## AKSES DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN PADA MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN MANOKWARI

## ACCESS AND FOREST RESOURCES MANAGEMENT ON LOCAL COMMUNITY IN KABUPATEN MANOKWARI

## Robert Siburian
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI robertsdes1970@gmail.com

## Abstract
Forest  cannot  be  separated  from  the  Papuan’s  life,  especially  to  the  community  who  generally  live  in Manokwari  district.  As  a  part  of  traditional  community,  the  forest  has  become  a  site  of  their  life,  a  site  for seeking food, and a playing and learning ground, also a site to build their sosio-cultural process. In other word, forest is used to fullfill their needs and the occurrence of their socio-cultural processes. In order to achieve this benefit  along  with  the  involvement  of  various  parties  in  the  management  of  forest  resources,  local  people's access  to  forest  resources  becomes  important. Result  of  the  research  shows  that  local people  can  take  benefit from forest through their participation to government program and they also can received some compensation. The traditional ecological knowledge about forest resources must be carried out continously so the forest area is maintained. In this paper i explain those forest-community relationship, the practice of traditional ecological knowledge, and local people's access to forest resources that can provide income to them.
Keywords: Access, Forest Resources, Indigenous People, Local Knowledge.

## Abstrak
Hutan  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  lepas  dari  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Papua,  khususnya masyarakat di Kabupaten Manokwari. Sebagai bagian dari masyarakat tradisional, hutan menjadi tempat hidup, tempat  mencari  makan,  tempat  bermain,  dan  tempat  belajar.  Dengan  kata  lain,  hutan  dimanfaatkan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  sekaligus  tempat  terjadinya  proses  sosial  budaya.  Agar  manfaat  itu  terwujud seiring  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan,  akses  masyarakat  lokal  terhadap sumber  daya  hutan  menjadi  penting.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lokal  dapat  mengambil manfaat  dari  hutan  melalui  partisipasi  mereka  mengikuti  program  pemerintah  dan  mereka  juga  bsia  menerima sejumlah kompensasi. Pengetahuan ekologi tradisional tentang sumber daya hutan harus dilakukan secara terus menerus agar kawasan hutan tetap terjaga. Tulisan in akan mengangkat hubungan antara hutan dan masyarakat tersebut, praktik pengetahuan ekologi tradisional, dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dapat memberi pendapatan pada mereka.
Kata Kunci: Akses, Sumber Daya Hutan, Masyarakat Adat, Kearifan Lokal.

## Pendahuluan
Laporan  Bank  Dunia  tahun  2006-2009 menyebutkan  bahwa  hutan  Indonesia  menjadi perhatian  Bank  Dunia  karena  kepentingannya dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hutan dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  agar berkualitas  tinggi  sekaligus  dapat  menurunkan angka  kemiskinan  (World  Bank,  2006:  xi). Hutan  tidak  sekedar  daratan  yang  ditutupi  oleh pepohonan  berwarna  hijau  yang  membentang luas dan menjadi habitat berbagai mahluk hidup, baik  flora  maupun  fauna,  akan  tetapi  hutan dalam  waktu  bersamaan  menjadi  penyangga kehidupan bagi seluruh masyarakat dunia.
Berdasarkan  manfaat  hutan  yang  begitu luas  dan  dampak  negatif  yang  cukup  signifikan ketika  hutan  rusak,  maka  dalam  memandang hutan  dikenal  prinsip  ekologi.  Prinsip  ekologi menyebutkan  bahwa  aksi  di  lokasi  mana  pun dalam  sistem  global  berpengaruh  pada  bidang lain.  Contohnya  saat  kebakaran  hutan  terjadi  di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2015 lalu.  Bank  Dunia  mencatat  kerugian  ekonomi dari bencana kebakaran hutan dan lahan gambut di  Indonesia  pada  tahun  2015  yang  luasnya mencapai  seluas  2,6  juta  hektar  jumlahnya berkisar USD 295 juta akibat hilangnya kayu dan produk  non-kayu  dan  USD  16  milyar  akibat hilangnya  habitat  satwa  (World    Bank,  2015). Dampak  negatif  dari  kebakaran  itu  tidak  saja
dialami  oleh  mereka  yang  bermukim  di  sekitar atau  berdekatan  dengan  kawasan  hutan  yang terbakar, tetapi juga masyarakat di Malaysia dan Singapura  akibat  polusi  asap  yang  tertiup  ke negara  tersebut.  Dampak  lain  yang  kini  menjadi keprihatinan  masyarakat  global  adalah  dampak dari  efek  rumah  kaca  yang  mengakibatkan terjadinya  pemanasan  dan  perubahan  iklim global.
Dampak  negatif  akibat  kerusakan  hutan dialami  oleh  seluruh  masyarakat  dunia  dalam berbagai skala, tetapi tingkat emosional masing- masing masyarakat dunia terhadap hutan berbeda satu dengan yang lain karena tingkat kedekatannya  dengan  hutan  juga  berbeda. Tingkat emosional itu dipengaruhi oleh bagaimana  hutan  memberi  kehidupan  kepadanya, baik  dari  sisi  ekonomi  maupun  spiritual.  Jika hutan  sebagai  bagian  dari  lingkungan,  maka pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat  ditujukan  pada  upaya  perlindungan, pemenuhan  kebutuhan  hidup,  integrasi  sosial, pendidikan,  dan  aktualisasi  diri  (Purba,  2006: iv). Pada masyarakat Dayak, misalnya, hubungan emosional  (kedekatan)  mereka  dengan  hutan tidak  dapat  dipisahkan,  sehingga  dapat  disebut hutan  identik  dengan  masyarakat  Dayak  (Pilin dan  Petebang,  1999:  20).  Oleh  karena  itu, masyarakat  Dayak  sangat  peduli  terhadap kelestarian  hutan  karena  menyangkut  identitas mereka.
Tidak berbeda dengan masyarakat Dayak,  hubungan  hutan  bagi  orang  Papua  pun begitu  erat.  Masyarakat  Pasadena  yang  disurvei oleh  Tim  Peneliti  CIFOR,  misalnya,  memiliki ekspresi budaya lokal yang sangat terkait dengan hutan.  Contoh  lain  adalah  Pegunungan  Foja memiliki  kepentingan  religius  dan  kultural  bagi marga Kawena dari suku Batero yang dipercayai sebagai  asul-usul  mereka.  Pegunungan  itu digambarkan  seperti  ‘surga’;  yaitu  suatu  daerah dengan  hutan  menawan  sebagai  tempat  yang banyak  ditemukan  sumber  daya  alam.  Oleh karena  itu,  kelompok  suku  ini  selalu  khawatir bila  setiap  ada  orang  yang  tertarik  pada pegunungan itu karena dianggap akan merusaknya (Boissière, et.al. , Tanpa tahun: 86).
Hutan  bagi  masyarakat  lokal,  terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar hutan, begitu penting  posisinya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah mengadopsi realitas itu dengan mengikutsertakan masyarakat untuk mengelolanya melalui perundang-undangan.  Bagi  masyarakat  Papua,
Undang-undang  No.  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Papua secara eksplisit menjelaskan  bahwa  keterlibatan  masyarakat hukum  adat  dalam  pengelolaan  hutan  dan  untuk memperoleh  manfaat  langsung  dari  hutan merupakan  hal  yang  harus  dilakukan.  Agar  UU No.  21  Tahun  2001  tersebut  lebih  mudah diimplementasikan,  pemerintah  menurunkannya dalam  dua  Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan Perkebunan tentang Hak-hak Masyarakat terhadap  Sumber  Daya  Hutan. 1 Regulasi  itu kemudian  digunakan  oleh  pemerintah  daerah sebagai  dasar  hukum  menyusun  kebijakan  yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat. Salah satu  di  antaranya  adalah  mewajibkan  setiap pemegang  konsesi  untuk  memberikan  kompensasi kepada  masyarakat  setempat  atas  pemanfaatan lahan  dan  hutan,  termasuk  pengaturan  tentang hak-hak  masyarakat  adat  terhadap  hutan  adat yang  berada  di  dalam  area  konsesi  (Nifinluri, et.al. ,  2010:  4).  Artinya,  partisipasi  masyarakat adat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan  dari sisi regulasi sudah diatur sedemikian rupa dalam rangka    meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat di sekitar hutan.
Terkait  uraian  di  atas,  tulisan  ini  coba menjawab pertanyaan  berikut. Pertama , bagaimana kondisi  sumber  daya  hutan  dan  masyarakat sekitar  hutan  di  Kabupaten  Manokwari? Kedua , bagaimana persepsi masyarakat terhadap sumber daya hutan? Ketiga , bagaimana akses masyarakat terhadap sumber daya hutan?  K eempat , bagaimana kontribusi sumber daya hutan terhadap peningkatan  ekonomi  daerah  dan  kesejahteraan masyarakat  lokal  di  Kabupaten  Manokwari tersebut?

## Konsep dan Metode
Kawasan hutan dengan flora, fauna, serta jasa lingkungan di dalamnya  merupakan sumber daya  alam  yang  dapat  memberi  kesejahteraan pada  masyarakat,  terutama  yang  bermukim  di sekitar  kawasan  hutan.  Meskipun  demikian, tidak  semua  pihak  yang  bermukim  di  sekitar kawasan  hutan  dapat  menikmati  sumber  daya
1 Pada  era  pemerintahan  Presiden  Jokowi, Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  dirubah  menjadi Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Kedua Surat  Keputusan  itu  adalah  SK  Menteri  Kehutanan dan  Perkebunan  No.  318/Kpts-II/1999  tentang  Peran Serta  Masyarakat  dalam  Pengusahaan  Hutan  dan  SK No. 317/Kpts-II/1999 tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat Hukum Adat (HPHHMA).
alam  itu.  Persoalan  akses  terhadap  sumber  daya alam  menjadi  hal  penting  agar  individu  ataupun kelompok  masyarakat  dapat  menikmati.  Oleh karena  itu,  individu  atau  kelompok  masyarakat yang  tidak  mempunyai  akses  untuk  terlibat dalam  pengelolaan  sumber  daya  hutan,  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  tidak  dapat menikmatinya  kendati  pihak  itu  berada  atau bermukim  di  sekitar  hutan.  Sebaliknya,  pihak- pihak  yang  jauh  di  belahan  bumi  lain  mungkin saja  dapat  menikmati  sumber  daya  alam  dari suatu  kawasan  hutan  di  wilayah  tertentu  ketika pihak  tersebut  mendapat  akses  untuk  terlibat mengelolanya.
Akibat  akses  yang  begitu  kuat  dan implikasi  dari  arus  globalisasi,  pihak  yang  jauh di  belahan  bumi  lain  dapat  dan  dimungkinkan untuk  memindahkan  masyarakat  lokal  yang berada  di  sekitar  kawasan  hutan.  Milton  (1996: 151)  menjelaskan  bahwa  masyarakat  lokal seperti  yang  ada  di  Brazil  dan  Malaysia,  dapat dipindahkan  dari  tanah  tradisionalnya  dengan mengkomersialkan  pemanenan  kayu  tropis, sehingga lingkungan mereka mengalami kerusakan.  Dengan  kata  lain,  akses  terhadap sumber  daya  hutan  di  kedua  negara  yang dicontohkan Milton itu sudah ditransfer ke pihak pengusaha. Kondisi yang dialami oleh masyarakat  lokal  di  Brazil  dan  Malaysia  itu, merujuk  pada  Kottak  (2006),  disebut  dengan rasisme  lingkungan  ( environmental  racism ).  Hal itu  artinya  masyarakat  lokal  tercabut  dari  tanah adatnya  ataupun  tanah  yang  sudah  lama ditempati  karena  sudah  dibeli  oleh  perusahaan asing dengan maksud agar dapat mengeksploitasi sumber daya alam (hutan) yang ada di sana.
Terkait pemanfaatan sumber daya hutan, hal  itu  tidak  lepas  dari  kemampuan  untuk mengakses  sumber  daya  hutan itu  sendiri.  Ribot dan Peluso (2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan  ( ability )  individu  ataupun  sekelompok masyarakat untuk mendapatkan manfaat ( benefit ) dari  sesuatu  itu  (sumber  daya  alam).  Analisis terhadap  akses  diperlukan  guna  mengetahui mereka yang  berhak atau  tidak  berhak mengambil  manfaat  dari  sesuatu  itu.  Uraian tentang akses tersebut sudah mencakup penjelasan  tentang  berbagai  mekanisme,  proses, dan  relasi  sosial  yang  dapat  mempengaruhi individu  ataupun  sekelompok  masyarakat  untuk mengakses sumber daya alam dimaksud. Dengan demikian,  akses  yang  dimiliki  individu  ataupun kelompok masyarakat bukan sesuatu yang given , tetapi diperoleh baik melalui berbagai
mekanisme,  proses,  maupun  relasi  sosial.  Oleh karena  itu,  akses  terhadap  sesuatu  itu  dapat hilang karena akses itu pun sangat terkait dengan posisi  dan  kekuasaan  seseorang  dalam  relasi sosial  dan  kondisi  politik  yang  ada  baik  dalam bentuk  materi,  kebudayaan,  maupun  ekonomi- politik.
Lebih  lanjut,  Ribot  dan  Peluso  (2003) menjelaskan  bahwa  karena  akses  itu  terkait dengan  kekuasaan  ( power ),  sumber  kekuasaan yang  diperoleh  individu  ataupun  kelompok masyarakat  juga  beraneka  ragam.  Akses  pada teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan,  penguasa,  akses  yang  diperoleh melalui  identitas  sosial,  termasuk  melalui negosiasi  dengan  relasi  sosial  lain,  merupakan sumber-sumber  kekuasaan  yang  memungkinkan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dapat mengakses suatu sumber daya. Dengan demikian,  bagi  Ribot  dan  Peluso  akses merupakan  tumpukan  dari  beberapa  kekuasaan ( bundles  of  powers ).  Oleh  karena  itu,  meskipun individu ataupun kelompok masyarakat memiliki klaim  atas  suatu  sumber  daya,  jika  yang bersangkutan  tidak  memiliki  akses  modal ataupun  tenaga  kerja  misalnya,  manfaat  dari suatu sumber  daya  yang  sudah  diklaim  itu  tidak dapat  dinikmati.  Pada  posisi  seperti  itu,  mereka yang  mengklaim  sumber  daya  alam  itu  hanya pada  tingkat  klaim  saja,  tetapi  mereka  tidak dapat  mengambil  manfaat  untuk  dinikmati  dari sumber daya dimaksud.
Kajian terkait mekanisme untuk mendapatkan  akses  terhadap  suatu  sumber  daya alam sudah dilakukan oleh berbagai sarjana, tiga di  antaranya  adalah  Berry  (1989),  Charnley  dan Poe  (2007),  dan  Macintyre  dan  Foale  (2004). Menurut Berry (1989), partisipasi dalam institusi sosial  merupakan  jalan  mendapatkan  akses  ke berbagai sumber daya, karena dengan berpartisipasi  itu  seseorang  ataupun  sekelompok masyarakat dapat mempertahankan dan mengontrol akses, bahkan menjadi strategi atau bagian untuk menaikkan  posisi  tawar  pada  negara  dan kelompok  masyarakat  lain.  Hal  lain  dikemukakan oleh Charnley dan Poe (2007) yang menjelaskan bahwa ikut berpartisipasi pada program pemerintah  terkait  pengelolaan  sumber  daya hutan  menjadi  mekanisme  yang  ditempuh masyarakat  lokal  untuk  memperoleh  akses  pada sumber  daya  hutan  melalui  program  hutan kemasyarakatan.  Sementara  kajian  Macintyre dan Foale (2004) menjelaskan bahwa mekanisme untuk  mendapatkan  akses  pada  sumber  daya
alam  yang  dilakukan  petani  di  Papua  Nugini dilakukan  dengan  cara  mengajukan  kompensasi pada perusahaan.
Berdasarkan  berbagai  konsep  mekanisme untuk  mendapatkan  akses  terhadap  sumber  daya alam  tersebut,  tulisan  ini  coba  memperlihatkan bentuk mekanisme yang dilakukan oleh masyarakat  lokal  di  Papua  Barat,  khususnya  di Kabupaten  Manokwari  agar  dapat  mengambil manfaat atau turut serta menikmati hasil sumber daya  alam,  terutama  sumber  daya  hutan,  yang ada di wilayah mereka. Dalam hal  mendapatkan akses itu, posisi masyarakat lokal selaku pemilik hak  ulayat  atas  kawasan  hutan  menjadi  modal bernegosiasi  untuk  mendapatkan  akses  terhadap sumber daya hutan.
Pengumpulan data primer berlangsung di Kota  Manokwari,  Provinsi  Papua  Barat,  pada kunjungan  lapangan  pada  tahun  2012.  Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam ( in-depth  interview )  kepada  berbagai  informan, baik  pada  pegawai  dinas  terkait,  lembaga swadaya  masyarakat,  kelompok  tani,  maupun petani.  Data  sekunder  melalui  penelusuran literatur  dan  data-data  terkait  diperoleh  dari berbagai  instansi  di  Kabupaten  Manokwari. Mengingat Kabupaten Manokwari sudah dimekarkan  sejak  2012  lalu,  data  yang digunakan  untuk  penulisan  naskah  ini  masih data-data sebelum pemekaran. 2

