E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 143

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154

## AKIBAT HUKUM KETIADAAN AKTA IKRAR WAKAF ATAS PERWAKAFAN TANAH
Faisal
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kap. Mukhtar Basri No. 3, Medan – Sumatera Utara Email: faisal@umsu.ac.id

## Abstrak
Tanah  wakaf  adalah  salah  satu  layanan  sosial  dalam  agama  Islam  yang  terkait  erat dengan  hukum  negativitas,  artinya  sebagai  seperangkat  aturan  yang  mengatur  cara menggunakan  dan  menggunakan  bumi  untuk  kesejahteraan  bersama  semua  orang.  Lahirnya Undang-Undang  Nmor  41  T2004  tentang  Wakaf  merupakan  langkah  untuk  memperkuat status  tanah  wakaf  dengan  memberikan  kepastian  hukum  atas  tanah  yang  dimiliki  wakaf. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2004  tentang  Harta  Wakaf  dijelaskan bahwa  wakaf  dalam  posisinya  sebagai  salah  satu  lembaga  hukum  Islam,  adalah  lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pengembangan kehidupan beragama. Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripsi  jenis  yuridis  empiris.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder  yang terdiri dari bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  hukum  tersier  yang  merujuk  pada  masalah;  bagaimana kepastian  hukum  wakaf  atas  tanah  yang  tidak  memiliki  sertifikat  wakaf.  bagaimana  kendala dan  upaya  hukum  terhadap  wakaf  di  darat  yang  tidak  memiliki  akta  wakaf.  Dengan diterbitkannya  akta  wakaf  oleh  PPAIW,  kepastian  hukum  tanah  wakaf  memiliki  kekuatan hukum dan lebih jauh lagi akan lebih kuat jika telah mengeluarkan sumpah wakaf dari Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  422  Tahun  2004  3/SKB/BPN/2004  dalam  Pasal  1  dan  Pasal  2, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## Kata Kunci: Akta, Ikrar, Wakaf, Tanah

## Abstract
Waqf land is one of the social services in Islamic religion that is  closely related to the law of negativity, meaning as a set of rules governing how to use and use the earth for the common welfare  of  all  the  people.  The  birth  of  Law  No.  41  of  2004  concerning  Waqf  is  a  step  to reinforce  the  status  of  waqf  land  by  providing  legal  certainty  for  the  land  owned  by  waqf. Based  on  Government  Regulation  No.  42  of  2004  concerning  Waqf  property  explained  that waqf in its position as one of the institutions of Islamic law, is a religious institution that can be used as a means for the development of religious life. The nature of the research used is a description of the type of empirical juridical. The data sources used in this study are sourced from  secondary  data  consisting  of  primary  legal  material,  secondary  legal  material  and tertiary law that refers to the problem; how is the legal certainty of waqf on land that does not have a waqf certificate. how are obstacles and legal efforts against waqf on land that does not have a waqf deed. With the issuance of waqf pledge deed by PPAIW, the legal certainty of the waqf land is of legal strength and furthermore it will be even stronger if it has issued its waqf pledge from the National Land Agency Number 422 of 2004 3 SKB/BPN/2004 in Article 1 and Article 2, Law Number 24 of 2004 concerning Agency Endowments Fund.
Keywords: Deed, Pledge, Waqf, Land
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 144

