## Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah

## Evaluasi Program Peningkatan Sarana
Produksi Pupuk Organik di Kawasan Perdesaan Beras Organik Kabupaten Karanganyar
Evaluation of The Organic Fertilizer Production Facilities Improvement Program in Organic Rice Rural Area, Karanganyar Regency
Gunawan Wicaksono 1 , Agam Marsoyo 2
1 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah
Mada 2 Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada Info Artikel Abstrak Diterima  : 4 Oktober 2021
Direvisi   : 9 Mei 2022
Disetujui : 18 Mei 2022
Kata kunci: evaluasi efektivitas pertanian organik evaluasi program kawasan perdesaan Pembangunan  kawasan  perdesaan,  sebagaimana  diamanatkan oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang,  diperlukan  untuk  mempercepat  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar  telah  menyusun  rencana  pembangunan  kawasan perdesaan  (RPKP)  beras  organik  tahun  2017-2021,  namun efektifitas  program  tersebut  belum  pernah  dilakukan  evaluasi. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektivitas  output program peningkatan sarana produksi pupuk organik. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  deduktif  dengan  variabel penelitian  yang  diturunkan  berdasarkan  tinjauan  pustaka  dan didukung  dokumen  perencanaan,  terutama  RPKP.  Efektivitas program  diukur  dengan  variabel  ketercapaian  tujuan,  tingkat penggunaan,  dan  penurunan  biaya  terhadap  kegiatan  dalam program peningkatan sarana pupuk organik yang direalisasikan pada tahun 2017-2019. Unit amatan dan lokasi penelitian terdiri dari kelompok tani penerima kegiatan pada kawasan perdesaan beras  organik  Kabupaten  Karanganyar.  Hasil  penelitian menunjukkan program tersebut tidak efektif karena keseluruhan kegiatan  tidak  efektif.  Jumlah  output  yang  direncanakan  tidak terpenuhi,  tingkat  penggunaan  sarana  output  kegiatan  sangat terbatas,  serta  sebagian  kelompok  tani  belum  mampu menurunkan  biaya  pupuk  organik.  Faktor  yang  mempengaruhi ketidakefektivan  program  yaitu  penyusunan  program  dan kegiatan di RPKP belum dilakukan pembahasan dengan entitas sumber  pembiayaannya,  kekurangjelasan  isi  program  dalam dokumen  perencanaan  dan  lokasi  kawasan  perdesaan  di dokumen  RTRW  Kabupaten,  koordinasi  dan  dukungan finansial  dari  kementerian,  pemerintah  daerah,  dan  pemerintah desa  setempat,  kondisi  dan  perencanaan  kelompok  tani penerima  program,  serta  pendampingan  dari  pemerintah kabupaten belum memadai.

## Abstract
Rural  area  development,  as  mandated  by  Law  number  6  of 2014  concerning  Village  and  Law  number  27  of  2007
Keywords: effectiveness evaluation organic agriculture program evaluation rural area
Corresponding Author: Gunawan Wicaksono gunawanwicaksono@mail.ugm.ac.id
081351765285
concerning  Spatial  Planning,  is  necessary  to  accelerate development  and  community  empowerment  in  rural  areas. Hence,  The  Karanganyar  Regency  Government  compiled  an organic rice rural area development plan (RPKP), implemented in  2017-2021.  However,  a  proper  program  effectiveness evaluation  has  never  been  conducted.  This  study  aimed  to evaluate  the  output  effectiveness  of  the  organic  fertilizer facilities  improvement  program.  This  study  used  a  deductive approach  with  research  variables  derived  from  a  literature review  and  supported  planning  documents,  especially  the RPKP.  Program  effectiveness  was  measured  using  the  output achievement, utilization rate, and cost reduction for activities in the  organic  fertilizer  facilities  improvement  program  in  2017- 2019. The observation units and research location consisted of farmer  organizations  that  received  the  program’s  activities  in organic  rice  rural  areas,  Karanganyar  Regency.  The  results showed  that  the  program  was  ineffective  because  entire activities  were  not  running  effectively.  The  number  planned output  was  not  fulfilled,  the  facilities  utilization  rate  was  very limited,  and  most  farmer  organizations  were  unable  to  reduce organic  fertilizer’s  cost.  Factors  that  affect  the  program's ineffectiveness  are:  the  preparation  of  programs  and  activities in  the  RPKP  has  not  been  discussed  with  the  funding  source entity; program content lack clarity in  the planning documents and the location of rural areas in the regency spatial planning document  (RTRW);  coordination  and  financial  support  from ministries, regional government, and local village governments;  the  conditions  and  planning  of  farmer organizations  receiving  the  program ; and  inadequate assistance from the regency government.

