DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2

## STUDI KUALITATIF ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN ANTENATAL CARE 10 TERPADU PADA  IBU HAMIL  DI PUSKESMAS BUNGUS
KOTA PADANG  TAHUN 2019
Dessy Elvira 1 Defrin 2 E rwani 3
1,2 Fakultas kedokteran Univrsitas Andalas Padang Jalan perintis Kemerdekaan Jati Baru Padang Sumatera barat  kode pos 25129 ,
3 Prodi D III Kebidanan Poletekkes Kemenkes Padang  Jl. Raya Siteba Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Padang Sumatera Barat Kode Pos 25146
E-mail: dessyelvira0@gmail.com
STUDI KUALITATIF ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN ANTENATAL CARE 10 TERPADU PADA  IBU HAMIL  DI PUSKESMAS BUNGUS
KOTA PADANG  TAHUN 2019

## Abstract
According to the World Health Organization (WHO) Report of 2014. Maternal mortality (AKI) in the world is 289,000 inhabitants. An effort to decline AKI as a priority program in health development by using standard care at least 10 integrated.  The purpose of this research is to analyse the implementation of the standard of service of antenatal care 10 integrated  with  the  health  quality  of  pregnant  women  in  the  workplace  Puskesmas Bungus  Padang  City  Year  2019.  This  method  of  study  is  qualitative  descriptive.  The informant  consists  of  the  head  of  health  centers,  KIA  program  holders,  midwives Puskesmas and pregnant women. Input analysis results of the implementation of ANC 10 integrated  to  improve  human  resources  midwives  have  been  following  the  training  of antenatal  10  integrated  services,  the  facilities  have  been  complete  and  functioning properly. The SOP of antenatal service has been adjusted to 10T service standards and has been renewed every 3 years. The planning of antenatal service 10 integrated through the  workshop  of  mini-level  Puskesmas and through intersectoral  deliberations. Barriers to  the  implementation  of  service  is  less  maximum  service  from  midwives  in  Puskesmas because of excessive workload, the reach of home residents away from Puskesmas while the availability of time of visit and service is insufficient. It is recommended that training on integrated antenatal service 10 be conducted periodically and continuously so that all health midwives can participate in the training directly

## Key word : Qualitatif study, ANC, 10 Standart

## Abstrak
Menurut  laporan World  Health  Organization (WHO)  tahun  2014.  Angka  Kematian  Ibu (AKI)  di  dunia  yaitu  289.000  jiwa.  Upaya  penurunan  AKI  sebagai  program  prioritas dalam  pembangunan  kesehatan  dengan  menggunakan  asuhan    standar    minimal  10 Terpadu.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  implementasi  standar pelayanan  antenatal  care  10  Terpadu  dengan  kualitas  kesehatan  ibu  hamil    di  wilayah
kerja Puskesmas Bungus  Kota Padang tahun 2019.Metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.  Informan  terdiri  dari  kepala  Puskesmas,  pemegang  program  KIA,  Bidan Puskesmas dan ibu hamil.Hasil analisis input pelaksanaan ANC 10 terpadu menunjukkan untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  bidan  sudah  mengikuti  pelatihan  pelayanan antenatal  10  Terpadu,  sarana  yang  dimiliki  sudah  lengkap  dan  berfungsi  dengan  baik. SOP  pelayanan  antenatal    sudah  disesuaikan  dengan  standar  pelayanan  10T  dan mengalami  pembaharuan  setiap  3  tahun  sekali.  Perencanaan  pelayanan  antenatal  10 Terpadu dilakukan melalui loka karya mini tingkat Puskesmas dan melalui musyawarah dengan  lintas  sektoral.  Hambatan  implementasi  pelayanan  yaitu    kurang  maksimalnya pelayanan dari Bidan di Puskesmas karena beban kerja  yab berlebih, jangkauan rumah penduduk  yang  jauh  dari  Puskesmas  sementara  ketersediaan  waktu  kunjungan  dan pelayanan tidak mencukupi.  Disarankan agar pelatihan tentang pelayanan antenatal 10 Terpadu  dilakukan  secara  berkala  dan  berkesinambungan  sehingga  semua  Bidan Puskesmas dapat mengikuti pelatihan tersebut secara langsung.
Kata kunci:  Studi kualitatif, ANC , 10 Standar

## PENDAHULUAN
Upaya  memperbaiki  kesehatan  ibu, bayi  baru  lahir  dan  anak  telah  menjadi prioritas  utama  dari  pemerintah.  Salah  satu bentuk  kebijakan  program  upaya  penurunan AKI  adalah  dengan  kebijakan  pelayanan antenatal  Kunjungan 1 (K1) dan Kunjungan 4 (K4). Pelayanan antenatal ( antenatal care / ANC)  penting  untuk  memastikan  kesehatan ibu  selama  kehamilan  dan  menjamin  ibu untuk  melakukan  persalinan  di  fasilitas kesehatan.  Pelayanan  antenatal  diberikan oleh petugas kesehatan  baik  yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Pelayanan antenatalpun diberikan di Puskesmas-Puskesmas  yang  tersebar  di Indonesia (Kemenkes RI, 2017).
Berdasarkan  laporan  dari  Dinas Kesehatan  Propinsi  Sumatera  Barat  untuk target pencapaian program untuk K1 = 91 % dan K4 = 80 %. Tahun 2017 ibu hamil yang
ada  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sebanyak 120.868  orang  dengan  capaian  K1  sebanyak 109.670  orang  (90.7  %)  dan  K4  sebanyak 96.592  orang  (79.9%).  Jika  dibanding  tahun 2015  capaian  ini  lebih  kecil,  yakni  K1  =  99 %  dan  K4  =  89  %  (Dinkes  Sumbar,  2017). Dinas  Kesehatan  Kota  Padang  menyatakan pada  tahun  2017  kunjungan  K1  mencapai 98%, kunjungan K4 mencapai 96%. Kematian  ibu  hamil  dan  bersalin  ditemukan sebanyak  16  kasus  ,  jumlah  ini  mengalami penurunan  jika  dibanding  tahun  2016  (20 orang) (Dinkes Kota Padang, 2017).
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil tidak  hanya  dari  sisi  akses.  Kualitas pelayanan  yang  diberikan  juga  harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil harus  diberikan  saat  kunjungan.  Dalam  hal
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
ketersediaan  sarana  kesehatan,  hingga  tahun 2017, terdapat 9.825 Puskesmas di Indonesia.  Keberadaan  puskesmas  secara ideal  harus  didukung  dengan  aksesibilitas yang baik. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan  aspek  geografis  dan  kemudahan sarana dan prasarana transportasi (Kemenkes RI, 2017).
Kunjungan antenatal untuk pemantauan  dan  pengawasan  kesejahteraan ibu  dan  anak  minimal  empat  kali  selama kehamilan  dalam  waktu,  yaitu  sampai dengan  kehamilan  trimester  I  (<14  minggu) satu kali kunjungan, dan kehamilan trimester II  (14-28  minggu)  satu  kali  kunjungan,  dan kehamilan  trimester  III  (28-36  minggu  dan sesudah  minggu  ke-36)  dua  kali  kunjungan. Secara  nasional  target  kunjungan antenatal care adalah  90%.  Penilaian  terhadap pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4. (Kemenkes RI, 2017).
Upaya  percepatan  penurunan  AKI telah  dilakukan  pemerintah  Kota  Padang dengan  menjamin  agar  setiap  ibu  mampu mengakses  pelayanan  kesehatan  ibu  yang berkualitas dan mendapatkan standar pelayanan  10  Terpadu  di  setiap  puskesmas. Sementara  berdasarkan  laporan  terbaru  dari Dinas  Kesehatan  Kota  Padang  tahun  2018, jumlah  kematian  ibu  hamil  dan  nifas  jauh
mengalami  penurunan,  yakni  sebanyak  5 orang,  dengan  rincian  1  orang  di  wilayah kerja  Puskesmas  Air  Dingin,  1  orang  di wilayah  kerja  Puskesmas  Ikur  Koto  dan  3 orang  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Bungus. Dari  data  ini  diketahui  bahwa  wilayah  kerja Puskesmas Bungus masih memiliki permasalahan  dalam  usaha  peningkatan derajat  kesehatan  pada  ibu  hamil  dan  nifas (Dinkes Kota Padang, 2017).
Puskesmas dalam memberikan pelayanan antenatal hendaknya menggunakan  asuhan    standar    minimal  10 Terpadu yang telah ditetapkan yang dahulunya hanya 5 Terpadu, lalu berkembang menjadi 7 Terpadu.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Mieke  (2013)  ditemukan hasil  bahwa    pelayanan  antenatal  terpadu malaria  pada  ibu  hamil  belum  dilaksanakan oleh Bidan sesuai dengan pedoman penanganan  dan  pencegahan  malaria  pada ibu  hamil.  Hal  ini  dipengaruhi  kurangnya tenaga  bidan  dan  belum  adanya  SOP  yang jelas  dan  banyak  bidan  yang  belum mengikuti pelatihan tentang pencegahan dan penanganan malaria pada ibu hamil. Anastasia  (2017)  juga  memaparkan  hasil penelitian  tentang  ANC  terpadu,  dimana cakupan  pelayanan  antenatal  di  Kabupaten Jember masih rendah karena beberapa faktor
yang  berkaitan  yaitu,  Jumlah  SDM  yang masih kurang serta dana yang tersedia belum mencakup kebutuhan yang ada.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  ingin  melakukan  penelitian  yang
berjudul
“Studi Kualitatif Analisis
Implementasi  Standar  Pelayanan Antenatal
Care 10 Terpadu dengan  kualitas kesehatan ibu  hamil    di  Puskesmas  Bungus  Kota Padang tahun 2019

## BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  kualitatif  Penelitian  kualitatif Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Puskesmas Bungus kota Padang.
Teknik  pengambilan  sampel  yaitu purposive sampling sebanyak 19 orang.Instrumen  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  wawancara  semi terstruktur  dan  FGD.Uji  keabsahan  data (triangulasi  data  )    meliputi  uji, credibility , transferability , dependability , dan confirmability (Sugiyono, 2014).
Dalam  penelitian  kualitatif  dikenal ada  dua  strategi  analisis  data  yang  sering digunakan bersama-sama atau secara terpisah  yaitu  model  strategi  analisis deskriptif  kualitatif  dan  atau  model  strategi analisis  verifikatif  kualitatif.  Analisis  data kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi  satuan-satuan  yang  dapat  dikelola. Proses  analisis  data  meliputi  pengumpulan data,  menelaah  data,  reduksi  data,  penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Komponen Input

## 1. Tenaga Bidan
Menurut  Permenkes  RI  No  1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik  bidan  pasal  1  ayat  1  menyatakan bahwa  bidan  adalah  seorang  perempuan yang  lulus  dari  pendidikan  bidan  yang  telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian,  diketahui  bahwa  jumlah  tenaga bidan di Puskesmas Bungus sudah mencukupi  yakni  terdapat  20  orang  bidan. Hal  ini  sejalan  dengan  standar  ketenagaan Puskesmas  dalam  Lampiran  Permenkes  RI No  75  tahun  2014  yang  menyatakan  bahwa dalam  Puskesmas  rawat  inap  minimal terdapat 7 orang bidan Puskesmas.
Jadi  dalam    hal  ini  ketersediaan tenaga bidan sebagai pelayan kesehatan ibu- ibu  hamil  di  Puskesmas Bungus sudah lebih dari  cukup.  Masing-masing  bidan  sudah diberi  tugas  dan  tanggung  jawab  sesuai dengan pembagian kinerja yang disusun oleh
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
petugas  pemegang  program  kesehatan  ibu dan anak. Sudah mencukupinya tenaga bidan juga  berdampak  pada  sudah  berjalannya setiap  program  pelayanan  dengan  baik  dan memanfaatkan  semua  ketersediaan  sarana dan prasarana pelayanan ANC 10 terpadu. 2. Pengetahuan a. Pengetahuan bidan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa informan utama mengetahui  tentang  definisi  pelayanan antenatal  10  Terpadu,  manfaat  pelayanan antenatal  10  Terpadu,  standar  pelayanan antenatal  10  Terpadu  di  Puskesmas Bungus.  Hasil  penelitian  Yuniasih  (2011) menyatakan  bahwa  sumber  daya  manusia (SDM)  adalah  kecukupan  baik  kualitas maupun  kuantitas  implementor  yang  dapat melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran. Kualitas SDM dapat dilihat dari pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  SDM tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian, informan  utama  memiliki  pengetahuan yang baik dan hanya 1 memiliki pengetahuan yang cukup tentang pelayanan antenatal  10  Terpadu  yang  sesuai  dengan standar yang ditetapkan oleh Dinkes Kota.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai dengan  hasil  penelitian  Dhiah  (2010)  yang menyatakan  bahwa  bidan  yang  memiliki pengetahuan  yang  cukup  akan  mampu
melaksanakan  pekerjaan  sesuai  standar meskipun latar belakang pendidikan adalah minimal D3 kebidanan.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  perilaku Notoatmodjo  (2007)  yang  menyebutkan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan  domain  yang  sangat  penting untuk  terbentuknya  tindakan  seseorang ( overt  behaviour ).  Pengetahuan  adalah hasil  tahu  dan  ini  terjadi  setelah  orang melakukan  pengindraan  terhadap  suatu objek tertentu.
Berdasarkan    analisa  dari  penelitian diketahui  bahwa  tingkat  pendidikan  yang dimiliki oleh bidan ternyata turut mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka.  Selain  itu  pengetahuan  bidan tentang    pelayanan  antenatal  care  10 terpadu  juga  ditunjang  dengan  pendidikan khusus  melalui  pelatihan-pelatihan  dan seminar-seminar  yang  memang  sering diadakan.  Adanya  berbagai  pelatihan  dan ditunjang  dengan  tingkat  pendidikan  yang tinggi  tentu  akan  membawa  dampak  yang sangat  baik  terhadap  peningkatan  sumber informasi  yang  dimiliki  oleh  bidan  dan pada akhirnya mampu menambah wawasan dan  pemahaman  mereka  tentang  pelayanan antenatal care 10 terpadu.
Sebagai  upaya  penunjang  kualitas pelayanan  pada  ibu  hamil,  tentu  tidak
hanya terfokus pada pelaksanaan implementasi ANC 10 terpadu  saja, faktor penunjang  lain  juga  harus  diperhatikan, salah  satunya  adalah  kemampuan  bidan dalam memahami psikologi pada ibu hamil yang  datang  berkunjung.  Bidan  berperan memberikan  support  dan  dukungan  moral bagi  klien  dalam  menghadapi  perubahan fisik  dan  adaptasi  psikologis,  meyakinkan bahwa klien dapat menghadapi kehamilannya dan perubahan yang dirasakannya  adalah  sesuatu  yang  normal. Bidan harus bekerja sama dan membangun hubungan  komunikasi  yang  baik  dengan klien  agar  terjalin  hubungan  yang  terbuka antara  bidan  dan  klien.  Ibu  hamil  yang selalu  memikirkan  mengenai  keluarga, keuangan,  perumahan  dan  pekerjaan  dapat juga  menimbulkan  depresi   dan  perlu penanggulangan.  Untuk  itu  bidan  harus melakukan  pengkajian  termasuk  keadaan lingkungan (latar belakang) sehingga mempermudah  dalam  melakukan  asuhan kebidanan  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  ANC  10  terpadu  di  Puskesmas Bungus.
b. Pengetahuan ibu hamil
Sementara  hasil  wawancara  dengan informan  triangulasi  didapatkan  fakta bahwa  sebagian  besar  masih  memiliki pengetahuan yang rendah tentang
pelayanan  antenatal  care  10  terpadu. Berdasarkan  penelusuran  lebih  lanjut, penyuluhan dari petugas tentang pelayanan antentatal care 10 terpadu sudah terlaksana sesuai  dengan  jadwal  maupun  materi penyuluhan. Akan tetapi pada saat penyuluhan  terkadang  petugas  kurang mampu  mengontrol  situasi,  sehingga  saat penyuluhan  tidak  semua  ibu  hamil  mampu menangkap  informasi  dengan  baik  karena situasi yang kurang tenang.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Anastasia (2017), dimana tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh ibu tentang pelayanan  kesehatan  antenatal  care  masih didominasi oleh pengetahuan yang rendah.
Hal ini disebabkan karena kemampuan  masyarakat  dalam  menyerap informasi masih belum maksimal, sehingga intensitas  dan  durasi  penyuluhan  yang dilakukan petugas belum memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

