(Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam) Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 19-30

## Pajak penghasilan bagi profesi penulis: kehebohan sesaat di dunia maya

## Dian Purnama Sari
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Jl. Kalisari Selatan No.1, Surabaya, Indonesia 60112
Dian-ps@ukwms.ac.id
doi: 10.34202/imanensi.3.2.2018.19-30

## Abstrak
Pajak  merupakan  bukti  bakti  masyarakat  kepada  Negara. Namun,  bagi  masyarakat,  pembayaran  pajak  masih  terasa sebagai “paksaan” layaknya upeti kepada Negara. Hal ini terlihat dari  tulisan  dan  kritik  yang  disampaikan  oleh  beberapa  penulis terkenal di Indonesia. Pemotongan pajak penghasilan bagi profesi penulis dirasa tak adil oleh penulis di Indonesia. Tulisan ini ingin membandingkan  pajak  penghasilan  yang  harus  dibayar  sesuai dengan beberapa masukan dari profesi penulis dengan peraturan perpajakan  yang  ada.  Hasil  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa pembayaran  pajak  penghasilan  penulis  sesuai  dengan  peraturan pemerintah merupakan pemotongan pajak yang adil.
Kata Kunci: Pajak Penghasilan; Pekerjaan Bebas; Penulis.

## Abstract
Tax is a society loyalty to government. Altough, to majority people, tax  feel  like  enforcement.  There  are  so  many  critics  about  tax, including famous book author in Indonesia. Income tax deduction is unfair according to author. This study aims to compare income tax  with  tax  regulation  and  recommendation  from  author.    The result show that amount of income tax with tax regulation are fair enough.
Keywords: Income Tax; Freelance; Author.
Artikel masuk: 10 Maret 2018 Artikel diterima: 14 Juli 2010
Baru-baru  ini  dunia  literasi  di  Indonesia  dihebohkan  dengan  munculnya “protes”  keras  seorang  penulis  yang  cukup  terkenal  di  tanah  air.  Seorang  Penulis, sebut  saja  TR,  menuliskan  curahan  hati  yang  cukup  panjang  di  media  sosialnya mengenai  ketidakadilan  pajak  yang  dirasakannya  sebagai  seorang  penulis.  Sang penulis menjelaskan hitungan-hitungan pajak dari beberapa profesi yang disebutkan dan  menunjukkan  betapa  pajak  yang  dikenakan  bagi  penulis  jauh  lebih  tinggi ketimbang  kepada  profesi  yang  lain.  Protes  ini  ditindaklanjuti  dengan diberhentikannya  cetakan  buku  hardcopy  dari  sebuah  penerbit  ternama.  Sebagai seorang  penulis  terkenal,  maka  tulisannya  pun  menuai  banyak  komentar  dari  para pengikutnya  di  media  sosial.  Banyak  netizen  di  dunia  maya  yang  langsung  turut berkomentar dan akhirnya banyak pula yang mempertanyakan “ketidakadilan” pajak tersebut. Maklum, netizen di Indonesia merupakan netizen yang memang cukup aktif dalam dunia maya, khususnya di media sosial. Perang komentar pun terjadi di dunia maya.  Namun,  yang  patut  disayangkan  dengan  perang  komentar  di  dunia  maya adalah  seringkali  banyak  yang  belum  paham  terhadap  sesuatu  namun  turut berkomentar dan merasa menjadi “pakar” dadakan. Maka isu bahwa pajak tidak adil bagi penulis semakin tergoreng dengan nikmatnya.
Kehebohan  ini  terus  berlanjut  ketika  ada  seorang  penulis  terkenal  kembali yang  turut  menyuarakan  “ketidakadilan”  pajak  bagi  penulis.  Penulis  ini,  sebut  saja DL, turut menyuarakan ketidakadilan pajak, tetapi lebih khusus disebutkan masalah royalti. Sang penulis, DL, menyebutkan bahwa selama ini royalti yang diperoleh oleh penulis  adalah  merupakan  penghasilan  utama,  maka  selayaknya  masuk  dalam penghasilan  utama  bagi  seorang  penulis.  Namun,  royalti  bagi  penulis  dalam perpajakan dianggap sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 yang tidak dapat dipotong  dengan  Norma  Perhitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN).  Penulis  juga menyayangkan bahwa pajak terkadang tidak menilai “ide” yang tertuang dalam buku yang  berasal  dari  proses  yang  panjang  bagi  seorang  penulis  yang  seharusnya  dapat dihargai sebagai “modal” kerja seorang penulis.
Isu  ini  langsung  ditanggapi  oleh  Menteri  Keuangan,  Sri  Mulyani,  dan ditindaklanjuti oleh Dirjen Pajak dengan mengeluarkan. Dirjen Pajak juga melakukan sosialisai  ke  KPP  agar  dapat  memberikan  informasi  yang  aktual  saat  berhadapan dengan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  yang  berprofesi  seorang  penulis.  Surat edaran  pun  telah  dipublikasikan.  Namun,  apa  daya,  seringkali  informasi  yang pertama  diperoleh  dan  viral  di  media  sosial  telah  diamini  oleh  banyak  orang.  Tugas berat  menanti  Dirjen  Pajak  dalam  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan  bagi masyarakat  Indonesia  agar  informasi  yang  belum  seluruhnya  benar  tidak  terlanjur diterima. Pemahaman ini penting agar budaya membayar pajak tidak menjadi kendor karena informasi yang menyiratkan bahwa perlakuan pajak seringkali tidak adil bagi pembayar  pajak.  Budaya  membayar  pajak  yang  sedang  didengungkan  Dirjen  Pajak akan  menjadi  lebih  sulit  terealisasi  apabila  masyarakat  sudah  enggan  dan  memiliki persepsi negatif terhadap dunia perpajakan Indonesia.
Persepsi  masyarakat  yang  negatif  terhadap  dunia  perpajakan  Indonesia  turut menurunkan  kemauan  Wajib  Pajak  (WP)  untuk  membayar  pajak  secara  benar  (Sari, 2011).  Kesadaran  WP  merupakan  kunci  bagi  WP  untuk  mau  membayar  pajak. Pengetahuan  WP  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  membuat WP  untuk  lebih  paham  dan  akhirnya  dapat  membayar  pajak  sesuai  dengan peraturan. Kesadaran dan pengetahuan WP memang seringkali berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak (Erawati & Parera, 2017; Yusdinar dkk., 2015). Seorang  WP  haruslah  memiliki  niat  dalam  membayar  pajak,  membiasakan  diri sebagai WP yang patuh dengan membayar pajak tepat waktunya. WP harus memiliki pemahaman  yang  baik  tentang  pajak  agar  bisa  menjalankan  kewajibannya  sesuai dengan  Undang-Undang  Perpajakan  yang  berlaku  sehingga  budaya  membayar  pajak menjadi kebiasaan yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tulisan ini ingin menelisik dan menggali kebenaran “ketidakadilan” pajak yang didengungkan oleh penulis di Indonesia. Tujuan tulisan ini adalah ingin menggali dari sisi Undang-Undang (UU) Perpajakan Indonesia untuk profesi penulis sehingga tidak terjadi  kesimpangsiuran  pemahaman  mengenai  perlakuan  pajak  kepada  profesi penulis. Tulisan ini juga ingin membawa penyadaran bagi masyarakat agar sebaiknya
Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 19-30
informasi  dikaji  terlebih  dahulu  baru  kemudian  dapat  dipahami  dan  dipercaya sebagai sebuah kebenaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pajak  bagi  profesi  Penulis  menurut  TR. TR  adalah  seorang  penulis  terkenal  yang telah menelurkan banyak buku best seller dan menjadi salah satu idola dalam dunia literasi  di  Indonesia.  Secara  mengejutkan,  sang  penulis  memutuskan  untuk menghentikan  penerbitan  28  buku  ( hardcopy )  per  31  Juli  2017.  Tindakan  ini dilakukan  karena  sang  penulis  merasa  pemotongan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  bagi profesi  penulis  tidaklah  adil.  Pemotongan  PPh  bagi  penulis  dirasa  paling  tinggi  di antara beberapa profesi lain yang sama-sama pekerjaan bebas ataupun mereka yang berprofesi  sebagai  karyawan  ataupun  mereka  yang  pengusaha  UMKM.  Isi note yang dipublikasikan  melalui  media  sosial  pada  tanggal  6  September  2017  secara  lengkap adalah sebagai berikut:

## Jalan keluarnya selalu ada
Kalian  harus  tahu,  penulis  buku  adalah  orang  yang  paling  dermawan kepada  Negara.  Kalian  harus  sopan  sekali  kepada  penulis  buku,  karena  dia membayar  pajak  lebih  banyak  disbanding  kalian  semua.  Eh,  saya  serius  lho, tidak sedang bergurau.
Di  sebuah  komplek  misalnya,  ada  10  rumah,  Rumah  A  adalah  dokter, Rumah  B  adalah  akuntan,  Rumah  C  adalah  arsitek,  Rumah  D  adalah pengusaha,  Rumah  E  adalah  pengacara,  Rumah  F  adalah  karyawan  swasta, Rumah  G  adalah  PNS,  Rumah  H  adalah  artis  terkenal,  Rumah  I  adalah motivator dan Rumah J adalah penulis buku. Maka penulis buku adalah orang yang membayar pajak paling banyak.
Kita  anggap  saja  10  rumah  ini  semuanya  sama  penghasilnnya:  1 Milyar/tahun.  Dan  kita  anggap  saja  PTKP  (Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak) rumah  ini  sama  –  jadi  kita  anggap  PTKP-nya  nol  saja,  untuk  memudahkan ilustrasi.
Maka  dokter  (A),  akuntan  (B),  arsitek  (C),  artis  terkenal  (H),  motivator  (I) pajaknya  dihitung  sbb:  1  Milyar  X  50%  (Rasio  NPPN,  kurang  lebih  demikian rasionya,  biar  sederhana),  dapatlah  500  juta  penghasilan  netto.  LAntas dikalikan  lapisan  (layer)  pajak  penghasilan  progresif,  5  juta  pertama  tarifnya 5%,  50-250  juta  berikutnya  tarifnya  15%,  lantas  250-500  juta  berikutnya tarifnya 25%. Total pajak rumah-rumah ini adalah hanya 95juta.
Sementara  rumah  D,  karena  dia  adalah  pengusaha  UMKM,  maka  tariff pajaknya  hanya  1%  dari  omzet  bruto.  Rp  1  Milyar  x  1%  =  Rp  10.000.000. Selesai. Mudah menghitungnya. Tentu, mengingat sifatnya bisnis, belum tentu 1  M  tadi  adalah  penghasilan  bersih,  karena  dia  harus  membeli  bahan-bahan, dan lain-lain. Tapi tetap saja, pajak mereka murah sekali, hanya 1%.
Lantas  penulis  buku,  berapa  pajaknya?  Karena  penghasilan  penulis  buku disebut  royalti,  maka  apa  daya,  menurut  staf  pajak,  penghasilan  itu  semua dianggap super netto. Tidak boleh dikurangkan dengan rasio NPPN 1 , pun tidak ada  tariff  khususnya.  Jadilah  pajak  penulis  buku:  1  milyar  dikalikan  dengan layer  tadi  langsung,  50  juta  pertama  tarifnya  5%,  50-250  juta  berikutnya tarifnya  15%,  lantas  250-500  juta  berikutnya  tarifnya  25%.  Dan  500-1  milyar berikutnya 30%. Maka total pajaknya adalah Rp 245 juta.
Lihat  perhitungannya?  Penulis  buku  membayar  pajak  24X  disbanding pengusaha  UMKM  dan  2x  lebih  dibandingkan  profesi  pekerjaan  bebas.  Dan jangan  lupakan  lagi,  penulis  itu  pajaknya  dipotong  oleh  penerbit,  itu  artinya, dia tidak bisa menutup-nutupi pajaknya. Artis, pengusaha, lawyer, wah, itu sih
1 Norma Perhitungan Penghasilan Neto
mudah sekali untuk menyembunyikan berapa penghasilan sebenarnya. Penulis tidak  bisa,  sekali  dipotong  penerbit,  maka  bukti  pajaknya  akan  masuk  dalam system.
Masih ada yang menyamai pajak penulis buku, yaitu karyawan swasta dan PNS. Dari angka 1 Milyar tadi, mereka dikurangi dulu biaya jabatan 5%, lantas dikalikan  layer-layernya,  pajak  karyawan  swasta/PNS  kurang  lebih  5%  lebih rendah  dibanding  penulis.  Tapi  catat  baik-baik,  penulis  adalah  profesi pekerjaan bebas, dia bukan karyawan tetap. Beda sekali sifatnya. Penulis bisa sukses,  bisa  gagal,  bukunya  bisa  laku,  bisa  tida,  penghasilan  bisa  ada,  lebih banyak tidaknya, tapi karyawan swasta dan PNS, gajinya pasti, tetap sifatnya, dan diberikan oleh perusahaan tempat dia bekerja.
Nah, dengan ilustrasi tersebut, dari 10 rumah di komplek itu: penulis buku adalah  yang  paling  dermawan  kepada  pemerintah  (meski  rumahnya  paling kecil,  mobilnya  paling  sederhana).  Mereka  ternyata  membayar  pajak  dengan jumlah massif sekali.
Apakah  pemerintah  tahu  permasalahan  ini?  Tahu.  Saya  sudah  setahun terakhir menyurati banyak lembaga resmi pemerintah, termasuk Dirjen Pajak, Bekraf,  meminta  pertemuan,  diskusi.  Mengingat  ini  adalah  nasib  seluruh penulis  di  Indonesia.  Literasi  adalah  hal  penting  dalam  perabadan.  Apa hasilnya? Kosong saja. Bahkan surat-surat itu tiada yang membalas, dibiarkan begitu  saja  nampaknya.  Atas  progress  yang  sangat  lambat  tersebut,  dan tiadanya  kepedulian  orang-orang  di  atas  sana,  maka  saya  TR,  memutuskan menghentikan  menerbitkan  buku  di  penerbit-penerbit,  Gramedia  Pustaka Utama dan Penerbit Republika, per 31 Juli 2017 lalu. 28 buku-buku saya tidak akan  dicetak  ulang  lagi,  dan  dibiarkan  habis  secara  alamiah  di  buku  hingga Desember  2017.  Minggu-minggu  ini,  kalau  kalian  ke  toko,  toko-toko  buku Gramedia  sedang  massif  menjualnya,  membuat  display  khusus,  dll,  agar semakin  cepat  habis.  Per  Januari  2018,  kalian  tidak  akan  lagi  menemukan buku-buku itu di toko buku. Jika masih ada toko buku yang menjualnya, itu berarti  bajakan,  my  friend.  Lagi-lagi,  sudah  pajaknya  besar,  buku  bajakannya juga banyak sekali.
Menghentikan  menerbitkan  buku,  bukan  berarti  saya  berhenti  menulis. Tenang  saja,  penulis  itu  tugasnya  menulis,  jadi  bahkan  ketika  tidak  lagi diterbitkan,  dia  tetap  bisa  menulis.  Naskah-naskah  baru  akan  diposting  lewat page facebook ini, atau cara-cara lain agar pembaca tetap bisa menikmati buku tersebut tanpa harus berurusan dengan pajak yang berkali-kali lipat tingginya. Saya  akan  memikirkan  model  bisnis  berbeda,  atau  pendekatan  berbeda, sepanjang  itu  belum  ditemukan,  dibagikan  gratis  di  page  ini  bisa  jadi  solusi yang baik.
Saya  selalu  percaya,  selalu  ada  jalan  keluarnya.  Mungkin  tidak  ada solusinya di pajak sana – karena boleh jadi mereka tidak paham buku adalah kunci peradaban, mereka tetap akan mengotot penulis harus bayar pajak lebih tinggi  dibanding  artis,  dkk;  tapi  terus  menulis  dan  pembaca  terus  bisa menikmatinya.  Kecuali  jika  besok  lusa,  bahkan  menulis  di  page  facebook inipun juga kena pajak. Demikianlah. Salam literasi.
**  Ilustrasi  di  atas  adalah  penyederhanaan,  karena  PTKP,  tanggungan, biaya  jabatan  maksimal,  donasi  wajib  agama,  dll  bervariasi  setiap  orang,  tapi kalaupun  dimasukkan  semuanya  secara  akurat,  substansinya  akan  sama dengan ilustrasi.
Tulisan  yang  berjudul  jalan  keluarnya  selalu  ada  menuai  banyak  komentar  dan disukai oleh banyak pengikutnya di laman facebook sang penulis. Banyak yang ikut berkomentar  masalah  “ketidakadilan”  yang  disuarakan  oleh  sang  penulis  TR.  Ada yang membahas masalah penerbitan buku yang berhenti, ada yang menyoroti tentang
Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 19-30
pajak  dari  sisi  yang  pemahaman,  ada  pula  yang  langsung  menghujat  tentang  pajak. Komentar  seperti  “ Pajak  =  Palak ”  atau  komentar  lain  “ Itu  Pemerintah  atau  Pengemis coba….  Gimana  orang  Indonesia  bisa  pinter  kalau  nasib  Penulis  aja  ga  diperhatikan.. gondok  juga  jadinya. ”  Ataupun  komentar  yang  berbeda  lagi,  “ Memang  sadis  pajak tuh..  yang  berkeringat  siapa  seenak  nya  aj  motong  pajak. ”.  Tulisan  penulis  TR mengenai  pajak  akhirnya  menimbulkan  persepsi-persepsi  bagi  pembacanya.  Banyak di  antara  mereka  yang  akhirnya  menuliskan  pendapat  mereka  yang  menunjukkan keengganan mereka terhadap pajak, dan lebih lanjut “membenci” pajak.
Tulisan  yang  telah  terlanjur  viral  tersebut  tentu  membawa  persepsi  negatif terhadap  dunia  perpajakan  Indonesia  yang  sedang  banyak  berbenah.  Slogan  gencar dari Dirjen Pajak, “Membayar Pajak, Bukti Cinta Tanah Air” dirasa menjadi kabur jika melihat adanya ketimpangan dalam memotong pajak kepada masyarakat.
Penulis DL: Solusi Pajak bagi Profesi Penulis dari Sudut Pandang Penulis. Penulis DL  turut  berkomentar  setelah  penulis  TR  memutuskan  berhenti  menerbitkan  buku karena permasalahan pajak. Pada tanggal 7 September 2017, DL menuliskan status di laman facebook -nya mengenai pajak bagi profesi penulis:

## Royalti dan Keadilan
Enam  belas  tahun  lalu,  saat  saya  mulai  menerbitkan  buku,  persepsi  umum tentang  profesi  penulis  adalah  miskin  dan  prihatin.  Banyak  yang  bingung  kenapa saya  mau  banting  setir  dari  penyanyi  yang  konon  lebih  banyak  uangnya.  Tak terhitung saya mendengar kasus penulis dikadali penerbit, juga penulis-penulis yang harus  sibuk  cari  kerjaan  sampingan  karena  tidak  bias  mengandalkan  royalty bukunya.  Seorang  teman  berkata,  “Saya  buruh  kata.  Kalau  tidak  begitu,  nggak makan.”  Publik  boleh  mengenalnya  sebagai  novelis  kenamaan,  tapi  sebenarnya  ia mengerjakan  macam-macam,  dari  mulai  artikel  pesanan,  ghost  writer  sampai  skrip iklan.
Ketika masyarakat berteriak-teriak soal memprihatinkannya budaya membaca dan  kerdilnya  industri  perbukuan  Indonesia,  kami  para  penulis  ikut  teriak.  Tapi, begitu  urusan  royalti,  diskusi  antarpenulis  seringnya  kembali  kepada  consensus (sekaligus  penghiburan)  bahwa  menulis  adalah  urusan  kepuasan  batin  karena membahas royalti terlalu menyakitkan.
