An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Volume 2, Nomor 1, (2022) pp. 61-70 pISSN 2798-0200 | eISSN 2777-0176 http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/article/view/15047 DOI: http://dx.doi.org/an-natiq.v2i1.15047

## TELAAH HUKUM TA’ADDUD JUMU’AH YANG DILAKUKAN OLEH PONDOK PESANTREN AL-ISLAM JORESAN MLARAK PONOROGO
Dini Arifah Nihayati
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo , Ponorogo, Indonesia e-mail: arifahdini366@gmail.com Info Artikel Abstract Diajukan: 12-29-2021 Diterima: 2-11-2022 Diterbitkan: 3-4-2022
Keywords: Law, Friday prayer,
Ta’addud jumu’ah
Kata kunci:
Hukum, Shalat Jum’at, Ta’addud jumu’ah The law of ta'addud jumuah becomes a question as the number of Muslims increases. Imam  Syafi'i  as  a  scholar  whose  fatwa  is  adopted  by  the  majority  of  Muslims  in Indonesia has stated that it is forbidden to do ta'adud jumu'ah. but in fact, the modern era  demands  ta'addud  jumu'ah. Previous  research  on  legal  issues  related  to  Friday prayers  is  still  focused  on  community  traditions  in  Friday  prayers,  services  to congregational Friday prayers, and has not touched the law of implementing ta'addud jumu'ah.  For  this  reason,  the  author  uses  a  masail  fiqhiyah  approach. Masail fiqhiyyah  is  the  study  of solving  new  problems  in  the  lives  of  Muslims  and  using the ijtihad method to solve them.. This study concludes that the ta'adud jumu'ah conducted by  the  Al-Islam  Islamic  Boarding  School  is  classified  as  permissible  where  the  Al- Islam Dormitory mosque is not too close to the Jami' mosque in Joresan village so that there is no possibility of disturbing each other and not damaging the harmony of the people.  Islam  in the  village  of  Joresan.  This  research  is  expected to provide answers regarding the law of ta'addud jumu'ah which will be very much needed in the midst of the growing number of Muslims.

## Abtrak
Hukum  ta’addud  jumuah  menjadi  pertanyaan  seiring  pertumbuhan  jumlah  umat muslim yang pesat. Pertanyaan tersebut muncul lantaran Imam Syafi’i sebagai ulama yang dianut mayoritas muslim di Indonesia pernah menyatakan keharaman melakukan ta’addud  jumu’ah.  Penelitian  terdahulu  mengenai  permasalahan  hukum  yang berkaitan dengan shalat jum’at masih terfokus pada tradisi masyarakat dalam shalat jum'at,  pelayanan  terhadap  jama'ah  shalat  jum'at,  dan  belum  menyentuh  hukum pelaksanaan  ta’addud  jumu’ah.  Untuk  menela’ah  hukum  ta’addud  jumu’ah  yang dilakukan  oleh  Pondok  Pesantren  Al-Islam  Joresan  Ponorogo  penulis  menggunakan pendekatan  masail  fiqhiyah.  Karena  masail  fiqhiyyah  merupakan  sebuah  keilmuan untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan baru dalam kehodupan umat Islam yang  lebih  banyak  menggunakan  metode  ijtihad  untuk  menggali  hukum  suatu permasalahan yang belum ditemukan hukumnya didalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ta’addud jumu’ah yang dilakukan oleh Pondok  Pesantren  Al-Islam  tergolong  diperbolehkan  dimana  jarak  masjid  ibadush sholihin di asrama Al-Islam yang tidak terlalu dekat dengan masjid Jami’ Ath-thayyib di  lingkungan  Pondok  Pesantren  Darul  Hikam  di  desa  Joresan  sehingga  tidak  ada kemungkinan  saling  mengganggu  dan  tidak  merusak  Kerukunan  umat  Islam  di  desa Joresan.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  jawaban  terkait  hukum  ta’addud jumu’ah  yang  akan  sangat  dibutuhkan  ditengah  pertumbuhan  jumlah  umat  muslim yang semakin banyak.

## Pendahuluan
Berdasarkan  pendapat  ulama  klasik,  shalat  Jum’at  hanya  diperbolehkan dilaksanakan  dalam  satu  tempat  di  satu  wilayah.  Sebagaimana  pendapat  imam  Syafi’i bahwa  tidak  diperbolehkan  mendirikan  sholat  jum’at  lebih  dari  satu  tempat  meski penduduk dan pegawainya banyak, dan masjidnya banyak dan semua masjid yang ada berukuran  besar,  kecuali  dalam  satu  masjid  yang  paling  besar  (masjid  jami’)  (Asy- Syafi’I,2008: 192 ).  Namun  perkembangan  jumlah  manusia  dan  pembangunan
insfratuktur  yang  cukup  pesat  memunculkan  masalah  baru  yaitu  ta’adud  al-jumu’ah (melaksanakan  shalat  jum’at  pada  dua  tempat  atau  lebih  di  satu  wilayah).  Salah  satu ta’addud  jumu’ah yang  pernah  penulis  ketahui  yaitu Ta’addud  jumu’ah yang  dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Ponorogo.
Embrio  Pondok  Pesantren  Al-Islam  mulai  terbentuk  sejak  2  Mei  1966.  Pondok Pesantren  Al-Islam  berlokasi  di  Desa  Joresan  Kecamatan  Mlarak  Kabupaten  Ponorogo Provinsi  Jawa  Timur  sekitar  15  Km  dari  Pusat  Kota  Ponorogo.  Pondok  Pesantren  Al- Islam  Joresan  Berdiri  atas  prakarsa  sejumlah  Kiai  dan  tokoh  di  Kecamatan  Mlarak. Namun seiring berjalannya waktu, para pendiri Pondok Pesantren Al-Islam mempunyai kesibukan  masing  masing  sehingga  para  ulama  yang  tergabung  dalam  Majelis  Wakil Cabang  nahdlatul  Ulama  (MWC-NU)  kecamatan  Mlarak  tergugah  untuk  ikut  menjaga kelangsungan Pondok Pesanten Al-Islam. Pondok Pesantren Al-Islam memiliki dua unit asrama,  yaitu  asrama  putra  dan  asrama  putri.  Dimana  asrama  putri  telah  lebih  dulu berdiri sebelum asrama putra. Asrama putra Pondok Pesantren Al-Islam berdiri sejak 25 Juli 2015. Dengan jumlah santri angkatan pertama sekitar 50 anak. Meski asrama putra Pondok  pesantren  Al-Islam  tergolong  baru,  namun  jumlah  santrinya  terus  bertambah hingga  saat  ini.  Untuk  tempat  melakukan  sholat  fardhu  dan  ibadah  sunnah,  di  dalam asrama  baik  putra  maupun  putri  masing-masing  terdapat  satu  buah  masjid.  Namun masjid tersebut tidak digunakan sebagai tempat shalat jum’at karena para santri  putra diarahkan untuk mengikuti salat jum’at di masjid jami’ Ath-Thayyib di Desa Joresan.
Semua  santri  putra  Pondok  Pesantren  Al-Islam  selalu  mengikuti  sholat  jum’at  di masjid Jami’ Ath-Thayyib.  Masjid Jami’ Ath-Thoyyib merupakan masjid yang berlokasi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak Ponorogo berjarak kurang lebih 400 M dari Masjid Ibadush Sholihin di dalam asrama putra Pondok Pesantren Al- Islam  Joresan.  Namun  pada  tahun  2020,  muncul  sebuah  gagasan  baru  dari  para masyayikh di  Pondok  Pesantren  Al-Islam  Joresan  untuk  melakukan ta’addud  jumu’ah berlokasi  di  masjid  Ibadush  Sholihin  di  Pondok  Pesantren  Al-Islam.  Usulan  tersebut muncul  karena  pertambahan  Jumlah  santri  Pondok  Pesantren  Al-Islam  yang  cukup banyak. Sehingga masjid Darul Hikam dan pelatarannya tidak bisa menampung seluruh jama’ah. Selain itu, ketika musim hujan jama’ah sholat jum’at  yang membludak hingga pelataran  tidak  bisa  terhindar  dari  guyuran  dan  cipratan  hujan.  Gagasan ta’addud jumu’ah tersebut pada ahirnya mulai dilaksanakan pada ahir tahun 2020. Ta’addud  jumu’ah yang  dilakukan  oleh  Pondok  Pesantren  Al-Islam  menunjukkan bahwa  jumlah  kelahiran  dalam  suatu  desa  atau  wilayah  tidak  selalu  menjadi  faktor membludaknya  jumlah  jama’ah  sholat  jum’at.  Membludaknya  jumlah  jama’ah  shalat jum’at  juga  bisa  saja  disebabkan  oleh  faktor  perpindahan  penduk  dan  berdirinya instansi seperti sekolah,  pondok pesantren dan perguruan tinggi yang tetap aktif pada hari jum’at. Oleh karena itu, terkadang dirasa tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat jum’at dengan jumlah jama’ah hingga ribuan dalam satu masjid saja, apalagi jika masjid tersebut berada di wilayah yang padat penduduk dan lahan terbatas.
Beberapa penelitian terdahulu terkait sholat jum’at diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Finsa  Adhi Pratama pada tahun 2020 yang berjudul Tinjauan ‘Urf Terhadap  Tradisi  membaca  Nasihat  Pasca  Sholat  Jum’at  (Studi  Kasus  pada  Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Desa Lambosa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe  Selatan) .  Penelitian  tersebut  mengkaji  mengenai  tradisi  pembacaan  nasihat dalam  setiap  selesai  sholat  jum’at  yang  dilakukan  oleh  Jama’ah  LDII  di  Desa  Lambosa Kecamatan  Konda  Kabipaten  Konawe  dalam  tinjauan  ‘urf.  Penelitian  tersebut  berhasil mencapai  kesimpulan  bahwa  pembacaan  nasihat  setelah  sholat  jum’at  sebagaimana yang  dilakukan  Jama’ah  LDII  Desa  Lambosa  dapat  dikategorikan  kedalam  ‘Urf  shohih
yang  memiliki  nilai  mashlahat  dan  tidak  menimbulkan  kerusakan  atau  madharat. Penelitian  tersebut  membahas  permasalahan  terkait  kebiasaan  masyarakat  Desa Lambosa  setiap  selesai  melakukan  sholat  jum’at  dan  belum  membahas  mengenai permasalahan  terkait  cara  pelaksanaan  dan  tempat  sholat  jum’at  apabila  jumlah jama’ahnya semakin banyak.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  A.  Faiz  Khudlari  Thoha,  Epik  Teyebu  dan  A. Khoirul Hakim pada tahun 2020 dengan judul Strategi Pelayanan pada Penyelenggaraan Shalat Jum’at di Masjid Al-Akbar Surabaya . Peneletian tersebut berisi tentang upaya yang dilakukan  oleh  Masjid  Al-Akbar  Surabaya  untuk  melayani  jumlah  Jama’ah  yang mencapai  ribuan  orang.  