## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## KAJIAN PENGANTAR ILMU HUKUM TERKAIT SEJARAH DAN ILMU DASAR BAGI MAHASISWA HUKUM DI INDONESIA

## Komang Martha Seniasti
Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : martha.seniasti@undiksha.ac.id

## Abstrak
Pepatah mengatakan jangan pernah melupakan sejarah atau Jas Merah. Menjadi seoang mahasiswa tentu saja memiliki peran yang lebih penting untuk terus mengenang dan mempelajari sejarah yang ada di negara kita. Menjadi mahasiswa program studi ilmu hukum adalah impian banyak anak muda karena kajiannya yang luas, dapat turun langsung ke lapangan, dan nantinya bisa mengabdikan diri untuk negara kita. Ilmu Hukum  adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  baik  buruk  perilaku  dalam  bermasyarakat,  hukum  bersifat memaksa dan memberikan saksi tegas kepada siapa saja yang melanggar. Sebagai seorang mahasiswa Ilmu Hukum  tentu  saja  mereka  harus  mengetahui  terlebih  dahulu  bagaimana  sejarah  ,  perkembangan  hukum, serta  sistem  hukum  di  Indonesia,  melalui  mata  kuliah  Pengantar  Hukum  Indonesia  mahasiswa  Program Studi  Ilmu  Hukum  mendapatkan  pemahaman  terkait  pengertian-pengertian  dasar  berbagai  istilah  dalam ilmu hukum yang bersifat umum,  yakni tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu dan masa tertentu. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berstatus sebagai mata kuliah dasar yang menunjukkan jalan kearah cabang-cabang Ilmu Hukum yang lebih terperinci dan mempunyai nilai guna/praktis.  Dengan demikian, Pengantar Hukum Indonesia (PIH) memberikan pengetahuan dalam garis besar mengenai hukum pada umumnya kepada mahasiswa semester 1 atau kepada setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum.
Kata kunci: Sejarah,  mahasiswa,  mata  kuliah,  Pengantar  Ilmu  Hukum  (PIH),  Semester  1,  Mata  Kuliah Dasar, istilah Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

## Abstract
The adage ever said, never forget the history that Soekarno called it Jas Merah. Being a student, of course, we  have  a  more  important  role  to  continue  to  remember  and  learn  about  the  history  of  our  country. Becoming a student of the law study program is the dream of many young people because of the broad study,  being  able  to  go  directly  to  the  field, and  later  being  able  to  devote  themselves  to  the  country  of Indonesia. Law is a science that studies the good and bad behavior in society, the law is coercive and gives strict sanctions to anyone who violates it. As a student of Law, of course they must know in advance how the history, development of law, and the legal system in Indonesia, through the Pengantar Ilmu Hukum Indonesia course, students of the Legal Studies Program gain an understanding of the basic understandings of various legal terms that are general in nature. , which is unlimited to legal studies that focus on certain countries and certain times. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) has the status of a basic course that shows the way to more detailed branches of Legal Studies and has practical value. So, Pengantar Ilmu Hukum (PIH) provides general knowledge of law to first semester students or to anyone who will study law.
Keywords: History, students, courses, Pengantar Ilmu Hukum(PIH), First Semester, Basic Courses, Legal terms, Legal Studies Program.

## PENDAHULUAN
Kehidupan  bernegara  dan  di  masyarakat  tidak  bisa  terlepas  dari  hukum,  hukum  memegang

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hukum juga  memegang  peranan  untuk  menjaga  hak  serta  kewajiban  masyarakat  sehingga  hukum menempati peran yang sangat penting dalam menjaga, melindungi, dan mengatur keteraturan kehidupan masyarakat. Pengantar Ilmu Hukum sebagai ilmu yang mempelajari tatanan hukum secara mendasar terdiri dari kata “pengantar” dan kata “ilmu hukum”, mengantar yang berasal dari perkataan “pengantar” berarti membawa ke tempat yang dituju, dalam Bahasa asing juga diartikan inleiding (  Belanda  )  atau introduction (Inggris)  yang  berarti  memperkenalkan.
Pengatar Ilmu Hukum memperkenalkan dan mengantarkan mahasiswa dalam memahami secara detail setiap sendi-sendi atau dasar-dasar tentang hukum. Pengantar Ilmu Hukum sebagai mata kuliah  dasar  juga  memperkenalkan  sejarah  ilmu  hukum  serta  keberadaannya  sebagai  mata kuliah dasar.

## PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum
Secara  Etimologis,  hukum  berasal  dari  terjemahan  kata hukm (Arab), Law (Inggris), Recht (Belanda), loi atau droit (Perancis), derecto (Spanyol). Secara Etimologis hukum dalam arti umum adalah seluruh peraturan yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan memiliki kekuasaan yang mengikat. Hukum juga dapat didefinisikan sebagai apa yang harus diitaati dan diikuti oleh masyarakat yang ada di suatu negara dengan akibat mendapatkan sanksi yang sah jika melanggar hal yang dilarangnya.  Definisi hukum sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli, seperti :

## A. Aristoteles (384-322 SM)
(  Beliau  menjelaskan  bahwa  Hukum  tertentu  adalah  sebuah  hukum  yang setiap  komunitas  meletakkannya  sebagai  dasar  dan  mengimplementasikan  kepada anggotanya sendiri ). Hukum universal adalah hukum alam. “Particular law is that each comunity lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”

## B. Prof. Mr. E,M. Meyers
Menurut  beliau,  hukum  adalah  semua  aturan  yang  mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tinglah laku manusia yang dimana menjadi  bahan  pertimbangan  oleh  penegak  atau  penguasa  dalam  melakukan tugasnya.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## C. Leon Duguit
Beliau  mengatakan  bahwa  hukum  adalah  sebuah  aturan  tingkah  laku masyarakat, aturan tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

## D. Immanuel Kant
Menurut  Immanuel  Kant,  hukum  ialah  keseluruhan  syarat-syarat  yang dikehendaki dengan bebas.

## E. Utrecht
Utrecht  berpendapat  bahwa  hukum  ialah  himpunan  peraturan-peraturan  (perintah atau larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  merupakan  positivasi  nilai  moral  yang berkaitan dengan keadilan, kebebasan, kebenaran, kesamaan derajat, hati nurani manusia, dan tanggung jawab. Hukum bersifat memaksa yang artinya semua harus menaatinya dengan sanksi mendaoatkan hukuman jika melanggarnya,

## Pengertian Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum berasal dari kata  “pengantar”, kata “pengantar” berasal dari kata “antar” yang berarti  “iring ,kirim”. Kemudian kata “antar” ini mendapatkan kata imbuhan “peng”  yang    menjadi  “pengantar”  yang  bermakna  pendahuluan,  prakata,  pengiring.  Dari pengertian  istilah-istilah  kata  tersebut,  maka  dapat  ditemukan  hubungan  dari  istilah  tersebut yang memiliki kaitan satu sama lain. Jadi pengertian pengantar merupakan suatu hal yang masih bersifat pendahuluan atau awal dalam memberikan ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian tertentu. Beberapa pendapat tentang istilah Pengantar Hukum Indonesia yaitu sebagai berikut;
1. Hartono Hadisoeprapto; mengatakan bahwa Pengantar Tata hukum Indonesia sebenarnya digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan  yang  sedang  berlaku  di  Indonesia.  Berlaku  berarti  yang memberikan  akibat  hukum  bagi  peristiwa  atau  perbuatan-perbuatan  di  dalam masyarakat pada saat ini.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
2. R. Abdul Jamil; mengatakan bahwa tata hukum berasal dari Bahasa Belanda atau Recht Orde , adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan  hidup  agar  dengan  mudah  diketahui  dan 5 dipergunakan  untuk menyelesaikan  setiap  peristiwa  hukum  yang  terjadi.  Tata  atau  susunan  itu pelaksanaannya  berlangsung  selama  ada  pergaulan  hidup  manusia  yang  terus berkembang.
3. Soediman  Kartohadiprodjo; yang  dimaksud  dengan  Tata  Hukum  Indonesia adalah  hukum  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia.  Berlaku  berarti  yang memberi  akibat  hukum  kepada  peristiwa  dalam  pergaulan  hidup;  sekarang menunjukkan  kepada  pergaulan  hidup  yang  ada  saat  ini  dan  tidak  kepada pergaulan hidup yang lampau dan tidak pula dalam pergaulan hidup masa yang akan  dicita-citakan  dikemudian  hari  atau  (ius  Constituendum).  Di  Indonesia menunjukkan kepada pergaulan hidup yang terdapat di wilayah di Indonesia dan tidak dinegara lain. 3
Berdasarkan  uraian  pengertian  Pengantar  Ilmu  Hukum  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa Pengantar Ilmu Hukum Indonesia atau Pengantar Tata Hukum Indonesia adalah  suatu ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai ilmu pengantar dalam mempelajari struktur atau susunan hukum yang dibuat dan ditetapkan di Negara Indonesia atau sebagai hukum positif yang berlaku di atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pengertian Sejarah
Secara etimologi asal kata, sejarah dalam bahasa Latin merupakan “Historis”. Dalam bahasa Jerman disebut “Geschichte ” yang berasal dari kata geschehen , berarti “sesuatu yang terjadi”. Istilah “Historie” menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia.
Di kawasan negara yang berbahasa Melayu termasuk Indonesia, secara sederhana kata sejarah diartikan  sebagai  suatu  cerita  dari  kejadian  masa  lalu  yang  dikenal  dengan  sebutan  legenda, babad, kisah atau hikayat yang kebenarannya belum tentu terbukti sebagai hasil suatu penelitian. Umumnya cerita itu dijadikan dogeng yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, secara sederhana sejarah juga dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa lalu. Ada yang mengartikan sejarah merupakan penulisan sistematik dari gejala-gejala tertentu

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
yang mempunyai pengaruh pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu dengan penjelasan mengenai sebab-sebab timbulnya gejala tersebut.
Pada zaman seperti saat ini yang semakin maju manusia telah meyakini kemampuan dan pemikirannya  sendiri  untuk  selalu  berupaya  mengembangkan  dan  memajukan  diri  sesuai dengan  bidang  peradabannya,  kemampuan  ini  diwujudkan  dengan  keberaniannya  untuk menciptakan sesuatu yang baru dan kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang termasuk Ilmu Hukum.

## Sejarah Adanya Ilmu Hukum
Adanya Ilmu hukum di dunia bahkan sampai ke Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi peradaban Barat. Berbeda dengan peradaban Timur seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika yang tidak menempatkan hukum sebagai faktor sentral. Berbeda dengan peradaban Barat yang  menempatkan  Hukum  itu  sebagai  prinsip  sentral  kehidupan.  Peradaban  Barat  ini bersumber dari peradaban Yunani yang merupakan suatu organisasi politik yang sangat penting. Dalam peradaban masa Yunani , Negara tersebut dipandang sangat penting dibandingkan semua organisasi yang diibuat oleh manusia.
Timbulnya  pemikiran-pemikiran  dari  peradaban  Yunani  ini  menyebabkan  manusia memiliki  kemampuan  untuk  berfikir,  kebebasan  memilih,  dan  memiliki  kemampuan  dalam membuat keputusan. Selanjutnya manusia juga mulai menyadari bahwa ia hidup untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain. Pada saat ini mulai timbul sikap individualisme, konsekuensi politis  dari  individualisme  ini  berupa  adanya  independensasi  yang  memiliki  hak-hak  secara hukum dan politik yang tertuang di dalam t he rule of law . Dengan demikian, Hukum menjadi prinsip sentral dalam organisasi sosial termasuk Negara.
Hukum  yang  diajarkan  secara  sistematis  di  universitas-universitas  itu  bukan  hukum yang sedang berlaku di dunia barat, namun yang diajarkan adalah hukum yang tertuang dalam naskah kuno yang terdapat di perpustakaan Italia yang dapat menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi pada akhir abad XI. Selain itu, terdapat dua unsur dalam studi hukum secara sistematis pertama kali yakni yang pertama adalah penggunaan metode analitis dan sintesis yang diterapkan  pada  naskah-naskah  hukum,  kedua  adalah  adanya  pengajaran  di  universitas  yang menggunakan metode tersebut.
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  dari  perkembangan  ilmu  hukum  tersebut  dapat dikemukakan tiga hal yakni yang pertama,ilmu hukum lahir sebagai suatu illmu terapan. Kedua, ilmu  hukum  mempelajari  aturan-aturan  yang  ditetapkan  oleh  penguasa  dan  doktrin  yang

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
dikembangkan oleh ahli hukum. Ketiga, metode yang digunakan di dalam ilmu hukum adalah metode penalaran.

## Tujuan Mempelajari PIH Bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Setelah mengetahui sejarah dan pengertian ilmu hukum kita beralih pada tujuan mempelajari Pengantar Ilmu Hukum . Sebagai mahasiswa Ilmu Hukum terutama yang masih semester 1 tentu saja  merasa  bingung  untuk  mulai  belajar  mengenai  hukum.  Dengan  adanya  Pengantar  Ilmu Hukum ini dapat memberikan pemahaman secara dasar untuk mendalami ilmu hukum, karena Pengantar Ilmu Hukum ini memberikan pemahaman tentang bagaimana dasar-dasar teoritis , istilah-istilah hukum, dan memberikan pemahaman secara ringkas mengenai hukum. Pengantar Ilmu Hukum memberikan pandangan yang ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan hukum, mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu lain, dan mengenai pengantar dasar, asas, serta penggolongan cabang hukum,

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tesebut diatas, adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan yakni sebagai berikut :
1. Hukum  merupakan  positivasi  nilai  moral  yang  berkaitan  dengan  keadilan,  kebebasan, kebenaran, kesamaan derajat, hati nurani manusia, dan tanggung jawab. Hukum bersifat memaksa  yang  artinya  semua  harus  menaatinya  dengan  sanksi  mendaoatkan  hukuman jika melanggarnya,
2. Pengantar  Ilmu  Hukum  adalah  mata  kuliah  dasar  bagi  mahasiswa  program  studi  ilmu hukum  yang berasal dari kata “pengantar”. Istilah “pengantar” berasal dari kata “antar” mengandung arti bawa ; iring ; kirim. Kemudian kata “antar” mendapatkan kata imbuhan “peng” menjadi “pengantar” berarti mukaddimah; pendahuluan; prakata; pengiring. Dari pengertian  istilah-istilah  kata  tersebut,  maka  dapat  ditemukan  hubungan  dari  istilah tersebut  yang  memiliki  kaitan  satu  sama  lain.  Adapun  pengertian  pengantar  adalah merupakan  suatu  hal  yang  masih  bersifat  pendahuluan  atau  awal  dalam  memberikan ulasan atau penjelasan terhadap suatu kajian tertentu
3. Sejarah  Ilmu  Hukum  berawal  dari  peradaban  barat  yang  menganggap  hukum  sebagai prinsip sentral kehidupan.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
4. Tujuan mempelajari Pengantar Ilmu Hukum terutama bagi mahasiswa semester 1 adalah untuk mengetahui dasar-dasar mengenai hukum, selain itu dengan mempelajari PIH maka mahasiswa  ilmu  hukum  dapat  lebih  mudah  mempelajari  mata  kuliah    Ilmu  Hukum lainnya karena sudah mengetahui  dasar-dasar melalui PIH.

