## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## MENAKAR EFEKTIFITAS PEMILU SERENTAK DI TENGAH DEMOKRASI ELEKTORAL
Sihabuddin Dosen STKIP PGRI Sumenep E-Mail: udinsihabuddin@yahoo.com

## Abstrak
Pelaksanaan  pemilihan  umum  (pemilu)  adalah  proses  pemilihan  orang  orang  untuk mengisi  jabatan-jabatan  politik  tertentu,  jabatan  tersebut  beraneka  ragam,  mulai  dari presiden,  wakil  presiden,  wakil  rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Pemilu  secara arti luas adalah segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan prilaku memilih. Sedangkan dalam pengertian sempit sistem pemilihan umum adalah cara  dimana  pemilih  dapat  mengekspresikan  hak  politiknya  melalui  pemberian  suara,  di mana  suatu  negara  tersebut  ditransformasikan  menjadi  kursi  di  parlemen  atau  pejabat politik yang mempunyai tiga fungsi berupa legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Kata kunci: Efektivitas Pemilu, Demokrasi Elektoral

## Abstract
Holding  common  election  is  an  election  proscess  of  people  to  fill  certain  poltical position,  there  are  many  postion  such  as  president,  vice  president  vice  people, representative  regional  council  (DPD),  globally  common  elections.  Election  in  a  broad sense  is  all  processes  related  to  suffrage,  election  administration  and  voting  behavior. Whereas, in a narrow sense the electoral system is a way  which  voters can express their political  right  by  voting,    which  a  country  is  transformed  into  a  seat  in  parliament  or political  officials  who  have  three  functions  in  the  form  of  legislation,  budgeting  and supervision .
Keywords : common efectivity, democracy of electoral

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## A. Pedahuluan
Makin  dekatnya  Pemilu,  makin banyak  saja  orang  menjajakan  diri untuk dipilih jadi anggota DPR/ DPRD atau  Presiden  yang  akan  dil  kukan secara  serentak,  para  calon  yang berlaga tentu butuh carauntuk meningkatkan popularitas, akseptabilitas  dan  elektabilitas.  Faktor popularitas  (terkenal),  akseptabilitas (diterima)  dan  elektabilitas  (dipilih) adalah  modal  amat  sangat  penting calon  dalam  Pemilihan Legislatif (Pileg),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD)  dan  Pemilihan  Presiden  dan wakil  presiden  (Pilpres)  yng  langsung umum bebas dan rahasia, jujur dan adil berdasarkan pancasila dan UUD 19145. 1
Sekalipun berdiri sendiri, ketiga faktor  itu  terintegrasi  jadi  satu  urutan gradasi  nan  tak  terpisahkan. 2 Itulah yang  harus  diraih  para  calon.  Bila tidak,  tak  bakalan  mereka  merasakan empuknya  kursi  DPR  Senayan  atau Istana Merdeka. Itulah proses  yang tak boleh  ditawar  sepeserpun.  Popularitas adalah  suatu  fenomena  sosial  tentang persepsi dari masyarakat, yang
1 PKPU no. 37 Tahun 2018, Psal 1 ayat 2.
2 Supandi,  Supandi.  "Interaksi  Negara  Dengan Dunia  Pendidikan  Islam  dari  Masa  ke  Masa." AL ULUM: Jurnal Penelitian dan Pemikiran
Keislaman 4.2 (2017): 214-227.
menentukan  siapa  yang  paling  banyak dikenal orang.
Melalui berbagai sarana, seseorang bisa meraih popularitas, baik cepat  atau  lambat.  Semakin  banyak dikenal, semakin popular namanya.
Ada  2  macam  popularitas, sosiometrik dan perceived . Popularitas  sosiometrik  muncul  dari daya  tarik  individu,  yang  disukai karena berbagai sifat baiknya. Misalnya, karena dia memiliki kemampuan personal, memiliki empati  dan  sering  membantu  orang lain.  Si  A  populer  karena  berhasil mengatasi banjir musiman dan jalanan yang macet kronis.
Popularitas perceived hanya
menggambarkan
keterkenalan individu  tanpa  memiliki  korelasi positif dengan sifat baik sepertihalnya sociometrik. Individu dengan popularitas perceived memang terkenal,  tapi  jarang  disukai  karena reputasinya.  Misalnya,  si  B  popular karena ditangkap KPK akibat korupsi triyunan  rupiah.  Popularitas  datang dari mana saja. Dari tokoh masyarakat,  pemerintahan,  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  hiburan  dan lainnya.  Seorang  penyanyi  dikenal popular karena sering tampil di muka umum.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Terlepas  apakah  bicara  benar atau  ngawur,  seorang  politikus  bisa terkenal  karena  sering  numpang nampang talkshow di  TV.  Secara sosiologis,  popularitas  ditekankan pada  aspek  recognition  (pengenalan). Bisa  dikenal  baik  atau  buruk.  Secara psikologis, tidak ada ikatan emosional antara  pemilih  pemilu  dengan  tokoh popular itu. Bagi mereka yang meraih popularitas  sosiometrik,  harus  rajin menjual nama dan prestasinya kepada masyarakat.  Sedang  untuk  yang popular  secara perceived ,  harap mundur saja dari pada isi kantongnya terkuras ludes tak bersisa. 3
Setelah popularitas sosiometrik,  tahap  berikutnya  yang harus  diraih  adalah  akseptabilitas. Tahap  akseptabilitas  pemilih  menilai cocok  tidaknya  calon  jadi  anggota legislatif atau presiden.
Banyak  aspek  yang  dinilai.
Diantaranya adalah kualitas,
kompetensi, integritas,
profesionalitas, personalitas, perilaku, prestasi, reputasi, kepemimpinan, visi dan lain-lain. Proses penilaian melahirkan penerimaan
(akseptabilitas) pemilih terhadap
3 Mukhlishi,  dkk, Generasi  Negeri  Berdikari Meneguhkan  ijtihad  keindonesiaan,  membumikan jihad  kebangsaan .  (  Sumenep;  Abida  Mahran, 2018), 15-16
calon.  Karena  begitu  banyaknya aspek  yang  dipertimbangkan,  maka pada  hakekatnya  prosedur  menilai dan  menerima  itu  adalah  proses berfikir para pemilih. Proses akseptabilitas memerlukan waktu lebih  lama  dibandingkan  popularitas dan akseptabilitas. Secara keseluruhan, tahap akseptabilitas menjadi  moment  krusial  (paling penting)  bagi  kesuksesan  calon. Disinilah  nasib  calon  dipertaruhkan, berhasil atau gigit jari. Pada tahap ini pemilih  mulai  berfikir,  siapa  calon yang  akan  dielus.  Agar  berhasil melewatinya,  calon  harus  berjuang ekstra keras.

