= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Implementasi Good Governance Di Indonesia
1 Fitria Andalus Handayani, 2 Mohamad Ichsana Nur
1 Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia; andalus.hamazah@gmail.com
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; mohamadichsana22@uinsgd.ac.id

## Abstract
The  good  governance  promoted  by  the  World  Bank  and  UNDP  still  has  no  a  definitive agreement. This concept is more interpreted as a solution for the realization of effective and efficient  government  performance.  Furthermore,  the  World  Bank  as  a  donor  provides assistance  to  countries  to  build  institutional  capacity  and  training  for  public  officials  to improve  their  competence.  The  methodology  in  this  study  employes  descriptive  qualitative data  collection  techniques  with  literature  review.  The  good  governance  as  a  concept  reaps criticism  in  its  implementation,  one  of  the  criticisms  given  is  the  lack  of  control  in  the implementation of good governance in governmental actors. Not only that the application of good governance in a country is often forced, even though the principle does not fit into the existing  government  system,  state,  culture  of  society.  In  Indonesia  case  in  terms  of  Good Governance implementation, there are still many problems such as bureaucratic reform that is  not  good,  practices  of  KKN,  demands  for  the  application  of  good  governance  principles which  among  them  are  not  in  accordance  with  the  local  characteristics  of  the  Indonesian people, and the participation is still low.
Keywords : Governance, good governance, Implementation, World Bank, UNDP.

## Pendahuluan
Harvorsen menyebutkan perbedaan antara World Bank dan UNDP. Didalam buku ini membahas  mengenai  istilah good  governance dan global  economic menurut  pandangan World Bank dan UNDP. Masih belum ada titik temu mengenai esensi dan pengertian terkait Good  Governance. Dalam  kaitan  ini  perdebatan  tentang good  governance ,  dilihat  dari perspektif  bagaimana  aktor  multilateral  (Bank  Dunia  dan  UNDP)  menggunakan  kategori Good  Governance dalam  strategi  pembangunan  mereka.  Dengan  menggunakan  dua pendekatan yang berbeda untuk Good Gevernance , salah satunya adalah terkait dengan rezim neoliberal  global dan  wacana liberalisasi  ekonomi, Bank  Dunia  menempatkan  tata  kelola ekonomi  ( economic  governance )  yang  bertujuan  untuk  perbaikan  tata  kelola  ekonomi  yang mendukung  administrasi  negara,  dimana  anti  korupsi  adalah  faktor  kunci  penting  yang membagi secara jelas antara politik dan ekonomi.
Menurut  Bank  Dunia, economic  governance dapat  berjalan  dengan  baik  apabila ekonomi pasar dapat berjalan, dan hal tersebut perlu dirancang seorang pengambil keputusan yang  rasional.  Bank Dunia memandang bahwa keahlian ekonomi adalah penting, sementara itu hak asasi manusia yang penting, meliputi hak untuk memiliki property dan perlindungan hak milik seseorang disamping perlindungan dari pasar dan state violence . Disisi lain, UNDP melihat Good  Governance sebagai  tata  pemerintahan  yang  demokratis  ( democratic governance ),  yang  menekankan  pada  proses  demokratisasi  dari  bawah,  fokusnya  adalah dalam  konteks  politik  dari  negara  dan  pemahaman  struktur  kekuasaan  dan  bagaimana
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
perubahan  struktur  kekuasaan  secara  demokratis.  Demokrasi  bukan  hanya  cara  untuk memecahkan  masalah-masalah  politik  praktis  tetapi  juga  cara  untuk  transformasi  identitas seperti  dunia  simbolis  dari  inklusif  dan  solidaritas  kebangsaan.  Proses  pengambilan keputusan, serta gerakan populer yang tumbuh dari masyarakat sipil.
