PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: KEBIJAKAN STRUKTURAL, MANUVER EKONOMI POLITIK, TERKAIT EKSISTENSI PEMBURU RENTE
Oleh : Liana Endah Susanti
Universitas Soerjo Ngawi Email : endahliana112@gmail.com

## Abstrak
Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  atau  pembebasan  lahan merupakan  proses  yang  tidak  terpisahkan  dalam  pembangunan  infrastruktur. Keputusan pemerintah tersebut merupakan pergerakan yang baik guna menyongsong evolusi  berkelanjutan  di  berbagai  sektor.  Ditengah  gencarnya  usaha  pemerintah mengubah wajah Indonesia, santer terdengar berita tertangkapnya para pemburu rente yang  secara  bertahap  melakukan  pemerasan  terselubung  terhadap  keuangan  negara. Kompleksnya permasalahan pembangunan  infrastruktur dan keadaan ekonomi suatu negara  semacam  ini  bukan  hal  baru,  sayangnya  koneksi  dan  benteng  pemburu  rente telah  mengakar  dalam  kesatuan  dengan  sebutan  kerjasama,  namun  bersifat parasitisme.  Pada  akhirnya  mereka  bebas  melenggang  karena  diberi  kuasa.  Sudah saatnya  sebuah  negara  tersadar  bahwa  ihwal  pemburu  rente  bukan  lagi  pembahasan yang  bermuatan  surplus  ataupun  defisit,  namun  tentang  bagaimana  sebuah  negara menyingkirkan  budaya  kelam  dalam  sebuah  upaya  pembangunan  ekonomi  yang mereka  gadang-gadangkan.  Terlebih  lagi,  kawasan  Indonesia  bukan  negara  miskin mengingat melimpahnya berbagai basis sumber daya. Improvisasi arah keuangan dan kekayaan-kekayaan tersebut masih terlalu berlebihan serta belum mampu efektif dan efisien.  Kebijakan  struktkural  yang  diwacanakan  pemerintah  sudah  sepantasnya melakukan  manuver  baik  dalam  segi  ekonomi  maupun  politik  untuk  menyusun strategi  guna  menghadapi  peradaban  baru  ,  namun  haruslah  kearah  yang  tepat  agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
Kata kunci : Pengadaan Tanah,  Pembangunan Infrastruktur, Kebijakan Strukutural, Manuver Ekonomi Politik dan Perburuan Rente

## PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pembangunan  infrastruktur  adalah  proyek  spektakuler  yang  dilakukan pemerintah  dari  suatu  negara.  Hasil  kajian  Komite  Percepatan  Penyediaan Infrastruktur  Prioritas  (KPPIP)  menyebutkan  masalah  pembebasan  lahan  menempati urutan  kedua  tertinggi  setelah  masalah  perencanaan  dan  penyiapan. 1 Hal  ini  terjadi mengingat pembebasan lahan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta kehidupan sosial-ekonomi  mereka  pasca  pembebasan  lahan  tersebut  dilakukan.  Di  sisi  lain, praktik perburuan rente adalah hal  yang sinkron terjadi  dan sangat berkemungkinan untuk  tumbuh  subur  di  negara  berkembang  di  kawasan  Asia  terlebih  Indonesia (Windradi & Wahyuni, 2018). Pengeluaran negara berkembang yang mencanangkan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  yang  tidak  terbatas  jumlahnya  adalah  sasaran empuk bagi pemburu rente dengan mengatasnamakan kerjasama.
Kepentingan  global  dalam  target  bagi  negara  yang  ingin  menyetarakan peradabannya  dengan    negara-negara  adikuasa  boleh  jadi  merupakan  solusi pengentasan  kemiskinan  di  negara  tersebut.  Perubahan  persepsi  negara-negara digdaya  tentu  akan  berubah,  laju  pertumbuhan  ekonomi  akan  meningkat,  serta  akan memperdekat  jarak  kurs  antara  mata  uang  lokal  dan  mata  uang  dunia.  Lain  halnya jika  kita  menyelinap  lebih  jauh  tentang  bagaimana  pengalokasian  dana  untuk membawa  kemajuan  peradaban  tersebut.  Tentu  akan  menemukan  praktik  dengan benang-benang merah yang sukar untuk diurai.
Dalam  kerangka  perubahan  global  dan  adaptasi  manusia,  perubahan penggunaan  lahan  dan  kebijakannya  telah  menjadi  salah  satu  isu  panas  dalam penelitian. 2 Konteks  kebakuan  sebuah  kebijakan  membuat  apa  yang  berada  di depannya  seolah  mampu  untuk  disingkirkan.  Terlebih  dalam  masalah  hukum ekonomi  pembangunan  yang  menyangkut  infrastruktur  semacam  ini,  amat  susah
1 https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/
2 Roxana Julia, Faye Duchin “Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change” (Switzerland : sustainability journal, 2013)
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
membedakan  mana  kepentingan  publik,  dan  mana  yang  menjadi  hak  masyarakat seandainya lahan mereka diambil alih kepemilikannya oleh pihak terkait.
Pemburu  rente  yang  kian  eksis  dibalik  layar  pembangunan  infrastruktur negara-negara  berkembang  layaknya  Indonesia,  sangat  cepat  lalu  begitu  saja  dalam pemberitaan  media  massa.  Pihak  penyelenggara,  pemerintah,  aparatur  dan  penegak hukum seolah bungkam seribu bahasa dalam paradigma kelabu tersebut. Lalu rakyat Indonesia  yang  memiliki  intelekual  cenderung  apatis  dengan  keadaan  negaranya cenderung  berpura-pura  tidak  mengerti,  dan  lebih  parahnya  lagi  masih  banyak  yang memang benar belum mengerti (Bahroni, 2018).