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154

## PENDAHULUAN
Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Penelitian terhadap hukum tersebut didasarkan pada  tujuannya,  yaitu  apakah  hukum  tadi  adil  atau  tidak,  oleh  karena  keadilanlah  yang diharapkan oleh warga masyarakat. Hampir semua masyarakat ingin hidup pantas yang secara implisit  berarti  suatu  keteratuaran,  misalnya  pada  kehidupan  sehari-hari,  masing-masing sudah mempunyai suatu urutan kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam daftar yang tersimpan di dalam pikirannya.
Apabila  ada  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukannya,  atau  karena  keadaan  kemudian terlompati,  maka  kecenderungan  bahwa  urutan  kegiatannya  akan  kacau  dan  yang bersangkutan  merasakan  ada  sesuatu  yang  ganjil  (Satjipto  Raharjo.  2008,  h.  117).  Terdapat dua  fungsi  yang  dapat  dijalankan  oleh  hukum  di  dalam  masyarakat,  yaitu  pertama  sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan social engineering (Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah 2007, h.235).
Wakaf  sebagai  perbuatan  hukum  sudah  lama  melembaga  dan  diperaktikkan  di Indonesia.  Diperkirakan  lembaga  wakaf  ini  sudah  ada  sejak  Islam  masuk  ke  Indonesia, kemudian  berkembang  seiring  dan  sejalan  perkembangan  agama  islam  di  Indonesia. Perkembangan  wakaf  dari  masa  ke  masa  ini  tidak  didukung  oleh  peraturan  formal  yang mengaturnya,  praktik  perwakafan  selama  itu  hanya  berpedoman  kepada  kitab-kitab  fiqih tradisional yang disusun beberapa abad yang lalu, banyak hal sudah tidak memadai lagi.
Wakaf  berdasarkan  Hukum  Islam  adalah  menyerahkan  tanah  atau  benda-benda  lain yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  umat  islam  tanpa  merusak  dan  menghabiskan  benda  wakaf tersebut  kepada  seseorang  atau  badan  hukum  agar  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan umat islam. Sedangkan wakaf berdasarkan hukum agraria adalah pengalihan hak yang bersifat kekal, abadi dan untuk selamanya. Akibatnya tanah tersebut terlembagakan uantuk selamanya dan tidak dapat diahlikan haknya kepada pihak lain lagi, baik melalui cara jual beli, tukar.
Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial dalam agama islam yang erat kaitannya dengan  hukum  keagrariaan,  artinya  sebagai  perangkat  peraturan  yang  mengatur  tentang bagaimana  penggunaan  dan  pemanfaatan  bumi  untuk  kesejahteraan  bersama  seluruh  rakyat. Wakaf  terkusus  pada  wakaf  tanah  adalah  salah  satu  instrumen  ekonomi  islam  yang  sangat potensial  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  soaial.  Wakaf  dapat  menyelesaikan  masalah sosial ekonomi jika dikelola secara profesional dan produktif.
Mengingat pentingnya persoalan tentang wakaf tanah ini, maka dinyatakan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menjelaskan bahwa wakaf bertujuan  untuk  memanfaatkan  harta  benda  wakaf  sesuain  dengan  fungsinya  yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Wakaf yang tidak didaftarkan dan tidak disertifikatkan akan memicu  timbulnya  sengketa  antara  pihak  yang  mewakafkan  dengan  pihak  ketiga  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 145

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
mengklaim memiliki tanah wakaf tersebut.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah,  bagaimana  kepastian  hukum  wakaf  atas  tanah  yang  tidak  memiliki  akta ikrar  wakaf, bagaimana  kendala  hambatan  dan  upaya  hukum  terhadap  wakaf  atas  tanah  yang  tidak memiliki akta ikrar wakaf?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  empiris  atau  sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian yang  datanya  bersumber  pada  data  sekunder  dan  berhubung  data  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  maka  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif,  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif.  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  teknik  studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

## Kepastian Hukum Terhadap Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf
Seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan  pola  pikir,  pola  hidup  dan  kehidupan manusia maka dalam pertanahan pun terjadi perubahan, terutama dalam hal kepemilikan  dan penguasaannya dalam hal ini tentang kepastian hukum dan kepastian hak tanah yang sedang atau yang akan dimilikinya. Dengan adanya persoalan-persoalan, baik mengenai pertambahan penduduk  maupun  maupun  perkrmbangan  ekonomi,  maka  kebutuhan  terhadap  tanah  dalam kegiatan pembangunan akan meningkat.
Berdasarkan kenyataan ini, tanah bagi penduduk Indonesia dewasa ini merupakan harta yang kekayaan yang paling tinggi nilainya dan juga merupakan sumber kehidupan, maka dari itu  jengkal  tanah  dibela  sampai  titik  darah  penghabisan  apabila  hak  tanahnya  ada  yang mengganggu.  Untuk  menjaga  jangan  sampai  terjadi  sengketa  maka  perlu  diadakan pendaftaran tanah.
Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat terwujud melalui dua upaya, yaitu:
a. Tersedianya  perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  yang  dilaksanakan  secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya
b. Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  yang  memungkinkan  bagi  pemegang  hak  atas  tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan,  seperti  calon  pembeli  dan  calon  kreditor,  untuk  memperoleh  keterangan yang  diperlakukan  mengenai  tanah  yang  menjadi  objek  perbuatan  hukum  yang  akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.
Sebagai  implementasi  dari  Pasal  19  ayat  1  dan  2  ini  maka  keluarkanlah  Peraturan Pemerintah di bidang Pendaftaran Tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 146

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
mengenai  Pendaftaran  Tanah.  Dan  pendaftran  tanah  dimaksud  dijelaskan  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran Tanah  pada Pasal 2 ayat 1-nya yaitu dilakukan desa demi desa atau daerah yang setingkat dengan itu. Dengan melihat konsepsi Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1960  tentang  Pokok  Agraria  (UUPA)  serta  Pasal  2  ayat  1  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  tersebut  diatas,  maka  kita  dapat mengetahui  bahwa  pendaftran  tanah  adalah  perlu  demi  terciptanya  kepastian  hukum  dan kepastian hak atas tanah. Dalam pelaksanaan pendaftran ini. Pemerintah akan melaksanakan secara sederhana dan mudah dimengerti dan secara berangsur-angsur.
Konsepsi logis dari semua itu adalah ayat 2 c Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah  “Akan diberikan tanda bukti hak, di mana surat-surat bukti  hak  tersebut  akan  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat”.  Inilah  fungsi  pokok sebenarnya  dari  pendaftaran tanah.  Jadi  jelaslah  sebenarnya  bahwa  tujuan  pendaftaran  tanah untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak  atas  tanah. Pendaftran tanah adalah tugas dan beban pemerintah akan tetapi untuk mensukseskannya atau keberhasilannya  sangat  tergantung  pada  partisipasi  aktif  atau  peranan  masyarakat  teruttama pemegang hak.
Adapun syarat yang dipenuhi agar pendaftaran tanah dapan menjamin kepastian hukum adalah: (Frabsisca Ani Rostina, 2018).
a. Tersedianya  peta  bidang  tanah  yang  merupakan  hasil  pengukuran  serta  kadasteral yangg  dapat  dipakai  untuk  rekonstruksi  batas  dilapangan  dan  batas-batasnya merupakan batas yang sah menurut hukum. Peta bidang tanah yang merupakan hasil pengukuran  tersebut  dapat  dikatakan memenuhi  kaedah  yuridis  apbila  bidang  tanah yang  dipetakan  batas-batasnya  telah  dijamin  kepastian  hukumnya  berdasarkan kesepakatan dalam penunjukan batas oleh pemilik dan pihak-pihak  yang berbatasan (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) dan diumumkan secara langsung kepada masyaakat setempat untuk memberikan kesempatan kepada pihak  lain  menyampaikan  keberatannya  (Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997).
b. Tersedianya  daftar  umum  bidang-bidang  tanah  yang  dapat  membuktikan  pemegang hak  yang  terdaftar  sebagai  pemegang  hak  yang  sah  menurut  hukum.  Daftar  umum bidang  tanah  diseediakan  pada  Kantor  Pertanahan  yang  menyajikan  data  fisik  dan data yuridis bidang tanah yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama (Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) dan setiap orang yangg berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam daftar umum (Pasal 34 Peraturan Pemerintah Npmpr 24 Tahun 1997).
c. Terpeliharanya  daftar  umum  pendaftaran  tanah  yang  selalu  mutakhir,  yakni  setiap perubahan  data mengenai  hak  atas  tanah seperti  peralihan  hak tercatat  dalam  daftar umum.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 147

