Jurnal Pengabdian Kesehatan ITEKES Cendekia Utama Kudus P-ISSN 2614-3593        E-ISSN 2614-3607 Vol. 6, No. 1, Januari 2023 http://jpk.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id
IMPLEMENTASI WORK FROM HOME (WFH) SAAT PANDEMI COVID-19 DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN ILIR: DAMPAK POSTIF DAN NEGATIF
Dito Achmad Arifal 1 , Rizma Adlia Syakurah 1
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Email: rizma.syakurah@gmail.com

## ABSTRAK
Salah satu kebijakan pemerintah untuk pencegahan virus COVID-19 yaitu bekerja dari rumah atau disebut juga dengan Work From Home (WFH) . WFH adalah cara kerja  yang  fleksibel  atau flexible  working .  Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pelaksanaan  kebijakan  WFH  dan  WFO  bagi  pegawai  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Ogan  Ilir.  Kegiatan  Praktikum  Kesehatan  Masyarakat  (Magang) dilaksanakan di Dinas Kesehatan Ogan Ilir sejak 1 Juli – 30 Juli 2021. Penelitian ini  menggunakan  desain  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan participant observation .    Objek  yang  diamati  adalah  pelaksanaan  WFH  dan  WFO  bagi pegawai  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ogan  Ilir  menggunakan  pendekatan sistem  yaitu  input,  proses,  dan  output.  Hasil  yang  didapat  kemudian  dievaluasi dengan peraturan terakit dan referensi lainnya, termasuk buku dan artikel ilmiah. Hasil  penelitian  menunjukkan  dampak  positif  penerapan  WFH  yaitu  jam  kerja menjadi lebih fleksibel, pegawai merasa lebih aman saat bekerja tanpa khawatir terpapar  COVID-19,  menghemat  waktu  dan  biaya  perjalanan  ke  kantor  serta memiliki  waktu  lebih  banyak  bersama  keluarga.  Sementara  dampak  negatif pegawai merasakan adanya distraksi yang menghambat penyelesaian pekerjaan mereka seperti distraksi teknis yaitu seperti pekerjaan yang mengharuskan melihat dokumen  langsung  yang  ada  di  kantor,  mau  tidak  mau  pegawai  tersebut  harus mengerjakan tugas saat kerja di kantor lagi. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  pelaksanaan  WFH  di  Dinas  Kesehatan  Ogan  Ilir  telah  sesuai  dengan kebijakan yang ditetapkan, serta memiliki dampak positif dan negatif bagi pegawai. Diharapkan  bagi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ogan  Ilir  menggunakan  aplikasi absensi  pegawai  secara online untuk  memudahkan  merekap  semua  data kehadiran pegawai.
Kata Kunci : WFH, COVID-19, Dinas Kesehatan

## ABSTRACT
One  of  the  government's  policies  to  preventing  COVID-19 is Work  From  Home (WFH) that flexible way of working. The purpose of this study was to describe the implementation  of  WFH  and  WFO  policies  for  employees  at  the  District  Health Office Ogan Ilir. The Public Health Practice (Internship) activity was carried out at the Ogan Ilir Health Office from 1 July to 30 July 2021. A qualitative descriptive with  participant  observation  approach  used.  The  object  observed  is  the implementation  of  WFH  and  WFO  using  a  systems  approach,  namely  input, process, and output. The results were evaluated with assembled regulations and other references, including books and scientific articles.. The results of the study show the positive impact of WFH implementation, namely working hours become more  flexible,  employees  feel  safer  when  working  without  worrying  about  being exposed to COVID-19, saving time and travel costs to the office and having more time  with  family,  the  negative  impact  of  employees  feeling  the  distractions  that hinder The completion of their work is like a technical distraction, which is like a job that requires seeing documents directly in the office, like it or not, the employee has to do assignments while working in the office again. This study concluded that the implementation of WFH at the Ogan Ilir Health Office has been in accordance with the established policies, and has positive and negative impacts on employees. Ogan Ilir District Health Office has expected to use an online absences' application, so the attendance data will be recorded automatically.
