## Jurnal Ekombis Review
– Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i12
Pengaruh Realisasi Angaran Kesehatan, Anggaran Pendidikan dan Pariwisata Terhadap Penanggulan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat
Edward Zubir 1 , Darwin Hartono 2 , Anton Robiansyah 3 , Selly Anastassia Amellia Kharis 4 1, 4 Fakaultas Saint Teknologi Universitas Terbuka
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indraprasta PGRI
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka Email: 1 edoz@ecampus.ut.ac.id ; 2 darwinhartono.state@gmail.com : 3 anton.robiansyah@ecampus.ut.ac.id ; selly@ecampus.ut.ac.id
How to Cite :
Zubir,  E.,  Hartono,  D.,  Robiansyah,  A.,  Kharis,  S.A.A.,.  (2023).  Pengaruh  Realisasi  Angaran  Kesehatan, Anggaran  Pendidikan  dan  Pariwisata  Terhadap  Penanggulan  Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Barat . EKOMBIS REVIEW:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (2).doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2

## ARTICLE HISTORY
Received [05 Juni 2023] Revised [25 juni 2023] Accepted [28 Juli 2023]

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh realisasi anggaran kesehatan,  realisasi  anggaran  pendidikan  dan  pariwisata  terhadap kemiskinan di Jawa Barat tahun 2007 hingga 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian  asosiatif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan nilai  konstanta  sebesar  -110,441  artinya  jika  variabel  bebas  realisasi anggaran  kesehatan,  realisasi  anggaran  pendidikan  dan  pariwisata  tetap atau tidak berubah, dengan asumsi cateris patribus maka kemiskinan akan menurun  110,441  satuan.  Realisasi  anggaran  kesehatan  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,946. Realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,548. Pariwisata berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 1,304. Hasil Adjusted R Square sebesar 0,843 atau 84,3 persen, dengan demikian variabel  realisasi  anggaran  kesehatan,  realisasi  anggaran  pendidikan  dan pariwisata  mampu  mendeterminasi  variabel  kemiskinan  sebesar  84,3 persen. Hasil uji F menunjukkan bahwa F hitung sebesar -17,150 lebih besar dari  nilai  F  tabel  dengan  df  (0,05;3;11)  sebesar  3,587  dengan  nilai probabilitas 0,002. Dengan demikian, realisasi anggaran kesehatan, realisasi anggaran pendidikan dan pariwisata berpengaruh negatif signifikan secara bersama-sama terhadap kemiskinan.

## ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the effect of the realization of the health budget, the realization of the education and tourism budget on poverty in West Java  in  2007-2021.  This  type  of  research  is  associative  research  with  a quantitative  approach.  The  analytical  method  used  is  multiple  regression analysis.  The  results  showed  a  constant  value  of  -110.441,  meaning  that  if  the independent variables were the realization of the health budget, the realization of the  education  and  tourism  budget  remained  unchanged,  assuming  ceteris patribus then poverty would decrease by 110.441 units. Realization of the health budget has a negative and significant effect on poverty with a coefficient of 1.946. Realization  of  the  education  budget  has  a  negative  and  significant  effect  on

## KEYWORDS
Health  Budget,  Education Budget, Tourism, Poverty
This is an open access article under the CC – BY-SA license
poverty with a coefficient of 1.548. Tourism has a negative and significant effect on poverty with a coefficient of 1.304.
The Adjusted R Square result is 0.843 or 84.3 percent, thus the realization of the health  budget  variable,  the  realization  of  the  education  and  tourism  budget  is able to determine the poverty variable by 84.3 percent. The results of the F test show  that  the  calculated  F  is  -17.150  greater  than  the  F  table  value  with  df (0.05;3;11) of 3.587 with a probability value of 0.002. Thus, the realization of the health  budget,  the  realization  of  the  education  and  tourism  budgets  have  a significant negative effect on poverty together.