Penelitian  tersebut  mencapai  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan Sholat  Jum’at  di  Masjid  Al-Akbar  Surabaya  didukung  dengan  berbagai  fasilitas  dan pelayanan, yaitu: tempat parkir, penitipan sepatu dan sandal, kebersihan tempat wudlu, toilet  dan  kamar  mandi,  pelayanan  informasi,  dan  komunikasi  dengan  jama’ah  setelah sholat  jum’at,  pelayanan  imam,  muadzin  dan  khatib  dan  pelayanan  ikar  muallaf  (ikrar masuk  Islam).  Penelitian  tersebut  masih  berfokus  pada  upaya  menjamin  kenyamanan pelaksanaan  sholat  jum’at  di  masjid  Al-Akbar  Surabaya.  Sehingga  penelitian  tersebut belum  membahas  mengenai  kemungkinan ta’addud  jumu’ah apabila  jama’ah  sholat jum’at di masjid Al-Akbar Surabaya semakin bertambah.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hisyam Fathin dan Suyadi pada  tahun  2020  dengan  judul Pengaruh  Covid-19  dalam  Fikih  Ibadah  Perspektif Neurosains (Studi Kasus: Sholat Jum’at Shaf Berjarak 1 Meter Di Masjid Sunan Kalijaga) . Penelitian  tersebut  mengkaji  mengenai  pengaru  Covid  19  terhadap  tatacara pelaksanaan  sholat  Jum’at.  Penelitian  tersebut  berhasil  mencapai  kesimpulan  bahwa ketika  terjadi  wabah  Covid-19  masyarakat  diperbolehkan  melakukan  sholat  jum’at dengan menerapkan physical distancing (jaga jarak  1 meter) antar jama’ah  di wilayah yang  tingkat  penularan  covidnya  masih  sedikit.  Penelitian  tersebut  meneliti  tentang tatacara  pelaksanaan  sholat  jumat  terkait  jarak  antar  jamaah  saat  pandemic,  namun belum  membahas  mengenai  dampak  jum’atan  dengan  jarak  satu  meter  yang  mungkin akan membutuhkan tempat yang lebih luas atau kemungkinan ta’addud jumu’ah karena pandemic.
Dari  adaya  beberapapa  temuan  terdahulu  terkait  pelaksanaan  shalat  jum’at, penulis  ingin  menambah  penelitian  mengenai  permasalahan  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  sholat  jum’at  dengan  mengkaji  hukum Ta’addud  jumu’ah sebagai  sebuah bagian  dari  Masail  Fiqhiyyah  Al-Haditsah  (Persoalan  hukum  Islam  yang  baru)  dengan judul  “TELAAH  HUKUM  TA’ADUD  JUMUAH  YANG  DILAKUKAN  OLEH  PONDOK PESANTREN AL-ISLAM JORESAN MLARAK PONOROGO”.

## Metode
Penulis  melakukan  penelitian  lapangan.  Penulis  mendapatkan  data  melalui wawancara  terhadap  pengasuh  asarama  putra  Pondok  Pesantren  Al-Islam  Joresan Mlarak  Ponorogo.  Penelitian  ini  dimulai  pada  pertengahan  Awal  bulan  Januari  2022 hingga  awal  bulan  Februari  2022  atau  sekitar  satu  bulan.  Penulis  menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam. sedangkan untuk menganalisis masalah tersebut penulis menggunakan kaidah fikih sebagai pisau analisis. Kaidah fikih digunakan sebagai pisau analisis   karena sangat cocok digunakan dalam tathbiq al-ahkam yaitu penetapan hukum  atas  kasus-kasus  yang  muncul  dalam  bidang  kehidupan  manusia  serta memudahkan  hubungannya  dengan  materi-materi  fikih  lain  yang  tersebar  diberbagai kitab  fikih  dan  memudahkan  memberi  kepastian  hukum  (H.  A.  Dazuli,  2019:  4-5). Sehingga  sangat  sesuai  digunakan  sebagai  metode  kajian  terhadap  masalah ta’addud
jumu’ah yang  dilakukan  oleh  Pondok  Pesantren  Al-Islam.  Penulis  menganalisa  data dengan cara induktif. Penulis akan mendeskripsikan data kemudian melakukan sintesa menggunakan pendekatan masail fiqhiyyah kemudian membuat kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pensyariatan Shalat Jum’at
Shalat  jum’at  merupakan  ibadah  wajib  bagi  laki-laki.  Mengenai pensyariatannya  terdapat  dua  pendapat.  Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa pensyariatan  salat  jum’at  pertama  kali  adalah  ketika  nabi  tiba  di  Madinah.  Allah SWT memerintahkan shalat jum’at melalui firmannya:
َ ن ْ ي ِذ َّ لا ا َ ه ُّ ي َ ا ٰٓ ي ْم ُ ك ِل ذ ََۗ ع ْي َب ْ لا او ُر َ ذ َ و  ِ ه للّٰا  ِر ْ ك ِذ ٰ لٰ ِا ا ْو َع ْسا َ ف  ِة َع ُم ُجْلا ِم ْوَّي  ْن ِم  ِةو ٰ ل َّ صل ِل َي ِد ْوُن ا َذِا ا ْٰٓوُن َمٰا َ ن ْو ُم َ ل ْع َ ت  ْم ُ ت ْ ن ُ ك ْ ن ِا  ْم ُ ك َّ ل  ٌ ْْ ي َ خ
Artinya:  “ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  telah  diseur  untuk melaksanakan  shalat  jum’at,  maka  segeralah  kamu  mengingat  Allah  dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah: 9)
Sedangkan  pendapat  kedua  menyatakan  bahwa  pensyariatan  shalat  jum’at pertama kali bukan pada saat nabi tiba di Madinah. Melainkan nabi masih berada di  Makkah  namun  sebagian  sahabat  sudah  memulai  hijrah  ke  Madinah.  Dan sesampainya  dimadinah,  nabi  memerintahkan  kepad  apara  sahabat  untuk melakukan  shalat  jum’at.  Alasan  dari  pendapat  kedua  ini  adalah  keadaan  kota Makkah  saat  itu  belum  terhitung  sebagai  negara  Islam.  Dan  alasan  lain  yaitu jumlah  ummat  islam  yang  tersisa  di  Makkah  tidak  menggenapi  jumlah  40  orang. Sehingga kewajiban shalat jum’at di kota Makkah menjadi gugur (Sarwat, 2018: 9- 10).
Selain  di  dalam  Al-Qur’an.  Dasar  mengenai  kewajiban  Shalat  Jumat  juga disebutkan dalam Hadis Nabi SAW:
ص َبِي ٌّ صَو ْ صَر يٌََاَْجص مُع ِة ُ صَق ٌّ صما ِِج  و ع ل ى صِل َِّ صُسِلَمَُ بِي صُر ىع ٌ ِ صِلِّا صَر ي ع َة ْ صمبَي ى صممَْلٌَ ُ صَو ْ صمْ ْ  ةَُج صَو ْ
Artinya:  “ Shalat  Jum’at  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  Muslim,  kecuali budak, wanita, anak-anak dan orang sakit .” (HR. Abu Dawud)
Mengenai  tempat  pelaksanaan  shalat  jum’at,  terdapat  sebuah  penjelasan yang  dikutip  dari  buku Ar-Raudhah  Annadiyah bahwa  shalat  jum’at  itu  sah dilakukan baik di kota maupun di desa. Shalat Jum’at juga sah dilakukan di dalam masjid, di dalam bangunan, maupun di lapangan yang terdapat disekeliling masjid sebagaimana  juga  sah  dilakukan  di  tempat-tempat  lainnya.  Pendapat  tersebut didasarkan  pada  hadis  riwayat  Ibnu  Abu  Syaibah  dimana  menurut  Ahmad sanadnya baik. Selain itu,  dalam hadis yang diriwayatkan umar bahwa ia pernah melihat  penduduk  mesir  dan  wilayah-wilayah  sekitar  mata  air  yang  terletak diantara  Makkah  dan  Madinah  mengerjakan  shalat  di  tempat  mereka  masing- masing dan mereka tidak ditegurnya (Sayyid Sabiq, 2006: 464).
2. Hukum Mendirikan Lebih dari Satu Masjid dalam Satu Wilayah
Istilah  masjid  sudah  umum  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  menyebut tempat  yang  dibangun  disuatu  wilayah  sebagai  tempat  sholat  dan  kegiatan keagamaan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Menurut pendapat Sidi Gazalba, Kata masjid berasal dari bahasa Arab sajada , artinya sujud. Kemudian kata sajada yang  semula  pada  wazan fa’ala kemudian  dirubah  kedalam  wazan maf’ilun .
Sehingga  kata sajada yang  semula  kata  kerja  berubah  menjadi  kata  benda  yaitu: masjidun (tempat sujud) (Sidi Gazalba, 1998: 118). Penamaan masjid untuk tempat sholat  dikaitkan  dengan  praktek  sholat.  Dimana  praktek  sholat  menunjukkan gerakan sujud, yaitu menempelkan wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan juga  ujung  telapak  kaki  pada  lantai.  Demikianlah  pengertian  masjid  secara etimologi.  Sedangkan  pengertian  masjid  secara  terminology  yaitu  tempat  ibadah umat  Islam  berupa  bangunan  yang  diwakafkan  dan  memiliki  desain  bangunan khas ( Nandang dkk, 2017: 9 ).
Sejatinya masjid didirikan untuk memenuhi tiga fungsi, yaitu: pertama , fungsi teologis, kedua, fungsi peribadatan ( ubudiyah ), ketiga , fungsi etik, moral dan social, keempat , fungsi keilmuan dan kependidikan. Fungsi teologis sebuah masjid adalah sebagai  tempat  melakukan  perbuatan  yang  mengandung  ketaatan  kepada  Allah SWT.  Masjid  merupakan  tempat  yang  mulia  dan  akan  tetap  berada  dalam  posisi rasional  dan  humanis  bagi  umat  Islam  untuk  mengantarkan  mereka  pada ketauhidan. Sedangkan fungsi peribadatan masjid adalah kegunaan masjid sebagai tempat  membina  dan  membangun  ketaqwaan  ditengah  hiruk  pikuk  manusia dalam  urusan  duniawi  mereka.  Masjid  menjadi  tempat  menempatkan  dunia sebagai sarana pendukung aktifitas sehingga tercipta kesinambungan antara akal, materi  dan  jasmaniah  dengan  hati,  spiritual  dan  ruhaniyah.  Dengan  kata  lain masjid  menjadi  sarana  membangun  perilaku  sorang  muslim  agar  beribadah dengan hati, pikiran dan jasad sekaligus dengan harta bendanya.
Kemudian  fungsi  etik,  moral  dan  social  masjid  adalah  adanya  nilai  ahlak dimana setiap muslim harus menjaga diri dari menodai kesucian masjid. Menodai kesucian masjid tidak selalu berarti membuang kotoran atau sampah atau barang najis  di  dalam  masjid.  Namun  yang  dimaksud  menodai  masjid  disini  adalah melakukan  perbuatan  halal  namun  dilarang  dilakukan  dimasjid.  Perbutan  yang dimaksud  itu  diantaranya  adalah  melakukan  jual  beli  di  masjid  dan  melakukan hubungan  suami  isteri  di  masjid.  Sedangkan  fungsi  keilmuan  dan  Pendidikan masjid  merupakan  fungsi  masjid  sebagai  tempat  berbagi  pengetahuan  dan melakukan  aktivitas  edukatif  sebagaimana  yang  dilakukan  Rasulullah  SAW. Sehingga di masjid biasa kita temui mimbar yang digunakan untuk khutbah.  Kita juga  akan  mendengar  suara  adzan,  dzikir  serta  melihat  kegiatan  ibadah. Keberadaan  benda-benda  dan  kegiatan  edukatif  di  dalam  masjid  menunjukkan bahwa  masjid  mendidik  umat  Islam  untuk  melakukan  perdagangan  yang  tidak akan rugi, yaitu perdagangan untuk mencari karunia Allah SWT (Umar, 2019: 27- 31).
Melihat  fungsi  masjid  yang  banyak  dan  bernilai  positif,  sudah  barang  tentu membangun  masjid  merupakan  perbuatan  terpuji.  Bahkan  membangun  masjid merupakan  bagian  dari  keutamaan  beramal.  Keutamaan  membangun  masjid dijelaskan dalam sebuah hadis:
هة َّ ن َجلا  ي ه َف اًتْيَب  ُهَل  ُالله  ََنَب اً ريهب َ ك  ْو َ أ َ نا َ ك ا ً ري هغ َص ا ًد هج ْس َم  ه هلِل  ََنَب  ْن َم
Artinya:  “ Barangsiapa  membangun  masjid  karena  Allah,  kecil  atau  besar, maka Allah membangun baginya rumah di surga ”. (HR al-Tirmidzi).
Balasan  membangun  masjid  sangat  menggiurkan  bagi  orang-orang  yang senantiasa  berlomba-lomba  dalam  kebaikan.  Mukmin  yang  taat  akan  senantiasa menanamkan  keyakinan  dalam  hatinya  agar  tidak  takut  rugi  meskipun  harus membelanjakan  harta  dijalan  Allah  SWT.  Karena  pensyariatan  segala  amal  dan ibadah itu balasannya bersifat dunia dan ahirat serta mengandung nilai maslahat yang sangat besar bagi masyarakat dan agama (Musa, 2014: 76-77).
Oleh  karena  itu  betapa  banyak  umat  muslim  berbondong-bondong  saling membantu  membangun  masjid  baik  di  wilayah  yang  belum  pernah  didirikan masjid  ataupun  di  wilayah  yang  sudah  terdapat  masjid  didalamnya.  Hal  tersebut dilakukan  semata  mata  agar  memudahkan  umat  muslim  untuk  menemukan tempat ibadah yang mudah dijangkau atau bisa menampung jumlah jama’ah sholat yang semakin hari semakin bertambah. Meski pembangunan masjid mengandung sangat  banyak  sekali  nilai  postif,  namun  terkadang  penggunaan  masjid  sebagai tempat  sholat  dan  ibadah  masih  menyisakan  masalah.  Terutama  mengenai Masalah  penggunaan  masjid  sebagai  tempat  melaksanakan  sholat  jum’at. Permaslaahan  tersebut  dimotivasi  adanya  pembangunan  lebih  dari  satu  masjid dalam satu wilayah akibat ledakan penduduk. Mengingat sebelum adanya ledakan penduduk  seperti  saat  ini  masyarakat  terbiasa  melakukan  sholat  jum’at  di  satu masjid  yang  paling  besar  atau  disebut  masjid  jami’.  Dalam  keadaan  tersebut, hukum pembangunan lebih dari satu masjid juga turut dipertanyakan.
Pendirian lebih dari satu masjid dalam satu wilayah di dasarkan pada QS. At- Taubah: 107-108. Allah SWT berfirman:
َِ ْ يِن ِم ْ ؤ ُم ْ لا  َِ ْْ ي َ ب ا ً قي ِر ْ ف َ ت َ و ا ًر ْ ف ُ ك َ و ا ًرا َ ِِ ض ا ً د ِج ْس َم او ُ ذ َ خ َّ تا َ ني ِذ َّ لا َ و ُلْب َ ق ْ ن ِم ُ ه َ لو ُس َر َ و َ َّ للّٰا َ ب َرا َ ح ْ ن َم ِل ا ً دا َ ص ْرِإ َ و ( َ نو ُ ب ِذا َ ك َ ل  ْم ُ ه َّ ن ِإ ُ د َ ه ْ ش َ ي ُ َّ للّٰا َ و َِن ْس ُحْلا لا ِإ ا َ ن ْ د َر َ أ ْ ن ِإ َّ ن ُ ف ِل ْ حَي َ ل َ و 107 َ لَ َ ع  َس ِّس ُ أ ٌ د ِج ْس َم َ ل ا ً د َ ب َ أ  ِهي ِف ْم ُقَت  َلَ ) َ مو ُ ق َ ت ْ ن َ أ ُّ ق َ ح َ أ  ٍم ْوَي  ِل َّو َ أ ْ ن ِم ى َو ْقَّتلا ( َ ني ِر ِّ ه َّ ط ُم ْ لا  ُّب ِح ُ ي ُ َّ للّٰا َ و او ُر َّ ه َ ط َ ت َ ي ْ ن َ أ َ نوُّب ِح ُ ي  ٌلا َ جِر  ِهي ِف  ِهي ِف
108
Artinya: “Dan  (di  antara  orang-orang  munafik  itu)  ada  orang-orang  yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin) dan karena kekafiran(nya), dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta  menunggu  kedatangan  orang-orang  yang  telah  memerangi  Allah  dan  Rasul- Nya  sejak  dahulu.  Mereka  sesungguhnya  bersumpah,  "Kami  tidak  menghendaki selain kebaikan.” Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta  (dalam  sumpahnya).  Janganlah  kamu  salat  dalam  masjid  itu  selama- lamanya.  Sesungguhnya  masjid  yang  didirikan  atas  dasar  takwa  (Masjid  Quba), sejak  hari  pertama  adalah  lebih  patut  kamu  salat  di  dalamnya.  Di  dalamnya  ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih” (QS. At-Taubah: 107-108).
Namun  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hasil  penafsirannya.  Sebagian  ulama menyatakan  haram  mendirikan  lebih  dari  satu  masjid  dalam  satu  wilayah (Nasution,  2017:  30).  Pendapat  tersebut  semat-mata  disimpulkan  dari  terjemah QS. At-Taubah: 107-108.
Dan dalam pendapat sebagian ulama yang lain, tidak ada larangan membangun lebih dari satu masjid dalam satu wilayah selama berlandaskan ketakwaan kepada Allah  SWT.  Kedua  pendapat  tersebut  menggunakan  dasar  yang  sama  namun menggunakan  cara  penafsiran  yang  berbeda.  Sehingga  pendapat  yang  kedua memahami  bahwa  QS.  At-Taubah:  107  merupakan  larangan  mendirikan  masjid
apabila  tujuannya  untuk  memecah  belah  umat  Islam.  Sebab  dalam  asbabun- nuzulnya,  ayat  tersebut  turun  untuk  memperingatkan  Rasulullah  SAW  bahwa masjid  yang  dibangun  atas  perintah  seorang  pendeta  bernama  Ibn  Amr merupakan  masjid  yang  dibangun  untuk  wadah  perkumpulan  dan  konspirasi untuk melakukan kejahatan kepada umat muslim. Sehingga masjid tersebut tidak pantas  dipakai  sholat  dan  Allah  SWT  memerinahkan  untuk  menghancurkannya. Dan perlu dicermati bahwa ayat tersebut memang memiliki hubungan dengan ayat selanjutnya  yaitu  QS.  At-Taubah:  108  bahwa  masjid  yang  patut  untuk  digunakan sebagai  tempat  sholat  adalah  masjid  yang  dibangun  dengan  dasar  taqwa  seperti halnya masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dimana didalam masjid quba terdapat orang-orang yag ingin membersihkan diri. Sehingga keberadaan QS. At-Taubah:  107-108  bukan  menunjukkan  larangan  membangun  lebih  dari  satu masjid  dalam  satu  wilayah  sebagaimana  pendapat  yang  pertama  (NU  Online, 2022).
Penulis  sendiri  menangkap  bahwa  ulama  yang  melarang  membangun  lebih dari  satu  masjid  menggunakan  dasar  QS.  At-Taubah:  107-108  cenderung melakukan  penafsiran  tekstual  dengan  mengacu  pada  terjemah  ayat  tersebut tanpa  melihat  pada  asbabun  nuzul  dan  keterkaitan  ayat  sebagaimana  yang dilakukan  oleh  ulama  yang  memperbolehkan  membangun  lebih  dari  satu  masjid dalam satu  wilayah. Sehingga  keduanya menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dengan adanya dua model pemahaman terhadap QS. At-Taubah: 107-108 tersebut, penulis cenderung pada pendapat kedua yang memperbolehkan membangun lebih dari  satu  masjid  dalam  satu  wilayah  dengan  landasan  ketakwaan  kepada  Allah SWT.
Dengan demikian, tidak ada larangan membangun lebih dari satu masjid dalam satu  wilayah  meskipun  berdekatan.  Namun  yang  lebih  penting  untuk  senantiasa diingat  dan  dikembangkan  adalah  esensi  dari  masjid  itu  sendiri.  Jangan  sampai pembangunan  masjid  semakin  mark  namun  semangat  untuk  meramaikannya sebagai tempat sholat fardhu justru menurun.
3. Tathbiq Al-Ahkam (Pengalian Hukum) Masalah Ta’addud Jumu’ah Setelah  muncul  keberadaan  lebih  dari  satu  masjid  dalam  satu  wilayah, kemudian  muncul  sebuah  pertanyaan  mengenai  pelaksanaan  dua  sholat  jum’at dalam dua tempat di satu wilayah. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai ta’adud  jumuah.  Pendapat  tersebut  berisi  tentang  fatwa  yang  menyatakan kebolehan  atau  ketidak  bolehan  melakukan  taadud  jumuah  dan  juga  pendapat mengenai  syarat  serta  alasan  yang  apat  dibenarkan  untuk  dapat  melakukan ta’addud jumu’ah .
Pendapat para ulama tersebut dikutip dari beberapa kitab fikih. Salah satunya adalah  Imam  Syafi’i.  Beliau  memberikan  pendapatnya  mengenai  larangan melakukan ta’addud jumu’ah , yaitu:
وَل ََ وُجَمَعُُ فِي وِصَرِم وَإِن ََ وَظُمََ وَظُلُهَمَْ وَصُسَر ََ وُاُهِمهََ وُمُس ِعهَسَم ََ وِلِن فِي وِظَمَََ ِ. وَإِن ََ وَاََهَر وو وِظَمَََ ِ وَإِن ََ وَاََهَر وَظُلَْ وُس ِعهَسَم و ظهَمَِ وَظَْ وَجَمَعُُ هَلَُِي وِلِن وَفِي وِس ِِِ ََ. هَمُلَُُّْ ََ وُجَمَعُُ وِاَُِي وَل ََِْ وَسَدََ وِزِ ََ ِلِْ وَفِلَي وَِْدُمُعَِْ وَإهَر ََ وِاََُهََ وَإَْ ِ ََُسَُِدُُ َِصَلُم هَدََ َصَْ
Artinya: “ Tidak boleh shalat jum’at lebih dari satu tempat baik di desa atau di kota  meskipun  penduduk  dan  pegawai  desa  atau  kota  itu  banyak,  dan  masjid- masjinya  berukuran  besar,  kecuali  dalam  satu  masjid  yang  paling  besar  (masjid jami’).  Dan  jikalau  mereka  memiliki  beberapa  masjid  yang  besar,  maka  didalam masjid-masjid tersebut tidak diperbolehkan mendirikan shalat jum’at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat jum’at maka sholat jum’at yang lebih dulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah  yang  sah.  Kalau  ada  masjid  yang  didalamnya  didirikan  salat  jum’at  juga setelah  itu,  maka  tidak  dianggap  shalat  Jumat.  Dan  mereka  wajib  mengerjakan shalat dzuhur 4 rakaat.” (Asy-Syafi’I, 2008: 192)
Menurut madzhab syafi’i, shalat jum’at dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat,  yaitu: pertama ,  dua  rakaat  dan  khutbahnya  masih  dalam  waktu  dzuhur, Kedua ,  dilaksanakan  di  suatu  perkampungan  atau  perkotaan  (pesertanya  bukan musafir semua), Ketiga , minimal mendapatkan satu rakaat dari dua rakaat shalat jum’at. Jika tidak mendapati rakaat kedua shalat jum’at maka makmum tetap niat shalat  jum’at  namun  prakteknya  sholat  dzuhur  empat  rakaat, Keempat ,  Jumlah makmum  minimal  40  orang  penduduk  asli  yang  sudah  terkena  beban  taklif, Kelima, shalat  jum’atnya  tidak  didahului  atau  dibarengi  dengan  shalat  jum’at  di masjid  lain  dalam  satu  kampung  tersebut, Keenam ,  harus  didahului  khutbah (Arfan, 2012: 113).
Selanjutnya  Imam  Asy-Sya’rani  menjelaskan  bahwa  pendapat  mengenai larangan ta’addud jumu’ah itu dahulunya muncul karena ada kehawatiran tertentu dan kehawatiran itu sudah hilang sekarang. Sebagaimana pendapat Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dalam kitab Shulh al-Jama’atain bi Jawaz Ta’addud al-Jum’atain menjelaskan bahwa dalam madzhab imam syafi’i tidak diperbolehkan melakukan ta’addud  jumu’ah .  Namun  kemudian  para  ashab  memperbolehkan  melakukan ta’addud  jumu’ah dengan  berdasar  pada  sikap  diam  Imam  Syafi’i  tatkala  terjadi ta’addud jumu’ah di Baghdad. Para sahabat memaknai kebolehan itu dalam keadan para  jama’ah  sulit  berkumpul.  Mereka  juga  tidak  memberikan  kriteria  atau ketentuan  mengenai  kesulitan  yang  dimaksud  tersebut.  Dan  pada  generasi- generasi berikutnya, para ulama juga menentukan kriteria tentang kesulitan yang dimaksud itu berdasarkan pemahaman mereka (NU Online, 2022). Jadi  hukum Ta’addud  Jumu’ah didasarkan  pada  hukum  asal  tentang pelaksanaan  shalat  jum’at.  Jika ta’addud  jumu’ah dilarang  secara  dzatnya,  maka semestinya ada hadis yang menerangkannya. Pada kenyataannya tidak ada hadis yang  melarang ta’addud  jumu’ah .  Maka  diamnya  Rasulullah  SAW  bertujuan memberi kelonggaran pada umatnya. Selain  itu, ta’addud  jumu’ah juga  diperbolehkan  karena  penuhnya  masjid dengan jama’ah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ulama Syafi’iyah. Salah satunya  dalam  kitab  Bughyah  AL-Musytarsyidin  karya  Abdurrahman  bin Muhammad  Al-Ba’lawi.  Didalamnya  disebutkan  bahwa  ta’addud  jumuah diperbolehkan karena beberapa keadaan, yaitu: pertama, penuhnya masjid dengan jama’ah. Kedua , kesulitan mempertemukan dua belah pihak yang berselisih. Ketiga, karena jarak yang jauh. Keadaan yang pertama merupakan gembaran keadaan saat ini  dimana  keadaannya  berbeda  jauh  dengan  zaman  dahulu.  Jika  zaman  dahuu ta’addud  jumu’ah dilarang  sebab  hawatir  adanya  fitnah  yang  mengancam persatuan  umat  muslim,  kehawatiran  itu  kini  telah  hilang.  Kemudian  karena hillangnya sebab keharaman ta’addud jumu’ah itu telah hilang, hilang pula hukum haram  mengenai  ta’addud  jumuah  sehingga  hukumnya  dapat  diperbarui  sesuai
perkembangan  zaman.  Dengan  kata  lain,  hukum  haram  ta’addud  jumuah  telah berubah  boleh  karena  perubahan  sebab  hukum  ta’addud  jumuah  itu  sendiri. Dimana  jumlah  penduduk  yang  semakin  padat,  baik  karena  faktor  kelahiran maupun  perpindahan  penduduk  menuntut  hukum  menyesuaikan  dan  merespon perubahan dalam masyarakat. Oleh karen aitu digunakan kaidah fikih, yaitu:
سك ح ْج ةوب ع عُ رل ي ْج جدِْو و عُبى
Artinya:  “Adanya  atau  hilangnya  sebuah  hukum  tergantung  pada adanya sebuah ‘Illat Hukum (sebab hukum) tersebut" (Ghibtiyah dkk, 2015: 110).

