Pembangunan  dan  pengembangan  sektor ekonomi secara berkelanjutan mutlak harus dilakukan,  sebagaimana  tujuan  negara Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan  umum.  Kesejahteraan  umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi,  sehingga  untuk  meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Masalah  kemiskinan  dan  kesenjangan  ini secara  ekonomi,  baik  antar  golongan maupun  antar  wilayah  (perdesaan  dan perkotaan) sangat mencolok.
Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia  tinggal  diperdesaan,  maka  perlu dikedepankan pembangunan untuk perbaikan perekonomian desa dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta  mengentaskan  kemiskinan.  Dalam pengentasan  kemiskinan,  Negara  Indonesia memiliki  bermacam  strategi  salah  satunya adalah  penyaluran  kredit  melalui  Badan usaha Milik Desa ( BUMDes )
Tujuan  penyaluran  kredit  bagi masyarakat adalah untuk membantu masyarakat  dalam  pembentukan  modal kerja  dalam  melakukan  usaha  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  yang lebih  baik,  seperti  terpenuhinya  berbagai kebutuhan  pokok,  kebutuhan  pendidikan, kesehatan dan lainya.
Pemerintah telah memberikan solusi  perubahan,  pada  era  reformasi tahun  1999  di  putuskan  UU  22/1999 (pasal 108)
yang mendorong pembentukan  badan  usaha  atau  lembaga yang  digunakan  untuk  mengelola  sumber dayanya  secara  efisien.  Lalu  diperjelas oleh  PP  72/2005  (pasal  78  ayat  1)  yang menyatakan  bahwa  “Dalam  peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan  Desa  dapat  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa”,  karena  desa perlu  suatu  lembaga  untuk  mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian,
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam  pendirian  BUMDes  ini dikenal empat tahapan; Pertama,
Pengaruh Jumlah Nasabah Peminjam Terhadap Perkembangan Aset Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari  Di Desa Kumain Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu

## RISMAN
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau (STIER) Jln. HR. Subrantas 57 Panam Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63237 E-mail : akbar_stier@yahoo.com
Abstract: Asset development becomes an achievement that should be achieved in a business. BUMDes is a pro-people business entity and provides convenience for the people in obtaining capital. BUMDes assets become a hope in its management, the last few time BUMDes assets have  decelerated.  On  the  other  hand  the  number  of  customers  also  experienced  fluctuations, this study tried to connect the development amount with the development of BUMDes assets. Through  quantitative  research  using  secondary  data  and  analyzed  by  using  simple  linier regression analysis program with the help of SPSS program obtained the result that the value of  t-count  =  9.038  is  greater  than  the  critical  value  or  shown  by  t-table  of  2.503.  then  the hypothesis  of  this  study  can  be  accepted  and  proved  that  the  number  of  customers significantly  affect  the  development  of  assets  in  the  State Owned  Enterprises  (BUMDes) Lestari.
Keywords: Increasing Number ff Customers, Development of BUMDes Assets
208
pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan Pengelolaan BUMDes dan penetapan Persyaratan  Pemegang  Jabatan,  diadakan pula  Monitoring  dan  Evaluasi,  dan  yang terakhir
diadakan Pelaporan
Pertanggungjawaban Pengelola. Dalam kegiatan  harian  maka  pengelola  harus mengacu  pada  tata  aturan  yang  sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang  dalam  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes,  serta  sesuai  prinsip-prinsip  tata kelola BUMDes.
Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang  beroperasi  dipedesaan,  BUMDes harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari  adalah  Badan  Usaha  yang  dimiliki oleh  Pemerintah  Desa  Kumain  yang pengelolaanya diserahkan kepada pengelola BUMDes yang telah ditunjuk oleh Pemerintah  Desa  dengan  Kesepakatan  dan mufakat  melalui  proses  musyawarah  Desa. BUMDes  Lestari  desa  Kumain  sedikitnya mempunyai 3 kegiatan utama, yaitu :
1. Menerima  dana  dari  masyarakat dalam bentuk tabungan
2. Menyalurkan  dana  kepada  yang membutuhkan dalam
bentuk pinjaman Pembiayaan, pembelian barang barang  kebutuhan  masyarakat  melalui pesanan. Beberapa  kajian  asset  dapat diperoleh  dari  kinerja  pengelola.  Menurut Fatkhurahman  (2016)  bahwa  karya  seorang pengelola  industri  kecil  merupakan  bentuk kreatifitas  yang  perlu  dikembangkan  dan perlu  mendapatkan  perhatian.  Karena  karya diperoleh  dari  sebuah  keinginan  atau kemauan. Kemauan untuk berbuat merupakan suatu keadaan yang berada dalam diri. Selain  itu juga  keberhasilan  usaha  ada kaitannya  dengan  keberanian  menanggung resiko  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Pailis
(2016) bahwa: The courage to take this risk will  make  employers  unlucky  and  this  part of  the  achievements  that  afford  showed  in the  attempt.  Later in  the  context  of theoretical construct feat trying.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Mahendra  (2015)    dengan  judul  “Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Kabupaten Tulungagung) “Universitas Brawijaya”
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  kinerja  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  dan  menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  terhadap  kemandirian  ekonomi pada  Kabupaten  Tulungagung.  Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif,  dengan  jenis  studi  kasus  (case study). Sumber data berasal dari wawancara,  observasi,  dan  dokumen- dokumen.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  model  interaktif Miles and Huberman  yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Dari  hasil  penelitian  ini  di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan  dapat  melayani  masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas  dapat  mewadahi  berbagai program  pemerintah,  ditinjau  dari  Aspek Peningkatan  Taraf  Hidup  dapat  memiliki penghasilan  tambahan  dari  BUMDes, ditinjau  dari  Aspek  Ketaatan  terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap
Kemandirian  Ekonomi  Mayarakat  yaitu, kinerja  BUMDes  terkait  aspek  Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi  Mayarakat,  kinerja  BUMDes terkait  aspek  Akuntabilitas  berimplikasi terhadap  Meningkatnya  Pendapatan  Asli Desa,  kinerja  BUMDes  terkait  aspek Peningkatan  Taraf  Hidup  berimplikasi terhadap  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek  Ketaatan  Peraturan  Perundang- undangan  berimplikasi  dalam  kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan  oleh  Disty  Purnamasari  (2015)
209 dengan  judul  “ Peran  Badan  Usaha  Milik
Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus
Desa  Minggirsari,  Kecamatan  Kanigoro,
Kabupaten Blitar)” Dalam mencapai kesejahteraan  dikalangan  warga  desa  tidak mudah,  pola  pikir  warga  desa  yang  masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan  ditingkat  pedesaan  berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu  warga  desa  dengan  membentuk lembaga  yang  didalamnya  dapat  menaungi kegiatan  ekonomi  warga  masyarakat.  Disisi lain  pelaksanaan  dari  kegiatan  dilembaga  ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan  dorongan  untuk  pengurus  agar bersikap  professional  dalam  memberikan pelayanan  bagi  warganya.  Dari  kegiatan tersebut  telah  terjadi  peningkatan  ekonomi bagia warga desa dan juga desa yang terbantu oleh  adanya  pengelolaan  lembaga  tersebut, sehingga desa mendapatkan pembagian hasil usaha  yang  membantu  dalam  meningkatkan PAD  desa.  Pelaksanaan  peran  di  BUMDes ini  dilaksanakan  menjadi  dua  peran  yakni peran fasilitator dan katalisator. Dari pelaksanaa  peran  ini,  banyak  warga  telah terbantu  untuk  pengembangan  usaha  dan lain-lain.  Disisi  lain,  kegiatan  lain  yang dilaksanakan  BUMDes  untuk  membantu warga dalam meningkatkan kesejahteraannya yakni  dengan  mengalokasikan  dana  15% untuk  kegiatan  bantuan  social.  Kegiatan  dari unit  usaha  dilaksanakan  dengan  sistem kemitraan  dengan sistem  bagi  hasil  sebesar 70%  untuk  warga  dan  30%  untuk  BUMDes. Selain  itu,  beberapa  unit  usaha  yang  berdiri juga membantu warga khususnya petani.
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa dalam  upaya  memperkuat  perekonomian desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang- undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  didirikan  antara  lain dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli Desa  (PADesa).  Sebagai  salah  satu  lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes  harus  memiliki  perbedaan  dengan
lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi yang  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan warga  desa.  Disamping  itu, supaya  tidak  berkembang  sistem  usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan  terganggunya  nilai-nilai kehidupan  bermasyarakat.  Terdapat  7 (tujuh)  ciri  utama  yang  membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial  pada umumnya  yaitu:  1.  Badan usaha  ini  dimiliki  oleh  desa  dan  dikelola secara  bersama;  2.  Modal  usaha  bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui  penyertaan  modal  (saham  atau andil); 3. Operasionalisasinya menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar dari  budaya  lokal  (local  wisdom);    4. Bidang  usaha  yang  dijalankan  didasarkan pada  potensi  dan  hasil  informasi  pasar;  5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta  modal)  dan  masyarakat  melalui kebijakan desa (village policy); 6. Difasilitasi  oleh  Pemerintah,  Pemprov, Pemkab,  dan  Pemdes;  7.  Pelaksanaan operasionalisasi  dikontrol  secara  bersama (Pemdes, BPD, anggota). BUMDes sebagai suatu  lembaga  ekonomi  modal  usahanya dibangun  atas  inisiatif  masyarakat  dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan  modal  usaha  BUMDes  harus bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun demikian,  tidak  menutup  kemungkinan BUMDes  dapat  mengajukan  pinjaman modal  kepada  pihak  luar,  seperti  dari Pemerintah  Desa  atau  pihak  lain,  bahkan melalui pihak  ketiga.  Ini  sesuai  dengan peraturan  per  undang-undangan  (UU  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah Pasal  213  ayat  3).  Penjelasan  ini  sangat penting  untuk  mempersiapkan  pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan  dengan  pengaturannya  dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).
Empat  tujuan  utama  pendirian BUMDes adalah: 1.
Meningkatkan perekonomian  desa;  2.  Meningkatkan
210
pendapatan  asli  desa;    3.  Meningkatkan pengolahan  potensi  desa  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat;  4. Menjadi  tulang punggung  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  adalah  merupakan  perwujudan dari  pengelolaan  ekonomi  produktif  desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel,  dan  sustainable.  Oleh  karena  itu, perlu  upaya  serius untuk  menjadikan pengelolaan  badan  usaha  tersebut  dapat berjalan  secara  efektif,  efisien,  profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan. BUMDes  dilakukan  dengan  cara  memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat  melalui  pelayanan  distribusi barang  dan  jasa  yang  dikelola  masyarakat dan  Pemdes.  Pemenuhan  kebutuhan  ini diupayakan  tidak  memberatkan  masyarakat, mengingat  BUMDes  akan  menjadi  usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan  ekonomi  desa.  Lembaga  ini juga  dituntut  mampu  memberikan  pelayanan kepada  non  anggota  (di  luar  desa)  dengan menempatkan  harga  dan  pelayanan  yang berlaku  standar  pasar.  Artinya  terdapat mekanisme  kelembagaan/tata  aturan  yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan  distorsi  ekonomi  di  pedesaan disebabkan  usaha  yang  dijalankan  oleh BUMDes.  Dinyatakan  di  dalam  undang- undang  bahwa  BUMDes  dapat  didirikan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa. Apa  yang  dimaksud  dengan  ”kebutuhan  dan poten si desa” adalah: a. Kebutuhan masyarakat  terutama  dalam  pemenuhan kebutuhan  pokok;    b.  Tersedia  sumberdaya desa  yang  belum  dimanfaatkan  secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar; c. Tersedia sumber daya manusia  yang  mampu  mengelola  badan usaha  sebagai  aset  penggerak  perekonomian masyarakat;  d.  Adanya  unit-unit  usaha  yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat  yang  dikelola  secara  parsial  dan kurang terakomodasi.
Prinsip-prinsip  pengelolaan  BUMDes penting  untuk  diuraikan  agar difahami  dan
dipersepsikan  dengan  cara  yang  sama  oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD,  Pemkab,  dan  masyarakat.  Terdapat  6 (enam)  prinsip  dalam  mengelola  BUMDes yaitu:  1.  Kooperatif,  Semua  komponen yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  harus mampu  melakukan  kerjasama  yang  baik demi  pengembangan  dan  kelangsungan hidup  usahanya.  2.  Partisipatif.  Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi  yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan,  suku,  dan  agama.  16  4. Transparan.  Aktivitas  yang  berpengaruh terhadap  kepentingan  masyarakat  umum harus  dapat  diketahui  oleh  segenap  lapisan masyarakat  dengan  mudah  dan  terbuka.  5. Akuntabel.  Seluruh  kegiatan  usaha  harus dapat  dipertanggungjawabkan  secara  teknis maupun administratif. 6. Sustainabel.
Kegiatan  usaha  harus  dapat  dikembangkan dan  dilestarikan  oleh  masyarakat  dalam wadah BUMDes. Terkait dengan implementasi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD), maka  proses  penguatan  ekonomi  desa melalui  BUMDes  diharapkan  akan  lebih berdaya.  Hal  ini  disebabkan  adanya penopang  yakni  dana  anggaran  desa  yang semakin  besar.  Sehingga  memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian  BUMDes.  Hal  utama  yang penting  dalam  upaya  penguatan  ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya dorong  (steam  engine)  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan,  pengangguran, dan membuk akses pasar. (Bagus Setiawan, 2007:1-14)
Beberapa  pengertian  Kredit  antara lain: (1) Penyerahan barang jasa atau utang dari  suatu  pihak  atas  dasar  kepercayaan kepada  pihak  lain  dengan  janji  membayar dari  penerima  kredit  pada  tanggal  yang telah  disepakati  kedua  belah  pihak;  (2)
kredit  menyediakan  uang  atau  tagihan  yang dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil;  (3) penyerahan  nilai  ekonomi  sekarang  atas kepercayaan  dengan  harapan  mendapat kembali  suatu  nilai  ekonomi  yang  sama dikemudian  hari;  (4) suatu  tindakan  atas dasar  perjanjian  dimana  dalam  perjanjian tersebut  terdapat  jasa  dan  balas  jasa  yang keduanya dipisah atas unsur waktu, serta; (5) 20  suatu  hak,  yang  dengan  hak  tersebut seseorang  dapat  mempergunakannya  untuk tujuan  tertentu,  dalam  batas waktu  tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula. (Veithzal  Rivai,  Andria  Permata  Veithzal  & Ferry N. Idroes, 2007:438) Pengertian Kredit dalam  Pasal  1  angka  11  UU  Perbankan disebutkan  sebagai  berikut:  Kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu tertentu  dengan  pemberian  bunga.  (Gatot Supramono,  2009:153)  Kebijakan  kredit adalah  merupakan  pedoman  yang  ditempuh oleh  perusahaan  dalam  menentukan  apakah kepada  seorang  langganan  akan  diberikan kredit  dan  kalau  diberikan  kepada  banyak atau  berapa  banyak  kredit  yang  akan diberikan tersebut. Sedangkan Standar Kredit adalah  Kriteria  minimum yang  harus dipenuhi  oleh  seorang  langganan  sebelum dapat  diberikan  kredit.  (Lukman  Syamsudin, 2011:256)  Adapun    Unsur-unsur  Kredit adalah  :  1.  Kepercayaan  Pemberi  kredit percaya  bahwa  kredit  yang  diberikan  akan diterima kembali dalam jangka waktu tetentu dimasa  yang  akan  datang.  2.  Waktu  Ada jangka  waktu  yang  terdapat  antara  saat pemberian  kredit  dengan  saat  pengembalian kredit.  3. Degree of risk Suatu tingkat resiko yang  akan  dihadapi  sebagai  akibat  dari adanya  jangka  waktu  yang  memisahkan pemberian kredit dengan kontraprestasi  yang
akan diterima di masa yang akan datang. 4. Prestasi Objek kredit  yang diberikan dalam bentuk  uang  atau  barang.  5.  Balas  jasa Pendapatan  atas  pemberian  kredit  bank dapat  berupa  bunga,  provesi  dan  biaya administrasi kredit. Hal tersebut merupakan balas jasa yang diterima dari adanya kredit. (M.  Ramli  Faud  &  M.  Rustan,  2005:131- 132)
Pada  dasarnya  terdapat  dua  tujuan yang  saling  berkaitan  dengan  kredit,  yaitu sebagai  berikut:  a.  Profitabilitas,  yaitu tujuan  untuk  memperoleh  hasil  kredit berupa  keuntungan  yang  diraih  dari  bunga yang  harus  dibayar  oleh  debitur.  Oleh karena  itu,  bank  hanya  akan  menyalurkan kredit  kapada  usaha  yang  diyakini  mampu dan  mau  mengembalikan  kredit  yang  telah diterimanya.  b.  Safety,  keamana  dari prestasi  atau  fasilitas  yang  diberikan  harus benar- benar  terjamin  sehingga  tujuan profitability  dapat  benar-benar  tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan  agar  prestasi  yang  diberikan dalam  bentuk  uang,  barang  atau  jasa  itu betul-betul  22  terjamin  pengembaliannya sehingga  keuntungan  yang  diharap  dapat menjadi  kenyataan.  Kredit  mempunyai peranan yang  sangat  penting  dalam perekonomian.  Secara  garis  besar  manfaat kredit  dalam  perekonomian,  perdagangan, dan  keuangan  yaitu:  1.  Meningkatka untility  (daya  guna)  dari  modal  atau  uang. 2.  Meningkatka  untility  (daya  guna)  suatu barang. 3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas  uang.  4.  Menimbulkan  gairah berusaha  masyarakat.  5.  Alat  stabilitas ekonomi.  6.  Jembatan  untuk  meningkatkan pendapatan  nasional.  7.  Sebagai  alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional.  (Veithzal  Rivai,  Andria Permata  Veithzal  &  Ferry  N.  Idroes, 2007:438)
Menurut  Djaslim  Saladin  (1994) dalam  bukunya  ˝Dasar -Dasar  Manajemen Pemasaran Bank˝ yang dikutip dari ˝Kamus Perbankan˝  menyatakan  bahwa  ˝Nasabah adalah  orang  atau  badan  yang  mempunyai rekening  simpanan  atau  pinjaman  pada bank˝.
212 Kemudian menurut Komaruddin (1994) dalam ˝Kamus Perbankan˝
menyatakan bahwa ˝Nasabah adalah seseorang  atau  suatu  perusahaan  yang mempunyai  rekening  koran  atau  deposito atau  tabungan  serupa  lainnya  pada  sebuah bank˝.
Pendapat  lain    nasabah  adalah  orang atau  sekelompok  orang  yang  melakukan kegiatan  transaksi  pada  sebuah  lembaga keuangan atau juga sekelompok individu atau sekelompok orang yang melakukan kerjasama  dalam  bentuk  keuangan.  (Yusak gumelar Pada 2016-01-13)
Sesuai uraian diatas penulis menyimpulkan  bahwa    nasabah  BUMDes adalah  orang  orang  atau  individu  yang mengadakan transaksi simpanan atau pinjaman  yang  terjadi  pada  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes),  sedangkan  pada penelitian  ini  penulis  lebih  melihat  pada nasabah dari segi pinjaman.
Aset  adalah  semua  hak  yang  dapat digunakan  dalam  operasi  perusahaan.  Yang dapat  dimasukkan  ke  dalam  kolom  a    set salah  satunya  adalah  gedung  atau  bangunan. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki gedung senilai  satu  miliar  rupiah,  maka  asset  yang dihitung adalah satu miliar rupiah itu. Selain gedung, yang bisa dihitung sebagai asset bisa termasuk:  merk  dagang,  paten  teknologi, uang kas, mobil, Aset dipahami sebagai harta total.  Namun biasanya  untuk  keperluan analisis  dirinci  menjadi  beberapa  kategori, seperti:
1. Aset lancar
2. Investasi jangka panjang
3. Aset tetap
4. Aset tidak berwujud 5. Aset pajak tangguhan
6. Aset lain
Daftar aset dalam neraca disusun menurut  tingkat  likuiditasnya,  mulai dari yang  paling  likuid  hingga  yang  tidak  likuid. Aktiva  pada  neraca  disajikan  pada  sisi  kiri secara  berurutan  dari  atas  ke  bawah. Penyusunan  neraca  dimulai  dari  yang  paling likuid (lancar), yaitu mulai dari aktiva lancar, aktiva  tetap  dan  seterusnya.  Komponen aktiva  lancar  menurut  Kasmir  (2008:31)
sebagai  berikut:  “kas,  surat -surat  berharga, piutang, persediaan, dan sebagainyaKomponen  aktiva  tetap  menurut Kasmir sebagai berikut: “Tanah, bangunan, mesin,  kendaraan,  peralatan,  dan  lainnya” (2008:32)
Berdasarkan  teori  di  atas  aktiva disusun  secara  berurutan  dari  mulai  yang likuid sampai yang kurang likuid atau yang gampang  dengan  mudah  diuangkan.  Bagi manajemen,  di  dalam  membaca neraca, nilai aset  perlu  dicermati  karena  menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi pembanding  prestasi  sesuatu  perusahaan dengan prestasi perusahaan yang lain dalam hal yang sama, apakah lebih baik atau tidak, sehingga  dapat  menjadi  dasar  keputusan manajemen  untuk  mempertahankan  atau meningkatkannya.
Menurut Scanning (1992; 22) Aktiva atau aset merupakan jasa yang akan datang dalam bentuk jasa atau uang dimasa mendatang  yang  bisa  ditukarkan  menjadi uang (kecuali jasa yang timbul dari kontrak yang  belum  dijalankan  kedua  pihak  secara sebanding)  yang  di  dalamnya  terkandung kepentingan  yang  bermanfaat  yang  dijamin menurut hukum atau keadilan.

## METODE
Jenis data  yang  penulis  gunakan adalah  data  sekunder  yaitu  data  dan informasi  yang  telah  jadi, berupa  laporan dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada  penelitian  ini  penulis menggunakan  data  dokumentasi,  dengan menggunakan  data  skunder  time  series yaitu    data  empat    tahun  terakhir  dari  awal berdirinya BUMDes tersebut.
Dalam menganalisis  penelitian  ini, penulis menggunakan metode desktiptif dan kualitatif dengan instrumen-instrumen sebagai berikut: Metode Deskriptif Metode Deskriptif adalah
penganalisaan data melalui metode merumuskan, menguraikan dan menginterprestasikan  berdasarkan  telaah pustaka  yang terdapat dalam penelitian dan
literatur sebagai referensi penelitian ini untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Metode Kuantitatif Untuk mengukur pengaruh dari variabel  bebas  (jumlah  nasabah)  dengan variabel  terikat  (perkembangan  aset)  akan digunakan  analisis  regresi  linear  sederhana dengan  rumus  sebagai  berikut  (Umar, 2005:188)
Y = a + bX
Dimana: Y = Subyek  variabel  terikat  yang diproyeksikan (jumlah nasabah) X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan (perkembangan aset) A = Nilai konstanta
B = Koefisien regresi.

## HASIL
Dalam pendirian BUMDes ini dikenal empat  tahapan;  Pertama,  pemerintah  desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan Pengelolaan BUMDes dan penetapan Persyaratan Pemegang Jabatan, diadakan pula Monitoring dan  Evaluasi,  dan  yang  terakhir  diadakan Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelola.
Dalam kegiatan harian maka pengelola  harus  mengacu  pada  tata  aturan yang  sudah  disepakati  bersama  sebagaimana yang  telah  tertuang  dalam  Anggaran  Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART) BUMDes,  serta  sesuai prinsip-prinsip  tata kelola BUMDes.
Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi yang  beroperasi  dipedesaan,  BUMDes  harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap peningkatan
kesejahteraan  warga  masyarakat.  Dalam penelitian  ini  peneliti  menggunakan  dua variabel  yaitu  jumlah  nasabah  dengan perkembangan aset.
Aset  adalah  semua  hak  yang  dapat digunakan  dalam  operasi  perusahaan.  Yang
dapat  dimasukkan  ke  dalam  kolom  aset salah satunya adalah gedung atau bangunan. Jadi  kalau  suatu  perusahaan  memiliki gedung  senilai  satu  miliar  rupiah,  maka asset  yang  dihitung  adalah  satu  miliar rupiah  itu.  Selain  gedung,  yang  bisa dihitung  sebagai  asset bisa  termasuk:  merk dagang,  paten  teknologi,  uang  kas,  mobil, Aset dipahami sebagai harta total.
Daftar  aset  dalam neraca disusun menurut  tingkat  likuiditasnya,  mulai  dari yang paling likuid hingga yang tidak likuid. Aktiva  pada  neraca  disajikan  pada  sisi  kiri secara  berurutan  dari  atas  ke  bawah. Penyusunan  neraca  dimulai  dari  yang paling  likuid  (lancar),  yaitu  mulai  dari aktiva  lancar,  aktiva  tetap  dan  seterusnya. Komponen  aktiva  lancar  dapat  dilihat  dari “kas, surat -surat berharga, piutang, persediaan,  dan  sebagainya.  Komponen aktiva  tetap  menurut  Kasmir  sebagai berikut: “Tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan lainnya” Berdasarkan  teori  di  atas  aktiva  disusun secara  berurutan  dari  mulai  yang  likuid sampai  yang  kurang  likuid  atau  yang gampang  dengan  mudah diuangkan.  Bagi manajemen,  di  dalam  membaca neraca, nilai  aset  perlu  dicermati  karena  menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi pembanding  prestasi  sesuatu  perusahaan dengan prestasi perusahaan yang lain dalam hal yang sama, apakah lebih baik atau tidak, sehingga  dapat  menjadi  dasar  keputusan manajemen  untuk  mempertahankan  atau meningkatkannya.
Berikut  ini  terlampir  perkembangan  untuk perkembangan  aset  pada  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Lestari  di  Desa Kumain  Kecamatan  Tandun  Kabupaten Rokan Hulu dalam 4 tahun bterakhir.
Tabel 1 : Perkembangan  Aset  BUMDes
Lestari Tahun Perkembangan Aset (Rp) Persentase 2013 593.546.118 - 2014 715.246.250 20,50% 2015 1.001.563.430 40,03% 2016 1.606.523.979 60,40% Sumber : BUMDes Lestari, 2017
214
Berdasarkan  table 1 diatas  terlihat bahwa  pada  tahun  2013 perkembangan  aset pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)
Lestari sebesar Rp. 593.546.118 ini dikarenakan  pihak Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Lestari memiliki  aset  berup atanah  yang  setiap  tahunnya  mengalami kenaikan  harga.  Kemudian  pada  tahun  2014 dan  tahun  2015 mengalami  kenaikan  pada perkembangan  aset sebesar  Rp. 715.246.250 menjadi 1.001.563.430 atau 20,50% menjadi 50,03%  dari  tahun  sebelumnya,  salah  satu penyebab meningkatknya perkembangan aset, Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Lestari sudah  mendapatkan nasabah dan sudah  mendapat  simpatik  dari  masyarakat dan mulai mendapatkan pasar untuk menjadi nasabah.  Kemudian  pada  tahun  2016 pihak Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Lestari dari perkembangan  aset terus  mengalami kenaikan  bila  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  yaitu  sebesar  Rp. 1.606.523.979 atau 60,40%. Salah satu penyebab meningkatnya perkembangan aset pada tahun tersebut  disebabkan  oleh  semakin  gencarnya Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Lestari dalam promosi sehingga masyarakat semakin banyak  untuk  menjadi  bagian  dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari.
