## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 1 | Januari 2022

## Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis
Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang
1 Listyaningsih, 2 Gandung Ismanto Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Untirta, Jl. Raya Palka KM 3, Serang, Banten
Email: 1 listyaningsih@untirta.ac.id, 2 gandung@untirta.ac.id

## Kata Kunci: ABSTRAK
Strategi, kekerasan seksual, berbasis masyarakat Tingginya angka kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kabupaten Serang  pada  pertengahan    tahun  2021.  Data  menunjukkan  bahwa jumlah  kekerasan  terhadap  anak  selama  tahun  2021  sampai  dengan bulan Agustus sebanyak 42 kasus dengan 35 kasus merupakan kasus kekerasan seksual, 3 kasus psikis, 3 kasus trafficking  dan penelantaran 1  kasus  (Simfoni,  2021).  Uniknya,  kasus  kekerasan  terjadi  sebagian besar  berada  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Serang.  Sehingga  tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  wilayah  pesisir Kabupaten Serang. Strategi pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik  menurut  Moore  (1995)  digunakan  sebagai  alat  analisa  dalam penelitian ini, diantaranya adalah Public value outcome, the authorizing environtment  dan  operational  capacity.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Pemerintah daerah Kabupaten Serang  telah  melaksanakan  kebijakan  perlindungan  anak  berbasis masyarakat (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sejak tahun 2017, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena  publik  value  belum  dimiliki  oleh  masyarakat  setempat, disamping  itu  kapasitas  operasional  yang  mendukung  kebijakan  ini juga  belum  cukup  memahami  konsep  perlindungan  anak  berbasis masyarakat,  terbukti  pada  tidakaktifan  mereka  dalam  menjalankan program.  Sehingga  dibutuhkan  pelatihan  dan  pendampingan  secara intensi bagi para pelaksana program di tingkat desa.

## A. PENDAHULUAN
Kekerasan  terhadap  Anak  telah  menjadi  agenda  pembangunan  global  nasional  khususnya anak yang sejak ditandatanganinya konvensi hak anak pada tahun 1990. Dimana Indonesia merupakan salah  satu  negara  yang  ikut  terlibat  dan  telah  meratifikasinya  menjadi  Undang-Undang  Republik
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
Indonesia  Nomor  23 tahun  2002  yang  diubah  ke  nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak. Undang-undang tersebut didasarkan oleh semangat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari berbagai  bentuk  kekerasan.  Salah  satunya  dengan  dikeluarkan  kebijakan  mengenai  Kabupaten  dan Kota  layak  Anak,  yang  diberlakukan  di  seluruh  Indonesia,  yaitu  Peraturan  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Tahun 2021, Provinsi Banten telah meraih penghargaan sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila)  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KPPPA  RI)  dalam Penghargaan Kabupaten Kota Layak Anak Tingkat Nasional 2021. Penghargaan ini diberikan kepada Provinsi  Banten  karena  seluruh  kabupaten  kota  yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Banten  sudah mendapatkan  penghargaan  sebagai  kabupaten  Kota  Layak  Anak,  meskipun  dengan  kategori  yang berbeda-beda.  Kabupaten  kota  di  Provinsi  Banten  yang  naik  kelas  di  antaranya  Kota  Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Kota Tangerang, tahun 2021 ini sudah mendapatkan penghargaan Kategori Nindya, sementara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang masuk level atau  Kategori  Madya.  Dalam  penghargaan  tersebut,  daerah  di  Provinsi  Banten  yang  mendapatkan penghargaan  Kategori  Nindya  adalah  Kota  Tangerang  Selatan  dan  Kota  Tangerang. https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592309991/banten-raih-penghargaan- pelopor-provinsi-layak-anak-nasional-2021
Dari  sejumlah  penghargaan  tersebut  di  atas,  menjadi  kontra  indikasi  ketika  masih  marak terjadi  kasus  kekerasan  baik  kepada  perempuan  maupun  anak  di  wilayah  kerja  Provinsi  Banten. Berikut data kekerasan yang dikutip dari laporan Simfoni KPPA periode Januari sampai Juni 2021.
Diagram 1 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Banten Periode Januari-Juni 2021
Sumber: Simfoni KPPA RI, 2021
Diagram  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  masih  terdapat  kasus  kekerasan  baik  kepada perempuan maupun anak. Namun bila dicermati, baik dari jumlah kasus maupun jumlah korbannya, rupanya  kasus  anak  dan  korban  anak  masing-masing  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak dimana kelompok ini merupakan subyek yang rentan khususnya kekerasan seksual, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus dan beragam jenis kekerasan yang terjadi (Purwanti, 2018)
Studi yang pernah dilakukan oleh Supriatna terkait dengan kekerasan anak di Provinsi Banten diperoleh  informasi  bahwa  perencanaan  Strategis  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan Anak  Kependudukan  dan  keluarga  Berencana  (DP3AKKB)  Provinsi  Banten  dalam  mencegah kekerasan terhadap anak belum maksimal. (Supriatna, 2021)
Bahkan  Ketua  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA)  Arist  Merdeka  Sirait menyebut bahwa Provinsi Banten masuk zona merah kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini ditandai
0 100 200 300 400 Jumlah Kasus Jumlah Korban 285 309 140 151 Perempuan Anak
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
dari jumlah kekerasan anak yang terjadi di Banten, sebanyak 52 persen lebih didominasi oleh kejahatan kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Kini  Banten  juga  masuk  zona  merah  terhadap  kejahatan  seksual. https://regional.kompas.com/read/2020/09/08/ 15560561/ komnas-pa-sebut-banten-zona-merah- kekerasan-terhadap-anak .
Diantara  prestasi  yang  diraih  Provinsi  Banten,    Kabupaten  Serang  termasuk  wilayah  yang tidak  naik  kelas  selama  3  tahun  terakhir.  Meskipun  Kabupaten  Serang  sudah  mendapatkan penghargaan  sebagai  Kabupaten  Layak  Anak  kategori  pratama.  Namun  demikian  selama    3  tahun terakhir  predikat  tersebut  masih  tetap  sama.  Segala  upaya  telah  dilakukan  oleh  Kabupaten  Serang melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan (DKBPPA) dalam  meningkatkan  nilai  Kabupaten  Layak  Anak,  salah  satuya  adalah  upaya  dalam  memberikan perlindungan khusus anak dari kekerasan. Sampai bulan Juni 2021, jumlah kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat sebanyak 42 kasus kekerasan. Ragam kekerasan yang dialami oleh anak Kabupaten Serang dapat dilihat pada diagram berikut ini.
Diagram 2. Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Serang Tahun 2021
Sumber: Simfoni KPPA RI, 2021
Dari 42 kasus kekerasan sampai bulan Juni 2021, tercatat 35 kasus atau 83,3% merupakan kasus kekerasan seksual. Hal ini tentu saja sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Komnas Anak di tahun 2020, dan sampai tahun 2021, ternyata kekerasan seksual terhadap anak masih berlangsung dan mendominasi ragam kasus kekerasan yang terjadi, terutama terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Serang, diantaranya adalah Kecamatan Cikande, Pontang, Tanara, Tirtayasa dan Cinangka. (Simfoni KPPA RI, 2021)
Kekerasan  seksual  sesungguhnya  seperti  fenomena  gunung  es,  dimana  jumlah  kasus  yang tampak hanya sebagian kecil saja, namun justru mayoritas tidak tampak di permukaan karena tidak dilaporkan. Fenomena gunung es kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat jumlahnya tiap tahun mendorong adanya upaya promotif dan preventif sejak dini (Utami, 2018)
Berbagai upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak juga  telah  dilakukan  oleh  berbagai  wilayah.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Alifah  (2012)  bagaimana Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (Studi tentang Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Anak oleh Yayasan Kakak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta). Yayasan Kakak  mempunyai  strategi  khusus  dalam  melakukan  pencegahan  kekerasan  seksual  anak  berupa Sosialisasi,  Kampanye,  Pembentukan  HEYBRO,  Pengadaan  Volunteer,  dan  Pembentukan  PPT Semanggi. Tujuan dari diadakannya strategi pencegahan tersebut adalah untuk memberikan edukasi
0 10 20 30 40 Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Trafficking Penelantaran 0 3 35 0 3 1
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
kepada masyarakat, serta membentuk aktor-aktor baru yang peduli terhadap perlindungan anak guna mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual anak di Kota Surakarta.
