## KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (SUATU STUDI PADA BANK TJANDRA ARTHA LESTARI BANDAR LAMPUNG)

## AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF A NOTARY PUBLIC IN MAKING FIDUCIARY DEED OF
GUARANTEE AT RURAL CREDIT BANKS (A STUDY AT TJANDRA ARTHA LESTARI BANK, BANDAR LAMPUNG)

## Oddy Marsa JP
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung weirdo2jr@gmail.com

## Abstrak
Kedudukan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 relatif terhadap Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  (selanjutnya  disebut  UUJN).  Dalam  melakukan  kewenangannya, Notaris  wajib  untuk  memberikan jaminan  invetasi  serta  wajib  untuk  memenuhi  hak-hak  maupun  kewajiban pihak-  pihak  dalam  kerjasama  ekonomi  serta  hal-hal  lain  yang  diperlukan.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  hukum  normative,  yang  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  utama,  terdiri  dari  bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab  notaris  dalam  penerbitan  akta  fidusia  kepada bank  dan  konsekuensi  hukumnya  jika  jaminan  fidusia yang dibuat oleh notaris tidak terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  menghasilkan  bahwa  seorang  notaris  harus  sangat  berhati-hati dalam  melakukan  segala  tugas  serta  wewenangnya  terhadap  hak  serta  kewajiban  para  pihak  dan  dalam hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  peran  serta  tanggung  jawab  notaris  dalam  pembuatan  akta jaminan  fidusia  pada  lembaga  keuangan  bank  karena  itu  merupakan  pertanggungjawaban  secara  hukum, yaitu  jaminan  kepastian  hukum  atas  akta  jaminan  fidusia  yang  dibuat/didaftarkannya.  Akibat  hukum  PT Tjandra  Artha  Lestari  apabila  tidak  didaftarkan  adalah  penerima  fidusian  akan  mengalami  kesulitan apabila  pemberi  fidusia  melakukan  wanprestasi  serta  penerima  fidusian  jadi  tidak  memiliki  hak  untuk mendahului kreditur-kreditur lain dalam hal melakukan pelunasan hutang .
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Fidusia, Bank.

## Abstract
Notary status is regulated in Act Number 2 of 2014 relative to Amendments to Act Number 30 of 2004 (hereinafter referred to as UUJN). In carrying out its authority, the Notary is obliged to provide investment guarantees  and  is  obliged  to  fulfill  the  rights  and  obligations  of  the  parties  in  economic  cooperation  and other  matters  needed.  This  study  uses  a  normative  legal  approach,  which  uses  secondary  data  as  primary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal material. This study aims to analyze the authority and  responsibility  of  a  notary  public  in  issuing  fiduciary  deeds  to  banks  and  their  legal  consequences  if  a fiduciary guarantee is made by the notary is not registered at the fiduciary registration office.
The results of the research and discussion resulted that a notary must be very careful in carrying out all his  duties  and  authority  over  the  rights  and  obligations  of  the  parties  and  in  the  results  of  this  study  also showed  that  the  role  and  responsibilities  of  the  notary  public  in  making  a  fiduciary  deed  at  the  bank financial institution  because  it  was  legal  liability,  namely  the  guarantee  of legal  certainty  over  a  fiduciary deed made / registered. The legal consequence of PT Tjandra Artha Lestari if it is not registered is that the fidusian recipient will experience difficulties if the fiduciary provider defaults and the fidusian recipient does not have the right to overtake other creditors in terms of paying off debts.

## Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2019: hlm. 19-26.
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
Keywords: Responsibility, Notary, Fiduciary, Bank.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Oddy  Marsa  JP,  “Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  (Suatu  Studi  pada  Bank  Tjandra  Artha Lestari Bandar Lampung) ”, Jurnal Cepalo , 3 (1), (2019): 19-26.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1786

## A. Pendahuluan
Notaris  merupakan  pejabat  publik  yang  berperan  dalam  membuat  akta  otentik.  Salah  satu  hal  untuk mencapai tujuan hukum adalah dengan  kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud yaitu keharusan untuk jaminan investasi dan jaminan kepastian dalam suatu kontrak untuk memenuhi kewajiban dan hak-hak para pihak yang bersangkutan dalam suatu kontrak tersebut. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk menggali lebih  dalam  peran  notaris  dalam  pembuatan  akta  jaminan  fidusia,  menimbang  bahwa  sertifikat  fidusia tersebut  adalah  jaminan  Hak  kreditur  (Bank/Finance/Usaha  Jasa  Keuangan)  dalam  memberikan  produk pembiayaan kepada masyarakat yang  membutuhkan.
Bank  Perkreditan  Rakyat  Tjandra  Artha  Lestari  (selanjutnya  disebut  BPR  Tjandra  Artha  Lestari) adalah  salah  satu  Perseroan  Terbatas  yang  memiliki  Usaha  Jasa  Keuangan  dalam  hal  ini  mengeluarkan produk  fasilitas  pembiayaan  kendaraan  bermotor  yang  membutuhkan  peran  Notaris  dalam  memberikan kepastian  hukum  atas  setiap  perikatan  yang  dilakukan  oleh  BPR  Tjandra  Artha  Lestari.  Dalam  prakteknya, BPR  Tjandra  Artha  Lestari,  dalam  melakasanakan  usahanya  tersebut,  selalu  mengalami  kendala  dalam mendaftarkan  produk  pembiayaannya  untuk  mendapatkan  sertifikat  fidusia,  kendala  tersebut  sebenarnya hanya terkait dengan waktu dan syarat formalitas lain, sehingga Notaris tersebut bukan hanya membuat akta perikatan jual beli, tetapi juga harus mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.
Dalam  pasal  1  ayat  (1)  UUJN,  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  dan  kewenangan  lainnya.  Maka  dari  itu  sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Notaris  harus  memiliki pertanggungjawaban  atas  pekerjaannya  dalam  membuat akta  otentik  dan  kewenangan  Notaris  lainnya  serta harus  memiliki  kebenaran  yang  dapat  dibuktikan  dan  di  pertanggungjawabkan  kepada  para  pihak. Kewenangan Notaris yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN, yaitu:
Ayat  (1):  Notaris  berwenang  membuat  Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta, menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh  undang- undang.
Ayat (2): Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
1. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat copy dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta risalah lelang.
Dalam  perkembanganya  di  Indonesia,  sering  sekali  terjadi  ketidakseimbangan  antara  praktek  dengan teori,  dikarenakan  terkadang  perangkat  hukum  yang  ada  di  Indonesia  belum  mampu  untuk  mengikuti perkembangan-perkembangan hukum yang baru, hal ini dapat dilihat dari praktek notaris dan pejabat umum pembuat  akta  tanah  (PPAT)  dalam  hal  pembuatan  akta-akta  otentik. 1 Notaris  memiliki  peran  yang  besar dalam  kehidupan  masyarakat  salah  satunya  dalam  hal  transaksi  bisnis  dan  beberapa  ketentuan  lainnya  juga mengharuskan dibuat dengan akta Notaris supaya memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1)
1 Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris”, Renvoi, No. 12, (2004), hlm. 493.
UUJN.  Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  notaris  merupakan  kewenangan  atribusi,  yaitu  Notaris  dalam  hal menggunakan  wewenangnya  memiliki  tanggung  jawab  penuh  terhadap  akibat-akibat  hukum  yang  akan timbul atas tindakan/kewenangan notaris tersebut.
Salah  satu  syarat  untuk  mendaftarkan  jaminan  fidusia  adalah  penerima  fidusia  berkewajiban  untuk melakukan  pengenaan  benda  (bergerak)  dengan  akta  jaminan  fidusia  yang  harus  dilakukan  dengan  Notaris. Jaminan Fidusia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UUJF). Namun, kenyataannya  adalah  bahwa  sebagian  besar  penerima  fidusia  tidak  melakukan  akta  jaminan  fidusia  dan, akibatnya,  objek  dengan  jaminan  fidusia  tidak  dapat  didaftarkan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  dan  juga dapat  menimbulkan  jaminan  fidusia  jika  debitur  melanggar  kreditor.  Dalam  Pasal  37  UUJF,  kreditor  tidak memiliki hak untuk memiliki prioritas di dalam atau di luar likuidasi atau kebangkrutan.
Untuk  menjamin  keamanan  hukum,  kreditor  wajib  mendaftarkan  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dan kemudian mendaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan setelah itu kreditor akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia Pada awalnya, perjanjian fidusia disusun dalam  bentuk  akta  di  bawah  tangan  dan  akta  notaris.  Namun,  setelah  dikeluarkannya  UUJF,  objek  yang dikumpulkan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  dalam  pasal  5  ayat  (1)  UUJF,  harus  dilakukan  dengan  akta notaris dan di Indonesia dan dengan jaminan fidusia. Penggunaan jaminan fidusia oleh BPR, karena jaminan fidusia  adalah  cara  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  untuk  keamanan  bank,  sehingga  pelanggan debitur akan membayar pinjaman kredit mereka. 2
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  notaris  tunduk  pada  peraturan  hukum  dan  juga  kode  etik  profesi.  Kode etik profesi notaris menjelaskan bahwa, seorang notaris harus bertindak, adil, jujur, tidak memihak dan harus melindungi  kepentingan  para  pihak,  dan  notaris  harus  melakukan  tindakan  hukum  yang  sesuai  dengan hukum  dan  peraturan  yang  telah  berlaku. 3 Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  masalah  investigasi  ini berfokus  pada  peran  dan  juga  tanggung  jawab  notaris  dalam  penerbitan  akta  fidusia  kepada  bank  dan konsekuensi  hukumnya  jika  jaminan  fidusia  yang  dibuat  oleh  notaris  tidak  terdaftar  di  kantor  pendaftaran fidusia.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normative,  yang  menggunakan  data  sekunder sebagai  data  utama,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  kewenangan  dan  tanggung  jawab  notaris  dalam  penerbitan  akta  fidusia  kepada  bank  dan konsekuensi  hukumnya  jika  jaminan  fidusia  yang  dibuat  oleh  notaris  tidak  terdaftar  di  kantor  pendaftaran fidusia.

## B. Pembahasan

## 1. Kewenangan  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  Pada Lembaga Keuangan Bank
Peran  notaris  adalah  wajib  memberikan  layanan  terbaik  dan  paling  adil  kepada  publik  yang membutuhkan layanan notaris, dan notaris juga harus memberikan layanan kepada masyarakat yang berbasis di  Pancasila,  mematuhi  hukum,  mematuhi  kewajiban  sesuai  dengan  hukum,  kode  etik  profesional.  Dengan legislasi dan juga sesuai dengan Hukum Jabatan Notaris (UUJN). Selaras dengan Pasal 1 ayat  (1) dan Pasal 15  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat akta otentik, mengenai semua perjanjian/kontrak, perbuatan serta penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum.  Notaris  juga  merupakan  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah  dalam  rangka  untuk memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  atau  pihak  yang  membutuhkan  akta  jual-beli,  sewa-menyewa,  dan lain-lain.
Aturan  yang  terkandung  dalam  Hukum  Posisi  Notaris,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  Kode  Etik  Notaris  dan  peraturan  hukum  umum  lainnya  adalah  wajib  bagi  notaris,  notaris harus mematuhi dan mematuhi peraturan. berlaku Tanggung jawab yang melekat dalam notaris dimulai dari saat sumpah diambil sampai  notaris menarik pada usia yang ditentukan dalam Peraturan posisi notaris (Stb. 1860-3)  atau  sekarang  telah  diubah  menjadi  Hukum  posisi  notaris.  Hans  Kelsen  juga  menyebutkan  dalam teori  hukum  tentang  tanggung  jawab  hukum  bahwa  konsep  yang  terkait  dengan  konsep  kewajiban  hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, sehingga saling terkait dan juga harus bertanggung jawab atas hukum untuk  tindakan  tertentu.  Harus  bertanggung  jawab  atas  penalti  dalam  hal  melakukan  tindakan  yang
2 Gunawan Buntarman, Hukum Jaminan Fidusia , Bandung: Erresco, (2004), hlm. 74.
3 Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik , Media Notariat, Edisi Mei dan Juni 2004.
bertentangan. 4 Dalam teori tanggung jawab hukum, perlu juga untuk memberikan penjelasan antara tanggung jawab notaris dan kewajiban / wewenang notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu pihak berwenang menciptakan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan mungkin juga bertanggung jawab secara pidana.
Menurut Evi Udin, 5 bahwa saat menghadapi hambatan atau kesulitan yang terjadi dalam praktek, notaris harus melakukan konsultasi dengan pihak/ instansi yang berwenang, serta menyarankan untuk dimasukannya klausula-klausula  dalam  aktanya  yang  bertujuan  untuk  melindungi  para  pihak  yang  mlakukan kontrak/perjanjian.  Ini  dilakukan  karena  notaris  tidak  hanya  bertanggung  jawab  secara  hukum,  tetapi  juga notaris  akan  dimintai  tanggung  jawab  moralnya.  Meskipun  notaris  diklasifikasikan  sebagai  pejabat  publik, itu  tidak  berarti  bahwa  notaris  sama  dengan  pejabat  publik  di  bidang  pemerintahan  yang  diklasifikasikan sebagai  agen  administrasi  negara,  karena  keduanya  memiliki  produk  yang  berbeda  dari  masing-  masing pejabat  publik.  Notaris  menghasilkan  produk,  yaitu,  fakta  otentik  yang  tunduk  pada  hukum  perdata. Penulisan yang dilakukan oleh notaris tidak menghasilkan hukum perdata untuk seseorang atau badan hukum sipil, dan akta tidak  memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  FX  Sumarja, 6 telah  diketahui  bahwa  notaris  sebagai  pejabat publik  diatur  oleh  aturan-aturan  yang  bersifat  hukum  dan  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan berkaitan dengan  peristiwa/perbuatan  yang  berhubungan  dengan  hukum.  Maka  dari  itu,  seorang  notaris  haruslah memiliki  semangat  yang  tinggi  dalam  melakukan  pelayan  terhadap  masyarakat  yang  memerlukan  jasanya, dan apabila masyarakat tersebut merasa puas akan kinerja notaris yang telah melaksanakan tugas/jabatannya dengan  baik,  maka  masyarakat  wajib  memberikan  honoranium  kepada  notaris.  Dalam  pasal  1868 KUHPerdata,  menyebutkan  bahwa  Akta  Otentik  adalah:  “Akta  yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undang-undang  yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai  yang berkuasa/pegawai umum untuk  itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Dapat dikatakan bahwa ketentuan akta otentik adalah asli jika:
a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai negeri yang ditunjuk oleh hukum.
b. Bentuk penulisan dan cara melakukannya harus dipandu oleh ketentuan yang ditentukan oleh hukum.
c. Akta otentik memiliki makna yang jauh lebih penting daripada bukti, yaitu, jika terjadi perselisihan, akta otentik dapat berguna sebagai panduan bagi pihak yang bersengketa.
Peran  seorang  notaris  sebagai  pejabat  publik  yang  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  tindakan otentik  sangat  penting  bagi  kehidupan  orang,  karena  banyak  sektor  kehidupan  masyarakat  memerlukan partisipasi  notaris  dan  karena  notaris  memiliki  kekuatan  hukum  untuk  melakukan  tindakan  hukum.  Dalam Pasal  1  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  menyebutkan  bahwa,  Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang  ini.  Kemudian,  dari  situ,  Notaris  dapat  membuat  alat  verifikasi  legal  dan  absolut  karena  disahkan oleh  hukum,  yang  mutlak  dan  dianggap  benar.  Hal-hal  ini  sangat  penting  bagi  pihak-pihak  yang membutuhkan  bukti  untuk  bukti  pribadi  dan  minat  dalam  kegiatan  komersial,  kepentingan  usaha,  dan  lain- lain.
Jika  akta  salah  yang  dibuat  oleh  notaris tidak  dapat  dibuktikan,  maka akta  tersebut  adalah akta  otentik yang telah diperoleh dari saksi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumen hukum atau hukum sesuai dengan hukum  dan peraturan yang berlaku. Seperti dijelaskan  dalam Pasal 50 Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  menyebutkan  bahwa  barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan didalam undang-undang maka tidak akan dipidana, sepanjang tugas/wewenang tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Susan  Riana  perkembangan  peran  jabatan  notaris  sangat  penting  khususnya  dalam  dunia perbankan. Karena notaris memiliki peran dalam pembuatan akta-akta jaminan dalam dunia perbankan, dan notaris  adalah  salah  satu  elemen  penting  dalam  setiap  transaksi  perbankan  operasional.  Dalam  praktiknya, bank  hanya  perlu  jaminan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  bahwa  pembiayaan  yang  diberikan  oleh klien  dapat  dipulihkan.  Salah  satunya  yaitu  jaminan  fidusia,  jaminan  fidusia  ialah  jaminan  yang  berupa pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak
4 Hans Kelsen, (Alih Bahasa Oleh Somardi), General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik , Jakarta: BEE Media Indonesia, (2007), hlm 81.
5 Berdasarkan Wawancara Evi Udin selaku Notaris di Bandar Lampung Tanggal 22 Mei 2017.
6 Berdasarkan Wawancara FX Sumarja Selaku Majelis Pengawas Notaris Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Mei 2017.
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  yang  selanjutnya  disebut  sebagai Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menyebutkan bahwa:
“Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.”  Unsur- unsur fidusia itu sendiri adalah sebagai berikut:
a. Pengalihan hak properti ke suatu objek.
b. Dibuat atas dasar kepercayaan.
c. Bahan tetap dalam kepemilikan pemilik objek.
Intinya adalah bahwa fidusia adalah pengalihan dan penyerahan kepemilikan suatu objek, asalkan objek hak milik harus diberikan kepada penerima fidusia untuk tetap dalam kendali pemilik objek.
Menurut  Susan  Riana  menambahkan  bahwa  fokus  perhatian  dalam  hal  jaminan  fidusia  adalah  jika debitur  gagal  mematuhi.  Dalam  hukum  perjanjian,  jika  debitur  melanggar  perjanjian  atau  tidak mempertahankan  konten  kontrak  yang  telah  disepakati,  dianggap  bahwa  debitur  telah  melanggar.  Dalam praktik perbankan secara umum, kontrak kredit dibuat dengan sertifikat di tangan karena meminimalkan atau mengoptimalkan  waktu  dan  memfasilitasi  debitur  yang  akan  mengambil  kredit  dengan  cepat  tanpa  harus menunggu akta yang dibuat oleh notaris dan menyimpan uang / biaya untuk membuat sertifikat dalam kredit. Khusus untuk bank yang menjamin jaminan objek, notaris membuat sertifikat jaminan jika jaminan tersebut fidusia. Perjanjian kredit yang dibuat dengan jaminan fidusia bukan jaminan yang berasal dari hukum, tetapi muncul  karena  ada  kebutuhan  untuk  kontrak  antara  bank  sebagai  kreditor  dan  pelanggan  sebagai  debitor. Oleh karena itu, dalam perjanjian hukum, jaminan fidusia lebih khas / khusus dibandingkan dengan jaminan yang  muncul  berdasarkan  hukum  yang  telah  diatur  dalam  pasal  1131  KUH  Perdata.  Fungsi  hukum  dari mengikat objek fidusia dalam akta jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit.
Jika  debitor  sebagai  pemberi  fidusia  melakukan  wanprestasi  maka  upaya  terakhir  yang  dapat  dilakukan kreditor  sebagai  penerima  fidusia  adalah  dengan  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia.  Bentuk  dari pelanggaran  (wanprestasi)  yang  dimaksud  yaitu  tidak  terlaksananya  kewajiban-kewajiban  (prestasi)  yang seharusnya dilakukan baik  dari perjanjian  fidusia, perjanjian pokok,  dan perjanjian  jaminan lainnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah terdapat batas ruang lingkup untuk fidusia, yaitu berlaku pada setiap  kontrak  yang  bermaksud  untuk  membebankan  benda  yang  menggunakan  jaminan  fidusia.  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu badan yang memberikan kredit untuk masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  menjelaskan  bahwa  BPR  merupakan bank  yang  menjalankan  kegiatan  usaha  secara  konvensional  dan  berlandaskan  prinsip  syariah  yang  dalam aktivitasnya  tidak  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran.  PT  BPR  Tjandra  Artha  Lestari  adalah salah  satu  BPR  di  provinsi  Lampung  yang  kegiatannya  mengumpulkan  dan  menyalurkan  dana  untuk mendapatkan  keuntungan.  Menurut  wawancara  dengan  Susan  Riana  sebagai  Direktur  Utama  PT.  BPR Tjandra  Artha  Lestari  yang  memberikan  kredit  setiap  saat,  PT.  BPR  Tjandra  Artha  Lestari  selalu  meminta jaminan  dari  kreditor.  Suatu  bentuk  jaminan  yang  digunakan  oleh  PT.  BPR  Tjandra  Artha  Lestari  adalah jaminan  fidusia.  Perjanjian  fidusia  dinyatakan  dalam  akta  notaris  yang  disebut  akta  jaminan  fidusia. Penegasan  bentuk  perjanjian  jaminan  fidusia  dibuat  dengan  akta  notaris  dan  oleh  produsen  hukum  fidusia harus  dianggap  sebagai  norma  hukum  yang  imperial,  dijelaskan  dalam  Pasal  37  Ayat  3,  hukum  jaminan fidusia,  jika  perjanjian  Jaminan  fidusia  dilakukan  dalam  bentuk  akta  notaris.  Kemudian,  secara  yuridis, perjanjian jaminan fidusia bukanlah jaminan hak atas materi. Jika terkait dengan proses jaminan fidusia saat mendaftar  dengan  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  hal-hal  di  atas  dapat  dilihat  dengan  jelas,  terutama  karena permintaan pendaftaran jaminan fidusia harus dilengkapi dengan salinan akta notaris yang berkaitan dengan pengenaan jaminan  fidusia tersebut. jaminan fidusia. Dari sini, Anda dapat merasakan peran penting seorang notaris untuk keamanan hukum dan perlindungan kepentingan para pihak.
2. Akibat  Hukum  Apabila  Jaminan  Fidusia  yang  Dibuat  oleh  Notaris  Tidak  Didaftarkan  Pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Definisi  yang  didasarkan  pada  konsekuensi  hukum  adalah  hasil  dari  tindakan  untuk  mendapatkan  efek yang  dibuat  oleh  penulis  dan  diawasi  oleh  hukum.  Tindakan  yang  diambil  adalah  tindakan  hukum  yang merupakan tindakan yang diambil untuk mendapatkan efek yang diinginkan oleh hukum. Untuk menjelaskan pengertian  akibat  hukum  apa  yang  menjadi  permasalahan  pada  lembaga  keuangan  bank  terlebih  dahulu menjelaskan  peran  bank  itu  sendiri.  Dalam  kehidupan  msyarakay  Bank  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dan  berguna  sebagai  lembaga  keuangan.  Salah  satu  peran  Bank  dalam  melakukan  aktivitasnya
sebagai  lembaga  keuangan  ialah  memberikan  kredit.  Bank  memberikan  kredit  kepada  nasabah  dengan berlandaskan  atas  kepercayaan.  Hal  ini  dilakukan  oleh  Bank  dengan  tujuan  agar  bank  memperoleh keuntungan dari klien, dan dengan cara ini bank dapat mengirim simpanan publik kepada klien dalam bentuk kredit, dan jika bank percaya bahwa klien / debitur akan membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat dan  tenggat  waktu  disepakati.  dan  telah  disetujui  oleh  bank.  Seiring  dengan  meningkatnya  kebutuhan pelayanan akan jasa- jasa perbankan bagi masyarakat pean, munculnya BPR di Indonesia terasa penting dan semakin berguna serta sangat dibutuhkan. Dalam  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1988  dan  Nomor  1238/KMK.00/1989  Tanggal  14  November  1989,  menetapkan  perubahan-perubahan mendasar tentang BPR. Perubahan-perubahan yang dimaksud mencakup status kegiatan usaha serta tata cara pendirian BPR.
Berdasarkan wawancara dengan Susan Riana sebagai Direktur Jenderal PT. BPR Tjandra Artha Lestari mengatakan bahwa salah satu bank yang perusahaannya mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkan  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  untuk  meningkatkan  kehidupan  masyarakat pada  umumnya.  Dia  menjelaskan  bahwa  PT.  BPR  Tjandra  Artha  Lestari  sangat  memahami  bahwa kesuksesan dan ketahanan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh sistem yang baik dan struktur organisasi. Memfasilitasi  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  PT.  BPR  Tjandra  Artha  Lestari  membutuhkan  struktur organisasi  di  mana  terdapat  beberapa  bagian  unit  kerja,  yang  masing-masing  memiliki  tugas  yang  berbeda. Dalam struktur organisasi perlu untuk memisahkan otoritas dan kewajiban masing-masing pihak. Sementara ketika  mengajukan  pinjaman,  suatu  perjanjian  pinjaman  tentu  dibuat  untuk  BPR  karena  antara  pemberi fidusia atau debitor dan penerima atau kreditor fidusia yang menandatangani perjanjian kredit mengikat atau mengikat  dari  jaminan  fidusia  di  hadapan  notaris.  Perjanjian  tersebut  mengikat  (Pacta  Sunt  Servanda)  dan perjanjian  yang telah  dibuat dan  disepakati bersama berlaku sebagai  hukum bagi para pihak  yang membuat perjanjian.  Selain  itu,  ada  kesepakatan  untuk  mentransfer  hak  properti  dari  suatu  objek  berdasarkan kepercayaan asalkan  objek  yang  hak  kepemilikannya ditransfer tetap  menjadi  milik pemilik  objek. Jaminan fidusia  dapat  dikatakan  sebagai  teori  jaminan  karena  berisi  bahwa  penerima  fidusia  dan  penerima  fidusia membuat perjanjian hanya berdasarkan kepercayaan, dan fidusia memberikan hak properti kepada penerima fidusia,  tetapi  penerima  fidusia  tidak  memiliki  objek  yang  langsung  menjamin  fidusia.  Diserahkan  oleh donor  fidusia.  Jaminan  fidusia  yang  terkait  dengan  teori  jaminan  sebelumnya  juga  dipandu  oleh  sistem hukum.  Sistem  hukum  adalah  tatanan  hukum  lengkap  yang  didukung  oleh  serangkaian  prinsip  jaminan hukum yang terdiri dari beberapa prinsip.
Tata  cara  untuk  melakukan  registrasi  jaminan  fidusia  dan  biaya  pembutan  akta  jaminan  fidusia  diatur dalan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86 Tahun  2000.  Pengregistrasian fidusia  tidak  bisa  dipisahkan  dari  jaminan  fidusia  karena  pengregistrasian  fidusia  dapat  membuat  kepastian hukum  terjamin  bagi  kreditur  dan  pihak  lain  yang  bersangkutan.  Masalah  dalam  pendaftaran  fidusia  sangat mendasar  karena  pihak  yang  berkepentingan  tidak  secara  sengaja  mendaftarkan  fidusia  di  Kantor Pendaftaran Fidusia. Ini dapat dianggap sebagai masalah mendasar karena peran Wali Amanat sangat lemah, dan  jika  pengenaan  objek  fidusia  dan  pendaftaran  jaminan  fidusia  tidak  dilakukan    oleh  notaris  karena niatnya,  atau  kerjasama  antara  donor/pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia.  dan  tidak  membebankan  biaya objek jaminan fidusia atau pendaftaran jaminan fidusia.
Jika  pihak  ke  tiga  melakukan  sewa  terhadap  objek  jaminan  fidusia,  maka  pihak  ketiga  juga  harus mendapatkan  perlindungan  dari  pemberi  fidusia  dan  penerima  fidusia.  Kewajiban  pembebanan, pengregistrasian, serta ancaman atau sanksi akibat kelalaian para pihak yang bersangkutan tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak merigstrasi jaminan fidusia tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang- Undang  Jaminan  Fidusia.  Bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  yang  telah  membuat  perjanjian  kredit  atau perjanjian  pengikatan  jaminan  fidusia  ataupun  terhadap  pihak  ketiga  mereka  akan  mendapat  kepastian hukum  dan  keadilan  hukum  yang  sebagaimana  telah  ditegaskan  didalam  undang-undang,  jika  debitur  atau pemberi  fidusia  melakukan  pelanggaran  terhadap  hutangnya.  Menurut  Amru  Walid  Batu  Bara  bahwa pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang telah meluncurkan sistem fidusia online  pada  5  Maret  2013,  sebelum  diluncurkannya  sistem  fidusia  online,  pengregistrasian  fidusia  dibuat dengan  cara  manual.  Lembaga  yang  mendaftarkan  jaminan  fidusia,  yaitu,  Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum  Publik  Kemenkumham,  melanjutkan  sistem  fidusia  online  dengan  menerbitkan  Surat  Edaran  dari Direktur  Jenderal  AHU  No.  AHU-06.OT  0,03,01  2013,  yang  mengacu  pada  pengumuman  sistem administrasi untuk pendaftaran jaminan fidusia elektronik (sistem online).
Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal AHU, mekanisme untuk mendaftarkan jaminan fidusia online  adalah  mekanisme  berdasarkan  pasal  14,  paragraf  1,  dan  pasal  16,  paragraf  2,  dari  Undang-Undang
Jaminan Fidusia. Selain itu, aplikasi untuk pendaftaran jaminan fidusia akan digunakan sebagai dasar untuk sertifikat  jaminan  fidusia.  Saat  membuat  akta  fidusia,  tarif  akan  dibebankan  sebagai  pendapatan  negara bukan pajak (PNBP). Biaya yang telah ditentukan tercantum dalam Lampiran PP No. 38 tahun 2009 tentang jenis  dan  tarif  dari  jenis  pendapatan  negara  bukan  pajak  yang  berlaku  untuk  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia. Selain itu, penerima jaminan fidusia akan menerima daftar fidusia manual di Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  yang  terletak  di  ibukota  Jakarta. Selanjutnya,  permintaan  tersebut  ditujukan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  melalui  Trust  Fiduciary  Register  Office  di  tempat  asal  donor  fidusia  secara  tertulis  dan  dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh penerima fidusia, perwakilannya. mendeklarasikan Deklarasi Pendaftaran Jaminan  Perwalian  dan  melengkapi  formulir  dan  konten  yang  ditentukan  dalam  Lampiran  I  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M-01.UM.01.06 dari 2000, yang berisi:
PT BPR Tjandra Artha Lestari melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Yang  memiliki  mandat  dalam  hal  ini  maksudnya  adalah  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  yang  berlokasi  di Lampung,  yaitu  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Kota  Bandar  Lampung.  Pihak  PT  BPR Tjandra  Artha  Lestari  tidak  dengan  langsung  melakukan  pengregistrasian  jaminan  fidusia  pada  Kantor Pendaftaran,  akan  tetapi  mengupayakan  dilakukannya  pengregistrasian  jaminan  fidusia  tersebut  kepada notaris yang telah di pilih oleh pihak bank. Hal tersebut adalah merupakan legal dan tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia.
Sesuai  dengan  Pasal  13  ayat  (3)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  setelah  permohonan  pendaftaran jaminan  fidusia  dan  telah  diterima  oleh  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  kantor  pendaftaran  fidusia  akan mendaftarkan  jaminan  yang  telah  didaftarkan.  atau  terdaftar  di  Buku  Pendaftaran  Fidusia.  Selain  itu, pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya  permohonan  fidusia.  Kantor  pendaftaran  fidusia  mengeluarkan  dan  memberikan  Sertifikat jaminan  fidusia  kepada  penerima  fidusia  pada  tanggal  yang  sama  dengan  saat  permintaan  pendaftaran jaminan fidusia diterima. Kemudian jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama. Ketentuan- ketentuan ini diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
Sebagai kekuatan keamanan dan penegakan hukum dari jaminan yang telah dimasukkan dalam Pasal 14, ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  sertifikat  jaminan  fidusia  mempunyai title  eksekutorial “Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dengan  adanya title  eksekutorial tersebut,  sertifikat jaminan fidusia jadi  memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang bersifat mutlak. Dengan hadirnya title eksekutorial tersebut dalam sertifikat jaminan fidusia, maka hal tersebut dapat memberikan  PT  BPR Tjandra  Artha  Lestari  hak  untuk  melelang  objek  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia melalui  aktivitas  lelang  jika  seandainya  debitur  gagal  mematuhinya.  Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  jaminan fidusia  telah  diatur  secara  ketat  dan  spesifik  dalam  Undang-  Undang  Jaminan  Fidusia  dan  ketentuan  ini dilakukan melalui sistem pranata parate eksekusi.
Menurut  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia,  menjelaskan  bahwa  penerima  fidusia memiliki  hak  yang  didahulukan  terhadap  kreditor  lainnya  dan  Pasal  28  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia meneruskan  bahwasannya  jika  atas  benda  yang  sama  menjadi  objek  jaminan  fidusia  lebih  dari  1  (satu) Perjanjian  Jaminan  Fidusia,  maka  hak  yang  didahulukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27,  diberikan kepada pihak yang sudah lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Inti dari pasal diatas adalah jaminan fidusia yang tidak terdaftar tidak  memiliki hak preferensial atau hak prioritas baik di  dalam maupun di luar kebangkrutan atau likuidasi.
Perjanjian  jaminan  fidusia  dapat  berupa  individu  atau  individu  (karakter  persoonlijke)  ini  terjadi  jika jaminan  fidusia  tidak  terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Konsekuensi  hukum  berikut  adalah  bahwa penerima  fidusia  akan  mengalami  kesulitan  untuk  mengeksekusi  jika  debitur  atau  fidusia  melanggar  atau melanggar,  dan  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam  undang-  undang  fidusia,  bahwa  jika  debitur  atau  fidusia melanggar  atau  gagal  untuk  memenuhi  objek  yang  menjadi  objek  jaminan  Wali  amanat  dapat  dieksekusi dengan  mengeksekusi  gelar  eksekutif.  Akta  notaris  yang  dibuat  tanpa  registrasi  sebelumnya  tidak memberikan hak preferensi kepada penerima fidusia, juga tidak ada perjanjian yang jelas dan eksplisit dalam Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  sehubungan  dengan  siapa  yang  harus  melaksanakan  jaminan  fidusia, bahkan jika jaminan fidusia adalah objek yang perpindahannya beresiko, dan pada akhirnya penerima fidusia saat  melakukan  penerapan  di  lokasi  akan  mengalami  kejanggalan  dalam  melaksanakan  asas droit  de  suite . Selain  itu,  kekurangan  di  atas  semakin  diperburuk  oleh  praktik  penerapan  perjanjian  fidusia  di  lapangan, yaitu dengan tidak mendaftarkan objek fidusia (yang tujuannya direalisasikan tetapi dihentikan hanya sampai penulisan otentik), negosiasi yang menghasilkan biaya tambahan karena ketika  mengeksekusi objek fidusia,
dan sebaliknya membuat sertifikat fidusia bukan contoh yang baik dari pendidikan hukum untuk masyarakat umum.

## C. Penutup
Notaris  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yaitu  jaminan  kepastian  hukum  atas  jaminan  fidusia  yang dibuatnya  dan  didaftarkannya,  bergantung  pada  pendelegasian  kewenangan  pada  kehendak  dan  kebutuhan dan  BPR Tjandra  Artha  Lestari  selaku  pengguna  manfaat  dari  notaris,  sehingga  akta  tersebut  memiliki  alat bukti yang kuat dengan arti kekuatan hukumnya setara dengan keputusan pengadilan yang dimana keputusan pengadilan  sudah  pasti  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mutlak.  Jika  debitur  melakukan  pelanggaran  atau wanprestasi  dari  pelaksanaan  pemberi  dan  penerima  fidusia  maka  dapat  dilakukan  tanpa  mengacu  pada putusan pengadilan. Jika jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris pelimpahan kewenangan untuk melakukan pendaftaran  fidusia  dari  BPR  Tjandra  Artha  Lestari  namun  tidak  dilakukannya  registrasi  ke  Kantor Pendaftaran  Fidusia  akibat  hukumnya  yaitu  penerima  fidusia  tidak  memiliki  hak preferent atau  hak mendahului dari kreditur-kreditur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  dalam  hal  pelunasan  hutang  serta  penerima  fidusia  akan  mendapatkan kesulitan untuk mengeksekusi jika debitur/pemberi fidusia melakukan pelanggaran atau wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Buntarman, Gunawan. (2004). Hukum Jaminan Fidusia . Bandung: Erresco. Kelsen,  Hans.  (2007). General  Theory  of  Law  and  State,  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik . Jakarta: BEE Media Indonesia. Soeroso. (2006). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal dan Artikel
Sudikno Mertokusumo, “Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris”, Renvoi, No. 12, (2004). Wawan Setiawan, Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik , Media Notariat, Edisi Mei dan Juni 2004.

## C. Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

## D. Sumber Lainnya
Wawancara Evi Udin selaku Notaris di Bandar Lampung Tanggal 22 Mei 2017.
Wawancara  FX  Sumarja  Selaku  Majelis  Pengawas  Notaris  Kota  Bandar  Lampung  pada  tanggal  24  Mei 2017.