## PENDAHULUAN
Pengembangan  pertanian  tidak  dapat dipisahkan  dengan  pembangunan  perdesaan. Di  tengah  kuatnya  pembangunan  perdesaan oleh  berbagai  pihak,  ketimpangan  dan kemiskinan  di  perdesaan  masih  cukup  besar. Ketimpangan, yang ditunjukkan dengan rasio gini,  dengan  angka  rasio  gini  Indonesia  per Maret 2020 dan per maret 2021
menunjukkan angka sebesar 0,381 dan 0,384 (BPS,  2021b).  Persentase  penduduk  miskin pada Maret 2020
dan
Maret 2021
menunjukkan  angka  9,78%  dan  10,14% dengan  persentase  penduduk  miskin  di daerah  perkotaan  sebesar  7,38%  dan  7,89%, sementara  persentase  penduduk  miskin  di daerah  perdesaan  sebesar  12,82%  dan 13,10% (BPS, 2021a).
Pembangunan kawasan perdesaan merupakan  salah  satu  upaya  percepatan pembangunan di wilayah perdesaan. Undang- undang  Nomor  6  tahun  2014  menekankan
pentingnya pembangunan kawasan perdesaan dalam  upaya  percepatan  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Sementara Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2007 menempatkan  kawasan  perdesaan  sebagai bagian  dari  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten.
Kabupaten Karanganyar termasuk kabupaten  yang  berupaya  mempercepat pengembangan  ekonomi  dan  pemberdayaan masyarakat desa dengan melakukan pembangunan  kawasan  perdesaan.  Upaya tersebut  ditunjukkan  dengan  penetapan kawasan  perdesaan  pada  tanggal  12  Oktober 2016 melalui SK Bupati No. 050/727  Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Keputusan Bupati  Nomor  050/656  tahun  2016  tentang Penetapan  Lokasi  Pengembangan  Kawasan Perdesaan  Beras  Organik  Bernutrisi  di Lereng Gunung Lawu. Tujuan pembangunan kawasan  perdesaan  ini  untuk  mewujudkan pertanian  beras  organik  yang  berkelanjutan
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
dan  mewujudkan  pemerataan  pembangunan kawasan  perdesaan  berbasis  beras  organik.
Pada tahun
berikutnya
Kabupaten Karanganyar  menyusun  dan  menerbitkan
Rencana  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan (RPKP)  beras  organik  bernutrisi  di  lereng Gunung  Lawu  dengan  Peraturan  Bupati
No.90  Tahun  2017. RPKP  merupakan rencana  pembangunan  jangka  menengah yang berlaku selama lima tahun. Pembangunan kawasan perdesaan seharusnya dievaluasi secara periodik, dan hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rencana PKP pada periode  selanjutnya.  Sementara,  Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum pernah melakukan evaluasi program dalam pembangunan  kawasan  perdesaan  beras organik  di  lereng  Gunung  Lawu  secara memadai.
Selain  itu,  luas  wilayah  Kabupaten Karanganyar  seluas  77.379  ha,  terdiri  dari luas tanah sawah seluas 23.107 ha, pertanian bukan  sawah  seluas  29.795  ha  dan  bukan lahan  pertanian  seluas  24.477  ha  (BPS, 2020b).  Dengan  demikian  proporsi  lahan pertanian mencapai 68,34% dari keseluruhan wilayah.  Jumlah  penduduk  yang  bekerja  di sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan sebanyak  95.346  jiwa,  atau  sebesar  20,43% dari seluruh penduduk yang bekerja sebanyak 466.565  jiwa  (BPS,  2020a).  Sementara, kontribusi  sektor  ini  terhadap  PDRB  hanya sebesar  12,9%  (BPS,  2020b).  Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  pertanian  memiliki potensi yang signifikan untuk dikembangkan di Kabupaten Karanganyar.
Selain  manfaat  kesehatan  manusia  dan keberlanjutan lahan pertanian, pertanian padi organik  juga  memberikan  nilai  ekonomis yang  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  petani (Mayrowani, 2012; dan Suprapto dkk, 2018). Nilai  ekonomi  beras  organik  lebih  tinggi dibandingkan beras non organik. Bahan baku pupuk organik nilainya lebih murah dibandingkan  pengeluaran  petani  apabila menggunakan  pupuk  kimia.  Semakin  lama diterapkan,  kebutuhan  lahan  akan  pupuk organik  juga  semakin  berkurang.  Apabila diterapkan  dengan  baik,  pertanian  organik
diharapkan  dapat  menaikkan  pendapatan petani,  menggerakkan  perekonomian  dan menyejahterakan  masyarakat  desa.  Namun penerapan pertanian organik juga tidak lepas dari  beragam  kendala.  Suprapto  dkk  (2018) menyoroti permasalahan ketergantungan petani  dalam  penggunaan  pupuk  kimia. Kebiasaan  petani  menggunakan  pupuk  dan pestisida  kimia  menimbulkan  kekurang- yakinan terhadap pertanian organik. Peralihan dari pertanian konvensional menjadi  pertanian  organik  memerlukan waktu  yang disebut periode konversi dengan lama  dua  hingga  tiga  tahun.  Pada  saat periode konversi umumnya lahan memberikan  hasil  yang  menurun.  Harga beras  di  periode  konversi  juga  masih dianggap  setara  dengan  beras  non  organik. Pertanian organik juga memerlukan pengairan  yang  terpisah  dari  aliran  air  lahan pertanian  non  organik,  sehingga  dalam penerapannya tidak hanya melibatkan perseorangan petani, namun bersifat komunal untuk  lahan  pertanian  yang  berdekatan  dan memerlukan dukungan banyak pihak. Kendala-kendala tersebut cukup menghambat petani  untuk  beralih  menjadi  petani  padi organik. Kondisi eksisting sebelum pelaksanaan  program  menunjukkan  bahwa terdapat  enam  desa  yang  sudah  menanam padi organik, sementara desa lain masih perlu memulai  proses  konversi  dari  pertanian konvensional  beralih  menjadi  pertanian organik.
Perbedaan utama pertanian organik dan pertanian konvensional ada pada penggunaan pupuk.  Pertanian  organik  menggunakan pupuk organik, yang berasal dari bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia. Sebagaimana  diuraikan  Mayrowani  (2012), definisi  pertanian  organik  yang  berlaku  saat ini, yaitu sistem pertanian yang mengandalkan bahan alami dan menghindari bahan sintetis. Sedangkan pertanian konvensional  tidak  menerapkan  batasan penggunaan pupuk dari bahan alami maupun bahan  kimia.  Oleh  karena  itu,  program peningkatan  sarana  produksi  pupuk  organik memiliki  peran  kunci  dalam  program
pembangunan  kawasan  perdesaan  beras organik.
Subarsono  (2005)  menguraikan  tujuan evaluasi adalah mengetahui tingkat pencapaian  tujuan  dan  sasaran  kebijakan, mengukur  tingkat  efisiensi,  tingkat  keluaran, outcome , dampak suatu kebijakan, gap antara sasaran  dengan  hasil  yang  dicapai,  dan sebagai bahan perbaikan kebijakan berikutnya.  Sementara  manfaat  pelaksanaan evaluasi menurut Badan Perencanaan Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  yaitu sebagai  umpan  balik  pembangunan,  bentuk akuntabilitas
pembangunan karena pembiayaan  oleh  dana  publik,  memudahkan pemangku kepentingan memahami kebijakan terkait pembangunan (Bappenas, 2009).
Kementerian
Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN – Bappenas)  merumuskan  “ evaluasi  adalah penilaian  yang  sistematis  dan  objektif  atas desain, implementasi dan hasil dari intervensi  yang  sedang  berlangsung  atau yang  telah  selesai ”  (2017:  6).  Evaluasi pembangunan merupakan penilaian sistematis  dan  objektif  dari  intervensi pembangunan  yang  sedang  berlangsung  atau sudah selesai, dalam hal desain, implementasi  dan  hasilnya. Organisation  for Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  menggambarkan,  dalam  konteks pembangunan, evaluasi mengacu pada proses penentuan  nilai  atau  signifikansi  intervensi pembangunan (OECD, 2010).
Terdapat sejumlah kriteria yang dijadikan  sebagai  penilaian  suatu  evaluasi. OECD  (2010)  menyetujui  lima  kriteria evaluasi, yaitu relevansi (relevance), efisiensi (efficiency), efektivitas (effectiveness), dampak (impact) and keberlanjutan (sustainability).  Penerapan  kriteria  ini  atau kriteria  lainnya  tergantung  pada  pertanyaan evaluasi  dan  tujuan  evaluasi.  Sementara, Dunn  (2003)  menyampaikan  enam  kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan ketepatan.
“ Efektivitas menggambarkan ketepatan hasil yang telah dicapai sesuai dengan target dan  manfaat  yang  diharapkan  dan  seberapa jauh hasil pencapaian tersebut telah ditindaklanjuti .” (Kementerian PPN- Bappenas,  2017:  32).  Sementara,  Dunn (2003) menggambarkan efektivitas menyangkut  dengan  apakah  sebuah  pilihan mencapai  hasil  yang  diharapkan,  atau mencapai tujuan yang direncanakan. Bappenas  (2009:  32)  menekankan  ruang lingkup  evaluasi  efektivitas  berfokus  pada “ sasaran  yang  akan  dicapai  program  dan stakeholder  penerima  manfaat  dari  program tersebut ”.
Kementerian  Pertanian  (2017;  2018) menguraikan  indikator  keberhasilan  bantuan alsintan  diantaranya  tercapainya  optimalisasi penggunaan  alat  dan  mesin  pertanian.  Selain itu, Kementerian
Pertanian (2016) menguraikan indikator keberhasilan pelaksanaan  kegiatan  pengembangan  unit pengolah pupuk organik (UPPO) diantaranya berkurangnya  biaya  sarana  produksi  karena sebagian  kebutuhan  pupuk  dapat  dipenuhi dari hasil produksi pupuk organik sendiri.
Penelitian di kawasan pedesaan banyak dilakukan  dalam  konteks  kawasan  agro- politan  dan  berfokus  pada  perkembangan wilayah atau dampaknya terhadap kesejahteraan. Dalam
Undang-Undang nomor  27  tahun  2007,  kawasan  agropolitan merupakan  salah  satu  bentuk  kawasan perdesaan. Penelitian Nugraha (2012) mengevaluasi  perkembangan  wilayah  di kawasan  agropolitan  Kabupaten  Tabalong berdasarkan  faktor  yang  mempengaruhi  laju pertumbuhan  wilayah.  Hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah agribisnis  saling  terkait,  yang  terdiri  dari migrasi  penduduk,  potensi  ekonomi,  dan sarana  prasarana.  Penelitian  Suroyo  dan Handayani  (2014)  bertujuan  untuk  mengkaji keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan di  Kabupaten Kulonprogo. Hasil penelitian menegaskan pembangunan kawasan  agropolitan  ini  belum  memberikan
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
dampak yang signifikan terhadap pembangunan perdesaan di Kabupaten Kulonprogo.    Penelitian  lain  dilakukan  oleh Agustina  dan  Artiningsih  (2017),  dengan hasil bahwa pengembangan kawasan agropolitan  Ciwidey  berdampak  positif  pada karakteristik  fisik  dan  sosial  tetapi  kurang baik  untuk  atribut  ekonomi.  Sementara  itu, Haryono  (2008)  mengkaji  tentang  evaluasi dampak  program  pengembangan  agropolitan di  kawasan  agropolitan  Waliksarimadu Kabupaten  Pemalang  terhadap  kesejahteraan masyarakat. Penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  secara  umum  indeks  perkembangan kecamatan dan pendapatan keluarga petani di kawasan  agropolitan  meningkat  tetapi  relatif tidak  berbeda  dengan  di  luar  kawasan;, tingkat  kemiskinan  di  dalam  kawasan  dan luar  kawasan  tidak  berkurang  setelah pelaksanaan program pengembangan agropolitan;  terjadi  perkembangan  sektor basis  dari  kondisi  sebelum  pelaksanaan program  (semakin  banyaknya  sektor  yang mempunyai  LQ>1)  di  kawasan  agropolitan; sektor  pertanian  semakin  kompetitif  dengan meluasnya  tingkat  kompetisi  dari  satu kecamatan  menjadi  empat  kecamatan,  yang diikuti  oleh  kompetitifnya  sektor  industri pengolahan di kawasan agropolitan.
Di  samping  itu,  penelitian  terdahulu yang  membahas  tentang  kawasan  perdesaan dilakukan  oleh  Husin  (2018)  yang  bertujuan untuk menunjukkan dinamika perkembangan kawasan  perdesaan  eks  transmigrasi  di Kecamatan Wasile dan mengungkap berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  proses perkembangan kawasan perdesaan eks transmigrasi  tersebut.  Lebih  lanjut,  kawasan perdesaan  eks  transmigrasi  di  Kecamatan Wasile  bukan  termasuk  kawasan  perdesaan yang  ditetapkan  dengan  peraturan  bupati. Peraturan Bupati diperlukan untuk membentuk kawasan perdesaan sebagaimana tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Nomor 5 tahun 2016.
Penelitian  ini  mengevaluasi  salah  satu program  di  kawasan  perdesaan  dalam
konteks  pembangunan  kawasan  perdesaan sebagai  implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2016. Peraturan ini  menguraikan  pelaksanaan  pembangunan perdesaan  yang  diamanatkan  oleh  dua undang-undang  yaitu  Undang-undang  nomor 27  tahun  2007  dan  Undang-undang  nomor  6 tahun  2014.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  efektivitas  output  program peningkatan  sarana  produksi  pupuk  organik di kawasan perdesaan beras organik bernutrisi di Kabupaten Karanganyar.