## SARAN
Mahasiswa sebagai agent  of  change dapat  memberikan perubahan untuk  negara  Indonesia, hal yang ditekankan di sini adalah mahasiswa harus memiliki rasa peduli yang tinggi, kesadaran jiwa, dan rasa cinta tanah air yang harus melekat dalam diri setiap mahasiswa dan setiap warga negara  Indonesia.  Dengan  mempelajari  setiap  sejarah  mengenai  Indonesia  dan  tata pemerintahannya diharapkan mahasiswa dapat menjaga dan menjalankannya dengan baik tanpa melupakan  suatu  sejarah  tersebut.  Selain  itu,  diharapkan  kepadaa  seluruh  mahasiswa  program studi Ilmu Hukum untuk dapat mempelajari setiap materi-materi hukum dengan baik dan dapat mengimplementasikannya  nanti  di  dunia  kerja  dengan  tetap  berpendirian  kepada  keadilan  dan kejujuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M .“Pengantar Ilmu Hukum.” 2020, hlm. 3.
Manulang Herlina .”Pengantar Ilmu Hukum” Bina Media Perintis, Tunjungsari,hlm. 3-4.
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M .“Pengantar Ilmu Hukum.”2020, hlm. 2.
Prof.Dr.Drs.Abintoro  Prakoso,S.H.,M.S.”Pengantar  Ilmu  Hukum.”  Digital  Respository  Universitas Jember, August 2017 , hlm 1.
Dr. H. Ishaq,S.H.,M.Hum (Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, 2013, hlm. 1-2 Sadi Is Muhammad, “Pengantar Ilmu Hukum” Kencana 2015, hlm. 15-19
Purwendah, E. K. (2019). The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship. Ganesha Law Review , 1(1), 14-26.
Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. Ganesha Law Review , 1(1), 27-40.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 41-54.
Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. Ganesha Law Review , 1(1), 55-67.
Adnyani,  N.  K.  S.,  Mandriani,  N.  N.,  &  Asrini,  N.  K.  P.  (2019).  Policy  Model  Of  Financial Responsibility  And  Measurement  Of  Bali  Women  Performance  In  Sekaa  Cingkreman (Feasibility Study Of Public Services). Ganesha Law Review , 1(1), 68-76.
Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Ganesha Law Review , 1(1), 77-87.
Djatmiko,  A.,  &  Pudyastiwi,  E.  (2019).  The  Role  Of  Indonesian  Labor  Placement  And  Protection Board (BNP2TKI) On Indonesian Labor (TKI). Ganesha Law Review , 1(2), 1-17.
Purwendah, E. K., & Periani, A. (2019). Implementation Of Presidential Regulation Number 83 Of 2018 Concerning Handling Of Sea Was  In Order To Provide Protection And Preservation Of The Sea Environment For Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 18-37.
Rusito,  R.,  &  Suwardi,  K.  (2019).  Development  Of  Death  Penalty  In  Indonesia  In  Human  Rights Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 38-54.
Sudarti, E., & Sahuri, L. (2019). The Sanction Formulation In Corruption Crime Due To Indonesian Criminal Law System To Realize The Punishment Goals. Ganesha Law Review , 1(2), 55-64. Yuliantari, I. G. A. E. (2019). The Role Of Local Government In The Provision Of Budget Associated With The Development Of Integrated Waste Facility. Ganesha Law Review , 1(2), 65-72.
Adnyani,  N. K. S. (2019). Status  Of Women After Dismissed From Mixed Marriage  In Bali's  Law Perspective. Ganesha Law Review , 1(2), 73-89.
Ardhya, S. N. (2019). Product Liability Dan Relevansi Klausula Baku Yang Mengandung Eksonerasi Dalam Transaksi Gitar Elektrik. Ganesha Law Review , 1(2), 90-105.
Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Maluku Utara Dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1(2), 106-175.
Sudiatmaka, K., Windari, R. A., Hartono, M. S., & Hadi, I. G. A. A. (2020). Legal Protection And The Empowerment Of The Disabled Community In Buleleng Regency. Ganesha Law Review , 2(1), 1-16.
Setiawan, K. O. (2020). Legality Of The Extradition Treaty Between Nations Engaging Cooperation In Relation With Crime Prevention. Ganesha Law Review , 2(1), 17-28.
Sari,  I.  G.  A.  K.  P.  (2020).  Legal  Protection  For  Children  As  Performance  Of  Criminal  Action.
Ganesha Law Review , 2(1), 26-36.
Praba,  D.  A.  P.  U.  (2020).  De-Radicalization  And  Guidance  For  Criminal  Acts  Of  Terrorism  In Indonesia. Ganesha Law Review , 2(1), 37-43.
Brata,  D.  P.  (2020).  Comparison  Of  Settings  Regarding  The  Dead  Injection  Application  In  The Netherlands And Indonesian Countries. Ganesha Law Review , 2(1), 44-53.
Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2(1), 54-69.
Dewi, I. M. P. A. (2020). Persefektif In Human Trafficking Crime Law Number 39 Of 1999 On Human Rights Case Against Child Trafficking In Medan. Ganesha Law Review, 2(1), 70-76.
Purwendah, E. K. (2020). Sea Protection From Oil Pollution By Ship Tanker. Ganesha Law Review , 2(1), 77-89.
Gunawan,  I.  G.  N.  K.  H.  (2020).  Imposition  Of  Sanctions  Analysis  Of  Business  Crime  Criminal Abortion. Ganesha Law Review , 2(1), 90-95.
Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. Ganesha Law Review , 2(1), 96- 108.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang  Hak  Cipta  Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di  Wilayah  Kabupaten  Buleleng. Ganesha Law Review , 2(2), 109-120.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Singaraja. Ganesha Law Review , 2(2), 121-131.
Praba, D. A. P. U., Adnyani, N. K. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos  (Indekos)  Bagi  Para  Pihak  Terkait  Perjanjian  Lisan  Di  Kota  Singaraja. Ganesha  Law Review , 2(2), 132-143.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 144-154.
Rosy,  K.  O.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Peran  Mediasi  Dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2(2), 155-166.
Jaya, K. P., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung  Nomor  264k/Pdt.  Sus-Hki/2015)  Terhadap  Penghapusan  Pendaftaran  Merek  Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. Ganesha Law Review , 2(2), 167-179. Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., & Suastika, I. N. (2020). Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT (Chapter 63, Revised Edition 2006). Ganesha Law Review , 2(2), 180-192.
Mu’alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2021). Use Of Village Fund Outside The Village Fund Priority  (Construction  Of  A  Village  Hall  In  Adipasir  Village,  Rakit  District  Banjarnegara Regency). Ganesha Law Review , 3(1), 1-10.
Sarga,  E.  A.  P.  (2021).  The  Authority  Of  The  Village  Consultative  Body  (BPD)  In  Preparing  The Village  Revenue  And  Expenditure  Budget  (Apbdes)  In  Gumelar  Village,  Gumelar  District, Banyumas Regency In 2020. Ganesha Law Review , 3(1), 11-24.
Fevtianinda,  S.,  Hartariningsih,  N.,  &  Djatmiko,  A.  (2021).  Procedures  For  Management  And Withdrawal Of Parking Payments With" Carcis" At The Edge Of The Public Road (Study On Implementation Of Regulation Of The Regent Of Banjarnegara Number 88 Of 2017 Concerning Implementation Guidelines For Management Of Parking. Ganesha Law Review , 3(1), 25-32. Arifin, R., & Atika, T. R. (2021). Facebook Leaks: How Does Indonesian Law Regulate It?. Ganesha Law Review , 3(1), 33-42.
Yana, E., Amboro, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role Of The Polri In The Law Enforcement Of The Distribution Of Hate Speech In The City Of Batam, Indonesia. Ganesha Law Review , 3(1), 43-55.
Saskarayani,  I.  A.  G.  M.,  &  Puspawati,  K.  K.  (2021).  Legal  Analysis  Of  Corruption  Cases  Social Assistance The Minister Of Social Responsibility Based On The Criminal Action Of Corruption And Its Impacts. Ganesha Law Review , 3(1), 56-67.
Gombo, P. D. (2021). Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid-19 Pandemic In Perspective Law And Ham. Ganesha Law Review , 3(1), 68-78.
Erfamiati, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Ditinjau Dari UU No 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. Ganesha Law Review , 3(2), 79-84.
Indirakirana, A., & Krisnayanie, N. K. M. (2021). Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube WNA Yang Dijiplak Oleh WNI Dalam Perspektif Bern Convention. Ganesha Law Review , 3(2), 85-96.
Dwipayani,  D.  M.,  &  Fazriyah,  N.  (2021).  Perkara  Penolakan  Pembatalan  Merek  Terdaftar  Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN. Niaga. JKT. PST. Ganesha Law Review , 3(2), 97-110.
Sastrawan, G. (2021).  Analisis Yuridis  Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi  Buku Ilmu Pengetahuan. Ganesha Law Review , 3(2), 111-124.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2001. Ganesha Law Review , 3(2), 125-139.