World  Bank ,  sebagai  salah  satu  lembaga  donor  keuangan  dunia  menganggap  bahwa globalisasi  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  meningkatkan  ekonomi  setiap  negara-negara yang ada di dunia. Namun globalisasi dapat dianggap sebagai suatu tantangan dan juga suatu masalah bagi negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi di dalam hubungan antara negara  dan  masyarakatnya.  World  Bank  pun  memperkenalkan  prinsip good  governance di dalam  hubungan  antara  negara  dengan  masyarakatnya.  Prinsip-prisip  kerja  administrasi publik  dalam good  governance dianggap  sebagai  salah  satu  cara  untuk  meningkatkan ekonomi  setiap  negara,  salah  satunya  karena  dapat  mengurangi  pelaku  korup  di  dalam birokrasi  pemerintahan.  Namun  prinsip good  governance yang  diperkenalkan  oleh World Bank mendapat sejumlah kritikan. Salah satu kritik yang diberikan adalah kurangnya kontrol yang  dilakukan  dalam  penerapan good  governance di  dalam  pemerintahan.  Tidak  hanya  itu penerapan good  governance di  dalam  suatu  negara  seringkali  dipaksakan  walaupun  prinsip tersebut tidak cocok dengan sistem pemerintahan, negara, budaya masyarakat yang ada.
Prinsip Good  Governance yang  diciptakan World  Bank justru  dianggap  tidak  dapat menyelesaikan masalah  kemiskinan terutama di  negara-negara berkembang  (Scholte, 2012). Apalagi ketika prinsip neoliberalisme yang diperkenalkan pada tahun 1946 oleh sekelompok jaringan masyarakat yang suskes menerapkan suatu hegemoni kebijakan dibeberapa negara di dunia. Neoliberalisme kemudian  masuk    dan  diterapkan  dalam  setiap  kebijakan  ekonomi  di negara maju. Neo Liberalisme merupakan suatu paham yang menganut prinsip-prinsip seperti mengutamakan  investasi  asing  yang  masuk  ke  suatu  negara,  menciptakan  kondisi  yang seimbang  antara  investasi  internal  dan  eksternal,  melegalkan  ijin-ijin  usaha  dan menasionalisasikan investasi  asing.  Hal  ini menbuat  ekonomi di  suatu  negara  akan semakin maju,  namun  menciptakan  krisis  di  negara  belahan  dunia  lainnya.  Sehingga  tujuan good governance yang  digagas  oleh World  Bank untuk  memberantas  kemiskinan  di  negara berkembang,  justru  gagal  diimplementasikan.  Selain  itu,  praktek good  governance yang digagas  oleh  UNDP  pun  menuai  kritik.  UNDP  mengusung good  governance dalam  f rame democratic  governance .  Konsep  untuk good  governance tidak  bisa  serta  merta  di implementasikan  di  suatu  negara,  perlu  adanya  penyesuaian  terhadap  kharakteristik  kondisi dan karakteristik dari masing-masing negara. Alhasil, good governance ketika dipaksakan di suatu  negara  bisa  menjadi  cacat.  Artinya  konsep good  governance ini  mencoba  untuk menerjang  tatanan  yang  ada  di  negara  tersebut  dengan  memasukkan  prinsip-prinsip  yang diusung oleh UNDP. Hal ini bisa menghilangkan prinsip-prinsip lokalitas yang murni berasal dari  negara  yang  bersangkutan.  Lebih  lanjut,  negara-negara  donor  juga  mempunyaii keberagaman  politiik  dan  kapitalisme  yang  dapat  mempengaruhi  negara-negara  yang menerima donor tersebut.
Good  Governance mulai  muncul  di  Indonesia  setelah  era  reformasi.  Hal  ini  dilatar belakangi  oleh  berbagai  macam  permasalahan  yang  muncul  Tuntutan  pemerintah  orde  baru yaitu  presiden  sebagai  pusat  kekuasaan.  sebagai  akibat  dari  konstitusi  maupun  akibat  dari lembaga  tinggi  negara  lainnya  yang  tidak  berjalan  dengan  baik,  dan  juga  tersumbatnya control  social yang  berasal  dari  partisipasi  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya,  hingga saat  ini  pun  masih  belum  menemukan  pemaham  yang  baik  mengenai  apa  itu good governance sehingga dalam implementasinya, konsep ini belum dapat berjalan dengan baik. Pemerintahpun  mulai  mempunyai  komiten  untuk  menjadikan good  governance sebagai landasan atau pondasi nilai pemerintahan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Pada  masa  reformasi,  badan  eksekutif  dan  legislatif  telah  berhasil  menciptakan  3 perundang-undangan  yang  kemudian  mengubah  sistem  dalam  pemerintahan  di  Indonesia, yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  yang  membahas  mengenai  pemberian kewenangan  yang  lebih  besar  untuk  daerah  (Kabupaten  dan  Kota)  untuk  dapat mengatur  dan  mengelola  bidang  pemerintahan  dan  juga  bidang  pembangunan. Undang undang ini berimplikasi terhadap kebijakan dan perencanaan sebagai dampak dari  bergesernya  kewenangan  pada  hal  tersebut  dengan  adanya  kebijakan  yang terdesentralisasi,  maka  daerahpun  mempunyai  kewenangan.  Dengan  adanya  sistem yang  terdesentralisasi  ini,  daerah  mempunyai  kewenangan  untuk  dapat  menetapkan kebijaksanaan dalam hal perencanaan dan pembangunan daerah.
2. Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2004  yang  membahas  mengenai  pemberian wewenang  yang  lebih  besar  dalam  pengelolaan  dan  pengalokasian  dana  kepada pemerintah  daerah  (Kabupaten  atau  kota).  Lebih  umumnya  undang-undang  ini mengatur  tata  pelaksanaan  ini  mengatur  pelaksanaan  perimbangan  dalam  bidang keuangan antara pusat dan daerah.
3. Undang-Undang  Nomor  28  tahun  1999  mengenai  pelaksanaan  pada  bidang pembangunan  dan  pelaksanaan  pemerintahan  ditingkat  pusat  dan  daerah  sebagai bentuk  pengimplementasian  pemerintahan  yang  baik.  Undang-undang  tersebut merupakan landasan utama diterapkannya konsep Good Governance sebagai landasan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memiliki  orientasi  membangun  citra pemerintahan sebagai pemberi layanan yang adil kepada masyarakat.
Ketiga  undang-undang  tersebut  merupakan  pondasi  utama  diterapkannya  konsep Good  Governance dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  berorientasi  kepada pembangunan citra pemerintahan sebagai pemberi layanan yang adil.

## Metode Penelitian
Paradigma pada penulisan ini adalah kualitatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif. Proses  analisis  data  yang  dilakukan  secara  menyeluruh  dengan  teknik  pengambilan  data dalam  penulisan  ini  yaitu  melalui  studi  literature/tinjauan  pustaka.  Tinjauan  pustaka  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pencarian berbagai referensi atau sumber yang relevan terkait dengan penulisan ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.

## Hasil Dan Pembahasan
Good  Governance ialah  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dalam  mewujudkan konsep good governance maka diperlukan sinergi anatar tiga aktor utama, yakni pemerintah, privat sector , dan civil  society . Ketiga  aktor ini mempunyai  peran dalam  mengelola sumber daya,  lingkungan  social,  ekonomi,  dan  budaya.  Pengertian good  governance dalam  versi World  Bank diartikan  sebagai  penyelenggaraan  pengelolaan  atau  manajemen  dalam pemerintah secara solid dan akuntabel aerta  berdasarkan prinsip pasar  yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau  sektor  privat  sekalipun  merupakan  suatu  inovasi  atau  terobosan  yang  mutakhir  dalam upaya  menciptakan  kredibilitas  publik  manajerial  yang  handal. Good  Governance ini  hadir sebagai  salah  satu  bentuk  solusi  dalam  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  dalam  suatu negara. Good  Governance membantu  mengintegrasikan  anatar  peran  pemerintah, privat
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
sector ,  dan  masyarakat  untuk  mencapai  konsesus  bersama,  dimana  dalam  pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efesien. Dengan memperhatikan nilai- nilai  dan  cara  kerja good  governance ,  maka  hal  ini  bisa  memperkecil  terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program  yang  yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama.
Negara  yang  berperan  dalam  pemberi  layanan  kepada  masyarakat  demi  tercapainya kesejahteraan  secara  adil  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  sistem  pemerintahnya memegang  teguh  pada  3  dasar  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  bidang  lingkungan, ekonomi  dan  sumber  daya  manusia.  Konsep good  governance ini  memiliki  keterkaitan dengan  3  aktor  utama,  yaitu:  Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara,  korporat  sebagai penggerak bidang perekonomian, serta masyarakat sipil sebagai pihak penyesuai. Pihak pihak tersebut saling mempengaruhi dan masing masingnya memiliki peran dalam penyelenggaraan negara yang baik.  Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak-pihak tersebut menjadi jawaban besar.  Namun  dengan  keadaan  Indonesia  saat  ini  masih  sulit  untuk  dapat  terjadi  (Efendi, 2005).  Konsep good  governance ini  dapat  diwujudkan  melalui  upaya  adanya  kesinergian antara masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor privat  dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi,  lingkungan  dan    sosial. Good  governance sekurang-kurangnya  harus  dapat mencapai prasyarat adanya partisipasi, efesiensi dan efektivitas, transparansi, dan keadilan.
Konsep Good  governance yang  diusung  oleh World  Bank dan  UNDP  masih  belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi untuk perwujudan kinerja pemerintah yang efektif dan efesien. Lebih lanjut, World Bank sebagai lembaga donor memberikan  bantuan  kepada  negara-negara  untuk  membangun  kapasitas  institusi  dan pelatihan  bagi  pejabat  public  guna  meningkatkan  kompetensinya.  Keberhasilan  dari  konsep good governance bisa dipahami melalui prinsip-prinsip  yang ada didalamnya. Prinsi-prinsip ini digunakan sebgai tolok ukur kinerja pemerintah dalam mengelolah pemerintahan. Prinsip- prinsip yang ada pada good governance antara lain sebagai berikut:
1. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  ialah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan, baik  secara  langsung  maupun  melalui  perwakilan  lembaga-lembaga  yang  sah  untuk mengakomodir  kepentingan  warga  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dibangun berdasarkan  prinsip  kebebasan  yang  adil  dan  santun.  Dengan  adanya  partisipasi  dari masyarakat  akan  membuat  suatu  kebijakan  menjadi  lebih  hidup,  karena  memiliki  ruk yang berasal dari lokalitas warga yang bersangkutan.
2. Supremasi Hukum
Hukum  memiliki  peranan  penting  dalam  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran.  Hukum yang  dibuat  haruslah  bersifat  tidak  memihak,  adil,  dan  konsisten.  Hukum  harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tidak melihat pada jabatan, materi, dan kekerabatan.
3. Transparansi
Transapari  atau  bias  diartikan  dengan  keterbukaan  adalah  pemerintahan  memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.  Informasi  bisa  diakses  oleh  semua  warga  masyarakat  dengan memperhatinkan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
4. Stakeholder
Stakeholder mempunyai  peranan  penting  dalam  membangun  kemitraan  dengan pemerintaan. Stakeholder disini  bisa  berkedudukan  sebagai  pengambil  keputusan  atau pelaksana program.
Stakeholder mempunyai  kepentingan  tersendiri  yang  mana  seharusnya  berjalan  selaras dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat.
5. Berorientasi pada Konsensus
Pemerintah memiliki peran sebagai katalisator yakni menjembatani berbagai aspirasi dan kepentingan-kepentingan  sehingga  nanti  bisa  didapat  sebuah  konsesus  yang  berdasar pada kesepakatan bersama.
6. Kesetaraan
Seluruh  warga  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  dimata  hukum  dan  untuk mencapai  kesejahteraannya.  Prinsip  kesetaraan  akan  memacu  dampat  keadilan  dan pembangunan  ekonomi  yang stabil,  karena semua rakyat  memiliki  hak dan kesempatan yang  sama  untuk  melakukan  pengembangan  diri  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak manapun.
7. Efektifitas dan Efisiensi
Dalam  menjalan  program-program  dan  kebijakan,  pemerintah  berpegang  pada  prinsip efektif  dan  efesien.  Dimana  program  dikatakan  efektif,  jika  program  yang  dijalankan dapat  berjalan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Pun  dengan  efesien, artinya  pemerintah  harus  menggunakan  anggaran  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan kebutuhan yang akan dilakukan.
8. Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  segala  bentuk  kegiatan/program  yang  telah  dilaksanakan  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban dapat berbeda- beda  tergantung  dari  pihak  yang  terkait.  Akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
9. Visi Strategis
Visi  strategis  merupakan  cara  pandang  yang  digagas  oleh  pemerintah  dan  masyarakat dalam  membangun  ekonomi  manusia  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakatnya. Visi  strategis  adalah  rancangan  kegiatan/program  apa  yang  ingin  dicapai  untuk mewujudkan  tujuan  negara.  Cara  pandang  yang  strategis  akan  membuat  suatu  negara untuk mempertahankan eksistensinnya.
Sedangkan  menurut United  National  Development  Program (UNDP)  prinsip good governance, t erbagi menjadi 14, yaitu:
1. Partisipasi Masyarakat
2. Wawasan ke Depan
3. Keterbukaan dan Transparansi
4. Demokrasi
5. Profesionalisme dan Kompetensi
6. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
7. Desentralisasi
8. Komitmen pada Lingkungan Hidup
9. Komitmen pada Pengurangan Kesenjanga
10. Profesionalisme dan Kompetensi
11. Keefisienan dan Keefektifan
12. Daya Tanggap
Good  Governance di  Indonesia  dikenal  sejak  era  reformasi.  Perkembangan good governance di Indonesia pun juga dipengaruhi oleh krisis monetar dan kondisi sejarah negara lainnya.  Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  disebabkan  oleh  banyak  hal,  diantaranya tata  kelola  pemerintahan  yang  buruk,  maraknya  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme). Praktik KKN menjadi perhatian serius dan menjangkiti hampir semua elemen pemerintahan. Dampak dari permasalahan ini adalah kualitas pelayanan masyarakat yang buruk. Masyarakat seperti dipandang sebelah mata. Para penyelenggara pemerintahan hanya sibuk untuk mengisi perut  dan  memenuhi  kepentingannya.  Hal  ini  tentunya  menghabat  proses  pembangunan, merabaknya kriminalitas, meningkatnya jumlah pengangguran, bertambah jumlah penduduk miskin, tingkat kesehatan menurun, kualitas pendidikan yang buruk, dan munculnya konflik didaerah  yang  mengancam  persatuan  dan  kesatuan  NKRI.  Penerapan good  governance di Indonesia pada waktu itu bisa dikatakan sebagai angin segar yang dapat memperbaiki sistem yang korup dan kualitas pelayanan masayarakat yang buruk. Berikut beberapa permasalahan good governance di Indonesia:
1. Belum  adanya  kesesuaian  antara  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  dengan  reformasi birokrasi yang berjalan.
2. Tingginya  tingkat  keberagaman  masalah  dalam  mencari  keputusan  akhir  atau pernyelesaianya.
3. Tren  penyalahgunaan  dan  pelanggaran  wewenang  dan  perilaku  dan  tindakan  Korupsi Kolusi  dan  Nepotisme  yang  masih  tinggi,  serta  pengadaan  kontrol  dan  pengendalian kinerja aparatur pemerintah yang masih lemah.
4. Partisipasi  masyarakat  yang  semakin  tinggi  tuntutannya  dalam  pembuatan  dan pengimplementasian kebijakan publik.
5. Tuntutan  publik  terhadap  pelaksanaan  prinsip  prinsip Good  Governance yang  semakin meningkat,  dalam  rangka  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  tata  kelola kepemerintahan.
6. Era  desentralisasi,  yang  berakibat  pada  meningkatnya  tuntutan  dalam  pelimpahan kewenangan, tanggung jawab dan pengambilan keputusan.
7. Belum  memadainya  sistem  kelembagaan  dan  tata  kelola  pemerintahan  di  daerah sehingga menyababkan rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan terkait.
Berbagai  upaya  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  telah dilakukan, namun apabila dilihat dalam perkembangan Good Governance di Indonesia, pada pengimplementasiannya  masih  terdapat  kebocoran  akibat  kurangnya  transparansi  sebagai salah satu syarat pokok dari Good Governance, sehingga pengimplementasiannya ini belum dapat  dikatakan  baik  dan  berhasil  sepenuhnya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  data-data sebagai berikut:
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 1. Indeks Persepsi Korupsi
Pemerintahan  yang  bersih  merupakan  syarat  dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang baik, salah satu indikatornya adalah angka korupsi, jika dilihat angka Indeks Persepsi Korupsi dari  tahun  ke  tahun  Indonesia  memang  mengalami  perbaikan,  namun  tingkat  korupsi  di Indonesia  masih  relatif  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  Negara  Negara  Asia  Tenggara lainnya. Data dari Transparansi Internasional Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2014 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih tinggi (peringkat 107) tertinggal dari Thailand dan malaysia, dan jauh tertinggal dari Singapura yang menempati peringkat 7.
Sumber: Transparansi Internasional Indonesia, 2014
Gambar 3.1 Data Penyelewengan Kekuasaan Berdasarkan Profesi/Jabatan
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  tindak  pidana  korupsi  profesi  hakim  sampai tahun 2016 totalnya 14 kasus.  Tentunya hal  ini memprihatinkan karena tonggak keadilan di pengadilan  ditentukan  oleh  hakim.  Saat  hakim  bertindak  tidak  professional  atau  berpihak pada golongan tertentu, hal ini akan berdampak merugikan pada pihak yang lainnya.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 2. Kemudahan Dalam Berbisnis ( Ease of doing business)
Pada  tahun  2015,  World  Bank  mengeluarkan  sebuah  data  tahunan  terkait  dengan kemudahan dalam melakukan bisnis di seluruh dunia. Laporan data tersebut memperlihatkan bahwa  Indonesia  hanya  menempati  rangking  114  di  tingkat  dunia  dalam  kemudahan berbisnis,  tertinggal  jauh  dari  negara-negara  di  sekitarnya.  Singapura  berada  di  peringkat  1, Malaysia 18, Thailand 26, Vietnam 78, Filipina 95 dan Brunei 101.

## 3. Indeks Daya Saing Global (Global competitiveness index)
Indeks  daya  saing  global  merupakan  ukuran  daya  saing  setiap  negara  dilihat  dari beberapa  aspek,  yaitu  pendidikan  dasar  dan  kesehatan,  pendidikan  tinggi  dan  pelatihan, kelembagaan,  infrastruktur,  lingkungan  makro  ekonomi,  pengembangan  pasar  keuangan, ukuran  pasar,  efisiensi  pasar  tenaga  kerja,  efisiensi  pasar  barang,  kecanggihan  bisnis, kesiapan teknologi, dan inovasi. World Economic Forum , sebagai lembaga internasional yang berwenang  untuk  membidangi  ini,  pada  tahun  2015  mengeluarkan  sebuah  data  yang memperlihatkan Indonesia berada di posisi ke 4 diantara negara ASEAN dan urutan ke 34 di dunia.  Sedangkan  Singapura  berada  jauh  di  depan,  bahkan  menjadi  peringkat  2  di  dunia. Malaysia  berada  diurutan  berikutnya  dengan  rangking  ke  20  sedangkan  Thailand  berada  di urutan ke 31. Sebagaimana gambar berikut ini:

## Gambar 3.2
Peringkat Global Competitiveness Index

## 4. Indeks Pembangungan Manusia (IPM)
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  sebuah  indikator  kinerja pembangunan  yang  mengukur  tiga  dimensi  pokok  pembangunan  manusia.  Tiga  dimensi pokok  tersebut  diantaranya  adalah  angka  usia  harapan  hidup,  capaian  tingkat  pendidikan (Angka  Rata-Rata  Lama  Sekolah  dan  Angka  Harapan  Lama  Sekolah),  dan  pengeluaran  per kapita.  Tahun  2015,  dibandingkan  negara-negara  di  ASEAN,  IPM  Indonesia  menempati posisi 5 masih tertinggal dari Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## 5. Indeks Efektifitas Pemerintahan
Menurut The Global Economy , indeks efektivitas Pemerintahan Indonesia tahun 2013 adalah  -0,24  dengan  menempati  urutan  ke-103  dari  192  negara.  Posisi  Indonesia  masih tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lain, seperti Malaysia (indeks 1,10 di urutan ke-35),  Thailand  (indeks  0,21  di  urutan  ke-72),  dan  Filipina  (indeks  0,06  di  urutan  ke-79). Sebagaimana gambar berikut ini:
Bank Dunia memperkenalkan konsep good governance di Indonesia dengan tiga pintu yaitu Consultative Group on Indonesia , Partnership for Governance Reform ,  dan Justice for the  Poor .  Setiap  kali  menyelenggarakan  forum  tahunan  CGI,  Bank  Dunia  selalu  terdepan dalam  memimpin  pengarahan  kebijakan  ekonomi  melalui  pembuatan  peraturan  perundang- undangan.  Hal  ini  dapat  terjadi  mengingat  bahwa  pemerintahan  Indonesia  masih  menerima pemberian  hutang  sehingga  mengaharuskan  adanya  kompensasi  yang  juga  perlu  dipenuhi. Selain  itu,  Bank  Dunia  juga  bekerja  sama  dengan  UNDP  dan  ADB  yang  mana  merupakan sponsor  dana  terbesar  bagi Partnership  for  Governance  Reform .  Dengan  kata  lain, sebenanrnya  Bank  Dunia  telah  secara  proaktif  menguasai  Indonesia  dalam  hal  pembuatan kerangka  hukum  untuk  sebuah  pembangunan  bangsa.  Sedangkan Justice  for  the  Poor mengandung  makna  bahwa  Bank  Dunia  telah  membuat  institusi  yang  baru-baru  dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam urusan pembaruan ketata laksanaan pemerintahan,  Bank  Dunia  cenderung  melayani  pembaruan  sosial  dan  ekonomi,  khususnya dengan mengaplikasikan pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di titik ini, diskursus  dan  arah  kecenderungan  hak-hak  asasi  manusia  lebih  menyesuaikan  dengan liberalisasi  pasar.  Inilah  yang  disebut  “ market  friendly  human  rights  paradigm ‟  atau  cara pikir dan cara kerja pemerintah untuk membuat nyaman dan mendukung hak-hak pasar.
Projek good governance yang diinisiasi oleh World Bank tersebut kemudian menuai beberapa tanggapan yang menglobal baik itu berupa kritik serius atau bahkan pujian. Sebagai sampel,  yaitu  Julius  K.  Nyerere,  eks  Presiden  Tanzania,  yang  mengkritik  prinsip  “good governance” sebagai sebuah konsep yang imperialistik dan koloni pada saat berpidato di UN Conference  on  Governance  di  Afrika  tahun  1998  silam.  Sang  Presiden  memandang  bahwa projek  tersebut  sebagai  sebuah  projek  kekuasaan  Barat  yang  mengkapitalisasi  industri  dan korporasi  global  transnasional,  yang  dipaksakan  untuk  negara  negara  berkembang  seperti Afrika  dan  Asia.  Secara  jelas,  projek  ini  menganggap  bahwa  governansi  di  negara-negara berkembang  tersebut  tengah  berada  pada  situasi  yang  mengkhawatirkan  sehingga  perlu  ada
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
upaya  perubahan  dan  perbaikan  dengan  cara  mengurangi  peran  negara  dan  masyarakat. Namun,  negara  perlu  memberikan  ruang  yang  luas  dan  nyaman  bagi  sektor  bisnis  melalui konsep privatisasi, serta membuat arah yang baik bagi setiap korporasi kapitalis global untuk mencari profit tinggi dan menghasilkan perpaduan ke dalam sistem pasar global (UNDESA, 1998).
Farazmand  (2004)  juga  mengkritik  prinsip good  governance bahwa  tiga  interaksi kekuatan  yang  dianggap  melibatkan good  governance adalah  interaksi  antar  negara, masyarakat  sipil,  dan  sektor  privat.  Namun  interaksi  mengabaikan  kekuatan  paling  penting yang  mempengaruhi governance di  negara  berkembang  dan  kurang  maju  yakni  struktur kekuatan  internasional,  kekuasaan  negara  global,  dan  elit  korporat  trans-dunia.  Menurut Farazmand,  hubungan  interaksi  antar  ketiga  aktor  ini  harus  dilengkapi  dengan  struktur kekuatan internasional/global, yang mana dari permasalahan inilah kemudian muncul konsep sound governance .

## Referensi
Agus,  D.  (2005). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Creswell, J.W. (2013). Research Design . Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Domai, T.(2011). Sound Governance . UB Press. Malang.
Effendi, S. (2005). Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama . Yokyakarta
Farazmand,  A.  (2004). Sound  Governance  Policy  and  Administrative  Innovation .  Preage, Westport, Connection. London.
Farhan,  A.  (2015).  Perbandingan  Daya  Saing  Indonesia  dengan  Negara-Negara  ASEAN. National University of Malaysia .
Heriyani,  Y.  (2007). Pengaruh  Pelaksanaan  Prinsip-prinsip  Good  Governance  Terhadap Pelayanan . Universitas Sumatera Utara. Medan
Sumarto,  H.S.J.  (2003). Inovasi  Partisipasi  dan  Good  Governance .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia
Jamil,  I, dkk.  (2013). In  Search of  Better Governance in  South  Asia  and Beyond . Bussiness Media. New York.
Narang,  A.T.  (2007). Good  Governance  dan  Clean  Government  dalam  Implementasinya  di Propinsi Kalimantan Tengah; Seminar Nasional Pergeseran Paradigma Kepemerintahan Dari Government ke Governance: Teori dan Praktek . Komap Fisipol UGM
Pratikno.  (2005). Dari  Good  Governance  menuju  Just  &  Democratic  Governance . dipresentasikan dalam Pelatihan Pengawasan Pemerintahan. Sleman. USC Satunama.
Prianto,  A.  L.  (2011).  Good  Governance  dan  Formasi  Kebijakan  Publik  Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
Sedarmayanti.  (2012). Good Governance “Kepemerintahan yang Baik .  Bagian  Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Siamat,  D.  (2004). Manajemen  Lembaga  Keuangan. Edisi  Keempat,  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sulistiyani,  T.A.  (2011). Memahami  Good  Governance  Dalam  Perspektif  Sumber  Daya Manusia . Yogyakarta: Gava Media.
Tangkillisan, H.N. S. (2005). Manajemen Publik . Jakarta: Gramedia WidiaSarana Indonesia.