PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## ESSENSI PLURALISME HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM DUNIA
Sobar Sukmana 1 ; Tuti Susilawati 2 ; Chairijah 3 ; Bambang Heriyanto 4 ; Ari Wuisang 5 .
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129
E-Mail : Sukmanasobar@gmail.com, susilawatituti50@gmail.com, cikeb2000@yahoo.com, hery_judge@yahoo.com, ari.wuisang@unpak.ac.id Naskah diterima : 12/06/2024, revisi : 12/07/2024, disetujui 30/07/2024

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Pluralisme hukum dahulu merupakan kebijakan dari banyak kekuatan kolonial dan warisan yang masih hidup di banyak  bekas  koloni  Eropa  seperti  Indonesia,  Malaysia  dan  Singapura.  Pengertian pluralisme  hukum  senantiasa  mengalami  perkembangan  dari  masa  ke  masa  di  mana ada koeksistensi dan interelasi berbagai hukum seperti hukum adat, negara, agama dan sebagainya.  Adanya  globalisasi  menyebabkan  hubungan  tersebut  menjadi  semakin kompleks karena terkait pula dengan perkembangan hukum internasional. Pluralisme hukum dalam perspektif global adalah terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling  pengaruh  ( interdependensi,  interfaces )  antara  berbagai  sistem  hukum. Interdependensi  yang  dimaksud    terutama  adalah  antara  hukum  internasional  dan hukum nasional. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa batas.  Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara-negara  manapun.  Terjadi  interaksi,  Interrelasi,  saling  pengaruh  dan  saling adopsi. Sistem hukum di dunia menurut Steven Vago , dalam bukunya Sociology of law 1999 yaitu Common Law  System, Civil Law System, Communist Law System dan Islam Law System . Dalam perkembangannya sistem hukum dunia dikenal juga “ Hybrid Law System ” atau  sistem  hukum  cangkokan/campuran  dan  di  Eropa,  disebut  “ Harmonization  Law System ”, atau “ Unification Law System ”.
Kata Kunci : System Hukum, Pluralisme, Hukum Internasional.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to explain that legal pluralism was a policy of many colonial powers and a legacy that is still alive in many former European colonies such as Indonesia, Malaysia and Singapore. The notion of legal pluralism has always experienced development from time to time where there is coexistence and interrelation of various laws such as customary law, state, religion and so on. The existence of globalisation causes the relationship  to  become  more  complex  because  it  is  also  related  to  the  development  of international  law.  Legal  pluralism  in  a  global  perspective  is  the  occurrence  of
PALAR (Pakuan Law Review)
interdependence,  adoption,  or  mutual  influence  (interdependence,  interfaces)  between various legal systems. The interdependence in question is primarily between international law and national law. Laws from certain regions can penetrate into other regions without borders.    International  and  transnational  law  can  penetrate  into  the  territory  of  any country. There is interaction, interrelation, mutual influence and mutual adoption. Legal systems in the world according to Steven Vago, in his book Sociology of law, 1999, namely the  Common  Law  System,  Civil  Law  System,  Communist  Law  System  and  Islamic  Law System.  In  its  development,  the  world  legal  system  is  also  known  as  the  "Hybrid  Law System"  or  grafted  legal  system,  and  in  Europe,  it  is  called  the  "Harmonisation  Law System", or "Unification Law System".
Keywords: Legal System, Pluralism, International Law.

## A. Pendahuluan
Pluralisme hukum berarti adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah  komunitas  politik  tunggal.  Pluralisme  muncul  dalam  banyak  bentuk.  Pluralisme bisa bersifat horizontal, dimana subkultur-subkultur atau subsistem-subsistem memiliki status  legitimasi  yang  setara  atau  vertikal,  tersusun  secara  hierarkhis,  ada  sistem  atau kultur hukum yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Pluralisme juga bisa bersifat kultural, politis dan sosio ekonomis. 1 Pada tingkat yang lebih mendasar, terpaan terhadap berbagai pengaruh hukum dapat melahirkan pluralisme di dalam sebuah tatanan hukum. Hal ini berarti bahwa hukum yang berbeda berlaku bagi kelompok orang yang berbeda di suatu  negara. 2 Pendapat  Erman  Radjagukguk  dalam  “Kongres  Internasional  ke-15 Mengenai  Pluralisme  Hukum”  yang  diselenggarakan  di  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, “Pluralisme Hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem  hukum  yang  berada  dalam  suatu  kehidupan  sosial”.
Dengan konsep sistem hukum,  tersirat bahwa tata hukum ( legal order ) merupakan satu kesatuan (unity) meskipun seringkali kompleks. Meuwissen mengartikan sistem hukum sebagai konstruksi (teoretis) yang didalamnya pelbagai norma/kaidah hukum dipikirkan dalam  suatu  hubungan  logis  konsisten  menjadi  suatu  kesatuan  tertentu.  Bruggink menjelaskan  bahwa  sistem  hukum  ialah  aturan-aturan  hukum  dan  putusan-putusan hukum  yang  berlaku  dalamn  suatu  masyarakat  tertentu  dalam  suatu  hubungan  saling berkaitan. 3
Pluralisme  hukum  harus  diakui  sebagai  sebuah  realitas  masyarakat.  bahwa  setiap kelompok  masyarakat  memiliki  sistem  hukum  sendiri  yang  berbeda  antar  satu  dengan yang  lain  seperti  dalam  keluarga,  tingkatan  umur,  komunitas,  kelompok  politik,  yang merupakan kesatuan dari masyarakat yang homogen. Anne Griffith menjelaskan, “saat ini kita hidup tidak dengan satu hukum tetapi dengan berbagai hukum sehingga pemahaman
1 M.Friedman, Lawrence, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, , Cet.1 (Bandung, Nusa Media , 2009), hal  257.
