E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 7, Juli 2022

## IMPLEMENTASI    PENGAJUAAN  SAKSI  TAMBAHAN  (YANG  TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT PELIMPAHAN PERKARA)

## Tuangkus Harianja, Jenriswandi Damanik
Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Simalungun  dan  Fakultas  Hukum  Universitas Simalungun, Indonesia Email: harianjatuangkus2@gmail.com, jenrisdmk62@gmail.com

## Abstrak
Dalam suatu peristiwa pidana, seseorang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu disebut dengan saksi. Selanjutnya  seorang  saksi  akan  memberikan  keterangannya  di  sidang  pengadilan dan  selanjutnya  disebut  dengan  keterangan  saksi.  Menurut  KUHAP,  hakim  ketua sidang tidak hanya wajib mendengar keterangan saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan  berkara  tetapi  juga  wajib  mendengarkan  keterangan  saksi  yang diajukan  baik  oleh  penuntut  umum  maupun  terdakwa  selama  berlangsungnya pemeriksaan sidang pengadilan atau sebelum putusan dijatuhkan. Dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai beriku t: (i) Pemanggilan terhadap saksi tambahan  (yang  tidak  tercantum  dalam  surat  pelimpahan  perkara)  baik  yang diajukan  oleh  penuntut  umum  dan  atau  terdakwa  selama  sidang  berlangsung  atau sebelum  putusan  dijatuhkan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah diatur  dalam  Pasal  146  ayat  (2)  KUHAP,  yaitu  dilakukan  oleh  penuntut  umum dengan  menyampaikan  surat  panggilan  kepada  saksi  yang  memuat  tanggal,  hari, serta jam sidang dan memuat keterangan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus diterima  oleh  yang  bersangkutan  selambat-lambatnya  tiga  hari  sebelum  sidang dimulai;  (ii)  Tujuan  penuntut  umum  untuk  mengajukan  saksi  tambahan  adalah untuk  membuktikan  kebenaran  dari tindak  pidana  yang  telah  ia  dakwakan  kepada terdakwa  (saksi de  charge ),  sedangka  tujuan  terdakwa/penasihat  hukumnya mengajukan  saksi a  decharge adalah  untuk  melemahkan  keterangan  saksi-saksi yang memberatkan terdakwa; dan (iii)  Kewenangan menilai keterangan saksi baik yang  diajukan  penuntut  umum  ataupun  terdakwa  (saksi  tambahan)  ada  pada pengumpul fakta  ( judex facti ) yaitu hakim, dan hakim memiliki kebebasan untuk menerima  ataupun  menolak  kebenaran  dari  keterangan  saksi  baik  yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.
Kata Kunci: Hak Penuntut Umum/Terdakwa, Saksi Tambahan, Pelimpahan Perkara

## Pendahuluan
Terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwa penuntut umum  sangat  bergantung  kepada  hasil  pembuktian  di  pengadilan.  Tujuan  pembuktian adalah  mencari  dan  menetapkan  kebenaran-kebenaran  yang  terdapat  dalam  suatu perkara, jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan terdakwa.
Pembuktian  harus  dilaksanakan  untuk  mencegah  jangan  sampai  menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Pembuktian saja tidak cukup karena hal itu harus  disertai  pula  dengan  suatu  keyakinan  hakim.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  183  KUHAP,  mengatur  bahwa  Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh    keyakinan    bahwa    suatu    tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan    bahwa terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya.
Upaya mendapatkan kebenaran dari maksud tersebut di atas, perlu diuji dengan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.  Salah satu alat bukti tersebut  adalah  keterangan  saksi  yang  diberikan  oleh  seseorang  yang  melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dengan menyebutkan alasan dari  pengetahuannya  tersebut.    Keberadaan  alat  bukti  ini  pada  umumnya  ada  dalam setiap  perkara  pidana  yang  terjadi  dan  lazim  menjadi  andalan  bagi  penuntut  umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Di  dalam  Pasal  160  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP  disebutkan:  Dalam  hal  ada  saksi yang  menguntungkan  maupun  memberatkan    terdakwa  yang  tercantum  dalam  surat pelimpahan perkara dan atau yang dimintakan oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut  umum  selama  berlangsungnya  sidang  atau  sebelum  dijatuhkannya  putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengimplementasikan  pengajuan  saksi tambahan  yang  tidak  tercantum  dalam  surat  pelimpahan  perkara,  sehingga  keputusan yang diambil dapat lebih berkeadilan.

## Metode Penelitian
Metode penulisan ini membutuhkan data untuk digunakan sebagai sumber untuk menjawab  atau  membahas  masalah  yang  perlu  dikaji.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  juridis  normative  atau penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan menelaah bahan-bahan hukum berupa  buku-buku  kepustakaan  dan  perundang-undangan  dan  jurnal-jurnal  ilmiah bereputasi  yang  relevan  dengan  judul  yang  telah  dipilih  dan  permasalahan  yang  telah dirumuskan terlebih dahulu.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pemanggilan  Saksi  Tambahan  yang  Diajukan  Oleh  Penuntut Umum Dan Atau Terdakwa
Pasal  160  ayat  (1)  KUHAP,  membebankan  kewajiban  hukum  kepada  hakim ketua  sidang  untuk  mendengar  keterangan  saksi.  Pemeriksaan  dan  pendengaran keterangan  saksi  dalam  persidangan  meliputi  seluruh  saksi  yang  tercantum  dalam surat  atau  berkas  pelimpahan  perkara.  Dengan  demikian  setiap  saksi  yang  telah diperiksa  oleh  penyidik  dan  saksi  itu  tercantum  dalam  pelimpahan  berkas  perkara, wajib  didengar  keterangannya  dalam  pemeriksaan  sidang  pengadilan  dengan  tidak
mempersoalkan apakah saksi tersebut merupakan saksi yang memberatkan terdakwa ataupun saksi yang meringankan terdakwa.
Akan  tetapi  di  dalam  Pasal  160  ayat  (1) huruf  c  lebih lanjut  ditegaskan  saksi yang  diperiksa  tidak  terbatas  terhadap  saksi-saksi  yang  telah  tercantum  dalam pelimpahan  berkas  perkara  yang  telah  diperiksa  dan  diserahkan  oleh  penyidik kepada  penuntut  umum,  akan  tetapi  meliputi  seluruh  saksi  yang  diajukan  oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasihat hukum yang tidak tercantum dalam  pelimpahan  berkas  perkara.  Hakim  ketua  sidang  tidak  dapat  menolak  saksi- saksi tambahan yang diajukan baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasihat hukum.
Dari  ketentuan  yang  mewajibkan  hakim  ketua  sidang  mendengar  keterangan saksi  yang  memberatkan  maupun  yang  meringankan  terdakwa  ini  sebagaimana diatur  160  ayat  1  huruf  c  KUHAP,  dapat  dimengerti  bahwa  ketentuan  ini mengandung  kebaikan  dan  kelemahan.  Adapun  kebaikannya  adalah  bahwa ketentuan  ini  memberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  penuntut  umum untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa Sebaliknya memberikan  kesempatan  yang seluas-luasnya kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang mungkin dapat membebaskannya atau meringankannya dari dakwaan penuntut umum.
Di  sisi  lain  kelemahannya  dapat  dilihat  dalam  kaitannya  dengan  kelancaran pemeriksaan  perkara  itu  sendiri.  Dengan  pengajuan  saksi  tambahan  yang  sifatnya meringankan  bagi  terdakwa  kemungkinan  waktu  persidangan  akan  bertambah panjang.  Apalagi  jika  hak mengajukan  saksi  yang meringankan ini  dengan  sengaja dipergunakan  terdakwa  sebagai  sarana  memperlambat  jalannya  pengambilan putusan dalam perkara yang bersangkutan.
Akan  tetapi  sepanjang  penggunaan  hak  itu  masih  wajar,  hakim  ketua  sidang harus  benar-benar  mematuhi  kewajiban  tersebut  sebagai  seorang  pengayom  yang bijaksana. Hakim harus bertindak bijaksana untuk menempatkan kewajiban dan hak itu  dalam  suatu  keseimbangan  yang  proporsional  atas  landasan  kepentingan kelancaran  pemeriksaan  perkara  itu  sendiri  pada  satu  pihak  dan  kepentingan pembelaan terdakwa pada pihak lain.