Keywords: WFH; COVID-19; Health Office

## LATAR BELAKANG
Pandemi COVID-19 saat ini membawa dampak yang sangat besar bagi  setiap  aspek  kehidupan.  Semua  aktivitas  dan  rutinitas  sehari-hari menjadi terbatas untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 (1). Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan untuk tidak berkumpul selama masa pandemi, seperti kebijakan beribadah dari rumah, sekolah di rumah, bahkan  bekerja  dari  rumah.  Masyarakat  dipaksa  beradaptasi  dengan perubahan ini agar aktivitas dapat berlanjut meski Virus Corona masih ada disekitar  kita.  Akibatnya,  budaya  baru  yang  disebut  tatanan  normal  baru (New Normal) mulai terbentuk (2).
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  adalah  mengubah  sistem  kerja yang ditujukan untuk Pencegahan virus COVID-19 yaitu bekerja dari rumah atau disebut juga dengan Work From Home (WFH). WFH adalah cara kerja yang  fleksibel (flexible  working) yaitu  sebuah  konsep  sistem  kerja  jarak jauh. Flexible  working sebenarnya  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  dunia kerja di Indonesia. Sejak merebaknya bisnis startup , sistem kerja jarak jauh ini sudah menjadi sebuah budaya baru dalam bekerja (3).
Setelah  adanya  penetapan  darurat  kesehatan  masyarakat  oleh pemerintah  yang  diakibatkan  oleh  COVID-19,  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  (Menpan  dan  RB)  menerbitkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja Di Rumah/Tempat Tinggalnya atau Work From Home (WFH)  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Sebagai  upaya pencegahan  dan  untuk  menghentikan  penyebaran  COVID-19.  Kebijakan tersebut  berlaku  sejak tanggal  16  Maret  2020  sampai dengan tanggal  31 Maret 2020 (4).
Kebijakan WFH  atau bekerja dari  rumah  merupakan  sesuatu  yang baru bagi aparatur pemerintah negara (ASN) di Indonesia. Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (UUASN)  dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri  Sipil  (PP  Manajemen  PNS)  belum  mengatur  tentang  kebijakan tersebut. WFH tidak akan berhasil pada birokrasi Indonesia di masa depan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain infrastruktur teknologi, kualitas aparatur, keterbatasan regulasi, dan persepsi masyarakat tentang WFH (5). Pegawai dan unit kerja wajib melaksanakan Panduan Pencegahan dan Pengendalian penyebaran Virus Corona  Disease (COVID-10) sesuai dengan  panduan  yang  dietapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor  HK.01.07MENKES/328/2020  tentang  Panduan  Pencegahan  dan Pengendalian  penyebaran Corona  Vinus  Disease (COVID-19)  di  Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi  Pademi (2).
Kebijakan  yang  diberlakukan  pemerintah  yang  mendadak  ini  tentu saja  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  ASN  dalam  melaksanakannya. Dibutuhkan  kesiapan  sumber  daya  dan  infrastruktur  untuk  mendukung efektivitas  pelaksanaan  kebijakan  ini.  Implementasi  WFH  pada  ASN disebabkan  adanya  tuntutan  untuk  mencegah  penyebaran  pandemi COVID-19.  Disamping  itu,  budaya  kerja  baru  bagi  ASN  ini  dipastikan memberikan  dampak  positif  dan  negatif  baik  untuk  instansi  maupun  bagi
para pegawai. Berdasarkan uraian tersebut, laporan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan WFH dan WFO bagi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.

## METODE
Kegiatan Praktikum Kesehatan Masyarakat (Magang) dilaksanakan pada  tanggal  1  Juli  sampai  30  Juli  2021  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Ogan  Ilir.  Sebuah  desain  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan observasional  digunakan  dalam  artikel  ini.  Objek  yang  diamati  adalah pelaksanaan kebijakan WFH dan WFO bagi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan pendekatan sistem teridiri dari input, proses, dan output. Data diambil melalui observasi dan wawancara. Metode  wawancara  dilakukan  dengan  cara  bertanya  langsung  dengan Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dan pegawai di Dinas Kesehatan Ogan Ilir. Sedangkan metode observasi dilakukan dengan cara mengamati  langsung  implementasi  work  from  home  (WFH)  di  Dinas Kabupaten Ogan Ilir. Data primer diperoleh berdasarkan kegiatan pekerjaan yang penulis lakukan selama magang. Sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen terkait di Dinas Kesehatan Ogan Ilir, literatur serta refrensi lainnya.  Kemudian,  data  yang  dikumpulkan  dilakukan  analisis  secara deskriptif.  Hasil  yang  diperoleh  dibandingkan  dengan  Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  Level  4  Corona  Virus  Disease  2019  Di  Wilayah Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tenggara,  Maluku  Dan  Papua, Surat Edaran Bupati Ogan Ilir Nomor 989 Tahun 2021 Tentang Sistem Kerja Pegawai  Dalam  Tatanan  Normal  Baru  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Ogan  Ilir,  dan  referensi  lain  yang  terkait  termasuk  buku  dan artikel ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ogan  Ilir  terbentuk  berdasarkan Peraturan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ogan  Ilir  Nomor  04  tahun  2008  tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir. Di Dinas kesehatan Kabupaten Ogan Ilir terdapat 3 Subbagian, 4 bidang  dan  12  seksi.  Susunan  organisasi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Ogan  Ilir  terdiri  atas  Kepala  Dinas,  Sekretaris,  Bidang  Kesehatan Masyarakat,  Bidang  Pencegahan  dan  Pengendalian  Penyakit,  Bidang Pelayanan  Kesehatan,  Bidang  Sumber  Daya  Kesehatan,  dan  Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Kesehatan Ogan Ilir membawahi 25 Puskesmas di  16  Kecamatan  di  Kabupaten  Ogan  Ilir.  Kasus  konfirmasi  Covid-19 Kabupaten Ogan Ilir per Juli 2021 tercatat sebanyak 833 kasus, meninggal 41  kasus  dan  sembuh  581  kasus  dengan  penambahan  kasus  aktif sebanyak 211 orang dan  suspek 1.685 orang.(6)

## Komponen Input Pelaksanaan Work Frome Home
Hasil observasi komponen input meliputi man , method , dan machine ditemukan bahwa orang yang terlibat dalam pengelolaan dan aturan Work From Home di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Sumber daya  manusianya  terdiri  dari  seluruh  pegawai  yang  ada  di  Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
Tabel 1.  Matriks Komponen Input pelaksanaan kebijakan WFH dan WFO bagi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Man Seluruh  pegawai  yang  ada  di  Sub  bagian  Hukum,  Kepegawaian  dan Umum. Method Penjadwalan dan  pembagian  pegawai  yang Work From  Home sebanyak 50  %  dan  Work  From  Office  50%,  memelakukan  simulasi,  dan  pegawai selama  melaksanakan  WFH  tetap  berada  dan  bekerja  pada  jam  seperti biasa Machine a.  Laptop:  Laptop  sangat  penting  digunakan  untuk  mempermudah pengerjaan tugas-tugas di rumah yang telah diberikan atasan;
b.  Dokumen  dan  Data:  Dokumen  dan  data  sangat  penting  untuk pencatatan dan pelaporan selama bertugas di rumah;
c.  Media Informasi : media Informasi seperti Whatsapp , Handphone dan lainnya  dapat  mempermudah  komunikasi  antar  sesama  pegawai walaupun sedang bekerja dari rumah;
d.  Email:  sangat  dibutuhkan  dalam  pengiriman  tugas-tugas  yang  akan diberkan kepada atasan.

## Komponen Proses Pelaksanaan Program Work Frome Home
Dalam Melaksanakan WFH atau Work From Home dan Work Form Office  ada  beberapa  proses  yang  harus  dilalui  dan  dipatuhi  oleh  seluruh pegawai  di  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ogan  Ilir  sesuai  Isi Surat Edaran Nomor 977ISE/BKPSDM/2021 tanggal 08 Juli 2021Tentang Sistem  Kerja  Pegawai  Dalam  Tatanan  Normal  Baru  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Tabel 2. Matriks Komponen Proses pelaksanaan kebijakan WFH dan WFO bagi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Sistem Kerja a.  Menetapkan  perwakilan  pegawai  setiap  unit  yang  bekerja  di  kantor berdasarkan zona data risiko yang dikeluarkan Satgas COVID-19 b.  Penetapan  perwakilan  jumlah  pegawai  ditetapkan  oleh  Pimpinan Perangkat  Daerah  dengan  mempertimbangkan  kondisi  kesehatan pegawai  dan  keluarganya,  sedang  dalam  kondisi  hamil,  riwayat perjalanan dalam/luar negeri, dan riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi positif COVID-19 c.  Pegawai yang sakit wajib menyampaikan Surat Keterangan Dokter d.  Bagi  pegawai  yang  dijadwalkan  bekerja  di  rumah,  jika  diperlukan untuk hadir ke kantor maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor e.  Setiap  pimpinan  unit  kerja  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap kinerja pegawainya Kehadiran pegawai a.  ASN  wajib  masuk  kerja  sesuai  ketentuan  jam  kerja  yang  telah ditetapkan b.  Kehadiran pegawai yang dijadwalkan di kartor ( work from office ) tetap menggunakan jadwal jam kerja normal
c.  Bagi  pegawai  yang  bekerja  di  rumah  ( Work  From  Home ),  tetap menggunakan ketentuan jam kerja normal
Cuti a.  Setiap  pegawai  yang  berhak  mendapatkan  cuti  dapat  mengajukan cuti  sesual  dengan  Surat  Edaran  Bupati  Ogan  Ilir  Nomor: 913/SE/BKPSDM/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar  Daerah  Dan  atau  Cuti  Bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara Kabupaten  Ogan  Ilir  dalam  Masa  Pandemi  Corona  Virus    Disease 2019 (COVID 19) b.  Hak-hak  cuti  dan  tata  cara  pengajuan  cuti  diakukan  sesuai  dengan Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomar  24  Tahun  2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Negeri Sipil Penyeleng garaan Kegiatan a.  Pelayanan Publik - Menyusun  dan  menetapkan  kebijakan  terkait  pelayanan  publik pada unit kerja masing-masing - Menggunakan  alat  bantu  dengan  mengoptimasi  pemanfaatan teknologi  informasi  atau  jika  harus  melakukan  tatap  muka diwajibkan memakai masker, menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak posisi duduk dengan tamu layanan paling dekat 1 (satu) meter - Tamu layanan hanya diterima di ruang pelayanan b.   Kegiatan selain pelayanan publik - Penyelenggaraan sosialisasi, lokakarya, konsiyasi, pemantauan, evaluasi  dan  kegiatan  lainnya  yang  menyebabkan  kerumuman banyak  orang  dialihkan  menjadi  pertemuan  melalui  media telekonferensi. - Kegiatan  perjalanan  dinas  agar  disesuakan  dengan  tingkat urgensi  pemasalahan  dan  dibuktikan  dengan  surat  tugas  dari pengguna anggaran atau Kuasa Anggaran, dengan waktu paling lama  menjalankan  kedinasan  selama  3  (tiga)  hani  dan  hasil negatif  COVID-19  berdasarkan Polymerase  Chain  Reaction (PCR)  Tes/Tes Cepat. Ketentuan lainnya a.  Pengecekan suhu sebelum masuk kantor b.  Tersedianya sarana cuci tangan dana atau hand sanitizer di berbagai lokasi strategis dan fasilitas umum dilingkungan kantor c.  Melakukan desinfeksi pada ruangan kerja seiap 2 minggu sekali

## Komponen Output Pelaksanaan Program Work Frome Home
Hasil output dari  pelaksanaan Work  From  Home bagi  pegawai adalah implementasi dan data pegawai yang terpapar COVID-19.
Tabel 3. Matriks Komponen Output pelaksanaan kebijakan WFH dan WFO bagi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Implementasi  1.  Dasar  Kebijakan Work  Frome  Home ,  berupa  Surat  Edaran  dari Bupati  Ogan  Ilir  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai  Dalam  Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2.  Absensi  pegawai,  diatur  langsung  oleh  Subbagian  Hukum,
Kepegawaian dan Umum. Hal ini dilakukan dengan cara membuat daftar  pegawai  di  bidang  dan  bagian  masing-masing  yang  akan melaksanakan  WFH (Work  From  Home) ,  kemudian  di  data langsung  oleh  bagian  kepegawaian  yang  berwenang  mengurus absensi di Dinas Kesehatan Ogan Ilir.
3.  Jadwal  kerja Work  From  Home menggunakan  jam  kerja  normal seperti biasa, yaitu 7.30 – 15.30 4.  Produktivitas  pegawai  diukur  dari  penyelesaian  pembagian  kerja yang  dilakukan  selama  satu  bulan.  Laporan  bulanan  tersebut berisikan  absen  manual  selama  satu  bulan,  agenda  harian  dan output selama bekerja dari rumah dan juga bekerja dari kantor.
Pegawai terpapar COVID-19 Selama tahun 2021 terdapat 23 orang pegawai Dinas Kesehatan Ogan Ilir yang terpapar COVID-19. Sementara saat pelaksanaan WFH tahun 2021  terdapat  14  orang  pegawai  Dinas  Kesehatan  Ogan  Ilir  yang terpapar COVID-19

## Komponen Outcome Pelaksanaan Program Work Frome Home
Pelaksanaan Work From Home bagi pegawai memberikan dampak positif dan negatif bagi pegawai Dinas Kesehatan Ogan Ilir.
Tabel 4. Matriks Komponen Outcome
Dampak positif 1.  Jam kerja pegawai menjadi lebih fleksibel dan mendapat sedikit tekanan 2.  Pegawai  merasa  lebih  aman  dalam  bekerja  selama  pandemi tanpa khawatir terkena wabah COVID-19 3.  Pegawai  juga  merasa  memiliki  waktu  lebih  banyak  bersama keluarga karena pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan kantor dirumah bersama keluarga. 4.  Menghemat  waktu  perjalanan  ke  kantor  dan  juga  biaya perjalanan.
Dampak negatif 1.  Selama Work From Home , pegawai merasakan adanya distraksi yang  menghambat  penyelesaian  pekerjaan  mereka  seperti distraksi teknis yaitu seperti kerjaan yang mengharuskan melihat dokumen langsung yang ada di kantor, mau tidak mau pegawai tersebut harus mengerjakan tugas saat kerja di kantor lagi. 2.  Keterbatasan komunikasi karna distraksi teknis tersebut seperti keterbatasan  alat  dan  juga  data  sehingga  membuat  pekerjaan terlambat diselesaikan. Tantangan pelaksanaan WFH a.  Bagi Atasan Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Kasubbag  Hukum, Kepegawaian  dan  Umum,  mengatakan “ada  beberapa tantangan  seperti  pegawai  susah  untuk  dikomunikasi,  susah untuk kerjasama ataupun koordinasi”.
b.  Bagi Pegawai Berdasarkan  wawancara  dari  2  orang  pegawai  di  Dinas Kesehatan Ogan Ilir, Pegawai 1 mengatakan “ Tantangannya ya itu,  sambil  ngurus  rumah  dan  anak,  apalagi  anak  masih  kecil suka rewel ”. Pegawai 2 mengatakan “biasanya kalau ngga WFH itu enak kalau ngga tau bisa tanya temen sebelah, kalau WFH agak susah”
Pelaksanaan WFH oleh Dinas Kesehatan Ogan Ilir merupakan salah satu  upaya  menghentikan  penyebaran  Covid-19  di  Lingkungan Pemerintahan Ogan Ilir. Untuk mendukung WFH di Dinas Kesehatan Ogan Ilir, Bupati Ogan Ilir mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman/pandian bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam  penyelenggaraan  pemerintah  dan  pemberian  pelayanan  publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan serta keselamatan pegawai. Hal ini  bertujuan  untuk  memastikan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  berjalan efektif dan efisien dalam mencapai kinerja, memastikan pelayanan publik dapat  berjalan  efektif  dan  efisien,  dan  mencegah  dan  mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan dukungan
terhadap  pelaksnaan  WFH  untuk  mencapai  kesuksesan  dari  suatu kebijakan. (7)
Penyesuaian jam kerja WFH pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahun 2021 bagi pegawai di Dinas Kesehatan Ogan  Ilir  didasarkan  pada  kebijakan  Pemerintah  melalui  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB) berdasarkan level PPKM. Adapun PNS pada sektor non-esensial di wilayah Jawa dan Bali melaksanakan WFH sebesar 100 persen. (8)
Dalam  aturan  tersebut  dijelaskan,  PNS  yang  bertugas  di  sektor esensial  melaksanakan  WFO  sebanyak  50  persen.  Kemudian  ASN  yang bertugas  di  sektor  kritikal  melaksanakan  WFO  sebanyak  100  persen. Sementara itu, sistem kerja pegawai ASN di wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang berada di wilayah level 4,  mengacu  pada  sistem  kerja  di  wilayah  Jawa  dan  Bali.  Ketentuan  ini mengacu  pada  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2021. Lebih lanjut, PNS pada instansi pemerintah di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1 di luar Jawa dan Bali melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO)  dan  WFH.  Wilayah-wilayah  tersebut  telah  diatur  dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (9).
PNS di wilayah PPKM level 3 pada luar Jawa dan Bali melaksanakan WFO  sebesar  25  persen.  Sementara  untuk  PPKM  level  2  dan  1  di  Luar Jawa  dan  Bali,  memperhatikan  tiga  kriteria  zonasi  kabupaten/kota. Pertama, pegawai ASN yang bertugas dalam zona hijau melakukan WFO sebesar 75 persen. Kedua, pegawai ASN yang bertugas dalam zona kuning melakukan WFO sebesar 50 persen. Ketiga, pegawai ASN yang bertugas dalam zona oranye dan merah melakukan WFO sebesar 25 persen. Surat edaran Menteri PANRB tersebut mewajibkan setiap pegawai yang berdinas di  kantor  untuk  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ketat  dan  tetap menjaga  produktivitas  serta  target  kinerja  (9).  Sesuai  instruksi  tersebut Kabupaten  Ogan  Ilir  dalam  zona  kuning  sehingga  jumlah  pegawai  yang melaksanakan  tugas  kedinasan  di  kantor  paling  banyak  50%  (lima  puluh persen) pada unit kerja yang bersangkutan.
Selama  pelaksanaan  WFH  oleh  Dinas  Kesehatan  Ogan  Ilir, penularan  COVID-19  masih  mungkin  terjadi  pada  pegawai.  Hal  ini  perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk menilai apakah pelaksanaan WFH sepenuhnya efektif mencegah penularan COVID-19 ditempat kerja maupun pribadi  pegawai.    Pegawai  yang  tidak  melaksanakan  WFH  dan  bekerja dikantor  tetap  memerlukan  pengawasan  protokol  kesehatan  yang  untuk mengurangi jumlah paparan COVID-19. Selain itu Dinas Kesehatan Ogan Ilir sebaiknya membentuk satgas internal dalam penerapan WFH sebagai pengawasan, seperti meninjau pekerja melalui maps atau aplikasi khusus dari kantor .(10)
Pelaksanaan WFH memiliki dampak negatif bagi pegawai di Dinas Kesehatan  Kabupaten  Ogan  Ilir.  Sejalan  dengan  kajian  sebelumnya, beberapa  pekerjaan  tidak  dapat  dilaksanakan  saat  WFH  karena memerlukan berkas fisik  dan  peralatan  kantor,  sehingga  pelaksanaannya tidak  efektif.  (11)  Adanya  distraksi  teknis  saat  WFH  juga  membuat pekerjaan terhambat. (12)
Penerapan  WFH  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Ogan  Ilir memberikan dampak positif bagi pegawai. Sejalan dengan Mungkasa, yaitu penerapan  WFH  dapat  menghindari  kemacetan  dan  mengurangi  tingkat stres. Selain itu, menghemat waktu dan mengurangi biaya perjalanan (13). Penerapan  WFH  saat  pandemi  COVID-19  diharapkan  dapat  menjadi sarana bagi ASN untuk mengembangkan kemampuan dalam penggunaan teknologi  informasi,  menjadi  lebih  kreatif  dan  inovatif  dalam  bekerja, menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab  dalam  bekerja,  manajemen  waktu yang lebih baik, mengurangi kekhawatiran terhadap penularan COVID-19 dan salah satu bentuk pencegahan COVID-19 sebagaimana tujuan WFH. (14)  Bekerja  dari  rumah  juga  memberikan  rasa  lebih  nyaman  terhadap pegawai karena mereka tidak berhadapan langsung dengan pengawasan dari  atasan,  sehingga  timbul  rasa  kepuasan  kerja  pada  diri  sendiri  dan menjadi  lebih  produktif  (15).  Dampak  positif  bagi  instansi  yaitu  adanya pengurangan biaya operasional (16).
Selain  dampak  positif,  pelaksanaan  WFH  dapat  menyebabkan kelelahan  yang  dapat  menurunkan  motivasi  kerja  melalui  multitasking dimana  banyak  karyawan  harus  mengerjakan  dua  pekerjaan  sekaligus, seperti pekerjaan rumah dan kantor.  Akibatnya karyawan sering kehilangan konsentrasi dalam bekerja, hal ini disebabkan karena banyaknya distraksi dari  tugas-tugas  tambahan  yang  dapat  mengganggu  memori  terhadap tugas utama mereka, terutama pada karyawan yang lanjut usia (11). Dalam mengatasi  masalah  tersebut  karyawan  sebaiknya  menerapkan  strategi problem-focused  coping yang  dapat  meminimalisir  meningkatnya  stres kerja,  dengan  cara  melakukan  perencanaan  kegiatan  sehari-hari, mengontrol  diri  dari  masalah,  mencari  dukungan  sosial  baik  dari  atasan, rekan kerja, teman sejawat maupun keluarga untuk mendapatkan nasihat, bantuan  atau  informasi  mengenai  stresor  yang  muncul,  dan  tetap konsentrasi saat bekerja demi menjaga produktivitas yang berujung pada pemenuhan  harapan  atau  target  kinerja  dari  organisasi  tempat  mereka bekerja (17).

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Pelaksanaan  WFH  di  Lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Ogan  Ilir  paada  komponen  input  adalah  seluruh  pegawai  yang  ada  di Subbagian  Hukum,  Kepegawaian  dan  Umum.  Metode  pelaksanaan WFH yaitu, penjadwalan dan pembagian pegawai yang WFH sebanyak 50 % dan WFO  50%,  dan  sarana  prasarana  yang  digunakan  meliputi  laptop, dokumen, media Informasi dan juga email. Proses WFH di di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Surat Edaran Bupati Ogan  Ilir  Nomor  989  Tahun  2021  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai  Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi sistem kerja, kehadiran pegawai, disiplin, penyelengaraan kegiatan dan  ketentuan  lainnya.  Saat  pelaksanaan  WFH  tahun  2021  terdapat  14 orang  pegawai  Dinas  Kesehatan  Ogan  Ilir  yang  terpapar  COVID-19. Pelaksanaan  WFH  di  Dinas  Kesehatan  Ogan  Ilir  berdampak  positif  dan
negatif  bagi  pegawai.  Hal  ini  juga  menjadi  tantangan  bagi  Kepala  Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum dan juga pegawai.
Saran
Diharapkan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir menggunakan aplikasi absensi pegawai secara online untuk memudahkan merekap semua data kehadiran pegawai.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian Dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir, dan seluruh staf yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
[1].   Chandra M, Syakurah R. Potential use of personal protection online search  during  COVID-19  pandemic  for  predicting  and  monitoring public response. Int J Public Heal Sci. 2020;9(4):406 –13.
[2].   Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07MENKES/328/2020. Panduan Pencegahan dan Pengendalian penyebaran Corona Vinus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pademi. Jakarta: Kemenkes RI; 2020.
[3].   Berliana R. Flexible Work Arrangements: Pergeseran Budaya Kerja yang Kini Semakin Menarik. 2020.
[4].   Surat  Edaran  Nomor  19  Tahun  2020.  pedoman  pelaksanaan  tugas kedinasan dengan bekerja Di Rumah/Tempat Tinggalnya atau Work From Home (WFH) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). 2020.
[5].   Suarlan.  Teleworking  for  Indonesian  Civil  Servants:  Problems  and Actors. Bisnis dan Birokrasi J Ilmu Adm dan Organ. 2017;24(2):100 – 9.
[6].   Ahmad  A.  Kembali  Masuk  Zona  Merah,  Satgas  Covid-19  Ogan  Ilir Minta  Masyarakat  Tak  Panik,Tetap  Patuh  Prokes  [Internet]. Sripoku.com. 2021 [cited 2021 Sep 3]. Available from:
https://palembang.tribunnews.com/2021/07/29/kembali-masuk-zona- merah-satgas-covid-19-ogan-ilir-minta-masyarakat-tak-paniktetap- patuh-prokes
[7].   Akib H. Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. J Ilm Ilmu Adm Publik. 2012;1(1):1 –11.
[8].   Surat  Edaran  (SE)  Menteri  PANRB  Nomor  16/2021.  Penyesuaian Sistem  Kerja  Pegawai  ASN  Selama  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jakarta: Menteri PANRB; 2021.
[9].   Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25  Tahun  2021.  Tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  Level  4  Corona Virus  Disease  2019  Di  Wilayah  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua. Jakarta: Menteri Dalam Negeri RI; 2021.
[10].   Ansori  AN  Al.  Ini  Alasan  Mengapa  WFH  Bisa  Picu  Masalah Kesehatan  [Internet].  LIPUTAN6.COM.  2020  [cited  2021  Nov  27]. Available  from:  https://www.liputan6.com/citizen6/read/4334010/ini- alasan-mengapa-wfh-bisa-picu-masalah- kesehatan?fbclid=IwAR0Lwi4G- AHjtT7EgaDEFrNJBusY8pSMryYJGwdSd5vXorlKsElpzr7QkzE
[11].   Rukmana  CH,  Mansyur  MH,  Kosim  A.  Problematika  dalam Menghadapi  Pembelajaran Work  From  Home  pada  Masa  Pandemi Covid-19. Edumaspul - J Pendidik. 2021;5(2):593 –8.
[12].   Mustajab  D,  Bauw  A,  Rasyid  A,  Irawan  A,  Akbar  MA,  Hamid  MA. Working from Home Phenomenon as an Effort to Prevent COVID-19 Attacks  and  Its  Impacts  on  Work  Productivity.  Int  J  Appl  Bus. 2020;4(1):13 –21.
[13].   Mungkasa  O.  Bekerja  dari  Rumah  (Working  From  Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19.  J Perenc Pembang Indones J Dev Plan. 2020;4(2):126 –50.
[14].   Bataha K, Fauziah S. Persepsi Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Tentang  Efektivitas Implementasi Work From Home. Public Adm J Res. 2020;2(4).
[15].   Mustajab  D,  Bauw  A,  Rasyid  A,  Irawan  A,  Akbar  MA,  Hamid  MA. Working From Home Phenomenon As an Effort to Prevent COVID-19 Attacks and Its Impacts on Work Productivity. TIJAB (The Int J Appl Business). 2020;4(1):13.
[16]. Ma’rifah D. Implementasi Work From Home: Kajian Tentang Dampak Positif,  Dampak  Negatif  Dan  Produktivitas  Pegawai.  Civ  Serv. 2020;14(2):53 –64.
[17].   Ishak  M,  Mangundjaya  WL.  Pengelolaan  stres  dan  peningkatan produktivitas  kerja  selama  work  from  home  pada  masa  pandemi covid-19. J Psikol Udayana. 2020;7(2):93 –109.