Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v8i1.1173
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia tnrizkyfz@gmail.com Received: May 7, 2020 Revised:  June 17, 2020 Accepted: June 25, 2020
Available Online: June 30, 2020
Kinerja Pegawai dalam Menyukseskan Mini Market Pelayanan

## Publik
Rizky Fauzi 1 , Ikhbaluddin 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia, tnrizkyfz@gmail.com
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Indonesia, ikhbaluddin@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Minimarket  Pelayanan  Publik  adalah  implementasi  selanjutnya  dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai upaya pemerintah untuk memberikan layanan yang nyaman bagi masyarakat. Minimarket Pelayanan Publik sebagai inovasi layanan publik di Kecamatan  Jekan  Raya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  umum kinerja karyawan untuk mensukseskan Minimarket Pelayanan Publik di Kecamatan Jekan Raya. Penilaian  menggunakan  teori  Moeheriono  dengan  dimensi  pengetahuan  tentang  pekerjaan, kualitas  kerja,  karyawan,  produktivitas,  inisiatif,  dan  tanggung  jawab.  Penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  metode  deskriptif  dan  studi  kasus.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan Kecamatan Jekan Raya untuk mensukseskan Minimarket Pelayan Publik telah masuk dalam kategori baik yang dapat dilihat dari banyak aspek pengamatan dan penilaian pekerjaan karyawan sehari-hari dan pola kerja. Namun, kita perlu menyempurnakan beberapa aspek.
Kata Kunci : kinerja, mini market,

## ABSTRACT
Minimarket Pelayanan Publik (Public Services Minimarket) is the next implementation of Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Integrated Administration Services of Sub-district) (PATEN) as a government effort to provide convenient services to the community. Minimarket Pelayanan Publik as a public services innovation in Jekan Raya Sub-district. The purpose of the research  is  to  find  out  the  performance  overview  of  the  employee  to  succeed    Minimarket Pelayanan Publik in Jekan Raya Sub-district. The assessment uses Moeheriono’s theory with the knowledge  dimension  about  the  job,  work  quality,  employee,  productivity,  initiative,  and responsibility. This research is qualitative research that used descriptive method and case study. Research  result  shows  that  employee  performance  of  Jekan  Raya  Sub-district  to  succeed Minimarket Pelayan Publik has been included in a good category that can be seen from a lot of observation aspects and assessment of employee work daily and work pattern. However, we need to perfect some aspects.
Keywords: Performance, Public Services Minimarket

## Pendahuluan
Era  globalisasi  saat  ini  menuntut  adaptasi  dari  pemerintah  terhadap  perubahan  yang berlangsung dengan sangat cepat dan dinamis. Seiring waktu berjalan kian banyak bermunculan
keinginan masyakarat yang kemudian berubah menjadi tuntutan untuk dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara dan penjamin pelayanan.
Rasa ketidakpuasan seringkali muncul dalam lingkungan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah  karena  pemerintah  dianggap  kurang  mampu  memberikan  pelayanan  yang  optimal kepada  masyarakat.  Berbagai  masalah  dalam  pelayanan  masih  sering  dijumpai  dalam pelaksanaannya  diberbagai  wilayah  di  Indonesia,  walaupun  standar  pelayanan  dan  undang- undangnya telah ditetapkan sejak lama. Terlihat dari banyaknya keluhan atau persepsi negatif yang muncul di masyarakat. Masalah suatu organisasi biasanya muncul dari dalam organisasi itu sendiri, salah satunya kinerja aparatur yang masih rendah. Citra buruk pemerintah pada masa lalu tentang bagaimana  kualitas  pelayanannya  masih  melekat  pada  ingatan  masyarakat  luas  yang  berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah saat ini.
Data  dari  Ombudsman  mengatakan  rendahnya  kepatuhan  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) terhadap implementasi Standar Pelayanan Publik adalah kendala utama kualitas pelayanan di  seluruh  instansi  pemerintah  kita.  Rendahnya  kepatuhan/implementasi  standar  pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur misalnya ketidakjelasan  prosedur, ketidakpastian  jangka waktu  layanan, pungutan liar, korupsi, ketidakpastian  layanan  perijinan  investasi,  kesewenang-wenangan  dan  secara  makro mengakibatkan  rendahnya  kualitas  pelayanan  publik.  Hal  ini  mengakibatkan  ekonomi  berbiaya tinggi,  hambatan  pertumbuhan  investasi,  dan  tentu  saja  berdampak  kepada  kepercayaan  publik terhadap  aparatur  dan  pemerintah  menurun  yang  berpotensi  mengarah  pada  apatisme  publik. Akibatnya  terjadi  korupsi,  inefeisiensi  birokrasi  dan  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  rendah. Karena  itu  dibutuhkan  standar  pelayanan  sebagai  instrumen  yang  digunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  yang  berkualitas,  cepat,  mudah, terjangkau dan terukur.( http://ombudsmanri.go.id )
Tatakelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  ditekankan  untuk  mampu menganalisis gejolak permasalahan dan kebutuhan yang tumbuh di lingkungan sosial masyarakat diiringi  peningkatan  kualitas  kinerja  pegawai  dan  penciptaan  inovasi-inovasi  baru  dalam penyelenggaraan  pelayanan  pemerintahan  menjadi  salah  satu  faktor  kunci  dalam  meningkatkan pelayanan.  Upaya  pemerintah  dengan  menerapkan  otonomi  daerah  seperti  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dengan  harapan  agar  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan pelayanan akan menjadi lebih tanggap dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat di daerahnya.
Pembentukan  kecamatan  dengan  tujuan  meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta sebagai wajah langsung  pemerintah  daerah.  Fungsi  pelayanan  sangatlah  penting  ditingkatkan  di  kecamatan, mengingat  pada  prakteknya  kecamatan  merupakan  instansi  langsung  yang  berhadapan  dengan masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan.  Wasistiono  (2009:1)  mengungkapkan  bahwa kecamatan  memiliki  kedudukan  yang  strategis  dan  mempunyai  peran  fungsional  dalam penyelenggaraan  pelayanan,  baik  pelayanan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  serta memiliki peran dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Maka dari itu kecamatan membutuhkan pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan handal untuk mengisi posisi dalam struktur penyelenggara pelayanannya.
Kecamatan  Jekan  Raya  adalah  salah  satu  bagian  dari  perangkat  daerah  Kota  Palangka Raya.  Sebagai  salah  satu  kecamatan  yang  paling  padat  penduduk  di  Kota  Palangka  Raya, Kecamatan  Jekan  Raya  telah  menerapkan  Pelayan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang menjadi program pemerintah untuk diterapkan di setiap kecamatan di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan  PATEN  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat  hingga  saat  ini  dalam  kenyataannya  masih  banyak  ditemukan keluhan-keluhan  dari  masyarakat  yang  belum  bisa  teratasi  baik  keluhan  yang  berasal  dari pelayanan  yang  masih  kurang  maksimal  ataupun  ketidaksiapan  kecamatan  itu  sendiri  dalam melaksanakan program PATEN seperti sarana dan prasarana yang belum memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Jekan Raya mengatakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan umum di Kecamatan Jekan Raya berdasarkan keluhan dari masyarakat antara lain yaitu waktu penyelesaian pelayanan yang tidak menentu dan pegawai yang tidak ada berada di  kantor saat  jam kerja. Meskipun dengan  adanya PATEN, dinilai belum  mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Maka dari contoh permasalahan yang dialami, pihak Kecamatan Jekan Raya  membuat  suatu  program  bernama  Mini  Market  Pelayanan  Publik  sebagai  inovasi  dari PATEN yang dibuat untuk memenuhi Standar PATEN sesuai Peraturan Walikota Palangkaraya Nomor 29 tahun 2014 tentang Standar PATEN yaitu memberikan pelayanan cepat, murah, mudah, transparan, terjangkau, dan tepat waktu.
Mekanisme  pelaksanaan  Mini  Market  Pelayanan  Publik  yaitu  Camat  memberikan kewenangan  kepada  petugas  untuk  memproses  atau  mengembalikan  pengajuan  permohonan dokumen. Selain itu juga pemberian kewenangan atau mandat kepada Sekretaris dan Kasi untuk
memproses pelayanan publik dan mengambil keputusan untuk urusan non perizinan sesuai dengan Standar  Operasional  Prosedur  Administrasi  Pemerintahan  (SOP-AP)  yang  telah  ditetapkan. Dengan  tujuan  dan  harapan  kinerja  pegawai  Kecamatan  Jekan  Raya  dapat  meningkat  dan membantu memaksimalkan proses pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai suatu inovasi dari PATEN, Mini Market Pelayanan Publik memiliki sistem kerja dan struktur yang tidak jauh berbeda dengan PATEN itu sendiri. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada pendelegasian sebagian wewenang dari bupati/walikota kepada camat dalam urusan pelayanan  di  bidang  perizinan  dan  non  perizinan  yang  pelaksanaannya  dalam  PATEN  di kecamatan  segala  urusan  persetujuan  dilakukan  oleh  Camat,  sedangkan  dalam  Mini  Market Pelayanan  Publik  Camat  memberikan  mandat  kepada  Sekretaris  Camat  atau  Kasi  untuk  dapat memproses dan mengambil keputusan untuk bentuk pelayanan non perizinan seperti segala bentuk urusan registrasi apabila Camat sedang tidak berada di kantor sehingga saat Camat berhalangan pun pelayanan di kecamatan dapat terus berjalan. Selain itu juga mengubah pola strategi pelayanan yang pada awalnya hanya berupa loket pelayanan menjadi meja pelayanan.
Setiap inovasi adalah bentuk usaha yang memiliki tingkat keberhasilan yang belum terukur pasti  dan  perlu  terus  berkembang  mengikuti  kebutuhan  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Kinerja pegawai  Kecamatan  Jekan  Raya  dalam  menyukseskan  Mini  Market  Pelayanan  Publik  menjadi faktor utama agar program ini tidak menjadi sia-sia.

## Tinjauan Teoretis

## Kinerja
Pengertian kinerja dalam pandangan Moeheriono (2012:96-97) merupakan hasil kerja yang dicapai  oleh  seorang  atau  sekelompok  orang  dalam  organisasi  baik  secara  kuantitatif  dengan kewenangan dan tugas tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.
Lebih  lanjut  Moeheriono  menjelaskan  bahwa  penilaian  kinerja  dapat  dilakukan  dari beberapa indikator yang kemudian dijabarkan dalam masing-masing sub indikator yaitu:
1. Pengetahuan tentang pekerjaan
a. Memahami tugas dan tanggungjawab pekerjaan
b. Memiliki pengetahuan peraturan, prosedur dan keahlian teknis
c. Menggunakan informasi, peralatan, teknik dengan tepat dan benar
d. Mengikuti perkembangan peraturan, prosedur teknis yang terbaru
2. Kualitas kerja
a. Menunjukan perhatian, detil, akurat, cermat dan teliti
b. Mematuhi peraturan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja
c. Membuat keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan
3. Produktivitas
a. Menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten
b. Menentukan dan mengukur prioritas kinerja secara efektif
c. Menggunakan waktu dengan efisien
d. Memelihara tempat kerja tetap teratur sesuai dengan fungsinya
4. Inisiatif
a. Mempunyai inisiatif
b. Mempunyai ide tindakan dan solusi yang inovatif
c. Mengantisipasi dan memahami masalah yang mungkin dapat terjadi
d. Membuat solusi alternatif pada saat memecahkan masalah
5. Tanggungjawab
a. Hadir secara rutin dan tepat waktu
b. Mengikuti intruksi-intruksi
c. Bekerja secara mandiri
d. Menyelesaikan  tugas  dan  memenuhi  tanggungjawab  sesuai  dengan  batas  waktu  yang ditentukan

## Pegawai
Pegawai  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  suatu  lembaga pemerintahan.  Pegawai  merupakan  perangkat  pemerintahan  yang  menyelenggarakan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya pegawai berperan sebagai pelaksana roda birokrasi.
Dharma  Setyawan  (2004:169)  menjelaskan  aparatur  atau  pegawai  yaitu  “aparatur merupakan  pekerja  yang  dikaji  pemerintah  melaksanakan  tugas-tugas  teknis  pemerintahan melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku”.  Selanjutnya Sedarmayanti (2014:372) menyebutkan bahwa disamping pegawai negeri sipil pusat dan daerah, pejabat  yang  berwenang  dapat  mengangkat  pegawai  tidak  tetap.  Maksud  pegawai  tidak  tetap adalah  pegawai  yang  diangkat  untuk  jangka  waktu  tertentu  guna  melaksanakan  tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

## Mini Market Pelayanan Publik
Mini Market Pelayanan Publik adalah suatu program yang dibentuk di Kecamatan Jekan Raya sebagai inovasi dari program pemerintah yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi keluhan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Jekan Raya. Program ini mulai
dilaksanakan  awal  Desember  2018  dan  pelaksanaan  Mini  Market  Pelayanan  Publik  sendiri berpedoman dari Surat Keputusan Camat Nomor 138.065/ 537 /Jkr-Um/XI/2018.
Salah  satu  inovasi  dari  Mini  Market  Pelayanan  Publik  adalah  pemberian  mandat  oleh Camat kepada Sekretaris Camat atau Kasi untuk dapat mengambil keputusan terhadap pelayanan di  bidang  non  perizinan  apabila  Camat  sedang  tidak  berada  di  kantor  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan (SOP-AP) yang telah ditentukan. Selain itu juga Mini  Market  Pelayanan  Publik  ini  juga  Bank  Data  Offline  untuk  menyimpan  segala  data  di Kecamatan Jekan Raya.
Pelaksanaan Mini Market Pelayanan Publik yang diterapkan oleh Kecamatan Jekan Raya ini hanya berlaku di Kecamatan Jekan Raya dan tidak berlaku ditempat lain se-Indonesia. Sehingga Kecamatan Jekan Raya dijadikan sebagai kecamatan percontohan di Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan inovasi PATEN.
Sedangkan PATEN sendiri merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  4  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan.  Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa ruang lingkup PATEN meliputi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan, dengan standar pelayanan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
a. Jenis pelayanan
b. Persyaratan pelayanan
c. Proses/prosedur pelayanan
d. Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan
e. Waktu pelayanan
f. Biaya pelayanan
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, selanjutnya buat Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standar PATEN. Dalam pelaksanaannya  setiap  kecamatan  di  Kota  Palangka  Raya  menetapkan  standar  masing-masing. Dalam hal ini sebagaimana dapat dilihat di Kecamatan Jekan Raya yang menetapkan Keputusan Camat  Nomor  138.065/  537  /Jkr-Um/XI/2018  Tentang  Pelayanan  Administrasi  Terpadu Kecamatan  (PATEN)  melalui  pelaksanaan  Mini  Market  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Jekan Raya.
Keputusan Camat tersebut selanjutnya menjadi landasan utama diberlakukannya program Mini  Market  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Jekan  Raya  sebagai  inovasi  pegawai  kecamatan dalam  menjalankan  Pelayanan  Administasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
a. Pelayanan  yang  diberikan  bersifat  Pelayanan  1  (satu)  Hari  dimana    proses  pelayanan  dapat diselesaikan  sesuai  SOP  apabila  Camat  berada  ditempat,  untuk  pelayanan  yang  tidak  dapat dimandatkan,  kecuali  pelayanan  yang  memerlukan  verifikasi  di  lapangan  maksimal  3  (tiga) hari, dengan rincian jenis pelayanan.
b. Pemberian Kewenangan mandat kepada Sekretaris dan Kasi untuk penandatanganan dokumen Administrasi  Pemerintahan  yang  tidak  bersifat  prinsip  dan  berimplikasi  hukum  serta, penugasan  kepada  petugas  pelayanan  untuk  memproses  atau  menolak  pengajuan  dokumen Administrasi  Pemerintahan  sesuai  SOP,  sebagaimana  tertera  dalam  rincian  tugas  petugas pelayanan.
Pelaksanaan Evaluasi sebagai bahan masukan, perencanaan serta perbaikan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dengan mengacu kepada lembar penilaian masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dimana  merupakan penelitian yang digunakan dengan cara mendiskripsikan sebuah gejala sosial atau peristiwa yang bersifat  aktual  dengan  menggambarkan  situasi  sesuai  fakta  yang  ada.  Dapat  dikatakan  bahwa, metode  analisis  deskriptif  kualitatif  ialah  penggambaran  situasi  oleh  penulis  mengenai permasalahan  yang  akan  diteliti  sesuai  dengan  fenomena  yang  terjadi  seakurat  mungkin  dan disertai  fakta-fakta  seakurat  mungkin  dimana  data  tersebut  dapat  berupa  bukti-bukti  yang terpercaya.  Ditambah dengan pendekatan studi kasus karena hanya ada disatu tempat dan tidak diterapkan ditempat lain. Penggunaan pendekatan studi kasus ini karena dirasa cocok digunakan dalam mengulas hal yang akan diteliti.
Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dengan data yang telah diperoleh dilakukan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Pembahasan

## Pengetahuan Tentang Pekerjaan
Pelaksanaan  program  Mini  Market  Pelayanan  Publik  ini  juga  sejalan  dengan  instruksi Walikota Palangka Raya terpilih periode 2019-2024 kepada setiap OPD  (Organisasi Perangkat Daerah)  untuk  membuat  suatu  inovasi  dalam  meningkatkan  kualitas  kerja  dalam  OPD  terkait. Maka dari itu pegawai di Kecamatan Jekan Raya sendiri dituntut untuk dapat memahami setiap program yang ada khususnya dibidang pelayanan yaitu Mini Market Pelayanan Publik Kecamatan Jekan  Raya.  Caranya  adalah  dengan  memberikan  pembekalan  kepada  para  pegawai  berupa pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan program Mini Market Pelayanan Publik tersebut.
Dari hasil pengamatan langsung yang penulis lakukan terhadap kegiatan pelayanan dengan penerapan program Mini Market Pelayanan Publik, penulis berpendapat bahwa penguasaan dan pemahaman pegawai terhadap aturan dan prosedur pelaksanaan sudah baik dan terorganisir rapi sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari cara pegawai yang melayani dengan  baik  dan  berjalan  sesuai  SOP  yang  berlaku  ditambah  dengan  keramahan  dari  setiap pegawai membuat suasana yang nyaman di dalam ruang pelayanan.

## Kualitas Kinerja Pegawai
Tujuan  dari  setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  dibentuk  adalah  untuk  memberikan pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  termasuk  yang  dilakukan  oleh  Kecamatan  Jekan  Raya. Untuk  mencapai  tujuan  itu  dibutuhkan  dukungan  dari  setiap  unit  kerja  di  dalamnya  yang  salah satunya adalah pegawai. Kualitas kinerja Kecamatan Jekan Raya sendiri dipengaruhi dan dapat diukur dari bagaimana kualitas para pegawai di dalamnya dalam menyukseskan setiap program kerja yang direncanakan.
Untuk mengukur kinerja pegawai di Kecamatan Jekan Raya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “Survei Kepuasan Masyarakat”. Survei ini dilakukan oleh pihak Kecamatan  Jekan  Raya  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  kinerja  pegawai  Kecamatan  Jekan Raya  dalam  memberikan  pelayanan  selama  ini  untuk  dijadikan  pedoman  kebijakan,  perbaikan program,  dan  menyusun  strategi  peningkatan  pelayanan.  Pelaksanaan  survei  ini  dibuat  dengan mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan pada tahun 2019 terhadap 150 orang responden.
Kualitas  kerja  pegawai  pun  dapat  dinilai  dari  seberapa  tingkat  penguasaan,  ketelitian, kecermatan  dan  detail  dari  pekerjaannya.    Dalam  hasil  survei  kepuasan  masyarakat  tentang pandangan masyarakat terhadap kemampuan para pegawai dalam memberikan pelayanan dengan skala  0-4,00    yaitu  menunjukan  nilai  3,060  dan  kecepatan  pelayanan  dengan  nilai  2,933 menandakan kualitas kinerja menurut masyarakat termasuk dalam kategori “baik”.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pihak  Kecamatan  Jekan  Raya  selama  bulan  Oktober,  November,  dan  Desember  tahun  2019 menunjukkan hasil angka mencapai 74,43% dengan kategori baik pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan  dari  angka  62,51%  pada  tahun  sebelumnya  dengan  skala  penilaian  0-100.  Hal  ini
menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat meningkat dengan kualitas pelayanan yang diberikan pegawai Kecamatan Jekan Raya dengan program Mini Market Pelayanan Publik.

## Produktivitas
a. Prioritas Kinerja
Setiap  pegawai  memiliki  tugas  dan  fungsi  pekerjaannya  masing-masing.  Dalam mewujudkan tujuan kerjanya dibutuhkan suatu prioritas kerja sebagai rule dalam mencapai tujuan tersebut.  Hasil  dari  kinerja  pegawai  tersebut  kemudian  menggambarkan  tingkat  produktivitas seorang pegawai yang dapat dinilai baik secara kualitas kerja maupun dalam keseharian kerjanya. Maka  itu  demi  meningatkan  produktivitas  kerja  diharuskan  bagi  setiap  pegawai  dengan  untuk mampu bekerja maksimal dan profesional.
Tingkat pendidikan seorang pegawai seharusnya menggambarkan kualifikasi dirinya yang tinggi diharapkan mempengaruhi kualitas pekerjaan menjadi lebih baik. Di Kecamatan Jekan Raya sendiri  dalam  hal  tingkat  pendidikan  pegawai  hanya  memiliki  11  orang  lulusan  sarjana  dari  24 pegawai negeri sipil yang ada dikantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Menanggapi hal tersebut untuk menunjang jalannya segala program pemerintahan dan pelayanan di Kecamatan Jekan Raya, dilaksanakan berbagai bentuk pelatihan guna meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Dan sejauh pelaksanaan program Mini Market Pelayanan Publik berjalan telah dilaksanakan dua kali  pelatihan  yaitu  pelatihan  standar  pemberian  pelayanan  dan  pelatihan  bimtek  komputer  dan program.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  penulis  lakukan  di  lapangan,  penulis  mengamati dengan menerapkan Mini Market Pelayanan Publik mampu merubah mainset dari para pegawai bahwa  tugas  utama  mereka  sebagai  pelayan  publik  adalah  memberikan  pelayanan  semaksimal mungkin  kepada  masyarakat.  Penulis  mengamati  bahwa  saat  ini  para  pegawai  menikmati pekerjaan mereka bukan karena paksaan lagi tetapi karena tanggungjawab yang mereka emban.
b. Efektif dan Efisien
Program  Mini  Market  Pelayanan  Publik  adalah  bentuk  inovasi  PATEN  yang dikembangkan oleh Kecamatan Jekan Raya agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Tingkat keefektifan dan efisiensi Mini Market Pelayanan Publik dapat dilihat dari penilaian dari pengguna (pegawai) dan hasilnya pada kepuasan masyarakat.
Dari  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  para  pegawai  beranggapan  bahwa  dengan menerapkan  program  Mini  Market  Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Jekan  Raya  mampu
meningkatkan  keefektifan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  ditunjang dengan nilai dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pihak Kecamatan Jekan Raya yang  menunjukan  nilai  2,980  pada  produk  pelayanan  dan  nilai  2,933  pada  kecepatan  waktu pelayanan dengan skala penilaian 0-4,00 menandakan tingkat efektif dan efisien program termasuk kategori “baik”.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  langsung  yang  penulis  lakukan  di  lapangan,  tingkat keefektifan  dan  efisiensi  dari  pelaksanaan  Mini  Market  Pelayananan  Publik  sangat  baik  dan terorganisir jelas pada setiap pembagian tugas dan hasil pelayanan pun dapat terselesaikan dengan tepat dan cepat. Penulis membandingkan pelaksanaan Mini Market Publik ini dengan pelaksanaan PATEN pada kecamatan lain di Kota Palangka Raya yang penulis nilai sendiri bahwa pelayanan disana masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lebih lama.
c. Hasil Kerja
Seiring  dengan  tuntutan  paradigma good  governance yang  menghendaki  dipenuhinya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah  maka  kegiatan  pengukuran  hasil  kerja  pegawai Kecamatan  Jekan  Raya  dari  segi  pelayanan  dengan  penerapan  Mini  Market  Pelayanan  Publik dapat dilihat dari hasil survei IKM (indeks kepuasan masyarakat) yang dilakukan pihak Kecamatan Jekan Raya terhadap 150 responden pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2019.
Hasil analisis tehadap penilaian indeks kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang sudah disebar kepada 150 pesponden menunjukkan bahwa nilai IKM Kecamatan Jekan Raya tahun 2019 adalah 74,43%.
Nilai Presepsi Nilai Interval IKM Nilai Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanam 1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak Baik 2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang Baik 3 2,51-3,25 62,51-81,25 B Baik 4 3,26-4,00 81,26-100 A Sangat Baik
Dengan  nilai  SKM  (Nilai  Interval  Konversi  IKM)  sebesar  74,43  apabila  kita  lihat  tabel tersebut  di  atas  maka  dapat  dikatakan  Kinerja  Unit  Pelayanan  dan  Mutu  Pelayanan  pada Kecamatan Jekan Raya adalah “BAIK”.

## Inisiatif
d. Kemampuan dalam Menghadapi Masalah
Mengantisipasi masalah diukur dengan upaya yang dilakukan pegawai dalam mencegah atau pun menanggapi permasalahan yang terjadi hingga perawatan terhadap sarana dan prasarana, dan  indikator  tentang  penguasaan  peraturan  dapat  dilihat  dari  bagaimana  pegawai  mampu menjalankan peraturan dan berimprovisasi dengan peraturan yang ada.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  menunjukkan  para  pegawai  dalam menghadapi  masalah  yang  terjadi  pada  masyarakat,  mereka  cenderung  lebih  memilih  untuk menyerahkan  keputusan  pada  pimpinan  dari  pada  membuat  keputusan  sendiri.  Hal  ini menunjukkan bahwa kemampuan pegawai dalam menghadapi dan bahkan menyelesaikan masalah lemah, atau dengan istilah lain adalah mencari aman.
b. Inovasi Pengembangan Mini Market Pelayanan Publik
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya tentang Mini Market Pelayanan Publik, Camat memberikan kewenangan kepada bawahannya untuk dapat ikut andil dan memiliki tanggungjawab yang sama terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan Jekan Raya. Selain berupa kewenangan, dalam Mini Market Pelayanan Publik juga setiap pegawai diberikan hak untuk dapat berinovasi selama sesuai dengan SOP yang berlaku demi tujuan peningkatan mutu pelayanan.
Penerapan  Mini  Market  Pelayanan  Publik  mendapat  apresiasi  dan  penilaian  baik  dari masyarakat.  Sementara  itu,  para  pegawai  pun  menyambut  baik  penerapan  tersebut.  Bahkan menurut  informasi  yang  diperoleh,  ke  depan  Mini  Market  Pelayanan  Publik  akan  ditingkatkan dengan membuka gerainya di  setiap kelurahan yang ada di  Kecamatan Jekan Raya untuk  lebih mendekatkan  lagi  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  juga  dianggap  sebagai  sebuah pertimbangan  penting  mengingat  jauhnya  jarak  tempuh  masyarakat  untuk  mendapat  pelayanan public di kecamatan. Namun demikian, hal yang dirasakan saat ini adalah masih minimnya sarana dan prasarana yang tersedia.

## Tanggung Jawab
a. Kemampuan Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu
Kinerja dari setiap pegawai  selalu diiringi dengan suatu  tanggungjawab  dari tugas yang diemban  sebagai  pelayan  masyarakat.  Kepuasan  masyarakat  menjadi  tujuan  utama  dalam memberikan pelayanan dengan memaksimalkan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik menjadi salah satu tolak ukur dari tanggungjawab pegawai terhadap suatu pekerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Camat pada Hari Rabu tanggal 8 Januari  2020  di  Kantor  Kecamatan  Jekan  Raya  terkait  dengan  kemampuan  pegawai  dalam menyelesaikan tugas tepat waktu mengatakan
dalam  program  Mini  Market  Pelayanan  Publik  ini  setiap  pegawai  yang  terlibat  di maksimalkan dengan fungsi dan tanggungjawab masing-masing yang jelas, jadi setiap dari mereka mempunyai  andil  dalam  memberikan  pelayanan  yang  masksimal  kepada  masyarakat  dan diharapkan  dengan  demikian  muncul  rasa  tanggungjawab  atas  pekerjaan  yang  diemban.  Pada awalnya memang susah tapi seiring waktu berjalan ini menjadi sebuah kebiasaan yang tertanam dalam benak mereka masing-masing, dan ini pun memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa kedatangan mereka kesini (mengurus segala kebutuhan mereka) akan terlayani dan pasti terlayani.
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, para pegawai mengungkapkan bahwa saat ini berbagai  bentuk  pelayanan  di  Kecamatan  Jekan  Raya  dalam  Mini  Market  Pelayanan  Publik mampu terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dimulai dari perubahan mainset para pegawai untuk  dapat  mengutamakan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  diperkuat  dengan  hasil penilaian masyarakat dalam survei kepuasan masyarakat oleh pihak Kecamatan Jekan Raya yang menunjukan  nilai  3,047  pada  aspek  kejelasan  prosedur  pelayanan  dan  nilai  2,933  pada  aspek kecepatan waktu pelayanan dari skala penilaian 0-4,00.
b. Kehadiran Pegawai dan Menaati Intruksi Pimpinan
Tanggungjawab dari seorang pegawai dapat dinilai juga dari segi kedisplinan. Kedisiplinan sendiri  merupakan  bentuk  kepemilikan  rasa  tanggung  jawab  seorang  pegawai  terhadap pekerjaannya. Sebuah program walaupun disusun dengan baik tanpa adanya pegawai yang mampu menjalankannya dengan baik tidak akan berjalan dengan maskimal. Maka dari itu para pegawai dituntut  untuk  dapat  bekerja  dengan  disiplin  dan  juga  mampu  menaati  intruksi  yang  diberikan pimpinan dalam menjalankan pekerjaannya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  penulis  lakukan  di  lapangan,  penulis  berpendapat bahwa tingkat kedispilinan pegawai dari segi kehadiran cukup tinggi meskipun tidak diadakan apel pagi  dan  sore.  Pihak  Kecamatan  Jekan  Raya  juga  tidak  menggunakan  absensi  elektronik (fingerprint) dan hanya menggunakan absensi tanda tangan manual saja. Tetapi meskipun begitu para  pegawai  tetap  hadir  setiap  harinya  dan  pulang  tepat  waktu,  walaupun  dimaklumi  untuk beberapa orang pegawai yang setiap pagi harus mengantarkan anaknya ke sekolah tetapi mereka tetap  kembali  ke  kantor  setelahnya.  Selain  itu  juga  dengan  kepemimpinan  Camat  di  Kantor
Kecamatan Jekan Raya yang telah dijelaskan sebelumnya mampu mengorganisir seluruh pegawai untuk patuh tanpa adanya insubkoordinasi.

## Kesimpulan
Secara umum tentang pemahaman kerja dan pelaksanaan program Mini Market Pelayanan Publik oleh para pegawai Kecamatan Jekan Raya cukup baik dan mampu berjalan sesuai harapan meskipun dengan beberapa hambatan dari internal  maupun eksternal.  Para pegawai  Kecamatan Jekan  Raya  dinilai  telah  menguasai  dan  menjalankan  aturan  sesuai  prosedur  pelaksanaan  yang terogranisir  rapi  sesuai  dengan  bagian  tugas  dan  fungsinya.  Dengan  adanya  Mini  Market Pelayanan  Publik,  pembagian  tugas  yang  jelas  untuk  setiap  pegawai  mampu  meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Jekan Raya dengan tingkat kepuasan masyarakat menunjukan peningkatan  hingga  11,92%  ,  dinilai  dengan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  yang  dilakukan Kecamatan Jekan Raya pada tahun 2019. Tingkat kedisiplinan pegawai Kecamatan Jekan Raya baik  dalam  ketepatan  waktu  kerja  maupun  kehadiran  dapat  termasuk  kedalam  kategori  baik berdasarkan pengamatan langsung penulis dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Jekan Raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, John.W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Gunawan, Imam. 2013. Metode Kualitatif: Teori dan Praktik . Jakarta: PT. Bumi Aksara
K. Yin, Robert. 2011. Studi Kasus Desain & Metode . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Mangkunegara, Anwar Prabu.2012. Evaluasi Kinerja SDM . Bandung : Refika Aditama.
----------------------- 2000 . Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. Perusahaan.  Bandung  :  Remaja Rosdakarya
Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Nasution.2011. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Trasto
Robbins, 2014. Perilaku Organisasi . Jakarta Selatan : Salemba Empat
Salam,  Dharma  Setyawan.  2004. Manajemen  Pemerintahan  Indonesia. Jakarta:  Penerbit Djambatan
Sedarmayanti.  2014. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Refomasi  Birokrasi  dan  Manajemen PNS . Bandung : PT. Refika Aditama
Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik .Jakarta: Erlangga.
Wasistiono,  Sadu.2009. Perkembangan  Organisasi  Kecamatan  dari  masa  Ke  masa. Bandung  :

## Fokusmedia
Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Standar PATEN
Keputusan  Camat  Nomor  138.065/  537  /Jkr-Um/Xi/2018  Tentang  Pelayanan  Administrasi
Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  Melalui  Pelaksanaan  Mini  Market  Pelayanan  Publik  Di Kecamatan Jekan Raya
https://matakita.co/2017/12/28/pelayanan-publik-masih-buruk-kemana-reformasi-birokrasi https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengukuran-kepuasan-masyarakat LAKIP Kecamatan Jekan Raya 2019
RENSTRA Kecamatan Jekan Raya 2019
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jekan Raya 2019
Statistik Palangka Raya 2017