Enam  belas  tahun  berjalan,  dan  kini  saya  bias  bilang  bahwa  menulis  buku adalah  profesi  utama  yang  bias  saya  andalkan  dan  saya  bias  hidup  berkecukupan. Namun,  saya  sadar,  hanya  segelintir  penulis  bisa  menyatakan  hal  serupa.  Mungkin jumlahnya  kini  lebih  banyak  dibandingkan  tahun  2001  ketika  saya  baru  memulai. Tapi,  gambar  besarnya  masih  sama.  Secara  ekonomi,  penulis  adalah  profesi  yang menantang.
Genggamlah  sebuah  buku  dan  bayangkan  bahwa  90%  dari  harga  banderol yang  Anda  bayar  adalah  untuk  aspek  fisiknya  saja.  Hanya  10%  untuk  idenya  (bisa 12,5-15%  kalau  punya  bargaining  power  ekstra).  Lalu,  penulis  berhadapan  dengan Negara.  Potongan  kue  kami  yang  mungil  itu  dipotong  lagi  lima  belas  persesn,  tak peduli kami hidup seperti burung hantu, wara wiri untuk riset, merogoh kocek untuk 365 cangkir kopi per tahun, atau apapun juga. It’s done deal. Kami tidak akan pernah mengecap  seratus  persen  penerimaan  royalti  karena  pemotongan  itu  bersifat langsung.  Lalu,  sisanya  kami  masukkan  ke  dalam  pendapatan  tahunan.  Bulat  utuh menjadi  pendapatan  kena  pajak  dan  masih  harus  menghadapi  hitungan  pajak berjenjang.
Setelah  penulis  “TR”  memutuskan  untuk  menarik  28  bukunya  dari  penerbit sebagai protes terhadap kebijakan pajak royalti penulis, hangatlah diskusi di berbagai ranah. Berbagai tanggapan pun muncul, dari pengamat pajak, Dirjen Pajak, bahkan Ibu  Sri  Mulyani  ikut  bersuara.  Beberapa  respons  mengatakan  keputusan  Tere  Liye emosional dan berbasiskan persepsi yang kurang tepat mengenai pajak royalti.
Saya bukan pakar pajak. Saya berbicara dari sudut pandang sesama penulis dan  wajib  pajak  biasa.  Saya  juga  tidak  mengenal  “TR”  secara  langsung.  Tapi,  saya bisa  pastikan  TR  tidak  sendiri  dalam  kegelisahannya.  Setiap  ada  kesempatan berbicara  mewakili  penulis,  soal  pajak  royalti  tidak  pernah  luput  saya  ungkap. Termasuk ketika saya punya kesempatan curhat langsung kepada Presiden Jokowi di acara  Temu  Kreatif  BEKRAF  di  ICE  BSD,  tahun  2015.  Di  sana,  kembali  saya menyuarakan agar pajak royalti penulis diringankan.
Dengan  seorang  pejabat  pajak,  saya  pernah  berdiskusi  panjang  lebar.  Dalam pandangan awam saya, peraturan pajak saat itu rasanya menggasak penulis dua kali. Sudah  pendapatan  royalti  dikenai  15%,  pendapatan  bruto  yang  masuk  ke penghasilan  tahunan  dihitung  utuh  sebagai  pendapatan  kena  pajak.  Saya  lalu membandingkan  dengan  suami  saya,  seorang  praktisi  kesehatan,  yang  karena profesinya  dapat  menggunakan  rumus  norma  sebesar  30%.  Dari  total pendapatannya, ia cukup memasukkan 30% untuk dikenai pajak. Sisanya? Dianggap sebagai modal usahanya sebagai praktisi kesehatan.
Dalam  diskusi  itu  saya  bertanya,  mengapa  tidak  ada  norma  untuk  profesi penulis?  Mengapa  pendapatan  kami  seratus  persen  dikenai  pajak?  Lalu,  pejabat pajak  itu  menjawab,  norma  hanya  rumus  untuk  memudahkan.  Jika  saya  mau membuat  pembukuan,  bisa  saja  saya  masukkan  biaya-biaya  yang  dianggap  “modal menulis”, entah itu sewa kantor, riset dan sebagainya.
Saya  pun  berpikir,  mengapa  pnulis  harus  serepot  itu  mengada-ada  agar mendapatkan keringanan? Meulis buku saja sudah repot. Dan, setelah saya telusuri lagi,  melampirkan  pembukuan  pun  bukan  solusi  bagi  profesi  penulis  karena penghasilan  royalti  dianggap  sebagai  income  pasif,  macam  bunga  deposito.  Namun, yang  paling  mengganggu  saya  saat  itu  adalah,  ketiadaan  norma  bagi  penulis menunjukkan bahwa profesi kami masih invisible di mata pajak.
Setahun setelah curhat saya ke Presiden Jokowi, saya mendengar kabar baik dari Yustinus Prastowo, analis pajak yang sering saya ajak tukar pikiran, bahwa aka nada  aturan  norma  untuk  penulis.  Akhirnya.  Profesi  penulis  memiliki  tempat bersama-sama profesi-profesi lain yang punya pilihan memakai rumus norma. Kami, yang  tidak  punya  staf  akuntan  dan  tak  sempat  membuat  pembukuan  apalagi mengarang-ngarang pengeluaran modal, dapat dimudahkan dengan rumus norma ini. 50%. Not bad, pikir saya. Daripada tidak sama sekali.
Tahun  2017  ini  akhirnya  kami  berkesempatan  menggunakannya.  Saya bahkan sebarkan kabar bahagia itu ke rekan-rekan penulis di awal bulan pelaporan pajak agar mereka tidak lupa menggunakan privilese baru tersebut. Namun, ternyata tidak  semua  berakhir  baik.  Beberapa  teman  melaporkan  bahwa  pemakaian  norma mereka  ditolak  oleh  KPP  setempat.  Alasannya,  norma  itu  hanya  bisa  dipakai  untuk pendapatan  non-royalti.  Saya  ikut  terkejut.  Pendapatan  utama  seorang  penulis seharusnya adalah royaltinya. Jadi, kenapa justru norma itu tidak bisa dipakai untuk pendapatan utamanya?
Saya pikir tadinya itu sekadar masalah sosialisasi. Mungkin belum semua KPP paham  dan  ngeh  tentang  aturan  baru  itu.  Di  sinilah  akhirnya  polemik  “TR” memberikan saya kejelasan. Akibat maraknya pembahasan pajak royalti penulis, saya berkesempatan  mengumpulkan  berbagai  perspektif.  Dan,  ternyata  saya  masih menemukan akar permasalahan yang sama.
Ketika  penulis  dianggap  memperoleh  penghasilan  pasif,  maka  ia  tidak dianggap  layak  untuk  memanfaatkan  rumus  norma.  Penulis  dianggap  tidak  keluar modal.  Biaya  kertas,  percetakan,  distribusi,  dsb,  adalah  modal  penerbit.  Terkecuali jika  penulis  menerbitkan  sendiri  karyanya,  barulah  ia  dianggap  keluar  modal. Artinya,  ketika  pajak  menggenggam  sebuah  buku,  ia  hanya  melihat  modal  yang keluar dari 90% aspek fisik buku saja, bukan dari kontennya.
Inilah  masalahnya.  Terlepas  dari  definisi  royalti  per  se,  bagi  saya  pada hakikatnya  penerbit  dan  penulis  seperti  mitra  yang  berbagi  hasil.  Mereka  membawa

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 19-30
investasinya  sendiri-sendiri.  Penerbit  membawa  modal  cetak.  Penulis  membawa modal  konten  dan  waktu  yang  telah  ia  dedikasikan  untuk  mewujudkan  idenya menjadi  buku.  Buku  laku  maka  dua-duanya  untung.  Buku  tak  laku  maka  dua- duanya bunting.
Di  mata  pajak,  definisi  modal  masih  berkutat  di  aspek  fisik  mekanis.  Ada wujudnya,  ada  barangnya.  Sementara  modal  penulis  bersifat  abstrak.  Secara  wujud fisik,  penulis  mungkin  dating  hanya  dengan  membawa  sebatang  USB  atau  jilidan draf. Tak ada harganya. Tapi. Sebagai pihak yang melalui proses berkarya, bagi saya modal  itu  tidak  kecil  sama  sekali.  Penulis  adalah  hulu  dari  indutri  buku. Penyumbang konten yang lalu diperbanyak secara fisik oleh mata rantai berikutnya. Bagaimana mungkin kontribusi di hulu itu tidak dihargai secara proposional? Kalau rumus norma penulis hanya berlaku bagi pendapatan non-royalti, maka untuk  menikmatinya  penulis  harus  mengkapitalisasi  lagi  kepenulisannya  sebagai pembicara,  pemateri,  pengiklan.  Apa  pun  tapi  bukan  royalti.  Boleh-boleh  saja tentunya.  Saya  pun  melakukannya.  Tapi,  berapa  banyak  penulis  yang  punya kesempatan  ke  sana?  Dan  apa  gunanya  norma  50%  itu  kalau  ternyata  tidak  bisa menyentuh  pendapatan  utama  penulis,  yakni  royalti  bukunya  sendiri?  Lagi-lagi, kondisi tadi menggarisbawahi bahwa: menulis buku saja tidak cukup.
Setiap saya memasuki periode menulis buku baru, ada satu folder yang akan sering sekali saya buka. Isi folder itu adalah template surat penolakan. Saya menolak tawaran jadi pembicara, menolak undangan ke luar kota, dsb. Rangkaian penolakan tersebut  bisa  berlangsung  enam  bulan  hingga  setahun.  Saya  sadar  banyak  peluang income  yang  terpaksa  saya  lewatkan  demi  melahirkan  buku  baru,  but  I  set  my priority. Ketika suami pergi kerja dan anak saya sekolah, saya menghabiskan 5-7jam per hari untuk menulis.
Di Inggris, penulis macam saya termasuk kategori pekerja lepasan, dan untuk itu  pendapatannya  dianggap  sebagai  pendapatan  aktif.  Namun,  di  mata  perpajakan kita,  semua  yang  saya  lakukan  itu  adalah  upaya  pasif.  Pemasukan  saya  kelak  juga akan  menjadi  pendapatan  pasif.  Sama  seperti  kalau  saya  mendepositokan  uang, mendiamkannya,  dan  menunggu  ia  tumbuh.  Masalahnya,  buku  saya  tidak  menulis dirinya  sendiri.  Saya  yang  aktif  bekerja  melakukannya.  Bisa  setahun  penuh.  Hasil dari kerja itulah yang menjadi modal saya untuk pergi ke penerbit dan bernegosiasi. Dan  apakah  berhenti  di  sana?  Tentu  tidak.  Kami  masih  harus  menjalani  program promosi berupa launching, booksigning, jumpa pembaca, dst.
Pertanyaan  saya,  jika  memang  pekerjaan  kami  dianggap  pasif,  mengapa perlakuan  pajak  terhadap  pendapatan  royalti  tidak  mencerminakan  itu?  Bunga deposito  dikenai  pajak  final.  Tetapi,  pendapatan  royalti  tidak  demikian.  Betul,  pajak yang tidak final bisa digunakan sebagai kredit pajak, dan itu yang selalu menjadi alas an  ketidakfinalan  pajak  royalti  dianggap  “menguntungkan”.  Tapi,  silahkan  simulasi sendiri.  Mana  yang  lebih  punya  dampak  bagi  kami.  Dikenai  pajak  dua  kali  atau sekalian jadikan pajak royalti sebagai pajak final? Karena toh setelah profesi penulis punya  rumus  norma  sekalipun,  kami  tetap  tidak  dapat  menggunakannya  untuk meringankan pajak royalti kami.
Ketidakselarasan  antara  perlakuan  profesi  dan  perlakuan  pajak  inilah  yang menjadi sumber masalah. Porsi jerih payah kami mungkin hanya 10 – 15% dari harga banderol,  tapi  jangan  nolkan  modal  kami.  Selama  kontribusi  kami  tidak  dilihat sebagai  modal  riil,  maka  selamanya  pula  kami  dirugikan  meski  dengan  adanya pilihan memakai norma.
Ketika  saya  bicara  soal  meminta  keringanan  pajak  royalti,  beberapa berkomentar, “Orang pajak pasti akan bertanya balik, keuntungan buat mereka apa? Kalau  pajak  diringankan,  harus  ada  timbal  baliknya.”  Saya  mengerti  logikanya,  tapi juga  mendapatkan  hal  itu  menyedihkan.  Kalau  hitungannya  cuma  uang,  saya  tidak tahu  bisa  memberi  timbal  balik  apa  lagi  untuk  pemerintah  (selain  berkarya  dan
membayar pajak). Bahkan dalam peta ekonomi kreatif Indonesia, industri perbukuan adalah industri bontot yang kuenya sangat kecil dibandingkan kuliner dan busana.
Saya  juga  tidak  mau  terdengar  cengeng  dan  minta  diistimewakan, sebagaimana  saya  pun  yakin  bukan  itu  motivasi  Tere  Liye  lewat  protesnya,  tapi kenyataannya  industri  buku  dengan  penulis  sebagai  hulunya  memang  masih  perlu disokong.
