## PERAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI MADRASAH
Oleh: Nurlina
Dosen IAIN Bone
Abstrak. Human  resource  development  demands  from  time  to  time  are increasing. Therefore education services must be able to keep up with these developments. Besides family and school, the community has its own role in education. The role of the community in madrasah education must be carried out jointly to improve the quality of education. So the role in education is not only  educators  but  also  the  community  must  contribute  to  improving  the quality  of  education  for  the  betterment  of  the  nation.  Therefore,  the community  has  an  important  role  in  achieving  a  quality  education  goal. Education  as  a  process  requires  synergy  between  components  and  requires an understanding of the vision of all stakeholders involved. Support from the community  is  very  necessary  for  the  implementation  of  good  education because  of  the  community  so  that  madrasas  will  become  more  qualified, because  of  the  support  from  the  community,  of  course  the  progress  of  the madrasa  will  be  reaped  through  the  future  of  children  in  the  future  by involving  their  role  in  improving  the  quality  of  education  services  which include  planning,  supervision  and  evaluation  of  education  programs including the field of religious education.
Keywords:The Role Of The Community In Improving Education Quality
Peran  masyarakat  yaitu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan
dengan  cara-cara  tertentu.  Kelompok  orang  yang  dimaksud  adalah masyarakat yang berhubungan langsung dengan pendidikan seperti orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah pada madrasah, masyarakat luas yang  tergabung  dalam  dewan  pendidikan,  dunia  usaha  seperti  badan-badan usaha  yang dapat  berpartisipasi  dalam program  MBS (Manajemen  Berbasis Sekolah), penyelenggara pendidikan non pemerintah, dan sebagainya. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah. Dalam UU Sisdiknas, pendidikan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan  peran  masyarakat  dalam  proses  pendidikan  dari  awal  sampai akhir.  Wujud  dari  peran  masyarakat  yaitu  upaya  pengawasan  madrasah, penciptaan  suasana  yang  kondusif  bagi  pendidikan,  serta  menghadirkan keteraturan sosial di masyarakat. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana,  penyelenggara,  pengendalian  mutu  dan  pengguna  dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan.
Pendidikan  adalah  tanggungjawab  bersama  antara  pemerintah, orangtua,  dan  masyarakat.  Tanpa  dukungan  masyarakat,  pendidikan  tidak akan  berhasil  dengan  maksimal.  Sekarang  hampir  semua  madrasah  telah mempunyai  komite  sekolah  yang  merupakan  wakil  masyarakat  dalam membantu madrasah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah  sadar  betapa  pentingnya  peran  dan  dukungan  mereka  untuk keberhasilan pembelajaran di madrasah. Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan  masyarakat  pada  madrasah.  Namun  sampai  sekarang  dukungan tersebut  lebih  banyak  pada  bidang  fisik  dan  materi,  seperti  membantu pembangunan  gedung,  merehabilitasi  sekolah,  memperbaiki  atap,  dan  lain sebagainya.  Padahal  masyarakat  juga  dapat  membantu  dalam  bidang  teknis edukatif  antara  lain  menjadi  guru  bantu,  sumber  informasi  lain,  guru
pengganti,  mengajar  kebudayaan  setempat,  keterampilan  tertentu,  atau sebagai pengajar tradisi tertentu.
Pada  dasarnya  masyarakat  baik  yang  mampu  maupun  yang  tidak mampu,  golongan  atas,  menengah  maupun  yang  bawah,  memiliki  potensi yang sama dalam membantu madrasah untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak  mereka.  Akan  tetapi  hal  ini  bergantung  pada  bagaimana  cara madrasah  mendekati  masyarakat  tersebut.  Oleh  karena  itu,  madrasah  harus memahami  cara  mendorong  peran  serta  masyarakat  agar  mereka  mau membantu madrasah.

## A. PERAN MASYARAKAT DALAM KEMAJUAN MUTU PENDIDIKAN
Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  memang  sangat  erat  berkait dengan  pengubahan  cara  pandang  masyarakat  terhadap  pendidikan.  Tentu bukan  hal  yang  mudah  untuk  dilakukan.  Berikut  peran  serta  masyarakat dalam madrasah untuk mutu pendidikan:
1.  Peran  serta  dengan  menggunakan  jasa  pelayanan  yang  tersedia.  Jenis  ini adalah  jenis  yang  paling  umum  pada  tingkatan  masyarakat  hanya memanfaatkan jasa madrasah untuk mendidik anak-anak mereka.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Jenis ini  masyarakat  berpartisipasi  dalam  perawatan  dan  pembangunan  fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga.
3.  Peran  serta  secara  pasif.  Masyarakat  dalam  tingkatan  ini  menyetujui  dan menerima  apa  yang  diputuskan  pihak  madrasah  (komite  sekolah), misalnya  komite  sekolah  memutuskan  agar  orang  tua  membayar  iuran bagi  anaknya  yang  bersekolah  dan  orang  tua  menerima  keputusan  itu dengan mematuhinya.
4.  Peran  serta  melalui  adanya  konsultasi.  Pada  tingkatan  ini,  orang  tua datang  ke  sekolah  untuk  berkonsultasi  tentang  masalah  pembelajaran anaknya.
5.  Peran  serta  dalam  pelayanan.  Orang  tua/masyakarat  terlibat  dalam kegiatan  madrasah,  misalnya  orang  tua  ikut  membantu  madrasah  ketika ada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kegiatan keagamaan, dsb.
6.  Peran  serta  sebagai  pelaksana  kegiatan.  Misalnya  meminta  orang tua/masyarakat  untuk  memberikan  penyuluhan  pentingnya  pendidikan, masalah  gender,  gizi,  dsb.  Dapat  pula  misalnya  berpartisipasi  dalam mencatat  anak  usia  sekolah  di  lingkungannya  agar  madrasah  dapat menampungnya, serta menjadi narasumber, guru bantu, dsb.
7. Peran  serta dalam  pengambilan keputusan.  Orang tua/masyarakat  terlibat dalam  pembahasan  masalah  pendidikan  baik  akademis  maupun  non akademis,  dan  ikut  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dalam  rencana pengembangan madrasah.

## a. Bentuk Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat
Lembaga pendidikan atau biasa disebut madrasah yaitu tempat sarana untuk  menimba  ilmu  pendidikan.  Madrasah  bisa  didirikan  didaerah  karena ada  masyarakat  yang  ada  di  daerah.  Sehingga  madrasah  tidak  bisa  berdiri sendiri  tanpa  adanya  konstribusi  dari  masyarakat.  Untuk  menghidupkan madrasah  harus ada peran masyarakat  melalui  peran  yang nyata. Untuk itu, Lembaga  pendidikan  mempunyai  bentuk  hubungan  yang  sangat  penting dengan masyarakat.
Ada  beberapa  bentuk  hubungan  lembaga  pendidikan  dengan masyarakat secara jelas diantaranya yaitu:
1) Mengikutkan warga madrasah dalam kegiatan masyarakat. Warga madrasah disini termasuk siswa. Dalam kegiatan pemasyarakatan siswa bisa
diikutkan secara langsung dengan kegiatan bersama masyarakat, agar siswa dari  awal  mengerti  dan  memahami  betul  interaksi  sosial  di  luar  madrasah seperti  apa  wujudnya. Sehingga nantinya siswa tidak merasa  canggung bila berhadapan dengan masyarakat yang luas.
2)  Penyediaan  fasilitas  madrasah  untuk  keperluan  masyarakat. Madrasah  bisa  memberikan  bantuan  berupa  fasilitas  kepada  masyarakat untuk  keperluan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  tersebut.  Sehingga masyarakat  tidak  bersusah  payah  dalam  penyewaan  tempat  karena  di madrasah  yang  ada di  masyarakat  tersebut  sudah mau memberikan fasilitas tempat untuk menunjang keperluan masyarakat tersebut.
3)  Mendayagunakan  tokoh-tokoh  potensial  dalam  masyarakat  guna menunjang  pendidikan.  Misalnya  dalam  bentuk  penanaman  materi-materi yang  penting  bagi  siswa  dan  guru  merasa  kemampuannya  dibidang  materi itu  belum  menguasai  betul.  Sehingga  memerlukan  tokoh-tokoh  dalam masyarakat tersebut untuk membantu memberikan materi.
4)  Mengikutsertakan  madrasah  dalam  menunjang  pelaksanaan pendidikan,  yaitu  mengikutkan  warga  madrasah  dalam  pelaksanaan pendidikan  yang  ada  di  dalam  lingkup  madrasah  maupun  pelayanan pendidikan.  Selain  itu  masyarakat  dapat  berperan  serta  sebagai  sumber, pelaksana dan pengguna hasil.
b. Masalah Pengembangan Pendidikan di Indonesia
Secara singkat pendidikan merupakan produk masyarakat. Pendidikan  merupakan  proses  transmisi  pengetahuan,  sikap,  kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Pengertian ini, merupakan upaya yang dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan- kekuatan  masyarakat.  Segala  sesuatu  yang  dipelajari  hasil  interaksi  dengan orang  lain,  baik  di  rumah,  madrasah,  tempat  permainan,  pekerjaan  dan
sebagainya.  Segala  sesuatu  yang  diketahui  ternyata  adalah  hasil  hubungan timbal  balik  yang  telah  sedemikian  rupa  dibentuk  oleh  masyarakat  sekitar lingkungan.  Bagi  suatu  masyarakat,  hakikat  pendidikan  diharapkan  mampu berfungsi menunjang bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya.