Praktik rent  seeking sendiri  bukan  suatu  yang  bisa  ditolerir,  ditambah  lagi dengan  budaya  korupsi  yang  telah  menjadi  kebiasaan  turun-temurun  setiap  periode pemerintahan. Ini merupakan situasi dimana keuangan negara mengalami kebocoran terselubung,  yang  tidak  menutup  kemungkinan  akan  mengakibatkan  krisis  moneter kembali  terjadi.  Bukan  tidak  bisa  dibasmi,  hanya  saja  Indonesia  belum  mampu mejadi owner yang  baik  bagi  elemen-elemen  terdekatnya.  Secara  disadari  maupun tidak,  Indonesia  mengarah  kembali  ke  arah  kapitalis  yang  mana  berbagai  sendi ekonominya  dikuasai  oleh  para  pemburu  rente.  Agensi  ini  pun  memiliki  pengaruh yang  yang  signifikan  terhadap  eksistensi  dari  struktur  regulasi,  deregulasi  dan  re- regulasi  merupakan  salah  satu  manifestasi  bagaimana  agensi  bisa  mempengaruhi struktur. Demikian pula ketidakmampuan struktur melegitimasi sanksi atas kebijakan yang dikeluarkannya merupakan bukti lain bahwa dualitas hubungan  struktur-agensi di dalam sektor ini memiliki keberlakuannya. 3
Alisisis  kemampuan  Indonesia  dalam  mengalokasikan  anggarannya  selalu mendapat  temuan  yang  buruk  terkait  dengan  hasil.  Terminologi rent  seeking dalam institusi negara merujuk pada perilaku pejabat publik dan politisi dalam memutuskan alokasi anggaran publik (APBN-APBD), atau kebijakan yang ditujukan untuk publik
3 Ricardi S. Adnan “Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia” (Pusat kajian sosiologi : Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Januari 2014) Vol. 19, No. 1, 77-92.
dengan  motivasi  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan  kelompok  yang  berimplikasi pada  merugikan  kepentingan  publik,  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka panjang. 4
Berbagai  dampak  dan  bahaya  implementasi  perburuan  rente  sangat mengancam suatu negara khususnya dalam segi moneter terlebih kemungkinan serius lain  yaitu  menghambat  pertumbuhan  ekonomi,  maka  dari  itu  baik  kiranya  Saya melakukan kajian yang berjudul “ PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN  UMUM  :  KEBIJAKAN  STRUKTURAL,  MANUVER EKONOMI POLITIK, TERKAIT EKSISTENSI PEMBURU RENTE”

## Rumusan Masalah
1. Apa  saja  dampak  pembangunan  infrastruktur  terhadap  kehidupan  masyarakat  dan pembangunan ekonomi sebuah negara?
2. Mengapa  suatu  negara  cenderung  melibatkan  pemburu  rente  dalam  pembangunan infrastruktur dan ekonomi?
3. Bagaimana    pengaruh  eksistensi  pemburu  rente  terhadap  kesehatan  kehidupan ekonomi suatu negara?

## PEMBAHASAN
1. Dampak  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap  Kehidupan  Masyarakat  Dan Pembangunan Ekonomi Sebuah Negara
Infrastruktur  kerap  digadang-gadang  menjadi  salah  satu  penghambat perkembangan  ekonomi  suatu  negara  yang  hendak  mengembangkan  sayapnya. Strategi  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  merombak  wajah  Indonesia  melalui pembangunan  infrastruktur  adalah  suatu  usaha  yang  perlu  diapresiasi.  Peningkatan usaha  ini  diharapkan  mampu  mendapat  respon  positif  dari  berbagai  sektor  termasuk peningkatan pendapatan negara yang akan berdampak pada kemakmuran masyarakat. Hal  inilah  yang  akan  memberi  bukti  efektivitas  dan  efisiensi  projek  pemerintah tersebut.
4 Andi Irawan “Rent Seeking Para Pejabat Publik” (Jawa Pos : Indonesia Corruption Watch ,2008 )
Seperti  yang  dikemukakan  Bappenas    yang  ditulis  oleh  Wahyuni  (2009) menyatakan  bahwa  secara  umum  paling  tidak  terdapat  3  dimensi  relasi  antara ekonomi dan infrastruktur, yaitu:
1. Kegiatan  ekonomi,  seperti  halnya  keberadaan  jalan,  jembatan,  listrik,  dan  telepon yang mendasari terciptanya transaksi dalam perekonomian
2. Infrastruktur juga merupakan input produksi, seperti halnya penggunaan listrik
3. Untuk proses produksi di semua industri
4. Akses terhadap infrastruktur menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini misalnya; peran air minum dan sanitasi yang baik, layanan transportasi dan listrik yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern.
Mengutip  penjelasan  dari  Yang  Zhoua,  Liying  Guoc  dan  Yansui  Liua “Land  policy  innovation  and  land  consolidation  are  closely  related  to  poverty alleviation and development” 5 , bahwa  inovasi kebijakan pertanahan dan konsolidasi lahan terkait erat  dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Hal  ini sangat masuk  akal  dalam  segmentasi  pertumbuhan  ekonomi  yang  membutuhkan infrastruktur,  sebab  mudahnya  mobilitas  penduduk  dalam  segala  sektor,  apalagi proses  awal  sebuah  produksi  sangat  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  bahan  yang membutuhkan  jalur  transportasi  yang  mumpuni  dalam  perolehannya,  sumber  energi listrik, dan kemudahan dalam mendapatkan sumber air. Penurunan biaya pengiriman berbagai komoditas akan menambah kesejahteraan pedagang dan masyarakat. Faktor lain  yang  mendukung  adalah    perbaikan  pendidikan,  kesehatan  dan  tata  sosial  yang baik untuk keperluan terkait.
Secara umum, infrastruktur sangat berperan aktif dalam setiap sendi kegiatan ekonomi.  Namun  perlu  digaris  bawahi  bahwa  semua  hal  pasti  mempunyai  dampak baik  dan  buruk.  Terbukti  dengan  hadirnya  jalan  tol  Trans-Jawa  perlahan  mampu menghidupkan    kota-kota  kecil  yang  dilaluinya.  Banyak  usaha  kecil  menengah
5 Yang Zhoua,b, Liying Guoc,d,, Yansui Liua “Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice” (Elsevier : Land Use Policy ) Indexed by Scopus Volume 82 , March 2019, Pages 339-348
(UKM)  yang  bermunculan  sebagai  dampak  dari  peralihan  profesi  para  petani  yang sawahnya  terdampak  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  jalan  tol  tersebut  (Aulia &  Kawuryan,  2018).  Begitupula  dengan  pulau  Sumatra  dan  Papua,  pemerataan sumber  energi  listrik  mulai  dirasakan  masyarakat  pedalaman,  serta  memperbaiki keadaan  ekonomi  mereka.  Sanitasi  yang  baik  juga  sangat  membantu  masyarakat Papua,  sehingga  sudah  tidak  perlu  lagi  ke  sungai    guna  memenuhi  kebutuhan  yang berhubungan dengan air (MCK).
Kembali  pada  probabilitas  adanya  dampak  baik  dan  buruk,  pembangunan infrastruktur juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pengusaha di ruas jalan penghubung  antar  kota  dan  antar  provinsi.  Sebut  saja  rumah  makan,  toko  oleh-oleh dan pedagang di sepanjang jalan yang sebelumnya dilalui bus  dan kendaraan pribadi sebelum  adanya  jalan  tol.    Pendapatan  mereka  dipastikan  menurun  drastis,  bahkan banyak  rumah  makan  yang  gulung  tikar.  Hal  ini  dikarenakan  asumsi  mengenai perilaku ekonomi yang dilakukan masyarakat yang secara teknis akan memilih suatu hal  yang  lebih  mudah,  cepat,  nyaman  dan  murah  akan  menyugesti  mereka  untuk memilih melalui jalan tol dibandingkan jalan antar kota atau provinsi.
Jalan  atau  infrastruktur  yang  baik  selalu  menjadi base bagi  investasi  yang makin  lancar  sirkulasinya. 6 Sederhana  saja,  infrastruktur  yang  baik  akan  menunjang segala  sektor  maka  akan  banyak  investor  yang  melirik.  Urgensi  infrastruktur  adalah fasilitas  yang memang dibuat untuk menunjang kepentingan publik. Namun harapan besar pengadaannya tidak  hanya untuk itu.  Sejak tahun 1960-an, intensitas kegiatan antropogenik,  seperti  pembangunan  infrastruktur  dan  percepatan urban  sprawl telah menyebabkan  kerugian  besar  dari  sektor  lahan  pertanian  di  seluruh  dunia. 7 Index dampak  eksternal  secara  komparatif  dari  penggunaan  lahan  pertanian  aktif mengakibatkan  berkurangnya  lahan  pertanian  dan  juga  memperkeruh  beban  lalu
6 Muhammad Ridha, “Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital” ( Jurnal Politik Profetik, 2016) Volume 04, No. 1
7 (Chen, 2007; Su et al., 2014; Liu et al., 2014) dalam jurnal terindex scopus “Land Use Policy”
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
lintas, pemborosan energi dan fakta-fakta lain. 8 Berkurangnya daerah persawahan dan perkebunan    akibat  pengadaan  tanah  secara  tidak  langsung  menggusur  mata pencaharian  masyarakat  pedesaan  atau  pelosok.  Ditambah  lagi  kebanyakan masyarakat  pelosok  bekerja  hanya  sebagai  buruh  tani  atau  buruh  perkebunan  bukan petani, yang secara otomatis menghentikan mata pencaharian mereka meskipun tidak secara  total.  Pengecualian  timbul  dari  kalangan  pengusaha,  pedagang  dan  pekerja swasta.  Mereka  akan  semakin  terbantu  dengan  adanya  jalan  tol  atau  lebih  dikenal dengan jalur trans ini.
Kemiskinan regional perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, hal ini sangat  berpengaruh dalam  pemerataan pendapatan perkapita penduduk di  Indonesia. Sudah menjadi ihwal penting bagi masyarakat untuk merubah budaya yang lebih suka menjadi  buruh  karena  tidak  mampu  dalam  berbagai  segi,  sebut  saja  pendidikan  dan finansial. Faktor yang sangat penting lainnya adalah sistem budaya yang masih kental di era milenial ini.  Skema mengenai untuk siapa dan bagaimana penanganan jangka panjang  pemerintah  dalam  hal  pembangunan  infrastruktur  jangan  sampai  hanya  jadi agenda.
Ketergantungan  masyarakat  Indonesia  pada  penyedia  lapangan  pekerjaan menyumbang  alasan  kemalasan  masyarakat  dalam  memulai  usaha  baru  pasca  lahan mereka  terdampak  pengadaan  tanah.  Ditambah  lagi  dengan  ekonomi  terpusat  yang seolah menjadi figur negatif bagi masyarakat. Logikanya akan banyak investor yang menginvestasikan  dananya  untuk  membangun  berbagai  industri,  usaha,  dan  proyek besar  disana.  Meskipun  banyak  lapangan  pekerjaan  baru,  namun  jika  kondisi masyarakat  tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  sebut  saja  dalam  segi  pendidikan maka  tenaga  bahkan  keterampilan  merekapun  tidak  akan  berguna.    Selain  itu, proyeksi  lingkungan  perkotaan  yang  diagungkan  sebagai  penunjang  adanya
8 Jiang Fang 1,2 , Liu Shenghe 1 , Yuan Hong 1,2 , Zhang Qing 1,2 “Measuring Urban Sprawl In Beijing With Geo-Spatial Indices” Journal of Geographical Sciences (J GEOGR SCI) October 2007  17(4):469-478
pembangunan  infrastruktur  di  berbagai  daerah  seperti  pembangunan  mall,  pabrik industri,  proyek  properti  dan  masih  banyak  lagi  akan  samakin  menggusur  lahan terbuka  hijau.  Terlepas  dari  hingar-bingar  dan  keuntungan  dari  pembangunan infrastruktur  dari  segi  ekonomi  dan  pendapatan  negara,  infrastruktur  dalam  latar belakang  layanan  publik  dapat  berdampak  negatif  dengan  kondisi  ekologis lingkungan. Akibatnya kerusakan lingkungan semakin kompleks dan sering terjadi.
2. Sebab  Suatu  Negara  Cenderung  Melibatkan  Pemburu  Rente  Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi
Perlu  diingat  bahwa  pembangunan  infrastruktur  bukan  proyek  main-main yang  diselenggarakan  untuk  memperbaiki  mutu  Indonesia  atau  lebih  tepat  disebut “manuver ekonomi” pemerintah. Sayangnya justru timbul berbagai pihak yang kerap bermain-main  dalam  implementasinya.  Negara  berkembang  sebagaimana  yang  kita ketahui  bersama  pasti  memiliki  agenda  untuk  memperbaiki  keadaan  bangsanya,  sisi negatifnya  adalah  mereka  cenderung  mau  menggelontorkan  uang  seberapapun  yang diminta  pihak  kontraktor  yang  lebih  tepat  disebut  sebagai  mafia.  Definisi  korupsi adalah  gambaran  sederhana  dalam  literatur  pengemban  misi  publik  dari  kalangan eksekutif yang memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Meskipun dalam  konteks  swasta,  kebanyakan  pihak rent  seeker memegang  kekuasaan  lebih dalam kegiatan operasionalnya. Definisi tata kelola juga sangat terkait dengan negara. Modelnya  adalah  ditetapkan  sebagai  sistem  “perdagangan  ekonomi  terbuka”  yang memungkinkan  adaptasi  global  untuk  mendorong  keputusan  alokasi  lahan. Spesialisasi  regional  dalam  produksi  pertanian    dan  pola  penggunaan  lahan  yang terkait  ditentukan  oleh  keunggulan  komparatif  yang  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan permintaan dan perubahan iklim kondisi, dari pada nilai elastisitas eksogen. 9
Pemerintahan adalah apa yang dilakukan oleh negara, tetapi mengidentifikasi bidang  tata  kelola  yang  menjadi  fokusnya  bermasalah  karena  memerlukan  asumsi
9 Roxana Julia, Faye Duchin “Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change” (Switzerland : sustainability journal, 2013)
spesifik tentang apa yang seharusnya dilakukan negara untuk dilakukan. 10 Pernyataan klasik  mengenai  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  negara  “baik”  ini  terbentur keharusan  menyetarakan  kondisi  internal  dengan  negara-negara  lain.  Prospek ekonomi  secara  tidak  langsung  merupakan  dampak  dari  kehidupan  sosial  suatu negara.  Tranformasinya  mengarah  pada  penggunaan  sistem  kontraktor  maupun investor dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Celah inilah yang membuka peluang besar bagi para pemburu rente.
Sistem kerja terselubung mereka yang sangat rapi terbingkai dalam kebijakan kerjasama  menjadi  sesuatu  yang  diketahui,  namun  sangat  semu.  Sifat  semu  inilah yang  akhirnya  menimbulkan  implikasi  “kewajaran”  dalam  konteks  kerjasama tersebut.  Meskipun  fokus  mereka  adalah  korupsi,  logika  esensial  yang  mereka  buat bisa  siap  diterapkan  pada  fenomena  pencarian  perburuan  rente  yang  lebih  luas. 11
Robison  dan  Hadiz  (2004)  menjelaskan  bahwa  kekuatan  mereka  sesungguhnya adalah  kekuatan  oligarkhi  lama  yang  merupakan  kroni-kroni  Soeharto,  sebagaimana dikemukakan bahwa:
“Setelah kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998, oligarki tidak lantas berakhir,  bahkan  semakin  meluas  dan  bersinergi  dengan  sistem  politik  demokrasi. Para  oligarki  yang  sebelumnya  merupakan  kroni  Soeharto  menyebar  dan bermetamorfosa  dalam  wajah  demokrasi  melalui  partai-partai  politik  yang merupakan  sarana  kendali  atas  kekuasaan  yang  dengan  demikian  juga  akses pertahanan dan pemupukan kekayaan”.
Kecenderungan  masyarakat  yang  lemah  dalam  segi civil  society akan berpengaruh dalam segala sektor di suatu negara. Yoshihara Kunio menyebut bahwa kebanyakan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  khususnya  Indonesia,  menjalin
10 Mushtaq H. Khan “Corruption, Governance and Economic Development” (in Jomo, KS and Ben Fine (eds) 2004. The New Development Economics . New Delhi: Tulika Press and London: Zed Press)
11 Jomo K.S. and Mushtaq Khan, Rent-Seeking in Southeast Asia : “Funny Money: Fiscal Policy, Rent-seeking, and Economic Performance in Indonesia” (Cambridge University Press, Cambridge, 2000) , pp. 248-273
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
hubungan  bisnis  dengan rent  seekers sebagai  implemetasi  dari  kapitalisme  semu. 12
Kemudahan  dan  keuntungan  yang  ditawarkan  banyak  memikat  hati,  karena pemerintah suatu negara hanya diminta untuk menyerahkan sumberdaya yang mereka miliki ataupun bentuk lainnya seperti proteksi dan kebebasan kebijakan sebagai pihak pelaksana.  Tapi  bagi  Saya,  apa  yang  terjadi  saat  ini  lebih  dari  pada  itu.  Teori-teori terdahulu  yang  membahas  ihwal rent  seeking tidaklah  keliru,  namun  kerap melupakan sifat asli orang Indonesia tentang “harga diri”. Pertama, ketika seseorang terjun  dalam  dunia  pemerintahan,  secara  otomatis  mereka  juga  harus  mempunyai partisipan  sebagai  kawan  untuk  memerangi  lawan.  Disanalah  mereka  mempunyai harga  diri  bersama  sebagai  status  ekonomi  tertentu,  untuk  dijaga  reputasinya.  Sifat saling menjaga reputasi dan membawa keuntungan yang dapat dibagi bersama inilah yang akhirnya menimbulkan kapitalisme semu seperti yang disebutkan sebelumnya.
Kedua, maind  set bahwa  memperkaya  diri  dianggap  sebagai  nilai  prestis agar  disegani.  Hal  ini  diuntungkan  dengan  sifat  anggaran  pembangunan  yang  agak lebih  bebas  dan  karena  itu  lebih  sering  dipolitisasi  dari  pada  anggaran  rutin  dalam beberapa  kementerian  dan  otoritas  daerah  sejauh  mampu  bersaing  untuk  alokasi. 13 Atau  dengan  kata  lain  lebih  mudah  untuk  dimanipulasikan.  Kebutuhan  masyarakat akan infrastruktur dijadikan sebagai alih-alih mereka untuk melobi kekuasaan. Tidak heran  jika  pemerataan  pendapatan  perkapita  yang  jadi  janji  politik  mereka  belum terealisasi hingga saat ini.
Pim  Heijnen  dan  Lambert  Schoonbeek  (2019)  mengindikasikan  bahwa pengeluaran untuk mencari sewa biasanya banyak lebih rendah dari nilai hadiah yang diperebutkan,  atau  yang  lebih  tepat  disebut    keuntungan  pemberlakuan  sitem  rente. Setidaknya alasan inilah yang mempergiat usaha rent seeker dalam menawarkan jasa atau  investasinya  dalam  proses  pembangunan  infrastruktur.  Sifat  kemudahan manipulasi seperti  yang disebutkan diatas semakin diperparah dengan rasa acuh dari
12 Yoshihara, Kunio 1987, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES.
13 Jomo K.S. and Mushtaq Khan, Rent-Seeking in Southeast Asia : “Funny Money: Fiscal Policy, Rent-seeking, and Economic Performance in Indonesia” (Cambridge University Press, Cambridge, 2000) , pp. 248-273
sebuah negara sendiri atas eksistensi KKN. Di Indonesia sudah menjadi tradisi bahwa jabatan,  pekerjaan,  dan  pendidikan  seseorang  akan  berpengaruh  besar  dengan kemudahan akses  masuk anggota keluarganya kedalam suatu  jabatan, pekerjaan dan pendidikan  yang  sama.  Sistem  semacam  ini  tidak  lagi  butuh  data  empiris,  namun telah  menjadi  rahasia  publik.  Meskipun  tidak  seluruhnya,  kecenderungan  individu untuk mengikuti apa yang dilakukan seniornya dalam hal rent seeking adalah sesuatu yang sangat mungkin.
Ketidaksiapan  pembangunan  infrastruktur  dalam  segi  finansial  juga  menjadi salah satu faktor. Asa pemerintah dalam meraih mimpi pembangunan akan disambut baik  oleh  para  investor  atau  kontraktor,  yang  kemudian  akan  terjadi  konferensi namun  lebih  tepat  disebut  lelang  mengenai  mana  yang  beruntung  dalam  proyek tersebut.  Banyak  peneliti  yang  mengaku  kesulitan  dalam  mengumpulkan  informasi yang  berkaitan  dengan rent  seeking. Sebut  saja  Yoshihara  Kunio    yang  mengaku beberapa  kali  ditolak  oleh  calon  narasumber  dalam  usahanya  membongkar  kedok para  usahawan  terkemuka. 14 Jawabannya  sudah  pasti  karena  tidak  ada  yang  ingin menguak apa yang mereka rahasiakan selama ini.

## 3. Pengaruh Eksistensi Pemburu Rente Terhadap Kesehatan Kehidupan Ekonomi Suatu Negara
Pada dasarnya ekonomi suatu negara memang dipengaruhi oleh berbagai hal. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  aktivitas  ekonomi  perburuan  rente  dapat  diartikan sebagai  upaya  individual  atau  kelompok  untuk  meningkatkan  pendapatan  melalui pemanfaatan  regulasi  pemerintah. 15 Dalam    konteks  ekonomi  kita  terserang  gejala resource curse hypothesis . Teori yang menjelaskan bahwa negara dengan kelimpahan sumberdaya  alam  malah  seringkali  terjerumus  dalam  kemiskinan  yang  dalam. 16
Mengapa?  Secara  singkat  ini  adalah  akibat  dari  penjarahan  anggaran  melalui
14 Yoshihara, Kunio 1987, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES. 15 Ahmad Erani Yustika, “ Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan” (Jakarta:Erlangga, 2012), hlm. 107 16 https://indonesiaimaji.com/dampak-buruk-mental-pemburu-rente-2/
penggelembungan nilai proyek bahkan “fiktif”.  Dasarnya adalah politik dan “harga diri”  bersama  yang  telah  Saya  sebutkan  sebelumnya,  kemudian  mulai  menjangkiti semua sendi pemerintahan.
Secara  lebih  sederhana  kegiatan  memperkaya  diri  sendiri  adalah    salah  satu bentuk rent seeking . Agaknya kebiasaan buruk ini didapat secara turun-temurun dari zaman  penjajahan.  Bagaimana  tidak,  monopoli  sangat  dekat  dengan  kegiatan kemitraan  sedangkan  kemitraan  adalah  jalan  yang  ditempuh  pemerintah  dalam pembangunan.  Secara  logika  sudah  pasti  terjadi  perbuatan  semacam  KKN,  secara teknis  hal  tersebut  sangat  mudah  mengingat  segala  fasilitas  yang  diberikan  pada mitra/kontraktor, namun secara empiris sangat sulit memperoleh bukti. Terlepas dari legalitasnya sebagai koruptor yang “sah” dan apa yang mereka sebut sebagai politik balas  budi,  keputusan  mengandalkan  mereka  oleh  suatu  negara  justru  membawa kearah kebocoran anggaran.
Lobi  pemerintahan  sudah  dirancang  bahkan  sebelum  proyek  besar  layaknya infrastruktur dimulai (Windradi & Setiono, 2019). Saya lebih suka menyebutnya “jual beli wewenang” yang secara sederhana dapat  diperagakan  sebagai berikut:
Jika X adalah seorang pemimpin yang baru menjabat, dikenal jujur, bijaksana dan  amanah.  Serta  partai  pengusungnya  sangat  disegani  oleh  partai  lain  karena memiliki kontribusi yang besar dalam pemerintahan. Tentu partai yang mengusung X memiliki  jalinan  sosial  yang  baik  dengan  partai  yang  pro  dengannya  agar  mampu menghadapi  kompetisi  politik  tim  pemenangan  yang  bersebrangan.  Situasi  seperti inilah yang membuat X memiliki back up yang kuat ketika menjabat. Karena hal itu pula  lah  X  memiliki  kewajiban  untuk  menyejahterakan  partisipan  yang  berperan untuknya.  Kawajiban  inilah  yang  memungkinkan  X  untuk  melunturkan  sifat  jujur, bijaksana dan amanahnya dengan menjalin kerjasama keruh dengan kontraktor dalam hal  pembangunan  infrastruktur.  X  akan  dengan  mudah  menjual  kewenangannya sebagai pemimpin untuk memberi hak khusus kepada kontraktor dalam  menjalankan misinya, dengan sejumlah keuntungan baginya dan kelompoknya.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Dengan  persekongkolan  semacam  ini  pihak  kontraktor  diuntungkan  karena mereka  mendapat  kuasa  penuh.  Maka  tidak  heran  banyak  hasil  proyek  infrastruktur yang  mutunya  berbanding  terbalik  dengan  dana  yang  digelontorkan.  Buntutnya adalah  kerusakan  fatal  yang  bahkan  tidak  lama  setelah  peresmian.  Bukannya mendapat respon positif, namun justru mendapat implikasi suram dari negara-negara lain.  Selain  itu,  akan  butuh    dana  tambahan  untuk  melakukan  perbaikan,  yang  tentu tidak sedikit.
Meskipun banyak argumen yang menganggap pengadaan tanah adalah tindak lanjut  dari landreform ,  namun  bagi  Saya  hal  tersebut  sangat  kontras.  Karena mekanisme rent  seeking berbeda,  yang  mana  pemanfaatan  tanah  dalam landreform diserahkan  pada  penduduk  lokal  sedangkan  pengadaan  tanah  justru  menyerahkan tanah  milik  penduduk  untuk  negara.  Perburuan  rente  dilakukan  dengan  cara terselubung,  manuver  ekonomi  pemerintah  kini  telah  terkontaminasi  dengan kebutuhan  politik  dan  kepentingan  individu  dari  para  penguasa.  Selain  kebocoran anggaran,  masyarakat  akan  semakin  merasa  bahwa  mereka  tidak  perlu  menjadi pembayar  pajak  yang  taat,  tidak  harus  menjadi  warga  negara  yang  patuh  terhadap tugas dan wewenang, karena mencontoh apa yang terjadi di kalangan pemerintahan.
Kasus suap juga sering menghiasi media massa sejalan dengan mangkraknya proyek  infrastruktur  di  sejumlah  tempat.  Lini  pemerintahan  satu  persatu  berguguran karena  anggotanya  terjerat  kasus  yang  sama.  Defisit  pendapatan  negara  semakin menjadi  ketika  masyarakat  kehilangan  kepercayaan  kepada  pemerintah.  Imbasnya kenaikan  harga  bahan  bakar  diarahkan  menjadi  solusi.  Sayangnya  pemerintah  lupa, bahwa  “mencegah  lebih  baik  dari  pada  mengobati”.  Kompleksitas  dan  kekeruhan praktik  haram rent  seeking perlu  mendapat  solusi  yang  sekurang-kurangnya  mampu membuat  pelakunya  berfikir  dua  kali  jika  hendak  melakukannya,  walaupun  tidak seketat  hukuman  mati  yang  digunakan  oleh  negara-negara  berdisiplin  tinggi. Sayangnya rent  seking dalam  praktiknya  sangat  sulit  dikenali  sebagai  tindakan kriminal karena memang dasar pelaksanaannya adalah kerjasama.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
Istilah  kapitalis  semu  sedikit  kurang  tepat  untuk  menyebut  kerjasama  ini, meskipun  secara  teknis  menyerupai  tapi  kepentingan  pribadi  dan  golongan  lebih mendominasi  terlaksananya  praktik rent  seeking .  Maka  dari  itu  Saya  lebih  suka menyebutnya  sebagai  “jual  beli  wewenang”  karena  memang  operasinya  melibatkan literatur  penting  di  suatu  negara.  Bukan  hanya  ekonomi,  lebih  jauh lagi  kebobrokan birokrasi  yang  secara  yuridis  merupakan  dampak  yang  berkesinambungan  diatas kepentingan  memperkaya  diri  ini  sangat  janggal  dianulir.  Sedangkan  pergolakan sosial  mulai  bermunculan  baik  dengan  aksi  nyata  berupa  penyerangan  orang-orang yang  hendak  menguak  kedok  mereka,  terror  dan  intimidasi  hingga  pengeboman kediaman  pribadi  penyidik.  Urgensi  cita-cita  pemerintah  yang  melakukan pembangunan  infrastruktur  demi  perbaikan  ekonomi  adalah non-sense dengan masifnya peran rent seeker dalam pelaksanaannya.

## PENUTUP
1. Simpulan
4. Dampak  Pembangunan  Infrastruktur  Terhadap  Kehidupan  Masyarakat  Dan Pembangunan Ekonomi Sebuah Negara
Positif :
a. Mudahnya  mobilitas penduduk dalam segala sektor
b. Penurunan biaya pengiriman berbagai komoditas perdagangan
c. Menjamin  ketersediaan  bahan  yang  membutuhkan  jalur  transportasi,  sumber  energi listrik, dan kemudahan dalam mendapatkan sumber air
d. Perbaikan  pendidikan, fasilitas kesehatan dan tata sosial yang baik
e. Banyak bermunculan lapangan pekerjaan baru
Negatif :
a. Banyak pengusaha sepanjang jalan atar kota/provinsi gulung tikar karena masyarakat beralih ke jalan tol.
b. Berkurangnya daerah pertanian, perkebunan dan lahan terbuka hijau
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197
c. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian
d. Keterpurukan mendalam bagi masyarakat yang kurang berpendidikan
e. Banyaknya bencana alam akibat pemanfatan lahan yang tidak tepat.
5. Sebab  Suatu  Negara  Cenderung  Melibatkan  Pemburu  Rente  Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi
a. Kemudahan  manipulasi anggaran pembangunan infrastruktur
b. Sifat  turun-temurun  pemerintahan  peninggalan  era  Soeharto  membangun  akses pertahanan kekuasaan dan pemupukan kekayaan
c. Penggunaan  sistem  ekonomi  perdagangan  terbuka  sebagai  dampak  dari  adaptasi global
d. Public  choice yang  rancu  dengan  politik  dan  “harga  diri”  terkait  praktik  “jual  beli wewenang”
e. Sifat kemitraan dan sistem balas budi rent seeker yang menghasut
f. Modal  pemburu  rente  relatif  lebih  rendah  dari  apa  yang  mampu  mereka  dapat, sehingga memotifasi mereka untuk selalu melakukan kecurangan.
6. Pengaruh Eksistensi Pemburu Rente Terhadap Kesehatan Kehidupan Ekonomi Suatu Negara
a. Keterpurukan birokrasi membuat negara terserang resource curse hypothesis
b. Kebocoran  anggaran  dan  keruhnya  sistem  keuangan  negara  akibat  banyak penggelembungan dana bahkan proyek “fiktif”
c. Timbul  kerugian  yang  harus  ditanggung  pemerintah  untuk  melakukan  renovasi mendadak proyek yang menjadi korban
d. Secara  tidak  langsung  mengurangi  pendapatan  negara,  sebagai  buntut  dari masyarakat yang kehilangan kepercayaan dan sengaja lalai membayar pajak
e. Kenaikan  harga  bahan  bakar  dan  berbagai  komoditas  sebagai  dampak  dari  usaha pemerintah dalam memulihkan keuangan negara
f. Implikasi  suram  dari  negara-negara  yang  menjalin  kerjasama  bilateral  maupun multilateral
g. Ketidak jelasan sistem keuangan negara dapat mengakibatkan defisit berkepanjangan yang kemudian dapat menyebabkan penumpukan hutang luar negeri.
h. Efek jangka panjangnya adalah rendahnya nilai tukar rupiah dengan dolar.
2. Rekomendasi
Dunia  ekonomi  dan  politik  dalam  pemerintahan  di  Indonesia  belakangan  ini sangat  sukar  diurai.  Manuver  ekonomi  yang  ditempuh  masih  belum  mampu membangkitkan Indonesia karena masih terkontaminasi dengan dunia politik “harga diri”  dan  “jual  beli  wewenang”.  Pada  kesempatan  ini  Saya  berusaha  menawarkan perencanaan  pembangunan  infrastruktur  secara  komprehensif,  yang  menitikberatkan pada  proyeksi  dan  prediksi  keuangan  sebelum  diimplementasikan.  Studi  kelayakan dan  berbagai  potensi  hambatan  di  lapangan  juga  berperan  penting  dalam  hal  ini. Selain  itu,  kebijakan  struktural  pemerintah  mengenai  pembangunan  harus  dapat mengaktualisasikan  sasaran  dibentuknya,  sehingga  masyarakat  yakin  akan  manuver ekonomi pembangunan yang dituju pemerintah. Pada dasarnya hal ini harus didukung dengan basis legitimasi  yang melibatkan publik dengan maksud adanya transparansi suatu proyek negara, sehingga masyarakat tidak merasa termanipulasi oleh kebijakan pemerintah dengan adanya praktik rent seeking atau perburuan rente.

## DAFTAR PUSTAKA
Chen, 2007; Su et al., 2014; Liu et al., .2014. Dalam jurnal terindex scopus “ Land Use Policy ”
Fang,Jiang. Et al.2007. “ Measuring Urban Sprawl In Beijing With Geo-Spatial Indices ” Journal
of Geographical Sciences (J GEOGR SCI) Irawan ,Andi. 2008. “ Rent Seeking Para Pejabat Publik ” Jawa Pos : Indonesia
Corruption Watch
Julia, Roxana . Duchin,Faye. 2013 .“ Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change ” Switzerland : sustainability journal
Khan, Mushtaq H. 2004.“ Corruption, Governance and Economic Development ” (in Jomo, KS and Ben Fine (eds) 2004. The New Development Economics . New Delhi: Tulika Press and London: Zed Press)
Khan, Mushtaq in Jomo K.S .2000. Rent-Seeking in Southeast Asia : “ Funny Money: Fiscal   Policy, Rent-seeking, and Economic Performance in Indonesia ”
Cambridge University   Press, Cambridge
Kunio ,Yoshihara. 1987.“ Kapitalisme Semu Asia Tenggara ” Jakarta: LP3ES
Lenin,V.I. 1964 “ On the ‘Unauthorised Seizure’ of Land: Flimsy Arguments of the
Socialist Revolutionaries ” in Lenin Collected Works 24 Moscow:
Progress Publishers Merilee S. Grindle. 1989.“ The New Political Economy : Positives Economics and Negatives Politics” Working Paper,Country Economic Department:The World Bank
Muhaimin,Yahya. 1991 .“Bisnis dan Politik” Jakarta : LP3S
Posada , Alejandro. and Chen,George. 2017“Publishers are increasingly in control of scholarly infrastructure and why we should care A Case Study of Elsevier” University of Toronto Scarborough: Geopolitics of Academic
Production
Ricardi S. Adnan. 2014. “Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia” Pusat kajian sosiologi : Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Ridha, Muhammad. 2016. “Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur  Dan
Kepentingan Kapital” Jurnal Politik Profetik
Staniland, Martin. 1985. “What is Political Economy?” New Heaver: Yale University Press
Stone.1974. “ American Public Works Association” Dalam Kodoatie,R.J.2005
Widanarto, A. 2017.“ Praktek Rent Seeking : Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi Dan Birokrasi Indonesia ” jurnal politikum indonesiana
Yustika, Ahmad Erani. 2012. “ Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan” Jakarta:Erlangga
Zhoua,Yang. et al. 2019. “ Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice ” Elsevier : Land Use Policy Indexed by Scopus Volume 82
Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Hotman Sidauruk “Tanah Untuk Kepentingan Umum” dimuat pada 03/04/2018 https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/
“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012” http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ba78-uu-no-2-th-2012-pengadaan- tanah-bagi-kepentingan-umum.pdf
Ecorlaw.com “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Proses Konsinyasi” http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:peng adaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-dan-proses-konsinyasi&catid=29:the- cms&Itemid=50

## “On the “Unauthorised Seizure” of Land Flimsy Arguments Of The Socialist Revolutionaries”
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/may/20b.htm Halim ,Lidwina.“ Tata Cara Pengadaan Tanah ”
https://www.hukumproperti.com/pertanahan/tata-cara-pengadaan-tanah/
Subandriyo,Toto “Politik, Kekuasaan, dan Pemburu Rente” Dimuat pada 31/12/2015 https://id.beritasatu.com/home/politik-kekuasaan-dan-perburuan-rente/136434
Universitas Kristen Satya wacana “Parasit Pembangunan”
http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6249/11/D_902007008_BAB %20X.pdf
Wulandari “Motif dan Prinsip Ekonomi” Dimuat pada Juli 2014
https://ulwulan17.wordpress.com/artikel/ekonomi-akuntansi/motif-dan- prinsip-ekonomi/
Headlines Opini “Masukan Untuk Politik Infrastruktur Jokowi” Dumiat Pada 19/7/2017
http://www.berdikarionline.com/politik-infrastruktur-siapa/
Wikipedia.org “Infrastruktur” Terakhir diuabah pada 9/10/2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur
Radarplanologi.com “Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”
Dimuat pada   November 2015
http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi- indonesia.html
Radarplanologi.com “Pengertian Infrastruktur, Sistem dan juga Komponennya”
Dimuat pada   Oktober 2015
http://www.radarplanologi.com/2015/10/apa-itu-infrastruktur.html
Kuwado,Fabian Januarius “4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur” Dimuat pada 20/10/2018
https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan- catatan-pembangunan-infrastruktur?page=all
Wikipedia.org “Kebijakan” Terakhir diubah pada 7/11/2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan
Pengertianahli.id “Pengertian Kebijakan Menurut para Ahli” Dimuat pada bulan Agustus 2014
http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html#
Murhan “Diduga Proyek Infrastruktur Berpotensi Korupsi Diingatkan ICW, 2017 Ada 241 Kasus” Dimuat pada 18/7/2018
http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/18/diduga-proyek-infrastruktur- berpotensi-korupsi-diingatkan-icw-2017-ada-241-kasus .
Indonesiaimaji.com "Dampak Buruk Mentalitas Pemburu Rente” Dimuat Pada 28/4/2018
https://indonesiaimaji.com/dampak-buruk-mental-pemburu-rente-2/
Aulia,  G.  P.,  &  Kawuryan,  E.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Cessie Dalam  Melakukan  Balik  Nama  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan. Transparansi Hukum , 1 (1), 79–98. https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.170
Bahroni,  A.  (2018).  Hak  Penambangan  Pasir  Oleh  Masyarakat  Lokal  di  Kecamatan
Plosoklaten Kabupaten Kediri. Transparansi Hukum , 1 (2), 152–168. https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.242
Windradi, F., & Setiono, G. C. (2019). Konsekuensi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan. Transparansi Hukum , Vol 1 (1), 45–66.
Windradi,  F.,  &  Wahyuni,  N.  (2018).  Konsep  Pengaturan  Dan  Ratifikasi  Batas  Kedaulatan Wilayah  Laut  Negara  Kesatuan  Ri  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Transparansi Hukum , Vol 3 (No 1), 122–137.