## KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG II SEKSI V DI KOTA SEMARANG
Oleh  : Latif PNS di Kantor Pertanahan Kota Semarang

## ABSTRAK
Mekanisme  perubahan  status  harta  benda  wakaf  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  jalan  tol  Batang-Semarang  II  seksi  V  di  Kota Semarang  saat    ini  dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai ketentuan perundang  - undangan  karena terdapat benturan  antara  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006  yang mengatur Wakaf dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  pengadaan  tanah  serta Peraturan  Presiden  Nomor  58  tahun  2017  yang  mengatur  Percepatan  Pembangunan Infrastruktur.
Penelitian ini menggunakan metode  pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, sumber data menggunakan data sekunder dari hukum positif, bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Pelaksanaan  perubahan  status  harta  benda  wakaf  yang  terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  jalan  tol  Batang-Semarang  II  Seksi  V  di  Kota  Semarang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  mekanisme  perubahan status  harta  benda  wakaf.  Hal-hal  yang  menghambat  proses  perubahan  status  harta benda  wakaf  adalah  :1.  Faktor  Internal  (Nazhir,  KUA,  Kementerian  Agama  (Pusat, Provinsi, Kota Semarang), BWI, dan Pemerintah Kota Semarang, PPK Jalan Tol, Badan Pertanahan  Nasional  dan  Tim  Pelaksana  Pengadaan  tanah  ),  2.  Faktor  Eksternal  : Kesulitan  mencari  tanah  pengganti.Terdapat  Penolakan  dari  Warga  Sekitar  tanah pengganti. Adanya Spekulan Tanah / Kelompok Kepentingan.
Kata Kunci: Perubahan Status Harta Benda Wakaf,  Pengadaan Tanah

## ABSTRACT
The  mechanism  of  change  in  the  status  of  endowments  of  land  endowments  for  the construction  of  Batang-Semarang  II  toll  road  section  V  in  Semarang  City  is  currently not  in  accordance  with  the  provisions  of  legislation  because  there  is  a  clash  between Law  Number  41  Year  2004  and  Government  Regulation  Number  42  Year  2006 governing Wakaf with Law No. 2 of 2012 and Presidential Regulation No. 71 of 2012 on  land  acquisition  and  Presidential  Regulation  No.  58  of  2017  which  regulate  the Acceleration of Infrastructure Development.
This  research  uses  normative  juridical  approach  method,  research  specification  using analytical  descriptive  method,  data  source  use  secondary  data  from  positive  law, primary law material, secondary and tertiary.
Implementation  of  changes  in  the  status  of  endowments  of  land  endowments  for  the construction of Batang-Semarang II toll road section Section V in Semarang City is not in accordance with the provisions of legislation regulating the mechanism of change of wakaf  property  status.  The  things  that  hamper  the  process  of  changing  the  status  of wakaf  property  are:  1.  Internal  Factors  (Nazhir,  KUA,  Ministry  of  Religious  Affairs (Central, Provincial, Semarang City), BWI and Semarang City Government, Toll Road PPK,  National  Land  Agency  and  Land  Acquisition  Team)  2.  External  Factors: Difficulty in finding replacement land. Refusal of the Residents Around the replacement land. The existence of Land Speculators / Interest Groups.
Keywords: Change of Wakaf Property Status, Land Procurement

## A. Latar Belakang
Tanah  merupakan  salah  satu sumber  daya  alam  yang  penting  untuk kelangsungan  hidup  umat  manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya  sekedar  sebagai  tempat  hidup, tetapi  lebih  dari  itu  tanah  memberikan sumber  daya  bagi  kelangsungan  hidup umat  manusia.  Bagi  bangsa  Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa  dan  merupakan  kekayaan  nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. oleh karena itu  harus  dikelola  secara  cermat  dan penuh  tanggungjawab  untuk  masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 1
Persoalan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
1 Boedi  Harsono,  1999, Hukum Agraria Indonesia ( Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria) , Djambatan, Jakarta, hlm. 23
undang No. 2 Tahun 2012 tidak terlepas dari  permasalahan  perwakafan.  Pada hakekatnya  harta  benda  wakaf  (tanah wakaf) sebagaimana diatur dalam  pasal 40 Undang-undang  No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanakan  Undang-Undang  Nomor 41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk : a.dijadikan jaminan,  b.  disita,  c.dihibahkan,  d. dijual,  e.diwariskan,  f.ditukar,  atau g.dialihkan  dalam  bentuk  pengalihan hak lainnya.
Wakaf  bagi  masyarakat  Islam dapat bermakna sebagai  ibadah, apabila wakaf  berupa  tanah  atau  bangunan  itu digunakan  untuk  kepentingan  umum seperti tanah yang di  “wakafkan” untuk bangunan tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan
lain-lain sebagainya. Tanah wakaf pada dasarnya adalah “tanah untuk Tuhan”. 2
Terdapat  pengecualian,  apabila harta benda wakaf yang telah
diwakafkan digunakan untuk kepentingan  umum  sesuai  dengan rencana  umum  tata  ruang  (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan tidak  bertentangan  dengan  syariah  dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.  Harta  benda  wakaf  yang sudah  diubah  statusnya  karena  adanya pengecualian wajib ditukar dengan harta benda  yang  mempunyai  manfaat  dan nilai  tukar  sekurang-kurangnya  sama dengan harta benda wakaf semula.
Kegiatan Pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Batang-
Semarang II Seksi V di Kota Semarang termasuk kategori proyek strategis yang mendapatkan  prioritas  dari  pemerintah sehingga  termasuk  dalam  program percepatan
Pelaksanaan Proyek
Startegis  Nasiorial  (PSN)  sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor  3  Tahun  2016  dan  diperbaharui
2 Brahmana  Adhie  dan  Hasan Basri  Nata  Menggala,  1998, Reformasi Tanah , Mandar, Jakarta, hlm. 37
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  58 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun 2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Proyek  Startegis  Nasional  sehingga dilakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan pengadaan tanahnya, termasuk didalamnya ketika bersinggungan  dengan  harta  benda wakaf,  baik  berupa  tempat  ibadah, tempat  pendidikan/sekolah,  makam  dan seterusnya  dan  belum  terselesaikan sebagaimana  diatur  dalam  perundang- undangan,  maka  hal  ini  menarik  untuk diteliti.

## B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah mekanisme perubahan  status  harta  benda wakaf  yang  terkena  pengadaan tanah  untuk  pembangunan  jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang ?
2. Hal-hal apa saja yang menghambat  proses  perubahan status  harta  benda  wakaf  yang terkena  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  jalan  tol  Batang- Semarang  II  Seksi  V  di  Kota Semarang ?

## C. Pembahasan
1. Mekanisme  perubahan  status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk  pembangunan  jalan  tol
Batang-Semarang II seksi V di
Kota Semarang
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa mekanisme  perubahan  Status  / penukaran  harta  benda  wakaf yang  akan  diubah  statusnya menurut  Pasal  51  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun
2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf, yaitu dilakukan sebagai berikut: (a) Nazhir mengajukan
permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut; (b)  Kepala  KUA  Kecamatan
meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
(c)  Kepala  kantor  Departemen
Agama  Kabupaten  /  Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan  dan  maksud  seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya Bupati /
Walikota setempat membuat
Surat Keputusan;
(d)  Kepala  Kantor  Departemen
Agama  Kabupaten  /  Kota meneruskan permohonan
tersebut  dengan  dilampiri hasil  penilaian  dari  tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama, dan
( e) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari
Menteri Agama, maka tukar ganti  dapat  dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan  oleh  Nazhir  ke Kantor  Pertanahan  dan  / atau  lembaga  terkait  untuk pendaftaran lebih lanjut.
