“ PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH PEMERINTAH  NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur) ”
Damayanti dan Hudali Mukti Yanti.mada98@gmail.com, hudalimukti@ymail.com, Fakultas Hukum Proram Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Sebagaimana  telah  diamanatkan di  dalam  peraturan  perundang-undangan,  aparatur  negara dalam  meningkatkan  kualitas  Aparatur  Negara  dengan  memperbaiki  kesejahteraan  dan keprofesionalan  serta  memberlakukan  sistem  karir  berdasarkan  prestasi  kerja  dengan  prinsip memberikan  penghargaan  dan  sanksi,  maka  Aparatur  Negara  hendaknya  dapat  bersikap disiplin  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa. Pendayagunaan Aparatur  Negara  terus  ditingkatkan  terutama  yang  berkaitan  dengan  kualitas,  efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Namun pada kenyataannya masih  saja  banyak  aparatur  negara  yang  melakukan  pelanggaran  yang  berupa  Sanksi  Berat contohnya yang terjadi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi sebagai Satya Adhi Wicaksana. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tentunya di perlukan kedisiplinan para aparat pemerintah dan administrasi kepegawaian. Oleh karena itu diperlukan suatu perangkat peraturan yang dapat mendukung terciptanya kedisiplinan pegawai.
Kata Kunci: Disiplin Pegawai, Implementasi Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai.

## ABSTRACT
As  has  been  mandated  in  legislation,  the  state  apparatus  in  improving  the  quality  of Administrative  by  improving  welfare  and  professionalism  as  well  as  enacting  system  careers based on performance with the principle of reward and punishment, the State Apparatus should be  able  to  be  disciplined  in  achieving  good  governance  and  authoritative.  Administrative Reform continues to  be  improved,  especially  with  regard  to  quality,  service efficiency, and protection of the public as well as professional skills, and well-being are all concerned agencies in  supporting  the  implementation  of  tasks.  In fact still many  state  officials  who  commit violations  in  the  form  of  sanctions  Weight  Environmental  example  that occurred  in  the  high Court  as  Satya  Adhi  Wicaksana. In  order To  create  clean  governance  and  authoritative, certainly  needed discipline of the  officials  and  personnel  administration.  Therefore  we  need  a set of rules that can support the creation of employee discipline.
Keywords: Employee Discipline, Implementation of Government Regulation on discipline.

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Upaya reformasi birokrasi merupakan  bagian  dari grand  desain penciptaan  pemerintahan  yang  baik  (good governance). Kondisi ini diharapkan mampu menjembatani suatu kondisi pemerintahan yang buruk kearah terbentuknya  pemerintahan  yang  baik. Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan  kualitas,  efisiensi  pelayanan  dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan  professional  dan  kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang  pelaksanaan  tugas. Undang- undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang – undang Nomor 8 tahun  1974  telah  dirubah melalui Undang-undang Nomor 43 tahun 1999  tentang  Pegawai  Negeri  Sipil,  dan diatur  lebih  lanjut  melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  adalah  suatu landasan  hukum  untuk  menjamin  pegawai negeri  dan  dapat  di  jadikan  dasar  untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.
Kedudukan  pegawai  negeri  sipil dalam  kehidupan  bangsa  dan  negara  pada masa-masa  ini  mempunyai  posisi  yang penting  dan  kompleks.  Bukankah  kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada  dasarnya  dilakukan  oleh  pegawai negeri  sebagai  aparatur  negara.  Peran pegawai  negeri  sipil  masih  sangat  penting dalam  tata kehidupan  masyarakat  oleh karena para pegawai negeri itu mempunyai status  yang  tinggi  di  mata  masyarakat  dan oleh  karena itu mereka  pada  umumnya dipandang  sebagai  suatu  kelompok  elite tertentu  dimasyarakat.  Dengan  melihat kedudukan  pegawai  negeri  yang  penting dan kompleks inilah yang menempatkan dia untuk selalu dibayang-bayang oleh bahaya- bahaya  ataupun  godaan-godaan karena kedudukannya itu, sehingga dapat memperlemah  peranannya. Adapun  sistem prestasi kerja, dimana pengangkatan seseorang  untuk  menduduki  suatu  jabatan atau  untuk  kenaikan pangkat  didasarkan atas  kecakapan  dan  prestasi  kerja  yang  di
capai  oleh  pegawai.  Kecakapan  tersebut harus  dibuktikan  dengan  tulus  dalam  ujian dinas  dan  prestasi  di  buktikan  secara  nyata dan  sistem  prestasi  kerja  ini  tidak memberikan  penghargaan  terhadap  masa kerja.
Pegawai  negeri  bukan  saja  unsur aparat  negara  tetapi  juga  merupakan  abdi negara  dan  abdi  masyarakat  yang  selalu hidup  ditengah  masyarakat  dan  bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu  dalam  pelaksanaan  pembinaan  pegawai negeri  bukan  saja  dilihat  dan  diperlakukan sebagai  aparatur  negara,  tetapi  juga  dilihat dan  diperlakukan  sebagai  warga  negara. Hal ini mengandung  pengertian,  bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian  antara  kepentingan  dinas  dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan dengan ketentuan bahwa apabila  ada  perbedaan  antara  kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sipil sebagai  perorangan,  maka  kepentingan dinaslah yang harus diutamakan.
Berdasarkan pada hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dipandang  masih  banyak  kekurangan  yaitu kurangnya menghargai
waktu, mengefisienkan  tenaga  dan  kedisiplinan kerja.  Sedangkan  pembinaan  Pegawai Negeri  Sipil  diatur dalam  pasal  12  ayat (2) Undang-undang  Nomor 43  Tahun  1999 tentang pokok-pokok kepegawaian  yaitu agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan  tugasnya  secara  berdaya guna  dan  berhasil  guna,  maka  perlu  diatur Pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipil  secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan  yang  berlaku  baik  Pegawai Negeri  Sipil  Pusat  dengan  sendirinya berlaku pula pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat  daerah,  kecuali  ditentukan  lain oleh  Undang-undang.  Selain  dari  pada  itu perlu  dilaksanakan  usaha  penertiban  dan pembinaan aparatur negara  yang  meliputi baik  struktur,  prosedur  kerja,  kepegawaian maupun sarana dan fasilitas kerja, sehingga keseluruhan aparatur negara  baik  ditingkat pusat maupun di tingkat daerah benar-benar merupakan aparatur yang ampuh, berwibawa,  kuat,  berdayaguna,  penuh
kesetiaan,  dan  ketaatan  kepada  Pancasila dan  Undang-undang  1945,  Negara  dan Pemerintah. Terkait  dengan  pembinaan Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43  Tahun  1999,  maka  salah  satu  faktor yang dipandang sangat penting dan prinsipil dalam  mewujudkan aparatur negara  yang bersih  dan  berwibawa  adalah  masalah kedisplinan  para  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Dalam  meningkatkan  kedisiplinan Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut,  sebenarnya pemerintah telah memberikan suatu
kebijaksanaan dengan dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun 2010 yaitu tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu  siap  sedia  menjalankan  tugas  yang telah  menjadi  tanggung  jawabnya  dengan baik,  akan  tetapi  sering  terjadi  di  dalam suatu  instansi  pemerintah  pegawainya melakukan  pelanggaran  disiplin  seperti
datang terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan- penyimpangan  lainnya  yang  menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan  adanya  pelanggaran disiplin  sebagaimana  tersebut  di  atas,  yang kesemuanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap disiplin kerja pegawai yang  menimbulkan  suatu  pertanyaan  yaitu apakah  pelanggaran-pelanggaran  tersebut sudah  sedemikian  membudaya  sehingga sulit  untuk  diadakan  pembinaan  atau penertiban  sebagaimana  telah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
Kaitannya dengan kedisplinan, Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penegak hukum,  maka  kedisplinan  pegawai  sangat penting  untuk  menciptakan  pemerintah yang  bersih  dan  berwibawa.  Adapun  data mengenai  penjatuhan  hukuman  disiplin berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  di  lingkungan  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Tabel 1. Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman disiplin dari Tahun 2010-2015 Tahun Hukuman Disiplin Keterangan Ringan Sedang Berat 2010 - 1 - Penundaan  Kenaikan  Pangkat  Selama  1 Tahun 2011 - 8 - Penundaan  Kenaikan  Pangkat  Selama  1 Tahun 2012 - 5 1 Penurunan  Pangkat  setingkat  lebih  rendah selama  1  Tahun  dan  Penurunan  Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun 2013 - 2 1 Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penundaan  kenaikan  gaji  berkala dan pembebasan  dari  Jabatan  Fungsional  Jaksa selama 2 tahun 2014 - - 1 Pembebasan fungsional jaksa selama 2 tahun 2015 - 1 - Penundaan  Kenaikan  Pangkat  selama  1 Tahun Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, dimana banyaknya
penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  Pegawai Negeri  Sipil  terhadap  tugasnya  terutama  pada
kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda,  untuk  itu  penulis  merasa  tertarik untuk  melakukan  penelitian  mengenai  disiplin pegawai negeri, karena berdasarkan fenomena-
fenomena  yang  terjadi  banyak  ditemukan pelanggaran salah satunya banyaknya pegawai negeri sipil yang mangkir selama jam kerja dan
beberapa  hal  lainnya  yang  berkaitan dengan  disiplin.  Seharusnya  pegawai  negeri sipil  menjadi  abdi  masyarakat  dan  suri tauladan.

## B. Permasalahan
Berdasarkan pada latar belakang tersebut  di  atas  dan  banyaknya  permasalahan yang  ada  mengenai  kedisiplinan  Pegawai Negeri  Sipil,  maka  dapat penulis  rumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010 tentang  Kedisplinan  Pegawai  Negeri Sipil di Kejaksaan?
2. Apa saja  hambatan-hambatan  yang timbul dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri di Kejaksaan. b. Untuk  mengetahui  apa saja  hambatan- hambatan yang timbul dalam meningkatkan  Kedisiplinan  Pegawai
Negeri  Sipil  di  Kejaksaan  Negeri Samarinda.
Adapun Manfaat Penelitian ini adalah: Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  kepada  ilmu  hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara  tentang  Pelaksanaan
Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil dan  Pemberian  Sanksi  terhadap  Pegawai Negeri  Sipil  yang  melakukan  Pelanggaran Disiplin.

## BAB II METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah dan
tujuan  penelitian,  maka  metode  pendekatan yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan Yuridis Normatif.
2. Sumber Data
Adapun  sumber data yang penulis gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah,  sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer,yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari: a. Undang-undang  Nomor 43  Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian b. Peraturan  Pemerintah  Nomor 8  Tahun 1974,  tentang  Pembatasan  Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  2010 tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil
d. Surat  Edaran  Kepala  Badan  administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
e. Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor PER- 022/A/JA/03/2011
tentang
penyelenggaraan.  Pengawasan  Kejaksaan RI  dan  Juklak  Jaksa  Agung  Muda Pengawasan  tentang  Teknis  Penanganan Laporan  Pengaduan  dan  Tata  Kelola Administrasi Bidang Pengawasan.
f. Surat  Keputusan  Wakil  Jaksa  Agung  RI Nomor KEP-IV-06/B/WJA/01/2015 tanggal  30  Januari  tentang  Penjatuhan
Hukuman Disiplin Tingkat Sedang. g. Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor KEP-191/A/JA/12/2013 tanggal 02 Desember 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat.
h. Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor KEP-IV-863/C.4/11/2011 tanggal 21
Nopember  2011  tentang  Penjatuhan
Hukuman Disiplin Tingkat Sedang.
i. Surat  Keputusan  Wakil  Jaksa  Agung Nomor KEP-IV-34/B/WJA/06/2013 tanggal  28  Juni  2013  tentang  Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat.
j. Surat  Keputusan  Wakil Jaksa  Agung Nomor KEP-297/B/wja/12/2011  tentang Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Tingkat
Sedang. k. Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  Muda Pengawasan Nomor R- 3083/H/Hpu.2/12/2011 tanggal 22 desember 2011 tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Tingkat Sedang. l. Surat  Keputusan  Jaksa  Agung  Muda Pengawasan Nomor B- 099/H/Hjw/11/2011 tanggal 02 Nopember
2011 tentang Penundaan Kenaikan Pangkat Tingkat Sedang. m. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  Nomor R- 1161/H/Hpu.2/07/2013  tanggal  09  juli 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang. n. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  Nomor R- 2177/H/Hkt.2/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang.
o. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  Nomor R- 1808/H/Hpu.2/08/2011 tanggal 09 Agustus 2011 tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Tingkat Sedang.
2. Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  memberi  petunjuk  dan kejelasan  terhadap  bahan  hukum  primer, yang  terdiri  dari  buku-buku  literature, makalah, artikel,  hasil  penelitian  dan karya  ilmiah  lainnya  yang  berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan  Hukum  Tertier,  yaitu  hukum  yang memberi  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Kepustakaan Yaitu  dengan  melakukan  pencarian literatur-literatur,  perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan laporan-laporan serta bahan  lainnya  yang  berhubungan  atau sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam penulisan ini.
2. Studi Dokumen Yaitu dengan cara mempelajari,
mengkaji  dan  menelaah  bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan hukum tersier.
4. Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  analisi  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  analisis deskriptif  kualitatif  yaitu  menguraikan data dengan baik dan benar. Maksudnya wawancara terhadap nara sumber langsung  dari  Asisten  Pengawasan Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur  di Samarinda.  Selain  dengan  melakukan wawancara,  penulis  juga  melakukan observasi,  serta  menelaah  literatur-
literatur dan peraturan perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan permasalahan  Pelaksanaan  Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Kedisiplinan  Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
Pada  bagian  ini dibahas  mengenai  hasil penelitian  tentang  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  di  bagian Kepegawaian dan selanjutnya untuk pelaksanaan khususnya dilingkungan Kejaksaan  telah  diatur  dalam  petunjuk pelaksana Nomor 001/6/1983 tentang ketentuan – ketentuan penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
Kemudian  berdasarkan  hasil  penelitian, bahwa  pelaksanaan  kedisiplinan  Pegawai Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur,  telah  di  lakukan  dengan cara  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku yaitu dengan cara:
1. Melakukan  pengawasan  melekat  sebagai upaya pengawasan preventif, untuk mencegah  hal-hal  yang  melanggar  disiplin, yaitu  dengan  cara  pengawasan  secara langsung  dari  pimpinan  yang  berada  di atasnya.
2. Pengawasan fungsional yaitu suatu pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat pengawas  secara  fungsional  baik  intern maupun ekstern, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas kepegawaian.
3. Pengawasan  yang  di  lakukan  dengan cara melakukan inspeksi umum yaitu melaksanakan  pemeriksaan  semua  bidang kerja yang telah di susun dalam tahun kerja.
4. Inspeksi  pimpinan  yaitu  inspeksi  yang dilakukan  oleh  Jaksa  Agung  Muda  bidang pengawasan  terhdap  tugas  dari  pimpinan kejaksaan.
5. Melakukan inspeksi khusus yaitu
melakukan pemeriksaan andai terjadi penyimpangan  atau  perbuatan-perbuatan tercela dari pegawai kejaksaan.
Bidang  pengawasan  telah  melakukan pengawasan melekat (Waskat) untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perbuatan tercela  yang  dilakukan  oleh  pegawai  pada
Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur.  Dalam melaksanakan  pengawasan terhadap  pegawai dalam  wilayah  hukum  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  tidak  bisa  berjalan  dengan baik  apabila  hanya  dilakukan  oleh  petugas pada  bidang  pengawasan  saja,  karena  petugas pada bidang pengawasan hanya bisa memantau pada  saat  jam  kerja  sedangkan  di  luar  jam kerja  para  pegawai  kembali  ke  rumahnya masing-masing. Untuk mewujudkan pelaksanaan  peraturan  disiplin  berjalan  sesuai peraturan  yang  berlaku  maka  semua  unsur pimpinan  dan  perangkat  pelaksana  penegakan peraturan dan seluruh pegawai yang ada harus saling  mendukung. Pengawasan  melekat  di maksudkan  agar  tujuan  dan  sasaran  kegiatan administrasi  pemerintahan  dapat  tercapai secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  serta dilaksanakan  sesuai  dengan  bidang  tugas masing-masing.
Dalam  melakukan  Pengawasan  Melekat, Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur  telah melakukan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku yaitu  berdasarkan  Instruksi  Presiden  No.15 Tahun  1983  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengawasan,
sedangkan petunjuk pelaksanaannya  telah  dikeluarkan  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989.
Adapun  sasaran  pengawasan  melekat berdasarkan  pada  Instruksi  presiden  tersebut adalah:
a. Meningkatkan  kedisiplinan  pegawai  serta prestasi kerja serta pencapaian pelaksanaan tugas.
b. Menekan sekecil mungkin penyalah gunaan wewenang.
c. Mengurangi  kebocoran  serta  pemborosan keuangan  negara  dan  segala  bentuk penyimpangan lainnya.
d. Mempercepat  penyelesaian  permasalahan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
e. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Untuk  lebih  meningkatkan  kedisiplinan pegawai  di  lingkungan  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur,  absensi  juga  merupakan hal  yang  penting,  oleh  karena  itu  dalam pelaksanaan  absensi  Pegawai  Negeri  Sipil  di lingkungan  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  di  adakan  dua  kali  sesuai  dengan  apa yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor : PER- 016/A/J.A/07/2013,  tentang  urusan  dalam dilingkungan  Kejaksaan  RI  yang  tertuang dalam  pasal  14  yaitu  pagi  hari  yang  diadakan jam 07.30 WIB dan pada waktu sore hari yang dilakukan  pada  jam  16.00  WIB.  Pelaksanaan absensi  dengan  menggunakan  absen finger print,  tetapi  dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun terakhir  alat  absen finger  print tersebut telah rusak  dan  sampai  sekarang  belum  dilakukan perbaikan. Karena alat absen finger print telah rusak,  maka  Pimpinan  Kejaksaan  Tinggi  telah menginstruksikan  agar  dilakukan  absen  secara manual  yang  dilakukan  disaat  pagi  hari  yang diadakan jam 07.30 WIB dan pada waktu sore hari yang dilakukan pada jam 16.00 WIB.
