## PERANAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA

## Muhammad Jafar AW
Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Jl. Raya Pandeglang Banten
Abstract  : The role of political parties is affecting the condition and future of the nation ,  because  through  the  results  of    the  election  will  produce  a  new  leadership  ,  elected through a general election . Meaning of democratization in the life of the nation is one with  a  general  election  that  will  send    the  nation  to  the  leadership  and  the  new government , in the hope , citizen want  the new government will provide improvements in  all  areas  of  life  .  Thus,  the  policy  change  of  the  state  and  nation  ,  not  lose  from political parties role’s that fill with people's democratic party with a vision and mission of the Party which varies in accordance with the ideology
Keywords :Democratization, political parties, role

## PENDAHULUAN
Proses  pendewasaan  demokrasi di  Indonesia  telah  melalui  masa  16 tahun  sejak  tahun  1999,  dan  dalam perjalanannya  telah  melewati  berbagai proses  yang  penuh  dengan  dinamika kehidupan demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota  DPR-RI,  DPRD  Provinsi,& DPRD  Kab/Kota  telah  dilalui  sebanyak 4  kali  dengan  4  Presiden  yang  berbeda pasca  pemerintahan  Presiden  Soeharto. Dalam  periode  16  tahu  ke  belakang telah  banyak  perubahan  yang  dialami
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dalam menjalankan proses
demokratisasi, diantaranya adalah
Amandemen  UUD  1945,  kebebasan pers,pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, kebebasan untuk mengeluarkan  pendapat,  dan  lain-lain. Salah  satu  perubahan  yang  sangat penting sejak Reformasi adalah munculnya  berbagai partai politik sebagai  salah  satu  wujud  kebebasan mengeluarkan  pendapat,  berserikat,dan berkumpul yang menjadi satu ciri utama
negara yang menjalankan sistem demokrasi.
Perubahan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang
berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan  terpadu  dan  meningkatnya  sumber daya manusia merupakan tujuan bangsa Indonesia guna terwujudnya kesejahteraaan masyarakat disegala bidang  kehidupan,  dengan  demikian akan  tercipta  kualitas  hidup  masyarakat Indonesia  yang  maju  dan  sejahtera dalam sebuah negara yang demokratis.
Berjalannya suatu pembangunan merupakan  langkah  sukses  daripada kegiatan  penyelenggaraan  pemilihan umum (pemilu) yang sukses diikuti oleh beberapa partai politik, yang merupakan agenda  nasional  bangsa  Indonesia melalui pesta demokrasi yang diselenggarakan  selama  5  (lima)  tahun sekali.  Yang  mana  perubahan  politik dari pemilu tersebut sangat berpengeruh nyata  terhadap  perubahan  pada  suksesi kepemimpinan nasional maupun tingkat lokal  bagi  keberlangsungan  kehidupan demokrasi bangsa dan negara Indonesia.
Sebuah  negara  yang  demokratis dalam keberlangsungannya sebagai suatu  negara  yang  menghormati  hak- hak  dan  kewajiban  warga  negaranya
serta  yang  memberikan  kesempatan bagi  rakyatnya  untuk  berpartisipasi dalam  bidang  politik,    maka  akan melakukan  perubahan  yang  nyata  ke arah  yang  lebih  baik  di  segala  bidang yaitu lewat salah satunya adalah suksesi demokrasi  dan  penempatan  perwakian- perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan  baik  di  eksekutif  sebagai jabatan  politik  maupun  di  lembaga legislatif yang dihasilkan melalui Pemilu (Pemilihan Umum).
Selanjutnya sukses tidaknya pemilu  tersebut  tidak  terlepas  dari  pada peran  partai  politik  sebagai  peserta pemilu.  Partai  politik  tersebut  berusaha melakukan perubahan terhadap kehidupan  kenegaraan  dengan  misi  dan visi  yang  beragam,  yang  semuanya tertuju  pada  pencapaian  kesejahteraan bangsa dan negara.
Peranan  partai  politik  sangat berpengaruh  terhadap  kondisi  serta masa  depan  bangsa,  karena  lewat  hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang  dipilih  lewat  pemilihan  umum. Makna  daripada  demokratisasi  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang
akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta
pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut  akan  memberikan  perbaikan kehidupan  disegala  bidang.  Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan  bangsa  dan  negara  tersebut, tidak  terlepas  daripada  peranan  partai- partai    politik  yang  mengisi  pesta demokrasi rakyat tersebut dengan sejumlah  visi  dan  misi  partai  yang bervariasi  sesuai  dengan  ideologi  yang mereka anut.
Seiring dengan konsep demokrasi,  maka  parlemen  menjadi badan yang memiliki
hak menyelenggarakan  kedaulatan  rakyat dengan  jalan  menentukan  kebijakan umum.  Dan  menyajikannya  dalam bentuk  konstitusi,  yang  pada  awalnya hanya  mempunyai  konstribusi  hak privilege atau  jaminan  hidup  sehingga pada gilirannya dapat membatasi manggerakan  Raja  dalam  menjalankan roda pemerintahannya.
Dengan  demikian  partai  politik, sangat  memegang  peranan  penting  di dalam  parlemen  atau  lembaga  legsilatif yang  nantinya  secara  bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan
menentukan  arah  dan  tujuan  suatu negara.  Setiap  partai  politik  akan membawa  visi  dan  misi  serta  idealisme mereka  dalam  menarik  simpati  rakyat, dengan  demikian  diharapkan  akan mendapat  dukungan  yang  banyak  dari rakyat.  Dengan  demikian  akan  dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam  pemerintahan  sebagai  wakil rakyat  dalam  rangka  peranannya  dalam sebuah  negara  demokrasi,  yang  akan memberikan  perubahan  sosial  dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik.

## PEMBAHASAN
Sebuah negara yang demokratis, biasanya  disana  dihuni  oleh  banyak partai  atau  multi  partai  atau  terdiri  dari beberapa partai politik. Dengan demikan sebuah negara demokratis akan memberikan kebebebasan bagi rakyatnya  untuk  berpartisipasi  aktif dalam  sebuah  partai  politik  guna  ikut serta  arah  dan  gerak  perubahan  negara bersangkutan  ke  arah  yang  lebih  baik sesuai dengan cita-cita nasionalnya.
Menurut pendapat Suseno (1987 :  28)  mengutarakan  tentang  pengertian negara sebagai berikut : Pertama negara adalah  masyarakat  atau  wilayah  yang
merupakan satu kesatuan politis. Kedua negara  adalah  lembaga  pusat  yang menjamin  kesatuan  politis  itu,  yang menata  dengan  demikian  menguasai wilayah-wilayah itu.
Selanjutnya  berbicara  mengenai konsep  demokrasi,  disini  demokrasi diartikan  sebagai  istilah  yang  bersifat yang  universal.  Namun  tidak  ada  satu sistem  demokrasi  yang  berlaku  untuk semua bangsa atau semua negara. Istilah boleh  sama,  tetapi  isi  dan  cara perwujudannya  bisa  berbeda-beda  dari satu negara dengan negara lain.
Secara etimologis, istilah “demokrasi”  berarti  pemerintahan  oleh rakyat,  dengan  rincian demos artinya rakyar dan c ratos artinya pemerintahan.
Tetapi dalam perkembangannya
demokrasi  ini  mengandung  pengertian yang
berbeda-beda.
Demokrasi
dijelaskan sebagai  bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat
keputusan-keputusan
dapat diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan  mayoritas,  yang  biasa disebut  dengan  demokrasi  langsung. Adapula  demokrasi  dijelaskan  sebagai bentuk  pemerintahan  di  mana  warga negara  menggunakan  hak  yang  sama
tidak  secara  pribadi  tetapi  melalui  para wakil yang duduk di legislatif.