## B. Pembahasan
Pemilu  adalah  wujud  nyata berbentuk  demokrasi  yang  prosedural, meskipun  demokrasi    tidak  sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek  demokrasi  yang  sangat  penting yang  juga  harus  di  selenggarakan secara  demokratis,  oleh  karena  itu  di negara-negara  yang  menamakan  diri sebagai demokratis mentradisikan pemilu  untuk  memilih  pejabat-  pejabat pablik di bidang lagislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun daerah.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan  politik 4 berasal  dari  rakyat dan  di  percayakan  demi  kepentingan rakyat  sendiri,  dan  bahwa  kepada rakyatlah para pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan tindakanya.
Selanjutnya, Moh. Mahfud
(1999)  mengatakan  bahwa  kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya    pemerintahan  yang  sah  dan  di akui  ( legitimati  government )  di  mata rakyat.  Pemerintah  yang  sah  dan  di akui  berarti  suatu  pemerintahan  yang mendapat  pengakuan  dan  dukungan yang di berikan oleh rakyat.
Legitimasi
bagi suatu
pemerintahan  sangat  penting  karena dengan
legitimasi tersebut, pemerintahan  dapat  menjalankan  roda birokrasi  dan  program  programnaya sebagai  wujud  dari  amanat  yang  di
4 Secara  harfiah, politic (Inggris)  yang  dapat diartikan  sebagai  usaha  yang  diatur  sedemikian rupa  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Dengan pengertian  ini  politik  yang  dalam  bahasa  arabnya dikenal  dengan  istilah al-ri ’ ayah (pengurusan),
Lihat  Muhammad  Baijuri, Majalah  al-Wa ’ ie , No.134.Tahun  XII  Oktober  2011/Dzul  Qa ’ dah, 1432  H,  28. al-siyasah dari  kata sasa-yasusu- siyasatan artinya ‘ mengurus ’ hal ini sesuai dengan bahasa Indonesia politik adalah urus mengurus dan berlaku  pada  semua  aspek  kehidupan  seperti pendidikan, keluarga, ekonomi, budaya, keagamaan  dan  lain  sebagainya.  Lihat  juga  MD.
Riyan, Political Quotient; Memahami Politik Para Nabi (Bandung: Karya Kita, 2008), 21.
berikan oleh rakyat kepadanya. 5
Pemerintahan  dari  rakyat  memberikan memberikan gambaran bahwa pemerintah  yang  sedang  memegang kekuasaan di tuntut kesadaranya bahwa pemerintahan tersebut di peroleh melalui  pemilihan  dari  rakyat  bukan dari pemberian wangsit atau kekuasaan supranatural.
Pemilu  yang  adil  yang  bebas adalah  pemilu  yang  kompetitif  adalah yang  utama  membuat  pejabat-  pejabat pemerintahan  bertanggung  jawab  dan tunduk pada pengawasan rakyat, pemilu  juga  merupakan  arena  penting untuk  menjamin    kesetaraan  politis antara  warga  negara,  baik  dalam  akses terhadap jabatan pemerintahan maupun dalam  nilai  suara  serta  kebebasan dalam  hak  politik,    Dalam  konteks hukum tata negara bahwa pemilu  juga terkait  dengan  prinsip    negara  hukum, karena  rakyat  memilih  dan  telah mempercayai  dan  memberi  hak  untuk menciptakan
produk hukum melaksanakan dan mengawasinya sebagaimana  kehendak  rakyat,  Proses kemunculan  politik  sebagai  suatu bidang  kajian,  baik  dikalangan  ilmuan pendidikan maupun bidang kajian telah
5 Tim ICCE UIN Jakarta, Civc education, (Jakarta Prenada, 2003),

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
melalui  pergumulan  dan  perdebatan panjang. 6
Pemilu  di  selenggarakan  untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokratis, karena rakyat tidak mungkin  memerintah  secara  langsung, maka  di  perlukan  cara  untuk  memilih wakil  yang  akan  mewakili  rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik yang  demokratis,  demokrasi  yang  di terapkan  di  Indonesia  mempunyai slogan  yaitu,  dari  rakyat,  oleh  rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana dari sistem  politik  demokrasi  di  indonesia yaitu  pemilihan  umum  atau  di  sebut dengan  PEMILU.
Pemilihan  umum  merupakan wujud dari kebebasan berserikat.
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “ luber ” yang merupakan  singakatan  dari “ langsung umum ” , bebas dari rahasia “ asal luber “
sudah  ada  sejak  zaman  orde  baru, kemudian di era reformasi berkembang  pula  asas “ jurdil ” yang
6 M. Sirozi, Politik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 127.
merupakan  singkatan    dari “ jujur  dan adil ” .
Pemilihan umum (pemilu) adalah  proses  pemilihan  orang  orang untuk  mengisi  jabatan-jabatan  politik tertentu,  jabatan  tersebut  beraneka ragam,  mulai  dari  presiden,  wakil presiden,  wakil  rakyat  sebagai  tingkat pemerintahan,  sampai  Kepala  Desa. Pada  konteks  yang  lebih  luas,  Diater Nohlen mendifinisikan sistem pemilihan  umum  dalam  2  pengertian, dalam arti luas dan arti sempit. Konteks arti  luas,  adalah  sistem  pemilihan umum    merupakan  segala  proses  yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi  pemilihan  dan  prilaku memilih.
Sedangkan  dalam  pengertian sempit  sistem pemilihan umum adalah cara  dengan  mana  pemilih  dapat mengekspresikan  pemilihan  politiknya melalui pemberian suara, di mana suatu negara  tersebut  di  transformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat politik.
Efektifitas  pemilu  serentak  di Indonesia  pada  tahun  2019  yang  akan datang,  pastinya  itu  sangat  berbeda, dan  tentunya  ada  kelebihan  dan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
kekurangan pemilu serentak dari 2019 7
yang  akan  datang.  Pemilihan  Umum (Pemilu)  2019  pada  tanngal  17  April akan  digelar  secara  berbeda,  yakni pemilu  legislatif  (Pileg)  dan  pemilihan presiden  (Pilpres)  yaitu  akan  di laksanakan serentak.
Berbeda  dengan  Pemilu  2014 yang  di  lakukan  terpisah.  Pileg  pada  9 April  2014  dan  pilpres  pada  9  Juli 2014.  Keputusan  ini  menurut  Ketua Majlis  Hakim  Konstitusi  Hamdan Zoelva  saat  membacakan  keputusanya di gedung Mahkama Konstitusi, Jakarta pada  hari  kamis  23  Januari  2014. Keputusan  ini  merupakan  tindak lanjut dari  permohonan  dari  uji  materi Undang-  undang  Nomor  42  Tahun 2008  tentang  pemilihan  Presiden  (UU Pilpres) yang diajukan koalisi masyarakat sipil, yaitu pemilu serentak pada tahun 2019.
Koalisi  masyarakat  meminta pileg di mulai dari DPRD, DPD, DPR, dan  Pilpres  harus  dilakukan  secara serentak, sehinggu pemilu yang selama ini  di  lakukan  2  kali  pencoblosan menjadi  1  kali  pencoblosan.  Inilah bedanya pemilihan dari 2014 yang lalu,
7 Ada 16 partai politik Nasional dan 4 partai politik lokal Aceh,  media online Kumparan News 13 April 2018.
yang  di  lakukan  serentak  menjadi  1 pencoblosan.
Mahkamah  Konstitusi  punya sejumlah alasan untuk membuat keputusan itu, yaitu pelaksanaan Pilpres  setelah  Pileg  dinilai  tidak mampu  menjadi  alat  transformasi perubahan  sosial  ke  arah  yang  di kehendaki, dan hasilnya dari pelaksanaan  pilpres  setelah  pemilu Anggota  Lembaga  Perwakilan  tidak juga  memperkuat  sistem  presidensial yang  hendak  di  bangun  berdasarkan konstitusi,  ini  kata  Hakim    Ahmad Fadil  Sumadi  saat  membaca  keputusan di Gedung MK.
Menurut MK, pelaksanaan pemilihan yang tidak serentak membuat  pengawasan    checks  maupun belances antara DPR dan presiden tidak berjalan  dengan  baik,  sebab  pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden kerap  menciptakan  koalisi  taktis  yang bersifat  sesaat  dengan  partai-partai politik,  sehingga  tidak  melahirkan koalisi  jangka  panjang  yang  dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah, dalam prakteknya,  model  koalisi  yang  di bangun  antara    partai  politik  atau dengan pasangan calon presiden/ wakil Presiden justru ini tidak akan memperkuat sistem pemerintahan

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
presidensial. Pengusulan pasangan calon  presiden  oleh  gabungan  partai politik  tidak  lantas  membentuk  koalisi permanaen  dari  partai  politik  atau gabungan partai politik yang kemudian menyederhanakan  sistem  kepartaian, karena  itu,  proses  demikian    tidak memberi penguatan atau sistem pemerintahan  yang  dikehendaki  oleh konstitusi. Selain itu, dengan keputusan pelaksanaan  pemilu  serentak,  maka  di perlukan  payung  hukum  baru,  dan perlu  waktu  untuk  menyusun  aturan tersebut, Mahkamah Konstitusi berpandangan tidak akan cukup  waktu guna  menyusun  aturan  baru  itu  agar pemilu  2014  bisa  di  laksanakan serentak.  Jika  aturan  baru  tersebut  di paksanakan  untuk di buat di selesaikan demi  penyelenggaraan    Pilpres  dan Pemilu  Anggota  Lembaga  Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut  penalaran  yang  wajar,  jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan  atau  kurang  kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang undangan yang baik dan komprehensif.
Melihat  wacana  dana  pemilihan umum  di  indonesia  (KPU)  akan melakukan  verifikasi  partai  politik untuk  menentukan  peserta  pemilu serentak  2019.  Tahapan  yang  di  mulai
sejak  oktober  mendatang  itu  akan memakai  biaya  sebesar  350  miliar. Ketua  KPU  Arif  Budiman  mengatakan Anggran ratusan miliar untuk verifikasi parpol telah masuk pada APBN.
Pemilihan  umum  serentak  pasti akan  ada  kekurangan  dan  kelebihan yang  akan  di  dapat,  apalagi  Indonesia baru  pertama  kali  mengadakan  pemilu secara  serentak  di  tahun  2019  yang akan datang.
1) Kelebihan
Setiap partai akan dapat mengajukan calon presidenya. Pemilihan  umum  serentak  akan memberikan kesempatan bagi setiap partai    untuk  mengajukan  presiden dan wakil presiden.
Sehingga masing- masing partai    memiliki  calon  presiden  dan wakil  presiden,  seperti  di  ketahui jika  indonesia    menganut  sistem multipartai  atau  banyak  partai, meminimalisir anggaran dengan pemilihan  umum  serentak  anggaran yang  di  gunakan  untuk  melakukan kampanye  dan  proses  pemilihan umum pasti akan lebih terminimalisir.
Sehingga biaya pemilihan umum    yang  bisa  di  sebut  sangat besar    sebagian  dapat  di  bangun negara,  melayani  masyakat  serta

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2019. Vol.6. No.1
©2014-2019 j.al-ulumall rights reserved
ISSN. 2355-0104 journal.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
meningkatkan    fasilitas  dan  sarana prasarana publik.
2) Kakurangan
Semakin  meningkatnya  surat suara  yang  tidak  sah  atau  di nyatakan  gugur,  hal  tersebut  terjadi karena banyaknya calon yang mengajukan diri baik sebagai Dewan  Perwakilan    Rakyat  (DPR) Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPRD) dengan  jumlah  yang  begitu  banyak masih  di  tambah  pula  dengan  calon presiden dan wakil presiden yang di usung  dari  masing  masing    partai yang  mengikuti  Pemilihan  umum. Sehingga  rakyat  akan  kesulitan mengenai  masing  calon  dari  setiap anggota  golongan putih (golput).

## C. Kesimpulan
Pemilu sebagai sarana demokrasi  politik,    berupa  prosedur rakyat dalam memilih dan menagawasi pemerintah  melalui  pemilu,  rakyat memilih  dan  memilki  waki-wakil  yang duduk  di  legislatif,  sebagai  perwakilan politik  untuk  menyampaikan  aspirasi dari  para  konstituen  dan  rakyat  sesuai daaerah pemilihan darimana dia berasal.

## DAFTAR PUSTAKA
Baijuri, Muhammad, Majalah  al-Wa ’ ie ,
No.134.Tahun XII Oktober 2011/Dzul Qa ’ dah, 1432 H.
Media online Kumparan  News  13  April 2018.
Mukhlishi, dkk, Generasi Negeri
Berdikari Meneguhkan ijtihad keindonesiaan,  membumikan  jihad kebangsaan .    Sumenep;  Abida
Mahran. 2018. PKPU No. 37 Tahu 2018. Riyan, MD. Political Quotient; Memahami Politik Para Nabi Bandung: Karya Kita, 2008.
Sirozi, M. Politik  Pendidikan ,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Supandi,  Supandi.  "Interaksi  Negara Dengan  Dunia  Pendidikan  Islam dari  Masa  ke  Masa." AL  ULUM: Jurnal  Penelitian  dan  Pemikiran Keislaman 4.2 (2017): 214-227.
Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Civc  education, Jakarta Prenada, 20003. Undang- undang Nomor 42 Tahun 2008.