## Ulumuna
Journal of Islamic Studies publish by State Islamic Institute Mataram Vol. 19, No. 1, 2015,  p. 79-92 Print ISSN: 1411-3457, Online ISSN: 2355-7648 Available online at http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
79

## PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER ABDULLAH SAEED DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KASUS RIDDAH
Ach. Musif Universitas Trunojoyo Madura Email: salaf_mania@yahoo.com
Abstract: Western  media  coverage  on  Islam  and  especially  on terror  attacks  by  Muslims  has  been  exaggerated  and  pejorative. This  stereotyping has portrayed Islam as problems. First, Islam  is seen  as  sluggish  in  responding  modernity  and  the  advance  of science and knowledge so it always lacks behind the West. Second, Islam  is  associated  with  extremism  and  terrorism  which  are incompatible with the West. Therefore, the emergence of rational thinking  and  cosmopolitan  approach  to  Islam  promoted  by Muslim  reformists,  such  as  Abdullah  Saeed,  are  very  urgent  to encounter  such  stereotype  and  discourse  on  Islam  in  the  West. This  article  examines  Saeed‟s  method  called  “progressive  Islam”. By  taking  one  example  of  conversion  ( murtād ),  this  article elucidates  how the method of ijtihād progressive is applied in one of the most controversial topics in Islamic law. This study shows that  the  law  on murtād ,  as  it  was  introduced  by  classical  Muslim jurists,  is  now  adopted  by  Muslim  countries.  However,  such adoption does not have a sound ground on the Qur‟anic texts and the Sunnah.
Keywords: Islam  progressive,  sharia,  Abdullah, Riddah , modernization.
DOI: http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1251

## Pendahuluan
T OPIK yang selalu menarik menjadi bahan kajian ilmiah dalam pemikiran  Islam  kontemporer  salah  satunya  adalah  masalah pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan dinamika hukum. Sebab, dari sekian banyak spektrum kehidupan umat Islam sejak dimulainya penyebaran Islam (pasca Nabi) sampai saat ini, aspek
hukum  (baca:  hukum  fiqh)  cukup  mendapat  posisi  dominan. Bahkan,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Thobieb  Al -Asyhar  pada tataran tertentu  hukum yang dilahirkan dari pemahaman ulama berdasarkan konteks zamannya yang digali  dari sumber-sumber primer  (al-Qur‟an  dan  as-Sunnah),  ditempatkan  sebagai  agama itu sendiri. 1
Karenanya  wajar  bila  kemudian  hukum  Islam  seringkali digugat sebagai penyebab munculnya image Islam sebagai agama normatif dan tradisional. Sehingga dunia  Barat da n bahkan ada sebagian  umat  Islam  yang  menggugat  eksistensi  nilai-nilai normatif  fiqh  yang  dianggap  menghambat  laju  perkembangan Islam  secara  umum.  Isu  tertutupnya  pintu  ijtihad  telah  lama beredar  bersamaan  dengan  hilangnya  kepercayaan  diri  umat Islam akibat pertikaian politik internal, gaya  hidup  hedonis dan kolonialisme barat yang menghancurkan peradaban Islam. Lebih lagi setelah menjamurnya paham-paham sufisme melalui ajaran- ajaran  tasawuf  pada  masa  itu  mendorong  sebagian  umat  Islam menjadi  statis-stagnan  ( jumud )  dan  kontra  produktif  dalam bidang pemikiran hukum  Islam.
Sampai saat ini, umat Islam masih terbelenggu oleh ketatnya paham madzhabisme dan  kuatnya keyakinan terhadap beratnya persyaratan  ijtihad  yang  digaungkan  oleh  sebagian  ulama. Sehingga  jelas  sudah,  bahwa  dominasi  stagnasi  fenomena pemikiran keislaman adalah realita yang tak terbantahkan. Inilah yang  mengantarkan  Islam  pada  posisi  yang  seringkali bertentangan  deengan  kenyataan  modernitas.  Hukum  yang seharusnya,  menurut  pendekatan  sosiologi  hukum,  bergerak bersama dengan perkembangan masyarakat, tidak berlaku pada hukum  Islam.
Piranti  ushuli  yang  sebenarnya  membuka  peluang pembaharuan  hukum  Islam  kemudian  harus  tunduk  di  bawah dominasi  kesakralan  teks  yang  diinterpretaasi  oleh  muslim generasi awal. Adalah tepat apa yang disimpulkan oleh Khaleed Abou el-Fadhl bahwa hukum Islam sesungguhnya masih hidup, tetapi  piranti  metodologis  dan  landasan  epistemologinya  telah mati.  Inilah  yang  menjadikan  hukum  Islam  stagnan  dan  tidak
1 Thobieb  Al-Asyhar  (ed.), Fiqh  Progresif:  Menjawab  Tantangan  Modernitas (Jakarta: FKKU Press, 2003), 1.
berdaya  berdialog  dengan  realitas  yang  semakin  berkembang. 2 Islam menjadi agama langit yang tidak membumi dan kehilangan tenaga  untuk  menjawab  problematika  zaman.  Untuk  itu  perlu adanya  sebuah  upaya  penggalian  pendekatan-pendekatan metodologis sebagai pisau analisa pengembangan  hukum  Islam yang dialogis dan hidup terhadap perkembangan zaman.
Fakta inilah yang mengetuk kesadaran para pemikir  muslim kontemporer  untuk  menghancurkan  stagnasi  dan  membangun kembali  wajah  Islam  yang  responsif  atas  kemajuan  zaman, akhirnya muncullah istilah Islam progresif, muslim progresif dan ijtihad progresif. Di antara para pemikir  muslim tersebut adalah Abdullah  Saeed  yang  akan  penulis  sajikan  dalam  makalah  ini, yaitu tentang pemikiran ijtihad progresifnya.

## Kegelisahan  Akademik
Pada  tanggal  7-8  Maret  2006, The  Institute  of  Defence  and Strategic Studies (IDSS)  menyelenggarakan  seminar  dengan  tema “Progressive Islam and  the State in Contemporary Muslim Societies” di Marina Mandarin Singapore. Narasumber pada seminar tersebut adalah  Syed  Hussein  Alatas,  Abdullah  Saeed,  Ashgar  Ali Engineer,  Alparsalan  Acikgence,  Syafi‟i  Anwar,  Julkipli  Wadi, Ibrahim M. Abu-Rabi, Chandra Muzaffar, dan Syed Farid Alatas. Tema  itu  diangkat  berdasarkan  rasa  butuh  atas  kajian  dimensi progresif  dari  kebangkitan  umat  Islam.  Kebangkitan  Islam  itu sendiri yang biasa ditarik ke belakang sejak abad ke-19 memiliki karakter rational  and  cosmopolitan  approach dalam  mengkaji problematika masyarakat Islam 3 .
Kajian  tentang  dimensi  progresif  ini  saat  ini  mulai  marak dengan  dasar  suatu  kesadaran  akan  dua  hal: pertama, untuk merespons  secara  positif  anggapan  negatif  pers  Barat  yang menilai  Islam  senantiasa  lamban  dalam  merespon  laju  zaman sehingga ada gap yang sangat lebar antara dunia Islam dan dunia barat;  dan kedua, kesadaran  bahwa  salah  satu  strategi  untuk melawan  ekstrimisme—yang  juga  sering  digelorakan  oleh  pers
2 Tholhatul  Choir  dkk, Islam  dalam  Berbagai  Pembacaan  Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 525.
3 IDSS, “Progressive  Islam  and  the  State  in  Contemporary  Muslim  Societies,” Laporan Seminar di Marina Mandarin Singapura, tanggal 7-8 Maret 2006.
Barat—yang  senantiasa  dituduhkan  pada  Islam  adalah  dengan memberdayakan  elemen-elemen  progresif  pada  masyarakat muslim  dan  menjembatani  jarak  antara  dunia  Islam  dengan lainnya.  Dua  hal inilah yang menjadi dasar  urgensi edukasi dan sosialisasi Islam  progresif. 4
Barry  Desker,  direktur  IDSS,  dan  Zainul  Abidin  Rasheed, Menteri  Luar  Negeri  Malaysia,  sepakat  bahwa  mengangkat dimensi  progresif  Islam  ini  menjadi  suatu  keharusan.  Bagi Desker,  dimensi  progresif  ini  sebenarnya  bukan  barang  baru karena sesungguhnya dalam dunia  Islam ada  suatu  tradisi yang tidak pernah pudar, yang disebutnya dengan istilah on going drive to reform yang mentradisi sejak runtuhnya dinasti Ottoman tahun 1924. Kajian dimensi progresif  semacam ini, menurut Rasheed akan  menawarkan  sebuah  pendekatan  rasional  dan  moderat dalam memenej pola  hubungan dunia luas. Dan dalam hal ini, para  pemikir  muslim  tersebut  memiliki  perbedaan  pendapat dalam  mendefinisikan  Islam  progresif  ini,  yang  nantinya  juga berimplikasi pada definisi ijtihad progresif.

## Abdullah  Saeed dan Ijtihad  Progresif
Abdullah  Saeed  adalah  salah  satu  tokoh  muslim  sekaligus ilmuwan  Australia  yang  mendukung  dan  mengembangkan gagasan kontekstualis yang melahirkan konsep ijtihad progresif. Ia  lahir  di  Maldives,  sebuah  pulau  di  Samudera  Hindia  yang kemudian  membentuk  diri  menjadi  republik.  Negara  kecil  ini terletak di bagian utara lautan  India, kira -kira 500 km  atau  310 km barat daya  India. Penduduknya berasal dari Srilanka,  India, dan  Arab.  Bahasa  yang  digunakan  adalah  bahasa  Divehi  yang berasal dari Srilanka. Mayoritas penduduknya  beragama Islam. 5
Perjalanan karier akademik Saeed dimulai pada tahun 1977 sampai  dengan  tahun  2003  ia  berhasil  meraih  gelar  profesor dalam bidang Studi Arab dan Islam. 6 Jabatan yang dipegang saat
4 Ibid ., 2. 5 Ghufron Hamza, “Hermeneutika Abdullah Saeed dalam Interpreting the Qur‟an: Toward Contemporari approach”, dalam Kurdi dkk., Hermeneutika Al- Qur‟an & Hadis (Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2010), 205-6
6 Riwayat  pendidikan  Abdullah  Saeed  adalah  sebagai  berikut:  Arabic language  study,  Institute  of  Arabic Language,  Saudi  Arabia,  1977-79,  High
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
ini adalah Direktur pada Asia Institute, University of Melbourne, Direktur  Centre  for  the  Study  of  Contemporary  Islam, University  of  Melbourne,  Sultan  of  Oman  Professor  of  Arab and Islamic Studies, University of Melbourne, Adjunct Professor pada Faculty of Law, University  of Melbourne.
Kombinasi institusi pendidikan yang diikuti oleh Saeed, yaitu pendidikan  di  Saudi  Arabia  dan  Australia,  menjadikannya kompeten untuk menilai dunia, Barat dan Timur, secara objektif. Ia  sangat concern dengan  dunia  Islam  kontemporer.  Di  dalam dirinya  ada  semangat  menghidupkan  spirit Islām  şālih  li  kulli zamān  wa  makān. Spirit  semacam  inilah  yang  ia  sebut  dengan Islam  Progresif,  subjeknya  dikenal  dengan  muslim  progresif ( progressive ijtihadist ), karena itu ia berupaya mengaktifkan kembali dimensi  progresif  Islam  yang  selama  ini  telah  tertekan  oleh “dominasi teks”, melalui berbagai pendekatan kontemporer yang mampu  menghubungkan  pertimbangan-pertimbangan  historis dan konteks kekinian dan kedisinian. Upaya inilah  yang disebut dengan Ijtihad Progresif sebagai metode berfikir yang digunakan oleh muslim progresif.

## Kerangka Konseptual
Pengertian  Ijtihad
Kata ijtihad secara  etimologi  berasal  darikata jahada yang berarti  mencurahkan  segala  kemampuan  atau  menanggung beban.  Ijtihad  artinya  adalah  upaya  mengerahkan  seluruh kemampuan dan potensi  untuk  sampai pada suatu perkara atau perbuatan.  Sedangkan  pengertian  Ijtihad  secara  terminologi, menurut ulama ushul adalah  usaha  seorang  yang ahli fiqh yang menggunakan  seluruh  kemampuannya  untuk  menggali  hukum yang  bersifat  „ amaliah (praktis)  dari  dalil-dalil  yang  terperinci. Sementara  itu,  sebagian  ulama  yang  lain  memberikan  definisi ijtihad  adalah  usaha  mengerahkan  seluruh  tenaga  dan  segenap
School Certificate,  Secondary  Institute,  Saudi  Arabia,  1979-82,  Bachelor of Arts, Arabic literature and Islamic Studies, Islamic University, Saudi Arabia, 1982-86, Master of Arts Preliminary, Middle Eastern Studies, University of Melbourne,  Australia,  Master  of  Arts,  Applied  Linguistics,  University  of Melbourne,  Australia  (1992-94),  Doctor  of  Philosophy,  Islamic  Studies, University of Melbourne, Australia (1988-92).
kemampuannya  baik  dalam  menetapkan  hukum-hukum  syara‟ maupun untuk  mengamalkan  dan menerapkannya. 7 Dari pengertian di atas, maka ijtihad mengandung dua faktor (kategori). Pertama, ijtihad yang khusus untuk menetapkan suatu hukum  dan  penjelasannya.  Pengertian  ini  adalah  pengertian ijtihad  yang  sempurna,  dan  dikhususkan  bagi  ulama  yang bermaksud  untuk  mengetahui  ketentuan  hukum-hukum furū‟ „amaliyah dengan  menggunakan  dalil-dalil  secara  terperinci. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ijtihad ini pada suatu masa kemungkinan  akan  terputus  (kosong). 8 Kedua, ijtihad  khusus untuk  menerapkan  dan  mengamalkan  hukum.  Seluruh  ulama sepakat  bahwa  sepanjang  masa  tidak  akan  terjadi  kekosongan dari  mujtahid  dalam  kategori  ini.  Mereka  inilah  yang  akan mencari dan menerapkan illah terhadap berbagai kasus juz„iyah , dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan  oleh ulama terdahulu. 9
Syarat-syarat Mujtahid 10
Seorang  mujtahid  dituntut  memenuhi  persyaratan  dan kualifikasi  tertentu  yang  akan  mendukung  kerjanya  dalam berijtihad. Persyaratan-persyaratan  itu meliputi:
a. Menguasai bahasa Arab. Ulama ushul fiqh bersepakat, bahwa mujtahid  harus  menguasai  bahasa  Arab  karena  al -Qur‟an— sebagai  sumber  syariat—diturunkan  dalam  bahasa  Arab. Demikian  juga  dengan  al-Sunnah  yang  berfungsi  sebagai penjelas dari al-Qur‟an, juga tersusun  dengan bahasa Arab.
b. Mengetahui nāsikh dan mansūkh dalam al-Qur‟an. Persyaratan ini didasarkan kepada kedudukan dan nilai al-Qur‟an sebagai pedoman  dan  sumber  utama  syariat  yang  bersifat  abadi
7 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 567.  Pendapat  lain  adalah  menurut  Al-Amidi,  bahwa  ijtihad  adalah mencurahkan  segenap  kemampuan  dalam  mencari  hukum-hukum  syar‟i yang  bersifat dzanny ,  dalam  batas  sampai  dirinya  merasa  mampu  melebihi usahanya  itu.  Dari definisi  ini,  Nampak  jelas  bahwa  produk dari  ijtihad  itu selalu bersifat relatif, tidak absolut benar atau dalam term ushul fiqh disebut ╬anny . Lihat al-Asyhar, Fiqh Progresif …, 20-1.
8 Ibid . 9 Ibid . 10 Ibid ., 568-77.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
sampai hari kiamat. Oleh karenanya para ulama berpendapat bahwa  mujtahid  harus  mengerti  secara  mendalam  ayat -ayat hukum dalam al-Qur‟an (+ 500 ayat).  Pengetahuan tersebut harus  mendalam  sampai  pada  yang khā╣ dan  yang „am serta takh╣ī╣ yang  datang  dari  al-Sunnah.  Demikian  juga  yang  di - nasakh hukumnya  berdasar  teori  bahwa  pada  ayat -ayat  al- Qur‟an  itu  tedapat  ayat  yang  me- nasakh dan  di- nasakh . Dengan menguasai ayat-ayat  hukum tersebut, mujtahid juga harus mengerti meskipun secara global isi ayat-ayat yang lain dalam  al-al-Qur‟an.  Karena  al-Qur‟an  merupakan  suatau kesatuan  utuh  yang  tidak  bisa  dipisah-pisahkan  satu  bagian dengan bagian yang lain.
c. Mengerti  as-Sunnah.  Ulama  sepakat  bahwa  mujtahid  harus mengerti  betul  tentang  as-sunnah,  baik qawliyah,  fi„liyah, maupun taqrīriyah ,  minimal  pada  setiap  pokok  masalah (bidang)  menurut  pendapat  bahwa  ijtihad  itu  bisa  dibagi pembidangannya.  Menurut  pendapat  yang  menolak  adanya pembidangan dalam ijtihad, maka mujtahid harus menguasai seluruh  as-sunnah  yang  mengandung  hukum taklīfī ,  dengan memahami  isinya  serta  menangkap  maksudnya  dan  kondisi yang melatarbelakangi datangnya. Demikian seterusnya.
d. Mengerti  letak ijma‟ dan khilaf .  Dalam  hal  ini  yang dimaksudkan  bukanlah  menjadikannya  sebagai  pegangan yang  selalu  dimenangkan  dalam  semua  situasi,  tetapi  untuk mengetahui  seluruh  masalah  yang  telah  menjadi  ijma‟  kalau memang  ada,  atau  terjadi khilāfiyah kalau  terjadi  yang tergolong ikhtilāf . Dengan demikian, mujtahid secara rasional akan mampu  membeda-bedakan antara pendapat yang şahīh dengan  yang  tidak şahīh ,  kaitan  dekat  atau  jauhnya  dengan sumber al-Qur‟an dan hadis.
e. Mengetahui qiyās . Ada tiga hal perlu diketahui oleh mujtahid tentang qiyās . Pertama, mengetahui seluruh naş yang menjadi dasar  hukum a╣al beserta „illah -nya  untuk  dapat menghubungkan  dengan  hukum furū„ (cabang) ;  kedua, mengetahui aturan-aturan qiyās dan batas-batasnya, sifat-sifat
„illah sebagai  dasar qiyās dan  faktor  yang  menghungkan dengan furū„ ;  ketiga,  mengetahui  metode  yang  dipakai  oleh ulama  salaf  yang  salih  dalam  mengetahui „illah-„illah hukum
dan sifat-sifat yang dipandang sebagai prinsip penetapan dan penggalian hukum fiqh.
f. Mengetahui maksud-maksud hukum. Seorang mujtahid harus mengetahui kemaslahatan manusia, agar mampu menerapkan qiyās dan  bentuk  hukum  yang  sesuai  dengan  kebutuhan manusia.  Hal  itu  bila  dia  termasuk  orang  yang  membatasi istinbā╢ hukum yang rasional hanya melalui qiyās . Sedang bagi orang  yang  lebih  memperluasnya  dengan  dalil ma╣la╪ah mursalah atau  dalil isti╪san seperti  Malikiyah,  maka kemaslahatan manusia merupakan dasar yang sudah menjadi ketetapan.

## Ruang lingkup Ijtihad
Tidak  semua  urusan  dalam  agama  dibenarkan  untuk melakukan  ijtihad,  ada  yang  boleh  dan  bahkan  sebaliknya.  Al- Ghazali  telah  memberikan  batasan  khusus  tentang  lapangan ijtihad,  yaitu  setiap  hukum  syara‟  yang  dalilnya  tidak qa╢„ī atau dalam istilah ushul fiqh  disebut ╬annī .

## Model Ijtihad  Progresif ala Abdullah  Saeed
Berkaitan  dengan  metode  ijtihad  yang  dilakukan  oleh muslim  progresif  ini,  Saeed  mengidentifikasi  tiga  model  ijtihad yang  sangat  populer  digunakan  pada  periode  modern  dan menurutnya  sangat  berpengaruh  pada  masanya  masing -masing sepanjang sejarah hukum  Islam:
1. Text-based ijtihad ,  yakni  metode  ijtihad  yang  lazim  dilakukan oleh fuqahā‟ klasik  dan  masih  memiliki  banyak  pengaruh  di kalangan pemikir tradisionalis. Pada model ini teks berkuasa penuh,  baik  itu na╣ Qur‟ani,  hadis  ataupun  pendapat  ulama sebelumnya,  baik yang berupa ijma‟ ataupun qiyās .
2. Eclectic ijtihād, yakni  upaya  memilih na╣ atau pendapat  ulama sebelumnya  yang  paling  mendukung  pendapat  dan  posisi yang diyakininya. Adapun yang terjadi pada model kedua ini adalah upaya justifikasi bukan pencarian kebenaran;
3. Context-based  ijtihad ,  sebuah  fenomena  baru  yang  mencoba memahami  masalah-masalah  hukum  dalam  konteks kesejarahan  dan konteks kekiniannya  (modern). 12
12 Saeed, Islamic Thought …, 55.
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Ijtihad model ketiga itulah yang dilakukan oleh para muslim progresif.  Kalau  metodologi  klasik  biasanya  memecahkan permasalahan  hukum  dengan  mendasarkannya  pada  teks  al- Qur‟an,  kemudian  memahami  apa  yang  dikatakan  teks  tentang permasalahan  tersebut,  dan  paling  jauhnya  kemudian menghubungkan  teks  itu  dengan  konteks  sosio-historisnya, maka ijtihad progresif mencoba lebih jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian  sehingga tetap up to date dan bisa diterapkan.
Adapun metode operasional ijtihad progresif untuk menafsir ulang teks-teks al-Qur‟an, Saeed memaparkan tujuh pendekatan utama:
1. Atensi pada konteks dan dinamika sosio-historis;
2. Menyadari  bahwa  ada  beberapa  topik  yang  tidak  dicakup oleh  al-Qur‟an  karena  waktunya  belum  tiba  pada  waktu diturunkannya  al-Qur‟an;
3. Menyadari  bahwa  setiap  pembacaan  atas  teks  kitab  suci harus dipandu oleh prinsip kasih sayang, justice dan fairness;
4. Mengetahui bahwa al-Qur‟an mengenal hirarki nilai-nilai dan prinsip;
5. Mengetahui  bahwa  dibolehkan  berpindah  dari  satu  contoh yang konkret pada generalisasi, atau sebaliknya;
6. Kehati-hatian harus dilakukan ketika menggunakan teks lain dari  tradisi  klasik,  khususnya  yang  berkaitan  dengan otentisitasnya;
7. Fokus utama pada kebutuhan  muslim kontemporer. 13
Riddah dalam  Perspektif  Ijtihad Progresif Karakteristik  hukum  Islam  seperti  idealisme,  absolutisme, dan  eternalisme  merupakan  implikasi  dari  postulasi  bahwa hukum  Islam  bersifat  teosentris/ilahi  oriented.  Namun  hal  ini tidak  mengabaikan  karakteristiknya  yang  lain,  yaitu  memiliki prinsip-prinsip  yang  bersifat  etika  Islam,  sehingga  dapat memunculkan berbagai interpretasi. Di  sinila h ia kemudian bisa diposisikan  sebagai  “tekstur  terbuka”, 14 sebuah  struktur  norma
13 IDSS, “Progressive Islam…., 5.
14 Konsep hukum sebagai sebuah tekstur terbuka diperkenalkan pertama kali  oleh  H.L.A.  Hart  dalam  bukunya  The  Concept  of  Law,  lihat  Bassam
yang  tertulis  baku  tetapi  terbuka  terhadap  adanya  interpretasi demi kebaikan manusia  ( human oriented ).
Oleh  karenanya,  dari  beberapa  paparan  konseptual  tentang Islam  progresif,  muslim  progresif  dan  ijtihad  progresif  di  atas serta  realita  hukum  Islam  di  tengah  arus  perubahan  dan perkembangan  zaman,  nampak  jelas  bahwa  sejatinya  muslim progresif  harus  mampu  menguasai  dasar-dasar  Islam  dan problematika  kontemporer  untuk  menemukan  solusi  melalui proses  berfikir  metodologis.  Menurut  Abdullah  Saeed  mereka harus  pula  mampu  melampaui  apologia  yang  sering dikumandangkan oleh kaum tradisionalis ataupun modernis dan juga  melampaui  batasan-batasan  yang  dicanangkan  oleh  kaum neo-modernist. 15
Keadilan,  kebaikan,  dan  keindahan  adalah  nilai -nilai universal  Islam  yang  menjadi  jiwa  semua  ketentuan-ketentuan hukum.  Segenap  ketentuan  dan  status  hukum  tradisional  yang tidak berpihak pada keadilan, kebaikan dan keindahan haruslah ditinggalkan  untuk  kemudian  diganti  dengan  ketentuan  dan status hukum yang sesuai dengan prinsip universal Islam dengan menggunakan  pendekatan  ijtihad  progresif  ini.  Dengan  cara seperti inilah  Islam akan  mampu eksis di percaturan dunia dan mampu  menjawab  persoalan-persoalan  kontemporer,  seperti masalah  hak-hak  asasi  manusia,  gender,  pluralisme,  dan  lain sebagainya. Dengan demikian, jelaslah bahwa  muslim progresif ( progressive  ijtihadists )  dengan  ijtihad  progersifnya  ( progressive ijtihad) tidaklah berkehendak  untuk  menciptakan sebuah agama atau  ajaran  baru  melainkan  mencoba  mereinterpretasi  fondasi religius tradisional untuk mengakomodasi kehidupan kontemporer.
Contoh  konkretnya,  sebagaimana  diajukan  Saeed,  adalah kasus  murtad  ( riddah/apostasy )  yang  menurut  UDHR  Pasal  18 dinyatakan sebagai hak asasi manusia, 16 sementara dalam hukum
Tibi, Islam  Kebudayaan  dan  Perubahan  Sosial, terj.  Misbah  ZE  dan  Zainul Abbas (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 112.
15 IDSS, “Progressive Islam…, 15.
16 Pasal  18  UDHR  berbunyi: “Everyone  has  the  right  to  freedom  of  thought, conscience  and  religion;  this  right  includes  freedom  to  change  his  religion  or  belief,  and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his
Copyright © 2015_ Ulumuna _this publication is licensed under a CC BY-SA
Islam  klasik,  seorang  murtad  harus  dihukum  bunuh.  Apakah Islam  bertentangan  dengan  hak-hak  asasi  manusia  yang disepakati  oleh  PBB  itu?  Apakah  Islam  memang  tidak memberikan  kebebasan kepada seorang  muslim untuk  memilih agama lain? Saeed dalam seminar tentang Civil and Political Rights ( Fundamental  Liberties ) 17 menjawab  permasalahan  ini  dalam artikelnya  yang  berjudul  “ Article  18  of  UDHR  and  the  Need  for Rethinking Muslim Conception of Religious Freedom .” Riddah dalam  hukum  Islam  klasik  didefinisikan  sebagai perpindahan agama kepada selain  Islam setelah ia dengan suka rela memeluk  Islam. Mayoritas  ulama klasik menyatakan bahwa sekali seorang memeluk Islam maka ia terlarang untuk pindah ke agama  lain. Riddah adalah  termasuk  pelanggaran  pidana  ( ╪udūd ) yang  sanksi  hukumnya  adalah  hukuman  mati.  Pada  masa  itu riddah diasosiasikan  dengan  pemberontakan  pada family/tribe kaum mukminin.
Saeed kemudian mencoba untuk mengeksplorasi perkembangan  ide riddah ini  dengan  menelusuri  aspek sejarahnya. Ternyata pada fase Mekah, “makna” dasar kebebasan beragama adalah bahwa ia merupakan urusan antara Tuhan dan manusia.  Karena  ia  adalah  urusan  individual,  maka sesungguhnya riddah itu  adalah  dosa  antara  hamba  dengan Tuhannya, dan bukan tindakan pidana ( crime ). Pemaknaan baru atas riddah ini  baru  muncul  pada  fase  Madinah.  Meskipun demikian masyarakat beragama pada tahapan ini masih berfungsi side  by  side tanpa  adanya  penekanan  yang  keterlaluan  pada superioritas  Islam.  Baru  pada  masa  khalifahlah  “pemaknaan” atas riddah dihiasi  oleh  superioritas  Islam.  Komunitas  Islam diasosiasikan  dengan  kekuatan  politik.  Penaklukan-penaklukan daerah baru akhirnya memetakan komunitas secara hitam putih, termasuk  dalam  hal  agama.  Selanjutnya,  pada  masa  Dinasti Umayyah  dan  awal  Dinasti  Abbasiah,  pemaknaan  kehormatan politik bertemu dengan superioritas  Islam itu. Pada masa inilah setiap yang berbeda dianggap sebagai sebuah tindakan subversif, tindakan pidana yang harus mendapatkan hukuman.
religion or belief in teaching, practice, worship and observance”.
17 Seminar  ini  diadakan  oleh  MIEHRI,  pada  tanggal  16  Mei  2006  di Hotel Hilton Malaysia.
Menurut Saeed, menyadari perkembangan historis seperti di atas, sudah selayaknya mendudukkan riddah ini pada posisi yang sebenarnya,  yakni  sebagai  sebuah  dosa  dan  bukan  pidana. Apalagi  kondisi  saat  ini  berbeda  dengan  masa  lalu.  Hal  ini terlihat  dari  kritik  dan  gugatan  atas  pandangan  hukum  Islam klasik tersebut tentang riddah dengan argumen sebagai berikut: hampir  150-200  ayat  al-Qur‟an  mendukung  kebebasan beragama,  berkeyakinan,  memilih,  dan  lain-lain;  tidak  ada  satu ayatpun dalam al-Qur‟an  yang menyebutkan  hukuman di dunia atas  orang  yang  murtad,  adanya  adalah  dalam  hadis;  hukum riddah mayoritas adalah berdasarkan ijtihad, bukan langsung dari Tuhan, karena itu boleh dan bisa ditantang dan dinegosiasikan; keimanan  adalah  urusan  antara  seorang  hamba  dengan Tuhannya,  negara  tidak  punya  urusan  dengan  hal  ini;  hukum riddah berbahaya bagi ummah karena membunuh kreativitas dan inovasi  pemikiran  yang  merupakan  hak  manusia; riddah adalah dosa bukan tindakan pidana. 18
Dengan demikian maka apa yang dinyatakan oleh pasal 18 UDHR  itu  adalah  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  hukum Islam.  Untuk  menguatkan  pendapatnya,  Saeed  mengutip pendapat  mantan  Kepala  Pengadilan  Pakistan,  Rahman,  yang mengatakan:
“Theposition that emerges, after a survey of the relevant verses of the Qur‟an,  may  be  summed  up  by  saying  that  not  only  is  there  no punishment  for  apostasy  provided  in  the  Book  but  that  the  Word  of Gog  clearly  envisages  the  natural  death  of  the  apostate.  He  will  be punished only in the Hereafter”. 19

## Di samping itu, Saeed juga mengutip pendapat Muhammad
Hashim Kamali yang menyatakan,
“It  may  be  said by way  of  conclusion  that  apostasy  was  a  punishable offence  in  the  early  years  of  the  advent  of  Islamdue  to  its  subversive effects  on  the  nascent  muslim  community  and  state.  Evidence  in  the Qur‟an  is,  on  the  other  hand,  clearly  supportive  of  the  freedom  of belief,which  naturally  includes  freedom  to  convert…The  Qur‟an
18 Laporan  Seminar  dengan  tema Civil  and  Political  Rights  (Fundamental Liberties) , MIEHRI, Hotel Hilton Malaysia tanggal 16 Mei 2006, 74.
19 Ibid ., 75.
prescribes absolutely no temporal punishment for apostasy,nor has the Prophet,peace be upon him,sentenced  anyone to death for it” . 20
Kesimpulan  ini  ternyata  selaras  dengan  kebanyakan  suara negara  muslim  yang  menjadi  anggota  PBB.  Mayoritas  negara muslim  adalah  anggota  PBB,  dan  hanya  11  dari  57  negara muslim  di  PBB  yang  tidak  menandatangani  UDHR  tersebut. Dan  menurut  penelitian  dari  PBB  sendiri,  kebanyakan  negara muslim  menganggap  UDHR  sebagai  suatu  dokumen  yang penting dan relevan. Dan pada biasanya hal ini akan diikuti oleh implementasi  domestik.

## Catatan Akhir
Sebuah  kenyataan  yang  sulit  dinegasikan,  diakui  atau  tidak, bahwa  pers  Barat  senantiasa  lebih  memilih  untuk mempublikasikan  Islam, terutama menyangkut terorisme  secara berlebihan,  bahkan  pejoratif.  Beban  itu  terasa  lebih  berat  lagi karena stereotype yang diberikan oleh media Barat pada Islam akan dua  hal; pertama ,  Islam senantiasa lamban dalam  merespon laju zaman sehingga ada jarak yang  sangat lebar antara dunia  Islam dan dunia barat. Kedua , Islam juga akrab dan (bahkan) memiliki keintimandengan  ekstrimisme  dan  terorisme  yang  tidak memungkinkannya  bersanding dengan  Barat.
Karenanya, kajian dimensi progresif dari kebangkitan  Islam yang  berkarakter rational  and  cosmopolitan  approach dianggap sebagai salah satu strategi untuk “melawan” penilaian tersebut. Spirit  semacam  inilah  yang  disebut  dengan  Islam  progresif— subjeknya  dikenal  dengan  muslim  progresif—upaya  untuk mengaktifkan kembali dimensi progresif Islam yang dalam kurun waktu cukup lama mati  suri ditindas oleh dominasi teks.  Saeed menawarkan  metode  berfikir  yang  digunakan  oleh  muslim progresif, yang disebutnya dengan istilah progressive ijtihadi (ijtihad progresif).
Diakui  oleh  Saeed  bahwa  pola  pikir progressive  ijtihadi ini masih  menghadapi  banyak  kendala.  Kendala  yang  paling  besar adalah kendala internal, seperti ketidaksiapan umat  Islam sendiri untuk  berbeda  pendapat  yang  disertai  kesenangannya  pada
20 Ibid .
budaya takfir yang bermula dari truth claim . Tidak sedikit sarjana muslim  yang  memandangnya  secara  sinis  ataupun  bahkan dianggap sebagai sebuah penyimpangan  dari Islam yang asli.
Sesungguhnya,  menurut  Saeed,  muslim  progresif  ini merupakan  perkembangan  lanjutan  dari  trend  modernis,  yang kemudian  berkembang  menjadi  neo-modernis  dan  kemudian menjadi  progresif.  Sebagai  trend,  bukan  gerakan,  muslim progresif  ini  menampung  semua  kelompok  dan  kalangan  yang memiliki keberpihakan pada  nilai-nilai  universal  Islam sehingga mampu menjawab  kebutuhan  masyarakat modern.

## Daftar Pustaka
Abu  Zahrah,  Muhammad.  1994. Ushul  Fiqih .  Jakarta:  Pustaka Firdaus. Al-Asyhar, Thobieb (ed.). 2003 Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan
Modernitas. Jakarta: FKKU Press. Choir,  Tholhatul,  dkk.  2009. Islam  dalam  Berbagai  Pembacaan Kontemporer . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
IDSS, “Progressive  Islam  and  The  State  in  Contemporary  Muslim Societies”. 2006.  Laporan  Seminar  yang  diadakan  di  Marina Mandarin Singapura, tanggal 7-8 Maret.
Kurdi  dkk.  2010. Hermeneutika Al-Qur‟an &  Hadis .  Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press.
Laporan  Seminar  dengan  tema Civil  and  Political  Rights (Fundamental  Liberties) ,  MIEHRI,  Hotel  Hilton  Malaysia tanggal 16 Mei 2006.
News Letter. 2003. The International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) No .13 , Desember.
Ramadan,  Tariq.  2004. Western  Muslims  and  the  Future  of  Islam ,.
New York: Oxford University  Press.
Saeed,  Abdullah.  2006. Islamic  Thought  An  Introduction .  London and New York: Routledge.
Safi, Omid (ed.). 2003. “Introduction,” dalam Progressive Muslims:
On Justice, Gender, and Pluralism . Oxford: Oneworld. Tibi,  Bassam.  1999. Islam  Kebudayaan  dan  Perubahan  Sosial, terj. Misbah ZE dan Zainul Abbas. Yogyakarta: Tiara Wacana.