## METODE PENELITIAN
Literatur dan teori terkait diuraikan untuk memperoleh variabel dan indikator penelitian yang  diperlukan  dalam  evaluasi.  Pengujian dilakukan dengan membandingkan kondisi di lapangan  berdasarkan  variabel  dan  indikator yang  telah  ditentukan.  Dengan  demikian, terkait dengan kedudukan teori,  penelitan ini menggunakan  pendekatan  yang  bersifat deduktif.
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian evaluasi.  Kriteria  evaluasi  yang  ditentukan, yaitu  efektivitas,  didasarkan  pada  salah  satu kriteria  yang  diatur  Kementerian  PPN- Bappenas  (2017),  OECD  (2010),  dan  Dunn (2003).  Evaluasi  efektivitas  menggambarkan ketepatan  hasil  yang  telah  dicapai  sesuai dengan  target  dan  manfaat  yang  diharapkan. Untuk  mengetahui  ketepatan  hasil  tersebut diperlukan  analisis  dalam  hal  ketercapaian tujuan,  penerima  manfaat  dari  program (Bappenas,  2009),  tingkat  pemanfaatan  dan pengurangan  biaya  terkait  sarana  produksi (Kementerian Pertanian, 2017 dan 2018).
Kombinasi  pendekatan  kuantitatif  dan kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini. Data  yang  bersifat  kuantitatif  dan  data  yang bersifat  kualitatif  digunakan  sebagai  bahan analisis  dalam  evaluasi  efektivitas.  Analisis yang bersifat kualitatif juga diperlukan untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi ketidakefektifan output program. Rencana pembangunan kawasan perdesaan  mulai  dilaksanakan  pada  tahun 2017  dan  berakhir  pada  tahun  2021.
Penelitian dilakukan terhadap kegiatan dalam program  yang  direalisasikan  pada  tahun 2017-2019.  Penelitian  dimulai  pada  bulan Oktober 2020, dengan pelaksanaan observasi di  lapangan  pada  bulan  November  2020 hingga bulan Januari 2021.
Unit  analisis  pada  penelitan  ini  yaitu kegiatan  yang  termasuk  dalam  program peningkatan  sarana  produksi  pupuk  organik, terdiri dari kegiatan: (1) pembangunan rumah kompos;  (2)  pembuatan  kandang  komunal; (3)  penambahan  jumlah  ternak  sapi;  (4) pemberian  stimulan  pakan  ternak  dan  obat- obatan  selama  6  bulan;  dan  (5)  pemberian bantuan alat pengolah pupuk organik.
Desa  yang  menjadi  lokasi  penelitian merupakan  15  desa  yang  termasuk  dalam kawasan  perdesaan  beras  organik,  yang tersebar  di  lima  kecamatan  di  Kabupaten Karanganyar.  Berdasarkan  catatan  jenis kegiatan/bantuan  yang  diterima  kelompok tani  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  dan hasil observasi di lokasi, ada tujuh kelompok tani  di  enam  desa  yang  menerima  kegiatan dalam program. Unit amatan dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  kelompok  tani penerima kegiatan dalam program dimaksud. Kelompok  tani  dan  lokasi  desa  dirangkum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Unit Amatan Penelitian No. Desa Kecamatan Unit amatan 1 Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih 1. Kelompok Agh 2. Kelompok Cpk 2 Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang 3. Kelompok TM5 3 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang 4. Kelompok PS 4 Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo 5. Kelompok KT 5 Desa Kuto Kecamatan Kerjo 6. Kelompok SR2 6 Desa Seloromo Kecamatan Jenawi 7. Kelompok RM1
sumber: data sekunder, dirangkum oleh penulis, 2021
Lokasi kelompok tani penerima kegiatan ditunjukkan Gambar 1.
Gambar 1. Lokasi Kelompok Tani Penerima Output Kegiatan
(sumber: shapefile dari lapakgis.com, koordinat dari data primer, 2021)
Penggunaan  data  sekunder  digunakan terutama untuk menguraikan rencana pembangunan  kawasan  perdesaan  (RPKP) dan  rincian  kegiatan  dalam  program  yang diteliti, serta digunakan juga untuk memperoleh  data  lain  yang  sesuai  dengan kebutuhan  penelitian.  Pengumpulan  data primer  didapatkan  dari  kegiatan  wawancara dan  observasi.  Jumlah  narasumber  sebanyak 25 orang, terdiri dari unsur kelompok tani 12 orang,  pemerintah  kabupaten  tujuh  orang, pemerintah desa empat orang, asosiasi petani organik dua orang.

## Variabel Ketercapaian Tujuan
Indikator  untuk  variabel  ketercapaian tujuan berupa tersedianya sarana hasil output kegiatan, yang disusun berdasarkan lampiran RPKP  yang  memuat  jumlah output kegiatan per tahun. Indikator untuk variabel ketercapaian  tujuan  dalam  evaluasi  output program  peningkatan  sarana  produksi  pupuk organik, ditunjukkan Tabel 2.
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
Tabel 2. Indikator Penelitian untuk Variabel Ketercapaian Tujuan No. Kegiatan Indikator 1 pembangunan rumah kompos (a) Jumlah rumah kompos di dalam kawasan 10 buah 2 pembuatan kandang komunal (b) Jumlah kandang komunal ternak sapi yang dimiliki oleh kawasan 10 buah 3 penambahan jumlah ternak sapi (c) Jumlah ternak sapi untuk menghasilkan kotoran sapi sebagai bahan pupuk organik 100 ekor 4 pemberian stimulan pakan  ternak  dan  obat- obatan  selama  6  bulan (d) Jumlah  stimulan  pakan ternak 100 paket 5 pemberian  bantuan  alat pengolah  pupuk  organik (e) Jumlah  alat  pengolah pupuk 10 unit sumber: rpkp.org, dirangkum oleh penulis, 2020 Variabel Tingkat Penggunaan Indikator untuk variabel tingkat penggunaan berupa proporsi anggota kelompok  yang  mendapatkan  layanan  dari kegiatan  melebihi  40%  seluruh  anggota  per kelompok.  Indikator  yang  disusun  dalam penelitian  ini  menerapkan  klasifikasi  yang bersifat  tingkatan  atau  strata,  yaitu  sangat baik,  baik,  cukup,  kurang  baik,  dan  tidak baik.  Asumsi  yang  digunakan  yaitu  proporsi penggunaan pada klasifikasi cukup berada di tengah-tengah.  Deskripsi  pengukuran  untuk variabel  tingkat  penggunaan  ditunjukkan Tabel 3.
Tabel 3. Deskripsi Pengukuran Indikator Penelitian untuk Variabel Tingkat
Penggunaan Klasifikasi Pengukuran Deskripsi Pengukuran Sangat baik 80%-100% anggota kelompok yang mendapat layanan dari kegiatan Baik 60%-80% anggota kelompok yang mendapat layanan dari kegiatan Cukup 40%-60% anggota kelompok yang mendapat layanan dari kegiatan Kurang baik 20%-40% anggota kelompok yang mendapat layanan dari kegiatan Tidak baik 0%-20% anggota kelompok yang mendapat layanan dari kegiatan
Hasil  wawancara  yang  menunjukkan jumlah  total  anggota  kelompok  tani  dan jumlah anggota kelompok tani yang
memanfaatkan  sarana  hasil  output  kegiatan kemudian dihitung untuk memperoleh proporsi jumlah anggota kelompok tani yang memanfaatkan  (dalam  persen).  Kelompok tani  diklasifikasikan  dalam  tingkatan  atau strata (sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan  tidak  baik)  berdasarkan  persentase jumlah anggota kelompok tani yang memanfaatkan.  Hasil  klasifikasi  masing- masing  kelompok  tani  kemudian  disusun dalam  tabel  rekapitulasi  seluruh  kelompok per kegiatan.

## Variabel Penurunan Biaya
Indikator untuk variabel penurunan biaya, dengan  indikator  berupa  jumlah  biaya  yang dikeluarkan petani lebih kecil dari sebelumnya. Hasil wawancara yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan kelompok  tani  untuk  mendapatkan  manfaat sarana  sebelum  dan  setelah  pelaksanaan program  kemudian  disusun  dan  disetarakan satuan perhitungan volume pengukuran yang digunakan. Hal ini dikarenakan hasil wawancara  menunjukkan  jawaban  yang berbeda-beda  dalam  hal  satuan  pengukuran maupun  volume  pengukuran.  Selain  itu, kondisi dan luas lahan yang dimiliki masing- masing  kelompok  tani  juga  berbeda-beda, sehingga  diperlukan  asumsi  volume  tertentu yang dapat digunakan untuk seluruh kelompok tani, ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 4. Asumsi yang Digunakan dalam Menghitung Biaya Sebelum dan Biaya
Sesudah Pelaksanaan Program/Kegiatan Kegiatan Asumsi Kegiatan (a), (b), (c), dan (e) Perhitungan yang digunakan untuk biaya pengeluaran pupuk untuk lahan seluas 5.000 m 2 , dengan asumsi:
- Kebutuhan pupuk organik = 1.000 kg per 5.000 m 2
- Pada desa sentra pupuk (Desa Gentungan dan Desa Seloromo), petani memperoleh 550 kg pupuk organik dari sapi pribadi untuk kebutuhan 5.000 m 2 lahan, dan memerlukan 450 kg pupuk dari sumber lain - Pada desa lainnya, petani memperoleh 400 kg pupuk organik dari sapi pribadi untuk kebutuhan 5.000 m 2 lahan, dan memerlukan
600 kg pupuk dari sumber lain Kegiatan
(d)
Perhitungan yang digunakan untuk biaya pengeluaran stimulan pakan per 5 kg.
Data  yang  sudah  disusun  kemudian diolah  menggunakan  aplikasi  SPSS,  dengan jenis  pengujian  yang  digunakan  adalah wilcoxon  matched  pairs  test .  Hasil  analisis SPSS  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  petani dipengaruhi/tidak  dipengaruhi  oleh  kegiatan program.
Apabila  hasil  SPSS  menunjukkan  biaya yang  dikeluarkan  petani  dipengaruhi  oleh adanya  kegiatan,  dengan  kondisi after < before ( negative  ranks ),  kesimpulan  untuk variabel penurunan biaya terpenuhi. Sebaliknya, apabila hasil  SPSS  tidak menunjukkan hal  tersebut,  kesimpulan untuk variabel penurunan biaya tidak terpenuhi.

## Analisis Data
Setelah  menyelesaikan  analisis  pada tingkat  variabel,  hasil  analisis  tiap  variabel akan digabungkan dan dianalisis pada tingkat kegiatan  dan  program  dengan  mekanisme secara  ringkas  dalam  Tabel  5.  Pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan output kegiatan dan program  diuraikan  di  bagian  analisis  pada tingkat program.
Tabel 5. Mekanisme Analisis pada Level Kegiatan dan Program
Level Penentuan Kesimpulan Kegiatan - Kegiatan efektif, jika jumlah variabel yang terpenuhi  lebih  banyak  dari  jumlah variabel yang tidak terpenuhi
- Kegiatan tidak efektif, jika jumlah variabel yang  terpenuhi  lebih  sedikit  dari  jumlah variabel yang tidak terpenuhi Program - Program efektif, jika jumlah kegiatan yang efektif  lebih  banyak  dari  jumlah  kegiatan tidak efektif
- Program tidak efektif, jika jumlah kegiatan yang efektif lebih sedikit dari pada jumlah kegiatan tidak efektif
- Jika  jumlah  kegiatan  efektif  sama  dengan jumlah  kegiatan  tidak  efektif,  maka  akan dihitung  jumlah  variabel  yang  terpenuhi dan  jumlah  variabel  tidak  terpenuhi seluruh kegiatan dalam program.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  peningkatan  sarana  produksi pupuk  organik  termasuk  salah  satu  program dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Bupati  No.90  Tahun  2017  tentang  RPKP Beras  Organik  Bernutrisi  di  Lereng  Gunung Lawu.
Terdapat  lima  kegiatan  yang  termasuk dalam  program  peningkatan  sarana  produksi pupuk organik, yaitu kegiatan: (1) pembangunan rumah kompos; (2) pembuatan kandang  komunal;  (3)  penambahan  jumlah ternak  sapi;  (4)  pemberian  stimulan  pakan ternak  dan  obat-obatan  selama  6  bulan;  dan (5)  pemberian  bantuan  alat  pengolah  pupuk organik.  Berikut  hasil  analisis,  pembahasan dan interpretasi penelitian ini.

## Kegiatan Pembangunan Rumah Kompos
Variabel  ketercapaian  tujuan  pada kegiatan pembangunan rumah kompos dengan indikator yaitu jumlah rumah kompos di  dalam  kawasan  10  buah.  Berdasarkan catatan  jenis  kegiatan/bantuan  yang  diterima kelompok  tani  yang  diperoleh  dari  instansi terkait  dan  hasil  observasi  di  lokasi,  pada tahun  2017,  2018,  dan  2019  terdapat pembangunan  rumah  kompos  sebanyak  7 buah.  Kondisi  ini  menunjukkan  indikator jumlah  rumah  kompos  sebanyak  10  buah tidak  terpenuhi,  maka  disimpulkan  variabel ketercapaian  tujuan  tidak  terpenuhi.  Secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 6.
Tabel 6. Ringkasan Variabel Ketercapaian Tujuan Uraian Data Indikator Tahun 2017 2018 2019 Total Jumlah 2 2 3 7 10 sumber: data primer, 2021
Variabel  tingkat  penggunaan  secara ringkas disajikan Tabel 7.
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
Tabel 7. Ringkasan Variabel Tingkat Penggunaan No. Klasifikasi Frekuensi Kelompok Frekuensi Sarana Persentase Sarana 1 Sangat baik 2 2 20,0% 2 Baik 1 1 10,0% 3 Cukup 0 0 0,0% 4 Kurang baik 2 2 20,0% 5 Tidak baik 2 2 20,0% Total output diterima (a) 7 7 70,0% Total  output  tidak  terealisasi (b) 3 30,0% Total output RPKP (c) 10 100% (a) = total (1) s.d (5);      (b)   = (c) – (a) sumber: data primer, 2021
Tabel 7 menunjukkan proporsi kelompok  tani  penerima  kegiatan  dengan pengelompokan sangat baik, baik, dan cukup sebesar  30%.  Dengan  demikian  variabel tingkat  penggunaan  tidak  terpenuhi  karena proporsi  klasifikasi  sangat  baik,  baik,  dan cukup  kurang  dari  50%  dari  total  kegiatan berdasarkan RPKP.
Variabel  penurunan  biaya  dengan indikator  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan petani  untuk  mendapatkan  manfaat  sarana setelah  pelaksanaan  program  lebih  kecil  dari sebelumnya. Manfaat dari kegiatan pembangunan  rumah  kompos  adalah  pupuk organik,  dan biaya yang dihitung  merupakan biaya  pengeluaran  pupuk  untuk  lahan  seluas 5.000  m2.  Hasil  analisis  dari  SPSS ditampilkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Hasil Analisis Wilcoxon Matched Pairs Test Penurunan Biaya pada Kegiatan Pembangunan Rumah Kompos (sumber: data primer, 2021)
Hasil  analisis  SPSS  menunjukkan bahwa  T  hitung  =  3,0.  Sedangkan  T  tabel (n=7;0,05) = 2. Hasil pengujian wilcoxon test
menunjukkan  bahwa  T  hitung  >  T  tabel, artinya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mendapatkan  pupuk  dipengaruhi  kegiatan pembangunan rumah kompos, sehingga dapat disimpulkan variabel penurunan biaya terpenuhi.

## Kegiatan Pembuatan Kandang Komunal
Berdasarkan  catatan  jenis  kegiatan/ bantuan  yang  diterima  kelompok  tani  yang diperoleh  dari  instansi  terkait  dan  hasil observasi  di  lokasi,  pada  tahun  2017,  2018, dan  2019  terdapat  pembuatan  kandang komunal  sebanyak  7  buah.  Kondisi  ini menunjukkan  indikator  jumlah  kandang komunal  sebanyak  10  buah  tidak  terpenuhi, maka  disimpulkan  variabel  ketercapaian tujuan tidak terpenuhi. Variabel ketercapaian tujuan  secara  ringkas  ditampilkan  dalam Tabel 8.
Tabel 8. Ringkasan Variabel Ketercapaian Tujuan Uraian Data Indikator Tahun 2017 2018 2019 Total Jumlah 2 2 3 7 10
sumber: data primer, 2021
Variabel  tingkat  penggunaan  secara ringkas disajikan Tabel 9. Tabel 9
menunjukkan proporsi kelompok tani penerima  kegiatan  dengan  pengelompokan sangat  baik,  baik,  dan  cukup  sebesar  30%.
Dengan demikian variabel tingkat
penggunaan  tidak  terpenuhi  karena  proporsi klasifikasi  sangat  baik,  baik,  dan  cukup kurang  dari  50%  dari  total  kegiatan berdasarkan RPKP.
Tabel 9. Ringkasan Variabel Tingkat
Penggunaan No. Klasifikasi Frekuensi Kelompok Frekuensi Sarana Persentase Sarana 1 Sangat baik 2 2 20,0% 2 Baik 1 1 10,0% 3 Cukup 0 0 0,0% 4 Kurang baik 2 2 20,0% 5 Tidak baik 2 2 20,0% Total output diterima (a) 7 7 70,0% Total  output  tidak  terealisasi (b) 3 30,0% Total output RPKP (c) 10 100% sumber: data primer, 2021
Ranks N Mean Rank Sum of Ranks
kompos_after - kompos_before Negative Ranks
5 a 3,00 15,00 Positive Ranks
0 b ,00 ,00 Ties 2 c
Total 7 a. kompos_after < kompos_before
b. kompos_after > kompos_before c. kompos_after = kompos_before
Test Statistics a kompos_after - kompos_before Z -2,032 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,042
a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on positive ranks.
Variabel  penurunan  biaya  dengan indikator  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan petani  lebih  kecil  dari  sebelumnya.  Manfaat dari  kegiatan  pembuatan  kandang  komunal adalah  pupuk  organik,  dan  biaya  yang dihitung merupakan biaya pengeluaran pupuk  untuk  lahan  seluas  5.000  m2.  Hasil perhitungan  biaya  sebelum  dan  setelah pelaksanaan program kemudian diolah menggunakan  aplikasi  SPSS  ( wilcoxon matched pairs test ). Hasil analisis dari SPSS ditampilkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Hasil Analisis Wilcoxon Matched Pairs Test Penurunan Biaya pada Kegiatan Pembuatan Kandang Komunal (sumber: data primer, 2021)
Hasil  analisis  SPSS  menunjukkan bahwa  T  hitung  =  3.  Sedangkan  T  tabel (n=7;0,05) = 2. Hasil pengujian wilcoxon test menunjukkan  bahwa  T  hitung  >  T  tabel, artinya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mendapatkan  pupuk  dipengaruhi  kegiatan pembangunan  kandang  komunal,  sehingga dapat  disimpulkan  variabel  penurunan  biaya terpenuhi.

## Kegiatan Penambahan Jumlah Ternak Sapi
Berdasarkan
catatan jenis
kegiatan/bantuan  yang  diterima  kelompok tani  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  dan hasil  observasi  di  lokasi,  pada  tahun  2017, 2018, dan 2019 terdapat kegiatan penambahan jumlah ternak sapi sebanyak 55 ekor.  Kondisi  ini  menunjukkan  indikator jumlah  ternak  sapi  sebanyak  100  ekor  tidak terpenuhi, maka disimpulkan variabel
ketercapaian tujuan tidak terpenuhi. Variabel ketercapaian tujuan secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 10.
Tabel 10. Ringkasan Variabel Ketercapaian Tujuan Uraian Data Indikator Tahun 2017 2018 2019 Total Jumlah 13 18 24 55 100
sumber: data primer, 2021
Variabel  tingkat  penggunaan  secara ringkas disajikan Tabel 11.
Tabel 11. Ringkasan Variabel Tingkat
Penggunaan No. Klasifikasi Frekuensi Kelompok Frekuensi Sarana Persentase Sarana 1 Sangat baik 2 16 16,0% 2 Baik 1 8 8,0% 3 Cukup 0 0 0,0% 4 Kurang baik 3 23 23,0% 5 Tidak baik 1 8 8,0% Total output diterima (a) 7 55 55,0% Total output tidak terealisasi (b) 45 45,0% Total output RPKP (c) 100 100%
sumber: data primer, 2021
Tabel  11  menunjukkan  proporsi kelompok  tani  penerima  kegiatan  dengan pengelompokan sangat baik, baik, dan cukup sebesar  24%.  Dengan  demikian  variabel tingkat  penggunaan  tidak  terpenuhi  karena proporsi  klasifikasi  sangat  baik,  baik,  dan cukup  kurang  dari  50%  dari  total  kegiatan berdasarkan RPKP.
Variabel  penurunan  biaya  dengan indikator  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan petani  lebih  kecil  dari  sebelumnya.  Manfaat dari kegiatan penambahan ternak sapi adalah pupuk  organik,  dan  biaya  yang  dihitung merupakan  biaya  pengeluaran  pupuk  untuk lahan  seluas  5.000  m2.  Hasil  perhitungan biaya  sebelum  dan  setelah  pelaksanaan program  kemudian  diolah  menggunakan aplikasi SPSS ( wilcoxon matched pairs test ). Hasil  analisis  dari  SPSS  ditampilkan  pada Gambar 4.
Ranks N Mean Rank Sum of Ranks
kandang_after - kandang_before Negative Ranks 5 a 3,00 15,00 Positive Ranks 0 b ,00 ,00 Ties 2 c Total 7 a. kandang_after < kandang_before b. kandang_after > kandang_before c. kandang_after = kandang_before Test Statistics a kandang_after - kandang_before Z -2,032 b
Asymp. Sig. (2-tailed) ,042
a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
Gambar 4. Hasil Analisis Wilcoxon Matched Pairs Test Penurunan Biaya pada Kegiatan Penambahan Ternak Sapi (sumber: data primer, 2021)
Hasil  analisis  SPSS  menunjukkan bahwa  T  hitung  =  3.  Sedangkan  T  tabel (n=7;0,05) = 2. Hasil pengujian wilcoxon test menunjukkan  bahwa  T  hitung  >  T  tabel, artinya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mendapatkan  pupuk  dipengaruhi  kegiatan penambahan  jumlah  ternak,  sehingga  dapat disimpulkan variabel penurunan biaya terpenuhi.
Kegiatan Pemberian Stimulan Pakan Ternak dan Obat-obatan
Variabel  ketercapaian  tujuan  pada kegiatan  pemberian  stimulan  pakan  ternak dengan  indikator  yaitu  jumlah  stimulan pakan ternak 100 paket.  Berdasarkan catatan jenis kegiatan/bantuan yang diterima kelompok  tani  yang  diperoleh  dari  instansi terkait  dan  hasil  observasi  di  lokasi,  pada tahun  2017,  2018,  dan  2019  terdapat pemberian  stimulan  pakan  ternak  sebanyak 13 paket. Kondisi ini menunjukkan indikator jumlah  stimulan  pakan  sebanyak  100  paket tidak  terpenuhi,  maka  disimpulkan  variabel ketercapaian  tujuan  tidak  terpenuhi.  Secara ringkas ditampilkan dalam Tabel 12.
Tabel 12. Ringkasan Variabel Ketercapaian
Tujuan Uraian Data Indikator Tahun 2017 2018 2019 Total Jumlah 13 0 0 13 100
sumber: data primer, 2021
Variabel  tingkat  penggunaan  secara ringkas disajikan Tabel 13.
Tabel 13. Ringkasan Variabel Tingkat
Penggunaan No. Klasifikasi Frekuensi Kelompok Frekuensi Sarana Persentase Sarana 1 Sangat baik 0 0 0,0% 2 Baik 0 0 0,0% 3 Cukup 0 0 0,0% 4 Kurang baik 2 13 13,0% 5 Tidak baik 0 0 0,0% Total  output diterima (a) 2 13 13,0% Total output tidak terealisasi (b) 87 87,0% Total output RPKP (c) 100 100% sumber: data primer, 2021 Tabel 13 menunjukkan proporsi kelompok  tani  penerima  kegiatan  dengan pengelompokan sangat baik, baik, dan cukup sebesar  0%.  Dengan  demikian  variabel tingkat  penggunaan  tidak  terpenuhi  karena proporsi  klasifikasi  sangat  baik,  baik,  dan cukup  kurang  dari  50%  dari  total  kegiatan berdasarkan RPKP.
Variabel  penurunan  biaya  dengan indikator  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan petani  lebih  kecil  dari  sebelumnya.  Hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan kelompok  tani  untuk  mendapatkan  manfaat sarana  sebelum  pelaksanaan  program  dan biaya yang dikeluarkan  kelompok tani untuk mendapatkan manfaat sarana setelah pelaksanaan program disusun untuk keperluan perhitungan statistik. Manfaat  dari kegiatan  pemberian  stimulan  pakan  ternak adalah stimulan pakan ternak, dan biaya yang dihitung merupakan biaya pengeluaran stimulan pakan per 5 kg stimulan.
Observasi  menunjukkan  hanya  dua kelompok  tani  yang  menerima  stimulan pakan ternak, karenanya tidak dapat dilakukan  pengujian  menggunakan  SPSS. Analisis pengganti menggunakan
perbandingan  sederhana  biaya  pengeluaran stimulan  pakan  ternak  sebelum  kegiatan  dan setelah  kegiatan,  yang  ditunjukkan  dalam Tabel 14.
Ranks N Mean Rank Sum of Ranks sapi_after - sapi_before
Negative Ranks 5 a 3,00 15,00 Positive Ranks 0 b ,00 ,00 Ties 2 c Total 7 a. sapi_after < sapi_before b. sapi_after > sapi_before c. sapi_after = sapi_before Test Statistics a sapi_after - sapi_before Z -2,032 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,042
a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on positive ranks.
Tabel 14. Perbandingan Biaya Stimulan Pakan Ternak Sebelum dan Setelah Kegiatan
Biaya Stimulan Pakan
No. Kelompok Tani Sebelum (Rp) Setelah (Rp) Selisih Biaya (Rp) Penjelasan 1 PS 20.000 20.000 0 tetap 2 RM 1 20.000 20.000 0 tetap sumber: data primer, 2021 Hasil perbandingan menunjukkan bahwa tidak terdapat selisih biaya pengeluaran  sebelum  dan  setelah  kegiatan stimulan  pakan  untuk  seluruh  kelompok  tani penerima,  artinya  biaya  yang  dikeluarkan untuk mendapatkan stimulan tidak dipengaruhi  kegiatan  pemberian  stimulan pakan  ternak,  sehingga  dapat  disimpulkan variabel penurunan biaya tidak terpenuhi.
Kegiatan Pemberian Bantuan Alat Pengolah Pupuk Organik Berdasarkan catatan jenis
kegiatan/bantuan  yang  diterima  kelompok tani  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  dan hasil  observasi  di  lokasi,  pada  tahun  2017, 2018,  dan  2019  terdapat  pemberian  bantuan alat  pengolah  pupuk  organik  sebanyak  8 buah.  Kondisi  ini  menunjukkan  indikator jumlah  alat  pengolah  pupuk  sebanyak  10 buah  tidak  terpenuhi,  maka  disimpulkan variabel  ketercapaian  tujuan  tidak  terpenuhi. Variabel  ketercapaian  tujuan  secara  ringkas ditampilkan dalam Tabel 15.
Tabel 15. Ringkasan Variabel Ketercapaian Tujuan Uraian Data Indikator Tahun 2017 2018 2019 Total Jumlah 2 3 3 8 10
sumber: data primer, 2021
Variabel  tingkat  penggunaan  secara ringkas disajikan Tabel 16.

## Tabel 16. Ringkasan Variabel Tingkat
Penggunaan No. Klasifikasi Frekuensi Kelompok Frekuensi Sarana Persentase Sarana 1 Sangat baik 0 0 0,0% 2 Baik 1 1 10,0% 3 Cukup 0 0 0,0% 4 Kurang baik 4 5 50,0% 5 Tidak baik 2 2 20,0% Total output diterima (a) 7 8 80,0% Total  output  tidak  terealisasi (b) 2 20,0% Total output RPKP (c) 10 100%
sumber: data primer, 2021
Tabel 16 menunjukkan proporsi kelompok  tani  penerima  kegiatan  dengan pengelompokan sangat baik, baik, dan cukup sebesar  10%.  Dengan  demikian  variabel tingkat  penggunaan  tidak  terpenuhi  karena proporsi  klasifikasi  sangat  baik,  baik,  dan cukup  kurang  dari  50%  dari  total  kegiatan berdasarkan RPKP.
Variabel  penurunan  biaya  dengan indikator  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan petani  lebih  kecil  dari  sebelumnya.  Manfaat dari  kegiatan  pemberian  bantuan  alat pengolah  pupuk  adalah  pupuk  organik,  dan biaya  yang  dihitung  merupakan  biaya pengeluaran  pupuk  untuk  lahan  seluas  5.000 m 2 .  Hasil  perhitungan  biaya  sebelum  dan setelah  pelaksanaan  program  kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS ( wilcoxon  matched  pairs  test ).  Hasil  analisis dari SPSS ditampilkan pada Gambar 5.
Gambar 5. Hasil Analisis Wilcoxon Matched Pairs Test Penurunan Biaya pada Kegiatan
Pemberian Bantuan Alat Pengolah Pupuk Organik
(sumber: data primer, 2021)
Ranks N Mean Rank Sum of Ranks APPO_after - APPO_before Negative Ranks
4 a 2,50 10,00
Positive Ranks 0 b ,00 ,00 Ties 3 c Total 7 a. APPO_after  < APPO_before b. APPO_after  > APPO_before c. APPO_after = APPO_before Test Statistics a APPO_after - APPO_before Z -1,841 b Asymp. Sig. (2-tailed) ,066 a. Wilcoxon Signed Ranks Test b. Based on positive ranks.
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
Hasil  analisis  SPSS  menunjukkan bahwa  T  hitung  =  2,5.  Sedangkan  T  tabel (n=8;0,05) = 4. Hasil pengujian wilcoxon test menunjukkan  bahwa  T  hitung  <  T  tabel, artinya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mendapatkan pupuk tidak dipengaruhi kegiatan  pemberian  bantuan  alat  pengolah pupuk  organik,  sehingga  dapat  disimpulkan variabel penurunan biaya tidak terpenuhi.

## Evaluasi  Efektivitas  Program  Peningkatan Sarana Produksi Pupuk Organik
Setelah  menyelesaikan  analisis  pada tingkat  variabel,  hasil  analisis  tiap  variabel akan digabungkan dan dianalisis pada tingkat kegiatan  dan  program.  Kriteria  efektivitas terdiri  dari  tiga  variabel,  yaitu  ketercapaian tujuan,  tingkat  penggunaan,  dan  penurunan biaya.  Hasil  analisis  efektivitas  pada  tiap kegiatan  dalam  program  peningkatan  sarana produksi  pupuk  organik  ditunjukkan  dalam Tabel 17.
Tabel 17 menunjukkan program peningkatan  sarana  produksi  pupuk  organik tidak  efektif,  karena  lima  kegiatan  (seluruh kegiatan)  tidak  efektif,  dan  tidak  terdapat kegiatan yang efektif. Kegiatan pembangunan  rumah  kompos  tidak  efektif
karena indikator dua variabel tidak terpenuhi dan  satu  variabel  (variabel  penurunan  biaya) terpenuhi.  Kegiatan  pembuatan  kandang komunal  tidak  efektif  karena  indikator  dua variabel  tidak  terpenuhi  dan  satu  variabel (variabel penurunan biaya) terpenuhi. Demikian  juga  kegiatan  penambahan  jumlah ternak sapi tidak efektif karena indikator dua variabel  tidak  terpenuhi  dan  satu  variabel (variabel penurunan biaya) terpenuhi. Sedangkan  dua  kegiatan  yang  lain,  yaitu kegiatan  pemberian  stimulan  pakan  ternak dan  obat-obatan  dan  kegiatan  pemberian bantuan  alat  pengolah  pupuk  organik,  tidak efektif  karena  indikator  tiga  variabel  tidak terpenuhi.
Kondisi dalam Tabel 17 ini menunjukkan  bahwa  jumlah output yang direalisasikan  tidak  dapat  memenuhi  jumlah output yang  direncanakan,  dan  tingkat penggunaan  sarana  hasil  output  kegiatan  di lingkup anggota kelompok tani masih sangat terbatas.  Kondisi  ini  juga  menunjukkan bahwa terdapat sebagian kelompok tani yang mampu  menurunkan  biaya  petani  dalam mendapatkan  pupuk  organik  dan  sebagian lainnya belum mampu.
Tabel 17. Hasil Evaluasi Efektivitas Kegiatan dan Program No. Kegiatan Variabel Ketercapaian Tujuan Variabel Tingkat Penggunaan (skor) Variabel Penurunan Biaya Efektivitas Kegiatan 1 Kegiatan  pembangunan  rumah kompos Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi (30%) Terpenuhi Kegiatan Tidak Efektif 2 Kegiatan  pembuatan  kandang komunal Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi (30%) Terpenuhi Kegiatan Tidak Efektif 3 Kegiatan  penambahan  jumlah ternak sapi Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi (24%) Terpenuhi Kegiatan Tidak Efektif 4 Kegiatan  pemberian  Stimulan pakan  ternak  dan  obat-obatan selama 6 bulan Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi (0%) Tidak terpenuhi Kegiatan Tidak Efektif 5 Kegiatan  pemberian  bantuan alat pengolah pupuk organik Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi (10%) Tidak terpenuhi Kegiatan Tidak Efektif Program peningkatan sarana pupuk organik Program Tidak Efektif Sumber: data primer, 2021
Jumlah output seluruh  kegiatan  dalam program  peningkatan  sarana  produksi  pupuk organik tidak terpenuhi, menunjukkan bahwa jumlah output yang direalisasikan tidak dapat memenuhi jumlah output yang direncanakan.
Berdasarkan RPKP beras organik Kabupaten Karanganyar,  sumber  pembiayaan  program peningkatan  sarana  produksi  pupuk  organik berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja
Negara (APBN), Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten,  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa).  Lebih  lanjut, dalam  penyusunan  program  dan  kegiatan yang dicantumkan di RPKP, belum dilakukan pembahasan dengan  entitas terkait berdasarkan sumber pembiayaannya. Program  yang  berasal  dari  APBN  belum dibahas secara memadai bersama kementerian  terkait maupun  Bappenas, demikian  juga  program  yang  berasal  dari sumber  pembiayaan  lainnya.  Sementara, ketersediaan anggaran APBD sangat mempengaruhi output yang dapat direalisasikan.  Dinas  Pertanian  dan  Pangan harus  menyesuaikan  alokasi  anggaran  untuk masing-masing  program  sesuai  ketersediaan anggaran keseluruhan. Hasil analisis dokumen, observasi dan wawancara menunjukkan  bahwa  tidak  satupun output yang dihasilkan dari kegiatan yang termasuk dalam  program  peningkatan  sarana  produksi pupuk organik yang berasal dari sumber dana APBDesa.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  belum  mengkomuni- kasikan secara efektif peran pemerintah desa terkait dalam menganggarkan kegiatan dalam program  peningkatan  sarana  produksi  pupuk organik.
Secara  kelembagaan,  Tim  Koordinasi Pembangunan  Kawasan  Perdesaan  (TKPKP) Kabupaten belum optimal dalam
mengkoordinasikan  OPD  terkait  terutama dalam perencanaan dan penganggaran program  dan  kegiatan  kawasan  di  masing- masing  OPD.  Hal  ini  terlihat  dari  RPJMD Kabupaten  Karanganyar  2014-2018  dan RPJMD  2018-2023,  yang  tidak  dijumpai jenis  program  dan  kegiatan  sebagaimana dicantumkan  dalam  rencana  pembangunan kawasan  perdesaan  beras  organik,  termasuk program  yang  dievaluasi  dalam  penelitian ini.  Sedangkan  di  RTRW  Kabupaten  tahun 2013-2032 perubahan (Perda 19 tahun 2019), kawasan  perdesaan  beras  organik  tidak secara spesifik dicantumkan, termasuk lokasi 15  desa  dan  lima  kecamatan  yang  termasuk wilayah kawasan perdesaan tersebut.
Kondisi  tersebut  belum  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No.47  Tahun  2015 pasal  124  ayat  (4)  s.d  ayat  (8),  yang menguraikan  usulan  program  pembangunan kawasan  perdesaan,  yang  berisi:  program yang berasal dari kementerian dan pemerintah provinsi dibahas bersama pemerintah  kabupaten  untuk  ditetapkan sebagai  program  pembangunan  kawasan perdesaan;  program  yang  berasal  dari pemerintah  dicantumkan  dalam  RPJMN  dan RKP;  program  yang  berasal  dari  pemerintah provinsi  dicantumkan  dalam  RPJMD  dan RKPD  provinsi;  program  yang  berasal  dari pemerintah  kabupaten  dicantumkan  dalam RPJMD  dan  RKPD  kabupaten;  sosialisasi program  dilakukan  kepada  pemerintah  desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat
Selain  itu,  Pemerintah  Kabupaten belum merencanakan lokasi  penerima output kegiatan  tiap  tahun  selama  periode  lima tahun  pelaksanaan  RPKP  beras  organik Kabupaten  Karanganyar,  yang  ditunjukkan dengan  tidak  diuraikannya  waktu  dan  lokasi penerima  output  kegiatan  di  RPKP  maupun dokumen pendukung lainnya. Informasi yang tersedia  hanya  berupa  jumlah  output  dari tahun  ke-1  s.d  tahun  ke-5,  dan  lokasi “seluruh desa di kawasan perdesaan”.
Pentingnya  perencanaan  pemerintah selaras  dengan  penelitian  Sutrisno  (2018). Dokumen perencanaan, kemampuan anggaran, dan sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas perencanaan penganggaran dalam program  pembangunan. Selain  itu  koordinasi  dan  komunikasi  di lingkungan  pemerintah  kabupaten  juga  tidak dapat dikesampingkan Sutrisno (2018).
Hasil observasi dan wawancara menunjukkan  bahwa  sarana  hasil output kegiatan  hanya  diakses  sebagian  petani. Pengelolaan  sarana  hasil  output  program sebagian  besar  berorientasi  ke  perorangan anggota  yang  ditunjuk  mengelola  dan merawat,  bukan  berorientasi  kepentingan kelompok.  Tidak  semua  kelompok  tani mengembangkan mekanisme yang
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
memungkinkan
keseluruhan anggota memperoleh manfaat dari sarana hasil output kegiatan. Keberadaan sarana eksisting, keaktifan  dan  respon  anggota  kelompok, perencanaan  kelompok,  komposisi  generasi muda, mekanisme pengelolaan yang berorientasi  kelompok,  kualitas  alat  yang diterima,  cara  pengelolaan  dan  jumlah produksi  pupuk,  terbukti  mempengaruhi jumlah anggota kelompok yang memanfaatkan hasil output kegiatan.
Kondisi  perencanaan  kelompok  yang baik, keaktifan dan respon anggota kelompok yang  memadai,  upaya  mengembangkan mekanisme  pengelolaan  yang  berorientasi kelompok,  dan  upaya  mengoptimalkan  hasil pengelolaan  sarana  agar  mencukupi  untuk digunakan sebagai pendukung biaya pemeliharaan juga mampu menurunkan biaya petani dalam mendapatkan pupuk organik.
Kondisi  organisasi  petani  memberikan pengaruh  signifikan  juga  sejalan  dengan penelitian  Mayrowani  (2012).  Organisasi  di tingkat  petani  sebagai  faktor  kunci  dalam pertanian  organik  ini  dan  kendala  apabila dukungan  organisasi  tidak  terwujud  juga diungkap oleh Mayrowani (2012).
Pengelolaan sarana hasil output kegiatan  dalam  bentuk  unit  pelayanan  jasa alat  mesin  pertanian  (UPJA)  yang  dikelola dengan baik dan terencana juga mempengaruhi  jumlah  anggota  kelompok yang  memanfaatkan  hasil output kegiatan dan  mampu  menurunkan  biaya  petani  dalam mendapatkan pupuk organik.
Pada  salah  satu kelompok  tani, kelengkapan  administrasi  berupa  surat  hibah atau  surat  perjanjian  pemanfaatan  lokasi pendirian  rumah  kompos  dan  kandang komunal juga mempengaruhi jumlah anggota kelompok  yang  memanfaatkan  hasil output kegiatan. Kondisi  kandang  komunal  yang memerlukan  modifikasi  namun  terhambat oleh izin dari pemilik lokasi, sehingga hanya tiga sapi program yang dipelihara di kandang komunal.
Selain itu, perbedaan signifikan kondisi pengelolaan di antara kelompok tani menunjukkan  peran  endogen  dari  kelompok
tani  lebih  menonjol,  dan  peran  eksogen dalam hal ini pendampingan dari Pemerintah Kabupaten  belum  memadai.  Kelompok  tani yang  mengelola  sarana  hasil output kegiatan secara  seadanya  dan  masih  berorientasi perorangan  terlihat  tertinggal  dari  kelompok tani lain yang sudah menyiapkan perencanaan  dan  menerapkan  mekanisme yang  berorientasi  kelompok.  Dukungan pemerintah kabupaten diperlukan agar kesenjangan  kondisi  pengelolaan  masing- masing kelompok tidak terlalu mencolok.
Dukungan  pemerintah  yang  dapat memberikan pengaruh signifikan ini mendukung  hasil  penelitian  Suroyo  dan Handayani (2014), yang menguraikan bahwa salah  satu  penyebab  pembangunan  kawasan agropolitan belum memberikan dampak yang signifikan adalah masih minimnya dukungan pemerintah
terhadap pengembangan kawasan. Dukungan pemerintah berupa
pelatihan, pemberian modal produksi, sertifikasi  organik,  dan  penyusunan  aturan yang mendukung, dapat mendukung pengembangan  pertanian  ini  juga  diuraikan oleh Mayrowani (2012).
Jika  dilihat  secara  keseluruhan,  faktor yang  mempengaruhi  efektivitas  program peningkatan  sarana  produksi  pupuk  organik mendukung teori implementasi dari Edwards III  yang  diuraikan  oleh  Subarsono  (2005) bahwa implementasi kebijakan atau program dipengaruhi  komunikasi,  sumber  daya,  dan disposisi.
Kondisi  ini  juga  sejalan  dengan variabel yang mempengaruhi proses implementasi  menurut  Mazmanian  dan Sabatier  dalam  Subarsono  (2005),  yaitu karakteristik  masalah  ( tractability  of  the problem ),  karakteristik  kebijakan  ( ability  of statute  to  structure  implementation ),  dan lingkungan  kebijakan  ( nonstatutory  variable affecting implementation ). Karakteristik masalah  berupa  heterogenitas  kelompok  tani sebagai  kelompok  sasaran  menunjukkan kondisi  dan  respon  antara  kelompok  yang beragam  memerlukan  perlakuan  yang  tidak dapat  diseragamkan.  Karakteristik  kebijakan
berupa  kejelasan  isi  kebijakan  atau  program di  RPKP  dan  dokumen  pendukung  belum menguraikan  waktu  dan  lokasi  penerima output kegiatan;  ketersediaan  sumber  daya finansial  di  APBN,  APBD  Kabupaten, APBDesa,  hingga  kelompok  tani;  serta dukungan  dan  koordinasi  antar  institusi pelaksana di kementerian, pemerintah kabupaten,  dan  pemerintah  desa  setempat, dalam  implementasi  program.  Lingkungan kebijakan  berupa  kondisi  dan  tingkat kemajuan  kelompok  tani  penerima  program; dan  keterampilan  yang  diperlukan  institusi pelaksana dalam merencanakan dan merealisasikannya.
Hasil  penelitian  juga  selaras  dengan variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi  menurut  Van  Meter  dan  Van Horn  dalam  Subarsono  (2005),  yaitu  standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi dan hubungan antar organisasi.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  terhadap  evaluasi efektivitas  program  peningkatan  sarana produksi  pupuk  organik  tahun  2017-2019 menunjukkan  program  tidak  efektif,  karena lima kegiatan (seluruh kegiatan) tidak efektif. Kondisi  menunjukkan  bahwa  jumlah output yang  direalisasikan  tidak  dapat  memenuhi jumlah output yang  direncanakan,  tingkat penggunaan  sarana  hasil output kegiatan  di lingkup anggota kelompok tani masih sangat terbatas,  serta  terdapat  sebagian  kelompok tani  yang  mampu  menurunkan  biaya  petani dalam  mendapatkan  pupuk  organik  dan sebagian lainnya belum mampu.
Faktor yang mempengaruhi
ketidakberhasilan efektivitas
program peningkatan  sarana  produksi  pupuk  organik dapat dikelompokkan:
a. Kebijakan  belum  direncanakan  dengan baik
Hal ini ditunjukkan dengan program dan kegiatan  belum  tercantum  di  APBN, APBD  dan  APBDesa  sebagaimana direncanakan,  lokasi  kawasan  belum secara  spesifik  tercantum  di  RTRW
kabupaten,  dan  perencanaan  belum mempertimbangkan  kondisi  kelompok tani  sebagai  kelompok  sasaran  yang heterogen.
b. Ketersediaan  sumber  daya  finansial belum mencukupi
Sumber  pembiayaan  program  berasal dari  APBN,  APBD,  dan  APBDesa. Keterbatasan  sumber  daya  finansial terbukti berperan kuat dalam ketidakberhasilan program.
c. Komunikasi  yang  kurang  baik  antar institusi pelaksana Program pembangunan kawasan
perdesaan  di  RPKP  mengintegrasikan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan  dari  kementerian,  pemerintah provinsi,  pemerintah  kabupaten  dan pemerintah  desa,  sehingga  memerlukan komunikasi  dan  koordinasi  yang  lebih baik untuk mengatasi kondisi perencanaan  dan  implementasi  yang tidak  sederhana.  Penyusunan  program dan  kegiatan  yang  belum  dilakukan pembahasan dengan entitas sesuai sumber  pembiayaannya  menunjukkan kelemahan  komunikasi  antar  institusi pelaksana.  Kawasan  perdesaan  belum secara  spesifik  tercantum  di  RTRW menunjukkan  kelemahan  komunikasi  di internal pemerintah kabupaten.
d. Kualitas  sumber  daya  manusia  pada institusi pelaksana belum memadai Pendampingan dan pelatihan dari pemerintah yang belum memadai, permasalahan  di  mekanisme  penetapan calon  penerima,  dan  monitoring  instansi yang  belum  memadai,  menunjukkan bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia pada institusi pelaksana belum memadai.
e. Kondisi kelompok tani sebagai kelompok sasaran Kondisi kelompok tani, berupa keberadaan sarana eksisting, perencanaan kelompok, komposisi
generasi  muda,  mekanisme  pengelolaan yang berorientasi kelompok yang memungkinkan seluruh anggota
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41
kelompok  mendapatkan  manfaat output kegiatan,  keberadaan  tokoh/perorangan yang  mendukung  kemajuan  kelompok, kesiapan  petani  dalam  menerapkan pertanian  organik,  persebaran  lahan kelompok  tani,  permasalahan  disposisi berupa  komitmen  dan  kejujuran,  apabila tidak dipertimbangkan dalam perencanaan dapat mempengaruhi ketidakberhasilan program

