## KOMITMEN WARTAWAN TERHADAP JURNALISTIK PUBLIK
Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie *

## Abstrak
Kondisi industri pers berpengaruh pada aspek isi (content) informasi sebagai produk jurnalistik, juga pada kondisi psikologis para wartawan.
Ditinjau  dari  sebuah  sistem,  ternyata  ada  mekanisme  dan  birokrasi lembaga-lembaga siaran  publik.  Berdasarkan data empiris, tampak nyata bahwa  kompleksitas  serta  sistem  ekonomi  dan  bisnis  di  Indonesia  masih diwarnai Jakarta centris.
Jurnalisme  publik  diperankan  dalam  kondisi  media  massa  yang  saat ini  lebih  terfokus  dan  didominasi  oleh  kelompok-kelompok  yang  memiliki kekuasaan  atau  kekuatan  lebih  secara  politis,  ekonomi  maupun  sosial budaya,  tanpa  komitmen  yang  jelas,  akan  membawa  wartawan  pada  arus industri pers atau hanya melihat informasi sebagai sebuah komoditas yang dijualbelikan tanpa ada tanggung jawab moral yang berlaku di masyarakat kita.
Pemahaman jurnalistik publik belum menyeluruh dipahami, dihayati, atau  dilaksanakan  oleh  para  wartawan.  Pekerjaan  wartawan  adalah mencari dan melihat apa yang salah dari pemerintah atau masyarakat.
Jurnalisme publik memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat berdialog  dan  berdebat  tentang  segala    hal  yang  mempengaruhi kehidupannya. Media massa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencari  solusinya  sendiri.  Dengan  demikian,  berita  dalam  konsep jurnalisme publik berasal dari bawah (bottom up).
Kata Kunci : Industri pers, jurnalisme publik, dan media massa
* Yenni  Yuniati,  Dra.,  M.Si,  dan  Dr.  Hj.  Atie  Rachmiatie,  Dra.,  MS., adalah dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi UNISBA

## 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah
Era  reformasi  informasi  di  Indonesia  yang  ditandai  dengan dibubarkannya  Departemen  Penerangan  pada  tahun  1998;  kemudian disusunnya  Undang-Undang  Pers  nomor  40  tahun  1999;  diberlakukannya Undang-Undang  Penyiaran  nomor  32  tahun  2002;  ternyata  membawa perubahan  yang  luar  biasa  di  dunia  per-jurnalistikan  Indonesia.  Saat  ini kebebasan  untuk  menyampaikan  pendapat,  sikap  diekspresikan  dengan munculnya  berbagai  media  cetak  dan  media  elektronik  khususnya  radio (Televisi  hanya  didirikan  oleh  pihak  pemodal  kuat)  yang  sangat  marak  di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.
Tanpa SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers), semua orang berhak dan  mampu  mendirikan  media  massa. Padahal lembaga media  massa bukan lembaga komersial yang asalkan memiliki modal dapat didirikan begitu saja. Lembaga  Media  massa  memiliki  kekuatan  untuk  membentuk  pendapat publik,  mentransformasi  kebudayaan  sampai  pada  merubah  perilaku  para khalayaknya.  Untuk  itu,  lembaga  ini  memiliki  keunikan  yang  berbeda dengan  lembaga  sosial  lainnya  yaitu  harus  memiliki  visi  idealisme, berpegang pada norma dan moral, di samping ‘diikat’ oleh kode etik profesi.
Banyak  fakta  dan  kasus  di  berbagai  tempat  di  Indonesia,  pada  era reformasi  ini,  dianggap  sudah  “kebablasan”  baik  ditinjau  dari  kepemilikan lembaga pers, para pengelola atau pimpinan redaksi,  dan  wartawannya atau dari segi content (isi) maupun dari segi penyajiannya.
Sebagai  kasus,  adanya  monopoli  pemilikan  media.  Marwah.D. Ibrahim  (1994)  mengemukakan  media  komunikasi  Indonesia  diwarnai berbagai ketimpangan. Masih ada istilah pers lemah dan pers kuat, pers maju dan  pers  berkembang,  pers  pusat  dan  pers  daerah.  Data  PPPI  1989-1990 mencatat  bahwa  77,1%  anggaran  iklan  diserap  oleh  surat  kabar  yang  kuat, maju  dan  berskala  nasional.dan  sisanya  22,9  %  diserap  oleh  surat  kabar lainnya.  Demikian  pula  dengan  majalah  87,2%  oleh  ibu  kota  dan  sisanya 12,8%  majalah  daerah.  Saat  ini  banyak  penerbitan  yang  sudah  mapan, memperbesar  ekspansi  perusahaannya  dengan  menerbitkan  media  massa lainnya.  Sebagai  kasus  Surat  Kabar  Kompas  memiliki  sejumlah  ‘anak penerbitan’,  percetakan,  toko  buku,  stasiun  radio,  stasiun  televisi,  dan  lain- lain  sehingga  menjadi  sebuah  group  bisnis  raksasa  (konglomerasi).  Kondisi industri  pers  ini,  berpengaruh  pada  aspek  isi  ( content )  informasi  sebagai produk jurnalistik, juga pada kondisi psikologis para wartawannya. Menurut
Astuti  (Harian  Pikiran  Rakyat,  Pebruari  2004)  banyak  media  cetak  yang meliput  peristiwa-peristiwa  politik  dengan  cara  “ Horse  Riding  Tracking ”, artinya  hanya  menyajikan  siapa  yang  menang  dan  siapa  yang  kalah  yang dianggap  menarik  oleh  pembacanya;  namun  di  dalamnya  tidak  menyajikan pendidikan  politik  atau  membawa  pembaca  ke  arah  pemahaman  dan pencerahan tentang pemilu.
Selanjutnya  ditinjau  dari  sebuah  sistem,  ternyata  ada sentralisme  dan birokrasi lembaga-lembaga siaran publik. Berdasarkan data empiris, tampak nyata  bahwa  sistem  komunikasi  politik  serta    sistem  ekonomi  dan  bisnis  di Indonesia  masih  diwarnai “Jakarta centris”. Data empiris  menunjukkan  dari 700  penerbitan  dengan  oplag  sekitar  15  juta  ,  71,10%  terbit  di  Jakarta. Demikian  pula  dari  4.457  wartawan,  1.079  bertugas  di  Jakarta (Atmakusumah,  2000).  Berdasarkan  kondisi  fisik  tersebut,  jelas  nampak bahwa komunikasi di Indonesia terkesan “urban bias”, yaitu informasi  yang nampak  melalui  media  massa  didominasi  oleh  kalangan  elit,  kaum profesional, birokrat, serta memperlihatkan kegemerlapan kota dan glamour- nya para selebritis.
Jurnalisme  publik  sebetulnya  diperlukan  dalam  kondisi  media  massa yang  saat  ini  lebih  terfokus  dan  didominasi  oleh  kelompok-kelompok  yang memiliki  kekuasaan  atau  kekuatan  baik  secara  politik,  ekonomi,  maupun sosial  budaya.  Untuk  itu  sejauhmana  komitmen  para  wartawan  terhadap jurnalisme publik ? Oleh karena tanpa komitmen yang jelas, akan membawa wartawan  pada  arus  industri  pers  atau  hanya  melihat  informasi  sebagai sebuah  komoditas  yang  diperjualbelikan  tanpa  ada  tanggungjawab  moral yang berlaku di masyarakat kita.
Pemahaman  jurnalime  publik  belum  menyeluruh  dipahami,  dihayati, atau  dilaksanakan  oleh  para  wartawan.  Menurut  Red  Batario  seorang Philipina  yang  menjabat  sebagai  Presiden  Direktur  Eksekutif  Pusat Jurnalisme  Komunitas  dan  Pembangunan  menyatakan  bahwa  :  “Jurnalisme baru memperkenalkan pendekatan baru untuk mengatur agenda pemberitaan dan  bagaimana  meliput  pemberitaan.  Caranya,  memberi  prioritas  utama untuk  diskusi  publik  tentang  berbagai  topik,  serta  mendorong  masyarakat menemukan solusinya” (Kompas, Oktober 2002).
Pekerjaan  wartawan  adalah  mencari  dan  melihat  apa  yang  salah  dari pemerintah atau masyarakat. Namun, apakah ada solusi yang ditawarkan dari pekerjaan  wartawan?  Apakah  masyarakat  benar-benar  dilibatkan  dalam
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 55
pencarian  solusi  tersebut?  Apakah  masyarakat  hanya  menjadi  pembaca, pendengar, atau pemirsa yang pasif ?
Inilah  beberapa  kelemahan  jurnalisme  yang  berkembang.  Wartawan sering  terjebak  pada good  news  bad  news  syndrome. Berita  cenderung bersifat dari atas ke bawah ( top down ) dengan mengutip berbagai pernyataan pejabat pemerintah atau politisi. Jadi, agenda setting hanya dipikirkan oleh orang-orang  kuat.  Tidak  ada  ruang  yang  cukup  bagi  masyarakat  menjadi narasumber  dan  menyusun  agendanya  sendiri.  Masyarakat  tidak  diberi kesempatan  untuk  mencari  solusinya  sendiri,  tetapi  solusi  diberikan  oleh aktor  lain  seperti  pemerintah  atau  swasta.  Wartawan  seperti  terpisah  dari komunitasnya.  Sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  wartawan sebagai  profesi  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  dilindungi  oleh  Undang- Undang  dan  asosiasi  profesi.  Selain  itu  mereka  sebagai  warga  negara  tentu memiliki  komitmen  (Kesatuan  janji;  kesepakatan  bersama)  bahwa  mereka ingin membela negara dan kepentingan publik. Untuk itu timbul pertanyaan, apakah  mereka  memahami  status  dan  kedudukan  profesinya  sebagai  suatu kekuatan  yang  akan  mempertahankan  eksistensi  pemerintah  atau  publik  ? Bagaimana  kesepakatan  mereka  dengan  lembaga  pers  dan  dirinya  ketika mulai menggeluti profesi kewartawanan ? Apakah mereka dan lembaga pers tempat  bekerja  memiliki  komitmen  untuk  membela  kepentingan  publik  ? Publik  mana  yang  dibela  ketika  dihadapkan  pada  sebuah  konflik  antar publik?  Dari  berbagai  pertanyaan    tersebut  juga  berdasarkan  uraian  di  atas timbul  permasalahan  :  Sejauhmana  Komitmen  Wartawan  (Surat  Kabar  dan radio) terhadap jurnalisme Publik ?

## 1.2 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan  permasalahan  penelitian  yang  telah  dirumuskan  di  atas, maka berikut ini diuraikan perinciannya dalam identifikasi  masalah.
1)   Sejauhmana  pemahaman para wartawan tentang jurnalisme publik ?
2)   Bagaimana  pemahaman  wartawan  terhadap  peraturan  dan  ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban profesinya ?
3)  Bagaimana  kesepakatan  wartawan  dalam  melibatkan  masyarakat  ketika dalam memproses hasil karya jurnalistiknya ?
4)   Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi seorang wartawan memiliki kesepakatan terhadap jurnalisme publik ?

## 1.3 Tujuan & Kegunaan Penelitian
Secara  garis  besar  kegunaan  penelitian  ini  adalah  menghasilkan  data kualitatif  tentang  pemahaman  dan  kesepakatan  wartawan  terhadap kepentingan  publik  yang  dijadikan  acuan/pedoman    dalam  menghasilkan karya jurnalistik. Tujuan penelitian  ini adalah untuk :
1)   Memperoleh  data  dan  informasi  tentang    pemahaman  para  wartawan tentang jurnalisme publik.
2)   Menghasilkan  kajian  tentang  pemahaman  wartawan  terhadap  peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban profesinya.
3)   Memperoleh  data  dan  informasi  tentang  kesepakatan  wartawan  dalam melibatkan  masyarakat  ketika  dalam  memproses  hasil  karya jurnalistiknya.
4)   Menghasilkan  kajian  tentang  faktor-faktor  yang  melatarbelakangi seorang wartawan memiliki kesepakatan terhadap jurnalisme publik.
Kegunaan  penelitian  ini  diharapkan  mencakup  2  (dua)  aspek  penting yaitu  dari  segi  tataran  akademik  dan  dari  segi  praktis.    Secara  akademik, kajian jurnalistik publik merupakan suatu gagasan pemikiran atau teori yang relatif  baru,  sehingga  hasil  penelitian  ini  untuk  memperkaya  khasanah bidang  ilmu  jurnalistik.  Adapun  secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan  gambaran  kepada  pihak  redaksional  maupun  publik  terkait tentang  komitmen  wartawan  terhadap  jurnalisme  publik;  sehingga  dapat mengaplikasikan  dalam  berbagai  kebijakannya  untuk  mencapai  fungsi edukasi dari media  massa.

## 1.4 Kerangka Pemikiran
Dengan  konsep  jurnalisme  publiknya,  Red  Batario  (2002), sesungguhnya  tidak  mengubah  konsep  tradisional  jurnalistik  yang  harus mengedepankan  obyektivitas,  keseimbangan, fairness ,  dan  akurasi.  Hanya perlu  ditambahkan  perspektif  baru  dalam  jurnalisme  yaitu humanizing . Pelibatan  masyarakat  dalam  melihat  suatu  masalah.  Dalam  jurnalisme publik,  masyarakat  lebih  proaktif  dan  terlibat  dalam  proses  pengumpulan, pengolahan  dan  penyajian  informasi.  Di  sini  peran  media  massa  juga melaksanakan  kegiatan  sebagai  katalisator  atau  melakukan  percepatan- percepatan di bidang pembangunan.
Jurnalisme  publik  memberi  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat untuk  berdialog  dan  berdebat  tentang  segala  hal  yang  mempengaruhi kehidupannya.  Media  massa  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk mencari solusinya  sendiri.  Dengan  demikian, berita  dalam  konsep  jurnalisme publik berasal dari bawah (bottom up) .
Sekitar  ilustrasi,  apabila  media  massa  mengupas  tentang  korupsi,  ia tidak  berhenti  hanya  dengan  menulis  berita  tersebut.  Media  massa  harus tetap  memberi  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  melanjutkan  debat tentang korupsi tersebut, hingga tercapai solusi. Jadi selain menulis cerita itu juga    memberikan  ruang  yang  cukup  agar  masyarakat  mengerti  apa  yang terjadi.  Artinya  jika  disebarluaskan  berita  korupsi,  tetapi  tidak  terjadi perubahan apa-apa, maka perlu kembali ke awal lagi.
Sebagai  ilustrasi  lain.  Ada  satu  kelurahan  yang  punya  masalah penyediaan  air,  tetapi  ada  kelurahan  lain  yang  punya  pengalaman menyelesaikan  masalah  kekurangan  air  tersebut.  Dalam  konsep  jurnalisme publik,  kedua  cerita  itu  harus  ditulis  sekaligus  untuk  memberikan  perspektif yang  lebih  baik.  Dengan  demikian,  media  massa  membuka  debat  publik bahwa  ada  masalah  di  suatu  kelurahan  tetapi  ada  solusi  di  kelurahan  lain. Masyarakat  akan  bertanya  solusi  itu  berhasil  di  sana,  tetapi  di  sini  tidak. Mengapa?  Jika  masyarakat  sudah  bertanya  mengapa,  mereka  akan  mulai memutuskan  mengapa solusi itu tidak diterapkan di tempat mereka.
Dengan  demikian,  jurnalisme  publik  dapat  dikembangkan  dalam berbagai  topik  pemberitaan,  mulai  soal-soal  mikro  dari  kebakaran, kriminalitas,  hingga  ke  soal  makro  nasional  seperti  politik.  Berdasar pengalaman  di  Philipina,  untuk  mendapat  dampak  yang  signifikan  dan memaksimalkan  sumber  daya,  diperlukan  sinergi  diantara  media  massa misalnya antara surat kabar, radio, dan televisi.
Mengingat  begitu  pentingnya  informasi,  maka  peran  wartawan  atau petugas menjadi  sangat penting; oleh karena tugas tersebut berkaitan dengan,
1. News gathering yaitu : mencari, menggali, atau menghimpun fakta, data, dan informasi.
2. News proccessing :  mengolah,  menyajikan,  mengkemas fakta, data, dan informasi  tadi  menjadi  suatu  acara  atau  tulisan  yang  menarik,  penting, dan memenuhi kebutuhan serta kepuasan khalayaknya.
3. News  publishing :  penyebarluasan,  pendistribusian,  penyebaran informasi  sehingga  semua  segmen  khalayak  sebagai  target  dapat memperolehnya dengan cepat dan tepat.
Pengertian  jurnalistik  menurut  Pakar  Komunikasi  (Prof.Onong) Jurnalistik  adalah  keterampilan  atau  kegiatan  mengolah  bahan  berita  mulai dari  peliputan  (pengumpulan)  sampai  dengan  penyusunan  yang  layak disebarluaskan  dan  menarik  perhatian  masyarakat  dari  peristiwa  atau kejadian  sehari-hari yang bersifat aktual/baru.
Dari  pengertian  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa jurnalistik  bisa digunakan  menyiarkan informasi  apa saja baik menyebarluaskan kebaikan,  tapi  mungkin  juga  kemaksiatan,  kejahatan    yang biasanya terbungkus dengan  rapi dan indah.
Secara umum dan garis besar bahwa fungsi jurnalistik yaitu: 1. untuk menyiarkan informasi
2. untuk mendidik masyarakat
3. untuk mempengaruhi /membimbing 4. untuk menghibur
Dari  keempat  fungsi  di  atas  maka  akan  terlihat  berbagai  bentuk  dan jenis dari berbagai produk atau karya jurnalistik, misalnya untuk menyiarkan informasi  maka  bentuk  yang  dihasilkannya  adalah  berita  untuk  mendidik masyarakat  bentuk  yang  dihasilkannya  artikel  atau  petunjuk-petunjuk  untuk mempengaruhi;  bentuk  yang  dihasilkannya  tajuk  rencana,  essay,  opini; adapun  untuk  menghibur  bentuknya  bisa feature (kisah  berita),  film dokumenter  dan  lain  sebagainya.  Pada  akhir-akhir  ini,  seringkali  fungsi informasi digabungkan  dengan fungsi  hiburan  sehingga muncul  yang  disebut acara atau program “ Infotainment ”.
Kekuatan  jurnalistik  untuk  mempengaruhi  pikiran,  perasaan,  dan perilaku  orang-orang  sebetulnya  luar  biasa,  sehingga  ada  yang  menyebutkan bahwa pers sebagai pilar keempat kekuasaan negara setelah badan Eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Ada  juga  yang  menyebut  bahwa  pers  dianggap dapat merubah peradaban / kebudayaan manusia.
Jurnalistik  dan  pers  secara  makro  dalam  sistem  sosial  merupakan salah  satu  institusi  kemasyarakatan  yang  turut  mewarnai  pola  kehidupan masyarakat  itu  sendiri.  Secara  mikro,  ia  merupakan  lembaga  idealis  dan sekaligus  komersial.  Di  dalamnya  terdapat  pengelola  yang  beragam  yang terdiri  dari  individu-individu  yang  memiliki  perbedaan  latar  belakang
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 59
sosiologis,  psikologis,  dan  antropologis.    Keterkaitan  antara  isi  media dengan ideologi lembaga   serta pengaruh wartawan  terhadap isi media  dikaji dengan  berpedoman  pada    “ The  Hierarchical  Model ”  yang  digambarkan oleh Shoemaker  dan Reese (1991) sebagai berikut :
Individual Influences on media content in the hierarchical model

## Sumber : Shoemaker, J.Pamela  & Reese, Stephen D. (1991, 54)
Model  ini  mengasumsikan  bahwa  wartawan  sebagai  individu merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  aktivitas  media  dimana  ia bekerja,  misi  dan  visi  organisasi  sampai  pada  suatu  sistem  sosial  dimana berada. Sehingga  terdapat  keterkaitan  dan  saling  mempengaruhi  antara  garis lingkaran  luar  terhadap  seorang  individu  sebagai  insan  pers  ketika menuangkan  hasil  karya  jurnalistiknya.  Di  sisi  lain  terdapat  pengaruh  media massa  yang  potensial  terhadap  pekerjaan  di  media  massa  secara  intrinsik. Pertama,  latar  belakang  pendidikan  jurnalis  mempengaruhi  cara  menyatakan pokok-pokok  pikiran  dalam  hasil  karya  jurnalistiknya.  Kedua,  sikap,  nilai- nilai  dan  kepercayaan  yang  dimiliki  jurnalis  merupakan  hasil  dari
Ideological level Extramedia level level
Organization level
level
Media routines level level Individual level level
serangkaian  pengalaman  profesional  sebelumnya;  yang  juga  turut berpengaruh pada aktivitas selanjutnya.
Selanjutnya,  bagaimana  gambaran  komitmen  wartawan  terhadap jurnalisme  publik,  dikemukakan  dalam  sebuah  model  penelitian  yang mengadopsi  dari  model  Shoemaker  &  Reese,  (1991).  Suatu  komitmen  lahir dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  latar  belakang      dan  pengalaman    jurnalis, latar  belakang  profesi,  peranan  dan  kedudukan  profesi  di  masyarakat  dan etika  yang  dimiliki  (kode  etik).  Di  sisi  lain,  jurnalis  sebagai  individu  yang memiliki  nilai,  norma  dan  kepercayaan  juga  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  komitmen-komitmen  profesional.  Berikut  merupakan  model secara teoritis yang digunakan  sebagai kerangka penelitian.
How Factors Intrinsic to the communicator may influence media content
Communicators’ Characteristic,
personal backgrounds and experiences
Communicators’
professional backgrounds and experiences Communicators’ Professional roles And ethics Communicators’ Personal attitudes, Values and beliefs Communicators’ Power within The Organization Effect of Communicators’ Characteristics, backgrounds, experiences, attitudes, values, Beliefs, roles, and ethics on mass media content
Model Kerangka Penelitian Faktor-faktor intrinsik (internal) yang melatarbelakangi komitmen wartawan terhadap “Jurnalisme Publik”
2 Tinjauan Teoritis
2.1  Kedudukan, Fungsi Komunikasi Massa dan Jurnalistik dalam

## Masyarakat
Komunikasi  massa  yang  berkembang  dalam  masyarakat  saat  ini, terutama  yang  telah  tersentuh  teknologi  komunikasi,  merupakan  sebuah institusi  penting  yang  tidak  dapat  ditinggalkan  lagi;  termasuk  sebagai  agen sosialisasi informasi  dari  berbagai  nilai,  norma,  sikap,  sampai  pada  perilaku masyarakat.
Untuk  itu  asumsi  dari  Mc  Quail  memperkuat  posisi  atau  kedudukan media  massa  yang  semula  sebagai  media  sosialisasi  sekunder;  maka  di  era
Communicators’ Characteristic, personal backgrounds and experiences Communicators’ professional backgrounds and experiences
Communicators’ Professional roles
And ethics Communicators’
Personal attitudes,
Values and beliefs Communicators’ Power within The Organization
Effect of Communicators’ Characteristics, backgrounds, experiences, attitudes, values, Beliefs, roles, and ethics on mass media content
informasi  ini  justru  menjadi  media  sosialisasi  primer.  Hal  ini    ditopang  oleh dalil-dalil  sebagai berikut :
1. Media  massa  merupakan  sumber  kekuatan-alat  kontrol,  manajemen  dan inovasi  dalam  masyarakat  yang  dapat  didayagunakan  sebagai  pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya.
2. Media  merupakan  industri  yang  berubah  dan  berkembang  yang menciptakan  lapangan  kerja,  barang  dan  jasa,  serta  menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki  peraturan  dan  norma-norma  yang  menghubungkan  institusi dengan masyarakat, di lain pihak institusi media diatur oleh masyarakat.
3. Media  merupakan  lokasi  (atau  forum)  yang  semakin  berperan,  untuk menampilkan  peristiwa-peristiwa  kehidupan  masyarakat  baik  yang bertaraf nasional maupun internasional
4.  Media  seringkali  berperan  sebagai  wahana  pengembangan  kebudayaan bukan  saja  dalam  pengertian  pengembangan  bentuk  seni  dan  simbol, tetapi  juga dalam pengertian pengembangan tata-cara,  mode,  gaya hidup dan norma-norma.
5. Media  telah  menjadi  sumber  dominan  bukan  saja  bagi  individu  untuk memperoleh  gambaran  dan  citra  realitas  sosial,  tetapi  juga  bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif; media menyuguhkan nilai-nilai dan  penilaian  normatif  yang  dibaurkan  dengan  berita  dan  hiburan  (Mc Quail, 1991 : 3).
Berdasarkan  dalil  yang  dikemukakan  tadi,  kekuatan  media  massa dalam  sebuah  masyarakat  dapat  maksimal  manakala  digunakan  sebagai  alat bagi  unsur  kekuatan  lain.  Selain,  media  juga  merupakan  saluran  yang dimanfaatkan  untuk  mengendalikan  arah  dan  memberikan  dorongan terhadap  perubahan  sosial.  Dalam  dunia  industri,  seringkali  trend  atau kecenderungan-kecenderungan  yang  akan  berkembang  di  masyarakat,  baik industri  manufaktur,  jasa, entertaintment ,  dan  lain-lain  dapat  “dibaca”  dari informasi  yang  disampaikan  melalui  media  massa.  Termasuk  untuk mengambil  beberapa  keputusan  dalam  berbagai  organisasi  baik  swasta maupun pemerintah.
Pers  sebagai  sarana  produk  jurnalistik  disalurkan  memiliki kemampuan  untuk:

## 1.   Dapat Memperluas Cakrawala
Media  komunikasi  karena  kekuatannya,  mampu  membuat  seseorang melihat  dan  mengetahui  hal-hal  yang  belum  pernah  dikunjungi  atau mengenal  orang-orang  yang  belum  pernah  ditemuinya,  sehingga  suatu komunitas dapat memperoleh pandangan baru dalam  hidupnya. Dengan demikian media mampu memperdekat jarak yang jauh, mempererat hal- hal  yang  kabur,  menjembatani  antara  masyarakat  yang  tradisional  ke arah masyarakat modern.
2.   Dapat Memusatkan Perhatian Pada masyarakat tradisional yang bergerak menuju ke arah modernisasi, sudah mulai menggantungkan pengetahuannya melalui media komunikasi.  Agenda  peristiwa  dan  topik  yang  disajikan  media  banyak ditentukan  oleh  tingkat  pengetahuan  serta  yang  menjadi  pokok pembicaraan masyarakat. Melalui media seorang tokoh masyarakat akan mampu  menyebarluaskan  gagasan-gagasannya,  sehingga  masyarakat akan memikirkan dan mendiskusikan gagasan tersebut.
3.   Mampu Menumbuhkan Aspirasi Penelitian Daniel Lerner tentang fungsi radio di Kairo ternyata “melalui aspirasi  pribadi  yang  ditumbuhkan,  hampir  seluruh  idea  dapat diwujudkan  karena  didukung  oleh  masyarakat”.  Jadi,  jika  seseorang berbicara  tentang  hal-hal  baru  yang  disampaikan  media,  maka  akan menumbuhkan  aspirasi  masyarakat,  mulai  dari  selera  baju  sampai  pada aspirasi  kemajuan  bangsa  dan  kesejahteraannya.  Oleh  karena  itu,  jika masyarakat  itu  sendiri  belum  siap  menerima  konsekuensi,  media  hanya akan  melahirkan  tuntutan-tuntutan  baru.  Untuk  itu  suatu  kebijaksanaan baru akan menuntut persesuaian antara apa yang diinginkan  masyarakat dengan apa yang akan mereka peroleh.
4.   Mampu Menciptakan Suasana Membangun Peranan  media  menyebarluaskan  informasi  pada  masyarakat  negara sedang  berkembang,  ia  dapat  memperluas  cakrawala  pemikiran  serta membangun  empathi;  memusatkan  perhatian  pada  persoalan-persoalan serta  tujuan-tujuan  pembangunan;  menumbuhkan  aspirasi  pribadi  serta bangsa, semua ini dapat dilaksanakan sendiri oleh media.
5.   Mampu  Mengembangkan  Dialog  tentang  Hal-hal  yang  Berhubungan dengan Masalah-masalah Politik Di desa, masyarakat yang berminat dalam persoalan politik lokal, mudah sekali  mendiskusikannya  secara  tatap  muka,  karena  tempat  tinggal
mereka saling berdekatan satu sama lain. Pada suatu negara yang sedang membangun adalah sangat mutlak untuk meluaskan arena diskusi politik. Masyarakat  biasa  juga  membutuhkan  pengetahuan  tentang  politik nasional,  sehingga  mereka  mampu  membentuk  pendapatnya  dan  pada saat yang tepat bertindak sesuai dengan pendapat mereka.
6.   Mampu Mengenalkan Norma-norma Sosial Bagi  masyarakat  modern  sebagian  tugas-tugas  penerangan  umum dilaksanakan  oleh  lembaga  media.  Mereka  akan  memberi  tahu  hal-hal yang  serius  yang  harus  diketahui  masyarakat.  Apabila  norma-norma sosial tidak diketahui umum, maka tugas media adalah memperluas dan mengenalkan  norma-norma  baru  tersebut.  Oleh  karena  itu  sangat mungkin  untuk  menumbuhkan  norma-norma  yang  berhubungan  dengan perilaku  tertentu  yang  akan  dibentuk,  seperti  menentang  kemalasan, KKN (Korupsi, Korupsi, Nepotisme), atau membangun etos kerja.
7.   Mampu Menumbuhkan Selera Dalam  keterbatasannya,  masyarakat  belajar  menyukai  apa  yang  mereka lihat  dan  mereka  dengar,  terutama  yang  menyangkut  seni  dan  musik melalui  media.  Pada  negara-negara  maju,  popularitas  lagu  pada umumnya  ditentukan  oleh  seberapa  jauh  media  menyebarluaskan  hal tersebut  kepada  masyarakat.  Kekuatan  utama  media  terletak  pada kemampuan  untuk  mempercepat  proses  keintiman  antara  pelaku  dalam media  dengan  masyarakat,  sehingga  berpengaruh  dalam  pembentukan selera.  Negara  sedang  berkembang  dapat  memanfaatkan  peranan  media untuk membina rasa ( sense ) kebangsaan melalui acara kesenian nasional.
8.   Mampu Merubah Sikap yang Lemah Menjadi Sikap yang Lebih Kuat Peranan  media  dalam  membangun  sosial  ekonomi  banyak  dibantu  oleh pengaruh  pemuka  masyarakat  serta  dukungan  norma-norma  kelompok. Jadi  apabila  sikap  tersebut  menjadi  sikap  yang  kuat,  hanya  bila  dibantu oleh pengaruh pribadi para pemuka masyarakat.
9.    Sebagai  Pendidik      (Eduard  Depari  dan  Dr.  Colin  MacAndrews,  1982  :
47-52)
Media  yang  dapat  digunakan  untuk  menyiarkan  produk  jurnalistik  saat ini  lebih  beraneka  ragam.  Kita  kenal  ada  jurnalistik  media  cetak  dalam bentuk  surat  kabar,  tabloid,  majalah,  buletin,  dan  lain-lain.  Media Elektronik  seperti  :  jurnalistik  radio,  jurnalistik  televisi,  atau  melalui media  baru/internet  seperti  media online dan  lain-lain.  Masing-masing media jurnalistik ini walaupun ada kesamaannya dalam hal penggandaan
informasi  secara  cepat  dengan  penyebaran  meluas,  namun  antara  media cetak  dan  media  elektronik  ada  perbedaan,  seperti  media  surat  kabar atau  majalah  lebih  mudah  didokumentasikan  sehingga  kekuatannya  ada pada  kata-kata  yang  tercetak.  Sedangkan  untuk  radio  dan  televisi kekuatannya  ada  pada  suara  (radio)  atau  gambar  dan  suara  (televisi), walaupun tidak mudah untuk disimpan.
Selanjutnya,  kedudukan  media  massa  termasuk  media  baru  seperti internet;  bagi  masyarakat  yang  sedang  menuju  era  informasi  merupakan faktor  yang  dominan  mempengaruhi  individu  dan  anggota  sebuah masyarakat.

## 2.2  Konsep-konsep  Komunikasi  Massa  dan  Jurnalisme  di  Era Informasi
Melalui  penemuan  alat-alat  baru  ( hardware )  memungkinkan  media massa  digunakan  sebagai  saluran  komunikasi  pribadi  dan  sebaliknya.  Untuk itu  Mc.Quail  (1991)  mengemukakan  ciri-ciri  utama  komunikasi  massa adalah sebagai berikut :
- Sumber  komunikasi  massa  bukanlah  satu  orang,  melainkan  suatu organisasi  formal,  dan  “sang  pengirim”-nya  seringkali  merupakan komunikator profesional.
- Pesannya  tidak  unik  dan  beraneka  ragam,  serta  dapat diperkirakan,  untuk itu pesan seringkali diproses, distandarisasi, dan selalu diperbanyak.
- Pesan  juga  merupakan  suatu  produk  dan  komoditi  yang  mempunyai  nilai tukar,  serta  acuan  simbolik  yang  mengandung  nilai  “kegunaan”.  Selain pesan diperjualbelikan dengan uang atau ditukar dengan perhatian tertentu.
- Hubungan  antara  pengirim  dan  penerima  bersifat  satu  arah  dan  jarang sekali interaktif.
- Hubungan  juga  bersifat  impersonal,  bahkan  mungkin  sekali  bersifat  non- moral  dan  kalkulatif,  dalam  arti  pengirim  biasanya  tidak  bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi pada para individu.
- Terdapat jarak sosial yang berkaitan dengan hubungan yang tidak simetris (asimetris);  oleh  karena  walaupun  pengirim  memang  tidak  memiliki kekuasaan  formal  terhadap  penerima;  namun  ia  biasanya  memiliki  lebih banyak sumber daya, prestise, keahlian, dan otoritas.
- Penerima  merupakan  bagian  khalayak  yang  luas;  dan  biasanya  memberi reaksi secara bersamaan dengan orang lain, menurut pola perilaku tertentu.
- Komunikasi  massa  dapat  menciptakan  pengaruh  yang  luas  dalam  waktu singkat dan dapat menimbulkan respons seketika. (1999 : 33-34).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ternyata  terdapat  perbedaan  yang  nyata antara  komunikasi  menggunakan  media  massa  dengan  komunikasi menggunakan  media  non  massa.  Perbedaan  tersebut  meliputi  karakteristik semua  komponen  komunikasi;  mulai  dari  komunikator  atau  nara  sumber yang  bersifat  “ institutionalized  person ”  artinya  individu  yang  tampil  sudah mengatasnamakan  sebuah  lembaga  atau  organisasi;  bukan  dia  sebagai pribadi.  Kemudian  dari  segi  pesan  yang  bersifat  massal,  serentak,  terbuka; serta  tidak  dapat  “ditarik”  kembali;  walaupun  ada  hak  jawab,  ralat  dan sejenisnya.  Di  sisi  lain feedback atau  respons  serta  reaksi  dari  si  penerima umumnya tidak spontan; perlu proses ruang maupun waktu; sehingga masuk kategori “ delayed feedback ” (umpan balik yang tertunda).

## 2.3 Proses dan Unsur-unsur Media Massa
Pada  komunikasi  massa  komponen  pertama  adalah  komunikator  dan sumber  informasi,  kedua  adalah  pesan,  ketiga  adalah  saluran  dan  media, keempat  efek  dan  dampak  serta  kelima  adanya feedback atau  umpan  balik. Secara  jelas  melalui  pendekatan  sistem  mekanistis  dikemukakan  oleh Severin & Tankard seperti model  berikut.
Sumber : Shannon and Weaver (1949) dalam Severin &Tankard (1979)
Information Source DESTINATION TRANSMITTER RECEIVER RECEIVED MESSAGE SIGNAL NOISE SOURCE
Proses  komunikasi  massa  dimulai  dengan  pemilihan  sumber-sumber informasi  oleh  komunikator  yaitu  personalia  yang  bekerja  disuatu  lembaga media  massa,  baik  itu  sebagai  pengumpul,  pengolah  maupun  penyaji informasi  atau  pesan.  Mereka  dapat  dikategorikan  sebagai  profesi-profesi, wartawan,  penyiar,  pembaca  berita,  produser  film,  aktris  dan  aktor, makeup man dan  lain  sebagainya.  Sebagai  individu  yang  bekerja  disebuah  lembaga, mereka  diikat  oleh  berbagai  ketentuan,  visi  dan  misi  lembaga,  untuk  itu mereka  disebut  “ Institusionalized  Person ”.  Oleh  karena  ketika  mereka menyajikan  informasi mengatasnamakan  lembaga, bukan secara pribadi.
Selanjutnya  pesan  ( message )  dapat  berbentuk  kata-kata  secara  lisan dan  tulisan,  musik,  gambar,  notasi  matematika,  simbol  yang  logis,  gerakan tubuh,  ekspresi  wajah  atau  segala  bentuk  informasi  lainnya  yang  dapat dimengerti.  Pesan  ditransmisikan  atau  dikirim  setelah  mengubah  bentuk menjadi  sinyal-sinyal  yang  memungkinkan  secara  mekanik  dapat  dikirim melalui  saluran  yang  sesuai,  seperti  pada  media  cetak,  informasi  harus diubah  dahulu  dari  naskah  tulisan  ke  dalam  film  yang  dapat  dicetak  dan diperbanyak.
Demikian  pula  pada  media  elektronik,  pesan  audio  dan  visual  diubah menjadi sinyal elektromagnetik untuk bisa dipancarluaskan. Fungsi  transmisi untuk  meng- encode ketika  pesan  dikirimkan,  yaitu  ‘menterjemahkan’  ke dalam  bentuk  dan  saluran  yang  bisa  diterima  atau  dipahami  si  penerima. Sedangkan  penerima  harus  men- decode terlebih  dahulu  pesan  yang diterimanya,  yaitu  ‘menterjemahkan’  atau  memiliki  pesawat  penerima  pesan untuk  bisa  memahaminya. Destination atau  khalayak  sasaran  adalah seseorang  yang  menjadi  tujuan  pesan  itu  disampaikan,  seperti  pembaca, pendengar, atau penonton.
Komponen  komunikasi  massa  selanjutnya  adalah feedback atau umpan  balik  dan  efek. Feed  back merupakan  respons  atau  reaksi  penerima yang  kembali  kepada  komunikator  atau  sumber;  ketika  proses  komunikasi massa berlangsung dan belum selesai.
Sedangkan    efek  atau  dampak  merupakan  akibat  yang  timbul  pada penerima  atau  khalayak  sasaran  setelah  proses  komunikasi  massa  selesai berlangsung.  Selama  komunikasi  berlangsung,  dapat  terjadi Noise (gangguan)  yaitu  sesuatu  penyimpangan/distorsi  yang  tidak  diharapkan  oleh sumber  informasi. Noise ini  dapat  dilihat  dalam  berbagai  bentuk.  Seperti gangguan  teknis, human  error ,  gangguan  cuaca,  kerusakan  mekanik,  atau
aspek  lain  yang  menyebabkan  tidak  dapat  diterimanya  pesan/informasi sebagaimana mestinya.

## 2.4 Fungsi, Peran  Media Komunikasi Massa.
Perspektif  sosiologi  tentang  fungsi  media  massa  disampaikan  oleh Lasswell (1999)  dan  Wright (1960)  dalam  Hanson  &  Maxcy (1996); Straubhaar  &  Larose (1999)  dengan  sumsinya  bahwa  :  “ The  media  served the  function  of  surveillance,Corellation,  entrtaintmen,  and  curtural trasmittion (or socialization) for society as a whole, as well as for individual and subgroups within society ”.
Pandangan  lain  dari  Merton  (1996)  bahwa  peran  media  massa  di dalam sebuah  masyarakat  tidak terlalu  nampak (latent minifest) namun  juga tersembunyi (latent  consequences). Selain  itu,  konsekuensi  positif  media massa  disebut  fungsional,  sedangkan  konsekuensi  negatif  disebut disfungsional.  Konsekuensi  ini  dapat  dijabarkan  berdasarkan  pandangan media  bahwa  :  pertama,  mereka  bertujuan  untuk  menginformasikan  atau menyampaikan keingintahuan  publik (right  to know) tentang  segala  aspek  di lingkungannya.  Kedua,  bertujuan  untuk  menafsirkan  dan  membimbing (guidance) atas  kejadian  di  sekeliling  pembaca/penonton.  Ketiga,  mendidik dalam  arti  memberikan  wawasan  atau  pencerahan (enligtment) secara informal  pada  masyarakat,  dan  keempat  berfungsi  untuk  menghibur (entertaint) bagi  khalayaknya.  Keempat  tujuan  yang  dikemukakan  ini merupakan fungsi positif bagi masyarakat. Namun disisi lain terdapat aspek- aspek  disfungsional  yang  disengaja  atau  tidak  disengaja,  diprediksi  atau tidak,  melekat  dalam  fungsi  media  tersebut.  Sebagai  kasus  disfungsional  ini diantaranya,  sikap  konsumtif  klalayak,  sikap  permisif,  tumbuhnya  budaya massa dan lain sebagainya.
Karakteristik  secara  fisik (hardware) dan  masing-masing  media komunikasi  tersebut  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi komunikasi.  Sehingga  Straubhaar  &  Larose (1999)  mengemukakan  bahwa pada prinsip media massa saat ini berkonvergensi, dalam arti masing-masing kekuatan  media  digunakan  untuk  menutupi  kelemahan  media  lainnya. Seperti  halnya  pada  surat  kabar  mengulas  acara  televisi  lengkap  dengan background nya,  televisi  memuat headline surat  kabar  hari  itu  atau  industri film  melengkapi  pemasarannya  dengan  televisi,  radio,  kaset  rekaman,  VCD, komik,  dan  lain-lain  media.  Sehingga  diantara  media  tersebut  membentuk konglomerat media.
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 69

## 2.5 Jurnalism Sebagai Suatu Sistem Kemasyarakatan
Mc  Quail (1991)  mengambarkan  terdapat  pola  bentuk  hubungan antara  media  komunikasi  dengan  masyarakat  sebagai  khalayaknya.  Posisi Lembaga  Media  Komunitas  baik  cetak  maupun  elektronik  sebagai  lembaga yang  akan  berfungsi  dapat  melayani  informasi  bagi  masyarakat,  akan  tepat jika hubungannya  digambarkan sebagai berikut dalam bentuk :
Pertama,  “ THE  SERVICE  MODE ”  atau  pelayanan  yaitu  kedua  belah pihak  (  Media  dan  masyarakat)  diikat  oleh  kepentingan  bersama  dalam  satu situasi  tertentu  (penawaran  dan  permintaan  jasa  simbolik).  Kedua  dalam bentuk  “ THE  ASSOCIATIONAL  MODE ”  atau  bentuk  asosiasi.  Bentuk  ini memiliki  ikatan  normatif  atau  nilai-nilai  yang  disepakati  bersama,  yang mendekatkan  kelompok  atau  publik  tertentu  terhadap  suatu  sumber  media tertentu  pula.  Ciri  lain  bentuk  ini,  adanya  kedekatan  dan  perhatian  penerima yang bersifat  sukarela  dan  memuaskan.  Bentuk  ini  melayani  kebutuhan  para penerima  bukannya  pengirim  (atau  keduanya  secara  seimbang).  Hubungan antara penerima dan  pengirim mengarah  pada kepentingan  yang timbal  balik (Mc Quail, 1991 : 35).
Asumsi  yang  pokok  pada  penelitian  ini  memandang  bahwa  khalayak adalah  aktif  mencari,  memilih,  mengolah,  dan  menafsirkan  informasi sehingga  memang  diharapkan  hubungan  media  dan  khalayaknya  berbentuk pelayanan  dan  asosiasi.  Pendapat  ini  didukung  Baran  dan  Davis  (1999) bahwa : ‘People put specific media and specific media content to specific use in the hope of having some specific need or set of needs gratified’ .
Model  interaksi  antara  media  dalam  masyarakat  dengan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  khalayak  menggunakan  media  digambarkan  oleh  Alan Rubin dan Sven Windahl dalam “uses and Dependency model” (1999 : 242). Asumsinya  bahwa  sistem  sosial  termasuk  sistem  ekonomi  dan  politik  saling mempengaruhi  dengan  sistem  media  massa.  Artinya,    isi  media  baik  secara struktur  maupun  fungsinya  akan  berorientasi  pada  sistem  sosial  yang  ada; dapat  dikatakan  bahwa  isi  media  merupakan  cerminan  realitas  yang  ada  di masyarakat.  Asumsi  kedua,  isi  media  dan  sistem  kemasyarakatan  yang  ada, berpengaruh  pada  individu  sebagai  mahluk  sosial  yang  memiliki karakteristik  psikologis.  Melalui  aktivitas  sosialisasi  media  massa,  yang ditentukan  oleh  penggunaannya  oleh  individu,  akan  terbentuk  efek  secara sosial  dan  psikologis  pada  individu.  Berikut  fenomena  komunikasi  tersebut digambarkan dalam sebuah model.

## Use And Dependency Model
Sumber : Baran & Davis (1999 : 242)
Sosiocurtural structure Political Structure Economic Structure Content Structure function Audience Psychological Traits Social categories Sosial relations Need, Interest, Motives Functional Alternative Use
Non media channels Media Channels/content
- Consumption
- Processing
- Other activity Depedency Non depedency Mass Media Use Mass Medium Media Content - Consumption - Processing - Interpreting Depedency Non depedency Effect or Consequences Cognitive Affective Behavioral Societed System Mass Media

## 2.6 Jurnalistik  Publik (Public/ Civic Journalism)
Rosen  dalam  Yoon  &  Park  (2001)  mengemukakan  gagasannya tentang   jurnalistik  publik  sebagai  berikut  :    “jurnalistik  publik  adalah  suatu model  peliputan  berita  yang  bertujuan  sesuai  dengan  misi  negara  yakni mendorong  kehidupan  publik/warga  negaranya  menuju  kesejahteraan  dan mencari konsensus untuk memecahkan permasalahan di masyarakat” (2001 : 341).  Tujuan  utama  kegiatan  jurnalistik  ini  adalah  untuk  mencari  aspek- aspek  yang  selama  ini  terlupakan  atau  tersingkirkan  di  dunia  pers  orang Amerika.  Sebetulnya  tradisi  ini  di  Indonesia  sudah  lama  dikenal  dengan nama  “jurnalistik  pembangunan”;  oleh  karena  pada  kegiatan  jurnalistik  ini menekankan  pertumbuhan  motivasi  dari  khalayak  penerimanya  untuk memperbaiki,  memajukan  atau  mensejahterakan  kehidupan  mereka,  baik  di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, dan bidang lainnya.
Pandangan pers Amerika, civic journalism ini dianggap menghilangkan  objektivitas  pemberitaan.  Namun  Rosen  menyangkalnya dengan  beranggapan  bahwa,  “tidak  ada  seorangpun  di  dunia  ini  yang  benar- benar  bisa  obyektif”.    Setelah  itu  dikemukakannya  pula,  “bukan  sesuatu yang  dibesar-besarkan  bahwa  tempat  berlindung  yang  paling  utama  bagi wartawan  tentang  obyektivitas  adalah  epistemologi”.  Dari  sudut  pandang jurnalistik  publik,  obyektivitas  dapat  mengikis  keterlibatan  warga  negara dalam  isu-isu  publik  yang  penting.  Artinya,  laporan  obyektif  berusaha mempertahankan  keakuratan  dan  agar  berita  tidak  bias;  namun  hal  ini  tidak cukup  bagi  publik  yang  menggunakan  informasi  dan  menginginkan penafsiran/pemaknaan  sebuah  peristiwa.  Jadi  informasi  harus  diciptakan untuk  menggiring  publik  ke  arah  demokrasi.  Tanpa  bimbingan  publik  akan kecewa  dan  bersikap  sinis.  Dengan  demikian,  mendidik  orang-orang  untuk ikut  serta  terlibat  dalam  permasalahan  publik,  merupakan  tujuan  dari jurnalistik publik ini.
Selanjutnya  hasil  penelitian  tentang  “Sikap  Jurnalis  Korea  dan  Dosen Jurnalistik  terhadap  Jurnalistik  publik  ( Civic  Journalism )”  dari  Suk  Hong Yoon  &  Jae  Yung  Park,  pada  tahun  2001  dengan  metode  Exploratory  Q menemukan  3  tipe  jurnalis  dan  2  tipe  dosen  jurnalistik  yang  dipaparkan  di halaman berikut (hal. 99).
Civic  Journalism adalah  suatu  model  peliputan  berita  dengan  tujuan- tujuan  negara  untuk mendorong  kesejahteraan  kehidupan publik, menciptakan  hubungan  antara  penyusunan  berita  dengan  kelebaran/keluasan
komunitas  dan  mendorong  kelompok-kelompok  pertimbangan  untuk mencari konsensus  memecahkan  masalah-masalah di masyarakat.
Jurnalis Korea Dosen Jurnalistik 1. Reformis yang bertanggung jawab Punya  sikap  negatif  terhadap penampilan  pers  Korea  yang mutakhir, disebut sebagai
reformasi yang serius dan drastis/terlalu cepat ketika mela- porkan peristiwa-peristiwa terkini. 2.   Fasilitator Partisipasi
Sepertinya  setuju  bahwa  para jurnalis berupaya mendesak lebih  jauh  untuk  memperbaiki keadaan sosial
dengan melibatkan  diri  dalam  kejadian- kejadian publik.
3.   Agen Perubahan
Tertutup  untuk  jurnalis  publik, mempertanyakan reformasi pers, laporan  yang  berbasis  warga negara dan berperan aktif  dalam memecahkan masalah.
1.   Tradisionalist
Rupanya  bertanya  tentang  pers
Korea  dalam  perannya  dalam menyempurnakan jurnalistik
tradisional.
2.   Reformis Aktivis Cenderung  untuk  percaya  dalam keterbatasan,  peran  jurnalistik tradisional melihat dalam masyarakat  Korea  kontemporer dan meminta meningkatkan peran aktif para jurnalis.
Jurnal Korea 2001 : 340
Khususnya, Civic Journalism disebut sebagai perubahan budaya  yang mendasar  dalam  penyusunan  berita/pers.  Tujuan  utama Civic  Journalism mencari  aspek-aspek  kehidupan  publik  yang  “ditinggalkan,  dilupakan  atau tidak diikutsertakan  dalam hiruk  pikuk kecerahan newsroom orang  Amerika. Ini  rupanya  membuat  jurnalist  tidak  dapat  berubah,  kecuali  mereka membuang  tradisi  norma-norma  jurnalistik,  terutama  sekali  laporan  yang objektif.
Rosen  mengobservasi  secara  tepat  jenis-jenis  respon  jurnalis  tentang objektivitas  (Rosen,  1993  :  49).  Pertama,  tentu  saja  tidak  seorang  pun  yang benar-benar bisa objektif, tetapi jurnalis mencoba untuk jujur. Kedua,  bukan sesuatu  yang  dibesar-besarkan  untuk  mengatakan  bahwa  tempat  berlindung yang paling besar bagi jurnalis tentang objektivitas  adalah epistemologi.
Untuk  jurnalis  publik,  objektivitas  adalah  sangat  mendasar  dalam mengikis keterlibatan warga dalam isu-isu publik yang penting. Argumennya sebagai berikut :
Selagi  laporan  objektif  berusaha  untuk  menetapkan  keakuratan  dan ketidakbiasaan  pada  berita;  maka  tidak  cukup  untuk  melayani  penafsiran publik  dan  penggunaan  informasi.  Jadi  informasi  harus  ditetapkan  sebagai suatu  cara  untuk  menciptakan  pertimbangan  reformasi,  tanpa  bimbingan, masyarakat  jadi  kecewa,  mengecewakan  dan  sinis.  Dengan  membuang objektivitas, jurnalis  publik mengerjakan  sesuatu  dibalik penyusunan    berita. Rosen mendefinisikan : Peran Civic Journalism sebagai “perbaikan kapasitas dialog publik, menolong  orang-orang untuk mencari pemecahan  masalah”.
1. Civic  Journalism menjalankan  aktivitas  jurnalistik  dengan  menetapkan sebelumnya  tentang  efek/akhir  tulisan,  menjaga  kehidupan  publik  dan demokrasi.  Hal  ini  tidak  cukup  untuk  mendidik  orang-orang,  untuk  itu perlu  mengikutsertakan  orang-orang  dalam  informasi  harus  menjadi tujuan.
2. Civic  Journalism mencakup  realisasi  dari  partisipasi  para  jurnalis,  tidak hanya sebagai penonton, dalam kehidupan publik siapa pun memperoleh pengaruh yang timbal balik dalam membangun identitas bangsanya.
3.  Pada  realitas  aktivitas  jurnalistik,  jurnalis  dan  warga  negara    memiliki sudut  pandang  yang  berbeda, Civic  Journalism mengacu  pada  apa  yang dipikirkan  oleh  khalayak  sebagai  suatu  kumpulan  warga  negara,  bukan hanya sebagai konsumen media. Rosen melihat warga negara merupakan pusat “aktor dan orang yang berdiskusi” dalam kehidupan publik. Notasi atau  dugaan  ini    ketertutupan  hubungan  antara  warga  negara  dengan konsep  komunitarian  dimana  didasari  oleh  penciptaan  dialog  publik untuk memproduksi makna, pemahaman dan hubungan.
Dimaknai  pula,  membangun  komunitas, Civic  Journalism berbicara tentang  promosi  dan  bersekongkol  dengan  pertimbangan  warga  dimana kadang-kadang  konsensus.Timbulnya Civic  Journalism karena  banyaknya keluhan  dari  warga  negara,  bahwa  surat  kabar  menjadi  “konstruksi  yang
salah,  yang  di  desain  dengan  ekstrim  oleh  politikus  yang  diabadikan  terus menerus  oleh wartawan.
Selanjutnya,  Model  Kerja Civic  Journalism dikemukakan  oleh  Yanke Lovich (1991) dan Charity (1995) bahwa ada 3 tahap yaitu :
1.   Tahap pertama menumbuhkan hati nurani :
a.  “Mendengar” merupakan bagian integral dari pekerjaannya
b.  Bertanya pada orang-orang tentang pemikirannya
c.  Memantapkan kedudukannya sebagai warga negara
d.  Mendorong dialog diantara publik
e.  Mengirim reporter keluar dari komunitasnya
f.  Menempatkan diri dalam pihak publik
g.    Menggunakan  teknik-teknik  tertentu  seperti  Polling, Focus  Group Correctly .
2.   Tahap kedua merencanakan : Working Through (kesiapan kerja)
a.    Individu  harus  berhadapan  dengan  perubahan  kebutuhan  dalam proses internal yang besar.
b.   Charity  meyakini  beberapa  tujuan  untuk  pers,  pemilihan artikulasi/penyajian kata atau kemungkinan-kemungkinan solusinya; menyajikan konsekuensi dari suatu pilihan.
c.   Menjembatani gap  komunikasi antara para ahli dengan orang biasa.
d.  Mengidentifikasi  nilai-nilai  utama/inti  yang  membantu  pilihan- pilihan publik.
e.   Mempertimbangkan kemudahan-kemudahan yang ditegaskan sebagai  hal  yang  konstruktif,  fokus,  personal,  pembicaraan  atas dasar  konsensus  dan  mempromosikan  iklim  “sipil”  dimana  hal  itu ditempatkan.
3.   Tahap ketiga Yanke Lovinch (1993) : merupakan resolusi sebagai akhir mencapai  kesuksesan  dari  “kesiapan  kerja”,  tidak  hanya  sebagai pekerjaan intelektual tapi juga menjadi kemapanan emosional dan moral yang  dibuat  stabil  dan  merupakan  tanggung  jawab  atas  pilihan  seorang jurnalis.  Charity  menggunakan  3  cara  jurnalis  untuk  menolong  orang- orang mencapai “Resolusi” yaitu :
1.   Dengan mendengar konsensus publik
2.    Dengan  berlaku  sebagai wacthdog untuk  memastikan  antara perilaku official dengan  warga  negara  mengacu/berpedoman  pada mandat.
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 75
3.   Dengan  mencoba  untuk  menjaga  perhatian  masyarakat  untuk mencapai tujuan jangka panjang.
Berdasarkan  pemikiran  yang  diuraikan  sebelumnya,  terdapat  visi  dan misi  yang  sama  antara  konsep  jurnalistik  publik  dengan  tujuan  dari  media komunitas,  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  dalam  aspek  informasi  dan komunikasi  yang  adil,  perlu  diperjuangkan.  Dimana,  prioritasnya  untuk membangkitkan  kesadaran  warga  komunitas,  bahwa  mereka  memiliki  hak atas  informasi  yang  diperoleh  maupun  dalam  menyatakan  informasi  itu sendiri;  sampai  pada  menghasilkan  solusi  yang  tepat  mengatasi permasalahan secara mandiri.

## 2.7 Tujuan Utama Jurnalisme Publik
Tujuan  utama  jurnalisme  publik  adalah  menyediakan  informasi  yang dibutuhkan  warga  agar  mereka  bisa  hidup  merdeka  dan  mengatur  diri sendiri.
Media  membantu  kita  mendefinisikan  komunitas  kita,  menciptakan bahasa  yang  dipakai  bersama,  dan  pengetahuan  yang  dipahami  bersama, yaitu  pengetahuan  yang    berakar  pada  realitas.  Jurnalisme  juga  membantu warga mengenali tujuan komunitas, atau mengenali para pahlawan, dan para penjahat.  Sulit  rasanya  untuk  memisahkan  konsep  jurnalisme  dari  konsep penciptaan  komunitas,  dan  selanjutnya  penciptaan  demokrasi.  Sehingga sebuah  kelompok  yang  ingin  menindas  kebebasan  harus  menindas  pers terlebih  dahulu.  Menariknya,  untuk  menindas  kebebasan  mereka  tak  perlu menindas  kapitalisme.  Pada  situasi  terbaiknya,  seperti  yang  akan  kami perlihatkan,  jurnalisme  mencerminkan  sebuah  pemahaman  halus  tentang bagaimana  warga  berperilaku,  pemahaman  yang  kami  sebut  Teori Keterkaitan Publik.
“Tujuan  utama  jurnalisme  adalah  menyampaikan  kebenaran  sehingga orang-orang  akan  mempunyai  informasi  yang  mereka  butuhkan  untuk berdaulat”.    Kata-kata  ini  datang  dari  Jack  Fuller,  penulis,  novelis, pengacara,  dan  presiden  Tribune  Publishing  Company  yang  menerbitkan harian Chicago Tribunes.
Para  juru  warta  ini  menyodorkan  fungsi  demokrasi  dengan  angka mendekati  dua  banding  satu  ketimbang  jawaban-jawaban  lain.  “para profesional di bidang pemberitaan pada setiap jenjang …menyatakan mereka setia berpegang teguh pada seperangkat standar yang kurang lebih setara dan
terkait  dengan  misi  informasi  publik”.  Tujuannya  “untuk  melayani kesejahteraan  umum dengan  menginformasikan  berita kepada orang-orang”.
Misi demokratis  ini bukan  hanya  gagasan modern.  Konsep  penciptaan kedaulatan  telah  bergema  dari  setiap  pernyataan  dan  argumen  hebat  tentang pers selama berabad-abad. Bukan hanya  dari wartawan, tapi juga dari  kaum revolusioner  yang  berjuang  untuk  demokrasi,  baik  di  Amerika  maupun  di setiap sudut tempat demokrasi  tumbuh.
Makin  demokratis  sebuah  masyarakat,  makin  banyak  berita  dan informasi  yang  didapatkan.  Wartawan  menjadi  “pemimpin  diskusi,”  atau “mediator"  daripada  menjadi  guru  atau  pengajar  semata.  Audiens  tidak hanya  menjadi  konsumen,  melainkan  “pro-sumen”,  sebuah  peranakan  dari konsumen  dan produsen (Seeley  Brown, 2003 : 21).
Menurut  Dewey,  tujuan  demokrasi  bukanlah  mengatur  urusan  publik secara  efisien.  Tujuannya  memungkinkan  orang  mengembangkan  potensi mereka  sepenuhnya.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  adalah  cara,  bukan  hasil akhir.
Yang  tersirat  dalam  teori  Burgin  adalah  tiap  orang  punya  minat  dan bahkan  jadi  pakar  terhadap  suatu  hal.  Argumentasi  bahwa  orang  sebetulnya tak  ambil  peduli  atau  sebaliknya  bahwa  orang  tertarik  pada  semua  hal, adalah mitos belaka. Saat mendengarkan wartawan maupun warga berbicara, maka disadari bahwa pendekatan Burgin adalah deskripsi yang lebih realistis tentang  bagaimana  orang-orang  berinteraksi  dengan  berita.  Itulah  yang disebut Teori Keterkaitan Publik.

## 2.8 Sikap, Nilai, dan Kepercayaan Wartawan Sebagai Personal
Sebagai  seorang  individu  yang  memiliki  profesi  dengan  segala keterikatan  terhadap  komitmen  dan  kode  etik,  wartawan  juga  dipengaruhi oleh  latar  belakang  sikap,  nilai,  dan  kepercayaan  yang  dimilikinya. Lingkungan  lembaga  media,  agama,  etnik  merupakan  unsur-unsur  yang mewarnai karya jurnalistik yang dihasilkannya.
Secara  lengkap  Shoemaker  &  Reese  menjelaskan  bahwa  nilai  dan kepercayaan yang dimiliki  wartawan bisa dalam bentuk sebagai berikut :
1. Ethnocentrism :  Seperangkat  wujud  budaya  atau  kondisi  etnik  (suku bangsa) yang mencakup nilai dan norma, acuan perilaku dan acuan karya.
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 77
2. Altruistic  democracy :  pertahanan  sikap  demokrasi  yang  berpihak  pada kelompok yang tertindas dan didominasi oleh kekuatan/kekuasaan
3. Responsible  capitalism :  kapitalisme  yang  bertanggungjawab  atas kepentingan publik
4.  Individualism : sikap  individualistis  dalam bentuk kepentingan  diri  yang menonjol, egoisme, tidak mempedulikan kondisi di luar diri.
5.  Moderatism : sikap moderat
6.  Social Order : tatanan sosial yang berlaku disekelilingnya
7.   Leadership  :  kepemimpinan  baik  secara  makro  negara  maupun  mikro  di lembaganya.
Dalam  grafik  di  bawah  ini,  tergambarkan  beberapa  hasil  penelitian mengenai  komitmen  para  jurnalis  yang  dilatarbelakangi  oleh  sikap politiknya  secara individual  serta orientasi keagamaan yang dimilikinya.
a.Personal Political Attitudes
0 10 20 30 40 50 60 70 General Journalist sample, 1971 (Johnstone, et al., cited in Weaver & Wilhoit,
1986) General Journalist sample, 1982-1983 (Weaver & Wilhoit, 1986) U. S adult population, 1981 (Gallup Poll, cited in Weaver & Wilhoit, 1986) Elite Journalist sample, 1979-1980 (Lichter, Rothman &
Lichter, 1986)
Left / Liberal Middle-of-the-road
Right / Conservative
78                                                                 Volume XXII No. 1 Januari – Maret 2006 : 52 - 92
Personal Religious Orientations
Influences Of Personal Attitude, Values and Beliefs on Content 0 10 20 30 40 50 60 70 General Journalist sample, 1979-1980 (Lichter, Rothman & Lichter, 1986)
General Journalist sample, 1982-1983 (Weaver & Wilhoit, 1986) U. S adult population, 1981 (Gallup Poll, cited in Weaver & Wilhoit, 1986) Protestant Catholic Jewish

## 2.9 Peranan Etika dan Profesi bagi Wartawan
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Shoemaker  dan  Reese (1991) Konsepsi peran jurnalistik ada 3 (tiga) yaitu :
1. The  interpretive  functions :  yaitu  yang  berfungsi  sebagai  penafsiran  atas aktivitas profesinya
2. The dissemination functions , berfungsi sebagai penyebaran informasi dan idealisme  sekaligus  nilai-nilai  yang  ada  tentang  profesinya  kepada masyarakat.
3. The adversary functions , merupakan fungsi sebagai penasehat, pengawas dan pengontrol wartawan dalam menjalankan profesinya di masyarakat.
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 79
Berdasarkan  fungsi  di  atas,  maka  dalam  menjalankan  profesinya, wartawan memiliki  komitmen  pada aspek-aspek berikut ini :
1. It is a full-time occupation , memahami  dan  menyadari bahwa profesi  ini merupakan  pekerjaan  yang  “ fulltime ”;  tidak  bisa  dipadukan  dengan pekerjaan lain atau dijadikan pekerjaan sampingan.
2. Its practitioners , memahami sebagai seorang praktisi, ia terikat oleh suatu komitmen yang mendalam tentang tujuan dari profesi tersebut; artinya ia siap  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terkait  dengan  berbagai lembaga/organisasi publik.
3. Entrance  to  and  continuance  in  the  profession ,  memahami  persyaratan dan segala konsekuensi yang akan dihadapi dalam memasuki profesi ini, termasuk  memantapkan  diri  untuk  memenuhi  standar-standar  yang ditentukan profesi
5. It  is  must  serve  society ,    berarti  siap  dengan  pekerjaan  untuk  menjadi pelayan informasi bagi masyarakatnya.
6. Its  members  must  have  a  high  degree  of  outonomy ,  bahwa  untuk menjalankan profesinya dengan baik, wartawan sebagai anggota asosiasi profesi harus memiliki kebebasan/otonomi yang penuh.

## 3 Metodologi Penelitian
Bab  ini  memaparkan  metode  penelitian  yang  digunakan  serta  tahapan dan langkah-langkah  yang dilakukan dalam penelitian.

## 3.1 Metode Penelitian
Fokus  penelitian  ini  adalah  menyelidiki  cara-cara  wartawan berkomunikasi  secara  tertulis  melalui  media  massa;  dimana  cara  dan  pola penyampaian  tersebut  berinteraksi  dengan  seluruh  latar  belakang  sistem sosial budaya yang dimilikinya.
Troike  (1982)  menegaskan  tentang  fokus  etnografi  komunikasi  adalah : “… the way communication within it is patterned and organized as systems of communicative events, and the ways in which these interact with all other systems of culture ” (Troike, 1982 : 3).
Istilah  Etnografi  yang  berasal  dari ethno (bangsa)  dan graphy (menguraikan);  biasanya  mengacu  pada  uraian  menyeluruh  tentang  suatu masyarakat  dalam  kebudayaan  tertentu.    Thomas  R.  Lindlof  (1995)  serta Nason  &  Golding  (dalam  Mulyana,  2001)  memperinci  lebih  lanjut,  bahwa: “Etnografi  yang  berakar  dari  Antropologi  pada  dasarnya  adalah  kegiatan peneliti  untuk  memahami  cara  orang-orang  berinteraksi  dan  bekerja  sama melalui  fenomena  yang  teramati  dari  kehidupan  sehari-hari;  atau menguraikan  seluruh  aspek  yang  relevan  dengan  eksistensi  suatu  budaya, sistem  sosial  atau  kepercayaan  dan  pengalaman  bersama”  (Nason  & Golding,  dalam  Mulyana  2001  :  161  dan  Lindlof,  1995  :  20).  Adapun  ciri- ciri penelitian  etnografi  diantaranya  adalah,  pertama,  bertujuan  menguraikan suatu  tradisi-tradisi  komunikasi  secara  menyeluruh  baik  yang  bersifat eksplisit  maupun  implisit;  kedua,  berbentuk  uraian  yang  tebal  ( thick description );  ketiga,  menggunakan  berbagai  sumber  data  yang  banyak; keempat,  dapat  menggunakan  angka-angka,  prosedur  statistik,  matriks,  tabel dan  alat  ukur  yang  dikuantifikasikan  dalam  rangka  mencapai  tujuan etnografi yang diharapkan.
Untuk  itu,    pada  penelitian  ini  akan  mempelajari  pemahaman,  sikap dan  kesepakatan  wartawan  akan  “ideologi”  jurnalistik  publik.  Noeng Muhadjir dalam  bukunya Metode  Penelitian Kualitatif   menjelaskan  bahwa  : “Studi  etnografi  menekankan    peran  timbal-balik  antara  sejumlah  variabel yang  berada  dalam  situasi  wajar  dan  dalam  konteks  yang  tidak dimanipulasi.”  (Muhadjir,  2000  :  132).  Dengan  demikian  penelitian  ini ketika  mengkaji  komitmen  wartawan  dalam  menjalankan  profesinya;  bukan menghubungkan  variabel  sebab  akibat  secara  kaku  dan  dipaksakan;  namun berlangsung secara wajar apa adanya..
Kegiatan    penelitian  ini  berusaha  menangkap  sepenuh  mungkin realitas  empirik  berdasarkan  wartawan  yang  diteliti,  cara  wartawan menggunakan  simbol-simbol  dalam  konteks  tertentu.  Jadi  peneliti menempatkan  diri  sebagai out-sider ,  bukan in-sider ;  walaupun  diperlukan jalinan  yang  akrab  dalam  waktu  relatif  lama  dengan  para  wartawan  yang diteliti.
Disain  penelitian  etnografi  yang  ditetapkan  sebagai  penelitian kualitatif  ini,  termasuk  desain multiple  site  and  subject  studies, yaitu penelitian  yang  berorientasi  ke  arah  pengembangan  teori,  dan  biasanya memerlukan banyak lokasi dan subyek dari pada hanya dua atau tiga. Untuk itu  penelitian  ini  mengambil  beberapa  lokasi  dimana  wartawan  bekerja  di
Kota  Bandung  sebagai  perwakilan  daerah  urban  dan  Kabupaten  Purwakarta yang  mewakili  daerah  rural/perdesaan.  Berbeda  dengan  studi  kasus  yang meneliti  satu  konteks,  satu  subyek  atau  satu  kumpulan dokumentasi  secara mendalam  dan terinci (Muhadjir, 2000 : 135).
Menurut  Muriel  Saville  Troike  dalam  buku The Ethnography  of Communication (1986), unit analisis dari penelitian etnografi dapat mengacu pada  cara-cara  berkomunikasi  dalam  seluruh  tingkatan  /  bentuk  komunikasi baik antar persona, kelompok maupun komunikasi massa (Troike, 1986 : 3). namun  pada  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  pada    komunikasi  massa melalui  media cetak, surat kabar dan media elektronik  radio.

## 3.2 Langkah-Langkah Penelitian
Beberapa  langkah  yang  akan  peneliti  tempuh  dalam  pemilihan  suatu kasus adalah sebagai berikut:
a. Melakukan  wawancara  dengan  wartawan  mengenai  istilah  ‘jurnalisme publik’ dan pemahaman para wartawan tentang ‘jurnalisme publik’.
b. Menyebarkan  angket  penelitian  kepada  para  wartawan  tentang  model kerja jurnalisme publik dari Yanke Lavich dan Charity.
c. Menghubungkan  inti  masalah,  hasil  wawancara  dengan  teori-teori komunikasi, terutama komunikasi massa.
d. Menganalisis bagaimana komitmen wartawan terhadap jurnalisme publik yang  terbentuk  antara  pemahaman  wartawan  terhadap  persatuan  dan kesatuan  yang  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  profesi  dan kesepakatan  wartawan  dalam  melibatkan  masyarakat  dalam  memproses hasil karya jurnalistiknya.
e. Membuat  kesimpulan  akhir  tentang  bagaimana  jurnalisme  publik  yang dipahami para wartawan.

## 3.3 Objek atau Sasaran Penelitian
a. Orang
1. Wartawan media cetak yaitu surat kabar yang terbit di Kota Bandung dan  Kabupaten  Purwakarta  sebagai  sumber  yang  tepat  dari  kalangan wartawan untuk menjelaskan tentang bagaimana pemahaman terhadap jurnalisme publik.
2. Wartawan  media  elektronik,  yaitu  radio  ada  di  Kota  Bandung  dan Kabupaten    Purwakarta  sebagai  sumber  yang  tepat  dari  kalangan wartawan untuk menjelaskan tentang bagaimana pemahaman terhadap jurnalisme publik.
b. Kondisi dan situasi
Data  yang  diperoleh  lewat  pengamatan  yang  cermat  dan  intens  terhadap fenomena  bagaimana  menghadapi  kelompok  masyarakat  yang  komplain atas hasil karya jurnalistik yang dimuat, latar belakang si wartawan (usia, status  keluarga,  pendidikan,  pengalaman  kerja,  etnik,  pengalaman organisasi,  aktivitas  lain  di  luar  pekerjaan,  hobi,  dll  yang  menyangkut data  demografi),  latar  belakang  psikografi,  sikap,  dan  kedudukan wartawan (responden) di media massa.

## 3.4 Teknis Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  penelitian  dimaksudkan  di  sini  adalah teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder.  Berdasarkan  metode  penelitian  yang  dipilih  yaitu  metode penelitian  kualitatif,  maka  teknik  pengumpulan  data  penelitian  lapangan digunakan  teknik  pengamatan  dan  wawancara  mendalam  yang  dilakukan terhadap  para  responden  yang  terpilih.  Untuk  teknik  pengumpulan  data pengamatan,  yang  dimaksudkan  penelitian  ini  adalah  sebagaimana  yang dikemukakan  Rusidi  (1993:  3-4),  Nasution  (1996:  60-61),  Brannen (1996:11)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  seorang  peneliti  yang  terjun ke  lapangan  dengan  sengaja  mempertajam  dan  memusatkan  perhatiannya kepada hal-hal yang diinginkan  di lapangan sesuai dengan  tujuan penelitian.
Dengan  beradanya  peneliti  di  lapangan  melalui  pengamatan  terlibat, peneliti  dengan  sendirinya  memiliki  kesempatan  untuk  mengumpulkan  data langsung  dari  pihak  pertama  lebih  banyak  lagi,  lebih  terinci,  dan  lebih cermat  lagi,  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  perolehan  pemahaman  dan makna yang mendalam  tentang jurnalisme  publik.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  wawancara  mendalam  di  sini menurut  Nasution  (1996:  72-73),  Filstead  (1970:  6)  dan  Chadwick  et.al. (1998:  234)  yaitu  berupa  wawancara  yang  pelaksanaannya  dalam  bentuk pertanyaan  terbuka,  tidak  berstruktur,  dan  menyelidik  yang  tujuannya  untuk memperoleh  keterangan  rinci  dan  makna  pemahaman  yang  mendalam mengenai  pandangan  orang  yang  diteliti.  Apabila  keterangan  yang  diberikan
responden  masih  dianggap  bersifat  umum,  belum  sesuai  dengan  tujuan penelitian,  maka  dalam  wawancara  mendalam  ini  peneliti  kembali  menggali keterangan yang diinginkan  secara lebih terinci dan mendalam  lagi.
Mengenai  teknik  pengumpulan  data  sekunder,  digunakan  studi kepustakaan  yang  pada  hakekatnya  berupa  telaahan  terhadap  beberapa literatur yang berhubungan dengan  penelitian

## 3.5 Teknik Analisis
Analisis  data  merupakan  upaya  mencari  dan  menata  secara  sistematis catatan  hasil  observasi,  wawancara,  dan  lainnya  untuk  meningkatkan pemahaman  peneliti  tentang  kasus  yang  diteliti  dan  menyajikan  sebagai temuan  bagi  orang  lain.  Taknik  analisis  data  penelitian  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  mengacu  kepada  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  etnografi.

## 3.6 Lokasi Penelitian
Penelitian ini  dilakukan  di  Kota  Bandung  dan  Kabupaten  Purwakarta. Sebagai  dasar  pertimbangan  secara  sosiologis,  bahwa  Kota  Bandung mewakili  karakteristik  wilayah  urban  (perkotaan)  dan  Purwakarta  mewakili wilayah  rural  (pedesaan);  oleh  karena  secara  teoritis,  latar  belakang demografis  serta  latar  belakang  kedudukan  lembaga  pers,  dianggap  dapat mempengaruhi  komitmen  wartawan terhadap profesinya.

## 3.7 Jadwal Penelitian
Aktivitas  penelitian  secara  keseluruhan  yang  disesuaikan  dengan jadwal  yang  disediakan  yaitu  6  (enam)  bulan,  dengan  perincian  sebagai berikut :
1). Persiapan 1  bulan - penyusunan proposal
- pedoman wawancara
- penentuan lokasi dan informan 2) Pengumpulan data lapangan 2,5 bulan 3) Pengolahan data & Diskusi 1,5 bulan 4) Penulisan Laporan & Seminar hasil 1    bulan

## 4 Temuan Penelitian Dan Pembahasan
Sesuai  dengan  permasalahan  penelitian  yang  diajukan  sebelumnya, maka  akan  dipaparkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  mendalam  serta  pertanyaan  tertutup  berbentuk  angket.  Informan penelitian  terdiri  dari  wartawan  media  cetak  serta  wartawan  radio  yang masing-masing mewakili  Kota  Bandung dan  Kabupaten  Purwakarta.  Selama ini  belum  ada  penelitian  yang  membahas  tentang  pengaruh  lingkungan geografis  terhadap  hasil  tulisan/produk  jurnalistik  para  wartawan;  namun dalam  penelitian  ini  ingin  menemukan  juga    perbedaan  wartawan  di  kedua wilayah tersebut; walaupun tidak dihubungkan sebagai variabel sebab akibat yang ketat. Untuk itu sistimatika ini terdiri atas :
1.  Pemaparan  hasil  wawancara  terhadap  wartawan  cetak  &  elektronik dengan susunan
a.   Pemahaman para wartawan tentang jurnalisme publik
b.  Pemahaman  wartawan  terhadap  peraturan  dan  ketentuan  yang mengatur tentang hak dan kewajiban profesinya
c.   Kesepakatan  wartawan  dalam  melibatkan  masyarakat  ketika  dalam memproses hasil karya jurnalistiknya
d.  Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  seorang  wartawan  memiliki kesepakatan terhadap jurnalisme publik.
e. Data kuantitatif tentang aplikasi jurnalisme publik
2. Pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pandangan  Donal  Carbaugh  (dalam  Little  John,  1996:372)  bahwa pada etnografi komunikasi  ada 3 kategori yang harus diungkap yaitu :
1)   Menemukan jenis  identitas  bersama yang  tercipta  melalui  komunikasi dalam  komunitas  budaya.  Karena  daerah  penelitian  di  Bandung  dan Purwakarta,  maka  identitas  komunitas  yang  ditelaah  adalah  komunitas budaya  Sunda.  Walaupun  kondisi  dan  situasi  wilayah  perkotaan  dan perdesaan,  ternyata  membawa  pengaruh  pada  perbedaan-perbedaan komunikasi  di  masing-masing  wilayah.  Diketahui  bahwa  dalam  ruang lingkup  Jawa  Barat  terdapat  beberapa  katagorisasi  tentang  etnik  Sunda
perkotaan  dan  pedesaan;  walaupun  bagi  sebagian  besar  orang  dianggap semua  Sunda  itu  sama.  Namun  apabila  ditelaah  terdapat  identitas  yang berbeda antara komunitas Sunda di Bandung dengan komunitas Sunda di Purwakarta.
Dari  segi  bahasa  yang  digunakan,  di  Bandung  warga  umumnya  sudah bercampur  dengan  etnik-etnik  yang  heterogen  dan  mewakili  etnik  yang ada  di  Indonesia  seperti,  Jawa,  Batak,  Melayu,  Madura  dll.  Dengan demikian karakter etnik yang berbeda tersebut terwujud pula pada  sikap, pemikiran  dan  tindakan-tindakan  para  jurnalis  ketika  menjalankan profesi  sehari-harinya.  Berbeda  dengan  warga  Purwakarta  yang  relatif lebih  banyak  etnik  Sunda  yang  diukur  dari  penggunaan  bahasa  Sunda masih  cukup  mendominasi  dalam  keseharian  para  wartawannya. Karakter  etnik  Sunda  yang  halus,  dengan  ungkapan  yang  panjang-lebar ( malapah  gedang ),  agak  takut  dan  segan  jika  yang  dibicarakannya sesuatu  yang  dianggap  peka,  seperti  mengkritik  orang  lain,  mengungkap kesalahan  orang  lain  di  depan  publik,  berbicara  masalah  uang  atau politik  sedikit  banyak  “menyentuh”  para  wartawan  untuk  lebih  hati-hati dalam  menyusun  produk  jurnalistiknya;  walaupun  di  sisi  lain  tuntutan keterbukaan, transparansi informasi sangat gencar menerpa dirinya.
Pada etnik Sunda di perkotaan relatif sudah jarang berbahasa Sunda, jika pun  ada  mereka  menggunakan  bahasa  Sunda  ‘pasar’  yang  agak  kasar, namun  mengesankan  keakraban.  Di  kota  para  wartawan  walaupun memang  semua  bukan  berasal  dari    etnik  Sunda,  umumnya  berbicara lebih  langsung  dan  terbuka,  mengkritik,  saling  menegur  sudah  dianggap biasa.
2)   Mengungkapkan pengertian  bersama  atas  aktivitas  jurnalistik dilihat dari faktor-faktor  proses pencarian,  pengolahan, dan  penyajian  informasi dan  pemaknaan  yang  khas  atas  fenomena  dan  peristiwa  yang dihadapinya melalui  simbol-simbol  komunikasi;  khususnya bahasa.
Kondisi  ini,  jika  mengambil  istilah  dari  Edward  T.Hall  (1973),  bahwa dalam  komunitas  Purwakarta  cenderung  memiliki  ciri-ciri  komunikasi konteks  tinggi,  sedangkan    Bandung  memiliki  ciri-ciri  komunikasi konteks  rendah.
Ciri-ciri  komunikasi  konteks  tinggi  diantaranya,  pesan  sifatnya  implisit, tidak langsung, tidak terus terang, verbal bersembunyi dalam non verbal, pernyataan  verbal  bisa  bertentangan  dengan  non  verbal,  tahan  lama,
lamban  berubah,  mengikat  kelompok  yang  menggunakannya  serta senantiasa menjaga harmoni.
Sedangkan    dalam  konteks  rendah  dicirikan  dengan,  pesan  verbal  dan eksplisit, gaya bicara langsung, lugas dan terus terang dan sifatnya cepat serta mudah berubah (Edward T.Hall, dalam Mulyana, 2000 : 293-296).
3)  Menelusuri kontradiksi-kontradiksi/paradoks dalam kelompok wartawan  dan  redaksi melalui  aktivitas  jurnalistik  sehari-hari. Perlakuan  redaksi,  pejabat  dan  tokoh  sebagai  sumber  berita,  aturan hukum  dan  kode  etik  jurnalistik termasuk  komitmen pribadi atas profesi menimbulkan  kontradiksi  atau  paradoks  secara  internal  wartawan maupun  dengan  pihak  eksternal.  Di  satu  sisi  kondisi  psikografi,  sosial, budaya  pada  wartawan,  menumbuhkan  produk  jurnalistik  yang  khusus; namun di sisi lain juga tuntutan eksternal seperti meningkatnya kesadaran publik  atas  informasi  yang  diterimanya  menjadikan  kondisi  wartawan yang ambigu.
Otonomi  yang  diberikan  pada  wartawan  untuk  mempertahankan otoritasnya;  memberikan  pendidikan  tentang  peran-peran  sosial  yang multikompleks  sekaligus    menanamkan  pemikiran  tentang  kebebasan  pada audiens  media.  Oleh  karena  masuknya  pengaruh  eksternal  dan  intenal terhadap  publik;  menjadikan  banyak  perubahan,  pergeseran  maupun pergantian  semua  aspek  kehidupan  di  masing-masing  warga  Jawa  Barat sebagai  konsumen  media.  Transisi  pencarian  identitas  diri  baik  pada wartawan  maupun  pada  khalayak  ini,  membuat  berbagai  ‘kegoncangan’ masyarakat  baik  secara  individual  maupun  komunal.  Penguatan  kelompok diperlukan dalam rangka mempertemukan  hal yang bersifat paradoks tadi.
Berdasarkan  isu-isu  atau  topik  informasi  yang  diangkat  sebagai jurnalisme  publik,  kemudian  dianggap  “layak  atau  tidak  layak”  disiarkan melalui  media  massa;  prosesnya  sesuai  dengan  asumsi  yang  dihasilkan  oleh Teori  Hubungan  Koorientasi  dari  McLeod  dan  Chaffee  (1973)  yang menekankan  bahwa  dalam  komunikasi  antar  kelompok  dalam  suatu masyarakat  adalah  berlangsung  secara  interaktif  dan  dua  arah    antara  elit- publik-media.  Teori  ini  menjelaskan  pula  bahwa,  informasi  tentang  sesuatu, dicari  dari  atau  didapat  oleh  anggota  masyarakat  dengan  mengacu  pada pengalaman  pribadi,  sumber  dari  kalangan  elit/tokoh,  media  massa,  atau kombinasi  ketiganya.  Relevansi  dari  teori  ini  terletak  pada  situasi  yang dinamis  yang  dihasilkan  oleh  hubungan  antara  publik-elit;  publik-media; elit/tokoh-media.    Kondisi  ini  berarti  dalam  jurnalisme  publik,  wartawan
harus  melibatkan  sejauh  mungkin  publik  yang  terkait  dengan  isi  informasi tersebut.  Dengan  kata  lain,  dalam  melaporkan  suatu  peristiwa,  perspektif yang  digunakan  oleh  wartawan  adalah  kepentingan  publik  dengan orientasinya yang  mengarah  pada  fungsi edukasi  (pendidikan);  tidak  semata- mata hanya bisnis.
Sistem  informasi  dalam  konteks  jurnalisme  publik  dalam  perspektif akademisi  mungkin  bisa  berbeda  dengan  perspektif  “orang  lapangan”. Kriteria  informasi  yang    mengarah  pada  kepentingan  publik  memiliki beberapa prasyarat diantaranya sebagai berikut:

## 1)   Pengelolaan  informasi dalam sistem lembaga pers .
Sistem yang baik dapat terjadi  jika mekanisme aliran informasi  benar- benar  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Untuk  itu  diperlukan  pemilik dan  pengelola  lembaga  pers  yang  benar-benar  dapat  memantau  mekanisme tersebut  secara  berkala.  Beberapa  kriteria  yang  wajib  dipenuhi  oleh  sebuah lembaga pengelola  lembaga pers diantaranya sebagai berikut :
(1)  Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pengelola informasi.
(2)  Adanya keterwakilan/representasi dari tiap kelompok/lembaga masyarakat  yang  aktif  sebagai  perwakilan  dari  kelompok-kelompok masyarakat  yang  ada  (etnik,  agama,  wilayah,  kepentingan,  dan sebagainnya).
(3)  Pengambilan  keputusan  maupun  hal-hal  yang  terkait  dengan kepentingan  publik  dalam  lembaga  tersebut  harus  dilakukan  secara demokratis.
(4)  Lembaga  harus  terbuka  baik  pada  pengelolaan  informasi  maupun pengelolaan  kegiatan,  seperti  unsur  sumber  dana/keuangan,  mekanisme pemilihan  pimpinan/redaksional,  atau  kepentingan  lain  yang  ada didalamnya.
(5)  Untuk  menghindarkan    konflik  kepentingan,  maka  idealnya  lembaga pers  tidak  boleh  berafiliasi  pada  suatu  golongan  tertentu  (partai  politik, lembaga  agama  tertentu,  kepentingan  sosial  ekonomi  kelompok tertentu).
(6)  Lembaga  harus  memiliki  kapasitas  yang  baik  untuk  mengelola informasi.  Kapasitas  tidak  selalu  harus  diwujudkan  melalui  SDM  yang
berpendidikan  tinggi,  namun  pengalaman,  daya  juang  yang  tinggi,  dan yang  paling  penting  komitmen  moral  dan  profesional  merupakan  aspek utama yang perlu dipertimbangkan.
(7)  Mekanisme kontrol  diperlukan dalam lembaga pers  (antar posisi dalam lembaga  pers)  maupun  antara  lembaga  pers  dengan  pihak  luar (kelompok  masyarakat,  birokrat,  kelompok  profesi,  akademisi  dan sebagainya); di samping perlu pula dibuat mekanisme pertanggungjawaban publik yang jelas dan tepat.
(8)  Keberlanjutan    lembaga  pers  harus  didesain  dan  dilaksanakan  untuk mampu  berjalan  dalam  jangka  panjang  dan  konsisten  atas  visi  misi lembaganya.
(9)  Lembaga  harus  memiliki  fungsi  dan  peran  yang  jelas  serta  tegas keberadaannya  di  tengah-tengah  masyarakat,  karena  ia  dapat mengarahkan pada suatu perubahan yang positif.

## 2) Informasi sebagai content.
Informasi  merupakan  ruh  yang  harus  dikembangkan  terus  menerus dalam  sistem  komunikasi  yang  demokratis.  Informasi  akan  semakin berkembang  dan  meningkat  nilai  dan  makna  bagi  si  pemakainya  manakala informasi  tersebut  menyentuh  kebutuhan    masyarakat.  Terdapat  persyaratan atau  kriteria  tertentu  agar  informasi  dikategorikan  sebagai  yang  berkualitas. Diantaranya adalah sebagai berikut :
(1)  Diperlukan  kepastian  yang  menjamin  bahwa  informasi  yang  digali, distrukturkan,  diolah,  serta  didistribusikan  ini  bukanlah  untuk kepentingan pengelola / lembaga pengelola.
(2)  Informasi harus jelas dan lengkap dengan memenuhi standar dasar yakni mampu  menjawab  setidak-tidaknya  :  apa,  siapa,  dimana,  kapan, mengapa, dan bagaimana.
(3)  Informasi  yang  disusun  dan distrukturkan sesuai  dengan kebutuhan  dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
(4)  Informasi  yang  disusun  dan distrukturkan sesuai  dengan kebutuhan  dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat; khususnya yang berada di lingkungannya .
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 89
(5)  Informasi  tersebut  dapat  dijadikan  alat  untuk  pengambilan  keputusan oleh masyarakat (para decission maker ).
(6)  Informasi  tersebut  merupakan  alat  untuk  memandirikan  seluruh  lapisan masyarakat,  dengan  informasi  tersebut,  maka  pengetahuan  khalayak bertambah,  dengan  informasi  tersebut  juga  khalayak  dapat  menyusun perencanaan sendiri  dan  yang semakin  mendorong  ke  arah kemandirian mereka.
Chaney  dalam  “ Communication  &  Community ”  (Chaney,  1978  :  1) membantah  perspektif  transmisi  linear  pada  komunikasi  massa  dan menekankan  dimensi  struktural  yang  mendasari  proses  komunikasi.  Dalam perspektif jurnalistik publik (dengan  atau tanpa media perantara)  merupakan suatu  aktivitas  manusia  yang  mendasar,  yang  mentransormasi  pengalaman pribadi  individu  menjadi  pengalaman  kolektif  publik.  Konteks  dimana proses  berlangsung  dalam  suatu  masyarakat  adalah  suatu  elemen  esensial untuk  memahami  perkembangan  pengalaman  kolektif  dan  proses komunikasi  dengan  kondisi  sosial  yang  spesifik.  Karena  komunikasi  publik adalah  suatu  aktivitas  dasar  manusia,  Chaney  menolak  pendapat  bahwa media  massa  dapat  menyumbang  secara  eksklusif  pada  kolektifasi pengalaman, transformasi pengalaman  individu  menjadi  pengalaman  sosial.
Jurnalisme  publik  merupakan  perwujudan  visi  demokratisasi komunikasi  yang    secara  aplikatif    dikemukakan  oleh  Calhoun  dan Habermas  (dalam  Hidayat  2003  :  vii)  berpendapat  bahwa  :  “Hak  informasi masyarakat  seperti  dalam  gagasan  “ Public  Sphere ”  (Calhoun,  1992, Habermas,  1993)  adalah  hak  untuk  mencari,  memakai,  menggunakan, membuat  secara  bebas,  informasi  apapun  yang  diinginkan,  dalam  sebuah ruang  publik  yang  terbuka  dimana  masing-masing  kedudukan  pihak  -  pihak tersebut adalah setara”.
Berdasarkan  hubungan  tersebut,  Murdock  dan  Golding  berpendapat bahwa sistem komunikasi dan informasi harus memiliki dua ciri utama. Pada tingkat  produksi,  ia  harus  menawarkan  keberagaman  dan  menyediakan umpan  balik  dan  kemungkinan  partisipasi  bagi  khalayak.  Pada  tingkat konsumsi  ia  harus  dapat  menjamin  akses  universal  orang  terhadap  lembaga komunikasi  terlepas  dari  penghasilan  dan  tempat  tinggal  orang. Persoalannya, belum ada  sistem pengorganisasian institusi  komunikasi   yang paling sempurna bagi perwujudan kewarganegaraan secara maksimal.
Selain  itu,  sesuai  dengan  pandangan  Habermas  (1979,  dalam  Magnis Suseno,  1990:  98  dan  Hardiman,1993:  128)    bahwa  model  situasi pembicaraan  dalam  masyarakat  komunikatif    atau  memunculkan  diskusi publik yang kritis adalah :
1)   Wilayah  sosial  yang  bebas  sensor  dan  dominasi,  sehingga  semua  orang bebas berbicara, tanpa kekangan terhadap apa yang diungkapkan;
2)   Tiap  individu  punya  akses  yang  sama  untuk  berbicara  atau  semua pembicara dalam posisi yang setara;
3)   Norma-norma,  kewajiban-kewajiban  masyarakat  tidak  bersisi  satu,  tapi jamak; tapi sebaiknya orang-orang yang terlibat tidak punya kepentingan bisnis, profesional, pejabat atau politikus;
4)  Distribusi  kekuasaan  diberikan  secara  sama  pada  semua  lapisan masyarakat.
Dengan  kondisi  seperti  di  atas  akan  terbentuk  komunikasi  yang emansipatif, dimana  tiap  individu dapat  memenuhi  berbagai  kepentingannya; terutama  sebagai  “warga    biasa”  yang  tidak  memiliki  akses  kekuasaan. Dengan  adanya  peningkatan  pemahaman,  kesadaran,  dan  keterampilan warga  komunitas    dalam  menerima/memanfaatkan  informasi;    menghimpun dari  berbagai  sumber;  mengolah/memproses  atau  mengkemas  serta menyampaikan informasi  merupakan  aspek-aspek  tercapainya  situasi komunikasi  yang demokratis.
Disaat  reformasi  tahun  1998  menimbulkan  gerakan  sosial  yang menuntut  keterbukaan,  berkurangnya  dominasi elite dan  mengurangi kekuasaan  negara,  juga  memunculkan  berkurangnya  kredibilitas  dan kepercayaan  publik,  ketidakpuasan  masyarakat  akan  keadaan,  serta menciptakan  komunikasi  dan  transportasi  yang  murah.  Gerakan  sosial  yang sering  menyebar  dan  terfokus  pada  formasi  identitas  menimbulkan  kondisi ini dalam konteks yang kontradiksi dan memunculkan tantangan yang berarti untuk menjamin  demokrasi  dalam global
Gerakan  sosial  ini  muncul  dalam  bentuk  semangat  jurnalisme  publik yaitu  sebagai  wujud  legitimasi  otoritas  dan  kekuatan  lembaga  tradisional. Selain  itu  pula  berfungsi  sebagai  lembaga  yang  menciptakan  simbol perlawanan  terhadap  eksploitasi  dan  dominasi  (Robert  Heusca,  2001:37) juga  sebagai  pertumbuhan  jurnalisme  interaktif  (Jonathan,  2000:37).  Hal tersebut  menimbulkan  perubahan-perubahan  pada  kognisi  ( psychological
Komitmen Wartawan Terhadap Jurnalistik Publik (Yenni Yuniati dan Atie Rachmiatie) 91
atribut ), ideological  unification  &  direction (struktur),  serta  akses  dan manajemen  dukungan materi dan bentuk organisasi (faktor organisasi).
Gerakan  sosial  ini  menyebabkan  struktur  menjadi  kecil,  desentralisasi dan  demokratis,  juga  memutar  difusi  secara  sementara  dalam  susunan  dan dorongan  aksi untuk mengkontruksi  identitas pada orientasi mereka.
Dari  segi  hukum  atau  regulasi,  dalam  TAP  MPR  RI  no XVII/MPR/1998  memuat  substansi  HAM  (no  6)  tentang  hak  berkomunikasi dan kebebasan informasi yang berarti:
1. Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
2. Setiap orang berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan  menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala saluran yang tersedia (Sinaga, Politik & Radio, 2000 : 157).
Atas  dasar  pertimbangan  uraian  di  atas,  bahwa  jurnalisme  publik sudah saatnya diterapkan di Indonesia, oleh karena imbas industri pers di era pasar bebas ini, walaupun belum ada penelitian secara komprehensif,  namun sudah  mengindikasikan  para  wartawan  tidak  berpihak  pada  publik  dalam menjalankan  profesinya;  namun  lebih  pada  kepentingan  pemilik  modal  atau kepentingan-kepentingan  bisnis semata.
Di  Amerika  sendiri  yang  umumnya  menjadi  “kiblat”  para  jurnalis Indonesia,  kaum  profesional  jurnalistik  sudah  mencanangkan  “gerakan jurnalisme  publik”  dengan  ungkapan  Bill  Kovach  &  Rosenstiel  (2003  :175) “  Jurnalisme  harus  menyediakan  forum  untuk  kritik  dan  kompromi  publik. Diskusi  publik  ini  harus  dibangun  di  atas  prinsip-prinsip  yang  sama  dalam jurnalisme  yaitu  :  kejujuran,  fakta,  dan  verifikasi.  Forum  ini  harus  untuk komunitas  seutuhnya  bukan  hanya  untuk  kelompok  yang  berpengaruh  atau yang secara demografis menarik”.
Dalam  poin  yang  lain,  Bill  Kovach  menggarisbawahi  pendapat  Gil Thelan redaktur eksekutif “Tampa Tribune” yang menggunakan istilah Civic Journalism bahwa  jurnalistik  kemasyarakatan  ini  dirancang  untuk menghubungkan  kembali  wartawan  dengan  komunitasnya,  tapi  juga melawan  penerbit  untuk  melindungi  prinsip  independensi  jurnalistik. Wartawan  jangan  tercerabut  dari  komunitasnya,  karena  wartawan  adalah orang yang saling bergantung dengan  kebutuhan sesama warga.
Dengan  demikian,  suatu  yang  ironi  jika  kepemilikan  media dimonopoli  oleh  pengusaha  yang  berasal  dari  ibu  kota,  dengan  orientasi bisnis  semata.  Jadilah  penyeragaman  informasi  atau  informasi  itu  terasa “jauh  dari  habitat”  pada  pembaca,  pendengar,  atau  pemirsanya.  Informasi yang  pelan  tapi  pasti  secara  terus  menerus  menerpa  para  konsumen  media, khususnya  warga  Jawa  Barat,  jika  itu  mengabaikan  “produk  jurnalisme publik”  maka  pada  gilirannya  warga  akan  merasa  asing  dengan  keadaan budaya dan lingkungannya  dan kehilangan  jati diri etniknya.
--------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Bittners John. R. 1986. An Introduction Mass Communication . New Jersey : Prentice – Hall. Inc.
Denis  Mc  Quail.  1989. Teori  Komunikasi  Massa  :  Suatu  Pengantar .  Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Effendi, Onong, U. 1989. Kamus Komunikasi . Bandung : Mandras Maju.
Kovach,  Bill,  &  Tom  Rosentiil.  2001. The  Element  of  Jurnalism  :  What Newspeople Skoned Know and the Public Second Expect . New York : Crown Publishers.
Little  John.  Stepen  W.  2002. Theories  of  Human  Comm .  Sevent  Edition. Wadsworth. Publishing  Group.
Palapah,  MO.  &  Atang  Syam.  1983. Studi  Ilmu  Komunikasi .  Bandung  : Fakultas Ilmu Komunikasi  UNPAD.
Santana,  Septiawan  K.  2005. Jurnalisme  Kontemporer .    Jakarta  :  Yayasan Obor Indonesia.
Sierbert,  Fred  S.  &  Theodore  Peterson  &  Wilbur  Schramm.  1986. Empat Teori Pers . PT. Intermassa.
Shoemakers,  J.  Pamela  &  Rese  Stephen  D.  1991. Komunikasi  Manusiawi . Jakarta : Penerbit Erlangga.