https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 2, Issue 1, Juli 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 2, Issue 1, Juli 2020

## DAFTAR ISI

## ARTIKEL RISET
Zasima Margawaty Djamil Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian  Sektor  Yendidori  dalam  Penanganan Tindak Pidana Ringan 1-11 Devi Supusepa Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan  Yang  Baik  Ditinjau  dari  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 12-29 Hasniah Hasniah Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD 30-46 Wahyu Ramadhani Implikasi  Hukum  Terhadap  Salah  Ukur  Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa 47-58 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Freedom  of  Panorama Terkait  Pelindungan  Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta  dan  Hukum  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi 59-75 Muhammad Rafi Darajati Eksistensi  IMF,  World  Bank,  ILO  Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional 76-88 Frijan Masa’ i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional 89-96 Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata Pengaturan  dan  Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud Computing ) atas Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik 97-106
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v2i1.136
Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan ( Cloud  Computing)  atas  Penyimpanan  Data  Pribadi  Pengguna  dari Kebocoran Data Elektronik
Jesline Arsjad 1 Sinta Dewi Rosadi 2 Rika Ratna Permata 3
1,2,3 Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang, Jawa Barat

## Korespondensi
Jesline Arsjad, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, E.mail: jesline16001@mail.unpad.ac.id

## Review Article

## Abstract
The  rapid  development  of  information  technology  that  provides benefits turns out to have a negative impact on users, the possibility of personal  data  leakage.  Cloud  Computing  is  one  example  of  the development  of  information  technology  (IT)  that  offers  real convenience in storing, uploading, and downloading data. However, a few phenomenon involves the platform in the case of data leaks. The purpose  of  this  research  is  to  identify  the  arrangements  and  the responsibility of cloud computing service providers. Cloud computing is implicitly regulated in the Constitution of electronic information and transaction  (UU  ITE)  and  2019  Government  regulations  on  the Operation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE 2019), the registration  of  a  reliability  certificate  to  ensure  its  security.  PP  PSTE 2019 allows Electronic System Operator (PSE) to do storage both inside and outside Indonesia but is under the supervision of the ministry so it is understandable that cloud computing is regulated in Indonesia in the sense of storage. The law is progressive and does not comply with cloud computing regulations that have not been specifically regulated.
Keywords : Service Liability, Cloud Computing, Personal Data Leakage.

## Abstrak
Perkembangan  pesat  teknologi  informasi  yang  memberikan  manfaat ternyata membawa dampak negatif pada pengguna, yaitu kemungkinan terjadinya  kebocoran  data  pribadi. Cloud  Computing adalah  salah  satu contoh  perkembangan  teknologi  informasi  (TI)  yang  menawarkan kemudahan  nyata  dalam  penyimpanan,  pengunggahan  hingga pengunduhan  data.  Namun,  tidak  sedikit  fenomena  yang  melibatkan platform tersebut dalam kasus kebocoran data. Hal yang menjadi tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  pengaturan  dan bagaimana tanggung jawab penyedia jasa layanan cloud computing atas hal tersebut. Cloud  computing secara  implisit  diatur  pada  Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019), yaitu pendaftaran sertifikat keandalan untuk menjamin keamanannya. PP PSTE 2019 memperbolehkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan penyimpanan baik di dalam maupun
luar  Indonesia  namun  berada  di  bawah  pengawasan  kementrian sehingga  dapat  dimengerti  bahwa cloud  computing diatur  di  Indonesia dalam arti storage (penyimpanan). Hukum bersifat progresif tidak sesuai dengan regulasi cloud computing yang belum diatur secara khusus. Kata kunci : Tanggung Jawab Jasa Layanan, Komputasi Awan, Kebocoran Data Pribadi.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  Informasi  yang  berkembang  dengan  pesat  mengundang  masyarakat  ke  dunia  siber. Tercatat bahwa sebanyak 4,39 milyar pengguna telah terhubung pada internet per Januari 2019. 1 Sementara,  berdasarkan  hasil  studi  Polling  Indonesia  yang  bekerja  sama  dengan  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2 , jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018  sudah  mencapai  171,17  juta  jiwa.  Angka  ini  setara  dengan  64,8%  dari  total  penduduk  di Indonesia, yaitu sebanyak 264,16 juta jiwa. Dari data ini, maka dapat dimengerti bahwa tidak sedikit indvidu yang telah terhubung pada internet dan setidaknya mempunyai perangkat bergerak, seperti komputer atau telepon pintar.
Kemajuan TI dan internet yang menawarkan banyak fasilitas, mulai dari komunikasi, belanja, kesehatan,  perbankan, hingga  permainan  secara  tidak  langsung  menciptakan  ancaman  terhadap privasi pengguna mengingat mudahnya pelacakan oleh pihak ketiga di internet. Privasi merupakan suatu  konsep  yang  sulit  untuk  didefinisikan  mengingat  setiap  orang  mempunyai  batasannya masing-masing terhadap pengertian dari privasi. Definisi privasi telah terpecah karena banyaknya ahli yang mengartikannya dalam berbagai sudut pandang. Untuk membatasi definisinya, privasi merupakan  hak  yang  berasal  dari  suatu  hak  individu  yang  sangat  mendasar  dan  sangat  asasi. 3
Sehingga,  sudah  seharusnya  privasi  diakui  sebagai  salah  satu  hak  yang  lekat  pada  manusia  atau dikenal  juga  dengan  hak  asasi  manusia.  Perlindungan  privasi  atas  informasi  pribadi  ( information privacy ) untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Alan Westin dalam bukunya 4 , yaitu privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others .
Namun, kenyataan yang terjadi tidak seperti teori yang dikemukakan. Hal tersebut dapat dilihat dari data pribadi, yang mana merupakan bagian dari privasi setiap orang, tersebar dengan mudah dan  dalam  jumlah  yang  besar.  Salah  satu  penggunaan  TI  yang  berpotensi  melanggar  privasi pengguna yaitu komputasi awan atau dikenal juga sebagai cloud computing. Industri komputasi awan adalah industri yang relatif baru namun jasa dari cloud sangat dimanfaatkan oleh masyarakat besar. Dalam komputasi awan dikenal 2 (dua) subjek hukum, yaitu penyelenggara sistem elektronik atau penyedia jasa cloud dan user atau pengguna cloud. Selain itu, terdapat pula subjek hukum lainnya, yaitu “Pengelola Data Pribadi” dan “Pemroses Data Pribadi”, yang masih belum dikenal
1 Simon Kemp, “Digital 2019: Global Internet Use Accelerates,” 2019, https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital -2019- global-internet-use-accelerates.
2 Roy Franedya, “Survei: Pengguna Internet Di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa,” CNBC Indonesia, 2019, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei-pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa.
3 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional (Bandung: PT Refika Aditama, 2015); Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” Jurnal Becoss: (Business Economic, Communication, and Social Sciences), 1, no. 1 (2019): 147 – 54, https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.
4 Alan F. Westin, Privacy and Freedom (New York: Ig Publishing, 2018).
di peraturan nasional Indonesia. Cloud computing memungkinkan akses dari mana saja dengan menggunakan perangkat yang menggunakan internet cloud sebagai tempat menyimpan data. Hayes menyebutkan pengertian dari cloud computing, bahwa:
“Cloud computing is a kind of computing which is highly scalable and use virtualized resources that can be shared by the users. Users do not need any background knowledge of services. A user on the internet can communicate with many servers at the same time and these servers exchange information among themselves. 5 ”
Dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa komputasi awan merupakan suatu jasa yang berfungsi untuk membagikan file antara satu dengan yang lain. Hal ini sangatlah mudah hingga pengguna tidak perlu mempunyai pengetahuan khusus akan hal tersebut. Kemudahan inilah yang kemudian menarik banyak pengguna untuk menggunakan jasa tersebut. Selain itu, keuntungan dari jasa ini juga dirasakan oleh pelaku bisnis, diantaranya minimnya biaya investasi infrastruktur publik dan  meningkatkan  penggunaan  bandwith  internet.  Sehingga,  semakin  banyak  pula  pihak  yang menggunakan jasa tersebut. Contoh aplikasi yang berbasis cloud computing ialah Dropbox, Google Driv e, dan iCloud .
Namun,  disamping  keuntungan  tersebut,  terdapat  kerugian  serius  yang  dapat  terjadi  pada pengguna mengingat di saat pengguna menyimpan data mereka dengan program host pada hardware orang lain, maka pada saat itu juga mereka telah kehilangan kendali atas data tersebut. Kerahasiaan privasi dapat bocor mengingat data pengguna dapat diaskes oleh orang lain karena hosting yang dilakukan secara bersama-sama. 6
Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus selain peraturan dasar yang menjamin hak atas privasi. Namun, peraturan tentang  perlindungan  data  pribadi  dapat  terlihat  baik  dalam  UU  ITE,  Peraturan  Menteri Komunikasi  dan  Informasi  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019). Selain  itu,  dipertanyakan  pula  peran  penyelenggara  sistem  elektronik  (PSE)  atau  dalam  hal  ini, penyelenggara cloud computing. Terkait hal tersebut, Menurut UU ITE, tepatnya pada Pasal 10, Pasal  15,  dan  Pasal  16  pada  intinya  menyebutkan  pengaturan  atas  keandalan  PSE,  yaitu  dalam bentuk  sertifikat  keandalan.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut,  penulis merumuskan  permasalahan  diantaranya: Pertama, bagaimana  pengaturan  tentang  penyedia  jasa layanan komputasi awan ( cloud computing ) atas jaminan perlindungan data pribadi pengguna? Kedua , bagaimana tanggung jawab penyedia jasa layanan komputasi awan ( cloud computing ) terhadap data pribadi pengguna dari tindakan kebocoran data?

## 2. PEMBAHASAN
2.1. Komputasi Awan ( Cloud Computing)
5 Brian Hayes, “Cloud Computing,” Communications of the ACM 51, no. 7 (2008): 9 – 11, https://doi.org/10.1145/1364782.1364786.
6 K Taylor- Sakyi, “Big Data:Understanding Big Data. Research Gate, The Right to Privacy in the Digital Age,” Research Gate , 2016, 1 –9, https://doi.org/10.1017/S0020818300024796 UNCTAD; S. D Rosadi and Gumelar G Pratama, “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia, ” Brawijaya Law Journal 5, no. 2 (2018):
143 – 157, https://doi.org/10.21776/ ub.blj.2018.005.01.09.
Cloud  Computing atau  Komputasi  Awan  merupakan  gabungan  pemanfaatan  teknologi  komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan) yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama, tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan cloud computing . Kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi berbasis komputasi awan ini mulai dari high availability , low response time , hingga scalability menjadi pendorong utama yang menarik pengguna untuk mengalih pada aplikasi ini. 7
Pada  komputasi  awan  dikenal  3  (tiga)  jenis  tipe  layanan  pada  cloud  computing,  yaitu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS). Tiga jenis layanan  ini  mempunyai  fungsi  yang  berbeda-beda  dimana  pada  SaaS,  pengguna  hanya  sebatas menggunakan aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa layanan. 8 Sementara, pada PaaS, provider menyediakan semacam platform kepada pengguna demi pengembangan apikasi. Seluruh hal yang bergerak di layar belakang sudah disediakan oleh perusahaan cloud tersebut. Sedangkan, pada IaaS, seperti namanya sendiri, penyedia jasa layanan hanya sebatas menyediakan infrastruktur tertentu kepada  pengguna.  Penggunalah  yang  kemudian  mengeksploitas  dan/atau  mengeksplorasi  lebih jauh  fitur-fitur  yang  diberikan  dari  penyedia  jasa  layanan  tersebut,  seperti sistem  keamanannya, sistem operasi, dan lain sebagainya,
Namun disamping kelebihannya, terdapat resiko yang mungkin terjadi, salah satunya seperti bocornya  data  privasi  ke  pihak  ketiga.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kasus-kasus  yang  pernah terjadi, diantaranya kasus iCloud yang terjadi pada 2014 lalu dimana foto-foto yang sangat privasi/ intim  bagi  para  aktris,  seperti  Jennifer  Lawrence,  Ariana  Grande,  Aubrey  Plaza,  Jessica  Brown Findlay, Tenna Torres dan ‘100 artis lainnya’ bocor. Foto tersebut diunggah pada website 4chan yang  mana  web  tersebut  berbentuk  forum  yang  mana  tidak  dapat  diketahui username nya. Disebutkan pula, demi hacker menngunggah hasil temuannya, ia meminta imbalan dalam bentuk bitcoin atau pembayaran paypal. Kasus cloud computing yang melibatkan Indonesia juga terjadi pada platform Amazon Web Services (AWS) dimana sebanyak 7,8 juta data penumpang Malindo Air dan  Thai  Lion  Air,  yang  berupa  berupa  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk),  data  reservasi,  alamat, nomor telepon, e-mail, nama, tanggal lahir, nomor paspor dan tanggal kadaluarsa paspor bocor. Dari jumlah tersebut, 66% data penumpang yang bocor berasal dari kewarganegaraan Malaysia, 4% dari India, dan 2% dari Indonesia. Hal ini kemudian tidak sesuai dengan konsep privasi yang dipaparkan  oleh  Warren  dan  Brandheis 9 serta  tidak  memenuhi  teori-teori  hukum,  seperti Legal Personhood , yang dikemukakan oleh Roscoe Pound 10 , yaitu privasi merupakan hak manusia untuk merefleksikan kepribadiannya; hak manusia sebagai seseorang yang bermartabat.

## 2.2. Perlindungan Data Pribadi
Pengaturan perlindungan data pribadi tertera pada UU ITE yang berbunyi:
7 Hibatullah Alzahrani, “A Brief Survey of Cloud Computing,” Double Blind Peer Reviewed International Research Journal 16, no. 3 (2016): 1 – 7, https://globaljournals.org/item/6275-a-brief-survey-of-cloud-comput ing; Ch V Raghavendran et al., “A Study on Cloud Computing Services,” International Journal of Engineering Research and Technology 4, no. 34 (2016): 67, https://doi.org/10.17577/IJERTCONV4IS34014.
8 Mohsen Attaran, “Cloud Computing Technology: Leveraging the Power of the Internet to Improve Business Performance,” Journal of International Technology and Information Management 26, no. 1 (2017): 112 – 37, https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=jitim.
9 Taylor- Sakyi, “Big Data:Understanding Big Data. Research Gate, The Right to Privacy in the Digital Age.”
10 Linus J. McManaman, “The Legal Philosophy of Roscoe Pound,” The Journal of Catholic Legal Studies 13, no. 2 (1967): 98 – 130, https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1631&context=tcl.
“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang -undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan  Orang  yang bersangkutan. 11 ”
Selanjutnya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pengguna dapat mengajukan gugatan apabila merasa haknya  dilanggar.  Sementara  itu,  dalam  Permenkominfo  Perlindungan  Data  Pribadi  juga  ikut mengatur perlindungan data pribadi terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan,  dan  pemusanahan  data pribadi  yang  tertuang  pada  Pasal  26  Permekominfo,  yang  pada  intinya  menyebutkan  hak-hak pemilik data pribadi, seperti kerahasiaan, hak pengaduan, hak akses, dan pemusnahan.
Dalam PP PSTE 2019 juga ikut menjamin hak-hak dari pengguna, yang berbunyi:
“(1)Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  menghapus  Informasi  Elektronik  …  yang  tidak relevan … (2)Kewajiban  penghapusan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  tidak relevan … terdiri dari: a. penghapusan (right to erasure); dan b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting). 12 ”
Berdasarkan UU ITE 13 , setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan informasi atau data pribadi seseorang, maka akan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Sementara,  apabila  dilihat  dari Permenkominfo  Perlindungan  Data  Pribadi,  sanksi  yang  diberikan  kepada  individu  yang menyebarluaskan  data  pribadi  seorang  pengguna  tanpa  hak,  maka  akan  dikenakan  sanksi administratif. Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan PP PSTE 2019 yang memberikan sanksi adiministratif terhadap para pelanggar, yang berupa: (a) teguran tertulis; (b) denda administratif; (c) penghentian sementara; (d) pemutusan Akses; dan/atau (e) dikeluarkan dari daftar.

## 2.3. Pengaturan Cloud Computing di Indonesia
Pengaturan terhadap perlindungan data pribadi tampak terlihat pada UU ITE, Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi, dan PP PSTE 2019. Sementara, pengaturan tentang komputasi awan sendiri dapat terlihat pada PP PSTE 2019 yang mana berbunyi:
“(1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan…. Sistem Elektronik dan  Data  Elektronik  di  wilaya h  Indonesia  dan/atau  di  luar  wilayah  Indonesia;  (2)  Dalam  hal… penyimpanan  di  luar  wilayah  Indonesia,  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Lingkup  Privat  wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga dan penegakan hukum. 14 ”
Dari kedua pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa kewajiban penyimpanan data seperti pada Peraturan  Pemerintah 15 sebelumnya,  yang  mewajibkan  penempatan  pusat  data  di  wilayah Indonesia  tidak  berlaku.  Apabila  berbicara  tentang  komputasi  awan,  maka  pada  pasal  tersebut dapat terlihat bahwa penyimpanan dalam berbentuk cloud di luar wilayah Indonesia diperbolehkan,
11 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang -Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat (1)” (2008).
12 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 15” ( 2019).
13 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang -Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45” (2008).
14 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 21” (2019).
15 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 82, Pasal 17 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik” (2012).
namun tetap memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementrian. 16 Sehingga, dapat dimengerti bahwa penyedia cloud yang beroperasi di luar Indonesia dan menyimpan data warga Indonesia tetap tunduk pada hukum nasional serta Kementrian turut terlibat apabila terjadi sengketa.

## 2.4. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Cloud Computing
Dalam  kaitannya  dengan  tanggung  jawab  hukum  dapat  dibedakan  dalam  dua  hal,  yaitu:  (1) tanggung  jawab  sebelum  terjadinya  suatu  kejadian  dan  (2)  tanggung  jawab  setelah  terjadinya kejadian. 17 Tanggung  jawab  sebelum  kejadian  ( ex-ante  liability )  maksudnya  adalah  perbuatan penyelenggara dalam menaati semua regulasi seperti Undang-Undang dan/atau peraturan lainnya hingga  aturan  administrasi  negara  dalam  memberikan  sesuatu  yang  layak  kepada  masyarakat. Sementara, untuk tanggung jawab setelah terjadinya kejadian ( ex-post liability ) adalah tanggung jawab penyelenggara  sistem  elektronik  untuk  mengembalikan  keadaan  pengguna  yang  dirugikan  ke keadaan  semula.  Hal  tersebut  dapat  dipresentasikan  dalam  bentuk  kompensasi  ganti  rugi  yang sesuai dengan kerugian yang diderita atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara,  dikenal  pula  teori  tanggung  jawab  hukum  yang  dipaparkan  oleh  Abdulkadir Muhammad, yakni: 18
a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ( intertional tort  liability ),  tergugat  sudah  melakukan  perbuatan  sedemikian  rupa  sehingga  merugikan penggugat atau mengetahui bahwa hasil perbuatan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian ( negligence tort lilability ), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan ( strict liability ), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun  bukan  kesalahannya  tetap  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  akibat perbuatannya.

## 2.5. Sertifikat Kehandalan
Tanggung  jawab  dari  penyedia  jasa  layanan cloud ,  yang  mana  dalam  hal  ini  disebut  sebagai penyelenggara sistem elektronik, diatur dalam dalam UU ITE, tepatnya pada:
Pasal 10:
“Setiap  pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  Transaksi  Elektronik  dapat  disertifikasi  oleh  Lembaga Sertifikasi Keandalan. 19 ”
Pasal 15 ayat (1):
16 Arum Fatmawati and Budi Hermono, “Perlindungan Hukum Atas Data Pengguna Oleh Penyedia Layanan Cloud Computing Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Novum: Jurnal Hukum 3, no. 3 (2016): 1 – 10, https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.17895.
17 Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
19 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang -Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 10” (2008).
“Setiap  Penyelenggara  Sistem Elektronik  harus menyelenggarakan  Sistem Elektronik  secara  andal  dan aman... 20 ”
Dalam uraian di atas, maka dapat dimengerti bahwa penyedia jasa layanan cloud dapat mempunyai sertifikat  keandalan  untuk  membuktikan  bahwa  jasa  tersebut  terpercaya.  Hal  tersebut  juga ditekankan  pada  Pasal  42  PP  PSTE  2019  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  Penyelenggara Transaksi  Elektronik  dapat  menggunakan  Sertifikat  Keandalan  yang  mana  diterbitkan  oleh Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  (LSK)  yang  terdaftar.  Pengertian  dari  ‘Transaksi  Elektronik’ dijelaskan  pada  Pasal  1  PP  PSTE  2019,  yaitu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Sertifikat keandalan yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: (1) Registrasi Identitas, yang merupakan sertifikat keandalan yang menjamin bahwa identitas pelaku usaha adalah benar; (2) Keamanan Sistem Elektronik, yaitu sertifikat keandalan yang menjamin bahwa proses penyampaian atau pertukaran data melalui situs pelaku usaha adalah aman;  dan  (3)  Kebijakan  Privasi,  yaitu  sertifikat  keandalan  yang  menyatakan  jaminan  atas perlindungan data pribadi konsumen. 21
Kategori  ini  dibagi  agar  konsumen  tidak  khawatir  saat  melakukan  transaksi  elektronik. Misalkan, dalam situs jual beli online atau dalam aplikasi cloud computing , apabila terdapat sertifikasi kategori  keamanan  sistem  elektronik,  artinya  pertukaran  data  atau  pengunggahan  data  yang dilakukan dalam situs tersebut telah dijamin. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 10 UU ITE, yang  menyatakan  bahwa  tujuan  pemberian  sertifikat  keandalan  adalah  untuk  membuktikan kelayakan berusaha dari pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik. Bukti telah dilakukan sertifikasi kehandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada halaman atau home page pelaku usaha tersebut.
Apabila penyedia jasa layanan telah mendapatkan sertifikat keandalan, maka ia berhak untuk menampilkan  atau  menggunakan  sertifikat  keandalan  berupa trust  mark pada  laman  dan/atau sistem elektronik lainnya. 22 Dalam PP PSTE 2019 juga menyebutkan bahwa LSK tersebut harus berdomisi  di  Indonesia,  namun  hal  ini  menjadi  dilematis  meningat  pada  saat  ini  sertifikasi keandalan belum dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan lembaga berwenang yang disebutkan belum dibentuk. Padahal, kepastian hukum akan LSK telah diamanahkan oleh UU ITE dan PP PSTE 2019. Hal ini kemudian mempertanyakan keandalan dan keamanan dari platform-platform komputasi awan yang tersebar di dunia menurut hukum Indonesia.
Hal ini kemudian membawak ke peratuan GDPR dimana kepatuhan terhadap GDPR tidak hanya  berlaku  untuk  perusahaan  yang  terdapat  di  negara  anggota  Uni  Eropa  saja,  namun perusahaan-perusahaan  diluar  lingkaran  tersebut  yang  melakukan  pemrosesan  data  atau menawarkan jasa pada individu yang berlokasi di Eropa, termasuk didalamnya negara Indonesia. LSK asing, seperti CSA ( Cloud Security Alliance ), yang digunakan oleh Google , Alibaba , dan PT Telkom , merupakan badan yang sah dan tunduk pada peraturan GDPR, sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa PSE terkait dapat dipercaya keandalannya.
20 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang -Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 Ayat (1)” (20 08).
21 Kementerian Komunikasi dan In formatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 76” (2019).
22 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 74 Ayat (3)” (2019).

## 2.6. Teori Hukum
Dari  regulasi  yang  dipaparkan  di  atas  apabila  dihubungkan  pada  Teori  Privasi  Modern  yang dipaparkan  Alan  Westin,  yang  mana  menyatakan  bahwa  privasi  merupakan  klaim  individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang seseorang dapat dikomunikasikan ke orang lain 23 , teori ini sudah sesuai dengan pengaturan UU ITE yang menyatakan bahwa pengunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pengguna. 24 Selain itu, mekanisme penghapusan juga disediakan sehingga keputusan untuk mengatur data jatuh pada tangan pengguna.
Namun,  dari  hukum  nasional  tersebut  dapat  dilihat bahwa  belum  ada  pengaturan  nasional secara khusus tentang cloud computing . Melihat risiko dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada Teori  Hukum  Pembangunan  yang  dipaparkan  oleh  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.H, LL.M., yang menegaskan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat, bukan sebagai alat pemabaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engineering dimana hukum bersifat progresif 25 , yakni terus berkembang, sehingga untuk melakukan pembaharuan masyarakat, tentu diperlukan hukumnya terlebih dahulu yang berperan sebagai sarana. Namun, faktanya pengaturan atas komputasi awan secara khusus belum diterbitkan. Sehingga demi teraturnya masyarakat, maka pengaturan atas cloud computing secara khusus dibutuhkan.

## 3. KESIMPULAN
Pengaturan  tentang  jaminan  perlindungan  data  pribadi  oleh  komputasi  awan  ( cloud  computing ) bersifat cukup umum. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan nasional yang secara khusus menyebut dan membahas tentang komputasi awan. Perlindungan data pribadi yang sesuai dengan Teori Alan Westin terdapat pada Pasal 26 UU ITE yang menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi  harus  dilakukan  atas  persetujuan  pengguna  dan  mekanisme  penghapusan  data  wajib disediakan. Selain itu, demi menjamin keandalan provider, pada Pasal 10 UU ITE, Pasal 15 UU ITE  dan  Pasal  42  PP  PSTE  2019  menyatakan  bahwa  penyelenggara  sistem  elektronik  dapat mendaftarkan  Sertifikat  Keandalan  untuk  menyatakan  bahwa  provider  tersebut  terpecaya  dan terjamin.  Mochtar  Kusumaatmadja  menyebutkan  bahwa  hukum  merupakan  sarana  dalam pembaharuan  masyarakat  dan  hukum  bersifat  progresif  sehingga  terus  berkembang.  Namun kenyatannya,  hukum  Indonesia  tidak  ikut  berkembang  dengan  kemajuan  teknologi  komputasi awan. Dalam Pasal 21 PP PSTE 2019 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat  dapat  melakukan  pengelolaan,  pemrosesan,  dan  penyimpanan  di  luar  wilayah  Indonesia. Sehingga, dari pengaturan ini dapat dimengerti bahwa cloud computing diperbolehkan secara hukum sebagai penyimpanan baik di dalam maupun di luar Indonesia. Namun, hal tersebut tetap berada di bawah pengawasan Kementrian. Hal tersebut dapat dilihat pada Kasus Malindo Air yang mana Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, pada saat itu tetap terlibat pada kasus meski Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada kasus tersebut dapat
23 Sinta dewi Rosadi, “Implikasi Penerapan Program E - Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi,” Arena Hukum 9, no. 3 (2016): 403 – 20, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6.
24 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1).
25 Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M: Sebuah Kajian Deskriftif Analitis,” Jurnal Mahkamah Agung Ri , 2019, 1 – 6, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan. pdf.
dikaji melalui teori tanggung jawab strict liability yang berhubungan erat dengan prinsip tanggung jawab presumption liability dimana provider tersebut akan dianggap bertanggung jawab hingga ia dapat membuktikan terdapat pihak lain yang terlibat dalam kebocoran data. Pertanggungjawaban dari pihak  yang  bersalah  dapat  berupa  pemberian  kompensasi  sesuai  UU  ITE  atau  terkena  sanksi administratif  sesuai  Permenkominfo  apabila  benar  penyelenggara  sistem  elektronik  telah  lalai Selain  itu,  Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  yang  bertujuan  untuk  menjamin  perlindungan  data pribadi  juga  berlaku  pada  komputasi  awan,  namun  sayangnya  di  Indonesia  masih  belum  ada Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berfungsi untuk memberikan sertifikat keandalan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Alzahrani, Hibatullah. “A Brief Survey of Cloud Computing.” Double Blind Peer Reviewed International Research Journal 16, no. 3 (2016): 1 – 7. https://globaljournals.org/item/6275-a- brief-survey-of-cloud-computing.
Attaran, Mohsen. “Cloud Computing Technology: Leveraging the Power of the Internet to Improve Business Performance.” Journal of International Technology and Information Management 26, no. 1 (2017): 112 – 37. https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=jitim.
Fatmawati, Arum, and Budi Hermono. “Perlindungan Hukum Atas Data Pengguna Oleh Penyedia Layanan Cloud Computing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Novum: Jurnal Hukum 3, no. 3 (2016): 1 – 10. https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.17895.
Hayes, Brian. “Cloud Computing.” Communications of the ACM 51, no. 7 (2008): 9 – 11. https://doi.org/10.1145/1364782.1364786.
McManaman, Linus J. “The Legal Philosophy of Roscoe Pound.” The Journal of Catholic Legal Studies 13, no. 2 (1967): 98 – 130. https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1631&context=tcl.
Mulyadi, Lilik. “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M:
Sebuah Kajian Deskriftif Anal itis.” Jurnal Mahkamah Agung Ri , 2019, 1 – 6. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_ana litis_teori_hukum_pembangunan.pdf.
Raghavendran, Ch V, Ganti Naga Satish, Suresh Varma Penumathsa, and Jose Moses Gummadi.
“A Study on Cloud Computing Services.” International Journal of Engineering Research and Technology 4, no. 34 (2016): 67. https://doi.org/10.17577/IJERTCONV4IS34014.
Rosadi, S. D, and Gumelar G Pratama. “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia.” Brawijaya Law Journal 5, no. 2 (2018): 143 – 157. https://doi.org/10.21776/ ub.blj.2018.005.01.09.
Rosadi, Sinta dewi. “Implikasi Penerapan Program E -Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi.” Arena Hukum 9, no. 3 (2016): 403 – 20. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6.
Rosadi, Sinta Dewi. Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional . Bandung: PT Refika Aditama, 2015. Taylor- Sakyi, K. “Big Data:Understanding Big D ata. Research Gate, The Right to Privacy in the Digital Age.” Research Gate , 2016, 1 – 9. https://doi.org/10.1017/S0020818300024796 UNCTAD.
Yuniarti, Siti. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia.” Jurnal Becoss: (Business Economic,
Communication, and Social Sciences), 1, no. 1 (2019): 147 – 54. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.

## Buku
Makarim, Edmon. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Westin, Alan F. Privacy and Freedom . New York: Ig Publishing, 2018.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82, Pasal 17 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2012).
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 (2019).
——— . Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 21 (2019).
——— . Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 74 Ayat (3) (2019).
——— . Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 76 (2019).
——— . Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 10 (2008).
——— . Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 ayat (1) (2008).
——— . Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) (2008).
——— . Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 (2008).

## Internet
Franedya, Roy. “Survei: Pengguna Internet Di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa.” CNBC Indonesia, 2019. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei-pengguna- internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa.
Kemp, Simon. “Digital 2019: Global Internet Use Accelerates,” 2019.
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates.