P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam  15 (4) (2019)  68-90 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
DINAMIKA DAN KETERLIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM  PROSES SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA TINGKAT LOKAL (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)
Yudho Wahyanto*, Yusa Djuyandi Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yudhowah@gmail.com
Diterima: 02 Maret 2019 Disetujui: 18 Juni 2019 Dipublikasikan: 25 Juni 2019

## Abstract
This study intends to analyze the dynamics of the selection process of members  of  the  Provincial  and  Regency  /  City  General  Election Commission  (KPU)  in  Central  Java  in  2013-2018  with  the phenomenon of the existence of KPU members from the background of Community  Organizations  (Ormas).  The  existence  of  CSOs  competes with  each  other  to  place  their  cadres  as  part  of  the  Election organizers  in  Central  Java.  The  KPU  member  candidates  place  the Ormas  like  a  network  that  provides  provisions  for  the  contestants  in undergoing  selection,  with  mastery  of  both  cultural,  social  and economic  capital.  The  problem  arises  is  how  the  intended  CSOs compete  in  placing  their  cadres  in  the  selection  arena  until  they succeed in sitting as KPU with the experience of the CSOs. By using a qualitative  approach  method,  which  is  analyzed  based  on  the Bourdieu  concept  where  the  ability  to  compete  in  an  arena  is inseparable from the formation of habitus and mastery of capital. As for  the  findings  in  the  field,  cadres  who have  CSO  backgrounds  that control  capital  and  habitus  will  indirectly  have  a  high  chance  of becoming members of the KPU. At the end of the study by looking at the  dynamics  and  complexity  of  the  elections,  in  the  future  the involvement  of  CSOs  is  still  very  much  needed.  This  is  necessary considering that KPU institutions have social characteristics inherent in  the  community.  The  character  is  expected  to  be  careless  when
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
providing and giving recommendations to cadres to enter and become KPU at the local level.
Keywords:  Politics  of  Selection,  Members  of  KPU,  Ormas,  Central Java Province

## Abstrak
Studi  ini  bermaksud  menganalisa  dinamika  proses  seleksi  anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di  Jawa  Tengah  tahun  2013-2018  dengan  fenomena  keberadaan anggota KPU yang berlatar belakang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keberadaan Ormas saling berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai  bagian  dari  penyelennggara  Pemilu  di  Jawa  Tengah.Para calon anggota KPU menempatkan Ormas ibarat sebuah jaringan yang menjadi  bekal  bagi  para  kontestan  dalam  mejalani  seleksi,  dengan penguasaan  modal  baik  kultural,  sosial  dan  ekonomi.  Permasalahan muncul  adalah  bagaimana  cara  Ormas  dimaksud  berkompetisi  dalam menenempatkan  kadernya  dalam  arena  pertarungan  seleksi  hingga berhasil  duduk  sebagai  KPU  dengan  bermodalkan  pengalaman  di Ormas.  Dengan  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif,  yang dianalisis  berdasarkan  konsep  Bourdieu  dimana  kemampuan  pratik berkompetisi  dalam  sebuah  arena  tidak  terlepas  dari  terbentuknya habitus  dan  penguasaan    modal.  Adapun  yang  menjadi  temuan  di lapangan,  bahwa  kader  memiliki  latar  belakang  Ormas  yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang  besar  menjadi  angota  KPU.  Pada  akhir  penelitian  dengan melihat dinamika serta kompleksitas Pemilu, kedepannya keterlibatan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan.Hal ini diperlukan mengingat lembaga  KPU,  memiliki  karakter  sosial  yang  melekat  pada masyarakat.Dengan  karakter  tersbut  diharapkan  tidak  asal-asalan ketika  membekali  dan  memberikan  rekomendasi  kepada  kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di tingkat lokal.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Kata Kunci : Politik Seleksi, Anggota KPU, Ormas, Provinsi Jawa Tengah

## PENDAHULUAN
Electoral  Management  Bodies (EMBs)  adalah  merupakan lembaga  yang  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  Pemilu (Lopez-Pintor  2000).    EMBs  yang  direkomendasikan  adalah  otonom dan  independen,  terlepas  dari  cabang-cabang  kekuasaan  negera (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta menganut prinsip-prinsip utama dalam  penyelenggaraannya. 1 Pasca  runtuhnya  Orde  Baru,  Indonesia berkomitmen  untuk  menyelenggarakan  Pemilu  yang  jujur  dan adil.Sejak  2001,  anggota  KPU  tidak  lagi  berasal  dari  anggota  partai politik  atau  perwakilan  pemerintah,  tetapi  berasal  dari  kalangan profesional  ( expert )  non-partisan,  dari  tingkat  nasional  sampai  ke tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Dengan  pengadopsian  model independen  itu,  memberikan  kesempatan  bagi  organisasi-organisasi kemasyarakatan  yang  telah  mempunyai  pengalaman  bersentuhan dengan  Pemilu  menjadi  anggota  KPU  disetiap  level.Latar  belakang keterlibatan  dalam  organisasi  kemasyarakatan  menjadi  penting  bagi para calon anggota KPU.
Proses  seleksi  pada  suatu  organisasi  penyelenggara  Pemilu selalu  menjadi  sorotan  publik.  Ia  merupakan  representasi  dari penyelenggaraan  Pemilu  dan  demokrasi  itu  sendiri.  Dalam  benak masyarakat  awam, jika  proses  seleksi  KPU  tidak  berjalan  secara adil maka  patut  dipertanyakan  apakah  Pemilu  yang  berintegritas  dapat tercapai.  Mekanisme  seleksi  anggota  KPU  periode  2013-2018  di tingkat lokal selanjutnya dijelaskan sesuai Peraturan KPU No. 2 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota  pada  Bab  I  pasal  1
1 “Internasional IDEA mengajukkan tujuh prinsip EMBs untuk menjamin integritas, yaitu independen, imparsial, integritas, transparansi, efisiensi, profesional dan berorientasi pelayanan” (Wall et.al, 2006), 22.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
71
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
mengenai  Ketentuan  Umum.  Seleksi  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan  penjaringan,  penyaringan,  pemilihan  dan  penetapan  calon anggota  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota.Sebelum  peraturan tersebut  disahkan,  Supriyanto  menilai  KPU  RI  periode  kedua  lebih dominan  sebagai  KPU  yang  berlatar  belakang  Ormas,  daripada  KPU dengan  latar  belakang  profesional.  Hal  tersebut  terjadi  sebagai minimnya orang-orang yang berpengalaman di bidang penyelenggaraan  Pemilu.  Hingga  rekomendasi  dari  tokoh-tokoh masyarakat  dijadikan  tolok  ukur  daripada  tak  ada  sama  sekali. 2
Namun  penelitian  tersebut    tidak  menyingkap  lebih  terbuka  relasi kuasa  antara  jaringan  organisasi  kemasyarakatan  itu  dalam  proses seleksi.
Proses  seleksi  dilakukan  secara  berjenjang  mulai  dari  tingkat pusat,  sampai  ke  daerah  yaitu  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Pada konteks  di Jawa  Tengah,    KPU  Provinsi  Jawa Tengah  periode  ketiga (2013-sekarang)  konsisten  melanjutkan  fenomena  keanggotaan  KPU yang berlatar belakang Ormas. Ormas-ormas tersebut bervariasi, tetapi setidaknya  terdapat  yang  menonjol  yaitu  jaringan  alumni  organisasi kemahasiswaan:  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI),  Pergerakan Mahasiswa  Islam  Indonesia  (PMII),  dan  Gerakan  Mahasiswa Nasionalis  Indonesia  (GMNI).  Adapun  untuk  Ormas  berlatar organisasi  kemasyarakatan  Islam  terdapat  Muhammadiyah  dan Nahdlatul  Ulama  (NU) Jaringan  Ormas-Ormas  inilah  yang  mewarnai proses seleksi anggota KPU di Jawa Tengah.
Munculnya  jaringan-jaringan  Ormas  tersebut  justru  terjadi seiring  dengan  semakin  dalamnya  reformasi  dalam  lembaga  Pemilu sejak  2001.  Dengan  mengadopsi  standar-standar  global  BPP  itu  juga sangat  nampak  semakin  jelas  obsesi  BPP  mengaplikasikan  model Weberian  (rasional,  hirarkis,  impersonal, merit  system ,  netral)  dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tak terkecuali pelembagaan seleksi  anggota  KPU  yang  menekankan  kepada  pendalaman merit
2 Didik Supriyanto, Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu (Jakarta: Perludem, 2007), h 148.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
72
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
system .Lalu bagaimana jaringan-jaringan tersebut berinteraksi dengan segenap aturan dalam tahapan rekrutmen Pemilu (dari tes tertulis, tes psikologi,  tes  wawancara  sampai  tes  kelayakan  dan  kepatutan) tersebut untuk memastikan tujuan mereka tercapai.
Kemampuan  dari  jaringan-jaringan  ini  adalah  mampu  untuk beradaptasi dengan pelembagaan baru KPU. Pengalaman-pengalaman dalam  organisasi  tersebut  membentuk  cara  mereka  berinterkasi, memberikan  pemahaman  tentang  bagaimana  relasi  yang  harus dibangun  dan  strategi-strategi  kuasa  untuk  mengontrol  keadaan. Mereka disatukan dalam ikatan yang kuat pada ideologi dan rasa-satu- organisasi.Inilah  modal  penting  dari  jaringan-jaringan  ini.Jaringan- jaringan  melalui  Ormas  ini  semakin  aktif  berinteraksi  menjelang  dan selama proses seleksi. Dalam interaksi itulah sulit untuk memisahkan mana  “yang  formal”  dan  mana  “yang  informal”.  Padahal  pemisahan yang tegas antara “yang formal” dan “yang informal” ini merupakan karakter  utama  dari  organisasi  rasional  model  Weberian.  Sebuah aliran yang dipakai pada oganisasi-organisasi modern.Termasuk pada organisasi  KPU  sebagai  pemegang  otoritas  penyelenggaraan  Pemilu. Semakin  rumit  saat  karakter  organisasi  rasional  Weberian sebagaimana  yang  menjadi  arus  utama electoral  management  bodies (EMBs)  universal,  ternyata  berbeda  dengan  pembawaanya  di  tataran praktik. Hal ini terjadi karena organisasi KPU juga memiliki karakter sosial  yang  melekat  ( embedded  social character ) 3 yang  sama  dengan cara  organisasi  kemasyarakatan  bekerja.  Persinggungan  inilah  yang terjadi saat proses seleksi dimulai.
Dengan rasionalisasi itu semakin mendorong untuk memikirkan  ulang  batas-batas  antara  “formal”  dan  “informal”,  serta batas  yang  membuatnya  semakin  kabur  untuk  dipahami.  Oleh  sebab itu,  konsep  dijadikan  informalitas  menjadi  jalan  masuk  untuk memahami  paradoks  antara  klaim  koherensi  EMBs  dan  fragmentasi praktiknya  di  lapangan.  Dengan  demikian,  studi  ini  tidak
3 Joe S Migdal, State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another (Cambridge: Cambridge University Press., 2004), h 23.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
73
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
menggunakan kerangka institusionalis yang masih memisahkan batas- batas yang jelas antara “yang formal” dan “yang informal”. Alih-alih melalui  pendekatan  sosiologis,  studi  ini  berusaha  untuk  memahami bekerjanya  Badan  Pelaksana  Pemilu  (BPP)  dalam  batas-batas  yang semakin  kabur  itu.Kajian  ini  juga  membedakan  dari  studi  lain  yang menyinggung  seleksi  anggota  KPU  sebelumnya.  Kajian  tersebut mengisolisasi  proses  seleksi  dari  konteks  dan  dinamika  disekitarnya. Tidak  hanya  memahami  seleksi  dalam  pandangan  hanya  soal  teknis- administratif  dan  legal-normatif,  tetapi  kajian  tersebut  juga mengabaikan  proses  interaksi  dan  ke-salingketerpengaruh-an  dengan bagaimana masyarakat bekerja. Akibatnya kajian tersebut mengabaikan relasi kuasa yang niscaya ada dalam organ negara yang apolitis, seperti KPU dan lembaga sampiran negara lain
Dalampenelitianinipenelitimemaparkanempatpenelitian terdahulu  yang  relevandenganpermasalahan  yang  akan  diteliti. Pertama,  di  kawasan  Amerika  Latin,  Helmke  and  Levitsky  (2006) yang  melihat pola interaksi antara institusi formal dan informal dalam proses demokratisasi di kawasan itu. Kajian ini memberikan kerangka kerja  teoritis  dalam  ilmu  politik  dengan  memberikan  penekanan  baru pada  institusi  informal  dalam  demokratisasi  di  Amerika  Latin, Mereka  mendefinisikan  institusi  informal  sebagai  “ socially  shared rules, usually unwritten, that are created, communicated and enforced outside  officially  sanctioned  channels ”. 4 Helmke  dan  Levitsky memberikan  kategorisasi  pola  hubungan  antara  institusi  formal  dan informal,  yaitu  1)  komplementer;  2)  akomadatif;  3)  substitutive;  4) competing (bersaing). Namun kedua lembaga tersebut sepakat bahwa regime  crisis  and  military  intervention berbahaya  bagi  demokrasi. Untuk  itu  perlu  kompromi  termasuk  dalam  proses  seleksi  BPP  dan penyelanggaraannya. 5
4 Gretchen Helmke Steven Levitsky, Informal Institutions and Democracy ((Maryland: The Johns Hopkins University Press, 2006), H 5.
