Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4364-4372
Dampak Inflasi Dan Nilai Tukar Uang Bagi Pelunasan Hutang Pada Masyarakat Trebungan Mlandingan Situbondo Perspektif Fiqh Muamalah
Isvina Vawaidatur Rohmah 1*) , Mustofa 2)
1 Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
2 Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel *Email korespondensi: vina.adnan15@gmail.com

## Abstract
We all know that the currency we use always experiences a decrease in exchange rate from time to time. If it is related  to  debt  transactions,  of  course  this  is  a  problem.  Do  you  still  have  to  pay  the  same  amount  as  when borrowing, or with the currency value when paying back after experiencing inflation? This research uses research that aims to gain an indepth understanding of human and social problems, which is called qualitative research. This research aims to ensure that the public can find out whether debt repayment is correct or not after inflation occurs and avoid usury. From the research results, it can be concluded that inflation and the exchange rate do not  have  a  major  influence  on  debt  payments  for the Trebungan  Mlandingan  Situbondo  community.  Although there are some who ask for additional payments to be charged to borrowers due to inflation, most of them do not take into account exchange rate fluctuations when paying off debts. So that inflation and fluctuations in the value of money do not affect the debt repayment time.

## Keywords : Payment of money debts, inflation, exchange rates, Fiqh Muamalah
Saran sitasi : Rohmah, I. V., & Mustofa. (2023). Dampak Inflasi Dan Nilai Tukar Uang Bagi Pelunasan Hutang Pada  Masyarakat  Trebungan  Mlandingan  Situbondo  Perspektif  Fiqh Muamalah . Jurnal  ilmiah ekonomi  islam,
9 (03), 4364-4372. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9902
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9902

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi  tunai  sehari-hari  menggunakan  salah  satu instrument  sistem  pembayaran  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  yaitu  uang  kartas,  yang  terdiri  dari  uang kertas dan uang logam. Pemerintah menerbitkan uang kartas yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan  transaksi  tunai,  baik  dalam  skala  besar maupun kecil.(Ichsan, 2020)
Dalam perkembangannya, uang kertas melewati empat  Fase  yang  berbeda  salah  satunya  adalah  Fase sebagai akta penitipan uang logam, berupa emas dan perak  hal  ini  dilakukan  karena  untuk  menjaga  dari kemungkinan  pencurian  dan  perampokan,  kemudian seiring berjalannya waktu akta-akta tersebut menjadi jaminan pembayaran terhadap pemegang akta ini dari akta seseorang yang menitipkan uang logam sehingga kertas-kertas tersebut sampai menjadi alat tukar dalam transaksi.(Susanti, 2018)
Mata uang kertas (fiat money) adalah mata uang yang  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah (legal  tender) .  Masyarakat  menerima  mata  uang kertas  untuk  ditukar  dengan  barang  dan  jasa,  sebab mata  uang  ini  dijamin  oleh  pemerintah  sebagai  alat pembayaran  yang  sah.  Namun  mata  uang  ini  sangat berbeda dengan mata uang riil, sebab nilai dari mata uang  ini  tidak  ditentukan  oleh  apa-apa  yang terkandung  dalam  mata  uang  itu  sendiri  (nilai intrinsik),  akan  tetapi  ditentukan  oleh  kekuatan  luar dari  mata  uang  tersebut.  Kekuatan  luar  itu  ialah kekuatan  ekonomi  dan  kepemilikan  kapital  yang mendukungnya.  Oleh  karena  itu,  stabilitas  dari  nilai mata uang tersebut sangat bergatung kepada kekuatan ekonomi,  kebijakan  moneter  dan  fiskal  dari pemerintah yang mendukungnya.(Sari, 2016)
Berhubungan  dengan  uang  kertas,  dalam perekonomian  saat  ini  khususnya  negara  indonesia mengalami  keadaan  yang  tidak  baik  yaitu  masalah instabilitas  mata  uang.  Penyebab  instabilitas  mata
uang  dikembalikan  pada  dua  hal  yaitu  problem moneter  dan  problem  ekonomi.  Yang  dimaksud dengan  problem  moneter  adalah  problem  mata  uang itu sendiri. Mata uang yang digunakan saat ini adalah mata uang kertas (fiat money). Mata uang kertas tidak memiliki nilai intrinsik (nilai bahan). Mata uang kertas hanya  memiliki  nilai  nominal  (nilai  tertulis)  yang ditetapkan  oleh  undang-undang.  Sedangkan  yang dimaksud problem ekonomi adalah problem ketidakmampuan dalam negeri memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama pada komoditas strategis yaitu pangan dan energi, sehingga menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi pada Negara lain.
Mata  uang  yang  kita  gunakan  sebagai  alat transaksi  hari  ini,  memang  agak  dilematis  ketika dikaitkan dengan aturan utang dalam fiqh muamalah, apalagi  jika  hutang  tersebut  berlangsung  bertahun- tahun lamanya.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama  bahwa mata  uang  yang  kita  gunakan  selalu  mengalami penurunan nilai tukar dari waktu ke waktu atau yang disebut  dengan  inflasi  (Meilani,  2022).  Hal  itu menyebabkan  uang  semakin  lama  semakin  tidak berharga. Hal itu merupakan salah satu kelemahan fiat money dalam  perekonomian  yang  terus  mengalami inflasi akan terasa pada transaksi-transaksi yang tidak tunai (hutang).
Penulis  masih  ingat  ketika  masih  duduk  di bangku  sekolah  dasar  dulu,  setiap  pergi  sekolah biasanya penulis diberi jatah uang saku sekitar seribu rupiah sampai seribu lima ratus rupiah. Uang tersebut jika dipakai untuk membeli nasi, biasanya masih akan mendapatkan  uang  sisa.  Karena  pada  saat  itu  harga nasi satu porsi hanya lima ratus rupiah saja.
Bayangkan  jika  anak  sekolah  jaman  sekarang diberi  uang  saku  sepibu  rupiah.  Jangankan  untuk jajan,  tetapi  untuk  membayar  parkir  saja  tukang parkirnya  pasti  menolak.  Dipakai  untuk  membeli gorengan saja, pasti hanya dapat bungkusnya saja.
Jadi seandainya seseorang punya hutang satu juta di  tahun  2000  dan  baru  bisa  dilunasi  di  tahun  2023, berapa yang harus ia bayar ?
Dalam  aturan  fiqhnya,  utang  tidak  boleh  ada tambahan, antara yang dipinjam dan yang dikembalikan, jumlah nominalnya harus sama.(Hidayati,  2019)  Utang  satu  juta  harus  dibayar satu juta juga  tanpa memperhitungkan adanya inflasi. Jika  tidak,  maka  utang  itu  menjadi  riba  yang diharamkan.
Yang  mana  juga  di  jelaskan  dalam  rukun transaksi jika dalam transaksi (jual beli), yaitu yadan bi  yadin (dari  tangan  ketangan  kontan).  Suatu transaksi  yang  tidak  kontan  belum  sah  sebagai  jual beli, tetapi menjadi transaksi utang piutang, yang tidak lagi  boleh  mengandung  unsur  “tambahan”.  Adanya “kelebihan” atau “keuntungan”, dalam utang piutang merupakan  riba.  Demikian  pula  halnya,  penundaan pembayaran  pada  jual  beli  yang  ditambahkan keuntungan, mengakibatkan timbulnya riba.(nasution, 2010)
Tetapi disisi lain, hal tersebut dianggap tidak adil dan merugikan bagi si pemberi pinjaman. Karena uang satu juta yang dipinjam dua puluh tiga tahun yang lalu, nilai  tukarnya  sudah  jauh  berbeda  dengan  uang  satu juta  pada  saat  ia  melunasinya  di  masa  sekarang. Misalnya  seseorang  memberi  pinjaman  senilai  Rp. 1.000.000,- kepada temannya untuk membeli satu unit sepeda  motor  baru.  Temannya  baru  mengembalikan dua puluh tiga tahun kemudian senilai Rp. 1.000.000,- . Padahal, pada saat itu, harga satu unit sepeda motor baru sudah naik menjadi Rp. 8.000.000,-. Jika hutang itu  diukur  dengan  nilai  sepeda  motor  baru,  maka hutang satu unit sepeda motor hanya dibayar dengan 1/8 sepeda motor saja. Tentu tidak adil.
Oleh  sebab  itu,  hal  ini  menjadi  masalah  yang cukup serius dan menjadi perdebatan di kalangan para ulama,  mengingat  bahwa  fenomena  inflasi  yang terjadi pada mata uang yang kita duganakan saat ini, dan  tidak  terjadi  atau  paling  tidak,  terjadi  dengan kadar  yang  minimal  pada  dinar  dan  dirham  yang digunakan sebagai alat tukar di masa Rasulullah.
Bangsa  Arab  di  zaman  Rasulullah  atau  bahkan sebelum  Rasulullah  hidup,  menggunakan  alat  tukar berupa  emas  dan  perak  dalam  bentuk  dinar  dan dirham.(Ichsan,  2020b)  Walaupun  sebetulnya  baik dinar maupun dirham keduanya bukan produk bangsa Arab  sendiri,  melainkan  diadopsi  dari  peradaban  di sekitarnya.  Dinar  berasal  dari  bangsa  Romawi sedangkan dirham dari bangsa Persia.
Karena sifatnya yang mempunyai nilai asli yang melekat  pada  fisiknya  (nilai  intrinsik),  dinar  dan dirham  memiliki  nilai  yang  relatif  stabil.  Walapun terjadi fluktuasi, namun tidak terlalu signifikan.
Berbeda  halnya  dengan  uang  kertas  yang  kita gunakan  hari  ini,  di  mana  fluktuasi  nilainya  bisa terjadi  dalam  level  yang  sangat  tinggi  dan  secara drastis  apalagi  pada  saat  krisis  moneter  seperti  yang terjadi pada tahun 1998.(Reichenbach et al., 2019)
Pada  tahun  tersebut  nilai  rupiah  merosot  secara drastis. Di pertengahan tahun 1997 nilai rupiah masih Rp 2.300 per dollar AS, kemudian di awal tahun 1998 turun secara drastis menjadi Rp 17.000 per dollar AS. Itu artinya nilai rupiah turun lebih dari tujuh kali lipat.
Dengan  kata  lain,  jika  uang  satu  juta  rupiah  di tahun  1997  sebelum  krisis  moneter  bisa  digunakan untuk  membeli  tujuh  unit  komputer,  maka  setelah terjadi krisis untuk membeli satu unit pun belum tentu cukup.
Dan  jika  itu  dikaitkan  dengan  transaksi  utang piutang,  tentu  ini  menjadi  masalah.  Apakah  tetap harus  membayar  dengan nominal  yang  sama dengan pada  saat  meminjam,  atau  dengan  nilai  mata  uang pada  saat melunasi  setelah  mengalami  inflasi  ?.  Jika memperhitungkan  inflasi,  maka  uang  pelunasannya akan  lebih  besar.  Dan  ini  yang  dinamakan  riba,  di mana uang pelunasan lebih besar daripada uang yang dipinjam.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwasanya  riba hukumnya  haram,  oleh  sebab  itu  dalam  hadist  juga dijelaskan pentingnya tidak menunda-nunda membyar hutang yang berbunyi:(Sahil, 2022) Artinya: “Menunda-nunda  membayar  hutang  bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” (HR. Bukhari)
Dari  hadist  diatas  dapat  kita  pahami  bahwa menunda-nunda  membayar  hutang  merupakan  suatu kedzaliman  khusnya  kepada  pihak  pemberi  hutang yang merasa  direndahkan dan  diingkar  janjikan oleh pihak penerima hutang.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  observasi  ini,  penulis  menggunakan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan pemahaman  yang  mendalam  tentang  masalah- masalah  manusia  dan  social  yang  disebut  dengan penelitian  kualitatif.(Gunawan,  2005)  Wawancara kepada si pemberi hutang (4 orang) dan si peminjam (2  orang)  dengan  total  6  orang  merupakan  teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini,  dimana  pada akhirnya  akan i dianalisis i dengan  metode  deskriptif, yaitu  peneliti  menganalisis  data i yang  dikumpulkan disertai dengan mengambil kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Inflasi  adalah  peristiwa  kenaikan  harga  barang- barang yang bersifat umum dan terus menerus.(Parakkasi,  2018)  Tetapi  bukan  berarti
bahwa  harga-harga  berbagai  macam  barang  itu  naik dengan persentase yang sama. Kenaikan harga umum yang  secara  terus  menerus  selama  satu  periode tertentu.  Kenaikan  yang  terjadi  hanya  sekali  saja, meskipun  dengan  persentase  yang  cukup  besar bukanlah merupakan inflasi.
Inflasi terdapat dua bagian yaitu: Pertama natural inflation, inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, dimana orang tidak mempunyai kendali. Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang  terjadi  akibat  turunnya  penawaran  Agregaatif (AS)  atau  naiknya  permintaan  agregatif  (AD).  Yang kedua human  error  inflation yaitu  inflasi  yang diakibatkan  oleh  kesalahan  dari  manusia  yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah- kaidah syariah.
Human  error  inflation dalam  sistem  syariah dapat dikelompokkan menurut penyebab- penyebabnya  yaitu:  korupsi  dan  administrasi  yang buruk,  pajak  yang  berlebihan,  perilaku  sogok- menyogok,  penimbunan  barang,  permintaan  yang tinggi terhadap barang.(Parakkasi, 2018)
Naik Turunnya Nilai Tukar Uang Terhadap Utang Dalam kitab-kitab fiqihnya, para ulama membedakan  uang  menjadi  dua  bagian  yaitu  uang yang tebuat dari emas dan perak yang disebut naqdain dan uang yang terbuat dari logam lain seperti tembaga yang disebut fulus .
Berbicara mengenai uang yang terbuat dari selain perak  dan  emas  yang  tidak  memiliki  nilai  intrinsik. Akan  tetapi  hanya  memiliki  nilai  karena  adanya kesepakatan  masyarakat  serta  pengakuan  dari pemerintah sebagai alat tukar seperti mata uang yang kita gunakan sekarang ini.
Para ulama terbagi menjadi tiga golongan dalam membahas apa saja yang wajib dibayar oleh peminjam ketika  uang  tersebut  mengalami  kenaikan  ataupun penurunan nilai tukar.
Beberapa
ulama diantaranya
Abu
hanifah( Hasyiyah  As-Syalbi  ‘ala  Kanz  Ad-Daqaiq , n.d.),  pendapat masyhur dari  malikiyyah( Minah  Al-
Jalil ‘ala Mukhtashar Khalil , n.d.), syafi’iyah( Nihayah Al-Muhtaj , n.d.) dan
hanabilah( Kasysyaf Al-Qina’ ‘an Matn Al-Iqna,’ n.d.) menyampaikan pendapatnya bahwa naik dan turunnya nilai  tukar  uang  selain  emas  dan  perak  (fulus)  tidak berpengaruh  dalam  pelunasan  hutang.  Pelunasan hutang harus sama nominalnya dengan nominal pada
saat meminjamnya dan tidak memperhitungkan naik- turunnya nilai tukar uang.
Alasan  mendasar  pendapat  Jumhur  bahwa transaksi  utang  (qordh)  yang  sah  yaitu  jika pengembaliannya  dalam  bentuk  barang  yang  sejenis dan senilai (mitsl) dengan barang yang diutangkan.(Imron, 2021) Maka dari itu barang yang diutangkan  harus  jelas  terlebih  dahulu  sifat  dan ukurannya  agar  bisa  dikembalikan  dengan  barang yang  memiliki  sifat  dan  ukuran  yang  sama  pula. Ketentuan  ini  agar  transaksi  utang-piutang  (qordh) tidak memenuhi unsur riba fadhl yang diharamkan.
Kemudian  Jumhur  menganggap  uang  termasuk dalam barang mitsliyyat yang mana pengembaliannya juga harus sama dengan nominal pada saat diutangkan terlepas  dari  naik  dan  turunnya  nilai  tukar  uang tersebut.  Sama  halnya  dengan  barang-barang mitsliyyat lainnya seperti beras, telur dan lainnya.
Contahnya,  jika  seseorang  berhutang  telur  1  kg pada saat harganya Rp. 25.000, kemudian dikembalikan  satu  bula  kemudian  dimana  harganya sudah mengalami kenaikan menjadi Rp. 30.000, maka si peminjam wajib mengembalikan telur dengan berat yang  sama  dengan  saat  ia  berhutang  yatiu  1  kg. meskipun  pada  saat  pengembalian  sudah  mengalami kenaikan harga. Sdemikian juga berlaku uantuk uang. Tidak boleh ada perbedaan ataupun kelebihan jumlah antara  nominal  yang  dihutangkan  dengan  nominal yang dibayarkan, meskipun sudah terjadi inflasi pada saat pembaayaran hutang.
Alasan  kedua,  jumhur  ulama  berpendapat  jika turunnya nilai mata uang akibat inflasi tidak dianggap kerugian yang harus ditanggung oleh yang berhutang. Karena  hal  tersebut  terjadi  secara  alami  tanpa  kuasa dari  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  yang  berhutang ataupun  pihak  yang  memberi  hutang.  Maka,  pihak yang memeberi hutang harus siap menanggung resiko apabila di kemudian waktu uang tersebut mengalami inflasi  yang  menyebabkan  nilai  tukar  uang  menjadi turun.
Di masa modern ini, terdapat beberapa ulama di saudia  Arabia  yang  sejalan  dengan  pendapat  ini, diantaranya:
a. Syeikh Bin Baz
b. Syeikh Utsaimin
c. Lajnah Daimah
Sedangkan pendapat Abu Yusuf, dia perpendapat bahwa  jika  terjadi  naik-turun  pada  nilai  tukar  uang selain  emas  dan  perak  (fulus),  maka  yang  wajib dibayarkan ketika berhutang yaitu nilai uang pada saat
utang  itu  dilunasi.  Jika  terjadi  inflasi  maka  secara otomatis pelunasannya menjadi lebih besar. Sedangkan  jika  terjadi  deflasi,  maka  pelunasannya menjadi lebih kecil.( abdul Wahab, 2019)
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abdin dalam Majmu’ah ar-Rasail-nya:(Abdin, n.d.)
“Di dalam al-Muntaqa, ketika nilai fulus itu naik atau  turun  sebelum  serah  terima  (pelunasan utang), Abu Yusuf berkata, “Pendapatku dengan pendapat Abu Hanifah dalam hal ini sama, yaitu orang  yang  berutang  tidak  wajib  membayar kecuali  sejumlah  uang  yang  dia  pinjam.” Kemudian Abu Yusuf merubah pendapatnya dan mengatakan  bahwa  orang  yang  berhutang  itu wajib  membayar  pelunasannya  sesuai  dengan nilai  fulus  pada  saat  pembayaran  dalam  akad jual beli atau pada saat pelunasan utang.”
Contohnya,  seseorang  meminjam  uang  sebesar Rp.  1.000.000,-  dengan  kesepakatan  akan  dilunasi tahun depan. Tapi sebelum jatuh tempo terjadi krisis monoter  yang  mana  menyebabkan  terjadinya  inflasi sehingga nilai mata uang turun tiga kali lipat. Maka, berdasarkan  pendapat  Abu  Yusuf,  orang  yang meminjam  harus  membayar  utangnya  tiga  kali  lipat lebih  besar  sesuai  tingkat  inflasi  yang  terjadi  yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-.
Dimasa  sekarang  yang  mempunyai  pendapat sejalan dengan pendapat kedua ini diantaranya: a. Nashiruddin Al-Albani
b. Dr. Sulaiman Asyqar
c. Dr. Musthafa Az-Zarqa’
d. Dr. Wahab Az-Zuhaili
Sedangkan pendapat ketiga, yaitu pendapat yang tidak masyhur dari kalangan Malikiyyah membedakan antara fluktuasi  yang terjadi  dalam level  yang  tinggi dengan  naik  dan  turunnya  nilai  tukar  uang  yang bersifat rendah.
Jika  kenaikan  dan  penurunannya  dalam  tingkat tinggi, maka hal itu dapat berpengaruh pada pelunasan utang.  Sehingga  pembayarannya  adalah  sejumlah uang dengan nilai tukar pada waktu pelunasan.
Berbeda lagi jika naik-turunnya sedikit, dianggap tidak  berpengaruh,  sehingga  tetap  wajib  dibayarkan dengan nominal yang sama pada saat meminjam.( Lihat: Hasyiyah Ar-Rahauni , n.d.)
Di  masa  sekarang,  ada  banyak  ulama  yang mendukung  pendapat  ini,  antara  lain  adalah  para ulama  yang  mengeluarkan  fatwa  dalam  intitusi Majma’ Fiqih Islami.

## Inflasi Vs Riba
Harus kita pahami bersama pendapat Abu Yusuf dan pendapat syadz dari Malikiyyah yang memperbolehkan  adanya  tambahan  ketika  pelunasan utang karena sebab inflasi bahwa prinsip ini berbeda dengan tambahan yang bersifat riba.
Oleh  karena  itu,  sebelumnya  harus  kita  pahami terlebih  dahulu  apa  itu  riba  dalam  hutang-piutang sehingga kita bisa membedakannya dengan pelunasan hutang akibat inflasi.
Pinjaman ribawi adalah pinjaman yang memberikan  nilai  tambah  bagi  pemberi  utang  itulah yang kemudian kita sebut dengan pinjaman komersial atau  dalam  istilah  fiqihnya  disebut  dengan  pinjaman yang memberikan nilai tambahan.
Nilai  tambahan  dari  utang  ini  bentuknya  bisa bermacam-macam. Dilihat dari bentuk nilai tambahannya,  bentuk  perjanjiannya  dan  lain-lain. Dimana masing-masing memiliki hukumnya tersendiri.
a. Tambahan yang disyaratkan
Salah  satu  ciri  pinjaman komersil  yaitu  jika terdapat  adanya  tambahan  terhadap  pokok  utang yang  disyaratkan  di  awal.  Bentuk  tambahan tersebut  dapat  berupa  materi,  jasa,  ataupun pemanfaatan suatu benda.
Bentuk tambahan yang disyaratkan dapat di klasifikasikan  ke  dalam  beberepa  jenis  bentuk, yaitu:( muhammad abdul Wahab, 2019)
Tambahan  jumlah  atau  ukuran  adalah tambahan  yang  umum  dipraktikkan  dalam pinjaman  komersial.  Contohnya,  pinjaman  uang
Rp.  2.000.000,-  selama  setahun  dengan  syarat dikembalikan sejumlah Rp. 2.500.000,-.
Ulama  berpendapat  dan  sepakat  bahwa tambahan jenis ini termasuk riba yang diharamkan.    Karena  pada  dasarnya  riba merupakan  tambahan  tanpa  disertai  dengan adanya imbalan. Ibnu Abdil Barr mengatakan:
“Umat Islam sepakat berdasarkan apa yang disampaikan  nabi,  bahwa  tambahan  yang disyaratkan  dalam  utang  adalah  riba, meskipun  hanya  segenggam  rumput  atau biji-bijian,  sebagaimana Ibnu  Mas’ud berkata, “(walaupun)hanya satu biji”.” (barr, n.d.)
Jika  dalam  akad  utang  disyaratkan  adanya tambahan  pelunasan  berupa  jasa  ataupun pekerjaan, maka utang tersebut juga termasuk ke dalam  utang  yang  diharamkan.  Contohnya, pinjaman  uang  Rp.  1.000.000,-  dengan  syarat harus  si  peminjam  harus  mencucikan  baju  si pemberi  pinjaman  atau  dengan  syarat  menjaga tokonya, dll.
Al-Syairizi dalam al-Muhadzdzab mengatakan:
“Tidak  boleh  hukumnya  utang  yang memberikan  nilai  tambahan  (bagi  pemberi utang) seperti mengutangkan seribu dengan syrat  peminjam  harus  membangunkan rumahnya.” (Al-Syairazi, n.d.)
Sedangkan jika dalam akad utang disyaratkan  adanya  tambahan  dengan  kualitas yang  lebih  baik.  Contohnya,  pinjam  raskin  1  kg
IKHTILAF Haram Boleh Disesuaikan 4 Mazhab Abu Yusuf Syadz Malikiyyah Bin Baz
Utsaimin
Lajnah Daimah
Albani Sulaiman Asyqar Mustafa Zarqa
Wahbah Zuhaili Majma’ Fiqih
dengan  syarat  dikembalikan  dengan  1  kg  beras Mon-Mon. atau pinjam telur ayam dengan syarat dikembalikan  dengan  telur  bebek.  Dengan  hal demikian,  as-Sarakhsi  salah  seorang  ulama  dari kalangan hanafiyyah mengatakan:
“Jika peminjam mengembalikan lebih bagus kualitasnya dari barang yang ia pinjam dan jika  hal  itu  disyaratkan  maka  tidak  boleh karena  termasuk  nilai  tambahan  dalam utang.  Tetapi  jika  disyaratkan  maka  tidak apa-apa.  Selama  hal  itu  menjadi  kebiasaan yang  umum  dilaksanakan.  Jika  itu  menjadi kebiasaan dimana biasanya orang menerima persyaratan itu agar diberi pinjaman, maka meninggalkan lebih baik. Karena kebiasaan kedudukannya seperti syarat.” (As-Sarakhsi,
n.d.)
b. Tambahan pelunasan hutang tanpa disyaratkan Tambahan  pelunasan  yang  diberikan  tanpa syarat  atau  perjanjian  di  awal  dapat  dibedakan menjadi  dua  golongan.(  muhammad  abdul Wahab,  2019)  Jika  seseorang  berhutang  kepada orang lain dan pada saat utangnya belum lunas, si peminjam  memberikan  sejumlah  harta  kepada pemberi  pinjaman  sebagai  hadiah,  apakah  hal tersebut diperbolehkan ?
Menurut  Hanafiyyah(As-Sarakhsi,  n.d.)  dan Syafi’iyah(Hajar,  n.d.)  memberikan  hadiah kepada  pemberi  hutang  sebelum  melunasi hutangnya  hukumnya  boleh,  selama  tidak disyaratkan  dan  bukam  merupakan  kebiasaan yang  berlaku  antara  peminjam  dan  pemberi pinjaman  dimana  hadiah  tersebut  menjadi  motif untuk  mendapatkan  utang.  Berdasarkan  Hadist riwayat Abu Rafi’:(Shahih Muslim, n.d.)
“Dari  Abu  Rafi’  ia  berkata:  “Nabi berhutang  seekor  unta  perawan,  kemudian datanglah  unta  hasil  zakat.  Lalu  Nabi memerintahkan kepada saya untuk
membayar  kepada  laki-laki  pemberi  utang dengan  unta  yang  sama  (perawan).  Saya berkata:  ‘Saya  tidak  menemukan  di  dalam untu-unta  hasil  zakat  itu  kecuali  unta  yang berumur  enam  masuk  tujuh  tahun.’  Nabi kemudian  bersabda:  ‘Berikan  saja  unta tersebut,  karena  sebaik-baik  manusia  itu adalah  orang  yang  paling  baik  dalam membayar utang.” (HR. Muslim)
Dari hadis di atas, Imam Hanafi dan Syafi’i berhujjah ketika nabi melebihkan pelunasan utang dengan kualitas yang lebih baik, maka begitu juga diperbolehkan  hukumnya  melebihkan  dari  sisi jumlah dalam bentuk memberikan hadiah dan lain sebagainya.  Baik  pada  saat  pelunasan  ataupun sebelumnya. Selama tidak disyaratkan.
Malikiyyah dan Hanabilah juga membolehkan  hadiah  yang  diberikan  kepada pemberi utang sebelum pelunasan, dengan syarat pemberian hadiah itu tidak ada kaitannya dengan utang tersebut.
Sedangkan  jika  tambahan  pelunasan  atau hadiah yang diberikan pada saat melunasi hutang tanpa  syarat  dan  perjanjian,  mayoritas  ulama memperbolehkan  bahkan  termasuk  hal  yang dianjurkan.
Menurut  mayoritas  ulama,  memberikan hadiah  ataupun  tambahan  pada  saat  pelunasan hutang boleh dilakukan selama tidak disyaratkan di awal dan tidak menjadi kebiasaan dimana sudah dianggap lumrah jika berhutang kepada seseorang harus  memberi  tambahan  meskipun  tidak disebutkan  di  awal.  Hal  ini  bukan  hanya  boleh tetapi dianjurkan sebagai bentuk terimakasih dan bentuk  kebaikan  kepada  orang  yang  sudah membantu  memberikan  pinjaman.  Imam  an- Nawawi berkata:
“  menurut  Madhab  kami  (Imam  Syafi’i), dianjurkan memberikan tambahan pelunasan hutang (kepada pemberi pinjaman saat melunasi) dan pemberi pinjaman boleh mengambilnya  baik  tambahan  tersebut berupa sifat ataupun jumlah seperti meminjam  sepuluh,  dibayar  sebelas”. (An- Nawawi, n.d.)
Sedangkan  menurut  pendapat  Masyhur  dan Riwayat  dari  Imam  Ahmad,  hadiah  pada  saat pelunasan  tidak  sah  karena  ada tuhmah (dugaan kuat)  hal  tersebut  berkaitan  dengan  hutang. Dalilnya: Dari Zurr bin Hubaisy ia berkata: Aku berkata kepada Ubay bin Ka’ab “Wahai Abu al- Mundzir, aku ingin berjihad kemudian aku datang ke  Irak  lalu  aku  memberikan  pinjaman.”  Ia berkata, “sesungguhnya engkau berada di tempat dimana  riba  tersebar  luas.  Maka  jika  kau memberi  pinjaman  kepada  seseorang  lalu  kau diberi  hadiah  ambillah  pelunasanannya  dan
kembalikan  hadiahnya.” (H.R.  al-Baihaqi)(Al- baihaqi, n.d.)
Sedangkan pembayaran utang dengan kualitas yang lebih baik Ulama sepakat hukumnya boleh jika tidak disyaratkan dan bukan merupakan sebuah kebiasaan.

## Ganti rugi karena inflasi
Tambahan  pelunasan  utang  akibat  inflasi (ta’widh), dianggap sebagai ganti rugi atas  turunnya nilai tukar uang yang diutangkan karena dampak dari inflasi.
Yang  mana,  ganti  rugi  tersebut  dibebankan kepada  peminjam.  Sebab,  orang  berutang  dalam  hal ini berlaku sebagai yad dhaman atau pihak yang wajib menjamin  harta  yang  dipinjam  kembali  ke  tangan pemberi pinjaman dengan nilai yang sama persis pada saat harta itu dipinjam, bagaimanapun keadaannya.(muhammad abdul wahab, 2018)
Kemudian,  uang  yang  sudah  tergerus  nilai tukarnya  oleh  inflasi  dianggap  sudah  tidak  sepadan (mitsl) denganuang  pada  saat  diutangkan.  Untuk  itu, ketika  melunasi,  uang  yang  dibayarkan  haruslah memeprhitungkan  tingkat  inflasi  yang  terjadi,  agar uang  yang  dipinjam  dan  uang  pelunasan  memiliki nilai yang sama. Dan hal ini dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak.
Prinsip  ganti  rugi  ini,  berbeda  degan  tambahan yang bersifat riba sebagimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.  Sebab  tambahan  akibat  inflasi  tidak diperijinkan  di  awal  dengan  nilai  tambahan  yang ditentukan.  Melainkan  tambahan  tersebut  dihitung pada saat melunasi, dengan menghitung tingkat inflasi yang terjadi pada saat pelunasan.
Jika  inflasi  itu  terjadi,  maka  dihitung  berapa tingkat  inflasinya.  Tetapi  jika  tidak  terjadi  inflasi, maka tidak  ada tambahan yang  dibayarkan.  Berbeda halnya dengan riba, dimana tambahannya diperjanjikan di awal dengan jumlah yang disepakati.
Dampak  inflasi  dan  nilai  tukar  uang  bagi pelunasan hutang
Berdasarkan  hasil  penelitian,  peneliti  mendapat informasi  dari  beberapa  orang  yang  pernah memberikan  pinjaman  ataupun  meminjam  berupa uang  kepada  kerabat,  teman,  saudara  ataupun  rekan kerja.
Hasil  wawancara  dengan  beberapa  Peminjam yaitu  Bapak  Yunus  menyatakan  bahwa  pernah meminjamkan  uang  kepada  kerabatnya  sebesar  Rp. 100.000,- perkiraan pada tahun 90 an, yang mana pada
tahun  tersebut,  uang  sebesar  Rp.  100.000,-  sudah dapat  membeli  cincin  emas.  Sedangkan  pihak peminjam baru mengembalikan uang yang ia pinjam sekitar  tahun  2019  lalu,  yang  mana  peminjam  tetap membayarkan  hutang  sebesar  Rp.  100.000,-  dengan nominal  yang  sama.  Akan  tetapi  uang  Rp.100.000,- pada  tahun  2019  sudah  tidak  dapat  membeli  cincin emas. Begitu juga yang terjadi dengan Ibu Suhaini.
Hal  seperti  ini  sudah  beberapa  kali  terjadi  pada mereka. Menurut pendapat keduanya tentang turunnya nilai  mata  uang  ketika  si  peminjam  melakukan pembayaran  hutang  dalam  waktu  yang  cukup  lama yaitu  mereka  tidak  mempermasalahkan  hal  tersebut, sebab  mereka  benar-benar  ingin  membantu  sesama. Bapak  Yunus  dan  Ibu  Suhaini  juga  tidak  merasa  di rugikan karena tujuan memberi pinjaman adalah untuk membantu orang yang sedang membutuhkan dengan ikhlas,  sehingga  mereka  tidak  mengharap  adanya lebihan  ketika  peminjam  membayar  hutangnya kepada mereka.(Yunus; Suhaini, 2023)
Hal  demikian  juga  tidak  jarang  ditemui  di kalangan  masyarakat.  Pasalnya  ada  beberapa  faktor penyebab hal tersebut kerap terjadi, salah satu faktor utama  yaitu  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  si peminjam  untuk  membayar  hutang,  terkadang  si peminjam  juga  berusaha  untuk  menghilang  dari tanggung jawab untuk melunasi hutangnya.
Seperti yang sudah diterangkan diatas bahwasanya  hal  demikian  sejalan  dengan  pendapat Abu  hanifah,  pendapat masyhur dari  malikiyyah, syafi’iyah  dan  hanabilah  yang  menyampaikan pendapatnya bahwa naik dan turunnya nilai tukar uang selain emas dan perak (fulus) tidak berpengaruh dalam pelunasan  hutang.  Pelunasan  hutang  harus  sama nominalnya dengan nominal pada saat meminjamnya dan tidak memperhitungkan naik-turunnya nilai tukar uang.
Beberapa orang yang juga pernah meminjamkan uangnya yaitu Bapak Didin dan Bapak Yazid. Kasus yang  ditemui  pada  wawancara  ini  yaitu  pemberi pinjaman  meminjamkan  uang  kepada  temannya sebesar  Rp.  3.000.000,-.    Bapak  Didin  dan  Bapak Yazid juga menyampaikan bahwa pada saat memberi pinjaman  tidak  ada  akad  ataupun  perjanjian  kapan harus  mengembalikannya  dan  tidak  ada  perjanjian harus membayar hutang dengan adanya uang lebihan.
Informan  juga  menyampaikan  meski  tidak  ada perjanjian  untuk  pengembalian  uang  dengan  adanya lebihan,  terkadang  terdapat  peminjam  yang  hendak membayar  hutang  dengan  adanya  tambahan  dari
nominal  yang  ia  pinjam  dengan  istilah  tanda  terima kasih.  Contohnya,  Ayu  memberi  pinjaman  uang sebesar  Rp.  3.000.000,-  kepada  Ifan.  Ketika  hendak membayar  hutang,  Ifan  membayar  sebesar  Rp. 3.200.000,-  kepada  Ayu  dengan  rincian;  Rp. 3.000.000,-  merupakan  hutang  pokok  Ifan  terhadap Ayu dan Rp. 200.000,- merupakan tanda terimakasih atau  hadiah  untuk  Ayu  karena  sudah  memberikan pinjaman untuk Ifan.
Dalam  hal  ini  Bapak  Didin  menyampaikan  jika menemui  peminjam  yang  membayar  hutang  dengan adanya lebihan meski tidak ada perjanjian sebelumnya,  Bapak  Didin  hanya  menerima  uang pokok pinjaman saja. Pasalnya, Bapak Didin memberi pinjaman  atas  dasar  suka  rela  dan  ingin  menolong sesama.  Namun  jika  mengingat  adanya  penurunan nilai  mata  uang    dari  waktu  ke  waktu,  debitur  sadar betul  jika  ada  kerugian  karena  pembayaran  hutang yang  cukup  lama  mengakibatkan  nilai  pada  uang tersebut  menurun.  Dan  kerugian  tersebut  merupakan konsekuensi  yang  harus  ditanggungnya  ketika memberi  pinjaman  kepada  orang  lain.  Akan  tetapi, tidak  menjadi  masalah  yang  cukup  serius  ketika mengingat  tujuan  memberi  pinjaman  uang  adalah untuk  menolong  sesama  dan  mengharap  pahala  atas pertolongannya  terhadap  orang  yang  membutuhkan. Sedangkan  menurut  Bapak  Yazid  yang  pernah menerima  uang  lebihan  saat  pelunasan  hutang menyampaikan  menurutnya  selama  tidak  meminta uang  lebihan  kepada  peminjam  atau  tidak  ada  unsur tekanan  dari  pihak  pemberi  pinjaman,  maka  lebihan tersebut boleh di terima.(Didin; Yazid, 2023)
Seperti  yang  kita  ketahui  bersama  bahwasanya jika  hadiah  ataupun  lebihan  tersebut  ditentukan  atau disyaratkan  di  awal  ketika  pertama  kali  memberi pinjaman maka hukumnya riba dan tidak diperbolehkan. Sedangkan pemberian hadiah ataupun lebihan  pada  saat  pelunasan  hutang  yang  tidak disyaratkan  di  awal  hukumnya  boleh.  Menurut mayoritas  Ulama  juga  memperbolehkan  adanya lebihan yang tidak disyaratkan bahkan menganjurkan sebagai  bentuk  terima  kasih.  Sedangkan  menurut pendapat  Masyhur  dan  Riwayat  dari  Imam  Ahmad, hadiah  pada  saat  pelunasan  tidak  sah  karena  ada tuhmah (dugaan  kuat)  hal  tersebut  berkaitan  dengan hutang ataupun kebiasaan yang mengarah pada syarat.
Sedangkan kasus yang di temui dari wawancara dengan  peminjam  yakni  peminjam  atau  kita  sebut dengan Andi. Pada zaman dulu, Andi meminjam uang kepada  temannya  sebesar  Rp.  50.000,-  untuk
kebutuhan sehari-harinya. Ketika meminjam tidak ada perjanjian  waktu  pelunasan  dan  tidak  ada  perjanjian uang  upah  ataupun  uang  lebihan  dari  pemberi pinjaman  (Indah).  Namun  ketika  Andi  akan  akan melunasi hutangnya kepada Indah (pemberi pinjaman) setelah  beberapa  puluh  tahun,  Andi  membayar hutangnya sebesar Rp. 50.000,- sesuai yang ia pinjam pada saat itu karena tidak ada perjanjian adanya uang lebihan  pada  saat  meminjam.  Akan  tetapi  Indah menolak untuk menerima uang Rp. 50.000,- dari Andi dan  meminta  Andi  untuk  membayar  hutangnya dengan adanya uang lebihan, karena Indah mengingat jika  pada  saat  Andi  meminjam  uang  Rp.  50.000,- kepadanya, nominal itu sudah lumayan besar nilainya karena  untuk  membeli  emas  cukup  mengeluarkan uang  sebesar  Rp.  20.000,-  saja.  Sehingga  membuat Indah menuntut kepada Andi untuk membayar hutang tersebut  dengan  mengkalkulasikan  terhadap  harga emas pada saat ini.(Zainal; Novi, 2023)
Dalam  hal  ini  peminjam  dan  pemberi  pinjaman sama-sama  merasa  di  rugikan.  Peminjam  merasa  di rugikan  jika  peminjam  membayar  hutangnya  sesuai dengan  nominal  yang  ia  pinjam  pada  zaman  dulu, sedangkan  di  masa  sekarang  nominal  Rp.  50.000,- hanya  bisa  membeli  makanan  saja.  Disisi  lain, peminjam juga merasa di rugikan karena uang yang ia pinjam  hanya  Rp.  50.000,-  sedangkan  nomila  yang harus ia lunasi berkali-kali lipat dari nominal yang ia pinjam di awal. Sehingga membuat peminjam enggan untuk melunasi hutangnya tersebut.
Hal  demikian  sesuai  dengan  pendapat  pendapat Abu Yusuf,  yang mana inflasi berpengaruh terhadap pelunasan  hutang,  yang  mana  lebihan  pelunasan hutang  yang  disebabkan  karena  inflasi  ini  bukan merupakan  lebihan  yang  disyaratkan  diawal.  Beda lagi menurut Syadz Malikiyyah yang berpendapat jika naik turunnya nilai tukar itu tinggi, maka berpengaruh untuk  pelunasan  hutang.  Jika  naik  turunnya  rendah, hal  itu  tidak  berpengaruh  dan  peminjam  tetap melunasi sesuai nominal pinjaman awal.

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa inflasi  dan  nilai  tukar  uang  dapat  dikatakan  tidak berdampak  besar  bagi  pelunasan  hutang  pada masyarakat  Trebungan  Mlandingan  Situbondo. Meskipun terdapat beberapa yang meminta tambahan pembayaran  yang  dibebankan  kepada  peminjam karena terjadinya inflasi, tetapi mayoritas dari mereka tidak memperhitungkan naik turunnya nilai tukar uang
pada saat pelunasan hutang. Sehingga inflasi dan naik turunnya  nilai  uang  tidak  perpengaruh  pada  saat pelunasan hutang.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada  semua yang  telah  berkontribusi  dalam  menyelesaikan penelitian  ini.  Tanpa  dedikasi,  kerja  keras,  dan semangat  kolaborasi  dari  setiap  orang  yang  terlibat, pencapaian ini tidak akan mungkin terjadi. Kontribusi yang  telah  membantu  kami  mengatasi  berbagai tantangan dan memberikan wawasan berharga dalam penelitian  kami.  Kami  sangat  berterima  kasih  atas waktu,  pengetahuan,  dan  usaha  yang  tak  ternilai harganya.

## 6. BIBLIOGHRAPHY
Abdin, I. (n.d.). Majmu’ah Rasail Ibni Abdin (pp. 60– 61).
Al-baihaqi. (n.d.). as-sunan al-kubra, kitab al-buyu’ . Al-Syairazi. (n.d.). Al-Muhadzdzab (p. 83).
An-Nawawi. (n.d.). Syarh Shahih Muslim . As-Sarakhsi. (n.d.). Al-Mabsuth (pp. 35–36). barr, I. A. (n.d.). at-tamhid (p. 270).
Didin; Yazid. (2023). Hasil Wawancara . Gunawan, I. (2005). metode penelitian Kualitatif . PT Bumi Aksara.
Hajar, I. (n.d.). Tuhfah al-Muhtaj (p. 236).
Hasyiyah  as-Syalbi  ‘ala  Kanz  ad-Daqaiq (pp.  142– 143). (n.d.).
Hidayati, N. (2019). Pelaksana Akad Qordh. Notarius ,
12 (1), 938.
Ichsan,  M.  (2020a).  Konsep  Uang  Dalam  Perspektif Ekonomi  Islam. Profetika:  Jurnal  Studi  Islam , 21 (1), 35.
Ichsan,  M.  (2020b).  Konsep  Uang  Dalam  Perspektif Ekonomi  Islam. Profetika:  Jurnal  Studi  Islam ,
21 (1),
27–38. https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646
Imron, M. (2021). Perubahan Nilai Tukar Mata Uang dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pengembalian
Hutang (Studi Toko Lancar Jaya dan Kelompok
Tani
Jaya). ILTIZAMAT: Journal
of EconomicShariah Law and Business , 1 (1), 71.
Kasysyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’ (p. 315). (n.d.). Lihat: Hasyiyah ar-Rahauni (p. 120). (n.d.).
Meilani, A. C. K. (2022). Factors Affecting Sovereign Debt:  Inflation,  Repayment  of  Foreign  Debt  of the  Previous  Year,  and  Exchange  Rate. Dinasti International Journal Of Education Management And Social Science , 4 (1), 76.
Minah al-Jalil ‘ala Mukhtashar Khalil (p. 535). (n.d.). muhammad abdul wahab. (2018). hutang dan inflasi.
Journal Rumah Fikih . nasution,  M.  E.  (2010). Pengenalan  eksklusif: Ekonomi Islam . Kencana Prenada Media Group. Nihayah al-Muhtaj (p. 399). (n.d.).
Parakkasi,  I.  (2018).  Inflasi  dalam  Perspektif  Islam.
Laa Maisyir , 3 , 41.
Reichenbach,  A.,  Bringmann,  A.,  Reader,  E.  E., Pournaras,  C.  J.,  Rungger-Brändle,  E.,  Riva,  C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman,  E.  A.,  &  Holmes,  D.  (2019). TINJAUAN  HUKUM  EKONOMI  SYARI’AH

## TERHADAP FUNGSI UANG KERTAS MENURUT PEMIKIRAN ZAIM SAIDI.
Progress  in  Retinal  and  Eye  Research , 561 (3),
S2–S3.
Sahil, I. (2022). Analisis Praktik Utang Piutang Emas
Diganti  Dengan  Uang  Tunai  Di  Desa  Larangan Sorjan Kecamatan Klampis Kabupaten
Bangkalan. Journal of Islamic Banking , 3 (1), 41. Sari,  S.  W.  (2016).  Perkembangan  dan  pemikiran Uang  dari  Masa  ke  Masa. An-Nisbah:  Jurnal Ekonomi Syariah , 3 .
Shahih  Muslim.  (n.d.).  bab  man  istaslafa  syaian faqadha khairan minhu. Kitab Al-Musaqat , 119. Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. Aqlam: Journal of Islam and Plurality , 2 . Wahab,    abdul.  (2019).  pengantar  fiqih  muamalah.
Rumah Fiqih Indonesi .
Wahab,    muhammad  abdul.  (2019).  riba. Journal Rumah Fikih Indonesia . Yunus; Suhaini. (2023). Hasil Wawancara . Zainal; Novi. (2023). Hasil wawancara .