2 Riyanto, Astim, Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika, Cet ketiga (Bandung, Yapemdo ,2010), hal, 336.
3 Slamet Kurnia, Titon, Pengantar  Sistem Hukum Indonesia (Bandung : Alumni, 2009), hal. 11.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
mengenai  pluralisme  hukum  perlu  diberikan  kepada  pengambil  kebijakan,  ahli  hukum, antropolog, sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya”. 4

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  (yuridis normatif)/penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan hukum internasional, sistem  hukum  dunia,  pluralisme  hukum  dan  sistem  hukum  cangkokan/campuran. Pendekatan  konseptual  dengan  mengkaji  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  ilmu hukum berkaitan dengan  hukum internasional, sistem hukum  dunia, pluralisme hukum dan  sistem  hukum  cangkokan/campuran.  Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan pustaka berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Prulalisme Hukum
a. Pluralisme Hukum pada Masa Awal
Pada masa awal pluralisme hukum sebagai suatu pendekatan teoretis muncul dari  dua  hal.  Pertama  adalah  kebutuhan  praktis    untuk  menjelaskan  adanya fenomena keanekaragaman hukum setelah banyak negara-negara memerdekakan diri dari penjajahan dan mewarisi sistem hukum dari negara kolonial, di samping sistem  hukum  rakyat  yang  telah  ada.  Kedua,  kebutuhan  akademik  sebagai jawaban  yang kritikal terhadap pandangan legal centralism, suatu pandangan yang menyatakan bahwa “law is and should be the law of the state, uniform for all persons, exclusive of all other law and administered by a single set of state institutions” .
Bila pada pertengahan abad ke-19 keanekaragaman sistem hukum yang dianut oleh  masyarakat  di  berbagai  belahan  dunia  ini  ditanggapi  sebagai  gejala  evolusi hukum, maka pada  abad ke-20 keanekaragaman tersebut ditanggapi sebagai gejala pluralisme  hukum.  Kebutuhan  untuk  menjelaskan  gejala  ini  muncul  terutama ketika banyak negara memerdekakan diri dari penjajahan, dan sistem hukum Eropa ditinggalkan di negara-negara tersebut.
Para  legal  pluralist  pada  masa permulaan  (1960-  1970)  mengajukan  konsep pluralisme hukum yang meskipun agak bervariasi, namun pada dasarnya  mengacu pada adanya ko-eksistensi di antara  beberapa sistem hukum yang berada dalam lapangan sosial yang sama. Sebagai contoh konsep dari John Grifiths, yang mengacu pada  adanya  lebih  dari  satu  tatanan  hukum  dalam  suatu  arena  sosial. “By  ‘legal pluralism’ I mean the presence in a social field of more than one legal order” .
4 http://anggara.org/2006/07/04/ pluralisme-hukum-harus-diakui /, diunduh , 12 Juli 2024
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Pada masa awal itu yang dilakukan oleh para ahli adalah melakukan identifikasi atau  pemetaan  terhadap  keanekaragaman  hukum  dalam  bidang  sosial  tertentu (mapping of legal universe) . Pengertian pluralisme hukum dicirikan sebagai adanya hukum negara di satu sisi, dan hukum rakyat di sisi yang lain. Hukum rakyat dalam hal ini adalah hukum yang pada prinsipnya tidak berasal dari negara, yaitu hukum adat, hukum agama, kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan dan konvensi sosial lain yang  dipandang  mengikat  sebagai  hukum.  Pandangan  pluralisme  hukum  dapat menjelaskan  bagaimanakah  hukum  yang  beranekaragam  secara  bersama-sama mengatur  suatu  bidang  kehidupan    atau  perkara.  Melalui  pandangan  pluralisme hukum, dapat diamati bagaimanakah semua sistem hukum tersebut “beroperasi” bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya,   dalam konteks apakah orang memilih aturan hukum tertentu, dan dalam konteks apa ia memilih aturan hukum lain atau kombinasi dari beberapa aturan hukum, dalam kehidupan sehari-hari atau penyelesaian sengketa.
John Griffiths membedakan adanya dua macam pluralisme hukum yaitu: weak legal  pluralism  dan  strong  legal  pluralism. Anne  Griffiths    menyebutnya  sebagai “juristic” atau “classic”. Menurut John  Griffiths pluralisme hukum yang lemah itu adalah  bentuk  lain  dari  sentralisme  hukum  karena  meskipun  mengakui  adanya pluralisme  hukum,  tetapi  tetap  berpegang  pada  souveregnity  hukum  negara, hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Konsep pluralisme hukum yang kuat, menurut John Griffiths  merupakan produk dari para ilmuwan sosial, adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan  hukum  yang  terdapat  di  semua  kelompok  masyarakat.  Semua  sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hirarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Anne Griffiths menyebutnya “ strong”, “deep”, atau “new” legal pluralism, yang mengatakan bahwa semua hukum yang hidup dalam arena sosial masyarakat itu, sama  keberlakuannya,  tidak  ada  jaminan  bahwa  kedudukan  hukum  yang  satu dipandang  lebih  tinggi  daripada  hukum  yang  lain.  John  Griffiths  memasukkan pandangan beberapa  ahli ke dalam   pluralisme hukum yang kuat antara lain adalah teori  dari  Sally  Falk  Moore  mengenai  pembentukan  aturan  dengan  disertai kekuatan pemaksa di dalam kelompok-kelompok sosial yang diberi label  the semi- autonomous social field . Dalam hal ini    Griffiths mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore: “Legal pluralism refers to the normative heterogenity attendant upon the fact that social action always takes place in a context of multiple, overlapping ‘semi-autonomous social field” .  Sementara itu pengertian  hukum dari Moore yang juga  dikutipnya  adalah: “  Law  is  the  self-regulation  of  a  ‘semi-autonomous  social field”.
b. Perkembangan Kemudian (1990-an)
Kemudian berkembang  konsep pluralisme hukum yang tidak lagi menonjolkan dikotomi antara sistem hukum negara di satu sisi dan sistem hukum rakyat di sisi yang  lain.  Pada  tahap  ini  konsep  pluralisme  hukum  lebih  menekankan  pada  “a
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
variety of interacting, competing normative orders each mutually influencing the emergence and operation of each other’s rules, processes and institutions” . Franz von Benda-Beckmann adalah salah satu ahli yang dapat digolongkan ke dalam tahap perkembangan ini. Ia  mengatakan bahwa tidak cukup untuk sekedar menunjukkan bahwa di lapangan sosial tertentu terdapat keanekaragaman hukum, namun yang lebih  penting  adalah  apakah  yang  terkandung  dalam  keanekaragaman  hukum tersebut,  bagaimanakah  sistem-sistem  hukum  tersebut  saling  berinteraksi (mempengaruhi) satu sama lain, dan bagaimanakah keberadaan dari sistem-sistem hukum  yang  beragam  itu  secara  bersama-sama  dalam  suatu  lapangan  kajian tertentu. Pemikiran  tersebut sekaligus  juga  menunjukkan segi-segi metodologis, yaitu  cara  bagaimana  melakukan  kajian  terhadap  keberagaman  sistem  hukum dalam suatu lapangan kajian tertentu.
Pluralisme hukum  juga terdapat dalam sistem hukum rakyat  (folk law), seperti hukum  agama,  adat,  dan  kebiasaan-kebiasaan.  Sementara  itu    sistem  hukum negara  juga plural sifatnya. Pluralisme dalam hukum negara tidak saja berasal dari pembagian  jurisdiksi normatif secara formal seperti pengaturan pada badan-badan korporasi,  lembagal-lembaga  politik,  badan-badan  ekonomi,  dan  badan-badan administrasi yang berada dalam satu sistem, tetapi juga dalam banyak situasi dapat dijumpai adanya choice of law, bahkan  conflict of law.
c. Pluralisme  Hukum Dalam Perspektif Global
Pada  masa  sekarang  ini,  pandangan  legal  pluralism  mengalami  suatu perkembangan  yang  luar  biasa  berkenaan  dengan  adanya  fenomena  globalisasi dan  perdagangan bebas sejak berakhirnya “Perang Dingin”. Berbagai perdebatan dan  diskusi  telah  melahirkan  pemikiran-pemikiran  baru  yang  lebih  tajam  dan berarti  dalam  menganalisis  fenomena  hukum  dalam  masyarakat  dari  berbagai penjuru dunia. Dalam era globalisasi ini telah terjadi pertukaran uang, barang dan jasa melalui perdagangan bebas dan berbagai aktivitas bisnis secara luas. Hal ini sangat didukung oleh  adanya kemajuan teknologi informasi yang juga sangat pesat.
Hampir  tidak  ada  lagi  negara  yang  dapat  hidup  sendirian  tanpa  melakukan transaksi  ekonomi  dengan  negara  lain  sekarang  ini.  Kebijakan  pasar  bebas  yang “diprakarsai”    terutama  oleh  negara-negara  maju  telah  menyebabkan  semua menjadi suatu warga pasar dunia yang besar. Hampir semua barang dan jasa dari manapun  dapat  ditemukan  dimanapun.  Batas-batas  negara  bukan  lagi  menjadi halangan  dalam  bertransaksi,  bahkan  menurut  Huala  Adolf,  dengan  pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan  dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain.  Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut e-commerce . 5
Efek  globalisasi  juga  dapat  sangat  terlihat  dalam  bidang  hukum. Telah  terjadi  pertukaran  yang  luar  biasa  dalam  bidang  hukum,  di  mana    suatu hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa
5 Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
batas.  Hukum internasional dan transnasional dapat menembus ke wilayah negara- negara  manapun,  bahkan  wilayah  lokal  yang  manapun  di  akar  rumput.  Atau sebaliknya,  bukan  hal  yang  mustahil  bila  hukum  lokal  diadopsi  sebagian  atau seluruhnya  menjadi  hukum  internasional.  Terjadi  interaksi,  Interrelasi,  saling pengaruh,  saling  adopsi,  tumpang  tindih  yang  sangat  rumit  di  antara  hukum internasional, nasional, dan lokal.
Ciri  pluralisme  hukum  dalam  perspektif  global  adalah  memberi  perhatian kepada  terjadinya  saling  ketergantungan,  adopsi,  atau  saling  pengaruh (interdependensi, interfaces) antara berbagai sistem hukum. Interdependensi yang dimaksud  terutama adalah antara hukum internasional, nasional, dan hukum lokal. Kajian-kajian  yang  berkembang  dalam  antropologi  hukum  “baru“  mulai  melihat bagaimanakah  kebijakan  dan  kesepakatan-kesepakatan    internasional  memberi pengaruh  atau  bersinggungan  dengan  sistem  hukum  dan  kebijakan  di  tingkat nasional, dan selanjutnya  memberi imbas kepada sistem hukum dan kebijakan di tingkat  lokal.  Dengan  demikian  argumen  yang  mengatakan  bahwa  lapangan pluralisme  hukum  terdiri  dari  sistem-sistem  hukum  yang  dapat  dibedakan batasnya, tidak laku lagi. Terlalu banyak fragmentasi, overlap dan ketidakjelasan. Batas antara hukum yang satu dan yang lain menjadi kabur, dan hal ini merupakan proses yang dinamis. 6

## 2. Sistem Hukum
Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu systema yang berarti satu kesatuan yang tersusun  dari  sekian  banyak  bagian  ( Whole  compound  of  several  parts ).  Sistem merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur dan peran yang saling berkaitan dan memengaruhi. Setiap bagian atau unsur harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian atau unsur lain dan dengan keseluruhannya. Sistem merupakan pengorganisasian dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling menggantungkan diri satu dari yang lain serta membentuk satu kesatuan. Suatu sistem adalah perangkat komponen yang berkaitan  secara  terpadu  dan  dikoordinasikan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan.  Sistem  adalah  komponen  yang  saling  berhubungan,  saling  mengalami kebergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.
Menurut  Subekti,  “sistem  adalah  susunan/tatanan  yang  teratur  yang  terdiri  atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai tujuan”.
Ludwig Von Bertalanffy menyatakan,  bahwa “sistem adalah himpunan unsur yang paling memengaruhi untuk hukum tertentu agar menjadi berlaku”.
Bahwa  cicri-ciri  dari  sistem  adalah  terikat  pada  waktu  dan  tempat,  kontinu, berkesinambungan dan otonom, terdapat pembagian didalamnya, tidak menghendaki
6 Irianto, Sulistyowati, Pluralisme Hukum Sebagai Suatu Konsep Dan pendekatan Teoritis Dalam Perspektif Global, disampaikan  dalam  Seminar  tentang  Pluralisme  Hukum  Dan  tantangannya  Bagi  Pembentukan  Sistem Hukum Nasional, kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Dephukham, FH Unhas dan Kanwil Dephukham Sulsel, Makasar, 1-2 Mei 2007.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
adanya  konflik antara unsur   atau bagian, sebagai  pelengkap, memiliki konsep yang fundamental. 7
Apabila  kita  mengartikan  istilah  sistem  hukum,  tidak  berarti  menggabungkan pengertian  sistem  dan  pengertian  hukum  secara  apa  adanya.  Istilah  sistem  hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut : “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the united states, separate legal systems in  each of the other nations, and still other  distinct legal system in such organization  as  the  european  economic  community  and  the  united  nations” .  (“Sistem hukum adalah merupakan  seperangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum, dalam konteks ini ada satu Negara federal dengan lima puluh sistem hukum di Amerika Serikat, adanya sistem hukum setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa”). 8
Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum ada dimana saja bersama kita dan disekitar kita. Tidak seharipun tanpa berhubungan dengan hukum, dalam arti yang luas hukum  mempengaruhi  atau  mengubah  perilaku  orang.  Hukum  adalah  sesuatu  yang sangat besar, meskipun kadang-kadang tidak terlihat. Hukum memiliki tujuan apakah berhasil atau tidak untuk menjadikan hidup ini lebih mudah, lebih aman, lebih bahagia atau  lebih  baik.  Ketika  norma-norma  (kaidah-kaidah)  melarang  sesuatu  (atau menuntut sesuatu dari seseorang), biasanya larangan itu ditujukan demi kepentingan orang lain. Hukum memberikan  cara-cara yang mudah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Kata  hukum  seringkali  hanya  merujuk  kepada  aturan-aturan  dan  peraturan- peraturan,  tetapi  sebuah  garis  dapat  ditarik  diantara  aturan-aturan  dan  peraturan- peraturan itu sendiri dan struktur, institusi dan proses yang menghidupkan aturan dan peraturan  tersebut.  Domain  yang  diperluas  inilah  disebut  “sistem  hukum”.  Sistem hukum  mengandung  lebih  dari  sekedar  aturan,  peraturan,  perintah  dan  larangan. Dalam sistem hukum ada aturan tentang aturan. Ada aturan prosedur dan aturan yang membedakan aturan dari bukan aturan.
Herbert Lionel Adolphus Hart menyebut aturan tentang aturan itu sebagai “aturan sekunder”,  ia  menyebut  aturan  tentang  perilaku  nyata  sebagai  “aturan  primer”. Menurutnya, hukum adalah kumpulan aturan primer dan aturan sekunder. 9 Lawrence M.  Friedman  dalam  bukunya  yang  berjudul  American  Law  :  An  Introduction mengemukakan, bahwa sistem hukum memiliki tiga elemen/unsur yaitu : 10 Structure (tatanan kelembagaan), Substance (materi hukum), Legal Culture (budaya hukum)
7 Rasyidin, Utang, Dedi Supriadi, Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi ke Konstitusi, Cet.1 (Bandung: CV.Pustaka Setia,2014), hal 99-100.
8 Suherman,  Ade  Maman, Pengantar  Perbandingan  Sistem  Hukum, (Jakarta  :  PT.Raja  Grafindo  Persada 2006), hal-10-11.
9 Riyanto, Astim, Op Cit hal, 309-310 10 Arinanto, Satya, Kumpulan Materi Presentasi  Politik Hukum, (Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal-20.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Structure  (tatanan  kelembagaan).  Sistem  ini  terus  berubah,  tetapi  bagian- bagiannya berubah dengan kecepatan yang berbeda, dan tidak setiap bagian berubah secepat bagian-bagian yang lain. Ada pola-pola yang bertahan lama, yaitu aspek-aspek sistem hukum yang telah ada dahulu dan akan tetap ada dalam waktu yang panjang. Inilah struktur sistem hukum, rangka atau kerangkanya, bagian yang tahan lama, yaitu bagian yang memberikan bentuk dan wujud kepada sistem hukum secara keseluruhan. Dalam  satu  hal,  struktur  adalah  gambaran  representative  dari  sebuah  sistem hukum.Substance (materi hukum). Yaitu aturan-aturan, norma dan pola perilaku nyata dari orang-orang yang ada dalam sistem hukum itu. Substansi ini adalah hukum dalam arti fakta. Atas dasar “substansi”  ini polisi bertindak terhadap pelanggar hukum. Inilah pola-pola kerja hukum hidup. Substansi juga berarti produk yang dibuat oleh orang- orang di dalam sistem hukum, keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, aturan- aturan baru yang mereka buat.  Legal Culture (budaya hukum). Budaya hukum adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.  Keyakinan  nilai, gagasan dan harapan  mereka.  Budaya  hukum  adalah  bagian  dari  budaya  umum  yang  berkaitan dengan sistem hukum. Budaya hukum adalah iklim pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum ini, sistem hukum tak berdaya, budaya hukum membuat proses hukum berjalan.
Cara  lain  untuk  menjelaskan  ketiga  unsur  hukum  ini  adalah  membayangkan “struktur”  hukum  sebagai  sebuah  mesin.  Substansi  adalah  apa  yang  dibuat  atau dilakukan  oleh  mesin  itu.  Budaya  hukum  adalah  apa  saja  atau  siapa  saja  yang memutuskan  untuk  menghidupkan  atau  mematikan  mesin  dan  menentukan bagaimana mesin itu digunakan.
Setiap bangsa, setiap negara, setiap masyarakat memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini tentang hukum. Tentunya hal ini tidak berarti setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki pikiran atau gagasan yang sama. Terdapat banyak subkultul atau subbudaya.  Salah  satu  subkultur  yang  sangat  penting  adalah  budaya  hukum  “orang dalam”.  Yaitu  para  hakim  dan  pengacara  yang  bekerja  didalam  sistem  hukum  itu sendiri. 11

## 3. Sistem Hukum Dunia
Secara garis besar di dunia ini di kenal ada lima sistem hukum, yaitu : Civil Law, Common Law;  Socialis Law, Islamic Law dan Adat Law . 12

## a. Civil  Law
Civil Law disebut juga sistem hukum Eropa Kontinental, banyak diterapkan di negara-negara  eropa  daratan  dan  bekas  jajahannya  seperti  Indonesia  yang menerapkan  civil  law  yang  dibawa  Belanda.  Sistem  hukum  civil  law  umumnya
11 Riyanto, Astim, Op Cit, hal, 310-311.
12 Hutagalung, Sophar Maru, Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Hukum Common Law dan Civil Law . (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.1
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
adalah  sistem  yang  dikodifikasi,  hukum  dasar  dituangkan  dalam  kitab  undang- undang  ( codes ).  Kitab  undang-undang  ini  adalah  undang-undang  ( statutes) atau lebih  merupakan  undang-undang  tertinggi  ( superststutes )  yang  disahkan  oleh parlemen nasional yang menyusun seluruh bidang hukum secara berurutan, logis dan komprehensif. Civil law adalah suatu tradisi yang berasal dari Hukum Roma yang  terkodifikasi  dalam  Corpus  Juris  Civilis  Justinian  dan  tersebar  ke  seluruh benua eropa dan seluruh dunia.
Civil  law  adalah  suatu  sistem  hukum  dengan  ciri-ciri  adanya  berbagai ketentuan-ketentuan  dikodifikasi  (dihimpun)  secara  sistematis  yang  akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Civil law mempunyai tiga karakteristik,  yaitu  adanya  kodifikasi,  hakim  tidak  terikat  kepada  preseden sehingga  undang-undang  menjadi  sumber  hukum  yang  utama,  dan  sistem peradilan  bersifat  inkuisitorial.  Karakteristik  utama  yang  menjadi  dasar  sistem hukum  civil  law  adalah  hukum  memperoleh  kekuatan  mengikat,  karena diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  yang  berbentuk  undang-undang  dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik ini merupakan tujuan dari  hukum  yaitu  adanya  kepastian  hukum,  yang  dapat  diwujudkan  kalau tindakan-tindakan  hukum  manusia  dalam  pergaulan  hidup  diatur  dengan peraturan-peraturan hukum tertulis.
b. Common Law
Common Law disebut juga sistem hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, bersumber dari keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini banyak diterapkan di negara Inggris, Amerika Serikat dan negara bekas  jajahannya.  Sistem  hukum  common  law  sebenarnya  penerapannya  lebih mudah  terutama  pada  masyarakat  negara-negara  berkembang  karena  sesuai dengan  perkembangan  zaman.  Pendapat  para  ahli  dan  praktisis  hukum  lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara.
Common law dibuat berdasarkan adat/tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan keputusan hakim. Pada mulanya sistem hukum ini tidak tertulis. Common law mempunyai  sifat  tidak  tertulis  yang  memperoleh  kekuatan  mengikatnya  dari kebiasaan yang sudah berakar, common law bersumber dari hukum Inggeris yang berkembang  dari  ketentuan  atau  hukum  yang  ditetapkan  oleh  hakim  dalam keputusan-keputusannya. ( judge made law ). Fungsi hakim dalam negara dengan sistem  common  law    bukan  hanya  menerapkan  hukum  tetapi  juga  menetapkan hukum. 13 Sistem  common  law  juga  mempunyai  tiga  karakteristik,  yaitu yurisprudensi  dipandang  sebagai  sumber  hukum  yang  terutama,  dianutnya doktrin stare decisis , dan adanya adversary system dalam proses peradilan. 14
13 Ibid ., hal 30-33 14 Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.2 (Jakarta :  Kencana Prenada Media Group, hal 294.
PALAR (Pakuan Law Review)

## c. Socialist Law
Socialist  Law  adalah  nama  resmi  untuk  sistem  hukum  di  negara-negara komunis.  Kata  sosialis  ketika  digunakan  dalam  hubungannya  dengan  hukum mengandung banyak arti berbeda diantara para ahli hukum. Pada dasarnya, kata “sosialis”  menandakan  filosofi  dan  ideologi  ke  pemikiran  “Marxist-Leninist”. Ideologi sosialis selalu dihubungkan dengan prinsip bahwa keseluruhan hukum adalah instrumen dari kebijakan ekonomi dan sosial, dan kebiasaan common law dan  civil  law  menggambarkan  kapitalis,  burjuis,  imperialis,  eksploitasi masyarakat, ekonomi dan pemerintahan.  Christine Sypnowich, dalam bukunya “The  Socialist  Concept  of  Law”  mendefinisikan:  “ socialism  as  a  society  where private propety in the form of capital has been eliminated and replaced by common ownership  of  the  means  of  production  thereby  permitting  a  large  measure  of equality and fraternity in social relations” , “sosialisme sebagai suatu masyarakat dimana  kepemilikan  pribadi  dalam  bentuk  modal  telah  dihapus  dan  diganti dengan  kepemilikan  umum  dimana  berarti  produksi  oleh  karenanya  diizinkan dalam  ukuran  besar  dari  persamaan  dan  persaudaraan  di  dalam  hubungan kemasyarakatan”.
Teori  Marxist-Leninist  mengagung-agungkan  kedudukan  istimewa  ekonomi dalam  hubungan  kemasyarakatan,  dengan  mengambil  kekuatan  mengikat  dari politik  dan  hukum.  Dalam  istilah  internasional,  teori  Marxist-Leninist  berarti pengasingan dari dunia Barat, kadang-kadang meninggalkannya dengan interaksi yang  selektif  dengan  pihak  komunis  asing.  Hukum,  ketika  digunakan  oleh pemimpin  Soviet  dahulu  karenanya  telah  menjadi  alat  belaka  dalam merencanakan dan mengelola ekonomi dan struktur sosial dari negara. Hukum adalah bagian sederhana dari ideologi super struktur yang mengontrol kenyataan material  dari  produksi;  dimana  ditetapkan  dan  didefinisikan  dalam  kata  dari fungsi politik. Partai Komunis adalah badan yang benar-benar memerintah dan merencanakan pada sistem hukum sosialis. Sekali itu diputuskan sebagai bagian dari kebijakan, mereka mengkomunikasikan rencana ke seluruh lembaga negara dan kebijakan ini akan diikuti legislatif, eksekutif dan yudisial. 15

## d. Islamic Law
Islamic Law atau Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum mempunyai keunikan tersendiri.  Hal ini dikarenakan sumber Hukum Islam dari Alqur’an dan As-sunnah  yang  merupakan  sumber  hukum  yang  berasal  dari  Allah  SWT  dan Rasul-Nya,  sehingga  sangat  dimungkinkan  tujuan-tujuan  hukum  akan  sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat  yang  diaturnya  atau  hukum  Islam  juga  berfungsi  sebagai  kontrol sosial masyarakat. 16 Jika dilihat dari sifat dan karakternya, hukum Islam sebagai
15 http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan-sistem  hukum.html, diunduh 12 Juli 2024.
16 Aji, Ahmad Mukri, Kontekstualisasi Ijtihad Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Cet.1 (Bogor : Pustaka Pena Ilahi2010), hal-101.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
bagian dari ajaran samawi memiliki perbedaan dengan hukum budaya (hukum wad’i/produk manusia). Sifat atau karakter terpenting dari hukum Islam adalah konstruk peraturan-peraturan yang diorientasikan untuk beribadah.
Melaksanakan  hukum  Islam  merupakan  suatu  ketaatan,  pelakunya  berhak mendapat  pahala  dan  yang  meninggalkannya  atau  menyalahinya  merupakan suatu  kemaksiatan  yang  akan  diberi  sanksi.  Kepatuhan  kepada  hukum  Islam yang  dapat  menjadi  tolak  ukur  keimanan  seseorang. 17 Dalam  kitab-kitab  fiqih tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam dalam  literature  yang  ditulisnya.  Yang  biasa  digunakan  adalah  istilah  syari’at Islam, hukum syara’, fiqih, syari’at dan syara’. Kata hukum baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syari’at Islam  itu  dengan  term  Islamic  law  yang  secara  harfiah  dapat  disebut  dengan hukum Islam. Para pakar hukum Islam dalam banyak literatur yang ditulisnya telah  membuktikan  bahwa  hukum  Islam  adalah  hukum  yang  dapat  dijadikan tatanan  dalam  kehidupan  modern.  Para  pakar  hukum  islam  mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu, dan hukum Islam sebagai  produk  ilmu  pengetahuan  yang  dihasilkan  dari  penalaran  pemikiran melalui  ijtihad.  Hukum  Islam  sebagai  hukum  dibuktikan  dengan  karakteristik keilmuan.  Pertama,  Bahwa  hukum  Islam  tersusun  melalui  asas-asas  tertentu. Kedua, Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja. Ketiga, mempunyai  mertode-metode  tertentu  dalam  operasionalnya. 18 Hukum  Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni: pertama,  mencakup  aspek  ibadah,  yaitu  hukum-hukum  yang  mengatur hubungan  manusia  dengan  al-Khaliq.  Kedua,  mencakup  hukum-hukum  yang berhubungan  dengan  keluarga.  Ketiga,  aspek  muamalah  (hukum  sipil)  yaitu hukum yang berhubungan antar manusia, keempat mencakup aspek ekonomi.
Sistem  Hukum  Islam  mempunyai  ciri  khusus  yang  berbeda  dengan  sistem hukum    lain  yang  berlaku  di  dunia  ini.  Hasbi  ash-Shiddieqy  mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yaitu 19 : Takamul (sempurna, bulat dan tuntas), Bahwa hukum Islam  membentuk  umat  dalam  suatu  ketentuan  yang  bulat,  walaupun  mereka berbeda-beda  bangsa  dan  berlainan  suku,  tetapi  mereka  satu  kesatuan  yang tidak  terpisahkan,  utuh,  harmoni  dan  dinamis. Wasathiyah (moderat),  Bahwa hukum  Islam  menempuh  jalan  tengah,  jalan  yang  seimbang  dan  tidak  berat sebelah, tidak berat ke kanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri  dengan  mementingkan  kebendaan.  Hukum  Islam  selalu  menyelaraskan diantara  kenyataan  dan  fakta  dengan  ideal  dan  cita-cita. Harakah (dinamis),
17 Ibid, hal-112.
18 Ibid. hal.115-116.
19 Ibid, hal 119-121.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
bahwa  hukum  Islam  mempunyai  kemampuan  bergerak  dan  berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencar dari sumber yang luas dan dalam, yang  memberikan  kepada  manusia  sejumlah  hukum  yang  positif  dan  dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.
e. Adat Law
Adat Law (Hukum Adat) adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan  sosial  di  Indonesia  dan  Negara-negara  Asia  lainnya,  seperti  Jepang, India dan Tiongkok. Hukum Adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum  tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta  dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum  masyarakatnya.  Hukum  adat mempunyai kemampuan menyesuaikan diri  dan elastis. Selain itu dikenal  pula masyarakat  hukum  adat,  yaitu  sekelompok  orang  yang  terikat  oleh  tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Supomo menyatakan : Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif meliputi peraturan- peraturan  hidup  yang  tidak  ditetapkan  oleh  yang  berwajib,  tetapi  ditaati  dan didukung  oleh  rakyat  berdasarkan  keyakinan  bahwa    peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Van Vollen Hoven menyatakan:  Hukum adat  adalah  hukum  yang  tidak  bersumber  dari  peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau adat-adat kekuasaan lain yang menjadi sendinya  dan  didasarkan  oleh  kekuasaan  Belanda  dahulu.  Ter  haar  Bzn menyatakan  :  hukum  adat  adalah  keputusan  yang  lahir  dan  dipelihara  oleh masyarakat yang membantu perbuatan hukum jika timbul pertentangan dalam hal kepentingan hakim. 20
Dewasa  ini,  terdapat  kecenderungan  menguatnya  hukum  internasional dalam ranah hukum nasional. sebagaimana dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, di era  globalisasi  saat  ini,  pelbagai  instrumen  hukum  internasional  juga  terus berkembang  semakin  kuat  dan  memaksa.  Posisi  Hukum  Internasional  sangat berpengaruh terhadap hukum nasional, seperti dalam isu-isu hak asasi manusia, terorisme, dan perdagangan internasional. 21
Adjie Samekto mencatat bahwa pasca perang dunia II  telah memunculkan dimensi  yang  baru  dalam  hukum  internasional.    Dalam  dimensi  baru  ini, kehidupan  masyarakat  internasional  tidak  lagi  hanya  meliputi  hubungan antarnegara, tetapi juga telah mencakup hubungan antara negara  dan organisasi internasional, antara organisasi internasional satu sama lain, antara individu dan negara  serta  antara  individu  dengan  organisasi  internasional.  Di  samping  itu,
20 Rasyidin, Utang, Dedi Supriadi, Op.Cit., hal. 47.
21 Asshiddiqie,  Jimly, Teori  dan  Hiearki  Norma  Hukum (Jakarta  :  Konpress,  2020),  hlm.  42.  Lihat  juga, Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution (Jakarta : PR RajaGrafindo Persada, 2009).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
muncul penguatan atas perhatian terhadap pembangunan ekonomi sebagai tema sentral dalam hubungan internasional.
Hal ini bukan hanya tercermin dari semakin berkembangnya lembaga - lembaga internasional yang bergerak di bidang ekonomi internasional, melainkan juga tercermin dari berbagai type hubungan antarnegara yang baru. Pernyataan ini  didasarkan  pada  fakta  bahwa  terdapat  perluasan  hubungan  internasional antara  negara  dengan  kelompok  swasta  (non-negara)  dengan  negara. Kemampuan kelompok-kelompok tersebut untuk berkomunikasi dengan negara melahirkan  pendekatan  baru  dalam  sistem  internasional  yang  tidak  lagi memandang  negara  sebagai  aktor  Tunggal  dalam  hubungan  internasional. Pendekatan  ini  disebut  pendekatan  pluralis.  Pendekatan  ini  berangkat  dari asumsi  bahwa  selain  negara,  terdapat  pula  kelompok  masyarakat,  bahkan individu  yang  berperan  dalam  menciptakan  kesejahteraan  melalui  jalinan hubungan  internasional.  Negara  tidak  selalu  dianggap  dapat  memenuhi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Jadi, dengan paradigma baru ini, peran aktor-aktor  non  negara  di  tingkat  internasional  dan  nasional  menjadi  penting juga.  Multinational  Corporation,  LSM,  pemerintah  daerah,  bahkan  individu  kini cukup  berperan  dalam  menentukan  isu  global  seperti  masalah  keadilan  sosial, demokrasi, buruh, gender, dan lingkungan hidup. 22

## D. Kesimpulan Dan Rekomendasi
Bahwa  terdapat  pluralisme  sistem  hukum  di  setiap  negara.  Tiap-tiap  negara mempunyai sistem hukum yang dibawa oleh negara yang menjajahnya atau koloninya, di samping terdapat hukum yang telah ada dan hidup disetiap negara yang berupa Hukum Adat  dan  Hukum  yang  berdasarkan  Agama  dan  Kepercayaan.  Paradigma  baru  dalam pluralisme  hukum  sangat  berkaitan  dengan  fenomena  globalisasi,  di  mana  hukum  dari berbagai  level  bergerak  memasuki  wilayah-wilayah  yang  tanpa  batas,    dan  terjadi persentuhan dan adopsi yang kuat di antara hukum internasional, transnasional, nasional dan  lokal.  Ciri  pluralisme  hukum  dalam  perspektif  global  adalah  memberi  perhatian kepada terjadinya saling ketergantungan, adopsi, atau saling pengaruh (interdependensi, interfaces)  antara  berbagai  sistem  hukum.  Pada  tingkat  yang  lebih  mendasar,  terpaan terhadap berbagai pengaruh hukum dapat melahirkan pluralisme di dalam sebuah tatanan hukum. Sistem hukum di dunia yaitu Common Law  System, Civil Law System, Communist Law System dan Islam Law System. Dalam perkembangannya sistem hukum dunia dikenal juga“Hybrid  Law  System”  atau  sistem  hukum  cangkokan,  dan  di  Eropa,  disebut “Harmonisation  Law  Sytem”,  atau  “Unification  Law  Sytem”.Di  Indonesia  dikenal  Sistem Hukum Nasional yang terdiri dari : Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Belanda (Civil Law). Ciri hukum civil law dan common law yang merupakan dua kutub hukum yang paling berpengaruh didunia menjadi bias. Indonesia sudah seharusnya
22 Samekto, Adjie, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 142-146.
PALAR (Pakuan Law Review)
memperbaharui  sistem  hukum  peningalan  Belanda  yang  sudah  sangat  usang  dan tertinggal jauh dalam menghadapi globalisasi dunia.
Dalam  konteks  hukum  internasional,  saat  ini  terdapat  kecenderungan  hukum internasional  yang  sangat  kuat  mempengaruhi  hukum  nasional.  Di  samping  itu,  di  era globalisasi saat ini semakin menunjukkan bahwa negara bukan lagi aktor tunggal dalam dunia  internasional  sebagai  entitas  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  anggota masyarakatnya.  kelompok  masyarakat,  bahkan  individu  yang  berperan  dalam menciptakan kesejahteraan melalui jalinan hubungan internasional. Peran aktor-aktor non negara  di  tingkat  internasional  dan  nasional  juga  menjadi  penting.  Multinational Corporation,  LSM,  pemerintah  daerah,  bahkan  individu  kini  cukup  berperan  dalam menentukan  isu  global  seperti  masalah  keadilan  sosial,  demokrasi,  buruh,  gender,  dan lingkungan hidup.  Oleh karena itu, prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, sinergitas dan  kolaborasi  senantiasa  harus  menjadi  acuan  utama  negara  dalam  menjalankan hubungan internasional dan mencapai kepentingan nasional.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 40-55 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional , (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.
______________, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional , Bandung : Keni Media, 2015.
Ahmad Mukri Aji, Kontekstualisasi  Ijtihad  Dalam  Diskursus  Pemikiran  Hukum Islam di Indonesia, Bogor : Penerbit Pustaka Pena Ilahi, cet 1, 2010.
Astim Riyanto, Kapita  Selekta  Hukum  Dalam  Dinamika,  Bandung  :  Penerbit Yapemdo, cet 3, 2010.
Ade Maman Suherman,  Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Jakarta, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Asshiddiqie, Jimly, Teori dan Hiearki Norma Hukum. Jakarta : Konpress, 2020.
______________Green Constitution. Jakarta : PR RajaGrafindo Persada, 2009.
Bhakti Ardhiwisastra, Hukum Internasional, Bunga Rampai . Bandung Alumni, 2003.
Sophar Maru Hutagalung, Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Hukum Common Law dan Civil Law, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
Lawrence M. Friedman, Sistem  Hukum  Perspektif Ilmu Sosial, Bandung : Penerbit Nusa Media, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Penerbit : Kencana Prenada Media Group, cet 2, 2012.
Mauna,  Boer, Hukum  Internasional,  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, Bandung : Alumni, 2001.
Samekto, Adjie, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional . Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2019.
Slamet Kurnia, Titon, Pengantar  Sistem Hukum Indonesia . Bandung : Alumni, 2009.
Suraputra, Sidik. Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya. Depok : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional FH UI, 2004.
Thontowi, Jawahir, Hukum dan Hubungan Internasional , Yogyakarta : UII Press, 2016.
PALAR (Pakuan Law Review)
_____________________, dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer , Jakarta : Refika Aditama, 2006.
Suryokusumo, Sumaryo, Studi Kasus Hukum Internasional ,  Jakarta : Tata Nusa, 2007. Utang Rasyidin, Dedi   Supriadi,   Pengantar   Hukum   Indonesia   dari  Tradisi ke Konstitusi, Bandung : Penerbit CV. Pustaka Setia, cet 1, 2014.
Widagdo, Setyo, Masalah-Maslah Hukum Internasional Publik , Malang : Bayu Media, 2008.

## B. Lainnya
Satya Arinanto, Kumpulan Materi Presentasi Politik Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Sulistyowati,  Irianto    Makalah    :      Pluralisme    Hukum    Sebagai    Suatu    Konsep      Dan Pendekatan  Teoritis  Dalam  Perspektif  Global,  disampaikan  dalam Seminar tentang Pluralisme Hukum Dan tantangannya Bagi Pembentukan Sistem  Hukum  Nasional,  kerjasama  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Dephukham, FH Unhas dan Kanwil Dephukham Sulsel, Makasar, 1-2 Mei 2007.
http://kardomantumangger.blogspot.com/2008/12/sistem-hukum-sosialis-dan sistem hukum.html, diunduh 12 Juli 2024.
http://anggara.org/2006/07/04/pluralisme-hukum-harus-diakui/, diunduh 12 Juli  2024