Manusia adalah “political animal”, menurut  Aristoteles  lebih  dari dua  ribu  tahun  yang  lalu.  Di  dalam setiap  masyarakat,  kekurangan  sumber daya  yang  bernilai  memaksa  orang untuk bermain politik, untuk menentukan  siapa  memperoleh  apa, kapan, dan bagaimana (Lasswell, 1936). Politik  adalah  salah  satu  tipe  interaksi manusia  yang  melibatkan  suatu  partai politik yang memperoleh dan menjalankan  kekuasaan  atas yang lainnya. Jika diserahkan kepada individu-individu  sendiri,  politik  dapat menjadi  suatu  permainan  yang  buruk, dengan  pemain-pemain  yang  mencoba saling  mencekik  untuk  melindungi kepentingan  mereka  masing-masing. Kondisi ini sesuai apa yang dikemukakan  oleh  Thomas  Hoobbes (1651)  dengan  pernyataanya  “perang semua melawan semua”.
Pada umumnya apa yang disebut politik  itu  berkaitan  dengan  bermacam- macam  kegiatan  dalam  suatu  sistem politik  atau  negara,  yang  menyangkut proses  penentuan  dan  pelaksanaan tujuan-tujuan suatu negara. untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud,
maka  diperlukan  kekuatan  ( Power )  dan kewenangan ( authority ).
Menurut  pendapat  Max  Weber (Maran,  2001  :  22)  mengutarakan pengertian  daripada  politik  sebagai berikut  :  “Politik  adalah  sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan  politik,  atau  perjuangan untuk  mempengaruhi  pendistribusian kekuasaan,  baik  di  antara  negara maupun  diatara  kelompok-kelompok  di dalam suatu negara”.
Mendefinisikan  partai  politik bukanlah  hal  yang  mudah,  para  ahli yang  mempelajari  partai-partai  politik cenderung  memiliki  pandangan  yang berbeda-beda.  Secara  umum  partai politik menurut pendapat Maran (2001 : 84)  mendefinisikan  sebagai  berikut:  “ Partai  politik  adalah  suatu  kelompok yang terorganisir dengan tujuan memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan”. Anggota-anggota
kelompok  tersebut  memiliki  orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Selanjutnya  pengertian  partai politik menurut Neuman (dalam Maran, 2005  :  85)  sebagai  berikut  :  “Partai politik adalah sebagai organisasi penghubung  yang  terdiri  dari  para pelaku  politik  aktif  adalam  suatu
masyarakat,  yang  menaruh  perhatian pada pengendalian
kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan  kelompok  lain  atau  dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan  yang  berbeda  dalam  rangka memperoleh dukungan rakyat”.
Sedangkan pengertian daripada  partai  politik  menurut Undang-Undang  Nomor  31  tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 1 berbunyi  sebagai  berikut:  “Partai politik  adalah  organisasi  politik yang  dientuk  oleh  sekelompok warga  negara  Republik  Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan  kehendak  dan  cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan  anggota,  masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
Dari  beberapa  definisi  di atas,  dapat  kita  kaji  bahwa  partai politik merupakan organisasi masa yang salah satu fungsinya memerikan perubahan cara pandang berpoliltik pada
masyarakat  melalui  salah  satunya adalah pendidikan politik.
Timbulnya  kematangan  kondisi teknis, politik dan sosial sejak permulaan  abad  ke  20  dan  terutama sesudah  kemerdekaan  telah  berhasil mengubah  kelompok-kelompok  yang belum  terorganisir  menjadi  sebuah kelompok yang terorganisir dan menjadi kelompok  kepentingan.  salah  satu kelompok  kepentingan  tersebut  adalah partai  politik.  Sebuah  partai  politik biasanya  akan  mengikuti  pola  struktur dari  watak  atau  karakteristik  dalam sebuah  masyarakat,  begitu  pula  di negara Indonesia.
