History: Re ce ived : 25 Fe bruari 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 23 Oktobe r 2023 Publishe d: 31 Oktobe r 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 264 - 278 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3762

## EFEKTIFITAS PENGUNAAN LINTASAN JALUR LAUT MELALUI PUBLIC SERVICE OBLIGATION KEPADA PELAYARAN PT.PELNI (Persero)
Agung  Kwartama 1) , Sumiyatiningsih 2) , Didik  Indriawan 3)
Program Studi  Ketatalaksanaan  Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan  Akademi  Maritim Nasional  Jaya, Jakarta, Indonesia 1,2)
Program Studi  Nautika  Akademi  Maritim  Nasional  Jaya, Jakarta, Indonesia 3) Corresponding Author : agungkwartama1977@gmail.com 1) , meningningsih3169@gmail.com 2) , didiknindriawan09@gmail.com 3)

## Abstrak
Perusahaan  BUMN  PELNI  dirasakan  tidak  tepat  guna  dan  kurang  efektif  karena  seringkali  PSO  yang diterima belum habis digunakan untuk meningkatkan pelayanan angkutan penumpang melainkan untuk tujuan  pelayanan  lainnya.  Kesenjangan  sarana/prasarana  tersebut  pasca  krisis  dirasakan  semakin menghawatirkan.  Didalam  pemenuhan  Pelayanan  Umum  (Public  Service  Obligation/PSO)  dalam melaksanakan  pemenuhan  sarana/prasarana,  diperuntukan  daerah  terpencil  yang  tidak  cepat menghasilkan,    yang  operatornya mengalami kerugian, menjadi hal perlu ing untuk diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2008 “pelayaran adalah satu kesatuan system  yg  terdiri  atas  angkutan  di  perairan,  kepelabuhanan,  keselamatan  dan  keamanan,  serta perlindungan  di  lingkungkan  maritim.”  System  pengangkutan  yang  memberikan  pengambilan keputusan pelanggan dalam melakukan perjalanan jauh. Secara masing-masing konsumen yang berbeda kemungkinan  akan  memilih  merek  service  yang  beda,  yang  dapat  mengambarkan  dalam  hal  beda karakteristik  sosial  dan  ekonomi.  Dimana  dilakukan  hal  merek  pelayanan  untuk  jasa  pengangkutan. Analisa mengenai Efektifitas jalur lintasan pelayaran melalui pelayanan umum pada PT PELNI  (persero).
Keyword : Efektivitas,  Sarana/prasarana, system transportasi, public  services

## Abstract
It  is  felt  that  the  state-owned  company  PELNI  is  inappropriate  and  less  effective  because  often  the  PSO  received  has not  been  used  to  improve  passenger  transportation  services  but  rather  for  other  service  purposes.  The  gap  in facilities/infrastructure  after  the  crisis  is  increasingly  worrying.  In  fulfilling  Public  Service  Obligation  (PSO)  in carrying  out  the  fulfillment  of  facilities/infrastructure,  the  use  of  remote  areas  that  do  not  produce  quickly,  whose operators  experience  losses,  is  something  that  policy  makers  need  to  pay  attention  to.  In  accordance  with  Law  no.  17 of  2008  "shipping  is  a  unified  system  consisting  of  transportation  in  waters,  ports,  safety  and  security,  as  well  as protection  in  the  maritime  environment."  A  transportation  system  that  provides  customer  decision  making  when traveling  long  distances.  Each  different  consumer  is  likely  to  choose  a  different  service  brand,  which  can  reflect different  social  and  economic  characteristics.  Where  the  service  branding  for  transportation  services  is  carried  out. Analysis  of the effectiveness  of shipping  routes  through public  services  at PT PELNI  (Persero).
Keywords:  Effectiveness,  facilities/infrastructure,  transportation  system,  public  services

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Menjadi  tujuan  akhir  dalam  pengembangan  perekonomian  negara  adalah mengutamakan  kwalitas  kehidupan    rakyat  (Hasan  &  Azis,  2018).  Dalam  peningkatan kualitas  rakyat  hanya  akan  didapat  apabila  kondisi  atas  berbagai  kebutuhan  dasar Masyarakat    dipenuhi  dan  keinginan  masyarakat  pemenuhan    bahan  pokok  kehidupan terus  naik  setiap  waktu.  Peningkatan  perbaikan  dalam  sarana  /  prasarana  merupakan tujuan  pemerintah  merupakan  satu  program    menciptakan    perbaikan  kesejaheraan yang  diharapkan.  Besaran  PSO  yang  diterima  PT.  PELNI  perlu  melakukan  suatu kegiatan  yang  akan  mengevaluasi  efektivitas  jalur  pelayaran  kapal  penerima  PSO dalam  mendorong  perkembangan  ekonomi  wilayah-wilayah  yang  dilaluinya.  Maka penulis  tertarik  menjadikan  objek  penelitian  dengan  topik  :  Pencapaian  ini  adalah  skala prioritas  Pembangunan  yang  selalu  diminta  oleh  Masyarakat  dalam  setiap  proses pemerintahan.  PELNI  dirasakan  tidak  tepat  guna  dan  kurang  efektif  karena  seringkali PSO  yang  diterima  belum  habis  digunakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  angkutan penumpang  melainkan  untuk  tujuan  pelayanan  lainnya.  Kesenjangan  sarana/prasarana tersebut  pasca  krisis  dirasakan  semakin  menghawatirkan.  Oleh  sebab  itu  keuatamaan dalam  Pelayanan  Umum  (Public  Service  Obligation/PSO)  untuk    keberadaan sarana/prasarana,  bagi  di  suatu  tempat  tertinggal  di  area  yang  tidak  cepat menguntungkan,  serta  di  area  yang  operatornya  belum  untung,  untuk  prioritas diperhatikan  oleh  pembuat  kebijakan.  Transportasi  laut  sangat  penting  untuk pertumbuhan  ekonomi  negara  kepulauan.  Namun,  subsektor  transportasi  laut menghadapi  masalah  PSO  yang  signifikan.  Setiap  tahun,  ditjen  Hubla  "On  Top" menerima  kompensasi  dari  pemerintah  melalui  APBN  untuk  pembiayaan  pengadaan pelayanan  masyarakat  angkutan  laut  penumpang  kelas  ekonomi.  Kompensasi  ini dihitung  berasal  perbedaan  antara  tarif  pemerintah  dan  biaya  pokok  penjualan. Perbedaan  yang  jauh  dalam    sarana/prasarana  perlu  segera  diperbaiki  karena ketersediaan  sarana/prasarana  menentukan  daya  saing  dan  keberhasilan  dalam memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  bukan  hanya  dari  segi  jangkauan  dan  kapasitas, tetapi  juga  dari  segi  keamanan  dan  layanan  yang  diberikan.  Oleh  karena itu, diperlukan diskusi  menyeluruh  tentang  hubungan  antara  peningkatan  pelayanan  kapal penumpang  dan  pemberian  PSO  kepada  PT.  PELNI  untuk  mengetahui  kekuatan hubungan  tersebut  dan  untuk  membantu  para  pembuat  kebijkan  dalam  industri transportasi  membuat  keputusan  untuk  mengembalikan  penggunaan  PSO  ke  tujuan utamanya,  yaitu  meningkatkan  pelayanan  kapal  penumpang,  terutama  di  daerah terpencil  dan  di  daerah  yang  tidak  memiliki  hasil  yang  baik.  Untuk  mengetahui efektifitas  jalur  pelayaran  melalui  PSO  kepada  PT.  PELNI  perlu  dilakukan  suatu
kegiatan  yang  akan  mengevaluasi  efektifitas  jalur  pelayaran  kapal  penerima  PSO  dalam mendorong  perkembangan  ekonomi  wilayah-wilayah

## B. Identifikasi Masalah
Dalam penelitian  ini  dapat mendefinisikan  masalah  sebagai  berikut  :
1. Besaran  PSO  yang  di  terima  PT  Pelayaran  Nasional  Indonesia  dirasakan  tidak tepat  guna dan kurang efektif.
2. Efektivitas  dan  efisiensi  proses  PSO  di  transportasi  kapal  penumpang  menurut dengan  status  ekonomi  belum  terlihat.
3. Proses  PSO  di  transportasi  kapal  penumpang  status  ekonomi  tersebut  masih belum  sesuai  dengan  tujuan awal  pemberian  PSO.

## C. PERUMUSAN MASALAH
PT.  PELINI  menghadapi  berbagai  masalah  internal  maupun  eksternal.  Dalam  hal  ini merupakan  bagian  penting  bagi  perusahaan  dalam  mengembangkan  pelayanan  dan untuk  meraih  keuntungan.  Sehingga permasalahan  dapat dirumuskan  sebagai  berikut  :
1. Bagaimana  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  PSO  di  bidang  angkutan  kapal penumpang  kelas  ekonomi?
2. Seberapa  besar PSO yang di terima  PT Pelayaran Nasional  Indonesia?
Pengertian  efektivitas  menurut  Schemerhon  John  R.  Jr.  OS)  disebut  efektif  ”.  Suatu usaha  atau  kegiatan  dapat  dikatakan  efektif  apabila    mencapai  tujuannya.  Artinya, slogan  tersebut  merupakan  salah  satu  tujuan  yang  dilakukan  tindakann  untuk mendapatkan    hal  tersebut.  Efektivitas  merupakan  satu  aktivitas  untuk  suatu  tujuan yang  telah  diputuskan    sebelumnya.  Sehingga  menurut  Fielding  et.  Prestasi  adalah ketika  suatu  organisasi/perusahaan  melalui  proses  pencapaian  keberhasilan  dalam melaksanakan  program  dan  kegiatan  sesuai  kewenangan,  tugas  dan  fungsi  instansi tersebut.  Dari  penjelasan  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  sesuatu  dapat  dikatakan efektif  apabila  sesuai  dengan  keinginan  kita.  Kemudian  efisiensi  menurut  McLeod  yang dikutip    Azhar  Susanto  dalam  bukunya  Manajemen  mengatakan:  “Efisiensi  artinya informasi  harus  relevan  dengan  kebutuhan  pengguna  untuk  mendukung    proses  bisnis, termasuk    disajikan  tepat  waktu  agar  dapat  dipahami,  selaras  dengan  format sebelumnya,  isi  sesuai    kebutuhan  saat  ini  dan  memadai.  ."  atau  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kebutuhan”  (Mc  Leod  dalam  Susanto,  2007:41)  Menurut  Prasetyo  Budi Saksono  (1984),  “efektivitas  adalah  derajat  kesesuaian  antara  hasil  yang  diperoleh dengan  hasil  yang  diharapkan  dari  usulan  tertentu”.  Efektivitas  adalah  capaian  untuk gambaran  berapa  jauh  target  yang  dapat  dicapai.  H.  Sadili  Samsudin,  M.M.,  M.Pd dalam  buku  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  “Cetakan  Ketiga,  September  2010”, Efektivitas  merupakan  gambaran  pemilihan  metode  dan  peralatan  yang  digunakan secara  tepat  guna  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  secara  memuaskan  hasil.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  yang  dimaksud  dengan  “transportasi laut  adalah  suatu  kesatuan  sistem  yang  meliputi  pengangkutan  di  wilayah  laut, pelabuhan,  keselamatan,  keamanan,  dan    perlindungan  lingkungan  laut”.  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  mengelola  PSO  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang transportasi  dan  komunikasi,  seperti  PT  Kereta  Api  (Persero)  yang  menyediakan  jasa angkutan  jalan  kelas  ekonomi,  PT  Pos  Indonesia  (Persero)  yang  menyediakan  jasa angkutan  jalan  raya.  Cabang  kota  dan  terpencil.  ,  PT  Pelayaran  Nasional  Indonesia (Persero)  untuk    jasa  angkutan  laut  kelas  ekonomi  dan  PT  TVRI  (Persero)  antara  lain untuk  penyiaran  acara-acara  publik.  Ada  perbedaan  pengertian  antara  PSO  dan subsidi.  Setiap  tahun  pemerintah  bertanggung  jawab  beban  biaya  yang  cenderung bertambah.  Walaupun  PSO  adalah  cara  untuk    subsidi  tetapi  perbedaan  baik pengertian maupun  tata  cara  dan  kepada  siapa  PSO  diberikan.  Kebanyakan  masyarakat  hanya mengenal  kata  subsidi.  Dalam  mengurangi  biaya  masyarakat,  pemerintah  menerbitkan kebijakan  subsidi.  Dalam  hal  subsidi  kewajiban  pelayanan  publik  berdasarkan  UU BUMN  baru  diberikan  sejak  tahun  2004.  Subsidi  merupakan  biaya  yang  harus ditanggung  pemerintah  akibat  adanya  selisih/perbedaan  harga  pasar  dengan  harga suatu  produk/jasa  tertentu.  pelayanan  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi kebutuhan.  kelas  ekonomi  menengah  ke  menengah.  PSO  merupakan  sumber  keuangan yang  harus  ditanggung  Negara  karena  adanya  perbedaan/perbedaan  harga  pokok penjualan  yang  dilakukan  oleh  BUMN/swasta,  biaya  ini  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  harga  pokok  produk/jasa  tertentu.  Produk/jasa  tersebut  masih  eksis  dan  dapat diakses  oleh  sebagian  besar  masyarakat (publik).
a. Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara  Pasal 66  ayat  1.  PSO  adalah  dana  yang  harus  ditanggung  oleh  pemerintah  disebabkan disparitas/perbedaan  biaya  pokok  penjualan  BUMN/swasta  dengan  biaya  atas produk/jasa  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  agar  pelayanan produk/jasa  tetap  terjamin  dan  terjangkau  oleh  sebagian  besar  masyarakat (publik)
b. Peraturan  Menteri  No.  42  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Kewajiban Pelayanan  Publik  Bidang  Angkutan  Laut  Untuk  Penumpang  Kelas  Ekonomi Tahun  Anggaran  2015
c. Undang-undang  No  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  No  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  No 4286)
d. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  60  Tahun  2010  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Kementerian  Perhubungan  sebagaimana  telah  di  ubah  dengan Peraturan  Meneteri  Perhubungan  Nomor  PM 68 Tahun  2013
e. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  16  Tahun  2014  tentang  Tarif  Batas Atas  Angkutan  Penumpang  Laut  Dalam  Negeri  Kelas  Ekonomi;  Keutamaan dalam  Pelayanan  Umum  (PSO)  Bidang  Angkutan  Penumpang  Kelas  Ekonomi
Angkutan  laut  Dalam  Negeri  adalah  keutamaan    menjalankan  pengangkutan penumpang  kelas  ekonomi  angkutan  laut  keseluruh  pelosok  tanah  air  dengan biaya  yang  ditetapkan  Pemerintah,  agar  semua  masyarakat  dapat  bepergian  dari satu  tempat  ke tempat  lain  dengan  menggunakan  kapal laut.

## 1. Pengertian Transportasi dan Interaksi antar wilayah
Transportasi  merupakan    prioritas  utama  dalam  kehidupan  karena  tanpa transportasi  maka  komunikasi  antara  satu  tempat  dengan  tempat  lain  tidak  dapat tercapai  (Palilu,  2022).  Menurut  (Coley,  1994):  Dalam  menjalankan  kehidupannya, manusia  mempergunakan  ruang  hidup  yang  disebut  premis  yang  terbentuk  dari  unsur- unsur  kerja,  peluang,  sirkulasi,  perumahan,  reaksi  dan  sarana  penghidupan  lainnya. Unsur  sirkulasi  merupakan  jaringan  transportasi  dan  komunikasi  yang  ada  pada permukiman.  Sistem  transportasi  dan  komunikasi  meliputi  sistem  internal  dan eksternal.  Jenis  yang  pertama  membahas  system  jaringan  yang  ada  dalam  kesatuan permukiman  itu  sendiri.  Sirkulasi    penumpang  dan  muatan  dari  satu  daerah  ke  daerah lain  melalui  area  –  area  yang  sudah  ada.  Asal  dan    tujuan  dihubungkan  oleh  jaringan spasial.  Jaringan  ini  dapat  berupa  jaringan  jalan  raya,  bagian  dari  suatu  sistem transportasi.  Dengan  kondisi  wilayah  yang  berbeda-beda,  maka  diperlukan  integrasi antar  jenis  transportasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Pada  dasarnya  sistem transportasi  dikembangkan  untuk  menghubungkan  banyak  titik  yang  bisa  sangat beragam.  Transportasi  dilakukan  dengan  cara  memindahkan  orang  atau  barang  dari suatu  tempat  ke tempat  lain.

## 2. Permintaan Jasa Transportasi
Peningkatan  permintaan  terhadap  jasa  transportasi  merupakan  permintaan  yang berasal  dari  permintaan  terhadap  barang  atau  jasa  lainnya.  Pada  dasarnya    jasa transportasi  berasal  dari:
a. Keinginan  penumpang  untuk  berpindah  dari  suatu  titik  ke  titik  lainnya  dalam suatu  aktivitas   (misalnya:  pekerjaan  , sekolah  dan sebagainya)
b. Permintaan  akan komoditi  tertentu  agar tersedia  tempat  yang diinginkan
Faktor-faktor  penting  yang  mempengaruhi  jumlah  perjalanan  dari  suatu  tempat  ke tempat  tertentu  antara lain:
a. Jenis  aktivitas   dilakukan  di  tempat tertentu
b. Ongkos menuju  titik  tujuan  asal pelanggan
c. Karakteristik  moda  pengangkutan  ada dari titik  asal ke titik  tujuan.

## 3. Karakteristik Pelayanan Transportasi
Karakteristik  layanan  transportasi  merupakan  atribut  sistem  transportasi  yang  dapat mempengaruhi  keputusan  pelanggan,  seperti  transfer/perjalanan.  Konsumen  yang berbeda  akan  mempertimbangkan  atribut  layanan  yang  berbeda,  yang  mencerminkan
perbedaan    karakteristik  ekonomi  dan  sosial.  menyediakan  beberapa  atribut  pelayanan pada jasa transportasi,  sebagai  berikut:
a. Waktu
b. Biaya/Ongkos
c. Keamanan
d. Kenyamanan  pengguna  jasa

## 4. Sistem Perangkutan
Sistem  transportasi  mempunyai  kaitan  erat    dengan  masyarakat  (pengguna  jasa transportasi)  bahkan  dapat  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari  masyarakat.  Oleh karena  itu,  sistem  transportasi  akan  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Transportasi  berdampak  pada  individu,  masyarakat,  pembangunan ekonomi  dan  kebijakan  sosial  pemerintah.  Transportasi  merupakan  infrastruktur  yang meningkatkan  perekonomian  negara  dan mempercepat  pembangunan  ekonomi.

## 5. Kerangka Pemikiran
Pada  pembahasan  skripsi  ini  secara  sistematis  akan  dibahas  tahapan  kegiatan  dalam penelitian.  Untuk  lebih  jelasnya,  urutan  kegiatan  secara  skematis  dapat  dilihat  pada berikut:

## METODOLOGI PENELITIAN

## A. Waktu Dan Tempat Penelitian
Pelaksanaan  Efektifitas  Jalur  Lintas  Pelayaran  Melalui  PSO  pada  PT.Pelayaran Nasional  Indonesia    (Persero)  Di  Direktotat  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Laut  Dalam Negeri  pada  saat  menjalankan  Praktik  Darat  (PRADA)  Laut  selama  5  (Lima)  bulan terhitung  mulai  bulan  20 Febuari  2017- 20 Juni  2017.
14
MASALAH
 Dalam melayani masyarakat dan besaran PSO yang di terima PT.Pelayaran
Nasional Indonesia masih kurang efektif  Pelayanan yang diberikan PT.Pelayaran Nasional Indonesia belum dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan angkutan penumpang melainkan untuk tujuan pelayanan lainnya Sebab  Besaran PSO yang di terima PT Pelayaran Nasional Indonesia dirasakan kurang efektif  Pelayanan yang diberikan PT. Pelni belum sesuai penggunaannya Akibat  Pelayanan kurang memuaskan
 Harapan masyarakat sebagai pengguna kapal PELNI kurang memuaskan
Solusi  Meningkatkan pelayanan sesuai PSO yg diterima Judul EFEKTIFITAS JALUR LINTASAN PELAYARAN MELALUI PSO KEPADA PT.
PELAYARAN NIAGA INDONESIA (PERSERO)

## B. Metode Pendakatan Dan Teknik Pengumpulan Data
Metode  pedekatan  desktiptif  kualitatif.  Penelitian  desktiptif  kualitatif  adalah penelitian  tentang  riset    bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis, meliputi  :
a. Data pimer
Yaitu  bukti  yang  didapat  dari  objek  langsung  penelitian  yang  dirangkum  dengan cara melakukan  observasi.
b. Data sekunder
Secara  khusus,  pembuktian  diperoleh  melalui  kajian  dokumen,  buku  dan  referensi yang  berkaitan  dengan  permasalahan  skripsi  ini  untuk  dapat  memperoleh pemahaman  teoritis  dan  pengalaman  di  bidang tersebut.
Pendekatan  deskriptif  kualitatif  adalah  proses  suatu  penelitian  ,  pemahaman  yang didapat  dari    metodologi  dimana  menyelidiki  suatu  fenomena  masalah  yang  telah  ada. Pada  metode  ini,  peneliti  menciptakan  satu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata, laporan  terinci  dari  pandangan  responden,  dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang alami.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Metode  penelitian  ini  memerlukan  data    langsung  dari  subjek  penelitian.  Dalam proses  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  metode  pengumpulan  data observasional.  Observasi  merupakan  kumpulan  informasi  yang  diperoleh  dari observasi  lapangan  yang  dilakukan  selama  kuliah  lapangan  di  Departemen Perhubungan  Laut.  Suatu  metode  pengumpulan  data  untuk  mengumpulkan  informasi dan  landasan  teori  yang  digunakan  sebagai  landasan  menganalisis  permasalahan dengan  menggunakan  sumber  tekstual  seperti  dokumen,  jurnal  ilmiah,  dan  bahan perkuliahan  dari  perpustakaan.

## D. Subjek Penelitian
Inti  penelitian  adalah  pihak  terkait  dijadikan  sebagai  sumber  penelitian.  Subjek penelitian  juga  menjelaskan  karakteristik  subjek  yang  digunakan  dalam  penelitian seperti  penjelasan  mengenai  populasi,  sampel,  dan  proses  sampling  yang  digunakan. Peran  subjek  penelitian  adalah  memberikan  tanggapan  dan  informasi  terkait  data  yang dibutuhkan  oleh  penulis  dapat  memberikan  masukan  kepada  penulis  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Subjek  dokumen  Public  Service  Obligation  Kepada PT.PELNI  (Persero)  di  Direktorat  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Laut.  Dimana  dengan  studi kasus  penulis  memusatkan  perhatian  pada  satu  objek  dalam  hal  ini  tentang  Public Service  Obligation  Kepada  PT.PELNI  (Persero)  di  Direktorat  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Laut,  yang  diangkat  sebagai  sebuah  kasus  untuk  dikaji  secara  mendalam  sehingga mampu  menghasilkan  suatu  hasil  penelitian  yang  bermanfaat.Data  yang  digunakan
penulis  dalam  studi  kasus  didapat  dari  semua  pihak  yang  bersangkutan  baik  melalui observasi.  Data  yang  diperoleh  dari  berbagai  cara  itu  hakikatnya  untuk  saling melengkapi,  sehingga  pada  akhirnya  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  objektif  dan bermanfaat.

## E. Teknik Analisis Data
Analisis  SWOT  yaitu  identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis  untuk merumuskan  strategi  perusahaan.  Analisis  ini  didasarkan  pada  logika  yang  dapat memaksimalkan  Kekuatan  (Strengths)  dan  Peluang  (Opportunities),  namun  secara bersamaan  dapat  meminimalkan  Kelemahan  (Weaknesses)  dan  Ancaman  (Threaths)”. Proses  pengambilan  keputusan  strategis  selalu  berkaitan  dengan  pengembangan  misi, tujuan  dan strategis  dan kebijakan perusahaan.

## F. Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, dan Threat)
a. Faktor Internal
a) Strength ( Kekuatan  )
 PT. Pelayaran  Nasional  Indonesia  mempunyai  kapal sendiri  yang laik laut.
 PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia  adalah  perusahaan  yang  di  dirikan  oleh Negara atau Daerah.
 PT.Pelayaran  Nasional  Indonesia  mempunyai  trayek  atau  jalur  pelayaran yang  sudah  jelas  dan  sudah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  sesuai  SK  jaringan trayek yang telah  di tentukan.
b) Weakness  ( Kelemahan  )
 Pelayarannya  hanya  terbatas  terhadap  PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia atau hanya menunggu  jadwal  dari PT. Pelayaran Nasional  Indonesia.
 Biaya  yang  di  tetapkan  masih  di  anggap  mahal  untuk  masyarakat  kelas ekonomi  yang tinggal  di daerah  terpencil.
 Jadwal  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  belum  memenuhi  kebutuhan masyarakat.
 Lamanya waktu  keberangkatan  dan kedatangan  kapal.
b. Faktor Eksternal
a) Opportunities  ( Peluang  )
 PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia  (Persero)  Dapat  meningkatkan  minat masyarakat dengan  ide-ide  terbaru.
 PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia  (Persero)  Bisa  menjangkau  ke  wilayah plosok  dengan  biaya yang terjangkau.
b) Threat  (Ancaman  )
 Beralihnya  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  moda  transportasi angkutan udara.
 PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia  (Persero)  mengalami  penurunan  terhadap
laba yang diperoleh.
 Meningkatnya  daya saing  dengan  perusahaan  swasta.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Data
Direktorat  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Laut  merupakan  sebuah  direktorat  yang  ada  di naungan  instansi  pemerintahan  yaitu  Kementerian  Perhubungan  Di  bagian  Kasubdit Angkutan  Laut  Dalam  Negeri  adalah  bagian  yang  mengatur  tentang  angkutan  laut dalam  negeri.  Kasubdit  Angkutan  Laut  Dalam  Negeri  juga  mengatur  trayek  kapal  di Indonesia.  Dalam  bagan  institusi  adalah  bagan  yang  menggambarkan  wewenang,  tugas dan  tanggungjawab  pada    bidang/bagian  yang  sesuai  dengan  kegiatan  para  stafnya berdasarkan  tanggungjawabnya  masing-  masing.  Adapun  wewenang,  tugas  dan tanggungjwab  yang  penulis  bahas  berikut  ini  meliputi  antara  lain  wewenang,  tigas  dan tanggungjawab.
Adapun  tugas dan fungsi  organisasi  sebagai  berikut:
1) Direktur  Lalu Lintas  dan Angkutan  Laut Direktur  yang mengetahui  segala  pengurusan  Ditlala
2) Subbagian Tata Usaha Bagian  yang  mengatur  karyawan  yang  ada  di  Ditlala  serta  bagian  bagian  nya dalam  mengerjakan  penyelesaian  dokumen
3) Subdirektorat  Angkutan  Laut Dalam Negeri  (Subdit  1) Bagian  yang  mengatur  lingkup  perizinan  dokumen  angkutan  laut  dalam  negeri serta  mengatur  trayek  trayek  di  Indonesia  dalam  pelayaran  angkutan  laut  dalam negeri  dan  bagian  yang  mengatur  tentang  adanya  PSO  kepada  PT.  PELNI.  Di bagian ini terbagi  2 seksi  yaitu :
a) Seksi Penyusunan  Jaringan  dan Penempatan  Kapal  Liner
b) Seksi Tramper  dan Pelayaran  Rakyat
4) Subdirektorat  Angkutan  Laut Luar Negeri  (Subdit  2)
Bagian  yang  mengatur  lingkup  perizinan  kapal  yang  ingin  memasuki  perairan  di Indonesia  serta  dengan  muatan  yang  ada  pada  kapal  luar  negeri.  Di  bagian  ini terbagi  2 seksi  yaitu  :
a) Seksi Amerika,  Eropa dan Afrika
b) Seksi Asia,  Pasifik  dan Australia
5) Subdirektorat  Angkutan  Laut Khusus  dan penunjang  Angkutan  Laut (Subdit  3) Bagian  yang  mengatur  lingkup  perizinan  angkutan  laut  khusus  seperti  terminal khusus,  pelabuhan  khusus  yang  mengatur  beroperasinya  penunjang  angkutan laut  seperti  PBM yang ada di Indonesia.  Di bagian ini  terbagi 2 seksi  yaitu :
a) Seksi pertambangan,  Pariwisata  dan  Tenanga  Kerja
b) Seksi Aneka  Industri  dan Penunjang  Angkutan  Laut
6) Subdirektorat  Pengembangan  Usaha  Angkutan  Laut  (Subdit  4)  Bagian  yang
mengatur  lingkup  perizinan  perusahaan  angkutan  laut  yang  ingin  membuat SIUPAL,  kantor  cabang,  spek  kapal  untuk  pengembangan usaha angkutan laut. Di bagian ini terbagai  2 seksi  yaitu:
a) Seksi Analisa  Kebutuhan  dan Bimbingan Armada
b) Seksi Bimbingan  Usaha dan Tarif  Angkutan  Laut
7) Subdirektorat  Pengembangan  Sistem dan Informasi  Angkutan  Laut (Subdit 5) Bagian  yang  mengatur  tentang  system  dan  informasi  di  lingkup  angkutan  laut.  Di bagian ini terbagi  2 seksi  yaitu :
a) Seksi Pengolahan  Data dan Informasi  Angkutan  Laut
b) Seksi Evaluasi  Angkutan  Laut
Adapun  trayek  yang  dilayari  oleh  masing-masing  kapal  yang  mendapatkan  PSO tersebut  ditunjukkan  oleh  Tabel  4.3.  PT.  PELNI  (Persero)  dalam  melaksanakan tanggung  jawabnya  tidak  hanya  terbatas  melayani  rute  komersial,  tetapi  juga  melayani pelayaran  dengan  rute  pulau-pulau  kecil  terluar.  Saat  ini  kapal  Pelni  menyinggahi  95 pelabuhan  kapal  penumpang  dan  lebih  dari  300  pelabuhan  kapal  perintis  dengan  46 kantor  cabang dan dilayani  di 400 travel  agen yang tersebar  di seluruh  Indonesia.
Tabel 1. Kapal-Kapal yang Dioperasikan PT. PELNI
No. Nama Kapal Tahun Tipe Tipe Caraka Jaya Niaga 1 KM. CJN 3-4 1988 Muatan 2 KM. CJN 3-22 1986 Muatan 3 KM. CJN 3-32 1993 Muatan

## Tipe Pax 500
4 KM. Pangrango 1996 Penumpang 5 KM. Sangiang 1998 Penumpang 6 KM. Wilis 1999 Penumpang

## Tipe Pax 1000
7 KM. Ke limutu 1985 Penumpang 8 KM. Lawit 1986 Penumpang
9 KM. Tatamailau 1990 Penumpang 10 KM. Sirimau 1990 Penumpang 11 KM. Awu 1991 Penumpang 12 KM. Le use r 1993 Penumpang 13 KM. Binaiya 1994 Penumpang 14 KM. Bukit  Raya 1994 Penumpang 15 KM. Tilong Kabila 1994 Penumpang

## Tipe Pax 2000
16 KM. Umsini 1985 Penumpang 17 KM. Tidar 1988 Penumpang 18 KM. Bukit Siguntang 1996 Penumpang 19 KM. Lambe lu 1996 Penumpang 20 KM. Sinabung 1997 Penumpang 21 KM. Ke lud 1998 Penumpang 22 KM. Dorolonda 2000 Penumpang 23 KM. Nggapulu 2001 Penumpang 24 KM. Gunung De mpo 2008 Penumpang

## Tipe Pax 3000
25 KM. Labobar 2004 Penumpang Tipe Ro-Ro
Tabel 2. Armada PT. PELNI Tahun 2016 Yang Mendapatkan (PSO) NO NAMA KAPAL 1 KM. KELUD
2 KM. TIDAR
3 KM. UMSINI
4 KM. BUKIT
SIGUNTANG
5 KM. DOROLONDA 6 KM. LABOBAR 7 KM. LAMBELU 8 KM. SINABUNG 9 KM. NGAPULU 10 KM. KELIMUTU 11 KM. LAWIT 12 KM. TATAMAILAU
13 KM. SIRIMAU 14 KM. AWU 15 KM. LEUSER 16 KM. BINAIYA 17 KM. BUKIT RAYA 18 KM. TILONGKABILA 19 KM. PANGRANGO 20 KM. SANGIANG 21 KM. WILIS 22 KM. GUNUNG  DEMPO

## 23 KM. DOBONSOLO

## 24 KM. CIREMAI

## B. Analisis Data
Sesuai  data  yang  didapat  dalam  penelitian,  faktor  didalam    yang  merupakan kekuatan  dan kelemahan,  yaitu  :
1) Kekuatan  (strengths)
PT.  PELNI  mempunyai  kapal  sendiri,  dapat  laik  laut  untuk  melakukan  kegiatan pelayaran  di  wilayah  Indonesia.  PT.  PELNI  adalah  perusahan  pelayaran  Persero yang  mempunyai  26  kapal  milik  sendiri  yang  sudah  mendapatkan  Public  Service Obligation  (PSO).
a. PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia  (Persero)  adalah  perusahaan  yang  di  kelola oleh  Pemerintah  atau  Daerah  dengan  tujuan  mencari  laba  serta  service  publik angkutan .
b. PT.PELNI  (  persero)  memiliki  trayek  atau  jalur  pelayaran  yang  sudah  jelas  dan sudah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  sesuai  SK  jaringan  trayek  yang  telah  di tentukan.  Dengan  di  tetapkannya  SK  jaringan  Trayek  oleh  pemerintah PT.Pelayaran  Nasional  Indonesia  dapat  melakukan  pelayaran  sesuai  jadwal atau  trayek  ke  berbagai  wilayah  terpencil  yang  berada  di  Indonesia  sehingga, mempermudah  proses  pengiriman  barang  logistik,  naik  turunnya  penumpang dengan  moda  angkutan laut  yang ada di  nusantara.
c. PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia  (Persero)  tidak  dapat  mengalami  bangkrut karena  dana  modal  operasional    dari    sebagaian  atau  seluruhnya  dari  kekayaan pemerintah  yang  dipisahkan  berupa  emiten  –  emiten.  Karena,  PT.  Pelayaran Nasional  Indonesia  (Persero)  bukan  perusahaan  swasta  yang  sewaktu-waktu dapat  mengalami  kebangkrutan.
2) Kelemahan  (weakness)
a. Pelayarannya  hanya  terbatas  terhadap  PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia  atau hanya  menunggu  jadwal  dari  PT.  Pelayaran  Nasional  Indonesia.  Dengan terbatasnya  jadwal  kedatangan  dan  keberangkatan  kapal  sehingga  masyrakat yang  ingin  menggunakan  pelayanan  PT.Pelayaran  Nasional  Indonesia  harus menunggu  beberapa  hari untuk  kedatangan  dan keberangkatan  kapal.
b. Biaya  yang  di  tetapkan  masih  di  anggap  mahal  untuk  masyarakat  kelas ekonomi  yang tinggal  di daerah  terpencil.
c. Minat  masyarakat  dalam  moda  angkutan  laut  mengalami  penurunan dikrenakan  sudah  banyak  beralih  menggunakan  pesawat  untuk  pergi  ke daerah  dan  harga  pesawat  terbang  yang  murah  menjadi  salah  satu factor utama selain  itu,  rute dan  jadwal  penerbangan  semakin  bertambah menambah.
d. Lamanya  waktu  keberangkatan  dan  kedatangan  kapal  PT.  Pelayaran  Nasional Indonesia  (Persero)  sehingga  membuat  masyarakat  terlalu  lama  menunggu  dan beralihnya  minat masyrakat dengan  moda  angkutan laut.

## SIMPULAN & SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan  analisa  mengenai  Efektifitas  jalur  lintasan  pelayaran  melalui  PSO  saat ini  pada PT PELNI (persero)  diperoleh  kesimpulan  bahwa:
a. Berdasarkan  analisis  perhitungan  efektifitas  PSO  pada  angkutan  penumpang kapal  PT.PELNI,  masih  ditemukan  kapal  yang  menerima  PSO  dalam operasionalnya  bernilai  negatif.
b. Secara  umum  pergerakan  angkutan  kapal  terus  meningkat  seiring  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  yang  ada.  Peningkatan  tersebut  sangat  baik  adanya peningkatan  tersebut  harus  dibarengi  dengan  pelayanan  kapal  yang  beroperasi saat ini.
c. Bila  membandingkan  antara  jumlah  penumpang  angkutan  pelayaran  dalam negeri  di  pelabuhan  dan  jumlah  penumpang  angkutan  penerbangan  domestik, terlihat  jumlah  penumpang  angkutan  pelayaran  dalam  negeri  jauh  lebih  rendah dibandingkan  jumlah  penumpang  angkutan  penerbangan  domestik.  Hal  ini menunjukan  sebagian  besar  masyarakat  lebih  memilih  angkutan  penerbangan dibandingan  angkutan pelayaran.

## B. Saran
Mengenai  hal saran oleh  penulis  sebagai  berikut  :
1. Terhadap  PT Pelayaran  Nasional  Indonesia  (Persero)  :
a. Adanya  nilai  efektifitas  PSO  pada  sebagian  kapal  yang  masih  negatif,  maka perlu  menjadi  perhatian.  Untuk  menghilangkan  hasil  negatif  dari  pemberian PSO  maka  harus  ditingkatkan  jumlah  anggaran  untuk  kapal-kapal  yang  masih negatif.  Sedangkan  kapal  yang  memilik  hasil  positif,  maka  layak  untuk dipertahankan  dan semakin  ditingkatkan.
b. Pada  dasarnya  kebutuhan  masyarakat  terhadap  semua  moda  transportasi semakin  meningkat  termasuk  angkutan  pelayaran.  Oleh  karena  itu  perlu ditingkatkan  lagi  khususnya  dari  aspek  pelayanan  dan  juga  aspek  lainnya  yang terkait.  penerbangan  maka  perusahaan  perlu  mempertimbangkan  untuk mengatasi  hal  tersebut  dan  sebaiknya  perlu  melakukan  pengkajian/penelitian khusus  terkait  penanganan  kedua  hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Goal,  Lbn  Jimmy,  Chr.  2008.Sistem  Informasi  Manajemen.  Jakarta:  PT  Grasindo  Kamus besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  Edisi  Keempat.2008.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan  Manusia  dalam  Perspektif  Ekonomi  Lokal.  CV.  Nur  Lina  Bekerjasama dengan  Pustaka Taman Ilmu.
Kamus  Besar  Bahasa Indonesia.  Jakarta.. 2008.
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  25  Tahun  2002  tentang  pedoman  Dasar Perhitungan  Tarif  Pelayaran Jasa Bongkar Muat Dari dan Ke kapal  Pasal 1.
Menteri  No.  42  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Kewajiban  Pelayanan  Publik Bidang  Angkutan  Laut  Untuk  Penumpang  Kelas  Ekonomi.  Peraturan  Undang- undang  No 17 tahun 2003 tentang Keuangan  Negara.
Palilu, A. (2022). Pembangunan infrastruktur transportasi terhadap produk domestik regional bruto. CV. Azka Pustaka.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  KM. 11 Tahun  2007
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  60  Tahun  2010  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian  Perhubungan.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  16  Tahun  2014  tentang  Tarif  Batas  Atas Angkutan  Penumpang  Laut Dalam Negeri  Kelas  Ekonomi.
Peraturan  Undang-undang  No. 17 tahun 2008 Tentang  Pelayaran.
Peraturan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara
Peraturan Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2010  tentang  Tata
Cara                Penyimpanan  dan Pencairan  Dana Cadangan
Rustiadi,  Eman,  Sunsun  Saefulhakim,  dan  R.  Dyah  Panuju.2010.  Perencanaan  &

## Pengembangan Wilayah.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Samsudin,  Sadili.  2010.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:Cetakan  Ketiga September.
Schermerhorn,  Jr.,  &  Jhon,  R.  1986.  Management  for  productivity.  New  York:  Jhon Willey  & Sons.
Simanjuntak,  Payaman  J.  Manajemen  dan  Evaluasi  Kinerja.  Jakarta  :  Fakultas  Ekonomi Universitas  Indonesia.  2005.
Sucahyowati,  Hari. 2017.Manajemen Sebuah Pengantar. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sudjatmiko,  F.  D.  C.  Sistem  Sngkuatan  Petikemas.  Jakarta  :  YP.  Janiku  Pustaka.  2012.
Sudjadmiko,  F. D. C. Pokok-Pokok Pelayaran Niaga. Jakarta : YP. Janiku Pustaka.  1995 Suyono,  R.  P.  Shipping  Pengangkutan  Expor  Impor  melalui  Laut  (Edisi  keempat).  Jakarta: PPM. 2007.
Swastha,  Basu.  Pengantar  bisnis  moderen.  Yogyakarta:  Liberty.  2007.  Umar,  Husseyn.
Peraturan Angkutan Laut. Jakarta: PT. Dian Rakyat. 1992.