Doi: 10.36418/syntax-literate.v7i10.13139 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## TUGAS  DAN  KEWENANGAN  NOTARIS  TERHADAP  KEABSAHAN DOKUMEN  PADA  LEGALISASI  WAARMERKING  DAN  LEGALISIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

## Ferna Tamagangka, Mella Ismelina Farma Rahayu
Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: ferna.217191005@stu.untar.ac.id, mellaismelina@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang tugas dan kewenangan notaris terhadap keabsahan dokumen  legalisasi  waarmerking  dan  legalisir  berdasarkan  undang-undang  yang mengaturnya, sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang keabsahan dokumen sebagai tanda bukti bahwa dokumen  yang ditandatangani oleh para pihak sudah sesuai  dengan adanya kebenaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana  jenis  pendekatannya  melalui  pendekatan  perundang-undangan  dan berfokus  pada  hukum  positif  berupa  Undang-Undang  Kitab  Hukum  Perdata ( KUHPerdata )  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ( UUJN )  yang  didalamnya mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  dan  membedakan pengertian  dari  legalisasi,  waarmerking,  dan  legalisir  pada  akta  notaris  untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak terhadap keabsahan dokumennya. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan notaris bukan hanya untuk membuat akta autentik namun juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  Surat  dibawah  tangan  dengan mendaftarkannya  ke  dalam  buku  secara  khusus.  Kesimpulan  Penelitian menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, selain itu kewenangan lainnya Notaris dapat mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  Surat  di  bawah tangan  dengan  mendaftarkan  dalam  buku  khusus  dengan  cara  (legalisasi)  dan notaris dapat pula menerima pendaftaran atas akta yang sudah ditanda tangani oleh para pihak.
Kata Kunci: Kewenangan Notraris, Legalisasi, Waarmerking, Legalisir.

## Abstract
This  study  discusses  the  duties  and  powers  of  a  notary  regarding  the  validity  of waarmerking  legalization  documents  and  legalization  based  on  the  laws  that
govern them, so that they have perfect evidential legal force. The purpose of this study is to find out about the validity of the document as proof that the document signed by the parties is in accordance with the truth so that it is signed by the parties and witnessed by the notary and the witnesses after that the notary performs the matching of the data on the copy of the document with the original document. after the compatibility of the documents, the notary will give a stamp and initial stamp for  each  copy  of  the  document  and  the  notary  will  provide  a  statement  that  the copies  are  in  accordance  with  the  original  documents  and  the  document registration has been written into a special registration book by the notary as proof that the documents that have been made have been valid according to the applicable law and the documents that have been registered and initialed by a notary can be used as evidence at the trial later. This study uses a normative juridical research method where the type of approach is through a statutory approach and focuses on positive law in the form of the Civil Code Act (KUHPerdata) and the Notary Office Act  (UUJN)  in  which  it  examines  the  laws  and  regulations  that  regulate  and differentiate the notion of legalization, waarmerking, and legalization of notarial deeds  to  create  legal  certainty  for  the  parties  regarding  the  validity  of  the documents. The results of the discussion explain that the duties and authorities of a notary are not only to make authentic deeds but also have the authority to authorize signatures  and  determine  the  certainty  of  the  date  of  private  documents  by registering them in a special book.

## Keywords: Notary Authority, Legalization, Waarmerking, legalize.

## Pendahuluan
Dalam  era  globalisasi  ini,  hubungan  antar  negara  semakin  erat,  baik  dalam perdagangan, bisnis, pendidikan, maupun perjalanan lintas negara (Kartini, 2017). Dalam konteks ini, permintaan untuk legalisasi dokumen seperti akta kelahiran, akta nikah, surat izin  perjalanan,  dan  dokumen  lainnya  menjadi  semakin  penting  (Karundeng,  2018). Legalisasi ini diperlukan untuk memastikan keabsahan dan pengakuan dokumen tersebut di negara lain (Heriyanto, 2022).
Konvensi Den Haag tahun 1961 tentang Apostille menjadi acuan dalam legalisasi dokumen  internasional  (Makarim,  2011).  Apostille  adalah  proses  legalisasi  yang dilakukan oleh notaris atau pejabat yang berwenang oleh negara penerbit dokumen asli. Dalam hal ini, notaris memiliki peran penting untuk memverifikasi keaslian dokumen dan menandatanganinya dengan Apostille yang akan diakui di negara-negara yang merupakan anggota Konvensi Den Haag (Mayana & Santika, 2021).
Di sisi lain, legalisir dokumen merupakan proses yang diperlukan ketika dokumen harus  diakui  di  negara  yang  tidak  menjadi  anggota  Konvensi  Den  Haag  atau  tidak menerima  Apostille  (Hardjaloka,  2015).  Dalam  konteks  ini,  notaris  memiliki  peran penting dalam memastikan keabsahan dokumen tersebut dan memberikan legalisasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Fadilla & Erni, 2023).
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  membuat  akta autentik  dan memberikan legalisasi  dokumen  (Ma’ruf & Wijaya, 2015). Tugas notaris meliputi pemeriksaan identitas pihak yang terlibat, verifikasi keabsahan dokumen, serta pembuatan dan legalisasi akta atau dokumen yang diperlukan (Putri & Rahayu, 2023). Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen yang dia legalisasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Immanuella & Hoesin, 2022).
Dalam beberapa kasus, terdapat potensi kekeliruan atau pelanggaran yang dapat terjadi dalam tugas dan kewenangan notaris terkait keabsahan dokumen pada legalisasi waarmeking dan legaliser (Prihadi, 2022). Misalnya, notaris mungkin tidak melakukan verifikasi yang memadai terhadap keabsahan dokumen sebelum memberikan legalisasi. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti menimbulkan kerugian finansial atau mengakibatkan ketidakberlakuan dokumen di negara lain.
Dalam mengatasi permasalahan ini, penting bagi notaris untuk memahami secara menyeluruh  undang-undang  yang  terkait  dengan  legalisasi  dokumen,  termasuk persyaratan dan prosedur yang harus dipatuhi. Notaris juga perlu meningkatkan keahlian dan  pengetahuan  mereka  dalam  bidang  ini  untuk  memastikan  bahwa  tugas  dan kewenangan  mereka  dilaksanakan  dengan  baik,  menjaga  integritas  sistem  legalisasi dokumen, dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat (Listiyani, 2022).
Dalam  kehidupan  bermasyarakat  sekarang  ini  sering  terjadi  adanya  hubungan antara orang dengan orang sehingga terjalinnya suatu hubungan hukum adanya hak dan kewajiban  setiap  orang  yang  melakukan  perjanjian  hukum,  pada  pelaksanan  hak  dan kewajiban  sering  kali  menimbulkan  pelanggaran  dan  peristiwa  akibat  hukum  dengan adanya  akta  autentik  maupun  akta  dibawah  tangan  sering  disalah  gunakan  atau dimanfaatkan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab baik disengaja ataupun tidak disengaja karena tidak sesuai dengan isi akta yang tidak sama dengan waktu proses pembuatannnya maupun penandatanganan akta. Notaris memiliki tugas dan kewenangan untuk  membuat  akta  dan  memperbaiki  akta  serta  mengecek  akta  dengan  mencocokan keaslian data-data para pihak sesuai dengan aslinya dokumen dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap keabsahan dokumennya (Prasetyo, 2022).
Penelitian  dapat  dilakukan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  notaris melaksanakan  tugas  mereka  dalam  memverifikasi  keabsahan  dokumen  sebelum memberikan  legalisasi  (Effendi  &  Prasetyo,  2020).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi keefektifan verifikasi, seperti tingkat kecanggihan teknologi yang digunakan atau standar yang diterapkan, dapat diteliti untuk memahami kekuatan dan kelemahan sistem saat ini.
Penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi  notaris  dalam  menjalankan  tugas  mereka  terkait  legalisasi  waarmeking  dan legalisir. Faktor-faktor seperti perbedaan persyaratan hukum antarnegara atau kurangnya koordinasi antarlembaga dapat dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesulitan yang dihadapi dan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan.
Penelitian  dapat  dilakukan  untuk  mengevaluasi  dampak  penggunaan  teknologi, seperti  sistem  informasi  notaris  atau  platform  digital,  terhadap  efisiensi  dan  keamanan proses  legalisasi  dokumen.  Studi  ini  dapat  memperlihatkan  kelebihan  teknologi  dalam
memfasilitasi proses legalisasi yang lebih cepat, efektif, dan mengurangi risiko kesalahan atau pemalsuan dokumen.
Penelitian  dapat  dilakukan  untuk  mengumpulkan  pandangan  dan  pengalaman pihak-pihak yang terlibat dalam proses legalisasi, seperti pengguna jasa notaris atau pihak berwenang  di  negara  penerima  dokumen.  Evaluasi  tingkat  kepuasan,  masalah  yang dihadapi, dan saran perbaikan dari perspektif mereka dapat memberikan wawasan yang berharga dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas legalisasi dokumen.
Penelitian  dapat  dilakukan  untuk  membandingkan  perbedaan  dalam  sistem legalisasi  dokumen  di  negara-negara  yang  berbeda.  Perbandingan  ini  dapat  mencakup peraturan  hukum  yang  berlaku,  peran  notaris,  prosedur,  dan  pengakuan  internasional. Studi  ini  dapat  membantu  mengidentifikasi  model  terbaik  dan  praktik  terbaik  dalam legalisasi dokumen untuk diadopsi oleh negara-negara lain.
Penelitian-penelitian  ini  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang  tantangan,  kendala,  dan  peluang  dalam  konteks  legalisasi  waarmeking  dan legalisir.  Dengan  pemahaman  ini,  langkah-langkah  perbaikan  dapat  diambil  untuk meningkatkan  sistem,  memastikan  keabsahan  dokumen,  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat yang semakin terhubung secara global.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  kajian  ini  adalah bagaimana  cara  membedakan  perbedaan  dan  dasar  hukum  perundang-undangan  yang mengatur pada legalisasi, waarmerking dan legalisir berkaitan pada kewenangan notaris ?  dan  Tujuan  kajian  ini  sebagai  pembuktian  bahwa  keabsahan  dokumen  yang  sudah pernah dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan sudah di daftrakan ke dalam buku khusus pada notaris dan di saksikan oleh Notaris beserta para saksi-saksi dapat dijadikan alat pembuktian dipengadilan dikemudian hari pada dukumen tersebut sebagai pegangan para pihak apabila terjadi masalah atau sengketa di pengadilan nanti apabila salah satunya pihak dirugikan.

## Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum,  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  (Suteki  &  Taufani, 2018). Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yaitu dimana penelitian yang  berfokus  pada  norma  hukum  positif  dengan  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder
Jenis dan teknik pengumpulan data adalah bahan hukum primer meliputi undang- undang yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti sedangkan bahan hukum  sekunder  meliputi  berbagai  macam  literature  buku  tentang  hukum  kenotariatan berserta  Undang-undang  yang  mengatur  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), selain  itu  bahan  hukum  yang  tidak  berfifat  mengikat  dari  bahan  hukum  primer  seperti referensi  jurnal,  buku-buku  ilmiah  memuat  tentang  hukum  kenotariatan,  dan  undang- undang lainnya yang berhubugan dengan hukum kenotariatan.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan undang-undang  (statute  approach)  yaitu mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang mengatur dan membedakan perbedaan pada legalisasi, waarmerking, dan legalisir pada akta  notaris  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  terhadap  keabsahan dokumennya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengertian  dan  Perbedaan  Legalisasi  Waarmerking  dan  Legalisir  Terhadap Kewenangan Notaris
Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan dalam  membuat  akta  otentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
Pada  pasal  1320  KUHPerdata  menyatakan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian terdiri dari:
1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal
Sedangkan pada pasal 1338 KUHPerdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau kerana alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
Pada  pasal  1340  KUHPerdata  menyatakan  suatu  perjanjian  hanya  berlaku antara  pihak-pihak  yang  membuatnya  suatu  perjanjian  tidak  dapat  membawa  rugi kepada  pihak-pihak  ketiga,  tak  dapat  pihak-pihak  ke  tiga  mendapat  manfaat karenannya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata.
Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal  15  menjelaskan  bahwa  Kewenangan  Notaris  terbagi  menjadi  3  (tiga) kewenangan terdiri dari :
1. Kewenangan  Umum  Notaris  terdapat  pada  pasal  15  ayat  1  Undang-Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris membuat akta  secara  umum,  hal  ini  dapat  disebut  sebagai  Kewenangan  Umum  Notaris dengan batasan sepanjang :
a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang- undang.
b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  aturan  hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
c. Mengenai  kepentingan  subjek  hukumnya  yaitu  harus  dijelaskan  untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.
2. Kewenangan  Khusus  Notaris  terdapat  pada  pasal  15  ayat  2  Undang-undang Jabatan  Notaris  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  khusus  notaris  untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti :
a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
c. Membuat  salinan  copyan  asli  dari  surat-surat  di  bawah  tangan  berupa salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam surat yang bersangkutan
d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
g. Membuat akta risalah lelang.
3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian terdapat pada pasal 15 ayat 3  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dengan  kewenangan  yang  akan  ditentukan kemudian  adalah  wewenang  yang  berdasarkan  aturan  hukum  lain  yang  akan datang kemudian ( ius constitutum ). Akta notaris dibedakan menjadi 2 jenis yaitu akta autentik dengan akta di bawah tangan (surat di bawah tangan), dari perbedaan keduanya  memiliki  bentuk  yang  bebas,  pembuatannya  tidak  harus  di  hadapan pejabat umum yang berwenang, tidak mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, dalam hal harus dibuktikan, maka permbuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya, oleh karena itu di dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 KUHPerdata  yang  menyebutkan  bahwa  pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dengan demikian bahwa akta autentik dan akta dibawah tangan merupakan akta yan  dibuat  oleh  masing-masing  pihak  sendiri  yang  bentuk  dan  tata  cara pembuatannya juga tidak harus sesuai undang-undang tertentu selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
Menurut pasal  1868 KUHPerdata bahwa suatu  akta autentik  merupakan perjanjian yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  berwenang  dalam  hal  ini  yaitu  notaris  itu sendiri  yang  berkuasa  ditempat  dimana  akta  tersebut  dibuatnya  sehingga  dapat disimpulkan bahwa akta notaris merupakan akta atau perjanjian yang dibuat oleh notaris atau dihadapan notaris yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 undang-undang jabatan notaris.
Menurut pasal 1874 KUHPerdata bahwa akta di bawah tangan merupakan akta  yang  di  tandatangani  di  bawah  tangan,  surat-surat,  register-register,  surat- surat  urusan  rumah  tangga  dan  tulisan-tulisan  lain  yang  dibuat  tanpa  perantara seorang  pejabat  umum.  Menjelaskan  bahwa  akta  di  bawah  tangan  digunakan
dalam suatu perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain, oleh karena itu kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan tidak sesempurna dengan akta autentik, dikarenakan dimana akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil maka pada saat proses didalam pengadilan bahwa akta autentik menyatakan pada hakim tidak perlu lagi untuk  menguji  kebenarannya,  kecuali  terdapat  adanya  bukti  lawan  yang membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. oleh karena itu berbeda dengan akta di  bawah tangan  yang merupakan  alat bukti  yang bebas sehingga hakim bebas untuk  menentukan bukti tersebut  dapat  diterima  atau tidak, maka suatu  akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian secara formal dan materiil jika kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya dan akta di bawah tangan  bisa  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  jika sudah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris.
Pada  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  sebelum  mengangkat  sumpah jabatannya hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan saja apabila akta itu ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, maka hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam pasal 1869 KUHPerdata yang mengatakan  bahwa  suatu  akta  yang  karena  tidak  berkuasa  atau  tidak  capaknya pegawai dimaksud diatas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan  sebagai  akta  autentik,  namun  demikian  mempunyai  kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.
Kewenangan  notaris  pada  pasal  15  ayat  1  menerangkan  bahwa  Notarsi berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membuat grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kewenangan Notaris pada Pasal 1 ayat 1 dijabarkan dalam pasal 15 ayat 2 menjelaskan  bahwa  Notaris  berwenang  untuk  mengesahkan  tanda  tangan  dan menetapkan  kepastiann  tanggal  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat copian dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan, melakukan  pengesahan  kecocokan  fotocopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan  pembuatan  akta,  membuat  akta  yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.
Pada kewenangan notaris menjelaskan maka pada pasal 15 ayat 2 huruf a undang-undang  jabatan  notaris  menyatakan  bahwa  legalisasi  merupakan wewenang  notaris  bukan  hanya  untuk  membuat  akta  autentik  namun  juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal  surat  dibawah  tangan  dengan  mendaftarkannya  ke  dalam  buku  secara khusus  sehingga  ketentuan  ini  merupakan  suatu  legalisasi  pada  akta  di  bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat untuk kemudian disahkan dihadapan notaris dan di daftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris dengan demikian maka para pihak dalam membuat akta di bawah tangan tersebut  menandatanganinya  di  hadapan  notaris  itu  sendiri  dengan  tanggal penandatangan  dokumen  sama  dengan  tanggal  legalisasi  dari  notaris.  Maka dengan  adanya  legalisasi  menyatakan  bahwa  notaris  menjamin  keabsahan dokumen pada akta notaris itu sendiri baik itu pada keabsahan tanda tangan para pihak yang terlibat dalam akta perjanjian notaris tersebut dan biasanya notaris juga membacakan atau menjelaskan isi dari dokumen tersebut di hadapan para pihak sebelum para pihak menandatanginya akta tersebut.
Sedangkan menurut pada pasal 15 ayat 2 huruf b undang-undang jabatan notaris menyebutkan bahwa waarmerking meliputi para pihak sebelumnya sudah sepakat dan menandatangani akta terlebih dahulu dan menghadap kepada notaris sehingga  tanggal  ditandatanganinya  akta  oleh  para  pihak  berbeda  yakni  lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut, dengan pengertian arti lainnya bahwa pada notaris berwenang juga untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan ke dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris dimana  proses  ini  disebut  sebagai  Waarmerking  dimana  notaris  hanya  akan mendaftarkan akta di bawah tangan yang sudah di tandatangani oleh para pihak yang terlibat di dalam buku khusus tersebut, bahwa akta di bawah tangan tersebut ditandatangani dan tidak dilihat dihadapan notaris, namun sudah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak sehingga pada tanggal penandatanganan akta tersebut dan  tanggalnya  pendaftarannya  berbeda.  dengan  tujuan  diadakan  waarmerking pada akta di bawah tangan adalah untuk membuktikan bahwa selain para pihak yang  terlibat  dilibatkan  juga  notaris  didalamnya  agar  notaris  mengetahui persoalan  kesepakatan  antara  para  pihak  pada  akta  di  bawah  tangan  tersebut sehingga hak dan kewajiban para pihak lahir pada saat penandatanganan akta di bawah  tangan  tersebut  telah  dilakukan  oleh  para  pihak  bukan  pada  saat pendaftaran  kepada  notaris,  pada  proses  legalisasi  maupun  waarmerking  pada dasarnya merupakan akta di bawah tangan saja dan tidak dibuat dihadapan notaris sehingga akta di bawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti akta  autentik,  maka ada dokumen tertentu  yang memang membutuhkan akta autentik agar dapat dianggap sah contoh seperti akta jual beli dan akta hibah yang  wajib  dibuat  oleh  notaris  agar  akta  tersebut  sah  dan  memiliki  kekuatan hukum.
Menurut pasal 15 ayat 2 huruf d bahwa legalisir merupakan kewenangan notaris  dalam  melakukan  pengesahan  kecocokan  fotocopy  akta  dengan  akta aslinya  yang  sebelumnya  sudah  dicocokan  oleh  notaris,  maka  notaris  akan memberikan cap / stempel dan paraf di setiap halaman fotocopy dan pada halaman paling belakang notaris akan memberikan tanda tangan serta keterangan bahwa
dokumen  fotocopy  yang  telah  dibuat  sama  dengan  dokumen  aslinya  yang diperlihatkan di hadapan notaris.
Kewenangan Notaris pada pasal 15 ayat 3 menjelaskan bahwa kewenangan lainnya meliputi akta pengakuan anak diluar nikah (pasal 281 BW), akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotek (pasal 1227 BW), akta berita acara tentang penawaran pembiayaan tunai dan konsinyasi (pasal 1405 dan 406 BW), akta protes wesel dan cek (pasal 143), dan surat kuasa membebankan Hak Tanggungan (pasal 15 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 1996).
Legalisasi  adalah  pembuktian  bahwa  dokumen  yang  dibuay  oleh  para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu.
Legalisasi  dokumen  harus  melalui  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  (Kemenkumham  Republik  Indonesia)  yang  akan melakukan  pencocokan  tanda  tangan  Notaris  dan  setiap  Notaris  yang  akan berpraktek  harus  mengirimkan  contoh  tanda  tangannya  ke  Kemenkuham Republik Indonesia sesuai dengan amanat pasal 7 huruf c undang-undnag 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Legalisasi tanda tangan pejabat sebagai salah satu bentuk  layanan  jasa  hukum  merupakan  bagian  dari  tugas  pokok  dan  fungsi Kemenkumham Republik Indonesia (Dirjen AHU) merupakan salah satu jawaba terhadap pemenuhan kebutuhan layanan hukum yang dimaksud.
Waarmerking  (Register)  artinya  dokumen/surat  yang  bersangkutan didaftar dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris, biasanya hal ini ditempuh apabila  dokumen/surat  tersebut  sudah  ditandatangani  terlebih  dahulu  oleh  para pihak,  sebelum  disampaikan  kepada  notaris  yang  bersangkutan.  Pengertian dokumen di legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris pada tanggal yang sama dengan waktu  penandatangan  itu,  oleh  karena  itu  legalisasi  dokumen  harus  memenuhi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan pencocokan tanda  tangan  notaris,  karena  setiap  notaris  yang  akan  berpraktek  harus mengirimkan contoh tanda tangannya.
Legalisir  Notaris  adalah  proses  pengesahan  dokumen  salinan  atau fotocopy  jika  dokumen  salinan  atau  fotocopy  tersebut  sama  dengan  dokumen aslinya, nantinya notaris akan memeriksa apakah dokumen salinan sama dengan dokumen yang asli lalu membubuhkan stempel legalisir notaris dan tanda tangan diatasnya.