Menurut  pemaparan  Nasikun dalam bukunya Sistem Sosial Indonesia (2004  :  66),  dijelaskan  bahwa  pertama kali  Partai  Masyumi,  yang  menurut hasil  pemilihan  umum  tahun  1955 merupakan  partai  paling  besar  sesudah PNI  (Partai  Nasional  Indonesia),  dan Partai Nahdatul Ulama yang merupakan partai  paling  besar  nomor  tiga  sesudah Masyumi.  Pertumbuhan  kedua  partai politik  tersebut  melampaui  serangkaian kristalisasi  yang  cukup  panjang.  Pada tahun  1943,  atas  prakarsa  pemerintah penjajahan  Jepang,  beberapa  organisasi keagamaan  termasuk  Muhamadiayah dan Nahdatul Ulama bergabung pada ke dalam  suatu  organisasi  massa  dengan
nama  “Masyumi”  (Majelis  Syuro Muslimin Indonesia). Dan partai politik pemenang  pemilu  tahun  1955  keempat adalah  PKI  (Partai  Komunis  Indonesia) yang  juga  cukup  memiliki  pendukung banyak terutama dari masyarakat pedesaan di pulau jawa.
Partai  politik  dalam  sebuah negara  yang  demokratis  akan  muncul dengan  beberapa  kepentingan.  Menurut penulis  kepentingan  tersebut  seperti karena pertama : ketidakpusan  akan rezim atau pemerintahan yang berkuasa, maka  dengan  demikian  mereka  yang mempunyai  persamaan  dalam  kondisi ketidakpuasan. Kedua :  karena  ideologi tertentu  yang  menyebabkan  mereka sebagai  kelompok  kepentingan  ingin berpartisipasi  politik  dengan  idealisme ideologinya. Ketiga : beberapa kelompok masyarakat  yang mempunyai kekuatan  ( power) ekonomi,  intelektual dan kekuatan massa ingin memperjuangkan  kelompoknya  dengan mereka sendiri dan ingin menjadi wakil dari  mereka  di  pemerintahan  yang berkuasa  dan keempat :  ketidakpuasan dan  perbedaan  paham  akan  kebijakan umum  dalam  sebuah  partai  politik tertentu, akan berdampak mereka memisahkan diri dengan partainya, atau
sebaliknya  mereka  yang  mempunyai banyak persamaan akan bergabung atau berkoalisi membentuk partai baru.
Guna mencapai
tujuannya,  partai  politik  harus menempuh beberapa langkah,
seperti  yang  dikemukakan  oleh Maran (2001 : 85) yaitu : Pertama partai-partai politik merekrut
pengikut-pengikut mereka,
menominasikan  kandidat-kandidat mereka,  mencari  dana  untuk mendukung pilihan-pilihan mereka  untuk  memegang  jabatan publik.  Tanpa  partai-partai  politik proses  pemilihan  wakil  rakyat akan  berjalan  dengan  baik. Kedua partai-partai  politik  merumuskan dan  mempromosikan  kebijakan- kebijakan yang
merupakan cerminan  opini  publik.  Dengan cara ini partai-partai politik berperan sebagai penghubung antara  rakyat  yang  mereka  wakili dengan  pemerintah. Ketiga partai-
partai politik menolong mengorganisir institusi-institusi utama  pemerintah.  Posisi-posisi kepemimpinan dalam badan legislatif  dan  komisi-komisinya dibagi  berdasarkan  partai  yang
memiliki  anggota  yang  paling besar di parlemen.
Partai  politik  merupakan gerakan  sosial  yang  dilakukan oleh  kelompok  atau  golongan yang bermaksud melakukan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan bermaksud menciptakan suatu tatanan  masyarakat  yang  sama sekali baru. Gerakan sosial mempunyai  tujuan  yang  lebih terbatas dan pundamental sifatnya, kadang-kadang juga bersifat ideologis.  Hal  ini  merupakan sarana integritas partai politik atau sarana perekat kuat bagi persatuan para  anggotanya  dan  menjadi penentu identitas kelompoknya.
