## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI
Farihatul Lailiyah 1 , Trinah Asi Islami 2
1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asyari, Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, Kode Pos 61471
E-mail :  farihatullailiyah3@gmail.com
2 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Hasyim Asyari, Alamat Jalan Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Jombang, Kode Pos 61471
E-mail :  trinahasi@gmail.com
Abstract— This study aims to analyze the practice of sharia banking dispute resolution at the Kediri City Religious Court, to review  the  obstacles  experienced  by  the  Kediri  City  Religious  Court  in  resolving  sharia  banking  disputes,  to  examine  the efforts that must be made by the parties towards the settlement of sharia banking disputes in the courts. Religion of the City of  Kediri  in  order  to  create  legal  goals.  This  study  uses  field  research  and  literature,  there  are  two  sources  of  data  in  this study, namely primary data sources and secondary data, after combining the data exposure using deductive, descriptive and inductive methods. The results of this study explain that the settlement of sharia banking disputes at the Religious Courts of the City of Kediri is still done manually and of course there are obstacles faced by the religious courts of the city of Kediri, namely from justice seekers and third parties, so in this case to realize the legal objectives to make it more effective. effective and efficient is resolved by peaceful means or amicably using a mediator.
Keywords— Dispute Resolution, Sharia Banking, Religious Courts

## I. PENDAHULUAN
Hukum ialah kesatuan aturan yang oleh pejabat negara atau masyarakat yang berwenang mengesahkan suatu hukum yang dijelaskan  sebagai  aturan  yang  bersifat  memaksa,  dan  barang  siapa  yang  dengan  sengaja  melanggar  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  penguasa  negara  akan  dikenai  sanksi  sebagai  akibat  atas  pelanggaran  peraturan  hukum  yang  telah  dilakukan yakni  berupa  hukuman.  Sumber-sumber  hukum  yang  dapat  dijadikan  pegangan  dalam  menetapkan  dan  memutuskan  sesuatu peraturan  yaitu  Undang-Undang,  yurispudensi  (putusan  hakim  terdahulu),  perjanjian,  perjanjian  internasional  (traktat), kebiasaan, dan doktrin para ahli 1 .
Mahkamah  Agung  yaitu  lembaga  Pengadilan  Negara  paling  tinggi  dari  sebuah  lembaga  Peradilan  yang  ada  didalam keempat  lingkup  Lembaga  Peradilan 2 , diantaranya  yaitu  Peradilan  Agama,  Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (TUN) dan Peradilan Militer. Pengadilan adalah sebuah lembaga penyelenggara yuridiksi kehakiman bagi para pencari keadilan dalam hal ini  masyarakat, untuk  memeriksa,  memutuskan dan  menyelesaiakan tiap-tiap sengketa  yang diajukan di Pengadilan tersebut.  Pengadilan  Agama  memiliki  kewajiban  dan  kekuasaan  untuk  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  konflik ditingkatan pertama diantara orang-orang beragama Islam dibidang atau aspek perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syari’ah 3 .
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan  Syari’ah  merupakan  salah  satu  pedoman  hukum  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan  terkait  perbankan  syari’ah. Perbankan  syari’ah  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Perbankan  Syari’ah  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pelaksanaan transaksi bisnis syariah tidak mungkin terlepas dari potensi yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa  atau  konflik,  yang  dimaksud  dengan  sengketa  yakni  substansi  yang  menimbulkan  perselisihan,  pertikaian  dan perbantahan . 4 Sengketa  biasanya  timbul  diakibatkan  didapati  salah  satu  pihak  yang  merasa  dibebani  akan  suatu  kesepakatan, baik itu perbuatan melawan hukum (PMH) atau dikarenakan salah satu pihak lain tidak memenuhi prestasinya (wanprestasi).
Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui litigasi dan non  litigasi.  Litigasi  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  persidangan,  sedangkan  non  litigasi  adalah  penyelesaian sengketa  diluar  persidangan.  Selain  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  litigasi  dan  non  litigasi,  proses pendaftaran  sengketa  ekonomi  syari’ah  khususnya  perbankan  syari’ah  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  diantaranya  yaitu pendaftaran  secara  manual  dan  secara e-court .  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syari’ah  khususnya  perbankan  syari’ah  di
1 Soeroso,.2011, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hal 120.
2 Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3 Pasal 49 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4 https://kbbi.kemendikbud.go.id (diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 08.20)

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  ini  telah  di  praktikkan  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Agama.  Praktik  penyelesaian  sengketa  ekonomi syari’ah  khususnya  perbankan  syariah  di  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  ini  telah  berjalan  dengan  lancar,  sejak diberlakukannnya  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Agama  yakni  pada  tahun  2013  sampai  2020  Pengadilan  Agama  Kota Kediri  telah  menyelesaikan  kasus  perbankan  syariah  sebanyak  13  perkara  yang  telah  diputus.Berangkat  dari  permasalahan diatas,  terdapat  banyak  yang  harus  dijelaskan,  diuraikan  dan  diteliti  sehingga  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  membahas tentang Praktik Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Kota Kediri.

## A. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pembahasana  latar  belakang  diatas,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa perbankan syari’ah di Pengadilan Agama Kota Kediri?
2. Apa hambatan-hambatan terhadap penyelesaian sengketa perbankan syari’ah di Pengadilan Agama Kota Kediri?
3. Bagaimana  upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  para  pihak  terhadap  penyelesaian  sengketa  perbankan  syari’ah  di Pengadilana Agama Kota Kediri dalam menciptakan tujuan hukum?

## B. Tujuan Pembahasan
Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan pembahasan ini adalah:
1. Untuk Mengetahui Praktik Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Untuk  Mengetahui  Hambatan-Hambatan  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syari’ah  Di  Pengadilan  Agama Kota Kediri.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang Harus Dilakukan Oleh Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Menciptakan Tujuan Hukum.

## II. TINJAUAN TEORITIS

## A. Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga keuangan (finansial institution) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  ini  akan  selalu  berkaitan  dengan  bidang  keuangan,  apakah  penghimpunan  dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya 5 . Berdasarkan Undang-Undang Nomor[[- 14 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan,  Pasal  1b  menyebutkan  bahwa  lembaga  keuangan  adalah  semua  badan  yang melalui  kegiatan-kegiatannya  di  bidang  keuangan  menarik  uang  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  ke  dalam  masyarakat 6 . Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga  keungan syari’ah yaitu lembaga keuangan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syari’ah. Lembaga keungan syari’ah dalam hal ini lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad dalam kegiatan muamalahnya 7 .
Dasar  hukum  lembaga  keuangan  bank  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992 jo Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang- Undang  Nomo  6  Tahun  2009  tentang  Bank  Indonesia.  Sedangkan  dasar  hukum  lembaga  keungan  syari’ah  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

## B. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi
Litigasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang berlangsung di ruang pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui  litigasi  ini  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  dimana  pihak  ketiga  atau  hakim  memiliki  kekuatan  untuk memutuskan  dan  menetapkan  solusi  diantara  para  pihak  yang  bersengketa 8 . Penyelesian  melalui  litigasi  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian melalui litigasi diperiksa dan diputus oleh hakim, dalam penyelesaian melalui litigasi ini setiap pihak yang bersengketa mendapat kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.
Berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  dibidang  ekonomi  syari’ah  mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  14  Tahun  2016  memberikan  dua  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  yaitu  acara  sederhana  dan acara  biasa.  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dengan  acara  sederhana  mengacu  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Gugatan  Sederhana,  sedangkan  untuk  acara  biasa  tetap  mengacu  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5 Mardani, 2017, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia , Kencana, Jakarta, hal 1
6 Neni Sri Imaniyati, 2013, Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi , Mandar Maju,  Bandung, hal 49
7 Nonie Afrianty Dkk, 2019, Lembaga Keungan Syari’ah , CV. Zigie Utama, Bengkulu, hal 2
8 Chuzaimah Batubara, 2015, Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah Dan Adat , Cetakan Pertama (FEBI UIN-SU Press), Medan, hal 14

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi
Istilah  non  litigasi  berasal  dari  dua  kata  yaitu none dalam  bahasa  inggris  berarti  tidak  dan litigation yaitu  proses pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan proses penyelesian sengketa yang dilakukan menggunakan cara- cara  yang  ada  di  luar  pengadilan  yang  dilakukan  secara  damai.  Dengan  tujuan  memberikan  bantuan  dan  nasehat  hukum dalam  rangka  mengantisipasi  dan  mengurangi  adanya  sengketa  dan  masalah  hukum  yang  timbul.  Penyelesaian  sengketa diluar pengadilan merupakan upaya tawar-menawar untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan 9 . Pada  mulanya,  jenis  dan  bentuk  penyelesaian  non  litigasi  hanya  terbatas  pada  ruang  lingkup  alternatif  penyelesain sengketa (APS) atau dikenal dengan alternative dispute resolution (ADR) dan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## III. METODE PENELITIAN
Kajian yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada perkembangan konstitusi di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum,  penelitian  ini  merupakan  bentuk  penelitian  kualitatif  yuridis  empiris.  Penelitan  yuridis empiris  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. 10 Data primer (data utama) didapat dari hasil wawancara dan undang- undang.  Wawancara  dilakukan  secara  langsung  dengan  para  pegawai  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  dan  informan  terkait dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder diambil dari literature kepustakaan atau buku-buku yang ada tautanya dengan penelitian  ini.  Metode  ketika  penataan  data  mempergunakan  3  analisis  yaitu  deduktif,  deskriptif  dan  induktif.  Penelitian kualitatif  yuridis  empiris  yakni  bentuk  penelitian  hukum  sosiologis  atau  dalam  hal  ini  penelitian  lapangan,  dimana  dalam penelitian ini peneliti meninjau keyakinan hukum yang valid dan yang terjadi ditengah aktivitas masyarakat . Dalam hal ini yang dimaksud dengan penelitian kualitatif  yuridis empiris  yakni sebuah penelitian  yang dilakukan pada keadaan sebenar-benarnya yang telah terjadi di tengah masyarakat dengan tujuan untuk menggali serta menjumpai petunjuk dan data yang diperlukan oleh peneliti. Analisis data bersifat deduktif berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, selanjutnya diutarakan kenyataan-kenyataan yang bersifat  khusus 11 . Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakan (Library  research) yaitu  memakai  buku-buku  dan undang-undang  sebagai  sumber  rujukannya.  Dengan  menekankan  penelusuran  pada  literature  yang  selaras  dengan  praktik hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang ada.
Dalam  penelitian  ini  yang  akan  digali  secara  mendalam  adalah  mengenai  perkembangan  konstitusi  hukum  di  Indonesia. Salah  satunya  mengenai  praktik  peyelesaian  sengketa  perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama.  Terdapat  3  metode  yang digunakan dalam penaataan data yaitu analisis yaitu deduktif, deskriptif dan induktif. Penelitian kualitatif yuridis empiris yakni bentuk  penelitian  hukum  sosiologis  atau  dalam  hal  ini  penelitian  lapangan,  dimana  dalam  penelitian  ini  peneliti  meninjau keyakinan hukum  yang  valid  dan  yang terjadi ditengah aktivitas  masyarakat. Dalam  hal ini  yang dimaksud dengan penelitian kualitatif  yuridis  empiris  yakni  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  pada  keadaan  sebenar-benarnya  yang  telah  terjadi di  tengah masyarakat  dengan  tujuan  untuk  menggali  serta  menjumpai  petunjuk  dan  data  yang  diperlukan  oleh  peneliti.  Analisis  data bersifat  deduktif  berpangkal  dari  prinsip-prinsip  dasar,  selanjutnya  diutarakan  kenyataan-kenyataan  yang  bersifat  khusus 12 . Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakan (Library research) yaitu memakai buku-buku dan undang-undang sebagai sumber  rujukannya.  Dengan  menekankan  penelusuran  pada  literature  yang  selaras  dengan  praktik  hukum  acara  perdata  dan peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Penelitian  ini  juga  mengkaji  hukum  primer,  undang-undang  serta  beberapa  literatur yang berkaitan dengan perkembangan konstitusi hukum di Indonesia.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Praktik Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama Kota Kediri.
Sengketa perbankan Syariah merupakan salah satu sengketa ekonomi syariah yang sering terjadi antara lembaga keuangan syariah (kreditur) dengan pihak yang meminjam modal (debitur), sengketa ini dapat terjadi apabila salah satu pihak baik pihak debitur maupun  kreditur  melakukan  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  baik  yang  bersifat  materil  maupun  yang bersifat  inmateril  atau  cidera  janji  atas  substansi  hukum  yang  telah  disepakati,  baik  berupa  wanprestasi  maupun  perbuatan melawan hukum (PMH).
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  maka  sejak  saat  itu  Peradilan  Agama  telahmemberikan  payung  hukum  bagi  penerapan  Ekonomi
9 Ibid, 56
10 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Citra Aditya ,Bandung, 2004, hal 134
11 Peter Muhammad Marzuki, 2016, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta,hal 42
12 Peter Muhammad Marzuki, 2016, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta,hal 42

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Syariah  di  Indonesia  dan  sengketa  dibidang  perbankan  syariah  menjadi  kewenangan  lingkungan  Peradilan  Agama,  sengketa perbankan  syariah  menjadi  kewenangan  lingkungan  Peradilan  Agama  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan
b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infak h. Sedekah
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  Pengadilan  merupakan  kompetensi  dan  kewenangan  Pengadilan  Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 55 (2) Undang-Undang Perbankan Syariah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi artinya apabila terjadi sengketa di bidang perbankan  syariah  maka  penyelesaian  sengketanya  wajib  diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Sejak  saat  itu  proses  penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah dilakukan di Pengadilan Agama.  Namun, di Pengadilan Agama Kota Kediri sengketa perbankan Syariah baru ada tahun 2013.
Dari  tahun  2013  sampai  2020  sengketa  perbankan  Syariah  yang  diajukan  di  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  terdapat  13 kasus.  13  kasus  yang  telah  teregister  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  diantaranya  yaitu  tahun  2013  terdapat 1 perkara, tahun 2017 ada 3 perkara, tahun 2018 ada 1 perkara, tahun 2019 ada 6 perkara dan tahun 2020 terdapat 2 perkara yang telah  diputus.  Ke  13  kasus  yang  telah  diputus  di  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  terdapat  3  perkara  yang  dicabut,  5  perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak, 2 perkara diterima dan 1 perkara tidak dipublikasikan.
Dari  ke  13  kasus  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  semua  kasus  perbankan  syariah  yang  pernah  terdaftar  di  Pengadilan Agama Kota Kediri selama ini didaftarkan dan disidangkan secara manual, belum ada yang didaftarkan dan disidangkan secara e-court .  Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  secara  manual  ini  dilakukan  oleh  para  pihak  karena  dianggap  mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan tuntas.
