Vol. 27 No. 2 Juli - Desember 2021, 201– 206
DEFICIENCIES IN THE USE OF SOCIAL FOOD ASSISTANCE FUNDS (SEMBAKO PROGRAM) WITH A PACKAGE SYSTEM FOR POOR

## FAMILIES

## Dedik Harianto
Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia Email: dedikharianto_@outlook.com

## Abstract
National development is intended to achieve dynamic social change in the form of meeting the basic needs of society. The process of social change that increases the standard of living of the poor as a whole, where development is carried out to complement each other through the process of economic development. However, if this change process does not go according to plan, it shows an  indication  of  a  deficiency  in  the  program.  Government  assistance  such  as  the  Food  Social Assistance (Sembako Program) is one form of social protection efforts to reduce the expenditure burden of poor and vulnerable families in meeting their food needs. The efficient use of grants is also the key to the success of the development process itself. Herein lies the important role of the structural functions of each agent such as the Social Service as a local policy maker, the State Bank Association (Himbara) as a distributor of funds, a Supplier as a supplier of foodstuffs, an Agent / E-Warong as a food seller and a Beneficiary Family (KPM) as a fund manager. If their respective roles are not in accordance with the main policies of the program makers, this shows that there is a deficiency in the use of grants that are not in accordance with general guidelines.

## Keywords: Poverty, Food Social Assistance, Structural Functionalis

## Abstrak
Pembangunan  nasional  dimaksudkan  untuk  mencapai  perubahan  sosial  yang  dinamis  dengan wujud  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Proses  perubahan  sosial  yang  meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi melalui proses pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jika proses perubahan ini tidak  berjalan  sesuai  dengan  rencana,  itu  menunjukkan  indikasi  terjadinya  defisiensi  pada program tersebut. Bantuan pemerintah seperti Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) salah satu bentuk upaya perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Pemanfaatan dana bantuan secara efisien juga menjadi  kunci  berhasilnya  proses  pembangunan itu  sendiri.  Disinilah letak peran  penting fungsi  struktur  masing-masing  agen  seperti  Dinas  Sosial  sebagai  penentu  kebijakan  lokal, Himpunan  Bank  Negara  (Himbara)  sebagai  penyalur  dana,  Suplier  sebagai  pemasok  bahan pangan, Agen/E-Warong sebagai penjual bahan pangan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai pengelola dana. Apabila peran masing-masing sudah tidak sesuai dengan kebijakan utama dari  pembuat  program  maka  hal  tersebut  menunjukkan  terjadinya  defisiensi  penggunaan  dana bantuan yang tidak sesuai dengan pedoman umum.

## Kata Kunci: Kemiskinan, Bantuan Sosial Pangan, Fungsionalisme Struktural

## Pendahuluan
Persoalan  kemiskinan    memiliki    pengaruh  yang  sangat  besar  bagi  kehidupan bermasyarakat.  Kemiskinan  sebagai  masalah    sosial    yang    serius    dihadapi  banyak keluarga di Indonesia. Dinamika dalam keluarga miskin mengenai pola asuh anak dalam masa  perkembang-annya  yang  bisa  dikatakan  jauh  dari  porsi  ideal.  Jika  keluarga merupakan komunitas pendidikan dasar bagi individu, maka keluarga yang disfungsional secara khusus merupakan ancaman bagi perkembangan diri anggotanya  di  dalam  dan bagi  pembanguan  Indonesia  pada  umumnya.  Upaya    pembangunan    nasional mewujudkan keluarga yang ideal tidak hanya menjadi kewajiban bagi keluarga tersebut saja,  akan  tetapi  turut  sertanya  pemerintah  untuk  merealisasikan  hal  tersebut. Pembangunan  nasional  adalah  pembangunan    manusia    indonesia  seutuhnya  dan pembangunan seluruhnya masyarakat  Indonesia    (UU No.52 Tahun 2009). Mencakup aspek  dan  ruang  kehidupan  termasuk  perkembangan  kependudukan  dan  pembangunan keluarga.Tujuan  utama    dari  adanya  program  PKH  adalah  melaksanakan pembangunan,dalam hal ini pembangunan material dan immaterial.Pencapaian Sumber Daya  Manusia  yang  berpendidikan  dan  berkaualitas  adalah  salah  satu  tujuan pembangunan ini,serta pembangunan untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
Keluarga  sejahtera  memiliki  makna  bahwa  kelurga  yang  mampu  mencukup kebutuhan hidupnya atau mampu hidup mandiri dalam pemenuhan kebutan primer dalam keluarga. Sasaran program Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) adalah keluarga miskin.
Efisiensi dari pemanfaatan  program tersebut akan menjukkan keberhasilan dari upaya  pembangunan  masyarakat  miskin  dan  disabilitas  yang  tidak  berdaya.  Untuk menyelesaikan  persoalan  kemiskian  dan  memerikan  perlindungan  pangan,  salah  satu upaya  pemerintah  menempuh  untuk  melalui  program  bantuan  pada  masyarakat  miskin yakni  dengan  Bantuan  Sosial  Pangan  (Program  Sembako).  Pemanfaatan  program  ini diharapkan  tepat  sasaran  atau  dikatan  fungsional  menurut  Merton  yakni  apabila kebutuhan  rakyat  miskin  terpenuhi  (Kebutuhan  primer),  tercapainya  pendidikan  wajib belajar dua belas tahun dan bagi peyandang disabilitas ,mampu untuk mandir.
Fungsi  yang  efisien  suatu  program  sangat  diharap  sebagai  ukuran  keberhasilan dan  efisiensi  pemanfaatannya,  sebaliknya  dikatan  defisiensi  apabila  masih  ditemukan perilaku  penyimpangan  atau  kejahatan  yang  mengarah  pada  ketidak  sesuaian  anjuran
petunjuk atau pedoman umum yang telah ditentukan. Oleh karena itu goal setting dalam pencapain penelitian ini diharapkan bisa menentukan faktor defisinesi dari pemanfaataan bantuan sosial pangan,sasaran tepat penerima bantuan, ketepatan penyalur bantuan, dan penentuan monitoring bantuan sosial serta adanya evaluasi semua itu diharapkan supaya terjadinya efisiensi bantuan sosial pangan yang tepat guna dan tepat sasaran.

