DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 09 Mei 2024, Revised: 22 Mei 2024, Publish: 05 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas
Yulinda Regina C. Lumban Gaol 1* , Alvi Syahrir 2 , Edy Ikhsan 3 , Wessy Trisna 4
1 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, yulinda.lgaol@gmail.com 2 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, alviprofdr@gmail.com 3 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, eikhsan@yahoo.com 4 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, wessy_trisna@yahoo.com
* Corresponding Author: yulinda.lgaol@gmail.com
Abstract: Based  on  article  42  of  Law  Number  30  of  2002,  KPK  is  given  authority  to coordinate and control investigation and prosecution of criminal cases of corruption carried out jointly by persons subject to the General and Military Court. However, KPK encounters problems in investigating TNI members together with civilians, as happened in the Basarnas case. This normative legal research uses statute approach and conceptual approach, in order to  provide  a  view  for  harmonization  of  regulations  related  to  the  KPK's  connectivity authority. The results show that it is necessary to change the definition of "military criminal offenses"  in  Military  Court  Bill,  statutory  regulations  related  to  organizational  structure  of KPK and origin of  institutions where KPK Investigators/Prosecutors come from, which can only be filled by National Police, Prosecutors, and Special Civil Servant. It is necessary for KPK  to  have  a  special  Deputy  for  handling  connectivity  cases  and  Investigators  who  come from military.
Keyword: Investigative Authority; Connectivity; KPK; TNI.
Abstrak: Pasal  42    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002,  KPK  diberikan  kewenangan untuk  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  orang-orang  yang  tunduk pada  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Militer.  Akan  tetapi,  praktiknya  KPK  mengalami kendala dalam penyidikan anggota TNI bersama-sama dengan sipil, seperti yang terjadi pada kasus  Basarnas.  Penelitian  hukum  normatif  ini    menggunakan  pendekatan  undang-undang dan  pendekatan  konseptual,  guna  memberikan  pandangan  perlunya  harmonisasi  peraturan terkait  kewenangan  koneksitas  KPK  tersebut.  Hasil  menunjukkan  diperlukan  perubahan definisi “tindak pidana militer” dalam RUU Peradilan Militer, peraturan perundang-undangan terkait  struktur  organisasi  KPK  serta  instansi  asal  Penyidik/Penuntut  KPK  yang  selama  ini hanya  dapat  diisi  dari  Polri,  Kejaksaan,  dan  PPNS.  Diperlukan  adanya  Deputi  khusus penanganan  perkara  koneksitas  serta  Penyidik  KPK  yang  berasal  dari  militer  untuk membantu  implementasi  wewenang  penanganan  perkara  koneksitas  di  lembaga  KPK  sesuai Pasal 42  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Kata Kunci: Kewenangan Penyidikan; Koneksitas; KPK; TNI.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan extraordinary  crimes yang  berdampak  luas,  maka  diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang sistematis, multi disiplin, dan melibatkan kerjasama  banyak  pihak,  baik  antar  institusi/lembaga  Negara,  swasta,  ataupun  masyarakat. Khususnya  dalam  membangun  sistem  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik ( good governance ) dan sistem penegakan tindak pidana korupsi yang terpadu antar aparat penegak hukum.
Dalam  membangun  sistem  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  efektif, Indonesia terikat untuk mengimplementasikan pedoman umum pemberantasan tindak pidana korupsi antar negara-negara di dunia, yang dikenal dengan nama United Nations Convention Against  Corruption (UNCAC).  Berdasarkan  UNCAC  Pasal  5  juncto  Pasal  6,  setiap  Negara wajib  menerapkan  kebijakan  anti  korupsi  secara  terpadu  dan  badan  khusus  untuk pemberantasan anti korupsi.
Indonesia  telah  membentuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  lembaga khusus  tindak  pidana  korupsi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2019. Pembentukan KPK juga merupakan amanah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa paling lambat 2 (dua) tahun sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tugas  KPK  berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  adalah melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi,  koordinasi, monitoring  dan  supervisi  terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan korupsi,  serta  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan  pelaksanaan  putusan Hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2019  diatur  KPK  berwenang  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang:
1. Melibatkan  aparat  penegak  hukum,  Penyelenggara  Negara,  dan  orang  lain  yang  ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau
2. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah).
Akan  tetapi  dalam  prakteknya,  terdapat  kendala  KPK  untuk  mengimplementasikan kewenangannya  dalam  menyidik  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  bersama-sama dengan sipil secara koneksitas. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi Basarnas, Komandan  Pusat  Polisi  Militer  atau  Puspom  TNI  Marsekal  Muda  Agung  Handoko memprotes  langkah  KPK  terkait  operasi  tangkap  tangan  (OTT)  kasus  suap  atas  Kepala Basarnas  Marsekal  Madya  Henri  Alfiandi  dan  menyebut  KPK  melewati  batas  dalam menjalankan tugas dan kewenangannya .
Contoh  kendala implementasi  kewenangan KPK  dalam  menyidik  secara koneksitas  di atas  menimbulkan  permohonan  judicial  review  oleh  Gugum  Ridho  Putra  ke  Mahkamah Konstitusi  dalam  Permohonannya  dengan  Nomor  87/PUU-XXI/2023  .  Dalam  sidang pemeriksaan  pendahuluan  di  Mahkamah  Konstitusi  pada  Rabu  tanggal  30  Agustus  2023, Gugum menyebutkan KPK sudah mempunyai kewenangan untuk menyelidik, menyidik dan menuntut  perkara  yang  melibatkan  pelaku  sipil  dan  militer  berdasarkan  Pasal  42  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi  tata  cara  hukum  acara  untuk  melaksanakan  kewenangan  koneksitas  itu  belum
ditentukan  secara  jelas.  Selama  ini  perkara-perkara  koneksitas  yang  disidik  KPK  lebih condong mengedepankan penegakan hukum hanya kepada pelaku dari kalangan sipil saja .
Berdasarkan  isu  hukum  itu,  Peneliti  berencana  meneliti  analisis  kewenangan  KPK dalam  menyidik  anggota  TNI  yang  terlibat  kasus  korupsi  dilihat  dari  teori  kewenangan  dan harmonisasi  peraturan-peraturan  berkaitan  kewenangan  KPK  dan  Polisi  Militer  untuk menyidik  anggota  TNI  dan  sipil  dalam  kasus  korupsi  secara  koneksitas  dilihat  dari  teori kebijakan hukum pidana.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif- analitis. Metode penelitian hukum normatif mengkaji hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud  adalah  mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah  dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) . Dalam hal ini, Peneliti  mengkaji  norma-norma  hukum  dan  sinkronisasi  hukum  terkait  kewenangan  antara KPK  dan  Polisi  Militer  dalam  menyidik  anggota  TNI  yang  terlibat  kasus  tindak  pidana korupsi  in  concreto.  Diharapkan  penelitian  normatif  ini  dapat  menghasilkan  tambahan argumentasi,  teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  (penilaian)  dalam  masalah  yang dihadapi.
Dalam  penelitian  hukum  normatif  ini,  Peneliti    menggunakan  pendekatan  undang- undang  ( statute  approach) dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan manakala terjadi konflik norma, baik secara vertikal antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih  tinggi,  ataupun  konflik  secara  horizontal  antara  satu  peraturan  perundang-undangan dengan  perundangan-undangan  lain  yang  sederajat  atau  dalam  satu  peraturan  perundang- undangan .
Sedangkan  pendekatan  konseptual  yang  Peneliti  gunakan  berasal  dari  pandangan  dan doktrin-doktrin  hukum,  seperti  teori  kewenangan,  teori  kebijakan  hukum  pidana,  dan  asas preferensi  hukum.  Dengan  pandangan  teori-teori  tersebut,  Peneliti  mencoba  menemukan konsep-konsep hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan kewenangan KPK dalam menyidik anggota TNI dan sipil secara koneksitas dalam kasus tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Penyidikan Koneksitas Yang Melibatkan TNI dan Sipil.
Acara pemeriksaan koneksitas merupakan “jembatan” penegakan hukum tindak pidana yang melibatkan subyek-subyek hukum yang tunduk pada dua peradilan yang berbeda, yakni sipil  tunduk  pada  peradilan  umum  dan  TNI  tunduk  pada  lingkungan  militer.  Acara pemeriksaan koneksitas telah diatur sejak lama dalam Bab IX Koneksitas KUHAP Pasal 89 juncto  Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997.  Tujuan  dari  adanya  acara pemeriksaan  koneksitas  adalah  mengurangi  keterbatasan  Peradilan  umum  dalam  memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer secara bersama-sama.
Acara pemeriksaan koneksitas dilakukan di Peradilan Umum sebagai primus interpares, kecuali ditentukan lain diadili di Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  jo  Pasal  89  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berbunyi:
“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan  militer  dan  yustisiabel  peradilan  umum,  diperiksa  dan  diadili  oleh  Pengadilan dalam  lingkungan  peradilan  umum  kecuali  apabila  menurut  keputusan  Menteri  Pertahanan dan  Keamanan  dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman  perkara  itu  harus  diperiksa  dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”
Saat ini, ketentuan kewenangan instansi menentukan yustiabel Peradilan Militer untuk memeriksa dan mengadili secara koneksitas tersebut telah berpindah dari Menteri Pertahanan dan  Keamanan  dengan  persetujuan  Menteri  Kehakiman  menjadi  kewenangan  Ketua Mahkamah  Agung  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Baik  diatur  dalam  KUHAP  ataupun  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang Peradilan  Militer,  acara  pemeriksaan  koneksitas  mengatur  terkait  (1)  Penyidikan  perkara koneksitas,  (2)  Penentuan  peradilan  koneksitas,  dan  (3)  Pemeriksaan  perkara  koneksitas. Ketiga  proses  penyelesaian  perkara  koneksitas  tersebut  melibatkan  kerjasama  beberapa lembaga  aparat  penegak  hukum  TNI  disamping  aparat  penegak  hukum  sipil,  yakni  POLRI dan PPNS kementerian/lembaga terkait yang diberikan kewenangan menurut undang-undang,
Khusus  untuk  penyidikan  tindak  perkara  koneksitas,  dilakukan  oleh  Tim  Tetap Penyidikan  Koneksitas  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  89  KUHAP  dan  pasal  198  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer , yakni :
1. Penyidik  peradilan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6  KUHAP,  terdiri  dari Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia,  dan  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang.
2. Polisi Militer,
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi.
Jaksa Agung menjadi pihak pengendali dalam mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana koneksitas sebagaimana diatur  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Pembentukan  Tim  Tetap  Penyidik  Koneksitas  tersebut  berdasarkan  Surat  Keputusan Bersama  Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan  dengan  Menteri  Kehakiman  (saat  ini  dikenal Menteri  Hukum  dan  HAM)  .  Pada  saat  penulisan  tesis  ini,  dasar  pembentukan  Tim  Tetap Penyidikan  Koneksitas  tersebut  adalah  Keputusan  Bersama  Menteri  Pertahanan  RI,  Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI Nomor 2196/M/XII/2021, Nomor 240 Tahun 2021 dan Nomor KEP/1135/XII/2021 tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.
Kerjasama  mekanisme  penyidikan  perkara  tindak  pidana  secara  koneksitas  oleh  Tim Tetap Penyidikan Koneksitas digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Mekanisme Penyidikan Perkara Tindak Pidana Secara Koneksitas
Selain  lembaga-lembaga  Polri,  Kejaksaan,  Oditur  Militer,  dan  Polisi  Militer  yang tergabung  dalam  Tim  Tetap  Penyidikan  Koneksitas,  khusus  penanganan  perkara  tindak pidana korupsi, KPK juga diberikan kewenangan penyidikan koneksitas berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 tentang KPK  yang berbunyi: “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang- undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan  penuntut  umum  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  kecuali  ditentukan  lain berdasarkan Undang-Undang ini”.
Posisi  KPK  sebagai  lembaga superbody dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi memiliki  kewenangan  yang  sama  dengan  aparatur  penegak  hukum  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor    30  Tahun  2002  tentang  KPK  yang  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019,  yang  berbunyi:  “Segala kewenangan  yang  berkaitan  dengan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  yang  diatur dalam  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  hukum  acara  pidana  berlaku  juga  bagi penyelidik,  penyidik  dan  penuntut  umum  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”.
Segala kewenangan dalam KUHAP juga berlaku bagi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2002 tentang KPK di atas,  dapat meliputi:
1. Kewenangan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  secara  acara  pemeriksaan  biasa sebagaimana diatur dalam dalam KUHAP.