## Potensi dan Kondisi Riil Sumber Daya Hutan
Kabupaten  Manokwari  merupakan  salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua  Barat  itu  sendiri  dibentuk  berdasarkan Undang-undang  Nomor  45  Tahun  1999  tentang Pembentukan  Provinsi  Irian  Jaya  Tengah, Provinsi  Irian  Jaya  Barat,  Kabupaten  Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota  Sorong.  Akan  tetapi,  merujuk  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2007,  nama Provinsi  Irian  Jaya  Barat  diubah  menjadi Provinsi Papua Barat.
Kabupaten  Manokwari  memiliki  luas wilayah  sekitar  4.650,32  km 2 atau  4,67%  dari luas  Provinsi  Papua  Barat  yang  mencapai
2 Sesuai  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2012  tentang  Pembentukan Kabupaten  Pegunungan  Arfak  di  Provinsi  Papua Barat,  Kabupaten  Manokwari  dimekarkan  menjadi Kabupaten  Manokwari  dan  Kabupaten  Pegunungan Arfak.
99.671,63 km 2 . Kota Manokwari sendiri menjadi ibu  kota  Kabupaten  Manokwari  dan  juga  ibu kota Provinsi Papua Barat. Tanggal 8 November ditetapkan  sebagai  hari  ulang  tahun  kota  itu melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  16  Tahun 1995.  Penetapan    tanggal  itu  sebagai  hari  ulang tahun  kota  Manokwari  didasarkan  pada  saat Pemerintahan Belanda membentuk pos pemerintahan pertama untuk mengurus kepentingan Pemerintahan Belanda  ketika  bangsa  itu  menjajah  wilayah Nusantara.  Usia  kota  Manokwari  hingga  bulan November 2018 sudah mencapai 120 tahun.
Kabupaten Manokwari terbagi menjadi 9 distrik,  meliputi:  Warmare,  Prafi,  Manokwari Barat,  Manokwari  Timur,  Manokwari  Utara, Manokwari  Selatan,  Tanah  Rubu,  Masni,  dan Sidey. Distrik-distrik itu terbagi lagi menjadi 164 desa  dan  9  kelurahan.  Masni  menjadi  distrik yang  memiliki  wilayah  terluas  mencapai 1.406,10  km 2 atau  30,24%  dari  luas  kabupaten, sedangkan  Manokwari  Timur  memiliki  wilayah tersempit  dengan  luas  hanya  154,84  km 2 atau 3,3% dari luas kabupaten.
Luas Kawasan hutan Kabupaten Manokwari sebelum  pemekaran  adalah  1.213.384,12  ha. Kawasan  hutan  tersebut  berdasarkan  tipenya terbagi  menjadi:  hutan  lindung  328.654,73  ha; kawasan  suaka  alam  570.236,56  ha;  hutan produksi  38.310,98  ha;  hutan  produksi  terbatas 154.855,99  ha;  dan  hutan  produksi  khusus 121.325,86  ha.  Luas  kawasan  hutan  itu  sekitar 94,31% dari seluruh daratan Kabupaten Manokwari  yang  mencapai  1.286.631,39  ha. Dominannya kawasan hutan di wilayah Manokwari  sehingga  begitu  keluar  dari  kota Manokwari    yang  dijumpai  adalah  kawasan hutan,  seperti  Taman  Wisata  Alam  Gunung Meja 3 seluas 500 ha.
Luas  hutan  Manokwari  jauh  melampaui batasan  luas  tutupan  hutan  dalam  satu  wilayah yang harus dipertahankan sesuai amanat Undang-undang  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  Pasal  18  Ayat  2  yang  berbunyi; “Luas  kawasan  hutan  yang  harus  dipertahankan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  minimal
3 Taman  Wisata  Gunung  Meja  ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 19/Kpts/UM/1980  tanggal  12  Januari  1980  yang mengubah  status  Hutan  Lindung  Gunung  Meja menjadi  Hutan  Taman  Wisata  Alam  Gunung  Meja dengan  tetap  mempertahankan  fungsi  hidrologis (pengaturan  tata  air  dan  kawasan  konservasi  tanah) (Lekito et al , 2010: 8).
30%  (tiga  puluh  persen)  dari  luas  daerah  aliran sungai  dan/  atau  pulau  dengan  sebaran  yang proporsional”. Luas wilayah Kabupaten Manokwari sendiri  adalah  4.650,32  km 2 .  Dengan  demikian, persentase tutupan hutan di wilayah itu mencapai 47,71%.  Persentase  luas  kawasan  hutan  itu berada di atas luas minimal, seperti diatur dalam UU  No.  41/1999  itu.  Meskipun  begitu, pengelolaan  hutan  di  Kabupaten  Manokwari tidak  berarti  dapat  dilakukan  secara  semena- mena  karena  pengelolaan  dan  pemanfaatannya pun harus berkelanjutan.
Secara umum, kawasan hutan di Kabupaten  Manokwari  masih  terpelihara  baik. Eksploitasi  pun  masih  minim  dilakukan,  baik oleh  perusahaan  besar  maupun  masyarakat  yang bermukim  di  sekitar  hutan.  Pada  tahun  2012 misalnya,  perusahaan  besar  pemilik  IUPHHK (Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu) dengan luas konsesi 55.100 ha, jumlahnya hanya 1(satu)  unit,  yaitu  PT.  Megapura  Mamberamo Bangunan.  Izin  konsesi  yang  masa  berlakunya sampai  16  Juli  2026  (20  tahun  sejak  IUPHHK diterbitkan)  didasarkan  pada  Surat  Keputusan Menteri  Kehutanan  Nomor  397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006.
Izin  yang  diberikan  dalam  bentuk IUPHHK  relatif  sulit  diimplementasikan  terkait adanya  Peraturan  Gubernur  Nomor  2  Tahun 2008 tentang Perdagangan Kayu. Salah satu butir dalam  peraturan  gubernur  itu  adalah  larangan menjual  kayu  bulat  ke  luar  Papua  Barat. Peraturan yang melarang penjualan kayu bulat ke luar  Papua  Barat  dimaksudkan  untuk  meredam keluarnya  kayu  bulat  dari  Papua  Barat  dalam jumlah besar,  sekaligus mengurangi laju eksploitasi  kayu  di  wilayah  itu.  Sebab,  tidak sedikit perusahaan pemilik izin HPH mengambil kayu  di  Papua  tetapi  industri  pengolahan kayunya  berada  di  tempat  lain.  PT.  Tunggal Agathis  Indah  Wood  Industries  (TAIWI)  adalah salah satu contoh perusahaan yang beroperasi di Desa  Sidangoli,  Kecamatan  Jailolo  Selatan, Kabupaten  Halmahera  Barat,  Maluku  Utara tetapi  kayu  yang  menjadi  bahan  bakunya didatangkan  dari  Papua  (Siburian,  2005). Dengan  peraturan  gubernur  itu,  setiap  IUPHHK wajib  memiliki  industri  pengolahan  kayu  di Papua  Barat.  Kayu  baru  dapat  dikirim  ke provinsi lain jika sudah berbentuk kayu olahan. 4
Kendati  demikian,  berdasarkan  data  BPPHP
4 Wawancara  dengan  Staf  Dinas  Kehutanan Kabupaten Manokwari tahun 2012.
Wilayah  XVIII  Manokwari  pada  tahun  2012,  di antara  23  perusahaan  pemilik  IUPHHK  yang beroperasi  di  Papua  Barat  pada  tahun  2012, perusahaan  yang  memiliki  industri  pengolahan kayu baru 9 unit.
Tujuan  dari  peraturan  gubernur  yang mewajibkan perusahaan pemilik IUPHHK membangun industri pengolahan kayu dimaksudkan agar  setiap  perusahaan  turut  serta  membangun kehidupan  masyarakat  Papua  Barat  yang  lebih sejahtera. Dengan membangun industri pengolahan, berarti  perusahaan  telah  membuka  lapangan kerja  bagi  masyarakat  Papua  Barat  sehingga dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, meningkatkan  nilai  jual  kayu  bulat  itu  sendiri, dan  meningkatkan  pajak  pertambahan  nilai sebagai  sumber  pendapatan  daerah.  Tujuan  lain dari  terbitnya  peraturan  gubernur  itu  adalah bentuk  dukungan  pemerintah  provinsi  atas pencanangan  Provinsi  Papua  Barat  sebagai ‘Provinsi Konservasi’.

