## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PENCEGAHAN PENGGUNA NARKOTIKA DI  INDONESIA
Oleh :

## Damar Bastiar
Email : damarwiramenggala75@gmail.com
Badan Narkotika Nasional (BNN)

## Abstrak
Penyalahgunaan narkoba masih merupakan masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran metamfetamin dan banyak pengedar narkoba internasional telah tertangkap dalam beberapa  tahun  terakhir  untuk  membuktikan  bahwa  Indonesia  dalam  keadaan  darurat narkoba.  Perdagangan  narkoba  yang  dilakukan  dengan  teknik  canggih  telah  merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan dalam mode sindikat, di mana jenis-jenis  zat  psikotropika tertentu tidak lagi  diimpor, tetapi  distributor mereka lebih suka membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan  orang-orang  yang  terkait  dengan  pembagian  kerja  dalam  memproduksi  obat- obatan  benar-benar  terencana  dengan  baik.  Ini  bisa  dikatakan  ketika  melihat  tren  dalam kasus  pabrik  narkotika  yang  terus  bermunculan.  Kejahatan  narkotika  telah  bersifat transnasional  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  modus  operandi  tinggi,  teknologi canggih,  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas,  dan  telah  menyebabkan  banyak korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan kondisi kejahatan.
Kata kunci : narkoba, manusia, kejahatan

## Abstract
Drug  abuse  is  still  a  chronic  problem  that  befell  Indonesia,  cases  of  methamphetamine circulation  and  many  international  drug  dealers  have  been  caught  in  recent  years  to  prove that Indonesia is in a state of drug emergency. Drug trafficking carried out with sophisticated techniques has penetrated throughout Indonesia. It can be said that there has been a change in  the  mode  of  syndicates,  where  specific  types  of  psychotropic  substances  are  no  longer imported, but their distributors prefer to make factories to produce their own. Procurement of raw materials, compounding, until the recruitment of people related to the division of labor in producing  drugs  is  really well planned. This can be said  when looking at trends in  cases of narcotics factories that continue to emerge. Narcotics crime has been transnational in nature which  is  carried  out  using  high  modus  operandi,  sophisticated  technology,  supported  by  a broad network of organizations, and has caused many victims especially among the younger generation who are very detrimental to the lives of people, the nation, and the state of crime.
Keywords : drugs, people, crime

## PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang Masalah
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia  beberapa  tahun  terakhir  ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan  yang  memprihatinkan,  sehingga permasalahan  narkoba  menjadi  masalah nasional.  Sebagai  salah  satu  negara berkembang,  Indonesia  menjadi  sasaran yang  sangat  potensial  sebagai  tempat pengedaran narkoba secara ilegal.
Penyalahgunaan  narkoba  masih  menjadi masalah  kronis  yang  menimpa  Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir  menjadi  bukti  bahwa  Indonesia sedang  berada  dalam  kondisi  darurat narkoba.
Peredaran  narkoba  yang  dilakukan dengan  teknik  canggih  telah  merambah seluruh  Indonesia.  Dapat  dikatakan  terjadi perubahan  modus  dari  para  sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat  pabrik  untuk  memproduksi sendiri.  Pengadaan  bahan  baku,  peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas  dalam  memproduksi  narkoba  benar- benar  direncanakan  dengan  baik.  Hal  ini dapat  dikatakan  ketika  melihat  tren  kasus pabrik-pabrik narkotik yang terus bermunculan.  Tindak  pidana  narkotika
telah bersifat transnasional  yang dilakukan dengan  menggunakan  modus  operandi yang  tinggi,  teknologi  yang  canggih, didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang luas,  dan  sudah  banyak  menimbulkan korban  terutama  di  kalangan  generasi muda  yang  sangat  merugikan  kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkoba,  kini  sudah  dijadikan  daerah tujuan  operasi  oleh  jaringan  Narkoba Internasional. Tingginya angka penyalahgunaan  narkoba  tersebut  juga disumbang  oleh  ulah  pada  sindikat narkoba.  Sebagian  besar  penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan  Narkoba  karena  pekerjaan yang  berat,  kemampuan  sosial  ekonomi, dan  tekanan  lingkungan  teman  kerja merupakan  faktor  pencetus  terjadinya penyalahgunaan  Narkoba  pada  kelompok pekerja.
Tindak  pidana  narkotika  dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  memberikan  sanksi pidana  yang cukup berat, namun  demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru  semakin  meningkat,  dan  bagi  para terpidana  dalam  kenyataannya  tidak  jera dan  justru  ada  kecenderungan  untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan  oleh  adanya  faktor  penjatuhan
pidana  yang  tidak  memberikan  dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

## 1.2.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  per- masalahan yang akan  diteliti  dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apa bentuk peran pemerintah Indonesia dalam menekan peredaran dan
penyalagunaan narkoba di  Indonesia ? 2. Bagaimana upaya
penyembuhan terhadap korban akibat atas penyalagunaan  peredaran  narkoba  di masyarakat?

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif,  yaitu  meneliti hukum  dari  perspektif  internal  dengan objek  penelitiannya  adalah  norma  hukum.
Dengan  kata  lain  penelitian  hukum  yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan  sistem  norma.  Sistem  norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). 1
1 I  Made  Pasek  Diantha,  2016,  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori  Hukum (Jakarta : Prenada Media Grup). hlm 12
Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan  atau  statute  approach digunakan jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan  konflik  norma  yang terjadi  secara  vertikal  maupun  horizontal. Dalam  setiap  penelitian  atau  survei terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan  bermacam-macam  cara  atau metode  seperti  melakukan  penelitian  atau survei  secara  kepustakaan,  melakukan interview dan sebagainya.
Pendekatan konseptual atau conceptual approach beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum, sehingga  dapat  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep  hukum,  dan  asas-asas hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bentuk  Peran  Pemerintah    Dalam
Menekan Peredaran Dan Penyalagunaan Narkotika Di Indonesia Narkoba adalah singkatan dari narkotika,  psikotropika  dan  bahan  adiktif lainnya.  Narkoba  adalah  obat,  bahan,  atau
2 Ibid, hlm. 159
zat  dan  bukan  tergolong  makanan  jika diminum,  diisap,  dihirup,  ditelan  atau disuntikkan,  berpengaruh  terutama  pada kerja  otak  (susunan  syaraf  pusat),  dan sering menyebabkan ketergantungan.
Akibatnya  kerja  otak  berubah  (meningkat atau  menurun),  demikian  juga  fungsi  vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan  dan  lainnya).  Sesuai  dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.  Narkoba  dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.
Narkotika golongan I, adalah narkotika  yang  paling  berbahaya.  Daya adiktifnya  sangat  tinggi.  Golongan  ini digunakan  untuk  penelitian  dan  ilmu pengetahuan.  Contoh  :  ganja,  heroin, kokain,  morfin,  dan  opium.  Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol. Narkotika golongan III, adalah narkotika  yang  memiliki  daya  adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.
Pengertian  Psikotopika  adalah  zat atau  obat  bukan  narkotika,  baik  alamiah maupun  sintesis,  yang  memiliki  khasiat psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif  pada susunan  saraf  pusat  yang  menyebabkan perubahan  khas  pada  aktivitas  normal  dan
perilaku.  Psikotropika  digolongkan  lagi menjadi 4 kelompok adalah :
Psikotropika  golongan  I,  adalah dengan  daya  adiktif  yang  sangat  kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan  dan  sedang  diteliti  khasiatnya. Contoh:  MDMA,  LSD,  STP,  dan  ekstasi. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat  serta berguna  untuk  pengobatan  dan  penelitian. Contoh  :  amfetamin,  metamfetamin,  dan metakualon. Psikotropika golongan III,adalah  psikotropika  dengan  daya  adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian.  Contoh  :  lumibal,  buprenorsina, dan  fleenitrazepam.  Psikotropika  golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan  dan  penelitian.  Contoh  : nitrazepam  (BK,  mogadon,  dumolid)  dan diazepam.
Zat  adiktif  lainnya  adalah  zat-zat selain  narkotika  dan  psikotropika  yang dapat  menimbulkan  ketergantungan  pada pemakainya, diantaranya adalah 3 :
a. Rokok
b. Kelompok  alkohol  dan  minuman  lain yang  memabukkan  dan  menimbulkan ketagihan.
c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus  cair  dan  aseton,  cat,  bensin
3 Alifia,  U,  2008, Apa  Itu  Narkotika  dan  Napza , Semarang:  PT Bengawan Ilmu,  hal. 25.
yang  bila  dihirup  akan  dapat  memabuk- kan.
Peredaran  narkoba  di  Indonesia kondisinya sudah mengkhawatirkan. Hal ini berdasarkan  data  yang  dikeluarkan  oleh Polri  dimana  angka  kasus  peredaran narkoba  di  Indonesia  mengalami  pening- katan  sebagai  berikut:  pada  tahun  2010 jumlah  kasus  narkoba  berjumlah  17.384 kasus  dengan  jumlah  tersangka  sebesar 23.900; pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus menjadi sebanyak 19.045  dengan  jumlah  tersangka  sebanyak 25.154;  pada  tahun  2012  jumlah  kasus sebesar  18.977  dengan  jumlah  tersangka sebanyak 25.122; pada tahun 2013 berjumlah 21.119 kasus dengan total 28.543 tersangka;  serta  pada  tahun  2014  terdapat sebesar  22.750  kasus  dengan  jumlah tersangka sebanyak 30.496.
Maraknya  peredaran  narkoba  di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan  tidak  resmi  atau  biasa  dikenal dengan  pelabuhan  tikus  yang  dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba.  Terdapat  beberapa  cara  yang dilakukan  oleh  pelaku  dalam  melakukan transaksi  narkoba,  antara  lain  yaitu  face  to face,  transaksi  melalui  kurir,  pembelian langsung  ke  lokasi  peredaran  narkoba, sistem  tempel  (sistem  tanam  ranjau),  serta sistem  lempar  lembing.  Sumber  narkoba yang  beredar  di  Indonesia  kebanyakan
berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.
Terdapat  berbagai  cara  bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada  yang  masuk  ke  Indonesia  langsung dari  negara  asalnya,  ada  pula  yang  masuk ke  Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke  Malaysia,  untuk  kemudian  dibawa  ke Indonesia. Jalur  yang ditempuh  dari negara transit  ini  juga  bermacam-macam.  Bisa melalui  jalur  udara,  jalur  laut,  sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan.  Jalur  laut  dan  jalur  sungai paling  banyak  dimanfaatkan  oleh  pelaku untuk  didistribusikan  ke  berbagai  wilayah, dikarenakan  banyaknya  pelabuhan  kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan,  Sumatera,  dan  Papua)  serta kurangnya  pengawasan  oleh  aparat  di daerah  tersebut. 4 Kurangnya  sumber  daya manusia serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai.
Pencegahan  atau  penanggulangan penyalahgunaan  narkoba  merupakan  suatu upaya  yang  ditempuh  dalam  rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat.
4 Apriliantin Putri Pamungkas, 2017  “Peran ASEANAPOL dalam  Pemberantasan  Peredaran  Narkoba  di Indonesia”, Journal  of  International  Relations , Volume  3,  Nomor  2,  ,  url:  http://ejournal- s1.undip.ac.id/index.php/jihi, hal.  93
Pengertian kepolisian terdapat
dalam Undang-Undang di Indonesia. Undang-undang  yang  membahas  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia terdapat  dalam  Undang-Undang  No  2 Tahun 2002 dalam Pasal  1 ayat  (1). Dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Pasal  1  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa “Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan;  Anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  adalah  pegawai  negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Fungsi  kepolisian  sebagai  salah satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  penegakan  hukum,  pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.  Sedangkan lembaga kepolisian adalah  organ  pemerintah  yang  ditetapkan sebagai  suatu  lembaga  dan  diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.  Polri  dalam  upaya  pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba,  melakukan  langkah  strategis sebagai berikut:
a. Pre-emptif
Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran)  dengan  tujuan mempengaruhi  faktor-faktor  penyebab yang  mendorong  dan  faktor  peluang,
yang  biasa  disebut  faktor  “korelatif kriminologen”  dari  kejahatan  narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan  terciptanya  kondisi  perilaku/norma hidup  bebas  Narkoba.  Yaitu  dengan sikap  tegas  untuk  menolak  terhadap kejahatan  Narkoba.  Kegiatan  ini  pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan  lingkungan  pola  hidup sederhana  dan  kegiatan  positif,  terutama bagi  remaja  dengan  kegiatan  yang bersifat produktif, konstraktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat  preventif  edukatif  dilakukan dengan  metode  komunikasi  informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai  jalur  antara  lain  keluarga, pendidikan,  lembaga  keagamaan,  dan organisasi kemasyarakatan.
b. Preventif
Upaya  ini  dilakukan  untuk  mencegah terjadinya  kejahatan  Narkoba  melalui pengendalian  dan  pengawasan  jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap  jalur-jalur  peredaran  gelap dengan  tujuan  agar  Police  Hazard  tidak berkembang menjadi ancaman faktual.
c. Represif
Upaya Represif atau penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-  penangkapan  terhadap para  pengguna  dan  pengedar  narkoba. Penangkapan  tidak  hanya  dilakukan
terhadap  warga  negara  Indonesia  saja, tetapi  penangkapan  juga  dilakukan terhadap  warga  negara  asing  yang terlibat.
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) adalah  lembaga  pemerintah  non  ke- menterian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  Dalam  melaksanakan tugas  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika,  Badan  Narkotika  Nasional berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika. Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  juga bertugas  menyusun  dan  melaksanakan kebijakan  nasional  mengenai  pencegahan dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  psikotropika,  prekursor, dan  bahan  adiktif  lainnya  kecuali  bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
Dalam  melaksanakan  tugas  pem- berantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika. Keberadaan badan narkotika nasional sesuai dengan  Keppres  RI  No.17/2002  tanggal  22 Maret  2002, dalam  rangka penanggulangan dan pemberantasan peredaran gelap
narkotika, kiranya harus lebih aktif mengkoordinasikan  instansi  pemerintah terkait  dalam  penyusunan  kebijakan  dan pelaksanaan  dibidang  ketersediaan,  pen- cegahan  dan  pem-berantasan  penyalah- gunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika, psikotropika, precursor dan aditif lainnya.
Tugas  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  disebut  dalam  Pasal  70  Undang- Undang 39 tahun 2009 dan Pasal 2 Perpres No. 23 tahun 2010, sebagai berikut:
a. Menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan nasional  mengenai  pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelap narkotika dan  prekursor narkotika.
b. Mencegah dan memberantas pe- nyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika.
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik  Negara  Indonesia  dalam  pen- cegahan  dan  pemberantasan  penyalah- gunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika dan prekursor narkotika.
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial pecandu  narkotika,  baik  yang  di- selenggarakan  oleh  pemerintah  maupun masyarakat.
e. Memberdayakan masyarakat dalam pecegahan  penyalahgunaan  dan  pere- daran  gelap  narkotika  dan  prekursor narkotika.
f. Memantau,  mengarahkan,  dan  me-
ningkatkan  kegiatan  masyarakat  dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran  gelap narkotika dan  prekursor narkotika.
g. Melakukan  kerja  sama  bilateral  dan multirateral,  baik  regional  maupun internasional, guna mencegah dan memberantas  peredaran  gelap  narkotika dan prekursor narkotika.
h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
i. Melaksanakan  administrasi  penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika dan prekursor narkotika.
j. Membuat  laporan  tahunan  mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
Dalam  rangka  melakukan  upaya pencegahan,  pemberantasan  dan  penang- gulangan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika lintas negara, perlu digunakan  pendekatan  multi  dimensional dengan  memanfaatkan  berbagai  disiplin ilmu pengetahuan dari penerapan teknologi. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Wijaya, mengatakan bahwa penanggulangan terhadap  peredaran  gelap  dan  penyalah- gunaan  narkotika  dapat  di  tempuh  melalui berbagai  strategi  dan  kebijakan  pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama  dengan  komponen  masyarakat
anti narkoba. 5 Adapun strategi penanggulangan  terhadap  peredaran  gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:
a. Strategi Pengurangan Permintaan ( Demand Reduction ) Narkoba
b. Strategi pengurangan permintaan meliputi  pencegahan  penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi:
c. Primer atau pencegahan dini.
Yaitu  ditujukkan  kepada  individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat  yang  belum  tersentuh  oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok  untuk  menolak  dan  melawan narkoba.
d. Pencegahan  sekunder  atau  pencegahan kerawanan.
Yaitu  ditujukan  kepada  kelompok  atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan  narkoba.  Pencegahan ini  dilakukan  melalui  jalur  pendidikan, konseling,  dan  pelatihan  agar  mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif  dan  menjaga  agar  mereka  tetap lebih mengutamakan kesehatan.
5 Wijaya, Wagimin  Wira,  2005, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen volume II/No.07 url:https://media.neliti.com/media/publications/ 187604-ID.
e. Pencegahan tertier
Yaitu pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah  mengikuti  program  teraphi  dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.
f. Pengawasan  Sediaan  (Supply  Control) Narkoba
g. Pengawasan Jalur Legal Narkoba
h. Narkoba  dan  prekusor  untuk  keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah.Pengawasan  jalur  legal  ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi,
transportasi  penggudangan,  distribusi dan  penyampaian  oleh  instansi  terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.
i. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba
j. Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi  pencegahan  di  darat,  di  laut dan  di  udara.  Badan  narkotika  nasional telah  membentuk  Airport  dan  seaport interdiction  task  force  (satuan  tugas pencegahan  pada  kawasan  pelabuhan udara dan pelabuhan laut).
Pengurangan  Dampak  Buruk (Harm Reduction) Penyalahgunaan Narkoba.
Sampai  saat  ini  pemerintah  secara  resmi hanya  mengakui  dan  menjalankan  dua strategi  yaitu  pengurangan  permintaan  dan pengawasan  sediaan  narkoba.  Namun menghadapi  tingginya  prevalensi  OHD (orang  dengan  HIV/AIDS)  dikalangan penyalahgunaan  narkoba  dengan  jarum
suntik  secara  bergantian,  maka  pada  8 Desember  2003  BNN  telah  mengadakan nota  kesepahaman  dengan  KPA  (komisi penanggulangan  HIV/AIDS),  nomor  21 kep/menko/kesra/XII/BNN,  yang  bertujuan untuk  membangin  kerjasama  antara  komisi penganggulangan  AIDS  (KPA)  dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
3.2. Upaya Penyembuhan Terhadap Korban Atas Peredaran Penyalagunaan Narkoba Di

## Masyarakat
Pelaksanaan  Undang  Undang  Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya  para  penegak  hukum  untuk menangani  penyalahgunaan  narkotika  agar menjamin  upaya  pengaturan  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  bagi  penyalah guna  dan  pecandu  narkotika.  Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna  narkotika  (tersangka  penyalah  guna dan dalam keadaan yang sangat ketergantungan).
Kepada  tersangka  penyalah  guna narkotika  yang  terbukti  bersalah,  hakim dapat  memutuskan  memerintahkan  yang bersangkutan  menjalani  rehabilitasi.  Begitu pula  kepada  tersangka  penyalah  guna
narkotika  yang  tidak  terbukti  bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi  merupakan  hukuman  paling tepat  bagi  penyalah  guna  narkotika  yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif  atau  pengganti  hukuman,  dimana penyalah  guna  narkotika  harus  menjalani tindakan  perawatan,  pendidikan,  after  care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36 Undang-Undang 8/1976 tentang Pengesahan  Konvensi  Tunggal  Narkotika
1961 beserta Protokol yang mengubahnya). 6
Masa  menjalani  rehabilitasi  pun diperhitungkan  sebagai  masa  menjalani hukuman  (103  ayat  2  Undang-Undang 35/2009).  Hal  tersebut  merupakan  amanat Undang-Undang 8/1976 tentang Pengesahan  Konvensi  Tunggal  Narkotika dan  Protokol  yang  mengubahnya  dan Undang-Undang
7/1997
tentang
Pengesahan United  Nation  Convention Againts  Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drugs And  Psycotropic  Substances  1 988,  dan telah diterjemahkan dalam pasal 4 huruf (d) Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika yang menjiwai sejumlah pasal didalamnya.
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya undang-undang
6 Hawari, D. 2002. Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA ,  Jakarta: FKUI.
narkotika,  baik  mengedarkan,  menjual, membawa, menyimpan maupun mengkonsumsi  tanpa  izin  dari  pihak  yang berwenang adalah termasuk dalam kategori pelaku pelanggar hukum. Kategori-kategori tadi  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Dalam Undang-Undang  No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu pelakunya dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai ”pengedar” dan sebagai ”pemakai”. Pada  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  secara  eksplisit  tidak dijelaskan pengertian ”pengedar narkotika”. Namun,  secara  imlisit  dan  sempit  bahwa pengedar  dapat  dikatakan  orang  yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika.
Akan  tetapi  secara  luas,  pengertian pengedar narkotika mencakup pada dimensi menjual,  pembeli  untuk  diedarkan,  dan meliputi menyimpan, menguasai menyediakan melakukan kegiatan mengekspor  dan  mengimpor  narkotika. 7
Hal  itu  disebutkan  dalam  ketentuan  pada Pasal  111,  112,  112,  114,  115,  116,  117, 118,  119,  120,121,  122,  123,  124,  dan  125 UNDANG-UNDANG  No  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Sementara  sebutan
7 Mas  Candra  Dewi,  A.A.I,  2012.  Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahguna Narkotika Dengan Berlakunya Undang Undang No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, Jurnal Program  Studi  Magister  Hukum  Program Magister. Bali: Program Pascasarjana Universitas Udayana.
dalam  kategori  pengguna  narkotika  adalah orang  yang  menggunakan  zat  atau  obat yang  berasal  dari  tanaman  baik  sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan  penurunan  atau  perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa  nyeri  dan  dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  Pasal  116, 121, 126, 127,128, dan 134 dalam Undang- Undang  No  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
Pada  prakteknya,  pecandu  narkoba merupakan  ”self  victimizing  victim”  yaitu mereka  yang  menjadi  korban  karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
Karena pecandu narkotika mendrita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan  mendapat  perlindungan  agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi.
Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba  sebagai  pengganti  dari  sanksi hukuman  yang  bersifat  kurungan  pinjara diadopsi  dari  model  doble  track  system, yaitu  yang  merupakan  sistem  dua  jalur mengenai  sanksi  dalam  hukuman  pidana, yakni  jenis  sanksi  pidana  dan  jenis  sanksi tindakan.  Artinya,  fokus  sanksi  pidana ditujukan  pada  perbuatan  salah  yang  telah dilakukan  seseorang  melalui  pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi  jera.  Sementara  fokus  sanksi
tindakan  lebih  terarah  kepada  upaya pemberian  pertolongan  pada  pelaku  agar dia  berubah.  Dalam  arti  lain,  bahwa  sanksi pidana bertujuan pada pembalasan terhadap si  pelaku,  sedangkan  sanksi  tindakan bertujuan  untuk  memberi  perlindungan, perawatan dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya bagi pecandu narkotika.
Jaminan  perlindungan  hukum  yang diberikan  bagi  pecandu  narkotika  diatur melalui Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika  dengan  memberikan rehabilitasi  baik  medis  maupun  rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada  undang-undang  narkotika  itu.  Yaitu bahwa  ”pecandu  narkotika  dan  pecandu penyalahguna  narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
Kebijakan pemerintah atas perlindungan  dan  pembinaan  terhadap pecandu  narkotika  didukung  oleh  terbitnya Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4 Tahun  2010  agar  menjadi  pegangan  para penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana,  khususnya  pertimbangan  pada hakim. Pembinaan terhadap pecandu narkoba  didukung  oleh  terbitnya  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.  Tujuannya,  agar  para  pecandu narkotika tadi tidak takut untuk melaporkan dirinya  ke  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor (IPWL)  yang  telah  ditunjuk  pemerintah,
karena dengan payung hukum Pasal 54 dan 103  ayat  (1)  para  pecandu  narkotika  tidak akan  dijebloskan  ke  dalam  penjara  jika terbukti  hanya  mengkonsumsi  narkotika dan akan mendapatkan layanan rehabilitasi.
