Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA : STUDI PEMIKIRAN HAZAIRIN

## (THE RENEWAL OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A STUDY OF HAZAIRIN THOUGHT )
Azharuddin 1 , Dhiauddin Tanjung 2
1 Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: azharuddin@iainlangsa.ac.id Article Info Abstract
Received: 01-12-2022 Revised: 15-12-2022 Accepted: 30-12-2022
Keywords:
Apdates; Inheritance law; Hazairin. Research The problem of inheritance seems to never end to be discussed, although the rules  regarding  Islamic  inheritance  have  been  very  detailed  and  regulated  in  the Qur ’ an, but there are still problems caused in social life. This paper wants to explain how  the  development  of  inheritance  law  in  Indonesia,  this  paper  itself  directs Hazairin's  thoughts  in  bringing  about  the  renewal  of  the  concept  of  Islamic inheritance  in Indonesia.  This  research  is  literature research or  often  referred  to  as normative juridical , because this research does not use primary data sources, but only uses secondary data sources in the form of primary legal materials and secondary legal materials and if necessary also uses tertiary legal materials. The research shows that Hazairin believes the inheritance law system desired by the Qur ’ an is bilateral, this belief  is  extracted  from the  interpretation  of the  inheritance verses  contained  in  the Qur ’ an  itself.  The  influence  of  Hazairin's  thought  has  very  implications  for  the national legal system, this can be marked by the application of successor heirs in the Compilation  of  Islamic  Law  which  is  the  main  reference  of  religious  courts  in Indonesia (;). Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Pembaharuan; Hukum Waris; Hazairin. Permasalahan waris seperti tidak pernah habis untuk dibahas, walaupun aturan  tentang  waris  Islam  sudah  sangat  detail  diatur  dalam  Alquran namun tetap saja ada permasalahan yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial.  Tulisan  ini  ingin  menjelaskan  bagaimana  perkembangan  hukum waris di Indonesia, tulisan ini sendiri mengarahkan pemikiran Hazairin dalam  membawa  pembaharuan  konsep  waris  Islam  di  Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan yuridis normatif , karena penelitian ini tidak memakai sumber data primer, melainkan  hanya  memakai  sumber  data  sekunder  yang  berupa  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  serta  jika  diperlukan  juga memakai  bahan  hukum  tersier.  Hasli  penelitian  menunjukkan  bahwa Hazairin  berkeyakinan  sistem  hukum  waris  yang  diinginkan  oleh Alquran adalah sistem bilateral, keyakinan ini digali dari penafsiran ayat- ayat waris yang terdapat dalam Alquran sendiri. Pengaruh dari pemikiran Hazairin tersebut sangat berimplikasi dalam tata hukum nasional, hal ini bisa ditandai diterapannya ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam  yang  merupakan  rujukan  utama  Pengadilan  Agama  di  Indonesia (;).

## Copyright© 2022 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-NonCommercial-Share  Alike  4.0  International License.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## PENDAHULUAN
Permaslahan kehidupan sosial yang selalu berkembang dan berubah dari zaman ke zaman menuntut hukum Islam untuk bisa memberikan jawaban yang seadil-adilnya. Produk hukum  yang  dilahirkan  dari  ketentuan  fikih,  di  mana  para  ulama  dengan  segala kemampuannya  mengeluarkan  hukum  dari  Alquran  dan  hadis  tidaklah  bersifat  mutlak. Sebab seringkali produk hukum yang dikeluarkan sering terikat oleh situasi dan kondisi dari masyarakat tempat ulama tersebut berada, misalnya saja bagaimana perjalanan hidup Imam Syafi’i sebagai toko h utama mazhab Syafi’i yang mengeluarkan dua ketentuan hukum yaitu qaul  qadim dan qaul  jadid ,  hal  ini  mengidentikkan  bahwa  hukum  harus  berubah  sesuai dengan  kebutuhan  umat  manusia.  Bahkan  Rasulullah  SAW  sendiri  pun  pernah mengeluarkan  produk  hukum  yang  berbeda  dengan  permasalahan  yang  sama,  mengingat situasi  dan  kondisi  masyarakat  yang  sudah  berbeda  pula,  misalnya  terkait  masalaha  jiarah kubur  yang  awalnya  dilarang  kemudian  diperbolehkan  bahkan  sangat  dianjurkan,  contoh berikutnya mengenai kawin kontrak yang awalnya diperbolehkan namun sangat dilarang.
Historis  perubahan  hukum  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam  pasti  sangat  berat kaitannya  dengan  perubahan  sosial  masyarakat  hukum  Islam  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, keberadaan umat Islam Indonesia yang notabenenya sangat berbeda dari masyarakat Islam Awal  (Arab),  juga  menuntut  supaya  hukum  yang  ada  pada  awalnya  harus  disesuaikan dengan  kebutuhan  umat  Islam  di  Indonesia.  Salah  satu  permasalahan  yang  utama  terkait kebutuhan hukum yang harus dirubah adalah hukum waris, sebab antara sosial masyarakat Arab dan Indonesia sangatlah berbeda dari segi hukum keluarga, sehingga sangat berefek kepada hukum waris.
Tokoh  yang  paling  terdepan  dalam  mensuarakan  perubahan  hukum  waris  di Indonesia adalah Hazairin, karena beliau berpendapat praktik hukum waris yang terdapat dalam fikih klasik selama ini selalu dipengaruhi sistem kehidupan sosial umat Islam di Arab. Sehingga  jika  hukum  waris  yang  terdapat  dalam  kitab  fikih  klasik  dipaksakan keberlakuannya  kepada  umat  Islam  Indonesia  tidak  bisa  memenuhi  unsur-unsur  keadilan yang  ada  dalam  hukum  waris  itu  sendiri,  Hazairin  dengan  konsep  bilateralnnya  ingin menerapkan  hukum  waris  Islam  tersendiri  di  Indonesia  ini,  di  mana  hukum  waris  yang digaungkan banyak perbedaan dengan waris yang terdapat dalam kitab fikih klasik. Sistem bilateral  yang  dibawa  Hazairin  dengan  berusaha  sangat  keras  digali  dasar  hukumnya
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
berdasarkan  Alquran  dan  hadis,  sehingga  menurut  beliau  didapatkan  hukum  waris  yang sangat berkesesuaian dengan kebutuhan umat Islam dewasa ini khususnya di Indonesia.
Penelitian terdahulu telah mengkaji pembaharuan hukum Islam di Indonesia telah dilakukan  sebelumnya,  seperti  oleh:  1).  Muji  Mulia  pada  tahun  2018  yang  berfokus  pada pembaharuan hukum Islam analisis historis tentang kompilasi hukum Islam (Mulia, 2018); 2). Dahlia Haliah Ma ’ u pada tahun 2018 yang berfokus pada kontribusi dan pembaharuan hukum Islam pra dan pasca kemerdekaan RI (Ma ’ u, 2018); 3). Zulhamdi pada tahun 2019 yang  berfokus  pada  tokoh-tokoh  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  (Zulhamdi, 2019).  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  dan  paparan  latar  belakang  diatas  maka  penulis terdapat fokus penelitian kali ini  yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada konsep perubahan hukum waris di Indonesia, dan pengaruh perubahan hukum waris yang dikembangkan oleh Hazairin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta  mengkaji  permasalahan  perubahan  hukum  waris  dan  pengaruh  perubahannya  yang dikembangkan oleh Hazairin.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  Pustaka,  yang bersumber  dari  data  primer  yakni  buku-buku  karya  Hazairin  ataupun  artikel  jurnal sedangkan  data  sekundernya  dari  buku  dan  artikel  jurnal  yang  terkait  dengan  topik pembahasan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengenalan Terhadap Hazairin
Hazairin merupakan seorang cendikiawan muslim yang berasal dari Indonesia, dia lahir  pada  Tanggal  28  November  1906  M  di  Bukit  Tinggi  Sumatera  Barat.  Orang  tua Hazairin merupakan asli Sumatera, di mana bapaknya berasal dari Bengkulu yang berprofesi sebagai  guru  mengaji,  sedangkan  kakeknya  yang  bernama  Abu  Bakar  berprofesi  sebagai muballigh,  Ibu  Hazairin  merupakan  asli  minang  sehingga  Hazairin  disebut  sebagai cendikiawan yang berasal dari Minang. Karena profesi bapak dan kakeknya fokus kepada agama,  di  sinilah  Hazairin  dibentuk  dalam  bidang  agama,  sebab  semenjak  kecil  Hazairin sudah mendapatkan dasar-dasar ilmu agama serta bahasa Arab (Ghofur, 2010).
Hazairin  yang  memiliki  darah  campuran  antara  Minang  Padang  dan  Bengkulu memulai  pendidikannya  di  tanah  kelahiran  bapaknya  yaitu  Bengkulu,  anehnya  tempat
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
sekolah Hazairin adalah tempat sekolah orang Belanda yaitu HIS ( Hollands Inlandsche Schoole ) yang  dia  tamatkan  pada  Tahun  1920  M.  Setelah  Beliau  menamatkan  sekolahnya  di  HIS tersebut  Hazairin  langsung  melanjutkan  pendidikan  ke  MULO  ( Meer  Uitgebreid  Lager Onderwijs ) yang berada di Padang, pada Tahun 1924 M Hazairin menamatkan sekolahnya di MULO  ini.  Hazairin  termasuk  sangat  muda  ketika  menyelesaikan  pendidikan  di  MULO, sehingga semangatnya untuk melanjutkan pendidikan tetap tinggi, pendidikan selanjutnya di AMS  ( Algemene  Middelbare  School )  yang  beliau  tamatkan  pada  Tahun  1927  M.  Pendidikan Tinggi sendiri dilanjutkan Hazairin di Jakarta (Batavia) dengan mengambil jurusan Hukum Adat.(Jamil, 2017)
Hazairin  yang  sukses  menyelesaikan  pendidikannya  membuat  pemerintah  Belanda tertarik untuk memberikan pekerjaan kepadanya, sehingga pada Tahun 1935-1938 Hazairin sudah  diangkat  menjadi  Asisten  Dosen  di  tempat  beliau  melanjutkan  pendidikan  tinggi yaitu Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Bahkan pada Tahun 1938 sampai berakhirnya masa pendudukan Belanda di Indonesia dia diangkat menjadi Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan  Sumatera  Utara,  serta  sebagai  Penyidik  Hukum  Adat  Tapanuli  Selatan  dan Keresidenan  Tapanuli.  Hazairin  bukan  hanya  berkarir  pada  masa  Belanda,  ketika  Jepang menduduki  wilayah  Indonesia  Hazairin  juga  diangkat  sebagai  penasihat  Hukum  sampai Indonesia mardeka. Pasca kemerdekaan Hazairin tetap dipercaya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan serta merangkap sebagai Ketua Komite Nasional Indoensa (KNI) dan anggota pemerintahan Tapanuli (Tempo, 1981).
Hazairin  yang  sangat  hebat  dalam  dunia  pendidikan  dan  juga  pemerintahan memasuki wilayah politik pada Tahun 1948 M, hal ini bisa dilihat dengan bergabungnya dia dengan  PIR  (Partai  Indonesia  Raya)  dan  diangkat  menjadi  pemimpinnya  bersama Wongsonegoro,  dengan  adanya  kedudukan  di  PIR  Hazairin  diangkat  sebagai  Menteri Dalam  Negeri  dalam  Kabinet  Alisastroamidjojo  tepatnya  edisi  Agustus  1953-November 1954.  Walaupun  pada  akhirnya  PIR  pecah  menjadi  dua  yaitu  kubu  Hazairin  dan Wongsonegoro  yang  diakibatkan  berbedanya  pandangan  terhadap  masalah  ekonomi  yang dijalankan menteri Ekonomi pada waktu itu yaitu Mr Iskaq Tjokrohadisuryo.
Hazairin  yang  sangat  berfokus  pada  dunia  pendidikan,  pemerintahan  dan  juga politik  membuat  dia  sangat  ahli  dibidang  hukum  tepatnya  dalam  bidang  hukum  adat, walaupun demikian beliau juga sangat masyhur dalam bidang keagamaan dan juga negara. Keahliannya  dia  asah  dengan  banyak  menerbitkan  buku-buku  di  bidang  hukum  adat  di
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Indonesia  dan  juga  hukum  agama  dan  negara.  Buku-buku  beliau  yang  sangat  terkenal terkait  hukum  keluarga  di  Indonesia,  kemudian  terkait  ilmu  pengetahuan  tentang  agama dan nasional, bahkan di karyanya yang terkahir beliau menulis buku dengan judul Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## Kewarisan Bilateral Hazairin
Hazairin mempunyai pandangan tersendiri terkait kedudukan hukum di Indonesia ini,  bagi  Hazairin  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  falsafah  Pancasila  dan  konstitusi UUD  1945  sangatlah  tepat  untuk  diamalkan.  Sebab  semua  tujuan  yang  hendak  dicapai apakah  terkait  keadilan,  kemakmuran  dan  kebahagiaan  harus  mendapatkan  restu  Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Hazairin selalu berpandangan bahwa semua aturan hukum yang  dibuat  di  Negara  ini  harus  berpedoman  pada  pandangan  agama,  jika  tidak  bisa berpedoman  dengan  agama  setidaknya  jangan  bertentangan  dengan  kaidah  keagamaan (Rofiq,  2001).  Sehingga  dengan  gigihnya  Hazairin  supaya  nilai-nilai  keagamaan  selalu  ada dalam setiap permasalahan hidup berbangsa dan bernegara, dia mencetuskan sebuah teori yang  bernama teori  reception  a  contrario di  mana  teori  ini  membantah teori  recepti yang dipelopori  oleh  Christiaan  Snouck  Hurgronje  yang  menyatakan  hukum  agama  hanya berlaku di Indonesia jika hukum adat sudah menerimanya, Hazairin menyatakan teori receptie ini  sebagai  teori  setan  dan  membalas  teori  tersebut  dengan teori  reception  a  contrario yang menyatakan bahwa hukum adat hanya berlaku setelah sesuai dengan hukum Islam.
Hazairin merupakan tokoh pertama yang mencetuskan ide kewarisan Islam model Indonesia  (Permana,  2018),  di  mana  dia  menyebutnya  dengan  istilah  kewarisan  bilateral (Hazairin,  1982).  Ide  kewarisan  Islam  versi  Indonesia  yang  dikembangkan  oleh  Hazairin bisa dikatakan sebagai lanjutan semangat mengindonesiakan hukum-hukum Islam, di mana priode  sebelum  Hazairin  istilah  Fikih  Indonesia  telah  menggaung  di  nusantara  ini,  istilah Fikih  Indonesia  sendiri  dipelopori  oleh  Tengku  Muhammad  Hasby  Ash-Shiddieqy  yang merupakan putra kelahiran Aceh ( Ma’arif, 2015) . Sistem bilateral yang dikembangkan oleh Hazairin  ini,  karena  menurut  dia  sistem  ini  yang  dikehendaki  oleh  Alquran  sendiri (Hazairin, 1982). Untuk memperkuat argumennya ini, Hazairin selalu berusaha menerbitkan karyanya  yang  pada  umumnya  selalu  menyatakan  bahwa  Alquran  menghendaki  sistem bilateral dalam kehidupan ini.(Nasution, 2007)
Hazairin  yang  mempunyai  buku  yang  sangat  fenomenal  yaitu Hukum  Kewarisan Bilateral  menurut  Alquran ,  menitikberatkan  bahwa  dalam  Alquran  selalu  menyatakan
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
hubungan  bilateral  dalam  kehidupan  ini,  di  mana  seseorang  tetap  mempunyai  hubungan dari  pihak  bapak  dan  ibunya  tanpa  ada  membedakannya.  Teori  ini  sendiri  dikembangkan Hazairin berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Alquran, sehingga dia menjelaskan bahwa  Alquran  tidak  pernah  diskriminatif  terhadap  jenis  kelamin,  karena  Alquran  selalu memposisikan laki-laki dan perempuan secara seimbang. Bahkan Hazairin juga memberikan pernyataan  bahwa  pemberlakuan  hukum  waris  selama  ini  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari pengaruh  Islam  di  Arab  yang  artinya  bercorak  Patrilineal  Arab,  pernyataan  ini  kemudian mendapat  sorotan  tajam  oleh  Al Yasa’  Abubakar  di  mana  dia  menyatakan  bahwa  sistem kewarisan  Patrilineal  Arab  yang  dinyatakan  oleh  Hazairin  tidak  mempunyai  dasar,  karena secara  tinjauan  historis  sistem  kewarisan  Arab  selalu  berdasarkan  tanggungjawab perperangan (kabilah), bukan karena hubungan darah (Al Yasa’, 1989) .
Hazairin  dalam  karyanya  yang  lain  memberikan  pernyataan  bahwa  umat  Islam selama ini telah banyak salah persefsi, di mana umat Islam sudah menilai kitab-kitab fikih klasik sebagai sesuatu yang sangat sakral, bahkan ada yang menganggapnya lebih sakral dari pada Alquran, sebab tidak mungkin untuk dirubah lagi. Walaupun dengan sadar Hazairin juga sangat mengakui dan mengagumi semua karya ulama terdahulu, namun bagi dia karya tersebut hanyalah sebatas karya yang tidak bersifat abadi pemberlakuannya, karena bagi dia karya  tersebut  memang  sangat  cocok  diterapkan  pada  zaman  pembuatannya  dan  belum tentu  cocok  untuk  zaman  sekarang  ini  terlebih  bagi  umat  Islam  di  Indonesia  (Hazairin, 2001).
Hukum  waris  Islam  sendiri  dikelompokkan  oleh  Hazairin  berdasarkan  sistem kekerabatan di dunia ini, sehingga setidaknya ada tiga sistem yang menurut Hazairin berlaku dalam waris Islam yaitu sebagai berikut;
1. Patrilineal; di mana dalam sistem kekerabatan ini, pihak laki-laki mendominasi sistem pergaulan, mulai dari nasab sampai kepada marga akan diturunkan kepada pihak laki- laki. Dan  sistem seperti ini juga sangat mempengaruhi warisan, di mana pihak laki- laki akan mendominasi dari warisan itu sendiri.
2. Matrilineal;  sistem  ini  kebalikan  dari  sistem  kekerabatan  patrilineal,  di  mana  pihka perempuanlah yang mendominasi sistem pergaulan, mulai dari nasab sampai kepada marga  akan  diturunkan  dari  pihak  perempuan.  Sistem  seperti  ini  sangat mempengaruhi  warisan,  di  mana  pihak  perempuan  akan  mendominasi  dari  harta warisan.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
3. Parental atau bilateral; dalam sistem ini sistem pergaulannya sangat seimbang antara pihak  laki-laki  dan  perempuan.  Sehingga  implikasinya  terhadap  warisan  juga  sama, yaitu seimbangnya hak waris laki-laki dan perempuan.
Beranjak  dari  pembagian  sistem  pergaulan  sosial  tersebut,  Hazairin  kemudian mengembangkan pendapatnya melalui penafsiran ayat-ayat Alquran, di mana setidaknya ada tiga surat yang menjelaskan tentang sistem waris bilateral yaitu sebagai berikut:
1. Alquran  surat  al- Nisa’  ayat  23  dan  2 4,  di  mana  ayat  ini  mengizinkan  untuk  kawin sepupu, ini merupakan ayat yang menjelaskan betapa bilateralnya Alquran;
2. Alquran  surat  al- Nisa’  ayat  11  yang  menjelaskan  semua  anak  baik  laki -laki  ataupun perempuan menjadi ahli waris orangtuanya;
3. Alquran surat al- Nisa’ ayat 12 dan 176 di mana ayat ini menyatakan suadara ayah dan seibu menjadi ahli waris.
Penjelasan  ayat-ayat  tersebutlah  yang  membuat  Hazairin  berkeyakinan  bahwa Alquran  menghendaki  kewarisan  secara  bilateral,  tidak  sampai  di  sini  Hazairin  juga berupaya  dengan  sekuat  tenaga  untuk  mencari  sistem  bilateral  yang  dikehendaki  oleh Alquran.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  Hazairin  mencoba  menelaah  sistem  kewarisan yang  ada  pada  masyarakat  Indonesia,  di  mana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa setidaknya ada tiga sistem kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat di Indonesia, yaitu;
1. Sistem kewarisan individual; di mana dalam sistem ini ahli waris berhak mendapatkan harta warisan, dan berhak menggunakan secara penuh.
2. Sistem  kewarisan  kolektif;  dalam  sistem  ini  harta  warisan  akan  diwarisi  oleh sekelompok  ahli  waris,  namun  para  ahli  waris  tersebut  tidak  bisa  membagikannya kepada  ahli  waris,  hanya  saja  harta  warisan  tersebut  bisa  digunakan  pemakaiannya oleh ahli waris.
3. Sistem  kewarisan  mayorat;  dalam  sistem  ini  harta  warisan  hanya  dimiliki  oleh  anak paling tua baik laki-laki maupun perempuan tergantung sistem pergaulan yang dianut oleh masyarakat.
Hasil penelitian Hazairin terkait sistem kewarisan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia tersebut membuat dia menarik kesimpulan, bahwa hanya sistem kewarisan  individual  sajalah  yang  sesuai  dengan  sistem  kewarisan  Islam.  Karena  dengan sistem kewarisan individual ini setiap ahli waris langsung bisa mendapatkan harta warisan secara penuh ketika pewarisnya sudah meninggal dunia (Ghofur, 2005).
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Argument  yang  dibangun  oleh  Hazairin  di  atas  bukanlah  berdasarkan  pemikiran murni beliau sendiri terkait ayat-ayat Alquran dan hadis, melainkan juga dari hasil penelitian beliau terkait masalaha waris hukum adat yang di Indonesia, karena Hazairin sendiri sering melihat terjadinya konflik pembagian warisan yang digunakan berdasarkan kitab fikih klasik yang  menurut  dia  lebih  mengarah  kepada  sistem  patrilineal.  Bahkan  konflik  yang  sering terjadi juga ketika sistem warisan yang ada dibagikan di wilayah masyarakat yang bercorak patrilineal sendiri.(Habib, 2017)

## Bilateral dalam Alquran dan Hadis
Hukum  waris  merupakan  permasalahan  hukum  yang  sangat  detail  dijelaskan  di dalam Alquran, bahkan kewajiban untuk melaksanakan shalat dalam Islam tidak begitu rinci dijelaskan  di  dalam  Alquran  mengenai  tatacaranya.  Begitu  rincinya  penjelasan  waris  di dalam Alquran membuat hukum waris mempunyai keistimewaan tersendiri di dalam Islam, ada  begitu  banyak  perintah  untuk  mempelajari  waris  ini  sendiri  sampai  kepada pengumuman bahwa waris adalah permasalahan yang cepat dilupakan umat Islam.
Hukum  waris  bilateral  yang  terdapat  dalam  Alquran  sebenarnya  sangatlah  tepat, hanya saja Hazairin selaku pelopor utama yang mengembangkan waris bilateral membuat dirinya menjadi pembeda dengan ulama terdahulu. Di atas telah dijelaskan bahwa beberapa ayat  Alquran  tepatnya  dalam  surat  al- Nisa’  menggambarkan  betapa  bilateralnya Alquran, sebab  dalam  Alquran  begitu  dirincikan  bahwa  baik  laki-laki  maupun  perempuan mendapatkan  warisan,  baik  dari  pihak  keluarga  laki-laki  maupun  dari  pihak  keluarga perempuan juga mendapatkan warisan.
Alquran  sendiri  begitu  bilateral  dalam  membagikan  warisan  kepada  umat  Islam, sebab sebelum kedatangan Islam manusia pada umumnya dan bangsa Arabnya khususnya sudah terbiasa bersifat diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga ketika turun ayat waris bagi  perempuan  banyak  kalangan  Arab  pada  waktu  itu  merasa  keberatan  karena  sudah terbiasa dengan hukum yang dibangun oleh nenek moyang mereka selama ini.(Hakim, n.d.)
Berikut  ini  digambarkan  betapa  bilateralnya  Alquran  sebagaimana  yang  terdapat dalam surat al- Nisa’ ayat 11 dan 12.
“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu, yaitu: bagian seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagian dua  orang anak  perempuan;11 dan  jika anak  itu  semuanya perempuan  lebih  dari  dua,12  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing- masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.  Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai  anak,  maka  para  isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)  sesudah  dibayar hutang-hutangmu.  Jika  seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun perempuan  yang tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki (seibu  saja)  atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masingmasing  dari  kedua  jenis saudara  itu  seperenam  harta.  tetapi  jika  saudarasaudara  seibu  itu  lebih  dari  seorang,  maka  mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).13 (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha menget ahui lagi Maha Penyantun.” Ayat di atas bagi Hazairin menjadi poin penting bilateralnya Alquran, karena dalam ayat  tersebut  dengan  jelas  disebutkan  bahwa  anak  baik  laki-laki  maupun  perempuan menjadi ahli waris dari bapak dan ibunya, dan ayat tersebut bertolak belakang dari tradisi Arab pada waktu itu, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris.

## Konsep Mawalli (Ahli Waris Pengganti)
Fikih  klasik  membagi  ahli  waris  ke  dalam  tiga  kategori  utama  yaitu zawil  furud, ashabah dan zawil arham , di mana dalam mendapatkan hak waris zawil furud lebih diutamakan dari lainnya, sedangkan untuk ashabah sendiri akan mendapatkan sisa harta warisan setelah pembagian  harta  warisan  didapatkan  oleh zawil  furud .  Untuk zawil  arham sendiri  pada umumnya  tidak  mendapatkan  harta warisan  kecuali  jika  tidak ada  penerima warisan  tidak ada baik dari kalangan zawil furud maupun ashabah , walaupun pernyataan ini hanya segelintir pendapat  yang  menyatakannya  dengan  alasan  lebih  baikk zawil  furud yang  mendapatkan harta warisan daripada Baitul Mal.(Shesa, 2018)
Ahli  waris  yang  dibagi  dalam  kitab  fikih  klasih  tersebut  dikritisi  oleh  Hazairin, sehingga dia mempunyai pola tersendiri dalam membagi ahli waris dalam Islam, berikut ini rinciannya;
1. Zawil furud ; pada dasarnya konsep ini hampir sama dengan kitab fikih klasih, hanya saja yang membedakan adanya melekat hak mawali bagi para zawil furud ini, dan ini merupakan cirri utama dari pemikiran Hazairin.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
2. Zawil  qarabat ; adalah  orang  yang  menerima  sisa  harta  warisan,  dan  konsepnya  sama dengan ashabah yang terdapat dalam fikih klasik.
3. Mawalli ;  konsep  ini  merupakan  murni  gagasan  Hazairin  di  mana  ahli  waris  bisa menggantika hak waris orangtuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu.
Permasalahan  hak  waris  cucu  pasti  tidak  akan  pernah  mendapatkan  hak  waris selama anak laki-laki masih hidup, hal ini merupakan ketentuan waris Islam yang terdapat dalam  fikih  klasih,  permasalahan  inilah  yang  coba  dianalisis  dan  diangkat  kembali  oleh Hazairin. Sehingga dengan konsep mawalli yang diusungnya kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan harta warisan, karena untuk menggantika hak waris orangtuanya yang sudah meninggal terlebih dahulu.
Berikut ini diuraikan hak waris mawalli yang diusung oleh Hazairin;
1. Ahli waris pengganti yang pada dasarnya bukan menjadi ahli waris bisa menjadi ahli waris  dengan  syarat  menjadi  pengganti  hak  waris  kedua  orangtuanya.  Ahli  waris pengganti  ini  bisa  saja  berkedudukan  sebagai  sebagai  cucu  laki-laki  atau  cucu perempuan, baik cucu dari laki-laki atau cucu dari perempuan ( zawil arham ).
2. Ahli waris pengganti yang pada dasarnya terhijab oleh ahli waris lainnya bisa menjadi ahli waris, walaupun posisi ahli waris pengganti sangat jauh namun dia tetap mendapatkan harta warisan, karena dia menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu.
3. Bagian mawalli yang pada awalnya hanya sedikit karena posisinya yang jauh dari ahli waris lainnya bisa lebih banyak, karena menggantikan hak waris yang lebih banyak.
4. Bagian  ahli  waris  yang  pada  awalnya  banyak  bisa  saja  menjadi  sedikit  dengan keberadaan ahli waris pengganti, terlebih jika ahli waris penggantinya lebih dari satu orang yang digantikan
Perkembangan  berikutnya  terkait  ahli  waris  pengganti  ini  dipakai  dalam  konsep hukum  di  Indonesia  tepatnya  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  merupakan  rujukan utama  Pengadilan  Agama  dalam  memutuskan  setiap  perkara  perdata  orang  Islam  di Indonesia.(Rakhmawaty, 2010) Pasal 185 ayat (5) dengan jelas menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewarisnya, maka posisinya ahli waris tersebut dapat digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  jika  anaknya  memang  tidak  bisa  menjadi  ahli  waris  lagi berdasarkan  putusan  pengadilan.  Namun  demikian  mengenai  hak  yang  diperoleh  tidak
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
boleh besar dari pada hak yang didapat oleh ahli waris lainnya yang sederajat dengan posisi orangtuanya.

## Pengaruh Pemikiran Hazairin terhadap Hukum Islam din Indonesia
Hazairin memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sistem waris Islam di Indonesia, gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Tengku Muhammad  Hasby  Ash-Shiddieqy  seperti  mendapatkan  tongkat  estapet  dari  Hazairin, walaupun Hasby Ash-Shiddieqy tidak menyentuh pembaharuan hukum waris Islam, namun semangat  pembaharuannya  tercermin  dari  gerakan  Hazairin  karena  selalu  menyesuaikan dengan kondisi umat Islam Indonesia (Ash-Shiddiqy, 2010).
Hazairin  ketika  mengembangkan  gagasannya  pasti  selalu  berupaya  sekuat  tenaga untuk membentuk mazhab hukum Islam di Indonesia ini (Ahmad Rofiq, 2001). Gagasan mazhab  hukum  yang  dikembangkan  sendiri  harus  mencerminkan  nilai-nilai  dan  budaya yang  hidup  di  wilayah  Indonesia,  sehingga  dengan  sendirinya  Hazairin  menginginkan supaya dominasi kitab-kitab fikih klasik yang beredar selama ini di Indonesia tidak ada lagi atau  harus  dikurangi,  sebab  semuanya  pasti  berpengaruh  pada  budaya  Arab  yang notabenenya  berbeda  dengan  budaya  Indonesia.(Najib,  2016).  Pemikiran-pemikiran Hazairin ini sendiri mendapatkan antusias dari para pengikutnya, sehingga murid-muridnya banyak yang mengembangkan pemikiran sampai dewasa ini.
Murid-murid Hazairin seperti Sajuti Thalib, Muhammad Thahir Azhary dan Ismail Sunny selalu giat dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran Hazairin, pengembangan ini sendiri  dilakukan  dalam  mimbar-mimbar  hukum  Islam  sehingga  pada  akhirnya mendapatkan respon utama sampai lahirnya Ketetapan Kompilasi Hukum Islam atas dasar Intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  dan  dengan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor 154  Tahun  1991.  Dari  keputusan  Menteri  Agama  inilah  timbulnya  gagasan  untuk menyebarluaskan  Kompilasi  Hukum  Islam  kepada  masyarakat.  Dan  dengan  adanya Kompilasi  Hukum  Islam  penafsiran  perintah  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan tidak lagi ganda terkait dalam Pasal 2 ayat (1).(Kustiawan, 2021)
Hazairin  juga  selalu  berupaya  supaya  pemberlakuan  hukum  pidana  Islam  bisa diterapkan,  sehingga  banyak  sekali  pemikiran-pemikirannya  mengarah  kesana,  karena menurut dia jika penerapan hukum pidana Islam bisa terealisasi di Indonesia itu memang hanya dikhususkan untuk umat Islam saja, dan rasa keadilan bisa tercapat sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Topo Santoso menyatakan bahwa akibat dari kajian-
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
kajian mendalam Hazairin supaya hukum pidana Islam di berlakukan di Indonesia ini dan menjadi  kajian  yang  mendalam  oleh  tokoh  lainnya  pasca  reformasi,  maka  muncullah Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Kekhususan  Otonomi  Daerah  dalam menegakkan syariat Islam. (Santoso, 2003).

## KESIMPULAN
Hazairin  selalu  berkesimpulan  sistem  kekerabatan  yang  diinginkan  oleh  Alquran adalah  sistem  kekerabatan parental ,  yang  dengan  sendirinya  hak  warisan  juga  harus mengikuti  sistem  kekerabatan  yang  diinginkan  Alquran  yaitu  bilateral.  Alasan  utama Hazairin menyuarakan pendapatnya sebab Alquran tidak pernah mendeskriminasikan jenis kelamin,  sehingga  Alquran  selalu  memberikan  hak  dan  kewajiban  secara  seimbang  antara laki-laki dan perempuan seperti dalam masalah waris. Hazairin mempunyai pengaruh yang sangat  kuat  dalam  merubah  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia,  hal  ini  bisa  dilihat dari terpakainya beberapa konsep pemikiran Hazairin dalam bidang kewarisan di Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  A.G.  (2010). Filsafat  Hukum  Kewarisan  Islam;  Konsep  Kewarisan  Bilateral  Hazairin,
Yogyakarta: UII Press.
.Abubakar,  A.  (1989). Ahli  Waris  Sepertalian  Darah  Kajian  Perbandingan  terhadap  Penalaran Hazairin dan Fiqh Mazhab, Yoyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
Ash-Shiddieqy,  T.M.H.  (2010). Fiqh  Mawaris;  Hukum  Pembagian  Warisan  menurut  Syariat islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Hakim,  M.  L.  (n.d.). Keadilan  Kewarisan  Islam  Terhadap  Bagian  Waris  2:1  Antara  Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam . 18.
Hazairin. (1982). Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tintamas
Hazairin. (1982). Hukum Kewarisan Bilateral; Menurut al- Qur’an , Jakarta: Tintamas Hazairin. (1981). Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1981
Jamil,  R.  (2017).  Hukum  Waris  dan  Wasiat  (Sebuah  Perbandingan  antara  Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali). Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 10 (1), 99. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10108
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 163-175)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Kustiawan, M. T. (2021). Pengaruh Pemikiran Hazairin Terhadap Politik Hukum Pidana Islam di Indonesia . 3 (1), 17.
Ma’arif, T. (2015). “ Fiqih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali ,” Jurnal Pengembangan Masyarakat . 8, no 2.
Ma'u,  D.  H.  (2018).  Eksistensi  Hukum  Islam  Di  Indonesia  (Analisis  Kontribusi  dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah , 15 (1).
Mulia,  M.  (2018).  Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Analisis  Historis  tentang Kompilasi Hukum Islam). Jurnal Ilmiah Islam Futura , 7 (1), 64-85.

## Majalah Tempo Tahun 1981,
Nasution,  K.  (2007).  Islam  Membangun  Masyarakat  Bilateral  dan  Implikasinya  terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 17 (3), 56480.
Najib,  A.  M.  (2016).  Metodologi  Ijtihad  Mazhab  Indonesia:  Menelusuri  Pemikiran  Ushul Fikih Hazairin. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , 50 (1), 1-20.
Habib,  M.  S.  (2017).  Sistem  Kewarisan  Bilateral  Ditinjau  Dari  Maqashid  Al- Syari’ah. De
Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah , 9 (1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241
Permana,  S.  (2018).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Ijtihad  Hukum  Waris  Di  Indonesia. Asy- Syari’ah , 20 (2), 117 – 132. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210
Rafiq, A. (2001). Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press.
Rofiq, A. (2001). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia , Yogyakarta: Gama Media Offset.
Rakhmawaty, D. (2010). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia
Sarjana, Universitas Brawijaya. https://doi.org/10/234/051003421
Santoso, T. (2003). Membumikan Huk um Pidana Islam: Penegakan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda , Jakarta: Gema Insani
Shesa, L. (2018). Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah.
Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam , 3 (2), 145. https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615
Permana, S. (2018). “ Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia ,” Asy-
Syari’ah 20, no. 2, https://doi.org/10.15575/ as.v20i2.3210.
Zulhamdi,  Z.  (2019).  Pembaharuan  Hukum  Islam  Di  Indonesia  Dan  Tokoh- Tokohnya. Jurnal Ilmiah Islam Futura , 19 (2), 239-258.
.