INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16252-16264 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022
Reskika Sari 1 ✉ , Auradian Marta 2 , Zulkaranaini 3
Universitas Riau
Email: reskikasari123@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  evaluasi  kebijakan  tata  niaga  kelapa  di  Kabupaten Indragiri Hilir dan faktor penghambat dari evaluasi kebijakan berdasarkan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  evaluasi  kebijakan  dari  William  Dunn.  Hasil  dari penelitian ini mengatakan Evaluasi kebijakan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil hingga saat ini belum berjalan dengan optimal hal ini ditandai dengan tidak  ada nya perkembang dalam kurun beberapa tahun terakhir sejak dikeluarkannya peraturan daerah tata niaga kelapa tersebut. Faktor penghambat dalam evaluasi kebijkan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil yaitu pertama sumber daya manusia, kedua infrastruktur, dan ketiga anggaran.
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Tata Niaga Kelapa, Pemerintah Daerah

## Abstract
This research aims to examine the evaluation of coconut trade policy in Indragiri Hilir Regency and the inhibiting factors in policy evaluation based on the objectives of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Coconut Trade. The type of approach used in this research is descriptive qualitative  using data collection methods through interviews and documentation. This research uses policy evaluation theory from William Dunn. The results of this research state that the evaluation of coconut trade system policies in Inhil Regency has not yet run optimally, this is indicated by the lack of development in the last few years since the issuance of the regional regulation on coconut trade systems. The inhibiting factors in evaluating coconut trading policies in Inhil Regency are firstly human resources, secondly infrastructure, and thirdly budget.
Keywords: Policy Evaluation, Coconut Trading Administration, Regional Government

## PENDAHULUAN
Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) merupakan salah satu daerah yang mengembangkan sektor  pertanian  khususnya  sub  sektor  perkebunan  kelapa  serta  berpotensi  menjadi hamparan kebun kelapa terluas di dunia. Saat ini luas perkebun kelapa di Inhil yaitu 389.037 ha atau 11,39% dari luas kebun kelapa nasional, terdiri dari 340.778 ha milik rakyat dan 48.264  ha  perusahaan  yang  menanam  kelapa  hibrida.  “Hampir  70%  masyarakat  Inhil hidupnya tergantung pada kelapa (Mediaperkebunan, 2021).
Pada  tahun  2018  Ketua  Komisi  I  DPRD,  H  Yusuf  Said  menyatakan  bahwa  saat  ini Kabupaten  Inhil  dapat  memproduksi  kelapa  sebanyak  10  juta  butir  perhari.  Banyaknya ketersedian  kelapa  setiap  harinya,  ternyata  tidak  bisa  ditampung  seluruhnya  oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil, karena hanya ada 5 perusahaan yang bergerak di bidang  perkelapaan  (Infopublik,  2023).  Dari  5  perusahaan  tersebut  hanya  dapat menampung 5 juta butir  perhari hingga terjadi overload.  Hal tersebutlah yang menurut pandangan  Ketua  Komisi  I  DPRD  Inhil,  H  Yusuf  Said,  yang  membuat  harga  kelapa  di Kabupaten Inhil tidak stabil, karena ketersediannya yang melimpah, sementara kebutuhan sedikit.
Kebijakan tata niaga yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Inhil dimuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda) No 3 Tahun 2018 tentang  tata niaga kelapa. Tujuan perda tersebut untuk (1) menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar, (2) memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegaiatan perniagaan kelapa, (3) menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa daerah.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dikatakan bahwa sanya pemerintah saat ini sudah mempunyai program resi gudang. Resi gudang ini merupakan program dibawah
naungan  Perusahaan  Terbatas  Inhil  Gemilang  (PT.KIG)  merupakan  perusahaan  dibawah naungan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD).  dijelaskan  bahwa  Sistem  Resi  Gudang merupakan kebijakan stabilitas harga komoditas pertanian, baik itu yang berasal dari sub sektor tanaman pangan maupun perkebunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kemendag  RI,  dengan  pengendalian  tata  niaganya  yang  dilakukan  melalu  Badan pengawasan perdagangan berjangka komodit  (BAPPEBTI). Sistem resi gudang juga sudah muat didalam perda nomor 4 tahun 2018 tentang pelaksanaan sistem resi gudang. Namun sayangnya  sistem  resi  gudang  hingga  kini  belum  bisa  diterapkan  karena  terkendala penyertaan modal yang diterapkan  sebesar 1,5 milyar sebagai syarat yang harus di tunjukan ke Bappebti setiap bulannya.
Pada tahun 2021 dibawah naungan PT.KIG, perusahaan sempat memproduksi kopra putih  dengan  jumlah  2  sampai  3  ton  perminggu  namun  setelah  melakukan  observasi kelapangan  peneliti  tidak  menemukan  kegiatan  pengelolaan  kopra  putih  lagi.  Semua fasilitas pengolahan seperti tenda kopra tidak ditemukan hanya ditemukan fasilitas gudang yang  sudah  tidak  terawat.  Padahal  pada  tahun  2020  pemerintah  sempat  memberikan suntikan dana sebesar 600 juta ke PT.KIG.
Dibawah naungan BUMD, PT. KIG juga bekerjasama dengan badan usaha milik desa (BUMDES) yang ada di Kabupaten Inhil sebanyak 197 desa untuk mengembangkan produk kelapa. Sebagai informasi tambahan bahwa sanya saat ini Bupati Inhil yaitu bapak Wardan mengatakan, Inhil sudah mempunyai lebih dari 50 produk olahan kelapa diantarnya tepung, minyak  goreng,  VCO,  gula  merah,  dry  coconut,  kecap,  kerajinan  batok  dan  lain-lain (Mediaperkebunan, 2023).
Selanjutnya  dari  hasil  survey  yang  peneliti  lakukan,  dikatakan  juga  bahwa  untuk pemasaran kelapa sendiri di Kabupaten Inhil terdapat 2 jalur yaitu darat dan laut. Untuk jalur laut biasanya petani akan menjual kepala kapal-kapal Malaysia yang berada disekitaran sungai di Inhil dan juga petani juga menjual ke pihak perusahaan lokal (PT. Sambu Grup) dengan sistem jemput bola karena  ada pembukaan pancang sambu  dihampir diseluruh wilayah Inhil yang dianggap strategis, Sedangkan untuk jalur darat sendiri kelapa yang dibeli dari petani akan dikirim ke Jakarta, Pekanbaru, Jambi dan sebagainya menggunakan jenis truck tronton, colt diesel, dan lain-lain. Saat ini untuk pemasaran kelapa wilayah Inhil masih bergantung  ke  Malaysia karena  apabila negara tersebut berhenti membeli kelapa  besar kemungkinan adanya penurunan harga kelapa yang drastis hal lain juga bisa terjadi seperti monopoli  perdagangan  oleh  perusahaan  lokal.  Karena  seperti  yang  disampaikan  oleh bapak Wardan selaku Bupati Inhil mengatakan dari data Bea cukai tercatat dalam setiap
bulan  ada  lebih  dari  100  kapal  yang  berangkat  dari  Inhil  ke  Johor  Malaysia  untuk mengangkut kelapa petani yang dibelinya.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Inhil secara konsep tekesan baik, akan tetapi masih belum dapat memecahkan persoalan yang menjadi akar masalah tersebut. Untuk itu maka diperlukannya sebuah evaluasi kebijakan agar dapat menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat berjalan. enulis melakukan upaya evaluasi dengan melihat kriteria kebijakan dianggap berhasil atau tidak berhasil berdasarkan kriteria menurut William Dunn  diantaranya  efektivitas,  efesiensi,  kecukupan,  kesamaan,  ketanggapan  dan ketepatgunaan.
Secara umum bedasarkan 6 kriteria yang telah disebutkan penulis dapat identifikasi masalah yang terjadi setelah penerapan kebijakan Perda No 3 Tahun 2018 berdasarkan kondisi yang terjadi dilapangan saat ini , pertama berdasarkan tujuan yang  kebijakan untuk menstabilkan harga kelapa namun secara fakta dilapangan harga kelapa sampai saat ini belum kunjung stabil dan cenderung berada diharga yang murah hal ini disebabkan oleh pemasaran  kelapa  itu  sendiri,  dimana  saat  untuk  daya  tampung  perusahaan  rendah sedangkan produksi kelapa yang dihasilkan sangat banyak yang sering kali mengakibatkan harga  buah  kelapa  yang  dibeli  perusahaan  cenderung  murah.Kedua  adanya  upaya monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat antar perusahaan. Yang terakhir meurut penulis adalah kurangnya pengawasan dan control Pemerintah serta DPRD Kabupaten Inhil dalam hal pertata niagaan kelapa.
Berdasarkan  dari  permasalahan  yang  telah  dipaparkan  diatas  maka  penulis  ingin meneliti tentang “Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa Dikabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019- 2022”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan Pendekatan    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Lokasi penelitian  yaitu  di  Kabupaten  Inhil  ,Kantor  DPRD  Kabupaten  Inhil,  Dinas  Perkebunan Kabupaten  Inhil,  Dinas  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Inhil,  PT.KIG,  dan Perusahaan  swasta yang ada di Kabupaten Inhil. Bila dilihat dari sumber datanya, maka dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  sumber  primer  dan  sumber  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Dalam  penentuan informan, peneliti menggunakan teknik purposive. Teknik analisis data dilakukan sebelum
dilapangan melalui studi pendahuluan atau data skunder dan yang kedua  analisis sesudah dilapangan menggunakan reduksi data, penyajian data dan terakhir vertification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Evaluasi Kebijakan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022
Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang kebijakan tata niaga kelapa yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Inhil dalam bentuk perda No 3 Tahun  2018  Tentang  tata  niaga  kelapa.  Arti  dari  tata  niaga  kelapa  adalah  pengaturan tentang  kegiatan  perniagaan  kelapa  dan  turunannya  mulai  dari  produsen  sampai  ke konsumen Dalam melakukan evaluasi kebijakan penulis sendiri menggunakan 6 indikator kriteria  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  sebuah  kinerja  berhasil  atau  tidak  berhasil menurut Dunn yaitu :

## a. Effectiveness atau keefektifan
Yaitu yang berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan.  Dari  hasil  temuan  data dilapangan dapat dikatakan bahwa kebijakan dari tata niaga kelapa secara umum belum efektif dalam menjawab permasalahan yang ada, hal ini juga diperkuat dengan jawaban yang diberikan oleh bapak Junaidi selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Inhil mengenai perkembangan kelapa dikabupaten Inhil selama dikeluarkan nya perda dalam beberapa tahun  terakhir  masih  belum  ada  perkembangan  atau  stuck.  Dibawah  ini  peneliti  akan menampilkan tabel perkembangan kelapa dari tahun 2019 sampai dengan 2022.
Tabel 1. Perkembangan Harga Kelapa Bulat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2022
Nama bulan Tahun 2019 2020 2021 2022 Januari 1.450 1.660 2.650 2.700 Febuari 1.450 2.275 2.500 2.800 Maret 1.450 2.640 2.550 2.450 April 1.450 2.200 2.637 2.300 Mei 1.500 1.750 2.800 2.150 Juni 1.500 2.413 2.840 1.800 Juli 1.550 1.660 2.325 1.500 Agustus 1.600 1.800 2.412 1.600 September 1.600 1.850 2.487 1.100
Oktober 1.750 1.975 2.375 1.200 November 1.800 2.575 2.537 1.300 Desember 2.300 2.500 2.737 1.400 Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Inhil dan Data Statistik
Provinsi Riau
Dalam  hal  ini  ibu  Salbiah  sebagai  Kabid  Perdagangan  dinas  perindustrian  dan perdagangan Kabupaten Inhil menjelaskan:
“ Dalam penentuan harga kelapa pemerintah tidak bisa mengintervensi perusahaan dikarenakan harga kelapa ditentukan oleh harga pasaran kelapa dunia dan produk turunannya,  pemerintah  hanya  berkapasitas  sebagai  perantara  antara  petani  dan perusahaan ”. (Sumber : Hasil Wawancara, 14 November 2023)
Terlepas  dengan  itu  pemerintah  hanya  bisa  memfasilitasi  penetapan  harga berdasarkan  margin  tata  niaga  kelapa  dengan  mempertimbangkan  hal – hal  berikut diantaranya biaya transportasi, biaya bongkar muat dan biaya lain yang dianggap wajar. Biaya ditetapkan maksimal 20% dari harga pembelian industri

## b. Efficiency atau efesiensi
Yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.  Efesiensi sering dikaitkan dengan penghematan baik waktu, sumber daya, biaya maupun tenaga. Contoh kasus dalam menerapkan tujuan perda tata niaga yaitu menjaga pasokan bahan baku, pemerintah kabupaten Inhil membuat PT.KIG yang dibawah naungan  BUMD  yang  bergerak  dibidang  pengelolaan  produk  turunan  kelapa  serta berupaya  mengoperasikan  pelabuhan  khusus  kelapa.  Awalnya  hal  yang  direncanakan berjalan dengan baik sudah terlihat adanya pengoperasian di pelabuhan parit 21 namun sekarang tidak terlihat lagi.
Selanjutnya dalam menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri, kelapa di daerah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah membuat Perda Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan  Sisten  Resi  Gudang.  Perda  ini  dibuat  untuk  mendukung  Perda  Tata  Niaga kelapa,  karena  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hilir  tidak  menemukan  formulasi  bagaimana meningkatkan  harga  kelapa.PT  KIG  yang  merupakan  BUMD  mampu  menjawab  Perda tentang SRG, sebab pelaksanaan SRG harus memiliki badan usaha sehingga didirikan PT KIG.Pembangunan PT KIG dan Bumdes bertujuan untuk meningkatkan kwalitas kelapa atau produk  turunan,  setidaknya  setengah  jadi  agar  nilai  jualnya  meningkat  akan  tetapi kendalanya untuk saat ini pemerintah belum hadir untuk menguasai pasar. Terlebih yang
menjadi problematika yang paling mendasar adalah anggaran keuangan tidak mencukupi (Rosmawati, 2021). Padahal awal tahun 2021 pemerintah sempat memberikan suntikan dana sebanyak  600 juta. Namun hingga kini tidak ada kejelasan mengenai program resi gudang.

## c. Adequacy atau Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dilihat berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini kebijakan tata niaga belum cukup dalam mencapai tujuan yang telah dituangkan di dalalam Perda  No 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa pada pasal 3 dikarenakan masih banyak hal  yang  harus  dibenahi  terkhusus  nya  dalam  harga  kelapa  sering  sekali  mengalami fluktuasi  yang membuat petani sering mengeluh.
Lalu dalam memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang prantara dalam kegiatan perniagaan kelapa dengan cara memfasilitsi legalitas usaha kelapa, memfasilitasi akses permodalan serta memfasilitasu kerjasama perdagangan kedalam dan luar negeri. Sedanglan petani dengan menjaga kualitas mutu kelapa dan melaksanakan kesepakatan kerjasama  kemitraan  dengan  pengusaha  kelapa.  Dan  untuk  pengusaha  adalah menyampaikan  realisasi  perdagangan  kelapa  kepada  dinas,  memiliki  legalitas  usaha  , memperkuat permodalan, serta melakukan kerjasama kemitraan dengan petani kelapa dan industri kelapa. Bentuk nyata dari hal tersebut diamana pemerintah bekerjasama dengan pihak sambu untuk pembukaan pancang di wilayah Inhil yg dianggap strategis agar dapat memperpendek tali perniagaan kelapa yang sangat panjang dan merugikan petani.
Namun  dalam  perjalannya  terdapat  kendala  seperti  harga  yang  ditentukan perusahaan tidak berbeda jauh dengan pengepul biasa, petani tidak bisa meminjam uang sebelum menjual kelapa sambil menunggu hasil panen sedangkan jika menjual kepengepul petani bisa meminjam uang terlebih dahulu. Hal ini menjadi masalah karena budaya petani memang  sudah  seperti  dan  sulit  jika  dihilangkan,  balik  lagi  ini  sudah  tertanam  didalam mindset pola fikir petani.
Tujuan  ketiga  adalah  menjaga  stabilitas  pasokan  bahan  baku  kelapa  didaerah. Pemerintah  dalam  hal  melakukan  pemantauan  dan  pengawaasan  lalu  lintas  komoditas petani serta memfasilitasi kerjasama / kemitraan antara petani kelapa, pengusaha kelapa dan industri kelapa. Petani kelapa dengan cara mematuhi kerjasama/ kemitraan yang terlah disepakati. Sedangkan pengusaha kelapa dengan mematuhi kerjasama/ kemitraan yang telah disepakati dan melakukan penjualan kelapa kepada industri kelapa.
Hal  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perkebunan  Kabupaten  Inhil  adalah  dengan
memastikan  pasokan  bahan  baku  yang  berkualitas,  dengan  cara  merawat  perkebunan kelapa yang ada didalam kawasan ini. Selain hal tersebut yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun BUMD yang bernama PT.KIG yang bergerak dibidang pengelolaan produk turunan kelapa serta berupaya untuk mengoperasikan pelabuhan khusus kelapa. Selanjutnya  dalam  menjaga  pasokan  bahan  baku  industri  pemerintah  dan  juga  DPRD mengeluarkan  Perda  No  4  Tahun  2018  Tentang  pelaksanaa  resi  gudang  kelapa  namun hingga kini tidak ada kejelasan dari program resi gudang tersebut.

## d. Equity atau perataan
Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang  diberikan  dan  diperoleh  sasaran  kebijakan  publik.  Untuk  mengetahui  pemerataan kebijakan Perda Tata Niaga Kelapa No 3 Tahun 2018 Di Kabupaten Inhil penulis melakukan tolak  ukur  berdasarkan  tujuan  dari  dikeluarkan  nya  perda  tersebut.  Pertama    dalam menjaga stabilitas harga kelapa pemerintah melakukan sosisalisasi dan kesepatan kepada pihak  perusahaan  untuk  menentukan  batasan-batasan  harga  (margin  tata  niaga) pembelian kepada pihak petani.
Kedua,  memperkuat  perana  pengusaha  ,pada  tahun  2019  pemerintah  melakukan ertemuan kepada pihak perusahaan Sambu Group untuk melakukan pembukaan pancang di  sekitaran  kawasan  strategis  Inhil  agar  dapat  mempermudah  petani    memutus  atau memperpendek mata rantai tata niaga yang merugikan petani , sehingga harga kelapa bisa menjadi baik.
Ketiga , menjaga pasokan bahan baku industri kelapa didaerah hal yang dilakukan oleh  dinas  perkebunan  adalah  dengan  melakukan  upaya-upaya  penyelamatan  kebun petani  dan  perbaikan  kualitas  panen.  Program-program  tersebut  hingga  saat  ini  masih sedang diupayakan dalam pemerataannya karena seperti yang diketahui kondisi tersebut mempunyai kendala- kendala seperti anggaran maupun akses infrastruktur diperkebunan yang sulit.

## e. Responsiveness atatu responsivitas
Responsivitas  dalam    kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  respon  dari  suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Dalam  melihat  respon  penerapan  kebijakan  tata  niaga,  penulis  membaginya  menjadi beberapa kelompok pertama, respon dari petani dalam hal penerapan kebijakan tata niaga dari  tahun  2019  hingga  tahun  2022  kebanyakan  dari  petani  bahkan  tidak  mengetahui adanya  perda  tata  niaga  tersebut.  Pemerintah  minim  dalam  hal  melakukan  sosialisasi
terhadap program apa yang sedang dikerjakan, terlebih saat ini juga pemberdayaan petani juga sangat minim.
Dari sisi pengusaha kelapa kebijakan tata niaga kelapa cukup mendapatkan respon yang baik karena kebijakan tersebut membebaskan perusahaan untuk melakukan transaksi kedalam atau  luar negeri dengan catatan mempunyai kelengkapan  dokumen yang  sah. Perusahaan kelapa khususnya PT.Pulau Sambu Group saat ini sudah melebarkan sayap nya dengan  membuka  pancang  dihampir  semua  sudut  wilayah  kabupaten  Inhil  yang mempunyai  lokasi  strategis  untuk  melakukan  transaksi  kelapa.  Tujuannya  untuk mensejahterahkan masyarakat petani kelapa Inhil
Lalu  terakhir  dari  sisi  pengepul  kelapa  kebijakan  tata  niaga  tidak  terlalu menguntungkan karena tujuan utama dari dikeluarkannya perda tata niaga kelapa adalah untuk memutus tali perniagaan yang sangat panjang. Bapak fahmi selaku pengepul kelapa di Kecamatan Batang Tuaka mengatakan:
“Saat ini kondisinya berbeda dulu lebih mudah dalam mendaptkan barang (kelapa) sekarang agak berkurang lah dari dulu, karena saingan dimana-mana, ditambah lagi ada pancang sambu juga. Jelas kalah khususnya masalah harga dalam ngambil kelapa mereka lebih ti nggi”. (Sumber : Hasil Wawancara, 13 November 2023)
Seperti halnya penulis amati selama ini pengepul kelapa selalu membeli kelapa dari petani lalu menjual lagi kepengepul, lalu kepenampung lebih besar lagi , hingga seterusnya sampai  keperusahaan  dengan  mengambil  keuntungan  masing-masing  disetiap pengepulnya hingga harga kelapa di petani jauh lebih murah.

## f. Appropriateness atau ketepatgunaan
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.Perda Tata niaga dibuat oleh  pemerintah untuk menjawab keluhan dari petani kelapa yang sering mengalami fluktuasi harga yang merugikan  serta  wujud  dari  hadirnya  peran  pemerintah  dalam  sektor  perkelapaan  di Kabupaten Inhil.
Perkembangan sektor perdagangan kelapa jika dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sejak dikeluarkannya perda tidak mengalami perkembangan atau stuck, hal ini didukung  dengan  pernyataan  dari  Ibu  Salbiah  Kabid  Perdagangan  dinas  perkebunan Kabupaten Inhil mengatakan:
“Sejak dikeluarkan nya perda tidak ada perkembangan yang signifikan, dalam kata lain (Stuck),  karena  penentuan  harga  dilakukan  oleh  pasar  dunia,  pemerintah  hanya
bertugas menjaga margin tata niaga kelapa serta sebagai fasilitator bagi perusahaan dan  petani  sebagai  perantara  agar  bagaimana  harga  kelapa  tersebut  tidak  terlalu menekan petani kelapa”. (Sumber : Hasil Wawancara, 14 November 2023)
Dapat disimpukan bahwa dengan dikeluarkan nya perda pun tidak berefek terlalalu besar bagi pengembangan komiditi kelapa di Inhil. Namun hal lain juga bisa dilihat dari sisi lain dengan adanya perda tata niaga membuka jalan bagi para pengusaha kelapa lebih membuka sayap perusahaanya.
2. Faktor  Penghambat  Dalam  Evaluasi  Kebijakan  Tata  Niaga  Kelapa  Di  Kabupaten Indragiri Hilir
Dalam setiap kebijakan yang diterapkan sudah pasti mempunyai faktor penghambat yang  menjadikan  kebijakan  yang  diterapkan  menjadi  terkendala,  hal  itu  penulis  akan jabarkan dibawah ini :

## a. Sumber Daya Manusia
Jika saat ini kita kaitkan dengan kondisi di Kabupaten Inhil khususn ya petani kelapa minim pendidikan, petani kelapa hanya mengandalkan keahlian dalam berkebun kelapa melalui  turun  temurun  yang  diajarkan  oleh  keluarganya.  Seprti  yang  disampaikan  oleh bapak Junaidi selaku ketua komisi II DPRD Inhil mengatakan :
“Perkembangan perkelapaan dalam beberapa tahun terakhir masih sama saja atau stuck,  petani  kebanyakan  mengandalkan  penjualan  kelapa  dalam  bentuk  bahan mentah (kelapa bulat jambul ataupun licin) kepada pihak swasta. Lebih lanjut kondisi yang terjadi saat ini yang ingin dirubah adalah mindset petani itu sendiri yang mana petani saat ini selalu bergantung kepada tokeh. Petani selalu meminjam uang terlebih dahulu sebelum menjual kelapa yang mengakibatkan terikat hutang. Akibatnya saat penjualan kelapa nanti harga kelapa akan dikurangi dan menjadi murah dari harga aslinya  karena  bon,  akibatnya  petani  menjadi  rugi”. (Sumber  :  Hasil  Wawancara,  8 November 2023)
Hal ini  dikarenakan minim  pengetahuan dalam mengelola kelapa  jika harus  diolah dalam  bentuk  setengah  menjadi  produk  atau  produk  jadi.  Bukan  hanya  itu  petani  juga beranggapan jika diolah mejadi bahan jadi atau setengah jadi akan memperlambat proses pendapatan serta menambah biaya operasional lagi. Berikut lampiran data jumlah tenaga penyuluh dinas perkebunan Kabupaten Inhil:

## Tabel 2. DTG ASN Tenaga Penyuluh Dinas Perkebunan Tahun 2019-2022

## Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023
Namun hal ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena ada beberapa kendala yang  membuat  Dinas  perkebunan  harus  memiliki  kinerja  ekstra  dalam  pelaksanaanya. Adapun kendala tersebut yaitu akses jalan yang tidak mendukung, kurang nya informasi yang dimiliki oleh masyarakat dan tenaga penyuluh yang masih kurang

## b. Infrastruktur Perkebunan
Di kabupaten Inhil sendiri memang sangat rentan sering terjadi air pasang atau banjir apalagi  saat  memasuki  musim  hujan,  sehingga  membuat  perkebunan  kelapa  yang  ada menjadi  terendam  bahkan  tenggelam  akibat  air  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Dinas perkebunan  dalam  mengatasinya  mencoba  terus  berusaha  untuk  terwujudnya pembangunan tanggul ini.
Tabel 3. Pembangunan Tanggul Tahun 2013-2021 Kabupaten Inhil
Realisasi Pembangunan Tangul Pertahun 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021 28,8 KM 48,5 KM 183 KM 118,3 KM 194,5 KM 202,6 KM 100 KM 20,9 KM 88,4 KM
Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir
Dilansir dari berbagai sumber yang peneliti terima kondisi saat ini terdapat banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang infrastruktur , contohnya saja akses perkebunan kelapa  yang  berada  jauh  dari  tempat  pendistribusian.  Untuk  menjual  kelapa  itu  sendiri membutuhkan akses yang sulit, seperti harus menunggu air yang pas untuk mengeluarkan kelapa  lewat  jalur  parit-parit  kecil  karena  keterbatasan      akses  serta  jauh  nya  lokasi perkebunan  kelapa.  Keterbatasan  akses  bukan  hanya  berpengaruh  pada  keterlambatan pendistribusian kelapa tapi juga biaya yang harus dikeluarkan sebelum penjualan kelapa juga banyak.

## c. Anggaran
Permasalahan  anggaran  masih  jadi  faktor  penghambat  dalam  menjalankan  suatu kebijakan baik dalam bentuk program ataupun hal lain. Seperti halnya disampaikan oleh Bapak Erfan selaku KASI bagian sarana dan prasarana  dinas perkebunan Kabupaten Inhil:
“Anggaran dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa saat terkadang  masih terkendala  seperti  pembangunan  infrastruktur  perkebunan  kelapa  seperti pembangunan  tanggul  kita  masih  keterbatasan  biaya.  Lain  hal  nya  juga  dalam perkembangan bibit juga kita sempat mengalami kendala anggaran”. (Sumber : Hasil Wawancara, 14 November 2023).
Hal inilah yang menjadikan pengembangan dalam sektor perkebunan kelapa menjadi terganggu.  Selain  itu  permasalahan  anggaran  juga  dialami  oleh  PT.KIG  yang  kesulitan dalam mengembangkan resi gudang, hal ini dikatan oleh bapak Ibnu selaku direktur PT.KIG beliau menyampaikan:
“Program resi gudang saat ini belum bisa terapkan karena permasalahan anggaran kita yang belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bapebbti, disamping itu dari pihak pemerintah kita juga belum mendapatkan bantuan lagi”. (Sumber : Hasil Wawancara, 17 Desember 2023)
Program resi gudang sendiri hingga kini belum mendapatkan kejelasan yang pasti, apakah hal ini bisa terlaksana ataupun tidak karena anggaran yang tidak mencukupi.

## SIMPULAN
Evaluasi  kebijakan  tata  niaga  kelapa  di  Kabupaten  Inhil  hingga  saat  ini  belum berjalan  dengan  optimal,  dikarenakan  kurang  efektifnya  kebijakan  perda  dalam menjawab  permasalahan  yang  ada.  Hal  ini  diperkuat  juga  dengan  data  mengenai perkembangan  perkelapaan  di  kabupaten  Inhil  selama  dikeluarkan  perda  dalam beberapa  tahun  terakhir  tidak  mengalami  perkembangan  atau  perubahan.  Faktor penghambat dalam evaluasi kebijkan tata niaga kelapa di Kabupaten Inhil yaitu pertama sumber  daya  manusia  hal  ini  dikarenakan  daya  kreatifitas  petani  rendah  minim pengetahuan  karena,  kedua  infrastruktur  yang  menunjang  perkembangan  sektor perkelapaan, dan terakhir anggaran dana yang sering kali terbatas,

## DAFTAR PUSTAKA
Deddy Mulyadi, 2016, Studi Kebijakan Public Dan Pelayanan Publik (Konsep Dan Aplikasi Proses  Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti  Untuk  Pelayanan  Public), (Bandung:Alfabeta)
Dedy Iskandar, 2020, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3
Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa, Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Dwiyanto Indiahono, 2016, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis,(Yogyakarta:Gava Media)
Dunn, William, 2003. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Gadjah Mada University.
Fajar    Supanto,  2019, Manajemen  Strategi  Organisasi  Publik  Dan  Privat,  (Malang: Empatdua Media)
Hayat,2018, Kebijakan  Publik  Evaluasi  Reformasi  Dan  Formulasi,  (Malang:Intrans Publishing)
Kiki  Satria,  2015, Negara  Dan  Petani  (Studi  Kasus  Pemihakan  Pemerintah  Kabupaten Indragiri  Hilir  Terhadap  Petani  Kelapa),  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Fisip Universitas Riau
Rosmawati, 2021, “ Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilirtahun 2019 Dalam Perspektif Ekonomi Politik”, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, Cet.27, (Bandung: Alfabeta)
Suwarno  Muhammad,  2012, Strategi  Pemerintahan  Manajemen  Organisasi  Publik,,
(Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama)
Wirawan.2012. Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi. Rawjawali Prses.
http://mediaperkebunan.id/inhil-sudah-hasilkan-50-produk-hilir-kelapa/diakses pada tanggal 5 febuari 2023 jam 13.00
https://mediacenter.inhilkab.go.id/assets/upload/temp/bb0ac8437ebb2fa0a97d99204af c9193.jpg diakese pada tanggal 21 mei 2024 jam 15.36
https://infopublik.id/kategori/nusantara/279608/produksi-kelapa-kabupaten-indragiri- hilir-capai-10-juta-perhari?video= diakses pada tanggal 18 oktober 2023
https://mediaperkebunan.id/inhil-sudah-hasilkan-50-produk-hilir-kelapa/  diakses  pada tanggal 21 mei 2023