HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR: ANALISIS TEORI KONTRAK SOSIAL

## Teguh Wicaksono
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: wichax82@gmail.com

## Abstraks
Keberadaan  anak  terlantar  masih  menjadi  persoalan  serius  dan  harus  segera  di atasi. Berdasarkan data Kemensos pada bulan Desember 2020, keberadaan anak terlantar  sejumlah  67.368  orang  tentu  data  tersebut  belum  menggambarkan secara baik jumlah keseluruhan dari anak-anak yang terlantar secara keseluruhan sehingga  jumlahnya  sangat  mungkin  lebih  banyak  dari  data  Kemensos  tersebut. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah selama ini belum maksimal dalam upaya mengatasi  persoalan  di  atas.  Sehingga  diperlukan  penanganan  yang  serius  dari pemerintah  guna  mengambalikan  hak-hak  konstitusional  anak  terlantar sebagaimana  hak  tersebut  telah  ditegaskan  Pasal  34  (1)  UUD  1945.  Hal  ini menegaskan bahwa, terdapat ketentuan kewajiban negara agar melindungi serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional daripada anak terlantar di atas. Untuk itu  artikel  ini  akan  mengkaji  terkait  bentuk  pertanggungjawaban pemerintah/negara terhadap pemenuhan hak dasar anak tersebut di atas. Selain itu,  artikel  ini  mengakaji  mekanisme  negara  untuk  mengatasi  persoalan  di  atas. Artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  teoritis  di  mana  teori  kontrak  sosial digunakan untuk menganalisis bentuk  pertanggungjawaban pemerinatah/negara terhadap hak konstitusional warga negara secara luas.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Konstitusional, Anak Terlantar.

## Abstract
The existence of abandoned children is still a serious problem and must be addressed immediately. Based on data from the Ministry of Social Affairs in December 2020, the presence  of  neglected  children  of  67,368  people,  of  course,  this  data  does  not adequately  describe  the  total  number  of  neglected  children  as  a  whole,  so  the number is very likely to be higher than the Ministry of Social data. This shows that the  government's  efforts  so  far  have  not  been  maximal  in  efforts  to  overcome  the
problems above. So that serious handling is needed from the government to restore the constitutional rights of neglected children as stated in Article 34 (1) of the 1945 Constitution.  This  confirms  that  there  are  provisions  for  the  state's  obligation  to protect and ensure the fulfillment of the constitutional rights of neglected children above.  For  this  reason,  this  article  will  examine  the  forms  of  government/state accountability for the fulfillment of the children's basic  rights mentioned above. In addition, this article examines state mechanisms to address the above problems. This article uses a theoretical type of research in which social contract theory is used to analyze the form of government/state accountability for the constitutional rights of citizens broadly.
Keywords : Tate Responsibilities, Constitutional Rights, Abandoned Children.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Anak adalah mandat pada saat yang sama anak adalah hadiah Allah SWT, di dalam diri seorang anak melekat padanya berupa harkat, martabat, serta hak dasar lainnya  yang  harus  di  jaga  serta  dihormati  dan  mendapatkan  pengakuan  tertinggi. Hak  anak  adalah  bagian  yang  tak  dapat  dipisahkan  dari  Konstitusi  Republik Indonesia  (UUD  1945)  serta  Konvensi  PBB  mengenai  hak  anak.  Disisi  kehidupan bangsa, anak merupakan harapan bangsa serta generasi penerus masa depan bangsa, oleh  sebab  itu,  setiap  jiwa/raga  anak  memiliki  hak  untuk  kehidupan,  bertumbuh, serta  berkembang,  lalu  berpartisipasi  dalam  kehidupan  berbangsa  bernegara  dan berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. 1
Anak  memiliki  nilai  yang  luar  biasa  baik  dipandang  berdasarkan  perspektif kehidupa  sosial, sisi budaya,  kondisi ekonomi,  serta politik,  dan hukum, sedangkan dari sudut pandang berlangsungnya dari keturunan keluarga, suku, dan bangsa. Jika dilihat dalam konteks sosial anak sebagai suatu kehormatan bagi keluarga, dari sisi budaya  memandang  anak  adalah  kekayaan  yang  harus  diperhatika,  pada  saat  yang sama  anak  adalah  simbol  dari  kesuburan  seseorang,  dari    sisi  politik  anak  adalah penerus bangsa, dari ekonomi anak memunculkan harapan terkait pembagian rezeki dari Tuhan. Sudut pandang hukum, anak berhak mendapatkan tempat yang strategis
1 Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar  Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak.de Jure,  Jurnal Syariah dan Hukum.Volume 5 Nomor 2, Desember 2013. hlm, 2
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
baik sebagai keturunan maupun sebagai subyek hukum dengan semua yang melekat pada diri seorang anak sebagai manusia. 2
Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga  dengan banyaknya anak terlantar  akan  berdampak  pada  meningkatnya  angka  kemiskinan  di  di  Indonesia. Pembiaran anak terlantar adalah suatu bagian pelanggaran HAM. 3 Sebab anak-anak yang  hidup  pada  kondisi  terlantar  sekalipun  maka  ia  tetap  melekat  pada  diirinya suatu hak yang sama dengan kebayakan anak pada umumnya baik hak hidup dalam kehidupan,  tumbuh,  serta  berkembang  dan  dapat  berpartisipasi  sejalan  dengan martabatnya  sebagai  manusia,  serta  dan  merasa  dilindungi  dari  kekerasan  dan sejenisnya. 4 Esensi  dari  negara  hukum  yang  berkonstitusi  adalah  perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, isi dari setiap konstitusi tersebut dapat dijelaskan  sebagai  berikut,  negara  merupakan  organisasi  kekuasaan  berdasarkan kedaulatan  rakyat,  agar  kekuasaan  ini  tidak  liar  maka  perlu  dikendalikan  dengan cara disusun, dibagi dan dibatasi, serta diawasi baik oleh lembaga pengawasan yang mandiri  dan  merdeka  maupun  oleh  warga  masyarakat,  sehingga  tidak  terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. 5
Negara/pemerintah wajib hukumnya guna memberi jaminan terhadap HAM, sesuai  dengan  mandat  konstitusi  Pasal  34  (1)  yang  artinya,  anak-anak  yang terabaikan  di  pelihara  oleh  negara,  negara  wajib  hadir  sebagai  pelindung  dan sekaligus bertanggung jawab dalam penanganan memberikan bimbingan bagi anak- tersebut.  Pada  dasarnya  hak  konstitusional    adalah  hak  semua  warga  negara  di seluruh bumi Indonesia yang harus dijamin akan pemenuhan hak-hak tersebut oleh Negara. 6
Serangkaian aturan untuk melindungi dan menjamin HAM khususnya terkait hak  anak  di  Indonesia  sudah  ada.  Misalnya,  lama  sebelum  mengesahkan  convensi
2 Fifk Wiryani, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak”,  Jurnal Legality, Vol. 11 No. 2 September 2003- Februari 2004, hlm. 288
3 Ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2
4 Imam Sukadi, Op Cit. hlm, 3
5 Ibad, S. Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Hukmy: Jurnal Hukum. Vol. 1, (1) April 2021. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72
6 Jihan Thania Damayanti Safitri. Dkk. Tanggung jawab negara terhadap hak konstitusional anak terlantar di indonesia.Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021. hlm, 4
terhadap hak anak (CRC) pada 1990, negara telah menetapkan UU No. 4/1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak. Maka sudah seharusnya hal tersebut menjadi referensi  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan  terhadap  perlindungan  anak-anak khsususnya  anak  terlantar,  namun  pada  kenyataannya  keberadaan  anak  di  bumi Indonesia  masih  mendapati  berbagai  persoalan  dari  sisi  penegakan  HAM.  Sampai akhirnya  Indonesia  meratifkasi  Konvensi  pada  Konvensi  hak-hak  asasi  anak (Konvensi  pada  rights  of  Child),  Konvensi  diratifikaasi  dengan  Dekrit  Presiden  No. 36/1990 tetapi hal tersebut juga tidak lantas menjadi solusi terhadap problematika anak  di  Indonesia.  Kemudian  setelah  Ratifkasi  KHA  Indonesia  memberlakukan  UU No.3/1997  yang  mengatur  tentang  praktik  Peradilan  khusus  anak  dan  kemudian diubah  dengan  uu  No.  23/2002  yang  juga  mengalami  perubahan  dengan  uu  No. 35/2014. 7
Pasal  2  uu  No.  23/2002  dan  sudah  di  ganti  uu  No.35/2014  yang  mengatur terkait  Perlindungan  dan  keberadaan  Anak  dengan  jelas  bahwa  konteks  dasar adanya perlindungan bagi anak dalam  aturan tersebut, yaitu  tidak adanya perilaku diskriminasi,  kehidupan  yang  baik  untuk  anak,  prinsip  dasar  kehidupan  yang memuat hak untuk hidup harus digunakan sebagai dasar untuk melindungi anak. Ini dapat diartikan bahwa regulasi yang ada harus disandarkan pada subtansi convensi tersebut di atas. 8
Akan  tetapi  masalah  utama  yang  pokok  yaitu  kenapa  hukum  yang  ada  dan berlaku ini tidak dapat memberikan perlindungan terhadap anak jalanan yang masuk dalam  kelompok terlantar. PP No. 2/1988 Pasal  6 (2) menyebut Anak di Indonesia bisa  dijadikan  sebagai  anak  angkat  atau  asuh,  dengan  cara  di  adopsi  untuk meningkatkan  keterampilan  pada  diri  anak.  Melalui  Kementerian  Sosial,  serta menjadikan anak memiliki kesehatan mental agar dapat kembali pada kondisi anak itu  normal  guna  bisa  tumbuh  serta  dapat  mengembagkan  hidupnya  dengan  baik ditengah-tengah  masyarakat  umum.  Negara  dengan  Ideologinya  Pancasila,  dan menganut  nilai  luhur  dan  prikemanusiaan,  serta  dalam  ketentuan  Konstitusi  di
7 Imam Sukadi, Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak.de Jure,  Jurnal Syariah dan Hukum.Volume 5 Nomor 2, Desember 2013. hlm, 118
8 Ibid,
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tegaskan  dalam  Pasal  34  (1),  menyebutkan  bahwa: 9 "kaum  miskin/fakir  dan  anak yang  berada  dalam  keadaan  terlantar  dilindungi  dengan  Konstitusi,  tujuan  dari Negara pada anak dengan kondisi terlantar agar bisa bertumbuh serta berkembang sebagaimana  seharusnya  guna  bisa  berpartisipasi  sesuai  dengan  mandat Konstitusi. 10
Mandat  konstitusi,  anak-anak  miskin  dan  terlantar  berhak  dikelola  dan diperlihara  oleh  negara,  sebab  negara  bertanggungjawab  untuk  memelihara  dan melindungi  mereka.  Dalam  teori  kontrak  sosial,  hak  dan  tanggung  jawab  lahir  atas dasar  perjanjian  dan  kesepakatan  antara  individu  dengan  negara  di  awal  mula pembentukan  suatu  negara.  Dalam  teori  kontrak  sosial  dari  John  Locke,  kontrak sosial  merupakan  pemberian  otoritas  dari  politik  agar  ada  batasan  otoritas  pada subjek  serta  kewenangan  tiap  penguasa  untuk  insan  manusia  secara  alami  terlahir dengan  bebas  dan  berada  pada  kedudukan  sama  dimata  hukum. 11 Baginya  tak seorangpun  mengusai  kekuasaan  politik  jika  tidak  terdapat  dukungan  dari masyarakat.  jelas  ini  bermakna  bahwa    dasarnya  semua  pekerjaan  atau  aktivitas orang dasari dengan persetujuan dari pemerintah, akan tetapi, dalam pemerintahan yang  berdaulatlah  orang-orang  bebas  berfikir  sebagai  warga  negara.  Dan negara/pemerintah  punya  kewajiban  untuk  menjaga  rakyat  serta  melindunginya sesuai  dengan  konteks  dasar  HAM  bahwa  setiap  warga  negara  bebas  dari diskriminasi. 12

## B. Batasan Masalah
Berangkat  dari  latar  belakang  persoalan  di  atas,  maka  penulis  membatasi pokok  permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  artikel  ini  adalah  bagaimana  bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pemenuhan hak dasar anak yang berada pada kondisi  terabaikan  atau  terlantar.  Selain  itu,  artikel  ini  mengakaji  mekanisme  atau strategi negara/pemerintah guna mengatasi persoalan hak daripada  anak  tersebut.
9 Zulfahmi, Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2014. hlm, 2
10 Ibid,
11 Daya  Negri  Wijaya.  Kontrak  Sosial  MenurutThomas Hobbes  Dan  John  Locke.  JSPH  Volume  1,  Nomor  2, Desember 2016.hlm. 187
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk pertanggungjawaban negara dalam memenuhi hak warga negaranya terutama pada hak  anak.  Tujuan  lain  untuk  mengetahui  da  menganalisa  mekanisme  dan  atau strategi yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaika persoalan di atas.

## C. Motode Penelitian
Artikel ini menggunakan tipe penelitian teoritis di mana teori kontrak sosial digunakan  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  pemerinatah/negara  terhadap hak  konstitusional  warga  negara  secara  luas.  Teori  kontrak  sosial  dipilih  sebagai pisau analisis sebab erat kaitannya dengan objek penelitian ini, sebagaimana di atas telah  di  jelaskan  bahwa  kontrak  sosial  melahirkan  sebuah  kesepakatan  tentang penyerahan  kedaulatan  rakyat  kepada    negara  dan  sebagai  konsekuensi  negara harus memenuhi apa yang menjadi hak daripada warga negara.

## PEMBAHASAN

## Bentuk Tanggungjawab Negara Untuk Hak Konstitusional anak Terlantar
Dalam  Internasional  yang  mengatur  tentang  hukum  HAM,  definisi "pertanggungjawaban  pemerintah/negara"  erat  kaitannya  dengan  kewajiban  negara dalam  memenuhi,  melindungi  dan  menghormati  HAM  yang  diakui  secara  universal. Membahas  tanggung  jawab  negara,  maka  pasti  kita  sedang  berbicara  tentang  hal penting  suatu  aturan  karena  sebuah  aturan  merupakan  persyaratan  utama  yang bersifat  mutlak  untuk  kehadiran  atau  ketiadaan  pertanggungjawaban  pemerintah dalam    hal  terjadi  suatu  kelalaian  serta  melawan  hukum  nasional  maupun  hukum internasional dalam konteks pemenuhan dan tanggung jawab negara terhadap HAM. 13
Tanggung  jawab  Negara  tidak  dapat  lepas  dari  pengaruh  karakteristik  tugas yang oleh Negara diberikan kepadanya. Pemerintah berkewajiban unutuk menjalankan dan  mengikuti  perintah  Negara  dalam  menjalankan  tugasnya,  yaitu,  untuk melaksanakan beberapa tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. Tugas pemerintah, MacIver  mengklasifikasikan  dalam  tiga  fungsi,  yaitu:  (1)  Fungsi  Budaya,  (2)  fungsi walfare  umum,  (3)  fungsi  kontrol  dalam  bidang  ekonomi.  Konstitusi  mewajibkan tanggungjawab  pemerintah  hendaklah  sejalan  dengan  suatu  tujuan  dari  berdirinya
13 Zulfahmi,  Perlindungan  Terhadap  Hak  Konstitusional  Anak  Terlantar,  JOM  Fakultas  Hukum,  Vol.  1 Nomor 2, Oktober 2014. hlm, 2
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 1, No. 2, Oktober 2021 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
sebuah  negara  yang  tertuang  dalam  Konstitusi  pada  bagian  pembukaan  UUD  1945 dengan  tegas  melindungi  rakyat  dan  seluruh  bangsa  Indonesia  serta  memajukan adanya kesejahteraan yang bersifat umum, serta membagun intelektual anak bangsa. 14
Ketentuan  Konstitusi    Pasal  34  (1)  "Fakir  miskin  dan  anak  dengan  kondisi terlantar  dilindungi  oleh  pemerintah"  negara  memiliki  pertanggungjawaban  besar dalam  memelihara  serta  memberi  kesempatan  kepada  anak  tersebut  agar  bisa berkembang sesuai dengan hak konstitusional yang melekat pada diri anak. 15 Hak anak dengan  kondisi  terlantar  dan  hak  anak  yang  tidak  dalam  keadaan  terlantar  posisinya adalah sama. Kesamaan ini jelas tertuang dalam uu ham 39/1999, kemudian termaktub dalam  Kepres  No.  36/1990  disebutkan  bahwa,  karena  ketidakdewasaan  fisik  dan mental pada anak, oleh sebab itulah mereka membutuhkan simpati, empati, perlakuan serta perlindungan yang khusus dan tidak khusus. 16
Pemeliharaan  dan  sifat  melindungi  pada  anak  merupakan  salah  satu  bentuk tanggungjawab  Negara  supaya  anak-anak  bisa  tumbuh  lalu  kemudian  dapat berkembang sehingga dapat maksimal dalam berpartisipasi sesuai dengan martabatnya sebagai serta sebagai upaya untuk mendapatkan  pengakuan dari sifat yang bernuansa kekerasan,  serta  perlakuan  diskriminasi  anak.  UU  35  /2014  Pasal  4-18  merupakan salah  satu  bentuk  perindungan  terhadap  anak  dan  hak-hak  konstitusional  anak  guna menyelamatkan aset bangsa untuk masa depan negara dalam rangka mencapai sebuah ideolog bangsa, 17 identitas dan posisi kewarganegaraan pada anak tersebut. 18
UUD 1945 sebuah landasan atau pondasi bangsa Indonesia dalam menjalankan roda  pemerintahan.  Pendiri  bangsa  telah  menetapkan  UUD  1945  sebagai  norma tertinggi  dan  menjadi  batu  uji  terhadap  UU  dibawah  UUD  1945.  UUD  1945  sebagai hukum tertinggi  telah diubah  sebanyak  empat kali pada tahun 1999,  tahun 2000, dan tahun  2002  dan  menghasilkan  formulasi  UUD  NRI  1945  yang  lebih  kokoh  dalam
14 Ibid,
15 Daya  Negri  Wijaya.  Kontrak  SosialMenurutThomas  Hobbes  Dan  John  Locke.JSPH  Volume  1,  Nomor  2, Desember 2016.hlm. 187
16 Zulfahmi,  Perlindungan  Terhadap  Hak  Konstitusional  Anak  Terlantar,  JOM  Fakultas  Hukum,  Vol.  1 Nomor 2, Oktober 2014. hlm, 7
17 Dairani,  D.  (2021).  Argumentasi  Hukum  Dan  Upaya  Mempertahankan  Eksistensi  Pancasila  Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 19-34.hlm. 5

## Bentuk Tanggungjawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar: Analisis Teori Kontrak Sosial
menjamin  hak-hak konstitusional  warga termasuk didalamnya  ditegaskan  posisi anak terlantar  dan  fakir  miskin  yang  tertuang  dalam  Pasal  34  (1),  disamping  hal  tersebut pemeliharaan terhadap anak terlantar juga selaras dengan pembukaan UUD 1945 yang berbunyi  Pemerintah  Indonesia  melindungi  yang  bisa  diartikan  menjaga  semua  anak bangsa  Indonesia  dan  turut  serta  dalam  mensejahterakan  masyarakat  luas  dan melaksanakan ketertiban dunia. 19
Salah  satu  yang  menjadi  faktor  adanya  anak  terlantar  adalah  karena  faktor keluarga atau orangtua yang menelantarkan mereka sehingga anak tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal karena kebutuhan dasar mereka tidak lagi terpenuhi. 20 Disamping tidak memberikan kebutuhan dasar anak salah satu bentuk dari penelantaran  anak  adalah  mengabaikan  keinginan  dan  kebutuhan  anak,  membiarkan anak  melakukan  hal-hal  yang  negatif  yang  berpotensi  merugikan  terhadap  dirinya sendiri, bangsa dan Negara. 21 Mengabaikan  anak dari pemenuhan gizi, tidak  memberi perhatian  terhadap  anak  dan  yang  banyak  terjadi  yang  berakibat  fatal  adalah  tidak memberikan atau mengenalkan anak pada pendidikan. 22
Anak  terlantar  atau  terabaikan,  pada  dasarnya  yaitu  "anak-anak",  yang    tidak beda dengan anak yang lain yang posisinya tidak terbaikan yang hak dan kewajibannya sama  dalam  konteks  sebagai  warga  negara.  Mereka  anak  terlantar  membutuhkan pendidikan.  Namun  dalam  hal  memberikan  pendidikan  harus  disesuaikan  dengan dunianya anak sebab anak  punya kehidupan dunia sendiri yang pada umumnya tidak sama  dengan  anak  yang  sudah  dewasa.  Pendidikan  pada  anak  terlantar  menjadi kebutuhan mutlak sebab dengan pendidikan itu anak akan dapat memahami dan bisa membawa  dirinya  menjadi  lebih  baik. 23 Dalam  catatan  peneliti,  pendidikan  menjadi persoalan mendasar yang di alami anak terlantar di Indonesia hal ini tidak lepas dari beberap afaktor missal: pertama, tidak adanya biaya; kebanyakan anak yang terabaikan biasanya  berangkat  dari  kondisi  ekonomi  keluarganya  yang  tidak  mampu  atau
19 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2002  sebagaimana  telah  di  ubah  dengan  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
20 Zulfahmi,  Perlindungan  Terhadap  Hak  Konstitusional  Anak  Terlantar,  JOM  Fakultas  Hukum,  Vol.  1 Nomor 2, Oktober 2014. hlm, 9
21 Ibid, 22 Ibid,
23 Imam Sukadi, Tangung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5 Nomor 2, Desember 2013, hlm, 127
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
beradapa  pada  garis  kemiskinan,  sebagai  akibat,  keluarga  tidak  sanggup  dan  tidak cukup  mampu  menyediakan  biaya  pendidikan  anak;  kedua,  keterbatasan  waktu  dari anak  itu  sendiri,  sebab  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  hidupnya  mereka  harus bekerja  apa  saja  agar  kebutuhannya  dapat  terpenuhi  bahkan  juga  tidak  jarang  dalam kenyataannya  pelaku  pencurian  dan  pencopet  berasal  dari  kalangan  anak-anak sehingga  waktu  mereka  habis  untuk  mencari  suaka  guna  memenuhi  kebutuhan hidupnya. 24
Ketiga,  Rendahnya  minat  dan  keinginan  untuk  belajar;  keadaan  ini  disebabkan oleh  beberapa  faktor  disamping  faktor  dukungan  dari  keluarga  juga  tidak  lepas  dari pengaruh  lingkungan  tempat  anak  terlantar  bermain.  Jika  ia  bermain  dengan  mereka yang  tidak  bersekolah  maka  tidak  sekolah  formal  tidak  akan  menjadi  sesuatu  yang patut  disesali  dikemudian  hari.  Keempat,  Apatisme  terhadap  pendidikan,  yang disebabkan  oleh  berfikir  pendek  dalam  menghasilkan  uang.  Dalam  anggapan  mereka sekolah tidak lantas menjadikan mereka mendapatkan uang dengan cepat maka mereka berfikir  bahwa  tanpa  sekolahpun  mereka  bisa  menghasilakan  uang.  Kelima,  macetnya atau  tidak  berfungsinya  pengawasan  dan  kontrol  dari  keluarga,  pemerintah, masyarakat dan teman yang mereka disibukkan dengan kesibukan masing-masing. 25
Selain masalah  pendidikan di atas,  teradapat masalah yang tidak kalah penting yaitu  terkait  masalah  kesehatan  pada  anak-anak  terlantar.  Mengingat  keadaan  dan kondisi  yang  mereka  tempati  merupakan  tempat  yang  berada  dalam  kategori  tidak layak  huni  bagi  manusia,  dengan  tempat  seadanya  membuat  mereka  dingin  ketika musim hujan dan panas disaat musim kemarau tiba, inilah salah satu potret kemiskinan yang  terjadi  di  Indonesia  yang  juga  berdampak  pada  adanya  anak  terlantar  semakin banyak  jumlahnya  tentunya  hal  ini  menjadi  salah  satu  bukti  gagalnya  Negara  dalam menjamin  kesejahtraan  terhadap  waganya  dimana  kesejahteraan  dan  hidup  layak merupakan hak konstitusional warga Negara.
Diantara  persoalan-persoalan  yang  terjadi  pada  anak  yang  terabaikan  dapat dikategorikan dibawah ini: 26
24 Ibid, hlm, 128
25 Ibid, hlm 129
26 Ibid, hlm 130
1. Desakan  ekonomi  pada  keluarga  seorang  anak  menjadi  penyebab  anak tersebut keluar dari rumah kemudian menjadi penghuni jalanan;
2. Tingkat  pengetahuan  dan  Pendidikan  yang  rendah  orangtua  menjadi  faktor kedua;
3. Tidak  tersedianya  kebijakan  dari  pemerintah  yang  langsung  bersentuhan dengan anak terlantar;
4. Kontrol sosial masyarakat yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya;
5. Peran organisasi sosial yang rendah;
6. Kreatifitas  dan  potensi  anak  terlantar  tidak  mendapat  tempat  dan  apresiasi yang baik bagi pemerintah dan masyarakat.
Pembinaan,  pemeliharaan  anak  dengan  kondisi  terlantar  tanggungjawabnya berapada  pada  pemerintah  dan  negara  berdasarkan  mandate  konstitusi.  Kewajiban tersebut dapat berbentuk adanya perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan uu No. 35/2014 dianatara bentuk kewajiban tersebut adalah:
1. Berdasarkan Pasal 21, Negara dan atau pemerintah bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan menjamin HAM tiap anak bangsa dengan tidak membedakan  sukunya,  agama,  ras  dan  golongannya,  juga  tidak  pula berdasarkan  jenis  keminnya,  etniknya,  bahasa  dan  budayanya,  status  hukum, waktu lahirnya anak, dan keadaan dan psikologi pada anak;
2. Ketentuan Pasal 22 pemerintah berkewajiban dan punya tanggung jawab untuk memberi  dukungan  beruapa  fasilitas  untuk  proses  pelaksanaan    dalam melindungi anak;
3. Ketentuan Pasal 23 (1) adanya jaminan berupa perlindungan, keadaan ekonomi yang  tercukupi  dengan  tetap  hak  dan  kewajiban  orangtua  anak  menjadi perhatian.  Ayat  (2)  pemerintah  mengawasasi  penyelenggaraan  perlindungan anak secara berkala;
4. Ketentuan  Pasal  24  Negara  wajib  memberikan  jaminan  pada  anak  supaya menunaikan haknya  didalam memberi pendapat yang sesuai dengan  usianya dan berdasarkan pada kecerdasan intelektual masing-masing anak;
Berdasar pada  uraian  di  atas,  negara  dalam  ini  adalah  Pemerintah  sebagai penyelengara  urusan  pemerintahan  tidak  hanya  harus  mampu,  namun  juga  wajib hukumnya  untuk  melaksanakan  mandat  konstitus  dalam  kaitannya  dengan  bentuk
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
perlindungan, pertanggungjawaban terhadap fakir miskin serta anak yang berada pada kondisi  terabaikan  atau  terlantar.  Sebab  persoalan  kemiskinan  dan  keberadaan  anak jalanan  atau  terabaikan  menjadi  persoalan  serius  yang  butuh  penagangan  serius  pula dari  pemerintah  berikut  elment-elmentnya  pemerintah  baik  pusat  hingga  ditingkat daerah atau wilayah.
Namun demikian meski secara konstitusi, mandataris penanganan anak dengan kondisi terlantar atau terabaikan adalah  tanggungjawab negara. Namun secara umum dalam kontesk kehidupan bernegara kondisi tersebut adalah tanggungjawab bersama, tanggungjawab bersama ini menyangkut keluarga, masyarakat umum, pengambil atau pembuat  kebijakan,  tokoh  agama  dan  ujung  daripada  penanggungjawab  persoalan  ini adalah negara sesuai dengan mandat konstitusi Pasal 34 (1), uu 35/2014. Uu 39/1999 sebagai  dasar  hukum  lahirnya  taggungjawab  tersebut  terhadap  negara.  Sehingga dengan  bersama-sama  dan  bergotong  royong  dalam  menangani  dan  mengatasi persoalan  di  atas,  keberadaan  fakir  miskin  dan  anak  jalanan  yang  terlantar  tidak  lagi ditemukan,  dan  mereka  sudah  selayaknya  menikmati-hak-haknya  yang  secara  tegas dilindungi oleh konstitusi.

## Strategi  Negara  mengatasi  Persoalan  Anak  Terlantar  di  Indonesia:  Manifestasi Tanggung Jawab Negara
Anak terlantar diidentikkan dengan kemiskinan, bertambahnya keluarga miskin juga  merupakan  faktor  berkembangnya  populasi  anak  terlantar.  Kemiskinan menyebabkan  munculnya  pengemis  maupun  gelandangan.  Keberaan  anak  Anak  pada kondisi  terlantar  tidak  jarang  dijadikan  satu  kesempatan  untuk  dimanfaatkan  guna mendapatkan  keuntungan  bagi  oknum  tertentu  yang  hanya  memikirkan kesejehteraanya  senidiri,  kelompok  da  golongannya.  Salah  satu  contoh  dari pemanfaatan anak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab adalah menjadikan anak tersebut  sebagai  pengemis  untuk  kemudian  hasilnya  diambil  oleh  oknum  tak prikemanusiaan tadi. Padahal anak pada posisi tersebut tidak seharusnya diperlakukan demikian,  sebab  anak  pada  dasarnya  memiliki  hak  untuk  diperlakukan  baik  sebagai
manusia  sehingga  ia  dapat  berkembag  layaknya  anak  pada  umumnya,  terpenuhi  hak pendidikannya. Kesehatannya dan hak-hak dasar yang melekat pada anak. 27
UNICEF membedakan anak terlantar ke dalam  dua kategori, yaitu: (1) Children on  the  street,  yang  masuk  dalam  kategori  pertama  ini  merupakan  anak  yang  berada pada  garis  keturunan  langsung  dari  orangtuaya.  (2)  Children  of  the  street,  sedangkan yang  masuk  dalam  kategori  kedua  ini  adalah  anak  yang  sudah  tidak  mempunyai hubungan  dengan  keluarga  maupun  orang  tua. 28 Doktrin  tentang  kedaulatan  dan kesamaan  hak  menghasilkan  internastional  law  menegaskan  bahwa  memenuhi  hak anak  yang  bersifat  fundamental  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab  dari  negara. Dengan    diratifikasinya  Conventions    on  the  Right  of  the  Child  maka  timbul  suatu kewajiban  negara  guna  berbuat  sesuatu,  khususnya  terkait  perlindungan  dan pemiliharaan anak terlantar. Walaupun sudah banyak pengaturan terkait perlindungan dan  pemeliharaan  anak  namun  realitanya,  masih  banyak  ditemukan  keadaan  anak dalam  kondisi  terlantar  dan  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  berprikemanusiaan tidak hanya  fisiknya namun juga secara psikis. Banyak berita di media massa tentang persoalan yang terjadi pada anak-anak bangsa dalam hal ini adalah anak yang terbaika. Misalnya  kasus  eksploitasi,  kekerasan  dan  pengeniayaan  pada  anak  yang  pelakunya lebih banyak dari keluarga anak tersebut. 29
Persoalan terkait penengangan anak terlantar memang semata-mata kewajiban negara. Diperlukan adanya sinergi dan gotong royong antara tiga element, yaitu negara, pihak  swasta  dan  masyarakat  madani  (civi  society)  merupakan  hal  yang  sangat fundamental  dalam  mengatasi  persoalan  anak  terlantar  di  Indonesia.  oleh  karenanya peran  ketiganya  sangat  diperlukan  dalam  perlindungan  dan  pemeliharan  anak terlantar.
Negara  atau  pemerintah  memerlukan  adanya  best  practice  di  dalam merumuskan  suatu  kebijakan,  misalnya  negara  memerlukan  konsultan  khusus  yang tugasnya juga khusus mengkaji persoalan dan menemukan solusi atau formulasi hukum yang  tepat  dalam  mengatasi  problematika  anak  yang  keberadaanya  terlantarkan.
27 Imam Sukadi, Op. Cit, 118.
28 Abd Chayyi Fanani, Pesantren Anak Jalanan, (Surabaya: Penerbit Alpha, 2008), 35.
29 Imam  Sukardi,  Gatot  Sapto  Heriyawanto,  dan  Mila  Rahayu  Ningsih,  Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Terlantar dalam Perpektif Negara Kesejahteraan, Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Vol. 14, No. 2, (2020), 33.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Strategi  pemberdayaan  merupakan  langkah  tepat  dalam  pembangunan  SDM  yang bermuara  pada  persoalan  mengatasi  keberadaan  anak  yang  terabaikan.    Strategi selanjutnya yang bisa lakukan oleh negara adalah dengan Dengan memaksimalkan serta meningkatkan  fungsi  berbagai  lembaga  pemerintah  khususnya  pada  lembaga  sosial pusat maupun lokal  untuk membuat  langkah  atau trobosan  konkrit dalam mengentas anak  dari  jalanan  serta  langkah  tersebut  juga  harus  berorentasi  pada  keberhasilan penangangan kesejahteraan umum diberbagai  di wilayah Indonesia. 30

## KESIMPULAN
Keberadaan  anak  terlantar  menjadi  salah  satu  persoalan  serius  disamping beberapa persoalan lain di Indonesia.  Data Menteri Sosial pada  Desember 2020 anak terlantar  sejumlah  67.368.  tentu  ini  menjadi  masalah  serius  yang  harus  segera diselesaikan.  Ketentuan  Pasal  34  (1)  menegaskan  secara  konstitusi  negara bertanggungjawab  atas  persoalan  tersebut.  Konstitusi  menyebut  bahwa  keberadaan fakir fiskin serta anak jalanan atau terlantar dipelihara oleh negara. Hal dapat diartikan bahwa negara berkewajiban  untuk melindungi, memelihara dan memberikan hak-hak dasar  konstitusional  daripada  anak  terlantar  tersebut  layaknya  hak  anak  pada umumnya.  Kewajiban  negara  atas  persoalan  tersebut  juga  tertuag  dalam  uu  No. 35/2014 pada Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24.
Guna  mengatasi  persoalan  di  atas,  negara  wajib  membuat  langkah-langkah strategis  diantaranya  adalah  pertama,  mengangkat  konsultan  khusus  yang  tugasnya secara khusus mengkaji persoalan dan menemukan solusi atau formulasi hukum yang tepat  dalam  mengatasi  problematika  anak  yang  keberadaanya  terlantarkan.  Kedua, peningkatan  pembangunan  SDM  anak  masyarakat  khsususnya  pada  keluarga  yang berada pada garis kemiskinan sebab kemiskinan menjadi salah satu penyebab adanya anak  terlantar.  Langkah  ketiga,  Memaksimalkan  serta  meningkatkan  fungsi  berbagai lembaga  pemerintah  khususnya  pada  lembaga  sosial  pusat  maupun  local  untuk membuat  langkah  atau  trobosan  konkrit  dalam  mengentas  anak  dari  jalanan  serta
30 Chairun  Nasirin,  Program  Pemberdayaan  Anak-Anak  Terlantar  di  Nusa  Tenggara  Barat,  Sosio Humaniora, Vol. 15, No. 3, (November 2013), 243.
langkah tersebut juga harus berorentasi pada keberhasilan penangangan kesejahteraan umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Chairun Nasirin, Program Pemberdayaan Anak-Anak Terlantar di Nusa Tenggara Barat, Sosio Humaniora, Vol. 15, No. 3, (November 2013
Chayyi, Abd Fanani. Pesantren Anak Jalanan Surabaya: Penerbit Alpha. 2008
Dairani,  D.  Argumentasi  Hukum  Dan  Upaya  Mempertahankan  Eksistensi  Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(1), 2021
Daya Negri Wijaya. Kontrak SosialMenurutThomas Hobbes Dan John Locke. JSPH Volume 1, Nomor 2, Desember 2016
Fifk  Wiryani,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak,  Jurnal  Legality,  Vol.  11  No.  2 September 2003- Februari 2004
Hadjon,  Philipus  M.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia,  Surabaya:  Bina  Ilmu.
1987
Ibad, S. Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
Baik. Hukmy: Jurnal Hukum. Vol. 1, (1) April 2021.
https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.55-72
Imam Sukardi, Gatot Sapto Heriyawanto, dan Mila Rahayu Ningsih, Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Terlantar  dalam  Perpektif  Negara  Kesejahteraan,  Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Vol. 14, No. 2, 2020
Jihan  Thania  Damayanti  Safitri.  Dkk.  Tanggung  jawab  negara  terhadap  hak konstitusional  anak  terlantar  di  indonesia.  Lex  Privatum  Vol.  IX/No. 4/Apr/EK/2021
Suryanto,    Bagong.    Masalah    Sosial    Anak.  Jakarta:    Kencana    Prenada  Media  Group.

## 2010
Zulfahmi,  Perlindungan  Terhadap  Hak  Konstitusional  Anak  Terlantar,  JOM  Fakultas Hukum, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2014