## SARAN
Rekomendasi  atas  ketidakefektifan program  peningkatan  sarana  produksi  pupuk organik yaitu:
a. Perbaikan di dokumen RTRW Kabupaten,  dengan  penyesuaian  berupa pencantuman  kawasan  perdesaan  beras organik  secara  spesifik,  termasuk  lokasi desa dan kecamatannya;
b. Perbaikan di dokumen RPJMD Kabupaten,  dengan  penyesuaian  berupa pencantuman  program  dalam  kawasan perdesaan beras organik;
c. Perbaikan  di  dokumen  RPKP  pada bagian  uraian  program  dan  kegiatan, dengan melakukan pembahasan sebelumnya dengan entitas terkait berdasarkan sumber pembiayaan program;
d. Perbaikan  mekanisme  di  Pemerintah Kabupaten  yang  dapat  mentransmisikan sasaran program secara memadai kepada kementerian terkait dan pemerintah desa setempat sebagai pendukung pembiayaan program, e. Perbaikan  mekanisme  perencanaan  pada satuan  kerja  terkait  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  terutama  dengan memisahkan penetapan penerima
bantuan  berdasarkan  kawasan  perdesaan dan  luar  kawasan  agar  memudahkan perencanaan di level kabupaten;
f. Menyusun dokumen pendukung
perencanaan yang menguraikan informasi  waktu  dan  lokasi  penerima kegiatan;
g. Memberikan
pendampingan dan perhatian  sesuai  kondisi  kelompok  tani masing-masing  terutama  dalam  hal penerapan pertanian organik, mekanisme pengelolaan  yang  berorientasi  kelompok dan pentingnya perencanaan di kelompok tani;
h. Memperbarui data sarana kelompok  tani di aplikasi Simluhtan sesuai kondisi saat ini,  sebagai database kelompok  tani yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan perencanaan  penetapan  kelompok  tani calon  penerima  bantuan,  maupun  bahan informasi  untuk  materi  pendampingan yang diperlukan;
i. Perbaikan  pada  mekanisme  penetapan kelompok  tani  calon  penerima  bantuan dengan cara:
1) verifikasi  lebih  lanjut  atas  surat hibah dan surat perjanjian pemanfaatan  tanah  lokasi  pendirian sarana output kegiatan,
2) memperhitungkan kondisi dan perencanaan yang disusun kelompok tani, misalnya dengan
menambahkan form sederhana  yang berisi  informasi  mengenai  kondisi kelompok  tani  dan  perencanaan pengelolaan sarana, sebagai kelengkapan surat permohonan bantuan dari kelompok tani;
3) verifikasi memadai terhadap kondisi kelompok  tani  calon  penerima bantuan
j. Perbaikan  pada  mekanisme  monitoring dengan cara:
1) mengirimkan salinan dokumen penetapan  kelompok  tani  penerima bantuan  kepada  BPP  kecamatan terkait  sebagai  bahan  informasi BPP;
2) menyusun ketentuan mengenai mekanisme koordinasi Dinas Pertanian  Pangan  dengan  BPP kecamatan dalam monitoring pemanfaatan bantuan

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  pertama  mengucapkan  terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memberikan beasiswa untuk studi di Magister  Perencanaan  Wilayah  dan  Kota Universitas Gadjah Mada dan biaya penelitian. Penulis  juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Asosiasi Petani Organik
Karanganyar Tenteram, responden di kelompok  tani,  dan  seluruh  pihak  yang membantu  sehingga  penelitian  ini  dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,    I.,  &  A.  Artiningsih.  2017.
Evaluasi  implementasi  masterplan kawasan agropolitan
Ciwidey menggunakan  logic  models. Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 5 No 1 : 1-10. doi:10.14710/jwl.5.1.1-10
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.
2009. Pedoman  Evaluasi  Kinerja
Pembangunan Sektoral . Jakarta:
Bappenas.
Badan  Pusat  Statistik.  2020a. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Karanganyar  2019 .  Karanganyar: BPS Badan  Pusat  Statistik.  2020b. Kabupaten Karanganyar dalam Angka . Karanganyar: BPS Badan  Pusat  Statistik.  2021a. Berita  Resmi
Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2021 . Jakarta: BPS Badan  Pusat  Statistik.  2021b. Berita  Resmi Statistik: Tingkat Ketimpangan Pengeluaran  Penduduk  Indonesia Maret 2021 . Jakarta: BPS
Direktorat  Jenderal  Pembangunan  Kawasan Perdesaan  Kementerian  Desa  dan PDTT.  2017. Matriks  Program  Multi Sektor  Rancangan  RPKP  Beras Organik Bernutrisi Kabupaten Karanganyar . http://rpkp.org/matriks- program-multi-sektor-rancangan- rpkp-beras-organik-bernutrisi-
kabupaten-karanganyar/  (23  April 2020)
Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2016. Pedoman Teknis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik TA 2016 . Jakarta: Kementerian Pertanian. Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2017. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  dan  Penyaluran  Bantuan Alat  dan  Mesin  Pertanian  APBN  TA 2017 . Jakarta: Kementerian Pertanian.
Direktorat  Jenderal  Prasarana  dan  Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2018. Pedoman  Teknis  Pengadaan dan  Penyaluran  Bantuan  Alat  dan
Mesin  Pertanian  Direktorat  Alat  dan Mesin Pertanian . Jakarta: Kementerian Pertanian. Dunn  W.  M.  2003. Pengantar  Analisis Kebijakan
Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Haryono,  Sumirin  T.  .  2008.  Evaluasi dampak program pengembangan agropolitan  terhadap  kesejahteraan masyarakat:  studi  kasus  di  kawasan agropolitan Waliksarimadu Kabupaten  Pemalang.  (Tesis).  Bogor. Institut Pertanian Bogor Husin, Muchlis. 2018. Perkembangan kawasan  perdesaan  eks  transmigrasi di  Kecamatan  Wasile  Kabupaten Halmahera Timur. (Tesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Kementerian Desa dan PDTT. 2016. Peraturan  Menteri  Desa  dan  PDTT no.5 tahun 2016 tentang Pembangunan  Kawasan  Perdesaan . Jakarta: Kementerian Desa dan PDTT Kementerian PPN-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017. Pedoman  Evaluasi Pembangunan
Nasional .  Jakarta:  Kementerian  PPN-
Bappenas.
Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol. 20, No.1, Juni 2022, hal. 23 - 41

## Mayrowani,  Henny.  2012.  Pengembangan
Pertanian  Organik  di  Indonesia.
Forum  Penelitian  Agro  Ekonomi  Vol 30 No 2 : 91-108
Nugraha,  Aditya  P.  .  2012.  Evaluasi pengembangan wilayah dalam meningkatkan kawasan agropolitan di
Kabupaten  Tabalong.  Jurnal  Ilmu Politik  dan  Pemerntahan  Lokal  Vol  I Edisi 2: 93-106 Pemerintah  Kabupaten  Karanganyar.  2017.
Peraturan Bupati Karanganyar no.90 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan  Kawasan  Perdesaan Beras  Organik  Bernutrisi  di  Lereng Gunung Lawu . Karanganyar: Sekretariat Daerah
OECD. 2010. Quality Standards for Development Evaluation . Paris: DAC Subarsono,  AG.  2005. Analisis  Kebijakan Publik,  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Suprapto,  E.,  M.  Waskito  Ardhi  dan  Davi
Apriandi.  2018.  Upaya  mewujudkan sustainable
development goals (SDGs)  melalui  sistem  padi  organik
di  Desa  Pojok  Kwadungan  Ngawi. Prosiding  Seminar  Nasional  Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNIEMAS) Universitas Ahmad Dahlan ,  Yogyakarta,  27  Oktober 2018. hlm 86 – 93.
Suroyo,    B.  T.,  &  Handayani,  W.  .  2014.
Pengembangan  Kawasan  Agropolitan di  Kabupaten  Kulonprogo  DIY. Jurnal  Perencanaan  Wilayah  dan Kota Vol 25 No 3 : 243-261
Sutrisno.  2018.  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi efektivitas perencanaan dan penganggaran. REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen Vol 07 No 01 : 107-117 Undang-undang  Nomor  26  tahun  2007. tentang  penataan  ruang .  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68. Jakarta: Kementerian PU
Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014 . tentang  desa. Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  7.  Jakarta:  Kementerian  Desa dan PDTT