## APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS UNTUK INVENTARISASI DAN EVALUASI ASET BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA SURABAYA (STUDI KASUS : SURABAYA PUSAT)
Muhammad Taufik 1 , Adindha Surya Anugraha 1
1 Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Email : taufik_srmd@yahoo.com

## Abstract
Surabaya is the capital city of East Java Province and the second largest population in Indonesia after DKI Jakarta in which has 2.947.816 populations.The Increase of the building assets belonging to the Surabaya Government is not consistent with the good asset management by the government. Thus, this condition causes some of the government assets  are  change over  towards  the  private  parties  due  to such legal  problems,  for  example  the absence of building certificate. Therefore, inventoryand evaluating towards the building assets of Surabaya Government are necessary to be conducted.
This  research  took  place  in Central  Surabaya including Genteng  District,  Tegalsari  District,  Bubutan  District  and Simokerto  District.  Hence,  this  research  aims  to  mapping  the  assets  of  Surabaya  Government  to  establish  the Geographic Information System (GIS), and also to evaluate the legal aspects of Surabaya Government buildings assets. This  research  use  data  from  the  Departemen  of  Building  and  Land  Management,  Departement  of  Education  dan Departemen of Healthand also any other data obtained during the research.By using GIS, the evaluation of the legal aspects  found  that  the buildings assets  owned  by  Surabaya Government  in  Central  Surabaya  in  which  do  not have  a certificate is about 70,22% and only 29,78% of building assets in which already have the certifiacte.
Keywords: Building Assset, Asset Management, Geographic Information Systems

## Abstrak
Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 2.947.816 jiwa. Bertambahnya jumlah aset bangunan milik Pemerintah Kota  (Pemkot)  Surabaya  tidak  diimbangi  dengan  manajemen  aset  yang  baik  oleh  Pemkot  Surabaya.  Hal  ini menyebabkan  beberapa  aset  bangunan  milik  Pemkot  Surabaya  lepas  ke  pihak  swasta  karena  adanya  permasalahan legal seperti tidak adanya sertifikat pada aset bangunan tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu kegiatan untuk inventarisasi dan evaluasi terhadap aset bangunan milik Pemkot Surabaya.
Penelitian  ini  bertempat  di  Surabaya  Pusat  yang  terdiri  dari  Kecamatan  Genteng,  Tegalsari,  Bubutan  dan Simokerto  dan bertujuan untuk  melakukan  pemetaan  terhadap  aset  bangunan milik Pemkot  Surabaya, membangun Sistem  Informasi  Geografis  (SIG),  mengevaluasi  aspek  legal  aset  bangunan  milik  Pemkot  Surabaya.  Kegiatan  ini menggunakan data dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan maupun hasil pengambilan data di lapangan. Dengan menggunakan SIG, evaluasi aspek legal ditemukanaset bangunan milik Pemkot Surabaya di Surabaya Pusat yang belum memiliki serifikat sebanyak 70,22% dan hanya sekitar 29,78%  aset bangunan yang telah memiliki sertifikat.
Kata kunci: Aset Bangunan, Manajemen Aset, Sistem Informasi Geografis

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Aset  adalah  sumber  daya,  yang  antara  lain meliputi  uang,  tagihan,  investasi,  dan  barang, yang  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  serta dikuasai  dan/atau  dimiliki  oleh  pemerintah  dan diharapkan  memberi  manfaat  ekonomi/sosial  di masa  depan  menurut  UU  No.  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat 1. Pemerintah  memiliki  berbagai  macam  jenis  aset bangunan,  salah  satunya  berupa  fasilitas kesehatan,  fasilitas  pendidikan,  dan  fasilitas sosial.
Dengan  pertumbuhan  Kota  Surabaya  yang cukup  pesat,  mendorong  bertambahnya  jumlah aset  bangunan  milik  Pemerintah  Kota  Surabaya secara  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan  Kota Surabaya  merupakan  ibu  kota  Provinsi  Jawa Timur dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di  Indonesia  setelah  DKI  Jakarta  yaitu  2.947.816 jiwa  (Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Surabaya,  2015).  Namun,  Pemerintah  Kota Surabaya  belum  melakukan  pengelolaan  secara baik  terhadap  jumlah  dan  jenis  aset  bangunan tersebut.  Hal  ini  menyebabkan  Pemerintah  Kota Surabaya  kesulitan  untuk  memantau  asset bangunan  yang  dikuasai/dikelolanya,  sehingga ada  beberapa  aset  bangunan  milik  Pemerintah Kota  Surabaya  yang  lepas  ke  pihak  swasta. Lepasnya  aset  bangunan  tersebut  ke  pihak swasta  karena  adanya  permasalahan  legal  pada aset  bangunan  tersebut  yaitu  aset  bangunan belum memiliki sertifikat sehingga aset bangunan tersebut  dapat  diambil  alih  kepemilikannya  oleh pihak swasta.
Untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  aset secara  terencana,  terintegrasi,  dan  sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan  suatu  sistem  aplikasi  berupa  Sistem Informasi  Geografis  (SIG).  Sistem  Informasi Geografis (SIG) bertujuan untuk dapat memenuhi keperluan  informasi  yang  cepat  dan  akurat sehingga  mempermudah  pemerintah  daerah untuk memantau dan mengelola asetnya.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu  Sistem Informasi  Geografis  (SIG)  untuk  memetakan persebaran aset bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya, melakukan inventarisasi aset bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya dan memberikan
evaluasi terhadap aset bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya dengan menggunakan visualisasi lokasi aset bangunan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Data Dan Peralatan - Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Peta Garis Kota Surabaya
2. Citra  Satelit  Quickbird  Kota  Surabaya tahun 2012
3. Data tabular aset bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya 4. Data marking posisi  tiap  aset  bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
5. Foto/dokumentasi  aset  bangunan  milik Pemerintah Kota Surabaya
- Peralatan Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Perangkat Keras ( Hardware) :
a. Laptop/ Personal Computer
b. GPS Navigasi
2. Perangkat Lunak ( Software):
a. AutoCAD Land Desktop 2009
b. Global Mapper 16
c. ArcGIS 10.2
d. Visual Basic 6.0

## Metode Penelitian
Proses pengolahan data yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut:
a. Identifikasi Aset Bangunan
Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah melakukan  digitasi  dengan  acuan  citra satelit. Proses ini dilakukan dengan bantuan perangkat  lunak  ArcGis  10.2  dengan mengutamakan  objek  utama  yang  menjadi penelitian  yakni  aset  bangunan  milik Pemerintah  Kota  Surabaya.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  digitasi.  Metode digitasi  ini  dilakukan  dengan  teknik  visual dari  hasil  penggabungan  ( overlay )  antara peta garis dengan citra tahun 2012.
b. Pembuatan Database Data awal berupa data tabular mengenai aset  bangunan  yang  telah  dikumpulkan kemudian  diolah  dan  dibentuk  sistem  basis datanya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memudahkan  dalam  melakukan  klasifikasi
data  dan  akses  terhadap  informasi  objek aset bangunan tersebut.
c. Proses di ArcGis 10.2
Bagian ini merupakan bagian yang cukup
penting  dalam  pembuatan  Sistem  Informasi Geografis yang bertujuan untuk mengintegrasikan  data  spasial  dengan  data atribut  sehingga  nantinya  akan  didapatkan
Sistem  Informasi  Geografis  Aset  Bangunan Milik  Pemerintah  Kota  Surabaya  di  wilayah Surabaya Pusat.
d. Analisa Persebaran Aset Bangunan
Melakukan  analisa  persebaran  aset bangunan di setiap Kelurahan dan Kecamatan  di  Surabaya  Pusat,  sehingga didapat  informasi  mengenai  daerah  mana saja  yang  kekurangan  aset  bangunan  milik Pemerintah  Kota  Surabaya.  Karena  pada dasarnya  aset  bangunan  milik  Pemerintah Kota Surabaya berupa fasilitas pelayanan.
e. Analisa  Aspek  Legal  Aset Bangunan Melakukan analisa terhadap permasalahan  legal  apa  saja  yang  ditemui pada  aset  bangunan  milik  Pemerintah  Kota Surabaya di Surabaya Pusat, seperti masalah tidak  adanya  sertifikat  pada  aset  bangunan milik tersebut, dan lain sebagainya.
f. Analisa Aspek Ekonomi Aset Bangunan Melakukan analisa aspek ekonomi terhadap  setiap  aset  bangunan  milik
Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya Pusat yang nantinya didapatkan informasi
mengenai  masalah  aspek  ekonomi  aset bangunan  milik  Pemerintah  Kota  Surabaya yang ditemui di lapangan.
g. Analisa Interface Visual Basic
Melakukan analisa interface pada aplikasi
Sistem  Informasi  Geografis  berupa visual basic yang  nantinya  didapat interface yang mudah  dimengerti  dan  dipahami  oleh pengguna

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peta  Persebaran  Aset  Bangunan  Milik
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016

## Gambar 1. Peta Sebaran Aset Bangunan di
Surabaya Pusat.
Dari  hasil  inventarisasi  aset  bangunan milik  Pemerintah  Kota  Surabaya  pada  Dinas Pengelolaan  Bangunan  dan  Tanah  Kota Surabaya,  Dinas  Kesehatan  Kota  Surabaya, dan  Dinas  Pendidikan  Kota  Surabaya didapatkan  jumlah  aset  bangunan  seperti Gambar 2.
Gambar 2. Grafik Jumlah Aset Bangunan Berdasarkan Dinas Pengelolanya di Surabaya Pusat Tahun 2016.
Aset  bangunan  milik  Pemerintah  Kota Surabaya  yang  telah  di  inventarisasi mencakup  dalam  4  Kecamatan,  yaitu Kecamatan  Genteng,  Bubutan,Tegalsari  dan Simokerto.  Dari  4  Kecamatan  tersebut didapat  hasil  rincian  jumlah  aset  bangunan tiap Kecamatan seperti berikut
Tabel 1. Tabel Rincian Jumlah Aset Bangunan

## Surabaya Pusat Setiap Kecamatan
No Kecamatan Jumlah Aset Bangunan
Rincian 1 Simokerto 19 9 SDN 2 SMPN 2 Puskesmas 5 Puskesmas Pembantu 1 Rumah Susun 0 SMAN 0 SMKN 0 JPO 2 Bubutan 16 11 SDN 1 SMPN 1 SMKN 2 Puskesmas 1 Puskesmas Pembantu 0 Rumah Susun 0 SMAN 0 JPO 3 Tegalsari 24 18 SDN 1 SMPN
2 Puskesmas 1 Puskemas Pembantu
1 Rumah Susun 1 JPO 0 SMAN 0 SMKN 4 Genteng 35 10 SDN 4 SMPN
6 SMAN 1 SMKN 2 Puskesmas
2 Puskesmas Pembantu 1 Rumah Susun
9 JPO

## B. Peta  Aspek  Legal  Aset  Bangunan  Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016

## Gambar 3. Peta Legal Aset Bangunan di Surabaya
Pusat.
Hasil  inventarisasi  aset  bangunan  milik Pemerintah  Kota  Surabaya  ditinjau  dari aspek  legal  yaitu  ada/  tidaknya  sertifikat pada  aset  bangunan  berdasarkan  dinas pengelolanya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Tabel Rincian Aspek Legal Aset Bangunan Surabaya Pusat Dtinjau dari Dinas
Pengelolanya No. Nama Dinas Jumlah Aset Bangunan Bersertfikat Jumlah Aset Bangunan Tidak Bersertifikat 1
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 10 3 2 Dinas Pendidikan 18 46 3 Dinas Kesehatan 0 17 Hasil inventarisasi aset bangunan menunjukan prosentase jumlah aset bangunan  yang  memiliki  sertifikat  adalah hanya  sekitar  29,78%  dan  jumlah  aset bangunan  yang  tidak  memiliki  sertifikat adalah  sekitar  70,22%.  Hal  ini  menandakan bahwa aspek legal pada aset bangunan milik Pemkot  Surabaya  masih  belum  terlalu diperhatikan oleh Pemkot Surabaya.
C. Tampilan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Aset  Bangunan  Milik  Pemerintah  Kota Surabaya di Surabaya Pusat

## Gambar 4. Tampilan Aplikasi SIG Aset Bangunan Surabaya Pusat.
Pada  aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis menggunakan
sofware
Visual Basic , disediakan  4  menu  utama  yaitu  SIG  Aset Bangunan, Database Aset Bangunan, Definisi Aset  Bangunan,  dan  Biografi  Penulis.  Setiap menu  disediakan  untuk  memudahkan pengguna  dalam  pengoperasian  aplikasi
Sistem Informasi Geografis sesuai kebutuhan.  Interface  dibuat  sedemikian rupa  agar  pengguna  tidak  mengalami kesuliatan dalam pengoperasiannya.

## PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka didapatkan beberapa kesimpulan akhir yaitu:
1. Dari  hasil  inventarisasi  aset  bangunan milik Pemkot Surabaya di Surabaya Pusat didapatkan  Kecamatan  Simokerto  yang tidak  memiliki  SMAN,  SMKN,  dan  JPO. Kecamatan  Bubutan  tidak  memiliki Rumah Susun, SMAN, dan JPO.
Kecamatan  Tegalsari  tidak  memiliki SMAN dan SMKN.
2. Dari  hasil  evaluasi  aspek  legal  aset bangunan  milik  Pemkot  Surabaya  di Surabaya  Pusat  didapatkan  prosentase jumlah  aset  bangunan  yang  memiliki
sertifikat  adalah  hanya  sekitar  29,78% dan  jumlah  aset  bangunan  yang  tidak memiliki sertifikat adalah sekitar 70,21%.
3. Software Visual  Basic dapat  digunakan untuk pembuatan aplikasi Sistem Informasi  Geografis  sesuai  dengan kebutuhan pengguna/pemakai. B. Saran Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data, pengolahan  data,  dan  kesimpulan  yang diperoleh, dapat dianalisis bahwa:
1. Pemerintah  Kota  Surabaya  diharuskan untuk  lebih  melengkapi  data  mengenai aspek  legal  dan  memperhatikan  aspek legal  aset  bangunan  yang  dimiliki,  agar aset  bangunan  milik  pemkot  tidak  dapat berpindah tangan ke pihak ketiga.
2. Perlu  adanya updating /pembaharuan pada  aplikasi  Sistem  Informasi  Geografis agar  informasi  yang  dimiliki  selalu up  to date.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I.  L.  2006.  “Analisis  Inventarisasi  Aset Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Sleman”. Tesis  Megister  Ekonomi  Pembangunan .
Yogyakarta: Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada.
Budisusilo,  S.  2005.  “Penilaian  dan  Pengelolaan Aset Daerah dalam Pembangunan Daerah” .
Makalah  Seminar  Nasional .  Yogyakarta: Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Sandy,  Rizky.  2013.  “Evaluasi  dan  Inventarisasi Aset  Bekas  Tanah  Kas  Desa  Menggunakan SIG  (Studi  Kasus:  Kecamatan  Lakarsantri, Kota Surabaya)”. Jurnal Teknik POMITS No. X. Vol 10 .
Siregar,  D.  D.  2004. Manajemen  Aset. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Yudhi,  K.  2012.  “Rancang  Bangun  Sistem Informasi Geografis Pemetaan Aset Daerah Dengan  Pemanfaatan  Google  API”. Tugas Akhir . Malang: Departemen Sistem Informasi Universitas Ma Chung.