Dalam  hal  pembinaan  disiplin  kerja  PNS dilingkungan  kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  melakukan  apel  pagi  pada  setiap  hari senin dan dilakukan pengarahan serta himbauan  yang  disampaikan  oleh  pimpinan, Jika  ada  pegawai  yang  tidak  mengikuti  apel pagi  tersebut,  maka  akan  dipanggil  untuk dimintai  keterangan  alasan  ketidakhadirannya tersebut  dan  kalau  tidak  bias  memberikan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan maka akan  diberikan  teguran.  Karena  pelaksanaan apel  pagi  merupakan  salah  satu  kewajiban pegawai  pada  kejaksaan  yang  telah  diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER- 016/A/J.A/07/2013  pasal  15. Untuk  menjaga kesehatan  jasmani,  dilingkungan  Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur diadakan senam pagi bersama  pada  setiap  hari  jum’at  sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI  Nomor:  PER-016/A/J.A/07/2013  tentang urusan dalam dilingkungan Kejaksaan
Republik  Indonesia  dalam  pasal  128  telah diatur  bahwa  kegiatan  senam  pagi  merupakan kewajiban dari setiap pegawai.
Dalam  melakukan  fungsinya,  bidang pengawasan pada Kejaksaan Tinggi
Kalimantan  Timur  telah  menerima  dan menindak lanjuti  laporan  pengaduan  yang berkaitan  dengan  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan  oleh  pegawai  pada  wilayah  hukum Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur.    Dari triwulan I Sampai dengan triwulan ke III (tiga) Tahun 2014 bidang pengawasan telah menerima  dan  menindaklanjuti  7  (tujuh) laporan  pengaduan  pelanggaran  disiplin,  3 (tiga)  laporan  sudah  ditangani  dan  sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan 4 (empat)
laporan  pengaduan  masih  dalam  proses pemriksaan oleh bidang pengawasan Kejaksaan  Tinggi  Kaltim.  Setiap  laporan pengaduan  yang  dilaporkan  kepada  bidang pengawasan  akan  ditindaklanjuti  secepat mungkin, kalau laporan tersebut terbukti maka akan  dilakukan  proses  lebih  lanjut  dan seandainya  tidak  ditemukan  bukti  maka inspeksi  kasus  terhadap  laporan  tersebut dihentikan dengan dibuatkan surat keputusannya.
Dalam  periode  2013  s/d  2014  bidang pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  telah  melaksanakan  rencana  kerja  dan program  kerja  sesuai  dengan  yang  telah ditetapkan,  dengan  pengukuran  kinerja  yang mencakup penetapan  indicator  kinerja  dan capaian  indikator  kinerja.  Dari  pengukuran kinerja  di  peroleh  evaluasi  kinerja  kegiatan yaitu:
1. Meningkatkan pengawasan melekat
(Waskat)  secara  berkesinambungan  yaitu dengan melakukan pengusutan dan pemeriksaan  di  tempat  (inspeksi  kasus) penyimpangan,  penyalahgunaan  jabatan atau  wewenang  dan  perbuatan  tercela lainnya,  serta  mengusulkan  penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela.
2. Melakukan  pengawasan  pelaksanaan  tugas satuan kerja baik rutin maupun pembangunan  dengan  menyusun  program kerja  pengawasan  tahunan  (PKPT)  Tahun 2014  untuk  melaksanakan  inspeksi  umum dan  inspeksi  pemantauan  terhadap  14 (empat  belas)  unit  kerja  Kejaksaan  se- Kalimantan Timur, serata melakukan pengamatan,  penelitian,  pengujian  dan penilaian  atas  surat-surat  dan  laporan  rutin maupun  insidentil  dari  Kejaksaan  se- Kalimantan Timur.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  tentang  disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  yang  dilakukan  oleh  bidang pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  pada  Tahun  2013  berdasarkan  hasil laporan  bulanan  bidang  pengawasan  dari  hasil wawancara dengan asisten bidang pengawasan yaitu dalam tabel 1 mengelompokan penjatuhan  hukuman  disiplin  sesuai  dengan pangkat dan golongan pegawai yang
melanggar disiplin antara lain dari Tata Usaha golongan  II  sebanyak  1  (satu)  orang  dan golongan  III  sebanyak  2  (dua)  orang, sedangkan  dari Jaksa  golongan  III  sebanyak  7 (tujuh)  orang  dan  golongan  IV  sebanyak  1 (satu)  orang.  Dalam  tabel  2  bisa  di  lihat  hasil pelaksanaan  penegakan  peraturan  disiplin berdasarkan  jenis  hukuman  yang  di  jatuhkan yaitu hukuman disiplin ringan terhadap 2 (dua) orang  Jaksa,  dan  jenis  hukuman  disiplin tingkat  sedang  dijatuhkan  kepada  1  (satu) orang  staf  Tata  Usaha  dan  3  (tiga)  orang  dari Jaksa, sedangkan untuk jenis hukuman tingkat berat di jatuhkan kepada 2 (dua) orang dari staf Tata  Usaha  dan  3  (tiga)  orang  dari  Jaksa. Dalam  tabel  3  bisa  kita  lihat  penjatuhan hukuman  disiplin  berdasarkan  jenis  perbuatan yaitu  penjatuhan  hukuman  disiplin  karena melakukan  perbuatan indisipliner (melanggar disiplin)  yang  dilakukan  oleh  staf  Tata  Usaha berjumlah  3  (tiga)  orang  dan  dari  Jaksa berjumlah 8 (delapan) orang.
Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  tentang  disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  yang  dilakukan  oleh  bidang pengawasan  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur  sudah  efektif  hal  tersebut  dapat  dilihat dari Tabel nomor 4 yang  menunjukkan bahwa setiap tahunnya sudah berkurang pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
Dalam  memahami  bentuk  disiplin  pada PNS,  sebagai  abdi  negara  dan  masyarakat Pegawai Negeri Sipil perlu  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku akan  hal  ini.  Dalam  hal  Disiplin  PNS,  kita mempunyai  Peraturan  Pemerintah  No.  30 Tahun  1980  tentang  Peraturan  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil.  Selama  ini  seluruh kewajiban  dan  larangan  bagi  PNS  mengacu pada koridor-koridor pada Peraturan Pemerintah  Nomor 30  Tahun  1980  tersebut. Dan  pada  tahun  2010,  peraturan  tentang Disiplin  PNS  disempurnakan  lagi  dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 ini diberlakukan mulai bulan Juni 2010, sehingga  segala  hal  yang  berhubungan dengan Disiplin PNS mengacu pada peraturan  pemerintah  ini.  Jadi,  bentuk disiplin bagi PNS adalah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah 53  Tahun 2010  yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan, sebagai
penyempurnaan  atas  26  kewajiban  dan  18 larangan  sebagaimana  kita  pahami  dulu dalam  peraturan  pemerintah  sebelumnya (Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010).
Pelaksanaan  penegakan  hukum  Setiap
Pegawai Negeri Sipil Harus bersedia melakukan  Kewajiban  dan  Larangan  Sesuai dengan  Peraturan Pemerintah 53  Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  pasal  3 (tiga) dan  4 (empat).  Pemberian  Sanksi  PNS  yang  tidak menaati  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3(tiga) dan/ atau  Pasal  4 (empat) dijatuhi  hukuman  disiplin.  Dengan  tidak mengesampingkan  ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan  pelangggaran  disiplin  dijatuhi hukuman disiplin.
Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam bagian kelima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  2010 Pemeriksaan,  Penjatuhan,  dan Penyampaian  Keputusan  Hukuman  Disiplin menjelaskan  tata  cara  pemanggilan  Pegawai Negeri Sipil yaitu:

## Pasal 23
1. PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2.  Pemanggilan  kepada  PNS  yang  diduga melakukan  pelanggaran  disiplin  dilakukan paling  lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan  diperiksa  tidak  hadir,  maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  tanggal seharusnya  yang  bersangkutan  diperiksa pada pemanggilan pertama.
4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  PNS yang  bersangkutan  tidak  hadir  juga  maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat  bukti  dan  keterangan  yang  ada  tanpa dilakukan pemeriksaan.
Pasal 24
1. Sebelum  PNS  dijatuhi  hukuman  disiplin setiap  atasan  langsung  wajib  memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  secara  tertutup  dan hasilnya  dituangkan  dalam  bentuk  berita acara pemeriksaan.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud  pada  ayat  (2)  untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
a. atasan  langsung  yang  bersangkutan maka  atasan  langsung  tersebut  wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
b. pejabat  yang  lebih  tinggi  maka  atasan langsung  tersebut  wajib  melaporkan secara  hierarki  disertai  berita  acara pemeriksaan.
Pasal 25
1. Khusus  untuk  pelanggaran  disiplin  yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (3)  dan  ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim  Pemeriksa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  terdiri  dari  atasan  langsung, unsur  pengawasan,  dan unsur  kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim  Pemeriksa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian  atau  pejabat  lain  yang ditunjuk.

## Pasal 26
Apabila  diperlukan,  atasan  langsung,  Tim Pemeriksa  atau  pejabat  yang  berwenang menghukum  dapat  meminta  keterangan  dari orang lain.
Pasal 27
1. Dalam  rangka  kelancaran  pemeriksaan, PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran disiplin  dan  kemungkinan  akan  dijatuhi hukuman  disiplin  tingkat  berat,  dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
2. Pembebasan sementara dari tugas
jabatannya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
3. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
4. Dalam  hal  atasan  langsung  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  ada,  maka pembebasan  sementara  dari  jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Pasal 28
1. Berita  acara  pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  harus
ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
2. Dalam  hal  PNS  yang  diperiksa  tidak bersedia  menandatangani  berita  acara pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  berita  acara  pemeriksaan  tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
3.  PNS  yang  diperiksa  berhak  mendapat  foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 29 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
2. Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
Pasal 30
1. PNS  yang  berdasarkan  hasil  pemeriksaan ternyata  melakukan  beberapa  pelanggaran disiplin,  terhadapnya  hanya  dapat  dijatuhi satu  jenis  hukuman  disiplin  yang  terberat setelah  mempertimbangkan  pelanggaran yang dilakukan.
2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian  melakukan  pelanggaran  disiplin yang  sifatnya  sama,  kepadanya  dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman  disiplin  terakhir  yang  pernah dijatuhkan.
3. PNS  tidak  dapat  dijatuhi hukuman  disiplin dua  kali  atau  lebih  untuk  satu  pelanggaran disiplin.
4. Dalam  hal  PNS  yang  dipekerjakan  atau diperbantukan  di  lingkungannya  akan dijatuhi  hukuman  disiplin  yang  bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau  Kepala  Perwakilan  mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat  pembina  kepegawaian  instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.
Pasal 31
1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan  dengan  keputusan  pejabat  yang berwenang menghukum.
2. Keputusan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  disampaikan  secara  tertutup  oleh pejabat  yang  berwenang  menghukum  atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  kepada  PNS
yang  bersangkutan  serta  tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
3. Penyampaian  keputusan  hukuman  disiplin sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2) dilakukan  paling  lambat  14  (empat  belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
4. Dalam  hal  PNS  yang  dijatuhi  hukuman disiplin  tidak  hadir  pada  saat  penyampaian keputusan  hukuman  disiplin,  keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
B. Hambatan-hambatan  yang  timbul dalam  meningkatkan  kedisiplinan  Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Penerapan  peraturan  disiplin  Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  di  lingkungan Kejaksaan Tinggi  Kalimantan  Timur  telah dilakukan  upaya  penegakan  disiplin.  Namun masih belum berjalan dengan maksimal karena masih  ada  pelaku  pelanggar  disiplin  yang mendapatkan  hukuman  yang  tidak  sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
Hambatan-hambatan yang  timbul  dalam meningkatkan  Kedisplinan  Pegawai  Negeri Sipil  pada  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan adalah  kurang  tegasnya  pimpinan  dalam memberikan  penjatuhan  hukuman  disiplin terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan kurangnya pehamanan Pegawai dalam memahami Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010 sehingga banyak pegawai melakukan pelanggaran  yang  sama  contohnya  tidak pernah mengikuti apel pagi dan apel sore, dan cukup  banyak  juga  pegawai  yang  tidak mengikuti  senam  pagi  yang  diadakan  pada halaman  kantor  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur,  tetapi  tidak  dilakukan  penjatuhan hukuman  disiplin  ataupun  teguran,  sehingga hal  ini  apabila  terus  dibiarkan  berlanjut  maka akan  memicu  penurunan  tingkat  kedisiplinan bahkan  cenderung  menular  kepada  pegawai yang  lain  yang  sebelumnya  rajin.  Hal  ini dikarenakan tidak adanya perbedaan perlakuan antara pegawai yang rajin dengan yang kurang rajin.  Kegiatan  apel  pagi  dan  senam  pagi merupakan upaya pembinaan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 016/A/J.A/07/2013  tentang  urusan  dalam dilingkungan  Kejaksaan  Republik  Indonesia
dalam  pasal  15 (lima  belas) yang  mengatur tentang kegiatan apel pagi hari Senin dan apel sore  pada  hari  Jum’at,  sedangkan  pasal  128 (seratus  dua  puluh  delapan) yang  mengatur tentang kegiatan senam pagi pada hari Jum’at. Penjatuhan  hukuman  disiplin  tingkat  ringan berupa  teguran  lisan  kepada  kedua  2  (dua) orang  pegawai  yang  tidak  menjalankan  surat perintah  tugas  tersebut  di  nilai  belum maksimal kerena belum bisa memberikan efek jera terhadap pelanggar dan pegawai yang lain, tentu saja hal ini akan menghambat pelaksanaan  dan  penerapan  peraturan  disiplin itu sendiri.
Dari  hasil  wawancara  dengan  KepalaSub. Bagian  Kepegawaian  Kurangnya  pegawai sebagai  perangkat  pelaksanaan  penegakan disiplin  yaitu  di  bidang  pengawasan  dan kurangnya  fasilitas  serta  sarana  dan  prasarana dalam  pelaksanaan  tugas,  serta  kurangnya sistem  pengawasan  dalam  bekerja  maka memungkinkan terjadinya pelanggaran disiplin. Dengan  memahami  arti  pentingnya kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam pembangunan,  terutama  pada  lingkungan Kejaksaan, kiranya menjadi kewajiban Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  melaksanakan kedisiplinan  yaitu  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  dengan  penuh  tanggung  jawab, dengan demikian kedisiplinan  Pegawai Negeri Sipil akan dapat tercapai.
Setiap Pimpinan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri
harusnya memberikan  sosialisasi  terhadap  masing- masing  pegawai  agar  masing-masing  pegawai mengetahui  kewajiban  dan  larangan  yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun  2010  serta  hukuman  disiplin  bagi masing-masing pegawai agar pegawai mengetahui  hukuman  disiplin  yang  diberikan kepada  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran disiplin. Sehingga setiap pegawai di Kejaksaan Tinggi  maupun  di  Kejaksaan Negeri  tidak melakukan Pelanggaran Disiplin. Setiap pimpinan  juga  harus  tegas  dalam  memberikan hukuman  disiplin  ditujukan  sebagi shock therapy terhadap  pegawai  yang  melakukan pelanggarandan sebagai pelajaran bagi pegawai  yang  lain  untuk  tidak  melakukan pelanggaran.
Contoh  pelanggaran  disiplin  berat  oleh oknum Jaksa atas nama Didik Wahyu Widodo, SH  selaku  Jaksa  Penuntut  umum  dalam
penanganan  perkara  tindak  pidana  umum  atas nama  Terdakwa  Rusmin  Als  Allo Bin  daeng Mapile  dan  kawan-kawan,  terlapor  tidak melaksanakan  tugas  dengan  baik  yaitu  pada saat  menerima  barang  bukti  berupa  1  (satu) bungkus  sabu-sabu  berat  sekitar  48,51  gram namun disisihkan sebanyak 0,5 gram/ 0,3 gram netto  serbuk  dari  penyidik  yang  tidak  disegel namun  terlapor  tidak  meminta  ahli  untuk dilakukan  penelitian  khusus  ,  selanjutnya terlapor meminjam/ mengambil barang bukti 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut dari petugas barang  bukti  dengan  alasan  untuk  siding padahal sebenarnya tidak sesuai dengan jadwal sidang  dan  terlapor  tidak  mengembalikan segera  setelah  keperluan  persidangan  selesai kepada petugas barang bukti namun menyimpannya  sendiri  sampai  lebih  dari  1 (satu)  bulan,  sehingga  menyebabkan  barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket sabu-sabu tersebut ketika diperlihatkan dalam pemeriksaan  di  persidangan,  dibantah  oleh saksi  Sugiyanto  Bin  Beta, Rahmad  Bin  Abdul Rasyid (saksi penangkap), karena diperkirakan berkurang  jumlahnya  dan  kemasan  plastiknya berbeda  dengan  saat  penangkapan  dan  setelah diuji ulang oleh balai POM samarinda ternyata tidak  mengandung  metamfetamina.  Yang bersangkutan telah melanggar pasal 10 angka 3 dan  angka  7  jo  pasal  7  ayat  (4)  huruf  c Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010 tentang  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  dengan dijatuhi hukuman tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan fungsional jaksa.
