## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 1, Juli 2022, pp. 19-28 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan
Dina Fadiyah 1 , Rahmi Kania Dewi 2 ; Ayi Karyana 1
1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta, 15418, Jakarta-Indonesia
2 Jurusaln Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia
Info Artikel Dikirim: Mai 05, 2022 Diterima: Jul 15, 2022 Dipublikasi: Jul 31, 2022
Kata Kunci: Dinasti Politik; Demokrasi; Pemilu;

## Koresponden:
Dina Fadiyah Jurusan Ilmu  Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta
Email: dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id
Sitasi Cantuman: Fadiyah,  D.,  Dewi,  R.  K.,  & Karyana,  A. (2022).  Kekuatan Dinasti  Politik  Aang  Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan. Journal  of  Political Issues. 4(1); 19-28. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 1 . 77
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 1 . 77
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract This  study  discusses  the  power  of  Aang  Hamid  Suganda's  Political  Dynasty  in Kuningan Regency. This research is based on political dynasties that still exist in the era of  democracy,  even  though  democracy  itself  states  that  political  dynasties  are  a  bad system and are contrary to democracy. The purpose of this study is to understand how the formation of dynastic politics carried out by the family of Mr. Aang Hamid Suganda to his son.  This  research  is  motivated  by  his  political  journey  which  is  so  influential  on  the successor to the leadership taken over by his wife and children, making the success of his tenure  as  Regent  of  Kuningan  calculated  from  2003  to  2013.  This  study  uses  qualitative research  methods,  with  a  descriptive  approach  and  literacy  studies  as  well  as  interview results.  .  The  theoretical  basis  used  in  this  research  is  the  theory  of  democracy  and political dynasties. The results of this study indicate that Aang Hamid Suganda has built political  influence  during  his  leadership,  and  earned  the  nickname  "Aang  Hotmix".  This father of development in Kuningan has succeeded in creating a good image in Kuningan Regency, so that when his term of office ended and was replaced by his wife and then his son. The conclusion is that the political dynasty that occurred in Kuningan was the result of  the  previous  leadership  who  succeeded  in  building  a  good  image  so  that  it  had  an impact on its successors.
Abstrak Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini didasari oleh dinasti politik yang masih eksis di era demokrasi, padahal demokrasi sendiri menyebutkan bahwa dinasti politik itu sistem yang buruk  dan  bertolakbelakang  dengan  demokrasi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  dapat memahami  bagaimana  terbentuknya  politik  dinasti  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Bapak Aang  Hamid  Suganda  hingga  anaknya.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  perjalanan politiknya  yang  begitu  berpengaruh  terhadap  penerus  kepemimpinan  yang  diambil  alih oleh  istri  dan  anaknya  menjadikan  kesuksesan  dari  masa  jabatannya  menjadi  Bupati Kuningan  dihitung  dari  tahun  2003  hingga  2013.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan studi literasi serta hasil wawancara. Landasan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  demokrasi  dan  dinasti politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aang Hamid Suganda telah membangun pengaruh  politik  pada  masa  kepemimpinannya,  dan  mendapat  julukan  “Aang  Hotmix”. Bapak  pembangunan  di  Kuningan  ini  telah  sukses  menciptakan  citra  baik  di  Kabupaten Kuningan, sehingga pada saat ia habis masa jabatannya dan digantikan oleh istri kemudian anaknya.  Kesimpulannya  adalah  dinasti  politik  yang  terjadi  dikuningan  adalah  hasil  dari kepemimpinan  sebelumnya  yang  berhasil  membangun  citra  baik  sehingga  berdampak kepada penerusnya.

## Tentang:
Dina  Fadiyah menyelesaikan  Studi  Magister  di  Departemen  Politik  dan  Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta.
Rahmi Kania Dewi menyelesaikan Studi Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2020.
Ayi Karyana menyelesaikan Studi Magister di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta.

## PENDAHULUAN
Tulisan ini ingin membahas tentang dinasti poilitik, yang mana sering sekali diartikan dengan politik  keluarga  atau  politik  kekerabatan  merupakan  praktik  politik  yang  kerap  digunakan oleh pemerintahan lokal  untuk  memperkuat  kekuasaannya. Padahal  dinasti  politik ini masih menunjukkan  adanya  feodalisme  dan  tradisi  monarki  yang  mana  berarti  kekuasaan  akan diatur oleh segelintir orang atau hanya para kaum elit saja dan ini menujukan bahwa jauh dari demokrasi. Indonesia yang menganut sistem demokrasi harusnya menghadang praktik dinasti politik  yang  terjadi  di  Indonesia  apalagi  daerah,  karena  bisa  saja  praktik  dinasti  politik  ini digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang akan merugikan bangsa ini ( Wasisto, 2013 ).
Dalam  kasus  Pemilukada  di  Indonesia  melakukan  kedua  jenis  pembentukan  dinasti politik  di  setiap  Daerah/Kotanya.  Ada  yang  melakukan  dalam  jenis  by  design  dengan penggantian kekuasaan oleh istri atau anaknya, dan by accident mencalonkan kerabatnya agar dapat  menggantikannya  untuk  menjadi  pemeimpin  selanjutnya  dengan  tujuan  mengekalkan kekuasaan  di  daerah/kota  tersebut.  ( Wasisto,  2013 ).  Seperti  yang  terjadi  di  Banten  dengan dinasti politik Ratu Atut Chosiyah degan sejumlah kerabatnya. Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten  periode  2007-2012  misalnya,  keluarganya  setidaknya  memiliki  kekuasaan  sebagai petinggi di Banten.
Sebetulnya  masih  banyak  lagi  kasus  serupa  mengenai  dinasti  politik  yang  ada  di Indonesia,akan  tetapi  penulis  akan  memfokuskan  satu  kasus  yang  akan  ditelitinya  yaitu Dinasti  Politik  Aang  Hamid  Suganda  sebagai  mantan  Bupati  Kuningan  Periode  2003-2013 yang  mana  saat  masa  jabatnya  habis  istri  serta  anaknya  menggantikannya  dibangku pemerintahan Kabupaten Kuningan. Aang Hamid suganda ini adalah Bupati Kuningan  yang mulai  menjabat  tahun  2003  dan  berhasil  memenangkan  lagi  pada  pemilihan  bupati  tahun 2008, maka dari itu ia mendapatkan kesempatan menjadi bupati salam 2 periode.
Selanjutnya, setelah Aang Hamid Suganda ini lengser dari jabatannya ia tidak segan membeberkan mengajukan istrinya untuk  maju  di  pilbup, dengan perolehan suara mencapai 44,99  persen  dan  mengungguli  raihan  suara  maka  istri  dari  mantan  Bupati  Kuningan  ini berhasil  menggantikannya  dan  menduduki  bangku  bupati.  Utje  Ch  Hamid  Suganda  nama yang  dikenal  sebagai  pengganti  Bupati  sebelumnya  yang  akan  menjabat  dari  tahun  2013- 2018 ( Tribunnews.com, 2013 ).
Akan tetapi pada tahun 2016 ibu Utje Ch Hamid Suganda meninggal dunia dan pada akhirnya masa jabatnya digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Acep Purnama. Setelah masa jabatnya  habis  Bapak  Acep  Purnama  ini  mencalonkan  diri  kembali  dengan  menggandeng anak terahkir dari mantan bupati Kuningan yaitu M. Ridho Suganda, wajah baru di Kuningan ini  ternyata  menarik  banyak  perhatian  karena  dirinya  adalah  generasi  muda  yang  muncul untuk  membangun  Kota  Kuningan.  Ridho  ini  juga  dikenal  karena  merupakan  anak  terakhir dari  Bapak  Aang  yang  sebelumnya  adalah  Bupati  Kuningan,  akan  tetapi  ternyata  dirinya memiliki  karakteristik  tersendiri  untuk  mengambil  hati  masyarakat  Kuningan  yaitu  dengan gencar  bersosialisasi  di  media  sosial  dan  lebih  mendekatkan  dirinya  terhadap  para  generasi muda (Pikiranrakyat.com, 2018).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan dan bekerja dangan data non-numerik dan yang berusaha untuk menafsirkan makna dari data ini yang membantu peneliti  memahami  kehidupan  sosial  melalui  studi  populasi  atau  tempat  yang  ditargetkan. Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  melalui  wawancara  dengan  informan  peneliti  yang  sudah ditetapkan.  Sumber  data  yang  digunakan  ada  dua  metode  yaitu  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder  ( Sugiyono,  2016 ).  Sumber  data  primer  yang  digunakan  berupa
wawancara  dan  pengambilan  data  sekunder  dapat  menggunakan  dua  cara,  yaitu  secara manual  (studi  pustaka,  buku-buku,  koran,  majalah,  dll)  dan  secara  online  (website,  berita online,  dll).  Informan  penelitian  ini  terdiri  dari  Wakil  Bupati  Kabupaten  Kuningan,  Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Wakil Ketua 1 Partai  Golkar, Wakil Ketua  1 Partai  Demokrat dan Kerabat dekat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Aang Hamid Suganda
Aang  Hamid  Suganda  adalah  Bupati  Kuningan  Periode  2003-2013  dia  menjabat  menjadi Bupati sebanyak dua periode yaitu periode pertama pada tahun 2003-2008 dan periode kedua pada  tahun  2008-2013.  Dengan  gaya  kepemimpinan  yang  khas  serta  merakyat  dan  visioner semangat  membangun  pemerintahan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Good  Corporate Governance.  Gaya  seperti  itu  memang  sangat  diperlukan  untuk  mengubah  pelayanan pemerintahan  yang  seharusnya  masyarakat  terima.  Meskipun  tanpa  publikasi  yang  gencar tetapi rakyat sangat merasakan perubahan yang besar (Ilmu Pengetahuan Dunia).
Dengan  kinerja  yang  bagus  yaitu  dalam  bidang  perekonomian,  pertanian,  pariwisata dan  pendidikan.  Maka  Bapak  Aang  ini  telah  memliki  kepercayaan  dari  rakyat  dan menjadikannya kandidat unggul lalu memenangkan lagi Pemilihan Bupati tahun 2008-2013. Karena kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat pada masa jabatnya, pak Aang ini berhasil memecahkan rekor yang bersejarah, karena selama Kabupaten Kuningan berdiri baru pak Aang saja yang menjabat 2 periode dalam memimpin.
“Sistem politik pada saat itu berubah, pak Aang pertama dan kedua itu berbeda. Karena yang pertama itu kan dia dipilih oleh dewan, dan yang kedua itu dipilih oleh masyarakat. Dan pada saat itu juga kan terjadinya  perubahan  sistem  politik  di  daerah  yang  disebut  otonomi  daerah,  selanjutnya  karena  pak Aang  ini  orang  yang  bisa  membangun  dan  masyarakat  juga  bisa  merasakan  perubahan  itu  diiringi dengan  sistem  politik  yang  berubah  ke  pemilihan  secara  langsung  pada  saat  tahun  2008.  Kebetulan juga pak Aang pada saat itu ia dari partai Golkar diajak berkoalisi dengan kami partai Golkar dengan mengusungkan  pak  Momon  Rochman  untuk  menjadi  wakilnya.  Ya  beliau  bisa  dua  kali  ya  karena dipilih  dengan  sistem  politik  yang  berbeda,  pertama  dipilih  oleh  dprd  dan  yang  kedua  dipilih  oleh rakyat.  Karena  pembangunan  pak  Aang  ini  sudah  terasa  dengan  pendelegasian  keuangan  dari  pusat ke daerah dengan otonomi daerah dampaknya terlihat dimana-mana maka masyarakat percaya untuk dia menjabat 2 periode.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dani Nuryadi Wakil Ketua 1 Fraksi Golkar)
Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain/bawahannya sedemikian  rupa  sehingga  orang  tersebut  mau  melakukan  kehendak  pemimpin  untuk mencapai  tujuan  organisasi  meskipun  secara  pribadi  hal  tersebut  mungkin  tidak  disenangi. Terdapat tiga jenis perilaku kepemimpinan yang saling berbeda diantara para manajer, yaitu: perilaku  berorientasi  pada  tugas  (task  oriented  behavior),  perilaku  yang  berorientasi  pada hubungan  (relationship  oriented  behavior),  dan  kepemimpinan  partisipatif  ( Ratnamiasih  & Warenih, 2014 ).

## Utje Ch Hamid Suganda
Utje Ch Hamid Suganda ini adalah istri dari Bapak Aang yang maju pada Pemilihan Bupati tahun  2013,  Pada  pemilihan  Bupati  saat  itu  Ibu  Utje  sangat  optimis  dalam  pemenangan pemilu karena ia memiliki visi misi yang berkaitan dan akan membangun masyarakat kecil di Kuningan. Dan ia pun menolak keras adanya Dinasti Politik karena ia adalah istri dari mantan Bupati  Kuningan,  menurutnya  ia  mencalonkan  diri  untuk  menjadi  Bupati  Kuningan  karena ada dukungan dari masyarakat bawah untuk meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh Aang Hamid Suganda ( Tempo.co, 2013 ).
“Memang Pak Aang juga sempat mendorong Ibu Utje untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati, dengan tujuan menyelesaikan pembangunan Pak Aang yang belum selesai”
(Hasil wawancara dengan Bapak Maman Kirman kerabat dekat Bapak Aang pada Agustus 2021)
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 3 Hj Utje Ch Hamid Suganda-H Acep Purnama (Utama), ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) kab. Kuningan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati  dan  Wakil  Bupati  (pilbup)  Kuningan  dengan  perolehan  suara  sebanyak  240.528. Namun,  saksi  dari  tiga  pasangan  calon  lainnya,  menyatakan  keberatan  serta  menolak terpilihnya  pasangan  Utama  yang  diusung  PDIP,  PBB,  PKPI,  PDK,  PKPB,  PAN,  dan  PPP tersebut. Melalui rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilbup Kunungan yang digelar KPU  Kab.  Kuningan,  pasangan  Utama  mengungguli  perolehan  suara  saingan  terdekatnya, yakni  pasangan  nomor  urut  1  H  Momon  Rochmana-HT  Mamat  Robby  Suganda  (Rochmat) dengan  selisih  40.875  suara.  Perseteruan  ini  berlanjut  hingga  menemukan  isu  bahwa pasangan  calon  nomor  urut  3  ini  melakukan  kecurangan  yaitu  politik  uang.  Sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Kabupaten Kuningan – Perkara No. 136/PHPU. D-X/2013 - digelar  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  pada  Kamis  (3/10)  siang.  Pemohon  adalah  Pasangan Calon No. Urut 1 Momon Rochmana dan Mamat Robby Suganda, mengajukan permohonan keberatan  terhadap  Keputusan  KPU  Kabupaten  Kuningan  (Termohon)  tentang  Penetapan Hasil  Perolehan  Suara  Pasangan  Calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kuningan.  Menurut Pemohon,  proses  pelaksanaan  Pemilukada  Kabupaten  Kuningan  2013  berlangsung  secara tidak  jujur  dan  tidak  adil  dengan  ditandai  berbagai  bentuk  kecurangan  yang  bersifat terstruktur,  sistematis  dan  masif,  yang  dilakukan  oleh  KPU  Kabupaten  Kuningan  dan Pasangan Calon No. Urut 3 Utje CH Hamid Suganda dan Acep Purna (Pihak Terkait).
Akan tetapi pada saat sidang pleno ketika rekapitulasi hasil suara, tidak ditemukannya data  politik  uang  tersebut.  Sehingga  tim  lawan  memberikan  protes  dan  tidak  terima  atas keputusan KPU kabupaten Kuningan ( Administrator, 2018 ). “ Pendapat  saya,  saya  juga  tidak  bisa  membenarkan  karena  isu-isu  tersebut  harus  betul-betul  diteliti dan  dipahami  dan  dikaji.  Terlepas  dari  politik  uang  dan  pemanfaatan  fasilitas  APBD  dan memanfaatkan  PNS,  ini  menjadi  dilema  karena  sistem  politik  kita  yang  menganut  sistem  politik pemilihan langsung itu banyak konsekuensinya salah satunya yaitu seperti itu dan sampai saat ini itu terjadi  disetiap  rezim  manapun,  karena  wajarlah  lah  beliau  kan  istri  Bupati  yang  melekat  jika Bupatinya  sedang  kemana  itu  bisa  jadi  sangkaan  bahwa  bu  Utje  ini  sedang  melakukan  kampanye, padahal  ia  hanya  menemani  suaminya  saja.  Kalo  disebut  memanfaatkan  itu  kan  tidak  boleh,  karena PNS  harus  netral  dan  APBD  harus  digunakan  untuk  masyarakat,  tetapi  pada  saat  beliau  melakukan kegiatan  dan  masyarakat  berfikir  itu  bagus,  ya  itulah  kelebihan  incumbent  dibandingkan  calon  yang lain.  Dan  kita  juga  tidak  bisa  menyalahkan  bahwa  itu  salah,  karena  bagaimanapun  ia  adalah penggerak ibu-ibu PKK yang didorong oleh dinas dan suaminya maka menurut saya sah-sah saja. Dan  terkait  money  politik,  selama  pengawasannya  tidak  paripurna  dan  masyarakatnya  belum  melek tentang  bahayanya  money  politik.  Money  politik  itu  akan  dilakukan  oleh  siapa  saja,  karena  itu termasuk  instrument  untuk  memenangkan  “kecurangan”,  karena  didunia  demokrasi  ini  sulit  untuk tidak  melakukan  money  politik.  Karena  apa?  Karena  ada  istilah  money  politik  dan  cosh  politik, biasanya  orang  menilai  jika  tim  dikasih  ongkos  jalan  itu  dibilang  money  politik,  padahal  tidak sebenarnya  kan  itu  hanya  pemikiran  masyarakat  yang  masih  baru  terhadap  sistem  politik  pemilihan langsung, karena Kuningan kan baru 3 kali melakukan pemilihan secara langsung ya masih jauh untuk bisa ideal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dani Nuryadi Wakil Ketua 1 Fraksi Golkar)
Dengan  banyaknya  konflik  dan  polemik  yang  terjadi  pada  saat  pemilihan  Bupati kuningan,  tetap  saja  perolehan  suara  yang  sengit  antara  pasangan  calon  1  Momon  dan Rahmat dengan pasangan calon 3 Utje dan Acep akhirnya dimenangkan oleh pasangan calon 3. Akan tetapi takdir berkata lain pada masa jabatannya di tahun 2016, ibu Utje Ch Suganda menutup  usia  karena  penyakit.  Dan  mengharuskan  wakilnya  yaitu  Bapak  Acep  Purnama menggantikan posisi menjadi Bupati Kuningan.

## Mochamad Ridho Suganda
Mochammad  Ridho  Suganda  adalah  anak  terakhir  dari  pasangan  Aang  Hamid  Suganda dengan Utje Ch Suganda, sejak ia mencalonkan diri menjadi wakil Bupati periode 2018-2023 ia  mulai  gencar  menjadi  perbincangan  public.  Karena  sebelumnya  ia  tidaklah  dikenal  oleh masyarakat  Kuningan  dan  hanya  sebatas  tahu  bahwa  Ridho  ini  adalah  anak  dari  mantan Bupati Kuningan.
Ridho  ini adalah seorang aktivis  di  kota kelahirannya  yaitu  Bogor, dimana ia adalah seorang ketua DPD Komite Pemuda Nasional (KNPI) kota Bogor. Selain itu ia juga menjadi ketua  Karang  Taruna  Kota  Bogor  periode  2016-2021.  Meskipun  Ridho  ini  lebih  aktif  di Bogor, tetapi ia juga cukup aktif di Kuningan dalam bidang olahraga dan juga meskipun tidak terjun  langsung  melihat  bagaimana  kondisi  Kuningan  ia  sering  diajak  oleh  kedua  orang tuanya dan mempelajari Kuningan ( Pikiranrakyat.com, 2018 ).
Selain dari bidang olah raga pada saat peneliti mengajak Pak Ridho ini berbincang ia juga mengatakan bahwa:
“ Flashback  beberapa  waktu  ke  belakang  dalam  fase  perkembangan  diri  sampai  saya  diberikan peluang  oleh  masyarakat  Kuningan  dalam  generasi  muda  yang  memimpin.  Karena  anak  muda memimpin  di  pemerintahan  ini  bisa  dihitung  pakai  jari,  kesempatanya  juga  hanya  sedikit  yang diberikan kepada para pemuda. Generasi muda kini hanya dijadikan alat untuk berpolitik.
Kalo  ada  politisi  yang  ingin  calon-calon  dari  generasi  muda  dan  ingin  merangkul  generasi  muda, tanpa  melibatkan  pemuda  itu  percuma.  Karena  bagaimana  pun  generasi  muda  bisa  diandalkan  dan jangan  dilihat  dari  usia  untuk  melakukan  aktifitas  perpolitikan,  siapa  tau  generasi  muda  memang punya  strategi  dan  kemampuan  yang  lebih  bisa  membuat  daerah  maju  dan  sebagainya.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda wakil Bupati Kuningan pada Februari 2021)
Adapula  strategi  Pak  Ridho  dalam  kampanye  pada  saat  Pilkada  2018  lalu. Pembahasan  mengenai  strategi  politik  yang  dilakukan  oleh  keluarga  Aang  Hamid  Suganda hingga  anaknya  Moch.  Ridho  Suganda  dilihat  dari  perjalanan  politiknya  memang  saling berkaitan  satu  sama  lain.  Dalam  hal  ini  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  apa  itu  strategi? Strategi  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  manajemen  politik  guna  untuk memenangkan pemilu atau pilkada , strategi dapat berupa rencana  yang dibuat oleh seorang atau  kelompok  yang  dilakukan  melalui  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  dan  rencana  yang telah disusun ( Putri & Indah, 2017 ). “ Iya  dari  proses  saya  menjadi  wakil  Bupati  pasti  semuanya  berproses,tidak  mungkin  tiba-tiba  saya terpilih  menjadi  wakil  Bupati  seperti  sekarang.  Prosesnya  pertama  saya  sebelum  ke  kabupaten Kuningan  sangat  aktif  di  organisasi  kepemudaan.  Saya  menjadi  ketua  KNPI  di  Kota  Bogor,  saya menjadi  ketua  Karang  Taruna  di  Kota  Bogor  dan  sekarang  menjabat  segabai  Koordinator  wilayah tiga di Provinsi Jawa Barat, saya juga aktif di partai dan saya juga adalah pengusaha dan juga saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebelum saya datang ke Kabupeten Kuningan.
Dan  pada  prinsipnya  saya  datang  ke  Kuningan  ingin  meneruskan  perjalanan  yang  telah  dilakukan oleh  pendahulu  dan  saya  ingin  meneruskan  perjalanan  pembangunan  yang  telah  dilakukan  dan mengabdi  ke  masyarakat. ” (Hasil  wawancara  Bapak  Moch.  Ridho  Suganda  Wakil  Bupati  Kabupaten Kuningan pada Februari 2021)
Penuturan diatas adalah bagaimana awal perjalanan Bapak Ridho sendiri, hingga pada saat  itu  ia  memiliki  semangat  dan  visi  untuk  membangun  Kabupaten  Kuningan.  Tidak  bisa dipungkiri keaktifannya dalam partai membuat dirinya mendapatkan kepercayaan dari partai untuk  lanjut  ke  tahap  seleksi  untuk  menentukan  apakah  ia  layak  atau  tidak  untuk mencalonkan diri di Pemilu Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2018.
“Lalu  saya  juga  melakukan  seleksi  dalam  pemilihan  Bupati,  setelah  selesai  akhirnya  saya memenangkan  kedudukan dan dipasangkan dengan Bapak  Acep. Lalu saya dengan beliau  melakukan sosialisasi  terhadap  masyarakat  selama  4  bulan  dan  Alhamdulillah  masyarakat  Kuningan  menberi kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Kuningan dari 2018 hingga 2023 nanti.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda Wakil Bupati Kabupaten Kuningan pada Februari 2021)
Memang keunggulan yang dimiliki Bapak Ridho ini bisa membuatnya menjadi layak untuk maju dalam Pemilu Bupati tahun 2018. Apalagi ia adalah pasangan calonnya pak Acep
yang  mana  tingkat  ketertarikan  dari  masyarakat  itu  masih  tinggi,  dan  dianggap  beliau membawa  perubahan  dari  segi  ekonomi.  Karena  jiwa  mudanya  dan  semangat  untuk membangunnya ini yang menjadi ciri khas dari seorang Bapak Ridho, selain itu keaktifannya dalam  kepemudaan  ia  bawa  sebagai  strategi  politik  pendekatan  kepada  masyarakat Kabupaten Kuningan. Selain melalui bidang olahraga ia juga sering mengajak generasi muda untuk terus berkembang melalui media sosialnya.
“ Strategi  yang  saya  lakukan  untuk  mengambil  kepercayaan  masyarakat,  yaitu  saya  menjadikan generasi  muda  sebagai  patokan  untuk  saya  kembangkan.  Dengan  menjadikan  generasi  muda  lebih kreatif  dan  inovatif  agar  generasi  muda  bisa  berkembang  di  daerahnya  sendiri  tidak  melulu merantau .”  (Hasil  wawancara  Bapak  Moch.  Ridho  Suganda  Wakil  Bupati  Kuningan  pada  Februari 2021)
Selanjutnya, mengenai majunya Bapak Ridho pada Pemilihan Bupati pada saat itu ada beberapa  faktor  lainnya  yang  membuat  ia  masuk  kedalam  kandidat  Bakal  Calon  Pemimpin antara  lain  adalah  partai  PDI-P  dam  pihak  mereka  mengatakan  bahwa  memang  mereka mengusung  Bapak  Ridho  ini  masih  ada  kaitannya  bahwa  beliau  adalah  anak  dari  mantan Bupati  yaitu  Bapak  Aang  dan  Ibu  Utje.  Terlebih  dari  keunggulan  yang  Bapak  Ridho  miliki yaitu  jiwa  muda  dan  semangat  tinggi  untuk  menjadi  seorang  pemimpin,  partai  mengakui bahwa  Pak  Ridho  ini  memang  cocok  untuk  dijadikan  calon  dalam  pemilihan  umum  Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2018.
“ Persoalan dari diusungnya Pak Ridho dilihat dari anak Pak Aang dan Bu Utje iya. Tapi saya menolak jika  disebutnya  itu  dinasti  politik.  Karena  kemampuan  orang  itu  bukan  dari  keturunan,  meskipun memang disatu sisi jika satu rumpun keluarga berkuasa didaerah itu adalah dinasti politik. Tapi dalam hal  Pak  Ridho  ini  partai  mengusungkan  beliau  sebagai  wakil  bupati  dengan  pasangan  Pak  Acep, karena  Pak  Ridho  ini  adalah  generasi  muda  yang  mempunyai  semangat  yang  tinggi ”.  (Hasil wawancara  dengan  Bapak  Nuzul  Rachdy  Ketua  DPRD  Kabupaten  Kuningan  dari  fraksi  PDI-P  pada Agustus 2021)
Dalam  tulisannya  Ikrar  Nusa  Bakti  mengemukakan  analisisnya  tentang  faktor-faktor penyebab  munculnya  fenomena  adanya  keluarga  bupati  yang  maju  untuk  memperebutkan jabatan  publik  di  daerah.  Pertama,  para  bupati  yang  masih  menjabat  dianggap  berhasil  oleh masyarakat  setempat,  seperti  dalam  kasus  di  Kabupaten  Kuningan,  namun  bupati  tersebut tidak dapat ikut pilkada karena masa jabatannya sudah dua kali. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan  agar  istri  bupati  maju  dalam  pilkada  dengan  asumsi  bila  keluarga  mantan bupati  menang,  berarti  mantan  bupati  akan  berada  di  belakang  keluarganya  sebagai  “sang penuntun” ( Susanti, 2017 ).
Tetapi dalam konteks dinasti politik Aang Hamid Suganda hingga anaknya, menurut penuturan warga itu tidak berdampak negative terhadap pelayanan masyarakatnya.  Tapi jika dilihat  dari  kekuasaannya  mereka  menempatkan  orang  yang  pro  terhadap  mereka  ditempat yang  enak,  seperti  di  pemda  hingga  di  DPRD.  Setelah  dicari  tahu  lebih  lanjut  ternyata memang  keluarga  ini  sudah  memiliki  jejaring  kekerabatan  dari  kekuasaan  atasnya  yaitu  di Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari artikel ini menyebutkan bahwa Klan Effendi dimulai oleh Yusuf  Effendi  yang  menikahi  Djuhriah.  Pasangan  itu  dikaruniai  beberapa  anak  yang  di antaranya menguasai politik Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kuningan sejak tahun  1998.  Anak-anaknya  itu  antara  lain  Rahayu  Effendi,  Agus  Utara  Effendi,  dan  Utje Choeriah Hamid Effendi.
Rahayu Effendi adalah artis senior yang menikahi Tammy Effendi, anak dari Roestam Effendi-sastrawan  dan  tokoh  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia.  Pasangan  ini  dikarunia anak bernama Dede Yusuf Macan Effendi. Dede Yusuf menjabat wakil gubernur Jawa Barat 2008-2013. Agus Utara Effendi adalah Bupati Bogor selama dua periode dari 1998-2008. Ia
menikahi  Sri  Indratini.  Pasangan ini dikaruiniai anak bernama  Fitri Putra  Nugraha. Nungki, panggilan akrab Fitri, adalah calon bupati Kabupaten Bogor pada Pilkada 2018 ini.
Sementara  Utje  Choeriah  Effendi  (mengganti  nama  menjadi  Utje  Choeriah  Hamid Suganda)  membangun  dinasti  di  Kabupaten  Kuningan.  Utje  adalah  Bupati  Kuningan  dari 2013 hingga kematiannya pada 2016. Sebelum Utje, Bupati Kuningan dijabat oleh suaminya Aang Hamid Suganda. Aang menjabat Bupati selama dua periode dari 2003-2013. Pasangan Utje  dan  Aang  mempunyai  anak  bernama  Moch.  Ridho  Suganda  calon  wakil  bupati kabupaten Kuningan pada Pilkada 2018.
Anaknya  yang  lain,  Erik  Irawan  Suganda,  juga  aktif  di  perpolitikan  Bogor.  Erik menjadi  calon  walikota  Bogor  2008-2013.  Ia  juga  masuk  dalam  bursa  bakal  calon  walikota Bogor di PDIP pada Pilkada 2018. Pendek kata, calon di Pilkada Bogor (Nungki), Kuningan (Ridho),  serta  wakil  gubernur  Jawa  Barat  2008-2013  (Dede  Yusuf)  mempunyai  hubungan darah sepupu ( Rumahpemilu.org, 2018 ).
“Menurut  saya  jika  niat  dan  tujuannya  baik  tidak  masalah  ya  meskipun  itu  dinasti  politik.  Karena menurut  saya  ujung-ujungnya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dan  tidak  adanya  niat pemberhentian regenerasi politik.
Yang pentingkan kita berpolitik itu niatnya apa, jika memang niatnya untuk kepentingan pribadi itukan memang kesalahan besar ya. tetapi dari awal sampai saat ini visi misi, perjalanan, pembangunannya juga  baik.  Meskipun  tidak 100%  tercapai  tetapi  ada  wujud  nyata .” (Hasil Wawancara dengan Bapak Jajang Wakil Ketua 1 Fraksi Demokrat)
Berkaca dari tulisan diatas bagaimana pun ini sudah menyalahi demokrasi yang ada di Indonesia, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya  checks  and  balances,  menjadi  lemah.  Dinasti  politik  dalam  dunia  politik  modern dikenal  sebagai  elit  politik  yang  berbasiskan  pertalian  darah  atau  perkawinan  sehingga sebagaian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok  elit  adalah  kelompok  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mempengaruhi  proses pembuatan  keputusan  politik.  Sehingga  mereka  relatif  mudah  menjangkau  kekuasaan  atau bertarung  memperebutkan  kekuasaan.  Menguatnya  jaringan  politik  yang  dibangun  oleh dinasti  politik  berdasarkan  kedekatan  politik  keluarga  menyebabkan  tertutupnya  rekrutmen politik  bagi  orang-orang  di  luar  dinasti  ( Haris,  2015 ).  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  oleh Turner,  bahwa  suatu  jaringan  mempunyai  pengaruh  penting  terhadap  dinamika  transisi kekuasaan  politik  yang  bisa  berdampak  terhadap  tertutupnya  rekrutmen  politik  ( Susanti, 2017 ).

## Partai Menjadi Media Dinasti Politik
Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem  demokrasi.  Partai  politik  memainkan  peran  penghubung  yang  sangat  strategis  antara proses-proses  pemerintahan  dengan  warga  negara.  Bahkan  banyak  yang  berpendapat  bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan warna demokrasi di suatu negara, seperti yang dikatakan  schattscheider,  “ political  parties  created  democracy ”.  Arti  penting  partai  politik dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  demokratis  adalah  bahwa  kedaulatan  rakyat hanya  mungkin  diwujudkan  dengan  perantara  partai  politik.  Akan  tetapi  dibalik  itu  semua partai  politik    yang  seharusnya  dapat  memainkan  peran  penting  bagi  kaderisasi  pemimpin. Karena  salah  satu  fungsi  partai  politik  adalah  melakukan  rekrutmen  calon  pemimpin  untuk seluruh  tingkatan,  mulai  dari  tingkat  desa,  bupati  dan  wali  kota,  gubernur,  hingga  presiden. Kepemimpinan bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki integritas dalam membangun negeri, bukan mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Kepemimpinan adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan, karena pemimpinlah yang pada akhirnya akan menentukan apakah  sebuah  bangsa  menjadi  besar  atau  kerdil.  Bahkan  dalam  pemahaman  umum,  faktor kepemimpinan juga merupakan faktor penentu utama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu  negara.  Setiap  partai  politik  tidak  dapat  mengusung  calon  kepala  daerah  dari  kader partainya  masing-masing  sehingga  partai  politik  harus  melakukan  koalisi  dengan  harapan
dapat  memenangkan  pasangan  calon  yang  diusung.  Dengan  pertimbangan  kesamaan landasan,  visi-misi,  platform,  dan  program  kerja,  supaya  mencapai  tujuan  bersama  untuk kepentingan  pemenangan  pemilihan  umum  legislatif  dan  eksekutif.  Dengan  begitu  harus adanya  reformasi  internal  dalam  tubuh  partai  politik  agar  tidak  memberikan  celah  apapun bagi  masuknya  perilaku  pragmatis  berkaitan  dengan  fungsi  kader  sebagai  calon  kepala daerah, dengan upaya menghasilkan pemimpin  yang secara kompetensi  dan integritas dapat dipertanggujawabkan,  maka  partai  politik  harus  mengedepankan  proses  uji  kelayakan  dan kepatutan  berbasis  visi,  program,  etika  dan  data.  Guna  terjaminnya  pemimpin  yang berkualitas dan bebas korupsi.
Namun,  setelah  berjalannya  Pilkada  di  Indonesia  tetap  saja  pemerintahan  aras  lokal masih  banyak  dikuasai  oleh  segelintir  elit  politik  dan  membuat  tujuan  pemerintahan  ideal sulit  untuk  tercapai.  Karena  pertama,  partisipasi  masyarakat  masih  terkalahkan  oleh  elit politik.  Hal  ini  dapat  diperhatikan  dari  fakta-fakta  bahwa  calon  ini  adalah  pilihan  partai politik. Seperti halnya Pilkada Bupati di Kuningan pada tahun 2018, partai politik mengusung anak dari mantan Bupati untuk menjadi Wakil Bupati.
“Pilkada itu kan merupakan dwi tunggal, jadi tidak bisa masing-masing. Nah di usungnya Pak Acep Purnama  dan  Pak  Ridho  ini  adalah  hasil  penjaringan  dan  penyaringan  atau  Bahasa  lainnya  adlah seleksi  dari  partai.  Dari  sekian  banyak  calon  muncullah  nama  Pak  Ridho.  Pertama  kenapa  partai memilih  Pak  Acep,  karena  ia  adalah  seorang  yang  incumbent,  kemudian  dipasangkan  dengan  Pak Ridho.  Kenapa  partai  memilih  Pak  Ridho,  karena  Pak  Ridho  ini  adalah  generasi  muda,  generasi millenial. Karena kita ingin mengkolaborasikan kader yang senior dengan yang junior.
Sekali  lagi  kenapa  partai  memilih  Pak  Ridho  sebagai  pasangan  pak  acep,  ya  karena  dia  adalah generasi muda, punya jiwa muda dan punya visi baik untuk kedepannya. Lagipula ia adalah anak dari mantan Bupati kita yaitu Bapak Aang dan Ibu Utje”.
(Hasil wawancara dengan Bapak Nuzul Rachdy ketua DPRD Kabupaten Kuningan pada Agustus 2021)
Meskipun  menurut  Bapak  Nuzul  ini  dipilihnya  atau  diusungnya  Bapak  Ridho  dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati itu atas keputusan partai, dengan menyisipkan kata-kata karena beliau adalah anak dari mantan Bupati, menjadikan kesan yang mencerminkan bahwa kekuasaan  Bapak  Aang  di  Kuningan  ini  sangat  berpengaruh.  Apalagi  tahu  bahwa  Bapak Ridho ini adalah orang baru yang belum mengerti perpolitikan di Kuningan, harusnya partai lebih kompeten dalam perekrutan, karena bagaimanapun jika seorang pemimpin belum tahu seluk  beluknya  suatu  daerah  itu  akan  membuat  banyak  konflik,  contohnya  saja  seperti perbedaan pendapat.
“Sebenarnya apapun partainya pasti mementingkan kemampuan yang lebih matang untuk diusungkan. Dalam  bahasan  ini  memang ada  kecenderungan partai  dalam  mengusungkan  calon,  karena  memang pada  masa  jabatnya  pak  Aang  inikan  bisa  dibilang  berhasil  maka  dari  itu  partai  juga  ikut berdampak.”
(Hasil Wawancara dengan Bapak Jajang Wakil Ketua 1 Fraksi Demokrat)
Tampaknya potensial dapat membahayakan penyelenggaraan governance pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu. Pertama, karena sulitnya kritik,  pengawasan,  maupun  mekanisme  checks  and  balances  untuk  dapat  berjalan.  Fakta empiris  menunjukkan  bahwa  dinasti  politik  hanya  mengutamakan  kekerabatan,  dan cenderung  mengambil  kebijakan  yang  menguntungkan  pihak  dinasti  keluarganya.  Kedua, dengan  bertumbuhnya  politik  kekerabatan,  maka  playing  field  juga  akan  semakin  timpang karena  politik  kekerabatan  sudah  dapat  mengakumulasi  pengaruh,  kekayaan,  penguasaan terhadap  wilayah,  maupun  kontrol  ekonomi  tertentu  akan  lebih  mungkin  memenangkan kontestasi  politik,  dibandingkan  calon  lain  yang  sumber  dayanya  masih  terbatas  dan  hanya mengandalkan  kekuatan  harapan.  Ketiga,  menguatnya  politik  kekerabatan  merupakan
indikasi  dari  memburuknya  institusionalisasi  kepartaian  pada  umumnya,  dan  melemahnya kemampuan  rekrutmen  dan  kaderisasi  partai  politik  pada  khususnya.  Keempat,  di  tengah sistem  kontestasi  yang  semakin  individualistis,  maka  peran  parpol  menjadi  semakin berkurang, dan kekuatan individu para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam  perebutan  jabatan-jabatan  politik.  Politik  kekerabatan  menjadi  pilihan  yang  menarik bagi  parpol  untuk  memenangkan  posisi-posisi  politik  di  daerah  karena  adanya  keunggulan- keunggulan elektoral  yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial,  serta  kemampuan  mobilisasi  massa  melalui  pengaruh  tokoh  kekerabatan  politik yang  sedang  menjabat.  Partai  politik  tampaknya  lebih  mementingkan  kemenangan,  dan kurang  memikirkan  efektivitas  kekuasaan  dalam  jangka  menengah-panjang,  sehingga ketidakwajaran  maupun  absurditas  dukungan  politik  pun  seringkali  diambil  oleh  partai politik-partai politik besar demi terjaminnya kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.
Lebih  lanjut,  politik  kekerabatan  juga  akan  mempengaruhi  pola  rekrutmen  partai politik  di  Indonesia  yang  lebih  mengutamakan  kandidat  politik  yang  memiliki  sumber  daya ekonomi.  Tidak  hanya  sebatas  karismatik  semata,  tetapi  kemampuan  keuangan  menjadi pertimbangan utama para partai politik. Sehingga praktik ini akan membuat seorang kandidat politik  harus  mampu  memberikan  sumbangan  pendanaan  kepada  partai  agar  bisa  direkrut menjadi figur dalam setiap kontestasi. Indikasi inilah bisa melahirkan fenomena mahar politik yang mana kandidat politik dalam proses rekrutmen tidak lagi berdasarkan rekam jejak tetapi berdasarkan  besaran  sumbangan  mahar  politik.  Bahkan,  kader  partai  yang  menghidupkan partai  melalui  politik  gagasan  dengan  rekam  jejak  yang  baik,  dinilai  bukan  pemilik  partai. Lebih ironisnya para kader partai yang selalu mengedepankan politik gagasan dinilai sebagai kader pelengkap tanpa bisa mempengaruhi dalam proses kandidasi. Bahkan, para kader partai ini  tidak  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  memiliki  partai  politik  secara  bersamasama. Akibatnya,  praktik  mahar  politik  seringkali  membuat  kader  organik  secara  tidak  langsung akan tersingkir ( Sudaryana, 2017 ).

## SIMPULAN
Dinasti  politik  di  Indonesia  sudah  berjalan  pada  saat  kemerdekaan  dan  sudah  menjadi  buah bibir  dikhalayak  banyak  orang  karena  melenceng  dari  demokrasi  yang  seharusnya  menjadi landasan perpolitikan di Indonesia. Namun bagaimana pun dinasti politik itu selalu dianggap sebagai  system  politik  yang  buruk,  karena  didalam  pemerintahan  dan  yang  menduduki bangku  kekuasaan  hanya  segelintir  elit  yang  masih  mempunyai  hubungan  kekerabatan.  Ini menjadikan suatu peluang bagi masyarakat untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin itu  sangat  kecil  dan  bisa  disebut  tidak  adanya  regenerasi  baru  untuk  kepemimpinan  suatu negara ataupun daerah. Selanjutnya, dinasti politik ini bisa saja dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat, daerah dan negara sekaligus. Karena memberikan  banyak  peluang  bagi  para  pemimpin  yang  memang  gila  akan  kekuasaan  dan kekayaan,  selain  akan  menimbulkan  otoriter  dalam  pemerintah  juga  kerap  kali  timbul masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Dalam  pembahasan  ini  ditemukan  memang  adanya  politik  kekerabatan  atau  politik kekeluargaan  yang  dilakukan  oleh  Keluarga  Suganda  di  Kabupaten  Kuningan,  akan  tetapi dalam  pelaksanaannya  tidak  adanya  dampak  negative  atau  pelanggaran  Undang-Undang. Dalam  penelitian  ini  juga  menemukan  hasil  bahwa  politik  kekeluargaan  di  Kabupaten Kuningan sengaja dibentuk oleh partainya, karena hasil  yang peneliti dapat  dari  wawancara Bapak Aang berhasil membuat rating partai baik dan ini juga dimanfaatkan  oleh partai dan menjadikan Kabupaten Kuningan berbasis partai PDI-P.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrator. (2018). Pleno KPU Menetapkan Suara Terbanyak Diperoleh Pasangan Utama. Diambil dari https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01158031/pleno-kpu- menetapkan-suara-terbanyak-diperoleh-pasangan-utama
Ratnamiasih, I., & Warenih, W. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional pada Kinerja Pegawai Bappeda Kota Bandung. TRIKONOMIKA , 13 (2),
119. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v13i2.607
Pikiranrakyat.com.  2018.  “M.Ridho  Suganda  Siap  Teruskan  Jejak  Kedua  Orangtuanya”.  6 Februari. https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01293102/m-ridho- suganda-siap-teruskan-jejak-kedua-orangtuanya-418961
Putri, A., & Indah. (2017). Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatra Barat Dalam Pemilu . Moral and Civic Education.
Rumahpemilu.org. 2018. “Sengkarut Politik Kekerabatan pada Pilkada 2018 di daerah Jawa Barat”. 13 Maret. https://rumahpemilu.org/sengkarut-politik-kekerabatan-pada-pilkada- 2018-di-daerah-jawa-barat/
Sudaryana,  B.  (2017). Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Grup  Penerbitan  CV  Budi Utama.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Susanti,  M.  H.  (2017). Dinasti  Politik  dalam  Pilkada  di  Indonesia .  Universitas  Negeri Semarang.
Tempo.co.  (2013).  Momon  Unggul  Sementara  di  Pilkada  Kuningan.  Diambil  dari https://nasional.tempo.co/read/513525/momon-unggul-sementara-di-pilkada- kuningan/full&view=ok .
Tribunnews.com.  2013.  “Istri  Bupati  Kuningan  Gantikan  Jabatan  Suaminya”.  3  Desember. https://www.tribunnews.com/regional/2013/12/03/istri-bupati-kuningan-gantikan- jabatan-suaminya
Wasisto,  R.  D.  (2013). Revivalisme  Kekuatan  Familisme :  Dinasti  Politik  di  Aras  Lokal . Sosiologi Masyarakat.