## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :19, Nomor : 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)
Oleh: Maria Rosalina 1 Widya Handary 2

## Abstract
In  addition  to  adjudicating,  the  judge  also  has other  duties,  namely  carrying  out  supervision and  observation  of  the  court  decisions  in accordance  with  Article  277-283  of  the  Criminal Procedure  Code.  Superintendent  and  observer Judges were wise in conducting supervision and observations  aimed  at  obtaining  certainty whether the contents of the court's decision had been  implemented  properly,  for  example whether prisoners had served their sentences in the  jail,  did  not  enter  and  leave    the  jail  freely, got room facilities according to their rights, were not released late and so on.
However,  in  its  application,  there  are  still  many contents  of  decisions  that  are  not  implemented as determined and follow the rules that apply to the  prisoners  in  the  jail.  Besides,  not  all  of  the society at large and prisoners in particular know the  existence  and  duties  of  the  superintendent and observer Judges.
Keywords: Superintendent and Observer Judges,  Permanent  Legal  Verdicts,  Criminal Offenders.

## Abstrak
Selain  mengadili,hakim  juga  memiliki  tugas  lain yaitu melaksanakan pengawasan dan pengamatan  terhadap  putusan  pengadilan sesuai dengan Pasal 277 – 283 KUHAP. Hakim wasmat  dalam  melakukan  pengawasan  dan pengamatan bertujuan untuk memperoleh kepastian  apakah  isi  putusan  pengadilan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, misal apakah narapidanatelah menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, tidak keluar masuk
1 Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum  UISU, Email:nurul.rosalina@gmail.com
2 Alumni Fakultas Hukum UISU
lembaga pemasyarakatan dengan bebas, mendapat  fasilitas  kamar  sesuai  haknya,  tidak terlambat pembebasannya dan lain-lain.
Akan  tetapi  pada  penerapannya,  masih  banyak isi putusan yang tidak dilaksanakan seperti yang sudah  ditetapkan  dan  mengikuti  aturan  yang berlaku bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan.  Disamping  itu  masyarakat pada  umumnya  dan  narapidana  khususnya, tidak semua mengetahui keberadaan dan tugas hakim wasmat ini.
Kata  kunci :  Hakim  Pengawas  dan  Pengamat, Putusan  Berkekuatan  Hukum  Tetap,  Pelaku Tindak Pidana.

## Abstract
In  addition to  adjudicating, the  judge  also has  other  duties  to  carry  out  supervision  and observation  of  court  decisions  in  accordance with  Article  277-283  of  the  Criminal  Procedure Code.  Judge wasmat in  conducting  supervision and  observation  aimed  to  obtain  certainty whether the contents of the court's decision had been  implemented  properly,  for  example whether  a  prisoner  has  served  his  sentence  at the  correctional  facility,  not  entering  and entering  the  prison freely,  getting  room facilities according  to  his  rights,  not  being  released  late and others.
However,  in  its  application,  there  are  still many  contents  of  decisions  that  are  not implemented as determined and follow the rules that  apply  to  prisoners  in  prison.  Besides  that, the general public and inmates in particular, not all of them know the existence and duties of the wasmat judge.
Keyword: Supervisor  and  Observer  Judge, Permanent Legal Verdict, Criminal Actor.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Pengadilan  sebagai  tempat  para  pencari keadilan,  tidak  terlepas  dari  keberadaan  hakim yang  berperan  penting  dalam  proses  peradilan tersebut.  Selain  mengadili,  hakim  juga  memiliki tugas lain yaitu melaksanakan pengawasan dan pengamatan  terhadap  putusan  pengadilan sesuai  dengan  Pasal  277 –  283  Kitab  Undang-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
undang Hukum Acara Pidana
atau KUHAP.Tugas  pengawasan  dan  pengamatan oleh  hakim  ini  dilakukan  setelah  putusan pengadilan  tersebut  sudah  berkekuatan  hukum tetap,  artinya  putusan  tersebut  sudah  tidak  ada upaya  hukum  lagi  dan  dapat  dilaksanakan. Pengertian putusan pengadilan menurut KUHAP Pasal 1 Ayat 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka yang  dapat  berupa  pemidanaan  atau  lepas  dari segala tuntutan hukum. 3
Hakim pengawas dan pengamat (selanjutnya  disebut  hakim  wasmat)  dalam melakukan pengawasan dan pengamatan bertujuan  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan.  Pengawasan  dan  pengamatan  yang dilaksanakan  oleh  hakim    terhadap  narapidana yang  berada  di  lembaga  pemasyarakatan  ini merupakan  tugas  khusus  yang  diberikan  oleh ketua  pengadilan  kepada  hakim  wasmat.  Ketua pengadilan  menunjuk  hakim  yang  ditugaskan sebagai  hakim  wasmat  untuk  menjalankan tugasnya tersebut.