2. Kewenangan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  secara  acara  pemeriksaan koneksitas.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  sebagai  salah  satu  penyidik  tindak pidana  korupsi,  KPK  mengacu  pada    hukum  acara  pidana  yang  berlaku  dan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang KPK.

## Kendala  Implementasi  Kewenangan  KPK  Dalam  Menyidik  Tindak  Perkara  Korupsi Yang  Dilakukan  Anggota  TNI  Bersama  Sipil  Secara  Koneksitas  Dilihat  dari  Teori Kewenangan.
Menurut  pasal  1  poin  5  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan,  wewenang  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  atau  penyelenggara  negara  lainnya  untuk  mengambil  keputusan  dan/atau tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  ranah  hukum  publik.  Kewenangan organ/pejabat  pemerintahan  hanya  diberikan  dan  dibatasi  melalui  peraturan  yang  sah, sehingga  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam  melakukan  pemerintahan.  Menurut  A. Hamid  S.  Attamimi,  Bagir  Manan  dan  I.C.  van  der    Vlies,  terdapat  2  cara  memperoleh kewenangan pembentukan peraturan  perundang-undangan  yakni:
1. Atribusi
Menurut  Pasal  1  poin  22  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Perpu  Nomor  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, definisi atribusi adalah “Pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  oleh  UndangUndang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan Perpu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja,  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan memperoleh wewenang melalui atribusi apabila:
a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undangundang;
b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dalam  atribusi,  tanggung  jawab  kewenangan  berada  pada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  bersangkutan.  Kewenangan  secara  atribusi  tidak  dapat  didelegasikan, kecuali  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dan/atau undang-undang .
2. Delegasi
Menurut  Pasal  1  poin  23  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Perpu  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja,  definisi  delegasi  adalah  “pelimpahan  kewenangan  dari  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi”.
Kewenangan yang didelegasikan tersebut tidak dapat didelegasikan lebih lanjut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan  .  Dalam  hal  peraturan  perundang-undangan  menentukan  lain,  Badan  dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Delegasi dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya dengan ketentuan:
a. Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
b. Dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
c. Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di  bawahnya.
Tanggung jawab kewenangan pendelegasian wewenang berada pada penerima delegasi
3. Mandat.
Menurut  Pasal  1  poin  24  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Perpu  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja,  definisi  mandat  adalah  “pelimpahan  kewenangan  dari  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat”. Syarat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh mandat apabila :
a. Ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.
Dalam  pemberian  mandat,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  tetap  ada  di  tangan pemberi  mandat    dan  mandataris  hanya  melaksanakan  wewenang  pemerintah  secara  atas nama  saja.  Untuk  mandat,  tidak  diperlukan  adanya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  melandasinya  karena  mandat  merupakan  hal  rutin  dalam  hubungan hierarkis-organisasi pemerintahan.
Dalam  konteks  kewenangan  KPK  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi secara koneksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2019  juncto  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  kewenangan KPK  tersebut  diberikan secara  atribusi berdasarkan Undang-Undang. Secara atribusi, artinya KPK juga diberikan wewenang secara sah  yang  melekat  pada  jabatannya  sebagai  original  legislator  berdasarkan  undang-undang oleh  para  pembentuk  undang-undang  untuk  pelaksanaan  penyidikan  perkara  tindak  korupsi terhadap sipil dan/atau TNI. Atas pelaksanaan wewenang tersebut, KPK bertanggung jawab sepenuhnya sebagai penerima wewenang atribusi.
Pada  praktiknya  kewenangan  KPK  dalam  melakukan  penyidikan  secara  koneksitas belum  dapat  diimplementasikan  secara  efektif.  Berdasarkan  wawancara  Peneliti  dengan Penyidik KPK,  Ian Florindo pada tanggal 8 Mei 2024, KPK mengalami kendala yang sulit dalam  mengimplementasikan  kewenangannya  dalam  penanganan  perkara  secara  koneksitas dikarenakan masih kurang jelasnya regulasi dan tata cara prosedur dalam pengimplementasian acara pemeriksaan koneksitas yang dilakukan KPKs.
Dasar  koordinasi  KPK  dengan  Mabes  TNI  terkait  kerjasama  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  telah  ada  melalui    Memorandum  of  Understanding  (MoU)  Nomor  08/TNI- KPK/VIII/2005 dan Nomor Mabes TNI KERMA/3/VIII/2005. Sedangkan,  dasar kerjasama pemberantasan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejaksaan Agung dan POLRI saat ini adalah Kesepakatan Bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor  :  KEP-049  /A/J.A/03/2012,  Nomor: B/23/III/2012,  Nomor:  Spj-39/01/03/2012  tentang  Optimalisasi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Akan  tetapi,  MoU  dan  Kesepakatan  Bersama  di  atas  belum  menjadi  dasar hukum  kerjasama  yang  kuat  bagi  KPK  dan  TNI  untuk  dapat  membuat  SOP  bersama  dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  secara  koneksitas,  seperti  halnya  kerjasama antara TNI dengan Kejaksaan Agung (diwakili Jaksa Agung Muda Pidana Militer).
Terkendalanya KPK dalam penyidikan secara koneksitas membawa dampak  terhadap proses  penyidikan  terhadap  anggota  TNI  dan sipil dilakukan  secara terpisah  (splitsing)  oleh KPK  dan  Polisi  Militer  .  Akan  tetapi,  walaupun  tahapan  penyidikan  terhadap  anggota  TNI dan  sipil  dilakukan  terpisah  oleh  KPK  dan  Polisi  Militer,  fungsi  koordinasi  KPK  berjalan bersama  Polisi  Militer  .  Bentuk  koordinasi  antara  KPK  dan  Polisi  Militer  bisa  berupa  rapat koordinasi,  kegiatan  tukar-menukar  informasi  penyidikan  yang  sudah  dilakukan,  bantuan menghadirkan  saksi,  bantuan  ekspose  atau  gelar  perkara,  pengembangan  penyidikan,  dan kegiatan lainnya yang diperlukan .
Harmonisasi  Kewenangan  KPK  Dalam  Menyidik  Tindak  Perkara  Korupsi  Yang Dilakukan  Anggota  TNI  Bersama  Sipil  Secara  Koneksitas  Dilihat  dari  Teori Kewenangan .
Salah  satu  strategi  yang  dipakai  untuk  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  sebagaimana  dijabarkan  dalam  Penjelasan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun 2018  tentang  Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi  adalah  strategi  harmonisasi  peraturan perundang-undangan. Strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan berpengaruh pada proses  penegakan  hukum  agar  dapat  berjalan  semakin  efektif  dan  efisien  apabila  beban administrasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi .
Harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi dilakukan melalui perumusan  kebijakan-kebijakan kriminal materiil yang  bersinergi satu sama  lain  melalui  proses  formil yang  sah.  Kebijakan  (beleid  atau policy)  secara  umum merupakan  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana  dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara-cara untuk bertindak .
Kebijakan kriminal terbagi atas kebijakan penal dan non-penal, yakni :
1) Kebijakan  pengimplementasian  hukum  pidana  melalui  sarana  penal    ( criminal  law application).
2) Kebijakan pencegahan melalui sarana non penal (prevention without punishment).
3) Kebijakan  yang  mendayagunakan  usaha-usaha  pembentukan  opini  masyarakat  terhadap kejahatan  melalui  mass  media  secara  luas (influencing  views  of  society  on  crime  and punishment (mass media).
Pengimplementasian  kebijakan  kriminal  melalui  sarana  penal  dilakukan  melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Tahap formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
2. Tahap  aplikatif/yudikatif,  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana.  Tahap  aplikasi merupakan  kekuasaan  dalam  hal  menerapkan  hukum  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum atau pengadilan; dan
3. Tahap pelaksanaan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum  pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.
Di  dalam  tahapan  perumusan  (formulasi)  kebijakan  pidana,  norma  hukum  satu kebijakan  harus  saling  disinergikan  dengan  kebijakan  lainnya  melalui  harmonisasi. Mencuplik buku Tussen Eenheid En Verscheidenheid: Opstellen Over Harmonisatie Instaaat En  Bestuurech t,    L.M.  Gandhi  dalam  “Harmonisasi  Hukum  Menuju  Hukum  Responsif” menjelaskan  bahwa  harmonisasi  dalam  hukum  melingkupi  penyelarasan  peraturan perundang-undangan,  keputusan  pemerintah,  keputusan  hakim,  sistem  hukum  dan  prinsip- prinsip  hukum  dengan  tujuan  peningkatan  kesatuan  hukum,  kepastian  hukum,  keadilan (justice,  gerechtigheid ),  kesederajatan  ( equality,  billijkeid ),  kemanfaatan  dan  transparansi hukum, tanpa memudarkan dan memusnahkan pluralisme hukum apabila diperlukan .
Kegiatan harmonisasi dilakukan melalui pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan  peraturan  perundang-undangan,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah rancangan  peraturan  tersebut,  dalam  berbagai    aspek,  telah  mencerminkan  keselarasan  atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang  hidup  dalam  masyarakat,  atau  dengan  konvensi-konvensi  dan  perjanjian-perjanjian internasional,  baik  bilateral  maupun  multilateral,  yang  telah  diratifikasi  oleh    Pemerintah Indonesia.
Harmonisasi hukum dilakukan secara vertikal dan horizontal, mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut :
1. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:
a. Pancasila;
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Undang-Undang lainnyaq secara horizontal;
d. Asas-asas peraturan perundang-undangan:
1) Asas pembentukan; Maria  Soeprapto  membagi  dua  kategori  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan yang baik ( beginselen van behoorlijk regelgeving ) , yaitu :
a) Asas-asas  formal  meliputi:  (i)  asas  tujuan  jelas;  (ii)  asas  lembaga  yang  tepat; (iii)  asas  perlunya  pengaturan;  (iv)  asas  dapat  dilaksanakan;dan  (v)  asas Konsensus.
b) Asas-asas material meliputi: (i) asas kejelasan terminologi dan sistematika; (ii) asas  bahwa  peraturan  perundang-undangan  mudah  dikenali;  (iii)  asas persamaan; (iv) asas  kepastian hukum; dan (v) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.
2) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undangundang yang bersangkutan.
2. Pengharmonisasian  rancangan  undang-undang  dengan  teknik  penyusunan  peraturan perundang-undangan yang meliputi:
a. Kerangka peraturan perundang-undangan;
b. Hal-hal khusus;
c. Ragam bahasa;
d. Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.
Apabila  tidak  dilakukan  harmonisasi  sejak  proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangannya,  maka  akan  dapat  terjadi  ketidakpastian  hukum  dan  permasalahan- permasalahan regulasi seperti:
1. Konflik  Regulasi,  yakni  suatu  kondisi  dimana  terdapat  pasal  atau  ketentuan  yang  nyata- nyata bertentangan dengan peraturan lainnya.
2. Inkonsistensi  Regulasi,  yakni  apabila  ketentuan  atau  pengaturan  yang  tidak  konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya.
3. Multi  tafsir  Regulasi,  yakni  apabila  terdapat  ketidakjelasan  pada  objek  dan  subjek  yang diatur  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  rumusan  bahasa  (sulit  dimengerti)  serta sistematika yang tidak jelas.
Guna    pengharmonisasian  kembali  kebijakan  terkait  kewenangan  KPK  dan  lembaga aparat penegak hukum lainnya yang berwenang penanganan perkara koneksitas dalam Sistem Peradilan  Pidana  Terpadu, maka  diperlukan evaluasi terhadap  seluruh peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  koneksitas.  Menurut  Peneliti,  evaluasi  yang  perlu  dilakukan  guna pengharmonisasian  kebijakan  pidana  terkait  kewenangan  KPK  dan  lembaga  aparat  penegak hukum lainnya dalam penyidikan perkara koneksitas, antara lain:
1. Evaluasi definisi “tindak pidana militer” dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.
Hingga  saat  ini,  perumusan  definisi  “tindak  pidana  militer”    belum  diatur  secara jelas.  Dalam  KUHPM,  semua  delik  pidana  umum  dan  delik  pidana  militer murni/campuran digolongkan sebagai tindak pidana militer apabila dilakukan oleh anggota TNI  dan  diproses  melalui  Sistem  Peradilan  Militer.  Dikaitkan  dengan  tindak  pidana korupsi,  perumusan  “tindak  pidana  militer”  ini  akan  menentukan  tindak  pidana  korupsi oleh  anggota  TNI  digolongkan  sebagai  “tindak  pidana  militer”  ataukah  tindak  pidana khusus  yang  merupakan  kewenangan  absolut  Peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  serta lembaga penegak hukum mana saja yang berhak menyidik.
Menurut Peneliti, perumusan definisi “tindak pidana militer” di dalam pembaharuan KUHPM  ataupun  RUU  Peradilan  Militer  sebaiknya  didasarkan  pada  jenis  delik  komuna (delik  pidana  yang  dapat  dilakukan  semua  orang)  atau  delik  propria  (delik  pidana  yang hanya  dapat  dilakukan  orang-orang  dengan  kualifikasi  tertentu,  seperti  delik  jabatan). Tindak  pidana  militer  seyogianya  diklasifikasikan  sebagai  delik  propria,  dimana  tindak pidana  militer  hanya  berkaitan  dengan  pelanggaran  pelaksanaan  tugas  pokok  fungsi  TNI sebagai alat pertahanan Negara.
2. Evaluasi  tata  cara  prosedur  penanganan  perkara  koneksitas  antara  KPK  dengan  lembaga aparat penegak hukum lainnya yang berwenang.
Dari  segi  prosedur,  POLRI,  Kejaksaan  Agung,  Oditur  Militer,  dan  Polisi  Militer memiliki  hubungan  koordinasi  atau  hierarkis  sebagai  anggota  Tim  Tetap  Koneksitas sebagaimana  diatur  di  KUHAP  Pasal  89  ayat  (2)  dan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 198 ayat (2) . Di sisi lain, lembaga-lembaga tersebut belum  memiliki dasar hukum  untuk  bekerjasama  dengan  Komisi  Pemberantasan Korupsi dalam satu Tim Tetap Koneksitas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketiadaan dasar  hukum  kerjasama  tersebut,  menimbulkan  adanya  perbedaan  prosedur  penyidikan antara  KPK  dengan  prosedur  lembaga-lembaga  penegak  hukum  terkait  yang  berujung pada ketidakpastian hukum prosedural dalam acara pemeriksaan koneksitas.
3. Evaluasi  terkait  harmonisasi  ketentuan  pengendali  penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi yang melibatkan Terdakwa sipil dan anggota TNI secara koneksitas. Terdapat dua lembaga  yang  menerima  kewenangan  atribusi  sebagai  pengendali  penanganan  perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas berdasarkan Undang-Undang, yakni:
a. Kejaksaan,  berdasarkan  Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. KPK, berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Adanya  dua  ketentuan  yang  mengatur  dua  Pengendali  yang  berbeda  dapat menimbulkan konflik kewenangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
a. Evaluasi  terkait  segi  struktur  kelembagaan  KPK,  dimana  KPK  belum  memiliki  Deputi khusus  penyidikan  perkara  secara  koneksitas  bersama  Penyidik  Militer  /  Oditur  Militer sebagaimana diatur dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KPK.
b. Selain  kendala  dari  segi  struktur  kelembagaan,  KPK  juga  mengalami  kendala  belum adanya  peraturan  yang  mengatur  anggota  TNI  untuk  tergabung  sebagai  penyidik  KPK. Dalam  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK,  Penyidik  Komisi Pemberantasan  Korupsi  dibayasi  berasal  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Penyidik  pegawai negeri  sipil  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang,  dan  penyelidik  Komisi Pemberantasan  Korupsi.  Ketiadaan  peraturan  terkait  tugas  perbantuan  Penyidik Militer/Oditur  Militer  dalam  lembaga  KPK  menimbulkan  keterbatasan  KPK  dalam mengimplementasikan penyidikan perkara secara koneksitas.

## KESIMPULAN
1. KPK  memiliki  kewenangan  untuk  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  Terdakwa  sipil  dan anggota TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang  KPK.  Kewenangan  KPK  tersebut  diberikan  berdasarkan  undang-undang ( atribusi ). Secara atribusi, artinya KPK juga diberikan wewenang secara sah yang melekat pada  jabatannya  sebagai  original  legislator  berdasarkan  undang-undang  oleh  para pembentuk undang-undang untuk pelaksanaan penyidikan perkara tindak korupsi terhadap sipil  dan/atau  TNI.  Atas  pelaksanaan  wewenang  tersebut,  KPK  bertanggung  jawab sepenuhnya sebagai penerima wewenang atribusi.
2. Dalam  menangani  perkara  koneksitas  bersama  dengan  Polisi  Militer,  KPK  mengalami kendala/keterbatasan.  KPK  hanya  dapat  melakukan  sebatas  koordinasi  dengan  Polisi Militer dalam tahapan penyidikan dan berujung pada pemisahan ( splitsing ) berkas perkara.
KPK menyidik Terdakwa sipil dan Polisi Militer menyidik anggota TNI.
3. Timbulnya kendala KPK untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi secara koneksitas bersama Tim Tetap  Koneksitas dikarenakan masih kurang jelasnya regulasi dan tata cara prosedur  (SOP)  dalam  pengimplementasian  kewenangan  KPK  dalam  perkara  secara koneksitas.
4. Oleh  karena  itu,  diperlukan  harmonisasi  peraturan  atau  kebijakan  tentang  kerjasama pemeriksaan  koneksitas  antara  Tim  Tetap  Koneksitas  dan  KPK.  Selain  harmonisasi peraturan  terkait  prosedur  acara  pemeriksaan  koneksitas,  KPK  juga  memerlukan pengharmonisasian  peraturan  terkait  struktur  kelembagaan  KPK  dan  asal  penyidik  KPK untuk dapat menangani perkara koneksitas. Dalam struktur kelembagaannya, perlu diatur Deputi  khusus  dalam  KPK  yang  menangani  perkara  secara  secara  koneksitas.  Selain  itu, perlu diatur dalam peraturan bahwa penyidik KPK dapat juga diperbantukan dari anggota TNI guna mendukung pelaksanaan kewenangan KPK secara koneksitas.

## REFERENSI

## Buku
Arief,  Barda  Nawawi.  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Atikah, Ika, Metode Penelitian Hukum. (Sukabumi: Penerbit Haura Utama, 2022). Atmaja,  Gede  Marhaendra  Wija  dkk.  Hukum  Perundang-Undangan.  (Sidoarjo:  Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).
Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia, 1996). Hamid,  A.T. Praktek Pengadilan Perkara Pidana. (Jakarta: Rajawali, 1982). Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, 2011). Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.
Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Sadiawati,  Diani    dkk.  Strategi  Nasional  Reformasi  Regulasi:  Mewujudkan  Regulasi  Yang Tertib  dan  Sederhana.  (Jakarta:  Kementerian  Perencanaan  dan  Pembangunan Nasional/Bappenas, 2015).

## Jurnal
Suhartono.  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Pelaksanaan  Anggaran Belanja  Negara  (Solusi  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Negara  Yang  Efisien,  Efektif Dan  Akuntabel)”. Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).
Novianti.  Artikel  “Analisis  Terhadap  Pembuatan  Perjanjian  Kerjasama  Internasional  (Studi di Provinsi Bali)” dalam buku Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi  Daerah:  Studi  di  Provinsi  Bali.  (Jakarta:  Pusat  Pengkajian,  Pengolahan  Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2012).

## Laman
Mohammad  Hatta  Muarabagja,  "TNI  Tak  Terima  Kepala  Basarnas  Ditetapkan  Tersangka oleh  KPK,  Apa  Alasan  Sebenarnya?",  https://nasional.tempo.co/read/1753592/tni-tak- terima-kepala-basarnas-ditetapkan-tersangka-oleh-kpk-apa-alasan-sebenarnya, sebagaimana diakses pada tanggal 12 Mei 2024
Soegiyono,  “Pentingnya  Harmonisasi  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan”, https://karya.brin.go.id/id/eprint/11969/1/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf , hlm 15, diakses pada tanggal 12 April 2024.
Utami Argawati,  “Memperkuat  Kewenangan  KPK  dalam  Penyidikan Tipikor  Koneksitas  ", https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19473",  sebagaimana  diakses pada tanggal 24 Februari 2024.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Kesepakatan Bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Nomor:  KEP-049/A/J.A/03/2012,  Nomor  : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keputusan  Bersama  Menteri  Pertahanan  RI,  Jaksa  Agung  RI,  dan  Panglima  TNI  Nomor 2196/M/XII/2021,  Nomor  240  Tahun  2021  dan  Nomor  KEP/1135/XII/2021  tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Koneksitas.