## POLITISASI RELASI SUAMI-ISTRI: TELAAH KHI PERSPEKTIF GENDER

## Durotun Nafisah *)
*) Penulis adalah Sarjana Agama (S.Ag.), dosen tetap Jurusan Hukum Islam (Syari’ah) STAIN Purwokerto.
Abstract: As a positive law, KHI is a political product and full of state nuance. The initiation process through its justification all involved dominant state role. gender bias in KHI exist on Article 79 paragraph 1 about men-wife position, Article 80 paragraph 1- 3 about man’s obligatory, Article 83 paragraph 1 and 2 about wife’s obligatory, also Article 84 paragraph 1 and 2 about nusyuz. Gender inequalities furthermore cause gender injustice that consists of marginalization, stereotype, subordination, double burden, and violence. Gender bias in KHI caused by: first, social-cultural and educational background of every party involved at its formulation. They tend to very patriarchic and phalli-centric. Second, its formulation method only compiled  fikih books, appeal study to Middle East, and seminar, without ushul-fikih framework or non-Islamic studies approach. Keywords: men-wife relation, state, politic, gender injustice.

## A. PENDAHULUAN
Di dalam tata hukum di Indonesia, kedudukan dan peran suami-istri dalam keluarga diatur melalui hukum tertulisnya, yaitu Undang-Undang No  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden  RI  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (KHI).  Pola  relasi  suami-istri, baik di dalam UUP maupun KHI mengikuti pola yang hierarkis dan tidak setara. Suami adalah kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan semacamnya. Sementara  itu,  istri  adalah  ibu  rumah  tangga  dengan  kewajiban  menyelengarakan  dan  mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya. 1
Pembagian  peran  antara  suami-istri  tersebut  sesungguhnya  tidak  perlu  dipermasalahkan  apalagi digugat  sepanjang  tidak  menimbulkan  permasalahan.  Namun,  ditengarai  pembagian  peran,  hak,  dan kewajiban  suami-istri  secara  rigid  tersebut,  sarat  dengan  bias  gender  yang  menimbulkan  ketidakadilan gender sehingga perlu didiskusikan ulang. 2
Ironisnya, justru pembagian peran yang sangat bias gender itu dibakukan oleh pemerintah Indonesia melalui  hukum  tertulisnya,  yaitu  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UUP)  dan Instruksi  Presiden  RI  Tahun  1991  tenentang  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (KHI). 3 Dengan demikian,  negara  Indonesia  sebagai  institusi  yang  memiliki  daya  paksa  terhadap  rakyatnya  turun melakukan  ketidakadilan  gender.  Menurut  Mansour  Fakih,  sumber  ketidakadilan  gender  ada  tiga macam,  yaitu  culture  of  the  law,  kultur  masyarakat  dalam  mentaati  materi  hukum  dan  tafsiran  agama, serta struktur hukum. 4
Fokus telaah makalah ini adalah pola relasi suami-istri dalam KHI yang tercermin dalam kedudukan dan peran mereka dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KHI merupakan satu-satunya hukum Islam yang tertulis dan sudah dijustifikasikan oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  ada  dua  permasalahan  yang  dikaji.  Pertama, apa  saja manifestasi  ketidakadilan  gender  dalam  KHI  terkait  dengan  kedudukan  dan  peran  suami-istri  dalam keluarga? Kedua, mengapa KHI menformulasikan peraturan sangat bias gender? Untuk menganalisis bias
gender  dalam  KHI  digunakan  analisis  gender  yang  ditawarkan  oleh  Mansour  Fakih  dalam  bukunya Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial. 5 Untuk  menguak  jawaban  mengapa  KHI  menformulasikan peraturan yang sangat bias gender ini, digunakan pendekatan sosio-historis.

## B. GENDER

## 1. Pengertian Seks dan Gender
Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari dua segi, pertama dari segi seks dan yang kedua dari segi gender. Seks (jenis kelamin) adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan kodrat  Tuhan,  bersifat permanen  dan tidak  dapat dipertukarkan. 6 Jadi,  seks adalah perbedaan  biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang ada pada mereka sejak lahir.
Sementara  itu,  gender  menurut  Oakley,  orang  yang  pertama  kali  mengusung  konsep  ini,  adalah perbedaan  yang  bukan  biologis  dan  bukan  kodrat  Tuhan  atau  perbedaan  yang  bukan  ciptaan  Tuhan, melainkan  diciptakan  baik  oleh  laki-laki  maupun  perempuan  melalui  proses  budaya  dan  sosial  yang panjang.  Oleh  karena  itu,  gender  bisa  berubah  dari  waktu  ke  waktu  dan  dari  tempat  ke  tempat  lain, bahkan  dari  kelas  ke  kelas. 7 Penggunaan  gender  dalam  arti tersebut  menurut  Showalter  mulai  ramai dipergunakan  pada  tahun  1977  ketika  sekelompok  feminis  London  tidak  lagi  menggunakan  isu seksis/patriarkhi, tetapi menggantinya dengan gender. 8

## 2. Analisis Gender
Gender  sebagai  analisis  yang  biasanya  digunakan  oleh  penganut  aliran  ilmu  sosial  konflik  yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Demikian juga kebanyakan para feminis menggunakan analisis ini untuk membongkar ketidakadilan struktur atau sistem yang memosisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki yang disebabkan oleh ideologi gender. 9 Perbedaan  gender  (gender  difference)  yang  selanjutnya  melahirkan  peran  gender  (gender  role) sebenarnya tidak menjadi masalah sehingga tidak perlu dipersoalkan. Namun, yang harus direkonstruksi adalah  ketidakadilan  gender  yang  disebabkan  peran  gender.  Seorang  perempuan  dengan  alat reproduksinya bisa hamil, melahirkan, kemudian mempunyai peran gender seperti merawat, mengasuh, mendidik  anak,  serta  melaksanakan  pekerjaan  domistik.  Sementara  itu,  suami  sebagai  kepala  rumah tangga yang mempunyai peran gender mencari nafkah. Perbedaan peran tersebut sebenarnya tidak perlu diperdebatkan  sepanjang  tidak  merugikan  atau  menimbulkan  ketidakadilan  mereka,  tetapi  pemaksaan menjalankan suatu peran dan implikasinya yang merugikan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan itulah yang menjadi problem sosial kemanusiaan sehingga niscaya untuk direkonstruksi.
Untuk  melihat  ketidakadilan  gender  dari  manapun  sumbernya,  baik  culture  of  the  law,  kultur masyarakat dalam menaati materi  hukum dan tafsiran  agama, maupun  struktur  hukum, digunakanlah analisa  gender  sebagai  pisau  bedahnya.  Dengan  menggunakan  analisis  gender,  maka  ditemukan  lima manifestasi  ketidakadilan  gender,  yaitu  marjinalisasi  (peminggiran  ekonomi/  pemiskinan),  subordinasi (penomorduaan),  stereotipe  (citra  baku  individu  yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  empiris),  violence (kekerasan) dan double burden (beban kerja yang lama dan berlebih). 10

## C. MANIFESTASI KETIDAKADILAN GENDER DALAM KHI
KHI mengatur kedudukan suami-istri dalam buku I bab XII pasal 79 ayat 1-3. Selengkapnya sebagai berikut; Ayat 1, “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”; Ayat 2, “Hak dan
kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan  hidup  bersama  dalam  masyarakat”;  dan  Ayat  3,  “Masing-masing  pihak  berhak  untuk melakukan perbuatan hukum”. 11
Dari ketiga ayat di atas, ayat yang ke tigalah yang sarat bias gender. Walaupun dua ayat yang lain memuat pasan equalitas dan egaliter, tetapi pesan itu ambivalen dan sulit terlaksana. Peyebabnya adalah kedudukan  suami-istri  yang  tidak  setara  sebagaimana  dalam  ayat  yang  ke  tiga  di  atas,  dengan  segala konsekuensinya, yang justru menjadikan perempuan mengalami ketidakadilan gender.
Hal ini setidaknya dapat terbaca dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Dalam  pasal  80  ayat  1-4  disebutkan  bahwa  kewajiban  suami  adalah  membimbing,  melindungi, mendidik,  dan  menanggung  nafkah  istrinya.  Sementara  itu,  kewajiban  istri  yang  utama  sebagaimana diatur  dalam  pasal  83  ayat  1  adalah  berbakti  lahir  dan  batin  kepada  suaminya  dalam  batas  yang diperkenankan oleh hukum Islam. Jika tidak melaksanakan kewajiban yang satu ini, maka istri dianggap nusyuz (pasal 84 ayat satu). Kewajiban istri yang lain disebutkan dalam ayat 2 adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. 12
Kedudukan suami-istri dan peran mereka sebagaimana yang diatur dalam KHI banyak merugikan perempuan.  Suami  sebagai  kepala  keluarga  sehingga  berkewajiban;  (1)  memberi  nafkah,  pakaian,  dan rumah;  (2)  melindungi  istri  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga  sebaik-baiknya.  Formulasi  hukum  di  atas  sangat  jelas  mengindikasikan  adanya  pengukuhan pembagian dan pembakuan peran berdasarkan gender serta mengukuhkan domestikasi perempuan. Hal ini berimplikasi pada upaya penjinakan, segregasi ruang, dan depolitisasi perempuan.
Pasal  79  ayat  1,  pasal  80  ayat  1-3,  dan  pasal  83  ayat  1  dan  2  sangat  bias  gender.  Untuk  melihat ketidakadilan gender dalam pasal-pasal tersebut digunakan analisis gender yang diajukan Fakih. Dengan menggunakan  analisis  suami  dalam  gender,  maka  ditemukan  lima  manifestasi  ketidakadilan  gender, yaitu marjinalisasi, subordinasi, stereotype, violence, dan double burden 13 oleh suaminya karena;
1. Marjinalisasi (peminggiran ekonomi / pemiskinan): kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga dengan sederet  kewajibannya  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  domistifikasi  perempuan.  Domistifikasi perempuan  pada  gilirannya  menyebabkan  lemahnya  peluang  perempuan  untuk  mengakses  sumber- sumber  ekonomi.  Selain  itu,  juga  bisa  mengakibatkan  ketergantungan  secara  ekonomi  istri  kepada suaminya.  Apapun  aktivitas  istri  tidak  terkecuali  yang  terkait  dengan  ekonomi  harus  dinomorduakan karena kewajiban utamanya adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Jika ia sampai tidak mau melaksanakan kewajiban yang satu ini, maka ia dianggap nusyuz dan gugurlah kewajiban nafkah suami kepadanya.  Kewajiban  istri  yang  lain  adalah  menyelenggarakan  dan  mengatur  urusan  rumah  tangga. Bagi  istri  yang  berperan  produksi,  maka  ia  menjadi  berperan  ganda,  satu  sisi  harus  menyelesaikan pekerjaan domestiknya yang merupakan prioritas utama dan sisi lain harus bekerja di sektor publik. Oleh sebab itu, banyak para istri yang tidak mau bekerja di sektor publik atau tidak memanfaatkan peluang bekerja tersebut secara optimal karena alasan bekerjaan domistiknya.
2. Subordinasi; yakni  perempuan  sering dianggap  sebagai  yang  tidak penting sehingga baik  dalam rumah  tangga,  masyarakat,  maupun  negara  banyak kebijakan  yang  dibuat  tanpa  menganggap  penting kaum  perempuan.  Salah  satu  contohnya  adalah  karena  perempuan  nantinya  akan  ke  dapur  mengapa harus  disekolahkan  tinggi-tinggi.  Persepsi  bahwa  suami  harus  menjadi  kepala  keluarga  sesungguhnya tidaklah  menjadi  masalah  sepanjang  kepemimpinanya  bersifat  adil  dan  tidak  menindas.  Namun, persoalan yang timbul justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum perempuan
adalah subordinasi dari laki-laki. Meskipun secara objektif, misalnya ia lebih mampu, lebih pandai, dan lebih layak daripada laki-laki, ia tetap harus dipimpin. 14
3. Stereotype  atau  pelabelan  negatif. Dalam  masyarakat,  sering  dijumpai pelabelan yang  berakibat pada  membatasi,  menyulitkan,  memiskinkan,  dan  merugikan  perempuan,  salah  satunya  adalah anggapan bahwa jika perempuan menjadi kepala rumah tangga pasti keluarga akan berantakan. Menurut Nur Syahbani, asumsi seperti itu merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. 15 Stereo- tipe lainnya yang juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah, misalnya jika terjadi  disharmoni  rumah  tangga,  perceraian  atau  kenakalan  anak,  istrilah  orang  pertama  yang dikambing hitamkan. Label negatif yang belum tentu benar pun dituduhkan kepadanya, tidak melayani suami  dengan  baik,  tidak  becus mengurus  dan  mendidik  anak,  tidak  mengalah  dengan  suami  dalam pekerjaan atau karier, dan lain sebagainya.
Penegasan  akan  kewajiban  istri  mengatur  urusan  rumah  tangga  justru  membenarkan  anggapan setereotipe  masyarakat  bahwa  tempat  yang  paling  layak  bagi  perempuan  adalah  di  rumah  (domestik). Hanya istrilah yang harus menyelesaikan semua tugas rumah sehingga kalau istri keluar rumah, maka akan dipandang tidak terhormat karena telah melalaikan kewajibannya.
Hal  ini  ternyata  berimplikasi  pada  undang-undang  ketenagakerjaan,  di  mana  istri  bekerja  di  luar rumah selalu dinilainya hanya sebagai kerja tambahan dan karenanya ia dibayar sebagai pencari nafkah tambahan bukan pencari nafkah utama sehingga upahnya lebih rendah dari laki-laki.
4. Double  Burde  (beban  ganda/beban  kerja  berlebih),  terutama bagi  istri  yang  memiliki  tiga  peran (triple role), yakni produksi, reproduksi, dan sosial. Triple role pada umumnya dimiliki oleh istri sehingga mereka harus go public, baik untuk aktualisasi diri, membantu mencukupi ekonomi keluarga, dan sebagai pencari  nafkah  utama.  Selain  harus  mengerjakan  pekerjaannya  itu,  sebagai  ibu  rumah  tangga  mereka juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan, dan mengatur keperluan rumah, serta melayani suami. Hal  yang  demikian  tidak  berlaku  bagi  suami  sebagai  kepala  rumah  tangga,  bahkan  jika  suami  tidak mempunyai pekerjaan pun istri tetap harus melayaninya, bukan sebaliknya. 16
5. Violence (kekeraan); gender related violence disebabkan empat faktor, yaitu fakta relasi yang tidak setara, kebudayaan, ketidakpedulian masyarakat, dan pemahaman agama yang keliru. 17 Pertama, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara sebagaimana dalam KHI. Kedua, kebudayaan mendorong laki- laki  berkuasa  dan  perempuan  tergantung.  Dalam  KHI,  suami  diberi  kekuasaan  untuk  menjadi  kepala rumah  tangga  dan  istri  dikondisikan  untuk  selalu  tergantung  kepada  suaminya.  Dalam  beberapa  hal kewajiban suami menafkahi istri yang sebenarnya adalah untuk mendukung  proses regenerasi berubah fungsi menjadi penegasan superioritas suami. Akibatnya, istri tergantung secara ekonomi, kewajibannya melindungi dan mendidik istri menyebabkan dia tidak mandiri dan dikonotasikan sebagai mahluk yang lemah secara fisik, psikologis, dan pengetahuan. Kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami semakin membuka lebar pintu kekerasan karena jika melalaikan kewajibannya itu istri dianggap nusyuz. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. 18 Dalam  konteks  KHI,  pemukulan  karena  istri  dianggap  nusyuz termasuk  kekerasan  fisik, memanfaatkan  ketergantungan  istri  secara  ekonomi,  dan  gugurnya  nafkah  istri  karena  melalaikan kewajiban termasuk kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual terjadi jika suami memaksa istri untuk mela- kukannya, pemaksaan ini sangat mudah dilakukan suami karena dalih agama atau jika istri tidak mau dicap sebagai tidak berbakti dan durhaka kepada suaminya. Kekerasan psikologis, misalnya istri dianiaya secara  emosional,  direndahkan,  dipaksa,  dibatasi  hak-haknya  dan  semacamnya.  Ketiga, masyarakat termasuk para  pihak  yang terlibat  dalam penyusunan  KHI tidak  menganggap KDRT sebagai  masalah
karena mereka belum sensitif gender. Keempat, pemahaman keagamaan yang tidak tepat juga terjadi pada penyusunan KHI. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari metode penyusunanya yang sangat konvensional sehingga melahirkan produk hukum yang sangat bias gender.

## D. SEKILAS TENTANG KHI
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  adalah  suatu  rumusan  hukum  Islam  (fikih)  yang  ditulis  dalam bahasa undang-undang dan telah memperoleh justifikasi negara menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Penyusunan KHI yang berlangsung mulai tahun 1985 sampai tahun 1991 didasarkan pada keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985, dan selanjutnya menjadi proyek pengembangan hukum Islam (proyek KHI).
Sebagai hukum positif, KHI merupakan produk politik sehingga hanya mengadopsi nilai yang hidup dalam  masyarakat  agar  dapat  berfungsi  sebagai  kontrol  sosial. 19 Keluarga  yang  dibangun  oleh masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  bahkan  di  dunia  adalah  bercorak  patriarkhis,  hirarkhis,  dan menempatkan perempuan sebagai objek yang tentu saja inferior terhadap laki-laki. 20 KHI (paling tidak pasal-pasal yang dijadikan  objek  kajian) disusun berdasarkan asumsi tersebut. Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor sebagai berikut.

## 1. Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan KHI
Proyek  KHI  dalam  pelaksanaannya  telah  melibatkan  382  orang. 21 Mayoritas  dari  mereka  adalah laki-laki  (366  orang)  dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  perempuan  (16  orang).  Perinciannya  adalah sebagai  berikut:  dari  16  orang  pelaksana proyek  hanya  ada  seorang  perempuan;  6  orang  tim  perumus komisi A tentang hukum perkawinan semuanya laki-laki; sedangkan personalia di komisi A sejumlah 45 orang yang perempuan hanya dua orang. Sementara itu, ulama yang diwawancarai sejumlah 181 orang hanya 6 orang ulama perempuan; 27 pelaksana wawancara seluruhnya laki-laki. Peserta lokakarya yang terdiri dari 123 orang hanya 7 yang perempuan. 22
Latar  belakang  pendidikan  personalia  yang  terlibat  dalam  penyusunan  KHI  hampir  seluruhnya adalah pesantren dan perguruan tinggi Islam Indonesia dan Timur Tengah, sebagian kecil dari mereka adalah alumni fakultas hukum perguruan tinggi umum. 23 Berdasarkan latar belakang sosiokultural dan pendidikan  maupun  jenis  kelamin  seperti  yang  tergambar  di  atas,  KHI  tidak  merepresentasikan pengalaman, pengetahuan, dan kepentingan perempuan. Hal ini setidaknya disebabkan oleh empat hal; pertama, isu gender belum terdengar di Indonesia sehingga pihak yang terlibat dalam penyusunan KHI belum  mempunyai  sensitivitas  gender.  Jika  ada  sebagian  kecil  dari  mereka  ada  yang  sudah  memiliki wawasan gender sangat mungkin suara mereka tidak direspon bahkan ditentang oleh mayoritas. Kedua, minim  dan  tidak  proporsionalnya  jumlah  perempuan  yang  dilibatkan  (oleh  pihak  yang  berkompeten, yang  mayoritas  laki-laki  dan  hidup  dalam  hegemoni  budaya  patriarkhi)  dalam  penyusunan  KHI menyebabkan  perumusannya  cenderung  berperspektif  laki-laki  dan  mereduksi  perspektif  perempuan. Ketiga, para  pihak  yang  terlibat  dalam  penyusunan  KHI  menganut  dan  membenarkan  pola  hubungan dan pembagian peran suami-istri yang rigid seperti yang tercantum dalam KHI. Hal ini merupakan akibat logis dari akumulasi antara latar belakang sosial budaya (patrialkhi) dan pendidikan mereka. Keempat, para pihak yang  terlibat  dalam  penyusunan  KHI  tidak  melakukan  penelitian  lapangan  atau  sekadar  mencari data tentang variasi pola relasi suami-istri berdasarkan pilihan atau kebutuhan mereka. Hal ini dikarenakan penyusunan KHI tidak melibatkan pakar di luar disiplin Islamic studies dan hukum seperti pakar sosiologi, antropologi, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.
Berdasarkan  survai komnas  perempuan  di  Jabotabek  pada  tahun  2002,  terungkap  bahwa ternyata satu dari sembilan kepala keluarga adalah perempuan. 24 Hasil penelitian ini sangat mungkin juga berlaku di daerah lainnya di Indonesia, mengingat peningkatan peran perempuan di segala sektor kehidupan dan situasi kondisi yang mungkin menghendaki demikian. Scanzoni dan Scanoni menemukan empat macam variasi  relasi  suami-istri;  pertama, owner  property,  yaitu  menempatkan  suami  sebagai  bos  yang menguasai dan memiliki secara penuh terhadap istrinya. Tugas utama istri adalah mengabdi dan tunduk kepada  suami  serta  mengurus  keluarga.  Sementara  itu,  suami  adalah  satu-satunya  pencari nafkah,  dia lebih  mempunyai  kuasa,  istri  harus  tunduk  dan  tergantung  secara  ekonomi  kepada  suaminya.  Kedua, head complement, yaitu istri sebagai pelengkap suami, meskipun tugas suami istri masih sama seperti pada pola owner property, namun suami sudah menghargai dan membantu pekerjaan istri. Ketiga, senior-junior, yaitu posisi istri meningkat, dia mempunyai penghasilan sendiri sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada  suami.  Walaupun  demikian,  pencari  nafkah  utama  tetap  suami  sehingga  dia  mempunyai kekuasaan  lebih  dibanding  istri.  Keempat, equal  partner, yaitu  posisi  dan  peluang  suami-istri  sama walaupun tugas yang yang dipilihnya berbeda. Meskipun istri lebih bebas memilih dan mandiri, tetapi aktivitas mereka tidak boleh mengganggu tercapainya keluarga yang ideal. 25 Dari empat varian keluarga di  atas,  tampaknya  yang  dua  bentuk  keluarga  yang  pertamalah  yang  mendasari  dan  dijadikan asumsi dalam penyusunan KHI.

## 2. Tahapan-tahapan Penyusunan KHI
KHI disusun melalui empat tahap sebagai berikut.

## a. Pengkajian Kitab-kitab Fikih Klasik Terutama dari Mazhab Syafi’i
Kitab-kitab  tersebut  menjadi  pedoman  wajib  para  hakim  agama dalam  mengadili  perkara.  Kitab- kitab  itu  antara  lain  Bajuri,  Fath  al-Mui’n,  Fath  al- Wahab,  Tuhfah  al-Mukhtaj,  al-Mahalli, dan  lain-lain. Telaah sumber kitab-kitab (sejumlah 38 kitab Fiqh) ini dilakukan oleh para pakar di tujuh IAIN.
Dengan mengkompilir kitab-kitab fikih, KHI hanya mendaurulang pendapat para ulama yang ada dalam  kitab  yang  kebanyakan  ditulis  pada  abad  pertengahan  itu.  Abad  pertengahan  adalah  abad kegelapan  bagi  perempuan.  Ketika  adat  Timur  Tengah  menguat  kembali  dengan  tumbuhnya  sistem harem  (pemingitan)  dan  purdah,  kehidupan  perempuan  hanya  dibatasi  oleh  tembok  rumahnya  saja, sedangkan  dunia  publik  menjadi  otoritas  laki-laki  belaka. 26 Perempuan  dalam  negara  dan  budaya manapun memang memiliki nasib yang hampir sama, mereka berkedudukan lebih rendah daripada laki- laki,  baik  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat  atau  keluarga.  Hal  ini  dapat  terbaca  dari  literatur- literatur sejarah tasawuf, tafsir, syarh hadis, dan fiqh yang secara keseluruhan ditulis oleh laki-laki dalam suasana masyarakat patriarkhis. 27 Dari beberapa literatur Islam itu, fikihlah yang disinyalir paling banyak melakukan bias gender dalam rumusannya.
Dengan hanya  mengadopsi kitab-kitab fikih,  KHI juga telah  menafikan  perubahan  dan perbedaan sosiologis  serta  dinamisasi  peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  kehidupan.  Faktor  ini  juga  menjadi sebab  lain  bias  gender  di  dalam  KHI.  Hal  ini  diperparah  dengan  tidak  adanya  kerangka  metodologis (ushul  fikih)  dan  pendekatan  non-Islamic  Studies yang  mutlak  diperlukan  dalam  kajian  hukum  Islam, apalagi hukum Islam yang telah dijustifikasikan oleh pemerintah seperti KHI.

## b. Mewawancarai 181 Ulama Terkemuka di 10 Kota Besar di Indonesia
27  pewawancara  adalah  laki-laki,  dan  181  ulama  yang  diwawancarai,  hanya  terdapat  6  ulama perempuan.  Komposisi seperti ini menegasikan pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan perempuan,
apalagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  wawancara  telah  menganut  ideologi  gender  yang  seksis  akibat dari latar belakang sosial dan pendidikan mereka. Faktor ini juga mengakibatkan rumusan KHI menjadi bias gender.

## c. Studi Banding ke Negara-negara Islam; Maroko, Turki, dan Mesir
Sistem sosial budaya Timur Tengah tidak berbeda dengan Indonesia, bahkan negara-negara di dunia pada umumnya, yakni menganut sistem patriarkhi yang dituduh sebagai salah satu penyebab asal-usul bias gender. Budaya patriarkhi ini memberi corak dalam setiap keputusan hukum pada setiap negara di dunia. Dengan demikian, studi banding ke negara Timur Tengah semakin menguatkan bias gender pada KHI.

## d. Seminar Materi Hukum untuk Pengadilan Agama
Yakni  menelaah produk pengadilan dalam lingkungan  Pengadilan Agama yang terhimpun  dalam 16  buku yang terdiri dari 4  jenis,  yaitu Himpunan  Putusan PTA, Himpunan  Fatwa Pengadilan, Himpunan Yurisprodensi Pengadilan Agama, dan Law Report tahun 1977 sampai 1984. 28
Produk hukum di lingkungan pengadilan agama sesungguhnya merujuk pada kitab fikih standar di pengadilan  itu.  Sangat  jarang  untuk  tidak  mengatakan  tidak  ada  para  hakim  yang  melakukan  ijtihad dengan metodologi ushul fikih dalam memutuskan perkara. Dengan kenyataan ini, maka seminar materi hukum  adalah  setali tiga uang dengan  pengkompiliran  kitab  fikih,  saling  melengkapi  dan  menguatkan dalam membentuk bias gender dalam KHI.

## E. KESIMPULAN
1. Sebagai hukum positif, KHI merupakan produk politik dan sangat bernuansa negara. Inisiasi dari proses  sampai  justifikasi  seluruhnya  melibatkan  peran  negara  secara  dominan.  Oleh  karenanya,  KHI hanya mengadopsi nilai yang pada secara umum hidup dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai kontrol sosial.
2. Bias gender dalam KHI terdapat pada pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami-istri, pasal 80 ayat 1- 3 tentang kewajiban suami, pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban istri, serta pasal 84 ayat 1 dan 2 tentang nusyuz.  Pasal  79 ayat  1  mencerminkan ketidaksetaraan  kedudukan sebagai muara bias gender, sedangkan  pada  pasal-pasal  lainnya  sebagai  konsekuensi  ketidaksetaraan  kedudukan  tersebut  yang berimplikasi kepada pembakuan peran, hak, dan kewajiban berdasarkan gender.
3.  Ketidaksetaraan  gender  itu  selanjutnya  menyebabkan  ketidakadilan  gender  yang  terdiri  dari marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, double burden, dan violence.
4.  Bias  gender  dalam  KHI  disebabkan  oleh  dua  hal:  pertama, latar  belakang  sosiokultural  dan pendidikan para pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Mereka sangat patriarkhis dan phallo-centric. Kedua, metode penyusunannya hanya mengkompilasi kitab-kitab fikih, studi banding ke Timur Tengah, dan seminar, tanpa ada kerangka ushul fikih apalagi pendekatan non-Islamic studies.

## ENDNOTE
1 Pola  relasi  suami-istri  yang  tidak  setara  dan  pembagian  peran  gender  ini terjadi  hampir  di  seluruh  dunia  terutama  pada  negara-negara  yang  menganut budaya patriarkhi, seperti Jazirah  Arab dan  Timur  Tengah. Lihat  Halim Barakat, “The  Arab  Famili  and The  Challenge  of  Social  Transformation”  dalam  Elizabeth Warnock  Fernea, Women  And  The  Family  In  The  Middle  East (Austin:  University  of Texas  Press,  1995),  hal.  32;  Lihat  juga  Abdullahi  Ahmed  an-Naim  (Ed.) Islamic Family In A Changing World (London and New York: Zed Book Ltd., 2002), hal. 37. 2 Kedudukan suami istri dalam rumah tangga merupakan salah satu agenda yang diusulkan  untuk  direvisi  oleh  Pokja  pengarusutamaan  Gender  (PUG)  Depag  RI dalam Counter Legal Draft KHI.
3 UUP  (Surabaya:  Pustaka  Tinta  Mas,  1992),  hal  15-16  pasal  30-34,  KHI (Jakarta: Depag RI, 2000), hal 43, 44, dan 46 pasal 79 ayat 1, pasal 80 ayat 1-3, pasal 83 ayat 1dan 2.
4 Mansour, Analisis Gender (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 167.
5 Ibid. , hal. 13-16.
6 Ibid .
7 Oakley  dalam Sex,  Gender,  and  Society sebagaimana  dikutip  Mansour  Fakih Membioncang  Feminisme;  Diskursus  Gender  dalam  Perspektif  Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 46.
8 Elaine  Showalter  (Ed.), Speaking  of  Gender (New  York  &  London:  Routledge, 1989), hal. 5.
9 Nita F. Nadia, “Kekerasan Terhadap Perempuan dari Perspektif Gender”, dalam Nathalei  Kollman, Kekerasan  Terhadap  Perempuan (Jakarta:  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia, 1998), hal. 3.
10 Mansour Fakih , Analisis Gender, hal. 13-16.
11 KHI, hal. 43.
12 KHI, hal. 44-46.
13 Mansour Fakih , Analisis Gender , hal. 13-16.
14 KHI, hal. 114-120.
15 Nur Syahbani  Katjasungkana,  “Hukum  dan Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam  Eni  Maryani  (Ed.) Peta  Kekerasan  Pengalaman  Perempuan  Indonesia (Jakarta: Ameepro, 2002), hal. 200.
16 Eni Maryani (ed), Peta Kekerasan , hal. 94-98.
17 Farkha  Ciciek, Ikhtiar  dalam  Mengatasi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal. 45.
18 Ibid ., hal. 96; Lihat, juga CIDAW.
19 Depag  RI, KHI  di  Indonesia (Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 43-46.
20 Halim Barakat, “The Arab Famili And The Challenge of Social Transformation” dalam Elizabeth Warnock Fernea, Women, hal. 37.
21 Depag RI, KHI di Indonesia , hal. 2.
22 Ibid ., hal. 3.
23 Selain  biodata,  lihat  juga  gelar  kehormatan  dan  kesarjanaan  pihak  yang terlibat dalam penyusunan KHI. Ibid ., hal, 147-178.
24 Eni Maryani (Ed.), Peta Kekerasan , hal. 300
25 Dikutip oleh Evelyn Sulaeman “Hubungan-Hubungan Dalam Keluarga”dalam T.O.  Ihromi,Bunga  Rampai  Sosiologi  Keluarga  (Jakarta:  Yayasan  Obor  1999) hal.100-104
26 Durotun  Nafisah,  “Hak  dan  Kewajiban  Suami-Istri  dalam  Perspektif  Fiqh”, dalam Skripsi , Fakultas Syari’ah 1997, hal. 63.
27 Nurul  Agustina,  “Tradisionalitas  Islam  dan  Feminisme”,  dalam Ulumul Qur’an , No. 5 dan 6, Vol 1994, hal. 60.
28 H. Abdurrahman, Kompilasi  Humum Islam di Indonesia (Jakarta:  Akademika Pressindo, 1992), hal. 31-32.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, Nurul. 1994. “Tradisionalitas Islam dan Feminisme”, dalam Ulumul Qur’an , No. 5 dan 6, Vol. 1994.
An-Naim, Abdullahi Ahmed (Ed.). 2002. Islamic Family In A Changing World. London and New York: Zed Book Ltd.
Barakat, Halim. 1995. “The Arab Famili And The Challenge Of Social Transformation”, dalam Elizabeth Warnock Fernea, Women And The Family In The Middle East. Austin: University of Texas Press.
Ciciek,  Farkha.  1999. Ikhtiar  dalam  Mengatasi  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
H. Abdurrahman. 1992. Kompilasi Humum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. Katjasungkana, Nur Syahbani. 2002. “Hukum dan Kekerasan terhadap Perempuan”, dalam Eni Maryani (Ed.) Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia . Jakarta: Ameepro. KHI di Indonesia. 2000. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
Mansour Fakih, dkk. 1996. Membincang Feminisme: Diskursus Gender dalam Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nadia, Nita F. 1998. “Kekerasan terhadap Perempuan dari perspektif Gender”, dalam Nathalei Kollman, Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nafisah, Durotun. 1997. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fiqh”, dalam Skripsi . Fakultas Syari’ah.
Showalter , Elaine (Ed.). 1989. Speaking of Gender. New York & London: Roultedge. Sulaeman, Evelyn. 1999. “Hubungan-hubungan dalam Keluarga”, dalam T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor.
Vol.3 No. 2 Jul-Des 2008 pp.195-208