## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 1, Juli 2022, pp. 29-41 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020
Samsul Ode 1 , Benediktus Dalupe 1 , Surya Yudha Regif 2 , Dejehave Al Jannah 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor, 85613 Timor Tengah Utara-Indonesia

## Info Artikel
Dikirim: Apr 09, 2022 Diterima: Jul 15, 2022 Dipublikasi: Jul 31, 2022
Kata Kunci: COVID-19; Regional Head Election 2020; Voter Participation;

## Koresponden:
Samsul Ode Jurusan Ilmu  Pemerintahan, Universitas  17  Agustus  1945 Jakarta
Email: samsul.ode@uta45jakarta.ac.id

## Sitasi Cantuman:
Ode,  S.,  Dalupe,  B.,  Regif,  S. Y.,  &  Jannah,  D.  A. (2022). Pemilu  dan  COVID-19  di Indonesia:  Partisipasi  Pemilih dalam  Pilkada  Serentak  2020. Journal  of  Political  Issues. 4(1); 29-41. https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 1 . 74
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 1 . 74
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract The rise of 2020 regional electoral participation in the middle of Covid-19 is a continuation of the participation stability trend in the Indonesia election. This increment is in  contrast  to  the  democratic  condition  in  Indonesia,  which  is  deteriorating.  The  rise  of participation is not affected by the actual conditions of COVID-19, it's occurred in areas with  a  high  number  of  Covid-19  cases.  Many  electoral  organizers  and  candidates  have reportedly  been  exposed  to  coronavirus.  The  public  perception  improvement  of  regional electoral  implementation  and  trust  to  the  government  achievement  to  handle  pandemics support  the  rise  of  participation.  But  perception  is  not  a  single  explanation.  The reinforcing factors at a local level are a strong explanation for this. the different variant levels  of  participation  in  each  region  are determined  by the  intensity  of  competition and local political issues. This is closely related to political mobilization, voter character, and the  rise  of  money  politics.  This  research  shows  the  failure  of  a  thesis  that  high participation is linear with the level of democracy quality. The models of voting behavior also  fail  to  explain  why  voter  enthusiasm  increases  when  economic  conditions  worsened due to the pandemic.
Abstrak Peningkatan partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di tengah bahaya Covid-19 merupakan  kelanjutan  dari  pada  tren  partisipasi  yang  stabil  dalam  pemilu  di  Indonesia. Peningkatan  ini  bertolak  belakang  dengan  kondisi  demokrasi  di  Indonesia  yang  justru sedang memburuk. Peningkatan ini tidak dipengaruhi oleh kondisi perkembangan Covid- 19  yang  sesungguhnya.  Peningkatan  justru  terjadi  di daerah-daerah  dengan  jumlah  kasus Covid-19  yang  tinggi.  Banyak  penyelenggara  pemilu  dan  kandidat  dilaporkan  telah terpapar  virus.  Membaiknya  persepsi  publik  terhadap  pelaksanaan  pilkada  dan kepercayaan  pada  pemerintah  dalam  penanganan  pandemi  mendukung  meningkatnya partisipasi.  Tetapi  persepsi  bukanlah  penjelasan  tunggal.  Faktor-faktor  yang  menguat  di tingkat  lokal  adalah  penjelasan  yang  kuat  untuk  hal  ini.  Varian  tingkat  partisipasi  yang berbeda-beda  pada  tiap  daerah  ditentukan  oleh  intensitas  kompetisi  dan  isu  politik  lokal yang  berkembang.  Hal  ini  terkait  erat  dengan  mobilisasi  politik,  karakter  pemilih,  dan maraknya  politik  uang.  Riset  ini  menunjukkan  gagalnya  tesis  linearitas  partisipasi  yang tinggi dengan tingkat kualitas demokrasi. Model perilaku pemilih juga gagal menjelaskan mengapa  di  saat  kondisi  ekonomi  memburuk  akibat  pandemi,  antusiasme  pemilih  justru meningkat.

## Tentang:
Samsul  Ode ,  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro  pada  tahun  2015,  saat  ini  bekerja sebagai  Dosen  di  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Benediktus  Dalupe ,  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Indonesia  pada  tahun  2019,  saat  ini  bekerja  sebagai  Dosen  di  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Surya  Yudha  Regif ,  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro  pada  tahun  2015,  saat  ini bekerja  sebagai  Dosen  di  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan Universitas Timor.
Dejehave  Al  Jannah ,  menyelesaikan  studi  S-2  di  Magister  Ilmu  Politik  dan Pemerintahan,  Universitas  Gajah  Mada  pada tahun 2021, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  serentak  tahun  2020  di  tengah meningkatnya  Covid-19  di  Indonesia.  Partisipasi  pemilih  yang  justru  meningkat  di  tengah bahaya  penularan  wabah  menarik  untuk  dijelaskan.  Penyelenggaraan  pemilihan  umum  di tengah  situasi  pandemik  melahirkan  dua  hal  krusial  yang  dipertaruhkan  negara  yaitu kredibilitas dan legitimasi pemilu pada satu sisi, dan keselamatan publik pada sisi yang lain.
Penyebaran  virus  Covid-19  tidak  saja  menyediakan  ancaman  terbesar  di  bidang kesehatan  publik.  Kondisi  ini  juga  telah  memicu  krisis  ekonomi.  Pemerintah  Indonesia menanggung  dilema  yang  besar.  Membatasi  warganya  untuk  tinggal  di  rumah,  tetapi  tidak sanggup  menanggung  biaya  sosial  dan  ekonomi  yang  diakibatkannya.  Di  tengah  upaya pembatasan pemerintah tetap menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Kebijakan ini telah ditentang oleh para ahli wabah dan kalangan masyarakat sipil ( Galih, 2020 ; Nathaniel & Amali, 2020 ).
Pemerintah  beralasan  bahwa  tidak  ada  yang  dapat  memastikan  kapan  pandemi  akan berakhir meskipun demikian pembatasan (restriction) atau penguncian (lockdown) diterapkan sebagai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memiliki implikasi biaya sosial  dan  ekonomi  pilkada  harus  tetap  dilaksanakan  demi  menjamin  hak  konstitusional warga  ( CNNIndonesia,  2020 ).  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI)  telah  mewanti-wanti  siklus pilkada yang tengah berlangsung mengingat banyaknya pelanggarakan protokol kesehatan.
Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Pemungutan  suara  akan  terjadi  di  309  kabupaten/kota  dengan  jumlah  daftar  pemilih  tetap (DPT)  sebanyak  100.359.152  juta.  Ancaman  penularan  virus  Covid-19  terkait  pilkada  tidak saja  telah  menyasar  pemilih,  tetapi  juga  penyelenggara  dan  kandidat.  Meskipun  demikian partisipasi  pemilih  pada  pilkada  9  Desember  2020  sebesar  76,13  persen.  Angka  ini  hampir mencapai  target  KPU  sebesar  77,5  persen.  partisipasi  ini  meningkat  sekitar  7  persen dibanding pilkada serentak pada 2015 sebesar 69,02 persen ( Meiliana, 2020 ).
Peningkatan ini menarik untuk  dianalisis di  tengah situasi  darurat  kesehatan publik. Bila tidak ada pandemi, peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia bukanlah hal  yang  luar  biasa.  Sejak  pilkada  serentak  tahun  2015,  partisipasi  pemilih  cenderung meningkat. Apalagi bila dibandingkan dengan pemilu nasional secara umum dalam 15 tahun terakhir. Pada Pilkada serentak 2015 tingkat partisipasi pemilih hamper  mencapai 70 persen. Angka itu naik pada Pilkada serentak 2017 yakni 74,2 persen, meski kemudian turun sedikit pada 2018, yakni 73,24 persen. Kecenderungan meningkatnya partisipasi pemilih juga terjadi dalam  pemilu  legislatif  dan  presiden.  Partisipasi  pada  pemilu  2009  yaitu  pileg  70,7  %  dan pilres 71,7 %. Pada pemilu 2014 pileg 75,2 % dan pilres 70,9 % dan pada pemilu 2019 ketika pileg dan pilpres disatukan, partisipasi meningkat menjadi 81%.
Data  IDEA  Internasional  menunjukkan  sampai  11  November  2020  mencatat  pemilu nasional terjadi di 56 negara pada masa pandemi Covid-19. Dari 56 negara tersebut hanya 19 negara  mengalami  kenaikan  partisipasi  pemilih.  Selain  itu  terdapat  22  negara  yang menyenggarakan  pemilu  sub-nasional  (lokal).  Hanya  lima  negara  diantaranya  mengalami peningkatan  partisipasi  ( idea.int,  2020 ).  Meningkatnya  partisipasi  pemilih  dalam  pemilu sering dikaitkan dengan membaiknya demokrasi dan meningkatnya kepercayaan pemilih para institusi politik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  penggabungan  kuantitatif  dan  kualitatif. Dengan  menggabungkan  data  kualitatif  dan  kuantitatif,  penelitian  ini  berupaya  mencari penjelasan  yang  memadai  tentang  meningkatnya  partisipasi  dalam  pilkada  serentak  2020  di tengah  bahaya  COVID-19.  Dengan  pendekatan  komparatif  dan  eksploratif,  riset  ini  akan
menjelaskan  pengaruh  dari  pada  faktor-faktor  yang  selama  ini  diyakini  mempengaruhi partisipasi pemilih . Kemudian Beragam studi literatur dalam perspektif komparatif dan studi politik lokal di atas akan sangat membantu menerangkan kasus ini. Sejauh mana faktor-faktor yang dijelaskan di atas telah turut memengaruhi tingkat partisipasi yang terjadi dalam pilkada serentak 2020 di masa pandemik Covid-19.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pemilu di Tengah Pandemi: Gambaran Beberapa Negara
Di Eropa Barat, efek penguncian (lockdown) menguntungkan petahana dimana meningkatnya kepercayaan  pada  pemerintah  dan  dukungan  pemilih  untuk  mereka  (petahana)  yang  disertai adanya  kepuasan  terhadap  demokrasi  ( Bol  et  al.,  2020 ).  Dalam  kasus  di  pemilu  Bavaria- Jerman,  krisis  kesehatan  secara  kuat  dan  konsisten  menguntungkan  petahana  ( Leininger  & Schaub,  2020 ).  Intensitas  penguncian  (lockdown)  juga  secara  signifikan  memengaruhi  hasil pemilu  dan  perilaku  pemungutan  suara  ( Giommoni  &  Loumeau,  2020 ).  Para  petahana  juga berpotensi menggunakan paket bantuan sosial di  masa pandemi untuk kepentingan elektoral mereka.  Kasus  semacam  ini  juga  terjadi  di  Indonesia  dalam  pilkada  serentak  2020 ( Liputan6.com, 2021 ).
Situasi  pandemi  Covid-19  juga  makin  memperberat  situasi  pemilu  di  negara-negara yang  rentan  kekerasan.  Di  Nigeria  misalnya  pemilu  di  tengah  pandemi  semakin  membawa ketidakpastian.  Upaya  penyelenggara  untuk  memastikan  pemilu  yang  aman  dan  kredibel dalam  konteks  aturan  Covid-19  dapat  semakin  memperumit  partisipasi  demokratis. Penggunaan  masker  wajah  dalam  pemilu  misalnya  menyulitkan  identifikasi  identitas  orang yang  terlibat  dalam  pengisian  kotak  suara  dan  pemalsuan  hasil  pemilu.  Di  Mali,  dilema penyelenggaraan  pemilu  dalam  kondisi  pandemi  lebih  rumit  daripada  risiko  kesehatan masyarakat  itu sendiri.  Faktor keamanan dan kerawanan pemilu  berdampak pada partisipasi pemilih  yang  umumnya  rendah,  bahkan  sejak  pemilu  sebelumnya  pada  2013.  Upaya  untuk menghadirkan  pemilu  yang  damai  dan  kredibel  tidak  saja  ditentukan  oleh  persoalan  teknis dan  manajemen  pemilu,  tetapi  juga  konsensus  elite  pada  proses  pemilu  ( Gerenge  2020 ). Negara-negara yang tetap menyelenggarakan pemilu diharuskan mendesain tata pemilu agar tetap menjamin kesehatan publik, pada saat yang sama menjamin kredibilitas pemilu. Upaya- upaya  terkait  hal  ini  bukan  tidak  menyisahkan  persoalan . Sejumlah  negara  mengalami kesulitan  dalam  menerapkan  aturan  pemilu  di  tengah  pandemi.  Dalam  kasus  Polandia, kompromi elite diseputar proses pemilu menjadi penting untuk secara efektif menyelesaikan tantangan  politik,  hukum  dan  administratif  dalam  penyelenggaraan  pemilu  ( Vashchanka 2020 ).
Rekomendasi  para  ahli  pemilu  untuk  mendesain  pemilu  di  masa  pandemi  dengan metode  memilih  dari  rumah  dan  pemilihan  suara  elektonik  dari  telepon  seluler  sangat tergantung  pada  kredibilitas  penyelenggara.  Di  Rusia,  pemungutan  suara  dari  rumah  telah dikritik,  mengingat  rentannya  perbedaan  hasil  pemungutan  suara.  Hal  ini  sering  dikaitkan dengan praktik kecurangan pemilu. Pemungutan suara lewat seluler rentan pada pemungutan suara ganda. Demikian juga lewat internet  yang rentan pada kebocoran data pribadi pemilih ( Krivonosova 2020 ).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  berbagai  negara  yang  tetap  melangsungkan  pemilu untuk  meminimalkan  resiko  penularan  Covid-19.  Di  Selandia  Baru,  penyelenggara  pemilu memperluas  pemungutan  suara  alternatif.  Pemungutan  suara  alternatif  diperuntukkan  bagi yang  tidak  dapat  menghadiri  tempat  pemungutan  suara.  Penyelenggara  pemilu  memperluas layanan  online  untuk  pemungutan  suara,  memperluas  penggunaan  telpon  untuk  pemilih disabilitas,  pemungutan  suara  lewat  pos,  dan  penggunaan  kotak  suara  seluler.  Di  Ghana, pandemi Covid-19 telah memicu inovasi dari pada penyelenggara pemilu dan partai politik di dalam  usaha  memobilisasi  pemilih.  Di  Bavaria,  Jerman  pemerintah  mengubah  metode pemungutan  suara  dalam  pemilu  yang  berlangsung  dua  putaran  dari  awalnya  konvensional
Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejehave Al Jannah:
menjadi sepenuhnya melalui pos setelah terjadi peningkatan penularan Covid-19. Tetapi hal tersebut  tidak  mengurangi  partisipasi  pemilih  yang  justru  meningkat  dalam  dua  putaran ( Wagner 2020 ).
Korea Selatan adalah contoh yang baik dari pemilu yang berhasil di tengah pandemi. Pemilu  di  negara  itu  tetap  dapat  meminimalkan  potensi  penularan  tetapi  berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang signifikan (dari 58 % menjadi 66 %). Penyelenggara pemilu  menyediakan  prosedur  untuk  pemungutan  suara  lebih  awal.  Selain  itu  berbagai tindakan pencegahan yang ketat diatur sebagai kode etik pemilih. Perlindungan kesehatan dan tindakan pencegahan yang ketat oleh penyelenggara telah berhasil meyakinkan para pemilih ( Spinelli, 2020 ).

## Pilkada Serentak dan Covid-19 di Indonesia
Indonesia  telah  menyelenggarakan  pilkada  serentak  pada  9  Desember  2020.  Melihat  hasil pilkada  dengan  partisipasi  pemilih  yang  meningkat,  pemerintah  dan  penyelenggara mengklaim  bahwa  pilkada  ini  telah  sukses  dilakukan  meskipun  di  tengah  pandemi.  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  telah  membuat  aturan  yang  mengatur  prosedur  kampanye  hingga tata  cara  pemungutan  suara  dengan  protokol  kesehatan.  Melalui  peraturan  KPU  (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, penyelenggara melarang sejumlah metode kampanye yang berpotensi menimbulkan  kerumunan.  Penyelenggara  hanya  membolehkan  pertemuan  terbatas  dan melarang  rapat  umum,  atau  bentuk  kampanye  apapun  yang  memicu  kerumunan  massa. Dalam  metode  pemungutan  suara,  penyelenggara  tidak  menyediakan  opsi  tambahan  seperti pemilihan pendahuluan, pemungutan suara lewat pos dan e-voting sebagaimana digunakan di negara  lain.  Pemilih  hanya  dapat  memberikan  suaranya  di  tempat  pemungutan  suara  (TPS). Pengecualian  bagi  pasien  Covid-19  dan  petugas  kesehatan  petugas  pemilihan  tetap memfasilitas tersalurnya hak pilih dengan mendatangi lokasi pasien.
Meski  telah  ada  aturan,  kampanye  yang  berlangsung  selama  71  hari  dari  26 September hingga 5 Desember 2020 tetap sarat dengan pelanggaran protokol kesehatan. Data dari  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu  RI)  hingga  4  Desember  2020  ditemukan  sebanyak 2.126  pelanggaran  protokol  kesehatan  sepanjang  masa  kampanye  ( CNNIndonesia,  2020 ). Menjelang  pelaksanaan  pemungutan  suara  perkembangan  Covid-19  di  Indonesia  cukup mengkhawatirkan. Data yang diperbarui hingga 9 Desember 2020 terdapat 22 kabupaten kota digolongkan  zona  merah  ( Nugroho,  2020 ).  Sedangkan  berdasar  pada  data  dari  Relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid 19, hingga 4 Desember 2020 sebanyak 270 kabupaten/kota yang  melangsungkan  pilkada  masih  memiliki  kasus  positif  aktif    Covid-19  yang  tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah. Dari data itu  terdapat  21  wilayah  yang  memiliki  lebih  dari  500  kasus  positif  aktif,  dan  65 kota/kabupaten  memiliki  lebih  dari  100  kasus  positif  aktif.  Kemudian  sebanyak  empat wilayah  memiliki  lebih  dari  1.000  kasus  positif  aktif.  Empat  wilayah  tersebut  yaitu  Kota Depok  dengan  2,407  kasus,  Solo  dengan  1.041  kasus,  Wonosobo  1.439  kasus,  dan  Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah 1.270 kasus ( Laporcovid19.org, 2020 ). Disadur dari data Survei Charta Politika pada 6-12 Juli 2020 kepada 2.000 responden menemukan sebesar 40,9 % publik tidak percaya pada data kasus Covid-19 yang disajikan pemerintah ( CNNIndonesia, 2020 ). Hasil data yang diperoleh dalam artikel ini menunjukkan perkembangan kasus Covid- 19  dalam  sepuluh  hari  menjelang  pilkada  dengan  pertambahan  rata-rata  dalam  10  hari terakhir tersebut adalah 5.884 kasus per hari dan kematian rata-rata kematian 135 orang per hari berikut disajikan dalam table dibawah ini:
Tabel 1 Data Perkembangan COVID-19 di Indonesia 29 November-8 Desember 2020
Tanggal Akumulasi Kasus Bertambah Kasus Aktif Suspek Akumulasi Sembuh Akumulasi Meninggal 29 November 534.266 6.267 71.658 70.792 445.793 18.815 30 November 538.883 4.617 71.420 72.786 450.518 16.945 1 Desember 543.975 5.092 72.015 71.286 454.879 17.081 2 Desember 549.508 5.533 73.429 71.074 458.880 17.199 3 Desember 557.887 8.369 77.969 69.027 462.553 17.355 4 Desember 563.680 5.803 80.023 69.016 466.178 17.479 5 Desember 569.707 6.027 81.669 69.926 470.449 17.589 6 Desember 575.796 6.089 83.285 70.019 474.771 17.740 7 Desember 581.550 5.754 84.481 72.986 479.202 17.867 8 Desember 586.842 5.292 85.345 70.450 483.497 18.000 Sumber:Satgas Nasional COVID-19
Perkembangan  Covid-19  yang  mengkhawatirkan  tersebut  maka  pemungutan  suara pada  9  Desember  2020  tak  lepas  dari  persoalan  protokol  kesehatan.  Bawaslu  mendapatkan laporan sebanyak 1.454 TPS tak menyediakan fasilitas cuci tangan. Selain itu, sejumlah TPS dilaporkan  tidak  menyediakan  bilik  khusus  bagi  pemilih  dengan  suhu  tubuh  37  derajat celcius. Bahkan menurut laporan Bawaslu sebanyak 1.172 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan positif Covid-19 tetap bertugas (Tirto, 2020). KPU sendiri menyatakan  sebanyak  79.241  Petugas  KPPS  Pilkada  2020  reaktif  Covid-19.  Bawaslu menyebutkan  banyak  dari  petugas  KPPS  Positif  Covid-19  yang  masih  datang  ke  TPS ( Raharjo,  2020 ).  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  pilkada  dilaksanakan  dalam  tingkat kewaspadaan yang rendah.
Perkembangan  Covid-19  menjelang  pencoblosan  yang  cukup  mengkhawatirkan didapat  dengan  melihat  perkembangan  Covid-19  di  daerah-daerah  yang  menyelenggarakan pilkada.  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  sehari  menjelang  pilkada  sebanyak  968  petugas  KPPS terpapar COVID-19 usai menjalani tes swab. Di Sumatera Barat KPU melaporkan sebanyak 137  petugas  KPPS  positif  Covid-19.  Sementara  di  Provinsi  Jambi,  ratusan  Petugas  KPPS Positif Covid-19 tidak diganti ( Tempo, 2020 ).
Berikut sampel 20 daerah kota dan kabupaten yang diambil sesuai dengan episentrum penyebaran  virus  untuk  melihat  perkembangan  Covid-19  dan  seberapa  tingkat  partisipasi pemilih  yang  terjadi  pada  9  Desember  2020.  Pemilihan  sampel  ini  mempertimbangkan beberapa hal: (1). Daerah  yang sudah terpapar Covid-19. (2) daerah ibukota dengan tingkat kepadatan dan keramaian yang memungkinkan intensitas penularan lebih tinggi. (3) wilayah Jawa dan luar Jawa. (4) representasi hampir dari setiap provinsi.
Tabel 2 Angka partisipasi beberapa kota dan kabupaten pada pilkada 2015 dan 2020
PEMILU ANGKA PARTISIPASI 2015 2020 Kota Surabaya 52,17 % 52,4 % Kab Jember 52,19 % 58,53 % Kota Semarang 66,46 % 68,62 % Solo 73,6 % 70,52 % Kab.Sleman 72,8% 75,82 % Kota Depok 56,84 % 62,79 % Kab. Bandung 63,00 % 72,18 % Kab. Karawang 67,60 % 70,02 % Kota Denpasar 57,64 % 53,6 % Kota Medan 26,88 % 45,97 % Kota Dumai 68,13 % 65,08 % Kota Bukittinggi 59,87 % 72,4 %
Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejehave Al Jannah:
Kota Bandar Lampung 66,28 % 69,17 % Kota Batam 48.14 % 64 % Kota Tangerang Selatan 57,98 % 60,28 % Kota Mataram 55,74 % 67,2 % Kota Banjarmasin 65,01 % 56,13 % Kota Samarinda 50,37 % 52,26 % Kota Manado 52,79 % 74,35 % Kota Palu 63,79 % 65,5 % Kota Ternate 58,93 % 76,69 % Sumber : * https://pilkada2015.kpu.go.id/
Kenaikan  yang  cukup  tinggi  ini  menarik  dilihat  misalnya    terjadi  di  daerah  dalam provinsi  episentrum  seperti  Depok,  Kabupaten  Bandung  dan  Jember.  Kondisi  Covid-19  di daerah-daerah  tersebut  cukup  mengkhawatirkan.  Sementara  itu  kota  Surabaya  yang  sempat digolongan zona hitam pada Juni 2020, boleh dikatakan stagnan dalam partisipasi pemilih. Ini meneruskan angka partisipasi yang rendah pada pilkada sebelumnya.Bila melihat data secara umum,  peningkatan  partisipasi  yang  cukup  tinggi  (di  atas  5  %)  terjadi  di  daerah  kabupaten dalam  pemilihan  bupati/wakil  bupati.  Baru  kemudian  peningkatan  di  bawah  5  %  pada pemilihan  walikota  dan  pemilihan  gubernur.  Peneliti  dari  lembaga  survei  SMRC,  Saidiman Ahmad  menilai  meningkatnya  partisipasi  di  tengah  pandemi  karena  suksesnya  mobilisasi pemilih  untuk  datang  ke  tempat  pemungutan  suara.  Mobilisasi  inilazimnya  pada  pemilih pedesaan dan kurang terpelajar.
Tabel 3 Partisipasi rata-rata Pilkada Kabupaten, Kota dan Provinsi
Pilkada Jumlah Daerah Partisipasi rata-rata 2015 2020 2015 2020 Pilbub 224 224 70,36 % 77,52 % Pilwakot 36 37 65,07 % 69,04 % Pilgub 9 9 67,34 % 69,67 % Sumber : KPU/ www.medcom.id
Bila  melihat  opini  publik  dua  bulan  sebelumnya,  partisipasi  pemilih  dikhawatirkan benar-  benar  menurun  akibat  pandemi  Covid-19.  Hal  itu  dikonfirmasi  oleh  survei  SMRC pada akhir September yang menunjukkan dukungan terhadap pilkada dilaksanakan di tengah pandemi  hanya  51  persen.  Selain  itu  dua  organisasi  agama  terbesar  di  Indonesia  yang mewakili  mayoritas  populasi  yakni  NU  dan  Muhamadiyah  telah  mendesak  pemerintah  agar pelaksanaan  pilkada  ditunda  sampai  pandemi  berakhir.  Sementara  itu  kebijakan  sosial berskala  besar  yang  diterapkan  di  sejumlah  daerah  akibat  penularan  virus  yang  terus meningkat juga berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada  September  memprediksi  potensi  penurunan  partisipasi  pemilih  berkisar  20  sampai  60 persen.  Survei  Indikator  Politik,  pada  24-30  September  2020  kepada  1.200  responden (margin error 2.9%) menemukan sebanyak 50,2 % menilai pilkada harus ditunda dan 47,1 % mengaku ragu datang ke TPS. Hanya 40,7 % yang menyatakan akan datang ke TPS pada hari pemungutan suara ( Imam, 2020 ).
Di  kabupaten  Sleman,  Provinsi  DIY  beberapa  hari  menjelang  pilkada  seluruh kecamatan  dilaporkan  berwarna  merah  atau  berisiko  tinggi.  Sementara  itu  di  Kabupaten Bandung,  199  petugas  KPPS  Kabupaten  Bandung  Positif  Covid-  19  menjelang  hari pencoblosan.  Selain  itu  jumlah  kasus  positif  di  Kabupaten  tersebut  jelang  pilkada  telah melampaui  2.000  kasus.  Peningkatan  kasus  menjelang  pilkada  juga  terjadi  di  kabupaten
Karawang.  Gubernur  Jawa  Barat  telah  menghimbau  agar  aktivitas  pilkada  dikurangi ( Kompas.com, 2020 ).
Peningkatan  kasus  positif  menjelang  pilkada  juga  terjadi  di  kota  Palu,  Sulawesi Tengah. Pemerintah kemudian memberlakukan buka tutup akses ke kota tersebut. Kabupaten Jember dan tiga daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan kasus Covid- 19  yang  signifikan  beberapa  hari  menjelang  Pilkada.  Di  Kota  Manado  sebanyak  1.038 petugas KPPS dilaporkan reaktif Covid-19. Hasil itu diperoleh setelah KPU melakukan rapid test kepada 7.987 petugas KPPS. Kondisi yang paling kritis ada Depok Jawa Barat dan Solo Jawa  Tengah,  dua  dari  4  daerah  dengan  kasus  aktif  lebih  dari  1.000  menjelang  pilkada.  Di Kota Bukittinggi, ketua Bawaslu Bukittinggi dilaporkan positif Covid-19 ( Raharjo, 2020 ). Dalam  masa  pilkada  tidak  hanya  masyarakat  biasa  dan  penyelenggara  pemilu  yang terpapar Covid-19. Sejumlah calon  kepala daerah (Cakada) juga dilaporkan  terpapar Covid- 19. Data hingga 6 Desember 2020 sebanyak 76 cakada telah terpapar Covid-19, sebanyak 4 diantaranya meninggal dunia. Sebanyak 76 cakada yang terpapar Covid- 19 itu terdiri dari 44 calon  bupati,  19  calon  wakil  bupati,  10  calon  walikota,  dua  calon  wakil  walikota,serta  satu calon  gubernur.  Hingga  5  Desember  2020,  masih  terdapat  lima  calon  kepala  daerah  yang masih dalam perawatan ( Laporcovid19.org, 2020 ).
Dari  sampel  kota/kabupaten  yang  diambil,  beberapa  kandidat  yang  dilaporkan terpapar Covid-19 yaitu cakada kota Depok, kota Semarang, kota Dumai, kota Banjarmasin, dan  kota  Ternate.  Di  Dumai  seorang  calon  Wali  Kota  yang  terpapar  COVID-  19  akhirnya meninggal  pada  akhir  November  2020.  Sementara  itu  di  Kota  Bukittinggi  wakil  Wali Kotanya  harus  diisolasi  karena  gejala  diduga  Covid-19.  Demikian  juga  di  Banjarmasin, seorang  cakada  dari  jalur  perseorangan  terkonfirmasi  positif  Covid-19  ( Maudhody,  2020 ). Hal  yang  sama  juga  di  Ternate,  Maluku  seorang  calon  kepala  daerah  dilaporkan  positif Covid-19.
Data  perkembangan  Covid-19  di  atas  menggambarkan  maraknya  pelanggaran protokol  kesehatan  pada  masa  kampanye.  Selain  itu  ada  peningkatan  kasus  menjelang pilkada, banyaknya penyelenggara dan kandidat yang terpapar virus. Data dan perkembangan tersebut,  seharusnya  cukup  memberi  efek  menakuti  pemilih  dan  berpotensi  menurunkan partisipasi  sebagaimana  diprediksi  sebelumnya.  Tetapi  hal  itu  tidak  terjadi,  sebaliknya partisipasi justru meningkat.
Dalam situasi normal (tanpa Covid-19), peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak  ini  bukanlah  hal  yang  mengejutkan.  Partisipasi  pemilih  di  Indonesia  memang cenderung  stabil  setidaknya  dalam  15  tahun  terakhir.  Partisipasi  pemilu  dalam  pemilu legislatif Indonesia sering digambarkan sebagai tinggi dari perspektif komparatif, dan tingkat partisipasi  secara  teratur  melebihi  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya.  Data  menunjukkan partisipasi  dalam  pemilu  legislatif  di  Indonesia  setelah  pemilu  1999  cenderung  stabil dikisaran angka 70 hingga 80-an persen.
Sejak undang-undang Pilkada menetapkan pilkada serentak  yang dimulai pada 2015, angka  partisipasi  pemilih  cenderung  meningkat,  meski  sempat  ada  penurunan  sedikit  pada pilkada serentak 2018. Chaniago ( 2016 ) menilai ada hubungan antara sistem pemilu serentak dengan partisipasi pemilih yang meningkat. Dengan penyelenggaraan serentak, pilkada yang levelnya  sebagai  pemilu  lokal  dapat  dikategorikan  sebagai  pemilu  setingkat  nasional. Menurut  yang  diatur  undang-undang  Pilkada,  seluruh  daerah  di  Indonesia  akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020.
Tabel 4 Angka Partisipasi Pilkada Serentak 2015-2020
PILKADA SERENTAK JUMLAH DAERAH JUMLAH PEMILIH (DPT) ANGKA PARTISIPASI Prov. Kab. Kota 2015 9 224 36 96.869.739 69,20 % 2017 7 76 18 41.199.607 74,5 %
Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejehave Al Jannah:
2018 17 115 39 152.057.054 73,24 % 2020 9 224 37 100.359.152 76,13 %
Sumber: KPU RI (2020)
Meningkatnya  partisipasi  pemilih  pada  pilkada  serentak  2020  mengikuti  tren peningkatan pada pemilu sebelumnya. Tidak berlebihan bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah  menargetkan  angka  partisipasi  pemilih  sebesar  77,5%  pada  pilkada  serentak  2020, meskipun hasilnya sebesar 76,13 persen.
Partisipasi  pemilih  yang  meningkat  pada  pilpres-pileg  2019  tak  lepas  dari  masifnya mobilisasi  pemilih  menjelang  pemilihan  ( Aspinall  &  Mietzner,  2019 ).  Selain  itu  tingkat persaingan  pemilihan  presiden  yang  tinggi  ketimbang  pileg  pada  2019  menjadi  faktor  yang meningkatkan  partisipasi  pemilih  ( Sardini  &  Erowati,  2020 ).  Hal  tersebut  tergambar  pada diagram dibawah ini:
Penting  untuk  diamati  perkembangan  dari  persepsi  publik  terhadap  beberapa  hal yakni:  (1)  persepsi  publik  terhadap  pelaksanaan  pilkada  itu  sendiri  di  tengah  pandemi.(2) kepercayaan  publik  terhadap  kepemimpinan  nasional  dalam  mengatasi  krisis.(3)  kepuasaan publik  terhadap  penanganan  wabah.  (4)  kepuasaan  publik  secara  umum  kepada  pemerintah atau kepemimpinan nasional  saat  ini. Kondisi persepsi  publik ini penting dilihat, mengingat pilkada serentak (2020) itu sendiri tak ubahnya event politik nasional dengan jumlah pemilih hampir separuh dari populasi pemilih secara keseluruhan.
Bila  melihat  persepsi  publik  terhadap  pelaksanaan  pilkada  dalam  Survei  Indikator Politikpada 24-30 September 2020 kepada 1.200 responden, separuh publik (50,2 %) menilai pilkada harus ditunda. Bila pilkada tetap digelar, 47,1 persen responden mengaku ragu datang ke  TPS  dan  hanya  40,7  %  yang  menyatakan  akan  datang.  Sebanyak  68,7%  setuju  bahwa penyelenggaraan  pilkada  serentak  tersebut  sangat  rawan  penyebaran  virus  corona  ( Imam, 2020 ).  Tetapi  persepsi  ini  berubah  pada  November  terlihat  dalam  survei  nasional  SMRC. SMRC  menyurvei  1201  responden  pada  18-21  November.  Mayoritas  warga  sebesar  77  % merasa  khawatir  bila  pilkada  tetap  dilaksanakan  pada  9  Desember  2020.  Tetapi  ketika
ANGKA PARTISIPASI PEMILU 2015-2020
81.9 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 76.1 74. 73.2 70. 69.
Pilpres 2014  Pilkada 2015    Pilkada 2017    Pilkada 2018 Pilpres2019  Pilkada
Gambar 1 Angka Partisipasi Pilpres dan Pilkada 2014-2021
dihadapkan pada dua pilihan, mayoritas warga sebesar 64 % ingin pilkada tetap dilaksanakan dengan  protokol  kesehatan.  Hanya  28  persen  yang  menghendaki  pilkada  ditunda.  Meski mayoritas  merasa  khawatir  dengan  Covid-19,  mereka  tetap  menginginkan  pilkada dilaksanakan.
Masih  dari  data  survei  SMRC  18-21  November  ditemukan  sebanyak  83  %  warga yang  berada  di  daerah  pilkada  mengaku  akan  ikut  memilih  pada  9  Desember  2020.  Meski ditemukan dukungan pilkada dan pengakuan akan ikut memilih yang tinggi, ditemukan juga warga kurang peduli pada protokol kesehatan. Pada survei SMRC pada 4-7 November 2020 kepada  1200  responden,  hanya  sekitar  47  %  warga  yang  menyatakan  selalu  menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan  air  mengalir.  Persepsi  publik  berupa  dukungan  terhadap  pilkada  sesuai  jadwal  pada November  dalam  survei  SMRC  berbuah  partisipasi  yang  meningkat  pada  pilkada  9 Desember.  SMRC  mengonfirmasi  hal  ini  dalam  survei  mereka  pada  9-12  Desember  2020 dimana  peningkatan  partisipasi  pemilih  terjadi.  Sebesar  76  %  warga  yang  tinggal  di  daerah pilkada ikut memilih pada 9 Desember 2020. Menariknya, dari 24 % yang tidak ikut memilih, sebanyak  47  %  (11  %  dari  populasi  pemilih)  beralasan  sedang  di  luar  kota.  Sementara  itu hanya sebesar 24 % (6% dari populasi pemilih) yang tidak ikut memilih karena takut tertular atau  menularkan  virus  corona.  Artinya  banyak  warga  yang  tidak  ikut  memilih  pada  9 Desember justru bukan karena berdiam di rumah karena takut tertular virus melainkan karena sedang  bepergian  ke  luar  kota.  Hari  libur  pilkada  justru  dimanfaatkan  untuk  bepergian, kegiatan yang sebenarnya dilarang dalam masa pembatasan sosial.
Terkait  dengan  protokol  kesehatan  SMRC  menemukan  hampir  semua  pemilih memakai  masker  (95  %)  dan  menjaga  jarak  (97  %)  saat  berada  di  TPS.  Mayoritas  warga pemilih (72 %) merasa khawatir tertular Covid-19. Meski demikian mayoritas warga percaya protokol  kesehatan  dapat  ditegakkan  dan  menurut  SMRC  hal  itu  mendorong  tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Sedangkan terkait kualitas pelaksanaan pilkada, masih dalam survei  SMRC  9-12  Desember  2020,  mayoritas  warga  menilai  pilkada  berjalan  dengan sangat/cukup  jujur  dan  adil  (jurdil).  Sebanyak  83  %  yang  merasa  puas  dengan  pelaksanaan pilkada dan sebanyak 85 % yang merasa yakin bahwa pilkada akan menghasilkan pemimpin yang bisa membawa perubahan di daerah.
Data tersebut menunjukkan bahwa pemilih yang berpartisipasi, mayoritas dari mereka patuh pada protokol kesehatan saat di TPS. Meskipun mayoritas tetap memiliki rasa khawatir tertular  virus.  Dapat  disimpulkan:  pertama,  dari  aspek  protokol  kesehatan,  pemilih menganggap  protokol  ditegakkan  dengan  baik.  Hal  itu  menunjukkan  tingginya  kepercayaan pemilih  kepada  penyelenggara  pemilu  dalam  penerapan  protokol  kesehatan  di  tempat pemungutan suara. Kedua dari aspek kredibilitas pemilu, pemilih menganggap pilkada sudah berjalan dengan jurdil dan dibuktikan dengan angka kepuasaan yang tinggi.
Dengan  demikian  perkembangan  Covid-19  secara  real-time  dan  efek  menakuti  yang seharusnya  ditimbulkannya  tidak  signifikan  memengaruhi  persepsi  publik.  Kekhawatiran terhadap  bahaya  penularan  Covid-19  teratasi  dengan  persepsi  publik  yang  positif  dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Riset ini tidak memiliki bukti  yang  cukup  kuat  bahwa  penurunan  partisipasi  di  beberapa  daerah  dikarenakan  oleh kondisi  perkembangan  Covid-19  yang  makin  mengkhawatirkan.  Sementara  itu  peningkatan partisipasi pemilih justru terjadi di daerah-daerah dengan kasus positif yang tinggi.
Faktor  persepsi  publik  dan  data  yang  diajukan  di  atas  memang  tidak  berdiri  sendiri dan  menjadi  penjelasan  tunggal.  Faktor  institusional  dan  meningkatnya  kesadaran  politik pemilih  merupakan  situasi  yang  mendukung  atau  meneruskan  tren  partisipasi  pemilih  yang stabil  atau  cenderung  meningkat  di  Indonesia.  Stabilitas  partisipasi  pemilih  di  angka  yang cukup  tinggi  ini  dipengaruhi  oleh  beragam  faktor.  Secara  nasional,  sistem  pemilihan  adalah salah satu penjelasan yang kuat untuk tren partisipasi pemilih yang stabil tersebut. Sementara
itu varian partisipasi politik yang berbeda-beda di berbagai daerah memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan terperinci melalui penelitian politik lokal.
Politik  lokal  merupakan  penjelasaan  yang  paling  kuat  bila  ingin  melihat  secara spesifik varian tingkat partisipasi yang berbeda-beda di tiap daerah. Riset ini misalnya tidak sampai menjelaskan mengapa partisipasi politik yang amat rendah di kota Medan lima tahun lalu justru meningkat hampir 100 % dalam pilkada kali ini. Demikian juga dengan apa yang terjadi di Depok, dimana partisipasi meningkat signifikan justru di tengah angka positif yang tinggi. Dan beberapa kota dan kabupaten lain dengan fenomena serupa.
Angka  partisipasi  yang  signifikan  (di  atas  5  %)  dan  kemudian  itu  signifikan mempengaruhi angka partisipasi rata-rata secara nasional disumbangkan oleh partisipasi rata- rata  dalam  pemilihan  bupati  dan  wakil  bupati.  Penyebab  dari  hal  ini  cukup  sederhana dijelaskan.  Pertama,  intensitas  penularan  virus,  jumlah  kasus  positif  dan  informasi  akan bahayanya di kabupaten- kabupaten terutama di luar provinsi episentrum Covid-19 (terutama luar  Jawa)  tidak    sebesar  dan  semenakutkan  dibanding  di  daerah    episentrum  atau  daerah ibukota. Kedua, sebagaimana pendapat peneliti SMRC, mobilisasi pemilih yang tinggi paling berpotensi menyasar pemilih kurang berpendidikan dan tinggal di pedesaan.
Untuk  itu  pendekatan  studi  politik  lokal  adalah  jalan  untuk  memeriksa  bagaimana intensitas  kompetisi  dan  isu  politik  lokal  yang  menguat.  Bagaimana  hal  itu  kemudian memengaruhi  mobilisasi  pemilih,  perilaku  pemilih,  intensitas  politik  uang  hingga kepercayaan  pemilih  pada  institusi  pemilihan  setempat.  Hal-hal  tersebut  adalah  bagian  dari faktor-faktor yangtelah disebutkan turut memengaruhi partisipasi pemilih di Indonesia.

## SIMPULAN
Peningkatan  partisipasi  dalam  pilkada  serentak  2020  di  tengah  bahaya  pandemi,  adalah kelanjutan  dari  pada  tren  partisipasi  yang  cenderung  meningkat  dan  stabil.  Peningkatan  itu didorong  oleh  persepsi  publik  yang  positif  terutama  terhadap  pilkada  dan  penanganan pandemi dan kepada kinerja pemerintah secara umum. Hal ini mendukung tesis para sarjana bahwa kepercayaan pemilih pada kredibilitas pemilu menentukan tingkat partisipasi. Namun demikian persepsi  yang  positif tersebut  tidak benar-benar merefleksikan kondisi  sebenarnya dari  perkembangan  Covid-19  di  Indonesia,  dan  seberapa  baik  penanganan  yang  dilakukan pemerintah.  Peneliti  menduga  hal  ini  berkaitan  dengan  meningkatnya  kadar  partisan  dan pembelahan  politik  yang  tinggi  di  Indonesia.  Kondisi  ini  berkonsekuensi  pada  pemihakan total pada salah satu kubu politik yang kemudian menjadi basis yang memengaruhi persepsi dan  dukungan  politik.  Dugaan  ini  menjadi  rekomendasi  untuk  dilakukan  pemeriksaan  lebih lanjut.
Penelitian ini tidak menyatakan seberapa besar efek dari pada persepsi positif di atas bagi  peningkatan  partisipasi.  Karena  itu,  faktor  tersebut  tidak  menjadi  penjelasan  tunggal. Pemeriksaan  lokal  secara  terperinci  dibutuhkan  untuk  melihat  varian  partisipasi  yang berbeda- beda pada tiap daerah. Karena itu, faktor politik lokal menjadi penjelasan yang kuat, mengapa justru di daerah yang tingkat penularan yang tinggi partisipasi meningkat signifikan. Intensitas  kompetisi,  mobilisasi  pemilih,  isu  lokal  dan  karakter  pemilih  di  daerah,  politik uang,  hingga  kredibilitas  penyelenggara  setempat  adalah  variabel-variabel  yang  kuat  untuk ini.  Peningkatan  partisipasi  ini  membuktikan  bahwa  faktor  kondisi  ekonomi  sebagaimana ditawarkan  dalam  pendekatan  perilaku  pemilih  bukan  penjelasan  yang  tepat.  Dalam  situasi ekonomi  memburuk  akibat  pandemi,  justru  antusiasme  pemilih  mewujud  dalam  partisipasi yang  meningkat.  Pemilih  kurang  berpendidikan,  miskin,  di  pedesaan  lebih  besar  angka partisipasinya bila melihat data partisipasi rata-rata pilkada kabupaten.
Meskipun partisipasi pemilih meningkat, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan kondisi  demokrasi  yang  secara  umum  membaik  di  Indonesia.  Indeks  demokrasi  Indonesia
tahun  2020  versi  The  Economist  Intelligence  Unit  berada  pada  skor  terendah  dalam  14 terakhir  (bdk  dw.com  4/2/2021).Data  ini  terkonfirmasi  dalam  survei  Indikator  Politik Indonesia  pada  24-  30  September  2020  yang  menyimpulkan  bahwa  Indonesia  kurang demokratis. Selain itu praktek pembelian suara atau politik uang di Indonesia salah satu yang teringgi di dunia. Survei nasional LIPI terkait pemilu 2019 menemukan 40 persen menerima uang  dari  kandidat  pada  pemilu  2019.  Demikian  juga  survei  dari  Sindikasi  Pemilu  dan Demokrasi  (SPD) pada Januari hingga Maret  2020 mendapati 60 % pemilih mau menerima politik  uang.  Karena  itu  studi  lebih  lanjut  sangat  diharapkan  untuk  menjawab  dugaan, keraguan dan kelemahan di  dalam penelitian ini. Survei  nasional tidak mampu  menjelaskan varian lokal pada tiap daerah yang justru bisa menjadi faktor determinan yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst  Rising  Illiberalism.  Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies,  55(3),  295–317. https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412
Bol, D., Giani, M., Blais, A., & Loewen, P. J. (2020). The effect of COVID ‐ 19 lockdowns on political  support:  Some  good  news  for  democracy?  European  Journal  of  Political Research, 60(2), 497–505. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12401
Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. Politik Indonesia:
Indonesian Political
Science
Review, 1(2), 196.
https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585
CNNIndonesia.  (2020,  December  4).  Bawaslu  Catat  2.126  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan di  Pilkada.  nasional. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32- 578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada
Galih,  B.  (2020,  September  5).  Pilkada  2020  di  Tengah  Pandemi,  LSI  Ungkap  Potensi Penurunan
Pemilih
Halaman all -
Kompas.com. KOMPAS.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/14554071/pilkada-2020-di-tengah- pandemi-lsi-ungkap-potensi-penurunan-pemilih?page=all
Gerenge, R. 2020. “Managing Elections Under Covid-19 Pandemi Conditions: The Case Of Mali”. International  IDEA  Case  Study  5/2020 . Retrieved from: https://www.idea.int/sites/default/files/managing-elections-under-Covid-19-pandemic- conditions-the-case-of-mali_en.pdf
Giommoni,  T.,  &  Loumeau,  G.  (2020).  Lockdown  and  Voting  Behaviour:  A  Natural Experiment on Postponed Elections during the COVID-19 Pandemic. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3659856
Idea.int. (2020, December 21). Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu (Bahasa Indonesia). IDEA. https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar- global-covid-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia
Imam, R. (2020, October 26). Sederet Hasil Survei Indikator: Pilkada saat Pandemi hingga 3 Besar  Capres  2024.  kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/sederet-hasil- survei-indikator-pilkada-saat-pandemi-hingga-3-besar-capres-2024-1uShOxY8NdS
Kompas.com. (2020, December 8). 968 Petugas KPPS Pilkada Jateng Positif Covid-19, KPU
Pastikan Sebagian Besar Sudah Sembuh.
https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/21243461/968-petugas-kpps-pilkada- %20jateng-positif-Covid-19-kpu-pastikan-sebagian-besar
Krivonosova,  I.  “Electoral  events  in  Russia  during  the  COVID-19  pandemic:  remote electronic  voting,  outdoor  voting  and  other  innovations”.  International  IDEA  Case Study  6/2020. https://www.idea.int/sites/default/files/electoral-events-in-russia-during- the-Covid-19-  pandemic-remote-electronic-voting-outdoor-voting-and-other- innovations-en.pdf
Laporcovid19.org.  (2020).  Pilkada  2020  Abaikan  Keselamatan  Rakyat.  Laporcovid.org. https://laporcovid19.org/2020/12/pilkada-2020-abaikan-keselamatan-rakyat/
Leininger,  A.,  &  Schaub,  M.  (2020).  Voting  at  the  dawn  of  a  global  pandemic.  SocArXiv Papers. https://doi.org/10.31235/osf.io/a32r7
Liputan6.com.  (2021,  January  14).  Yusril:  Putusan  Bawaslu  Lampung  dan  KPU  Bandar Lampung Sudah Berkekuatan Hukum. https://www.liputan6.com/pilkada/read/4457649/yusril-putusan-bawaslu-lampung-dan- kpu-bandar-lampung-sudah-berkekuatan-hukum
Maudhody,  A.  (2020,  September  8).  Pilkada  Kalsel  2020,  Empat  Bakal  Calon  yang  Positif Covid-19 Jalani
Karantina Mandiri. Banjarmasinpost.co.id.
https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/09/08/pilkada-kalsel-2020-empat-bakal- calon-yang-positif-covid-19-jalani-karantina-mandiri
Meiliana, D. (2020, October 27). KPU:  Ada 100.359.152 Pemilih Terdaftar di  DPT Pilkada 2020 Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com.
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/09142741/kpu-ada-100359152-pemilih- terdaftar-di-dpt-pilkada-2020?page=all
Nathaniel,  F.,  & Amali,  Z.  (2020, December 9).  1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada 2020. tirto.id. https://tirto.id/1172-petugas-kpps-positif-covid-tetap- bertugas-di-pilkada-2020-f7W2
Nugroho,  R.  S.  (2020,  December  9).  Ada  22  Daerah  Zona  Merah  yang  Gelar  Pilkada Serentak  2020,  Mana  Saja?  Halaman  all  -  Kompas.com.  KOMPAS.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/09/092736065/ada-22-daerah-zona-merah- yang-gelar-pilkada-serentak-2020-mana-saja?page=all
Raharjo, D. B. (2020, December 10). Bawaslu Sebut Banyak Petugas KPPS Positif Covid-19
Masih Datang ke TPS. suara.com.
https://www.suara.com/news/2020/12/10/103124/bawaslu-sebut-banyak-petugas-kpps- positif-covid-19-masih-datang-ke-tps
Sardini,  N.,  &  Erowati,  D.  (2020).  “The  Coattail-Effect”  in  the  Concurrent  Elections  in Indonesia:  Study  on  Increasing  Turnouts  and  Use  of  Voting  Rights  in  the  2019
Elections.  Proceedings  of  the  Proceedings  of  the  4th  International  Conference  on Indonesian  Social  and  Political  Enquiries,  ICISPE  2019,  21–22  October  2019, Semarang, Central Java, Indonesia. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294415
Spinelli,  A.  (2020).  Managing  Elections  under  the  COVID-19  Pandemic:  The  Republic  of.
IDEA. https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid- 19-pandemic-republic-korea-crucial-test
Tempo.  (2020,  December  8).  Pilkada  2020:  KPU  Sumbar  Catat  137  Petugas  KPPS  Positif Covid-19.  Tempo. https://nasional.tempo.co/read/1412503/pilkada-2020-kpu-sumbar- catat-137-petugas-kpps-positif-covid-19
Vashchanka,  V.  (2020).  Political  manoeuvres  and  legal  conundrums  amid  the  COVID- 19 pandemic: the  2020 presidential election  in  Poland. International  IDEA  Case Study 2/2020. https://www.idea.int/sites/default/files/political-manoeuvres-and-legal- conundrums-2020-presidential-election-poland.pdf
Wagner, R. (2020).Responding to COVID-19 with 100 per cent postal voting: Local elections in Bavaria, Germany. International  IDEA  Case  Study  4/2020. https://www.idea.int/sites/default/files/responding-to-Covid-19-with-postal-voting- local-elections-in-bavaria.pdf