5 Steven Levitsky, h. 54-55.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..

## 74
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Kedua  adalah  penelitian  pada  daerah  Aceh  yang  khusus menyoroti  persoalan  seleksi  Komisioner  KPU  di  propinsi  istimewa tersebut.  Di  Aceh  nama  KPU  tersebut  adalah  Komisi  Independen Pemilihan  (KIP).  Sayed  Fahrul  (2017)  menyoroti  kelembagaan  KIP yang  memiliki  dinamika  berbeda  dengan  penyelenggara  Pemilu  di Indonesia.  Salah  satu  kekhususan  yang  dimiliki  oleh  penyelenggara Pemilu di Aceh adalah nama, proses seleksi, dan jumlah keanggotaan. Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintah Aceh Pasal 56 Ayat (4) dan (5) dinyatakan bahwa “Anggota KIP Aceh diusulkan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA)  dan ditetapkan  oleh  KPU  dan  diresmikan  oleh  Gubernur.  Anggota  KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota.” Meskipun  proses  pengusulan  dan  penetapan  terhadap  keanggotaan KIP  di  Aceh  memiliki  kekhususan,  Pasal  1  Ayat  (17)  Qanun  Aceh Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  dan Pemilihan  di  Aceh  menyebutkan  bahwa KIP  tetap  merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tatang Sudarajat (2014), yang secara khusus membahas proses seleksi  anggota  KPU  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat  tahun  2013. Dengan  menempatkan  proses  seleksi  dalam  ranah  kajian  kebijakan publik  ( public  policy ),  Sudrajat  hendak  melakukan  evaluasi  proses dari  sisi  kebijakan  publik.  Dalam  kajiannya  itu,  Tatang  melakukan evaluasi  kebijakan  seleksi  dalam  tahapan  yang  dilalui,  yaitu  tahapan pembuatan,  implementasi,  konsekuensi  dan  efektifitas  dampak kebijakan. Namun penelitian ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa  ketidaktaatan  itu  muncul  dan  bagaimana  “kepentingan- kepentingan subjektif” itu bekerja serta dalam kondisi seperti apa para aktor  yang  terlibat  dalam  kontestasi  memperebutkan  posisi  menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota itu menggunakan pola “nepotistik” itu. Jawaban-jawaban  atas  pertanyaan-pertanyaan  itu  tidak  dapat dijelaskan  secara  memadai  jika  hanya  menggunakan  pendekatan kebijakan.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..

## 75
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Penelitian  keempat  dilakukan  oleh    Abdur  Rozaki  (2004) dengan  lokus  penelitian  di  Madura.  Dalam  studi  ilmiah,  gambaran akan  Madura  adalah  para  kiai,  masjid  dan  pesantren.  Namun  pada penelitian  oleh  Rozaki  itu  mulai  dikenal  kata  blater  (jagoan).Rozaki bahkan membeberkan keberadaan blater ini dalam jejaring sosial dan keterlibatan mereka dalam politik, di mana mereka bermain di kancah Pilkades  dan  Pilbup.Penelitian  tersebut  juga  mengungkapkan hubungan  mereka  dengan  para  kiai.Sehingga  dari  penelitian  tersebut terkuak  pula  bagaimana  peran  kiai,  pesantren  dan  alumninya  dalam kancah politik di Madura.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  diatas,  peneliti  akan melakukan  penelitian  mengenai  seleksi  anggota  KPU  dengan  judul, Dinamika Dan Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal. Studi Kasus  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2013-2018.  Perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  adalah pertama, studi  ini berusaha  meletakkan  seleksi  anggota  KPU  sebagai  arena contested power, sehingga  di  dalamnya  juga  berdampingan  rezim  lain  yang bekerja  atau  “institusionalisasi  lain”  (O'Donnell,  1996)  diluar  rezim formal yang mempengaruhi proses seleksi.
Kajian  ini ingin  melihatnya  dengan  menggunakan  pendekatan strategic-relational , yang sekali lagi meletakan proses seleksi anggota KPU  di  daerah  sebagai  arena  kekuasaan,  dan  dengan  begitu, kontestasi, negosiasi dan praktik-praktik “penyimpangan” lain sebagai hal  yang  absah  dan logic dalam  tata  kelola  Pemilu  di  daerah.  Alih- alih seperti dikatakan Didik Supriyanto (2007) dalam kajiannya, yang berusaha membawa penyelenggara Pemilu dilepaskan sejauh mungkin dari anasir-anasir kekuasaan, baik kekuasaan formal maupun informal, justru  kajian  ini  melihat  penghindaran  “politisasi”  sebagai  bayangan abstrak  dari  nalar  kaum  teknokratis  yang  selama  ini  dominan,  jika tidak  dikatakan  hegemonik. Kedua ,  dengan  mengedepankan  dimensi power dalam  proses  seleksi  akan  dapat  memahami  secara  lebih memadai logic yang mendasari arena seleksi itu.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..

## 76
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Ketiga ,  kajian  ini  juga  melihat  bahwa  institusi  informal  tidak semata  memiliki  sisi  negatif  bagi  demokratisasi,  seperti  kebanyakan studi  yang  melihat  dari  sisi  ekonomi-politik.  Tetapi  kajian  ini  justru meletakan  “institusionalisasi  lain”  sebagai  sebuah  fenomena  yang tidak  dapat  dihindari  dalam  proses  pelembagaan  penyelenggara Pemilu terkait cara calon Anggota  KPU  menggunakan latar belakang Ormas  dalam  proses  seleksi  anggota  Komisi  Pemilihan  Umum  di Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  dengan  maksud  untuk mengungkap pratik-praktik yang selama ini berlangsung dalam proses seleksi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  latar  belakang Ormas  dan  memahami  relasi-relasi  taktis  strategis  dalam  proses seleksi  anggota  KPU  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  Jawa Tengah.

## METODE
Adapun  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif berupa studi kasus. Hal ini didasarkan pada perumusan masalah yang menuntut  peneliti  untuk  menganalisa  cara  calon  Anggota  KPU menggunakan  jaringan-jaringan  berbasis  Ormas  dalam  proses  seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa  Tengah  dengan  maksud  untuk  mengungkap  pratik-praktik  yang selama  ini  berlangsung  dalam  proses  seleksi  anggota  KPU,  dan memahami  relasi-relasi  taktis  strategis  dalam  proses  seleksi  dengan menitikberatkan pada proses wawancara mendalam terhadap informan yang  ditentukan  secara purpossive  sampling. Pendekatan  kualitatif adalah  pendekatan  untuk  membangun  pernyataan  pengetahuan  yang dieksplorasi  dalam  penelitian,  partisipan  penelitian  dan  lokasi penelitian, 6 dan  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  prosedur  analisis yang  tidak  menggunakan  prosedur  analisis  statistik  atau  kuantifikasi lainnya.
6 John W Creswell, Research Design ; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuatitatif , dan Campuran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 164.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..

## 77
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami  oleh  objek  penelitian  misalnya  persepsi  dan  tindakan  dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa 7 yang  didesain melalui  studi  kasus  pada  rangkaian  waktu  tertentu,  dan  melalui pengumpulan  data  secara  mendalam  yang  melibatkan  banyak informasi yang sesuai dan kaya akan konteks. Tujuannya adalah untuk membedah  secara  mendalam  serta  mengenal  masalah-masalah  serta mencari  kebenarannya  yang  bekerja  dengan  suatu  fase  spesifik  atau khas dari keseluruhan personalitas. Adapun subjek penelitiannya bisa berupa kelompok, lembaga maupun institusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dinamika  dan  keterlibatan  Organisasi  Masyarakat  dalam Lembaga  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  di  Provinsi  Jawa Tengah
Pasca  terjadinya  reformasi,  KPU  yang  baru  dibentuk  untuk pelasanaan  Pemilu  1999  itu  hanya  terdiri  dari  dua  perwakilan,  yaitu pemerintah  sebanyak  lima  orang  dan  dari  masing-masing  satu  partai politik  peserta  pemilu.  Secara  internal,  KPU  pada  periode  ini  sangat terfragmentasi.Fragmentasi  atas  kepentingan  anggota  multi-partai Pemilu  1999  dan  kegagalan  mereka  dalam  memutuskan  penetapan hasil  Pemilu.  Akibatnya,  tuntutan  publik  pun  semakin  mengarahkan pada pembentukan BPP yang diisi oleh para anggota yang ahli dalam kepemiluan ( expert ) dan non-partisan, serta KPU secara kelembagaan otonom dari kekuasaan pemerintah dan partai politik.
UU  No.  12/2003  mengatur  lebih  rinci  syarat,  prosedur pengisian  dan  mekanisme  pemberhentian  anggota  KPU.Syarat “ expert ”  juga  telah  dicantumkan,  bahwa  calon  anggota  KPU  harus memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang  “sistem  kepartaian, sistem dan proses pelaksanaan Pemilu, sistem perwakilan rakyat, serta memiliki kemampuan kepemimpinan” (pasal 18 huruf e).Mereka juga
7 Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2005), h. 6.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
78
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
dipersyaratkan  bukan  anggota  salah  satu  partai  politik.  Singkatnya, UU  tidak  hanya  sebagai  implementasi  amanat  amandemen  ketiga tahun  2002  atas  UUD  1945  untuk  membentuk  komisi  bersifat “nasional,  tetap  dan  mandiri”  tetapi  juga  sekaligus  sebagai  penanda semakin terlembagakannya model KPU expert dan non-partisan dalam perkembangan BPP di Indonesia.
Pada  Pemilu  2004,  KPU  pada  periode  ini  di  isi  oleh  anggota mayoritas  para  ahli  yang  secara  keilmuan  dan  pengetahuan  telah mumpuni  dan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diamanatkan  Undang- undang. Anggota KPU harus berpedoman kepada asas mandiri; jujur; adil;  kepastian  hukum;  tertib  penyelenggara  Pemilu;  kepentingan umum;  keterbukaan;  proporsionalitas;  profesionalitas;  akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.  Sulit untuk mengatakan bahwa pemilu 2004 tidak  lebih  baik  dari  pemilu  1999.  Kompleksitas  sistem  dan  teknis pemilu  relatif  berhasil  diatasi  oleh  “KPU  ahli”  ini.Satu-satunya  hal yang  membuat  penyelenggaraan  pemilu  2004  mendapatkan  cacatan negatif  adalah  penyalahgunaan  keuangan  yang  menjerat  komisioner dan jajaran sekretariat jenderal KPU. Sangkaan tindak pidana korupsi tiga  orang  komisoner  dan  pejabat  setjen  KPU  terbukti  di pengadilan.Akibatnya, tiga orang komisioner (Nazaruddin Sjamsuddin,  Mulyana  W.  Kusumah  dan  Rusadi  Kantaprawira)  dan pejabat sekretariat Jenderal dinyatakan bersalah dan dipenjara.
Pasca  Pemilu  2004,  dorongan  untuk  menyempurnakan  BPP semakin  mengemuka.Alhasil  terbentuklah  UU  Nomor  22  tahun  2007 tentang Penyelenggara Pemilu.dimana independensi dan otonomi telah sangat  dalam  ditanamkan.  Melalui  dasar  hukum  itulah  seluruh kerangka  BPP  dibentuk,  termasuk  soal  rekruitmen  dan  tata  kerja sampai  pada  sistem  pendukungnya  sedapat  mungkin  dijauhkan  dari politisasi.Pembentukan KPU pusat periode 2007-2012 berbeda dengan pembentukan  KPU  pusat  periode  2001-2007.KPU  periode  ini memiliki  perbedaan  dengan  KPU  periode  sebelumnya,  dari  sisi  latar belakang dan profesi.KPU 2001-2007 banyak diisi oleh akademisi dan ahli kepemiluan, yang terlihat dari latar belakang KPU periode 2007- 2012  adalah  aktifitas  dan  afiliasi  mereka  pada  organisasi
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
79
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
kemasyarakatan.Maka  tak  mengherankan  bila  KPU  periode  ini  juga disebut “KPU Ormas”.
Seleksi  secara  terbuka  memang  memberikan  kesempatan kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi  menjadi  anggota  badan penyelenggara  pemilu,  termasuk  mereka  yang  berafiliasi  kepada organisasi masyarakat sipil. para anggota harus memiliki pengalaman tentang  kepemiluan,  mampu  bekerja  secara  tim,  dan  yang  terpenting memiliki integritas.
Organisasi kemasyarakatan Islam tebesar, NU dan Muhammadiyah,  memang  memiliki  anggota  yang  berasal  dari berbagai macam latar belakang profesi.Selain NU dan Muhammadiyah,  komposisi  keanggotaan  KPU,  baik  di  tingkat nasional  maupun  di  daerah  juga  banyak  memiliki  latar  belakang eksponen  organisasi  kemahasiswaan.Yang  cukup  menonjol  adalah Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI),  Gerakan  Mahasiswa  Nasionalis Indonesia  (GMNI)  dan  Pergerakan  Mahasiswa  Islam  Indonesia (PMII).Organisasi-organisasi  kemahasiswaan  ini  telah  sejarah  yang panjang dan telah mengakar dalam perjalanan politik dan kepartaian di Indonesia.Organisasi  seperti  ini  memang  sejak  awal  memiliki ketertarikan dengan politik.Maka tak heran, jika setelah tidak menjadi mahasiswa  dan  berkarir  di  jenjangan  Ormasnya  banyak  mereka  juga melibatkan  diri  dengan  aktifitas  politik,  termasuk  menjadi  anggota KPU.
Keanggotaan  KPU  dengan  latar  belakang  afiliasi  Ormas  tidak hanya  di  tingkat  nasional,  tetapi  juga  nampak  di  KPU  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah sejak KPU periode  ketiga  (2013-2018)  konsisten  menampakkan  latar  belakang organisasi  berbasis  masyarakat  yang  memiliki  kekuatan  sosial-politik di  Jawa  Tengah.  Kelima  orang  anggota  KPU  Provinsi  Jawa  Tengah periode 2013-2018 :
Tabel 1.
Daftar Asal Organisasi   Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
80
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
No Nama Jabatan Organisasi 1 Drs. Joko Purnomo Ketua HMI 2 Wahyu Setiawan, S.Sos., M.Si. Anggota GMNI 3 Diana Ariyanti, SP Anggota HMI 4 Ikhwanudin, S.Ag. anggota GP. Ansor 5 Moch. Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag Anggota HMI 6 Muslim Aisha* anggota NU Sumber:   Berkas pencalonan KPU  Provinsi Jawa Tengah *Muslim Aisha PAW Wahyu Setiawan Pada  konteks  KPU  Kabupaten/Kota  di    Jawa  Tengah  periode ketiga (2013-2018) juga konsisten melanjutkan fenomena keanggotaan  KPU  yang  berlatar  belakang  Ormas.  Untuk  level kabupaten/kota,  175  anggota  KPU  kabupaten/kota,  dari  sumber  yang bisa  diperoleh  dalam  penelitian,  86  orang  diantaranya  membentuk jaringan berdasarkan latar belakang Ormas. Dua puluh lima (25) orang diantaranya berlatar belakang HMI, 6 Orang berlatar berlatar belakang PMII,  26  orang  dari  Ormas  NU,  7  orang  dari  organisasi Muhammadiyah  dan  6  orang  dari  GMNI  serta  sisanya  sebanyak  16 orang berasal dari organisasi lainnya di luar tersebut di atas  (Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah).
Kecenderungan  munculnya  anggota  KPU  dengan  latar belakang Ormas dan latar belakang penyelenggara Pemilu sebelumnya dapat  dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  alamiah.Mengingat  lahirnya KPU  non-partisan  sudah  berjalan  lebih  kurang  15  tahun.Maka  wajar jika  seleksi  lebih  menguntungkan  bagi  mereka  yang  telah  lama berkecimpung  dalam  dunia  penyelenggara  Pemilu  di  setiap level.Pengalaman  mereka  menjadi  penyelenggara  ditambah  latar belakang  afiliasi  mereka  terhadap  Ormas  membuat  mereka  memiliki jaringan  yang  luas  dan  kuat,  terutama  jika  dikaitkan  dengan  jaringan dengan anggota KPU setingat diatasnya.
Keberadaan, keterlibatan dan dominasi Ormas dalam lembaga KPU  baik  di  pusat  maupun  di  tingkat  lokal  menjadi  suatu  hal  yang
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
81 Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
nyata  meskipun  tampak  kabur  dan  sudah  menjadi  rahasia umum.Keberadaan Ormas tersebut terlihat dari latar belakang anggota komisioner KPU yang telah terpilih baik pada tingkat pusat maupun di tingkat  lokal.Hal  ini  menunjukan  bahwa  mempunyai  latar  belakang organsasi  masyarakat  sangat  berpengaruh  sekali  bagi  anggota  KPU dalam  menjalankan  tugasnya  menjadi  seorang  komisioner  KPU  di tingkat lokal.

## 2. Proses Seleksi Anggota KPU Sebagai Arena Politik
Pada proses seleksi anggota KPU di tingkat lokal, Setelah tim seleksi,  terbentuk,  berdasarkan  tahapan  proses  seleksi,  segera dilaksanakan penjaringan calon anggota KPU melalui  serangkaian tes (tes  administrasi,  tes  pengetahuan  kepemiluan,  tes  psikologi  dan kesehatan,  dan  tes  wawancara).  Di  dalam  prosedur  tersebut,  dapat dipilah berdasarkan derajat obyektifitas-subyektifitas.
Pada  serangkaian  tes,  dari  tes  administrasi  sampai  dengan  tes psikologi-kesehatan,  yang  dilakukan  oleh  tim  seleksi  prosesnya cenderung  obyektif,  karena  di  dalamnya  digunakan  parameter  yang jelas.  Akan  tetapi  sampai  dengan  tahap  tes  wawancara  dimana  tim seleksi  telah  menghasilkan  20  (dua  puluh)  calon  anggota  KPU, prosesnya  telah  cenderung  subyektif,  sebab  di  dalamnya  peran  tim seleksi  dalam  sangat  besar.  Pada  level  ini interest individu-individu tim  seleksi  tidak  dapat  dipungkiri  keberadaannya,  sebelumnya akhirnya  menggugurkan  10  (sepuluh)  calon  dan  memilih  sisanya untuk diserahkan kepada KPU setingkat di atasnya. untuk didapatkan 10 (sepuluh) nama.
Sepuluh  nama  inilah  yang  diserahkan  oleh  tim  seleksi  kepada KPU  setingkat  di  atasnya,  untuk  dipilih  lima  peringkat  tertinggi melalui  ujian  kelayakan  dan  kepatutan  ( fit  and  proper  test ).  Melalui pemahaman  tentang  detail  prosedur  ini  menjadi  poin  penting  untuk memahami  munculnya  praktik  dan  politik  informalitas  dalam  seleksi anggota  KPU.  Pada  poin  ini  pula  pisau  analisa  Bourdieu  digunakan untuk  mengetahui  keefektifan  dan  keefesienan  dari  tahapan  proses seleksi tersebut.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..

## 82
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Cara  pandang  Bourdieu  tentang  praktik,  memberi  pelengkap pada pemahaman seleksi KPU merupakan arena atau lebih lengkapnya field of power . Di sana meniscayakan kontestasi, kompromi, negosiasi dan  koalisi  antar-aktor  dalam  mengejar  kepentingannya.  Dengan demikian,  senjata  yang  ampuh  dalam  memenangkan  "perang"  di dalam arena politik adalah penguasaan capital dan tentu saja habitus . Praktik  politik  dibentuk  oleh  modal  dan  habitus  dalam  sebuah field/arena  atau  dalam  rumusan  matematis  Bourdieu  [(Habitus  x Capital)] + Arena = Praktik. 8
Proses  seleksi  keanggotaan  BPP  yang  dalam  hal  ini  adalah Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  sangat  bergantung  pada  model seleksi  yang  digunakan.  Proses  seleksi  calon  anggota  (komisioner) badan  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia  (KPU)  pada  era  reformasi bersifat  terbuka.  Menurut International  IDEA ,  Rekrutmen  terbuka melalui  media  massa,  yaitu  model  rekrutmen  penyelengara  Pemilu dilakukan  secara  terbuka  yaitu  dengan  memasang  pengumuman  di media massa. Selanjutnya, calon yang tertarik mengajukan lamaran ke tim  independen  untuk  diseleksi  kualifikasi  mereka  berdasarkan keahlian dan pengalaman yang terkait dengan kepemiluan. 9
Calon komisioner KPU dengan berlatar belakang Ormas tentu saja juga memperoleh keuntungan dengan telah memiiki capital /modal  sosial  berupa  jaringan-jaringan  Ormas  yang  telah mereka  dapatkan  dengan  menjadi  anggota  terlebih  dahulu. Narasumber  komisioner  KPU  Pati  misalnya,  dia  mendapat  informasi mengenai ada seleksi anggota  KPU  di media sosial berupa Facebook grup  organisasinya,  ketika  salah  satu  anggota  media  sosial  tersebut yang  terlebih  dahulu  menjadi  anggota  KPU  di  periode  sebelumnya mengunggah  pengumuman  mengenai  adanya  seleksi  KPU  di  tingkat
8 Pieree Bourdieu, Distinction: A Social Critique of Judgement of The Taste, (Cambridge-MA: Harvard University Press,), h. 101.
