## ANOMALI PEREMPUAN PENGEMIS;
(Benturan antara Keadilan Gender, Kearifan Lokal dan Permasalahan Sosial Masyarakat Aceh Kontemporer)
Muhibuddin, Husnizar & Ramli
Muhibuddin dkk Adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh muhibuddin.hanafiah@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  meminta-minta  (mengemis)  dalam  masyarakat  Aceh  telah menimbulkan  masalah  sosial  tersendiri  dilihat  dari  aspek  kultur  masyarakat  Aceh  kontemporer. Kegiatan  meminta-minta  dengan  mengandalkan  belas  kasihan  orang  lain  (mengemis)  yang dilakukan  oleh  kaum  perempuan  dewasa  merupakan  suatu  fenomena  sosial  paling  aktual  dan semakin  marak  di  kawasan  pusat  dan  pinggiran  kota  Banda  Aceh,  kota  Lhoekseumawe  dan  kota Langsa. Gejala sosial ini disinyalir sebagai akibat dari berubahnya kultur budaya dan teologi agama yang dianut oleh perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Gejala sosial ini disinyalir sebagai  akibat  dari  berubahnya  kultur  budaya  dan  teologi  agama  yang  dianut  oleh  perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Budaya masyarakat Aceh yang dilandasi dengan ajaran Islam  yang  kental  dan  dipadu  dengan  kearifan  lokalnya  yang  apik  berpandangan  kurang  positif terhadap  pekerjaan  mengemis.  Seting  sosial  budaya  masyarakat  Aceh  yang  masih  cukup  kental berpegang  pada  nilai  tradisional  menilai  sebagai  sesuatu  yang  kurang  pantas  bila  ada  kaum perempuan  berada  di  luar  domain  domestik  secara  leluasa,  apalagi  lagi  untuk  mengemis.  Karena bagaimanapun,  budaya,  sosial  maupun  doktrin  agama  melarang  tegas  memposisikan  “tangan  di bawah”.  Larangan  ini  secara  sosial-budaya  dan  agama  dimaksudkan  untuk  menjaga  kehormatan kaum perempuan. Namun sebuah anomali terjadi ketika sebagian masyarakat Aceh melabrak ajaran syari`ah ini melalui kegiatan mengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pengemis di  kota  yang  menjadi  lokasi  penelitian  menunjukkan  suatu  keprihatinan  yang  serius  sehingga diperlukan  perhatian  dan  penanganan  yang  bersifat  darurat.  Dimana  martabat  kaum  perempuan dalam lingkaran komunitas pengemis semakin jauh dari harapan keadilan gender dan bahkan jatuh ke  dalam  jurang  dehumanisasi  yang  parah.  Perempuan  pengemis  posisinya  tidak  lebih  dari penyangga  ekonomi  kaum  laki-laki  baik  di  dalam  keluarga  maupun  antar  sesama  komunitas pengemis. Bahkan mereka tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, seperti hak atas kebebasan dalam menentukan martabatnya sendiri sebagai perempuan yang berdaulat atas tubuhnya, berdaulat atas hak asasinya sebagai manusia pada umumnya.
Kata Kunci : Pengemis Perempuan, Syariat dan Budaya Aceh

## A. pendahuluan
Keterlibatan  kaum  perempuan  dalam  meminta-minta  (mengemis)  dalam masyarakat  Aceh  telah  menimbulkan  masalah  sosial  tersendiri  dilihat  dari  aspek  kultur masyarakat  Aceh  kontemporer.  Kegiatan  meminta-minta  dengan  mengandalkan  belas kasihan orang lain (mengemis) yang dilakukan oleh kaum perempuan dewasa merupakan suatu fenomena sosial paling aktual dan semakin marak di kawasan pusat dan pinggiran

## Anomali Perempuan Pengemis
kota Banda Aceh, kota Lhoekseumawe dan kota Langsa. Gejala sosial ini disinyalir sebagai akibat  dari  berubahnya  kultur  budaya  dan  teologi  agama  yang  dianut  oleh  perempuan khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Dimana  pada  dasarnya  meminta-minta dianggap sebagai sebuah perbuatan yang menimbulkan aib (malu), kini malah dijadikan sebagai  sebuah  pekerjaan  (profesi)  yang  menghasilkan  dan  mampu  memenuhi  atau menutupi  kebutuhan  hidup  pelaku  baik  di  level  primer  hingga  sekunder.  Konon  lagi, dilakukan oleh kaum perempuan yang cukup rentan dengan ketidaknyamanan bila berada (berwara-wiri) di ruang publik.  Mengutip apa yang diutarakan para ahli filsafat ilmu yang mengatakan  bahwa  pikiran,  keyakinan  seseorang  dengan  lingkungan  sosial  dimana seseorang  berada  akan  mempengaruhi  sikap  dan  perilakunya.  Karena  itu,  mengemis sebagai sebuah perilaku atau tindakan seseorang disinyalir mendapat justifikasi dari cara ia berfikir, berkeyakinan dan perasaan terdesak oleh lingkungan sosial di sekitarnya.
Realitas  di  lapangan  penelitian  menunjukkan  fakta  bahwa  sebagian  besar perempuan pengemis merupakan perempuan yang berusia dewasa (40-60 tahun) dan tua (60-70 tahun), memiliki keterbatasan kondisi fisik (cacat mata, kaki, tangan dan lain-lain) dan  keterbatasan  ketrampilan  dengan  status  sosial  tertentu  seperti  miskin,  janda (ditinggalkan  suami/pasangan  sehingga  harus  menjadi  orang  tua  tunggal  yang menanggung  kebutuhan  keluarga),  serta  ada  juga muallaf (baru  pindah  agama  menjadi Muslim  dan  terusir  dari  keluarga  asalnya).  Pada  umumnya  mereka  berasal  dari  luar wilayah  kota  Banda  Aceh  (dari  daerah  kabupaten/kota)  dan  dari  luar  provinsi  Aceh (Provinsi  Sumatera  Utara).  Lazimnya,  dalam  aksi  mereka  mengemis  tidak  beroperasi secara  sendirian,  mereka  ditemani  oleh  seorang  “mitra”  (pasangan),  apalagi  yang mengalami cacat penglihatan (buta). Uniknya, pasangan perempuan pengemis tidak jarang seorang  laki-laki  dewasa,  belum  diketahui  persis  apakah  hal  itu  pasangan  yang  sah (suami-istri)  atau  hanya  mitra  dalam  menjalankan  profesi  mengemis  saja.  Pendamping lainnya ada  yang  sesama  perempuan  dewasa,  ada  juga  anak  perempuan atau  anak  laki- laki.  Jarang  ada  perempuan  pengemis  yang  “beroperasi”  sendirian  kecuali  wanita  muda yang secara fisik ia tidak memiliki kekurangan. Mereka mengincar pusat-pusat keramaian yang tumbuh subur pasca musibah gempa dan tsunami Aceh 26 Desember 2004 yang lalu. Berjamurnya warung kopi, cafetaria, warung minum, gerai makanan dan minuman ringan, dan pusat-pusat kuliner khas Aceh, taman-taman kota dan bahkan pada traffic light telah menjadi sasaran empuk para pengemis untuk mengais razeki.
Pemerintah kota (Abdul Yani; 2001) Banda Aceh, Pemkot Lhoeksemawe dan Kota Langsa,  dalam  hal  ini  di  bawah  koordinasi  dinas  dan  badan  terkait  seperti  Dinas  Sosial, Dinas  Kebudayaan  dan  Parawisata,  Dinas  Syari`at  Islam,  Dinas  Kependudukan  dan Transmigrasi  nampaknya  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menangani  masalah

## Muhibuddin dkk
sosial  perkotaan  ini,  seperti  menyampaikan  seruan  kepada  masyarakat  untuk  tidak melayani  para  peminta-minta  tersebut.  Selain  itu  Pemkot  Banda  Aceh,  Pemkot Lhoeksemawe dan kota Langsa pernah juga menghimbau melalui seruan tertulis dan lisan agar  masyarakat  tidak  mengemis  dan  dianjurkan  untuk  berusaha  dengan  ketrampilan yang  dimiliki  masing-masing.  Di  samping  itu,  pemkot  juga  pernah  menghalau  dan menangkap pengemis anak-anak di bawah umur yang sering mangkal di kawasan lampu lalu lintas dan tempat-tempat umum kemudian dibina, dididik dan dilatih ketrampilannya pada pusat-pusat pengasuhan dan pembinaan anak-anak jalanan yang ada di kota Banda Aceh.  Tetapi  berbagai  ikhtiar  di  atas  sampai  dengan  saat  ini  belum  membuahkan  hasil secara  efektif.  Para  pengemis  dari  berbagai  usia  dan  jenis  kelamin  masih  saja  terlihat mondar-mandir di seputaran kota Banda Aceh. Diperkirakan daya tarik ekonomi menjadi faktor permukaan yang mempengaruhi daya tarik mereka sehingga semakin hari semakin ramai  saja  jumlahnya.  Karena  belas  kasihan  sebagian  besar  warga  kota  dengan  mudah menyumbang  mereka  dengan  sejumlah  uang  sehingga  dengan  sikap  pemurah  ini mendorong pengemis untuk terus lebih giat berusaha mengemis.
Sementara itu, pemerintah kota Banda Aceh khususnya kini sedang mencanangkan Banda  Aceh  sebagai  Model  Kota  Madani  dan  Kota  Gemilang.  Dimana  salah  satu  pilar perwujudannya  adalah  penegakan  syari`at  Islam  dalam  aspek; Pertama ,  menciptakan kebersihan  (bersih),  keindahan  (indah)  dan  kenyamanan  (nyaman)  kota  dan  warganya, yang  kemudian  disingkat  dengan  Banda  Aceh  kota  “BERIMAN”. Kedua ,  ajakan  kepada warga kota untuk menghindar dari pekerjaan maksiat, seperti perjudian ( maisir ), perzinaan (khalwat)  dan  mabuk-mabukan  (khamar). Ketiga ,  berupaya  membangun  pemerintahan kota  yang  bersih  dan  transparan  dari  praktek  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Sehingga terbangun tatanan pemerintahan yang baik dan mendapat kepercayaan masyarakat untuk mengantar  warga  meraih  kesejahteraan.  Bahkan  upaya  ini  telah  membawa  beberapa keberhasilan,  diantaranya  memperoleh  pridiket  salah  satu  kota  terbersih  di  Indonesia. Pemerintah  kota  telah  beberapa  kali  membawa  pulang  anugerah  Adipura  dari  presiden SBY.  Sebenarnya,  konsep  Model  Kota  Madani  bila  berhasil  dijalankan  dengan  baik  dan benar  justru  mendapatkan  jaminan  kenyamanan  yang  cukup  memadai  bagi  keberadaan kaum  perempuan  di  ranah  publik.  Tetapi  dalam  realitas  yang  terjadi  justru  sebaliknya, penerapan  Model  Kota  Madani  yang  timpang  dan  bias  gender  terutama  dalam implimentasi  syari`at  Islam  berkenaan  dengan  perzinaan  ( khalwat )  telah  menghambat ruang  gerak  kaum  perempuan  dalam  berkiprah  di  ruang  publik  pada  malam  hari. Penafsiran  yang  timpang  dan  generalisasi  terhadap  perempuan  pekerja  malam  yang identik  dengan  pekerjaan  yang  sarat  maksiat  dapat  membelenggu  kesempatan  kaum perempuan untuk mencari rizki yang halal di malam hari.

## Anomali Perempuan Pengemis
Meraup rupiah dengan jalan yang mudah dan cepat sebagai cerminan sikap tidak mandiri,  budaya  malas  bekerja,  senang  menerima  daripada  suka  memberi,  menyenangi jalan yang pintas tidak mau menjaga harga diri, diyakini sebagai sekian banyak pendorong yang menyebabkan munculnya budaya mengemis di kawasan perkotaan di negeri ini pada umumnya. Sementara itu, berbeda dengan pengemis laki-laki, pada perempuan pengemis ada  beban  tambahan  lain yang  mendorong  dan memaksanya  untuk mengemis. Diantara yang  paling  kentara  adalah  disebabkan  kultur  masyarakat  yang  tidak  menempatkan kedudukan kaum perempuan pada posisi yang semestinya sebagaimana ditempatkan oleh ajaran  agama.  Budaya  superioritas  laki-laki  menyebabkan  hak-hak  kaum  perempuan dalam  masyarakat  semakin  terkebiri,  terutama  masalah  desakan  ekonomi.  Bagi  kaum perempuan muda yang terdidik dan memiliki pergaulan yang luas, masalah semacam ini lazimnya  ditemukan  solusi  yang  agak  mudah  dan  terhormat.  Mereka  dengan  mudah menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  sekitarnya  dan  memperoleh  kemandirian  hidup secara  layak.  Tetapi  lainnya  halnya  yang  dialami  oleh  kaum  perempuan  pedesaan  yang budaya  hegemoni  laki-laki  masih  cukup  besar  mempengaruhinya,  ditambah  lagi keterbatasn pendidikan, status sosial yang rendah, dan ditambah lagi dengan kondisi fisik yang tidak mendukung, maka masalah yang dihadapi amat sangat berbeda.
Budaya  masyarakat  Aceh  yang  dilandasi  dengan  ajaran  Islam  yang  kental  dan dipadu  dengan  kearifan  lokalnya  yang  apik  berpandangan  kurang  positif  terhadap pekerjaan  mengemis.  Seting  sosial  budaya  masyarakat  Aceh  yang  masih  cukup  kental berpegang  pada  nilai  tradisional  menilai  sebagai  sesuatu  yang  kurang  pantas  bila  ada kaum  perempuan  berada  di  luar  domain  domestik  secara  leluasa,  apalagi  lagi  untuk mengemis.  Penilaian  yang  tidak  berbeda  juga  dialamatkan  kepada  kaum  laki-laki pengemis. Karena bagaimanapun, budaya, sosial maupun doktrin agama melarang tegas memposisikan  “tangan  di  bawah”.  Larangan  ini  secara  sosial-budaya  dan  agama dimaksudkan  untuk  menjaga  kehormatan  kaum  perempuan.  Namun  sebuah  anomali terjadi  ketika  sebagian  masyarakat  Aceh  melabrak  ajaran  syari`ah  ini  melalui  kegiatan mengemis.
Jika  fenomena  mengemis  sebagai  sebuah  pilihan  hidup  yang  terpaksa  harus dijalani,  maka  pertanyaan  yang  pantas  diajukan  adalah  mengapa  pilihan  ini  harus ditanggung  kaum  perempuan?  Apa  yang  telah  bergeser  dalam  ranah  kultur,  religi  dan sosial  masyarakat  Muslim  di  Aceh  dewasa  ini?  Apa  yang  menyebabkan  terjadinya pergeseran itu serta mengapa pergeseran itu terjadi? Penelitian yang diajukan ini mencoba menelesuri dan mencermati kembali secara lebih serius dan maksimal sehingga beberapa pertanyaan penelitian di atas terjawab dengan jelas dan tuntas.

## Muhibuddin dkk

## B. Pembahasan

## 1. Gambaran Umum
Lokasi pertama adalah kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh kini telah tumbuh menjadi kota sedang  berkembang  yang  dinamis.  Jumlah  penduduk  kota  Banda  Aceh  tahun  2015 berjumlah  327.473  jiwa,  terdiri  dari  218.077  jiwa  laki-laki  dan  309.36  jiwa  perempuan (Banda Aceh, 2016). Penduduk kota Banda Aceh tersebar di 9 wilayah kecamatan dan 90 gampoeng  (desa).  Kecamatan  Kuta  Alam  adalah  daerah  dengan  penduduknya  paling banyak, yaitu 46.094 jiwa, sementara kecamatan Kuta Raja yaitu kecamatan dengan jumlah penduduk  paling  sedikit,  yaitu  10.865  jiwa.  Sementara  itu  jumlah  penduduk  terpadat adalah di kecamatan Baiturrahman dengan kepadatan penduduk 7.372 jiwa perkilometer persegi.  Adapun  jumlah  penduduk  terjarang  berada  di  kecamatan  Kuta  Raja  dengan kepadatan penduduk 2.085 jiwa perkilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk kota Banda Aceh rata-rata 5.42 persen pertahun. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka kepadatan  penduduk  kota  Banda  Aceh  saat  ini  adalah  sebesar  3.728  jiwa  perkilometer persegi. Kepadatan penduduk yang tergolong tinggi ini disebabkan karena faktor, antara lain;
a) Sebagai  ibu  kota  provinsi,  dimana  kota  Banda  Aceh  adalah  pusat  pemerintahan dengan daya dukung yang memadai seperti fasilitas umum sudah cukup tersedia, begitu juga pertumbuhan industri.
b) Letak  kota  Banda  Aceh  yang  strategis,  berada  di  ujung  pulau  Sumatera  dan menghadap langsung ke selat Malaka. Karena itu, frekuensi persinggahan semakin tinggi,  di  samping  letak  kota  Banda  Aceh  yang  relative  dengan  Negara  tetangga seperti Malaysia dan Singapora.
c) Berlakunya  otonomi  daerah  sejak  tahun 2011 menyebabkan  proses  pembangunan berlangsung lebih dinamis, menyebabkan tingginya arus urbanisasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan untuk mencoba bertahan hidup di kota Banda Aceh. Disadari  timpangnya  penyebaran  penduduk  dan  kurang  terarahnya  mobilitas penduduk  terkait  erat  dengan  ketidakseimbangan  persebaran  sumber  daya  dan  hasil pembangunan  antar  kecamatan.  Keadaan  ini  mengandung  potensi  kerawanan  di  daerah perkotaan  dan  menyulitkan  pelaksanaan  pembangunan  yang  lebih  merata  (Mawardi; 2011).
Lokasi  kedua  adalah  kota  Langsa.  Wilayah  Kota  Langsa  terdiri  dari  lima kecamatan,  yaitu;  Kecamatan  Langsa  Barat,  Kecamatan  Langsa  Kota,  Kecamatan  Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, dan Kecamatan Langsa Baro dan 66 wilayah desa.  Kota Langsa termasuk dalam kategori daerah pesisir karena jaraknya yang sangat dekat dengan pantai.  Jarak  Kota  Langsa  dengan  pantai  hanya  lebih  kurang  5  kilometer.  Penduduknya

## Anomali Perempuan Pengemis
sangat heterogen dan umumnya berdomisili di pusat perkotaan. Berdasarkan data statistik tahun  2017,  tercatat  bahwa  jumlah  seluruh  penduduk  Kota  Langsa  adalah  sebanyak 186.809  jiwa.  (Sumber:  Langsa  Dalam  Angka  2017).  Mayoritas  penduduk  Kota  Langsa adalah suku Aceh. Di samping itu, terdapat juga suku lainnya seperti suku Jawa, melayu, Gayo,  Batak,  dan  Tionghoa.  Meskipun  sukunya  berbeda-beda,  tetapi  identitas kebersamaan dibangun masyarakat berdasarkan ikatan  kebudayaan dan agama. Hukum syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Masyarakat Kota  Langsa  tinggal  dalam  kesatuan  hidup  terkecil  yang  disebut gampong (desa)  yang dikepalai  oleh  seorang  kepala  desa  ( keuchik ).  Kumpulan  dari  beberapa gampong disebut mukim yang  dipimpin  oleh  seorang imeum  mukim .  Kehidupan  sosial  dan  keagamaan  di setiap gampong dipimpin oleh pemuka-pemuka adat dan agama, seperti imeum meunasah , teungku  khatib ,  dan tuha  peut (penasehat  adat).  Hal  ini  secara  tegas  diatur  pada  bab  XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Lokasi  ketiga  adalah  kota  Lhoekseumawe. Walaupun  dikenal  dengan  kota  petro dollar atau kota gas bumi, Lhoekseumawe memiliki jumlah penduduk miskin pada tahun 2018  mencapai  55.978  jiwa  dengan  rumah  tangga  miskin  mencapai  13.269,  dengan persentase  rumah  tangga  miskin  mencapai  39,03  persen.  Rumah  tangga  miskin  tertinggi terdapat  di  kecamatan  Blang  Mangat  yang  mencapai  60,71  persen,  selanjutnya  diikuti dengan  kecamatan  Muara  Dua  44,13  persen,  kecamatan  Muara  Satu  36,99  persen,  dan kecamatan  Banda  Sakti  31,47  persen.  Sementara  pada  tahun  2018  BPS  belum mempublikasikan data jumlah kemiskinan, sehingga angka kemiskinan terkini yang dapat ditampilkan hanya angka tahun 2017 (Buku Putih; 2017). Sedangkan jumlah angkatan kerja yang  berasal  dari  berbagai  tingkat  pendidikan  di  Kota  Lhokseumawe  terus  mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk itu Pemerintah Kota Lhokseumawe  mempunyai  tujuan  yang  harus  segera  dicapai,  yaitu  memperluas kesempatan  kerja  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Di  sisi  lain permasalahan  akibat  masih  rendahnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menciptakan ketentraman  dan  ketertiban  terhadap  penggunaan  fasilitas-fasilitas  pemerintah  dan fasilitas  lainnya  seperti  kesadaran  dalam  menciptakan  suasana  aman  dan  tertib  di  pasar (masalah  penertiban  pedagang  kaki  lima,  gelandangan  dan  pengemis.  Kesadaran penertiban  bangunan  (masalah  penataan  ruang),  dan  pemerliharaan  kebersihan  dan keindahan lingkungan (masalah persampahan).

## 2. Pengemis (Perempuan) di Tiga Kota Besar Aceh
Pengemis merupakan masalah sosial yang cukup memprihatinkan perkembngannya  di  sejumlah  kota  besar  di  Indonesia  termasuk  di  Aceh.  Hal  ini  dipicu

## Muhibuddin dkk
bukan  saja  karena  imbas  dari  ketidakadilan  sosial,  kesenjangan  kesejahteraan, terpuruknya ekonomi, pembangunan yang tidak merata, korupsi uang negara, penjualan aset negara, krisis ekonomi global, melainkan juga disebabkan oleh faktor sosial, budaya, pendidikan dan agama yang melekat pada para pengemis. Kehidupan sosial masyarakat yang jauh bergeser dari nilai kebersamaan (koorperasi) menjadi individualis. Perubahan budaya  dari  penghargaan  terhadap  kemandirian,  kerja  keras,  suka  memberi,  malu meminta-minta  kemudian  berubah  menjadi  pemalas,  munafik,  apatis,  hedonis,  merasa lemah tidak memiliki kekuatan, merasa layak memposisikan tangan di bawah, menunggu belas  kasihan  orang  lain,  enggan  berusaha  dengan  keringat  sendiri.  Menomorsekiankan urgennya pendidikan terutama bagi anak perempuan, dan menurunnya keyakinan pada ajaran  agama  yang  ditunjukkan  pada  pengabaian  pengamalan  ajaran  agama  dalam kehidupan keseharian.
Kota  Banda  Aceh  boleh  disebut  sebagai  syurga  bagi  para  pengemis.  Geliat pertumbuhan  ekonomi  dengan  menjamurnya  beragam  jenis  usaha  dan  jasa  yang sedemikian  pesat  pertumbuhannya  di  kota  Banda  Aceh  telah  menghipnotis  sejumlah pendatang untuk mengadu peruntungan di kota ini. Ironisnya, seiring dengan  hadirnya kalangan  profesional  yang  mengintip  berbagai  benefit  yang  bakal  diperoleh,  ternyata bersamaan dengan itu hadir pula elemen sosial lainnya, yaitu para pengemis. Berdasarkan data  yang  diperoleh  dari  Kepala  Bidang  (Kabid)  Rehabilasi  Sosial/Dinas  Sosial  Banda Aceh  menyebutkan  bahwa  sejak  masa  kerja  bulan  Januari  hingga  September  2018 pihaknya telah menertibkan 65 orang pengemis (30 perempuan, 35 laki-laki) yang berhasil diamankan di sejumlah kawasan di wilayah kota Banda Aceh. Bahkan di bulan September 2018 sudah 8 pengemis (5 perempuan, 3 laki-laki) yang berhasil ditangkap petugas Satpol PP/WH dari empat kali razia yang digelar.
Secara umum, pengemis yang “beroperasi” di Banda Aceh merupakan pendatang dari luar Banda Aceh. Mereka umumnya dari daerah pesisir utara dan timur Aceh, seperti dari Kabupaten   Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan bahkan ada yang  dari  luar  provinsi  Aceh.  Sementara  dari  penduduk  Banda  Aceh,  Kabupaten  Aceh Besar  dan  Sabang  dinyatakan  minim  atau  bahkan  steril  sama  sekali.  Sedangkan  dari daerah Barat dan Selatan Aceh, seperti dari kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan raya, Aceh  Barat  Daya  dan  Aceh  Selatan  dinyatakan  ada  tetapi  dalam  jumlah  yang  terbatas. Hingga  kini  belum  ditemukan  jawaban  pasti  mengapa  daerah  pesisir  utara  dan  timur Aceh menjadi daerah lumbungnya pengemis. Jika dicermati dari faktor sumber daya alam justru  cukup  melimpah  dan  bahkan  penghasil  palawija  (padi)  terbesar  dengan  luas lahannya yang sangat memadai dibandingkan dengan daerah lain di Aceh.

## Anomali Perempuan Pengemis
Mengemis  adalah  sebuah  fakta  sosial  yang  hadir  di  depan  mata  masyarakat perkotaan  hari  ini.  Namun  realitas  di  balik  kegiatan  mengemis  juga  terdapat  destruksi tatanan  sosial  masyarakat  Aceh  yang  sebelumnya  sulit  dipercaya.  Hal  ini  terungkap manakala  petugas  penertiban  melaksanakan  tugasnya  di  lapangan.  Mereka  menemukan bahwa  joki,  patner  atau  pendamping  si  pengemis  terutama  yang  mengalami  disabilitas (tuna  netra)  merupakan  pasangan  (berbeda  jenis  kelamin)  hasil  nikah  sirri  atau  nikah kontrak selama mereka berada di Banda Aceh. Bahkan sebagian mereka tanpa dilandasi ikatan  nikah  sama  sekali  alias  melakukan  seks  bebas.  Hal  ini  terungkap  saat  petugas memeriksa  dokumen  kependudukan  mereka  dan  demikian  juga  gelagat  yang  mereka tunjukkan  saat  proses  razia  berlangsung.  Fakta  lain  ditemukan  juga  bahwa  pengemis disabilitas  laki-laki  memiliki  pendamping  (perempuan)  lebih  dari  satu  orang  dengan ikatan nikah sirri. Hal ini dikarenakan mobilitas mereka yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya, atau terjadi pergantian lokasi (tempat) mengemis yang berpindah- pindah.
Di  Banda  Aceh  sebelum  aparat  giat  melakukan  penertiban,  disinyalir  mereka menetap di sebuah lokasi yang terpusat, yaitu di kawasan Goheng Lamtemen Timur, di sebuah rumah makan yang lantai duanya disewakan harian atau bulanan kepada mereka. Dan sebagian mereka di perumahan warga sekitar Goheng yang mereka sewakan secara harian,  bulanan  dan  bahkan  tahunan  selama  mereka  sampai  dan  “beroperasi”  di  Banda Aceh.  Akhir-akhir  ini  lokasi  mereka  sudah  terendus  aparat  penertiban,  mereka  merasa tidak nyaman lagi sehingga memaksa mereka pindah ke daerah lain secara  menyebar ke kawasan yang berbeda-beda. Lokasi pemukiman sekarang diperkirakan tidak berada jauh dari  pusat  kota  Banda  Aceh,  mereka  menyasar  daerah-daerah  pinggiran  kota  guna memudahkan  akses  dalam  menjangkau  kawasan  pusat  kota.  Efek  jera  yang  diberikan aparat saat terjaring dalam penertiban tidak membuat mereka sadar dan menyesal telah meresahkan  dan  mengganggu  masyarakat  lain  sebagai  buah  atau  akibat  dari  pekerjaan mereka.  Hal  ini  terbukti  dalam  razia  yang  rutin  digelar  aparat  selalu  saja  ditemukan sejumlah  orang  yang  sama  yang  sebelumnya  pernah  dibina,  sudah  berjanji  tidak  akan mengulangi  lagi,  telah  mengaku  menyesal  dan  bahkan  telah  dikembalikan  kepada keluarga di daerah dimana mereka berasal.
Penelitian  di  kota  Langsa  ditemukan  data  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  apa yang  diperoleh  di  Banda  Aceh.  Berdasarkan  keterangan  yang  peneliti  himpun  (28 september 2018) pada Kantor Dinas Sosial kota Langsa, sebagaimana dijelaskan oleh Kabid Rehabilitasi Sosial dan ibu kasi data/dokumentasi, diperoleh informasi bahwa pemerintah kota  Langsa  (wali kota  dan  wakil  wali kota)  sangat  melarang  keberadaan  pengemis  dan gelandangan  berada  di  wilayahnya.  Sebab,  kehadiran  mereka  akan  sangat  mengganggu

## Muhibuddin dkk
citra kota Langsa sebagai kawasan yang bebas dari pengemis dan peminta-minta. Karena pemkot Langsa ingin menjadikan kota ini sebagai kota yang tertib, tertata, teratur, bersih, nyaman,  asri  dan  aman  bagi  warga  dan  siapa  saja  yang  singgah  di  kota  ini.  Kehadiran pengemis disenyalir akan sangat menggannggu terwujudnya harapan tersebut. Walaupun ada  larangan  meminta-minta  bantuan,  pemkot  Langsa  membuat  pengecualian  bagi kegiatan  penggalangan  dana  untuk  sumbangan  sosial  seperti  bencana  alam  yang dilakukan oleh mahasiswa dan komunitas tertentu seperti di lampu stop jalan-jalan utama dalam wilayah kota masih diizinkan.
Walaupun sudah ditetapkan sedemikian rupa, ternyata pengemis tetap saja hadir dan  berkeliaran di  kota  Langsa.  Untuk menangani masalah  sosial  ini  pemerintahan  kota Langsa telah melakukan langkah-langkah penanggulang dan usaha rehabilitasi pengemis yang  ditemukan di  kota  Langsa.  Tim  razia gabungan  selalu  diturunkan guna memantau lokasi-lokasi  yang  biasanya  dijadikan  tempat  strategis  untuk  mengemis.  Tim  ini  bekerja seharian  penuh  baik  pagi  siang  sore  hingga  malam  hari.  Pemkot  Langsa  tidak  saja melarang  berkeliarannya  anak  jalanan  dan  pengemis  yang  fisiknya  normal,  pengemis cacatpun tidak diizinkan. Demikian juga peminta-minta yang mengatasnamakan lembaga tertentu  seperti  dayah  termasuk  yang  ditertibkan.  Sosialisasi  larangan  mengemis  oleh pihak  Pemkot  Langsa  telah  dilakukan  melalui  penyebaran  selebaran  yang  menghimbau masyarakat untuk tidak mengemis di wilayah kota Langsa.
Pengemis  lebih  banyak  laki-laki  ketimbang  perempuan,  mereka  berasal  dari  luar kota  Langsa  seperti  dari  Aceh  Tamiang,  Lhoekseukon,  Lhoekseumawe  dan  daerah tetangga  lainnya.  Kendati  demikian,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  anak-anak  dari  warga kota langsa sendiri ada juga yang kedapatan mengemis. Mereka pada umumnya dilakukan karena  suruhan  orang  tua  akibat  desakan  ekonomi.    Pada  umumnya,  pengemis  yang pernah  tertangkap  tim  razia,  ketika  dilepas  maka  mereka  akan  kembali  lagi  mengemis. Sehingga  pengemis  yang  tertangkap  kedua  kalinya  ternyata  orang  yang  sama  yang kembali mengemis setelah ditangkap dan dilakukan pembinaan sebelumnya. Ada kesan, para  pengemis  terkadang  tidak  jera  terhadap  sanksi  yang  diberikan  oleh  petugas. Anehnya,  untuk  menghindari  penangkapan  untuk  kesekian  kalinya,  para  pengemis berupaya mengetahui jadwal rutin turunnya tim razia gabungan.
Kendala  yang  dihadapi  pasca  penangkapan  di  lapangan  adalah  soal  pembiayaan dalam  melakukan  pembinaan  bagi  pengemis.  Akibatnya,  walaupun  panti  gepeng  sudah disiapkan namun belum bisa difungsikan lantaran pembiayaan yang terbatas. Kemudian alternatif yang kemudian pernah dicoba pada tahun 2016 adalah memberikan modal usaha bagi  para  pengemis  yang  terjaring  razia.  Namun  ikhtiar  ini  akhirnya  menemukan kegagalan,  dimana  modal  usaha  dalam  jumlah  yang  memadai  lambat  laun  habis  tanpa

## Anomali Perempuan Pengemis
pertanggungjawaban. Modal usaha tersebut kurang membantu mereka dkarenakan tidak mampu digunakan pada usaha produktif.
Dengan  demikian  dapat  disimbulkan  bahwa  Pemkot  Langsa  melarang  dengan tegas bagi gelandangan dan pengemis melakukan kegiatannya di wilayah hukum pemkot langsa  dengan  aturan  telah  disosialisasikan  melalui  berbagai  media  sehingga  sampai kepada  seluruh  warga  kota  untuk  mematuhi  dan  menindaklanjuti  bila  mengetahui  ada warga yang melanggarnya. Sehingga tahapan tindak lanjut dari himbauan tersebut adalah berupa  penyebaran  informasi  larangan  berupa  selebaran,  radio,  pengumuman  di  jalan- jalan utama dan pusat-pusat keramaian. Kemudian juga dilakukan penertiban di lapangan dengan  membacakan  selebaran,  menghalau  ke  luar  kota,  dan  memberikan  modal  usaha. Langkah  selanjutnya  adalah  mengambil  tindakan  hukuman  dengan  cara  menangkap pengemis dan membawa ke luar kota Langsa, menangkap dan membawa ke panti gepeng, namub proses rehabilitasi sosial belum berjalan maksimal.
Data  di  atas  bisa  dibandingkan  dengan  kondisi  di  kota  Lhoekseumawe.  Dimana penduduk  miskin  pada  tahun  2017  mencapai  55.978  jiwa  dengan  rumah  tangga  miskin mencapai 13.269, dengan persentase rumah tangga miskin mencapai 39,03 persen. Rumah tangga miskin tertinggi terdapat di kecamatan Blang Mangat yang mencapai 60,71 persen, selanjutnya  diikuti  dengan  kecamatan  Muara  Dua  44,13  persen,  kecamatan  Muara  Satu 36,99  persen,  dan  kecamatan  Banda  Sakti  31,47  persen.  Sementara  pada  tahun  2018  BPS belum mempublikasikan data jumlah kemiskinan, sehingga angka kemiskinan terkini yang dapat ditampilkan hanya angka tahun 2018.
Sedangkan jumlah angkatan kerja yang berasal dari berbagai tingkat pendidikan di Kota  Lhokseumawe  terus  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk.  Untuk  itu  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  mempunyai  tujuan  yang  harus segera  dicapai,  yaitu  memperluas  kesempatan  kerja  baik  dalam  jangka  pendek  maupun jangka panjang. Di sisi lain permasalahan akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam  menciptakan  ketentraman  dan  ketertiban  terhadap  penggunaan  fasilitas-fasilitas pemerintah dan fasilitas lainnya seperti kesadaran dalam menciptakan suasana aman dan tertib  di  pasar  (masalah  penertiban  pedagang  kaki  lima,  gelandangan  dan  pengemis. Kesadaran penertiban bangunan (masalah penataan ruang), dan pemerliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan (masalah persampahan).
Pembangunan  pada  sektor  tenaga  kerja  diarahkan  untuk  mendukung  prioritas pembangunan  dengan  mempercepat  pemulihan  ekonomi  daerah  dan  penanganan kemiskinan.  Kendala  atau  permasalahan  yang  dihadapi  pada  sektor  tenaga  kerja  adalah masalah konflik yang terjadi di Provinsi Aceh khususnya Kota Lhokseumawe, kemudian lambatnya pemulihan ekonomi daerah dan penanganan kemiskinan, lemahnya kapasitas

## Muhibuddin dkk
kelembagaan  dan  fungsi  kelembagaan  serta  kurangnya  kesadaran  dan  kepedulian masyarakat  terhadap  lingkungan  kerja.  Upaya  pemerintah  Kota  Lhokseumawe  dalam membuka  lapangan  kerja  dinilai  sudah  sangat  mendesak  untuk  dilakukan.  Hal  ini dianggap sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu proses pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Angkatan kerja yang terdidik yang belum mendapat pekerjaan relatif besar jumlahnya di samping angkatan kerja yang tidak  berpendidikan.  Serta  terbatasnya  keterampilan  teknis  penguasaan  teknologi  oleh tenaga kerja.
Ditinjau  dari  segi  beban  tanggungan  penduduk  ( Burden  of  Depedency  Ratio ), Kota Lhokseumawe  pada  tahun 2006  mencapai  48,87, dimana  jumlah  penduduk  yang  berusia produktif (usia 15 s/d 64 tahun) mencapai 105.163 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang berusia belum produktif antara usia 0 s/d 14 tahun dan tidak produktif (65 tahun ke atas) mencapai  51.393  jiwa. Ini  berarti  bahwa  tiap  100  orang  penduduk  Kota  Lhokseumawe yang  berusia  produktif  harus  menanggung  kurang  lebih  49  orang  usia  belum  dan  tidak produktif. Jika  dibandingkan  dengan  kondisi  pada  tahun  2004,  terlihat  adanya kecenderungan  penurunan  angka  beban  tanggungan  di  Lhokseumawe  selama  periode tahun 2004-2006,  rata-rata  sebesar 10,66 %  pertahun.
Kondisi  pertumbuhan  penduduk  dengan  tingkat  pendidikan  dan  ketersediaan lapangan  kerja  sangat  terkait  dengan  kesehteraan  ekonomi  warga  kota  Lhoekseumawe. Oleh  sebab  itu,  celah  ketimpangan  kesejahteraan  tersebut  telah  menimbulkan  dampak sosial yang signifikan, diantara masalah sosial perkotaan yang paling umum terjadi adalah pengangguran, gelandangan dan pengemis. Menurut laporan dari sejumlah liputan media menggambarkan bagaimana pengemis di perkotaan seperti Lhoekseumawe telah menarik perhatian  pemerintah  kota  untuk  mengatasinya.  Muhammad  Nasir,  jurnalis  Serambi Indonesia melaporkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lhoekseumawe saban  harinya  menertibkan  sejumlah  pengemis  yang  berkeliaran  di  wilayah  kota Lhokseumawe.  Personel  Satpol  PP  bersama  Dinas  Sosial  dan  Tenaga  Kerja  (Disnaker) Lhokseumawe  terus  melakukan  razia  untuk  penertiban  pengemis  di  beberapa  ruas  jalan Kota  Lhokseumawe.  Dalam  setiap  kali  razia  dilaksanakan,  tidak  kurang  dari  delapan sampai puluhan pengemis berhasil dijaring.
Kasatpol PP dan WH kota Lhokseumawe, Muhammad Irsyadi, S.Sos menjelaskan bahwa (kawasan) kota yang sering ditertibkan oleh timnya adalah seperti di Simpang Jam, di kawasan SPBU, Simpang Kuta Blang dan pasar atau tempat lain yang sering dijadikan tempat  mangkal  pengemis  mencari  rezki  seperti,  Simpang  Empat,  Taman  Riyadhah, Simpang Jam dan Keude Cunda, dan sejumlah ruas jalan terutama persimpangan dalam wilayah  pusat  kota  Lhokseumawe.  Sejumlah  pengemis  itu  didapati  oleh  petugas  saat

## Anomali Perempuan Pengemis
melakukan  aktivitasnya  di  persimpangan  lampu  merah.  Sebagian  besar  memanfaatkan kawasan lampu merah sebagai tempat mencari rezeki. Sejumlah pengemis itu ditertibkan petugas  saat  meminta-minta  kepada  penguna  jalan  di  persimpangan  lampu  lalu  lintas, serta di persimpangan kantor pos Lhokseumawe.
Kalau  diperhatikan,  sebagian  besar  pengemis  yang  terdata  merupakan  warga  di luar  kota  Lhoekseumawe.  Sebagiannya  dari  Aceh  Utara  dan  sekitarnya.  Para  pengemis yang berasal dari berbagai daerah di Aceh. Dilihat dari segi usia, pengemis yang terdata itu ada yang sudah lanjut usia (lansia), orang dewasa, dan bahkan anak-anak serta balita yang  dibawa  oleh  orang  dewasa.  Dari  sejumlah  besar  pengemis  dewasa,  didapati  juga pengemis  usia  anak-anak  yang  mengemis  di  persimpangan  kantor  pos  Lhokseumawe. Selebihnya ada yang mengalami cacat fisik, lansia dan juga ada yang masih sehat. Bersama belasan  pengemis  yang  terjaring  biasanya  terdapat  anak-anak  di  bawah  umur.  Tidak diketahui apakah anak tersebut anak kandungnya ataupun bukan.
Pengemis  yang  terjaring  dinaikkan  petugas  ke  mobil  patroli  dan  diboyong  ke Markas  Satpol  PP  Lhokseumawe  untuk  didata.  Biasanya  saat  ditertibkan  tanpa  ada penolakan dari para pengemis. Pengemis yang ditertibkan tersebut kemudian dibawa ke kantor  Satpol  PP  dan  Wilayatul  Hisbah  Kota  Lhokseumawe  untuk  didata  identitas  dan alamatnya.  Ini  adalah  prosedur  standar  yang  mesti  diterapkan  oleh  pihaknya.  Setelah didata lalu kemudian diserahkan ke Dinas Sosial masing-masing sesuai asalnya, tujuannya untuk  diberikan  pembinaan  agar  tidak  meminta-minta  lagi.  Sementara  pengemis  yang masih berusia balia akan diserahkan ke panti asuhan. Mereka sudah beberapa kali terjaring dan dikembalikan kepada keluarganya. Irsyadi menyebutkan anak-anak tersebut masih di bawah  umur  dan  belum  layak  untuk  bekerja  mencari  uang  untuk  biaya  hidup.  Kabid Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Pelayanan  Sosial,  Disnaker  Lhokseumawe,  Nur  Dahlina mengatakan  mereka  akan  mendata  dan  memberikan  pembinaan  terhadap  pengemis tersebut. Padahal pada tahun 2013 pengemis di Lhokseumawe sudah pernah diberi modal usaha,  namun  seperti  kurang  efektif.  Karena  saat  ini  sudah  turun  ke  jalan  lagi.  Petugas Dinsosnaker  Kota  Lhokseumawe  saat  ditanyai  penanganan  selanjutnya  menyatakan, menyatakan  setelah  didata,  pengemis  yang  tercatat  sebagai  penduduk  Aceh  Utara  akan diserahkan  kepada  Dinas  Sosial  Aceh  Utara  untuk  dibina.  Sedangkan  untuk  warga Lhokseumawe  akan  diberi  pengertian  untuk  tidak  mengemis  dan  mereka  akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing.
Sementara  itu,  Kabid  Reksos  pada  Dinas  Sosial  dan  Tenaga  kerja  Kota Lhokseumawe Nur Dahlina mengatakan bahwa pengemis yang telah didata tersebut akan diserahkan  ke  Dinas  Sosial  Aceh  Utara  bagi  yang  berasal  dari  Kabupaten  Aceh  Utara, untuk  dibina  agar  tidak  mengemis  lagi.  Sedangkan  bagi  pengemis  anak-anak,  jika  tidak

## Muhibuddin dkk
memungkinkan diserahkan kepada orang tuanya lagi, karena dikhawatirkan akan kembali mengemis  di  jalan,  maka  akan  ditangani  oleh  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kota  Lhokseumawee  untuk  ditempatkan  di  panti  asuhan.  Sekretaris Kasat  Pol  PP  dan  WH  Lhokseumawe  Trisna  Hayati  mengatakan  pihaknya  hanya berwenang  mendampingi  saat  ada  perintah  penertiban.  Sedangkan  untuk  menertibkan pengemis  tersebut  wewenangnya  dimiliki  oleh  Dinas  Sosial.  Jadi,  penertiban  dan  razia pengemis  dilaksanakan  secara  bersama-sama  dengan  Dinsosnaker  kota  Lhoekseumawe. Pengemis yang telah ditertibkan tersebut, setelah diberi peringatan untuk tidak mengemis lagi diwilayah Lhokseumawe, diberi uang transport dan dipersilahkan kembali pulang ke daerahnya masing-masing.
Salah  seorang  warga  Lhokseumawe,  Riki  Saputra    mengatakan,  banyaknya pengemis  di  persimpangan  lampu  merah  maupun  yang  mendatangi  rumah-rumah  dan tempat  lainnya,  sangat  mengganggu  kenyamanan  masyarakat.  Ia  berharap  dinas  terkait segera  menertibkan  para  pengemis    tersebut.  Dia  berharap  penertiban  ini  akan memberikan  kenyamanan  bagi  warga  Lhokseumawe  termasuk  pengguna  jalan. Menjamurnya kembali pengemis di berbagai sudut kota Lhokseumawe, membuat arus lalu lintas  menjadi  terganggu  dan  kenyamanan  pengguna  jalan  juga  berkurang.  Salah  satu alasan razia adalah karena keberadaan pengemis yang kerap beroperasi di persimpangan seperti  lampu  merah  di  pusat  kota  dinilai  mengganggu  kenyamanan  pengguna  jalan. Kepala  Kantor  Satpol  PP  dan  Wilayatul Hisbah  Kota  Lhokseumawe  Muhammad  Irsyadi mengatakan  bahwa  kegiatan  penertiban  dilakukan  untuk  mencegah  hal-hal  yang  tidak diinginkan  terjadi  pada  diri  pengemis  karena  kecelakaan  lalu  lintas,  juga  untuk menertibkan  Kota  Lhokseumawe  dari  kegiatan  mengemis.  Kasatpol  PP  dan  Wilyatul Hisbah Kota Lhokseumawe M. Irsyadi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial secara rutim telah melakukan penertiban, bertujuan untuk mengurangi dampak dan bahaya akibat kegiatan mengemis dijalan raya, baik dari segi keselamatan penguna jalan dan  juga  pengemis  itu  sendiri,  juga  untuk  menciptakan  kenyamanan  ditempat-tempat umum dan pusat perbelanjaan.
Seorang pengemis lanjut usia saat ditanyai mengaku dirinya adalah warga kurang mampu dan terpaksa meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Terkadang untuk pulang ke rumah saya  terpaksa minta bantuan sopir angkutan karena tidak punya uang,”  ujarnya.  Berdasarkan  keterangan  dari  para  pengemis  tersebut,  mereka  mengemis selain  disebabkan  karena  kebiasaan,  juga  ada  yang  disebabkan  untuk  mencukupi  biaya kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya. Sehingga rela berangkat mengemis ke ibu kota Lhokseumawe.

## Anomali Perempuan Pengemis
Disinggung  mengenai  penanganan  serius  dari  pemerintah,  ia  menjelaskan  bahwa saat ini masih dalam tahap pembinaan karena rumah singgah untuk pembinaan anak-anak belum ada. Menurut Irsyadi, penertiban pengemis di Kota Lhokseumawe, menjadi kendala tersendiri karena tidak adanya rumah singgah atau penampungan sementara, agar dapat diberi  ketrampilan  supaya  tidak  mengemis  lagi.  Jika  ada  rumah  singgah  atau  tempat penampungan  sementara,  mereka  dapat  diberi  ketrampilan  supaya  tidak  mengemis  lagi dan penanganan penertiban pengemis ini dapat lebih efektif lagi.  Diyakini persoalan sosial tersebut  akan  teratasi  bila  ada  kepedulian  masyarakat  di  lingkungan  masing-masing, terutama  orang  mampu  agar  senantiasa  memberikan  perhatian  kepada  warga  kurang mampu di lingkungan masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah kota Lhoekseumawe mengimbau  masyarakat  Lhokseumawe  agar  tidak  memberikan  sumbangan  di  jalan, sehingga persoalan sosial tersebut segera teratasi.

## 3. Akar Permasalahan
Diperkirakan  bahwa  faktor  merebaknya  gepeng  di  Aceh  disebabkan  oleh  dua faktor utama, yaitu faktor eksternal, penyebabnya adalah lemahnya kemampuan ekonomi, lapangan  kerja  yang  terbatas  atau  sulitnya  lapangan  kerja,  konflik/gangguan  keamanan yang  berkelanjutan,  beban  kerja  ganda  yang  dialami  oleh  kaum  perempuan  Aceh,  dan terbatasnya  koordinasi  yang  dilakukan  pemerintah.  Sementara  itu  dari  faktor  internal antara lain adalah kecacatan fisik, budaya malas berusaha, kurangnya rasa malu, keimanan yang  menurun,  keterbatasan  pendidikan,  rendahnya  pemahaman  agama,  dan tereduksinya budaya Aceh, dan minimnya ketrampilan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat.
Apa  faktor  yang  menyebabkan  para  pengemis  lebih  memilih  bertahan  sebagai pengemis kendati telah memperoleh pembinaan mental-spritual dari aparatur negara baik dalam  konteks  wawasan  kebangsaan  dan  doktrin  ideologi  negara  oleh  TNI  (Rindam Iskandar  Muda),  bimbingan  keberagamaan  dan  syariah  Islam  oleh  Dinas  Syari`at  Islam, ketertiban  dalam  berkehidupan  sosial,  serta  bahkan  bantuan  dana  (modal  usaha)  sosial dari  Dinas  Sosial?  Menurut  sebagian  pengamat  menyebutkan  bahwa  faktor  paling mendasar yang membawa anggota masyarakat ini sehingga tercabut dari akar sosialnya ini adalah perubahan mindset berupa ketidakpercayaan terhadap potensi diri yang sangat rendah dan ketergantungan yang cukup tinggi pada bantuan orang lain. Faktor (internal) ini  didukung  oleh  pengabaian  negara  terhadap  hak-hak  mereka  selaku  warga  negara yang kurang beruntung secara fisik, dukungan sosial (pembolehan yang dianut keluarga dan  warga  sekitar)  dan  kelalaian  (kesalahan  tempat  dan  cara  membantu)  orang-orang

## Muhibuddin dkk
yang mampu secara ekonomi dalam menyalurkan rasa belas kaihan, simpati, empati dan sifat humaniter lainnya.
Fakta yang cukup mencengangkan adalah bahwa ternyata dalam dunia pengemis telah terjadi pemutarbalikkan nilai-nilai budaya, moral dan agama sekaligus kepada nilai- nilai  kehidupan  yang  absurd  dan  dan  kacau  karena  tidak  berdasar  pada  humanisme apalagi pada spiritualitas. Dalam melaksanakan aktivitas meminta-minta, para pengemis tidak  saja  telah  melabrak  jati  diri  kemanusiaannya  yang  mulia,  terhormat  dan bermartabat, melainkan lebih dari itu mereka telah menjerumuskan diri mereka ke dalam perilaku  norma  sosial,  keluhuran  moral  dan  keshalihan  spiritual  yang  cukup  anomali. Seakan-akan mengemis memiliki dunia tersendiri yang terasing dari dunia manusia biasa lazimnya.  Apasaja  yang  patut  disepakati  dalam  tataran  kehidupan  sosial  yang  normal, seakan tidak berlaku bagi dunia pengemis.
Dalam kasus dan konteks  semacam ini  sebuah anomali  benar-benar telah terjadi. Dimana  dukungan  potensi  alam  yang  begitu  berlimpah,  adat  dan  budaya  yang  begitu mendukung  harga  diri  dan  keuletan,  keyakinan  agama  yang  selalu  memotivasi  dan mengingatkan serta memberi apresiasi kepada siapa saja yang suka memberi, menolong dan  bersedekah.  Namun  realitas  sosial  muncul  dalam  wajahnya  yang  anti  klimak, destruktif atau kontra produktif dengan tataran idealitas yang selama ini dijaga, dirawat, dipelihara  dan  dianut  oleh  masyarakat  Aceh  yang  dikenal  pantang  menyerah  dalam membangun  kehidupan,  heroik  dalam  melawan  kedhaliman  serta  keteguhan  dalam beragama.  Apa  yang  terpampang  di  depan  mata  generasi  masyarakat  Aceh  dalam konteks kekinian (kontemporer) sungguh bertolak belakang dengan harapan dan cita-cita supremasi  budaya  dan  agama  yang  sebelumnya  dibanggakan  dan  dielu-elukan  kepada masyarakat dunia.

## C. Kesimpulan
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  pengemis  merupakan  bagian  dari  realitas  sosial kemasyarakatan  di  masa  kini.  Perubahan  sosial  yang  dipicu  oleh  pergeseran  budaya, keterdesakan  ekonomi,  melemahnya  pengamalan  nilai-nilai  agama,  telah  membawa  efek yang  signifikan  terhadap  pandangan  dan  perilaku  sebagian  anggota  masyarakat, khususnya pengemis. Padahal dalam tataran idealitas masyarakat kita, kegiatan mengemis merupakan  suatu  kegiatan  yang  tidak  pernah  direkomendasikan  dan  bahkan  suatu tindakan yang mengurangi harkat dan martabat manusia baik di hadapan Tuhan dan juga antar sesama manusia.  Bahkan dalam ajaran agama sekalipun, mengemis atau meminta- minta merupakan suatu perbuatan yang sebisa mungkin harus dihindari sebisa mungkin. Agama  mengajarkan  umatnya  untuk  hidup  mandiri  dan  bekerja  keras  guna  mampu

## Anomali Perempuan Pengemis
menghidupi  diri  sendiri,  keluarga  hingga  dapat  membantu  orang  lain.  Demikian  juga terdapat pandangan yang sama, dimana dalam budaya Aceh yang berlandaskan syari`ah Islam  berpandangan  bahwa  tindakan  meminta-minta  (mengemis)  sangat  bertentangan dengan  budaya  Aceh  yang  sangat  menghargai  tindakan  memberi,  berderma  dan bersedekah ketimbang meminta.
Perempuan dalam ajaran Islam dan budaya Aceh merupakan makhluk yang sangat dihormati, dilindungi dan dimuliakan. Karena itu ia diposisikan di ranahnya yang aman dan  nyaman,  yaitu  rumah  atau  dalam  keluarga.  Ruang  geraknya  secara  relatif  dibatasi kecuali  dengan  alasan  yang  sangat  mendesak  dan  genting.  Bila  tidak  ada  kepentingan yang mendesak dan hak-haknya terpenuhi secara permanen, maka perempuan Aceh lebih banyak  berkutat  dalam  lingkup  rumah  tangga  dengan  tugas,  kewajiban dan  beban  kerja yang tidak kalah dengan kaum laki-laki di ranah publik. Kaum perempuan Aceh memiliki kewajiban  utama  sebagai madrasatul  ula bagi  anak-anak  keturunannya.  Inilah  tugas peradaban manusia yang membutuhkan energi potensial yang cukup besar. Karena peran dan  tanggungjawab  itulah  kaum  perempuan  dalam  Islam  mendapatkan  keistimewaan dalam kedudukannya yang terhormat, dilindungi oleh kaum laki-laki dan dimuliakan.
Anomali kemudian muncul dan menimpa kaum perempuan ketika mereka harus melakukan  suatu  pekerjaan  di  luar  peran  utama dan  tanggungjawab  primernya.  Mereka harus  memikul  beban  sebagai  pencari  nafkah  sendiri  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarganya.  Apapun  alasan  atau  dalih  yang  mendukung,  membenarkan  atau menjustifikasi  agar  keterpaksaannya  dalam  menjalankan  peran  ganda  tersebut berlangsung  nampaknya  akan  sangat  dilematis  untuk  dipertahankan.  Sebab  di  luar kewajibannya  untuk  menjemput  kebutuhan  keluarganya,  pengorbanannya  akan membawa  konsekuensi  yang  tidak  ringan  dan  mudah  untuk  dijalani  oleh  kaum perempuan.  Akan  sangat  ironi  lagi  ketika  pekerjaan  yang  dimaksud  adalah  meminta- minta  (mengemis).  Kontradiksi  nilai  terhadap  perempuan  akan  terjadi  sedemikian  rupa sehingga  perempuan  pengemis  semakin  tergerus  harga  diri,  kehormatan  dan kemuliaannya.  Sejumlah  kekhawatiran  terhadap  nasib  kaum  perempuan  pengemis  terus mengalir. Sebab, kaum perempuan disinyalir memiliki resiko yang sangat rentan terhadap pelbagai  tindakan  yang  tidak  diharapkan  akan  menimpanya  kelak  seperti  pelecehan, pemorkosaan dan tindakan kriminal lainnya yang membahayakan keselamatan jiwanya.
Oleh sebab itu pemerintah kota Banda Aceh, kota Lhoekseumawe dan kota Langsa sangat  menyadari  realitas  sosial  kemasyarakatan  seperti  ini,  khususnya  terhadap maraknya  pengemis  pada  umumnya,  tidak  terkecuali  pengemis  perempuan  di  wilayah pemerintahannya.  Untuk  itu  pemerintah  kabupaten/kota  di  Aceh  menyadari  akan pentingnya  melakukan  berbagai  upaya  dalam  menangani  semua  pengemis  secara  bijak

## Muhibuddin dkk
dan  manusiawi.  Berbagai  upaya  telah  ditempuh,  baik  melalui  pendekatan  hukum, pembinaan  sosial  budaya,  keagamaan  dan  pemberdayaan  ketrampilan.  melalui  berbagai program  rehabilitasi  sosial  dan  keagamaan  yang  digerakkan  secara  terpadu.  Langkah preventif  merupakan  pilihan  pertama  pemerintah  dalam  menangani  pengemis,  yaitu dengan  mengadakan  himbauan  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat  umum  agar  tidak mengemis,  dan  mengajak  masyarakat  untuk  berusaha  secara  mandiri.  Demikian  juga himbauan  yang  sama  juga  disampaikan  secara  khusus  bagi  para  pengemis  di  berbagai sudut  kota  yang  dijadikan  lokasi  untuk  mengemis.  Pertama,  mereka  diingatkan,  diajak untuk tidak mengemis di kawasan kota atau tempat-tempat tertentu yang sudah dilarang dengan tegas. Para pengemis yang tidak mengindahkan himbauan larangan mengemis ini akan  ditindak  dengan  tegas  dengan  dikenakan  hukuman  penangkapan  oleh  aparat petugas  gabungan  (kepolisian,  Satpol  PP/WH  dan  Dinas  Sosial).  Dalam  razia  rutin, apabila tim gabungan menemukan para pengemis masih berkeliaran di wilayah larangan mengemis,  mereka  dihimbau  untuk  sesegera  mungkin  membubarkan  diri.  Namun  tidak jarang realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pengemis tidak mengindahkan himbauan petugas setelah beberapa kali diingatkan. Akibatnya, apabila beberapa kali tidak menggubris  himbauan  tim  terpadu  ini,  mereka  dengan  sangat  terpaksa  dijaring  dan ditangkap  yang  kemudian  dibawa  ke  rumah  rehabilitasi  untuk  dilakukan  pembinaan secara lebih intensif.
Di  lembaga  rehabilitasi  sosial  ini  seluruh  pengemis  secara  terpisah  diberikan berbagai  pengarahan  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan  dalam  struktur kepemerintahan,  seperti  pembinaan  keagamaan  oleh  MPU  setempat,  pemahaman  adat- istiadat Aceh oleh MAA, serta pelatihan bina usaha mandiri oleh tim dari Dinas Koperasi dan  UKM.  Selesai  dari  program  pembinaan  dan  pemberdayaan  ketrampilan  wirausaha kemudian  mereka  dipercayakan  untuk  menentukan  sendiri  jenis  usaha  sederhana  apa yang  bisa  dilakukan.  Setelah  jenis  usaha  dilaporkan  kepada  pembina,  mereka  diberikan sejumlah modal usaha secara bertahap. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha mereka dilakukan monitoring secara berkala. Temuan monitoring ini dijadikan untuk menentukan bentuk tindakan selanjutnya yang akan diberikan. Namun, ada satu bagian yang tertinggal dari apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, yaitu pembinaan dan pemberdayaan khusus terhadap apa yang dibutuhkan kaum perempuan pengemis yang membedakannya dengan pengemis yang lain.
Oleh  karena  itu,  belajar  dari  keterluputan  terhadap  kebutuhan  khusus  kaum perempuan  pengemis  di  atas,  beberapa akademisi  dari kampus  terdekat  ikut  melakukan berbagai  upaya  konstributif  guna  membina  para  pengemis,  khususnya  dari  kalangan perempuan. Diantara bentuk penanganan khusus dimaksud adalah kegiatan pengabdian

## Anomali Perempuan Pengemis
yang  dikemas  dalam  bentuk  pendampingan  keagamaan  khususnya  dalam  penguatan aqidah  Islam  sebagai  basis  teologi  yang  perlu  diluruskan.  Tujuan  pendampingan  ini semata-mata  untuk  menguatkan  keimanan  melalui  kegiatan  pengajian  dan  bimbingan rohani  selama  lima  kali  pertemuan  yang  dilaksanakan  secara  inten  dan  serius.  Waktu pelaksanaan  dipilih  adalah  siang  hari  hingga  menjelang  ashar  pada  setiap  hari  Jum`at. Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  diantara  faktor  penyebab  sebagian  kaum perempuan terlibat sebagai pengemis adalah lemahnya landasan teologis yang dipahami oleh  kaum  perempuan  pengemis.  Dimana  notabene  sebagian  perempuan  pengemis tersebut  adalah  berangkat  dari  keluarga  yang  berlatarbelakang  pendidikan  yang  relatif rendah. Ditambah lagi dengan faktor sumber ekonomi keluarga yang terbatas.
Akibatnya  mencari  solusi  pragmatis  dan  terpaksa  untuk  menjadi  pengemis. Apalagi  setelah  menjadi  pengemis,  ternyata  kemudian  mendapatkan  penghasilan  yang banyak  serta  mudah  dilakukan.  Dari  itulah  mereka  menemukan  motivasi  baru  untuk bertahan sebagai pengemis. Dan pada kasus yang lain, mereka justru mengajak orang lain untuk bergabung ke dalam profesi pengemis.
Pada  tahapan  ini,  ekspektasi  mengemis  sudah  beralih  dari  pemenuhuhan kebutuhan  dasar  menjadi  pemenuhan  kebutuhan  tersier  dan  mewah.  Realitas  ini menjadikan tujuan awal mengemis sebagai upaya darurat semata berubah menjadi profesi yang  digeluti  secara  permanen.  Lompatan  kehidupan  dari  keadaan  yang  serba  terbatas kepada  keterpenuhan  segala  kebutuhan  lain  membuat  para  pengemis  mengambil keputusan baru untuk terus menggeluti pekerjaan mengemis. Pada kondisi semacam ini, sulit  bagi  pemerintah,  akademisi  dan  siapapun  pihak  lainnya  yang  memiliki  perhatian terhadap para pengemis untuk menghentikan dan mengalihkan perhatian pada alternatif kegiatan  lain  yang  lebih  terhormat  dan  bermartabat  sebagai  manusia  dan  warga  negara yang normal.

## Muhibuddin dkk

## Referensi
Abu  Huraerah.  2008, Pengorganisasian  dan  Pengembangan  Masyarakat;  Model  dan  Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan , Humaniora: Bandung. Ade  Fadillah  FW  Pospos, Fenomena  Pengemis  di  Kota  Langsa;  Kajian  Terhadap  Faktor-Faktor yang  Menyebabkan  Seseorang  Menjadi  Pengemis ,  Jurnal  Islam  Ilmiah,  Vol.  2  No.  2 Oktober 2017.
Agus  Salim,  2006, Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial  –  Buku  Sumber  Untuk  Penelitian Kualitatif , Tiara Wacana, Yogyakarta. A Naufal Ramzy (ed), Islam dan Transformasi Sosial Budaya , Jakarta: Defiri Ganan, 1993.
Asian Development Bank. 2004, Fighting Poverty in Asia and the Pasific: The Poverty Reduction Strategy,  p:1 dalam,  Sulistiyani  ambar  teguh, Kemitraan  dan  Model-Model Pemberdayaan, Gava Media: Yogyakarta. Bagja Waluya, 2007, Sosiologi: Menyelami  Fenomena Sosial di Masyarakat, Setia Purna Inves, Bandung.
Bagong  Suyanto  dan  Sutinah.  205, Metode  Penelitian  Sosial ; Berbagai  Alternatif  Pendekatan , Kencana: Jakarta.
Burhan Bungin. 200, Metodologi Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
-------. 2003, Analisis Data Penulisan Kualitatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Choirul Amin, Analisis Karakteristik dan Mobilitas Pengemis di Kota Salatiga , The 5th Urecol Proceeding, 18 February 2017, UAD Yogyakarta.
Dwiyanti  Hanandini  dan  Machdaliza.  2008. Model  Pembinaan  Anak  Jalanan  dan  Pengemis melalui Pemberdayaan Keluarga Luas dan Institusi Lokal untuk Mengatasi Masalah Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat, Universitas Andalas: Padang. Edi  Soeharto, Konsep  dan  Strategi  Pengentasan  Kemiskinan  Menurut  perspektif pekerjaansosial, (Online), http://www.policy.hu
------. 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama: Bandung. Farid Wajdi Ibrahim, dkk. 2011, Laporan Penelitian, Problematika Pengemis di Banda Aceh dan Format penanggulangannya, IAIN Ar-Raniry: Banda Aceh. George C Homans, 1974. Social Behaviour; Its Elementary Form. Rev Editions . Harcourt Brace Jovanovich. New York.
George Ritzer, 1985, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali, Jakarta.
------, 2004, Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta. Hand  Dister  Evers  &  Rudiger  Korff.  2002. Urbanisme  di  Asia  Tenggara .  Yayasan  Obor Indonesia: Jakarta.
Isbandi  Rukminto    Adi, Intervensi  Komunitas  Pengembangan  Masyarakat  Sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Ismail  Nawawi.  2009. Pembangunan  dan  Problema  Masyarakat ,  Putra  Media  Nusantara: Surabaya.
James  M.Henslin,  2006, Sosiologi  dengan  Pendekatan  Membumi, Gelora  Aksara  Pratama, Jakarta.
Kamaruzzaman  Bustamam  Ahmad, Perempuan  Aceh  Dalam  Perspektif  Antropologi, Gender Equality: Internasional  Journal  of  Child  and  Gender  Studies, Vol. 1, No. 2,  September 2015.
Kun Maryati, dkk, 2001, Sosiologi , Jilid 3 , Erlangga, Jakarta. Kuntowijoyo, 1999, Budaya & Masyarakat, Tiara Wacana Yogya; Yogyakarta Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

## Anomali Perempuan Pengemis
M.  Din  Syamsuddin, Etika  Agama  Dalam  Membangun  Masyarakat  Madani ,  Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 2002.
Masrul  Fuad  dkk, Strategi  Pemberdayaan  Kelompok  Pengemis  Gelandangan  Orang  Terlantar (PGOT)  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Dinas  Sosial,  Pemuda,  dan  Olah  Raga  Kota Semarang , Jurnal Ilmu Sosial Politik Universtas Diponogoro Semarang, 2017 Masdar F. Mas`udi, 1999. Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan , Mizan: Bandung. Maulida Oktaviana dkk, Pengemis dan Upaya Penanggulangannya; Studi Kasus di Desa Rarang Tengah  Kecamatan  Terara  Kabupaten  Lombok  Timur ,  Jurnal  Ganesha,  Vol:  4  No:  1 Tahun 2014.
Muhammad  Yunus    200, Menciptakan  Dunia  Tanpa  Pengemis ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta.
Muslim Zainuddin, dkk.2006, Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh , Ar- Raniry Press; Banda Aceh.
Peraturan Pemerintah RI No 31/1980, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, (Online), http://hukum.unsrat.ac.id/pp_31_1980.htm
Qodri  Azizy,  A.  2003. Pendidikan  Untuk  Membangun  Etika  Sosial:  Mendidik  Anak  Masa Depan Pandai dan Bertabat . Sinar Ilmu; Jakarta. Rarif, Modul  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Panti, Diakses,melalui,situs,http://rarif.multiply.com/journal Revitandini,  Kementerian  Sosial, Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial, (online), http://rehsos.depsos.go.id
Rizal, Tiga Mengemis Yang Dibolehkan, (online), http://www4.eramuslim.com . Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2011, Teori Sosiologi Modern , Kencana, Jakarta. Saptono  Iqbalu.  2005. Gelandangan-Pengemis  (GEPENG)  di  Kecamatan  Kubu,  Kabupaten Karangasem , Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Udayana: Denpasar.
Shalih  bin  Abdullah  Al-Utsaim.    2003, Pengemis:  Antara  Kebutuhan  dan  Penipuan, Darul Falah, Jakarta.
Sondang  Irene,  dkk,  2003, Pemulihan  Psikososial  Berbasis  Komunitas ,  Jakarta:  Kontras  dan Yayasan PULIH
T.O.Ihromi (Penyunting). 1999, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Sahal Mahfudh, 1994. Nuansa Fiqh Sosial , LKiS;Yogyakarta Shihr’Arif,  2009, Si  Kaya  VS  si  Miskin;  Kenapa  Orang  Kaya  Semakin  Kaya  Kenapa  Oaring Miskin Tetap Miskin, Ziyad Visi Media, Solo.
Suharto, Edi, 2009, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Alfabeta: Bandung. Serambi Indonesia , Penertiban Pengemis, Senin 20 Februari 2012, edisi 152. Ulber Silalahi. 2010. Metode Penelitian Sosial . Refika Aditama: Bandung. William A Schwab. 1992. The Sociology of Cities , Prentice Hall: New Jersey. YB Suparlan, dkk. 1990, Kamus Istilah Pekerjaan Sosial, Kanisius :Yogyakarta Yusuf    al-Qaradhawi, Teologi  Kemiskinan  Doktrin  Dasar  dan  Solusi  Islam  atas  problem Kemiskinan , Mitra Pustaka; Yogyakarta. Zaitunah  Subhan,  1999. Tafsir  Kebencian;  Studi  Bias  Gender  dalam  al-Qur’an , LKiS;Yogyakarta.