Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan Volume 17, Issue 2, December 2023
e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230
https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal

## KONSEP PENGATURAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
Dairani Dairani 1 *, Ach. Fadlail 2
1 Prodi Hukum, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68347, Indonesia 2 Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Ibrahimy, Jawa Timur 68347, Indonesia
1 * dayraas16@gmail.com , 2 ach.fadhail77@gmail.com

## Abstract :
The neutrality of ASN in practical political activities is a problem that has not been resolved by the government or  the  election  organizers  themselves.  Thus  far,  2024  has  been  the  biggest  political  year  in  the  history  of Indonesian democracy because it elects the president and his deputy and legislative members from the center to the  regions.  In  the  same  year,  regional  head  elections  were  held  simultaneously  throughout  Indonesia.  Thus, appropriate efforts and steps are needed to overcome the problem of ASN neutrality. This article aims to find the concept  of  regulating  ASN  neutrality  in  the 2024  simultaneous  elections  and future  elections.  Normative  legal research was chosen as an analytical tool to answer the legal issues that are the focus of the study in this article. The results of the research show that efforts to prevent ASN neutrality in elections and Regional Head Elections can be carried out by strengthening them institutionally to maximize their duties and functions such as KASN, KPU_Bawaslu to DKPP, both of the ASN elements themselves by building political awareness through political and  legal  education.  The  Regional  Government,  BKN,  BKD,  or  each  government  agency  can  initiate  it.  In conclusion,  the  joint  commitment  of  all  parties,  including  the  KPU-Bawaslu  DKPP  to  ASN  and  respective government agencies, is the main key in closing the space for ASN involvement in practical political activities, especially in the simultaneous and regional elections in 2024.
Keywords: Neutrality of ASN; Organization; Simultaneous Elections 2024; Urgency.
* Corresponding author: Email Address dayraas16@gmail.com (Situbondo, Universitas Ibrahimy) Received  :  October  29,  2023;  Revised  :  December  4,  2023;  Accepted  :  December  15,  2023;  Published  : December 30, 2023

## PENDAHULUAN
Pemilu  dan  pilkada  akan  digelar  kembali  pada  tahun  2024.  Pemilu  Presiden  dan Wakil  Presiden  serta  anggota  legislatif  (DPR-DPD-DPRD)  akan  dilaksanakan  serentak pada  tanggal  14  Februari  2024 1 ,  kemudian  pilkada  akan  dilaksanakan  serentak  pula pada  tanggal  27  November  2024  dalam  rangka  pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  sebagai  sarana  pergantian  pemimpin  yang  sah  secara  periodik 2 .  Pemilu berintegritas menjadi pemilu yang sangat diidam-idamkan, namun demikian, sejak masa
1 KPU Republik Indonesia, ‘Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024’, 2022
<https://endekabppid.kpu.go.id/regulasi/19147/peraturan-komisi-pemilihan-umum-nomor-3-tahun-2022-tentang- tahapan-dan-jadwal-penyelenggaraan-pemilihan-umum-tahun-2024>.
2 Sri Hartini and Tedi Sudrajat, Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Edisi Kedua) (Sinar Grafika, 2022).
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
orde lama, orde baru hingga era reformasi belum terhindar dari persoalan kecurangan, politik  uang,  kampanye  hitam,  pemasangan  APK  yang  tidak  sesuai  prosedur,  hingga netralitas dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Semua masalah ini ditemukan dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada 3 .
Sebuah kenyataan bahwa problematika netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada hingga saat ini belum sepenuhnya mampu diselesaikan. Upaya-upaya pemerintah telah dilakukan  di  dalam  menyelesaikan  persoalan  di  atas,  misalnya  dengan  diterbitkannya UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang pasal 2 mengatur tentang netralitas ASN 4 . Data dari BKN menunjukkan pelanggaran atas netralitas ASN selalu mengalami peningkatan dari setiap  perhelatan  pesta  demokrasi  lima  tahunan  tersebut.  Terakhir  data  tahun  2020 pada  saat  berlangsungnya  pemilihan  kepala  daerah  serentak  diketahui  terdapat  1.575 kasus,  sedangkan  informasi  data  KASN  pada  tahun  2020  dan  2021,  terdapat  2.034 laporan  dugaan  pelanggaran  netralitas  ASN 5 .  Sebanyak 1.596  ASN  atau  78,5  persen  di antaranya  terbukti  melanggar  netralitas  ASN 6 .  Sebagai  sebuah  kenyataan,  pada  bulan Juni 2019 terdapat 299 ASN yang disanksi akibat netralitas dalam pemilu dengan rincian 179  disanksi  disiplin  serta  120  disanksi  kode  etik 7 ,  dan  kasus  terbaru  2  ASN  di Semarang  disanksi  pemberhentian  tidak  dengan  hormat 8 .  Kenyataan  ini  menunjukkan bahwa  pemerintah  dan  pihak  terkait  belum  mampu  memecahkan  persoalan  di  atas sehingga  jika  hal  ini  terus  dibiarkan  maka  akan  memberikan  dampiak  yang  buruk terhadap pemilu serentak tahun 2024 dan berpotensi angka pelanggaran dari netralitas ASN  akan  mengalami  peningkatan  yang  disebabkan  pemilu  serentak 2024  merupakan pemilu terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia yang tidak hanya memilih eksekutif dan legislatif pusat tetapi juga legislatif tingkat daerah 9 .
Ketentuan Pasal 2 (f) UU Nomor 5 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU  No.  20  Tahun  2023  tentang  ASN,  menjelaskan  tentang  asas  netralitas.  Ia dipahamisebagai  sikap  tidak  memosisikan  diri  menjadi  bagian  dari  pihak  mana  pun yang dapat menguntungkan atau pun merugikan dirinya, orang lain mau pun kelompok tertentu  dalam  dunia  politik  praktis  yang  berpotensi  pada  terjadinya  penyalahgunaan kewenangan,  kekuasaan  atau  pun  pada  pemanfataan  fasilitas  negara  yang  digunakan untuk  mendukung  dan  menguntungkan  calon  tertentu mau pun partai  politik tertentu yang dapat merusak citra ASN itu sendiri 10 .
3 Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Kontekstual (Gadjah Mada University Press, 2015).
4 Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona, ‘Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara’, Jurnal Media Hukum , 23.1 (2016), 87–94.
5 KASN Indonesia, ‘KASN Dan BAWASLU Menandatangani Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024’, 2023 <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-dan-bawaslu-menandatangani-kerja-sama- pengawasan-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024>.
6 KASN Indonesia.
7 Fitriana Monica Sari, ‘299 PNS Dijatuhi Sanksi Terkait Pelanggaran Netralitas’, 2019 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4072140/299-pns-dijatuhi-sanksi-terkait-pelanggaran-netralitas>.
8 CNN Indonesia, ‘VIDEO: Lurah Dan Guru DIpecat Langgar Netralitas ASN’, 2023 <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230922171425-401-1002568/video-lurah-dan-guru-dipecat-langgar- netralitas-asn>.
9 Rebiyyah Salasah, ‘Hampir Separuh Pelanggaran Netralitas ASN Berlangsung Sebelum Kampanye’, 2023 <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/hampir-separuh-pelanggaran-netralitas-asn-berlangsung- sebelum-kampanye>.
10 Agus Raharjo, ‘KASN Prediksi Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Drastis Saat Pemilu 2024’, 2023 <https://news.republika.co.id/berita/rpcbz6436/kasn-prediksi-pelanggaran-netralitas-asn-meningkat-drastis-saat- pemilu-2024>.
doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266
Keterlibatan  atau  netralitas  sekurang-kurangya  dapat  diukur  dengan  dua  hal sebagai indikator netral atau tidaknya ASN. Pertama, tidak terlibat  politik praktis baik sebagai  tim  sukses  mau  pun  orang  yang  digerakkan  tim  sukses  dalam  rangka menyukseskan  salah  satu  calon. Kedua, tidak  secara  terang-terangan  menunjukkan keberpihakannya terhadap paslon, parpol, tidak memengaruhi pembuat kebijakan dan ketetapan,  tidak berkegiatan  yang  berorientasi  pada  pemenangan  peserta  pemilu  mau pun  pilkada,  tidak  memanfaatkan  jabatan  dan  kewenangannya  untuk  memfasilitasi paslon pada masa sebelum dan saat kampanye dengan fasilitas negara 11 . Jika dilihat dari sejarah,  rentan  keterlibatan  ASN  dalam  politik  praktis  dalam  pelaksanaan  pemilu  dan pilkada  karena  iming-iming  jabatan  dan  posisi  tertentu  oleh  calon  kepala  daerah incumbent yang  sering kali  memanfaatkan  ASN  sebagai  bawahannya  untuk  turut  serta menjadi  bagian  dari  mensukseskan  dirinya  sebagai  kepala  daerah  yang  hal  ini  juga seringkali  terjadi  incumbent  meminta  untuk  mobilisasi  ASN  guna  memilih  parpol tertentu.  Namun  demikian  keterlibatan  ASN  dalam  politik  praktis  tidak  semata-mata karena faktor di atas, ada faktor lain misalnya adanya hubungan kekerabatan, motivasi jabatan,  tekanan  dari  atasan  di  lingkungan  berdinas,  serta  karena  ketidaksukaanya terhadap salah satu calon 12 .
Sebagai  bagian  tak  terpisahkan  dari  pemerintah,  khususnya  dalam  birokrasi, profesionalisme  dalam  pelayanan  publik  dan  kebijakan  serta  netralitas  ASN  tentu menjadi perhatian besar semua element dalam momentum pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dikutip dari Badan Kepegawaian Nasional (BKD) pada bulan Juni 2022 ASN berjumlah  4.344.552  orang  dengan  rincian  sebanyak  978.652  orang  atau  setara  23% adalah  ASN  pusat  sementara  77%  atau  sejumlah  3.365.900  orang  ASN  daerah. Persentase  berdasarkan  jenis  kelamin  46  %  atau  sejumlah  1.991.079  adalah  Pria  dan 2.353.473  setara  54%  adalah  Perempuan.  Dari  tingkat  pendidikan  SD-SMA  15% (656.630),  Diploma  I-IV  15%  (640.280),  Starata  1-3  70%  (3.047.642).  Sementara  dari sisi usia ASN dikelompokkan sebagai berikut: 0.03% berada pada usia 18-20 tahun, 9% usia 21-30 tahun, 25% usia 31-40 tahun, 31% usia 41-50 tahun, dan 35% berada pada usia  51-60  tahun  dan  0,85%  usia  di  atas  60  tahun  dan  terakhir  dari  penggolongan pegawai  sebagaimana  diketahui  bahwa  ASN  dibagi  menjadi  2:  PNS  dan  PPPK  dengan persentase  92%  (3.992.766) orang  adalah PNS  sementara  8%  (351.786) orang  adalah PPPK 13 .
Berdasarkan  jumlah  ASN  yang  begitu  besar di  Indonesia,  maka  apabila  dikaitkan dengan  pelaksanaan  pemilu  dan  pilkada  pada  tahun  2024  sangat  berpotensi  besar terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  ASN  yang  berkaitan  dengan  netralitasnya sebagai  aparatur  negara 14 .  Beberapa  di  antara  yang  masuk  ketegori  pelanggaran netralitas ASN yaitu: (1) memberikan dukungan kepada salah satu calon secara terang- terangan baik di dunia nyata mau pun dengan sarana media sosial, (2) menghadiri atau mengikuti  rangkaian  kegiatan  yang  diadakan  oleh  paslon,  (3)  mempromosikan  diri,
11 Imawan Sugiharto, ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah’,
Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum , 18.1 (2020), 24–29 <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1086>.
12 Miftah Thoha, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) <http://library.stik- ptik.ac.id/detail?id=27434&lokasi=lokal>.
13 BKN Indonesia, ‘Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2022’, 2022 <https://www.bkn.go.id/e- library/buku-statistik-pegawai-negeri-sipil-juni-2022/>.
14 Ellydar Chaidir, Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Total Media, 2008).
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
mengajak rekan-karabat untuk ikut serta datang, mendukung dan berkampanye untuk paslon tertentu, (4) menggunakan atribut paslon atau parpol dan atau berfoto bersama dengan  paslon  tertentu,  dan  (5)  menggunakan  atribut  ASN  untuk  kepentingan  parpol atau calon 15 .
Pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, Bawaslu telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN. "terdapat setidaknya 10 Provinsi  yang  dinilai  rawan  terjadi  pelanggaran  netralitas  ASN  dengan  angka  yang cukup tinggi. Secara berurutan dari pelanggaran tertinggi yaitu Maluku Utara, Sulawesi Utara,  Banten,  Sulawesi  Selatan,  Nusa  Tenggara  Timur,  Kalimantan  Timur,  Jawa  Barat, Sumatera  Barat,  Gorontalo,  dan  Lampung 16 .  Berdasarkan  data  dan  fakta  di  atas  maka fokus masalah yang akan dikaji dalam artikel ini adalah menemukan konsep ideal dalam menjaga netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 17 . Penelitian ini memberikan  format  pemikiran  baru  dari  penelitian  serupa  sebelumnya,  misalnya penelitian  kali  ini  memberikan  konsep  pemikiran  dalam  hal  penguatan  sistem kelembagaan  yang  terdiri  dari  banyak  unsur  baik  penyelenggara,  non  penyelenggara dan mitra lainnya, serta artikel ini juga mengkritik regulasi yang selama ini ada belum memberikan  batasan  dan  konsep  yang  jelas  tentang  netralitas  sehingga  penerapan sanksi pun menjadi tidak efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif.  Pustaka  dijadikan  sebagai bahan  utama  yang  berupa  Undang-undang  atau  regulasi  tentang  ASN  yang  dilengkapi dengan  pustaka  pendukung  lainnya  seperti  buku,  jurnal,  tesis,  majalah  hukum,  dan bahan  pustakan  tersier  seperti  kamus  dan  ensiklopedia  hukum 18 .  Data-data  dari berbagai  sumber  di  atas  dihadapkan  pada  kasus  netralitas  ASN  yang  terjadi  dan dilakukan  analisis  mendalam 19 .  Hasil  analisis  data  tersebut  dideskripsikan  secara sistematis  dan  rasional  sebagai  jawaban  atas  problematika  yang  muncul  dan  diakhiri dengan penarikan kesimpulan 20 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika Netralitas ASN Dalam Pemilu dan Pilkada  Serentak Tahun 2024
Keterlibatan  masyarakat  dalam  perhelatan  pemilu  dan  pilkada  merupakan  salah satu  bentuk  partisipasi  mereka  untuk  mendukung  demokrasi  di  negaranya 21 .  Hal  ini
15 Dwi Mustika Sari, ‘Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020’, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5.2 (2021), 259–72 <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>.
16 Fitria Chusna Farisa, ‘10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN Pada Pemilu 2024’, 2023 <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/15000061/10-provinsi-ini-paling-rawan-langgar-netralitas-asn- pada-pemilu-2024#google_vignette>.
17 Abdhy Walid Siagian and others, ‘Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara’, Civil Service Journal , 16.2 (2022), 43–55 <https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>.
18 I Made Pasek Diantha and M S Sh, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media, 2016).
19 Suhaimi Suhaimi, ‘Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif’, Jurnal Yustitia , 19.2 (2018) <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>.
20 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, ‘Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris’, 2018 <http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12632>.
21 Chaidir.
doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266
sebagai  bentuk  penyaluran  hak  pilih  yang  sah  setiap  lima  tahun.  Keterlibatan  mereka menentukan  nasib  bangsa  lima  tahun  ke  depan  di  bawah  pimpinan  dan  wakil  yang terpilih. Integritas mereka menentukan kebijakan-kebijakan yang akan lahir darinya di dalam menjalankan roda pemerintahan 22 .
Integritas masyarakat menjadi salah satu penyokong demokrasi yang sehat dalam segala  lapisannya.  Masyarakat  penyelenggara  pemilu  dan  pilkada  yang  berintegritas akan  melahirkan  penyelenggaraan  yang  demokratis,  masyarakat  yang  menjadi  calon yang berintegritas menambah pesta demokrasi lebih demokratis, pun masyarakat yang berposisi  sebagai  pemilih  yang  berintegritas  turut  andil  di  dalam  penciptaan demokratisasi  pemilu  dan  pilkada.  Hasil  pemilu  dan  pilkada  sangat  bergantung  pada semua itu 23 .  Sebagaimana diketahui bersama bahwa sejak era reformasi pemilu biasa digelar  setiap  lima  tahun  sekali  dari  sebelumnya  pemilu  secara  mandiri  yang  hanya memilih anggota legislatif hingga menjadi pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak  seperti  yang  akan  berlangsung  pada  tahun  2024  mendatang.  Pemilu  dan pilkada  serentak  tahun  2024  akan  menjadi  pelaksanaan  pemilu  dan  pilkada  terbesar dalam  sejarah  demokrasi  Indonesia  sebab  sebelumnya  belum  pernah  pilkada  dan pemilu  dilaksanakan  secara  bersamaan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  mulai  dari  pusat hingga daerah. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, sekurang-kurangnya terdapat empat hal yang menjadi hajat utama dalam pemilu 24 :
a. Menjamin keberlangsungan hak setiap warga dalam berdemokrasi;
b. Mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya sesuai prinsip demokrasi;
c. Melaksanakan  amanat  konstitusi  perihal  pembatasan  kekuasaan  sesuai  masa  dan periodenya;
d. Memastikan  pergantian  pemimpin  berjalan  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prinsip demokrasi yang berkeadilan 25 .
Pemilu juga menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melakukan regenerasi kepemimpinan  negara  melalui  mekanisme  pemilihan  calon  yang  dianggap  punya integritas,  memiliki  kemampuan  untuk  menjadi  pemimpin,  dan  memiliki  kepedulian terhadap  nasib  bangsa  dan  negara  dari  pusat  hingga  lokal 26 .  Pelaksanaan  pemilu diharapkan  dapat  berjalan  dengan  baik  serta  hasil  dari  pemilu  dapat  diterima  oleh semua  masyarakat,  baik  pendukung  atau  bukan,  sebagai  bentuk  sikap  kedewasaan dalam berdemokrasi 27 .
Pemilu tahun 2024 ini disebut pemilu terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia karena pelaksanaannya dilakukan serentak seluruh wilayah Indonesia untuk pemilihan eksekutif dan legislatif dari tingkat pusat hingga daerah (DPR-DPD-DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Tidak menutup kemungkinan, kedepan dapat terjadi pesta demokrasi
22 Chaidir.
23 Sutrisno Sutrisno, ‘Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 26.3 (2019), 522–44 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>.
24 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) <http://library.stik- ptik.ac.id/detail?id=1537&lokasi=lokal>.
25 Andi Riatul Mutia Juliastuty Sudirman, Marthen Arie, and Hamzah Halim, ‘Analisis Hukum Peran KPU Dalam Proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Di Sulawesi Selatan’, Jurnal Interpretasi Hukum , 4.2 (2023), 145–63 <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7460.145-163>.
26 Sukri Tamma, ‘Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election’, Palita: Journal of Social Religion Research , 1.2 (2018), 95–112 <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/69>.
27 Dwi Mustika Sari.
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
yang  jauh  lebih  besar  dari  yang  akan  dilaksakan  di  tahun  2024  mendatang,  yaitu pelaksanaan pemilu eksekutif dan legislatif dibersamakan dengan pilkada dan pilkades di  seluruh  Indonesia.  Pasal  22E  Ayat  (1)  UUD  1945  mengamanahkan  bahwa  pemilu dilaksanakan  dalam  waktu  5  tahun  sekali  dengan  asas  Luber-Jurdil.  Sementara pemilihan  kepala  daerah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  201  Ayat  (8)  UU  No.  10  tahun 2016 Tentang Pilkada.
Guna  mewujudkan  pemilu  dan pilkada  berintegritas,  bermartabat, dan adil  maka dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu mulai dari  unsur  penyelenggara  pemilu  (KPU-Bawaslu  hingga  DKPP)  harus  benar-benar mampu memosisikan diri sebagai organ yang profesional dan mampu menjadi teladan bagi  unsur  lainnya.  Muahammad  (ketua  DKPP)  meminta  agar  penyelenggara  pemilu harus  netral  mulai  dari  pikiran  hingga  diwujudkan  dengan  sikap  dan  tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penekanan netralitas penyelenggara pemilu penting dilakukan semua pihak mulai dari pusat hingga tingkat  bawah  yakni  pada  TPS  (tempat  pemungutan  suara).  Unsur  penyelenggara selanjutnya yang harus menjaga netralitas yaitu penitia penyelenggara di lapangan yang seringkali  menjadi  sasaran  peserta  pemilu  untuk  memberi  dukungan  lebih  dan mengambil  kesempatan  dalam  mendulang  suara  di  TPS  pada  hari  pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan 28 .
Selanjutnya  masyarakat  yang  tergolong  ketegori  ASN  yang  dalam  ketentuan  UU ASN mereka dilarang menjadi calon peserta pemilu, menjadi anggota parpol, mengambil bagian  dari  kegiatan  pasangan  calon,  memanfaatkan  jabatan  dan  posisinya  untuk memenangkan peserta pemilu serta memberikan dukungan secara terang-terangan baik di  media  sosial  atau  dunia  nyata,  baik  di  masa  dan  sebelum  kampanye  dilaksanakan. Namun demikian, hingga saat ini pelanggaran netralitas ASN dalam setiap pemilu tidak pernah absen, bahkan jumlahnya condong terjadi peningkatan dari pemilu sebelumnya ke  pemilu  berikutnya 29 .  Dengan  demikian  bila  hal  ini  terus  dibiarkan  maka  potensi pelanggaran netralitas pada pemilu serentak 2024 akan semakin merajalela terlebih lagi ada  banyak  calon incumbent yang  kembali  maju  sebagai  kepala  daerah  dan  punya kesempatan untuk melakukan gerakan dan intimidasi terhadap ASN daerah khususnya. Sehingga  sinergitas  bersama  pihak-pihak  yang  kepentingan  menjadi  urgen  dilakukan guna  pemilu  berintegritas  dan  bermartabat  dapat  diwujudkan  sehingga  mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan bermartabat pula 30 .

## Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik Praktis
Netralitas  ASN  dalam  pemilu  dan  pilkada  yaitu  ketidakbolehannya  ikut  serta sebagai bagian dari partai politik baik sebagai anggota maupun simpatisan parpol serta tentang  larangan  menjadi  bagian  dari  penggerak  pemilu.  Beberapa  regulasi  tentang netralitas ASN adalah sebagai Berikut.
28 Aida Fitriana Awaliah and others, ‘Mendorong Partisipasi Politik: Pentingnya Pemilu Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif’, KARIMAH TAUHID , 2.4 (2023), 1087–92 <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.9966>.
29 Awaliah and others.
30 Dyan Puspitasari, ‘Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia’, Lentera Hukum , 5.3 (2018), 403–14 <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.5841>.
doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266
a. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada;
c. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umuml;
d. PP No. 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Partai Politik;
e. PP No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
f. PP No. 94 tahun 2021 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 31 ; dan
g. UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN
Lahirnya  UU  ASN  sebagaimana  disebut  di  atas  bermaksud  untuk  memberikan penegasan  terhadap  perlunya  netralitas  ASN  dari  parpol  serta  netral  dalam  setiap pemilihan  dilaksanakan.  Karenanya  dalam  UU  tersebut  diatur  beberapa  ketentuan tentang  pengertian,  asas,  berikut  juga  sanksi  bagi  yang  tetap  melakukan  pelanggaran terhadap netralitas tersebut. Misalnya pada ketentuan Pasal 12 yang mengatur tentang tugas ASN yang mencakup mulai dari perencaan hingga eksekusi program di lapangan hingga  kemandirian  ASN  dari  adanya  intervensi  yang  dapat  mengganggu  sikap profesionalitasnya sebagai ASN, misalnya tekanan dari atasan, partai dan intervensi lain yang  merugikan  ASN  itu  sendiri.    Dalam  ketentuan  Pasal  87  ayat  (4)  huruf  c  diatur tentang  sanksi  bagi  ASN  yang  melanggar  ketentaun 32 .  Tidak hanya  berhenti  pada  satu regulasi  guna  mengantisipasi  dan  mencegah  pelanggaran  netralitas  ASN,  UU  No.  10 Tahun  2016  tentang  Pilkada  juga  mengatur  tentang  larangan  keterlibatan  ASN  dalam kegiatan  politik  praktis,  baik  berperan  sebagai  peserta  atau  anggota  tim  dari  paslon yang  sedang  ikut  berkontestasi  dalam  pemilu  mau  pun  pilkada.  Ketentuan  tersebut diatur  pada  Pasal  70  ayat  (1)  UU  Pilkada.  Dalam  UU  Pemilu  No.  7  tahun  2017  juga ditegaskan perihal tidak diperbolehkannya ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik sebelum dan masa kampanye berlangsung, baik pada tingkat pusat mau pun pada tingkat daerah. Larangan tersebut dituangkan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf f dan Pasal 283 ayat (1), sementara sanksi ASN yang melanggar ketentuan tersebut ditegaskan pada Pasal 494 dengan salah satu sanksinya adalah pidana kurungan  1 tahun dan denda 12 juta 33 . Larangan ASN ikut serta atau menjadi bagian parpol diatur dalam bentuk PP No. 37 tahun 2004. Larangan  tersebut tertuang dalam Pasal 2 PP 37 tahun 2004 tersebut. Sementara  sanksi  pembenhentian  tidak  dengan  hormat  ditegaskan  dalam  ketentuan Pasal 9 dari ayat (1), (2) dan (3). Netralitas ASN menjadi bagian terpenting yang harus dijunjung  tinggi  oleh  setiap  ASN  guna  mencegah  dan  menahan  dirinya  untuk  terlibat dalam  kegiatan  politik  praktis  yang  menyatakan  mendukung  atau  tidak  mendukung salah satu pasangan yang sedang berkontestasi politik. Penegasan ini diatur dalam Pasal 6 huruf n PP 42 Tahun 2004 yang di dalamnya diatur perihal kode etik ASN. Kemudian
31 Serafina Shinta Dewi, ‘Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS’, WICARANA , 1.2 (2022), 105–18 <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>.
32 Sonia Ivana Barus, ‘Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara’, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 11.2 (2022), 283–97 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>.
33 I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiartha, and Luh Putu Suryani, ‘Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak’, Jurnal Konstruksi Hukum , 3.2 (2022), 311–15 <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4817.311-315>.
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
dalam  ketentuan  PP  94  tahun  2021  Pasal  5  huruf  n  ASN  dilarang  memberi  dukungan calon  presiden  berikut  cawapres,  calon  gubernur  berikut  cawagub,  calon bupati/walikota  berikut  pasangan  wakilnya  serta  terdapat  larangan pula  sebagaimana tertuang dalam ketentuan angka 1 sampai 7 mulai dari ikut kampanye hingga memberi dukungan  dalam  bentuk  copy  e-KTP.    Berikut  ketentuan  sanksinya  yang  diatur  dalam Pasal 7 hingga 10 mulai dari sanksi disiplin hingga pemberhentian 34 .
Namun  demikian,  pelanggaran  netralitas  oleh  ASN  tidak  pernah  berhenti, melainkan  jumlah  pelanggaran  terus  mengalami  peningkatan  meski  regulasi  yang mengatur  dan  melarang  hal  tersebut  sudah  banyak  diterbitkan  dan  diberlakukan berikut penegakan sanksinya oleh KASN. Regulasi tersebut tidak pernah menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa BKN sepanjang tahun  pada  tahun  2020  dan  2021  mencatat  2.034  dugaan  pelanggaran  netralitas  ASN. Sebanyak 1.596 ASN atau 78,5 persen di antaranya terbukti melanggar netralitas ASN 35 . Tahun 2024 pemilu akan dilaksanakan secara serentak dan bila tidak dilakukan upaya- upaya  antisipatif,  maka  angka  pelanggar  netralitas  tersebut  akan  meningkat  sebab pesaing  atau  kontestan  dalam  pemilu  serentak  berikut  pilkada  serentak  banyak  dari pemangku kekuasaan sebelumnya, baik di tingkat pusat mau pun di wilayah dan daerah yang  potensial  memanfaatkan  kekuasaannya  untuk  memengaruhi  ASN  di  dalam menentukan pilihan 36 .
Keterlibatan  ASN  misalnya  ikut  bermain  politik  uang,  melarang  atau  memasang APK  salah  satu  kontestan  pemilu,  menggunakan  media  sosial  untuk  mendukung  atau tidak  mendukung  calon  dengan  cara  menyebarkan  berita  baik  atau  buruk  calon, mengeluarkan atau tidak mengeluarkan kebijakan yang berdampak baik atau buruk ke salah satu calon, menekan atau intervensi terhadap hak pilih bawahan dalam pekerjaan, dan kegiatan gelap dalam birokrasi serta menggunakan fasilitas negara 37 .
Banyaknya kepala daerah incumbent yang kembali maju dalam pemilu dan pilkada 2024  serta  biaya  demokrasi  yang  mahal  menjadikan  salah  satu  pendorong  seseorang melakukan  gerakan  atau  mobilisasi  ASN  untuk  memberikan  dukungan  tentunya dibersamai dengan adanya politik uang dan penekanan sebagai bagian dari memuluskan upayanya  dalam  mendulang  suara.  Terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran tersebut  terjadi  terlebih  di  daerah  kepala  daerah  diberi kekuasaan  sebagai  pembina  kepegawaian  daerah  sehingga  mereka  sangat  mudah melakukan  mobilisasi  dukungan  yang  mungkin  saja  disertai  dengan  ancaman  yang menjadikan  ASN  di  daerah  tidak  lagi  mampu  menjaga  netralitasnya  dalam berdemokrasi 38 .
34 Ricky Risnanda Surbakti and Nursariani Simatupang, ‘Mekanisme Penjatuhan Sanksi Disiplin Bagi Asn Yang Melakukan Tindak Pidana’, EduYustisia , 1.1 (2022), 36–46 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/10348>.
35 Salasah.
36 Nur Putri Jayanti, ‘Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum’, Jurnal Analis Kebijakan , 3.1 (2019) <http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/53>.
37 Ani Sri Rahayu, ‘Potret Pelanggaran Netralitas ASN’, Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik , 2019.
38 Dwi Merdekawati, Sudi Fahmi, and Bagio Kadaryanto, ‘Pelaksanaan Tugas Bawaslu Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Dumai’, PROCEEDING IAIN Batusangkar , 1.1 (2022), 493–98 <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7109>.
doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266
Disamping beberapa penyebab sebagaimana diungkap di atas, terdapat faktor lain yang juga memberi pengaruh besar terhadap netralitas ASN dalam menghadapi politik praktis, misalnya 39 :
a. Paradigma ASN yang memosisikan atasan adalah segala-galanya;
b. Lemahnya  kesadaran  dari  masing-masing  ASN  terhadap  tugas  dan tanggungjawabnya  sebagai  abdi  negara.  Tidak  adanya  pemikiran  bahwa  melayani publik  dengan  sepenuh  hati  jauh  lebih  mulia  daripada  ikut  campur  dalam  politik praktis yang dapat merugikan instansi dan menganggu pelayanan publik.
c. Mentalitas  ASN  masih  banyak  yang  dimotivasi  sikap  korup,  misalnya  ia  lebih memilih  cara  praktis  dalam  meniti  jenjang  karir,  misalnya  bersikap  patuh  dan tunduk kepada atasan tidak peduli benar atau salah yang penting ada jaminan karir.
d. Sikap masa bodoh dan tidak mau peduli masyarakat meskipun terjadi pelanggaran netralitas  ASN  dalam  politik  praktis,  sehingga  fungsi  masyarakat  sebagai  mitra dalam  melakukan  upaya  pencegahan  dan  penindakan  tidak  berjalan  sebagaimana seharusnya.
e. Adanya hubungan kekerabatan, pertemanan, lingkungan dan etnis.
f. Lemahnya  pemahaman  sebagian  ASN  terhadap  regulasi  yang  melarang  dirinya terlibat  dalam  kegiatan  politik  praktis,  khususnya  ASN  yang  usianya  masih  muda dan/atau baru di angkat ASN.
g. Ambisi jabatan dan tekanan dari atasan juga menjadi motivasi pendorong yang kuat bagi ASN 40 .
Diantara  sekian  jenis  dan  bentuk  serta  faktor-faktor  pendukung  pelanggaran  di atas  yang  terjadi  selama  pilkada  serentak  2020  bukan  tidak  mungkin  akan  kembali terulang  di  tahun-tahun  politik  berikutnya,  khususnya  pada  tahun  pemilu  2024 mendatang  sehingga  diperlukan  langkah-langkah  konkrit  dan  upaya  pencegahan  yang maksimal  sehingga  pelanggaran  tersebut  setidak-tidaknya  dapat  ditekan  serta dilakukan penindakan oleh KASN atau Bawaslu jika benar terbukti 41 .

## Upaya Menjaga Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Secara  umum,  membangun  pemilu  dan  pilkada  berintegritas  yang  dilaksanakan secara  serentak  tahun  2024  menjadi  tanggungjawab  bersama  sebagai  amanah  dari konstitusi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan,  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  konsep  negara  demokrasi.  Dari pemerintah di segala levelnya, masyarakat, peserta pemilu hingga penyelenggara pemilu
39 Huri Sanjaya, Rachmi Yulianti, and Fikri Habibi, ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Banten’, Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Diakses Dari Https://Jurnaladministratio. Fisip. Unila. Ac. Id/Index. Php/Administratio/Article/View/104 , 2020.
40 Sanjaya, Yulianti, and Habibi.
41 Budiono Budiono, ‘Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilukada (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten Tulungagung)’, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 8.2 (2019), 129–37 <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.680>.
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
yang  secara  hukum  memenag  diberi  wewenang  untuk  menyelenggarakan  pemilu berkomitmen melaksanakan pemilu dan pilkada yang berintegritas 42 .

## 1. Lembaga Penyelenggara Pemilu
a. Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  adalah  lembaga  yang  diberi  wewenang  oleh konstitusi sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat 5 dan diperjelas dengan Pasal 1 angka 8, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 UU Pemilu No. 7 tahun  2017.  Tugas,  wewenang  dan  kewajiban  KPU  ini  dijalankan  oleh  pusat  dan diikuti  oleh  KPU  Provinsi  hingga  daerah  kabupaten  atau  kota 43 .  Dalam  upaya mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU berwenang menerapkan peraturan dan menetapkan keputusan yang dianggap penting  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh peserta  pemilu.  KPU  berwenang  membuat  perjanjian  atau  pakta  integeritas  bagi parpol,  cakada  dan  calon  legislatif  untuk  mentaati  asas  luber  jurdil,  tidak mennggunakan  fasilitas  negara  atau  tempat  ibadah  dalam  berkampanye,  tidak menggunakan  kekuasaan  dan  kewenangannnya  dalam  menggerakkan  atau mobilisasi  ASN  untuk  memberikan  dukungan  kepada  dirinya  atau  kepada  calon. Dalam  peraturan  tersebut  juga  dimungkinkan  untuk  disertai  uraian  sanksi  jika terjadi pelanggaran.
b. Bawaslu adalah satu dari ketiga lembaga penyelenggara pemilu yakni selain DKPP dan  KPU.  Bawaslu  dibentuk  dan  diberi  tugas  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  pelanggaran  yang  terjadi  selama  tahapan  hingga  penetapan  akhir  dari penyelenggaraan  pemilu,  memastikan  pemilu  dari  awal  hingga  akhir  berjalan dengan  baik  dan  lancar,  melakukan  pengawasan  dan  membuat  rekomendasi terhadap  pelanggar  atau  pelaku  curang  dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Secara struktural kelembagaan Bawaslu sama dengan KPU yang terdiri dari Bawaslu pusat, Provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Ketentuan Pasal 93  huruf  g  point  5  Bawaslu  diberi  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap keputusan dan kebijkan ASN, TNI dan Polri dalam kaitannya dengan asas netralitas  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  UU  ASN.    Secara  umum  ketentuan yang  berkaitan  dengan  tugas  Bawaslu  ditetapkan  di  Pasal  93  mulai  dari  huruf  a hingga  huruf  m  berikut  point-point  di  dalamnya.  Sementara  berkiatan  dengan pencegahan  sengketa  dan  pelanggaran  diatur  dalam  Pasal  94  (1),  (2)  dan  (3). Ketentuan  Pasal  95  huruf  a  hingga  k  berbicara  tentang kewenangan,  dan  Pasal  96 huruf a sampai e tentang kewajiban Bawaslu 44 .
c. DKPP  adalah  lembaga  yang  sengaja  dibentuk  oleh  undang-undang  guna  menjadi lembaga  yang  independen  dan  bertanggungjawab  kepada  Presiden  dalam
42 Eka Septiani, ‘Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN Dalam Pemilu’, Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal) , 3.1 (2023), 23–36 <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>.
43 Fikri Zikri Ramdanu Cahya, Untung Sri Hardjanto, and Untung Dwi Hananto, ‘Politik Hukum Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu’, Diponegoro Law Journal , 8.1 (2019), 281–304 <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25336>.
44 Cahya, Hardjanto, and Hananto.
doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266
menjalankan  dan  melaksanakan  tugasnya.  DKPP  yang  beranggotakan  sebanyak  7 dengan  rincian  1  berangkat  dari  unsur  KPU  dan  1  dari  Bawaslu  serta  dari masyarakat  sebanyak  5  orang.  Secara  garis  besar  DKPP  bertugas  memberikan penindakan  terhadap  penyelenggara  pemilu  (KPU-Bawaslu)  yang  terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan pemilu. Tentu lahirnya DKPP diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang kerap kali muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu dan Pilkada. DKPP yang sifatnya mandiri dan independen tentu dituntut untuk mampu menjaga integritas lembaga tersebut dalam mengusut dan  memberikan  sanksi  terhadap  penyelenggara  pemilu  yang  menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk memihak pada salah satu calon atau peserta pemilu.  Terbaru  DKPP  menjatuhkan  sanksi  teguran  keras  terhadap  ketua  KPU Hasyim  Asyari  yang  terbukti  melanggar  kode  etik  penyelenggara  pemilu  yaitu  ia melakukan  pertemuan  dengan  salah  satu  ketua  partai  yang  sedang  berproses verfikasi  di  KPU.  Kemudian  DKPP  juga  menjatuhkan  sanksi  berupa  teguran  keras terhadap  ketua  dan  anggota  Bawaslu  Rahmat  Bagja  dkk  dengan  perkara  No.  107- PKE-DKPP/VIII/2023.  Rahmat  Bagja  terbukti  melanggar  Pasal  6  ayat  2  huruf  d, Pasal  6  ayat  3  e,  f,  dan  i  Peraturan  DKPP  Nomor  2  Tahun  2017.  Dengan  adanya putusan  tegas  dari  DKPP  tentu  diharapkan  penyelenggara  pemilu  tidak  lagi bermain-main  dengan  tugas  yang  menjadi  tanggungjawabnya  sebab  dalam beberapa  kasus  banyak  penyelenggara  pemilu  berada  pada  posisi  tidak  netral sehingga merugikan calon dan atau paslon dan parpol tertentu 45 .

## 2. Lembaga Non Penyelenggara Pemilu
a. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dibentuk bersamaan dengan lahirnya UU ASN dengan tujuan keberadaan lembaga KASN yang bersifat non struktural, mandiri dan bebas  dari  intervensi  politik  dapat  fungsi  maksimal  dalam  mencegah  pelanggaran kode etik yang banyak dilakukan oleh ASN, utamanya dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pilkada. Dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya keterlibatan dan  netralitas  dalam  setiap  tahun  politik  menjadi  persoalan.  Tahun  politik  2024 sebagaimana  telah  dipetakan  oleh  bawaslu  bahwa  setidaknya  terdapat  beberapa Provinsi  yang  sangat  rentan  terjadi  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan  netralitas ASN,  baik  sebagai  tim,  orang  yang  hadir  dan  turut  serta  atau  sebagai  bagian  dari penggerak  atau  mobilisasi  warga  untuk  memenangkan  salah  satu  peserta  pemilu mau pun pilkada. Keberadaan KASN yang didalamnya melekat tugas dan wewenang diharapkan  mampu  menekan  dan  meminimalisir  potensi  pelanggaran  di  atas.  Di antara tugas dari KASN adalah: memastikan netralitas ASN dalam keikutsertaanya berpolitik,  memaksimalkan  pengawasan  dan  memberikan  pembinaan  terhadap ASN,  melaporkan  dan  bertanggungjawab  terhadap  Presiden  berdasarkan  hasil pengawasannya. Disamping itu, upaya pencegahan, penelusuran, dan terbuka dalam menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat juga menjadi tugas berat yang harus  diimplementasikan  oleh  KASN.  Kemudian  dari  hasil  temuan  berdasarkan upaya  penelusurannya  maka  langkah  selanjutnya  ASN  melaporkannya  kepada kepala  daerah  jika  pelaku  adalah  ASN  daerah  dan  Presiden  jika  pelakunya  adalah
45 Cahya, Hardjanto, and Hananto.
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
ASN  pusat  untuk  selanjutnya  dilakukan  penindakan  yang  disesuaikan  dengan pelanggaran  yang  terjadi.  Dengan  peran  dan  tugas  dan  tanggungjawab  yang  besar maka  netralitas  KASN  sendiri  menjadi  sangat  penting  sehingga  dalam  upaya mengusut  terjadinya  pelanggaran  ia  mampu  menujukkan  siap  profesionalisme karena tidak ada beban selain tugas sebagaimana ditugaskan dalam UU ASN.
b. Pemerintah Daerah sekaligus kepala daerah dalam UU ASN disebut sebagai pejabat pembina  kepegawaian  daerah.  Hal  ini  harus  dimaknai  sebagai  bagian  dari  upaya pencegahan  dan  pelanggaran  netralitas  oleh  ASN,  khususnya  dalam  berpolitik praktis.  Sehingga  harapannya  jika  dimaknai sebagai  bagian  dari pencegahan  maka kepala daerah harus benar-benar memosisikan diri sebagai pembina bukan malah mengambil manfaat dari posisinya sebagai pembina, misalnya pejabat tersebut maju kembali  sebagai  incumbent  maka  dia  tidak  serta  merta  memerintahkan bawahannya  untuk  menekan  supaya  memilih  dirinya  atau  merekomendasikan orang  lain  yang  dianggap  bakal  menjadi  suksesornya  di  kemudian  hari.  Sebagai pejabat  di  daerah,  ia  harus  memahami  bahwa  mobilisasi  ASN  itu  bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, di samping melanggar UU ASN itu sendiri. Kepala daerah  harus  arif  dan  bijaksana  dalam  bersikap  dan  berbesar  hati  jika  terpilih kembali atau pun sebaliknya.
c. BKN,  BKD  hingga  Inspektorat  memiliki  peran  yang  tak  kalah  besar  dalam  upaya mencegah  dan  meminimalisir  banyaknya  pelanggaran  netralitas  yang  dilakukan oleh  ASN,  baik  pada  tingkat  pusat  begitu  pun  juga  ASN  yang  ada  di  daerah  yang secara  jumlah  itu  jauh  lebih  besar  dibanding  ASN  pusat.  Beberapa  langkah  yang dapat dilakukan oleh ketiga lembaga dimaksud yaitu: menyusun rumusan kebijakan yang  menutup  ruang  gerak  ASN  untuk  terlibat  politik  praktis,  melakukan pendidikan politik khususnya bagi ASN muda atau baru. Pendidikan politik menjadi sangat  penting  sehingga  mereka  memahami  bahwa  dalam  demokrasi  ada pembatasan  hak  bagi  ASN  yang  juga  bagian  dari  berdemokrasi.  Penting  dipahami bahwa  pembatasan  tersebut  dimaksudkan  guna  menjaga  kedaulatan  dan keterlibatan  penyelenggaraan  pemilu  yang  berintegritas  dan  bermartabat  hingga pada akhirnya lahir pemimpin yang berkualitas.
d. Pimpinan  Instansi,  dinas  dan  rekan  kerja  juga  dapat  memberikan  pengaruh terhadap  netralitas  ASN.  Oleh  karena  itu,  pimpinan  harus menunjukkan  sikap  dan contoh  untuk  diikuti  oleh  bawahannya  bahwa  dirinya  mampu  menjaga  netralitas sebagai pimpinan sehingga dirinya mampu memberikan arahan dan penekan bahwa anak buahnya pun harus netral dan tidak memihak kepada siapa pun walau dengan iming-iming  apa  pun  karena  menjaga  amanah  sebagai  ASN  itu  jauh  lebih  mulia daripada  menukarnya  dengan  janji  manis  yang  belum  tentu  dirasakan  oleh  ASN tersebut misalnya dijanjikan posisi yang bagus dan strategis serta diberi kenaikan jabatan  yang  mudah  dan  sejenisnya.  ASN  yang  berintegritas  menjadi  kunci terwujudnya pemilu dan pilkada yang berintegritas pula.
doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266

## KESIMPULAN DAN SARAN
Persoalan netralitas ASN dalam kegitan politik praktis sudah dihindari sejak tahun 2004  kali  pertama  pemilu  diselenggarakan  secara  langsung  berdasarkan  asas  luber jurdil. Potensi pelanggaran netralitas ASN pada tahun politik 2024  sangat besar sekali dengan  melihat  data  pelanggaran  yang  terjadi  sejak  3  tahun  terakhir  misalnya  pada pilkada serentak tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan data dari KASN terdapat 1.956 dan  78.5%  terbukti  adanya  pelanggaran.  Sehingga  diperlukan  upaya  pencegahan  yang mampu  menekan  atau  meminimaalisir  angka  pelanggaran  tersebut.  Di  antara  upaya tersebut  yaitu  adanya  rumusan  kebijkan  yang  lebih  konkrit  dan  jelas  batasan  berikut sanksinya  bagi  ASN  yang  melanggar  sebab  dalam  UU  ASN  masih  belum  sepenuhnya mampu menjawab persoalan di atas. Kemudian perlunya adanya pendidikan politik bagi ASN  sehingga  menimbulkan  rasa  kesadaran  dalam  dirinya  bahwa  sebagai  ASN  ia dibatasi  oleh  sebuah  regulasi  dalam  terlibat  secara  langsung  kegiatan  politik  praktis. Terakhir lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga non penyelenggara pemilu harus berkomitmen  menyelenggarakan  pemilu  bersih,  mengawal  serta  menindak setiap  ASN yang  secara  nyata  terbukti  terlibat  atau  tidak  netral  dalam  mengikuti  pemilu  dan pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=1537&lokasi=lokal>
Awaliah, Aida Fitriana, Fitri Rahmawati, Jawi Fadilah, Muhammad Nafis Judatama, and Robby  Firliandoko,  ‘Mendorong  Partisipasi  Politik:  Pentingnya  Pemilu  Dalam Pengembangan Pemilih Pemula Yang Aktif’, KARIMAH TAUHID , 2.4 (2023), 1087 – 92 <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.9966>
Barus,  Sonia  Ivana,  ‘Reformulasi  Pengaturan  Dan  Penguatan  Komisi  Aparatur  Sipil Negara  (KASN)  Sebagai  Pengawas  Eksternal  Dalam  Rancangan  Undang-Undang Aparatur  Sipil  Negara’, Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 11.2 (2022), 283 – 97 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>
Budiono,  Budiono,  ‘Asas  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pemilukada  (Studi Penerapan Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas ASN Di Kabupaten  Tulungagung)’, Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  8.2  (2019),  129 – 37 <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.680>
Cahya,  Fikri  Zikri  Ramdanu,  Untung  Sri  Hardjanto,  and  Untung  Dwi  Hananto,  ‘Politik Hukum  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Mengenai Badan  Pengawas  Pemilu’, Diponegoro  Law  Journal ,  8.1  (2019),  281 – 304 <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25336>
Chaidir,  Ellydar, Sistem  Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  Pasca  Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Total Media, 2008)
Dewi, Serafina Shinta, ‘Pengaturan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun  2021  Tentang  Disiplin  PNS’, WICARANA ,  1.2  (2022),  105 – 18
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
<https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.22>
Diantha,  I  Made  Pasek,  and  M  S  Sh, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media, 2016)
Dwiyanto, Agus, Reformasi Birokrasi Kontekstual (Gadjah Mada University Press, 2015)
Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, ‘Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris’,
2018 <http://senayan.iain- palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12632>
Farisa, Fitria Chusna, ‘10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN Pada Pemilu 2024’,  2023  <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/06/15000061/10 - provinsi-ini-paling-rawan-langgar-netralitas-asn-pada-pemilu- 2024#google_vignette>
Hartini,  Sri,  and  Tedi  Sudrajat, Hukum  Kepegawaian  Di  Indonesia  (Edisi  Kedua) (Sinar Grafika, 2022)
Indonesia,  BKN,  ‘Buku  Statistik  Pegawai  Negeri  Sipil  Juni  2022’,  2022 <https://www.bkn.go.id/e-library/buku-statistik-pegawai-negeri-sipil-juni-2022/>
Indonesia,  CNN,  ‘VIDEO:  Lurah  Dan  Guru  DIpecat  Langgar  Netralitas  ASN’,  2023 <https://www.cnnindonesia.com/tv/20230922171425-401-1002568/video- lurah-dan-guru-dipecat-langgar-netralitas-asn>
Indonesia,  KASN,  ‘KASN  Dan  BAWASLU  Menandatangani  Kerja  Sama  Pengawasan
Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024’, 2023
<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-dan-bawaslu-menandatangani-kerja- sama-pengawasan-netralitas-asn-jelang-pemilu-2024>
Indonesia,  KPU  Republik,  ‘Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  3  Tahun  2022 Tentang  Tahapan  Dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024’, 2022 <https://endekabppid.kpu.go.id/regulasi/19147/peraturan-komisi- pemilihan-umum-nomor-3-tahun-2022-tentang-tahapan-dan-jadwal- penyelenggaraan-pemilihan-umum-tahun-2024>
Jayanti, Nur Putri, ‘Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Kebijakan Publik Dan Pemilihan
Umum’, Jurnal Analis Kebijakan , 3.1 (2019) <http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/53>
Merdekawati,  Dwi,  Sudi  Fahmi,  and  Bagio  Kadaryanto,  ‘Pelaksanaan  Tugas  Bawaslu Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun  2020  Di  Kota  Dumai’, PROCEEDING  IAIN  Batusangkar ,  1.1  (2022),  493 – 98 <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/vie w/7109>
Puspitasari,  Dyan,  ‘Peran  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Dalam  Menjaga Kemandirian Dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia’, Lentera Hukum , 5.3 (2018), 403 – 14 <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i3.5841>
Putra, I Wayan Yoga Pratama, I Nyoman Gede Sugiartha, and Luh Putu Suryani, ‘Sanksi
doi: 10.35316/lisanalhal.v17i2.251-266
Terhadap  Pelanggaran  ASN  Yang  Terbukti  Berpolitik  Praktis  Dalam  Pilkada Serentak’,
Jurnal
Konstruksi
Hukum , 3.2 (2022), 311 – 15 <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4817.311-315>
Raharjo,  Agus,  ‘KASN  Prediksi  Pelanggaran  Netralitas  ASN  Meningkat  Drastis  Saat Pemilu  2024’,  2023  <https://news.republika.co.id/berita/rpcbz6436/kasn - prediksi-pelanggaran-netralitas-asn-meningkat-drastis-saat-pemilu-2024>
Rahayu,  Ani  Sri,  ‘Potret  Pelanggaran  Netralitas  ASN’, Arsip  Publikasi  Ilmiah  Biro Administrasi Akademik , 2019
Salasah,  Rebiyyah,  ‘Hampir  Separuh  Pelanggaran  Netralitas  ASN  Berlangsung  Sebelum Kampanye’,  2023  <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/hampir - separuh-pelanggaran-netralitas-asn-berlangsung-sebelum-kampanye>
Sanjaya, Huri, Rachmi Yulianti, and Fikri Habibi, ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan  Umum  Tahun  2019  Di  Provinsi  Banten’, Administratio:  Jurnal  Ilmiah Administrasi  Publik  Dan  Pembangunan,  Diakses  Dari  Https://Jurnaladministratio. Fisip. Unila. Ac. Id/Index. Php/Administratio/Article/View/104 , 2020
Sari,  Dwi  Mustika,  ‘Regulasi  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Pada  Pemilihan  Kepala Daerah  Tahun  2020’, Kemudi:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,  5.2  (2021),  259 – 72 <https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i02.2806>
Sari,  Fitriana  Monica,  ‘299  PNS  Dijatuhi  Sanksi  Terkait  Pelanggaran  Netralitas’,  2019
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4072140/299-pns-dijatuhi-sanksi- terkait-pelanggaran-netralitas>
Septiani,  Eka,  ‘Analisis  Terhadap  Upaya  Penguatan  Implementasi  Kebijakan  Netralitas ASN  Dalam  Pemilu’, Ebisma  (Economics,  Business,  Management,  &  Accounting Journal) , 3.1 (2023), 23 – 36 <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>
Siagian,  Abdhy  Walid,  Fadhillah  Arinny,  Mareta  Puri  Nur  Ayu  Ningsih,  and  Trisna Septyan Putri, ‘Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi  Aparatur  Sipil  Negara’, Civil  Service  Journal ,  16.2  (2022),  43 – 55 <https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375>
Sudirman,  Andi  Riatul  Mutia  Juliastuty,  Marthen  Arie,  and  Hamzah  Halim,  ‘Analisis Hukum  Peran  KPU  Dalam  Proses  Penggantian  Antar  Waktu  Anggota  DPRD  Di Sulawesi Selatan’, Jurnal Interpretasi Hukum , 4.2 (2023), 145 – 63 <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7460.145-163>
Sudrajat, Tedi, and Agus Mulya Karsona, ‘Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara’, Jurnal Media Hukum , 23.1 (2016), 87 – 94
Sugiharto, Imawan, ‘Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala  Daerah’, Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  Dan  Kajian  Hukum ,  18.1  (2020), 24 – 29 <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1086>
Suhaimi, Suhaimi, ‘Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif’, Jurnal Yustitia , 19.2 (2018) <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477>
Konsep Pengaturan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada....
Surbakti,  Ricky  Risnanda,  and  Nursariani  Simatupang,  ‘Mekanisme  Penjatuhan  Sanksi Disiplin  Bagi  Asn  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana’, EduYustisia ,  1.1  (2022),  36 – 46 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/10348>
Sutrisno,  Sutrisno,  ‘Prinsip  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 26.3 (2019), 522 – 44 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
Tamma, Sukri, ‘Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election,’ Palita: Journal of Social Religion Research , 1.2 (2018), 95 – 112 <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/69>
Thoha, Miftah, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=27434&lokasi=lokal>