## PROSEDUR PENCAIRAN  KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG SINGARAJA

## LUH KETUT ASRI RAHAYU
Program Studi Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Email : luhketutasrirahayu@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  pencairan  kredit  pada  PT.  Bank Pembangunan  Daerah  Bali  Cabang  Singaraja.  Subjek  penelitian  adalah  pimpinan  beserta karyawan. Adapun obyek penelitian ini adalah prosedur pencairan kredit KUR( kredit usaha rakyat) pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang menggunakan analisis deskriptif kualitiatif.
Hasil  penelitian  menunjukan  prosedur  pencairan  kredit  KUR  (  kredit  usaha  rakyat) dimulai dari pengajuan permohonan kredit,penyelidikan berkas, penilaian kelayakan usaha, wawancara  pertama,  penilaian  ke  lokasi,  wawancara  ke  dua,  keputusan  kredit,  berkas  di bawa ke bagian HAK, penandatanganan akad kredit, teller. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencairan kredit adalah fotocopy KK, fotocopy surat kepemilikan jaminan, formulir permohonan kredit,surat pertanyaan kepemilikan barang dan jaminan, surat perjanjian kredit, surat  kuasa  menjual,  kartu  pinjaman,kartu  angsuran  pinjaman,bukti  pengeluaran umum,kwitansi  penerimaan  pinjaman.  Bagian  kredit  yang  berperan  yaitu,  bagian  kredit, bagian HAK  ( hukum dan administrasi kredit) dan teller.
Kata-kata kunci : Prosedur, Kredit, Bank.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  credit  disbursement  process  at  PT.  Bali  Regional Development  Bank  Singaraja  Branch.  The  subject  of  this  research  is  the  leadership  and employees  of  PT.  Bali  Regional  Development  Bank  Singaraja  Branch.  The  object  of  this research is the procedure for KUR credit disbursement (people's business credit) at the Bali Regional  Development  Bank,  Singaraja  Branch.  Data  collection  methods  used  were interviews  and  documentation.  While  the  technical  data  analysis  used  is  descriptive qualitative analysis.
The results of the study show that the procedure for KUR credit disbursement (people's business credit) starts from the submission of credit applications, file investigations, business feasibility  assessments,  first  interviews,  location  assessments,  second  interview,  credit decisions,  files  taken  to  the  HAK  section,  signing  of  credit  agreements  ,  teller.  The documents  used  in  the  procedure  for  credit  disbursement  are  requirements  documents (photocopy of KK, a copy of the guarantee ownership certificate and the conditions needed in the credit application, credit application form, letter of goods ownership and collateral, credit agreement  letter,  power  of  attorney  to  sell,  card  loans,  loan  installment  cards,  proof  of general expenditure, receipt of loan receipts. The parts of credit that play a role in disbursing credit,  namely,  the  credit  section,  the  portion  of  HAK  (legal  and  credit  administration)  and tellers.
Keywords: Procedur, Credit, Bank.

## 1.  Pendahuluan
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  saat  ini  mengalami  perubahan  dilihat  dari perekonomian  yang  terus  meningkat  dari  sebelumnya.  Salah  satu  faktor  yang  mendorong perkonomian  di  Indonesia  saat  ini  adalah  sektor  perbankan. Perbankan  adalah mengumpulkan  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana-dana  tersebut  ke masyarakat. Dana yang disalurkan ke masyarakat tentu saja membantu masyarakat dalam menambah modal dalam usahanya.
Pencairan  kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian antara memberi dengan  penerima  kredit  sehingga  terjadi  hubungan  hukum  antara  keduanya.  Sering  kali ditemui dilapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank sedangkan  debitur  hanya  mempelajari  dan  memahaminya  dengan  baik.  Namun  demikian perjanjian kredit ini perlu mendapatkan pemahaman khusus dari kedua belah pihak karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pencairan  kredit.
Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  didasarkan  atas  kepercayaan.  Pencairan    kredit merupakan  pemberian  kepercayaan  kepada  nasabah.  Menurut  Kasmir,  (2011:25)  “Kredit usaha  rakyat  adalah  modal  kerja  atau  investasi  pada  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan koperasi  (UMKMK)  di  bidang  usaha  produktif  dan  layak  namun  belum  bankable  dengan plafound  kredit  sampai  dengan  Rp  500,000.000  (  total ekspour )  dan  jaminan  oleh perusahaan  penjamin”.  Kemampuan  untuk  melaksanakan  suatu  pemberian  atau mengadakan  suatu  pinjaman  dengan  suatu  janji  pembayaran  akan  dilakukan  pada  suatu jangka  waktu  yang  disepakati.  Undang-undang  Nomer  10  tahun  1998  tentang  perbankan menyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tangihan yang dapat dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain,  yang  mewajibkan  pihak  lain  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka waktu  tertentu  dengan  memberikan  bunga”.  Pasal  1  angka  (2)  Undang-Undang  Nomer  10 tahun 1998 perbankan menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk  kredit  dan  bentuk-bentuk  lainnya.  Bank  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam  menunjang  dan  meningkatkan  tarif  hidup  masyarakat  terutama  dalam  bidang perkreditan.
Jaminan  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dan  mempunyai  peranan  dalam penentuan  analisis  kredit.  Dalam  undang-undang  perbankan  yang  dimaksud  dengan pemberian  jaminan  kredit  adalah  “keyakinan  atas  kemampuan    dan  kesanggupan  debitur untuk  melunasi  utangnya”.  Agunan  ( collateral )  merupakan  salah  satu  unsur  dari  jaminan. Agunan  dapat  hanya  berupa  barang,  proyek  atau  hak  tagih  dari  proyek  yang  di  biayainya tersebut. Dengan demikian agunan tambahan     ( diluar proyek atau barang yang dibiayai) tidak mutlak harus disediakan oleh debitur.
Perjanjian  kredit  yang  berlangsung  antara  pemberi  kredit  dengan  penerima  kredit disamping  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  maka  harus  ada  kesepakatan  tertulis  yang  di jadikan  dasar  sehingga  ada  ketegasan  dan  kepastian  hukum  antara  keduanya.  Pencairan kredit  ditemukan  permasalahan-permasalahan  dalam  proses  pencairan  kredit  seperti  : banyaknya nasabah pada awal bulan, berkas-berkas nasabah yang belum turun dari bagian kredit.  Pencairan  kredit  melalui  tahap-tahap  yang  tidak  sedikit  diantaranya  debitur  mengisi permulir  permohonan  kredit,dilakukan  wawancara  kepada  debitur,  harus  melengkapi persyaratan-persyaratan  yang  ada.  Debitur  memberikan  jaminan  atas  kredit  yang  akan diberikan.
Berdasarkan  latar  belakang  dan  atas  pemikiran  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk mengambil judul sebagai berikut : “Prosedur Pencairan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja”.

## 2.  Metode Penelitian
Rancangan  penelitian  memberikan  gambaran  tentang  apa  yang  harus  dilakukan saat  penelitian.  Rancangan  penelitian  harus  dibuat  dengan  sistematis  dan  logis  sehingga
dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Penulis melakukan penelitian pada PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Bali  Cabang  Singaraja  yang  beralamat  di  Jalan  Dewi Sartika  No.  30  Singaraja.  Penelitian  ini  diawali  dengan  melakukan  pengamatan  (observasi awal).  Dari  hasil  observasi,  dirumuskan  sebuah  permasalahan  mengenai  bagaimana prosedur  pencairan kredit usaha rakyat  pada PT. Bank BPD Bali Cabang Singaraja. Untuk memecahkan  masalah  tersebut  maka  dilakukan  pengkajian  teori  dan  pengumpulan  data. Pengumpulan  data  akan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  wawancara,    dokumentasi. Wawancara  dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  topik  penelitian,  seperti pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  prosedur    pencairan  kredit  usaha  rakyat  pada  PT.  Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja, kemudian melihat dokumen yang digunakan, dan  bagaimana  prosedur  yang  digunakan.  Dokumentasi  dilakukan  dengan  mempelajari catatan  atau  dokumen  dari  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Bali  Cabang  Singaraja  yang berkaitan  dengan    prosedur  pencairan  kredit  usaha  rakyat  pada  PT.  Bank  Pembangunan Daerah  Bali  Cabang  Singaraja.  Dari  data  tersebut.  kemudian  dianalisis  menggunakan metode  analisis  deskriptif  kualitatif,sehingga  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  nantinya dapat  diperoleh  kesimpulan  mengenai    prosedur  pencairan  kredit  usaha  rakyat  pada  PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja.

## 3.  Hasil Dan Pembahasan
Dokumen  yang  digunakan  untuk  pencairan  kredit  usaha  rakyat    pada  PT.  BANK Pembangunan  Daerah  Bali  Cabang  Singaraja  sebagai  berikut  :      1).  Dokumen  syarat, Dokumen  ini  mencakup  surat  pengantar  kepala  desa,  fotocopy  KTP  yang    masih  berlaku, fotocopy KK, fotocopy surat kepemilikan jaminan dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam permohonan  jaminan  .  2).Formulir  permohonan  kredit,  Formulir  ini  disediakan  oleh  bank untuk diisi calon nasabah. Formulir ini berisi tentang identitas calon debitur secara lengkap, jumlah  pinjaman,keterangan  usaha,  dan  jenis  agunan  yang  dijaminkan  untuk  memperoleh pinjaman  kredit  dan  dilampirkan  dokumen  syarat.  3).Surat  pertanyaan  kepemilikan  barang jaminan, Berisi pengakuan atau pertanyaan calon nasabah dan kerelaan melepas hak yang di jaminkan untuk menjual. 4).Surat perjanjian kredit, Surat ini dibuat oleh bagian hukum dan administrasi  kredit  yang  berisi  hal-hal  yang  mengikat  nasabah  untuk  melunasi  kewajiban pada  jangka  waktu  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  5).Surat kuasa menjual, Surat  berisi  tentang  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  nasabah  kepada  bank  untuk  menjual agunan  yang  dijaminkan  apabila  nasabah  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban.  Apabila penjualan yang diperoleh melebihi jumah kreditnya maka kelebihanya akan dikembalikan ke pemiliknya.  6).Kartu  pinjaman,  Kartu  ini  digunakan  untuk  memantau  kolektibilitas  debitur dalam  membayar  angsurannya.  7).Kartu  angsuran  pinjaman,  Kartu  ini  digunakan  untuk mencatat jumlah angsuran yang dibayar oleh debitur termasuk tanggal pembayaran jumlah bunga.  8).Bukti  pengeluaran  umum,  Surat  ini  dibuat  oleh  kasir  untuk  mencatat  sejumlah pembayaran.  9).Kwitansi  penerimaan  pinjaman,  Surat  ini  digunakan  sebagai  bukti  bahwa nasabah telah menerima sejumlah uang dari bank.
Bagian  pencairan  kredit  yang  berperan  dalam  mencairkan  kredit  yaitu  :  Bagian kredit  mempunyai  tugas-tugas  yaitu  :  1).Membuat  rencana  kerja  dan  anggaran  kegiatan pemasaran  sesuai  dengan  pedoman  Kantor  Pusat.  2).Memeriksa  aplikasi  permohonan Kredit. 3).Membantu unit pengelola nasabah kredit dalam memantau perkembangan usaha nasabah.  4).Mendukung  Kepala  Cabang  dalam  hal  membina  dan  meningkatkan  kinerja bisnis perkreditan. 5).Bertanggung jawab secara penuh di dalam meningkatkan kuliatas dan kuantitas  perkreditan.    6).Melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  aktivitas pemasaran  kredit.  7).Bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  fungsi  pemasaran  atau penjualan  bisnis  perkreditan  secara  proaktif  kepada  nasabah  atau  calon  nasabah. 8).Bertanggung  jawab  terhadap  aktivitas  pengelolaan  permohonan  kredit  yang  diajukan.
9).Bertanggung  jawab  terhadap  proses  atau  aktivitas-aktivitas  pemantauan  dan pengendalian kinerja serta kolektabilitas perkreditan atau pembayaran nasabah secara dini dan  proaktif.  10).Bertanggung  jawab  di  dalam  membantu  kelancaran  proses pengadministrasian  atau  dokumentasi  kredit  yang  dilakuka  oleh  unit  administrasi  kredit.
11).Bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan perkreditan kepada nasabah yang telah memeprtahankan kepentingan Bank diatasanya.
Bagian  HAK  (  Hukum  dan  Administrasi  Kredit  )  mempunyai  tugas-tugas  yaitu: 1).Membuat  perjanjian  kredit  dan  pengikatan  barang  guna  secara  notarial.  2).Membuat, memantau  serta  memelihara  file  pengkreditan.  3).Menerima  permohonan/aplikasi permohonan  jaminan  Bank.  4).Memberi  dukungan  kepada  bidang  pelayanan  dalam mencapai dan mengendalikan visi, misi, strategi, rencana kerja, dan anggara kantor cabang, sasaran  usaha  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  5).Mendukung Wakil  Kepala  Cabang  dalam membina dan meningkatkan kinerja protofolio perkreditan. Bertanggung jawab secara penuh di  dalam  meningkatkan  kualitas  sistem  dan  prosedur  administrasi  kredit.    6).Membantu mengarahkan,  mengendalikan  dan  menilai  staff  pelaksana  yang  ada  dibawahnya  untuk memantau  dan  memastikan  bahwa  penyempurnaan  atas  hasil  pemeriksaan  audit  telah dilakuka  sesuai  dengan  saran  yang  diberikan  oleh  auditor.    7).Membantu  kelancaran pelaksana  aktivitas  pengelola  kredit  kolektibilitas  I  dan  II  yang  direstrukturisasi.
8).Bertanggung  jawab  terhadap  penyediaan  pengelolaan  administrasi  perkreditan.
9).Bertanggung jawab terhadap proses pembuatan laporan pengelolaan pengadministrasian perkreditan  cabang,  laporan  debitur  bermasalah,  debitur  macet  dan  sebagainya. 10).Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengelolaan portepel kredit Bagian teller mempunyai tugas-tugas Tugas teller dalam pencairan kredit yaitu mencairkan dana atau sejumah kredit nasabah dan mengesahkan bukti penerimaan bahwa dana kredit telah diterima oleh nasabah.
Prosedur  Pencairan  Kredit  Usaha  Rakyat  Pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah Bali  Cabang  Singaraja.  Pencairan  kredit  dimulai  dari  Pengajuan  permohonan  kredit. Permohonan  kredit  dimulai  dengan  datangnya  calon  nasabah  ke  bank  yang  diterima  oleh bagian  pelayanan  kredit,  seksi  pelayanan  kredit  menerima  permohonan  kredit  dari  calon nasabah,  calon  nasabah  mengisi  formulir  permohonan  kredit,  seksi  pelayanan  kredit menerima  formulir  permohonan  kredit  yang  telah  diisi  oleh  colon  nasabah.  Kemudian penyelidikan  berkas  pinjaman  untuk  mengetahui  apakah  berkas  yang  diajukan  sudah lengkap  sesuai  dengan  perlengkapan  dan  sudah  benar  termasuk  penyelidikan  keabsahan berkas.  Setelah  penyelidakan  berkas  pinjaman selanjutnya  penilaian  kelayakan  kredit  atau usaha  dalam  penilaian  kelayakan  kredit  ini  perlu  memperhatikan  beberapa  aspek diantaranya  aspek  hukum,  pasar  dan  pemasaran,  keuangan,  teknis,  manajemen  dan ekonomi  sosial.  Kemudian  wawancara  pertama  hal  ini  dilakukan  mendapatkan  keyakinan bahwa  berkas-berkas  tersebut  sesuai  dengan  yang  di  inginkan  pihak  bank.  Setelah wawancara  pertama  yang  dilakukan  oleh  bagian  kredit  selanjutnya  peninjauan  ke  lokasi tujuanya  untuk  memastikan  bahwa  objek  yang  akan  di  biayai  benar-benar  ada  sesuai dengan  yang tertulis  di  permohonan kredit.  Selanjutnya  wawancara  II  merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada saat setelah dilakukan dilapangan. Setelah wawancara kedua  akan  dilakukan  pengambil  keputusan  kredit,  keputusan  kredit  merupakan  untuk menentukan  bahwa  kredit  tersebut  layak  atau  tidak  untuk  diberikan.  Setelah  itu  Berkas- berkas yang sudah disetujui oleh pihak bagian kredit dan kepala bagian cabang akan dibawa ke bagian HAK ( seksi hukum dan administrasi kredit ) selanjutkan di bagian HAK akan di buatkan  perjanjian  kredit  dan  melengkapi  berkas-berkas  yang  lainnya.  Setelah  berkas- berkas ada di bagian hukum dan administrasi kredit akan dilakukan penandatanganan akad kredit  merupakan  kredit  yang  belum  dicairkan  maka  terlebih  dahulu  calon  nasabah  akan menandatangani  akad  kredit.  Selanjtnya  Setelah  akad  kredit  ditandatangani  selanjutnya kredit akan di cairkan melalui teller bank.
Adapun  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam    proses  pencairan  kredit  di antaranya  :  (1)  kreditur  tidak  mematuhi  perjanjian  yang  telah  di  buat  oleh  pihak  bank;  (2) Kreditur  tidak  menyerahkan atau membayar  jangka waktu   yang di tentukan; (3) Kreditur tidak  berbuat  sesuai  yang  dijanjikan  dalam  tenggang  waktu  yang  di  tentukan.  (4)  Kreditur tidak  mengembalikan  pinjaman  sesuai  dengan  jumlah  pinjaman  dalam  waktu  yang  di tentukan.  Adapun  penyelesaian  dalam    permasalahan  di  atas  di  antaranya  :  (1)  Suatu langkah  penyelesaian  kredit  bermasalah  melalui  perundingan  kembali  antara  kreditur  dan
debitur  ;  (2)  Apabila  kreditur  tidak  mematuhi  aturan  yang  dibuat  oleh  pihak  bank  maka permasalahan ini di bawa ke jalur hukum.
Efektifitas  Prosedur  Pencairan  Kredit    pada  PT.Bank  Pembangunan  Daerah  Bali Cabang Singaraja. Suatu prosedur dikatakan efektif jika suatu target ( kualitas, kuantitas dan waktu  )    dapat    tercapai.  Pencairan  Kredit  pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Bali Cabang Singaraja peneliti melakukan wawancara kepada kepala seksi bagian HAK ( Hukum dan  administrasi  kredit).    Berdasarkan  wawancara    kepada  kepala  seksi    bagian  HAK  ( hukum dan administras kredit) diketahui  bahwa prosedur pencairan kredit  yang dilakukan di bagian  HAK  Sudah  efektif  karena  target  yang  ditentukan  oleh  bank  sudah  tercapai  atau terpenuhi  seperti  :  Prosedur  pencairan  kredit  pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Bali Cabang singaraja dikatakan efektif  dilihat dari banyaknya nasabah yang mengajukan kredit dengan banyaknya pengajuan kredit oleh nasabah maka karyawan bank akan bekerja keras agar target yang di rencanakan oleh bank bisa di capai apabila target tercapai maka akan meningkatkan laba bank. Pencairan kredit yang dilakukan oleh bagian HAK     (Hukum dan administrasi  kredit)  sudah    efektif  karena  para  karyawan-karyawan  di  bagian  hukum  dan administrasi kredit dalam satu harinya sudah menyelesaikan tugas dalam mencairkan kredit kepada  nasabah  sampai  selesai.  Namun  didalam  pencairan  kredit  yang  dilakukan  dapat dikatakan  tidak  efektif  karena  terjadi  tertundanya  pencairan  kredit  yang  disebabkan  oleh nasabah yang melupakan buku tabungan yang menyebabkan pihak hukum dan administrasi kredit ( HAK) tidak bisa mencairkan dana nasabah.

## 4.  Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  prosedur  pencairan  kredit KUR  (  Kredit  Usaha  Rakyat)  pada  PT  Bank  Pembangunan  Daerah  bali  cabang  singaraja yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
Prosedur Pencairan  Kredit Usaha Rakyat pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja.  Apabila nasabah akan mencari kredit akan melalui proses dimulai dari pengajuan  permohonan  kedit,  penyelidikan  berkas  pinjaman,  penilaian  kelayakan kredit,wawancara  pertama,  peninjauan  ke  lokasi,  wawancara  kedua  ,keputusan  kredit, berkas  akan  dibawa  ke  bagaian  hukum  dan  administrasi  kredit,  penandatanganan  akad kredit dan yang terakhir akan dicairkan melalui teller.
Nasabah  yang  mencari  kredit  pada  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Bali  Cabang singaraja akan mengumpulkan berkas-berkas seperti :surat pengantar kepala desa, fotocopy KTP  yang    masih  berlaku,  fotocopy  KK,  fotocopy  surat  kepemilikan  jaminan  dan  syarat- syarat  yang  dibutuhkan  dalam  permohonan  jaminan.  Apabila  syarat-syarat  telah  di  penuhi oleh nasabah maka pencairan kredit akan lebih mudah dalam mencirkan kredit nasabah

## DAFTAR RUJUKAN
Baridwan,  Z.  1991 Sistem  Akuntansi .  Yogyakarta:  BPFE  Baridwan,  Z.  2000. Intermediate Accounting . Yogyakarta :BPFE
Cermati,2015. Artikel fungsi bank dan mengenal  kegiatan-kegiatan operasionalnya.
Fitriya,2018.  Artikel  pengertian                bank,  jenis-jenis  dan  fungsinya https://www.cermati.com/artikel/pengertian-bank-jenis-dan-fungsinya-untuk-masyarakat
Hidayati,Gatot.2012.  “Sistem      Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  masyarakat”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Volume 3, No.1.
https://bukharawrite.wordpress.com/2014/08/16/sumber-sumber-dan-bank Ismail.2010. Akuntansi Bank. Jakarta:Kencana
Kasmir. 2011. Manajemen perbankan. Jakarta : PT Raja Grafindo Mulyadi.2001.Sistem akuntansi.Yogyakarta:STIE YKPN
Purnamawati,Ayu, Adi Yuniarta dan Erni Sulindawati.2014. Akuntansi Perbankan .Yogyakarta: Graha ilmu Puspitawati,lilis, Anggadini,dewi.2011. Sistem informasi akuntansi. Yogyakarta: Graha ilmu Superno,Wangsit.2017.  “  Analisis  Kinerja  Penghimpunan  Dana  dalam  meningkatkan penyaluran kredit”. Jurnal  moneter. Volume IV, No 2.
Susilo  Dahlan.  2000. Bank    dan    lembaga  keuangan  lainnya .  Jakarta  :  PT.Salemba Empat
Sutihat Rahayu,2014. Sumber-Sumber dana bank Undang-undang No. 10.(1998). Tentang Perbankan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992,2013. jurnal pengertian bank https://www.ejurnal.com/2013/11/pengertian-bank.html