Agar  masyarakat  dapat  melanjutkan  eksistensinya,  maka  diteruskan nilai-nilai,  pengetahuan,  keterampilan  dan  bentuk  tata  perilaku  lainnya kepada  generasi  muda.  Tiap  masyarakat  selalu  berupaya  meneruskan kebudayaan dengan proses adaptasi tertentu berdasarkan ciri masing-masing dengan  zamannya  kepada  generasi  muda  melalui  pendidikan,  atau  secara khusus  melalui  interaksi  sosial.  Dengan  demikian  fungsi  pendidikan  tidak lain  adalah  sebagai  proses  sosialisasi  (Nasution,  1999). 1 Dalam  pengertian sosialisasi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  aktivitas  pendidikan sebenarnya  sudah  dimulai  semenjak  seorang  individu  pertama  kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luarnya, yakni keluarga.

## B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
Dengan  adanya  kebijakan  baru  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah tentang Undang-Undang Otonomi Daerah  yaitu  Undang-Undang Nomor  22 tahun  1999  dan  kemudian  disempurnakan  dengan  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah,  berarti  bagi  setiap  daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan ini  juga  secara  otomatis  memberikan  kebebasan  bagi  pengelolaan pendidikan.  Perubahan  paradigma  pemerintah  dari  sentralisasi  ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pendidkan.
1 Nasution,  Arman  Hakim.,  [1999], “Perencanaan  dan  Pengendalian  Produksi”,
Guna Wijaya, Jakarta.
Demikian  juga  seperti  yang  disampaikan  Dirjen  Dikdasmen  bahwa penyaluran  aspirasi  serta  kontribusi  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan  Nasional (Propenas),  di  tingkat  kota/kabupaten  dinamakan  Dewan  Pendidikan  dan tingkat sekolah dinamakan Komite Sekolah (Depdiknas, 2002). Berdasarkan keputusan  Menteri  Pendidikan  Nomor  044/V/2002  tentang  pembentukan Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  maka  otonomi  sekolah  bermitra kerja  dengan  Komite  Sekolah.  Peran  Komite  Sekolah  pada  madrasah memberi  pertimbangan  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Di  samping  itu,  juga  berfungsi mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap pendidikan bermutu, melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung dan  menganalisa  aspirasi,  memberi  masukan,  mendorong  orang  tua  peserta didik  dan  masyarakat  berpartisipasi  dalam  pendidikan,  menggalang  dana masyarakat dan melakukan evaluasi.
Adapun peran Komite Sekolah pada Madrasah secara umum adalah:
1.  Pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency )  dalam  penentuan  dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung ( supporting agency ) baik  yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3.  Pengontrol  ( controlling  agency )  dalam  rangka  transparansi,  dan akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  di  satuan pendidikan.
4.  Mediator  ( mediator  agency )  antara  pemerintah  ( eksekutif )  dengan masyarakat di satuan pendidikan.
Masyarakat  dapat  memahami  fungsinya  untuk  mengawasi  dan membantu  madrasah  dalam  pengelolaan  termasuk  dalam  kegiatan pembelajaran.  Ada  hal  yang  perlu  diantisipasi,  yaitu  dengan  besarnya peranan  masyarakat  dalam  pengelolaan  madrasah  tersebut,  mungkin  dapat menimbulkan  rancunya  kepentingan  antar  madrasah,  orang  tua,  dan masyarakat. Untuk mencegah agar tidak terjadi kerancuan kepentingan antar madrasah, orang tua dan masyarakat, maka madrasah atau pemerintah daerah perlu merumuskan batas-batas peranan atau pembagian tugas masing-masing unsur  madrasah,  orang  tua  dan  masyarakat  secara  rinci,  jelas,  dan  tegas, sehingga  unsur  tersebut  dapat  melaksanakan  fungsi  dan  tugas  masing- masing dalam pengelolaan madrasah (Sanaky, 2003). 2

## a. Beberapa Permasalahan Pada Komite Sekolah di Madrasah
Keputusan  Mendiknas  Nomor  44/U/2002  tanggal  2  April  2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dan Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  dijelaskan  komite sekolah  adalah  mitra  sekolah.  Tugas  komite  sekolah  di  madrasah  pada dasarnya  mempunyai  empat  peran  yaitu,  memberikan  pertimbangan, memberikan  dukungan,  melakukan  pengawasan  dan  menjadi  mediator dengan masyarakat dan pemerintah.