## Kemiskinan
Kemiskinan dalam arti yang paling umum adalah kurangnya kebutuhan meliputi kurangnya  makanan  pokok,  tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan (Bradshaw, 2005). Kemiskinan dikenali dengan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan primer atau pokok  dalam  keluarga.Ketidak  berdayaan  untuk  mengekpresikan  ,mengeksplor kemampuan  individu  karena  keterbatasan,  keterbatasan  dalam  hal  ini  bisa  berwujud keterbatasan financial atau keterbatasan fisik untuk bertindak seperti orang penyandang disabilitas. Dengan mengalami kemiskinan, maka kesempatan mereka untuk mengakses pendidikan  yang  baik  dan  bermutu  akan  semakin  kecil  disebabkan  ketidakmampuan dalam membiayai  sekolah. Pendidikan merupakan salah satu  alat  atau modal  manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya. Dengan kemampuan pendidikan yang  mumpuni  bisa  menandakan  derajat  intelektualitas  kecakapan  dalam  menganalisis peluang  pekerjaan.  Sebaliknya,  individu  yang  berpendidikan  kecil  kemungkinan  untuk mendapatkan peluang pekerjaan bergengsi kecil tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan  kesempatan  juga  sehingga  antara  orang  yang  berpendidikan  dan  tidak memiliki tingkat  kecemasan lebih tinggi (Cutler & Lleras-Muney, 2006).
Oleh  karena  itu  membangunan  sumber  daya  manusia  adalah  utama,  ketidak mampuan  untuk  mendapatkan  pendidikan  akibat  kemiskinan  yang  harus  mendapatkan bantuan.Kemiskinan juga mempersulit akses kesehatan,karena ketidak mampuan untuk mendapatkan  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan,keadaan  yang  mempersulit  akan menyebabkan  kecemasan  atau  terganggungnya  psikologis  (Taylor  &  Stanton,  2007). Kemiskinan dikategorikan disini sebagai orang atau masyarakat penerima bantuan yaknii orang  dengan  ketidak  berdayaan  dalam  hal  finansial,  anak  pelajar  dari  keluarga  pra sejahetra, ibu hamil yang tidak tercukupi gizi ,Para lansia yang sudah tidak mendapatkan subsidi  dari  kelurga  serta  penyandang  disabilitas  yang  membutuhkan  bantuan  dari pemerintah.  Penerima manfaat dikategorikan masyarakat miskin atau remasyakat yang
tidak berdaya Pemenuhan kebutuhan masyarakat  dan  tingkat  keefektivan bantuan sosial yang  diberikan  kepada  masyarakat  miskin  berbeda  tergantung  kebutuhan,  jadi  tingkat kemiskinan masyarakat bisa terukur dari seberapa kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan  pokok  hidupnya  seperti,  sandang,  pangan,  papan  dan  kebutuhan  sekolah. Dewasa ini kebutuhan masyarakat organik dengan masyarakat mekanik berbeda.
Tingkat  kebutuhan,  gengsi  dan  culture  bisa  mengindikasi  kemiskinan dimasyarakat perkotaan karena kebutuhan tidak tertutupi karena gengsi, adanya tuntutan yang tidak bisa dicukupi oleh masyarakat organik seperti biaya hidup, makan, sekolah, tempat tingal lebih mahal dari pada biaya hidup dipedesaan. Kemiskinan di Indonesia dan penanggu- langannya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi  agenda pokok yang  mengerahkan  berbagai  sumber  daya  pembangunan.  Selama  itu  pula,  dinamika kemiskinan  dan  penanggulangannya  di  Indonesia  juga  turut  berkembang  (Bappenas, 2012).  Kemiskinan  dapat  diartikan  sebagai  ketidaksamaan  kesempatan  untuk mengakumuasikan  basis  kekuasaan  sosial.  Basis  kekuasaan  sosial  meliputi:  (a)  Modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan);  (b)  Sumber  keuangan (pekrjaan, kredit); (c) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentigan bersama   (koperasi, partai  politik,  organisasi  sosial);  (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan,  barang  dan  jasa;  (e) pengetahuan dan keterampilan dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman, dalam Suharto, dkk.,2004).

## Efektivitas
Efektivitas      dalam      penyaluran      bantuan  sosial  sangat  perlu  di  rencanakan keberhasilannya  karena  dengan berhasilnya mencapai efektif maka kemiskinan dapat di kurangi.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penyaluran  dana  sosial, Dicson  dan  Wetherbe  (1987)  dalam  Hasibuan  (2003:54),  menyatakan  bahwa  aparatur yang bekerja mempunyai peranan penting untuk tersampainya bantuan sosial, meliputi: kualitas aparatur, komptensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana, pengawasan.
Kemampuan  aparatur  atau  petugas penyalur  bantuan  sangat  dibutuhkan karena mengenai skill, kecakapan dan kelilmuan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengemban  tugas  sebagai  penyalur  bantuan,  Manullang  (20011:53),  kualifikasi  SDM yang  tepat  juga  menentukan,  meliputi:  keahlian,  pengalaman,  umur,  jenis  kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, tempramen dan karakter.
Kompetensi  administrator,  disini  yang  dimaksud  adalah  memiliki  kacakapan dengan apa yang ditanggung      jawabkan.      Sarana      dan prasarana atau peralatan kerja mempunyai andil untuk mempermudah dalam proses keberhasialan suatu program. Sejalan dengan Kaho ( 2002:184) bahwa faktor sarana   dan   prasarana   yang   dimaksud adalah peralatan yang mana penting dalam penyelenggaraan aktifitas pemerintah .
Pengawasan mempunyai andil besar dalam kenberhasilan   program   pemerintah ini yakni sebagai pengontrol dan pengendali terhadap aktivitasnya. Manullang (2001:173) berpendapat  menilai  pengawasan  adalah  proses  untuk  menetapkan  pekerjaan  apa  yang sudah  dilaksanakan,  menilainya  dan  bila  perlu  mengoreksinya  dengan  maksud  supaya pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  maksud  rencana  semula.Yang  terakhir  kosep penyaluran bantuan sosial,disini harus benar-benar matang karena kepada siapa, berupa apa  dan  bentuk  apa  bantuan  tersebut  akan  dibagikan,  serta  siapa  yang  berhak  atau diutamkan  dalam  penerimaan  bantuan  tersebut.    Penerima  bantuan  sosial  pangan mempunyai hak dalam pendistribusian bahan pangan yang dibeli atau bantuannya sesuai yang dikehendaki.

## Metode Penelitian
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  model  interaktif  yang dikembangakan oleh Miles dan Huberman. Terdapat empat komponen analisis data yang dilakukan, yaitu: Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian  Data  (Data  Display),  dan  Penarikan  Kesimpulan/  Verifikasi  (Conclusion Drawing/Verifying.  Penelitian  kualitatif  sebagai  human  instrument,  berfungsi menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informasi  sebagai  sumber  data,  melakukan pengumpulan  data,  menilai  kualitas  data,  menafsir  data  dan  membuat  kesimpulan  atas temuannya.
Instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan dengan data yang telah ditemukan  melalui  observasi  dan  wawancara.  Memilih  seorang  informan  harus  dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