Pengajukan  saksi-saksi  tambahan  sebagaimana  halnya  dengan  saksi  yang meringankan  ( a  decharge) dan  saksi  yang  memberatkan  ( de  charge )  dalam pembahasan  skripsi  ini,  perlu  pula  diketahui  batas  tenggang  waktu  mengajukan saksi  tersebut  oleh  penuntut  umum  atau  terdakwa  atau  penasihat  hukumnya.  Batas waktu  pengajuan  saksi-saksi  dimaksud  adalah  terbatas  yaitu  sebelum  hakim  ketua sidang menjatuhkan putusan atas perkara yang bersangkutan.
Dalam  hal  ini  berarti  undang-undang  memberi  hak  kepada  mereka  (penuntut umum  atau  terdakwa  atau  penasihat  hukum)  untuk  mengajukan  saksi  tambahan selama  proses  persidangan  masih  berlangsung.  Hak  mengajukan  saksi  tambahan tertutup apabila  hakim  ketua  sidang  telah  menjatuhkan  putusan,  jadi  bukan  setelah pemeriksaan  perkara  selesai.  Dengan  demikian  walaupun  penuntut  umum  telah membacakan  tuntutan  atau requisitoir ,  hal  itu  belum  menutup  kemungkinan  bagi
terdakwa  atau  penasihat  umum  untuk  mengajukan  saksi  yang  meringankan  atau menguntungkan.
Permintaan  untuk  mengajukan  saksi  baik  oleh  penuntut  umum  ataupun terdakwa  harus  ditujukan  kepada  hakim  ketua  siding,  sehingga  hakim  ketua sidanglah  yang  berwenang  memutuskan  apakah  permintaan  dari  terdakwa,  dari penasihat hukum atau dari penuntut umum itu dapat dikabulkan atau tidak. Adapun mengenai siapa yang harus melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan dengan cara  bagaimana  panggilan  itu  harus  dilakukan  ternyata  tidak  ada  peraturan  dan penjelasannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Namun adalah tidak wajar apabila dibuat perbedaan antara panggilan terhadap para  saksi  yang  tercantum  dalam  surat  pelimpahan  perkara  dengan  panggilan terhadap para saksi yang diminta oleh terdakwa/penasihat hukum atau oleh penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkannya putusan, sebab sesuai dengan  ketentuan  Pasal  160  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP,  semua  saksi  tersebut  wajib didengar keterangannya oleh hakim ketua sidang.
Dengan  demikian  pemanggilan  terhadap  para  saksi  baik  yang  diminta  oleh terdakwa/penasihat  hukum  atau  penuntut  umum  sebelum  putusan  dijatuhkan  harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  146  ayat  (2) KUHAP.  Pemanggilan  itu  dilakukan  oleh  penuntut  umum  dengan  menyampaikan surat  panggilan  kepada  saksi  yang memuat:  (i) tanggal,  hari  serta jam  sidang,  dan;
(ii) keterangan untuk perkara apa saksi dipanggil.
Surat  panggilan  tersebut  harus  sudah  diterima  oleh  saksi  yang  bersangkutan selambat-lambatnya  tiga  hari  sebelum  sidang  dimulai  yakni  setelah  hakim  ketua sidang mengabulkan permintaan dari terdakwa/penasihat hukum atau dari penuntut umum  untuk  memanggil  orang-orang  tertentu  untuk  didengar  keterangannya  baik sebagai  saksi a  decharge maupun  sebagai  saksi de  charge ,  dan  setelah  penuntut umum  mendapat  perintah  dari  hakim  ketua  sidang  untuk  memanggil  orang-orang yang bersangkutan
2. Tujuan Penuntut Umum Dan Atau Terdakwa Mengajuan Saksi Tambahan S esuai  dengan  ketentuan  KUHAP,  bahwa  penuntut  umum  adalah  pihak  yang bertindak  sebagai  aparat  yang  diberi  wewenang  untuk  mengajukan  segala  daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa dalam surat  dakwaan,  yaitu  “surat  atau  akte  yang  memuat  rumusan  tindak  pidana  yang didakwakan  kepada  terdakwa  yang  disimpulkan  dan  ditarik  dari  hasil  pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka  sidang  pengadilan”.  Dengan  demikian  kewajiban  untuk  membuktikan kesalahan  terdakwa  ada  pada  penuntut  umum.  Salah  satu  upaya  penuntut  umum untuk  mengajukan  bukti  tentang  kesalahan  terdakwa  adalah  dengan  mengajukan saksi yang memberatkan ( de charge).
Sebaliknya  terdakwa  atau  penasihat  hukum  mempunyai  hak  untuk melemahkan  atau  melumpuhkan  pembuktian  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Misalnya  dengan  (i)
mengadakan sangkalan atau bantahan yang beralasan atas dakwaan penuntut umum, atau;  (ii)  dengan  alibi  atau  dengan;  dan  (iii)  mengajukan  saksi  yang  meringankan atau saksi a decharge.
Terdakwa  berhak  untuk  mengusahakan  dan  mengajukan  saksi  dan/atau seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  guna  memberikan  keterangan  yang menguntungkan  bagi  dirinya.  Saksi  yang  diajukan  oelh  seorang  terdakwa,  yang diharapkan  dapat  memberfikan  keterangan  yang  menguntungkan  bagi  dirinya  atau saksi a de charge , sebagai lawan dari saksi a charge , yakni saksi yang diajukan oleh penuntut umum, yang keterangannya memberatkan terdakwa.
Berdasarkan  Pasal  65  KUHAP  tersangka  dan  terdakwa  berhak  untuk mengusahakan  dan  mengajukan  saksi  dan  atau  seseorang  yang  memiliki  keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Ini berarti sudah  sejak  diperiksa  oleh  penyidik,  seorang  tersangka  itu  berhak  mengajukan saksi-saksi  guna  memberikan  keterangan  yang  menguntungkan.  Pemeriksaan terhadap  saksi-saksi  seperti  itu  atau  keterangan-keterangan  yang  meringankan tersangka dari saksi-saksi a de charge , oleh penyidik harus dituangkan dalam suatu berita  acara  pemeriksaan  saksi,  yang  bersama-sama  dengan  berita-berita  lainnya kemudian  harus  diserahkan  kepada  penuntut  umum,  untuk  dijadikan  bahan pertimbangan  apakah  ia  akan  melimpahkan  perkaranya  ke  pengadilan  atau  akan menurut perkara tersebut demi hukum.
Kesaksian a  de  charge seperti  itu  seringkali  diperlukan  dalam  pemeriksaan oleh penyidik, apabila seseorang tersangka telah mengemukakan alibi, yaitu bahwa ia berada di lain tempat pada saat tindak pidana yang disangkakan terhadap dirinya itu terjadi, atau bahwa ia benar-benar tidak pernah berada di tempat kejadian, baik sebelumnya,  selama,  atau  sesudah  tindak  pidana  yang  bersangkutan  terjadi. Keterangan  saksi  yang  menguatkan  alibi  tersangka  seperti  itu  juga  harus  dibuat dalam sebuah berita acara, dan tidak cukup apabila hanya diketahui oleh penyidik.
Berkenaan  dengan  adanya  hak  untuk  mengajukan  saksi  atau  ahli  yang  oleh undang-undang  telah  diberikan  kepada  tersangka  atau  terdakwa  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasa  65  KUHAP  di  atas,  para  pemeriksa  di  semua  tingkat pemeriksaan  wajib  menanyakan  kepada  tersangka  atau  terdakwa,  yaitu  apabila  ia akan  mengajukan  saksi-saksi  atau  sdaksi  ahli  yang  dapat  memberikan  keterangan yang sifatnya menguntungkan bagi dirinya.
Apabila  seorang  tersangka  atau  terdakwa  mengajukan  nama  seseorang  atau beberapa  orang  saksi a  de  charge atau  seorang  atau  beberapa  saksi  ahli,  yaitu menurut pendapatnya akan dapat memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya meringankan  bagi  dirinya,  tidak  dengan  sendirinya  pemeriksa  selalu  harus mengabulkan  setiap  permintaan  unuk  memanggil  semua  saksi a  de  charge yang disebutkan oleh tersangka atau terdakwa, apabila pemeriksa yakin bahwa saksi-saksi tersebut  tidak  akan  dapat  memberikan  keterangannya  yang  secara  langsung  ada hubungannya  dengan  tidak  pidana  yang  disangkakan  atau  didakwakan  kepada tersangka  atau  terdakwa  karena  hal  tersebut  hanya  akan  menghambat  jalannya
pemeriksaan  dan  bertentangan  dengan  prinsip  pemeriksaan  yang  cepat,  sederhana dan murah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk KUHAP.
Dalam  hal  saksi  yang  menguntungkan  tersangka  tidak  diajukannya  pada  saat pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  maka  ia  masih  dapat  mengajukannya  selama pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  masih  berlangsung  atau  sebelum  putusan pengadilan dijatuhkan. Inilah yang disebutkan saksi tambahan yang tidak tercantum dalam  surat  pelimpahan  perkara.  Berdasarkan  Pasal  160  ayat  (1)  huruf  c  KUHAP bahwa  saksi  yang  diajukan  dan/atau  yang  diminta  oleh  terdakwa  atau  penasihat hukum  atau  penuntut  umum  selama  berlangsungnya  sidang  atau  sebelum dijatuhkannya putusan, wajib didengarkan oleh hakim ketua sidang.
Kewajiban  hakim  untuk  menanggapi  hak  terdakwa  mengajukan  saksi  yang meringankan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  adalah  merupakan  cermin  jaminan perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  KUHAP  demi mengangkat  dan  menempatkan  derajat  tersangka  atau  terdakwa  dalam  suatu kedudukan  sebagai  mahluk  manusia  yang  memiliki  harkat  dan  martabat kemanusiaan yang utuh.
Tersangka  atau  terdakwa  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur kemanusian,  yang  membawa  suatu  konsekwensi  bahwa  dalam  pelaksanaan penegakkan  hukum  terhadap  mereka,  hak-hak  asasi  utama  yang  telah  diatur  oleh undang-undang tidak boleh dilanggar, sebagaimana halnya untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya.
Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Oleh sebab itu adalah hal yang layak jika ia mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya dengan tujuan untuk melemahkan/melumpuhkan pembuktian penuntut umum atas kesalahan yang  didakwa  kepadanya  ataupun  untuk  melakukan  pembelaan  atas  dakwaan penuntut umum.
Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 KUHAP ini dikatakan  bahwa  ketentuan  ini  adalah  penjelasan  dari  asas  praduga  tidak  bersalah. Yang  dimaksud  dengan  asas  praduga  tidak  bersalah  ataupun  yang  dalam  bahasa Inggris  juga  disebut  sebagai  asas presumption  of  innocence itu  merupakan  suatu asas  dalam  hukum  acara  pidana,  yang  pada  dasarnya  ingin  mengatakan  bahwa seorang terdakwa itu harus dipandang sebagai tidak bersalah, sebelum kesalahannya itu dinyatakan sebagai terbukti oleh pengadilan, dan putusan kekuatan hukum yang tetap.
Dengan  dicantumkannya  ketentuan  mengenai  tidak  dibebankannya  tersangka atau  terdakwa  dengan  kewajiban  untuk  membuktikan  sesuatu  dalam  proses pemeriksaan  perkara  pidana,  maka  kini  tidak  perlu  lagi  dipermasalahkan  tentang siapa  yang  sebenarnya  mempunyai  beban  untuk  membuktikan  tindak  pidana  yang disangkakan atau didakwakan kepada tersangka atau terdakwa.
Pada  dasarnya  siapa  yang  menyangka  atau  siapa  yang  mendakwa  seseorang telah melakukan tindak pidana, maka ialah yang harus membuktikan kebenaran dari sangkaan  atau  dakwaannya.  Dalam  hal  ini  adalah  penuntut  umum  yang  harus
berupaya  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa  termasuk  dengan  mengajukan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa.
3. Kewenangan  Menilai  Keterangan  Saksi  Tambahan  Yang  Diajukan  Oleh Penuntut Umum Dan Atau Terdakwa
Sebagaimana  dijelaskan  bahwa  kepada  penuntut  umum,  undang-undang  telah membebankan kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut  dalam  praktek  di  persidangan  sering  terlihat  penuntut  umum  mengajukan pertanyaan  yang  seolah-olah  menyerang  kepada  semua  saksi  untuk  membuktikan kebenaran dari tindak pidana yang telah ia dakwakan kepada terdakwa. Sebaliknya penasihat  hukum  mengajukan  pertanyaan  secara  bertubi-tubi  kepada  saksi-saksi a charge untuk  melemahkan  keterangan  mereka  yang  memberatkan  terdakwa.
Semuanya  itu  merupakan  hal  yang  wajar  asal  mereka  menyadari  bahwa  yang berwenang menilai apakah suatu dakwaan itu terbukti atau tidak, atau apakah suatu keterangan saksi itu berharga atau tidak adalah judex facti atau penemu fakta yaitu hakim, jadi bukan penuntut umum atau penasihat hukum.
Semua pembelaan yang dilakukan dengan cara membentak-bentak para saksi a charge di  sidang  pengadilan  dengan  maksud  melemahkan  keterangan  yang  telah diberikan di depan sidang pengadilan, ataupun untuk menyerang kewibawaan saksi dengan  tujuan  untuk  melemahkan  mental  saksi  bukanlah  pembelaan  yang dikehendaki  oleh  KUHAP.  Hal  ini  membuat  para  saksi  menjadi  tidak  bebas  untuk memberikan  keterangan  kepada  pengadilan  bukan  saja  disebabkan  karena  cara mengajukan pertanyaan oleh pembela melainkan juga karena pertanyaan-pertanyaan yang  telah  diajukan  oleh  pembela.  Bagaimana  pun  cara  pembela/penasihat  hukum untuk melemahkan keterangan saksi de charge semua penilaian terhadap keterangan saksi itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim sebagai penemu fakta.
Mengadili  adalah  pergulatan  kemanusiaan.  Itulah  tugas  hakim  yang  jika dijalankan  dengan  penuh  pengabdian  yang  tulus.  Dalam  misi  menegakan  hukum demi keadilan memang sangat sulit dan penuh tantangan tapi sangat mulia. Keadilan yang diperjuangkan adalah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Seorang  hakim  tidak  boleh  hanya  bersandar  pada  undang-undang  semata, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Demikian halnya dengan melakukan  pemeriksaan  terhadap  saksi  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  atau terdakwa/penasihat hukum, hakim harus cerdas, serta arif bijaksana sehingga dapat menghasilkan  keputusan  yang  tepat,  adil  dan  bermanfaat  sebagai  perwujudan  dari kebenaran materiil.
Dalam  hal  penilaian  terhadap  keterangan  saksi  yang  meringankan  atau memberatkan  terdakwa  ini,  ketentuan  yang  harus  menjadi  pedoman  adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seorang,  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  dalam  pembuktian kesalahan terdakwa harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan atas dasar sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  ini  timbul  keyakinan  hakim  atas  kesalahan terdakwa.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  dengan  adanya  keyakinan  hakim berarti  hakim  bebas  untuk  menentukan  berdasarkan  hati  nuraninya  untuk  dapat menerima  kebenaran  ataupun  mengenyampingkan  keterangan  saksi  baik  yang meringankan maupun memberatkan bagi terdakwa tersebut.
Dengan  demikian  tidak  berarti  bahwa  dengan  kehadiran  saksi  yang meringankan  yang  diajukan  oleh  terdakwa  ataupun  saksi  yang  memberatkan  yang diajukan  oleh  penuntut  umum  di  persidangan,  hakim  menjadi  terikat  untuk mendasarkan  keputusannya  kepada  kebenaran  keterangan  saksi  tersebut  tanpa mempertimbangkannya  ataupun  menyesuaikannya  dengan  alat-alat  bukti  lain maupun segala fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menimbulkan keyakinan hakim untuk memberikan suatu keputusan yang tepat dan adil bagi semua pihak.  Dengan  demikian  hukum  dapat  ditegakan  dan  masyarakat  benar-benar merasakan adanya kepastian hukum.

## Kesimpulan
Pemanggilan  terhadap  saksi  tambahan  (yang  tidak  tercantum  dalam  surat pelimpahan perkara) baik yang diajukan oleh penuntut umum dan atau terdakwa selama sidang  berlangsung  atau  sebelum  putusan  dijatuhkan  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  146  ayat  (2)  KUHAP,  yaitu  dilakukan  oleh penuntut  umum  dengan  menyampaikan  surat  panggilan  kepada  saksi  yang  memuat tanggal,  hari,  serta jam  sidang  dan  memuat  keterangan  untuk  perkara apa  ia  dipanggil yang  harus  diterima  oleh  yang  bersangkutan  selambat-lambatnya  tiga  hari  sebelum sidang dimulai.
Tujuan  penuntut  umum  untuk  mengajukan  saksi  tambahan  (yang  tidak tercantum dalam surat pelimpahan perkara) adalah untuk membuktikan kebenaran dari tindak  pidana  yang  telah  ia  dakwakan  kepada  terdakwa  (saksi de  charge ),  sedangka tujuan  terdakwa/penasihat  hukumnya  mengajukan  saksi a  decharge adalah  untuk melemahkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa.
Kewenangan  menilai  keterangan  saksi  baik  yang  diajukan  penuntut  umum ataupun terdakwa (saksi tambahan) ada pada pengumpul fakta ( judex facti ) yaitu hakim, dan  hakim  memiliki  kebebasan  untuk  menerima  ataupun  menolak  kebenaran  dari keterangan saksi baik yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

## BIBLIOGRAFI
Andi Hamzah, Surat Dakwaan , Alumni, Bandung, 1987
........................, Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia ,  CV.  Sapta  Artha  Jaya,  Jakarta, 1996.
Departemen  Kehakiman  Republik  Indonesia, Pedoman  Pelaksanaan  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana, Yayasan  Pengayoman,  Jakarta, Tanpa Tahun. Kurnianingsih, M. dan Priyangga, T,. Implementasi Hak Terdakwa untuk Menghadirkan Alat  Bukti  Berupa  Saksi  Dan  Ahli  Yang  Meringankan  Dalam Perkara Penodaan Agama Islam , Verstek , 4(1), 2021.
Lestari,  T.  Y.  dan  Juwita,  J., Penerapan  Saksi  Hukum  terhadap  Seseorang  yang Kedapatan Menjadi Veteran Palsu Berdasarkan Undang-Undang No.  15  Tahun  2012  tentang  Veteran , Syntax  Literate;  Jurnal Ilmiah Indonesia , 7(4), pp. 4763–4781, 2022. Machmud,  S, Analisis  Yuridis  Penerapan  Pasal  229  KUHAP  Tentang  Penggantian Biaya  Terhadap  Saksi  Yang  Hadir  dalam  Tingkat  Pemeriksaan Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  Nomor.  28/Pid.  Sus-
TPK/2016/PN. PBR . Universitas Islam Riau, 2018.
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Jilid  I, Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu, Bandung, 1985.
Moch.  Faisal  Salam, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Mandar  Maju,
Bandung, 2001.
Ninorey,  I. Penggunaan  Alat  Bukti  Keterangan  Saksi  A  Charge  Dalam  Pembuktian
Tindak Pidana Penipuan Tenaga Kerja , Verstek , 5(3), 2018.
Rondonuwu, O. G. (2013) ‘Hak dan Kewajiban yang Mengikat terhadap Saksi di dalam Praktik Persidangan Pidana’, Lex Crimen , 1(4), 2018
P.A.F  Lamintang  dan  Theo  Lamintang, Pembahasan  KUHAP  Menurut  Ilmu Pengetahuan  Hukum  Pidana  dan  Yurisprudensi, Sinar  Grafika, Jakarta, 2013.
Rondonuwu,  O.  G., Hak  dan  Kewajiban  yang  Mengikat  terhadap  Saksi  di  dalam Praktik Persidangan Pidana , Lex Crimen , 1(4), 2013.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia , Sumur, Bandung, 1981.
Wulandani,  M.  T.  W., Implementasi  hak  terdakwa  untuk  menghadirkan  saksi  yang meringankan  atau  a  de  charge  dalam  persidangan  dan
kekuatannya  sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  terorisme  (studi kasus  dalam  putusan  nomor:  1783/Pid.  B/2004/PN.  Jak.  Sel) . UNS (Sebelas Maret University), 2011.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014
Van  Christian,  B, Tinjauan  Terhadap  Pelaksanaan  Pasal  65  KUHAP  tentang  Hak Tersangka  atau  Terdakwa  untuk  Menghadirkan  Saksi  yang Menguntungkan (Saksi/Saksi Ahli) di Semua Tingkat Pemeriksaan . UAJY. 2016

## Copyright holder:
Tuangkus Harianja, Jenriswandi Damanik (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: