## Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen
Agus Suroso Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia asuroso4@gmail.com

## Ety Rahayu
Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat
16424

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  proses  perencanaan partisipatif pembangunan desa pejengkolan tahun 2019 – 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  proses  perencanaan  pembangunan  desa  dilakukan  secara  partisipatif melalui  musyawarah  dusun  (musdus),  musyawarah  desa  (musdes),  Loka Karya  Desa  (Lokdes)  dan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa (musrenbangdes).  Pada  proses  tersebut  menunjukan  bahwa  setiap  tahapan yang  dilakukan  mulai  dari  tahapan  penyelidikan,  perumusan  masalah, tahapan identifikasi sumber daya (daya dukung), tahapan perumusan tujuan, tahapan rencana tindakan, dan tahapan penyusunan anggaran telah dilakukan secara  bersama  –  sama  pemerintah  desa  dengan  masyarakat.  Dalam  setiap tahapan,  yang  menunjukan  perencanaan  partisipatif  atau  perencanaan  yang melibatkan  masyarakat  adalah  tahapan  pengkajian  keadaan  desa  atau tahapan  penggalian.  Sebab  pada  tahapan  ini  masyarakat  diberikan kewenangan  seluas  –  luasnya  untuk  mengusulkan  proyek/program  sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi, peluang, dan masalah yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Sedangkan  pada  tahap  paska  pengkajian keadaan  desa,  tahapan  –  tahapan  berikutnya  hanya  diikuti  oleh  perwakilan atau delegasi dari tiap – tiap dusun untuk mengawal usulan menjadi prioritas pembangunan  desa  selama  6  tahun.  Kemudian  untuk  menentukan  prioritas pembangunan  dilakukan  dengan  cara  perangkingan  yang  di  nilai  oleh masyarakat secara bersama – sama dengan melihat dampak, pemenuhan hak dasar, dan pengaruh dari program yang diusulkan oleh masyarakat desa.
Kata Kunci : Perencanaan,Pembangunan Desa, Perencanaan
Partisipatif
Abstract
This  study is  aimed to observe how  the  participatory  planning  process  of thedevelopment  of  Pejengkolan Villageduring 2019  -  2025.  This  research uses a qualitative - descriptive method. The results of this study indicate that the  village  development  planning  process  is  carried  out  in  a  participatory manner  through  hamlet  deliberations  (musdus),  village  meetings  (musdes), Village  workshop (Lokdes)  and  village  development  planning  deliberations (musrenbangdes).  This  process  shows  that  every  stage  carried  out,  starting from  the  investigation  stage,  the  problem  formulation,  the  resource
identification  stage  ( supporting  capacity ),  the  goal  formulation  stage,  the action  plan  stage,  and  the  budget  preparation  stage  have  been  carried  out jointly with the  village government and the community. In each stage, what shows participatory planning or planning that involves the community is the stage  of  assessing  the  condition  of  the  village  or  the  stage  of  excavation. Because at this stage the community is given the broadest possible authority to propose projects / programs according to community  needs by looking at the  potentials,  opportunities  and  problems  faced  by  the  community. Meanwhile,  at  the  post-assessment  stage  of  the  village  condition,  the following  stages  were  only  followed  by  representatives  or  delegates  from each  hamlet  to  oversee  proposals  to  become  a  priority  for  village development  for  6  years.  Then,  to  determine  development  priorities,  it  is done by ranking those assessed by the community together by looking at the impact,  fulfillment  of  basic  rights,  and  the  influence  of  the  programs proposed by the village community.
Keywords: Planning, Village Development, Participatory Planning

## PENDAHULUAN
Tujuan  pembangunan  Indonesia  telah  termaktub  dalam  UU 1945  yaitu    untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut  dalam  melaksanakan ketertiban dunia.
Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk mensejahterakan kesejahteraan  umum,  maka  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut dibutuhkan  suatu  perencanaan  yang  baik,  yaitu  perencanaan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Midgley  (1995:  14) mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai
permasalahan  sosial  dapat  dikelola  dengan  baik;  ketika  kebutuhan manusia  dapat  terpenuhi  dan  ketika  kesempatan  sosial  dapat dimaksimalkan.  Selain  itu  Undang  -  Undang  No  11  Tahun  2009 tentang  kesejahteraan  sosial  yang  telah  mendefinisikan  bahwa kesejahteraan  sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual, dan sosial warga  negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
Salam (2002:14) berpendapat bahwa perencanaan adalah usaha membuat  suatu  pilihan  tindakan  dari  berbagai  alternatif  yang memungkinkan  dapat  tersedia  yang  meliputi  strategi,  kebijakan, program,  proyek  dan  prosedur  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi.
Secara  garis  besar  perencanaan  terdiri  dari  dua  model,  yaitu model  perencanaan  bersifat Top  Down dan Bottom  Up .  Menurut Soetomo,  (2011:76)  Perencanaan  yang  bersifat Top  Down adalah model perencanaan  yang bersifat teknokratik, sedangkan perencanaan yang bersifat Bottom Up adalah perencanaan yang bersifat partisipatif. Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Adi  (2007:31)  yang  mengemukakan bahwa  perencanaan  partisipatif  adalah  proses  perencanaan  yang dimulai dari tahap engagment (persiapan), assesment, dan planning.
Kemudian Abe (2002:71) mengungkapkan bahwa perencanaan partisipatif  adalah  perencanaan  yang  dalam  tujuannya  melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat (baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung)  serta  tujuan  dan  cara harus  dipandang  sebagai  kesatuan.  Sebab  satu  tujuan  untuk kepentingan  masyarakat  bila  dalam  merumuskan  tidak  melibatkan masyarakat  maka  dipastikan  rumusan  tersebut  akan  berpihak  pada masyarakat.
Desa  sebagai  struktur  pemerintahan  paling  bawah  yang memiliki  legitimasi  dalam  Negara,  dituntut  untuk  menyusun perencanaan pembangunan  yang melibatkan masyarakat (perencanaan partisipatif).  Sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Tahun  2005  tentang desa  pasal  63  ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  perencanaan pembangunan  desa  disusun  secara  partisipatif  oleh  pemerintah  desa sesuai  dengan  kewenanganya.  Oleh  karena  itu,  dalam  menyusun perencanaan tersebut dibutuhkan sinergisitas perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan kabupaten/kota,
pembangunan  provinsi,  dan  pembangunan  nasional  secara  sistematis, terukur  dan  tepat  sasaran  serta  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.
Menurut  Conyers,  (1994  :  154  –  155)  Ada  tiga  alasan mengapa perencanaan partisipatif dibutuhkan:
a. Perencanan  partisipatif  merupakan  suatu  alat  guna memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan  dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiranya program pembangunan serta proyek – proyek akan gagal.
b. Masyarakat akan lebih mempercayai kegiatan atau program pembangunan  jika  merasa  dilibatkan  dalam  proses persiapan  dan  perencanaanya,  karena  mereka  akan  lebih mengetahui  seluk  beluk  program  tersebut  dan  akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
c. Karena  timbul  anggapan  bahwa  merupakan  suatu  hak demokrasi  bila  masyarakat  dilibatkan  dalam  proses pembangunan.
Dalam  menyusun  perencanaan  partisipatif  Abe  (2001:100) telah  mengemukakan  langkah  –  langkah  perencanaan  partisipatif yang  disusun  dari  bawah  dan  digambarkan  sebagai  tangga perencanaan. Sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini:
Gambar 1.1
Tangga Perencanaan Partisipatif Menurut Abe

## Alexander Abe, 2001:100
Agar  lebih  mudah  dalam  memahami  teori  tangga  menurut Alexander Abe dapat dilihat dibawah ini:
1. Tahap Penyelidikan,  merupakan  sebuah  proses  untuk mengetahui,  menggali  dan  mengumpulkan  persoalan  – persoalan  yang  berkembang  di  masyarakat.  Tahap  ini sebaiknya  merupakan  proses  pendidikan  (penyadaran)  bagi masyarakat  yaitu, Pertama, Proses  yang  memungkinkan masyarakat  untuk  meningkatkan  pemahaman  masyarakat untuk  memahami    persoalan  –  persoalan  yang  hidup  di tengah – tengah mereka. Kedua, Memungkinkan munculnya kesadaran  masyarakat  mengenai  perlunya  usaha  bersama dalam memecahkan problem yang dihadapi.
2. Tahap  Perumusan  Masalah ,  dalam  tahap  ini  data  atau informasi  yang  telah  dikumpulkan  diolah  dan  dianalisis untuk  menentukan  kaitan  antara  satu  fakta  dengan  fakta yang  lain  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  yang  lebih lengkap,  utuh  dan  mendalam.  Selain  itu  dalam  tahapan  ini juga dilakukan penentuan prioritas yaitu memilih mana segi –  segi  yang  merupakan  kebutuhan  dasar  dari  masyarakat (komunitas setempat). Keterlibatan masyarakat dalam tahap
Tahapan Penyelidikan Perumusan  Masalah Identifikasi Daya daya dukung Rumusan  Tujuan Rumusan RencanaTindakan Merancang  Anggaran
ini  sangat  penting  agar  perumusan  masalah  dapat  dengan tepat  mencerminkan  kebutuhan  kongkrit  komunitas  yaitu mengenai  apa  yang  dirasakan  dan  menjadi  kebutuhan masyarakat.
3. Tahapan  Identifikasi  Sumber  Daya (Daya  Dukung),  daya dukung  yang  dimaksud  adalah  daya  dukung  yang  tidak terbatas  hanya  dalam  bentuk  uang,  melainkan  juga  seluruh aspek  yang  bisa  memungkinkan  terselenggaranya  aktivitas dalam  mencapai  tujuan  dan  target  yang  telah  ditetapkan. Pemahaman  mengenai  daya  dukung  ini  diperlukan  agar rencana  kerja  yang  disusun  tidak  bersifat  asal  –  asalan, tetapi merupakan hasil perhitungan yang matang.
4. Tahap  Perumusan  Tujuan ,  merupakan  kondisi  kongkrit yang  hendak  dicapai,  yaitu  suatu  keadaan  yang  diinginkan (diharapkan,  oleh  karena  itu  sejumlah  upaya  diperlukan untuk mencapainya).
5. Merumuskan  rencana  tindakan ,  adalah  proses  menyusun apa saja  yang akan dilakukan, proses  ini merupakan proses membuat  rumusan  yang  lebih  utuh  perencanaan  dalam sebuah  rencana  tindakan.    Didalamnya  memuat  beberapa hal  seperti  apa  yang  hendak  dicapai,  kegiatan  yang  hendak dilakukan,  pembagian  tugas  atau  pembagian  tanggung jawab,  dan  waktu.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi perbedaan pendapat dikemudian hari.
6. Penyusun  Anggaran,  Merupakan  suatu  usaha  untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia.
Untuk  mendorong  perencanaan  partisipatif  sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang desa pasal 63 ayat  2  yang  menyatakan  bahwa  perencanaan  pembangunan  desa disusun  secara  partisipatif  oleh  pemerintah  desa  sesuai  dengan kewenanganya.  Dan  Undang  –  Undang  No  6  Tahun  2015  tentang Desa,  Maka  Pemerintah  Kabupaten  Kebumen  dalam  hal  ini  Bupati Kebumen  menyusun  Peraturan  Bupati  Kebumen  No  31  tahun  2015 tentang petunjuk teknis penyusunan rencana  pembangunan desa  yang menegaskan  bahwa  pembangunan  partisipatif  adalah  suatu  sistem pengelolaan  pembangunan  di  desa  dan  kawasan  pedesaan  yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Salah  satu  langkah  nyata  yang  dilakukan  untuk melaksanakan peraturan  tersebut  maka  pemerintah  desa  pejengkolan  kecamatan padureso  kabupaten  kebumen  dalam  menyusun  perencanaan pembangunan  desa  atau  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa  menggunakan  metode  perencanaan  partisipatif  dengan menerapkan  mekanisme  perencanaan  pembangunan  desa  melalui musyawarah  dusun  (Musdus),  musyawarah  desa  (Musdes),  dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  didesa  Pejengkolan  Kecamatan Padureso  kabupaten  Kebumen,  Penelitian  ini  dilakukan  sejak  bulan agustus  sampai  bulan  november  2019.  Adapaun  yang  menjadi  alasan dalam menentukan tempat penelitian dikarenakan Desa pejengkolan di tahun 2015 berhasil meraih juara pertama tingkat nasional pada lomba Perencanaan  pembangunan  desa  partisipatif  dan  pemberdayaan masyarakat  serta  lomba  Kader  Peemberdayaan  Masyarakat  Desa (KPMD).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam  tentang  bagaimana  proses  perencanaan  partisipatif pembangunan  desa  yang  dilakukan  didesa  Pejengkolan  Kecamatan Padureso  Kabupaten  Kebumen.  Untuk  itu  diperlukan  berbagai informasi,  dan  data  –  data  empiris  yang  relevan  menganai perencanaan partisipatif untuk diuraikan, digambarkan, dianalisis, dan diinterprestasikan hasil dari penelitian tentang kondisi sebenarnya.
Pendekatan  kualitatif  berupaya  untuk  mendapatkan  hasil  data deskriptif, baik berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan  perilaku  yang  dapat  diamati  dan  orang  –  orang  yang  memahami masalah,  fenomena  sosial  serta  dampak  dari  situasi  yang  terjadi. Menurut  Creswel  (1994:2),  penelitian  kualitatif  idefinisikan  sebagai :“... an inquiry  process of understanding a social or human problem, based  on  building  a  complex,  holistic  picture,  formed  with  words, reporting  detailed  views  of  information,  and  conducted  in  a  natural setting.” (proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari  pada  penelitian  yang  menyeluruh  ( holistic ),  dibentuk  oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah).
Krik  dan  Miller  dalam  Moleong  (2000:3)  mendefinisikan bahwa  penelitian  kualitatif  merupakan  suatu  metode  penelitian
didalam  ilmu  sosial  yang  bergantung  secara  fundamental  pada pengamatan  manusia  (peneliti)  dalam  kawasanya  sendiri  dan berhubungan  dengan  orang-orang  tersebut  dalam  bahasanya  dan peristilahannya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana proses  perencanaan  pembangunan  desa  dan  menjelaskan  faktor  yang mendorong  dan  menghambat  perencanaan  partisipatif..  Berdasarkan tujuan  penelitian  itu,  maka  jenis  penelitiannya  adalah  penelitian deskriptif.  Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan gambaran,  deskripsi  atau  lukisan  terhadap  suatu  permasalahan  secara sistematis,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki. Neuman  (2016:44)  menyebutkan  bahwa  penelitian  deskriptif  adalah; “Research in which the primary purpose is to “paint a picture” using words or numbers and to present a profile, a classification of types, or an outline of steps to answer questions such as who, when, where, and how.  ( Penelitian  dimana  tujuan  utamanya  adalah  untuk  “melukis sebuah  gambar”  menggunakan  kata-kata  atau  sekumpulan  angka  dan untuk  menampilkan  sebuah  profil/persoalan,  klasifikasi  dari  tipe-tipe, atau  sebuah  kerangka  dari  langkah-langkah  untuk  menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana).
Sedangkan  laporan  penelitian  ini  berisi  data-data  yang memberikan  gambaran  mengenai  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian yang  dirangkum  melalui  cara  penyajian  yang  sistematis.  Data-data yang  ditampilkan  bersumber  dari  naskah  wawancara,  catatan lapangan, foto, rekaman wawancara, dokumentasi pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Identifikasi Responden, Sosialisasi dan Pembentukan TIM Pokok Kerja
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaku  perencanaan pembangunan desa Pejengkolan tahun 2019 - 2025. Berdasarkan hasil observasi  lapangan  dan  berdasarkan  hasil  wawancara,  menunjukan bahwa  sebelum  dilaksanakan  penyusunan  rencana  pembangunan jangka  menengah  desa  (RPJMDes)  tahun  2019  -  2025,  pemerintah desa  melakukan  sosialisasi  dan  pembentukan  Tim  Pokok  Kerja  (TIM POKJA)  yang  bertugas  menyusun  perencanaan  pembangunan  dari musyawarah  dusun  (Musdus),  Musyawarah  Desa  (Musdes),  Loka
Karya Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes). TIM POKJA terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat dan Unsur Perempuan (Tabel 1).
Tabel. 1 TIM POKJA Desa Pejengkolan
NAMA UNSUR PERWAKILAN JABATAN Muslimah Kepala Desa Pembina Puriman Sekertaris Desa Ketua Panitia Basir Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sekertaris Panitia Turyanto Perangkat Desa Anggota Tusinah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Anggota Misnem KPMD Anggota Tri Murwati PKK Anggota Muslim Tokoh Masyarakat Anggota
Penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  yang  dilakukan oleh TIM POKJA adalah bentuk dari perencanaan pembangunan yang melibatkan  masyarakat,  sehingga  hasilnya  benar  –  benar  sesuai dengan  kebutuhan.    Menurut  Abe  (2005:90)  dengan  adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan memiliki dampak positif yaitu:
1. Terhindar  dari  terjadinya  manipulasi,  keterlibatan  masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat.
2. Memberi  nilai  tambah  pada  legitimasi  rumusan  perencanaan,
yang  semakin  banyak  jumlah  masyarakat  yang  terlibat,  maka akan semakin baik hasilnya yang diperoleh.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.
Sosialisasi  dan  pembentukan  TIM  POKJA  dilaksanakan  pada tanggal  5  Agustus  2019,  Kegiatan  ini  dilakukan  di  Balai  Desa Pejengkolan  Kecamatan  Padureso  Kabupaten  Kebumen.  Acara sosialisasi  dan  pembentukan  TIM  POKJA  dipimpin  langsung  oleh Ketua  BPD,  adapun  Kepala  Desa,  Sekertaris  Desa,  dan  perwakilan dari Kecamatan menjadi narasumber untuk meningkatkan pemahaman masyarakat  mengenai  pentingnya  perencanaan  pembangunan  desa yang melibatkan masyarakat atau disusun bersama – sama.

## Penyelarasan  arah  Kebijakan  Perencanaan  Pembangunan Kabupaten
Kegiatan  penyelarasan  arah  kebijakan  pembangunan  desa merupakan  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  TIM  POKJA  desa pejengkolan  sebagai  langkah  persiapan  sebelum  pelaksanaan pengkajian  keadaan  desa  atau  penyerapan  aspirasi  masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan, agar nantinya perencanaan  yang dilakukan oleh  pemerintah  desa  sinkron  dengan  visi  misi  kepala  desa  dan  arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
Sehingga  pemerintah  desa  perlu  mendapatkan  informasi  arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota sekurang–kurangnya meliputi: 1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/kota. 2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah 3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota. 5. rencana pembangunan kawasan pedesaan.
Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  cara  mendata  dan  memilih rencana  program  dan  kegiatan  pembangunan  kabupaten/kota  yang akan  dimasukan  ke  desa  Dengan  cara  mengkelompokkan  menjadi bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

## Pengkajian Keadaan Desa
Kegiatan  pengkajian  keadaan  desa  dilakukan  pada  saat musyawarah  dusun  (Musdus),  kegiatan  ini  merupakan  langkah  awal dari perencanaan partisipatif, dimana  kegiatan  ini  merupakan tahapan penggalian  informasi,  potensi  yang  dimiliki,  dan  masalah  yang dirasakan  oleh  masyarakat  dengan  cara  memberikan  kesempatan
kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan proyek atau program  pembangunan  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  potensi  dan peluang  yang  dimiliki,  dan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat.  Berbagai  usulan  tersebut  selanjutnya  akan  dijadikan bahan pembahasan dalam pelaksanaan musyawarah desa.
Kegiatan  ini  dilakukan  di  tiap  –  tiap  dusun  sejak  9  agustus 2019  sampai  11  oktober  2019  yang  dihadiri  oleh  perwakilan masyarakat  setempat.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam melakukan  pengkajian  keadaan  desa,  TIM  POKJA  menggunakan metode  meta  plan.  Metode  ini  dianggap  sangat  efektif,  sebab  semua masyarakat bisa mengusulkan program apa saja yang diinginkan. Pada tahap  ini,  pemerintah  desa  yaitu  kepala  desa  hanya  menjadi narasumber  dan  memfasilitasi  kegiatan  tersebut.  Sedangkan  yang memimpin acara adalah  TIM POKJA. Adapun TIM POKJA bertugas untuk  mencatat  semua  usulan  masyarakat  yang  kemudian  usulan  – usulan  tersebut  menjadi  data  untuk  menyusun  rencana  pembangunan desa pejengkolan tahun 2019 – 2025.
Gambar 1.1
Proses Pengkajian keaadan desa melalui Musyawarah Dusun
Dengan  menggunakan  metode  meta  plan,  selain  menjadi  data untuk  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa.  Data  tersebut  juga bisa  menjadi  bukti  jika  di  kemudian  hari  ada  masyarakat  yang menso’al  pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa nantinya.  Selain  itu,  dengan  menggunakan  metode  meta  plan  yang dilakukan  disetiap  dusun  juga  menjadi  bukti  nyata  bahwa  dalam menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  di  desa  Pejengkolan dilakukan sesuai dengan usulan masyarakat atau secara partisipatif.
Selanjutnya  pada  tahap  ini,  selain  masyarakat  mengusulkan program  atau  proyek  pembangunan  desa.  Masyarakat  juga  memilih delegasi untuk mengawal program yang telah diusulkan, agar nantinya usulan mereka dapat terealisasikan. Proses pemilihan dilakukan secara tertutup,  yaitu  dengan  cara  menuliskan  di  kertas  yang  sudah disediakan  oleh  TIM  POKJA  minimal  lima  (5)  orang  yang  dianggap mampu  untuk  mewakili  masyarakat  dusun  agar  program  yang  telah diusulkan dapat menjadi prioritas pembangunan desa. Kemudian, dari semua usulan perwakilan  yang telah dituliskan, Nama yang terbanyak menjadi perwakilan masyarakat dusun.
Setelah  TIM  POKJA  mendapatkan  informasi  perencanaan pembangunan  desa  berdasarkan  usulan  masyarakat  dusun,  maka selanjutnya TIM POKJA menyusun  laporan hasil  pengkajian  keadaan desa  untuk  dilakukan  penyusunan  rencana  pembangunan  desa  yang dilakukan pada saat musyawarah desa.

## Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
Penyusunan  rencana  pembangunan  desa  dilakukan  pada  saat musyawarah  desa,  kegiatan  ini  dilakukan  pada  tanggal  28  Oktober 2019  bertempat  di  Balai  Desa  Pejengkolan.  Kegiatan  penyusunan rencanan  pembangunan  desa  merupakan  proses  penyusunan  draft rancangan  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJMDes)  tahun  2019  –  2025  yang  dipimpin  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kegiatan  tersebut dihadiri  oleh  Kepala  Desa,  Perangkat  Desa, Pengurus  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  perwakilan  dari lembaga  desa,  tokoh  masyarakat,  dan  perwakilan  dari  tiap-tiap dusun yang  didelegasikan  oleh  masyarakat  untuk  mengawal  usulan perencanaan program pembangunan desa.
Proses  musyawarah  desa  dipandu  oleh  TIM  POKJA  untuk membahas  hasil  laporan  pengkajian  keadaan  desa,  merumuskan  arah kebijakan  pembangunan  desa  yang  dijabarkan  dari  visi  misi  kepala desa,  dan  menentukan  prioritas  pembangunan  desa  berdasarkan bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pada  tahap  ini,  kegiatan  dilakukan  dengan  cara  diskusi kelompok  dan  setiap  kelompok  di  fasilitasi  atau  dipandu  oleh  TIM POKJA,  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  membahas  laporan  hasil pengkajian  keadaan  desa  yang  dilakukan  oleh  TIM  POKJA.
Selanjutnya  menentukan  priorita  pembangunan  desa  selama  6  tahun. Dalam  menentukan  prioritas  pembangunan  desa  TIM  POKJA melakukan  perangkingan  dengan  melihat pertama, dampak  .  Apakah dampaknya  itu  dirasakan  satu  desa  atau  satu  dusun  atau  satu  KK. Kedua, pengaruh  pemenuhan  hak  dasar,  semisal  kesehatan, pendidikan. Ketiga, pengaruh  terhadap  angka  kemiskinan.  Adapun nominal perankingan 1 – 100.
Pada Tahap ini, semua masyarakat melakukan penilaian secara bersama  –  sama.  Sehingga  dari  hasil  perangkingan  dengan  jumlah tertinggi  akan  menjadi  prioritas  pembangunan  selama  6  tahun. Selanjutnya TIM POKJA menyusun asumsi pendapatan anggaran desa dengan cara menambahkan  10 % anggaran tahun  sebelumnya,  hal  ini dilakukan  untuk  menganggarkan  pembagian  program  pembangunan desa.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  menyusun  prioritas  pembangunan di  setiap  tahunnya.  Selainn  itu  untuk  menyusun  rencana  pelaksana kegiatan  desa  yang  akan  dilaksanakan  oleh  perangkat  desa,  unsur masyarakat,  kegiatan  yang  dilakukan  bersama  antar  desa,  dan  atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
Gambar 1.2
Proses Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan pada saat musyawarah des

## Penyusunan rancangan RPJM Desa
Kegiatan  penyusunan  rancangan  RPJM  Desa  dilakukan  pada saat  loka  karya  di  Balai  Desa  Pejengkolan  pada  tanggal  01  dan  13 Bulan  November  2019.  Pada  tahapan  ini  TIM  POKJA  menyusun
rancangan  RPJM  Desa  berdasarkan  hasil  pembahasan  Penyusunan rencana  pembangunan  desa  yang  dilakukan  pada  saat  musyawarah desa  yang  dilampiri  dokumen  rancangan  RPJM  Desa  untuk disampaikan oleh TIM POKJA kepada kepala desa.
Selanjutnya  setelah  draft  penyusunan  rancangan  RPJMDes  di serahkan  ke  kepala  desa,  maka  selanjutnya  kepala  desa  memeriksa dokumen  tersebut,  dan  jika  ada  kekurangan  dalam  penyusunan rancangan  RPJMDes  maka  kepala  desa  mempunyai  kewenangan untuk  meminta  kepada  TIM  POKJA  agar  diperbaiki  dokumen tersebut,  sampai    kepala  desa  menyetujui  dokumen  tersebut  untuk  di bawa  pada  tahapan  penyusunan  rencana  pembangunan  desa  yang dilakukan  pada  saat  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa (Musrenbangdes).
Gambar 1.3
Proses penyusunan rancangan RPJM Desa pada Loka Karya Desa

## Penyusunan rencana Pembangunan Desa
Kegiatan  Penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  atau Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  (Musrenbangdes)  desa pejengkolan telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019, yang bertempat  di  Balai  Desa  Pejengkolan  kecamatan  padureso  kabupaten kebumen.  Maksud  dan  tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk  membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa tahun 2019 – 2025.
Selanjutnya  hasil  dari  kesepakatan  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  dituangkan  dalam  berita  acara  untuk  ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Des yang berlaku selama enam
(6)  Tahun.  Acara  tersebut  dihadiri  oleh  perangkat  desa,  Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan beberapa unsur masyarakat.

## Penyepakatan Dan Penetapan Perdes RPJM Desa
Pada  tahapan  ini  Kepala  Desa  mengarahkan  Tim  Pokja  untuk melakukan  perbaikan  dokumen  rancangan  RPJMDes  berdasarkan hasil  kesepakatan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa (Musrenbangdes).  Sedangkan  rancangan  RPJMDes  menjadi  lampiran rancangan  peraturan  desa  tentang  RPJM  Desa.  Selanjutnya  Kepala Desa  menyusun  rancangan  peraturan  Desa  tentang  RPJMDes  untuk disepakati  bersama  oleh  Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  untuk  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa  tentang  RPJM Desa.
RPJM  Desa  dapat  dirubah  oleh  Kepala  Desa  apabila  terjadi peristiwa  khusus  seperti  bencana  alam,  krisis  politik,  krisis  ekonomi, kerusuhan  sosial  yang  berkepanjangan,  atau  adanya  perubahan kebijakan pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat.

## Kesimpulan
1. Proses perencanaan pembangunan desa tahun 2019 – 2025 di desa pejengkolan dilakukan secara partisipatif.
2. Proses perencanaan pembangunan desa pejengkolan jika dikaitkan dengan  teori  alexander  abe  tentang  tangga  perencanaan  yang disusun  dari  bawah  sebagaimana  dibahas  dilatar  belakang  maka bisa  diambil  kesimpulan,  proses  perencanaan  tersebut  sangat relevan  dari  tahap  penyelidikan,  tahap  perumusan  masalah,  tahap identifikasi  sumber  daya  dukung,  tahap  perumusan  tujuan,  tahap merumuskan  rencana  tindakan,  dan  tahap  penyusunan  anggaran telah dilakukan oleh pemerintah desa pejengkolan bersama – sama dengan  masyarakat.  Walaupun  pada  pasca  tahap  pengkajian keadaan  desa  dilakukan  bersama  –  sama  delegasi  dari  tiap  –  tiap dusun.
A Friedlander, Walter. Pengantar Kesejahteraan Sosial Jakarta: Gema
Insani Press, 1961 Adi, Isbandi Rukminto (2002). Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan  kesejahteraan  sosial.  Jakarta:  Fakultas  Ekonomi, Universitas Indonesia.
Adi,  Isbandi  Rukminto  (2012)    . Pengantar  Kesejahteraan  Sosial . Bandung: Refika Aditama.
Adi, Isbandi Rukminto. (2013). Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat
Adi,  Isbandi  Rukminto.  (2015). Kesejahteraan  sosial:  Pekerjaan sosial, pembangunan  sosial dan  kajian pembangunan .    Jakarta: Rajawali Pers.
Adisasmita,  Rahardjo.  (2006).  Pembangunan  perdesaan  dan perkotaan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Alexander  Abe  (2005).  Perencanaan  Daerah  Partisipatif.  Yogyakarta: Pembaharuan
Allen,  Louis.  1958.  A  Management  and  Organization.  New  York:
McGraw Hill Book Company
Alston,  P  dan  Bowles,  JE.  (2004).  Social  Method  and  Reseach Analysis. London: Cambridge University Press.
Arikunto,  Suharsimi.  1996.  Metode  Penelitian:  Suatu  pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineha Cipta.
Arnstein,  Sherry.  1969.  A  Ladder of  Citizen  Participation.  Journal  of the American Planning Association, Volume 35
Arsyad,  L.  (1999)  Pengantar  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yoyakarta.
Barquero,  Antonio  Vazquez.  (2002). Endogenous  development: Networking,  innovation,  institustion  and  cities. New  York: Routledge.
Barquero,  Antonio  Vazquez.  (2002). Endogenous  development:
Networking,  innovation,  institustion  and  cities. New  York: Routledge.
Briyant  dan  White  (1987).  Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara Berkembang terj. Rusyanto L. Simatupang: LPES
Bryman,  Alan.  (2012). Social  reseach  methods.  4th  edition .  New York: Oxford University Press.
Chapin  .  J.P.  (2002).  Kamus  Lengkap  Psikologi.  Cetakan  Keenam.
Penerjemah: Kartiko, K. Jakarta: PT. Raja Grafika Persada
Cohen,  J.M,  and  N.T.  Uphoff  (1997).  Rural  Development Participation. New York: Ithaca.
Conyers,  Diana  (1991).  Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Creswell, J. W. (1994). Research design: quantitative and qualitative approach . London: Sage Publication.
Creswell,  J.W.  (2020).  Reseach  Desidn  (Pendekatan  Kualitatif,
Kuantitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
David  C.  Korten  (1984).  Pembangunan  yang  memihak  Rakyat:
Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan,
dialihbahasakan  oleh  Lembaga  Studi  Pembangunan  (LSP),
Yayasan Studi Pembangunan, Jakarta.
Davis, Kaith, (1962), Human Relation at Work, Mc. Graw Hill Book, co. Inc. Kogakhusa Co. Ltd. Tokyo.
Fahrudin,  Adi  (2012).  Pengantar  Kesejahteraan  Sosial.  Bandung:
Refika Aditama
Fahrudin,  Adi  2001.  Pemberdayaan  partisipasi  dan  penguatan kapasitas Masyarakat. Bandung. Humaniora
Friedlander,  Walter  A  dan  Apte,  Robert  Z.  1982.  Introducing  Sosial Walfare. New Delhi. Precentile Hall of India
Ginanjar,  Kartasasmita  (1997).  Kemiskinan  .  Jakarta  : Depdiknas
Hasan,  Iqbal.  M.  2002.  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya, Jakarta. Ghalia Indonesia.
Hobley,  M.  (1996).  Participatory  Forestry:  The  prosess  of  change  in India and Nepal Development Forestry Study Guide 3. London: Rural Development Forestry Network.
Holil,  Soelaiman  ,  (1980).  Partisipasi  sosial  dalam  Usaha Kesejahteraan  Sosial.  Bandung:  Badan  Penelitian  dan pengembangan sosial Hadi, Sudarto, 2001, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Yogyakarta : Gajah Mada University Press
Ife,  Jim  dan  Frank  Tesoriero.  (2006 ).  Community  development:
Community-based  alternatives  in  an  age  of  globalisation,  (3rd edition). NSW : Perarson Education.
Ife,  Jim.  (2013). Community  development  in  an  uncertain  world: Vision, analysis and practice. New York: Cambridge University Press.
Islamy,  Irfan,  1997,  Prinsip  –  Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara,
Bumi Aksara, Jakarta.
Kaho,  Josef.  2007.  Prosfek  Otonomi  Daerah  di  Daerah  Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Krefting, L (1990:217). Rigor in Qualitative Reseach: The Assesment Of Trustworthines, Article was accepted for publication.
Midgley,  James.  (1995). Social  development:  The  development perspective in social welfare. California: Sage Publication.
Mikkelsen, Britha (1990). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya pemberdayaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
Moelong,  Lexy  J.  2000.  Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya
Mubyarto  (1997).  Ekonomi  Rakyat,  Program  IDT,  dan  Demokrasi Ekonomi Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta
Mubyarto dan  Sartono  Kartodirjo.  (2005). Pembangunan  Pedesaan  di Indonesia.  Yogyakarta:  Liberty  dan  P3PK  Universitas  Gajah Mada.
Muhidin,  Syarif.  1997. Pengantar  Kesejahteraan  Sosial .  Cetakan  Ke VII. Bandung.   Percetakan Mitra Anda
Ndraha,  Talizidhuhu.  1987.  Metodologi  Pembangunan  Indonesia.
Jakarta. PT Bina Aksara
Ndraha,  Talizidhuhu.  1987.  Pembangunan  Masyarakat.  Jakarta. Jakarta. Rineka Cipta
Neuman,  W.  Lawrence.  (2016). Social  resear222  ch  methods: Qualitative  and  quantitative  approaches  (7th  ed).  University  of Wisconsin, Whitewater : Pearson Education, Inc.
Oakley,  Peter,  et  al.  1991.  Project  with  people  the  pratice  of participation  in  rural  Development.  General:  International Labour Office.
Pasaribu,  I.L.,  Simanjuntak,  B.  2005.  Sosiologi  Pembangunan, Bandung: Tarsito
Poerwandari,  E.K  (2007).  Pendekatan  Kualitatif  dalam  penelitian Psikologi. Jakarta: LPSP3 Universitas Indonesia
Sastropoetra,  Santoso  R.A  (1988).  Parisipasi,  Komunilasi,  Persuasi, dan  Disiplin  Dalam  Pembangunan  Nasional.  Alumni  Bandung. sebagai  upaya  pemberdayaan  masyarakat .  Jakarta:  Rajawali
Pers.
Siporin,  Max.  1972. Intriduction  to  Social  Work  Practice .  New York:Mc Millan.
Skidmore,  Rex  A,  dkk.  1974. Introduction  to  Social  Work.  Fith Edition . New Jersey: Prentice-Hall International Editions.
Spicker,P  (1995)  Social  Policy:  Themes  and  Approaches.  London:
Prentice Hall.
Sumodiningrat, Gunawan (1998). Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Sumudiningrat,  G.  (2000)  Visi  dan  Misi  Pembangunan  Pertanian Berbasis Pemberdayaan, Yogyakarta: IDEA
Terry,  George  R.  (1991) Prinsip-Prinsip  Manajemen ,  Bumi  Aksara, Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintaro (1996). Perencanaan Pembangunan, Perpustakaan Fisipol, Jakarta.
Wilcox,  C.F,  and  Wilcox,  M.F.  1995.  Experimental  Organic Chemistry. Prentice-Hall, New Jersey.
Wilcox,  David,  1994.  The  Guide  to  Effective  Participation.  London: Delta Press
Zastrow,  Charles.  (2010). Social  work  and  social  welfare .  Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  114  tahun  2014  Tentang
Pedoman Pembangunan Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi, Perencanaan pembangunan daerah
Peraturan  Menteri  Desa  dan  Pembangnan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015
Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2005  Tentang  Desa  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  Tahun  2019  – 2025
Peraturan Bupatei Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk teknis  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa