## Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Di Pemerintah  Daerah Kabupaten Gresik
Nonni Yap1, Andy Chandra Pramana2, Duwi Riningsih3, Bima Fatkul Khusna A4, Eka Agustina5
Universitas Kadiri - 1 nonni_yap@unik-kediri.ac.id -2 andychandra@unik-kediri.ac.id -3 dwi_riningsih@unik-kediri.ac.id - 4 jumintenminten350@gmail.com
-5 ekaagustina24.co.id@gmail.com
Abstrak —  Akuntansi  berbasis  akrual  menyediakan  informasi  yang  tepat  untuk  menggambarkan  biaya operasi yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam  informasi  asset  dan  kewajiban.  Kualitas  Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan.  Jenis penelitian  ini  adalah  kuantitatif  yang  berdasarkan  pada  kuesioner  kualitas  laporan  keuangan  Dinas Koperasi,  UKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik.  Subjek penelitian  dan  lokasi  penelitian  adalah  pegawai  PNS,  SKPD,  PAKD  selaku  pengelola  laporan  keuangan dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan kuesioner.
Keywords: Akuntansi Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan,

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundangundangan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  umum  di  Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan  yang  dipandang  sangat  demokratis  dan  memenuhi  aspek  desentralisasi  yang sesungguhnya.  Instansi  pemerintahan  wajib  melakukan  pengelolaan  keuangan  serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.
Berkembangnya  organisasi  pemerintah  di  Indonesia  baik  dialami  oleh  pemerintah  pusat maupun daerah, maka akan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Terdiri dari dua unsur pokok untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparan dan akuntabilitas ini dibutuhkan suatu pengembangan kebijakan akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat mewujudkan  laporan  keuangan  yang  baik.  Pengembangan  kebijakan  akuntansi  SAP  diharapkan dapat  memberikan  pedoman  pokok  dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Setiawan, 2017).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  mengenai  akuntansi  berbasis  akrual  adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam  laporan  keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  pada  saat  kas  diterima  atau  dibayarkan (Ayu, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk  memberikan  manfat  bagi  para  pemangku  kepentingan,  baik  para  pengguna  maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini  sejalan  dengan  salah  satu  prinsip  akuntansi  yaitu  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  sebanding dengan  manfaat  yang  diperoleh  (Permana,  I  Ghe  Yoga  &  Widnyani,  2020).  Adanya  SAP  dapat
mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik.
Selain pengawasan keuangan juga diperlukan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik,  pengawasan  keuangan  pada  dasarnya  dikoordinasikan  secara  penuh  untuk  menghindari terjadinya  penyelewengan  atau  penyimpangan  dari  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Pengawasan diharapkan dapat membantu menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan terciptanya kegiatan yang berkaitan dengan menentukan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja yang terjadi (Hayadi,
2019).  Oleh  karena  itu  pengawasan  keuangan  daerah  juga  penting  dilakukan  agar  dapat meningkatkan  nilai  informasi  yang  ada  dalam  laporan  keuangan,  sehingga  dalam  penggunaan anggaran  dapat  terealisasi  sesuai  dengan  rencana  dan  tertib  pada  pertanggungjawabannya (Rifandi, 2018).
Laporan  keuangan  merupakan  media  sebuah  entitas  dalam  hal  ini  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  kinerja  keuangannya  kepada  publik  pemerintas  harus  mampu menyajikan  laporan  keuangan  yang  mengandung  informasi  keuangan  yang  berkualiats.Standar Akuntasi  Pemerintah  (SAP)  dijelaskan  bahawa  laporan  keuangan  berkualtas  itu  memenuhi karakteristik  relavan,andal,dapat  di  bandingkan  dan  dpat  di  pahami  (PP  No  Tahun  2010).seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pemerintah diwajibkan menggunakan sisitem akuntansi berbasis akrual, perubahan laporan keuangan dari basis  ke basis akrual memang menjadi  tantangan  bagi  Pemerintah  daerah  untuk  dapat  menyelesaikan  laporan  keuangan  agar dapat  memberikan  informasi-informasi  yang  di  butuhkan  bagi  para  penggunanya  untuk  itu pemerintah daerah.Kabupaten Gresik sudah menerapkan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Fery Taufik dari Kementrian Dirjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi menyatakan bahwa hambatan  yang  akan  dialami  adalah  sulitnya  pola  pokir  staf  atau  pejabat  pengelola  keuangan, kerumitan, dan beragamnya transaksi keuangan yang dicatat secara akrual, jumlah tenaga pelatih di pemerintahan yang mampu mendidik akuntansi akrual terbatas serta membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk mengembangkan sistem yang handal.
Usaha  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Gresik  untuk  menerapkan  sistem  berbasis akrual, Pemkab Gresik menggelar bimbingan dan Lokakarya Pengembangan Teknologi informasi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 tahun  2010.  Sehingga  Pemkab  Gresik  dapat  mengimplementasikan  sistem  akuntansi  berbasis akrual  disamping  itu  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  dan  cara  pengimputan  data berbais akrual pada Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD).
Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipercaya berkenaan  dengan  posisi  keuangan  dan  seluruh  data  transaksi  yang  dicatat  oleh  suatu  entitas pelaporan keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK)  yang  berupa  opini.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dapat  memberikan  4 macam  opini  yaitu:  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP),  opini  Tidak  Wajar  (TW),  dan  pernyataan  menolak  memberi  opini  atau  Tidak  Memberi Pendapat  (Disclaimer  atau  TMP).  Ketika  Badan  pemeriksa  memberikan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.
Beberapa  tahun  terakhir  telah  terlihat  dopsi  signifikan  berbasis  akrual  oleh  beberapa perusahaan sector publik di negara-negara berkembang termasuk dengan disetujuinnya PP Nomor 71  Tahun 2010  yang  mengamanatkan organisasi  sektor public  baik pusat  maupun  daerah  untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (putra & Varina, 2021).Organisasi sektor publik di indonesi secra formal menganut akuntansi akrual sejak 1 januari 2015 sebagai organisasi sektor publik yang menjadi fasiliatator juga harus menerapkan basis akrual pada kualitas laporan keuangannnya
Namun,  beberapa  literatul  akdemik berpendapat bahwa  jika akuntansi akrual  dimasukkan dalam  laporan  keuangan  sektor  publik,  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut.  Apakah  sistem  akrual benar-benar  sesuai  untuk  perusahaan  sektor  publik  menjadi  dasar  kesepakatan,  persyaratan pendaftaran akun khusus untuk organisasi sektor public yang tidak berlaku untuk organisasi sektor swasta  (misalnnya  asset  bersejarah/warisan,infrastuktur  asset,dana  modal,dll)hal  ini  dapat
menunjukkan  bahwa  pandangan  dasar  akuntansi  akrual  sebagai  solusi  yang  terbukti  dengan sendirinya dan praktis untuk perusahaan sektor public berdasarkan sasumsi yang terlalu mendasar dari  fitur  yang  sama  dengan  factor  swasta  (Kawedar,2017).  Ada  beberpa  pihak  yang  terlibat, sehingga jika penerapan akuntansi sektor public menimbulkan ambiguitas teknis .
Permendagri  No.  59  Tahun  2007  menyatakan  bahwa  diperlukan  suatu  sistem  akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang merupakan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban  APBD  mulai  dari  proses  pendataan  sampai  dengan  penyusunan  laporan keuangan.  Apabila  sistem  akuntansi  tidak  diterapkan  dengan  baik,  maka  penyusunan  laporan keuangan akan terhambat sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperlukan penerapan  sistem
akuntansi yang baru yaitu penerapan sistem akuntansi akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan  hal-hal  lain  pada  saat  itu.  transaksi  dan  peristiwa,  terlepas  dari  kapan  kas  atau  setara  kas diterima (Nyoman Triyadi. Rasmini, 2016).
Selain  itu,  system  pengendalian  intern  pemerintah  juga  merupakan  system  yang mempengaruhinkualitas  pelaporan  keuangan.  Bukti  di  bidang  ini  menunjukkan  bahwa  sistem pengendalian intern pemerintah menempati urutan teratas dalam daftar audit yang dilakukan oleh BPK  dan  lainnya.  BPK  sebagai  auditor  eksternal  selalu  menguji  keandalan  sistem  pengendalian intern ini dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana pengujiaan nya yang  akan  di  lakukan.  Lemahanya  sistem  pengendalian  internal  pemerintah  yang  memberikan peluang  besar  terjadinnya  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  anggaran  (APBN/APBD),  menuai banyak kritik dari regulator.
Reformasi  akuntansi  dan  administrasi  sektor  publik,  ditandai  dengan  adanya  tuntutan akuntabilitas dan transparansi, kepada entitas penyelenggara pemerintahan termasuk di lingkungan pemerintah daerah. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi tersebut, dapat terpenuhi salah satunya melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wadah bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Ketersediaan  informasi  keuangan  yang  berkualitas  dalam LKPD akan memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat dan selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, sebab tingkat kualitas informasi yang  terkandung  akan  mempengaruhi  kekuatan  keputusan  yang  diambil  (Afiah  et  al.,  2020). Berdasarkan hal tersebut kualitas informasi dari laporan keuangan yang disajikan, merupakan hal mendasar  yang  sepatutnya  mendapat  perhatian  lebih  dari  pemerintah  daerah.  Namun,  tatkala laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas atau bermutu menjadi harapan bagi berbagai pihak yang bersangkutan, harapan tersebut pun tidak selalu dapat terpenuhi, oleh sebab adanya permasalahan  atau  penyimpangan dalam  proses  penyusunan  laporan  keuangan.  Mengacu  pada hal  tersebut,  fenomena  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia  merupakan  sesuatu yang menarik untuk digali lebih dalam.
Instansi  pemerintahan  wajib  melakukan  pengelolaan  keuangan  serta  mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan  sistem  pelaporan  keuangan  yang  tepat,  jelas,  dan  terukur  sesuai  dengan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas.  Upaya  reformasi  dan  pengembangan  diperlukan  khususnya  di bidang  akuntansi  pemerintahan,  yang  berkesinambungan  sehingga  terbentuk  suatu  sistem  yang tepat.  Perubahan yang  signifikan dalam  reformasi  di bidang  keuangan  negara  adalah  perubahan dibidang  akuntansi  pemerintahannya,  yaitu  dengan  melakukan pembenahan  kebijakan  akuntansi pemerintah  berupa  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  yang  bertujuan  untuk  memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 (PP No. 24 tahun 2005) tentang SAP berbasis Cash Toward Accrual (SAP CTA) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  segala  tanggung  jawabnya  tidak terlepas dari adanya peran besar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kompetensi ialah karakter fundamental individu yang berhubungan dengan efektivitas pencapaian kesuksesan  kerja,  yang  dapat  direpresentasikan  dalam  wujud  tindakan,  perilaku,  serta  pikiran dalam suatu pekerjaan atau situasi (Afiah et al., 2020; Sari & Ariawaty, 2019). Menurut Muda et al. (2017)  kompetensi  sumber  daya  manusia  ialah  kemampuan  yang  dikuasai  seseorang  dalam melaksanakan  tugas  yang dilimpahkan kepadanya dengan berbekal pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang cukup memadai. Sehubungan  dengan  pengertian  tersebut,  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi
khususnya di bidang akuntansi, sangat diperlukan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas  (  Fitriana  &  Wahyudin,  2017).  Penelitian  mengenai  keterkaitan  antara  kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sudah beberapa kali dilaksanakan dan memperoleh hasil yang beragam. Beberapa di antaranya yakni Sumaryati et al. (2020) dan Ariyanto (2020) yang memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh  positif  pada  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan  Wijayanti  & Handayani  (2017)  menyatakan  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  memberikan  pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Tujuan  diberlakukan  SAP  CTA  adalah  untuk  menjembatani  pemerintah  dalam  melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Menurut Widyastuti (2015) Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa ekonomi lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan aliran masuk atau keluar dari kas sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh  arus  sumber  daya  yang  dicatat.  Tujuan  umum  laporan  keuangan  Dinas  Koperasi,  UKM, Perindustrian  dan  Perdagangan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik  adalah  menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Arus Kas, Hasil Operasi,  dan  Perubahan  Ekuitas  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  (stakeholder)  dalam membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.  Permasalahan  dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masih banyak ditemukan ketidak beresan, ketidak teraturan dan ketidak benaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan termasuk banyak  aset  yang  dikelola  secara  tidak  layak  dan  dilaporkan  secara  tidak  wajar  dalam  laporan keuangan yang berimplikasi pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Dinas  Koperasi,  UKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik. Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  pada  Dinas Koperasi,  UKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik” untuk mengetahui penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang tidak wajar dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti pemula lainnya untuk melakukan penelitian.
Kualitas  Laporan  Keuangan  merupakan  persyaratan  normative  yang  dipenuhi  dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat  bagi  para  pengguna  laporan  keuangan  tersebut.  Laporan  keuangan  dikatakan berkualitas  jika  memenuhi  karakteristik  laporan  keuangan  yang  terdapat  dalam  PP  Nomor  71 Tahun 2010.
Komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 memiliki perbedaan dengan PP No. 24 Tahun 2005 berikut perbedaan nya :
Tabel 1.1 Komponen laporan keuangan
PP No. 24 Tahun 2005 PP No. 71 Tahun 2010 Komponen Laporan Keuangan  Komponen Laporan Keuangan Pokok : Pokok : Neraca Laporan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Saldo Catatan Atas Laporan Anggaran Lebih Keuangan Laporan Kinerja Keuangan
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan Sumber: PP No. 71 Tahun 2010 Karakteristik Laporan Keuangan
Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kualitas
yang dihendaki yaitu :
1.  Relavan ( Memiliki umpan balik, tepat waktu, lengkap )
2.  Andal ( Penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, netral )
3.  Dapat dibandingkan
4.  Dapat dipahami
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP),  menyusun  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dalam akuntansi secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya  dapat  menghasilkan  informasi  yang  lebih  akuntabel  dan  transparan  bila  dibandingkan dengan  akuntansi  berbasis  kas.  Akuntansi  berbasis  akrual  mampu  mendukung  terlaksananya perhitungan  biaya  pelayanan  publik  dengan  lebih  wajar,  nilai  yang  dihasilkan  mencakup  seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban,  baik  yang  sudah  dibayar  ataupun  yang  belum  dibayar,  akuntansi  berbasis  akrual  dapat menyediakan  pengukuran  yang  lebih  baik,  pengakuan  yang  tepat  waktu,  dan  pengungkapan kewajiban di masa mendatang, dalam rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercaya  dapat  menyediakan  informasi  mengenai  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang sebenarnya,  oleh  karena  itu akuntansi berbasis  akrual  merupakan  salah  satu sarana  pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Widjajarso (2008) menjelaskan beberapa alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu :
1.  Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2.  Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3.  Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, SAP berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBD. Menurut  hasil  pemikiran  dapat  dikatakan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pemerintah dalam penerapan SAP berbasis Akrual, yaitu :
1.  Regulasi
2.  Sistem dan Sarana Pendukung
3.  Sumber Daya Manusia

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini difokuskan pada menganalisis bagian program dan keuangan yang berdasarkan peraturan daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat laporan keuangan.
Lokasi  Penelitian  di  Dinas  Koperasi,  UKM,  Perindustrian  dan  Perdagangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Gresik  Jln.  DR.  Wahidin  Sudiro  Husodo  No.  245  Kembangan,  Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih selama 2 bulan.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yang berdasarkan  pada  teknik  observasi,  wawancara,  dan  kuesioner  data  primer  yang  merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  hasil  objek  penelitian.  Sedangkan  Data  sekunder merupakan data dari dokumen objek penelitian berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Observasi
Observasi adalah pengumpulan data secara langsung ke lokasi penelitian.
2.  Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan dengan pihak pegawai bidang keuangan dalam lingkup Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
3.  Dokumentasi
Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data, catatan, dan menganalisis dokumen tentang penelitian secara langsung.

## 1.  Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.
Dalam persamaan regresinya dapat ditunjukkan sebagai berikut (Ghozali, 2006): Y = a + bx + e Dimana:
Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah b1 = Koefisien Regresi/Slop (Standar Akuntansi Pemerintahan) a = Konstanta e = Nilai Standar error
2.  Teknik Analisis Data
a.  Uji Kualitas Data
Komitmen  pengukuran  dan  pengujian  suatu  kuesioner  atau  hipotesis  sangat  bergantung pada  kualitas  data  yang  dipakai  dalam  pengujian  tersebut.  Data  penelitian  tidak  akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan (reliability) dan tingkat kebenaran/keabsahan (validity) yang tinggi.
b.  Uji Validitas
Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Validitas laporan keuangan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor komponen dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, pernyataan yang mempunyai nilai koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak  lolos  uji  validitas  dan  harus  diperbaiki  atau  dibuang.  Untuk  menguji  validitas  antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi Product Momen. Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila r = 0,0. (Sugiyono, 2012: 183).
c.  Uji Reliabilitas
Sugiyono (2012: 268) menyatakan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam
waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Untuk uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 (Ghozali dalam Irwana, 2010:64).
3.  Uji Hipotesis
Untuk  menguji  apakah  terdapat  korelasi  antara  variabel  bebas  dan  variabel  tidak  bebas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) merumuskan hipotesis statistik;
(2) menentukan level of significance ( ) sebesar 5%;
(3) menghitung besarnya thitung dengan menggunkan SPSS;
(4) menetapkan kriteria pengujian hipotesis; dan
(5) menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang dilakukan.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model regresi melewati uji asumsi klasik. Model regresi yang lolos uji asumsi klasik adalah model regresi yang berdistribusi normal dan terlepas  atau  terbebas  dari  keadaan  multikolinearitas  serta  heteroskedastisitas,  sehingga  dapat dinyatakan model regresi layak untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Rangkuman hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat diamati pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Variabe l B Std.
Error
t S i g . ( Constant ) 2,579 1,919 -1,344 0,183 Sistem Pengendalian Intern (X1) 0,299 0,085 3,497 0,001 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X2) 0,515 0,127 4,066 0,000 Adjusted R Square F hitung : 0,859 : 91,247 Sig. F : 0,000
Dependent Variable :  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber : Data Penelitian, 2022
Mengacu pada Tabel 2, dapat dirumuskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.
Y = -2,579 + 0,171X1 + 0,299X2 + 0,175X3 + 0,308X4 + 0,515X5 + ε Berdasarkan Tabel 1, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square yakni  sebesar  0,859  atau  85,9  persen.  Hal  tersebut  bermakna  85,9  persen  variasi  variabel dependen  atau  variabel  terikat  yakni  kualitas  laporan  keuangan  pada  Dinas  Koperasi,  UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh variasi variabel  independen  yakni  sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  dan  penerapan  standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Hasil  penelitian  ini  juga  sesuai  dengan  Teori  Kepatuhan.  Dinas  Koperasi,  UKM, Perindustrian  dan  Perdagangan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik  mengimplementasikan standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  sebagai  bentuk  kepatuhan  atau  ketaatan
terhadap peraturan yang ada khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan mematuhi paraturan yang ada, akan tersaji laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah berkekuatan hukum. Kredibilitas laporan  keuangan  yang  sudah  mengacu  pada  standar  pun  tidak  akan  diragukan  lagi.  Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  sejenis  yang  telah  dilaksanakan  sebelumnya  oleh Setiawan  dan  Gayatri  (2017);  Wijayanti  dan  Hendayani  (2017);  serta  Holle  et  al.  (2019)  yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem pengendalian  intern  pemerintah  dan  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual berpengaruh  positif  pada  kualitas  laporan  keuangan  Dinas  Koperasi,  UKM,  Perindustrian  dan Perdagangan  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  hanya mengambil sampel terbatas di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Gresik,  sehingga  hasil  penelitian  kurang  dapat  digeneralisasi, berdasarkan  keterbatasan  yang  ada,  maka  peneliti  selanjutnya  dianjurkan  untuk  memperluas lokasi  penelitian  meliputi  OPD  di  beberapa  kabupaten  sehingga  diharapkan  hasil  penelitian mempunyai kemampuan generalisasi yang lebih luas. Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna,  namun  diharapkan  penelitian  ini  bisa  bermanfaat  bagi  pembaca.  Maka  dari  hasil penelitian  saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  adalah  diharapkan  kepada  Akuntansi  Berbasis Akrual dalam laporan keuangan pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzia, Risa Ayu. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Skripsi,Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung. Melalui:http://repository.widyatam.ac.id. Diakses pada 2 September 2015 Faradillah, Andi, (2013). Analisis kesiapan pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar akuntansi Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (PP  No.  71  Tahun 2010) (Skripsi). Makassar, Universitas Hasanuddin Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Purwita,  Erma.  (2013).Pengaruh  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan. Skripsi, Jurusan Akuntansi,  Universitas      Widyatama,      Bandung .      Melalui:http://repository.widyatama.ac.id. Diakses 2 September 2015.
Tanjung, Abdul Hafiz, (2013). Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual, Bandung,Alfabeta. Laporan Akhir Kajian. (2012). Kesiapan Pemda Dalam Implementasi SAP Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Widyawati, Dini. (2015).Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo . Jurnal Akuntansi vol 1: 1-14.