## Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal pada Aktivitas Outsourcing Pengelolaan Bea Meterai
Furqan 1 , Dwi Hartanti 2*
1,2) Universitas Indonesia
1) furqan@gmail.com , 2) dwi.hartanti@ui.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 10 Desember 2023 Disetujui : 7 Januari 2024 Dipublikasi
: 1 Juli 2024

## ABSTRACT
Stamp  duty  is  the  only  type  of  tax  that  is  managed  by  the  Directorate  General  of  Taxes  (DJP) through  the  outsourcing  mechanism.  Under  this  mechanism,  the  management  of  stamp  duty  is predominantly  carried  out  by  third  parties,  while  the  DJP  acts  as  the  principal  overseeing  the process. As previously researched, despite its advantages, the outsourcing mechanism also comes with  weaknesses  and  risks.  Therefore,  controls  are  needed  to  ensure  they  align  with  the  DJP's intended  objectives.  This  research  aims  to  evaluate  the  effectiveness  of  the  internal  controls implemented by the DJP in the outsourcing activities related to stamp duty management. The study takes  the  case  study  form  and  adopts  a  qualitative  approach,  evaluating  the  components  and principles  of  the  2013  COSO  Internal  Control  Integrated  Framework  concerning  outsourcing activities in stamp duty management. Data collection involves document analysis and interviews with individuals directly involved in stamp duty management. The data is analyzed using maturity levels to determine the effectiveness of each control component and principle. The research results reveal diverse levels of control effectiveness. Among the five control components, only two are at an optimum level, while the others exhibit lower levels of effectiveness in control principles. This study  provides  recommendations  to  the  DJP  for  enhancing  internal  control  effectiveness, particularly in the aspects of supervising the internal control system, comprehensively identifying risks,  and  considering  the  potential  for  fraud  in  risk  assessments.  This  research  is  expected  to contribute  academically  and  serve  as  a  reference  for  regulators  in  making  decisions  related  to stamp duty management.
Keywords: Outsourcing; Internal Control; Stamp Duty; COSO

## PENDAHULUAN
Salah satu jenis penerimaan perpajakan tersebut bersumber dari penerimaan bea meterai, dalam  APBN  2023  kontribusi  bea  meterai  terhadap  penerimaan  negara  ditargetkan  mencapai Rp5,35  triliun  rupiah.  (Pemerintah  RI,  2022). Berdasarkan  data  internal  DJP  diketahui  bahwa kinerja penerimaan pajak dari Bea Meterai sepanjang periode tahun 2018 sampai tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1 . Sebagai  upaya  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara  dari  bea  meterai,  pemerintah melalui UU Nomor 10 Tahun 2020 memutuskan menaikkan tarif bea meterai menjadi Rp10.000 dan menetapkan perluasan objek pemajakan meterai terhadap dokumen elektronik menggunakan meterai  elektronik.  Dua  faktor  penunjang  peningkatan  penerimaan  (kenaikan  tarif  dan  meterai elektronik) berdasarkan UU terbaru memang mampu mendongkrak penerimaan bea meterai pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan periode-periode sebelumnya, namun peningkatan penerimaan tersebut belum optimal jika dibandingkan dengan potensi penerimaan yang diharapkan dari UU ini. Bahkan  kemudian  realisasi  penerimaan  bea  meterai  pada  tahun  2022  kembali  mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan tahun 2021 (Gambar 1).
Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Bea Meteri Periode 2018 s.d. 2022 Sumber: Data internal Direktorat Jenderal Pajak (2023), diolah oleh penulis
Kenaikan  tarif  bea  meterai  setara  66,7%  (dari  meterai  Rp6.000)  dan  dan  233,3%  (dari meterai Rp3.000) yang berlaku sejak tahun 2021 tidak diikuti dengan kenaikan realisasi penerimaan bea meterai yang hanya sekitar 44% pada tahun 2021 dan 42% pada tahun 2022. (Perbandingan dilakukan terhadap penerimaan tahun 2019, target dan realisasi tahun 2020 tidak digunakan dalam perhitungan  karena  kondisi  perekonomian  akibat  covid-19).  Apalagi  jika  mempertimbangkan potensi penerimaan dari perluasan objek terhadap dokumen elektronik dengan estimasi tambahan penerimaan dari meterai elektronik sebesar 5 triliun rupiah pada tahun 2021 (dpr.go.id, 2020) dan sampai dengan 30 triliun rupiah pada tahun-tahun berikutnya (Laucereno, 2023) yang belum dapat terwujud
Berdasarkan UU nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 Tahun 2020, pengelolaan bea meterai tidak dijalankan secara langsung oleh DJP namun dengan menugaskan  pihak  lain  dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan kompetensi dan fungsi institusi DJP yang tidak terkait dengan aktivitas produksi, distribusi, dan penjualan suatu produk barang seperti meterai. Berbeda dengan jenis pajak lain yang dikelola oleh DJP,  pengaturan  tersebut menempatkan  bea  meterai sebagai  satu-satunya  jenis pajak yang  yang memanfaatkan mekanisme outsourcing dalam pengelolaannya.
Outsourcing menurut  Elmuti  &  Kathawala  (2000)  didefinisikan  sebagai  kegiatan pengalihan aktivitas yang secara strategis penting bagi sebuah organisasi namun bukan merupakan kapabilitas  utama  dari  organisasi  tersebut.  Dalam  sudut  pandang  lain  disebutkan  bahwa outsourcing adalah  sebuah  konsep  kolaborasi  dengan  entitas  diluar  organisasi  dalam  rangka mengurangi  biaya,  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi,  menjamin  kepuasan  pelanggan,  dan pada akhirnya menghasilkan kemampuan untuk melaksanakan bisnis dengan cost dan effort yang minimum (Kakabadse & Kakabadse, 2000 dalam Korucuk et al , 2022).
Hasil  penelitian  Lahiri  (2022)  menyatakan  bahwa  terdapat  keterkaitan  positif  antara aktivitas outsourcing terhadap performa organisasi dari aktivitas tersebut, dan yang lebih menarik adalah  keterkaitan  itu  menjadi  lebih  kuat  ketika  yang  dialihdayakan  adalah non-core  activity dibandingkan dengan core activity (Lahiri et al , 2022). Aktivitas produksi, distribusi dan penjualan yang  dialihdayakan  dalam  proses  bisnis  bea  meterai  merupakan  non-core  activity  bagi  DJP, sehingga  berdasarkan  penelitian  tersebut  dapat  diindikasikan  bahwa  performa  dari  aktivitas outsourcing yang  dijalankan  sangat  berpengaruh  terhadap  pencapaian  target  penerimaan  bea meterai.
Aktivitas outsourcing selain memiliki benefit sebagaimana dikemukakan oleh Kakabadse &  Kakabadse  (2000)  dalam  Korucuk et  al (2022)  sebelumnya,  juga  memiliki  risiko  yang  harus diperhatikan. Ramadhani (2023) mengatakan bahwa ketika terdapat salah satu aktivitas organisasi yang  dialihdayakan  ( outsource )  kepada  pihak  ketiga  maka  terdapat  risiko  organisasi  tersebut kehilangan kontrol langsung terhadap operasi aktivitas yang dialihdayakan. Potensi risiko lainnya
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2018 2019 2020 2021 2022 Dala m Miliar Ru p iah Terget dan Reliasai Bea Meterai 2018-2022 Target Realisasi
