## ANALISIS PELAKSANAAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TIWA’A
(Studi Kasus di Desa Tiwa’a Kecamatan Mori Utara Kabupaten
Morowali Utara)
Herlan Lagantondo 1)* , Abd. Khalid Hs. Pandipa 2) , Rilfayanti Thomassawa 3 1,2,3 ) Universitas Sintuwu Maroso Poso * Corresponding E-mail : herlanlagantondo5@gmail.com

## ABSTRAK
Program pemberdayaan masyarakat Desa Tiwa'a Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara di  bidang  kelembagaan  belum  memberikan  manfaat  yang  diharapkan  sehingga  diperlukan  suatu evaluasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pelaksanaan  evaluasi  program  pemberdayaan masyarakat bidang  kelembagaan di Desa Tiwa’a. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  para  pelaku  evaluasi  program.  Data  dianalisa secara  kualitatif  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  bagaimana  para  evaluator  menggunakan model  CIPP  untuk  mengevaluasi  program  pemberdayaan  masyarakat  di  Desa  Tiwa’a  dan  faktor yang  memengaruhinya.  Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  evaluasi  program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa’a dilaksanakan dengan menggunakan model CIPP. Para evaluator  adalah  Pemerintah  desa  Tiwa’a,  BPD,  LPMD,  tokoh  masyarakat,  tokoh  pemuda,  dan tokoh perempuan di Desa Tiwa’a. Fungsi evaluasi yang dilakukan adalah fungsi diagnosa dan fungsi pengukuran tingkat keberhasilan program, dengan tataran evaluasi pada tingkat konteks dan input. Evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan empat faktor penghambat, yaitu jumlah personel  sumber  daya  manusia  yang  belum  memadai,  keterlibatan  seluruh  kelompok  masyarakat dalam merancang program yang belum maksimal, tingkat pengetahuan evaluasi program dan teknis pelaksanaannya  yang  belum  memadai,  dan  tindak  lanjut  evaluasi  yang  belum  dilakukan  oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi.
Kata Kunci: evaluasi program, pemberdayaan masyarakat, model CIPP, evaluator, participatory monitoring and evaluation

## ABSTRACT
The  community  empowerment  program  in  the  institutional  sector  has  not  provided  the  benefits expected by the villagers of Tiwa’a, North Mori Sub-district, North Morowali Regency and needs to be evaluated. This study aims to explore the implementation of evaluating community empowerment program in institutional sector evaluation of Tiwa’a Village. This study is qualitative in nature with case study as the research design. The sources of data were the program evaluators, and the data were obtained from observation, interview, documentation. The results showed that the evaluation implementation of community empowerment program in Tiwa’a Village was implemented through CIPP  model.  The  evaluators  were  local  government  od  Tiwa’a  Village,  village  council,  village empowerment center, community leaders, youth leaders, and women leaders of Tiwa’a Village. The functions  of  evaluation  implementation  to  evaluate  the  successful  of  community  empowerment program in Tiwa’a village focused on context and input evaluation. The difficulties experienced in carrying out the program evaluation were the evaluators’ lack of knowledge on the concept and technical implementation of evaluation and unideal participation of stakeholders and local people in evaluation process. It is recommended to involve other elements or parties in evaluating program and conducting trainings on the evaluation process and follow-ups for evaluators.
Keywords:  program  evaluation,  community  empowerment,  CIPP  model,  evaluator,  participatory monitoring and evaluation

## PENDAHULUAN
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak yaitu pemerintah, stakeholders , dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan  program-program  pemberdayaan  masyarakat  dengan  merumuskan mekanisme penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi (Raharjana &  Kutanegara,  2019;  Thalib,  2015;  W,  2021).  Proses  pembangunan  partisipatif yang  memberdayakan  masyarat  desa  diharapkan  dapat  menumbuhkembangkan kesadaran kritis dan kemandirian mereka sehingga mereka bukan lagi sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kondisi kehidupan  masyarakat  menuju  yang  lebih  baik  dan  mengatasi  berbagai  masalah seperti  kemiskinan,  kesenjangan  sosial,  dan  pengangguran  (Fitriana,  2020; Saifuddin Yunus et  al.,  2017). Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai  satu- satunya  cara  untuk  memecahkan  masalah  kemiskinan,  namun  sekaligus  dapat menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi, politik, dan kebudayaan.  Oleh karena itu, diperlukan kritik dan pengawasan terhadap pemahaman pemberdayaan untuk memastikan  efektivitas  dan  kesesuaiannya  dalam  memecahkan  masalah  yang dihadapi.
Salah  satu  bentuk  sinergitas  antara  pemerintah, stakeholders ,  dan masyarakat adalah keterlibatan semua unsur dalam mengevaluasi program-program pemberdayaan desa. Kepala Desa, misalnya, dapat mengajak masyarakat menjadi evaluator program yang mereka ikuti atau laksanakan. Hal ini akan membangkitkan kesadaran  masyarakat  dan  memotivasi  mereka  untuk  berpartisipasi  secara  aktif dalam  setiap  program  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan,  sehingga  mereka akan  merasa  memiliki  dan  merasakan  manfaat  langsung  dari  pembangunan  di wilayah  mereka.  Dengan  begitu,  kondisi  masyarakat  yang  sejahtera,  adil,  dan makmur,  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945  dapat  tercapai  sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  dari pembangunan yang dilakukan dan mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik.
Hasil  dari  penelitian  terdahulu  tentang  pelaksanaan  evaluasi  program pemberdayaan  masyarakat  menunjukkan  bahwa  para  evaluator  program menggunakan  model  CIPP ( context,  input,  process,  and  product ),  yaitu  model evaluasi  yang  menilai  konteks,  input,  proses  pelaksanaan,  dan  evaluasi  input program tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Sujanto di tahun 2020 menunjukkan  bahwa  model  CIPP  ini  diterapkan  untuk  mengevaluasi  program pemberdayaan masyarakat di Desa Mekarsari, dan menemukan bahwa pemerintah Desa  Mekarsari  menggunakan  model  tersebut  dengan  menitikberatkan  pada evaluasi input program, apakah sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran yang  dimiliki  telah  memadai  dalam  mendukung  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat  desa  (Abidin  &  Sujianto,  2020).  Penelitian  serupa dilakukan  oleh  Sartika  (2016)  dengan  fokus  penelitian  pemerintah  provinsi (Pemprov)  DKI  Jakarta  sebagai  evaluator,  dan  hasilnya  menunjukkan  bahwa Pemprov  DKI  Jakarta  mengadopsi  model  CIPP  untuk  mengevaluasi  program- program pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan. Pemprov DKI Jakarta telah memahami  bagaimana  model  CIPP  digunakan  secara  utuh  untuk  mengevaluasi keberhasilan program mereka meliputi evaluasi konteks, input, proses, dan produk.
Selain  pemerintah,  pihak-pihak  yang  berhak  menjadi  evaluator  program pemberdayaan adalah tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, dan  perwakilan  dari  komunitas  atau  kelompok  yang  ada  di  masyarakat  atau stakeholder lainnya, termasuk peneliti itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Putri di tahun 2020 memaparkan hasil evaluasi program pemberdayaan masyarakat berbasis  rukun  warga  yang  dilaksanakan  di  salah  satu  kecamatan  di  Kota Pekanbaru,  dimana  peneliti  sendiri  menjadi  evaluator  program  dan  menerapkan model  CIPP  dalam  proses  evaluasinya  (Putri,  2020).  Penelitian  ini  menemukan bahwa  model  CIPP,  ketika  diterapkan  secara  utuh,  efektif  menggambarkan  hasil program  secara  komprehensif,  termasuk  mendeteksi  hambatan  dan  kelemahan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dievaluasi tersebut.
Narto dan Suparno melakukan penelitian tentang proses evaluasi program Corporate  Social  Responsibility yang  dilakukan  oleh  pihak Public  Affair Communication  and  Sustainability Coca  Cola  Company di  Semarang  sebagai perancang  program  dan stakeholder sekaligus  evaluator  program  (Narto  &
Suparno, 2020). Penelitian ini menunjukkan bahwa pihak evaluator menggunakan model  CIPP  yang  difokuskan  pada  evaluasi  konteks  dan  evaluasi  proses,  dan menemukan  bahwa  program  pemberdayaan  yang  dirancang  tidak  sesuai  dengan tujuan  yang  diharapkan,  yaitu  memberdayakan  masyarakat  menjadi  masyarakat mandiri.  Selain  itu,  Amiruddin,  Hasniati,  dan  Yunus  juga  meneliti  tentang  peran PT.  Ceria  Nugraha  Indotama  selaku  perancang  program  dan  stakeholder  sebagai evaluator  programnya  sendiri  mengimplementasikan  model  CIPP  untuk mengevaluasi konteks program pemberdayaannya di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. Evaluator ini (Amiruddin et al., 2020).
Hasil  penelitian  terdahulu  tersebut  menunjukkan  bahwa  para  evaluator mengadopsi  model  CIPP  sesuai  kebutuhan  evaluasi  program  mereka,  sehingga fokus  evaluasinya  bervariasi  di  antara  para  evaluator.  Hanya  evaluator  dari pemerintah saja yang menggunakan model CIPP secara utuh untuk mengevaluasi programnya,  yaitu  pemerintah  provinsi  (Sartika,  2016)  dan  kecamatan  (Putri, 2020), sedangkan evaluator lainnya yaitu stakeholder dan bahkan peneliti sendiri mengadopsi sebagian dari model CIPP, misalnya hanya untuk mengevaluasi input (Abidin  &  Sujianto,  2020),  konteks  (Amiruddin  et  al.,  2020;  Narto  &  Suparno, 2020), dan proses saja (Narto & Suparno, 2020). Untuk itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah selaku evaluator. Adanya perbedaan dalam implementasi model CIPP tersebut mendorong para peneliti untuk meneliti bagaimana model CIPP diterapkan oleh pemerintah, terutama di Pemerintah Desa Tiwa'a, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Desa  Tiwa’a  terletak  di  Kecamatan  Mori  Utara,  Kabupaten  Mori  Utara, Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Desa  ini  telah  mengimplementasikan  serangkaian Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  atau  “Desa  Membangun”  untuk meresponi penetapan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam bidang  program  yang  dirancang  demi  kemajuan  dan  pembangunan  Desa,  yaitu meliputi  bidang  pemerintahan,  bidang  kelembagaan,  bidang  kesehatan,  bidang ekonomi masyarakat, bidang teknologi, dan bidang pendidikan. Program-program di  bidang  kelembagaan  sangat  penting  karena  memiliki  tujuan  dan  sasaran  yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Tiwa’a demi
menjalankan roda pembangunan desa. Bentuk program di bidang kelembagaan ini adalah  pelatihan,  penyelenggaraan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  kelompok masyarakat desa, serta peningkatan sarana dan prasarana.
Berdasarkan pengamatan awal dan diskusi pribadi dengan masyarakat Desa Tiwa’a,  para  peneliti  menemukan  fenomena  bahwa  program-program pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  kelembagaan  belum  dirasakan  manfaatnya oleh  masyarakat  desa  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan.  Hal  ini  menjadi  salah satu  topik  yang  penting  untuk  dikaji  karena  akan  memiliki  dampak  negatif  bagi kemajuan  dan  pembangunan  desa.  Untuk  itu,  peneliti  merasakan  pentingnya memberikan  informasi  tentang  bagaimana  program-program  di  bidang kelembagaan tersebut dievaluasi oleh para pelaku evaluasi. Mengingat betapa peran dan  tanggung  jawab  evaluator  dalam  menilai  keberhasilan  suatu  program,  maka penelitian  ini  dilakukan  untuk  memberikan  informasi  tentang  bagaimana  para evaluator program pemberdayaan masyarakat Desa Tiwa’a melaksanakan evaluasi program tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang  komprehensif  yang  dibutuhkan  sebagai  rujukan  tentang  peran  pemerintah Desa dalam pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA

## Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menekankan  tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat desa yang  mandiri  dan  sejahtera,  melalui  peningkatan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran. Juga, memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki seperti sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  alam,  melalui  penetapan  kebijakan,  program, kegiatan,  dan  pendampingan.  Program  yang  dirancang  untuk  memberdayakan  dan mensejahterakan  masyarakat  desa  harus  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan  masyarakat  di  desa  tersebut.  Selain  itu,  program  yang  dirancang  tersebut haruslah berdasarkan pemikiran bahwa program tersebut nantinya akan meningkatkan dan  memajukan  kemampuan  dan  keterampilan  masyarakat  desa  untuk  mengelola kebutuhannya secara mandiri.
Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh para pelaku evaluasi untuk melihat dan mengukur tingkat keberhasilan program  tersebut,  serta  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi pengambil  keputusan  dalam  menentukan  kebijakan-kebijakan  untuk  masyarakat. Idealnya,  evaluasi  program  pemberdayaan  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh para pelaku  evaluasi  dan masyarakat  melalui rangkaian kegiatan partisipatif atau participatory monitoring and evaluation (Guijt, 2000; Sartika, 2016).
Model  CIPP  atau context,  input,  process,  and  product adalah  salah  satu model  evaluasi  program  yang  komprehensif  untuk  mengevaluasi  suatu  program, khususnya  program-program  sosial.  Tujuan  dari  model  ini  diimplementasikan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan suatu  program  secara keseluruhan (Adellia & Prajawinanti, 2021; Narto & Suparno, 2020). Para pelaku evaluasi  atau  evaluator  menggunakan  model  ini  untuk  mengevaluasi  personil, organisasi,  kebijakan-kebijakan,  strategi  operasional  program,  sumber  daya  yang digunakan, biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan, serta hasil positif dan negatif dari program tersebut.
Dalam  menilai  suksesnya  suatu  program  pemberdayaan,  setidaknya  ada empat  fungsi  evaluasi  yang  hadir  yaitu  fungsi  diagnosa,  fungsi  selektif,  fungsi penempatan,  dan  fungsi  pengukuran  keberhasilan  (Mertens  &  Wilson,  2019; Theodos  &  Firschein,  2015).  Evaluasi  dilakukan  untuk  mengetahui  atau mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan individu tertentu ketika ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu dengan tanggung jawab yang berbeda dengan fungsi dan jabatan lainnya. Ini disebut sebagai fungsi diagnosa. Kemudian, evaluasi dilakukan untuk  menyeleksi  apakah individu  tertentu tersebut  memiliki kompetensi  standar yang memadai jika ditempatkan di posisi atau jabatan tertentu. Fungsi ini disebut dengan  fungsi  selektif.  Berikutnya,  evaluasi  digunakan  untuk  mengetahui  posisi dan  jabatan  apa  yang  paling  sesuai  untuk  individu  tertentu.  Ini  disebut  dengan fungsi  penempatan.  Yang  terakhir,  evaluasi  digunakan  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan suatu program yang telah dijalankan. Indikator keberhasilan tersebut meliputi  metode  pelaksanaan  program,  sarana  dan  prasarana,  serta  pencapaian tujuan program yang sudah direncanakan sejak awal program tersebud dirancang. Ini disebut dengan fungsi pengukuran keberhasilan.
Dalam  penelitian  ini,  evaluasi  konteks  adalah  evaluasi  yang  menekankan pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa yang nantinya akan dipenuhi melalui program  pemberdayaan.  Pelaksanaan  program  dapat  dipengaruhi  oleh  beragam faktor kebutuhan masyarakat desa, yaitu faktor-faktor budaya, kebijakan, struktur sosial serta kondisi ekonomi (Wholey, 2015). Evaluasi input adalah evaluasi yang menilai apakah kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa  telah  memadai  untuk  merencanakan  dan  melaksanakan  progam.  Terkait  hal tersebut,  Holden  dan  Zimmerman  menegaskan  bahwa  harus  ada  keseimbangan antara apa yang hendak dievaluasi dan apa sumber daya yang tersedia di masyarakat sasaran  program  tersebut  (Holden  &  Zimmerman,  2009).  Kualitas  dan  kuantitas sumber daya yang dimaksud tersebut termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, dana atau anggaran, prosedur atau aturan-aturan yang diperlukan, serta sarana dan  prasarana.  Ketidakseimbangan  antara  program  dan  kuantitas  serta  kualitas sumber  daya  yang  dimiliki  masyarakat  desa  akan  menghambat  pelaksanaan program secara efektif, bahkan berdampak negatif terhadap pembangunan desa.
Lebih lanjut, Holden dan Zimmerman menjelaskan tentang pengembangan kapasitas individu dan kaitannya dengan perencanaan evaluasi. Evaluasi program yang direncanakan haruslah mempertimbangkan kapasitas organisasi atau individu dalam kegiatan evaluasi program pemberdayaan tersebut (Holden & Zimmerman, 2009). Jika organisasi maupun individu yang terlibat tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, atau sumber daya yang diperlukan baik dalam mengevaluasi program, maka  kegiatan  evaluasi  pun  tidak  akan  akurat  hasilnya  atau  berguna  sebagai rekomendasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa harus diperkuat melalui beragam upaya seperti pelatihan, pendampingan, dan pemberian bantuan teknis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan organisasi  atau  individu  mengenai  proses  dan  hasil  evaluasi,  serta  bagaimana menggunakan  informasi  tersebut  untuk  menyusun  program  pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja program tersebut selanjutnya.
Evaluasi  proses bertujuan untuk  mengevaluasi  sejauh mana program atau kegiatan  telah  dilaksanakan,  kendala  apa  saja  yang  dihadapi  selama pelaksanaannya, serta aspek mana yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Evaluasi proses  berfokus  pada  pelaksanaan  kegiatan,  bukan  hanya  pada  hasil  akhirnya.
Dalam  hal  ini,  para  pelaksana  kegiatan  dan  penerima  manfaat  dapat  memahami program  tersebut  dengan  lebih  baik  serta  memberikan  umpan  balik  untuk meningkatkan  kualitas  program  yang  sedang  berjalanKemudian  evaluasi  proses menitikberatkan pada sejauh mana pelaksanaan suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan,  apa  saja  kendala  yang  dihadapi,  serta  apa  saja  aspek yang  harus diperbaiki  dan  ditingkatkan  (Theodos  &  Firschein,  2015).  Selanjutnya,  evaluasi produk merupakan pengukuran pencapaian hasil program, baik hasil yang positif maupun negatif, termasuk manfaat yang dihasilkan dalam jangka pendek maupun jangka  panjang  (Narto  &  Suparno,  2020) . Evaluasi  ini  terjadi  setelah  program selesai  dilaksanakan  dan  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kualitas  hasil  program secara keseluruhan.

## Pelaku Evaluasi Program Pemberdayaan
Berdasarkan konsep  participatory  monitoring  and  evaluation ,  para evaluator atau pelaku evaluasi program pemberdayaan adalah para stakeholders dan penerima  manfaat  dari  program  itu  sendiri,  seperti  tokoh  perempuan,  tokoh masyarakat  adat,  tokoh  pemuda,  bahkan  akademisi  (Guijt,  2000;  Lukman  et  al., 2023; Onyango, 2018; Sartika, 2016; Theodos & Firschein, 2015). Para evaluator adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menilai kinerja suatu program, meliputi  dampak  program  terhadap  masyarakat  sasaran,  identifikasi  masalah- masalah  yang  terjadi  selama  pelaksanaan  program  dan  apa  saja  yang  perlu diperbaiki, serta memberikan saran dan rekomendasi untuk memperbaiki program. Evaluator program harus memiliki keterampilan menganalisis dan berpikir kritis, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu bekerja sama dengan siapa saja dengan latar belakang yang berbeda  (Lukman et al., 2023; Theodos & Firschein, 2015). Evaluator juga harus memiliki pengetahuan tentang program, apa tujaun dan hasil yang diharapkan dari program yang dinilai, serta apa kebutuhan masyarakat sasaran. tujuan dan hasil yang diharapkan dari program serta kebutuhan masyarakat yang dilayani.
Pemerintah  Desa  adalah  evaluator  utama  yang  merupakan  unsur penyelenggara  pemerintahan  di  desa  dengan  tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan,  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Pemerintah  Desa,  dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Desa,  memiliki
wewenang  dalam  memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama-sama  Badan  Permusyarawatan  Desa  (BPD), menetapkan peraturan desa, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, membina  kehidupan  dan  perekonomian  masyarakatnya,  mengajukan  rancangan peraturan  desa,  mengkoordinasikan  pembangunan  desa  kepada  semua  unsur masyarakat secara partisipatif, serta melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Rumlus et al., 2017; Sahyana, 2019). Ada beberapa  upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  untuk  mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat desa, antara lain mengajak pihak lain misalnya stakeholders  untuk  memastikan  program  terlaksana  dengan  baik,  melakukan evaluasi dengan tujuan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penghambat proses pelaksanaan  program  serta  apa  saja  kebutuhan  masyarakat  yang  perlu  dipenuh lewat  program  tersebut  sehingga  lebih  tepat  sasaran,  memfasilitasi  partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi program dalam forum-forum desa, menyediakan data  dan  informasi  yang  penting  untuk  menilai  program,  dan  memberikan rekomendasi  kepada  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  program tersebut (Fitriana, 2020; Hatry et al., 2015; Theodos & Firschein, 2015).

## METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif  dengan  desain  penelitian  studi  kasus.  Desa  Tiwa’a  yang  terletak  di Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, merupakan lokasi  penelitian  yang  dipilih  berdasarkan  hasil  identifikasi  fenomena  yang dilakukan  oleh  peneliti.  Data  dikumpulkan  melalui  teknik  wawancara  kepada  6 orang  narasumber  kunci  yaitu  Kepala  DesaTiwa’a,  ketua  BPD,  satu  tokoh masyarakat, ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), satu tokoh pemuda,  dan  satu  tokoh  perempuan.  Keenam  narasumber  kunci  ini  juga  adalah evaluator. Selain wawancara, data juga diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Observasi  dilakukan  dengan  cara  turun  langsung  ke  Desa  dan  mengamati bagaimana  para  evaluator  berinteraksi  dengan  masyarakat  desa  tentang  manfaat program,  dan  dokumentasi  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  tertulis  terkait pelaksanaan  evaluasi  serta  literatur  yang  relevan.  Data  yang  dikumpulkan  diolah
dengan model analisis dari Miles serta diinterpretasi berdasarkan teori evaluasi dan pelaku evaluasi (Miles, 2014) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program pemberdayaan di Desa Tiwa’a, khususnya program pemberdayaan masyarakat  bidang  kelembagaan,  dievaluasi  oleh  Kepala  Desa,  Kepala  LPMD, Ketua BPD, dan unsur masyarakat yaitu tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dan tokoh  pemuda.  Dalam  penelitian  ini,  program  yang  dievaluasi  adalah  program pemberdayaan  masyarakat  bidang  kelembagaan,  yaitu  pelatihan  bagi  aparat  desa dan kelompok-kelompok masyarakat.

## Fungsi Evaluasi Program
Berdasarkan hasil penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, Pemerintah  Desa  Tiwa’a  melaksanakan  evaluasi  program  untuk  memperoleh informasi apakah sumberdaya manusia yang dikerahkan untuk mengimplementasikan  program  pemberdayaan  masyarakat  sesuai  atau  tidak. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa,  ditemukan  informasi  bahwa Desa belum memiliki sumberdaya manusia sebagai personil LPMD dengan jumlah yang  memadai  dan  pengetahuan  yang  cukup  akan  pelaksanaan  program pemberdayaan  masyarakat.  Salah  satu  kutipan  wawancara  dengan  Kepala  Desa diuraikan sebagai berikut,
“dikarenakan kurangnya sumberdaya manusia personil LPMD yang ada,  personil  kurang  memahami  tugas  pokok  dan  fungsi  di  desa sebagai  lembaga  pemberdayaan  masyarakat”  (wawancara  9  Mei 2022)
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  tersebut  juga  didukung  dengan pengamatan langsung ke kantor desa untuk mengetahui data ril personil LPMD, dan memang benar bahwa sumberdaya manusia personil LPMD masih rendah, terbukti dari minimnya kegiatan atau sosialisasi tugas pokok dan fungsi desa yang berkaitan dengan  kapasitas  SDM  di  bidang  kelembagaan.  Terkait  dengan  hal  ini,  selain Kepala Desa, Ketua BPD pun menyampaikan hal yang senada,
“dari  apa  yang  saya  amati  selama  ini  berhubungan  dengan  program- program  yang  berkaitan  dengan  pemberdayaan  masyarakat  selama  ini masih  kurang  dilaksanakan,  program-program  yang  lebih  banyak
mendapat  perhatian  hanya  program  yang  sifatnya  pembangunan  fisik.” (wawancara 10 Mei 2022)
Untuk menambah dan memperkuat informasi dari Ketua BPD, para peneliti melakukan  diskusi  dengan  beberapa  anggota  masyarakat.  Berdasarkan  hasil diskusi,  peneliti  menemukan  informasi  bahwa  program  yang  sifatnya pemberdayaan masih kurang dilaksanakan. Selain itu, hasil pengamatan langsung di desa serta diperoleh data bahwa pembangunan fisik lebih dominan dikerjakan di desa daripada program-program peningkatan kualitas SDM.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  salah  seorang  tokoh  pemuda  sebagai responden yang diwawancarai mengutarakan hal berikut ini,
“program-program  yang  disusun  dan  dilaksanakan  di  desa,
khususnya yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi muda, masih sangat minim.” (wawancara 11 Mei 2022)
Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang tokoh perempuan sebagai berikut :
“Para  penyusun  program  harus  melibatkan  perempuan  sehingga program  yang  dilaksanakan  juga  bermanfaat  bagi  perempuan desa”. (wawancara 11 Mei 2022)
Sebagai  bahan  perbandingan  dari  wawancara  yang  dilakukan  terhadap tokoh  pemuda  dan  tokoh  perempuan,  para  peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan beberapa tokoh lainnya. Hasil wawancara juga menyebutkan hal yang sama, yaitu bahwa keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa selama ini masih kurang. Lebih lanjut lagi, dari wawancara, pengamatan dan diskusi,  didapati  hasil  bahwa  pemerintah  desa  Tiwa’a  menggunakan  evaluasi sebagai  alat  ukur  atau  instrumen  instrument  pengukuran  tingkat  keberhasilan program  pemberdayaan  masyarakat  di  desa.  Hal-hal  yang  diukur  tersebut  adalah pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan sarana dan prasarana serta pencapaian tujuan yang telah disusun di awal penyusunan program, seperti yang dikemukakan oleh tokoh  perempuan tersebut  bahwa penyusun  program  seharusnya melibatkan seluruh  unsur  dalam  menentukan  program  pemberdayaan  yang  akan  dijalankan. Hal  ini  membuktikan  bahwa  sumberdaya  manusia  personil  LPMD  masih  rendah karena belum memahami pentingnya melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan program di desa.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa evaluasi  program  pemberdayaan masyarakat bidang kelembagaan di Desa Tiwa’a berfungsi untuk mendiagnosa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Hal ini berarti sejalan dengan teori tentang fungsi evaluasi dari Theodos dan Firschein serta dari Mertens dan Wilson  (dalam Mertens  &  Wilson, 2019;  Theodos &  Firschein,  2015), yaitu bahwa  evaluasi  program  memiliki  fungsi  diagnosa  dan  fungsi  pengukuran keberhasilan  program.  Fungsi  diagnosa  bertujuan  untuk  mengetahui  kekurangan dan  kelebihan  seseorang  untuk  bidang  kompetensi  tertentu.  Fungsi  pengukuran keberhasilan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah program yang telah  dijalankan.  Hal-hal  yang  dinilai  ini  termasuk  metode  yang  digunakan, penggunaan  sarana  dan  prasarana,  serta  pencapaian  tujuan  yang  telah  disusun  di awal.  Evaluasi  program  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dari evaluasi yang dilakukan tersebut,  teridentifikasi  bahwa  kurangnya  SDM  sebagai  personil  LPMD memengaruhi  pelaksanaan  program  yang  terkait  dengan  pemberdayaan masyarakat,  bahkan  cenderung  tidak  memperhatikan  pelaksanaannya,  karena fokus terletak pada implementasi program yang bersifat pembangunan fisik saja.

## Evaluasi Konteks dan Input
Hasil  observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara  dengan  para  narasumber membuktikan  bahwa  Pemerintah  Desa  telah  melibatkan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  dalam  merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi  program, seperti yang dikemukakan oleh Ketua LPMD berikut ini,
“Pemerintah desa selalu mendengar dan menerima saran serta usul dari  kami  selaku  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  yang ada.” (wawancara 12 Mei 2022)
Pelaksanaan  evaluasi  yang  melibatkan  unsur-unsur  masyarakat  juga mengalami beberapa kendala, seperti yang dituturkan oleh Ketua BPD berikut ini,
“Pemerintah  desa  dalam  evaluasi  program  –  program  desa  sudah melibatkan  semua  lembaga  di  desa,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  sering  terjadi  peserta  rapat  yang  sudah  diundang tetapi  tidak hadir sehingga hasil rapat  terkadang  kurang dipahami oleh  lembaga  dan  perwakilan  masyarakat.”  (wawancara  12  Mei
2022)
Sebagai  bahan  pembanding  dari  kedua  hasil  wawancara  diatas,  dilakukan juga  wawancara  dengan  beberapa  anggota  lembaga  lain  di  desa  yang  juga mengatakan bahwa Pemerintah Desa selalu mengundang lembaga – lembaga yang ada di desa dalam setiap pelaksanaan rapat. Akan tetapi, keterbatasan sumberdaya manusia peserta rapat seringkali hasil rapat kurang dipahami.
Lebih  lanjut  lagi,  seorang  tokoh  masyarakat  Desa  Tiwa’a  menyatakan demikian,
“dalam  pelaksanaan  musyawarah  desa  pemerintah  desa  hanya mengundang  sebagian  masyarakat  yang  dianggap  sebagai  tokoh dalam masyarakat, sehingga sering terjadi masyarakat lain ada yang kurang  memahami  dan  kurang  mengetahui  tentang  hasil  rapat.”
(wawancara 13 Mei 2022)
Evaluasi yang ideal adalah evaluasi yang dilakukan dalam tataran penilaian konteks,  input,  proses,  dan  produk,  serta  melibatkan  seluruh  unsur  (Guijt,  2000; Sartika,  2016).  Berdasarkan  hasil  penelitian,  para  evaluator  sudah  menerapkan model  evaluasi  CIPP  untuk  menilai  program  pemberdayaan  masyarakat  bidang kelembagaan,  namun  evaluasi  model  tersebut  belum  dilaksanakan  secara menyeluruh karena yang dilakukan adalah evaluasi pada tataran konteks dan input saja. Kemudian, unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi adalah dari Pemdes, BPD, LPMD, perwakilan tokoh perempuan, perwakilan tokoh pemuda, dan perwakilan tokoh masyarakat. Hanya saja, partisipasi dari masyarakat belum maksimal karena perwakilan tersebut ternyata tidak cukup memadai sesuai dengan  kebutuhan  evaluasi,  dan  seharusnya  melibatkan  seluruh  pihak,  terutama para  penerima  manfaat  dari  program-program  yang  dilaksanakan.  Peneliti  juga menemukan  bahwa  belum  ada  tindak  lanjut  yang  terdokumentasi  dari  Pemdes tentang penyebab ketidakhadiran tokoh-tokoh yang diundang dalam rapat evaluasi sehingga  tidak  ada  hasil  evaluasi  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan di lingkungan mereka.
Ada empat faktor penghambat pelaksanaan evaluasi  yang ditemukan oleh peneliti. Faktor pertama adalah jumlah personel sumber daya manusia yang belum memadai  untuk  melaksanakan  program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang kelembagaan. Temuan ini sejalan dengan teori dari Holden dan Zimmerman yang mengatakan  bahwa  faktor  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya,  termasuk  sumber
daya  manusia,  adalah  faktor  yang  penting  untuk  dievaluasi,  karena  jika  faktor tersebut belum memadai, maka program pemberdayaan tidak akan terlaksana sesuai harapan (Holden & Zimmerman, 2009).
Faktor kedua adalah program yang dirancang belum sepenuhnya melibatkan perwakilan  dari  kelompok-kelompok  yang  ada  di  masyarakat  seperti  kelompok pemuda dan kelompok perempuan. Temuan ini membuktikan teori dari Holden dan Zimmerman  serta  Wholey  bahwa  keterlibatan  masyarakat  sangat  penting  karena mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh program tersebut, atau penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program pemberdayaan masyarakat (Holden & Zimmerman, 2009; Wholey, 2015). Ramly dkk turut menegaskan bahwa pemerintah  seharusnya  tidak  hanya  melibatkan  masyarakat  untuk  aktif melaksanakan evaluasi, tapi juga melatih keterampilan mereka dalam melakukan evaluasi  dalam  bentuk  program  sosialisasi,  seminar,  bimtek,  workshop,  atau bentuk-bentuk lainnya (Ramly et al., 2018).
Faktor  ketiga  adalah  tingkat  pengetahuan  akan  evaluasi  program pemberdayaan  dan  teknis  pelaksanaan  evaluasi  program  yang  masih  belum memadai.  Faktor  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  faktor  yang  pertama,  yang membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Desa Tiwa’a belum memadai mereka  belum  dibekali  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  melakukan evaluasi  program.  Akibatnya,  program-program  tidak  dievaluasi  secara  efektif sehingga  pemerintah  mengalami  kesulitan  untuk  mengetahui  apakah  program tersebut sudah tepat sasaran dan sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Temuan  ini  kembali  membuktikan  sejalan  dengan  teori  tentang  pengembangan kapasitas  dalam  perencanaan  evaluasi  yang  ditegaskan  oleh  Holden  dan Zimmerman  (Holden  &  Zimmerman,  2009).  Dalam  hal  ini,  pengetahuan  dan keterampilan  evaluasi  program  menjadi  sangat  penting  bagi  pelaksana  evaluasi, terutama  dalam  menilai  kualitas  program  pemberdayaan  masyarakat  yang berkelanjutan  dan  memastikan  bahwa  program  tersebut  berdampak  positif  pada kehidupan masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan teknis  harus  disediakan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan evaluasi  program  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  evaluasi  dapat  dilakukan
secara  efektif  dan  hasilnya  dapat  digunakan  untuk  memperbaiki  program  dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang dilayaninya.
Faktor  keempat  adalah  tindak  lanjut  evaluasi  yang  belum  dilakukan  oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur lainnya seperti akademisi. Temuan ini mendukung teori dan penjelasan dari Lukman, serta Theodos dan Firschein (dalam Lukman  et  al.,  2023;  Theodos  &  Firschein,  2015)  bahwa  akademisi  merupakan mitra pemerintah yang memiliki kompetensi keahlian di bidangnya, serta terampil dan terlatih dalam metodologi penelitian dan analisis data. Data yang diperoleh dari pemerintah  desa  dapat  diolah  oleh  akademisi  sehingga  bisa  digunakan  untuk merancang  program  pemberdayaan  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  bagi masyarakat  desa.  Dampak  negatif  dari  ketiga  faktor  yang  telah  dijelaskan sebelumnya  dapat  diminimalisir  dengan  melibatkan  unsur  lainnya  dalam pelaksanaan  dan  evaluasi  program  pemberdayaan,  seperti  unsur  dari  praktisi  dan akademisi, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok di  Desa  Tiwa’a,  dan  mengadakan  pelatihan  khusus  bagi  para  evaluator  yang berkaitan dengan proses evaluasi dan tindak lanjutnya. Selain itu, karena sifatnya yang  independen,  keterlibatan  akademisi  evaluasi  program  pemberdayaan  dapat meningkatkan  kredibilitas  dan  transparansi  pelaksanaan  program  tersebut. Keterlibatan  akademisi  dapat  memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat  desa bahwa  program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  benar-benar bermanfaat bagi mereka dan bukan hanya formalitas belaka.

## SIMPULAN
Evaluasi program pemberdayaan masyarakat di Desa Tiwa’a dilaksanakan dengan menggunakan model CIPP. Para evaluator adalah Pemdes Tiwa’a, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Desa Tiwa’a. Fungsi  evaluasi  yang  dilakukan  adalah  fungsi  diagnosa  dan  fungsi  pengukuran tingkat  keberhasilan  program,  dengan  tataran  evaluasi  pada  tingkat  konteks  dan input.  Evaluasi  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  dikarenakan  empat  faktor penghambat,  yaitu  jumlah  personel  sumberdaya  manusia  yang  belum  memadai, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam merancang program yang belum maksimal, tingkat pengetahuan evaluasi program dan teknis pelaksanaannya yang
belum memadai, dan tindaklanjut evaluasi yang belum dilakukan oleh Pemerintah Desa  dengan  melibatkan  unsur  lainnya  seperti  akademisi.  Rekomendasi  yang dihasilkan  dari  penelitian  ini  ditujukan  kepada  pihak  evaluator  dan  juga  kepada peneliti  selanjutnya  yang  berminat  melakukan  kajian  atau  penelitian  lanjutan tentang  evaluasi  program  pemberdayaan  masyarakat,  yaitu  melibatkan  unsur lainnya  dalam  proses  pelaksanaan  evaluasi  dan  tindaklanjut  hasil  evaluasi  serta mengadakan  pelatihan  tentang  proses  evaluasi  dan  tindaklanjutnya  bagi  para evaluator.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  B.,  &  Sujianto,  F.  Y.  (2020).  Evaluasi  Program  Desa  Mekarsari. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 16 , 84–88.
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/7933/6 130
Adellia,  Y.,  &  Prajawinanti,  A.  (2021).  Implementasi  model  evaluasi  cipp  pada pelaksanaan  program  kelompok  belajar  TBM  Leshutama  era  pandemi covid-19. Pustaka Karya : Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi ,
9 (2), 14. https://doi.org/10.18592/pk.v9i2.5516
Amiruddin,  I.,  Yunus,  M.,  Publik,  D.  A.,  Hasanuddin,  U.,  Publik,  D.  A.,  & Hasanuddin, U. (2020). Evaluasi Konteks Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PT . Ceria Nugraha Indotama di Kecamatan Wolo Kabupaten
Kolaka . 6 (3),
351–364.
https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.4299
Fitriana,  N.  (2020). Revitalisasi  dan  Pengelolaan  Potensi  Desa  Berbasis Pemberdayaan  Masyarakat (D.  Kusumaningsih  &  A.  In’am  (eds.)). BILDUNG.
Guijt,  I.  (2000).  Learning  from  change:  Issues  and  experiences  in  participatory monitoring  and  evaluation.  In  M.  Estrella,  J.  Blauert,  D.  Campilan,  J. Gaventa, J. Gonsalves, I. Guijt, D. Johnson, & R. Ricafort (Eds.), Learning from  change:  Issues  and  experiences  in  participatory  monitoring  and evaluation (pp. 201–217). Intermediate Technology Publications Ltd.
Hatry,  H.  P.,  Newcomer,  K.  E.,  &  Wholey,  J.  S.  (2015).  EVALUATION
CHALLENGES,  ISSUES,  AND  TRENDS.  In  K.  E.  Newcomer,  H.  P. Hatry, & J. S. Wholey (Eds.), HANDBOOK OF PRACTICAL PROGRAM EVALUATION (4th Editio, pp. 816–832). John Wiley & Sons, Inc.
Holden, D. J., & Zimmerman, M. A. (2009). Evaluation planning: Here and now. In D. J. Holden & Marc A. Zimmerman (Eds.), A practical guide to program evaluation planning (pp. 7–29). SAGE Publications Ltd.
Lukman, G. A., Raharjo, S. T., Resnawaty, R., & Humaedi, S. (2023). Pemangku kepentingan  (stakeholders)  dalam  program  kawasan  masyarakat  (KEM) Bengkala (program CSR PT Pertamina DPPU Ngurah Rai). Share: Social Work Jurnal , 2 (2), 98–109. https://doi.org/10.24198/share.v12i2.37024
Mertens, D. M., & Wilson, A. T. (2019). Program Evaluation Theory and Practice. In Program Evaluation Theory and Practice (2nd ed.). The Guilford Press. Miles,  M.  B.  (2014). Qualitative  data  analysis :  a  methods  sourcebook .  Third edition.  Thousand  Oaks,  Califorinia :  SAGE  Publications,  Inc.,  [2014]. https://search.library.wisc.edu/catalog/9910191165602121
Narto,  S.,  &  Suparno,  B.  A.  (2020).  Evaluasi  Program  Corporate  Social Responsibility Pelatihan Ecobrick dalam Mengelola Sampah Plastik. Jurnal Ilmu Komunikasi , 17 (3), 295. https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3778 Onyango, R. O. (2018). Participatory Monitoring and Evaluation : An Overview of Guiding  Pedagogical  Principles  and  Implications  on  Development . 5 (4), 428–433. https://www.noveltyjournals.com/upload/paper/Participatory Monitoring-1492.pdf
Putri,  R.  (2020).  Evaluasi  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Berbasis  Rukun Warga (Pmbrw). Jurnal
Kebijakan Publik , 11 (2), 63. https://doi.org/10.31258/jkp.11.2.p.63-70
Raharjana,  D.  T.,  &  Kutanegara,  P.  M.  (2019).  Pemberdayaan  Masyarakat  di Kawasan  Cagar  Budaya. Jurnal  Tata  Kelola  Seni , 5 (1),  50–65. https://doi.org/10.24821/jtks.v5i1.3145
Ramly,  A.  R.,  Wahyuddin,  Mursyida,  J.,  &  Mawardati.  (2018).  Ekonomi  Desa Analisa  Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Desa.  In Natural  Aceh . Natural Aceh.
Rumlus,  R.,  Lumolos,  J.,  &  Mantiri,  M.  (2017).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam
Pemberdayaan Masyarakat ( Suatu Studi Pada Kelompok Nelayan di Desa Trikora  Kecamatan  Kaimana  Kabupaten  Kaimana  Provinsi  Papua  Barat).
Jurnal Eksekutif , 1 (1), 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/1619
1
Sahyana,  Y.  (2019).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  Pada  Desa  Sukamulya  Kecamatan  Pakenjeng  Kabupaten  Garut Provinsi Jawa Barat). TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan , 9 (2), 157–181. https://doi.org/10.33701/jt.v8i2.618
Saifuddin  Yunus,  Suadi,  &  Fadli.  (2017). Model  Pemberdayaan  Masyarakat Terpadu (Vol. 31, Issue 2). Bandar Publishing. https://repository.unimal.ac.id/5257/
Sartika,  I.  (2016).  Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di DKI Jakarta. Jurnal Manajemen
Pembangunan , 4 (1),
1–23.
https://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/196/
Thalib,  T.  (2015).  Program  pemberdayaan  perempuan  melalui  organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Monano Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , II (1), 71–80. https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v2i1.84
Theodos, B., & Firschein, J. (2015). Evaluating community change programs. In K. E. Newcomer, H. P. Hatry, & J. S. Wholey (Eds.), Handbook of Practical Program Evaluation (4th Editio, pp. 259–280). John Wiley & Sons, Inc.
W,  R.  W.  A.  (2021).  Monitoring  Dan  Evaluasi  Program  Corporate  Social Responsbility  Berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat. Komitmen:  Jurnal Ilmiah Manajemen , 2 (1), 29–37. https://doi.org/10.15575/jim.v2i1.12476 Wholey, J. S. (2015). Exploratory Evaluation. In K. E. Newcomer, H. P. Hatry, & J. S. Wholey (Eds.), Handbook of Practical Program Evaluation (4th Eds., pp. 88–107). John Wiley & Sons, Inc.