licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Pembentukan Daerah Otonomi Baru: Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias
Ahmad Fahmi Zendrato 1, Harsanto Nursadi 2
1 Universitas Indonesia, ahd.fahmi@ui.ac.id
2 Universitas Indonesia, harsanto@ui.ac.id

## ABSTRACT
Indonesia adheres to the principle of decentralization in administering its government. Each region has the right and is given the authority to manage its own government affairs. The granting of broad autonomy to the regions is directed at accelerating the realization of social welfare through service improvement, community empowerment and participation. Law No. 23 of 2014 wants the birth of a new autonomous region in Indonesia. The implementation mechanism is further regulated in Government Regulation No. 78 of 2007. Expansion of regions  is  one  of  the  efforts  to  accelerate  national  development.  The  conditions  that  must  be  met  in  the expansion  of  the  new  autonomous  regions  include:  1)  basic  territorial  requirements;  2)  regional  capacity requirements; and 3) administrative requirements. The Nias Islands are an area that has been planned to be split  into  a  new  autonomous  region.  The  research  method  used  is  empirical  juridical,  namely  research conducted to analyze the implementation of legal norms that apply in society. Discussions regarding the plan for regional division of the Nias Islands have started since 2009 but until now there has been no realization from the central government. The obstacle to the expansion of the division is the existence of a moratorium set by the President. Regional expansion is also considered to be a burden on state finances considering that apart from the Nias Islands, there are still many other regions that have also proposed to do division. However, when an area meets the requirements for expansion as stipulated in Government Regulation No. 78 of 2007 and there is an urgency why the area must be divided immediately. It is better if the moratorium is lifted so that each region that has met the requirements to carry out expansion can become a new autonomous region and become more developed because it is given the authority to manage its own region.
Keywords Regional Expansion;Decentralization; Regional Autonomy;  Kepulauan Nias Cite This Paper Zendrato,  A.  F.,  &  Nursadi,  H.  (2024).  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru: Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History: Received: 2023-10-06
Accepted: 2023-11-21
Corresponding Author: Ahmad Fahmi Zendrato,
ahd.fahmi@ui.ac.id
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  banyak  daerah  kepulauan dimana  tiap-tiap  kepulauan  itu  dibatasi  dan  dikelilingi  oleh  lautan.  Dalam  sistem pemerintahan  Indonesia  menerapkan  konsep  otonomi  daerah  disebabkan  oleh  keadaan
wilayah  kepulauan,  salah  satunya  desentralisasi. 1 Konsep  desentralisasi  itu  sendiri diterapkan agar dapat mengatasi permasalahan pemerintahan dan kemakmuran rakyat di Indonesia. 2 Indonesia telah berupaya untuk melakukan pengembangan dan kesatuan dalam bernegara.  Seiring  dengan  itu  memiliki  misi  untuk  membangun  Indonesia  baik  ditingkat pusat  maupun  ditingkat  daerah  yang  membutuhkan  perhatian  lebih  agar  terwujudnya pemerataan yang dapat dilaksanakan secara adil dan merata. Hak otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berlainan dengan souvereiniteit atau kedaulatan negara; souvereiniteit merupakan suatu atribut dari negara, akan tetapi tidak merupakan atribut dari bagian-bagian negara itu, yang hanya dapat memperoleh hak-haknya dari negara yang justru sebagai bagian dari negara diberi hak untuk berdiri sendiri ( zelfstandig ) akan tetapi tidak merdeka ( onafhankelijk ) dan tidak lepas dari atau sejajar dengan negara. 3
Berdasarkan  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 4 Sejak diberlakukannya  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  terdahulunya  yakni  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan  menjadi  prinsip  kemandirian  dan  keadilan.  Dalam  kondisi  orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah  desentralisasi. 5 Salah  satu  implikasi  dari  perubahan  paradigma  penyelenggaraan pembangunan  tersebut  adalah  timbulnya  fenomena  pemekaran  wilayah.  Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal, tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses  pertumbuhan  suatu  negara.  Sejarah  mencatat desentralisasi di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. 6
Terdapat  beberapa  alasan  mengapa  Indonesia  membutuhkan  desentralisasi. Pertama, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di Jakarta (Jakarta- sentris). Sementara itu, pembangunan di beberapa wilayah lain cenderung bahkan dijadikan objek  “perahan”  pemerintah  pusat.  Kedua,  pembagian  kekayaan  secara  tidak  adil  dan merata. Daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah, seperti Aceh, Riau, Irian Jaya (Papua), Kalimantan, dan Sulawesi ternyata tidak menerima perolehan dana yang patut  dari  pemerintah  pusat.  Ketiga,  kesenjangan  (disparitas)  sosial  antara  satu  daerah dengan  daerah  lain  sangat  mencolok.  Dengan  otonomi  maka  akan  tercipta  mekanisme, dimana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil sehingga, dengan demikian, daerah akan memiliki kepercayaan  dan  akhirnya  akan  terintegrasi  ke  dalam  pemerintah  nasional. 7 Dengan otonomi, maka proses demokrasi dapat dijalankan yang juga akan menopang terwujudnya demokrasi dalam pemerintahan, dan pada akhirnya pembangunan daerah akan dipercepat. 8
1 Anik
Iftitah,
ed., Hukum Tata Negara (Sada Kurnia Pustaka, 2023),
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO
9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
2 Erico Jaya Berkat Telaumbanua, Koordinasi Pemerintahan dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara (Skripsi Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2022).
3 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010).
4 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014)
5 Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wil ayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan,” Jurnal Konstitusi 10, No. 2 (2013).
6 Mudrajad  Kuncoro, Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah:  Reformasi,  Perencanaan,  Strategi,  dan  Peluang (Jakarta: Erlangga, 2004).
7 Syaukani; Afan Gaffar dan M. Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
Pemekaran  wilayah  (propinsi,  kabupaten,  kecamatan,  dan  desa)  adalah  hasil  dari permintaan masyarakat yang ingin peningkatan kesejahteraan dan keadilan antarwilayah. UU  No.  32  Tahun  2004  dan  PP  No.  78  Tahun  2007  memberikan  dasar  hukum  untuk pemekaran wilayah. Alasan pemekaran termasuk perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, keadilan  dalam  pengisian  jabatan,  pekerjaan,  dan  peluang  usaha.  Bappenas  dan  UNDP (2008)  juga  menyoroti  pentingnya  pemekaran  dalam  pemerataan  pembangunan  dan pelayanan masyarakat di daerah. Dengan ini, pemekaran wilayah bertujuan untuk mencapai perkembangan yang merata. 9
Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru memiliki dasar hukum  yang  cukup  kuat.  Secara  yuridis  landasan  yang  memuat  persoalan  pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi  peluang  pembentukan  daerah  dalam  suatu  NKRI,  yaitu  daerah  yang  dibentuk berdasarkan  pertimbangan  kemampuan  ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial politik,  jumlah  penduduk,  luas  daerah  dan  pertimbangan  lain  yang  memungkinkan terselenggaranya  otonomi  daerah. 10 Dari  sisi  pemerintah  pusat,  proses  pembahasan pemekaran  wilayah  yang  datang  dari  berbagai  daerah  melalui  dua  tahapan  besar  yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR.
Di  Kepulauan  Nias  sebenarnya  telah  dilaksanakan  otonomi  daerah,  pelaksanaan otonomi  daerah  di  Kepulauan  Nias  saat  ini  berada  pada  tingkat  kabupaten  dan  kota  di Kepulauan Nias, setelah beberapa tahun pelaksanaan otonomi ini belum mampu mengatasi faktor  dan  kesenjangan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  Kepulauan  Nias. 11 Alasan  Kepulauan  Nias  melakukan  perencanaan pemekaran  adalah  untuk  mengatasi  kesenjangan  pembangunan  di  wilayah  Nias,  dimana otonomi  daerah  di  tingkat  provinsi  dapat  membantu  Kepulauan  Nias  lebih  dekat  dengan pemerintah pusat dan terkendali antara pemerintah dan rakyat, dari rakyat ke pemerintah. Otonomi daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33 tentang pemekaran daerah, pasal ini juga memuat syarat-syarat yang diperlukan suatu daerah untuk dimekarkan yaitu persyaratan dasar kewilayahan, persyaratan dasar kapasitas daerah, dan persyaratan  administratif. 12 Dengan  adanya  penjabaran  di  atas  maka  Pulau  Nias membutuhkan pemekaran agar dapat terwujudnya kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kepulauan  Nias.  Dikarenakan  luas  wilayah  Kepulauan  Nias  dan  rentang  jauh  dari pemerintah di provinsi sebagai pusat di Provinsi Sumatera Utara, cara ini bisa menjadi jalan untuk membantu daerah nias untuk bisa maju dan bergerak menuju daerah berkembang dan bukan daerah tertinggal lagi, guna mensejahterakan masyarakat.
Pemekaran wilayah merupakan implikasi dari penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana amanah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Implementasi pemekaran wilayah  sebagai  suatu  bentuk  percepatan  pembangunan  maupun  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  ternyata  tidak  selalu  memberikan  dampak  positif  tetapi  tidak juga negatif terhadap perekonomian wilayah. 13 Pemekaran wilayah memiliki “wajah ganda”,
9 I. Ikhsan, “Pemekaran Daerah: Peluang dan Tantangan Bagi Pemekaran Kota Meulaboh,” Jurnal Publik Policy 2, No. 2 (2019), https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35308/jpp.v2i2.764.
10 Ahmad Muzawwir, Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 (Medan: Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008).
11 Telaumbanua, Koordinasi Pemerintahan dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara . 12 Telaumbanua.
13 Hermanto J. Siregar dan Deddy S. Bratakusumah Ebed Hamri, Eka Intan Kumala Putri, “Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009),” Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 7, No. 1 (2016).
yaitu  ada  sisi  positif  dan  sisi  negatif. 14 Manfaat  dan  kerugiannya  sangat  tergantung  pada sudut  pandang  siapa,  baik  pemerintah  daerah  maupun  pusat.  Jika  dari  sudut  pandang daerah,  pemekaran  wilayah  memberikan  dampak  positif  bagi  perkembangan  percepatan pembangunan.  Namun,  dari  sudut  pandang  pemerintah  pusat,  pemekaran  wilayah  justru banyak mengalami kegagalan dalam implementasinya. 15 Selain menghasilkan bad practice dan best  practice ,  pemekaran  wilayah  timbul  karena  isu  pemerintahan  yang  sentralistik, kesenjangan  pembangunan  wilayah,  dan  pemerataan  hasil  pembangunan  antara  Pulau Jawa-luar  Pulau  Jawa  maupun  antara  Kawasan  Indonesia  Timur  dan  Kawasan  Indonesia Barat. Oleh sebab itu, ketimpangan regional dapat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi rendah, maupun ketimpangan yang berkaitan dengan prasarana ekonomi, sosial politik, dan pembangunan  fisik  lainnya.  Peranan  dari  pemerintah  daerah  sangat  dibutuhkan  adanya untuk  keberhasilan  dari  proses  pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Nias  ini.  Baik  dalam penyaluran  aspirasi  dari  masyarakat  maupun  untuk  ke  dalam  penyampaian  ke pemerintahan  pusat  dan  juga  agar  pemerintahan  daerah  di  Kepulauan  Nias memprogramkan  pembahasan  pemekaran  ini  kembali,  agar  proses  ini  dapat direalisasikan. 16
Pemekaran  wilayah  di  Kepulauan  Nias  tidak  didasari  oleh  isu  etnisitas,  melainkan pertimbangan  seperti  potensi  wilayah  kepulauan,  ketertinggalan  pembangunan,  letak geografis yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi, kerentanan terhadap bencana alam, posisi  regional/nasional,  dan  aspek  pertahanan  keamanan  NKRI.  Pemekaran  diharapkan meningkatkan  otonomi  kabupaten/kota  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Penelitian ini fokus pada mekanisme pemekaran provinsi  berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  mengidentifikasi  hambatan dalam melanjutkan rencana pemekaran provinsi Kepulauan Nias.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif 17 yaitu dalam mencari  sumber  penelitian  hukum  yang  digunakan  dengan  berpegang  pada  segi-segi normatif  yang  dimulai  dengan  menganalisis  berbagai  norma  hukum  dengan  pendekatan doktrinal  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  dan  melakukan analisis  bagaimana  implementasinya  di  masyarakat.  Penelitian  ini  juga  yuridis  normatif karena  menggunakan  data  sekunder  selain  peraturan  perundang-undangan  juga menggunakan referensi dokumen lain. 18

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan Suatu Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
Pengertian daerah otonom yang secara garis besar berarti daerah yang berwenang mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk selanjutnya, sistem yang dipakai antara pusat dan daerah adalah perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sistem ini dipakai oleh pemerintah
14 K. S. Nugroho, Pemekaran Daerah, Dapatkah Menjadi Model Pemerataan Pembangunan (Kasus Pemekaran di Provinsi  Banten) (Proceeding  Simposium  Nasional  Otonomi  Daerah:  Best  practices  dalam  Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (Serang: Fisip Untirta dan LAN Fisip Untirta), 2011).
15 Bappenas dan United Nations Development Programme (UNDP), Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007 (Jakarta: BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance), 2008).
16 Telaumbanua, Koordinasi Pemerintahan dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara .
17 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
18 P. M Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).
di  Indonesia,  yang  wilayahnya  luas.  Mencakup  daratan  dan  lautan  dari  Sabang  sampai Merauke.  Penegasan  antara  adanya  otonomi  daerah,  Pemerintah  Pusat,  dan  Pemerintah Daerah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18. 19
UUD NRI 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah  secara  khusus,  namun  disebutkan  dalam  Pasal  18B  ayat  (1)  bahwa,  Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang- undang. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama  tercantum  kalimat  sebagai  berikut.  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang.” 20
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menentukan  bahwa  dalam  pelaksanaan desentralisasi  dilakukan  dengan  penataan  daerah.  Penataan  daerah  terdiri  atas pembentukan  daerah  dan  penyesuaian.  Dilaksanakannya  penataan  daerah  adalah  untuk penyelenggaraan desentralisasi (Pasal 31 ayat (1)). 21 Penataan daerah tersebut ditujukan untuk  mewujudkan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah;  mempercepat peningkatan  kesejahteraan  masyarakat;  mempercepat  peningkatan  kualitas  pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah (Pasal  31  ayat  (2)).  Penataan  daerah  terdiri  atas  pembentukan  daerah  dan  penyesuaian daerah (Pasal 31 ayat (3)). Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan  pertimbangan  kepentingan  strategis  nasional  (Pasal  31  ayat  (4)). 22 Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan  ketika  menjadi  satu  daerah  baru  benar-benar  siap  dalam  mengurus  dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya. 23
Proses pembentukan daerah persiapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  harus  memenuhi  persyaratan  dasar,  yang mencakup  persyaratan  kewilayahan  dan  persyaratan  kapasitas  daerah.  Persyaratan kewilayahan melibatkan luas wilayah, jumlah penduduk, batas wilayah, cakupan wilayah, dan batas usia minimal yang berlaku untuk provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Batas wilayah ditetapkan dengan titik koordinat pada peta dasar. Persyaratan kapasitas daerah melibatkan  aspek  geografis,  demografis,  keamanan,  sosial  politik,  adat  istiadat,  tradisi, potensi  ekonomi,  keuangan  daerah,  dan  kemampuan  penyelenggaraan  pemerintahan. Persyaratan  administratif  terkait  dengan  pembentukan  daerah  persiapan  provinsi  dan kabupaten/kota.
Proses  ini  memiliki  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang.  Bagian penting  dari  persyaratan  ini  adalah  cakupan  wilayah  yang  mencakup  jumlah  daerah kabupaten/kota atau kecamatan yang minimal untuk pembentukan entitas yang lebih besar seperti  provinsi.  Persyaratan  administratif  juga  diterapkan  sesuai  konteksnya.  Ini  adalah
19 Rudy  Watulingas  dan  Nixon  S.  Lowing,  “Tinjauan  Yuridis tentang  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Lex Administratum 8, No. 4 (2020).
20 UUDNRI, “Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).
21 UUPemda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
22 UUPemda.
23 Herman  Kombuno,  “Pemekaran  Daerah  Berdasarkan  Undang -Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Neliti: Journal Article /Legal Opinion , 2017.
kerangka  kerja  formal  yang  harus  diikuti  dalam  upaya  pemekaran  wilayah. 24 Proses pembentukan  daerah  persiapan  provinsi  memerlukan  persetujuan  bersama  dari  DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan serta persetujuan bersama dari DPRD provinsi induk dan gubernur provinsi induk. Sementara, pembentukan daerah  persiapan  kabupaten/kota  mengharuskan  keputusan  musyawarah  desa  yang mencakup wilayah kabupaten/kota, persetujuan bersama dari DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, dan persetujuan bersama dari DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. Proses ini melibatkan persetujuan semua pemangku kepentingan setempat.
Tahapan  dan  prosedur  pembentukan  daerah  kabupaten/kota  menurut  PP  No. 78/2007  tentang  Persyaratan  Pembentukan  dan  Kriteria  Pemekaran,  Penghapusan,  dan Penggabungan  Daerah  sebagai  pengganti  PP  No.  129/2000,  pada  Pasal  16  dimana  ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh daerah Kabupaten/Kota yang akan dimekarkan, yaitu:
1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk desa dan  forum  komunikasi  kelurahan  atau  nama  lain  untuk  kelurahan  di  wilayah  yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
2. DPRD  Kabupaten/Kota  dapat  memutuskan  untuk  menyetujui  atau  menolak  aspirasi sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dalam  bentuk  Keputusan  DPRD  berdasarkan aspirasi  sebagian  besar  masyarakat  setempat  yang  diwakili  oleh  BPD  untuk  desa  atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
3. Bupati/Walikota  memutuskan  untuk  menyetujui  atau  menolak  aspirasi  sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Bupati/Walikota  mengusulkan  pembentukan  kabupaten/kota  kepada  gubernur  untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
b. Hasil kajian daerah;
c. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
d. Keputusan  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  keputusan  Bupati/Walikota  sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
5. Gubernur  memutuskan  untuk  menyetujui  atau  menolak  usulan  pembentukan kabupaten/kota  berdasarkan  evaluasi  terhadap  kajian  daerah  sebagaimana  dimaksud dalam huruf c;
6. Gubernur  menyampaikan  usulan  pembentukan  calon  kabupaten/kota  kepada  DPRD Provinsi;
7. DPRD  Provinsi  memutuskan  untuk  menyetujui  atau  menolak  usulan  pembentukan Kabupaten/Kota; dan
8. Dalam  hal  Gubernur  menyetujui  usulan  pembentukan  kabupaten/kota,  Gubernur mengusulkan  pembentukan  Kabupaten/Kota  kepada  Presiden  melalui  Menteri  dengan melampirkan:
a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
b. Hasil kajian daerah;
c. Peta wilayah calon kabupaten/kota;
d. Keputusan  DPRD  Kabupaten/Kota  dan  keputusan  Bupati/Walikota  sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b;
e. Keputusan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c;
f. Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d.
Prosedur  pemekaran  daerah  persiapan  daerah  diatur  dalam  Pasal  33  ayat  (2). Gubernur mengusulkan daerah persiapan ke pemerintah pusat, DPRD, dan DPR RI dengan
24 Lowing, “Tinjauan Yuridis tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”
melampirkan syarat-syarat kewilayahan dan administratif yang telah dipenuhi. Pemerintah pusat  mengevaluasi  usulan  ini,  dan  jika  disetujui  oleh  DPR  RI,  mereka  membentuk  Tim Kajian  Independen  untuk  menilai  persyaratan  kapasitas  daerah.  Hasilnya  diserahkan kepada pemerintah pusat dan dibahas bersama DPR RI. 25
Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  menentukan  bahwa  setelah  satu  daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi  akhir  dalam  hal  ini  untuk  menentukan  apakah  daerah  tersebut  layak  atau  tidak untuk  dijadikan  satu  daerah  baru.  Apabila  daerah  persiapan  tersebut  dinyatakan  layak, maka  pembentukan  daerah  tersebut  ditetapkan  dengan  Undang-  Undang  pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan kepada daerah induknya.

## Syarat Teknis Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Sebuah wilayah baru atau sebuah daerah otonom yang baru dibentuk tentu saja tidak selamanya  bergantung  pada  dana  hibah.  Sebuah  daerah  otonom  haruslah  mempunyai kemampuan  sendiri  dalam  mengelola  pemerintahannya.  Oleh  karena  itu,  syarat  teknis menjadi  syarat  pembentukan  daerah  otonomi.  Agar  kelak  daerah  yang  baru  dapat membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Yang termasuk syarat fisik yaitu: 26

## a. Kemampuan Ekonomi
Kemampuan  ekonomi  adalah  kemungkinan  pendapatan  daerah  yang  baru  dibentuk. Sebelum dibentuk, maka tim penilai akan melihat kemungkinan pendapatan daerah non migas dan kontribusinya bagi wilayah baru dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
b. Potensi Daerah
Potensi  daerah  adalah  cakupan  kemungkinan  daerah  baru  berdasarkan  hal  tersebut. Potensi  berbeda  dengan  kemampuan  ekonomi.  Kemampuan  ekonomi  adalah  sesuatu yang nyata sudah ada. Sementara potensi, suatu yang masih bisa dikembangkan.
c. Sosial Budaya
Syarat  fisik  sosial  budaya  yang  dapat  dilihat  adalah  jumlah  balai  pertemuan,  sarana olahraga, dan sarana kepribadian per 10.000 penduduk.
d. Sosial Politik
Sosial politik juga mendapat tempat sebagai syarat pembentukan daerah otonom. Syarat yang dilihat adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di calon wilayah baru dan persentase  keikutsertaan  penduduk  pada  sistem  pemilihan  umum  di  Indonesia  yang pernah diselenggarakan.
e. Kependudukan
Syarat  teknis  yang  dinilai  mengenai  kependudukan  adalah  jumlah  penduduk  dan kepadatan penduduk yang ada. Hal ini nantinya akan dibandingkan kemampuan daerah menangani masyarakat.
f. Luas Daerah
Luas  daerah  calon  wilayah  baru  yang  akan  dilihat  adalah  luas  wilayah  daerah  secara keseluruhan  dan  luas  wilayah  daerah  yang  efektif  digunakan.  Jika  luas  wilayah  yang belum  efektif  belum  digunakan  masih  lebih  besar  maka  akan  dilihat  potensinya menguntungkan  atau  tidak.  Perlu  atau  tidak  pemekaran  wilayah  dilakukan.  Karena otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan sedikit atau kecil.
25 Lowing.
26 jubi.id ,  “Ini  13  Syarat  Pembentukan  DOB  Atau  Pemekaran  Menurut  UU  Pemerintahan  Daerah,”  2022, https://jubi.id/nasional-internasional/2022/ini-13-syarat-pembentukan-dob-atau-pemekaran-menurut-uu- pemerintahan-daerah/.
g. Pertahanan
Pertahanan  juga  menjadi  aspek  yang  dipandang  dalam  syarat  teknis  pembentukan daerah.  Dalam  pertahanan,  akan  dilihat  jumlah  personil  aparat  ibaningkan  jumlah penduduk  dan  luas  wilayah.  Selain  itu  akan  dipertimbangkan  pula  semua  hal  yang berkaitan dengan karakteristik pertahanan daerah, misalnya ekonomi dan batas wilayah.
h. Keamanan
Bidang  keamanan  yang  dilihat  sebagai  syarat  teknis  adalah  jumlah  personil  aparat (kepolisian) dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
i. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Tingkat kesejahteraan manusia dipertimbangkan dengan melihat indeks pembangunan manusia.  Semakin  tinggi  indeks,  yang  dipengaruhi  oleh  pendidikan  dan  ekonomi,  dan kesehatan, maka kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin baik.
j. Kemampuan Keuangan
Kemampuan  keuangan  hampir  sama  dengan  kemampuan  ekonomi.  Namun,  dalam kemampuan  keuangan  benar-  benar  dilihat  laporan  nyata  pendapatan  daerah  calon wilayah  baru  dan  perbandingannya  dengan  pendapatan  daerah  non-migas  yang dimilikinya.
k. Rentan Kendali
Yang dimaksud syarat teknis rentang kendali adalah jarak rata-rata dan waktu tempuh dari kecamatan-kecamatan yang ada ke pusat kabupaten atau kota dan dari kabupaten atau kota yang ada ke ibu kota provinsi.

## Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom Baru
Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif.  Yang  dimaksud  syarat  administratif  adalah  ketatanegaraan,  yang  berupa surat-surat  dan  persetujuan  semua  instansi  terkait.  Syarat  administratif  pembentukan daerah otonom, yaitu:
a. Untuk pembentukan provinsi, maka harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau Walikota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan  dari  DPRD  provinsi  induk  atau  asal  dan  gubernurnya.  Terakhir  adalah adanya  rekomendasi  dari  Menteri  Dalam  Negeri  (Pasal  5  ayat  (1)  PP  No.  78  Tahun 2007). 27
b. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus  mendapatkan  persetujuan  DPRD  kabupaten  atau kota dan  Bupati  atau  Walikota dari  kabupaten  atau  kota  asal.  Selanjutnya,  harus  mendapat  persetujuan  dari  wilayah provinsi,  yaitu  DPRD  dan  Gubernur.  Barulah  yang  terakhir  harus  tetap  mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (2) PP No. 78 Tahun 2007).
Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2/3 dari anggota yang hadir. Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya. 28
a. Persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten/kota atau nama dan lokasi calon provinsi b. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota
27 PP2007,  “Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 tentang  Pembentukan  Penghapusan  dan Penggabungan Daerah” (2007).
28 CDOB  Tayan,  “Persyaratan  Calon  Daerah  Otonomi  Baru,”  accessed  July  17,  2023, https://cdobtayan.com/persyaratan-cdob-tayan/.
c. Persetujuan  pemberian  hibah  atau  dana  awal  kepada  calon  kabupaten  atau  kota  yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan
d. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonomi baru
e. Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak,  hingga  hutang  piutang  kepada  calon kabupaten atau kota
f. Persetujuan  penyerahan  semua  sarana  dan  prasarana  serta  fasilitas  umum  dan  publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan.
g. Penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk.
Urgensi  Kepulauan  Nias  Harus  Diadakan  Pemekaran  Provinsi  Sebagai  Daerah Otonomi Baru
a. Kepulauan Nias
Kepulauan  Nias,  bagian  dari  Provinsi  Sumatera  Utara,  memiliki  banyak  potensi ekonomi,  termasuk  sektor  pertanian,  perkebunan,  peternakan,  kelautan,  perikanan, industri,  pertambangan,  dan  pariwisata.  Keberhasilan  ekonomi  di  Kepulauan  Nias, dengan produksi tinggi di sektor maritim, pertanian (karet, kelapa, pisang), serta daya tarik wisata yang sudah dikenal secara global, berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pada  tahun  2021,  PAD  dari  beberapa  wilayah  di  Kepulauan  Nias  adalah:  Kota Gunungsitoli Rp. 594,37 miliar, Kabupaten Nias Rp. 739,96 miliar, Kabupaten Nias Utara Rp. 733,31 miliar, Kabupaten Nias Barat Rp. 648,83 miliar, dan Kabupaten Nias Selatan Rp. 1,46 triliun. Potensi pariwisata seperti pantai, air terjun, goa bersejarah, dan museum pusaka Nias juga menonjol di wilayah ini. 29
Ada  faktor-faktor  yang  penting  dalam  pandangan  untuk  menjadikan  KepuIauan Nias untuk pemekaran sebuah Provinsi adalah potensi alam, budaya dan sejarah yang dimiliki  kepulauan  Nias;  pembangunan  terlambat  dan  terhambat;  memiliki  jarak  yang tidak dekat pada daerah Provinsi Sumatera Utara, posisi wilayah Pulau Nias yang sering mengalami  bencana  alam;  salah  satu  daerah  yang  masuk  kategori  3T  (tertinggal, terbelakang,  dan  terisolir).  Beberapa  faktor  di  atas  menjelaskan  bahwa  rencana pembentukan  pemekaran  Kepulauan  Nias  sudah  seharusnya  dilaksanakan  untuk mengatasi  dan  membangun  daerah  Nias.  Tetapi,  hingga  saat  ini  proses  pemekaran Provinsi  Kepulauan  Nias  belum  juga  dimekarkan  menjadi  sebuah  daerah  otonom setingkat provinsi. 30

## 1) Luas Wilayah Kepulauan Nias
Kepulauan  Nias  terletak  antara  00 0 12’ -10 0 32’  Lintang  Utara  (LU)  dan  97 0 00’ - 98 0 00’ Bujur Timur (BT). Dengan ketinggian rata -rata 800 meter diatas permukaan laut. Luas keseluruhan kepulauan Nias 5.737,66 km2 atau 7,86% dari luas Provinsi Sumatera Utara  dengan  jarak  +  86  mil  laut  dari  Kabupaten  Tapanuli  Tengah.  Dari  segi  batasan wilayah,  wilayah  Kepulauan  Nias  merupakan  kepulauan  yang  berada  di  Samudra Indonesia (Samudra Hindia), sehingga batas-batas wilayahnya adalah batas wilayah laut di Samudra Hindia. Namun untuk mengetahui batas wilayah laut tersebut dengan batas wilayah laut provinsi tetangga dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau-Pulau yang banyak Provinsi NAD
b. Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  Provinsi Sumatera Barat
29 Telaumbanua, Koordinasi Pemerintahan dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara .
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau-Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah dan Natal Kabupaten Mandailing Natal
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
Peraturan  yang  terdapat  dalam  PP  Nomor  78  Tahun  2007  Tentang  Tata  Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah pasal 8 yang menyatakan bahwa cakupan  wilayah  untuk  pembentukan  provinsi  paling  sedikit  5  kabupaten/kota. Berdasarkan  amanat  peraturan  pemerintah  dimaksud  maka  rencana  cakupan  wilayah Provinsi Kepulauan Nias yaitu 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu: Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli dengan jumlah penduduk 898.689 jiwa. 31

## 2) Jumlah Penduduk dan Jumlah Daerah di Kepulauan Nias
Sebaran penduduk yang ada menunjukkan bahwa etnis Nias menjadi kelompok yang dominan tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota yang ada di Kepulauan Nias. Etnis lain yang ada di Kepulauan Nias yakni etnis Batak, etnis Minangkabau, etnis Tionghoa, serta etnis lainnya. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  jumlah  populasi masyarakat  di  wilayah  Kepulauan  Nias  adalah  898.689  jiwa.  Berikut  rincian  jumlah penduduk tahun 2021 berdasarkan wilayah. 32
Tabel. 1. Jumlah Penduduk Kepulauan Nias 33 No  Kabupaten/Kota Luas Wilayah Jumlah Penduduk 1. Kabupaten Nias 980,320 145.317 2. Kabupaten Nias Selatan 1.825,200 367.583 3. Kabupaten Nias Utara 1.501,530 152.066 4. Kabupaten Nias Barat 473,739 96.747 5. Kota Gunungsitoli 469,300 136.976 Total 5.250,089 898.689

## Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2023
Indeks pembangunan manusia di Kepulauan Nias dapat dilihat dari 3 aspek yaitu umur harapan hidup saat lahir, pendidikan dan ekonomi. Indeks pembangunan manusia di wilayah Kepulauan Nias dapat dilihat pada tabel berikut.
31 Viva Budy Kusnadar, “Jumlah Penduduk di 5 Kabupaten/Kota Kepulauan Nias,” Katadata Media Networks, 6 Juli  2022,  2022,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/06/berapa-jumlah-penduduk-di- kepulauan-nias.
32 Christian Zebua, Materi Presentasi Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) , 2023.

## Tabel. 2. Indeks Pembangunan Manusia dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022
No. Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Manusia 2020 2021 2022 1. Kabupaten Nias 61,93 62,74 63,69 2. Kabupaten Nias Selatan 61,89 62,35 63,17 3. Kabupaten Nias Utara 62,36 62,82 63,75 4. Kabupaten Nias Barat 61,51 61,99 62,93 5. Kota Gunungsitoli 69,31 69,61 70,23

## Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2023
Indeks  Pembangunan  Manusia  di  empat  kabupaten  dan  satu  kota  di wilayah  Kepulauan  Nias  berada  pada  rata-rata  angka  64,75.  Angka  ini  relatif rendah  apabila  dibandingkan  dengan  rata-rata  IPM  secara  keseluruhan  di Provinsi Sumatera Utara yang berada pada angka 72,71. 34
3) Faktor  yang  Melatarbelakangi  Pemikiran  Pembentukan  Provinsi  Kepulauan Nias Menjadi Sebuah Daerah Otonomi Baru
a) Potensi dan kondisi karakteristik wilayah sebagai daerah kepulauan.
Kepulauan  Nias  adalah  wilayah  kepulauan  dengan  berbagai  potensi  sumber daya  alam  seperti  pariwisata,  perikanan,  dan  pertanian.  Pendekatan  pembangunan yang spesifik diperlukan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi ini menjadi satu kesatuan. 35
b) Ketertinggalan serta Kesenjangan Pembangunan.
Wilayah  dan  masyarakat  Kepulauan  Nias  termasuk  dalam  kategori  daerah tertinggal dengan tingkat penduduk miskin terbesar di Sumatera Utara. 36
c) Letak Geografis yang Jauh dari Pusat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jarak  yang  cukup  jauh  antara  wilayah  Kepulauan  Nias  dengan  pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara menyebabkan pembinaan dan pengendalian pemerintahan  oleh  provinsi  ke  kabupaten/kota  kurang  optimal,  koordinasi  dan konsultasi  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  tugas-tugas  kedinasan  dari kabupaten/kota ke provinsi membutuhkan biaya besar dan waktu yang lebih lama.
d) Letak Geografis
Kepulauan  Nias  yang  berada  pada  jalur  rawan  bencana  alam.  Kebijakan pembangunan  di  wilayah  Kepulauan  Nias  harus  mengintegrasikan  kebijakan pengurangan  resiko  bencana,  yang  secara  spesifik  berbeda  dengan  daerah/wilayah lain di Provinsi Sumatera Utara.
e) Kedudukan Kepulauan Nias dalam Konstelasi Regional/Nasional Dalam RTRWN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 bahwa Kepulauan Nias termasuk dalam pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagai  kota  rehabilitasi  akibat  bencana  alam  dan  masuk  dalam  percepatan
34 Zebua.
35 Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Paparan tentang Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang Disampaikan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah , 2023.
36 niaskab.go.id : Portal Resmi Pemerintahan Kabupaten Nias, “4 Daerah Di Kepulaua n Nias Ditetapkan Sebagai Daerah Tertinggal  Tahun  2020- 2024,”  2021,  https://niaskab.go.id/4 -daerah-di-kepulauan-nias-di-tetapkan- sebagai-daerah-tertinggal-tahun-2020-2024.
pengembangan  kota-kota  pusat  pertumbuhan  nasional. 37 Hal  ini  berarti  bahwa Kepulauan  Nias  merupakan  salah  satu  wilayah  nasional  strategis  baik  dilihat  dari aspek pertahanan dan keamanan maupun dalam pengembangan ekonomi, terutama untuk sumber daya laut.
f) Aspek Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai  daerah  kepulauan  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  negara asing,  wilayah  Kepulauan  Nias  sangat  rawan  dari  aspek  pertahanan  dan  keamanan negara, sehingga sangat dibutuhkan keberadaan pemerintahan tingkat provinsi yang memiliki  kewenangan  mengkoordinasikan  secara  langsung  ke  pemerintah  pusat mengenai peningkatan pertahanan dan keamanan. 38

## 4) Peran  Elit  Politik  Terhadap  Pemekaran  Provinsi  Nias  Menjadi  Sebuah  Daerah Otonomi Baru
Menurut  Mayjen  (Purn).  Drs.  Christian  Zebua,  M.M.,  Ketua  Badan  Persiapan Pembentukan Provinsi Nias, Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias merupakan aspirasi murni masyarakat, yang didukung oleh pemerintah daerah dan DPRD di 5 daerah otonom di  Wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara  yaitu  Kabupaten  Nias,  Kabupaten  Nias  Selatan, Kabupaten  Nias  Utara,  Kabupaten  Nias  Barat  dan  Kota  Gunungsitoli.  Aspirasi pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Nias  dideklarasikan  pada  tanggal  2  Februari  2009 bertempat  di  Gunungsitoli. 39 Usul  pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Nias  merupakan inisiatif  DPR  RI  sebagaimana  maksud  Surat  Ketua  DPR  RI  yang  ditunjukkan  kepada Presiden
RI Nomor LG/11230/DPR RI/X/2013 tentang Pembentukan
Provinsi/Kabupaten/Kota  tanggal  29  Oktober  2013  penyampaian  65  RUU  tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemerintah telah menindaklanjuti dengan terbitnya Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI tanggal 27 Desember 2013 hal 65  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pembentukan  Provinsi/Kabupaten/Kota,  salah satu diantaranya RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias pada nomor urut 59. 40
Keputusan Gubernur Nomor 188.44/139/KPTS/2014 41 khusunya bagian kelima dan  Keputusan  DPRD  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  14/K/2013 42 khusunya  bagian keempat  sampai  keenam, telah  memberikan  persetujuan  pembentukan  calon  provinsi, lokasi  ibukota,  pemberian  dukungan  dana  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pemberian  dukungan  dana  penyelenggaraan  Pilkada  pertama  serta  penyerahan  aset kekayaan  daerah  yang  dimiliki  berupa  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak,  personil, dokumen,  hutang  piutang  provinsi  dan  penetapan  nominal  bantuan  hibah  untuk penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk calon Provinsi Kepulauan Nias. Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  RI  telah  melaksanakan  observasi  lapangan  dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Nias melalui Rapat Paripurna DPD RI dengan adanya suatu Keputusan DPD RI Nomor 62/DPD/RI/IV/2013-
37 Nias, Paparan Tentang Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang Disampaikan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah . 38 Nias.
39 Zebua, Materi Presentasi Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) . 40 Nias, Paparan tentang Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang Disampaikan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah .
41 KPTS,  “Keputusan Gubernur  Sumatera  Utara  No.  188.44/139/KPTS/2014  tentang  Persetujuan Pembentukan  Calon  Provinsi  Kepulauan  Nias,  Pelepasan  Kabupaten/Kota  yang  Menjadi  Cakupan  Wilayah Calon Provinsi, Lokasi Ibukota, Pemberian Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerin” (2014).
42 KepDPRDSU,  “Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Sumatera  Utara  No.  14K/2013 tentang Persetujuan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, Pelepasan Kabupaten/Kota yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon  Provinsi,  Lokasi  Ibukota,  Pemberian  Dukungan  Dana  Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan  Pemberian Dukungan  Dana  Penyelenggaraan  Pilkada  Pertama  serta  Penyerahan  Aset  Kekayaan  Daerah  yang Dimiliki/Dikuasai  Berupa  Barang  Bergerak  dan  Tidak  Bergerak,  Personil,  Dokumen  dan  Hutang  Piutang Provinsi . ” (2013).
2014  tentang  Pandangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara. 43
Mengingat bahwa persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan Provinsi Kepulauan Nias telah terpenuhi, maka Pemerintah dan DPR RI telah melaksanakan proses pembahasan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  berlaku,  namun  penetapan  Rancangan Undang-Undang  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  belum  disahkan.  Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias belum dapat ditetapkan sampai berakhirnya masa sidang DPR RI Tahun 2014.

## 5) Persiapan yang Telah Dimiliki Kepulauan Nias Menjadi Sebuah Daerah Otonomi Baru
Adapun  persiapan  yang  telah  dilalui  untuk  membentuk  Daerah  Otonomi  Baru Provinsi Kepulauan Nias antara lain: 44
a) Telah disepakati oleh 5 kepala daerah Kepulauan Nias untuk Ibu Kota Provinsi adalah Gunungsitoli (telah disetujui oleh Gubernur Sumut, komisi II DPR RI dan DPD RI)
b) Kantor Gubernur dan kantor DPRD tkt I sudah tersedia yang telah disepakati 5 kepala daerah, telah disetujui dan direkomendasikan oleh Gubernur Sumut, Komisi II DPR RI dan  DPD  RI  yaitu  bangunan  dan  tanah  kantor  Bupati  Nias  dan  Kantor  DPRD  tk  II Kabupaten Nias yang akan kosong dalam bulan ini, karena kantor Bupati  dan kantor DPRD tk II Kabupaten Nias pindah menempati kantor yang baru
c) Kesepakatan 5 kepala daerah Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara yang telah tertuang  dalam  keputusan  Pemda/DPRD    untuk  mendukung  anggaran  pada  saat transisi Provinsi Kepulauan Nias menjadi definitif sebagai berikut: 45
Dukungan Gubernur dan DPRD tk I Sumatera Utara:
1. Dana  hibah  untuk  penyelenggaraan  pemerintah  50M/tahun  dalam  2  tahun berturut-turut
2. Dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 25M
Dukungan Bupati dan DPRD tk II Kabupaten Nias:
1. Dana  hibah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  2M/tahun  dalam  2  tahun berturut-turut
2. Dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2M
Dukungan Bupati dan DPRD tk II Nias Selatan:
1. Dana hibah untuk penyelenggaraan pemerintah 2M/tahun dalam 2 tahun berturut- turut
2. Dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 5M
Dukungan Bupati dan DPRD tk II Nias Barat:
1. Dana  hibah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  2M/tahun    dalam  2  tahun berturut-turut
2. Dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2M pemilihan pertama dan 2M putaran kedua
Dukungan Bupati dan DPRD tk II Nias Utara:
1. Dana hibah untuk penyelenggaraan pemerintah 2M/tahun dalam 2 tahun berturut- turut
43 Nias, Paparan tentang Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang Disampaikan Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah .
44 Zebua, Materi Presentasi Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) .
45 Christian Zebua, Urgensi Penguatan Kepulauan Nias dalam Membangun Kedaulatan Wilayah yang Berbasis Maritim  dan  Menjadi  Garda  Terdepan  Bagian  Barat  NKRI  di  Bidang  Pertahanan (Presentasi  Internal  Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, 2023).
2. Dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2M pemilihan pertama dan 2M putaran kedua
Dukungan Walikota dan DPRD tk II Kota Gunungsitoli:
1. Dana  hibah  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  2,5M/tahun    dalam  2  tahun berturut-turut
2. Dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2M pemilihan pertama dan 2M putaran kedua
d) Bila pusat pemerintahan provinsi tidak di Kota Medan (Ibu Kota Provinsi Sumut) tapi di Kota Gunungsitoli (Ibu Kota Provinsi Kep Nias) maka diperoleh efisiensi penggunaan anggaran dari perjalanan dinas dan lain-lain, masing-masing kabupaten/kota di jajaran kepulauan Nias dapat menghemat anggaran kurang lebih 50M/tahun. 46
6) Faktor  Penghambat  Pemekaran  Kepulauan  Nias  Belum  Dijadikan  Sebagai Daerah Otonomi Baru

## a) Moratorium
Pemekaran  Provinsi  Nias  mengalami  hambatan  utama  dalam  bentuk moratorium. Moratorium ini disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Ketua Umum BPP  PKN,  Drs. Christian  Zebua,  MM. Salah  satunya  adalah  konsep  "Desartada"  yang menjadi  landasan  penilaian  usulan  pemekaran  daerah.  Pemerintah  pusat  ingin memastikan  bahwa  pemekaran  daerah  didasarkan  pada  kebutuhan  nyata  untuk mengurangi  kesenjangan  dan  memajukan  daerah,  bukan  semata-mata  untuk memenuhi keinginan daerah. Moratorium juga memberikan waktu bagi daerah yang ingin  dimekarkan  untuk  mempersiapkan  infrastruktur  dan  sarana  pendukung  agar proses  pemekaran  berjalan  lebih  lancar.  Selain  itu,  masalah  anggaran  juga  menjadi alasan moratorium. Pemekaran daerah memerlukan dana yang signifikan dari APBN, sekitar  500  miliar  rupiah  per  daerah  otonomi  baru.  Dengan  hampir  200  daerah mengajukan permintaan pemekaran, hal ini akan mengakibatkan peningkatan besar dalam anggaran APBN.
Pada  tahun  2014,  Provinsi  Kepulauan  Nias  hampir  disahkan  sebagai  daerah otonomi baru. Namun, masalah politik dan kekhawatiran dari daerah lain yang juga ingin pemekaran menghambat proses tersebut. Penundaan juga disebabkan oleh akhir masa  jabatan  anggota  DPR  RI  periode  2009-2014.  Meskipun  dibahas  kembali  pada periode  berikutnya  (2014-2019),  pembahasan  belum  mencapai  kesimpulan  hingga saat ini. 47 Menurut Ahmad Darwis Zendrato, S.Sos Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias dalam melakukan suatu pemekaran daerah otonomi baru tidak hanya  berpatokan dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif tetapi kita juga  harus  memiliki political  power artinya  kita  harus  bisa  komunikasi  dengan pemerintah  pusat  yaitu  Kementerian  yang  menangani  langsung  daerah  otonomi. Walaupun  Kepulauan  Nias  masih  belum  disahkan  menjadi  daerah  otonomi  baru karena  terhambat  moratorium,  kita  masih  mempunyai  peluang  yang  sangat  besar untuk  menjadikan  Kepulauan  Nias  menjadi  provinsi. 48 Oleh  karena  itu,  kita  sebagai Ono Niha harus tetap semangat dan kompak agar Kepulauan Nias dapat terselesaikan menjadi sebuah daerah otonomi baru. Dan kita juga jangan lupa untuk mengingatkan pemerintah  pusat  agar  Kepulauan  Nias  dipertimbangkan  dan  diprioritaskan  untuk dimekarkan.
b) Penyebab Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Belum Disahkan
47 Hermit Hia, Wawancara: Mantan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat , Mei 2023, 2023.
48 Ahmad Darwis Zendrato, Wawancara: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias , Mei 2023 (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias, 2023).
Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru ditunda dikarenakan terlalu banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran. Terdapat 65 daerah yang ingin melakukan pemekaran tetapi yang memenuhi persyaratan hanya 21 daerah. Menurut Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa pada sidang paripurna DPR, mengambil suatu keputusan  dari  hasil  rapat  untuk  melakukan  penundaan  DOB,  dikarenakan  21  DOB tersebut  tidak  ada  yang  mau  mengalah  maka  diadakan  suatu  penundaan  tidak mungkin  21  DOB  itu  sekaligus  di  sahkan  disebabkan  anggaran  pemekaran  DOB  itu terbatas dan dapat membebani negara. 49 Pembahasan seluruh DOB diputuskan akan dilanjutkan pemerintah dan DPR periode 2014-2019. Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hanya 21 DOB yang dapat disahkan karena hanya itu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Pemerintah tidak mungkin melebihkan 21 DOB karena kita harus mengikuti peraturan. Menurut Wakil Ketua Umum Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat Khatibul Umam Wiranu, tidak tercapainya kesepakatan mengenai 21 DOB itu di Komisi II, disebabkan pengesahan DOB  itu  akan  memicu  kecemburuan  dari  daerah  lain  yang  tidak  disahkan pemekarannya, hal ini dapat memicu gejolak di masyarakat. 50

## PENUTUP
Pemerintah daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014.  Pembentukan  daerah  otonomi  baru  harus  mematuhi  persyaratan  yang termaktub  dalam  pasal  33,  mencakup  syarat-syarat  kewilayahan,  kapasitas  daerah,  dan administratif. Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias telah memenuhi ketentuan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebelumnya, rencana pemekaran daerah otonomi baru masih  menunggu  persetujuan  karena  banyaknya  daerah  yang  menginginkan  pemekaran yang  berpotensi  membebankan  keuangan  negara.  Ketua  Komisi  II  DPR  RI  (2009-2014) menunda pembahasan pemekaran daerah untuk menghindari beban keuangan yang besar. Kendati  Provinsi  Kepulauan  Nias  telah  memenuhi  persyaratan,  pembentukan  daerah otonomi baru masih terhambat oleh moratorium dan pertimbangan politis, dengan alasan menghindari ketidakpuasan masyarakat di daerah lain yang juga menginginkan pemekaran. Diharapkan  moratorium  pemekaran  dapat  dicabut,  mengingat  pemekaran  daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
(SIB),  J.  (2014). Daerah  Otonomi  Baru  Tak  Jadi  Disahkan  DPR,  Fraksi  Balkon  Mengumpat . Berita Harian Sinar Indonesia Baru.
(UNDP),  B.  dan  U.  N.  D.  P.  (2008). Studi  Evaluasi  Dampak  Pemekaran  Daerah  2001-2007 . Jakarta: BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance).
Ebed Hamri, Eka Intan Kumala Putri, H. J. S. dan D. S. B. (2016). Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009) dalam. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 7 (1).
Hia, H. (2023). Wawancara: Mantan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat (Mei 2023). Iftitah,  A.  (Ed.).  (2023a). Hukum  Tata  Negara .  Sada  Kurnia  Pustaka. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1 &ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM
49 Jakarta (SIB), “Daerah Otonomi Baru Tak Jadi Disahkan DPR, Fraksi Balkon Mengumpat,” Berita Harian Sinar Indonesia Baru, 2014.
50 Harian  Kompas, “Pemekaran  Tak  Ada  Kesempatan,  Pengesahan  Ditunda,”  Berita  Harian  Kompas  30 September 2014, 2014.
Iftitah, A. (Ed.). (2023b). Metode Penelitian Hukum (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka. Ikhsan,  I.  (2019).  Pemekaran  Daerah:  Peluang  dan  Tantangan  Bagi  Pemekaran  Kota
Meulaboh. Jurnal Publik Policy , 2 (2).
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35308/jpp.v2i2.764
JUBI.ID. (2022). Ini 13 Syarat Pembentukan DOB atau Pemekaran Menurut UU Pemerintahan Daerah .  https://jubi.id/nasional-internasional/2022/ini-13-syarat-pembentukan- dob-atau-pemekaran-menurut-uu-pemerintahan-daerah/
Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Sumatera  Utara  No.  14K/2013  tentang Persetujuan  Pembentukan  Provinsi  Kepulauan  Nias,  Pelepasan  Kabupaten/Kota yang  Menjadi  Cakupan  Wilayah  Calon  Provinsi,  Lokasi  Ibukota,  Pemberian Dukungan Dana Penyelenggaraan Pem, (2013).
Kombuno,  H.  (2017).  Pemekaran  Daerah  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Neliti: Journal Article /Legal Opinion . Kompas,  H.  (2014). Pemekaran  Tak  Ada  Kesempatan,  Pengesahan  Ditunda .  Berita  Harian Kompas 30 September 2014.
Keputusan  Gubernur  Sumatera  Utara  No.  188.44/139/KPTS/2014  tentang  Persetujuan Pembentukan  Calon  Provinsi  Kepulauan  Nias,  Pelepasan  Kabupaten/Kota  yang Menjadi  Cakupan  Wilayah  Calon  Provinsi,  Lokasi  Ibukota,  Pemberian  Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerin, (2014).
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang . Jakarta: Erlangga.
Kusnadar,  V.  B.  (2022). Jumlah  Penduduk  di  5  Kabupaten/Kota  Kepulauan  Nias .  Katadata Media Networks, 6 Juli 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/06/berapa-jumlah- penduduk-di-kepulauan-nias
Lowing, R. W. dan N. S. (2020). Tinjauan Yuridis tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Jurnal Lex Administratum , 8 (4).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum . Kencana.
Muqoyyidin,  A.  W.  (2013).  Pemekaran  Wilayah  dan  Otonomi  Daerah  Pasca  Reformasi  di Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  dan  Rekomendasi  ke  Depan. Jurnal  Konstitusi ,
10 (2). Muzawwir, A. (2008). Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif  Peraturan  Pemerintah  No.  129  Tahun  2000 .  Medan:  Tesis  Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
Nias, B. P. P. P. K. (2023). Paparan tentang Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias yang Disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah .
Nias,  N.  G.  I. :  P.  R.  P.  K.  (2021). 4  Daerah  di  Kepulauan  Nias  Ditetapkan  sebagai  Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 . https://niaskab.go.id/4-daerah-di-kepulauan-nias-di- tetapkan-sebagai-daerah-tertinggal-tahun-2020-2024 Nugroho,  K.  S.  (2011). Pemekaran  daerah,  dapatkah  menjadi  model  pemerataan pembangunan  (Kasus  pemekaran  di  Provinsi  Banten) .  Proceeding  Simposium Nasional Otonomi Daerah: Best practices dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (Serang: Fisip Untirta dan LAN Fisip Untirta).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Penghapusan  dan Penggabungan Daerah, (2007).
Rasyid,  S.  A.  G.  dan  M.  R.  (2002). Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rosidin, U. (2010). Otonomi Daerah dan Desentralisasi . Bandung: CV Pustaka Setia. Tayan,  C.  (n.d.). Persyaratan  Calon  Daerah  Otonomi  Baru .  Retrieved  July  17,  2023,  from https://cdobtayan.com/persyaratan-cdob-tayan/
Telaumbanua, E. J. B. (2022). Koordinasi Pemerintahan dalam Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)  Provinsi Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera  Utara . Skripsi Program Studi  Administrasi  Pemerintahan  Daerah  Fakultas  Manajemen  Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014). Zebua, C. (2023a). Materi Presentasi Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP PKN) . Zebua,  C.  (2023b). Urgensi  Penguatan  Kepulauan  Nias  dalam  Membangun  Kedaulatan Wilayah yang Berbasis Maritim dan Menjadi Garda Terdepan Bagian Barat NKRI di Bidang  Pertahanan .  Presentasi  Internal  Badan  Persiapan  Pembentukan  Provinsi Kepulauan Nias.
Zebua, C. (2023c). Wawancara: Moratorium (April 2023). Ketua Umum BPP PKN.
Zendrato, A. D. (2023). Wawancara: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias (Mei 2023).