## PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN MOROWALI

## Herlan
Mahasiswa  Program  Pascasarjana  Universitas  Tadulako Email  : Herlan87@gmail.com

## Abstract
Morowali  is a regency that is rich of natural resources.  It is  evidenced by quite  number  of  mining  companies  operating  there.  The  total  area  of  Morowali regency is only 14,489.62 Km 2 or 1,4 Milion Hectares.  However, more than half of the mainland is occupied by concession permits for mining or estate bussines, It was reported by the  Morowali Regency Gov ernment to the ministry of energy and  Minerals  Recources  that  there  were  144  valid  Mining  Bussines  Permits (IUP)  covering  approximately  440.000  hectares.  The  researcher  identified  that there were about 27 mining companies cousing environmental problems.  One of them  was  PT.  Pnxiang  Mining  Operating  in  Siumbatu  Village,  Bahodopi  Sub- District,  Morowali  Regency,  Central  Sulawesi  Province,  failing  to  comply  with environmental  assessment  statment  standards  in  terms  of  water  pollutions control,  air  pollutions  control,  hazardous  and  poisonous    waste  treatment    and area  demage  control.  The  thesis  studies  how the  criminal  law    was  enforced  in inveronmental  cases  and  how  the  formulation  of  criminal  accountability  was affected to vironmental crimes. It was a normative research to conseptualize and review law as norm, rule and principle or dogma adopted for discussing the main problems proposed based on legal materials and characteristics of legal  sciense it  self.  It  was  concluded  that  although  the  policy  on  corporate  crime accountability  formulation  in  the  preavailing  environmental  Law  had  provided about  subjects  of  corporate  environmental  crime,  when  corporates  crime, when corporate  crime  was  commited  and  who  was to  b  accountable  for the  crime,  it would  definetlly  need  to  be  more  elaborated  in  order  to  prevent  inconsistent enforcements when applied.
Keywords  : Criminal Liability, Environmental, Corporate.

## A. LATAR  BELAKANG
Manusia  yang  memiliki  akal,  pikiran  dan  naluri,  mestinya  kita  mampu melihat berbagai  fenomena bencana  yang sering  menimpa  negeri kita, Indonesia. Tidak  sebatas  melihat,  mestinya  kita  juga  mampu  melakukan  analisis  mengenai penyebab  terjadinya  bencana  tersebut  untuk  dapat  memikirkan  dan  melakukan
tindakan  preventif  guna  mencegah  terjadinya  bencana  serupa.  Masalah- masalah pengelolaan  lingkungan  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  penyebab  utama terjadinya  bencana  alam  di  Indonesia.  Muara  dari  semua  masalah  lingkungan adalah pembangunan  yang dilakukan  tanpa  memperhatikan  faktor keseimbangan lingkungan  yang  pada gilirannya  akan merusak  lingkungan  hidup.
Untuk  mengatasi  masalah  pengelolaan  lingkungan,  minimal  harus  ada beberapa  poin  yang  dimiliki  oleh  para  produsen  yang  konsumen  yang memanfaatkan  sumberdaya,  yaitu  kesadaran  lingkungan,  kesadaran  hukum  dan komitmen  untuk  melindungi  lingkungan.  Dalam  ketiga  aspek  diatas,  sebagian besar  penduduk  Indonesia  tampaknya  masih  belum  menyadari  pentingnya pengelolaan  lingkungan  secara  terpadu  dan  berkesinambungan.  Banyak  dari kalangan  masyarakat  (mulai  ekonomi  mapan  hingga  menengah  kebawah,  petani hingga  investor)  yang  belum  memiliki  kesadaran  lingkungan  yang  memadai. Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  pembaharuan  hukum  pidana  tidak  hanya menyangkut  masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan  nilai- nilai  yang  ada. Untuk  itu  dalam  pandangannya  beliau  menyatakan: 1
“ Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  mengandung  makna,  suatu upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  yang sesuai  dengan  nilai-nilai  sosio  politik,  sosio  filosofik  dan  sosio  kultural masyarakat  Indonesia  yang  melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan  penegakan  hukum  di  Indonesia.”
Membangun dasar  hukum  nasional,  maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap  membentuk  hukum  dan  perundang-undangan  selalu  berlandaskan  moral, jiwa  dan  hakikat  yang  terdapat  dalam  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  yaitu Pancasila dan  UUD 1945 serta  harus pula disesuaikan dengan  tuntutan kemajua n zaman.  Oleh  karena  itu  hukum  harus  mampu  mengikuti  perubahan-perubahan yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Hukum  bisa  berfungsi  untuk  mengendalikan masyarakat dan bisa  juga  menjadi sarana  untuk  melakukan perubahan-perubahan dalam  masyarakat.  Sementara  itu,  Satjipto  Raharjo  sebagaimana  pendapatnya yang  dikutip  oleh  Nyoman  Sarikat  Putra  mengatakan,  bahwa  proses  penegakan
1 Ba rda  Na wawi  Arie f, Bunga  Rampai  Kebijak an  Huk um  Pidana ,  Citra  Aditya  Ba kti, Bandung, 2002.  Hal  2
hukum  itu  menjangkau  pula  sampai  pada  tahapan  pembuatan  hukum/  undang- undang.  Perumusan  pikiran  pembuat  undang- undang  yang  dituangkan  dalam peraturan  perundang-undangan  akan  turut  menentukan  bagaimana  penegakan hukum  itu  nanti  dijalankan.
