Volume 30, No.2, June – November 2020 p-ISSN : 2338-2686 e-ISSN : 2597-4564
Page 123 – 134 Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA
doi: 10.20473/jeba.V30I22020.123-134
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga p-ISSN: 2338-2686; e-ISSN: 2597-4564 Open access under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

## KESIAPAN IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Lilik Suroya a
Heru Tjaraka b
a Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Email: suroyalilik@yahoo.com a ; heru_tjaraka@yahoo.co.id b

## ARTICLE HISTORY
Received: 15 August 2020 Revised 9 September 2020 Accepted: 5 Oktober 2020 Online available: 24 November 2020
Keywords:
Kesiapan implementasi,
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

## ABSTRACT
Introduction :  This  study  will  identify  the  readiness  to  implement  the Accrual-Based  Government  Accounting  Standards  in  the  regional  public hospital dr. Soedono Madiun.
Methods : This research uses a qualitative approach with an explanatory case  study  method.  Implementation  of  accrual-based  Government Accounting Standards must be implemented in 2015 in accordance with the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  No.  17  of  2003  concerning  State Finance.
Results :  Human  resources  in  the  Finance  Department  in  implementing accrual-based  government  accounting  standards  are  considered inadequate  or  inadequate,  but  the  management  of  RSUD  dr.  Soedono Madiun  strives  by  disseminating  the  understanding  of  accrual accounting,  improving  formal  education,  and  training  so  that  it  has benefits to improve accounting understanding and improve the quality of human resources. Conclusion  and  suggestion :  The  main  obstacle  in  the  readiness  to implement  accrual-based  Government  Accounting  Standards  is  the provincial  level  legal  basis  in  the  form  of  a  Governor  Regulation concerning Accrual-based Accounting Policies which underlie Government Regulation No. 71/2010 does not yet exist.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## INTRODUCTION
Pemerintah  Indonesia  tengah  melakukan  perubahan  pengelolaan  keuangan sebagai  upaya  dalam    memenuhi  tuntutan    rakyat    sebagai  pemilik  kekayaan  negara. Perubahan  pengelolaan  keuangan  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu perubahan pengelolaan keuangan adalah adanya  perubahan  basis  akuntansi  yang  dipakai  dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan  yang  transparan,  efektif  dan  efisien  dengan  meningkatkan  akuntabilitas  dan transparansi.  Pengelolaan  keuangan    dan  perubahan  basis  akuntansi  dari  basis  kas menjadi  basis  akrual    tertuang  dalam    Undang-Undang  No  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  pasal  36  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  pengakuan  dan  pengukuran pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  dilaksanakan  selambat-lambatnya  dalam  5 (lima)  tahun.  Selama  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas
Laporan  keuangan  merupakan  alat  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  yang  dimiliki  yaitu  dengan  mengelola  pengeluaran dan pendapatan yang didapat dari masyarakat dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.    Di  dalam  Undang-Undang  No  17  tahun  2003  yaitu  penyusunan  penyajian laporan keuangan pusat dan daerah didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerbitan  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  berbasis  akrual  penuh  sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun  2005  yang  menggunakan  basis  akuntansi cash  toward  accrual (CTA)  diharapkan dapat memberikan landasan penerapan akuntansi pemerintahan yang lebih baik.
Pada  saat  ini  dengan  menggunakan Cash  Towards  Accrual maka  basis  akuntansi untuk  pengakuan pendapatan, belanja dan  pembiayaan  dalam  LRA  menggunakan basis Kas. Pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan basis akrual. Apabila  telah  menggunakan  akrual  secara  penuh  maka  pengakuan  pendapatan  dalam Laporan Operasional, beban, asset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual.
Rumah    Sakit  Umum  Daerah  dr.  Soedono  Madiun  merupakan  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  Propinsi  sebagai  Pengguna  Anggaran  /  Barang  dengan  istilah  entitas akuntansi  yang  mempunyai  kewajiban  menyelenggarakan  akuntansi  dan  penyusunan pelaporan  keuangan  untuk  digabungkan  pada  entitas  pelaporan  secara  periodik  dan melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan hal ini terdapat dalam Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 2.
Rumah  sakit  Umum  Daerah  dr.  Soedono  Madiun  juga  merupakan  Badan Layanan Umum Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan  dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005  tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 14 poin kedua yang berbunyi pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dan  hibah  tidak  terikat  dan  yang  diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU.
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010)  harus  dilaksanakan  pada  tahun  2015  dengan  beberapa  tantangan  antara lain  informasi  teknologi,  sumber  daya  manusia,  komitmen  dari  pimpinan,  resistensi terhadap  perubahan  (Simanjuntak,  2010;  13).  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  yang  harus  dilaksanakan  pada  tahun  2015  dalam penelitian  ini  akan  mengidentifikasikan  Kesiapan  implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di RSUD dr. Soedono Madiun.