Kewenangan notaris saat proses legalisir yaitu Pertama membuat salinan dokumen  atau  surat  yang  asli  artinya  salinan  tersebut  berupa  terjemahan  dari dokumen  atau  surat  asli,  yang  memuat  uraian  yang  sesuai  dengan  isi  dan gambaran  yang  ada  di  dalam  surat  atau  dokumen  aslinya,  kedua  mengesahkan fotocopy  yang  sesuai  dengan  dokumen  asli  artinya  seorang  notaris  memiliki
wewenang  untuk  memeriksa  apakah  suatu  dokumen  salinan  memiliki  isi  yang sama dengan dokumen yang asli dan jia isinya sudah benar, maka seorang notaris bisa melakukan legalisasi  diatas dokumen atau surat  tersebut  dalam wewenang tersebut  seorang  notaris  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin  jika  suatu dokumen atau salinan sama seperti dokumen atau surat aslinya.
Pada  legalisasi  ada  2  (dua)  orang  yang  memiliki  kewenangan  yaitu Pertama Badan atau Pejabat Pemerintahan dan Kedua Notaris, yang dapat disebut sebagai badan atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu  lembaga  negara,  lembaga  kementerian  negara,  lembaga  pemerintah  non kementerian  bahkan  lembaga  independen  sekalipun.  Menurut  pasal  73  ayat  1 Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administras  Pemerintahan (Undang-Undang Administrasi  Pemerintah)  memnyebutkan  bahwa  Badan  atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan atau fotocopy dokumen keputusan yang ditetapkan. Pada pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa Legalisasi Salinan/Fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Badan  dan atau  Pejabat  Pemerintahan  lain  yang  diberikan  wewenang  berdasarkan ketentuntuan peraturan Perundang-undangan atau pengabsahan oleh Notaris. ada 2  (dua)  poin  yang  termuat  dalam  tanda  legalisasi  dokumen  yaitu  pertama Pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopynya dan kedua tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap stempel institusi atau secara Notarial.
B. Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Pada Legalisasi Waarmerking Dan Legalisir Berkaitan Dengan Keabsahan Dokumen Pada Akta Notaris
Dasar  hukum  legalisasi  diatur  pada  Staatsblad  1909  Nomor  291  tentang legalisasi tanda tangan, pengertian legalisasi adalah pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini seorang Notaris pada tanggal yang  sama  dengan  waktu  penandatanganan  oleh  karena  itu  legalisasi  harus  melalui Kemenhukham  yang akan melakukan pencocokan tanda tangan notaris pada pasal 7 huruf  c  undang-undang  Nomor  30  tahun  2004  tetang  Jabatan  Notaris  bawa  setiap Notaris  yang  akan  berpraktek  harus  mengirimkan  contoh  tanda  tanganya  ke Kemenhukham.
Legalisasi  atau  sertifikasi  merupakan  tindakan  pengesahan  dokumen  resmi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang diperwakilan Republik Indonesia di luar negeri  dan  Direktorat  Konsuler  Kementerian  Luar  Negeri,  adapun  dokumen  yang dapat dilegalisasi meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pernyataan/Akta Notaris, Perijinan  Nikah  dan  Akta  Nikah,  Ijazah,  Surat  Kapal,  Surat  Ijin  Mengemudi,  Surat Keterangan Dokter, Surat Kuasa, Surat Kelakuan Baik, Surat Keterangan Asal Usul, dan Dokumen lainnya yang memerlukan legalisasi.
Sebuah dokumen resmi kekuatan hukumnya terletak pada cap yang menyertai dokumen tersebut dan cap tersebut berkaitan erat dengan siapa dan instansi mana yang mengeluarkan dokumen itu sehingga apabila dokumen tersebut diperlukan dokumen tersebut  memiliki  kekuatan  hukum  sehingga  legalisasi  dokumen  merupakan pengesahan  dan  verifikasi  dokumen  dari  Lembaga  Negara  terkait  sehingga  tidak sembarangan  yang  bisa  melegalkan  sebuah  dokumen  agar  setiap  dokumen  yang dilegalisir  tetap  memiliki  kekuatan  hukum  sehingga  tidak  hanya  sebatas  dicocokan dengan aslinya semata namun harus melalui beberapa tahapan prosedur.
Kewenangan Notaris untuk Legalisasi dan Waarmerking Notaris di Indonesia diatur  dalam  Ordonatie  Staatblad  1916  nomor  46  Jo  Nomor  43  yaitu  pada  pasal  1 berbunyi selain Notaris, juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewaarmerking akta di bawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota, pada Pasal 2 ayat 2  berbunyi  akta  dibawah  tangan  yang  tidak  dilegalisir  bila  mau  dijadikan  bukti  di Pengadilan  bisa  di  Waarmerking  oleh  Notaris  dengan  dibubuhi  perkataan “ditandai”dan ditandatangani oleh Notaris dan menyebutkan pula hari, bulan serta di Waarmerking.
Dalam pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus  dan  ketentuan  dalam  legalisasi  terhadap  akta  di  bawah  tangan  yang  dibuat sendiri oleh perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.
Dasar  Hukum  pada  Waarmerking  masuk  ke  dalam  kategori  hukum  acara perdata berupa alat bukti tulisan/surat yang diatur dalam Pasal 138, 165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305Rbg dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata. Kekuatan waarmerking  pada  pembuktian  akta  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  macam  yaitu pertama kekuatan pembuktian lahir merupakan suatu surat  yang terlihat seperti akta akan  diterima  dan  diperlakukan  sebagai  akta  selama  tidak  terbukti  kebalikannya, kedua kekuatan pembuktian formil merupakan suatu kekuatan pembuktian yang diakui oleh kedua belah pihak seperti kedua belah pihak membenarkan bahwa tanda tangan dalam akta tersebut adalah tanda tangan mereka, ketiga kekuatan pembuktian material merupakan suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan benar atau tidaknya isi dari pernyataan dalam akta tersebut, apakah benar peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta tersebut benar-benar terjadi atau tidak.
