Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL

## Fitriah
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: fitriahsyahrial@gmail.com

## Abstract
The  very  rapid  growth  of  internet  users  has  made  the  internet  a  very  effective  medium  for carrying  out  trading  activities.  Buying  and  selling  transactions  through  this  media  are  an attractive alternative and are very attractive to consumers, because it is  very easy to find the desired item, can compare prices, payments are simply made by transfer, waiting for goods to arrive without leaving the house, products can be seen 24 hours by anyone and whenever. The validity  of  electronic  contracts  carried  out  by  both  parties  based  on  the  principle  of consensualism regulated in  Article  1320  of  the Civil Code  and  strengthened  by  Article  18  of the  Electronic  Information  and  Transactions  Law,  that  Electronic  transactions  that  are contained in an Electronic contract are binding on the parties. E-Commerce transactions are in principle the same as other transactions so that if one party defaults to the other party that is  contrary  to  the  agreement,  it  has  violated  the  applicable  positive  law  and  also  the agreement  that  has  occurred  at the  beginning  of  the  transaction  and  civil law  action  can  be taken through the court or through channels. non court.
Keywords : consumer protection; buy and sell online

## Abstrak
Pengguna  internet  tumbuh  semakin  pesat  saat  ini  yang  membuat  internet  menjadi  media efektif  dalam  melaksanakan  kegiatan  perdagangan.  Transaksi  jual  beli  melalui  media  ini menjadi  alternatif  yang  menarik  dan  sangat  diminati  para  konsumen,  karena  sangat  mudah mencari barang yang di inginkan, dapat membandingkan harga, pembayaran cukup dilakukan dengan  transfer,  menunggu  barang  datang  tanpa  perlu  keluar rumah,  produk  dapat  dilihat  24 jam  oleh  siapapun  dan  kapanpun.  Keabsahan  kontrak  elektronik  yang  dilakukan  oleh  kedua belah  pihak  yang  didasari  oleh  asas  konsensualisme  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  serta  dikuatkan  dengan  Pasal  18  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Eelektronik,  bahwa  transaksi  Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak  Elektronis mengikat  para  pihak. Transaksi  E-Commerce  pada  prinsipnya  sama  dengan  transaksi  lainnya sehingga  apabila  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi  kepada  pihak  lainnya  yang bertentangan dengan kesepakatan maka telah melanggar hukum positif yang berlaku dan juga kesepakatan  yang  telah  terjadi  di  awal  transaksi  serta  dapat  dilakukan  tindakan  hukum keperdataan melalui pengadilan atau jalur non pengadilan.
Kata kunci: perlindungan konsumen; jual beli online

## PENDAHULUAN
Salah satu perkembangan komunikasi  saat  ini    yang  sangat  pesat adalah  internet.  Internet  sebagai  suatu
media informasi dan komunikasi elektronik  telah  banyak  dimanfaatkan untuk  berbagai  kegiatan,  antara  lain untuk    perdagangan.    Perkembangan  ini
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
mempengaruhi  kebiasaan  masyarakat yang  sebelumnya  melakukan  transaksi jual  beli  secara  langsung  atau  bertatap muka.
Lingkup  penggunaan  internet  telah mencakup  hampir  seluruh  dunia.  Pada tahun  1998  diperkirakan  terdapat  lebih dari seratus juta orang yang menggunakan  internet  dan  sekitar  tahun 2005  lebih  dari  300  juta  orang. 1 Dari sinilah perlahan mulai beralih masyarakat melakukan transaksi jual beli secara  online  melalui  media  internet. Transaksi  jual  beli  secara  online  ini menjadi  semakin  praktis  dan  mudah. karena para konsumen dan pelaku usaha bisa  melakukan  transaksi  jual  beli dimanapun dan kapanpun.
Dengan  adanya  internet  yang terbuka  bagi  masyarakat  luas,  internet dapat  digunakan  dalam  perdagangan. Ada  dua  hal  yang  mendorong  kegiatan perdagangan  dalam  kaitannya  dengan kemajuan  teknologi  yaitu  meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi  itu  sendiri  dan  kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan. 2
1 Asril  Sitompul, Hukum  Internet  (Pengenal Mengenai  Masalah  Hukum  di Cyberspace) ,  Cet. II (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
2 Agus  Raharjo, Cybercrime:  Pemahaman  dan Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
Dengan  adanya  internet  maka kegiatan  perdagangan  dapat  dilakukan secara  elektronik,  atau  yang  lebih dikenal dengan istilah electronic- commerce dan  disingkat E-commerce . Pertumbuhan  pengguna  internet  yang sangat  pesat  ini  membuat  internet menjadi media yang sangat efektif untuk melaksanakan  kegiatan  perdagangan. Transaksi  jual  beli  melalui  media  ini menjadi  alternatif  yang  menarik  dan sangat  diminati  para  konsumen,  karena sangat  mudah  mencari  barang  yang  di inginkan,  dapat  membandingkan  harga, pembayaran  cukup  dilakukan  dengan transfer,  menunggu  barang  datang  tanpa perlu keluar  rumah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun.