Awal  dari  terbetuknya  partai politik  adalah  gerakan  sosial.  Gerakan sosial  merupakan  gerakan  dimana terdapat  kelompok  masyarakat  yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir  yang  diaksudkan  untuk memperjuangkan atau memperoleh tujuan  tertentu  sesuai  dengan  cita-cita bersama.      Melalui  gerakan-gerakan sosial  para  partisipan  pada  dasarnya berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik.
Akan  tetapi  partisipasi  mereka  belum tentu terorganisir dengan baik. Jika para partisipan  suatu  gerakan  sosial  ingin meneruskan  perjuangan  mereka  secara lebih  sistmeatis  dan  teratur  dalam jangka panjang, mereka harus membentuk partai politik atau sekurang- kurangnya  mereka  harus  bekerja  sama atau  mendukung  suatu  partai  politik yang ada.
Di dalam Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2002  tentang  Partai Politik  pasal  6  (enam)  menjelaskan mengenai  tujuan  partai  politik  adalah sebagai berikut:
(1)  Tujuan  umum  partai  politik adalah :
a. mewujudkan cita-cita nasional  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. mengembangkan
kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan  menjunjung  tinggi kedaulatan  rakyat  dalam Negara  Kesatuan  Republik Indonesia; c. mewujudkan  kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. (2)  Tujuan  khusus  partai  politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sesuai  apa  yang  menjadi tujuan  umum  dan  tujuan  khusus dari  partai  politik  di  atas,  dalam peranannya  tentunya  harus  dapat mengemban aspirasi rakyat. Jangan sekali-kali mencoba mengkhianati  kepercayaan  rakyat, konsekuaensinya akan tidak mendapat dukungan pada pemilihan  umum  berikutnya  dan pada  akhirnya  partai  politik  yang demikian akan banyak ditinggalkan oleh konstituennya. Menurut Miriam
Budiarjo  dalam  bukunya  Dasar- Dasar  Ilmu  Politik  (1994  :  26) partai politik berfungsi atau mempunyai peranan sebagai berikut :
1. Partai  politik  sebagai  sarana komunikasi politik.
Fungsi  ini  terkait  dengan  peranan partai  politik  sebagai  penghubung
antara rakyat dan pemerintah. Dalam hali  ini  suatu  partai  politik  mampu untuk melakukan
komunikasi
vertikal.  Tetapi  untuk  itu  partai politik hendaknya
mampu berkomunikasi secara  horizontal. Yang  dimaksud  adalah  komunikasi
antara  warga,  antara  kelompok,  dan antar partai politik dengan pemerintah. Melalui proses komunikasi secara horizontal
berbagai pendapat dan aspirasi politik  yang  berkembang  dikalangan masyarakat  luas  dapat  diserap  dan ditampung  oleh  para  pemimpin partai  politik  yang  bersangkutan. Mereka  merumuskan  secara  baik- baik  pendapat  serta  aspirasi-aspirasi dari  masyarakat  untuk  disampaikan kepada pemerintah.
2. Partai  politik  sebagai  sarana sosialisasi politik.
Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik.  Dengan  sosialisasi  politik dimaksud  seseorang  memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena  politik  yang umumnya  berlaku  pada  masyarkat dimana  ia  berada.  Proses  ini  juga pendidikan politik, yang berlangsung
secara  bertahap  mulai  dari  masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dialihkan  dari  generasi  tua  kepada generasi  muda.  Melalui  pendidikan politik  yang  berlangsung  secara sistematis dan demokratis.
3. Partai  politik  sebagai  sarana rekruitmen politik.
Partai  politik  pun  berfungsi  sebagai sarana  rekruitmen  politik,  tanpa rekruitmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan  dalam  berbagai  kegiatan politik.  Dengan  rekruitmen  politik dimaksud  upaya  partai  politik  untuk mencari  dan  mengajak  orang-orang yang  berbakat  untuk  terlibat  aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas partisipasi politik dikalangan masyarakat.
4. Partai  politik  sebagai  sarana pemberes konflik.
Dalam kehidupan masyarakat
demokratis, persaingan dan
perbedaan dalam masyarakat merupakan  hal  yang  wajar  terjadi. Perbedaan  dan  persaingan  dalam bentuk  apapun  bisa  menjadi  sumber
konflik, baik antara individu maupupun  antara  kelompok.  Jika terjadi  konflik  maka  tugas  partai politik untuk mengatasinya.
Dari  uraian  di  atas  dapat kita  kaji  bahwa  peranan  partai politik  dalam  sebuah  negara  yang demokratis akan berkembang sesuai dengan kepentingan daripada  partai-partai  yang  ada dalam  rangka  mengaspirasikan seluruh kepentingan rakyat, disamping  itu  partai  politik  di
dalam  memainkan  peranannya
sebgai kelompok kepentingan
yang akan memperjuangkan
aspirasi  masyrakat,  itu  dibatasi oleh hak dan kewajibannya sebagai  partai  politik  yang  sah dalam  sebuah  negara  demokrasi yang  diatur  oleh  Undang-Undang Partai Politik serta Undang-
Undang  tentang  Pemilihan  Umum (Pemilu) dengan baik.
Karena lewat partai
politik maka rakyat lewat lembaga perwakilannya  akan  mendapatkan jembatan aspirasi yang bermanfaat bagi suara rakyat secara keseluruhan.  Dengan  demikian peranan  sebuah  partai  politik
dalam sebuah negara yang demokratis  merupakan  jembatan bagi  penyampai  aspirasi  seluruh rakyat,  yang  akan  memberikan perubahan  sosial  daan  politik secara  besar  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## A. KESIMPULAN DAN SARAN

## I. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian atau paparan makalah  ini,  maka  selanjutnya  penulis akan  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Peranan  partai  politik  sangat dominan  dalam  sebuah  negara yang demokratis. Karena dengan  adanya  partai  politik sebagai kelompok kepentingan yang terorganisir dan mempunyai  tujuan  dan  cita- cita yang jelas, maka organisasi partai politik tersebut  tersebut  akan  menjadi jembatan  bagi  rakyat  untuk menyuarakan dan
menyampaikan aspirasinya.
2. Peranan  partai  politik  tidak hanya sebagai organisasi politik,  akan  tetapi  sebuah organisasi  yang  memberikan pendidikan politik pada rakyat,
melalui pendidikan politik
yang berlangsung secara teratur dan sistematis.
II. SARAN
1. Suatu  partai  politik  dapat
menanamkan sekaligus mengembangkan kesadaran politik dimaksudkan menumbuhkan kesadaran seseorang sebagai warga negara yang baik akan hak dan kewajibannya. dengan demikian  diharapkan  melalui pendidikan  politik,  seorang warga negara akan tahu kepentingan pribadi atau kelompok hendaknya ditempatkan di bawah kepentingan bersama atau kepentingan nasional.
2. kepada  mereka  yang  terpilih menjadi  pejabat  politik  dalam pemerintahan  dengan  harapan dapat  memberikan  kontribusi yang  nyata  lewat  perubahan kearah pembangunan yag lebih baik di segala bidang kehidupan.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo,  Miriam,  1986. Dasar- Dasar Ilmu Politik.
Jakarta : Gramedia.
Eman  Hermawan,  2002. Politik
Membela  Yang  Benar;
teori,  kritik,  dan  nalar ,
Klik  R,  Jogjakarta,  Klik
R.
Kamaruddin. 2007. Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Bangsa .Bandung.
Rosdakarya.
Lasswell, harold, 1950. A Study of Power. Illionois  :  The
Free Press.
Maran, Raga Rafael, 2002. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta  :  Rineka
Cipta.
Nasikun,  2004. Sistem  Sosial Indonesia. Jakarta  :  PT. Rajawali Grafindo Persada. Soelistyati Ismail Gani,1984 Pengantar  Ilmu  Politik, Jakarta . Ghalia
Indonesia,
Tauhid.  2009. Sistem  Perpolitikan di  Indonesia. Surabaya: PT Bintang Terang,