Konflik Komunal: Maluku 1999-2000 Oleh: Jamin Safi, M.Pd Pendidikan Sejarah STKIP Kie Raha Ternate E-mail: jasminsayafi@ymail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  konflik  Ambon,  pergolakan  politik  di Maluku  Utara  hingga  konflik  etnis  dan  agama  1999-2000.  Penelitian  ini  menggunakan metode  sejarah.  Penelitian  sejarah  meliputi  lima  tahapan  yaitu  pemilihan  topik,  heuristik, kritik,  interpretasi,  dan  historiografi.  Konflik  yang  terjadi  sejak  tanggal  19  Januari  1999 Maluku merupakan peristiwa berdarah yang bertepatan dengan umat Muslim merayakan Hari Raya  Idul  Fitri  1419  Hijriah.  Konflik  bermula  dari  pertikaian  antara  sopir  angkot,  Jacob Lauhery yang beragama Kristen dengan Nursalim, seorang Islam dari Batu Merah keturunan Bugis. Konflik kemudian berkembang menjadi konflik agama (Islam dan Kristen). Di Maluku Utara  konflik  juga  terjadi,  pergolakan  politik  ditingkat  lokal,  Maluku  Utara  menimbulkan polarisasi di masyarakat  hingga konflik etnis dan agama.  Konflik Maluku Utara juga bagian dari  perebutan  kekuasaan.  Faktor  lain  adalah  pembentukan  kecamatan  baru  Makian  Malifut berdasarkan PP. No.42/1999 telah mendapat penolakan dari masyarakat Kao karena dianggap bertentangan  dengan  hukum  adat.  Peristiwa  tersebut  menyebar  sampai  ke  Tidore,  Ternate, Jailolo  dan  Bacan.  Konflik  Maluku  Utara  menelan  korban  ribuan  jiwa,  rumah  dan  tempat- tempat  ibadah  baik  umat  Islam  maupun  Kristen  hangus  terbakar.  Selama  berlangsungnya konflik, Pela Gandong di Ambon, Maluku dan adat se atorang di Maluku Kie Raha sebagai sistem adat dan budaya tidak lagi berfungsi sebagai ikatan sosial yang kuat.

## Kata Kunci: Konflik, Komunal, Maluku, Etnis

## Abstract
This  study aims  to  explain the conflict Ambon, political  upheaval  in  North  Maluku to ethnic  and  religious  conflicts  1999-2000.  This  study  uses  historical  method.  Historical research  includes  five  stages:  topic  selection,  heuristics,  criticism,  interpretation,  and historiography.  The  conflict  that  occurred  since  19  January  1999  Maluku  is  a  bloody  event that coincides with Muslims celebrating the Eid al-Fitr 1419 Hijri. The conflict stems from a dispute between an angkot driver, a Christian Jacob Lauhery with Nursalim, an Islam of the Bugis  Red  Stone.  Conflict  then  developed  into  religious  conflict  (Islam  and  Christian).  In North  Maluku  conflicts  also  occur,  local  political  upheaval,  North  Maluku  causing polarization in society to ethnic and religious conflicts. The North Maluku conflict is also part of  a  power  struggle.  Another  factor  is  the  creation  of  a  new  sub-district  of  Makian  Malifut based on PP. No.42 / 1999 has been rejected by the Kao community because it is considered contrary  to  customary  law.  The  event  spread  to  Tidore,  Ternate,  Jailolo  and  Bacan.  The North Maluku conflict claimed thousands of lives, homes and places of worship, both Muslims and Christians burned. During the conflict, Pela Gandong in Ambon, Maluku and indigenous people  in  Maluku  Kie  Raha  as  a  customary  and  cultural  system  no  longer  functions  as  a strong social bond.

## Keywords: Conflict, Communal, Maluku, Ethnicity
Pendahuluan
Maluku merupakan wilayah
kerajaan  yang  dikenal  dengan  penghasil rempah-rempah  terbesar  di  dunia  seperti cengke dan pala. Sebagai daerah penghasil rempah terbesar, banyak pedagang- pedagang  Eropa,  Arab  dan  lainnya  mulai berdatangan. Kehadiran pedagang- pedagang  tersebut  mulai  mempengaruhi kehidupan pribumi seperti Ternate, Makian,  Bacan,  Moti,  Tidore  dan  Jailolo baik  dalam  aspek  ekonomi,  sosial  maupun budaya.  Kedatangan  orang-orang  eropa, awalnya  di  sambut  dengan  baik  oleh pribumi. Namun praktek monopoli perdagangan telah menimbulkan perlawanan  seperti  perlawanan  Sulatan Babullah,  Sultan  Nuku,  dan  Pattimura.  Di Indonesia,  konflik  dan  kekerasan  sudah pernah  terjadi  sejak  zaman  kolonial, revolusi,  Orde  Lama  dan  Orde  Baru. Konflik  dan  kekerasan  juga  pernah  terjadi di  Aceh,  Sulawesi,  Papua  dan  Maluku hingga Maluku Utara. Kekerasan sebenarnya  berakar  dari  dalam  tradisi politik kerajaan-kerajaan dan juga di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Masalahnya adalah didalam cara bagaimana kekerasan itu di praktekkan dan untuk tujuan apa. Kekerasan yang terjadi di Maluku Utara adalah bagian dari pertarungan  elit  politik  lokal  dalam merebut kekuasaan (Erman, 2002:vi).
Pada  Rezim  Orde  baru,  Maluku merupakan salah satu wilayah yang kurang diperhatikan sehingga terjadinya kesenjangan  sosial  dan  ekonomi.  Setelah
Orde  Baru,  Baharudin  Jusuf  Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, Maluku dan Maluku Utara menjadi fokus pemerintah Indonesia diantaranya masalah kepentingan elit lokal, konfli  etnis  dan  agama.  Konflik  yang dimulai  sejak  1999  mengejutkan  banyak pihak  baik  di  tingkat  lokal,  nasional maupun internasional. Konflik pecah mulai dari  antar  etnis  kemudian  berkembang menjadi  konflik  agama  Islam  dan  Kristen. Awalnya  kepulauan  ini  merupakan  daerah aman  yang  dikat  dengan  sistem  adat
budaya  seperti Pela  Gandong di  Ambon dan adat  se  atorang di  Maluku  Utara— Maluku  Kie  Raha  yang  merupakan  empat negara  tradisional  antara  lain  Bacan, Jailolo,  Tidore  dan  Ternate,  tidak  lagi berfungsi sebagai kekuatan di masa itu.
Ambiguitas  peran  Islam  dalam bangsa Indonesia dan hubungan patrimonial  yang  mendukung  Orde  Baru telah  mempertegas  perpecahan  di  antara orang-orang Kristen dan Islam. Kebijakan- kebijakan rezim dan penggunaan manipulatif agama untuk dukungan politik memiliki  konsekuensi  negatif,  khusunya karena  kebijakan  kolonial  Belanda  telah menciptakan perpecahan di antara komunitas-komunitas  agama  (Bertrand, 2012:  185-186).  Kasus  Ambon  dan Maluku  Utara  adalah  kasus  pengungsi akibat  ulah  manusia.  Pada  mulanya  dalam bentuk konflik sederhana yang
menimbulkan kerusuhan
terbatas, kemudian  berlanjut  menjadi  kerusuhan sporadis  dengan  melibatkan  kelompok etnis  tertentu  dan  akhirnya  menjadi pertikaian  antar  agama  Islam  dan  Kristen (Abdulrahman,  2002:  97).  Atas  dasar uraian  tersebut  di  atas,  maka  tulisan  ini bertujuan untuk menjelaskan konflik Ambon,  pergolakan  politik  di  Maluku Utara  hingga  konflik  etnis  dan  agama 1999-2000.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  sejarah  melalui  studi  pustaka. Metode sejarah adalah kegiatan mengumpulkan  sumber-sumber  sejarah, menilai  secara  kritis,  dan  hubungkan dengan  menggunakan  langkah-langkah dalam metode sajarah. Menurut Gottschalk (1985:39)  metode  sejarah  adalah  proses menguji  dan  menganalisis  secara  kritis rekaman  dan  peninggalan  masa  lampau. Untuk  menghasilkan  tulisan  sejarah  yang ilmiah  maka  mengikuti  metode  penelitian sejarah.  Penelitian  sejarah  di  tempuh melalui  lima  tahapan,  yaitu  (1)  pemilihan topik,  (2)  heuristik,  (3)  kritik,  (4)
interpretasi, dan (4) historiografi (Kuntowijoyo, 2013:69).
Dalam  penelitian  ini  mengikuti prosedur  dalam  metode  sejarah.  Langkah pertama adalah pemilihan topik, topik yang diangkan  dalam  tulisan  ini  adalah  Konflik Komunal:  Maluku  1999-2000.  Langkah kedua adalah heuristik, yaitu mengumpulkan  sumber  pustaka  berupa buku, arsip dan dokumen yang berhubungan  dengan  konflik  Maluku 1999-2000.  Setelah  pengumpulan  sumber, dilanjutkan  dengan  langkah  ketiga  yaitu kritik  sumber.  Kritik  sumber  dilakukan dengan cara  ferivikasi  data/sumber sejarah yang  diperoleh.  Kritik  meliputi  kritik eksternal yaitu dilakukan untuk mengetahui keaslian data, sedangkan kritik internal  lebih  menekankan  pada  aspek  isi sumber. Kritik ini internal dilakukan untuk mengetahui kebenaran data sejarah. Langkah keempat adalah interpretasi, yaitu penafsiran  serta  menghubungkan  fakta- fakta  sejarah  fakta-fakta  sejarah.  langkah terakhir  dalam  metode  sejarah  adalah historiografi.  Tahapan  historiografi  yaitu kegiatan  menyusun  fakta-fakta  sejarah menjadi  suatu  kisah  dalam  bentuk  tulisan sejarah.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Sejak awal, kepulauan Maluku didiami  oleh  dua  suku  asli,  yaitu  suku Alune  dan  Suku  Wemale.  Dari  dua  suku asli  tersebut,  kemudian  beranakpinak melahirkan  sejumlah  suku-suku  lainnya, seperti  suku  Alifuru,  Togitil,  Furu  Aru, Ternate,  Seram,  Buru,  Takabu,  Tobelo, Banda,  Rana,  dan  Moa.  Keragaman  suku- suku  itulah  kemudian  muncul  istilah Maluku.  Sedikitnya,  pada  waktu  itu, terdapat  41  sub  etnis  yang  mendiami kepulauan Maluku (Suaedy dkk, 2000:13). Kehidupan  di  Maluku  sebelum  konflik 1999  bukanlah  hal  yang  tidak  munggkin. Orang-orang  Islam  dan  Kristen,  Hidup berdampingan  antara  Islam  dan  Kristen sudah  lama  terjalin  tanpa  gesekan  yang berarti.  Disisi  lain,  kebersamaan  tersebut juga  diperkuat  dengan  adanya  sistem pela
yang berfungsi sebagai ikatan sosial dalam kehidupan mereka baik antar agama, suku, dan saudara.
Meletusnya Konflik di Ambon, Maluku Dalam  panggung  sejarah,  Maluku selalu  diwarnai  dengan  konflik  yang bernuansa  SARA.  Migrasi  orang  Buton, Bugis  Makassar  (BBM)  yang  semakin meningkat  di  Ambon dan wilayah  Maluku lainnya  menimbulkan  persaingan  dagang dengan  penduduk  pribumi.  Persaingan dagang antara pendatang dan orang Ambon bermuara  pada  kesenjangan  sosial  dan ekonomi.  Pada  tanggal  19  Januari  1999 bertepatan  dengan  umat  Islam  merayakan Hari  Raya  Idul  Fitri  1419  Hijriah,  “hari kemenangan”.  Bagi  umat  Islam,  “hari kemenangan” adalah manusia kembali suci setelah melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan. Tradisi perayaan hari raya Idul fitri adalah umat Islam biasanya merayakan  hari  tersebut  dengan  saling maaf  dan  memaafkan  antara  satu  dengan yang lainnya. Namun kenyataannya situasi berubah menjadi tragedi berdarah.
Insiden  awal  dari  pertikaian  yang terjadi bukan tidak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Ambon setempat  ingat  soal  meletusnya  kekerasan yang kerap terjadi antara penduduk Kristen Mardika  dan  Batu  Merah  yang  sebagian besar  Muslim  (Bertrand,  2012:  201). Pertikaian  yang  terjadi  antara sopir angkot yang  beragama  Kristen  dengan  seorang pemuda  keturuanan  Bugis  yang  beragama Islam  di  Batu  Merah  berkembang  menjadi konflik  Agama  (Islam  dan  Kristen. Informasi mengenai konflik tersebut berbeda-beda.  Menurut The Human  Rigt Watch Report, March 1999 (Trijono, 2001: 39-40) bahwa terdapat  dua versi penyebab konflik Maluku 1999, antara lain, pertama versi  Tim  Pengacara  Gereja  yang  dianut oleh kebanyakan warga  komunitas Kristen dan kedua versi Tim Pencari Fakta Muslim Ambon.  Menurut  versi  pertama,  Tim Pengacara  Gereja  yang  dianut  oleh kebanyakan  warga  komunitas  Kristen bahwa:
“Seorang  sopir  angkutan  kota beragama  Kristen,  Jacob  Lauhery atau  dikenal  sehari-hari  dengan nama Yopi, menjadi korban penodongan  dan  penganiyaan  dua pemuda  Muslim  keturunan  Bugis, salah  satunya  bernama  Nursalim. Menurut versi ini, Yopi yang ketika dengan  kendaraan  angkotnya  baru saja  tiba  di  terminal  Batu  Merah didekati  Salim  dengan  meminta uang  Rp.  500.  Yopi  menolak permintaan  itu  sambil  mengatakan tidak punya uang karena baru saja menarik angkotnya. Kemudian Yopi menjalankan  mobilnya  ke  terminal Mardika mencari penumpang.
Setengah  jam  kemudian,  Yopi kembali  ke  terminal  Batu  Merah masih  dengan  tanpa  penumpang. Salim  kembali  mendekati  Yopi meminta  uang  dan  lagi  Yopi menolaknya karena tidak membawa uang.  Menurut  versi  ini,  Yopi meminta  pemuda  tersebut  untuk menghentikan perbuatannya. Sebagai reaksi balik, Salim mengancam  mengeluarkan  pisau dari balik bajunya dan mengarahkannya keleher Yopi. Yopi  melawan  dan  mendorong pemuda  tersebut  sambil  menutup mobil dan lari ke kampung
Mardika. Hal tersebut berlangsung dua  kali,  ketika  Yopi  kembali  ke terminal  Batu  Merah,  Salim  masih disana kembali menodongkan pisaunya.  Yopi  kemudian  lari pulang  kerumahnya  mengambil pisau  badik  diikuti  oleh  teman- temannya  dari  kampung  Mardika untuk mencari Salim. Namun Salim sudah  tidak  ada  disana.  Yopi  dan teman-temannya  akhirnya  kembali pulang. Namun 15 menit kemudian, ratusan  pemuda  Muslim  dari  Batu Merah  datang  ke  rumah  Yopi, namun  tidak  menemukan  Yopi  dan kemudian menyerang warga kampung Mardika di sekitarnya”.
Sedangkan  versi  kedua  adalah  versi  Tim Pencari Fakta Muslim Ambon, mengatakan bahwa konflik 1999 diawali:
“Seorang  Pemuda  Muslim  dari
Batu Merah sebagai korban penganiayaan yang dilakukan Yopi. Pemuda  Muslim  tersebut  bekerja sebagai  kenek  angkutan  kota  yang dikemudiakan  oleh  sopir  yang bernama  Yopi.  Menuru  versi  ini, Yopi  sebenarnya  adalah  sopir kendaraan  angkutan  kota  milik warga  keturunan  Bugis  di  Batu Merah.  Sebelum  kejadian  itu,  Yopi telah menggunakan mobil itu untuk keperluan pribadi dengan menyewakan  kepada  orang  lain.
Kemudian, atas nama pemiliknya si kenek pemuda Muslim itu menanyakan  kepada  Yopi  uang sewa  mobil  itu.  Yopi  menolak permintaan  itu  dan  mengancam kenek  untuk  tidak  mengungkit- ungkitnya. Pertengkaran mulut terjadi  antara  kedua  pemuda  itu. Beberapa  penumpang  Kristen  di dalam mobil membela Yopi dengan memaki-maki  si  kenek  pemuda Muslim. Kemudian si kenek itu lari ke  Batu  Merah  meminta  bantuan pada  temannya  karena  di  ancam Yopi.  Akhirnya,  kedua  kelompok pemuda itu bentrok dan menimbulkan  pertikaian  massa  di antara mereka”.
Kerusuhan  di  Maluku  merupakan konspirasi RMS untuk mewujudkan sebuah  negara  Kristen  yang  berdaulat sebagai  pengejawantahan  dari  gerakan Oikumene yang dibangun kolonial Belanda pada  permulaan  abad  XX.  Perwujudan Negara  Kristen  di  Maluku  merupakan tindak  lanjut  dari  pernyataan  Gereja Kristen dalam sebuah Sinode pada tanggal 6  September  1936  (Gereja  Protestan Maluku).  Terjadinya  Idul  Fitri  berdarah tanggal 19 Januari 1999 bagi umat Kristen dan  pemerintah  RMS  serta  tokoh  Gereja menjadi  sebuah  catatan  khusus  untuk menyusun  kekuatan  sehingga  memasuki
milenium baru dapat menjadi realisasi cita- cita  Gubernur  Jenderal  Hindia  Belanda,
Frederik William Inderburg, melalui
Kristening  politik  untuk  membangun negara  Kristen  Maluku  yang  merdeka berdasarkan ajaran Kristen (Husni Putuhena  dalam  Waileruny,  2010:152). Konflik  agama  Islam  dan  Kristen  yang terjadi  adalah  peristiwa  “gelap  berdarah” dalam  sejarah  Maluku.  Kekejian  setingkat itu  belum  pernah  terjadi  sebelumnya  di Ambon,  bahkan  selama  masa  penindasan oleh pasukan Indonesia terhadap pemberontak  daerah  yang  dikenal  dengan nama  RMS  (Republik  Maluku  Selatan) hampir  setengah  abad  yang  lalu.  Tetapi pengamatan pengamatan yang lebih seksama  mengungkapkan  bahwa  gugutan yang  diwarnai  kekerasan  tidak  muncul begitu saja tanpa alasan sama sekali. Unsur kontekstual  terpenting  di  Ambon  adalah tingkat  penetrasi  oleh  negara  ke  dalam masyarakat  yang  sangat  tinggi  bahkan menurut  standar  Indonesia.  Pemerintahan modern  membentang  memasuki  bagian timur  Nusantara  dengan  intensitas  yang semakin  meningkat  sepanjang  abad  ke-20. Ambon  adalah  basis  bagi  penjajahan birokratis seperti ini. Tumbuhnya pemerintahan  membentuk  sejarah  kota  itu (Chauvel dalam Klinken, 2007:150-151).
Pada  tanggal  24  Juli  1999  konflik bermula  di  negeri  Poka  dalam  bilangan Kotamadya  Ambon  yang  segera  menjalar kedalam  kota  Ambon.  Pada  hari  pertama itu  seluruh  pusat  ekonomi  (kebanyakan Cina)  di  Jalan  A.J.  Patty  dibakar  habis sehingga para pengusaha Cina eksodus dari Ambon.  Wilayah  Kristen  dan  wilayah Islam.  Kota  Ambon  terbagi  dua:  wilayah Kristen  dan  wilayah  Islam.  Konflik  juga melanda  pulau  Seram.  Pada  tanggal  18 dan19  Agustus  sejumlah  negeri  Islam menyerang negeri Piru yang sebagian besar berpenghuni  Kristen.  Konflik  itu  berulang kembali  tanggal  2  Desember.  Menyusul konflik  di  Kairatu  (Seram  Barat)  pada tanggal  19  September  (Leirissa,  2001:  37- 38).
Konflik  masih  berlangsung  sampai pada  tanggal  26  Desember  1999.  Konflik tersebut  berawal  ketika  gereja  Silo  di  kota Ambon  dibakar  masyarakat  tanpa  ada pencegahan  yang  berarti  dari  aparat keamanan  (Leirissa,  2001:  38).  Bantuan militer  kepada  pihak  Muslim.  Bagaimana pun  tidak  signifikan  dalam  mengalihkan keseimbangan strategi kepada umat Muslim.  Peristiwa  perusakan  gereja  Silo hanya  sejauh  300  meter  dari  masjid  Al Fatah, dan para tentara tampak menunjukan keberpihakan mereka.
Perusakan  gereja  Silo  itu  merupakan pukulan  yang  simbolis  bagi  umat  Kristen. Namun orang-orang Muslim tetap terperangkap di daerah kumuh yang sempit didekat  pelabuhan  kota.  Atas  kerusakan gereja  Silo  itu  orang-orang  Kristen membalas  dengan  cara  membakar  masjid terdekat yaitu masjid An-Nur. Baru setelah Laskar Jihad dari Jawa tiba pada Mei 2000, keseimbangan  strategi  Muslim  mendekati sejajar  dengan  pihak  Kristen.  Orang-orang Kristen  memaparkan  kedatangan  Laskar Jihad  sebagai  eskalasi  perang  yang  serius, namun orang-orang Muslim sering menyambut mereka karena mereka menjanjikan  keamanan  (Klinken,  2007:
173).
Beberapa pengamat di Jakarta memperkirahkan,  tidak  siapnya  aparat keamanan  dalam  menangani  kerusuhan  di Ambon  akibat  adanya  “perang”  antara kelompok  sendiri  di  tubuh  militer.  Di  satu sisi  ada  kelompok  militer  yang  dikenal sebagai  militer  hijau,  yang  disebut-sebut dekat  dengan  kelompok  Islam,  disisi  lain, ada kelompok yang dikenal sebagai militer nasionalis,  dan  dikenal  dekat  dengan kelompok pelangi, sebutan untuk gabungan kelompok “berwarna” (Suaedy, dkk. 2000: 69). Ada persepsi bahwa pihak TNI/POLRI  terlibat,  atau  minimal  tidak netral,  dalam  konflik  Maluku  telah berkembang  cukup  luas  di  masyarakat. Bahkan,  ketidak  percayaan  komunitas Maluku terhadap TNI/POLRI dalam mengatasi konflik Maluku boleh dikatakan demikian  sangat  besar.  Telah  berkembang
sikap  menolak  TNI,  khususnya  terdapat Angkatan  Darat  (AD).  Sementara  dipihak Muslim  berkembang  sikap  anti  POLRI. Persepsi  demikian  itu  berkembang  tidak terlepas  dari  kenyataan  bagaimana  peran dan  kinerja  TNI/POLRI  selama  dalam menangani  konflik  yang  berkembang  di lapangan (Trijono (2001: 105).
Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku  berpendapat,  “Agama  punya otoritas dan punya entitas yang independen yang harus dimuarakan pada kepentingannya  yang  paling  penting  yakni kepentingan  etnik.  Menurutnya,  “Fakta menyatakan konflik Maluku bukan konflik agama,  karena  bila  itu  konflik  agama, maka  itu  jauh  lebih  buruk.  Sebab  dalam konflik,  proses  Islam-Kristen  tetap  jalan, kalau konflik agama tidak mungkin begitu. Ada banyak orang Islam yang menyelamatkan orang Kristen dan sebaliknya  dalam  konflik”  (Waileruny,
2010: 200).
Di  Maluku  tidak  terdapat  suatu lembaga politik yang menyatukan keseluruhan  wilayah  itu  dalam  suatu bentuk geo-politik, seperti di Maluku Utara dimana  sejak  abad  ke-16  telah  muncul kerajaan-kerajaan  di  Ternate,  Tidore,  dan Bacan  (kerajaan  ke-4  adalah  Jailolo  di Halmahera  lenyap  dalam  abad  ke-17). Struktur  politik  yang  menyatukan  negeri- negeri  di  Maluku,  baik  Islam  maupun Kristen,  adalah  birorasi  Belanda  sejak zaman  VOC  di  abad  ke-17.  Dalam  masa VOC  di  kota  Ambon  terdapat  seorang Gouverneur, dan  dibawahnya  terdapat Resident yang masing ditempatkan di  Hila (untuk jazirah Hitu, Buru dan Seram Barat seitar  Piru  dan  Hoamoal,  di  Haruku  yang mencakup  pulau  Haruku  dan  Seram  Barat sekitar  Kairatu,  dan  di  Saparua  yang mencakup  Nusalaut  dan  Seram  Timur sejak  dari  Amahai.  Gubernur  dan  para Residen  itu  diperkuat  dengan  benteng- benteng  (Leirissa,  2001:  41-42).  Namun orang-orang Maluku di Ambon dan pulau- pulau  sekitarnya  dikenal  dengan  budaya Pela  Gandong. Budaya  tersebut  sebagai
institusi  sosial  yang  berfungsi  untuk mengikat perbedaan agama maupun etnis.
Pela adalah  ikatan  hubungan  antara dua  atau  lebih  desa  atau  negeri  Salam  dan Sarani berdasarkan ikatan perjanjian kontrak  untuk  tidak  berkonflik  satu  sama lain. Gandong adalah  ikatan  sosial  antar negeri  atau  desa  berdasarkan  huubungan darah  atau  keturunan.  Gandong  sediri berarti  kandungan,  ikatan  hubungan  antar anak negeri berdasarkan hubungan saudara satu  keturunan  atau  satu  kandungan  ibu yang  sama  (Ziwar  Effendi  dalam  Trijono, 2001:  25).  Peristiwa  berdara  sejak  Januari 1999  di  Maluku, Pela  Gandong sebagai warisan  para  leluhur  yang  berfungsi sebagai ikatan sosial sudah tidak efektik.
Pertarungan  Elit  Lokal  di  Maluku Utara
Setelah  runtuhnya  rezim  Orde  Baru, perebutan  kekuasaan  mulai  terjadi  secara serentak  di  berbagai  daerah-daerah  salah satu  di  antaranya  adalah  di  Wilayah Maluku  Utara.  Dimana  wilayah  ini sebelumnya  berada  di  bawah  provinsi Maluku yang ibu kotannya di Ambon.
Dalam  sebuah  konferensi  untuk memberikan  input  bagi  menteri  dalam negeri  di  Jakarta  dalam  rangka  sidang MPR  mendatang,  aktivis  HMI  setempat, Syaiful Bachri Ruray, mengusulkan pentingnya  pembentukan  provinsi  baru dengan  nama  provinsi  Maluku  Uatara.  Di balik  layar,  ide  tersebut  sebenarnya merupakan  pimikiran  Bupati  Halmahera, Bahar  Andili.  Usulan  tersebut  akhirnya membakar  imajinasi  semua  dan  memicu gelombang  nasionalisme  dan  persatuan lokal  (Klinken,  2007:  186).  Sebelum Habibi  kehilangan  kursi  kepresidenannya, dia menandatangani sebuah undang- undang  yang  menyatakan  bahwa  Maluku Utara menjadi provinsi baru (UU 46/1999, 4  Oktober  1999).  Undang-undang  itu mempertimbangkan  berbagai  kepentingan kelompok elit  Maluku  Utara. Saat  itu para elit  tersebut  mulai  tarik-menarik  menuju dua  kubu,  yang  satu  diseputar  sultan Ternate  dan  sebagian  lagi  mengitari mereka  yang  menentangnya.  Provinsi  itu
dinamakan  Maluku  Utara  bukan  nama yang terdengar terlalu tradisional—Maluku Kie  Raha  seperti  yang  dikehandaki  sultan (Klinken, 2007: 188).
Upaya  untuk  mendapat  dukungan dari  Pemerintah  Pusat  oleh  kedua  belah pihak  semakin  gencar,  dalam  menuju kandidat  Gubernur  Maluku  Utara.  Pihak Pemerintah  kecuali  dewan  adat  didukung sepenuhnya  oleh    rakyat  Maluku  Utara, tokoh  dalam  pihak  ini  antara  lain  adalah Bahar  Andili,  Abdullah  Assagaf,  Thaib Armayn,  dan  elit  lokal  lainnya  termasuk Sultan  Tidore.  Sedangkan  sultan  Ternate hanya mendapat dukungan dari dewan adat Ternate,  Jailolo  dan  Kao  (Nur,  2009:  60). Etnik  Makian  memegang  banyak  jabatan eksekutif puncak di daerah Maluku bagian utara.  Selain  itu,  Bupati  Bahar  Andili  dari Halmahera  Tengah,  Adiknya  Syamsir Andili memimpin kota Ternate, yang telah di  sempalkan  dari  Maluku  Utara  sebagai sebagai  kabupaten  ketiga  menjelang  akhir Orde  Baru.  Kesuksesan  mereka  bukan adalah  bukanlah  berkat  koneksi-koneksi aristokratik  dengan  kesultanan,  melainkan berkat  kerja  keras  dan  sikap  saling membantu. Banyak diantara para mahasiswa  yang  bermotivasi  tinggi  di Universitas  Khairun  dan  STAIN  Ternate dan  juga  orang  Makian  (Klinken,  2007: 193).  Pergolakan  politik  ditingkat  lokal menimbulkan  suasana  yang  tidak  stabil  di masyarakat.  Dominasi  orang  Makian dalam  pemerintahan  menjadikan  posisi mereka  semakin  kuat  untuk  menjadikan Maluku  Utara  sebagai  provinsi  baru. Sedangkan sultan Ternate yang
menghendaki  provinsi  Maluku  Kie  Raha tidak  tercapai.  Penetapan  Maluku  Utara sebagai  provinsi  Maluku  Utara  adalah tanda  kekalahan  sultan  Ternate  dalam merebut jabatan gubernur.
Pada Desember 1998, Mudaffar Syah mencalonkan dirinya sebagai ketua Golkar cabang  Maluku  Utara.  Ternyata  rapat  itu memilih calon lain (Abdul Kahar Limatahu),  namun  ‘para  penjaga  istana’ yang  militan  dan  loyal  terhadap  sultan telah  mengelilingi  gedung  itu  dan  dengan
tegas  berseru  agar  keputusan  itu  diubah (Streit  dalam  Klinken,  2007:  194).  Pada pertengahan  Mei  1999  daftar  calon sementara Golkar muncul untuk pemilihan tingkat  kabupaten,  semua  rival  Mudaffar sudah  tersingkir.  Yang  paling  utama  dari semua  rifal-rifal  yang  tersingkir  adalah Syaiful  Bahri  Ruray,  seorang  Makian  dan pahlawan  bagi  Mahasiswa  Universitas Khairun. Mahasiswa
kemudian
berdemonstrasi  secara  terbuka  menentang sultan,  misalnya  ketika  dia  berkunjung  ke Pulau Kayoa (Klinken, 2007: 194-195).
Selain  mengetuai  Golkar  Cabang Maluku  Utara  dan  menjadi  dewan  di tingkat kabupaten, sultan juga punya kartu rahasia—yakni  kekuatan  fisik.  Generasi Muda Sultan Babullah (Gemusba), menggambarkan dirinya sebagai
“pengamanan  tradisional  kraton”  dan mengklaim aura budaya yang mengelilingi sultan dalam tema mapan. Gemusba adalah salah  satu  sarana  untuk  memobilisasi dukungan  bagi  sultan  dalam  masyarakat. Para pemimpinnya menggambarkan budaya  desa  asal  dari  para  anggota Gemusba sebagai  masyarakat  yang fanatik setia  padanya.  Desa-desa  ini  terletak  di wilayah geografis yang masuk “kerajaannya”nya—tempat-tempat  seperti Pulau  Hiri  di  ujung  barat  daya  Ternate, Kao dan Tobelo yang keduanya terletak di Halmahera  (yang  terakhir  ini  kebanyakan Kristen). Kenyataannya
Gemusba bukanlah organisasi adat yang muncul dari akar  rumput.  Gemusba  punya  hubungan yang  solit  dengan  Golkar  dan  Militer (Klinken, 2007: 195)
Pertarungan elit lokal untuk membentuk provinsi baru telah menimbulkan  polarisasi  di  Maluku  Utara. Keinginan  sultan  Ternate,  Mudaffar  Syah membentuk  provinsi  baru  dengan  nama provinsi  Maluku  Kie  Raha  sebagai  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  sejarah  empat kerajaan  di  Maluku  yaitu  Ternate,  Tidore, Bacan  dan  Jailolo.  Sedangkan  kelompok yang  menghendaki  provinsi  Maluku  Utara mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat  Maluku  Utara.  Pertarungan
merebut  kursi  kekuasaan  (Gubernur)  yang penuh  dengan  kekacauan  itu,  akhirnya pada bulan Oktober 2002 jabatan gubernur Maluku Utara jatuh ke Thaib Armayn.

## Dari Konflik Etnik Hingga Agama
Pada  tanggal  24  Juni  pemerintah  di Jakarta,  atas  permintaan  Bupati  Maluku Utara,  mengeluarkan  sebuah  peraturan, yang  dikenal  dengan  PP.  No.42/1999 tentang pembentukan dan penataan kecamatan baru Makian Malifut. Beberapa tim  pemerintah  kabupaten  dikirim  untuk “mensosialisasikan”  hal  ini  ke  desa-desa Kao  yang  terkait.  Orang-orang  Kao  yang merasa dilangkahi, menerima dengan sikap bermusuhan.  Masyarakat  mahasiswa  etnik Kayoa di Ternate pada gilirannya menanggapi  tantangan  tersebut.  Mereka mengancam  orang-orang  Kao  melalui sebuah  stasiun  radio  lokal:  “Siapa  pun yang  hendak  coba-coba  menghalangi  PP. No.42/1999 harus berhadapan dengan para mahasiswa  Makayoa”  (Hulaleng  dalam Klinken, 2007: 198).
Penolakan  masyarakat  Kao  terhadap rencana  pembentukan  wilayah  Malifut menjadi kecamatan Makian Daratan didasarkan  pada  pranata  sosial,  aturan  dan mekanisme  adat  setempat  yang  sudah  ada sejak zaman kesultanan dan Belanda. Bagi masyarakat  suku  di  Halmahera,  batas wilayah kesukuan telah diatur dan disepakati bersama sejak zaman kesultanan.  Pelangaran  terhadap  wilayah kesukuan merupakan pelanggaran terhadap adat  yang  harus  dibayar  mahal  dengan darah,  dan  sebagai  pemerintah  daerah Maluku Utara harusnya memahami kondisi tersebut. Aspirasi itu tidak diakomodir oleh pemerintah setempat yang memang saat itu didominasi  oleh kelompok-kelompok suku Makian, Tidore, dan Kayoa yang notabenenya  mempunyai interest tertentu terhadap  potensi  sumber  daya  alam  di wilayah Malifut yang mengandung tambang  emas.  Bahkan  sejarah  telah mencatat  bahwa  ketiga  etnik  tersebut  di atas  selalu  bergabung  membentuk  suatu kelompok elit di bawah hegemoni
Kesultanan  Tidore  yang  secara  laten bersaing  dengan  hegemoni  kesultanan Ternate (Jan Nanere dalam Totona, 2014).
Motif  lokal  dalam  konflik  Maluku Utara antara laian: (1) bias kerusuhan antar agama  di  Ambon,  (2)  konflik  antar  batas 11 desa di Kao dan Jailolo berdasarkan PP. No.  42/1999,  (3)  Konflik  status  Provinsi, dan  (4)  persaingan  suksesi  lokal.  Ia kemudian  menjelaskan  bahwa  persaingan elit  politik  Jakarta  turut  memperparah konflik-konflik di daerah (Ruray, 2000: 8). Pada  awalnya  konflik  Islam  dan  Kristen terjadi  di  Ambon,  Maluku  pada  Januari 1999  Maluku  kemudian  menyebar  ke Maluku Utara.
Kerusuhan  di  Kao  dan  Malifut sebagai akibat dari pembentukan kecamatan  Makian  Malifut.  Kerusuhan yang  meletus  pada  tanggal  18  Agustus 1999 itu ternyata menggagalkan pembentukan  kecamatan  tersebut.  Dalam konflik  yang  terjadi  dalam  bulan  Oktober korban  terutama  diderita  oleh  orang Makian sehingga sekitar 16.000 orang dari 16  desa  terpaksa  mengungsi  ke  Ternate dan  Tidore  dimana  mereka  memanaskan situasi sehingga di kedua tempat itu terjadi kekerasan  terhadap  orang  Kristen  yang terpaksa mengungsi ke Minahasa (Tomagola, 2000). Konflik  yang  terjadi  di  Halmahera
Utara  khususnya  antara  masyarakat  Kao dan  Malifut  berawal  dari  penyerangan warga Malifut yang Muslim ke warga Kao yan  Kristen,  pada  Rabu  18  Agustus  1999 ketika  rumah  warga  Kristen  dilakukan pengrusakan  dan  pembakaran  oleh  warga Malifut. Sehingga pembalasan penyerangan  dari  warga  Kao  Kristen  juga dilakukan  ketika  bala  bantuan  datang  dari tetangga  desa  (Totona,  2014:  122). Penyerangan  pun  mulai  terjadi  baik  itu penyerangan terhadap orang-orang Makian maupun  Kao.  Selama  kurang  lebih  24 tahun  berada  di  Malifut,  status  wilayah mereka  terkatung-katung.  Sebelum  akhir petaka  24  Agustus  1999,  sering  terjadi perkelahian  antar  pemuda  dari  kedua  suku yang  berbeda  agama  tersebut,  disamping
pembabatan  hasil-hasil  kebun  milik  warga Makian  Malifut  oleh  suku  asli  Kao terhadap  keberhasilan  ekonomi  penduduk pendatang ini (Bujang, 2000: 121).
Dua bulan kemudian Propinsi Maluku  Utara  benar-benar  menjadi  fakta resmi yang menuntut pelaksanaan secepatnya. Malifut merupakan bagian dari rangkaian  implementasi  tersebut.  Pada Minggu  sore  tanggal  24  Oktober  para pejuang  Kao  yang  dipimpin  oleh  seorang pria  bernama  Benny  Bitjara  menyerang balik  setelah  pagi  harinya  diancam  oleh orang  Makian  karena  melanggar  batas wilayah. Tiap rumah Makian di wilayah itu di  bakar  habis.  Seluruh  penduduk  Makian yang  berjumlah  17.000  orang  mengungsi ke  barat  menyeberang  selat  menuju Ternate  dan  Tidore.  Ini  merupakan kemenangan  putaran  pertama  bagi  Sultan Mudaffar  (Klinken,  2007:  199).  Betapa sulitnya  kehidupan  masa  itu,  kecurigaan dari  masyarakat  yang  berbeda  etnis  dan agama  semakin  kuat.  Perasaan  curiga tersebut  juga  merupakan  salah  satu ‘penyakit’  pemicu  konflik.  Faktor  lain adalah  peran  provokator  dari  masing- masing etis maupun agama yang membuat suasana semakin ‘panas’.
Berita-berita  mengenai  di  sekitar Tobelo  pada  tanggal  26  Desember  dengan cepat  mencapai  Ternate.  Orang-orang Muslim  di  Galela,  barat  Tobelo,  telah mengontrak  kelompok-kelompok  Islam  di Ternate  Selatan.  Rasa  berang  kepada  para pengikut  setia  sultan  Ternate  tumbuh diantara  berbagai  koalisi  Islam,  yang  saat itu  dikenal  dengan  orang-orang  putih, tepatnya  sejak  November  sebelumnya. Militer,  sebagaimana  kita  lihat,  dengan tidak  bertanggungjawab  meminta  para preman sultan membantu “mengamankan” kota  Ternate  dari  kekacauan  (Klinken, 2007: 202). Saat konflik terbuka di Tobelo, dimana  warga  Muslim  saling  berhadapan dengan  warga  Kristen,  pada  saat  yang sama tanggal 27 Desember 1999 di Ternate juga  muncul  konflik  berdarah.  Di  Tobelo warga Muslim dan Kristen saling berhadapan, di Ternate pertikaian berdarah
antara  warga  “Muslim  Putih”  dan  dan warga  Muslim  dari  dewan  adat  atau “Muslim  Kuning”. Saat  rasa ukhuwah dan rasa  persaudaraan  Muslim  timbul  untuk membantu  sesama  warga  Muslim  di Tobelo  dan  Galela,  pertikaian  di  Ternate antara  ”putih”  dan  “kuning”  mencuat, menghambat langkah sesama warga Muslim untuk membantu saudara- saudaranya  (Ahmad  dan  Oesman,  2000: xx-xxi).
Yang  paling  mengejutkan  polisi  dan militer,  wakil  Kuning  mereka  tampil dengan  sangat  buruk  ketika  pertempuran pecah  di  Ternate  pada  tanggal  26 Desember 1999. Pada tanggal 28 permusuhan  itu  pun  memuncak  menjadi skala peperangan yang sungguh mengerikan.  Pihak  Kuning  bisa  dipaksa mundur dari kekuasaan  mereka di  wilayah perkampuangan Tanah Tinggi dan Kampung  Pisang  dan  mundur  hingga  ke utara. Keesokan harinya peperangan pecah sehari penuh, dengan korban meninggal 29 orang  dan  yang  terluka  parah  39  orang. Klinken  mengutib  Bubandt,  siang  harinya pasukan kuning akhirnya mundur ke istana sultan,  sultan  sendiri  tampaknya  dipaksa melepas dan membakar pakaian kebesarannya sebelum diperbolehkan mengungsi  ke  Sulawesi  Utara  (lihat Klinken, 2007: 202-203).
Pendapat  mengenai  adanya  upaya mengenai  isu  Kristenisasi  mencuat  di masyarakat,  khususnya  kaum  Muslim bahwa  setelah  warga  Muslim  Makian dirangsek keluar dari Malifut oleh mayoritas  kristen  di  Kao,  maka  wilayah Halmahera  Utara  akan  dijadikan  pusat Kristenisasi di Maluku Utara. Pendapat ini menguat di masyarakat luas  ketika dokumen yang memuat skenario pembantaian  suku  Makian  Malifut  yang Islam  berjudul  “Sosol  Berdarah”.  Ketika pertikaian  tanggal  6  Nopember  1999  di Ternate  ditemukan  beberapa  lembar  surat di desa Kayu Merah dan Ubo-Ubo Ternate di  dalam  rumah  keluarga  Kristen  tentang upaya Kristenisasi Maluku Utara. Lembaran surat dan dokumen gelap “Sosol
Berdarah”  tersebut  beredar  luas  dalam bentuk copyan (Bujang, 2000: 120).
Setelah penyerangan terhadap orang- orang  Kristen  di  Ternate  pada  tanggal  6 November,  para  komandan  polisi  dan militer  di  Ternate  menyuruh  sultan “mengerahkan orang-orangnya”. Para pemuda  yang  kasar  dari  luar  kota  telah menghentikan  lalu  lintas  dan  dengan agresif  memaksa  orang-orang  menunjukan identitas  mereka.  Berita-berita  bahwa orang-orang merah Kristen, yang dianggap sebagai  mitra  sultan  (yang  warnanya Kuning),  telah  menyerang  orang-orang Muslim Tobelo kemudian berbalik membuat  kaum  Putih  bergerak  melawan sultan.  Koalisi  kaum  putih  semakin menggalang para anggotannya dari masjid- masjid  di  selatan  Ternate  (Toboko  dan Mangga Dua) dan dari desa-desa di Tidore yang  dikenal  ganas.  Komandan  mereka adalah Abubakar
Wahid, seorang
pensiunan  pejabat  Departmen  Pendidikan dan  Kebudayaan  dari  Tidore  (Klinken, 2007: 202).
Konflik yang terjadi di Maluku Utara dari  Agustus  1999  telah  menelan  banyak banyak  korban  nyawa  dan  harta  menurut Violent  Conflict  in  Indonesia  Study bahwa korban  jiwa  akibat  konflik  di  Maluku Utara  dalam  waktu  sebelas  bulan  mulai dari awal Agustus 1999 sampai Juni 2000, tercatat 3.257 orang tewas dan 2.635 orang luka-luka. Ironisnya korban yang
berjatuhan  adalah  perempuan  dan  anak- anak  yang  tidak  bersalah  (Totona,  2014: 81).
Tomagola juga menunding persaingan antara sultan Ternate dan sultan Tidore  sebagai  sebab  sebagian  kekerasan itu. Sultan Ternate, yang menarik dukungan  antara  lain  dari  orang-orang Kristen  di  Halmahera  Utara,  sudah  lama merupakan  saingan  sultan  Tidore  yang basis  dukungannya  lebih  besar  dari kalangan  Muslim  di  Halmahera  Tengah dan  Selatan.  Ketika  pemerintah  Habibie memutuskan untuk sebuah provinsi baru di Maluku  Utara,  sultan  Ternate  turut bersaing untuk jabatan gubernur,
sementara  seorang  sekutu  sultan  Tidore, Bahar  Andili,  seorang  birokrat  karir,  juga maju  sebagai  calon.  Tomagola  melihat kekerasan  yang  terjadi  adalah  akibat  dari kompetisi  untuk  mendapatkan  jabatan gubernur, serta faktor destabilisasi Malifut. Kemudian  kekerasan  itu  juga  disebabkan oleh  eksploitasi  Australia  atas  tambang emas  setempat,  yang  hasil-hasilnya  sangat diperebutkan oleh orang-orang Kristen dan Muslim  yang  bersekutu  dengan  kedua sultan  tadi  (Bertrand,  2012:  210).  Konflik di  Maluku  Utara 1999-2000  adalah bagian dari  perebutan  kekuasaan  antar  elit  lokal, bias  dari  konflik  agama  Islam  dan  Kristen di  Ambon,  pembentukan  kecamatan  baru Makian  Malifut  berdasarkan  PP.  No. 42/1999,  hingga  menimbulkan  konflik etnis dan agama.

## Penutup
Konflik  Ambon,  Maluku  terjadi sejak  tanggal  19  Januari  1999  bertepatan dengan  umat  Islam  merayakan  Hari  Raya Idul  Fitri  1419  Hijriah.  Konflik  bermula pertikaian antara sorang sopir angkot  yang bernama  Jacob  Lauhery  sering  dipanggil Yopi  dengan  seorang  pemuda  Muslim keturunan  Bugis  yang  beragama  Islam  di Batu  merah.  Peristiwa  tersebut  kemudian berkembang menjadi konflik agama (Islam dan  Kristen)  di  Ambon,  Maluku  dan sekitarnya.  Konflik  dan  kekerasan  yang tejadi  sejak  Januari  1999,  menimbulkan banyak  korban  jiwa  dan  harta  benda. Banyak  warga  kehilangan  tempat  tinggal dan  sebagian  warga  mengungsi  hingga  di Sulawesi.  Tempat-tempat  ibadah    baik umat Islam maupun Kristen rusak/terbakar.
Di  Maluku  Utara  konflik  dan kekerasan pun terjadi. Perebutan kekuasaan  di  tingkat  lokal  antara  sultan Ternate  yang  didukung  oleh  dewan  adat dengan  kubu  menentang  sultan  Ternate (Sultan  Tidore,  Bahar  Andili,  Syamsir Andili,  Thaib  Armayn  dan  dukungan  dari masyarakat Maluku Utara) telah menimbulkan perpecahan pada masyarakat baik  itu  etnis  maupun  agama  (Islam  dan Kristen).  Pembentukan  kecamatan  baru Makian
Malifut berdasarkan PP.
No.42/1999  mendapat  penolakan  dari penduduk Kao karena di anggap melanggar adat.  Konflik  mulai  terjadi  antara  orang Kao  dengan  orang  Makian  sebagai  suku pendatang  dari  Pulau  Makian  karena ancaman  gunung  api  (Gunung  Kie  Besi, Makian).  Peristiwa  tersebut  kemudian menyebar  ke  Tidore,  Ternate,  Jailolo,  dan Bacan.  Konflik  Maluku  Utara  adalah peristiwa  berdarah  yang  belum  pernah terjadi  sebelumnya.  Konflik  yang  terjadi sejak  Agustus  1999  hingga  Juni  2000  di Maluku Utara menelan korban jiwa, rumah dan  tempat  ibadah  (Masjid  dan  Gereja) rusak/terbakar.  Kebanyakan  korban  dari peristiwa  tersebut  adalah  perempuan  dan anak-anak yang tidak berdosa.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu  terlaksananya  penelitian  ini. Tak  lupa,  penulis  juga  menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan redaksi Jurnal  Istoria  terbitan  Pendidikan  Sejarah, Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas  Negeri Yogyakarta atas kesempatan yang diberikan  sehingga  tulisan  ini  dapat dipublikasikan pada edisi Maret 2017.

## Daftar Pustaka
Abdulrahman,  Jusuf.  2002. Kesultanan Ternate  dalam  Jou  Ngon  Ka  Dada Madopo  Fangare  Ngom  Ka  Alam Madiki . Manado: Media Pustaka.
Andrianto,  Tuhana  Taufiq.  2000. Konflik Maluku .  Yogyakarta:  Gama  Global
Media. Bertrand, Jacques. 2012. Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia .
Yogyakarta: Ombak.
Bujang,  Agus  Salim.  2000. Keragam Budaya dan Konflik di  Halmahera Utara dalam  Ahmad,  Kasaman  H dan Oesman, Herman (penyunting) . Damai  Yang  Terkoyak , Catatan Kelam  dari  Bumi  Halmahera . Ternate: Kelompok Studi PODIUM, LPAM Pemuda Muhammadiyah  Maluku  Utara  dan Madani Press.
Klinken,  Gerry  van.  2007. Perang  Kota Kecil,  Kekerasan  Komunal  dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia. Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: TiaraWacana. Leirissa, RZ. 2001. Kerusuhan Komunal di Provinsi  Maluku dalam  Kumpulan Makalah  Diskusi  Sejarah  Lokal, sub  tema Konflik  Komunal  dan Ketersingkiran  Sosial ( penyunting ) Andi  Syamsu  Rijal  SS.  Jakarta:
Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Jenderal  Kebudayaan  Departemen Pendidikan Nasional. Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah, (penerjemah) Nugroho Noto Susanto. Jakarta: UI Press. Erman, Erwiza (pengantar) dalam Nordholt,  Henk  Schulte  2002. Kriminalitas Modernitas dan Identitas  dalam  Sejarah  Indonesia.
(Pengantar) Erwiza Erman, Peneliti pada  Pusat  Studi  Sumberdaya Regional, LIPI. Yogyakarta: Pustaka Pelajara. Nur, Abubakar Muhammad. 2009. Merajut Damai  di  Maluku  Utara  (Telaah Konstruksi  Konflik  Malifut  1999- 2000 . Ternate: Ummu Press.
Ruray,  Syaiful  Bahri.  Tragedi  Halmahera:
Antara  Bosnia  dan  Papolo  dalam Ahmad,  Kasaman  H  dan  Oesman, Herman (penyunting) . Damai  Yang Terkoyak , Catatan  Kelam  dari Bumi Halmahera . Ternate:
Kelompok  Studi  PODIUM,  LPAM Pemuda  Muhammadiyah  Maluku Utara dan Madani Press.
Suaedy,  Ahmad  dkk.  2000. Luka  Maluku: Militer Terlibat . Yogyakarta:
Institut Studi Arus Informasi.
Tomagola,  Tamrin  Amal. The  Bleeding Halmahera  of  North  Moluccas , naskah untuk Workshop on Political  Violence  in  Asia,  Centre for Development and Environment, University of Oslo, 5-7 June 2000.
Totona,  Abdullah.  2014. Kaum  Intelektual dan  Ambiguitas:  Kajian  Mengenai Peran  dan  Posisi  Kaum  Intelektual pada  Konflik  Maluku  Utara  1999- 2000 .  Program  Magister  Ilmu
Religi  dan  Budaya  Universitas Sanata Dharma. Tesis. Tidak
Diterbitkan. Di undu dalam https://repository.usd.ac.id/2013/2/ 116322017_full.pdf Trijono,  Lambang.  2001. Keluar  dari Kemelut Maluku, Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk
Perdamaian  Maluku .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Waileruny,  Samuel.  2010. Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku. Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia
.