P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA POHON
MANGGA DI KALANGAN MASYARAKAT DUSUN PATUK
(Overview of Islamic Law Against Leasing Practices of Leasing Mango Trees Among Patuk Communities)
Afanda Leliana Sari; Abdul Wahab A. Khalil; Faridatul Fitriyah Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Kediri
faridatul.fitriyah@gmail.com

## Abstrak:
Praktik sewa menyewa pohon mangga di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec. Ngetos  Kab.  Nganjuk  yang  tidak  biasa  perlu  kajian  dengan  tinjauan  hukum  Islam  apakah sudah  sesuai  dengan  syariat,  guna  meminimalisir  adanya kemadlaratan yang  mungkin ditimbulkan. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang praktik sewa menyewa pohon  mangga  dikalangan  masyarakat  Dusun  Patuk  Desa  Ngetos  Kecamatan  Ngetos Kabupaten  Nganjuk  serta  statusnya  tinjauan  hukum  Islam.  Penelitian  lapangan  ( field reseach ) ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah masyarakat Dusun Patuk,  dikumpulkan  dengan  teknik  wawancara  dan  observasi.  Metode  analisisnya  adalah deskriptif,  yaitu  mendeskripsikan  bagaimana  praktik  sewa  menyewa  pohon  mangga  yang terjadi di  kalangan  masyarakat  Dsn.  Patuk  Ds. Ngetos  Kec.  Ngetos  Kab. Nganjuk  dengan tinjauan  hukum  Islam.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  sewa menyewa pohon mangga di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk termasuk dalam akad bathīl dikarenakan terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi atau  dilarang  oleh  syara’  yakni  penggunaan  pohon  mangga  sebagai  objek  sewa.  Terkait dengan resiko, dalam praktik ini seluruh resiko menjadi tanggungjawab pihak penyewa. Hal ini  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama’ Indonesia  (DSN-MUI)  No:  112/DSN-  MUYIX/2017  Tentang  Akad Ijārah .  Sedangkan hukumnya adalah dihukumi ma’fu , dikarenakan ketidak pahaman masyarakat tersebut atas hukum dari praktik yang mereka lakukan.
Kata kunci: Hukum Islam, Sewa Menyewa, Pohon Mangga.

## Abstract:
The practice of renting happens in Patuk Ngetos village Ngetos Nganjuk Regency by using mango trees as the objects in unusual leases needs to be studied with a review of Islamic law whether it is in accordance with the Sharia in order to minimize the existence of delays that might  result  from  this  practice,  as  well  as  a  review  of  Islamic  law  about  the  practice  of renting mango trees among the people of in Patuk Ngetos village Ngetos Nganjuk Regency. This type of research is a field research (field research), with a qualitative approach. The data  source  of  this  research  is  the  community  of  Patuk  villaget.  The  data  collected  is primary data with data collection techniques through interviews and observations. Based on the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  this  practice  is  included  in  the  bathīl contract because there is one pillar that is not fulfilled or prohibited by syara 'which is the use of mango trees as rental objects. This is also in accordance with the view of the ulama 'madzhab which states that it is not permissible to rent trees for fruit. In addition, the use of this object has resulted in uncertain speculation of results so that it tends towards gharar. As for the law on the practice of renting that has been done by the people of Patuk village, they are punished by ma'fu, due to the community's lack of understanding of the law of their practice.  Therefore,  the  practice  of  renting  a  mango  tree  should  be  transferred  to  other agreements (contracts) such as land rent along with what is embedded in it or also with a contract (contract) musaqah provided that the results are sold to the cultivators.
Key words: Islamic law, Leasing, Mango Tree.

## PENDAHULUAN
Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia  dapat  melakukan  dengan  berbagai macam  bentuk  transaksi  seperti  jual  beli, sewa  menyewa.  Sewa  menyewa  sendiri telah  dilakukan  oleh  berbagai  kalangan  dan lapisan  masyarakat  baik  di  perkotaan maupun  pedesaan.  Demi  terwujudnya keselarasan  dan  menjamin  kemaslahatan antar  umat,  maka  sewa  menyewa  telah diatur  sedemikian  rupa  didalam  hukum Islam.
Keberadaan Islam menjadi
penyempurna  ajaran  dalam  agama-agama sebelumnya. Islam telah memberikan sebuah pedoman  dan  panduan  yang  dinamis  dan lugas  dalam  segala  aspek  baik  dalam  segi aqidah,  ibadah,  akhlaq maupun mu‘āmalah .
Sewa  menyewa  merupakan  salah  satu transaksi  yang  termasuk  dalam  aspek mu‘āmalah , yang telah diatur secara lengkap dalam  hukum  Islam.  Sewa  menyewa  atau dalam  istilah  bahasa  arab  disebut  dengan Ijārah. Secara  etimologis, ijārah adalah nama untuk upah (ujrah). Sedangkan secara terminologi ijārah merupakan  kontrak  atas jasa  atau  manfaat  yang  memiliki  nilai ekonomis, diketahui, legal diserahterimakan kepada  orang  lain  dengan  menggunakan upah  yang  diketahui. 1 Dalam  praktik  sewa menyewa  terdapat  empat  rukun  yang  harus
1 Tim  Laskar  Pelangi, Metodologi  Fiqih Muammalah (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 278.
ada diantaranya adalah ‘aqidain (dua pelaku kontrak ijārah yang  meliputi mu’jir dan musta’jir ), manfa‘ah (jasa  atau  manfaat barang  yang  menjadi  obyek  akad), Ujrah (upah  atas  jasa  atau  manfaat  barang  yang disewa), sīghat (bahasa transaksi berupa ījāb dan qabūl yang memuat perjanjian). 2
Dewasa  ini,  terdapat  berbagai  macam bentuk  sewa  menyewa.  Biasanya  sewa menyewa  dilakukan  dengan  objek  tanah, rumah,  ruko,  mobil  atau  yang  lainnya. Namun,    peneliti  menjumpai  salah  satu bentuk  sewa  menyewa  yang  cukup  berbeda yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat  Dsn. Patuk  Ds.  Ngetos  Kec.  Ngetos  Kab. Nganjuk,  dimana  objek  dalam  sewa menyewa tersebut adalah pohon mangga.
Sewa  menyewa  dengan  objek  pohon mangga  tersebut  sudah  menjadi  kebiasaan masyarakat  sekitar . Sewa  menyewa  terjadi sejak sekitar 10 tahun yang lalu yakni tahun 2009, dilebih dari 20 titik tanah warga yang ditanami pohon mangga. Dalam perawatannya,  ternyata  pohon  mangga memerlukan treatment khusus  yang  tidak mudah dan biaya yang cukup banyak. Pohon mangga harus diberikan penyemprotan obat dan  pupuk  secara  berkala  mulai  dari sebelum  tumbuh  bunga,  setelah  tumbuh bunga, sudah berbuah hingga akan dipanen. Apabila  tidak  dilakukan  penyemprotan  dan pemupukan  maka  pohon  mangga  tersebut
2 Tim Laskar Pelangi, 279.
tidak  akan    berbuah.  Hal  inilah  yang menjadi  salah  satu  sebab  pohon  mangga disewakan. Sewa menyewa tersebut biasanya  dilakukan  dalam  waktu  dua,  tiga bahkan empat tahun dimana setiap tahunnya hanya  terjadi  satu  kali  musim  panen  saja. Pembayaran  dilakukan  secara  tunai  diawal sesuai  dengan  jumlah  pohon  mangga  yang ada.
Jika  dilihat,  nampaknya  tidak  ada permasalahan dalam praktik sewa menyewa tersebut.  Namun,  jika  diperhatikan  secara mendalam  maka  akan  terjadi  beberapa permasalahan. Pertama ,  jika  dilihat  dari objek sewa menyewa yakni pohon mangga, maka praktik semacam ini tidak diperkenankan.  Hal  ini  dikarenakan  objek yang  disewa  bukan  merupakan  manfaat langsung  dari  suatu  benda  melainkan  sewa menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. 3
Di  samping  itu,  objek  dari  sewa menyewa  harus  berupa  nilai  kegunaan, bukan berupa barang. Sebab orientasi dalam sewa menyewa bukanlah untuk memperoleh sebuah barang melainkan untuk
mendapatkan  nilai  manfaat  dari  sebuah barang. 4 Kedua , mengenai konsep ganti rugi.
Pihak  yang  menyewakan  tidak  akan menanggung  kerusakan  yang  terjadi  pada pohon  mangga  tersebut  dan  melimpahkan
3 Ghufron  A.  Mas’adi ,  Fiqih  Muammalah Kontekstual (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2002),
185.
4 Tim  Laskar  Pelangi, Metodologi  Fiqih Muammalah , 281.
semua    resiko  apabila  terjadi  kerusakan kepada  pihak  penyewa  artinya  apabila terjadi  kerusakan  selama  proses  penyewaan berlangsung maka pihak penyewa tidak akan mendapatkan  pengurangan  harga  sewa ataupun ganti rugi. 5
Melihat beberapa permasalahan diatas, maka peneliti menganggap bahwa penelitian ini dirasa sangat menarik untuk dibahas dan dikaji  secara  mendalam  mengenai  praktik sewa  menyewa  pohon  mangga  yang  terjadi di  kalangan  masyarakat  tersebut  yang  telah menjadi kebiasaan dalam kurun waktu yang cukup lama dengan tinjauan hukum Islam.

## LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Perjanjian (Akad)
Perjanjian  dalam  Islam  diistilahkan dengan akad. Kata akad sendiri berasal dari bahasa  arab  yaitu ar-rabtu yang  berarti menghubungkan  atau  mengaitkan  atau mengikat  antara  beberapa  ujung  sesuatu. 6
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah (KHES), Akad didefinisikan sebagai kesepakatan  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  melakukan  dan atau  tidak  melakukan perbuatan  hukum  tertentu. 7 Sedangkan  para ahli  hukum  Islam (jumhur  ulama’) memberikan  definisi  akad  sebagai  pertalian antara ījāb dan qabūl yang dibenarkan oleh
5 Sigit,  salah  satu  pemilik  pohon  mangga, Nganjuk,  20Juni 2019.
6 Ismail  Nawawi, Fikih  Muamalah  Klasik  dan Kontemporer (Bogor: Grahalia Indonesia, 2012), 19.
7 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Buku  II tentang Akad, Bab I Pasal 20 Butir (1).
syara’ yang  menimbulkan  akibat  hukum terhadap objeknya. 8

## B. Macam-macam  Perjanjian  (Akad) dalam Islam
Menurut  jumhur  ulama’,  jika  ditinjau dari  segi  hukum  dan  sifatnya,  akad  terbagi menjadi  dua  bagian,  yakni  akad sahih  dan akad ghairu sahih (bathil/fāsid).
Sedangkan menurut Hanafīyah, akad terbagi menjadi tiga bagian yakni: akad sahih, akad bathil dan akad fāsid.
Dari  pembagian  tersebut  terlihat adanya  perbedaan  antara  jumhur  ulama’ dengan Hanafīyah. Jumhur ulama’ membagi akad  menjadi  dua  yakni  akad sahih dan bathil. Sedangkan  Hanafīyah  membaginya menjadi  tiga  bagian  yakni sahih , fāsid dan bathil .
1. Akad sahih
Yakni  suatu  akad  yang  terpenuhi asalnya  dan  sifatnya.  Yang  dimaksud dengan  asal  adalah  rukun  yakni ījāb dan qabūl ,  para  pihak  yang  melakukan  akad serta  objek  akad.  Sedangkan  yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak  termasuk  rukun  dan  objek  seperti syarat.
Hukum dari akad yang sahih adalah timbulnya  akibat  hukum  secara  spontan antara  kedua  belah pihak  yang  melakukan akad, yakni hak dan kewajiban.
8 Gemala  Dewi,  dkk. Hukum  Perikatan  Islam  di
Indonesia (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005), 52.
Akad sahih ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yakni:
a) Akad yang nafidh (dapat
dilangsungkan)
Merupakan  akad  yang  dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyatul ‘ada’ (kecakapan)  dan  kekuasaan.  Contohnya seperti  akad  yang  dilakukan  oleh  orang yang baligh ,  berakal,  dan  cerdas (mampu) mengurus hartanya sendiri, atau oleh  wali  atau wasiy dari  anak  yang masih  dibawah  umur,  atau  wakil  (orang yang  diberi  kuasa  oleh  si  pemilik). Hukum dari akad semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum secara langsung  tanpa  menunggu  persetujuan orang lain.
Akad nafidh ini  terbagi  lagi menjadi dua bagian. Yakni:
1) Akad lāzim
Adalah  suatu  akad  yang  tidak bisa  dibatalkan  oleh  salah  satu  pihak tanpa  persetujuan  pihak  yang  lain. Seperti jual beli dan sewa menyewa.Dasar  hukum  untuk  akad lāzim ini  terdapat  dalam  QS.  al- Māidah (5): 1 9 َ ﺎَﻬﱡـﻳَأ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ْۤﻮُـﻨَﻣَأ ا اْﻮُـﻓْوَأ ِدْﻮُقُعْﻟِ Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Sifat luzum (terikat)  menurut Hanafīyah  dan  Malikīyah  timbul dengan  selesainya  akad (ījāb dan
9 A ndi  Subarkah,  dkk. al-Qur’an  dan  Terjemah New Cordova . 106.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661 qabūl) . Akan tetapi menurut Syafi’īyah  dan  Hanabilah  akad tersebut  belum  mengikat  kecuali setelah  para  pihak  yang  melakukan akad  berpisah  secara  fisik,  atau mereka melakukan khiyār ,  dan memilih melanjutkan akad.
2) Akad ghair lāzim atau akad jāiz
Adalah  suatu  akad  yang  bisa  di
fasakh (dibatalkan)  oleh  salah  satu pihak  tanpa  memerlukan  persetujuan dari pihak lain. Kondisi ini bisa terjadi karena  watak  akadnya  itu  sendiri seperti  akad  wakalah  dan i’ārah (pinjaman).
b) Akad mauqūf (ditangguhkan)
Merupakan  suatu  akad  yang dilakukan  oleh  orang  yang  memilii ahliyah  (kecakapan)  untuk  melakukan suatu  akad,  tetapi  ia  tidak  memiliki kekuasaan  karena  tidak  memperoleh mandat  untuk  melakukannya.  Contohnya seperti  akad fudhuli atau  akad  yang dilakukan  oleh  anak  yang  belum
mumayyiz dalam  akad  yang  spekulatif
(mungkin
menguntungkan atau
merugikan).  Hukum  akad  semacam  ini adalah  tidak menimbulkan  akibat  hukum kecuali  apabila  disetujui  oleh  orang- orang yang berkepentingan. Apabila tidak disetujui  maka  akad  tersebut  hukumnya batal.
2. Akad ghair sahīh
Merupakan  suatu  akad  yang
terdapat  kekurangan  pada  rukun  dan
syaratnya  tidak  terpenuhi.  Misalnya  jual beli  yang  dilakukan  oleh  anak  dibawah umur,  jual  beli  babi,  dan  minuman  keras. Dilihat dari aspek hukumnya akad ini tidak menimbulkan  akibat  hukum  yakni  tidak ada  hak  dan  kewajiban  yang  harus dipenuhi oleh para pihak.
Jumhur  fuqaha’  selain Hanafīyah memandang  bahwa  akad ghair  sahīh itu meliputi  akad  yang bathīl dan fāsid yang kedua-duanya  memiliki  pengertian  yang sama.  Akan  tetapi  menurut  fuqaha Hanafīyah berpendapat  bahwa  akad ghair sahīh itu terbagi menjadi dua yakni bathīl dan fāsid .  Akad bathīl adalah  akad  yang tidak  memenuhi  salah  satu  rukun  dan larangan langsung dari syara’. Umpamanya  objek  akad  (jual  beli)  itu tidak  jelas.  Seperti  menjual  ikan  dalam empang (lautan) atau salah satu pihak tidak mampu  (belum  pantas)  bertindak  atas nama hukum seperti anak kecil atau orang gila. Sedangkan akad fāsid suatu akad pada dasarnyadibenarkan,  rukunnya  terpenuhi, pelakunya  memiliki  ahliyah,  objeknya dibolehkan oleh syara’, ījāb dan qabūlnya sesuai,  namun  sifat  yang  diakadkan  itu tidak  jelas.  Seperti  jual  beli  barang  yang majhūl  (tidak  jelas)  yang  menimbulkan perselisihan.  Contohnya  menjual  rumah yang tidak jelas tipe, jenis, dan bentuknya, sehingga  menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. 10
10 Ahmad  Wardi  Muslich, Fiqh  Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), 153-158.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661

## C. Pengertian Sewa-Menyewa
Sewa-menyewa  dalam  bahasa  arab diistilahkan  dengan al-Ijārah .  Menurut pengertian  hukum  Islam,  sewa  menyewa diartikan  sebagai  suatu  jenis  akad  untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian. 11
Adapun  menurut  ulama’  madzhab, ijārah di  definisikan  dengan  artian  sebagai berikut:
1. Menurut Madzhab Hanafīyah
ُةَرﺎَﺟِْﻹَا َﻋ ٌﺪْق ًﺔَعَﻔْـﻨَﻣ  ُﺪْﻴِﻔَﻳ ُﻠْعَﻣ ْﻮ ًﺔَﻣ ُﺼْقَﻣ ْﻮ ًةَد َﻦِﻣ َﺟْﺄَﺘْﺴُﻤْﻟا ِْﲔَعْﻟا ٍضَﻮِعِﺑ ِةَﺮ ١٢
Artinya: “Ijārah  adalah  sesuatu perjanjian  yang  mempunyai  faedah, memiliki  manfaat  yang  diketahui  dan disengaja  dari  benda  yang  disewakan dengan ada imbalan pengganti”.
2. Menurut MadzhabMalikīyah
ُﺔَﻴِﻣ ِﺪِﻗﺎَعﱠـﺘﻟا َدَْﻷا  ِﺔَعَﻔْـﻨَﻣ  ﻰَﻠَﻋ ِﺾْعَـﺑَو  ْﻲِﻣ ُقْـﻨَﻤْﻟا ْﻮ ِتَﻻ ١٣ Artinya: “Nama  bagi  akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.
3. Menurut Madzhab Syafi’īyah
َا ِْﻹ ٍﺔَعَﻔْـﻨَﻣ ﻰَﻠَﻋ ٌﺪْقَﻋ ُةَرﺎَﺟ ٍﺔَﻠِﺑﺎَﻗ ٍةَدْﻮُﺼْقَﻣ ٍﺔَﻣْﻮُﻠْعَﻣ ِعِﺑ ِﺔَحَِْﻹاَو  ِلَﺬَبﻠِﻟ َﻮ ٍض ٍمْﻮُﻠْعَﻣ Artinya: “Ijārahadalah suatu perjanjian  atas  manfaat  yang  diketahui, disengaja,  yang  bisa  diserahkan  kepada
11 Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Farid  Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: RajaGrafindoPersada. 2013), 155-156.
12 Abdur  Rahman  al-Jazīrī, al-Fiqh  ‘alā  al- Madhāhib  al-  Arba’ah, (Beirut:  Dār  al-Kutub  al- ‘Ilmīyah, 2003),III: 86.
13 Abdur Rahman al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā , 88.
pihak  lain  secara  mubāh}  dengan  upah yang diketahui”. 14
4. Menurut Madzhab Hanābilah َا ُةَرﺎَﺟِْﻹ ٍﺔَﻣْﻮُﻠْعَﻣ ٍﺔَحﺎَبُﻣ ٍﺔَعَﻔْـﻨَﻣ ﻰَﻠَﻋ  ٌﺪْقَﻋ ْﺆُـﺗ ُﺬَﺧ ًﺔَﻣْﻮُﻠْعَﻣ ًةﱠﺪُﻣ ﺎًﺌْـﻴَﺸَﻓ ﺎًﺌْـﻴَﺷ ِعِﺑ َﻮ ْﻮُﻠْعَﻣ ٍض ٍم ١٥ Artinya: “Ijārahadalah suatu perjanjian  atas  manfaat  yang  mubāh}, yang  diketahui,  yang  diambil  secara berangsur-angsur  dalam  masa  yang diketahui dengan upah yang diketahui”.
Dari pengertian tersebut terlihat bahwa yang  dimaksud  dengan  sewa  menyewa adalah  pengambilan   manfaat    suatu benda. jadi  yang  berpindah  hanyalah  manfaatnya sedangkan  bendanya  tidak  berkurang  sama sekali.
D. Dasar Hukum Sewa-Menyewa
(Ijārah) dalam Islam
Hukum  sewa-menyewa  adalah mubāh (boleh) berdasarkan sifat  kemanfaatannya. 16
Jumhur  ulama’  berpendapat  bahwa ijārah disyariatkan berdasarkan:
1. QS.at - Talāq (65): 6
ۖ ﱠﻦُﻫَرﻮُﺟُأ ﱠﻦُﻫﻮُﺗﺂَﻓ ْﻢُﻜَﻟ َﻦْعَﺿْرَأ ْنِﺈَﻓ Artinya: “...kemudian  jika  mereka menyususukan  (anak-anak)  mu  untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.. ” 17
2. QS.  al-Qasas (28): 26-27 َﺮْـﻴَﺧ  ﱠنِإ ۖ ُهْﺮِﺟْﺄَﺘْسا  ِتَﺑَأ  َ ﺎَُﳘاَﺪْحِإ  ْتَﻟﺎَﻗ ُﲔِﻣَْﻷا ﱡيِﻮَقْﻟا  َتْﺮَﺟْﺄَﺘْسا ِﻦَﻣ ) ۲٦ ( ِّﱐِإ  َلﺎَﻗ 14 Abdur Rahman al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā , 89.
15 Abdur Rahman al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā , 90.
16 A.  Zainuddin  dan  Muhammad  Jamhari ,    Al- Islam 2 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 17.
17 Andi  Subarkah,  dkk. al  -Qur’an  dan  Terjemah New Cordova . 559.
َﻋ ِْﲔَـﺗﺎَﻫ ﱠَﱵَـﻨْـﺑا ىَﺪْحِإ  َﻚَﺤِﻜْﻧُأ ْنَأ ُﺪﻳِرُأ ٰﻰَﻠ اًﺮْﺸَﻋ  َتْﻤَْﲤَأ  ْنِﺈَﻓ ۖ ٍجَجِح َِﱐﺎََﲦ  ِﱐَﺮُﺟَْ  ْنَأ ۚ َﻚْﻴَﻠَﻋ  ﱠﻖُﺷَأ  ْنَأ  ُﺪﻳِرُأ  ﺎَﻣَو  ۖ َكِﺪْﻨِﻋ  ْﻦِﻤَﻓ َﲔِِﳊﺎﱠﺼﻟا َﻦِﻣ ُﱠ ا َءﺎَﺷ ْنِإ  ِﱐُﺪِجَﺘَس ) ۲٧ (
Artinya: “Dan  salah  seorang  dari kedua  (perempuan)  itu  berkata,  “Wahai ayahku!  Jadikanlah  dia  sebagai  pekerja (pada  kita),  sesungguhnya  orang  yang paling  bai  yang  engkau  ambil  sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan  dapat  dipercaya  (26)  Berkatalah  dia (Shu’aib):  “sesungguhnya  aku  bermaksud menikahkan  kamu  dengan  salah  seorang dari  kedua  ankku  ini,  atas  dasar  bahwa kamu  bekerja  denganku  selama  delapan tahun  dan  jika  kamu  cukupkan  sepuluh tahun  maka  itu  adalah  (suatu  kebaikan) dari  kamu,  maka  aku  tidak  hendak memberati  kamu.  Dan  kamu  insya  Allah akan  mendapatiku  termasuk  orang-orang yang baik”. (27) 18

## 3. Hadīth
ْعَس  ْﻦَﻋ  ِﺐﱠﻴَﺴُﻤْﻟا ِﻦْﺑ ِﺪﻴِعَس  ْﻦَﻋ ِﰊَأ  ِﻦْﺑ ِﺪ َلﺎَﻗ  ٍصﺎﱠﻗَو " ُبﺎَﺤْﺻَأ  َنﺎَﻛ َنوُﺮْﻜُﻳ  ِعِراَﺰَﻤْﻟا َﻢﱠﻠَسَو ِهْﻴَﻠَﻋ ُﱠا ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠا  ِلﻮُسَر  ِنﺎَﻣَز  ِﰲ ِعْرﱠﺰﻟا  ْﻦِﻣ  ﻲِﻗﺎﱠﺴﻟا  ﻰَﻠَﻋ  ُنﻮُﻜَﻳﺎَِﲟ  ْﻢُﻬَﻋِراَﺰَﻣ َﻢﱠﻠَسَو  ِهْﻴَﻠَﻋ ُﱠا  ﻰﱠﻠَﺻ  ِﱠ ا  َلﻮُسَر  اوُءﺎَجَﻓ َﺼَﺘْﺧﺎَﻓ ُلﻮُسَر  ْﻢُﻫﺎَﻬَـﻨَـﻓ  َﻚِﻟَذ  ِﺾْعَـﺑ  ِﰲ اﻮُﻤ َﻚِﻟَﺬِﺑ اوُﺮْﻜُﻳ  ْنَأ َﻢﱠﻠَسَو ِهْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِﱠا ِﺔﱠضِﻔْﻟاَو ِﺐَﻫﱠﺬﻟِ اوُﺮْﻛَأ َلﺎَﻗَو
"
Artinya: dari  Sa’īd  bin  al-Musayyab dari  Sa’d  bin  Abī  Waqqas  dia  berkata; “Dahulu para pemilik sawah menyewakan ladangnya pada zaman Rasūlullāh
Sallallāhu  ‘Alaihi  Wasallam  dengan
18 Andi  Subarkah,  dkk. al-Qur’an  dan  Terjemah New Cordova . 388.
imbalan tanaman yang menjadi kewajiban orang  yang  menyirami. Kemudian  mereka datang  kepada  Rasūlullāh  sallallāhu ‘alaihi  wasallam  dan  berselisih  mengenai sebagian  hal  tersebut.  Lalu  Rasūlullāh sallallāhu ‘alaihiwasallam melarang
mereka dari hal tersebut untuk menyewakan  dengan  hal  tersebut.  Beliau bersabda:  “Sewakan  dengan  imbalan emas  dan  perak.” (HR.  Nasai  dan Ahmad) 19

## 4. Ijma’
Umat  Islam  pada  masa  sahabat  telah berijma’  bahwa  ijārah  dibolehkan  sebab bermanfaat bagi manusia. 20
1. Rukun  dan  Syarat  Sewa-Menyewa
(Ijārah)
Terdapat empat rukun yang harus ada dalam  sewa  menyewa,  diantaranya  adalah sebagai berikut:
a. ‘aqidain ,  yaitu  dua  pelaku  kontrak ijārah yang  meliputi mu’jir dan musta’jir.Mu’jir adalah  pemilik  jasa atau  manfaat  suatu  barang.  Dalam praktek ijārah yang  melibatkan tenaga  dirinya, mu’jir sering  disebut dengan  istilah ajīr .  Sedangkan musta’jir adalah  penyewa  atau pengguna  jasa  atau  manfaat  barang sewaan.
Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan  akad ini adalah  berakal.  Dalam  akad  ijārah tidak dipersyaratkan mumayyiz.
Dengan syarat tersebut maka transaksi  yang  dilakukan  oleh  orang
19 HR. Nasai dan Ahmad dari buku hadīth.
20 Rachmat  Syafe’i, Fiqh  Muamalah (Bandung:
Pustaka Setia, 2001), 123-124.
gila  maka  tidak  sah.  Menurut Hanafiyah tidak mensyaratkan baligh,  transaksi  yang  dilakukan anak  kecil  yang  sudah mumayyiz hukumnya  sah.  Menurut  Mālikiyah, mumayyiz adalah  syarat  bagi  pihak yang  melakukan  akad  jual  beli  dan ijārah. Sementara  baligh  adalah
syarat bagi berlakunya akibat hukum
ijārah . Sementara kalangan hanafiyah dan hambaliyah menjelaskan  bahwa  syarat  bagi  para pihak  yang  melakukan  akad  adalah baligh dan berakal. 21
b. Manfa’ah, merupakan  objek  dari transaksi ini yangmana terbagi dalam dua  bentuk.  Pertama ,  ijārah yang mentransasikan manfaat harta benda. Kedua, ijārah yang mentransaksikan manfaat/jasa dari SDM. Namun tidak semua barang dapat diakadkan dalam
ijārah  kecuali  yang  memenuhi persyaratan berikut ini: 1) Manfaat dari objek harus diketahui  secara  jelas.  Hal  ini dapat  dilakukan  misalnya  dengan memeriksa, atau pemilik memberikan  informasi  secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
2) Objek dapat diserahterimakan dan
dimanfaatkan secara langsung dan 21 Imam Mustofa, Fiqh Muammalah Kontemporer (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2016), 106.
tidak  menganduhng  cacat  yang menghalangi  fungsinya.  Tidak dibenarkan  transaksi  ijārah  atas harta  benda  yang  masih  dalam penguasaan pihak ketiga.
3) Objek dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan syara’ . Menyewakan VCD  porno  dan  menyewakan rumah  untuk  maksiat,  merupakan contoh  kasus  transaksi  persewaan yang tidak memenuhi  persyaratan ketiga ini.
4) Objek  yang  disewakan  adalah manfaat lansung dari suatu benda.
Misalnya  sewa  menyewa  rumah untuk  ditempati,  mobil  untu dikendarai, buku untuk dibaca dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan sewa  menyewa  manfaat  suatu benda yang bersifat tidak langsung.  Seperti  sewa  menyewa pohon  untuk  diambil  buahnya atau sewa menyewa hewan ternak untuk  diambil  susu,  telur  ataupun bulunya.  Hal  ini  dikarenakan buah,  susu,  telur,  bulu  dan sejenisnya  adalah  materi  bukan manfaat.  Sebagaimana  disepakati bahwa  ijārah  merupakan  sebuah akad  yang  mentransaksikan  harta benda  untuk  dimanfaatkan  sesuai fungsinya  tidak  untuk  mengambil materi yang dihasilkan. Atau juga dapat  dikatakan  bahwa  manfaat
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
barang  objek  sewa  bukan  untuk menghasilkan  barang,  seperti menyewa  pohon  untuk  diambil buahnya. Sewa semacam ini tidak sah.  Namun  terdapatpengecualian terhadap  syarat  ini  yakni  sewa jasa  menyusui  karena dharurat
dalam hadlanah. 5) Menghasilkan suatu barang seperti  menyewa  pohon  untuk diambil Harta benda yang menjadi objek ijārah haruslah harta benda yang  bersifat isti’maly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan  berulangkali  tanpa mengakibatkan  kerusakan  dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah,  rumah,  mobil.  Sedangkan benda  yang  bersifat istihlahi , adalah  harta  benda  yang  rusak atau  berkurang  sifatnya  karena pemakaian seperti makanan, buku tulis tidak dapat dijadikan sebagai
objek . Sedangkan  untuk  kategori  manfaat atau  jasa  dari  suatu  pekerjaan  yang  dapat dijadikan sebagai objek haruslah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Perbuatan  tersebut  harus  jelas batas  waktu  pekerjaan,  misalnya bekerja  sebagai  penjaga  rumah dalam  waktu  satu  bulan  . Kemudian  harus  jelas  jenis pekerjaannya.  Misalnya  menjahit baju,  mencuci  pakaian  atau
lainnya.  Singkatnya,  dalam  ijārah pekerjaan  diperlukan  adanya job description (uraian pekerjaan)
2) Pekerjaan  yang  menjadi  objek ijārah tidak berupa pekerjaan yang telah  menjadi  kewajiban  pihak musta’jir sebelum berlangsungnya akad ijārah. Seperti mengembalian pinjaman,
menyusui anak dan lain-lain. 22
c. Ujrah ,  yaitu  upah  atas  jasa  atau manfaat barang yang disewa.
Hukum  Islam  juga  mengatur sejumlah  persyaratan  yang  berkaitan dengan  ujrah  (upah/ongkos  sewa) sebagai berikut ini:
1) Upah harus berupa mal
mutaqawwim dan  upah  tersebut harus  dinyatakan  secara  jelas.
Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan  sabda  Rasūlullah yang  artinya  “  barang  siapa mempekerjakan  buruh  hendaklah menjelaskan upahnya”.
Mempekerjakan  orang  dengan upah  makan,  merupakan  contoh upah  yang  tidak  jelas  karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijārah seperti ini menurut  jumhur  fuqoha,  selain Malikīyah,  tidak  sah.  Fuqoha Malikīyah  menetapkan  kebebasan ijārah tersebut  sepanjang  ukuran
22 Ghufron  A.  Mas’adi, Fiqih  Muammalah Kontekstual , 185-186.
upah  yang  dimaksudkan  dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. 2) Upah  harus  berbeda  dengan  jenis
objeknya. Menyewa rumah dengan  rumah  lainnya,  atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan contoh ijārah yang tidakmemenuhi  persyaratan  ini.
Karena  itu  hukumnya  tidak  sah, karena  dapat  mengantarkan  pada praktik riba. 23
d. Sīghat , yaitu bahasa transaksi berupa ījāb dan qabūl yang  memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan  jasa  atau  manfaat  dari pihak mu’jir kepada musta’jir dengan ganti berupa upah
(ujrah) tertentu,  baik  secara  eksplisit
(sārih) atau  implisit (kināyah), atau bahkan secara simbolis (mu’āthah). 24
Syarat  sahnya  sewa  menyewa yang  harus  terpenuhi  diantaranya sebagai berikut: 1) Masing-masing  pihak  rela  untuk melakukan perjanjian sewa menyewa.  Tidak  ada  unsur pemaksaan.
2) Harus  jelas  dan  terang  mengenai objek yang diperjanjikan.
23 Ghufron A. Mas’adi, Fiqih , 186-187.
24 Tim  laskar  pelangi, Metodologi  Fiqih Muammalah , 279-286.
3) Objek  sewa  menyewa  dapat digunakan sesuai peruntukannya.
4) Objek  sewa  menyewa  dapat diserahkan. 5) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan agama. 25 2. Macam-macam Sewa-Menyewa (Ijārah) Macam-macam sewa menyewa
(ijārah) ada  dua,  diantaranya  adalah sebagai berikut:
a. Ijārah atas  manfaat,  disebut  juga dengan  sewa  menyewa. ijārah yang pertama  ini  objek  akadnya  adalah manfaat dari suatu benda.
Akad sewa menyewa
dibolehkan  atas  manfaat  yang mubah ,  seperti  rumah  untuk  tempat tinggal,  toko  dan  kios  untuk  tempat berdagang,  mobil  untuk  kendaraan atau angkutan. Adapun manfaat yang diharamkan  maka  tidak  boleh disewakan, karena barangnya diharamkan.  Dengan  demikian  tidak boleh  mengambil  imbalan  untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.
b. Ijārah atas  pekerjaan,  disebut  juga upah mengupah. Dalam ijarah bagian ini,  objek  akadnya  adalah  amal  atau pekerjaan  seseorang.  Misalnya  utuk membangun rumah, menjahit
25 Suhrawardi  K.  Lubis dan  Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam , 157-158.
pakaian, mengangkat barang di suatu tempat,  dan  lainnya.  Orang  yang melakukan pekerjaan tersebut disebut ajir (tenaga kerja).
Ajir atau  tenaga  kerja  ada  dua macam.  Pertama, ajir atau  (tenaga kerja)  khusus,  yaitu  orang  yang bekerja  pada  satu  orang  untuk  masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.
Contohnya  orang  yang  bekerja sebagai  seorang  pembantu  di  orang tertentu.  Kedua, ajir (tenaga  kerja)
mushtarak , yaitu orang yang bekerja
untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya  tukang  jahit,  notaris,
pengacara.  Hukumnya  ia  ( ajir mushtarak )  boleh  bekerja  untuk semua  orang  dan  orang  yang menyewa  tenaganya  tidak  boleh melarangnya  untuk  bekerja  kepada orang lain. 26
3. Pembatalan  dan  Berakhirnya  Sewa- Menyewa (Ijārah)
Perjanjian  (akad)  sewa  menyewa menjadi berakhir disebabkan berakhirnya masa sewa  menyewa  yang  telah  disepakati  kedua belah pihak. Adapun  hal-hal  yang menyebabkan  batalnya  perjanjian  sewa menyewa adalah sebagai berikut:
26 Oni  Sahroni  dan  M.  Hasanuddin, Fikih Muamalah  ( Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2016),
56.
a. Terjadinya  aib  pada  barang  sewaan. Maksudnya  barang  yang  menjadi objek  perjanjian  sewa  menyewa  ada kerusakan  ketika  sedang  berada  di tangan  penyewa  diakibatkan  kelalaian si penyewa
b. Rusaknya  barang  yang  disewakan.
Maksudnya barang tersebut
mengalami  kerusakan  atau  musnah sehingga  tidak  dapat  dipergunakan lagi sesuai dengan perjanjian.
c. Rusaknya  barang  yang  diupahkan ( Ma'jur  'alaih ).  Maksudnya  barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan  sewa  menyewa  mengalami kerusakan d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Maksudnya tujuan perjanjian sewa mnyewa telah tercapai,  atau  masa  perjanjian  sewa menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan  yang  disepakati  oleh  para pihak.
e. Adanya uzur 27
4. Resiko  Ganti  Rugi  dalam  Sewa- Menyewa (Ijārah)
Dalam Fatwa  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia (DSN- MUI) No: 112/DSN-MUYIX/2017 Tentang
Akad  Ijārah,  disebutkan  bahwa Ajīrtidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian  yang  timbul  karena  perbuatan yang  dilakukannya,  kecuali  karena al-
27 Suhwardi  K  Lubis, Hukum  Ekonomi  Islam,
( Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 58-59.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
Ta'addi , al-Taqsīr,  atau  mukhālafat  al- Shurūt . 28 Artinya,  selama  proses  sewa
menyewa berlangsung jaminan resiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pemilik objek.
5. Hukum Sewa-Menyewa Pohon Menurut Ulama’ Madzhab
a. Madzhab Hanafīyah َو َﻻ َُﳚ ْﻮ ُز ِإ َﺟ َرﺎ ُة ﱠﺸﻟا َج ِﺮ َو ْﻟا َﻜ َﺮ ِم ُِ ُﺟ َﺮ ٍة َﻣ ْع ُﻠ ْﻮ َﻣ ٍﺔ َﻋ َﻠ َأ ﻰ ْن َﺗ ُﻜ ْﻮ َن ﱠﺜﻟا ْﻤ َﺮ ُة ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺴ َﺘ ْﺄ ِﺟ ِﺮ َِﻷ ﱠن ﱠﺜﻟا ْﻤ َﺮ َة َﻋ ٌْﲔ َﻻ َُﳚ ْﻮ ُز ِا ْس ِﺘ ْﺤ َق ُـﻗﺎ َﻬ ِﺑ ﺎ َع ْق ِﺪ ِْﻹا َﺟ َرﺎ ِة َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُه َُﳚ ْﻮ ُز َـﺑ ْـﻴ ُع ُه َـﺑ ْع َﺪ ْا ُﻮﻟ ُﺟ ْﻮ ِد َو ِإ َﱠﳕ َﻳ  ﺎ ْﺴ َﺘ ِﺤ ﱡﻖ ِﺑ َق ْﺪ ِر ْا ِﻹ َﺟ َرﺎ ِة ﱠِﳑ َﻻ ﺎ ََﳚ ْﻮ ُز َـﺑ ْـﻴ ُع ُه َـﺑ ْع َﺪ ْﻟا ُﻮ ُﺟ ْﻮ ِد َو َِﻷ ﱠن ََﳏ ﱠﻞ ْا ِﻹ َﺟ َرﺎ ِة ْا ُ ﳌ ْـﻨ َﻔ َع ِﺔ ٢٩ Artinya:
“Tidak boleh menyewakan  pohon  atau  pohon  anggur, dengan  ketentuan  hasil  buah  milik  si penyewa  (musta’jir).  Karena  buah  itu benda,  yang  tidak  boleh  dipindah kepemilikannya dengan akad sewa. Maka sesungguhnya diperbolehkan menjualnya setelah  berwujud.  Dan  sesungguhnya hakikat  kadar  sewa  menyewa,  tidak diperbolehkan  menjualnya  dan  karena objek akad sewa adalah manfaat benda”.
b. Madzhab Malikīyah َﻻ َﻳ ِﺼ ْﻴ ُﺢ ِإ َْﳚ ُرﺎ ْا َﻷ ْﺷ َج ِرﺎ ِﻟ َﺜ َﻤ ِ رﺎ َﻫ َو  ،ﺎ َﺷ ُهﺎ ِﻟ َـﻨ َﺘ ِﺟﺎ َﻬ َو ﺎ َﻟ َب ِﻨ َﻬ ﺎ َو َﺻ ْﻮ ِﻓ َﻬ ﺎ َِﻷ ، ﱠﻧ ُه َـﺑ ْﻴ ُﻊ َﻋ ٌْﲔ َـﻗ ْب َﻞ ُو ُﺟ ْﻮ ِد َﻫ ﺎ ٣٠ 28 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia  (DSN-MUI)  No:  112/DSN-MUYIX/2017 Tentang Akad Ijārah . 29 Syamsuddin  al-Sarkhasi,  al-  Mabsūt},  (Beirut: Dār al- Ma’rifat, 1989), XVI: 32-33.
30 Abī  ‘Abdillah  Muhammad  bin  Muhammad  bin Abdurrahman  al-Maghribi  al-Ma’rūf  al-Khattab  al- Ru’aini, Mawahibul  jalīl  li  syarh  mukhtashar  jalil (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 954H), VII: 469.
Artinya :  “Tidak  boleh  menyewa pohon  untuk  diambil  buahnya,  dan menyewa kambing untuk diperah susunya atau  diambil  bulunya.  Karena  semua  itu hakikatnya  jual  beli  benda,  sebelum benda itu ada”.
c. Madzhab Hanābilah َﻻ َُﳚ ْﻮ ُز ِإ َﺟ َرﺎ ُة َأ ْر ٍض َو َﺷ َج ٍﺮ َِﳊ ﱠﻤ َِﳍﺎ َﻋ  ﺎ َﻠ ﻰ ﱠﺼﻟا ِﺤ ْﻴ ِﺢ ِﻣ َﻦ ْاﳌ ْﺬ َﻫ ِﺐ َو  ، َﻋ َﻠ ْﻴ ِه ََﲨ ِﻫﺎ ُﺮ ْا َﻷ ْﺻ َﺤ ِبﺎ ، َو َﻗ َﻄ َﻊ ِﺑ ِه َأ ْﻛ َـﺜ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َو َح َﺎﻜ ُه َأ ُـﺑ ْﻮ ُﻋ َـب ْﻴ ِﺪ ِإ ْﲨ َﺎ ًﻋ ﺎ : َﻗ َلﺎ ْا ِﻹ َﻣﺎ ُم َأ َْﲪ ُﺪ َر َِﲪ ُه ُﷲ َأ َﺧ ُفﺎ َأ ْن َﻳ ُﻜ ْﻮ َن ْسا َﺘ ْﺄ ِﺟ ُﺮ َﺷ َج ًﺮ َْﱂ ا َـﻳ ْﺜ َﻤ ُﺮ ٣١
Artinya: “Tidak boleh menyewakan  tanah  atau  pohon  untuk diambil hasilnya, menurut pendapat yang kuat  menurut  Madzhab  Hambali  Ini merupakan  pendapat  mayoritas  Ulama’ Hambali.  Dan  ditegaskan.  Bahkan  Abū Ubaid menyatakan sebagai ijma’ (kesepakatan). Imam Ah}mad
mengatakan:  “  saya  khawatir  setelah pohon itu disewa , lalu tidak berbuah”.
d. Madzhab Syafī’yah
) َﻻ ( ِإ َﺟ َرﺎ ُة ) ِﺑ ْﺮ َﻛ ٍﺔ ِﻟ َﺼ ْﻴ ِﺪ ََﲰ ٍﻚ ( ِﻣ ْـﻨ َﻬ َﻓ ﺎ َﻼ َﺗ ِﺼ ﱡﺢ َﻛ ْسﺎ ِﺘ ْﺌ َج ِرﺎ ْا َﻷ ْﺷ َج ِرﺎ ِﻟ ﱠﺜﻠ َﻤ ِرﺎ ) َو َﺗ ِﺼ ﱡﺢ ( ِإ َﺎﺟ َر ُ َﺎ ) َِﳊ ْب ِﺲ َﻣ ِﻓ ﺎ ْـﻴ َﻬﺎ ( َح ﱠﱴ َْﳚ َﺘ ِﻤ َﻊ ِﻓ ْﻴ ِه ﱠﺴﻟا َﻤ ُﻚ ﱠُﰒ ) َﻳ ْﺼ َﻄ ُدﺎ ِﻣ ْﻨ ُه ( ٣٢
Artinya: “Tidak  sah  menyewa kolam untuk berburu ikan darinya, maka tidak sah menyewa pohon untuk buahnya, akan  tetapi  sah  menyewa  kolamuntuk menahan  air  disalamnya  sehingga berkumpul  ikan  di  dalamnya,  kemudian memburunya.”
31 ‘ Alauddin  Abī  Hasan‘Alī  bin  Sulaimān  al- Mardawi, al-Insaf fi ma’rifati ar-Rajih min al-Khilāf (Kairo: Maktabah Ibnu Timiyah1955), V: 356.
32 Zakariyā  bin  Muhammad  bin  zakariyā    al- Ans}ari, Asnā  al-Mat}ālib  FI  Sharh  Rauda  at-Talib (Tkt: Dār al-Kitāb al-Islami, Tkt) II: 435.

## METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan (field research , 33
dengan pendekatan  kualitatif,  yaitu  mencari  dan memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik  sewa-menyewa  pohon  mangga dikalangan  masyarakat  di  Dsn.  Patuk  Ds. Ngetos  Kec.  Ngetos  Kab.  Nganjuk  secara rinci dan mendalam.

## B. Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Sumber  data    dalam  penelitian    ini menggunakan  sumber  data  primer, 34 yaitu masyarakat  yang  menyewakan  pohon mangga  di  Dsn.  Patuk  Ds.  Ngetos  Kec. Ngetos  Kab.  Nganjuk.  Sedangkan  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini guna memperoleh data adalah sebagai berikut :
1. Wawancara Wawancara  merupakan  sebuah
teknik  pengumpulan  data  yang  sering digunakan  dalam  penelitian  kualitatif. Wawancara  adalah  suatu  cara  untuk mengumpulkan  data  dengan  mengadakan tatap  muka  secara  langsung  antara  orang yang  bertugas  mengumpulkan  data  dengan
33 Penelitian lapangan  merupakansuatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data  yang  ada  dilapangan,  Suharsimi  Arikunto,
Dasar-Dasar  Research ,  (Bandung:  Tarsoto,  1995),
58. 34 Data  primer  adalah  data-data  yang  diperoleh dari sumber pertama yang pengambilannya dihimpun langsung  oleh  peneliti,  Riduwan, Skala  Pengukuran Variabel-variabel  Penelitian (Bandung:  Alfabeta,
2005), 24.
orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. 35 Wawancara  ini  dilakukan kepada  masyarakat  yang  menyewakan pohon  mangga  di  Dsn.  Patuk  Ds.  Ngetos Kec.  Ngetos  Kab.  Nganjuk,  Sehingga peneliti  mendapatkan  informasi  yang berkaitan  dengan  praktik  sewa  menyewa pohon mangga di wilayah dusun tersebut.
2. Observasi Observasi  sebagai  metode  ilmiah, diartikan sebagai pengamatan dan
pencatatan  secara  sistematis  terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. 36
Observasi  juga  diartikan  sebagai  metode yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data dengan  pengamatan  dan  pencatatan  serta sistematis  terhadap  gejala-gejala  yang diteliti. 37 Dengan metode observasi ini, maka peneliti  dapat  memperoleh  dengan  baik, jenis-jenis  informasi  yang  ada  melalui tindakan  yang  telah  dilakukan,  sehingga peneliti  dapat  mengetahui  bagaimana praktik  sewa  menyewa  pohon  mangga  di wilayah dusun tersebut.

## C. Analisis Data
Pada  penelitian  kualitatif,  analisis data  merupakan  suatu  proses  mencari  dan menyusun  secara  sistematis  data  yang  telah diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  serta  dokumentasi  dengan  cara
35 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 63.
36 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , 135.
37 SuharsiniArikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:  Rieneka  Cipta,  1996) ,
149.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, dipelajari  dan  membuat  kesimpulan sehingga  mudah  di  pahami  diri  sendiri maupun  orang  lain. 38 Setelah  data-data terkumpul  dengan  baik  dan  sesuai  dengan permasalahan  yang  ada  maka  langkah- langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau menganalisis data tersebut. Pengolahan data yang dipakai dalam penelitian kualitatif adalah  dengan  menggunakan  analisis non statistic atau deksriptif. Analisis non statistic atau  deskriptif  merupakan  sebuah  deskripsi yang representative terhadap  fenomena yang ditangkap. Artinya suatu analisis yang berpijak pada kasus  yang ada dan terjadi di lapangan. 39

## PEMBAHASAN
1. Paparan Data
Sewa  menyewa  pohon  mangga  di
Dsn.  Patuk  Ds.  Ngetos  Kec.  Ngetos  Kab.
Nganjuk    merupakan  sebuah  kegiatan transaksi  yang  lazim  dilakukan  oleh masyarakat.  Praktik  tersebut  telah  berjalan dalam  kurun  waktu  cukup  lama  yakni sekitar  10  tahun.  praktik  terjadidilebih  dari 20  titik  tanah  warga  yang  ditanami  pohon mangga
Hasil  dari  penelitian  yang  peneliti lakukan  saat  wawancara  kepada  para pemilik  pohon  mangga  di  Dsn.  Patuk  Ds.
38 Sugiono, Memahami  Penelitian  Kualitatif  dan R&D , 89.
39 Suharsimi  Arikunto, Metodologi  Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 193.
Ngetos  Kec.  Ngetos  Kab.  Nganjuk diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Terkait  dengan  alasan  pohon  mangga dijadikan  sebagai  objek  dalam  sewa menyewa.
Salah satu pemilik pohon mangga, Ibu Suli usia 35 tahun memaparkan bahwa:
“Ya,  bagaimana  lagi?  Yang  saya punya  hanya  pohon  mangga  itu mbak.  Jadi  ya  seadanya  saja. Untuk  menyambung  hidup  dan membantu perekonomian keluarga. Terlebih semua tanaman termasuk pohon mangga sekarang  butuh  obat  dan  pupuk. Daripada  susah-susah  mending saya sewakan. Selakunya saja”
Pemilik  lain,  Bapak  Saidi,  usia  53 tahun mengatakan bahwa:
“Pohon mangga itu membutuhkan perawatan  yang  cukup  rumit  dan biaya  yang  cukup  besar.  Dulu saya  pernah  merawatnya  sendiri Mbak.  Tidak  saya  sewakan.  Tapi ya tidak berbuah. Karenaternyata pohon  mangga  disini  harus disiram dan di beri pupuk serta di semprot  obat  secara  teratur.  jika tidak,  maka  tidak  akan  berbuah. Daripada  ribet,  trus  ndak  ada hasil mending saya sewakan.”
Pemilik  lain,  Bapak  Usman,  usia  70 tahun.
“Faktor  usia.  Karena saya sudah tidak  muda  lagi  dan  tidak  punya waktu  dan  tenaga,  saya  memilih untuk  menyewakan  saja.  Terlebih saya  juga  masih  punya  garapan sawah. Apalagi pohon mangga itu butuh  perawatan  yang  lumayan susah.  Harus  diberi  obat,  pupuk dan  disemprot  secara  teratur supaya berbuah. ”
Pemilik lain, Pak Pono, Usia 66 tahun, berkata bahwa:
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
“Terus  terang,  saya  tidak  bisa merawat  mbak.  Sekarang  itu, tanaman  butuh  di  semprot  biar bisa berbuah. Ya ribet, ya mahal. Makanya  mending  langsung  di sewakan saja.”
Dari pernyataan beberapa pemilik pohon  mangga,  diketahui  bahwa alasan  pohon  mangga  dijadikan sebagai  objek  sewa  beragam.  Mulai dari  alasan  kebutuhan  ekonomi, perawatan  pohon mangga  yang cukup rumit  dan  butuh  biaya  besar,  juga karena faktor usia.
b. Terkait  dengan  klasifikasi  pohon mangga yang digunakan sebagai objek sewa menyewa
Bapak  Warno,  usia  50  tahun  berkata bahwa:
“Pohon  mangga  yang  disewakan itu yang sudah berusia kira-kira 5 tahunan  mbak,  atau  yang  sudah siap  berbuah.  Sedangan  untuk jenis pohon mangganya, rata-rata pohon  mangga  Gadung.  tapi  ada juga pohon mangga Podang.”
Dari  pemaparan  tersebut  terlihat bahwa, klasifikasi pohon mangga yang digunakan  sebagai  objek  sewa  adalah pohon  mangga  yang  sudah  berusia  5 tahun  atau  yang  sudah  siap  berbuah. Sedangkan untuk jenis pohon mangga yang  disewakan  mayoritas  adalah pohon  mangga  Gadung  juga  pohon mangga Podang.
c. Terkait  dengan  perjanjian  (akad) dalam sewa menyewa pohon mangga.
Bapak  Sigit,  usia  40  tahun  berkata bahwa:
“Perjanjian sewa menyewa
dilakukan  secara  lisan.  Jadi  atas dasar kepercayaan saja. Awalnya si  penyewa  datang  ke  Dusun Patuk  sini  untuk  nyari  pohon mangga  yang  disewakan.  Setelah itu  melihat  pohon-pohon  mana saja yang akan disewakan. Kalau sudah  tau  ya  langsung  negosiasi mbak.  Kalau  sudah  setuju  ya langsung bayar dan bisa langsung menyewa.”
Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa dalam perjanjian sewa menyewa  ini  mengedepankan  rasa saling percaya. Di jelaskan juga bahwa perjanjian dilakukan secara lisan.
d. Terkait dengan sistem penetapan harga dan pembayaran dalam sewa menyewa pohon mangga.
Pak  Dasuki,  usia  73  tahun,  berkata bahwa:
“Kalo  untuk  sitem  harganya  ya tergantung  besar  kecilnya  pohon. Kalo    besar  ya  bisa  Rp. 500.000,00  per  pohon.  Tapi  kalo kecil  ya  langsung  di  kalkulasi gitu.  Setelah  cocok  dan  sepakat langsung penyewanya bayar harga sewa secara cash(tunai).tidak boleh dicicilbaru  setelah  itu  bisa menyewa pohon mangga dan bisa langsung di rawat”. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa ada dua sistem dalam penetapan  harga.  Penetapan  harga didasarkan pada besar kecilnya harga. Jika  pohon  mangganya  besar  maka harga sewa dihitung per pohon. Yakni
Rp.  500.000  per  pohon.  Namun  jika pohon  mangga  tersebut  relatif  kecil maka  dikalkulasi  beberapa  pohon dengan harga sekian. e. Terkait dengan pembatalan/berakhirnya perjanjian (akad) sewa menyewa Ibu Sri, usia 35 tahun, berkata bahwa: “Perjanjian sewa menyewa berakhir ya karena masa sewanya sudah  habis.  Artinya  jika  sudah selesai  ya  sudah  berakhir.  Tapi kalau ingin nyewa lagi ya berarti diperpanjang  masa  sewanya. Kalau batal ya, selama ini  nggak pernah  mbak.  Soalnya  ini  kan sewa  menyewa  sudah  disepakati kedua  belah  pihak.  Sedangkan jika  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan, seperti terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan tanaman pohon mangga atau pohon mangga yang menjadi obyek sewa tidak berbuah, maka hal ini tidak dapat menyebabkan perjanjian ini
batal”.
Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa  perjanjian  berakhir  apabila masa  sewa  telah  usai.  Sedangkan untuk  pembatalan  perjanjian  tidak dapat  dilakukan  karena  sudah  ada kesepakatan.
f. Terkait  dengan  keuntungan  atau kerugian  yang  didapat  selama  proses sewa menyewa berlangsung.
Ibu  Sumijah,  usia  64  tahun  berkata bahwa:
“Ya  kalau  di  bilang  untung  ya untung rugi ya rugi. Soalnya gini mbak  untungnya  tu  kita  nggak usah merawat, nggak usah ngasih
pupuk,  obat,  menyiram  gitu  tapi langsung  dapat  uang.  Istilahe nggak  ribet  tapi  langsung  dapat uang. Tapi kalau dibilang untung juga  nggak.  Soalnya  punya  saya itu 4 pohon mangga besar disewa selama  2  tahun  Cuma  dapat
Rp.1.200.000. apa memang pasarannya  segitu  aku  yo  nggak tau. Cuma ngikut saja”.
Bapak  Rokim,  Usia  50  tahun  berkata bahwa :
“Ya,  untung-untung  saja  mbak. Soalnya  kan  nggak  keluar  biaya, nggak  punya  resiko  juga  tapi langsung  dapat  uang.  Dari  pada udah nyiram, mupuk, ngasih obat belum tentu juga nanti panen”.
Bapak  Sigit,  usia  40  tahun  berkata bahwa:
“Saya  merasa  untung  mbak. Sudah  pasti  dapat  uang  tanpa mikir  apakah  pohon  mangga berbuah  atau  nggak.  soalnya kalau di rawat sendiri belum tentu berbuah juga.”
Dari beberapa penjelasan tersebut dapat  diketahui  bahwa  mayoritas pemilik  pohon  mangga  merasa  di untunungkan  dengan  transaksi  sewa menyewa  ini.  Meskipun  ada  juga penyewa  yang  merasa  dirugikan karena  ketidak  tahuan  harga  pasaran sewa pohon mangga.
g. Terkait  dengan  resiko  dan  konsep ganti rugi.
Pak  Pono,  Usia  66  tahun,  berkata bahwa:
“Semua  resiko  kerusakan  dari pohon  mangga  atau  hal-hal  yang mungkin  terjadi  dikemudian  hari, ya  semua  tanggungjawab  yang nyewa mbak. Jadi kalau misalnya
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
pohonnya  tumbang,  bunga-bunga mangga  gugur,  atau  mungkin pohonnya  tidak  berbuah  dan akhirnya  gagal  panen  itu  ya urusannya yang nyewa. Istilahnya sudah  menjadi  resiko.  Artinya saya atau pihak yang menyewakan tidak akan memberikan  ganti  rugi  atau pengurangan  harga  sewa.  Sama juga,  kalau  pohon  mangganya berbuah  banyak  istilahnya  panen raya,  yang  menyewa  juga  nggak akan  memberi  tambahan  uang sewa. ”
Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa  segala  resiko  dan  kerusakan yang  kemungkinan  terjadi  menjadi tanggung jawab si penyewa. Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam,
namun  pengetahuan  hukum  Islam terkait    dengan  transaksi  tersebut kurang.  Sehingga  mereka  belum memahami  secara  pasti  apakah transaksi  yang  mereka  lakukan  sudah sesuai  dengan  hukum  Islam  atau belum.  Mulai  dari  perjanjian  (akad), rukun  syarat,  hingga  hal  lain  yang mencakup  tentang  sewa  menyewa tersebut.
2. Praktik Sewa-Menyewa Pohon Mangga di Kalangan Mayarakat
Dusun Patuk Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
Praktik  sewa  menyewa  pohon mangga di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec. Ngetos Kab. Nganjuk dapat dikatakan  sebagai  suatu  fenomena.  Karena
praktik tersebut telah ada dan berjalan cukup lama yakni kurang lebih selama 10 tahun. Di lebih  dari  20  titik  tanah  warga  yang  di tanami pohon mangga.
Pada  umumnya,  praktik  sewa menyewa  pohon  mangga  yang  terjadi  di kalangan masyarakat Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec.  Ngetos  Kab.  Nganjuk  tidak  jauh berbeda  dengan  praktik-praktik  sewa menyewa  lainnya.  Sewa  menyewa  tentu dilakukan  untuk  mendapatkan  manfaat  dari suatu objek yang digunakan dalam transaksi tersebut. Namun, yang membedakan praktik sewa  menyewa  ini  dengan  yang  lainnya adalah  terletak  pada  objeknya.  Jika  pada umumnya sewa menyewa dilakukan dengan suatu barang yang memiliki nilai kemanfaatan  secara  langsung,  berbeda dengan  praktik  di  Dusun  Patuk  ini,  dimana objek  yang  digunakan  adalah  benda  yang nilai  kemanfaatannya  tidak  dapat  dirasakan secara  langsung.  Sewa  menyewa  ini merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  (akad) untuk  memanfaatkan  pohon  mangga  untuk diambil  buahnya  dengan  jangka  waktu  dan harga yang telah disepakati. Mayoritas jenis pohon mangga  yang sewakan adalah  pohon mangga  Gadung.  Meskipun  jenis  pohon mangga lain seperti pohon mangga Podang. Pohon  mangga  yang  disewakan  rata-rata yang  sudah  berumur  5  tahun  atau  pohon mangga yang sudah siap untuk berbuah.
Praktik  sewa  menyewa  ini  diawali dengan adanya perjanjian (akad) dari kedua belah  pihak  yakni  antara mu’jir dan
musta’jir. Sebelum terjadinya ījāb dan qabūl dari  kedua  belah  pihak,  maka  diadakan proses  peninjauan  pohon  mangga  dan negosiasi terhadap harga sewa.
Sewa menyewa pohon mangga ini biasanya berlangsung  selama dua, tiga bahkan empat tahun.  Dimana  disetiap  tahunnya  hanya terjadi  satu  kali  musim  panen  saja. Sedangkan  untuk  penetapan  harga  biasanya dilakukan  dengan  dua  sistem  yakni  sistem hitungan  per  pohon  atau  sistem  tebas. Sistem  hitung  per  pohon  biasanya  berlaku untuk  jenis  pohon  mangga  yang  besar sedangkan untuk sistem tebas berlaku  untuk jenis pohon yang berukuran kecil.
Setelah  dilakukan  peninjauan  pohon mangga  dan  negosiasi  harga,  maka  terjadi ījāb dan qabūl sebagai  tanda  adanya kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak. Ijāb dan qabūl dilakukan  secara  lisan  dengan mengandalkan  rasa  kepercayaan  diantara keduanya.  Disamping  itu,  sewa  menyewa dapat  dilaksanakan  apabila  pihak  penyewa
(musta’jir) telah membayar harga sewa.Pembayaran  dilakukan  secara  kontan
(tunai) sesuai dengan kesepakatan diawal.
Setelah  terjadi  kesepakatan  dan pembayaran  harga  sewa  dilakukan,  maka sewa menyewa dapat dilakukan. Dengan ini penyewa  mulai  merawat  pohon  mangga hingga  masa  sewa  menyewa  berakhir. Perawatan terhadap pohon mangga dilakukan dengan cara memberikan penyemprotan  obat  dan  pupuk  serta memberikan  penyiraman  secara  teratur,
yakni  sejak sebelum  tumbuh  bunga, setelah tumbuh  bunga,  sudah  berbuah  hingga  akan dipanen.Hal  ini  dilakukan  agar  pohon manggadapat  berbuah.  Meskipun  tak dapatdipastikan juga  apakah  pohon  mangga akan berbuah atau tidak.
Selama  proses  sewa  menyewa tersebut  berjalan,  segala  resiko  yang  terjadi menjadi  tanggung  jawab  pihak  penyewa. Artinya,  apabila  terjadi  kerusakan  selama proses  penyewaan  berlangsung  maka  pihak penyewa tidak akan mendapatkan pengurangan harga sewa ataupun ganti rugi.
Meskipun  mayoritas  Pemilik  pohon mangga  yang  menyewakan  pohon  mangga miliknya  merasa  untung,  namun  ada  juga salah  satu  pemilik  pohon  mangga  yang merasa  rugi  karena  harga  sewa  yang diberikan hanya sedikit yakni untuk 4 pohon mangga Rp. 1.200.000,00,- selama 2 tahun. Ia mengaku pasrah dengan harga sewa yang ditetapkan  oleh  penyewa  karena  tidak  tau harga  yang  sesuai  dengan  harga  sewa  di pasaran.
3. Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap
Praktik Sewa-Menyewa Pohon Mangga  di  Kalangan  Mayarakat
Dusun  Patuk  Desa  Ngetos  Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Demi terwujudnya kemas}lah}atan umat manusia dan
meminimalisir  adanya kemafsadatan ,  maka Islam  telah  memberikan  batasan-batasan terhadap  perilaku  ataupun  tindakan  setiap individunya.  Termasuk  dalam mu’āmalah .
Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam  setiap perilaku ataupun tindakannya tidak menimbulkan kemad}aratan baik  untuk dirinya  sendiri  maupun  orang  lain. Disamping  itu,  adanya  batasan-batasan tersebut  juga  dimaksudkan  agar  setiap manusia  dapat  mengambil  kemanfaatan dengan  jalan  yang  sesuai  dengan  norma tanpa adanya kebatilan.
Pada dasarnya, praktik sewa menyewa  pohon  mangga  di  kalangan masyarakat  Dsn.  Patuk  Ds.  Ngetos  Kec. Ngetos  Kab.  Nganjuk  adalah  sesuatu  hal yang lazim terjadi karena sudah berlangsung cukup  lama.  Namun,  jika  ditinjau  dari hukum Islam, maka harus dilihat secara rinci dan  mendalam  mulai  dari  proses  perjanjian hingga  praktik  tersebut  berjalan.  Apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.
Pertama,  jika  dilihat  dari  perjanjian (akad)nya,  maka  perjanjian  (akad)  ini termasuk  dalam  kategori  jenis  akad bathil dikarenakan dalam perjanjian (akad)
tersebut  tidak  memenuhi  salah  satu rukunnya  yakni  berkaitan  dengan  manfaat dari  objek  yang  disewakan.Manfaat  objek yang digunakan adalah pohon mangga untuk diambil  buahnya.  Namun  dalam  proses pemanfaatan  tersebut  terjadi  spekulasi terkait  dengan  hasil  panen  buah  mangga. Tidak  dapat  dipastikan  apakah  pohon mangga  tersebut  akan  mendapatkan  panen buah  yang  melimpah  atau  malah  tidak berbuah  sama  sekali.  Sifat  seperti  ini  dapat dikategorikan  sebagai gharar .  untuk  itu
perjanjian (akad) ini hendaknya ditinggalkan atau  diarahkan  dengan  mengganti  ke perjanjian  (akad)  lain.  Sedangkan  hukum dari  perjanjian  (akad)  yang  telah  berjalan selama  10  tahun  ini  dianggap ma’fu dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan hukum menurut syariat Islam dari  praktik  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Ibnu Taimiyah
ُﺔﱠﻟِدَْﻷا ِهْﻴَﻠَﻋ ﱡلُﺪَﺗ يِﺬﱠﻟا ُﺢﻴِﺤﱠﺼﻟاَو ُﺔﱠﻴِﻋْﺮﱠﺸﻟا : َﻞْبَـﻗ  ٍﺪَحَأ  ِّﻖَح  ِﰲ  ُتُبْـﺜَـﻳ  َﻻ  َبﺎَﻄِْﳋا  ﱠنَأ ِهِﻋﺎََﲰ ْﻦِﻣ ِﻦﱡﻜَﻤﱠﺘﻟا Artinya: “Yang  tepat  dan  didukung dalil  syar’i  bahwasanya  tidak  ada kewajiban  pada  seseorang  sebelum  sampai ilmu padanya.” 40
Hal ini juga sesuai dengan hadīth:
ﱡﻲِﺼْﻤِْﳊا ﻰﱠﻔَﺼُﻤْﻟا  ُﻦْﺑ  ُﺪﱠﻤَُﳏ ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَح ٍﻢِﻠْﺴُﻣ  ُﻦْﺑ  ُﺪﻴِﻟَﻮْﻟا  ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَح ﺎَﻨَـﺛﱠﺪَح ٍسﺎﱠبَﻋ  ِﻦْﺑا  ْﻦَﻋ ٍءﺎَﻄَﻋ  ْﻦَﻋ  ﱡﻲِﻋاَزْوَْﻷا َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَسَو ِهْﻴَﻠَﻋ ُﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِِّﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ َﻊَﺿَو  َﱠ ا  ﱠنِإ َﺄَﻄَْﳋا  ِﱵﱠﻣُأ  ْﻦَﻋ ِهْﻴَﻠَﻋ اﻮُﻫِﺮْﻜُﺘْسا ﺎَﻣَو َنﺎَﻴْﺴِّﻨﻟاَو Artinya: “Telah menceritakan kepada  kami  Muhammad  bin  Al  MuShaffa Al  Himshi  berkata,  telah  menceritakan kepada  kami  Al  Walid  bin  Muslim  berkata, telah  menceritakan  kepada  kami  Al  Auza'i dari 'Atha dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah akan menggugurkan  dari  umatku  sesuatu  yang dilakukan  karena  salah,  lupa  dan  sesuatu yang dipaksakan kepadanya."
40 Taqiyudin  Abū  al-‘Abbas  Ahmad  bin  Abdul H{alīm  bin  Taimiyah  al-Hirani, Majmu’  al-Fatāwā (Madinah:  Mujma’  al-Malik  Fahd  li  Thaba’ah  al- Mushaf al-Syarif. T.tt) XI: 407
Kedua,  jika  dilihat  dari  rukun  dan syarat  sewa  menyewa (ijārah) maka  secara keseluruhan  empat  rukun  yang  harus  ada dalam sewa menyewa (ijārah) tersebut telah terpenuhi.  Yakni  harus  adanya ‘aqidain,
manfa’ah,  ujrah dan sighat. Dalam  praktik sewa  ini, aqida’in yakni mu’jir dan musta’jir sudah  sesuai.  Artinya  subjek dalam  akad  ini  sudah  baligh,  berakal, mumayyiz sehingga sudah dapat melakukan perjanjian tersebut. Kemudian untuk manfa’ah (objek)  yang  digunakan  adalah objek  yang  kemanfaatannya  tidak  dapat dirasakan  secara  langsung.  Objek  dalam transaksi  ini  adalah  pohon  mangga  dimana tujuan  dalam  transaksi  ini  adalah  untuk menghasilkan  buah.  Praktik  semacam  ini, tidak  diperkenankan  dalam  Islam.  Karena sejatinya    objek  dari  sewa  menyewa  harus berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Sebab  orientasi  dalam  sewa  menyewa bukanlah  untuk  memperoleh  sebuah  barang melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari  sebuah  barang. 41 Hal  ini,  juga  sejalan dengan  hukum  praktik  sewa  menyewa pohon  menurut  para  madzhab.  Dintaranya adalah sebagai berikut :
a. Madzhab Hanafīyah َو َﻻ َُﳚ ْﻮ ُز ِإ َﺟ َرﺎ ُة ﱠﺸﻟا َج ِﺮ َو ْﻟا َﻜ َﺮ ِم ُِ ُﺟ َﺮ ٍة َﻣ ْع ُﻠ ْﻮ َﻣ ٍﺔ َﻋ َﻠ َأ  ﻰ ْن َﺗ ُﻜ ْﻮ َن ﱠﺜﻟا ْﻤ َﺮ ُة ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺴ َﺘ ْﺄ ِﺟ ِﺮ َِﻷ ﱠن ﱠﺜﻟا ْﻤ َﺮ َة َﻋ ٌْﲔ َﻻ َُﳚ ْﻮ ُز ِا ْس ِﺘ ْﺤ َق ُـﻗﺎ َﻬ ِﺑ ﺎ َع ْق ِﺪ 41 Tim  Laskar  Pelangi, Metodologi  Fiqih Muammalah , 281.
ِْﻹا َﺟ َرﺎ ِة َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُه َُﳚ ْﻮ ُز َـﺑ ْـﻴ ُع ُه َـﺑ ْع َﺪ ْا ُﻮﻟ ُﺟ ْﻮ ِد َو ِإ َﱠﳕ ﺎ َﻳ ْﺴ َﺘ ِﺤ ﱡﻖ ِﺑ َق ْﺪ ِر ْا ِﻹ َﺟ َرﺎ ِة ﱠِﳑ َﻻ  ﺎ ََﳚ ْﻮ ُز َـﺑ ْـﻴ ُع ُه َـﺑ ْع َﺪ ْﻟا ُﻮ ُﺟ ْﻮ ِد َو َِﻷ ﱠن ََﳏ ﱠﻞ ْا ِﻹ َﺟ َرﺎ ِة ْا ُ ﳌ ْـﻨ َﻔ َع ِﺔ ٤٢
Artinya: “Tidak boleh menyewakan  pohon  atau  pohon anggur,  dengan  ketentuan  hasil  buah milik  si  penyewa  (musta’jir).  Karena buah  itu  benda,  yang  tidak  boleh dipindah kepemilikannya dengan akad sewa.
Maka sesungguhnya diperbolehkan  menjualnya  setelah berwujud.  Dan  sesungguhnya  hakikat kadar sewa menyewa, tidak diperbolehkan menjualnya dan karena objek  akad  sewa  adalah  manfaat benda”.
b. Madzhab Malikīyah
َﻻ َﻳ ِﺼ ْﻴ ُﺢ ِإ َْﳚ ُرﺎ ْا َﻷ ْﺷ َج ِرﺎ ِﻟ َﺜ َﻤ ِرﺎ َﻫ َو ،ﺎ َﺷﺎ ٍة ِﻟ َـﻨ َﺘ ِﺟﺎ َﻬ َو ﺎ َﻟ َب ِﻨ َﻬ َو ﺎ َﺻ ْ ﻮ ِﻓ َﻬ َِﻷ ،ﺎ ﱠﻧ ُه َـﺑ ْﻴ ُﻊ َﻋ ٍْﲔ َـﻗ ْب َﻞ ُو ُﺟ ْﻮ ِد َﻫﺎ ٤٣ Artinya: “Tidak sah menyewakan  pohon  untuk  diambil buahnya, dan menyewa kambing untuk di perah susunya dan diambil bulunya. Karena  semua  itu  hakikatnya  adalah jual  beli  benda,  sebelum  benda  itu ada”.
c. Madzhab Hanabilāh
َﻻ َُﳚ ْﻮ ُز ِإ َﺟ َرﺎ ُة َأ ْر ٍض َو َﺷ َج ٍﺮ َِﳊ ﱠﻤ َِﳍﺎ َﻋ ﺎ َﻠ ﻰ ﱠﺼﻟا ِﺤ ْﻴ ِﺢ ِﻣ َﻦ ْاﳌ ْﺬ َﻫ ِﺐ َو  ، َﻋ َﻠ ْﻴ ِه ََﲨ ِﻫﺎ ﺮ ْا َﻷ ْﺻ َﺤ ِبﺎ ، َو َﻗ َﻄ َﻊ ِﺑ ِه َأ ْﻛ َـﺜ ُﺮ ُﻫ ْﻢ َو َح َﺎﻜ ُه َأ ُـﺑ ْﻮ ُﻋ َـب ْﻴ ِﺪ ِإ ْﲨ َﺎ ًﻋ ﺎ : َﻗ َلﺎ ْا ِﻹ َﻣﺎ ُم َأ َْﲪ ُﺪ َر َِﲪ ُه 42 Syamsuddin  al-Sarkhasi,  al-  Mabsūt,  (Beirut: Dār al- Ma’rifat, 1989), XVI: 32-33.
43 Abi ‘Abdullah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdu  Rahman, Mawahibu  al  jalil  li  sharh} mukhtasar khalil, (Beirut: Dar al-Kitab al ‘Alamiyah, 1995), VII: 496.
ُﷲ َأ َﺧ ُفﺎ َأ ْن َﻳ ُﻜ ْﻮ َن ْسا َﺘ ْﺄ ِﺟ ُﺮ َﺷ َج ًﺮ َْﱂ ا َـﻳ ْﺜ َﻤ ُﺮ ٤٤
Artinya: “Tidak boleh menyewakan  tanah  atau  pohon  untuk diambil  hasilnya,  menurut  pendapat yang kuat menurut Madzhab Hambali Ini  merupakan  pendapat  mayoritas Ulama’  Hambali.  Dan  ditegaskan. Bahkan  Abū  Ubaid  menyatakan sebagai  ijma’  (kesepakatan).  Imam Ahmad  mengatakan:  “Saya  khawatir setelah  pohon  itu  disewa,  lalu  tidak berbuah”.
d. Madzhab Syafi’īyah
) َﻻ ( ِإ َﺟ َرﺎ ُة ) ِﺑ ْﺮ َﻛ ٍﺔ ِﻟ َﺼ ْﻴ ِﺪ ََﲰ ٍﻚ ( ِﻣ ْـﻨ َﻬ َﻓ  ﺎ َﻼ َﺗ ِﺼ ﱡﺢ َﻛ ْسﺎ ِﺘ ْﺌ َج ِرﺎ ْا َﻷ ْﺷ َج ِرﺎ ِﻟ ﱠﺜﻠ َﻤ ِرﺎ ) َو َﺗ ِﺼ ﱡﺢ ( ِإ َﺎﺟ َر ُ َﺎ ) َِﳊ ْب ِﺲ َﻣ ِﻓ  ﺎ ْـﻴ َﻬﺎ ( َح ﱠﱴ َْﳚ َﺘ ِﻤ َﻊ ِﻓ ْﻴ ِه ﱠﺴﻟا َﻤ ُﻚ ﱠُﰒ ) َﻳ ْﺼ َﻄ ُدﺎ ِﻣ ْﻨ ُه ( ٤٥
Artinya: “Tidak  sah  menyewa kolam  untuk  berburu  ikan  darinya, maka tidak sah menyewa pohon untuk buahnya,  akan  tetapi  sah  menyewa kolamuntuk  menahan  air  disalamnya sehingga berkumpul ikan di dalamnya, kemudian memburunya”.
Kemudian,  terkait  dengan ujrah.
Dalam  praktik  sewa  menyewa  ini  yang dimaksud  adalah  harga  sewa.  Ketentuan yang  dilakukan  dalam  praktik  ini  sudah sesuai. Yakni harga sewa ditentukan diawal secara jelas. Penentuan harga diawal ini juga bertujuan  agar  tidak  ada  perselisihan dikemudian  hari.  Karena  sudah  pasti  dan tidak  akan  berubah.  Namun,  pembayaran
44 Alauddin  Abī  Hasan‘Alī  bin  Sulaimān  al- Mardawi, al-Ins}af fi ma’rifati ar-Rajih min al-Khilāf (Kairo: Maktabah Ibnu Timiyah1955), V: 356.
45 Zakariyā  bin  Muhammad  bin  Zakariyā    al- Ans}ari, Asnā  al-Mat}ālib  FI  Sharh  Rauda  at-Talib (t.tp: Dār al-Kitāb al-Islami, t.tt) II: 435.
harga  sewa  yang  dilakukan  diawal  ternyata juga dapat merugikan akan salah satu pihak yakni  pihak  penyewa.  Dimana  ia  harus membayar  uang  sewa  atas  manfaat  yang belum pasti. Artinya jika pohon yang disewa berbuah,  maka  ia  akan  mendapatkan manfaat. Namun sebaliknya jika pohon yang disewa  tidak  berbuah,  maka  ia  tidak  akan memperoleh suatu manfaat. Terakhir, rukun yang  ada  dalam  sewa  menyewa  ini  adalah sighat yakni  suatu  ungkapan  para  pihak yang melakukan akad berupa ījāb dan qabūl . Ījab adalah  suatu  pernyataan  janji  atau penawaran  dari  pihak  pertama  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuatu. Qabūl adalah  suatu  pernyataan  menerima dari  pihak  kedua  atas  penawaran  yang dilakukan  oleh  pihak  pertama. Sighat berupa ījāb dan qabūl yang  dilakukan  oleh para  pihak  di  Dusun  ini  dengan  lisan  dan mengandalkan rasa kepercayaan. Dan antara ījāb dan qābul sudah  sesuai,  jelas  dan mengikat.
Jika  dilihat  dari  resiko.  Dalam perjanjian sewa menyewa ini, segala macam bentuk resiko menjadi tanggung jawab pihak penyewa (musta’jir). Jadi  apabila  dalam proses sewa menyewa terjadi hal-hal seperti pohonnya  tumbang,  bunga-bunga  mangga gugur,  atau  pohonnya  tidak  berbuah  dan akhirnya gagal panen semua menjadi resiko pihak  penyewa.  Artinya  pihak  penyewa tidak  akan  mendapatkan  ganti  rugi  ataupun pengurangan  harga  sewa.  Hal  ini  tidak sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.
P-ISSN: 2598-3156 E-ISSN: 2622-8661
Karena  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional-Majelis  Ulama’  Indonesia  (DSN- MUI)  No:  112/DSN-MUYIX/2017  Tentang Akad  Ijārah,  disebutkan  bahwa Ajīrtidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang  timbul  karena  perbuatan  yang dilakukannya, kecuali karena al-Ta'addi , al- Taqs}īr,  atau  mukhālafat  al-Shurūt . 46
Artinya,  selama  proses  sewa  menyewa berlangsung  jaminan  resiko  yang  terjadi merupakan tanggung jawab pemilik objek.
Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa  perjanjian  (akad)  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Dusun  Patuk  bersifat bathil. Untuk  itu,  akad  (perjanjian)  sewa menyewa ini dapat diganti atau dialihkan ke perjanjian  (akad)  lain.  seperti  sewa menyewa  tanah  berikut  dengan  apa  yang menancap  di  dalamnya  termasuk  pohon mangga tersebut. Perjanjian (akad) semacam ini  diperbolehkan  karena  pada  dasarnya yang  diambil  manfaatnya  adalah  tanahnya. Namun dengan konsekuensi harga sewa dari praktik tersebut bertambah.
Selain  itu,  juga  dapat  menggantinya
dengan perjanjian (akad) musāqah.
Perjanjian  (akad) musāqah ini  dipilih dengan  melihat  alasan-alasan  dari  para pemilik pohon yang menyewakan pohonnya dikarenakan tidak sanggup memelihara atau merawat dari pohon-pohon mangga tersebut. Baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya.
46 Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama’
Indonesia  (DSN-MUI)  No:  112/DSN-MUYIX/2017 Tentang Akad Ijārah.
Maka dengan perjanjian (akad) musāqah ini para  penyewa  tidak  perlu  menyewakan pohon  mangganya  melainkan  melakukan kerjasama  dengan  pihak  penggarap  dengan sistem bagi hasil. Dengan ini maka keadilan akan tercapai karena kedua belah pihak akan mendapatkan  keuntungan  yang  sama. Perjanjian  (akad) musāqah ini  juga  sesuai dengan problematika dari salah satu pemilik yang merasa dirugikan dikarenakan murahnya  harga  sewa  yang  diberikan  oleh pihak  penyewa.  Namun  akhirnya  pasrah dikarenakan ketidaktahuannya tentang harga sewa  yang  sesuai  dengan  pasaran.  Apabila perjanjia  (akad)  ini  dilakukan  maka  tidak akan  ada  lagi  yang  merasa  dirugikan  salah satu  pihak  dikarenakan  adanya  bagi  hasil yang sesuai dengan kesepakatan.
Selanjutnya  hasil  dari  pembagian  tersebut bisa dijual  langsung kepada pihak penggarap.  Dengan  ini  pihak  penggarap mendapatkan buah yang diinginkan sedangkan  pihak  pemilik  mendapatkan uangnya.
Meskipun  mayoritas  masyarakatnya beragama Islam, namun pengetahuan hukum Islam  terkait    dengan  transaksi  tersebut kurang. Sehingga mereka belum memahami secara  pasti  apakah  transaksi  yang  mereka lakukan  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam atau  belum.  Mulai  dari  perjanjian  (akad), rukun syarat, hingga hal lain yang mencakup tentang sewa menyewa tersebut.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Setelah  dilakukan  penelitian  dan telaah  atas  praktik  sewa-menyewa  pohon mangga  di  kalnangan  mayarakat  dusun Patuk  desa  Ngetos  kecamatan  Ngetos kabupaten  Nganjuk,  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Praktik  sewa  menyewa  pohon  mangga di Dsn. Patuk Ds. Ngetos Kec.. Ngetos Kab.  Nganjuk  dapat  dikatakan  sebagai suatu  fenomena  yang  sudah  terjadi dalam  kurun  waktu  cukup  lama  yakni sekitar 10 tahun. Praktik sewa menyewa di  dusun  tersebut  diawali  dengan adanya  proses  perjanjian  secara  lisan yang  didasarkan  atas  rasa  kepercayaan, negosiasi hingga penetapan harga.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, terdapat beberapa  permasalahan  terkait  dengan praktik sewa menyewa ini. Diantaranya adalah:
a. Objek  yang  digunakan  adalah pohon  mangga.  Objek  tersebut dinilai  tidak  memenuhi  syarat dalam  perjanjian  (akad)  sewa menyewa khususnya terkait dengan manfaat dari objek yang disewakan. Karena  Pohon  mangga  merupakan objek  yang  kemanfaatannya  tidak dapat  dirasakan  secara  langsung. Pohon mangga dinilai sangat rentan untuk  dapat  diambil  manfaatnya karena  tidak  dapat  dipastikan apakah  pohon tersebut  akan
berbuah atau tidak  berbuah,
berbuah  banyak  ataupun  berbuah sedikit.  Disisi lain objek dari sewa menyewa  haruslah  berupa  nilai kegunaan,  bukan  berupa  barang. Sebab orientasi dalam sewa menyewa bukanlah untuk memperoleh  sebuah  barang.  hal lain,  dengan  menggunakan  objek ini,  maka  akan  menimbulkan spekulasi hasil yang belum menentu yang akhirnya menimbulkan gharar. Dimana dalam hukum Islam sendiri dilarang karena  dapat  merugikan  salah  satu pihak.
b. Resiko  menjadi  tanggung  jawab penyewa (ajīr). Hal ini tidak sesuai Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama’  Indonesia  (DSN- MUI)  No:  112/DSN-MUYIX/2017
Tentang Akad Ijārah, yang menjelaskan bahwa Ajīrtidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian  yang  timbul  karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali  karena al-Ta'addi , al- Taqsīr, atau mukhālafat al-Shurūt .

## SARAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  peneliti paparkan  diatas,  maka  sewa  menyewa pohon  mangga  ini  tidaklah  sesuai  dengan ketentuan  syara’  dan  menurut  pandangan ulama’ Madzhab pun juga tidak diperbolehkan.  Disamping  itu,  adanya
praktik  ini  sangat  rentan  dapat  merugikan salah  satu  pihak  karena  adanya  spekulasi hasil yang belum menentu. Oleh karena itu, dianjurkan  agar  para  pelaku  meninggalkan praktik  tersebut.  Atau  dapat  pula  dialihkan ke  perjanjian  (akad)  lain  seperti  sewa menyewa  tanah  berikut  dengan  pohon didalamnya  atau  juga  dengan  perjanjian (akad) musāqah dengan  ketentuan  hasil pembagian  buahnya dijual langsung  kepada pihak penggarap.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Ansari,  Zakariyā  bin  Muhammad  bin zakariyā. Asnā al-Mat}ālib fi Sharh}
Raud}a  at-Tālib .  t.tp:  Dār  al-Kitāb al-Islami, t.tt. II: 435.
al-Hirani,  Taqiyudin  abūal-‘Abbas  Ahmad
bin  Abdul  Halim  bin  Taimiyah.
Majmu’ al-Fatāwā. Madinah:
Mujma’  al-Malik  Fahd  li  Thaba’ah al-Mushafal-Syarif, t.tt. XI: 407.
al-Jazīrī,  Abdur  Rahman. al-Fiqh  ‘alā  al- Madhāhib  al-  Arba’ah. Beirut:  Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2003. III: 86.
al-Mardawi,  ‘Alauddin  abī  Hasan  ‘alī  bin
sulaimān al-Insaf  fi  ma’rifati  ar- Rajih min al-Khilāf. Kairo: Maktabah
Ibnu Timiyah1955. V: 356. al-  Ru’aini,  Abī  ‘Abdillah  Muhammad  bin Muhammad  bin  Abdurrahman  al-
Maghribi al-Ma’rūf al-Khattab Mawahibul jalīl li syarh mukhtashar
jalil .  Beirut:  Dar  al-Kutub  Ilmiah,
954H. VII: 469.
al-Sarkhasi  ,  Syamsuddin.    al-  Mabsūt}.
Juz  16  .  Beirut:  Dār  al-  Ma’rifat,
1989.
Arikunto,  Suharsimi Metodologi  Research . Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
---------, Dasar-Dasar  Research .  Bandung:
Tarsoto, 1995.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis Ulama’  Indonesia  (DSN-MUI)  No:
112/DSN-MUYIX/2017
Tentang
Akad Ijārah.
Fitria,  Zia  Ika.  “Legalitas  Sewa  Menyewa Kios di Hutan Negara Saree ditinjau menurut  Konsep  Ijarah  ‘ala  al- Manfa’ah”. Skripsi tidak diterbitkan. Banda  Aceh:  Universitas  Islam Negeri  AR-RANIRY  Banda  Aceh, 2018.
Gemala  Dewi  et.  al. Hukum  Perikatan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Buku II tentang Akad, Bab I Pasal 20 Butir (1)
Laskar  Pelangi,  Tim. Metodologi  Fiqih Muammalah .  Kediri:  Lirboyo  Press,
2016.
Lubis,  Suhrawardi  K.  dan  Farid  Wajdi.
Hukum  Ekonomi  Islam .  Jakarta:
RajaGrafindoPersada. 2013. Mas’adi,  Ghufron.  A. Fiqih  Muammalah Kontekstual.  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2002.
Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian
Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya, 2005. Mustofa, Imam. Fiqh Muammalah
Kontemporer . Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2016.
Nawawi,  Ismail. Fikih  Muamalah  Klasik
dan  Kontemporer .  Bogor:  Grahalia
Indonesia, 2012.
Riduwan, Skala  Pengukuran  Variabel- variabel Penelitian . Bandung:
Alfabeta, 2005.
Sahroni,  Oni  dan  M.  Hasanuddin. Fikih
Muamalah. Jakarta:  RajaGrafindo
Persada, 2016.
Satori ,  Djaman  dan  Aan  Komariyah,
Metodologi  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Alfabeta, 2013. Subarkah,  Andi  et.  al.  a l-Qur’an  dan
Terjemah  New  Cordova. Bandung:
Syamil Qur’an, 2012.
Syafe’i, Rachmat. Fiqh Muamalah .
Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Zainuddin, A. dan Muhammad Jamhari . Al- Islam  2 .  Bandung:  Pustaka  Setia,
1999.