Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024

## IMPLEMENTASI PASAL 280 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA ATAS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
I Kadek Adi Surya Fakultas Hukum Universitas Tabanan Jl. Wagimin No.8, Kediri, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan. Email : suryaadysurya@gmail.com
Abstract, Children born out of wedlock are children born to a woman who does not have legal marriage ties with a man who has instilled a child in her womb, the child does not have a perfect position in the eyes of the law like legitimate children in general. The child out  of  wedlock  is  a  term  that  refers  to  Article  43  paragraph  (1)  of  the  Marriage  Law, which  states  that:  Children  born  out  of  wedlock  only  have  civil  relations  with  their mothers and their mothers' families. The Constitutional Court through Decision Number 46/PUU-VIII/2010  stated  that  Article  43  paragraph  (1)  of  the  Marriage  Law  is conditionally unconstitutional insofar as this paragraph is interpreted as eliminating civil relations  with  men  which  can  be  proven  based  on  science  and  technology  and/or  other evidence  according  to  law  has  blood  relations  as  the  father.  Inheritance  Law  is  closely related  to  Family  Law,  because  all  inheritance  matters  regulated  by  law  are  based  on blood-related relations by marriage. Inheritance law as a field that is closely related to family  law  is  a  classic  example  in  the  condition  of  a  heterogeneous  Indonesian  society (Unity in Diversity) that it is impossible to force unification. The type of research used in this journal is to use a legal basis or the opinion of scholars, the results of the research include,  among  other  things,  children  out  of  wedlock  who  are  not  recognized  will  not cause  legal  consequences  in  inheritance,  because  children  out  of  wedlock  are  not recognized  either  by  their  mothers  or  by  their  parents.  his  father  could  not  inherit  the property left by his parents. Meanwhile, an illegitimate child who is recognized as valid either by the mother or by the father or by both of them will cause legal consequences in inheritance, Article 280 of the Civil Code states that recognition made to a child out of wedlock will result in a legal relationship between the child and the father and Mothers who  acknowledge  and  children  out  of  wedlock,  both  voluntarily  and  compulsorily acknowledged, are included in the first class of ab-intestato heirs because children out of wedlock  are  children  of  the  heir,  even  though  by  way  of  recognition.  However,  the position of a child out of wedlock is not the same as the position of a legitimate child in inheritance because a legitimate child can inherit the inheritance of his parents without regard to the presence of the next class of ab-intestato heirs.
Keywords: Inheritance Rights, Children out of wedlock, Civil Code
Abstrak, Anak  luar  kawin  adalah  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  perempuan  yang tidak  memiliki  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  laki-laki  yang  telah  membenihkan anak  di  rahimnya,  anak  tersebut  tidak  mempunyai  kedudukan  yang  sempurna  dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Adapun anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk  pada  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan,  yang  menyatakan  bahwa:  Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya. Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010 menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  secara  bersyarat  ( conditionally unconstitutional )  sepanjang  ayat  tersebut  dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya.
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
Hukum  Waris  erat  hubungannya  dengan  Hukum  Keluarga,  karena  seluruh  masalah mewarisi  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  didasarkan  atas  hubungan  kekeluargaan sedarah  karena  perkawinan.  Hukum  Waris  sebagai  bidang  yang  erat  kaitannya  dengan hukum  keluarga  adalah  salah  satu  contoh  klasik  dalam  kondisi  masyarakat  Indonesia yang heterogen (Bhineka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ni  ialah  dengan menggunakan  dasar  hukum  maupun  pendapat  para  sarjana,  hasil  dari  penelitian  antara lain mengenai Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam  pewarisan,  karena  anak  luar  kawin  yang  tidak  diakui  baik  oleh  ibunya  maupun oleh bapaknya tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau oleh kedua-duanya akan  menimbulkan  akibat  hukum  dalam  pewarisan,  pada  Pasal  280  KUHPerdata menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan bapak dan ibu yang mengakui serta Anak luar kawin, baik diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris ab  -  intestato golongan  pertama  karena  anak  luar  kawin  merupakan  anak  dari  pewaris, walaupun  dengan  jalan  pengakuan.  Akan  tetapi,  kedudukan  anak  luar  kawin  tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris ab - intestato golongan berikutnya
Kata Kunci : Hak Waris, Anak Luar Kawin, KUHPerdata.

