Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 570-575| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4015.570-575

## PENYELESAIAN KREDIT MACET DI KOPERASI SUMBER KASIH DESA TANGEB KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
I Kadek Nova Astrawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Indonesia merupakan negara berkembang dengan perkembangan ekonorninya yang sangat beragam. Diikat oleh peraturan  pemerintah  masyarakat  tidak  bisa  sembarangan  dalam  bertindak  dan  harus  mengikuti  norma  yang berlaku.  Pemerintah  dalam  upaya  menyetarakan  kesejahteraan  masyarakatnya  membuat  wadah  perkumpulan masyarakat  untuk  mengelola  dana  yang  dimiliki  atau  pinjaman  dana  untuk  membuka  suatu  usaha.  Tujuan penelitian  ini  guna  mengungkap  pengaturan  hukum  kredit  macet  pada  KSU  Sumber  Kasih  desa  Tangeb  serta penyelesaian terhadap kredit macet di KSU Sumber Kasih desa Tangeb. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian  normatif.  Sumber  data  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  mencari  data  langsung  kelapa  ngan  dan  melalui  buku  ilmu  hukum  dan  menghubungkan dengan permasalahan yang diangkat kemudian mengkaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang  kemudian  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  Bank  Perkreditan  Rakyat merupakan  solusi  pemerintah  memberi  kemudahan  pada  masyarakat  tapi  dengan  syarat  dan  ketentuan  dalam proses peminjaman. Setiap masyarakat yang ingin meminjam uang untuk keperluan tertentu dapat dilakukan di BPR,  bagi  yang  ingin  meminjam  modal  harus  memiliki  jaminan  yang  nantinya  akan  dikalkulasikan  sesuai dengan  pinajaman  yang  diinginkan  namun  tidak  jarang  staf  bank  tidak  memikirkan  jumlah  jaminan  yang digunakan dengan dana yang dipinjam membuat sering terjadi wanprestasi.
Kata Kunci : Koperasi Sumber Kasih, Kredit Macet, Penyelesaian

## Abstract
Indonesia  is  a  developing  country  with  various  kinds  of  economic  development.  Bound  by  government regulations,  the  community  cannot  act  arbitrarily  and  must  follow  applicable  norms.  The  government  in  an effort to equalize the welfare of its people creates a forum for community associations to manage their funds or borrow funds to open a business. The purpose of this study is to reveal the legal arrangements for bad loans at KSU Sumber Kasih, Tangeb village and the settlement of bad loans at KSU Sumber Kasih, Tangeb village. This research applies normative research methods. Sources of data used in the form of primary and secondary legal materials.  This  research  was  conducted  by  looking  for  direct  data  from  the  field  and  through  legal  science books  and  connecting  with  the  issues  raised  and  then  linking  them  to  the  current  legislation  which  was  then analyzed  systematically.  The  results  of  the  study  reveal  that  Rural  Banks  are  the  government's  solution  to provide convenience to  the community but with terms and conditions in the lending process. Every community who wants to borrow money for certain purposes can be done at BPR, those who want to borrow capital must have  collateral  which  will  later  be  calculated  according  to  the  desired  loan,  but  it  is  not  uncommon for  bank staff not to think about the amount of collateral used with borrowed funds, this often happens. default. Keywords: Sumber Kasih Cooperative, Bad Credit, Settlement

## I. PENDAHULUAN
Dalam perekonomian Indonesia, Negara sebagai wadah dari rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Di  era  sekarang  uang  menjadi  yang  utama  bisa  dikatakan  dengan  uang  seseorang  dapat memiliki apapun. Percaya tidak percaya Indonesia da pat bertahan karena pajak yang dihasilkan dari setiap  penghasilan  masyarakat  serta  meningkatkan  perekonomian  dari  masyarakat  dan  nasional. Semakin  padatnya  penduduk  maka  semakin  banyak  orang  yang  memerlukan  uang  demi  bertahan hidup.  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  merupakan  solusi  bagi  masyarakat  guna  menekan  angka kemiskinan  namun  demi  bisa  mendapatkan  modal  usaha  harus  mengisi  formulir  serta  mengikuti syarat dan  ketentuan. Lembaga keuangan merupakan alternatif terbaik saat ini bagi masyarakat yang ingin  mengernbangkan  usaha  demi  meningkatkan  sumber  pendapatnya  namun  demi  mendapatkan
pinjaman memerlukan beberapa syarat seperti jaminan yang setara dengan modal yang ingin dipinjam serta ketentuan bunga yang berlaku di setiap koperasi berbeda-beda tergantung besar dana pinjaman. Sasaran  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  adalah  masyarakat  dengan  ekonomi  menengah  kebawah, biasanya  jika  ada  masyarakat  ekonomi  menengah  keatas  akan  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  baru diputuskan  apakah  mendapat  pinjaman  dana  atau  tidak  namun  bagi  masyarakat  ekonomi  menengah kebawah  akan  dipermudah  dalam  proses  peminjaman  dana.  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  dalam memberikan  pinjaman  harus  dilakukan  dengan  perjanjian  kredit  yang  disepakati  oleh  peminjam. Dengan  adanya  perjanjian  kredit  ini  di  satu  pihak,  peminjam  memperoleh  kredit  tersebut  dengan harapan agar usaha yang dilakukan dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhannya yang lain. Sedangkan  pada  pihak  Koperasi  memperoleh  keuntungan  dari  pemungutan  bunga  kredit.  Disamping itu untuk menjamin pelunasan utangnya dalam perjanjian kredit tersebut, pihak peminjam diharuskan memberi kan jaminan kepada pihak Koperasi sebagai pelunasan utang apabila si peminjam suatu saat tidak  bisa  melunasi  pinjamannya  kepada  pihak  Koperasi.  Jadi  sudah  seharusnya  apabila  masing- masing  pihak  dalam  suatu  perjanjian  yang  telah  diadakan  harus  melaksanakan  isi  perjanjian  yang telah disepakati. Setiap pihak yang melakukan perjanjian harus memiliki itikad baik yaitu  mematuhi setiap  isi  perjanjian  dan  tidak  melakukan  wanprestasi  yang  berakibat  batalnya  suatu  perjanjian (Uchsan, 2001) .
Para  pihak  melakukan  perjanjian  terlebih  dahulu  mendiskusikan  isi  perjanjian  yang  akan ditandatangani  dan  melaksanakan  kewajiban  demi  mendapatkan  hak.  Jangan  ada  salah  satu  pihak tidak setuju namun perjanjian tetap dilaksanakan, hal tersebut membuat selisih paham yang berujung terjadi  wanprestasi.  Bila  terjadi  ingkar  janji  maka  perjanjian  tidak  dapat  berjalan  lagi  serta  terjadi kemungkinan penuntutan hak oleh pihak yang merasa dirugikan, jika pinjaman atau kredit mengalami kemacetan  hingga  sampai  pihak  peminjam  tidak  memenuhi  pelaksanaan  perjanjian  yaitu  pelunasan kredit, maka jaminan si debitur akan ditarik oleh pihak Koperasi sebagai pelunasan utang atau kredit si  peminjam.  Pihak  bank  dapat  mengajukan  permohonan  pelelangan  jaminan  tersebut  ke  Kantor Lelang  atau  benda  yang  menjadi  jaminan  tersebut.  dapat  dijual  bersama-sama  oleh  pihak  Koperasi dan  debitur  guna  mewujudkan  pemenuhan  prestasi  yang  menjadi  haknya  jika  debitur  ternyata melakukan wanprestasi. Perwujudan prestasi disini tidak memerlukan perantara hakim karena debitur disini  telah  menyetujui  cara  demikian  sesuai  dengan  isi  dari  perjanjian  kredit  yang  telah  disepakati. Pelaksanaan  pemenuhan  prestasi  yang  dilakukan  sendiri  oleh  kreditur  semacam  ini  disebut  eksekusi langsung. Kendala yang sering terjadi dikala jaminan masyarakat tidak sesuai dengan pinjaman yang diberikan  sering  kali  pihak  bank  lalai  atau  tidak  memperhitungkan  jaminan  masyarakat  dengan pinjaman yang diberikan membuat bank menjadi rugi.
Permasalahan  yang  timbul  kemudian  adalah  di  satu  pihak,  apabila  setelah  melakukan pelelangan atau penjualan benda jaminan milik debitur bersama-sama dengan pihak koperasi ternyata jaminan  yang  dibayarkan  oleh  debitur  masih  bernilai  kurang  atau  jaminan  tersebut  tidak  dapat mencukupi pelunasan utang kreditur kepada pihak bank. Sedangkan di sisi lain, pihak Koperasi harus menuntut  pemenuhan  prestasi  berupa  pe  lunasan  utang  dari  pihak  debitur.  Terkait  dengan  masalah tidak mencukupinya hasil eksekusi benda jaminan kredit untuk pelunasan utang debitur kepada pihak bank. Pada setiap perjanjian masing-masing  pihak diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi isi dari perjanjian atau dapat dikatakan bahwa masing-masing pihak wajib untuk memenuhi prestasinya, perjanjian  kredit  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  membuat  perjanjian  kredit sehingga  dalam  pelaksanaannya  perjanjian  kredit  juga  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  pihak kreditur dan debitur yang menyepakatinya.
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Salah  satunya (Suarjaya, 2015) yang  meneliti  didaerah  Klungkung,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyebab  terjadinya kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung, terdapat dua faktor penyebab yang ditemukan, yaitu  (1)  faktor  intern  dan  (2)  faktor  ekstern.  (1)  faktor  intern  terdiri  dari  tiga  variabel  yaitu:  (a) kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian  kredit, (b) itikad tidak baik dari petugas Koperasi  Pasar  Srinadi  Klungkung,  dan  (c)  lemahnya  sistem  pengawasan  kredit.  (2)  faktor  ekstern terdiri dari tiga variabel yaitu: (a) penurunan kondisi perekonomian, (b) itikad tidak baik dari debitur, dan (c) akibat bencana alam. Sedangkan (Sari et al., 2019) memberikan pernyataan bahwa salah satu upaya  penyelesaian  kredit  macet  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Karya  Arha  Sedana  dan  KSP. Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan yaitu melelui mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh
pihak  koperasi  selaku  kreditur  bertujuan  untuk  mengetahui  penyebab  debitur  belum  bisa  melunasi hutangnya.  Dalam  perjanjian  kredit  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Karya  Artha  Sedana  dan  KSP. Wirartha  Utama  Di  Kota  Denpasar  Selatan  sebaiknya  pihak  koperasi  lebih  maksimal  dalam melakukan  pengawasan  terhadap  kreditur  agar  kredit  yang  diberikan  tidak  disalahgunakan  oleh debitur. Adapun menurut (Surya et al., 2021) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada  koperasi  ialah  faktor  internal  merupakan  faktor  penyebab  kredit  macet  yang  berasal  dari  pihak koperasi itu sendiri, Faktor ekternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak nasabah. Penyelesaiain kredit macet ditempuh melalui non-litigasi dan litigasi.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  guna mengungkap  pengaturan  hukum  kredit  macet  pada  KSU  Sumber  Kasih  desa  Tangeb  serta penyelesaian terhadap kredit macet di KSU Sumber Kasih desa Tangeb.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan mencari data langsung kelapa ngan dan melalui buku ilmu hukum dan menghubungkan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  kemudian  mengkaitkan  dengan  perundang- undangan yang berlaku saat ini. Dari segi hukum penelitian ini termasuk penelitian empiris (Waluyo, 2002) .  Penulis  mengkaitkan  dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  tidak  menyimpang  dari  undang- undang dasar. Pendekatan penelitian dengan cara mengkaji, mencari dan memilah data dari berbagai buku  hukum  dan  berpatokan  pada  undang-undang  sebagai  dasar  penulisan  penelitian.  Penelit  ian  ini bertujuan  mencari  informasi  yang  akurat  dengan  mempelajari  gejala  masyarakat  untuk  mendapatkan data  yang  sebenar-benarnya.  Dengan  demikian  data  dapat  digabungkan  dengan  berbagai  referensi buku  hukum  yang  terkait  dan  menghasilkan  yang  tida  k  melenceng  dari  hukum  positif (Ahmad, 2008) .  Penulis  meneliti  kasus  ini  menggunakan  metode  normatif.  Dimana  dalam  pengerjaannya penulis mengumpulkan informasi dengan menelaah dan menganalisa buku-buku hukum yang didasari peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Kredit Macet Pada KSU Sumber Kasih Desa Tangeb
Sudah diketahui banyak orang bila ses eorang ingin meminjam modal usaha harus ada jaminan yang harga  jualnya  sesuai  modal  yang  dipinjam,  kegiatan  ini  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan kepada  nasabah  atau  anggota  mereka  golongan  ekonomi  menengah  kebawah.  Tidak  semudah  yang terlihat sebelum melakukan pinjaman harus mengisi formulir serta mengajak salah satu sanak saudara sebagai  saksi  telah  dilakukannya  perjanjian  pinjam  dana  antara  nasabah  dengan  pihak  lembaga keuangan.  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  dalam  melakukan  suatu  perjanjian  para  pihak  harus sepakat  mengenai  isi  perjanjian,  para  pihak  yang  bersangkutan  secara  bersama-sama  terlebih  dahulu mendiskusikan isi perjanjian agar tidak ada pihak tidak menyukai perjanjian. Tujuan perjanjian sendiri mempermudah para pihak untuk saling mendap atkan hak tanpa melupakan kewajiban, hal itu selalu ada  di  perjanjian.  Para  pihak  harus  memahami  dasar  perjanjian  seperti  arti  kata  sepakat,  kewajiban dulu lalu mendapatkan hak, sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan wanprestasi serta harus berisi kuasa  hukum,  nantinya  kuasa  hukum  yang  mengarahkan  para  pihak  menyelesaikan  perkara  akibat wanprestasi  salah  satu  pihak.  Isi  perjanjian  kredit  tersebut  dari  pihak  debitur  sudah  harus  mengerti akan  isi  perjanjian  kredit  tersebut,  karena  dalam  perjanjian  tersebut,  debitur  yang  tidak  melunasi hutangnya  sudah  menyadari  bahwa  barang  berharganya,  baik  barang  yang  bergerak  maupun  yang tidak bergerak, baik yang sudah  ada maupun yang akan ada dikemudian  hari, akan menjadi jaminan dan bank akan menyita benda atau harta ke kayaan milik debitur tersebut untuk menutupi kekurangan pelunasan  utang  debitur.  Sesuai  perjanjian  kredit  tersebut,  maka  pihak  bank  dapat  menyita  benda- benda  atau  harta  kekayaan  milik  debitur  melalui  penetapan  pengadilan.  Kemudian  diajukan permohonan kepada kantor Lelang untuk mengambil harta kekayaan debitur yang lain untuk melunasi hutang-hutang debitur.
Sebuah  perjanjian  yang  memasukan  kuasa  hukum  untuk  mengamankan  aset  masing-masing jika  suatu  hari  terjadi  wanprestasi  tugas  kuasa  hukum  memberi  pilihan  penyelesaian  sengketa  mulai dari memakan waktu dan tenaga yang banyak sampai penyelesaian alternatif atau yang lagi booming belakangan tahun ini (Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, 2018) . Dua cara penyelesaian sengketa yaitu litigasi dan non litigasi, keduanya memiliki aturan ketentuan berbeda. Mulai dari jalur litigasi, setiap
pihak merasa dirugikan mengajukan gugatan melalui pengadilan, mempercayakan putusan dan aturan main oleh hakim ketua. Biasanya  setiap orang yang melakukan litigasi sudah  tidak menemukan titik terang dari negosiasi dari penyelesaian secara non litigasi. Aturan waktu serta pemanggilan beberapa orang  yang  menjadi  saksi  membuat  proses  litigasi  berjalan  lambat,  butuh  waktu  beberapa  bulan menye  lesaikan  tuntutan  yang  diajukan.  Memilih  jalur  non  litigasi  atau  jalur  singkat  penyelesaian masalah sangat tepat karena proses tidak membutuhkan waktu lama seperti jalur litigasi (Hermansyah, 2003) .  Cara  penyelesaiannya  cukup  mudah  yaitu  kedua  belah  pi  hak  melakukan  negosiasi  atau mencari  jalan  tengah  agar  perjanjian  kembali  berlanjut  dan  selesai  sesuai  isi  perjanjian  yang  sudah disepakati  bersama.  Secara  meluas  penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dapat  dilakukan  efisien  waktu dan dana tidak begitu besar yaitu :
1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu proses yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan cara  mengganti  cara  pembiayaan  bisa  dilakukan  semisal  penggantian  jangka  waktu  pembayaran dan meminta tempo semua dilakukan demi melancarkan pembayara n yang sebelumnya tertunggak agar  sesuai  dengan  keinginan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  perjanjian  dan  lancarnya kegiatan di finance.
2. Persyaratan  kembali  (reconditioning),  yaitu  proses  pengkajian  ulang  pembayaran  yang  sudah dilakukan  mencari  letak  kejanggalan  yang  menyebabkan  penunggakan  pembayaran  ditambah mengetahui  kemampuan  peminjam  dana  dalam  membayar  angsuran  guna  memungkinkan dilanjutkannya  pembayaran  sampai  lunasnya  angsuran  sesuai  dengan  perjanjian  yang  dilakukan kedua belah pihak.
3. Penataan  kembali  (restructuring),  yaitu  proses  memulai  lagi  dari  awal  seperti  saat  melakukan pinjaman  yang  ada  dikurangi  dengan  pembayaran  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  biasanya penataan  kembali  dilakukan  oleh  pihak  finance  dengan  perusahaan  bukan  perorangan  jadi  jelas dana yang didapat  sehingga memungkinkan  dibuatnya perjanjian  ulang dengan  kesepakatan  yang berbeda.
Pemerintah  sebagai  pengamat  keuangan  negara  memberitahukan  kepada  pihak  koperasi secara berulang-ulang agar teliti dalam melakukan transaksi teruta ma dalam bidang keuangan karena sedikit  melakukan  kesalahan  akan  berpengaruh  besar  kepada  perusahaan  begitu  sebaliknya  semakin efisien  dalam  melakukan  suatu  pekerjaan  hasil  yang  diperoleh  akan  dinikmati  seluruh  penghuni perusahaan  tanpa  kecuali.  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  menjadi  contoh  kesalahan  kecil  yang dibuat  tanpa  disadari  secara  terus  menerus  melakukan  pemberian  pinjaman  tanpa  memikirkan  nilai dari  suatu  jaminan  yang  digunakan  debitur  membuat  kewalahan  pihak  koperasi  dalam  upaya mengembalikan dana yang dipinjam debitur tanpa terjadi kerugian dari pihak bank sendiri.
Setiap permasalah pasti ada jalan tengah demi kebaikan kedua pihak, kebanyakan pihak yang mengambil  jalur  non  litigasi  permasalahannya  selesai  dengan  waktu  singkat  namun  tidak  semua penyelesaian secara non litigasi menemukan titik tengah. Perselisihan anta ra pihak yang bersitegang bahwasanya pihaknya benar membuat non litigasi tidak dapat dilakukan maka beralih ke jalur litigasi (Fuady,  2002) .  Persetujuan  hakim  diperlukan  sebelum  memulai  sidang  perkara  wanprestasi, menunggu  selama  seminggu  minimal  dilanjutkan  pemanggilan  pihak-pihak  terkait  dalam  perjanjian seperti  para  pihak,  saksi,  pegawai  koperasi  yang  menyaksikan  perjanjian  dibuat.  Akhir  sidang memutus  salah  satu  pihak  keluar  sebagai  pemenang,  jika  pihak  nasabah  menang  akan  mendapatkan ganti rugi dari pihak koperasi, jika pihak koperasi menang dalam persidangan maka berhak melelang jaminan milik nasabah sesuai isi perjanjian serta berhak meminta ganti rugi apabila hasil jual barang jaminan nasabah tidak mencukupi hutang nasabah.

## 2. Penyelesaian Terhadap Kredit Macet di KSU Sumber Kasih Desa Tangeb
Terjadinya kesalahan dalam memberikan pinjaman namun tidak memperhitungkan nilai tukar suatu  jaminan  membuat  koperasi  menjadi  rugi  dan  susah  menuntut  pihak  debitur  karena  kesalahan fatal ada pada koperasi bukan berarti pihak debitur bisa lepas begitu saja sebagai masyarakat yang taat aturan  pihak  debitur  juga  wajib  melunasi  sisa  pembayaran  atau  wanprestasi  dari  perjanjian  yang disepakati  antara  pihak  bank  dan  pihak  debitur  yang  bersifat  mengikat  bagi  kedua  pihak  yang bersangkutan. Tidak terjalin komunikasi yang baik antar pihak koperasi baik antara atasan dengan staf atau sebaliknya terkait jaminan pinjaman yang diajukan masyarakat terjadinya penurunan nilai saham yang dimiliki bank, bagaimana tidak seseorang dapat dengan gampang meminjam modal untuk urusan
tertentu dengan jumlah berapapun namun jaminan yang digunakan tidak memiliki nilai sama dengan dana yang dipinjam.
Pemerintah sebagai pengamat keuangan negara memberitahukan kepada pihak bank secara berulang- ulang  agar  teliti  dalam  melakukan  transaksi  terutama  dalam  bidang  keuangan  karena  sedikit melakukan  kesalahan  akan  berpengaruh  besar  kepada  perusahaan  begitu  sebaliknya  semakin  efisien dalam  melakukan  suatu  pekerjaan  hasil  yang  diperoleh  akan  dinikmati  seluruh  penghuni  perusahaan tanpa kecuali.
Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  menjadi  contoh  kesalah  kecil  yang  dibuat  tanpa  disadari secara terus menerus melakukan pemberian pinjaman tanpa memikirkan nilai dari suatu jaminan yang digunakan debitur membuat kewalahan pihak buana finance dalam upaya mengembalik an dana yang dipinjam  debitur  tanpa  terjadi  kerugian.  Setelah  dilakukannya  prosedur  penanganan  pembiayaan bermasalah  oleh  pihak  Sumber  Kasih.  Pembiayaan  bermasalah/kredit  macet  tersebut  dapat diselesaikan. Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dalam  mencegah dan  mengatasi  pembiayaan  bermasalah  pada  Koperasi  Sumber  Kasih  telah  dilakukan  dengan  baik. Yaitu  melakukan  identifikasi  masalah  yang  dihadapi  oleh  nasabah  dengan  melakukan  tindakan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring dan melakukan menyita barang jaminan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kredit  macet  pada  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  disebabkan  karena  musibah  yang  menimpa peminjam  semisal  terkena  bencana  alam  dan  meninggal  dunia,  pinjaman  tanpa  sepengetahuan  orang tua, keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan pemutusan hubungan kerja kreditur di perusahaan tempat kerjanya.  Dalam  penerapan  perlindungan  dana  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  menerapkan  prinsip dalam pembiayaan namun proses penerapan  yang dilakukan belum cukup baik, pihak Sumber Kasih memberikan pembiayaan dengan menekankan prinsip 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Condition  dan  Collateral.  Namun  lebih  mengutamakan  pada  aspek  analisis  Character  (karakter), Capacity  (kemampuan),  dan  Collateral  (jaminan).  Hal  yang  paling  penting  dalam  pemberian pembiayaan  kepada  nasabah  atau  calon  nasabah  adalah  collateral  (jaminan).  prinsip  5C  belum sepenuhnya dapat mencegah pembiayaan bermasalah karena kurang berhati -hatinya Account officer (AO)  dalam  menganalisis  pembiayaan.  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  dalam  mencegah  dan mengatasi  kredit  macet  dilakukan  dengan  dua  tahap  tindakan  lanjutan  yakni  tahap  pertama  dengan menerapkan  Preventive  Control  Of  Financing  yaitu  dengan  cara  melakukan  analis  pembiayaan, menetapkan  batas  maksimum  pemberian  pembiayaan  dan  melakukan  pemantauan.  Yang  kedua dengan  Repressive  Control  Of  Financing,  yakni  dengan  melihat  penyebab  pembiayaan bermasalah/kredit macet baik dari intern PT. Buana Finance cabang Denpasar. Biasanya menerapkan perpanjangan kredit melalui kesepakatan kedua belah pihak melalui jalur negosiasi agar tidak sampai ke proses persidangan.

## 2. Saran
Semua  perangkat  Koperasi  Sumber  Kasih  Tangeb  lebih  teliti  saat  melakukan  serangkaian  prosedur terhadap  nasabah  terkait  prinsip  kehati-hatian  untuk  mengatasi  kredit  macet.  Account  Officer  (AO) lebih  memperhatikan  perkembangan  kondisi  nasabah  pembiayaan,  baik  dari  lingkungan  pribadi maupun  lingkungan  usahanya  dengan  memonitoring  atau  melakukan  pembinaan  Koperasi  Sumber Kasih  Tangeb  agar  bisa  lebih  tegas  terhadap  nasabah  -nasabah  yang  bermasalah.  Koperasi  Sumber Kasih  Tangeb  perlu  menyediakan  SDM  yang  memadai  untuk  menunjang  kegiatan  operasionalnya agar  dapat  melakukan  program  pendampingan  insentif  terhadap  calon  nasabah  yang  memperoleh pembiayaan sehingga dapat memperkecil risiko yang tim bul dari pembiayaan  kredit macet tersebut. Sebagai  debitur  yang  memiliki  perjanjian  dengan  pihak  koperasi  agar  senantiasa  mentaati  peraturan yang telah disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustaka Setia, Bandung. Atmadja, I Dewa Gede Budiartha, I. N. P. (2018). Teori–Teori Hukum . Setara Press, Malang. Fuady, M. (2002). Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global . PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung. Hermansyah. (2003). Hukum Perbankan Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sari,  N.  L.  A.  S.  H.,  Indrawati,  A.  A.  S.,  &  Putrawan,  S.  (2019).  Penyelesaian  Kredit  Macet  Pada Koperasi  Simpan  Pinjam  Karya  Artha  Sedana  dan  KSP.  Wirartha  Utama  dikota  Denpasar Selatan. Kertha Semaya , 7 (8), 1–17.
Suarjaya,  I. N. (2015). Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 5 (1), 1–11.
Surya, I. P., Sukandia, I. N., & Styawati, N. K. A. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Melalui Upaya Litigasi  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  Surya  Mandiri  di  Kabupaten  Gianyar. Jurnal  Interpretasi Hukum , 2 (2), 440–446. Uchsan, A. (2001). Hukum Perdata . Pembimbing Masa, Jakarta. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika, Jakarta.