## Kondisi  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  dan Pemberdayaannya
Tidak  ubahnya  masyarakat  yang  tinggal di  sekitar  hutan  di  beberapa  wilayah  Indonesia, masyarakat  di  Kabupaten  Manokwari  yang bermukim  di  sekitar  hutan  pun  banyak  hidup dengan  segala  kekurangan.  Untuk  membantu mereka, termasuk untuk ikut menjaga kelestarian hutan,  pemerintah  berupaya  melibatkan  mereka agar  turut  berpartisipasi.  Hal  yang  sudah dilakukan  pemerintah  adalah  merehabilitasi hutan  melalui  program  Kebun  Bibit  Rakyat (KBR). 5 Program  ini  bertujuan  untuk  memberi pemahaman  pada  masyarakat  agar  terbiasa menanam, tidak sekedar mengambil hasil hutan.
Program  KBR  yang  merupakan  bagian dari  kegiatan  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan (RHL)  di  wilayah  Provinsi  Papua  Barat  sudah dimulai  sejak  tahun  2010  sampai  2012.  Dasar hukum  yang  dipakai  berbeda  untuk  masing- masing  tahun  program. 6 Pada  tahun  2010,  KBR
5 Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan RI  Nomor  P.17/Menhut-II/2012  tentang  Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat, disebutkan bahwa Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh  kelompok  masyarakat  melalui  pembuatan  bibit berbagai jenis tanaman hutan dan atau tanaman serba guna  (MPTS)  yang  pembiayaannya  dapat  bersumber dari dana pemerintah atau nonpemerintah.
6 Dasar  hukum  KBR  tahun  2010  adalah P.24/Menhut-II/2010.  Sementara  itu,  dasar  hukum
yang  terbentuk  mencapai  18  kelompok;  17 kelompok  adalah  kategori  umum  yang  dibentuk oleh masyarakat dan 1 kelompok lain berkategori “aspirasi” yang dikelola oleh organisasi kepemudaan  di  Kabupaten  Manokwari.  Kampung 7 yang terlibat dalam kegiatan KBR ini berjumlah 14 kampung 8 dengan luas lahan mencapai 2.250 ha.  Pada  tahun  2011,  jumlah  kelompok  KBR yang  terlibat  bertambah  menjadi  33  kelompok. Jumlah  kelompok  yang  dikelola  oleh  organisasi kepemudaan naik menjadi 25 kelompok. Dengan demikian  jumlah  kelompok  kategori  “aspirasi” lebih  banyak  daripada  kategori  umum  yang hanya  8  kelompok.  Kelompok  KBR  ini  tersebar di  32  kampung 9 dengan  luas  lahan  mencapai 4.125  ha.  Sesungguhnya,  kelompok  KBR kategori  “aspirasi”  tidak  dikenal,  sebab  seluruh anggota  KBR  seyogyanya  berasal  dari  masyarakat, dibentuk oleh anggota masyarakat, dan
kegiatan  KBR  tahun  2011  adalah  P.12/Menhut- II/2011,  dan  kegiatan  KBR  tahun  2012  dasar hukumnya adalah P.17/Menhut-II/2012.
7 UU  No.  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua;  “Kampung  atau  yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan berada  di  daerah  Kabupaten/Kota”.  Keberadaan kampung  secara  administrasi  merupakan  perangkat daerah  di  tingkat  Distrik  (yang  dahulu  sebelum berlakunya  Otonomi  Khusus  dikenal  dengan  istilah kecamatan).  Kampung  di  Provinsi  Papua  dikenal dengan  sebutan  desa  untuk  beberapa  tempat  lain  di wilayah Indonesia.
8 Kampung  yang  memiliki  kelompok  KBR tahun  2010  adalah:  Dowansiba,  Wedema,  Amban Pantai,  Sowi,  Anggori  (Distrik  Manokwari  Barat); Suswei  (Distrik  Manokwari  Timur);  Anggresi,  Arfai II,  Maripi  (Distrik  Manokwari  Selatan);  Bremi,  Nuni (Distrik  Manokwari  Utara);  Guientuy  (Distrik Warmare); Aibone (Distrik Ransiki); dan Margorukun (Distrik Oransbari).
9 Kampung  yang  memiliki  kelompok  KBR tahun  2011  adalah:    Amban,  Wedema,  Reremi  Gunung, Cabang Dua, A. Mulyono (Distrik Manokwari Barat); Pasir  Putih,  Kwawi,  Susweni,  Brawijaya  (Distrik Manokwari Timur); Rendani, Sowi, Wamesa (Distrik Manokwari Selatan); Petrus Kafiar (Distrik Manokwari  Utara);  Indisey  (Distrik  Warmare); Krenei,  Umbuy,  Desay,  Udapi  Hilir,  Aimasi,  Bogor, Somi, Kerenu, Uyeheberik, Kali Amin, Wasegi Indah, Lismaungu,  Ingkwoisi  (Distrik  Prafi);  Mansaburi (Distrik  Masni);Momi,  Demini,  Gaya  Baru  (Distrik Momiwaren); dan Jenderau (Distrik Kebar).
pengelolaan  kelompok  itu sendiri  pun  dilakukan oleh anggota kelompok KBR.
Dana  yang  diperuntukkan  bagi  kelompok KBR, sesuai peraturan harus ditransfer langsung ke  rekening  milik  anggota.  Akan  tetapi,  ketika saya mengonfirmasi hal itu pada beberapa ketua kelompok,  mereka  tidak  pernah  melihat  buku rekening bank meskipun nama yang tercantum di buku  itu  adalah  nama  anggota  kelompok  KBR (Ketua  Kelompok  KBR).  Berdasarkan  realitas itu,  peran  pihak  ketiga  dalam  kegiatan  KBR  di Kabupaten  Manokwari  begitu  kuat  sehingga dana Rp 50 juta yang disiapkan pemerintah pada setiap  KBR  dengan  kewajiban  harus  menyemai sebanyak  50.000  bibit  pohon,  hanya  tertulis  di atas  kertas. 10 Dengan  anggaran  sebanyak  itu, seyogyanya  pemerintah  menghargai  setiap  bibit pohon yang disemai sebesar Rp.1.000,-. Namun, dalam  kenyataan  tidak  demikian  adanya.  Ketika anggota kelompok sudah menyelesaikan kewajibannya,  bibit  pohon  yang  disemai  itu harganya hanya Rp 300 per bibit. 11
Program KBR adalah  kegiatan penanaman pohon  berdasarkan  kelompok  dengan  jumlah anggota  minimal  15  orang,  yaitu  para  petani yang  bermukim  di  sekitar  kawasan  hutan. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI Nomor  P.17/Menhut-II/2012,  setiap  kelompok masyarakat  pelaksana  KBR  wajib  membuat perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan terhadap  kegiatan  KBR.  Jumlah  anggota kelompok yang mendapat tugas tambahan selain sebagai  anggota,  baik  sebagai  Tim  Perencana, Tim  Pelaksana,  maupun  Tim  Pengawas  untuk kelompoknya masing-masing, dipilih oleh anggota kelompok pelaksana KBR paling sedikit 3  orang.  Pemberian  tugas  tambahan  seperti  itu sangat  dimungkinkan  dalam  sebuah  organisasi. Akan  tetapi,  tugas  tambahan  yang  diberikan  itu menjadi  rancu  ketika  anggota  Tim  Pengawas berasal  dari  anggota  kelompok  sendiri,  sebab
10 Nasib  kelompok  KBR  yang  berada  di Kabupaten  Mandailing  Natal,  Sumatera  Utara  justru lebih  baik,  karena  dana  sebesar  Rp  50  juta  yang ditujukan  kepada  kelompok  KBR  memang  dibagikan kepada  anggota  kelompok  sesuai  jumlah  bibit  pohon yang  ditanam  dan  sesuai  tugas  dan  tanggung  jawab masing-masing  anggota  dalam  kelompok  KBR  yang mereka  bentuk.  Selain  itu,  lokasi  tempat  menanam bibit  pohon  yang  telah  siap  dipindahkan  dari  tempat penyamaian juga jelas (Hidayat 2011).
11 Hasil  wawancara  dengan  anggota  kelompok KBR di Manokwari tahun 2012.
aspek  yang  akan  diawasi  adalah  pekerjaannya sendiri.
Membaca syarat pada Peraturan Menteri Kehutanan  itu,  ternyata  pengimplementasian peraturan  itu  di  tingkat  masyarakat  tidak  mudah terkait  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang terbatas.  Untuk  membentuk  suatu  kelompok relatif  mudah  mengingat  banyak  di  antara anggota  masyarakat  yang  bersedia  menjadi anggota  kelompok.  Persoalan  muncul  ketika kelompok  diminta  membuat  proposal,  sebab kegiatan  suatu  kelompok  KBR  dapat  dibiayai jika  mereka  mengajukan  lamaran  beserta proposal  kegiatan.  Meskipun  format  proposal yang  diperlukan  sudah  dilampirkan  dalam Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI  No.  P.17/ Menhut-II/2012 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit  Rakyat,  membuat  proposal  bukanlah pekerjaan  mudah  bagi  petani  yang  bermukim  di pinggir-pinggir hutan di Papua. Untuk mengatasi kekurangan  itu,  kelompok  KBR  yang  mengajukan lamaran  sedangkan  untuk  kelengkapan  proposal kemudian mereka minta pada pihak ketiga untuk mengerjakanya.  Para  anggota  kelompok  tinggal menandatangani  proposal  itu  sesuai  kapasitas masing-masing.  Kondisi  seperti  ini  juga  terjadi pada  kelompok  KBR  di  Kabupaten  Manokwari, bahkan  ketika  struktur  kelompok  KBR  seperti Bendahara,  Tim  Perencana,  Tim  Pelaksana,  dan Tim  Pengawas  dikonfirmasi  kepada  salah seorang  ketua  kelompok  KBR,  beliau  justru tidak paham terhadap pertanyaan yang diajukan. Sang  ketua  bingung  menjawab  siapa  yang menjadi pengurus dalam struktur kelompok KBR karena tidak pernah mengetahuinya.
Selain  dalam  bentuk  KBR,  pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh elemen masyarakat  lain,  seperti  lembaga  lokal  bernama Yayasan  Pengembangan  Ekonomi  Rakyat  dan Konservasi  Sumber  daya  Alam  (Paradisea). Yayasan yang dibentuk tahun 1999 ini bertujuan untuk  melanjutkan  pengelolaan  Cagar  Alam Pegunungan  Arfak  yang  sebelumnya  ditangani oleh World  Wide  Fund (WWF) for  Nature Indonesia  Programme sejak  tahun  1987  sampai 2001.  Paradisea  memfasilitasi  penduduk  yang bermukim  di  koridor  antara  Cagar  Alam  (CA) Tambrauw Utara, CA Tambrauw Utara, dan CA Pegunungan Arfak. 12
12 Luas  CA  Tambrauw  Utara  adalah  368.365 ha,  CA  Tambrauw  Utara  sekitar  569.623,30  ha,  dan CA Pegunungan Arfak seluas 68.325 ha.

## Persepsi  Masyarakat  terhadap  Sumber  Daya Hutan
Bagi  masyarakat  Papua,  termasuk  mereka yang  bermukim  di  Kabupaten  Manokwari, hubungan  mereka  dengan  hutan  sangat  dekat. Ketergantungan terhadap sumber daya hutan pun begitu kuat karena masyarakat dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari  masih  mengambil dari  kawasan  hutan.  Hal  itu  disebabkan  tingkat kehidupan  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah pegunungan—seperti  suku  besar  Arfak, 13 terdiri atas  suku  Hatam,  Moule,  dan  Soughb-tiga  suku asli  yang  bermukim  di  kawasan  Pegunungan Arfak (Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran)—masih  sangat  sederhana.  Mata pencaharian  mereka  adalah  petani  tradisional, berburu, dan meramu (Hastanti dan Yeny, 2009: 20).  Dengan  ketergantungan  yang  begitu  kuat, mereka  memandang  hutan  tidak  hanya  dari  sisi tegakan  kayu  ataupun  sekelompok  tumbuhan yang  saling  berinteraksi  untuk  membentuk ekosistem  hutan.  Lebih  dari  itu,  hutan  memberi penghidupan  bagi  masyarakat  Papua,  sehingga dari  peran  itu  semua,  hutan  dalam  kebudayaan masyarakat Papua diberi tempat terhormat.
Hubungan  emosional  antara  orang  Papua dengan  hutan  dituangkan  dalam  pandangan hidup  mereka  bahwa  hutan  adalah  “ibu”. Pemaknaan  hutan  ibarat  seorang  “ibu”  karena hutan telah memberi kehidupan bagi orang-orang Papua  seperti  seorang  ibu  yang  memberi  ASI kepada  anaknya  agar  dapat  bertumbuh  besar. Meskipun  hutan  dapat  memberi  kehidupan  pada masyarakat, tidak  berarti  hutan  tidak  mengalami kerusakan  apabila  eksploitasi  dilakukan  secara berlebihan.  Oleh  karena  itu,  hutan  harus  dijaga dari  kerusakan  dan  eksploitasi  berlebihan  agar hutan  dapat  memberi  jaminan  penghidupan secara  terus-menerus  seperti  diperankan  oleh seorang ibu itu.
Pemanfaatan  hutan  tidak  diperlakukan secara  semena-mena  terdapat  dalam  kearifan ekologi  tradisional  mereka.  Ketika  pemanenan
13 Suku  besar  Arfak  adalah  komunitas  asli terbesar  di  Pegunungan  Arfak,  Kabupaten  Manokwari. Mereka  sebagian  besar  berdiam  di  bagian  tengah kepala burung Pulau Papua. Suku Arfak terdiri atas 4 sub suku, yaitu: Hatam, Moule, Meihag, dan Soughb. Setiap  suku  memiliki  kepala  suku  masing-masing. Dalam  satu suku terdapat  beraneka  ragam marga, misalnya  Suku  Moule  terdiri  marga  Sayori,  Ullo, Ayok,  Indow,  Wonggor  dan  masih  banyak  marga lainnya.
sumber  daya  hutan  dilakukan,  orang  Papua sudah  mengetahui  berapa  jumlah  pohon  yang harus  ditebang.  Apabila  jumlah  pohon  yang ditebang di atas yang sudah diketahui sebelumnya,  hal  itu  akan  berpengaruh  dan menjadi  ancaman  bagi  kelangsungan  hidup mereka.  Tidak  itu  saja,  bagi  orang  Arfak  di Pegunungan  Arfak,  Kabupaten  Manokwari  ini, kearifan  lokal  untuk  menjaga  hutan  itu diwujudkan  dalam  konsep igya  ser  hanjop yang dalam bahasa Hatam berasal dari kata igya= berdiri, ser = menjaga,  dan hanjop =batas. Konsep  itu  secara  harfiah  dapat  diterjemahkan “berdiri  menjaga  batas”.  Makna  batas  dalam konsep  itu  tidak  untuk  suatu  kawasan  tertentu saja,  tetapi  mengarah  pada  makna  yang  lebih luas  karena  konsep  ini  mencakup  seluruh kehidupan  orang  Arfak  (Hastanti  dan  Yeny, 2009: 20).
Hastanti  dan  Yeny  (2009)  melanjutkan uraiannya bahwa proses pelestarian dan pemanfaatan  sumber  daya  hayati  yang  berada dalam  suatu  kawasan  hutan  yang  merujuk  pada konsep igya  ser  hanjop itu  membagi  kawasan hutan  menjadi  tiga,  yaitu:  (1) Bahamti , 14 yaitu suatu  kawasan  yang  tidak  boleh  diganggu;  (2) Nimahamti , 15 yaitu  kawasan  yang  boleh  diambil
14 Bahamti adalah kawasan inti (primer) yang belum  mengalami  campur  tangan  manusia.  Kawasan yang dicirikan dengan tumbuhnya pohon-pohon besar sampai  vegetasi  lumut,  menurut  aturan  adat  bahwa kawasan  ini  dilarang  dimanfaatkan,  baik  untuk berkebun,  berburu  maupun  meramu,  termasuk  untuk mengambil  kayunya.  Sementara  pengambilan  kulit kayu  diperbolehkan  apabila  peruntukannya  membuat dinding  rumah,  dengan  catatan  kulit  kayu  tidak ditemukan  di  kawasan nimahamti dan susti .  Selain itu,  syarat  lain  bahwa  pengambilan  kulit  kayu  itu sebelumnya sudah mendapat izin dari andigpoy , yaitu sebutan  dalam  bahasa  asli  kepada  laki-laki  yang memiliki  jabatan  adat  sebagai  kepala  suku  dan  atau kepala  marga. Andipoy memiliki  harta  banyak, pengetahuan  lebih,  kharisma,  wilayah  adat  luas,  dan memiliki  istri  lebih  dari  satu  (Gida,  2011).  Sebagai kawasan terlarang,  maka  setiap pelanggaran terhadap aturan  ini  akan  dikenai  sanksi  berupa  denda  dan sanksi moral.
15 Nimahamti merupakan  kawasan  yang bercirikan  hutan  sekunder  dari  bekas  kebun,  namun kondisi  vegetasi  yang  ada  di  dalamnya  sudah  lebat dan  tinggi.  Kawasan  ini  secara  terbatas  dapat dimanfaatkan  dan  juga  berfungsi  sebagai  daerah penyangga.  Oleh  sebab  itu,  masyarakat  dapat memanfaatkan  dan  mengelola  kawasan  ini  untuk kegiatan  berkebun,  berburu,  dan  meramu.  Sementara untuk  mengambil  hasil  hutan  yang  diperkenankan
hasilnya  bila  sangat  dibutuhkan;  dan  (3) Susti , 16 yaitu suatu kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola secara bebas. Eksploitasi  atau  pemanfaatan  tumbuhan  dan hewan  dari  dalam  hutan  secara  berlebihan walaupun di bagian susti yang dapat dimanfaatkan  dan  dikelola  secara  bebas  juga dihindari dengan adanya konsep igya ser hanjop . Hal ini kembali pada penyimbolan hutan sebagai ibu,  sehingga  jika  eksploitasi  berlebihan  yang terjadi  akan  mengakibatkan  kemampuan  hutan untuk  memberikan  “air  susu”  secara  terus menerus untuk menghidupi orang Arfak menjadi terhenti  (Laksono, et.al. ,  dalam  Mulyadi,  2012: 33).
Memahami lebih jauh pembagian wilayah dalam proses pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hutan, konsep igya ser hanjop merupakan  bentuk  kearifan  ekologi tradisional  orang  Arfak  dalam  mengonservasi kawasan  hutan  agar  dikelola  secara  lestari sehingga  dapat  terus  memberikan  kehidupan. Apabila  bagian  inti  dari  kawasan  Pegunungan Arfak yang terdapat pada bagian puncak dirusak dengan  menebang  pepohonan  secara  sembarangan, hal  yang  mungkin  terjadi  adalah  banjir  bandang ataupun tanah longsor.
Konservasi  kawasan  hutan  yang  muncul dari  nilai-nilai  kearifan  ekologi  tradisional masyarakat  adat tidak  saja dilakukan  oleh  orang Arfak,  tetapi  juga  oleh  kelompok  suku  lain  di Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Perilaku  yang  arif  terhadap  kawasan  hutan  dan segala  mahluk  hidup  di  dalamnya  juga  dikenal pada  suku  Moi,  Santani,  dan  Tabla  di
adalah jenis-jenis tertentu, antara lain: kulit kayu, tali rotan ( Calamus sp ), dan daun-daunan yang dipergunakan  untuk  membuat  rumah  kaki  seribu. Seperti  prosedur  pemanfaatan  kawasan bahamti , pemanfaatan  hasil  hutan  di  kawasan nimahamti pun tergantung  izin  yang  diberikan  oleh Andigpoy. Dengan  izin  itu,  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap setiap  aturan  yang  sudah  ada  akan  dikenakan  sanksi melalui sidang adat.
16 Susti adalah kawasan yang dapat dimanfaatkan  dan  dikelola  secara  bebas.  Hasilnya dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup orang  Arfak,  baik  permukiman,  kebun/ladang, maupun  kegiatan  lain  yang  bertujuan  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  seperti  berburu, meramu,  dan  mengambil  kayu  bakar.  Mengingat pengelolaan  yang  bersifat  bebas,  maka  izin  khusus dari Andigpoy tidak  diperlukan  karena  pemilikan lahan dikuasai oleh klen atau keret .
Pegunungan Cylops, Papua. 17 Kelompok suku ini percaya  bahwa  mereka  mempunyai  hubungan erat  dengan  hutan,  binatang,  dan  tanah  tempat mereka  tinggal.  Oleh  karena  itu,  pemeliharaan hutan  di  sekitarnya  merupakan  nilai  yang inherent dengan sejumlah kepercayaan tradisional mereka (Mitchell, et.al. , 1990: 239).
Sistem  pembagian  wilayah  hutan  yang merupakan  implementasi  dari  nilai-nilai  lokal yang  ada  dalam  sistem  kebudayaan  orang  Arfak misalnya,  identik  dengan  pengelolaan  taman nasional  berdasarkan  sistem  zonasi. 18 Dalam kawasan  taman  nasional,  ada  zona-zona  tertentu yang  terlarang  untuk  dimanfaatkan.  Sebaliknya, ada  juga  zona  lain  yang  dimungkinkan  untuk dimanfaatkan secara terbatas sepanjang pemanfaatan itu  tidak  menyimpang  dari  tujuan  konservasi (Hastanti dan Yeny, 2009: 30).
Adanya  hubungan  emosional  yang begitu  kuat  mengakibatkan  hutan  di  Papua merupakan  milik  masyarakat  adat  atau  hak ulayat.  Berdasarkan  kepemilikan  hutan  itu, kawasan  hutan  ataupun  tanah  di  Papua  terbagi dalam  tujuh  wilayah  adat, 19 seperti  tampak  pada gambar  di  bawah.  Dalam  gambar  itu  terlihat bahwa  seluruh  wilayah  Papua  sudah  terbagi secara  ulayat  pada  masing-masing  wilayah  adat.
17 Pembagian  suku  ini  didasarkan  pada perbedaan bahasa yang digunakan.
18 Secara  umum,  wilayah  taman  nasional berdasarkan  sistem  zonasi  dibagi  tiga,  yaitu;  inti, rimba,  dan  pemanfaatan.  Untuk  taman  nasional  lain, pembagian  zonasi  itu  ada  yang  melebihi  dari pembagian  zonasi  yang  berlaku  secara  umum  seperti Taman  Nasional  Bukit  Tigapuluh  yang  dibagi  atas 5(lima)  zonasi,  yaitu:  inti,  rimba,  pemanfaatan, rehabilitasi,  dan  pemanfaatan  tradisional  (Siburian 2005).
19 Wilayah  adat  1  (Mamta)  meliputi  daerah Port  Numbay,  Sentani,  Genyem,  Depapre,  Demta, Sarmi,  Bonggo,  dan  Mamberamo.  Wilayah  adat  2 (Saireri)  meliputi  daerah  Biak  Numfor,  Supiori, Yapen,  Waropen,  dan  Nabire  bagian  pantai.  Wilayah adat  3  (Domberay),  yakni  daerah  Manokwari, Bintuni, Babo, Wondama, Wasi, Sorong, Raja Ampat, Teminabuan,  Inawantan,  Ayamaru,  Aifat,  dan Aitinyo.  Wilayah  adat  4  (Bomberay)  adalah  daerah Fakfak,  Kaimana,  Kokonao,  dan  Mimika.  Wilayah adat  5  (Ha  Anim)  kawasannya  meliputi  Merauke, Digoel, Muyu, Asmat, dan Mandobo. Wilayah adat 6 (Me  Pago)  meliputi  daerah  Pegunungan  Bintang, Wamena,  Tiom,  Kurima,  Oksibil,  dan  Okbibab. Wilayah  adat  7  (La  Pago)  dengan  daerah  antara  lain Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, dan Nabire pedalaman (Kristianto 2010: 65).
Oleh  karena  itu,  kontrol  terhadap  seluruh wilayah  Papua  berada  pada  masing-masing masyarakat  adat  dengan  kearifan  ekologi tradisional  terkait  cara  mengelola  sumber  daya hutan,  seperti  konsep  “ igya  ser  hanjop” milik orang  Arfak.  Kondisi  ini  yang  membedakan kawasan  hutan  yang  berada  di  Papua  dengan kawasan  hutan  di  daerah  lain  di  Indonesia. Pengelolaan  yang  arif  diperlukan  karena  80% dari  populasi  masyarakat  Papua  sepenuhnya masih  bergantung  dari  hutan  dan  sebagian  di antaranya  masih  hidup  sebagai  pemburu  dan peramu. Dengan demikian, kerusakan hutan akan mengganggu eksistensi kehidupan mereka (Hariyadi,  2010).  Hal  senada  dikemukakan  oleh Nababan  terkait  kearifan  ekologi  tradisional  di kawasan  hutan  dengan  membatasi  aktivitas mengelola  hutan.  Hal  itu  dimaksudkan  agar mereka  terhindar  dari  gangguan  yang  dapat mengancam kelangsungan hidup apabila kawasan hutan dikelola secara tidak berkelanjutan (Nababan, 1996).
Dengan adanya kearifan ekologi tradisional  dan  aturan  adat,  transaksi  jual-beli tanah  relatif  sulit  dilakukan.  Kalaupun  ada pelepasan  tanah  pada  pihak  ketiga,  sifatnya bukan jual-beli secara putus yang dapat berakibat hilangnya  akses  terhadap  sumber  daya  hutan. Transaksi  yang  ada  hanya  pelepasan  hak mengelola  hutan  semata  sehingga  pada  suatu waktu  nanti,  hak  kepemilikan  itu  dapat  diminta lagi.  Pemberian  sejumlah  uang  kepada  pemilik lahan  tidak  menunjukkan  bahwa  lahan  sudah dijual, tetapi dimaknai sebagai bentuk pernyataan  hak  atas  tanah  ataupun  kawasan hutan yang hendak dilepas. 20
20 Wawancara  dengan  staf  peneliti  pada Badan Penelitian Kehutanan Kabupaten Manokwari.

## Gambar 1
Peta Suku Bangsa di Tanah Papua Menurut Wilayah Adat
Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Papua (2008) dikutip oleh Dwi Kristianto, 2010:  65.
Status  tanah  sebagai  hak  ulayat 21 berimplikasi  ketika  seseorang  ingin  membeli tanah.  Seorang  calon  pembeli  tanah  tidak  cukup berhubungan hanya dengan satu orang saja. Bila transaksi  jual-beli  hanya  dilakukan  kepada  satu orang,  masalah  dikemudian  hari  akan  sering
21 Menurut  UU  No.  21  Tahun  2001  tentang Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua;  “Hak  Ulayat adalah  hak  persekutuan  yang  dipunyai  oleh masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas  suatu  wilayah tertentu  yang  merupakan  lingkungan  hidup  para warganya,  yang  meliputi  hak  untuk  memanfaatkan tanah,  hutan,  dan  air  serta  isinya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan”. Sementara berbicara hak  ulayat  selalu  bersinggungan  dengan  tanah  ulayat dan  masyarakat  hukum  adat.  Tanah  ulayat   adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu.  Hak  ulayat adalah  kewenangan,  yang  menurut hukum  adat, dimiliki  oleh masyarakat  hukum  adat atas  wilayah tertentu  yang  merupakan  lingkungan  warganya,  di mana  kewenangan  ini  memperbolehkan  masyarakat untuk  mengambil  manfaat  dari  sumber  daya  alam, termasuk  tanah,  dalam  wilayah  tersebut  bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang  dimaksud  memiliki  hubungan  secara  lahiriah dan  batiniah  turun-temurun  dan  tidak  terputus  antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.  Dan  masyarakat  hukum  adat,  yaitu sekelompok  orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan hukum  karena  kesamaan  tempat  tinggal  ataupun  atas dasar  keturunan  (http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_ ulayat, Akses tanggal 27 Juli 2012).
muncul  akibat  tuntutan  dari  pihak  lain  yang masih  anggota  keluarga  pemilik  lahan.  Oleh karena itu, sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak lebih kuat dari surat  pelepasan  tanah  yang  ditandatangani  oleh kepala  suku.  Masyarakat  adat sering  mengklaim tanah  adat  yang  digunakan  untuk  membangun fasilitas  umum,  karena  mereka  menganggap persoalan  ganti  rugi  yang  dilakukan  pihak pengelola  fasilitas  umum  itu  belum  selesai. Masyarakat  Sentani,  Papua  dari  suku  Yobe misalnya,  pernah  menduduki  Bandara  Sentani, Kabupaten  Jayapura.  Mereka  menuntut  ganti rugi  atas  tanah  bandara  seharga  Rp  75  triliun karena  tanah  bandara  itu  merupakan  tanah  adat peninggalan  Belanda  (Kristanti,  2009).  Klaim tanah di daerah lain juga muncul dari masyarakat Kayakay,  marga  Mahuze,  Balagaize,  Basik- Basik,  dan  Mahuze  di  Kabupaten  Merauke. Masyarakat adat Kayakay ini meminta ganti rugi sebanyak Rp 4,8 miliar atas tanah seluas 12,4 ha yang  digunakan  untuk  membangun  Bandara Mopah (Tabloidjubi.com 2012).
Mengikuti  pemanfaatan  hutan  berdasarkan kearifan  ekologi  tradisional,  hal  itu  sejalan dengan  argumentasi  (Iskandar,  2003  dalam Fedrik, et.al. , Tanpa tahun: 3) yang menyebutkan  bahwa  terwujudnya  pengelolaan hutan  lestari  mengandung  tiga  dimensi  utama yang harus diperhatikan, yaitu: ekologi, ekonomi, dan sosial. Artinya, praktik pengelolaan  sumber  daya  hutan  merupakan
integrasi  dari  keberlanjutan  usaha  di  sektor kehutanan (dimensi ekonomi), diperolehnya jasa hutan  untuk  memelihara  dan  meningkatkan kualitas  lingkungan  (dimensi  ekologi),  dan terpenuhinya  kepentingan  hidup  sosial  budaya masyarakat  yang  bermukim  di  sekitar  hutan (dimensi  sosial). Jika  salah  satu  di  antara  ketiga dimensi  itu  diabaikan  maka  kelestarian  sumber daya  hutan  berada  dalam  pengelolaan  yang menyimpang. Kebijakan pemerintah yang dibuat untuk  mengatur  pengelolaan  sumber  daya  hutan sesungguhnya ditujukan untuk mengintegrasikan ketiga dimensi itu. Namun, dalam implementasinya, sering saling mendominasi dan pelaksanaan dari aturan yang dibuat sering tidak tegas.
Kontribusi  Sumber  Daya  Hutan  terhadap Peningkatan
Ekonomi Daerah dan Masyarakat Lokal
Secara  umum,  kontribusi  sumber  daya hutan  yang  diperoleh  pemerintah  Kabupaten Manokwari  merupakan  bagi  hasil  dari  kegiatan IUPHHK-HA  (Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan  Kayu  dalam  Hutan  Alam)  yang  berlaku secara  nasional.  Pendapatan  dari  kegiatan IUPHHK-HA  ini  dalam  pemanfaatannya  dibagi untuk pemerintah pusat sebesar 40% dan daerah penghasil  60%.  Dana  yang  diterima  oleh  daerah penghasil  adalah  bagian  dari  Dana  Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk merehabilitasi hutan di daerah tersebut. Sementara itu, dana yang diperoleh dari kegiatan IPHHK  (Izin  Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu) merupakan  bagian  dari  pendapatan  asli  daerah (PAD). Hanya saja ketika anggaran itu masuk ke kas  daerah  dan  menjadi  bagian  dari  PAD, penggunaannya  pun  menjadi  bagian  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  untuk  membangun  daerah  termasuk dana  pendamping  DAK  sebesar  10%.  Karena penerimaan  daerah  lewat  kegiatan  IPHHK adalah  bagian  dari  APBD,  mengakibatkan penggunaan  dana  tersebut  tidak  lagi  spesifik untuk  membiayai  kegiatan-kegiatan  di  sektor kehutanan, termasuk  upaya  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.
Besarnya  penerimaan  daerah  melalui kegiatan  IPHHK  tergantung  pada  jenis  kayu yang  diambil  dari  dalam  hutan.  Semakin  mahal harga  pasar  kayu,  semakin  tinggi  retribusi  yang dikenakan  terhadap  jenis  kayu  itu.  Besaran retribusi  berdasarkan  jenis  kayu  seperti  tertera dalam Tabel 1 di bawah ini.

## Tabel 1
Besaran Retribusi yang Berlaku terhadap
Tebangan Kayu di Kabupaten Manokwari Menurut Jenis Kayu No. Jenis Kayu Retribusi Per Kubik (m 3 ) 1. 2. 3. 4. 5. Merbau Rilubs capusin Meranti Metoa Kayu Indah Rp Rp Rp Rp Rp 50.000,- 21.000,- 19.000,- 19.000,- 65.000,-
Sumber:  Hasil  wawancara  dengan  pegawai  Dinas Kehutanan Kabupaten Manokwari, 2012.
Kendati  wilayah  yang  berada  di  bagian utara  “Kepala  Burung”  dari  Pulau  Papua  ini begitu  luas  dengan  tutupan  hutan  yang  masih begitu  tinggi,  kontribusi  yang  diberikan  kepada daerah  lewat  PAD  relatif  kecil.  Artinya pemerintah kabupaten tidak serta merta berusaha meningkatkan  PAD  dari  sektor  hutan  dengan mengeksploitasinya secara masif. Hal itu terlihat dari target yang dibebankan pemerintah kabupaten  dari  sektor  kehutanan  sebagai kontribusi  pada  PAD  hanya  Rp  200  juta  pada tahun  2012.  Target  itu  sama  besarnya  dengan penerimaan  PAD  pada  tahun  2011.  Target penerimaan  PAD  untuk  dua  tahun  terakhir  itu mengalami  penurunan  dibandingkan  dengan penerimaan  PAD  tahun  2010  yang  dibebankan kepada  sektor  kehutanan,  jumlahnya  mencapai Rp 300 juta.
Target  penerimaan  PAD  dari  sektor kehutanan yang ditetapkan itu dalam realisasinya selalu  melampaui  target,  baik  pada  tahun  2010 maupun  tahun  2011. 22 Agar  hutan  memberikan kontribusi  nyata  bagi  pembangunan  ekonomi Kabupaten  Manokwari  di  satu  sisi  dan pengelolaan kawasan hutan pun harus berkelanjutan  di  sisi  lain,  pemerintah  daerah membuat peraturan daerah (Perda) yang mengikat  seluruh  elemen  masyarakat  yang beraktivitas  dalam  kawasan  hutan.  Peraturan daerah  itu  juga  dimaksudkan  agar  masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan dapat memperoleh  manfaat  ekonomi,  terutama  dari kegiatan  perdagangan  kayu  yang  sedang  terjadi. Volume produksi kayu bulat Kabupaten Manokwari  tahun  2010  mencapai  15.302,33 m 3 —jumlah  ini  menurun  jika  dibandingkan dengan  volume  produksi  pada  tahun  2009  yang
22 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang Rehabilitasi  Lahan,  Dinas  Kehutanan  Kabupaten Manokwari, 3 Juli 2012.
mencapai  18.858,59  m 3 .  Sebaliknya,  peningkatan volume  produksi  terjadi  pada  jenis  kayu  bulat kecil.  Jika  pada  tahun  2009  produksi  hanya 4.297,35  m 3 ,  volume  itu  meningkat  menjadi 9.343,43  m 3 pada  tahun  2010  (BPS  Kabupaten Manokwari 2011).
Untuk  menjaga  agar  tegakan  tutupan hutan  di  Kabupaten  Manokwari  tidak  habis akibat eksploitasi berlebihan, pemerintah kabupaten  telah  menetapkan  masa  berlaku IPHHK  untuk  jangka  waktu  satu  tahun  saja. Pohon  yang  ditebang  pun  terbatas,  baik  jumlah maupun ukuran diameter, yaitu 11 pohon dengan volume  ±  50  m 3 dan  diameter  tidak  kurang  dari 50  cm.  Dalam  permohonan  IPHHK,  peta  lokasi IPHHK  harus  dilampirkan  bersamaan  dengan proposal  permohonan  sebagai  syarat  agar permohonan dapat disetujui. Kewajiban pemegang  IPHHK  yang  sudah  mendapat persetujuan  dari  bupati  dituangkan  dalam Keputusan  Bupati  Manokwari,  jumlahnya  ada  9 butir.
Salah  satu  contoh  adalah  Keputusan Bupati  Manokwari  Nomor  522.1/256  tentang Izin  Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu  atas  nama Yusak  Sayori.  Dalam  Surat  Keputusan  Bupati itu,  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh Yusak  Sayori  adalah:  (1)  Dilarang  menebang pohon  yang  berada  dalam  jarak  50  meter  dari anak  sungai  dan  100  meter  dari  sungai,  radius 200  meter  dari  sumber  air/mata  air  serta  pada daerah  lereng; 23 (2)  Dilarang  menebang  pohon inti  yang  berdiameter  49  cm  ke  bawah,  pohon induk/pohon  benih  dan  pohon-pohon  lain  yang dilindungi; (3) Dilarang menebang pohon di luar lokasi/areal  yang  diizinkan;  (4)  Wajib  melakukan penanaman sebanyak 5  pohon dari setiap penebangan 1  pohon  dengan  jenis  yang  sama  untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan; (5) Selama melakukan  kegiatan  pemungutan  hasil  hutan kayu,  dilarang  menggunakan  peralatan  berat/ mekanik seperti traktor, bulldozer , loader , skider grader , wheel  loader ,  dan excavator ;  (6) Membuat  dan  menyampaikan  laporan  kegiatan IPHHK  secara  periodik  setiap  bulan  kepada Bupati  Manokwari  melalui  Kepala  Dinas Kehutanan  Kabupaten  Manokwari;  (7)  Melindungi hutan dari kerusakan akibat kegiatan penebangan pohon;  (8)  Membayar  Provisi  Sumber  Daya
23 Aturan  yang  melarang  menebang pohon di sempadan  sungai  dan  mata  air  dalam  jarak  tertentu serta  di  lereng  gunung,  merujuk  pada  UU  No.  41 Tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan.
Hutan  (PSDH)  dan  Retribusi  PAD  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku;  (9)  Melakukan  pencacahan/  penandaan terhadap  hasil  hutan  yang  akan  dipungut, membuat  Laporan  Hasil  Penebangan  (LHP), Laporan  Mutasi  Kayu  Bulat  dan/atau  Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKB dan/atau LMKO).
Retribusi  yang  harus  dibayar  oleh pemegang  izin,  baik  IUPHHK,  IPK  (Izin Pemanfaatan  Kayu),  maupun  ILS  (Izin  Lainnya yang  Sah),  tidak  ditujukan  hanya  untuk meningkatkan  PAD,  sebab  masyarakat  adat 24 sebagai  pemilik  hak  ulayat  atas  hutan  di  Papua, juga  menerima  kompensasi  seperti  diatur  dalam Keputusan  Gubernur  Papua  Barat  Nomor  144 Tahun 2007 tentang Standar Pemberian Kompensasi  bagi  Masyarakat  Adat  atas  kayu yang  dipungut  pada  Areal  Hak  Ulayat  di Provinsi  Papua  Barat.  Besaran  kompensasi dimaksud  sesuai  Pasal  4  dihitung  dari  Laporan Hasil Penebangan yang dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten.

## Tabel 2
Besaran Kompensasi yang Berlaku terhadap
Tebangan Kayu di Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kayu No. Jenis Kayu Retribusi Per kubik (m 3 ) 1. 2. 3. 4. Kayu Indah Merbau Non Merbau Bakau Rp Rp Rp Rp 110.000,- 60.000,- 25.000,- 6.000,-
Sumber:  Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 144 Tahun 2007.
Pemberian  kompensasi pada  masyarakat merupakan  bentuk  akses  atau  pengakuan  dan dukungan  pemerintah  terhadap  hak  masyarakat adat  Papua  untuk  memperoleh  manfaat  dari sumber  daya  alam  di  sekitar  mereka.  Dukungan dan pengakuan itu dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan  dan  Perkebunan  No.  318/Kpts- II/1999  tentang  Peran  Serta  Masyarakat  dalam Pengusahaan  Hutan  dan  No.  317/Kpts-II/1999
24 Dalam  Bab  I  Pasal  1  Ayat  d  pada Keputusan  Gubernur  Papua  Barat  Nomor  144  Tahun 2007  disebutkan  bahwa;  “Masyarakat  setempat/ masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok-kelompok orang  warga  Republik  Indonesia  yang  tinggal  di dalam  atau  di  sekitar  hutan  dan  yang  memiliki  ciri sebagai  suatu  komunitas  yang  didasarkan  pada kekerabatan,  kesamaan  mata  pencaharian  yang berkaitan  dengan  hutan  (profesi),  kesejarahan, keterikatan,  tempat  tinggal  bersama  serta  faktor ikatan komunitas lainnya.
tentang Hak Pemungutan Hasil Hutan Masyarakat  Hukum  Adat  (HPHH-MA).  Dengan peraturan  itu,  pemegang  konsesi  wajib  memberi sejumlah  kompensasi  tertentu  kepada  masyarakat lokal karena telah memanfaatkan tanah masyarakat  lokal  itu,  sehingga  masyarakat  pun mempunyai  landasan  hukum  yang  jelas  untuk mengelola  dan  memperoleh  manfaat  dari  hutan ulayat  mereka  (Tokede  dan  William,  2005:  3). Melalui  pemberian  kompensasi  ini,  konflik- konflik  yang  terkait  pada  pemanfaatan  kayu antara  pemegang  IUPHHK,  IPK,  dan  ILS  dapat diminimalisasi,  karena  pembayaran  kompensasi ini  sudah  mencakup  biaya  penggunaan  lahan, jalan, base  camp , logpond ,  tanaman,  dan material  pembuatan  jalan.  Sebelum  pemberian kompensasi itu diatur dalam SK Gubernur Papua Barat,  pungutan  kompensasi  dilakukan  oleh masing-masing  pihak  yang  menganggap  mereka mempunyai kepentingan dengan tempat aktivitas perusahaan  berlangsung.  Pada  saat  itu,  konflik antara masyarakat dengan pengusaha kayu sering terjadi,  karena  besaran  kompensasi  yang ditetapkan  oleh  masyarakat  sering  di  luar kemampuan  pengusaha kayu itu.
Pada  tataran  makro,  sesungguhnya sektor kehutanan juga belum memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari. Realitas itu dapat dilihat dari kontribusi sektor kehutanan dalam pembentukan  PDRB 25 Kabupaten  Manokwari. Dalam  menghitung  kontribusi  sektor  kehutanan terhadap  pembentukan  PDRB  itu  mencakup  3 kegiatan,  yaitu:  (1)  Kegiatan  penebangan  kayu, menghasilkan  kayu  gelondongan,  kayu  olahan, kayu  bakar,  arang,  dan  bambu;  (2)  Kegiatan pengambilan hasil hutan lain, di mana jenis hasil hutan  yang  diambil  antara  lain;  rotan,  damar, kulit  kayu,  kopal,  nipah,  dan  akar-akaran;  dan (3) Perburuhan. Sektor kehutanan yang merupakan bagian dari lapangan usaha pertanian hanya  memberi  distribusi  pada  pembentukan PDRB  3,53%.  Angka  ini  jauh  di  bawah
25 Produk  domestik  regional  bruto  (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan  ekonomi  suatu negara/wilayah/daerah, yang merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh  mana keberhasilan  pemerintah dalam memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada,  dan  dapat digunakan  sebagai  perencanaan  dan  pengambilan keputusan.  PDRB  adalah  jumlah  nilai  tambah  bruto yang  dihasilkan  seluruh  unit  usaha  dalam  wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh  unit ekonomi.
kontribusi  yang  diberikan  sektor  tanaman  bahan makanan  yang  mencapai  9,28%  dan  tanaman perkebunan  sebesar  8,09%.  Ketiga  sektor  itu digabung dengan dua sektor lain dalam lapangan usaha  pertanian,  masing-masing  peternakan  dan hasilnya  sebesar  2,73%,  dan  perikanan  sebesar 4,95%;  memberi  kontribusi  pada  pembentukan PDRB  Kabupaten  Manokwari  sebesar  28,58% pada tahun 2009. Kontribusi dari lapangan usaha pertanian  untuk  membentuk  PDRB  Kabupaten Manokwari merupakan yang tertinggi di antara 8 lapangan  usaha  lainnya  (BPS  2009). 26 Artinya, walaupun  distribusi  sektor  kehutanan  ini  relatif kecil,  perannya  untuk  memberikan  kehidupan kepada  masyarakat  begitu  signifikan  terkait besarnya  kontribusi  lapangan  usaha  pertanian dalam  pembentukan  PDRB,  yang  di  dalamnya terdapat sektor kehutanan.

## Penutup
Kawasan  hutan  di  Kabupaten  Manokwari relatif  luas.  Secara  umum,  kawasan  hutan  di kabupaten  tersebut  masih  tampak  terpelihara baik.  Kawasan  hutan  itu  terbagi-bagi  dalam  hak ulayat  penduduk  asli  Kabupaten  Manokwari. Akan  tetapi  pengelolaan  sumber  daya  hutan  itu tidak  sepenuhnya  berada  di  tangan  masyarakat adat,  sebab  pengelolaannya  harus  merujuk  pada regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  baik  di tingkat  nasional,  provinsi,  maupun  kabupaten, termasuk  pengelolaan  berbasis  kearifan  lokal mereka.
Regulasi  yang  dibuat  itu  dimaksudkan agar  eksploitasi  sumber  daya  hutan  tidak dilakukan secara masif karena dampak negatifnya berimplikasi  pada  eksistensi  hubungan  emosional masyarakat  adat  Papua  dengan  kawasan  hutan. Sesungguhnya,  regulasi  itu  selaras  dengan pemahaman  dan  praktik  konservasi  yang  sudah dilakukan  oleh  masyarakat  seperti  ditunjukkan oleh orang Arfak yang bermukim di Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari.
Sementara  itu,  tingkat  kesejahteraan masyarakat  di  sekitar  hutan  tidak  serta  merta sudah  tercukupi  meskipun  sumber  daya  hutan masih relatif luas. Penguasaan hutan oleh negara
26 Lapangan  usaha  lainnya  yang  dihitung untuk  membentuk  PDRB  Kabupaten  Manokwari adalah;  pertambangan  dan  penggalian;  industri pengolahan;  listrik  dan  air  bersih;  bangunan; perdagangan,  hotel,  dan  restoran;  pengangkutan  dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perubahan; dan jasa-jasa.
dan  beberapa  perusahaan  di  Provinsi  Papua Barat, telah mengurangi ruang gerak masyarakat. Akibatnya,  akses  masyarakat  pada  sumber  daya hutan  pun  menjadi  terbatas  kendati  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan  berbasis pengetahuan  ekologi  tradisional  itu  mendorong terciptanya sumber daya hutan tetap lestari.
Untuk  membuka  akses  pada  masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan agar tingkat  kesejahteraan  masyarakat  lokal  lebih meningkat,  pemerintah  Provinsi  Papua  Barat mewajibkan  pemilik  IUPHHK,  IPK,  dan  ILS memberi  kompensasi  yang  jumlahnya  sudah diatur  dalam  Keputusan  Gubernur  Papua  Barat Nomor  144  Tahun  2007.  Sementara  itu, pemerintah  Kabupaten  Manokwari  telah  dan sedang  membuat  program  pemberdayaan  dalam bentuk  Kebun  Bibit  Rakyat.  Akan  tetapi, implementasi  dari  kegiatan  itu  masih  belum sesuai  dengan  harapan  dari  program  itu  sendiri, karena  banyak  pihak  yang  memanfaatkan program  itu  untuk  kepentingan  kelompok  atau individunya sendiri.
Kontribusi  sumber  daya  hutan  terhadap peningkatan  ekonomi  masyarakat  dan  daerah sesungguhnya  belum  begitu  signifikan.  Hal  itu disebabkan  pemanfaatan  sumber  daya  hutan, baik  pengambilan  sumber  daya  hutan  melalui kehadiran  perusahaan-perusahaan  kayu  yang masih sedikit maupun melalui program ekowisata,  belum  begitu  memadai.  Kalaupun masyarakat memanfaatkan sumber daya hutan di wilayah  adat,  mereka  memanfaatkan  sumber daya hutan itu tidak untuk dikomersialkan, tetapi lebih  pada  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari- hari.  Masyarakat  masih  lebih  mengedepankan pemanfaatan  sumber  daya  hutan  sesuai  nilai kearifan  lokal  yang  mereka  miliki  terkait  cara memperlakukan  sumber  daya  hutan  dimaksud karena  mereka  masih  terikat  dengan  sejumlah kepercayaan tradisional mereka.

## Daftar Pustaka
BPS (2011). Manokwari Dalam Angka . Manokwari: BPS Kabupaten Manokwari.
BPS  (2009). PDRB  Kabupaten  Manokwari . Manokwari: BPS Kabupaten Manokwari.
Berry, S. (1989). “Social Institutions and Access to  Resources”.  Dalam Africa 59(1):  41- 55.
Boissière,  M. et  al .  (Tanpa  tahun).  “Pentingnya sumber daya alam bagi masyarakat lokal
di  Papua”.  Dalam Journal  of  Tropical Ethnobiology I(2): 76 – 95.
Charnley. S., dan M.R. Poe (2007). “Community forestry  in  theory  and  practice:  where are we now?”. Dalam Annual Review of Anthropology 36: 301-336.
Fedrik  AP,  R.A.  Barkey,  dan  Daniel  (Tt.)
Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Hutan  dan  Strategi  Pengendaliannya (Studi Kasus pada Cagar Alam Pegunungan Cycloop Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Tanpa Penerbit.
Hastanti,  B.  W.  dan  I.  Yeny  (2009).  “Strategi
Pengelolaan  Cagar  Alam  Pegunungan Arfak Menurut Kearifan Lokal Masyarakat  Arfak  di  Manokwari  Papua
Barat” . Dalam Info Sosial Ekonomi 9(1): 19-36
Hariyadi,  R.  (2010).  “Papua  benteng  terakhir hutan  tropis  Indonesia  (Edisi  2),  dalam Buletin  Kepala  Burung,  http://dhony- syach.blogspot.com/2010/12/papua- benteng-terakhir-hutan-tropis.html. (Akses tanggal 26 Juli 2012).
Hidayat,  H. (2011). Bentuk  Partisipasi Masyarakat dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan .
Dalam Robert
Siburian (Editor),
Pengelolaan  Sumber  daya  Hutan:  Dampak dan Manfaatnya bagi Masyarakat Lokal. Jakarta:  Gading  Inti  Prima.  Hlm.:  113- 137.
Kottak,  C.P.  (2006).  “The  new  ecological anthropology”.  Dalam  N.  Haenn  dan R.R. Wilk (Editors) The Environment in Anthropology:  A  Reader  in  Ecology, Culture,  and  Sustainable  Living. New York dan London: New York University Press. Hlm. 40-52
Kristianto,  D.  (2010). Kebijakan  Pembaruan Agraria  di  Indonesia:  “Studi  Pilihan
Kebijakan Landreform pada Pola Kepemilikan  Lahan  Komunal .  Tesis Program  Pascasarjana  Kesejahteraan Sosial,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
Kristanti,  E.Y.  (2009).  “Warga  Tuntut  Ganti Rugi Tanah 75 Triliun”, dalam http://Viva News Edisi 28 Agustus 2009
(Akses tanggal 6 Agustus 2012).
Lekito,  K.,  O.P.M.  Matani, et  al. (2010). Buah- buah yang Dapat Dimakan. Manokwari: Balai Penelitian Kehutanan Manokwari.
Macintyre, M. Dan S. Foale (2004). “Politicized ecology:  local  responses  to  mining  in Papua  New  Guinea”.  Dalam Oceania 74(3): 231-251.
Michell,  A.,  Y.  de  Fretes,  M.  Poffenberger
(1990).  "Community  Participation  for Conservation  Area  Management  in  the Cyclops Mountains, Irian Jaya, Indonesia".  Dalam  M.  Poffenberger
(editor) Keepers  of  the  Forest:  Land Management  Alternatives  in  Southeast Asia .  West  Hartford,  USA:  Kumarian Press.
Milton,  K.  (1996). Environmentalism  and  Cultural Theory .  London  dan  New  York: Routledge.
Mulyadi  (2012). Budaya  Pertanian  Papua: Perubahan Sosial dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat  Arfak .  Yogyakarta:  Karta
Media.
Nababan,  A.  (1996).  "Kearifan  Tradisional  dan
Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia". Dalam Analisis CSIS , 24(6): 421 - 435.
Nifinluri, T., S. I. Maulana, J. H. Panjaitan et al . (2010)  “Potensi  Pengembangan  Pasar Karbon  REDD  Provinsi  Papua  Barat (Suatu  Kerangka  Identifikasi  Berbagai Proyek  Demonstrasi  dan  Investasi. Dalam http://www.gcftaskforce.org/ docu-ments/May_Aceh/Other/West%20 Papua%20REDD%20Potential%20Doc ument%20(Indonesian).pdf
(Akses tanggal 19 April 2012).
Pilin, M., dan E. Petebang (1998). Hutan Darah dan  Jiwa  Dayak .  Pontianak:  Sistem hutan Kerakyatan Kalimantan Barat.
Purba,  J.  (2006). Bunga  Rampai  Kearifan Lingkungan .  Jakarta:  Kementerian  Negara
Lingkungan Hidup RI.
Ribot, J.  C.  dan  N.  L.  Peluso  (2003).  “A  theory of  access.”  Dalam Rural  Sociology 68(2): 153-181.
Siburian,  R.  (2005).  “Taman  Nasional  Bukit Tigapuluh dan Problematikanya”. Dalam Herman  Hidayat  (editor), Pengelolaan Taman  Nasional  dalam  Era  Otonomi Daerah .  Jakarta:  LIPI  Press.  Hlm.  91- 128.
Tokede,  M.J.,  dan  D.  William  (2005). Dampak
Otonomi  Khusus  di  Sektor  Kehutanan Papua. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari. Bogor:
CIFOR.
Tuhumena,  H.S.,  J.  Wanggai,  dan  Barahima (2008).  “Eksplorasi  Fungi  Mikoriza Arbuskula  (FMA)  di  bawah  Tegakan Matoa  di  Hutan  Lindung  Wosi  Rendani (HLWR).  Dalam Beccariana 10(1):  27- 35.
World  Bank  (2006). Sustaining  Indonesia’s Forest .  Wasington  D.C:  World  Bank (Rachmad Hariyadi, 2010).

## Sumber dari Internet
Gida,  A.  (2011).  “Pegunungan  Arfak:  Selayang Pandang”.  Dalam  http://aksaraberdarah. wordpress.com/2011/05/24/anggi-gida- pegunungan-arfak/  (Akses  tanggal  1 Agustus 2012).
Tabloidjubi.com.  (2012).  “Masyarakat  Masih Bertahan  di  Bandara  Mopah”,  dalam http://tabloidjubi.com.  (Akses  tanggal  6 Agustus 2012).
World Bank (2015). “Krisis Kebakaran dan Asap Indonesia”.  Dalam  http://www.  World bank.org/in/news/feature/2015/12/01/ind onesias-fire-and-haze-crisis. Akses, Selasa 13 Juni 2017.