Namun dalam prakteknya
mekanisme  perubahan  status  harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang belum sesuai sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang.  Di kecamatan  Ngaliyan  dn  Kecamatan Semarang  Barat  Kota  Semarang, sebagian besar telah dilakukan pembongkaran bangunan harta benda wakaf dan telah dilakukan pembangunan  kembali  di  tanah pengganti  wakaf  meskipun  belum ada  Izin  tertulis  dari Menteri  Agama dan Rekomendasi dari BWI.
2. Hal-hal  yang  menghambat  proses perubahan  status  harta  benda wakaf  yang  terkena  pengadaan
tanah  untuk  pembangunan  jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang
Hal-hal  yang  dirasa  menghambat proses  perubahan  status  harta  bend wakaf  yang  terkena  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  jalan  Tol  Batang- Semarang II Seksi V di Kota Semarang dapat  digolongkan  dalam  2  (dua)  hal yakni  karena  faktor  Internal  dan  faktor Eksternal sebagaimana diuraikan berikut:

## 1. Faktor Internal
1.1. Nazhir
Para  Nazhir  masih  kurang memahami tentang tugas
pokoknya

## 1.2.Kementerian Agama
Pihak Kementerian agama dalam  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  pengelolaan harta  benda  wakaf    khususnya kepada  para  Nazhir  belum optimal, salah satu tolok ukurnya  banyak  nazhir  yang harta bendanya terkena
pembangunan  jalan  tol  tidak memahami tentang perwakafan . 1.3.Badan Wakaf Indonesia Bahwa dalam rangka memajukan dan
menggembangkan perwakafan nasional  secara  sistematis, konsisten,  dan  efektif  ,  Badan Wakaf  Indonesia  diberikan tugas  dan  kewenangan  untuk memberikan  persetujuan  atas penukaran harta benda wakaf.
1.4.Pemerintah Kota

## Semarang
Pihak  Pemerintah    Kota
Semarang  sebagai  fasilitator
dalam proses perubahan status harta  benda  wakaf  belum berjalan optimal dalam mengkoordinanikan antar
elemen  lembaga  yang  terkait dalam  penanganan  perubahan status harta benda wakaf.

## 2. Faktor Eksternal
2.1.Kesulitan  mencari  tanah pengganti.
Selain  karena  dibatasi  oleh rambu-rambu  harga  yang  tidak boleh  melampaui  plafond  nilai sebagaimana  ditetapkan  oleh Appraisal, juga terdapat
kesulitan ketika diwilayah sekitar  tidak  tersedia  lahan pengganti, sementara masyarakat memerlukan pengganti  tempat  ibadah  yang tidak terlalu jauh dari lingkungannya.
2.1.1.Kesesuaian Harga.
Beberapa kasus dilapangan dijumpai,  bahwa  permintaan harga atas tanah pengganti oleh pemilik  tanah  masih  terlalu tinggi  sehingga  melebihi  harga yang  telah  ditentukan  oleh  Tim Penilai ( Appraisal ).
2.1.2.Kesesuaian  Tata  Ruang (RTRW).
Terdapat  beberapa  lokasi  yang calon tanah pengganti sebagaimana  diusulkan  oleh Nazhir setelah dicek dan
diploting  dalam  Peta  Tata Ruang, peruntukannya merupakan lahan kawasan konservasi  atau  lahan  hijau. Sehingga  hal  yang  demikian tidak  sesuai  dengan  regulasi yang  ada  mengenai  Penataan Ruang dan  harus mencari alternatif lainya.
2.1.3.Kesesuaian  Lingkungan / Lokasi.
Terdapat  beberapa  usulan  dari para Nazhir tentang tanah calon pengganti  yang  apabila  dilihat dari  harga  dibawah  Appraisal, Luas  tanah  lebih  luas  jika dibanding  tanah  wakaf  semula, Namun  letak  /lokasi  tanah dimaksud  jauh dari pemukiman dan  kurang  strategis  padahal rencana  akan  didirikan  tempat ibadah berupa Masjid.
2.2.Terdapat  Penolakan  dari Warga Sekitar
tanah
pengganti. Penolakan  dari  warga  sekitar
tanah pengganti ini terjadi pada kasus  tanah  calon  pengganti makam yang terletak di
Kelurahan  Ngaliyan.  Warga sekitar makam merasa
keberatan dan melakukan
penolakan atas rencana
pembelian  tanah  yang  akan digunakan sebagai tempat pemindahan makam yang terkena pembangunan jalan tol.
2.3.Adanya  Spekulan    Tanah
/ Kelompok Kepentingan.
Terdapat kelompok kepentingan  tertentu  dari  unsur masyarakat yang mempengaruhi proses
mekanisme  perubahan  status harta  benda  wakaf,  karena kelompok  ini  akan  mengambil keuntungan dengan adanya pembelian tanah pengganti harta  benda  wakaf  yang  akan dipilih.

## D. Penutup
A. Kesimpulan:
a. Mekanisme perubahan status  harta  benda  wakaf yang terkena pengadaan tanah  untuk  pembangunan jalan  tol  Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang saat ini dalam pelaksanaannya tidak berjalan  sesuai  ketentuan perundang - undangan sebagaimana  diatur  dalam
Undang-undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang  wakaf dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006 tentang  pelaksanaan  UU No. 41 Tahun 2004. Dengan  semangat  dalam
rangka percepatan pembangunan  infrastruktur jalan tol sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Presiden Nomor  58  tahun  2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek  stategis  Nasional. Sehingga pelaksanaan perubahan status harta benda  wakaf  yang  terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang cenderung berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan  yang mengatur tentang mekanisme perubahan status harta benda wakaf .
b. Hal-hal  yang  menghambat proses perubahan status
harta  benda  wakaf  yang terkena  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  jalan tol Batang-Semarang II Seksi  V  di  Kota  Semarang
adalah :
2.1. Faktor Internal
2.1.1 Sebagian besar Nazhir masih kurang  memahami tentang tugas Pokok  dan  Fungsi terkait perubahan status  Harta Benda Wakaf yang terkena Jalan Tol. 2.1.2 Peran aktif dan
koordinasi dari para  pihak  terkait antara lain : Nazhir, KUA, Kementerian Agama (Pusat, Provinsi, Kota Semarang), BWI, dan Pemerintah
Kota Semarang, PPK Jalan Tol, Badan  Pertanahan Nasional  dan  Tim
Pelaksana
Pengadaan tanah
dirasa belum maksimal dalam penyelesaian perubahan status Harta Benda Wakaf yang  terkena  Jalan Tol. 2.2.Faktor Eksternal 2.2.1  Kesulitan  mencari tanah pengganti harta benda wakaf yang terkena Pembangunan Jalan Tol 2.2.2 Terdapat Penolakan dari Warga Sekitar tanah pengganti. 2.2.3  Adanya  Spekulan Tanah / Kelompok Kepentingan
B. S a r a n
1. Diperlukan Peningkatan kapasitas kemampuan Sumber  Daya  Manusia  para Nazhir  dan  pihak  terkait lainnya  agar  pemahaman tentang  tugas  Pokok  dan Fungsi Nazhir
untuk
kegiatan  pengelolaan  dan pengembangan  harta  benda wakaf  menjadi  lebih  baik lagi dan berdaya guna.
2. Diperlukan  koordinasi  antar pihak  yang  terlibat  dalam mekanisme perubahan ststus harta  benda  wakaf  yang terkena  pembangunan  jalan tol antara lain :  Para nazhir, KUA setempat, Kementerian Agama  (Pusat, Provinsi,  Kota  ),  BWI, Pemerintah  Kota  Semarang, PPK  Jalan  Tol,  Badan Pertanahan  Nasional,  Tim Pelaksana Pengadaan tanah.
3. Diperlukan  antisipasi  sejak awal  oleh  Tim  Perencanaan agar  tanah  pengganti  Harta Benda  Wakaf  dimasukkan dalam penetapan lokasi agar pada  saat  pelaksanaan  tidak mengalami kesulitan /
hambatan.
4. Terkait  proses  percepatan dalam perolehan tanah pengganti,  secara  normatif disarankan  agar  ditempuh dengan model perikatan jual beli  (PPJB)  dan  kuasa  jual antara PPK Jalan Tol
(selaku Instansi yang memerlukan  tanah)  dengan para  pemilik  tanah  yang akan digunakan sebagai tanah pengganti Harta Benda  Wakaf.  Sehingga proses  yang  dilakukan  tidak melanggar ketentuan perundang-undangan  yang berlaku.
5. Diperlukan  sosialisasi  yang intensif  dengan  melibatkan sebanyak-banyaknya  unsur masyarakat baik secara langsung maupun tidak
langsung,  agar  masyarakat  / pihak yang berhak memahami akan arti pentingnya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya terkait penggantian  harta  benda wakaf. 6. Diperlukan adanya Singkronisasi dan harmonisasi Peraturan perundang-undangan  yang mengatur tentang wakaf dengan peraturan perundang – undangam tentang pengadaan tanah untuk
pembangunan  kepentingan umum  dan  regulasi  tentang percepatan  proyek  strategis
Nasional agar tidak bertabrakan dan memperlancar  pelaksanaan kegiatan. 7. Diperlukan pemangkasan jalur birokrasi / penyederhanaan mekanisme, yakni perubahan status harta benda  wakaf  tidak  harus menunggu  izin  dari  Menteri Agama  akan  tetapi  cukup didelegasikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa
Tengah, sehingga lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku:
Abdurrahman, 1991, Masalah Pencabutan  Hak  Hak  Atas Tanah  Dan  Pembebasan Tanah Di Indonesia” ,
Bandung   :  PT Citra Aditya Bakti
Abdurrahman, 1994,, Masalah Perwakafan  Tanah  Milik dan Kedudukan Tanah
Wakaf  di  Negara  Kita , Bandung,  PT.  Citra  Aditya Bakti Adijani Al-Alabij, 1992, Perwakafan  Tanah  di Indonesia  dalam  Teori  dan
Praktek ,  Bandung,  Rajawali
Press Ahmad Azhar Basyir, 1987, Hukum
Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah , Bandung,
Alma Arif
AP. Perlindungan, 1991,“ Komentar
Atas  UUPA” ,  Bandung    :
Mandar Maju
Arie S. Hutagalung, 2005, Tebaran
Pemikiran  Seputar  Masalah Hukum  Tanah ,  (Jakarta  ; Lembaga Pemberdayaan HukumIndonesia,) Boedi  Harsono,  1999, Hukum Agraria Indonesia ( Sejarah
Pembentukan Undang-
Undang  Pokok  Agraria) ,
Djambatan, Jakarta
Boedi  Harsono,  2004,  “ Masalah Kerangka  Persoalan  dan Pokok-pokok Kebijakan Pertanahan” ,  dalam  BF Sihombing, “ Pergeseran Kebijakan Pengadaan
Tanah  Untuk  Kepentingan
Pemerintah  dan  Swasta”
(Studi  Kasus  Pengaturan Pemilikan, Penguasaan
Tanah  di  Provinsi  DKI) Jakarta: UI Brahmana  Adhie  dan  Hasan  Basri Nata Menggala, 1998,
Reformasi  Tanah ,  Mandar,
Jakarta
Bungin,  Burhan,  2001, Metodologi Penelitian  Sosial:  Format- format Kualitatif dan Kuantitatif ,Surabaya,
Airlangga Universitu Press.
Burhan  Ashosofa,  2000, Metode Penelitian  Hukum, (Jakarta:
Rineka Cipta,)
Direktrorat Jendral Bimbingan Masyarakat  Islam.  2011. Tata Cara Perubahan Status Tanah Wakaf. Kementrian Agama RI Djuhaendah Hasan, makalah ” Aspek ekonomi Dalam
Pengadaan  Tanah  Untuk
Kepentingan
Pembangunan”, disampaika n  dalam  Seminar  Nasional Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum, kerjasama  Fakultas  Hukum UNPAD  dengan  Himpunan Mahasiswa  BKU  Hukum Bisnis, Jakarta, 14 September Tahun 2006.
