## Original Research Paper

## ANALISIS HAMBATAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI PADA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DENGAN PENULARAN MALARIA PERSISTEN DI WILAYAH SULAWESI TENGAH
Junjun Fitriani 1* , Muhammad Nasir 2 , Ary Anggara 2
1) Departmen Farmakologi, Fakultas kedokteran, universitas Tadulako, Palu
2) Departement Penyakit Tropis dan Traumatology, Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Palu
Email Corresponding: Anie_ncphalon@yahoo.co.id
Page : 180-186

## ABSTRAK
Penularan  malaria  di  Indonesia  sangat  heterogen  dengan  prevalensi  parasit berkisar dari 85% di wilayah timur hingga  1% di tempat lain. Lebih dari separuh wilayah  Sulawesi  bebas  dari  penularan  malaria.  Namun,  beberapa  kabupaten masih  memiliki  fokus aktif  yang  terus-menerus  menularkan beberapa kasus dan tidak  ada  kemajuan  selama  lebih  dari  lima  tahun.  Sesuai  target  dalam  rencana strategis eliminasi malaria tahun 2030, regional ditargetkan diverifikasi pada tahun 2025  yang  berarti  kasus  indigenous  terakhir  diperbolehkan  pada  tahun  2021. Penelitian ini bertujuan Untuk memahami situasi dan tantangan program malaria di  Kabupaten  Banggai  Kepulauan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan menggunakan Wawancara Mendalam  dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai  metode  pengumpulan  data  kepada  stakeholder  terkait  di  Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa  tantangan  dalam  program  eleminiasi  malaria  diantaranya:  SDM  masih kurang  baik  secara  kuantitas  maupun  secara  kualitas,  pembiayaan  yang  masih terbatas,  program  malarian  belum  dimasukan  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  serta  belum  ada  kebijakan  daerah  yang memperkuat  kesiapan  eleminasi,  program  peningkatan  kapasitas  belum  dapat dilakukan  secara  maksimal,  ketersediaan  logistik  seperti  Rapid  Diagnostic  Test (RDT) Malaria yang sering  kosong ,  keterbatasan  mikroskop, serta reagen  yang expired,  panjangnya  system  administrasi  pengadaan  logistic,  malaria  masih dibebankan  sepenuhnya  kepada  Dinas  Kesehatan,  lemahnya  program  pelibatan masyarakat, serta tidak ada pelibatan multisektor.

## ABSTRACT
Malaria transmission in Indonesia is very heterogeneous with parasite prevalence ranging  from  85%  in  the  eastern  region  to  1%  elsewhere.  More  than  half  of Sulawesi  is  free  from  malaria  transmission.  However,  some  districts  still  have active foci that continue to transmit multiple cases and there has been no progress for more than five years. According to the target in the 2030 strategic plan for the elimination of malaria, the regional target is to be verified in 2025, which means that the last indigenous cases are allowed in 2021.This study aims to understand the situation and challenges of the malaria program in Banggai Islands Regency. This research is a qualitative research using in-depth interviews and focus group discussions  (FGD)  as  a  method  of  collecting  data  for  relevant  stakeholders  in Banggai Islands Regency. Based on the results of the study, it shows that there are still  several  challenges  in  the  malaria  elimination  program  including:  Human resources are still lacking both in quantity and quality, financing is still limited, malaria  programs  have  not  been  included  in  the  Regional  Medium  Term Development Plan (RPJMD) and there are no regional policies. which strengthens elimination  readiness,  capacity  building  programs  cannot  be  carried  out optimally, the availability of logistics such as the Malaria Rapid Diagnostic Test (RDT) which is often empty, limited microscopes, and expired reagents, the length of the logistics procurement administration system, malaria is still fully borne by the Health Office, weak community involvement programs, and no multi-sectoral involvement.
Kata Kunci :
Malaria, Eleminasi, hambatan, rekomendasi

