e-ISSN: 2548-9925
Pengaruh Intellectual Capital dan Penerapan Prinsip Good Governance oleh Pengelola Barang Milik Negara terhadap Penerapan Manajemen Aset Tetap
Iwan Awaludin a , Harry Suharman b , Fury Khristianty Fitriyah c* a,b Universitas Padjadjaran, Indonesia
c Universitas Padjadjaran, fury@unpad.ac.id, Indonesia
Abstract. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  dan  menjelaskan  pengaruh  positif intellectual  capital dan  penerapan prinsip good  governance terhadap  penerapan  manajemen  aset  tetap.  Unit  analisis  penelitian  ini  adalah  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengelola Barang Milik Negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi Jawa Barat serta auditor Inspektorat Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  sebanyak  84  responden  dengan  metode sampling jenuh  dan  pengujian  hipotesis  analisis  regresi  linear berganda.  Hasil  pengujian  hipotesis  mengungkapkan  bahwa intellectual  capital dan  penerapan  prinsip good  governance berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap penerapan manajemen aset tetap, artinya peningkatan intellectual capital dan  pelaksanaan  prinsip good  governance akan  memperbaiki  manajemen  aset  tetap.  Hasil  pengujian  juga  mengungkapkan intellectual capital dan penerapan prinsip good governance berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap penerapan manajemen  aset  tetap.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dalam  rangka  meningkatkan  manajemen  aset  tetap  di  Kantor Kabupaten/Kota  dan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat,  pengelola  BMN  harus  meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, struktural kelembagaan dan hubungan kelembagaan serta melaksanakan prinsip-prinsip good governance .
Keywords: intellectual capital, good governance, manajemen aset tetap

## Pendahuluan
Perubahan paradigma baru pengelolaan atas barang milik  negara/aset  negara  ditandai  dengan  terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang  Negara/Daerah.  Selanjutnya semangat  perubahan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh Kementerian Keuangan dengan menerbitkan beberapa peraturan  turunannya  berupa  Peraturan  Menteri Keuangan,  Surat  Edaran,  sampai  dengan  Petunjuk Teknis  tentang  pengelolaan  Barang  Milik  Negara  di Kementerian/Lembaga.  Seluruh  peraturan  tersebut sudah  dapat  memberikan  petunjuk  pelaksanaan  yang
* Corresponding author. E-mail: fury@unpad.ac.id
cukup memadai mulai dari ruang lingkup perencanaan kebutuhan,  penggunaan  sampai  dengan  pelaporan. Namun  dengan  banyaknya  peraturan  tersebut  tidak menjamin pengelolaan Barang Milik Negara menjadi lebih  baik.  Pada  tahun  2016  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  memberikan  opini  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP)  terhadap  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  tahun  2015.  Opini  ini  belum meningkat  sejak  tahun  2009.  Badan  Pemeriksa Keuangan  menemukan  permasalahan  yang  terjadi hampir  setiap  tahun  masih  didominasi  masalah pengelolaan barang milik negara. Penyebab utamanya adalah  permasalahan  klasik  seperti  manajemen
sumber  daya  manusia,  ketidakpedulian  dalam pemeliharaan  aset  dan  penatausahaan  barang  milik negara yang tidak baik.
Menurut  Agung  Firman  Sampurna  (2016)  sebagai Anggota  I  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), mengatakan  bahwa  mekanisme  penyusunan  Laporan Barang  Milik  Negara  (LBMN)  dalam  rangka mendukung penyajian neraca dalam laporan keuangan belum  memadai  serta  penyajian  realisasi  belanja modal  tidak  mencerminkan  keadaan  fisik  yang sebenarnya,  terjadi  kelebihan  pembayaran  atas realisasi belanja modal, serta terdapat realisasi belanja barang dan jasa fiktif. Namun demikian, entitas yang mengalami penurunan opini mengindikasikan adanya penurunan akuntabilitas, kurangnya kompetensi dalam pengelolaan  keuangan  negara  khususnya  dalam bidang pengadaan barang dan jasa, penatausahaan aset dan  perbendaharaan.  Menurut  Harry  Azhar  Azis (2016)  selaku  ketua  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK)  dalam  pemeriksaan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat  (LKPP)  Tahun  2015,  BPK menemukan  22  (dua  puluh  dua)  permasalahan  yang menjadi  pengecualian  atas  LKPP.  Permasalahan tersebut  merupakan  gabungan,  14  (empat  belas) kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI),  dan  8 (delapan) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan  perundang-undangan  dalam  pelaporan keuangan.  Hal  yang  sama  terjadi  juga  pada  Laporan Keuangan  Kementerian  Agama  pada  tahun  2015 mendapatkan  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP).  Terjadi  penurunan  opini  setelah  sebelumnya Kementerian  Agama  untuk  keempat  kalinya  secara berturut-turut berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP)  Dengan  Paragraf  Penjelasan (DPP)  atas  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  terhadap  Laporan  Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2014. Terkait hal ini,  Nur  Syam  (2015)  selaku  Sekretaris  Jenderal Kementerian  Agama  menegaskan  bahwa  ke  depan Kementerian  Agama  akan  terus  berbenah  untuk memperbaiki  bagian-bagian  yang  masih  mendapat catatan dari BPK.
Direktur  Barang  Milik  Negara  (BMN)  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  Chalimah Pujihastuti  (2016)  mengatakan  bahwa  dewasa  ini pengelolaan  kekayaan  negara  tidak  hanya  berkutat pada isu 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik), melainkan sudah pada era managing asset . Hal inilah yang telah digaungkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN).  Pemahaman  tugas  sebagai  Aset Manager yang menekankan proses manajemen mulai planning hingga controlling baik  sebagai  pengelola barang  maupun  pengguna  barang.  Lu  (2011)
menyebutkan,  dalam  menerapkan  manajemen  aset yang baik, terdapat 6 (enam) landasan manajemen aset yang  harus  dibangun,  yaitu  persyaratan  hukum  dan peraturan,  struktur  organisasi,  manajemen  aset  tetap pada  seluruh  siklus  hidup  aset,  strategi  sumberdaya manusia,  manajemen  sumberdaya  informasi  dan teknologi, dan pengawasan, integritas dan transparansi dalam  manajemen  aset.  Hal  yang  sama  dengan pendapat Lutchman (2006) yang menyebutkan bahwa manajemen  aset  merupakan  optimalisasi  dari  siklus hidup  dari  aset  untuk  mendapatkan  kinerja  standar dalam pengamanan dan perilaku terhadap lingkungan kerja  melalui  perencanaan  yang  cerdas,  investasi keuangan, teknis, operasi, pemeliharaan, pembaharuan dan pendistribusian.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Hasbi Hanis, Bambang Trigunarsyah, dan Connie Susilawati (2011)  di  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan mencoba  mengidentifikasi  tantangan  yang  dihadapi pemerintah  daerah  di  Indonesia  saat  mengadopsi Public  Asset  Management  Framework .  Saat  ini tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan  manajemen  aset  adalah  tidak  adanya kerangka hukum dan kelembagaan, sikap pemerintah daerah  terhadap  aset  publik,  lintas  yurisdiksi  dalam manajemen  aset,  kompleksitas  tujuan  dari  organisasi publik,  inefisiensi  ekonomi  terkait  aset  publik,  tidak adanya  data  yang  diperlukan  untuk  manajemen  aset, dan keterbatasan sumber daya manusia.
Berbeda  dengan  Abdel  Hamid,  Beshara,  dan Ghoneim (2015) yang melakukan penelitian mengenai pengembangan  dan  penerapan Strategic  Asset Management Framework (SAMF) untuk meningkatkan  kinerja  gedung  pendidikan  di  Egypt. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa people  and organization dan data  and  information  system menempati  posisi competence ,  sedangkan strategic planing dan process  and  practice menempati  level systematic  approach .  SAMF  ini  memperkenalkan  3 dimensi yaitu manajemen level, lifecycle function , dan SAM requirement .
Penelitian  Dwi  Palupi  (2015)  menyimpulkan beberapa  kelemahan  dalam  manajemen  aset  yaitu tidak  adanya  kebijakan  umum  yang  mengatur manajemen  aset  dan  standar  kebutuhan  barang, lemahnya  perencanaan,  sumber  daya  manusia  yang kurang  memahami  manajemen  aset,  data  aset  yang tidak  akurat  serta  lemahnya  sistem  pengawasan. Sedangkan  Fluorina  (2015)  mengemukakan  faktor- faktor yang berkaitan dengan optimalisasi aset adalah komitmen  pimpinan,  integritas  dan  kejujuran  satuan kerja  dalam  mengungkapkan  permasalahan  Barang Milik  Negara.  Selain  itu  juga  manajemen  aset
memerlukan  sumber  daya  manusia  yang  cukup  dan kompeten,  koordinasi  antara  bagian  perencanaan, pengadaan  dan  pelaporan,  dan  kesadaran  atau kepedulian  seluruh  pegawai  terhadap  Barang  Milik Negara.
Penelitian  serupa  dilakukan  oleh  Yusdira  Yusof (2013)  pada  Pemerintah  Malaysia  merumuskan kerangka pedoman pada area yang perlu ditingkatkan dalam  manajemen  aset  yang  dapat  diaplikasikan  di Malaysia.  Dari  hasil  analisis,  dapat  disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman Total Asset
Management Manual (TAMM) belum dapat diterapkan  secara  efektif  baik  oleh  manajer  aset maupun  operator.  Penelitian  mengidentifikasi  perlu adanya  usaha  yang  lebih,  kebijakan,  pelatihan  yang berkelanjutan,  jangka  waktu  yang  memadai,  dan on the  job  training untuk  memperkenalkan  TAMM kepada  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  rangka mencapai tujuan.
Tuntutan  penerapan good  governance dalam manajemen  aset  saat  ini  sudah  tidak  dapat  ditunda- tunda  lagi.  Tentunya  hal  tersebut  akan  membuka pemahaman  kita  bersama  tentang  urgensi  dan pentingnya kegiatan inventarisasi dan reevaluasi BMN itu, sehingga dapat diharapkan mampu meningkatkan status  opini  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat (LKPP) yang semula masih Wajar Dengan Pengecualian  (WDP)  menjadi unqualified  opinion atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sudah saatnya kita berubah menjadi negara yang mampu menerapkan fungsi  penganggaran  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  menurut  peraturan  yang  telah  dibuat  agar akuntabilitas keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
Penataan  pengelolaan  barang  milik  negara/daerah yang  sesuai  dengan  semangat good  governance tersebut,  saat  ini  menjadi  momentum  yang  tepat karena  mendapat  dukungan  politik  dari  pemerintah. Pentingnya  inventarisasi  dan  reevaluasi  aset  negara yang ada saat ini sebagai bagian dari penyempurnaan manajemen  aset  negara  secara  keseluruhan.  Di samping  itu,  seperti  disinggung  di  atas,  penanganan aset  negara  yang  mengikuti  kaidah-kaidah good governance akan menjadi salah satu modal dasar yang penting  dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  yang akuntabel.
Penelitian  Atikah  et.al.  (2014)  mengungkapkan bahwa  penerapan  prinsip-prinsip good  governance sangat penting dalam pengelolaan barang milik daerah di Kota Mataram. Sedangkan menurut Grubisic et al, (2009)  pemerintah  perlu  membangun  lingkungan untuk perbaikan, profesionalisme dan tanggung jawab dalam  manajemen  aset  publik.  Untuk  itu,  prinsip
transaparansi,  tanggung  jawab  dan  akuntabilitas pemerintah  yang  dikenal  sebagai good  governance adalah hal utama dalam manajemen sektor publik yang efisien.  Selanjutnya  Hasan  Ouda  (2015)  menuturkan bahwa  transparansi,  akuntabilitas,  dan  keterbukaan dalam pelaporan dan pengungkapan informasi tentang public  capital  asset,  baik  secara  operasional  maupun finansial,  merupakan  penerimaan  umum  sebagai  hal yang  penting  bagi  pelaksanaan good  public governance untuk mencapai New Public Management (NPM)  dan New  Public  Financial  Management (NPFM).
Tujuan  utama  dalam  ekonomi  yang  berbasis pengetahuan  adalah  untuk  menciptakan value  added . Sedangkan  untuk  dapat  menciptakan value  added dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital (yaitu dana-dana keuangan) dan intellectual potential (direpresentasikan  oleh  karyawan  dengan  segala potensi dan kemampuan yang melekat pada mereka). Lebih  lanjut  bahwa intellectual  ability menunjukkan bagaimana  kedua  sumber  daya  tersebut  ( physical capital dan intellectual potential ) telah secara efisiensi dimanfaatkan oleh perusahaan agar dapat memberikan keunggulan kompetitif dan kinerja yang berkelanjutan.  Mouritsen,  Jan,  et.al.  (2004)  dalam penelitiannya  membahas  tentang  peran intellectual capital dalam  membangun new  public  management pada sektor pemerintahan di  Denmark. Penelitian ini menyarankan  kepada  pemerintah  Denmark  untuk menggunakan  model intellectual  capital aktvitas dalam  membangun  new  public  management  dengan strategi  dan  model  yang  telah  dilakukan  di  sektor swasta,  sehingga  ada  nilai  tambah  sebagaimana perusahaan swasta dalam mengembangkan bisnisnya.
Penelitian  Agnes  Utari  dan  Anni  Aryani  (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya mempunyai  kemampuan  dalam  menciptakan  nilai tambah  bagi stakeholder dan  mengelola  aset stratejiknya  yang  bersifat  VRIN  ( Valuable,  Rare, Inimitable,  and  Non-substitutable )  dengan  efisien. Sedangkan Bontis, et.al (2000), Cheng, et.al. (2010), dan  Chang  et.al.  (2011)  dalam  penelitiannya menyimpulkan  bahwa human  capital, structural capital,  and  social  capital adalah  peran  yang signifikan dalam menciptakan nilai untuk stakeholder dan  terdapat  hubungan  signifikan  antara intellectual capital dengan kinerja perusahaan.

## Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Hipotesis

## Kajian Pustaka
Financial Accounting
Standard
Board mendefinisikan  aset  sebagai  kemungkinan  manfaat ekonomi  masa  depan  yang  akan  diperoleh  atau dikendalikan entitas sebagai akibat dari transaksi atau kejadian  di  masa  lalu  (Lu,  2011).  Dari  perspektif sektor  publik,  Pernyataan  Nomor  07  Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan aset sebagai:
“Sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat  ekonomi  dan/atau  sosial  dimasa depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  serta  dapat diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber daya  nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  umum  dan sumber-sumber  daya  yang  dipelihara  karena alasan  sejarah  dan  budaya”  (Peraturan
Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  paragraf 32).
Definisi  Manajemen  Aset  menurut  Hastings (2010:3)
"Asset  Management  is  the  set  of  activities associated  with:  Identifying  what  assets  are needed,  identifying  funding  requirements, acquiring  assets,  providing  logistic  and maintenance  support  system  for  assets, disposing  or  renewing  assets.  So  as  to effectively  and  efficiently  meet  the  desired objective."  Menurut  Terri  Hart-Sears  dalam white  papernya  yaitu  Why  Good  Data  Is  A Must:  Asset  Management  Oversight  is Essential  to  Effective  Governance  "Asset Management is a set of business practices that join  financial,  contractual  and  inventory functions  to  support  asset  life  cycle management  and  strategic  decision  making for the IT environment." (Hart-Sears, 2012:1)
Menurut  Hastings  (2010:6)  tahapan  manajemen aset tetap meliputi:
1. Identifying what assets are needed
2. Identifying funding requirements
3. Acquiring Assets
4. Providing  logistic  (operation)  and  maintenance support systems for assets
5. Disposing or renewing assets

## Sumber: Hastings 2010:6. Physical asset management Gambar 1 Siklus Manajemen Aset Tetap
Pelaksanaan manajemen aset tetap yang efisien dan efektif akan mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam  pemberian  pelayanan  kepada  publik.  Untuk menjamin manajemen aset tetap dilaksanakan dengan baik,  entitas  perlu  menerapkan  pengawasan  terhadap pelaksanaannya.  Semua  barang  yang  diperoleh  atau dibeli atas beban APBN atau dari perolehan yang sah lainnya merupakan Barang Milik Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Pengawasan Barang Milik Negara  mengandung  pengertian  bahwa  proses penetapan  ukuran  keberhasilan  dan  pengambilan tindakan  yang  mendukung  kesesuaian  ketercapaian hasil  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (BPKP, 2007). Pengawasan secara manajerial dapat dilakukan melalui  implementasi  sistem  pengendalian  intern pemerintah  (SPIP).  Sedangkan  dari  pihak  eksternal, pengawasan  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan selaku auditor eksternal pemerintah. Dalam pemeriksaan  atas  laporan  keuangan,  pengelolaan Barang  Milik  Negara  (BMN)  merupakan  salah  satu unsur yang menjadi kriteria pemeriksaan.
Salah satu definisi intellectual capital yang banyak digunakan adalah yang ditawarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, dalam  Utari  dan  Anni,  2013)  menjelaskan  bahwa intellectual  capital sebagai  nilai  ekonomi  dari  dua kategori  aset  tak  berwujud:  (1) organisational (structural)  capital ;  dan  (2) human  capital .  Menurut Cheng,  et  al.  (2010) intellectual  capital merupakan sumber daya kunci dan penggerak ( driver ) atas kinerja serta penciptaan nilai perusahaan, sehingga intellectual capital berperan penting dalam menciptakan  maupun  mempertahankan  keunggulan kompetitif.  Sharabati  et.al.  (2010)  mendefinisikan intellectual capital sebagai "packaged useful knowledge" yang  merupakan  sumber  daya  berupa pengetahuan  yang  tersedia  pada  perusahaan  yang
menghasilkan  aset  bernilai  tinggi  dan  manfaat ekonomi di masa mendatang bagi perusahaan.
Menurut  pendapat  Stewart  (1997),  Curado  dan Bontis  (2009),  dan  Sharabati  et.al.  (2010),  konsep intellectual  capital terdiri  dari  tiga  dimensi  yaitu: human  capital,  relational  capital  and  structural capital . Menurut  Mardiasmo  (2006), governance dapat diartikan  sebagai  mekanisme,  praktek  dan  tata  cara mengelola dan mengatur sumber daya dalam masalah- masalah publik. Sedangkan World Bank memberikan definisi governance sebagai “the  way  state  power is used in managing economic and social resources for development  of  society” .  Dalam  hal  ini  World  Bank lebih  menekankan  pada  cara  pemerintah  mengelola sumber  daya  social  dan  ekonomi  untuk  kepentingan pembangunan masyarakat. (Mardiasmo, 2006:17).
Good Governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan,  yang juga disebut sebagai adminstrasi pembangunan,  yang  menempatkan  peran  pemerintah sentral  yang  menjadi Agent  of  change dari  suatu masyarakat  berkembang/ developing di  dalam  negara berkembang. Agent of change karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang  berencana),  maka  disebut  juga Agent  of Development . Agent of Development diartikan sebagai pendorong  proses  pembangunan  dan  perubahan masyarakat bangsa.

## Kerangka Pemikiran
Pengaruh  Penerapan Good  Governance Terhadap Manajemen Aset Tetap
Deegan  (2004)  menyebutkan  bahwa  berdasarkan teori stakeholder ,  manajemen  organisasi  diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas  tersebut  pada stakeholder (Deegan dalam  Ulum,  2007).  Lebih  lanjut  Deegan  (2004) dalam  Ulum  (2007)  menyatakan  bahwa  teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi  kinerja  keuangan  atau  ekonomi  sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara  sukarela  mengungkapkan  informasi  tentang kinerja  lingkungan,  sosial  dan  intelektual  mereka, melebihi  dan  di  atas  permintaan  wajibnya,  untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder . Penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan  suatu  keharusan  bagi  pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, hal ini disebutkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014
pasal  3  yang  berbunyi  pengelolaan  Barang  Milik Negara  dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Lu  (2011)  menyebutkan  pentingnya  penerapan prinsip good governance dalam manajemen aset tetap. Penerapan  dalam  pengawasan  manajemen  aset  tetap dapat dilakukan dalam beberapa hal, yaitu pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundangan, pengawasan  terhadap  efektifitas  kebijakan  dan prosedur,  dan  pengawasan  terhadap  akuntabilitas finansial. Manajer aset harus memiliki responsibilitas, integritas  dan  transparansi  dalam  melaksanakan manajemen aset tetap  yang baik, sehingga  keputusan dalam manajemen aset tetap dapat dipertanggungjawabkan terhadap internal dan eksternal stakeholder dan  untuk  menjamin  bahwa manajemen aset tetap dilaksanakan secara efisien dan efektif serta akuntabel.
Menurut Hassan Ouda (2015) bahwa public sector assets  management harus  memenuhi  syarat good governace diantaranya transparency,  accountability and  openness  in  reporting  and  disclosure  of information .  Sedangkan  menurut  M.  Grubišic  et.al.
(2009) prinsip transparansi, professional dan responsible adalah syarat utama untuk efisiensi public sector assets management .
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hindarwan,  et.al. (2006)  yang  menyatakan  bahwa  dengan  menerapkan manajemen  aset  yang  efektif,  pemerintah  dapat memperbesar  manfaat  aset  dengan  memastikan kerangka  hukum dan  kelembagaan, pemanfaatan dan pemeliharaan  secara  layak,  menghemat  pengeluaran melalui  pemilihan  alternatif  solusi  non  aset, memperoleh  nilai  uang  yang  lebih  besar  melalui penilaian  ekonomis  atas  pilihan  yang  diambil  dan keterlibatan  sektor  swasta,  mengurangi  pengadaan melalui  pertimbangan  biaya  siklus  hidup  aset,  dan memfokuskan  perhatian  pada  pembebanan  tanggung jawab, akuntabilitas dan pelaporan yang jelas.
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
INTELLECTUAL CAPITAL PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE MANAJEMEN ASET TETAP Gambar 2 Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Hipotesis  yang  akan  diuji  dan  dibuktikan  dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh positif  antara  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut:
Hipotesis 1: Intellectual capital
berpengaruh positif terhadap pelaksanaan manajemen aset tetap. Hipotesis 2:  Penerapan  prinsip good  governance berpengaruh positif
terhadap pelaksanaan manajemen aset tetap.
Hipotesis 3: Intellectual  capital dan  penerapan prinsip good  governance secara simultan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan manajemen aset tetap.

## Metode Penelitian

## Objek Penelitian
Objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,  obyek  atau  kegiatan  yang  mempunyai  variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Objek  dalam penelitian  ini  meliputi  dua  macam  variabel,  yaitu variabel  bebas  ( independent )  terdiri  dari intellectul capital (X1) dan penerapan prinsip good governance (X2)  dan  variabel  terikat  (dependent)  terdiri  dari penerapan  manajemen  aset  tetap  (Y).  Model  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ditinjau  dari  tingkat eksplanasinya merupakan penelitian bersifat asosiatif, yaitu  menjelaskan  hubungan  dua  variabel  atau  lebih. Jadi  penelitian  ini  merupakan  suatu  penelitian  yang mencari  hubungan  antara  satu  variabel  dengan variabel yang lain. Hubungan asosiatif antara variabel tersebut  adalah  hubungan  simetris,  karena  penelitian ini  berusaha  mengkaji  terhadap  hubungan  satu variabel  yang  disebut  sebagai  variabel  yang diterangkan  ( the  explained  variabel )  dengan  2  (dua) variabel  yang  menerangkan  ( the  explanatory ),  yaitu pengaruh intellectual  capital dan  penerapan  prinsip good  governance akan  dikenakan  kepada  variabel manajemen  aset  tetap.  Unit  analisis  dalam  penelitian adalah  satuan  tertentu  yang  diperhitungkan  sebagai subjek penelitian. (Arikunto, 2010:89), sehingga  unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Kementerian  Kabupaten/Kota  dan  Kantor  Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan Keputusan Menteri  Agama  Nomor 15 Tahun
2015  tentang  Kebijakan  Akuntansi  Kementerian Agama. Pada masing-masing unit analisis, ditentukan unit observasi/responden sebagai berikut: 1. Kepala  Bagian  Provinsi/Kepala  Subbagian  Tata Usaha  Kabupaten/Kota  Kementerian  Agama, digunakan  untuk  mengukur  variabel intellectual capital dan  penerapan  prinsip good  governance , sebagai pendorong pelaksanaan penerapan manajemen aset tetap.
2. Operator SIMAK
BMN Kantor
Provinsi/Kabupaten/Kota  Kementerian  Agama, digunakan  untuk  mengukur  variabel intellectual capital dan  penerapan  prinsip good  governance , sebagai pendorong pelaksanaan penerapan manajemen aset tetap.
3. Tim  audit  Inspektorat  Jenderal  Kementerian Agama,  digunakan  untuk  mengukur  variabel manajemen  aset  tetap,  sebagai  pengguna  hasil akhir  dari  kegiatan  manajemen  aset  tetap  untuk materi audit.

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah:
a. Uji Validitas
b. Uji Reliabilitas
c. Transformasi Data
d. Uji Normalitas
e. Uji Asumsi Klasik

## Analisis Data
Persamaan  regresi  linier  berganda  ( multiple  linier regression ) yang digunakan adalah sebagai berikut: Persamaan Regresi yang digunakan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = 0,270 +0,023X1 + 0,998X2 + ε dalam hal ini:
Y
: Manajemen Aset Tetap
X1 : Intellectual Capital X2 : Prinsip Good Governance
A
: Intercept (Konstanta)
b1, b2  : Koefisien regresi ε
: Error

## Hasil dan Pembahasan
Pengaruh  Intellectual  Capital  Terhadap  Manajemen Aset Tetap
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  diperoleh  hasil koefisien determinasi sebagai berikut:
Tabel 1 Prosentase Pengaruh Intellectual Capital (X1) dan Good Governance (X2) terhadap Manajemen Aset Tetap (Y) Pengaruh Variabel Koefesien Kontribusi % X1 terhadap Y 0.023 1.6% X2 terhadap Y 0.998 68.7% X1 dan X2 terhadap Y 0.703 70.3% Sumber: Data diolah dari hasil penelitian, 2016
Berdasarkan  pengolahan  data,  bahwa intellectual capital secara  parsial  berpengaruh  positif  signifikan dan  nilai  koefisien  untuk intellectual  capital (X1) adalah  sebesar  0,023,  yang  artinya  bahwa  jika intellectual  capital mengalami  peningkatan  maka manajemen aset tetap akan semakin baik.
Besarnya kontribusi pengaruh secara parsial untuk variabel intellectual  capital sebesar  0,023  atau  1,6% dari  70,3%  total  pengaruh  simultan  terhadap manajemen  aset  tetap  pada  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa  Barat  sesuai  variabel  dalam  penelitian  ini,  di mana  pengaruh intellectual  capital (X1)  terhadap manajemen  aset  tetap  (Y)  adalah  sebesar  1,6%,  di mana  sisanya  dipengaruhi  faktor  penerapan  prinsip good governance 68,7%, dan 29,7% faktor lain diluar variabel penelitian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa intellectual capital pengelola BMN yang ada saat ini dapat  mempengaruhi  manajemen  aset  tetap  berjalan dengan  baik  pada  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota  dan  Kantor  Wilayah  Provinsi  Jawa Barat. Jika dilihat dari sudut  pandang indikator  yang digunakan  pada  penelitian  ini,  hal  ini  terjadi  karena pengelola BMN mengetahui dengan baik teori secara akademik dalam melaksanakan pekerja sesuai dengan pendidikan,  ketelitian  dalam  melaksanakan  prosedur pengelolaan BMN, pengembangan teknologi informasi  untuk  menunjang  pengelolaan  BMN,  dan koordinasi  informasi  baik  dengan  instansi  Pembina maupun KPKNL dalam pengelolaan BMN.
Dalam manajemen aset tetap, staf dan manajer aset mempunyai  peran  penting  dalam  mengembangkan tujuan  manajemen  aset  tetap  dan  pencapaian  tujuan organisasi.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya  peningkatan capability pengelola aset baik pada tingkat operasional maupun  pada  tingkat  manajerial.  Petugas  pengelola
BMN  harus  mengikuti  diklat  teknis  subtantif  seperti Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah  (PPAKP)  dan  Diklat  Teknis  Substantif Spesialisasi (DTSS)
yang diselenggarakan Kementerian  Keuangan  dan  berbagai  sosialisasi  dan workshop  peraturan  terbaru  dalam  pengelolaan Barang  Milik  Negara.  Diharapkan  hal  ini  dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di Kementerian Agama menjadi lebih baik.
Sehubungan  dengan  pengelolaan  informasi  secara terkomputerisasi,  Kementerian  Keuangan  selaku pengelola  barang  membangun  aplikasi  Sistem Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi  Barang  Milik Negara  (Simak-BMN)  yang  wajib  digunakan  oleh seluruh instansi pemerintah yang mengkonsolidasikan laporan keuangannya ke Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat.  Simak-BMN  merupakan  sistem terpadu  yang  merupakan  gabungan  prosedur  manual dan  komputerisasi  dalam  rangka  menghasilkan  data transaksi  untuk  mendukung  penyusunan  neraca. Simak-BMN  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  APBN  serta pengelolaan  dan  pengendalian  Barang  Milik  Negara yang  dikuasai  oleh  suatu  unit  akuntansi  barang.  Di samping  menghasilkan  informasi  sebagai  dasar penyusunan  Neraca  Kementerian,  Simak-BMN  juga menghasilkan  informasi-informasi  untuk  memenuhi kebutuhan  pertanggungjawaban  pengelolaan  Barang Milik  Negara  dan  kebutuhan-kebutuhan  manajerial kementerian negara/lembaga lainnya.
Koordinasi  yang  lemah  antara  KPKNL  dengan satuan  kerja  pengelola  dalam  hal  penetapan  status penggunaan  Barang  Milik  Negara  yang  dikuasai menyebabkan lemahnya aspek legal dan administrasi yang  dicapai  dalam  manajemen  aset  tetap.  Kualitas manajemen  aset  tetap  pada  sebuah  organisasi tergantung  pada  hukum  dan  peraturan  yang mendasarinya.  Selanjutnya  hukum  dan  peraturan dijabarkan dalam kerangka manajemen aset strategis, petunjuk  dan  prosedur  yang  digunakan  sebagai guidance dalam  melaksanakan  manajemen  aset  tetap secara akuntabel.
Manfaat dari adanya lingkungan pengendalian yang kondusif,  utamanya  adalah  mendorong  tersedianya seluruh  pengelola  aset  negara  yang  memiliki kesadaran ( awareness )  yang  kuat  tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern . Penciptaan ini dilakukan melalui penegakan integritas dan nilai-nilai etika  oleh  seluruh  pegawai,  komitmen  terhadap kompetensi  setiap  komponen  organisasi,  adanya kepemimpinan  yang  kondusif,  tersusunnya  struktur organisasi  yang  mendukung  strategi  pencapaian
tujuan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung  jawab  yang  tepat,  kebijakan  yang  sehat dalam pembinaan sumber daya manusia, adanya peran APIP yang efektif dan hubungan kerja yang baik antar instansi.
Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Lu  (2011),  yang  menyatakan  bahwa dalam  menerapkan  manajemen  aset  yang  baik, terdapat  landasan  manajemen  aset  yang  harus dibangun,  diantaranya  adalah  struktur  organisasi, strategi  sumber  daya  manusia,  manajemen  sumber daya informasi dan teknologi dalam manajemen aset. Jika  landasan  manajemen  aset  tersebut  ditingkatkan maka  manajemen  aset  akan  lebih  baik.  Selain penelitian  yang  di  lakukan  Lu  (2011)  di  atas,  hal senada diungkap Yusof (2013) merumuskan kerangka pedoman  yang  perlu  ditingkatkan  dalam  manajemen aset tetap yaitu, kebijakan, pelatihan yang berkelanjutan,  jangka  waktu  yang  memadai,  dan on the job training .
Selain penelitian yang dilakukan Lu (2011) di atas, hal senada diungkap oleh Hasbi M. Hanis et.al (2011) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah  di  Indonesia  dalam  menerapkan  manajemen aset  adalah  tidak  adanya  kerangka  hukum  dan kelembagaan,  sikap  pemerintah  daerah  terhadap  aset publik,  lintas  yurisdiksi  dalam  manajemen  aset, kompleksitas tujuan dari organisasi publik, inefisiensi ekonomi  terkait  aset  publik,  tidak  adanya  data  yang diperlukan  untuk  manajemen  aset,  dan  keterbatasan sumber daya manusia.
Dalam pengelolaan keuangan negara secara umum menurut  penelitian  Palmer,  Kristine  N,  et  al  (2013) bahwa  kompetensi  harus  dimiliki  oleh  pengelola keuangan  sebagaimana  yang  diperlukan  dalam pelaporan  keuangan  seperti  pengetahuan,  keahlian, dan  kemampuan  untuk  level  awal  akuntan  adalah keahlian komunikasi, keahlian interpersonal, pengetahuan  bisnis  umum,  pengetahuan  akuntansi, keahlian  dalam  menyelesaikan  masalah,  teknologi informasi,  perilaku  pribadi  dan capability ,  serta keahlian komputer.
Dalam  sasaran  kinerja  pegawai  seorang  pengelola BMN  menyebutkan  bahwa  kinerja  pengelola  BMN adalah  tercapainya  tertib  administrasi,  hukum,  dan fisik  dalam  pengelolaan  BMN  sehingga  dapat terwujud manajemen aset tetap sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah. Hal ini sejalan dengan Rencana Strategi Kementerian Agama Tahun  2015-2019  yang  menyebutkan  bahwa  Biro Keuangan  dan  BMN  Kementerian  Agama  dalam pengelolaan  BMN  akan  mewujudkan  peningkatan
kualitas  Laporan  Keuangan  Kementerian  Agama. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menyusun strategy dan action  plan peningkatan kualitas  Laporan  Keuangan  Kementerian  Agama. Empat strategi peningkatan kualitas Laporan Keuangan  Kementerian  Agama  dilakukan  melalui rekrutmen  tenaga  akuntansi,  penataan  aset  dan penyelamatan  BMN,  pembuatan  sertifikat  tanah  bagi aset tanah Kementerian Agama yang belum ada bukti kepemilikannya, pengembalian aset-aset yang dikuasai oleh pihak  ketiga, serta  menyusun  sejumlah regulasi  yang  berkaitan  dengan  Laporan  Keuangan beserta  penyusunan  standar  operasional  penyusunan Laporan  Keuangan  Kementerian  Agama  pada  setiap jenjang pelaporan.

## Pengaruh  Penerapan  Prinsip  Good  Governance Terhadap Manajemen Aset Tetap
Berdasarkan  pengolahan  data,  bahwa  penerapan prinsip good  governance secara  parsial  berpengaruh positif signifikan dan nilai koefisien untuk penerapan prinsip good  governance (X2)  adalah  sebesar  0,998, yang  artinya  bahwa  jika  penerapan  prinsip good governance mengalami peningkatan maka manajemen aset tetap akan semakin baik.
Besarnya  pengaruh  kontribusi  pengaruh  secara parsial  untuk  variabel  penerapan  prinsip good governance sebesar 0,998 atau 68,7% dari 70,3% total pengaruh  simultan  terhadap  manajemen  aset  tetap pada  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota dan  Kantor  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  sesuai variabel  dalam  penelitian  ini,  di  mana  pengaruh penerapan  prinsip good  governance (X2)  terhadap manajemen  aset  tetap  (Y)  adalah  sebesar  68,7%,  di mana  sisanya  dipengaruhi  faktor intellectual  capital 1,6%, dan 29,7% faktor lain di luar variabel penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good  governance oleh  pengelola  BMN  yang ada saat ini dapat mempengaruhi manajemen aset tetap dilaksanakan  dengan  baik  pada  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jika dilihat dari sudut pandang indikator yang  digunakan  pada  penelitian  ini,  hal  ini  terjadi karena  pelaksanaan  peraturan  pengelolaan  BMN dengan  baik,  pengungkapan  ( disclosure )  yang  jujur dalam  laporan  BMN,  dalam  pengelolaan  BMN menggunakan  biaya  yang  serendah-rendahnya  untuk mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan, kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan  standar prosedur,  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan
standar prosedur, dan pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan.
Pelaksanaan  prinsip-prinsip good  governance bertujuan  untuk  mewujudkan  tertib  administrasi pengelolaan BMN dalam penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan  Kementerian  Agama  secara  efektif  dan efisien  dengan  berpegang  teguh  pada  prinsip  yang tidak  merugikan  keuangan  negara  dan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut berkaitan dengan:
1. Pelaksanaan  pengelolaan  BMN  yang  berdasarkan atas ketaatan hukum dan peraturan yang berlaku;
2. Transparansi dalam pelaksanaan maupun pengungkapan ( disclosure ) pengelolaan BMN;
3. Efektifitas  dan  efisiensi  dalam  pelaksanaan pengelolaan  BMN  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pengelolaan BMN;
4. Akuntabilitas pengelolaan BMN dalam pelaksanaan  pengelolaan  BMN  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan pengelolaan BMN;
5. Perencanaan  dan  pelaksanaan  pengelolaan  BMN atas  dasar  pendekatan  yang  lebih  sistematis  dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau  belanja  modal  untuk  mengganti  atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki pada satu tahun ke depan.
Pelaksanaan budaya kerja dapat menjadi energi bagi pengelola  BMN  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya,  yang  mendukung  nilai  transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMN. Faktor utama yang  sangat  berpengaruh  adalah  penerapan  pada  5 (lima)  nilai  budaya  kerja  yang  menjadi  program revolusi  mental  pada  Kementerian  Agama  yaitu  1) integritas,  2)  profesional,  3)  inovasi,  4)  tanggung jawab, dan 5) keteladanan dalam rangka mewujudkan tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik  ( good governance ).  Hal  ini  menjadi  landasan  kuat  bagi semua pengelola BMN di Kementerian Agama untuk menjamin  terlaksananya  manajemen  aset  tetap  yang baik. Di samping itu, lebih lanjut seperti disinggung di atas, penanganan aset negara yang mengikuti kaidah- kaidah tata kelola yang baik ( good governance ) akan menjadi  salah  satu  modal  dasar  yang  penting  dalam penyusunan  Laporan  Keuangan  Kementerian  Agama yang akuntabel.
Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Lu  (2011),  yang  menyatakan  bahwa persyaratan  hukum  dan  peraturan,  manajemen  aset tetap  pada  seluruh  siklus  hidup  aset,  pengawasan,
integritas  dan  transparansi  dalam  manajemen  aset merupakan landasan untuk meningkatkan manajemen aset tetap lebih baik. Jika landasan tersebut mengalami peningkatan  maka  manajemen  aset  tetap  akan  lebih baik.  Selain  penelitian  yang  dilakukan  Lu  (2011)  di atas, hal senada diungkap Hassan Ouda (2015) bahwa public  sector  assets  management harus  memenuhi syarat good  governace diantaranya transparency, accountability  and  openness  in  reporting  and disclosure  of  information. Sedangkan  menurut  M. Grubišic et.al. (2009) prinsip transparansi, profesional dan responsible adalah  syarat  utama  untuk  efisiensi public sector assets management .
Penelitian  ini  juga  senada  dengan  yang  dilakukan oleh Hindarwan, et.al. (2006) yang menyatakan bahwa dengan  menerapkan  manajemen  aset  yang  efektif, pemerintah  dapat  memperbesar  manfaat  aset  dengan memastikan  kerangka  hukum  dan  kelembagaan, pemanfaatan dan pemeliharaan secara layak, menghemat  pengeluaran  melalui  pemilihan  alternatif solusi  non  aset,  memperoleh  nilai  uang  yang  lebih besar  melalui  penilaian  ekonomis  atas  pilihan  yang diambil  dan  keterlibatan  sektor  swasta,  mengurangi pengadaan  melalui  pertimbangan  biaya  siklus  hidup aset,  dan  memfokuskan  perhatian  pada  pembebanan tanggung  jawab,  akuntabilitas  dan  pelaporan  yang jelas.
Selanjutnya, dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban  keuangan  negara  dan  Barang Milik Negara menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  dan Kantor  Wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan  menyeluruh  dari  unsur-unsur  yang  terkait  dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Penerapan prinsip- prinsip good governance merupakan suatu keharusan bagi  pelaksanaan  pengelolaan  Barang  Milik  Negara, hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27  Tahun  2014  pasal  3  yang  berbunyi  pengelolaan Barang  Milik  Negara  dilaksanakan  berdasarkan  asas fungsional,  kepastian  hukum,  transparansi,  efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Berdasarkan pembahasan hasil pengujian hipotesis tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  aspek  kapabilitas sumber daya manusia, aspek struktural kelembagaan, dan aspek relational kelembagaan yang terdapat dalam intellectual capital merupakan komponen pokok yang mempengaruhi  dalam  penerapan  manajemen  aset tetap.  Selain  aspek  utama  tersebut,  aspek  pendukung teknis yaitu penerapan prisnisp-prinsip good governance merupakan faktor yang dapat
meningkatkan  penerapan  manajemen  aset  tetap  di Kantor  Kementerian  Agama  Kab/Kota  dan  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Barat. Hal ini menjadi satu kesatuan yang membentuk sebuah kinerja guna mendukung terwujudnya Laporan Barang Milik  Negara  dan  Neraca  yang  handal  dan  akurat dalam konteks pengelolaan keuangan negara.

## Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Intelectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen aset tetap. Selanjutnya dari hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat diketahui pengetahuan,  keahlian,  dan  kemampuan  untuk  level awal akuntan, strategi sumber daya manusia, struktur organisasi,  manajemen  sumber  daya  informasi  dan teknologi  dalam  manajemen  aset,  koordinasi  antar bagian,  sistem  pengawasan  menunjukkan  pengaruh yang besar terhadap penerapan manajemen aset tetap.
2. Penerapan prinsip good governance berpengaruh positif  signifikan  terhadap  manajemen  aset  tetap. Selanjutnya  dari  hasil  pengujian  hipotesis  tersebut, dapat  diketahui  persyaratan  hukum  dan  peraturan, lintas yurisdiksi dalam manajemen aset, integritas dan transparansi  dalam  manajemen  aset, transparency, accountability dan openness  in  reporting  and disclosure  of  information menunjukkan  pengaruh yang besar terhadap penerapan manajemen aset tetap.

## References
Abdelhamid,  M.,  Beshara,  I.,  &  Ghoneim,  M.  (2015).  Strategic Asset  Management:  Assessment  Tool  for  Educational Building in Egypt. HBRC Journal Vol 11 , 98-106.
Arikunto,  Suharsimi.  (2010). Manajemen  Penelitian .  Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Atikah  Siti,  Saipul Am  dan  Bq. Anggun  Hilendri  Lestari.  (2014). Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dalam Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  (Studi  Pada Pemerintah Daerah Kota Mataram), Jurnal  Universitas Mataram .
Australian National Audit Office. (2010). Better Practice Guide on the Strategic and Operational Management of Assets by Public  Sector  Entities .  Canberra:  The  Publications Manager of ANAO.
Berman Howard J. (2006). Public Trust and Good Governance: an Essay. Inquiry-excellus  health  plan.  Vol.43 :  Proquest pg.6.
Badan Pemeriksaan Keuangan. (2015). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 19B/LHP/XVIII/05/2015 , 08 Mei 2015. Jakarta.
Badan  Pemeriksa  Keuangan,  (2015). Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 . Jakarta.
Badan  Pemeriksaan  Keuangan.  (2016).  L KPP  Tahun  2015  Yang Berbasis Akrual Mempeoleh Predikat WDP . http://www.bpk.go.id/news/lkpp-tahun-2015-yang- berbasis-akrual-mempeoleh-predikat-wdp.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). Serahkan LHP kepada 19 K/L, BPK Berharap Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Segera Dilakukan .  Jakarta:  Badan  Pemeriksa  Keuangan http://www.bpk.go.id/news/serahkan-lhp-kepada-19-kl- bpk-berharap-tindak-lanjut-rekomendasi-bpk-segera- dilakukan.
Barney,  J.  B.  and  Clark,  D.  N.  (2007). Resource-based  Theory: Creating  and  Sustaining  Competitive  Advantage .  New York: Oxford University Press, Inc.
Bontis, Nick. (2000). Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models  Used  to  Measure  Intellectual  Capital .  Canada: School of Business, McMaster University.
Bontis, N., Keow, W. and Richardson, S. (2000 ). Intellectual capital and  the  nature  of  business  in  Malaysia.  Journal  of Intellectual Capital, 1 (1), pp. 85-100.
Chang, William S. dan Jasper J, Hsieh. 2011. Intellectual Capital and Value  Creation  Is  Innovation  Capital  a  missing  Link? International  Journal  of  Bussiness  and  Management , 6(2).
Cheng,  M.,  Lin,  J.,  Hsiao,  T.,  and  Lin,  T.  W.  (2010).  Invested Resource,  Competitive  Intellectual  Capital,  and Corporate Performance. Journal of Intellectual Capital,
11 (4), 433-450.
Curado,  Carla.  dan  Nick  Bontis.  (2007).  Managing  Intellectual Capital:  the  MIC  Matrix. International  Journal  of Knowledge and Learning, 3 (2/3), pp. 316-28.
Dewi  Hilda  Gustrina.  (2012). Analisis  Hasil Audit  BPK-RI  Atas
Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Tesis . Universitas Indonesia.
Desi  Indriasari  dan  Ertambang  Nahartyo.  (2008).  Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  dan Pengendalian  Intern Akuntansi  terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir).
Dias,  Marco  Antonio  Harms,  Paula  Regina  Zarelli,  dan  Paulo Maurício  Selig.  (2014).  Intellectual  Capital  and  Public Management:  A  Bibliometric Analysis.  Brasil: Journal
of  US-China  Public  Administration,  ISSN  1548-6591, Vol. 11 (2), 108-120.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2016). PP Nomor 27 tahun
2014 Fasilitasi Pengelola BMN Menjadi Manajer Aset. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2016/berita/baca/864 5/PP-Nomor-27-Tahun-2014-Fasilitasi-Pengelola- BMN-Menjadi-Manajer-Aset.html.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2016 ). Gugus Kendali Mutu Pengelolaan  Barang  Milik  Negara:  Menjadi  Manajer Aset yang Menekankan Proses Manajemen . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/detail/menjadi- manajer-aset-yang-menekankan-proses-manajemen.
Ehrlich Isaac, William A. Hamlen Jr. dan Yong Yin.  (2008 ). Asset Management, Human Capital, and the Market for Risky
Asset. Cambridge, Working Paper 14340 http://www.nber.org/papers/w14340.
Erizul  dan  Febri  Yuliani.  (2014).  Pelaksanaan  Pengelolaan  Aset Tetap  Daerah. Jurnal  Administrasi  Pembangunan, Universitas Riau, 2 (2), Maret 2014, hlm. 115-226.
Fahmi,  Irham.  (2010). Manajemen  Kinerja:  Teori  dan  Aplikasi . Bandung: Alfabeta.
Fluorina.  (2015). Analisis  Pengawasan  dan  Pengendalian  Barang Milik  Negara  (Studi  Kasus  Pada  Kementerian Komunikasi  Dan  Informatika). Tesis .  Jakarta: Universitas Indonesia.
Ghozali,  Imam.  (2012). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan Program  IBM  SPSS  20 ,  Cetakan  Kelima,  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hadinata, A. (2011). Bahan Ajar Manajemen Aset . Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Hanis,  M.  H.,  Trigunarsyah,  B.,  &  Susilawati,  C.  (2011).  The Application of Public Asset Management in Indonesian Local  Government  A  Case  Study  in  South  Sulawesi Province. Journal of Corporate Real Estate, 13 (1), 36- 47.
Hariyanto Wiwit dan Sigit Hermawan. (2015). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Business Performance dan Competitive Advantage  pada  Perusahaan  Farmasi  di  Jawa  Timur. Simposium Nasional Akuntansi 18 : Universitas Sumatera Utara, Medan.
Hart-Sears,  Terri  (2012) .  Why  Good  Data  is  a  Must:  Asset Management  Oversight  is  Essential  to  Effective Governancem, edisi pertama. U.S.A: ISG specializing in Consumption Management Services.
Hastings,  Nicholas  AJ.  (2010). Physical  Asset  Management . Brisbane: Springer.
Hidayat,  M.  D.  (2011). Manajemen  Aset  (Privat  dan  Publik). Yogyakarta: Laksbang PRESSindo Yogyakarta.
Hindarwan,  I.,  Hariyono,  A.,  &  Murtaji.  (2006). Manajemen Properti: Tinjauan atas Real Properti dan Aset Publik.
Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2011). Exposure  Draft  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  16  (revisi  2011):  Aset Tetap . Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
Indra Bastian.  (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo.  (2008).  Pengaruh Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Dan  Pengendalian  Intern Akuntansi  Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada .
Johnston  Michael.  (2002).  Good  Governance:  Rule  of  Law, Transparency,  and  Accountability. Paper .  Colgate University New York.
Kaganova,  Olga  dan  Nayyar  Stone,  J.  (2000). Municipal  Real Property  Asset  . Management:  An  Overview  of  World Experience,  Trend,  and  Financial  Implication . Washington DC: The Urban Institute Press.
Kaganova, Olga. (2010). Managing Government Capital Assets in the State of California: What Can Be Learned from Other Governments ?  Washington  DC:  The  Urban  Institute Press.
Ketchen, D and Short, J. (2012). Strategic Management: Evaluation and Execution v.1.0 . Minnesota: University of Minnesota Libraries Publishing.
Kementerian  Agama.  (2015). Karokeu  dan  BMN,  Tidak  Mudah Capai  Target  WTP.  30  September  2015.  Pinmas Kemenag. http://id- id.facebook.com/KementerianAgamaRI/posts/1015336 2761667928:0.
Kementerian Agama. (2015). Kemenag Berhasil Pertahankan Opini WTP-DPP. 10 Juni 2015. Pinmas Kemenag Kabupaten Magelang. http://magelang.kemenag.go.id/berita/read/kemenag- berhasil-pertahankan-opini-wtp-dpp.
Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  15  Tahun  2015  tanggal  30 Januari 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kementerian Agama.
Khan, Muhammad Wasim Jan . (2014) . Identifying the Components and  Importance  of  Intellectual  Capital  in  Knowledge- Intensive Organizations. University Malaysia, Sarawak, Malaysia Business and Economic Research . ISSN 2162- 4860 Vol. 4, No. 2
http://dx.doi.org/10.5296/ber.v4i2.6594.
Local  Government  Victoria.  (2004). Asset  Management  Policy, Strategy and Plan. Melbourne: Department for Victorian Communities.
Lu, Y. (2011). Public Asset Management: Empirical Evidence from the  State  Governments  in  the  United  States. Florida: Florida Atlantic University.
M . Grubišic, M. Nušinovic and G. Roje. (2009). Towards Efficient
Public Sector Asset Management Financial Theory and Practice . Portugal: Comparative
International Governmental Accounting Research 33(3) 329-362 .
Marr,  Bernard.  (2008). Impacting  Future  Value:  How  to  Manage your Intellectual Capital . http:www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocum ents/ tech_mag_impacting_future_value_may08.pdf
Mei-Fen Wu, Yu-Je Lee, dan Gao-Liang Wang. (2012). To Verify How  Intellectual  Capital  Affects  Organizational Performance  in  Listed  Taiwan  IC  Design  Companies with  considering  the  moderator  of  Corporate Governance.  Taiwan: The  Journal  of  Global  Business Management, Volume 8 , February 2012.
Mardiasmo. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Jogyakarta: Andi.
Mouritsen, Jan and Stefan Thorbjornsen. (2004). Intellectual Capital and New Public Management: Reintroducing enterprise. Emerald group publishing, vol. 11 . No. 4/5.
Nemmers,  C.  (2004). Transportation  Asset  Management . Public Roads Magazine . Data
accessed
at www.tfhrc.gov/pubrds/july97/tam.htm.
Nina  Evans  and  James  Price.  (2012).  Responsibility  and Accountability  for  Information  Asset  Management (IAM)  in  Organizations. The Electronic Journal Information Systems Evaluation, 17 (1) 2014, (113-121) ISSN 1566-6379 available online at www.ejise.com.
Nugroho,  Bhuono  Agung.  (2005). Strategi  Jitu  Memilih  Metode Statistik  Penelitian  dengan  SPSS .  Yogyakarta:  Andi Offset.
Ouda,  Hassan.  (2015). Towards  a  Practical  Holistic  Accounting Approach  for  Governmental  Capital  Assets:  An Accountability  and  Governance  Perspective .  Cairo: German University.
Palupi, Dwi. (2015). Analisis Implementasi Manajemen Aset pada Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  (Studi  Kasus  pada Kementerian  Perindustrian). Tesis .  Jakarta:  Universitas Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014). Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014. Jakarta:  Pemerintah  Republik Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2010). Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Peterson,  R.  H.  (2002). Accounting  For  Fixed  Assets ( Second Edition ). New York: John Wiley and Sons, Inc.
Riduwan. (2009). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian .
Bandung: Alfabeta.
Schuman,  C.  A.,  &  Brent,  A.  C.  (2005).  Asset  Life  Cycle Management:  towards  improving  physical  asset performance  in  the  process  industry. International
Journal  of  Operations  &  Production  Management, 25 (6), 566-579.
Sedarmayanti.  (2009). Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas Kerja. Bandung: CV. Mandar Maju.
Sekaran,  Uma.  (2006).  Research  Method  for  Business,  Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sharabati, Abdel-Aziz Ahmad, Shawqi Naji Jawad dan Nick Bontis.
(2010). Intellectual capital and business performance in the  pharmaceutical  sector  of  Jordan. Management Decision, 48 (1). Emerald Group Publishing Limited.
Sindo  News.  (2016). BPK  Ungkap  6  Permasalahan  Laporan Keuangan Pemerintah 2015. http://ekbis.sindonews.com/read/1114372/33/bpk- ungkap-6-permasalahan-laporan-keuangan-pemerintah-
2015-1465191938.
Stewart,  T.A.  (1997). Intellectual  Capital:  The  New  Wealth  of Organizations. Doubleday/Currency New York.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sukmadilaga  Citra, Arie  Pratama  dan  Sri  Mulyani.  (2015).  Good Governance  Implementation  in  Public  Sector: Exploratory  Analysis  of  Government  Financial Statements  Disclosures  across ASEAN  Countries . 2nd Global Conference  on  Business  and  Social  Science - 2015,  GCBSS-2015,  17-18  September  2015,  Bali, Indonesia.
Sumarto  Hetifa  Sj.  ( 2003). Inovasi,  Partisipasi  dan  Good Governance .  Bandung:  Yayasan  Obor Indonesia.
Surminah, Lin. (2008). Manajemen Aset di Lembaga Litbang. Warta Kebijakan  Iptek  &  Manajemen  Litbang ,  penerbit Papiptek-LIPI, Jakarta, 2008:77-94.
Tangkilisan,  Hessel  Nogi.  (2005). Manajemen  Publik .  Jakarta: Grassindo.
The Institute of Asset Management. (2012). Asset Management – an anatomy. London . www.theIAM.org/AMA.
Ulum Ihyaul. (2007). Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan  Perusahaan  Perbankan  di  Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
Universitas Padjadjaran. (2014). Panduan Umum Penyusunan Dan Penulisan Tesis Dan Disertasi Penulisan Artikel Ilmiah Penyusunan Dalil. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Utari,  Agnes  Widyaningdyah  dan  Y.  Anni  Aryani.  (2013). Intellectual  Capital  dan  Keunggulan  Kompetitif  (Studi Empiris  Perusahaan  Manufaktur  versi  Jakarta  Stock Industrial Classification-JASICA). Semarang:
Universitas Sebelas Maret.
Yudi,  Nurmana  Jaya.  (2015). Kegiatan  Edukasi  Proses  Penilaian Kepada  Kementerian/Lembaga .  Jakarta:  Kementerian Keuangan https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/berita/pp-
nomor-27-tahun-2014-fasilitasi-pengelola-bmn- menjadi-manajer-aset.
Yusof,  Yusdira.  (2013).  The  Effectiveness  of  Public  Sector Asset Management  in  Malaysia. Tesis. Brisbane:  Queensland University of Technology.
Zeghal, Daniel dan Anis Maaloul. (2010). Analysis value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on  company  performance. Journal of  Intellectual Capital, 11 (1). 2010.