## PENINGKATAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK
Atik Winanti 1 , Taupiqqurrahman 2 , dan Rosalia Dika Agustanti 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## ABSTRACT
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which reads Earth, water and natural resources in it are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This article is one of the foundations for the birth of a law on basic agrarian principles. In the UUPA, land rights include property rights, rights to build, right to cultivate, use rights and other rights.So far, people in Indonesia control land with the status of ownership rights and building use rights. The strongest and most fulfilled status of land a person has is only property rights. Meanwhile, the right to build only has a certain period. We chose a place of service in the village of Satria Jaya because in this village there is a housing complex, namely Perum Graha Prima which is intended for Civil Servants and Members of the Indonesian National Army who are certified Building Use Rights. Most of the residents in this housing do not know how to qualify and how to change their rights position. From building use rights to ownership rights.  So that giving understanding to the community about the importance of property rights and how to improve the position of land rights is a solution given to local communities. The implementation of community service activities is carried out virtually by using the Zoom application. Where the resource person delivered material about Property Rights, Building Use Rights and the process of increasing the status of land rights.
Keywords: Status Enhancement , Building rights , Right of ownership.

## ABSTRAK
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pasal  tersebut  sebagai  salah  satu landasan  lahirnya  undang-undang  tentang peraturan dasar  pokok-pokok  agraria  (UUPA).  Dalam  UUPA  hak-hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak lainnya. Sejauh ini, masyarakat di  Indonesia  menguasai  tanah  dengan  status  hak  milik  dan  hak  guna  bangunan.  Status  tanah  yang  terkuat  dan terpenuh  yang  dimiliki  seseorang  hanyalah  hak  milik.    Sedangkan  hak  guna  bangunan  hanya  mempunyai  jangka waktu tertentu. Kami memilih tempat pengabdian di desa Satria Jaya karena di Desa ini terdapat Perumahan yaitu Perum Graha Prima yang diperuntukkan bagi PNS dan Anggota TNI yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Hampir  sebagian  besar  penduduk  di  perumahan  tersebut  tidak  mengetahui  bagaimana  persyaratan  dan  caranya untuk merubah status hak dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Sehingga pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hak milik serta bagaimana peningkatan status hak katas tanah menjadi solusi yang diberikan  kepada  masyarakat  setempat.  Kegiatan  pelaksanaan  pengabdian  dilakukan  secara  virtual  dengan mempergunakan aplikasi Zoom. Di mana narasumber menyampaikan materi tentang Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan proses peningkatan status hak atas tanah.
Kata Kunci: Peningkatan Status, Hak Guna Bangunan, Hak Milik.

## 1. PENDAHULUAN
Pada  negara  agraris  seperti  Indonesia,  tanah  merupakan  faktor  produksi  sangat  penting  karena menentukan  kesejahteraan  hidup  penduduk  negara  yang  bersangkutan.  Paling  sedikit  ada  tiga kebutuhan  dasar  manusia  yang  menggunakan  tanah.  Pertama,  tanah  sebagai  sumber  ekonomi sebagai penunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah atau bagunan untuk tempat  tinggal.  Ketiga,  tanah  yang  difungsikan  sebagai  pemakaman. ( G.Kartasapoetra  dkk. 1991:12  ) Walaupun  tanah  di  negara  agraris  merupakan  kebutuhan  dasar,  tetapi  struktur kepemilikan  tanah  di  negara  agraris  biasanya  sangat  timpang.  Di  satu  sisi  ada  individu  atau kelompok  manusia  yang  memiliki  dan  menguasai  tanah  secara  berlebihan,  di  satu  sisi  lainnya terdapat kelompok manusia yang sama sekali tidak memiliki tanah. Kepincangan atas pemilikan tanah inilah yang membuat seringnya permasalahan tanah di negara-negara agraris menjadi salah satu sumber utama dari kepentingan politik.
Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia, yang telah  dikaruniakan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  tumpuan  masa  depan  kesejahteraan manusia  itu  sendiri,  manusia  wajib  dalam  pendayagunaan  dan  pengelolaannya  memperhatikan hukum  alam  dan  hukum  masyarakat,  agar  antara  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  atas  tanah selalu  berimbang  sehingga  kemampuan  tanah  sebagai  sumber  utama  kehidupan  manusia  dapat berlangsung terus sepanjang masa.
Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Dari  pasal  ini  dapat  diartikan  bahwa  segala  sesuatu  yang  berada  di  atas  tanah  maupun terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara.  Wewenang  yang  diberikan  kepada  negara  ini tidaklah semata-mata tanpa kewajiban. Negara memiliki  wewenang bertujuan agar penggunaan dan pembagian hasil kekayaan alam yang dimiliki dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya pasal di atas juga dapat membatasi hak para pihak yang berkaitan dengan tanah. Selain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan akan kekayaan alam Indonesia juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara,  sebagai  organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”
Kemudian  dalam  pasal  4  Undang-Undang  Pokok  Agraria  menjelaskan  bahwa  terdapat  macam- macam  hak  yang dapat  dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum.  Sebagai  pemilik atas hak suatu tanah maka baik orang perorang maupun badan hukum ini diberi hak. Sama halnya dengan konsep dikuasai oleh negara, maka pihak yang mempunyai hak tetap memperhatikan batas- batas kewajaran dalam mengolah dan mengelola tanah tersebut. Apabila nantinya terdapat suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia maka akan kembali kepada negara.
Pengabdian  masyaakat  ini  dilatar  belakangi  karena  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat terkait peningkatan status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik khususnya di Desa Satria  Jaya  Kecamatan  Tambun  Utara  Kabupaten  Bekasi.  Kami  memilih  tempat  pengabdian  di desa  Satria  Jaya  karena  di  Desa  ini  terdapat  Perumahan  yaitu  Perum  Graha  Prima  yang diperuntukkan  bagi  PNS  dan  Anggota  TNI  yang  bersertifikat  HGB.  Hampir  sebagian  besar penduduk  di  perumahan  tersebut  tidak  mengetahui  bagaimana  persyaratan  dan  caranya  untuk merubah status hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik. Hal ini sangat penting diketahui oleh penduduk Perumahan Graha Prima karena pada saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pembangunan fasilitas umum khususnya pembangunan jalan tol. Dikhawatirkan jika sewaktu-waktu Perumahan Graha Prima  masuk ke dalam daerah pembangunan untuk jalan tol, maka  HGB  yang  sudah  berubah  menjadi  Hak  Milik  akan  terlindungi.  Yaitu  sebagai  contoh penduduk  perumahan  Graha  Prima    akan  menerima  ganti  kerugian  yang  adil  dan  layak. Penyuluhan ini juga menjadi penting dikarenakan  HGB di Perum Graha Prima akan berakhir pada tahun  2023  maka  bagi  yang  ingin  memperpanjang  HGBnya  maka  sudah  harus  mempersiapkan dokumen-dokumennya.  Juga  kami  menganggap  penyuluhan  kami  sangat  penting  untuk memberikan pencerahan kepada penduduk perumahan Graha Prima.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  dapat  dirumusan  permasalah  dalam  pelaksanaan  pengabdian masyarakat  adalah  bagaimana  peningkatan  status  hak  tanah  yang  mulanya  hak  guna  bangunan menjadi hak milik?

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RT. 002/10 Kelurahan Satria Jaya Kecamatan  Tambun  Utara  Kabupaten  Bekasi  dalam  bentuk  penyuluhan  dimaksudkan  untuk memberikan Sosialisasi mengenai Hukum Pertanahan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan  diawali  dengan  tahapan  persiapan,  tahapan  pengabdian  masyarakat,  monitoring  dan pendampingan, evaluasi dan pembuatan laporan.
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan khalayak sasaran masyarakat  Kelurahan Satria Jaya  khususnya  di  Perum  Graha  Prima  Tambun  Utara    dengan  tujuan  dapat  memberikan pemahaman (sosialisasi) tentang hukum Peningkatan status HGB menjadi Hak Milik  dan akibat hukumnya kepada masyarakat dilingkungannya sejumlah 20 orang.
Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan hal-hal sebagai berikut ; 1. Kegiatan pelaksanaan  penyuluhan  dilakukan  secara  virtual  dengan  mempergunakan  aplikasi  Zoom, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di wilayah RT. 002/10 Kelurahan Satria Jaya  Kecamatan  Tambun  Utara  Kabupaten  Bekasi,  dengan  jumlah  peserta  sebanyak  20  orang, sarana  prasarana  berupa  laptop,  dan  jaringan  internet,  dan  lainnya  semua  disiapkan  oleh  tim pengabdi,  dengan  susunan  acara  ;  pembukaan  (penjelasan  tentang  maksud  dan  tujuan dilaksanakanya abdimas), kemudian dilanjutkan materi pengabdian masyarakat oleh tim pengabdi dan materi diberikan dalam bentuk power point kepada setiap peserta sekaligus dilanjutkan dengan acara  tanya jawab dan ini dilakukan sebanyak 2 (dua ) sesi.
Pada  awal  dan  akhir  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilakukan  evaluasi,  dimana  peserta pengabdian masyarakat  mengisi kuesioner  yang telah disiapkan oleh tim pengabdi sebanyak 20 orang  berdasarkan  khalayak  sasaran  yang  telah  ditentukan  dan  seluruh  kuesioner  dikembalikan kepada tim pengabdi.  Adapun tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana  pemahaman  materi  yang  telah  disampaikan  dan  tanggapan  dari  setiap  peserta  terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat, hasil kuesioner pemahaman materi sebagaimana tercantum pada tabel 1 dan 2 dibawah ini :
Tabel 1. Kuesioner Sebelum Pelaksanaan Abdimas No. Pertanyaan Kriteria M % KM % TM % 1 Apakah anda mengetahui tentang Undang-Undang Pokok Agraria? 0 0 16 100 4 % 2 Apakah anda mengetahui perbedaan HGB dan Hak Milik? 0 0 0 0 20 100 3 Apakah anda mengetahui tentang syarat dan prosesur untuk pengajuan peningkatan status HGB menjadi Hak Milik? 0 0 0 0 20 100
Pada tabel 1, menunjukkan hasil untuk pengenalan tentang pengenalan tentang Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Hak Guna Bangunan sebanyak 16 orang menyatakan kurang mengerti  dan  4  orang  (%)  menyatakan  tidak  mengerti.  Untuk  perbedaan  hak  milik  dengan  hak guna bangunan sebanyak 20 orang ( %) menyatakan Tidak  mengerti (100%) menyatakan tidak mengerti. Untuk syarat dan prosedur untuk peningkatan status HGB menjadi Hak Milik sebanyak 20 orang menyatakan (100%) menyatakan tidak mengerti.

## Tabel 2. Kuesioner Setelah Pelaksanaan Abdimas
No. Pertanyaan Kriteria M % KM % TM % 1 Apakah anda mengetahui tentang Undang- Undang Pokok Agraria? 15 75 5 25 0 0 2 Apakah anda mengetahui perbedaan HGB dan Hak Milik? 15 75 5 25 0 0 3 Apakah anda mengetahui tentang syarat dan prosesur untuk pengajuan peningkatan status HGB menjadi Hak Milik? 20 100 0 0 0 0
Pada tabel 2, menunjukkan hasil untuk pengenalan tentang UU Agraria sebanyak 15 orang (75%) menyatakan mengerti, 5 orang (25 %) menyatakan kurang mengerti. Untuk pemehaman hak guna bangunan  sebanyak 15 orang (75%) menyatakan mengerti, 5 orang (25 %) menyatakan kurang mengerti.  Tentang  syarat  dan  prosedur  untuk  pengajuan  peningkatan  status  HGB  menjadi  hak Milik sebanyak 20 orang (100%) menyatakan mengerti.
Hasil analisis tanggapan peserta abdimas sebelum dan sesudah pelaksanaan menunjukkan bahwa, untuk pengenalan tentang peningkatan status HGB menjadi Hak Milik adanya peningkatan semula 0% menjadi 75% menyatakan mengerti, semula 10% menjadi 75% menyatakan kurang mengerti, dan semula 100% menjadi 25% menyatakan tidak mengerti.
Beberapa  faktor  yang  mendukung  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  dapat  berjalan  sesuai rencana  dikarenakan  peserta  pengabdian  mempunyai  keingintahuan  yang  besar  mengenai sosialisasi  peningkatan  status  HGB  menjadi  Hak  Milik,  hal  ini  terbukti  dengan  jumlah  peserta yang hadir melebihi dari yang direncanakan. Faktor pendukung lainnya adalah  adanya dukungan baik moril maupun materil dari kalangan Universitas/ Fakultas, Kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, sedangkan tim pengabdi sampai saat ini tidak mengalami kendala yang cukup berar

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pengabdian  masyarakat  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  2  Agustus  2020  yang dilakukan oleh Dosen-Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Dr. Atik Winanti, SH, MH, Taupiqqurrahman,  SH,  M.Kn ,, Rosalia  Dika  A,  SH,  MH  berjalan  dengan  lancar  dan  mendapat antusias dari masyarakat setempat. Berdasrkan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

## A. Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan adalah Hak Milik untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah  yang  bukan  miliknya  sendiri,  dengan  jangka  waktu  paling  lama  30  tahun  dan  dapat diperpanjang  dengan  20  tahun,  dapat  beralih  dan  dialihkan  kepada  pihak  lain.  Dapat  dijadikan jaminan hutang dibebani Hak Tanggungan. (Utomo, Budi, 2013) Dalam Pasal 30 undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  bahwa  yang  dapat  memiliki  hak  guna  bangunan  adalah  warganegara Indonesia  daan  badan  hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia. Hak guna bangunan terjadi :
a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: Karena penetapan pemerintah; dan
b. Mengenai tanah milik : karena perjanjian  yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.
Bila di atas menjelaskan tentang definisi dan sebab terjadi hak guna bangunan. Dimana hak guna bangunan  merupakan  hak  yang  dinerikan  dengan  jangka  waktu  tertentu.  Tentu  apabila  jangka waktu  tersebut  berakhir,  maka  hak  guna  bangunan  tersebut  bias  hapus.  Secara  umum,  yang menjadi penyebab hapusnya Hak guna bangunan hapus karena :
a. jangka waktunya berakhir;
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
d. dicabut untuk kepentingan umum;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
Penyuluhan yang dilaksanakan salah satunya adalah penekanan kepada masyarakat setempat untuk melihat kapan harus melaksanakan perpanjangan HGB. Mengingat apabila HGB tersebut sudah berakhir,  maka  HGB  tersebut  tidak  bisa  diperpanjangkan  lagi.  Karena  syarat  perpanjang  HGB salah satunya  adalah sebelum jangka waktunya habis.  Lebih  jelasnya persyaratan perpanjangan HGB adalah sebagai berikut:
1. Isi formulir permohonan di loket pelayanan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)
2. Surat Kuasa apabila dikuasai
3. Fotokopi KTP dan KK pemohon
4. Fotokopi  Akta  Pendirian  dan  Pengesahan  Badan  Hukum  yang  telah  dicocokkan  dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertifikat asli
6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan
Adapun langkah yang dilakukan adalah pemohon dengan datang langsung ke Badan Pertanahan Setempat, yaitu dimana lokasi tanah atau HGB tersebut berada. Di sana Anda langsung datang ke loket pelayanan dan mengisi formulir pengajuan, saat mengisi jangan lupa untuk mengisi identitas diri,  luas,  letak  dan  penggunaan  tanah  yang  dimohon,  peryataan  tanah  tidak  sengketa  dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik .

## B. Hak Milik
Hak milik merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang secara turu temurun, terkuat dan terpenuh. Turun-temurun  artinya  hak  milik  atas  tanah  dapat  berlangsung  terus  selama  pemiliknya  masih hidup  dan pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat, artinya hak milik atas tanah lebih kuat  bila  dibandingkan  dengan  hak  atas  tanah  yang  lain,  karena  tdk  mempunyai  batas  waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh, artinya
Hak Milik
hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, karena HM tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain.
Bila dilihat dari uraian tersebut terlihat, bahwa hak milik ini bagian dari hak-hak atas tanah, adapun ha katas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA antara lain sebagai berikut:
1) hak milik,
2) hak guna usaha,
3) hak guna bangunan,
4) hak pakai,
5) hak sewa,
6) hak membuka tanah,
7) hak memungut hasil hutan,
Hak milik  diperoleh melalui 3 (tiga) hak tersebut tertuang dalam Pasal 22 UUPA uaitu, pertama hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat, kedua hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah dan ketiga hak milik atas tanah terjadi kerena ketentuan undang-undang. Hak milik atas tanah  yang terjadi menurut hukum adat  yatiu ak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah ( Aanslibing ). Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, bahwa hak milik atas tanah yang terjadi disini berasal dari tanah Negara. Hak milik atas tanah ini terjadi kerena permohonan pemberian hak  milik  atas  tanah  oleh  pemohon  dengan  memenuhi  prosedur  dan  persyaratan  yang  telah ditentukan  oleh  BPN.  Kemudian  hak  milik  atas  tanah  terjadi  kerena  ketentuan  undang-undang dimana  hak  milik  atas  tanah  ini  terjadi  karena  undang-undang  lah  yang  menciptakannya  yaitu ketentuan-ketentuan Konversi dalam UUPA.

## C. Peningkatan Status Hak Guna Menjadi Hak Milik
Uraian tentang HGB dan Hak Milik, menjadi landasan kuat kenapa seseorang harus meningkatkan status hak tanah tersebu. Sebagaimana diketahui bahwa Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan  terpenuh  sedangkan  HGB  dibatasi  oleh  wajtu  tertentu.  Artinya  apabila  tidak  ditingkatkan statusnya, maka hak tersebut bisa hapus seiring dengan waktu. Hak Milik bisa menjadi induk dari HGB, dengan kata lain, bahwa HGB bisa saja ada di atas hak milik. Dalam istilah hukum agrarian, yaitu  asas  pemisahan  horizonatal,  dimana  asas  yang  memisahkan  kepemilikan  hak  atas  tanah dengan hak guna bangunan. Mengingat perumahan tempat dilakukan pengabdian, status hak atas tanahnya  adalah  HGB,  maka  salah  satu  solusi  yang  kami  berikan  agar  masyarakat  setempat meningkatkan status hak guna bangunan menjadi hak milik.
Dalam permohonan peningkatan status ha katas atas tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah:
1. Fotokopi KTP Pemohon.
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kuasa jika dikuasakan.
4. Fotokopi SPPT PBB tahun terakhir.
5. Sertifikat HGB.

## 6. Fotokopi IMB.
Selain dari syarat  di  atas, maka  yang tidak kalah  pentingnya  adalah bahwa HGB tersebut  tidak diikat  dengan  Hak  Tanggungan.    Hak  Tanggungan  diatur  di  dalam  UU  Nomor  4  Tahun  1996 mengatur  lembaga  jaminan  yang  disebut  Hak  Tanggungan.  Lembaga  jaminan  hak  tanggungan digunakan  untuk  mengikat  objek  jaminan  utang  yang  berupa  tanah  atau  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah  yang  bersangkutan.adapun  definisi  dari  hak  tanggungan  adalah  hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor- kreditor  lain.  Apabila  HGB  tersebut  diikat  dengan  Hak  Tanggungan,  maka  ada  persyaratan tambahan yaitu harus adanya surat persetujuan dari kreditor selaku pemegang hak tanggungan.
Mengenai  biaya  pendaftaran  perubahan  hak  guna  bangunan  menjadi  hak  milik,  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  128  Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu sebsar Rp. 50.0000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbidang.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1. Adapun bahwa hak milik merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang secara turun temurun, terkuat  dan  terpenuh.  Sehingga  hak  milik  tidak  berinduk  pada  hak  atas  tanah  yang  lain melainkan hak atas tanah lainnya yang berinduk kepada hak milik
2. Masyarakat  tempat  dilakukan  pengabdian,  rata-rata  hak  katas  tanahnya  adalah  hak  guna bangunan
3. Sebelum  dilaksanakan  penyuluhan,  masih  sedikitnya  masyarakat  yang  paham  perbedaan antara hak milik dengan hak guna bangunan
4. Setelah  dilaksanakan  penyuluhan,  masyarkat  mengetahui  perbedaan  hak-hak  atas  tanah  dan bagaimana proses peningkatan status hak guna bangunan menjadi hak milik

## B. Saran
Adapun  saran  yang  diberikan  yaitum  apabila  HGB  segera  melakukan  proses  permohonan peningkatan status ha katas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional setempat.
Ucapan Terima Kasih ( Acknowledgement )
Dalam  penulisan  laporan  ini,  tim  mengucapkan  terimakasih  kepada  masyarakat  Perum  Graha Prima Desa Satria Jaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Kepada Pimpinan Fakultas Hukum dan Kepada pihak LPPM.

## REFERENSI
Kartasapoetra.  G.    dkk.  1991. Hukum  Tanah  Jaminan  Undang-undang  Pokok  Agraria  bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah . PT. Rineka Ciptam,, Jakarta.
Utomo, Budi, 2013, Hukum Perdata , Penerbit Sejahtera, Yogyakarta.
G.Kartasapoetra Hukum  Tanah  Jaminan  Undang-undang  Pokok  Agraria  bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah , Rineka Cipta, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan