Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63

## PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI MUKA PERSIDANGAN PADA DAKWAAN TINDAK PIDANA DAN BENDA SITAAN DALAM PROSES PERADILAN

## Darmadi Djufri
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda E-mail  : darmadidjufri@gmail.com

## Abstract
The process of examining cases before a trial against someone being charged for committing a  crime  is  that  at  first  a  judge  conducts  an  examination  and  reads  out  the  case  in  court regarding  the defendant's problem.  If  the  judge  considers  that  the  examination of  the court hearing has been completed, the judge invites the public prosecutor to read out his demands. Such  provisions  can  be  found  in  the  Criminal  Procedure  Code,  namely  in  Article  182 paragraph  (l)  which  reads  as  follows:  a.  After  the  examination  is  declared  comp lete,  the public prosecutor submits a criminal charge; b. Furthermore, the defendant and/or his legal advisor  may  present  his/her  defense  which  can  be  answered  by  the  public  prosecutor, provided that the defendant or legal advisor always gets the last turn , c. Claims, pleas, and answers  to  defenses  are  made  immediately.  In  the  Code of  Criminal  Procedure  it  is clearly stated that those subject to confiscation are: a. The object or claim of the suspect or defendant is wholly or partly suspected to have been obtained from a criminal act or part of the proceeds of  a  criminal  act;  b.  Objects  that  are  used  directly  to  commit  a  crime  or  to  prepare,  for example a knife or what weapon is used to kill; c. Items needed to hinder the investigation of a criminal act; d.  Objects specially made or intended to commit a crime; e. Other objects that have a direct relationship with the crime committed; f. Items that are confiscated due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prose cution and trial of criminal cases as long as it concerns the provisions of paragraph (1) Article 39 of the Criminal Procedure Code.
Keywords : Crime: Examination;Confiscation

## Abstrak
Proses  pemeriksaan  perkara  di  muka  persidangan  terhadap  seseorang  yang  didakwa melakukan  tindak  pidana  adalah  pada  awalnya  hakim  melakukan  pemeriksaan  dan membacakan perkara di pengadilan mengenai masalah terdakwa. Apabila hakim menganggap bahwa pemeriksaan  sidang pengadilan  telah selesai, hakim mempersilahkan  penuntut umum membacakan tuntutannya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam Pasal 182 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: a.  Setelah  pemeriksaan dinyatakan  selesai, penuntut umum mengajukan  tuntutan  pidana;  b. Selanjutnya  terdakwa dan/atau penasehat hukumnya dapat  mengajukan  pembelaannya yang dapat  dijawab  oleh  penuntut  umum,  dengan  syarat  terdakwa  atau  penasehat  hukum  selalu mendapat  giliran  terakhir,  c.  Klaim,  permohonan,  dan  jawaban  atas  p embelaan  dilakukan segera Dalam KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa yang akan disita adalah: a. Benda atau tuntutan  tersangka atau  terdakwa  yang  seluruhnya atau  sebagian diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau sebagian dari hasil tindak pidana; b. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau  untuk  persiapan, misalnya pisau atau  senjata apa  yang  digunakan untuk  membunuh;  c.  barang-barang  yang  diperlukan  untuk  menghambat  penyidikan  suatu tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan; e. Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan;  f. Benda  yang  disita  karena  perkara  perdata  atau  pailit  juga  dapat  disita  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  persidangan  perkara  pidana  sepanjang  menyangkut  ketentuan ayat (1) Pasal 39 KUHAP.
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
Kata Kunci : Tindak Pidana; Pemeriksaan; Penyitaan

## PENDAHULUAN
Hukum memberikan perlindungan  pada  hak  asasi  manusia, terdapat hak yang paling penting, yakni hak  hidup,  sedangkan  hukum  pidana terjadi  kontra  pada  hak  asasi  manusia yakni menciptakan hukuman mati yang menghilangkan  hak  paling  dasar. Undang-undang  melindungi  hak  orang untuk pindah ke mana pun mereka mau, sedangkan  hukum  pidana  mengakui pemenjaraan  dan  hukum  acara  pidana mengakui penahanan. Hukum melindungi  kedamaian  rumah  tangga atau  tempat  tinggal.  Oleh  karena  itu, diambilnya  hak  tersebut  harus  sesuai dengan cara dan batasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Penegakan  hukum  menurut  R. Atang  Ranoemihardja 1 adalah  kegiatan untuk  menyelaraskan  hubungan  nilai- nilai yang terkandung dalam nilai-nilai atau pandangan dan sikap yang kokoh, mengecewakan sebagai rangkaian penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk menciptakan  kehidupan  sosial  yang
1 R.  Ata ng  Ranoemiha rdja , Hukum A cara Pidana (Ba ndung: Ra sito, 2003).
2  Purnadi  Purba ca ra ka ,  Penegaka n  Hukum da la m  Mensukseska n  Pemba nguna n  (Ja ka rta : Bina  Cipta , 2004).
damai,  baik  itu  tindakan  pencegahan atau  tindakan.  pemberantasan.  Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum atau hakim menjalankan tugasnya di bidang pemberantasan  adalah  KUHAP  yang bertujuan untuk mencari dan memperoleh  kebenaran materiil.
Pumadi Purbacaraka 2 merumuskan  bahwa:  'Kebenaran materiil adalah kebenaran yang lengkap  dari  suatu  perkara  pidana dengan  menerapkan  ketentuan  hukum acara  pidana  secara  jujur  dan  akurat dengan  tujuan  untuk  mengetahui  siapa pelaku  yang  tepat  didakwa  melakukan pelanggaran  hukum,  dan  kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan apakah terbukti telah terjadi suatu  tindak  pidana  dan  apakah  yang dituduh dapat dipersalahkan. 3
Penyelenggaraan peradilan pidana  merupakan  mekanisme  kerja aparat  penegak  hukum  pidana,  seperti mulai  dari  proses  penyidikan  dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,  penangkapan,  penutupan yang dilakukan oleh kejaksaan.
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
Penuntut Umum dan
pemeriksaannya  dilakukan  oleh  hakim dalam sidang pengadilan dan pelaksanaannya  dilakukan  oleh  hakim dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan  putusan  pengadilan  oleh Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan  di  bawah  pengawasan Ketua  Pengadilan.  Pengadilan  yang bersangkutan.  Dengan  kata  lain  R. Soesilo  menyatakan  bahwa  peradilan pidana  adalah  pekerjaan  polisi,  jaksa, hakim,  dan  petugas  pemasyarakatan, yang juga berarti proses atau pekerjaan hukum acara pidana.
Penanganan suatu perkara pidana  dimulai  oleh  penyidik  setelah mendapat  laporan  atau  pengaduan dari masyarakat  atau  mengetahui  terjadinya suatu tindak pidana, kemudian dituntut oleh Penuntut Umum dengan melimpahkan  perkara  tersebut  ke Pengadilan  Negeri.  Selanjutnya  hakim memeriksa  dakwaan  penuntut  umum terhadap terdakwa apakah terbukti atau tidak.
Bagian  terpenting  dari  setiap proses  pidana  adalah  pembuktian,  hal ini menentukan apakah terdakwa dinyatakan  bersalah  atau  tidak  untuk kepentingan  pembuktian  itu,  sehingga keberadaan benda-benda yang
berkaitan  dengan  suatu  tindak  pidana sangat diperlukan. Alat bukti merupakan  alat  bukti  suatu  tindak pidana, walaupun alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting  dalam  proses  pidana,  namun tidak  ada  satu  pasal  pun  yang memberikan  alasan  yang  jelas  tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti.
Menurut  Audi  Hamzah, 4 alat bukti  sebagai  alat  bukti  dalam  suatu perkara  pidana  merupakan  barang dimana  delik  itu  dilakukan  (obyek delik)  dan  barang  yang  dengannya delik  itu  dilakukan  yaitu  dasar  yang digunakan  untuk  melakukan  delik. misalnya  pisau  yang  digunakan  untuk menusuk orang. Termasuk juga sebagai barang bukti adalah hasil tindak pidana, misalnya  uang  negara  yang  digunakan (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, kemudian  rumah  itu  menjadi  barang bukti, atau hasil tindak pidana. Pasal 6 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-
ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman  menyatakan  bahwa  'Tidak seorang pun dapat dipidana melainkan, oleh  sebab  alat  pembuktian  yang  sah,
4 Andi  Ha mza h, Pengantar  Hukum  Acara Pidana Indonesia   (Jaka rta :  Sina r  Gra fika , 2011).
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
hakim  mempunyai  sabitan  bahawa seseorang yang
dianggap bertanggungjawab,  telah  bersalah  atau suatu perbuatan yang didakwa terhadapnya”.
Peruntukan  di  atas  ditegaskan semula  dalam  Perkara  183  Kanun Acara  Jenayah  yang  menyatakan: bahawa  seorang  hakim  tidak  boleh menjatuhkan hukuman ke atas seseorang  melainkan dengan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  dia memperoleh keyakinan bahawa perbuatan  jenayah  itu  benar-benar berlaku  dan  dituntut  yang  bersalah kerana  berbuat  demikian.  Kemudian pasal  44  ayat  (2)  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  menyatakan: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawabnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat  pemeriksaan  dalam  proses pengadilan  dan  benda  tersebut  adalah. dilarang  untuk  digunakan  oleh  sesiapa saja.  Ketentuan  dalam  Pasal  183 KUHAP  yang  menyatakan:  bahwa seorang hakim tidak dapat menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang kecuali  dengan  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana
telah benar-benar terjadi dan terdakwalah  yang  menjadi  pelakunya. terdakwa. bersalah melakukannya. Kemudian  Pasal  44  ayat  (2)  KUHAP menyatakan: bahwa penyimpanan benda  sitaan dilakukan  dengan  sebaik- baiknya  dan  pertanggungjawabannya ada  pada  pejabat  yang  berwenang sesuai  dengan  tingkat  pemeriksaan dalam  proses  pengadilan  dan  benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapa  pun.  .  Dengan  demikian,  tingkat penuntutan  yang  bertanggung  jawab atas  barang  sitaan  adalah  Penuntut Umum  atau  Penuntut  Umum,  dalam Pasal  13  KUHAP  disebutkan  bahwa Penuntut Umum atau Penuntut berwenang untuk melakukan penuntutan  dan  dengan  demikian tingkat  penuntutan  yang  bertanggung jawab.
Dari  apa  yang  telah  termuat dalam KUHAP tersebut menarik  minat penulis untuk mengkaji lebih mendalam  dan  dituangkan  dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: 'Pertanggungjawaban  Barang  Bukti yang  Disita  Pengadilan  dalam  Proses Perkara Pidana di Pengadilan.
Penulisan  ini  akan  membahas tentang  bagaimana  proses  pemeriksaan perkara  di  muka  persidangan  terhadap
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
seseorang  yang  didakwa  melakukan tindak  pidana,  serta  benda  apa  saja yang  dapat  disita  oleh  pengadilan karena  diduga  sebagai  barang  bukti suatu tindak pidana.

## PEMBAHASAN

## A. Proses  Pemeriksaan  Perkara  di

## Persidangan
Kejaksaan memiliki kapasitas dalam  tugasnya  menegakkan  hak  asasi manusia  dan  hukum  negara  serta  alat penegakan  hukum.  Berdasarkan  Pasal 27  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. Melakukan  penuntutan  dalam perkara pidana;
2. Melaksanakan  putusan  hakim dan putusan pengadilan;
3. Mengawasi pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat; 4. Melengkapi  berkas  perkara
tertentu  dan  untuk  itu  dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan  ke  pengadilan yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan
dengan penyidik.
Berdasarkan pada Undang- Undang Kejaksaan
Republik
Indonesia 5 , bahwa tugas dan wewenang kejaksaan adalah menyelesaikan perkara penuntutan di bidang peradilan pidana  serta  berwenang  melakukan penyidikan dan mengadakan pertemuan dengan penyidik lain untuk memecahkan  masalah.  yang  timbul dalam  melaksanakan  tugas  penyidikan dan penuntutan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  tugas  dan  wewenang  kejaksaan adalah  mengurus  perkara  pidana  sejak awal  terungkapnya  perkara  sampai dengan  selesainya  pemeriksaan  suatu perkara  pidana.  Jadi  jaksa  ikut  serta dalam  penyidikan  perkara  pidana  dan mengkoordinasikan  penyidikan  yang dilakukan  oleh  alat  penyidik  untuk memudahkan penyelesaian perkara terdakwa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan  adalah  sebagai  penuntut umum  dalam  melaksanakan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Jadi  jaksa
5 Na nda Agung Dewa nta ra , Masalah PenongLapan, Penahana n, Penggeledahan, Pe nyit aan  dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana (Ja ka rta : Aksa ra Persa da Indonesia , 2002).
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
penuntut  umum  adalah  jaksa  yang disahkan  berdasarkan  KUHAP  untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan  putusan hakim.
Dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya, penuntut umum mengajukan  suatu  perkara  ke  sidang pengadilan dengan menetapkan dakwaan  terhadap  terdakwa  dalam berkas perkara pidana. 6 Tugas kejaksaan  dimulai  dari  penuntutan, pemanggilan terdakwa, serta menghadirkan  fakta-fakta  dan  bukti- bukti  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah jaksa selesai membuat tuntutan, hakim kemudian  memberikan  kesempatan kepada  pembela  atau  penasihat  hukum terdakwa  untuk  hal-hal  yang  tidak sesuai dengan dakwaan jaksa. 7
Berdasarkan  uraian  di  atas, tugas  dan  wewenang  penuntut  umum adalah  mengajukan  tuntutan  terhadap perkara terdakwa sesuai dengan perkara  yang  didakwakan,  sedangkan wewenang  penuntut  umum  adalah mengadili  terdakwa  sesuai  dengan undang-undang.
6 Na nda
7 Ha run, M. Husein, Kitab  Hukum  Acara Pidana  dan  Penerapannya ( Ja ka rta:  Rineka Cipta , 2003).
Hakim  sebagai  penegak  hukum dalam menjalankan profesinya berkaitan dengan tugas yang dibebankan  kepadanya  sebagai  orang yang melakukan pengambilan keputusan  dalam  perkara  pengadilan. Tugas  hakim  dalam  Pasal  28  UU  N0. 48  Tahun  2009  ayat  (1)  menyatakan bahwa hakim mempunyai tugas menggali,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan  pada  ayat  (2)  dijelaskan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, hakim ditugasi  untuk  memperhatikan  sifat baik terdakwa.
Berdasarkan  uraian  di  atas, hakim adalah pejabat yang menjalankan  kekuasaan  kehakiman sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  yang  mempunyai  tugas  dan wewenang mengadili terdakwa, menyelenggarakan  pemeriksaan,  dan memutus  perkara  pidana  berdasarkan asas  bebas,  jujur,  dan  tidak  memihak dalam persidangan. .
Dalam  melaksanakan  sidang  di pengadilan,  tata  cara  pemeriksaannya adalah  pada  mulanya  seorang  hakim melakukan pemeriksaan dan membacakan  perkara  di  pengadilan
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
terhadap  masalah-masalah  terdakwa. Apabila  hakim  menganggap  bahwa pemeriksaan  sidang  pengadilan  telah selesai, hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya.  Ketentuan  tersebut  dapat ditemukan dalam KUHAP, yaitu dalam pasal  182  ayat  (1)  yang  berbunyi sebagai berikut:
1. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
2. Selanjutnya  terdakwa  dan/atau penasehat hukumnya dapat mengajukan  pembelaan  yang dapat  dijawab  oleh  penuntut umum,  dengan  syarat  terdakwa atau  penasehat  hukum  selalu mendapat giliran  terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban  pembelaan  itu  segera dibuat secara tertulis dan setelah dibacakan, segera diajukan kepada hakim ketua  sidang dan dikirimkan  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan.
Dari ketentuan Pasal 182 ayat (I) KUHAP  di  atas,  masyarakat  dapat mengetahui  bahwa  menurut  KUHAP. Pembelaan  terdakwa  atau  penasehat hukum  dan  jawaban  penuntut  umum
atas pembelaan terdakwa atau penasehat  hukum  hanya  disampaikan setelah pemeriksaan pengadilan dinyatakan  selesai  oleh  hakim  ketua sidang.  Sehingga  tuntutan  pidana  dari penuntut umum dan pembelaan terdakwa  atau  penasehat  hukumnya tidak  lagi  menjadi  bagian  dari  proses pemeriksaan  di pengadilan.
Dalam memeriksa dan mengadili  perkara  pidana, 8 hakim berdasarkan Pasal 182 ayat (1) memberikan kesempatan kepada penuntut  umum  untuk  mengajukan gugatannya  dan  kemudian  hakim  juga wajib  memberikan  kesempatan  kepada penasehat  hukum  atau  terdakwa  untuk mengajukan pembelaannya dan apabila ada  tidak  ada  pembela  atau  terdakwa yang  akan  dihadirkan  oleh  jaksa. penuntut  umum,  menurut  Pasal  182 ayat (2) yang berbunyi:
“Hakim  ketua  menyatakan  bahwa pemeriksaan dinyatakan tertutup, asalkan  Anda  dapat  membukanya sekali  lagi.  Baik  atas  kewenangan hakim,  ketua  sidang  karena  jabatannya atau  atas  permintaan  penuntut  umum atau  terdakwa  atau  penasihat  umum dengan memberikan  alasannya.
8 Soesilo Yu wono, Hukum  Acara Pidana, (Ba ndung: Alumni, 2004).
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
Dalam  penjelasan  Pasal  1  82 ayat  (2)  KUHAP  disebutkan  bahwa “Sidang  dibuka  kembali  dengan maksud  untuk  mengumpulkan  data tambahan  sebagai  bahan  pertimbangan hakim”.
Setelah hakim menyatakan bahwa  pemeriksaan  ditutup,  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  182  ayat  (2),  hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk  mengambil  keputusan  dan  jika perlu  musyawarah  diadakan  setelah terdakwa, saksi, kuasa hukum penasehat  dan  jaksa  penuntut  umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
Hakim dalam musyawarah tidak  boleh  menyimpang  dari  surat dakwaan,  hal  ini  berpedoman  pada Pasal  182  ayat  (4)  yang  menyatakan bahwa  'musyawarah  pada  ayat  (3) harus  didasarkan  pada  surat  dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan.
Berdasarkan  Pasal  182  (4)  dan Pasal  193  KUHAP,  hakim  dalam memeriksa perkara pidana selalu berusaha untuk menentukan, antara lain:
1. Perbuatan  apa  yang  dianggap terbukti  menurut  pemeriksaan di pengadilan;
2. Apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan  yang  didakwakan kepadanya;
3. Kejahatan  apa  yang  telah dilakukan  sehubungan  dengan perbuatan itu.
4. Hukuman  apa  yang  harus dijatuhkan kepada terdakwa.
Untuk menentukan hal-hal sebagaimana  diuraikan  di  atas,  hakim memerlukan alat bukti yang cukup dan sah.  Selanjutnya  dalam  pasal  182  ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa:
'Dalam  musyawarah,  hakim  ketua majelis  mengajukan  pertanyaan  mulai dari  hakim  termuda  sampai  hakim tertua, sedangkan yang terakhir menyampaikan  pendapatnya  adalah hakim  ketua  majelis  dan  segala pendapat  harus  disertai  pertimbangan dan alas an.
Musyawarah majelis merupakan  hasil  mufakat  majelis  yang merupakan  mufakat  mufakat,  kecuali ha1 yang telah diusahakan benar-benar tidak  dapat  dicapai,  maka  diambil dengan dua cara sebagai berikut:
1. Keputusan diambil dengan undi majoriti  (mengundi);
2. Apabila  pengundian  sah  maka yang  digunakan  ialah  pendapat
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Setelah keputusan diambil,
maka keputusan tersebut dinyatakan dalam surat
keputusan.
Agar  suatu  surat  keputusan menjadi  sah,  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  197  ayat  (1) huruf  a  sampai  dengan  1  harus dipenuhi, yaitu:
1. Kepala putusan tertulis berbunyi: “Untuk  Keadilan
Berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa,”
2. Nama  lengkap,  tanggal  lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan,  tempat  tinggal, agama  dan  pekerjaan  terdakwa. a.  Surat dakwaan, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; b.  Pertimbangan-pertimbangan yang  disusun  secara  ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan-keadaan  beserta  bukti- bukti yang diperoleh dari pemeriksaan  di  sidang  yang
menjadi dasar penetapan kesalahan terdakwa;
c.  Tuduhan kejahatan seperti yang  terkandung  dalam  surat tuntutan.
d.  Pasal  peralihan  peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar penuntutan  atau  tindakan  dan pasal peraturan perundang- undangan  yang  menjadi  dasar bagi  hakim  untuk  memutuskan, kemudian disertai dengan keadilan  yang  menekankan  dan meringankan  terdakwa;
e. Hari dan tarikh perbincangan panel  hakim  melainkan  perkara itu  diperiksa  oleh  seorang hakim;
f. Penyataan bersalah defendan. pernyataan tersebut telah memenuhi  semua  unsur  dalam perumusan tindak pidana disertai  dengan  kelayakannya dan  pensabitan  atau  tindakan yang dikenakan;
g. Peruntukan kepada siapa kos kes itu  dikenakan dengan menyebut  jumlah  yang  tepat dan peruntukan mengenai bukti; h. Perintahkan supaya defendan ditahan atau kekal dalam tahanan atau dibebaskan.
Perintah atau Keputusan
tersebut harus mencakup:
1. Hari dan tanggal keputusan,
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
2. Nama Jaksa,
3. Nama hakim yang memutuskan.
4. Nama pendaftar.
Untuk  putusan  yang  tidak bersifat  pidana  diatur dalam  Pasal  199 huruf a sampai dengan c
KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:
a.  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
b.  pernyataan  bahwa  terdakwa  telah dibebaskan atau dibebaskan dari segala putusan  hukum  dengan  menyebutkan alasan-alasan dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan  yang  menjadi dasar putusan;
c. Memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan jika ditahan.
Apabila  surat  keputusan  tidak memenuhi  ketentuan  tersebut,  maka putusan  tersebut  batal  demi  hukum (Pasal  197  ayat  (2)  dan  Pasal  199  ayat (2)  KUHAP).  Menurut  Andi  Hamzah 9 bahwa: Ketentuan ini sangat bermanfaat  bagi  terdakwa,  karena  jika seorang hakim menganggap bahwa apa yang  didakwakan  telah  terbukti  dan oleh karenanya terdakwa harus
9 Ba mba ng  Poemomo, Penerapan  Hukum Oleh  Hakim (Yogya ka rta : A Ma rtha   Buku, 2006).
dihukum, sedangkan hakim lain menyatakan  tidak  terbukti,  dan  hakim ketiga  adalah  abstain,  maka  ada pembebasan. Terdakwa Vrispraak. '
Dalam  Pasal  196  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa setelah putusan pidana dijatuhkan, hakim ketua wajib memberitahukan kepada terdakwa apa saja hak-haknya sebagaimana  tercantum  dalam  hak- haknya,  yaitu:
a.  Hak  untuk  segera  menerima  atau menolak keputusan;
b.  Hak  untuk  mempelajari  putusan sebelum menerima atau menolak putusan dan batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini; c.  Hak  untuk  meminta  penangguhan putusan  dalam  batas  waktu  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang  untuk dapat  mengajukan  grasi  dalam  hal menerima  putusan;
d. Hak untuk meminta agar perkaranya diperiksa  pada  tingkat  banding  dalam tenggang  waktu  yang  ditentukan  oleh undang-undang  ini,  dalam  haknya untuk menolak  putusan;
e.      Hak  untuk  mencabut  pernyataan sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
dalam  batas  waktu  yang  ditentukan dalam undang-undang ini.
Perlunya  pemberitahuan  di  atas berarti  terdakwa  mengetahui  hak- haknya,  sebelum  jaksa  melaksanakan putusannya. Dalam prakteknya seringkali timbul kesulitan sehubungan dengan  ketentuan  huruf  (a)  di  atas, setelah  putusan  dieksekusi,  tergugat menarik  kembali  pernyataan  tersebut sesuai  dengan  ketentuan  huruf  (e) kemudian  mengajukan  banding  atau kasasi  jika  tindakan  hukum  tersebut dilakukan.  sebagaimana  dimaksud  di atas ternyata dilanjutkan, maka dengan sendirinya putusan itu belum mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (incracht). Putusan hukum itu dinyatakan mempunyai kekuatan hukum  tetap  apabila  batas  waktu berpikir  telah  terlampaui  tujuh  hari setelah  putusan  pengadilan  tingkat pertama dan 15 hari setelah pengadilan tingkat  kedua,  sesuai  dengan  maksud ketentuan-ketentuan tersebut. Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
Selain  itu,  dalam  perbuatan khusus  seperti  Tindak  Pidana  Korupsi, terdakwa juga berhak menjelaskan asal usul  harta  kekayaan  yang  dimilikinya yang  bertujuan  untuk  memperjelas perkara,  selain  itu  kewajiban  terdakwa
lainnya  adalah  terhadap  barang  yang diduga  hasil  tindak  pidana  dan  hakim memutuskan  untuk  menyita  barang tersebut. maka tergugat wajib menyerahkannya  dan  jika  barang  itu tidak diberikan dengan itikad baik atau sukarela  maka pejabat yang berwenang berhak untuk menyitanya.
Selain  itu,  terdakwa  juga  wajib melaksanakan tindak pidananya apabila pelaksana  atau  penuntut  umum  telah mendapat  perintah  dari  hakim  yang memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara.  Dalam  proses  peradilan  akan diakhiri dengan keputusan akhir. Dalam putusan pengadilan, hakim akan menyatakan  pendapatnya  tentang  apa yang telah dilakukan dia mempertimbangkannya sebelum membuat  keputusan.  Dalam  Undang- Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  I  ayat  (1) bahwa  “Putusan  pengadilan  adalah pernyataan  hakim  yang  diucapkan dalam  sidang  pengadilan  terbuka  yang dapat berupa keyakinan atau bebas dari segala  tuntutan  hukum  dan  dalam mengikut  cara  yang  ditetapkan  oleh Undang-undang.
Barang-barang yang dapat disita  oleh  pengadilan  karena  diduga sebagai barang bukti tindak pidana.
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
Hukum pidana merupakan hukum yang khusus,  karena  hukum  dimaksudkan untuk melindungi manusia dari pelanggaran hak-haknya. Hukum melindungi  hak  asasi  manusia  yang paling  penting,  yaitu  hak  untuk  hidup, sedangkan  hukum  pidana  menciptakan hukuman  mati  yang  menghilangkan hak  paling  dasar.  Undang-undang melindungi  hak  orang  untuk  bergerak kemanapun  mereka  mau,  sedangkan hukum pidana mengenal pidana penjara  dan  hukum  acara  pidana mengenai penahanan. Hukum melindungi  kedamaian  rumah  tangga atau  tempat  tinggal.  Oleh  karena  itu, pelaksanaan  perampasan  hak  tersebut harus  sesuai  dengan  cara  dan  batasan yang ditentukan oleh undang-undang 10 . Sesuai dengan Pasal 128
KUHAP,  hakim  berwenang  menyita barang  sitaan  sebagai  barang  bukti. Terhadap hal tersebut, pelaksana penyitaan  harus  berdasarkan  ketentuan yang  diatur  dalam  Pasal  128  KUHAP dan  Pasal  129  KUHAP,  yaitu  sebagai berikut:
1. Terlebih dahulu petugas menghubungi  kepala  desa  atau  ketua lingkungan,  dimana  penyitaan  itu  akan dilakukan  dan  minta  kesediaannya
untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan penyitaan;
2. Menunjukan  tanda  pengenal seperti  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), dan surat  izin  khusus  melakukan  penyitaan (kecuali  dalam  keadaan  yang  sangat perlu  dan  mendesak  )  seperti  Surat Perintah  Penyitaan,  kepada  orang  atau keluarga dari siapa akan disita;
3. Petugas meneliti kebenaran atas benda  tersebut,  apakah  benar  benda tersebut  merupakan  benda  yang  akan diteliti;
4.  Menunjukkan  benda  yang  akan disita kepada orang dari siapa benda itu disita  atau  kepada  keluarganya  dan dapat  meminta  keterangan  tentang benda  yang  akan  disita  di  hadapan kepala  desa  atau  kepala  lingkungan dengan dua orang saksi;
5.  Membuat  daftar  benda  sitaan  secara rinci  tentang  jumlah  atau  beratnya menurut jenisnya  masing-masing; 6.  Demi  keamanan,  jika  dipandang perlu,  benda  yang  akan  disita  difoto terlebih dahulu.
Kemudian syarat-syarat penyitaan  telah  diatur  dalam  pasal- pasal sebagai berikut:
1. Pasal 38 KUHAP ayat (1) penyitaan hanya  dapat  dilakukan  oleh  penyidik
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
dengan  izin  Ketua  Pengadilan  Negeri setempat.  Ayat  (2)  Dalam  keadaan yang  sangat  perlu  dan  mendesak apabila penyidik harus segera
menyelidiki  dan  bertindak  segera  dan tidak memungkinkan untuk memperoleh izin  terlebih  dahulu, dengan  tidak  mengurangi  ketentuan pada  ayat  (1)  penyidik  hanya  dapat menyita  benda  bergerak  dan  untuk  itu ia  harus  segera  melapor  kepada  ketua pengadilan  negeri  setempat  untuk mendapat persetujuan;
2.  Pasal  43  KUHAP  menyatakan bahwa penyitaan surat-surat atau tulisan-tulisan  lain  dari  orang-orang yang  menurut  undang-undang  wajib merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut  rahasia  negara,  hanya dapat dilakukan dengan persetujuannya atau dengan  persetujuannya.  izin  ketua pengadilan  negeri  setempat  kecuali karena undang-undang. KUHAP menyediakan
Secara  umum  benda  yang  dapat  disita dapat dibedakan menjadi:
1.  Benda  yang  digunakan  sebagai  alat untuk melakukan  kejahatan;
2.  Benda-benda  yang  diperoleh  atau diperoleh dari suatu tindak pidana;
3.  Benda-benda  lain  yang  tidak  secara langsung  mempunyai  alasan  yang  kuat sebagai alat bukti;
4.  Barang  bukti  pengganti,  misalnya benda yang dicuri adalah uang.
Kemudian  dalam  Pasal  39  KUHAP disebutkan  bahwa  yang  dapat  disita adalah:
1.  Benda  atau  tuntutan  tersangka  atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian  diduga  diperoleh  dari  suatu tindak  pidana  atau  sebagian  dari  hasil tindak pidana;
2.  Benda  yang  digunakan  secara langsung  untuk  melakukan  kejahatan atau  untuk  mempersiapkan,  misalnya pisau  atau  senjata  lain  yang  digunakan untuk membunuh;
3.  Barang-barang  yang  diperlukan untuk  menghambat  penyidikan  suatu tindak pidana;
4.  Benda  yang  khusus  dibuat  atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan;
5.  Benda  lain  yang  mempunyai hubungan  langsung  dengan  tindak pidana yang dilakukan;
6.  Barang-barang  yang  disita  karena perkara perdata atau karena pailit dapat pula disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan  perkara  pidana  sepanjang
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
menyangkut  ketentuan  ayat  (1)  Pasal 39 KUHAP. .
Kemudian  dalam  Pasal  44  ayat  (2) KUHAP disebutkan bahwa:
Penyimpanan benda sitaan dilakukan  dengan  sebaik-baiknya  dan pertanggungjawabannya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan  yaitu  pada  tahap  penyidikan tanggung  jawab  ada  pada  penyidik, pada  penuntutan.  dan  pada  tahap pemeriksaan  di  pengadilan  tanggung jawab  ada  pada  hakim.  hakimlah  yang bertanggung  jawab  penuh  atas  barang bukti yang disita dan dilarang digunakan  oleh  siapa  pun.  Benda  yang disita  dikembalikan  kepada  orang  atau kepada  siapa  benda  itu  disita,  atau kepada  orang  atau  kepada  orang  yang paling berhak menurut Pasal 46 ayat (1) KUHAP.

## KESIMPULAN
Proses  pemeriksaan  perkara  di muka  sidang  terhadap  seseorang  yang didakwa  melakukan  tindak  pidana adalah hakim terlebih dahulu memeriksa dan membacakan perkara di pengadilan mengenai masalah terdakwa.  Apabila  hakim  menganggap
bahwa  pemeriksaan  sidang  pengadilan telah  selesai,  hakim  mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya.  Ketentuan  tersebut  dapat ditemukan dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal  182  ayat  (1)  yang  berbunyi sebagai berikut: a. Setelah pemeriksaan dinyatakan  selesai,  penuntut  umum mengajukan tuntutan pidana; B. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukumnya dapat mengajukan  pembelaannya  yang  dapat dijawab  oleh  penuntut  umum,  dengan syarat  terdakwa  atau  penasehat  hukum selalu  mendapat  giliran  terakhir,  c. Tuntutan,  pembelaan,  dan  jawaban pembelaan  itu  segera  dibuat  secara tertulis  dan  setelah  dibacakan,  segera diajukan  kepada  hakim  ketua  sidang dan  dikirimkan  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam KUHAP disebutkan dengan  jelas  bahwa  yang  akan  disita adalah: a. Benda atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari suatu tindak pidana atau sebagian  dari  hasil  tindak  pidana;  B. Benda yang digunakan langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk persiapan,  misalnya  pisau  atau  senjata apa yang digunakan untuk  membunuh;
Darmadi  Djufri,  Proses  Pemeriksaan  Perkara  di  Muka  Persidangan  Pada  Dakwaan  Tin dak  Pidana  dan Benda Sitaan dalam Proses Peradilan, Halaman 49-63
barang-barang  yang  diperlukan  untuk menghambat  penyidikan  suatu  tindak pidana; Benda yang khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan kejahatan; Benda lain yang mempunyai hubungan  langsung  dengan  tindak pidana  yang  dilakukan;  Benda  yang disita karena perkara perdata atau pailit juga  dapat  disita  untuk  kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan  perkara  pidana  sepanjang menyangkut  ketentuan  ayat  (1)  Pasal 39 KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum
Acara Pidana Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika, 2011.
Bambang Poemomo, Penerapan Hukum Oleh Hakim, Yogyakarta:
A Martha Buku, 2006.
Harun, M. Husein, Kitab Hukum Acara
Pidana dan Penerapannya
Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
Nanda Agung Dewantara, Masalah PenongLapan, Penahana n,
Penggeledahan, Pe nyit aan  dan
Pemeriksaan Surat di Dalam
Proses Acara Pidana, Jakarta:
Aksara Persada Indonesia, 2002.
Purnadi Purbacaraka,
Penegakan Hukum  dalam  Mensukseskan Pembangunan, Jakarta: Bina
Cipta, 2004.
R.  Atang  Ranoemihardja, Hukum
A cara Pidana ,  Bandung: Rasito, 2003.
Soesilo Yuwono, Hukum Acara
Pidana,, Bandung: Alumni, 2004.