## Article Info
Submitted: 21 Mei 2020 | Reviewed: 20 Juni 2020 | Accepted: 12 Juli 2020

## PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Dewa Gede Sudika Mangku 1

## Abstract
Issues  relating  to  the  protection  of  the  marine  environtment  are  of  concern,  including  by international  law.  This  research  discusses  the  prtection  and  preservation  of  the  marine environment  according  to  international  law. This  research  is  a  normative  legal  research.  The approach  used  is  the  statutory  approach.  The  research  results  show  that  the  protection  and preservation  of  the  marine  environment  receives  serious  attention  by  international  law, especially  through  regulation  through  the  1982  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS) which fully regulates the protection and preservation of the marine environment in a Chapter , namely Chapter  XII which consists of 45  articles (192-237). In this Chapter there  are several important aspects relating to the protection and preservation of the marine environment, namely  the  existence  of  general  obligations  of  countries  in  terms  of  protecting  the  marine environment (Articles 192-160), obligations of the state in terms of pollution (Articles 194-196), global  cooperation  and  in  the  framework  of  protecting  the  marine  environment  (Articles  197- 201),  technical  assistance  (Articles  202-203),  environmental  monitoring  and  analysis  (Articles 204-206), making laws and regulations and accompanying law enforcement (Articles 207-234), responsibilities  and  compensation  obligations  (Article  235),  immunity  rights  (Article  236), obligations  under  other  conventions  concerning  the  protection  of  the  marine  environment (Article 237).

## Keywords: international law, legal protection, marine environment, UNCLOS 1982

## Abstrak
Persoalan  berkaitan  perlindungan  lingkungan  laut  menjadi  perhatian,  termasuk  oleh  hukum internasional.  Penelitian  ini  membahas  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  laut  menurut hukum  internasional.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  pendekatan  perundangan-undangan.  Dari  hasil  penelitian  didapatkan  hasil bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan laut mendapatkan perhatian serius oleh hukum internasional, terutama melalui pengaturan melalui  Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)  1982  yang  secara  lengkap  mengatur  mengenai  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  laut  dalam  suatu  Bab,  yaitu  Bab  XII  yang  terdiri  atas  45  pasal  (192-  237).  Dalam Bab  tersebut  terdapat  beberapa  aspek  penting  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan  laut,  yaitu  adanya  kewajiban  umum  negara-negara  dalam  hal perlindungan lingkungan laut (Pasal 192- 193), kewajiban negara dalam hal pencemaran (Pasal 194-196),  kerjasama  global  dan  regional  dalam  rangka  perlindungan  lingkungan  laut  (Pasal 197- 201), bantuan teknik (Pasal 202-203), monitoring dan analisa lingkungan (Pasal 204-206), pembuatan  peraturan  perundang-undang  disertai  penegakan  hukumnya  (Pasal  207-234), tanggung  jawab  dan  kewajiban  ganti  rugi  (Pasal  235),  hak  kekebalan  (Pasal  236),  kewajiban- kewajiban berdasarkan konvensi lain mengenai perlindungan lingkungan laut (Pasal 237).
Kata Kunci: hukum internasional, lingkungan laut, perlindungan hukum, UNCLOS 1982
1 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, email: dewamangku.undiksha@gmail.com

## I. Pendahuluan
Laut  memiliki  manfaat  dan  peranan besar  bagi  kehidupan  manusia  yang  juga merupakan  bagian  dari  lingkungan  hidup. Seiring  dengan  berkembangnya  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  fungsi  laut bertambah dengan ditemukannya berbagai  macam  bahan  tambang  dan galian  yang  berharga. 2 Laut  mempunyai sifat  istimewa  bagi  kehidupan  manusia, begitu  pula  hukum  laut.  Hukum  pada umumnya  adalah  rangkaian  peraturan- peraturan  mengenai  tingkah  laku  orang- orang  sebagai  anggota  masyarakat  itu. Laut  adalah  suatu  keluasan  air  yang meluas  diantara  berbagai  benua  dan pulau-pulau di dunia. 3
Pembahasan mengenai sejarah hukum  laut  internasional  tentunya  akan terkait  dengan  fungsi-fungsi  laut  yang telah  dirasakan  oleh  manusia. 4 Fungsi- fungsi  dari  laut  memberikan  dorongan terhadap  penguasaaan  dan  pemanfaatan laut oleh setiap negara atau kerajaan yang didasarkan  atas  suatu  konsepsi  hukum. Lahirnya konsepsi hukum laut
internasional  tidak  dapat  dilepaskan  dari
sejarah pertumbuhan hukum laut
2 Dikdik  Mohammad  Sodik.  2011. Hukum  Laut Internasional  dan  Pengaturannya  di  Indonesia . Bandung: Refika Aditama. hlm. 1
3 Wirjono  Prodjodikoro.  1984. Hukum  Laut  Bagi Indonesia. Bandung: Sumur Bandung. hlm. 8
4 Usmawadi  Amir.  2013. “Penegakan  Hukum  IUU Fishing  Menurut  UNCLOS  1982  (Studi  Kasus: Volga Case) ”. Jurnal Opinio Juris , 12. hlm. 68-92.
internasional  yang  mengenal  pertarungan antara dua konsepsi, yakni: 5
a. Res  Communis, yang  menyatakan bahwa  laut  itu  adalah  milik  bersama masyarakat  dunia,  dan  karena  itu  tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing- masing negara; 6
b. Res  Nulius, yang  menyatakan  bahwa laut tidak ada yang memiliki dan karena itu  dapat  diambil  dan  dimiliki  oleh masing-masing negara. 7
Pertumbuhan  dan  perkembangan kedua  doktrin  tersebut  diawali  dengan sejarah  panjang  mengenai  penguasaan laut oleh Imperium Roma. Imperium Roma menguasai  tepi  Lautan  Tengah  dan karenanya  menguasai  seluruh  Lautan Tengah  secara  mutlak.  Dengan  demikian, Lautan  Tengah  bebas  dari  gangguan bajak  laut,  sehingga  semua  orang  dapat mempergunakan  Lautan  Tengah  dengan aman  dan  sejahtera.  Pemikiran  hukum bangsa  Romawi  terhadap  laut  didasarkan atas doktrin res communis, yang memandang  penggunaan  laut  bebas  atau terbuka bagi setiap orang. 8
5 N.K. Ningsih, M. Indra &  W. Edorita. 2016. “Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap Pencemaran  Laut  Timor  Oleh  Tumpahan  Minyak Australia  Berdasarkan  UNCLOS  III  1982  dan Hukum  Lingkungan  Internasional ”. Jurnal  Online Mahasiswa, 3 (1). hlm. 1-15.
6 Charlotte  Ku.  1990. “The  Concept  of  Res Communis  in  International  Law ”. History  of European Ideas , 12 (4). hlm. 459-477.
7 F.S. Ruddy. 1968. “Res Nullius and Occupation in Roman  and  International  Law ”. University  of Missoury (Kansas City) Law Review. 36. hlm. 274- 282.
8 Mochtar  Kusumaatmadja.  1986. Hukum  Laut Internasional . Bandung: Binacipta. hlm. 3

## Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
Sekitar abad ke-14 hingga 17 terjadi perlombaan  bangsa-bangsa  barat  untuk mengarungi  lautan  dalam  rangka  mencari benua-benua  baru  dan  dengan  tujuan utama  mencari  negara  atau  bangsa  yang merupakan  asal  dari  penghasil  rempah- rempah.  Oleh  karena  itu,  timbulah  klaim wilayah  dari  bangsa-bangsa  penjelajah terhadap lautan. Salah satu contoh seperti bangsa  Romawi  yang  telah  banyak menunjukan tanda-tanda dalam melaksanakan  kekuasaannya  bahwa  laut itu  dapat  dimiliki  melalui  hak  penduduk pantai  untuk  menangkap  ikan  di  kawasan laut  yang  diakuinya. 9 Dalam  kurun  waktu yang bersamaan dengan awal penjelajahan  belahan  bumi  ini  tentu menambah  ramainya  pelayaran  lintas benua  dan  samudra,  status  hukum  atas lautan  pun  mulai  dipersoalkan.  Spanyol, Portugal,  Italia,  dan  Inggris  berpendapat, bahwa  lautan  itu  dapat  dimiliki.  Di  tengah negara-negara yang berlomba-lomba mengklaim  kedaulatan  atas  laut  tersebut, Belanda  sebagai  negara  kecil  yang  juga ikut  mengarungi  lautan  merasa  tidak  lagi bebas  untuk  berlayar  di  Laut  Utara maupun  Laut  Atlantik.  Oleh  sebab  itu, Belanda  menentang  klaim  dari  negara- negara  tersebut  dengan  mengatakan bahwa  lautan  itu  tidak  boleh  dimiliki  oleh
9 E.  R  Agoes.  2004. “Praktik  Negara-Negara  Atas Konsepsi  Negara  Kepulauan ”. Indonesian  Journal of International Law. 1 (3) . hlm. 441-464.
siapapun  dan  harus  terbuka  bagi  semua bangsa. 10
Negara Indonesia  adalah  salah  satu negara yang diuntungkan dengan disahkan  dan  diberlakukannya  UNCLOS 1982,  ini  disebabkan  karena  Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan letak  geografis  yang  unik. 11 Di  samping letak  kepulauan  Indonesia  yang  berada pada  garis  khatulistiwa,  juga  posisi geografis ini menurut kenyataannya merupakan negara kepulauan ( archipelagic  state )  yang  berada  pada posisi  silang  dunia,  yaitu  di  antara  dua benua yakni Benua Asia dan Australia dan di  antara  dua  samudera  yaitu  Samudera India dan Samudera Pasifik. Luas wilayah laut  Indonesia  dapat  dirinci  menjadi  0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara  (perairan  kepulauan),  dan  2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 12
Pada  wilayah  laut  inilah  terdapat lingkungan laut Indonesia. Pada
lingkungan laut Indonesia terdapat berbagai  macam  sumber  kekayaan  alam, baik  kekayaan  alam  hayati  maupun  non- hayati,  dan  memiliki  peranan  yang  sangat
10 R idwan Lasabuda. 2013. “Pembangunan Wilayah
Pesisir  dan  Lautan  dalam  Perspektif  Negara Kepulauan  Republik  Indonesia ”. Jurnal  Ilmiah Platax . 1 (2). hlm. 92-101.
11 A.  Soemarmi,  E.  Indarti,  Pujiyono,  &  A. Diamantina.  2019.  “Konsep  Negara  Kepulauan dalam  Upaya  Perlindungan  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Indonesia ”. Masalah-Masalah  Hukum . 48 (3). hlm. 241-248.
12 Hasbullah  F.  Sjawie.  1999. “Konsep  Negara Kepulauan  pada  Konferensi  Hukum  Laut  Tahun 1958  dan  Tahun  1960 ”. Jurnal  Hukum  dan Pembangunan , 29 (2). hlm. 131-143.
penting, misalnya sebagai sarana penghubung,  media  rekreasi,  jalan  raya perdagangan, dan sebagai alat pemersatu bangsa  Indonesia.  Sejak  tahun  1985, Indonesia  telah  meratifikasi  UNCLOS 1982  melalui  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
UNCLOS 1982.
Pada  kenyataannya,  permasalahan mengenai  hukum  laut  semakin  banyak. Meskipun  sudah  banyak  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah,  tetapi  pada kenyataannya  hal  tersebut  belum  mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan laut. Hal ini dapat dilihat  dari  kerusakan  lingkungan  laut Indonesia  yang  semakin  hari  semakin meningkat. Tapi ironisnya, masalah kerusakan  lingkungan  laut  yang  terjadi  di wilayah  perairan  Indonesia  bukanlah  hal yang  asing  lagi,  ini  bisa  dilihat  dari berbagai  pemberitaan  di  media  massa yang  menyorot  hal  tersebut.  Melihat  hal ini, nampak bahwa seolah-olah pemerintah  lalai  menjalankan  fungsinya dalam  menjaga  dan  melindungi  wilayah laut  Indonesia  dari  kerusakan.  Penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan laut dari perspektif hukum internasional.

## II.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif.  I  Made  Pasek Diantha mengemukakan metode penelitian  hukum  secara  normatif  adalah
metode  yang  meneliti  aturan  hukum  pada persepektif iternal yang objek penelitiannya ialah norma hukum. 13
Pendekatan  yang  digunakan  pada  karya ilmiah ini adalah pendekatan perundangan-undangan. Adapun data yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah data  sekunder  berupa  bahan  hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan perjanjian-perjanjian  internasional.  Bahan hukum  sekunder  yang  terdiri  dari  hasil penelitian,  buku-buku  teks,  jurnal  ilmiah, surat  kabar,  dan  berita  internet  yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.  Bahan  non  hukum  lainnya  seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.  Selanjutnya  akan  dilakukan analisis secara kualitatif.
III. Analisis Dan Pembahasan

## A. Sumber Hukum Laut Internasional
Sumber  hukum  laut  yang  paling penting  hingga  saat  adalah  kebiasaan internasional.  Kebiasaan  internasional  ini lahir  akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukan secara  terus  menerus  hingga  dianggap sebuah  kebiasaan  umum  yang  diterima sebagai  hukum  atas  dasar  kesamaan kebutuhan di laut. Sebagai sumber hukum internasional, kebiasaan internasional sangat  erat  kaitannya  dengan  perjanjian internasional.
13 I  Made  Pasek  Diantha.  2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 12.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
Sumber hukum laut yang sah adalah hasil  dari  Konferensi  PBB  tentang  hukum laut  pada  tahun  1958  di  Jenewa. Konferensi ini berhasil menyepakati empat konvensi, yaitu: 14
1) Convention  on  the  Territorial  Sea and  the  Contiguous  Zone (Konvensi tentang  Laut  Teritorial  dan  Zona Tambahan),  mulai  berlaku  pada tanggal 10 September 1964; 15
2) Convention  on  the  High  Seas (Konvensi  tentang  Laut  Lepas), mulai  berlaku  pada  tanggal  30 September 1962; 16
3) Convention on Fishing and
Conservation of the Living Resources of the High Seas (Konvensi  tentang  perikanan  dan Perlindungan  Sumber-Sumber  Daya Hayati  Laut  Lepas),  mulai  berlaku pada tanggal 20 Maret 1966;
4) Convention  on  the  Continental  Shelf
(Konvensi tentang Landas
Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964. 17
14 I  Wayan  Parthiana.  2014. Hukum  Laut
Internasional dan Hukum Laut Indonesia.
Bandung: Yrama Widya. hlm. 17
15 E.  Ereli.  1966. “Submerged  Lands  Act  and  the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous  Zone ”. Tulane  Law  Review. 41.  hlm. 555.
16 D.  Laffoley  &  D.  Freestone.  2017. “A  World  of Difference ‐ Opportunities  for  Applying  the  1972
World Heritage Convention to the High
Seas”. Aquatic Conservation:
Marine and Freshwater Ecosystems , 27, hlm. 78-88.
17 T.  L.  McDorman.  2012. “The  Continental  Shelf Regime  in  the  Law  of  the  Sea  Convention:  A Reflection  on  the  First  Thirty  Years ”. The International  Journal  of  Marine  and  Coastal  Law .
27 (4). hlm. 743-751.
Konferensi  PBB  yang  dilaksanakan di  New  York  dan  Jenewa  juga melahirkan kesepakatan  Konvensi  Hukum  Laut  PBB atau United  Nations  Convention  on  the Law  of  the  Sea  (UNCLOS) pada  tahun 1982  juga  dapat  dikatakan  sebagai sumber hukum laut internasional. Konvensi  ini  mengatur  tentang  ketentuan kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan.
B. Pencemaran Lingkungan Laut dalam Hukum Internasional Instrumen  hukum  utama  dalam konteks perlindungan lingkungan laut ialah “ United Nations Convention on The Law of the  Sea (UNCLOS)  1982.  UNCLOS  1982 menyatakan pengertian pencemaran yaitu: “Dimasukkannya  bahan  atau  energi  oleh manusia  secara  langsung  atau  tidak langsung  ke  dalam  lingkungan  laut  yang membawa  akibat  buruk  sedemikian  rupa seperti kerusakan pada kekayaan hati dan kehidupan  di  laut,  bahaya  bagi  kesehatan manusia,  gangguan  terhadap  kegiatan  di laut  termasuk  penangkapan  ikan  dan penggunaan  laut  yang  sah  lainnya, penurunan  kualitas  kegunaan  air  laut  dan mengurangi kenyamanan”.
UNCLOS 1982
telah mengkombinasikan batasan-batasan
terhadap pencemaran laut lebih luas serta menyebutkan  sumber  pencemaran  dari segala  aspek,  seperti  dari land  based activites (aktivitas darat), seabed activities (aktivitas  lepas  pantai), activites  in  the area (aktivitas  di  dasar  samudera),
dumping (pembuangan  limbah), vessels (kapal),  maupun  dari  udara  (atmosfer). UNCLOS  1982  mengatur  perlindungan lingkungan laut dan pelestarian lingkungan laut  dalam  Bab  XII  yang  terdiri  dari  Pasal 192 – Pasal 237. 18
Suatu tindakan untuk mencegah dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan laut  yang  disebabkan  oleh  segala  sumber diharuskan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut 1982
(UNCLOS)  (Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
Konvensi  Hukum  Laut  1982).  Baik  secara individu  maupun  secara  bersama-sama untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan laut  yang  dibebabkan  oleh  segala  sumber (UNCLOS  1982,  Pasal  194  angka  1). Setiap  negara  harus  mengambil  tindakan yang  diperlukan  untuk  menjamin  agar kegiatan-kegiatan  yang  berada  di  bawah yurisdiksi atau pengawasan mereka dilakukan dengan sedemikian rupa supaya
tindakan-tindakan
tersebut tidak mengakibatkan kerusakan
yang disebabkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh negara lain dan lingkungannya,  dan  agar  pencemaran yang  timbul  dari  tindakan-tindakan  dan kegiatan di bawah yurisdiksi atau pengawasan  mereka  tidak  menyebar
18 Nadia  Nurani  Isfarin.  2012 .  “Perlindungan Lingkungan  Laut  Selat  Malaka  Dari  Pencemaran Minyak  Lintas  Batas”. Jurnal  Ilmu  Hukum. 15  (2). hlm. 206-224.
melewati  daerah-daerah  yang  ada  di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatannya (UNCLOS 1982, Pasal 194 angka 2). 19
Klasifikasi  pencemaran  laut  menurut UNCLOS  1982,  sebagaimana  terdapat dalam  Bagian  5  mengenai  Peraturan-
Peraturan Internasional dan PerundangUndangan Nasional Untuk Mencegah
dan Mengurangi dan Mengendalikan  Pencemaran  Lingkungan Laut  ( International  Rules  and  National Legislation  to  Prevent,  Reduce,  and Control Pollution of the Marine Environment ) yakni: 20
a.  Pencemaran  laut  yang  berasal  dari sumber  daratan (UNCLOS 1982, Pasal 207)
b.  Pencemaran  laut  yang  berasal  dari kegiatan  dasar  laut  yang  tunduk  pada yurisdiksi  nasional  (UNCLOS  1982,
Pasal 208)
c.  Pencemaran  laut  yang  berasal  dari kegiatan-kegiatan di kawasan (UNCLOS 1982, Pasal 209)
d.  Pencemaran  laut  karena  dumping
(UNCLOS 1982, Pasal 210)
e.  Pencemaran  laut  yang  berasal  dari kendaraan  air  (UNCLOS  1982,  Pasal 211)
19 Nong  Hong.  2012. UNCLOS  and  Ocean  Dispute Settlement:  Law  and  Politics  in  the  South  China Sea . London & New York: Routledge.
20 Ahmad  Sofyan.  2010. “Tanggung  Jawab  dalam Pencemaran  Laut  yang  Disebabkan  Minyak M enurut  Hukum  Internasional”. Înspirasi. 1  (10). hlm. 139-164.
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
f. Pencemaran laut yang berasal dari atau
melalui  udara  (UNCLOS  1982,  Pasal 212)
Segala  upaya  sudah  dilakukan  oleh negara-negara  berdaulat  guna  melindungi kelestarian  wilayah  lautnya.  Tindakan tegas  telah  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan  untuk  terjadinya  kecelakaan maupun kelalaian yang mencemari lingkungan.  Pada  tahun  1948,  Konferensi PBB  membentuk  suatu  badan  yang terfokus  dalam  bidang  kemaritiman  yang
bernama
International
Maritime Organization (IMO). 21
Dalam perkembangannya, IMO sudah  menghasilkan  beberapa  konvensi yang khusus mengatur polusi dan kompensasi  terhadap  pencemaran  laut oleh  minyak  yang  berasap  dari  kapal seperti: Maritime Pollution 1978
(MARPOL), International  Convention  on
Civil  Liability  for  Oil  Damage  1969  (CLC 1969), dan International Convention on the Establishment of an International Fund For Compensation  for  Oil  Pollution  Damage 1971 (Fund Convention 1971) . 22

## C. Prinsip-Prinsip Perlindungan dan
Pelestarian Lingkungan Laut
21 R.  P.  Kelley.  2011.  UNCLOS,  but  No  Cigar: Overcoming  Obstacles  to  the  Prosecution  of Maritime  Piracy ”. Minnesota  Law  Review , 95  (6). hlm. 2285-2317.
22 J.  L.  Suárez-de  Vivero.  2013. “The  Extended Continental  Shelf:  A  Geographical  Perspective  of the Implementation of Article 76 of
UNCLOS ”. Ocean  &  Coastal  Management .  73. hlm. 113-126.
Menurut  Philippe  Sands  di  dalam bukunya  yang  berjudul  “ Principle  of International  Environmental  Law ”,  definisi hukum  lingkungan  terkait  dengan  dua aspek,  pertama  terkait  ruang  lingkup subjek hukum dan kompetensi kelembagaannya; kedua, terkait pertanggungjawaban  terhadap  kerusakan lingkungan. 23 Deklarasi  Stockholm  1972, dalam  prinsip  ke-2  menyatakan  yang dinamakan  dengan  sumber  daya  alam  di bumi adalah “udara, air, tanah, flora, fauna dan ekosistem alam”.
Secara  umum  menurut  Philppe Sands  yang  pendapatnya  dikutip  dalam jurnal  milik  Nadia  Nurani  Isfarin  yang berjudul  “Perlindungan  Lingkungan  Laut Selat  Malaka  Dari  Pencemaran  Minyak Lintas Batas”, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut memiliki beberapa prinsip umum, yaitu:
a.  Sovereignity Over Natural Resources and  the  Responbility  not  to  Cause Damage to the Environment  of other States  or  to  Areas  Beyond  National Jurisdiction
Sebagai  prinsip  tertua  dalam  hukum internasional, kedaulatan merupakan karakteristik utama sebuah negara.
Menurut  John  O’Brien  dalam  buku  Melly Aida dan M. Farid Al Rianto yang berjudul Kerjasama  Regional  Dalam  Pengelolaan Dan  Perlindungan  Lingkungan  Laut  di Selat  Malaka,  suatu  negara  mempunyai kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal.  Kedaulatan  internal  berarti
23 Isfarin. loc.cit.
negara  mempunyai  yurisdiksi  legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  terhadap  setiap aktivitas di wilayahnya. Pengakuan kedaulatan terhadap kekayaan alam pertama  kali  tertuang  dalam  Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 Tahun 1962 tentang  Kedaulatan  Permanen  terhadap Kekayaan Alam.
Prinsip  21  Deklarasi  Stockholm menyatakan bahwa negaranegara berdasarkan  Piagam  PBB  dan  prinsip- prinsip  hukum  internasional,  berdaulat untuk  mengeksploitasi  kekayaan  alamnya dan  bertanggungjawab  untuk  menjamin bahwa  aktivitas  dalam  yurisdiksi  atau kontrolnya  tidak  menyebabkan  kerusakan lingkungan  terhadap  negara  lain  atau terhadap  area  di  luar  yurisdiksi  nasional suatu negara. Prinsip 21 tersebut diadopsi International  Court  of  Justice dalam Advisory  Opinion dalam  kasus  Legalitas
Penggunaan Senjata Nuklir 1996.
Berdasarkan  prinsip  ini,  negara  memiliki kedaulataan atas wilayahnya serta melaksanakan aktivitas di wilayah teritorialnya.
Namun
demikian pelaksanaan  kedaulatan  tersebut  tidak boleh  melanggar  hukum  internasional. Prinsip kedaulatan negara terhadap kekayaan  alamnya  tidak  dapat  dipisahkan dengan kewajiban negara untuk menjamin tidak  merusak  lingkungan  negara  lain  dan lingkungan di wilayah yurisdiksinya sendiri.
b.   Principle of Preventive Action
Selain  disebutkan  dalam  Prinsip  ke- 21 Deklarasi Stockholm, prinsip preventive action  juga  disebutkan  dalam  Prinsip ke-2
United Nations
Conference on Environment  and  Development  (UNCED). Prinsip ini memiliki dua perspektif. Pertama,  prinsip  ini  mewajibkan  untuk meminimalisir kerusakan lingkungan sebagai  tujuan  utama.  Kedua,  negara berkewajiban  untuk  mencegah  kerusakan lingkungan dalam dan melalui yurisdiksinya, termasuk regulasi, administratif dan tindakan lainnya. Bahkan dalam United  States  of  Foreign  Affairs Law, disebutkan  bahwa  kewajiban  negara tidak  hanya  untuk  melakukan  tindakan pencegahan, melainkan juga pengurangan dan pengontrolan setiap kerugian lingkungan  yang  terjadi.  Dalam  hal pencemaran  lintas  batas  negara,  setiap negara  diminta  untuk  melaksanakan  dua kewajiban,  pertama,  untuk  melakukan tindakan  yang  diperlukan  dalam  itikad baik;  kedua  untuk  mengatur  aktivitas publik dan privat yang menjadi subjek dari yurisdiksinya. 24

## c.  Cooperation
Prinsip kerjasama ini bersumber dari prinsip  umum good  neighbourliness yang dapat  ditemukan  dalam  hukum  kebiasaan internasional  maupun  dalam  Pasal  74 Piagam  PBB.  Prinsip  ini  terefleksikan dalam  beberapa  perjanjian  internasional
24 Melly  Aida,  et.  al.  2015. Kerja  Sama  Regional Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Laut di  Selat  Malaka. Lampung:  Justice  Publisher BP FH Unila. hlm. 38
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
dan didukung oleh praktek-praktek negara utamanya dalam aktivitas yang berbahaya dan  darurat. Cooperation tertuang  dalam Prinsip  ke-24  Deklarasi  Stockholm  dan Prinsip Ke-27 Deklarasi Rio yang menyatakan  bahwa  negara-negara  harus bekerjasama dalam  prinsip good faith dan semangat partnership sebagai  upaya perlindungan lingkungan.
d. Sustainable Development
Prinsip  pembangunan  berkelanjutan menekankan  bahwa  pembangunan  yang dilaksanakan sekarang tidak boleh mengurangi hak-hak generasi mendatang. Dengan  kata  lain,  pembangunan  yang dilaksanakan harus memperhatikan
kemampuan lingkungan dalam pemenuhan  kebutuhan  generasi  yang
akan datang. Prinsip sustainable mempunyai beberapa aspek, yaitu : 25
1)   The  need  to  take  into  consideration the  needs  of  present  and  future generation;
2)   The  acceptance  on  environmenat protection  grounds,  of  limit  placed upon  the  use  and  exploitation  of natural resources;
3)   The  role  of  equitable  principles  in  the allocation of rights and obligation;
4)   The  need  to  integrate  all  aspects  of environment and the development;
25 Rehulina,  et.  al.  2015. Ganti  Rugi  Terhadap Tumpahan  Minyak  di  Laut  Menurut  Konvensi Hukum Laut 1982 Dihubungkan dengan International  Convention  on  Civil  Liability  for  Oil
Damage 1969. Lampung: Justice Publisher BP FH Unila.
5)   The  need  to  interpret  and  apply  rules of  international  law  in  an  integrated and systemic manner.
e. Precutionary Principle
Prinsip  ini  menyatakan  bahwa  tidak adanya  temuan  atau  pembuktian  ilmiah yang  konklusif  dan  pasti,  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  menunda  upaya- upaya  mencegah  kerusakan  lingkungan. Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Prinsip ke-15  Deklarasi  Rio “where  there  are threats  of  serious  or  irreversible  damage, lack  of  full  scientific  certainly  shall  not  be used  asa  a  reason  for  postponing  cost- effective measures to prevent environmental degradation”.
f. Polluter Pays Principle
Organization for Economic
Cooperation  and  Development  (OECD) merumuskan polluter pays principle dalam environmental  principles  and  concepts sebagai:  “ The  principle  to  be  used  for allocating costs of pollution prevention and control  measures  to  encourage  rational use of scarce environmental resource and to  avoid  distortions  in international  trade and  investment  is  so  called  polluter  pays principle.  That  principle  means  that  that polluter  should  bear  the  expenses  of caring out the above mentioned measures decided by the public authorities to ensure that  the  environment  is  in  a  acceptable states.  In  other  world  the  cost  of  these measures  should  be  reflected  in  the  cost of  goods  and  services  which  cause pollution in production and/or
consumption.  Such  measures  should  not be  accompanied  by  subsidies  that  would create significant distortions in
international trade and investment ”.
Jadi, polluter pays principle merupakan instrumen ekonomi yang dimaksudkan sebagai mekanisme pembiayaan lingkungan
melalui
pengenaan  pajak,  retribusi,  pungutan- pungutan  terhadap  hasil  limbah  dengan harapan adanya keberlangsungan kegiatan ekonomi, perlindungan
masyarakat  dan  lingkungan.  Prinsip  ini juga dimaksudkan untuk melakukan pengalokasian biaya bagi kegiatan pemulihan  lingkungan  sehingga  tidak dibebankan  kepada  masyarakat  yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari suatu  aktivitas  ekonomi  dan  adanya pengurangan beban negara dalam membiayai pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan ekonomi g. Principle of Common but

## Differentiated Responsibility
Prinsip ini dikembangkan dari prinsip kesetaraan  dalam  hukum  internasional dan  pengakuan  perlakuan  khusus  bagi negara  berkembang.  Dalam  Pasal  7 Deklarasi  Rio  dinyatakan  bahwa  negara- negara  mempunyai  kewajiban  yang  sama untuk bekerjasama dalam mengkonservasi, melindungi dan memulihkan ekosistem bumi dengan tetap
memperhatikan  kontribusi  yang  berbeda bagi negara maju dan negara berkembang. Perlindungan lingkungan
laut  dalam  kerangka  hukum  internasional sebenarnya  merupakan  akumulasi  dari The Principle of National Sovereignity and The  Freedom  of  High  Sea.  International Maritime  Organization (IMO)  menyatakan bahwa  “ a  right  on  the  part  of  a  astate threatened  with  the  environmental  injury from sources beyond its territorial jurisdiction,  at  least  where  those  sources are  located  on  the  high  seas,  to  take reasonable action to prevent or abate that injury ”.
D. Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan  Laut  dalam  UNCLOS
1982
Perlindungan lingkungan laut sangatlah  berkaitan  erat  dengan  masalah lingkungan  hidup  pada  umumnya  dan lingkungan  hidup  di  laut  khususnya  pada sesuatu yang berkenaan dengan Kawasan.  Pasal  145  Konvensi  Hukum Laut  PBB  mengamanatkan  kepada  setiap otorita untuk mengambil tindakan – tindakan  yang  perlu  berkenaan  dengan kegiatan –kegiatan di Kawasan berdasarkan  Konvensi  demi  terjaminnya perlindungan  lingkungan  laut  yang  efektif dari segala tindakan yang merugikan. 26
Konvensi  Hukum  Laut  PBB  1982 Pasal  145  menyatakan  bahwa  untuk maksud  tersebut,  otorita  harus  membuat dan menetapkan peraturanperaturan, ketentuan-ketentuan, dan prosedur-
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
prosedur yang sesuai, antara lain sebagai berikut: a.  Pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dan
bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan  laut  termasuk  garis  pantai dan gangguan terhadap keseimbangan  ekologi  laut,  dengan memerhatikan  secara  khusus  akibat- akibat negatif dari kegiatan kegiatan di kawasan, seperti pengeboran, pengerukan, penggalian, pembuangan  limbah,  pembangunan,
dan pengoperasian atau pemeliharaan  instalasi-instalasi  pipa- pipa  saluran,  dan  peralatan  lainnya yang berkaitan dengan semua kegiatan itu;
b.   Perlindungan  dan  konservasi  atas sumber daya atau kekayaan- kekayaan dari kawasan serta pencegahan atas kerusakan flora dan fauna lingkungan laut.
Melihat  dari  potensi  pencemaran yang  terjadi,  banyaknya  kapal  yang melintas dan mengalami kecelakaan sehingga terjadi tumpahnya minyak kelaut yang menjadikan perhatian khusus terhadap  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  laut.  Tidak  terlepas  dari perhatian  hukum  internasional  yaitu  pada UNCLOS  1982  yang  mengatur  tentang penyelesaian  sengketa  dan  perlindungan lingkungan  laut.  Sehingga  negaranegara harus  mengambil  segala  tindakan  yang perlu  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada
dalam  konvensi  baik  secara  individual maupun bersama-sama dalam implikasinya untuk mengurangi dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan laut yang disebabkan oleh segala sumber. Penegasan  lebih  lanjut  tentang  jenis  apa aja  pencemaran  lingkungan  yang  ada terdapat  pada  Pasal  194  ayat  3  UNCLOS 1982 yaitu:
a. Dilepaskannya bahan-bahan beracun, berbahaya atau
menganggu;
b. Pencemaran dari kendaraan air;
c. Pencemaran  dari  instalasi  dan  alat peralatan  yang  digunakan  dalam eksploitasi  kekayaan  alam  dasar laut;
d. Pencemaran  dari  lain-lain  instalasi dan  peralatan  yang  dioperasikan dalam laut
Selanjutnya,  UNCLOS  1982  dalam Pasal  192  menegaskan  bahwa  setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi  dan  melestarikan  lingkungan lautnya.  Kemudian  dalam  Pasal  193 menegaskan  tentang  pemberian  hak kedaulatan kepada negara untuk mengeksploitasi  kekayaan  alamnya  dan juga,  negara-negara  mempunyai  hak kedaulatan untuk mengeksploitasi kekayaan  alam  mereka  serasi  dengan kebijaksanaan  lingkungan  mereka  serta sesuai  pula  dengan  kewajiban  mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Oleh karena itu, Konvensi Hukum  Laut  PBB  ini  mewajibkan  kepada
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020 setiap negara untuk mencegah, mengurangi,
dan mengendalikan
pencemaran lingkungan laut.
Beberapa hasil analisis terkait aspek penting mengenai perlindungan dan pelestarian  lingkungan  laut  yang  diatur dalam Bab XII UNCLOS 1982, yakni: a.  Pencemaran Lingkungan Laut
Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara  harus  mengambil  segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan  penemaran  lingkungan laut  dari  sumber  apapun.  Pasal  195 menyatakan  dalam  mengambil  tindakan- tindakan  pencegahan,  pengurangan  dan mengendalikan pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan  sedemikian  rupa  agar  tidak memindahkan  kerusakan  atau  bahaya tersebut dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubah dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain.
Kemudian  dalam  Pasal  196  memberikan kewajiban  kepada  setiap  negara  untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan laut  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya.  Selanjutnya  Pasal  204 menerangkan  bahwa  hal  tersebut  dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan  metode  ilmiah  mengenai
resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut.
b. Upaya Perlindungan
dan Pelestarikan Lingkungan Laut Pasal  197 –  201  UNCLOS  1982 memberikan  kewajiban  kepada  setiap negara  untuk  melakukan  kerjasama  baik regional  maupun  global  dalam  upaya melindungi  dan  melestarikan  lingkungan laut.  Sebagaimana  ditegaskan  dalam pasal  tersebut  kerja  sama  dapat  berupa pemberitahuan ada pencemaran lingkungan laut, penanggulangan bersama bahaya  atas  terjadinya  pencemaran  laut, pembentukan  penanggulangan  darurat, kajian,  program-program  riset,  pertukaran informasi  dan  data  serta  membuat  kriteria ilmiah  untuk  mengatur  prosedur  dan praktik  bagi  pencegahan,  pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut.
c. Bantuan Teknis
Pasal  202  menentukan  bahwa negara-negara  maju  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  bantuan  secara  teknis kepada negara berkembang dalam rangka upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan  laut.  Kemudian  Pasal  203 menerangkan bahwa untuk tujuan pencegahan, pengurangan dan pengendalian  lingkungan  laut,  negara- negara berkembang harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi- organisasi  internasional  dalam  alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya.
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
d. Pengaturan dan Penegakkan Hukum Nasional Konvensi Hukum Laut PBB mewajibkan setiap negara untuk membuat aturan  perundang-undangan  mengenai pencegahan dan pengendalian pencemaran terhadap lingkungan laut dari segala  sumber,  seperti  pencemaran  yang berasal dari sumber daratan, dari kegiatan-kegiatan yang tunduk pada yurisdiksi  nasional,  pencemaran  yang berasal dari kegiatan-kegiatan di Kawasan,  pencemaran  yang  dikarenakan oleh  dumping,  pencemaran  yang  berasal dari  kendaraan  air,  dan  juga  pencemaran yang  berasal  dari  atau  melalui  udara. Ketentuan  ini  dimuat  dalam  Pasal  207 – 212.
e. Tanggung Jawab dan Ganti Rugi
Setiap negara bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang bersangkutan  dengan  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan  laut.  Selain  itu, negara  juga  harus  menjamin  adanya sistem perundang-undangan terkait dengan  cara  memperoleh  ganti  rugi  yang berhubungan  dengan  kerusakan  yang terjadi. Ketentuanketentuan yang mengenai hal tersebut dimuat dalam Pasal 235 tentang Tanggung Jawab dan Kewajiban  Ganti  Rugi,  yang  menyatakan bahwa  negara-negara  bertanggung  jawab untuk  pemenuhan  kewajiban-kewajiban yang  terkait  dengan  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan  laut,  selain  itu negara-negara juga harus menjamin
tersedianya  upaya  untuk  menuntut  sistem perundangundangan  untuk  diperolehnya ganti  rugi  tersebut,  dan  untuk  menjamin ganti  rugi  yang  segera  setiap  negara harus  bekerjasama  dalam  melaksanakan hukum  internasional  yang  berlaku  demi perkembangan hukum internasional berkenaan  dengan  tanggung  jawab  dan kewajiban  ganti  rugi  serta  penyelesaian sengketa yang timbul.
f. Klasifikasi Tentang Kekebalan Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan laut yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut  PBB  1982  tidak  berlaku  bagi  kapal perang,  kapal  bantuan,  dan  lain-lain namun  pengoprasiannya  harus  sesuai. Selain  itu,  Konvensi  ini  juga  turut menegaskan  bahwa  setiap  kewajiban- kewajiban  khusus  yang  diterima  setiap negara  berdasarkan  konvensi  khusus yang  berkaitan  dnegan  perlindungan  dan pelestarian  lingkungan  laut  harus  tetap dilaksanakan dengan konsisten sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  236 – 237.
Jadi,  sesungguhnya  Hukum  Laut PBB 1982 sudah sangat jelas menerangkan mengenai ketentuan- ketentuan terkait dengan upaya pencegahan, pengurangan, dan
pengendalian pencemaran seperti pengaturan dan penegakkan hukum nasional  sampai  dengan  tanggung  jawab dan  ganti  rugi,  dan  bahaya-bahaya  lainya terhadap  lingkungan  laut.  Hukum  Laut
PBB  1982  juga  memberikan  himbauan kepada  negara-negara  untuk  memberikan bantuan  secara  teknis  dalam  rangka perlindungan lingkungan laut.
Negara-negara dalam wadah organisasi internasional mempunyai peranan  penting  pula  dalam  pelestarian lingkungan  laut.  Organisasi  internasional global  dan  regional  dapat  membentuk suatu  perjanjian  yang  mengatur  tentang ketentuan,  standar,  dan  praktek  secara internasional  menjadi  sebuah  prosedur yang bertujuan untuk melakukan perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan laut,  namun  tidak  melupakan  aspek kekhususan  dari  daerah  regional  tentang pembentukan  kebijakan  dan  pengaturan dari perlindungan dan pelestarian lingkungan  laut  itu  sendiri.  Contohnya seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sesuai dengan Pasal 197 UNCLOS 1982 negara-negara memiliki  kewajiban  untuk  membentuk kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut.
Organisasi internasional melalui negara-negara  harus  melakukan  tindakan pencegahan  dan  penanggulangan  secara terlebih dahulu terhadap lingkungan lautnya  dan  memberitahukan  apabila  ada suatu keadaan urgent akibat dari pencemaran  kepada  negara-negara  dan organisasi  internasional  lain.  Pencemaran yang  terjadi  pada  negara  yang  terkena diharuskan bekerja sama dengan
organisasi internasional yang berkompeten dalam menanggulangi pencemaran  lingkungan  laut.  Organisasi internasional  berperan  penting  dalam melakukan pengkajian, dan penyelenggaraan  program  riset  untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut yang terjadi.

## IV. PENUTUP
Perlindungan dan pelestarian lingkungan  laut  mendapatkan  perhatian serius  oleh  hukum  internasional,  terutama melalui  pengaturan  melalui  UNCLOS 1982.  Dalam  Pasal  192  konvensi  ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai  kewajiban  untuk  melindungi dan  melestarikan  lingkungan  lautnya. Kewajiban  ini  kemudian  disusul  dengan pemberian  hak  kepada  negara  atas pengelolaan  sumber  daya  alamnya  di  laut (Pasal  193).  Karena  itulah,  konvensi  ini mewajibkan setiap negara untuk mencegah (prevent), mengurangi (reduce), dan  mengendalikan (control) pencemaran  lingkungan  laut  yang  terjadi di wilayahnya. Pendekatan dasar konvensi terhadap  pencemaran  laut  diletakkan dalam  Pasal  194-196.  Dalam  Pasal  194 menyatakan  bahwa  negara-negara  harus mengambil segala tindakan yang diperlukan  untuk  mencegah,  mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun.
Dalam  mengambil  tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut,
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
setiap negara harus melakukannya dengan  sedemikian  rupa  agar  tidak memindahkan  kerusakan  atau  bahaya tersebut dari suatu daerah ke daerah lain, atau  mengubahnya  dari  suatu  jenis pencemaran ke pencemaran lain. Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan  kewajiban  kepada  setiap negara  untuk  mengambil  segala  tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan laut  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan  metode  ilmiah  mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut.
UNCLOS  1982  menentukan  bahwa negara-negara  maju  memiliki  kewajiban untuk  memberikan  bantuan  secara  teknis kepada negara berkembang dalam rangka perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan laut. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan  tenaga  teknis  dan  ilmiah, partisipasi dalam program-program internasional, bantuan peralatan, pelatihan pembuatan pralatanperalatan yang diperlukan,  dan  pengembangan  riset, monitoring,  pendidikan,  dan  program- program lainnya. Untuk tujuan pencegahan, pengurangan, dan
pengendalian  lingkungan  laut,  negara- negara berkembang harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi-
organisasi  internasional  dalam  alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya.
Bibliografi Buku:
Aida,  Melly.  et.  al.  2015. Kerja  Sama Regional  Dalam  Pengelolaan  dan Perlindungan  Lingkungan  Laut  di Selat  Malaka. Lampung:  Justice Publisher BP FH Unila.
Diantha,  I  Made  Pasek.  2017. Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam Justifikasi  Teori  Hukum .  Jakarta:
Prenada Media Group.
Hong,  Nong.  2012. UNCLOS  and  Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in  the  South  China  Sea .  London  &
New York: Routledge.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  1986. Hukum
Laut Internasional . Bandung: Binacipta.
Parthiana,  I  Wayan.  2014. Hukum  Laut
Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
Prodjodikoro,  Wirjono.  1984. Hukum  Laut Bagi Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
Rehulina,  et.  al.  2015. Ganti  Rugi Terhadap Tumpahan Minyak di Laut Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Dihubungkan  dengan  International Convention  on  Civil  Liability  for  Oil Damage  1969. Lampung:  Justice Publisher BP FH Unila.
Sodik,  Dikdik  Mohammad.  2011. Hukum
Laut Internasional dan
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020 Pengaturannya di Indonesia .
Bandung: Refika Aditama
Jurnal:
Agoes,  E .  R.  2004.  “Praktik  Negara-
Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan”. Indonesian  Journal  of
International  Law. 1  (3) .  hlm.  441-
464.
Amir,  Usmawadi.  2013.  “Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut
UNCLOS  1982  (Studi  Kasus:  Volga
Case)”. Jurnal  Opinio  Juris , 12.  68- 92.
Ereli, E. 1966. “Submerged Lands Act and the  Geneva  Convention  on  the Territorial  Sea  and  the  Contiguous Zone”. Tulane Law Review. 41. 555.
Isfarin, Nadia Nurani. 2012. “Perlindungan
Lingkungan  Laut  Selat  Malaka  Dari Pencemaran  Minyak  Lintas  Batas”.
Jurnal Ilmu Hukum. 15 (2). 206-224.
Kelley,  R.  P.  2011.  UNCLOS,  but  No Cigar:  Overcoming  Obstacles  to  the
Prosecution of Maritime
Piracy”. Minnesota  Law  Review , 95 (6). 2285-2317.
Ku,  Charlotte. 1990. “The Concept of Res
Communis
in International
Law”. History  of  European  Ideas , 12 (4). 459-477.
Laffoley,  D. &  Freestone,  D.  2017.  “A World of Difference ‐ Opportunities for Applying  the  1972  World  Heritage
Convention to the
High
Seas”. Aquatic Conservation: Marine
and Freshwater Ecosystems , 27. 78- 88.
Lasabuda,  Ridwan.  2013.  “Pembangunan Wilayah  Pesisir  dan  Lautan  dalam
Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah Platax . 1 (2). 92-101.
McDorman,  T.  L.  2012.  “The  Continental Shelf  Regime  in  the  Law  of  the  Sea Convention: A Reflection on the First Thirty Years”. The International Journal  of  Marine  and  Coastal  Law . 27 (4). 743-751.
Ningsih,  N.K.,  Indra,  M.  &  Edorita,  W. 2016. “Pertanggungjawaban  Negara Terhadap  Pencemaran  Laut  Timor Oleh  Tumpahan  Minyak  Australia Berdasarkan  UNCLOS  III  1982  dan
Hukum Lingkungan Internasional”. Jurnal Online Mahasiswa, 3 (1). 1-15.
Ruddy,  F.S. 1968.  “Res  Nullius  and
Occupation in Roman and International Law”. University of Missoury (Kansas City) Law
Review. 36. 274-282.
Sjawie,  Hasbullah  F. 1999.  “Konsep Negara  Kepulauan  pada  Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Tahun
1960”. Jurnal Hukum dan
Pembangunan , 29 (2). 131-143.
Soemarmi,  A.,  Indarti,  E.,  Pujiyono,  &
Diamantina,  A.  2019.  “Konsep Negara  Kepulauan  dalam  Upaya Perlindungan  Wilayah  Pengelolaan
Tanjungpura Law Journal Vol. 4, Issue 2, July 2020
Perikanan
Indonesia”. Masalah-
Masalah Hukum . 48 (3). 241-248.
Sofyan,  Ahmad.  2010.  “Tanggung  Jawab dalam Pencemaran Laut yang
Disebabkan  Minyak  Menurut  Hukum Internasional”. Înspirasi. 1  (10).139-
164.
Suárez- de  Vivero,  J.  L.  2013.  “The
Extended Continental Shelf: A
Geographical  Perspective  of  the Implementation  of  Article  76  of
UNCLOS”. Ocean & Coastal
Management . 73. 113-126.