Menurut pasal 1338 KUHPerdata  yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya, hal ini berarti bahwa apa yang telah disepakati antara para pihak berlaku sebagai  undang-undang  selama  apa  yang  disepakati  itu  adalah  sah  asal  tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka kekuatan hukum  akta  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  telah  didaftarkan  oleh  notaris  melalui waarmerking  pada  akta  dibawah  tangan  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktiannya hanya meliputi bahwa keterangan tersebut telah diberikan, apabila tanda tangan telah
diakui kebenarannya oleh yang menandatangininya dan dianggap sebagai telah diakui oleh karena itu menurut hukum bahwa surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau pengyangkalan para pihak dari isi akta dan  tanda  tangannya  oleh  masing-masing  pihak  sehingga  kekuatan  pembuktiannya hampir  sama  dengan  akta  autentik,  tetapi  perbedaannya  terletak  pada  kekuatan pembuktian  lahiriya  yang  tidak  secara  otomatis  dimiliki  oleh  akta  di  bawah  tangan yang  diatur  pada  pasal  1880  KUHPerdata  tidak  akan  dapat  mempunyai  kekuatan pembuktian  lahir  terhadap  pihak  ketiga  terkecuali  sejak  hari,  tanggal  dibubuhi pernyataan oleh seorang notaris.
Pada surat di bawah tangan yang telah di daftarkan melalui waarmerking tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai suatu alat bukti terhadap pihak ketiga, akan tetapi untuk pihak pertama dan pihak kedua dapat dijadikan sebagai alat bukti sepanjang para pihak mengakui tandatangan dan isi akta tersebut. dan untuk surat dibawah  tangan  tidak  sama  sekali  mempunyai  pengaruh  terhadap  kekuatan pembuktiannya  karena  notaris  sudah  memberikan  nomor  registrasi  dan membukukannya ke dalam daftar buku khusus oleh notaris, maka pada dokumen yang diajukan  sebagai  alat  bukti  hanya  berupa  akta  dibawah  tangan  mengingat  kekuatan pembuktiannya  yang  terbatas,  sehingga  masih  dapat  diupayakan  alat  bukti  lainnya yang  mendukungnya  oleh  karena  itu  diperoleh  bukti  yang  dianggap  cukup  untuk mencapai  kebenaran  menurut  hukum  maka  pada  pasal  1871  KUHPerdata menerangkan bahwa suatu akta autentik namunlah tidak memberikan alat memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu  penuturan belaka selain sekedar apa yang dituturkan itu ada berhubungan langsung dengan pokok isi akta, dan apabila  yang termuat  didalamnya  sebagai  suatu  penuturan belaka  yang tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itulah yang dapat berguna sebagai  permulaan  pembuktian  dengan  tulisan.  Sedangkan  pada  pasal  1874 KUHPerdata  yang  dijelaskan  juga  sebagai  tulisan-tulisan  di  bawah  tangan  yang dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan berupa surat-surat, register- register,  surat-surat  urusan  rumah  tangga  dan  lain-lain  tulisan  yang  dibuat  tanpa perantaran seorang notaris dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan tanda tangan pada suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang bahwa isi akta yang telah dibacakan dan dijelaskan kepada orang itu dan  bahwa  setelah  dicap  jempol    dan  tanda  tangan  harus  dihadapan  di  notaris  dan notaris  tersebut  akan  membukukan  tulisan  tersebut  ke  dalam  register  buku  khusus (repertorium).
Apabila  suatu  akta  dibawah  tangan  untuk  dapat  dijadikan  alat  bukti  yang sempurna maka awal pembuktiannya harus tertulis dan harus dilengkapi dengan alat- alat  bukti  lainnya,  oleh  karena  itu  dikatakan  bahwa  akta  di  bawah  tangan  itu merupakan bukti tertulis (begin van schriftelik bewijs) maka di fokuskan pada akta di bawah tangan melalui waarmerking (register) oleh notaris sehingga memiliki kekuatan hukum,  maka  pada  pasal  1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyatakan
bahwa  setiap  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak  atau  guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menujuk pada suatu peristiwa dan di wajibkan adanya hak datau peristiwa tersebut sedangkan pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan alat-alat bukti terdiri dari  bukti  tulisan  atau  surat,  bukti  dengan  saksi-saksi,  persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
Dasar Hukum Legalisir pada Kewenanangan Notaris di atur pada pasal 15 ayat 2  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  30  tahun  2004  dan  Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  Nomor  3  Tahun  2019 tentang  panduan  umum  hubungan  luar  negeri  oleh  pemerintah  daerah.  Pada  Proses Legalisasi adalah dimana akta dibawah tangan yang belum ditandatangani oleh para pihak sebelumnya, dibawah kepada notaris untuk selanjutnya ditandatangani oleh para pihak dihadapan notaris dan notaris akan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan  dengan  mendaftarkannya  ke  dalam  buku  khusus.  Legalisasi  merupakan pengesahan suatu akta yang dibuat di bawah tangan dimana akta tersebut diserahkan kepada notaris dengan keadaan yang belum ditandatangani oleh para pihak dan pada saat itu juga notaris akan membacakan dan menjelaskan isi akta tersebut kepada para pihak yang kemudian menandatangani akat tersebut dihadapan notaris.
Dasar Hukum Legalisasi diatur pada pasal 15 UUJN, Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal  1878  KUHPerdata,  Pasal  1880  KUHPerdata.  Pada  pasal  1874  KUHPerdata berbunyi  sebagai  tulisan-tulisan  dibawah  tangan  dianggap  akta-akta  yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lainnya tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. dengan  penanda  tanganan  sepucuk  tulisan  dibawah  tangan  dipersamakan  suatu  cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan  yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal  si  pembubuh  cap  jempol,  atau  bahwa  orang  ini  telah  diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap  jempol  tersebut  dibubuhkan  dihadapan  pegawai  dan  pegawai  ini  harus membukukan  tulisan  tersebut  dengan  undang-undang  dapat  diadakan  aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.
Pada  pasal  1875  KUHPerdata  berbunyi  suatu  tulisan  dibawah  tangan  yang diakui  oleh  orang  terhadap  siapa  tulisan  itu  hendak  dipakai,  atau  yang  dengan  cara menurut undang-undang diangggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari  pada  mereka,  bukti  yang  sempurna  seperti  akta  autentik,  dan  demikian  pula berlakunya  ketentuan  pasal  1871  untuk  tulisan  itu,  sedangkan  pada  pasal  1880 KUHPerdata  berbunyi  akta-akta  dibawah  tangan  sekedar  tidak  dibubuhi  suatu pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat ke dua dari pasal 1874 dan dalam pasal 1874 huruf a, tidak mempunyaikekuatan terhadap orang-orang pihak ke tiga, mengenai tanggalnya, selain sejak hari dibubuhinya pernyataan oelh seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukannya menurut aturan-
aturan  yang  diadakan  oleh  undang-undang  atau  sejak  hari  meninggalnya  si penandatangannya maupun salah seorang dari para penandatangannya atau sejak hari dibuktikannya tentang adanya akta-akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh  pegawai  umum,  atau  pula  sejak  hari  diakuinya  akta-akta  dibawah  tangan  itu secara  tertulis  oleh  orang-orang  pihak  ketiga  terhadap  seiapa  akta-akta  itu dipergunakan.
Pengertian Legalisasi adalah mensahkan tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah sedangkan pengertian lainnya legalisasi adalah  pembuktian  bahwadokumen  yang  dibuat  oleh  para  pihak  itu  memang  benar ditandatangani oleh para pihak itu memang besar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang Pejabat Umum dalam hal ini adalah notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu, oleh karena itu, legalisasi harus melalui kemenkumham yang melakukan pencocokan tanda tangan notaris dan setiap notaris  yang  akan  berpraktek  harus  mengirimkan  contoh  tanda  tangannya  ke Kemenkumham  sesuai  dengan  pasal  7  hurus  c  Undang-Undang  No.30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris.  adapun  dokumen-dokumen  yang  dapat  dilegalisasi  antara lain akta kelahiran, akta  kematian, pernyataan/akta notaris,  perijinan nikah dan akta nikah, ijazah, surat kapal, surat ijin mengemudi, surat keterangan dokter, surat kuasa, surat kelakuan baik, surat keterangan asal usul (certificate of origin), dokumen lainnya yang memerlukan legalisasi.
Menurut  pasal  15  ayat  2  huruf  d  bahwa  legalisir  merupakan  kewenangan notaris  dalam  melakukan  pengesahan  kecocokan  fotocopy  akta  dengan  akta  aslinya yang sebelumnya sudah dicocokan oleh notaris, maka notaris akan memberikan cap / stempel  dan  paraf  di  setiap  halaman  fotocopy  dan  pada  halaman  paling  belakang notaris  akan  memberikan  tanda  tangan  serta  keterangan  bahwa  dokumen  fotocopy yang telah dibuat sama dengan dokumen aslinya yang diperlihatkan di hadapan notaris.
Syarat  dan  prosedur  pembuatan  Legalisasi  Notaris  terdiri  dari  pertama penandatanganan  disaksikan  oleh  saksi-saksi  dan  Notaris  sendiri,  kedua  Notaris mengenal  pihak-pihak,  ketiga  para  pihak  membuat  suratnya,  selanjutnya  isi  surat dibawah tangan tersebut dijelaskan, keempat notaris membubuhkan stempe dan tanda tangannya,  kelima  Notaris  membuat  keterangannya,  keenam  Notaris  mendaftarkan dan mencatatkan dalam buku daftar legalisasi surat dibawah tangan tersebut.
Kewajiban para pihak dalam pembuatan Legalisasi Notaris terdiri dari Pertama penandatangana  harus  dihadapan  Notaris,  kedua  Notaris  hanya  bertanggung  jawab terhadap  keabsahan  tanda  tangan  yang  tercantum  di  dalam  akta,  ketiga  notaris mendaftarkan  akta  tersebut  ke  dalam  buku  khusus  legalisasi,  keempat  notaris  harus berwenang  sepanjang  menyangkut  surat  yang  dibuat  itu,  kelima  notaris  harus berwenang  sepanjang  mengenai  orang-orang  untuk  kepentingan  siapa  surat  tersebut dibuat,  keenam  notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  tempat  dimana  surat tersebut  dibuat,  ketujuh  notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu pembuatan surat itu.
Hak para pihak dalam pembuatan Legalisasi Notaris terdiri dari pertama hak dan kewajiban antara para pihak lahir pada saat membubuhkan tandatangan surat yang telah  dilakukan  oleh  para  pihak,  bukan  saat  pendaftaran  kepada  notaris,  kedua pertanggungjawab  notaris  hanya  membenarkan  bahwa  pihak-pihak  yang  membuat kesepakatan atau perjanjian dan tanggal tercantum dalam surat yang dicantumkan ke dalam buku pendaftaran surat di bawah tangan adalah menjamin kepastian tentang saat terjadinya suatu kesepakatan secara sah dan mengikat.
Akibat  hukum  akta  di  bawah  tangan  yang  di  legalisasi  oleh  notaris  dalam pembuktian  di  pengadilan  adalah  legalisasi  akta  di  bawah  tangan  oleh  notaris merupakan  pengesahan  mengenai  tanggal  dibuatnya  perjanjian  oleh  para  pihak, sehingga akta di bawah tangan tersebut yang telah mendapatkan pengesahan legalisasi dari  notaris  memberikan  kepastian  dan  akibat  hukumnya  bagi  hakim  dalam persidangan  mengani  tanggal,  identitas,  maupun  tangatangan  dari  para  pihak  atas perjanjian tersebut.
