Volume 1 Tahun 2020, p. xx-xx p- ISSN : 2086-1281  e-ISSN : 2657-2079 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir
MANAJEMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ALOKASI DANA DESA DI KENAGARIAN AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING
Hermawati E-mail:lubishermawati@gmail.com
Eliza
E-mail: bukeliza72@gmail.com

## Serlita Utami

## Abstract
This paper is motivated by an increase in the activities of the community empowerment program from the previous  year  which prioritizes physical development, the  allocation of village funds plays an important role  in  helping  government,  development  and  community  empowerment  at  the  village  level.  The implementation does not only involve village officials, but is open, mutual cooperation and involving all parties.  This  study  aims  to  determine  the  management  functions  associated  with  community empowerment programs through the allocation of village funds in Kenagarian Aia M Sophisticated from planning, organizing, mobilizing and monitoring. The method used is a qualitative method with the data source  of  nagari  guardians,  community  leaders  and  community  members.  Interview  and  documentation data  collection  techniques  are  processed  by  the  step  of  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions.  The  first  result  is  that  planning  for  community  empowerment  programs  starts  from  the jorong  deliberations,  the  nagari  deliberations,  then  the  musrenbang  is  held  for  both  physical  and  non- physical  development  activities.  Second,  the  organization  is  marked  by  the  existence  of  duties  and responsibilities  of  each  device,  although  it  is  still  not  optimal  because  there  is  still  eg  communication between  village  officials.  Third,  the  application  of  actuating  is  still  not  optimal  because  there  are  still many people  who have  not been  able to take part in  the training because of funding and  other activities occupied by the community. Fourth, supervision has been successful, but accountability and reporting are still not optimal.

## ABSTRAK
Tulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  peningkatan  kegiatan  program  pemberdayaan  masyarakat  dari tahun  sebelumnya  yang  lebih  mengutamakan  pembangunan  secara  fisik,  alokasi  dana  desa  sangat berperan  dalam  membantu  pemerintahan,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  tingkat  desa. Pelaksanaannya  tidak  hanya melibatkan perangkat desa saja, melainkan sifatnya terbuka, gotong royong dan melibatkan semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi manajemen yang dikaitkan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa di Kenagarian Aia Manggih mulai dari  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan  dan  pengawasannya.  Metode  yang  digunakan  adalah metode kualitatif dengan  sumber data perangkat wali nagari, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat. Teknik  pengumpulan  data  wawancara  dan  dokumentasi  yang  diolah  dengan  langkah  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  yang  diperoleh  pertama,  perencanaan  program pemberdayaan  masyarakat  dimulai  dari  musyawarah  jorong,  musyawarah  nagari,  kemudian  diadakan musrenbang baik untuk kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik. Kedua, pengorganisasian ditandai dengan  adanya  tugas  dan  tanggung  jawab  masing-masing  setiap  perangkat  meski  masih  belum  optimal karena  masih  ada  mis  komunikasi  antar  perangkat  desa.  Ketiga,  penerapan actuating masih  belum maksimal  sebab  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  bisa  mengikuti  pelatihan  karena  terhalang  dana dan kegiatan lain yang ditekuni masyarakat. Keempat, pengawasan yang dilakukan sudah berhasil, namun akuntabilitas dan pelaporan masih belum optimal .
Kata Kunci: Komunitas, Pemberdayaan dan Alokasi dana desa

## A. Pendahuluan
Pemerintahan Desa menurut Pasal 6 Peraturan  Pemerintah  nomor  72  tahun  2005 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Posisi  desa  sebagai wadah yang terorganisasi oleh pemerintahan secara  politik  memiliki  wewenang  tertentu dalam  mengatur  komunitasnya  sebagai upaya  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pemberdayaan masyarakat setempat. Menurut  Peraturan  Pemerintah  tentang Desa, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten/Kota yang  dalam  pembagiannya  untuk  tiap  desa dibagikan  secara  proporsional  yang  disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan  Desa  pada  pasal  20,  merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa  yakni  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan desa.
Alokasi  Dana  Desa  adalah  salah  satu pendapatan  desa  yang  penggunaannya
terintegrasi  dengan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDes).  Oleh  karena itu,  program  perencanaan  dan  kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  (musrenbang). Alokasi  dana  desa  merupakan  salah  satu pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah  proses  partisipatif  yang  memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan  mereka  dan  mengajukan kegiatan-kegiatan  yang  dirancang  untuk mengatasi  masalah  tersebut.  Kegiatan  ini kemudian  menjadi  basis  program  daerah, regional  dan  bahkan  program  nasional (Totok  Mardikanto  &  Poerwoko  Soebianto, 2015:61-62).  Alokasi  dana  desa  yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat  di  kenagarian  Aia  Manggih Kecamatan  Lubuk  Sikaping  Kabupaten Pasaman  tahun  2017  hanya  20%  dan  80% lagi  diperuntukkan  bagi  pembangunan infrastruktur.
Alokasi  dana  desa  memiliki
peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  di  tingkat  desa,  serta menunjang  kemandirian  rumah  tangga sendiri dalam segi pembiayaan. Pelaksanaan  alokasi  dana  desa  tidak
hanya  bergantung  pada  perangkat  desa, melainkan sifatnya terbuka, gotong royong  dan  melibatkan  semua  pihak, termasuk  lembaga  kemasyarakatan  desa dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  terkait dalam  hal  perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan kegiatan.
Henariza  Febriadmadja  (2014) dalam  penelitiannya  tentang  Praktik Sosial  dalam  Alokasi  Dana  Desa  untuk Program Pemberdayaan Masyarakat menemukan  bahwa  fungsi  kepala  desa yang secara otomatif memiliki S-D-L dan praktik  sosial  terbentuk  dengan  adanya kesadaran  dari  tiap-tiap  agen  terus menerus  dalam  lintas  ruang  dan  waktu. Ketika  kepala  desa  membentuk  suatu program,  maka  perangkat  desa  dan jajarannya  turut  serta  membantu  karena sudah menjadi kewajiban dari warga ikut dalam  kegiatan  desa  atau  kepala  desa. Andi Siti Hutami (2017) dalam penelitiannya  yang  berjudul  Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa
Abbatireng
Kecamatan Gilireng menemukan  bahwa  pengelolaan  alokasi dana  desa  di  Abbatireng  Kecamatan Gilereng
Kabupaten Wajo telah mengikuti  aturan  petunjuk  teknis  yang telah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Namun  prosesnya  belum optimal, karena petunjuk teknis pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  yang
setiap  tahun  selalu  berubah  serta  faktor komunikasi.
Bayu Sukmawan Budiono (2013) pada  penelitiannya  tentang  Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di
Mergosari Berdasarkan Permendagri
Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Desa  menemukan bahwa desa Mergosari dapat melaksanakan  kebijakan  Alokasi  Dana Desa  dengan  cukup  baik  dan  sesuai dengan  peraturan.  Struktur  organisasi pelaksana  alokasi  dana  desa  telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan  garis  kewenangan  dan  tugas serta  arah  pertanggungjawaban  antar fungsi  yang  jelas.  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  di  lapangan  pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama  berkaitan  dengan  pelaksanaan fungsi  yang  melibatkan  beberapa  pejabat pelaksana serta LPMD.
Tulisan ini ingin melihat bagaimana manajemen  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan  dalam  penggunaan  alokasi  dana desa  dimulai  dari  perencanaan  ( planning), pengorganisasian ( organizing ),
penggerakkan/  pelaksanaan  ( actuating )  dan pengendalian/pengawasan ( controlling ) program permberdayaan masyarakat melalui alokasi  dana  desa  di  Kenagarian  Aie Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten  Pasaman.  Metode  penelitian
yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yakni kepala  desa/Wali  Nagari  yang  mengetahui alokasi dana desa, sekretaris desa/nagari dan lembaga-lembaga  pembantu  pemerintahan desa/nagari,  tokoh  masyarakat  yakni  tokoh adat dan agama serta anggota masyarakat itu sendiri. Data dikumpulkan dengan menggunakan data dokumentasi dan wawancara.  Data  yang  diperoleh  diolah dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan

## A. PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT
Pemberdayaan
masyarakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat  agar  lebih  berdaya  dalam meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan berusaha  mengoptimalkan  sumber  daya tersebut  sehingga  dapat  meningkatkan kapasitas  dan  kemampuannya  dalam memanfaatkan  potensi  yang  dimiliki sekaligus dapat meningkatkan kemampuan  ekonomi  melalui  kegiatan- kegiatan swadaya. Totok  Mardikanto  & Poerwoko  Soebiato (2015) menyebutkan bahwa p emberdayaan  merupakan  sebuah strategi  dalam  paradigma  pembangunan sosial  dan  pembangunan  yang  berpusat pada  kerakyatan  dengan  memandang manusia  atau  masyarakat  sebagai  pelaku pembangunan.
Pemahaman ini menunjukkan bahwa program
pemberdayaan  masyarakat  ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator.  Hal  ini  akan  mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.
Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:25)
adalah membantu pengembangan manusiawi  yang  otentik  dan  integral  dari masyarakat  yang  lemah,  miskin,  marjinal dan  kaum  kecil  dan  memberdayakan kelompok-kelompok  masyarakat  tersebut secara  sosio  ekonomis  sehingga  mereka dapat  lebih  mandiri  dan  dapat  memenuhi kebutuhan  dasar  hidup  mereka,  namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat . Adapun
lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat  menurut  Sumadyo  dalam Totok  Mardikanto  (2015:113)  terdiri  dari tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat, yang disebutnya  sebagai  Tri  Bina,  yaitu  Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.  Mardikanto  menambahkan pentingnya  Bina  Kelembagaan,  karena ketiga  Bina  yang  dikemukakan  (Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan)  itu  hanya  akan  terwujud seperti yang diharapkan, manakala didukung oleh efektifitas beragam kelembagaan yang diperlukan.
Bina  Manusia  difokuskan  pada  dua hal yaitu: peningkatan kemampuan masyarakat    melalui  pemberdayaan  yang diutamakan kepada sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian,  dan  perbaikan  posisi-tawar yang    berkaitan    dengan    pengorganisasian masyarakat  ( community  organizing )  yang akan  memainkan  peran  strategis.  Tidak hanya menyusun kekuatan bersama
( collective capacity ), tetapi juga membangun  jejaring  ( networking )  antara pemangku  kepentingan  yang  terdiri  dari birokrasi,  akademisi,  pelaku  bisnis,  tokoh masyarakat,  dan  pelaku/pengelola  media . Bina usaha merupakan suatu proses peningkatan yang berkaitan dengan kebutuhan  dunia  akan  komoditas  yang tergolong  dengan  4  F  yaitu food (pagan), fibers (serat-seratan), fitopharmaca ( biopharmaca ),  dan fuel ( biofuel ).  Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat ini akan mencakup banyak hal, seperti : a. Peningkatan  pengetahuan  teknis,  utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk, b. perbaikan  manajemen  untuk  meningkatkan efisiensi  usaha  dan  pengembangan  jejaring kemitraan, c. Pengembangan jiwa kewirausahaan  terkait  dengan  optimasi peluang bisnis dan didukung oleh keunggulan lokal, d. peningkatan
aksesibilitas  terhadap  :  modal,  pasar,  dan informasi  dan  e.  advokasi  kebijakan  yang berpihak  kepada  pengembangan  ekonomi rakyat.  Bina  usaha  menjadi  suatu  upaya penting  dalam  setiap  pemberdayaan,  sebab bina  manusia  yang  tanpa  memberikan dampak  atau  manfaat  bagi  perbaikan kesejahteraan  (ekonomi)  tidak  akan  laku, dan bahkan menambah kekecewaan.
Bina  lingkungan  merupakan  suatu proses  peningkatan  kesadaran  yang  terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan  akan  lingkungan  (sumber  daya alam  dan  lingkungan  hidup  yang  lain)  yang disebabkan  oleh  pencemaran  lingkungan dari limbah industri/ pertanian/rumah tangga,  serta  perusak  lahan  dari  kegiatan pertambangan. Sejak dikembangkan mazhab pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development ),  isu  lingkungan  menjadi sangat  penting.  Hal  ini  terlihat  pada kewajiban  dilakukannya  AMDAL  (analisis manfaat  dan  dampak  lingkungan)  dalam setiap  kegiatan  investasi,  ISO  1400  tentang keamanan  lingkungan,  sertifikat  ekolebel. Pelestarian  lingkungan  (fisik)  akan  sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi  maupun  operasi  (utamanya  yang terkait  dengan  tersedianya  bahan-baku). Pemberdayaan  masyarakat  melalui  bina manusia,  bina  usaha  dan  bina  lingkungan mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya, bina
kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan,  tetapi  yang  jauh  lebih  penting dari  pembentukannya  adalah  seberapa  jauh kelembagaan  yang  telah  dibentuk  itu berfungsi  secara  efektif.  Hayami  dan Kikuchi dalam Totok Mardikanto (2015:115-117)  mengartikan  kelembagaan sebagai  suatu  perangkat  umum  yang  ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat). Kelembagaan  sering  diartikan  sebagai pranata sosial atau organisasi sosial.

## B. MANAJEMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Manajemen pengembangan masyarakat  adalah  suatu  upaya  memadukan ide-ide berupa gagasan-gagasan baru dengan membentuk  pengorganisasian,  perencanaan dan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada untuk merubah masyarakat ke keadaan yang lebih  baik.  Dalam  merancang  sebuah perencanaan perubahan maka yang diperlukan adalah rencana yang kita lakukan berkesesuaian  hendaknya  dengan  keadaan masyarakat. Butuh ketelitian dalam mengelolanya,  dan  cara  pandang  kedepan yang lebih luas dalam membawa perubahan. Kita harus tahu karakteristik dari masyarakat  setempat  serta  mampu  bergaul dan disenangi di tengah masyarakat. Dengan manajemen  yang  kita  atur  dan  tetapkan maka  tinggal  bagaimana  kita  melaksanakan
dari  apa  yang  telah  kita  tetapkan  itu  untuk mencapai tujuan.
Perencanaan ( planning ) Program

## Pemberdayaan Masyarakat
Perencanaan dalam manajemen adalah suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan fakta serta menggunakannya  untuk  menyusun  asumsi- asumsi  yang  diduga  bakal  terjadi  di  masa mendatang,  untuk  kemudian  merumuskan kegiatan-kegiatan  yang  diusulkan  demi tercapainya  tujuan-tujuan  yang  diharapkan. Perencanaan menurut Edi Suharto (2014:75) adalah proses yang penting dan menentukan keberhasilan  suatu  tindakan.  Perencanaan tahap  awal  dari  berjalannya  suatu  kegiatan, sehingga  perencanaan  harus  dilakukan dengan  matang  agar  kedepannya  kegiatan yang  direncanakan  dapat  berjalan  dengan efektif.  Perencanaan  disusun  mengikuti siklus  atau  tahapan  yang  berulang.  Carey dalam  Edi  Suharto  (2014:75)  menyatakan ada  lima  tahapan  yang  menjadi  garis  besar perencanaan  sosial  meliputi:  identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program dan evaluasi program.
Selaras dengan pengertian- pengertian tersebut, adanya suatu perencanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat akan
memberikan  “kerangka  kerja”  ( framework ) yang  dapat  dijadikan  acuan  oleh  para
fasilitator dan semua pemangku kepentingan atau stakeholders (termasuk warga masyarakatnya) untuk mengambil keputusan tentang  kegiatan-kegiatan  yang  seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan.
Penelusuran terhadap tahapan- tahapan perencanaan program/kegiatan pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan oleh  Mardikanto  dapat  disimpulkan  seperti yang  dikemukakan  oleh  Bradfield  dalam Mardikanto  (2015:254)  yang  menawarkan suatu model dari proses perumusan perencanaan  program  yang  merupakan siklus,  terdiri  dari  sembilan  tahapan  yakni: pengumpulan  data  keadaan,  analisis  dan evaluasi  fakta-fakta,  identifikasi  masalah, pemilihan  masalah  yang  ingin  dipecahkan, perumusan tujuan-tujuan dan/ atau penerima manfaat,  perumusan  alternatif  pemecahan masalah,  penetapan  cara  mecapai  tujuan (rencana  kegiatan),  pengesahan  program pemberdayaan masyarakat, perumusan rencana evaluasi dan rekonsiderasi
Pengorganisasian ( organizing )
Program Pemberdayaan Masyarakat
Organizing atau  pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya  yang  tersedia dalam organisasi, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya  material.  Penataan  sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti
persyaratan  tugas,  tata  kerja,  penanggung jawab, dan relasi antar fungsi. Fungsi-fungsi ini  membentuk  suatu  hubungan  dalam sistem, dimana bagian yang satu menunjang bagian  yang  lain.  Dengan  demikian, pengorganisasian merupakan kegiatan menjalin  hubungan  antar  semua  aktivitas kerja,  penggunaan  tenaga  kerja,  dan pemanfaatan  semua  sumberdaya,  melalui struktur formal dengan kewenangan masing- masing  (Syahrizal,  2008:16).  Dalam  proses pemberdayaan masyarakat pengorganisasian harus dilakukan sesuai dengan teori pengorganisasian tersebut di atas.
Samuel  B.  Certo  dalam  Winardi (2003:24) mengemukakan pandangan bahwa  ada  lima  macam  langkah  pokok proses  pengorganisasian.  Adapun  langkah- langkah  yang  dimaksud  adalah  :  1. Melaksanakan  refleksi  tentang  rencana- rencana dan sasaran-sasaran, 2. Menetapkan tugas-tugas  pokok,  3.  Membagi  tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian ( subtasks ),  4.  Mengalokasi  sumber-sumber daya  dan  petunjuk-petunjuk  untuk  tugas- tugas  bagian  tersebut  dan  5.  Mengevaluasi hasil-hasil  dari  strategi  pengorganisasian yang  diimplementasi.  Berdasarkan  hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengorganisasian  adalah  proses  penetapan tugas-tugas melalui pembagian tugas, sehingga  setiap  individu  dan  kelompok suatu  organisasi  dapat  saling  bekerjasama
untuk mencapai suatu tujuan.
Pengorganisasian  merupakan  upaya  agar suatu  kegiatan  yang  telah  direncanakan dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan keinginan. Dalam pengorganisasian terdapat koordinasi  baik  antara  pimpinan  dan bawahan, maupun antar bawahan.
Penggerakan ( actuating ) Program Pemberdayaan Masyarakat
Penggerakkan  atau actuacting menurut  Etzioni  (1982:17)  merupakan keselurahan  usaha,  cara,  teknik  dan metode  untuk  mendorong  para  anggota organisasi  agar  mau  dan  ikhlas  bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa penggerakan merupakan kegiatan menggerakan dan
mengendalikan semua sumberdaya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran.  Dalam  penggerakan  dilakukan penyatuan semua kegiatan dan penciptaan kerja  sama  dari  seluruh  lini,  sehingga tujuan  organisasi  dapat  dicapai  dengan lancar dan efisien.
Pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan  masyarakat  memang  tidak semudah  yang  dibayangkan,  kegiatan  ini perlu  terus  disempurnakan  mulai  dari  tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/implementasi, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi kegiatan. Bila
program  kerja  sudah  dirumuskan  dan kelompok  sudah  terbentuk,  maka  rencana aksi komunitas harus sudah bisa dilaksanakan. Mekanisme atau aturan-aturan terkait  dengan  kegiatan  yang  dilaksanakan dirumuskan  bersama  dengan  masyarakat. Pengelolaan  kegiatan  dan  keberlanjutan program  menjadi  tanggung  jawab  bersama. Paradigma pemberdayaan atau empowerment pada  dasarnya  menawarkan alternatif  pengentasan  kemiskinan  dan keterbelakangan dengan memberi kesempatan/kepercayaan  kepada  kelompok masyarakat  miskin  (tuna  daya)  untuk merencanakan  dan  kemudian  melaksanakan program  pembangunan  yang  mereka  pilih dan putuskan sendiri.
Pengawasan ( controlling ) Pemberdayaan

## Masyarakat
Pengawasan sebagai  aktivitas  yang pokok dalam manajemen untuk mengusahakan  sedemikian  rupa  bagaimana agar  pekerjaan  dapat  terlaksana  sesuai dengan rencana dan hasil yang dikehendaki. Pengawasan  menurut  Suriansyah  Murhaini (2014:4)  adalah  suatu  penilaian  yang merupakan  suatu  proses  pengukuran  dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan  secara  berkelanjutan.  Di dalam tahapan pengawasan terdapat kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  ( monev ). Edi  Suharto  (2014:118)  menyatakan  bahwa monitoring  adalah  pemantauan  secara  terus
menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring merupakan  proses  pengumpulan  informasi mengenai  apa  yang  sebenarnya  terjadi selama  proses  implementasi  atau  penerapan program.  Tujuan  monitoring  adalah  untuk  : 1.  Mengetahui  bagaimana  masukan  ( inputs ) sumber-sumber dalam rencana yang digunakan,  2.  Bagaimana  kegiatan-kegiatan dalam implementasi dilaksanakan, 3. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi  secara  tepat  atau  tidak,  dan  4.
Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi  berjalan  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Evaluasi  adalah  sebagai  poses  dari pengawasan yaitu pengidentifikasian keberhasilan  dan/atau  kegagalan  suatu rencana  kegiatan  atau  program.  Evaluasi menurut  Edi  Suharto  (2014:119)  bertujuan untuk  :  mengidentifikasi  tingkat  pencapaian tujuan,  mengukur  dampak  langsung  yang terjadi pada kelompok sasaran dan mengetahui dan menganalisis  konsekuensi- konsekuensi    lain    yang  mungkin  terjadi  di luar  rencana  ( externalies ).  Hal  yang  paling mendasar  dalam  melakukan  evaluasi adalah mengetahui  terlebih  dahulu  kegiatan  dan objek  apa  saja  yang  dapat  dijadikan  bahan atau  sasaran  evaluasi.  Menurut  Owen  dan Rogers dalam Edi Suharto (2014:120) ada 5 objek  atau  sasaran  yang  dapat  dijadikan bahan  evaluasi  yakni:  program,  kebijakan,
organisasi,  produk  atau  hasil  dan  individu. Individu  yang  dimaksud  adalah  orang  atau manusia  yang  ada  dalam  suatu  organisasi atau masyarakat. Umumnya evaluasi terhadap individu difokuskan kepada kemampuan  atau  performa  yang  dimiliki oleh  orang  yang  bersangkutan  dalam melaksanakan  tugas-tugas  tertentu  dalam organisasi atau masyarakat.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa
Perencanaan  adalah  suatu  proses penentuan  sesuatu  yang  ingin  dicapai  di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan  yang  dibutuhkan  untuk mencapainya.  Hal  ini  menjadi  penting sebab  perencanaan  merupakan  salah  satu indikator  keberhasilan  suatu  kegiatan. Dalam  perencanaan  keuangan  desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan  dalam  hal  tersebut  adalah cara  mengalokasikan  dana  desa  dengan sebaik-baiknya. Dalam proses perencanaan  tentu  harus  diketahui  dulu siapa  saja  orang  yang  terlibat  dalam proses tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan  oleh  Wali  Nagari  Aia Manggih  bahwa :
“Dalam  perencanaan  alokasi dana desa, baik itu pembangunan fisik ataupun non fisik seperti program pemberdayaan masyarakat orang-orang yang terlibat didalamnya  adalah  perangkat desa/nagari seperti kaur perencanaan  ditambah  dengan unsur masyarakat seperti kepala jorong,  ketua  LPM  (lembaga pemberdayaan masyarakat), tokoh  adat,  dan  masyarakat yang  aktif  dalam  kegiatan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan)” (Wawancara, 25 November
2019)
Musrenbang adalah forum musyawarah  yang  membahas  usulan- usulan  rencana  kegiatan  pembangunan desa  yang  berpedoman  pada  prinsip- prinsip perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.  Tujuan  diberikannya  alokasi dana  desa  adalah  untuk  meningkatkan penyelenggaraan  pemerintah  desa  dalam melaksanakan  pelayanan,  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam tahap perencanaan musrenbang di Nagari Aia Manggih hanya diikuti oleh perangkat  desa  dan  orang-orang  tertentu yang memperoleh undangan rapat, sedangkan  bagi  masyarakat  umum  tidak ada  undangan  terbuka.  Tidak  adanya undangan  terbuka  ini  menyebabkan
masyarakat umum cenderung tidak mengetahui  kegiatan  apa  saja  yang  akan dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  di tahun  yang  akan  berjalan.  Tidak  adanya kesempatan  masyarakat  umum  dalam menghadiri  musrenbang  secara  langsung tanpa undangan menyebabkan masyarakat tidak  mengetahui  kegiatan  apa  saja  yang didanai  oleh  alokasi  dana  desa.  Hal tersebut  berimplikasi  pada  pola  pikir masyarakat  yang  hanya  tahu  desa mendapatkan  uang  banyak  sedangkan sumber uang dan kegunaan uang masyarakat cenderung tidak mengetahuinya.
Berdasarkan  data  yang  yang diperoleh  dari  kantor  wali  nagari,  tahun 2018  perencanaan  penggunaan  alokasi dana desa lebih berfokus kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat dibanding tahun  2017  yang  lebih  mengutamakan pada  pembangunan  infrastruktur  fisik, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masih belum dominan.  Fokus pemerintah nagari  masih  fokus  pada  pembangunan yang bersifat dan belum begitu memperhatikan
pemberdayaan masyarakat, sehingga belum memperlihatkan  hasil  yang  signifikan untuk pemberdayaan masyarakat. Berikut ini  rekapitulasi  kegiatan  dana  desa  tahun 2017  dan  2018  di  Nagari  Aia  Manggih yakni:
Tabel 1. Rekapitulasi kegiatan dana desa tahun 2017 Nagari Aia Manggih
No Bidang pembangunan (Rp. 623.430.041,00) Bidang Pemberdayaan (Rp. 406.079.000,00) 1 Pengecoran halaman kantor bamus Pelatihan pengolahan pangan lokal 2 Lanjutan pembukaan jalan Lingkar Koto Randah Dalik Pelatihan peningkatan kapasitas pemain randai dan kesenian tradisonal nagari aie manggih 3 Pembuatan jalan dari Padang Komba ke Tandikek Pelatihan pembuatan aksesoris jilbab 4 Pengerasan dan pengecoran jalan Sumbarang Aie Kaciek - 5 Pembangunan gedung TK - 6 Peningkatan jalan Taruko ke Pilubang - 7 Pembukaan jalan Kampung Baru ke Batang
Sumpur - 8 Pengedaman Kampung Aie Dadok -

## Sumber: Dokumentasi Nagari Aia Manggih Tahun 2017
Berdasarkan data 2017 di atas dapat dilihat  bahwa  alokasi  dana  desa  pada  tahun 2017  untuk  program  fisik  berjumlah  Rp. 623.430.041,- dan  hanya  Rp.  406.079.000,- untuk  program  pemberdayaan  masyarakat.
Dengan  adanya  peningkatan  dan  perbaikan infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  yang dibiayai  oleh  alokasi  dana  desa  diharapkan dapat  memperbaiki  keadaan  perekonomian masyarakat yang secara tidak langsung juga mendukung untuk pemberdayaan masyarakat.  Berdasarkan  data  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  ada  8  kegiatan  bidang pembangunan  yang  fokusnya  memperbaiki infrastruktur  nagari,  dan  hanya  3  kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemberdayaan masyarakat  yakni  mengadakan  pelatihan- pelatihan di Nagari Aia Manggih.
Tabel 2. Rekapitulasi kegiatan dana desa 2018 Nagari Aia Manggih
No Bidang Pembangunan (Rp. 591.750.000,00) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rp. 509.616.941,75) 1 Lanjutan jalan PPIP Canggang Pelatihan kader pangan sehat dan aman 2 Pembukaan jalan Tangah Gadang Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga 3 Pembukaan Jalan Padang Rambutan Pelatihan tentang hak asuh dan perlindungan anak 4 Pembangunan gedung MDA Kampung Padang Pelatihan teknologi tepat guna (TTG) jagung hibrida 5 - Pelatihan bad cover 6 - Penyertaan modal BUMNag nagari Aie Manggih (Tidak terlaksana) 7 - Belanja insentif
guru PAUD 8 - Makanan tambahan PMT posyandu dan lansia 9 - Insentif kader kesehatan masyarakat 10 - Pelatihan kelompok lembaga adat nagari 11 - Belanja modal pengadaan alat website nagari (tidak terlaksana Sumber: Dokumentasi Nagari Aia

## Manggih Tahun 2018
Tahun  2018,  bidang  pemberdayaan masyarakat lebih dominan daripada memperbaiki insfrastruktur, walaupun ada 2 kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang tidak dapat terlaksana dengan baik.
Keduanya merupakan peningkatan, di tahun 2017  adanya  peningkatan  infrastruktur sebagai  fasilitas  agar  masyarakat  lebih antusias dalam meningkatkan perekonomian sedangkan pada tahun 2018 adanya peningkatan skill masyarakat  yang  berguna untuk  meningkatkan  perekonomian  serta kesejahteraan masyarakat.
Pada tahap perencanaan penggunaan  alokasi  dana  desa  didahului dengan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan  BPD  (Badan  Pemusyawaratan Desa),  LPMD  (Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Desa)  dan  tokoh  masyarakat
lainnya.  Perencanaan  alokasi  dana  desa dilakukan  dengan  menjaring  aspirasi  dan kebutuhan  masyarakat  melalui  musyawarah desa.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Febri  Edrianto,  selaku  Kaur  Perencanaan  di kantor wali nagari bahwa:
“Langkah  awal  dalam  proses perencanaan  alokasi  dana  desa, baik  fisik    maupun  non  fisik langkahnya  adalah  sama  yakni, pertama  dilakukan  musyawarah jorong, melalui musyawarah jorong dihimpun  ide-ide,  kegiatan  apa yang  akan  dilakukan,  dan  berupa usulan-usulan  dari  berbagai  pihak selingkup  jorong.  Kedua,  setelah musyawarah  jorong  dilaksanakan, dilanjutkan  dengan  musyawarah nagari.  Hasil  usulan  dari  semua jorong,  maka  dimusyawarahkan  di nagari. Selanjutnya, setelah musyawarah  nagari  dilaksanakan, semua  usulan  di  nagari  dirangking dan  kemudian  dipilih  usulan  yang paling diprioritaskan. Terakhir baru diadakannya  musrenbang,  dimana ditetapkannya  usulan  yang  menjadi prioritas tadi untuk kegiatan pemberdayaan”    (wawancara,  26 November 2019).
Berdasarkan  data  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  tahapan  perencanaan ( planning ) yang merupakan langkah awal berjalannya  pengelolaan  alokasi  dana desa  sudah  berjalan  sesuai  tahap  yang dikehendaki.  Berdasarkan  pada  hasil musrenbang,  pemerintah  desa  harus membuat  RKP  yang  memuat  tentang rencana  penyelenggaraan  pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan
pemberdayaan  masyarakat  karena  RKP desa  merupakan  penjabaran  dari  RPJM desa  untuk  jangka  1  tahun.  Hal  ini  juga telah terlaksanan dengan baik sebagaiamna  yang  disampaikan  oleh
Yoharman,  selaku  Wali  Nagari di
Kenagarian Aia Manggih bahwa:
“Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sama  proses  perencanaannya dengan  kegiatan  pembangunan yakni,  harus  ada  dulu  RKP
(Rencana Kegiatan Pemerintah) yang diambil dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah),  RPJM  merupakan hasil musyawarah senagari. RPJM memuat rencana kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.  Memang  dalam perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tergantung potensi dan masalah yang  ada  dalam  masyarakat, kriteria dalam menentukan program pemberdayaan, pertama mengacu kepada potensi yang dimiliki masyarakat,  sesuai  yang  kita ketahui bahwa masyarakat Nagari Aia Mangggih mempunyai keterampilan bordir/menjahit, keterampilan
tersebut merupakan potensi
yang  ada  dalam  masyarakat, kedua  masalah  yang  ada  dalam nagari, walaupun Ibu-Ibu rumah tangga memiliki keterampilan seperti menjahit/bordir atau bisa membuat kerajinan, tetapi mereka belum bisa meningkatkan hasil” (Wawancara, 25 November 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di atas, jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan tentang memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  terhadap pentingnya  pengembangan  potensi  yang dimiliki  sudah  tampak  dalam  tahapan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Dalam  proses  perencanaan  alokasi  dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat  harus  ada  proses  pemahaman ( understanding )  kepada  masyarakat.  Sejauh ini  di  dalam  tahap  perencanaan  melalui alokasi  dana  desa  sudah  memberdayakan potensi yang dimiliki masyarakat dibandingkan pada tahun lalu yang didominasi kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut mendorong munculnya kegiatan pemberdayaan masyarakat  melalui  alokasi  dana  desa  yang sekaligus menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lebih terfokus.
Berdasarkan  data  di  atas  dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang merupakan proses penentuan tujuan organisasi  melalui  pengambilan  keputusan bersama  pada    program  pemberdayaan masyarakat  melalui  alokasi  dana  desa  ini telah  dimulai  dari  tahap  musyawarah  dalam menentukan  suatu  program  yang  tepat  dan telah  dilakukan  dengan  melihat  potensi  dan kebutuhan  masyarakat.  Adanya  partisipasi semua  pihak  dalam  menentukan  sebuah kegiatan    yang    akan    dilakukan    dalam
meningkatkan skill masyarakat.  Tidak hanya    keterlibatan    dari    perangkat desa/nagari  saja  tetapi    juga    keikutsertaan tokoh  masyarakat  dan  peran  aktifnya  untuk meningkatkan nagari.
Musrenbang  pada  hakikatnya adalah  suatu  proses  perencanaan  yang diawali  dengan  tahap  identifikasi  kondisi dan  potensi  desa,  pemetaan  masalah  desa dan  pada  akhirnya  merumuskan  program kegiatan  sebagai  solusi  atau  jawaban  dari permasalahan  telah  berjalan  dengan  baik. Musrenbang  yang    merupakan    salah    satu bentuk  dari battom  up  planning bertujuan untuk  menampung  aspirasi  semua  unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang berada di nagari. Sesuai dengan teori, dalam pemberdayaan    musrenbang  adalah    proses partisipatif    yang    memberi    kepercayaan dan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  proses  pembangunan  dan keterlibatan  masyarakat  dalam  mengatasi masalah  yang  muncul  dalam masyarakat  itu sendiri. Tahapan perencanaan telah melibatkan  partisipasi  masyarakat  melalui rapat jorong, rapat nagari, untuk musrenbang hanya dilakukan oleh perwakilan masyarakat saja.
2.  Pengorganisasian Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalui

## Alokasi Dana Desa
Pengorganisasian merupakan fungsi kedua  dari  manajemen,  pengorganisasian
dapat  diartikan  sebagai  suatu  aktivitas  yang dilakukan dalam menetapkan struktur organisasi  yang  tujuannya  adalah  untuk mengelompokkan orang-orang yang bertugas  dan  bertanggung  jawab  terhadap organisasi yang  dikelolanya,  sehingga kegiatan  yang  dilakukan  dapat  terlaksana dengan  baik.  Wali  nagari  berkedudukan sebagai  kepala  pemerintahan  nagari  yang memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari. Wali Nagari bertugas menyelenggarakan  pemerintahan  nagari, melaksanakan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris  nagari  b erkedudukan sebagai  unsur  pimpinan  sekretariat  nagari yang  bertugas  membantu  wali  nagari  dalam bidang  administrasi  pemerintahan.  Untuk melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang dimaksud,  sekretaris  nagari  mempunyai fungsi: melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan  urusan  umum,  melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan  urusan perencanaan.  Kepala  urusan  berkedudukan sebagai  staf  sekretariat  yang  bertugas membantu  sekretaris  nagari  dalam  urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2007).
Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Wali  Nagari  Aia  Manggih  terkait dengan  proses  pelaksanaan  kegiatan
pemberdayaan masyarakat sebagai
berikut: “Untuk mewujudkan keberhasilan  suatu  proses pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat melalui  alokasi  dana  desa maka dilengkapi dengan struktur  kepengurusan  yang lengkap. Masing-masing pengurus diberikan tanggung jawab.  Jadi  dengan  adanya kepengurusan  berarti  adanya sebuah organisasi. Jadi dengan  adanya  pengurus- pengurus  ini,  berarti  adanya pembagian kelompok- kelompok  yang  jelas  serta ada wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam suatu program.  Peran  perangkat desa dalam perencanaan terbagi-bagi.  Ada  namanya Kaur Perencanaan, Kaur Perencanaan lah yang merencanakan dan memasukkan  RKP,  kalau untuk  pelaksanaan  sebuah pelatihan diberikan tanggung jawabnya kepada Kasi pelayanan,  sedangkan  untuk pendanaan  adalah  tanggung jawab Kaur keuangan (wawancara,  25  November 2019. Elfia Susanti selaku Kaur Keuangan wali nagari mengatakan bahwa: “Dana desa tahun 2018 untuk bidang  pembangunan  sudah berkurang dan bidang pemberdayaan masyarakat ditingkatkan.  Untuk  bidang pembangunan  fisik  lebih  ke pembangunan nagari, sedangkan  untuk  program pemberdayaan masyarakat
adalah  untuk  meningkatkan ekonomi  masyarakat  melalui pelatihan-pelatihan,  insentif guru  PAUD  yang  ada  di  SK kan nagari dan kader kesehatan di puskesmas nagari. Insentif itu penambahan penghasilan yang  ditujukan  untuk  guru- guru  dan  kader-kader  di nagari, dari beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang  dilakukan, jika  sisa  dana  berlebih  maka dikembalikan  ke  kas  nagari dan ada juga beberapa kegiatan yang tidak terlaksana  dan  dananya  juga dikembalikan sebab ini masalah uang, harus jelas dan dipertanggungjawabkan” (Wawancara,  23  November 2019).
Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan  bahwa  kepengurusan  wali  nagari Kenagarian Aia Manggih masing- masingnya sudah mempunyai tugas masing- masing dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Pembagian kerjanya  sudah  sesuai  dengan  jabatan mereka,  meski  masih  belum  optimal. Sekretaris nagari dalam kegiatan pemberdayaan  masyarakat  bertugas  sebagai tim  pelaksana.  Untuk  laporan  dan  SPJ urusan  bagian  keuangan  dan  kesra  yang memegang  laporannya  bukan  sekretaris nagari.  Tahapan  pengorganisasian  alokasi dana  desa  dalam  pemberdayaan  masyarakat dilihat  dari  pemahaman  akan  tugas  pokok pelaksanaan alokasi dana desa masih belum maksimal,  masih  adanya  miskomunikasi
antar  perangkat  desa  terkait.  Di  sisi  lain dalam  pengorganisasian  wali  nagari  selaku pimpinan  telah  mengorganisasikan  dengan mengajak  masyarakat  untuk  ikut  serta  aktif dalam membantu kegiatan pembangunan.

## 3.  Penggerakan/pelaksanaan Program
Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui

## Alokasi Dana Desa
Penggerakan
merupakan keseluruhan  proses  pemberian  motivasi kerja  kepada  bawahan  sehingga  bekerja dengan  ikhlas  tanpa  paksaan  dengan pembimbingan,  pengarahan  kerja  yang dilakukan  dengan  komunikasi  yang  baik, sehingga  tercipta  suasana  yang  efektif  demi tercapainya  tujuan  organisasi.  Pemberian motivasi  merupakan  salah  satu  langkah dalam  melaksanakan  fungsi  penggerakan dalam  organisasi  yang  baik.  Hal  ini dimaksudkan  untuk memberikan  kegairahan atau  membangkitkan  semangat  kerja  pada anggota  atau  bawahan  dalam  mencapai tujuan organisasi (Winardi, 2007:61). Pelaksanaan  adalah  suatu  tindakan  atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun  secara  matang  dan  terperinci, implementasi  biasanya  dilakukan  setelah perencanaan sudah dianggap siap.
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat  yang  telah  direncanakan  di Nagari Aie Manggih dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Rekapitulasi kegiatan dana desa tahun 2018 Nagari Aia Manggih No Nama Kegiatan Volume Jumlah (Rp) 1 Pelatihan kader pangan sehat dan aman 30 Org 7.803.000,00 2 Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga 50 org x 2 hr  41.280.000,00 3 Pelatihan tentang hak asuh dan perlindungan anak 50 org 7.240.000,00 4 Pelatihan teknologi tepat guna (TTG) jagung hibrida 75 Org x 4 hr  50.490.000,00 5 Pelatihan bad cover 40 org x 4 hr  62.235.000,00 6 Penyertaan modal BUMNag nagari Aie Manggih (Tidak terlaksana) 1 paket 113.450.000,00 7 Belanja insentif guru PAUD 12 bulan 133.000.000,00 8 Makanan tambahan PMT posyandu dan lansia 12 bulan 10.500.000,00 9 Insentif kader kesehatan masyarakat 12 bulan 57.240.000,00 10 Pelatihan kelompok lembaga adat nagari 12 bulan 16.455.000,00 11 Belanja modal pengadaan alat website nagari (tidak terlaksana 1 paket 9.923.941,75

## Sumber: Dokumentasi Nagari Aia Manggih Tahun 2018
Berdasarkan  data  di  atas,  dari  11 kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat terlaksana, yaitu penyertaan  modal  BUMNag  dan  belanja modal  pengadaan  alat  website  nagari, selebihnya  kegiatan    dapat  berjalan  dengan baik.  Yoharman,  selaku  Wali  Nagari  di Kenagarian  Aia  Manggih    mengatakan bahwa :
“Untuk  pelaksanaan  program pemberdayaan masyarakat
seperti pelatihan-pelatihan,
dilaksanakan oleh nagari.
Kalau untuk syaratnya, sesuai
dengan  pelatihan  tersebut misalnya  pelatihan  bad  cover berarti  tiap  jorong  dicari
anggota masyarakat yang bisa  menjahit.  Jika  pelatihan sudah  dilaksanakan,  peserta
pelatihan  diberi  sertifikat, tujuan  diberikannya  sertifikat agar  bisa  mereka  gunakan untuk  mencari  pekerjaan” (wawancara  25  November 2019).
Selanjutnya Ikhlas Putra, Staf Perencanaan mengatakan bahwa:
“Untuk  pelaksanaan  alokasi dana  desa  diberikan  tugasnya kepada PPKN (Panitia Pelaksana Penganggaran Nagari),  satu  orang  staf  dari kantor  wali  nagari  sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat,  tim  pelaksana kegiatan inilah yang menetapkan  hari  pelatihan, tempatnya  dan  juga  kapan waktunya sesuai dengan tema pelatihannya,  tapi  biasanya pelatihan  selalu  dilakukan  di kantor  wali  nagari,  di  ruang pertemuan.  Untuk  pelatihan randai atau kesenian tradisional  tidak  bisa  di kantor  wali,  sebab  ruangan terbatas  dan  peralatan  kurang memadai”  (wawancara , 26 November 2019).
Terkait  tahap-tahap  pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diungkapkan  oleh  Imelda  Apdianis  selaku kepala  seksi  kesejahteraan  dan  juga  sebagai ibu PPKN mengatakan bahwa:
“Untuk  tahap  pelaksanaan alokasi  dana  desa,  pertama
sekali  yang  dilakukan  adalah membuat
permohonan pencairan dana. Kedua, mengajukan rencana penggunaan  dana  ke  wali nagari melalui sekretaris nagari.  Selanjutnya,  setelah disetujui  wali  nagari  baru bendahara mencairkan dananya” (wawancara,  26
November 2019).
Masyarakat  yang  ikut  serta  dalam program  pemberdayaan  masyarakat  seperti pelatihan  menurut  Elya  Deswita  adalah hanya  perwalikan  masyarakat  saja,  karena terkadang  ada  kegiatan  lain  seperti  bekerja atau  pegawai,  sehingga  tidak  dapat  hadir dalam  kegiatan  pelatihan.  Kegiatan  yang dilaksanakan kurang optimal, karena kebanyakan peserta yang mengikuti pelatihan  orangnya  adalah  sama  dan  yang selalu  aktif  dalam  kegiatan  tersebut” (Wawancara, 29 November 2019).
Hal senada juga disampaikan oleh peserta pelatihan Sariani sebagai berikut:
“Untuk  kegiatan  pelatihan jagung  hibrida  langsung  ada pelaksanaannya,  tidak  hanya materi  yang didapatkan tetapi juga  pengalaman  bagaimana cara  bertanam  jagung  dengan baik,  sehingga  masyarakat bisa  paham  khususnya  para petani  untuk  meningkatkan hasil produksinya”
(Wawancara,  29  November 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas  dapat dis impulkan  bahwa  dalam pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat,  para  peserta  pelatihan  dicari dari  tiap-tiap  jorong,  tergantung  berapa jumlah  anggaran  yang  tersedia  untuk  satu kegiatan  pelatihan.  Penerapan actuating tergolong  belum  maksimal,  sebab  masih banyak  masyarakat  yang  belum  bisa mengikuti  pelatihan  yang  diadakan  karena terhalang  oleh  anggaran  dan  kegiatan  lain dari  anggota  masyarakat.  Pelaksanaan alokasi  dana  desa  dalam  pemberdayaan masyarakat,  telah  sampai  pada  proses penggunaan ( using ) potensi SDM masyarakat  yang  dimiliki.  Hal  tersebut dilihat  dari  berbagai  upaya  yang  dilakukan pemerintah desa untuk mendorong partisipasi  masyarakat  untuk  membantu dalam pelaksanaan alokasi dana desa. Upaya yang  dilakukan  pemerintah  desa/nagari, lebih difokuskan pada kegiatan pemberdayaan dibanding pembangunan atau perbaikan  infrastruktur  desa.  Meskipun sudah ada usaha mendorong dan memberdayakan  masyarakat  untuk  aktif dalam  pelaksanaan  alokasi  dana  desa, namun usaha tersebut masih belum sepenuhnya mampu mendorong pemahaman masyarakat  tentang  alokasi  dana  desa. Masyarakat  hanya  tahu  ketika  pelaksanaan dan  membantu  dengan  sumbangan  tenaga jika  diperlukan  tanpa  mengetahui  sumber pendanaan  dari  mana.  Hal  tersebut  bukan sepenuhnya  terjadi  karena  pengarahan  dari wali nagari yang kurang maksimal
melainkan  juga  dari  sisi  SDM  masyarakat yang  pengetahuannya  terbatas,  sehingga dalam  memahami  tentang  keuangan  desa juga kurang.
4. Pengawasan    Program    Pemberdayaan
Masyarakat    Melalui    Alokasi  Dana Desa
Pengawasan  adalah  proses  yang penting  dalam  manajemen  untuk  melihat atau  memantau  segala  kegiatan  yang dilakukan  dan  dapat  memastikan  apakah tugas atau pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan.  Dengan  adanya  pengawasan seorang  pemimpin  akan  dapat  mengetahui kekurangan,  kesalahan  dan  penyimpangan, koreksi  dan  perbaikan,  apabila  kesalahan terus  berulang.  Pengawasan  merupakan suatu  kegiatan  untuk  menentukan  hasil standar  yang  ingin  dicapai,  mengukur pelaksanaan,  membandingkan  pelaksanaan dengan standar untuk menentukan penyimpangan dalam alokasi dana desa agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana yang telah  ditetapkan.  Adapun  pengawasan  yang dilakukan dalam proses kegiatan pemberdayaan  masyarakat  melalui  alokasi dana  desa  di  Nagari  Aie  Manggih  dapat diketahui  berdasarkan  hasil  wawancara  di bawah ini.
Imelda  Apdianis,  selaku  Kepala Seksi Kesejahteraan menyatakan bahwa:
“Alokasi dana desa untuk
pelatihan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan  di  kantor  wali, jadi  staf  nagari  langsung dapat  memantau  pelatihan tersebut.  Secara  keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan,  dianggap sudah sangat berhasil. Sebab, diantaranya banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi  dan  berminat dengan adanya pelatihan tersebut. Secara umum,
nagari  sudah  melaksanakan proses  alokasi  dana  desa  ini sesuai  prosedur,  kalau  untuk alokasi dana desa ada namanya  P3MD  atau  disebut pendamping  desa/mengawasi dana desa, khusus pendamping memantau pelatihan  sesuai  aturan  yang sudah ditetapkan (Wawancara,  26  November
2019).”
“Di  samping  itu,  sesuai  dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  37 tahun  2007,  mulai  dari  proses  perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan  desa,  nagari  sudah  melaksanakan dengan  optimal  karena  berpedoman  kepada peraturan  tersebut.  Kalau  untuk  indikator tingkat keberhasilan suatu program pemberdayaan, sesuai prosedur sudah dijalankan, terkait dampak terhadap kelompok sasaran, jika kelompok sasarannya  sanggar  tari,  kelompok  tersebut masih  aktif  sampai  sekarang,  itu  salah  satu
bentuk keberhasilan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan  bahwa  pengawasan  alokasi  dana desa  melalui  pemberdayaan  masyarakat sudah dilaksanakan secara optimal. Indikator  keberhasilan  suatu  program,  bagi lembaga  yang  melaksanakan  tentu  sudah berhasil,  sedangkan  kalau  untuk  masyarakat yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan,  sebahagian  ada  yang  berhasil  jika pelatihan  yang  dilaksanakan  diikuti  dengan serius  dan  juga  memberikan  dampak terhadap  diri  masyarakat  yang  ikut  serta. Pengawasan alokasi dana desa juga dilakukan  oleh  pihak  Inspektorat  dengan memberikan  laporan  alokasi  dana  desa. Pemberdayaan  masayarakat  dalam  tahapan pengelolaan  alokasi  dana  desa  faktanya dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  yang berbeda.  Di  satu  sisi  masyarakat  yang diberdayakan untuk menyampaikan keluhan. Namun  disisi  lain  sisi  pengawasan  dari  segi pelaporan  penggunaan  alokasi  dana  desa masih  kesulitan  akses,  karena  informasi dalam  bentuk  banner  dan  infografis  yang belum terpasang, informasi laporan penggunaan alokasi dana desa hanya kepada pihak-pihak  terkait,  tidak  adanya  laporan langsung  kepada  masyarakat  baik  dalam bentuk  selebaran  maupun  yang  lain,  hal  ini mengindikasikan  harus  dikembangkannya
tahap  pengawasan  pengelolaan alokasi  dana desa tersebut.

## C.  Simpulan
Berdasarkan paparan hasil penelitian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa perencanaan  dalam  program  pemberdayaan masyarakat  melalui  alokasi  dana  desa dilakukan  dengan  menjaring  aspirasi  dan kebutuhan  masyarakat  melalui  musyawarah desa. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan  pembangunan.  Dimulai  dari musyawarah  tingkat  jorong,  musyawarah tingkat nagari, dan mengadakan musrenbang.  Dalam  proses  perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tergantung potensi dan masalah yang terjadi di  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Untuk kegiatan  musrenbang  desa  hanya  dilakukan oleh  perwakilan  masyarakat  saja.  Tahap perencanaan  tergolong  belum  optimal, keterlibatan  masyarakat  belum  tampak  baik proses pembangunan maupun
pemberdayaan. Pengorganisasian dalam kegiatan pemberdayaan  masyarakat  melalui  alokasi dana  desa  sudah  memiliki  tanggung  jawab masing-masing. Tetapi dalam pengorganisasian  yang  dilakukan  masih belum optimal, dilihat dari adanya miskomunikasi  antar  perangkat  desa  yang terkait. Penggerakan dalam program pemberdayaan  masyarakat  melalui  alokasi dana  desa  yaitu  dengan  memberikan pelatihan-pelatihan  kepada  msayarakat  agar dapat  meningkatkan  ekonomi  masyarakat. Penerapan actuating tergolong belum maksimal, sebab masih ada masyarakat yang
belum  bisa  mengikuti  pelatihan  karena terhalang  oleh  anggaran  dan  kesibukan  lain dari  peserta.  Pengawasan  dalam  program pemberdayaan  masyarakat  melalui  alokasi dana  desa  dengan  indikator  keberhasilan suatu program bagi lembaga yang melaksanakan dapat dikatakan sudah berhasil. Namun akuntabilitas dan tranparansi sistem pelaporan masih belum

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Etzioni, Amita  Suryatim.  1982. Organisasi- organisasi
Modern, Jakarta: Universitas Indonesia Fahrudin, Adi. 2012. Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas  Masyarakat ,  Bandung  :
Humaniora
Hikmat, Hary. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat . Bandung : Humaniora. Hasibuan, Malayu S.P . 2006. Manajemen Dasar , Jakarta: PT Bumi Aksara
Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto.  2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik . Bandung:
Alfabeta.
Murhaini,  Suriansyah.  2014. Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sumayardi,  I  Nyoman.  2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Citra Utama. Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: PT Refika
Aditama. Syahrizal, Abbas. 2008. Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan , Jakarta : Kencana Soleh, Chabib. 2014. Dialektika Pembangunan Dengan
Pemberdayaan . Bandung: Fokusmedia
Widjaja.  2003. Pemerintahan  Desa  dan Administrasi  Desa .  Jakarta:  PT
Raja Grafindo.
Wrihatnolo, Randy  R  dan  Riant  Nugroho Dwijowito. 2007.
Manajemen Pemberdayaan Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo
Winardi, J.  2003. Teori  Organisasi  &
Pengorganisasian , Jakarta: PT

## RajaGrafindo Persada

## Peraturan-Peraturan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 37
tahun  2007  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa Pedoman Monitoring dan Evaluasi Masyarakat . Direktorat Jendral
PHKA
Peraturan  Bupati  Pasaman  Nomor  7  Tahun 2007

## Sumber Jurna
Henariza Febriadmadja. 2014. Praktik Sosial
dalam  Alokasi  Dana  Desa  untuk
Program Pemberdayaan Masyarakat
(Studi  Kasus  di  Desa  Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, Jurnal Mahasiswa  Sosiologi , VOL  3,  NO 1, (2014),
http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/ index.php/jmsos/article/view/23 , Diakses   tanggal   16   Maret   2019 Andi  Siti  Sri  Hutami.  2017.  Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa
(ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan  Gilireng, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan . Volume
10 No. 1 Januari 2017,
http://journal.unhas.
ac.id/index.php/government/ar ticle/view/8033, Diakses tanggal 15 Maret 2019 Bayu Sukmawan Budiono. 2013. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri  No.  37  Tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Desa  (Studi  di  Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum . Februari 2013. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id /index.php/
hukum/article/view/249 . Diakses tanggal 8 April 2019