Jurnal Akuntansi  fuset,  Prodi Akuntansi  UPI

## ANALISIS SUMBER-ST]MBER  PEI\IDAPATAN ASLI  DAERAH  TERHADAP PEhII}APATAN  ASLI DAERAH  DI KABT]PATEN/KOTA WILAYAH

## PROYINSI JAWA  BARAT
Oleh:
Aristanti WidYaningsih (Dosen Program Studi Akmtonsi  Fakultas Pendidiknn Eknomi & Bisnis WI)
Amy Srimartina (Almmi Progrom  StudiAkwrtansi Fabuhas Pendidiknr Ekonomi & Bisnis UPI)
Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu  untuk mengetahui seberapa  besar pengaruh  snmbei-sumber PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah  dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD  di kabupaten/kota wilayah  Provinsi Jawa Barat secara individu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan  sebagai data  sekunder yang diperoleh dari laporan hasil pemerikasaan  atas laporan keuangan  pemerintah daerah kibupaten/kota  wilayah  Provinsi Jawa Barat  yang telah diaudit oleh BPK. Sejalan dengan tujuan  penelitian maka  metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasional dan .rrrtuf menganalisis permasalahan dalam  penelitian ini digunakan  alat analisis  korelasi produk momen Pearson dan korelasi ganda yang nantinya  diukur  koefisien determinasi dari tiap variable independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  secara individu pajak  daerah  memberikan kontribusi  positif terhadap PAD dengan tingkat hubungan  sangat kuat (0,941),  retribusi daerah  memberikan kontribusi positif terhadap PAD dengan tingkat hubungan  sangat kuat (0,829),  hasil perusahaan  daerah dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya yang dipisahkan memberikan  kontribusi positif terhadap  PAD dengan tingkat  hubungan sedang (0,M5), serta lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi  positif terhadap PAD dengan tingkat hubungan  sedang (0,436).
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah
f,atar Belakang
Setelah  beberapa  dekade pola sentralisasi dianut  oleh Bangsa Indonesia. Namun semenjak tahun 2001 pola  tersebut berganti dengan pola baru yang disebut desentralisasi atau yang lebih  dikenal sebagai otonomi daerah. Sistem  pemerintahan Republik  Indonesia menganut asas desentralisasi,  dekonsentrasi  dan tugas  pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk  mewujudkan pelaksanaan  asas desentralisasi  tersebut maka dibentuk  daerah  otonom yang terbagr dalam  daerah provinsi, daerah  kabupaten dan daerah  kota  yang  bersifat  otonom sesuai dengan  ketentuan  pasal I ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun  2008  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah.
Menurut pasal 1 dalam Undang-Undang  tersebut dirumuskan bahwa "Daerah Otonom",  selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan  masyarakat hukum yang mempunyai  batas  daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
menurut prakana  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat dalam ikatan Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Mardiasmo (2004:aQ  mengemukakan batrwa misi utama pelaksanaan otonomi daerah  dan desentralisasi fiskal sekurang-kurangnya  ada tiga, yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas  pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakaq (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerafu  serta (3) memberdayakan dan
menciptakan  ruang bagi masyarakat untuk belpartisipasi dalam proses pembangunan. Sedangkan tujuan  utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik @ublic service) dan memajukan  perekonomian  daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008 tentang Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah, serta Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan yang mendasar padatata  pemerintahan dan sistem keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah.  Perubahan tala pemerintahan  tersebut terwujud dalam bentuk pemberian otonomi daerah  dan desentralisasi fiskal kepada pernerintahan  daerah. Dewasa ini terdapat beberapa  permasalahan yang  dihadapi pemerintah daerah dalam hal keuangan  seperti  yang dikemukakan  Hirawan  (dalam Irianto, 2005:2) yaitu pertama, sebagian besar dari penerimaan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi pemerintahan  pusat yang tercermin  dari besarnya anggaran rutin melalui subsidi otonomi daerah. Keduo, rendahnya kemampuan  daerah untuk menggali sumber-sumber  asli daerahnya. Ketiga, kurangnya usaha dan kemampuan  pemerintah daerah dalam mengelola dan  menggali sumber-sumber  pendapatan yang ada. Keempot, masalah kurangnya kesadaran masyarakat  dalam  membayar  pajak, retribusi dan  pungutan lainnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah,  pemerintah melakukan berbagai  kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan melakukan berbagai kebijakan  perpajakan  daerah, salah satunya  dengan  menetapkan Undang-Undang Nomor  34 Tahun  2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Pemberian  kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah  diharapkan dapat lebih mendorong  pemerintah daerah untuk  terus berupaya  mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasat dari pajak  daerah dan retribusi daerah.
Pajak  daerah, retribusi  daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  serta lainlain PAD yang  sah yang merupakan sumber-sumber PAD adalah  salah  satu bentuk peran  serta masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi daerah serta  merupakan sumber pendapatan daerah  yang penting  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber  pendapatan asli daerah tersebut merupakan  sumber  pendapatan yang sepenuhnya dapal direncanakan atau  ditargetkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Idealnya sumber  penerimaan  utama  daerah adalah yang berasal dari PAD, sedangkan grants hanya diposisikan sebagai penutup celah antara kapasitas fiskal (fiscal dan kebutuhan fiskal (fiscal needs). Namun  data  menunjukan  proporsi  PAD hanya mampu membiayai  belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%.  Bahkan kenyataan  tersebut terjadi baik pada  era sebelum  maupun  sesudah  era otonomi daerah dan dcsentralisasi fiskal (Haryo  Kuncoro dalam R. Dian  Hardian, 20A43). Jadi jelas  bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah masih relatif kecil hanya 20% sedangkan 80% sumber  pembiayaan lain masih tergantung  pada sumber lain seperti  dana yang bersumber dari dana perimbangan  dan pinjaman daerah. Demikian pula di kabupaten/kota yang ada di Jawa Bara! untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah atau penyelenggaraan  pemerintah,  pembangunan dan pelayanan kepada  masyarakat pemerintah kabupatenlkota  yang ada di Jawa Barat perlu menggali  potensi pendapatan daerah seoptimal  mungkin  yang  kemudian dikelola oleh dinas pendapatan daerah yang ada di kabupatenlkota daerah masing-masing yang ada di Jawa Barat.
Sampai  dengan akhir tahun  2008,  Jawa Barat memiliki 26 kabupaten/kota daerah otonomi.  Dikarenakan laporan  keuangan daerah tahun  2008 untuk seluruh kabupaten/kota
389
Jurnal Akuntansi Riset Prodi Akuntansi UP[  Vol. 2., No. 2
Aristanti Widyaningsih & Amy  Srimartina
ISSN : 2086 -2563
dalam fteuangan daerah yang merupakan  salah  satu tolak  ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas,  nyat4.  dan  bertanggung jawab secara proporsional.

## Rumusan Masalah
l) Seberapa besar pangaruh  pajak  daerah terhadap PAD di kabupatenlkota  wilayah Provinsi Jawa Barat?
2) Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat?
3) Seberapa  besar pengaruh  pendapatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan  daerah lainnya yang dipisahkan  terhadap pAD di kabupaten/kota wilayah  Provinsi Jawa Barat?
4) Seberapa besar  pengaruh lain-lain  PAD  yang sah terhadap PAD di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat?

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  ketetapan MPR  Nomor  XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaman Otonomi Daerah,  Pengaturan  dan Pemanfaatan  Sumber Daya Nasionul yung gerk-eladilan serta Perimbangan Keuangan  Pusat dan Daerah, pemerintah  telah mengeluarkan paket kebijakan tentang otonomi daerah yaitu:
1- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  pemerintahan  Daerah.
2- Undang-Undang  Nomor 25 Tahun  1999 yang kemudian  direvisi  menjadi Undang- Undang  Nomor 33 Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan Pernerintah Pusat dan Daerah-
Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-Undang  tersebut adalah daerah harus  mampu mengatur dan mengelola  rumah t^ngg*y" sendiri  dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang disebut sebagai otonomi daerah. Secara etimologis, menurut Tangkilisan (200532) otonomi daerah
{lartitan sebagai memerintah sendiri. Se.dangkan secara terminologis, Sarundajang (dalam Tangkilisan,2005:33) mendefinisikan  otonomi sebagai hak dan fewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang- undangan  yang berlaku.
Otonomi daerah agar  dapat dilakukan secara  nyata  dan  bertanggung jawab seperti yang diterapkan  pemerintah pusat terhadap pemerintah  daerah p"it,, Otiraakla4iuti dengan  melaksanakan serangkaian kegiatan  guna memenuhi  kebutuhan  daerah dengan -cara menSSali potensi daerah dan pengelolaan  keuangan  daerah yang  berorientasi kepada kepntingan  dan kebutuhan masyarakat.  Penerimaan  daerah p".f" terus diupayakan adanya  peningkatan PAD dengan  menggali  sumber-sumber  yang  ada  sehingga dapat menyelenggarakan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  masyarakat  yang-semakin meningkat  kuantitas dan kualitasnya.  Upaya perbaikan sangat diperlukan teirtama di bidang pengelolaan  keuangan daerah.
Dalam pelaksanaan otonomi  daerah ini, Kaho (dalam Halim, 20a4J27) menyatakan bahwa daerah harus  mempersiapkan  sumber  daya manusia yang bailq faktor keuangan yang  cukup,  faktor peralatan yang memadai  serta faktoi oiganisasi dan menejemen yang baik. Diantara  faktor-faktor tersebu! salah  satu faktor y*! -"rn"g*g p_eranan penting adalah faktor keuangan. Istilah keuangan ini menurut-Tangkiiisan (2005:65) mengandung arti "setiap hak yang  berhubungan  dengan masalah u*!,  y*g antara lain berupa sumber  pendapatan, jumlah uang yang ""t op aan pengetotaan keuangan yang sesuai  denqan fuju^n dan peraturan  yang-berlaku,,.
- Faktor keuangan ini sangat penting peranannya  dalam  suatu pemerintahan  daerah, karena dapat menentukan keberhasilan dalam menciptakan  kemandirian daerah  tersebut.
39t
Jurnal Akuntansi Rise! Prodi Akuntansi  UpI, Vol. 2.,No.2
ISSN : 2086 -2563
Sebagaimana diungkapkan  oleh Nasarudin  (dalam Halirq 2004:J87)  mengenai dua cirt utami yang menunuttun suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1)
t<emamiuan  keuangan  daerah  artinya  kewenangan  dan  kemampuan  dalam  menggali, mengellla dan menggunakan sumber-sumber  keuangannya sendiri, serta (2) ketergantungan yang  seminimal mungkin terhadap  bantuan dari pemerintah pusat
sehingga PAD  menjadi sumber  keuangan  yang  terbesar- --Pemungutan sumber-sumber  pendapatan yang dimiliki oleh  suatu daerah  akan berb€da  antara  satu daerah  dengan  daerah yang lainnyq karena  menurut  Abimanyu
(2005:4)  disebabkan  adanya perbedaan kondisi ekonomi,  sumber  daya alam,  tingkat pengangguran  dan jumlatr penduduk.  Dengan  demikian  masing-masing  daerah perlu -"ttgojti*ulkan penggalian dan pengelolaan  potensi yang terbatas ini agar dapat meniapai tujuannya -aAu* melayani dan menciptakan  kesejahteraan masyarakat.
Pemungutan  sumber  pendapatan daerah ini diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah, Bab VIII tentang keuangan  daerah pasal 157  serta dalam Bab IV Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  pasal 5, disebutkan  bahwa  sumber  pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana  perimbangan, pinjaman daerah  serta lain-lain pendapatan  daerah yang sah. PAD merupakan  sumber  pendapat murni daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 yang  kemudian direvisi  meqiadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Pusat dan Daerah, sumber- sumber PAD kabupaten/kota terdiri dari:
1. Hasil Pajak  Daerah;
2. Hasil  Reribusi Daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah  dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya yang dipisahkan  (antara lain: bagian labq deviden,  dan penjualan  saham milik daerah);
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap Daerah  dan Jasa giro).
Semua  pendapatan  daerah itu mempunyai  peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan  salah satu tolok ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nlata, dan bertanggungjawab secara proporsional-
Upaya  optimalisasi penerimaan daerah akan  berjalan dengan baik apabila pemerintah  daerah memiliki  kinerja  yang baik. Hal ini disebabkan  karena  sumber-sumber penerimaan tersebut berasal dari uang rakyat (money public) yang  nantinya  harus dapat Aip".t*ggungiawabkan baik secara vertical accountability maupun horizontal *to*rtnbilityyakni peranggungiawaban kepada legislatif daerah, eks€kutif daerah  serta iiog* demikian  diperlukan suatu analisis yang komprehensif terhadap  sisi p*niri*u* untuk menilai kinerja pemerintah  daerah  dalam  mengoptimalkan sumber penerimaan  tersebut.
Simanjuntak  (dalam Halim, 2004:92) menyatakan  bahwa yang dimaksud dengan analisis  penerimaan  adalah analisis  mengenai  kemarnpuan  pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber  pendapatan potensial dan biaya-biaya  yang dikeluarkan  untuk meningkatkan pendapatan  tersebut-  Keuangan  daerah yang  berhasil  dari sisi penerimaan adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan  perekonomian  daerah.
Secara  sederhana, kerangka  pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2.,No- 2
392

## Metode Penelitian
Metode penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif, Suharsimi Arikunto (2006:8)  mengemukakan  bahwa "penelitian verifikatif pada  dasarnya ingin  menguji kebenaran  pengumpulan  data di lapangan".  Penelitian verifikatif  ini bertujuan untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  pajak  daerah, retribusi daerah,  hasil perusahaan milik daerah dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya yang dipisahkan  serta lain-lain  PAD  yang sah secara individu maupun se&ra bersama- sama terhadap penerimaan PAD di kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian ini menggunakan  pendekatan kuantitatif sebab data yang  diperoleh merupakan data kuantitatif.  Selanjutnya data yang diperoleh tersebut  akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan menggunakan dasar- dasar teori yang  telah dipelajari.
Dalam  penelitian ini yang  menjadi  populasi  adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat yang  telah memiliki laporan keuangan  daerah untuk tahun anggaran 2007 yang  telah menjalani proses audit oleh pihak Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebanyak 25 kabupatenlkota.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan  sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2007:122).  Dikarenakan  sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, sesuai dengan pengertian  mengenai sampel jenuh tersebu!  maka sampel penelitian adalah  seluruh kabupatenAota yang  ada di wilayah  Provinsi Jawa Barat yang telah memiliki laporan keuangan  daerah untuk  tahun  anggaran 2007 yang telah monjalani proses audit  oleh  pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu sebanyak  25 kabupaten/kota.
Untuk menjawab pertanyaan yang diungkapkan  dalam  rumusan  masalah, maka alat analisis ,latayang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode statistik. Sebelum melakukan  pengujian  hipotesis  terhadap data yang  dianalisis,  perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik diperlukan untuk memaksimalkan  keakuratan dalam hasil pengolahan data. Adapun uji asumsi klasik yang perlu  dilakukan adalah uji normalitas.
Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan  kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Jurnal Akuntansi  Riset  Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2-, No. 2 393
ISSN : 2086 -2563
Easil Penelitian Koefisien  Korelasi Produk Momen Pearson  dan Koefisien  Determinasi Pajak
Daerah  terhadap  PAD

## Correlations
Jumlah PAD Paiak Daerah Pearson Conelation Jumlah PAL, Pajak Daerah
000
1. -970 .970 1.frX) Sb- (1-tailed) Jumlah  PAD P4ak  Daerah .@0
.0m N Jumlah  PAD Pajak Daerah
25 25 25 25 XodelSunrnary
Modd R R Square Adjusted R Souare Std. Eror dthe Fstimate DurtirF Watsffi 1 -9/ U .941
.93E r71s0984196.00 1 /t65
a. Predictors:  (Consiant), PajakDa.rah
b. D€Pendentvariable: Jumhh PAD
Berdasarkan hasil  perhitungan ,SP,SS 12.0 dapat terlihat bahwa koefisien  korelasi yang terjadi antara  pajak  daerah terhadap PAD adalah  sebesff 0,97- Dan pada tabel retanl.rtnyu terlihat bahwa koefisien determinasi  yang terjadi antara  pajak  daerah  terhadap PAD  adalah sebesar 0,941. Berdasarkan hasil perhitungan tersebu! dan dengan melihat tabel interpretasi  koefisien  korelasi,  menunjukkan  bahwa hubungan antara pajak daerah terhadap PAD sangat kuat.
Koefisien  Korelasi Produk Momen  Pearson  dan Koefisien Determinasi Retribusi Daerah  terhadap PAD
CorrBlatom
lur$ah PAD
Re$ibusi PEAls UMABON
JUMEN TAU Rffiug Oaerafr I .000 821) 1.m Sb. 0-ra86d) Judah PAD R#6iOffiafr (m .000 N Jumdr PAD Retribusi O*rah 25 lro{tel  SurEnary
M.rlel R R Souare Adiusied R SoEre Std. Efitrof  ho Fdimre Orrbic I .429- .684 .674 39566692179 l.4d a.  Pteffis: (Csrsn),  Retftui Da€rah
b Depetdefitvaisb{e: JwnHl PAD
Berdasarkan hasil perhitunganSP^SS I2-0 dapat terlihat bahwa koefisien korelasi yang terjadi antara retribusi daerah terhadap PAD adalah  sebesar 0,829. Dan pada tab€l ielanjutnya terlihat bahwa koefisien determinasi yang terjadi antara retribusi daerah terhadap PAD adalah  sebesar 0,688. Berdasarkan hasil  perhitungan tersebut dan  dengan melihat  tabel interpretasi koefisien  korelasi, menunjukkan bahwa hubungan antara retribusi daerah terhadap PAD adalah  sangat  kuat-
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2., No. 2 394
ISSN : 2086 -2563 Hasil  Penelitian
Koefisien  Korelasi Produk Momen Peanon  dan Koefisien  Determinasi Pajak
Daerah  terhadap PAI)
Correlations Jumlah PAD Paiak Daerah
Pearson Correlation Jumlan  PAU Pajak Daerah 1.000 .970 .970 1.000 Sig- (1-iailed) Jumlah  PAD P4ak  Daerah .000 .000 N Jumlah PAD Pajak Daerah
25 25 25 25 UodelSuramary a Prediclors:  (Corctarn),  Pajak Derah
b. DependentVariabb: Jumhh PAD
Berdasarkan hasil  perhitungan SPSS 12.0 dapat terlihat bahwa koefisien  korelasi yang terjadi antara  pajak daerah ierhadap PAD adalah sgbesar 0,97. Dan pada tabel ."t*.lutoyu terlihat bah-wa koefisien determinasi  yang terjadi antara  pajak  daerah  terhadap pAD adalah sebesar 0,941. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dan dengan melihat tabel interpretasi  koefisien  korelasi,  menunjukkan  bahwa hubungan antara pajak daerah terhadap PAD sangat  kuat.
Koefisien  Korelasi ProdukMomen Pearson  dan  Koefisien  Determinasi Retribusi Daerah terhadap PAI)
Co[Bla0ons Jumlah  PAD Retribsi Pea|"s Cmlatlon Jumm HAU R*ibci  Oa.dl IlD 829 -tr29 1.m0 Sb. (l-ta!€d) Juntah PAD R€filui  Oardl (m oo0
N
Jur{afi PAU Remusi D*ratl
25
ModolSmmary
Modal FI RSs]m Adjusd
RStMm Std. Enor of ths EsEnatg Durbi[-
\^lais .829. _684 -tt/4 39566692  179 't rt59 a. Ptadidors: (Cmffi), Retittr  si Daeratt
b DePendgtvari&:JrrnHtPAD
Berdasarkan hasil perhitunganSPS,S t2.A dapat terlihat bahwa koefisien korelasi yang terjadi antara retribusi daerah terhadap PAD adalah  sebesar 0,829. Dan pada tabel r"tui;"tnyu terlihat bahwa koefisien determinasi  yang tsrjadi antara retribusi daerah terhadap pAD adalah  sebesar 0,688. Berdasarkan hasil  perhitungan tersebut dan dengan melihaf  tabel interpretasi koefisien  korelasi, menunjukkan bahwa hubungan antara retribusi daerah  terhadap PAD adalah  sangat  kuat.
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2., No. 2 394
Aristanti Widyaningsih & Amy  Srimartina ISSN : 2086 -2563
Koefisien  Korelasi Produk Momen  Pearson  dan Koefisien Determinasi Hasil Perusehaan Milik Daerah  dan Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah  r.ainnya  yang Dipisahkan  terhadap PAI)
Cdh -MPS l+a.t Pdrlafis  U* Dr6dl D..r lld PdEdoba,l KelqEa
D66.h L.&rrya y3  0 lHPasdBarlt* Oqr* Dar tlad PdEalola& Yc}af Do6*t L*nya Fg
Dib.a*a .,t 45 t.{D0 Sg  (l{rre4 .Ilrut PAD H€€l PsBdffi Ma,( Oa{* Dan Ha6a Pslgd&e Kekeyss &q* L.inye y*tg DhL.t*s .013 013 lHPstu[r& PsBd*aXdq@ Oosxir birtF  y*€ D*dts x 25 E llodel Summary Mdlel R
R SoEre
Adjusted
RSme Std. Em of ttE Fstimete Durbir .4454 ts .ro5 641980789A4.6 2.&1 a. PrBdictors: (CorEM), Hasil Perus*ean Milt( Dsr€fi Dan  Hasil Pslgeblaa  Kelafan Offih L8innyayaE  Dipirail(an b. Depe.d€rltvairbb: Jumhh PAD
Berdasarkan hasil  perhitungan SP,SS 12.0 dapat terlihat bahwa koefisien  korelasi yang terjadi antara hasil perusahaan milik daerah  dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya  yang dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar A,445- Dan  pada tabel selanjutnya terlihat bahwa koefisien determinasi yang terjadi antara hasil perusahaan milik daerah  dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya yang dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar 0,198.  Berdasarkan hasil perhitungan  tersebut, dan dengan melihat tabel interpretasi koefisien  korelasi,  menunjukkan  bahwa hubungan antara hasil perusahaan milik daerah dan hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya yang dipisahkan  terhadap PAD adalah sedang.
I(oefisien  Korelasi Produk Momen  Pearson  dan Koefisien Detenninasi Lain-Lain PAD  yang Sah terhadap PAI)
Corrolatl,oB Jmlah PAD
PAD )A sah UMBIPN JUNlilT PAL)
PADyg sd birHD.a .mo .,136 .4ll{t 1.O00 tiig. (llaied) Jumldr  PAD PAD !O sdr tainnya
.o15 .015 N JunSdlPAD PAD yg sh rainnya 25 25 25
25
todel Summary b Mod€l R R Souare Adjust€d
R Souare Std.  Error  of the Estimte Durbin- Watson .4364 _ l:,{l 155 637324395S4.1 2-392
a. PrBdidors: (Constant),  PAD l€ sah hinn!.a b. Deperdent Variable: Jumlah  pAD
Berdasarkan hasil  perhitungan ^tP^9.9 12.0 dapat terlihat bahwa koefisien  korelasi yang tedadi  antara  lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebesar 0,416. Dan pada tabel selanjutrya terlihat  bahwa koefisien determinasi  yang  terjadi  antara lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah  sebesar 0,190. Berdasarkan hasil perhitungan
Jurnal Akuntansi Nset Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2., No. 2 3gs
tersebut,  dan  dengan melihat tabel  interpretasi  koefisien korelasi,  menunjukkan bahwa hubungan  antara lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sedang.
Kontribusi Pajak  Daerah  Terhadap  PAD  Di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi
Jawa Barat
Berdasarkan perhitungan manual dan perhitungan yang menggunakan SPSS. l2'0 for Windows. terlihat bahwa koefisien  korelasi  yang terjadi antara pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 0,970. Dan untuk koefisien  determinasi  adalah sebesar 94,llya'
Berdasarkan hasil perhitungan  tersebut, dan dengan melihat tabel interpretasi  koefisien korelasi,  menunjukkan bahwa hubungan antarapajak  daerah  terhadap PAD adalah  sangat kuat.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat diketahui  bahwa pajak daerah memiliki hubungan  dengan peb. mi berarti menunjukkan bahwa hipotesis  yang menyatakan pa.;at< aaeratrLemberikan pengaruh  terhadap PAD  diterima.  Dan hubungan antara  kedua variabel tersebut bersifat linier positif, dengan tingkat  hubungan diantara kedua variabel saogat kuat. Hubungan yang sangat kuat ini memperlihatkan bahwa pajak daerah memberikan  pengaruh yang sangat  besar  terhadap PAD'
Kontribusi  Retribusi Daerah Terhadap  PAD Di Kabupaten'/Kota \ililayah Pnovinsi Jawa Barat
Berdasarkan perhitungan secara manual  dan  perhitungan dengan  menggunakan aplikasi SqSS  12.0 jor Windiws. terlihat bahwa  koefisien  korelasi yang terjadi altara retribusi daerah terhadap PAD adalah sebesar 0,829.  Dan untuk  koefisien determinasi sebesar 0,688. Berdasarkan hasil perhitungan  tersebut, dan dengan melihat tabel interpretasi  koefisien  korelasi, ,t "r,rt-l,rkkun bahwa  hubungan yang terjadi adalah  sangat
kuat-
Berdasarkan hasil pengujian  tersebut dapat diketahui  bahwa retribusi daerah memiliki hubungan  dengan paO. mi b€rarti menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan retribusi dierah memberikan  pengaruh  terhadap PAD- diterima' Dan hubungan antara  kedua variabel tersebut bersifat linier positif, dengan tingkat hub-ungan diantara kedua variabel  sangat kuat. Hubungan  yang  sangat kuat ini memperlihatkan bahwa realisasi retribusi daerah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap PAD yang terjadi  di kabupatenlkota wilayah  Provinsi Jawa Barat'
Kontribusi Pendapatan  Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Easil Pengelolaan
Kekayaan  Daerah Lainnya yang Dipisahkan  Terhadap  PAD Di Kabupaten/I(ota
Wilayah Provinsi  Jawa Barat Berdasarkan perhitungan secara manual dan  dengan  menggunakan aplikasi SPSS 12.A for Windows, terlihat baf,wa koefisien  korelasi  yang terjadi antara hasil perusahaan milik daerah dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya  yang  dipisahkan terhadap pAD adalah sebesar A,iqSl Untuk koefisien  determinasi  pada hasil perusatraan milik daerah dan hasil  pengelolaan kekayaan  daerah lainnya yang dipisahkan  terhadap PAD adalah  sebesar tg,tl%.Berdasarkan  hasil perhitungan  tersebut,  dan  dengan melihat tabel interpretasi  koefisien  korelasi, menuqiukkan  bahwa  hubungan  antara  hasil perusahaan milik daerah rlan  hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan terhadap PAD adalah sedang.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut  dapat diketahui  bahwa hasil perusahaan milik daerah dan  hasil pengelo-laan kekayaan Oaeratr lainnya  yang dipisahkan-memiliki hubungan  dengan PAD. I;i menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan hasil p"**f,"* miiit Oaeratr dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya  yang dipisahkan memberikan pengaruh  tertadap i'aO aiterima. Dan hubungan  antara k{y variabel tersebut  bersifat linier  positif, dengan tingkat  hubungan  diantara  kedua variabel adalah
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol' 2', No' 2 396
Aristanti  Widyaningsih & Amy  Srimartina
ISSN : 2086 -2563
sedang. Hubungan yang sedang ini memperlihatkan  bahwa  realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah  lainnya yang dipisahkan memberikan pengaruh yang sedang terhadap PAD.
Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap  PAD Di Kabupaten/I(ota Wilayah Provinsi Jawa Barat Berdasarkan perhitungan secara manual dan dengan menggunakan aplikasi SPSS 12.0 for Windows, terlihat bahwa koefisien korelasi  yang terjadi  antara lainlain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebesar 0,436- Dan untuk  korelasi deterrninasi  pada lain- lain PAD yang sah adalah sebesar 0,190.  Berdasarkan hasil perhitungan  tersebut, dan dengan melihat tabel interpretasi koefisien  korelasi,  menunjukkan  bahwa hubungan antara lain-lain PAD  yang sah terhadap PAD adalah sedang. Berdasarkan hasil pengujian tersebut  dapat diketahui  bahwa lain-lain  PAD  yang sah memiliki hubungan  dengan PAD. Ini berarti  menunjukkan  bahwa  hipotesis yang menyatakan lain-lain  PAD yang sah memberikan pengaruh  terhadap PAD  diterima.  Dan hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linier  positif, dengan tingkat hubungan diantara  kedua variabel adalah sedang.  Hubungan yang sedang ini memperlihatkan bahwa realisasi lain-lain PAD yang  sah memberikan  pengaruh  sedang terhadap PAD.
Simpulan l. Pajak daerah memberikan  pengamh terhadap PAD. Dengan tingkat  hubungan antara kedua variabel  tersebut sangat kuat, maka pajak daerah memiliki pengaruh  yang sangat  kuat  pula  terhadap PAD.
2. Retribusi daerah memberikan pengaruh  terhadap PAD. Dengan tingkat hubungan antara kedua variabel tersebut  sangat kuat,  maka retribusi daerah memiliki pengaruh yang sangat kuat  terhadap PAD 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya  yang dipisahkan memberikan pengaruh  terhadap PAD. Dengan tingkat hubrmgan antara kedua variabel  tersebut adalah  sedang, maka hasil perusahaan milik daerah  dan hasil pengelolaan kekayaan  daerah lainnya  yang dipisahkan memiliki pengaruh yang sedang  terhadap PAD.
4. Lain-lain PAD yang sah memberikan  pengaruh terhadap PAD. Dengan  tingkat hubungan  antara kedua variabel tersebut  adalah sedang maka lainJain  PAD yang sah memiliki pengaruh yang sedang terhadap PAD.

## Saran
1. Pemerintah  daerah  kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Bara! khususnya  Dinas Pendapatan Daerah  tsrus menggali potensi  pendapatan asli daerah masing-masing agar pendapatan asli daerah  dapat  dapat  bertambah  besar dari adanya penambahan potensi sumkr PAD  yang baru.
2. Pemerintah  daerah  kabupaten/kota wilayah Provinsi  Jawa Baraf khususnya  Dinas Pendapatan  Daerah tetap mengoptimalkan  sumber-sumber PAD yang telah ada sebelumnya agar targetan PAD di kabupaten/kota masing-masing  daerah terus meningkat  seiring dengan terus meningkatnya  pertumbuhan ekonomi.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat diiadikan  acuan untuk melakukan penelitian  lanjutan  dengan memperluas wilayah  penelitian dan/atau memperpanjang periode waktu pengamatan penelifian agar  bahasan yang  diteliti menjadi  lebih luas cakupannya.
Jurnal Akuntansi Risel Itodi Akuntansi  UPL Vol. 2., No. 2 397
ISSN : 2086 -2563 Daftar Pustaka AMul Halim. (2002). Ahmtansi Sefuor Publih Ahmtansi  Keuongon Dqerah'
Jakarta: PT Salemba EmPat.
. (20M).  Moniiemen Keuongan Daerah  Yogyakarta: 1IPP AMP YKPN-
B"drn l(o"rdi"asi Promosi  dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD)- Geografi
Kabupaten/Kota di Provinsi Jqwa  Bsra-  [online]. Tersedia:
79&Itemid:36. [29  Agustus 2009]
Badan  Pusat Statistik  JawJBarat. (2005). Jumloh Penduduk Menuntt Wilayah, Kelompok
[Jmur dsn Jenis Kelamin  Tahun 2005 (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2A05)-
[Online]. Tersedia: http://iabar.bps.so.idlTabeVjumlah%20penduduk.htrn- 129 Agustus 20091 Badan Pemeriksa Keuangan
atas Laporon Keuongan
2 AA7. lOnlinel. Tersedia:
Republik lndonesia (2003).  Laporan Hosil Pemeriksaan Pimerintah Kabupaten  Bandung Tahwt Anggaran (fA)
Dinas Pendapafan Daerah  Kabupaten  Bandung.  (2007).  Laporan  Realisasi  Anggaran Tahtm Anggaran  20a7.Bandwrg:  Dinas Pendapatan  Daerah Kota Bandung.
Dinas Pendaput* n*."tt Kota Bandung.  (2007). Lryoran Realisasi Anggaran Tahrm
Anggaran  2007.Bandung:  Dinas Pendapatan  Daerah Kota Bandung'
Elita Dewi. (2002). Identifikosi Sumber  Pendapatan Asli Daerah dalam Rongkn Pelaksanaan Otonomi Daerah. FISIP  USU  [online]. Tersedia:
http://digilib.usu.ac.id/download/fe/manajemen-elita.pdf. [23 Agustus 2009]. frr"rg-Siti To*-iun- (2009). Analisk Efekivitas Penerimaon Paiok Hotel dan kontribusinya Terlidap Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Dalam Roryka Kemandirion  Daerah -Pada Kota Bon&mg. Skirpsi. Bandung: Universitas
Pendidikan lndonesia.
Imam Ghozali.  (2006). Aplikasi Analisis Multivsriate dengan Program SPSS.  Semarang:
Badan  Penerbit UNDIP Indra Bastian - (2002)- Ahtntansi Sektor Publik Yoryakarta: BPFE Yoryakarta.
Kesit Bambang  Prakosa. (2005). Pajak dan Retribusi Daerah Yogtkarta:  IJI Press-
M. Nazir. (2003).  Metode Penelitian. Jakarta:  Ghalia  lndonesia-
Mahmudi.  (2007). Manajemen Kineria Sefuor Publik Yogyakarta: UPP STIM YKPN'
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sebor Publik Yoryakarta:  Andi'
. (2004). otonomi dan  Manaiemen  Keuangan Daerah. Yoryakarta: Andl
M"*t" Krstiawan.  (2005). Ringkason Disefiasi  Pengaruh Fador Pendorong dan Fafuor PenghombA turhdap Vno, don Orientasi Pemerintah Daerah dalam Meigoptimalknn  PAD (Survey pada Pemerintahan Provinsi  Jawa  Barat)- Bandung: Universitas Padj adj aran.
Nila Permata Sari. @OOO). Analisis  Keberho.;ilan  Penerimasn  Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahtm 20A1-2004.  Skripsi. Bandung:  Universitas Pendidikan lndonesia.
Nur  lndrianto dan Bambang Soepomo. QA0D- Metodelogi  Penelitian Bisnis. Yoryakarta:
BPFE.
Provinsi Jawa Barat. KabupaterdKota  Witayah Provinsi Jawa  Barat.  [Online]- Tersedia: http: /lwww  j abarprov. go. id/j  abar/public/3 3 3 93/kabkot-default.htm.
R. Di; ffu.Ai*. (2d08). -Analisis Potensi dan Efefuifitas  Retribusi Pqkir pada Unit pelayanon  Perparkiron (IIPP) Kota Bondtmg. Sbipsi. Bandung- Universitas Pendidikan Indonesia
398
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 2., No' 2
ISSN : 2086 -2563
Republik Indonesia. (2000). Peraturan  Pemerintah Republik lndonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  Pertanggungiawaban Keuangan Daerah. [Online]. Tersedia: http://www.usdrpindonesia.ore/files/downloadContent/419.pdf. Republik lndonesia.  (2001). Peraturan  Pemerintah Nomor  65 Tahun  2001 tentang  Pajak Daerah. [Online]. Tersedia:
httP./ :vww.setneg.go-id/componentslcom  perundan&u/docviewer.php?id:683&file nam*PP No_65_th  200l.pdf. Republik lndonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun  2001 tentang Retribusi Daerah. [Online]. Tersedia: httP ://rvww. setne g. go. id/components/comJerundangan/docviewer.php?id:685  &fi le namrPP_No_66 th_200 I .pdf. Republik  Indonesia.  (1962). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. [Online]. Tersedia: hftp:/nesislasi.mahkamahagun g. go. id/docyuu/ I 962IUU%20NO%205%20TH%20  I
962.pdf.
Republik  Indonesia. (2000).  Undang-Undang  Nomor  34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. [Online]. Tersedia: htE:/lmvw.setneg.go.idlcomponents/com perundangan/docviewer.php?id:243&file namrUU_no_3 4_th_2 00 0. pd f.
Republik Indonesia. (2003).  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara. [Online]. Tersedia:
htE://rvww.setneg.go.idlcompgnents/com  perundangan/docviewer.php?id:320&file namFuu_no I 7_th_2003.pdf. Republik Indonesia. Qa$q. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah. [online]. Tersedia:http:/ vww-setneq.go.idlcomponents/com  perundangan/docviewer.php?id:
3 66&fi lename:UU-no_3 3_th_2 004.pdf. Republik Indonesia. (2008).  Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008 tentang Perubahan Kedua  Undang-Undang 32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  [Online]. Tersedia: httP://rvww. setne g. go. id/components/comJerundan  gan/docviewer.ohp?id: 1 98 5&fi 1 enarneUU%20l2Yo}0Tahvrlo20200t.pdf . Rostika. (2009).  Kontribusi Penerimaqn Pajak ReHame  terhadap  Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung  Tahun 2003-2007.  Skripsi.  Bandung.  Universitas
Pendidikan Indonesia. Sraun, Markus.  (2005).  "Potensi Penerimaan Retribusi Pasar  Sragon dan Wosi di Kabupaten Manokwari-. Tesis. Yoryakarta:  universitas Gajah  Mada- Sudjana. (1997). Stotis tika 1L Bandung: iarsito. Sugiyono. (2000). Stotistika tmtuk Penelitian.  Bandung: Alfabeta. _.(20Aq. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Q0A7). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto. QAA\. Prosedur  Penelitian  Suatu Penfukatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta.
(2006).  Prosedur Penelition &tatu Pendekntan praHek Jakarta: Rineka Cipta.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2005). Manajemen publik. Jakarta: pr Grasindo.
Yossi lrianto. (2005).  Apfimalisasi Pajok dan Retribusi Doerah  dalam Rongka Meningkatkan Kematryruan Keuangan Daerah Bandung:  Dinas pgndapatan  Daerah Kota Bandung.
Jurnal Akuntansi  Rise! Prdi Akuntansi  UPI, Vol. 2., No. 2 399