Sementara Darmini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Dalam  hal  perlindungan  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya (Darmini, 2021)
Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai bagaimana strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang berbasis masyarakat yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini diperkuat argumentasi bahwa, persoalan  perlindungan  anak  tidak  dapat  dilakukan  secara  parsial  namun  diperlukan  kerjasama berbagai  pihak  sampai  pada  lapisan  masyarakat  terdekat  dengan  anak-anak.  Pemerintah  sebagai perumus  sekaligus  pelaksana  program  membutuhkan  sebuah  strategi  yang  mumpuni  dalam menurunkan angka kekerasan sksual terhadap anak. Moore (1995) (Suwarsono, 2012) mengemukakan bahwa  setidaknya  terdapat  3  komponen  yang  menentukan  berhasil  atau  tidaknya  strategi pemerintahan dalam menjalankan sebuah program kebijakan, diantaranya adalah  menciptakan nilai publik  (public  value  outcome),  legitimasi  dan  dukungan  lingkungan  (the  authorizing  environment)  dan kapasitas operasional (operational capacity).

## B. METODE
Mengingat tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana strategi pencegahan kekerasan seksual anak berbasis masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Serang, maka pendekatan penelitian  yang  paling  sesuai  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Dimana  penelitian  kualitatif merupakan    metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh  sejulah  individu  atau kelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  (Creswell,  2018)  Teknis analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model  Miles  and  Huberman  dimana  aktivitas dalam  analisis  data  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai menemukan data yang bersifat jenuh. (Sugiyono, 2020)
Teknik penentuan  informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive dan Snowball. Teknik purposive digunakan untuk informan yang sudah kita tentukan sebelumnya karena keyakinan peneliti bahwa informan yang dimaksud benar-benar mengetahui tentang fokus penelitian ini. Mereka adalah  Kepala  DKBPPA  Kabupaten  Serang,  Kabid  Perlindungan  Peremuan  dan  Anak  kabupaten Serang,  Aktivis  PATBM,  Fasilitator  PATBM  dan  tokoh  masyarakat  setempat.  Sementara  teknik Snowball  dilakukan  ketika  peneliti  belum  mengetahui  informan  mana  lagi  yang  harus  diwawancara guna mendapatkan data yang valid dan reliabel.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  teori  yang  digunakan  sebagai  alat  analisis  data  lapangan  adalah  teori manajemen  Strategi  dari  Mark  H.  Moore  (1995)  (Suwarsono,  2012).  Bahwa  Pemerintahan  dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya diperlukan sebuah strategi. Moore mengenalkan bahwa strategi pemerintahan  proporsional,  yang  kemudian  dalam  perkembangannya  teori  ini  menjadi  embrio mazhab  Public  Value  (PV).    Bahwa  Manajer  publik  merupakan  manager  stategi,  maka  harus memperhatikan 3 komponen untuk menguji efektivitas implementasi kebijakannya, seperti tergambar di bawah ini:
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022

## Gambar The Strategic Triangle Mark H Moore (1995)
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  diperoleh  informasi  bahwa  Pemerintah  Kabupaten Serang  telah  melaksanakan  strategi  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yaitu  dengan dibentuknya  gerakan  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  atau  lebih  dikenal  sebagai PATBM. Kebijakan ini diamanatkan oleh Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 72, bahwa  (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan  anak,  lembaga  kesejahteraan  sosial,  lembaga  pendidikan,  organisasi  kemasyarakatan, media massa dan dunia usaha.
Amanat  undang-undang  tersebut  kemudian  oleh    Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  (KPPA  RI)  dioperasionalkan  kedalam  sebuah  program kegiatan yang disebut sebagai Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dimana strategi ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Inti dari program ini adalah bagaimana memberdayakan kapasitas  masyarakat  untuk  bersama-sama  dalam  upaya  pencegahan  dan  kekerasan  kepada  anak. PATBM lahir di tahun 2016, dimana saat itu Indonesia sedang dilanda darurat kekerasan anak.  Dan Kabupaten  Serang  mulai  melaksanakan  program  tersebut  sejak  tahun  2017.  Bagaimana  strategi PATBM ini dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Serang, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Menciptakan Nilai Publik (Public Value Outcome)
Pada  komponen  ini,  Pemerintah  daerah  harus  mengetahui  apakah  sebuah  program  perlu dilaksanakan  atau  tidak.  Sehingga  pada  komponen  ini  sangat  berkaitan  erat  dengan  tujuan, maksud, misi dan target dari sebuah program atau kebijakan.
a. Memiliki maksud dan tujuan program yang jelas dan terarah Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  diluncurkan  dengan  maksud  untuk menurunkan  angka  kekerasan  terhadap  anak  yang  setiap  tahunnya  terus  mengalami peningkatan.  Sementara  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  Startegi  PATBM  adalah  sebagai berikut:
1) Mencegah  kekerasan,  termasuk  segala  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencegah kekerasan  terhadap  anak  meliputi:  Merubah  norma  sosial  dan  praktik  budaya    yang menerima,  membenarkan  atau  mengabaikan  kekerasan,  membangunan  sistem  pada tingkat  komunitas  dan  keluarga  untuk  pengasuhan  yang  mendukung  relasi  yang  aman untuk mencegah kekerasan (peer to peer approach), dan meningkatkan  ketrampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencehag kekerasan.
Public Value Outcomes The Authorizing Environment Operational Capacity
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
2) Menanggapi  kekerasan,  yang  mengacu  pada  langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk  akses  terhadapkeadilan  bagi  korban  dan  pelaku,  dengan  melakukan  jejaring korban termasuk advokasi dengan layanan pendukung yang terjangkau  dan berkualitas untuk korban, pelaku dan anak dalam resiko. (Pedoman PATBM, 2016)
Pada    prakteknya  di  lapangan,  nilai  publik  yang  menjadi  tujuan  PATBM  ini  belum diinternalisasi oleh masyarakat secara umum dan juga aparatur desa. Hal ini disebabkan DKBPPA  belum  melakukan  pendekatan  dan  pembinaan  secara  masif  kepada  aktivis PATBM yang telah terbentuk. Pendekatan dan pembinaan ini seharusnya dilakukan secara intensif  baik  oleh  DKBPPA  maupun  fasilitator  daerah  dimulai  dari  perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi kegiatan di akhir tahun.
Strategi  pencegahan  kekerasan  seksual  di  wilayah  pesisir  dengan  berbasis  masyarakat dimaksudkan  untuk  memberdayakan  kapasitas  masyarakat  untuk  dapat  mengenali, menelaah  dan  mengambil  inisiatif  dalam  upaya  mencegah  dan  memecahkan permasalahan  yang  ada  secara  mandiri  oleh  masyarakat.    Karena  bagaimanapun masyarakat setempatlah yang paham akan situasi, karakter dan nilai-nilai yang berlaku di wilayahnya.  Sehingga  diharapkan  strategi  ini  dapat  secara  efektif  dapat  menurunkan angka kekerasan seksual di wilayah pesisir Kabupaten Serang.
b. Menetapkan sasaran program
Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  PATBM  di  tingkat  desa  pada  hakekatnya  mengacu  pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:
1) Tingkat  anak-anak,  kegiatan  diarahkan  untuk  meningkatkan  kemampuan  anak melindungi  hak-haknya  termasuk  melindungi  dari  kekerasan  yang  terjadi.  Kegiatan  ini berupa  kegiatan  keagamaan,  kegaiatan  kreatif  dan  rekreatif,  kegiatan  pendidikan termasuk kegiatan pengembangan forum anak.
2) Tingkat Keluarga, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh  anak  sesuai  dengan  perkembangan  usia  dan  hak-hak  anak  dan  menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. Kegiatannya  berbentuk  sararehan  orang  tua,  berbagi  pengalaman  pengasuhan  dalam setiap pertemuan rutin dan sebagainya.
3) Tingkat  Komunitas  (Masyarakat),  kegiatan  diarahkan  untuk  membangunan  dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada dimasyarakat tersebut. Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  sarasehan  dan  sosialisasi  yang  diikuti  oleh  warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya  pengawasan  saat  anak-anak  bermain,  pengembangan  rumah  singgah  dan  lain sebagainya. (Pedoman PATBM, 2016)
Pada prakteknya di lapangan pelaksanaan PATBM sudah menjadikan anak-anak, keluarga dan  masyarakat  sebagai  sasaran  program  ini.  Para  aktivis  memanfaatkan  kegiatan masyarakat yang sudah berjalan, yaitu melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak melalui  kegiatan arisan, pengajian, kegiatan di sekolah, memanfaatkan media sosial yng banyak digunakan warga misalnya group WA dan sebagainya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak.
c. Menetapkan Misi dari Program secara tepat.
Pada  tahap  ini,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Serang  telah  menetapkan  misi  yang  sesuai dengan kebijakan penurunan angka kekerasan terhadap anak. Langkah pertama yang diambil sejak tahun 2017, jumlah PATBM yang dibentuk sebanyak 17 PATBM. Namun  di tahun 2018
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 1, Januari 2022
DKBPPA tidak membentuk PATBM, dan di tahun 2019 PATBM kembali bertambah ditahun 2019  sebanyak  17  PATBM.  Sampai  saat  ini  tahun  2021  DKBPPA  Kabupaten  Serang  baru menjalankan pembentukan PATBM. Hal ini menunjukkan keterlambatan pelaksanaan fungsi PATBM  bila  dibandingkan    dengan  kabupaten  kota  lainnya  di  Provinsi  Banten  yang  sudah menjalankan fungsi PATBM diantaranya adalah pencegahan dan penanganan kekerasan anak. Pergerakan  pelaksanaan  gerakan  PATBM  di  Kabupaten  Serang  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
Tabel 1. Pembentukan PATBM di Kabupaten Serang No Tahun Pembentukan Jumlah 1 2017 17 17 2 2018 - 17 3 2019 19 36 4 2020 - 36 5 2021 25 61
Sumber: DKBPPA Kabupaten Serang, 2021
Sampai  dengan  bulan  September  tahun  2021,  Kabupaten  Serang  baru  berhasil  membentuk PATBM  sebesar  18,  71%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  strategi  yang  sedang  dikembangkan dalam  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  baru  sampai  tahap  pembentukan aktivisnya  sebesar  18,71%.  Namun  demikian  Kepala  DKBPPA  Kabupaten  Serang menyampaikan bahwa sampai akhir tahun 2021 pihaknya akan bekerja keras untuk mencapai target  100%.  Dan  saat  ini  sedang  fokus  kepada  pembentukan  PATBM  di  wilayah  pesisir diantaranya  adalah  Kecamatan  Tirtayasa,  Kecamatan  Pontang  dan  Kecamatan  Cinangka. Sementara Kecamatan Cikande dan wilayah pesisir lainnya belum diterapkan.
2.   Legitimasi dan dukungan Lingkungan (The Authorizing Environment) Pada  komponen  ini,  pemerintah  daerah  harus  mengetahui  apakah  sebuah  program  ini mendapatkan persetujuan dan dukungan lingkungan baik didalam organisasi maupun dari luar organisasi. Kebijakan strategi pencegahan kekerasan terhadap anak ini bersifat top down dari KPPA RI  kemudian  di  turunkan  kepada  provinsi  untuk  kemudian  diimplementasikan  di  tingkat kabupaten  kota.    Sehingga  berhasil  tidaknya  strategi  ini  sangat  bergantung  para  pemangku kebijakan  di  tingkat  desa  dan  kelurahan.  Demikian  juga  dengan  dukungan  dari  pihak  luar misalnya  dunia  usaha,  pendidikan,  rumah  sakit,  dan  sebagainya  turut  andil  menentukan keberhasilan  strategi  ini  dalam  menurunkan  angka  kekerasan.  Bagaimana  legitimasi  dan dukungan lingkungan kebijakan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kekerasan di Kabupaten Serang dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Mendapatkan persetujuan dari pengambil Keputusan
Keberhasilan dalam pelaksanaan PATBM di tingkat desa adalah persetujuan yang ditunjukkan dengan dukungan baik  berupa dukungan moral maupun dukungan anggaran di tingkat desa dalam hal ini adalah kepala desa dan jajarannya sebagai pemangku kebijakan di tingkat desa. Disamping dukungan tersebut, komitmen pimpinan juga diperlukan demi tercapainya tujuan PATBM.  Setelah  5  tahun  PATBM  dilaksanakan  di  Kabupaten  Serang,  baru  61  dari  326  desa yang  membentuk  PATBM  atau  sebesar  18,71%.  Artinya  bahwa,    secara  umum  kepala  desa sebagai pengambil keputusan ditingkat desa belum memiliki komitmen yang tinggi terhadap penurunan angka kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena lemahnya koordinasi antar  pemangku  kepentingan  di  tingkat  kecamatan  dan  kabupaten,  sehingga  menyebabkan
informasi tentang strategi pencegahan  kekerasan seksual berbasis masyarakat di Kabupaten Serang tidak sampai secara optimal.
b. Mendapatkan dukungan dari pihak luar organisasi
Begitu juga dengan  dukungan dari pihak  luar, pelaksanakan PATBM  di  Kabupaten Serang masih dalam tahap pembentukan, belum ada gerakan yang berarti, sehingga dukungan dari pihak  luar  desa  pun  belum  nampak  nyata.  Pihak  luar  yang  dimaksud  yaitu  NGO,  lembaga pendidikan  (sekolah/perguruan  tinggi),  lembaga  kesehatan,  dunia  usaha  dan  sebagainya. Mereka dapat memberikan kontribusi berupa dana, tenaga maupun fasilitas lainnya. Namun sayangnya,  kesempatan  tersebut  belum  dimanfaatkan  oleh  desa  atau  dinas  terkait  dalam melaksanakan strategi ini.
3.    Kapasitas Operasional (Operational Capacity)
a. Memiliki pegawai untuk melaksanakan program
Inti  PATBM  adalah  sebuah  gerakan  dari  para  aktivisnya  dalam  rangka  mencegah  dan menangani  kekerasan  yang  muncul  di  desanya.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  tentang  SK PATBM,  maka  sampai  bulan  September  tahun  2021,  Kabupaten  Serang  telah  memiliki  610 orang sebagai aktivis PATBM. Dimana setiap PATBM memiliki 10 aktivis untuk melaksanakan program dan kegiatan PATBM. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ditingkat desa sudah memiliki masing-masing 10 orang yang dapat menjalankan fungsi PATBM. 10 orang aktivis tersebut berasal dari berbagai unsur yang ada di masyarakat, yaitu dari aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader posyandu, kader PKK, karang taruna, forum anak, Babinsa dan Babinkamtibmas. Pelibatan para tokoh desa dalam menjalankan strategi ini dimaksudkan untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  optimalisasi  strategi  melalui  PATBM.  Dengan  melihat komposisi  aktivis  PATBM  di  tingkat  desa,  sesungguhnya  desa  sudah  memiliki  sumberdaya manusia yang cukup baik untuk melaksanakan strategi pencegahan kekerasan seksual.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan
Melihat jumlah aktivis  yang sangat besar yaitu sebayak 610 orang, sudah seharusnya angka kekerasan  menurun.  Namun  dalam  kenyataannya,  angka  kekerasan  di  Kabupaten  Serang terus meningkat. Hal ini disebabkan aktivis PATBM yang sudah dihimpun dan diangkat oleh kepala  desa  melalui  Surat  Keputusan  Kepala  Desa  tentang  Pengangkatan  Aktivis  PATBM, belum  pernah  mendapatkan  pelatihan  teknis    bagaimana  mereka  harus  merencanakan program, melaksanakan sampai pada evaluasi dan penyususan  laporan kegiatan. Hal inilah yang menjadi kelemahan PATBM di Kabupaten Serang. Anak-anak, keluarga dan masyarakat belum terpapar oleh sentuhan kegiatan PATBM secara optimal.
Pendapat senada juga ditulis pada hasil penelitian yang pernah dilakukan dimana Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui DP3AKKB sudah mengadakan pelatihan  dan pembentukan aktivis  PATBM,  namun  di  tingkat  kabupaten  kota  masih  ada  yang  belum  mengadakan pelatihan  PATBM,  selama  ini  hanya  ikut  kepada  kegiatan  provinsi,  selain  itu  masih  banyak desa dan kelurahan belum menjalankan program PATBM. (Supriatna, 2021)
c. Mengetahui lokasi pelaksanaan program
Berdasarkan pedoman PATBM yang dikeluarkan oleh KPPA RI  bahwa gerakan ini merupakan gerakan yang memberdayakan masyarakat maka, aktivis PATBM juga harus berasal dari desa setempat. Sehingga sudah dipastikan jika aktivis selaku pelaksana kegiatan di PATBM sudah benar-benar mengetahui lokasi pelaksanaan PATBM. Dengan begitu diharapkan aktivis dapat menjalankan  strategi  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  dengan  baik  dan  tepat sasaran. Pemahaman lokasi ini dimaksudkan bahwa, dengan memahami lokasi, karakter dan
permasalahan yang terjadi di masyarakat maka aktivis dapat menyelesaikan dan merumuskan tindakan preventif dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak.
d. Menggunakan teknologi dalam melaksanakan program.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  aktivis  PATBM  di  Kabupaten  Serang  belum memanfaatkan  teknologi  secara  optimal  dalam  setiap  melaksanakan  program.  Hal  ini disebabkan  karena  memang  para  aktivis  belum  dibekali  pelatihan  yang  cukup,  termasuk diantaranya  pemanfataan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan  dan  pelaksanaan  kegiatan PATBM. Padahal di masa pandemi Covid 19 saat ini penggunaan teknologi Informasi seperti zoom  meeting,  atau  media  sosial  seperti  WA,  instagram,  Facebook  dan  lain  sebagainya  dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pelaksanaan PATBM di tingkat desa.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pada papaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Serang telah melaksanakan strategi pencegahan kekerasan seksual  terhadap anak di Kabupaten Serang dengan berbasis masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaan strategi ini, terdapat  beberapa  indikator  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  pelaksanaannya,  diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah Kabupaten Serang belum melaksanakan misi dari program secara tepat. Hal ini  dibuktikan dengan  lambatnya pembentukan  PATBM di tingkat desa. Dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah PATBM yang dibentuk baru mencapai 18,71% dari total desa yang ada di wilayah Kabupaten Serang.
2. Khusus  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Serang  sudah  mulai  membentuk  dan  memberikan pendampingan  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  melalui pembentukan  25  PATBM.  Hal  ini  diharapkan  25  PATBM  tersebut  mampu  menjalankan fungsinya  dengan  baik.  Namun  selama  penelitian  ini  berlangsung,  pembinaan  yang dilakukan  oleh  DKBPPA  baru  sampai  tahap  sosialisasi  pentingnya  pencegahan  kekerasan seksual, belum sampai pada tahap teknis pelaksanaan.
3. Pelaksanaan strategi ini belum mendapatkan dukungan penuh baik ditingkat aparatur desa maupun  pihak-pihak  lain  (NGO,  lembaga  kesehatan,  lembaga  pendidikan  dan  lain sebagainya) secara nyata.
4. Sebanyak  610  aktivis  yang  sudah  dibentuk,  belum  mendapatkan  pelatihan  teknis  tentang bagaimana meraka harus melaksanakan program PATBM dengan baik dan benar.
5. Aktivis  PATBM  dalam  menjalankan  fungsinya  belum  dapat  memanfaatkan  teknologi informasi  secara  maksimal,  sehingga  menyebabkan  belum  optimalnya  juga  pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran  yang dapat digunakan untuk  optimalisasi  strategi  pencegahan  kekerasan  seksual  di  wilyahan  pesisir  Kabupaten  Serang berbasis masyarakat sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kabupaten  Serang  melalui  DKBPPA  menetapkan  misi  secara  terukur  dan terencana pada periode tertentu dalam upaya optimalisasi fungsi PATBM di tingkat desa.
2. Memberikan pelatihan teknis kepada aktivis PATBM di wilayah pesisir yang baru terbentuk di tahun 2021 yaitu di Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang, sehingga mereka bisa melakanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
3. Membangun  komitmen  yang  kuat  dengan  para  kepala  desa  dan  pihak  luar  yang  dapat berkontribusi  secara  bersama-sama  mencegah  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  wilayah Kabupaten Serang.
4. Memberikan  penguatan  kapasitas  aktivis  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi  dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

## REFERENSI
Ahadiat,  Ayi.  2010.  Manajemen  Strategik,  Tinjauan  Teoritis  Multi  Perspektif,  Pusat  Penerbitan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
Alford, Jhon dan O’Flynn. 2009. Making Sense Of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meaning. The Australian Nasional University. Internasional Journal of Public Administration. Vol 32 no 3-4, P 332.
Alifah,  2018.  Strategi  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Anak(Studi  tentang  Strategi  Pencegahan Kekerasan  Seksual  Anak  oleh  Yayasan  Kakak  di  Kelurahan  Semanggi,  Kecamatan  Pasar Kliwon, Kota Surakarta), UNS-FISIP Jur. Sosiologi-D0314062-2018
Arsid, Widianingsih, Nurasa, & Muhtar. 2019. Implementasi Master Strategi Dalam Menciptakan Nilai Publik  Pada  Pdam  Tkr  Kabupaten  Tangerang.  PUBLISIA:  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik 2515(p), 2541-2035(e) Volume: 4 (1) 2019: p. 45 – 62
Creswell,  Jhon,W.  2018.  Research  Design,  Metode  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan  Campuran.
Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Darmini,  2021.  Peran  Pemerintah  dalam  Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak.
Qawwam. Volume 15 nomor 1 tahun 2021.
Purwanti  & Hardiyanti, 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, Jurnal Masalah-masalah Hukum volume 47 nomor 2 tahun 2018.
Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung. Alfabeta
Supriatna.  2021.  Perencanaan  Strategis  DP3AKKB  Provinsi  Banten  dalam  Pencegahan  Kekerasan terhadap  Anak  Studi  Kasus  Program  PATBM.  Journal  of  Indonesian  Public  Administration and Governance Studies. Volume 5 nomor 1 Tahun 2021 hal 43-67
Suwarsono, Muhammad. 2012. Strategi Pemerintahan. Jakarta. Erlangga
Taufiqurahman,  2016.  Manajemen  Strategik.  Jakarta  Pusat:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
Utami, 2018. Program “Aku Mandiri” Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Pra Sekolah, Jurnal Gaster, volume 16 nomor 2 tahun 2018.

## Dokumen Peraturan
Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor
23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Buku  Pedoman  Perlindungan  Anak  Terpadu  Berbasis  Masyarakat  tahun  2016.  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.