## Abstrak
Penelitian  ini  mengungkap  bagaimana  dua  surat  kabar lokal  di  Nusa Tenggara  Timur  (NTT) yakni SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express (Timex) membingkai konflik pasca pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya  (SBD).  Peneliti menggunakan metode analisis framing model Entman untuk melihat pembingkaian yang dilakukan dua media lokal ini dalam memberitakan konflik    pilkada Kabupaten  SBD.  Hal ini  berkaitan  dengan  bagaimana  SKH  Pos Kupang  dan Timex  menyeleksi isu, dan melakukan  penonjolan aspek tertentu dari isu, yang terkait dengan konflik tersebut. Dengan  analisis framing model Entman, peneliti menemukan dua frame besar yang mewakili SKH Pos Kupang dan Timex ketika membingkai peristiwa. Dua frame ini sejatinya memperlihatkan  bagaimana  peristiwa  yang  sama  dilihat  secara  berbeda  oleh  dua  media. SKH  Pos Kupang  yang  cenderung melihat  konflik sebagai  bentuk dari  kesengajaan  KPU  SBD sebagai  lembaga  resmi  penyelenggara  pemilu.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  menonjolkan fakta penggelembungan suara. Sebaliknya Timex, membingkai konflik yang merupakan bentuk dari  ketidakberdayaan  KPU  SBD  sebagai  penyelenggara  pemilu.  Ini  ditunjukkan  Timex dengan  menonjolkan kelalaian  KPU SBD  yang  hanya  menempatkan  dirinya  sebagai ” tukang rekapitulasi ” .  Dua  frame  ini  ditonjolkan  SKH  Pos  Kupang  dan  Timex  dengan  menggunakan perangkat penalaran tertentu guna  memperkuat basis pembenaran  masing-masing.
Kata Kunci  :  Frame, Analisis Framing, Berita, Konflik Pilkada

## Bertarung Makna Ala Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Dalam Surat Kabar Harian Pos
Kupang dan Harian Pagi Timor Express)
Oleh : Merlina Maria Barbara Apul 1

## Media Lokal dalam Konstelasi Politik
Konflik  pasca  pilkada  di  Kabupaten Sumba  Barat  Daya  sebagaimana  yang dilaporkan Harian Pagi Timor Express (Timex) edisi  31  Agustus  2013,  akhirnya  menelan korban jiwa. Dalam Headline artikel beritanya yang    berjudul  Pilbup  SBD  Makan  Korban, Harian  Pagi  Timor  Express  melaporkan peristiwa ini disebabkan oleh bentrokan yang terjadi  antar  pendukung  pasangan  calon.
Begitupun  dengan  Surat  Kabar  Harian  Pos Kupang  dalam  Headline  artikel  beritanya edisi  1  September  2013,  menggambarkan suasana Kota Weetabula di Kabupaten Sumba Barat Daya mencekam.
Mengambil judul Weetabula Mencekam, SKH  Pos  Kupang  melaporkan  bahwa telah  terjadi  saling  serang  diantara  dua kelompok  warga  yang  menyebabkan  tiga orang tewas.
1 Penulis merupakan Alumni di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
Laporan  dua  media  lokal  ini  pun diwarnai oleh  beragam statement politik pihak yang pro dan kontra dari kedua pasangan  bupati.  Mengingat    adanya  per- bedaan  ideologi  dengan  kelompok  yang berkepentingan  dalam  kedua  media  ini, tentunya berakibat pada pemaknaan realitas yang  berbeda  sehingga  mempengaruhi proses produksi teks berita
SKH Pos Kupang maupun Timex. Dalam konteks  peliputan  konflik  pasca  pilkada Sumba Barat Daya, baik Pos Kupang maupun Timex  mengemas  berita  dengan  beberapa cara,  seperti  meletakkannya  di  judul  berita (heading),  pada  foto,  keterangan  foto,  atau pada kalimat-kalimat pembuka berita (leads). Teknik  ini  dilakukan  untuk  membantu pembaca mengenali dengan cepat misi yang dikehendaki.
Apa  yang  dilakukan  SKH  Pos  Kupang
dan Timex menjawab bahwa pelaksanaan  pesta  demokrasi  apa  pun bentuknya  mulai  dari  pemilihan  presiden, gubernur, walikota hingga bupati, senantiasa akan  mendapat  tempat  di  media  massa. Dalam  konteks  lokal,  keterkaitan  pers  dan dunia  politik, khususnya  dalam  pelaksanaan pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  menjadi satu fenomena yang tak terpisahkan.
Menurut  Bourdieu,  sebagaimana yang diuraikan Dosi (2012 : 80) dalam buku- nya Media Massa Dalam Jaringan Kekuasaan, bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  wacana sebagai  arena  (field)  adalah  dalam  wacana itu  terjadi  pertarungan  atau  perjuangan antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau  kelas  sosial  yang  berbeda  untuk mempertegas dan memperlihatkan pengaruh serta  kekuatannya.  Hal  ini  membuat  media sebagai  arena  perang  simbolik  oleh  para elit  yang  berkepentingan.  Dimana  masing- masing  pihak  menyajikan  perspektif  untuk memberikan  pemaknaan  terhadap  suatu
persoalan  agar diterima oleh khalayak. Media dilihat  sebagai  forum  bertemunya  pihak- pihak dengan kepentingan, latar belakang dan sudut  pandang  yang  berbeda-beda.  Dalam konteks inilah mereka menggunakan  bahasa simbol atau retorika dengan konotasi tertentu yang umum-nya bermuara pada membenarkan tindakan  sendiri  dan  memburukkan  pihak lain.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  berita merupakan  fakta  media  vs    realitas  sosial. Berita  adalah  hasil  konstruksi  media  massa bukanlah  cerminan  dari  realitas.  Media tidaklah  mereproduksi,  melainkan  menen- tukan realitas melaui kata-kata terpilih.
Fenomena  ini  pun  dapat  dilihat  ketika media  massa  khususnya  media  cetak  lokal ikut  berkontribusi  terhadap  pelaksanaan pilkada di Maluku Utara. Mengambil peristiwa konflik  pilkada  Maluku  Utara  yang  berujung pada  tindak  anarkis  pendukung  pasangan calon  Abdul  Gafur-Abdurrahim  Fabanyo  dan Thaib Armain-Gani Kasuba, Delfiansah (2009 : xxvi) menyoroti netralitas dari dua SKH Lokal yakni  Mimbar  K ieraha  dan  Malut  Post. Dalam  penelitian  ini  didapati  Mimbar K ieraha lebih condong membahas tentang  calon  gubernur  pasangan  Thaib Armain-Gani  Kasuba,  sedangkan  Malut Post  sebaliknya  hanya  condong  membahas tentang  Abdul  Gafur-Abdurrahim  Fabanyo. Hal  ini  nampak  dari  simpang  siurnya pengumuman    hasil  pilkada  Maluku  Utara dimana  terdapat  dua  versi  yang  berbeda. Mimbar  Kieraha  mengklaim  kubu  Abdul Gafur  yang  memperoleh  suara  terbanyak sedangkan Malut Post dibagian iklan terdapat ucapan selamat  atas terpilihnya  Abdul Gafur dan  Abdurrahim  Fabanyo  sebagai  gubernur dan  wakil  gubernur  Maluku  Utara.  Menarik, karena  kejadian  tersebut  terjadi  pada  edisi hari, tanggal dan bulan yang sama.
Begitupun  saat  pemilihan  kepala daerah  walikota  dan  wakil  walikota

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
Surabaya  periode  2010-2014  yang  diwarnai perseteruan dua pasangan calon. Menurut  Abdullah  (2010  :  6),  putusan  MK yang  memenangkan  pasangan  Tri  dan Bambang  DH  (Ridho)  dikonstruksi  oleh  Jawa Pos  sebagai  keputusan  yang  mengejutkan. Dari  semua  fakta  dan  sumber  berita  yang dipilih  oleh  Jawa  Pos  lebih  menempatkan putusan  MK  sebagai  putusan  yang  janggal. Sedangkan  menurut  perspektif  Surya, putusan  MK  tersebut  tidak  dinilai  sebagai putusan  yang  janggal.  Dari  semua  fakta  dan sumber  berita  yang  dipilih  oleh  Surya,  lebih menempatkan  putusan  MK  sebagai  putusan yang  wajar,  karena  banyak  fakta  yang  dipilih Surya  sebagai  landasan  keluarnya  putusan tersebut.
Pada  akhirnya,  penelitian  yang mengangkat frame  pemberitaan  Surat  Kabar Harian  Pos  Kupang  dan  Harian  Pagi  Timor Express  terhadap  konflik  pasca  pilkada  di Kabupaten  Sumba  Barat  Daya,  ingin menegaskan  bahwa konflik  pemilihan kepala daerah  seolah  menjadi  kewajiban  bagi penyelenggaraan  proses  demokratisasi  di Indonesia  dan  oleh  karenanya  mendorong media  lokal  untuk  menampung  berbagai argumen dari para elite yang berkepentingan serta  kemajemukan  aspirasi  masyarakat lokal-komunitas.
Melihat peristiwa pilkada di Sumba Barat Daya  (SBD)  yang    berujung  pada  konflik  dan menuai  kontroversi  di  kalangan  masyarakat NTT  khususnya  SBD,  maka  menjadi  penting untuk  menakar  sejauh  mana  pendefenisian realitas  oleh  media  sebagai    pilar  keempat bagi  masyarakat.  Kecenderungan  politik SKH Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express yang  notabene  menjadi  patron  informasi bagi  sebagian  besar  masyarakat  NTT, kemudian  menjadi substansial untuk ditelaah lebih  jauh.  Bagaimana  sebenarnya  kedua media ini memainkan peran kekuasaan politik
dalam praktik wacananya, menjadikan frame pemberitaan  konflik  pilkada  SBD  merupakan kekuasaan yang tercetak.

## Media  dan  Berita  dalam  Paradigma Konstruksionis
Bila  dirunut  kebelakang,  menurut catatan Eriyanto (2005 : 13), konsep mengenai konstruksionisme  sendiri  diperkenalkan oleh    sosiolog  interpretatif,  Peter  L.  Berger. Bersama  Thomas  Luckman,    Berger  (dalam Eriyanto  :  15)  menyatakan,  realitas  tidak dibentuk  secara    ilmiah,  tidak  juga  sesuatu yang  diturunkan  oleh  Tuhan.  Tetapi  sebalik- nya,  realitas  itu  dibentuk  dan  dikonstruksi. Dengan  demikian,  realitas  berwajah  ganda atau  plural.  Apa  yang  diungkapkan  Berger ini  bagi    Eriyanto  (2005  :  16)  berarti,  setiap orang  yang  mempunyai  pengalaman, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau  sosial  tertentu,  akan  mempengaruhi bagaimana seseorang itu menafsirkan realitas sosial  dengan  konstruksinya  masing-masing.
Dalam  kaitannya  dengan  ilmu komunikasi,  pandangan  ini  menurut Penmann  (dalam  Elvinaro  dan  Anees,  2009  : 158),  menjadikan  tindakan  komunikatif  ber- sifat  sukarela.  Hal  ini  didasarkan  pada pembuat  komunikasi  adalah  subjek  yang memiliki pilihan bebas. Lebih lanjut menurut Penmann, konstruktivis memandang pengetahuan  adalahsebuah  produk  sosial dan  bersifat  konstekstual.  Produk  sosial  ber- arti    bukanlah  sesuatu  yang  objektif  melain- kan  merupakan  hasil  dari  interaksi  dalam kelompok  sosial.  Pengetahuan  ini  dapat ditemukan  dalam  bahasa,  melalui  bahasa itulah konstruksi  realitas tercipta.  Sementara pengetahuan  yang  bersifat  kontekstual berarti pengetahuan merupakan produk dari ruang dan waktu. Oleh karena nya dapat  terus berubah  sesuai  dengan  perkembangan zaman.

## Merlina Maria Barbara Apul Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
Ketika ditarik dalam konteks media dan proses produksi berita, berarti media bukan- lah  sekedar  saluran  yang  bebas,  ia  juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan  pandangan,  bias,  dan  pemihakan- nya.  Di  sini  media  dipandang  sebagai  agen konstruksi sosial yang mendefenisikan realitas. Bagi  Hamad  (2004  :  10)  pekerjaan  media pada  hakikatnya  adalah  mengkonstruksikan realitas.  Isi  media  adalah  hasil  para  pekerja media  mengkonstruksikan  berbagai  realitas yang  dipilihnya.  Disebabkan  sifat  dan  fakta- nya  bahwa  pekerjaan  media  adalah menceritakan  peristiwa-peristiwa,  maka seluruh  isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan  (constructed  reality). Pembuatan  berita  di  media  pada  dasarnya adalah  penyusunan  realitas-realitas  hingga membentuk  sebuah  cerita  atau  wacana yang bermakna.
Armando beranggapan (2011 : 3) bahwa lebih  dari  sekedar  fungsi  informasi, media  juga  menjalankan  fungsi  pemberi interpretasi dan mengkorelasikan masyarakat agar mengambil sikap bersama terhadap isu- isu yang diangkat media. Dalam kasus konflik yang  melibatkan  banyak  pihak  dalam masyarakat,  media  bisa  berperan  besar dalam  membangun  pemahaman  publik tentang konflik. Peran pengarah interpretasi dan  pembentuk  opini  umum  inilah  yang dalam  pandangan  paradigma  konstruksionis melihat media sebagai agen konstruksi sosial yang mendefenisikan realitas.

## Framing  dalam  Media  Massa  Hingga Pertarungan Simbolik
Sejatinya  konsep  framing  dalam  studi media  merupakan  bibit  baru  yang banyak  mendapat  pengaruh  dari  dimensi sosiologis  dan  psikologis.  Secara  sosiologis, menurut Ervin Goffman (dalam Siahaan, 2001
:  77),  konsep  frame  analysis  memelihara kelangsungan  kebiasaan  kita  meng- klasifikasikan,  mengorganisasi,  dan  meng- interpretasi  secara  aktif  pengalaman- pengalaman  hidup  untuk  dapat  memahami- nya.  Interpretasi  inilah  yang  disebut  frames, yang  memungkinkan  individu  dapat  me- lokalisasi,  merasakan,  mengidentifikasi,  dan memberi  label  terhadap  peristiwa-peristiwa serta informasi.
Sementara  itu  framing  dalam  konsep psikologis  dilihat  sebagai  penempatan informasi  dalam  konteks  yang  unik  sehingga elemen-elemen  tertentu  suatu  isu  mem- peroleh  alokasi  sumber  kognitif  individu yang  lebih  besar.  Eriyanto  (2005  :  72) menambahkan,  secara  psikologis  orang cenderung  menyederhanakan  realitas  bukan hanya  agar  terlihat    lebih  sederhana  dan dapat  dipahami  tetapi  juga  agar  mempunyai perspektif  tertentu.  Karenanya,  realitas  yang sama  bisa digambarkan  secara berbeda  oleh orang  yang  berbeda,  karena  setiap  orang memiliki  pandangan  dan  perspektif  yang juga berbeda.
Hingga  pada  akhirnya,  framing menentukan  bagaimana  realitas  itu  hadir dihadapan  pembaca.  Menurut  Entman (dalam  Eriyanto,  2005  :  69)  ada  dua  aspek penting  dalam  framing.  Pertama,  memilih fakta  atau  realitas.  Proses  memilih  fakta  ini didasarka  pada  asumsi,  wartawan  tidak mungkin  melihat  peristiwa  tanpa  perspektif. Dalam  memilih  fakta  ini  selalu  terkandung apa  yang  dipilih  (included)  dan  apa  yang dibuang (exluded).  Kedua, menuliskan fakta. Proses  ini  berhubungan  dengan  bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan  itu  diungkapkan  dengan  kata, kalimat  dan  proposisi  apa,  dengan  bantuan aksentuasi  foto  dan gambar  apa.  Bagaimana fakta  yang  sudah  dipilih  tersebut  ditekankan dengan  pemakaian  perangkat  tertentu.

## Merlina Maria Barbara Apul Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
Akibatnya,  aspek  tertentu  yang  ditonjolkan menjadi  menonjol,  lebih  mendapat  alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi  tertentu  dari  konstruksi  berita menjadi bermakna dan  diingat  oleh  khalayak (Eriyanto, 2005 : 70).
Nugroho  (1999  :  23)  menambahkan, dalam hubungannya dengan penelitian berita, framing  dapat  mengakibatkan  suatu peristiwa    yang  sama  menghasilkan  berita yang secara radikal berbeda apabila wartawan mempunyai  frame  yang  berbeda  ketika melihat  hal  tersebut  dan  menuliskan pandangannya  dalam  berita.  Oleh  Lippmann (dalam  Nugroho,  1995  :  23)  hal  ini  akan menyebabkan  terjadinya  dua  realitas  yakni ” realitas  yang  sesungguhnya ” dan ” realitas media ” .
Analaisis
framing memandang memandang  wacana  berita  sebagai semacam  arena  perang  simbolik  antara pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan pokok  persoalan  wacana.  Masing-masing pihak  menyajikan  perspektif  untuk memberikan  pemaknaan  terhadap  suatu persoalan agar diterima oleh khalayak. Dalam konteks  inilah  mereka  menggunakan bahasa-bahasa simbolik atau retorika dengan konotasi  tertentu  yang  umumnya  bermuara pada  membenarkan  tindakan  sendiri  dan memburukkan  pihak  lain.  Keputusan  atau kecenderungan  media  diantranya  juga dipengaruhi  oleh  sumber  elite  yang diwawancarai.
Menurut  Nugroho  (1999  :  27)  dampak perang simbolik ini bermacam-macam. Tidak jarang perang simbolik ini menghasilkan efek mendukung  yang  dalam  bentuk  konkritnya berupa  penggambaran  positif  mengenai  diri sendiri    dan  penggambaran  dengan  nada negatif  pihak  lawan  bicara.
Sebagai  arena  perang  simbolik  maka
framing  relevan  dibahas  dalam  konteks bagaimana media memahami masalah sosial. Peristiwa-peristiwa penting yang bersentuhan langsung  dengan  kepentingan  publik  selalu menarik  perhatian  masyarakat  dan  mem- fokuskannya  pada  problem  sosial  tertentu. Peristiwa  ini  umumnya  mendorong kalangan  media  untuk  menghadirkan  suatu diskusi  dimana  semua  pihak  dapat menyuarakan pendapat dan penafsirannya.
Hal  ini  berarti,  konsepsi  framing mengenai  penonjolan  aspek-aspek  tertentu dan  seleksi  isu,  tidaklah  membuat  suatu realitas  sosial  didefenisikan  bias,  melainkan sebagai  upaya  media  yang  menjadi  sarana pertarungan  para  elite  untuk  menyuguhkan pandangan  tertentu  agar  dapat  diterima publik.

## Framing  Model  Entman  dalam  Meng- ungkap Kecenderungan Ideologi Media
Konsepsi  framing,  oleh  Entman, digunakan  untuk  menggambarkan  proses seleksi  dan menonjolkan  aspek tertentu  dari realitas oleh  media. Framing dapat dipandang sebagai  penempatan  informasi-informasi dalam  konteks  yang  khas  sehingga  isu tertentu  mendapat    alokasi  lebih  besar daripada isu yang lain (Eriyanto, 2005 : 186). Dalam konsepsi   Entman (dalam Eriyanto, 2005 : 188),  framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan  defenisi,  penjelasan,  evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan  kerangka  berpikir  tertentu terhadap peristiwa  yang diwacanakan.
Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2005
:  189),    frame  berita  timbul  dalam  dua level.  Pertama,  konsepsi  mental  yang digunakan  untuk  memproses  informasi  dan sebagai  karakteristik  dari  teks  berita.  Kedua, perangkat  spesifik  dari  narasi  berita  yang dipakai  untuk  membangun  pengertian

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
mengenai peristiwa. Frame berita dibentuk dari  kata  kunci,    metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Pada titik ini,    titik  ini,  apa  yang  telah  diuraikan Entman menunjukan bahwa  frame media tidak  lain  mencerminkan  ideologi  yang dipegang  oleh  media  itu  sendiri.  Proses produksi berita  itu bagi  Hall sebagaimana yang  dikutip  Eriyanto  (2005  :  hal.136), bukanlah  sesuatu  yang  netral,  melainkan ada  bias  ideologi  yang  secara  sadar  atau tidak  sadar  tengah  dipraktik-kan  media. Disini,  lebih  lanjut  diurai  Hall  (dalam Eriyanto, 2005 : hal.136), media dipandang sebagai  agen  konspiratif  yang  menyem- bunyikan  fakta,  menampilkan  fakta  ter- tentu  yang  dikehendaki  dan  secara  sadar mengelabui khalayak.
Kesengajaan KPU vs Ketidaksengajaan KPU dalam Frame Konflik Pilkada SBD
Perhelatan  politik  lima  tahunan  di Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  (SBD) masih  menuai  kontroversi  di  tengah masyarakat.  Pasalnya,  pihak  KPUD kabupaten  SBD  yang  telah  menetapkan pasangan Markus  Dairo Talu-Dara Tanggu Kaha  (MDT-DT)  sebagai  Bupati  dan  Wakil Bupati  Sumba  Barat  Daya  terpilih periode  2013-2018,  terpaksa  menganulir keputusannya karena terbukti telah terjadi penggelembungan  13.000  lebih  suara. Peristiwa ini terjadi setelah kasus ini digiring ke  ranah  hukum  pidana  oleh  pasangan KONco  OLE  ATE  karena  merasa  dirugikan oleh KPUD SBD.
Peristiwa  ini  menjadi  menarik karena  sebelumnya  pihak  Mahkamah Konstitusi  (MK) tertanggal 29 Agustus 2013, menolak  permohonan  gugatan  pihak KONco  OLE  ATE  dengan  tidak  membuka
barang bukti berupa kotak suara sebanyak 144  buah  yang  diduga  kuat  sebagai  bukti kecurangan.  Hal  ini  menjadi  polemik karena hingga saat   ini di  Indonesia belum ada aturan UU  yang mengatur soal pleno ulang  atau  melakukan  peninjauan kembali  (PK)  terhadap  putusan  MK  yang bersifat  final    dan  mengikat  terhadap sengketa pilkada seperti dalam  kasus SBD.
Mengingat peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi, maka menjadi penting untuk  menakar  sejauh  mana  media  lokal NTT  membingkai  peristiwa  konflik  pasca pilkada  SBD,  khususnya  dua  surat  kabar terbesar  di  NTT  yakni  Surat  Kabar  Harian (SKH)Pos  Kupang  dan  Harian  Pagi  Timor Express.  Ini  didasarkan  dalam  setiap pemberitaannya  terdapat  sejumlah perbedaan  pengemasan  dan  frame  yang ditunjukkan keduanya
Dalam  konteks  peliputan  konflik pasca pilkada Sumba Barat Daya, baik Pos Kupang maupun Timor Express mengemas berita  dengan  beberapa  cara,  seperti meletakkannya  di  judul  berita  (heading), pada  foto,  keterangan  foto,  atau  pada kalimat-kalimat  pembuka  berita  (leads). Teknik  ini  dilakukan  untuk  membantu pembaca  mengenali  dengan  cepat  misi yang  dikehendaki  oleh  kedua  media  ini dalam pemberitaannya.
SKH Pos Kupang menurunkan berita terkait  konflik  pasca  pilkada  SBD terhitung dari edisi 11 Agustus 2013 hingga 05  Oktober  2011.  Sementara  Harian  Pagi Timor  Express  (Timex)  menyajikan pemberitaan  konflik  pasca  pilkada  SBD dengan  edisi  30  Agustus  2013  hingga  02 Oktober  2013.  Dari  keseluruhan  artikel berita  ini,  peneliti  mengelompokannya menjadi tiga kelompok berita yakni, berita tentang penyebab terjadinya konflik, berita

