Page 64

## PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE PADA SKB KABUPATEN BONE BOLANGO
Sarfan Tabo 1 , Andi Agustang 2 , Andi Muhammad Idkhan 3 , Rifdan 4
Muhammad Ardiansyah Makmur 5
12345 Universitas Negeri Makassar sarfandjtabo@gmail.com 1 , andiagust63@gmail.com 2 , amuhidkhan@unm.ac.id 3 ,
rifdanunm@gmail.com 4 , ardyansyahmakmur93@gmail.com 5

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  secara  kualitatif  penataan  kelembagaan  dan  faktor- faktor  yang  berpengaruh  terhadap  upaya  mewujudkan Good  Governance pada  SKB  Kabupaten Bone  Bolango.  Metode  dalam  penelitian  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber data diperoleh  melalui  observasi,  wawancara, dan  dokumentasi  yang  berkaitan dengan  penelitian ini. Lokasi penelitian di Penelitian   ini   dilakukan   di   Kantor SKB   Kabupaten  Bone Bolango, dengan objek penelitiannya adalah kinerja aparat SKB Kabupaten Bone Bolango.  Hasil penelitian yang dilakukan ternyata  Kinerja SKB Kabupaten Bone Bolango bila dilihat dari tugas dan fungsi secara aktual yang dilaksanakannya sehari-hari dalam era otonomi sekarang ini masih rendah dan belum  optimal,  masih  banyak  hanya  sekedar  ide  belaka  dan  belum  ditindaklanjuti  secara  nyata. Rendahnya  kinerja  SKB  Kabupaten  Bone  Bolango  dipengaruhi  oleh  faktor  profesionalisme  dan faktor struktur. Rendahnya kesungguhan pegawai dalam bekerja sehari-hari, yang ditandai dengan kurang  disiplin.  Kemampuan  bertugas  yang  rendah,  karena  tidak  didukung  pendidikan,  latihan serta  kursus  dalam  bidangnya  masing-masing,  kemudian  rendahnya  tanggung  jawab  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.  Kontribusi dan manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah  berupa  pengembangan  ilmu  pengetahuan  serta  dapat  dijadikan  bahan  rujukan  bagi pengembangan model penataan kelembagaan yang sesuai dengan prinsip dasar good governance. Kata Kunci : Kinerja, Penataan, Kelembagaan, Good Governance

## ABSTRACT
This study aims to explain qualitatively the institutional arrangement and the factors that influence efforts  to  realize  Good  Governance  in  the  SKB  Bone  Bolango  Regency.  The  method  in  this research is descriptive with a qualitative approach. Sources of data obtained through observation, interviews,  and  documentation  related  to  this  research.  The  research  location  in  this  study  was conducted at the SKB Office of Bone Bolango Regency, with  the object of the research being the performance of the SKB officials in Bone Bolango Regency. The results of the research carried out show that the performance of the SKB Bone Bolango Regency when viewed from the actual tasks and  functions  that  it  carries  out  daily  in  the  current  autonomy  era  is  still  low  and  not  optimal, many are just ideas and have not been followed up in real terms. The low performance of the SKB in  Bone  Bolango  Regency  is  influenced  by  professionalism  and  structural  factors.  The  low seriousness of employees in daily work, which is characterized by a lack of discipline. Low ability to work, because it is not supported by education, training and courses in their respective fields, then  low  responsibility  in  carrying  out  their  duties  and  functions.  The  contribution  and  benefits that can be drawn from this research are in the form of scientific development and can be used as reference  material  for  the  development  of  an  institutional  arrangement  model  that  is  in accordance with the basic principles of good governance.
Keywords: Performance, Organization, Institutional, Good Governance

## PENDAHULUAN
Situasi  problematik  yang  terjadi  di  daerah  adalah  bagaimana  menghasilkan Penataan Kelembagaan di Daerah yang sekaligus diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas yang tinggi, tidak hanya menganut filosofi miskin struktur kaya  fungsi , akan  tetapi  juga  meperhatikan/berfokus  pada  hasil  (output  berupa
Page 65
pelayanan  yang  maksimal),  sesuai  dengan  mandatnya    sebagai  Penyelenggaraan Pemerintahan  di  Daerah,  apapun  urusan  dan  kewenangannya  sebagai  Aparatur Daerah. (Sholikin, 2018; Sinaga, 2020)
Namun demikian, menentukan ukuran dan besarnya organisasi penyelenggara pemerintahan di Daerah bukanlah  hal  yang  mudah, hal  ini terlihat melalui  adanya  perdebatan  yang  sengit  sekaligus  alot  yang  terjadi  di  DPRD  di sebelum  ditetapkan  berdirinya  SKB  Bone  Bolango  berdasarkan  Surat  Keputusan Bupati  Bone  Bolango  Nomor  43  Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Sanggar Kegiatan  Belajar  (SKB)  sebagai  unit  pelaksana  teknis  di  lingkungan  Dinas Pendidikan  Kab.  Bone  Bolango..  Hal  tersebut  dikarenakan  untuk  menjaga  agar Organisasi  yang  mewadahi  aparatur  yang  ada  tidak  semakin  besar  dan  semakin birokratis. (Choirinnisa, 2011; Dwiyanto, 2018a)
Ukuran dan besarnya Organisasi saat ini yang sebelumnya ditentukan Pusat secara seragam kemudian diserahkan pada Daerah, tentunya  merupakan hal  yang sulit,  apalagi  tanpa  kriteria  pembobotan  yang  jelas  bahwa  suatu  urusan/kegiatan tertentu  layak  untuk  diwadahi  dalam  lembaga  setingkat  Badan/Dinas  atau  hanya setingkat Kantor. (Choirinnisa, 2011; Hariyoko & Puspaningtyas, 2017)
Bertitik  tolak  dari  kondisi  tersebut  diatas,  maka  penulis  menganggap perlunya  dilakukan  suatu  penelitian  mengenai  evaluasi  penataan  kelembagaan, melalui  evaluasi  tersebut  akan  dapat  membantu  pengambil  kebijakan  sesuai dengan  tahapan-tahapan  yang  ada,  sehingga  tidak  hanya  menghasilkan kesimpulan  mengenai seberapa  jauh  masalah telah terselesaikan, tetapi  juga akan memberikan  kontribusi  pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-nilai  yang mendasari  kebijakan,  sekaligus  akan  memudahkan  dalam  penyesuaian  dan perumusan  kembali  masalah-masalah,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh (Dunn,  2017)  di  Daerah  sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dalam rangka mewujudkan good governance.
Maka  pada  hakikatnya  lembaga  (organisasi)  merupakan  alat  manajemen untuk  mencapai  tujuannya.  Ia  juga  adalah  bentuk  perserikatan  untuk  mencapai tujuan  bersama.  Oleh  sebab  itu  pula,  lembaga  (organisasi)  setidaknya  memiliki tiga  unsur  penting  di  dalamnya,  yaitu  adanya  sekelompok  orang,  adanya hubungan dan pembagian kerja serta adanya tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian  lembaga  (organisasi)  dapat  juga  dipahami  dalam  berbagai  arti  penting seperti:  (1)  Lembaga  (organisasi)  dalam  arti  badan.  (2)  Lembaga  (organisasi) dalam arti bagan. (3) Lembaga (organisasi) dalam arti dinamis. (Dwiyanto, 2021a; Enceng, 2008)
Penataan  kelembagaan  hendaknya  juga  diikuti  kebijakan  pengurangan besaran  organisasi/jabatan  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah.  Karena selama  ini  besaran  organisasi/jabatan  di  lingkungan  lembaga  pemerintah
Page 66
cenderung  menganut  pola  maksimal.  Pimpinan  puncak  organisasi  harus  berani membuat  keputusan  tidak  populer  untuk  mewujudkan  organisasi  yang  efektif, efisien,  memperpendek  rentang  kendali  (spin  of  control)  dan  tidak  terlalu membebani anggaran. Untuk  itu beberapa urusan  yang dihapus dilebur ke dalam jabatan lain, sehingga fungsi-fungsinya tidak hilang. Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc yang secara komprehensif memilki arti  lapangan  kerja  tertentu  yang  diduduki  oleh  orang  orang  yang  memilki kemampuan tertentu pula (Kusuma, 2015)
Demikian  juga  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Korten  &  Alfonso,  1981 dalam  (Dwiyanto,  2021a)  yang  dimaksud  dengan  profesionalisme  adalah  : Kecocokan (fitness) antara  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi
(bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement) .
Terpenuhinya  kecocokan  antara  kemampuan  aparatur  dengan  kebutuhan  tugas merupakan  syarat  terbentuknya  aparatur  yang  profesional.  Artinya  keahlian  dan kemampuan aparat merefleksikan  arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.  Apabila  suatu  organisasi  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan publik  secara  prima  maka  organisasi  tersebut  mendasarkan  profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai. (Andhika, 2018; Masdar et al., 2009)
Dalam  pandangan  (Dwiyanto,  2018a)  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan  profesionalisme  adalah  sebagai  berikut  :  Kemampuan  untuk merencanakan,  mengkordinasikan,  dan  melaksanakan  fungsinya  secara  efisien, inovatif,  lentur,  dan  mempunyai  etos  kerja  tinggi.  Pandangan  lain  seperti  (Duha, 2018)  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  profesionalisme  adalah  : Keandalan  dalam  pelaksanaan  tugas  sehingga  terlaksana  dengan  mutu  tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh  pelanggan.  Terbentuknya  aparatur  profesional  menurut  pendapat  diatas memerlukan  pengetahuan  dan  keterampilan  khusus  yang  dibentuk    melalui pendidikan  dan  pelatihan  sebagai  instrumen  pemutakhiran.  Dengan  pengetahuan dan  keterampilan  khusus  yang  dimiliki  oleh  aparat  memungkinnya  untuk menjalankan  tugas  dan  menyelenggarakan  pelayanan  publik  dengan  mutu tinggi, tepat  waktu,  dan  prosedur  yang  sederhana.  Terbentuknya  kemampuan  dan keahlian  juga  harus  diikuti  dengan  perubahan  iklim  dalam  dunia  birokrasi  yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel. (Andhika, 2018; Masdar et al., 2009)
Setelah  mencermati dan  memahami  berbagai pendapat dan pandangan para pakar  tentang  konsep  profesionalisme,    maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan bahwa  profesionalisme  tidak  hanya  berbicara  tentang  soal  kecocokan  antara keahlian  dan  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  saja  tetapi  juga menyangkut  kemampuan  dalam  mengantisipasi  segala  perubahan  lingkungan
Page 67
termasuk  kemampuan  dalam  merespon  aspirasi  publik  dan  melakukan  inovasi yang pada akhirnya membuat pekerjaan menjadi mudah dan sederhana.

## Pengukuran Profesionalisme
Upaya untuk mencari paradigma baru dalam meningkatkan profesionalisme aparatur yang  berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi  bukanlah pekerjaan mudah  maka  kemampuan  aparatur  untuk  beradaptasi  dengan  fenomena  yang terjadi  merupakan  jawaban  bagi  permasalahan  tersebut.  Pentingnya  kemampuan aparatur dalam  beradaptasi terhadap perubahan  lingkungan eksternal dan  internal organisasi dijadikan tolak-ukur dalam melihat profesionalisme birokrasi. Menurut (Kusuma,  2015)  dijelaskan  tentang  pengukuran  profesionalisme  sebagai  berikut; Kemampuan  beradaptasi, Kemampuan  dalam    menyesuaikan  diri  dengan fenomena global dan fenomena nasional; Mengacu kepada misi dan nilai (mission &  values-driven  professionalism) , Birokrasi  memposisikan  diri  sebagai  pemberi pelayanan  kepada  publik  dan  dalam  mewujudkan  tujuan  organisasi  yang berorientasi  kepada  hasil  yang  ingin  dicapai  organisasi.  Profesionalisme  dalam pandangan  (Dwiyanto,  2018a)  diukur  melalui keahlian yang  dimiliki  oleh seseorang  yang  sesuai  dengan kebutuhan  tugas yang  dibebankan  organisasi kepada  seseorang.  Alasan  pentingnya  kecocokan  antara  disiplin  ilmu  atau keahlian  yang  dimiliki  oleh  seseorang  karena  jika  keahlian  yang  dimiliki seseorang tidak sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya akan berdampak kepada inefektifitas organisasi.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme
Salah  satu  faktor  yang  menghambat  kelancaran  dan  efektifitas    birokrasi publik  adalah  tidak  profesionalnya  aparatur  birokrasi  publik  dalam  menjalankan fungsi  dan tugas. Tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik Indonesia dapat dilihat dari  banyaknya temuan para pakar dan pengalaman pribadi  masyarakat di lapangan  tentang  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  birokrasi.  Lambannya birokrasi dalam  merespon aspirasi publik serta pelayanan  yang terlalu prosedural (red tape) merupakan sedikit contoh diantara sekian banyak ketidakberesan dalam dunia birokrasi publik Indonesia.
Menurut  (Dwiyanto,  2021b)  faktor-faktor  yang  menghambat  terciptanya aparatur yang profesional  antara lain  lebih disebabkan :  Profesionalisme  aparatur sering  terbentur  dengan  tidak  adanya  iklim  yang  kondusif  dalam  dunia  birokrasi untuk  menanggapi  aspirasi  masyarakat  dan  tidak  adanya  kesediaaan  pemimpin untuk memberdayakan  bawahan. Pendapat tersebut meyakini  bahwa sistem kerja birokrasi publik yang berdasarkan juklak dan juknis membuat aparat menjadi tidak responsif  serta  juga  karena  tidak  berperannya  pemimpin  sebagai  pengarah (katalisator) dan  pemberdaya  bagi  bawahan.  Menurut  (Kusuma,  2015) menyatakan bahwa : Profesionalisme tidak hanya cukup dibentuk dan dipengaruhi
Page 68
oleh  keahlian  dan  pengetahuan  agar  aparat  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsi secara  efektif  dan  efisien,akan  tetapi  juga  turut    dipengaruhi  oleh  filsafat- birokrasi,  tata-nilai,  struktur,  dan  prosedur-kerja  dalam  birokrasi  (Dwiyanto, 2013)
Untuk mewujudkan aparatur yang professional diperlukan political will dari pemerintah  untuk  melakukan  perubahan  besar  dalam  organisasi  birokrasi  publik agar  dapat  bekerja  secara  profesional  dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kebutuhan publik. Perubahan tersebut meliputi perubahan dalam filsafat atau cara pandang organisasi dalam mencapai tujuan yang dimulai dengan merumuskan visi dan  misi  yang  ingin dicapai dan dijalankan oleh organisasi,  membangun struktur yang flat dan  tidak  terlalu  hirarkis  serta  prosedur  kerja  yang  tidak  terlalu  terikat kepada aturan formal.(Enceng, 2008; Haryadi, 2009)
Kegiatan penataan kelembagaan berkaitan dengan masalah desain organisasi yang  menurut  (Hadi,  2010)  dirumuskan  sebagai  suatu  “Kegiatan  membagi-bagi tugas organisasi kedalam group kerja atau departemen, kemudian mengkoordinasikan group-group terpisah tersebut dengan tujuan untuk  mencapai efektifitas  organisasi  secara  keseluruhan.  Sasaran  kegiatan  tersebut  merupakan bagian dari konsep organisasi  secara umum  yang  mencakup strategi atau sasaran pengambilan  keputusan  dan  mekanisme  pengintegrasian  setiap  anggota  kedalam organisasi”.  Dengan  demikian  penataan  organisasi  diarahkan  untuk  mencapai efektifitas, yang  menurut  (Kasim, 2013)  dinyatakan bahwa, “Kriterium efesiensi mengharuskan  adanya  pilihan  antar  alternatif-alternatif  yang  menghasilkan  hasil terbesar  dalam  penggunaan  sumber-sumber  daya  dalam  jumlah  tertentu”. Efesiensi  berarti  mencapai  hasil  terbesar  dari  sumber-sumber  daya  yang  langka, guna  mencapai  tujuan  apapun  juga  yang  ingin  di  raih  oleh  organisasi  yang bersangkutan. Disisi  lain efektifitas  berkaitan erat  dengan produktifitas, sehingga penataan  organisasi  juga  harus  merupakan  apa  yang  dinamakan”productivity movement”  yang  berhubungan  dengan  perbaikan  produktifitas  serta  perbaikan kinerja organisasi tersebut.
Selanjutnya  berdasarkan  dimensi  tujuan,  (Dwiyanto,  2018a;  Hadi,  2010; Hariyoko & Puspaningtyas, 2017) mengatakan bahwa  kelembagaan adalah suatu konsep  penilaian  utama  dalam  dalam  model  pembangunan  lembaga  dengan  tiga indikator  antara  lain  :  (1)  Kemampuan  organisasi  mempertahankan  hidupnya (yang  lebih  penting  adalah  sampai  dimana  tujuan-tujuan  pembaharuannya  dapat dipertahankan).  (2)  Sampai  sejauh  mana  organisasi  itu  oleh  lingkungannya dianggap memiliki nilai intrinsik (mungkin lebih ditentukan oleh tingkat otonomi dan pengaruhnya). (3) Luas pengaruhnya (sejauh mana hubungan-hubungan khas dan pola-pola kegiatan yang ada dalam organisasi itu menjadi normatif (mengikat) bagi kesatuan masyarakat lainnya.
Page 69
Kemudian  menurut  (Prieto  &  Easterby-Smith,  2006;  Simon  et  al.,  2017) Tujuan-tujuan  organisasi  dalam  konsep-konsep  yang  merupakan  pedoman  awal, dikenali  dalam  doktrin,  diberikan  defenisi  “penegasan  nilai-nilai,sasaran-sasaran, dan metode operasional yang mendasari kegiatan sosial”, yang tercermin sebagai rangkaian  tema-tema  dalam  organisasi  itu  sendiri  maupun  dilingkungan  luar organisasi,  berupa  sekumpulan  cita-cita  dan  harapan-harapan  mengenai  tujuan- tujuan lembaga dan gaya-gaya kegiatan.
Seterusnya  desain  organisasi  akan  mengacu  pada  struktur  serta  corak organisasi  yang  berbeda  dimana  dengan  bentuk  apapun  yang  dipilih  akan  sangat bergantung  pada  karekteristik  lingkungan  dimana  organisasi  tersebut  berada, namun  demikian  dari  sisi  yang  utama  mengenai  bentuk  dan  struktur  organisasi haruslah  berfokus  pada  kebutuhan  akan  spesialisasi  serta  kebutuhan  akan koordinasi tugas-tugas yang berbeda dalam satu kesatuan.(Koteen, 1997)

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati  (Moleong, 2021) Hal itu sejalan dengan definisi yang diberikan oleh (Miles et al., 2014) yang menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  berkaitan  dengan  arti,  konsep,  definisi, karakteristik,  perumpamaan,  simbul  dan  deskripsi  dari  suatu  hal.  Penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  lebih menekankan  pada  pengungkapan  makna  dan  proses  dari  berbagai  faktor  yang berhubungan dengan perubahan struktur organisasi, tipologi organisasi birokrasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam sebuah organisasi hal yang tak bisa dihindari adalah adanya kendala dan hambatan yang mempengaruhi pengembangan karir maupun tingkat keahlian. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

## Profesionalisme
Sesuai  dengan  pengamatan  penulis  bahwa  pegawai  yang  ada  sudah melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  serta  sudah  mampu  memahami  tugasnya dengan  baik.  Dalam  hal  ini  kemampuan  pegawai  dalam  menggunakan  peralatan seperti  computer  sudah  lumayan,  sehingga  sebagian  besar  pekerjaan  dapat diselesaikan  dalam  waktu  yang  lebih  cepat.  Namun  dalam  rangka  peningkatan profesionalisme  pegawai  pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  diharapkan  lebih proaktif  dalam  hal  mengikutsertakan  pegawai  dalam  berbagai  pendidikan  dan pelatihan  misalnya  :  Diklat  PAUD,  Diklat  Kesetaraan,  Diklat  Paket  A,  Paket  B, dan Paket C. Sehingga apa yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan dapat diwujudkan dengan adanya aparat pemerintah yang mampu serta professional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
Page 70
Orang-orang  yang  bekerja  dalam  organisasi  diharapkan  dapat  bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara profesional. Tenaga pegawai  yang  profesional  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  SKB Kabupaten  Bone  Bolango  Sekretariat  Kabupaten  sangatlah  dibutuhkan  agar tercipta  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  sesuai  dengan  tuntutan pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat(Hariyoko  &  Puspaningtyas,  2017; Masdar et al., 2009). Profesional  bagi Organisasi  seperti SKB adalah  merupakan kemampuan  pegawai  untuk  bisa  bekerja  dengan  baik  dibutuhkan  kesungguhan dalam bekerja agar mampu melaksanakannya dengan baik dan bertanggungjawab.
1. Kesungguhan Bekerja Pegawai
Dalam  melaksanakan tugas dan fungsi  sehari-hari dibutuhkan kesungguhan dalam  melakukan  pekerjaan  agar  hasil  pekerjaan  sesuai  dengan  harapan  yang menjadi tujuan organisasi. Sesuai dengan pengamatan penulis pada Pegawai SKB Kabupaten  Bone  Bolango  dalam  melaksanakan  pekerjaan  sehari-hari  masih terlihat adanya kesan kurang sungguh-sungguh dalam menghadapi pekerjaan. Hal tersebut  nampak  dari  keterlambatan  pegawai  masuk  kantor,  hal  tersebut  bukan saja  menyangkut  masalah  apel  pagi  atau  siang,  namun  lebih  kelihatan  pada  saat jam  kerja  yang  mana  seharusnya  para  pegawai  melaksanakan  pekerjaannya dengan  serius  dan  bersungguh-sunguh,  akan  tetapi  lebih  banyak  menonton televisi.  Bila  memasuki  ruangan  hanya  sebentar  saja.  Ada  yang  bekerja  hanya bertahan satu jam saja.
Menanggapi  keadaan  demikian  pihak  SKB  telah  melakukan  pembinaan melalui  sosialisasi  Surat  Edaran  yang  berkenaan  dengan  (PP  Nomor  30  Tahun 1980  Tentang  Disiplin  Pegawai,  1980)  lebih  bersungguh-sungguh  dalam melaksanakan  pekerjaannya.  Pada  waktu  berikutnya  para  pegawai  masih  juga belum  melaksanakan  pekerjaannya  secara  sungguh-sungguh.  Keadaan  tersebut dapat  dilihat  dari  pekerjaan  yang  dihasilkannya  selalu  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan pimpinan.
2. Kemampuan Bekerja Pegawai
Berdasarkan  pengamatan  dan  data  yang  penulis  peroleh,  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sehari-hari  pegawai  SKB  Kabupaten  Bone Bolango  selalu  diarahkan  dari  Kepala  SKB  sebagai  atasan.  Pekerjaan  yang dilakukan pegawai lebih banyak dilakukan berdasarkan ide  Kepala SKB. Dengan demikian  inisiatif  lebih  kreatif  dalam  bekerja  sangat  rendah  pada  diri  pegawai SKB  Kabupaten  Bone  Bolango.  Dari    Kemampuan  dan  mengkonsep  berbagai surat  lebih  banyak  dilakukan  Kepala  SKB.  Hanya  sebagian  kecil  pegawai  yang mampu menafsirkan apa yang dikehendaki Kepala SKB dalam menanggapi surat- surat yang hendak diolah.
Page 71
Dari  hasil  pengamatan  dan  wawancara  di  dapat  diketahui  kemampuan bekerja  Pegawai  SKB  Kabupaten  Bone  Bolango  masih  rendah  hal  tersebut disebabkan  tidak  didukung  oleh  kursus,  latihan    yang  menunjang  dalam pelaksanaan tugasnya. (Andhika, 2018; Sholikin, 2018)
3. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas
Porsi  tugas  yang  harus  dilaksanakan  oleh  staf  menurut  pembagian  tugas yang diberikan oleh Kepala SKB. Dari seluruh pegawai di SKB Kabupaten Bone Bolango,  ada  beberapa  tiga  orang  staf  tersebut  bertugas  sebagai  operator komputer.  Satu  orang  sebagai  distributor  surat,  dua  orang  lagi  bertugas  sebagai staf  administrasi  dan  registrasi  surat.  Para  staf  bekerja  berdasarkan  perintah  dari para  Pokja.  Hasil  pekerjaan  para  staf  disampaikan  terlebih  dahulu  kepada Koordinator.  Apabila  telah  diperiksa  dan  disetujui  dengan  paraf    Koordinator, surat  yang  diolah  sudah  layak  untuk  dikirimkan.  Bila  ada  kesalahan  dalam  isi, format  dan  prosedur  pekerjaan  Koordinator  lebih  banyak  menyalahkan  staf, dengan  demikian  Koordinator  mengelak  dari  rasa  tanggung  jawab.  Setelah dicermati  tanggung  jawab  Pegawai  SKB  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam melaksankan tugas dan fungsinya masih rendah. (Dwiyanto, 2021a; Masdar et al., 2009)

## 4. Interpretasi
Dari analisis terhadap kesungguhan bekerja Pegawai SKB Kabupaten Bone Bolango  masih  rendah  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kurang  disiplinnya  para  pegawai dalam pelaksanaan tugas, sedangkan kemampuan bekerjanya juga rendah, karena kemampuan  pegawainya  tidak  didukung  oleh  pendidikan,  kursus  dan  latihan dalam  bidang tugasnya sehari-hari. Hal tersebut  juga terlihat dari rendahnya rasa tanggung  jawab  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Dengan  demikian  dapat diinterpretasikan  bahwa  faktor  profesionalisme  pegawai  SKB  Kabupaten  Bone Bolango masih rendah. (Dwiyanto, 2018b; Raymond et al., 2015)

## Struktur
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dapat  dipaparkan  analisa  tentang struktur organisasi pada SKB Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut:
1. Kejelasan Pembagian Tugas
Dari  hasil  wawancara  Penulis  dengan  segala  unsur  pegawai  yang  ada  pada SKB Kabupaten Bone Bolango di atas dapatlah diketahui bahwa pembagian tugas yang ada belum jelas, walaupun ada dalam uraian tugas, namun belum dimengerti pegawai  dengan  jelas,  sedangkan  pekerjaan  didistribusikan  acapkali  tidak  pada job yang telah ditentukan dengan peraturan perundangan.
2. Kejelasan Penyerahan dan Pendelegasian Kewenangan
Dari  hasil  pengamatan  langsung  dan  data  yang  diperoleh  di  lapangan  serta hasil  wawancara  dengan  Kepala  SKB,  Koordinator  serta  staf  SKB  Kabupaten
Page 72
Bone  Bolango  tersebut  di  atas    dapat  dilihat,  bahwa  wewenang  yang  diberikan atasan kepada bawahannya sangat terbatas sekali, tidak kewenangan yang bersifat leluasa  untuk  memberi  keputusan  atas  apa  yang  telah  diberi  kewenangannya. Segala sesuatunya harus terlebih dahulu  menunggu dari pimpinan, termasuk  juga bila  hendak  memberi  keputusan  yang  mendesak.  Hal  ini  akan  memberi  kesan lamban dalam bekerja dan terkesan hanya terfokus pada aturan berlaku, bukanlah berorientasi kepada hasil.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  aspek  dari  kewenangan  yang diberikan  kepada  bawahan  pada  SKB  Kabupaten  Bone  Bolango  masih berdasarkan aturan bukan berorientasi kepentingan pada hasil yang ingin dicapai, sehingga dapat dikatakan bahwa aspek kewenangan yang diberikan tidaklah jelas dan masih rendah. (Dwiyanto, 2018a)
3. Tingkat  Koordinasi
Adapun koordinasi  yang ada pada SKB Kabupaten Bone Bolango  meliputi koordinasi vertikal, yaitu koordinasi dari atasan berupa koordinasi yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  sebagai  dukungan  atas  pelaksanaan tugas  SKB  Kabupaten  Bone  Bolango  sehari-hari.  Selanjutnya  Koordinasi  yang dilakukan oleh Kepala SKB Kabupaten Bone Bolango terhadap para Koordinator yang ada dalam SKB Kabupaten Bone Bolango.
Sedangkan  koordinasi  Horizontal  berupa  koordinasi  antara  Koordinator yang  ada  dalam  SKB  Kabupaten  Bone  Bolango  berupa  Koordinator  Pamong Belajar, Koordinator Tata Usaha dan Koordinator Program.
Dari berbagai hasil wawancara tersebut dapat diketahui koordinasi yang ada antar  Koordinator  belum  baik,  yang  mana  usaha  koordinasi  dari  salah  satu Koordinator  tidak  begitu  disambut  baik  oleh  Koordinator  lainnya.  Begitu  pula koordinasi terhadap staf bawahannya masih minim, apa yang ada adalah pekerjaan langsung  diperintahkan  oleh  Kepala  SKB  kepada  staf.  Jadi  koordinasi  antar Koordinator  dan  koordinasi  dari  atas  ke  bawah  pada  SKB  Kabupaten  Bone Bolango masih rendah. (Haryadi, 2009)

## KESIMPULAN
Kinerja  SKB  Kabupaten  Bone  Bolango  bila  dilihat  dari  tugas  dan  fungsi secara  aktual  yang  dilaksanakannya  sehari-hari  dalam  era  otonomi  sekarang  ini masih  rendah  dan  belum  optimal,  masih  banyak  hanya  sekedar  ide  belaka  dan belum  ditindaklanjuti  secara  nyata.  Rendahnya  kinerja  SKB  Kabupaten  Bone Bolango dipengaruhi oleh faktor profesionalisme dan faktor struktur.  Hal tersebut dapat dilihat dari: a. Rendahnya kesungguhan pegawai dalam bekerja sehari-hari, yang ditandai dengan kurang disiplin. Kemampuan bertugas  yang rendah, karena tidak didukung pendidikan, latihan serta kursus dalam bidangnya masing-masing, kemudian  rendahnya  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya;
Page 73
b.  Hal tersebut dibuktikan  juga dari  hasil penelitian aspek pembagian tugas  yang belum  jelas dan  masih terdapat tumpang tindih pekerjaan, begitu pula dari aspek kewenangan  yang  belum  sepenuhnya  diserahkan  kepada  pegawai  sesuai  dengan kedudukan  dan  jabatan  yang  ada.  Kemudian  dilihat  dari  aspek  koordinasi  antar Koordinator  masih  belum  terjalin  dengan  baik;  c.  Untuk  perbaikan  kinerja  SKB Bone  Bolengo,  harus  berupaya  meningkatkan  kompetensi  pegawai  dengan melakukan  pelatihan  secara  berkala;  d.  Dalam  pendelegasian  tugas  sebaiknya SKB  Bone  bolango  menerapkan  konsep  pemanfaatn  orang  atau  individu  sesuai dengan skil atau keahlian yang dimiliki oleh pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan , 6 (03), 207–222. Choirinnisa, S. (2011). Evaluasi Pendahuluan terhadap Aspek Fisik dan Kelembagaan Program Pengembangan Destinasi Percandian Muaro Jambi. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi , 17 (2). Duha, T. (2018). Perilaku organisasi . Deepublish. Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis: An integrated approach . Routledge. Dwiyanto, A. (2013). Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi . Gramedia Pustaka Utama.
Dwiyanto, A. (2018a). Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara . UGM PRESS. Dwiyanto, A. (2018b). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi . UGM PRESS.
Dwiyanto, A. (2021a). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . UGM PRESS.
Dwiyanto, A. (2021b). Reformasi birokrasi publik di Indonesia . UGM PRESS. Enceng, E. (2008). Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance. Civil Service Journal , 2 (1 Juni). Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) .
Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2017). PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG. Seminar IQRA , 1 (01).
Haryadi, H. (2009). Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf . VisiMedia. Kasim, A. (2013). Bureaucratic Reform and Dynamic Goernance for Combating Corruption: The Challenge for Indonesia. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi , 20 (1).
Koteen, J. (1997). Strategic management in public and nonprofit organizations:
Page 74
Managing public concerns in an era of limits . Greenwood Publishing Group.
Kusuma, B. M. A. (2015). Urgensi Dynamic Governance dalam Meningkatkan Profesionalisme Manajemen Penyelenggaraan Haji. Dakwah Annual Conference .
Masdar, S., Asmorowati, S., & Irianto, J. (2009). Manajemen Sumber Daya
Manusia Berbasis Kompetensi Untuk Pelayanan Publik . Airlangga University Press.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook .
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin pegawai, (1980).
Prieto, I. M., & Easterby-Smith, M. (2006). Dynamic capabilities and the role of organizational knowledge: an exploration. European Journal of Information Systems , 15 (5), 500–510.
Raymond, C. P., Hatane, S., & Hutabarat, J. (2015). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pelayanan, Kinerja Organisasi, Kepercayaan Masyarakat Dan Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire). Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri , 1 (1), 1–8.
Sholikin, M. N. (2018). Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pasar Modal. Vol. VIII. Ed , 79. Simon, H. A., Smithburg, D. W., & Thompson, V. A. (2017). Public administration. In Public Administration . https://doi.org/10.4324/9781315127705
Sinaga, J. B. B. (2020). EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN. Jurnal Pemerintahan Dan
Keamanan Publik (JP Dan KP) , 83–105.