## 3. Pelatihan
Pengembangan  diri  diperlukan  oleh setiap  individu  agar  dapat  meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Dalam rangka  pengembangan  diri  dibutuhkan pelatihan  yang  berorientasi  pada  hasil, dengan  kata  lain  pelatihan  yang  dilakukan harus sesuai dengan harapan yaitu
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
menciptakan  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan dalam organisasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa semua informan utama sudah pernah mendapatkan pelatihan dari  Dinkes  Kota  Padang,  namun  untuk pelatihan  pelayanan  antenatal  10  Terpadu yaitu  Pelatihan  ANC  Terpadu  baru  dapat diikuti  oleh  3  informan  utama.  Dengan diadakannya  pelatihan  pelayanan  antenatal 10  Terpadu  diharapkan  agar  bidan  mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan  bidan  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat khususnya pada ibu hamil.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa menurut Kepala Puskesmas Bungus dan Pemegang Program
KIA Puskesmas Bungus, terdapat perubahan perilaku pada bidan sebelum dan sesudah  mengikuti  pelatihan.  Hal  ini sejalan  dengan  teori  manajemen  sumber daya  manusia  Fathoni  (2006  :  147)  yang menyatakan  bahwa  pelatihan  merupakan upaya  untuk  mentransfer  keterampilan  dan pengetahuan  kepada  para  peserta  pelatihan sedemikian  rupa  sehingga  para  peserta menerima  dan  melakukan  pelatihan  pada saat  melaksanakan  pekerjaan.  Pengetahuan dan  keterampilan  yang  dikembangkan harus spesifik dan pelatihan harus diarahkan  pada  perubahan  perilaku  yang
diidentifikasikan.  Pelatihan  juga  harus mempelajari  keterampilan  atau  teknik khusus  yang  dapat  didemonstrasikan  dan diobservasi di tempat tugasnya.

## 4. Dana
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  tidak  terdapat  masalah dalam  pembiayaan  pelaksanaan  pelayanan di  Puskesmas  Bungus.  Sumber  dana  pada pelaksanaan pelayanan antenatal 10 Terpadu  diperoleh  dari  pemerintah  yakni dari  APBD,  BOK,  dari  masyarakat  yakni melalui  pembayaran  langsung  ( fee  for service )  dari  masyarakat  yang  kemudian disetorkan  ke  kas  daerah,  dan  jaminan kesehatan nasional.
Adapun  kegiatan  yang  berkaitan dengan  kesehatan  ibu  hamil  meliputi kegiatan  pelayanan  ANC,  pendampingan P4K,  kelas  ibu  hamil,  pelacakan  kasus Bumil Resti, pelacakan kasus kematian ibu dan  bayi,  serta  pembinaan  program  wajib persalinan  di  Puskesmas  Bungus.  Untuk kegiatan  pendampingan  P4K,  pelacakan kasus  Bumil  Resti,  pelacakan  kasus kematian  ibu  dan  bayi  menggunkan  dana BOK  untuk  transportasi  bidan  puskesmas. Untuk  kegiatan  kelas  ibu  hamil  dan pembinaan  program  wajib  persalinan  di Puskesmas  Bungus  menggunakan  dana BOK    untuk  transportasi  bidan  puskesmas,
serta  konsumsi  kegiatan.  Sedangkan  untuk kegiatan  pelayanan  ANC  menggunakan dana APBD.
Pelaksanaan  suatu  program  atau kegiatan  dalam  sebuah  organisasi  dapat berjalan dengan baik bila didukung dengan persediaan  dana  yang  cukup.  Demikian pula  dengan  pelayanan  antenatal  10 Terpadu di Puskesmas yang akan terlaksana  dengan  baik  bila  didukung dengan pendanaan yang memadai.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan teori  pembiayaan  kesehatan  Muninjaya (2011)  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat empat  sumber  utama  untuk  membiayai pelayanan  kesehatan  yaitu  pemerintah (APBN,  APBD  Provinsi,  Kota/  Kota), swasta,  masyarakat  melalui  pembayaran langsung  atau yang  terhimpun  oleh perusahaan  asuransi,  dan  hibah  atau pinjaman  luar  negeri.  Hal  ini  juga  sejalan dengan Permenkes No 75 tahun 2014 pasal 42  ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa pendanaan  di  Puskesmas  bersumber  dari APBD,  APBN,  dan  sumber-sumber  lain yang sah dan tidak mengikat.

## 5. Sarana
Ketersediaan  sarana  yang  memadai sangat  mendukung  pelaksanaan  pelayanan antenatal  10  Terpadu  di  Puskesmas. Menurut  Elvira  (2012  :  101)  menyatakan
bahwa  lingkungan  dan  fasilitas  serta  alat merupakan  faktor  yang  mendukung  dalam melaksanakan  kegiatan  atau  tindakan keberhasilan program yang dilaksanakan.
Hal ini  sejalan  dengan  hasil penelitian Wanda  (2015) yang menyatakan bahwa  tidak  adanya  hubungan  antara ketersediaan  pelayanan  kesehatan  dengan pemanfaatan pelayanan antenatal 10 Terpadu,  tidak  adanya  hubungan  tersebut dikarenakan  hampir  seluruh  responden menyatakan  bahwa  ketersediaan  pelayanan kesehatan sudah cukup
Implementasi  pelayanan  antenatal 10 Terpadu di Puskesmas memang membutuhkan  ketersediaan  sarana  yang lengkap. Dalam Permenkes RI No 75 tahun 2014    tentang  Puskesmas  pasal  15  ayat  1 menyebutkan bahwa peralatan kesehatan di Puskesmas  harus  memenuhi  persyaratan standar  mutu,  keamanan,  keselamatan, memiliki  izin  edar  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  serta  diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, sarana yang dimiliki oleh Puskesmas Bungus dalam menyelenggarakan  pelayanan  antenatal  10 Terpadu  sudah  dapat  berfungsi  dengan baik.  Semua  sarana  yang  dimiliki  pada
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
pelayanan  antenatal  10  Terpadu  diperoleh melalui  droping  dari  Dinkes  Kota.  Adapun bila dibandingkan dengan lampiran Permenkes  RI  No  75  tahun  2014  tentang Puskesmas.
Diketahui  bahwa  sebagian  besar informan  triangulasi  baik  ibu  hamil  yang rutin  maupun  tidak  rutin  mengakses pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas  Bungus  menyatakan  bahwa sarana  yang  dimiliki  sudah  memadai, namun perlu penambahan tenaga pengganti pada  saat  petugas  mengikuti  pelatihan karena  pelayanan  menjadi  lebih  lama  dan mereka  harus  antri  untuk  mendapatkan pelayanan.

## 6. SOP
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 7 informan utama menyatakan  SOP  pelayanan  antenatal  10 Terpadu  di  Puskesmas  Bungus  disesuaikan dengan  standar  pelayanan  10  T.  Penetapan standar  10  T  sebagai  pedoman  dalam  SOP pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas  Bungus  sudah  sesuai  dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan  Dinkes  Kota  Padang.  Adapun  konten dalam SOP pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas Bungus meliputi tujuan SOP, ruang  lingkup  SOP,  definisi  pelayanan, prosedur pelayanan, catatan mutu, indikator
kerja, dan referensi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  pelatihan  akreditasi  FKTP  (2015) yang disampaikan oleh Kepala Dinkes Kota Semarang  (drg.  M  Gunardi,  M.M)  yang menyatakan  bahwa  penyusunan  SOP  dapat dikelola  oleh  tim  mutu/tim  akreditasi Puskesmas dengan mekanisme pelaksana/unit kerja menyusun SOP dengan melibatkan  unit  terkait,  kemudian  SOP tersebut disampaikan ke tim mutu Puskesmas  untuk  mendapatkan  koreksi baik  dari  segi  bahasa,  tata  tulis,  maupun kebijakan  yang  digunakan.  Setelah  semua dikoreksi, kemudian ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
Tujuan dari SOP pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas Bungus yaitu  sebagai  pedoman  kerja  bagi  petugas kesehatan  (bidan)  dalam  melaksanakan pelayanan  antenatal  10  Terpadu  pada  ibu hamil.  Ruang  lingkup  SOP  pelayanan antenatal  10  Terpadu  tersebut  berlaku  di lingkungan  Puskesmas,  Pustu,  Poskesdes, dan  Polindes.  Catatan  mutu  implementasi pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas  Bungus  dilakukan  pada  rekam medis, buku KIA, buku register ANC, buku register  imunisasi,  buku  register  HIV,  dan register kohort  ibu.  Adapun indikator kerja yang  diharapkan  tercapai  yaitu  kehamilan
terutama  kesehatan  ibu  dan  janin  dapat dipantau, meningkatnya cakupan ANC, dan
meningkatnya cakupan persalinan di Puskesmas.
SOP pelayanan antenatal 10 Terpadu  di  Puskesmas  Bungus  harus disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinkes Kota Padang karena kedudukan  Puskesmas  Bungus  adalah sebagai  UPT  Dinkes  Kota  Padang.  Hal  ini sesuai  dengan  Permenkes  RI  No  75  tahun 2014  tentang  Puskesmas  pasal  32  yang menyebutkan bahwa Puskesmas merupakan unit  pelaksana  teknis  dinas  kesehatan Kota/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuatan SOP dilakukan oleh tim mutu Puskesmas. Proses pembuatan SOP diawali dengan berkumpulnya  tim  mutu  Puskesmas  yang mana  sebelumnya  sudah  diadakan  loka mini  karya  tingkat  Puskesmas.  Pada pertemuan  tim  mutu  Puskesmas  dilakukan penyusunan  langkah-langkah  yang  harus dilakukan  pada  pelaksanaan  pelayanan antenatal  10  Terpadu  dan  kebijakan pelayanan  antenatal  10  Terpadu  yang disesuaikan  dengan  pedoman  yang  telah ditentukan,  kemudian  didokumentasikan dalam  bentuk  catatan  tertulis  untuk
memperoleh pengesahan dari Kepala Puskesmas.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SOP dapat digunakan atau berlaku selama 3 tahun. Pembaharuan SOP dilakukan ketika terdapat perubahan kebijakan  pada  pedoman  yang  dibuat  oleh Kemenkes  dan  Dinkes  Kota.  Apabila  tidak terdapat  perubahan  kebijakan  maka  proses pembaharuan  SOP  dilakukan  pada  tahap pendokumentasian  untuk  disahkan  kembali oleh  Kepala  Puskesmas.  Hal  ini  sesuai dengan  Permenkes  RI  No  75  tahun  2014 tentang  Puskesmas  pasal  39  ayat  1  yang menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan  mutu  pelayanan,  Puskesmas wajib  diakreditasi  secara  berkala  paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan telaah  dokumen  yang  dilakukan  peneliti, pada  tahun  2016  Puskesmas  Bungus  telah memiliki SOP dalam memberikan pelayanan  antenatal  10  Terpadu  dan  sesuai dengan kebijakan terbaru  yang dikeluarkan oleh  Dinkes  Kota  Padang,  namun  SOP tersebut  tidak  diperbaharui  setiap  3  tahun sekali baik dalam perihal pendokumentasian maupun prosedur pelaksanaan pelayanan antenatal 10 Terpadu yang  seharusnya  mengalami beberapa  perubahan.  Hal  ini  disebabkan
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
karena  tidak  adanya  kegiatan  akreditasi yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu tersebut. Pihak Puskesmas seharusnya tetap melakukan  pembaharuan,  karena  dengan melakukan pembaharuan SOP maka Puskesmas  akan  memiliki  SOP  yang  jelas dan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  terbaru, sehingga  pelaksanaan  pelayanan  antenatal 10 Terpadu dapat dilakukan dengan standar yang  semestinya.  Hal  ini  sesuai  dengan hasil penelitian Surya (2014) yang menyatakan  bahwa  penerapan  langkah- langkah intervensi dalam rangka peningkatan  keberhasilan  pelayanan  belum berjalan sesuai panduan  klinis  karena SPM yang belum dilakukan revisi secara berkala.
Implementasi  pelayanan  10  terpadu di  Puskesmas  Bungus  memang  menjadi perhatian  serius  pihak  puskesmas  saat  ini, selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan  kesehatan  ibu  hamil.  Penerapan pelayanan  10  terpadu  juga  diprioritaskan untuk  menekan  angka  kematian  ibu  hamil di wilayah ini, yang merupakan tertinggi di Kota Padang.
Pelayanan  ANC  di  Puskesmas Bungus  saat  ini  masih  menerpakan  prinsip kunjungan  K1,  K2,  K3  dan  K4.  Frekuensi ini  sesuai  dengan  rekomendasi  dari  WHO sebelumnya.  Akan  pada  tahun  2016 Organisasi kesehatan dunia (WHO)
merevisi  panduannya  mengenai  perawatan antenatal..

## B. Komponen Process
Proses  merupakan  suatu  kegiatan yang  berfungsi  untuk  mengubah  masukan sehingga  menghasilkan  sesuatu  (keluaran) yang  direncanakan  (Notoatmodjo,  2007). Menurut Sulaeman (2011 ) proses transformasi  atau  proses  konversi  yaitu proses mengubah masukan menjadi keluaran  dengan  melaksanakan  fungsi- fungsi manajemen dan pelayanan kesehatan Puskesmas yang ditunjang oleh pelaksanaan  standar  mutu  dan  SOP  serta sistem  informasi  manajemen  Puskesmas. Pada  penelitian  ini  komponen process terdiri  dari  4  fungsi  manajemen  yaitu planning , organizing , actuating , dan controlling .

## 1. Planning
Fungsi  perencanaan  adalah  fungsi terpenting dalam proses manajemen. Fungsi  ini  akan  menentukan  arah  fungsi manajemen  lainnya.  Untuk  itu,  fungsi perencanaan  merupakan  landasan  dasar pengembangan  proses  manajemen  secara keseluruhan. Jika perencanaan tidak dirumuskan dan ditulis dengan jelas, proses manajemen  tidak  berjalan  secara  berurutan dan  teratur.  Dengan  kata  lain,  perencanaan manajerial  akan  memberikan  pola  pandang
secara menyeluruh terhadap pekerjaan yang dijalankan.
Perencanaan
merupakan tuntunan  proses  untuk  mencapai  tujuan secara efisien dan efektif (Muninjaya, 2011 ).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat diketahui  bahwa  perencanaan    pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas Bungus dilakukan  melalui  loka  mini  karya  tingkat Puskesmas dan melalui musyawarah dengan  lintas  sektoral.  Loka  mini  karya tingkat  Puskesmas  dilakukan  setiap  satu bulan sekali, sedangkan  musyawarah lintas sektoral  dilakukan  setiap  3  bulan  sekali. Hal  ini  sejalan  dengan  teori  perencanaan Sulaeman  (2011)  yang  menyatakan  bahwa pelaksanaan perencanaan tingkat Puskesmas  diantaranya  yaitu  menyusun usulan kegiatan tahunan untuk musyawarah perencanaan  pembangunan  (Musrenbang) tingkat  kecamatan  dan  dilaksanakan  secara terus menerus dan berkesinambungan.

## 2. Organizing
Pengorganisasian  adalah  mengatur personel  atau  staf  yang  ada  dalam  institusi tersebut  agar  semua  kegiatan  yang  telah ditetapkan  dalam  rencana  tersebut  dapat berjalan dengan baik, yang akhirnya semua tujuan  dapat  tercapai.  Dengan  kata  lain pengorganisasian  adalah  pengkoordinasian kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan
suatu  institusi,  guna  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan (Notoatmodjo, 2007 ).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  terdapat  pengorganisasian pada  pelayanan  antenatal  10  Terpadu  di Puskesmas  Bungus  melalui  pendelegasian wewenang  dari  Kepala  Puskesmas  kepada bidan  dalam  bentuk  jadwal  pemberian pelayanan antenatal 10 Terpadu oleh bidan Puskesmas. Setiap hari pemberian pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas  Bungus  dilakukan  oleh  3  orang bidan, 1 bidan sebagai petugas administrasi,  1  bidan  sebagai  petugas pemeriksaan,  dan  1  bidan  lainnya  sebagai petugas pengelolaan Simpus.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan teori  pengorganisasian  Muninjaya  (2011) yang menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan  atau  hak  yang  diberikan  kepada seseorang  dalam  sebuah  organisasi  untuk memerintah atau meminta orang lain untuk berbuat  sesuatu.  Wewenang  seseorang dalam  sebuah  organisasi  dibatasi  dalam bentuk uraian tugasnya sesuai dengan tugas pokok  dan  fungsi  serta  kedudukannya  di dalam organisasi. Wewenang dapat didelegasikan  kepada  staf  bawahan,  tetapi manajer  tetap  bertanggung  jawab  penuh terhadap keberhasilan atau kegagalan tugas yang  dilaksanakan  oleh  staf  meskipun
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
sebagian wewenangnya sudah didelegasikan kepada stafnya.
3. Actuating
a. Alur Pelayanan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  alur  pelayanan  antenatal 10  Terpadu  di  Puskesmas  Bungus  sudah sesuai  dengan  alur  yang  ditetapkan  oleh Kemenkes  RI  pada  buku  pedoman  ANC Terpadu.
Alur pelayanan antenatal 10 Terpadu  di  Puskesmas  Bungus  dimulai dengan  pendaftaran  di  loket,  kemudian  ke poli KIA untuk  mendapatkan pemeriksaan, jika  ditemukan  indikasi  diperlukannya pemeriksaan  laboratorium  maka  ibu  hamil direkomendasikan  ke  ruang  laboratorium. Ibu  hamil  kembali  ke  poli  KIA  dengan membawa  hasil  pemeriksaan  laboratorium untuk dilakukan konseling hasil laboratorium, setelah itu ibu hamil dapat ke kamar obat untuk mengambil obat kemudian  pulang.  Jika  hasil  laboratorium menunjukkan  bahwa  ibu  hamil  memiliki kelainan  atau  gangguan  kesehatan  pada kehamilannya  maka  ibu  hamil  dirujuk  ke dokter  Puskesmas,  dan  bila  diperlukan dirujuk  ke  dokter  spesialis  kandungan  di rumah sakit.
b. Tindakan Medis (10T)
Berdasarkan hasil penelitian
diketahui  bahwa  implementasi  pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas Bungus berpedoman  pada  standar  pelayanan  10T. Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya bidan  Puskesmas  dan  bidan  desa  sudah memahami untuk menerapkan standar 10 T pada  pelayanan  antenatal  10  Terpadu, namun pada pelaksanaannya masih terdapat tindakan  yang  belum  dilakukan  secara teratur,  yaitu  pemberian  konseling  karena bidan Puskesmas tidak secara rutin memberikan konseling jika ibu  hamil tidak mengalami keluhan. Adapun pokok bahasan  konseling  yang  belum  diberikan secara  teratur  oleh  bidan  yaitu  mengenai peran  suami/keluarga,  gejala  penyakit menular  dan  tidak  menular,  serta  tanda bahaya pada kehamilan. Meskipun demikian,  pokok  bahasan    konseling  yang masih belum diberikan secara teratur dalam implementasi pelayanan antenatal 10 Terpadu  di  Puskesmas  tersebut,  diberikan oleh  bidan  kepada  ibu  hamil  dalam pelaksanaan  kegiatan  lain,  yaitu  pada kegiatan kelas ibu hamil.
Hal  ini  belum  sesuai  dengan ketetapan  Kemenkes  RI  tahun  2010  yang tertera  pada  pedoman  ANC  terpadu. Menurut Kemenkes RI tahun 2010 konseling terdiri dari kesehatan ibu, PHBS, peran  suami/keluarga,  tanda  bahaya  pada
kehamilan,  persalinan  dan  nifas  serta kesiapan  menghadapi  komplikasi,  asupan gizi seimbang, gejala penyakit menular dan tidak  menular,  IMD  dan  pemberian  ASI eksklusif,  KB  paska  persalinan,  imunisasi, peningkatan intelegensia pada kehamilan.
Berdasarkan hasil pengamatan  yang dilakukan  oleh  peneliti,  bidan  tidak melakukan beberapa pokok bahasan konseling  dikarenakan  mengingat  jumlah pasien  yang  datang  pada  pelayanan antenatal  10  Terpadu.  Kondisi  ini  sering terjadi  pada  saat  jumlah  kunjungan  ibu hamil  banyak,  sementara  tenaga  bidan dibebani  dengan  program-program  yang lain  dari  pemerintah  Kota,  sehingga  durasi pelayanan  kurang  maksimal.  Bila  semua item dalam standar 10T pelayanan antenatal  10 Terpadu termasuk didalamnya KIE  efektif  dilakukan  oleh  bidan  maka pemberian  pelayanan  antenatal  10  Terpadu akan  memakan  waktu  yang  lama  dan  akan membuat  ibu  hamil  menunggu  lebih  lama. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian Dhiah (2010 : 96) yang menyatakan bahwa rata-rata  keseluruhan  dari  skor  informasi dan  konseling  adalah  68,65%  dan  ada beberapa  item  yang  tidak  dilakukan  bidan karena mengingat pasien yang banyak.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan  oleh  peneliti,  diketahui  bahwa
implementasi pelayanan antenatal 10 Terpadu  di  Puskesmas  Bungus  pada trimester  I  meliputi  timbang  berat  badan, ukur  tekanan  darah,  ukur  LiLA,  skrining status  imunisasi  TT,  pemberian  tablet  Fe, pemeriksaan laboratorium, KIE efektif, dan tata  laksana  kasus  jika  pada  hasil pemeriksaan ditemukan kasus risiko kehamilan.  Pada  kunjungan  trimester  II implementasi pelayanan antenatal 10 Terpadu  meliputi  timbang  berat  badan, ukur  tekanan  darah,  menentukan  tinggi fundus  uteri,  presentasi  janin  dan  denyut jantung  janin,  pemberian  tablet  Fe,  KIE efektif,  pemeriksaan  laboratorium  dan penatalaksanaan  kasus  jika  ditemukan kasus  risiko  pada  kehamilan.  Sedangkan pada  kunjungan  trimester  III  implementasi pelayanan  antenatal  10  Terpadu  meliputi timbang  berat  badan,  ukur  tekanan  darah, menentukan  tinggi  fundus  uteri,  presentasi janin  dan  denyut  jantung  janin,  pemberian tablet  Fe,  pemeriksaan  laboratorium,  KIE efektif,  dan  penatalaksanaan  kasus  jika ditemukan kasus risiko pada kehamilan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan ketetapan  Kemenkes  RI  (2010)  yang menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pelayanan antenatal  10  Terpadu  yang  rutin  dilakukan pada  trimester  I,  II,  dan  III  meliputi timbang  berat  badan,  ukur  tekanan  darah,
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
pemberian  tablet  Fe,  penatalaksanaan kasus,  dan  KIE  efektif.  Pemeriksaan  yang hanya  dilakukan  pada  trimester  I  yaitu mengukur  tinggi  badan,  LiLA,  dan  cek golongan  darah.  Pemeriksaan  rutin  yang dilakukan pada trimester I dan III yaitu cek kadar Hb dalam darah. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan pada trimester II  dan  III  yaitu  mengukur  tinggi  fundus uteri,  menentukan  presentasi  janin  dan denyut jantung janin.
c. Tindakan  Non  Medis  (Pencatatan  dan

## Pelaporan)
Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa setiap ibu  hamil  yang  mengakses  pelayanan antenatal  10  Terpadu  selalu  dilakukan pencatatan  oleh  bidan  pada  buku  register pasien,  rekam  medis,  buku  KIA,  dan register  kohort  ibu.  Jika  ibu  mendapatkan imunisasi  maka  pencatatan  juga  dilakukan pada buku imunisasi Puskesmas. Selain itu, berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa  terdapat  laporan  bulanan  capaian program  KIA,  PWS  KIA,  dan  PWS imunisasi.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan ketetapan  Kemenkes  RI  (2010)  yang menyebutkan  bahwa  pencatatan  pelayanan antenatal 10 Terpadu menggunakan formulir  yang  sudah  ada  yaitu  kartu  ibu
atau rekam medis lainnya yang disimpan di fasilitas  kesehatan,  register  kohort  ibu, buku  KIA,  dan  pencatatan  dari  program yang  sudah  ada  (catatan  dari  imunisasi, malaria,  gizi,  KB,  TB,  dll.).  Sedangkan pelaporan  pelayanan  antenatal  10  Terpadu menggunakan  formulir  pelaporan  yang sudah ada yaitu LB3 KIA, PWS KIA, PWS imunisasi, atau untuk lintas program terkait pelaporan  mengikuti  formulir  yang  ada pada program tersebut.

## 4. Controlling
Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa pengawasan implementasi pelayanan  antenatal  10  Terpadu  dilakukan oleh  Kepala  Puskesmas  melalui  kegiatan apel  pagi  di  setiap  hari  kerja,  dan  melalui pertemuan intern Puskesmas  setiap  bulan. Pengawasan  dari  Dinkes  Kota  Padang dilakukan  dalam  bentuk  laporan  bulanan hasil  capaian  pelayanan  antenatal  10 Terpadu,  serta  dilakukan  monev  setiap  3 bulan sekali di Dinkes Kota. Selain itu, dari Dinkes  Kota  juga  melakukan  supervisi fasilitatif  minimal  2  kali  dalam  1  tahun. Sedangkan pengawasan pelaksanaan pelayanan  antenatal  10  Terpadu  di  desa dilakukan  oleh  Bikor  Puskesmas  melalui peninjauan  langsung  terkait  implementasi pelayanan  antenatal  10  Terpadu  di  Pustu, Poskesdes, maupun Polindes.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan Permenkes  No  75  tahun  2014  tentang Puskesmas yang menyatakan bahwa pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi, dan  pemerintah  daerah  Kota/kota  serta fasilitas pelayanan  kesehatan rujukan tingkat  lanjutan  milik  pemerintah  dan pemerintah  daerah  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan Puskesmas, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan teori manajemen kesehatan
Muninjaya (2011 : 111-113) yang menyatakan  terdapat  3  jenis  pengawasan yaitu  pengawasan  fungsional,  pengawasan publik,  dan  pengawasan  non  fungsional. Fungsi  pengawasan  fungsional  melekat pada seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi  pada  struktur  organisasi.  Tugas pokok  setiap  pimpinan  adalah  melakukan pengawasan  terhadap  kegiatan  staf  yang ada  di  unit  kerja  yang  dipimpinnya. Pemimpin dalam melakukan fungsi pengawasan perlu mengumpulkan data/fakta  yang  dapat  diperoleh  melalui pengamatan langsung, laporan lisan, maupun laporan tertulis.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pada  pengawasan  dan pengendalian implementasi pelayanan
antenatal 10 Terpadu di Puskesmas Bungus dilakukan  melalui  pengawasan  fungsional yaitu  oleh  Kepala  Puskesmas  dan  Dinkes Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui  pengamatan  langsung  ke  fasilitas kesehatan  atau  supervisi  fasilitatif  oleh Dinkes  Kota,  laporan  lisan  oleh  bidan kepada Kepala Puskesmas melalui kegiatan apel pagi di Puskesmas, dan laporan tertulis dalam bentuk laporan bulanan hasil capaian pelayanan antenatal 10 Terpadu.
C. Komponen Output
1. Cakupan  Pelayanan  antenatal  10

## Terpadu
Berdasarkan  hasil  telaah  dokumen laporan  bulanan  ANC  Puskesmas  Bungus pada  bulan  Januari  s.d.  Juni  tahun  2019 diketahui  bahwa  cakupan  K1  dan  K4 mengalami  kenaikan.  Adapun  cakupan pada bulan Januari yaitu 98% untuk K1 dan 95,8%  untuk  K4,  98,5%  untuk  K1  dan 95,5%  untuk  K4  pada  bulan  Februari, 98,9%  untuk  K1  dan  96%  untuk  K4  pada bulan  Maret,  98,8%  untuk  K1  dan  96% untuk  K4  pada  bulan  April.  98,5%  untuk K1  dan  95,5%  untuk  K4  pada  bulan  Mei. 98,8%  untuk  K1  dan  96%  untuk  K4  pada bulan Juni.
Menurut  hasil  penelitian  Wanda (2015:50)  menyatakan  bahwa  Puskesmas sudah  seharusnya  meningkatkan  cakupan
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
terhadap  pelayanan  antenatal  10  Terpadu ke  masyarakat  supaya  dapat  meningkatkan ibu hamil sehat. Berdasarkan hasil penelitian  diketahui  bahwa  angka  cakupan K4 Puskesmas  Bungus  tersebut  mengalami peningkatan  bila  dibandingkan  dengan tahun.  Meskipun  demikian  masih  terdapat beberapa  kelurahan  dengan  capaian  K4 dibawah 95%. Penyebab tidak terpenuhinya target  cakupan  95%  di  setiap  desanya berbeda-beda.  Seperti  karena  terdapat beberapa  ibu  hamil  yang  belum  memasuki umur  kehamilan  7  bulan  ke  atas  sehingga belum dapat dimasukkan ke dalam cakupan K4. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap  kebijakan  aturan  kunjungan  K4 yang  masih  kurang.  Adanya  kebijakan Puskesmas  yang  mewajibkan  ibu  hamil untuk  melakukan  proses  persalinan  di Puskesmas,  sehingga  ibu  hamil  lebih memilih melakukan pemeriksaan kehamilan  di  fasilitas  kesehatan  lain. Tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap kebijakan aturan kunjungan K4 yang masih kurang,