## Merlina Maria Barbara Apul Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
terkait dampak yang ditimbulkan dari konflik dan  berita  tentang  upaya  penyelesaian konflik  pasca  pilkada  Sumba  Barat  Daya. Pengelompokan  berita  dilakukan  peneliti untuk melihat dari berbagai peristiwa konflik pasca pilkada SBD yang ditampilkan dua surat kabar lokal ini dari angle yang berbeda-beda.
Berdasarkan  analisis  framing  model Entman, maka didapati, pertama,  penyebab terjadinya  konflik.  Bagi  SKH  Pos  Kupang, penyebab  terjadinya  konflik  disebabkan  oleh perampokan  suara  rakyat  oleh    KPU  SBD. Akibatnya,  ‘KPU  SBD  Penjahat  Demokrasi’ adalah  bingkai  inti  yang  dibangun  SKH  Pos Kupang    untuk  menggiring  pemahaman khalayak  melihat pemicu terjadinya konflik.
Aspek  lain  yang  digunakan  untuk mengukuhkan  bingkai  ini  yakni  dengan menonjolkan  sikap  penolakan  KONCO OLE  ATE  kepada  KPU  SBD  yang  mengajukan gugatan  ke  MK  melalui  lead-nya.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mendorong  pembaca agar  mulai    berpikir    bahwa  KPU  SBD  telah melakukan kecurangan dalam pilkada.
Pasangan  calon  dr.  Kornelis  Kodi  Mete- Drs. Daud Lende Umbu Moto atau KONco OLE  ATE  menggugat  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  Kabupaten  Sumba Barat  Daya  (SBD)  kepada  Mahkamah Konstitusi (MK).
Dengan menampilkan lead ini, SKH Pos Kupang  mulai  merambah  ke  aspek  hukum yang  digambarkan  dengan  penggunaan  kata ‘menggugat’.  Berdasarkan    Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI),  ‘menggugat’ mengandung  arti  mendakwa;  mengadukan (perkara);  menuntut  dan  tuntutan.  Kata  ini amat  jelas  merepresentasikan  peristiwa  ini sebagai  masalah  hukum  oleh  SKH  Pos Kupang.Dalam  lead  yang  mengedepankan peristiwa digugatnya KPU SBD oleh pasangan calon yang kalah, boleh jadi merupakan strategi
SKH  Pos  Kupang  untuk  membentuk  citra tertentu. Dengan memilih fakta ini berarti SKH Pos Kupang melupakan atau membuang fakta lain  yakni  asas  tak  bersalah  terhadap  KPU SBD.  SKH  Pos  Kupang  memilih  digugatnya KPU  SBD,  pihak  yang  patut  disalahkan, sebagai suatu peristiwa yang  lebih layak untuk dijadikan  agenda    masyarakat.  Sebalik- nya,  Timex  melihat  penyebab  terjadinya konflik  lebih  disebab  kan    oleh  ketidak- berdayaan  KPU  SBD  sebagai  lembaga  resmi penyelenggara  pemilu    tingkat  kabupaten. Oleh karenanya, ‘KPU SBD Tidak Profesional’ bagi  Harian  Pagi  Timor  Express  merupakan frame  yang  tepat  dalam  memberikan penekanan  di  benak  khalayak  terhadap penyebab terjadinya konflik.
Ini dapat dipantau dari komentar Ketua KPU  SBD,  Yohanes  Bili  Kii  yang  mengakui tidak  bisa  berbuat  banyak  terhadap  keber- pihakan para  anggotanya  kepada salah satu bakal  calon.  Berikut  pernyataan  Bili  Kii  yang ditampilkan Timex :
Terhadap hal ini,  Ketua KPU  Kabupaten SBD, Yohanes Bili Kii, telah mengakuinya kepada Fajar Media Center (FMC), Selasa, (26/8)  lalu.  Yohanes  bahkan  mengaku tidak  bisa  berbuat  banyak,  setelah mengetahui  beberapa  anggotanya masing-masing membela pasangan calon tertentu.
Secara  teknis,  komentar  diatas  bila ditinjau  dari  karakteristik  bahasa  jurnalistik tentulah menarik. Dengan menonjolkan fakta Ketua KPU SBD yang tidak bisa berbuat apa- apa terhadap tindakan para anggotanya, jelas menarik  minat  dan  perhatian  pembaca untukmelihat  ketidakberdayaan  KPU  SBD dalam  penyelenggaraan  pilkada,  terlebih ini  ditampilkan  Timex  dalam  akhir  berita sebagai  penegas  dari  sub  judul  yang  telah dibuat. Sehingga pertanyaan yang timbul pada

## Merlina Maria Barbara Apul Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
isi  berita,  mengapa  KPU  SBD  disebut  tidak profesional terjawab dengan puas pada akhir cerita.  KPU  SBD  dalam  hal  ini  diposisikan Timex sebagai   pihak  yang   lemah  (namun bukan penyebab kesalahan).
Walaupun  memahami  masalah penyebab  konflik  pasca  pilkada  ini  sebagai bentuk ketidakberdayaan KPU SBD, pada lead yang  menjadi  pembuka  berita,  Timex  justru menunjukkan bentuk dukungan MK terhadap putusan KPU SBD yang menetapkan MDT-DT sebagai  pemenang  pilkada  Berikut  lead dari Timex :
Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak seluruh  permohonan  gugatan  paket calon  bupati  dan  wakil  bupati  Sumba Barat Daya nomor urut 2, Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto. Dalam sidang  dengan  agenda  membacakan putusan perkara tersebut, Kamis (29/8), MK menyatakan menolak permohonan pemohon    untuk  seluruhnya,  dan memerintahkan  termohon,  dalam  hal ini  KPU  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya untuk  melaksanakan  amar  putusan tersebut.
Kesan yang ingin dibangun Timex adalah walaupun  KPU  SBD  tidak  berdaya, namun  ketika  MK  menolak  seluruh  gugatan KONco OLE  ATE, berarti  keputusan KPU SBD dalam menetapkan perolehan suara sekaligus bupati  dan  wakil  bupati  terpilih  adalah tindakan yang benar dan sah secara hukum.
Selain  tampak  ‘menonjok’,  lead  yang diangkat  Timex  pun  menunjukkan  bentuk yang  tunggal  atau  dalam  bahasa  Lorenz  & Vivian  (1995  :  54)  disebut  ‘single-incident leads’. Ini merupakan lead yang berfokus pada satu peristiwa dan satu situasi yang nantinya akan  dikembangkan  dalam    tubuh  berita. Namun  perlu  diingat  bahwa  lead  ini  hanya berfokus  pada  unsur  yang  dianggap  paling
penting dan merupakan klimaks dari gagasan yang  ingin  disampaikan.  Timex  ketika menurunkan  lead,  jelas  hanya  berfokus  pada satu peristiwa dan satu situasi, yakni jalannya sidang di peradilan MK dan ditolaknya gugatan KONco  OLE  ATE.  Ini  nampak    dari  kalimat ‘Mahkamah  Konstitusi  akhirnya  menolak seluruh  permohonan      gugatan’    dan  ‘dalam sidang dengan agenda membacakan putusan perkara  tersebut’.  Dengan  menampilkan kalimat ‘akhrinya menolak’, Timex seakan  ingin  mengatakan  bahwa  sudah sedari  dulu  kemenangan  MDT-DT  adalah sah dan murni kehendak masyarkat SBD.
Di  sisi  lain,  SKH  Pos  Kupang  dengan mengedepankan  penonjolan  sikap  KONco OLE ATE yang menggugat KPU SBD, menjadikan nilai  beritanya  sarat  akan  konflik.  Setelah sehari sebelumnya menurunkan  berita terkait kemenangan  pasangan  MDT-DT,  dengan dilaporkannya  KPU  SBD  ke  MK  maka menunjukkan  pertentangan  dan  konflik  yang terbuka  antar  pasangan  KONco  OLE  ATE  dan KPU SBD. Konflik ini ibarat drama yang disaji- kan  SKH  Pos  Kupang  kehadapan  pembaca- nya. Peristiwa yang mengandung konflik tidak hanya  menarik  minat  pembaca.    Stovall (2007  :  07)  bahkan  mengungkapkan  bahwa konflik merupakan salah satu nilai berita favorit wartawan  karena  peristiwa  ini  memastikan adanya cerita yang menarik untuk ditulis.
Jika  SKH  Pos  Kupang  sarat  akan  nilai berita konflik, maka Timex lebih menekan-kan nilai  berita  pada  dampak  (impact)  dan ketegangan  (suspense).  Bagi  Timex,  realitas ditolaknya  gugatan  KONco  OLE  ATE  oleh  MK akan  memiliki  dampak  yang  luas  bagi masyarakat  SBD,  karena  inilah  yang menentukan siapa yang akan memimpin daerah itu  lima  tahun  mendatang.  Sementara  nilai berita  ketegangan  (suspense)  ditunjukkan Timex  dengan  dengan  mendeskripsikan suasana sidang yang ‘tegang’.

## Merlina Maria Barbara Apul Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
Melihat  bagaimana  SKH  Pos  Kupang dan  Timex  menyeleksi  peristiwa  berdasar- kan  nilai  berita,  maka  hal  ini  jelas  tak  lepas dari  ideologi  media  massa.  Bagi  Eriyanto (2005:  104),  ideologi  wartawan  yang  paling jelas  dan  kentara  adalah  berita.  Namun, suatu  peristwa  tak  lantas  dapat  disebut sebagai  berita  jika  tidak  memenuhi  kriteria nilai  berita.  Itulah  sebabnya  nilai  berita menentukan  bukan  hanya  peristiwa  apa saja  yang  akan  diberitakan,  melainkan bagaimana  peristiwa  tersebut  dikemas.  Ini adalah  prosedur  pertama  dari  bagaimana peristiwa dikonstruksi.
Kedua,  dampak  terjadinya  Konflik. Secara  keseluruhan,  SKH  Pos  Kupang mengaggap  dampak  terjadinya  konflik  akan mengakibatkan  pertumpahan  darah.  Ini dicerminkan  dengan  frame  ‘Konflik  Pilkada Akibatkan  Pertumpahan  Darah’.  Sebaliknya Timex  menganggap  dampak  dari  konflik pilkada  di  Kabupaten  SBD  adalah meningkatnya  aksi  anarkis  warga.  Untuk  itu Timex  menampilkan  frame  ‘Konflik  Pilkada Akibatkan    Aksi  Anarkis’.  Penggunaan  kata ‘pertumpahan  darah’  dan  ‘aksi  anarkis’ tentulah  akan  berbeda  jika  dimaknai. ‘Pertumpahan  darah’  bermakna  konflik pilkada merupakan bencana besar, sementara ‘aksi anarkis’  bisa dimaknai sebagai tindakan yang wajar dalam pesta demokrasi.
Sebagai konsekuensi dengan menampilkan  frame  inti  ‘Pemilu  SBD Akibatkan Aksi  Anarkis’, maka Timex dalam menyajikan  informasi  cenderung  meng- gunakan kata bermakna denotatif. Mengapa demikian ?  Peristiwa aksi anarkis, jika ditinjau dari  pemikiran  Sumadiria  (2010  :  28) merupakan  peristiwa  yang  sifatnya  fisik kuantitatif, sehingga bahasa jurnalistik harus mengutamakan  kata-kata  dan  kalimat denotatif.  Dengan  begitu,  pembaca  hanya dihadapkan  kepada  satu  pilihan  arti  atau
makna  seperti  yang  dikehendaki  wartawan sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  persepsi. Namun,  ketika  menggambarkan  keadaan korban  jiwa,  Timex  lebih  memilih  untuk menggunakan  kata  atau  kalimat  bermakna konotatif :
Bili tewas ditempat karena terkena panah di lehernya, sedangkan Mbora meninggal dunia  saat  dirawat  di  RSU  Wetabula. Informasi  yang  dihimpun  menyebutkan jenasah Ngongo Dama tewas dengan luka potong  di  hampir  seluruh  bagian tubuhnya.
Dengan  kata  atau  kalimat  ‘tewas’, ‘terkena  panah  di  lehernya’  dan‘  luka potong  di hampir  seluruh bagian  tubuhnya’, akan  lebih  menimbulkan  perasaan  tertentu secara  emosional  dan  bagi  Keraf  (dalam Sumadiria, 2010: 28), di pihak lain,  kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa penulisnya juga memendam perasaan yang sama.
Bingkai  lain  yang  dibangun  SKH  Pos Kupang  yakni  menyesalkan  sikap  KPU SBD yang melakukan penggelembungan suara. Menurut SKH Pos Kupang konflik pilkada SBD adalah imbas dari ‘Permainan KPU  SBD’. Untuk mendukung  bingkai  ini,  SKH  Pos  Kupang cenderung menampilkan pertumpahan darah akibat permainan ‘kotor’ KPU SBD.
Pilihan  kata,  istilah,  metafora  hingga kalimat  tertentu  yang  dipakai  SKH  pos Kupang  dalam  menggambarkan  situasi  dan kondisi di Kabupaten  Sumba Barat Daya (SBD), pasca  keputusan  penolakan  gugatan  KONco OLE  ATE  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK), nampaknya  dilihat  sebagai  peristiwa  ber- darah.  Hal  ini  teridentifikasi  ketika  SKH  Pos Kupang  menampilkan  judul  ‘Kamis  Berdarah ’98  Bisa  Terulang  Lagi’  yang  dipertajam dengan  sub  judul  ‘Jika  MDT-DT  Dilantik  Jadi Bupati-Wabup  SBD’.  Apa  gerangan yang  membuat  SKH  Pos  Kupang  meng-

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
hubungkan  konflik  pilkada  ini  dengan peristiwa berdarah ’98
Secara  historis,  berdasarkan  informasi yang  dilansir  Jaringan  Gerakan  Masyarakat Adat NTT (JAGAT-NTT dalam apchr.murdoch. edu.au),  peristiwa  ’98  merupakan  insiden kerusuhan,  yang  lebih  tepat  disebut  perang antar  suku,  yaitu  Suku  Weejewa  dan  Suku Loli    yang  dipicu  oleh  kecurangan  dalam seleksi  CPNS  (calon  pegawai  negeri  sipil) Provinsi  NTT.  Disinyalir  beberapa  nama yang  lolos  dalam  seleksi  tidak  pernah  ikut serta  dalam  seleksi.  Menurut  kabar  yang beredar  orang-orang  yang  tanpa  tes diterima menjadi CPNS tersebut berasal dari suku  Weejewa.  Sementara,  orang-orang dari suku Loli  banyak  yang tidak lolos seleksi CPNS.  Tanpa  diduga,  sehari  setelah pengumuan    penerimaan CPNS pada tanggal 24  Oktober  lalu,  muncul  unjuk  rasa memprotes hasil   tes yang tidak adil tersebut. Pada  1  November  1998,  unjuk  rasa  mem- protes  hasil  tes  perlahan  berubah  menjadi tuntutan agar Bupati Rudolf Mallo, yang entah kebetulan  atau  tidak  berasal  dari  Suku Weejewa  dan  Kabag  Personalia  Daud Pakereng turun dari jabatannya.
Puncaknya  pada  Kamis    5  November, pertempuran pecah dalam kota Waikabubak  dengan  perkelahian  massal antara  kedua  suku  yang  menewaskan  50 orang  dan  puluhan  rumah  serta  toko dihujani  batu,  dibakar,  dan  dijarah.  Mayat- mayat  korban  yang  tewas  bergelimpangan di mana-mana, dengan luka-luka yang cukup parah  bahkan  ada  yang  dengan  kepala terpenggal  dan  anggota  tubuh  terpisah dari  badan,  tanpa      bisa  diambil  oleh keluarga korban.
Dengan mengungkit peristiwa ’98 dengan  pilkada  Kabupaten  SBD,  SKH  Pos Kupang  ingin  menunjukkan  benang  merah dari  kedua  peristiwa    ini  yakni  sama-sama diwarnai  kecurangan  yang  sarat  akan  KKN
(Kolusi  Korupsi  Nepotisme).  Bahkan pembatalan  pelantikan  MDT-DT  dianggap sebagai  tindakan  yang  menegakan  keadilan dan kebenaran :
...  meminta  agar  gubernur  segera menindak lanjuti demi tegaknya keadilan dan kebenaran  di daerah itu.
Dengan pernyataan ini, SKH Pos Kupang ingin  membangkitkan  kesan  seolah  keadilan dan  kebenaran  akan  lenyap  jika  MDT-DT dilantik  karena  mengesahkan  hasil  rekayasa. Menghadirkan realitas  semacam ini,  SKH Pos Kupang  secara  implisit  menganggap kemenangan MDT-DT  tidak sah dan ilegal.
Sedangkan Timex tampak lebih abstrak dengan menyebut ‘Permainan   Aktor Tingkat Tinggi’  sebagai  penyebab  masalah.  Untuk membangun  kesan  ini,  Timex  pun  mengutip pernyataan Kornelis Kodi Mete.
Sebagai warga negara yang taat hukum, saya menghormati putusan MK tersebut. Tapi  secara  pribadi, kami  meyakini  ada- nya  permainan  tingkat  tinggi  dalam kasus pemilu pilkada SBD,
Dari  pernyataan  diatas,  tak  ada penjelesan  siapa  dan  apa  yang  dimaksud- kan dengan permainan tingkat tinggi. Namun, titik  terang  adanya  permainan  tingkat  tinggi sedikit diungkap Timex dalam paragraf ke-10 dengan menyebut adanya penjahat politik.
Dikatakan, KPU dan Panwaslu SBD adalah dua lembaga yang dihuni oleh penjahat politik  yang  menipu  suara  mayoritas rakyat diwilayah tersebut.
Tudingan Kodi Mete ini lalu ditutup oleh Timex  dengan  kalimat  penegas  pada  akhir paragraf, yakni :
Tapi sebagai warga negara yang baik saya tetap  menghormati  keputusan  MK

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
meskipun  keputusan  MK  itu  sangat merugikan saya dan warga SBD.
Walaupun  mengutip  komentar  Kodi Mete yang menyebut KPU dan  Panwaslu SBD dihuni  oleh  penjahat politik,  Timex  langsung menyusul  tudingan  inidengan  mengedepan- kan asas  tak bersalah  yakni tetap  menunggu penyelidikan  oleh      pihak  kepolisian.  Hal  ini ditunjukkan  Timex  dengan  kalimat  :  ‘Ia memberikan  kesempatan  kepada  aparat keamanan  untuk  menyelidiki  kasus  terkait pemilukada SBD’.
Sementara  itu,  melihat  dampak terjadinya  konflik  yang  dibangun  SKH  pos Kupang,  secara  otomatis  menempatkan KONco  OLE  ATEsebagai  korban,  ini  berarti pihak KONco OLE ATE yang akan  ditampilkan sebagai  subjek  dalam  pemberitaannya. Dengan  posisi  inilah  maka  peristiwa  Kamis Berdarah  ’98  hadir  dihadapan  khalayak. Sebenarnya,  jika  ditinjau  secara  teknis, peristiwa Kamis Berdarah ’98  dan pelantikan MDT-DT  adalah  dua  fakta  yang  berbeda. Namun,  dengan  pengemasan  berita  yang mempertautkan  atau  menunjukkan  jalinan antar  kata  dan  kalimat  dalam  teks,  menjadi- kan  dua  fakta  yang  tidak  berhubungan  ini dapat menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya.
Lihat  saja  dua  peristiwa  ini  menjadi berhubungan sebab akibat  ketika dihubungkan dengan  kata  hubung  ‘jika’  sehingga  kalimat- nya    menjadi  ‘Kamis  Berdarah  ’98  bisa  ter- ulang lagi jika  MDT-DT Dilantik   jadi  Bupati- Wabup  SBD’.  Sebaliknya,  dua  peristiwa  ini menjadi  tidak  berhubungan  ketika  dipakai kata  hubung    ‘dan’,  dimana  kalimatnya kemudian  menjadi  ‘Kamis  Berdarah  ’98  bisa terulang lagi dan MDT-DT  dilantik jadi Bupati- Wabup SBD’.
Inilah yang oleh Van Djik (dalam Eriyanto,
2012 :  242) disebut koherensi yang merupakan elemen  wacana  untuk  melihat  bagaimana media secara strategis menggunakan wacana untuk  menjelaskan  suatu    fakta  atau peristiwa.  Apakah  peristiwa  itu  dipandang saling  terpisah,  berhubungan  atau  malah sebab  akibat.  Bagi  Eriyanto  (2012  :  242), pilihan koherensi yang diambil ditentukan oleh sejauh  mana    kepentingan  komunikator terhadap peristiwa tersebut.
Ketiga,  upaya  penyelesaian  konflik. Dari  seluruh  konstruksi  yang  dibangun  SKH Pos  Kupang,  pada  akhirnya  bermuara  pada satu  tujuan  yakni  lantik  KONco  OLE  ATE. Mendukung  konstruksi  ini,  maka  SKH  Pos Kupang meyakinkan khalayak bahwa putusan KPU  SBD  yang  membatalkan  kemenangan MDT-DT  merupakan  putusan  yang  benar dan  adil.  Upaya  untuk  terus  mendegradasi kemenangan  MDT-DT  dilakukan  SKH  Pos Kupang  dengan  menyebut  putusan  MK  telah melukai rasa keadilan masyarakat   Indonesia, khususnya  masyarakat  SBD.  Praktik  bahasa yang dilakukan SKH Pos Kupang menunjukkan konstruksi peristiwa yang dilakukannya bukan saja memberikan konteks, tapi juga mengambil alih  peran  untuk  menentukan  nilai  apa  yang dipertahankan    dan  apa  yang  dibuang. Polemik kemenangan pasangan ini juga diurai SKH Pos  Kupang dalam lead-nya :
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD)   tidak mengetahui hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) SBD
tanggal  10  Agustus  2013  yang menetapkan  paket  Markus  Dairo  Talu- Dara Tanggu (MDT-DT) sebagai pemenang Pilkada  SBD  karena  tidak  pernah tercatat  secara  administrasi  di  lembaga itu  untuk  kemudian  diusulkan    kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur NTT.

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
Uraian lead ini juga mengesankan hasil pleno pertama KPU SBD cacat  hukum.  Untuk mendukung  lead  yang  dibuat,  SKH  Pos Kupang  menampilkan  seruan  Kelompok Solidaritas Masyrakat NTT Peduli SBD :
Mereka  membawa  beberapa  poster bertuliskan, Tolak Keputusan MK tanggal 28  Agustus  2013  tentang  sengketa Pilkada  SBD,  Penjarakan  aktor  di  balik kecurangan  pilkada  SBD,  Selamatkan SBD  dari  tindakan  provokasi  yang dilakukan  MDT-DT  dan  Keputusan  MK Bunuh Rakyat SBD.
Penggambaran  peristiwa  semacam ini  jelas  saja  akan  menguntungkan  pihak KONco OLE ATE. Hal inilah yang oleh Eriyanto (2005:  22)  membuat  media  di  pandang sebagai  agen  konstruksi  sosial.  Lewat  ber- bagai    instrumen  yang  dimilikinya,  media ikut  membentuk  realitas  yang  tersaji  dalam pemberitaan.
Sedangkan Timex, dari semua gagasan yang  dilempar  untuk  menjadikan  tujuan ini  sahih,  maka  Timex  berusaha  mengede- pankan  fakta  terkait    pleno  ulang  KPU  SBD yang  ilegal  karena  cacat  hukum.  Menge- depankan  fakta  ini,  berarti  secara  implisit Timex  berupaya  mengajak  semua  pihak agar menghormati dan  menaati putusan MK. Pelantikan  MDT-DT    harus  dilakukan  sesuai amar  keputusan  MK.  Mengajak  semua pihak      untuk  menghormati  putusan  MK, maka  sama  saja  dengan  mendesak  agar pelantikan  MDT-DT  segera  dilaksanakan. Apa yang  dilakukan Timex   menurut Hamad (2004  :  26),  sejatinya  dapat  menjadi  alasan bagaimana sebuah media dikatakan menjadi lebih  ideologis.  Menjadi  ideologis  dikarena- kan  konstruksi  realitas  yang  dibangun  ber- sifat  pembelaan  terhadap  kelompok  atau kepentingan  tertentu  dan  penyerangan terhadap  kelompok yang berbeda haluan.
Apa  yang  dilakukan  Timex  seolah mengaburkan  fakta  penggelembungan suara yang terjadi pada rapat pleno pertama tanggal 10 Agustus 2013.  Bukan hanya tidak memenuhi  syarat  UU, pleno  ulang  oleh  KPU SBD  juga    dianggap  Timex  tidak  jelas  tema- nya.  Kemenangan  MDT-DT  yang  harus diterima  terus  ditonjolkan  Timex  ketika menurunkan  headline  beritanya    edisi Sabtu 28 September 2013 dengan judul ‘Pleno KPU Tak Pengaruhi  Putusan MK’ :
... perhitungan ulang Polres Sumba Barat dan  pleno  oleh  KPU  SBD  tidak  lagi berpengaruh  terhadap  putusan  MK, karena  hanya  sebagai  upaya  untuk membuktikan  kasus  pidana  yang ditangani Polres Sumba Barat.
Dari teks di atas dapat dilihat bagaimana Timex  menekankan    posisi    dari  berbagai aktor  yang  berkepentingan  dalam  konflik pasca  pilkada    Kabupaten  SBD.  Dalam  kasus ini  tampak  Timex  menempatkan  KPU  NTT sebagai  subjek  dan  KPU  SBD  sebagai  objek. Sebagai subjek, KPU NTT akan menceritakan, tentu  saja  dengan  perspektif  dan kepentingannya. Kepentingan KPU SBD disini adalah  menolak  pleno  ulang  KPU  SBD dan mendukung putusan MK karena bersifat final  dan  mengikat.  Dengan  demikian, khalayak  tergantung  sepenuhnya  kepada narator  (KPU  NTT)  yang  disini  bukan  hanya menampilkan  dirinya  sendiri  tetapi  juga sebagai juru warta kebenaran.
Dari keseluruhan hasil analisis framing Model  Entman  terhadap  pemberitaan konflik pasca pemilihan umum kepala daerah Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  dalam  Surat Kabar  Harian  Pos  Kupang  (SKH  Pos  Kupang) dan Harian Pagi Timor Express (Timex), peneliti mendapati  kedua  media  ini  secara  implisit menunjukkan keberpihakan mereka terhadap kelompok  tertentu.  Keberpihakan    ini  dapat

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
dilihat berdasarkan
dua dimensi besar Entman (2005 : 187).
Pertama,  seleksi  isu.  Bagaimana  SKH Pos  Kupang  dan  Timex  memilih  fakta atau  realitas  yang  beragam  dari  konflik pasca  pilkada  Kabupaten  SBD  untuk ditampilkan.  Baik  SKH  Pos  Kupang  maupun Timex  dalam  konstruksinya  selalu  ada realitas  yang  dimasukan  (included),  tetapi ada  pula  realitas  yang  dikeluarkan  atau dikaburkan  (excluded).  Tidak  semua  bagian dari  isu  ditampilkan.  Disini  SKH  Pos  Kupang dan    Timex  memilih  aspek  tertentu  dari suatu isu.
Kedua,  penonjolan  aspek  tertentu dari  isu.  Aspek  ini  berhubungan  dengan penulisan fakta yang dilakukan oleh SKH Pos Kupang dan Timex. Ketika fakta atau realitas telah  dipilih  oleh  kedua  media  ini,  maka menjadi  penting  untuk  melihat  bagaimana SKH  Pos  Kupang  dan  Timex  menulis  fakta atau  realitas  tersebut.  Hal  ini  sangat  ber- kaitan  dengan  pemakaian  kata,  kalimat, gambar,  dan  citra  tertentu  untuk ditampilkan kepada khalayak.
Keberadaan SKH Pos Kupang dan Timex sebagai  surat  kabar  lokal  terkemuka  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (NTT) tampaknya  berusaha  menunjukkan  posisi terbaiknya  dalam  menyajikan  peristiwa konflik  pasca  pilkada  di  Kabupaten  SBD.  Ini jelas  menandakan  bahasatak  pernah  lepas dari  politik.  Meminjam  pemikiran  Siahaan, dkk (2001 : 363)   bahwa mustahil kita dapat berbicara  tanpa  memilih    posisi  atau  sikap tertentu maupun tanpa menyatakan perasaan tertentu  Sebab,  memilih  memakai  bahasa atau  kata-kata  tertentu,  menekankan pengertian  tertentu  atas  kata,  bahkan menggunakan  dialek  tertentu,  adalah berpolitik dalam maknanya yang paling luas.
Perbedaan frame SKH Pos Kupang dan Timex  sejatinya  menunjukan    media  bukan-
lah  saluran  yang  bebas.  Apalagi  cerminan dari  realitas.  Media  dengan  praktik  bahasa dalam teks beritanya, justru mengkonstruksi realitas sedemikian rupa. Lihat saja, peristiwa yang  sama  diperlakukan  secara  berbeda oleh  SKH  Pos  Kupang  dan  Timex.  Pada akhirnya,  tabel  dibawah  ini  memperlihat- kan  frame  besar  yang  menjadi  pijakan  dua media  ini  ketika  mengkonstruksi  konflik pasca  pilkada  di  Kabupaten  Sumba  Barat Daya (SBD).

## Kesimpulan
Penelitian  yang  menyorot  muatan kekuasaan dalam pemberitaan konflik pasca pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Sumba  Barat  Daya  (SBD),  pada  akhirnya
Dengan  dua  frame  besar ini,  disadari  atau  tidak, berperan besar ketika SKH Pos  Kupang  dan  Timex menghasilkan  berbagai judul  berita,  penem- patannya  pada  headline yang menandakan penting atau  tidaknya  berita  yang dilaporkan  hingga  pada komentar mana yang akan ditampilkan dan dibuang. Konflik  pasca  pilkada Kabupaten SBD merupa- kan  bentuk  kesengajaan KPU  SBD  sebagai lembaga  resmi  penye- lenggara pemilu. Konflik  pasca  pilkada Kabupaten SBD merupa- kan  bentuk  ketidak- sengajaan  KPU  SBD sebagai  lembaga  resmi penyelenggara pemilu. SKH Pos Kupang Timex
menarik  tiga  kesimpulan  utama  yang menunjukan  bagaimana  peristiwa  ini dibingkai  secara  berbeda  oleh  SKH  Pos Kupang  dan  Harian  Pagi  Timor  Express. Pertama,  SKH  Pos  Kupang  membingkai konflik  pasca    pilkada  di  Kabupaten  SBD sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan KPU SBD.  KPU  SBD  disebut  sebagai ” perampok ” suara  rakyat  karena  telah  melakukan  peng- gelembungan  suara  untuk  memenangkan pasangan  calon  MDT-DT.  Sebaliknya,  Harian

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
Pagi  Timor  Express  (Timex)  melihat  konflik pasca  pilkada  di Kabupaten  SBD  merupakan bentuk ketidakberdayaan KPU SBD. Maka KPU SBD  oleh  Timex  disebut    sebagai  ‘tukang rekapitulasi’.  Timex  beranggapan  ini  bukan- lah  bentuk  pelanggaran  hukum  melainkan cerminan  ketidakprofesional  seluruh anggota KPU SBD.
Kedua,  SKH  Pos  Kupang  membingkai terjadinya  konflik  dikarenakan    efek  buruk pilkada.  Implikasi  dari  bingkai  ini,  pihak KONco  OLE  ATE  ditempatkan  sebagai korban  dari  penggelembungan  suara  yang dilakukan  KPU  SBD.  Sedangkan  Timex  ter- kesan  lebih  abstrak  dengan    membingkai terjadinya  konflik  disebabkan  efek  buruk politik. Akibatnya,  Timex menganggap politik sebagai upaya mengatur negara, amat sering melalui  proses  perebutan  kekuasaan  yang tidak sehat.
Ketiga,  SKH  Pos  Kupang  membingkai konflik  pasca  pilkada  sebagai  bentuk kesengajaan KPU SBD. Implikasi dari bingkai ini adalah  SKH    Pos  Kupang  mengedepankan sejumlah  fakta  penggelembungan  suara yang terjadi di Wewewa Tengah dan Wewewa Barat. Sebaliknya,  Timex membingkai  konflik pasca  pilkada  sebagai  bentuk  ketidak- sengajaan  KPU  SBD.  Implikasinya,  amar putusan MK yang bersifat final dan mengikat ditonjolkan  Timex  untuk  mendukung keputusan  KPU  SBD  yang  memenangkan paket  MDT-DT.  Menurut  Timex,  untuk memenangkan  paket  KON  co  OLE  ATE, MK  harus  dikalahkan  terlebih  dahulu. Dengan  bingkai  ini,  KPU  SBD  menjadi  pihak yang dibela Timex dalam teks beritanya. [a]

## Daftar Pustaka
Adjidarma,  Seno  Gumira.  2003.  Kisah  Mata,
Fotografi  antara  Dua  Subjek:

## Perbincangan tentang Ada. Yogyakarta : Galang Press.
Armando,dkk.  2011.  Media  dan  Integrasi  Sosial:  Jembatan  antar  Umat  Beragama.  Jakarta  : CSRC.
Artha, Gusti. 2009. Konspirasi Media dengan Kandidat Pilkada. Denpasar : Arti Foundation. Cangara, Hafied. 2011. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta : Rajawali Pers. Dosi, Erduardus. 2012. Media Massa dalam Jaring Kekuasaan. Maumere : Ledalero. Effendy, Onong. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung : Remaja Rosda Karya Elvinaro & Anees. 2009. Filsafat Ilmu Komunikasi. Jakarta : Simbiosa Rekatama Media Eriyanto. 2005. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media. Yogyakarta : LKIS.
Eriyanto. 2012. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta : LKIS.
Hamad,  Ibnu.  2004.  Konstruksi  Realitas  Politik  dalam  Media  Massa.  Jakarta  :  Yayasan  Obor Indonesia.
HM, Zaenuddin. 2007. The Journalist. Jakarta: Prestasi Pustaka Ishwara. 2011. Jurnalisme Dasar. Jakarta: Kompas
Karin  Wahl  &  Jorgensen  Hanitzsch.  2009.  The  Handbook  of  Journalism  Studies.  New  York  : Routledge.
Keraf, Gorys. 2007. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Kleden dkk. 2007. 15 Tahun Pos Kupang Suara Nusa Tenggara Timur. Kupang :  Timor Media Grafika.
Kusumaningrat. 2009. Jurnalistik : Teori dan Praktik. Bandung : Remaja Rosda Karya. Latif & Ibrahim. 1996. Bahasa dan Kekuasaan. Jakarta : Mizan

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)
Liliweri, Alo. 2007. 25 Tahun NTT, Apa Kata Mereka ?. Kupang : DPD 1 KNPI NTT Lorenz, Alfred dan John Vivian. 1995. News : Reporting and Writing. Massachusetts: Viacom Company.
Maleong, Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya. Morissan dkk. 2010. Teori Komunikasi Massa. Bogor : Ghalia Indonesia. Nugroho, dkk.  1999. Politik Media  Mengemas Berita  : Habibie  dalam Pemberitaan  Kompas,
Merdeka, dan Republika. Jakarta : Institut Studi Arus Informasi.
Rahardjo dkk. 2004. Metode Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Gitanyali.
Reese, Stephen dkk. 2001. Framing Public Life : Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. New York : Routledge.
Santoso dkk. 2010. Teori Komunikasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Siahaan, dkk. 2001. Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur. Surabaya : Lembaga Studi Perubahan Sosial.
Shoemaker, J Pamela & Stephanen D. Reese. 1996. Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content. Toronto : Longman Publishers.
SIP. 2013. Sumba Barat Daya Dalam Angka 2013. SBD : BPS Kab. Sumba Barat Daya Sobur, Alex. 2010. Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing . Bandung : Rosda
Soedjono, Soeprapto. 2006. Pott-Pourri Fotografi. Jakarta : Universitas Trisakti Soesilo. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta : Politeia Sumadiria,  Haris.  2010.  Bahasa  Jurnalistik:  Panduan  Praktis  Penulis  dan  Jurnalis.  Bandung  :
Simbiosa Rekatama Media
Stovall, James. 2007. Journalism : Who, What, When, Where, Why and How. Boston : Pearson Education
Strauss & Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Wahyudi, J.B. 1991. Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-
Majalah, Radio dan Televisi. Bandung: Alumni

## Jurnal Ilmiah
Abdullah, Zainal. 2010. Pembingkaian Berita Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Coblos Ulang Pilkada Surabaya (Studi Analisis Framing Tentang Berita Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Coblos Ulang Pilkada Surabaya Pada Surat Kabar Jawa Pos dan Surya Edisi 1 s.d 6 Juli 2010). Surabaya : UPN Jatim
Ahmadi, Dadi & Aliyah Nur’aini. 2005. Teori Penjulukan. Mediator, Vol. 6/No.2. DIKTI Baehaki,
Achmad. 2009. Pemenuhan Kebutuhan Chatters dalam Program Chat Mate, O Chanel. Jakarta :

## Universitas Indonesia.
Defliansah, Doni. 2009. Pemberitaan Media Massa Lokal Malut Post dan Mimbar Kieraha Mengenai Konflik Pilkada di Maluku Utara. Vol 5/No.1. Yogyakarta : UMY.
Dugis, Noveina. 2008. PERS  DAN  KONFLIK  PERANG SUKU  DI  TIMIKA (Analsis Framing tentang Pemberitaan Konflik Perang Suku di Kwamki Lama, Timika dalam SKH Lokal Radar Timika). Yogyakarta : UAJY.
Hakim, Muhammad. 2011. Demokrasi dalam Pilkada di Indonesia. Jurnal Humanis. Makassar
Merlina Maria Barbara Apul

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)

## : UNHAS
Jasper Stromback & Lars Nord. 2006. Do Politicans Lead the Tango ? A Study of the Relation- ship between Swedish Journalist and their Political Sources in the Context of Election Campaigns. Vol 21 (2) :  147-164. SAGE Publications.
Mawardi, Gema. 2012. Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundur- nya Surya Paloh dari Partai Golkar di mediaindonesia.com dan vivanews.com Tanggal 7 September 2011). Jakarta : UI
Nurhadi, Robi. 2008. Demokratisasi Prosedural dalam Pilkada Jakarta. Jurnal Politik. Vol.1 No.1

## Rahmantyo, Tri. 2012. Upaya Peningkatan Kemampuan Resolusi Konflik Melalui
Bimbingan Kelompok Bagi Siswa Kelas X-Logam SMK Negeri 1 Kalasan. Yogyakarta : UNY
Scheufele, Dietram. 1999. Framing as a Theory of Media Effects. International Communication Association.
Yanti, Merry. 2009. Menakar Perkembangan Demokrasi di Aras Lokal. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Volume 3, No. 6.
Yusuf, Awaluddin. 2011. Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah.
Volume 14. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

## Artikel Ilmiah
Curtis, Anthony. 2011. How to Write a Headline. Carolina : UNCP Elcid, Dominggus. 2013. Anarki di Barat Daya Bumi Marapu. Kupang : Victory News G e z a r , Langitantyo. Proses Hukum. Jakarta: Fisip UI Munif, Junaidi Abdul. 2014. Tumbal dan Eufemisme Politik. Bogor :  Harian Pelita Putra, Dion. 2010. Pers di Negeri Kaum Papa. Kupang : Konvensi Media Massa Nasional Teweng Timo. 2004. Pilkada Langsung dan Dinamika Politik Lokal. Denpasar : Bali Post Wisnumurti, Oka. 2009. Peta Politik Nasional dan Lokal. Denpasar : Konvensi Pendidikan dan Animasi Politik Kaum Muda se-Keuskupan Denpasar.

## Sumber Online
Baihaki, Eki. Dialektika Peran Media Massa Dalam Masyarakat Yang Berubah. Diakses pada 12 Februari 2013 dari http://st288616.sitekno.com/article/5705/dialektika- peran-media-massa-dalam-masyarakat-yang-berubah.html Irawan, Andi. (2011). Menggugat Makna Demokrasi. Diakses pada tanggal 24 November 2013 dari http://www.ispei.org/index.php/analisis-2/13-menggugat-makna-demokrasi Mann Merlin. Headlines. Diakses pada 15 Februari 2014 dari http://www.columbia. edu/ itc/journalism/isaacs/client_edit/Headlines.html Setianis, dkk. Sistem Politik Indonesia. Diakses pada 15 Februari 2014 dari http://www. ut.ac.id/html/suplemen/isip4213/isi.htm
Merlina Maria Barbara Apul

## Bertarung Makna Ala  Media
(Analisis Framing Pemberitaan Konflik Pasca Pilkada Kab. Sumba Barat Daya Dalam SKH Pos  dan Timex)