## Keywords:
Malaria, elimination, obstacle, recommendation

## Published by:
Tadulako University, Managed by Faculty of Medicine. Email: healthytadulako@gmail.com Phone (WA): +6285242303103 Address:
Jalan Soekarno Hatta Km. 9. City of Palu, Central Sulawesi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Penularan  malaria  di  Indonesia  sangat heterogen  dengan  prevalensi  parasit  berkisar dari 85% di wilayah timur hingga  1% di tempat lain dan di wilayah yang luas bebas malaria 1,2 . Berdasarkan  laporan  Kementerian  Kesehatan 2019,  11%  penduduk  Indonesia  tinggal  di daerah  rawan  penularan  malaria  di  provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku  (daerah  endemis  tinggi  dan  sedang), dan 75% penduduk tinggal di daerah bebas dari penularan malaria 3 . Lebih dari separuh wilayah Kalimantan dan Sulawesi bebas dari penularan malaria.  Namun,  beberapa  kabupaten  masih memiliki  fokus  aktif  yang  terus-menerus menularkan  beberapa  kasus  dan  tidak  ada kemajuan  selama  lebih  dari  lima  tahun.  Di wilayah  Kalimantan,  terdapat  18  kabupaten yang  tidak  mengalami  kemajuan  dalam  lima tahun terakhir yang terletak di lima provinsi. Di wilayah  Sulawesi,  13  kabupaten  menunjukkan stagnasi status endemik rendah selama lebih dari lima tahun dan terletak di lima provinsi.
Sesuai  target  dalam  rencana  strategis eliminasi malaria tahun 2030, regional Sulawesi bersama dengan Sumatera dan NTB ditargetkan diverifikasi pada tahun 2025 yang berarti kasus indigenous  terakhir  diperbolehkan  pada  tahun 2021. Sedangkan regional Kalimantan bersama Maluku  Utara  ditargetkan  untuk  diverifikasi pada  tahun  2027.  Artinya  kasus  indigenous terakhir diperbolehkan pada tahun 2024. Namun demikian,  masih  ada  31  kabupaten  yang menunjukkan stagnasi baik di wilayah
Kalimantan maupun Sulawesi. Sembilan dari 31
kabupaten  telah  mengidentifikasi  keberadaan penduduk yang berpindah-pindah dan pendatang  seperti  masyarakat  adat,  pemondok ilegal,  dan  penambang  liar.  Untuk  memahami situasi  dan  tantangan  dari    kabupaten  terpilih pada wilayah Sulawesi Tengah, maka diusulkan untuk dilakukan analisis hambatan, memfasilitasi  dan  memantau  pelaksanaan rekomendasi  yang  diberikan  serta  segera memberikan koreksi teknis di lapangan.
Author  yang  mengingingkan  jurnal  dalam bentuk  cetak  dapat  berhubungan  dengan pengelola jurnal.
Artikel diketik dengan format Microsoft Office Word. Dengan  menggunakan  font  Times  New Roman  ukuran  12,  spasi  1.15  di  kertas  A4. Format kertas Moderate .

## BAHAN DAN CARA
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunaka dua metode pengumpulan data,  wawancara  mendalam  dan  focus  group discussion  dengan  dinas  kesehatan,  petugas puskesmas,  rumah  sakit,  bappeda,  kader kesehatan,  dan  kepala  desa.  Penelitian  ini dilaksanakan di kabupaten banggai kepulauan di wilayah  degan  focus  di  wilayah  kerja Puskesmas Patukuki dan Puskesmas Saleati.