dalam outsourcing juga dapat berupa poor contract , power shift to supplier, uncertainty, loss of synergy , dan lainnya (Kremic, Tukel, & Rom, 2006). Keterkaitan erat aktivitas outsourcing terhadap kinerja penerimaan bea meterai dan adanya risiko dalam aktivitas tersebut yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan memaksa DJP agar menerapkan  pengendalian  internal  yang  memadai  terhadap  proses  bisnis  ini.  Sebagaimana disebutkan  oleh   Ramadhani  (2023)  bahwa  manajemen  risiko  dalam aktivitas  outsourcing  dapat dilakukan melalui pengaturan kontrak dan pengendalian internal yang memadai untuk memastikan pihak  ketiga  memenuhi  prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  dan  keselarasan  dengan  tujuan organisasi. Hal ini didukung dengan fraud triangle theory yang mengatakan bahwa pengendalian internal  yang  cukup  dapat  membantu  organisasi  meminimalisir  fraud  dalam  aktivitasnya (Tuanakotta,  2019).  Senada  dengan  hal  tersebut,  Haidar  (2022)  mengatakan  bahwa  salah  satu penyebab  terjadinya  fraud  adalah  lemahnya  pengendalian  internal  dari  sebuah  organisasi.  Oleh karena  itu  pengendalian  internal  yang  efektif  sangat  dibutuhkan  untuk  menghindari  terjadinya kecurangan dalam pengelolaan bea meterai.
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai seberapa efektif mekanisme pengendalian  internal  yang  dijalankan  oleh  DJP  dalam  aktivitas outsourcing pengelolaan  bea meterai,  dan  rekomendasi  apa  yang  dapat  dihasilkan  dari  penelitian  ini  terhadap  mekanisme pengendalian yang dijalankan. Berdasarkan pertanyaan tersebut penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi  terhadap  efektivitas  pengendalian  internal  dalam  aktivitas outsourcing pengelolaan  bea meterai  dan  memberikan  rekomendasi  kepada  DJP  dalam  upaya  meningkatkan  efektifitas mekanisme tersebut.
Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian yang terkait dengan penelitian ini, khususnya pada topik terkait outsourcing dan pengendalian internal. Sebagaimana Lahiri, et al (2022) yang melakukan penelitian meta analisis terhadap implikasi kinerja organisasi dari aktivitas outsourcing .  Kemudian  penelitian  mengenai  evaluasi  efektivitas  pengendalian  internal menggunakan  kerangka  kerja  COSO  yang  dilakukan  oleh  Satyarini  (2022)  terhadap  proses pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial pada badan Informasi Geospasial. Penelitian  terkait  bea  meterai  di  Indonesia  juga  pernah  dilakukan  terutama  dari  aspek  hukum sebagai  contoh Pamungkas  (2017)  melakukan  penelitian  mengenai  tinjauan  yuridis  fungsi  bea meterai  dalam  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  surat  perjanjian  dan  Safaat  (2023)  yang melakukan  penelitian  mengenai  kekuatan  hukum  meterai  elektronik  dalam  perjanjian  jual  beli online. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dan mengisi gap dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan ketiga unsur yang ada yaitu evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dari aktivitas outsourcing pada pengelolaan bea meterai.
Konteks  dalam penelitian  ini adalah  pengelolaan  bea meterai  yang  dijalankan  oleh  DJP. Evaluasi  dilakukan  terbatas  pada  pengelolaan  meterai  berbentuk  tempel  dan  meterai  berbentuk elektronik, pengelolaan meterai dalam bentuk lain yang juga merupakan proses pengelolaan bea meterai yang dijalankan oleh DJP tidak menjadi objek dari penelitian ini. Penelitian juga dibatasi kepada prosedur dan proses bisnis yang dijalankan oleh DJP dan tidak melibatkan organisasi pihak ketiga yang ditunjuk dalam aktivitas outsourcing tersebut.
Penelitian  dilakukan  dalam  periode  waktu  enam  bulan  dalam  bentuk  studi  kasus  dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian studi kasus menurut Sugiyono (2016) adalah jenis penelitian  dimana  seorang  peneliti  melakukan  pengamatan  atau  eksplorasi  secara  mendalam terhadap program, proses, kejadian atau aktivitas. Sehingga bentuk studi kasus sesuai diterapkan pada  penelitian  terhadap  aktivitas outsourcing pengelolaan  bea  meterai  yang  telah  berlangsung selama  tiga  puluh  enam  tahun  sejak  tahun  1986.  Proses  penelitian  dimulai  dengan  perumusan masalah,  pengumpulan  data  dan  dokumen,  proses  wawancara  kepada  narasumber,  analysis  data dan penarikan kesimpulan.
Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis pada bidang terkait dan menjadi masukan bagi proses penelitian berikutnya dengan cakupan yang lebih dalam, dan dapat berkontribusi dalam membantu DJP mencapai tujuannya mengoptimalkan penerimaan negara dari bea meterai.

## STUDI LITERATUR

## Outsourcing
Outsourcing adalah sebuah praktik yang saat ini secara luas digunakan baik oleh organisasi privat  maupun  organisasi  publik,  sebagian  besar  organisasi  saat  ini  melakukan  outsourcing terhadap beberapa aktivitas yang dulunya mereka lakukan sendiri (Kremic, Tukel, & Rom, 2006). Outsourcing adalah  sebuah  konsep  kolaborasi  dengan  entitas  diluar  organisasi  dalam  rangka mengurangi  biaya,  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi,  menjamin  kepuasan  pelanggan,  dan pada akhirnya menghasilkan kemampuan untuk melaksanakan bisnis dengan cost dan effort yang minimum (Kakabadse & Kakabadse, 2000 dalam Korucuk et al , 2022). Menurut anggraini (2016) outsourcing adalah  suatu  kegiatan  penyerahan  sebagian  dari  pelaksanaan  aktivitas  organisasi kepada  pihak  luar  organisasi  berdasarkan  perjanjian  tertentu,  perjanjian  ini  seringkali  dilakukan melalui penandatanganan kontrak kerjasama (Haryanto et al , 2020).
Dalam penelitiannya, Kremic et al (2006) mengutip Kakabadse (2000) mengatakan bahwa terdapat tiga kategori besar yang menjadi motivasi bagi sebuah organisasi melakukan outsourcing , yaitu motivasi terkait biaya, strategi bisnis, dan juga motivasi politik. Dua motivasi pertama secara umum  menjadi  motivasi  dari  organisasi  privat,  sedangkan  motivasi  politik  biasanya  menjadi agenda  dari  perusahaan  publik.  Walaupun  terdapat  tiga  kategori  motif  terpisah,  pada  faktanya aktivitas outsourcing terkadang  didasari  oleh  lebih  dari  atau  motivasi,  atau  bahkan  mungkin didasari oleh ketiga motivasi yang ada. Sebagai contoh hasil penelitian Willcoks dan Currie (1997) dalam Kremic et al (2006) yang menyimpulkan bahwa mekanisme outsourcing pada layanan pajak dan Kesehatan oleh pemerintah inggris saat itu dilatarbelakangi oleh motif efektivitas biaya dan juga motif politik.
Berdasarkan  karakteristik  kebutuhannya,  sebuah  organisasi  dapat  melakukan outsourcing terhadap  satu  proses  bisnis,  sekelompok  proses,  atau  seluruh  siklus  dari  satu  atau  lebih  proses. Sasaran  utamanya  adalah  untuk  mengoptimalkan  prosedur  dan  mengurangi  biaya  yang  terkait dengan bisnis utamanya. Dalam beberapa kondisi, menjaga pengendalian atas operasional aktivitas tertentu atau menjaga aset organisasi jauh lebih penting daripada pengaturan bisnis dalam aktivitas outsourcing (Charles & Ochieng, 2023).
Somjai (2017) melakukan penelitian pada 20 Small Medium Enterprise (SME) di bangkok dan  menemukan  beberapa  kelebihan  dan  kelemahan  utama  dari  aktivitas outsourcing yaitu sebagaimana Tabel 1.
Tabel 1 . Advantages dan Disadvantages aktivitas outsourcing menurut Somjai (2017)
Sumber : Somjai (2017)
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  Somjai  (2017),  Kremic et  al (2006)  juga  menyimpulkan bahwa terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah aktivitas outsourcing . Untuk itu dibutuhkan sebuah pengendalian internal yang baik dari  sebuah organisasi dalam melakukan manajemen terhadap risiko yang ada (Ramadhani, 2023).

## Pengendalian Internal
Pengendalian internal adalah sebuah  kerangka kerja yang disampaikan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada tahun 1992. Kerangka kerja ini  telah  digunakan  oleh  banyak  pihak  dalam  membantu  sebuah  organisasi  untuk  menilai, mempertahankan,  atau  meningkatkan  sistem  pengendalian  internalnya  (Romanti,  2023).  Pada tahun 2013  COSO  melakukan  perubahan  pada  kerangka  kerja  dengan menambahkan  penguatan konsep dan teori terutama penambahan prinsip yang perlu diikuti dalam penerapan pengendalian internal (Kusuma, 2016).
COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai “…a process, effected by an entity’s board  directors,  management,  and  other  personnel,  designed  to  provide  reasonable  assurance regarding to achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance” . Suatu proses  dalam  organisasi  yang  dilakukan  oleh  dewan  komisaris,  direksi,  manajemen,  dan  juga personel lain yang dirancang untuk menghadirkan sebuah keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan operasi, pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan (Anderson et al , 2017).
Suatu  pengendalian  internal  dapat  berjalan  secara  efektif  apabila  memenuhi  komponen dalam pengendalian tersebut. Kerangka kerja pengendalian internal COSO 2013 terdiri dari lima komponen  pengendalian  yaitu  lingkungan  pengendalian  ( control  environment ),  penilaian  risiko ( risk  assessment ),  aktivitas  pengendalian  ( control  activities ),  informasi  dan  komunikasi ( information and communication) , dan pemantauan ( monitoring ). Menurut COSO (2013) kelima komponen tersebut bersifat terintegrasi dan saling melengkapi dalam mewujudkan pengendalian internal yang baik.

## METODE
Penelitian ini berbentuk studi kasus, penelitian studi kasus menurut Sugiyono (2016) adalah jenis penelitian dimana seorang peneliti melakukan pengamatan atau eksplorasi secara mendalam terhadap program, proses, kejadian atau aktivitas. Dari definisi tersebut penulis merasa bentuk studi kasus  tepat  digunakan  dalam  penelitian  mengenai  aktivitas outsourcing dalam  pengelolaan  bea meterai yang telah berjalan selama tiga puluh enak tahun sejak 1986.
Pendekatan  kualitatif  dipilih  dalam  penelitian  ini  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang dalam terhadap objek penelitian. Pendekatan kualitatif dapat bermanfaat untuk mengungkap dan memahami hal-hal tertentu dibalik fenomena atau kejadian (Strauss & Corbin, 2003). Sumber data dapat  berupa  orang,  tempat,  dan  dokumen (Arikunto,  2005),  oleh  karena  itu sumber  data  dalam penelitian  ini  berupa  data  primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  objek  penelitian.  Data primer  berupa  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  pihak  yang  terlibat  langsung  dalam pengelolaan bea meterai di DJP. Data sekunder berupa dokumen yang terkait dengan proses bisnis ini  mulai  dari  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  meterai,  aturan  pelaksanaan,  dokumen standard operating procedure, dokumen perjanjian kerjasama, dan dokumen lain terkait.
Teknik  wawancara  dilakukan  dengan  mewawancarai  narasumber  untuk  mendapatkan informasi mengenai permasalah dalam penelitian (Sekaran & Bougie, 2017). Peneliti melakukan wawancara  terhadap  tujuh  orang  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  bea  meterai. Pengelolaan bea meterai di DJP dilaksanakan oleh tim kerja khusus yang dibentuk dan berasal dari beberapa unit kerja. Sehingga penulis menilai pelaksanaan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam tim kerja ini akan menghasilkan gambaran pemahaman yang lebih dalam dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan narasumber untuk menangkap ekspresi narasumber saat menyampaikan penjelasan sebagai bahan analisis tambahan bagi  penulis.  Wawancara  dilakukan  dengan  pertanyaan  yang  bersifat  terbuka  untuk  memberi kebebasan  kepada  narasumber  dalam  menyampaikan  jawaban  dan  mendapatkan  informasi tambahan yang relevan terhadap penelitian. Waktu pelaksanaan wawancara dilaksanakan selama 60-70  menit  untuk  setiap  narasumber  pejabat  eselon  III  dan  pejabat  eselon  IV.  Penulis  juga melakukan wawancara dalam bentuk focus group discussion (FGD) kepada empat orang anggota tim  pengelolaan  bea  meterai  agar  dapat  secara  langsung  melakukan  uji  silang  dan  diskusi  lebih lanjut terhadap jawaban dari masing-masing narasumber.
Tabel 2. Daftar Narasumber Wawancara No. Kode Keterkaitan Bidang Pekerjaan Jabatan Jumlah 1. R1 Produksi meterai Eselon III 1 orang 2. R2 Distribusi dan Penjualan meterai Eselon III 1 orang 3. R3 Pengawasan penerimaan pajak meterai Eselon IV 1 orang 4. R4, R5 Pengawasan pengelolaan meterai tempel Anggota 2 orang 5. R6, R7 Pengawasan pengelolaan meterai elektronik Anggota 2 orang Sumber: Diolah oleh Penulis
Penulis  melakukan  proses  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yang mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman (2014) sebagaimana dikutip dari Arianto (2022). Teknik analisis data berdasarkan model ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diawali dengan membuat checklist fokus evaluasi berdasarkan prinsip pengendalian COSO 2013 dan tahapan proses dalam aktivitas outsourcing pengelolaan bea meterai. Berdasarkan checklist tersebut dilakukan  proses  penajaman  dan  pengklasifikasian  informasi  dan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa wawancara maupun analisis dokumen terkait  proses  bisnis  pengelolaan  bea  meterai.  Penyajian  data  dilakukan  dengan  memanfaatkan gambaran hasil penelitian yang diperoleh melalui reduksi data. Gambaran hasil penelitian dikaji dan dianalisis dalam pembahasan. Hasil kajian disandingkan dengan teori yang dipilih peneliti yaitu COSO 2013 Integrated Framework. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tingkat maturity yang dikemukakan oleh Martin (2015) untuk melakukan penilaian level efektivitas pengendalian  internal  yang  berjalan  dengan  menyajikan  simpulan  mengenali  kekuatan  dan kelemahan  dalam  pengendalian  internal  pada  proses  bisnis  pengelolaan  bea  meterai  sesuai parameter dalam maturity level sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.
Tabel 3. Maturity Level Pengendalian Internal COSO 2013 Level 1: Informal Level 2: Standar • Prinsip  pengendalian  berjalan  secara terfragmentasi
• Prinsip  pengendalian  terhambat  batasan struktur organisasi
• Prinsip pengendalian berjalan karena peran aktif dari salah satu individu
• Tidak terdapat dokumentasi
• Tidak terdapat metode pengawasan
• Prinsip pengendalian eksis
• Prinsip  pengendalian  berjalan  dalam proses bisnis
• Terdapat dokumentasi minimum
• Terdapat pengawasan minimum
• Akuntabilitas dan kinerja prinsip pengendalian masih membutuhkan peningkatan Level 3: Terkelola Level 4: Optimum • Terdapat  KPI  untuk  mengukur  kinerja pengendalian
• Terdapat akuntabilitas (dokumentasi)
dalam pelaksanaan pengendalian
• Terdapat regulasi formal terhadap pengendalian • Terdapat pengawasan terhadap berfungsinya prinsip pengendalian • Terdapat infrastruktur pengendalian yang terotomasi.
• Dokumentasi dan Pengawasan optimum
• Terdapat regulasi formal
• Terdapat  elemen  benchmarking  dan perbaikan berkelanjutan dalam pemantauan pengendalian • Pengawasan secara real time
Sumber: Martin (2015), diolah kembali oleh penulis
Metode  penelitian  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  dapat  dilihat  pada  Gambar  2 berikut.
Gambar 2. Metode Penelitian Sumber: Diolah oleh penulis

## HASIL
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat level efektivitas berbeda dari masing-masing lima  komponen  yang meliputi tujuh  belas  prinsip  pengendalian  yang  dijalankan  dalam  aktivitas outsourcing pengelolaan bea meterai.
Tabel 4. Hasil Evaluasi Berdasarkan Prinsip Pengendalian COSO 2013
No.

## Evaluasi Prinsip Pengendalian
1. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

## Hasil evaluasi:
Pengendalian terkait prinsip ini telah berjalan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan diatur dalam regulasi formal. Prinsip ini telah memiliki dokumentasi yang baik dan pengawasan yang optimum.
2. Dewan Direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan melakukan pengawasan atas perkembangan dan kinerja pengendalian internal.
Hasil evaluasi:
Tidak terdapat informasi yang menunjukkan pernah dilakukannya aktivitas pengawasan secara independen oleh dewan direksi atau yang ditunjuk terhadap pengendalian internal dari aktivitas outsourcing bea meterai.
3. Manajemen menetapkan struktur organisasi, jenjang pelaporan, serta otorisasi wewenang yang tepat dalam mencapai tujuan.
Hasil evaluasi:
Terdapat regulasi dan dokumentasi yang jelas mengenai struktur organisasi, otorisasi kewenangan telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat.
4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sejalan dengan tujuan organisasi.
Hasil evaluasi:
Pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal adalah pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, namun demikian DJP tidak dapat memastikan berjalannya prinsip ini secara optimal karena DJP tidak memiliki kontrol terhadap penunjukan vendor dalam outsourcing .
5. Organisasi memastikan pertanggungjawaban setiap pihak/individu atas pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan organisasi
Hasil evaluasi:
DJP telah memenuhi prinsip pengendalian ini melalui mekanisme IKU kepada individu internal dan mekanisme pengaturan kontraktual kepada pihak eksternal. Telah terdapat regulasi, dokumentasi, dan pengawasan yang baik. Namun demikian mekanisme IKU terhadap pihak internal belum diterapkan terhadap semua individu yang terlibat.
6. Organisasi menetapkan tujuan secara cukup jelas sehingga memungkinkan identifikasi dan penilaian dilakukan selaras dengan tujuan organisasi.
Hasil evaluasi:
Terdapat regulasi formal dan dokumentasi yang baik terkait penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh DJP dalam aktivitas outsourcing pengelolaan bea meterai. Tujuan telah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dan menjadi acuan dalam pengendalian.
7. Organisasi mengidentifikasi risiko dalam pencapaian tujuannya di seluruh tingkatan dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko tersebut harus dikelola.

## Hasil evaluasi:
Prinsip ini eksis dan termuat dalam proses bisnis yang berjalan, namun tidak terdapat dokumentasi dan informasi bahwa identifikasi risiko telah dilakukan secara formal dengan metodologi yang tepat. Sehingga menimbulkan ketidakpastian berfungsinya pengendalian secara komprehensif.
8. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam penilaian risiko untuk mencapai tujuan.

## Hasil evaluasi:
Prinsip ini eksis dan termuat dalam proses bisnis yang berjalan, namun tidak terdapat dokumentasi dan informasi bahwa identifikasi risiko telah dilakukan secara formal dengan metodologi yang tepat. Sehingga menimbulkan ketidakpastian berfungsinya pengendalian terhadap potensi kecurangan secara komprehensif pada setiap tahap aktivitas outsourcing .
9. Organisasi mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap perubahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

## Hasil evaluasi:
Terdapat dokumentasi dan regulasi formal terkait penerapan prinsip ini. DJP menunjukkan respon cepat terhadap perubahan UU bea meterai yang mempengaruhi sistem pengendalian internal melalui penerbitan aturan pelaksanaan yang jelas. Namun demikian sampai saat penelitian dilakukan DJP belum menyelesaikan proses revisi SE- 38/PJ/2013 sebagai pedoman aktivitas pengendalian yang lebih rinci terkait aktivitas outsourcing bea meterai.
10.  Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi pada mitigasi risiko pencapaian tujuan ke tingkat yang dapat diterima.

## Hasil evaluasi:
Prinsip ini eksis dan termuat dalam proses bisnis yang berjalan, terdapat dokumentasi mengenai aktivitas pengendalian yang ditetapkan dan pengawasan terhadap aktivitas tersebut. Namun demikian akibat identifikasi risiko yang tidak dilakukan secara komprehensif menimbulkan ketidakpastian berfungsinya pengendalian secara lengkap pada setiap tahap aktivitas outsourcing .
11.  Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum terhadap teknologi dalam mendukung pencapaian tujuan.

## Hasil evaluasi:
Terdapat regulasi formal yang mengatur kewenangan pengendalian DJP terhadap teknologi meterai. Terdapat pula dokumentasi dokumentasi dan pengawasan yang cukup terhadap berjalannya prinsip pengendalian ini. Namun semua teknologi yang digunakan dalam pengelolaan meterai dikembangkan dan dalam dikuasai pihak ketiga, hal ini dapat menimbulkan potensi risiko outsourcing yang perlu dikelola dengan baik.
12.  Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan prosedur yang digunakan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

## Hasil evaluasi:
Kebijakan dan prosedur diatur melalui regulasi formal setingkat peraturan menteri, terdapat pula dokumentasi dan pengawasan dalam bentuk pengaturan perjanjian kontraktual. Aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur telah berjalan secara terotomasi dalam pengelolaan bea meterai.
13.  Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan memanfaatkan informasi relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal.

## Hasil evaluasi:
Terdapat regulasi formal mengenai kewajiban penyampaian data dan informasi oleh pihak ketiga. Terdapat dokumentasi dan pengawasan yang optimal terhadap berjalannya prinsip pengendalian ini melalui pengaturan kontraktual. Prinsip telah berjalan secara terotomasi dalam setiap periode yang ditetapkan.
14.  Organisasi mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab atas pengendalian internal, yang dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal.

## Hasil evaluasi:
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua pihak internal memiliki pemahaman terkait tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal. DJP memiliki jalur komunikasi internal pada tingkat pusat dan vertikal untuk memastikan berjalannya prinsip ini.
15.  Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya pengendalian internal.

## Hasil evaluasi:
Terdapat dokumentasi melalui perjanjian kontraktual untuk memenuhi penerapan prinsip pengendalian ini. Terdapat dokumentasi yang menunjukkan adanya forum komunikasi antara DJP dan pihak eksternal yang terlibat. Komunikasi antara DJP dan pihak eksternal telah berjalan secara intensif karena hubungan kerja yang telah berlangsung dalam jangka panjang.
16.  Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi terpisah untuk memastikan apakah komponen pengendalian internal tersedia dan berfungsi dalam organisasi.

## Hasil evaluasi:
Terdapat regulasi formal mengenai kewenangan DJP untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dan terdapat dokumentasi mengenai aktivitas evaluasi terhadap pengendalian internal aktivitas outsourcing yang secara periodik dilaksanakan oleh DJP. Infrastruktur terkait evaluasi telah berjalan secara terotomasi dalam pengelolaan bea meterai.
17.  Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan defisiensi (kelemahan) pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi.

## Hasil evaluasi:
Terdapat dokumentasi yang menunjukkan pelaksanaan prinsip pengendalian dalam setiap aktivitas evaluasi. Perbaikan berkelanjutan telah terpenuhi dalam penerapan prinsip ini melalui kegiatan verifikasi terkait pengendalian internal aktivitas outsourcing . DJP selalu menyampaikan hasil verifikasi berupa kekuatan dan kelemahan pengendalian kepada pihak eksternal untuk dilakukan perbaikan.
Sumber: Diolah oleh penulis

## PEMBAHASAN
Pada  komponen  lingkungan  pengendalian  yang  terdiri  dari  lima  prinsip  pen-gendalian, terdapat dua prinsip dengan efektivitas pada level 4 yaitu terkait komitmen terhadap integritas dan struktur organisasi yang jelas. Prinsip terkait tanggung jawab pengendalian berada pada level 3, prinsip terkait komitmen terhadap kompetensi berada pada level 2, dan prinsip terkait pengawasan direksi terhadap pengendalian internal berada pada level 1.
Begitu  pula  pada  komponen  penilaian  risiko  dengan  empat  prinsip  pengendalian.  Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prinsip terkait kejelasan tujuan berada pada level 4 dan prinsip terkait respon terhadap perubahan berada pada level 3. Sedangkan dua prinsip terkait identifikasi potensi risiko dan identifikasi potensi kecurangan mendapat level 2.
Komponen  aktivitas  pengendalian  memiliki  tiga  prinsip  pengendalian  yang  berdasarkan hasil  evaluasi  disimpulkan  bahwa  dari  tiga  prinsip  yang  ada,  prinsip  terkait  penerapan  aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur berada pada level 4. Diikuti prinsip terkait aktivitas umum  terhadap  teknologi  yang  mendapat  level  efektivitas  3.  Dan  terakhir  prinsip  terkait pengembangan aktivitas pengendalian berada pada level 3.
Berikutnya  adalah  komponen  Informasi  dan  Komunikasi  yang  terdiri  dari  tiga  prinsip pengendalian.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  bahwa  tiga  prinsip  pada  kom-ponen  ini  yaitu  terkait pemanfaatan  informasi  yang  relevan  dan  berkualitas,  komunikasi  internal  yang  efektif,  dan komunikasi eksternal yang baik semua berfungsi pada efektifitas level 4.
Komponen  terakhir  yaitu  kegiatan  pengawasan  yang  juga  berdasarkan  hasil  evaluasi disimpulkan telah mencapai tingkat efektivitas 4 terhadap dua prinsip pengendalian yang termasuk dalam  komponen  ini,  yaitu  prinsip  terkait  evaluasi  terpisah  terhadap  pengendalian  internal  dan komunikasi  kelemahan  pengendalian  kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab  sebagai  hasil  dari evaluasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil evaluasi diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pengendalian internal terhadap aktivitas outsourcing dalam pengelolaan bea meterai berada pada maturity level yang beragam. Dari lima komponen pengen-dalian berdasarkan COSO 2013 hanya dua komponen yang berada pada level optimum, sedangkan tiga komponen lainnya berada pada level  lebih  rendah.  Masih  terdapat  ruang  perbaikan  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan tingkat efektivitas pengendalian internal berdasarkan hasil evaluasi tersebut
Sebagai salah satu tujuan dari penelitian ini, penulis mengusulkan rekomendasi langkah- langkah yang dapat dilakukan oleh DJP dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal terhadap aktivitas outsourcing dalam pengelolaan bea meterai.
1. Dewan direksi melalui unit kerja tertentu yang independen melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dalam proses bisnis pengelolaan bea meterai.
2. DJP  melakukan  aktivitas  identifikasi,  penilaian,  dan  pengelolaan  risiko  secara  komprehensif terhadap seluruh aktivitas dalam pengelolaan bea meterai dengan metodologi penilaian risiko yang sesuai.
3. DJP melaksanakan identifikasi potensi kecurangan dan melakukan mitigasi kecurangan melalui penyusunan prosedur atau perbaikan regulasi dalam pengelolaan bea meterai.

## REFERENSI
Pemerintah RI. (2022). UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023. Jakarta: Pemerintah RI.
dpr.go.id. (2020). Penerimaan Negara Dari Bea Meterai Rp10.000 Tak Signifikan. Retrieved from dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29959/t/Penerimaan+Negara+Dari+Bea+Meterai+R p+10.000+Tak+Signifikan
Laucereno,  S.  F.  (2023).  Potensi  Penerimaan  Negara  Dari  Meterai  Elektronik  Capai  Rp  30T. Retrieved  from  Detik  Finance:  https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 6725582/potensi-penerimaan-negara-dari-meterai-elektronik-capai-rp-30-t
Kremic, T., Tukel, O. I., & Rom, W. O. (2006). Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors. Supply Chain Management: An International Journal, 467-482.
Tuanakotta, T. M. (2019). Audit Internal Berbasis Risiko. Jakarta: Salemba Empat.
Charles, M., & Ochieng, S. B. (2023). Strategic Outsourcing and Firm Performance: A Review of Literature. International Journal of Social Science and Humanities Research, 20-29.
Ramadhani,  N.  (2023,  Juni  21).  Mengenal  Manajemen  Risiko  Outsourcing  .  Retrieved  from Appensi.com: https://appsensi.com/mengenal-manajemen-risiko- outsourcing/#Definisi_Manajemen_Risiko_Outsourcing
Romanti. (2023, Maret). Perubahan Kerangka Kerja Pengendalian Internal COSO dari Komponen, Prinsip, dan Titik Fokusnya. Retrieved from itjen.kemendikbud.go.id: https://itjen.kemdikbud.go.id/web/perubahan-kerangka-kerja-pengendalian-internal-coso- dari-komponen-prinsip-dan-titik-fokusnya/
Kusuma,  N.  H.  (2016).  Evaluasi  Efektivitas  Pelaksanaan  Pemantauan  Pengendalian  Intern  Oleh Unit  Kepatuhan  Internal  Kantor  Pusat  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Repositori  Digital  Pkn Stan.
COSO. (2013). COSO 2013 Internal Control - Integrated Framework. Durham: COSO.
Ju'subaidi. (2006). Memahami Gejala Sosial Via Studi Kasus. Jurnal Cendekia, 64-65.
Ellet, W. (2018). The Case Study Handbook, A Student's Guide. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.
Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penlitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Martin, A. (2015). Determining Maturity Levels for Internal Control. Retrieved from Texas Society
of Certified Public Accountants (TXCPA): https://www.tx.cpa/docs/default- source/default-document-library/coso2013_julyaugust2015.pdf?sfvrsn=2