## RADIO PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI
Asri lasatu Universitas Tadulako Email : asrilasatu@gmail.com

## Abstract
Information  is  a  basic  human  need  in  the  development  of  personality  and  social environment and part of national security. Information has been declared human rights  by  the  United  Nations  Assembly,  and  is  a  constitutional  right  of  every Indonesian  citizen.  Therefore,  the  state  is  obliged  to  guarantee  every  citizen  to obtain good information. To provide information to the public, Local Government Radio  is  an  effective  and  efficient  instrument  because  its  frequency  reaches  to remote  areas.  In  this  connection,  a  study  of  the  existence  of  Local  Government Radio as an instrument of the regional government was carried out in fulfilling the constitutional  rights  of  citizens  to  obtain  information.  The  results  of  the  study concluded that the Regional Government Radio can realize the constitutional rights of  citizens  to  obtain  information  as  long  as  its  implementation  is  based  on  the principle  of  independent,  neutral  and  non-commercial,  and  oriented  to  public services to obtain information.
Keywords:  Local Government Radio, Information, Constitutional  Rights .

## A. Pendahuluan
Setiap orang dalam kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan telah dilekatkan padanya  hak-hak  yang  sifatnya  mutlak  dan  tidak  dapat  dirampas  oleh  orang  lain termasuk  oleh  negara.  Oleh  sebab  itu  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam beberapa  kovenan  telah  mendeklrasikan  perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap Hak-Hak  Asasi  Manusia.  Salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  penting  adalah  hak untuk memberi dan memperoleh informasi. Sebagai wujud pengakuan terhadap hak asasi tersebut, Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  16  Desember  1966, menegaskan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  untuk  menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui lain sesuai dengan pilihannya.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pada  tataran  nasional,  hak  untuk  memperoleh  informasi  telah  ditetapkan sebagai  Hak  Konstitusional  setiap  warga  negara,  sebagaimana  tertuang  Pasal 28FUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa  “setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis saluran  yang tersedia”. Berdasarkan ketentuan tersebut    masyarakat  dapat  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.
Media  penyiaran  merupakan  salah  satu  bentuk  media  massa  selain  media cetak, yang  menyampaikan pesan  melalui teknologi  telekomunikasi  berupa suara (audio) maupun  suara  dan  gambar (audio/visual) 1 .  Teknologi  telekomunikasi diselenggarakan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini ditegaskan dalam konsiderans menimbang huruf  b  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  yang menyebutkan  :  “bahwa  spektrum  frekuensi  radio  merupakan  sumber  daya  alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945”. 2 Spektrum frekuensi radio merupakan kekayaan alam terbatas yang dikuasai oleh  negara.  Mengigat  spektrum  frekuensi  radio  mempunyai  daya  dan  juga ketersediaan  yang  terbatas  jumlahnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat  dalam International  Telecomunication  Union  (ITU) merupakan  badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani bidang telekomunikasi.
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi. Konsekuensinya adalah negara harus menjamin ketersediaan informasi bagi setiap warga negara. Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh negara (pemerintah daerah)    untuk  menyediakan  informasi  ialah  melalui  penyiaran  yang dipancarluaskan menggunakan spektrum frekuensi radio.
1 Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media , Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007, hlm 66.
2 Konsiderans  “Menimbang”  huruf  b,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pengaturan  penyelenggaraan  penyiaran  memiliki  kompleksitas  tersendiri karena  menyangkut  segi  teknis  dan  isi  siaran.  Secara  teknis  penyiaran menggunakan frekuensi radio yang secara internasional sejak berdirinya forum ITU pengaturannya berada dalam ranah telekomunikasi. Dunia penyiaran adalah public sphere atau  dengan  kata  lain  dunia  penyiaran  adalah  ruang  di  mana  publik  bisa menayangkan wacana demokratis dan rasional. Oleh karena itu, kebebasan ruang publik  di  dalam  dunia  penyiaran  perlu  dijamin  oleh  kebijakan  dalam  bentuk peraturan perundang- undangan.
Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali  utama  ranah  penyiaran,  karena  frekuensi  adalah  milik  publik  dan sifatnya terbatas, penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Artinya,  media  penyiaran  harus  menjalankan  fungsi  pelayanan  informasi  publik yang  sehat,  informasi  terdiri  dari  bermacam-  macam  bentuk,  mulai  dari  berita, hiburan,  ilmu  pengetahuan,  dan  lain-lain.  Dasar  dari  fungsi  pelayanan  informasi yang  sehat  seperti  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran, yaitu diversity of content dan diversity of ownership. 3
Prinsip diversity of content dan diversity of ownership adalah prinsip yang diperlukan  dalam  melakukan  kegiatan  penyiaran.  Adapun  maksud  dari  prinsip diversity of content adalah untuk tersedianya informasi yang beragam bagi publik berdasarkan  jenis  dan  isi  program.  Sedangkan  maksud  prinsip diversity  of ownership adalah  untuk  jaminan  bahwa  kepemilikan  media  massa  penyiaran  di Indonesia tidak terpusat atau dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip diversity of content dan prinsip diversity of ownership saling berkaitan, di mana  apabila  prinsip diversity  of  ownership telah  tercapai,  prinsip diversity  of content dapat dicapai dengan mudah.