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  hidup ciptaan  Tuhan  yang  memiliki  derajat yang  paling  tinggi  diantara  makhluk hidup  lainnya.  Manusia  merupakan makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup sendiri,  sehingga  akan  berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Manusia dalam  kehidupan  di  dunia,  umumnya akan  mengalami  3  peristiwa  penting dalam  kehidupan  yaitu  lahir,  kawin  dan meninggal dunia, serta manusia juga tak akan  dapat  terlepas  dari  hak  dan kewajiban  yang  melekat  dalam  dirinya sebagai  subjek  hukum.  Seorang  yang lahir  akan  tumbuh  dewasa,  bertemu dengan  pasangan  hidup  dan  selanjumya akan  melangsungkan  perkawinan  guna membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 (yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU Perkawinan)  bahwa  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan  adalah  salah  satu peristiwa  yang  sangat  penting  bagi setiap  pasangan  mempelai  yang  akan melangsungkan perkawinan, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut mempelai  pria  dan  wanita  saja,  tetapi juga  orang  tua,  sanak  saudara,  keluarga serta  sahabat  dari  kedua  belah  pihak, melainkan  juga  adat  istiadat  yang mungkin  saja  dibawa  oleh  masing- masing  pihak.  Perkawinan  yang  sah sepenuhnya diatur dalam UU
Perkawinan  adalah  perkawinan  yang dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  atau  kepercayaan  yang dianut  oleh  pasangan  suami  istri. Dengan  begitu,  maka  terciptalah sebuah keluarga  baru  di  tengah  masyarakat. Hubungan suami istri setelah perkawinan  bukanlah  suatu  hubungan perikatan  yang  berdasarkan  perjanjian atau  kontrak,  tetapi  merupakan  suatu paguyuban. Paguyuban ini oleh Profesor Djojodiguno  disebut  paguyuban  hidup yang  menjadi  pokok  ajang  hidup  suami istri  selanjumya  beserta  anak-anaknya. Paguyuban  hidup  tersebut  lazimnya
disebut somah (istilah jawa yang artinya keluarga) dan dalam somah itu hubungan  antara  suami  dan  istri  itu adalah  sedemikian  rapatnya,  sehingga dalam  pandangan  orang  Jawa  mereka berdua itu merupakan suatu ketunggalan. 1 Setelah perkawinan berlangsung,  maka  suami  -  istri  itu merupakan  suatu  ketunggalan  adalah terbukti antara lain karena : 2
a. Menurut adat kebiasaan yang  belum  hilang  sama sekali  kedua  mempelai  itu pada saat perkawinan melepaskan nama yang mereka masing-masing pakai  hingga  saat  itu  (nama kecil) serta kemudian memperoleh nama baru (nama tua) yang sclanjutnya mereka pakai bersama. Pada jaman sekarang suami - istri pun masih bertunggal nama, yaitu mereka berdua memakai  nama  sang  suami selaku nama bersama mereka.  Kebiasaan  baru  ini barangkali  timbul  karena pengaruh Barat (baca Belanda). b. Sebutan  yang  dipakai  untuk menggambarkan  hubungan suami  -  istri,  yaitu garwa (Jawa).  Istilah  ini  berasal dari  kata-kata sigaraning nyawa (artinya belahan jiwa). Jadi jelas dari sebutan tersebut di atas, nyata sekali pandangan orang Jawa bahwa  suami  -  istrimu merupakan satu ketunggalan. c. Adanya  ketunggalan  harta benda  dalam  perkawinan yang disebut harta - gini .
1 Surojo  Wignjodipuro,  1990, Pengantar dan Azas-Azas Hukum , Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, h.140-141
2 Ibid .
Suatu perkawinan tidaklah dapat dikatakan  sempurna  apabila  belum dikaruniai  anak.  Setiap  anak  yang dilahirkan  dalam  ikatan  perkawinan  sah adalah anak sah. Suatu ikatan perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut  hukum  yang  berlaku.  Apabila suatu  perkawinan  tidak  dilaksanakan menurut hukum, maka dapatlah dikatakan  bahwa  perkawinan  tersebut tidak  sah  menurut  hukum,  sehingga akibat  dari  perkawinan  tersebut  adalah tidak  dilindungi  oleh  hukum  yang berlaku,  baik  pihak  suami  -  istri  yang terikat  perkawinan  maupun  anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Berdasarkan Putusan
Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan
Nomor  46/PUU-VIII/2010  menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan  dengan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945  secara  bersyarat  ( conditionally unconstitutional ) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  telah terjadi perubahan makna dalam Pasal 43 ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut
menegaskan  bahwa  anak  luar  kawin tidak  hanya  punya  hubungan  perdata dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya,  tapi juga  punya  hubungan  perdata  dengan ayah  dan/atau  keluarga  ayahnya  selama dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti  lain  menurut  hukum  bahwa  laki- laki  tersebut  adalah  ayah  dari  anak  luar kawin  tersebut.  Di  sisi  lain,  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya  di  sebut  dengan  KUH Perdata)  menguraikan  bahwa  anak  luar kawin  bisa  dikategorikan  sebagai  anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya.
Pasal  272  KUH  Perdata  menguraikan bahwa:  Anak  di  luar  kawin,  kecuali yang  dilahirkan  dari  perzinaan  atau
penodaan darah, disahkan oleh perkawinan  yang  menyusul  dari  bapak dan ibu mereka , bila sebelum melakukan perkawinan  mereka  telah  melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau  bila  pengakuan  itu  terjadi  dalam akta perkawinannya sendiri. Dikarenakan  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat yang menyangkut  tujuan  perkawinan  tersebut serta  menyangkut  terhadap  kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan  perkawinan  harus  diatur dengan  ketentuan  yang  berlaku  agar dapat  terhindar  dari  penyimpangan  dan pelanggaran  yang  mernalukan  yang akhirnya  akan  menjatuhkaan  martabat, kehormatan  keluarga  dan  kerabat  yang bersangkutan.
Selama perkawinan berlangsung,  akan  terdapat  harta  benda yang  dimiliki  bersama  oleh  pasangan suami istri sepanjang dalam perkawinan tersebut  tidak  memiliki  perjanjian  pisah harta 3 .    Pada  Bab  VII  Pasal  35  ayat  (1) dan  (2)  UU  Perkawinan  menjabarkan mengenai harta benda perkawinan Dimana dalam Bab ini mengenal 2 (dua) jenis harta dalam perkawinan, yaitu : 1. Harta  Bersama  ialah  harta benda yang diperoleh selama  perkawinan  yang dalam penggunaannya memerlukan persetujuan kedua belah pihak. 2. Harta  Bawaan  dari  masing- masing suami atau istri ialah harta  benda  yang  diperoleh oleh  masing-masing  pihak sebagai  hadiah  atau  warisan berada  di  bawah  kekuasaan masing-masing pihak sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain dan masing-masing pihak memiliki  hak  sepenuhnya dalam  melakukan  tindakan
3 R.Subekti,  1980, Hakekat  Harta Bersama dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan, Citra Aditya Abadi, Jakarta, h. 23-24
hukum  bagi  harta  benda bawaannya tersebut.
Dalam kehidupan berumah tangga,  akan  banyak  hal  yang  akan dilewati  oleh  pasangan  suami  istri, pasang surut kehidupanpun akan dijalani bersama.  Perkawinan  bisa  saja  terputus karena mungkin tidak ada lagi persamaan  visi  -  misi,  komitmen  dan atau  cara  pandang  diantara  kedua  belah pihak.  Menurut  ketentuan  Pasal  38  UU Perkawinan, ada beberapa alasan putusnya perkawinan, yaitu : a) Kematian b) Perceraian, dan
c) Atas keputusan pengadilan
Setiap  manusia  di  dunia  suatu
saat  pasti  akan  meninggal  dunia. Peristiwa ini tidak kalah penting dengan perkawinan, karena diliputi oleh suasana yang akan menimbulkan kesedihan yang amat  mendalam  bagi  keluarga  dan  juga kerabat  yang  ditinggalkan.  Tidak  ada seorang  pun  yang  dapat  mengetahui kapan dirinya akan menghadapi kematian.
Apabila  suatu  perkawinan  putus akibat  terjadinya  kematian,  maka  akan timbul persoalan tentang apa yang harus dilakukan  oleh  para  ahli  waris  terhadap segala  sesuatu  yang  tinggalkan  oleh almarhum,  tidak  hanya  meliputi  harta benda  saja,  tetapi  melainkan  juga dengan  hak  dan  kewajiban  yang ditinggalkannya. Segala persoalan inilah yang diatur dalam Hukum Waris.
Menurut  Mr.  A.  Pitlo,  hukum waris  yaitu  suatu  rangkaian  ketentuan- ketentuan,  dimana,  berhubung  dengan meninggalnya  scorang,  akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur, yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang
meninggal,  kepada  ahli  waris,  baik  di dalam  hubungannya  antara  mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga. 4
4 Edi  Samsuldin,  2011, “Pengertian Hukum  Waris  Menurut  A.  Pitlo”, http://hukum- hukumkeseluruhan.blogspot.com,  Diakes  tanggal 04 Juli 2023, h. 2
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
Dengan  demikian  sebenarnya hukum  waris  merupakan  bagian  dari hukum  harta  benda.  Namun,  hukum waris juga erat kaitannya dengan hukum keluarga,  karena  yang  dapat  mewaris ialah mereka yang mempunyai hubungan  darah  (keluarga)  dengan pewaris. Hukum waris pun erat kaitannya dengan hukum kekayaan yang sifatnya relatif, yang lahir dari perjanjian,  sehingga  berdasarkan  hal tersebut  maka  dalam  ilmu  hukum terdapat  kecenderungan  pendapat  yang berpendirian  bahwa  sebaiknya  hukum waris diatur tersendiri.
Pembagian  waris  untuk  anak yang  lahir  di  dalam  suatu  ikatan perkawinan sah tidaklah banyak menimbulkan  banyak  masalah,  karena terjadinya perkawinan tidak bertentangan  dengan  hukum.  Namun berbeda  dengan  kondisinya  apabila  ada anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan  yang  sah,  akan  banyak menimbulkan  masalah  baik  bagi  yang berkepentingan anak bersangkutan maupun bagi masyarakat sekitarnya.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimanakah  akibat  hukum terhadap anak luar kawin terkait dengan pewarisan berdasarkan KUHPerdata ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak luar  kawin  terhadap  pewarisan berdasarkan KUHPerdata ?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah penelitian yuridis normatif, yaitu
menganalisis  permasalahan  dan  sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau  perundang-undangan  yang  berlaku. Penelitian  hukum  normatif  membahas doktrin-doktrin  atau  asas-asas  hukum dalam  ilmu  hukum,  sedangkan  sumber bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini antara lain : 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan  hukum  yang  bersifat mengikat, terdiri dari : a. Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; b. Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c. Undang-Undang  Nomor 4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak;
d. Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak ;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu  hahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  dan kejelasan  terhadap  bahan hukum  primer,  yang  terdiri dari  buku-buku  literature, makalah,  dan  karya  ilmiah lainnya  yang  berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder, seperti kamus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  Hukum  Terhadap  Anak  Luar Kawin  Terkait  Dengan  Pewarisan Berdasarkan Kuh Perdata
Anak  luar  kawin  yang  tidak diakui  tidak  akan  menimbulkan  akibat hukum  dalam  pewarisan,  karena  anak luar  kawin  yang  tidak  diakui  baik  oleh ibunya  maupun  oleh  bapaknya  tidak dapat  mewaris  harta  peninggalan  orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui  sah  baik  oleh  ibunya  maupun oleh  bapaknya  atau  oleh  kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan.  Dengan  adanya  pengakuan tersebut  akan  rnengakibatkan  timbulnya hubungan  perdata  antara  anak  luar
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
kawin  yang  diakui  dengan  orang  tua yang  mengakuinya. 5 Dengan  kata-kata lain pengakuan itu menimbulkan terjadinya  status  sebagai  anak  wajar yang  diakui  antara  lain  pemberian  ijin kawin,  kewajiban  timbal  balik  dalam pemberian nafkah, perwalian, hak memakai nama, mewaris, dan sebagainya. 6
Akan  tetapi,  hubungan  hukum tersebut  bersifat  terbatas,  dalam  arti hubungan  hukum  itu  hanya  ada  antara anak  luar  kawin  yang  diakui  dengan ayah  dan  ibu  yang  mengakuinya  saja.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  872 KUHPerdata yang menentukan : Undang-Undang sama sekali tak memberikan  hak  kepada  seorang  anak luar  kawin  terhadap  barang-barang  para keluarga  sedarah  dari  kedua  orang tuanya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal  yang  berikut.  Dengan  adanya hubungan  hukum  perdata,  maka  anak luar  kawin  yang  diakui  berhak  atas warisan  dari  ayahnya  (pasal  280 KUHPerdata). Hal ini diatur dalam Pasal 862  -  866  dan  Pasal  873  ayat  (1) KUHPerdata  tentang  pewarisan  dalam hal adanya anak-anak luar kawin. Anak  luar  kawin,  baik  diakui secara sukarela maupun terpaksa
termasuk  ahli  waris ab  -  intestato golongan  pertama  karena  anak  luar kawin  merupakan  anak  dari  pewaris, walaupun  dengan  jalan  pengakuan. Akan tetapi, kedudukan anak luar kawin tidaklah  sama  dengan  kedudukan  anak sah  dalam  pewarisan  karena  anak  sah dapat  mewaris  harta  peninggalan  orang tuanya  tanpa  memperdulikan  adanya ahli  waris ab  -  intestato golongan berikutnya.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  dengan  pengakuan  ini mengakibatkan anak luar kawin tersebut akan dapat mewaris dan yang mengakui, hanya  saja  kedudukannya  tidak  sejajar
5 Andy  Hartanto,  2010, Akibat  Hukum Anak Luar Kawin, Bandar Maju, Bandung, h. 41.
6 R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis Safioedin, 1999, Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris, Liberty, Yogyakarta, h. 161.
dengan anak sah melainkan lebih rendah karena  anak  luar  kawin  ini  tidak  berada dalam kekuasaan orang tua tetapi berada di bawah perwalian. Perbedaan pengakuan  yang  dilakukan  oleh ibu  dan bapaknya  pada  umumnya  adalah  bahwa ibu  wajib  mengakui  anaknya.  Jika pengakuan  itu  tidak  dilakukan,  maka putusan hakim yang dapat menggantikannya. Pada umumnya, memanglah  hakim  dapat  mewajibkan  si ibu untuk mengakui anak tersebut dalam beberapa hal tertentu, seperti yang tegas ditetapkan dalam Pasal 287 (2) KUHPerdata.  Jadi  pengakuan  dapat dilakukan  oleh  ibu,  sekalipun  anak  itu masih di bawah umur. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin yang diakui  oleh  kedua  orang  tua  yang mengakuinya menyebabkan adanya perwalian.  Jadi  tidak  berada  dalam kekuasaan  orang  tua,  kekuasaan  orang tua baru akan timbul setelah atau selama ibu  dan  bapaknya  terikat  dalam  suatu perkawinan.  Hal  ini  ditentukan  dalam
Pasal 306 KUHPerdata yang menentukan  :  Anak-anak  luar  kawin yang  sah  telah  diakui,  berada  semata- mata di bawah perwalian. Mengenai akibat hukum terhadap anak luar kawin, pada dasarnya akan  tetjadi  hubungan  perdata  antara  si anak dengan orang tua yang mengakuinya. Namun perlu diperhatikan bahwa pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin tersebut sangat menentukan untuk dapat tidaknya mewaris  atau  untuk  menentukan  besar kecilnya  bagian  yang  diterima  dan warisan  orang  tua  yang  mengakuinya. Pasal  280  KUHPerdata  menyebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan  terhadap  seorang  anak  luar kawin  akan  menimbulkan  hubungan hukum antara si anak dengan bapak dan ibu  yang  mengakui.  Hal  ini  berarti  jika tidak  ada  tindakan  pengakuan  secara nyata  dan  tegas  dari  ibu  atau  bapaknya, maka  anak  luar  kawin  tidak  memiliki hubungan  hukum  sama  sekali  kepada ibunya.  Bagi  mereka  yang  tunduk
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
kepada Hukum Perdata, atas persetujuan ibu,  seorang  bapak  dapat  melakukan Pengakuan  Anak.  Lembaga  ini  dapat digunakan  mengingat  Pasal  66  UU
Perkawinan  masih  memberi  peluang bahwa  sepanjang  belum  diatur  dalam UU Perkawinan, maka peraturan- peraturan  dalam  KUHPerdata  masih berlaku.  Ini  berarti  bahwa  lembaga pengakuan yang ada dalam KUHPerdata tidak  dicabut  dan  dapat  diberlakukan. Pengakuan  Anak  adalah  pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan  anak  bisa  dilakukan  baik oleh  ibu  maupun  ayah,  tetapi  karena berdasarkan  Pasal  43  UU  Perkawinan yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai  hubungan  perdata  dengan ayahnya,  maka  untuk  mendapatkan hubungan  perdata  yang  baru,  seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak.
Dalam sistem yang dianut KUHPerdata  dinyatakan  bahwa  adanya keturunan  di  luar  perkawinan  yang belum  terjadi  suatu  hubungan  hukum antara  anak  dan  kedua  orang  tua biologisnya,  kecuali  jika  keduanya mengakuinya.  Dari  sini  dapat  dipahami bahwa  keberadaan  konsep  pengakuan dalam  hukum  perdata  ini  dimaksudkan untuk  menimbulkan  hubungan  hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan, wanita yang melahirkannya, dan pria yang membenihkannya.  Ketentuan  mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam
KUHPerdata  sebagaimana  Pasal  280 menentukan  bahwa  :Dengan  pengakuan yang  dilakukan  terhadap  seorang  anak luar  kawin,  timbullah  hubungan  perdata antara  si  anak  dan  bapak  atau  ibunya.
KUHPerdata juga memungkinkan
seorang  bapak  rnelakukan  pengakuan anak  pada  saat  atau  setelah  perkawinan dilangsungkan. Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal  28l  sampai  dengan  Pasal  286 KUHPerdata.  Pengakuan  ini  adalah
suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak  itu  tidak  menjadi  anak  sah.  Anak yang  lahir  di  luar  perkawinan  itu  baru menjadi  sah,  jika  kedua  orang  tuanya kemudian  kawin,  setelah  mereka  itu kedua-duanya  mengakui  anak  itu,  atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan  itu  sendiri.  Pengesahan terhadap  anak  luar  kawin,  menurut KUHPerdata  Pasal  272  dapat  tetjadi dengan  kawinnya  kedua  orang  tua biologis  si  anak  tersebut  atau  dengan cara  surat  pengesahan  anak  menurut Pasal  274  KUHPerdata.  Pasal  272 KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  : Kecuali  anak-anak  yang  dibenihkan dalam zina atau sumbang, tiap-tiap anak yang  diperbuahkan  di  luar  perkawinan, dengan  kemudian  kawinnya  bapak ibunya,  akan  menjadi  sah apabila  kedua orang  tua  itu  sebelum  kawin  telah mengakuinya menurut
ketentuan
Undang-Undang atau apabila pengakuan itu  dilakukan  dalam  akta  perkawinan sendiri .

## Kedudukan  Hak  Waris  Anak  Luar Kawin menurut KUHPerdata
Sebagaimana telah dikemukakan di  depan  bahwa  anak  luar  kawin  baru dapat  mewaris  apabila  dia  mempunyai hubungan  hukum  dengan  pewaris, hubungan  hukum  mana  timbul  oleh adanya  tindakan  pengakuan.  Perihal pengakuan anak luar kawin ini, undang- undang  menentukan  bahwa  hal  tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap  hukum  waris.  Pasal  285 KUHPerdata  menyatakan  :  Pengakuan yang  dilakukan  sepanjang  perkawinan oleh  suami  atau  istri  atas  kebahagiaan anak  luar  kawin,  yang  sebelum  kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain dari  pada  istri  atau  suaminya,  tak  akan membawa  kerugian  baik  bagi  istri  atau suaminya,  tak  akan  membawa  kerugian baik  bagi  istri  atau  suaminya,  tak  akan membawa  kerugian  baik  bagi  istri  atau suami  itu  maupun  bagi  anak  yang dilahirkan dari perkawinan mereka.
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
Marthena Pohan dalam bukunya Hukum  Waris  di  Indonesia,  antara  lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak-anak) pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya  sanak  keluarga  tidak  menjadi ahli  waris  apabila  si  peninggal  warisan meninggalkan  anak-anak. 7 Oleh  karena itu, kedudukan anak dalam hal pewarisan  sangatlah  penting,  karena anak adalah keturunan atau penerus dari orang  tuanya,  dimana  orang  tua  juga berkewajiban  untuk  mengurus  dan menafkahi  mereka.  Maka  sangatlah pantas  apabila  dalam  hal  pewarisan, anak sebagai ahli waris akan didahulukan  untuk  mendapat  bagian warisan  orang  tuanya.  Tapi  jika  ada pembedaan  status  antara  anak  sah dengan anak luar kawin, tentu pembagian  waris  antara  kedua  status anak  yang  berbeda  tersebut  akan berbeda pula.
Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  memiliki  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja,  maka  anak  luar  kawin  hanya  akan dapat  mewaris  dari  ibu  dan  keluarga ibunya  saja,  dan  tidak  dapat  mewaris dari ayahnya karena secara perdata anak luar  kawin  tidak  memiliki  ayah  dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.
Anak  luar  kawin  baru  bisa mewaris dari ayahnya, apabila anak luar kawin  tersebut  telah  diakui  secara  sah oleh  ayahnya.  Pengakuan  ini  dapat dilakukan  secara  sukarela,  yaitu  dari kesadaran  diri  si  ayah  tersebut,  ataupun dengan  cara  terpaksa,  apabila  dituntut oleh anak luar kawin tersebut.
Pengakuan  anak  yang  diberikan sepanjang  perkawinan,  dalam  artian pengakuan anak tersebut dapat dilakukan  selagi  ayah  atau  ibu  yang mengakui anak luar kawin itu ada dalam ikatan  perkawinan,  tegasnya  dalam status  menikah,  anak  anak  luar  kawin tersebut dibuahi ketika si ayah dan si ibu berada dalam status tidak menikah.
7 Marthena Pohan, Op. Cit, h. 31.
Dalam  hal  anak  luar  kawin diakui  sepanjang  perkawinan  ayah  atau ibu yang melahirkannya maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan suami atau istri, dengan siapa ia  terikat  dalam  perkawinan  serta  anak- anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut. Prof. Ali Afandi juga menegaskan  bahwa,  Hukum  Waris antara  anak  luar  kawin  hanya  terdapat antara  ia  sendiri  dengan  orang  tua  yang mengakuinya. 8

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan, maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut : 1. Anak  luar  kawin  yang  tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena  anak  luar  kawin  yang tidak  diakui  baik  oleh  ibunya maupun  oleh  bapaknya  tidak dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan  anak  luar  kawin yang  diakui  sah  baik  oleh ibunya  maupun  oleh  bapaknya atau  oleh  kedua-duanya  akan menimbulkan  akibat  hukum dalam  pewarisan,  pada  Pasal 280  KUHPerdata  menyebutkan bahwa  dengan  pengakuan  yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin akan menimbulkan hubungan hukum antara  si  anak  dengan  bapak dan ibu yang mengakui. Pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin tersebut  sangat  menentukan untuk  dapat  tidaknya  mewaris atau  untuk  menentukan  besar kecilnya  bagian  yang  diterima dan  warisan  orang  tua  yang mengakuinya.
2. Anak  luar  kawin,  baik  diakui secara sukarela maupun terpaksa termasuk ahli waris ab
8 Ali  Afandi,  1980, Hukum  Waris  Adat,
Bandar Maju, Bandung, h. 42
Raad Kertha, Vol. 06, No. 02 Agustus 2023 – Januari 2024
-  intestato golongan  pertama
karena anak luar kawin merupakan  anak  dari  pewaris, walaupun dengan jalan pengakuan. Akan tetapi, kedudukan  anak  luar  kawin tidaklah sama dengan kedudukan  anak  sah  dalam pewarisan  karena  anak  sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan  adanya  ahli waris ab-intestato golongan berikutnya. Pengakuan ini mengakibatkan anak luar kawin tersebut  akan  dapat  mewaris, hanya  saja  kedudukannya  tidak sejajar dengan anak sah
melainkan  lebih  rendah  karena anak  luar  kawin  ini  tidak berada  dalam  kekuasaan  orang tua  tetapi  berada  di  bawah perwalian.

## DAFTAR FUSTAKA
Abrar  Saleng,  2004, Pengertian  Anak Dalam  Perspektif  Perkawinan, CV. Mandar Maju, Bandung Ali  Afandi,  1980, Hukum  Waris  Adat, Bandar Maju, Bandung Andy  Hartanto,  2010, Akibat  Hukum Anak  Luar  Kawin, Bandar  Maju, Bandung
Hilman  Hadi  Kusuma,  1999, Hukum Waris  Adat ,  PT.  Citra  Aditya
Bakti, Bandung Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis
Safioedin, 1999, Status Anak Luar Kawin  Dalam  Hukum  Waris,
Liberty, Yogyakarta
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis Saftoedin,  1982, Hukum  Orang dan Keluarga , Alumni, Bandung
R.Subekti, 1980, Hakekat Harta Bersama  dan  Harta  Bawaan Dalam  Perkawinan, Citra  Aditya
Abadi, Jakarta Soedharyo Soimin, 1992, Hukum Orang dan  Keluarga  Persepektif  Hukum
Perdata  Barat/BW,  Hulaun  Islam
dan  Hukum  Adat ,  Sinar  Grafika, Jakarta Surojo  Wignjodipuro,  1990, Pengantar dan  Azas-Azas  Hukum ,  Fakultas Hukum  Universitas  Padjajaran, Bandung Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 tentang Kesejahteraan Anak