## KEDUDUKAN ELECTRONIC DOCUMENTS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA KEPABEANAN DI PENGADILAN PAJAK
[Azmi Fahri] 1
1 [ Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM ]
1 [ azmee.fahree@gmail.com ]

## Abstract
The Tax Court is a judicial body that exercises jurisdiction over Taxpayers or Tax insurers seeking  justice  in  tax  disputes,  including  customs  disputes.  Customs  disputes  are discrepancies  in  opinion  or  interpretation  of  statutory  provisions,  calculation,  and determination of the amount of import duty, excise, and Import Tax that should be paid between Customs service users and the Directorate General of Customs and Excise. Along with the rapid progress of science and technology, the world is now entering the digital era.  Thus,  there  is  strong  pressure  on  the  law,  including  the  law  of  evidence,  to harmonize  and  follow  developments  in  society.  The  research  was  conducted  with  a normative  juridical  approach,  with  the  conclusion  that  in  seeking  material  truth  to resolve  Customs  disputes  in  the  Tax  Court,  the  Judge  may  request  evidence  from  the Appellant in which all information regarding the import and export process is available on  the  application  system  of  the  Directorate  General  of  Customs  and  Excise.  Thus,  all available electronic information can be printed and used as evidence in the Tax Court. In addition, the Tax Court adheres to the principle of free evidence, where the evidence can be  in  the  form  of  letters  or  documents,  expert  statements,  witness  statements, confessions of the parties, and/or the knowledge of the judge.
Keyword : tax court, evidence, electronic documents
Received: 4 November 2022     Revised: 30 November 2022    Available Online: 15 Desember 2022

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga peradilan sebagai “ujung tombak” penegakan hukum mempunyai kedudukan  dan  peran  yang  sangat  penting  di  dalam  menerima,  memberikan keadilan  dan  memutus  setiap  perkara  ataupun  persengketaan  yang  diajukan kepadanya.  Pengadilan  Pajak  adalah  lembaga  peradilan  yang  dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2002,  dan  merupakan  badan
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
peradilan  yang  menjalankan  yurisdiksi  atas  Wajib  Pajak  atau  penanggung  Pajak yang  mencari  keadilan  dalam  sengketa  pajak,  termasuk  sengketa  kepabeanan. Kompetensi  absolut  Pengadilan  Pajak  antara  lain  adalah  memeriksa  dan memutus  banding  dan  gugatan  pajak. 1 Sengketa  kepabeanan  adalah ketidaksesuaian  pendapat  atau  penafsiran  ketentuan  perundang-undangan, penghitungan dan penetapan jumlah bea masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor  (PDRI)  yang  seharusnya  dibayar,  antara  pengguna  jasa  Kepabeanan  dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 2 Terdapat dua sisi cara pandang obyek yaitu antara sudut pandang petugas pajak dan sudut pandang penanggung pajak yang ditimbulkan akibat perbedaan pemahaman dan cara pandang dalam suatu peraturan  perundang-undangan  yang  memicu  timbulnya  sengketa  pajak, ternyata dapat diselesaikan melalui upaya hukum administrasi yaitu dengan cara mengajukan  keberatan  kepada  lembaga  keberatan  dan  banding. 3 Penyelesaian sengketa melalui lembaga keberatan merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa  melalui  upaya  administratif  yang  dikenal  dalam  suatu  sengketa administrasi. 4
Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  merupakan  “kaki  tangan” pemerintah  yang  diberi  kewenangan  untuk  menjalankan  kegiatan  pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari  sektor  kepabeanan.  Sehingga,  segala  bentuk  kewenangan  tersebut  dapat memunculkan  sebuah  konsekuensi  hukum  berupa  penetapan  pejabat (beschikking) yang  harus  dapat  menciptakan  keadilan,  dan  memberikan kepastian hukum. 5
Dalam  proses  menyelesaikan  sengketa  kepabeanan  di  Pengadilan  Pajak, proses  pembuktian  adalah  tahap  yang  sangat  penting  bagi  “sang  wasit”  dalam menjatuhkan  putusan.  Pembuktian  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang dilakukan untuk memperoleh suatu fakta yang dapat dijadikan dasar benar atau salahnya  seorang  terdakwa  dalam  sidang  pengadilan. 6 Pembuktian  bersifat historis,  yang  berarti  proses  pembuktian  adalah  proses  untuk  mendapatkan gambaran mengenai kejadian apa yang telah terjadi dimasa lalu yang pada saat sekarang  ini  dilihat  dan  diyakini  sebagai  suatu  kebenaran,  kejadian  yang  harus dibuktikan  adalah  kejadian  yang  terkait  dengan  sengketa,  sebab  kejadian  yang irrelevan tidak  harus  diuji  kebenarannya. 7 Kesimpulannya,  hal-hal  yang  harus
1 Budi  Ispriyarso,  2018,  Upaya  Hukum  Dalam  Sengketa  Pajak, Adminitrative  Law  &  Governance  Journal , Volume 1, No. 2.