## HASIL

## A. Karakteristik Sample Penelitian
Proses  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  secara  umum  adalah  melalui FGD dan indepth interview dengan peserta yang  berasal  dari  beberapa  instansi  yang terkait dengan program  malaria, mulai  dari badan perencanaan, dinas kesehatan, kepala desa,  petugas  kesehatan  hingga  kader kesehatan. Detail peserta dapat dilihat pada table 1 berikut ini.
Tabel 1. Daftar Partisipan GFD dan in-
depth Interview No  Instisusi Jumlah Peserta Interview/ FGD 1 Dinas Kesehatan 3 FGD 2 Puskesmas 3 FGD and Interview 3 Rumah Sakit 2 FGD 4 Kepala Desa 2 Interview 5 Kader 1 Interview 6 Bappeda 1 FGD Sumber: Data Primer, 2021
Dari hasil pengumpulan data melalui FGD dan
in-depth  interview,  progam  eleminasi  malaria masih mendapatkan berbagai macam tantangan dari  berbagai  apsek  dan  diberbagai  level  yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori.
1. Kebijakan
Keberhasilan  program  sangatlah  didukung dengan  adanya  kebijakan  dan  komitment yang  kuat  dari  pemerintah,  baik  itu pemerintah  daerah  maupun  pemerintah pusat.    Salah  satu  kendala  dalam  program malaria  di  Kabupaten  Banggai  Kepulauan adalah tidak adanya regulasi khusus terkait dengan  prioritas  daerah  untuk  proses eleminasi Malaria. Program malaria belum menjadi  prioritas,  hal  ini  dapat  dilihat dengan  tidak  dimasukkannya  program malaria dalam RPJMD (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah). Selain itu belum adanya peraturan maupun SK  Bupati  terkait  dengan  percepatan eleminasi  malaria  di  Kabupaten  Banggai Kepulauan.
“Sampaikan ini keinginan sudah di ubun- ubun sebenarnya tapi memang perlu adanya penguatan komitmen khususnya bagaimana kasus malaria ini bukan lagi berbicara internal Dinas Kesehatan tapi jadi konsumsi untuk pemerintah daerah karena kami mau bergerak semuanya harus komitmen dengan pemerintah daerah”
“Kendala Kami adalah karena kami semua bicara prioritas ini prioritas ini prioritas dan ternyata ketika bulan lalu kami ikut kegiatan tentang SPM yang narasumbernya dari Dirjen Kemendagri itu ternyata bukan masalah prioritas kita di Kementerian Kesehatan tapi bagaimana prioritas itu bisa tertuang di dalam dokumen perencanaan daerah yang dianggap prioritas oleh daerah kami kasih contoh misalnya program malaria ini prioritas Karena kita mau eliminasi baik itu dari SDGS sampai Renstra apa
namanya pusat itu ada tetap malaria eliminasi 2030 tapi Seiring berjalannya waktu itu tidak terakomodir di dalam dokumen misalnya rpjmd rencana pembangunan jangka menengah daerah nah itu yang susah kami masuk di situ kami koordinasi juga dengan bapedda karena memang tidak tertuang secara prioritas itu di daerah itu dianggap prioritas nah bagaimana ketika itu bisa masuk di dalam dokumen rpjmd ini yang memang perlu upaya proaktif dari kami yang dari dinas kesehatan untuk Bagaimana dalam setiap advokasi dalam setiap pertemuan-pertemuan dengan Bappeda dan lintas sektor Bagaimana kami menggaungkan ini supaya bisa masuk dan memang kami lemahnya untuk penyusunan rpjmd 2017 nah itu memang tidak terakomodir secara secara gamblang di situ”
Program  eleminasi  malaria  merupakan  kerja lintas  sektor,  tidak  hanya  sektor/  dinas kesehatan, akan tetapi sampai saat ini belum ada pertemuan  yang  melibatkan  lintas  sektor  dan seluruh  stakeholders  terkait  dengan  rencana eleminasi malaria.
“Untuk kegiatan-kegiatan di dinas itu memang agak susah untuk mencari momen itu tapi kalau untuk kegiatan dipsueksmas mungkin nanti ditambahkan itu ada lokmin lintas sektoral”
2. Kuangan Keberhasilan suatu program sangat
dipengaruhi, akan tetapi kondisi pembiayaan program malaria di Kabupaten Banggai Kepulauan sangat terbatas. Sumber  kauangan  untuk  program  malaria hanya  bersumber  dari  Dana  Anggaran Umum  (DAU)    dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  non  fisik.  Akan  tetapi,  selama  dua tahun terakhir alokasi DAK dan DAU 2020
dan  2021  alaha  Rp.  0.,  sementara  DAK untuk management di Dinas kesehatan 100 dan  140  juta  yang  diperuntukkan  hanya untuk program managemen dan supervisi.
“kami sampaikan kembali bahwa sumber pendanaan kami hanya dua yaitu dak non fisik dan bersumber dana dau nah untuk di 2020 kemarin untuk dana dau Kami dak maupun dau adalah nol rupiah dan di 2021 Kemarin kami juga dak dau kami juga nol rupiah dan untuk dak dan untuk khusus untuk manajemen di dinas kesehatan kabupaten hanya 100 dan 154 kurang lebih tapi itu dilaksanakan karena kami fungsinya manajemen di Kabupaten
itu kegiatannya berupa supervisi konfirmasi kasus di Puskesmas” FGD Kondisi ini sebebakan
karena menyesuaikan  dengan  kondisi  keuangan daerah.  Keuangan  untuk  program  Malaria di  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  masih terfocus  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD),  belum  adanya keterlibatan dari pihak lain khususnya dari Pihak  Swasta,  hal  ini  karena  masih minimnya perusahaan swasta yang mampu memberikan  sumbangsi  untuk  kegiatan malaria  tersebut.  Selain  itu,  refocusing anggaran untuk penangannan covid-19 juga menjadi  salah  satu  penyebab  sulitnya penganggaran untuk program malaria. kepala  dinas  duduk  di  kepala  sub  bidang sosial  budaya  kebetulan  mitranya  dinas kesehatan  mungkin  untuk  memang  dau tahun 2021 memang 0, dau itu dana alokasi umum  yang  memang  penganggarnaya  itu ada  di  daerah  di  apbd  jadi  memang  jadi memang  untuk  tahun  2021  itu  hanya  ada dak non fisik saja itupun hanya sebesar 36 lebih kayaknya kalau tidak salah itu, oh iya 80an  mungkin  karena  memang  keuangan daerah  sekarang  memang  pembukuan  jadi memang apalagi sekarang covid dari tahun
2019  penanganan  itu  anggaran  itu  di fokuskan memang untuk penanganan covid pak” (Bappeda)
“Kami memang dau hanya berharap dari sebenarnya dau juga mungkin dari apbn pusat yang dikasih untuk apbd di daerah ini memang kami untuk pendapatan asli daerah saja sangat rendah jadi memang untuk mengakomodir ketersediaan untuk kami pengadaan sendiri kami memang sangat lemah sehingga memang bnht dan apa namanya yang seperti tadi rdt buffer dan sebgainya masih bergantung dari
provinsi dari pusat”
3. Sarana dan prasarana termasuk Logistik
Dalam hal sarana dan prasaran, keberhasilan dalam program malaria sangat memerlukan  laboratorium  pemeriksaan serta  peralatan  yang  memadai  untuk  dapat melakukan  pemeriksaan  sample.  Kondisi laboratorium  di  Puskesmas  masih  menjadi kendala,  di  beberapa  puskemas  kondisi mikroskop  sudah  tidak  normal,  selain  itu mikrosop  tidak  mencukupi  karena  harus sharing  dengan  program  lain  misalnya  TB dan  program  lainnya  yang  membutuhkan mikroskop.
“Jadi kami sampaikan tadi selain data kami sampaikan bahwa dari segi sarana prasarananya terkait miskroskopnya”
Selain  mikroskop,  ketersediaan  RDT  juga menjadi  kendala.  Terkadang  RDT    tidak tersedia,  diakarenakan  RDT  ini  hanya menunggu distribusi  dari Dinas Kesehatan Provinsi  Sulawesi  Tengah,  karena  daerah belum  mampu  melakukan  penganggaran untuk  melakukan  pemesanan  sendiri.  Hal ini  menjadi  salah  satu  kendala  karena system  distribusi  yang  memakan  waktu yang cukup lama.
“Kemudian kami juga tadi sampaikan
bahan habis pakainya karena terus terang kami bahan habis pakai masih bergantung di droping provinsi baik itu buffer baik itu silde, baik itu rdt itu kami masuk bergantung sepenuhnya dari droping pusat dan provinsi sehingga itu memang kami lihat terkait dengan bmhp-nya bagaimana kadaluarsa atau dipakai atau tidak kemudian mikroskop kami dapati ada beberapa puskesmas miskropsonya tidak terstandarisasi lagi lampunya sudah tidak bagus sehingg pasti mempengaruhi dioagnostik kemudian sdm-nya kamu lihat di situ berapa jumlah tenaga yang sudah terlatih”
Selain  ketersediaan  dan  lambatnya  proses distribusi  RDT,  juga  terkait  dengan spesifikasi yang terkadang berbeda sehingga  tenaga  kesehatan  di  lapangan yang akan menggunakan mengalami kesulitan.  Selain  itu,  adanya  banyak  RDT yang  expire  atau  kekurangan  buffer  atau buffer  yang  sudah  kering  saat  tiba  di puskesmas sehingga tidak dapat digunakan.
“Kami  dapat apa misalnya rbt itu kami tidak tahu itu persisnya seperti apa karena kami yang sifatnya hanya
diberikan ada beberapa yang bukan dari kerstas yang ada merek lain kewalahan kasihan teman-teman di puskesmas karena dia kan persatu rapid itu sudah gandeng dengan buffer ada yang ada yang rapidnya itu ada bufernya sudah kering dan sementara kalau dipakai bufer yang lain sudah dihitung pas sesuai dengan RDT itu perpicis”
Untuk  program  penanganan  Malaria,  obat ketersediaan obat malaria juga sangat penting untuk  mengobati  jika  ada  yang    terinfeksi malaria.  Pajangnya  proses  permintaan  dan pengiriman  obat  dari  dinas  kesehatan
provinsi yang panjang sehingga banyak obat yang sudah mendekati masa expire.
“Ketersediaan obat sama dengan penganggulangan malaria di kabupaten bangkep sama dengan ketersedian logistik Karena obat juga masuk di logistic dan untuk obat ini kalau untuk malaria untuh tahun ini menggunakan bhp dan proklavin sistem ketersediaan obat ini droping ke provinsi provinsi ini dropingnya ke pusat cuma persoalaanya ini obat itu tanggal ekspayernya dekat maksudnya ini kan dari penyedianya selanjutnya dari tingkat proivinsi sampai di tingkat kabupaten kami terima tinggal mungkin tinggal 6 bulan masa ekspayernya baru kami terima jadi penggunaannya ini sudah agak pendek jadi ini yang jadi persoalannya rantai distribusinya terlalu panjang kalau untuk promaquin dia agak panjang karena bisa sampai 3 tahun kalau untuk bhp ini rata- rata 2 tahun dari pabrik produksinya sehingga biasa kami terima itu tinggal 6 bulan terakhir baru kami terima”

## 4. Sumber Daya Manusia
Salah satu hambatan dalam program malaria di  Kabupaten  Banggai  Kepulauan  adalah terkait  dengan  SDM,  khususnya  tenaga laboratorium/  microscopic  terlatih  dalam identifikasi kasus malaria. Masih kurangnya pelatihan  disebabkan  karena  terbatasnya anggaran  untuk  alokasi  malaria.  Selain tenaga mikroskopis juga SDM yang mampu IT  untuk  proses  pelaporan.  Sudah  beberapa tahun  terakhir  belum  dilakukan  penyegaran untuk peningkatan kapasitas tenaga laboratoriu malaria.
“Kami juga sempat mengusulkan peningkatan kapasitas SDM nya terlebih khusus untuk pelatihan-pelatihan supaya untuk tenaga mikroskopis bahkan tenaga malaria kami latih untuk pemeriksaan lab dan managemen tatalaksana kasus tapi
tidak bisa terakomodir jadi emmang untuk 2021”
“Memang khusus untuk penyegaran penyegaran terutama yang menyangkut mikroskopis malaria memang selama 2 tahun ini belum ada penyegaran itu belum terlaksana disebabkan mungkin seperti yang diungkapkan mungkin anggaran salah satu kendalanya seperti yang saya Kemukakan kemarin”
Selain  tidak  adanya  kegiatan  peningkatan kapasitas,  juga  terkait  dengan  distribusi tenaga  yang  belum  merata.  Hal  ini disebabkan karena adanya proses perpindahan  tenaga  yang  terlalu  cepat, sehingga  banyak  tenaga  yang  sudah  terlatih kemudian  dipindahkan  ke  puskesmas  lain atau  ke  bagian  lain  sehingga  posisi  tersebut kosong.  Penerimaan  tenaga  CPNS  juga belum bisa sepenuhnya menutupi kekurangan SDM di Puskesmas.
“Saya ungkapkan kemarin karena saya di puskesmas sudah di limpah tugaskan ke posisi lain dalam hal ini di percayakan sebagai penanggung jawab tu barang kali kalau saya sudah pegang tugas ganda nanti kerjanya tidak maksimal harapan saya abrangkali dari dinas kesehatan kabupaten itu barangkali ada upaya penyegaran- penyegaran dalam hal itu pelatihan lanjut miksroskop dalam hal ini saya sudah siapkan pendamping saya untuk di latih barangkali demikian
“Dari dinas kesehatan perlu kami menyampaikan ketersediaan tenaga kerja miskroskopis yang ada di puskesmas yang tersebar di 13 puskesmas untuk tenaga mikroskopis kami butuhnya 15 tenaga tapi yang terlatih itu baru tujuh jadi delapan lagi yang harus dilatih untuk tenaga mikroskopis kemudian untuk manajemen
tatalaksana program itu kami juga butuh 15 yang terlatih baru 10 semuanya ini kami berharap sepenuhnya dari dana dekonsentrasi yang ada di provinsi karena rata-rata dana dekon di provinsi itu digunakan untuk kegiatan workshop monitoring provinsi dan peningkatan kapasitas sdm khususnya pelatihan- pelatihan untuk tatalaksana program sistem pelaporan dan mikroskopis kami setiap tahunnya telah menganggarkan untuk peningkatan kapasitas sdm baik itu
mikroskopis maupun tatalaksana program tapi udah jelas”

## KESIMPULAN DAN SARAN
beberapa  tantangan  dalam  program eleminiasi  malaria  diantaranya:  SDM  masih kurang  baik  secara  kuantitas  maupun  secara kualitas,  pembiayaan  yang  masih  terbatas, program  malarian  belum  dimasukan  dalam Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  (RPJMD)  serta  belum  ada  kebijakan daerah  yang  memperkuat  kesiapan  eleminasi, program  peningkatan  kapasitas  belum  dapat dilakukan secara maksimal, ketersediaan logistik  seperti  Rapid  Diagnostic  Test  (RDT) Malaria yang sering kosong

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Banggai  Kepulauan  yang  telah mefasilitasi selama kegiatan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
1. World  Health  Organization. World  malaria report  2017 .  (Licence:  CC  BY-NC-SA  3.0 IGO., 2017).
2. Sitohang,  V. et  al. Malaria  elimination  in Indonesia:  halfway  there. Lancet  Glob. Heal. 6, e604–e606 (2018).
3. National  Malaria  Control  Program.  Fact Sheet Malaria 2019.
4. Murhandarwati,  E.  E.  H. et  al. Change  of strategy is required for malaria elimination:
a case study in  Purworejo  District,  Central Java Province, Indonesia. Malar. J. 14, 318
(2015).
5. Herdiana,  H. et  al. Malaria  risk  factor assessment  using  active  and  passive surveillance  data  from  Aceh  Besar, Indonesia, a low endemic, malaria elimination setting with Plasmodium
knowlesi, Plasmodium vivax, and Plasmodium falciparum. Malar. J. 15, 1–15 (2016).
6. Kemenkes RI., 2011. Epidemiologi Malaria di  Indonesia.  Buletin  Jendela  Data  dan Informasi Kesehatan Edisi I.1:1-16