## LITERATURE REVIEW

## The traditional society

## Peranan Teknologi Informasi Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
Teknologi  informasi  merupakan  istilah  yang  hampir  sama  dengan  sistem informasi  manajemen,  sistem  teknologi  informasi  dimana  teknoogi  informasi  berarti mengolah  data  dengan  menggunakan  peralatan  dan  mesin  yang  canggih  yang didalamnya terdapat teknik dan proses mengubah masukan menjadi keluaran sehingga memudahkan  manusia untuk beraktifitas dan data dapat diolah dengan cepat. Menurut Mohyi  (2012,73)  teknologi  adalah  berkaitan  dengan  peralatan  dan  mesin  canggih  yang memberi kemudahan bagi manusia untuk beraktifitas.
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  Indonesia  tengah  melakukan  perubahan sebagai  upaya  dalam    memenuhi  tuntutan    rakyat    sebagai  pemilik  kekayaan  negara Salah  satu perubahan  pengelolaan  keuangan  adalah  adanya  perubahan basis  akuntansi yang  dipakai  dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan  yang  transparan,  efektif dan efisien dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan  dan perubahan  basis  akuntansi  dari  basis  kas  menjadi  basis  akrual  dan  sebagai  acuan terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  berbasis  kas  menuju  akrual  yang  kemudian  dirubah  seiring  amanat Undang-Undang  No  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  untuk  menghasilkan laporan  keuangan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel  dengan  menggunakan  basis akrual.  Perubahan  menjadi  Peraturan  Pemerintah  No  71.  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Peraturan  Pemerintah  No.  56  tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah sebagai acuan sistem informasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sistem  informasi  sangat  diperlukan  dalam menyajikan informasi berupa laporan keuangan.  Peranan Sistem informasi dalam kaitan dengan  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual    yang  akan dilaksanakan  pada  tahun  2015  memerlukan  penyesuaian pada proses pengolahan data melalui prosedur akuntansi yang semula kas menuju akrual menjadi prosedur akuntansi akrual agar laporan keuangan yang disajikan transparan, dan akuntanbel sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  No  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Peranan  Sumber Daya Manusia Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Sumber  daya  manusia  dalam  suatu  organisasi  adalah  manusia  atau  orang  yang bekerja  dan  beraktifitas  mencapai  tujuan  organisasi  biasa  disebut  personil,  pegawai, karyawan,  pekerja,  tenaga  kerja  dan  lain-lain.    Manusia  adalah  sumber  daya  ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sikap dan tindakan yang menunjukkan pribadi, potensi  yang  dapat  mempengaruhi  organisasi.  Faktor  yang  mempengaruhi  sikap  dan tindakan manusia dalam organisasi:
a. Umur
b. Jenis kelamin
c. Pendidikan
d. Belajar
e. Motivasi

## Perubahan Perlakuan Akuntansi
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  Indonesia  tengah  melakukan  perubahan sebagai  upaya  dalam    memenuhi  tuntutan    rakyat    sebagai  pemilik  kekayaan  negara Salah  satu perubahan  pengelolaan  keuangan  adalah  adanya  perubahan basis  akuntansi yang  dipakai  dalam  rangka  penyusunan  laporan keuangan  yang  transparan,  efektif dan efisien dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Perubahan basis akuntansi yang  dipakai  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  adalah  basis  akuntansi  kas  menjadi basis akuntansi akrual. Perubahan terjadi karena manfaat basis akuntansi akrual sangat penting  untuk  memenuhi  tuntutan  rakyat.  Menurut  Menurut  Khan  dan  Mayes,  2009 dalam  IPSASB  (2011,  12)    Manfaat  Akuntansi  Akrual  Informasi  yang  terkandung  dalam laporan  disusun  atas  dasar  akrual  berguna  baik  untuk  akuntabilitas  dan  pengambilan keputusan.
Sedangkan  menurut  Damayanti  (2013)  akuntansi  akrual  dianggap  memberikan benefit yang besar kepada penggunanya. Akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih bisa diandalkan karena mampu memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang akan diterima di masa depan sehingga keputusan ekonomi dapat diambil lebih baik Sehingga basis  akuntansi  akrual  sangat  penting  untuk  pengambilan  keputusan.  Sedangkan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah harus lebih ditingkatkan dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa mencari keuntungan.
Perubahan  perlakuan  akuntansi  telah  diditentukan  dengan  terbitnya  Peraturan Pemerintah  No  24  tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemrintahan  Berbasis  Kas Menuju Akrual yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  yang  implementasinya  pada tahun  2015  dengan  mempunyai  tantangan  antara  lain  tentang  sistem  (teknologi) informasi  yang  sedang  berjalan  dan  persiapan  perubahannya.  Penggunanan  sistem (teknologi)  informasi  dalam  implementasi  akuntansi  akrual  akan  memudahkan  dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan,. Tantangan lainnya keahlian manusia yang terkait dengan adanya perubahan tersebut.    Manusia  atau  karyawan  dengan  keahlian  akuntansi  akan  mudah mengimplementasikan  keahlian  yang  dimiliki  kedalam  proses  penyusunan  laporan keuangan.

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomo 71 Tahun 2010 adalah Standar Akuntansi Pemerintahan,  yang  selanjutnya  disingkat  SAP,  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
1. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005).
2. Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 tahun 2010).

## Previous Study
Penelitian tentang  Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual sangat terbatas. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan antara lain :
1. Faradillah (2013) melakukan penelitian dengan judul “ Analisis  kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah Nomor  71  tahun  2010)  dikota  Makasar”  Persamaan  penelitian  Faradillah  dengan penelitian  ini  adalah  ditinjau  dari  kesiapan  implementasi  standar  akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Perbedaan  penelitian  Faradillah dengan peneliatian ini  adalah  :  untuk  penelitian  Faradillah  melakukan  penelitian  dari  sisi  budaya organisasi sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek sumber daya manusia,
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## informasi  teknologi  dan  perubahan  perlakuan  akuntansi  dalam  implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
2. Kusuma  (2013)  melakukan  penelitian  dengan  judul  “  Analisis  kesiapan  pemerintah dalam  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  (kasus  pada pemerintah kabupaten Jember). Persamaan penelitian Kusuma dengan penelitian ini adalah yaitu sama-sama mengindikasikan kesiapan implementasi standar akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  dari  segi  sumber  daya  manusia,  informasi  teknologi. Perbedaan  penelitian   Kusuma dengan penelitian ini adalah dilihat dari parameter integritas  adalah  kategori  siap dan untuk  kesiapan  SDM,  kesiapan  sistem  informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.
3. Tarigan  (2012)  melakukan  penelitian  dengan  judul  “  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Dalam  Mewujudkan  Akuntabilitas  dan  Transaparansi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pada  Dinas  Pajak  Daerah  dan  Pengelolaan  Keuangan  Kota Yogyakarta. Persamaan penelitian Tarigan dengan penelitian ini  adalah ditinjau dari kesiapan  implementasi  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual.    . Perbedaan    penelitian  Tarigan  adalah    adanya  faktor  internal  (komitmen  pimpinan daerah, integritas dan profesionalisme birokrat, ketersediaan sarana dan prasarana dan  permasalahn  asset  tetap  pemerintah)  dan  eksternal  (tidak  konsistennya peraturan,  pemahaman  DPRD  belum  memadai  dan  opini  BPK-RI)  menjadi  alasan belum  diterapkannya  basis  akrual  tersebut  walaupun  diyakini  dapat  menjaga keberadaan asset daerah sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek sumber daya  manusia,  informasi  teknologi  dan  perubahan  perlakuan  akuntansi  dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual
4. Novalina  (2011)  Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan  Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sampang) Persamaan penelitian Novalina dengan penelitian ini yaitu sama-sama berdasarkan pengetahuan  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  kas  menuju  akrual dan berbasis akrual serta mengindikasikan kesiapan implementasi standar akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  dari  segi  sumber  daya  manusia,  informasi  teknologi, sarana  prasarana    Perbedaan    penelitian  Novalina  adalah  Pemerintah  Kabupaten Sampang belum siap dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  (PP  No.  71  Tahun  2010)  karena  masih  perlu  pembenahan  terhadap  sumber daya  manusia,  kebijakan,  dan  infrastruktur  untuk  mendukung  penerapan  SAP berbasis akrual.
5. Eriotis  (2011)  Assessing  Accrual  Accounting  Reform  in  Greek  Public  Hospitals:  An Empirical  Investigation.  Persamaan  penelitian  Eriotis  dengan  penelitian  ini  yaitu
sama-sama  menilai  reformasi  akuntansi  akrual  segi  sumber  daya  manusia, komitmen pimpinan, sarana prasarana, informasi teknologi . Perbedaan  penelitian Eriotis  adalah tingkat  adopsi  reformasi  secara  positif berhubungan  dengan  kualitas IT,  reformasi  terkait,pelatihan,  tingkat  pendidikan  staf  akuntansi,  dan  dukungan konsultan professional namun ada hubungan yang signifikan yang ditemukan antara tingkat adopsi reformasi dan ukuran rumah sakit, biaya pelaksanaan reformasi, CEO latar  belakang  pendidikan,  pengalaman  efek,  dan  tidak  adanya  hubungan  konflik manajemen-dokter.

## RESEARCH METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus eksplanatory .  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  harus dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.  Penelitian  ini  untuk  memperoleh  penjelasan tentang  kesiapan    Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  di RSUD dr. Soedono Madiun.

## RESULT AND ANALYSIS Tingkat Pengetahuan PP 24 Tahun 2005
Tingkat  pengetahuan  tentang  Peraturan  Pemerintah  No  24  tahun  2005  tentang Standar  AKuntansi  Pemerintahan  berbasis  kas  menuju  akrual  oleh  staf  keuanga  dan akuntansi RSUD dr. Soedono Madiun sebesar 74%  berarti hamper seluruh mengetahui Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual
Tabel 1
Tingkat Pengetahuan Staf Keuangan dan Akuntansi
RSUD dr. Soedono Madiun terhadap PP 24 Tahun 2005
PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis kas menuju Akrual Frek (%) Frek (%) Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan? 18 75% 6 25% Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual pemeliharaan asset tetap yang bersifat rutin dan berkala dikapitalisasi 1 4% 23 96% Jumlah 74% 26% Mengetahui Tidak Mengetahui
Sumber : Data Hasil Olahan, 2014
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Penyusunan  laporan  keuangan  menurut  PP  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual tidak ada kesulitan dengan alasan:
1. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 91 Tahun 2011 tentang  Kebijakan Akuntansi Badan  Layanan  Umum  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Pedoman  Kerja  dan Pelaksanaan  Tugas  Pemerintah  Daerah  Propinsi  Jawa  Timur  yang  didalamnya berisi Kebijakan Akuntansi yang digunakan adalah basis Kas Menuju Akrual.
2. Saat  ini  menggunakan  SIKDA  (sistem  informasi  keuangan  daerah)  karena memang  kebijakan  dari  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Timur  menggunakan  Kas Menuju Akrual dan merupakan program dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

## Tingkat Pengetahuan PP71 tahun 2010
Seluruh  staf  Keuangan  dan  Akuntansi  RSUD  dr.  Soedono  Madiun  mengetahui Peraturan  Pemerintah    No  71  Tahun  2010    tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berbasis akrual yaitu sebesar 97%.
Tabel 2
Tingkat Pengetahuan Staf Keuangan dan Akuntansi
RSUD dr. Soedono Madiun terhadap PP 71 Tahun 2010
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Frek (%) Frek (%) 1 Secara konseptual akuntansi berbasis akrual akan menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas 24 100% 0 0% 2 Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. 24 100% 0 0% 3 Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut 24 100% 0 0% 4 Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat
23 96% 1 4% 5 Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Laporan Realisasi Anggaran tetap disajikan menggunakan akuntansi berbasis kas 21 87% 3 13%
6 Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Laporan Operasional diperlukan untuk menyajikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi dalam mengumpulkan dan menggunakan sumber daya ekonomi sehingga pendapatan dan belanja diukur dengan basis akrual. 24 100% 0 0% No Paham Tidak Paham
Sumber : Data Hasil Olahan, 2014
Para staf keuangan dan akuntansi RSUD dr. Soedono Madiun mengetahui tentang adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (PP No. 71 Th. 2010 ). Sumber daya  manusia  di  Bagian  Keuangan  RSUD  dr.  Soedono  Madiun  dalam  implementasi Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dinilai kurang siap atau belum memadai tetapi  pihak  manajemen  RSUD  dr.  Soedono  Madiun  berupaya  dengan  melakukan sosialisasi  pemahaman  akuntansi  akrual, peningkatan  pendidikan  formal,  dan pelatihan sehingga  mempunyai  manfaat  untuk  meningkatkan  pemahaman  akuntansi  dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  memerlukan sarana  dan  prasarana  fisik  dan  informasi  teknologi.  Sarana  prasarana  fisik  di  RSUD  dr. Soedono  Madiun  dalam  keadaan  memadai,  sedangkan  berkaitan  dengan  Informasi teknologi memerlukan penyempurnaan dalam penyesuaian dengan akuntansi akrual.
Kesiapan  dari  segi  komitmen  pimpinan  Direktur  beserta  jajaran  direksi mendukung  implementasi  Standar  AKuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Besarnya komitmen  pimpinan  ini  ditunjukkan  dengan  berinisiatif  mengundang  pakar  untuk melakukan  sosialisasi  dan  persiapan-persiapan  meskipun  kebijakan  ditingkat  propinsi belum diberlakukan.
Kendala  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  akrual  adalah belum  ada  pemahaman  akuntansi  akrual    untuk  semua  profesi  sedangkan  landasan hokum belum adanya Peraturan Gubernur tentang pelaksanan PP 71 tahun 2010 belum ada  dan  pemahaman  akuntansi  akrual  sumber  daya  manusia  unit  terkait  yang  perlu dilakukan sosialisasi.

## CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan,  maka  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  kesiapan  implementasi  Standar  Akuntasi  Pemerintahan  berbasis akrual  di  RSUD  dr.  Soedono  Madiun  dan  upaya  pihak  manajemen  dapat  dilihat  bahwa Sumber  daya  manusia  di  Bagian  Keuangan  RSUD  dr.  Soedono  Madiun  dalam implementasi  Standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dinilai  kurang  siap  atau belum  memadai  tetapi  pihak  manajemen  RSUD  dr.  Soedono  Madiun  berupaya  dengan melakukan sosialisasi pemahaman akuntansi akrual, peningkatan pendidikan formal, dan pelatihan sehingga mempunyai manfaat untuk meningkatkan pemahaman akuntansi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Informasi  teknologi  dalam  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan berbasis  Akrual  adalah  Informasi  teknologi  yang  ada  saat  ini  dalam  upaya penyempurnaan  sesuai  keinginan,  yaitu  basis  akrual.  Meskipun  kesiapan  implementasi Standar  Akuntansi  Pemerintahan  berbasis  akrual  di  RSUD  dr.  Soedono  Madiun  dari sumber  daya  manusia  dan  informasi  teknologi  telah  dilakukan  upaya  yaitu  sosialisasi
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
pemahaman akuntansi akrual, peningkatan pendidikan formal, dan mengikuti pelatihan yang  ada  serta  menyempurnakan  informasi  teknologi/sistem    informasi  yang  telah  ada agar  sesuai  dengan  keinginan  yaitu  akuntansi  akrual  tetapi  RSUD  dr.  Soedono  Madiun masih  mempunyai  kendala.  Kendala  utama  dalam  kesiapan  implementasi  Standar Akuntasi Pemerintahan berbasis akrual adalah landasan hukum Tingkat Propinsi berupa Peraturan  Gubernur  tentang  Kebijakan  Akuntansi  berbasis  akrual  yang  melandasi Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belum ada.
Kendala kedua adalah ketidaksiapan sumber daya manusia di unit terkait, Implementasi standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  melibatkan  unit  lain  antara  lain  data penerimaan  pendapatan  berasal  dari  tarif  tindakan  yang  dilakukan  oleh  medis  dan paramedis.  Rekapitulasi  tindakan  medis  dan  paramedis  sebagai  dasar  pembayaran pasien  yang  merupakan  pendapatan  rumah  sakit.  Pengakuan  pendapatan  akan mempengaruhi akuntansi akrual sehingga peran sumber daya manusia unit terkait dalam hal  ini  sumber  daya  manusia  medis  dan  paramedis  juga  berperan  dalam  implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

## REFERENCES
Ardiansyah 2013 Factors Affecting The Affecting The Readiness of PP No. 71 Tahun 2010
About  Government  Accounting  Standards  (Case  Study  on  Working  Units  in  KPPN Malang’s Working Area) diakses www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/255/204    tanggal 7 Mei 2013
Baswir, Revrisond 2000 Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Yogyakarta BPFE Damayanti,  Ratna,  2013  Akuntansi  Akrual  dan  Penerapannya  Di  Sektor  Publik  Sebuah Agenda  Pembaruan  www.starbpkp.com/download/7/modul-program-beasiswa- star 13 Juni 2014
Eriotis  (2011) Assessing  Accrual  Accounting  Reform  in  Greek  Public  Hospitals:  An Empirical  Investigation,  International  Journal  of  Economic  Sciences  and  Applied Research 4 (1): 153-183 www.ijesar.org/docs/volume4_issue1/volume4_issue1. pdf 25/6/2013
Faradilah Andi (2013) Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi  Pemerintahan  (Peraturan  Pemerintah  NOmor  71  Tahun  2010)  diakses (www. repository.unhas.ac.id) tanggal 9/3/2014
Hariyanto  Agus  Penggunaan  Basis  Akrual  Dalam  Akuntansi  Pemerintahan  di  Indonesia
Jurnal Dharma Ekonomi No. 36/ Th.XIX/Oktober 2012 diakses
www. ejurnal stiedharmaputra    tanggal 7 Mei 2013 International  Public  Sector  Accounting  Standars  Board  2011,  Transition  to  the  Accrual Basis of Accounting : Guidance For Public Sector Entities Third Edition  International Federation of Accountants diakses
www.ifac.org/sites/default/files/ public ations/.../IPSASB-study-14-3e. pdf tanggal
10 Juli 2014 Jogiyanto,  2008 Sistem Teknologi Informasi Andi Yogyakarta Kesit, Bambang 2011 Modul Akuntansi Pemerintahan diakses (www.bambangkesit.wordpress.com tanggal 26 Agustus 2013)
Kusuma, Riris 2013 Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember) diakses ( www.repository.unej.ac.id ) tanggal 9/3/2014 Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  2010  Buletin  Teknis  Standar  AKuntansi Pemerintahan Nomor 09 Akuntansi Aset Tetap diakses ( www.ksap.org/Buletin/Bultek_09_Akuntansi_ Aset _%20 Tetap .pdf )  pada  tanggal 5/6/2014
Meidyawati 2011    Analisis  Implementasi  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  (PPK-BLUD)  Pada  Rumah  Sakit  stroke  Nasional  Bukittinggi  (Online)  ( www. pasca.unand.ac.id tanggal 27 Pebruari 2013)
Mohyi,  A  Drs  2012  Teori  Dan  Perilaku  Organisasi  Membentuk  mengelola,  mendeteksi Kepribadian, Efektifitas Dan Mengembangkan Organisasi UMMPress Malang
Moorhead  dan  Griffin  2013  Perilaku  Organisasi Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  dan
Organisasi Penerbit Salemba Empat Mukhyi tanpa tahun Pengantar Akuntansi Pemerintahan diakses (www.mukhyi.staff.gunadarma.ac.id tanggal 21 Agustus 2013)
Mulyana  B.____.  Penggunaan  Akuntansi  Akrual  di  Negara-Negara  Lain:Tren                      di Negara-negara  Anggota  OECD sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi- berbasis-akrual.pdf 27/3/2013
Novalina,  Eka  2011  Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  (Studi  Pada  Pemerintahan  Kabupaten Sampang) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan diakses www.bpkp.go.id  tanggal 30 Agustus 2013
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah www.bpk.go.id tanggal 5 September 2013
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan diperbanyak oleh Penerbit Salemba Empat Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Teknis Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  www.kemendagri.go.id tanggal  5 Septemebr 2013
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  340/MENKES/PER/III/2010  Tentang  Klaasifikasi Rumah Sakit www.hukor.depkes.go.id tanggal 5 September 2013
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Organisasi  dan Tatakerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur www. ro- organisasi .jatimprov.go.id. tanggal 5 September 2013 RSUD dr. Soedono Madiun Catatan Atas Laporan Keuangan 2012
Published by University of Airlangga.
This is an open access article under the CC BY license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )
Simanjuntak,  Binsar 2010 Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan di Indonesia (Online) (www.iaiglobal.or.id diakses 15 juli 2013)
Sinaga,Jamason  2006  Selamat  datang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  –  KSAP  diakses www.ksap.org tangal 26 Agustus 2013
Sinaga,Jamason 2007 Jurnal Korolari dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diakses ksap.org/Riset&Artikel/Art10.pdf tanggal 29 April 2014
Tarigan  Erwinton  2012  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dalam  Mewujudkan Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Dinas  Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara www.perbendaharaan.go.id tanggal 5 September 2013
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  www.bpk.go.id tanggal 5 September 2013
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara www.bpk.go.id tanggal 5 September 2013

## Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi 2009 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis
Yin,  Robert  K  Studi  Kasus (Desain  dan  Metode)  terjemahan  oleh  M.  Djauzi  Mudzakir PT RajaGrafindo Persada Jakarta 2002