Transaksi  jual  beli  secara  umum diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  selanjutnya  disebut KUHPerdata,  dalam  Buku  III  tentang Perikatan  khususnya  Bab  I  sampai dengan  Bab  V,  tetapi  secara  khusus transaksi  jual  beli  elektronik  ini  diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Dalam KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah  “suatu  perjanjian,  dengan  mana pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan, dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan rumusan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa jual  beli  merupakan  suatu  bentuk penyerahan  kebendaan  yang  dijual  oleh pelaku  usaha  dan  penyerahan  uang  oleh konsumen  kepada  pelaku  usaha.  Dalam pasal  1  ayat  (2)    UU  ITE  disebutkan bahwa  “Transaksi  Elektronik  adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer,  dan/atau  media  elektronik lainnya”.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  jual  beli  adalah  persetujuan saling  mengikat  antara  pelaku  usaha yakni  orang  yang  menyerahkan  barang dan    konsumen  sebagai  pihak  yang membayar  harga  barang  yang  dijual. Online  adalah    keadaan  terkoneksi dengan  jaringan  internet,  dalam  kondisi ini  kita  dapat  berselancar  di  internet secara aktif. Jadi,  jual  beli online adalah aktifitas  jual  beli  berupa  transaksi penawaran barang oleh pelaku usaha dan permintaan barang oleh konsumen secara  online  dengan  memanfaatkan teknologi internet.
Obyek  dari jual beli  online merupakan objek baik berupa barang dan jasa  maupun  berupa  informasi  yang
meskipun  produk  tersebut  tidak  dapat dilihat  secara  langsung,  objek  hanya terlihat  berupa  gambar  dari  layar computer  pada  jaringan  internet, disertai dengan deskripsi yang menjelaskan akan keberadaan  barang  tersebut.  Adanya informasi  terkait  merk  barang,  jumlah barang  (kuantitas),  kualitas  barang, harga  barang,  mekanisme  dalam  proses transaksi,  juga  mekanisme  dalam  proses pengiriman barang serta informasi jumlah barang yang tersedia. 3
Di  Indonesia  sendiri,  peningkatan para  pengguna  dalam  jual  beli  melalui media  sosialpun  sangatlah  berkembang pesat,  dimana  jaringan  berperan  penting dalam mencukupi  kebutuhan  dasar manusia,  namun  oleh  sebagian  orang sering  kali  terjadi  tindakan  penipuan dalam  jual  beli  melalui  media  sosial ketika banyaknya bermunculan situs jual beli online palsu yang hanya memanfaatkan  jaringan  sebagai  lahan terbuka  untuk  memperoleh  pendapatan dengan  cara  yang  tidak  benar.  Oleh karena  itu  maka  diperlukan  sebuah perlindungan hukum baik untuk konsumen  atau  pemilik  bisnis  online
3 Ardiana  Hidayah,  “Akad  Perdagangan Electronic  Commerce  ditinjau  dari  Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Prosiding ISID : 227, https://jurnal.staibsllg.ac.id/index.php/prosidingis id/article/view/191, 2020.
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
yang  menjamin  setiap  tindakan  yang berhubungan  dengan  jual  beli  di  media sosial.
Adanya  perbedaan  antara  situs resmi  dan  situs  yang  terindikasi  tidak resmi, ciri-ciri dari  situs tak resmi  yakni sebagai  berikut;  Menggunakan  nama domain  (url/alamat  website)  gratisan (misalnya: namatoko.wordpress*com, namatoko.blogspot*com,namatoko.webs *com,  Tampilan  website  terkesan  ala kadarnya  (tidak  sesuai  untuk  sebuah perusahaan  besar  dengan  ribuan  produk serta  modal  ratusan  hingga  miliaran), Tidak  mencantumkan  alamat  yang  jelas, Hanya  memberikan  nomor  telepon  hp bukan  telepon  rumah  atau  kantor, Produk  dijual  dengan  harga  murah, dibawah  standar,  serta customer  service yang sulit dihubungi.
Dalam  pasal  1  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  “Konsumen adalah  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan”.  Sedangkan  dalam pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, “Pelaku Usaha adalah setiap
perseorangan  atau  badan  usaha,  baik yang  berbentuk  badan  hukum  maupun bukun  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan dalam  wilayah  hukum  negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai  bidang  ekonomi”.  Murah, praktis,  dan  efisien  merupakan  beberapa keuntungan  yang  bisa  didapat  dari melakukan  transaksi  jual  beli  secara online.  Tetapi  dibalik  manfaat  dan kemudahan  yang  didapat  dari  jual  beli online  ini ada pula dampak  negatif  yang harus  selalu  diwaspadai  terutama  bagi para konsumen mengingat dalam transaksi  jual  beli  online  antara  pelaku usaha  dan  konsumen  tidak  dapat  saling bertatap  muka.  Hal  ini  memberikan peluang  besar  bagi  pelaku  usaha  untuk melakukan  perbuatan  yang  melanggar hak konsumen. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen  atas  kerugian  yang  dilakukan pelaku usaha yang diatur dalam Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Yang  dimana Konsumen  memiliki  hak  yang  harus didapatkannya dan Pelaku Usaha
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi hak konsumen tersebut.
Permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah  Apakah  suatu  kontrak  dalam  jual beli  online  dapat  dikatakan  sah  jika dibuat  tanpa  pertemuan  langsung  antar kedua  belah  pihak.  Juga  bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum  bagi  konsumen  apabila  terjadi wanprestasi  dalam  transaksi  jual  beli online.
Ruang  lingkup  kajian  ini  adalah Hukum
Perdata dan hukum Perlindungan
Konsumen. Materi pembahasan  difokuskan  pada  masalah perlindungan  hukum  bagi  konsumen dalam  transaksi  jual  beli    melalui  media sosial.  Jenis  Penelitian  ini  adalah Penelitian  Hukum  Normatif  dan  bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, memperkuat  atau  menguji  dan  bahkan menolak  suatu  teori  serta  hasil-hasil yang telah ada.

## PEMBAHASAN
A. Keabsahan  Suatu  Kontrak  Dalam
Transaksi  Jual  Beli  Pada  Media Sosial Kontrak pada
dasarnya
merupakan  suatu  peristiwa  yang  nyata dan  dapat  diamati,  dimana    kontrak  itu
dapat  dilakukan  secara  tertulis  maupun tidak tertulis. Sedangkan suatu  perikatan merupakan  sesuatu  yang  abstrak  atau tidak  dapat  diamati  karena  perikatan  itu hanya  merupakan  akibat  dari  adanya kontrak  tersebut  yang  menyebabkan orang  atau  para  pihak  terikat  untuk memenuhi apa yang dijanjikan. 4
Sekalipun  kontrak  Elektronik merupakan  suatu  fenomena  baru,  tetapi semua  negara  menerapkan  pengaturan hukum  kontrak  yang  telah  ada  dengan menerapkan  asas‐asas  universal  tentang pembuatan  suatu  perjanjian  seperti  asas konsensual,  asas  kebebasan  berkontrak, asas  itikad  baik  dan  syarat  sahnya perjanjian.  Kontrak  Elektronik  termasuk dalam  kategori  kontrak  tidak  bernama yaitu  perjanjian‐perjanjian  yang  tidak diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  tetapi  terdapat  dalam masyarakat akan tetapi lahirnya perjanjian  tersebut  tetap  berdasarkan pada kesepakatan atau party otonomi dan berlaku  Pasal  1338  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata.  Demikian  juga tentang syarat sahnya perjanjian Elektronik  tetap  berlaku  Pasal  1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
4 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontra  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2013).
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
yang mencerminkan asas
konsensualisme.
Kontrak  elektronik (e-contract) pada  umumnya  dibuat  dalam  bentuk kontrak  baku  ( standard  contract) oleh pihak  penjual  sehingga  pihak  pembeli tidak  berhak  mengubah  isi  konrak  baku tersebut.  Pihak  pembeli  hanya  tinggal membaca  isi  kontrak  baku  tersebut,  dan jika tidak setuju tidak perlu membubuhkan  tanda  tangan.  Kontrak baku  (kontrak  standar)  sudah  biasa dilakukan didunia bisnis karena pertimbangan kebutuhan dan kepraktisan.  Namun  demikian,  kontrak baku tersebut tetap tidak boleh bertentangan  dengan  KUHPerdata  dan UU Perlindungan Konsumen. 5
Dalam  perjanjian  standar  atau perjanjian  baku  memang  tidak  dilarang, namun  tidak  boleh  bertentangan  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha  dilarang  mecantumkan  klausul baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit dimengerti.  Setiap  klausul  baku  yang melanggar  larangan  tersebut  dinyatakan batal demi hukum.
