…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1738

## Efektivitas Kebijakan Kepolisian terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Komplek Permata Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat
Fakhrul Hadi Prabowo 1 , Silvia Yulia 2 , Sofia Salsabila Ananda 3 , Szade Adem Base 4 , Tutik Wulandari 5 , Wianda Putri Sekardianti 6 , Monica Margaret 7 Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur E-mail: 2143500581@student.budiluhur.ac.id 1 , 2143500391@student.budiluhur.ac.id 2 , 2143500771@student.budiluhur.ac.id 3 , 2143500235@student.budiluhur.ac.id 4 , 2143500748@student.budiluhur.ac.id 5 , 2143500987@student.budiluhur.ac.id 6 , monica.margaret@budiluhur.ac.id 7
Article History:
Received: 10 Juni 2024 Revised: 20 Juni 2024
Accepted: 22 Juni 2024
Abstract: Indonesia menjadi negara dengan urutan ketiga setelah Meksiko dan Kolombia dalam penyalahgunaan dan transaksi jual beli narkoba. Hal ini karena perkembangan informasi dan juga teknologi menjadi salah satu pemicu terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Meskipun Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan bahwa penyalahgunaan penggunaan narkoba cenderung turun dalam 3 tahun terakhir, faktanya persoalan tersebut terus menjadi perhatian dikarenakan transaksinya yang cukup mudah.
Kampung Ambon (Komplek Permata) Cengkareng,
Jakarta Barat salah satunya, merupakan lokasi yang cukup mendapat perhatian khusus dari instansi kepolisian dan BNN. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mencari tahu seperti apa kebijakan- kebijakan serta upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk penanganan pada kasus Kampung Ambon dan bagaimana data statistik jumlah kasus dari tahun ke tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terkait. Data yang diperoleh adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui sumber-sumber tertulis. Berdasarkan info resmi dari Polres Jakarta Barat, selama 3 tahun terakhir tingkat kejahatan narkoba cenderung menurun salah satunya di kampung Ambon. Hal tersebut menunjukan bahwa kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh polisi dan masyarakat sebagai mitra polisi cenderung berhasil dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan memberikan dampak yang signifikan dalam meminimalisir peningkatan penyalahgunaan narkotika.
Keywords: Kampung Ambon, Kebijakan, Narkoba, Polisi.
PENDAHULUAN Ancaman penyalahgunaan narkoba baik di luar negeri maupun di Indonesia merupakan hal yang cukup rumit untuk diatasi oleh sebuah negara. Bambang Soesatyo selaku ketua MPR RI pada kegiatan seminar Hari Anti Narkotika Nasional di Universitas Airlangga pada tanggal 28 Juni 2021 mengatakan “Indonesia menjadi negara yang menempati urutan ketiga setelah Meksiko dan Kolombia dalam penyalahgunaan dan transaksi jual beli narkoba”. Sebuah lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) mencatat bahwa Indonesia masuk dalam jajaran Segitiga Emas Perdagangan Narkoba bersama Malaysia, Jepang, Australia, Selandia Baru (Novanty, 2021) Di setiap tahunnya, Indonesia terus mengalami peningkatan terhadap penyalahgunaan narkoba. Perkembangan informasi dan juga teknologi menjadi salah satu pemicu terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, kecanggihan informasi dan teknologi memudahkan pengguna, pengedar serta pemasok dalam melakukan komunikasi jual beli dengan calon pembeli. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir yaitu 2021-2023 (Wijananto, 2023) , akan tetapi permasalahan tersebut terus menjadi perhatian dikarenakan persediaan barang dan transaksi yang cukup mudah. Salah satu lokasi yang cukup mendapat perhatian khusus dari instansi kepolisian dan BNN adalah Kampung Ambon (Komplek Permata), Cengkareng, Jakarta Barat. Kampung ini adalah salah satu dari beberapa kampung di Provinsi DKI Jakarta yang mendapatkan label “Kampung Narkoba”. Mulanya, Kampung Ambon merupakan mayoritas warga atau penduduk yang merupakan mantan pasukan tentara Hindia Belanda KNIL yang dibubarkan pada tahun 1968. Disebut sebagai Kampung Ambon karena sebagian mantan pasukan KNIL adalah warga Ambon.