B. Hambatan-Hambatan Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama Kota Kediri
Penyelesaian  sengketa  melalui  Pengadilan  merupakan  salah  satu  cara  menegakkan  keadilan.  Proses penyelesaian  sengketa melalui  Pengadilan  tidak  serta  merta  selalu  berjalan  lancar,  seringkali  terdapat  hambatan-hambatan  yang  dialami  baik  oleh pihak  Pengadilan  maupun  para  pihak  pencari  keadilan,  hambatan  adalah  halangan,  rintangan,  faktor  yang  menghalangi, membatasi  atau  mencegah  pencapaian  sasaran.  Adapun  hambatan  yang  dialami  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  dalam penyelesaian  sengketa perbankan syariah adalah hendaknya dimungkinkan  memiliki tenaga  yang lebih ahli dibidang ekonomi syari’ah  khususnya  perbankan  syariah,  karena  masih  kurangnya  tenaga  ahli  dibidang  akad-akad  perbankan  syariah. Belum banyaknya sengketa ekonomi syari’ah khususnya perbankan syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Sehingga hal ini merupakan salah satu factor besar yang menghambat proses penyelesaian sengketa perbankan Syariah di Pengadilan Agama.
Kurangnya  alat  bukti  yang  dibawa  oleh  pihak-pihak,  dalam  praktiknya  di  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  dalam mengajukan alat bukti biasanya pihak-pihak hanya membawa bukti tertulis saja, selain itu kurangnya keterangan yang diberikan oleh para saksi.
Kendala  yang  dialami  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  saat  melakukan  eksekusi  antara  lain  situasi  keamanan  tidak mendukung  yang  dialami  oleh  pihak  pengadilan  dan  adanya  perlawanan  diluar  hukum  yang  dilancarkan  oleh  pihak  lain  atau pihak ketiga yang tidak ada korelasinya dengan perkara, sehingga dapat berakibat pada keamanan dan kenyamanan para aparat pengadilan.  Ketika  pelaksanaan  eksekusi  adanya  upaya  hukum  peninjauan  kembali  maupun  perlawanan  pihak (partij  verzet) dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
Problem  amar  putusan  tidak  bersifat  condemnatoir.  condemnatoir  adalah  putusan  yang  memuat  amar  yang  menghukum salah satu pihak yang berperkara, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota Kediri seringkali para pihak yang mengajukan eksekusi tidak dapat menjelaskan batas-batas objek eksekusi secara jelas.Objek sengketa sudah tidak ada, dalam hal ini praktik eksekusi di Pengadilan Agama Kota Kediri objek sengketanya seringkali sudah dikusai atau dialihkan pihak ketiga yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara.
Dapat  dipahami  bahwa  hambatan  yang  dialami  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah seringkali datang dari para pihak maupun pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan sengketa. Selain itu kurangnya tenaga ahli dibidang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang ada di Pengadilan Agama Kota Kediri.  Berhasilnya proses  persidangan  tergantung  kepada  pengetahuan  hakim  terkait  ekonomi  syari’ah,  sehingga  pengetahuan  hakim  dapat berperan sebagai jembatan untuk proses persidangan agar dapat diselesaikan dengan maksimal dan tuntas.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## .
C. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Para Pihak Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam Menciptakan Tujuan Hukum
Penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  tentunya  bertujuan  untuk  menciptakan  tujuan  hukum  bagi para pihak pencari keadilan. Tujuan hukum terdiri dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dalam menciptakan tujuan hukum ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh para pihak agar tercapai sebuah tujuan hukum. Upaya merupakan cara yang dapat atau bisa dilakakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Adapun upaya yang harus dilakukan oleh para pihak guna mencapai tujuan hukum diantaranya yaitu, sebelum perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri, panitera wajib  mengoreksi terlebih dahulu subtansi  gugatan perbankan  syariah  yang diajukan oleh penggugat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui  apakah  perkara  yang  masuk  tersebut  merupakan  wewenang  absolut  Pengadilan  Agama  atau  bukan,  sehingga diharapkan tidak ada kekeliruan dalam pengajuan perkara.
Adanya  penyediaan  konsultasi  hukum  di  Pengadilan  Agama  terkait  perkara  perbankan  syariah  dan  tersedianya  SDM advokat  yang  mumpuni  dibidang  perbankan  syariah.  Sehingga  dalam  hal  pengajuan  perkara.  Adanya  sosialisasi  penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah  yang dilaksankan oleh ketua Pengadilan  Agama, dan sosialisasi  yang diselenggarakan  dan  berkolaborasi  dengan  bank-bank  syariah.  dalam  hal  ini  dilakukan  untuk  menambah  pengetahuan  terkait ekonomi  syariah  khususnya  perbankan  syariah.  Cara  atau  metode  non  litigasi  atau  penuntasan  sengketa  diluar  Pengadilan. Dapat  dilakukan  dengan  jalan  musyawarah  atas  perkara  perbankan  syariah  antara  para  pihak  guna  mendapatkan  win-win solution.
Penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  tentunya  bertujuan  untuk  menciptakan  tujuan  hukum  bagi para  pihak  pencari  keadilan.  Untuk  menciptakan  tujuan  hukum  tersebut  ada  cara  atau  metode  yang  bisa  dijalankan  oleh  para pihak  untuk  mendapatkan  jalan  keluar  yang  saling  menguntungkan  yaitu  dengan  cara  perdamaian,  dalam  hal  ini  musyawarah kekeluargaan  menggunakan  mediator.  Dengan  diadakannya  musyawarah  kekeluargaan  terlebih  dahulu  sebelum  pengajuan gugatan  di  Pengadilan  diharapkan  dapat  menemukan  titik  temu  terbaik  antar  pihak.  Selain  itu  penyelesaian  sengketa  secara musyawarah  dinilai  lebih  efektif,  efisien  dan  pentingnya  penyelesaian  sengketa  secara  tuntas  dan  tidak  menyisakan  dendam antar pihak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Kota Kediri selama ini masih diselesaikan secara manual  dengan  melalui  11  tahapan  persidangan.  Dimana  pada  tahun  2013  sampai  2020  terdapat  13  perkara  yang  mana diselesaikan secara manual, diantaranya 3 perkara yang dicabut, 5 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak, 2 perkara diterima dan 1 perkara tidak dipublikasikan.
Hambatan  yang  dialami  Pengadilan  Agama  Kota  Kediri  dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  seringkali datang dari pihak Pengadilan maupun para pihak pencari keadilan.
Cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  untuk  mewujudkan  tujuan  hukum  supaya  lebih  efektif  dan  efisien  adalah diselesaikan dengan cara damai atau secara kekeluargaan menggunakan mediator.
B. Saran
Untuk  para  pihak  yang  bersengketa  sebelum  mengajukan  sengketanya  ke  Pengadilan  hendaknya  diselesaikan  secara musyawarah terlebih dahulu, dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan pertikaian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Batubara, Chuzaimah, 2015,” Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah Dan Adat”, Medan : FEBI UIN-SU Press. Neni Sri Imaniyati, 2013, “Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi”, Bandung, Mandar Maju Mardani, 2017, “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” , Jakarta: Kencana. Muhammad Marzuki, Peter, 2016, “Penelitian Hukum”, Jakarta:Kencana Prenada Media Group Soeroso, 2011, P’engantar Ilmu Hukum,” Jakarta, Sinar Grafika.

## B. Jurnal
Bahri. Syaiful, 2020, Peran Pengadilan Agama Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syaraih , 3 (2), 30.
Indah  Astanti,  Dian,  B.  Rini  Heryanti,  Subaidah  Ratna  Juita,  2019, Penegakan  Hukum  Sengketa  Perbankan  Syariah,  HUMANI  (Hukum  Dan  Masyarakat Madani) , 9 (2), 205-206. Luthfi, Muhammad, 2020, Penyelesaian Sengketa Hukum Di Perbankan Syariah, Madani Syari’ah, 3, 65-66.
Zulhefni,  Muhammad,  2017,  Kendala  Penyelesaian  Sengketa Perbankan  Syariah  Melalui  Pengadilan  Agama  Kota  Malang,  Jurisdictie:  Jurnal  Hukum  Dan Syariah , 8 (2), 183-185.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## D. Media elektronik
KBBI https://kbbi.kemendikbud.go.id (diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 08.20)