## ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELINTAS BATAS YANG MELANGGAR HUKUM DI PROVINSI PAPUA
Oleh
Salesius  Jemaru Salesiusjemaru8@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Herniati Cenne Herniaticenne@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Dedi Mahasiswa STIH Umel Mandiri

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bentuk-bentuk  pelanggaran  hukum yang dilakukan pelintas batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk ke Provinsi Papua, serta  menganalisa  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  pelintas  batas  dari  Papua  New Guinea  (PNG)  yang  Melanggar  Hukum  di  Provinsi  Papua  sekaligus  menganalisis  kendala yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelintas  batas  yang  melanggar  hukum  di Provinsi  Papua.  Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  masalah  yang  dipakai  oleh  Penulis adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif,  Metode  penelitian  normatif  disebut  juga  sebagai penelitian  doktrinal  (doctrinal  research).  Selain  itu  Peneliti  juga  mempergunakan  metode penelitian  Yuridis  Empiris.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pelintas Batas dari Papua New Guinea (PNG) saat masuk  ke  Provinsi  Papua,  adalah  Pelintas  batas  yang  tidak  dilengkapi  dengan  dokumen keimigrasian;  Pelintas  Batas  yang  melampaui  masa  tinggal  (Overstay)  di  wilayah  Republik Indonesia;  Pelintas  batas  dari  PNG  dengan  status  Ex  Narapidana,  karena  telah  manjalani hukum  di  Negara  Republik  Indonesia,  serta  penyelundupan  ganja  dan  barang-barang terlarang lainnya ke wilayah Republik Indonesia.

## Kata kunci: Penegakan Hukum, Pelintas Batas, Melanggar Hukum

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  forms  of  law  violations  committed  by border crossers from Papua New Guinea (PNG)  when entering  Papua  Province, as  well as analyze  the  implementation  of  law  enforcement  against  border  crossers  from  Papua  New Guinea (PNG) who violate the law in Papua Province at the same time. analyze the obstacles faced in law enforcement against border crossers who violate the law in Papua Province.  In this study, the problem approach used by the author is a normative juridical approach. The normative research method  is also known as doctrinal research. In addition, the researcher also uses the Juridical Empirical research method,  namely research that looks at the  reality of the field and conducts interviews with parties closely related to the title of this research, to better  understand  the  factual  conditions  at  the  research  location.  The  results  of  this  study indicate  that  the  forms  of  legal  violations  committed  by  Border  Crossers  from  Papua  New Guinea  (PNG)  when  entering  Papua  Province,  are  border  crossers  who  are  not  equipped with  immigration  documents;  Border  Crossers  who  exceed  the  period  of  stay  (Overstay)  in
the  territory  of  the  Republic  of  Indonesia;  Border  crosser  from  PNG  with  the  status  of  Ex Convict, because he has obeyed the law in  the Republic of Indonesia, as well as smuggling marijuana and other prohibited items into the territory of the Republic of Indonesia. Keywords:       Law       Enforcement,       Border        Crossers,        Breaking        the        Law

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  menduduki  tempat tertentu  di  muka  bumi  dan  mempunyai perbatasan  tertentu.  Kekuasaan  negara mencakup  seluruh  wilayah,  tidak  hanya tanah, tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa  diatasnya  (Miriam  Budiardjo, 2008:51).
Kawasan  perbatasan  memiliki  arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahan an‐keamanan, maupun  dalam  sudut  pandang  ekonomi, sosial, dan budaya. Masing‐masing kawasan  perbatasan  tersebut  memiliki karakteristik  yang  berbeda  antara  satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut disamping  budaya  masyarakat  setempat, juga  disebabkan  perbedaan  kondisi  dan tingkat kesejahteraan dengan negara tetangga  yang  berbatasan.  Namun  secara keseluruhan  terlihat  adanya interaksi langsung  dan  intensif  antara  warga  negara Indonesia  dengan  warga  negara  tetangga, berupa hubungan‐hubungan sosial kultura l secara  konvensional  maupun kegiatan‐ kegiatan ekonomi ekonomi lainnya.
Kawasan perbatasan
Indonesia
terdiri dari perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste serta perbatasan laut yang berbatasan dengan  10  negara,  yaitu  India,  Malaysia, Singapura,  Thailand,  Vietnam,  Filipina, Republik  Palau,  Australia,  Timor  Leste dan Papua Nugini (PNG).
Dinamika hubungan masyarakat perbatasan Indonesia dengan negara tetangga mempunyai sejarah yang panjang, dimana  dalam  hubungan  kedua  negara tersebut  dikenal  konsep “satu rumpun” yang  terefleksi  dalam  aktifitas  pergaulan masyarakatnya. Warga di kawasan perbatasan merasa tidak memiliki perbedaan dan menganggap bahwa mereka
yang  berada  di  wilayah  Indonesia  dengan negara  tetangga  itu  sama.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  kecenderungan  hubungan masyarakat perbatasan
Indonesia‐
Malaysia, Indonesia‐Filipina, Indonesia‐ PNG, dan Indonesia‐Timor Leste. Padahal terdapat  aturan  nasional  dan  internasional mengenai  kebangsaan  dan  batas  negara yang  mengakibatkan  mereka menjadi harus terpisah.
Kawasan  perbatasan  darat  Indonesia berada  di  3  (tiga)  pulau,  yaitu  Pulau Kalimantan, Papua, dan Pulau Timor, serta tersebar  di  4  (empat)  provinsi,  yaitu Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Timur, Papua, dan NTT. Setiap kawasan perbatasan  memiliki  kondisi  yang  berbeda satu  sama  lain.  Kawasan  perbatasan  di Kalimantan  berbatasan  dengan  Negara Malaysia yang masyarakatnya lebih sejahtera.  Kawasan  perbatasan  di  Papua masyarakatnya relatif setara dengan masyarakat PNG, sementara dengan Timor Leste kawasan perbatasan Indonesia masih relatif  lebih  baik  dari  segi  infrastruktur maupun tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Pintu atau pos perbatasan di kawasan perbatasan  Papua  terdapat  di Distrik Muara  Tami  Kota  Jayapura  dan  di  Distrik Sota  Kabupaten  Merauke.  Kondisi  pintu perbatasan di Kota Jayapura telah dimanfaatkan  secara  optimal  seperti  pintu perbatasan  di  Sanggau  dan  Nunukan karena  telah  memiliki  fasilitas  CIQS (Custom     =     Bea     cukai;     Imigration =Imigrasi;Quarantine =Karantina dan
Security=  Keamanan)  yang  lengkap.  Pada umumnya  aktifitas  pelintas  batas  masih berupa  pelintas  batas  tradisional  seperti yang  dilakukan  oleh  kerabat  dekat  atau saudara  dari  Papua  ke  PNG dan sebaliknya,  sedangkan  kegiatan  ekonomi seperti    perdagangan    komoditas    antara
kedua  negara  melalui  pintu  batas  di Jayapura  semakin  meningkat,  seperti  pada perdagangan barang-barang  kebutuhan sehari-hari  dan  alat-alat  rumah  tangga yang  tersedia  di  Jayapura.  Kegiatan pelintas batas di pintu perbatasan di distrik Sota  Kabupaten  Merauke  relatif  lebih terbatas  dibanding  dengan Jayapura, karena  belum  dilengkapi  CIQS  ( Costum, Imigration,  Quarantine dan Security ). Kegiatan utama arus lintas batas masyarakat  kedua  negara  dalam  rangka kunjungan  keluarga  dan  perdagangan tradisional.  Kegiatan  perdagangan  yang relatif  lebih  besar  justru  terjadi  dipintu- pintu masuk tidak resmi yang menghubungkan  masyarakat  kedua  negara secara  ilegal tanpa adanya pos  lintas batas atau  pos  keamanan  resmi.  Rencana pembangunan  pos  lintas  batas  atau  pos keamanan  yang  dilengkapi  dengan  kantor Bea  cukai,  Kantor  Imigrasi,  kantor Karantina  dan  Kantor  Keamanan,  akan dibangun pada Tahun anggaran 2019.
Orang Papua sudah memiliki hubungan  yang  erat  dengan  orang  dari PNG  karena  masih  tergolong  dalam  satu suku  bangsa,  ras,  bahasa  dan  budaya. Masyarakat  dikepulauan  ini  masih  terikat oleh  suatu  perasaan  satu  rumpun,  yang dikenal dengan rumpun
Melanesia. Mereka menempati bagian
Timur
Republik  Indonesia  tepatnya  di  Provinsi Papua  Barat,  Papua,  Papua  New  Guinea (PNG)  dan  Australia.  Berdasarkan  hasil penelitian  Antropologi  dan  Arkeologi penduduk  Papua  dan  PNG  memiliki kesamaan  dengan  penduduk  asli  Australia atau Suku Aborigin.
Semakin  besarnya  dan  semakin meningkatnya kesalingtergantungan antara umat  manusia  di  dunia  ini,  mendorong diadakannya  kerjasama  internasional  yang dalam  banyak  hal  dirumuskan  dalam
bentuk  perjanjian-perjanjian  internasional. Perbedaan  falsafah  dan  pandangan  hidup, kebudayaan,  ras,  agama  atau  kepercayaan, dan  lain-lainnya,  tidak  lagi  merupakan faktor  penghalang  dalam  mengadakan hubungan dan kerjasama. Kemajuan dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi telah  mendorong  perlunya  pengaturan- pengaturannya secara  lebih tegas dan pasti yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian- perjanjian internasional
(I  Wayan Pathiana, 2002 : 2) Memahami konteks kerjasama internasional  dalam  bidang  penegakan hukum,  maka  ada  dua  variabel  yang  perlu dipahami,  yaitu  mengenai  penegakan hukum dan kerjasama internasional, sehingga  pembahasan  pokok  dari  konteks di  atas  adalah  dalam  hal  bagaimana penegakan  hukum  memerlukan  suatu kerjasama internasional atau dapat dikatakan pula mengapa penegakan hukum tidak  akan  berjalan  atau  dapat  berjalan namun  tidak  efektif  tanpa  adanya  suatu kerjasama internasional.
Merujuk pada latar belakang masalah  maka  penulis  berkeinginan  untuk melakukan  penelitian  tentang  Analisis Penegakan  Hukum  Terhadap Pelintas Batas Yang Melanggar Hukum di Provinsi Papua.

## METODE
Tipe  pendekatan  penelitian  yang penulis  gunakan  adalah  penelitian Yuridis Normatif ,  Metode  penelitian  normatif disebut  juga  sebagai  penelitian  doktrinal ( doctrinal  research) yaitu  suatu  penelitian yang  menganalisis  hukum  baik  yang tertulis di dalam  buku  ( law as it is written in  the  book ),  maupun  hukum  yang diputuskan  oleh  hakim  melalui  proses pengadilan  ( law  is  decided  by  the  judge through judicial process ).
Selain itu Penulis juga mempergunakan metode penelitian Yuridis o HU N KELUA R JU MASUK JU
Empiris, yaitu  penelitian  yang  melihat kenyataan lapangan dan melakukan wawancara  dengan  pihak-pihak  yang berkaitan  erat  dengan  judul  penelitian  ini, untuk  lebih  memahami  kondisi  faktual  di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis    Bentuk-Bentuk    Pelanggaran
1 201 6 2 201 7 3 201 W NI 4.4 44 2.1 09 2.8 W N A 5.7 83 5.4 63 13. ML AH 10.2 27 7.57 2 16.5 W NI 4.5 36 2.1 40 2.9 W N A 5.9 17 5.5 10 14. ML AH 10.4 53 7.65 0 17.2 Hukum  Yang  dilakukan  Oleh  Pelintas 9 06 85 63 57 98 43 Batas  dari  PNG  masuk  Ke  Provinsi 7 6 Papua JUML 11. 46. 58.5 11. 47. 59.7 AH 80 76 63 95 76 18 Kampung  Skouw,  merupakan  pintu 2 1 3 5
lintas  antara  RI-PNG  dimana  setiap  hari dilalui  oleh  pelintas  batas  legal  dan  ilegal yang berasal dari negera Republik Indonesia  RI)  menuju  ke  Negara  Papau New  Guinea  (PNG),  atau  sebaliknya. Namun  demikian  para  pelintas  batas terutama  dari  PNG,  masuk  ke  Negara Republik  Indonesia,  acap  kali  melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Pelanggara-pelanggaran
tersebut berupa:
1. Pelintas  Batas  RI-PNG  tanpa
Dilengkapi
Dokumen
Keimigrasian
Berdasarkan  informasi  dari  Kantor Imigrasi  Kelas  I  TPI  Jayapura  bahwa jumlah  pelintas  batas  PNG-RI  tahun  2016 sampai dengan Tahun 2019, sejumlah 118.281  orang.  Lebih  jelas  dapat  dilihat pada Tabel 4.9
Tabel 1
Pelintas Batas PNG-RI Tahun 2016 s/d
2019 Jayapura
N     TA        PELINTAS BATAS (ORANG)

## Sumber  data:  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI Jayapura 2019
Memerhatikan  data  pada  Tabel  4.9, maka  penulis  dapat  menjelaskan  hal-hal sebagai berikut bahwa pelintas batas PNG- RI  dari  tahun  ke  tahun  cenderung mengalami peningkatan baik Warga Negara Republik Indonesia yang melakukan perjalan ke Papua New Guinea, demikian juga sebaliknya
WNI yang keluar dan masuk ke PNG sejak  tahun  2016  sampai  dengan  2019 sebanyak 11.802 orang atau 20%, sedangkan  warga  Negara  PNG  yang keluar  dari  wilayah  Republik  Indonesia dan  kembali  ke  PNG  sejak  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2019  sebanyak 46.761 orang atau 80%. Bila kedua data ini diperbandingkan  maka  lebih banyak
Warga  Negara  PNG  (WNA)  yang  keluar dari  Repulik  Indonesia  dan  kembali  ke PNG  dibandingkan  dengan  WNI  yang masuk ke PNG.
Selanjutnya  WNI  yang  kembali  dari
PNG,  dan  memasuki  wilayah  RI  sejak tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2019 terhitung  sebanyak  11.953  orang  atau 20%. Sedangkan Warga Negara PNG yang
8 43 65 01 20 35 72 8 2 4 201 2.4 21. 24.2 2.3  21. 24.3
masuk  ke  wilayah  RI  sejak  tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2019  terhitung sebanyak 47.765 orang atau 80%
Apabila  kita  membandingkan  WNI yang masuk ke PNG dengan yang kembali dari  PNG  sejak  tahun  2016-2019  maka warga  Negara  RI  yang  kembali  lebih banyak 151 orang. Sedangkan di lain pihak bila  dibandingkan  warga  PNG  yang masuk  ke  wilayah  RI  dengan  warga  PNG yang  kembali  Ke  PNG  pada  tahun  yang sama,  sebanyak  1.004  orang  yang  masih menetap di wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan  gambaran  data  pada Tabel  4.9  maka  menurut  analisa  penulis bahwa:  Semakin  meningkatnya  pelintas batas  setiap  tahun  dari  Papua  ke  PNG maupun  sebaliknya,  melalui  pintu  pos perbatasan  di  Skouw  oleh  karena  pintu perbatasan RI-PNG telah dilengkapi dengan  sarana  dan  prasarana  berupa  Bea cukai; Imigrasi;  Karantina dan  Keamanan. Selain  itu  Pemerintah  telah  membangun Prasarana fisik berupa gedung perkantoran yang  megah.  Selain  itu  Pemerintah Republik  Indonesia  melalui  Pemerintah Provinsi  Papua  telah  membangun  Pasar  di sekitar  Perbatasan  RI-PNG,  sehingga menarik warga PNG untuk datang berbelanja  setiap  hari  di  Skouw.  Dengan demikian kehidupan perekonomian masyarakat  di  daerah  perbatasan  semakin baik.
Menjaga kedaulatan
wilayah perbatasan  merupakan  salah  satu  Tugas Pokok  bagi  Satgas  Pamtas  Yonif  PR 328/DGH  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2004  tentang  TNI. Sering  kali  terjadi  berbagai  macam  tindak pidana  maupun  pelintas  batas  illegal  yang masuk  ke  wilayah  NKRI  tanpa  melalui prosedur  yang  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  misalnya  melalui  jalan  setapak
Salah   satu   contoh   dapat  dilihat  pada Gambar dibawah ini:
Gambar 1
Pelintas Batas Ilegal yang di Tangkap Satgas Pamtas Karena Memasuki Wilayah RI melalui jalan setapak Tanpa memiliki Dokumen Keimigrasian
Sumber  data:  Satgas  Pamtas  Yonif  PR 328/DGH
Penjelasan Gambar 4.3, menunjukkan  bahwa  masih  banyak  warga PNG yang masuk wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  cara ilegal yaitu melalui jalan setapak. Kehadiran  Satgas  Pamtas  Yonif  PR 328/DGH  telah  melaksanakan  tugasnya untuk menjaga daerah perbatasan RI-PNG. Terhadap  pelintas  batas  yang  masuk  ke wilayah  Republik  Indonesia  dengan  cara yang  ilegal,  tetap  dilarang  memasuki wilayah  RI  dan  kepada  pelintas  batas tersebut  diperintahkan  untuk  langsung kembali ke negaranya (PNG).
Menurut  analisa  Penulis  bahwa kehadiran Satuan Tugas Penjaga Perbatasan (Satgas Pamtas) sangat penting, mengingat bahwa daerah perbatasan merupakan  daerah  yang  sangat  rawan untuk  disusupi  para  pelintas  berbatasan secara  ilegal,  terutama  penyelundupan barang  terlarang  seperti  Ganja,  minuman keras, produksi pertanian lainnya seperti
Vanili,  kulit  masogi  dan  sebagainya. Dengan  demikian  diharapkan  kehadiran Satgas  Pamtas  akan  menjadikan  daerah perbatasan  semakin  aman  dari  penyusup pelintas batas ilegal.
Berdasarkan analisis Penulis terhadap  kasus-kasus  tindak  pidana  yang dilakukan oleh pelintas  batas dari PNG ke wilayah Republik Indonesia, maka perlu di ketahui bahwa setiap tindak pidana dengan modus  berbeda  juga  diatur  peraturan perundang-undangan yang berbeda.
Dalam  kasus  penyelundupan  Kulit  kayu masohi,  Vanili  atau  kayu  gaharu  telah diatur  dalam  Pasal  102  Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan,  selain  itu  juga  di  kenakan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1992
Tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan Tumbuhan, karena menyelundupkan tanaman  tanpa  melalui  karantina  karena dikhwatirkan tanaman tersebut membawah penyakit  yang  dapat  menjangkiti  tanaman sejenis  di  wilayah  Republik  Indonesia. Kepada mereka yang melakukan penyelundupan  barang  seperti  disebut diatas  telah  di  kenakan  hukum  sesuai Undang-Undang  yang  berlaku.  Khusus untuk tindak pidana penyeludupan
Narkotika  jenis  daun  ganja,  dikenakan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang
Narkotika.
Semua para penyelundup  dan  pengedar  daun  ganja yang  berasal  dari  Negara  PNG  ada  yang masih dalam proses hukum, ada juga yang sedang  menjalani  masa  pemenjaraan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Dayo  Baru Kabupaten  Jayapura.  Sedangkan  yang sudah menjalani hukumannya dikembalikan  ke  pihak  Imigrasi  untuk diproses  lebih  lanjut  dan  di  deportasi kembali  ke  Negara  asalnya  yaitu  Papua New Guinea (PNG)
Analisis  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelintas  Batas  dari  Papua  New  Guinea (PNG)  Yang  Melanggar  Hukum  di Provinsi Papua
Pada  bagian ini  penulis  akan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh  oleh  penegak  hukum  terhadap pelintas  batas  yang  berasal  dari  Negara Papua  New  Guinea,  yang  telah  melanggar ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, sebagai berikut:

## 1. Penegakan  hukum  secara  Pre Emtif
Yang  dimaksud  dengan  upaya pre-emtif  disini  adalah  upaya-upaya awal  yang  dilakukan  oleh  pihak keamanan ( kepolisian dan TNI) untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana. Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulan  kejahatan  secara  pre- emtif  yakni  menanamkan  nilai-nilai dan  norma-norma  yang  baik  sehingga norma-norma  tersebut  terinternalisai dalam  diri  seseorang.  Meskipun  ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan  tapi  tidak  ada niatnya  untuk  melakukan  hal  tersebut maka  tidak  akan  terjadi  kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif  faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
2. Penegakan Hukum Secara Preventif
Upaya-upaya penegakan
hukum  secara  preventif  ini  adalah merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya pre-emtif  yang  masih  dalam  tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.  Dalam  upaya  preventif ditekankan  adalah  menghilangkan
kesempatan untuk melakukan kejahan. Contoh  ada  orang  ingin  mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan  karena  motor-motor  yang ada  ditempatkan  ditempat  penitipan motor,  dengan  demikian  kesempatan menjadi nol dan tidak terjadi kejahatan.  Jadi  dalam  upaya  preventif kesempatan ditutup.
3. Penegakan Hukum
secara
Represif Penegakan hukum secara represif, merupakan upaya yang dilakukan  pada  saat  telah  terjadi tindak pidana/kejahatan yaitu tindakan berupa penegakan hukum ( law
enforcement )  dengan  menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan
secara  konsepsional  yang  ditempuh setelah
terjadinya kejahatan.
Penanggulangan
dengan upaya represif  untuk  menindak  para  pelaku sesuai  dengan  perbuatannya  serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang
dilakukannya adalah perbuatan melanggar  hukum  dan  merugikan masyarakat, sehingga tidak
mengulanginya  dan  orang  lain  juga tidak  akan  melakukannya  mengingat sanksi  yang  ditanggungnya  sangat berat.
Terkait  dengan  pelintas  batas yang  berasal  dari  Negara  PNG,  maka ada pelanggaran pidana yang dilakukan  oleh  para  Pelintas  Batas yaitu:  Pelintas  Batas  tanpa  dilengkapi Dokumen; Pelintas batas yang menyelundupkan  ganja  dan  barang terlarang  lainnya;  serta  masa  tinggal pelintas  batas  di  wilayah  Negara Republik  Indonesia  melampaui
waktunya ( overstay ). Terhadap pelanggaran  seperti  yang  disebutkan diatas,  dikategorikan  tindak  pidana. Oleh  sebab  itu  harus  dilakukan penegakan hukum ( law inforcement ).
Perjajian  Antara  Negara  Republik Indonesia dengan Papua New Guinea
Pengaturan perbatasan RI-PNG didasarkan  pada  persetujuan  dasar  tentang perjanjian  perbatasan  kedua  negara  ( Basic Agreement on Border Arrangements Between  The  Republic  of  Indonesia  and The Republic of  Papua New Guinea ) pada tahun  1973,  yang  kemudian  diperbaharui tahun  2013  (Buletin  Badan  Pengelola Perbatasan  Kota  Jayapura  Tahun  2015). Kedua  negara  sepakat  untuk  menjadikan masalah lintas batas orang dan barang dari dan  ke  wilayah  perbatasan  diatur  bersama dalam sebuah perjanjian khusus.
Kawasan  perbatasan  terdiri  dari Census  Divisions di  dalam  Papua  New Guinea dan kampung-kampung perbatasan di  dalam  Republik  Indonesia,  dimana perbatasan  merupakan  bagian  dari Census Devisions dan kampung-kampung
perbatasan tersebut. Setiap  negara  akan  tetap  mengakui dan mengijinkan pergerakan yang dilakukan  oleh  penduduk  tradisional  dan warga  perbatasan  yang  merupakan  warga negara  dari  masing-masing  negara  yang karena  kelahiran  atau  perkawinan  tinggal di  kawasan  perbatasan  untuk  melintas perbatasan  yang  terkait  dengan  kegiatan- kegiatan  tradisional  di  dalam  kawasan perbatasan  seperti  hubungan  sosial  dan upacara-upacara  termasuk  perkawinan, berkebun,  berburu,  pengumpulan  hasil hutan  dan  penggunaan  tanah  lainnya, penangkapan ikan, dan penggunaan perairan  lainnya,  perdagangan  tradisional
di  perbatasan,  olahraga,  dan  aktivitas- aktivitas kebudayaan.
Selanjutnya dasar pengaturan khusus kegiatan  lintas  batas  tradisional  dan kebiasaan  antara  RI  dan  PNG  adalah hubungan baik yang telah terjalin dilandasi perjanjian saling menghormati persahabatan  dan  kerjasama  kedua  negara yang  ditandatangani  tahun  1986.  Daerah perbatasan  RI:  Desa-desa  perbatasan dimana perbatasan RI-PNG yang merupakan  bagian  dari  batas  negara, seperti  persetujuan  pengaturan  perbatasan yang  ditandatangani  tahun  1990.  Daerah perbatasan  PNG:  Desa  perbatasan  dimana perbatasan  PNG-RI  yang  merupakan bagian  dari  batas  negara  seperti  yang ditandatangani tahun 1990.
Kepentingan tradisional dan
kebiasaan  diatur  berdasarkan  pengaturan petugas perbatasan kedua pihak yang telah diperluas dengan kegiatan sekolah, pertukaran  olahraga  dan  kebudayaan. Penduduk  perbatasan:  Seseorang  yang karena kelahiran/perkawinan memiliki hak tempat  tinggal,  hak  tradisional  dan kebiasaan  dalam  daerah  perbatasan  yang telah  ditentukan,  tetapi  tidak  termasuk mereka yang mendapatkan hak penggunaan  tanah  atau  hak  lain  yang dianggap  tradisional,  berdasarkan  UU Nasional atau melalui proses yang bersifat tradisional.
Perdagangan  perbatasan  tradisional dan  kebiasaan  adalah  perdagangan  yang telah dilaksanakan antar penduduk perbatasan  dalam  daerah  perbatasan  sejak dahulu  kala  dan  berkembang  dalam beberapa tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk perbatasan.  Petugas  perbatasan:  Petugas yang  diangkat  untuk  menjalankan  tugas administrasi perbatasan dan tugas pembangunan dan ditempatkan di pos
perbatasan yang ditunjuk sesuai kesepakatan.
Pengaturan  lintas  batas  tradisional dan  kebiasaan  warga  yang  berdiam  di masing-masing perbatasan dibebaskan keluar  masuk  daerah  perbatasan  yang berseberangan  hanya  untuk  keperluan tradisional  dan  kebiasaan  yang  dibuktikan oleh  mereka  adalah  pemegang “Kartu Lintas Batas” (KLB)  yang  diterbitkan masing-masing  pihak.  Syarat  pengajuan pembuatan KLB antara lain:
a. Laki-laki  atau  perempuan  RI  atau PNG yang lebih dari 18 tahun;
b. Adalah  warga  perbatasan  yang berada  di  daerah  perbatasan  yang berseberangan;
c. Masuk  ke  daerah  perbatasan  yang saling berbatasan untuk
kepentingan tradisional;
d. Bukan  terdakwa  yang  tinggal tunggu proses pengadilan
KLB  langsung  mencakup  istri  dan anak-anak  yang  dibawah  18  tahun,  juga anak laki-laki  yang berumur 18 tahun atau yang  sudah  menikah.  KLB  berlaku  untuk berkali-kali  dalam  jangka  waktu  tiga tahun. KLB adalah pengganti paspor, visa, dan kartu vaksinasi.

## KESIMPULAN
Bentuk-bentuk  pelanggaran  hukum yang  dilakukan  oleh  Pelintas  Batas  dari Papua  New  Guinea  (PNG)  saat  masuk  ke Provinsi  Papua  yaitu  Pelintas  batas  dari PNG  yang  tidak  dilengkapi  dengan dokumen  keimigrasian  sehingga  harus  di deportasi  ke  Negara  PNG  oleh  pihak Imigrasi  Kelas  1  TPI  Jayapura;  Demikian juga  terhadap  Pelintas  Batas  dari  PNG yang  melampaui  masa  tinggal  ( Overstay ) di  wilayah  Republik  Indonesia  merupakan pelanggaran, sehingga terpaksa di kenakan biaya  beban  atau  denda overstay sebesar
RP 1.000.000,-  setiap hari dan selanjutnya dilakukan  pengembalian  paksa  (deportasi) ke Negara asal yaitu PNG. Dalam tahapan pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap pelintas  batas  dari  Papua  New  Guinea yang  melanggar Hukum di Provinsi Papua dimulai  dengan  penegakan  hukum  secara “Pre Emtif” dengan  cara  pemasangan baliho  di  gerbang  lintas  batas  RI-PNG, yang berisi pemberitahuan tentang
larangan  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh Pelintas  batas  yang  memasuki  wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya
penegakan hukum secara “Preventif” yaitu dengan  cara  meningkatkan frekuensi patroli  dan  razia  terhadap  pelintas  batas ilega  yang  melalui  jalan  setapak  oleh satuan pengamanan perbatasan. Penegakan Hukum  secara “Represif” yaitu  dengan melakukan tindak pidana terhadap pelintas batas yang melakukan pelanggaran pidana, misalnya  penyelundupan  ganja,  minuman beralkohol,  serta  barang-barang  tanpa dilengkapi  dokumen  yang  lengkap  dan penyelundupan  senjata.  Setiap  pelaku tindak  Pidana  dapat  dijatuhi  hukuman badan  (pemenjarahan  )  atau  membayar denda sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Miriam  Budiardjo,  2008, Dasar-Dasar
Ilmu Politik
,Gramedia,
Jakarta. I  Wayan  Pathiana,  2002 Hukum Perjanjian
Internasional
Bagian  I ,  Mandar  Maju, Bandung.
Badan  Perbatasan  dan  Kerjasama Luar  Negeri,  2009, Profil Perbatasan  Negara  RI  di Provinsi  Papua, Pemerintah Provinsi Papua,