Problematika  Pertimbangan  Hakim  atas  Putusan  Perdamaian  pada Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  Ditinjau  Aspek  Kepastian Hukum
Anwar Hafidz Amrullah 1 , Leona Triyani NF 1 , Nyulistiowati Suryanti 1 , Deviana Yuanitasari 1 1 Universitas Padjajaran, Indonesia
anwarhafidz29@gmail.com

## Abstrak
Permohonan Kewajiban  Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh  debitur Pengadilan Niaga dikarenakan  debitur  tidak  mampu  membayar  utangnya  dengan  tepat  waktu,  dengan mengajukan  perdamaian  sebagai  upaya  pencegahan  kepailitan,  yang  prosedur  pengajuan PKPU  harus  mengacu  pada  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004  yang  problematikanya terdapat pada putusan nomor Putusan 647/k/Pdt.sus-Pailit/2021. Penelitian ini menganalisa pertimbangan  hakim  atas  putusan  perdamaian  (homologasi)  pada  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang yang  bertujuan untuk  mencegah  kepailitan ditinjau  dari berbagai aspek hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan mengkaji hukum  positif  dan  peraturan  perundang-undangan,  spesifikasi  penelitian  ini  deskriftif analisis  yaitu  memberikan  gambaran  terhdap  objek  penelitian  sehingga  adanya  gambaran baru  dan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  keperpustakaan  dan  bahan  hukum yang  digunakan  yaitu  primer,sekunder  dan  tersier.  Hasil  penilitan  dan  pembahasan  ini menunjukan  prosedur  pengajuan  Permohonan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  seluruhnya diatur didalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 dan problematik yang menarik  terdapat pada  Putusan  647/k/Pdt.sus-Pailit/2021  yang  dimana  pertimbangan  memutuskan  untuk membatalkan  putusan  perdamaian  (homologasi)  tersebut  dikarenakan  terdapat  pada  cacat prosedur yang seharusnya kreditur berhak mengajukan PKPU yaitu lembaga keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan pihak debitur adalah perusahaan asuransi menyebabkan kepastian hukum yang tidak jelas sehingga Hakim Agung membatalkan putusan perdamaian tersebut
Kata Kunci : Pengesahan Perdamaian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Homologasi Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Di  masa  globalisasi  dan  persaingan  komersial  yang  ketat  ini,  banyak  organisasi menghadapi  kesulitan  dan  ancaman  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari-hari.  Jika perusahaan  tidak  dapat  memenuhi  janji  pembayaran  utangnya.  Hal  serupa  juga berdampak  pada  badan  hukum,  jika  suatu  perusahaan  dinyatakan  pailit  maka  seluruh badan di dalam perusahaan tersebut akan kehilangan kendali atas aset perusahaan yang berisiko terhentinya proses produksi, kurva penawaran dan permintaan perusahaan secara  keseluruhan  akan  terpengaruh.  berbagai  barang.  Namun,  kecil kemungkinan  korporasi  akan  menghentikan  produksinya.(Pailit  et  al.,  2017) Kelangsungan  usaha  yang  terjaga  dapat  membantu  upaya  penyelesaian  pembayaran kepada  Kreditur.  Mengingat  Debitur  tetap  bisa  menjalankan  usahanya  untuk mendapatkan pendapatan dari usahanya

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
dan dari keuntungan usahanya inilah debitur dapat membayar sebagaian atau seluruhnya utang kepada kreditur(Muhammad Nafis,2023)
Kepailitan dalam pengertian Undang-undang Kepailitan adalah perampasan secara umum  seluruh  harta  kekayaan  debitur  pailit  yang  pengurusan  dan  penyelesaiannya dilakukan  oleh  pengurus  di  bawah  pengawasan  Hakim  yang  telah  ditentukan  undang- undang(Kartoningrat  dkk,2018).  Permasalahan  kebangkrutan  selalu  menimpa  baik kreditur    maupun  debitur,  serta  karyawan    perusahaan  yang  terlibat  dalam  pemutusan hubungan  kerja.  Dalam  arti  luas,  kebangkrutan  mempunyai  dampak  yang  besar  dan penting  terhadap  perekonomian  suatu  negara.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kerugian ekonomi  dan  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  negara-negara  yang  terkena  dampak. Kerugian  ini  disebabkan  oleh  banyaknya  perusahaan  yang  menghadapi  risiko  tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur.(Kheriah,2013)
Untuk mencegahnya Perusahaan mengalami Pailit dalam kelangsungan usahanya, Pemerintah telah mengubah banyak UU, seperti UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (UUKPKPU).  Meskipun  demikian,  hasil yang  diharapkan  dari  perubahan  yang  dilakukan  masih  belum  dicapai.  Kreditor  bukan satu-satunya  pihak  yang  menghadapi  masalah  ketika  utang  tidak  dibayar.  Selain  itu, peminjam biasanya mengalami masalah keuangan yang lebih parah, terutama jika tingkat suku  bunganya  sangat  tinggi.  PKPU  memfasilitasi  perundingan  untuk  penyelesaian sengketa  keuangan  secara  damai.  Selain  itu,  langkah  ini  akan  melindungi  debitur  dari salah  satu  bahaya  keuangan  yang  biasanya  dihadapi  oleh  dunia  usaha:  meningkatnya krisis keuangan kreditur(Liem Tony Dwi Soelistyo & Dipo Wahjoeono, 2022).