9 International DEA, Electoral Management Design (Stockholm: International IDEA,), h.  24.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
83
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
lokal. 10 Meskipun  informasi  yang  di  dapatkan  narassumber  melalui internet  di  media  sosial,  tetapi  asal  informasi  tetap  bersumber  dari rekan-rekan  sesama  organisasi  tersebut.Pengetahuan  dan  informasi mengenai  kepemiluan  yang  di  dapat  sangat  membatu  sekali  dalam mengikuti  tes  seleksi  KPU  di  tingkat  lokal,  seperti  di  dalam  tahapan tes pengetahuan kepemiluan.
Hal ini berbeda dengan calon anggota KPU yang tidak memilii modal  sosial  berupa  jaringan-jaringan  yang  berlatar  belakang Ormas.Mereka  kesulitan  ketika  mencari  informasi  dan  pengetahuan mengenai  kepemiluan  dan  isu-isu  yang  berkembang  di  seputaran pemilu.Sehingga  mereka  hanya  berbekal  pengetahuan  yang  ada  yang di  dapat  dari  bangku  kuliah  dan  pengalamannya  dan  kurang up  date tentang masalah tentang kepemiluan yang ada. 11
Calon  anggota  KPU  di  tingkat  lokal  dalam  mengikuti seleksiternyata  juga  mendapat  dorongan  dan suport dari  organisai yang  menaunginya.  Bahkan  setelah  di  gali  lebih  dalam,  ada  juga dorongan dorongan tersebut sifatnya tidak hanya berbentuk dukungan moral, tetapi ada juga berupa mandat dalam bentuk rekomendasi yang di  berikan  oleh  Ormas  nya  kepada  calon  tersebut.Meskipun  calon anggota  KPU  mengatakan  bahwa  saat  dia  mengikuti  proses  seleksi KPU,  tidak  ada  rekomendasi  yang  di  berikan  kepada  dia  dan  tidak menyerahkan  rekomendasi  kepada  tim  seleksi.  Tetapi  setelah  di tanyakan  kepada  Ormas  yang  menaunginya,  bahwa  dorongan  dan rekomendasi kepada calon anggota KPU di tingkat lokal memang ada, bahkan rekomendasi untuk anggota/kader yang akan masuk mengikuti seleksi  anggota  KPU  tidak  asal-asalan  di  berikan,  rekomendasi tersebut  haruslah  tepat  diberikan  kepada  orang  yang  benar-benar sanggup dan mampu menjadi anggota KPU nantinya. 12
10 “Hasil Wawancara dengan Edi Kristiawan, Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali, tanggal 23 Agustus 2108,” 2018.
11 “Hasil Wawancara dengan Edi Kristiawan, Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali, tanggal 23 Agustus 2108.”
12 “Hasil wawancara dengan Ananta Wijaya, mantan ketua GMNI kota Semarang,  tanggal 2 Oktober 2018,” 2018.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..

## 84
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Rekomendasi yang pasti di bawa oleh beberapa calon anggota KPU  untuk  mempengaruhi  subyektifitas  penilaian  tim  seleksi  adalah dalam  bentuk  surat  dukungan  bahkan  surat  tersebut  dikatakan  sangat terorganisir. Bahkan, ada juga dari institusi Ormas yang menaunginya yang membuat serta mengirim surat rekomendasi tersebut 13 . Meskipun tim  seleksimengatakan  bahwa  rekomendasi  yang  di  bawa  oleh kandidat ataupun yang dikrim oleh institusi Ormasnya tidak pernah di jadikan pedoman/mempengaruhi tim seleksi, tetapi surat rekomendasi dari  calon  anggota  KPU  berlatar  belakang  Ormas  untuk  di  berikan kepada tim seleksi memang benar adanya.
Mereka yang mengikuti proses seleksi anggota KPU, beralasan karena  panggilan  jiwa.  Namun  setelah  diteliti  lebih  lanjut,  jawaban para  narasumber  mempunyai  muara  yang  sama,  yaitu  Ormas.  Hulu mereka  memang  berbeda-beda.Contoh  kasus  adalah  komisioner  di Kabupaten Boyolali, bagi narasumber, ada nilai-nlai besar yang harus diterapkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.Di  sini  narasumber memberi contoh nilai toleransi yang mana nilai tersebut menjadi nilai besar di organisasi yang dia anut. Pada tataran tekhnis, pengaplikasian nilai  tersebut  dilakukan  dengan  cara  terjun  ke  organisasi  yang  lain, KPU  dianggap  sebagai  organisasi  yang  cocok  untuk  menyebarkan nilai-nilai  toleransi  tadi.  Karena  KPU  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai penyelenggara pemilu yang diatur oleh Undang-undang, juga harus  mengedepankan  nilai-nilai  universal  demokrasi  yaitu  adanya toleransi. 14
Komisioner KPU dengan latar belakang Ormas berbasis agama juga berpendapat bahwa KPU dianggap sebagai organisasi yang cocok untuk  memperjuangkan  nilai-nilai  organisasinya.Nilai-nilai  yang dimaksud  adalah  Tawassuth  (netral),  Tawazun  (seimbang  dalam
13 “Hasil wawancara dengan Dra. Fitriyah, Tim Seleksi KPU Prov. Jateng 2013-2018,  tanggal, 24 Agustus 2018,” 14 “Hasil wawancara dengan informan anggota KPU Kabupaten yang tidak bersedia namanya di cantumkan, tanggal, 24 Agustus 2018,” 2018.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
85
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
segala  hal)  dan  Tasamuh  (toleransi). 15 Selain  motivasi  tentang penanaman  nilai-nilai  organisasi  tersebut,  ternyata  ada  juga  motivasi lain yang tersirat dari Ormas tersebut ketika kadernya masuk di dalam organisasi lain dalam hal ini KPU. Motivasi yang lain itu adalah diisi kuotanya terhadap Ormas yang lain. 16
Sebenarnya  hal  yang  wajar,  sebuah  Ormas  bersaing  dengan Ormas  yang  lainya,  atau  sebuah  Ormas  mendominasi  sebuah  Ormas yang  lainya  dalam  usaha  menjaga  eksistensi  Ormas  tersebut  asalkan cara-cara yang dilakukan tidak melanggar undang-undang Ormas dan menciptakan  keresahan  di  masyarakat.  Melihat  begitu  dinamisnya Ormas-Ormas  tersebut  tidak  heran  output  yang  di  hasilkan  menjadi lebih matang dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya.
Mempunyai  prinsip dan nilai penyelenggaraan pemilumenjadi syarat yang utama dan wajib di miliki oleh seorang yang akan menjadi anggota  KPU.  Dalam  tataran  tekhnis,  prinsip  dan  nilai  tersebut sebenarnya  sudah  ada  di  dalam  diri  calon  anggota  KPU  yang mempunyai  latar  belakang  Ormas. Habitus yang  telah  terbentuk  dari masa  kecil  dan  dalam  mengikuti  organisasi  dengan  membawa  nilai- nilai  luhur  organisasi  yang  di  anutnya  telah  tertanam  pada  calon anggota  KPU  yang  berlatar belakang Ormas.Nilai-nilai tersebut tentu saja  dapat  melebur  dan  menyatu  dengan  nilai  dan  prinsip penyelenggaraan pemilu.
Pada  tahapan akhir  seleksi ini,  KPU  Provinsi  Jawa  Tengah  di mana,  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  dalam menentukan  dari  10  calon  menjadi  5,  dilakukan  Uji  Kelayakan  dan kepatutan  ( fit  and  proper  test ),  10  calon  anggota  KPU Kabupaten/Kota  yang  mengikuti  tahap  uji  kelayakan  dan  kepatutan oleh  KPU  Provinsi  Jawa  Tengah  idealnya  adalah  mereka  yang  telah dianggap patut dan mampu menjadi anggota KPU di Kabupaten/Kota.
15 “Hasil wawancara dengan informan yang tidak bersedia namanya di cantumkan  tanggal, 27 Agustus 2018 ,” 16 “Hasil wawancara dengan informan anggota KPU Kabupaten yang tidak bersedia namanya di cantumkan, tanggal , 24 Agustus 2018.”
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
86 Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Hal ini dapat dilihat dari lolos nya mereka mengikuti serangkaian tes yang telah dilaksanakan oleh tim seleksi.
Memiliki  latar  belakang  organisasi  menjadi  nilai  bagi  calon anggota  KPU  Kabupaten/kota  yang  mempunyai  latar  belakang Ormas.Hal  tersebut  dapat  juga  menjadi  pembeda  dengan  calon  yang tidak memiliki latar belakang organisasi. Meskipun tidak melihat jenis dan  bentuk  organisasinya,  KPU  Jateng  menilai  bahwa  memiliki pengalaman  di  dalam  organisasi  yang  di  miliki  calon  tersebut  akan sangat  berguna  dan  membantu  kelancaran  tugas-tugas  mereka  di dalam  menyelenggarakan  kegiatan  yang  dalam  hal  ini  adalah penyelenggaraan pemilu. 17
Berdasarkan pernyataan narasumber diatas, maka calon dengan memiliki  latar  belakang  organisasi  mendapat  peluang  yang  besar untuk  menjadi  anggota  KPU  dibandingkan  dengan  calon  yang  tidak memiliki latar belakang organisasi.Kemungkinan yang lebih besar lagi apabila  calon  memiliki  ikatan  emosional  jaringan  sesama  organisasi yang  kuat  dengan  anggota  KPU  Provinsi  Jawa  Tengah,  hal  ini  bisa saja  mempengaruhi  penilaian  yang subjektive karena  tes  berbentuk wawancara  yang  bersifat  luwes  dan  cair.Mereka  disatukan  dalam ikatan  yang  kuat  pada  ideologi  dan  rasa-satu-organisasi.Daripada dengan  calon  yang  tidak  satu  organisasi  atau  bahkan  yang  tidak mempunyai  latar  belakang  organisasi.Inilah  modal  penting  dari jaringan-jaringan ini.
Hal  berbeda  dirasakan  oleh  calon  anggota  yang  gagal  dalam tes  uji  kelayakan  dan  kepatutan.Mereka  tidak  tau  kalau  mempunyai latar belakang pernah mengikuti organisasi menjadi nilai tambah bagi calon.Dia  merasa  kalau  tidak  mempunyai  jaringan  berbasis  Ormas dengan  anggota  KPU  Provinsi  jateng  merupakan  salah  satu  faktor yang menyebabkan tidak bisa menjadi anggota KPU. 18
17 “Hasil Wawancara dengan Drs. Joko Punomo, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, tanggal, 12 Agustus 2018.
18 “Hasil Wawancara dengan Edi Kristiawan, Calon Anggota KPU Kabupaten Boyolali, tanggal 23 Agustus 2108.”
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..

## 87
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Dalam  memutuskan  5  anggota  KPU  Kabupaten/kota,  KPU Jateng  menggunakan  mekanisme  rapat  pleno  yang  bersifat colective collegial ,  dimana  semua  anggota  memberoleh  hak  yang  sama  dalam memberikan  suaranya  untuk  mengambil  keputusan.  Pada  proses pengambilan pengambilan keputusan tersebut, tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan  yang  ada  untuk  memilih  calon  anggota KPU.  Perdebatan,  lobi-lobi  dan  negoisasi  pasti  terjadi  dalam  proses dengan dinamis. Apalagi jika calon yang akan dipilih dan di tetapkan mempunyai  hubungan  emosional  kedekatan  dengan  jaringan  Ormas yang sama dengan anggota KPU pengambil keputusan.
Teknik melakukan lobi tidak lepas dari kegiatan lobi memberi informasi dan mempersuasi dan Dalam menjalankan teknik negosiasi kita  mengenal  4  pendekatan,  yakni  bargaining,  kompromi,  kalah menang  dan  menang  merang.  Proses  lobi  dan  negoisasi  tidak  hanya terjadi  dalam  pengambilan  keputusan  di  rapat  pleno.  Tetapi  ada  juga terjadi  pada  tingkatan  Ormas  yang  kadernya  akan  masuk  dan disiapkan  menjadi  anggota  KPU.  jadi  proses  penjaringan  komisioner KPU pada hal ini sudah menggunakan jaringan organisasi, mau tidak mau  pasti  ada  campur  tangan  senior  dan  jejaringnya.  Maka  tidak heran,  ketika  ada  sebuah  proses  negosiasi  agar  teman-teman  aktifis atau Ormas itu bisa masuk untuk menjabat  sebagai komisioner KPU. Proses  lobi-lobi  pasti  terjadi,  itu  adalah  sebuah  proses  kompromi untuk  meneruskan  apa  yang  telah  di  dapat  di  organisasi  dapat  di aplikasikan lembaga tersebut. 19
Keterlibatan  jaringan-jaringan  serta  dominasi  Ormas  memang ada  di  dalam  proses  seleksi  anggota  KPU.  Hal  ini  tidak  terjadi  serta merta  bahwa  Ormas-Ormas  ingin  menguasi  lembaga-lembaga sampiran  negara  seperti  KPU,    tetapi memang  institusi  KPU,  apalagi di  tingkat  lokal  mempunyai  karakter  sosial  melekat  kepada masyarakat sekitarnya, yang bekerjanya sama dengan cara masyarakat bekerja.Hal  tersebut  menjadi  pintu  masuk  bagi  Ormas-Ormas  untuk
19 “Hasil wawancara dengan Ananta Wijaya, mantan ketua GMNI kota Semarang,  tanggal 2 Oktober 2018.,”
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
88
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
meneruskan dan mengamalkan serta menerapkan nilai-nilai yang telah di dapat di organisasi tersebut, yang tentu saja nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.

## KESIMPULAN
Apa  yang  menjadi out  put ataupun  hasil  dari  pemilu  itu merupakan  cita-cita  dan  wujud  dari  integritas  pemilu  itu  sendiri takterkecuali  Penyelenggaranya  yaitu  Komisi  Pemilihan  Umum termasuk  di  tingkat  lokal.    Integritas  dan  Profesionalisme  mereka ketika  melaksanakan  tugasnya  tidak  lepas  dari  pengalaman  mereka sebelum menjadi  penyelenggara  rtemasuk  bekal  yang  mereka  meiliki ketika masih aktif dalam organiasi masyarakat yang mampu mencetak para  penyelenggara  Pemilu  yang  sesuai  dengan  amanah  EMBs tersebut.
Adapun  hasil  dari  kinerja  tersebut  terlihat  dengan  suksesnya Pemilu/Pilkada  di  seluruh  Provinsi  Jawa  Tengah.  Organisasi  seperti disebtkan  di  atas,  diantara  para  Ormas  tersebutpun  bukan  tidak mungkin bersaing secara fair dan berusaha supaya dominasi dari kader mereka  untuk  duduk  di  EMBs  mulai  dari  pusat  sampai  ke  tingkat Kabupaten/Kota bahkan ke tingkat di bahwanya. Sebenarnya hal yang wajar, sebuah Ormas bersaing dengan Ormas yang lainya, atau sebuah Ormas mendominasi sebuah Ormas yang lainya dalam usaha menjaga eksistensi  Ormas  tersebut  asalkan  cara-cara  yang  dilakukan  tidak melanggar  undang-undang  Ormas  dan  menciptakan  keresahan  di masyarakat.  Melihat  begitu  dinamisnya  Ormas-Ormas  tersebut  tidak heran  output  yang  di  hasilkan  menjadi  lebih  matang  dalam mewujudkan ambisi kekuasaannya.
Proses  seleksi  keanggotaan  EMBs  atau    BPP  yang  dalam  hal ini  adalah  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  sangat  bergantung  pada model  seleksi  yang  digunakan.  Proses  seleksi  calon  anggota (komisioner)  badan  penyelenggara  pemilu  di  Indonesia  (KPU)  pada era  reformasi  bersifat  terbuka.  Dengan  menggunakan  model  seleksi yang  terbuka  diharapkan  dapat  memperoleh  hasil  komisioner  KPU yang  profesional,  berintegritas,  independen,  mandiri  dan  tidak
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
89
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
mewakili  kepentinganpolitik  pemerintah  atau  pun  kepentingan  partai politik.  Aspek  keterbukaan  dalam  seleksi  calon  anggota  KPU tergambar  dari  pengumuman  secara  terbuka  pendaftaran  dan  seleksi calon anggota KPU melalui media massa. Narasumber yang dalam hal ini  calon  komisioner  KPU  di  daerah  di  Jawa  Tengah  apalagi  yang belum  pernah  menjadi  komisioner  di  periode  sebelumnya  mendapat keuntungan  yang  menjadi  salah  satu  kelebihan  seleksi  yang  bersifat terbuka  melalui  media  yaitu  dengan  mudahnya  mendapat  informasi mengenai pendaftaran dan seleksi anggota KPU.
Dengan  beragamnya  anggota  KPU  Provinsi  maupun  di Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  dengan  latar  belakang  organisasi diharapkan  koordinasi  dan  komunikasi  antar  divisi  atau  antar komisioner tetap terjaga di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Orgaganisasi massa di harapkan tidak asal-asalan ketika memilih dan dalam  memberikan  rekomendasi  kepada  kadernya  untuk  masuk  dan menjadi  KPU  di  daerah.Hal  tersebut  supaya  apabila  calon  tersebut terpilih  menjadi  anggota  KPU  sudah  memiiki  kematangan  dan kecakapan  dalam  bekerja  serta  dapat  bersinergi  dengan  sekretariat KPU.Perlunya pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis tentang etika bekerja  serta  pembentukan  karakter  yang  berkelanjutan  kepada komisioner  KPU  untuk  memahami  tugas  pokok  dan  fungsinya  di dalam menjalankan tugas sebagai KPU.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Bourdiou,  P. The  Outline  of  a  Theory  of  Practice. Cambridge:
University of Cambridge University Press, 1977.
Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Jakarta:  Gramedia,
2008.
Creswell,  John  W. Research  Design;  Pendekatan  Metode  Kualitatif,
Kuatitatif , dan Campuran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Fahrul,  S. Dinamika  Politik  Lokal  Dalam  Rekrutmen  Penyelenggara
Pemilu di Aceh , Tesis. Universitas Padjajaran Bandung, 2017.
Helmke,  Levitsky, Informal  Institutions  and  Democracy, Maryland:
The Johns Hopkins University Press, 2006.
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
90
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Hillman,  B.  Electoral  Governance  and  Democratic  Consolidation  in Indonesia, The Indonesian Quarterly, 2011. International  IDEA. Standart-Standart  Internasional  Pemilihan Umum  :  Pedoman  Peninjauan  Kembali  Kerangka  Hukum Pemilu. Jakarta: International IDEA, 2002. Lincoln,  Y.  S.,  &  Guba,  E.  G. Naturalistic  Inquiry, New  York:  Sage
Publications, 1985.
Lopez-Pintor,  R. Electoral  Managemnt  Bodies  ad  Institutions  of Governance, United  Nations  Development  Programme (UNDP), 2000.
Moleong,  L.  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  Rosda,
2005.
Mulyana,  D. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja
Rosdakarya, 2002.
O'Donnell,  G.  Another  Institutionalization  :  Latin  America  and Elsewhere, Journal of Democracy , 1996
Ritzer,  George,  Douglas  J.  Goodman. Teori  Sosiologi  Modern  Edisi VI , Jakarta: Kencana, 2004.
Rozaki,  A. Menabur  Kharisma  Menua  Kuasa, Yogyakarta:  Pustaka
Marwa, 2004.
Sudrajat,  T.  Evaluasi  Kebijakan  Rekrutmen  Anggota  KPU
Kabupaten/Kota  Dalam  Penyelengaraan  Pemilu  Tahun  2014
Di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. XI , 2014.
Supriyanto, D. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Perludem, 2007.
Surbakti,  R.  D. Perekayasaan  Sistem  Pemilu  Untuk  Pembangunan
Tata Kelola Politik Demokratis. Jakarta: Kemitraan, 2008.
Surbakti, Ramlan, Kris Nugroho. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif , Jakarta: Kemitraan, 2015.
Weber,  M. Kapitalisme,  Birokrasi  dan  Agama. Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1989.
Jurnal dan naskah lainnya
Yudho Wahyanto: DINAMIKA DAN KETERLIBATAN …..
91
Jurnal TAPIs Vol. 15 No. 04 Januari – Juni 2019
Fahrul,  S. Dinamika  Politik  Lokal  Dalam  Rekrutmen  Penyelenggara Pemilu di Aceh , Tesis. Universitas Padjajaran Bandung, 2017.
Hillman,  B. Electoral  Governance  and  Democratic  Consolidation  in Indonesia , The Indonesian Quarterly , 2011 . Lincoln,  Y.  S.,  &  Guba,  E.  G. Naturalistic  Inquiry. New  York:  Sage
Publications, 1985.
O'Donnell,  G. Another  Institutionalization :  Latin  America  and Elsewhere, Journal of Democracy , 1996.
Ritzer,  George,  Douglas  J.  Goodman. Teori  Sosiologi  Modern  Edisi VI . Jakarta: Kencana, 2004.
Sudrajat,  T.  Evaluasi  Kebijakan  Rekrutmen  Anggota  KPU Kabupaten/Kota  Dalam  Penyelengaraan  Pemilu  Tahun  2014
Di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. XI , 2014.