## JIUBJ

## Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci

## Lensi Erika Novianti*, Hamzah, Bambang Hariyadi
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi, JL. H.A. Manaf Telanaipura - Jambi - Indonesia *Correspondence email: lensi.erikan@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  mendeskripsikan  dan  mengidentifikasi  kearifan  lokal  pengelolaan  Hutan  Adat  Tigo  Luhah Kemantan  (HATLK)  dikaji  dari  aspek  unsur  pengelolaan  hutan  ( planning,  organizing,  actuating,  controlling  atau  POAC ). HATLK merupakan salah satu hutan adat yang berada di Kabupaten Kerinci yang memiliki kondisi hutan yang sangat baik. Salah satu  masalah  atau  kendala  dalam  pengelolaan  HATLK  adalah  pengaruh  modernisasi  atau  masuknya  kebudayaan  baru  di lingkungan masyarakat HATLK. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari data kualitatif yang langsung di tempat penelitian, melalui metode wawancara mendalam kepada Informan, kemudian bersamaan dengan observasi dan dokumentasi kegiatan penelitian. Data sekunder didapatkan melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal dan lain-lain yang mendukung data primer. Berdasarkan hasil yang diperoleh  kearifan  lokal  masyarakat  adat  Enam  Desa  Kemantan  dalam  pengelolaan  HATLK  selain  atas  kerja  sama  masyarakat dalam  membentuk  pengurus  hutan  adat  juga  tidak  terlepas dari  peran penting  lembaga adat,  karena  bagi  masyarakat Kemantan, lembaga  adat  merupakan  lembaga tertinggi  yang  mengatur  dan  mengawasi  berjalannya  interaksi  manusia  dengan  lingkunganya. Lembaga adat tersebut adalah Depati, Pemangku, Ninik mamak/Pateh/Rio, dan Hulubalang yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Karakteristik Kearifan lokal masyarakat adat Enam Desa Kemantan dalam Pengelolaan HATLK terwujud dalam bentuk  kepercayaan,  dan  hukum  adat  yang  berisi  norma  dan  aturan  yang  berlaku,  sehingga  apabila  norma  dan  aturan  tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi.
Kata kunci : Kearifan Lokal; Pengelolaan Hutan; Hutan Adat.
Abstract.  This  study  aims  to  describe  and  identify  local  wisdom  in  the  management  of  the  Tigo  Luhah  Kemantan  Customary Forest (HATLK) from the aspect of forest management elements (planning, organizing, actuating, controlling or POAC). HATLK is one of the customary forests in Kerinci Regency which has very good forest conditions. One of the problems or obstacles in the management of HATLK is the influence of modernization or the entry of a new culture in the HATLK community. The type of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data was obtained from qualitative data directly at the research site, through in-depth interviews with informants, then along with observation and documentation of research activities. Secondary  data  is  obtained  through  books,  archives,  reports,  publications  from  the  government/private  sector,  census  results, journals and others that support primary data. Based on the results obtained by the local wisdom of the Six Villages of Kemantan in the management of HATLK, apart from the cooperation of the community in forming customary forest management, it is also inseparable from the important role of customary institutions, because for the people of Kemantan, customary institutions are the highest  institutions  that  regulate  and  supervise  human  interaction.  with  the  environment.  These  traditional  institutions  are  the Depati,  Pemangku,  Ninik  Mamak/Pateh/Rio,  and  Hulubalang,  which  have  their  respective  roles  and  functions.  Characteristics The local  wisdom of  the  indigenous  peoples of  the Six  Kemantan Villages in  HATLK Management  is  manifested  in the form  of trust, and customary law  which contains applicable norms and rules, so that if these norms and rules are violated, they will get sanctions.
Keywords: Local Wisdom; Forest Management; Indigenous Forest.

## PENDAHULUAN
Hutan  adat  merupakan  sebagian  anugerah  dan amanah yang diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat  Indonesia  karena  memiliki  banyak  manfaat bagi  kehidupan  manusia.  Manfaat  langsung  sebagai sumber  bahan  pangan  dan  lainnya  yang  dirasakan langsung  oleh  masyarakat,  sedangkan  manfaat  tidak langsung  sebagai  pengatur  tata  air,  iklim,  pencegah terjadinya  bencana  alam  (banjir  dan  tanah  longsor), pelestarian  plasma  nutfah  serta  pusat  pendidikan  dan penelitian  (Hermawati,  2016).  Hutan  Adat  Tigo  Luhah Kemantan  (HATLK)  merupakan  salah  satu  hutan  adat yang  berada  di  Kabupaten  Kerinci  yang  memiliki kondisi  hutan  yang  sangat  baik  (Syuhada,  2019).  Hutan
adat  yang  baik  tidak  hanya  dilihat  dari  kondisi ekosistemnya  namun  juga  dilihat  dari  fungsi  dan manfaat  bagi  masyarakat  sekitar.  Hal  ini  menjadi indikator  bahwa  pada  kondisi  HATLK  yang  baik diharapkan  mampu  menciptakan  pengelolaan  hutan  dan manfaat yang baik pula bagi masyarakat dan HATLK itu sendiri.  HATLK  pertama  kali  diresmikan  secara langsung  oleh  menteri  lingkungan  hidup  dan  kehutanan Siti Nubaya Bakar pada tahun 2016. HATLK ditetapkan dalam
SK. Bupati Kerinci Nomor 522.21/KEP.373/2013: dan Keputusan
Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI  No.  SK. 6740/Menlhk-Pskl/Kum.1/12/2016  Tentang  Penetapan pencantuman  hutan  Adat  Tigo  luhah  Kemantan  seluas
Lensi  Erika Novianti  et al.,  Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat  oleh Masyarakat  Adat  Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci
±452 Hektar di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci  Provinsi  Jambi  dalam  peta  kawasan  hutan. Penetapan  status HATLK menjadi  hutan yang berada di dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat  ini  berdasarkan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019.  Adanya  ketetapan inilah  yang  akhirnya  menyimpulkan  bahwa  hutan menjadi sepenuhnya hak masyarakat adat dan masyarakat  adat  berdaulat  secara  penuh  mengelola HATLK.
Kearifan  lokal  merupakan  suatu  pandangan  atau aturan masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan  tradisional  pada  daerah  tertentu.  Menurut Kartawinata  (2011)  dalam  kearifan  lokal  terdapat gagasan-gagasan  lokal  yang  bersifat  bijaksana,  bernilai dan  tertanam  dalam  jiwa  masyarakat.  Pentingnya kearifan  lokal  tersebutlah  yang  menjadikan  kearifan lokal sebagai aset budaya bangsa dalam mengelola alam semesta  terutama  di  kawasan  hutan  adat  di  Indonesia. Masalah  yang  sering  muncul  dalam  pengelolaan  hutan adat  biasanya  berasal  dari  masyarakat  lokalnya  sendiri seperti  terjadinya  kebakaran  hutan,  penebangan  dan perburuan  liar.  Padahal  partisipasi  masyarakat  lokal sangat  berperan  penting  dalam  pengelolaan  kelestarian hutan  adat.  Pada  dasarnya  sudah  ada  aturan  dan  sistem pengelolaan  hutan  adat  yang  dibuat  oleh  masyarakat hukum adat  untuk menjaga kawasan hutan adat mereka. Oleh  sebab  itu  dibutuhkan  penelitian  lebih  lanjut  untuk mengetahui  bagaimana  pengelolaan  hutan  adat  oleh masyarakat  adat  Desa  Kemantan  sejak  ditetapkan  status HATLK  menjadi  hutan  yang  berada  di  dalam  wilayah masyarakat hukum adat. Salah satu masalah atau kendala dalam pengelolaan HATLK adalah pengaruh modernisasi  atau  masuknya  kebudayaan  baru  di lingkungan  masyarakat  HATLK.  Perubahan  pola  pikir masyarakat seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  (IPTEK)  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat memungkinkan  akan  terjadi  perubahan  pola  pikir  pada anak-anak  muda  khususnya  yang  tinggal  di  Enam  Desa Kemantan.  Hal  ini  dapat  mengancam  kelestarian  adat- istiadat,  hukum  adat  dan  kepercayaan  tradisional khususnya yang berhubungan dengan HATLK. Dampak dari  hal  tersebut  di  atas  bisa  dilihat  dari  menurunnya kepercayaan-kepercayaan  masyarakat  akan  hal  yang dianggap tabu yang sebelumnya berperan penting dalam menjaga  kelestarian  hutan  adat.  Sejalan  dengan pernyataan  Sari  (2017)  bahwa  manusia  modern cenderung  berevolusi  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan  yang  ada.  Maka  penelitian  ini  sangat perlu  dilakukan  untuk  melihat  bagaimana  proses  dan perkembangan  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan HATLK  terutama  sejak  di  sahkan  status  hutan  adat menjadi hutan hak masyarakat adat demi mempertahankan  kelestarian  dan  keutuhan  kawasan hutan adat.

## METODE
Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  selama  3  bulan, dari  bulan  April  sampai  dengan  Juli  2021  di  wilayah Hutan  Adat  Tigo  Luhah  Kemantan  Kecamatan  Air Hangat  Timur  Kabupaten  Kerinci.  Wilayah  HATLK  ini dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  karena  memiliki kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun dan mempunyai  ciri  khas  tersendiri  terutama  dalam pengelolaan  hutan  adat.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dan bersifat eksploratif deskriptif. Data kualitatif  dikumpulkan  dengan  metode  wawancara mendalam  kepada  Informan  dengan  menggali  informasi Informan kunci (key Informan) . Sehingga, menghasilkan dan  menggambarkan  suatu  keadaan  subyek  atau  objek penelitian  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat berdasarkan  fakta  di  lapangan.  Penentuan  Informan menggunakan  teknik  bola  salju (snowball  sampling). Tokoh kunci atau informan dimulai dari ketua hutan adat yang  nantinya  akan  merekomendasikan  informan  baru selanjutnya . Kepada  siapa  saja  tokoh  masyarakat  yang memahami  kearifan  lokal  dalam  pengelolaan  hutan  di Hutan Adat  Tigo  Luhah Kemantan.  Selanjutnya peneliti dapat menetapkan sampel lainnya dengan mempertimbangkan  sampel  tersebut  dapat  melengkapi data yang belum didapatkan dari sampel sebelumnya.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan  dari  data  kualitatif  yang  langsung  di  tempat penelitian, melalui metode wawancara mendalam kepada Informan,  kemudian  bersamaan  dengan  observasi  dan dokumentasi kegiatan penelitian. Data sekunder didapatkan  melalui  buku-buku,  arsip,  laporan,  publikasi dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal dan lain-lain yang  mendukung  data  primer.  Validitas  data  dilakukan untuk  mendapatkan  data  yang  benar-benar  mendukung dan  sesuai  dengan  karakteristik  permasalahan  maupun tujuan  penelitian.  Sejalan  dengan  itu  menurut  (Sukardi, 2003)  bahwa  suatu  instrumen  dikatakan  valid  jika instrumen  yang  digunakan  dapat  mengukur  apa  yang hendak  diukur.  Data  kualitatif  kemudian  dianalisis menggunakan  teknik  analisis  data  model  interaktif dengan  triangulasi  data  kualitatif  Miles  &  Huberman (1984).  Analisis  terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang terjadi  secara  bersamaan  yaitu  reduksi  data,  penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebanyak  21  hutan  adat  di  Indonesia  sudah mendapatkan SK penetapan dari Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  pada  tahun  2016- 2018.  Dari  jumlah  hutan  adat  yang  mendapatkan  SK penetapan  tersebut  terdapat  12  hutan  adat  berada  di Provinsi  Jambi.  4  diantaranya  merupakan  hutan  adat yang  berada  di  Kabupaten  Kerinci.  Salah  satu  dari  4 hutan  tersebut  adalah  HATLK  yang  merupakan  hutan adat  yang  pertama  kali  diresmikan  langsung  oleh Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  pada  tahun
Lensi  Erika Novianti  et al.,  Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat  oleh Masyarakat  Adat  Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci
2016  dengan  luasan  452  Ha.  Terbentuknya  HATLK melewati  proses  yang  sangat  panjang.  Dimana  dahulu sering  terjadinya  bencana  alam  seperti  banjir  dan  tanah longsor,  pembalakan  liar  dan  pembukaan  lahan  yang menyebabkan kerusakan pada HATLK. Dilihat dari segi fisik  HATLK  merupakan  hutan  memiliki  kelerengan diatas  50%.  Menurut  Saribun  (2007)  kelerengan  diatas 50%  termasuk  kategori  yang  sangat  curam  dan  sangat berpotensi mengalami erosi yang besar. Ini menunjukkan  bahwa  jika  hutan  ini  dirambah  atau dijadikan  ladang  perkebunan  akan  berdampak  buruk bagi  masyarakat.  Hutan  yang  seharusnya  menjadi peyangga  akan  berubah  menjadi  bencana  bagi masyarakat. Selain itu juga di sekitar hutan adat terdapat aliran  sungai  yaitu  batang  Merao,  jika  dirambah  akan berpengaruh pada debit air sungai batang Merao di hutan adat Kemantan.
Seiring  berjalannya  waktu  masyarakat  Kemantan
sepakat  membuat  lembaga  adat  untuk  meminimalisir kerusakan-kerusakan  terhadap  HATLK.  Terbentuknya lembaga  HATLK  ini  terbukti  mejadikan  HATLK  yang lebih  baik  melalui  pengelolaan  hutan  yang  berkearifan lokal.  Sejalan  dengan  pernyataan  Yuwono  (2019) kelembagaan  adat  memiliki  peran  dalam  memimpin proses  kehidupan  masyarakat  adat,  menjaga  kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, menegakkan aturan-aturan  adat,  dan  menyelesaikan  sengketa  atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjamin keberlangsungan kehidupan  masyarakat.  Dalam  pengelolaan  HATLK, terdapat  tiga  macam  zonasi  mempunyai  peruntukannya masing-masing  yaitu  zona  merah  kawasan  hutan konservasi,  hijau  kawasan  hutan  lindung  dan  kuning kawasan  hutan  produksi.  Secara  adat  HATLK  membagi wilayah  pengelolaannya  berdasarkan  suku/kalbu  seperti pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Kelompok Tani HATLK No Kelompok Tani Kalbu/Suku Zona Tanaman Yang Diolah 1. Bukit Tapaih Rajo Mudo Hijau Jati, Kayu Manis, nangka, cempedak, sukun, kemiri, bambu 2. Mudik Keaye Depati Mudo  Kuning Kebun kopi 3. Kasige Sko Bajo Hijau Tanaman petai, nangka, alpukat, rambutan, jengkol, cengkeh 4. Bukit Manik Rajo Mudo Hijau Tanaman pinang, cengkeh 5. Mudek Kayu Lembak Depati Mudo  Kuning Kebun manggis, durian, aren 6. Batu Asoh Sko Bajo Hijau Jati, durian, kemiri 7. Sungai Ktbe Rajo Mudo Hijau Pinus, lengkeng 8. Luayompoh Sko Bajo Kuning Kebun cempedak, rambutan, jengkol, mangga, durian, kebun  kopi 9. Duo Mayung Rajo Mudo
Kuning Sukun, jambu, jeruk, kebun kopi
Sumber: data olahan
Pengelolaan  hutan  adat  pada  setiap  daerah memiliki cara kepengurusan yang berbeda-beda. Seperti penelitian  yang  dilakukan  Syafrin  (2017)  di  hutan  adat lekuk  50  tumbi  lempur  bahwa  hutan  adat  mereka dikelola  oleh  lembaga  adat  secara  langsung.  Sedangkan di HATLK sudah ada lembaga hutan adat tersendiri yang khusus  mengelola  hutan  adat.  Walaupun  adanya perbedaan  dalam  lembaga  yang  mengurus  hutan  adat, lembaga  tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu menjaga  kelestarian  hutan  adatnya  masing-masing. Selain itu tentu dengan adanya perbedaan kepengurusan lembaga hutan adat juga terdapat mekanisme pengelolaan  hutan  adat  yang  berbeda-beda  pula.  Hal inilah  yang  perlu  untuk  diketahui  bagaimana  sistem pengelolaan  pada  setiap  hutan  adat.  Prinsip  pengelolaan hutan  adat  adalah  tidak  merubah  fungsi  hutan.  Selain mempertahankan  fungsi  hutan,  terdapat  kewajiban pemangku  hutan  untuk  menjalankan  prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, memulihkan dan meningkatkan fungsi hutan. Sebagaimana yang diamanatkan  dalam  Peraturan  Menteri  LHK  Nomor  32 Tahun  2015  tentang  Hutan  Hak.  Pemangku  hutan  adat diharuskan  melakukan  pengamanan  dan  perlindungan terhadap  hutannya,  antara  lain  perlindungan  dari kebakaran hutan dan  lahan, illegal  loging perburuan liar dan lain-lain. Perlindungan dan pengamanan di HATLK
melalui  hukum  adat  yang  disepakati  bersama  oleh lembaga  adat  dan  lembaga.  HATLK.  Keberadan  hukum adat  diharapkan  dapat  membuat  orang  menjadi  jera (tidak  mau    mengulangi  kembali  hal  yang  telah dilakukannya),  karena  rasa  malu  yang  harus  ditanggung sebagai  akibat  dari  kesalahan  yang  telah  dilakukan. Hukum  adat  pada  dasarnya  bersifat  memaksa,  berupa sanksi-sanksi  adat,  tidak  tertulis,  ditaati  dan  dihormati oleh masyarakat. Hukum adat akan diberikan pada siapa saja  yang  melanggar  aturan-aturan  atau  larangan- larangan adat.
Hukum  adat  yang  berupa  sanksi  adat  adalah bentuk hukum adat yang berlaku apabila ada orang yang melanggar  aturan-aturan  yang  berlaku,  baik  itu masyarakat  adat  di  Enam  Desa  Kemantan  maupun masyarakat yang berasal dari luar Enam Desa Kemantan. Setiap  orang  yang  melanggar  aturan-aturan  mengenai HATLK,  akan  terkena  jukat  (malapetaka),  untuk menghindari jukat maka orang tersebut harus dikenakan hukum  adat  yang  berlaku.  Hukuman  yang  diberikan kepada  orang  yang  melanggar  adat  HATLK  diteliti terlebih  dahulu  oleh  pengurus  adat,  apakah  hal  yang dilakukan  orang  tersebut  pertama,  bersifat  mengancam atau tidak mengancam; kedua sengaja atau tidak sengaja. Apabila perbuatan orang tersebut disengaja maka hukum adat  yang  diberikan  bernilai  lebih  tinggi  daripada  yang
Lensi  Erika Novianti  et al.,  Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat  oleh Masyarakat  Adat  Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci
tidak  disengaja,  biasanya  dua  kali  lipat  dari  yang  tidak disengajakan.
Gambar 1. Mekanisme dalam Menjalankan Sanksi Hukum Adat di HATLK
Gambar  1  dapat  dilihat  bagaimana  aturan  adat dijalankan  guna  pengelolaan  hutan  adat.  Apabila sengketa  tidak  dapat  di  selesaikan  pada  skema  pertama maka  akan  berlaku  skema  kedua  yaitu  tuntutan  pidana terhadap  pelaku.  Berdasaarkan  informasi  yang  di dapatkan  dari  beberapa  informan  saat  ini  hukum  adat yang  mengatur  tentang  hutan  adat  hampir  tidak  pernah dilanggar. Masyarakat hampir tidak ada yang menggunakan  hak  mereka  untuk  menebang  dan mengambil  kayu  di  hutan  adat  meskipun  diperbolehkan dengan  syarat  tertentu.  Masyarakat  Kemantan  sangat ingin  menjaga  hutan  adat  mereka  agar  tetap  lestari. Kelestarian HATLK juga dibuktikan dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna yang ada di dalam HATLK.  Menurut  survei  yang  dilakukan  oleh  Lembaga Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan diketahui Hutan Adat Tigo  Luhah  Kemantan  memiliki  sebanyak  76  jenis burung,  20  Jenis  Mamalia  yang  dilindungi  seperti Harimau  Sumatera  (Panthera  tigris  sumatra),  Tapir (Tapirus  Indicus),  Beruang  (Helarctos  malayanus), Kijang  (Indian  Muntjac),  Siamang  (Symphalangus syndactylus)  dsb.  Dari  survei  tersebut  juga  diketahui terdapat  87  jenis  kayu,  beberapa  jenis  kayu  sperti  kayu Barnio,  Medang  Kuning,  Cemara,  Marsawa,  Meranti dsb.  Hal  ini  berarti  kekayaan  yang  terkandung  dalam HATLK  masih  terjaga  dan  beragam  baik  flora  maupun faunanya.
Selain  kekayaan  sumber  daya  alam  HATLK  juga banyak  meraih  prestasi  dan  penghargaan,  diantaranya penghargaan  lomba  hutan  paling  luas  dan  lestari  di Kabupaten  Kerinci  tahun  2017  dari  Dinas  Kehutanan Provinsi  Jambi.  HATLK  juga  menjadi  hutan  adat percontohan  dari  banyak  pihak  baik  kunjungan agrowisata  maupun  penelitian  dari  luar  daerah  dan  luar negeri  (Pekan  Baru,  Jambi,  Bandung,  Jakarta,  Jepang dan  lainnya).  Meski  hutan  adat  ini  sudah  dikategorikan lestari,  menurut  beberapa  informan  masih  terdapat beberapa  kendala  dan  masalah  dalam  pengelolaan HATLK.
1. Sosialisasi  mengenai  penetapan  hutan  belum  sampai pada  tahap  pemerintahan  paling  bawah,  misalnya petugas  resort  Taman  Nasional  Kerinci  Seblat (TNKS)  karena  wilayah  hutan  adat  ini  berbatasan langsung dengan TNKS.
2. Kurangnya dukungan anggaran, sarana dan prasarana dalam  pengelolaan  hutan  adat  untuk  mendukung kegiatan-kegiatan  dalam  meningkatkan  pengelolaan hutan adat.
Selain  dari  kendala  dan  permasalahan  di  atas adanya  pergeseran  kearifan  lokal  dalam  bentuk kepercayaan terhadap hal-hal yang di anggap tabu/keramat  juga  menjadi  tantangan  bagi  pengelola HATLK.  Menurunnya  kepercayaan  masyarakat  pada salah satu daerah larangan yang dikenal oleh masyarakat adat  yaitu  “Tapok  gagah”  (tempat  gagah).  Tapok  gagah merupakan  sebutan  bagi  masyarakat  Kemantan  yang dipercaya  sebagai  tempat  larangan  bagi  masyarakat untuk  beraktifitas  atau  menggarap  lahan.  Terdapat  pula daerah  lain  seperti  “fila”  yang  dipercayai  masyarakat merupakan daerah hunian Harimau, sehingga masyarakat  tidak  berani  menggarap  lahan  di  daerah tersebut.  Adanya  kepercayaan  akan  hal  tersebut menunjukkan  adanya  bentuk  kearifan  lokal  yang berkembang  di  daerah  HATLK  pada  tahun  2004-2009 yang  masih  sangat  dipercayai  masyarakat.  Hal  tersebut adalah  sebuah  mitos  atau  cerita  masyarakat,  namun mitos tersebut bisa mempertahankan kawasan hutan adat dari aktifitas penggarapan dan penebangan hutan.