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
Sistem peraturan tanah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok  Agraria  adalah  sistem  publikasi  negatif  yang  bertendensi  positif,  artinya  negara  tidak menjamin  mutlk  kebenaran  data  yang  disajikan  dalam  sertifikat,  namun  selama  tidak  ada orang  lain  yang  mengajukan  gugatan  kepengadilan  sebagai  pihak  yang  lebih  berhak,  maka data dalam sertifikat adalah tanda bukti hak yang kuat (Pasal 19 ayat 2 UUPA).
Kepastian  hukum  disini  meliputi  kepastian  objek,  kepastian  hak,  dan  kepastian  subjek dalam  rangka  mendapatkan  dan  atau  memberikan  perlindungan  hukum  atas  kepemilikan tanah  baik  yang  belum  bersertifikat  maupun  yang  sudah  bersertifikat.  Dengan  kata  lain kepastian  disini  adalah  kepastian  mengenai  orangnya  atau  badan  hukum  yang  menjadi pemegang  hak  atas  tanah  dan  kepastian  mengenai  letak,  batas-batas  serta  luasnya  bidang tanah. Dengan memperhatikan kemampuan pemerintah, maka pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan secara bertahap. Sebagai langkah awal dilakukan pengukuran desa demi desa untuk memenuhi  ketersediaan  Peta  Dasar  Pendaftaran  Tanah  yang  memuat  titik-titik  dasar  tehnik dan unsur-unsur geografis serta batas fiksik bidang-bidang tanah.
Pada  wilayah  yang  belum  dilakukan  secara  sistematik,  peta  dasar  pendaftaran  tanah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan letak tanah yang akan didaftarkan secara  sporadik,  dan  selanjutnya  menjadi  dasar  untuk  pembuatan  peta  pendaftran. Sehubungan dengan pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, baik mengenai subjek maupun objeknya, maka pemerintah mengharuskan dilakukan pengumuman mengenai hak-hak atas tanah, yang meliputi: (Rifai, 2018).
a. Pengumuman  mengenai  subjek  yang  menjadi  pemegang  hak  yang  dikenal  sebagai asas  publisitas  dengan  maksud  agar  masyarakat  luas  dapat  mengetahui  tentang subjek dan objekatas satu bidang tanah. Adapun implementasi dari asas publisitas ini adalah dengan mengadakan pendaftran tanah.
b. Menetapan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang-bidang tanah yang dipunyai seseorang  atas  sesuatu  hak  atas  tanah,  dikenal  sebagai  asas  spesialitas  dan implementasinya adalah dengan mengadakan Kadaster.
Maka  dengan  demikian,  maka  seseorang  yang  hendak  membeli  suatu  hak  atas  tanah tidak  perlu  melakukan  penyidikan  sendiri,  karena  keterangan  mengetahui  subjek  dan  objek atas  suatu  bidang  tanah  dapat  diperolah  dengan  mudah  pada  instansi  pemerintah  yang ditugaskan menyelenggarakan Pendaftaran Tanah.
Jadi  kalau  dilihat  dari  tujuan  pendaftaran  tanah  baik  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961  maupun  Nomor  24  Tahun  1997  maka  status  kepemilikan  hak  atas tanah  bagi  warga  Negara  Indonesia  akan  terjamin  dan  akan  tercipta  suatu  kepastian  baik mengenai,  subjeknya,  objeknya  maupun hak  yang  melekat  diatasnya  termasuk  dalam  hal ini peralihan  hak  atas  tanah.  Hanya  saja  Kantor  Pertanahan  harus  lebih  aktif  lagi mensosialisasikan  kegiatan  pendaftaran  tanah  baik  mengenai  tata  cara,  prosedur  maupun biayanya serta pentingnya pendaftaran tanah ini bagi pemegang hak.
Maka  lebih  penting  lagi  Kantor  Pertanahan  harus  senantiasa  melakukan  pemutakhiran data  tanah  agar  tidak  terjadi overlapping dalam  pemberian  haknya  atau  pendaftran  haknya yang  dapat  menimbulkan  masalah  hukum  yaitu  sengketa/perkara  yang  disebabkan  oleh
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 148

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
adalanya  sertifikat  ganda  atau  sertifikat  palsu.  Kantor  Pertanahan  haruslah  senantiasa memutakhirkan datanya terutama buku tanah sebagai bank data.
Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkan UUPA dapat terwujud melalui upaya, yaitu: (Urip Santoso. 2010, h. 2).
a. Tersedianya  perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  yang  yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya.
b. Penyelenggaraan  pendaftran  tanah  yang  memungkinkan  bagi  pemegang  hak  atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak  atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak  yang  berkepentingan,  seperti  calon  pembeli  dan  calon  kreditor,  untuk memperoleh  keterangan  yang  diperlukan  mngenai  tanah  yang  menjadi  objek perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan,  serta  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  Undang-Undang  yang  mengatur  masalah  perwakafan namun  praktik  wakaf  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  belum  sepenuhnya  berjalan tertib  dan  efesien,  sehingga  dalam  berbagai  kasus  harta  benda  wakaf  tidak  terpelihara sebagaimana  mestinya,  telantar  atau  beralih  ketangan  pihak  ketiga  dengan  cara  melawan hukum  keadaan  demikian,tidak  hanya  karena  kelalaian atau  ketidakmampuan  nadzhir  dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang  peduli  atau  belum  memahami  status  harta  benda  wakaf  yang  seharusya  dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.
Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  422  Tahun  2004  3/SKB/BPN/2004  di  Pasal  1  meningkatkan  kegiatan pensertifikatan tanah wakaf, memperioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf yang permohonannya  telah  diajukan  ke  Kantor  Pertanahan  seluruh  Indonesia.  Dan  di  Pasal  2 melakukan  pendataan  dan  inventarisasi  letak  dan  batas  tabah  secara  bersama-sama, mempercepat  penyelesaian  Akta  Ikrar  Wakaf,  mempercepat  penyelesaian  pensertifikatan tanah wakaf.
Hubungan hukum antara si pewakif dengan PPAIW dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  dimana  wakif  berkewajiban  melakukan  Ikrar  Wakaf  baik  lisan maupun tulisan dihadapan PPAIW dan 2 (dua) orang saksi (Pasal 17). Dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan setiap pihak yang  akan  mewakafkan  tanahnya  harus  menyatakan  kehendaknya  untuk  mewakafkan (menyampaikan ikrar wakaf) kepada Nadzhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW, dan selanjutnya setelah dibuat Akta Ikrar Wakafnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  1977  tentang  perwakafan  tanah  milik,  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf (PPAIW)  berkewajiban  untuk  mendaftarkan  tanah  wakaf  tersebut  kepada  Badan  Pertanahan Nasional setempat untuk diterbitkan sertifikat tanah wakafnya.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 149

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
Oleh  karena  itu  Undang-undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf  mewajibkan nadzhir  membawa  wakif  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  untuk melaksanakan ikrar wakaf yang selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atas tanah dimaksud.
Lebih  lanjut  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977 tentang  Perwakafan Tanah Milik, ditentukan bahwa:
a. Pihak  yang  mewakafkan  tanah  harus  mengikrarkan  kehendaknya  secara  jelas  dan tegas  kepada  Nadzhir  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  sebagaimana dimaksud  Pasal  9  ayat  2  yang  kemudian  menuangkannya  dalam  bentuk  Akta  Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
b. Dalam keadaan tentunya, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.
Ketentuan  mengenai  perwakafan  berdasarkan  syariah  dan  peraturan  perundang- undangan dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dengan berups perstursn baru. Dikemukakan pula dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tersebut,  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengetur  mengenai  perwakafan  masih tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dan/atau  belum  diganti  dengan  peraturan  yang baru  dan  berbeda  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2004  mengatur  subtansi  yang  lebih  luas  dan  bila  dibandingkan  dengan  peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya.
Masih  banyaknya  tanah  wakaf  yang  tidak  memiliki  Ikrar  Wakaf  dan  juga  sertifikat wakaf, serta mengalami permasalahan maka kementerian agama tidak dapat turut serta dalam pemecahan  kasus  tersebut  begitu  juga  dengan  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  karena  bukan wilayah kinerja mereka. Akan tetapi, dengan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat, dengan kasus adanya kebijakan pemerintah dalam perubahan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang didalamnya ada tanah wakaf akan tetapi tidak memiliki ikrar wakaf dan  tidak  didaftarkan  maka  metode  musyawarah  untuk  mufakat  dapat  diambil  oleh  nadzhir dengan  pihak  terkait  terhadap tanah  wakaf  yang  terganggu  tersebut  untuk  memperoleh  hasil yang sama-sama menguntungkan.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  hukum,  sehingga segala pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan akan ditindak dan diberi sanksi, baik sanksi pidana maupun  sanksi administrasi  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan.  Demikian  pula pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  permasalahan  wakaf  terutama  wakaf  tanah.  Ada  2  (dua) bentuk  sanksi  yang  diberikan  atas  pelanggaran  wakaf  yakni  bentuk  sanksi  administratif  dan sanksi  pidana.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  ketentuan  pidana  dalam hukum wakaf masih terbatas sasaran Nadzhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dijelaskan pada Pasal 67 ayat 1 dan ayat 3:
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 150

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
a. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menjaminkan,  menghibahkan,  menjual, mewariskan,  mengelihkan  dalam  bentuk  pengalihan  hak  lainnya  harta  bend  wakaf yang  telah  diwakafkan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  atau  tanpa  izin menukar  harta  benda  wakaf  yang  telah  diwakafkan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  mengubah  peruntukan  harta  benda  wakaf  tanpa izin  sebagaimana  dimaksud  Pasal  44,  dipidana  dengan  pidan  penjara  paling  lama 4 (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  400.000.000,00  (empat  ratus  juta rupiah).
c. Setiap orang  yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  melebihi  jumlah  yang  ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).
Pasal  32  ayat  (2)  PP.  24  Tahun  1997  menyatakan  bahwa  dalam  hal  atas  suatu  bidang tanah  sudah  diterbitkan  setifikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang memperoleh  tanah  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan pada pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

## Dampak Hukum Terhadap Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf
Dalam  praktik  perwakafan  sehari-hari,  banyak  persoalan  perwakafan  yang  timbul. Penyebab  timbulnya  persoalan  ini  antara  lain  karena  ikrar  wakaf  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana  mestinya.  Pewakaf  mewakafkan  hartanya  hanya  dengan  lisan  saja  kepada nadzhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama  sekali.  Akibatnya,  setelah  pewakaf  dan/atau  nadzhir  meninggal  dunia  sering  terjadi persoalan. Antara nadzhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nadzhir meninggal  dunia,  kemudian  harta  wakaf  dikuasai  oleh  keluarga  atau  ahli  waris  nadzhir. Akhirnya  banyak  terjadi  harta  wakaf  yang  tidak  jelas  status  dan  keberadaannya  lagi  (M. Sofyan Lubis, 2018).
Hambatan  yang  umum  dialami  dunia  perwakafan  di  Indonesia  adalah  minimnya kemampuan  para  nadzhir  wakaf  untuk  memecahkan  persoalan  tersebut.  Kemampuan pengelolaan  tanah  yang  minim.  Di  samping  karena  faktor  letak  yang  tidak  strategis  secara ekonomi  dan  kondisi  tanah,hambatan  ynag  cukup  mencolok  untuk  mengelola  tanah  wakaf secara  produktif  adalah  kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)penggarap  yang  tidak professional (melalui: www.penyuluhankuakrembangan.com ).
Kendala  pemahaman  untuk  mengalihkan  tanah-tanah  yang  atau  sasaran  lain  yang strategis secara ekonomis masih menjadi hambatan yang nyata. Hal ini bisa dimaklumi karena
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 151

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
adanya  pemahaman  yang  kuat  dan  mendalam  bahwa  wakaf  merupakan  harta  yang  bersifat abadi  dimana  kepemilikannya  dikembalikan  penuh  kepada  Allah  sebagaimana  dikembalikan kepada arti wakaf itu sendiri, yaitu harta yang berhenti untuk Allah, sehingga apapun kondisi harta wakaf tersebut harus dibiarkan dan tidak boleh dibah-ubah oleh alasan apapun.
Masalah ini sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk mengelola tanah-tanah wakaf yang tersedia di lingkungan umat Islam. Tentu saja tidak cukup sekedar menyegarkan kembali  pemahaman  umat  Islam  tentang  wakaf  itu  sendiri,  tapi  yang  paling  penting  dan mendesak  adalah  bagaimana  SDM  perwakafan  mampu  mengelola,  mengembangkan, mendistribusikan dan menjaga agar wakaf tetap mempunyai manfaat bagi kesejahteraan umat Islam khususnya dari umat lain pada umumnya.
Penguatan  Lembaga  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  ini  pada  tahap  awal  bisa dikhususkan pada 2 (dua) aspek yaitu:
a. Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) Pada aspek ini SDM ini titik tekannya pada dua hal juga yaitu:
1) Penugasan  personil  di  KUA  yang  secara khusus  mempunyai  tugas  sebagai  pengelola wakaf, diharapkan dengan adanya kekhususan tugas akan semakin mempertajam dan memperbaiki pengolaan data-data wakaf di KUA.
2) Pelatihan  dan  pembinaan  bagi  personil  yang  ditugaskan  khusus  sebagai  pengelola wakaf,  dengan  adanya  pelatihan  dan  kontinyu  personil  KUA  tersebut  akan  mampu mendorong pensuksesan program pemberdayaan wakaf di masyarakat.
b. Aspek Pendanaan/Dukungan Anggaran Memang harus diakui dukungan anggaran bagi terlaksananya program atau kegiatan yang bertujuan  untuk  sosialisasi,  pendataan,  melegalisasitanah  wakaf  baik  prmbuatan  Akta Ikrar  Wakaf  maupun  pensertifikatannya  dan  pemberdayaan  wakaf  itu  sendiri  sangat mutlak dibutuhkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kepastian  hukum  disini  meliputi  kepastian  objek,  kepastian  hak,  dan  kepastian  subjek dalam  rangka  mendapatkan  dan  atau  memberikan  perlindungan  hukum  atas  kepemilikan tanah  baik  yang  belum  bersertifikat  maupun  yang  sudah  bersertifikat.  Dengan  kata  lain kepastian  disini  adalah  kepastian  mengenai  orangnya  atau  badan  hukum  yang  menjadi pemegang  hak  atas  tanah  dan  kepastian  mengenai  letak,  batas-batas  serta  luasnya  sebidang tanah.
Dalam  rangka  penerbitan  administrasi  tanah  wakaf,  pengadministrasian  tanah  wakaf tidak hanya sebatas pada pembuatan Akta Ikrar Wakaf saja, namun beru berlanjut pada tahap pendaftaran  di  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  hingga  diterbitkannya  sertifikat  tanah wakaf.  Jika  prosesnya  hanya  sampai  pada  pembuatan  Akta  Ikrar  Wakaf  saja,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  proses  administrasi  perwakafan  tanah  menjadi  tidak  sempurna.  Hal  ini mengakibatkan tanah wakaf tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memicu permasalahan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 152

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154
di masa yang akan datang karena ada peluang yang bisa dijadikan dasar untuk menarik tanah wakaf tersebut, bagi pihak ahli waris atau mereka yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan wakif.

## Saran
Sebaiknya kepada Badan pertanahan Nasional seperti kantor Pertanahan di Kecamatan Medan  Timur  untuk  melaksanakan  perintah  Undang-Undang  terhadap  tanah  wakaf  para petugas kantor pertanahan melakukan pengecekan berkas dari pemohon dan pengecekan bukti kepemilikan yang berada di Kecamatan Medan Timur.
Seharusnya    kepada  pewakaf  atau  nadzhir  untuk  mendaftarkan  akta  ikrar  wakaf berdasrkan  peraturan  pemerintah  dan  mempercayai  Nadzhir  dalam  hal  ini  Kantor  Urusan Agama sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pendaftaran wakaf pada kantor  pertanahan  serta  memperoleh  pemberitahuan  dari  Nadzhir  tentang  kepastian  hukum terhadap  tanah  wakaf  setelah  adanya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  setelah didaftarkan pada kantor pertanahan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 153

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Akibat Hukum Ketiadaan...(Faisal) Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2018, 143-153
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam.
Lubis,  M.  Sofyan.  (2018)  diakses  pada  tanggal  26  September  2018  melalui http://www.google.co.id
Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Raharjo, Satjipto. (2008). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
Rifai.  (2018).  Diakses  pada  tanggal  26  September  2018  melalui http://www.pena- rifai.blogspot.com
Rostina,  Frabsisca  Ani  (2018).  Diakses  pada  tanggal  26  September  2018  melalui lib.ui.ac.id/file?file=digital/
Soekanto,  Soerjono.,  &  Abdullah,  Mustafa.  (2007). Sosiologi  Hukum  dalam  Masyarakat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Susanto, Urip. (2016). Pejabat Pembuat Akta Tanah . Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.