Jika kita sungguh-sungguh ingin meningkatkan mutu literasi bangsa ini, jika kita  ingin  punya  lebih  banyak  penulis  berkualitas  yang  melahirkan  buku-buku bermutu,  jika  kita  betulan  kepengin  menjadi  bangsa  pencipta  dan  bukan  hanya penadah, kita harus mulai melihat jenis modal lain selain modal fisik mekanis.
Mulailah  berpikir  tentang  investasi  kreativitas  dan  intelektualitas.  Ketika profesi penulis bisa menjadi salah satu profesi yang menguntungkan secara ekonomi, saya  yakin  akan  lebih  banyak  orang  yang  berani  berdedikasi  pada  kepenulisannya. Penulis  dapat  fokus  berkarya  sebaik  mungkin  tanpa  harus  dipusingkan  menyambi kiri-kanan  demi  menyambung  hidup.  Penulis  berkesempatan  sepenuhnya  bersandar pada  buku  yang  ia  tulis  tanpa  harus  memutar  otak  mengkapitalisasi  dirinya  demi memperbanyak  pendapatan  non-royalti.  Tidakkah  kesejahteraan  penulis  adalah bagian dari mimpi besar memperbaiki kondisi literasi bangsa ini?
DJP  telah  memberikan  pernyataan  resmi  sehubungan  isu  pajak  royalti penulis. Di paragraf akhir tertera keterbukaan DJP untuk menerima masukan. Sekali lagi, saya bukan pakar pajak. Tapi, izinkan saya memberi sedikit masukan. Ini hanya harapan  berdasarkan  nalar,  yang  syukur-syukur  menjadikan  wacana  keringanan pajak royalti penulis yang kami maksud bisa tepat sasaran:
• Jika royalti tetap dianggap penghasilan pasif, maka perlakukanlah pajaknya seperti pemasukan pasif. Final. Setelah penerbit memotong pajak kami, maka selesai urusan.
•  Jika  royalti  bisa  dipertimbangkan  sebagai  penghasilan  aktif,  maka  beri pilihan penggunaan norma pada seluruh pendapatan kami tanpa kecuali.
Jujur, pilihan pertama lebih menggairahkan bagi saya. Bayangkan, jika para kreator diberi  keleluasaan  seperti  itu,  negara  benar-benar  dapat  menghadirkan  atmosfer kondusif bagi para penemu dan insan kreatif yang pekerjaannya mencipta, termasuk penulis.
Andai perubahan kebijakan pajak yang kami harapkan terjadi, mungkin tidak serta merta pula bermunculan penulis kaya raya. Kembali kepada konsensus/penghiburan  kami,  menulis  pada  dasarnya  adalah  merayakan  kepuasan batin.  Namun,  ketika  kerja  keras  kami  menjadi  kasat  mata  di  mata  pajak,  terlepas jadi best-seller atau tidak, kami punya satu bahan lagi untuk dirayakan. Keadilan.
Ini  curahan  hati  sesama  penulis  terkenal  Indonesia  yang  juga  menyoroti “keadilan”  bagi  penulis  dalam  membayar  pajak  di  laman facebook nya.  Tulisan  DL lebih  banyak  lagi  menuai  pro  dan  kontra  masalah  pajak.  Pembahasan  pajak  bagi profesi  penulis  di  media  sosial  semakin massif dan  menimbulkan  banyak  persepsi. Lalu  bagaimana  sebenarnya  perlakuan  pajak  bagi  profesi  penulis  di  mata  Undang- Undang Perpajakan Indonesia?
Memahami  Profesi  Penulis  di  Mata  Undang-Undang  Perpajakan  Indonesia. Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (UU  KUP)  pasal  1  ayat  (24) menyatakan  bahwa  pekerjaan  bebas  adlah  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi  yang  mempunyai  keahlian  khusus  sebagai  usaha  untuk  memperoleh penghasilan  yang  tidak  terikat  oleh  suatu  hubungan  kerja.  Lebih  lanjut  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  dalam  PER-32/PJ/2015  pasal  3  huruf  C  atau

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Vol 3, No 2, September 2018, Hlmn. 19-30
disebutkan  pula  dalam  penjelasan  PP  no  46  tahun  2013,  bahwa  pekerjaan  bebas meliputi:
1. Tenaga  ahli  yang  melakukan  pekerjaan  bebas,  yang  terdiri  dari:  pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
2. Artis: pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradar, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.
3. Olahragawan.
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
5. Pengarang , peneliti dan penerjemah.
6. Agen iklan.
7. Pengawas atau pengelola proyek.
8. Perantara.
9. Petugas penjaja barang dagangan.
10. Agen asuransi, dan
11. Distributor  perusahaan  pemasaran  berjenjang  ( multilevel  marketing )  atau penjualan langsung ( direct selling ) dan kegiatan sejenis lainnya.
Penulis,  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  dapat  diartikan  sebagai  (1) Orang  yang  menulis;  (2)  Pengarang:  ~naskah;  dan  seterusnya.  Menulis  dapat diartikan  pula  sebagai  kegiatan  melahirkan  pikiran  atau  perasaan  (seperti mengarang,  membuat  surat)  dengan  tulisan:~roman  (cerita).  Tulisan  dapat  pula diartikan  sebagai  karangan  (dalam  majalah,  surat  kabar,  dan  sebagainya  atau  yang berupa  cerita,  dongeng  dan  sebagainya);  buku-buku  (karya-karya  tulis  dan sebagainya).  Pengertian  yang  dirujuk  dalam  KBBI  menunjukkan  bahwa  profesi penulis  menghasilkan  tulisan  yang  berisi  pikiran  atau  perkataan  yang  dapat  berupa buku.  Menurut  pengertian  ini,  maka  jelaslah  bahwa  profesi  penulis  merupakan sinonim  dari  pengarang.  Maka  sudah  selayaknya  profesi  penulis  dikategorikan sebagai pekerjaan bebas.
Pekerjaan  bebas  disebut  dalam  Peraturan  PER-17/PJ/2015  pasal  1  ayat  (2), yaitu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (WPOP)  yang  melakukan  kegiatan  usaha  atau pekerjaan  bebas  yang  peredaran  brutonya  dalam  1  (satu)  tahun  kurang  dari  Rp 4.800.000.000,00  (Empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  wajib  melakukan pencatatan,  kecuali  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan  memilih  menyelenggarakan pembukuan.  WPOP  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  menghitung  penghasilan  neto dengan  menggunakan  Norma  Perhitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN).  Penulis,  yang termasuk  dalam  kriteria  pekerjaan  bebas,  layak  untuk  melakukan  pencatatan  dan menghitung  penghasilan  neto  melalui  NPPN  yang  tentu  saja  dirasa  lebih memudahkan penulis dalam menghitung penghasilan neto.
Permasalahan kedua dalam profesi penulis adalah royalti. Royalti dalam KBBI, dapat  diartikan  sebagai  uang  jasa  yang  dibayar  oleh  penerbit  kepada  pengarang untuk  setiap  buku  yang  diterbitkan.  Royalti  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan  secara  berkala  maupun  tidak,  sebagai  imbalan  atas  salah  satunya penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang,  atau  bentuk  hak  kekayaan  intelektual/industrial  atau  hak  serupa  lainnya. Yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  royalti  adalah  royalti  seringkali  dianggap sebagai  penghasilan  pasif.  Berdasarkan  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER- 33/PJ/2009 jo. SE-58/PJ/2009, royalti adalah salah satu penghasilan yang disebut dalam  pasal  23  yang  dipotong  sebesar  15%  (lima  belas  persen)  dari  jumlah  bruto. Royalti  termasuk  objek  PPh  pasal  23  karena  penulis  dianggap  termasuk  dalam pemegang  hak  cipta  yaitu  pencipta  atau  pihak  yang  menerima  hak  tersebut  dari
pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak  tersebut.  Sebagian  penulis  menganggap  salah  satu  ketidakadilan  adalah  royalti dianggap sebagai penghasilan pasif, sama seperti dividen atau bunga. Padahal royalti yang  diperoleh  penulis  seharusnya  masuk  dalam  penghasilan  aktif,  di  mana  untuk memperoleh  royalti,  penulis  harus  bekerja  keras  untuk  menghasilkan  ide  untuk penulisan  bukunya.  Royalti  karena  masuk  dalam  objek  PPh  pasal  23,  tidak  dapat dikalikan  dengan  NPPN  namun  akan  menambah  penghasilan  bruto  pada  saat pengisian SPT tahunan. Namun, karena royalti dipotong PPh pasal 23, maka besaran potongan PPh pasal 23 dapat dikreditkan.
Ada  beberapa  saran  dan  masukkan  dari  penulis  mengenai  perlakuan  pajak bagi  profesi  penulis.  Pertama,  memperlakukan  pajak  untuk  profesi  penulis  sebesar 1%  dan  final.  Saran  ini,  menurut  saya,  sedikit  menyimpang  dari  kategori  penulis sebagai pekerjaan bebas. Pemberlakuan tarif 1% seperti meniru perhitungan menurut PP  Nomor  46  Tahun  2013.  Namun,  PP  46  tahun  2013  menyasar  usaha  kecil  dan menengah yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak yang meliputi usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya took/kios/los kelontong,  pakaian,  elektronik,  bengkel,  penjahit,  warung/rumah  makan,  salon  dan usaha  lainnya.  Tujuan  PP  Nomor  46  tahun  2013  adalah  mempermudah  masyarakat khususnya  yang  tidak  memahami  pembukuan  agar  tetap  dapat  melaksanakan kewajiban  perpajakannya  dengan  baik.  Namun,  penghasilan  dari  jasa  sehubungan pekerjaan bebas tidak termasuk dalam objek pajak PP 46 Tahun 2013 ini.
Saran yang kedua adalah royalti, karena dianggap sebagai penghasilan pasif, maka  seharusnya  masuk  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  yang  final,  seperti  perlakuan  kepada bunga  deposito.  Final  artinya  tidak  dihitung  lagi  dalam  penghasilan  neto  di  akhir tahun,  sehingga  tidak  perlu  lagi  dikenakan  tarif  pasal  17.  Namun,  saran  ini  masih perlu dikaji kembali karena besaran pajak yang harus dibayar tentu saja tergantung dengan besaran tarif yang dikenakan secara final. Bisa saja, pajak yang harus dibayar oleh penulis malah lebih tinggi dibandingkan dengan dipotong PPh pasal 23.
Saran  yang  ketiga  adalah  memasukkan  royalti  dalam  penghasilan  yang  bisa dihitung  melalui  NPPN.  Penulis  keberatan  apabila  royalti  yang  sebenarnya  adalah penghasilan  utama  mereka  malah  tidak  dapat  dihitung  menggunakan  NPPN. Sebenarnya saran ini yang telah diakomodasi oleh Surat Edaran SE-639/ PJ.03/2017 yang  menyatakan  bahwa  penghasilan  bruto  dari  pekerjaan  bebas  sebagai  penulis meliputi  semua  penghasilan  yang  terkait  dengan  profesi  penulis,  termasuk  royalti yang  diterima  dari  penerbit  dari  hak  cipta  di  bidang  kesustraan  yang  dimiliki  oleh penulis  sehingga  masuk  dalam  penghasilan  yang  dapat  dikenai  NPPN.  Namun penjelasan  terakhir  dalam  Surat  Edaran  SE-639/PJ.03/2017  menuliskan  atas penghasilan dari hak cipta di bidang kesustraan berupa royalti dipotong PPh pasal 23 sebagai  pelunasan  PPh  dalam  tahun  berjalan  yang  dapat  dikreditkan  terhadap  PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Berdasarkan  saran-saran  dan  solusi  yang  dimaksud,  maka  diilustrasikan perhitungan PPh bagi profesi penulis. Misalnya, Penulis TR memperoleh penghasilan pada  tahun  2016  sebagai  pembicara,  narasumber  dan  lain-lain  sebesar  Rp 800.000.000,-. Royalti yang diperoleh dari Penerbit sebesar Rp 500.000.000,- (belum dipotong PPh 23). Berapa PPh terutang TR jikadiasumsikan statusnya belum menikah dan tanpa tanggungan?

## IMANENSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam)
Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Profesi Penulis
Perhitungan versi awal TR Tarif pajak 1% dan final Royalti  :  PPh 23 Royalti  masuk NPPN Royalti  masuk PPh Final Penghasilan 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Royalti 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Penghasilan bruto 1.300.000.000  1.300.000.000  1.300.000.000  1.300.000.000  1.300.000.000 Penghasilan neto - - 900.000.000 650.000.000 400.000.000 PTKP 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 54.000.000 PKP 1.246.000.000  1.246.000.000 846.000.000 596.000.000 346.000.000 PPh Terutang 5% X Rp 50.000.000,- 2.500.000 - 2.500.000 2.500.000 2.500.000 15% X Rp 200.000.000,- 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 25% X Rp 250.000.000,- 62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 24.000.000 30% X Rp ……………… 217.380.000 - 103.800.000 28.800.000 - PPh Terutang 312.380.000 - 198.800.000 123.800.000 56.500.000 Kredit Pajak (75.000.000) - (75.000.000) - - PPh pasal 29 237.380.000 - 123.800.000 - - PPh final - 12.460.000 - - 75.000.000 Total PPh 312.380.000 12.460.000 123.800.000 123.800.000 131.500.000
Perhitungan  table  1  menunjukkan  bahwa  memang  saran  penulis  untuk memberlakukan tarif 1% dan final adalah yang paling menguntungkan untuk profesi penulis.  Namun,  perlu  dicermati  bahwa  ini  tidak  sesuai  dengan  definisi  penulis sebagai  pekerjaan  bebas.  Apabila  ini  diberlakukan,  bukan  tidak  mungkin  profesi- profesi  lain  yang  turut  masuk  dalam  kategori  pekerjaan  bebas,  akan  ikut  meminta perlakuan  yang  sama.  Hal  ini  tentu  perlu  dikaji  dengan  pertimbangan  yang  masak. Saran yang kedua adalah memperlakukan royalti sebagai penghasilan yang dipotong PPh  final.  Namun,  nyatanya  setelah  dihitung,  dengan  asumsi  tarif  final  disamakan dengan  tarif  pasal  23,  sebesar  15%,  menunjukkan  bahwa  sebenarnya  total  pajak penghasilan  yang  dibayar  oleh  penulis  menjadi  lebih  tinggi  dibandingkan  yang  lain. Saran yang ketiga, sesuai dengan Surat Edaran S-639/PJ.03/2017 sebenarnya paling ideal dilaksanakan karena sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan serta jumlah pajak  yang  dibayar  tentu  tidak  jauh  berbeda  dengan  profesi  dalam  pekerjaa  bebas lainnya.

## SIMPULAN
Kecepatan  informasi  di  jaman  internet  ini  memang  bagai  pisau  bermata  dua. Informasi yang beredar, baik salah, kurang tepat maupun yang benar, dengan sangat cepat beredar. Informasi yang bermacam-macam menyebabkan netizen di dunia maya menjadi kurang berhati-hati dalam mempercayai sesuatu. Berita yang seringkali viral, biasanya  lebih  banyak  dipercaya  oleh  masyarakat  meskipun  kebenarannya  tentu dapat dipertanggunjawabankan.
Masalah  pajak  bagi  profesi  penulis  telah  menjadi  viral  sejak  penulis  terkenal Indonesia,  TR,  menulis  catatan  di  laman  facebook  nya  mengenai  uneg-uneg  hatinya mengenai perlakuan pajak bagi profesi penulis. Penulis DL ikut menuliskan masalah- masalah yang dihadapi oleh penulis dan juga memberikan solusi dari sudut pandang penulis.  Beberapa  solusi  ditawarkan  oleh  penulis  DL  untuk  menjawab  kegelisahan profesi penulis mengenai pajak.
Penggunaan  NPPN  bagi  pekerjaan  bebas  memang  sudah  tertuang  pada Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-17/PJ/2015  tentang  Norma
Perhitungan  Penghasilan  Neto  (NPPN).  Profesi  penulis  memang  memiliki  hak menggunakan NPPN untuk menghitung Penghasilan Neto. Perhitungan menunjukkan sebenarnya tidak berbeda pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 untuk royalti ataupun saat royalti dapat dihitung dengan NPPN. Yang berbeda saat Royalti dipotong dengan  PPh  pasal  4  ayat  (2)  yang  tentu  saja  tergantung  dengan  tarifnya.  Perlakuan tarif  final  1%  rawan  akan  gesekan  dengan  dasar  hukum  dalam  perpajakan  serta gejolak dari profesi-profesi pekerjaan bebas lainnya.
Gerak cepat dari Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak merupakan sebuah  solusi  yang  sangat  tepat.  Sri  Mulyani  segera  merespon  dan  memberikan mandat  kepada  Dirjen  Pajak  untuk  mengklarifikasi  berita  tersebut.  Gerak  cepat Dirjen  Pajak  juga  terlihat  dari  dikeluarkannya  siaran  pers  nomor  29/2017  pada tanggal  6  September  2017  diikuti  dengan  Surat  Edaran  S-639/PJ.03/2017  pada tanggal  7  September  2017.  Penekanan  pada  pemberlakuan  Norma  Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) sebesar 50% bagi profesi penulis disampaikan kembali oleh Dirjen  Pajak.  Komunikasi  kepada  masyarakat  melalui  siaran  pers  maupun  kepada Kepala Kantor Wilayah DJP menunjukkan bahwa Dirjen Pajak merespon keluhan dan masukan dari masyarakat. Bahkan, pada tanggal 14 September 2017 telah dilakukan pertemuan  dialog  antara  Sri  Mulyani  selaku  Menteri  Keuangan,  Bekraf  dan  Ditjen Pajak  dengan  penulis  yang  diikuti  sampai  1000  hadirin  untuk  menerima  masukan dari profesi penulis.
Proses  perbaikan  dunia  perpajakan  Indonesia  memang  masih  melalui  jalan yang  panjang.  Namun,  usaha  terus  menerus  harus  tetap  dilakukan.  Dialog  dan respon  dari  DJP  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  memberikan  kepuasan  pada Wajib  Pajak.  DJP  juga  menunjukkan  diri  semakin  terbuka  terhadap  masukan- masukan  dari  Wajib  Pajak  untuk  perbaikan  diri.  Semoga  seluruh  upaya  yang dilakukan  dapat  membangun  “Budaya  Sadar  Membayar  Pajak  sebagi  Bukti  Cinta Tanah Air”.

## DAFTAR RUJUKAN
Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2009. Direktorat Jenderal Pajak. 2013. Peraturam Pemerintah No 46 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Peraturan Dirjen Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2015.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER- 17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2017.  Surat  Edaran  SE-639/PJ.03/2017  Mengenai Perlakuan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Memiliki Pekerjaan Bebas sebagai Penulis.
Erawati,  T.  &  A.  M.  W.  Parera.  2017.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus. Jurnal Akuntansi, Vol 5 No 1, halaman 37.
Lestari, D. 2017. Royalti dan Keadilan. Laman Facebook Pribadi: 7 September 2017 Liye,  T.  2017.  Jalan  Keluarnya  Selalu  Ada.  Laman  Facebook  Pribadi:  6  September 2017
Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanannya. Jakarta
Sari,  D.P.  2011.  Persepsi  Wajib  Pajak  terhadap  Dunia  Perpajakan  Indonesia  setelah kasus  “Gayus  Tambunan”.  Simposium  Nasional  Akuntansi  XIV,  IAI- Kompartemen Pendidik, 20-23 Juli 2011, Aceh
Yusdinar, dkk. 2015. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak  dalam  Melakukan  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan  (Studi  pada  Wajib  Pajak  PBB-P2  Kecamatan  Jombang Kabupaten Jombang). Jurnal Perpajakan (JE-JAK), Vol 1 No 1.