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  hakim wasmat  tidak  dilakukan  secara  fisik  tetapi dilakukan  secara  administratif.  Hakim  wasmat menerima  laporan  dan  perilaku  pembinaan narapidana  tersebut  melalui  kepala  lembaga pemasyarakatan. Pengawasan dan pengamatan yang  dimaksud  antara  lain  apakah  narapidana yang  dijatuhi  hukuman  oleh  hakim  pengadilan telah  benar-benarmenjalaninya  di  lembaga pemasyarakatan,  tidak  keluar  masuk  lembaga pemasyarakatan dengan bebas,   apakah sudah mendapatkan  haknya  sebagaimana  mestinya,
3 M.Karjadi  dan  R.Soesilo, Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana , Politeia, Bogor, 1997,  h. 4
dan  tidak  mendapatkan  fasilitas  mewah  atau istimewa,  apakah  narapidana  sudah  menjalani masa  hukumannya  sesuai  dengan  apa  yang diputuskan  hakim,  apakah  kamar  dihuni  sudah sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  dan sebagainya.Selanjutnya  hasil  pengawasan  dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas  dan  pengamat  tersebut  dilaporkan kepada ketua pengadilan.
Akan  tetapi  pada  penerapannya,  masih  banyak isi  putusan  yang  tidak  dilaksanakan  seperti  isi putusan  yang  sudah  ditetapkan  tersebut,  dan mengikuti  aturan  yang  berlaku  bagi  narapidana di  lembaga  pemasyarakatan.Disamping  itu masyarakat  pada  umumnya  dan  narapidana khususnya, tidak semua mengetahui keberadaan dan tugas hakim wasmat ini.
Dalam  penerapannya,  terdapat  beberapa kasus  tentang  narapidana  yang  mendapatkan perlakuan  istimewa  atau  khusus  dan  fasilitas khusus pada saat mereka menjalankan hukumandi  lembaga  pemasyarakatan,  seperti Gusrin  Najamuddin  yang  mendapatkan  fasilitas mewah  di  ruangan  sel  nomor  38  di  Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin. Ruangan tersebut dihuni  oleh  bekas  Gubernur  Bengkulu,  Agusrin Najamuddin,  yang  berukuran  2,5  meter  x  4 meter,  dilengkapi  tempattidur,  tape,  meja  kerja, alat  masak  dan  rak  buku.  Kemudian  kasus Artalyta  Suryani  alias  Ayin,  yang  mendapatkan fasilitas  kamar  mewah  di  Rutan  Kelas  II  A Pondok Bambu, Jakarta Timur, Gayus
Tambunan  terdakwa  kasus  mafia  pajak  yang bebas  keluar  masuk  dari  Rutan  Mako  Brimob, Kelapa  Dua  dan  lain-lain. 4 Menurut  wakil  ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan, tarif untuk mendapatkan
4 Kasus  Suap  Di  Penjara,  Dari  Fasilitas  Wah, Hingga Izin Bepergian, tersedia pada https://nasional.kompas.com ,  diakses  pada 28 Juli 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
fasilitas  mewah  dalam  sel  narapidana  di  Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat itu sekitar Rp 200  juta  (dua  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan Rp 500 juta (lima ratus juta rupiah). 5
Hal  yang  serupa  juga  terjadi  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai,  dimana narapidana  tidak  mendapatkan  haknya  secara layak, yaitu adanyakelebihan kapasitas narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan
tersebut, terlambatnya pembebasan narapidana dan banyak narapidana  yang  tidak  mengetahui  tentang keberadaan dan tugas hakim wasmat tersebut .

## B.  Perumusan Masalah
Adapun  yang  menjadi  permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1.  Bagaimana  pengaturan  hukum  tentang hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam melaksanakan tugasnya?
2.  Bagaimana  peran  hakim  pengawas  dan pengamat  atas  pelaksanaan  pengawasan dan pengamatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Binjai?
3.  Bagaimana  hambatan  serta  upaya  yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat  dalam  melakukan  pengawasan dan pengamatan di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai?

## C.  Metode Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  ialah  peran hakim  wasmat  dalam  melakukan  pengawasan atas  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  bagi  pelaku  tindak  pidana.  Adapun  lokasi penelitian ini adalah di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai    Jl.  Jenderal
5 5  (Lima)  Kasus  Fasilitas  Mewah  di  Dalam
Penjara tersedia pada https://nasional.kompas.com diakses pada tanggal 02 Februari 2019.
Gatot  Subroto  No.72,  Limau  Mungkur,  Binjai, Sumatera  Utara.Penelitian  ini  bersifat  deskriptif yaitu  berusaha  mendeskripsikan  suatu  gejala, peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang, dan  memusatkan  perhatian  pada  masalah aktual  sebagaimana  adanya  saat  penelitian berlangsung. 6 Metode  pendekatan  yang  dipakai adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu dilakukan  melalui  telaah  tinjauan  pustaka dengan  cara  mempelajari  bahan-bahan  hukum yang  relevan  dengan  permasalahan  yang ditelitidan  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan
terhadapperan hakim wasmat dalam melakukan pengawasan atas putusan yang telah berkekuatan  hukum  tetap  bagi  pelaku  tindak pidanadi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Binjai.
Data  yang  digunakan  adalah  pertama  data primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara kepada  responden  yaituhakim  wasmat,  kepala lembaga pemasyarakatan, kepala seksi bimbingan dan anak didikserta narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, dan kedua  data  sekunder  diambil  dari  kepustakaan- kepustakaan  hukum,  dokumen-dokumen  yang berkaitan  dengan  hakim  wasmat  yang  terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## II. HASIL DAN PENELITIAN
1)  Pengaturan hukum tentang hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya.
Hakim  wasmat  dalam  melaksanakan tugasnya  harus  sesuai  berdasarkan  aturan hukum  yang  ada.  Peraturan  hukum  yang
6 Juliansyah  Noor, Metode  Penelitian:Skripsi, Tesis,  Disertasi  &  Karya  Ilmiah ,  Kencana, Jakarta, 2011, h. 34

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjadi  dasar  tentang  hakim  pengawas  dan pengamat  terdapat  pada  KUHAP  Pasal  277 sampai  Pasal  283,  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  No.  7  Tahun  1985  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Tugas  Hakim  Pengawas  dan Pengamat  (selanjutnya  disebut  Sema  No.7 Tahun  1985)serta  Undang-undang  No.  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Pasal 55 Ayat (1) dan (2). 7
Pasal  55  Ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman tersebutmenyebutkan  ketua  pengadilan  wajib mengawasi  pelaksanaan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Artinya  ketua  pengadilan  memiliki  hak  dan kewajiban untuk mengawasi, bagaimana putusan  yang  sudah  ditetapkan  tersebut  di jalankan. Pada dasarnya tugas ketua pengadilan  cukup  berat  oleh  karena  itu diperlukan suatu lembaga khusus untuk menjalankan  pengawasan  dan  pengamatan terhadap  narapidana  yang  sudah  berada  di lembaga pemasyarakatan. Untuk melaksanakan pengawasan  dan  pengamatan  terhadap  isi putusan,  bagaimana putusan itu dijalankan oleh para  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan tersebut,  ketua  pengadilan  menetapkan  hakim wasmat. Selanjutnya juga berdasarkan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Bab XX  tentang  pengawasan  dan  pengamatan pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut, ditentukan  harus  adanya  hakim  yang  bertugas khusus  untuk  membantu  ketua  pengadilan melaksanakan  pengawasan  dan  pengamatan terhadap  putusan  yang  sudah  berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan hasil wawancara, responden berpendapat  bahwa    perlu  dibuat  undang-
7 Hasil  wawancara  dengan  Nur  Ervianti  Hakim Pratama Utama, Hakim Wasmat pada Pengadilan  Negeri  Kelas  I  B  Binjai,  tanggal  10
April 2019.
undang tersendiri untuk mengatur tentang hakim pengawas  dan  pengamat,  agar  hakim  wasmat dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik. Sebab didalam undang –undang  tidak terdapat aturan    yang  mengatur  secara  jelas  tentang tugas,  fungsi,  hak,    dan  wewenang    hakim wasmat.  Dengan  adanya  undang –  undang tersendiri    juga  untuk  menguatkan  kedudukan hakim  wasmat  dalam  peranan  fungsi  dan pelaksanaan tugasnya. 8
Sema No. 7 Tahun 1985 tidak menentukan secara pasti jumlah hakim wasmat, sehinggajumlahnya  diserahkan  kepada  ketua pengadilan  negeri  yang  bersangkutan.  Menurut Sema  No.  7  Tahun  1985  hakim  wasmat,  dapat berjumlah  lebih  dari  satu  orang  pada  satu pengadilan, tergantung banyak sedikitnya jumlah  narapidana  yang  ada  dalam  ruang lingkup tugas pengadilan negeri yang bersangkutan.  Misalnya  di  suatu  daerah  hukum pengadilan  negeri  terdapat  lebih  dari  satu lembaga  pemasyarakatan  atau  hanya  satu lembaga pemasyarakatan tetapi dengan kapasitas  penampungan  yang  besar,  maka diperlukan  hakim  wasmat  lebih  dari  satu  orang. Mengingat  Sema  No.  7  Tahun  1985  tidak menentukan secara pasti jumlah hakim wasmat, maka  jumlahnya  diserahkan  kepada  ketua pengadilan  negeri.  Pasal  277  Ayat  (1)  KUHAP, yang  berwenang  menunjuk  hakim  wasmat adalah  ketua  pengadilan  negeri,  sehingga  ia juga  berwenang  menentukan  jumlah  hakim wasmat.  Kemudian  menurut  Pasal  55  Ayat  (1) UUKekuasaan Kehakiman yang diberi kewajiban melakukan pengawasan adalah ketua pengadilan negeri,
dengan demikian 8 Hasil  wawancara  dengan  Nur  Ervianti  Hakim Pratama Utama, Hakim Wasmat padaPengadilan Negeri Kelas I B Binjai, tanggal 10 April 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
keberadaan  hakim  wasmat  adalah  untuk membantu ketua pengadilan negeri.
Dalam  Sema  No.7  Tahun  1985  terdapat tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh hakim  wasmat,  tetapi  tidak  ada  aturan  yang mengatur  secara  mendalam  tentang  apa  saja peran  dan  fungsi  hakim  wasmat,  apa  saja wewenang  dari  hakim  wasmat  dan  apa  sanksi yang  diberikan  kepada  hakim  wasmat  apabila hakim wasmat tidak menjalankan tugas sebagaimana  mestinya.  Tidak  adanya  undang- undang tersendiri yang mengatur tentang hakim wasmat ini secara lengkap, juga mempengaruhi kedudukan hakim wasmat ini dalam menjalankan  tugasnya.              Disamping  itu keberadaan  hakim  wasmat  ini,kenyataannya masih  dianggap  asing  dan  tidak  banyak  yang mengetahui adanya hakim wasmat ini.
Keberadaan  hakim  wasmat  ini  juga ditujukan  untuk  mengendalikan  pelaksanaan putusan  pengadilan  yang  dieksekusi  jaksa  dan pelaksanaannya dalam lembaga pemasyarakatan,  apakah  dalam  pelaksanaan putusan itu terjadi penindasan terhadap hak-hak narapidana,  akibat  tindakan  petugas  yang bersifat menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Dengan adanya pengawasan dan pengamatandari  hakim  terhadap  pelaksanaan putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap, maka diharapkan lebih mendekatkan pengadilan dengan  kejaksaan,  juga  terhadap  lembaga pemasyarakatan dalam rangkaian proses pidana  dan  memberi  tugas  pada  hakim  untuk tidak  berakhir  pada  saat  putusan  pengadilan dijatuhkan olehnya. 9
9 Hendrastanto  Yudowidagdo,  AnangSuryanata Kesuma,  Sution  Usman  Adji,  Agus  Ismunarto, Kapita  Selekta  Hukum  Acara  Pidana  Di Indonesia, PT.  Bina  Aksara,  Jakarta,  1987, h.271
Dengan  adanya  pengawasan  dan  pengamatan yang  dilakukan  oleh  hakim  wasmat  tersebut, maka mereka  akan mengetahui  hasil yang  baik maupun  buruk  dari  suatu  putusan  pengadilan yang  sudah  ditetapkan.Hakim  wasmat  dalam tugasnya  dapat  menjamin  bahwa  putusan  yang dijatuhkan  pengadilan  negeri  dilaksanakan sebagaimana  mestinya,  hal  ini  sesuai  dengan bunyi  Pasal  280  Ayat  (1)  KUHAP.  Karena pemidanaan  bukanlah  untuk  menderitakan  atau tindakan balas dendam atas perbuatan narapidana,melainkan untuk pembinaan narapidana  baik  secara  psikis  maupun  pisik agar dapat atau siap kembali kedalam lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan taat pada hukum 10 .
2)  Peran  hakim  pengawas  dan  pengamat atas pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.
Sebagimana  telah  disebutkan,  Pasal  280 KUHAP  yang  menguraikan    hakim  wasmat mengadakan  pengawasan  dan  pengamatan untuk mengetahui bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mengenai pengamatan  ini,  hakim  agung  Purwoto  S. Gandasubrata menjelaskan pengamatan dititikberatkan pada kemanfaatan dan ketepatan pidana dalam rangka menentukan atau menemukan sentencing policy yang baik. 11
Hakim  wasmat  ini  ditunjuk  selama  2  (dua) tahun, khusus untuk mengawasi dan mengamati narapidana selama waktu
10 Hakim  Pegawas  dan  Pengamat  tersedia  di https://jabar.kemenkumham.go.id ,di akses pada tanggal 26  April2019.
11 Boy  Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  1997,  h. 62

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
narapidana  tersebut  menjalani  hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai pelaksana dari putusan hakim pengadilan negeri tersebut, tentang kelakuan para narapidana dan para petugas yang mengasuh lembaga pemasyarakatan terhadap diri narapidana tersebut. 12
Peranan  hakim  wasmat  dilaksanakan  terhadap putusan  pengadilan  yang  menjatuhkan  pidana perampasan  kemerdekaan  kepada  narapidana. Tujuan pidana perampasan kemerdekaan tersebut  antara  lain  yaitu  penjara  sebagai sarana  maka  terdapat  pengamanan  terpidana dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk merehabilitas. 13
Dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  itu hendaknya  hakim  wasmat  menitik-beratkan pengawasannya  antara  lain  pada  apakah  jaksa telah  menyerahkan  terpidana  kepada  lembaga pemasyarakatan  tepat  pada  waktunya,  apakah masa  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan benar-benar  dilaksanakan  secara  nyata  dalam praktek  dan  apakah  pembinaan  terhadap narapidana  benar-benar  manusiawi  sesuai dengan  prinsip-prinsip  pemasyarakatan,  yaitu antara  lain  apakah  narapidana  memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan
-
persyaratan prosedural
sesuai sistem pemasyarakatan  telah  terpenuhi  (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi  dan  lain-lain),mengumpulkan data-data  tentang  perilaku  narapidana,  yang dikategorikan  berdasarakan  jenis-jenis  tindak pidananya  (misalnya  pembunuhan,  perkosaan, dan sebagainya),mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana
12 Hendrastanto Yudowidagdo, dkk, Loc.Cit.
13 Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan
Dalam  Persektif  Sistem  Peradilan  Pidana , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h.22
tersebut  dengan  pidana  yang  dijatuhkan, apakah  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan terhadap  narapidana  dengan  perilaku  tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan  terhadap  dirinya  sehingga  pada waktu  dilepaskan  nanti,  narapidana  tersebut sudah  dapat menjadi  anggota masyarakat  yang baik dan taat pada hukum.Data-data yang telah terkumpul  dari  tugas-tugas  yang  telah  diperinci tersebut  diatas  dilaporkan  secara  tertulis  oleh hakim  wasmat  kepada  ketua  pengadilan  negeri paling  sedikit  3  (tiga)  bulan  sekali,  dengan tembusan kepada
Kepala Lembaga
Pemasyarakatan,  Kepala  Kejaksaan  Negeri,
Ketua Pengadilan  Tinggi, Kepala  Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan  Tinggi,  Ketua  Mahkamah  Agung, Menteri  Kehakiman  dan  Jaksa  Agung  Republik Inodnesia.Selanjutnya  Ketua  Pengadilan  Negeri meneruskan laporan tersebut kepada hakimyang  telah  memutus  perkara  narapidana yang bersangkutan, agar hakim
tersebutmengetahui  hal-hal  yang  berkaitan dengan putusannya. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  responden,  salah  satu  dari tugas hakim wasmat tersebut adalah chicking on the  spot ( melakukan kunjungan)  ke  lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana disebutkan oleh Sema  No.  7  Tahun    1985,  hakim  wasmat mempunyai  kewajiban  melakukan  kunjungan langsung  ke  lembaga  pemasyarakatan  paling sedikit  3  (tiga)  bulan  sekali,  untuk  memeriksa kebenaran  berita  acara  pelaksanaan  putusan pengadilan  yang  ditandatangani  oleh  jaksa, lembaga pemasyarakatan dan terpidana. Menurut  pendapat  responden,  seharusnya hakim  wasmat  dalam  melakukan checking  on the  spot tidak  hanya  3  (tiga)  bulan  sekali, mengingat  banyak  hal  yang  harus  diketahui lebih  mendalam  tentang  narapidana  yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
beradadilembaga  pemasyarakatan,  disamping itu  jumlah  narapidana  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatanpada umumnya melebihi jumlah yang  ditetapkan. 14 dan  khusus  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai  jumlah narapidana  sampai  per  April  2019,  mencapai 1859 (seribu delapan ratus lima puluh sembilan) orang,  dansudah  melebihi  kapasitas  yang seharusnya hanya 858 orang. 15
Khusus  di  Lembaga  Pemasyarakatan kelas  II  A  Binjai,  menurut  responden    Maju Amintas  Siburian  sebagai  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan  kelas  II  A  Binjai,  hakim wasmat tersebut melakukan chicking on the spot ( melakukan kunjungan) ke lembaga pemasyarakatan sebanyak 1(satu) bulan sekali. 16
Berdasarkan  hasil  angket  yang  diberikan kepada 10 (sepuluh) orang responden narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai,    hanya  2 (dua)  orang  responden  narapidana  yang mengetahui  adanya  hakim  wasmat,  dan  dari  2 (dua) orang responden narapidana ini, hanya  1 (satu) orang narapidana yang pernah dikunjungi oleh hakim wasmat.
Ketidaktahuan responden narapidana terhadap keberadaan hakim wasmat ini, berdasarkan  wawancara  kepada  responden kasubsi  registrasi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II  A  Binjai,  karena  kurangnya  sosialisasi
14 Hasil  wawancara  dengan  Maju  Amintas
Siburian, selaku Kepala Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai,  tanggal  12 April 2019.
15 Hasil  wawancara  dengan  Dekki  Susanto, selaku  Kepala Seksi  Bimbingan  dan Anak  Didik di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai, tanggal 12 April 2019.
16 Hasil  wawancara  dengan  Maju  Amintas Siburian,  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, tanggal 12 April 2019.
kepada  narapidana  tentang  hakim  wasmat, minimnya  kunjungan  hakim  wasmat  dan  juga mengingat  ada  beberapa  narapidana  yang masih  baru  menjalani  masa  hukumannya  di Lembaga PemasyarakatanII A Binjai. 17
Adapun peran pengawasan dan pengamatan oleh hakim di Lembaga PemasyarakatanII  A  Binjaimeliputi  bagaimana masa hukuman itu dijalankan, bagaimana masa pembebasannya,bagaimana  pelayanan  lapas terhadap  narapidana,  memperhatikan  fasilitas- fasilitas  yang  ada  di  lembaga  pemasyarakatan misal  bagaimana  keadaan  dapur,bagaimana keadaan  kamar,bagaimana  makanan  yang didapat para narapidana,melakukan pengecekan keberadaan narapidana, bagaimana proses pembinaan yang diberikan,mengadakan peninjauan terhadap keadaan,  suasana  dan  kegiatan-kegiatan  yang berlangsung didalam lingkungan tembok- tembok  lembaga,  khususnya  untuk  menilai apakah  keadaan  lembaga  pemasyarakatan tersebut  sudah  memenuhi  pengertian  bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan  dan  tidak  diperkenankan  untuk merendahkan martabat manusia, serta mengamati  bagaimana  perilaku  narapidana sehubungan  dengan  pidana  yang  dijatuhkan kepadanya dan lain-lain.
Dalam  pelaksanaan  peran  pengawasan dan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  hakim  di Lembaga PemasyarakatanII A Binjai ini, masalah  yang  paling  sering  dikeluhkan  antara lain  lebihnya  jumlah  narapidana  yang  terdapat pada lembaga pemasyarakatan, dan keterlambatan  masa  pembebasan  narapidana.
17 Hasil  wawancara  dengan    Edward  P.
Situmorang, selaku Kasubsi Registrasi
LembagaPemasyarakatan  Kelas  II  A  Binjai, tanggal 12 April 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Keterlambatan  proses  pembebasan  narapidana ini  menurut  responden  dikarenakan  lamanya proses  registrasi  yang  dilakukan,  sehingga mengakibatkan masa tahanan narapidana tersebut melewati putusan yang sudah ditetapkan  oleh  pengadilan.  Sebenarnya  hal  ini sudah  dicoba  untuk  diminimalisirkan  oleh  pihak pengadilan,  tetapi  masalah  registrasi  tentang narapidana tersebut bukan wewenang pengadilan sepenuhnya melainkan juga wewenang kejaksaan. 18
3)  Hambatan  dan  upaya  yang  dihadapi  oleh hakim  pengawas  dan  pengamat  dalam melakukan  pengawasan  dan  pengamatan di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Binjai
Adapun  hambatan  dan  upaya  yang dihadapi  oleh  hakim  pengawas  dan  pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, antara lain :
1.  Aturan hukum yang kurang tegas tentang hakim wasmat .
Ruang  lingkup  hakim  wasmat  dalam tugasnya  adalah  mengawasi  narapidana  yang ada  di  lembaga  pemasyarakatan  di  wilayah hukum pengadilan negeri tempat hakim bertugas  sehari-harinya.  Akan  tetapi  tugas hakim  wasmat  ini  tidak  berjalan  secara maksimal,  hal  ini  karena  tidak  diikuti  dengan sejumlah  ketentuan  yang  mengaturnya  secara khusus  dan  tersendiri,  sehingga  hakim  wasmat dalam  melaksanakan  tugasnya  apabila  masuk kedalam instasi lain di luar lembaga pemasyarakatan  dapat  dianggap  mencampuri
18 Hasil  wawancara  dengan  Nur  Ervianti  Hakim
Pratama Utama, Hakim Wasmat
padaPengadilan Negeri Kelas I B Binjai, tanggal 10 April 2019.
secara  formal  wewenang  instansi  lain  tersebut. Hakim  wasmat  dalam  melaksanakan  tugasnya berpedoman  kepada  Sema  Nomor  7  Tahun 1985,  yang    berlakunya  untuk  internal  lembaga mahkamah  agung  dan  peradilan  dibawahnya, dan  Sema  tersebut  tidak  termasuk  dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga  tidak  mengikat  pihak  lain  atau  hanya berlaku  secara  internal  Mahkamah  Agung  saja. Dengan  demikian  sebagai  penyelesaiannya agar  hakim  wasmat  dapat  bekerja  serta melakukan pengawasan dan pengamatan dengan  baik  maka  perlu  dibuat  suatu  aturan perundangan  yang  khusus  mengatur  secara rinci tentang peran, fungsi, wewenang, anggaran, jumlah hakim wasmat dan sebagainya.
2.  Kurangnya  sosialisasi  mengenai  hakim wasmat.
Berdasarkan hasil penelitian banyak narapidana  maupun  masyarakat  umum  yang tidak  mengetahui  tentang  keberadaan  hakim wasmat, tidak mengetahui tentang peran, tugas, dan  fungsi  dari  hakim  wasmat.  Hal  ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai hakim wasmat di kalangan narapidana ataupun masyarakat umum. Seharusnya  keberadaan  hakim  pengawas  dan pengamat  ini  diketahui  oleh  semua  kalangan, mengingat  salah  satu  tugas  dan  fungsi  dari hakim wasmat ialah melindungi hak-hak narapidana  selama  menjalani  masa  tahanan  di lembaga  pemasyarakatan.  Dengan  demikian diperlukan  sosialisasi  yang  maksimal  misalnya melalui  diskusi  ilmiah  seminar, focus  group discussion ,    penyuluhan  hukum,  audiensi  dan lain-lain.
3.  Jarak yang jauh dari pengadilan negeri ke lembaga pemasyarakatan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Salah  satu  tugas  hakim  wasmat  ialah melakukan checking  on  the  spot (kunjungan langsung)  ke  lembaga  pemasyarakatan  untuk melihat  keadaan  narapidana  dan  keadaan lembaga pemasyarakatan. Tidak semua lembaga  pemasyarakatan  letaknya  berdekatan dengan  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  A  Binjai  ini. Ada  lembaga  pemasyarakatan  yang  letaknya jauh  dari  Pengadilan  Negeri  Kelas  II  A  Binjai, sehingga    membutuhkan  waktu  tempuh  yang lama dan alat transportasi, sedangkan Pengadilan  Negeri  Kelas  II  A  Binjai  tidak  ada menyediakan  alat  transportasi,  sehingga  harus memakai  kenderaan  pribadi  dari  hakim  wasmat yang  bersangkutan.  Hal  ini  tentunya  akan menjadi masalah, bagaimana jika hakim wasmat tersebut  tidak  memiliki  atau  tidak  membawa kenderaannya? Hal ini tentunya akan menghambat  atau  memperlambat  pelaksanaan tugas  hakim  wasmat.  Dengan  demikian,  untuk mengatasi  persoalan  alat  transportasi  tersebut, pengadilan  negeri  harus  ada  menyediakan  alat transportasi.
4.  Berita  acara  eksekusi  yang  lambat  dari jaksa penuntut umum
Berita  acara  eksekusi  dari  jaksa  penuntut umum  terlambat  bahkan  kadang  tidak  dikirim sehingga menjadi kendala ketika akan mewawancarai  tahanan  yang  sudah  menjadi narapidana. Agar dapat mewawancarai
narapidana, hakim wasmat hanya berdasarkankepada  catatan  para  hakim  atau majelis.  Tidak  adanya  berita  acara  eksekusi tersebut  juga  menyebabkan  sulitnya  pengisian register  hakim  wasmat.  Dengan  demikian sangat  diharapkan  penuntut  umum  dapat bekerja  lebih  professional  dan  membangun koordinasi  dengan  pengadilan  negeri,  sehingga berita  acara  eksekusi  tersebut  tidak  terlambat bahkan  jangan  sampai  tidak  dikirimkan  ke
pengadilan negeri bersangkutan, untuk diteruskan kepada hakim wasmat.
5.Jumlah hakim yang terbatas.
Keberadaan  hakim  yang  sangat  terbatas  di suatu  wilayah  kabupaten/kota  akan  sangat membebani tugas pokok hakim untuk mengadili perkara,  karena  tidak  sebandingnya  jumlah hakim  dengan  perkara  yang  harus  disidangkan. Melaksanakan  tugas  pokok  sebagai  hakim  saja sudah  menyibukkan  para  hakim,  apalagi  jika diberi  tugas  tambahan  lain  yaitu  menjadi  hakim wasmat.  Untuk  itu  diperlukan  penambahan jumlah  hakim  yang  sebanding  dengan  jumlah perkara yang diadili, bahkan jika perlu pengadilan  negeri  dapat  mengadakan  hakim yang tugasnya khusus untuk menjadi pengawas dan pengamat.
6. Benturan antara instasi yang terkait.
Benturan  antara  instansi  terkait,  menyangkut kondisi birokrasi pemerintahan khususnya dibidang penegakan hukuman. Untuk menjalankan  tugasnya    sebagai  hakim  wasmat maka  ada  pihak  atau  intansi  pemerintah  lain seperti kejaksaan yang juga harus terlibat dalam pelaksanaan  tugas  tersebut.  Misalnya,  dengan terlambatnya  berita  acara  yang  disampaikan dari  pihak  kejaksaan  kepada  hakim  wasmat, maka  hal  tersebut  dengan  sendirinya  juga menghambat  tugas  hakim  wasmat  untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap  narapidana  yang  akan  menjalani hukumannya  maupun  yang  sudah  bebas,  guna menghindari perbuatan yang sama (residivis).
Koordinasi  merupakan  hal  yang  sangat mudah  untuk  diucapkan,  tetapi  tidak  demikian ketika hal tersebut diimplementasikan di lapangan.Benturan  antarinstansi  dapat  terjadi karena  adanya  egoisme  dari  setiap  instansi. Untuk  mengatasi  hal  ini  diperlukan  adanya saling pengertian, menghormati, sehingga dapat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
memberikan  kerjasama  dan  koordinasi  yang baik.
7. Anggaran  (dana)  khusus  untuk  hakim wasmat
Tidak adanya anggaran atau dana khusus untuk  hakim  wasmat  merupakan  salah  satu faktor yang menghambat hakim wasmat melakukan  tugasnya.  Untuk  menempuh  jarak yang  jauh  dari  pengadilan  negeri  ke  lembaga pemasyarakatan,  hakim  harus  mengeluarkan dana  pribadi.  Tentunya  hal  ini  tidaklah  sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sehingga diperlukan kebijakan yang tegas untuk mengatur tentang anggaran hakim wasmat ini. 8.  Beban tugas Selain hakim wasmat bertugas sebagai pengawas  dan  pengamat,  hakim  wasmat  juga menjabat sebagai hakim pengadilan negeri yang mengadili,  memeriksa  dan  memutus  perkara, yang  merupakan  tugas  pokokn.Oleh  karena tugas pengawasan dan pengamatan di lembaga pemasyarakatan bukan merupakan tugas pokok seorang  hakim,  namun  hanya  sebagai  tugas tambahan  yang  diberi  oleh  ketua  pengadilan negeri,  maka  dalam  pelaksanaan  tugasnya hakim wasmat kurang optimal bahkan tidak ada waktu  sama  sekali.  Disamping  itu,  pelaksanaan tugas  yang  tidak  optimal  oleh  hakim  wasmat juga  disebabkan  karena  tidak  adanya  aturan atau  undang-undang  khusus  yang  mengatur lebih  jelas  tentang  apa  saja  tugas  serta  peran hakim  wasmat  dan  apa  sanksi  yang  diberikan kepada  hakim  wasmat  apabila  tidak  menjalani tugasnya dengan benar. Dengan demikian perlu dibuat  suatu  peraturan  beserta  sanksi  yang lebih jelas dan terperinci tentang hakim wasmat.
Sistem pembinaan narapidana di lembaga  pemasyarakatan  merupakan  hal  yang sangat  berpengaruh  bagi  narapidana  tersebut untuk  berkelakuan  lebih  baik  setelah  selesai
menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan    dan  memberikan  efek  jera untuk tidak mengulang perbuatan tindak pidana. Pada  umumnya  masyarakat  enggan  menerima orang yang pernah menjadi narapidana, mengucilkan,  menjauhi,  tidak  memperdulikan, bahkan  adanya  sikap  penolakanyang  berlebih- lebihan dari  masyarakat terhadap bekas narapidana tersebut.Sikapmasyarakat yang tidak  menerima  dan  mengucilkan  ini  dapat mendorong  kembali tindakan  agresif   dalam  diri bekas  narapidana,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  diulanginya  tindakan  kekerasan dan  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  bekas narapidana  tersebut.  Dengan  demikian  faktor dari luar lembaga pemasyarakatan, juga sangat menentukan  untuk  menciptakan  terwujudnya sistem pembinaan narapidana dan perlu adanya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam  ikut  serta  dalam  pengamatan  dan pengawasan .
Menurut  responden  upaya  yang  dapat dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  hakim wasmat  dalam  melaksanakan  tugasnya  adalah membuat anggaran khusus untuk hakim wasmat,  agar  segala  sesuatu  aspek  seperti akomodasi  bisa  terpenuhi  demi  meringgankan langkah  hakim  wasmat  yang  bertugas,  serta supaya  pemerintah  membuat  undang-undang tersendiri tentang hakim wasmat agar kedudukan  hakim  wasmat  lebih  kuat  dan mengoptimalkan  kinerja  hakim  pengawas  dan pengamat. 19
19 Hasil  wawancara  dengan  Nur  Ervianti  Hakim Pratama Utama, Hakim Wasmat padaPengadilan Negeri Kelas I B Binjai, tanggal 10 April 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## III.  KESIMPULAN
1. Pengaturan  hukum tentang hakim wasmat terdapat  pada  a.Undang-undang  No.  48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 55 Ayat (1). b.Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana Pasal 277-283. c.Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  Tugas  Hakim  Pengawas dan Pengamat. 2. Peran hakim wasmat terhadap pelaksanaan pengawasan dan
pengamatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Binjai  Kelas  II  A  Binjai  belum  optimal berdasarkan hasil penelitian, banyak narapidana yang tidak mengetahui tentang hakim  wasmat.  Beberapa  hak  narapidana belum  terpenuhi  seperti  penghuni  kamar yang  melebihi  kapasitas  dan  terlambatnya proses pembebasan narapidana.
3. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  hakim wasmat  di  Lembaga  Pemasyarakatan Binjai  Kelas  II  A  yaitu  aturan  hukum  yang kurang  tegas  tentang  hakim  wasmat, kurangnya  sosialisasi  mengenai  hakim wasmat,  jarak  yang  jauh  dari  pengadilan negeri ke lembaga pemasyarakatan, berita acara  eksekusi  yang  lambat  dari  jaksa penuntut  umum,  jumlah  hakim  yang terbatas,  benturan  antara  instasi  yang terkait,  anggaran  (dana)  khusus  untuk hakim wasmat, dan adanya beban tugas

## Daftar Bacaan

## A.  Buku
Boy  Mardjono  Reksodiputro, Hak  Asasi Manusia  dalam  Sistem  Peradilan Pidana ,  Pusat  Pelayanan  Keadilan dan  Pengabdian  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, 1997. Hendrastanto Yudowidagdo, Anang Suryanata  Kesuma,  Sution  Usman Adji,  Agus  Ismunarto, Kapita  Selekta Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987. Juliansyah Noor, Metode Penelitian:Skripsi,Tesis,  Disertasi  & Karya  Ilmiah ,  Kencana,  Jakarta,
2011.
M.Karjadi  dan  R.Soesilo, Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana , Politeia, Bogor, 1997. Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan  Dalam  Persektif Sistem  Peradilan  Pidana ,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

## B.  Peraturan
Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7
Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

## C.  Internet
Kasus  Suap  Di  Penjara,  Dari  Fasilitas  Wah,
Hingga  Izin  Bepergian,  tersedia  pada https://nasional.kompas.com ,
diakses pada 28 Juli 2019. 5  (Lima)  Kasus  Fasilitas  Mewah  di  Dalam Penjara tersedia pada https://nasional.kompas.com diakses pada tanggal 02 Februari 2019.
Hakim  Pegawas  dan  Pengamat  tersedia  di https://jabar.kemenkumham.go.id ,di akses pada tanggal 26  April 2019