Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN
: 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  248 - 253

## URGENSI PERAN AGEN PERUBAHAN BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI
Oleh : Nur Laila Taslim, STIE 66 Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia Email : laylataslim3@gmail.com
Bakhtiar Abbas, STIE 66 Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia Ummy Kalsum,
STIE 66 Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia
*Coresponding Author Email : umykalsumbppdn2014@gmail.com
Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 The formulation of the problem of this research is how the urgency of the role  of  bureaucratic  change  agents  in  improving  the  performance  of State  Civil  Apparatus  Immigration  Office  Class  I  TPI  Kendari.  The purpose of this study was to determine the Urgency of the Role of Agents of Bureaucratic Change in Improving the Performance of Civil Servants of the Immigration Office Class I TPI Kendari. This type of research is descriptive  qualitative  in  nature.  Sources  of  research  data  are  primary data  and  secondary  data.  Data  collection  techniques  are  in-depth interviews, literature studies and documentation. The results of the study show that the role of a change agent in an organization is very important in  improving  the  performance  of  employees  or  employees.  The  roles  of change agents at the Immigration Office Class I TPI Kendari include: 1) As a catalyst, that is, change agents provide confidence to all employees within  their  respective  work  units  about  the  importance  of  changing work units towards a better work unit; 2) As a driver of change, namely the  agent  of  change  is  tasked  with  encouraging  and  mobilizing employees to participate in changes towards a better work unit; 3) As  a solution  provider,  namely  a  change  agent  tasked  with  providing alternative  solutions  to  employees  or  leaders  in  the  work  unit environment who face obstacles in the process of changing the work unit towards  a  better  work  unit;  4)  As  a  mediator,  namely  a  change  agent whose  job  is  to  help  expedite  the  change  process,  especially  solving problems  that  arise  in  the  implementation  of  bureaucratic  reform  and fostering  relationships between parties inside and outside the  work unit related to  the change process; and 5) As a liaison, namely the agent  of change  is  tasked  with  connecting  two-way  communication  between employees  in  the  work  unit  environment  and  decision  makers.  The conclusion  of  the  study  is  that  the  role  of  a  change  agent  at  the  TPI Kendari  Class  I  Immigration  Office  is  very  important  in  improving employee  performance.  Therefore  it  is  hoped  that  this  role  can  be increased. Keyword : Change Agent; Employee Performance
1. PENDAHULUAN
Pelayanan publik menurut Undang- Undang  No.  25  Tahun  2009  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik.  Akibat  dari  pandemi  yang belum  mereda  ini,  seluruh  birokrasi  pelayanan publik  dituntut  untuk  melakukan  perubahan
perubahan  model  pelayanan  serta  mengeluarkan kebijakan  yang  sesuai  dengan  protokol  kesehatan agar  pelayanan  dapat  tetap  berjalan  dengan  baik dan  tidak  menimbulkan cluster penyebaran  yang baru.  Kebijakan  ini  tertuang  dalam  Surat  Edaran Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (PANRB)  No.  58/2020 tentang  Sistem  Kerja  Pegawai  ASN  dalam Tatanan Normal Baru.
Dalam  rangka  mewujudkan  reformasi birokrasi  tersebut  maka  ada  delapan  area  penting
manajemen  pemerintahan  yang  perlu  dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan.  Mengutip  dari  Permenpan  RB Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Agen  Perubahan  di  instansi Pemerintah,  salah  satu  area  penting  perubahan tersebut  adalah  perubahan  mindset  (pola  pikir) dan  culture  set  (budaya  kerja).  Perubahan  pola pikir  dan  budaya  kerja  birokrasi  ditujukan  untuk mewujudkan  peningkatan  integritas  dan  kinerja birokrasi  yang  tinggi.  Makna  integritas  adalah individu  anggota  organisasi  yang  mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintahan  yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu  anggota  organisasi  yang  memiliki  etos kerja  yang  tinggi,  bekerja  secara  profesional  dan mampu  mencapai  target-target  kinerja  yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya  pencapaian  target-target  kinerja organisasi yang telah ditetapkan.
Sesuai  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Agen perubahan  birokrasi  diharapkan  dapat  berperan dalam  menggerakkan  perubahan  pada  lingkup kerjanya, sekaligus  sebagai  teladan  ( role  model ) bagi  pegawai  lainnya  dalam  bersikap  dan berperilaku  sesuai  dengan  nilai  dasar  organisasi, serta  dalam  mendukung keberhasilan  Reformasi Birokrasi. Untuk mewujudkan keberhasilan Reformasi  Birokrasi,  perlu  ditetapkan  jumlah minimal  agen  perubahan  birokrasi  ( bureaucratic change  agents )  sebagai  kelompok  yang  memiliki visi,  komitmen,  semangat,  dan  pemahaman  yang sama  untuk  melakukan  perubahan,  berperan sebagai reformers (kelompok  inti  perubahan)  dan dapat  membawa  semangat  perubahan,  menjadi contoh,  serta  mengajak  orang  lain  untuk  ikut melaksanakan  perubahan  (Prasojo,  E,  2020). Selain  itu,  agen  perubahan  juga  berperan  dalam melakukan mediasi hubungan pengelolaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kinerja organisasi (Long et al ., 2013).
Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Kendari adalah instansi vertikal di bawah  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara  yang  memberikan  layanan  penerbitan Paspor RI dan berlokasi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Kendari  membawahi  satu  kota  dan  delapan kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  yaitu Kota  Kendari,  Kabupaten  Konawe,  Konawe Selatan,  Konawe  Utara,  Konawe  Kepulauan, Kolaka,  Kolaka  Timur,  Kolaka  Utara,  dan
Kabupaten  Bombana  (daratan).  Oleh  karena  itu kinerja  tersebut  akan  berjalan  dengan  baik  dan maksimal  harus  di  dukung  oleh  peran  agen perubahan yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI  Kendari  sesuai  dengan  amanat  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 27 Tahun 2014.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Agen Perubahan (agent of change) adalah individu  atau  kelompok  yang  terdiri  atas  para pejabat/atau  pegawai  yang  dijadikan  contoh  dan panutan baik dalam intergritas maupun kinerjanya yang  tinggi.  Dalam  bahasa  Indonesia,  agent  of change  atau  Agen  perubahan  dapat  diartikan sebagai  pemegang  peranan  yang  sangat  penting bahkan sebagai pelopor dari perubahan. Perubahan  disini  tentu  saja adalah  perubahan  ke arah  yang  lebih  baik  (positif).  Menurut  Rogers dan  Shoemaker  (2003)  agen  perubahan  adalah petugas  profesional  yang  mempengaruhi  putusan inovasi  para  anggota  masyarakat  menurut  arah yang  diinginkan  oleh  lembaga  perubahan.  Jadi semua orang bekerja untuk mempelopori, merencanakan  dan  melaksanakan  perubahan sosial adalah termasuk agen-agen perubahan.
Dalam  rumusan  Havelock  (1973),  agen perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya  perubahan  sosial atau suatu  inovasi yang  terencana.  Agen  perubahan  (agent  of change)  memimpin  masyarakat  dalam  mengubah sistem  sosial.  Dalam  melaksanakannya  agen perubahan  mengalami  tekanan-tekanan  untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan  pula  perubahan-perubahan  pada lembaga lembaga kemasyarakatan lainnya. Sejalan dengan yang diungkapkan Tutik Triwulan (2008)  cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan  sistem  yang  teratur  dan  direncanakan terlebih  dahulu  dinamakan  rekayasa  sosial (social  engineering) atau  sering  pula  dinamakan “social planning”.
Tugas  dari  agen  perubahan  adalah menciptakan  institusi-institusi  kemasyarakatan yang  dapat  dijadikan  saluran  efektif  dalam mengintrodusir  ide-  ide  baru  dan  kegiatan pemebaharuan  sosial.  Disamping  menciptakan institusi modern tersebut juga diusahakan mewujudkan  manusia-manusia  modern  yang mempunyai  orientasi  ke  depaan  dan  sanggup menjangkau  horizon  pemikiran  yang lebih  jauh dan  terbuka.  Langkah  untuk  itu,  diperlukan  suatu penataan startegis yang memungkinkan keleluasaan  gerak  dan  legalitas  maka  ditempuh dengan mendayagunakan kekuasaan politis (pemerintah) untuk dapat memberikan perlindungan  konstutisional  baik  mellaui  undang-
undang,  peraturan  peraturan  pemerintah  atau jabatan  jabatan  formal.  Disamping  itu  juga  perlu mobilisasi  aspek-aspek  tradisional  yang  terdapat dalam masyarakat, yang dipandang dapat dimanfaatkan  sebagai  unsur  penunjang  proses perubahan tersebut, Tutik Triwulan (2008).
Untuk mendukung keberhasilan Reformasi  Birokrasi,  maka  sesuai  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor 27  Tahun  2014,  perlu  dibentuk  agen  perubahan birokrasi  yang  memiliki  peran  sebagai  katalis, penggerak  perubahan,  pemberi solusi,  mediator, dan penghubung antara pegawai dengan pengambil  kebijakan  organisasi.  Peran  agen perubahan berdasarkan Permen PAN RB Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Katalis
Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di  lingkungan  kerjanya  tentang  pentingnya perubahan  menuju  kondisi  yang  lebih  baik (tujuan yang direncanakan). Contoh mensosialisasikan  8  Area  Perubahan  dan menanamkan  Tata  Nilai  Kami  PASTI  pada setiap pegawai di lingkungan kerjanya.
2. Pemberi Solusi
Berperan  sebagai  pemberi  alternatif  solusi kepada pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proseberjalannya  perubahan  menuju  tujuan akhir.  Contoh  memberikan  solusi  apabila terjadi  permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
3. Penggerak Perubahan
Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
4. Mediator Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan,  terutama  menyelesaikan  masalah yang  muncul  di  dalam  pelaksanaan  reformasi birokrasi  dan  membina  hubungan  antara pihak-pihak  yang  ada  di  dalam (internal) dan pihak  di  luar  (eksternal)  terkait.  Contoh melakukan  sosialisasi  dan  pemahaman  kepada segenap  pegawai  yang  berada  di  lingkungan kerjanya  dan  bertukar  informasi  dengan instansi lain yang berada di sekitar satuan kerja terkait  layanan  yang  diberikan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sehingga pengetahuan, integritas dan pemahaman pegawai  serta  masyarakat  menjadi  satu kesatuan yang utuh.
5. Penghubung Sumber Daya
Berperan  sebagai  penghubung  antara  pegawai yang  ada  dilingkungan  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia,  pemilik  sumber  daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.
Membicarakan  kinerja  akan  selalu  terkait dengan  ukuran  atau  standar  kinerja.  Ukuran  atau standar kinerja terkait dengan parameter- parameter  tertentu  atau  indikator  yang  dijadikan dasar  atau  acuan  oleh  organisasi  untuk  mengukur kinerja.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  baik buruknya  kinerja  tidak  hanya  ditentukan  dari tingkat kuantitatif yang dapat dihasilkan seseorang  dalam  bekerja,  akan  tetapi  juga  harus diukur  dari  sisi  kualitasnya.  Menurut  Amins (2012) kinerja merupakan ekspresi potensi berupa perilaku atau cara seseorang atau kelompok dalam melaksanakan  suatu  sehingga  menghasilkan produk  yang  merupakan  wujud  semua  tugas  dan tanggung  jawab  pekerjaan  yang  diberikan kepadanya.  Efektif  berkaitan  dengan  pencapaian sasaran,  sedang  efisien  adalah  ratio  antara  output yang  efektif  dengan  input  yang  diperlukan  untuk mencapai  sasaran”.  Kinerja  atau performance menurut  Suyadi  (Pasolong,  2008)  melihat  hasil kerja  yang  dicapai  seseorang  atau  sekelompok orang  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  atau pekerjaan  merujuk  pada  standar,  criteria  dan ukuran  yang  ditetapkan  untuk  setiap  pekerjaan. Sedangkan  menurut  Samsudin  dalam  Rahadi (2015)  menyebutkan  bahwa:  “Kinerja  adalah tingkat  pelaksanaan  tugas  yang  dapat  dicapai seseorang,  unit  atau  divisi  dengan  menggunakan kemampuan  yang  ada  dan  batasan-batasan  yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”.