Dikutip dari Majalah Tempo dengan judul “Cerita dari Kampung Narkoba” mengungkapkan bahwa setidaknya Kampung Ambon telah menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 1990-an. Namun, pada tahun 2002 penjualan narkoba di Kampung Ambon semakin beragam tidak hanya sabu, mereka juga menjual ekstasi, putaw dan lain-lain (Tempo, 2012) . Selain menjual barang haram tersebut, bisnis narkoba yang terjadi di Komplek Permata kerap kali memberikan tempat atau ruangan khusus bagi pembeli yang ingin berpesta narkoba. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurigaan pihak polisi terhadap pembeli dan pengguna di luar Komplek Permata. Sehingga pengguna hanya perlu datang membawa uang saja. Kegiatan pesta narkoba pada Komplek Permata merupakan hal yang biasa bahkan menjadi rutinitas kehidupan sehari-hari. Hal ini karena, Ketua RT setempat tidak pernah melakukan tindakan tegas seperti melaporkan kepada polisi terkait penyalahgunaan narkoba dengan alasan karena mendapatkan “uang jatah” di setiap minggunya dari para penjual narkoba, adapun alasan lainnya adalah karena saudaranya turut menggunakan barang haram tersebut, sehingga mereka memilih untuk tidak melaporkan karena demi melindungi keluarganya.
Dalam memerangi kejahatan narkoba, Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran, M.Si., yang pada saat itu menjabat sebagai Kapolsek Cengkareng pada tahun 1998 dan kini menjadi Kapolda Metro Jaya terus melakukan upaya-upaya dalam memerangi kejahatan narkoba di Kampung Ambon. Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran, M.Si., tidak melakukannya sendiri, beliau dibantu oleh ibu Yenny Ritau selaku ketua RW 7 yang sangat berdedikasi dalam memerangi narkoba di kampung Ambon tersebut. Ibu Yenny Ritau dan bapak Fadil Imran terus melakukan upaya-upaya pencegahan dalam memerangi kejahatan narkoba khususnya di Kampung Ambon. Maka dari itu, penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk mencari tahu seperti apa kebijakan-kebijakan serta upaya yang telah dilakukan sebagai bentuk penanganan pada kasus penyalahgunaan Narkoba di Kampung
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Ambon dan bagaimana data statistik jumlah kasus dari tahun ke tahun.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sebuah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terkait yang kemudian akan dianalisis dengan konsep yang telah ditentukan dengan teknik studi literatur. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dan data sekunder melalui sumber-sumber tertulis seperti, media berita dari sumber dan situs terpercaya yang dipublikasi seperti buku, artikel dan jurnal terkait di internet yang dapat mendukung penulisan. Sebagaimana penelitian ini yang membahas mengenai peran pemolisian serta kebijakannya dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kawasan kampung Ambon, Jakarta Barat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan atau metode kualitatif yang menggunakan teknik penelitian wawancara, kepustakaan serta mencari data melalui media internet. Data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan sistem kepustakaan yang mengumpulkan informasi dengan sumber bacaan seperti artikel, jurnal dan buku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Kampung Ambon Kampung Ambon mulai ada sejak tahun 1968, masyarakat yang tinggal di sana merupakan warga-warga Ambon yang berada di wilayah Jakarta Pusat terutama di sekitar Senen yang tergusur karena adanya proyek pembangunan Pasar Senen lalu dipindahkan ke wilayah Jakarta barat. Berdasarkan informasi dari salah satu portal berita, sejarahnya masyarakat Kampung Ambon berasal dari eks Pasukan Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL (Ramadhoni, 2023) . Mereka adalah para pemuda pribumi yang telah dilatih khusus dan tergabung ke dalam bagian tentara Hindia Belanda. Pada akhirnya, Pasukan KNIL pun melemah karena serangan tentara jepang pada tahun 1942. Sebelumnya markas KNIL berada di Hotel Borobudur namun setelah itu diungsikan ke Gedung Stovia.
