secara  limitatif.  Majelis  Hakim  memandang  tindak  kekerasan verbal  secara  kontekstual  sebagai  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  di  mana karena hal tersebut suami isteri berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak memenuhi hak dan kewajiban selaku suami isteri.
Majelis  hakim  mempertimbangkan ruhusy  syari‟at bahwa  mudharat  harus dihilangkan  oleh  karena  itu  dalam  hal  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat benar-benar  tidak  mungkin  dipertahankan,  maka  untuk  menghindari kemudharatan  yang  berkepanjangan  perceraian  menjadi  jalan  terbaik  bagi penggugat  dan  tergugat.  Dalam  Perkara  Nomor  139/Pdt.G.2016/MS.  Bna  dan Nomor  0172/Pdt.G/-2016/MS.  Bna  kaidah  yang  dikutip  sebagai  pertimbangan Majelis Hakim adalah:
a. “Tidak  boleh  memudharatkan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula memudharatkan  orang  lain,”  (Tanwirul  Hawalik  Syarh  „Ala  Muwaththo‟ Malik, juz III, Kitab al-Maktib, Beirut, 1979, cet. III, hal 38).
b. “Mengantisipasi  dampak  negatif  harus  diprioritaskan  daripada  mencari kemashlahatan  yang  belum  jelas.  Apabila  mashlahat  dan  mafsadat berlawanan,  maka  didahulukan  mencegah  mafsadatnya.”  (AL-Aybah  Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II, hal. 62).
c. “Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehiduoan  rumah  tangga telah  goncang  serta  sudah  dianggap  tidak  bermanfaat  lagi  nasehat  dan perdamaian  di  mana  hubungan  suami  isteri  telah  hambar,  karenanya meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu  pihak  dengan penjara  yang  berkepanjangan.  Ini  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan.” (Madza Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Thalaq, Beirut, 1981, cet, I, hal. 83).

## Mansari, dkk
d. “Barangsiapa  yang  dipanggil  hakim  muslim  untuk  menghadap  di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang  yang zhalim dan gugurlah haknya.” (Kitab Ahkam Al-Qur‟an juz II halaman 405).
Selain  itu  ketidakhadiran  Tergugat  dalam  persidangan  dan  mediasi  tanpa keterangan  menambah  keyakinan  Majelis  Hakim  bahwa  Tergugat  tidak  ingin mempertahankan  lagi  haknya,  dengan  demikian  gugatan  Penggugat  harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengadili dan  memutuskan:  (1)  Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  sah  dan patut  untuk  menghadap  persidangan;  tidak  hadir;  (2)  Mengabulkan  gugatan Penggugat  secara  verstek;  (3)  Menjatuhkan  talak  satu ba‟in  sughra Tergugat terhadap  Penggugat;  serta  (4)  Memerintahkan  Panitera  Mahkamah  Syar‟iyah Banda  Aceh  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap untuk dicatat kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di  tempat  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat;  (5)  Membebankan  kepada Penggugat  biaya  perkara  dengan  jumlah  tertentu,  atau  membebaskan  Penggugat dari  mem-bayar  biaya  perkara  jika  miskin  (prodeo)  sebagaimana  dalam  Perkara Nomor 0172/Pdt.G/-2016/MS.Bna.
Berkenaan  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  melihat  duduk permasalahan  perkara  gugatan  cerai  akibat  tindak  KDRT.  Berdasarkan  telaah terhadap  terhadap  tiga  perkara  yang  diputus  tersebut  tampak  bahwa pertimbangan hakim dalam putusan selalu dikembalikan pada alasan percekcokan dan  perselisihan  terus  menerus.  Dalam  hal  ini  Yusri  mengakui  bahwa  persoalan tindak  KDRT  terkadang  tidak  ditampilkan  sebagai  penyebab  perceraian  secara langsung meskipun dalam dalil gugatan tindak kekerasan disebutkan secara jelas oleh  Penggugat.  Sebab  umumnya  hal  tersebut  dapat  dikategorikan  dalam percekcokan  atau  pertengkaran  terus  menerus  yang  menunjukkan  rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  sehingga  alasan  umum itulah yang menjadi pertimbangan utama. 29
Keumuman  alasan  tersebut  juga  terdapat  pada  pasal  116  KHI  di  mana  alasan perceraian akibat tindak KDRT tidak dibahasakan dengan rinci. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi  Hukum  Islam  hanya  menyebutkan  perselisihan  dan  percekcokan  dan
Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
dianggap  telah  merangkul  semua  alasan  rinciannya.  Hal  ini  juga  dijelaskan  oleh Rakhmadi bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berpijak pada  alasan  yang  diajukan  Penggugat.  Namun  ketika  dalam  pemeriksaan,  yang dibuktikan  oleh  Majelis  Hakim  adalah  alasan  pokok  gugatan  perkara  dan  alasan pokok  yang  biasa  ditemui  adalah  perselisihan,  meskipun  bentuk  dan  sebab  dari perselisihan  tersebut  beragam. 30 Oleh  karenanya  tindak  KDRT  yang  dinyatakan Penggugat  dalam  dalil  gugatan  tidak  menjadi  alasan  Majelis  Hakim  dalam memutus perkara gugatan cerai. Sebaliknya tindak KDRT hanya dianggap sebagai sebab  dari  percekcokan  atau  perselisihan  terus  menerus  sebagaimana  tampak dalam
Perkara Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna,
Nomor 0139/Pdt.G.2016/MS.Bna dan Nomor 0172/Pdt.G/-2016/MS.Bna.

## 4. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Kasus Gugat Cerai Akibat Tindak KDRT
Selanjutnya,  terkait  dengan  upaya  perlindungan  hukum  dalam  penanganan perkara  gugatan  cerai  akibat  tindak  KDRT  terlihat  jelas  dari  tiga  perkara  yang diuraian di bab sebelumnya bahwa perkara tindak pidana KDRT Pada Mahkamah Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh  umumnya  tidak  dituntut  secara  pidana  melainkan secara perdata. Oleh karenanya hakim tidak dapat memberi putusan lebih dari apa yang  dimohon  oleh  Penggugat  dalam  petitum-nya  untuk  menghukum  pelaku tindak KDRT. Akibatnya bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dilakukan melalui beberapa hal; membuat akta perjanjian damai yang dilindungi hukum jika kedua pihak berdamai lewat mediasi, atau  mempercepat proses  persidangan dan mengabulkan gugatan cerai untuk memberi kepastian hukum dan menghindarkan isteri  dari  kemungkinan  terulangnya  tindak  KDRT  dan  menjauhkannya  dari trauma.
Kemudian,  dari  ketiga  perkara  yang  dikaji,  baik  dalam  dalil  gugatan,  penjelasan, pertimbangan hingga dalam putusan hukumnya, hakim Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda  Aceh  belum  mengintegrasikan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang  PKDRT  sebagai  acuan  maupun  dalil  dalam  putusan  cerai  akibat  tindak KDRT.  Sebaliknya,  majelis  hakim  berpijak  kepada  pertimbangan  utama  yang terkait langsung dengan persoalan KDRT sebagaimana dalam perkara cerai gugat

## Mansari, dkk
Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna; Nomor 0139/Pdt.G/2016/ MS.Bna; dan Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS. BNA.
Selain  itu  unsur  perlindungan  juga  termuat  dalam  pertimbangan  kemaslahatan oleh Majelis Hakim. Majelis hakim selalu berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga  yang  sudah  tidak  harmonis  yang  selalu  diwarnai  percekcokan, pertengkaran,  sampai  terjadi  tindakan  kekerasan  dan  penganiayaan,  maka perceraian  merupakan  solusi  terbaik  untuk  menghindari  mudharat  yang  lebih besar jika si isteri dan suami tetap dipertahankan hubungannya.

## C. Simpulan
1. Tindak  pidana  KDRT  khususnya  terhadap  isteri  di  wilayah  Kota  Banda Aceh  telah  mendorong  tingginya  angka  gugatan  cerai  di  Mahkamah Syar‟iyah.  Perceraian  dipandang  sebagai  jalan  keluar  yang  terbaik  dari lingkaran kekerasan suami.Penyelesaian perkara tindak pidana KDRT pada Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh  umumnya  tidak  dituntut  secara pidana  melainkan  secara  perdata  (cerai  gugat).  Oleh  karenanya  bentuk perlindungan  hukum  bagi  perempuan  dilakukan  dengan;  membuat  akta perjanjian damai yang dilindungi hukum jika kedua pihak berdamai lewat mediasi, atau mempercepat proses persidangan dan mengabulkan gugatan cerai  untuk  memberi  kepastian  hukum  dan  menghindarkan  isteri  dari kemungkinan terulangnya tindak KDRT.
2. Putusan  cerai  oleh  Majelis  hakim  dengan  mempertimbangkan  beberapa  hal sebagai  berikut:  (a)  Ketidakberhasilan  proses  mediasi.  (b)  Nasehat  majelis hakim  demi  pembatalan  gugatan  cerai  pihak  Penggugat  (isteri).  (c) Ketidakhadiran  pihak  Tergugat  sehingga  proses  mediasi  tidak  dapat dijalankan    (PERMA  Nomor  1  tahun  2008)  dan  untuk  didengarkan keterangan-nya di persidangan sehingga perkara diadili secara verstek (Pasal 149 R.Bg. ayat (1)). (d) Perselisihan yang terus menerus terjadi antara kedua pihak telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor  7  tahun  1989  dan  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  jo  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam.    (e)  Keyakinan majelis hakim bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi dipertahankan sebagai
Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
suami isteri berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta ketidak- hadiran  Tergugat.  (f)  Pertimbangan ruhusy  syariah dengan  adanya  kaidah- kaidah  hukum  Islam  sebagai  dalil  mendahulukan  maslahat  dalam putusan.Penyelesaian  perkara  cerai  gugat  akibat  KDRT  di  Mahkamah Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh  seringkali  dilaksanakan  secara  verstek  akibat ketidakhadiran  pihak  suami  (tergugat)  dalam  proses  mediasi  dan persidangan. Majelis hakim kemudian mengeluarkan putusan talak satu ba‟in sughra bagi tergugat atas penggugat.
3. Dengan adanya pertimbangan maslahat atas gugatan cerai, putusan hukum di Mahkamah Syar‟iyah Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep hukum perlindungan  korban tindak  pidana  KDRT  di  mana  kondisi  korban  menjadi prioritas  utama  dalam  pertimbangan  hukum  yang  diputus,  namun  tidak semua  butir  dapat  diimplementasikan  karena  pihak  perempuan  hanya menginginkan putusan hukum cerai untuk terbebas dari kekerasan.

## Saran
1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban-korban tindak KDRT, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Kepada  setiap  korban  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berani mengungkap-kan  dan  melaporkan  segala  bentuk  perlakuan  atau  tindak pidana  KDRT  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  ada.  Sebab  tindak  KDRT bersifat delik, artinya hukum tidak bisa melindungi jika tidak ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Dengan demikian diharapkan tindak pidana KDRT dapat semakin diminimalisir.
3. Kepada  aparat  penegak  hukum  agar  bisa  semakin  tanggap  terhadap  segala bentuk  tindak  kekerasan  yang  terjadi  dalam  Iingkup  rumah  tangga  dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

## Mansari, dkk

## Daftar Pustaka
Ali,Zainuddin. Hukum  Perdata  Islam  Indonesia ,  Palu:  Yayasan  Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
Al-Qar ḍ awi,  Yusuf. Hadi  al-Islam  Fatawa  Mu„a ṣ irah, terj.  As‟ad  Yasin, Fatwa- Fatwa Kontemporer, Jilid I, Cet. I Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Arief,  Moh.  Zainol, Perlindungan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia . Prosiding 5 Oktober 2016 Universitas Wiraraja, Sumenep, dipublikasikan 22 Mei 2017.
Ch, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender , Malang: UIN Press, 2008.
Hadiati  S.,  Moerti, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalamperspektif  Yuridis- Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Husin , Taqwaddin, Kapita  Selekta  hukum  adat  Aceh  dan  Qanun  Lembaga  Wali Nanggroe, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013) Majelis Adat Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, diterbitkan atas kerjasama Bappenas, European Union, APPS dan UNDP tahun 2008.
Rifka  Annisa, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Berbasis  Gender ,  (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2010
Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. Shahiih Fiqhis Sunnah , jilid III, Kairo: Maktabah  At-Taufiqiyyah,  tth.  Yulia  N.,  Rena,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Penegakan Hukum, Mimbar , Vol. XX, No. 3 Juli-September 2004. Wawancara  dengan  Rakhmadi,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda Aceh, tanggal 05 Juni 2018.
Wawancara  dengan  Yusri,  Hakim  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda  Aceh, tanggal 06 Juni 2018.
Wawancara  dengan  A.  Murad,  Panitera  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda Aceh, tanggal 22 Mei 2018.
Wawancara  dengan  Nurfajrina,  Panitera  Mahkamah  Syar‟iyah  Kota  Banda Aceh, tanggal 04 Juni 2018.
Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),LN  No.76  Tahun 1981, TLN No. 3209.
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kompilasi Hukum Islam
Kutipan  Sighat  Ta‟liq  dalam  Buku  Nikah  yang  diterbitkan  Kementerian Agama RI tahun 2016.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Gugatan Cerai Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
Putusan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh Nomor 0209/Pdt.G/2014/MS.Bna tanggal 20 November 2014.
Putusan Mahmamah Syar‟iyah Banda Aceh Nomor 0139/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 30 Mei 2016. Putusan Mahmamah Syar‟iyah Banda Aceh Nomor 0172/Pdt.G/2016/MS.Bna, tanggal 16 Agustus 2016. Admin, “Peneliti Unsyiah: Angka Perceraian di Aceh Meningkat Tajam, 5.300 Kasus di Tahun 2015”, Klikkabar.com,
(27/07/2016); http://klikkabar.com/2016/07/27/peneliti-unsyiah-angka-perceraian- di-aceh-meningkat-tajam-5-300-kasus-di-tahun-2015/.  Diakses  pada tanggal 25/05/2017.
Afif,  “Banda  Aceh  Rawan  Kasus  KDRT,  Tertinggi  Ada  Di  Baiturrahman,” Merdeka.com,
(04/03/2016);
https://www.merdeka.com/peristiwa/banda-aceh-rawan-kasus-kdrt- tertinggi-ada-di-baiturrahman. html. Diakses pada tanggal 25/05/2017.
Hasyim,  “KDRT  dan  Pelecehan  Seksual  Anak  Terus  Meningkat  di  Aceh”,
Serambi Indonesia (05/07/2014); http://aceh.tribunnews.com/2014/05/07/kdrt-dan-pelecehan-seksual- anak-terus-meningkat-di-aceh. Diakses pada tanggal 25/05/2017. Hafiz, “P2TP2A: Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2017 di Aceh Capai 1.791 Kasus”, Aceh Portal (13/03/2018);
https://www.acehportal.com/2018/03/13/p2tp2a-kasus-kekerasan- perempuan-dan-anak-tahun-2017-di-aceh-capai-1-791-kasus/.  Diakses pada tanggal 24 Maret 2018.