## DETERMINANTRANSPARANSIINFORMASIKEUANGANDAERAHMELALUI E-GOVERNMENT PEMERINTAHDAERAHDISUMATERASELATAN

## Verawaty
Universitas Bina Darma verawaty_mahyudin@yahoo.com
Abstract: The purposeofthis study was to analyze the association of  Local Own Source Revenue, General Allocation Fund,  Special  Allocation  Fund,  and  Debt  Ratio  as  the  determinants  of  the  Local  Government  Financial  Information Transparency.  The  population  was  all  local  government  in  South  Sumatra.  The  statistical  results  showed  that  only Local  Own  Source  Revenue  showed  the  positive  associationto  Financial  Information  Transparency.  The  study implication  recommends  that  the  local  government  must  improve  the  implementation  of  e-governmentin  order  to enhance accounting transparency that they present in the website.
Keywords : Local Own Source Revenue, General Allocation Fund,Special Allocation Fund, Debt Ratio, Local Government Financial  Information Transparency

## PENDAHULUAN
Fenomena  yang  terjadi  dalam  perkembangan  akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia  saat  ini adalah  semakin  menguatnya  tuntutan  transparansi  publik  oleh  masyarakat,  baik  pusat  maupun daerah. Berdasarkan dimensi transparansi publik berdasarkan Solihin (2006), yaitu akses kebebasan bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintah  dan  berbagai kebijakan  publik  dan  yang  menyangkut  proses  penyusunan  dan  pelaksanaan,  serta  hasil-hasilnya yang  dicapai.  Menurut  Verawaty  (2017),  bila  dikaitkan  dengan e-government ,  khususnya  untuk aspek  akuntansi  sektor  publik,  konsep  transparansi  sangat  penting.  Publik  berhak  mengetahui alokasi  dana  publik,  bahkan  mulai  dari  perencanaan,  pengimplementasian  dan  progresnya, pelaporannya,  dan  hasil  pengauditannya  oleh  BPK.  Media e-government dapat  menjadi  sarana publikasi  kinerja  keuangan  yang  merefleksikan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menyangkut pengelolaan sumber daya publik.
Volume 13 Number 2, Page 92-107,2017 AKUISISI| Journal of Accounting & Finance ISSN : Print 1978-6579 – Online 2477-2984
Peningkatan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan aksesibilitasnya dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik, maka salah satu cara yang paling efektif dalam melaksanakan keterbukaaninformasi keuangan publik adalah menggunakan media elektronik  yaitu situsresmi yang dalam istilah sistem informasi untuk pemerintahan disebut e-government . Kravchuk dan  Voorhees  (1999);  Mead  (2002);  Styles  dan  Tennyson  (2007);  Verawaty  (2017)  menyetujui bahwa bahwa penyebaran laporan ini merupakan tanggung jawab dan dikendalikan oleh pemerintah daerah.  Tentunya  salah  satu  cara  yang  paling  efektif  dari  segi  cara,  efisien  dari  segi  waktu,  dan ekonomis  dari  segi  biaya  untuk  agen  pemerintah  yang  diotorisasi  untuk  tanggung  jawab  tersebut untuk  menyebarkan  informasi  ini,  internet  dengan  aplikasi  IFR  ( Internet  Financial  Reporting) melalui e-government merupakan alternatif yang tepat.
Dalam penelitian ini, aspek yang akan dibahas yaitu, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan rasio pembiayaan hutang (RPH). Penelitian ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Peneliti  menambahkan  variabel DAK  karena  variabel  ini  juga  menjadi  tolak  ukur  untuk  menilai  pengungkapan  transparansi informasi  keuangan  pemerintah  daerah  sehingga  mampu  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik.
Penelitian  acuan,  Pitri  dan  Merina  (2017)  hanya  memiliki  nilai  koefisien  determinasi sebesar  0,551.  Artinya  hanya  55,1%  variabel  pengungkapan  transparansi  informasi  keuangan pemerintah  daerah  dapat  diterangkan  dengan  variabel  determinan.  Sisanya  sekitar  44,9% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diamati  dalam  penelitian  tersebut.  Selain  itu  nilai  tersebut berarti sebagian besar variabel  yang digunakan tidak terbukti mempunyai pengaruh positif dengan pengungkapan  transparansi  informasi  keuangan  pemerintah  daerah  sehingga  peneliti  mengurangi jumlah variabel dari penelitian acuan dan menambah satu variabel baru.
Penelitian-penelitian  terdahulu  lainnya  yang  membahas  mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  transparansi  informasi  keuangan  pada  situs  resmi  pemerintah    daerah  antara  lain Laswad  dkk  (2005);  Styles  dan  Tennyson  (2007);  Hilmi  (2010);  Lesmana  (2010);  Rora  (2010); Syafitri (2012); Medina (2012); Jeckly dan Eka (2014); Verawaty (2015); Nainggolan dan Purwanti (2016);  Verawaty  (2017);  Pitri  dan  Merina  (2017)  pun  masih    memberikan  hasil  yang  berbeda- berbeda  mengenai  determinan  transparansi  informasi  keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini akan  memberikan  rekomendasi  sebagai  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  di  Sumatera Selatan  dalam  upaya  meningkatkan  penerapan e-government dalam  bidang  akuntansi,  yaitu  IFR ( Internet Financial Reporting ) sehingga akan tercapai transparansi publik yang semestinya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Agensi dan Teori Sinyal ( Signalling Theory ) dalam Pemerintahan
Menurut  Zimmerman  (1976)  dalam  Verawaty  (2017), agency  problem juga  ada  dalam konteks  organisasi    pemerintahan.    Rakyat  sebagai  prinsipal  memberikan  mandat  kepada pemerintah  sebagai  agen,  untuk  menjalankan  tugas  pemerintahan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks lain, politisi dapat juga disebut prinsipal karena menggantikan peran  rakyat.  Namun  dapat  juga  dipandang  sebagai  agen  karena  menjalankan  tugas  pengawasan yang  diberikan  oleh  rakyat.  Implikasi  dari  teori  ini,  prinsipal,  yaitu  rakyat  secara  langsung  perlu melakukan  pengawasan  kepada  agen,  baik  pemerintah  maupun  para  politisi.  Politisi  sebagai prinsipal juga memerlukan informasi untuk mengevaluasi jalannya pemerintah.
Hubungan  prinsipal  dan  agen  dapat  dilihat  dalam  politik  demokrasi  (Moe,  1984  dalam Verawaty,  2017).  Masyarakat  adalah  prinsipal,  politisi  (legislatif)  adalah  agen  mereka.  Politisi (legislatif) adalah prinsipal, birokrat/pemerintah adalah agen mereka.  Pejabat  pemerintahan adalah prinsipal,  pegawai  pemerintahan  adalah  agen  mereka.  Keseluruhan  politik  tersusun  dari  alur hubungan  prinsipal-agen,  dari  masyarakat  hingga  level  terendah  pemerintahan.  Fadzil  dan  Nyoto (2011)  juga  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  prinsipal-agen  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Pemerintah  pusat  adalah  prinsipal  dan  pemerintah  daerah  bertindak  sebagai agen.  Hal  ini  dikarenakan,  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan,  pemerintah  daerah  bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilih dan juga kepada pemerintah pusat.
Dalam  konteks  teori signalling ,  pemerintah  berusaha  untuk  memberikan  sinyal  yang  baik kepada rakyat (Evans dan Patton, 1987 dalam Verawaty, 2017). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung  pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan  keuangan  dapat    dijadikan    sarana    untuk    memberikan    sinyal    kepada    rakyat.  Kinerja pemerintahan  yang  baik  perlu  diinformasikan  kepada  rakyat  baik  sebagai  bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosiuntuk tujuan politik.
Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi atau  sinyal  pada  masyarakat  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  pada  masyarakat. Tujuannya  agar  rakyat  dapat  terus  mendukung  pemerintah  yang  saat  ini  berjalan  sehingga pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Tentu  dengan  diseminasi  melalui  keunggulan internet dengan  fasilitas e-government seperti  ini  dapat  didistribusikan  lebih  cepat  dan  dapat  dieksploitasi untuk lebih membuka diri atau transparan dengan menginformasikan laporan keuangannya.

## Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah
Berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004,  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  adalah pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pemerintah  asli  daerah  yang  sah.  Craven  dan Marston  (1999)  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  yang  buruk  akan  menghindari pengungkapan  sukarela  seperti voluntary  internet  based  disclosure dan  akan  memilih  membatasi pengungkapan informasi bagi masyarakat.
Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  wujud  kemandirian  dalam  memperoleh pendapatan  sehingga  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah  dengan  menggunakan mekanisme  APBD.  Rora  (2010),  Nainggolan  dan  Purwanti  (2016)  serta  Pitri  dan  Merina  (2017), menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ataupun ketersediaan konten pemerintah  daerah,  sedangkan  Jeckly  dan  Eka  (2014)  yang  meneliti  tingkat  PAD  menyatakan bahwa  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah.  Dalam  hal  ini pemerintah  daerah  sudah  cenderung  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  dalam  mengakses. Dari  penelitian  terdahulu,  masih  adanya  temuan  hasil  penelitian  yang  tidak  konsisten  sehingga peneliti  perlu  melakukan  pengujian  kembali  untuk  mengetahui  temuan  penelitian  transparansi informasi keuangan ke dalam hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan daerah

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah
Jumlah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  bagi  semua  daerah  provinsi  dan  jumlah  DAU  bagi semua  daerah  kabupaten/kota  masing-masing  ditetapkan  setiap  tahun  dalam  APBN.  DAU  untuk suatu  daerah  kabupaten/kota  tertentu  ditetapkan  berdasarkan  jumlah  DAU  untuk  suatu  daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah kabupaten/kota tersebut, terhadap jumlah bobot seluruh kabupaten/kota. Porsi daerah kabupaten/kota ini merupakan persentase  bobot  daerah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan  terhadap  jumlah  bobot  semua  daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004,  DAK  adalah  dana  yang  berasal  dari APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  keuangan  antar  daerah  untuk  membiayai kebutuhan  pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Berdasarkan  Jeckly  dan  Eka (2014)  serta  Pitri  dan  Merina  (2017),  DAU  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi  informasi keuangan  daerah,  sedangkan  menurut  Liestiani  (2008)  dan  Syafitri  (2012),  variabel  DAU berpengaruh  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah  karena  dengan  adanya  DAU  dari
pemerintah  pusat  maka  pemerintah  daerah  bisa  mengalokasikan  pendapatannya  untuk  membiayai transparansi  informasi  keuangan  daerah.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka    dirumuskan  hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 2 : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah
Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu  mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas nasional.  Menurut  Ardhani  (2011),  DAK  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah  dan  prioritas  nasional.  Tujuan  DAK  untuk  mengurangi  beban  dan  biaya  kegiatan  khusus yang  harus  ditanggung  oleh  pemerintah  daerah.  Pemanfaatan  DAK  diarahkan  kepada  kegiatan investasi  pembangunan,  pengadaan,  peningkatan,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik  pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang agar diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik.
Berdasarkan  Jeckly  dan  Eka  (2014),  DAU  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi informasi  keuangan  daerah,  maka  diharapkan  dana  perimbangan  lainnya,  yaitu  DAK  akan mempengaruhi  karena  dengan  adanya  DAK  dari  pemerintah  pusat  maka  pemerintah  daerah  bisa mengalokasikan  pendapatannya  untuk  membiayai  transparansi  informasi  keuangan  daerah. Berdasarkan uraian di atas maka  dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 3 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah

## Pengaruh Rasio Pembiayaan Hutang terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah
MenurutStyles  dan  Tennyson  (2007),  berpendapat  bahwa  dengan  melakukan  pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan pemerintah daerah memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat di masa yang akan datang.  Namun  besarnya  hutang  tidak  boleh  melebihi  jumlah  dari  modal  yang  dimiliki.  Menurut Zimmerman  (1977)  dan  Ingram  (1984)  dalam  Gore  (2004)  dan  Verawaty  (2017),  pengungkapan informasi  keuangan  melalui  internet  dapat  memfasilitasi  kreditur  untuk  mengawasi  kinerja pemerintah.
Syafitri (2012), dalam sektor swasta, laporan keuangan digunakan oleh kreditur sebagai alat untuk  menilai  kemampuan  organisasi  dalam  membayar  kewajibannya  di  masa  yang  telah ditentukan.  Oleh  karena  itu  kreditur  sering  kali  menghendaki  pengungkapan  yang  lengkap  pada laporan  keuangan.  Begitu  halnya  dengan  pemerintah  pihak  kreditur  akan  menuntut  pengungkapan yang  lebih  besar  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  transparansi  dan  akuntabilitas  atas
pembiayaan  yang  telah  diberikan  kreditur.  Medina  (2012),  Verawaty  (2015)  dan  Nainggolan  dan Purwanti  (2016)  serta  Pitri  dan  Merina  (2017),  tidak  menemukan  hubungan  positif  antara  rasio pembiyaan  hutang  (RPH)  dengan  transparansi  informasi  keuangan  pemerintah  daerah.  Namun menurut  Laswad  dkk  (2005)  dan  Rora  (2012),  sebaliknya  menyatakan  bahwa  RPH  berpengaruh terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah  sehingga  peneliti  perlu  melakukan  pengujian kembali  untuk  mengetahui  temuan  penelitian  transparansi  informasi  keuangan  ke  dalam  hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Rasio  pembiayaan  hutang  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan daerah

## METODOLOGI PENELITIAN

## Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator Skala Ukur
Variabel Independen:
1. Pendapatan  Asli Daerah (PAD) (X1) Pendapatan  asli  daerah  merupakan sumber  penerimaan  daerah  asli  yang digali  di  daerah  tersebut  untuk digunakan  sebagai  modal  dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memper kecil
ketergantungan dana dari pemerintah pusat  yang  terdiri  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Realisasi Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Nominal 2. Dana Alokasi Umum (X2) Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah  daerah  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah Realisasi  Dana Alokasi  Umum (DAU) Nominal 3. Dana Alokasi Khusus atau
Dana  alokasi  khusus  merupakan salah  satu  transfer  dana  pemerintah Realisasi  Dana
Alokasi  Khusus
Nominal
DAK (X3)
kepada  pemerintah  daerah  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai dengan prioritas nasional. (DAK) 4. Rasio Pembiayaan Hutang (X4) Rasio pembiayaan hutang merupakan proporsi yang menggambarkan
besarnya  hutang  dari  pihak  eksternal dibandingkan dengan modal sendiri.
Total  kewajiban
dibandingkan dengan total ekuitas Rasio Variabel Dependen: Transparansi  Informasi keuangan (Y) Transparansi  adalah  memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam  pengelolaan  sumber  daya yang dipercayakan kepadanya. Ketersediaan informasi keuangan daerah melalui e- government (Jika  ada  TIKD
=  1;  tidak  ada
TIKD = 0)
Ordinal

## Populasi dan Sampel
Populasi menurut Sugiyono (2012) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.

## Teknik Analisis
Untuk  menguji  hipotesis,  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
TIKD=α + β 1 .PAD + β 2. DAU + β 3. DAK + β 4. RPU + e
Keterangan: α :   Konstanta
β :   Koefisien Regresi
TIKD   : Transparansi Informasi Keuangan Daerah
PAD  :   Pendapatan Asli Daerah
DAU   : Dana Alokasi Umum DAK   : Dana Alokasi Khusus RPU  :   Rasio Pembiayaan Hutang e :   Koefisien eror

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Uji Nilai Likelihood

## Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square  df Sig. Step 1  Step 11,551 4 ,021 Block  11,551 4 ,021 Model  11,551 4 ,021
Omnibus test dilakukan untuk menilai apakah model secara keseluruhan cocok (fit) dengan data yang tersedia. Pada model ini diperoleh nilai sig 0,021 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk signifikan dan cocok dengan data.
Koefisien Determinasi ( Negelkerke R Square )
Model Summary
Step -2 Log likelihood Cox  &  Snell R Square Nagelkerke  R Square 1 13,180 a ,474 ,634
a.  Estimation  terminated  at  iteration  number  7 because  parameter  estimates  changed  by  less  than ,001.
Koefisien  determinasi  adalah  bagian  dari  variasi  total  dalam  variabel  dependen  yang dijelaskan  oleh  variasi  dalam  variabel  independen  (variabilitas).  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai R 2 . Penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,634. Artinya hanya 63,4% variabel pengungkapan  transparansi  informasi  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  diterangkan  dengan
variabel bebas dalam penelitian ini. Sisanya sekitar 36,6%  dipengaruhi oleh faktor lain  yang tidak diamati dalam penelitian ini.
Uji Nilai Hosmer and Lemeshow Test

## Hosmer and Lemeshow Test
Step Chi-square  df Sig. 1 3,026 7 ,883
Hosmer  and  lemeshow  test digunakan  untuk  menilai  kelayakan  keseluruhan  dari  suatu model regresi. Suatu model dinyatakan layak jika memiliki nilai p > 0,05. Hasil nilai menunjukkan nilai sig 0,883. Hal ini menunjukkan model sudah tepat dan mampu menjelaskan data yang ada.

## Menilai Akurasi Model
Classification Table a
Observed
Predicted TIKD Percentage Correct Non IFR  IFR Step 1  TIKD Non IFR  9 1 90,0 IFR 2 6 75,0 Overall Percentage 83,3
a. The cut value is ,500
Dari  10  pemerintah  daerah  yang  tidak  memiliki  atau  tidak  ada  pengungkapan  informasi keuangan  daerah,  sebanyak  9  data  (90%)  dapat  diprediksi  oleh  model.  Dari  8  pemerintah  daerah yang  ada mengungkapkan informasi  keuangan daerah, hanya 6  (75%)  yang dapat  diprediksi oleh model. Jika keberadaan pengungkapan informasi keuangan daerah dianggap sebagai variabel  yang ingin diprediksi, maka dapat dikatakan sensitivitas model adalah 90%. Secara keseluruhan akurasi model adalah 83,3%.

## Model Regresi yang dihasilkan

## Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1 a PAD 8,260 4,877 2,869 1 ,090 3866,142 DAU -11,307 9,325 1,470 1 ,225 ,000 DAK 2,173 6,083 ,128 1 ,721 8,783 RasioPembiyaanHu tang 42,021 30,327 1,920 1 ,166 1775342422 363296770,0 00 Constant 15,757 49,970 ,099 1 ,753 6969003,110
a. Variable(s) entered on step 1: PAD, DAU, DAK, RasioPembiyaanUtang.
Hasil pemodelan regresi logistik yang ditampilkan dalam tabel di atas menunjukkan Nilai B koefisien  dari  setiap  variabel  bebas  yang  diuji.  Sementara  Nilai  EXP  (B)  menunjukkan  besar kemungkinan  adanya  pengungkapan  informasi  keuangan  pada  setiap  pemerintah  daerah.  Setelah melakukan  analisis  regresi  dari  tabel  di  atas,  maka  nilai-nilai  koefisien  regresi  tersebut  dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut:
TIKD =  15,757 + 8,260 PAD – 11,307 DAU + 2,173 DAK + 42,021 RPU + e

## Pembahasan
Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan Daerah
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah.  PAD  memiliki  koefisien  regresi  8,260  dan  nilai signifikansi  0,090  dimana  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,10  (α=10%).  Hasil  analisis  tersebut konsisten  dengan  Jeckly  dan  Eka  (2014)  yang  menyatakan  PAD  memiliki  pengaruh  terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini tidak konsisten dengan Rora (2012),  Nainggolan  dan  Purwanti  (2016)  serta  Pitri  dan  Merina  (2017)  yang  menyatakan  bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Berdasarkan  pengujian  pertama  yang  telah  dilakukan  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi PAD  maka  pengungkapan  transparansi  informasi  keuangan  daerah  akan  semakin  besar.  PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal dasar  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pembangunan  dan  usaha-usaha  daerah  untuk memperkecil  ketergantungan  dana  dari  pemerintah  pusat  yang  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah  yang sah,  agar  pemerintah  daerah  tidak  cenderung  berlomba-lomba  mengeksploitasi  PAD  dengan membuat syarat pungutan baru yang dapat membebani masyarakat.
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan  oleh  masyarakat  bisa  memotivasi  pemerintah  untuk  dapat  melakukan  pengungkapan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masyarakat saat ini sudah memahami konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu melaksanakan kewajiban dan juga menuntut hak yang dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan informasi publik berupa informasi keuangan. Peran pemerintah (agen) dan masyarakat (partisipan) telah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  atas  dana  transfer  semakin  rendah  sehingga menyebabkan pengungkapan PAD menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pengungkapan transparansi  informasi  keuangan  daerah.  Jadi,  hasil  analisis  ini  menerima  hipotesis  bahwa  PAD berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Dengan demikian PAD dapat dijadikan  determinan  dalam  menentukan  transparansi  informasi  keuangan  daerah  melalui e- government pemerintahdaerahdiSumateraSelatan.

## Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  positif  terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  dana  alokasi  umum  (DAU)  tidak  berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi  -11,307 dan nilai signifikansi 0,225 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (α=10%) dan 0,05 (α=5%). Hasil analisis  tersebut  tidak  konsisten  dengan  Syafitri  (2012)  dan  Liestiani  (2008)  yang  menyatakan bahwa  DAU  memiliki  pengaruh  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah.  Akan  tetapi, hasil  analisis  ini  konsisten  dengan  Jeckly  dan  Eka  (2014)  serta  Pitri  dan  Merina  (2017)  yang menyatakan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  tidak  membuktikan  bahwa  DAU  berpengaruh terhadap  pengungkapan  transparansi  informasi  keuangan  daerah.  DAU  adalah  dana  yang dialokasikan  kepada  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah. DAU bersifat “ Block  Grant ” yang artinya kepala daerah dapat menggunakan DAU sesuai kebutuhan  suatu  daerah  yang  diprioritaskan  secara  bertanggung  jawab.  Jumlah  DAU  bagi  semua daerah  khususnya  kabupaten/kota  masing-masing  ditetapkan  setiap  tahun  dalam  APBD.  Besaran DAU  ditetapkan  sekurang-kurangnya  26%  dari  pendapatan  dalam  negeri  (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  DAU  yang  merupakan  dana  transfer  yang  bersifat block grant yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang
dialokasikan  pun  tidak  terlalu  besar    tidak  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan pengungkapan transparansi informasi keuangannya. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Dengan demikian DAU tidak  dapat  dijadikan  determinan  transparansi  informasi  keuangan  daerah  melalui e- government pemerintahdaerahdiSumateraSelatan.

## Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  positif  terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa  dana  alokasi  khusus  (DAK)  tidak  berpengaruh positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah  dengan  DAK  memiliki  koefisien  regresi 2,173  dan  nilai  signifikansi  0,721  dimana  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,10  (α=10%)  dan  0,05 (α=5%).  Hasil  analisis  tersebut  tidak  konsisten  dengan  Syafitri  (2012)  dan  Liestiani  (2008)  yang menyatakan  bahwa  dana  dana  perimbangan,  baik  DAU,  DAK,  dan  DBH  memiliki  pengaruh terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah.  Akan  tetapi,  hasil  analisis  ini  konsisten  dengan Jeckly  dan  Eka  (2014)  yang  menyatakan  dana  perimbangan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
DAK  (Undang-undang  No.  33  Tahun  2004)  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional.  Seperti  juga  DAU, DAK  bersifat special  grant yang  berarti  penggunaannya  ditentukan  pemerintah  pusat  untuk mendanai  pembangunan  yang  merupakan  bagian  dari  belanja  modal  dan  persentase  DAK  untuk belanja  daerah  yang  kecil  menjadi  penyebab  tidak  signifikannya  pengaruh  DAK  terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Dari  hasil  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  DAK  yang  menunjukkan  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  atas  dana  transfer  semakin  rendah  sehingga  menyebabkan  pengungkapan  PAD menjadi lebih prioritas utama pemerintah daerah dibandingkan dana perimbangan (termasuk DAK) dalam  pengungkapan  transparansi  informasi  keuangan  daerah.  Jadi,  hasil  analisis  ini  menolak hipotesis  bahwa  DAK  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah. Dengan  demikian  DAK  tidak  dapat  dijadikan  determinan  transparansi  informasi  keuangan  daerah melalui e- government pemerintahdaerahdiSumateraSelatan.

## Rasio  Pembiayaan  Hutang  berpengaruh positif  terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan Daerah
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio pembiayaan hutang (RPH) tidak berpengaruh positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah  dengan  RPH  memiliki  koefisien  regresi 42,021  dan  nilai  signifikansi  0,166  dimana  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,10  (α=10%)  dan  0,05 (α=5%). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan Laswad dkk (2005) dan Rora (2010)  yang menyatakan  bahwa  RPH  memiliki  pengaruh  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah. Akan tetapi,  hasil analisis ini konsisten dengan  Medina (2012), Verawaty  (2015), dan Nainggolan dan Purwanti (2016) serta Pitri dan Merina (2017) yang menyatakan RPH tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Berdasarkan  pengujian  yang  telah  dilakukan  tidak  membuktikan  bahwa  RPH  berpengaruh terhadap pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. Kewajiban atau hutang merupakan transaksi  yang  timbul  dari  peristiwa  masa  lalu  yang  penyelesaiannya  mengakibatkan  aliran  keluar sumber  daya  ekonomi  pemerintah.  Menurut  Syafitri  (2012),  RPH  merupakan  proporsi  yang menggambarkan  besarnya  hutang  dari  pihak  eksternal  dibandingkan  dengan  modal  sendiri.  Oleh karena  itu,  pengungkapan  informasi  keuangan  melalui  internet  dapat  memfasilitasi  kreditur  untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah.
Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih tinggi  cenderung  akan  mengurangi  akses  ke  informasi  keuangan  pada  situs  resminya.  Hal  ini dikarenakan  penggunaan  hutang  yang  lebih  tinggi  sebagai  sumber  pembiayaannya  akan memberikan  sinyal  kinerja  pemerintah  daerah  yang  rendah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah yang  rasio  pembiayaannya  lebih  besar  cenderung  akan  membatasi  akses  pengguna  ke  informasi keuangannya.  Pembatasan  akses  dapat  memberikan  dampak  bahwa  pemerintah  daerah  kurang transparan atas informasi keuangan yang dimilikinya. Dengan demikian RPH tidak dapat dijadikan determinan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa RPH  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah  melalui e-  government pemerintah daerah di Sumatera Selatan.

## PENUTUP

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan untuk  menguji  determinan  transparansi  informasi  keuangan  daerah dalam  APBD  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan  pada  Tahun  2017. Keempat  determinan  tersebut  adalah  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum,  dana  alokasi khusus, rasio pembiayaan hutang. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, hanya pendapatan asli daerah  (PAD)  yang  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi  informasi  keuangan  daerah.  PAD
yang  bersumber  dari  pajak  dan  retribusi  yang  dibayarkan  oleh  masyarakat  telah  bisa  memotivasi pemerintah  untuk  dapat  melakukan  pengungkapan  yang  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan.  Masyarakat  mulai  menuntut  hak  informasi  publik  yaitu  informasi  keuangan.  Peran pemerintah  (agen)  dan  masyarakat  (partisipan)  telah  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Selain  itu, tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana transfer dirasa rendah sehingga menyebabkan pengungkapan PAD menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam  pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah.

## Saran
Nilai Adjusted R 2 dari model yang diuji dalam penelitian ini sebesar 63,4% maka ada 36,6% variabel  lain  yang  tidak  digunakan  dalam  penelitian  ini  yang  dapat  mempengaruhi  transparansi informasi keuangan daerah. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data laporan keuangan pemerintah yang paling baru dan periode waktu yang lebih panjang sehingga lebih terlihat perkembangan tingkat pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. Selain itu, peneliti berikutnya bisa mencoba menganalisisnya secara deskriptif kualitatif sehingga melalui metode  wawancara  bisa  ditemukan  determinan  yang  mendorong  atau  menghambat  transparansi informasi keuangan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhani,  P.  (2011). Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  (Studi pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah) .  Skripsi.  Universitas  Diponegoro, Semarang.
Craven,  B.,  &  Marston,  C.  (1999).  Financial  Reporting  on  the  Internet  by  Leading  UK Companies. The European Accounting Review 8 (2), 321-333 .
Fadzil, F.H., &Nyoto, H. (2011). FiscalDecentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. World Review of Business Research 1 (2): 51-70.
Gore,A. (2004).TheEffectsofGAAPResolutionandBondMarketInteractiononLocal Government Disclosure. Journal of Accounting and PublicPolicy , 23: 23-52.
Hilmi,  A.Z.  (2010). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
Jeckly,  D.J.,  &  Eka,  A.S.  (2014).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Belanja  Modal  pada  Kelengkapan  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  Daerah  melalui  Situs Resmi Pemerintah Provinsi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Denpasar .
Kravchuk,  R.S.,  &  Voorhees,  W.R.  (1999).  The  New  Governmental  Financial  Reporting  Model under GASB No. 34: An Emphasis on Accountability. Public Budgeting and Finance, 21 (3): 1-30.
Laswad,F.,Fisher,R., & Oyelere,P.  (2005). Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting byLocalGovernmentAuthorities. JournalofAccountingandPublicPolicy , 24:101-121.
Lesmana,  S.I.  (2010). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  terhadap  Pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Liestiani,  A.  (2008). Pengungkapan  LKPD  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  untuk  Tahun  Anggaran 2006. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
Mead, D.M. (2002). The Role of GASB 34 in the Citizen-Government Accountability Relationship.
State and Local Government Review, 34 (1): 51-63.
Medina,  F.  (2012). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Transparansi  Informasi  Keuangan  pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia . Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
Nainggolan,  A.T.,  &  Purwanti,  D.  (2016). Analisis  Faktor–Faktor  yang  Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website. STAN.
Pitri, D.P. & Merina, C.I., 2017. Faktor-Faktor Penentu Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui  E-Government  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan .Paper dipresentasikan pada Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma, 17 Maret 2017. Palembang.
Rora,  P.S.  (2010). Pengaruh  Kinerja,  Tingkat  Ketergantungan  dan  Karakteristik  Pemda  terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela pada Situs Pemda. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok. Solihin,  D.  (2006). Mewujudkan  Keuangan  Negara  yang  Transparan,  Partisipatif,  dan  Akuntabel. Paper  dipresentasikan  pada  Diklatpim  Tingkat  IV  Angkatan  III  Pusdiklat  Pegawai  BPK,  30 November 2006. Jakarta.
Styles,  A.K.,  &  Tennyson,  M.  (2007).  The  Accessibility  of  Financial  Reporting  of  US MunicipalitiesontheInternet. JournalofPublicBudgeting,AccountingandFinancial Management , 19:56-92.
Sugiyono(2012). MetodelogiPenelitianBisnis. Bandung : CV. Alfabet.
Syafitri,  F.  (2012). Analisis  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Skripsi. Universitas Indonesia, Depok.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004. Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Verawaty, V. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government Pemerintah  Daerah  di  Indonesia .  Paper  dipresentasikan  pada  Seminar  Nasional  Simposium
Nasional  Akuntansi  (SNA)  XVIII,  Universitas  Sumatera  Utara,  16-19  September  2015. Medan.
Verawaty,  V.  (2017). Accountability  and  InternetFinancialReporting  of  Local  Government:  An Indonesia Analysis. LAMBERT Academic Publishing, Germany.