## PENDAHULUAN
Selama  dekade  1950an  hingga  awal  dekade  1960an,  paradigma  pembangunan  ekonomi dikhususkan  kepada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  melalui  proses  akumulasi  modal  dan industrialisasi.  Hal  ini  disebabkan  adanya  pandangan  yang  tidak  mempercayai  mekanisme  pasar dan  adanya  kegagalan  pasar  (market  failure),  sementara  itu  pembangunan  di  bidang  lainnya diarahkan  untuk  menunjang  keberhasilan  paradigma  pembangunan  ekonomi  tersebut.  Pada kenyataannya  paradigma  pembangunan  ekonomi  yang  keberhasilannya  tercermin  pada  kenaikan angka-angka Gross Domestic Product atau Gross National Product setiap tahunnya belum mampu menjadi  solusi  atas  masalah  kemiskinan  (Hartono,  2020).  Memasuki  dekade  1960an  akhir  hingga awal  dekade  1970an,  muncullah  paradigma  pembangunan  ekonomi  baru  dengan  tidak menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tinggi saja tetapi bagaimana mengurangi kemiskinan (Budiarti & Hartono, 2023).
Permasalah  kemiskinan  telah  menjadi  isu  global  dan  masuk  dalam  tujuan  pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) untuk segera diatasi. Kemiskinan dapat dimaknai  sebagai  situasi  atau  kondisi  yang  dialami  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  tidak mampu  menyelenggarakan  hidupnya  sampai  taraf  yang  dianggap  manusiawi.  Kemiskinan  dapat memberikan  dampak  yang  cukup  serius  dikarenakan  permasalahan  ini  sangatlah  kompleks, bermula  dari  kemampuan  daya  beli  masyarakat  yang  tidak  mampu  mencukupi  kebutuhan  pokok sehingga  kebutuhan  yang  lain  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  terabaikan.  Hal  tersebut menjadikan  kualitas  hidup  hidup  masyarakat  pada  akhirnya  lebih  buruk  dari  sebelumnya. Kemiskinan  merupakan  deprivasi  dalam  kesejahteraan  dan  merupakan  fenomena  multidimensi yang  dipandang  dari  beberapa  sisi  (Ngarifun  &  Hartono,  2022).  Pertama,  dari  pandangan konvensional yaitu kemiskinan dari sisi moneter yaitu kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan  atau  konsumsi  individu  dengan  beberapa  batasan  tertentu,  jika  berada  di  bawah batasan  tersebut,  maka  dianggap  miskin.  Kedua,  pandangan  kemiskinan  tidak  hanya  sebatas ukuran  moneter,  tetapi  juga  mencakup  miskin  nutrisi  yang  diukur  dengan  memeriksa  apakah pertumbuhan anak-anak  terhambat. Selain itu, juga bisa dari miskin pendidikan, misalnya dengan menggunakan indikator angka buta huruf. Ketiga, pandangan yang lebih luas yaitu jika masyarakat kekurangan kemampuan dasar, sehingga pendapatan dan pendidikan yang dimiliki tidak memadai, kesehatan yang buruk, ketidakamanan, kepercayaan diri yang rendah, rasa ketidakberdayaan dan tidak adanya hak bebas berpendapat.
Munculnya  Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  (Permendagri)  nomor  13  tahun  2006  dapat  dimaknai bahwa setiap daerah diwajibkan memiliki pos anggaran belanja menurut fungsi yang dipergunakan untuk meningkatkan kemajuan daerah (Hartono, 2022). Dengan adanya belanja fungsi pendidikan maka  akan  terjadi  peningkatan  fasilitas  dan  pelayanan  pendidikan  yang  berdampak  kepada peningkatan  pendidikan  masyarakat.  Semakin  tinggi  pendidikan  masyarakat  maka  pengetahuan dan  keahlian  ikut  meningkat  sehingga  mendorong  peningkatan  produktivitas  kerjanya.  Pada akhirnya  masyarakat  akan  memperoleh  kesejahteraan  lebih  baik  yang  diperlihatkan  melalui peningkatan  kemampuan,  pendapatan  maupun  konsumsinya.  Sedangkan  dengan  adanya  belanja fungsi  kesehatan  maka  akan  terdapat  fasilitas  dan  pelayanan  kesehatan  yang  memadai  guna mencapai  derajat  kesehatan  yang  tinggi.  Derajat  kesehatan  yang  tinggi  menghasilkan  kualitas
manusia  lebih  baik  dengan  tingkat  mental  maju  dan  kemampuan  berproduktivitas  lebih  baik. Dengan  begitu  maka  masyarakat  menjadi  sehat  sejahtera  dan  memiliki  kemampuan  keluar  dari kemiskinan.
Pariwisata  juga  memiliki  potensi  untuk  mengurangi  kemiskinan.  Merujuk  dari  beberapa  fakta  dari UNWTO  (2018)  menyatakan  pariwisata  dapat  mengurangi  kemiskinan  melalui  peningkatan pendapatan  nasional,  penciptaan  lapangan  pekerjaan,  penerimaan  devisa,  dan  pengembangan daerah. Hal itu terbukti bahwa pariwisata sebagai penyumbang PDB dunia pada tahun 2017 sebesar 10  persen.  Pariwisata  mampu  menyumbang  1  dari  setiap  10  pekerjaan  di  seluruh  dunia,  dan penyumbang  30  persen  ekspor  dunia  tertinggi  yang  menghasilkan  pendapatan  ekspor.  Selain  itu, pariwisata  merupakan  sektor  yang  berpusat  pada  penggunaan  sumber  daya  manusia  sebagai penggeraknya  sehingga  dapat  memberikan  lapangan  kerja  baru  dan  menghindarkan  dari permasalahan  kemiskinan.  Pariwisata  juga  dapat  memberikan  dampak  terhadap  pengembangan daerah lokal yang nantinya mampu mengentaskan kemiskinan daerah.

## LANDASAN TEORI

## Kemiskinan
Ravallion (dalam Kuncoro, 2006) kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai uang untuk berobat dan pada umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena  sakit  sehingga  kemiskinan  merupakan  ketidakberdayaan,  terpinggirkan  dan  tidak  memiliki rasa bebas. Sharp dalam Kuncoro (2006) menjelaskan penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi ialah:
a. Secara  mikro,  kemiskinan  muncul  karena  adanya  ketidaksamaan  pola  kepemilikan sumberdaya  yang  menimbulkan  distribusi  pendapatan  yang  timpang.  Penduduk  miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah;
b. Kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  dalam  kualitas  sumberdaya  manusia.  Kualitas sumberdaya  manusia  yang  rendah  berarti  produktifitasnya  rendah  yang  pada  gilirannya upahnya  rendah.  Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  ini  karena  rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, dan karena keturunan;
c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty)  yang  dikemukakan  Nurske.  Adanya  keterbelakangan,  ketidaksempurnaan  pasar,  dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya  pendapatan  yang  diterima.  Rendahnya  pendapatan  berdampak  pada  rendahnya tabungan  dan  investasi.  Rendahnya  investasi  berakibat  pada  keterbelakangan,  dan  seterusnya berputar  terus  menerus.  Dengan  memiliki  makna  yang  luas,  kemiskinan  terbagi  atas  dua  macam ukuran  kemiskinan  yang umumnya  digunakan.  Pertama,  kemiskinan  absolut  yaitu  kondisi  dimana tingkat  pendapatan  minimum  tidak  dapat  mencapai  kebutuhan  minimum  seperti  makanan, pakaian, perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kedua, kemiskinan relatif yaitu kondisi dimana pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di  sekitarnya.  Konsep  kemiskinan  relatif  lebih  bersifat  dinamis  sehingga  kemiskinan  selalu  ada. Untuk  mengukur  kemiskinan,  BPS  Indonesia  menggunakan  konsep  kemampuan  memenuhi kebutuhan  dasar  (basic  needs  approach).  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dapat  dihitung  garis kemiskinan    konsumsi    dan    selanjutnya    dapat    dihitung    Head    Count    Index    yaitu  persentase penduduk  yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan  konsumsi.  Dengan  demikian  kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

## Anggaran Kesehatan
Belanja  pemerintah  daerah  fungsi  kesehatan  terdapat  di  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  33  yang  termasuk  dalam  klasifikasi  belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara  dalam  fungsi  meningkatkan  kesehatan  rakyat.  Adanya  belanja  pemerintah  daerah  fungsi kesehatan  menunjukkan  adanya  keberpihakkan  pemerintah  melalui  pemerintah  daerah  terhadap kesehatan  hingga  ke  daerah.  Dalam  Undang  Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  kesehatan merupakan  hak  dasar  (azasi)  manusia,  sehingga  pemerintah  pusat  maupun  daerah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan perlindungan dan fasilitasi kesehatan kepada rakyatnya.

## Anggaran Pendidikan
Belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  33  yang  termasuk  dalam  klasifikasi  belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara  dalam  fungsi  penyelenggaraan  pendidikan.  Adanya  belanja  daerah  fungsi  pendidikan menunjukkan adanya keberpihakkan pemerintah melalui pemerintah daerah terhadap pendidikan hingga  ke  daerah.  Adanya  belanja  tersebut  menjadikan  masyarakat  dapat  mengakses  dan  ikut menikmati  pendidikan  dalam  jangka  panjang  sehingga  mampu  meningkatkan  produktivitas  kerja dan  mensejahterahkan  dirinya  sehingga  dapat  berkontribusi  bagi  kemajuan  daerah  maupun negara.

## Pariwisata
Pariwisata  merupakan  kegiatan  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  tinggal  diluar tempat tinggalnya sendiri untuk sementara waktu, tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk tujuan  wisata  atau  tujuan  lainnya  yang  tidak  bertujuan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  atau  gaji ditempat  yang  dikunjungi.  Terdapat  dua  elemen  utama  dalam  pariwisata  diantaranya  adalah elemen  wisatawan  yang  merupakaan  aktor  dari  sistem  pariwisata  dan  elemen  geografi  yang memiliki  tiga  komposisi  yaitu  Traveler  Generating  Region  mengenai  mencakup  asal  wisatawan, pasar, informasi pariwisata, dan transaksi perjalanan wisata. Kemudian Tourist Destination Region mengenai  tujuan  perjalanan  wisata  dan  terakhir  yaitu  Transit  Route  Region  mengenai  tempat sementara  sebelum  mencapai  daerah  tujuan  wisata.  Permintaan  pariwisata  terdiri  dari  berbagai macam  unsur  yang  berguna  bagi  para  wisatawan.  Permintaan  dalam  pariwisata  bisa  terjadi  saat periode perjalanan dan sebelum memulai perjalanan. Adapun faktor yang mampu memperngaruhi permintaan  pariwisata  antara  lain  pendapatan  seseorang,  harga  ditawarkan,  kualitas  produk, hubungan politik yang terjadi, hubungan ekonomi, serta hubungan sosial budaya pun menjadi faktor. Selain itu kondisi cuaca, adanya hari libur, peraturan pemerinta, serta adanya foreign  exchange  restriction  dapat  mempengaruhi  permintaan  pariwisata.  Adapun  pengaruh  ke aspek  ekonomi  yang  ditimbulkan  dari  adanya  pariwisata  yaitu  mampu  merangsang  investasi, sebagai  penghasil  devisa,  mampu  merangsang  tumbuhnya  industri  ekonomi  lainnya,  mampu berkontribusi  dalam  penciptaan  lapangan  pekerjaan  dan  peningkatan  pendapatan,  dan  mampu menyebabkan skala ekonomi positif.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  asosiatif  dengan pendekatan  kuantitatif.  Menurut  Sugiyono  (2011),  penelitian  asosiatif  adalah  penelitian  yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu  gejala.  Hubungan  kausal  merupakan  hubungan  yang  sifatnya  sebab-akibat,  salah  satu variabel  (independen)  mempengaruhi  variabel  yang  lain  (dependen).  Penelitian  asosiatif menggunakan  teknik  analisis  kuantitatif  atau  statistik.  Penelitian  kuantitatif  merupakan  salah  satu
jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Adapun sumber data diperoleh dari data resmi dari instansi  terkait,  diantaranya  berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Data  yang  digunakan diantaranya ialah:
a.  Perkembangan Kemiskinan Provinsi Provinsi Jawa Barat tahun 2007 hingga 2021;
b.  Realisasi Anggaran Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 hingga 2021; c.  Realisasi Anggaran Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 hingga 2021; d.  Jumlah Kunjungan Wisatawan Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 hingga 2021.
Dengan metode analisis tersebut maka persamaan fungsi liniernya sebagai berikut (Gujarati, 2003):
Y it = α + β1 KSHTN it + β2 PNDKN it + β3 PRWSTA it + e
dimana: Y it = perkembangan kemiskinan Provinsi Jawa Barat α = konstanta kemiskinan Provinsi Jawa Barat β1 = koefisien regresi realisasi anggaran kesehatan Provinsi Jawa Barat KSHTN it = realisasi anggaran kesehatan Provinsi Jawa Barat β2 = koefisien regresi realisasi anggaran pendidikan Provinsi Jawa Barat PNDKN it = realisasi anggaran pendidikan Provinsi Jawa Barat β3 = koefisien regresi jumlah kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat PRWSTA it = jumlah kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat e it = variabel pengganggu Y= a + bX ………………. (1)
Keterangan: a : Konstanta b : Koefisien Korelasi Y : Nilai Perkiraan (Proyeksi) X : Periode Waktu

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil regresi berganda Kemiskinan Provinsi Jawa Barat tahun 2007 hingga 2021 dapat dillihat sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Regresi Berganda Kemiskinan Provinsi Jawa Barat
Variabel Koefisien Regresi t-Statistik Sig. Konstanta -110,441 3,288 0,002 KSHTN -1,946 -5,022 0,004 PNDKN -1,548 -3,636 0,004 PRWSTA -1.304 -2,871 0,003 Adj R-Square 0,843 F-Statistik -17,150 Sig F-Statistik 0,002
Sumber: Data diolah (2023).
Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel diatas maka persamaan regresi adalah sebagai berikut Y = -110,441 – 1,946 KSHTN it – 1,548 PNDKN it -1,304 it Dari  hasil  Tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  konstanta  sebesar  -110,441.  Maknanya  adalah  jika realisasi  anggaran  kesehatan,  realisasi  anggaran  pendidikan  dan  pariwisata  tetap  atau  tidak berubah dengan asumsi cateris patribus maka kemiskinan akan menurun 110,441 satuan.  Terlihat juga  pada  tabel  diatas  bahwa  ketiga  variabel  independen  realisasi  anggaran  kesehatan,  realisasi anggaran  pendidikan  dan  pariwisata  memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan  terhadap kemiskinan.  Realisasi  anggaran  kesehatan  memiliki  pengaruh  negatif  atau  tidak  searah  dan signifikan  terhadap  kemiskinan  dengan  nilai  koefisien  sebesar  1,946  yang  bermakna  apabila realisasi anggaran kesehatan mengalami kenaikan satu milyar dengan asumsi cateris patribus maka kemiskinan  akan  mengalami  penurunan  sebesar  1,946  satuan.  Begitu  juga  variabel  realisasi anggaran  pendidikan  juga  memiliki  pengaruh  negatif  atau  tidak  searah  dan  signifikan  terhadap kemiskinan  dengan  nilai  koefisien  sebesar  1,548  yang  bermakna  apabila  realisasi  anggaran pendidikan mengalami kenaikan satu milyar dengan asumsi cateris patribus, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1,548 satuan. Terakhir, variabel pariwisata juga memiliki pengaruh negatif  atau  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan  dengan  nilai  koefisien  sebesar  1,304  yang bermakna  apabila  jumlah  wisatawan  mengalami  kenaikan  satu  juta  kunjungan  dengan  asumsi cateris patribus, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1,304 satuan.
Berdasarkan  Tabel  1  juga  menunjukkan  hasil  Adjusted  R  Square  sebesar  0,843  atau  84,3 persen. Hal ini berarti menunjukan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu realisasi  anggaran  kesehatan,  realisasi  anggaran  pendidikan  dan  Pendidikan  mampu mendeterminasi variabel dependen kemiskinan sebesar 84,3 persen. Sedangkan sisanya yaitu 15,7 persen dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan  Tabel  1  juga  menunjukkan  hasil  F  hitung  sebesar  -17,150  lebih  besar  daripada nilai  F  tabel  dengan  df  (0,05;3;11)  sebesar  -3,587  dengan  nilai  probabilitas  0,002.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  independen  realisasi  anggaran  kesehatan,  realisasi  anggaran pendidikan dan pariwisata berpengaruh negatif signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen kemiskinan.
Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai t hitung variabel realisasi anggaran kesehatan sebesar  -5,022  lebih  besar  dari  pada  t  tabel  (0,05;12)  sebesar  -2,179  dengan  nilai  probabilitas sebesar  0,004  lebih  kecil  dari  (α=  0,05).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  realisasi anggaran  kesehatan  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Selain  itu,  nilai  t  hitung variabel realisasi anggaran pendidikan sebesar -3,636 lebih besar dari pada t tabel (0,05;12) sebesar -2,179 dengan nilai probabilitas sebesar 0,004 lebih kecil dari (α=0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Terakhir, nilai t hitung variabel pariwisata sebesar -2,871 lebih besar dari t table (0,05;12) sebesar - 2,179 dengan nilai probabilitas sebesar 0,003 lebih kecil dari (α=0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pariwisata berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  variabel  realisasi  anggaran  kesehatan  berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan  oleh  (Wardhana  &  Kharisma,  2019),  (Fani  Wulandari,  2021)  dan  (Hartono,  2023). Kesehatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya  realisasi  anggaran  kesehatan  maka  terdapat  fasilitas  dan  pelayanan  kesehatan  yang memadai  guna  mencapai  derajat  kesehatan  yang  tinggi.  Derajat  kesehatan  yang  tinggi menghasilkan  kualitas  manusia  lebih  baik  dengan  tingkat  mental  maju  dan  kemampuan berproduktivitas  yang  tinggi.  Dengan  hal  tersebut  masyarakat  menjadi  lebih  sehat  dan memperbesar  mendapatkan  pekerjaan  layak  sehingga  dapat  terhindar  dari  permasalahan kemiskinan.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  variabel  realisasi  anggaran  pendidikan  berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardhana & Kharisma, 2019), (Fani Wulandari, 2021) dan (Hartono, 2023) Realisasi
anggaran  pendidikan  berdampak  pada  peningkatan  fasilitas  dan  pelayanan  pendidikan  agar mencapai pendidikan lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat  sehingga  mendorong  peningkatan  produktivitas  kerjanya.  Pada  akhirnya  dengan produktivitas  tinggi  memperoleh  kesejahteraan  lebih  baik  yang  diperlihatkan  melalui  peningkatan kemampuan,  pendapatan  maupun  konsumsinya  sehingga  keluar  dari  kemiskinan.  Realisasi anggaran  pendidikan  menunjukkan  perhatian  pemerintah  terhadap  pendidikan.  Adanya  anggaran pendidikan maka memperbesar akses terhadap pendidikan sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas  pendidikan  yang  diterima  masyarakat  dengan  demikian  memperbesar  kemungkinan mendapat pekerjaan dan pengupahan yang lebih layak.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel  pariwisata  berpengaruh  negatif  signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bayanilah, 2019), (Gunadi, 2019), dan (Mulyana, 2021). Adanya wisatawan memiliki pengaruh untuk mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  dikarenakan  kedatangan  wisatawan  dapat  mendorong masyarakat  memanfaatkan  peluang  bekerja  untuk  meningkatkan  penghasilan.  Sektor  pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, retribusi  pendapatan,  dan  penguatan  neraca  pembayaran.  Konsumsi  wisatawan  mancanegara sebagai bentuk alternatif dari ekspor dengan berkontribusi berupa penerimaan devisa. Penerimaan devisa  dari  sektor  pariwisata  dapat  digunakan  untuk  mengimpor  barang-barang  modal  dan menghasilkan  barang-barang  dan  jasa,  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  adanya  pertumbuhan ekonomi,  terciptanya  lapangan  kerja  dan  retribusi  pendapatan  yang  berdampak  kepada pengurangan  kemiskinan  masyarakat  sekitar  tempat  wisata.  Kemudian  adanya  efek  imitasi  atau imitation effect produk barang oleh komunitas masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka akan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan lapangan kerja baru di sekitar tempat wisata sehingga dapat memperbaiki perekonomian sekitar tempat wisata dan mengurangi tingkat kemiskinan..

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
1.  Realisasi  anggaran  kesehatan  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2021. Dengan adanya realisasi anggaran kesehatan maka terdapat fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai guna mencapai derajat kesehatan yang tinggi. Derajat kesehatan yang tinggi menghasilkan kualitas manusia lebih baik dengan tingkat mental maju  dan  kemampuan  berproduktivitas  yang  tinggi.  Dengan  hal  tersebut  masyarakat  menjadi lebih  sehat  untuk  mendapatkan  pekerjaan  lebih  baik  dan  terhindar  dari  permasalahan kemiskinan.
2.  Realisasi anggaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2021. Realisasi anggaran pendidikan berdampak pada peningkatan fasilitas  dan  pelayanan  pendidikan  agar  mencapai  pendidikan  lebih  tinggi.  Semakin  tinggi pendidikan maka pengetahuan dan keahlian ikut meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas  kerjanya.  Pada  akhirnya  dengan  produktivitas  tinggi  memperoleh  kesejahteraan lebih  baik  yang  diperlihatkan  melalui  peningkatan  kemampuan,  pendapatan  maupun konsumsinya sehingga keluar dari kemiskinan.
3.  Pariwisata  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada tahun  2007-2021.  Adanya  wisatawan  memiliki  pengaruh  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk miskin  dikarenakan  kedatangan  wisatawan  dapat  mendorong  masyarakat  memanfaatkan peluang bekerja untuk meningkatkan penghasilan. Sektor pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, retribusi pendapatan, dan  penguatan  neraca  pembayaran.  Konsumsi  wisatawan  mancanegara  sebagai  bentuk alternatif dari ekspor dengan berkontribusi berupa penerimaan devisa. Penerimaan devisa dari sektor pariwisata dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang modal dan menghasilkan
barang-barang  dan  jasa,  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  adanya  pertumbuhan  ekonomi, terciptanya  lapangan  kerja  dan  retribusi  pendapatan  yang  berdampak  kepada  pengurangan kemiskinan masyarakat sekitar tempat wisata

## DAFTAR PUSTAKA
Bayanilah,  A.  N.  (2019).  Pengaruh  Kinerja  Pariwisata  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Pada  Negara – Negara Asean Terpilih Tahun 2002 - 2017. Skripsi, 1 – 88.
Budiarti, P., & Hartono, D. (2023). The Effect of Economic Growth and Investment on Poverty West Java Province in 2004-2019. Literatus: Literature for Social Impact and Cultural Studies, 5(1),
1 – 6.
Fani Wulandari. (2021). Peran Alokasi Anggaran Pemerintah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Sumatera Barat. In Frontiers in Neuroscience (Vol. 14, Issue 1).
Gunadi,  N.  P.  B.  E.  P.  (2019).  Pengaruh  sektor  pariwisata  terhadap  kemiskinan  di  provinsi  bali. Universitas Brawijaya, 1 – 14.
Hartono,  D.  (2020).  Factors  That  Influence  Income  Inequality  Distribution  in  Central  Java  Province. Literatus Journal, 2(2), 193 – 198.
Hartono, D. (2022). Determinan Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Sosio E-Kons, 14(2), 155 – 164.
Hartono, D. (2023). Pengaruh Realisasi Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Penanggulan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Mirai Manajemen, 8(1), 405 – 411.
Kemendagri.  2006.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Mulyana, I. M. E. (2021). Pengaruh Industri Pariwisata terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. Tesis. Ngarifun,  &  Hartono,  D.  (2022).  Upah  Dan  Harga  Konsumen  Terhadap  Pembangunan  Manusia  Di Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2002-2019. Sosio E-Kons, 14(3), 240 – 245. Sugiyono. (2011). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro ( PDFDrive ).pdf. In Bandung Alf (p. 143).
Wardhana, A., & Kharisma, B. (2019). Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan  dan Sektor Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 8(12), 1343 – 1366.
WTO. 2018. Tourism and Poverty Alleviation. Madrid: UNWTO.