## 2. Kesesuaian dengan SOP
Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan  oleh  peneliti,  diketahui  bahwa implementasi pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas Bungus sudah sesuai dengan  SOP  yang  berlaku.  Implementasi
pelayanan antenatal 10 Terpadu di Puskesmas Bungus masih terdapat beberapa  pokok  bahasan  konseling  yang belum  diberikan  kepada  ibu  hamil  secara teratur, seperti peran suami/keluarga, gejala penyakit  menular  dan  tidak  menular,  serta tanda  bahaya  pada  kehamilan.  Akan  tetapi pokok  bahasan  konseling  yang  masih belum  diberikan  secara  teratur  dalam implementasi pelayanan antenatal 10 Terpadu  di  Puskesmas  tersebut,  diberikan oleh  bidan  kepada  ibu  hamil  dalam pelaksanaan  kegiatan  lain,  yaitu  pada kegiatan kelas ibu hamil.
Hal tersebut dikarenakan panjangnya  proses  asuhan  kebidanan. Apabila  bidan  menerapkan  standar  10T pelayanan antenatal 10 Terpadu maka akan memakan  waktu  lebih  dari  30  menit  untuk memberikan pelayanan pada tiap ibu hamil. Sedangkan  ibu  hamil  yang  datang  ke Puskesmas  sering  kali  jumlahnya  melebihi 20  orang  dan  datang  pada  waktu  yang hampir  bersamaan,  sehingga  ibu  hamil yang datang ke Puskesmas akan menunggu lebih lama lagi.
Implementasi program jaminan mutu  di  Puskesmas  adalah  dalam  bentuk penerapan  standar  dan  prosedur  tetap pelayanan,  agar  hasil  implementasi  yang diperoleh tetap terjaga kualitasnya,
meskipun  pada  kondisi  lingkungan  dan petugas  bergantian.  Dengan  demikian sudah  seharusnya  tiap  bidan  dalam  kondisi apapun  tetap  menerapkan  pelayanan  yang disesuaikan  dengan  SOP  yang  berlaku. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Myrra  dan  Ratna  (2013)  yang menyatakan bahwa bidan sudah seharusnya memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP  untuk  meningkatkan  kepatuhan  bidan supaya bidan tidak salah dalam memberikan pelayanan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan  yang  dapat  ditarik  oleh  peneliti adalah sebagai berikut :
1. Komponen input
a. Bidan  Puskesmas  sudah  memahami untuk  menerapkan  standar  10  T  pada pelayanan  antenatal  10  Terpadu, namun  pada  pelaksanaannya  masih terdapat  beberapa  bidan  yang  tidak selalu  bisa  melayani  karena  harus mengikuti pelatihan. Pelatihan pelayanan antenatal 10  Terpadu  yang diadakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota Padang yaitu Pelatihan ANC Terpadu baru  dapat  diikuti  oleh  3  informan
utama.
b. Dalam  menyelenggarakan  pelayanan antenatal  10  Terpadu  tidak  terdapat permasalahan mengenai dana dikarenakan  pembiayaan  bersumber dari  pemerintah  yaitu  dari  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), bantuan operasional kesehatan (BOK), pembayaran langsung  (fee  for  service)  dari masyarakat yang kemudian disetorkan ke kas daerah, dan jaminan kesehatan nasional
c. Sarana  yang dimiliki oleh Puskesmas Bungus  untuk  pelayanan  ANC  10 terpadu  sudah  lengkap  dan  berfungsi dengan  baik  dan  bisa  digunakan untuk semua ibu hamil dan melahirkan yang datang berkunjung
d. SOP  pelayanan  antenatal  10  Terpadu di  Puskesmas  Bungus  disesuaikan dengan  standar  pelayanan  10  T.  SOP mengalami  pembaharuan  setiap  3 tahun sekali.
2. Komponen process
1. Perencanaan  pelayanan  antenatal  10 Terpadu di Puskesmas Bungus dilakukan  melalui  loka  mini  karya tingkat Puskesmas dan melalui musyawarah dengan lintassektoral.
2. Pengorganisasian pada pelayanan
137
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
antenatal  10  Terpadu  di  Puskesmas Bungus melalui pendelegasian wewenang  dari  Kepala  Puskesmas kepada  bidan  dalam  bentuk  jadwal pemberian  pelayanan  antenatal  10 Terpadu oleh bidan Puskesmas
3. Alur  pelayanan  antenatal  10  Terpadu dimulai dengan pendaftaran, kemudian  pemeriksaan  di  bidan, pemeriksaan laboratorium,USG,konseling ,pemberian  obat,  kemudian  pulang. Bidan sudah menerapkan standar 10T pada implementasi pelayanan antenatal  10  Terpadu  di  Puskesmas Bungus. Pencatatan pelayanan antenatal  10  Terpadu  dilakukan  pada buku  KIA  ibu  hamil  dan  buku  ANC. Sedangkan pelaporan dilakukan dalam bentuk register kohort ibu yang diserahkan ke Bikor program kesehatan ibu
4. Masih terdapat hambatan yang terjadi pada implementasi pelayanan
antenatal  10  Terpadu  di  Puskesmas Bungus, baik hambatan yang bersumber  pada kurang maksimalnya pelayanan  dari  bidan  di  Puskesmas karena  beban  kerja  juga  ditambah dengan  berbagai  program-program dari  Dinas  Kesehatan  yang  harus
dilakukan  oleh  bidan.  Selain  itu  juga ada  pada  lingkungan  yaitu  jangkauan rumah  penduduk  yang  jauh  dari Puskesmas  sementara  ketersediaan waktu kunjungan dan pelayanan tidak mencukupi
5. Laporan bulanan hasil capaian pelayanan antenatal 10  Terpadu  yang diserahkan ke Dinkes Kota Padang
3. Komponen output
a. Berdasarkan  hasil  telaah  dokumen laporan  bulanan  ANC  Puskesmas Bungus  pada  bulan  Januari  s.d.  Juni tahun  2019  diketahui  bahwa  cakupan K1  dan  K4  mengalami  kenaikan. Adapun  cakupan  pada  bulan  Januari yaitu 98% untuk K1 dan 95,8% untuk K4,  98,5%  untuk  K1  dan  95,5% untuk K4 pada bulan Februari, 98,9% untuk  K1  dan  96%  untuk  K4  pada bulan  Maret,  98,8%  untuk  K1  dan 96%  untuk  K4  pada  bulanApril. 98,5% untuk K1 dan 95,5% untuk K4 pada  bulanMei.  98,8%  untuk  K1  dan 96% untuk K4 pada bulanJuni
b. Implementasi  pelayanan  antenatal  10 Terpadu  di  Puskesmas  Bungus  sudah sesuai dengan SOP yang berlaku

## UCAPAN TERIMA KASIH
Trima  kasih  kepada  Dinas  Kesehatan kota Padang  atas kesempatan yang diberikan
kepada  penulis  untuk  melakukan  penelitian khusunya di Pusksmas Bungus Kota Padang

## DAFTAR RUJUKAN
1. Abera.  2018.  Pregnant  women  adherence level  to  antenatal  care  visit  and  its  effect on  perinatal  outcome  among  mothers  in Tigray  Public  Health  institutions,  2017: cohort  study.  doi: 10.1186/s13104-018-
3987-0
2. Anastasia.  2017.  Analisis  Pelayanan
Antenatal  dan  Faktor  –  Faktor  yang Berkaitan  dengan  Cakupan  Pelayanan Antenatal  oleh  Bidan  Desa  Di  Kabupaten Jember. Volume 5, Nomor 1, Januari 2017 (ISSN: 2356-3346)
3. Anna Mieke. 2013. Analisis Implementasi Program  Pelayanan  Antenatal  Terpadu pada  Ibu  Hamil  dengan  Malaria  di Puskesmas  Tobelo  Kabupaten  Halmahera
Utara  Provinsi  Maluku  Utara.  Volume  01
No.02 Agustus 2013
4. Ambarwati.  E.R..  dan  Rismintari  Y.S. 2009.  Asuhan  Kebidanan  Komunitas. Cetakan I. Nuha Medika. Yogyakarta
5. Anik Sulistiyanti. 2015. Kajian
Pelaksanaan  Pelayanan  Antenatal  Care Oleh  Bidan  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Masaran  Sragen.  Akbid  Citra  Medika Surakarta.  Infokes.  Vol.  5  No.  2 September 2015
6. Arikunto  Suharsimi.  2010.  Prosedur Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
7. Bappenas. 2018. Buku Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas- Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Jakarta. Bappenas
8. Dinas  Kesehatan  Kota  Padang.  2017. Profil Kesehatan Kota Padang.
9. Dinkes  Sumbar.  2017.  Profil  Dinas Kesehatan  Tahun  2017.  Padang.  Dinkes Prop. Sumbar
10. Elmispendriya  Gusna.  2016.  Analisis Cakupan  Antenatal  Care  K4  Program Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Padang Pariaman.  Jurnal  Kesehatan  Andalas.
2016; Vol. 5 No. 1
11. Fathoni Abdurahmat. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Rineka. Cipta 12. Handoko T Hani. 2012.
Manajemen Personalia  dan  Sumber  Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE
13. Heba  H  Hijazi  .  2018.    The  Impact  of Applying  Quality  Management  Practices on  Patient  Centeredness  in  Jordanian Public  Hospitals:  Results  of  Predictive Modeling.  The  Journal  of  Health  Care Organization,  Provision,  and  Financing Volume 55: 1–15
14. Herdiansyah.  Haris.  2013.  Wawancara Observasi  dan  Fokus  Groups  Sebagai Instrumen  Penggalian  Data  Kualitatif.
Jakarta : Rajawali Press
15. Kemenkes RI. 2010. http://kesga.kemkes.go.id/ images/pedoman/  PMK%  20No  .%  2097 %20ttg%20 Pelayanan%20 Kesehatan%20 Kehamilan.pdf 16. Kemenkes  RI.  2017.  Profil  Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 17. Lisa Marniyati. 2016. Pelayanan Antenatal Berkualitas dalam Meningkatkan Deteksi Risiko Tinggi pada
DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v5i2
Ibu  Hamil  oleh  Tenaga  Kesehatan  di Puskesmas  Sako.  Sosial.  Sei  Baung  dan Sei Selincah di Kota Palembang. Program Pascasarjana  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Sriwijaya.  Palembang.  Jurnal Kedokteran  dan  Kesehatan.  Volume  3. No. 1. Januari 2016:355-362
18. M.  Mazharul  Islami.  2018.  Determinants of  frequency  and  contents  of  antenatal care  visits  in  Bangladesh:  Assessing  the extent  of  compliance  with  the  WHO recommendations. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204 752 S
19. Moleong  Lexy  J.  2012.  Metodologi
Penelitian  Kualitatif.  Bandung  :  PT
Remaja. Rosdakarya
20. Muninjaya Gde.AA. 2011. Manajemen Mutu  Pelayanan  Kesehatan. Jakarta. EGC
21. Nurmawati.  2017.  Faktor-Faktor  yang Berhubungan  dengan  Kehamilan  Resiko Tinggi  di  Puskesmas  Cibatu  Kabupaten Bekasi  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2017. Fakultas  Ilmu  Kesehatan.  Universitas Nasional.  Jurnal  Ilmu  dan  Budaya.  Edisi Khusus Fakultas Ilmu Kesehatan. Vol. 40. No.57/ 2017
22. Peraturan  menteri  kesehatan  republik indonesia  Nomor  43  tahun  2016  Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
23. Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik
Indonesia. Nomor 75 Tahun 2014. Tentang. Pusat Kesehatan Masyarakat.
24. Prasetyawati.  2012.  Kesehatan  Ibu  dan Anak (KIA). Yogyakarta. Nuha Medika
25. Prawirohardjo.  S.  2006.   Buku  Acuan Nasional  Pelayanan  Kesehatan  Maternal
dan  Neonatal.  Jakarta  :  Yayasan  Bina Pustaka
26. Romauli.  Suryati.  2011.  Buku  Ajar ASKEB  I:  “Konsep  Dasar  Asuhan Kehamilan”. Yogyakarta: NuhaMedika.
27. Ruwayda.  2016.  Pelaksanaan  Standar
Pelayanan  Antenatal  Oleh  Bidan  di Puskesmas Kota Jambi. Jurusan Kebidanan  Poltekes  Kemenkes  Jambi.
Jurnal MKMI Vol. 12 No. 2 Juni 2016
28. Saifuddin.  Abdul  Bari.  2006.  Buku  Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo. Jakarta:  Yayasan  Bina  Pustaka  Sarwono Prawirohardjo.
29. Salmah.  2006.  Asuhan  Kebidanan  Pada Antenatal. Jakarta: EGC.
30. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung : Alfabeta.
31. Sulaeman.  2011.  Manajemen  Kesehatan Teori  dan  Praktek  di  Puskesmas  Revisi. Yogyakarta  :  Gajah  Mada  University Press
32. Trihono.  2005.  Manajemen  Puskesmas Berbasis  Paradigma  Sehat.  Jakarta:  CV Sagung Seto
33. U  Mariati.  2011.  Studi  Kematian  Ibu  dan Kematian  Bayi  di  Provinsi  Sumatera
Barat: Faktor Determinan dan Masalahnya. Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang. **Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas. Kesmas. Jurnal  Kesehatan  Masyarakat  Nasional Vol. 5. No. 6. Juni 2011
34. Varadina  Ayu.  2016.  Model  Pelayanan Kesehatan  (Studi  Deskriptif  Tentang Model  Pelayanan  Program  Antenatal  care di  Puskesmas  Peterongan  Kabupaten
Jombang). Program Studi Ilmu
Administrasi  Negara.  FISIP.  Universitas Airlangga. ISSN 2303 - 341X. Volume 4.
Nomor 3. September - Desember 2016
35. Yaya  S  .2017.  Timing  and  adequate attendance  of  antenatal  care  visits  among women in Ethiopia. Doi:
10.1371/journal.pone.0184934.
eCollection 2017.
36. Winarno  Budi.  2008.  Kebijakan  Publik  : Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
37. World  Health  Organization.  2018.  WHO recommendation on antenatal care contact schedules.
38. https://extranet.who.int/rhl/topics/improvi ng-health-system-performance/who- recommendation-antenatal-care-contact- schedules