## ADAPTIVE GOVERNANCE PADA TRANSISI LAYANAN PUBLIK DI PEDESAAN SIGI PASCA PANDEMI COVID-19

## Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman

## ABSTRAK
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia Sitti_rabiatul@iainpalu.ac.id (corresponding author) Transisi pandemi Covid-19 ke endemi perlahan mengubah pandangan pelayanan publik ke arah virtual. Sejumlah pakar meragukan bahwa pelayanan publik akan lambat  merespon  transisi  dari  pandemi  Covid-19  ke  endemi.  Menggunakan metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara  dan observasi  langsung.  Artikel  ini  berpendapat  sebaliknya,  bahwa  meskipun  tidak seluruhnya,  transisi  dari  pandemi  Covid-19  ke  endemi  telah  memainkan  peran yang  sangat  besar  dalam  rekonstruksi  skema  adaptasi  tata  kelola  dalam pelayanan  publik.  Terdapat  tiga  respon  adaptasi  tata  kelola  dalam  pelayanan publik  dalam  menghadapi  transisi  dari  pandemi  Covid-19  ke  endemi,  pertama penyesuaian  jam  kerja,  beban  kerja  dan  jam  operasional  layanan.  Penelitian lapangan  berlangsung  di  dua  desa  yang  terdampak  Covid  -19  yaitu  di  Sigi, Sulawesi Tengah, yaitu desa Ampanau dan desa Kalubula Sigi. Abstraksi kasus di Sigi  dapat  membantu  memahami  adaptasi  layanan  publik  di  daerah  pedesaan selama masa krisis.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Adaptive Governance , Beban Kerja, Covid-19

## PENDAHULUAN
Dua tahun belakangan ini skema WFH ( Work From Home ) muncul sebagai tren model  baru  dalam  layanan  publik.  Kini,  tren  tersebut  mulai  digugat,  apakah  layanan publik  yang  telah  berlangsung  selama  pandemi  di  pertahankan,  atau  mengadopsi sebagian aspek dan sebagiannya lagi di tinggalkan mengingat pengaruh pandemi telah berkurang, atau di tinggalkan seluruhnya dan kembali mengadopsi layanan publik seperti kondisi sebelum pandemi (Agustin and As’ari 2022; Bachtiar and Cahya 2022; Hizbaron, Ruslanjari,  and  Mardiatno  2021;  Lele  2021;  Pedroza-Gutiérrez,  Vidal-Hernández,  and Rivera- Arriaga  2021;  Țiclău,  Hințea,  and  Andrianu  2020) .  Sejumlah  praktisi  dan akademisi  mulai  terpolarisasi  dalam  melihat  situasi  layanan  publik  di  masa  transisi pandemi ke endemi.
Secara garis besar, ada dua argumen besar dalam melihat praktek layanan publik di masa transisi pandemi ke endemi. Pihak pertama, adalah mereka yang menawarkan gagasan bahwa di masa transisi layanan publik harus melakukan penyesuian. Pihak ini terutama memberikan penekanan pada aspek-aspek teknis, seperti jam layanan, siklus dan proses layanan. Menurutnya, pandemi telah berangsur-angsur membaik dan karena itu layanan publik di era seperti pandemi tidak lagi relevan (Asri B. 2020; Dewi, Vidya Yanti Utami, and Yusuf 2021; Rahmawati et al. 2021). Sementara pihak yang lain melihat sebaliknya, pihak ini mendorong argumen untuk tetap mempertahankan layanan publik seperti di masa pandemi. Aspek yang dilihat pada pihak ini khususnya pada aspek-aspek yang  berkaitan  dengan  substansi  layanan,  seperti  kecepatan  layanan,  fleksiblitas  dan kemudahan  serta  aksesbilitas  (Fadhila  and  Wicaksana  2020;  Farkhan,  Samudera,  and Pertiwi  2022;  Oktaviani,  Aryani,  and  Azijah  2022;  Yamali  and  Putri  2020).  Menurut pihak  ini,  selama  pandemi  masyarakat  mendapatkan  semacam  kemudahan  dalam aksesbilitas  layanan.  Hal  yang  selama  ini  sangat  jarang  terlihat  pada  instansi-instansi
pemerintahan.  Lanjut  pihak  ini,  karena  itu  baginya  tidak  ada  salahnya  jika  aspek aksesbilitas, kecepatan, dan kemudahan dalam mendapatkan layanan tidak dihilangkan dalam wajah layanan publik di Indonesia.
Sejumlah  studi  mengenai  adaptasi  layanan  publik  di  fase  transisi  dari  pandemi covid-19  ke  endemi  mulai  ramai  di  perbincangkan  di  kalangan  akademisi.  Secara keseluruhan  ada  dua  kesimpulan  besar  yang  dibangun  oleh  para  peneliti,  pertama mereka melihat bahwa di fase transisi dari pandemi covid-19 ke endemi layanan publik terbilang  lambat  melakukan  adaptasi  layanan.  Kesimpulan  ini  dibangun  atas  dasar bahwa selama proses transisi layanan publik tidak melakukan perubahan yang signifikan. Dengan kata lain, layanan publik berada pada zona status quo, mempertahankan bahkan meneruskan model dari skema layanan publik lama, sebagaimana pada saat fase pandemi covid-19. Situasi ini yang pada akhirnya membuat layanan publik tampak seperti tidak berubah  secara  signifikan.  Beberapa  akademisi  yang  vokal  menyuarakan  mengenai lambatnya proses adaptasi layanan publik dalam merespon transisi pandemi covid-19 ke endemi  seperti  yang  didokumentasikan  oleh  Ticlau,  melalui  Adaptive  and  Turbulent Governance.  Ways  Of  Governing  That  Foster  Resilience.  The  Case  Of  The  Covid-19 Pandemic  (Țiclău et al. 2020). Lebih lanjut Țiclău (et al. 2020) melihat bahwa lambatnya proses penyesuaian atau adaptasi yang berlangsung pada layanan publik karena adanya hambatan  pada  struktur  kelembagaan.  Sifat  kelembagaan  yang  berlangsung  di  sektor publik cenderung lebih kaku. Kondisi ini pada akhirnya menghambat laju proses adaptasi yang terjadi di sektor publik. Selain struktur kelembagaan yang kaku, pola pemerintahan juga di lihat sebagai faktor yang membuat layanan publik lambat melakukan penyesuaian atau  adaptasi  terhadap  situasi  yang  terjadi.  Salah  satu  wujud  pemerintahan  misalnya, hubungan koordinasi antara pusat dengan daerah. Kerumitan-kerumitan ini, yang harus ditanggung  oleh  layanan  publik.  Imbasnya  pada  mandetnya  layanan  publik  merespon perubahan yang berlangsung (Țiclău et al. 2020).
Lebih  lanjut,  studi  yang  dilakukan  oleh  Agustin  dan  As’ari  (2022)  ikut memperkuat  temuan  yang  Țiclău  (et  al.  2020)  bahwa  keterlambatan  layanan  publik melakukan adaptasi terhadap situasi yang di hadapi karena munculnya semacam konflik yang sering berlangsun g antara stakeholder di pemerintahan (Agustin and As’ari 2022). Dalam konteks covid-19, proses pandemi ke endemi seringkali di tafsirkan secara berbeda antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai ilustrasi, beberapa kasus covid-19 di pusat semakin tinggi tetapi di daerah justru nihil atau sebaliknya. Temuan oleh Agustin dan As’ari  (2022  ini  sekaligus  mengkonfirmasi  argumen  Țiclău  (et  al.  2020)  bahwa keberhasilan dan kegagalan adaptasi layanan publik sangat tergantung pada responsitas yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu wujud responsitas yang dapat diperlihatkan misalnya dengan produk regulasi baik itu ditingkat nasional ataupun di daerah (Bachtiar and Cahya 2022)
Sebaliknya, akamdemisi yang lain membangun kesimpulan yang kontradiktif dari sarjana sebelumnya. Para pihak ini malah melihat bahwa di fase transisi, layanan publik telah  melakukan  adaptasi  yang  sangat  cepat  dengan  situasi  dan  keadaan  yang berlangsung termasuk ketika terjadi evolusi dari pandemi covid-19 ke endemi. Di masa transisi  layanan  publik  dengan  cepat  melakukan  adaptasi,  meskipun  masih  terbilang baru  tetapi  sulit  untuk  tidak  mengatakan  perubahan-perubahan  kecil  pada  layanan publik,  misalnya  pada  penyesuaian  jam  kurnjungan,  skema  dan  proses  layanan  yang berubah  seiring  dengan  perubahan  status  covid-19  yang  berangsur-angsur  mulai membaik.  Deretan  ini,  yang  menurut  sebagian  sarajana  lainnya  sebagai  wujud  dari adanya proses adaptasi layanan publik mengikuti tren yang ada pada kasus covid-19 yang semakin  terkendali.  Kesimpulan  ini  terutama  banyak  di  suarakan  oleh  sarjana  seperti salah  satunya  yang  dilakukan  oleh  Dewi  dan  Hijri  (2022).  Menurutnya,  pemerintah
sejauh  ini  sudah  sangat  responsif  dengan  perkembangan  yang  berlangsung  (Dewi  and Hijri 2022). Indikasi itu bisa terlihat dari produk kebijakan pemerintah yang berubah dengan  cepat  dari  waktu  ke  waktu.  Bagi  Dewi  dan  Hijri  (2022),  perubahan  yang berlangsung  cepat  dari  satu  waktu  ke  waktu  bisa  di  tangkap  sebagai  upaya  cepat pemerintah dalam merespon setiap kondisi yang berlangsung.
Senada  dengan  Dewi  dan  Hijri  (2022),  Bachtiar  dan  Cahya  (2022)  juga membenarkan bahwa pemerintah dalam hal ini telah sangat responsif dalam merespon perubahan pandemi ke endemic covid-19 (Bachtiar and Cahya 2022). Bagi Bachtiar dan Cahya (2022), selain dari aspek regulasi indikasi keberhasilan pemerintah dapat terlihat dari penerapan area-area tertentu menjadi area inkulsif, seperti misalnya menerapkan smart city. Program ini bagi Bachtiar dan Cahya (2022) sebagai salah satu wujud dari sikap  responsif  pemerintah  dalam  mengatasi  masalah  covid-19.  Sekaligus  pada  sisi lainnya  dapat  di  tangkap  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  mendorong  layanan  publik dapat beradaptasi dengan situasi dan perubahan pada status pandemi covid-19 menjadi endemi.
Terlepas  dari  problematisasi  yang  dilontarkan  oleh  kedua  pihak,  ada  kesamaan yang  secara  tidak  langsung  di  bangun  oleh  kedua  pandangan  diatas,  bahwa  layanan publik  perlu  untuk  segera  melakukan  penyesuaian  terhadap  perubahan  kondisi  yang berlangsung. Kesamaan ini yang kemudian di respon dengan solusi yang berbeda. Meski demikian, artikel ini tidak ingin terlalu jauh memberikan penghakiman kepada salah satu pihak.  Bagi  penulis,  ada  hal  lebih  menarik  yang  tidak  tersentuh  oleh  kedua  pihak. Absennya  kedua  pihak  untuk  memotret,  desakan  untuk  melakukan adaptasi  layanan atau secara konseptual apa yang kemudian di sebut sebagai adaptif governance (Chaffin, Gosnell,  and  Cosens  2014;  Pedroza-Gutiérrez  et  al.  2021).  Padahal  debat  ini  penting, untuk  memberikan  ruang  tentang  seberapa  responsif  perangkat  di  daerah  mampu melakukan adaptasi layanan di masa transisi seperti ini. Untuk itu, artikel ini berupaya untuk  mengisi  kekosongan  tersebut  untuk  menambah  cara  pandang  dalam  melihat situasi  layanan  publik  di  masa  transisi  dari  pandemi  menuju  endemi.  Dengan menggunakan kecamata adaptif governance, artikel ini berupaya menyuguhkan abstraksi dari  kasus  yang  ada  di  pedesaan  di  Kabupaten  Sigi  Sulawesi  Tengah.  Meskipun  tidak semuanya, setidaknya kasus di Kabupaten Sigi dapat menjadi pemantik, bahwa adaptif Governance, khususnya pada tingkatan di pedesaaan sangat penting untuk memastikan tingkat layanan dapat terealisasi dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berangkat  dari  pertanyaan  bagaimana  respon  layanan  publik  di pedesaaan,  dalam  menghapadi  transisi  pandemi  ke  endemi  dan  sejauhmana  layanan publik dapat beradapatasi dalam merespon masa transisi dari pandemi ke endemi. Untuk menjawab  pertanyaan  ini,  peneliti  menggunakan  konsep  adaptif  governance.  Dengan menggunakan pendekatan kualitaif. Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data yang di lakukan pada penelitian ini. Pemilihan informan pada wawancara dilakukan dengan memilih tokoh-tokoh kunci yang terlibat langsung pada kegiatan layanan publik di pedesaaan. Beberapa diantaranya, seperti aparat pemerintah desa seperti sekretaris desa,  Kaur  Pemerintahan  di  desa,  Bendahara  desa  dan  beberapa  staf  desa.  Untuk memperluas  informasi  dan  data,  peneliti  menerapkan  metode  snowball  sampling. Pengembangan  informan  yang  dimulai  dari  informan  kunci.  Selain  wawancara, pengumpulan  data  dan  informasi  juga  dilakukan  melalui  observasi  langsung.  Peneliti akan melihat, menyimak dan mengamati proses yang berkaitan dengan layanan publik di
pedesaan.  Peneliti  akan  menetap  dan  berdiam  di  lokasi  dalam  waktu  tertentu  untuk mengamati dari dekat proses layanan publik pedesaaan.
Selain wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui upaya menghimpuan dan menganalisa berbagai laporan dan berita resmi yang telah di rilis oleh pemerintah  dan lembaga terkait yang memiliki kredibilitas. Seperti misalnya berita dan informasi dari satgas covid, berita dan dokumen yang dikeluarkan oleh BPS serta  berita  dan  catatan  kegiatan  layanan  yang  ada  di  kantor  desa  lokasi  penelitian. Kemudian, untuk menguji masih-masih keabsahan dan informasi yang diperoleh peneliti akan menggunakan model triangulasi sumber. Memvalidasi kebenarasan satu informasi dengan  mencocokan  pada  sumber  yang  lain.  Langkah  terakhir  adalah  penyajian  dan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transisi  dari  pandemi  ke  endemi  membuat  layanan  publik  di  dua  desa  di  Sigi Sulawesi Tengah melakukan adaptasi pada tata kelola layanan. Bentuk adaptasi pada tata kelola  layanan  yang  dilakukan  dengan  mengubah  dan  memodifikasi  bentuk-bentuk layanan  agar  sesuai  dengan  kondisi  sosial  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Menurut Bachtiar adaptasi tata kelola layanan publik merupakan salah satu bidang kajian yang muncul untuk mengkaji bagaimana organisasi publik harus bertindak ditengah situasi krisis (Bachtiar and Cahya 2022). Dalam konteks yang berlangsung pada penelitian ini, adaptasi  tata  kelola  pada  layanan  publik  terlihat  dalam  situasi  krisis  akibat  pandemi covid-19.  Dengan  tujuan,  bahwa  perubahan  atau  penyesuian  dan  modifikasi  pada  tata kelola  layanan  publik  diharapkan  mampu  menyesuaiakan  dengan  situasi  krisis  yang dihadapi oleh masyarakat.
Untuk konteks di Sigi, Sulawesi Tengah berdasarkan temuan lapangan, ada tiga model adaptasi tata kelola layanan yang di adopsi oleh organisasi ditingkat desa dalam merespon perubahan dari pandemi ke endemi. Ketiga model tata kelola adaptasi tersebut yaitu pertama adaptasi tata kelola pada layanan publik dengan melakukan penyesuaian (adaptasi)  pada  pola  kerja,  kedua  adaptasi  tata  kelola  pada  layanan  publik  dengan penyesuaian  pada  beban  kerja,  ketiga  adaptasi  pada  tata  kelola  layanan  dengan penyesuaian pada jam operasional kerja. Ketiga abstraksi ini akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

## Adaptasi Terhadap Penyesuaian Pola Kerja (WFH)
Adaptasi pada tata kelola layanan publik dengan melakukan penyesuaian dengan pola kerja. Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2021 membuat hampir  semua  organisasi  publik  lumpuh.  Layanan  publik  nyaris  tutup,  dan  sebagian besar mengalami krisis sosial yang sangat parah. Mungkin tidak berlebihan jika pandemi sebagai salah satu krisis terbesar  yang melanda  hampir semua sektor kehidupan yang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Namun dalam perkembangannya, berbagai upaya terus dilakukan oleh akademisi dan praktisi untuk merespon krisis akibat pandemi. Salah satu diantaranya adalah dengan mencari jalan keluar agar layanan publik yang menjadi salah satu roh dalam organisasi publik harus tetap berlangsung. Kendati situasi  krisis  yang  berlangsung  saat  itu  telah  banyak  membatasi  aktifitas  sosial masyarakat.
Salah  satu  bentuk  adaptasi  pada  layanan  publik  yang  dilakukan  sebagai  upaya untuk  merespon  situasi  krisis  pandemi  adalah  melakukan  penyesuaian  pola  kerja. Penyesuaian pola kerja yang dimaksud disini adalah terjadinya perubahanya kebiasaan
kerja. Temuan lapangan, menunjukan setidaknya berlangsung dua kali penyesuaian kerja yang terapkan pada organisasi publik sebagai bentuk adaptasi tata kelola layanan. Pertama , bentuk tata kelola layanan publik pada saat pertama kali menghadapi krisis. Pola ini di Indonesia secara umum hampir diterapkan di hampir seluruh daerah. Dengan melakukan penyesuaian kerja yang kemudian dikenal oleh publik secara umum dengan istilah  “ work  form  home ”  (WFH).  Dalam  sudut  pandang  adaptasi  governance  WFH sebagai bentuk penyesuaian kerja yang dilakukan oleh organsiasi publik. Dengan metode kerja, melakukan pekerjaan dari rumah (Hidayat et al. 2022).
Di  desa  Sigi  Sulawesi  Tengah,  model  WFH  sebagai  bentuk  penyesuaian  kerja akibat pandemi juga berlangsung di pelayanan desa. Perangkat desa tidak lagi bekerja sebagaimana biasanya yang bekerja dikantor desa sepanjang waktu. Dengan pembatasan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  berimbas  pada  penyesuaian  kerja  yang  kemudian mengaharuskan semua organisasi termasuk yang berlangsung di desa untuk bekerja dari rumah. Akibatnya, semua pekerjaan administrasi di pedesaan dialihkan ke rumah. Model kerja  semacam  ini  untuk  konteks  di  layanan  desa  sebagai  sesuatu  yang  baru.  Meski demikian,  pada  prakteknya  model  semacam  ini  di  desa  telah  cukup  efektif  khususnya dalam  membantu  pemerintah  dalam  mencegah  terjadinya  penyebaran  covid-19. Meskipun  pada  aspek  yang  lain,  secara  kuantitas  layanan  model  seperti  ini  masih menyisahkan banyak persoalan bagi warga desa. Beberapa diantaranya, model semacam ini  sebagai  sesuatu  yang  baru  sehingga  baik  warga  desa  maupun  aparat  pemerintah pedesaan  belum  terbiasa  dengan  pola  kerja  seperti  ini.  Sebagaimana  yang  diceritakan salah satu aparat desa.
“kami melakukan pekerjaan dari rumah sesuai edaran dari Bupati. Tapi, saya kira bukan hanya di desa ini. Saya mendengar berita hampir semua orang telah bekerja dari rumah. Bagi saya pribadi ini sebenarnya bagus untuk mencegah meluasnya pandemi. Namun, untuk memberikan layanan di desa dengan mengadopsi pola kerja semacam ini belum terlalu efektif” (Kaur Desa Kalubula, 14 Juni 2023)
Persoalan  lain  yang  muncul  dari  model  bekerja  dari  rumah  sebagai  imbas  dari penerapan WFH adalah masih  ada beberapa warga yang belum memahami pola kerja seperti ini. Di lapangan, penulis sering menemui bagaimana warga datang langsung ke kantor  desa  untuk  mendapatkan  layanan.  Beberapa  diantaranya  misalnya  datang  ke kantor desa untuk mengurus berbagai persuratan.
“Warga biasanya kurang memahami kalau kami ini bekerja dari rumah, sementara  dia  langsung  ke  kantor  desa  dan  maunya  kami  ada  disana. Kami sudah jelaskan berkali-kali, tetapi kan tidak semua warga juga bisa memahami  soal  itu”(Kaur  Bagian  Pemerintahan  Desa”( Sekretaris  Desa Ampanau, 18 Juni 2023)
Kedua , adaptasi tata kelola dalam layanan publik yang berlangsung di pedesaan terjadi  sesaat  setelah  pandemi  yaitu  dari  transisi  pandemi  ke  endemi.  Dalam  proses transisi, sebagian besar debat berlangsung apakah model WFH sebagai produk selama pandemi akan terus di adopsi setelah pandemi. Sejumlah sarjana pesimis bahwa WFH akan  terus  diterapkan  setelah  pandemi,  namun  sebagian  lainnya  melihat  sebaliknya. Untuk beberapa kasus, WFH masih sering digunakan meskipun pandemi telah selesai. Beberapa    contohnya  seperti  yang  berlangsung  di  kota  Makassar.  Selama  banjir  yang melanda  Makassar,  Sulawesi  Selatan  di  Februari  tahun  2023  pemerintah  provinsi
mengeluarkan kebijakan Surat Edaran bernomor 360/1556/BPBD yang memperbolehkan ASN bekerja dari rumah. Artinya dalam konteks ini, WFH masih terus digunakan sebagai salah satu skema kerja ditengah situasi krisis.
Sementara  untuk  konteks  di  Sigi,  setelah  pandemi  WFH  sebagai  salah  satu  pola  kerja selama pandemi sudah tidak digunakan lagi. Organisasi layanan publik, termasuk yang ada di desa telah meninggalkan skema kerja WFH. Di desa Sigi misalnya, seluruh aparat desa  telah  menerapkan  pola  kerja  seperti  biasanya  bekerja  dari  kantor.  Namun  yang menarik, secara regulasi anjuran untuk WFH di desa Sigi memang telah dicabut, tetapi pada prakteknya dilapangan masih ada beberapa oknum yang menggunakan pola kerja WFH. Seperti yang penulis langsung saksikan di kediaman sekretaris desa Kalubula.
“ Yah kalau akhir pekan seperti ini. Saya memindahkan kantor ke rumah. Saya membuat laporan dan menyelesaikannya dirumah. Soalnya kalau di kantor  tidak  selesai-selesai.  Baru  mau  kerja  sudah  ada  lagi  warga  yang menghadap.  Kalau  di  rumah  seperti  ini,  tidak  ada yang  ganggu  saya” (Sekretaris Desa, Kalubula 16 Juni 2023).
Masih  bertahannya  WFH  untuk  beberapa  kasus  di  desa  Sigi  sebagai  indikasi bahwa transisi dari pandemi ke endemi tidak sepenuhnya menghilangkan kebiasaan yang telah ada selama pandemi. Untuk konteks pada layanan publik di pedesaan Sigi, adaptasi layanan publik yang masih menerapkan WFH masih tetap dipraktekan, meskipun diatas kertas anjuran untuk WFH sudah tidak lagi berlaku. Fenomena ini, semakin memperkuat argumen penulis bahwa untuk beberapa konteks pergeseran pandemi ke endemi telah merekonstruksi adaptasi tata kelola pada layanan publik.

## Adaptasi Tata Kelola Layanan Pada Beban Kerja
Transisi  pandemi  ke  endemi  telah  mengurangi  resiko  penyebaran  Covid-19  di Indonesia.  Di  desa  Sigi  Sulawesi  Tengah,  transisi  dari  pandemi  ke  endemi  juga  telah berdampak  pada  adaptasi  tata  kelola  khususnya  pada  beban  kerja.  Temuan  lapangan menunjukan  bahwa  selama  pandemi,  beban  kerja  di  organisasi  pedesaan  dalam memberikan layanan sangat minim. Beban yang diperoleh oleh organisasi tidak terlalu besar.  Kebijakan  pembatasan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  ikut  berimbas  pada tekanan pada beban kerja pada organisasi pelayanan di pedesaan. Selama pandemi akibat minimnya  aktifitas  membuat  tidak  terlalu  banyak  beban  kerja  yang  diterima  oleh organisasi  di  pedesaan.  Observasi  lapangan  memperlihatkan  bahwa  selama  pandemi banyak diantara staf di desa yang bisa menikmati waktu bersantai lebih banyak. Situasi ini jarang terlihat, kecuali hanya dalam saat pandemi covid-19.
Namun,  situasi  berubah  sangat  drastis  ketika  terjadi  transisi  dari  pandemi  ke endemi.  Transisi  ini  secara  tidak  langsung  telah  menggugurkan  berbagai  kebijakan pembatasan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya mengenai pencabutan pembatasan skala sosial sebagai imbas dari semakin terkontrolnya penyebaran covid-19. Hanya saja, sebagai dampak dari mulai normlanya keadaan adalah membuat  beban  kerja  pada  organsiasi  publik  semakin  bertambah.  Untuk  konteks  di pedesaan  Sigi  Sulawesi  Tengah,  dampak  dari  transisi  terlihat  dari  beban  kerja  di pedesaan yang semakin besar. Beban kerja yang membesar ini sebagai konsekuensi dari penyesuaian tata kelola yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pedesaan.
“Kami  senang  bahwa  pandemi  telah  berakhir.  Kami  bisa  beraktifitas dengan normal, dan yang paling pasti layanan di kantor desa bisa normal seperti  biasanya.  Tetapi,  kami  juga  menyadari  bahwa  perubahan  ini membawa  dampak  khususnya  pada  beban  kerja.  Banyak  pekerjaan
tertentu  yang  harus  segera  diselesaikan”(Kaur  Bagian  Pemerintahan,  18

## Juni 2023).
Salah  satu  wujud  tata  kelola  penyesuaian  pada  layanan  dengan  bertambahnya beban kerja. Sebagai ilustrasi, di organisasi pemerintahan desa di Sigi sebelum pandemi warga  yang  mengurus  urusan  persuratan  hanya  berkisar  antara  lima  hingga  sepuluh orang  setiap  harinya.  Namun,  setelah  berlangsungnya  transisi  ke  endemi  warga  yang mengurus persuratan mengalami kenaikan yang sangat drastic. Sebuah data menunjukan bahwa  di  sepanjang  tahun  2022  saja  warga  yang  mengurus  persuratan  di  pedesaan mencapai  5.375  orang  (Lihat  Tabel.1).  Kenaikan  yang  sangat  drastis  ini  secara  tidak langsung ikut menambah beban kerja yang ada di organisasi pedesaan.
Tabel 1. Banyaknya Warga Yang Mengurus Surat Keterangan Di Desa Sigi Tahun Jumlah Suket Warga 2020 8446 2021 6238 2022 5375 2023 2267
Sumber: diolah dari hasil catatan lapangan, 2023
Tingginya  presentase  kenaikan  layanan  yang  berimbas  pada  beban  kerja organisasi di pedesaan sebagai konsekuensi dari berakhirnya pandemi. Selama pandemi, banyak urusan warga yang tertunda. Misalnya, warga ingin mengurus surat keterangan pindah domisili. Namun karena masih dalam keadaan pandemi sehingga warga menunda untuk  mengurus  surat  tersebut.  Surat  keterangan  pindah  domisili  baru  diurus  setelah pandemi  berakhir.  Ini  salah  satu  contoh  yang  membuat  beban  kerja  pada  organisasi pedesaan bertambah.
“Setelah  pandemi,  ada  banyak  warga  yang  datang  mengurus  surat keterangan  ke  kantor  desa.  Mereka  pada  umumnya,  meminta  surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dll. Tingginya permintaa dari warga  akhir-akhir  ini,  karena  mereka  baru  bisa  mengurus  ini.  Kemarin kan masih pandemi, jadi kami juga membatasi layanan. Sekarang sudah normal, akhirnya warga menyerbu kami (Kaur Bagian Pemerintahan 18 Juni 2023).
Untuk  konteks  beban  kerja,  penulis  melihat  pola  adaptasi  tata  kelola  yang berlangsung pada layanan publik terjadi dalam dua tahap. Tahapa pertama adalah pola adaptasi tata kelola pada layanan yang berlangsung dari masa normal ke masa pandemi. Kemudian  tahap  kedua  berlangsung  dari  masa  pandemi  ke  endemi.  Setiap  tahapan adapatasi  yang  berlangsung  membuat  beban  kerja  pada  organisasi  publik  berubah. Penulis  melihat  bahwa  perubahan  ini  sebagai  bentuk  dari  adaptasi  tata  kelola  yang dijalankan oleh organisasi di pedesaan.

## Adapatasi Tata Kelola Layanan Pada Jam Operasional Kerja
Adaptasi tata kelola layanan yang terakhir penulis berhasil identifikasi di desa Sigi Sulawesi  Tengah  dalam  transisi  dari  pandemi  ke  endemi  yaitu  jam  operasional  kerja. Perubahan  jam  operasional  kerja  sebagai  bentuk  adaptasi  yang  berlangsung  pada organisasi pedesaan dalam merespon perubahan dari pandemi ke endemi. Di lapangan, proses adaptasi pada jam operasional berlangsung dengan mengubah jam kerja layanan di pedesaan. Sebagai contoh, selama pandemi jam operasional kerja yang berlangsung di
desa Sigi antara jam 08.00 hingga pukul 14.00. Jam operasional kerja ini berbeda dari biasanya.  Dimana  dalam  keadaan  normal,  jam  operasional  kerja  untuk  memberikan layanan kepada masyarakat berkisar antara jam 08.00 hingga pukul 16.00. Perubahan ini sebagai bentuk penyesuaian kerja akibat adanya krisis pandemi.
“Selama pandemi memang jam operasional untuk layanan disini di batasi. Selama pandemi jam layanan hanya berlangsung dari jam 08.00 sampai jam  2  siang.  Ini  kami  berlakukan  sebagai  bagian  dari  mendukung kebijakan  pemerintah  dalam  mencegah  penyebaran  covid-19 ”(Sekretaris

## Desa Kalubula 16 Juni 2023)
Diatas  kertas,  selama  pandemi  penyesuaian  jam  operasional  kerja  memang berlangsung antara jam 08.00 hingga pukul 14.00 . Namun prakteknya dilapangan, jam operasional sebagai bentuk penyesuaian organisasi belum berlangsung dengan optimal. Faktanya, warga dalam menuntut layanan tidak mengenal waktu. Memang benar bahwa secara normatif batas layanan di pedesaan hanya sampai jam 14.00. Tetapi setelah jam tersebut,  ternyata  masih  ada  beberapa  warga  yang  meminta  untuk  dilayani.  Ada semacam bentuk resistensi yang diberikan warga terhadap kebijakan penyesuaian jam operasional.  Salah  satu  bentuk  resistensi  tersebut  terlihat  dari  kunjungan  warga  ke rumah-rumah aparat desa untuk mendapatkan layanan. Kunjungan tersebut dilakukan bahkan diluar jam kerja.
“Sebenarnya  jam  layanan  cuma  sampai  jam  14.00,  tetapi  yah  namanya warga. Ada juga yang meskipun kita sudah dirumah istrahat biasanya dia datang  meminta  untuk  dilayani.  Yah,  susah  juga  kalau  tidak  dilayani, karena  mendesak  sampai  ke  rumah”  (Sekretaris  Desa Kalubula  16  Juni 2023).
Pola  penyesuaian  kerja  semacam  ini  juga  berlangsung  selama  transisi  dari pandemi ke endemi. Tetapi, pola penyesuaian tidak lagi mengurangi jam kerja layanan tetapi  menambah  jam  kerja  layanan.  Artinya  bahwa,  pola  jam  operasional  selama pandemi yang hanya berlangsung dari jam 08.00 hingga pukul 14.00 kembali berubah di fase  transisi  menjadi  pukul  08.00  hingga  pukul  16.00.  Pola  jam  operasional  kembali seperti sebelum pandemi. Secara singkat, temuan lapangan untuk pola penyesuaian jam operasiona  layanan  di  pedesaan  Sigi  terjadi  dengan  tahap.  Tahap  pertama  proses penyesuaian jam operasional layanan dengan cara mengurangi jam operasional layanan pada organisasi di pedesaan, dan pola yang kedua berlangsung dengan cara menambah jam operasional layanan pada organisasi pedesaan.

## PEMBAHASAN Adaptasi Governance
Apa  yang  bisa  dipelajari  dari  kasus  yang  berlangsung  di  Sigi  Sulawesi  Tengah? Kasus di Sigi Sulawesi Tengah telah menjadi petunjuk yang memadai dalam memahami proses adaptasi tata kelola pada layanan publik. Secara konseptual, temuan di Sigi telah memperkuat argumen adaptasi governance. Adaptif governance, adalah sebuah konsep yang banyak digunakan terutama untuk merespon kondisi yang berlangsung secara tiba- tiba,  dengan  dampak  yang  cukup  serius  bagi  aspek  kehidupan,  seperti  pada  layanan publik.  Konsep  ini  banyak  digunakan  untuk  mengatasi  krisis,  bencana,  dan  kondisi perang.  Tujuan  dari  adaptif  governance  adalah  mendorong  pemerintah  untuk  segera mungkin  mengambil  langkah  taktis.  Pemerintah  di  dorong  untuk  mencari  solusi  dan mengurai krisis dengan cepat dan efektif (Abrams et al. 2021; Dunning 2021; Huang and Liu 2021; Pedroza-Gutiérrez et al. 2021; Tuda, Kark, and Newton 2021).
Di  Indonesia,  adaptif  governance  sejak  beberapa  tahun  banyak  di  adopsi khususnya  untuk  mengatasi  pandemi  covid-19.  Salah  satu  ilustrasi  penerapan  adaptif governance  dalam  penangan  covid-19  di  Indonesia  dapat  dilihat  diantaranya  pada kebijakan WFH seperti pada kasus di Sigi. WFH sebagai skema kerja yang di cetuskan oleh pemerintah untuk menyikapi covid-19. Skema ini banyak di adopsi oleh pemerintah dan  pihak  swasta.  Sejumlah  studi  menyebutkan  bahwa  dengan  skema  WFH,  terbukti pemerintah  berhasil  menekan  angka  penyebaran  covid-19  (Aspan  2021;  Hidayat  et  al. 2022;  Saputra  et  al.  2021;  Vinet  and  Zhedanov  2011).  Dengan  kata  lain,  adaptif governance telah berhasil menekan angka penyebaran covid-19 di Indonesia (Hidayat et al.  2022).  Meskipun  penting  untuk  di  catat,  bahwa  realisasi  adaptif  governance  yang berlangsung  di  Indonesia  masih  mendapati  beberapa  tantangan,  seperti  regulasi, hubungan  kelembagaan  serta  koordniasi  antara  pemerintah  dalam  merealisasikan penanganan  covid-19  dengan  skema  adaptif  governance.  Terlepas  dari  persoalan  itu, penting di catat bahwa keberhasilan pemerintah menerapkan adaptif governance dalam penanagan  covid-19  dengan  melakukan  penyesuaian  pada  beberapa  aspek  layanan sebagai  langkah  inovatif.  Artinya  bahwa  adaptif  governance  dalam  merespon  awal kemunculan covid-19 di Indonesia bisa tertangani dengan baik.
Namun demikian, debat mengenai adaptif governance dalam layanan publik surut seiring dengan menyurutnya kasus covid-19 di Indonesia. Tidak seperti ketika pertama kali kemunculan covid-19 adaptif governance sebagai upaya mitigasi dari covid-19 begitu ramai  di  bicarakan  oleh  akademisi.  Kini,  perlahan-lahan  debat  mengenai  adaptif governance mulai terpinggirkan. Padahal, bagi penulis sama seperti kondisi di awal-awal covid-19  masa  transisi  yang  berlangsung  saat  ini  dari  pandemi  covid-19  ke  endemi memerlukan  proses  penyesuaian  bagi  layanan  publik.  Harus  ada  semacam  bentuk penyesuaian terhadap layanan publik mengingat situasi telah berubah. Pandemi covid- 19  yang  telah  banyak  mengubah  layanan  publik  perlu  di  tinjau  kembali.  Penyebaran covid-19 saat ini tidak lagi setinggi dulu, dan karena itu sudah pasti layanan publik atau skema kerja seperti WFH atau seluruh produk kerja layanan publik yang dihasilkan di masa  pandemi  perlu  untuk  di  diskusikan  ulang.  Untuk  itu  penelitian  ini  mencoba mengambil  posisi  akademik  untuk  menghidupkan  kembali  diskusi  mengenai  adaptisi layanan  publik,  dengan  menggunakan  pendekatan  adaptif  governance.  Penelitian  ini berupaya  untuk  mengabstraksikan  bagaimana  seharusnya  layanan  publi  merespon transisi dari pandemi covid-19 ke endemi.
Dari abstraksi kasus yang terjadi di Sigi Sulawesi Tengah, penulis telah menyusun alur kerangka adaptasi layanan publik yang berlangsung di pedesaan. Ilustrasi tersebut dapat dilihat dalam diagram beirkut ini.

## KESIMPULAN
Transisi  dari  pandemi  ke  endemi  telah  mengubah  banyak  hal,  termasuk diantaranya  pada  layanan  publik  di  pedesaan.  Di  Sigi  Sulawesi  Tengah,  transisi  dari pandemi  ke  endemi  sebagai  pemicu  yang  mendorong  organisasi  publik  di  pedesaan melakukan reformasi dalam hal tata kelola layanan. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi transisi pandemi Covid-19 ke endemi punya andil yang sangat besar dalam rekonstruksi skema adaptasi governance pada layanan publik. Pola transformasi layanan ini dapat di identisifikasi ke tiga pola, yaitu pertama adaptasi tata kelola dengan penyesuaian pola kerja, kedua penyesuaian tata kelola layanan dengan mengubah beban kerja dan ketiga penyesuaian  tata  kelola  layanan  dengan  menambah  dan  mengurangi  jam  operasional layanan.
Temuan di Sigi Sulawesi Tengah kembali memperkuat konsep adpatasi governace, bahwa  selama  berlangsung  krisis  penyesuaian  organisasi  sangat  diperlukan  untuk merespon perubahan yang terjadi di masyarakat (Agustin and As’ari 2022; Bachtiar and Cahya  2022).  Ini  sekaligus  menyangkal  argumen  sarjana  lainnya  yang  ikut  pesimis melihat  layanan  publik  selama  masa  pandemi.  Untuk  konteks  di  Sigi,  krisis  yang dimaksud adalah krisis sosial yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Artikel ini telah menyediakan  petunjuk  yang  sangat  memadai  bagi  pembaca  untuk  bisa  memahami bagaimana adaptasi organisasi layanan publik selama terjadi krisis.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  Kasih  Kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  (LP2M)  Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
PENERIMA LAYANAN
PEMBERI LAYANAN RUANG LINGKUP ADAPTASI TATA KELOLA LAYANAN PANDEMI COVID-19: MENDORONG REFORMASI ORGANISASI PADA LAYANAN PUBLIK DI PEDESAAN

## TRANSISI
PANDEMI-ENDEMI ENDEMI COVID-19 : MENDORONG REFORMASI ORGANISASI PADA LAYANAN PUBLIK DI PEDESAAN
Adaptasi Terhadap Penyesuaian Pola Kerja (WFH) Adaptasi Tata Kelola Layanan Pada Beban Kerja Adapatasi Tata Kelola Layanan Pada Jam Operasional Kerja

## DAFTAR PUSTAKA
Abrams, Jesse, Heidi Huber-Stearns, Michelle Steen-Adams, Emily Jane Davis, Chris Bone, Michael F. Nelson, and Cassandra Moseley. 2021. “Adaptive Governance in a Complex Social- Ecological Context: Emergent Responses to a Native Forest Insect Outbreak.” Sustainability Science 16(1):53 – 68. doi: 10.1007/s11625-020-00843-5.
Agustin, Endang, and Hasim As’ari. 2022. “Adaptive Governance Dalam Pengelolaan Objek Wisata Taman Alam Mayang Di Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid- 19.” Cross- Border 5(1):901 – 23.
Aspan, Henry. 2021. “Legal BaHenry Aspansis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID- 19 Pandemic in Indonesia.” Saudi Journal of Humanities and Social Sciences 6(4):116 – 21. doi: 10.36348/sjhss.2021.v06i04.002.
Asri B. 2020. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Pada Era Covid -19 Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.” VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia 12(4):695 – 712. doi: 10.54783/jv.v12i4.330.
Bachtiar, Rizqi, and Dimas Aufar Dwi Cahya. 2022. “Adapting to The Pandemic COVID -19: Smart City Implementation in Blitar City.” Journal of Governance 7(2):354 – 62. doi: 10.31506/jog.v7i2.13458.
Chaffin, Brian C., Hannah Gosnell, and Barbara A. Cosens. 2014. “A Decade of Adaptive Governance Scholarship.” Ecology and Society 19(3):1 – 13. Dewi, Dhea Candra, Vidya Yanti Utami, and Siti Yulianah M. Yusuf. 2021. “Re -Modeling Sistem Pelayanan Publik Sebagai Bentuk Tanggap Kebijakan Dalam Mendukung Tatanan Normal Baru (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram).”
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) 1(1):1 – 12. doi:
10.47134/rapik.v1i1.1.
Dunning, Kelly Heber. 2021. “Adaptive Governance: The Proposed Port Expansion in the Cayman Islands and Its Impacts to Coral Reefs.” Marine Policy 124(December 2020):104248. doi: 10.1016/j.marpol.2020.104248.
Fadhila, Aulia Annisaa, and Lungid Wicaksana. 2020. “Sistematik Review: Fleksibel Working Arrangement (Fwa) Sebagai Paradigma Baru Asn Di Tengah Pandemi Covid- 19.” Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik 15(2):111. doi: 10.20961/sp.v15i2.44542. Farkhan, Muhammad, Dicki Samudera, and Vidya Imanuari Pertiwi. 2022. “Inovasi Pelayanan Publik Melalui Jamsostek Mobile (Jmo) (Studi Kasus Di Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Rungkut Kota Surabaya).” JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik) 8(Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)):152 – 72. Herman, Sitti Rabiatul Wahdaniyah. 2022. “Covid -19 Dan Adpatasi Layanan Publik Di Indonesia: Sebuah Studi Awal Tentang Layanan Publik Berbasis Virtual.” Vox Populi 5(1):1 – 14. doi: 10.24252/vp.v5i1.29008.
Hidayat, Bachtari Alam, Robi Sugara, Suhendri, Maya Febriyanti, Ahmad Zikrillah Haikal, Diki Agustiansyah, and Khairul Wazi. 2022. “Work from Home to Prevent the Spread of the Corona Virus.” Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI- Journal) 5(1):2995 – 3000.
Hizbaron, Dyah Rahmawati, Dina Ruslanjari, and Djati Mardiatno. 2021. “Amidst Covid -19 Pandemic: An Adaptive Disaster Governance in Yogyakarta, Indonesia.” Social Sciences 10(3). doi: 10.3390/socsci10030092.
Huang, Ping, and Ying Liu. 2021. “Toward Just Energy Transitions in Authoritarian Regimes: Indirect Participation and Adaptive Governance.” Journal of Environmental Planning and Management 64(1):1 – 21. doi: 10.1080/09640568.2020.1743245. Lele, Gabriel. 2021. “Concurrency as Crisis Decision -Making Governance: Lessons from Indonesia’s Response to the COVID - 19 Pandemic.” Regional and Federal Studies 0(0):1 – 26. doi: 10.1080/13597566.2021.1960513.
Oktaviani, Ririn Sri, Lina Aryani, and Dewi Noor Azijah. 2022. “Analisis Model Perubahan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Bekasi Di Masa Pandemi
Covid- 19.” Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora 13(1):80. doi: 10.26418/j- psh.v13i1.52568.
Pedroza-Gutiérrez, Carmen, Laura Vidal-Hernández, and Evelia Rivera-Arriaga. 2021.
“Adaptive Governance and Coping Strategies in the Yucatan Peninsula Coasts Facing COVID- 19.” Ocean and Coastal Management 212(December 2020). doi:
10.1016/j.ocecoaman.2021.105814.
Rahmawati, Lintang, Nurul Umi Ati, and Suyeno. 2021. “Efektivitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang ).” Jurnal Respon Publik 15(9):14 – 21. Saputra, Nopriadi, Farid Ardyansyah, Dyah Palupiningtyas, Khanifatul Khusna, and Okta Karneli. 2021. “Work -From-Home Productivity in Indonesia: First Time Experience of Virtual Working During Covid-19 Time Produktivitas Kerja Dalam Melakukan Work From Home Di Indonesia: Pengalaman Pertama Pegawai Perkantoran Bekerja Virtual Semasa Covid- 19.” Jurnal Masyarakat Dan Budaya 23(1):13 – 26. doi: 10.14203/jmb.v23i1.1122.
Țiclău, Tudor, Cristina Hințea, and Bianca Andrianu. 2020. “Adaptive and Turbulent Governance. Ways of Governing That Foster Resilience. the Case of the Covid-19 Pandemic.” Transylvanian Review of Administrative Sciences 2020(special issue):167 – 82. doi: 10.24193/tras.SI2020.10.
Tuda, Arthur Omondi, Salit Kark, and Alice Newton. 2021. “Polycentricity and Adaptive
Governance of Transboundary Marine Socio- Ecological Systems.” Ocean and Coastal Management 200(September):105412. doi: 10.1016/j.ocecoaman.2020.105412.
Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2011. A “missing” Family of Classical Orthogonal Polynomials . Vol. 44.
Yamali, Fakhrul Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. “Dampak Covid -19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” Ekonomis: Journal of Economics and Business 4(2):384. doi:
10.33087/ekonomis.v4i2.179.