2 Iwan  Kurniawan,  2019,  Sengketa  Pengajuan  Banding  Terhadap  Penetapan  Nilai  Kepabean  Dalam  Ekspor- Impor:  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor :  Put/52674/PP/M.XVIIA/19/2014  ), KRTHA  BHAYANGKARA Volume 13, No. 2, hlm. 208–22, https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.6.
3 Hanggoro  Pamungkas,  2011,  Penyelesaian  Sengketa  Pajak, Binus  Business  Review 2,  No.  1:  hlm.  551, https://doi.org/10.21512/bbr.v2i1.1162.
4 Nabitatus  Sa’adah,  2018,  Tinjauan  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  Melalui  Lembaga  Keberatan, Administrative Law and Governance Journal Volume 1, No. 3 : hlm. 268–79, https://doi.org/10.14710/alj.v1i3.268-279.
5 Akhmad Firdiansyah, Wachid Hasyim, and Yonathan Agung Pahlevi, 2018, Studi Kasus Penetapan Kembali Tarif  Dan/Atau  Nilai  Pabean  (SPKTNP)  Oleh  Direktur  Jenderal  Bea  Dan  Cukai:  Tinjauan  Putusan  Peninjauan  Kembali Mahkamah Agung RI, Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai Volume 2, No. 2, https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i2.290.
6 M Marwan and P Jimmy, 2009, Kamus Hukum , Reality Publisher, Surabaya.
7 Trio  Yusandy,  2019,  Kedudukan  dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik  dalam  Hukum  Acara Perdata Indonesia, Jurnal Serambi Akademica Volume 7, No. 5, hlm. 645, https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522.
diuji  dalam  tahap  pembuktian  ini  adalah  kejadian-kejadian  yang  menuju  pada kebenaran yang relevan menurut hukum. Sehingga, pembuktian menjadi sangat penting dalam suatu proses peradilan, dikarenakan dalam proses pembuktianlah para pihak akan mengajukan alat bukti yang terkait dengan sengketa yang terjadi kepada  Hakim  sehingga  Hakim  dapat  melihat  dan  menilai  suatu  peristiwa  yang mendasari terjadinya sengketa. 8
Seiring  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  sangat pesat,  dunia  sekarang  memasuki  era  digital.  Sehingga,  terdapat  desakan  yang kuat  terhadap  hukum,  termasuk  hukum  pembuktian  untuk  menyelaraskan  dan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dahulu, lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada barang bukti fisik, yaitu barang bukti yang dapat dilihat dan disentuh. Di Indonesia, alat bukti yang diperbolehkan dan sah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  Pasal  184  ayat  (1),    yaitu  alat  bukti  keterangan  saksi,  pendapat  ahli, surat  menyurat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Seluruh  alat  bukti  yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik. 9
Begitupun  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam  proses  pembuktian  di sidang banding pada Pengadilan Pajak, dimana dijelaskan dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa alat bukti dapat terdiri dari
surat/tulisan, keterangan/pengakuan ahli, keterangan/pengakuan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan hakim, sehingga belum terdapat pengaturan secara khusus mengenai alat bukti elektronik.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  hukum,  penulis  menggunakan  metode yuridis  normatif,  yaitu  yang  berfokus  pada  norma  hukum  yang  terdapat  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  pajak.  Penelitian mengacu  pada  sumber  hukum  sekunder,  yang  dapat  berbentuk  peraturan perundang-undangan  maupun  teori  hukum,  serta  penelaahan  terhadap  kaidah- kaidah  hukum  yang  bersifat  teoritis  ilmiah  serta  dapat  digunakan  untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. 10

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Sengketa Kepabeanan dan Upaya Hukum Penyelesaiannya
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006, disebutkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
8 Erma  Lisnawati,  2017,  Keabsahan  Alat  Bukti  Elektronik  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.20/PUU- XVI/2016  Dalam  Prespektif Criminal  Justice  System , Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) Volume 5, No. 4, hlm. 677, https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p04.
9 Syaibatul  Hamdi, 2013,  Bukti  Elektronik  Dalam Sistem Pembuktian  Pidana, Jurnal  Ilmu  Hukum, Volume 1, No. 4, hlm. 25–31.
10 Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta.
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah Pabean sendiri diartikan sebagai wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi  wilayah  darat,  perairan  dan  ruang udara  di  atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.
Dalam  pelaksanaannya,  tentu  akan  timbul  perbedaan  pendapat  atau ketidaksamaan persepsi antara pelaku usaha Kepabeanan dengan Pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang salah satunya dapat berupa tagihan bea masuk dan bea keluar serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya dibayarkan  ke  Negara.  Sengketa  Kepabeanan  umumnya  timbul  dikarenakan terbitnya penetapan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  mengenai  tarif dan/atau  nilai  pabean  untuk  penghitungan  bea  masuk  yang  mengakibatkan kekurangan  pembayaran,  dan  dapat  pula  penetapan  selain  tarif  dan/atau  nilai pabean  untuk  penghitungan  bea  masuk,  pengenaan  sanksi  administrasi  berupa denda, ataupun mengenai pengenaan bea keluar.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  51/PMK.04/2017 tentang  Keberatan  di  Bidang  Kepabeanan  dan  Cukai,  disebutkan  bahwa  atas penetapan  tersebut  di  atas  dapat  diajukan  keberatan  kepada  Direktur  Jenderal Bea dan Cukai. Penetapan yang dimaksud dapat berupa : Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Surat Penetapan Pabean (SPP),  Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL), ataupun Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas impor barang kiriman. Kemudian  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  akan  menerbitkan  Surat
Keputusan  atas  Keberatan  yang  diajukan  dalam  jangka  waktu  60  (enam  puluh) hari  sejak  diterimanya  pengajuan  keberatan.  Apabila  dalam  jangka  waktu  60 (enam puluh) hari Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak memberikan keputusan, keberatan  yang  bersangkutan  dianggap  dikabulkan  dan  jaminan  ataupun pembayaran  yang  telah  dilakukan  dapat  dimintakan  pengembalian  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2006,    disebutkan  bahwa  orang  yang  berkeberatan  terhadap  Keputusan Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  atas  Keberatan  terhadap  Penetapan  Pejabat, dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  keputusan  atas  keberatan  tersebut diterbitkan, dengan terlebih dahulu melunasi pungutan yang terutang.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  sistem  hukum kepabeanan,  terdapat  pengaturan  atas  prosedur  hukum  yang  dapat  digunakan apabila  terjadi  sengketa  kepabeanan.  Yang  pertama  adalah  dengan  menempuh jalur  sifatnya  administratif,  yaitu  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melalui penyelenggara administrasi kepabeanan, atau disebut dengan upaya keberatan. Dan apabila masih terdapat dispute, maka dapat ditempuh prosedur yang kedua yaitu  penyelesaian  sengketa  dengan  melakukan  banding  melalui  lembaga
peradilan.  Prosedur  penyelesaian  sengketa  ini  tidak  berdiri  terpisah  melainkan merupakan  suatu  rangkaian  proses. 11 Sehingga,  prosedur  ini  harus  dilakukan sesuati tahapannya, yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan melalui lembaga  administrasi  kepabeanan,  kemudian  dapat  dilanjutkan  dengan melakukan upaya hukum lanjutan yaitu banding melalui lembaga peradilan, atau dalam hal ini melalui Pengadilan Pajak.
Pengadilan  Pajak  merupakan  suatu  lembaga  peradilan  yang  menjalankan kekuasaan kehakiman atas Wajib Pajak atau dalam sengketa kepabeanan dapat bertindak  sebagai  importir  dan/atau  eksportir  yang  mencari  keadilan  atas sengketa  kepabeanan terkait  dengan  penetapan  yang  dibebankan  kepadanya. 12 Dalam  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan Pajak,  disebutkan  bahwa  Pengadilan  Pajak  merupakan  Pengadilan  tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sehingga, putusan  Pengadilan  Pajak  tidak  dapat  diajukan  Gugatan  ke  Peradilan  Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “Tidak Dapat Diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.
Dalam  penyelesaian  sengketa  perpajakan  termasuk  kepabeanan, Pengadilan  Pajak  menggunakan  asas  pembuktian  bebas,  namun  sebelum menggunakan  alat  bukti  lain,  Hakim  sebisa  mungkin  harus  mengutamakan  alat bukti berupa surat, dokumen atau tulisan. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 69  ayat  (1)  dalam  UU  Pengadilan  Pajak.  Dalam  salah  satu  teori  pembuktian, terdapat sistem yang disebut dengan La Conviction Rais Onnee atau sistem/teori pembuktian  berdasar  keyakinan  hakim  atau  alasan  yang  logis.  Dalam  teori  ini, seorang  hakim  dapat  menetapkan  suatu  putusan  dengan  didasarkan  pada keyakinannya sendiri, namun dengan tetap mengikuti alur dan dasar pembuktian disertai  dengan conclusion yang  berlandaskan  aturan-aturan  tentang pembuktian.  Sistem  atau  teori  pembuktian  ini  disebut  juga  pembuktian  bebas, hal ini dikarenakan hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. 13 Dalam teori pembuktian bebas, kekuasaan hakim dalam melakukan pemeriksaan dan  mengeluarkan  putusan  sangat  besar,  sehingga  sulit  untuk  dilakukan pengawasan. Begitupun dalam pemeriksaan sengketa kepabeanan di Pengadilan Pajak, Hakim memiliki kebebasan yang besar untuk melakukan pemeriksaan dan menguji  kebenaran  materiil  dalam  suatu  sengketa,  yang  mana  terkadang putusan  yang  dihasilkan  dapat  berdasarkan  keyakinan  hakim  saja,  meskipun bertentangan  dengan  suatu  Peraturan  atau  Keputusan  Menteri  yang  saat  itu berlaku.
Pasal  69  ayat  (1)  pada  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan  Pajak  mengatur  tentang  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Pajak,  yaitu  antara  lain  surat  atau  tulisan,
11 Tri  Hidayat  Wahyudi,  2020,  Keberadaan  Dan  Peran  Pengadilan  Pajak  Dalam  Memberikan  Keadilan Substantif Kepada Wajib Pajak, Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), Volume 6, No. 1, hlm.15.
12 Khoirul Hidayah, 2019, Penyelesaian Sengketa Pajak , Setara Press.
13 Susanti Ante, 2013, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen , Volume 2, No. 2 hlm.7
keterangan  ahli,  keterangan  para  saksi,  pengakuan  para  pihak,  dan/atau pengetahuan  hakim.  Kemudian  di  Pasal  70    Undang-Undang  Nomor  14  Tahun 2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  secara  khusus  memuat  ketentuan  mengenai batasan surat atau tulisan yang dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu antara lain  akta  autentik,  akta di  bawah  tangan,  surat keputusan  atau  surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat-surat lain atau tulisan yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.
3.2 Pengaturan Bukti Elektronik dalam Perundang-Undangan di Indonesia
Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah. Dalam Penjelasannya, disebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik  dan  Transaksi  Elektronik,  terutama  dalam  pembuktian  dan  hal  yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Terdapat  2  (dua)  bentuk  pengaturan  yang  menjelaskan  mengenai  bukti elektronik, yang dapat dijelaskan dalam bentuk pengaturan secara internasional ataupun  pengaturan  secara  nasional. 14 Definisi  bukti  elektronik  merupakan masalah  yang  dijelaskan  dalam  pengaturan  pertama,  kemudian  terkait penerimaan bukti elektronik atau asmissibility dijelaskan dalam pengaturan yang kedua.
Dalam  ranah  pidana,  bukti  elektronik  sebagai  bukti  yang  dapat dikumpulkan secara elektronik dari suatu tindak pidana, dirumuskan dalam The Council  of  Europe  Convention  on  Cybercrime atau  dikenal  dengan Budapest Convention. Sedangkan  definisi  mengenai digital  evidence yang  dapat  diartikan sebagai  data  atau  informasi,  yang  disimpan  atau  dikirim  dalam  bentuk  biner (binary  form) yang  bisa  diandalkan  menjadi  bukti,  dijelaskan  oleh  ISO/IEC
27073:2012 Information technology-Security technology-Guidelinesfor Indentification, Collection, Acquaisition, and Preservation of Digital Evidence yang merupakan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dengan demikian, pengertian bukti elektronik adalah data tersimpan yang ditransmisikan melalui sebuah electronic device , network ataupun dalam sebuah communication  system .  Jadi  data-data  tersimpan  inilah  yang  dibutuhkan  dalam rangka  pembuktian  untuk  menyelesaikan  sengketa  kepabeanan  di  depan persidangan.
Menurut  UU  ITE  sendiri,  terdapat  ketentuan  yang  mengatur  mengenai definisi Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Sistem Elektronik, sebagai berikut :
a. Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk
14 Eddy Army, 2020, Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan , Sinar Grafika.
tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleteks, telecopy, atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
b. Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.
c. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi  mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
UU ITE telah mempertegas print out sebagai alat bukti. Merujuk ketentuan dalam  Pasal  5  ayat  (1),  dimana  dijelaskan  bahwa  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  dapat  digunakan  sebagai legal evidence .  Bahkan,  tata  cara  perolehan  informasi  elektronik  untuk  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  dan  tata  cara  pengajuan  informasi  elektronik sebagai  alat  bukti  telah  diatur  juga  dalam  UU  ITE  pada  Pasal  43  ayat  (3),  dan Pasal 5 ayat 3 jo Pasal 16. Lebih lanjut Brian mengungkapkan bahwa terdapat tiga keuntungan  dari  keberlakuan  UU  ITE,  antara  lain  dapat  lebih  memberikan kepastian  hukum  bagi  pihak  terkait,  berlaku  terhadap  lingkup  yang  lebih  luas, dan  dikarenakan update dengan  peraturan  dan  lingkungan  internasional, pelaksanaan ketentuan-ketentuan di dalamnya pun menjadi lebih harmonis.

## 3.3 Kekuatan  Bukti  Elektronik  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kepabeanan  di Pengadilan Pajak
Penggunaan  bukti  elektronik  diperbolehkan  dengan  adanya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  pada  Pasal  5  ayat  (2).  Kekuatan pembuktian  yang  terdapat  pada electronic  evidence atau  alat  bukti  elektronik didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  jo.  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  yang menegaskan bahwa dokumen elektronik setara dengan dokumen yang dibuat di atas  kertas.  Sehingga,  dapat  diartikan  bahwa  kekuatan  pembuktian electronic document atau  dokumen  elektronik  dalam  proses  penyelesaian  sengketa kepabeanan dapat dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).
Penjelasan  Umum  UU  ITE  memberikan  penjelasan  bahwa  dokumen elektronik  dapat  disamakan  kedudukannya  dengan  dokumen  yang  berbentuk
kertas  sebagai  materialnya,  serta  dapat  digunakan  sebagai  bukti  tertulis.  Pada Penjelasan Umum UU ITE, disebutkan bahwa dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Selain itu, pada hakikatnya saat ini, seiring dengan  kemajuan  ilmu  pengetahun  dan  teknologi,  tidak  terdapat  batasan mengenai  media  yang  dapat  digunakan  sebagai  wadah  informasi  ataupun dokumen, sehingga ketentuan yang menyebut bahwa bentuk tertulis itu identik dengan  informasi  dan  dokumen  yang  tertuang  di  atas  kertas  semata  adalah ketentuan yang sudah ketinggalan zaman dan harus dilakukan perubahan. Hal ini sejalan  dengan  Penjelasan  dalam  Pasal  6  UU  ITE.  Sehingga,  dengan  pesatnya kemajuan  teknologi  saat  ini,  perbedaan  informasi  yang  asli  dengan  salinannya sudah  tidak  relevan  lagi  untuk  didebatkan  dikarenakan  dengan  tingginya teknologi dan information system akhir-akhir ini yang pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan, maka salinan informasi ataupun informasi asli sudah tidak dapat lagi dibedakan.
Bahwa  bila  dikaitkan  dengan  Penjelasan  Pasal  69  ayat  (1)  pada  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  disebutkan  bahwa Pengadilan  Pajak  menganut prinsip  pembuktian bebas.  Dimana  secara normatif dijelaskan dalam butir Pasal 69 ayat (1) bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan  hakim.  Dan  dalam  Pasal  75  dijelaskan  bahwa  pengetahuan  hakim adalah hal yang oleh Hakim telah diketahui dan diyakini kebenarannya.
Bahwa  seperti  yang  sudah  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  proses kepabeanan akan timbul sengketa yang pada akhirnya akan diselesaikan melalui pengadilan  pajak.  Dimana  dalam  pencarian  kebenaran  materiil,  Hakim Pengadilan  Pajak  akan  menegaskan  kepada  masing-masing  pihak  terkait  apa yang wajib untuk dibuktikan, menyatakan beban pembuktian, serta memberikan keadilan  bagi  para  pihak  dan  memastikan  keabsahan  bukti-bukti  yang disampaikan  dalam  persidangan,  serta  lebih  lebih  jauh  menggali  fakta-fakta berdasarkan pengetahun hakim dan tidak terbatas pada fakta dan alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan.
Bahwa  Prosedur  Kepabeanan  saat  ini,  sudah  didukung  dengan  teknologi informasi  elektronik  yang  canggih.  Dengan  penggunaan Customs-Excise Information  System  and  Automation  (CEISA), transaksi  informasi  proses  impor maupun  ekspor  sudah  dapat  dilakukan  secara  cepat  melalui  daring,  sehingga dapat dilakukan dimana saja.
Bahwa  dalam  mencari  kebenaran  materiil  untuk  menyelesaikan  sengketa Kepabeanan  di  Pengadilan  Pajak,  Hakim  dapat  meminta  bukti-bukti  kepada Terbanding yang mana segala informasi mengenai proses impor maupun ekspor telah tersedia pada Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik, Foto Hasil Pemeriksaan Fisik, Manifest, Rencana  Kedatangan  Sarana  Pengangkut  (RKSP),  ataupun  informasi  lainnya. Sehingga, segala informasi elektronik yang telah tersedia tersebut, dapat dicetak
dan dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak.
Selain  itu,  terdapat  pula  dokumen  berupa  Surat  Keterangan  Asal (Certificate  of  Origin), yang  merupakan  dokumen  pembuktian  pemenuhan Ketentuan  Asal  Barang (Rules  of  Origin) , 15 yang  disampaikan  secara  elektronik kepada  Pejabat  yang  berwenang  melalui  Lembaga  National  Single  Window.
Electronik  Certitificate  of  Origin  (e-COO) tersebut  dibutuhkan  oleh  Hakim Pengadilan Pajak khususnya untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pemberian tarif preferensi dalam proses impor ataupun ekspor.
Dokumen-dokumen elektronik tersebut di atas dapat dijadikan alat bukti di Pengadilan  Pajak  berdasarkan  Pasal  69  ayat  (1)  dan  Pasal  70  huruf  d  Undang- Undang Pengadilan Pajak, sesuai dengan ketentuan :
a. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
b. Penjelasan Umum  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait dengan  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya  disetarakan  dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.
c. Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak, terkait dengan minimal 2 (dua) alat bukti.
d. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terkait alat bukti keterangan ahli.

## 4. KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa peraturan perundang- undangan  kepabeanan  memiliki  ketentuan  tata  cara  hukum  yang  dapat digunakan  dalam  hal  sengketa  kepabeanan.  Yang  pertama  adalah  mengadopsi rute  administratif,  yang  dikenal  sebagai  penyelesaian  sengketa  oleh  otoritas pabean, melalui lembaga keberatan. Dan apabila putusan yang dihasilkan masih menimbulkan  ketidakpuasan,  dapat  dilakukan  upaya  hukum  yang  lebih  tinggi, yaitu  dengan  mengajukan  banding  melalui  Pengadilan  Pajak.  Dalam  mencari kebenaran substantif, hakim Pengadilan Pajak akan menegaskan kepada masing- masing  pihak  apa  yang  perlu  dibuktikan,  menetapkan  beban  pembuktian,  serta memberikan keadilan kepada para pihak, dan  memastikan keabsahan alat bukti yang diajukan di pengadilan.
Meksipun  dalam  UU  No.  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  belum mengatur secara jelas mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti, namun berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  jo  Undang-undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE),  dokumen elektronik  setara  dengan  dokumen  yang  dibuat  di  atas  kertas.  Sehingga,  dapat diartikan  bahwa  kekuatan  pembuktian electronic  document atau  dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa kepabeanan dapat dipersamakan
15 Junimart  Girsang  et  al.,  2020,  Analisis  Yuridis  Mengenai  Pemberlakuan  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  Di Indonesia, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No. 3, hlm. 14.
dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).
Perlu  diketahui  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  69  ayat  (1)  UU  Pengadilan Pajak,  Pengadilan  Pajak  menganut  asas  pembuktian  bebas.  Dimana  alat  bukti yang  secara  normatif  dinyatakan  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  berupa  surat  atau dokumen,  keterangan  ahli,  keterangan  saksi,  pengakuan  para  pihak  dan/atau pengetahuan  hakim.  Dan  Pasal  75  menjelaskan  bahwa  pengetahuan  hakim adalah apa yang diketahui dan diyakini benar oleh hakim.

## 5. REFERENSI
Buku:
Army, E. 2020. Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan. Sinar Grafika. Jakarta. Hidayah, K. 2018. Penyelesaian Sengketa Pajak . Setara Press.
Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia. Jakarta.

## Jurnal:
Ante,  S.  2013.  Pembuktian  Dan  Putusan  Pengadilan  Dalam  Acara  Pidana. Lex Crimen. 2 (2) : 98-104.
Firdiansyah,  A.,  Hasyim,  W.,  dan  Pahlevi,  Y.A.  2018.  Studi  Kasus  Penetapan Kembali  Tarif  Dan/Atau  Nilai  Pabean  (SPKTNP)  Oleh  Direktur  Jenderal Bea Dan Cukai: Tinjauan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Ri. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai. 2 (2) : 20-34.
Girsang,  J.,  Hutauruk,  R.H.,  Tan,  D.,  dan  Sari,  E.D.  2020.  Analisis  Yuridis Mengenai  Pemberlakuan  Surat  Keterangan  Asal  (SKA)  di  Indonesia. Jurnal  Komunitas  Yustisia  Universitas  Pendidikan  Ganesha .  3  (3)  :  230- 243.
Hamdi, S. 2013. Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana. Jurnal Ilmu Hukum. 1 (4): 25–31.
Ispriyarso, B. 2018. Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. Administrative Law & Governance Journal. 1 (2) : 9-14.
Kurniawan,  I.  2019.  Sengketa  Pengajuan  Banding  Terhadap  Penetapan  Nilai Kepabeanan  Dalam  Ekspor-  Impor  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor :  Put/52674/PP/M.XVIIA/19/2014  ). KRTHA  BHAYANGKARA. 13 (2) : 208-222.
Lisnawati,  E.  2017.  Keabsahan  Alat  Bukti  Elektronik  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  No.20/PUU-XVI/2016  Dalam  Prespektif  Criminal  Justice System. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law Journal). 5 (4) : 677-693. Marwan, M., dan  Jimmy, P. 2009. Kamus Hukum . Reality Publisher. Surabaya.
Pamungkas, H. 2011. Penyelesaian Sengketa Pajak. Binus Business Review. 2 (1): 551-563.
Sa’adah,  N.  2018.  Tinjauan  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  Melalui
Lembaga  Keberatan. Administrative  Law  &  Governance  Journal. 1  (3)  :
268-279.
Wahyudi,  T.H.  2020.  Keberadaan  Dan  Peran  Pengadilan  Pajak  Dalam Memberikan Keadilan Substantif Kepada Wajib Pajak. Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik). 6 (1): 71-85.
Yusandy,  T.  2019.  Kedudukan  dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Jurnal  Serambi  Akademica. 7
(5): 645-656.