Perkembangan  tekonologi  komunikasi  dan  informasi  telah  membawa implikasi  terhadap  dunia  penyiaran.  Penyiaran  sebagai  penyalur  informasi  dan pembentuk  pendapat  umum,  perannya  makin  sangat  strategis,  terutama  dalam mengembangkan  alam  demokrasi.  Lembaga  penyiaran  telah  menjadi  salah  satu sarana  berkomunikasi  bagi  masyarakat,  dunia  bisnis,  dan  pemerintah,  serta
3 Indra Maulana, “Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era  Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikaksi”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010., hlm. 27-29
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mengemban  fungsi  sebagai  pendukung  terbentuknya  masyarakat  informasi  dan memperkuat civil  society serta  menjadi  lembaga  yang  efektif  untuk mensosialisasikan berbagai bentuk aktivitas masyarakat.
Menyadari    bahwa  penyiaran  memiliki  pengaruh  terhadap  begitu  banyak aspek dan  memiliki  jangkauan  yang begitu  luas, maka konten siaran harus diatur keberagamannya guna menjaga agar masyarakat dapat memperoleh informasi dari sudut  pandang  berbeda  -  tidak  bersumber  dari  satu  sudut  pandang  saja. Keberagaman  siaran  harus  disertai  dengan  keberagaman  kepemilikian,  karena informasi  media  yang  berasal  dari  pemilik  yang  sama  cenderung  memiliki  sudut pandang  yang  sama.    Penyiaran  penting  diatur,  baik  secara  etik  konten,  tatanan informasi,  infrastruktur,  persaingan  usaha,  sampai  fasilitasi  masyarakat  serta pengembangan sumber daya manusia.
Isu  hukum  dari  uraian  di  atas   adalah  belum  terpenuhinya  hak-hak  warga negara untuk memperoleh informasi secara bebas dan bertanggungjawab. Olehnya, penulis  mengangkat  masalah  “ Apakah  Radio  Pemerintah  Daerah  dapat memenuhi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi .

## B.  Pembahasan
1. Definisi Penyiaran dan Sistem Penyiaran.
Broadcasting dalam  bahasa  Inggris  diartikan  sebagai  pengiriman  program oleh  media  radio  dan  televisi.  Definisi  tentang  penyiaran  lainnya  ada  dalam Konvensi International  Telecomunication  Union (ITU)  yang  menjelaskan  tentang broadcasting service sebagai  berikut: “a radio communication service  which the transmission are intended for direct reception by the general publik. This service may  include  sound  transmissions,  televisions  transmission  or  the  other  types  of transmission.” atau“layanan komunikasi radio transmisi  yang dimaksudkan untuk penerimaan  langsung  oleh  publik  secara  umum.  Layanan  ini  dapat  meliputi transmisi suara, transmisi televisi, atau jenis transmisi lainnya”. 4
Pengertian  penyiaran  secara  normatif  dirumuskan  dalam  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran,  “penyiaran  adalah
4 Denico  Doly,  “Urgensi  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran”, Jurnal, NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 2, November 2013., hlm. 217.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kegiatan  pemancarluasan  siaran  melalui  sarana  pemancaran  dan/atau  sarana transmisi di darat,di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio  melalui  udara,  kabel,  dan/atau  media  lainnya  untuk  dapat  diterima  secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran’. Hal ini  berarti  kegiatan  penyiaran  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  dengan menggunakan alat tertentu yang perantaraanya melalui spektrum frekuensi.
Sedang  sistem  penyiaran  diartikan  sebagai  penyelenggaraan  yang  teratur sehingga prosedur memiliki serangkaian langkah dan klafisikasi sebagai cara untuk mencapai  tujuan.  Sebagai  sebuah  sistem,  penyiaran  memiliki  ciri-ciri  yang merupakan kesatuan holistik dari elemen-elemen yang memiliki hubungan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistempenyiaran merupakan rangkaian penyelenggaraan  penyiaran  yang  teratur  dan  menggambarkan  interaksi  berbagai elemen di dalamnya, seperti tata nilai, institusi, individu, broadcaster, dan program siaran. Sistem penyiaran melingkupi pula prosedur dan klasifikasi yang tersimpul dalam aturan main, seperti undang-undang. 5
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penyiaranmenegaskan  bahwa  “Lembaga penyiaran  adalah  penyelenggara  penyiaran,  baik  lembaga  penyiaran  publik, lembaga  penyiaran  swasta,  lembaga  penyiaran  komunitas  maupun  lembaga penyiaran  berlangganan  yang  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku”. Hal ini berarti  bahwa  lembaga  penyiaran  tunduk  kepada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku termasuk UU Penyiaran.
Prinsip  dasar  penyelenggaraan  penyiaran  melalui  radio  maupun  melalui media  audio  visual  lainnya  adalah  adanya    jaminan  dari  negara  agar  aktivitas penyiaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  penyiaran  berdampakpositif  bagi  warga negara. Olehnya, penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus berpedoman pada prinsip  dasar  penyelenggaran  penyiaran.  Prinsip  penyiaran  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Penyiaranyaitu  adanya  prinsip  keberagaman  kepemilikan (diversity of ownership) dan keberagaman isi (diversity of content) . 6
5 Masduki, Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal , LKIS, Yogyakarta, 2007., hlm. 1 - 4.
6 Prinsip ini dapat dilihat pada “it is about public access to a range of voices an a range of content, irrespective  of pattern  of  demand.  The  definition  of  pluralism  embrace  both  diversity  of ownership (i.e. the existence of a variety of seperate and automous media suppliers) and diversity
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## 2. Karakteristik Spektrum Frekuensi Radio.
Spektrum  Frekuensi  Radio  merupakan  sumber  daya  alam  terbatas,  yang secara  teknis  merupakan  sekumpulan  pita  frekuensi  atau  rentang  frekuensi  yang dapat menghantarkan gelombang elektromagnetik. Penggunaan spektrum frekuensi dimulai  sejak  tahun  1864,  dimana  Maxwell  mendemonstrasikan  eksistensi  dari gelombang  elektromagnetik.  Kemudian  pada  tahun  1887,  percobaan  Maxwell diteruskan oleh Hertz dengan membuat percobaan dengan menghubungkan antara cahaya  dan  listrik.  Dan  pada  tahun  1896,  Marconni  menggunakan  gelombang elektromagnetik  untuk  berkomunikasi  melalui  telegraph.  Dari  situlah,  spektrum frekuensi  radio  telah  mulai  digunakan  untuk  komunikasi  radio  yang  mempunyai rentang antara 3000 Hz - 300 GHz. 7
Spektrum  Frekuensi  Radio,  menurut  David  Roberston  pada  Radio Communication  Commonwealth  Inquiry  Report ,  sebagai  sumber  daya  yang memiliki  karakteristikyang  membuatnya  menjadi  sumber  daya  yang  unik, diantaranya: 8
1. Spektrum    frekuensi    radio    bersifat non-homogen .    Frekuensi    yang berbeda  memiliki  karakteristik berbeda.
2. Spektrum    Frekuensi    Radio    bersifat    terbatas.Untuk    layanan komunikasi,  terdapat  batasan  dari rentang frekuensi yang digunakan.
3. Spektrum    Frekuensi    Radio    bersifat non-depletable .    Spektrum frekuensi  yang  digunakan  tidak tergantung pada waktu, penggunaan hari  ini  tidak  akan  mempengaruhi  ketersediaan  besok  sehingga ketersediaan sumber daya selalu tetap.
4. Spektrum  Frekuensi  Radio  bersifat non-storable .  Spektrum  frekuensi bukan merupakan sumberdaya yang dapat disimpan.
Menurut Roberston, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi karakteristik frekuensi radio, yaitu: 9
of out put (i.e. Varied Media content). Lihat: Gillian Doyle, Media Ownership , Sage Press, 2002, hlm. 5.
7 Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  “Naskah  Akademik Rancangan  Pengembangan  Kelembagaan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika”,  Jakarta, 2018.,  hlm. 25
8 Ibid.
9 Ibid.
1. Propagasi. Propagasi merujuk kepada daya jangkau frekuensi  tersebut.
Pita  frekuensi  yang  lebih  rendah  memiliki  daya  jangkau  yang  lebih tinggi.
2. Bandwidth atau Lebar Pita. Lebar Pita  merujuk ke kemampuan kanal dalam membawa informasi. Semakin lebar bandwidth dapat membawa frekuensi lebih banyak.
3. Interferensi .    Merujuk    ke    kemampuan    penerima  radio  komunikasi untuk memilah  sinyal   yang diharapkan, dan  membuang sinyal  yang tidak diharapkan.
Alokasi frekuensi saat ini, penggunaannya diperuntukan untuk bermacam- macam  layanan  komunikasi  radio  termasuk  komunikasi  perorangan  dan perusahaan,  navigasi  radio,  komunikasi  radio  penerbangan  dan  maritim,  siaran radio, siaran televisi, emergency communication , radio lokasi dan radio amatir. Saat ini  terjadi  kompetisi  permintaan  spektrum  frekuensi  untuk  layanan  yang  bersifat mass  production    seperti    layanan    fixed,  penyiaran    dan    layanan    seluler  yang membuat  kebutuhan  akan  spektrum  frekuensi  menjadi  tinggi  sebagai    media penghantar sehingga pada akhirnya spektrum frekuensi memiliki  nilai ekonomi dan terjadilah komersialisasi sumber daya tersebut.
Menurut  Youssef,  ada  empat  pihak  yang  terkait  dalam  penggunaan frekuensi, yaitu : 10
1. Regulator.  Yaitu,  pihak  yang  menentukan  pihak  yang  berhak menggunakan  spektrum  frekuensi  dan  bagaimana  tata  cara menggunakannya.
2. Penyelenggara.    Yang  merupakan  pihak  yang  mendapat  hak penggunaan spektrum frekuensi untuk menyediakan layanan.
3. Industri.    Merupakan    pihak    yang    memproduksi    perangkat    yang menggunakan    spektrum    frekuensi  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.
4. Pengguna.  Merupakan  pihak  yang  menggunakan  dan  memanfaatkan perangkat terminal.
10 Ibid., hlm. 27 - 28.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Keempat  pihak  tersebut,  saling  berkaitan  satu  sama  lainnya  penggunaan frekuensi. Selain itu, penggunaan spektrum  frekuensi radio  juga  perlu  dilakukan koordinasi    untuk    mencegah  terjadinya  masalah  interferensi  (gangguan).  Dua perangkat komunikasi radio  yang  bekerja pada  frekuensi  yang sama, pada waktu yang sama dan pada lokasi yang sama akan menimbulkan interferensi pada pesawat penerima.  Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah,  yang  mana  menurut  teori  Youssef diatas  berperan  sebagai  regulator,  mempunyai  fungsi  untuk  mengelola  spektrum frekuensi  sebagai  sumber  daya  terbatas  yang    memiliki    nilai    strategis  dan ekonomis,  agar  dapat  termanfaatkan  sebagaimana    mestinya    bagi  kesejahteraan masyarakat.

## 3. Hukum Penyiaran.
Hukum  Penyiaran  merupakan  bagian  kecil (genre) dari  Hukum Telekomunikasi (genus) . 11 Hukum  Telekomunikasi  merupakan  primat  hukum khusus  atau lex  specialis yang  mengkaji  dan  mengatur  hal-hal  yang  berkenaan dengan  telekomunikasi.  Hukum  Telekomunikasi  sendiri  bersandar  kepada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional dan kebiasaan internasional (international costumary law) . Setelah ditetapkannya International Telecomunication  Union (ITU)  sebagai  organ  khusus  Persatuan  Bangsa-Bangsa (PBB)  yang  mengatur  masalah  telekomunikasi,  peraturan-peraturan  internasional seperti  konvensi,  konstitusi,  dan  resolusi  ITU  menjadi  pedoman  utama  dalam pembentukan aturan nasional. Salah satu alasan mendasar adanya ketertautan  ini adalah sifat dan karakteristik teleokomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel (wireless telecomunication) yang memanfaatkan gelombang radio (elektromagnetik) sebagai  sarana  penghantar.  Sifat  dan  karakteristik  tersebut memungkinkan  sulitnya  membedakan  pengaturan  secara  teknis  oleh  masing- masing negara.
Untuk  mengkaji  penyiaran,  terdapat  4  (empat)  substansi  hukum  yang berbeda, tetapi saling bertautan satu sama lainnya. yaitu: 12
12 Judhariksawan, Hukum Penyiaran , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010., hal. 6-7.
1. Aspek teknikal atau aspek teknologi, dalam dunia penyiaran, lembaga penyiaran  menggunakan  spektrum  frekuensi  dan  juga  sistem digitalisasi penyiaran.
2. Aspek hukum perizinan penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Penyiarandan peraturan pelaksana lainnya.
3. Aspek hukum program siaran yang meliputi aturan tentang boleh dan tidak  boleh  suatu  program  siaran  disiarkan,  strandar  program  dan  isi siaran,  serta  aturan  hukum  lain  yang  harus  dipatuhi  oleh  praktisi penyiaran.
4. Aspek hukum pidana, dimana ketentuan-ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang  Penyiaranterdapat  ketentuan  pidana  yang  dikenakan kepada pelanggar praktik penyiaran.

## 4. Hak Atas Informasi dan Peran Media Radio.
Hak atas informasi (right to information) atau hak untuk tahu (right to know) sebagai hak yang otonom dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 59 (1), 14 Desember 1946: Freedom of information is a fundamental human rights and is the touchstones of all the freedoms to  which the United Nations is consecrated. 13
Namun  hingga  November  1989  hanya  13  negara  yang  memiliki  hukum  nasional dan  memberikan  jaminan  kepada  warganya  untuk  mengakses  informasi  yang dimiliki badan-badan pemerintah. Negara tersebut adalah Sweden 1766, Colombia 1888,  Finland  1951,  USA  1966,  Denmark  1970,  Norway  1970,  France  1978, Netherlands 1978, Australia 1982, Canada 1982, New Zealand 1982, Greece 1986, and Austria 1987. 14
Hak  untuk  mengakses  informasi  dalam  perkembangannya  telah  menjadi tolok ukur demokrasi di suatu negara. Pada tahun 2008, terdata sekitar 65 negara di dunia  yang  telah  memiliki  undang-undang  yang  menetapkan  mekanisme  bagi
13 Kontras  dan  Yayasan  Tifa, Panduan  Mengenal  Hak  Atas  Informasi  Publik  dan Pemolisian , Jakarta,  2011, hlm. 15.
14 Sandra Coliver, The Right to Information and the Increasing Scope of Bodies Covered by National Laws Since 1989, tanpa tahun dalam www.right2info.org.

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
publik meminta dan menerima informasi yang dimiliki pemerintah. 15 Data terbaru yang dirilis Open Society Justice Initiative pada 25 September 2013, menunjukkan perkembangan  yang  sangat  signifikan,  di  mana  sekitar  95  negara  telah  memiliki hukum  nasional  mengenai  akses  terhadap  informasi. 16 Beberapa  negara  bahkan menempatkan  dan  menjamin  hak  atas  informasi  secara  eksplisit  dalam konstitusinya.
Jaminan hak atas informasi di Indonesia termaktub dalam Konstitusi pasca amandemen kedua Tahun 2000. Pasal 28F UUD NRI 1945 menyatakan:  “Setiap orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia”.  Amanat  konstitusi  ini kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  dan  detail  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan  pada tanggal 30 April 2008 dan baru efektif berlaku dua tahun setelah diundangkan.
Penempatan  informasi  sebagai  kebutuhan    pokok  setiap  orang  untuk mengembangkan  kepribadian  dan  lingkungan  sosialnya  serta  merupakan  bagian penting bagi ketahanan nasional merupakan Philosofi utama pembentukan undang- undang tersebut.  Disamping itu, deklarasi terhadap informasi sebagai bagian dari Hak  Asasi  Manusia  merupakan  ciri  negara  demokratis  yang  menjunjung  tinggi kedaulatan  rakyat  guna  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik. Keterbukaan  informasi  publik  merupakan  sarana  dalam  mengoptimalkan pengawasan  publik  terhadap  penyelenggaraan  negara.  Olehnya,  pengelolaan informasi  termasuk  penyediaan  sarana  atau  media  informasi  harus  dilaksanakan secara profesional  guna mengembangkan masyarakat informasi.
Perkembangan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  telah  melahirkan masyarakat  informasi  yang  makin  besar  tuntutannya  akan  hak  untuk  mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok
15 Helen Darbishire dan Thomas Carson, Transparency & Silence: Sebuah Survei Undang- Undang  Akses  Informasi  dan  Prakteknya  di  14  Negara ,  (alih  bahasa  Marianus  Kleden  dan Mohammad Hamid), Yayasan Tifa dan Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2008,  hlm. xxi.
16 List of  countries  with  acces  to  information  provisions  in their  national/federal laws  or actional  decree,  and  after  adoption  and  significant  amandements  as  of  September  2013 dalam www.justiceinitiative .org dan www.right2info.org , diakses ada Jumat, 28 Maret 2019.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bagi  masyarakat  dan  telah  menjadi  komoditas  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Perkembangan  teknologi  komunikasi dan  informasi  tersebut  telah  membawa  implikasi  terhadap  dunia  penyiaran, termasuk  penyiaran  di  Indonesia  hingga  ke  daerah.  Penyiaran  sebagai  penyalur informasi  dan  pendapat  umum,  perannya  makin  strategis  terutama  dalam mengembangkan  alam  demokrasi.  Penyiaran  telah  menjadi  salah  satu  sarana berkomunikasi  bagi  masyarakat,  lembaga  penyiaran,  dunia  bisnis,  dan pemerintah. 17 Realitas inilah yang mengilhami diperlukannya pengaturan penyiaran dalam  suatu  undang-undang.  Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya  ternyata masih  dibutuhkan  aturan-aturan  hukum  di  bawah  undang-undang  yang  bersifat lebih teknis dan operasional.  Termasuk pengaturan dalam peraturan daerah untuk mengakomodasi  keragaman  masalah  yang  timbul  di  daerah  sebagai  implikasi perkembangan dunia penyiaran dengan segala peluang dan dampak ikutannya.
Kebebasan  informasi  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  hidup  manusia. Jika informasi yang diterima seseorang kurang berkualitas maka pengetahuan yang dimilikinya juga kurang berkualitas. Sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan yang  tinggi  dan  berkualitas,  merupakan  cerminan  bahwa  informasi  yang diterimanya  memiliki  kualitas  dan  bobot  yang  tinggi  pula.  Salah  satu  yang mempengaruhi  kualitas  informasi  adalah  sumber (source) informasi  itu  sendiri, yakni  media  massa.  Peran  media  massa,  khususnya  radio  makin  penting  sebagai sumber informasi yang utama bagi masyarakat, terutama yang ada di pelosok yang notabene belum terjangkau  oleh sarana informasi lainnya seperti televisi, layanan telepon, media cetak dan media-media lainnya.

## 1.  Radio  Pemerintah  Daerah  sebagai  Intrumen  Pemenuhan  Hak Konstitusional Warga Negara
Konsepsi  baru  mengenai  pembagian  urusan  dalam  sistem  pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimunculkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan.  Berdasarkan
17 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
klasifikasi  urusan  pemerintahan  yang  diatur  dalam  Pasal  9,  urusan  pemerintahan terdiri  atas  urusan  pemerintahan  absolut,  urusan  pemerintahan  konkuren,  dan urusan pemerintahan umum.
Komunikasi dan informasi merupakan urusan pemerintahan  konkuren yang dibagi  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan  pemerintah kabupaten/kota.  Pada  tataran  pemerintahan  daerah,  komunikasi  dan  informatika merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditegaskan  pada  Pasal  12  ayat  (2)  huruf  j.  Untuk  melaksanakan  urusan  wajib tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diserahi 2 (dua) sub urusan yaitu sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik dan sub urusan Aplikasi Informatika. Setiap sub urusan tersebut, dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan daerah. 18
Berdasarkan ketentuan tersebut, urusan komunikasi dan informasi termasuk penyelenggaraan penyiaran lokal melalui Radio Pemerintah Daerah masih relevan dan tidak bertentangan dengan hakekat otonomi daerah yang terkandung dalam UU No.  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dengan  demikian,  peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebelum Tahun 2014 dan mengatur mengenai penyiaran  lokal  dan  pembentukan  Radio  Pemerintah  masih  tetap  berlaku  dan menjadi  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam  pembentukan  peraturan  daerah tentang Radio Pemerintah daerah.
Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah harus membuka akses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan  daerah,  mulai  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pada  tahap pengawasan.    Pemerintah  daerah  tidak  boleh  alergi  dan  arogan terhadap  kritikan dan  sumbang  saran  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah,  karena  hal tersebut merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam  pembangunan  daerah.    Namun,  partisipasi  masyarakat  hanya  dapat terlaksana  apabila  ada  keterbukaan  (transparansi)  dari  pemerintah  daerah. Tranparansi  tersebut  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  sosialisasi  atau  pemaparan rencana  pembangunan  termasuk  rencana  kebijakan  atau  regulasi  yang  akan
18 Lampiran  UU  No.  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintahan  Daerah  tentang  Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkurenhuruf F.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah..  Tujuannya  adalah  untuk  mendapat  masukan konstruktif dari masyarakat.
Peningkatan  partisipasi  masyarakat  merupakan  unsur  terpenting  dalam mewujudkan  pemerintahan/pemerintahan  daerah  yang  bersih  dan  berwibawa. Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  kebijakan  publik  mutlak  dilakukan  dan difasilitasi oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik telah dijamin oleh  prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Masyarakat mempunyai hak atas  informasi,  hak  untuk  menyampaikan  usulan,  dan  hak  untuk  menyampaikan kritik terhadap  berbagai kebijakan pemerintah. 19
Untuk  memenuhi  pemerintahan  daerah  yang  akuntabel,  partisipatif  dan transparan,  maka  Radio  Pemerintah  Daerah  harus  menjadi  garda  terdepat  dalam menerima dan menyebar luaskan informasi terkait dengan program pembangunan daerah    dan  program    penyusunan  kebijakan  pemerintah  daerah.  Dalam  konteks penyiaran,  desentralisasi  menguntungkan  bagi  sumber  daya  pengelola  dan masyarakat lokal. Desentralisasi merupakan peluang terbukanya kesempatan lebih besar  untuk  menggunakan  sumber  daya  manusia  di  daerah  dan  meningkatkan profesionalitas  pengelola  penyiaran  daerah.  Bagi  masyarakat  lokal,  karena bersumber  dan  diproduksi  oleh  sumber  daya  setempat  maka  informasi  yang diterima  akan  lebih  kontekstual.  Desentralisasi  penyiaran  disusun  dalam  sistem penyiaran  nasional,  sehingga  lembaga  penyiaran  yang  bersiaran  nasional  harus membentuk pola jaringan yang tetap mempertahankan lokalitas di masing-masing daerah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran yang menyatakan dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan  yang  adil  dan  terpadu  yang  dikembangkan  dengan  membentuk  stasiun jaringan  dan  stasiun  lokal.  Pola  jaringan  yang  adil  dan  terpadu  merupakan pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.
Pengaturan  tentang  lembaga  penyiaran  lokal  dalam  Undang-Undang Penyiaranantara  lain  terdapat  dalam  pengaturan  tentang  Stasiun  Penyiaran  dan Wilayah  Penyiaran  khususnya  Pasal  31  yang  menyatakan  bahwa:  “Lembaga
19 Rahmat  Bakri,    Disertasi,  keterbukaan  informasi  pemerintah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Hasanussin Makassar, 2015, hal.55.
penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri dari atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.”
Konsep  lembaga  penyiaran  lokal  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang Penyiaranterbagi atas 2 (dua) ranah yaitu lembaga penyiaran lokal yang merupakan lembaga  penyiaran  swasta  dan  lembaga  penyiaran  lokal  sebagai  sebuah  lembaga penyiaran  publik.Konsep  lembaga  penyiaran  lokal  sebagai  lembaga  penyiaran swasta  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (3)  “Pengaturan  jumlah  dan  cakupan  wilayah siaran  lokal,  regional  dan  nasional,  baik  untuk  jasa  penyiaran  radio  maupun  jasa penyiaran  televisi,  disusun  oleh  KPI  bersama  Pemerintah.”Sementara  konsep lembaga penyiaran lokal sebagai lembaga penyiaran publik diatur dalam Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan: “Di daerah provinsi, kabupaten atau kota dapat didirikan lembaga penyiaran publik lokal.”
Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal  sebagaiman  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Penyiaran,  selanjutnya  diatur  dalam  Peraturan    Pemerintah    Nomor  11 Tahun  2005 tentang  Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa  “Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran  yangberbentuk  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  pemerintah daerah,menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi,bersifat independen,  netral,  tidak  komersial,  dan  berfungsi  memberikanlayanan  untuk kepentingan  masyarakat  yang  siarannya  berjaringandengan  Radio  Republik Indonesia  (RRI)  untuk  radio  dan  TelevisiRepublik  Indonesia  (TVRI)  untuk televisi”.
Berdasarkan  defenisi  tersebut,  pemerintah  daerah  dapat  mendirikan lembaga penyiaran yang berbadan hukum dalam bentuk Radio Pemerintah Daerah. Tujuan pembentukan Radio Pemerintah Daerah sama dengan tujuan pendirian RRI dan  TVRI,  yaitu  menyajikanprogram  siaran  yang  mendorong  terwujudnya  sikap mental  masyarakatyang  beriman  dan  bertakwa,  cerdas,  memperkukuh  integrasi nasional  dalam  rangka  membangun  masyarakat  mandiri,  demokratis,  adil  dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
Selain  itu,  Radio  Pemerintah  Daerah  berfungsi  sebagai  media  informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa,  dengan  senantiasa  berorientasi  kepada  kepentingan  seluruh  lapisan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
masyarakat.    Dalam  menjalankan  fungsi  pelayanannya  untuk  kepentingan masyarakat  melibatkan  partisipasi  publik  berupa  keikutsertaan  di  dalam  siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut, penyelenggaraan penyiaran Radio Pemerintah Daerah, harus bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Independensi dan netralitas siaran Radio Pemerintah Daerah  harus dikedepankan demi terwujudnya kemandirian dalam menyajikan berita atau informasi serta tidak berpihak  kepada  salah  satu  pihak,  termasuk  pihak  pemerintah  daerah.  Informasi yang  disiarkan  harus  benar-benar  berimbang    yang  dikelolah  secara  baik  dan profesional,  baik  dalam  proses  penerimaan    informasi  maupun  pada  tataran menyebarluaskan informasi. Pengelolah Radio Pemerintah Daerah harus berpegang teguh  pada  kaidah-kaidah  jurnalistik  dan    peraturan  perundang-undangan  terkait, sehingga  eksistensi  Radio  Pemerintah  Daerah  dapat  menghasilkan  masyarakat informasi.
Aspek  lain  dalam  pengelolaan  Radio  Pemerintah  Daerah  adalah  harus berorientasi    pada  pelayanan  masyarakat.  Radio  Pemerintah  Daerah  tidak  boleh komersial  ( profit  oriented) tetapi  merupakan  lembaga non  profit atau social oriented. Dengan  sifat  tersebut,  keberadaan  Radio  Pemerintah  Daerah  ditengah- tengah masyarakat dapat menerima dan menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam  rangka  mengembangkan  kepribadian  dan lingkungan sosial sekaligus sebagai pengejawantahan terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara.
Singkatnya,  Radio  Pemerintah  Daerahtidak  semata-mata  memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai media  pemerintah,  melainkan  berfungsi  memberikan  layanan  untuk  kepentingan masyarakat.  Keberadaan  Radio Pemerintah Daerahdimaksudkan  untuk  membuka ruang publik (public sphere) dengan memberikan hak  memperoleh  informasi yang benar (right to know) , dan menyampaikan  pendapat  atau  aspirasi (right to express) bagi    masyarakat,  sehingga    masyarakat    sebagai    warga    negara    dan    subyek

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
penyiaran    yang    pada    gilirannya    dapat  berpartisipasi  aktif  dalam  bidang penyiaran. 20
Hal  ini  sejalan  dengan    perkembangan  demokrasi,  keterbukaan  informasi publik,  dan  kemajuan  teknologi  serta  dinamika  masyarakat.  Keberadaan  Radio Pemerintah  Daerahdiperlukan    untuk    memberikan    keseimbangan    dalam memperoleh  informasi,  pendidikan,  kebudayaan,  dan  hiburan  yang  sehat  pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial. 21
Penjelasan  PP  No.  11  Tahun  2005  Tentang  Lembaga  Penyiaran  Publik disebutkan bahwa lembaga penyiaran publik (termasuk Radio Pemerintah Daerah) memiliki prinsip:
1) Siarannya  harus  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  di  seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (general  geographical availability).
2) Siarannya  harus  mencerminkan  keragaman  yang    merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
3) Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional.
4) Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.
Eric  Barendt  mengelaborasi  ciri  media  penyiaran  publik (public  service broadcasting) sebagai media yang: 22
1) Tersedia ( available) secara general - geografis.
2) Memiliki concern terhadap identitas dan kultur nasional.
3) Bersifat    independen,    baik    dari    kepentingan    negara    maupun kepentingan komersial.
4) Memiliki imparsialitas program.
5) Memiliki ragam varietas program, dan
6) Pembiayaannya dibebankan kepada pengguna.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hendaknya Radio Pemerintah Daerahharus  berorientasi    pada    kebutuhan    masyarakat    dengan    cara
20 Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran , LkiS,  Yogyakarta, 2004.
21 Masduki, Radio Siaran dan Demokratisasi , Jendela, Yogjakarta, 2003.
22 Ashadi  Siregar.  Pertimbangan  Bagi  Kehadiran  Lembaga  Media  Penyiaran  Publik. http://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/pertimbangan-kehadiran-penyiaran-publik.pdf diakses tanggal 28 Maret 2019.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
memperlakukan  masyarakat (publik) sebagai warga negara yang  wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek sebuah industri media penyiaran semata. Sendjaja menguraikan bahwa media penyiaran publik memiliki fungsi yang cukup signifikan, diantaranya adalah: 23
1) Pengawas  sosial (social  surveillance) ,  yaitu  merujuk  pada  upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa  yang  terjadi  di  dalam  dan  di  luar  lingkungan  sosial  dengan tujuan control sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2) Korelasi  sosial (social  correlation) ,  merujuk  pada  upaya  pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok  sosial  lainnya  atau  antara  satu  pandangan  dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus.
3) Sosialisasi (socialization) ,  merujuk  pada  upaya  pewarisan  nilai-nilai Dari  satu  generasi  ke  generasi  lainnya,  atau  dari  satu  kelompok  ke kelompok lainnya.
Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik di banyak negara dipercaya mampu menumbuhkan democratic  culture .  Hal  ini  dapat  diwujudkan  jika  Lembaga Penyiaran  Publik  seperti    halnya    RRI,    TVRI    dan    Radio  Pemerintah Daerahmampu  berperan    sebagai    ruang    publik    bagi    masyarakat    untuk  dapat berekpresi, dan menyampaikan pendapatnya.

## C. KESIMPULAN
Keberadaan    Lembaga  penyiaran  Publik  Lokal  Radio  Pemerintah  Daerah dapat  mewujudkan  hak-hak  konstitusional      warga  negara  untuk  memperoleh informasi  yang  baik  sepanjang  penyelenggaraannya  didasarkan    pada  prinsip independen, netral dan tidak komersial. Selain itu Radio Pemerintah Daerah harus berorientasi pada  pelayanan  kebutuhan  masyarakat  dengan  cara  memperlakukan masyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi yang baik dan benar,  bukan sebagai objek perkembangan industri media penyiaran.
23 Muhamad Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 79.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ari R Maricar, Paradigma Radio Siaran Era Indonesia Baru, PRSSNI Jawa Timur, Surabaya, 2015.
Gillian Doyle, Media Ownership , Sage Press, 2002.
Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media , Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007.
Helen  Darbishire  dan  Thomas  Carson, Transparency  &  Silence:  Sebuah  Survei Undang-Undang  Akses  Informasi  dan  Prakteknya  di  14  Negara ,  (alih bahasa Marianus Kleden dan Mohammad Hamid), Yayasan Tifa dan Pusat Data dan Analisa Tempo, Jakarta, 2008.
Indra  Maulana,  “Pendekatan  Pengaturan  Pada  Sektor  Penyiaran  Menuju  Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikaksi”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010.
Judhariksawan, Pengantar  Hukum  Telekomunikasi, PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005.
-------------------, Hukum Penyiaran , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
-------------------, Hukum Penyiaran, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Kontras  dan  Yayasan  Tifa, Panduan  Mengenal  Hak  Atas  Informasi  Publik  dan Pemolisian , Jakarta,  2011.
Masduki, Radio Siaran dan Demokratisasi , Jendela, Yogjakarta, 2003.
-------------------, Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal , LKIS, Yogyakarta, 2007.
Muhamad Mufid, Komunikasi dan Regulasi Penyiaran, Kencana, Jakarta, 2010.
Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran , LkiS,  Yogyakarta, 2004.

## B. Artikel/jurnal
Ashadi    Siregar.    Pertimbangan    Bagi    Kehadiran    Lembaga    Media    Penyiaran
Publik. http://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/pertimbangan- kehadiran-penyiaran-publik.pdf diakses tanggal 28 Maret 2019.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  “Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran” Komisi I DPR RI, Jakarta, 2017.
Denico Doly, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, Jurnal, NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 2, November 2013. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan  Pengembangan  Kelembagaan  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika”, Jakarta, 2018.
Rahmat Bakri, Disertasi, keterbukaan informasi pemerintah dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  Program  Doktoral  Fakultas  Hukum Universitas Hasanussin Makassar, 2015
Sandra  Coliver, The  Right  to  Information  and  the  Increasing  Scope  of  Bodies Covered  by  National  Laws  Since  1989, tanpa  tahun  dalam www.right2info.org . 28 Maret 2019.
www.justiceinitiative .org  dan www.right2info.org ,  diakses  ada  Jumat,  28  Maret 2019.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2000  tentang  Penyelenggaraan Telekomunikasi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000 Nomor  107,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3980);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2000  tentang  Penggunaan  Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang  Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486).