Dengan  adanya kebijakan pemerintah akan  wajib  lapor  diharapkan  lebih  banyak menarik kesadaran pecandu dan keluarganya  untuk  melaporkan  diri  atau anggota  keluarga  mereka  yang  pecandu sehingga  semakin  banyak  pula  pecandu menerima  perawatan  di  pusat-  pusat rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah seperti puskesmas, rumah sakit-rumah sakit yang  termasuk  kategori  IPWL.  Dengan demikian,  dengan  diimplementasikannya kebijakan atau program kriminal pemerintah  tadi,  diharapkan  akan  semakin sedikit  jumlah  pecandu  yang  diputus  oleh pengadilan.
Namun, jika mengacu kepada kebijakan pemerintah tadi dan dibandingkan  dengan  jumlah  pemakai narkoba  di  negeri  ini,  yaitu  mencapai  5,1 juta  jiwa  orang,  maka  akan  terlihat kerancuan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya.  Indikasi  itu  terlihat  dari penaganan  terhadap  pecandu  narkoba  di lapangan, diantaranya:
Pertama, lembaga pemasyarakata (Lapas)  di  Indonesia  banyak  dihuni  oleh kasus  pelaku  narkoba.  Mememang,  kondisi banyaknya  penghuni  Lapas  karena  narkoba perlu  di  klasifikasikan  antara  pecandu,
kurir,  pengedar  atau  bandar  narkoba.  Tapi, jika  melihat    regulasi  terkait  narkoba  itu, sebagaimana  menurut  Undang-Undang  No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkoba  harusnya  mendapatkan  rehabilitasi bukan di tahan berlama-lama di Lapas.
Kedua, indikasi  lain  yang  terlihat  atas inkonsistensi pemerintas dalam pelaksanaan Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  adalah  diperkirakan tidak  meratanya  atau  sebandingnya  jumlah IPWL  di  berbagai  daerah  dengan  jumlah pecandu narkotika. Padahal pecandu narkotika  hampir  merata  diseluruh  penjuru wilayah.
Ketiga, pelaksanaan  dekriminalisasi berupa  pecandu  narkoba  mendapatkan rehabilitasi  baik  medis  maupun  rehabilitasi sosial,  masih  belum  seluruhnya  dipahami masyarakat,  khususnya  masyarakat  yang belum  sadar  atau  melek  hukum.  Sehingga mendorong rasa takut dan kekawatiran bagi yang  malapor.  Karena,  dalam  anggapan masyarakat berurusan hukum sangat menyita waktu dan rumit dan perlu keahlian tersendiri.
Keempat , pecandu narkoba atau terlibat narkoba masih dipandang aib atau cela oleh sebagian  besar  masyarat. Kelima, akses masyarakat terhadap pusat-pusat atau kantor hukum belum merata. Artinya, akses kepada  kantor  polisi  atau  instansi  IPWL tadi  tidak  semudah  sebagaimana  akses  di perkotaan atau kota-kota besar, yaitu relatif
sangat  mudah  terjangkau,  transfortasi  yang mudah  terjangkau  dan  imprstruktur  yang relatif  lebih  baik  dibanding  daerah-daerah lain  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Dengan  adanya  lima  hal  tadi,  maka kebijakan pemerintah dalam menanggulangi  pecandu  narkotika  tidak sepenuhnya terlaksana sebagaimana amanah  Undang-Undang  No  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  yaitu  memberikan pembinaan,  perawatan  terhadap  pecandu narkotika. Artinya, pemerintah masih belum  konsisten  alias  inkonsistensi  dalam melaksanakan  Undang-Undang  No  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## KESIMPULAN
1. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika  dan  bahan  adiktif  lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap,  dihirup,  ditelan  atau  disuntikkan, berpengaruh  terutama  pada  kerja  otak (susunan  syaraf  pusat),  dan  sering menyebabkan  ketergantungan.  Akibat- nya  kerja  otak  berubah  (meningkat  atau menurun),  demikian  juga  fungsi  vital organ  tubuh  lain  (jantung,  peredaran darah,  pernapasan  dan  lainnya).  Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba dibagi dalam 3 jenis
yaitu  Narkotika,  Psikotropika  dan  Zat adiktif  lainnya.  Pengurangan  Dampak
Buruk (Harm
Reduction)
Penyalahgunaan  Narkoba.  Sampai  saat ini  pemerintah  secara  resmi  hanya mengakui  dan  menjalankan  dua  strategi yaitu  pengurangan  permintaan  dan pengawasan sediaan narkoba.
2. Pelaksanaan  rehabilitasi  bagi  pecandu narkoba  sebagai  pengganti  dari  sanksi hukuman yang bersifat kurungan pinjara diadopsi dari model double track system, yaitu  yang  merupakan  sistem  dua  jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni  jenis  sanksi  pidana  dan  jenis sanksi  tindakan.  Artinya,  fokus  sanksi pidana  ditujukan  pada  perbuatan  salah yang  telah  dilakukan  seseorang  melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan  menjadi  jera.  Sementara fokus  sanksi  tindakan  lebih  terarah kepada  upaya  pemberian  pertolongan pada pelaku agar dia berubah. Dalam arti lain, bahwa sanksi pidana bertujuan pada pembalasan terhadap si pelaku, sedangkan  sanksi  tindakan  bertujuan untuk  memberi  perlindungan,  perawatan dan  pembinaan  kepada  masyarakat, khususnya  bagi  pecandu  narkotika. Jaminan  perlindungan  hukum  yang diberikan  bagi  pecandu  narkotika  diatur melalui  Undang-Undang  No  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memberikan  rehabilitasi  baik  medis
maupun  rehabilitasi  sosial  sebagaimana tercantum  pada  Pasal  54  pada  undang- undang narkotika  yaitu bahwa ”pecandu narkotika  dan  pecandu  penyalahguna narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

## DAFTAR  PUSTAKA
Alifia,  U,  2008,    Apa  Itu  Narkotika  dan Napza,  Semarang:  PT  Bengawan Ilmu
Apriliantin  Putri Pamungkas, 2017   “Peran
ASEANAPOL  dalam  Pemberantasan Peredaran  Narkoba  di  Indonesia”, Journal  of  International  Relations,
Volume 3, Nomor 2,
Hawari,  D.  2002.  Penyalahgunaan  &
Ketergantungan NAZA, Jakarta:
FKUI.
I Made Pasek Diantha,  2016, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam
Justifikasi  Teori  Hukum  (Jakarta  :
Prenada Media Grup).
Mas Candra Dewi, A.A.I, 2012. Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Penyalahguna Narkotika
Dengan  Berlakunya  Undang  Undang
No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,  Jurnal  Program  Studi Magister  Hukum  Program  Magister. Bali: Program
Pascasarjana
Universitas Udayana.
Wijaya,  Wagimin  Wira,  2005,  Jurnal Intelijen  &  Kontra  Intelijen  volume II/No.07 url: https://media.neliti.com/media/public ations/187604-ID.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika;
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang No 8 Tahun 1976 tentang
Pengesahan
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya
Keppres  RI  No.17  Tahun  2002  tentang Badan Narkotika Nasional  ;
Perpres  No.  23  tahun  2010  tentang  Badan Narkotika Nasional  ;

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Damar  Bastiar adalah  Kepala  Seksi Pemberantasan  Badan  Narkotika  Nasional Kota  Surabaya.  Menyelesaikan  Pendidikan Teknik Lingkungan pada Institut Teknologi 10  November  Surabaya  tahun  2001.  Pada saat ini menyelesaikan pendidikan program Magister  Hukum,  Universitas  Narotama Surabaya.