Adanya perkembangan zaman membuat kepercayaan  tersebut  mulai  luntur,  sehingga  diduga berpotensi  akan  adanya  gangguan  terhadap  HATLK  di masa  yang  akan  datang.  Namun,  hingga  saat  ini  pada kenyataannya  kondisi  hutan  adat  masih  cukup  baik,  hal ini  karena  adanya  sistem  pengelolaan  yang  baik  dan partisipasi  masyarakat  yang  mulai  mengerti  dan  paham tentang  fungsi  hutan  adat  meskipun  umumnya  mereka sudah  tidak  percaya  akan  hal-hal  tabu/keramat.  Adanya perkembangan  IPTEK  juga  sangat  mempengaruhi  pola fikir  masyarakat  yang  sebelumnya  bergantung  pada hutan  seperti  penggunaan  kayu  bakar  ke  gas  elpiji, penggunaan  sumber  air  untuk  rumah  tangga  beralih  ke PDAM  dan  lain-lain.  Oleh  sebab  itu,  pengurus  HATLK mempunyai  tantangannya  tersendiri  dalam  mengelola hutan  adat  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  yang ada. Dapat disimpulkan bahwa lembaga HATLK bersifat lentur  terhadap  perubahan  yang  ada  di  tengah masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  memberi  isyarat  bahwa adat  pada  Desa  Kemantan  tidak  alergi  terhadap perubahan, bahkan memberi peluang terhadap perubahan (Deliani,  2017).  Namun  perubahan  tersebut  mengacu kepada  adat-adat  yang  mungkin  dapat  diganti  ketika tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat pada zamannya.

## SIMPULAN
Kearifan  lokal  pengelolaan  HATLK  dikaji  dari aspek  unsur  pengelolaan  hutan  selain  adanya  penetapan sistem  zonasi  MHA  kemantan  sudah  sejak  lama membagi wilayah pengelolaan hutan adat sesuai dengan kalbu/sukunya  masing-masing.  Dalam  menjalankan
Lensi  Erika Novianti  et al.,  Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat  oleh Masyarakat  Adat  Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci
pengelolaan, HATLK memiliki lembaga khusus kepengurusan  HATLK,  dengan  tetap  bekerjasama dengan  lembaga  adat  dan  lembaga  Desa  Kemantan. Pemanfaatan  hutan  dan  penggunaan  lahan  di  HATLK berupa jasa lingkungan, HHK dan HHBK dengan syarat dan  ketentuan  tertentu.  HATLK  juga  memiliki  norma dan  aturan  yang  berlaku,  sehingga  apabila  norma  dan aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermawati  D.  2016.  Persepsi,  motivasi  dan  perilaku masyarakat  adat  terhadap  pengelolaan  kawasan hutan  (Kasus  Kawasan  Hutan  sekitar  Desa Sindanglaya  Banten). Skripsi. Institut  Pertanian Bogor. Bogor. Kartawinata  AM.  2011. Meretas  Kearifan  Lokal  di Tengah  Modernisasi  dan  Tantangan  Pelestarian . Jakarta:  Kementerian  Kebudayaan  dan  Pariwisata
R.I. Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan RI No. SK. 6740/MENLHK- PSKL/KUM.1/12/2016.
Miles  M  B,  Huberman  A  M.  1984. Analisis  Data Kualitatif . Terjemahan oleh Tjejep Rohendi.1992. Jakarta : Universitas Indonesia
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia .  2015.  Nomor:P.32/Menlhk- Setjen/2015.
Saribun  DS.  2007.  Pengaruh  Jenis  Penggunaan  lahan dan  kelas  kemiringan  lereng  terhadap  bobotisi, porositas total, dan kadar air tanah pada sub-DAS cikapudung hulu. Skripsi . Universitas Padjadjaran. Sari  A.  2017.  Perubahan  Masyarakat  dan  Kebudayaan pada Era Modernisasi. Jurnal Antropologi Hukum . Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. SK. Bupati Kerinci Nomor 522.21/KEP.373/2013. Sukardi.  2003. Metodologi  Penelitian  Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya . Jakarta: Bumi Aksara.
Syafrin. 2017. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat  Lekuk  50  Tumbi  Lempur  Kabupaten Kerinci. Skripsi , . Universitas Jambi. Jambi. Syuhada SK. 2019. Upaya masyarakat dalam pemanfaatan  hutan  adat  tigo  luhah  kemantan kecamatan  air  hangat  timur  Kabupaten  Kerinci. Skripsi. Universitas  Negeri  Padang.  Sumatera Barat. Yuwono  T.  2019. Hutan  Adat  Menanti  Asa .  D.I Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.