Undang-Undang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang merupakan  produk  hukum  nasional  yang  menjawab  kebutuhan  masyarakat  dan pembangunan  hukum.  Pada  tanggal  18  Oktober  2004,  diundangkan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU)  yang  dijadikan  dasar pengaturan  hubungan  antara  kreditur  dan  debitur  dunia  usaha.(Fajri  dkk,2022) Ketentuan  PKPU  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  berada  dalam  satu  kesatuan  dengan kepailitan.  Akan  tetapi,  setelah  Krisis  Moneter  di  Indonesia,  maka  Pemerintah merubahnya  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  tahun    1998  yang  kemudian ditetapkan oleh DPR menjadi UU No. 4 tahun 1998 dan kemudian diganti menjadi UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. (Imanuel,2021)
Indonesia  telah  lama    memiliki  peraturan  yang  mengatur  tentang  kebangkrutan dan penundaan pembayaran utang. Faktanya, hampir setiap negara mempunyai peraturan mengenai  kepailitan,  misalnya  saja  Malaysia  dan  Singapura  mempunyai  undang-undang kepailitan, Inggris mempunyai Undang-undang Kepailitan tahun 1986, dan Indonesia juga mempunyai  peraturan  mengenai  masalah  kepailitan,  khususnya  undang-undang kepailitan.  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Kebangkrutan  ini  timbul  karena  adanya  permasalahan utang  dan  tagihan  antara  debitur  dan  kreditur.  Apabila  seorang  debitur  lalai  dalam memenuhi  kewajibannya    membayar  utangnya  kepada  para  krediturnya  (minimal  dua kreditor) pada saat utang tersebut jatuh tempo, maka debitur tersebut dapat dinyatakan pailit.  Menurut  Man  S.  Sastrawidjaja,  kebangkrutan  mengacu  pada  keadaan  dimana debitur  tidak  mampu  membayar  utangnya.  Kepailitan  adalah  suatu  keadaan  dimana utang-utang  tidak  lagi  dibayar  dan  dapat  terjadi  karena  sebab-sebab  sebagai  berikut: (Anita Dkk,2017)
1. Kebangkrutan 2. Tidak mau membayar Apabila suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka  perusahaan  dapat  meminta  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  (PKPU) berdasarkan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan
Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  UU  Kepailitan).    dapat melakukannya. Padahal,  undang-undang kepailitan bertujuan untuk melindungi kreditor yang  berupaya  memperoleh  hak  membayar  utangnya  melalui  asas  yang  adil,  cepat, terbuka, dan efektif. Bahkan, undang-undang ini  juga dapat dijadikan tameng agar debitur dapat memenuhi kewajibannya tanpa melanggar hukum.(Hari Agus Santoso,2021) Dalam PKPU suatu hal dilakukan Debitur agar tetap melangsungkan usahanya dan memenuhi  kewajiban  kepada  Kreditur  untuk  melunasi  utang  dapat  dilakukan  upaya perdamaian,  menurut  Pasal  265  UU  No.  37  Tahun  2004  mengatur  perdamaian  dalam rangka  penundaan  pembayaran  utang;  dengan  kata  lain,  Debitur  dapat  menawarkan perdamaian  kepada  Kreditur  baik  pada  saat  mengajukan  permohonan  penangguhan, maupun  sewaktu-waktu  setelahnya.(Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004 Pasa 265)  Apabila  rencana  perdamaian  ini  disetujui  dan  diterima  di  rapat  kreditor,  maka perdamaian ini mengikat semua kreditor(Sultan Remmy, 2008) Kreditor yang gagal bayar telah  menyebabkan  banyak  permohonan  PKPU,  sebuah  alternatif  dari  perlindungan kebangkrutan,  yang  dapat  bermanfaat  bagi  pihak-pihak  yang  mungkin  berisiko  karena kegagalan  debitur  untuk  membayar.  Sengketa  utang  melalui  proses  pengadilan.(Rai Mantili,2021)
Homologasi  adalah  persetujuan  perdamaian    hakim  berdasarkan  kesepakatan antara  debitur  dan  kreditor    untuk  mengakhiri  kepailitan.  Perdamaian  (akkoord)  pada masa  PKPU  ini    merupakan  tahapan  yang  paling  penting,  karena  dalam  perdamaian  ini debitur akan mengajukan  rencana perdamaiannya kepada kreditur.  Dalam perdamaian ini, dapat merestrukturisasi hutang debitur. Jika penyelesaiannya diterima oleh kreditur, maka PKPU  akan bubar menurut hukum.(Sunarmi,2019)