Berdasarkan hasil tes air seni (urine) yang dilakuakan  oleh  petugas  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  Kalimantan  Timur  terhadap oknum  Jaksa  Didik  Wahyu  Widodo,  SH didapatkan  hasil  bahwa  yang  bersangkutan positif menggunakan sabu-sabu (metamfetamina).  Seharusnya  Didik  Wahyu Widodo,  SH  dapat  dikatagorikan  sebagai pemakai dan melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35  tahun  2009 tentang  Narkotika,  tetapi  yang bersangkutan tidak  dilakukan  hukuman  apa-apa  selain pembebasan  dari  jabatan  fungsional  jaksa. Tentu  saja  hukuman  tersebut  tidak  membuat yang  bersangkutan  merasa  jera  ataupun berubah.
Hal  ini  bisa  dilihat  ketika  beberapa  bulan kemudian setelah penjatuhan hukuman disiplin tersebut,  tepatnya  pada  tanggal  15  September
2014  yang  bersangkutan  ditangkap  oleh anggota  Reserse  Narkoba  Polresta  Samarinda karena  yang  bersangkutan  diduga  keras melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  114  ayat  1  dan  pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  Sampai  sekarang  masih  dilakukan penahanan oleh pihak penyidik kepolisian. Hal ini tentu sangat mencoreng nama baik institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Tentu saja dalam kasus ini bidang  pengawasan  tidak  bisa  mengawasi Didik  Wahyu  Widodo,  SH  secara  optimal selama  24  jam  karena  terbatasnya  jumlah personel  pada  bidang  pengawasan,  tetapi apabila mengacu pada undang-undang
psikotropika  yang  menjelaskan  bahwa  apabila ada  seseorang  menggunakan  narkoba  yang mengakibatkan ketergantungan terhadap narkoba  itu  sendiri  maka  harus  dilakukan proses rehabilitasi untuk memulihkan fisik dan mentalnya sebagai pengguna narkoba.
Selain  hukuman  untuk  pembuat, pengedar dan  pengguna  Narkotika,  Pemerintah  juga membuat  batasan  tertentu  untuk  melakukan rehabilitasi  bagi  seseorang  yang  telah  menjadi pecandu. Beberapa ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan pemerintah Republik
Indonesia  Nomor  25  Tahun  2011,  tentang Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika.
Dalam  ayat  6 (enam) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengatakan Rehabilitasi  Medis  adalah  suatu  proses kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk membebaskan  pecandu  dari  ketergantungan Narkotika, dan dalam ayat 7 (tujuh) Rehabilitasi  Sosial  adalah  suatu  proses kegiatan  pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik, mental  maupun  sosial,  agar  mantan  Pecandu Narkotika  dapat  kembali  melaksanakan  fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Seandainya  pada  saat  penanganan  kasus pertama  dari  saudara  Didik  wahyu  Widodo, SH  yang  dijatuhkan  hukuman  tingkat  berat berupa  pencopotan  dari  jabatan  fungsional jaksa  yang  bersangkutan  di  masukan  ke  panti rehabilitasi  pengguna  narkoba  karena  yang bersangkutan  terbukti  positif  menggunakan narkoba  pada  saat  dilakukan  tes  urin.  Karena telah di nyatakan positif menggunakan narkoba maka  harusnya  patut  di  curigai  bahwa  yang bersangkutan  akan ketergantungan  terhadap narkoba,  maka  seharusnya  dapat  di  ambil
langkah  yang  tepat  untuk  memulihkan  fisik dan  mental  nya  agar  tidak  ketergantungan terhadap  narkoba.  Apalagi  setelah  kasus  yang di  alaminya  yang  mengakibatkan  pencopotan dari jabatan jaksa  terhadap  yang  bersangkutan tentu  saja  membuat  nya  frustasi  dan  bias  saja untuk  menenangkan  pikirannya  dia  akan menggunakan narkoba lagi. Harusnya pimpinan  dan  perangkat  pelaksana  penegakan disiplin  dalam  hal  ini  bidang  pengawasan harus melakukan pemantauan dan memberikan perhatian  khusus,  agar  setiap  perubahan tingkah laku nya bisa di ketahui sehingga bisa di ambil langkah yang tepat dalam penanganannya.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai “P elaksanaan  Disiplin  Pgawai  Negeri  Sipil Berdasarka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  pada Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan Timur ” maka dapat disimpulkan bahwa secara umum  pelaksanaan  kedisiplinan  Pegawai Negeri  Sipil  dilingkungan  Kejaksaan  Tinggi Kalimantan  Timur  sudah  dilakukan  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.  Namun  ada  beberapa  hambatan  dalam pelaksanaan  secara  teknis  dilapangan  yaitu pada  Kejaksaan  Tinggi  Kalimantan  Timur masih  kekurangan  personel,  sehingga  beban tugas  terlalu  banyak  sehingga  menimbulkan kejenuhan  pada  personel  tersebut,  hal  ini memungkinkan timbulnya suatu tindakan yang melanggar  disiplin  Pegawai  Negeri  sipil. Kurangnya pegawai sebagai perangkat pelaksana  penegakan  disiplin  yaitu  di  bidang pengawasan di Kejaksan Tinggi dan Kejaksaan Negeri  di  seluruh  wilayah  Kalimantan  Timur. Karena  kurangnya  fasilitas  serta sarana  dan prasarana  dalam  pelaksanaan  tugas,  serta kurangnya  sistem  pengawasan  dalam  bekerja maka  memungkinkan  terjadinya  pelanggaran disiplin.  Dengan  memahami  arti  pentingnya kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam pembangunan,  terutama  pada  lingkungan Kejaksaan, kiranya menjadi kewajiban Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  melaksanakan kedisiplinan  yaitu  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya  dengan  penuh  tanggung  jawab, dengan  demikian  kedisiplinan Pegawai  Negeri
Sipil  akan  dapat  tercapai.  Jika  penegakan peraturan disiplin  tidak  dijalankan  dengan baik,  maka  akan  menjadi  acuan  bagi  pegawai yang lain kedepannya dengan dalih membandingkan  pelanggaran  terdahulu  yang tidak  diberikan  hukuman  yang  sesuai  aturan, tentu  saja  hal  seperti  ini  akan  menghambat pelaksanaan penegakan disiplin pegawai negeri sipil.