Peran tersebut pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh pengurus komite sekolah di madrasah, namun belum optimal. Karena lembaga komite sekolah  di  madrasah  telah  ada  dan  dibentuk  setiap  madrasah  di  Indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah di madrasah terutama di daerah tertinggal masih  banyak  menghadapi  beberapa kendala. Ada beberapa masalah pokok
2 Sanaky. Hujair AH. 2003, Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia. Yogyakarta : Safria Insani Press.
yang  sering  ditemui  di  lapangan  tentang  komite  yang  akhirnya  perannya dikatakan belum optimal.
Permasalahan tersebut antara lain:
1. Masalah Pamahaman
Pemahaman  tentang  komite  sekolah  di  madrasah  sangat  beragam, tentang  perannya  belum  sepenuhnya  dipahami  apalagi  menjalankan  peran tersebut  secara  maksimal.  Proses  pembentukannya  pun  mungkin  belum berdasarkan  acuan  yang  ada.  Wakil  dalam  susunan  anggota  komite  juga belum  meluas  atau  belum  mengikut  sertakan  dunia  usaha  ataupun  dunia industri  di  sekitarnya.  Di  samping  itu  masih  langka  perwakilan  perempuan dalam  komite  sekolah.  Yang  sangat  fatal  lagi  komite  sekolah  di  madrasah belum mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite.
2. Masalah Budaya
Masalah  budaya  adalah  cara  berfikir  serta  bertindak  masyarakat terhadap  madrasah.  Pola  pikir  mereka  kebanyakan  menganggap  madrasah sebagai  lembaga  jasa  dan  masyarakat  sebagai  konsumen.  Madrasah  jual lulusan,  masyarakat  membayar.  Pola  pikir  lainnya  adalah  madrasah  bagi anak-anak  adalah  pilihan  masa  depan.  Dengan  demikian  masyarakat  yang mampu,  menyekolahkan  anaknya  di  sekolah  yang  berkualitas.  Apalagi  jika anaknya  mempunyai  prestasi.  Bagaimana  dengan  masyarakat  yang  miskin, jelas  madrasah  bukan  menjadi  prioritas  yang  utama,  madrasah  bukan merupakan  tanggung  jawabnya  sehingga  madrasah  mempunyai  urutan prioritas  di  bawah  ke  butuhan  utama  (makan,  papan,  sandang).  Pola  pikir terhadap  madrasah  masih  terbatas  pada  dukungan  dana  semata  (sangat minim  di  daerah  tertinggal).  Perubahan  budaya  ini  dperlukan  proses  yang sangat  panjang  agar  tuntutan  peran  komite  sekolah  di  madrasah  dapat optimal.
3. Masalah Pembinaan
Komite  sekolah  di  madrasah  yang  merupakan  lembaga  representatif masyarakat untuk madrasah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang  terakhir  adalah  Komite  sekolah  di  madrasah  sampai  saat  ini  lembaga tersebut, belum dapat berfungsi dengan baik.
4. Masalah Sosial Ekonomi
Belum  optimalnya  peran  komite  sekolah  di  madrasah  disebabkan juga  oleh  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  rendah.  Segala  upaya yang  dilakukan  oleh  masyarakat  masih  difokuskan  mencari  solusi  ekonomi rumah  tangga,  sehingga  walaupun  terlibat  dalam  kepengurusan  komite, partisipasinya belumlah optimal dianggap sebagai beban sampingan, apalagi didalam komite bersifat sukarelawan. Masalah kemiskinan itu sendiri sudah menyulitkan  mereka  untuk  terlihat  dalam  komite  sekolah  pada  madrasah juga  menanggung  beban  karena  berbagai  ide  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan dan prasarana madrasah menjadi lamban.
Beberapa masalah di atas jika diperhatikan dan ditelusuri secara lebih operasional  banyak  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  dalam rangka  pemberdayaan  komite  sekolah  di  madrasah  diantaranya  adalah pemahaman  tentang  komite  sekolah  di  madrasah  belum  tersosialisasikan dengan  efektif  di  tengah  masyarakat.  Komite  sekolah  di  madrasah  yang dibentuk  di  era  reformasi  pada  hakekatnya  masih  sama  dengan  BP3  atau POMG. Di sisi lain banyak komite belum mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen  organisasi  komite  dengan  baik,  inisiatif  rendah,  ketergantungan kepada madrasah masih tinggi, termasuk menganggap tidak penting adanya anggara  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  bagi  sebuah  komite  sekolah  di madrasah.

## C.  EFEKTIFITAS  PERAN  SERTA  MASYARAKAT  DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  dengan  memberdayakan  dan meningkatkan  peran  masyarakat  yaitu  madrasah  harus  dapat  membina kerjasama  dengan  orangtua  dan  masyarakat,  menciptakan  suasana  kondusif dan  menyenangkan  bagi  peserta  didik  dan  warga  madrasah.  Itu  sebabnya paradigma  Menajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS)  mengandung  makna sebagai  manajemen  partisipatif  yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.
Dengan  demikian,  prinsip  kemandirian  dalam  MBS  adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan, dan hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai total quality management , melalui suatu mekanisme yang menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah  pada  satu  tujuan,  yaitu  peningkatan  mutu  dan  kesesuaian pendidikan  dengan  pengembangan  masyarakat.  Melihat  realitas  saat  ini terjadi seharusnya komite sekolah di madrasah yang merupakan representasi partisipasi masyarakat dalam praktik pendidikan dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.
Oleh  karena  itu  komite  sekolah  di  madrasah  yang  dibangun  harus merupakan  pengembangan  kekayaan  filosofis  masyarakat  secara  kolektif. Artinya,  komite  sekolah  di  madrasah  mengembangkan  konsep  yang berorientasi kepada penggunaan ( client model ), berbagi kewenangan ( power sharing  and  advocacy )  dan  kemitraan  ( patnership  model )  yang  difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
a. Persoalan Mutu Pendidikan
Persoalan  mutu  dan  kualitas  pendidikan  menjadi  perdebatan  yang tidak pernah sepi untuk dibicarakan. Selama ini persoalan mutu dan kualitas pendidikan  selalu  dihubungkan  dengan  perangkat  kurikulum,  sarana  dan prasarana,  serta  kinerja  guru,  peran  masyarakat  jarang  untuk  disentuh. Padahal jika dikaji lebih jauh maka masyarakat secara umum ataupun dalam bentuk  representasi  seperti  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  di madrasah  juga  bisa  memberikan  kontribusi  positif  dalam  meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Peran masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas  pendidikan  selama  ini  kurang  maksimal  dikarenakan  dua  faktor utama.
Pertama  adalah  tingkat  pemahaman  sebagian  dewan  pendidikan  dan anggota  komite  sekolah  di  madrasah  yang  masih  kurang  tentang  tugas pokok,  fungsi,  dan  peran  dalam  posisi  masing-masing.  Hal  tersebut  terlihat ketika  banyak  kegiatan  yang  dilakukan  masih  terbatas  pada  masalah  teknis seperti  pembangunan,  iuran  membayar  ujian,  buku,  dan  pengumuman kelulusan.  Padahal  jika  dipahami  peran  dewan  pendidikan  dan  komite sekolah  di  madrasah  dimulai  sejak  persiapan,  proses,  dan  evaluasi.  Selain persoalan  tugas  pokok,  dan  fungsi  pemahaman  tentang  paradigma pendidikan juga belum sama dan merata. Persoalan ini akan berakibat pada ketidakpekaan  dewan  pendidikan  dan  komite  sekolah  untuk  merespon perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan.
Kedua  adalah  hambatan  psikologis  yang  muncul  dari  madrasah. Hambatan  psikologis  ini  nampak  pada  tingkat  keterbukaan  madrasah terhadap perubahan yang ada diluar sangat kecil. Sekolah  madrasah seolah- olah  menjadi  lembaga  tersendiri  yang  terpisah  dari  masyarakat,  padahal output  dari  pendidikan  madrasah  akan  kembali  ke  masyarakat.  Madrasah merasa  memiliki  sistem  tersendiri  yang  hanya  bisa  dijalankan  oleh  mereka
sendiri.  Dampak  dari  hal  ini  adalah  ketika  ada  rapat  madrasah  dengan  para wali  murid  atau  komite  sekolah  di  madrasah  lebih  bersifat  mekanis, madrasah menyampaikan keputusan yang sudah jadi kepada wali murid atau komite. Padahal mengacu pada peraturan  yang ada, seharusnya forum rapat madrasah  dengan  wali  murid  atau  komite  sekolah  pada  madrasah  adalah forum  musyawarah  untuk  mendiskusikan  berbagai  hal  tentang  peningkatan kualitas pendidikan.
b. Madrasah dan Pemberdayaan Peran Masyarakat
Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  keberadaan  madrasah tersebut, dalam perkembangannya tidak pernah lepas dari probelmatika yang dihadapi.  Sebagai  suatu  inovasi  dalam  sistem  pendidikan  Islam,  ada beberapa problematika yang dihadapi oleh madrasah :
1.  Dengan  inovasi  struktur  dan  kurikulum  yang  diajarkan,  madrasah  seolah telah  kehilangan  akar  sejarahnya,  artinya  keberadaan  madrasah  bukan merupakan  kelanjutan  dari  pesantren,  meskipun  diakui  bahwa  pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan  dengan  sekolah  umum  karena  memiliki  muatan  kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai  pesantren  dengan  sistem  pendidikan  klasikal  yang  kemudian dikenal dengan madrasah diniyah.
3.  Muatan  kurikulum  yang  relatif  sama  dengan  muatan  kurikulum  di sekolah, menjadikan madrasah kurang memiliki jati diri sebagai lembaga yang mencetak ahli-ahli agama.
4.  Dengan  pengertian  beberapa  madrasah  yang  ada,  mengakibatkan berkurangnnya  peran  serta  masyarakat  terhadap  madrasah.  Ada  suatu
anggapan bahwa setelah dinegerikan, maka semua tanggungjawab berada pada pemerintah, sehingga masyarakat lepas sama sekali.
5.  Kendatipun  status  madrasah  sudah  disamakan  dengan  sekolah  umum,
namun  dalam  realitasnya  keberadaan  madrasah  tetap  dianggap  sebagai pendidikan  kelas  dua,  baik  dari  segi  kualitas  akademik,  maupun  sarana dan dan prasarana.
Sering  dengan  perkembangan  dan  tuntutan  masyarakat  terhadap otonomi  daerah,  maka  sebagian  besar  urusan  pemerintah  akan didesentralisasikan  kepada  daerah  setempat.  Di  antara  urusan  yang didesentralisasikan adalah masalah pendidikan. Untuk menunjang suksesnya pendidikan  berbasis  masyarakat,  maka  peranan  masyarakat  sangat  besar sekali.  Masyarakat  sebagai  obyek  pendidikan  sekaligus  juga  akan  menjadi subyek  pendidikan.  Sebagai  obyek  pendidikan,  masyarakat  merupakan sasaran  garapan  dari  dunia  pendidikan  dan  sebagai  subyek  pendidikan, masyarakat  berhak mendesain  model pendidikan  sesuai  dengan potensi dan harapan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  setempat.  Lebih  dari  itu  sebagai subyek  pendidikan,  masyarakat  juga  bertanggungjawab  terhadap  prospek, termasuk dana pendidikan.
Ada  beberapa  bentuk  peran  serta  masyarakat  dalam  menunjang keberhasilan otonomi dalam bidang pendidikan, antara lain :
1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan.
3.  Pengadaan  dan  pemberian  tenaga  ahli  (guru  tamu,  peneliti,  dan sebagainya).
4.  Pengadaan/penyelenggaraan  program  pendidikan  yang  belum diadakan oleh sekolah.
5.  Pengadaan  bantuan  dana;  wakaf,  hibah,  pinjaman,  beasiswa  dan sebagainya.
6.  Pengadaan  dan  pemberian  bantuan  ruang,  gedung,  tanah  dan sebagainya.
7. Pemberian bantuan buku-buku pelajaran.
8. Pemberian kesempatan untuk magang/latihan kerja.
9. Pemberian bantuan manajemen pendidikan.
10.  Bantuan  pemikiran  dan  pertimbangan  dalam  menentukan kebijakan pendidikan.
11. Kerjasama dalam penelitian dan sebagainya.
Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program  pembangunan.  Hal  itu  sesuai  pula  dengan  hak  masyarakat  dalam pendidikan  yaitu  mereka  dapat  berperan  serta  dalam  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

## c. Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Agama
Berdasarkan  pada  tantangan  yang  dihadapi  pendidikan  agama  dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, maka bentuk-bentuk peranan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan agama adalah sebagai berikut:
1. Revitalisasi dan reorientasi pendidikan agama di keluarga.
Anggota  keluarga  yang  terdiri  dari  individu-individu  masyarakat, memiliki  peranan  yang  strategis  dalam  memberikan  penguatan  terhadap pendidikan  agama.  Tanggung  jawab  orang  tua  dalam  memberikan pendidikan  agama  terhadap  anggota  keluarga  akan  memberi  dampak  yang paling  nyata  dalam  peningkatan  pendidikan  agama,  dengan  contoh  suri teladan  yang  baik  dalam  perilaku  keagamaan  keluarga,  akan  lebih  efektif
dalam  proses  pencapaian  tujuan  pendidikan  agama,  yaitu  menjadikan peribadi yang sempurna berkeperibadian islami.
Di  tengah-tengah  terjadinya  disfungsi  keluarga  sebagai  lingkungan pendidikan  partama  dan  utama,  adalah  peranan  nyata  anggota  masyarakat saat  ini  untuk  mengembalikan  fungsinya  sebagai  “madrosatul  ula”.  Fungsi- fungsi  anggota  keluarga  harus  kembali  mendapat  penguatan,  apakah  itu sebagai  ayah,  ibu  maupun  anak,  yang  merupakan  lingkungan  terkecil  dari suatu masyarakat.
2.  Pembiayaan,  pemberian  bahan  dan  sarana  pendidikan  agama  dan keagamaan.
Salah  satu  peluang  untuk  peran  serta  masyarakat  dalam meningkatkan  pendidikan  agama  dan  keagamaan  adalah  dalam  hal pembiayaan  pendidikannya.  Sebagaimana  dimaklumi  bahwa  terutama pendidikan  formal  yang  bercorak  keislaman  yang  dibawah  naungan Kementerian  Agama  RI  seperti:  RA,  MI,  M.Ts,  MA  atau  sejenisnya  masih cukup memperihatinkan, apabila dibandingkan dengan pendidikan umum di bawah  naungan  kemendiknas  RI,  rata-rata  pembiayaan  satuan  pendidikan agama  ( unit  cost )  tersebut,  hanya  38%  yang  ditanggung  pemerintah, selebihnya  (62  %)  masih  ditanggung  anggota  masyarakat  (orang  tua)  .  Hal tersebut  menunjukkan  contoh  konkret  peran  serta  masyarakat  sekaligus kemandirian  madrasah  yang  harus  dipertahankan  sekaligus  ditingkatkan. Peran  serta  masyarakat  juga  dapat  berupa  wakaf  tanah  untuk  penambahan bangunan  madrasah,  sarana  penunjang  pendidikan  agama,  seperti  masjid madrasah,  dan  sarana  penunjang  lainnya.  Sebagaimana  pernah  dilakukan pula  oleh  masyarakat  pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Harun  Ar-Rasyid, dimana  sarjana  Baitul  Hikmah  melakukan  gerakan  wakaf  tanah  untuk fasilitas  pendidikan,  seperti  perpustakaan,  dll.  Wakaf  pada  asalnya  adalah
bertujuan  mengekalkan  yang  asal  dan  memanfaatkannya  untuk  kebaikan, atau harta yang dapat digunakan hasilnya tetapi asalnya kekal.
3. Penguatan Learning Society dalam pendidikan agama.
Salah satu sarana potensial dalam penguatan learning society adalah Masjid,  Musholla,  Langgar  dan  sejenisnya.  Dapat  dipastikan  hampir  tiap RW memiliki Masjid atau Musholla, yang secara umum mempunyai jama’ah masing-masing  (yang  terdiri  dari  anggota  masyarakat).  Masjid  telah berfungsi  sebagai  tempat  belajar  masyarakat  untuk  meningkatkan  wawasan keagamaan/keislaman.  Pusat-pusat  pembelajaran  masyarakat  tentang  agama telah  berdiri  di  Masjid  selama  berabad-abad  sehingga  sampai  sekarang. Namun di era teknologi informasi global hampir seluruh lapisan kehidupan, seperti  tradisi  mengaji  di  masjid,  musholla  dan  langgar  pada  saat  ini berkurang. Jutaan mata masyarakat muslim yang biasa belajar agama selepas shalat magrib sambil menunggu shalat isya. Sekarang telah beralih di depan televisi, menonton sinetron dan atau jalan-jalan ke mall.
4. Berpartsipasi aktif dalam komite sekolah di madrasah.
Salah satu sarana untuk  berperan serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama adalah masyarakat dapat berperan aktif di komite sekolah di madrasah sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat dapat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan  yang  meliputi  perencanaan,  pengawasan  dan  evaluasi  program pendidikan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan agama.
5.  Mendorong  dan  mendukung  semua  program  pendidikan  agama  di madrasah.
Peran  serta  masyakat  untuk  meningkatkan  pendidikan  agama  juga dapat dilakukan dengan mendukung semua kebijakan madrasah yang terkait peningkatan  mutu  pendidikan  agama,  baik  melalui  program  kurikuler,
misalnya  adanya  jam  tambahan  khusus  jam  pelajaran  agama  (Membaca Alqur’an  setiap  hari  pada  awal  pembelajaran,  seperti  di  Al-Azhar,  dan Islamic Fullday School, atau beberapa sekolah umum lainnya, membiasakan berbusana muslim di sekolah umum, juga dapat mendukung dalam program ekstrakurikuler, seperti Studi Islam Intensif, Pesantren Kilat, dll.