Fiqih  Sunnah  buku  ke-13,  1998,
Bandung,  PT. Alma Arif
Hardijan  Rusli ,  2006,  Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana,  ( Law  Review
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Imam  Taqiyuddin  Abu  Bakar  ibn Muhammad
al-Hussaini,
Kifayahal-Akhyar  Juz  1,
Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiah, tth
Maria  S.W.  Sumardjono,  2007,
“ Kebijakan Pertanahan ”: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta :
Buku Kompas
Michael  G  Kitay,1985,  “ Land Acquisition  in  Developing Countrie”s ,  Policies  and procedures  of  public  sector, with survey and case studies from Korea, India, Thailand, and Equador, Oelgeschlager. Gunn&Hain,
Boston : Publishers, Inc,
Mohammad Daud Ali, 1998, Sistem Ekonomi  Islam  Zakat  dan Wakaf, Jakarta,  Universitas Indonesia Press
Mukti  Fajar  dan  Yulianto,  2010,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Oloan  Sitorus,  Dayat  Limbong,
2004,  “ Pengadaan  Tanah
Untuk Kepentingan Umum” ,  Mitra  Kebijakan Tanah Indonesia, Yokyakarta Rachmadi Usman, 2006, Perkembangan  Pengelolaan Wakaf  di  Indonesia ,  Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah,
Beirut: Dar al-Fikr
Soedikno
Mertokoesoemo.,1985,
“ Mengenal Hukum” , Yogyakarta : iberty Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji,  2009, Penelitian
Hukum Normatif Suatu
Tinjauan  Singkat, Cetakan
ke-11,  (Jakarta,  PT  Raja Grafindo Persada,) Soerjono Soekanto, 1985, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press)
Soimin,  Soedharyo.  2008. Status Hak  &  Pembebasan  Tanah. Jakarta: Sinar Grafika
Sudarwan  Denim,    2002, Menjadi
Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia) Suharsini Arikunto, 2006 , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta,) Sumardi Suryabrata , 1993, Metodologi Penelitian , (Jakarta:Rajawali)
Sumardjono,  Maria  S.W.  2009.
Tanah  Dalam  Perspektif Hak  Ekonomi,  Sosial  dan
Budaya . Jakarta: PT.
Kompas Media Nusantara
Syah,  Mudakir  Iskandar.  2015.
Pembebasan  Tanah  Untuk Pembangunan  Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat  Yang  Terkena Pembebasan Dan Pencabutan. Jakarta: Permata Aksara
B. Undang-Undang:
- Undang-Undang Nomor 5
Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ; - Undang-undang
Republik
Indonesia  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf ;
- Undang  -  Undang  Nomor  2
Tahun  2012  tentang  Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia  Nomor  42  Tahun
2006 tentang Pelaksanakan
Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2004 tentang Wakaf ;
- Peraturan  Presiden  Nomor  71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana  dirubah  beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan  Presiden  Nomor  148 tahun  2015  tentang  perubahan
Keempat  Peraturan  Presiden Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan  Presiden  Nomor  3
Tahun  2016  tentang  Percepatan
Pelaksanaan  Proyek  Strategis
Nasional; - Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah sebagaimana  dirubah  dengan Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang  /  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6 Tahun  2015  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. - Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang    Prosedur  Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran /
Perubahan  Status    Harta  Benda
Wakaf ;
C. Website
- Novianto  M.  Hantoro,  http: //  berkas  .  dpr  .  go  .  id  /
pengkajian /files
/buku_tim/buku-tim-20.pdf diakses  pada  tanggal  11
Pebruari  2018  pukul  20.00 WIB
- SIWAK, Direktorat Pemberdayaan  Zakat  dan Wakaf  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam  Kementerian  Agama Republik  Indonesia  Tahun
2018,  diakses  pada  tanggal
25  Maret  2018  pukul  19.00
WIB