Hukum  pidana  materiel,  dilihat  dari  sudut  dogmatis-Normatif,  menurut Barda  Nawawi  Arief  bersubstansikan  pada  3  (tiga)  masalah  pokok  dari  hukum pidana  (maksudnya  hukum  pidana  materiel)  terletak  pada  masalah  mengenai yangsaling  berkait,  yaitu: 2
Perbuatan  apa yang  sepatutnya  dipidana  ;
1. Syarat  apa  yang  seharusnya  dipenuhi  untuk  mempersalahkan  / mempertanggung  jawabkan  seseorang  melakukan  perbuatan  itu;  dan
2. Sanksi/pidana  apa yang  sepatutnya  dikenakan  pada orang  tersebut.
Kebijakan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  mengandung  kebijakan  Negara dalam  mengatur  dan  membatasi  kekuasaan,  baik  kewenangan  masyarakat  pada umumnya  untuk  bertindak  dan  bertingkah  laku  maupun  kekuasaan  atau kewenangan penguasa/penegak  hukum dalam  menjalankan tugasnya  memastikan bahwa  masyarakat  taat dan patuh  pada aturan  yang  telah  ditetapkan.
Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  serangkaian  proses  yang  terdiri  atas tiga  tahapan  yakni: 3 (a)  Tahap  kebijakan  legislatif/ formulatif, (b)  Tahap kebijakan  yudikatif/ aplikatif dan  (c)  Tahap  kebijakan  eksekutif  / administrative . Berdasar  tiga  uraian  tahapan  kebijakan  penegakan  hukum  pidana  tersebut terkandung  di  dalam  tiga  kekuasaan/  kewenangan,  yaitu  kekuasaan  legislatif/ formulatif berwenang  dalam  hal  menetapkan  atau  merumuskan  perbuatan  apa yang  dapat  dipidana  yang  berorientasi  pada  permasalahan  pokok  dalam  hukum pidana meliputi perbuatan yang
bersifat melawan hukum,kesalahan/pertanggungjawaban  pidana  dan  sanksi  apa  yang  dapat dikenakan  oleh  pembuat undang- undang,  kekuasaan yudikatif/ aplikatif merupakan kekuasaan dalam  hal  menerapkan  hukum pidana oleh aparat penegak
2 Ba rda Na wa wi Arief , Beberapa Aspek  Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Huk um Pidana Edisi Revisi, Citra  Aditya Bakti,  Bandung, 2005.  Hal  34
3 Op.Cit . Hal  5
hukum  atau  pengadilan  dan  kekuasaan  eksekutif/ administratif dalam melaksanakan  hukum  pidana  oleha  parat pelaksana/eksekusi  pidana.
Berdasarkan  tiga  tahapan  kebijakan  penegakan  hukum  tersebut  diatas penanggulangan  kejahatan  selalu  diorientasikan  pada  upaya  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Sebagaimana  diutarakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief bahwa  “kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy )  pada hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat ( social  defence )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare).
Seiring dengan perkembangan kehidupan  masyarakat  modern dalam  menghadapi globalisasi  serta  adanya  proses  industrialisasi  dan  modernisasi  akan menumbuhkan  perubahan  proses sosial  dalam  tata kehidupan  masyarakat”. 4
Proses  industrialisasi  dan  modernisasi  dan  terutama  industrialisasi,  telah berdampak  besar  pada  kelangsungan  lingkungan  sebagai  penyangga  hidup  dan kehidupan  mahluk  di  dunia.  Lingkungan  merupakan  sumber  daya  yang  sangat penting  tidak  hanya  sebagai  sumber  daya  alam  tetapi  lebih  sebagai  salah  satu komponen lingkungan hidup.  Untuk itu dalam kedudukannya lingkungan sebagai salah  satu  penentu  system  penyangga  kehidupan  harus  dijaga  kelestariaannya. Hal ini sesuai landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.
I.S  Susanto  menyimpulkan,  bahwa  terdapat  minimal  empat  dimensi  yang dapat  mempengaruhi  kualitas  penegakan  hukum  lingkungan  yaitu  adanya Undang-undang  lingkungan  secara  nyata,  pelanggar  hukumnya  sendiri,  korban (masyarakat),  dan  aparat  penegak  hukum,  dimana  keempat  dimensi  tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial,  ekonomi,  dan  budaya  pada keadaan tertentu.
Pada  dasarnya  ( basic ),  pengertian  pemidanaan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan  sangat  penting.  Hal  ini  telah  dimasukkan  dalam  undang- undang  penegakan  hukum  lingkungan  dengan  adanya  ketentuan  pidana  yang tercakup  dalam  undang- undang  tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Dalam
4 Op.Cit . Hal  24
pandangan  penulis,  pengertian  filosofis  suatu  peraturan  perundang-undangan harus  dapat  tercermin  dalam  hukum  secara  nyata,  terlebih  dalam  konsep pemidanaan  seperti  disebut  di  atas.
Ketentuan-ketentuan  pemidanaan  ini  jauh  lebih  lengkap  dan  rinci  bila dibandingkan  dengan  pengertian  pemidanaan  dalam  Pasal  22  UU.  Nomor  4 Tahun  1982  tentang  Lingkungan  Hidup  yang  lama.  Pencemaran  dan  kerusakan lingkungan,  selain  mengakibatkan  menurunnya  daya  dukung  lingkungan, mengancam  kesehatan  manusia,  juga  mengancam  kelestarian  lingkungan  itu sendiri.Kelangsungan  kehidupan  manusia  sangat  tergantung  dari  sumber  daya yang tersedia baik biotik  maupun abiotik. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola  sumber  daya yang  dapat menjaga  kelestarian lingkungan.Dalam  konteks  pembangunan,  dikenal  konsep  pembangunan berkelanjutan  (sustainable  development).
Konsep  pembangunan  berkelanjutan,  telah  diletakkan  sebagai  kebijakan, namun demikian dalam pengalaman praktek selama ini, justru terjadi pengelolaan sumber  daya  alam  yang  tidak  terkendali  dengan  akibat  pencemaran  lingkungan yang  mengganggu  kelestarian  alam.  Potensi  persoalan  lingkungan  yang  dapat berpengaruh  besar  terhadap  kelestarian  alam  dan  kesehatan  manusia menimbulkan  kesadaran  perlunya  pengaturan  masalah  lingkungan  dengan perangkat  hukum.Undang-undang  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  pada  hakikatnya  memberikan  perlindungan  kepada biotic community maupun abiotic  community agar  terhindar  dari  pencemaran  yang diakibatkan  oleh  kegiatan  manusia  itu  sendiri.  Perlindungan  hukum  tersebut antara  lain  diberikan  dengan  cara  memberikan  sanksi  pidana  kepada  pelaku tindak  pidana  lingkungan.
Sebab  kegiatan  yang  berpotensi  dapat  mengakibatkan  berkurangnya  daya dukung  lingkungan atau pencemaran  lingkungan pada hakekatnya bukan semata- mata  merupakan  kegiatan  manusia,  terhadap  kegiatan  korporasi (corporat). Perlindungan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  dengan  memberikan  sanksi pidana  kepada  pelaku  tindak  pidana  lingkungan  tidak  hanya  memberikan  sanksi pidana  kepada  subjek  hukum  manusia  tetapi  juga  memberikan  sanksi  pidana
kepada  subjek  hukum  korporasi  seperti  perusahaan  pertambangan  atau  yang dikenal  dengan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi.

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Metode ini mengkonsepsikan  dan  mengkaji  hukum  sebagai  suatu  Norma,  Kaidah,  dan  asas atau  dogma-dogma,  digunakan  untuk  membahas  pokok-pokok  permasalahan yang diajukan didasarkan pada bahan-bahan  hukum. di  mana  hal  ini  disebabkan karena  karakter ilmu  hukum  itu  sendiri.

## C. PEMBAHASAN

## Kebijakan  Hukum  Kehutanan
Hukum  kehutanan  merupakan  salah  satu  bidang  hukum  yang  sudah berumur 137  tahun,  yaitu sejak diundangkannya  Reglemen Hutan 1865.  namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literature  yang  mengkaji  hukum  kehutanan,  sehingga  dalam  mengidentifikasi rumusan  hukum  kehutanan  masih  kurang,  penulis  mencoba  memaparkan pengertian  hukum  kehutanan  dari  berbagai  pendapat  yang  ada.  Dari  definisi  di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya me ngatur hutan-hutan yang dikuasai  kerajaan,  sedangkan  hutan  rakyat  (hutan  milik)  tidak  mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang- undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan  semata-mata,  tetapi  juga  mengatur  hutan  rakyat  (hutan  milik).
Idris  Sarong  Al  Mar,  mengatakan  bahwa  yang  disebut  dengan  hukum kehutanan,  adalah  “Serangkaian  kaidah-kaidah/  norma  (tidak  tertulis)  dan peraturan-paeraturan (tertulis)  yang hidup dan dipertahankan dalam  hal- hal  hutan dan  kehutanan.”  Hukum  kehutanan  dalam  kedua  definisi  diatas  dititikberatkan pada kekuasaan  negara dalam pengelolaan dan pengurusan  hutan dan kehutanan semata- mata,  padahal  persoalan  itu  tidak  hanya  menjadi  urusan  negara,  tetapi juga  menjadi  urusan  manusia  secara  perorangan,  jika  ia  mengusahakan penanaman  kayu  diatas  tanah  hak  miliknya.  Oleh  karena  itu,  penulis  cenderung memberikan  definisi  hukum  kehutanan  sebagai  berikut. Hukum  Kehutanan
adalah  kumpulan  kaidah/ketentuan  hukum  yang  mengatur  hubungan  antara negara  dengan  hutan  dan  kehutanan  dan  hubungan  antara  individu  (perorangan) dengan  hutan  dan kehutanan. 5
Ada tiga  unsur  yang  tercantum  dalam  rumusan  hukum  kehutanan  yaitu  : 6
(1) adanya  kaidah  hukum  kehutanan,  baik yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,
(2) mengatur  hubungan  antara  negara  dengan  hutan  dan kehutanan,  dan
(3) mengatur  hubungan  antara  individu  (perorangan)  dengan  hutan  dan kehutanan Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga  yang  berwenang  untuk  mengatur  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  hutan dan kehutanan.
Hukum  kehutanan  tertulis  ini  dapat  dilihat  dalam  peraturan  perundang- undangan, baik  yang  telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia  Belanda  maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka.  Misalnya,  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1967  tentang  Ketentuan- ketentuan  Pokok  Kehutanan,  Undang- undang  ini  hanya  berisi  ketentuan  yang bersifat  pokok  saja,  sedangkan  hal-hal  yang  lebih  rinci  diatur  dan  dituangkan dalam  peraturan  yang  lebih  rendah.
Hukum  kehutanan  tidak  tertulis  atau  disebut  juga  hukum  adat  mengenai  hutan adalah aturan-aturan hukum  yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, da n berkembang dalam  masyarakat  setempat.  Jadi,  sifatnya  lokal.  Hal- hal  yang  diatur  dalam hukum  kehutanan  tidak  tertulis,  adalah
1. hak membuka  tanah  di hutan;
2. hak untuk  menebang  kayu;
3. hak untuk  memungut  hasil  hutan;
4. hak untuk  menggembalakan  ternak,  dan  sebagainya.
Kebijakan  Formulasi  Pertanggung  jawaban  Pidana  Korporasi  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
5 Idris  Sarong  Al  Mar, Penguk uhan  Hutan  Dan  Aspek -Aspek   Hukum ,  Departe men Kehutanan, Jakarta,  1993.  Hal  18
6 Ibid . Hal  20
Pada  saat  dirumuskan, KUHP  (1886)  berpegang  pada  asas  yang disebut  dengan “societas/universitas  del inquere  non  potest” yang  berarti bahwa  badan  hukum  tidak  dapat  melakukan  tindak  pidana.  Relevan  dengan masalah  ini  Muladi  menyatakan  bahwa: 7
“Prinsip  ini  secara  tersurat  dan  tersirat  tercantum  dalam  Pasal  51  (lama)  WvS Belanda  atau  Pasal  59  KUHP  yang  berbunyi:  „jika  ditentukan  pidana  karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu  tidaklah  dijatuhkan  atas  anggota  pengurus  atau  komisaris,  jika  terang  bahwa pelanggaran  itu  terjadi  bukan  karena  kesalahannya‟.  Baik  alira n  klasik (daad- strafrecht), aliran  modern (dader-strafrecht) ,  maupun  aliran  neo-klasik (daaddaderstrafrecht )  melihat  individu  sebagai  pelaku  atau  subyek  hukum sentral”  Lebih  lanjut  Muladi  mengemukakan  bahwa: 8
“ Dalam  perkembangannya  kemudian  timbul  kesulitan  dalam  praktek,  sebab  di dalam  pelbagai  tindak  pidana  khusus  timbul  perkembangan  yang  pada  dasarnya menganggap  bahwa  tindak  pidana  juga  dapat  dilakukan  oleh  korporasi, mengingat  kualitas  keadaan  yang  hanya  dimiliki  oleh  badan  hukum  atau korporasi tersebut. Hal ini dimungkinkan atas dasar Pasal 91 KUHP Belanda atau Pasal  103  KUHP  Indonesia  yang  memungkinkan  peraturan  di  luar  kodifikasi menyimpang  dari Ketentuan  Umum  Buku  I”.
Memperhatikan  pendapat  Muladi  tersebut  terlihat  bahwa  meskipun  KUHP masih  menganut  subjek  tindak  pidana  berupa  “orang”,  namun  demikian,  karena perkembangan  keadaan  menuntut  adanya  pertanggungjawaban  di  luar  subjek hukum  orang.
Apabila diperhatikan, perkembangan peraturan perundang- undangan di luar KUHP  telah  mengalami  pergeseran  yang  sangat  pesat  dengan  dapat dipertanggungjawabkannya  korporasi,  dan  disebutkannya  secara  eksplisit  bahwa korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana,  meskipun  menggunakan  berbagai  cara penyebutan  dan juga  model  pertanggungjawaban  terlihat  belum  seragam.
7 Muladi, De mok ratisasi, Hak  Asasi Manusia, dan Reformasi Huk um di Indonesia , Habib ie Centre, Jakarta,  2002.  Hal  27
8 Ibid . Hal  29
Pertanggungjawaban  pidana  korporasi  juga  dijumpai  di  dalam  Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang  akan  dibahas  dalam  bab  ini  sekaligus  diperbandingkan  dengan  peraturan perundang-  undangan  yang  lain.
Penyebutan  Korporasi  Sebagai Subjek  Tindak  Pidana  Lingkungan.
Memperhatikan  perumusan  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  dalam Undang-undang  nomor 32  Tahun 2009,  terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan  kata  “barang  siapa”.  Perumusan  tersebut  seolah-olah  memperlihatkan bahwa  subjek  hukumnya  terbatas  pada  subjek  hukum  orang.  Namun  demikian apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  1  ke-24.  yang  menyebutkan  bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang dan atau  badan  hukum,  maka  pemaknaannya  menjadi  lain,  dengan  kata  lain  subjek hukumnya  dapat  berupa  korporasi.  Terminologi  yang  dipakai  dalan  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  untuk  menyebut  korporasi  dengan  menggunakan  istilah:  (1) badan  hukum;  (2)  perseroan;  (3)  perserikatan;  (4)  yayasan;  disamping  juga  (5) organisasi  lain;  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  45 sebagai  berikut:
Pasal  45.
“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi  lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.”
Memperhatikan  rumusan  Pasal  45  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tersebut,  terlihat bahwa  Undang-undang  ini  telah secara  tegas  mengatur korporasi  sebagai subjek tindak  pidana  dengan  menyebutkannya  sebagai  badan  hukum,  perseroan, perserikatan,  yayasan, dan bahkan tidak  hanya dibatasi dengan  itu, tetapi dengan menjaga  kemungkinan  lain  dari  bentuk  korporasi  dengan  istilah  yang  disebut sebagai  “organisasi  lain”.  Hal  ini  membawa  konsekuensi  bahwa  tidak  menutup kemungkinan  subjek  hukum  korporasi  dalam  bentuk  organisasi  selain  yang disebutkan  dalam  rumusan  Pasal ini  sebagai  subjek  tindak  pidana .
Korporasi  Sebagai PelakuTindak  Pidana  Lingkungan
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 45  memperlihatkan  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  lingkungan,  dengan menyebutnya  sebagai  :  (1)  badan  hukum;  (2)  perseroan;  (3)  perserikatan;  (4) yayasan;  disamping  juga  (5)  organisasi  lain.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  bisa dilepaskan  dari  ketentuan  Pasal  1  ke-24  yang  menyebutkan  bahwa  :  “Orang adalah  orang  perseorangan,  dan/atau  kelompok   orang,  dan/atau  badan  hukum”. Penyebutan  badan  hukum  (korporasi)  sebagai  subjek  tindak  pidana  berarti membawa  konsekuensi  pada  dapat  dipidananya  korporasi.  Untuk  sampai  pada pemahaman  tentang  dapat  dipidananya  korporasi,  berikut  akan  dibahas  secara berututan  tentang  (a)  kapan  korporasi  dapat  dipidana;  (b)  siapa  yang  dapat dipertanggung  jawabkan;  dan  (c)  dalam  hal  bagaimana  korporasi  dapat  dimintai pertanggung  jawaban  pidana.

## Kapan  Korporasi  Dapat Dikatakan Melakukan Tindak  Pidana   Lingkungan
Korporasi  dapat  dikatakan  melakukan  tindak  pidana  lingkungan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  46 ayat  (2) sebagai  berikut:
“Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Bab  ini,  dilakukan  oleh atau  atas  nama  badan  hukum,  perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau  organisasi lain,  dan  dilakukan  oleh  orang-orang,  baik  berdasar  hubungan  kerja  maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum,perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau  organisasi  lain,  tuntutan  pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan  terhadap  mereka.  yang  memberi perintah atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  tanpa  mengingat  apakah  orang-orang tersebut,  baik  berdasar  hubungan  kerja  maupun  berdasar  hubungan  lain, melakukan  tindak  pidana  secara sendiri  atau  bersama-sama ”.
Ketentuan  Pasal  46  ayat  (2)  tersebut  memperlihatkan  bahwa  korporasi  dapat dikatakan  melakukan  tindak  pidana  ketika  tindak  pidana  itu  d ilakukan  oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam  lingkungan badan  hukum, perseroan, perserikatan,  yayasan atau organisasi  lain.  Dengan  demikian  tindak  pidana  korporasi  hanya  dapat  terjadi ketika  seseorang  bertindak  dalam  lingkungan  korporasi  baik  dalam  hubungan
kerja  maupun  hubungan  lain,  di  luar  pembatasan  tersebut  tidak  dapat  dikatakan sebagai  tindak  pidana  korporasi.

## Siapa yang Dapat Dipertanggung  jawabkan
Setelah  jelas  tentang kapan dapat dikatakan terjadi tindak pidana korporasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46  ayat  (2),  maka  untuk  menentukan siapa yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  dapat  dilihat  dalam  rumusan  Pasal  46  ayat (1) sebagai  berikut:
“Jika  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Bab  ini  dilakukan  oleh atau  atas  nama  badan  hukum,  perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau  organisasi lain,  tuntutan  pidana  dilakukan  dan  sanksi  pidana  serta  tindakan  tata  tertib sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47  dijatuhkan  baik  terhadap  badan  hukum, perseroan,  perserikatan,  yayasan  atau  organisasi  lain  tersebut  maupun  terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak  sebagai  pemimpin  dalam  perbuatan  itu  atau  terhadap  kedua-duanya”.
Memperhatikan  rumusan  Pasal  46  ayat  (1)  tersebut  terlihat  bahwa  yang dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  lingkungan  adalah  :
(1) Korporasi  yang  meliputi  (a) badan hukum;  (b) perseroan;  (c) perserikatan;  (d) yayasan;  atau  (e) organisasi  lain;
(2) Yang  melakukan  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  (yang  bertindak sebagai  pemimpin);
(3) Kedua-duanya
Dilihat  dari  rumusan  Pasal  46  ayat  (1)  yang  mengatur  tentang  siapa  yang dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi tindak pidana korporasi, memperlihatkan  bahwa  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  tidak  secara  tegas  menganut teori  tertentu  saja,  seperti direct  liability atau identification  theory saja,  maupun vicarious liability saja, dan juga  tidak  menganut strict liability .
Dikatakan  tidak  menganut teori direct  liability , karena dalam teori direct liability sebagaimana  dikemukakan  oleh  Barda  Nawawi  Arief  adalah  sebagai berikut:
(1)Perbuatan/kesalahan  “pejabat  senior” (senior  officer) diidentifikasi  sebagai perbuatan/kesalahan  korporasi;
(2)Disebut  juga  teori/doktrin “alter  ego” atau  “teori  organ”:  (a)  arti  sempit (Inggris):  “hanya  perbuatan  pejabat  senior  (otak  korporasi)  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  korporasi;  (b)  arti  luas  (Amerika  Serikat): tidak  hanya  pejabat senior/direktur,  tetapi  juga  agen  di bawahnya.
Dari  pengertian  teori direct  liability atau identification  theory tersebut terlihat  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  dibebankan  kepada senior  officer . Sementara  itu  dalam  Pasal  46  ayat  (1)  secara  jelas  menyebutkan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  tidak  hanya  dibebankan  kepada senior  officer saja (dalam  hal  ini  dapat  diidentifikasi  sebagai  orang  yang  memberi  perintah),  tetapi juga  dapat dikenakan  kepada korporasi  itu  sendiri,  bahkan  juga  untuk  keduanya. Dari  pengertian  teori direct  liability atau identification  theory tersebut  terlihat bahwa pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada senior officer . Sementara itu dalam Pasal 46 ayat (1) secara jelas menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana  tidak  hanya  dibebankan  kepada senior  officer saja  (dalam  hal  ini  dapat diidentifikasi  sebagai orang yang  memberi perintah), tetapi juga dapat dikenakan kepada  korporasi  itu  sendiri,  bahkan  juga  untuk  keduanya.  Demikian  juga,  dari rumusan Pasal 46 ayat (1) terlihat bahwa Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  Perlindungn  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tidak  menganut vicarious  liability saja,  karena  pertanggungjawaban  pidana  yang  dibebankan tidak  semata-mata  didasarkan  atas pertanggungjawaban  pengganti.
Banjir  Morowali  Wujud  Nyata Dampak  Akibat  Kerusakan  Lingkungan
Banjir  melanda  sekitar  lima  kecamatan  di  Kabupaten  Morowali,  yakni Bungku Barat, Bungku Tengah, Kecemata Bahodopi, Petasia, Bungku Utara, dan Bungku  Timur.  Lebih  dari  100  rumah  terendam,  satu  jembatan  utama  putus dibawa  banjir,  dan  aspal  jalan  yang  menghubungkan  Bahodopi  dan  Bungku Tengah  disapu  banjir.  Etal  mengatakan,  walaupun  tak  ada  debit  hujan  tingggi, sungai-sungai  di  Morowali  sudah  tercemari  limbah  tambang,  terutama Kecamatan  Petasia,  Kecematan  Bahodopi,  dan Bungku  Utara.
Jika  musim  panas,  masyarakat  kesulitan  air  bersih.  Kala  hujan  datang, bukan  hanya  kesulitan  air  bersih,  masyarakat  terpaksa  merelakan  sebagian  harta hanyut  oleh  banjir.  Data  Jatam  Sulteng,  angka  189  IUP  dalam  analisa  peta overlay dengan  kawasan  administrasi  Morowali,  sudah  kelihatan  tutupan  hutan Morowali  kian  memperihatinkan.
Bagi  Jatam,  kondisi  ekologi  dan  syarat-syarat  keselamatan  manusia  di Kabupaten Morowali, sudah genting. “Harus ada perubahan mendasar dalam soal tata  produksi  nikel  dan  tata  kelola  hutan,  bagi  keselamatan  masyarakat Morowali,”  ujar  dia.  Untuk  itu,  Jatam  mendesak   moratorium  tambang  nikel, hentikan open  pit  mining di  Kabupaten  Morowali.  Lalu,  tangkap  dan  adili  aktor perusak  hutan  Morowali  seperti  PT  Central  Omega  Resources,  PT  Bintang Delapan Mineral dan PT Pan Chinese serta PT Genba.   Jatam juga meminta agar Bupati  Morowali,  diadili  karena  dinilai  sebagai  pemimpin  yang  menciptakan kerusakan  lingkungan  di kabupaten  itu.
14  Agustus  2013.  Banjir  Morowali  bukanlah  siklus  25  tahunan,  seperti statement  Bupati  Morowali  AH  yang  dilansir  SKH,  karena  intensitas  bencana banjir  dan  longsor  yang  semakin  meningkat  itu  berbanding  lurus  dengan meningkatnya  ekspansi  atau  perluasan  investasi  pertambangan  dan  perkebunan sawit  di  Kab.  Morowali,  AH  menyatakan  bahwa  “statement  Bupati  Morowali tersebut  menyesatkan  dan  berusaha  menutupi  fakta  kerusakan  lingkungan  yang massif  disana.  Lebih  lanjut  lagi  ia  mengatakan  bahwa  banjir  di  Morowali  tidak ada hubungannya  dengan  pertambangan  yang  ada di sana.
Data WALHI Sulteng  menunjukan dari 6 kecamatan  yang diterjang banjir hampir  seluruhnya  terdapat  aktifitas  industri  ekstraktif  (pertambangan  dan perkebunan)  yang  tentunya  juga  merambah  ribuan  hektar  kawasan  hutan. Misalnya  di  Kec.    Petasia  ada  PT.    Multi  Pasific  Resource  yang  melakukan aktifitas pertambangan di areal seluas 4.779 Ha, PT. Rehobot Pratama Internusa pada areal seluas 495  Ha, PT. Hotmen Internasional  melakukan eksploitasi pada areal  seluas  803  Ha,  selain  itu  ada  perluasan  perkebunan  sawit  milik  PT.  Sa wit Jaya  Abadi  (SJA)  yang  telah  mengkonversi  lahan  perkebunan  dan  juga  hutan yang  diperkirakan  luasnya  di  atas  5000  Ha,  selain  PT.  SJA  juga  ada  PT.  Agro
Nusa  Abadi  (ANA)  anak  perusahaan  Astra  Agro  Lestari  (AAL)  yang  membuka perkebunan  sawit  dengan  menggunakan  areal  tidak  kurang  dari  5000 Ha.
Kecamatan  Bungku Utara banjir juga dipicu oleh perambahan-perambahan kawasan hutan masa lalu, baik secara illegal maupun secara legal (memiliki Izin), antara  lain  disana  pernah  beraktifitas  perusahaan  pemilik  IUP  HHK  atau  HPH atas  nama  PT.  Bina  Balantak  Raya,  PT.  Tenaga  Muda  Jaya  (atas  nama  Izin Pemanfaatan Kayu/IPK), bahkan juga perambahan kawasan hutan dilakukan oleh PT. Kurnia  Luwuk sejati (KLS)  milik  Murad  Husain  yang  melakukan perluasan perkebunan  sawit  di  wilayah  tersebut  pada pertengahan  atau akhir  tahun  1990-an. Di  Kecamatan  Bungku  Tengah  kerusakan  hutan  diakibatkan  eksploitasi  nikel oleh PT.  Bintang  Delapan Mineral  (BDM)  yang  memiliki konsesi pertambangan seluas  21.695  Ha  di  wilayah  tersebut.  Di  kecamatan  yang  lain  seperti  Bungku Barat, Soyo jaya, dan Petasi Timur juga terjadi ekspansi industri ekstraktif secara massif  dengan  kata  lain  tidak  berbeda  jauh  dengan  kecamatan-kecamatan  yang saya sebutkan di atas.Ekspansi industri ekstraktif yang tersebut di atas sebe narnya yang  memicu  banjir  bandang  di  Kab.  Morowali.  Dalam  rangka  ekspansi, perusahaan-perusahaan  tersebut  juga  merambah  hutan  ketika  melakukan pembersihan  lahan  (land  clearing),  perambahan  yang  dimaksud  tidak  hanya dilakukan  secara legal  tapi  juga  dilakukan  secara illegal.
Terakhir,  ditegaskan  kembali  bahwa  peristiwa  banjir  dan  longsor  di Morowali  bukanlah  siklus  tahunan  seperti  yang  dikatakan  oleh  AH.  Banjir bandang  telah  menunjukan  bahwa  kondisi  lingkungan  di  Kab.  Morowali  sudah semakin  kritis,  karenanya  harus  dilakukan  pembenahan  kembali  berbagai kebijakan  pertambangan  diwilayah  tersebut,  tentu  juga  termasuk  melakukan moratorium  penerbitan  izin  usaha  pertambangan  dan perkebunan.

## D. KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup Saat ini  khususnya  yang  terjadi  di  kabupaten  Morowali  adalah  sebagai  berikut:
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  mengenal pelaku tindak pidana selain manusia  yaitu  badan  hukum  atau  perserikatan,  yayasan,  atau  organisasi  lainnya sedangkan  menurut  KUHP  yang  menjadi  pelaku  adalah  hanyalah  manusia pribadi,  UUPLH  disamping  menggunakan  sanksi  pidana  pokok  dan  pidana tambahan  seperti  dalam  KUHP  juga  menggunakan  tindakan  tata-tertib  dalam mempertahankan  norma- normanya.  Rumusan  Pemidanaan  yang  kabur  dengan penggunaan  kata  ”dan/  atau”,  menyebabkan  Hakim  dapat  memilih  antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif.   Hukuman pidana  hanya sebagai ultimum remidium saja . .
Meskipun kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sudah  mengatur  tentang  subjek tindak  pidana  korporasi,  kapan  tindak  pidana  korporasi  terjadi  dan  siapa  yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana,  namun  untuk  menghindari  ketidak- seragaman  dalam  tahap  kebijakan  aplikasi,  maka  pada  masa  yang  akan  datang perlu  lebih  ditegaskan  lagi  a.  Menggunakan  terminologi  korporasi  secara  tegas untuk  menggantikan  istilah  badan  hukum.
b. Merumuskan  secara tegas  kapan  korporasi  dapat dipertanggung  jawabkan.
c.  Merumuskan  secara  tegas  tentang  sanksi  apa  yang  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi.

## Rekomendasi
Perlunya  pembenahan  pola  pemidanaan  dan  sanksi  pidana  dalam  UU- Pengelolaan  Lingkungan  hidup  yang  memiliki  nilai- nilai  kepastian  hukum  dan nilai- nilai keadilan  yang ditegakkan oleh semua pihak. Perlunya pembenahan pola pemidanaan  dan  sanksi  pidana  dalam  UU-Pengelolaan  Lingkungan  hidup  yang seharusnya  sinkron  dan  konsisten  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  P idana (KUHP) dan RKUHP dimasa  mendatang.
Berangkat dari temuan penelitian tentang kebijakan formulasi pertanggungjawaban  pidana  korporasi  terhadap  tindak  pidana  lingkungan berdasarkan  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dan  perbandingan  dengan kebijakan  formulasi  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  peraturan
perundang-undangan  yang  lain, serta penerapannya, sudah barang tentu Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  harus disempurnakan  dengan  memperhatikan  tentang  perlunya:  (1)  menggunakan terminology korporasi secara tegas untuk  menggantikan  istilah badan hukum; (2) merumuskan  secara  tegas  kapan  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan;  (3) merumuskan  secara  tegas  tentang  sanksi  apa  yang  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi.  Disamping  itu  perlu  adanya  keseragaman  pemahaman  tentang pertanggungjawaban pidana korporasi diantara penegak hukum, khususnya Jaksa dan Hakim.

## DAFTAR  RUJUKAN
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya Bakti,    Bandung,  2002.
Barda Nawawi Arief , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2005
Barda Nawawi, Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2002
Barda  Nawawi  Arief, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2003
Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia , Habibie  Centre, Jakarta,  2002
Nyoman,  Sarikat  Putra  Jaya, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Badan  Penerbit Undip,  Semarang,  2005
Idris  Sarong  Al  Mar, Pengukuhan  Hutan  Dan  Aspek-Aspek  Hukum , Departemen    Kehutanan,Jakarta,  1993
I.S  Susanto, Pemahaman  Kritis  Terhadap  Realita  Sosial ,  Majalah  Masalah- Masalah  Hukum  Nomor  9, Tahun  1992.
Satjipto  Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung,  1996
Salim,  Dasar-Dasar  Hukum  Kehutanan,  Sinar  Grafika   , Jakarta,  2006