6.  Mendirikan  dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan  agama  yang berbasis mutu.
Diakui  atau  tidak,  lembaga  pendidikan  agama  Islam,  secara  umum masih  dianggap  lembaga  pendidikan  nomor  dua  jika  dibandingkan  dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Dan hal ini pula yang menjadi keprihatinan para  pengamat  pendidikan  islam.  Maka  salah  satu  peran  serta  aktif masyarakat  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  agama  adalah  dengan mendirikan  dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan  agama  yang  berbasis mutu.
Untuk  menjadikan  lembaga  pendidikan  agama  dan  keagamaan seperti madrasah yang bermutu, maka menurut Afifuddin aspek-aspek suatu madrasah  dipersyaratkan  mempunyai  standar  mutu  pula,  antara  lain  aspek administrasi  dan  manajemen,  aspek  Ketenagaan,  aspek  kesiswaan,  aspek kultur belajar, aspek sarana dan prasarana.

## C. PENUTUP
Peran  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  peningkatan  mutu pendidikan  madrasah,  didalam  UU  Sisdiknas,  pendidikan  harus  dilakukan secara demokratis dengan melibatkan peran masyarakat dalam semua proses pendidikan  dari  awal  sampai  akhir.  Partisipasi  merupakan  proses eksternalisasi  individu.  Bagi  madrasah  partisipasi  masyarakat  dalam
pembangunan  pendidikan  adalah  kenyataan  objektif  yang  dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subjektif orang tua siswa.
Secara garis besar peningkatan peran masyarakat dalam pemberdayaan  dan  peningkatan  pendidikan  keagamaan  dapat  melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan yang  dikenal  MBS  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  pengembangan manajemen  yang  lebih accountable ,  baik  dari  segi  keuangan  maupun organisasi  pendidikan  itu  sendiri.  Melalui  peningkatan  ini,  sumber-sumber finansial  masyarakat  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  lebih  efisien untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Begitu juga dari  segi  organisasi,  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam pengembangan  pendidikan  yang  berkualitas,  yang  pada  gilirannya  akan mendorong  perkembangan  madrasah  dan  lembaga-lembaga  pendidikan islam  lainnya  yang  menghasilkan  output  yang  berparadigma  keilmuan komprehensif, yakni pengetahuan umum dan agama.
Diakui  atau  tidak,  lembaga  pendidikan  agama  Islam,  secara  umum masih  dianggap  lembaga  pendidikan  nomor  dua  jika  dibandingkan  dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Hal ini pula yang menjadi keprihatinan para pengamat  pendidikan  islam.  Maka  salah  satu  peran  serta  aktif  masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan agama adalah dengan mendirikan dan mengembangkan  lembaga  pendidikan  agama  yang  berbasis  mutu. peningkatan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber-sumber belajar lain yang dapat dalam masyarakat, sehingga sistem pendidikan Islam tidak  terpisah,  atau  menjadi  bagian  integral  dari  masyarakat  muslim  secara keseluruhan.

## DAFTAR RUJUKAN
Depdiknas. 2002. Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah . Jakarta : Ditjen Dikdasmen.
Hasbullah. 2011. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan . Jakarta: Rajawali Pers
http://harmadi-derasid.blogspot.com/2009/01/peran-serta-masyarakat-dalam- pendidikan. diakses 19 Juli 2014 .
I  Nyoman  Temon  Astawa.  2017. Memahami  Peran  Masyarakat  Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
Imron,  Ali.  2002. Kebijaksanaan  Pendidikan  Di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Malayu  Hasibuan.  2012. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  PT. Bumi Aksara
Nasution, Arman Hakim., [1999], Perencanaan dan Pengendalian Produksi.
Jakarta: Guna Wijaya.
Pidarta, Made. 1997. Landasan Pendidikan . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Peraturan  Pemerintah  No  19  tahun  2005  tentang  Standar  Pendidikan Nasional.
Sam  M.  Chan  dan  TutiT.  Sam.  2005. Kebijakan  Pendidikan  Era  Otonomi Daerah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sanaky.  Hujair  AH.  2003. Paradigma  Pendidikan  Islam  Membangun Masyarakat Madani Indonesia . Yogyakarta: Safria Insani Press.
Siti  Irene  Astuti  Dwiningrum.  2011. Desentralisasi  dan  Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharsimi  Arikunto;  2013. Manajemen  Pendidikan .  Yogyakarta  :  Aditya Media.