Nasabah  adalah  seseorang  atau  suatu perusahaan  yang mempunyai rekening koran atau  deposito  atau  tabungan  serupa  lainnya pada  sebuah  bank. Pendapat  lain nasabah adalah  orang  atau  sekelompok  orang  yang melakukan  kegiatan  transaksi  pada  sebuah lembaga  keuangan  atau  juga  sekelompok individu  atau  sekelompok  orang  yang melakukan kerjasama dalam bentuk keuangan. Sesuai  uraian  diatas  penulis menyimpulkan  bahwa    nasabah  BUMDes adalah  orang  orang  atau  individu  yang mengadakan transaksi simpanan atau pinjaman  yang  terjadi  pada  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes),  sedangkan  pada penelitian  ini  penulis  lebih  melihat  pada nasabah  dari  segi  pinjaman. Banyaknya jumlah  nasabah pada  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes), dapat  dilihat melalui data sebagai berikut :
Tabel 2 :
Perkembangan  Jumlah  Nasabah BUMDes Lestaris Tahun Jumlah Nasabah Persentase 2013 117 - 2014 202 72,65% 2015 354 75,25% 2016 551 55,65%

## Sumber : BUMDes Lestari, 2017
Berdasarkan  table 2 di  atas  terlihat bahwa  pada  tahun  2013 perkembangan jumlah  nasabah  pada Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Lestari adalah sebanyak 117  orang  dimana ini  disebabkan  pihak Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Lestari,  2017 memulai  memasarkan dan memperkenalkan kepada masyarakat dengan  merambah  kebeberapa  media  iklan seperti  pada  Koran, famplet  dan  lain sebagainya.  Kemudian  pada  tahun  2014 mengalami  kenaikan pada  jumlah  nasabah menjadi  202  orang  atau  72,65%  dari tahun sebelumnya,  hal  ini  diiringi  oleh  semakin banyaknya nasabah  yang  tertarik  untuk meminjam  atau  menjadi  nasabah  kepada pihak Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari.  Pada  tahun  2015 Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Lestari dari  segi jumlah  nasabah mengalami  kenaikan  yang pesat  bila  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  yaitu sebanyak  354  orang  atau meningkat  sebesar  75,25%.  Pada  tahun 2016 Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Lestari mengalami  kenaikan  lagi  pada jumlah nasabah.

## PEMBAHASAN
Pembuktian  hipotesis  ini  digunakan untuk  melihat  pengaruh  variabel  bebas terhadap variabel terikatnya. Dimana variabel bebasnya yaitu jumlah nasabah (X) serta variabel terikatnya yaitu perkembangan aset (Y). bedasarkan perhitungan  melalui  komputer  dengan menggunakan  SPSS  versi  21,  maka diperoleh persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut :
Y = 262164816,689 + 2343317,410 X
215
Dari  persamaan  regresi  di  atas menunjukkan bahwa pengaruh jumlah nasabah  terhadap  perkembangan  aset  adalah positif  ditunjukkan  oleh  nilai    koefisien regresi  yang  bernilai  positif.  Nilai  koefisien regresi sebesar 262164816,689 menjunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah nasabah sebesar satuan-satuan akan meningkatkan  perkembangan  aset  sebesar 262164816,689  satuan.  Sedangkan  nilai konstanta sebesar 2343317,410 menunjukkan bahwa    apabila  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Lestari    tidak  melakukan  atau tidak  meningkatkan  jumlah  nasabah  maka perkembangan  aset  akan  diperoleh  sebesar 2343317,410    satuan.  Artinya  disamping jumlah  nasabah  yang  ikut  mempengaruhi perkembangan  aset  masih  ada  variabel  lain yang  berpengaruh  dalam  meningkatkan perkembangan aset pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari. .
Setelah  dilakukan  pengolahan  data  ternyata betul  jumlah  nasabah  berpengaruh  terhadap perkembangan aset, dimana besarnya pengaruh jumlah nasabah terhadap perkembangan  aset  adalah  sebesar  97,6% sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh  variabel  lain  diluar  variabel  penelitian ini.
Maka  untuk  mengetahui  signifikan atau  tidaknya  pengaruh  jumlah  nasabah terhadap  perkembangan  aset  dilakukan  uji  t dengan  tingkat  signifikan  5%  diperoleh bahwa nilai t-hitung = 9,038 lebih besar dari nilai  kritisnya  atau  yang  ditunjukkan  oleh  t- tabel  sebesar  =  2.503.  maka  hipotesis  dari penelitian  ini  dapat  diterima  dan  terbukti bahwa  jumlah  aset  berpengaruh  signifikan terhadap  perkembangan  aset  pada  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lestari.
Bila  dilihat  dari  hasil  penelitian diatas,  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Lestari  bergerak  seperti  perusahaan  lainnya. Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Lestari adalah  Badan  Usaha  yang  dimiliki  oleh Pemerintah Desa Kumain yang pengelolaanya  diserahkan  kepada  pengelola BUMDes yang telah ditunjuk oleh Pemerintah  Desa  dengan  Kesepakatan  dan mufakat  melalui  proses  musyawarah  Desa.
BUMDes  Lestari  desa Kumain  sedikitnya mempunyai  3  kegiatan  utama,  yaitu  :  1). Menerima  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  tabungan,  2).  Menyalurkan  dana kepada  yang  membutuhkan  dalam  bentuk pinjaman,  dan  3).  Pembiayaan,  pembelian barang barang kebutuhan masyarakat melalui pesanan.
Jika  diperhatikan  kontribusi  yang diberikan  oleh  BUMDes  Lestari  desa Kumain  khususnya  dalam  hal  pembiayaan pinjaman kepada nasabah sangat membantu untuk  meningkat  pendapatan  masyarakat dan ini sangat membantu pemerintah dalam mensejahterakan  masyarakat,  dari  hasil penelitian  yang  dilakukan  diperoleh  nilai yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan perkembangan aset BUMDes Lestari  desa  Kumain.  Dari  peningkatan jumlah  nasabah  yang  melakukan  pinjaman ke  BUMDes  Lestari  desa  Kumain  akan menambahkan  pulan  perkembangan  aset dari  tahun  ketahun,  maka  akan  terlihat keseimbangan  antara  variabel  yang  diteliti yang memberikan kontribusi cukup signifikan,  dimana  dari  perkembangan jumlah  nasabah  dapat  memberikan  efek positif bagi BUMDes Lestari desa Kumain. Jadi  dapat  disimpulkan  dengan  adanya peningkatan  jumlah  nasabah  yang  tinggi akan  berpengaruh  positif  atau  sangat signifikan  terhadap  perkembangan  aset pada BUMDes Lestari desa Kumain.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  serta  analisis  yang  telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka pada bab  ini  penulis  akan  menarik  kesimpulan dari  hasil  penelitian  mengenai  Pengaruh Jumlah Nasabah Peminjam Terhadap Perkembangan  Asset  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  Lestari  di  Desa  Kumain Kecamatan  Tandun  Kabupaten  Rokan Hulu.  Selain  itu,  penulis  juga  akan memberikan  saran-saran  sebagai  implikasi dari  hasil  penelitian  ini  yang  kiranya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Berdasarkan  hasil  olahan  data,
216
untuk  melihat  ada  atau  tidaknya  pengaruh jumlah  nasabah terhadap perkembangan  aset dilakukan uji t dengan tingkat signifikan 5% diperoleh  bahwa  nilai  t-hitung  = 9.038 lebih besar  dari  nilai  kritisnya  atau yang ditunjukkan  oleh  t-tabel  sebesar  = 2.503. maka  hipotesis  dari  penelitian  ini  dapat diterima  dan  terbukti  bahwa jumlah  nasabah berpengaruh
signifikan
terhadap
perkembangan aset pada Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Lestari. Bedasarkan  hasil  perhitungan  untuk melihat seberapa besar
persentase sumbangan  variabel  bebas jumlah  nasabah terhadap perkembangan aset. Setelah dilakukan  pengolahan  data  ternyata  betul jumlah nasabah berpengaruh terhadap perkembangan aset, dimana besarnya pengaruh jumlah nasabah terhadap perkembangan  aset  adalah  sebesar  97,6% sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel  lain  diluar  variabel  penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Djaslim Saladin, 1994, Dasar-Dasar Manajemen  Pemasaran  Bank,  CV. Rajawali, Jakarta
Pailis,  E.  A.,  &  Suroto,  B.  (2016).  The Influence  of  Partnerships  and  Self- concept  for  the  Courage  to  Take
Risks  and  Their  Impact  on  the Achievements  Sought  of  Small
Industries in the City of
Pekanbaru. American  Journal  of Economics, 6(5), 262-269. Fatkhurahman, F. (2016). Kepuasan Berwirusaha Melalui Kemauan Untuk  Berkarya  Usaha  Industri Kecil. JEBI  (Jurnal  Ekonomi  dan
Bisnis Islam), 1(2), 143-153.
Gatot  Supramono,  2009,  Perbankan  dan Kebijakan kredit, Djambata, Jakarta.
Kasmir,  2006,  manajemen  Perbankan,  PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Komaruddin
1994, Ensiklopedia Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta Linton,L. 1995, Partnership Modal Ventura, PT.IBEC, Jakarta Maryunani.  2008.  Pembangunan  Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa,  CV Pustaka Setia, Bandung
Mubyarto  (1984)  Pembangunan  Pedesaan.
Yogyakarta, P3PK UGM.
Nurcholis,  Hanif  (2011)  Pertumbuhan  dan
Penyelenggaraan
Pemeritahan
Desa. Jakarta, Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha Milik  Desa  (c.2).  Jakarta,  Menteri Dalam Negeri.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun
2005 tentang Desa. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah. Seyadi.  2003.  Bumdes  sebagai  Alternatif Lembaga  Keuangan  Desa.  UPP
STM YKPN. Yogyakarta
Sulistyani,AT, 2004, Kemitraan dan Model- Model Pemberdayaan. Yogyakarta, Gava Media.
Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, Direktoral Jenderal Otonomi Daerah. Widjaja,  HAW.  (2002)  Otonomi  Daerah dan  Daerah  Otonom.  Jakarta,
PT.Raja Grafindo Persada. Widjaja, HAW. 2002, Pemerintahan Desa/Marga  Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemeritahann Daerah. Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.