Pandangan yang sama
oleh Mangkunegara  (2000)  bahwa  kinerja  pegawai sebagi  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawa  yang  diberikan  kepadanya.  Oleh  karenanya, kinerja  merupakan  hal  yang  penting  untuk dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  memberikan umpan  balik  dalam  upaya  mencapai  keberhasilan di  masa  mendatang.  Prestasi  kerja  pegawai merupakan penampilan kerja seorang pegawai dan potensinya  dalam  upaya  mengembangkan  diri untuk  kepentingan  organisasi.  Bernardin  dan Russel  dalam  (Gomes,  2000)  menyatakan  bahwa kinerja  adalah  catatan  outcome  yang  dihasilkan dari  fungsi  suatu  catatan  pekerjaan  tertentu  atau kegiatan selama periode waktu tertentu. Kemudian,  Notoatmodjo  (2013)  mendefinisikan kinerja  sebagai  ukuran  dalam  suatu  perusahaan sampai  sejauh  mana  kesetiaan  karyawan  terhadap pekerjaannya serta sampai seberapa besar penghargaan  yang  diberikan  perusahaan  dalam
rangka  pengembangan  sumber  daya  manusia. Sehingga  kinerja  karyawan  adalah  hasil  dari pencapaian  kerja  seorang  karyawan  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  yang  telah diberikan  (Mangkunegara,2013).  Kinerja  atau performance adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang ataupun organisasi secara kuantitas ataupun  kualitas  agar  mencapai  tujuan  yang diharapkan  dengan  cara  yang  benar  dan  tidak melanggar  norma-norma  yang  ada  (Moeheriono, 2012)
3. METODE
Jenis Penelitian bersifat deskriptif kualitatif.  Informan  penelitian  ini  sebanyak  5 (Lima)  orang  yaitu:  Kepala  Kantor;  Kepala  Sub Bag  Tata  Usaha;  Kepala  Seksi  Lalu  Lintas Keimigrasian  dan  2  orang  Aparatur  Sipil  Negara Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Kendari.  teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  mendalam;  studi  kepustakaan  dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian  ini  terbagi  tiga  yakni:  (1)  reduksi  data (data  reduction); (2)  penyajian  data (data display); dan  (3)  penarikan  kesimpulan  atau verivikasi (drawing/verification).
4. HASIL PEMBAHASAN
Agen  perubahan  merupakan  individu yang bertugas mempengaruhi target/sasaran perubahan  agar  mereka  mengambil  keputusan sesuatu  dengan  arah  yang  organisasi  kehendaki. Selain  itu  agen  perubahan  juga  harus  dapat diandalkan  dalam  menghubungkan  antara  sumber perubahaan  baik  itu  inovasi  maupun  kebijakan organisasi dengan target perubahan. Untuk itu ada sejumlah  peran  agen  perubahan  yang  harus dilaksanakan sebagai pemimpin perubahan. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang menyadari pentingnya kehadiaran agen perubahan terutama ketika reformasi birokrasi mulai dicanangkan.  Peran  Agen  Perubahan  Birokrasi Dalam  Peningkatkan  Kinerja  ASN  Kantor Imigrasi Kelas I TPI diantaranya sebagai berikut:
1. Peran Agen Perubahan Sebagai Katalis Berperan  untuk  meyakinkan  pegawai yang  ada  di  lingkungan  kerjanya  tentang pentingnya  perubahan  menuju  kondisi  yang lebih baik  (tujuan yang direncanakan). Contoh mensosialisasikan  8  Area  Perubahan  dan menanamkan  Tata  Nilai  Kami  PASTI  pada setiap  pegawai  di  lingkungan  kerjanya. Reformasi  Birokrasi  merupakan  salah  satu langkah  awal  mendukung  program  pemerintah untuk  melakukan  penataan  terhadap  system penyelenggaraan organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Kendari  selaku  salah  satu  Unit Pelayanan Teknis di Provinsi Sulawesi tenggal
yang  baik,  efektif  dan  efisien,  sehingga  dapat melayani  masyarakat  secara  cepat,  tepat,  dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean  government menuju aparatur  yang  bersih  dan  bebas  dari  KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya  kapasitas  dan  akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan  wewenang,  praktek  KKN, diskriminasi  dan  lemahnya  pengawasan.  Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota  tersebut  telah  dilakukan  langkah- langkah  strategis  melalui  pembangunan  Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan Melayani (WBBM).
Upaya agen perubahan untuk meningkatkan kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Kendari  dalam  hal  mendukung upaya  menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi  dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih pada Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Kendari;  Pelayanan Keimigrasian  agar  tercapai  pelayanan  prima dan  jaminan  kePASTIan  kepada  masyarakat; dan agar arah penegakkan hukum keimigrasian memperoleh tata nilai yang tepat sesuai norma hukum  maka  setiap  pegawai  harus  memahami secara  utuh  konsep  dari  Pelayanan  Prima  dan Tata  Nilai  PASTI  pada  Kementerian  Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas  I  TPI  Kendari  untuk  mewujudkan  hal tersebut  di  atas  pada  tanggal  12  Mei  2022 mengadakan Pelatihan Budaya Kerja Dan Tata Nilai PASTI kepada seluruh pegawai ASN.
2. Peran Agen Perubahan Sebagai Pemberi Solusi Berperan  sebagai  pemberi  alternatif solusi  kepada  pegawai  di  lingkungan  satuan kerjanya  yang  mengalami  kendala  dalam proses  berjalannya  perubahan  menuju  tujuan akhir.  Contoh  memberikan  solusi  apabila terjadi  permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan  fungsi  sehari-hari.  Artinya  dalam  setiap kondisi  agen  harus  bisa  berpikir  cepat  dan bertindak  solutif  guna  memberikan  berbagai alternatif  jawaban  atau  jalan  keluar  bagi  unit kerjanya  maupun  pimpinan  organisasi.  Agen juga  harus  terbiasa  menciptakan  inovasi  agar menjadi teladan di lingkungan kerjanya.
Agen perubahan Kantor Imigrasi Kelas I  TPI  Kendari  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  pemberi  solusi  dilakukan  dengan  cara melihat  kendala  atau  permasalahan  yang dialami  oleh  setiap  unit  kerja.  Metode  yang  di lakukan  ialah  mengundang  rapat  seluruh  unit kerja  yang  ada  dan/atau  hanya  mengundang unit  yang  menghadapi  kendala  agar  dapat
secepatnya mendapatkan  solusi yang  tepat dan efisien.  Salah  satu  bentuk  peran  konkret  nya ialah  yang  peneliti  temukan  ialah  terkait dengan  permasalahan  dalam  hal  pelayanan. Agen perubahan memberikan solusi  yang baik dan  tepat  sehingga  kendala  atau  permasalahan dalam pelayanan dapat teratasi. Sebagai contoh agen  perubahan  memberikan  solusi  terkait kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan, misalnya  menambah  nomor  antrian  agar petugas  dapat  melayani  masyarakat  dengan tertib. Solusi penyediaan loket khusus informasi  agar  ketika  menemui  petugas pelayanan  masyarakat  sudah  terjaring  dan memahami jenis layanan yang dibutuhkannya.
3. Peran  Agen  Perubahan  Sebagai  Penggerak Perubahan
Bertugas mendorong dan menggerakkan
pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik. Agen harus mampu mendorong  seluruh  pegawai  untuk  mulai bergerak  melakukan  perubahan  baik  dari  diri sendiri  sampai  mendorong  kinerja  tinggi  pada unitnya  masing-masing.  peran  agen  perubahan sebagai penggerak perubahan ialah mendorong seluruh  pegawai  untuk  memahami  masing- masing  tupoksinya  dan  membuat  pola  kerja yang  kolaboratif  dan  juga  memberikan kesempatan  kepada  seluruh  pegawai  yang  ada untuk  meningkatkan  kualitas  diri  dengan  cara melanjutkan  Pendidikan  kejenjang  yang  lebih tinggi  dan  mengikuti  pelatihan  dalam  lingkup kantor maupun pelatihan yang diselenggarakan  oleh  instansi  lain  yang  akan menunjang  kinerja  kearah  yang  lebih  baik. Dalam  aspek  Pendidikan,  Kantor  Imigrasi Kelas  I  TPI  Kendari  sangat  bersyukur banyaknya pegawai yang melanjutkan pendidikannya  kejenjang  Sarjana/Magister. Hal  ini  sangat  di  harapkan  kualitas  kerja nantinya dapat meningkat dan untuk kemajuan kantor kearah yang lebih baik
Peningkatan  kualitas  kerja  pegawai Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Kendari  tidak hanya pada aspek peningkatan pelayanan yang bertujuan  untuk  membangun  budaya  kerja yang  bersifat  Service  Excellent  akan  tetapi juga  pada  aspek  rohani  dan  mental  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  Aparatur  Sipil Negara  yang  religious  dan  kompetitif.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  peran  agen  perubahan sebagai  penggerak  perubahan  berjalan  dengan baik
4. Peran Agen Perubahan Sebagai Mediator
Berperan untuk
membantu melancarkan  proses  perubahan,  terutama
menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi  dan  membina hubungan  antara  pihak-pihak  yang  ada  di dalam  (internal)  dan  pihak  di  luar  (eksternal) terkait. Sebagai agen perubahan atau pimpinan diperuntukkan  dalam  bersifat  netral  dan  tidak memihak antara  satu dengan  yang  lain. Dalam hal  ini  sebagai  mediator  berperan  membantu para  pihak  atau  bawahan  dalam  mencari berbagai  kemungkinan  penyelesaian  suatu permasalahan  yang  terjadi  dan  merupakan pihak  ketiga  yang  netral,  independen,  tidak memihak  dan  ahli  dalam  menyelesaikan masalah.  Seorang  mediator  harus  mampu menciptakan  suasana  dan  kondisi  yang kondusif  bagi  terciptanya  suatu  permasalahan yang  mengandung  suatu  konflik  sehingga dapat diselesaikan sebaik mungkin.
Agen  perubahan  sangatlah  berperan penting  dalam  menangani  suatu  permasalahan yang terjadi kepada bawahannya dan pimpinan juga selalu memberikan solusi kepada bawahannya sehingga terjalinnya suatu hubungan  yang  kondusif.  Hal  ini  jelas  bahwa peran agen perubahan sebagai mediator sangat dibutuhkan.  Pendekatan  persuasif  kepada kedua belah pihak atau bisa melakukan inovasi program  yang  membuat  kedua  belah  pihak dituntut  untuk  bekerja  sama.  Agen  harus mendapat  kepercayaan  dengan  tetap  bersikap imparsial  dan  menanamkan  nilai-nilai  budaya organisasi  terkait  semangat  kolaboratif.  Selain itu  pimpinan  melakukan  sosialisasi  dan pemahaman  kepada  segenap  pegawai  yang berada  di  lingkungan  kerja  dan  bertukar informasi  dengan  instansi  lain  yang berada  di sekitar  satuan  kerja  terkait  layanan  yang diberikan.
5. Peran  Agen  Perubahan  Sebagai  Penghubung Sumber Daya Berperan  menghubungkan  komunikasi dua  arah  antara  para  pegawai  di  lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.  Artinya  agen  dapat  menjalin komunikasi  yang  baik  antar  sesama  pegawai maupun  pegawai  dan  pimpinan  dengan menciptakan  kepercayaan  satu  sama  lainnya dan  mengupayakan  dengar,  pelajari  dan implementasikan dengan kreatif melalui semangat  kekeluargaan.  Suasana  unit  kerja akan  lebih  kompetitif  ke  arah  yang  lebih  baik dan maju tanpa meninggalkan nilai kekeluargaan  apabila  agen  perubahan  dapat mewujudkan kelima peran tersebut.
Agen  perubahan  yang  memiliki  salah satu  peran  sebagai  penghubung  sumber  daya melakukan  kerjanya  dengan  baik  dimana  para
agen  perubahan  mampu  membangun  pola komunikasi antar pegawai dan pegawai dengan atasan,  misal  berinovasi  membuat  program apresiasi  kepada  pegawai  atau  memberikan kejutan  pada  saat  pimpinan  ulang  tahun  dan ketika mendapatkan masukan atau keluhan dari pegawai  lainnya  terkait  kebijakan  tertentu, agen juga mampu mengkomunikasikan kepada pimpinan.
Berdasarkan  data  hasil  penelitian tersebut  di  atas,  kami  dapat  mengaris  bawahi beberapa  hal  bahwa  agar  Agen  Perubahan dapat  berperan  optimal,  maka  perlu  adanya Pembinaan,  Pengembangan  dan  diberikan Penghargaan. Pembinaan terhadap Agen Perubahan  dapat  dilakukan  dalam  berbagai bentuk  pelatihan  terkait  dengan  pelaksanaan reformasi  birokrasi,  yang  materinya  meliputi antara  lain  :  (1)  Pemahaman  tentang  program pencegahan  korupsi;  (2)  Pemahaman  tentang teori dan implementasi integritas dan nilai nilai inti  organisasi;  (3)  Teknik  dan  strategi komunikasi  mempengaruhi  orang  lain;  (4) Materi  lainnya  yang  terkait  dengan  subtansi program reformasi birokrasi; dan (5) Pelayanan Publik.
5. KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa  peran  agen  perubahan  dalam  sebuah organisasi sangat penting dalam meningkatkan kinerja  pegawai  atau  karyawan.  Beberapa peran agen perubahan tersebut sangat mempengaruhi  dalam  peningkatan  kinerja pegawai.  Oleh  karena  itu  peran  agen perubahan  harus  terus  ditingkatkan  agar kualitas kinerja pegawai dapat meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amins,  Achmad.  2012.  Manajemen  Kinerja Pemerintah Daerah.
Yogyakarta:
LaksBang PRESSindo.
Gomes,  Faustino  Cardoso.  2000.  Manajemen
Sumber Daya  Manusia. CetakanKeempat.
Yogyakarta. Penerbit Andi.
Long,  C.  S.,  Wan  Ismail,  W.  K.,  &  Amin,  S.  M. 2013.  The  role  of  change  agent  as mediator in  the  relationship  between  HR competencies and organizational performance. The International Journal of
Human  Resource  Management ,  24(10), 2019-2033.
https://doi.
org/10.1080/09585192.2012.725080.
Mangkunegara,  A.P.  2013.  Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Perusahaan.  Bandung.
PT. Remaja Rosda Karya.
Moeheriono.  2012.  Pengukuran  Kinerja  Berbasis Kompetensi.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Notoatmodjo,  S.  2013.  Pendidikan  dan  Perilaku.
Jakarta: Rineka Cipta. Pasolong, Harbani. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : Alfabeta. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Pedoman  Pembangunan  Agen  Perubahan di  Instansi  Pemerintah.  16  September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455. Prasojo, E. 2020. Memimpin Reformasi Birokrasi:  Kompleksitas  dan  Dinamika
Perubahan  Birokrasi  Indonesia.  Jakarta:
Prenada Media.
Rahadi,  Dedi  Rianto.  2015.  Manajemen  Kinerja
Sumber Daya Manusia. Jurnal Unesa Vol. 4 No. 4. Tutik  Triwulan, Trianto. 2008. Dimensi
Transedental  dan  Transformasi  Sosial Budaya. Jakarta: Lintas Pustaka.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.