## FUNGSI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA
Hendri Jayadi & Prof. Dr. Huala Adolf, S.H, LL.M Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Email: Jayadihendrilaw@gmail.com
ABSTRAK
Dalam  praktek  hukum  perbankan,  suatu  bank  dapat  dicabut  ijin  usahanya  dan mengalami  likuidasi.  Didalam  proses  likuidasi  bank  Lembaga  Penjamin  Simpanan berperan  penting  dalam  menyelesaikan  pengembalian  dana  simpanan  para  nasabah bank  tersebut  ketika  bank  mengalami  likuidasi  terkait  pembayaran  klaim  penjaminan simpanan  nasabah  bank  yang  dicabut  izinnya,  Lembaga  Penjamin  Simpanan  memiliki hak  untuk  menggantikan  posisi  nasabah  penyimpan  tersebut  (hak  subrogasi)  dalam pembagian hasil likuidasi bank. Pemberian kewenangan dan hak tersebut dimaksudkan untuk  mengoptimalkan  tingkat  pemulihan  ( recovery  rate )  bagi  Lembaga  Penjamin Simpanan,  agar  keberlangsungan  program  penjaminan  simpanan  dapat  terus  dijaga. Lahirnya    Undang-undang   Nomor    24 Tahun   2004   tentang   Lembaga Penjamin Simpanan   menandai babak    baru sistem  perbankan  nasional. Keberadaan  Lembaga Penjamin Simpanan ini    tidak    bisa    dilepaskan    dari    upaya peningkatan stabilitas sektor  keuangan  dan  untuk  memulihkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sektor perbankan.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  peran  dan  fungsi  Lembaga  Penjamin Simpanan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  untuk  menjamin, melindungi  dan  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  sebagai  nasabah bank dalam likuidasi bank dalam hukum perbankan.
Kata Kunci: Fungsi, Lembaga Penjamin Simpanan, Perbankan.

## ABSTRACT
In  the  practice  of  banking  law,  a  bank  may  be  revoked  of  its  business  license  and liquidated.  In  the  liquidation  process  of  the  Deposit  Insurance  Institution  bank  plays  an important role in settling the deposit of the bank's customers when the bank is liquidated in  relation  to  the  payment  of  the  deposit  guarantee  claim  of  the  bank  customer  whose license  is  revoked,  the  Deposit  Insurance  Agency  has  the  right  to  replace  the  depositor's position  (subrogation  rights)  in  the  division  result  of  bank  liquidation.  The  grant  of authority  and  rights  is intended  to  optimize  the  recovery  rate  for  the  Deposit  Insurance Corporation,  so  that  the  sustainability  of  the  deposit  guarantee  program  can  be maintained. The emersion of Law Number 24 Year 2004 on Deposit Insurance Corporation marked  a  new  chapter  of  the  national  banking  system.  The  existence  of  the  Deposit Insurance  Agency  can  not  be  separated  from  efforts to  improve  financial  sector  stability and to restore public confidence in the banking sector. This study focuses on the role and function  of  the  Deposit  Insurance  Agency  in  performing  its  duties  and  responsibilities  to ensure,  protect  and  provide  legal  certainty  to  the  public  as  bank  customers  in  bank liquidation in banking law.
Keywords: Functions, Deposit Insurance Corporation, Banking.

## Pendahuluan
Perkembangan  sistem  perbankan Indonesia  telah  berevolusi  dalam  lima tahap,  yakni  (1)  tahap  rehabilitasi  dan perbaikan dari inflasi tinggi tahun 1967- 1973,  (2)  tahap  pemberlakuan  pagu aktiva  neto  tahun  1974-1983,  (3)  tahap pertumbuhan  dan  (4)  tahap  deregulasi tahun  1983-1988,  tahap  percepatan tahun  1988-1991,  serta  (5)  tahap konsolidasi  tahun  1991-1997,  yakni masa prinsip-prinsip kehati-hatian yang sedang diperkenalkan termasuk kecukupan  modal  dan  peringkat  Bank (S.  Batunanggar;2002).  Krisis  telah terlanjur  merebak  menjadi  krisis  dalam skala  makro  dimensial  baik  secara politik,  sosial  dan  ekonomi.    Hal  ini terjadi semasa tahap konsolidasi sedang berjalan, sementara kondisi fundamental  bank-bank  masih  lemah,
antara  lain  kecukupan  modal  yang belum  teratasi.  Restrukturisasi  yang cukup  signifikan  nyatanya  tidak  cukup membantu,  sektor  perbankan  Indonesia tetap  lemah  dan  hal  tersebut  setidak- tidaknya disebabkan oleh tiga hal (Mari Elka Pangestu;2003) :
1.  Pertumbuhan  jumlah  bank yang  amat pesat sebagai hasil kebijakan deregulasi  1988  yang  tidak  disertai dengan  ketentuan  prudensial  dan pengawasan yang memadai oleh bank sentral;
2.  Lemahnya penerapan good
corporate  governance di  sektor perbankan karena konsentrasi kepemilikan amat tinggi;
3.  Terjadinya economic  boom dan integrasi  keuangan  internasional yang mengakumulasi tingkat kerentanan sistem perbankan Indonesia.
Industri  perbankan  merupakan  salah satu  komponen  sangat  penting    dalam perekonomian  nasional  demi  menjaga keseimbangan,  kemajuan  dan  kesatuan
ekononomi nasional.
Hal ini dikarenakan  kegiatan  perekonomian suatu  negara  tidak  pernah  terlepas  dari lalu  lintas  pembayaran  uang,  di  mana industri  perbankan memegang peranan yang  sangat  strategis  sehingga  dapat dikatakan  sebagai  pusat  dari  sistem perekonomian.
Peran  stategis  yang  dimiliki perbankan dalam perekonomian nasional  telah  mendorong  lahirnya berbagai  kebijakan,  tetapi  tidak  semua kebijakan  dan  aturan  yang  pernah diterapkan  terhdap  dunia  perbankan nasional membawa dampak yang positif. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988). Paket deregulasi ini sangat  memberikan  kemudahan  bagi pertumbuhan bank- bank swasta. Materi yang  diatur  oleh  Pakto  1988  adalah (Munir Fuady, 2003):
1. Pendirian  bank  umum  dan  bank pembangunan swasta dibebaskan dengan syarat mempunyai  modal  setor  hanya sebesar  Rp.  50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2. Seluruh  bank  nasional  dapat membuka  kantor  cabangnya  di seluruh wilayah Indonesia asalkan  memenuhi  persyaratan 24  (dua  puluh  empat)  bulan terakhir tergolong sehat. 3. Perluasan kesempatan mendirikan  Bank  Perkreditan Rakyat dan memperluas kewenangannya.
4. Mempermudah  pengakuan  atau pemberian  status  kepada  bank devisa.
5. Mempermudah bank asing untuk membuka cabang-cabangnya di 5 (lima)  kota  besar  yaitu  Jakarta, Bandung,  Semarang,  Surabaya, Medan dan Ujung Pandang.
6. Mempermudah  pendirian  bank- bank  campuran  (patungan)  di  5 (lima) kota besar tersebut. Keterkaitan  dan  kepercayaan masyarakat  kepada  industri  perbankan merupakan pilar dan unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara. Kepercayaan    ini  dapat  diperoleh dengan  adanya  kepastian  hukum  dalam pengaturan dan  pengawasan bank serta penjaminan  simpanan  nasabah  bank untuk  meningkatkan    kelangsungan usaha  bank  secara  sehat.  Dengan demikian  maka  bagi  pemerintah    dan kalangan  perbankan  perlu  sekali  untuk tetap selalu membangkitkan pemahaman yang benar dari masyarakat terhadap industri perbankan.  Hal  itu  telah    diatur  dan merupakan satu kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan  pokok  bank  yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat  dengan  tujuan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan    pertumbuhan  ekonomi serta  stabilitas  nasional  ke  arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia  secara  menyeluruh.  Jika industri  perbankan  dalam  kondisi  yang stabil  dan  baik,  tentunya  ini  akan memberikan  pengaruh  positif  terhadap perekonomian suatu negara, namun jika yang  terjadi  adalah  sebaliknya  maka akan  memberikan  pengaruh  negatif terhadap  perekonomian  suatu  negara bahkan meluas kepada sektor lainnya.
Pada  awal  tahun  2009  dunia perbankan Indonesia kembali dikejutkan  dengan  adanya  keputusan Bank Indonesia
yang sangat kontroversial  terhadap  dua  bank  yakni Bank  Century  dan  Bank  IFI.  Kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  terhadap
Bank Century adalah bill out , sedangkan terhadap Bank IFI adalah likuidasi.
Pada  tanggal  17  April  2009  Bank Indonesia  mengambil  keputusan  untuk melikuidasi  Bank  IFI  yang  merupakan salah  satu  bank  swasta  yang  berkantor pusat  di  Jakarta.  Keputusan  Bank Indonesia  mengenai  likuidasi  tersebut bukan merupakan suatu keputusan yang tidak mendasar, akan tetapi pasti hal ini didasari  oleh  suatu  pertimbangan matang yang dipandang dari segi yuridis maupun  bisnis.  Pada  hakikatnya, langkah-langkah  yang  dapat  disebut sebagai  program  penyelesaian  krisis perbankan di Indonesia dapat dikelompokan  ke  dalam  tiga  bagian besar, yaitu (Kusumaningtuti;2010) :
1. Kelompok penanggulangan yang terdiri dari :
a. Exit policy ;
b.  Bantuan  Likuiditas  Bank Indonesia (BLBI);
c. Blanket  guarantee atau penjaminan pemerintah.
2.  Kelompok  penyehatan  yang terdiri dari : a.  Pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasionla (BPPN); b.  Penyelesaian asset; c.  Akuisisi, merger, dan konsilidasi;
d. Rekapitalisasi bank-bank.
3. Kelompok penguatan ketahanan yang terdiri dari :
a. Restruktirisasi kredit;
b.  Jaring  pengaman  keuangan (financial safety net).
Definisi  atau  batasan  mengenai Bank pada  dasarnya  tidak  berbeda  satu sama  lain,  kalaupun  ada  perbedaan hanya  pada tugas dan jenis usaha bank tersebut.  Menurut  G.M.  Verryn  Stuart, “Bank  Politik”,  adalah  sebagai  berikut (Thamrin Abdullah;2008) : Bank adalah suatu  badan  yang  bertujuan  untuk
memuaskan  kebutuhan  kredit,  baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau  dengan  uang  yang  diperolehnya dari  orang  lain,  manapun  dengan  jalan memperedarkan  alat-alat  penukar  dan tempat uang giral.
Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan  (selanjutnya  akan disebut  UU  Perbankan)  yang  dimaksud dengan  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  rangka meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak.  Berdasarkan  definisi  tersebut maka  produk  yang  ditawarkan  oleh bank kepada konsumen adalah menerima  simpanan  dari  konsumen atau  nasabah  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk pinjaman atau kredit. Hal ini merupakan fungsi  ekonomis  dari  bank  yang  dalam prakteknya  menjadi  lembaga  yang menerima simpanan, menawarkan rekening  dengan  hak  istimewa  dan membuat pinjaman, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perannya sebagai financial intermediary atas jasa transaksi kepada  konsumen.  Pendekatan  fungsi ekonomis yang dianggap paling memuaskan sebagai
financial intermediary bank  akan  mengambil uang  dari  nasabah,  mengumpulkan, menanamkan  kembali  dana  tersebut pada  perusahaan  lain  dalam  bentuk kredit, saham, go public ke pasar modal dan  lain-lain.  Berdasarkan  hal  tersebut maka disimpulkan bank adalah institusi yang berada diantara investor (nasabah awal)  dengan  investor  (nasabah  paling akhir/peminjam).
Dalam  menjalankan  usahanya bank  memiliki  sifat  khusus  dibanding dengan  badan  usaha  jasa  keuangan lainnya. Adapun sifat khususnya adalah :
1. Sebagai  salah  satu  sub-sistem industri  jasa  keuangan.  Bank disebut  sebagai  jantung  atau  motor penggerak roda perekonomian suatu  negara,  salah  satu leading indicator kestabilan tingkat perekonomian suatu negara.
Indikator    perekonomian  negara sedang  sakit,  salah  satunya  jika perbankan mengalami keterpurukan.
2. Industri  perbankan  adalah  industri yang  sangat  bertumpu  kepada kepercayaan  masyarakat  ( fiduciary financial  institution ).  Kepercayaan masyarakat  adalah  segala-galanya bagi  bank.  Begitu  masyarakat  tidak percaya  pada  bank,  bank  akan menghadapi rush yaitu  penarikan simpanan  oleh  para  nasabahnya secara  bersamaan  dan  besar- besaran  dan  pada  akhirnya  bank mengalami  kondisi colaps. Amerika Serikat  pada  abad  19-20,  setiap  20 tahun sekali terjadi krisis perbankan  sebagai  akibat  krisis kepercayaan.
Berdasarkan  dua  sifat  khusus tersebut,  industri  perbankan  adalah industri yang sangat banyak diatur oleh pemerintah (most  heavily  regulated industries) .  Revisi  serta  penegakannya harus dilakukan sangat hati-hati dengan memperhatikan  akibat  ekonomi  dan fungsi  perbankan  dalam  perekonomian negara  serta  kepercayaan  masyarakat yang harus dijaga.
Penelitian  ini  difokuskan  pada peranan pemerintah dalam penyelesaian  bank  bermasalah  yang mengalami likuidasi dan proses penyelesaiannya.Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan (4) UU Perbankan disebutkan  bahwa  suatu  bank  dapat dicabut  ijin  usahanya  oleh  menteri dalam  hal  ini  adalah  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  berdasarkan  usulan
dari Bank Indonesia, kemudian memerintahkan  agar  proses  likuidasi terhadap bank tersebut segera dilaksanakan.  Pengertian  likuidasi  bank berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan  Pemerintah    No.  68  Tahun 1996  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pencabutan  Izin  Usaha,  Pembubaran dan  Likuidasi  Bank,  yaitu  tindakan pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank.
Dalam  praktek  hukum  perbankan, suatu  bank  dapat  dicabut  ijin  usahanya dan mengalami likuidasi apabila memenuhi  syarat-syarat  sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan  Pemerintah  No.  68  Tahun 1996  tentang  Ketentuan  dan  Tata  Cara Pencabutan  Izin  Usaha,  Pembubaran dan  Likuidasi  Bank.  Bank  dalam likuidasi  adalah  suatu  bank  dalam keadaan  mengalami  kesulitan  yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila  berdasarkan  penelitian  Bank Indonesia,  bank  berada  dalam  kondisi usaha  yang  semakin  memburuk  hal mana ditandai dengan :
1. Menurunnya permodalan;
2. Menurunnya kualitas asset;
3. Menurunnya rentabilitas;
4. Menurunnya likuiditas;
5. Pengelolaan  bank  tidak  dilakukan berdasarkan  prinsip  kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Bank-bank  yang  telah  memenuhi syarat-syarat  tersebut,  secara  langsung akan  berada  dalam  pengawasan  Bank Indonesia.  Bahkan  dalam  prakteknya Bank  Indonesia  memiliki  kewenangan untuk  memanggil  Para  Pengurus, Komisaris  dan  Pemegang  Saham  pada bank  tersebut  untuk  memberikan kesempatan-kesempatan guna memperbaiki  keadaan  perbankan  pada bank-nya  tersebut.  Kesempatan  yang diberikan  oleh  Bank  Indonesia  adalah
Para  Pengurus  dan  Pemegang  Saham pada  bank  tersebut  wajib  untuk menambah  dana  atau  modal  guna meningkatkan modal pada bank tersebut.  Kesempatan  yang  diberikan oleh  Bank  Indonesia  memiliki  batasan waktu,  sehingga  apabila  dalam  batas tenggang  waktu  yang  ditentukan  Para Pengurus  dan  Pemegang  Saham  pada bank  tersebut  tidak  juga  secara  nyata menyelesaikan permasalahan pada bank tersebut  dengan  cara  menambah  dana atau modal guna meningkatkan permodalan  maka  Bank  Indonesia  akan mengusulkan  kepada  menteri  agar mengeluarkan keputusan untuk mencabut  ijin  usaha  dari  bank  tersebut dan  kemudian  melakukan  likuidasi terhadap bank tersebut.
Saat  ini  mengenai  ketentuan  dan tata  cara  pencabutan  izin  usaha, pembubaran  dan  likuidasi  bank,  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  25 Tahun  1999  tentang  Ketentuan  dan  Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Berdasarkan ketentuan  tersebut  Bank  Indonesia memiliki  kewenangan  penuh  untuk mencabut  ijin  usaha  perbankan,  bahkan untuk  membentuk  team  likuidasi  tanpa harus  membuat  usulan  kepada  Menteri Keuangan.  Hal  tersebut  diatur  dalam ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  No.  25  Tahun  1999  yang mengatur  tentang  Pencabutan  izin  usaha bank  dilakukan  oleh  Pimpinan  Bank Indonesia.
Proses  penutupan  suatu  bank belum  diketahui  apakah  ketika  Bank Indonesia memutuskan untuk mencabut ijin  usaha  bank  kemudian  melikuidasi suatu  bank,  Bank  Indonesia  telah menyiapkan  langkah-langkah  strategis untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  muncul,  khususnya  mengenai pengembalian  simpanan  dana  para nasabah bank pada bank dalam likuidasi
tersebut.  Persoalan  lain  akan  muncul kembali  terkait  aset-aset  yang  dimiliki oleh  Bank  dalam  likuidasi  tersebut jumlahnya  atau  nilainya  lebih  kecil daripada  simpanan  dana  para  nasabah bank  tersebut.  Permasalahan  lain  akan muncul    terkait  kredit-kredit  yang pernah  diberikan  oleh  bank  dalam likuidasi  tersebut  kepada  nasabah  yang memiliki  kredit  pada  bank  dalam likuidasi  tersebut,  pihak  mana  dan berkenaan dengan cara pengelolaannya. Jika  hal  ini  telah  diantisipasi  oleh  Bank Indonesia  pasti  proses  likuidasi  serta pengembalian  simpanan  dana  nasabah akan terjamin dan berjalan dengan baik. Masalah  ini  yang  kerap  kali  muncul dalam hal terjadinya likuidasai terhadap bank sampai dengan saat ini.
Ketentuan hukum mengenai pengawasan terhadap lembaga keuangan  khususnya  bank  ditambah dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  (selanjutnya  disebut  UUOJK), terhitung  sejak  31  Desember  2013, ditandai  dengan  ditandatanganinya berita  acara  serah  terima  antara  Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  selain sebagai  pengawas  lembaga  keuangan termasuk didalamnya adalah perbankan.  Indonesia  juga  memiliki lembaga  yang  berbentuk  badan  hukum independen  yang  diberi  nama  Lembaga Penjamin  Simpanan  yang  didirikan berdasarkan  Undang-Undang  No.  24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan  (selanjutnya  disebut  UU Lembaga Penjamin Simpanan). Lembaga Penjamin  Simpanan  adalah  merupakan penyempurnaan  program  penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket guarantee) . Fungsi Lembaga Penjamin
Simpanan  adalah  menjamin  simpanan nasabah  penyimpan  dan  turut  aktif
dalam  memelihara  stabilitas  sistem perbankan
sesuai dengan kewenangannya.  Fungsi  penjaminan diejawantahkan  dengan  melakukan pembayaran  klaim  penjaminan  atas simpanan  nasabah  bank  yang  dicabut izinnya  dan  menunjuk  tim  likuidasi untuk membereskan aset dan kewajiban bank  tersebut,   sedangkan  fungsi  turut aktif  memelihara  stabilitas  sistem perbankan  diwujudkan  dalam  bentuk upaya  menyelamatkan  atau  penyehatan terhadap  bank  gagal  yang  tidak berdampak sistemik maupun bank gagal yang terdampak sistemik ( bank resolution ).
Keputusan  menyelamatkan  atau tidak  menyelamatkan  bank  gagal  tidak berdampak  sistemik  ditetapkan  oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Salah satu pertimbangannya didasarkan pada penghitungan  biaya  yang  lebih  rendah ( lower  cost  test )  antara  menyelamatkan bank  tersebut  dengan  membayar  klaim penjaminan. Keputusan untuk menyelamatkan  gagal  yang  berdampak sistemik ditetapkan dan diserahkan oleh Komite  Koordinasi  (KK)  yang  terdiri dari  Menteri  Keuangan,  Gubernur  Bank Indonesia  (BI),  dan  Ketua  Dewan Komisioner.  Setelah  itu,  Lembaga Penjamin  Simpanan  bertindak  sebagai pelaksana  dalam  penyelamatan  bank gagal yang telah diputuskan berdampak sistemik.
Dalam upaya dalam menyelamatkan  bank  gagal,  Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai kewenangan, antara lain mengambil alih dan  menjalankan  segala  hak  dan wewenang  pemegang  saham,  termasuk RUPS;  menguasai,  mengelola,  dan menjual  /  mengalihkan  aset  bank; melakukan penyertaan modal sementara  (PMS);  serta  mengalihkan manajemen  pada  pihak  lain.  Lembaga Penjamin  Simpanan  mempunyai  jangka waktu penyelamatan paling lama empat
tahun  untuk  bank  tidak  berdampak sistemik  dan  lima  tahun  untuk  bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan harus menjual seluruh saham bank  yang  diperoleh  dari  penyertaan modal  sementara  (PMS)  secara  terbuka dan transparan.
Mengenai pembayaran klaim penjaminan  simpanan  nasabah  bank yang dicabut izinnya, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan  tersebut  (hak  subrogasi) dalam  pembagian  hasil  likuidasi  bank. Pemberian  kewenangan  dan  hak tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan  tingkat  pemulihan ( recovery  rate )  bagi  Lembaga  Penjamin Simpanan, agar keberlangsungan program  penjaminan  simpanan  dapat terus dijaga.
Lembaga  perbankan  merupakan inti  dari  sistem    keuangan    dari    setiap negara.  Bank    adalah      lembaga keuangan   yang   menjadi tempat   bagi perseorangan,      badan  badan    usaha swasta,      badan  badan      usaha      milik negara,  bahkan  lembaga  lembaga pemerintahan    menyimpan    dana  dana yang  dimilikinya.  Melalui        kegiatan perkreditan dan   berbagai    jasa    yang diberikan,   bank melayani    kebutuhan pembiayaan        serta  melancarkan mekanisme  sistem  pembayaran  bagi semua sektor
perekonomian (Hermansyah;2010).
Pada    dasarnya    usaha    bank dilandasi oleh hubungan     kepercayaan antara    bank    dengan    masyarakat nasabah  bank.  Bank  terutama  bekerja dengan    dana  dari    masyarakat    yang disimpan    pada    bank  atas      dasar kepercayaan,      sehingga      setiap  bank perlu      terus      menjaga      kesehatannya dengan      tetap      memelihara      dan
sekaligus mempertahankan kepercayaan  masyarakat.
Kemauan    masyarakat    untuk menyimpan    sebagian      atau      seluruh uangnya      di      bank,  semata-mata dilandasi    oleh  prinsip  kepercayaan bahwa   uangnya   akan   aman dan tetap akan  dapat  diperolehnya  kembali  pada waktu   yang   diinginkan   atau   sesuai dengan      yang      diperjanjikan,      dan disertai  pemberian      imbalan.  Apabila kepercayaan nasabah  penyimpan  dana terhadap  suatu bank  telah  berkurang, maka    tidak    tertutup  kemungkinan akan   terjadi rush terhadap dana  yang disimpannya.  Bagi  para  pelaku sektor keuangan,    keadaan    tahun    1997    dan 1998 adalah lembaran hitam dalamsejarah  industri      keuangan. Situasi   tak   terkendali pada   saat   itu jelas      tidak      bisa      dibiarkan  begitu saja.Untuk  itu,  tahun  1998,  pemerintah mengeluarkan    kebijakan    untuk memberikan  jaminan  atas  seluruh kewajiban  pembayaran    bank  umum ( blanket  guarantee ).Badan  Penyehatan Perbankan    Nasional          (BPPN) kemudian dibentuk     pemerintah   guna melakukan  penyehatan    perbankan, penyelesaian    aset  bermasalah,  dan mengupayakan  pengembalian    uang negara    yang    tersalur  pada    sektor perbankan.    Dengan    kebijakan blanket guarantee ini,  pemerintah  menjamin pembayaran      terhadap      seluruh kewajiban        bank        termasuk pembayaran  simpanan      masyarakat    di bank   jika   suatu bank dilikuidasi.
Lahirnya        Undang-undang Nomor        24  Tahun      2004      tentang Lembaga Penjamin Simpanan menandai  babak        baru  sistem perbankan nasional.Keberadaan
Lembaga Penjamin Simpanan ini    tidak bisa        dilepaskan        dari        upaya peningkatan  stabilitas  sektor  keuangan dan  untuk  memulihkan  kepercayaan
masyarakat terhadap sektor
perbankan.Masyarakat    diharapkan    tak lagi khawatir   menyimpan   uangnya   di bank.  Karena      apabila      terjadi      krisis pada      suatu  bank,    uang    masyarakat akan    tetap    aman  dan    mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah.  Dengan  kebijakan  ini pemerintah    juga    berharap    kondisi sektor keuangan  tetap  stabil. Sekaligus pada    saat  bersamaan  dunia  perbankan dapat  meningkatkan  kepercayaan  dari masyarakat.  Eksistensi    dari    Lembaga Penjamin Simpanan yang  utama adalah menciptakan  kepercayaan  masyarakat kepada        institusi       perbankan,  namun tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  masih banyak    masyarakat    yang    belum mengerti  tentang  fungsi  Lembaga Penjamin  Simpanan    Berdasar  latar belakang tersebut Penulis memilih judul tersebut  sebagai  judul  penelitian,  untuk mengetahui peran pemerintah khususnya  peran  dan  fungsi  Lembaga Penjamin Simpanan
dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  untuk  menjamin,  melindungi dan  memberikan  kepastian  hukum kepada  masyarakat  sebagai  nasabah bank dalam likuidasi bank dalam hukum perbankan.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan? 2. Bagaimana  Bentuk  Hubungan Hukum      antara  Lembaga Penjamin      Simpanan  dengan Bank?
3. Bagaimana  Peran  dan  Langkah yang    Diambil    Lembaga
Penjamin  Simpanan    dalam Dunia    Perbankan    di  Indonesia Dalam  Hal  Bank  tidak  Sanggup Bayar?
Pembahasan Fungsi  Lembaga  Penjamin  Simpanan Dalam Hukum Perbankan.
Lembaga
Penjamin Simpanan selanjutnya      adalah      sebuah  lembaga negara     dengan     status badan hukum yang    independen,    transparan    dan akuntabel        dalam        menjalankan tugasnya  serta  bertanggung    jawab langsung kepada Presiden
(http://www.lps.go.id/v2/home.php).
Kemudian    sebagaimana    diatur  dalam Pasal    62    Undang-undang    Nomor    24 Tahun      2004      tentang      Lembaga Penjamin  Simpanan      selanjutnya disingkat      UU      Lembaga  Penjamin Simpanan,  tata      kelola  ( governance ) Lembaga  Penjamin  Simpanan      adalah One  board      system ,  yaitu      Dewan Komisioner  sebagai  pimpinan  Lembaga Penjamin  Simpanan  yang  bertanggung jawab    untuk    merumuskan    dan memutuskan kebijakan, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan      tugas      dan      wewenang Lembaga Penjamin
Simpanan
( 1 http://www.lps.go.id/v2/home.php?li nk=bentuk).  Dalam    Pasal    65    UU Lembaga  Penjamin  Simpanan,  Dewan Komisioner    ditetapkan        oleh Presiden   dan    memiliki  kewenangan memutuskan    hal-hal    yang  strategis.
Dalam  melaksanakan  tugasnya, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  UU Lembaga  Penjamin  Simpanan,  Dewan Komisioner    wajib    melakukan    rapat berkala    yang    disebut    sebagai    Rapat Dewan Komisioner untuk membahas hal- hal sebagai berikut:
1. Menetapkan  kebijakan  penjaminan nasabah.
2. Menetapkan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam mendukung stabilitas sistem perbankan. 3. Mengevaluasi
pelaksanaan penjaminan  simpanan  nasabah
dan    pelaksanaan  peran    Lembaga Penjamin Simpanan dalam mendukung    stabilitas  sistem perbankan.
4. Menerima dan mengevaluasi   hal-hal yang  dilaporkan  kepada  Kepala Eksekutif; dan/atau
5. hal-hal    lain    yang    berhubungan dengan  tugas  Lembaga  Penjamin Simpanan.
Lembaga        Penjamin        Simpanan adalah    lembaga  yang  independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lembaga Penjamin
Simpanan        memiliki        fungsi        yang amat penting,  yakni  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  4  UU  Lembaga  Penjamin Simpanan., yakni :
1. Menjamin  simpanan  nasabah penyimpan .
2. Turut    aktif    dalam    memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam    menjalankan      fungsinya sebagai  penjamin      simpanan      nasabah penyimpan,  Lembaga        Penjamin Simpanan        bertugas  menetapkan  dan merumuskan  kebijakan  pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan    penjaminan  simpanan. (Indraatmaja ;2001) dan  ketika  terjadi penutupan bank  gagal,  tugas  penjamin simpanan    ini    diaplikasikan  dengan melakukan pembayaran
klaim penjaminan  atas  simpanan    nasabah bank    yang  dicabut,    dan  menunjuk  tim likuidasi  untuk  membereskan  aset  dan kewajiban bank tersebut (Rizal Ramadhani;2006). Lembaga  Penjamin  Simpanan melakukan pembayaran
klaim penjaminan      kepada      nasabah penyimpan dari    bank    yang    dicabut izin        usahanya  sepanjang        telah memenuhi        persyaratan  yang    telah ditetapkan  oleh  UU  Lembaga Penjamin
Simpanan.    Kriteria  simpanan  layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah (Juanda Mamuaja;2015):
1. Tercatat dalam pembukuan bank.
2. Tingkat    bunga    simpanan    tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.
3. Tidak  melakukan  tindakan  yang merugikan bank.
Ketiga    kriteria    layak    bayar tersebut  di atas   dikenal   dengan   3T. Namun      untuk  tingkat      bunga simpanan tidak melebihi  tingkat   bunga penjaminan   tidak   berlaku untuk bank syariah.
Pembayaran  klaim      penjaminan dapat  dilakukan      secara      tunai      atau pembayaran  lain      yang      setara      dan setiap  pembayaran dilakukan     dalam mata     uang     rupiah. Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan berdasarkan    kurs    tengah    bank Indonesia.    Dalam    hal    nasabah penyimpan pada    saat yang  bersamaan mempunyai  kewajiban    kepada    bank, maka    pembayaran  klaim  penjaminan dilakukan  setelah  kewajiban        nasabah penyimpan        kepada  bank  terlebih dahulu diperhitungkan (Juanda Mamuaja;2015).
Pasal    19  UU  Lembaga  Penjamin Simpanan  menentukan,        klaim pembayaran  dinyatakan  tidak  layak dibayar    apabila  berdasarkan  hasil verifikasi :
1. Data    simpanan    nasabah dimaksud    tidak  tercatat  pada bank.
2. Nasabah  penyimpan  pihak  yang diuntungkan secara tidak wajar.
3. Nasabah      penyimpan  merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
Melalui  aset recovery ,  pembayaran klaim      penjaminan      tersebut      di kemudian  hari  diupayakan  diperoleh kembali oleh Lembaga Penjamin Simpanan  dengan      cara      melakukan
pencairan      aset  dan/atau  penagihan piutang kepada debitur    sesuai    urutan preferensi        yang    ditentukan  UU Lembaga Penjamin Simpanan.
Terkait    dengan    fungsi    sebagai Penjamin  simpanan  nasabah    penyimpan, Pasal  8  UU Lembaga Penjamin Simpanan mengatur          mengenai          kepesertaan, premi,     jenis      simpanan      yang     dijamin dan  nilai      simpanan  yangdijamin. Pengaturan  dalam  Undang-undang  ini diejahwantahkan  ke    dalam    Peraturan Lembaga  Penjamin  Simpanan    guna pelaksanaan  di    lapangan.  Fungsi    ini dijalankan    Lembaga  Penjamin  Simpanan tidak  terlepas    dengan    lembaga-lembaga terkait,  seperti    dengan    Bank  Indonesia dalam  hal penentuan besaran suku bunga penjaminan,      dimana      dalam menentukan  besaran    suku    bunga penjaminan  Lembaga  Penjamin  Simpanan harus  memperhatikan    besaran    BI  rate. Sedangkan dalam  hal  nilai  yang  dijamin Lembaga  Penjamin  Simpanan    tidaklah memiliki  kewenangan  penuh  untuk menentukan   nilainya   melainkan   harus di  bicarakan  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat,      dan      kemudian      ditetapkan dalam  Peraturan  Pemerintah  (Juanda Mamuaja;2015;44).
Dalam      rangka      melaksanakan tugasnya sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal    5  UU  Lembaga  Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai        wewenang        yaitu menetapkan  dan  memungut  premi penjaminan  serta  menetapkan  dan memungut        kontribusi        pada        saat bank    Pertama  kali    menjadi peserta.Setiap    bank  yang    melakukan kegiatan    usaha    di    wilayah  Republik Indonesia    wajib    menjadi    peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.  Perihal  mengenai  kontribusi kepesertaan        bagi        bank-bank  yang menjadi    peserta    Lembaga  Penjamin Simpanan  ini    diatur    lebih  lanjut  di
dalam  Peraturan  Lembaga  Penjamin Simpanan    yang    menyebutkan  bahwa :
1. Setiap  bank  wajib  membayar kontribusi    kepesertaan    pada    saat bank yang   bersangkutan   menjadi peserta penjaminan.
2. Kontribusi kepesertaan
sebagaimana dimaksud   pada    ayat (1)   ditetapkan sebesar   0,1%   (satu per      seribu)      dari  modal    disetor bank, bagi bank
yangmendapatkan      izin      usaha pada      atau  setelah  ditetapkannya peraturan ini.
3. Modal      disetor      untuk      kantor cabang dari bank yang
berkedudukan    di    luar  negeri merupakan modal bank sebagaimana diatur    dalam    ketentuan  mengenai kewajiban penyediaan modal minimum  yang  ditetapkan  Lembaga Penjamin Simpanan Setiap  bank  yang   telah   menjadi peserta  Lembaga  Penjamin        Simpanan diwajibkan    untuk    membayar    premi penjaminan      kepada      Lembaga Penjamin    Simpanan. Besarnya   premi penjaminan    yang    harus    dibayar    oleh bank  peserta    tersebut  ditetapkan  oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kewenangan  yang  dimiliki    oleh Lembaga Penjamin    Simpanan      tidak terlepas    dari    fungsi  yang    melekat padanya,    sebagai    penjamin  simpanan nasabah    bank    dan    juga    sebagai pemelihara stabilitas sistem perbankan.  Lazimnya  suatu  lembaga penjamin  simpanan    yang    dibentuk    di negara-negara  lain,  Lembaga  Penjamin Simpanan          juga  diharapkan  dapat menjalankan    fungsinya    dengan    baik dalam  menjamin    simpanan    nasabah bank    secara  terbatas  sehingga mendukung  upaya  stabilitas        sektor perbankan.        Pada        saat  bersamaan, Lembaga Penjamin    Simpanan      juga
diharapkan      dapat  menangani permasalahan  yang  dialami  oleh  bank peserta    program    penjaminan.  Fungsi ini  dilengkapi  kewenangan  untuk menangani      penutupan      bank bermasalah hingga pelaksanaan likuidasinya,  semangat dari   kelaziman fungsi      ini      adalah      karena  sebagai lembaga    yang    menjamin    simpanan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan                memiliki exposure risiko  terbesar  apabila  bank pesertanya ditutup (Juanda Mamuaja;2015).
Terkait dengan    fungsi    Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 4 UU Lembaga  Penjamin  Simpanan  sebagai penjamin        simpanan        nasabah        di bank,  sebagai  berikut  (Neni  Sri Imayanti;2010):
1. Menjamin  simpanan  nasabah penyimpan;
2. Turut  aktif  dalam  memelihara stabilitas sistem perbankan
sesuai dengan kewenanganya.
Tugas  Lembaga  Penjamin  Simpanan menurut  Pasal  5  UU  Lembaga  Penjamin Simpanan (Neni Sri Imayanti;193):
1. Merumuskan  dan  menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
2. Melaksanakan penjaminan.
3. Merumuskan  dan  menetapkan kebijakan  dalam  rangka  turut aktif memelihara stabilitas system perbankan.
4. Merumuskan,  menetapkan  dan melaksanakan kebijakan
penyelesaian  Bank  Gagal  ( bank resolution ) yang tidak berdampak sistemik.
5. Melakasankan  penanganan  bank gagal yang berdampak sistemik. Wewenang Lembaga Penjamin simpanan menurut Pasal 6  UU Lembaga Penjamin Simpanan: 1. Menetapkan dan memungut premi jaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi       pada       saat        bank pertama kali menjadi peserta;
3. Melakukan pengelolaan kekayaan  dan    kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Mendapatkan        data  simpanan nasabah,    data    kesehatan    bank, laporan    keuangan    bank,    dan laporan    basil  pemeriksaan  bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi    atas    data;
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau,  menugaskan  pihak  lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau  atas  nama  Lembaga Penjamin Simpanan guna melaksanakan    sebagian    tugas tertentu;
8. Melakukan    penyuluhan    kepada bank    dan  masyarakat    tentang penjaminan  simpanan;
9. Menjatuhkan sanksi administratif. Sebagai    lembaga    yang    berfungsi untuk  menjamin  simpanan    nasabah    di bank,    Lembaga  Penjamin  Simpanan harus    memiliki    akses    yang    luas terhadap  segala      infomasi      yang berkaitan   dengan nasabah  dan  kondisi kesehatan bank,  yang akan   digunakan untuk      menghitung      risiko  atas program    penjaminan    yang    dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan.
Kewenangan    lain    yang    dimiliki oleh  Lembaga  Penjamin  Simpanan adalah  kewenangannya  dalam  rangka untuk  menjalankan    fungsinya    sebagai pemelihara  stabilitas        sistem perbankan        khususnya  dalam penanganan  dan  penyelesaian    bank gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu :
1. mengambil alih dan menjalankan    segala  hak    dan wewenang    pemegang    saham, termasuk  hak  dan  wewenang RUPS;
2. menguasai        dan        mengelola aset    dan  kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan:
3. meninjau  ulang,  membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah    setiap  kontrak    yang mengikat    Bank    Gagal    yang diselamatkan    dengan    pihak ketiga  yang merugikan bank; dan
4. menjual  dan/atau  mengalihkan aset  bank    tanpa        persetujuan debitur        dan/atau  kewajiban bank  tanpa          persetujuan kreditur.
Dalam  menjalankan    kewenangannya ini,  Lembaga  Penjamin  Simpanan  tidak berdiri  sendiri,  melainkan  bekerjasama dengan      lembaga      lain      yakni  Lembaga Pengawas  Perbankan  yang  dalam hal   ini adalah      Bank      Indonesia      dan      juga pemerintah   yang   diwakili   oleh   Menteri Keuangan,  di  mana  kerjasama  Lembaga Penjamin  Simpanan  dengan  2  pihak        ini dilakukan        dalam        hal        untuk merumuskan  kebijakan  penyelesaian  bank gagal.  Selain  dalam  hal  perumusan kebijakan,  kerjasama  Lembaga  Penjamin Simpanan dengan 2 pihak ini terjadi ketika pelaksanaanya,  seperti  misalnya      dalam penentuan      suatu      bank  dalam  kondisi bank  gagal,  hal  ini  sepenuhnya        menjadi kewenangan        Bank  Indonesia,        sehingga Lembaga  Penjamin  Simpanan      hanya tinggal  menerima  saja  bank  dalam  kondisi demikian   tanpa   ada   kewenangan   untuk campur  tangan,  dan  kemudian  bank  gagal tersebut   diputuskan   untuk   diselamatkan atau tidak diselamatkan.
Lembaga     Penjamin     Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan  dan      kesehatan      bank secara      umum.      Di  samping        itu
Lembaga          Penjamin          Simpanan juga        dapat        berfungsi  sebagai pengawas  yang  dilakukan  dengan cara memantau  neraca,   praktik  pemberian pinjaman      dan      strategi      investasi dengan  maksud  untuk  melihat  tanda- tanda  financial      distress  yang mengarah      kepada  kebangkrutan bank.    Oleh    sebab    itulah keberadaan Lembaga          Penjamin          Simpanan sebagai  bagian  dari  sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan      nasabah      tentang keamanan simpanan  sekalipun  kondisi keuangan  bank menurun.
Pentingnya      peran      Lembaga Penjamin  Simpanan    dalam    sistem perbankan    dapat  didasarkan  pada beberapa  pertimbangan, yaitu:
1. Dalam  pertumbuhan  perekonomian suatu    negara,    peranan    sektor finansial    yang  stabil      sangat penting   dan   inti kestabilan sektor finansial  adalah  stabilitas      sistem perbankan      domestik.  Peranan penting  sektor  perbankan  itu dapat dilihat          dalam          aspek          sistem pembayaran  yang  memungkinkan terjadinya    transaksi    perdagangan. Di  samping  itu,  bank  melakukan penghimpunan    dana    secara    lebih efisien  dan    untuk    seterusnya disalurkan    kepada  masyarakat. Sebaliknya, dana masyarakat    yang disimpan        di        bank  sangat menentukan ekstensi dan keuntungan suatu bank.
2. Untuk  mencegah  terjadinya  erosi kepercayaan    masyarakat    terhadap bank  yang      dapat      mengakibatkan terjadinya rush yang  sudah  tentu dapat  membahayakan    bank    secara individual  dan  sistem  perbankan secara keseluruhan.
3. Dalam    era    globalisasi    dengan kemajuan  teknologi    informasi    dan
komputer    telah  mengakibatkan terjadinya  global    market  dimana dana    bebas    bergerak    dari    satu negara      ke      negara      lain.      Kalau pemilik  dana        kurang        percaya pada    sistem perbankan    nasional, maka        ia        dapat  menanamkan dananya      di      luar      negeri  ( capital flight )  yang  dapat  mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kekuatan  yang  produktif dari suatu negara.
Menurut  Rudjito  Lembaga      Penjamin Simpanan      dirancang  dan      dibentuk sebagai   bagian   dari   jaring pengaman sistem     keuangan ( financial safety  net ) di    Indonesia    yang    mencakup    4 (empat) elemen yaitu(Rudjito;2008):
1. Pengaturan    dan    pengawasan terhadap institusi-institusi keuangan dan pasar;
2. Bertindak      sebagai lender      of the   last resort.
3. Skim penjaminan simpanan; dan
4. Manajemen krisis.
Yang  termasuk  ke  dalam  sistem  jaring pengaman  sistem  keuangan  adalah Departemen      Keuangan      selaku pemegang  kekuasaan    finansial,  Bank Indonesia    selaku  pengawas  dan lender of the last resort , dan Lembaga Penjamin Simpanan selaku pemegang kewenangan  mengenai  penjaminan simpanan nasabah. Departemen
Keuangan,      Bank      Indonesia,  serta Lembaga  Penjamin  Simpanan  bersama- sama    menentukan    kerangka    dan prosedur  jaring  pengaman  sistem keuangan yang   dapat   menggambarkan secara      jelas  tugas-tugas  dan kewenangan  setiap  institusi  yang terkait sekaligus mekanisme koordinasi  terhadap  pencegahan  dan penanganan krisis financial. Pembentukan Lembaga Penjamin
Simpanan  diharapkan  dapat  lebih menjamin      dana      simpanan
masyarakat      di  bank-bank.    Dengan adanya  Lembaga  Penjamin    Simpanan yang    berperan  sebagai  penjamin terhadap        simpanan        nasabah  bank, maka      apabila      terdapat      bank     yang mengalami        kesulitan        usaha, kemudian  dicabut        izin        usahanya dan        dilikuidasi,  kedudukan  nasabah tetap  terjamin.  Dengan  kata      lain, Lembaga      Penjamin      Simpanan merupakan        bentuk        nyata        dari adanya penjaminan   dan   perlindungan terhadap  dana  simpanan  masyarakat. Dengan  adanya  Lembaga  Penjamin Simpanan menunjukkan terdapat jaminan        secara        eksplisit        bagi nasabah  penyimpan  apabila  bank dilikuidasi.
Bentuk  Hubungan      Hukum      antara Lembaga      Penjamin      Simpanan dengan Bank.
Lembaga      Penjamin      Simpanan adalah      lembaga      independen      yang dibentukberdasarkan      undang-undang nomor    24    Tahun    2004    tentang Lembaga  Penjamin    Simpana.    Bentuk hubungan    hukum    antara    Lembaga Penjamin   Simpanan  dengan  Banktelah tertuang    dalam    Undang-undang,  baik itu  Undang-undang  tentang  perbankan maupun Undang-undang tentang Lembaga   Penjamin   Simpanan.
Disamping    telah    dinyatakan dalam    ketentuan      Undang-undang, sebagai  penjamin    dana    nasabah penyimpan    bank,    hubungan    antara Bank    dengan    Lembaga      Penjamin Simpanan  memiliki   kesamaan   dengan asuransi   atau   pertanggungan   dalam KUHD   dan penanggungan    ( borgtocht ) yang        dikenal        dalam        KUHPerdata.
Pasal 246 KUHDagang menetapkan“ asuransi ataupertanggungan adalah suatu perjanjian,  dengan  mana  seorang penanggung  mengikatkan  diri  kepada
seorang  tertanggung,  dengan  menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian  kepadanya  karena  suatu kerugian,    kerusakan    atau    kehilangan keuntungan    yang    diharapkan,    yang mungkin  akan  dideritanya  karena  suatu peristiwa yang tak tertentu ” Sedangkan
pengertian asuransi menurutPasal    1    angka    1    UU    No.  2 Tahun  1992    tentang    Usaha Perasuransian    merumuskan “asuransi atau  pertanggungan sebagai  perjanjian antara    dua    pihak    atau   lebih,    dengan mana    pihak    penanggung  mengikatkan diri    kepada    tertanggung,    dengan menerima    premi    asuransi,    untuk memberikan    penggantian    kepada tertanggung    karena    kerugian, kerusakan  atau kehilangan  keuntungan yang  diharapkan  atau  tanggung  jawab hukum    kepada  pihak  ketiga    yang mungkin    akan    diderita    tertanggung, yang  timbul  dari  suatu peristiwa yang tidak    pasti,    atau    untuk    memberikan suatu    pembayaran    yang  didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”
Dari rumusan tentang asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Penjamin      Simpanan    mirip  dengan asuransiatau    pertanggungan    yaitu sama-sama    memungut    premi    yang dimana    ketentuan    tersebut  tertera dalam    pasal    9   huruf   c    UU    Lembaga Penjamin        Simpanan  yang    berbunyi “ sebagai peserta
penjaminan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  8, setiap  Bank  wajib  :  c.  membayar  premi penjamina”.
Selain terdapat persamaan antara  Lembaga      Penjamin      Simpanan dengan  asuransi  atau  pertanggungan, juga sedikitnya terdapat empat perbedaan  antara  lain  (Sah    Tobing Saputra;2013):
1. kebangkrutan    bank    bukan    suatu kejadian    yang    berdiri    sendiri
sedangkan  yang  dijamin  dalam asuransi  adalah  suatu  peristiwa tertentu.
2. asuransi   umum   ditujukan   untuk melindungi   risiko   akibat tindakan pihaklain    yang  tidak  dapat dikontrol  oleh  pihak  tertanggung. Sedangkan  kebangkrutan    bank sering    kali    disebabkan    perbuatan diri    sendiri,    yaitu    kesalahan manajemen.
3. Tujuan  utama  Lembaga   Penjamin Simpanan        tidak    saja    menjamin simpanan    nasabah  penyimpan, akan tetapi juga menjamin kelangsungan usaha individual bank.
4. Lembaga      Penjamin      Simpanan didukung  penuh  oleh  pemerintah. Sedangkan    dukungan  pemerintah pada  perusahaan  asuransi  tidak lumrah dilakukan.
Sedangkan
Penanggunganmenurut pasal    1820    KUHPerdata    ialah    suatu persetujuan    dimana    pihak    ketiga, demi
kepentingan kreditur mengikatkan    diri  untuk  memenuhi perikatan  debitur,  bila  debitur  tidak memenuhi  perikatannya.  Dari        uraian diatas,        juga        terdapat        kesamaan antara    Lembaga   Penjamin   Simpanan dengan penanggungan ( borgtocht ) yaitu :
1. Pertama,  Ditinjau    dari    sifatnya, jaminan  penanggungan    tergolong pada  jaminan    yang  bersifat perorangan    yaitu  adanya  orang pihak  ketiga  (badan  hukum)    yang menjamin    memenuhi    perutangan manakaladebitur wanprestasi. Sedangkan  Lembaga      Penjamin Simpanan        juga    badan    hukum yang  menjamin  simpanan  kreditur bila  debitur tidak sanggup bayar.
2. Penanggungan    atau    penjaminan melibatkan    keberadaan    suatu utang  yang terlebih dahulu  ada. Hal
ini  berarti  tanpa  keberadaan  utang yang  ditanggung    tersebut,  maka penanggungan  atau  penjaminan tidak pernah ada.
3. Penanggungan  atau    penjaminan dibuat    semata-mata    untuk kepentingan  kreditur,  dan  bukan untuk kepentingan debitur.
4. Penanggungan  atau    penjaminan hanya    mewajibkan    memenuhi kepada  kreditur   manakala    debitur telah    terbukti    tidak    memenuhi kewajiban    atau    prestasi  atau kewajibannya.
Dan  juga  terdapat  perbedaan  antara dengan penanggungan yaitu :
1. Pertama,    Dalam    pasal    1823 KUHPerdata “ orang dapat mengangkat diri sebagai penanggung    tanpa    diminta    oleh orang    yang    mengikatkan    diri untuk  suatu  utang,  bahkan  juga dapat tanpa setahu orang itu. Orang dapat  pula  menjadi  penanggung, bukan  hanya  untuk  debitur  utama, melainkan    juga    untuk    seorang penanggung  debitur  utama  itu”.Jadi yang    menjadi    penanggung    bisa sembarang  orang,    sedangkan dalam    Lembaga      Penjamin Simpanan            yang    juga    sebagai penanggung    hanya    badan    hukum Lembaga      Penjamin      Simpanan yang dapat menjadi penanggung”.
2. Penanggungan    atau    penjaminan hanya    mewajibkan    memenuhi kepada  kreditur    manakala    debitur telah    terbukti    tidak    memenuhi kewajiban    atau    prestasi  atau kewajibannya.Dan  juga  terdapat perbedaan antara Lembaga Penjamin      Simpanan        dengan penanggungan  yaitu  “ penanggung tidak    wajib    membayar    kepada kreditur    kecuali  jika    debitur    lalai membayar  utangnya;  dalam  hal  itu pun    barang    kepunyaan  debitur
harus    disita  dan  dijual  terlebih dahulu  untuk  melunasi  utangnya ”. Jadi penanggung  baru  bertanggung jawab    untuk    membayar    hutang debitur    jika    harta  benda      debitur sudah   dijual   dan   hasilnya   tidak mencukupi      untuk      melunasi hutangnya.    Sedangkan    Lembaga Penjamin      Simpanan            dalam membayar  ganti  rugi tanpa  menjual barang  debitur    karena    sudah    ada penjaminan    maksimal    2    miliar, penjulan    aset    debitur  hanya digunakan      untuk      mengganti penyertaan      modal      sementara Lembaga      Penjamin      Simpanan dalam penanganan debitur.
3. Ketiga,perjanjian    penanggungan bersifat acessoir artinya perjanjianpenanggungan  akan  batal demi  hukum  jika  perjanjian  pokok juga  batal  demi hukum,  sedangkan Lembaga      Penjamin      Simpanan dilandaskan    UU    selama    pasal    8 ayat    1    UU    Lembaga      Penjamin Simpanan    LPS  tidak diubah.
Peran    dan    Langkah    yang    Diambil Lembaga  Penjamin  Simpanan    dalam Dunia    Perbankan    di  Indonesia Dalam Hal Bank tidak Sanggup Bayar.
Penjaminan    simpanan    nasabah bank    yang    dilakukan    Lembaga Penjamin   Simpanan    bersifat  terbatas tetapi    dapat    mencakup    sebanyak- banyaknya        nasabah.        Setiap        bank yang  menjalankan      usahanya      di Indonesia   diwajibkan   untuk   menjadi peserta      dan  membayar    premi penjaminan.    Dalam    hal    bank    tidak dapat    melanjutkan    usahanya  dan harus  dicabut  izin  usahanya, Lembaga Penjamin   Simpanan   akan  membayar simpanan  setiap  nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.
Lembaga      Penjamin      Simpanan melakukan      tindakan      penyelesaian
atau      penanganan      bank      yang mengalami  kesulitan  keuangan  dalam kerangka    mekanisme    kerja    yang terpadu,  efisien    dan    efektif    untuk menciptakan    ketahanan    sektor keuangan    Indonesia    atau  disebut Indonesia Financial  Safety  Net (IFSN). Lembaga      Penjamin      Simpanan bersama    dengan    Menteri  Keuangan, Bank    Indonesia,    dan    Lembaga Pengawas    Perbankan    (LPP)    menjadi anggota Komite Koordinasi.
Tindakan    penyelesaian    atau penanganan  Bank-Gagal  oleh  Lembaga Penjamin  Simpanan  didahului  berbagai tindakan    lain    oleh    Bank    Indonesia dan  LPP  sesuai  peraturan  perundang- undangan.      Bank      Indonesia,      melalui mekanisme   sistem   pembayaran,   akan mendeteksi  bank  yang  mengalami kesulitan  keuangan.  LPP  juga  dapat mendeteksi  kesulitan        tersebut        dan berupaya        mengatasi        dengan menjalankan        fungsi  pengawasannya, antara    lain    berupa    tindakan    agar pemilik    bank    menambah    modal  atau menjual    bank,    atau    agar    bank melakukan    merger    atau    konsolidasi dengan bank lain.
Apabila kondisi bank yang mengalami  kesulitan  keuangan  tersebut semakin  memburuk,    antara    lain ditandai    dengan    menurunnya    tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian      dan      penanganan      lain harus      segera      dilakukan.      Dalam keadaan    ini,    penyelesaian    dan penanganan    Bank    Gagal    diserahkan kepada    Lembaga  Penjamin  Simpanan yang    akan    bekerja    setelah    terlebih dahulu    dipertimbangkan    perkiraan dampak pencabutan   izin   usaha   bank terhadap      perekonomian      nasional. Dalam   hal  pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian  nasional,      tindakan penanganan   yang   dilakukan   Lembaga
Penjamin Simpanan    yang    didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.
Dalam      menilai      kondisi kesehatan      bank,      Lembaga  Penjamin Simpanan    menggunakan      sumber data/informasi  yang  berasal  dari laporan  bank  peserta  penjaminan  dan sumber lain yang relevan. Laporan yang disampaikan  bank  tersebut  meliputi laporan keuangan bulanan  dan  laporan keuangan  tahunan  yang  telah  diaudit. Selain    itu,    dasar  penilaian      dapat berupa      data/informasi      yang diperoleh      dari      Bank      Indonesia; perusahaan  pemeringkat;  pasar  modal; media    massa;    dan/atau    sumber    lain. Untuk  menunjang      pelaksanaan penilaian      diperlukan      sinkronisasi serta      keseragaman  bentuk    dan susunan    laporan;    keakuratan    data; serta  dukungan  sistem  informasi yang memadai.
Kemudian  bila  terjadi bank  gagal, masyarakat    perlu    mengetahui    bahwa resolusi    atau    penanganan    sebuah bank    gagal    bisa    dimasukkan    dalam dua    kategori  dasar,    yaitu:    (1) penyelesaian    bank    gagal    yang    tidak berdampak    sistemik    dan    (2) penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Berikut uraiannya
a. Penanganan  Bank  gagal  yang tidak berdampak sistemik.
Pasal  22  ayat  (1)  huruf  a  UU No.    24    Tahun    2004    tentang    LPS ditegaskan   bahwa   penyelesaian   Bank Gagal      yang      tidak      berdampak sistemikdilakukan    dengan    melakukan penyelamatan    atau    tidakmelakukan penyelamatan  terhadap  Bank  Gagal dimaksud. Selanjutnya menurut pasal 24 ayat (1) UU No. 24 Tahun  2004  tentang LPS    bahwa    LPS    menetapkan    untuk menyelamatkan    Bank  Gagal  yang  tidak berdampak  sistemik  jika  dipenuhi persyaratan  sebagai  berikut  (Diana  Ria Winati Napitulu;2010):
1) Perkiraan  biaya  penyelamatan secara  signifikan  lebih  rendah dari  perkiraan  biaya  tidak melakukan  penyelamatan  bank dimaksud;
2) Setelah diselamatkan, bank masih  menunjukkan  prospek usaha yang baik;
3) Ada pernyataan dari RUPS   bank yang      sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk :
a) Menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS;
b) Menyerahkan  kepengurusan bank  kepada LPS;dan
c) Tidak    menuntut    LPS    atau pihak    yang    ditunjuk    LPS apabila    proses  penyelamatan tidak      berhasil,      sepanjang
LPS      atau      pihak      yang ditunjuk        LPS        melakukan tugasnya        sesuai        dengan peraturan perundang- undangan
4) Bank  menyerahkan  kepada  LPS dokumen mengenai : a) Penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
b) Dana  keuangan  Nasabah Debitur;
c) truktur    permodalan    dan susunan    pemegang    saham 3(tiga)  tahun terakhir; dan
d) Informasi    lainnya    yang terkait    dengan    asset, kewajiban termasuk permodalan bank yang dibutuhkan oleh LPS.
Setelah   RUPS   menyerahkan   hak   dan wewenang,      maka      LPS      dapat melakukan  tindakan  sebagai  berikut (Diana Ria Winati Napitulu) :
 Menguasai,    mengelola,    dan melakukan tindakan kepemilikan    atas  aset    milik atau    yang    menjadi    hak-hak
bank    dan/atau    kewajiban bank;
 Melakukan  Penyertaan  Modal Sementara (PMS);
 Menjual    atau    mengalihkan aset  bank  tanpa  persetujuan nasabah  debitur  dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan  nasabah  kreditur ( purchase and assumption ).
 Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
 Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
 Meninjau  ulang  membatalkan, mengakhiri,dan/atau  mengubah kontrak   bank   yang   mengikat bank      dengan      pihak      ketiga, yang  menurut  LPS  merugikan bank.
Jika    semua    ketentuan    diatas dipenuhi,       maka        Lembaga  Penjamin Simpanan  dengan    segala Kewenangan yang  dimilikinya  akan  berusaha  keras untuk    menyelamatkan    bank    tersebut. Namun sebaliknya  jika  tidak  terpenuhi, maka    Lembaga  Penjamin  Simpanan akan  mengusulkan kepada   LPP   untuk mencabut   izin   usaha   bank   tersebut untuk      selanjutnya    dillikuidasi.  Jadi jelas    bahwa    tindakan    penyelamatan bank  gagal  dalam  bentuk  penyuntikan modal    atau    Penyertaan    Modal Sementara  (PMS)    bukanlah    satu- satunya    tindakan    penyelamatan    yang bisa    dilakukan    Lembaga  Penjamin Simpanan.    Bisa    dipahami    bahwa banyaknya tindakan penyelamatan yang diberikan  UU  Lembaga  Penjamin Simpanan  karena  Lembaga  Penjamin Simpanan  merupakan  upaya    terakhir dalam    rangka    penyelamatan    sebuah bank  gagal.  Namun  demikian, Lembaga Penjamin  Simpanan  juga  dapat  tidak
melanjutkan proses penyelamatan Bank Gagal, jika:
1. Ditemukan  bukti  baru  bahwa biaya  penyelamatan  menjadi sekurangkurangnya  :  (a)  200% dari perkiraan biaya penyelamatan pada saat keputusan    penyelamatan;    atau (b)    lebih    besar    dari    60% perkiraan biaya tidak menyelamatkan pada saat keputusan penyelamatan;
2. Berdasarkan    penilaian    LPP, kondisi    keuangan    bank menurun    sehingga  diperlukan tambahan modal untuk memenuhi  ketentuan  kecukupan tingkat solvabilitas dan likuiditas. Terhadap    bank    gagal    yang tidak dilanjutkan proses penyelamatannya  oleh
Lembaga  Penjamin  Simpanan,    maka akan    diusulkan    kepada    LPP    untuk mencabut    izin    usaha    bank    tersebut lalu    dilanjutkan    dengan    melakukan likuidasi.    Pada    prinsipnya,    seluruh biaya    yang  dikeluarkan    Lembaga Penjamin
Simpanan dalam rangkapenyelamatan    bank    gagal merupakan penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada  Bank  Gagal  yang  diselamatkan.
Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan  dalam  penyertaan    modal sementara    itu    adalah    sebagai pemegang  saham  dengan  hak preferen. Untuk mendapatkan tingkat
pengembalian  yang  optimal  atas  PMS- nya,  Lembaga  Penjamin  Simpanan  bisa memperpanjang waktu penjualan saham bank.
Ketentuan  mengenai  penjualan saham  tersebut  adalah  sebagai  berikut: Lembaga  Penjamin  Simpanan  harus menjual    saham    seluruh    bank    secara terbuka  dan  transparan  dalam  jangka waktu  paling    lama  2  tahun,  namun
masih  dapat  diperpanjang  sebanyak- banyaknya 2 kali dengan masing-masing perpanjangan  selama  1  tahun.  Namun, apabila  dalam  jangka  waktu  tersebut, tingkat  pengembalian  yang  optimal tidak  dapat  diwujudkan,  maka  sesuai Pasal  30    ayat  (5)  UU    No.  24  Tahun 2004,    Lembaga  Penjamin  Simpanan harus  menjual  saham  bank    dalam jangka    waktu    1    tahun    berikutnya. Dalam  hal  ekuitas  bank  bernilai positif pada    saat    penyerahan    kepada Lembaga Penjamin Simpanan,   Lembaga Penjamin  Simpanan  dan    pemegang saham    lama  membuat    perjanjianyang mengatur  penggunaan  hasil  penjualan saham    bank  setelah  penyelamatan denganurutan prioritas sebagai berikut:
1. Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
2. Pengembalian  kepada  pemegang saham  lama  sebesar  ekuitas  pada saat  penyerahan  bank  kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Jika  masih  terdapat  sisa,  maka dibagi  secara  proporsional  kepada Lembaga  Penjamin  Simpanan  dan pemegang saham lama.   Sebaliknya, jika  ekuitas  bank  bernilai  nol  atau negatif  pada  saat  penyerahan kepada Lembaga Penjamin Simpanan  ,  pemegang  saham  lama tidak  memiliki  hak  atas  hasil penjualan  saham  bank  setelah penyelamatan.
b. Penanganan  Bank  Gagal  yang Berdampak Sistemik. Mekanisme  penanganan  bank gagal  yang  berdampak  sistemik  sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU No. 24  Tahun  2004  tentang    Lembaga Penjamin  Simpanan  ditegaskan  bahwa penanganan Bank Gagal yang berdampak  sistemik  dilakukan  dengan
melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan  pemegang  saham lama  atau  tanpa  mengikut  sertakan pemegang saham lama.
Penanganan  Bank  Gagal  yang berdampak  sistemik  dilakukan  dengan mengikutsertakan  pemegang  saham lama ( open bank assistance ) hanya dapat dilakukan apabila:
1. Pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-
kurangnya  20%  dari  perkiraan biaya penanganan;
2. Ada  pernyataan  dari  RUPS  bank sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: (a).Menyerahkan kepada Lembaga  Penjamin  Simpanan hak  dan  wewenang  RUPS;  (b) Menyerahkan kepada Lembaga  Penjamin  Simpanan kepengurusan  bank  dan,  (c) Tidak  menuntut  Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak lain  yang  ditunjuk  Lembaga Penjamin  Simpanan  dalam  hal proses penanganan tidak berhasil,  sepanjang  Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan  tugasnya  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan;
3.  Bank  menyerahkan  kepada Lembaga  Penjamin  Simpanan, dokumen mengenai:
(a)Penggunaan fasilitas pendanaan  dari  Bank  Indonesia; (b)  Data  keuangan  nasabah debitur; (c) Struktur permodalan dan  susunan  pemegang  saham  3 tahun terakhir dan  (d) Informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank
yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung  jawab  atas  kekurangan biaya  penanganan  Bank  Gagal  yang berdampak  sistemik  setelah  pemegang saham  lama  melakukan  penyetoran modal  sekurang-kurangnya  20%  dari perkiraan  biaya  penanganan.  Untuk selanjutnya,  biaya  penanganan  Bank Gagal  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal  sementara  Lembaga  Penjamin Simpanan pada bank tersebut.
Lembaga Penjamin Simpanan wajib  menjual  seluruh  saham  bank dalam  penanganan  secara  terbuka  dan transparan  paling  lama  3  tahun  dan dapat diperpanjang sebanyak- banyaknya 2 kali dengan masing-masing perpanjangan  selama  1  tahun  untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal.  Namun,  apabila  dalam  jangka waktu  tersebut  tingkat  pengembalian yang  optimal  tidak  dapat  diwujudkan, Lembaga  Penjamin  Simpanan  harus menjual  saham  bank  dalam  jangka waktu  1  tahun  berikutnya.  Dalam  hal ekuitas  bank  bernilai  positif  setelah pemegang  saham  lama  melakukan penyetoran  modal,  Lembaga  Penjamin Simpanan dan pemegang saham membuat  perjanjian  yang  mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut :
1. Pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan;
2. Pengembalian  kepada  pemegang saham  lama  sebesar  ekuitas  pada posisi  sesaat  setelah  pemegang saham lama melakukan penyetoran modal;
3. Jika  masih  terdapat  sisa,  maka dibagi  secara  proporsional  kepada
Lembaga  Penjamin  Simpanan  dan pemegang saham lama.
Sebaliknya,  jika  ekuitas  bank  bernilai nol  atau  negatif  setelah  pemegang saham  lama  melakukan  penyetoran modal,  pemegang  saham  lama  tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank. (Pasal 35 UU No. 24 Tahun 2004). Penanganan  Bank  Gagal  tanpa mengikutsertakan  pemegang  saham lama akan ditempuh, apabila persyaratan  untuk  penanganan  Bank Gagal dengan mengikutsertakan pemegang  saham  lama  tidak  dapat dipenuhi. Tahap  selanjutnya,  terhitung  sejak Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal tanpa mengikutsertakan  pemegang  saham lama, Lembaga Penjamin Simpanan akan mengambil  alih  segala  hak  dan wewenang  RUPS,  kepemilikan  dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Seluruh  biaya  penanganan  Bank Gagal  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal  sementara  Lembaga  Penjamin Simpanan pada bank. Penjualan seluruh saham  bank  dilakukan  dalam  jangka waktu  paling  lama  3  tahun  dan  dapat diperpanjang  sebanyak-banyaknya  2 kali dengan masing.masing perpanjangan selama 1 tahun, dalam hal pengembalian optimal (sekurang- kurangnya  sama  dengan  penyertaan modal  sementara  Lembaga  Penjamin Simpanan)  tidak  dapat  diwujudkan selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan  harus  menjual  dalam  satu tahun  berikutnya  dengan  harga  terbaik. Tentu  saja,  penjualan  saham  bank  ini harus  dilakukan  secara  terbuka  dan transparan.  Namun,  apabila  dalam jangka waktu tersebut, tingkat pengembalian  yang  optimal  tidak  dapat diwujudkan,  maka  sesuai  Pasal  42  ayat
(5)  UU  No.  24  Tahun  2004,  Lembaga Penjamin  Simpanan  harus  menjual saham  bank  dalam  jangka  waktu  1 tahun  berikutnya.  Dalam  hal  ekuitas bank  bernilai  positif  pada  saat penyerahan  kepada  Lembaga  Penjamin Simpanan,  maka  Lembaga  Penjamin Simpanan  dan  pemegang  saham  lama membuat  perjanjian  yang  mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah  penanganan  dengan  urutan prioritas sebagai berikut:
1. Pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan;
2. Pengembalian  kepada  pemegang saham  lama  sebesar  ekuitas  pada saat  penyerahan  bank  kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Jika  masih  terdapat  sisa,  maka dibagi  secara  proporsional  kepada Lembaga  Penjamin  Simpanan  dan pemegang saham lama.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu menjamin simpanan nasabah dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diterapkanpada  bank  umum  dan Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR), baik  bank  konvensional  maupun bank  syariah  dan  ketika  terjadi penutupan  bank  gagal,  melakukan pembayaran  klaim  penjaminan  atas simpanan  nasabah  dari  bank  yang dicabut izin usahanya.
2. Hubungan  hukum  yang  terbentuk antara Lembaga Penjamin Simpanan dengan  Bank  telah  tertuang  dalam
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  10  tahun  1998  yang diatur  dalam  Pasal  37B  ayat  (1) “setiap  bank  wajib  menjamin  dana masyarakat  yang  disimpan  pada bank  yang  bersangkutan”  dan  ayat (2)  “untuk  menjamin  simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dibentuk Lembaga
Penjamin Simpanan” sedangkan  dalam    Undang-Undang
No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin  Simpanan  diatur  pada pasal  8  ayat  (1)  “Setiap  Bank  yang melakukan  kegiatan  usaha  di wilayah  Negara  Republik  Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan”. Hubungan  hukum  antara  Lembaga Penjamin  Simpanan    dengan  Bank dapat diasumsikan sebagai hubungan hukum antara penanggung  dengan  tertanggung.
Sebagaimana  diatur  dalam  pasal 246  KUHD  dimana  Bank  sebagai tertanggung dan Lembaga Penjamin Simpanan  sebagai  penanggung,  hal ini  disebabkan  adanya  kewajiban Bank  untuk  membayar  premi kepada Lembaga Penjamin Simpanan    menurut  pasal  9  huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Letak perbedaanya bahwa asuransi menjamin evenemen  (  peristiwa  yang  tidak tentu  kapan  terjadinya)  sedangkan yang  dijamin  Lembaga          Penjamin Simpanan  jika  bank  tersebut  tidak sanggup membayar uang nasabahnya.  Lembaga          Penjamin Simpanan          juga  dapat  dikatakan sebagai borgtocht di  KUHPerdata yakni  merupakan  badan  hukum yang menjamin perutangan
manakala  debitur  wanprestasi  dan
penjaminan  tersebut  semata-mata untuk  kepentingan  kreditur  namun bedanya, Lembaga Penjamin Simpanan dalam membayar penjaminan tersebut dengan penyertaan  modal  sementara(PMS) yang  nantinya  akan  diganti  dengan penjualan  saham  Bank,  sedangkan dalam  borgtocht  barang  kepunyaan debitur harus dijual terlebih dahulu untuk membayar penjaminan.
3. Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam  hal  Bank  tak  sanggup  bayar adalah  melakukan  penyelesaian atau  penanganan  terhadap  Bank Gagal  tersebut  yang  akan  diuraikan sebagai berikut:
a. Penyelesaian Bank gagal yang tidak berdampak sistemik :
Lembaga          Penjamin          Simpanan melakukan  penyelesaian  Bank  Gagal yang tidak berdampak sistemik   setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan  penyelesaiannya  kepada Lembaga          Penjamin          Simpanan. Penyelesaian  Bank  Gagal  yang  tidak berdampak  sistemik  dilakukan  dengan melakukan  penyelamatan  atau  tidak melakukan  penyelamtan  terhadap  Bank Gagal  tersebut.  Selanjutnya  keputusan untuk  melakukan  penyelamatan  atau tidak melakukan penyelamatan sekurang-kurangnya  didasarkan  pada perkiraan  biaya  terrendah  antara melakukan  penyelamatan  dan  tidak melakukan penyelamatan. Apabila dilakukan penyelamatan maka Lembaga Penjamin     Simpanan akan: 1) Menguasai, mengelola, dan melakukan  tindakan  kepemilikan atas aset milik bank; 2) Melakukan Penyertaan Modal
Sementara;
3) Menjual atau mengalihkan aset bank tanpa  persetujuan  nasabah  debitur atau kreditur;
4) Melakukan  merger  atau  konsolidasi dengan  bank  lain  dan    meninjau ulang,  membatalkan,  mengakhiri, dan/atau  mengubah  kontrak  bank yang  mengikat  bank  dengan  pihak ketiga,  yang  menurut  Lembaga Penjamin     Simpanan     merugikan bank.
Jika tidak dilakukan penyelamatan maka Lembaga Penjamin          Simpanan          akan mengusulkan kepada LPP untuk mencabut  izin  usaha  bank  tersebut untuk selanjutnya dilikuidasi.
b. Penanganan  Bank  Gagal  yang berdampak sistemik : Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan
yang mengikutsertakan  pemegang  saham lama  atau  tanpa  mengikutsertakan pemegang  saham  lama.  Penanganan Bank  gagal  yang  berdampak  sistemik dapat  dilakukan  bila  pemegang  saham Bank  gagal  telah    menyetor  sekurang- kurangnya  20%  dari  perkiraan  biaya penanganan. Kemudian pemegang saham  dan  pengurus  Bank  melepaskan hak dan kepengurusan kepada Lembaga Penjamin  Simpanan    dan  apabila Lembaga  Penjamin  Simpanan    tidak berhasil  melakukan  penanganan  maka pengurus  Bank  dan  pemegang  saham tidak dapat menuntut.
Lembaga Penjamin Simpanan Kemudian dalam  hal  ekuitas  Bank  bernilai  positif maka dibuat perjanjian  antara  Lembaga Penjamin  Simpanan  dengan  pemegang saham lama yang mengatur penggunaan hasil  penjualan  saham  Bank  yang meliputi  pengmbalian  seluruh  biaya penanganan  yang  telah  dikeluarkan Lembaga  Penjamin  Simpanan  dan pengembalian  kepada  pemegang  saham lama  sebesar  ekuitas  pada  posisi  sesaat setelah pemegang saham lama melakukan    penyetoran  modal.  Bila
ekuitas  Bank  bernilai  negatif  maka pemegang  saham  lama  tidak  memiliki hak  atas  hasil  penjualan  saham  Bank. Sedangkan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan  pemegang  saham lama  seperti  penanganan  pada  Bank Gagal  yang  tidak  berdampak  sistemik. Seluruh  biaya  penanganan  Bank  Gagal yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Penyertaan Modal  Sementara  (PMS)  Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Thamrin Francis Tantri, Bank dan  Lembaga  Keuangan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Batunanggar,  S. Indonesia’s  Banking
Crisis Resolution : Lesson and the Way Forward, Occasional Internal Paper, Desember 2002. Fuady Munir, Hukum Perbankan Modern Kesatu,  Bandung :  Citra  Aditya  Bakti, 2003.
Haryono Sunaryati, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20 , Alumni, Bandung, 1994.
Hermansyah, Hukum    Perbankan Nasional    Indonesia ,  Jakarta, Kencana Prenada,, 2010.
Indraatmaja  Agung      B.G.B  , Lembaga Penjamin Simpanan:
Manfaatnya   Bagi   Nasabah   dan Bank, Jakarta,  Magister  Hukum Universitas Indonesia, 2001. Kusumaningtuti, Peranan Hukum Dalam Penyelesaian  Krisis  Perbankan  Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.
Imayanti,      Neni  Sri Pengantar  Hukum Perbankan  Indonesia ,  Bandung, PT Refika Aditama, 2010. Mamuja,    Juanda Lembaga    Penjamin Simpanan    Dalam    Rangka
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah  Perbankan  DiIndonesia .
Lex  Privatum,  Vol.III/No.  1/Jan- Mar, 2015.
Napitulu  Diana  Ria  Winati, Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia ,Jakarta, PT Bumi Intitama Sejahtera, 2010. Ramadhani,  Rizal Likuidasi  Terhadap Bank  yang  Berbentuk  Hukum Perusahaan Daerah: Suatu Upaya Perlindungan  Hukum  terhadap Kepentingan  Lembaga  Penjamin Simpanan  dalam  Pelaksanaan Program  Penjaminan  Simpanan , Buletin  Hukum  Perbankan  dan Kebanksentralan  Vol.  4  Nomor  3 Desember 2006.
Rudjito, Opening  Remark  IADI   6thAsia Regional Committee   Meeting   & International      Conference. (Makalah), Jakarta, 2008. Pangestu  Mari  Elka, The  Indonesia  Bank Crisis  dan  Restructuring  :  Lesson and  Implications  for  Other Developing Countries, G-24 Discussion  Paper  Series  No.  23  – United  Nations  Conference  on Trade and Development, November 2003. Saputra  Sah    Tobing  , Tinjauan  Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Pejamin  Simpanan ,  Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum,  Penerbit  Universitas
Indonesia, Jakarta, 1986.
--------------------  dan  Sri  Mamudji, Peneliti  Hukum  Normatif :  Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 2006. Rasjidi  Lili  dan  Liza  Sonia  Rasjidi, Pengantar  Metode  Penelitian  dan
Penulisan  Karya  Ilmiah  Hukum, Monograf, 2005.
Soemitro Roni Hanitijo, Metode
Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Peraturan Perundang-undangan Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  yang  telah diubah  dengan  Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang
Perubahan Undang- Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan. Undang-undang  Nomor  24  tahun  2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara  Pencabutan  Izin  Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ketentuan Dan Tata Cara  Pencabutan  Izin  Usaha, Pembubaran  dan  Likuidasi  Bank Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008  tentang  Besaran  Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
Internet http://www.lps.go.id/v2/home.php diakses  pada  tanggal  11    April 2018 http://www.lps.go.id/v2/home.php?lin k=bentuk,    diakses  pada  tanggal 11  April  2018