Pada tahun 1973 pemerintah Gubernur Ali Sadikin mengintervensi bangunan-bangunan bersejarah termasuk Gedung Stovia sehingga banyak masyarakat terutama dari etnis Ambon harus dialokasikan di perumahan permata, Cengkareng, Jakarta Barat. Nama Kampung Ambon sendiri dibuat karena masyarakatnya sebagian besar dari orang-orang maluku. Pada perkembangannya Kampung Ambon menjadi semakin ramai dihuni oleh banyak etnis lain yang tinggal menetap sejak tahun 1976, seperti Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Banten, bahkan etnis Cina. Oleh karena itu, banyak warga Kampung Ambon yang sudah tidak ingin kompleksnya disebut dengan nama Kampung Ambon, karena bagi mereka sudah banyak etnis lain yang berada di dalam wilayah tersebut sehingga mereka lebih senang menyebutnya sebagai Kompleks Permata (Noviana, 2010) . Seiring berkembangnya waktu Kampung Ambon mulai mencari basisnya untuk mendapatkan keuntungan. Sangat disayangkan, bukan hanya bandar saja tetapi masyarakat juga ikut terlibat dan terpengaruh dengan bisnis gelap narkotika. Akibat dari keterlibatan masyarakat inilah para oknum penjual narkoba semakin mudah bertransaksi secara terang-terangan, sehingga hal itu bukanlah hal yang mengejutkan bagi warga sekitar. Dalam memerangi kasus penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon, Jakarta Barat, Polisi terus melakukan upaya-upaya serta membuat kebijakan untuk menangani kasus ini. Penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon sejatinya sudah dimulai sejak tahun 1990-an, dimana serangkaian oknum mengajak masyarakat untuk terlibat dan mendukung kegiatan bisnis jual beli narkoba. Tidak hanya menjual sabu-sabu, dimulai tahun 2002 Kampung Ambon mulai menjual berbagai jenis barang haram tersebut. Mulai dari ekstasi, ganja, putaw dan lain-lain.
Selain melakukan penjualan, para oknum penjual narkoba juga turut menyediakan tempat atau ruangan bagi pembelinya untuk berpesta narkoba. Hal tersebut dilakukan agar pengguna narkoba dapat bebas dari hasil pemantauan polisi yang sedang patroli.
Studi Kasus Mengenai Kampung Ambon yang sudah terkenal dengan daerahnya yang rawan kejahatan dengan praktik penjualan dan peredaran narkoba yang sudah berlangsung dengan rentan waktu yang lama. Seperti halnya kasus penggerebekan Komplek Permata. Dalam penggerebekan, polisi menyita uang senilai Rp 34 juta yang diduga sebagai hasil transaksi narkoba (Noviansah, 2022). Polisi menangkap 3 orang yang diduga sebagai pengedar dalam operasi pada Selasa 6 Juni 2022. Saat penggeledahan dilakukan, polisi tidak menemukan barang bukti narkotika, tetapi mereka menemukan narkotika jenis sabu di sebuah kotak larut nama di dekat tempat mereka biasa berkumpul.
Menurut Reskrim Polsek Tamansari AKP Roland Olaf Ferdinand, ada sekitar 11 paket sabu yang siap diedarkan di dalam kotak berwarna merah beserta sedotan plastik yang ditemukan di bawah pot bunga tempat mereka duduk. Kemudian, dilakukan pemeriksaan di sekitar kawasan tersebut dengan memfokuskan dalam tiga titik pada sebuah indekost. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti beserta uang senilai Rp 34 juta yang diduga menjadi transaksi narkoba. Tidak hanya itu, barang bukti lain berupa dua senjata tajam, buku tabungan, timbangan, kartu ATM serta uang tunai senilai Rp 34,6 juta yang terletak di atas plafon. Kemudian barang bukti narkotika jenis sabu yang sudah ditemukan diyakini sebanyak 2,9 gram. Ketiga pelaku beserta barang bukti pun sudah diamankan di Polsek Metro Taman Sari, lalu setelah dilakukan tes urine pada ketiga pelaku, dua diantaranya dinyatakan positif narkoba.
Penerapan Undang-undang Narkotika Di Indonesia pengaturan hukum kejahatan atau penyalahgunaan narkoba sudah di atur dalam UU Narkotika no. 35 tahun 2009. Dalam undang-undang ini meliputi definisi narkotika termasuk zat-zat yang dilarang, larangan dan pengawasan setiap kegiatan (produksi, peredaran, pengedaran, dan penyalahgunaan) terkait narkotika yang diawasi dan diatur oleh pemerintah, hukuman dan sanksi terhadap pelanggaran narkotika, pengawasan oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan (pengawasan, penyelidikan, penindakan) untuk memberantas kegiatan yang berafiliasi dengan narkotika, dan program rehabilitasi untuk pemulihan fisik dan mental/psikologis para penyalahguna narkotika.
Hukuman dalam undang-undang ini sangat tegas bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika (bandar narkoba, pengedar, dan pengguna narkotika). Bandar Narkoba adalah orang yang menjadi dalang dibalik penyelundupan narkotika, atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah besar. Pasal yang mengatur tentang hukuman bagi bandar narkoba adalah pasal 114 hingga pasal 117 undang-undang narkotika.
● Pasal 114 berisi tentang mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkoba yang memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu ● Pasal 115 berisi tentang mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkoba yang melakukan produksi, pengolahan, atau penyediaan dalam jumlah tertentu
● Pasal 116 berisi tentang mengatur hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati bagi bandar narkoba yang mengedarkan atau menyediakan narkotika kepada orang lain
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1742
● Pasal 117 berisi tentang mengatur hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum bagi bandar narkoba yang menyimpan dan menguasai narkotika.
Pengedar narkotika dapat dikatakan sebagai orang yang mengedarkan, menyalurkan, penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil daripada bandar narkoba. Pasal yang terkait dengan pengedar narkotika adalah pasal 119 yang berisi tentang mengatur hukuman penjara minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal yang terdapat pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan pengguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika sebagai keperluan pribadi dan mengonsumsinya sendiri. Pasal 127, 128, 134 yang mengatur hukuman untuk pengguna narkotika.
● Pasal 127 berisi tentang mengatur rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang ditangkap dengan jumlah di bawah batas di ketentuan yang berlaku
● Pasal 128 berisi tentang hukuman untuk orang tua atau wali pengguna/pecandu narkotika yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor di penjara paling lama 6 bulan atau di denda paling banyak 1 Juta rupiah
● Pasal 134 berisi tentang hukuman bagi pengguna narkotika yang cukup umur, yang sengaja tidak melaporkan diri. Menjalani hukuman penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 2 juta rupiah.
Perlu diingat bahwa hukuman di atas dapat bervariasi tergantung pada faktor, jenis narkotika, jumlah yang ditemukan, dan peran para pelaku.
Kebijakan Polres Jakarta Barat dalam Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Kebijakan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Setiap negara, organisasi atau bahkan individu memiliki kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan dan mengatur tindakan yang diambil. Kebijakan merupakan praktik sosial dimana kebijakan adalah sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang tercipta dari segala kejadian yang ada di masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat (Abdoellah & Rusfiana, 2016) . Kebijakan bisa muncul dari seseorang atau sekelompok pelaku mengenai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016). Kegiatan lanjutan dari proses penyusunan dan penetapan kebijakan dikenal sebagai implementasi kebijakan. Hasil evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan menghasilkan dampak yang diharapkan atau tidak diharapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2017) . Kebijakan memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup. Kebijakan dapat mencakup berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan sebagai berikut;
1. Friedrich Carl Joachim Friedrich, seorang profesor politik dan penulis buku Man and His Government: An Empirical Theory of Politics , mengemukakan tentang kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah untuk menghadapi kendala-kendala yang telah dicantumkan sekaligus berupaya untuk meraih tujuan.
2. Heclo Hugh Heclo, seorang institusionalis dan profesor demokrasi Amerika, berpendapat bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan yang sengaja dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah kelembagaan, publik, dan lain-lain.
3. Indrafachrudi
Soekarto Indrafachrudi melalui bukunya Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia berterus terang akan kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan pokok yang dijadikan dasar dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan, administrasi, ataupun pengelolaan.
Tidak hanya sebagai sebuah prinsip dan aturan, kebijakan memiliki tujuan dan manfaat dalam menjamin kepentingan umum. Meskipun banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuannya, kebijakan tersebut masih sesuai dengan tujuannya dan akan terus diperbaharui sesuai perkembangannya. Kebijakan ditetapkan sesuai prosedur yang ada. Selain itu, perumusan dan implementasi kebijakan harus berdasar dari keinginan untuk menghindari konflik dan kontradiksi. Pada fenomena yang terjadi di kampung Ambon, pihak Kepolisian dan juga BNN membuat sebuah kebijakan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba pada lokasi tersebut. Kebijakan tersebut tidak hanya melibatkan instansi dan lembaga penegak hukum, akan tetapi juga masyarakat sekitar dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di kampung Ambon. Beberapa kebijakan yang telah dibuat diantaranya;
1. Pemetaan dan Patroli Rutin Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan pemetaan wilayah rawan masuknya narkotika dan pada wilayah hasil pemetaan tersebut, Polri melakukan operasi patroli sidak secara rutin. Polres Metro Jakarta Barat juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak TNI Angkatan Laut yang berada di wilayah Polres Metro Jakarta Barat dan telah mencoba mengajukan permohonan perlengkapan polisi perairan berupa kapal cepat. Sehingga bisa dilakukan perburuan masuknya narkotika ke Polres Metro Jakarta Barat.
2. Transparansi Penegakan Hukum Setiap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota Polres Metro Jakarta Barat dilakukan secara transparan untuk menghilangkan persepsi masyarakat, karena transparansi kepolisian selalu melibatkan media massa. Polisi sadar betul bahwa kehadiran oknum nakal menjadi musuh dalam pemberantasan dan penegakan hukum penyalahgunaan narkotika dan berpotensi memperburuk citra kepolisian yang belakangan menjadi sorotan.
3. Sosialisasi Terhadap Masyarakat Sekitar Dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Barat melakukan sosialisasi baik melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, penyuluhan di sekolah-sekolah sekitar maupun sosialisasi melalui alat peraga berupa spanduk yang dipasang dipinggir jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jakarta Barat melakukan kegiatan sosialisasi sebagai upaya preventif. Direktorat Reserse Narkoba bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah negeri dan swasta dengan menandatangani MoU ( Memorandum of Understanding ) yang bertujuan untuk mendorong lingkungan bebas narkoba.
4. Melaksanakan Tes Urine dan Rehabilitasi Gratis Jajaran personil Polres Metro Jakarta Barat bekerja sama dengan BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) DKI Jakarta, baik instansi pemerintah, swasta maupun di tempat- tempat hiburan yang diduga menyalahgunakan narkoba untuk melakukan tes urine. Jika ada yang tertangkap ternyata hasil tes urine positif narkoba, Lalu akan diberi layanan rehabilitasi dan dukungan bagi individu yang berjuang melawan kecanduan narkoba juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba lebih lanjut.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1744
5. Pembuatan Posko Kampung Tangguh Jaya Komplek Permata Salah satu bentuk pemolisian yang dilakukan di kampung Ambon adalah dengan membentuk Posko Kampung Tangguh Jaya Komplek Permata. Posko tersebut dibuat untuk problem solving atau pemecahan masalah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Akan tetapi setelah pandemi mulai menghilang, posko tersebut dibuat untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk bersama-sama memerangi kejahatan narkoba. Bapak Fadil Imran mengatakan bahwa dalam memerangi kejahatan narkoba tidak hanya tugas polisi namun masyarakat juga harus terlibat agar permasalahan tersebut segera terselesaikan. Selain itu, pada posko tersebut juga terdapat sesi Jumat Curhat dimana polisi menampung keluh kesah warga. Kegiatan Jumat Curhat ini dibentuk oleh Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk mendengarkan apa saja permintaan, keluhan serta aspirasi yang diinginkan oleh warga kampung Ambon. Salah satu bentuk keluhan yang disampaikan warga kampung Ambon kepada polisi untuk dibukakan lapangan pekerjaan dan permohonan pembuatan dan pelatihan Surat Izin Mengemudi. Dalam sesi Jumat Curhat, warga juga menyampaikan untuk diadakan penambahan pengadaan bibit lele sebagai lanjutan program pada Posko Kampung Tangguh Jaya Komplek Permata.
Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian terutama Polres Jakarta Barat menunjukkan perubahan yang positif. Berdasarkan hasil data statistik Polres Jakarta Barat, selama 4 tahun ke belakang lokasi kampung Ambon mengalami penurunan dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini karena adanya kerja sama antara kepolisian dengan mitra kepolisian yaitu masyarakat setempat yang mulai sadar bahwa narkoba merupakan hal seharusnya dihindari.

## Gambar 1. Jumlah Kasus Narkoba Sumber: Polres Jakarta Barat
KESIMPULAN Pemberian nama pada kampung Ambon berasal dari banyaknya warga Ambon sebagai eks pasukan KNIL di wilayah Jakarta Pusat terutama di sekitar Senen yang tergusur karena adanya proyek pembangunan Pasar Senen lalu dipindahkan ke wilayah Jakarta barat. Seiring berkembangnya waktu kampung Ambon mulai mencari basisnya untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi sangat disayangkan, banyak sekali oknum-oknum yang mencari keuntungan melalui
bisnis haram yaitu narkoba. Meskipun awalnya hanya beberapa oknum saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat di sekitar kampung Ambon turut serta membantu oknum-oknum dalam menjalankan bisnis haram tersebut. Akibatnya, para oknum penjual narkoba semakin mudah bertransaksi secara terang-terangan, sehingga hal itu bukanlah hal yang mengejutkan bagi warga sekitar kampung Ambon. Tidak hanya melakukan transaksi jual beli narkoba, akan tetapi sebagian besar masyarakat pada kampung Ambon turut serta menyediakan lapak atau tempat bagi para pembeli dan pengguna untuk mengadakan pesta narkoba. Hal ini turut didukung oleh ketua RT setempat karena masing-masing dari mereka mendapatkan uang lapak akibat bisnis tersebut. Meskipun terdapat Undang-undang yang mengatur permasalahan narkoba di masyarakat, yaitu Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Akan tetapi banyak sekali masyarakat yang masih menganggap remeh Undang-undang tersebut.
Oleh sebab itu, dalam memerangi kejahatan narkoba yang terjadi pada kampung Ambon, Kepolisian serta BNN membuat beberapa kebijakan untuk memerangi kejahatan narkoba di kampung Ambon. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh kepolisian dan BNN dalam memerangi bisnis haram ini adalah; (1) Pemetaan dan Patroli Rutin, (2) Transparansi Penegak Hukum, (3) Sosialisasi terhadap Masyarakat Sekitar, (4) Melaksanakan Tes Urine Gratis, dan (5) Pembuatan Posko Kampung Tangguh Jaya Komplek Permata. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepolisian turut memberikan respons positif di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kasus narkoba pada lokasi tersebut cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir. Masyarakat kini turut menjadi mitra kepolisian dalam memerangi bahaya narkoba di kampung Ambon.
DAFTAR REFERENSI Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Alfabeta. Geograf. (2023, November 05).
Pengertian Kebijakan: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli . From Geograf.id: https://geograf.id/jelaskan/pengertian- kebijakan/#google_vignette Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. Jurnal Administrasi Publik , Volume 6 No. 2. 22-34. Hutasuhut, Y. A. (2021, Mei 11). Cara Polisi Jakarta Ubah Cap Surga Narkoba di Kampung Ambon . From suara.com: https://www.suara.com/news/2021/05/11/034500/cara-polisi- jakarta-ubah-cap-surga-narkoba-di-kampung-ambon Ikhsanudin, A. (2023, Februari 19). Polisi Akan Fasilitasi Warga Kampung Ambon Bekerja di Perusahaan Sekuriti . From detiknews: https://news.detik.com/berita/d-6576510/polisi- akan-fasilitasi-warga-kampung-ambon-bekerja-di-perusahaan-sekuriti
Kusumah, G. W. (2020, November 5). Pengertian Kebijakan . From selasar.com: https://www.selasar.com/pengertian-kebijakan/#google_vignette Novanty, E. E. (2021, Juni 30). Ketua MPR RI: Indonesia Darurat Narkoba . From UNAIR NEWS: https://news.unair.ac.id/2021/06/30/ketua-mpr-ri-indonesia-darurat- narkoba/?lang=id Noviana, I. (2010). Participatory Action Research: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Menjadikan Lingkungan Yang Bebas Narkoba (Studi Kasus di Kompleks Permata, Jakarta Barat). Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , Vol 15, No. 3. 208-218.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Noviansah, W. (2022, Juni 08). Polisi Sita Rp 34 Juta Diduga Duit Transaksi Narkoba di Kampung Ambon . From detiknews: https://news.detik.com/berita/d-6117431/polisi-sita- rp-34-juta-diduga-duit-transaksi-narkoba-di-kampung-ambon Ramadhoni, E. A. (2023, Oktober 19). Kenapa Dinamakan Kampung Ambon? Begini Kisahnya .
Retrieved Mei 11, 2024 from OKEZONE Travel: https://travel.okezone.com/read/2023/10/19/406/2904511/kenapa-dinamakan-kreadung- ambon-begini-kisahnya
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 11(1). 1-12.
Setiawan, E. A., Aziz, H., & Asmarawati, T. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat. Jurnal Pemandhu , 3(2), 53-62.
Tama, G. M., & Nita, A. S. (2023). Law Enforcement Efforts By The Narcotics Investigation Unit Of The West Jakarta Metro Police Against Drug Abuse. The Seybold Report , 18(3). 1391-1400. Tempo. (2012). Cerita Dari Kampung Narkoba. Jakarta: PT Tempo Inti Media.
Tjangkung, J. V. (2010). Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Kampung Bebas Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat di Komplek Permata Kampung Ambon Kelurahan Kedaung Kali Angke Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat). TESIS . Universitas Mercu Buana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (2023). Undang-Undang Narkotika. From UBHARA JAYA: https://granat.ubharajaya.ac.id/informasi/uu-narkotika Wijananto, A. (2023, November 29). BNN Klaim Jumlah Pengguna Narkoba Turun . From rri.co.id: https://www.rri.co.id/nasional/462916/bnn-klaim-jumlah-pengguna-narkoba- turun#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Badan%20Nasional%20Narkotika,sekitar %203%2C6%20juta%20orang