Hambatan-hambatan  yang  timbul  dalam meningkatkan disiplin pegawai Kurang tegasnya  Sanksi  yang  diberikan  oleh  Pejabat yang  berwenang.  Pejabat  yang  berwenang harus memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil terbukti melakukan pelanggaran disiplin
dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi  agar  PNS  yang  lain  tidak  meniru
atau melakukannya.Ancaman
yang ditimbulkan  apabila  penerapan  sanksi  dalam pelanggaran  disiplin  PNS tidak  dijalankan dengan  baik  maka  akan  timbul  kecemburuan sosial  serta  akan  dijadikan  patokan  oleh pegawai  yang  melanggar  peraturan  disiplin berikutnya, dengan demikian penerapan sanksi yang tidak sesuai akan menimbulkan menurunnya  kepercayaan  pegawai  terhadap penerapan  peraturan  disiplin  itu  sendiri  serta memungkinkan  meningkatnya  pelanggaran terhadap  disiplin.  Untuk  itu  hendaknya  dalam penerapan  sanksi  harus  sesuai  dengan  tingkat pelanggaran  dan  bisa  memberikan  efek  jera terhadap pegawai yang melanggar.
Oleh  karenanya  penulis  memiliki  saran yaitu sebaiknya pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  hendaknya  dilaksanakan dengan  tegas  tanpa  ada  pengecualian,  agar peraturan itu sendiri bisa dilaksanakan dengan maksimal.  Untuk  mendapatkan  pencapaian hasil  kinerja  yang  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  maka  dibutuhkan  sumber  daya manusia  yang  berkompetensi  di  bidang  nya serta  jumlahnya  sesuai  dengan  beban  kerja yang  di  embannya,  jika  beban  kerja  melebihi kemampuan pegawai maka pekerjaan ada yang terbengkalai  serta  menimbulkan  kejenuhan terhadap pegawai sehingga memicu pelanggaran  terhadap  disiplin.  Pembangunan aparatur pemerintahan diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, bersih dan  berwibawa  serta  mampu  melaksanakan seluruh tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Hendaknya ada sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil agar  penegakan  disiplin  bisa  berjalan  dengan maksimal sehingga bisa menimbulkan rasa jera terhadap pegawai yang melanggar disiplin dan bisa  menjadi  pedoman  atau  gamabaran  bagi pegawai  lain  agar  tidak  melakukan  perbuatan yang melanggar disiplin.  Untuk melaksanakan peraturan  disiplin  sesuai  dengan  peraturan maka  sangat  dibutuhkan  perubahan  pola  pikir dari  masing-masing  individu  pegawai,  agar bisa  merubah  budaya  kerja  yang  negatif menjadi budaya kerja yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Basrief  Arief, Jaksa  Sahabat  Masyarakat Suatu Harapan, Gaung Persada Press,
Jakarta, 2013. Buchari Alma, Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2009.
Brantas, Dasar-Dasar  Manajemen, Alfabeta, Bandung, 2013.
Brisma  Renaldi, Pola  Pikir  Pegawai  Negeri Sipil, Modul Pendidikan Pelatihan pra
Jabatan Gol. II, LAN RI, Jakarta, 2009.
H.M.  Agus  Santoso, Hukum  Moral,  dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum,
Kencana  Prenada Media  Group, Jakarta, 2012.
Idup  Suhady, Kepemerintahan yang  Baik, Modul Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Gol. II, LAN RI, Jakarta, 2009.
Irham  Fahmi, Pelaku  Organisasi  Teori, Aplikasi, dan Kasus, Alfabeta, Bandung,
2013.
Juniarso  Ridwan,  dan  H.M  Achmad  Sodik Sudrajat, Hukum Administrai Negara dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik, Nuansa, Bandung, 2010.
Miftah  Thoha, Manajemen  Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta, 2010.
Muhammad  Djafar  Saidi, Hukum  Keuangan Negara, Jakarta, 2010.
Suratman,  Philip  Dillah, Metode  Penelitian Hukum, Alfa Beta, Bandung, 2013. Soeryono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 2010.
Wilson  Bangun, Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Erlangga, Jakarta, 2012. Wirawan, Evaluasi  Kinerja  Sumber Daya Manusia, teori, Aplikasi, dan Penelitian,
Salemba Empat, Jakarta, 2009. B. Daftar Perundang-Undangan
- Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 Amandemen.
- Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014,  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)
- Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004, tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun 2011, tentang Penilian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun 2010,  tentang  Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
- Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun 2010,  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. - Peraturan Presiden Republik Indonesia  No.  38  Tahun  2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor:
Per-016/A/JA/07/2013, Tentang urusan  dalam  Kejaksaan  Republik Indonesia.
- Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor:
PER/009/A/JA/01/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor  : KEPJA/A/JA/12/2000, tentang Ketentuan- Ketentuan Penyelenggaraan pengawasan  Kejaksaan  RI  JAksa Agung Republik Indonesia. - Surat Edaran Kepala Badan Administrasi  Kepegawaian  Nomor  : 23/SE/1980, Tentang Peraturan  Disiplin  Pegawai
Negeri Sipil.
C. Media Cetak
Kaltim Post. Samarinda Post. D. Media Internet. Wirasaputra23.blogspot.com/2013/07 www.kejaksaan.go.id.