5 Cita Yustisia Serfiani et. al, Buku Pintar Bisnis Online  dan  Transaksi  Elektronik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
Pada perjanjian jual beli umumnya merupakan perjanjian konsensual  karena  ada  juga  perjanjian jual  beli  yang  termasuk  perjanjian formal,  yaitu  yang  mengharuskan dibuat dalam  bentuk  tertulis  yang  berupa  akta autentik,  yakni  jual  beli  untuk  barang- barang tidak bergerak.
Pada umumnya asas yang digunakan  dalam  transaksi  perdagangan atau jual beli adalah asas konsensualisme,  yaitu  suatu  asas  yang menyatakan  bahwa  perjanjian  jual  beli sudah  dilahirkan  pada  saat  atau  detik tercapainya  „sepakat‟  mengenai  barang dan  harga.  Selain  itu  ada  syarat  lain untuk    dipenuhinya  sahnya  suatu perjanjian. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian  di  Indonesia  diatur  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  yaitu  adanya kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh  orang  yang  cakap  hukum,  adanya hal atau obyek tertentu dan adanya suatu causa atau sebab yang halal.
Berdasarkan asas konsensualisme itu,  dianut  paham  bahwa  sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya  kehendak  ( convergence  of wills) atau  consensus  para  pihak  yang membuat  kontrak.  Jual  beli  dianggap sudah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak seketika setelah mereka mencapai
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
sepakat  tentang  barang  dan  harga, meskipun  barang  itu  belum  diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam transaksi E-Commerce ,  tidak  ada  proses tawar  menawar  seperti  pada  transaksi jual beli dipasar secara langsung. Barang dan  harga  yang  ditawarkan  terbatas  dan telah  ditentukan  oleh  penjual.  Jika pembeli  tidak  setuju  atau  tidak  sepakat maka pembeli bebas untuk  tidak meneruskan transaksi. Selanjutnya, pembeli dapat mencari website atau took lainnya  yang  lebih  sesuai  dengan keinginannya.  Kesepakatan  dihasilkan dalam transaksi E-Commerce jika pembeli  menyepakati  barang  dan  harga yang ditawarkan oleh penjual ( merchant ).
Dalam  hal  tidak  dipenuhinya unsur  pertama  dan  unsur  kedua  maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.
Adapun apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga dan unsur ke empat, maka kontrak tersebut  batal  demi  hukum.    Suatu persetujuan  tidak  hanya  mengingat  apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang- Undang. Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan  menurut  kebiasaan,  harus
dianggap  telah  termasuk  dalam  suatu persetujuan,  walaupun  tidak  dengan tegas dimaksudkan di dalamnya
Seorang  debitur  harus  dihukum untuk  mengganti  biaya  kerugian  dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya  perikatan  itu  atau tidak tepatnya  waktu  dalam  melaksanakan perikatan tersebut disebabkan oleh suatu yang  tidak  terduga,  walaupun  tidak  ada iktikad  buruk  kepadanya.  Penggantian biaya  kerugian  dan  bunga,  karena  tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, apabila  debitur,  telah  dinyatakan  lalai, tetap  lalai  dilakukannya  hanya  dapat diberikan  atau  dilakukannya  dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan . Tidak ada penggantian biaya kerugian  dan  bukan  apabila  karena keadaan  memaksa  atau  karena  hal  yang terjadi secara kebetulan.
Undang-Undang  Informasi  Transaksi Elektronik  adalah  hal  yang  berkaitan dengan  masalah  kekuatan  dalam  sistem pembuktian  dari  Informasi,  Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Pengaturan  Informasi,  Dokumen,  dan Tanda  Tangan  Elektronik,  dituangkan dalam  Pasal  5  ayat  1  dan  2  yang menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti hukum yang sah” (Pasal 5 ayat 1), “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” ( Pasal 5 ayat 2).
Pasal  12  ayat  1  Undang-Undang Informasi  Transaksi  Elektronik  yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang terlibat  dalam  Tanda  Tangan  Elektronik berkewajiban  memberikan  pengamanan atas  Tanda  Tangan  Elektronik  yang digunakannya”.  Secara  umum  dikatakan bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum yang  sah,  yang  merupakan  perluasan dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian hal nya dengan Tanda Tangan Elektronik,  memiliki  kekuatan  hukum dan  akibat  hukum  yang  sah.  Namun pembuatan  tanda  tangan  elektronik tersebut  harus  memenuhi  persyaratan- persyaratan seperti yang telah ditentukan.
Pasal  5  ayat  1  sampai  dengan ayat  3,  secara  tegas  menyebutkan: Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah dan  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  ini.  Namun  dalam  ayat  (4)  ada pengecualian yang menyebutkan Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk: (a). surat yang  menurut  Undang-Undang  harus dibuat  dalam  bentuk  tertulis;  dan  (b). surat beserta dokumennya  yang  menurut Undang-Undang  harus  dibuat  dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Pasal  11  menyebutkan,  Tanda Tangan  Elektronik  memiliki  kekuatan hukum  dan  akibat  hukum  yang  sah selama  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:  (a).  data  pembuatan  Tanda Tangan  Elektronik  terkait  hanya  kepada Penanda  Tangan;  (b).  data  pembuatan Tanda  Tangan  Elektronik  pada  saat proses penandatanganan elektronik hanya  berada  dalam  kuasa  Penanda Tangan;  (c).  segala  perubahan  terhadap Tanda  Tangan  Elektronik  yang  terjadi setelah  waktu  penandatanganan  dapat diketahui; (d). segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
setelah  waktu  penandatanganan  dapat diketahui; (e). terdapat cara tertentu yang dipakai  untuk  mengidentifikasi  siapa Penandatangannya; dan (f). terdapat cara tertentu  untuk  menunjukkan  bahwa Penanda  Tangan  telah  memberikan persetujuan terhadap
Informasi
Elektronik yang terkait.
Sebagaimana  telah  dikemukakan berkembangnya penggunaan sarana elektronik  dalam  berbagai  transaksi, disamping  memberikan  manfaat  yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi,  juga  memberikan  manfaat yang  sangat  besar  bagi  penyimpanan dokumen  sebagai  hasil  kegiatan  usaha yang dilakukan. Namun, memang diakui bahwa  disamping  keuntungan  tersebut dalam  penggunaan  sarana  elektronik terdapat pula kekurangan atau kelemahannya  apabila  dihadapkan  pada masalah alat bukti di pengadilan.
B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Tanggung Jawabnya Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online
Pengertian  perlindungan  hukum merupakan  suatu  perlindungan  yang diberikan  kepada  subyek  hukum  sesuai dengan  aturan  hukum,  baik  itu  yang
bersifat  preventif  (pencegahan)  maupun dalam  bentuk  yang  bersifat  represif (pemaksaan),  baik  yang  secara  tertulis maupun  tidak  tertulis  dalam  rangka menegakkan peraturan hukum.
Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi  dua  hal,  yakni:  Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan  hukum  dimana  kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat  bentuk  yang  definitif.  serta perlindungan  Hukum  Represif,  yakni bentuk  perlindungan  hukum  dimana lebih  ditujukan  dalam  penyelesaian sengketa.
Secara konseptual,
perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia
merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat  manusia  yang  bersumber  pada Pancasila  dan  prinsip  Negara  Hukum yang berdasarkan Pancasila.
Pengertian  hukum  perlindungan konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas atau  kaidah-kaidah  dalam  mengatur  dan melindungi  konsumen  dalam  hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/jasa). Menurut Pasal 3 Undang-Undang
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
Perlindungan  Konsumen,  perlindungan konsumen berbunyi :
1. Meningkatkan
kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa; 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan  dan  menuntut  hak  – haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan
perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai pentingnya perlindungan  konsumen  sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat  dilakukan  pada  saat  sebelum terjadinya  transaksi  ( no  conflict/pre purchase )  dan/atau  pada  saat  setelah terjadinya transaksi ( conflict/post purchase )  Perlindungan  hukum  yang timbul  dari  hak  dan  kewajiban  para pihak  dalam  melakukan  transaksi,  yang dimana  dalam  hal  transaksi  tersebut
pihak  konsumen  seharusnya  mengetahui bagaimana  haknya  sebagai  konsumen Dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:
1. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,
dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau  jasa  tersebut  sesuai  dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian  sengketa  perlindungan konsumen secara patut;
6. hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen;
7. hak unduk diperlakukan atau dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
Undang-Undang Perlindungan Konsumen  telah  diatur  pula  hak  dan kewajiban  pelaku  usaha  serta  larangan- larangan  yang  bertujuan  untuk  memberi perlindungan  terhadap  konsumen  dan telah  pula  mengatur  mengenai  hak  dan kewajiban  konsumen.  Namun  khusus untuk  perlindungan hak  konsumen dalam  transaksi e-commerce masih rentan, karena walaupun Undang-undang Perlindungan  Konsumen  telah  mengatur hak  dan  kewajiban  bagi  produsen  dan konsumen,  namun  kurang  tepat  untuk diterapkan  dalam  transaksi e-commerce .
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  dalam  proses  produksi  barang dan  jasa  ternyata  belum  diikuti  dengan kemajuan perangkat hukum yang ada.
Selain haknya sebagaimana disebut di atas, konsumen  juga  memiliki beberapa kewajiban, diantaranya adalah : 1)  membaca  atau  mengikuti  petunjuk informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi keamanan  dan  keselamatan;  2)  beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian  barang  dan/atau  jasa;  3) membayar  sesuai  dengan  nilai  tukar yang  disepakati;  4)  mengikuti  upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Undang-Undang Perlindungan Kosumen pada dasarnya banyak mengatur  mengenai  pelaku  usaha  dan lebih mengutamakan perlindungan terhadap  hak-hak  konsumen  sebagai hak-hak dasarnya untuk mencapai keadilan, yang diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen  yang  pada  gilirannya  akan meningkatkan  kesadaran,  pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi  dirinya,  di  lain  pihak  akan menumbuhkan pelaku usaha yang bertanggung jawab.
Dalam rangka perlindungan terhadap  konsumen,  dapat  dilihat  pula bahwa UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selain memberikan sanksi administratif terhadap  pelaku  usaha  bila  melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana  diatur  dalam  UU,  juga melakukan kriminalisasi terhadap beberapa  perbuatan  sebagaimana  diatur dalam UU Perlidungan Konsumen tersebut.  Ketentuan  pidana  yang  dapat diberikan adalah pidana penjara dan juga denda  sampai  dengan  jumlah  maksimal sebesar  Rp.  2.000.000.000,-(dua  milyar Rupiah).
Fitriah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam  Transaksi Jual Beli  Melalui Media  Sosial,   Halaman 371-382
Semua  pengaturan  yang  telah disebutkan  di  atas  sungguh  tepat  untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.  Namun  karena  undang- undang  ini  bertujuan  untuk  melindungi konsumen  dalam  skala  nasional,  maka perlindungan konsumen dalam bertransaksi secara
elektronik sesungguhnya belum terakomodasi
dalam ketentuan-ketentuan ini.

## KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa keabsahan  kontrak  elektronik  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang didasari oleh asas konsensualisme Perdata serta dikuatkan dengan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik,  bahwa  transaksi  Elektronik yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak Elektronis mengikat para pihak.
Perlindungan  hukum  terhadap konsumen  dalam  transaksi E-Commerce yang  timbul  dari  adanya  hak  dan kewajiban  dari  kedua  belah  pihak. Produsen  memiliki  tanggung  jawab  atas informasi,  produk  dan  keamanan  yang harus dilakukan dalam transaksi.
Transaksi E-Commerce pada  prinsipnya sama  dengan  transaksi  lainnya  sehingga apabila  salah  satu  pihak  melakukan
wanprestasi  kepada  pihak  lainnya  yang bertentangan  dengan  kesepakatan  maka telah  melanggar  hukum  positif  yang berlaku dan juga kesepakatan yang telah terjadi  di  awal  transaksi  serta  dapat dilakukan  tindakan  hukum  keperdataan melalui  pengadilan  atau  jalur  non pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Raharjo. Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
Ahmadi  Miru. Hukum  Kontrak  dan Perancangan Kontra.Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013).
Ardiana  Hidayah,  “Akad  Perdagangan Electronic  Commerce  ditinjau dari  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah,” Prosiding  ISID :  227,
https://jurnal.staibsllg.ac.id/index .php/prosidingisid/article/view/19
1, 2020.
Asril
Sitompul. Hukum Internet
(Pengenal  Mengenai  Masalah Hukum  di  Cyberspace) ,  Cet.  II Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Cita Yustisia Serfiani et. al. Buku Pintar Bisnis  Online  dan  Transaksi Elektronik. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2013.