Akibat  hukum  akta  di  bawah  tangan  yang  dilegalisasi  oleh  notaris  dalam pembuktian  di  pengadilan  adalah  suatu  akta  di  bawah  tangan  pada  dasarnya  tidak mempunyai  akibat  hukum  pembuktian  yang  sempurna  karena  terletak  pada tandatangan  semua  pihak  dalam  perjanjian  tersebut,  suatu  akta  di  bawah  tangan hanyalah  memberikan  akibat  hukum  pembuktian  yang  sempurna  demi  keuntungan dari  pihak  kepada  siapa  sipenandatanganan  hendak  memberikan  suatu  bukti, sedangkan buat pihak ketiga akibat hukum pembuktinnya adalah bebas.
Larangan dalam pembuatan legalisasi notaris terdiri dari yaitu pertama pihak notaris  tidak  membacakan  dan  menjelaskan  isi  dari  surat/dokumen  tersebut,  yang terkadang diakibatkan oleh beberapa hal, contohnya notaris tidak mengerti bahasa dari dokumen terebut seperti penulisan dokumen/surat yang ditulis dalam bahasa asing atau bahasa  lain  yang  tidak  dimengerti  oleh  notaris  tersebut,  kedua  pihak  notaris  tidak terlibat  pada  saat  pembahasan  dalam  surat  atau  dokumen  di  anatar  para  pihak  yang bertanda tangan.

## Kesimpulan
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, selain itu kewenangan lainnya Notaris dapat  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus dengan cara (legalisasi) dan notaris dapat pula menerima pendaftaran atas  akta  yang  sudah  ditanda  tangani  oleh  para  pihak  baik  tidak  di  buat  oleh  atau  di tandatangani  di  hadapan  notaris  dengan  membukukan  surat  di  bawah  tangan  tersebut dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang di sebut dengan buku pendaftaran surat di bawah tangan (waarmerking) selain itu notaris berwenang membuat copyan dari asli surat di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  di  tulis  dan  di gambarkan dalam surat yang bersangkutan dengan (legalisir).
Legalisasi adalah pengesahan dari surat-surat yang dibuat dibawah tangan dalam mana  semua  pihak  yang  membuat  surat  tersebut  datang  dihadapan  notaris  dan  notaris
membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan di tandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap stempel dan tanda tangan  kemudian  mendaftarkannya  ke  dalam  buku  registrasi  pendaftaran  khusus  yang bernama repertorium yang telah disediakan oleh notaris
Legalisir  adalah  pengesahan  kecocokan  fotocopy  dari  surat-surat  aslinya  yang diperlihatkan kepada notaris setelah itu notaris melakukan pengesahan terhadap fotocopy tersebut  yang  sesuai  dengan  surat  aslinya  dengan  memberikan  cap  stempel  dan  tanda tangan Notaris pada fotocopyan tersebut.

## BIBLIOGRAPHY
Effendi, T., & Prasetyo, H. (2020). Penerapan Delik Penyertaan Terhadap Notaris/Ppat Dalam Tindak Pidana Korupsi. National Conference on Law Studies (NCOLS) , 2 (1), 958–986.
Fadilla, J. F., & Erni, D. (2023). Kepastian Hukum Terkait Kewenangan Notaris Dalam Mengesahkan Akta Risalah Rups Yang Diselenggarakan Secara Elektronik. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 7 (1).
Hardjaloka,  L.  (2015).  Kepailitan  Lintas  Batas  Perspektif  Hukum  Internasional  dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara. Yuridika , 30 (3), 480–504.
Heriyanto, D. S. N. (2022). Legalitas Pergantian Kekuasaan di Afganistan Melalui Coup D’etat Oleh Taliban Menurut Hukum Internasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 29 (3), 469–493.
Immanuella, C. N., & Hoesin, S. H. (2022). Akibat Hukum Terhadap Notaris/Ppat Terkait Perbuatan  Melawan  Hukum  oleh  Pegawai  Notaris/Ppat  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor  10/Pdt.  G/2020/PN  Blt). PALAR  (Pakuan  Law Review) , 8 (1), 1–17.
Kartini,  K.  (2017).  Memahami  Ketimpangan  Informasi  di  Era  Globalisasi. At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam , 59–74.
Karundeng, I. T. (2018). Tugas Dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kepentingan Warga Negara Indonesia di Negara Lain. Lex Et Societatis , 6 (9).
Listiyani, N. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indonesia di Kaitkan Dengan  Kewajiban  Para  Pihak  Untuk  Menandatangani  Akta  Secara  Elektronik . Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Ma’ruf,  U.,  &  Wijaya,  D.  (2015).  Tinjauan  Hukum  Kedudukan  dan  Fungsi  Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (3), 299–309.
Makarim, E. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 41 (3),
466–499.
Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas tanda tangan elektronik: posibilitas dan tantangan notary digitalization di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 4 (2), 244–262.
Prasetyo,  I. A.  (2022). Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Surat Keterangan hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris . Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Prihadi,  R.  H.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Peran  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam Perjanjian  Kredit  Pada  Bank  Mayapada  International  TBK  Cabang  Pembantu Kaligawe Semarang . Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Putri, K. R., & Rahayu, M. I. F. (2023). Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam  Pembuatan  Akta  Berdasarkan  Keterangan  Palsu  (Studi  Kasus  Putusan Nomor: 73/PDT. G/2012/PN. PL). Jurnal Sosial Dan Teknologi , 3 (6), 513–529.
Suteki,  G. T.,  &  Taufani,  G.  (2018).  Metodologi  penelitian  hukum  (filsafat,  teori  dan praktik). Depok, Rajawali Pres .

## Copyright holder:
Ferna Tamagangka, Mella Ismelina Farma Rahayu (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: