## Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan
Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Firda Aulia 1* , Sofyan Syamsuddin 2 , Sahrir 3
1,2) Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia
1) auliafirda@student.umpalopo.ac.id , 2) sofyansyam@umpalopo.ac.id , 3) sahrir@umpalopo.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 18 Januari 2023 Disetujui : 2 Februari 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This study  aims to  determine  the  effect  of  moral  sensitivity,  transparency  and  accountability  on fraud prevention in managing village fund allocations in the Masamba District, South Sulawesi. The  method  used  in  this  research  is  quantitative.  The  population  of  this  study  were  all  village officials in Masamba sub-district, Luwu-north district, South Sulawesi province. The sample for this  study  were  116  village  officials,  obtained  using  a  non-probability  sampling  technique, namely saturated sampling. While data analysis is utilized to assess research hypotheses in order to formulate study outcomes by statistical testing using SPSS software, this type of data empolys primary  data  by  distributing  questionnaires  to  respondents.  The  results  of  the  study  show  that moral  sensitivity  has  no  effect  on  fraud  prevention  in  managing  village  fund  allocations.  This study also found that transparency and accountability have an influence  on preventing fraud in managing village fund allocations. These findings help to gain insight regarding special attention to  approaches  that  can  minimize  the  occurrence  of  fraud  in  the  management  of  village  funds, namely morale and transparency and accountability.
Keywords: Accountability, Fraud, Moral Sensitivity, Transparency, Village Funds

## PENDAHULUAN
Satu  tingkat  pemerintahan  yang  langsung  berhubungan  dengan  masyarakat  adalah  desa. Karena kewajiban kewenangan desa untuk menguasai dan mengurus kepentingan rumah tangga, maka  pembangunan  desa  menjadi  sangat  penting  untuk  memajukan  pembangunan  nasional  dan daerah (rakyat)  Laila Nur Rahima, Yetti Murni, (2018). UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa berhak mendapatkan dana dari APBN. Tanggung jawab keuangan publik meliputi dana desa dan alokasi kewajiban dana desa. Namun tanggung jawab keuangan publik rentan terhadap kecurangan dalam pengelolaan  dana  desa,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  kecurangan.  Menurut pantauan KPK, ada berapa persoalan terkait pengelolaan keuangan desa seperti control dan aspek kelembagaan, manajemen, control dan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan yang tidak dipatuhi norma-norma dalam laporan yang bertanggung jawab dari kota-kota  dan  dengan  demikian  rentan  terhadap  manipulasi  peluang  penipuan  Armelia  & Wahyuni, (2020).
Alokasi  dana  desa  didefinisikan  dalam  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 sebagai uang yang diterima dari kabupaten atau kota dan termasuk dalam
pendapatan  dan  belanja  daerah,  pemotongan  anggaran  khusus,  dan  subsidi  anggaran  kabupaten atau  kota.  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  termasuk  dalam  salah  satu  pendapatan  desa, pertanggungjawaban  atau  pertanggungjawabannya  termasuk  dalam  tanggung  jawab  keuangan masyarakat dan saat ini tanggung jawab keuangan masyarakat sangat rentan karena kemungkinan adanya  kecurangan,  sehingga  dalam  hal  tanggung  jawab  Alokasi  Dana  Desa  (ADD), kemungkinan terjadinya kecurangan  atau  penipuan  juga  tidak tertutup  (Laila  Nur  Rahima,  Yetti Murni, 2018).
Fokus  penelitian  ini  adalah  mencegah  terjadinya  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa serta berpengaruhnya moral sensitivity, transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan ADD (Alokasi  Dana  Desa).  Pasalnya  sekarang  pengelolaan  dana  desa  kini  menjadi  isu  strategis pemerintahan.  Sehingga  masyarakat  desa  harus  menjadi  subjek  pembangunan  itu  sendiri  dan berdaya  untuk  menentukan  kebutuhannya  sendiri  sehingga  program  dan  kegiatan  pembangunan desa dapat benar-benar berlangsung dan diharapkan tidak terjadi kecurangan di dalamnya.
Untuk  mendukung  penelitian  dan  memperkuat  peneliti  ini  diperlukan  adanya  penelitian sebelumnya  untuk  mendukung  temuan  penelitian.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah dilakukan mengenai penggunaan tindakan anti fraud dalam pengelolaan dana desa.
Kajian  pertama  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Desa,  Lingkungan  Pengendalian, dan Moral Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Laila Nur  Rahima,  Yetti  Murni,  (2018)  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  manusia  yang  bermoral berpengaruh  terhadap  pencegahan  terjadinya  kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa. Kemudian  Saputra  et  al.,  (2019)  melakukan  penelitian  dengan  judul  Praktek  Akuntabilitas  Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Internal Manajemen Pencegahan Penipuan Dana Desa, yang  menunjukkan  dampak  yang  menguntungkan  dari  akuntabilitas  dan  sumber  daya  manusia terhadap  pencegahan  penipuan.  Temuan  penelitian  ini,  bersamaan  dengan  penelitian  Putu  Santi Putri  Laksmi,  (2019)  berjudul  “Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Moralitas,  dan Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Desa” menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern efektif mencegah terjadinya kecurangan.
Salah  satu  cara  diketahui  terjadinya fraud yaitu  melalui  pengaruh  moral sensitivity , transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa. Hubungan  pengaruh  moral sensitivity ,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam fraud adalah  untuk mengetahui  adanya  kecurangan  diperlukan  moral sensitivity dimana  orang  dengan  kemampuan moral  yang  baik  lebih  suka  mengikuti  aturan  dan  menghindari  kecurangan  untuk  keuntungan pribadi,  dimana  menjalankan  ini  perlu  adanya  transparansi  atau  keterbukaan,  kemudian akuntabilitas atau tanggung jawab dalam fraud itu sendiri.
Fraud sudah  sering  terjadi  di  Indonesia,  terbukti  dengan  beberapa  kasus  dugaan  korupsi yang  merupakan  contoh  yang  melibatkan  beberapa  pejabat  pusat  dan  daerah  dalam  penipuan sektor  publik  atau  pemerintah  telah  menarik  perhatian  berbagai  media  dalam  dan  luar  negeri Wonar  et  al.,  (2018).  Untuk  mencegah  penipuan  dalam  manajemen  sumber  Dana  Desa, Pemerintah  Desa  meminta  presentasi  akun  informasi  keuangan  untuk  publik  berupa  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  Desa  terdaftar  dalam  keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  nomor  113  tahun  2014  kembali  instruksi  untuk  administrasi  keuangan  kota  ada  dua jenis informasi pelaporan keuangan Desa, yaitu laporan pertanggungjawaban laporan realisasi dan inventarisasi APBDes Milik Desa (Laila Nur Rahima, Yetti Murni, 2018).
Dari  penjelasan  di  atas  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  terdapat pengaruh  moral sensitivity ,  transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## STUDI LITERATUR
Kassem  dan  Higson  (2012)  mengembangkan  teori  yang  dikenal  sebagai  “Model  Segitiga Penipuan Baru” untuk tujuan mendidik auditor eksternal tentang penipuan dan bagaimana hal itu dapat dibedakan dari “Cressey” model secara signifikan, bagaimana hal itu dapat dibedakan dari model dideteksi, bagaimana hal itu dapat dibedakan dari model “Cressey” , dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Studi ini menunjukkan bahwa satu model kecurangan harus digunakan sebagai pelengkap model kecurangan Cressey dan harus dimasukkan kedalam model tersebut dalam hal motivasi, integasi, dan efektivitas. Model awal dijuluki “Model Triangle Penipuan Baru” (Wonar et al., (2018).
Fraud adalah  suatu  penyimpangan  atau  perbuatan  melawan  hukum.  Dengan  sengaja  untuk tujuan  tertentu,  misalnya  untuk  menipu  atau  memberikan  gambaran  yang  salah  dan  dapat merugikan  pihak  lain  (Pahlawan  et  al.,  2020).  Sementara  itu,  menurut Association  of  Certified Fraud  Examiners (2012), fraud mengacu  pada  tindakan  yang  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih individu untuk secara sengaja menyalahgunakan sumber daya organisasi. Penipuan ( fraud ) ialah penipuan yang disengaja yang menimbulkan kerugian tanpa dilakukan oleh pihak yang dirugikan dan  menguntungkan  para  penipu.  Tipuan  biasanya  karena  tekanan  untuk  melakukan  penipuan atau  keinginan  untuk  mengambil  keuntungan  yang  kemungkinan  tindakannya  dibenarkan  atau diterima secara umum (Putri, 2017).
Moralitas  adalah  kualitas  mental  dan  emosional  yang  dimiliki  seseorang  sebagai  hasil  dari tingkat kompetensi sosial tertentu untuk memilih antara kesetiaan dan kewajiban terhadap orang lain.  Pendidikan  moral  berfokus  pada  cara-cara  dimana  seseorang  membantu  orang  lain. Kepekaan  moral  adalah  mampu  bertindak,  dan  jika  itu  terjadi,  mungkin  akan  digunakan  untuk membantu  orang  miskin.  Sensivitas  moral  melibatkan  pemikiran  tentang  skenario  yang  ada imajinatif tepat, pengetahuan kasual dari rantau peristiwa, empati dan keahlian mengambil peran (Wonar  et  al.,  2018).  Moralitas  berkaitan  dengan  sikap  dan  tindakan  seseorang.  Semakin  tinggi tingkat  penalaran  moral  sesorang,  semakin  besar  kemungkinan  seseorang  melakukan  hal  yang benar. Sebaliknya, semakin rendah penilaian moral, semakin tinggi potensi perilaku tidak etis dan semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi.
Aspek  lain  yang  mempengaruhi  pencegahan  penipuan  adalah  moral.  Akhlak  adalah  nilai tertentu yang menentukan baik atau buruknya sesuatu dan dapat membedakan mana yang pantas atau  tidak  untuk  dilakukan.  Kecurangan  akuntansi  organisasi  terjadi  karena  moral  para  pejabat yang terlibat. Setiap individu dalam lembaga harus memiliki tingkat moralitas yang berbeda, yang memepengaruhi  kecenderungan  penipuan  akuntansi. Oleh  karena  itu, orang  dengan  kemampuan moral  yang  baik  lebih  suka  mengikuti  aturan  dan  menghindari  kecurangan  untuk  keuntungan pribadi. Sehingga, peneliti berasumsi bahwa:
H1:  Moralitas  sensitivity  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan alokasi dana desa
Salah satu wujud dari nilai dan prinsip good governance adalah transparansi perangkat keras dan sistem manajemen publik harus mengembangkan transparansi dan sistem kewajiban. Tujuan dari  pemerintahan  yang  baik  adalah  penerapan  tata  kelola  yang  professional,  kepastian  hukum, transparan,  bertanggung  jawab,  kredibel,  bersih,  sensitive  dan  reseptif  untuk  semua  minat  dan aspirasi berdasarkan etika, semangat pelayanan dan tanggung jawab publik dan kejujuran dalam pelayanan  misi  tempur  bangsa  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  bernegara  (Kumalasari  & Riharjo,  2016).  Transparansi  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dalam memenuhi amanat rakyat. Karena pemerintah saat ini sedang berkuasa untuk membuat berbagai keputusan penting yang mempengaruhi rakyat, pemerintah harus memberikan informasi lengkap
tentang apa yang dilakukannya. Dengan keterbukaan, kebohongan sulit disembunyikan itu artinya transparansi itu menjadi alat penting yang bisa menyelamatkan uang rakyat dari korupsi.
Menurut Harry Sabarno dalam penelitian (Sihaya & Lalaun, 2015) Transparansi merupakan pertimbangan  mendasar  untuk  implementasi  kepemimpinan  yang  baik.  Penggabungan  pesanan membutuhkan  tata  kelola  yang  baik  keterbukaan,  partisipasi,  yang  memudahkan  penggunaan komunitas  dari  proses  implemetasi  pemerintah.  Keterbukaan  dan  kenyamanan  informasi  dari administrasi  negara  mempengaruhi  implementasinya.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  peneliti membuat hipotesis statistik:

## H2  :  Transparansi  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  alokasi dana desa
Akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  tim  pelaksana  pengelolaan  keuangan  desa  untuk masyarakat,  dengan  penanggung  jawab  utama  yaitu  kepala  desa  (Maju,  2020).  Akuntabilitas merupakan  keterampilan  memberikan  informasi  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  tentang tindakan  seesorang  atau  sekelompok  orang  terhadap  masyarakat  luas  dalam  suatu  organisasi. Akuntabilitas diungkapkan oleh Sukasmanto dalam pemerintahan desa dalam penelitian (Nafidah & Anisa, 2017) mengacu pada keterampilan pengelolaan desa menanggapi isu-isu pembangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Tanggung jawab tersebut mengacu pada urusan  keuangan  yang  termasuk  dalam  Anggaran  Pendapatan-Belanja  Desa  (APBDesa)  yang meliputi pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) termasuk komponen-komponennya.
Pasal 28 Tahun 1999 UU Nomor 7 menjelaskan apa yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah  prinsip  yang mengatur  setiap  tindakan  dan  hasil  dari  melakukan  tindakan  tersebut Negara  harus  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemilik  kedaulatan tertinggi Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
H3  :  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pencegahan  fraud  dalam  pengelolaan  alokasi dana desa

## METODE
Nonprobability  sampling adalah  teknik  yang  digunakan  dalam  perancangan  sampel  yang menyertakan  jumlah  orang  atau  populasi  yang  sama  sebagai  sampel  untuk  digunakan  dalam perancangan  (Laila  Nur  Rahima,  Yetti  Murni,  2018).  Sampel  digunakan  ketika  semua  populasi termasuk  dalam  sampel.  Salah  satu  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  pemilihan  penduduk  desa, dengan  116  orang  yang  berpartisipasi  dalam  sensus  masing-masing  desa.  Variabel  dependen dipenelitian  ini  adalah  moral sensitivity, transparansi  dan  akuntabilitas.  Sedangkan  variabel independen penelitian ini adalah pencegahan fraud. Jenis data menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada para responden sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan aplikasi statistick SPSS 22.

## HASIL

## Uji Validitas
Validitas  adalah  metrik  yang  menggambarkan  derajat  validitas  suatu  instrumen.  Instrumen yang  validitasnya  tinggi  dikatakan  valid,  begitu  pula  sebaliknya  untuk  instrumen  yang validitasnya  rendah.  Apabila  pertanyaan  pada  kuesioner  dapat  menjelaskan  subjek  yang  diukur, maka kuesioner tersebut dikatakan sah (Kurniawan & Efendi, 2019).
Validitas  digunakan  untuk  menentukan  apakah  kuesioner  yang  dibuat  sudah  valid,  hal  ini dilakukan dengan membandingkan jumlah tiap kuesioner dengan skor total kuesioner. Setiap item pertanyaan  yang  tidak  valid  harus  dibuat  atau  diunduh  sebagai  pertanyaan  instruksi.  Berikut adalah contoh bagaimana validasi dapat digunakan:
Tabel 1. Hasil Uji Validitas X1 X2 X3 Y X1 Pearson Correlation Sig. (2- tailed ) N 1 116 0.743** 0.000 116 0.673** 0.000 116 0.623** 0.000 116 X2 Pearson Correlation Sig. (2- tailed ) N 0.743** 0.000 116 1 116 0.807** 0.000 116 0.726** 0.000 116 X3 Pearson Correlation Sig. (2- tailed ) N 0.673** 0.000 116 0.807** 0.000 116 1 116 0.733** 0.000 116 Y Pearson Correlation Sig. (2- tailed ) N 0.623** 0.000 116 0.726** 0.000 116 0.733** 0.000 116 1 116 Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)
Berdasarkan  data  tersebut  pada  tabel  di  atas  nilai  R  tabel  diperoleh  adalah  16  item pertanyaan  Moral  Sensitivity,  Transparansi,  dan  Akuntabilitas  (X)  dan  7  item  pertanyaan Pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (Y)  menunjukkan  bahwa  semua  item pertanyaan dapat dikatakan memenuhi syarat valid.

## Uji Realibilitas
Reabilitas  pada  suatu  pengertian  bahwa  suatu  instrumen  tertentu  dapat  digunakan  untuk menghasilkan  data  sebagai  hasil  dari  akurasi  instrumen.  Realibilitas  dapat  digunakan  untuk mencapai  konsistensi  dengan  tidak  adanya  perilaku  variabel-variabel  (Kumalasari  &  Riharjo, 2016).
Teknik  ini  diperoleh  dengan  membagi  secara  acak  elemen  yang  valid  menjadi  dua  bagian. Skor  untuk  setiap  item  ditambahkan  bersama  untuk  mendapatkan  skor  total  untuk  setiap  item. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas Cronbach’s Alpha N of Items 0.898 5 Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha variabel  Moral Senstivity ,  Transparansi,  dan  Akuntabilitas  memiliki  nilai  0,898  yang  berarti  ketiganya  sudah reliable  karena  standar  reabilitas  0.6  sedangkan  ketiga  variabel  tersebut  sudah  melewati  nilai standar reabilitas sehingga keempatnya sudah bisa dikatakan reliable . Uji Hipotesis Uji Regresi
Tabel 3 . Hasil Uji Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) X1 X2 X3 21.487 0.292 2.568 0.219 0.122 8.366 1.333 0.000 0.185 0.647 0.757 0.235 0.198 0.316 0.396 2.758 3.823 0.007 0.000 Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  konstan  positif  sebesar  21.487  menunjukkan pengaruh positif variabel independent (moral sensitivity , transparansi dan akuntabilitas) H1 moral sensitivity nilainya  0.185  >  0.05  berdasarkan  pengambilan  keputusan  maka  tidak  terdapat pengaruh moral sensitivity terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. H2 transparansi  nilainya  0.007  <  0.05  berdasarkan  pengambilan  keputusan maka  terdapat  pengaruh transparansi  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  H3  akuntabilitas nilainya 0.000 < 0.05 berdasarkan pengambilan keputusan maka terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## Koefisien Determinasi (R2)
Uji  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  variabel  independen menjelaskan  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  untuk  dua  variabel  independen ditentukan dengan nilai:
Tabel 4 . Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.771 a 0.595 0.584 2.017 Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)
Berdasarkan tabel  di atas, diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0.595 ini berarti moral sensitivity , transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh sebesar 59,5% terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  sedangkan  40,5%  diperoleh  oleh  variabel  lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Simultan
Tabel 5 . Hasil Uji Simultan Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression Residual Total 669.634 455.607 1125.241 3 112 115 223.211 4.068 54.871 0.000 b

## Sumber tabel: Data SPSS diolah (2022)
Hasil  penelitian  menunjukkan  dengan  mengobservasi,  wawancara,  kuesioner/angket  dan penelitian  kepustakaan  bahwa  dari  tabel  di  atas  F-hitung  54.871  dengan  signifikan  kurang  dari 0.05 sebesar 0.000 moral sensitivity, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  studi  yang  menunjukkan  moral sensitivity tidak  memiliki pengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan  dana desa. Hal ini disebabkan individu percaya  bahwa  dirinya  berada  pada  tingkat  moral  yang  tinggi  dalam  kehidupan  sehari-hari, sehingga  tidak  mungkin  seseorang  dengan  moral  yang  baik  untuk  melakukan  penipuan,  namun hal  itu  bisa  saja  terjadi  karena  adanya  tekanan  eksternal  dari  orang  lain  atau  faktor  lingkungan (Nikmatia et al., 2021). Memiliki moral yang baik dalam bekerja berarti aparatur juga memiliki dedikasi  yang  tinggi  terhadap  pemerintahannya.  Dengan  demikian,  aparatur  akan  cenderung
bekerja baik untuk kemajuan pemerintah desa tersebut. Sebaliknya, jika memiliki moral rendah, maka  aparatur  cenderung  akan  bekerja  kurang  baik,  dan  akan  merasionalisasikan  hal  tersebut sebagai  hal  yang  wajar  dikarenakan  kurangnya  kepedulian  akan  baik  buruknya  hasil  pekerjaan yang dilakukan, sehingga ketika aparatur tersebut melakukan kecurangan akan dianggap sebagai hal  yang  biasa.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  moralitas  seseorang akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (fraud) yang mungkin terjadi.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Chalida  et  al.,  2022) yang  menyatakan  bahwa  moralitas  tidak  memiliki  dampak  signifikan  pada  pencegahan fraud . Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Armelia & Wahyuni, 2020), (Putu  Santi  Putri  Laksmi,  2019)  yang  mengungkapkan  bahwa  moralitas  memiliki  efek  positif pada penanggulangan penipuan dalam memanajemen dana yang ada di pedesaan.

## Pengaruh  Transparansi  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  transparansi  berpengaruh terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Hal  ini  dikarenakan keterbukaan  dan  kenyamanan  informasi  desa  yang  diberikan.  Kemudian dengan  adanya keterbukaan, kebohongan sulit disembunyikan artinya transparansi itu menjadi alat penting yang bisa  menyelamatkan  uang  rakyat  dari  korupsi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  apabila pemerintah  desa  terbuka  dalam  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  maka  akan menciptakan  hubungan  positif  antara  masyarakat  dan  pemerintah  desa  untuk  bersama-sama mengelola keuangan desa dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa transparansi  pada  tiap  desa  yang  ada  di  kecamatan  masmba  kabupaten  luwu  utara  sudah diterapkan dengan baik dan benar. Salah satunya ialah keterbukaan pemerintah desa yang dapat ditunjukkan  dengan  mengajak  masyarakat  dalam  kegiatan  musrembangdes.  Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah sukses memberikan dampak baik bagi peningkatan kinerja  karena  sudah  memperoleh  dan  bertukar  informasi  dalam melakukan  aktivitas  opersional desa dan pemerintah desa sudah meningkatkan kualitas keberhasilan dalam akuntabilitas melalui pelaksanaan  program  sesuai  dengan  sasaran  serta  tujuan  yang  ditetapkan  sehingga  mengurangi risiko yang lebih besar.
Penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian  Julita  &  Abdullah,  (2020)  dimana  transparansi berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian hasil ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) yang hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  transparansi  mengenai  anggaran  yang  dikelola pemerintah desa sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes.

## Pengaruh  Akuntabilitas  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa
Berdasarkan  hasil  pengujian  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Hal  ini  dikarenakan setiap kegiatan  dan  hasil  dari  kegiatan  penyelenggaraan  desa  dipertanggungjawabkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pemerintah desa dapat  dilihat  dari  pembuatan  laporan  realisasi  alokasi  dana  desa  tepat  waktu  dan  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Dilihat  dari  karakteristik  responden  pada  tingkat akhir  pendidikan  yang  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  bidang/profesi  yang  dimiliki, tetapi  dengan  adanya  pelatihan  dan  pengalaman  kerja  aparatur  akan  memiliki
kemampuan  yang  lebih,  semakin  lama  bekerja  dalam  suatu  bidang  dalam  organisasi pemerintahan maka semakin banyak pengalaman kerja dan semakin memahami apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Penyajian laporan realisasi alokasi dana  desa,  laporan  pertanggung  jawaban  dan  pelaporan  tepat  waktu  merupakan  bukti pertanggungjawaban pemerintah desa untuk meningkatkan pengelolaan yang baik.
Penelitian  ini  selaras  dengan  penelitian  (Putra  &  Rasmini,  2019)  yang  menyatakan bahwa  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi dana  desa.  Dan  tidak  selaras  dengan  penelitian  (Pahlawan  et  al.,  2020)  dimana akuntabilitas  tidak  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi dana desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat  dirumuskan  beberapa  kesimpulan antara  lain  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  moral sensitivity tidak  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud yang dimana seorang individu menganggap dirinya pada tahap moralitas yang tinggi  dikehidupan  sehari-hari,  namun  bisa  saja  berbuat  kecurangan (fraud) karena  adanya tekanan  dari  orang  lain  atau  keadaan.  Di  sisi  lain,  transparansi  dan  akuntabilitas  memiliki pengaruh  terhadap  pencegahan fraud dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa  hal  ini  dikarenakan keterbukaan dan kenyamanan informasi desa yang diberikan serta setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan  penyelenggaraan  desa  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah desa di kecamatan Masamba adalah satu-satunya subjek penelitian ini, mecegah generalisasi dan diskusi hasil penelitian ke seluruh kabupaten di Indonesia. Untuk membuat data yang  lebih  teliti  dan  tepat,  diharapkan  penelitian  selanjutnya  dapat  memperluas  dan  menambah sampel penelitian dengan durasi pengamatan yang lebih lama.

## REFERENSI
Armelia,  P.  A.,  &  Wahyuni,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan
Desa. Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi , 9 (2), 61.
https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.26125
Chalida,  N.  N.,  Pramita,  Y.  D.,  &  Maharani,  B.  (2022). Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa, Moral  Sensitivity  Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ( Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung )
Julita,  E.,  &  Abdullah,  S.  (2020).  Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Di Kecamatan  Sukakarya  Kota  Sabang). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi , 5 (2), 213–221. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556
Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi , 5 (11),  1–15. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470
Kurniawan,  T.  H.,  &  Efendi,  D.  (2019).  Pengaruh  Penggunaan  Add  ,  Akuntabilitas  Dan Transparansi Masyarakat. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (2), 1–19.
Laila  Nur  Rahima,  Yetti  Murni,  S.  L.  (2018). Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Desa, Lingkungan  Pengendalian  Dan  Moralitas  Individu  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Yang
Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa . 8 , 622–633.
Maju,  S.  (2020).  Pengaruh  akuntabilitas,  transparansi,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). Jurnal Ilmiah Kohesi , 4 (2), 3–15.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang. Akuntabilitas , 10 (2), 273–288. https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936
Nikmatia, A., Bachri, S., & Manajemen, J. (2021). Pengaruh moralitas dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dana BUMDES di desa. Jurnal .
Pahlawan,  E.  W.,  Wijayanti,  A.,  &  Suhendro,  S.  (2020).  Pengaruh  kompetensi  aparatur  desa, sistem  pengendalian  internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  partisipasi  masyarakat terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Indonesia  Accounting  Journal , 2 (2),  162. https://doi.org/10.32400/iaj.29261
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan Partisipasi  Masyarakat  Pada  Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal  Akuntansi , 28 , 132. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
Putri, A. (2017). Kajian : Fraud ( Kecurangan ) Laporan Keuangan Anisa Putri ., S . E ., M . M. Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi , 2.
Putu  Santi  Putri  Laksmi,  I.  K.  S.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  SDM,  Moralitas  dan  Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa.
Tjyybjb.Ac.Cn , 3 (2), 58–66. http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987
Saputra,  K.  A.  K.,  Pradnyanitasari,  P.  D.,  Priliandani,  N.  M.  I.,  &  Putra,  I.  G.  B.  N.  P.  (2019).
Praktek  Akuntabilitas  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  Pencegahan  Fraud dalam  Pengelolaan  Dana  Desa. Jurnal  KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi:  Universitas Warmadewa , 10 (2), 168–176. http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176
Sihaya  &  Lalaun.  (2015).  Pengaruh  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Terhadap  Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi , 6 (11), 74–80.
Sukmawati,  F.,  &  Nurfitriani,  A.  (2019).  Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas  terhadap Pengelolaan  Keuangan  Desa  (  Studi  pada  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Garut  ). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM , 2 (1), 52–66.
Wonar,  K.,  Falah,  S.,  &  Pangayow,  B.  J.  C.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan  Moral  Sensitivity  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Akuntansi,  Audit,  Dan  Aset ,
1 (2), 63–89. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i2.9