## Simpulan
Ta’adddud  jumuah  tidak  lagi  dihukumi  haram.  Fatwa  larangan  ta’addud  jumuah yang  bersumber  dari  pendapat  Imam  Syafi’i  telah  gugur  dikarenakan  alasan  akan kehawatiran  tertentu  atas  keharaman  tersebut  (illat  hukumnya)  telah  hilang. Sebagaimana  dijelaskan  oleh  imam  Asy-Sa’rani  dan  Ahmad  Khatib  Al-minangkabawi bahwa diperbolehkan ta’addud jumu’ah dengan berdasar pada sikap diam Imam Syafi’i tatkala  terjadi ta’addud  jumu’ah di  Baghdad.  Para  sahabat  memaknai  kebolehan  itu dalam keadan para jama’ah sulit berkumpul. Kemudian tidak ada penjelasan mengenai kriteria  kesulitan  yang  dimaksud  tersebut  apakah  karena  jarak  yang  jauh  atau  sebab yang  lainnya.  Sehingga  para  ulama  setelahnya  menetapkan  kriteria  tentang  kesulitan yang dimaksud itu berdasarkan kemampuan pemikiran dan pemahaman mereka.
Sehingga ta’addud  jumu’ah yang  dilakukan  oleh  Pondok  Pesantren  Al-Islam Joresan  dihukumi  boleh.  Diperbolehkannya  ta’addud  jumuah  tersebut  dikarenakan bertambahnya  jumlah  santri  sehingga  tidak  tertampung  didalam  masjid  jami’  Ath- Thayyib  di  lingkungan  Pondok  Pesantren  Darul  Hikam  Joresan  Mlarak  Ponorogo. Pelaksanaan Ta’addud  jumu’ah yang  dilakukan  oleh  Pondok  Pesantren  Al-Islam  juga tidak  mengandung  suatu  hal  yang  merugikan  terutama  terhadap  persatuan  dan kerukunan antar umat Islam di Desa Joresan. Lokasi masjid Ibadush Sholihin juga tidak berdekatan dengan masjid jami’ Ath-Thayyib di Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Mlarak  Ponorogo  tidak  ada  kemungkinan  saling  mengganggu  ataupun  terganggu. demikianlah  kesimpulan  yang  dapat  dicapai.  Penulis  menyarankan,  agar ta’addud jumu’ah sebaiknya tidak dilakukan selama masjid masih bisa menampung jama’ah. Dan untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk menggunakan sudut pandang lain dalam meneliti ta’addud jumu’ah serta menggunakan teori metodologi hukum islam untuk membaca permaslaahan-permasalahan baru selain ta’addud jumu’ah .
Daftar Rujukan Abbas Arfan (2012) Fikih Ibadah Praktis , Malang: UIN Maliki Press. Ahmad  Sarwat  (2018), Hukum-Hukum  Terkait  Ibadah  Shalat  Jum’at ,  Jakarta:  Rumah Fiqih Publishing.
Ahmad  Syahirul  Alim,  Pengasuh  asrama  putra  Pondok  Pesantren  Al-Islam  Joresan Mlarak Ponorogo, Wawancara pada 18 Januari 2022.
Hanafi,  Pengasuh  asrama  putra  pondok  pesantren  Al-Islam  Joresan  Mlarak  Ponorogo, Wawancara pada 20 Januari 2022.
Ahmad  Yani  Nasution  (2012),  Ta’addud  Al-Jumu’ah  menurut  empat  madzhab, Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi, Volume 1, Nomor 1. Asy-Syafi’I (2008), Al-Umm , Mesir: Daar Al-Hadits, Juz 1.
Ghibtiyah dkk (2015), Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam Perspektif Saad Al-Dzari’ah, Nurani, Volume 15, Nomor 2.
H.  A.  Djazuli  (2019) Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis , Jakarta: Prenada Media Group.
Muhammad Yusuf Musa (2014), Fikih Ibadah , Jakarta: Pustaka Al-kautsar. Nu  Online  (2022), Membangun  Masjid  Baru, https://islam.nu.or.id/bahtsul- masail/membangun-masjid-baru-DYpXd ,
Nu Online (2022), Dua Shalat Jum’at Dalam Satu Komplek , https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dua-shalat-jumrsquoat-dalam-satu- komplek-ZGXhx , Sayyid Sabiq (2006), Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena. Sidi  Gazalba  (1998), Mesjid  Pusat  Ibadah  dan  Kebudayaan  Islam ,  Jakarta:  Pustaka  Al- Husna.
Suhairi  Umar  (2019), Pendidikan  Masyarakat  Berbasis  Masjid ,  Yogyakarta:  CV.  Budi Utama.
Website Resmi Pondok Pesantren Al-Islam Joresan (2022), https://alislamjoresan.sch.id/profil/ Profil  Pondok  Pesantren  Al-Islam,  website resmi Pondok Pesantren Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo.
Zae Nandang, dkk (2017), Masjid dan Perwakafan , Bandung: Tafakur.