## Hasil dan Pembahasan

## Defisiensi Penggunaan Dana Bantuan Sosial
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang    sudah  dilakukan,  bahwa    banyak  ketidak tepatan pada proses penyaluran penggunaan dana bantuan sosial pangan yang dilakukan oleh  agen  struktur  bisnis  proses  didalamnya.  Dikarenakan  munculnya  kepentingan- kepentingan  baru  dalam  proses  penaluran  itu.  Ada  kepentingan  ekonomi,  kepentingan kekuasaan serta lemahknya fungsi pengawasan penggunaan dana bantuan sosial pangan yang  diberikan  kepada  keluarga  miskin.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektivitas  penyaluran  dana  sosial,  Dicson  dan  Wetherbe  (1987)  dalam  Hasibuan (2003:54), menyatakan bahwa aparatur yang bekerja mempunyai peranan penting untuk tersampainya  bantuan  sosial,  meliputi:  kualitas  aparatur,  komptensi  administrator, disiplin, sarana dan prasarana, pengawasan.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping program bantuan pangan cenderung menunjukkan ketidak sesuaina dalam mengambil kebijkana menentukan sistem penyaluran dana bantuan sosial pangan yang diberikan.
Dalam  hal  ini    agen-agen  dalam    pelaksanaan    Program  Bantuan  Pangan  (Program Sembako)  memiliki  peran  penting  masing-masing  dalam  mewujudkan  keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Pendamping Sosial pangan (TKSK) memerankan fungsi pengambilan  kebijkan  yang  efisien  dan  kontrol  yang  harus  bijak  dan  turut  memahami fungsi dan ketentuan yang dianjurkan oleh pemilik program (Kementerian Sosial)
Jadi dari pengamatan data dilapangan, dapat kita simpulkan bahwa,  banyaknya praktik  defisiensi  penggunaan  dana  bantuan  sosial  diluar  kegunaan  yang  seharusnya. Terutama  pada  penerima  bantuan  sosial  pangan  yang  tidqak  melibatkan  Keluarga Penerima  Manfaat  dalam  menentukan  bahan  pangan  yang  disalurkan.  Dengan  adanya sistem paket sembako maka KPM merasa dirugikan karena bahan pangan yang mereka terima tidak sesuai seutuhnya dengan yang mereka kehendaki.

## Penutup
Program Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) disarankan  untuk mengikuri anjuran pemerintah pusat (Kementerian Sosial) dalam melaksanakan penyaluran Bantuan. Agen  melakukan  proses  jual  beli  yang  terbuka,  memberikan  kebebasan  Keluarga
Penerima Manfaat menentukan bahan pangan yang dikehendaki sesuai petunjuk pedoman program.
Agar  kedepan  program  ini  berjalan  sesuai  rencana  dan  terwujudnya  keluarga sejahtera  dan suksesnya pembangunan nasional secara merata. Jika dalam penggunaan dana bantuan sosial pangan dapat diterima dan dipilih  secara efisien  maka perlindungan sosial akan dirasakan manfaat seutuhnya   bagi keluraga miskin di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Benton,  S.  A.  (1997). Dysfunctional  Families:  Recognizing    and  Overcoming      Their Effects.      Kansas  State    University  Counseling    Service .  Diakses  dari: https://www.kstate.edu/counseling/top ics/relationships/dysfunc.html
Bappenas.      (2012 ).      Kemiskinan      di Indonesia   dan   penanggulangannya . Diakses dari: http://www.bappenas.go.id/berita-
dansiaran-
pers/kegiatanutama/kemiskinandi- indonesia-dan-penanggulangannya/
Samsudin.,  dkk.(  2014)  Jurnal  Faktor-faktor  yang    Berpengaruh    Terhadap  Efektivitas Penyalura  Bantuan  Sosial  Dibagian  Sosial  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Kutai Timur,Vol 2 .No1
Hasibuan,Melayu  S.P.,2005, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Dasar  dan  Kunci Keberhasilan , Cetakan Keenam,edisi revisi ,Haji Masagung Jakarta
Kaho,Josef  Rihu,2002, Prospek  Otonomi di Negara Republik Indonesia , Edisi I,Raja Grafindo Persada Jakarta
Manullang,M.2001, Dasar-dasar Manajemen ,Sinar Harapan Medan
Cutler, D. M. & Lleras-Muney, A. (2006): Education and Health: Evaluating Theories and Evidence. Working Paper Series: National Bureau of Eco- nomic Research (NBER).
Taylor, S. E. & Stanton, A. L. (2007): Coping Resources, Coping Processes, and Mental Health . Annu. Rev. Clin. Psychol., 3: 377–40