## PENGUJIAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Khelda Ayunita Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar
Email: kheldaayunitaa@gmail.com Abstract
The regulation of the village is one of the types of legislation that is made by the head of the village along the BPD was made the basis for the Organization of  the  Government  of  the  village.  The  village  rules  in  the  law  number  12  of  the year  2011  on  the  establishment  of  Regulations  no  longer  regulate  expressly  the position of village regulations in the hierarchy of legislation. The position in the hierarchy  of  legislation  may  determine  the  institution  where  the  authorities conduct  testing of  the regulation  of  the village. According to  Law  No. 6 of  2014 on  the  village  and  its  implementing  regulations,  village  rules  can  be  tested through  oversight  mechanisms  owned  regent  /  mayor  either  through  oversight preventive  done  by  evaluation  or  referred  to  as  "executive  preview"  or  through the mechanism of supervision repressive performed in the process of clarifying or also known as "executive review.
Keyword: Testing, Village Regulation, Evaluation, Clarification

## Abstrak
Peraturan desa merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa bersama badan pemusyawaratan desa yang dijadikan dasar  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Peraturan  desa  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  tidak  lagi  mengatur  secara  tegas  kedudukan  peraturan  desa  dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Kedudukan  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan  dapat  menentukan  lembaga  mana  yang  berwenang melakukan pengujian peraturan desa. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh bupati/walikota menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan  pelaksananya,  peraturan  desa  dapat  diuji  melalui  mekanisme pengawasan  yang  dimiliki  bupati/walikota  baik  melalui  pengawasan  preventif yang  dilakukan  dengan  cara  evaluasi  atau  disebut  sebagai  “eksekutif preview”maupun melalui mekanisme pengawasan secara refresif  yang dilakukan dalam proses klarifikasi atau disebut juga “eksekutif review.
Kata Kunci: Pengujian, Peraturan Desa, Evaluasi,Klarifikasi

## PENDAHULUAN
ewenangan  untuk  melakukan  pengujian  peraturan  perundang-undangan bertujuan untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan  yang  dilaksanakan  berdasar  pada  peraturan  perundang- undangan  sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  aktivitas  pemerintahan  agar  selalu selaras dan sejalan dengan UUD NKRI 1945. Oleh karena itu, dalam UUD NKRI 1945,  mengenai  kewenangan  dan  tugas  untuk  melakukan  pengujian  peraturan perundang-undangan  dibebankan  pada  2  (dua)  lembaga  negara.  Dua  lembaga negara  itu  yaitu  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  negara  yang  memiiki tugas  dan  kewenangan  untuk  melakukan  pengujian  undang-undang  terhadap undang-undang  dasar,  dan  Mahkamah  Agung  untuk  melakukan  pengujian peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap  undang- undang.
Peraturan  desa  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan  kepala  desa  atau  nama  lainnya,  merupakan  sarana  sekaligus  sebagai payung  hukum  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Peraturan  desa  juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  desa  setempat. Keberadaan  desa  sendiri  saat  ini  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  No  6  Tahun2014).  Lahirnya  UU  No  6 Tahun  2014  juga  mengatur  tentang  kedudukan  dan  jenis  desa;  penataan  desa; kewenangan desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa; keuangan desa dan aset desa; serta pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
Menurut  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  (PP  No 43 Tahun 2014) tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada  Pasal  83  menegaskan  bahwa,  rancangan  peraturan  desa  diprakarsai  oleh pemerintahan desa. Sementara BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada  pemerintahan  desa.  Rancangan  peraturan  desa  wajib  dikonsultasikan kepada  masyarakat  desa  untuk  mendapatkan  masukan, 1 Selanjutnya  rancangan peraturan  desa  yang  telah  disepakati  bersama  disampaikan  oleh  pimpinan  BPD kepada kepala desa untuk  ditetapkan menjadi  peraturan desa paling lambat  tujuh hari  terhitung  sejak  tanggal  kesepakatan.  Peraturan  desa  dinyatakan  berlaku  dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran
1 Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Desa  “Dalam  Konstitusi  Indonesia  Sejak Kemerdekaan Hingga era Reformasi”, Malang: Setara Press, 2015, h. 260.
K
desa dan berita desa oleh sekertaris desa. 2
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  (UU  No  12 Tahun  2011)  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Pasal  7  ayat (1)  terdapat  ketentuan  tentang  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas tidak lagi mengatur secara jelas perihal peraturan desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundanng-undangan.
Pembentuk  peraturan  desa  yaitu  pemerintah  desa  (Kepala  Desa  dan perangkat  desa)  dan  BPD  perlu  memahami  dan  mengerti  semua  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  materi muatan  yang  akan  diatur  dalam  peraturan  desa  tersebut.  Akan  tetapi,  mengingat masih  sangat  rendah  kapasitas  dan  kemampuan  berdasarkan  tingkat  pendidikan dari  Pemerintah  Desa  (kepala  Desa  dan  perangkat  desa)  dan  BPD  akan  menjadi permasalahan tersendiri dalam pembentukan peraturan desa.
Peraturan desa yang rentan mengalami disharmonisasi dengan peraturan di atasnya  dan  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  sangat  perlu  dilakukan pengujian tetapi lembaga mana yang berwenang yang dapat melakukan pengujian terhadap peraturan desa. Jika melihat ketentuan hukum yang termuat pada Pasal 24A UUD NKRI 1945:
“Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi,  menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undangundang,  dan  mempunyai  wewenang  lainnya  yang  diberikan  oleh undangundang”
Maka  ketentuan  hukum  Pasal  24A  telah  memberikan  kewenangan Mahkamah  Agung  untuk  melakukan  pengujian  terhadap  peraturan  perundang- undangan termasuk peraturan desa tetapi dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Lampung  saja  pada  tahun  2014  berjumlah  kurang  lebih  2.632  desa5  dan  di Indonesia  ada  sekitar  75.000  desa,  Dengan  kondisi  tersebut  jelas  menjadi  beban
2 Ibid.
yang  berat  jika  pengujian  peraturan  desa  menjadi  kewenang  dari  Mahkamah Agung.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menemukan  ambiguitas  peraturan  desa  di  antara  rezim pemerintahan daerah dan rezim pemerintahan desa. Amiguitas ini bisa dilihat dari produk  perundang-undangan  sebelum  2014  dan  sesudah  2014,  yakni  setelah  UU No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  lahir.  Dengan  Undang-Undang  ini  desa  tak  lagi masuk rezim pemerintahan daerah.
Kedudukan  Perdes  juga  semakin  kuat,  dan  pengujiannya  dilakukan terhadap  Undang-Undang.  UU  No.  6  Tahun  2014  membedakan  produk  legislasi desa atas (i) peraturan desa; (ii) peraturan kepala desa; dan (iii) peraturan bersama kepala  desa.  UU  No.  10  Tahun  2004  mengggunakan  stilah  ‘peraturan  desa’, sedangkan  UU  penggantinya  menggunakan  istilah  ‘peraturan  kepala  desa’.  Jika istilah  itu  dikaitkan  dengan  UU  Desa  maka  peneliti  mengemukakan  tiga  hal. Pertama ,  berdasarkan  penafsiran  sempit  terhadap  ketentuan  Pasal  8  ayat  (1)  dan Pasal  9  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011,  maka  yang  menjadi  objek  hak  uji materiil  Mahkamah  Agung  adalah  ‘peraturan  kepala  desa’,  bukan  ‘peraturan desa’. Kedua ,  berdasarkan  penafsiran  ekstensif  terhadap  pasal  yang  sama,  maka objek  HUM  yang  bisa  diajukan  ke  Mahkamah  Agung  bukan  hanya  ‘peraturan kepala  desa’,  tetapi  juga  ‘peraturan  desa’. Ketiga ,  jika  dilakukan  penafsiran sistematis,  dihubungkan  dengan  Pasal  69  ayat  (12)  UU  Desa  maka  ‘peraturan kepala  desa’  dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  memiliki makna   dan  kualitas  yang berbeda dari ‘peraturan desa’  dalam UU Desa.  Dalam hal  ini, peraturan terbaru mengesampingkan peraturan yang lama.
Dengan melihat pada UU Desa dan perkembangan produk hukum terakhir, terungkap  bahwa  pola  pengawasan  Perdes  menggunakan  kombinasi.  DI  satu  sisi dimungkinkan  pengawasan  internal  ( executive  preview atau executive  review ), demikian  pula  pengawasan  eksternal.  MA  punya  kewenangan  konstitusional untuk  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang, termasuk Perdes.
Berdasarkan Pasal 31 dan 31 A UU Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009)  dan  Perma  tentang  Hak  Uji  Materiil,  maka  pihak  yang  aktif  melakukan pengawasan  terhadap  peraturan  di  bawah  Undang-Undang  adalah  masyarakat yang  kepentingan  dirugikan  dengan  jalan  mengajukan  uji  materi  ke  Mahkamah Agung.  Pergeseran  fokus  pengawasan  perda  (termasuk  perdes)  dari  sifat  represif ke  preventif,  seperti  yang  dianut  UU  Desa,  dengan  sendirinya  akan  mengurangi potensi  banjir  perkara  HUM  Perdes  ke  Mahkamah  Agung.  Kalau  pengawasan
represif  didahulukan  dan  orang  bisa  mengajukan  pengujian  Perdes  ke  MA, asumsinya  MA  akan  kebanjiran  perkara  mengingat  jumlah  desa  yang  begitu banyak. Tetapi tim peneliti yakin asumsi itu tidak akan terjadi. Hingga penelitian dilakukan terbukti belum ada Perdes yang dimohonkan uji.
Kalaupun  nanti  MA  menerima  banyak  permohonan,  maka  hal  yang  patut diperhatikan  para  hakim  pengadil  menurut  tim  peneliti  adalah  kekhususan  dan keunikan  Perdes.  Dan  itu,  adalah  pintu  masuk  bagi  hakim  untuk  menggali  nilai- nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  ( living  law ).  Pengujian  terhadap peraturan  desa  dilakukan  dengan  mekanisme  pengujian  secara executive  preview dan  ataupun  refresif executive  review. Mekanisme executive  preview dan executive review merupakan  kewenangan  bupati/walikota  yang lahir  dari proses pengawasan  secara  preventif  terhadap  produk  hukum  di  desa.  Pengawasan preventif merupakan pengawasan pemerintah daerah dalam bentuk evaluasi yang menguji rancangan peraturan desa sementara executive review merupakan proses pengawasan  refresif  dalam  bentuk  klarifikasi  terhadap  peraturan.  Kedua kewenangan bupati/walikota baik dalam bentuk evaluasi dan klarifikasi dilakukan secara  aktip  dan  melekat  dalam  proses  pembentukan  peraturan  desa.  Jadi  setiap peraturan  desa  yang  akan  di  berlakukan  pasti  melalui  tahapan-tahapan  tersebut. Selain  itu  masyarakat  yang  merasakan  keberatan  terhadap  peraturan  desa diberikan  ruang  untuk  mengajukan  permohonan  pengujian.  Permohonan pengujian  tersebut  disampaikan  kepada  BPD  untuk  dimusyawarahkan  terlebih dahulu  sebelum  nantinya  oleh  BPD  diserahkan  kepada  bupati/walikota  untuk diuji.  Bupati/walikota  dalam menguji peraturan desa selanjutnya membentuk tim klarifikasi.

## PENUTUP
Pengujian  terhadap  peraturan  desa  dilakukan  dengan  mekanisme pengujian  secara executive  preview dan executive  review. Mekanisme executive preview dan executive review merupakan kewenangan bupati/walikota  yang lahir dari proses pengawasan secara preventif ataupun refresif terhadap produk hukum di  desa.  Pengawasan  preventif  merupakan  pengawasan  pemerintah  daerah  dalam bentuk  evaluasi  yang  menguji  rancangan  peraturan  desa  sementara executive review merupakan  proses  pengawasan  refresif  dalam  bentuk  klarifikasi  terhadap peraturan.  Kedua  kewenangan  bupati/walikota  baik  dalam  bentuk  evaluasi  dan klarifikasi  dilakukan  secara  aktip  dan  melekat  dalam  proses  pembentukan peraturan  desa.  Jadi  setiap  peraturan  desa  yang  akan  di  berlakukan  pasti  melalui tahapan-tahapan  tersebut.  Selain  itu  masyarakat  yang  merasakan  keberatan
terhadap  peraturan  desa  diberikan  ruang  untuk  mengajukan  permohonan pengujian.
Permohonan  pengujian  tersebut  disampaikan  kepada  BPD  untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum nantinya oleh BPD diserahkan kepada bupati/walikota  untuk  diuji.  Bupati/walikota  dalam  menguji  peraturan  desa selanjutnya membentuk tim klarifikasi.
Adapun saran dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk memastikan bahwa pembentukan peraturan desa tidak bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  perudang-undangan  yang  lebih tinggi. Bupati/walikota perlu mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan  pengawasaan  preventif  terhadap  rancangan  peraturan  desa sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  pembatalan  dan  pengujian peraturan desa secara executive review maupun judicial review.
2. Pemerintah  daerah  kabupaten  harus  membentuk  peraturan  daerah  tentang mekanisme  pengujian  peraturan  desa  guna  memberikan  kepastian  hukum dalam  melakukan  pengajuan  peraturan  desa  dalam  sistem  peraturan perundang-perundangan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Acmad,  Ruslan.  2011. Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia . Yogyakarta: Rangkang Education.
Ali,  Achmad.  2009. Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan  Termasuk Interprestasi Undang-Undang. Kencana: Jakarta.
Amsari,  Feri.  2013. Perubahan  UUD  1945,  Perubahan  Konstitusi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Rajawali Pers: Jakarta.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi. Sekjen Kepanitraan MKRI: Jakarta.
------------------------ . 2010. Hukum  Acara  Pengujian  Undang-Undang. Sinar Grafika: Jakarta.
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
Eko,  Suroto. Regulasi  Baru,  Desa  Baru,  Ide,  Misi,  dan  Semangat  UU  desa. Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta
Fahrudin,  Irfan.  2004. Pengawasan  Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah. PT. Alumni: Bandung. 83
Fatmawati.  2005. Hak  Menguji  (toetsingsrecht)  Yang  Dimiliki  Hakim  Dalam Sistem Hukum Indonesia. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Hamidi,  Jazim.  2001. Pebentukan  Peraturan  Desa  Partisipatif  (Head  to  A  good Village Governance) . UB Press: Malang.
HR, Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.