## PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Oleh: Maurice Siburian Arozatulo Maendrofa Universitas Darma Agung, Medan
E-mail: maurice_rogers@yahoo.com aromendrofa463@gmail.com

## ABSTRACT
Non-Governmental  Organizations  (NGOs)  handling  criminal  cases  of  sexual violence  against  children  is  very  important.  The  role  of  NGOs  in  conducting advocacy  and  other  services  for  victims  of  sexual  violence  against  children  aims to  fulfill  the  rights  of  children mandated in child protection law. The development of  technology  also  causes  various  types  of  crimes  that  can  occur  to  everyone, including  children.  The  number  of  crimes  of  sexual  violence  against  children, which  continues  to  increase  every  year,  is  evidence  that  the  imposition  of  crimes for  sexual  crimes  against  children  cannot  be  said  to  create  a  deterrent  effect  for the  perpetrator  or  someone  who  wants  to  commit  it.  The  method  used  in  this research  is  normative  legal  research  method.  Based  on  the  research  and discussion  carried  out  by  the  author  in  the  role  of  non-governmental organizations  in  handling  criminal  cases  of  sexual  violence  against  children who carry  out  legal  advocacy  against  children  as  victims  of  sexual  violence  to  take care  of  their  rights,  in  addition  non-governmental  organizations  (NGOs)  carry out  assistance  to  victims  such  as  counseling  services  to  strengthen  and provide a sense  of  security  for  victims  who  have  suffered  trauma  and  its  mental  and psychological  consequences  so  that  counseling  is  very  helpful  in  restoring  the victim's  self-confidence.

## Keywords: Children, Sexual Violence, Non-Governmental Organizations (NGOs)

## ABSTRAK
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  sangat  penting.  Peranan  LSM  dalam melakukan  advokasi  dan  pelayanan  lainnya  terhadap  korban  kekerasan  seksual pada  anak  bertujuan  untuk  memenuhi  hak-hak  anak  sebagaimana  diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak. Perkembangan teknologi juga membuat maraknya  berbagai  jenis  tindak  kejahatan  yang dapat terjadi kepada  setiap orang termasuk  anak.  Kejahatan  kekerasan  seksual  pada  anak  yang  terus  meningkat setiap  tahunnya  merupakan  bukti  bahwa  pemberlakuan  hukuman  bagi  pelaku
kejahatan  seksual  terhadap  anak  masih  belum  dapat  dikatakan  sebagai  hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku ataupun seseorang yang ingin melakukannya. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif.  Berdasarkan  penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yakni  peranan  lembaga  swadaya    masyarakat  terhadap  penanganan  kasus  tindak pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  yaitu  melakukan  advokasi  hukum  terhadap anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual  untuk  memenuhi  hak-haknya,  selain  itu Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  melaksanakan  pendampingan  kepada korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi  korban  pemerkosaan  yang  menderita  trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya  sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan  rasa percaya diri korban.

## Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)

## 1. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  aset  bangsa, sebagai  bagian  dari  generasi  muda anak  berperan  strategis  sebagai penerus  suatu bangsa. Peran strategis ini  telah  disadari  oleh  masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang  intinya menekankan  posisi  anak  sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan  perlindungan  atas  hak- hak  yang  dimilikinya.  Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan  yang  cukup  kompleks, karena  mempunyai  dampak  negatif yang  serius,  baik  bagi  korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan  juga  merupakan  suatu bentuk  tindakan yang dilakukan satu individu  terhadap  individu  lain yang mengakibatkan  gangguan  fisik  dan atau mental.
Hal  ini  bertentangan  dengan amanat  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak yang me nyebutkan  bahwa:  “Setiap  anak berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
”
PKPA  mencatat  kekerasan anak  baik  fisik  maupun seksual terus meningkat,  dikutip  dari  Metro Siantar,  24  Juli  2017.  Misran  Lubis sebagai Senior  Officer  PKPA mengungkapkan  data  dari  jaringan perlindungan anak Sumut tahun 2016 tercatat ada 196 kasus kekerasan dan eksploitasi  menimpa  anak.  Dari jumlah  itu,  kekerasan  seksual  berada diurutan  teratas  dengan  75  kasus. Dimana anak sebagai korban terbanyak  69  perempuan  dan  6  laki- laki. Pada urutan kedua adalah kasus anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana dengan  53  kasus  yang  semuanya adalah  laki-laki.  Pada  urutan  ketiga terdapat  kekerasan  fisik  dengan  43 kasus,  diantara  korbannya  terdapat 31  orang  laki-laki  dan  12  orang perempuan.  Selama  tahun  2017 kasus  kejahatan  dan  kekerasan terhadap  anak  di  Sumatera  Utara mengalami peningkatan drastis.
Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan  Anak  (PKPA)  Sumut, Misran  Lubis  di  Medan  mengatakan berdasarkan advokasi dan pemantauan  selama  ini  mencatat adanya  295  kasus  kejahatan  pada anak di tahun 2017. Berdasarkan data diatas penulis  tertarik  untuk  meneliti tentang judul (PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN  SEKSUAL PADA ANAK (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst). II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian anak
Terdapat  beberapa  perundang-
undangan  yang  berlaku  di  Indonesia saat  ini  yang  mengatur  tetntang pengertian  anak  berdasarkan  umur. Batasan  umur  seseorang  masih dalam  kategori  anak,  berdasarkan beberapa  peraturan  yang  ada  di Indonesia  cukup  beragam,  yang antara lain adalah sebagai berikut:
a) Pasal  1 angka 1 Undang-Undang No.  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  menyatakan bahwa  anak  adalah  orang  yang dalam  perkara  anak  nakal  telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum pernah kawin; b) Pasal  1 angka 5 Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa  bahwa  anak  adalah  setiap manusia  yang  berusia  dibawah 18  (delapan  belas)  tahundan belum  menikah,  termasuk  anak yang  masih  dalam  kandungan
apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya; dan
c) Pasal  1 angka 1 Undang-Undang No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  menyatakan bahwa  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
2. Tindak pidana kekerasan seksual Istilah  kekerasan,  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) memiliki  arti  sesuatu  yang  memiliki sifat  keras,  atau  adanya  sebuah paksaan  dalam  suatu  perbuatan seseorang  atau  sekelompok  orang yang  menyebabkan  kerusakan  fisik atau  suatu  barang.  Sedangkan secara harfiah,  kekerasan  adalah  wujud perbuatan  yang  lebih  bersifat  fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit,  atau  penderitaan  pada  orang lain,  dimana  terdapat  unsur  paksaan atau  ketidakrelaan  atau tidak adanya persetujuan dari orang lain.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga  Swadaya  Masyarakat
(LSM)  adalah  sebuah  organisasi yang  didirikan  oleh  perorangan ataupun  sekelompok  orang  yang secara  sukarela  yang  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  umum tanpa  bertujuan  untuk  memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

## III. METODE PELAKSANAAN
Penelitian yang berjudul “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan  Kasus  Tindak  Pidana Kekerasan Pada Anak” menggunakan  jenis  penelitian hukum normatif.  Penelitian  hukum  normatif atau  penelitian  hukum  kepustakaan ini  mencakup  penelitian  terhadap
asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap sistematika  hukum,  perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian  hukum  normatif  atau penelitian perpustakaan ini merupakan  penelitian  yang  mengkaji studi dokumen yaitu studi kasus pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung Sitoli (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst)” Analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan  analisis  interprestasi dan  silogisme  untuk  memaparkan atau  menjelaskan  persoalan  hukum yang  diteliti,  memberi  komentar  dan kemudian membuat suatu kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian dengan  pikiran  sendiri  dengan bantuan teori. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  Pada Anak a. Faktor Internal Terjadinya Kekerasan  Seksual  Pada  Anak. Bahwa  kekerasan  terhadap  anak umumnya disebabkkan  oleh faktor  internal  yang  berasal  dari anak sendiri yaitu anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental,  gangguan  tingkah  laku autisme,  anak  terlalu  lugu,
memiliki  temperamen  lemah, ketidaktahuan  anak  mengenai hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. b. Faktor eksternal terjadinya kekerasan  seksual  pada  anak, yaitu a. Kemiskinan  keluarga,  orang tua  menganggur,  penghasilan tidak cukup dan banyak anak b. keluarga tunggal atau keluarga ( broken home ), misalnya  peceraian, ketiadaan ibu  untuk  jangka  panjang atau  keluarga  tanpa  ayah dan ibu  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi; c. Keluarga  yang  belum  matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan  orang  tua  yang tidak reallistis,  anak  yang  tidak diinginkan (unwanted  child), anak yang lahir  diluar nikah; d. Penyakit parah atau gangguan mental  pada  salah  satu  atau kedua  orang  tua,  misalnya tidak  mampu  merawat  dan mengasuh anak karena gangguan emosional  dan defresi; 1. Sejarah  penelantaran  anak,  orang tua yang merasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung  memperlakukan  salah anak-anaknya; 2. Kondisi  lingkungan  sosial  yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak,  sikap  acuh  tak  acuh terhadap  tindakan  eksploitasi, pandangan  terhadap  nilai  anak yang terlalu rendah, meningkatnya  faham  ekonomi upah, lemahnya perangakat hukum,  tidak  adanya  mekanisme kontrol sosial  yang stabil. B. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  Pada Anak Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  di  Sumatera
Utara  yang  bergerak  dibidang perlindungan  anak  adalah  Pusat Kajian  Perlindungan  Anak  (PKPA). PKPA  adalah  yayasan  masyarakat sipil  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat  yang  tidak  memiliki mandat  secara  konstitusi, jadi PKPA merupakan organisasi yang berpartisipasi  atau  ikut  serta  dalam mewujudkan  hak-hak  anak  yang belum  terpenuhi.  PKPA  mempunyai peran sebagai berikut : 1. Memberikan perlindungan terhadap  anak  dari  setiap  orang atau  yayasan  yang  melakukan pelanggaran terhadap hak anak.
2. Melakukan  kajian  dan  penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari  solusi  atas  persoalan tersebut.
3. Melakukan  kerjasama  dengan yayasan/instansi lain serta masyarakat  untuk  melakukan advokasi  terhadap  permasalahan anak. 4. Menyediakan  layanan  informasi kepada  masyarakat  tentang  hak- hak anak dengan benar.
5. Memberikan  layanan  langsung kepada  anak  dalam  rangka pemenuhan hak-haknya.
6. Memperjuangkan terciptanya kepentingan  yang  terbaik  bagi anak  dengan  advokasi  kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak. Namun, disisi lain PKPA melakukan 4 hal, yaitu : 1. Kajian untuk memberikan rekomendasi kepada negara tentang  kondisi  anak  yang  harus ditangani.
2. Melakukan  penyadaran  kepada masyarakat,  bahwa  anak-anak yang  ada  dikeluarga  mereka, anak-anak bersama mereka
seutuhnya  bukan  milik  mereka, bahwa  anak-anak  tersebut  juga milik  masyarakat,  milik  bangsa dan negara. 3. Ikut berpartisipasi memberi layanan-layanan  yang  mungkin belum  terpenuhi  oleh negara atau belum  sepenuhnya  dipenuhi  dan PKPA  hadir  untuk  memberi layanan seperti layanan pendidikan,  hukum,  kesehatan dan sebagainya. 4. Mengajak  kaum  muda,  anak- anak  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  berbagai  macam  kegiatan sehingga  mereka  dalam  situasi apapun  memiliki  kesempatan untuk  bermain  dengan  teman sebayanya.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan  hal-hal sebagai berikut :
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya  tindakan  kekerasan seksual  terhadap  anak  adalah kurangnya  pengawasan  orang tua,  kurangnya  perhatian  dan kedekatan  orang  tua  terhadap anak,  status  ekonomi,  pengaruh lingkungan.  Selain  itu  ada  juga faktor  internal  dan  eksternal terjadinya tindakan seksual terhadap  anak  yaitu  sebagai berikut :
a. Faktor  internal :  masalah mental, cacat fisik dan gen.
b. Faktor  eksternal  :  narkotika, orang tua penangguran, perceraian  orang  tua,  status ekonomi,  minum  minuman beralkohol,  pergaulan  bebas dan lingkungan.
2. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan  kasus  tindak  pidana kekerasan  seksual  pada  anak yaitu melakukan advokasi hukum terhadap  anak  sebagai  korban kekerasan seksual untuk memenuhi  hak-haknya,  selain  itu Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) melaksanakan pendampingan  kepada  korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan  rasa  aman  bagi korban pemerkosaan yang menderita  trauma  dan  berakibat pada  mental  dan  psikisnya sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan  rasa  percaya  diri korban.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Arief, B. N. (1998). Beberapa aspek kebijakan  penegakan  dan pengembangan hukum pidana . Citra Aditya Bakti. Diniyanti,  N.,  &  Sidemen,  I.  G. Hubungan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan  Suami  Pada  Istri Dengan  Perilaku  Kekerasan Ibu Pada Anak .
Djiwandon,  S.  E.  W.  (1989). Psikologi  Pendidikan  (rev-2) .
Grasindo. Edi  Suharto, Pekerjaan  Sosial  di Bidang Industri, Bandung,
Refika ADITAMA : 2007. Fursiyana,  W.  (2015).  Child  Abuse
( Kekerasan  Terhadap  Anak ) Dalam  Perspektif  Pendidikan Islam (Studi Deskriptif Buku"  Kekerasan  Terhadap
Anak"  Karya  Abu  Huraerah,
M. Si.). Husodo,  B.  D.  Upaya  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (Lsm) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan. Hufad Perilaku  kekerasan:  analisis menurut  sistem  budaya  dan implikasi  edukatif ., A. (2003). Mimbar  Pendidikan , 22 (2), 52-61. I.S.Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011)
Ilyas,  A.  (2012). Asas-asas  Hukum Pidana. Rangkang  Education
& PuKab, Yogyakarta.
Imam,  K.,  Nuh,  M.,  &  Mulyadi,  M.
(2013). Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri Medan No. 3.372/Pid. B/2010/PN.  Mdn) .  Jurnal Mahupiki, 1(1).
Kansil,  C.  S.  T.,  &  Kansil,  C.  S. (2010). Latihan Ujian Hukum Pidana  Untuk  Perguruan Tinggi . Jakarta: Sinar Grafika. Marpaung,  L.  (2004). Kejahatan
Terhadap  Kesusilaan  dan Masalah  Prevensinya, cet  2. Jakarta: Siunar Grafika
Mahju  Muljono, Pengantar  Teori Kriminologi.
(Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012)

## B. Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Peraturan  Pemerintah  No.  35  Tahun 2020 Tentang  Pemberian
Kompensasi,  Restitusi  dan Bantuan  Hukum  Kepada Saksi dan Korban. Keputusan  Presiden  No.  36  Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. C. Internet
Metro Siantar, Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut.
http://www.metrosiantar.com/news/s umut/2017/07/24/260374/ora ngtuapelakukekerasanpadaan akterbanyakdisumut/. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020
Ridin,Waspada.co,id/sumut/pkpa- 2017-kasus-kejahatan-anak- meningkat-drastis /2018 / januari/01/.  Diakses pada tanggal 20 Februari 2020