Effectiveness of Article 273 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic on Road Accidents
Efektivitas Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas terhadap Kecelakaan di Jalan Raya
Ferawati Royani 1) ; Widya Timur 2) ; Desy Maryani 2) ; Mezi Deskartika 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) fhferra3@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Februari 2020] Revised [20 Maret 2020] Accepted [1 April 2020]

## ABSTRAK
Mobilitas  manusia  dan  barang  dengan  kendaraan  bermotor  berkembang  begitu  cepat  sebagai akibat  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan  teknologi  transportasi.  Hal  ini  berdampak kepada  meningkatnya  frekuensi  kecelakaan  lalu  lintas  dengan  korban  pengemudi  maupun masyarakat  pemakai  jalan.  Ada  tiga  faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadikanya  kecelakaan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang terakhir adalah faktor jalan.  Dari  faktor  jalan  ini  lah  penulis  membahas  penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  di dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur  adanya  pertanggung  jawaban  Pemerintah  terhadap  kecelakaan  akibat  jalan  rusak. Untuk  kegunaan  teori  hukum  dalam  penelitian  sebagai  pisau  analisis  pembahasan  tentang peristiwa  atau  fakta  hukum  yang  diajukan  dalam  masalah  penelitian  tesis  teori  yang  dipakai adalah  teori  tanggung  jawab  dan  teori  penegakan  hukum.  Penulis    menggunakan  metode penelitian  empiris  atau  sosiologis.  Faktor  yang  menjadi  kendala  Pemerintah  dalam  penerapan pasal  273  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  tidak  adanya  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  secara  lebih  rinci  mengenai  yang  berkaitan  dengan  pasal  273. Mengenai  siapa  yang  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  jalan  itu.  Ketidakpastian  hal tersebut bisa berdampak pada penerapan pasal 273 tersebut oleh penegak hukum. Masyarakat yang  tidak  melaporkan  kejadian  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  jalan  rusak  atau  jalan berlubang.  Dengan  berbagai  alasan  ada  yang  tidak  mengetahui  dan  ada  yang  tidak  mau berurusan  dengan  aparat  penegak  hukum,  yang  menganggap  kecelakaan  adalah  musibah kemudian  faktor  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  serta  Undang-Undang  yang  dibuat  oleh pemerintah tidak dijalankan karena berkaitan dengan pertanggung jawaban pemerintah.

## ABSTRACT
The  mobility  of  people  and  goods  with  motorized  vehicles  is  developing  so  fast  as  a  result  of increasing  welfare  and  advances  in  transportation  technology.  This  has  an  impact  on  the increasing  frequency  of traffic  accidents with victims  of  drivers  and  road  users.  There  are  three main factors that cause accidents, the first is the human factor, the second is the vehicle factor and  the  last  is  the  road  factor.  From  this  road  factor,  the  author  discusses  the  causes  of  traffic accidents, in Article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regulates  the  Government's  responsibility  for  accidents  due  to  damaged  roads.  For  the  use  of legal theory in research as an analytical tool for discussing legal events or facts proposed in the thesis  research  problem,  the  theory  used  is  the  theory  of  responsibility  and  the  theory  of  law enforcement.  The  author  uses  empirical  or  sociological  research  methods.  Factors  constraining the  Government  in  implementing  Article  273  of  Law  No.  22  of  2009  concerning  traffic  are  the absence  of  a Government  Regulation  that  regulates  in  more  detail those  relating  to Article  273. Regarding who is responsible for the operation of the road. This uncertainty can have an impact on the application of article 273 by law enforcement. People who do not report accidents caused by damaged roads or potholes. For various reasons there are those who do not know and there are those who do not want to deal with law enforcement officers, who consider accidents to be a disaster  then  the  factors  of  law  enforcement  officials  themselves  and  the  laws  made  by  the government are not implemented because they are related to government accountability.

## KEYWORDS
Effectiveness and Law Enforcement
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Aktivitas masyarakat sangat terbantu dan membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraaan bermotor  juga  membawa  konsekuensi  lain  diantaranya  penyediaan  jalan  yang  memadai,  pengaturan pergerakan  kendaraan  dan  masalah  kecelakaan.  Ketika  kita  berkendaraan  berarti  kendaraan  telah berinteraksi  dengan  kendaraan  lain,  yang  pada  prinsipnya  jalan  raya  adalah  milik  bersama  jadi  dimulai dari  pengendara  dan  fasilitas  jalan  harus  baik  dan  ketika  pelanggaran  itu  terjadi  menjadi  awal  dari kecelakaan, yang mendominasi terjadinya kecelakaan adalah kendaraan roda dua.
Masalah  lalu  lintas  terus  berkembang  menjadi  suatu  masalah  yang  kian  kompleks  dan  menjadi bagian  yang  strategis  dalam  pembangunan  jangka  panjang.    Di  Negara  yang  berkembang  seperti Indonesia,  masalah  lalu  lintas  cukup  mendominasi  penyebab  kematian.  Perkembangan  lalu  lintas kendaraan,  khususnya  roda  dua  itu  sendiri  dapat  memberi  pengaruh  bagi  kehidupan  masyarakat.
Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat membawa pengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang  semakin  sering  terjadi.  Agar  tidak  banyak  terjadi  dampak  negatif    terhadap  keamanan  lalu  lintas, maka  dibuatlah  aturan-aturan  lalu  lintas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No  14  tahun  1992 kemudian  sekarang  menjadi  Undang-Undang  No  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas.  Untuk  terjamin terlaksananya peraturan dalam undang undang tersebut polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban.
Salah satu permasalahan lalu lintas  yang perlu mendapatkan perhatian serius  adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Pengguna kendaraan roda dua  ini sangat mendominasi, karena bentuknya  yang mudah untuk melewati semua area dan  harganya yang dapat dijangkau oleh orang orang yang bepenghasilan menengah ke bawah, sehingga dengan hal itu  banyak  sekali  ragam  pengguna  jalan  yang  menggunakan  kendaraan  bermotor.  Jumlah  kendaraan bermotor  di  seluruh  Indonesia  telah  mencapai  lebih  dari  20  juta,  yang  60%  adalah  sepeda  motor  dan sisanya  adalah  mobil.  Kendaraan  sepeda  motor  digunakan  sebagai  kebutuhan  dan  sangat  membantu untuk  masyarakat  dari  semua  kalangan,  namun  sepeda  motor  dipakai  oleh  masyarakat  secara  tidak wajar dan menyebabkan pelanggaran lalu lintas.
Melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  dapat  mengakibatkan  terganggunya  ketertiban  dan  keamanan didalam masyarakat, pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik  dalam  norma  masyarakat  atau  hukum  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  pelanggaran  lalu  lintas  adalah suatu tindakan baik sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu  lintas  yang  berlaku  dan  pada  umumnya  pelanggaran  lalu  lintas  merupakan  awal  terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Mobilitas  manusia  dan  barang  dengan  kendaraan  bermotor  berkembang  begitu  cepat  sebagai akibat  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemajuan  teknologi  transportasi.  Hal  ini  berdampak  kepada meningkatnya  frekuensi  kecelakaan  lalu-lintas  dengan  korban pengemudi  maupun  masyarakat pemakai jalan.  Di  Palembang  pengguna  kendaraan  roda  dua  lebih  berisiko mengalami kecelakaan  dibandingkan dengan    transportasi  lain,  lalu  lintas  di  jalan  merupakan  bagian  dari  akivitas  keseharian  masyarakat. Sebagian  masyarakat  melakukan  kegiatan  berlalu  lintas  untuk  menuju  ketempat  beraktifitas  seperti kantor,  sekolah,  pasar,  obyek  wisata  dan  sebagainya.  Kondisi  jalan  yang  rusak  (berlubang)  dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas apalagi tidak berhati-hati dalam berkendara.
Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pada  Pasal  273 ayat (1)  Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan  korban  luka  ringan  dan/atau  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang  dipidana  dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dan  Ayat  (2)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  luka  berat, pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp24.000.000,00  (dua  puluh  empat  juta  rupiah)  kemudian,  Ayat  (3)  Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang  lain  meninggal  dunia,  pelaku  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dan ayat (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan  belum  diperbaiki  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## LANDASAN TEORI

## Pengertian Tindak Pidana, Maksud dan Tujuan Undang-Undang Lalu Lintas
Tindak Pidana atau Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda  yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya  yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa  pidana  maupun  perbuatan  yang  dapat  dipidana.  Kata  Strafbaar  feit  terdiri  dari  3  kata,  yakni straf,  baar  dan  feit.  Definisi  menurut  teori  memberikan  pengertian  “strafbaar  feit”  adalah  suatu pelanggaran  terhadap  norma,  yang  dilakukan  karena  kesalahan  si  pelanggar  dan  diancam  dengan pidana  untuk  mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan  kesejahteraan  umum,  definisi  menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan PerUndang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
Didalam  menyusun  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  untuk  mempertegas  petunjuk pelaksananya  melalui  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1993  Tentang Angkutan  Jalan  yang  bersumber  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  terlebih  dahulu  harus dimengerti  landasan-landasan  sosiologis.  Apabila  gejala  itu  tidak  dipahami,  maka  cepat  atau  lambat Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  akan  menjadi  peraturan  yang  mati,  karena  tujuan  dibentuknya
Undang-Undang  agar  tegaknya  keadilan,  kebenaran  dan  ketertiban  dalam  masyarakat  yang  diarahkan untuk  kesadaran  hukum,  kepastian  hukum  serta  bantuan  hukum  guna  mewujudkan  tatanan  hukum nasional  yang  mengabdi  kepada  kepentingan  nasional.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  negara  perlu melarang serta mengancam suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.
Pengertian tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas adalah :
“Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan  gangguan  pada  fungsi rambu  lalu  lintas,  marka  jalan,  alat  pemberian  isyarat  lalu  lintas,  fasilitas  pejalan  kaki,  dan  alat pengguna  jalan  dalam  pelaksanaan  berlalu  lintas  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  yang berlaku.”
Sedangkan  menurut  Moeljatno pengertian tindak pidana adalah :
“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  melanggar tersebut.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  oleh  suatu aturan  hukum  dilarang  dan  diancam  pidana,  asal  saja  dalam  pada  itu  diingat  bahwa  larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),  sedangkan  ancaman  pidananya  ditunjukan  kepada  orang  yang  menimbulkan    kejadian itu.”
Pelaku  tindak  pidana  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  jika  memenuhi  keseluruhan  unsur-unsur pidana  yang  didakwakan  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  pidana.  Sedangkan  jika  pelaku  tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
1. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

## Pengertian Kecelakaan lalu lintas dan Tanggung Jawab Pemerintah
Secara  harfiah  lalu  lintas  diartikan  sebagai  gerak  (bolak  balik)  manusia  atau  barang  dari  satu tempat  ketempat  lainnya  dengan  menggunakan  sarana  jalan  umum.  Menurut  Kamus  Umum  Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.
Dengan  demikian  lalu  lintas  adalah  merupakan  gerak  lintas  manusia  dan  atau  barang  dengan menggunakan barang  atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas din jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.
Menurut  WHO,  Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  kejadian  pada  lalu  lintas  jalan  yang  sedikitnya melibatkan  satu  kendaraan  yang  menyebabkan  cedera  atau  kerusakan  atau  kerugian  pada  pemiliknya (korban).
Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  suatu  peristiwa  di  Jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  disengaja melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  Jalan  lain  yang  mengakibatkan  korban  manusia atau kerugian harta benda. Dimana unsur-unsur kecelakaan lalu lintas tersebut meliputi pengemudi atau pemakai jalan,  kendaraan, jalan dan lingkungan.
Menurut  Pasal  93  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tahun  1999,  kecelakaan  lalu  lintas    adalah suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  disangka-sangka  dan  tidak  serngaja  melibatkan  kendaraan  dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda.
Dari  beberapa  definisi  kecelakaan  lalu  lintas  dapat  disimpulkan  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas merupakan  suatu  peristiwa  pada  lalu  lintas  jalan  yang  tidak  diduga  dan  tidak  diinginkan  yang  sulit diprediksi  kapan  dan  dimana  terjadinya,  sedikitnya  melibatkan  satu  kendaraan  dengan  atau  tanpa pengguna  jalan  lain  yang  menyebabkan  cedera,  trauma,  kecacatan,  kematian  dan/atau  kerugian  harta benda pada pemiliknya (korban).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  yaitu  empiris    pada    dasarnya  ialah  penggabungan antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur-unsur empiris.Dalam  metode  penelitian  normatif-empiris  ini  juga  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  disetiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:
a.  Non judicial  Case  Study  ialah  pendekatan  studi  kasus  hukum  yang  tanpa  ada  konflik  sehingga  tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
b.  Judicial  Case  Study  Pendekatan  judicial  case  study  ini  ialah  pendekatan  studi  kasus  hukum dikarenakan  adanya  konflik  sehingga  akan  melibatkan  campur  tangan  pengadilan  untuk  dapat memberikan keputusan penyelesaian.
c.  Live  Case  Study  Pendekatan  live  case  study  ini  ialah  pendekatan  pada  suatu  peristiwa  hukum  yang pada  prosesnya  masih  berlangsung  ataupun  belum  berakhir.7 tanya  jawab  secara  lisan  dimana  dua orang  atau  lebih  berhadapan  secara  langsung.  Dalam  proses  interview  atau  wawancara  ada  dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap kecelakaan di jalan raya.
Penerapan  berdasarkan  putusan  hakim  ini  menggunakan  teori  pertanggungjawaban  pidana, adapun  yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan  yang obyektif yamg  ada  pada  tindak  pidana  dan  secara  subyektifnya  kepada  seorang  yang  memenuhi  syarat  untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.
Penegakan  hukum  sangat  berkaitan  dengan  masyarakat  dan  secara  umum  masyarakat  adalah bagian terpenting dalam suatu Negara. Permasalahan lalu lintas biasanya tumbuh lebih cepat dari upaya untuk  melakukan  pemecahan  permasalahan  transportasi  sehingga  mengakibatkan  permasalahan menjadi bertambah parah dengan berjalannya waktu. Untuk bisa memecahkan permasalahan lalu lintas perlu diambil langkah-langkah yang berani atas dasar kajian dan langkah-langkah yang pernah dilakukan dikota-kota  lain.  Pengaruh  lingkungan  terhadap  pengemudi  pada  jalan  bebas  hambatan  akan  terasa pada kecepatan kendaraan yang lewat di sepanjang jalan tersebut. Lingkungan jalan menuntut perhatian pengemudi,  tuntutan  ini  bervariasi  tergantung  dari  tempat  dan  waktu,  karena  lingkungan  jalan  akan berubah  terhadap  waktu  dan  tempat.  Untuk  memelihara  kesiagaan  secara  tetap  selama  mengemudi hampir  jarang  terjadi,  ada  kalanya  pada  saat  tertentu  berada  pada  tahap  kesiagaan  yang  tinggi,  tetapi untuk waktu yang lain relatif dalam periode yang rendah (lebih santai).
Hukum  akan  menjadi  berarti  apabila  perilaku  manusia  dipengaruhi  oleh  hukum  itu  sendiri  dan apabila  masyarakat  menggunakan  hukum  menuruti  perilakunya,  sedangkan  di  lain  pihak  efektivitas hukum  berkaitan  erat  dengan  masalah  kepatuhan  hukum  sebagai  norma.  Hal  ini  berbeda  dengan kebijakan  dasar  yang  relatif  netral  dan  bergantung  pada  nilai  universal  dari  tujuan  dan  alasan pembentukan Undang-Undang. Dalam praktek kita melihat ada Undang-Undang sebagian besar dipatuhi dan  ada  Undang-Undang  yang  tidak  dipatuhi.  Sistem  hukum  jelas  akan  runtuh  jika  setiap  orang  tidak mematuhi  Undang-Undang  dan  Undang-Undang  itu  akan  kehilangan  maknanya.  Ketidakefektifan Undang-Undang cenderung mempengaruhi  waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek  nyata  terhadap  perilaku  hukum,  termasuk  perilaku  pelanggar  hukum.  Kondisi  ini  akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.
Melihat  dari  data  dilapangan  memberikan  gambaran  bahwa  masyarakat  sebagai  pelaku  dan sebagai korban kecelakaan lalu lintas kian bertambah seiring  dengan aturan  dan Undang-Undang  yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Dari  angka  kecelakaan  merupakan  bentuk  adanya  sistem  yang  tidak  berjalan  dari  yang sebagaimana  mestinya.  Masyarakat  mempunyai  peran  yang  sangat  kuat  dalam  negara  sebagai penyeimbang  dari  kekuasaan  negara  yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang  pemerintah  dalam menjaga  kedamaian,  keamanan  dan  ketertiban  demi  kepentingan  bersama,  karena  masyarakat  terlibat semua  dalam  segala  bidang.  Dan  melihat  dari  hasil  riset  efektifitas  Pasal  273  Undang-Undang  No  22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi stabilitas  keamanan,  keselamatan,  ketertiban  dan    kelancaran  lalu  lintas  di  jalan  raya  merupakan interaksi serta kombinasi dua atau lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu lintas meliputi faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  karakteristik  dan  keunggulan  sendiri  perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditata dalam suatu kesatuan  sistem,  dilakukan  dengan  mengintegrasikan  dan  mendinamiskan  unsur-unsurnya  yang  terdiri dari  jaringan  transportasi  jalan,  kendaraan  beserta  pengemudinya,  serta  peraturan-peraturan,  prosedur dan  metode  sedemikian  rupa  sehingga  terwujud  satu  totalitas  yang  lebih,  berdaya  guna  dan  berhasil guna.  Pembaharuan  di  bidang  hukum  salah  satunya  perwujudannya  adalah  dengan  memuat  Undang- Undang No. 22 Tahun 2009.
Faktor  yang  menjadi  kendala  Pemerintah  dalam  penerapan  Pasal  273  Undang-Undang  No  22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.
Jalan  raya  merupakan  ruang  publik  yang  digunakan  oleh  manusia  dengan  berbagai  macam karakter.  Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah  kunci  pertumbuhan  sebuah  komunitas,  masyarakat sangat  bergantung  pada  sarana  transportasi  darat  contohnya  seperti  motor  dan  mobil,  dan  dibutuhkan sebuah  regulasi  untuk  mengatur  dan  menjamin  kelancaran  sistem  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  lalu lahirlah  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan.  Undang-Undang  Nomor 22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya  merupakan  produk  hukum  yang  menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang- Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya  yaitu Undang-Undang Nomor 14  tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Raya  yang  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.
Kehadiran  Undang-Undang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  baru  menimbulkan  beragam reaksi di dalam masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang pendidikannya masih rendah. Ada  juga  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan  adalah  kurang  sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas isi dan maksud Undang-Undang lalu lintas ini, serta hak dan kewajiban pengguna jalan. Ini terlihat dari polemik yang sempat timbul dimasyarakat, masyarakat masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan  yang buruk, penting  bagi masyarakat untuk mengetahui isi dan maksud dari peraturan lalu lintas agar kenyamanan dan keamanan dan keselamatan di jalan raya dapat terjamin. Penegakan hukum lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang  mempunyai peranan agar PerUndang-Undangan lalu lintas ditaati dan dipatuhi  setiap pemakai jalan.
Penegakan  hukum  lalu  lintas  dapat  dikelompokkan    menjadi  dua    bagian.  Pertama,  penegakan hukum lalu lintas bidang preventif,  yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan  patroli.  Kedua,  penegakan  hukum  represif,  yang  meliputi  penindakan  pelanggaran  dan  penyidikan kecelakaan lalu lintas.
Menurut  Iptu  Harsono,  efektivitas  Pasal  273  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas,  tentang  faktor  penghambatnya  adalah  aturan  itu  sendiri,  begitu  juga  menurut  Brigadir  Ricky Febrian,  Pasal  273  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  kasusnya  belum  ada  dan biasanya apabila terjadi kecelakaan karena jalan rusak atau jalan berlubang masyarakat tidak melakukan penuntutan.  Secara  tradisional  masyarakat menganggap  kecelakaan  ini  adalah  musibah, apabila  terjadi tidak harus melakukan penuntutan.
Menurut bapak Siswo Polantas, wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2013  mengenai faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam penerapan Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  lalu  lintas  ini    tidak  ada,  karena  menurut  beliau  sepanjang  aparat  hukum  sebagai  pengemban hukum  sesuai  dengan  kewenangannya  masing-masing  maka  tidak  ada  hambatan  dalam  penerapan Undang-Undang tersebut.
Melihat dari teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,  yaitu Hukumnya sendiri,  yang dalam  hal  ini  hanya  terbatas  pada  undang –  undang.  Faktor  hukumnya  sendiri  yang  harus  menjadi persyaratan  utama  adalah  mempunyai  cukup  kejelasan  makna  dan  arti  ketentuan,  tidak  adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaanya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi luasnya  interprestasi  petugas hukum. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan.  Dalam  praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi pertentangan  antara kepastian  hukum dan keadilan.  Kepastian Hukum sifatnya  konkret berwujud nyata, sedangkan  keadilan  bersifat  abstrak  sehingga  ketika  seseorang  hakim  memutuskan  suatu  perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat  suatu  permasalahan  mengenai  hukum  setidaknya  keadilan  menjadi  prioritas  utama.  Karena hukum  tidaklah  semata-mata  dilihat  dari  sudut  hukum  tertulis  saja,  Masih  banyak  aturan-aturan  yang hidup  dalam  masyarakat  yang  mampu  mengatur  kehidupan  masyarakat.  Jika  hukum  tujuannya  hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai- nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.
Kemudian  aparat  penegak  hukum,  dalam  berfungsinya  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian petugas  penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas petugas  kurang baik,  ada  masalah.  Secara  sosiologis,  antara  hukum  dan  pelaksana  hukum merupakan dua  hal  yang  berbeda  hukum  termasuk  Perundang –Undangan  dan  berbagai  azas  hukum  yang mendasarinya  merupakan  suatu  yang  abstrak,  sebaliknya  peningkatan  hukum  termasuk  bekerjanya Pengadilan  merupakan  suatu  yang  konkret.  Penghubung  antara  yang  abstrak  dan  konkret  itu  dalam penegakan hukum adalah penegak hukum, utamanya para Hakim di Pengadilan. Kedudukan merupakan posisi  tertentu  dalam  struktur  kemasyarakatan  yang  mungkin  tinggi,  sedang  atau  rendah.  Kedudukan tersebut merupakan  suatu  wadah  yang  isinya  adalah  hak –hak dan kewajiban–kewajiban tertentu. Hak– hak  dan  kewajiban –kewajiban  tadi  merupakan  peranan,  oleh  karena  itu    seseorang  mempunyai kedudukan  tertentu  lazimnya  dinamakan  pemegang  peranan.  Suatu  hak  sebenarnya  merupakan
wewenang  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sedangkan  kewajiban  adalah  beban  atau  tugas.    Yang dalam  hal  ini  dibatasi  pada  Undang –Undang  saja,  yaitu  Undang–Undang  dalam  arti  materil  adalah peraturan  tertulis  yang  berlaku  umum  dan  di  buat  oleh  penguasa  pusat  maupun  daerah  yang  sah, Undang –Undang  tidak  berlaku  surut,  Undang–Undang  yang  dibuat  penguasa  yang  lebih  tinggi mempunayi kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang –Undang  yang  bersifat  khusus mengensampingkan  Undang –Undang  yang  bersifat  umum,  Undang–Undang  yang  berlaku  belakangan membatalkan Undang –Undang yang terlebih dahulu.
Berlakunya  Undang-Undang  No.  12  tahun  1992  tentang  Lalu  lintas  dan  Angkutan    Jalan  yang telah  diterapkan  kepada  masyarakat    sudah  tidak  layak  lagi  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan zaman  dan  diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  No  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  Angkutan Jalan.    Mengenai  Pasal  273  Undang –Undang Lalu Lintas ini, kecelakaan  yang  disebabkan  oleh  jalan rusak  yang  mengakibatkan    korban  luka  ringan  bahkan  sampai    meninggal  dunia,  yang  sebenarnya  di dalam  Undang –Undang  telah diatur kecelakaan  yang disebabkan kerusakan jalan atau jalan  berlubang bisa menuntut haknya, sebagaimana ada yang bertugas sebagai pemelihara jalan.
Sarana  dan  fasilitas,  dalam  penegakan  hukum  lalu  lintas  khususnya  sarana  dan  fasilitas  jalan dijalan raya harus baik dan memenuhi syarat yang layak, kemudian rambu-rambu lalu lintas dijalan harus lengkap.  Sarana  yang  ada  di  Indonesia  sekarang  ini  memang  diakui  masing  cukup  tertinggal  jika dibandingkan dengan Negara-Negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Dalam hal ini penulis mengemukakan fasilitas yang dipakai oleh aparat penegak  hukum  belum  bisa  dikatakan  baik  untuk  menegakan  hukum.  Dan  sarana  dan  fasilitas  disini sangatlah penting sebagai penunjang keselamatan berkendara.
Masyarakat  adalah  suatu  organisasi  manusia  yang  saling  berhubungan  satu  sama  lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai  yang teorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Sebagaimana berlakunya Pasal 273 Undang –Undang Lalu Lintas targetnya adalah masyarakat  dimana  sebagai  elemen  penting  yang  dituntut  menaati  hak  dan  kewajiban,  serta  menaati hukum  yang  berlaku.  Masyarakat  diberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  Pasal  273  Undang – Undang Lalu Lintas dengan tujuan agar terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dilihat  dari  fakta  lapangan  banyak  jalan  yang  rusak  dan  tidak  segera  diperbaiki,  bahkan walaupun  diperbaiki  dibiarkan  berlama-lama  dan  tidak  memberikan  rambu-rambu  peringatan.  Hal  ini mengakibatkan  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  dan  tidak  adanya  pertanggung  jawaban.  Penulis menyimpulkan  aparat  penegak  hukum  belum  menerapkan  secara  baik  dan  tegas  namun  faktor penghambat  yang  pertama  adalah  faktor  masyarakat  yang  tidak  mendukung  terlaksananya  Pasal  273 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Saran
Pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  diharapkan  memaksimalkan  penegakan  hukum, memberikan tindakan yang jelas dan berpihak pada masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Iskandar. Menuju Lalu Lintas yang Tertib – Kumpulan Materi &
Petunjuk Teknis lalu Lintas & Angkutan Jalan. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1995. Ahmad Munawar, Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Jogjakarta: Beta Offset, 2004.
---------Tertib Berlalu Lintas, Bandung: Alumni, 1993.
---------Peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Jakarta:  Sinar  Grafika, 1992.
Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993. Barda  Nawawi  Arief.  Masalah  Penegakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan  Kejahatan,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.
Black, J.A. Urban Transport Planning: Theory and Practice. London : Cromm Helm, 1981. Bernard L. Tanya, ed all, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi), Yogyakarta:
Genta Publishing, 2010.
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. Cecil RE, Penegak Hukum Lalu Lintas. Bandung : Nuansa Cendikia, 2011. Hans  Kelsen  sebagaimana  diterjemahkan  oleh  Raisul  Mutaqien,  Teori  Hukum  Murni,  Nuansa  & Nusamedia: Bandung, 2006.