Volume 6 Nomor 2 (2024)   1915 - 1924  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6793
1915 | Volume 6 Nomor 2 2024

## Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur

## Budi Setiawan
Universitas Indonesia, Indonesia budhi_setiawan7@yahoo.com

## ABSTRACT
Child marriage is a serious problem that requires serious attention from various parties, including the government, non-governmental organizations, civil society and families. This research method uses a qualitative method with an interdisciplinary approach. This research aims to analyze the factors that cause child marriage and the challenges in protecting and upholding children's human rights as an integrated part of human rights, through social, cultural and economic perspectives that are interconnected with the applicable legal framework. The research results show that child marriage is still widespread due to various social, cultural and economic factors. Even though there are regulations that set a minimum age limit for marriage, this practice still continues, and has a negative impact on children's development, especially in terms of education and health. Educating the public about the negative consequences of child marriage, strengthening  legal  regulations  that  prohibit  this  practice,  as  well  as  supporting  reproductive  health services, education and social assistance for children and their families are important in prevention. Synergy between  institutions  such  as  the  government,  police,  child  protection  agencies  and  non-governmental organizations is also needed to strengthen law enforcement.

## Key words: child marriage, prevention, children's rights, law

## ABSTRAK
Perkawinan  anak  merupakan  permasalahan  serius  yang  memerlukan  perhatian  serius  dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat sipil, dan keluarga. Metode penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitiatif  dengan  pendekatan  interdisipliner.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  pernikahan  anak  serta  tantangan- tantangan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam hak  asasi  manusia,  melalui  perspektif  sosial,  budaya,  ekonomi  yang  saling  berhubungan  dengan kerangka  hukum  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukkan  perkawinan  anak  masih  marak  terjadi dikarenakan  berbagai  faktor-faktor  sosial,  budaya,  dan  ekonomi.  Meskipun  telah  ada  regulasi  yang mengatur  batas usia minimal untuk menikah,  praktik ini masih  berlanjut, dan  menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang konsekuensi negatif perkawinan anak, penguatan regulasi hukum yang melarang praktik ini, serta dukungan terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan bantuan sosial bagi anak-anak dan keluarga mereka menjadi penting dalam pencegahan. Sinergitas antar lembaga seperti pemerintah,  kepolisian,  lembaga  perlindungan  anak,  dan  organisasi  non-pemerintah  juga  diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum.
Kata kunci: perkawinan anak, pencegahan, hak anak, undang-undang

## PENDAHULUAN
Perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia meskipun sudah ada regulasi yang mengatur batas usia minimal untuk menikah. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Keluarga dengan  taraf  ekonomi  rendah  sering  kali  menjadi  pelaku  praktik  ini,  dengan  budaya  yang menganggapnya  sebagai  hal  lumrah.  Dampaknya  sangat  negatif  bagi  perkembangan  anak, seperti  terhambatnya  pendidikan,  tekanan  psikologis,  dan  risiko  kesehatan  yang  tinggi, terutama bagi anak perempuan yang hamil di usia muda. Pemerintah telah menetapkan batas usia minimal  untuk menikah  melalui Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  dan  berupaya melindungi  hak  anak  melalui  berbagai  regulasi.  Namun,  tantangan  dalam  mengatasi perkawinan anak masih sangat banyak.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitiatif  dengan  pendekatan interdisipliner. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak serta tantangan-tantangan dalam perlindungan dan penegakan hak asasi anak sebagai bagian yang terintegrasi dalam hak asasi manusia, melalui perspektif sosial, budaya, ekonomi  yang  saling  berhubungan  dengan  kerangka  hukum  yang  berlaku.  Lebih  lanjut, pendekatan hukum dan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui sejauh mana peran konstitusi  dalam  melindungi  hak-hak  anak,  dalam  kaitannya  dengan  masih  terus berlangsungnya parktik perkawinan anak di bawah umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perkawinan Anak
Perkawinan anak, yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, adalah masalah kritis  di  banyak  negara  berkembang,  termasuk  Indonesia,  karena  melanggar  hak-hak  dasar anak  dan  menimbulkan  dampak  negatif  jangka  panjang  bagi  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan mereka. Menurut Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, anak adalah setiap orang di bawah 18 tahun dan harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari keyakinan atau tindakan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Menurut  KHA  (Konvensi  Hak  Anak)  yang  diratifikasi  ke  dalam  Kepres  No  36  Tahun  1997, terdapat  10  Hak  Mutlak  Anak,  yaitu: 1 hak  gembira,  pendidikan,  perlindungan,  hak  untuk memperoleh  nama,  hak  atas  kebangsaan,  hak  makanan,  hak  kesehatan,  hak  rekreasi,  hak
1 Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 1 Hal: 1 - 146
kesamaan, dan hak peran dalam pembangunan. Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu: 2 hak hidup, hak tumbuh kembang, hak partisipasi, dan hak perlindungan. Di Indonesia, perkawinan anak masih sering terjadi, terutama di daerah pedesaan dan komunitas  tertentu  yang  memegang  teguh  tradisi  dan  norma  sosial.  Data  BPS  selama  satu dekade menunjukkan bahwa perkawinan di bawah  umur terus terjadi di Indonesia,  dengan sekitar 10,5% setiap tahun. Nusa Tenggara Barat memiliki angka tertinggi, mencapai 17,32% di  tahun  terakhir,  diikuti  oleh  Sumatera  Selatan  (11,41%)  dan  Kalimantan  Barat  (11,29%). Indonesia  menduduki  peringkat  ke-4  secara  global  dalam  perkawinan  anak,  dengan  sekitar 25,53 juta anak perempuan dinikahkan, menjadikannya negara dengan kasus perkawinan anak terbesar di kawasan ASEAN menurut data Unicef 2023. 3
Salah satu langkah yang telah diambil negara dalam mencegah perkawinan anak adalah dengan  merevisi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  bersama  dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan.  Perubahan  utama  yang  ditegaskan  dalam amandemen tersebut adalah peningkatan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun, yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. 4 Sayangnya, upaya regulasi tersebut tidak serta merta menyurutkan jumlah kasus perkawinan anak di Indonesia. Adanya celah regulasi seperti  permintaan  dispensasiperkawinan  menjadi  salah  satu  alasan  tetap  terjadinya perkawinan anak. Konsep-konsep adat dan kemasyarakatan yang masih berlaku di berbagai daerah, agama, dan ideologi patriarki turut menyumbang tetap tingginya kasus ini. Selain itu, perkawinan anak tetap dapat dilangsungkan meski tidak memiliki legalitas hukum formil. 5 Berdasarkan  catatan  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  UNICEF,  dijelaskan  beberapa dampak perkawinan anak sebagai berikut: 6
1. Perkawinan  anak  secara  khusus  meniadakan  hak-hak  anak  untuk  mendapatkan pendidikan,  bermain,  dan  mencapai  potensi  mereka  secara  optimal,  karena  akan mengganggu atau mengakhiri fase penting dalam hidup mereka (masa kanak-kanak), yang hak-haknya telah diakui dan diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC).
2. Perkawinan anak memengaruhi partisipasi tenaga kerja perempuan dan gadis. Gadis yang menikah harus menanggung beban besar dari pekerjaan rumah tangga, dan sering kali  terisolasi  serta  tidak  dapat  mengakses  jaringan  sosial,  pengetahuan  baru,
2 ibid
3 https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia
4 Tri Henda Wahyudi & Juwita Hayyuning Prastiwi. Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 13 No 2, December 2022
5 I Ketut Sudantra & I Gusti Ngurah Dharma Laksana. Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat. Jurnal IUS Volume 7 No. 1, April 2019.
6 Gaib Hakiki, dkk. Prevention of Child Marriage: Acceleration That Cannot Wait. UNICEF, Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, Puskapa 2020.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1915 - 1924  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6793
keterampilan baru, dan sumber daya lain yang seharusnya mendukung mereka untuk mengembangkan kondisi ekonomi mereka.
3. Banyak  wanita  muda  di  negara-negara  berkembang  tidak  memiliki  banyak  pilihan selain menikah pada usia muda. Kebanyakan dari pasangan muda ini kemudian menjadi ibu muda.
Di Indonesia anak perempuan merupakan korban paling rentan dari pernikahan anak, dengan prevalensi: 7
1. Anak  perempuan  dari  daerah  perdesaan  mengalami  kerentanan  dua  kali  lipat  lebih banyak untuk menikah dibanding dari daerah perkotaan.
2. Pengantin anak yang paling mungkin berasal dari keluarga miskin.
3. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan drop-out dari sekolahan umumnya lebih rentan menjadi pengantin anak daripada yang bersekolah.
Perkawinan  anak  dan  kehamilan  menjadi  hambatan  utama  bagi  pendidikan  anak perempuan. Setelah menikah, budaya seringkali membatasi perempuan untuk tinggal di rumah dan  menghapus  hak  mereka  untuk  bersekolah.  Ironisnya,  sekitar  85%  anak  perempuan  di Indonesia terpaksa mengakhiri pendidikan mereka karena mereka menikah.

## Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak
Terjadinya perkawinan anak tentu saja dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling terkait.  Perkawinan  anak  dapat  dipicu  oleh  beberapa  faktor,  seperti  rendahnya  tingkat pendidikan orang tua dan anak, tradisi perjodohan, kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja, dan kehamilan di luar pernikahan. 8 Dari perspektif sosio-kultural, faktor- faktor  yang  mendorong  perkawinan  anak  di  Indonesia,  di  antaranya  terkait  peran  budaya hukum  masyarakat  dan  pemimpin  agama  sebagai  faktor  penting  dalam  perkawinan  anak. Hukum  adat  yang  sering  bertentangan  dengan  ajaran  agama  menjadi  salah  satu  alasan mengapasulit  untuk  menghapus  praktik  perkawinan  anak  di  Indonesia.  Selain  faktor-faktor tersebut,  masih  banyak  faktor  lain  yang  menjadi  penyebab  perkawinan  anak,  seperti kemiskinan,  kurangnya  akses  terhadap  pendidikan  formal,  dan  kelemahan  dalam  kapasitas orang tua dalam mengasuh anak.
Salah satu faktor utama terjadinya perkawinan anak adalah faktor sosial dan budaya, di mana norma dan nilai-nilai dalam masyarakat sering kali menekankan pentingnya perkawinan sebagai  bagian  dari  tradisi  dan  sebagai  cara  untuk  memperkuat  ikatan  keluarga.  Dalam beberapa budaya, perkawinan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup,  menjadi  proses hidup  yang  harus  dan  wajib  untuk  dilalui,  dan  anak-anak  yang  telah
7 Dewi Candraningrum. Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Vol. 21 No. 1 Februari 2016.
8 Muhamad Ichrom. M. Khoirur Rofiq. Muhammad Sholihul Muafiq . Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak . Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Volume 6, Nomor 2, (2023) hal. 320-334
mencapai usia tertentu dianggap telah siap untuk menikah, tanpa mempertimbangkan aspek- aspek lain yang perlu dipenuhi sebelum terjadinya perkawinan tersebut, seperti kesiapan fisik, emosional, atau psikologis mereka
.  Kondisi  dan  himpitan  ekonomi  juga  memainkan  peran  besar  dalam  terjadinya perkawinan  anak.  Keluarga  yang  kesulitan  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dapat  melihat perkawinan anak sebagai solusi ekonomi, karena mereka percaya bahwa dengan menikahkan anak-anak  mereka,  mereka  dapat  mengurangi  beban  finansial  keluarga.  Sayangnya, perkawinan anak seringkali bukanlah jawaban yang tepat untuk mengatasi kondisi kesulitan ekonomi  yang  dialami  oleh  suatu  keluarga,  namun  bahkan  berdampak  pada  munculnya kemiskinan baru.
Persepsi terhadap pendidikan juga memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Dalam masyarakat di mana pendidikan tidak diutamakan, terutama bagi anak perempuan, anak-anak mungkin  lebih  cenderung  untuk  menikah  pada  usia  yang  lebih  muda.  Di  samping  itu, ketidakadilan gender juga memainkan peran penting dalam perkawinan anak. Budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dan memberikan kontrol atas kehidupan mereka kepada pria dapat menyebabkan anak perempuan lebih rentan terhadap perkawinan anak.
Di daerah-daerah yang terkena konflik atau ketidakstabilan politik, praktik perkawinan anak dapat meningkat sebagai akibat dari kekacauan sosial dan ekonomi yang diakibatkannya. Selain  itu,  keluarga  yang  terdampak  konflik  sering  kali  terpaksa  menjual  atau  menikahkan anak-anak mereka sebagai strategi bertahan hidup. Dengan demikian, perkawinan anak adalah fenomena  yang  kompleks,  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  melibatkan  aspek  sosial, budaya, ekonomi, politik, dan gender.
Peran Negara dan Pemerintah dalam Mengupayakan Pencegaha Perkawinan Anak Visi  untuk  melindungi  hak  anak  dan  pembangunan  sumber  daya  manusia  generasi masa depan bangsa menjadi aspek fundamental dari 3 kebijakan nasional terkait pencegahan perkawinan anak: 9
a. Perpres  No  18  Tahun  2020  tentang  RPJMN  2020-2024.  Upaya  Pencegahan  anak dilakukan  melalui  penguatan  koordinasi  dan  sinergi  dengan  melibatkan  bernagai pemangku  kepentingan  indikator  kinerja  utamanya  yakni  penurunan  proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun.
b. Sustainable Development Goals (SDGs). Perkawinan anak masuk kedalam tujuam ke 5: mencapai  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan  semua  perempuan  dan  anak perempuan, dimana salah satu sasarannya penghapusan perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa. Indikator utamanya yakni proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang
9 Yayasan Plan Internasional Indonesia dalam Titing Sugiarti & Kunthi Tridewiyanti. Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 4, No. 1, Desember 2021.
berstatus kawin atau berstatus hidup Bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun sebanyak 6,94 % (2030).
c. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA). Stranas PPA bertujuan untuk  membangun  sinergi  rencana  dan  program  pembangunan  disetiap  tingkatan pemerintah melalui lima strategi yakni: 1) Optimalisasi kapasitas anak; 2) lingkungan yang mendukung; 3) aksesibilitas layanan; 4) penguatan regulasi dan kelembagaan; 5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah.
Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
a. Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
b. Pasal  7  (2)  Dalam  hal  terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur sebagaimanadimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
c. Pasal 7 (3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib  mendengarkan  pendapat  kedua  belah  pihak  calon  mempelai  yang  akan melangsungkan perkawinan.
d. Pasal 7 (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  3  dan  ayat  4  berlaku  juga ketentuan  mengenai  permintaan  dispensasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6. Selain mengesahkan Undang-Undang Perkawinan baru, pemerintah juga berkolaborasi dengan  negara  lain  untuk  merumuskan  Sustainable  Development  Goals  (SDGs),  termasuk tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Target yang ingin dicapai adalah: 10
1. Mengakhiri  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  semua  perempuan  dan  anak perempuan.
2. Mengeliminasi  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  perempuan, baik di ruang publik maupun privat, termasuk perdagangan dan eksploitasi seksual.
3. Menghapuskan praktik-praktik berbahaya seperti perkawinan anak, pernikahan dini, pernikahan paksa, dan sunat pada perempuan.
4. Mengakui dan menghargai pekerjaan domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan, dan mendorong tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga secara nasional.
10 Gabrila Christy Mumek. Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia. Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.
5. Memastikan  bahwa  semua  perempuan  dapat  berpartisipasi  penuh  dan  memiliki kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan publik.
6. Memastikan  akses  universal  terhadap  kesehatan  seksual  dan  reproduksi  serta  hak reproduksi, sejalan dengan kesepakatan internasional.
7. Melakukan  reformasi  untuk  memberikan  hak  yang  sama  bagi  perempuan  terhadap sumber-sumber ekonomi dan akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap aset seperti tanah dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan  penggunaan  teknologi  terapan,  terutama  teknologi  informasi  dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi  dan  memperkuat  kebijakan  serta  penegakan  hukum  untuk  mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level.
Meskipun ada upaya keras dari pemerintah untuk menekan angka perkawinan anak, termasuk dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun dan melibatkan peran orang tua dalam pencegahan, permasalahan muncul di Lembaga Pengadilan Agama. Meskipun aturan  yang  ketat  telah  diberlakukan,  Pengadilan  Agama  memiliki  mekanisme  dispensasi perkawinan  yang  longgar.  Kenaikan  batas  usia  minimum  perkawinan  justru  menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi perkawinan, bukan penurunan angka perkawinan anak. Hakim-hakim  di  Pengadilan  Agama  tidak  memiliki  standar  yang  jelas  atau  kriteria  yang konsisten  untuk  menolak  permohonan dispensasi perkawinan. Sebagian  besar  permohonan dispensasi  dikabulkan  dengan  alasan  menghindari  mudarat,  tanpa  mempertimbangkan konsekuensi yang lebih luas dan kompleks bagi pasangan, anak-anak yang dilahirkan, serta lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, peran negara dan pemerintah juga mencakup penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi  anak-anak.  Dengan  memberikan  akses  yang  lebih  luas  terhadap  pendidikan  yang berkualitas,  pemerintah  dapat  membantu  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya pendidikan dan memperkuat kemandirian anak-anak untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan masa depan mereka, termasuk dalam hal menikah.

## Peran Komnas Perlindungan Anak sebagai Lembaga Independen dalam Melindungi Hak- Hak Anak
Komnas  Perlindungan  Anak  memiliki  peran  dalam  melakukan  advokasi  dan pengembangan  kebijakan  untuk  meningkatkan  perlindungan  anak.  Dengan  menggunakan wewenangnya sebagai lembaga independen, Komnas Perlindungan Anak dapat mengadvokasi kepentingan  anak-anak  kepada  pemerintah,  parlemen,  dan  masyarakat  secara  luas.  Mereka dapat  mengajukan  usulan  kebijakan  yang  lebih  progresif  dan  berpihak  pada  anak,  serta memberikan masukan dan pendapat ahli dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan  anak.  Hal  tersebut  pada  dasarnya  telah  dilakukan  oleh  Komisi  Perlindungan  Anak
Indonesia melalui berbagai kajian-kajian ilmiah dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Salah  satunya  adalah  dengan  memberikan  delapan  rekomendasi  terkait  hasil  pengawasan pencegahan  perkawinan anak  2023  untuk  Kementerian/Lembaga,  dan  terdapat  pula  empat rekomendasi terkait hasil pengawasan pencegahan perkawinan anak 2023 untuk pemerintah daerah.
Peran Komnas Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan langsung kepada anak-anak  yang  menjadi  korban  pelanggaran  hak-hak  mereka  juga  tidak  dapat  diabaikan. Komnas  Anak  memiliki  kewenangan  untuk  menerima,  menangani,  dan  menindaklanjuti laporan pelanggaran hak anak yang diterima dari masyarakat atau pihak lain. Mereka dapat memberikan  bantuan,  perlindungan,  dan  advokasi  kepada  anak-anak  yang  membutuhkan, serta bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait untuk menyediakan akses kepada anak-anak terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi.

## Efektivitas  Penerapan  Hukum  dalam  Melakukan  Penindakan  terhadap  Para  Pelaku Pemaksaan Perkawinan Anak
Efektivitas  penerapan  hukum  dalam  melakukan  penindakan  terhadap  para  pelaku pemaksaan  perkawinan  anak  dapat  bervariasi  tergantung  pada  sejumlah  faktor.  Menjadi penting artinya untuk mempertimbangkan keberadaan undang-undang yang jelas dan tegas yang  melarang  perkawinan  anak  serta  menetapkan  sanksi  yang  tegas  bagi  pelakunya. Meskipun  banyak  negara  memiliki  undang-undang  yang  melarang  perkawinan  anak, implementasi  dan  penegakan  hukum  yang  konsisten  sering  kali  menjadi  tantangan. Ketidakmampuan atau ketidakberanian pihak berwenang untuk menindak pelaku pemaksaan perkawinan anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, budaya, dan politik.
Di  Indonesia,  sanksi  yang  tegas  tentang  terjadinya  pengambilan  hak  anak  dengan memaksa mereka melangsungkan perkawinan yang tidak sesuai dengan hasrat dan keinginan dari anak itu sendiri sudah ada. Pada pasal 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jelas tertera bahwa: 1). Setiap Orang secara  melawan  hukum  memaksa,  menempatkan  seseorang  di  bawah  kekuasaannya  atau orang  lain,  atau  kekuasaannya  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan  perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara  paling  lama  9  (sembilan)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2). Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1):  a.  perkawinan  Anak;  b.  pemaksaan  perkawinan  dengan mengatasnamakan  praktik  budaya;  atau  c.  pemaksaan  perkawinan  Korban  dengan  pelaku perkosaan.
Pada tataran implementasi, sanksi tindak pidana perkawinan anak belum diterapkan secara konsisten dan efektif. Lembaga hukum seperti kepolisian dan lembaga peradilan belum melihat  perkawinan,  khususnya  perkawinan  anak,  sebagai  sesuatu  yang  perlu  untuk
dipertimbangkan  secara serius dalam  konteks  pemaksaan  atau  kekerasan dalam hubungan. Padahal  imbas  yang  ditimbulkannya  adalah  sangat  besar,  utamanya  berimplikasi  pada perkembangan  anak,  kesehatan  mental  anak,  dan  kestabilan  keluarga  yang  terlibat  di dalamnya. Padahal, penerapan sanksi tegas tersebut secara efektif, bisa menimbulkan efek jera di  masyarakat,  dan  merupakan  langkah  nyata  sebagai  bentuk  penanggulangan  serta pencegahan terjadinya kasus-kasus perkawinan anak di masa depan.
Dengan demikian, meskipun undang-undang yang jelas dan tegas merupakan langkah penting dalam pencegahan dan penindakan perkawinan anak, efektivitas penerapan hukum terhadap para pelaku pemaksaan perkawinan anak, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara luas untuk  meningkatkan  efektivitas  penerapan  hukum  dalam  kasus  perkawinan  anak  dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara penuh.

## KESIMPULAN
Fenomena  perkawinan  anak  memerlukan  perhatian  serius  dari  pemerintah  dan lembaga independen seperti Komnas Perlindungan Anak. Pemerintah berperan menetapkan kebijakan dan regulasi untuk melindungi hak anak, seperti menetapkan batas usia minimum menikah  dan  memberikan  sanksi  bagi  pelanggar,  serta  menyediakan  akses  pendidikan  dan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian anak. Komnas Perlindungan Anak berkontribusi melalui pemantauan, advokasi, dan perlindungan langsung, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Tantangan seperti dispensasi perkawinan  oleh  pengadilan  agama  tetap  ada,  sehingga  perlu  tinjauan  ulang  praktik  ini. Pencegahan  perkawinan  anak  memerlukan  kerja  sama  antara  pemerintah,  lembaga  hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.
Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, dan evaluasi kebijakan  serta  program  pencegahan  yang  ada  belum  menunjukkan  dampak  signifikan  di Indonesia.  Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  pendekatan  multidimensional  untuk memahami kompleksitas fenomena ini dan mengembangkan kebijakan serta intervensi yang lebih efektif. Rekomendasi pertama adalah peningkatan penyuluhan dan pendidikan tentang dampak  negatif  perkawinan  anak  serta  penguatan  regulasi  hukum  yang  melarangnya, didukung  oleh  akses  lebih  baik  ke  layanan  kesehatan  reproduksi,  pendidikan,  dan  bantuan sosial  guna  mengurangi  tekanan  ekonomi.  Rekomendasi  kedua  adalah  peningkatan  sinergi antar lembaga melalui koordinasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan  organisasi  non-pemerintah  untuk  memperkuat  penegakan  hukum  dan  menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban, serta mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi untuk memastikan pemulihan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Candraningrum,  Dewi.  2016. Pernikahan  Anak:  Status  Anak  Perempuan. Jurnal  Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Vol. 21 No. 1 Februari 2016.
Fitri, Anissa Nur. Riana, Agus Wahyudi. Fedryansyah, Muhammad. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 2 Nomor: 1
Hakiki, Gaibi., dkk. 2020. Prevention of Child Marriage: Acceleration That Cannot Wait. UNICEF, Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, Puskapa. Ichrom, Muhamad. Rofiq, M. Khoirur. Muafiq, Muhammad Sholihul . 2023. Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Anak . Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) Volume 6, Nomor 2, (2023)
Mumek,  Gabrila  Christy.  2020. Perlindungan  dan  Upaya  Hukum  dalam  Menekan  Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia. Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020. Sudantra,  I  Ketut  Sudantra.  Laksana,  I  Gusti  Ngurah  Dharma.  2019. Di  Balik  Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat. Jurnal IUS Volume 7 No. 1, April 2019.
Sugiarti,  Titing.  Tridewiyanti,  Kunthi.  2021. Implikasi  dan  Implementasi  Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Legal Reasoning, Vol. 4, No. 1, Desember 2021.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Wahyudi,  Tri  Henda  Wahyudi.  Prastiwi,  Juwita  Hayyuning.  2022. Seksualitas  dan  Negara: Permasalahan  Dispensasi  Perkawinan  Anak  di  Indonesia. Aspirasi:  Jurnal  Masalah- Masalah Sosial | Volume 13 No 2, December 2022
https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di- indonesia