Apabila  usul  perdamaian  yang  diajukan  kreditur  diterima  sebagai  bagian  dari prosedur PKPU, maka debitur berhak mengajukan homologasi. Apabila PKPU diselesaikan melalui homologasi, yaitu disetujuinya usul perdamaian berdasarkan kesepakatan antara debitur  dan  kreditor  untuk  menutup  kepailitan,  maka  PKPU  tersebut  berakhir  demi hukum. Namun tetap perlu melihat apakah ada kemungkinan wanprestasi? dalam hal ini kegagalan  atau  tidak  dilakukan  kembali  prestasi  yang  seharusnya  dilakukan  hasil  dari kesepakatan perdamaian.(Ibid)
Terjadinya  permohonan  PKPU  seringkali  melibatkan  debitur  yang  tidak  mampu memenuhi  kewajiban  pembayaran  kreditnya  kepada  kreditur.  Namun  para  debitur tersebut mempunyai niat yang tulus untuk melunasi utangnya, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui cara damai. Tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan kepada dunia usaha  yang  mengalami  kesulitan  keuangan  karena  pandemi  untuk  melakukan restrukturisasi  dan  menjadi  lebih  stabil  secara  keuangan.  Sebagai  bagian  dari  proses PKPU, permohonan harus diajukan ke Pengadilan Niaga yang mempunyai yurisdiksi atas kepailitan  dan  penundaan  utang.  Kreditur  mengawali  proses  PKPU,  termasuk  mencapai kesepakatan rencana perdamaian melalui rapat kreditur. (Syahrul, 2021). Sistem hukum PKPU  dimaksudkan  untuk  membantu  debitur  merestrukturisasi  utangnya  tanpa mengajukan  pailit,  dan  salah  satu  komponen  utamanya  adalah  pengajuan  rencana perdamaian  dan  selanjutnya  diadopsi  oleh  kreditor.  Homologasi,  yaitu  pengesahan rencana  perdamaian  oleh  hakim,  menandakan  berakhirnya  PKPU  dan  menempatkan seluruh kreditur pada kewajiban yang mengikat.
Sebagaimana  dijelaskan  Gustav  Radbruch,  ada  dua  macam  kepastian  hukum: kepastian  hukum  dan  kepastian  di  dalam  atau  dari  hukum.  Peraturan  perundang- undangan yang efektif adalah  peraturan yang memberikan kepastian hukum yang tinggi kepada  warganya.  Agar  hukum  dapat  adil  dan  mempunyai  tujuan,  maka  hukum  harus memberikan  tingkat  kepastian  hukum.  Namun  apabila  peraturan  perundang-undangan memuat sebanyak-banyaknya undang-undang, maka akan ada kepastian hukum di dalam dan/atau  dari  UU  tersebut.  Sekalipun  undang-undang  tersebut  dibangun  berdasarkan
kerangka  rasional  dan  praktis,  namun  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  tampaknya bertentangan satu  sama lain. Tidak ada  terminologi yang ambigu  dalam undang-undang karena  didasarkan  pada  rechstwekelijkheid  (realitas  hukum  yang  sebenarnya).(Adriel dkk,2019)
Kelsen  mengartikan  hukum  sebagai  seperangkat  norma,  dimana  norma merupakan  penegasan  dengan  komponen  “seharusnya”  (atau  dassollen)  yang  wajib seperti  peraturan  dan  perundang-undangan.  Norma  merupakan  hasil  perbuatan  dan ciptaan  manusia  yang  disengaja.  Masyarakat  membutuhkan  undang-undang  yang memberikan standar umum yang harus diikuti dalam interaksi mereka satu sama lain dan dengan komunitas yang lebih luas. Norma-norma ini membatasi kemampuan pemerintah untuk  menghukum  warga  negaranya.  Kepastian  hukum  timbul  karena  adanya  aturan- aturan tertentu dan ditegakkannya aturan-aturan tersebut.( Ibid) Karena  suatu  peraturan  yang  dikembangkan  dan  disebarluaskan  dengan  pasti berlaku  secara  normatif  karena  mengatur  secara  logis  dan  eksplisit,  maka  jawaban terhadap kepastian hukum terletak pada dimensi normatifnya, bukan dimensi sosialnya. Suatu  sistem  normatif  bersifat  jelas  apabila  tidak  menimbulkan  ambiguitas  (perbedaan penafsiran), dan suatu sistem normatif dikatakan logis apabila tidak bertentangan dengan sistem  normatif  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  beberapa  cara  untuk menyelesaikan konflik norma yang disebabkan oleh  ambiguitas peraturan: pengurangan norma,  konsesi  norma,  atau  distorsi  norma.  Yang  dimaksud  dengan  “kepastian  hukum” adalah  penerapan  hukum  yang  tidak  berubah,  tidak  ambigu,  tidak  berubah,  dan  tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif apa pun.( Ibid)
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  suatu  sistem  norma.    Norma  adalah pernyataan  yang  menekankan  pada  aspek  “seharusnya”  atau  “seharusnya”  dengan memberikan  beberapa  aturan  tentang  apa  yang  sebaiknya  dilakukan.    Norma  adalah produk dari tindakan sadar manusia.  Hukum yang memuat kaidah-kaidah umum menjadi pedoman  tingkah  laku  individu    dalam  masyarakat,  baik  dalam  hubungannya  dengan manusia  lain  maupun  dalam  hubungannya  dengan  masyarakat.    Aturan-aturan  ini berfungsi sebagai pembatasan terhadap kemampuan masyarakat untuk membebani atau mengambil  tindakan  terhadap  individu.  Adanya  aturan-aturan  tersebut  dan  penegakan aturan-aturan tersebut menciptakan kepastian hukum.(Agitha Dkk,2021)
Problematika  yang  timbul  dalam  pertimbangan  hakim  atas  putusan  homologasi PKPU adalah berkaitan dengan aspek-aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terhadap hukum dan kepentingan masing-masing pihak. Dalam menilai rencana perdamaian yang diajukan debitur, pengadilan juga harus memperhatikan asas itikad baik, proporsionalitas, dan  kesetaraan  kreditur.  Keputusan  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga  Jkt.  Pst. adalah  salah  satu  kasus  terkait  PKPU.  Dalam  perkara  ini,  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna, perusahaan  asuransi  jiwa,  menjadi  termohon  PKPU  dan  Lukman  Wibowo  sebagai pemohon PKPU. Karena perjanjian perkara asuransi antara pemohon dan tergugat tidak berfungsi  dengan  benar, maka  pemohon mengajukan  PKPU  ke  Pengadilan Niaga  Jakarta Pusat dengan tuduhan wanprestasi di pihak tergugat.
Perkara ini relevan untuk dikaji karena PKPU dapat dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian utang bagi debitur yang tidak mampu melunasi utangnya sehingga debitur terhindar  dari  permasalahan  kepailitan.  Setelah  rencana  perdamaian  PT  Asuransi  Jiwa Kresna  menanggapi  permohonan  PKPU  Lukman  Wibowo  diterima  Pengadilan  Niaga sebagai  perjanjian  damai,  maka  PKPU  pun  berakhir.  Namun  pihak  lawan  mengajukan banding  atas  putusan  PKPU  dan  sidang  Homologasi  tersebut  dengan  mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Putusan MA atas kasasi ini terdapat pada perkara nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Nelly, Anna Sanusi, Da Vida Nuraini, Siti Khalida, Tan Surjani, dan Jo Giok merupakan Pemohon dalam Kasasi ini sedangkan PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai Termohon.

## METODE
Penelitan ini menggunakan metode penulisan Hukum Normatif, dengan mengkaji peraturan  hukum  positif  dan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan.  Analisis deskriptif,  atau  proses  menjelaskan  atau  mendeskripsikan  objek  penelitian  melalui  data atau sampel untuk membentuk gambaran baru, menyempurnakan gambaran yang sudah ada,  atau  melakukan  kebalikannya,  menjadi  fokus  penelitian  ini.(Sugiyono,2009).  Kajian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahan hukum sekunder seperti buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian yang menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer, dan bahan  hukum  tersier  seperti  sumber  kasus  hukum  dan  interpretasi  hukum  lainnya, diperoleh dari penelitian kepustakaan.(Peter Mahmud,2009). Penelitian ini menggunakan pendekatan  analisis  kualitatif,  yang  memerlukan  ringkasan  data  secara  sistematis  dan menarik kesimpulan induktif untuk sampai pada gambaran holistik tentang solusi dunia nyata terhadap pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Hakim  menjaga  kepastian  hukum  dalam  memberikan  putusan  perdamaian (homologasi) pada PKPU
Pada  tahap  proses  ini,  hakim  ketua  atau  hakim  akan  mempertimbangkan  bukti- bukti  yang  diajukan  di  persidangan.  Diperlukan  analisa  yang  cermat  karena  sudut pandang  hakim  mempunyai  pengaruh  besar  dalam  menentukan  nilai  putusan  hakim ditinjau  dari  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  bagi  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Apabila  hakim  tidak  mengambil  keputusan  secara  menyeluruh,  baik,  dan teliti berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkannya
a.  Poin-poin  paling  sentral,  serta  premis-premis  atau  bukti-bukti  yang  tidak  dapat dibantah.
b.  Putusan  tersebut  dianalisis  secara  menyeluruh  dari  sudut  pandang  hukum,  dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan di persidangan.
c. Petitum Penggugat mengandung beberapa unsur yang masing-masing harus dievaluasi dan  diadili  secara  individual  sebelum  Pengadilan  dapat  memutuskan  apakah  gugatan dapat dikabulkan atau tidak.
Hakim  menjunjung  tinggi  kepastian  hukum  dalam  mengeluarkan  putusan perdamaian  (Homologi)  terhadap  PKPU  dengan  mengacu  pada  persyaratan  peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; namun,  kepastian  ini  harus  dapat  diubah  demi  kepentingan  memberikan  keadilan.  Ada hubungan langsung antara struktur eksistensi seseorang dengan tatanan sosial kepastian hukum.  Tugas-tugas  yang  perlu  dilakukan  untuk  hidup  bermasyarakat.  Hakim memastikan bahwa seluruh rangkaian proses kepada putusan perdamaian (Homologasi), pasal  281  ayat  1  dan  2  UU  Kepailitan  yang  memberikan  kepastian  pemberian  putusan damai kepada PKPU yakni (Pasal 281 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
a.  persetujuan  dari  pemegang  sekurang-kurangnya  dua  pertiga  (2/3)  dari  tagihan  yang diakui atau diterima sementara dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat Kreditur sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280;
b.  Lebih  dari  lima  puluh  persen  (50%)  dari  Kreditor  yang  piutangnya  dijamin  dengan gadai, jaminan fidusia, pembebanan, hipotek, atau hak agunan atas benda lain hadir dan dengan pemungutan suara, yang bersama-sama mewakili paling sedikit dua pertiga (2/3) dari seluruh tagihan. dari Kreditor, atau kuasanya.
c. Para kreditur yang tercantum pada ayat (1)(b) di atas akan menerima jumlah yang lebih rendah antara nilai agunan atau nilai riil pinjaman yang dijamin dengan hak agunan atas
harta benda jika mereka tidak menyetujui parameter rencana penyelesaian. Penerimaan usulan  perdamaian  melalui  pemungutan  suara  tunduk  pada  pembatasan  Pasal  152  dan 153.
Adanya kesepakatan perdamaian di kedua pihak yaitu debitur dan kreditur pada PKPU  membuat  kesempatan  debitur  untuk  melunasi  hutang-hutang  kepada  kreditur, Setelah  proses  PKPU  mencapai  perdamaian  atau  proposal  perdamaian  yang  diajukan debitor  telah  diterima,  debitor  tidak  lagi  menjalankan  PKPU.  Status  PKPUnya  telah berakhir  karena  tercapainya  perdamaian.  Karena  itu,  debitor  harus  melaksanakan kewajibannya dengan niat baik. perjanjian untuk mencapai perdamaian. Ini berarti bahwa setelah  persetujuan  damai,  debitor  sama  seperti  keadaan  normal  lagi.  Oleh  karena  itu, debitur  dapat  kembali  mengajukan  permohonan  pailit  atau  mengajukan  permohonan PKPU apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu yang menandakan keadaan keuangan debitur sudah kembali normal.(Syahrul dkk,2021)
kebiasaan  yang  terjadi  dalam  di  Indonesia,  akan  dipahami  kekuatan perdamaiannya PKPU sudah baik namun belum maksimal, hal ini disebabkan oleh banyak hal.  tentang pemanfaatan PKPU sebagai solusi permasalahan hutang dan utang. Menurut hasilnya  Dalam  wawancara  dengan  hakim  Pengadilan  Niaga  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat, bagian Persidangan PKPU dapat dihentikan dengan keputusan yang disetujui oleh hakim(Homologasi),  meski  ada  pula  yang  berakhir  dengan  kegagalan.  dan  kurang Pemahaman terhadap debitur dan kreditur dalam sistem PKPU selalu menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Perdamaian.( Y udi Kornelis,2016) Agar hukum dapat adil dan mempunyai tujuan, maka hukum harus memberikan tingkat  kepastian  hukum.  Namun  apabila  peraturan  perundang-undangan  memuat sebanyak-banyaknya undang-undang, maka akan ada kepastian hukum di dalam dan/atau dari  UU  tersebut.  Meskipun  undang-undang  tersebut  dibangun  berdasarkan  kerangka rasional dan praktis, namun terdapat ketentuan-ketentuan yang tampaknya bertentangan satu sama lain. Undang-undang ini dibuat dengan mempertimbangkan rechstwekelijkheid (situasi  hukum  yang  sebenarnya),  dan  tidak  ada  terminologi  yang  ambigu  di  dalamnya. Hukum  Kelsen  merupakan  seperangkat  norma  yang  menekankan  pada  aspek “seharusnya”  atau  das  sollen  dan  memuat  aturan  mengenai  apa  yang  harus  dilakukan. Norma ada karena kesengajaan perilaku manusia dan produk yang kita buat. Masyarakat membutuhkan  UU  yang  memberikan  standar  umum  yang  harus  diikuti  dalam  interaksi mereka satu sama lain dan dengan komunitas yang lebih luas.(Eva Puspita,2023)

## 2. Problematika Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perdamaian (Homologasi) Pada Penundaan  Kewajibaan  Pembayaran  Utang  Untuk  Mencegah  Kepailitan  Ditinju Aspek Kepastian Hukum
Problematika yang menurut kami menarik dalam pertimbangn hakim atas putusan perdamaian  (Homologasi)  Pada  PKPU  terdapat  pada  putusan  Nomor  Putusan 647/k/Pdt.sus-  Pailit/2021  berikut  fakta-fakta  hukum  isi  putusan  yang  terdapat  pada putusan  647/k/Pdt.sus-  Pailit/2021:  (Mahkamah  Agung,  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pail it/2021,” 2021. )
1.  Pada  putusan  Perakara  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga  Jkt.  Pst  hakim menjatuhkan  PKPU  Sementara  tertanggal  10  Desember  2020  terhadap  Debitur  yang diajukan oleh  kreditur (PT Asuransi Jiwa Kresna dan Lukman Wibowo sebagai Debitur terhadap Nelly,Anna Sanusi, Da Vida Nuraini,Siti Khalida Oesman,Tan Surjani dan Jo Giok sebagai kreditur perorangan.)
2. Menetapkan PKPU paling alam 45 Hari setelah putusan diucapkan pada putusan PKPU sementara  tersebut  majelis  hakim  menjatuhkan  putusan  PKPU  tetap  Pada  No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst tanggal 2021
3. mengabulkan PKPU tetap dalam 14 hari terhitung putusan di ucapkan
4.  Pada  tanggal  3  Februari  2021,  tim manajemen PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  melaporkan kepada hakim pengawas bahwa mereka telah menyetujui rencana perdamaian tersebut, sebagaimana  tertuang  dalam  perjanjian  perdamaian  antara  perseroan  dengan  kreditur tertanggal 10 Februari 2021.
5.  Untuk  memenuhi  syarat  pasal  285  ayat  1  Juncto  284  ayat  3  UU  No.  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  hakim  pengawas  merekomendasikan  agar  hakim mengukuhkan perjanjian perdamaian tertanggal 10 Februari 2021.
6.  Perjanjian  damai  tanggal  10  Februari  2021  antara  PT  Asuransi  Jiwa  Kresna  (Dalam PKPU) dengan para krediturnya telah dianggap sah dan mengikat hukum oleh hakim. 7.  Tetapkan  PN  Niaga  Jkt  Pst  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/Niaga  sebagai  Nomor  PKPU Karena supremasi hukum sudah tidak berlaku lagi
8.  Debitur/Pemohon  melalui  surat  kuasa  khusus  tertanggal  17  Februari  2021 mengajukan  banding  atas  putusan  Pengadilan  Niaga  PN  Jakarta  Pusat  dalam  Perkara Nomor  09  Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN  Niaga  Jakpus  juncto  389/  Pdt.Sus- PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst pada tanggal 18 Februari 2021.
9.  Bahwa  telah  dilakukan  kehati-hatian  untuk  memberitahukan  kepada  pihak  yang  sah mengenai  permohonan  kasasi  dan  keberatannya,  dan  bahwa  keduanya  diajukan  dalam waktu dan cara yang disyaratkan oleh kuasa hukum.
10.  Bahwa  berdasarkan  memori  kasasi  pemohon  meminta  hakim  agung  untuk membatalkan putusan PKPU daan menyatakan Debitor Pailit 11.  Permohonan  kasasi  ini  memuat  dukungan  perdamaian  secara  judex  facti  sehingga dapat diajukan berdasarkan ketentuan kepailitan dan PKPU Pasal 285.
12.  Putusan  homologasi  dalam  hal  ini  tidak  mungkin  diambil  tanpa  terlebih  dahulu mempertimbangkan Putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 20121. Permohonan homologasi dalam perkara ini didasarkan pada  Keputusan  Sementara.  PKPU  Nomor  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga  Jkt  Pst tanggal 10 Desember 2020, dan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt  Pst  adalah  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/  PN  Niaga  Jkt  Pst  tanggal  10  Desember  2020. Seharusnya  kasasi  ini  dipahami  sebagai  serangkaian  check  and  balances  atas permohonan PKPU.
13.  Setelah  menelaah  secara  mendalam  baik  putusan  PKPU  Sementara  tanggal  10 Desember  2020  maupun  putusan  PKPU  Tetap  tanggal  22  Januari  2021,  MA  akhirnya menilai penerapan HK dalam PKPU tidak tepat.
14. Sedangkan menurut Pasal 223 dan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian,  kreditur  dan  debitur  tidak  mempunyai  kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi.
15.  Pertama,  baik  Putusan  PKPU  Sementara  maupun  Putusan  PKPU  tetap  melanggar Pasal  223  dan  Pasal  2  ayat  (5)  UU  No.  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  PKPU karena  Pemohon  PKPU  dalam hal  ini  adalah  kreditur  perorangan  dan Termohon  PKPU adalah perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna.
16. dalam hal ini permohonan PKPU harus ditolak karena diajukan oleh seseorang atau suatu  lembaga  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  yang  dipersyaratkan  (berada  di bawah hukum).
17. Tidaklah tepat jika Judex Facti menafsirkan ketentuan yang mengatur tentang pihak yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi, seperti yang dilakukan baik dalam Putusan PKPU Sementara maupun Putusan PKPU Tetap dalam kasus  ini.  Ketentuan  tersebut  mengandung  norma  yang  jelas  yaitu  Otoritas  Jasa Keuangan.  Dan  ketiga,  Otoritas  Jasa  Keuangan  mempunyai  yurisdiksi  tunggal  atas permohonan PKPU dan permohonan pailit, yang diatur dengan peraturan tersendiri. 18.  Karena  permohonan  PKPU  diperiksa  dan  diadili  berdasarkan  ketentuan  umum undang-undang  di  luar  koridor  undang-undang  khusus  yaitu  UU  No.  37  Tahun  2004
tentang  Kepailitan  dan  PKPU,  faktanya  Judex  Facti  mendasarkan  pemeriksaan  dan putusannya pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kesalahan yang mendasar.
19.  Karena  kedua  putusan  yang  mendasari  permohonan  homologasi  perkara  ini  tidak tepat,  maka  Mahkamah  Agung  harus  menyatakan  semua  putusan  sebelumnya  dalam perkara a quo tidak sah. Baik versi sementara maupun final dari putusan ini dapat dilihat pada Keputusan PKPU Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., 10 Desember 2020
Putusan 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst ada beberapa kendala, berikut ini  adalah  baik  permohonan  PKPU  yang  diajukan  Lukman  Wibowo  maupun  rencana perdamaian yang diajukan PT Asuransi Jiwa Kresna menanggapi permohonan PKPU. telah disetujui  oleh  Pengadilan  Niaga.  perjanjian  damai,  agar  PKPU  terhenti.  Sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  dalam  pasal  285  ayat  1  Juncto  284  ayat  3  UU  No.37 Tahun 2004 kepailitan dan PKPU, hakim pengawas, tim pengurus, dan kreditur semuanya menyetujui  rencana  perdamaian  dan  perjanjian  perdamaian  ditandatangani  pada  10 Februari  2021.  Pendapat  kami  mengatakan  bahwa  perjanjian  perdamaian  tersebut seharusnya  tidak  sah  dan  tidak  mengikat  karena  yang  berhak  dalam  mengajukan  PKPU pada PT Asuransi Jiwa Kresna bukan kreditur perorangan melainkan lembaga keuangan hal ini yaitu OJK sebagaimana dijelaskan pada Pasal 223 Juncto Pasal 2 ayat 5 No.37 Tahun 2004 kepailitan dan PKPU Juncto UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK Juncto Pasal 50 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2011 UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian,
Kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  permohonan  PKPU  terhadap  pelaku perusahaan  asuransi  bukan  berada  pada  kreditur  atau  debitur,  melainkan pada  Menteri Keuangan.  Karena  Pemohon  tidak  mempunyai  kewenangan  (legal  standing),  maka permohonan PKPU seharusnya ditolak. Dalam hal aturan dalam ketentuan tersebut tidak jelas  dan  akibatnya  perlu  ditafsirkan,  maka  diperlukan  kebijaksanaan  hakim  untuk menafsirkan  ketentuan  tersebut.  Tidak  perlu  adanya  penafsiran  lebih  lanjut  di  pihak Hakim  karena  Menteri  Keuangan  mempunyai  kemampuan  untuk  mengajukan  PKPU kemudian berkonsultasi dengan kemampuan OJK.
Dan  hakim  berpendapat,  proses  pengajuan  permohonan  PKPU  melalui  undang-undang bersifat khusus, karena diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menurut  asas  lex  specialis  derogate  legi  generalis,  yang  harus  diperiksa  dan  dikirim. koridor  UU  No.  37,  sehingga  menimbulkan  cacat  pada  perjanjian  Homologasi,  dan Mahkamah  Agung  menyatakan  batal  demi  hukum  karena  akan  menimbulkan ketidakjelasan legal standing.
Dalam  kasus  hasil  homologasi  putusan  No.  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga Jkt.Pst  para  debitur  mengajukan  banding  kasasi  terhadap  hasil  persidangan  karena mereka  menganggap  putusan  tersebut  salah.  Mahkamah  Agung  menolak  permohonan kasasi karena setelah mengkaji fakta dan Putusan PKPU Sementara tanggal 10 Desember 2020  dan  Putusan  PKPU  Tetap  tanggal  22  Januari  2021,  ditemukan  Judex  Facti  dalam perkara PKPU salah menerapkan hukum. 1. Nelly dan kawan-kawan serta pembatalan SK PKPU  Tetap  No.  389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN  Niaga  Jkt.  Pst.  dan  Surat  Keputusan  PKPU Sementara No.389, keduanya dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Februari 2021. Berakhirnya banding yang di ajukan oleh termohon PKPU dalam hal ini Nelly dan kawan- kawan  mengakibatkan  termohon  dinyatakan  pailit  menimbang  dari  pertimbangan penjelasan hakim.

## KESIMPULAN
PKPU  merupakan  jalan  upaya  hukum  untuk  mencegah  kepailitan  suatu perusahaan dengan adanya PKPU Debitur dapat melakukan rekstrukturisasi utang kepada kreditur  namun  dalam  permohonn  PKPU  masih  terdapat  kesalahan-kesalahan  yang menjadi  problematik  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  pengesahan  perdamaian
(Homologasi) untuk kepastian hukum memperoleh sesuatu hasil dari PKPU sendiri. Hakim Agung  sudah  tepat  dalam  memutuskan  suatu  perkara  yang  berhubungan  dengan  PKPU yang  dapat  menciptakn  kepastian  hukum  yang  adil  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat khususnya para pihak. Hakim sebagai penegak keadilan dan tempatnya para pihak untuk mendapat keadilan diakibatkan suatu sengketa dalam mempertimbangkan putusan wajib memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  nilai  dan  tujuannya  sehingga putusan perdamaian dalam PKPU menciptakan kepastian hukum bagi para pihaknya.

## REFERENSI
Adriel  Michael  Tirayo  and  Yoefanca  Halim,  “Problematik  Definisi  Harta  Pailit  Untuk Mencapai  K epastian  Hukum  Dalam  Pelaksanaan  Kepailitan  Dan  PKPU,”  Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 6, no. 2 (2019)
Agitha  Putri  Andany  Hidayata  dan  Anita  Afrianab “ Penundaan  Pengesahan  Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum ” , Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 3, no 1, (2021) Ahmad  Firdaus  Syahrul,  “ Tinjauan  Hukum  Terhadap  Adanya  Hutang  Baru  Yang  Dimiliki Debitur  Yang  Timbul  Setelah  Dilakukan  Homologasi  Oleh  Pengadilan  Niaga  Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Dharmasisya 1, no. 3 (2021) Anita Afrianab  dan Rai Mantili “ Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia ” , De  jure Kajian Ilmu  Hukum, Volume 2 no.2,(2017)
Bagus  Sujatmiko  and  Nyulistiowati  Suryanti,  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Pada Perusahaan Terbuka Yang Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan,” Jurnal Bina Mulia Hukum 2, no. 1 (2017)
Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia” , Jurnal Selat Vol.4 No.1 (2016). Eva  Puspita  Sari, “Kepastian  Hukum  Terhadap  Proses  PKPU  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021,” Jurnal Hukum Magnum Opus 6, no. 1 (2023) Fajri  Luthfira  Isnaeni  Widhi,  Roberto  Sulandry  dan  Shera  Murty  Sari , ” Akibat  Hukum Terhadap  Putusan  Perdamaian  (Homologasi)  Terhadap  Putusan  Perdamaian (Homologasi)  Dalam  Kasus  KSP  Indosurya  Cipta Putusan  Nomor  66/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) ” ,Jurnal Ikamakum Volume 2 no.1(2022) Hari  Agus  Santoso, ” Perspektif  Keadilan  Hukum  Teori  Gustav  Radburch  Dalam  Putusan PKPU “ PTB ” , Jatiswara Vol 36 no.3 (2021) Imanuel Rivanda Sibagariang, ”Kepastian Huku m Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang(Studi  Putusan  No.20/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn.Medan  dan No.21/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn.Medan ” , Jurnal Darma Agung Volume 29 no.21(2021) Kartoningrat,  R.  B.,  &  Andayani, “ Mediasi  Sebagai  Alternatif  dalam  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. ” Halu Oleo Law Review Volume 2 nomor 1 (2018).
Kheirah, ” Independensi  Pengurus  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang(PKPU)  Dalam Hukum Kepailitan ” , Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No.2(2013) Liem  Tony  Dwi  Soelistyo, “Pr oblematika  Hukum  Proses  Permohonan  Penundaan Kewajibanpembayaran  Utang  Tetap  Oleh  Kreditor,” Maleo  Law  Journal  6,  no.  1
(2002)
Mahkamah Agung, “Hasil Analisis Penulis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus- Pailit/2021,” 2021.
Muhammad  Nafis, ” Analisis  Perjanjian  Perdamaian  Dalam  PKPU  Koperasi  Simpan  Pinjam Sejahtera  Bersama  (Studi  Putusan  Nomor  238/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst ” ,(2023)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana,Jakarta,(2009)
Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, “Penundaan Kewajiba n Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian   Utang   Piutang   Dalam   Kepailitan,” Aktual      Justice6,      no. 1      (2021) Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Alfabeta, Bandung, (2009) Sunarmi,  Bismar  Nasution  dan  Keizerina  Devi “ Homologasi  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Preventif Terjadinya Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung No.137K/Pdt.Sus-PKPU/2014 ” , Uss Law Journal Vol 2 no.2 (2019) Sutan Remmy Syahdeini, Hukum Kepilitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008). Syahrul  dan  Ahmad  Firdaus “ Tinjauan  Hukum  Terhadap  Adanya    Hutang  Baru  Yang Dimiliki Debitur Yang Timbul Setelah Dilakukan Homologasi Oleh Pengadilan Niaga Pada Penundaan Kewajiban P embayaran Utang.” Dharmasisya 1, no. 3 (2021) Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang Yudi Kornelis, “Harmonisasi Hukum T erhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ” Volume 4 no.1(2016)
Copyright Holder : © Anwar Hafidz Amrullah, et al., (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: