## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 6 No. 2 April-Juni  2021: 70-83
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF BOARD OF BUDGET KNOWLEDGE ON REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION
(APBD) WITH COMMUNITY PARTICIPATION AND PUBLIC ACCOUNTABILITY AS

## MODERATING VARIABLES (EMPIRICAL STUDY ON
THE JAMBI PROVINCIAL DPRD)

## PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN

## AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(STUDY EMPIRIS PADA DPRD PROVINSI JAMBI)
Oleh:
Ivan Ramadhan 1) Zamzami 2) Wiralestari 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Tahun 2021, bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, TBK. Jambi – Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia Email : ivanramadhan808@gmail.com 1) , zamzami@unja.ac.id 2) , wiralestari@unja.ac.id 3)

## ABSTRACK
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  budget  knowledge  of  DPR  members  on  regional  financial  supervision (APBD),  which  is  moderated  by  public  participation  and  public  accountability.  The  independent  variable  in  this study  is  the  budget  knowledge  of  the  DPR  members  and  the  dependent  variable  is  the  supervision  of  regional finances. The sample in this study were members of the Jambi Provincial DPRD for the period 2019-2024 obtained by  the  saturated  sample  method.  The  number  of  respondents  in  this  study  were  55  people.  Data  collection  was carried out using a questionnaire that was delivered directly by the researcher. The results of this research indicate that first, there is an influence between the budget knowledge of DPR members on regional financial supervision, namely  the  sig  value  of  0.000  <0.05  (a  =  5%).  Second,  with  a  sig  value  of  0.184>  0.05  (a =  5%),  it  shows  that public  participation  does  not  moderate  the  knowledge  of  council  members  about  the  budget  and  has  an  effect  on regional financial supervision. Third, with a sig value of 0.412> 0.05 (a = 5%), it shows that public accountability does  not  moderate  the  knowledge  of  board  members  about  the  budget  and  has  an  effect  on  regional  financial supervision.
Keywords:   The  influence  of  budget  knowledge  of  members  of  the  board,  public  accountability,  public participation, regional financial supervision (APBD)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan  terhadap  pengawasan keuangan  daerah  (APBD),  yang  dimoderasi  oleh  partisipasi  masyarakat  dan  akuntabilitas  publik.    Variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan  dan  variabel  dependenya  adalah pengawasan  keuangan  daerah.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota  DPRD  Provinsi  Jambi  periode  2019- 2024  diperoleh  dengan  metode  sampel  jenuh  .  Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  55  orang. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  yang  diantarkan  langsung  oleh  peneliti.  Hasil penelitin  ini  menunjukkan  bahwa  pertama,  terdapat  pengaruh  antara  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah yaitu nilai   sig  0,000 < 0,05 (a=5%). Kedua dengan nilai  sig 0,184 > 0,05 (a=5%)  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak  memoderasi  pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Ketiga  dengan  nilai  sig  0,412  >  0,05  (a=5%) menunjukkan  akuntabilitas  publik  tidak  memoderasi  pengetahuan  anggota  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
Kata Kunci:   Pengaruh  Pengetahuan  Anggaran  Anggota  Dewan,  Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi  Masyarakat, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Reformasi  telah  membawa  perubahan  terhadap sistem  politik,  sosial,  kemasyarakatanserta  ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaanpemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi  yaitu  adanya  desentralisasi  keuangandan otonomi  daerah  (Pramita  &  Andriyani,  2010). Diterapkannya  Undang-Undang  tentang  Otonomi Daerah  menuntut  berlangsungnya good  governance dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang harus mengedepankan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi  kepada  masyarakat.  Sehubungan  dengan hal  tersebut  maka  peran  dari  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  menjadi  semakin  strategis dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  daerah  dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).
Undang-undang No. 23 Tahun  2014, Pasal  1 ayat 4  menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang di  dalamnya  termasuk  pengelolaan  keuangan  daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa: (1) pengawasan  atas  keuangan  daerah  dilakukan  oleh dewan,(2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan  keuangan  daerah  oleh  eksternal  yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga legislatif atau DPRD pada umumnya mempunyai tiga fungsiyaitu:  (1)  fungsi  legislasi  (fungsi  membuat peraturan  perundang-undangan),  (2)  fungsi  anggaran (fungsi  menyusun  anggaran),  (3)  fungsi  pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).
DPRD  melaksanakan  tanggung  jawabnya  dalam menyerap,  menghimpun,  dan  menelusuri  aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam rangka pelaksanaan  hak  DRPD  di  bidang  keuangan  dan pemerintahan,  khususnya  di  bidang  pengelolaan anggaran  pembangunan,  bagi  anggota  DPRD  yang menjabat  sebanyak  2  (dua)  kali  dapat  memahami  dan memperdalam  esensi  dari  anggaran  berbasis  kinerja yang terkristalisasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD),  namun  anggota  DPR yang  baru  memulai  menjadi  anggota  DPRD  tentunya membutuhkan  waktu  dan  kemauan  untuk  beradaptasi menjadi  anggota  DPRD  yang  kredibel,  jujur  dalam mengemban  amanah  yang  mereka  wakili,  melalui pelatihan  fungsional  dan  seminar  DPRD,  tentunya semua  ini  membutuhkan  waktu.  Namun,  lingkungan kerja  legislator  saat  ini  membutuhkan  kecepatan tindakan (Polii et al., 2017).
Pengetahuan  anggota  Dewan  tentang  anggaran yang  baik  akan  menentukan  dan  memberikan  jaminan kepada publik bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan  terhadap  keuangan  Daerah  akan  berjalan dengan  maksimal  dan  sesuai  Undang-Undang  dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi tingkat dan jenjang pendidikan  yang  berbeda  pada  setiap  anggota  Dewan serta  latar  belakang  profesi  yang  berbeda  sebelumnya
sangat  mempengaruhi  pengetahuan  anggota  Dewan tentang  anggaran  Daerah  dan  fungsi  pengawasan keuangan Daerah.
APBD  Provinsi  Jambi  terus  diawasi  oleh  para anggota  Dewan.  Anggota    DPRD  Provinsi  Jambi berjumlah  55  orang  (lima  puluh  lima)  dengan  latar belakang  yang  berbeda-beda  Latar  belakang  profesi para  anggota  DPRD  ada  yang  sebagai  pengusaha, pensiunan  PNS,  ibu  rumah  tangga  yang  merupakan kader  partai  yang  disiapkan  untuk  menjadi  anggota legislatif.  Berdasarkan  latar  belakang  pendidikan  dan profesi  yang  beragam  maka  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  tugas  dan  kewajiban  sebagai anggota  dewan  juga  pasti  beragam.  Pengetahuan anggaran  tentu  menjadi  hal  yang  penting  bagi  anggota dewan.
Fenomena  yang  terjadi  di  Provinsi  Jambi  adalah beragamnya tingkat dan bidang pendidikan, pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan  serta  latar belakang anggota Dewan yang beragam menjadikan hal ini  berdampak  pada  pengetahuan  pengawasan  sebagai fungsi  Dewan.  Selanjutnya  fungsi  pengawasan  APBD dan  regulasi  anggaran  oleh  dewan  maupun  masyarakat juga masih rendah sehingga sering terjadi penyalahgunaan  penggunaan  anggaran.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  temuan  BPK  RI  Tahun  2019  yaitu  dalam pengadaan  yang  menggunakan  APBD  Provinsi  Jambi masih  ditemukan  pengerjaan  yang  belum  sesuai ketentuan dan ditunjukkan pada proses evaluasi dengan dua  paket  pengerjaan  belum  sesuai  ketentuan. Selanjutnya  pada  tahun  2018  BPK  juga  menemukan pengadaan alat peraga/praktek SMK melalui penunjukan  langsung  pada  Dinas  Pendidikan  tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp3,2 miliar serta ada temuan  kekurangan  volume  proyek  pada  14  pekerjaan di PUPR Jambi sebesar Rp4,83 miliar. Fraksi Gerindra di  DPRD  Provinsi  Jambi  tahun  2018  melalui  juru bicara,  Muhammadiyah  mengatakan  masih  adanya beberapa  rekomendasi  dari  BPK  RI  yang  sejak  tahun 2007  belum  selesai  ditindaklajuti  (Sekretariat  DPRD Provinsi Jambi, 2020).
Penelitian  terkait  pengetahuan  anggaran  anggota dewan  (legislatif)  perlu  diteliti,  karena  tugas  anggota dewan  yang  merupakan  pelaku  utama  pengambil keputusan  terkait  dengan  pengesahan  dan  pengawasan anggaran  kinerja.Pengetahuan  dewan  tentang  anggaran sangat  penting  guna  menunjang  fungsi  pengawasan dewan  di  semua  tahapan  anggaran,  mulai  dari penyusunan  hingga  pelaporan  APBD.  Pengawasan APBD  dapat  terlaksana  dengan  baik  jika  anggota dewan  sebagai  pengawas  memiliki  pengetahuan  yang memadai tentang anggaran. Asumsinya adalah bagaimana  seorang  anggota  dewan  dapat  memastikan bahwa  pengawasan  telah  dilakukan  dengan  baik  jika anggota  dewan  tidak  memiliki  pengetahuan  yang memadai  tentang  struktur,  prosedur,  dan  mekanisme penganggaran secara keseluruhan dan tidak memahami undang-undang  dan  kebijakan  anggaran,  khususnya, mereka tidak dapat melakukannya. mendeteksi kegagalan anggaran  (Kuddy, 2017).
Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan  dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  eksternal (Rosseptalia,  2006).  Faktor  internal  merupakan  faktor- faktor  yang  dimiliki  oleh  DPR  yang  secara  langsung mempengaruhi  pengawasan DPR, salah satunya adalah pemahaman  tentang  anggaran.  Sedangkan  faktor eksternal yaitu pengaruh eksternal DPR terhadap fungsi pengawasan, yang secara tidak langsung mempengaruhi pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dewan,  termasuk adanya  peran  serta  masyarakat.  Dewan  dalam menjalankan  fungsinya  harus  melibatkan  masyarakat karena  output  dari  anggaran  adalah  program  realisasi kerja  yang  dinikmati  oleh  masyarakat,  maka  dari  itu masyarakat  harus  dilibatkan  dalam  pelaksanaan pengawasan anggaran.
Partisipasi  masyarakat  adalah  prinsip  Tata  Kelola yang  Baik.  Kehadiran  partisipasi  masyarakat  akan memperkuat  proses  pengelolaan  pemerintahan,  oleh karena  itu  peran  dewan  dalam  mengawasi  keuangan daerah  akan  dipengaruhi  oleh  partisipasi  masyarakat dalam  proses  anggaran.  Partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan  anggaran  harus  dilakukan  pada  setiap tahapan  siklus  anggaran,  mulai  dari  penyusunan, persetujuan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Tetapi  pada  kenyataanya  proses  penyusunan anggaran  dan  pengawasan    yang  terjadi  selama  ini masih  menggunakan  pola-pola  lama  yaitu  didominasi oleh  eksekutif  dan  legislatif.  Sementara  pelibatan masyarakat masih sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali. Masyarakat sebenarnya memiliki hak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan pengawasan  anggaran  untuk  menuntut  pemerintah supaya  lebih  terbuka  dalam  mengambil  keputusan anggaran dan pengawasannya (Sopanah, 2003).
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  mencerminkan adanya  ketidak  cocokan  antara  teori  yang  diterapkan dengan praktek di lapangan. Banyak sekali masyarakatyang  diwakili  oleh  LSM,  mahasiswa  dan ormas-ormas  yang  melakukan  demonstrasi  menuntut kejelasan  anggaran,  seperti  demo  mahasiswa  tanggal  7 agustus 2020 yang menuntut kejelasan anggaran covid- 19  di  Provinsi  Jambi  (Jambihariini.com,  2020).  Hal tersebut menunjukan ketidakpuasan masyarakat terhadap anggaran yang ditetapkan dan realisasinya
Selain faktor eksternal dari partisipasi masyarakat peran  Dewan  dalam  melakukan  fungsinya  juga  tidak terlepas dari tuntutan untuk melaksanakan akuntabilitas publik  sebagai  wujud  pertanggung  jawaban  terhadap segala  aktivitas  yang  menjadi  tanggung  jawab  Dewan kepada  masyarakat.  Dalam  melaksanakan  fungsi pengawasan  anggota  dewan  sangat  rentan  terhadap praktik  tawar  menawar  dengan  pemerintah  terkait dengan  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah sehingga anggota Dewan dituntut melaksanakan  akuntabilitas  publik  yang  baik  agar terjadi pengawasan keuangan Daerah yang baik.
Akan  tetapi  fenomena  yang  terjadi  saat  ini  di Indonesia  adalah  kepercayaan  publik  terhadap  anggota Dewan  merupakan  kepercayaan  terendah  dibanding
institusi  lain  yaitu  hanya  52,6%  (Detiknews.com, 2019).  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  akuntabilitas yang dilaksanakan oleh anggota Dewan dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan.
Dengan  demikian  dalam  menajalankan  fungsinya Dewan  dituntut  melaksanakan  akuntabilitas  kepada publik  sesuai  amanad  dari  Undang-Undang,  hal  ini menjadi  menarik  bagi  meniliti  untuk  menjadikan akuntabilitas  publik  sebagai  variabel  moderasi  apakah dapat  mempengaruhi  pengetahuan  Dewan  terhadap pengawasan keuangan daerah.
Hasil  penelitian  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Kuddy, 2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan  dewan  tentang  anggaran  berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD).  Di samping  itu,  penelitian  ini  juga  dapat  membuktikan bahwa  interaksi  antara  gaya  kepemimpinan  dengan pengetahuan  tentang  anggaran  berpengaruh  terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  hasil  uraian  di  atas  maka  dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:
1. Apakah  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ?
2. Apakah  partisipasi  masyarakat  mampu  memoderasi hubungan  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan terhadap pengawasan keuangan Daerah (APBD) ?
3. Apakah  akuntabilitas  piblik  mampu  memoderasi hubungan  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan terhadap pengawasan keuangan Daerah (APBD) ?

## 1.3.  Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:
1. Pengaruh  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Pengaruh  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD) dengan partisipasi masyarakat sebagai pemoderasi.
3. Pengaruh  pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD) dengan akuntabilitas publik sebagai pemoderasi.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.   Kedudukan  dan  Fungsi  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Undang-undang  No.  23  Tahun  2014,  Pasal  1  ayat  4 menyatakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  lembaga perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintah  Daerah  yang  di dalamnya  termasuk  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal yang sama terdapat pada kedudukan DPRD
Kabupaten/Kota  menurut  Pasal  341  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  yang  menegaskan  bahwa  DPRD Kabupaten/Kota  terdiri  atas  anggota  partai  politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum  dan  Pasal  342  menegaskan  bahwa  DPRD kabupaten/kota  merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota.  20 Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  daerah  menegaskan  bahwa DPRD  memiliki  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan.  Fungsi  DPRD  dalam  Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  terdapat  keseragaman  yaitu  Pasal  292 yang  mengatur  tentang  fungsi  DPRD  Provinsi  dan Pasal  343  yang  mengatur  fungsi  DPRD  Provinsi  dan DPRD  Kabupaten/Kota  mempunyai  fungsi  yang  sama yaitu  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan  pengawasan. Penjelasan  umum  Pasal  292  dan  Pasal  343  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  menegaskan  bahwa  fungsi  legislasi adalah  legislasi  daerah  yang  merupakan  fungsi  DPRD Provinsi  untuk  membentuk  peraturan  daerah  Provinsi bersama  Gubernur,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama- sama  dengan  pemerintah  daerah  untuk  menyusun  dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran  untuk  pelaksanaan  fungsi,  tugas  dan wewenang  DPRD  Provinsi. Fungsi  pengawasan  adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Undang-Undang, peraturan  daerah  dan  keputusan  Gubernur  serta kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah, rumusan  yang  sama  juga  berlaku  pada  DPRD Kabupaten/Kota.

## 2.3.  Tugas dan Wewenang DPRD
Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan  Pasal  344  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  diatur  sebagai berikut:
a. Membentuk  peraturan  daerah  Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
b. Membahas  dan  memberikan  persetujuan  rancangan peraturan  daerah  mengenai  anggaran  pendapatan dan  belanja  daerah  provinsi  yang  diajukan  oleh bupati/walikota;
c. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan peraturan  daerah  dan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
d. Mengusulkan pengangkatan
dan/atau
pemberhentian  bupati/walikota  dan/atau  wakil bupati/walikota  kepada  Presiden  melaluiMenteri
Dalam  Negeri  untuk  mendapatkan  pengangkatan dan/atau pemberhentian;
e. Memilih  wakil  bupati/wakil  walikota  dalam  hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
f. Memberikan  pendapat  dan  pertimbangan  kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan  persetujuan  terhadap  rencana  kerja sama  internasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
h. Meminta  laporan  keterangan  pertanggungjawaban gubernur  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama  dengan  daerah  lain  atau  dengan  pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. Mengupayakan  terlaksananya  kewajiban  daerah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  dan  k.  Melaksanakan  tugas  dan wewenang  lain  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai  tata  cara  pelaksanaan  tugas  dan wewenang diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

## 2.4.  Anggaran Daerah
Anggran  merupakan  suatu  pernyataan  mengenai estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  oleh  pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat selama periode waktu tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  financial, sedangkan  penggararan  adalah  proses  atau  metoda untuk  mempersiapkan  suatu  anggaran.  Penganggaran dalam  pemerintahan  daerah  maupun  pemerintah  pusat merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang cukup tinggi. Hal  tersebut  berbeda dengan  pengnganggaran  pada  sektor  swasta  atau organisasi profit  oriented yang  relatif  kecil  nuansa politik dalam pengnganggarannya (Nordiawan, 2010).
Pada  sektor  swasta  anggaran  merupakan  suatu tahapan yag sangat rahasia bagi pihak perusahaan yang tertutup untuk publik. Namun pada sektor pemerintahan baik  itu  di  tingkat  daerah  maupun  ditingkat  pusat anggaran  justru  harus  diinformasikan  kepada  publik untuk  dikritik,  didiskusikan  dan  diberi  masukan. Penganggaran  keuangan  daerah  merupakan  suatu tahapan  yang  harus  melibatkan  akuntabilitas  atas pengelolaan  dana  publik  dan  pengawasan  atas penggunaan  dana  publik  baik  itu  di  tinggkat  daerah (APBD)  maupun  tingkat  pusat  (APBN)  (Mardiasmo, 2002).
Sistem  anggaran  yang  berlaku  di  Indonesia  sejak masa  kekuasaan  Pemerintah  Orde  Baru,  anggaran negara  disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan negara.  Untuk  itu  maka  anggaran  negara  dilakukan dengan menganut prinsip berimbang. Hal ini dimaksudkan untuk  menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan  sedemikian  rupa  sehingga  pemerintah dapat menghimpun tabungan pemerintah yang diperlukan  bagi  pembiayaan  pembangunan  (Nurrahma, 2008).  (Mardiasmo,  2005)  menyatakann  anggaran sebagai  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang
hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang dinyatakan  dalam  ukuran  financial  atau  dalam  satuan mata  uang,  dan  pengganggaran merupakan  proses  atau metode untuk mempersiapkan anggaran.

## 2.5.  Pengetahuan Anggaran Daerah
Pengetahuan  yang  tinggi  akan  sangat  membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya  sesuai  dengan  kedudukan,  salah  satunya sebagai  anggota  DPRD  yang  merupakan  wakil  rakyat. DPRD  akan  mampu  menggunakan  hak-haknya  secara tepat,  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  secara efektif  untuk  melakukan  pengawasan  keuangan  dan anggaran daerah secara proposional jika setiap anggota mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  dalam  hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik  dan  anggaran  daerah.  Dengan  mengetahui tentang  anggaran  diharapkan  anggota  Dewan  dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran (Coryanata, 2012).
Proses  dan  tujuan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dipresentasikan  setiap tahun oleh pihak eksekutif dan memberi informasi rinci kepada  DPR/DPRD  dan  masyarakat  tentang  program- program  apa  yang  direncanakan  pemerintah  untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana  program  tersebut  dibiayai  harus  dipahami dan  di  mengerti  setiap  tahapannya  oleh  DPR/DPRD agar  tujuan  anggaran  dapat  direalisasikan  secara  baik (Mardiasmo, 2002).
Waluyo (2007) berpendapat bahwa, jika berbicara tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  tidak  lepas  dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus  yaitu,  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan tersebut merupakan  hal  yang  harus  mendasari  pengetahuan dalam  anggaran  daerah  agar  proses  pelaksanaan  dan pengawasan bisa berjalan dengan baik  dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

## 2.6.  Pengawasan Keuangan Daerah
Pengawasan  adalah  salah  satu  fungsi  dasar manajemen  atau  dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan sebutan  controlling.  Dan  bila  dilihat  dalam  bahasa Indonesia,  fungsi  controlling  ini  mempunyai  2  (dua) padanan/pengertian yaitu pengawasan dan pengendalian.  Pengawasan  dalam  arti  sempit  diartikan sebagai  segala  sesuatu  atau  segala  kegiatan  umutuk mengetahui  dan  melihat  kenyataankenyataan  yang sebenarnya  tentang  pelaksanaan  tugas  atau  pekerjaan, apakah  sesuai  dengan  semestinya  atau  tidak  (Apituley, 2018).
Berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan keuangan daerah dapat dibedakan menjadi pengawasan internal  dan  pengawasan  eksternal.  Tahap  pengawasan keuangan  daerah  ini  perlu  dilakukan  pada  setiap  tahan bukan  pada  tahapan  evaluasi  saja.  Pengawasan  yang dilakukan  DPRD  berdasarkan  fungsinya  melakukan pengawasan  keuangan  daerah  agar  tepat  sasarn  dan
tujuannya  bukan  melakukan  pengawasan  yang  bersiat pemeriksaan  (Mardiasmo, 2005).
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  anggota  dewan dapat  berupa  pengawasan  secara  langsung  dan  tidak langsung  serta  preventif  dan  represif.  Pengawasan langsung  dilakukan  secara  pribadi  dengan  cara mengamati,  meneliti,  memeriksa,  mengecek  sendiri  di tempat  pekerjaan  dan  meminta  secara  langsung  dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan  tidak  langsung  dilakukan  dengan  cara mempelajari  laporan  yang  diterima  dari  pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum  pekerjaan  dimulai.  Pengawasan  represif dilakukan  melalui  post-audit  dengan  pemeriksaan terhadap  pelaksanaan  di  tempat  (inspeksi)  (Setyawati, 2010).
Pengawasan  merupakan  tahap  integral  dengan keseluruhan  tahap  pada  penyusunan  dan  pelaporan APBD.  Pengawasan  diperlukan  pada  setiap  tahap bukan  hanya  pada  tahap  evaluasi  saja  (Mardiasmo, 2005). Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar  dijalankan,  (2)  menjaga  agar  pelaksanaan APBD  sesuai  dengan  anggaran  yang  telah  digariskan, dan  (3)  menjaga  agar  pelaksanaan  APBD  benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Penganggaran  keuangan  daerah  harus  diawasi mulai  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan. Proses  penganggaran  akan  lebih  efektif  jika  diawasi oleh  lembaga  pengawas  khusus (oversight  body) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran publik berisi rencana kegiatan  yang  direpresentasikan  dalam  bentuk  rencana perolehan  pendapatan  dan  belanja  dalam  satuan moneter.  Dalam  bentuk  yang  paling  sederhana, anggaran  publik  merupakan  suatu  dokumen  yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan  aktivitas.  Anggaran  berisi  estimasi  mengenai  apa yang  akan  dilakukan  organisasi  di  masa  yang  akan datang.  Setiap  anggaran  memberikan  informasi mengenai  apa  yang  hendak  dilakukan  dalam  beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 2002).

## 2.7.  Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  merupakan  hak  dan kewajiban  seseorang  warga  negara  untuk  memberikan kontribusinya  kepada  pencapaian  tujuan  kelompok. Sehingga  mereka  diberi  kesempatan  untuk  ikut  serta dalam pembangunan dengan menyumbang inisiatif dan kekreativitasnya (Finna, 2010).
Menurut  Siagian  (1985)  bahwa  partisipasi  itu  ada yang  bersifat  aktif  dan  pasif.  Partisipasi  pasif  dapat berarti  bahwa  dalam  sikap,  perilaku  dan  tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan
terhambatnya suatu keggiatan pembangunan. Selanjutnya partisipasi yang bersifat aktif berarti bahwa turut memberikan dan memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan  lembaga-lembaga  sosial  dan  politik yang  ada  dimasyarakat  sebagai  saluran  aspirasinya. Mengacu dari pendapat tersebut, membuka kemungkinan  bagi  setiap  anggota  masyarakat  untuk memberikan  kontribuso/sumbangan  demi  terbina  dan terwujudnya masa depan yang lebih baik .
Partisipasi  masyarakat  merupakan  kunci  sukses dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan  terhadap  pihak  eksekutif  melalui  pihak legislative.  Partisipasi  masyarakat  dikaitkan  dengan keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  aktivitas  proses penganggaran  yang  dilakukan  oleh  dewan  pada  saat penyusunan  arah  dan  kebijakan,  penentu  strategi  dan prioritas serta advokasi anggaran (Coryanata, 2012).
Proses  dari  partisipasi  aktif  dan  inisiatif  yang muncul  dari  masyarakat  akan  terwujud  sebagai  suatu kegiatan  nyata  apabila  terpenuhi  oleh  tiga  faktor pendukungnya,  yaitu  :  adanya  kemauan,  adanya kemampuan, dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal  dari  yang  bersangkutan  (warga  atau  kelompok masyarakat),  sedangkan  kesempatan  berpartisipasi datang  dari  pihak  luar  yang  member  kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga  atau  kelompok  dalam  suatu  masyarakat, walaupun  telah  dibei  kesempatan  oleh  negara  atau penyelenggara  pemerintah  untuk  warga  atau  kelompok dari  suatu  masyarakat,  maka  tidak  mungkin  juga partisipasi mayarakat itu terjadi (Finna, 2010).
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan,  secara  lengkap  dikemukakan  oleh  yang menyebutkan  rakyat  adalah  fokus  dan  tujuan  terakir dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan akibat  logis  dari  dalil  tersebut.  Oleh  karena  itu partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan  pribadi  untuk  dapat  turut  serta  dalam keputusan  penting  yang  menyangkut  masyarakat, partisipasi  menciptakan  suatu  lingkungan  umpan  balik informasi  tentang  sikap,  aspirasi,  kebutuhan  dan kondisi  daerag  yang  tanpa  keberadaanya  akan  tidak terungkap (Siagian, 2011).

## 2.8.  Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  publik  merupakan  kewajiban  pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung  jawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkap  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amana (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).
Akuntabilitas diartikan sebagai prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan
dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil kepatusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya (Arianti et al., 2017).
Menurut  Mardiasmo  (2002)  akuntabilitas  publik terdiri atas dua macam, yaitu:
1) Akuntabilitas  Vertikal  (vertical  accountability)
Pertanggungjawaban vertikal (vertical
accountability)  adalah  pertanggungjawaban  atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,
pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada pemerintah  pusat,  dan  pemerintah  pusat  kepada MPR. 2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability). Pertanggungjawaban  horizontal (horizontal accountability)
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
Dalam konteks organiasi pemerintah, akuntabilitas publik  adalah  pemberi  informasi  dan disclosure atas aktifitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak- pihak  yang  berkepentingan  dengan  laporan  keuangan tersebut.  Pemerintah,  baik  pada  tingkat  pusat,  maupun pemerintah yang ada pada tingkat daerah harus dituntut untuk  bisa  menjadi  subjek  pemberi  informasi  dalam rangka  pemenuhan  hak-hak  masyarakat  (Mardiasmo, 2002).
Terwujudnya  akuntabilitas  publik  merupakan tujuan  utama  dari  reformasi  sektor  publik.  Tuntutan akuntabilitas  public  mengharuskan  lembaga-lembaga sektor  publik  untuk  lebih  menrkankan  pertanggung jawaban  horizontal (Horizontal  Accountability) bukan hanya pertanggung jawaban vertical (Vertical Accountability).

## 2.9.   Tujuan Pengawasan Anggaran
Tujuan  utama  dari  dilakukannya  pengawasan anggaran  daerah  menurut  (Halim,  2012)  tujuan anggaran  daerah  dalam  garis  besarnya  adalah  sebagai berikut:
a. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai  dengan  rencana  strategik  dan  prioritas program yang telah ditentukan
b. Untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan  APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran aturan- aturan dan tujuan yang di tetapkan
c. Untuk memastikan bahwa APBD yang bersangkutan benar-benar  dipertanggung jawabkan penggunaanya.
Pengawasan yang dilakukan tersebut bukan berarti melakukan  pemeriksaan,  tetapi  lebih  mengarah  kepada pengawasan  untuk  menjamin  pencapaian  sasaran  yang telah  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  APBD.  Hal  ini sesuai dengan keputusan Mentri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah direvisi  menjadi  keputusan Mentri  Dalam  Negeri  Nomor    21  Tahun  2011,  yang menyatakan  bahwa  untuk  mencamin  pencapaina  yang telah  ditetapkan,  DPRD  melakukan  pengawasaan  atas
Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris pada DPRD Provinsi Jambi)  (Ivan Ramadhan, Zamzami, Wiralestari)
pelaksanaan  APBD.  Ini  berarti  bahwa  pengawasan yang  dilakukan  oleh  DPRD  bersifat  eksternal  dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.
Pengawasan diperlukan untuk  mengetahui apakah perencanaan  yang  telah  disusun  dapat  berjalan  secara efisien,  efektif,  dan  ekonomis.  Pengawasan  menurut Keputusan  Presiden  No.  74  tahun  2001  (Tentang  Tata Cara  Pengawasan  Penyelengaraan  Pemerintah  Daerah) Pasal  16  menyebutkan  bahwa  pengawasan  pemerintah daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk menjamin  agar  pemerintah  daerah  berjalan  sesuai dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dalam pengawasan ini DPRD memiliki wewenang  dan  tujuan  dalam  melakukan  pengawasan mulai dari serap aspirasi masyarakat hingga perencanaan  APBD  itu  selesai  di  buat.  Dalam pembahasan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  melalui  kiarifikasi,  uji  validitas,  uji  relevansi, dan  uji  effectiveness  dan  kompromi  penetapan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah,  rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian ulang.

## 2.10.  Model Penelitian
Model  penelitian  dalam  penelitian  ini  dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

## Sumber: Data diolah (2021)

## Gambar 1.  Model Penelitian

## 2.11.   Hipotesis
H1:   Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah
H2:   Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD) dengan partisipasi
masyarakat sebagai
Pemoderasi.
H3:   Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  (APBD) dengan Akuntanbilitas Publik sebagai Pemoderasi.

## 3. METODE PENILITIAN

## 3.1.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  peneliti  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kuantitiatif.  Penelitian  deskriptif meliputi  pengumpulan  data  untuk  diuji  hipotesis  atau menjawab  pertanyaan  mengenai  status  terakhir  dari subjek penelitian (Sekaran, 2015).
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah  data  kuantitatif.  Kuantitatif  diartikan  sebagai metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi atau  sampel  tertentu,  teknik  pengambilan  sampel  pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan  instrumen  penelitian.  Data  penelitian enelitian  kuantitatif  adalah  analisis  yang  menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk  perhitungan angka-angka, dalam  rangka  menganalisis  data  yang  diperoleh (Sunyoto, 2013).

## 3.2.   Subjek dan Objek Penelitian
Subjek  penelitian  ini  adalah  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  Jambi periode  2019  –  2024  dan  objek  penelitian  ini  adalah pengetahuan dewan, pengawasan anggaran, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

## 3.3.   Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakkan  metode  pengumpulan  data  primer. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan menggunakan  Kueisioner  yang  antarkan  langsung  oleh peneliti  ke  55  Anggota  DPRD  Provinsi  Jambi.  Data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh  peneliti,  pengumpulan  data  primer  dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan (Sugiyono, 2017).

## 3.4.  Populasi
Populasi  ( population )  mengacu  pada  keseluruhan kelompok  orang,  kejadian,  atau  hal  minat  yang  ingin peneliti  investigasi  (Sekaran,  2015).  Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi  Jambi periode  2019  –  2024  yang  berjumlah  55  orang  yang merupakan  perwakilan  dari  11  Kabupaten/Kota  di lingkungan Provinisi Jambi.

## 3.5.   Sampel
Pengambilan sampel ( sampling )
adalah proses memilih  sejumlah  elemen  secukupnya  dari populas,  sehingga  penelitian  terhadap  sampel  dan pemahaman  tentnag  filsafat  atau  karakteristiknya  akan membuat  kita  dapat  menggeneralisasikan  tentang  sifat atau karakteristik tersebut  dalam pada elemen populasi (Sekaran, 2015).
Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode sampling jenuh, yaitu pengumpulan sampel bila semua anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel  penelitian
PARTISIPASI MASYARAKAT (Z1) PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN (X) PENGAWASA
N KEUANGAN
DAERAH (Y)
H 2 AKUNTABILITAS PUBLIK (Z2) H 3
H 1
(Sugiyono,  2017).  Sampel  dalam  peneilitian  ini  adalah sebanyak  55  orang  DPRD  Provinsi  Jambi  yang merupakan  perwakilan  dari  11  Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

## 3.6.   Variabel Independen
Variabel  independen  adalah  tipe  variabel  yang menjelaskan  atau  memengaruhi  variabel  yang  lain (Indriantoro  &  Supomo,  2018).  Variabel  independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran anggota Dewan.
Pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan  adalah kemampuan  anggota  anggota  dewan  dalam  hal menyusun  anggaran  (RAPBD/APBD),  deteksi  serta identifikasi  terhadap  pemborosan  atau  kegagalan  dan kebocoran (Sopanah, 2003).
Untuk  mengukur  variabel  Pengawasan  Keuangan Daerah  digunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh (Rasidi,  2013).  Penggetahuan  anggaran  Dewan  diukur dengan  menggunakan  10  (sepuluh)  butir  perntanyaan, dengan menggunakan skala interval.

## 3.7.   Variabel Dependen
Variabeldependen  adalah  tipe  variabel yang dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh  variabel  independen (Indriantoro  &  Supomo,  2018).  Variabel  dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalahpengawasan keuangan daerah.
Pengawasan  Keuangan  Daerah  adalah  pengawasan terhadap  keuangan  daerah  yang  dilakukan  oleh  Dewan yang  meliputi  pengawasan  pada  saat  penyusunan, pengesahan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban anggaran belanja daerah (Werimon, 2005).
Untuk  mengukur  variabel  Pengawasan  Keuangan Daerah  digunakan  instrumen  yang  dikembangkan  oleh (Juliastuti,  2013)  .  Pengawasan  Keuangan  Daerah diukur  dengan  menggunakan  11  (sebelas)  butir perntanyaan, dengan menggunakan skala interval.

## 3.8.   Variabel Pemoderasi
Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh  ketergantungan  ( contingent  effect )  yang  kuat denganhubungan  variabel  independen  dan  variabel dependen.  Variabel  moderasi  juga  merupakan  variabel ketiga  yang  mengubah  hubungan  awal  antara  variabel independen  dan  variabel  dependen  (Sekaran,  2015). Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  adalah  persepsi  responden tentang  keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  aktivitas proses  penganggaran  yang  dilakukan  oleh  DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan stategi  dan  prioritas  dan  serta  advokasi  anggaran  dan masyarakat  juga  terlibat  dalam  pengawasan  anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Werimon, 2005).
Untuk  mengukur  variabel  Partisipasi  masyarakat, dikembangkan instrumen yang digunakan oleh (Werimon, 2005). Partisipasi masyarakat diukur dengan
menggunakan 13 (tiga belas) butir perntanyaan, dengan menggunakan skala interval.
Akuntabilitas  publik  adalah  pertanggungjawaban kepada  publik  atas  setiap  aktivitas  yang  dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah
(agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).
Untuk  mengukur  variabel  Akuntabilitas  Publik digunakan  instrument  penelitian  uang  dikembangkan oleh  (Juliastuti,  2013).  Akuntabilitas  Publlik  diukut dengan  menggunakan  13  (tiga  belas)  butir  pertanyaan dengan menggunakan skala interval.

## 3.9.  Tenik Skala Pengukuran
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  suatu  pengukuran  dari  pengaruh  pengaruh pengetahuan anggaran Dewan,akuntabilats dan partisipasi  masyarakat  terhadap  pengawasan  keuanagn belanja  Daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  skala pengukuran  yang  berbentuk semantic  differential ,  data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin  (Khotari,  2004).  Skala  yang  berisi  lima  tingkat prefensi jawaban dengan pemilihan sebagai berikut:
a. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah.
b. Skor 2 untuk jawaban jarang.
c. Skor 3 untuk jawaban kadang-kadang.
d. Skor 4 untuk jawaban sering.
e. Skor 5 untuk jawaban selalu.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Analisis Deskriptif Data Penelitian
Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  menyebarkan kuesioner ke Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi yang  berjumlah  sebanyak  55  orang.  Pengiriman kuesioner  dilakukan  secara  langsung  dengan  batas pengambilan  3  minggu  setelah  pembagian  kuesioner. Kuesioner  disebar  sebanyak  55,  dan  kembali  sebanyak 43  dan  semua  dapat  digunakan.  Jumlah  sampel  dan tingkat  pengembalian  dalam  penelitian  ini  ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1. Deskriftif Penyebaran Kuisioner Jumlah Kuisioner yanng disebar 55 Kuisioner yang kembali 43 Kuisioner yang tidak kembali 12 Kuisoner yang dapat diolah 43 Kuisoner yang tidak dapat diolah 0 Tingkat pengembalian kuisioner 78,19 % Sumber : SPSS 23, 2021.

## 4.2.  Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  mempunyai  tujuan  untuk memberikan  gambaran  mengenai  variabel-variabel penelitian.  Hasil  analisis  deskriptif  statistik  dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23 disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Variabel Penelitian
Sumber : SPSS versi 23, 2021.
Keterangan:
Y : Pengawasan Keuangan Daerah X : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Z 1 : Partisipasi Masyarakat Z z : Akuntabilitas Publik
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  data penelitian adalah sebesar 43 data. Variabel pengetahuan dewan  tentang  anggaran  (X)  memiliki  nilai  minimum 3,0  dan  nilai  maksimum  5,0.  Nilai  rata-rata pengetahuan dewan tentang anggaran (X) 4,223 dengan nilai standar deviasi 0,470.
Variabel pengawasan keuangan daerah (Y) mempunyai  nilai  minimum  sebesar  3,416  dan  nilai maksimum  sebesar  5,0.  Nilai  rata-rata  pengawasan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 4,164 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,419.
Variabel  partisipasi  masyarakat  (Z 1 )  mempunyai nilai  minimum  2,583  dan  nilai  maksimum  5,0.  Rata- rata  partisipasi  masyarakat  (Z 1 )  adalah  sebesar  4,160 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,553.
Variabel  akuntabilitas  publik  (Z 2 )  mempunyai  nilai minimum  3,692  dan  nilai  maksimum  5,0.  Rata-rata akuntabilitas  publik  (Z 2 )  adalah  sebesar  4,406  dengan nilai standar deviasi sebesar 0,366.

## 4.3.  Uji Validitas
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau valid  tidaknya  suatu  kuisioner.  Suatu  kuisioner dinyatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuisioner mampu  mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur oleh  kuisioner  tersebut  (Ghozali,  2018).  Uji  validitas yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan Moment  Product  Corelation  (Pearson Correlation) .  Nilai  korelasi  yang  diperoleh  (rhitung) dibandingkan  dengan  nilai  korelasi product  moment
untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan  atau  tidak.  Jika  rhitung  lebih  besar  dari rtabel  pada  uji  dua  sisi  dengan  taraf  kepercayaan tertentu,  maka  disimpulkan  instrumen  tersebut memenuhi  kriteria  validitas  sehingga  item  tersebut layak (valid). Rtabel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,3008 (df =43 – 2 = 41, 5%).
4.3.1.   Hasil  Uji  Validitas  Pengawasan  Keuangan Daerah (X)
Tabel  berikut  ini  menyajikan  hasil  uji  validitas terhadap indikator pengawasan keuangan daerah (X). Tabel 2. Uji Validitas (X) Indikator Rhitung (Pearson Correlation) Sig. Keterangan PKD1 0,825 0,000 Valid PKD2 0,670 0,000 Valid PKD3 0,697 0,000 Valid PKD4 0,702 0,000 Valid PKD5 0,808 0,000 Valid PKD6 0,750 0,000 Valid PKD7 0,894 0,000 Valid PKD8 0,780 0,000 Valid PKD9 0,574 0,000 Valid PKD10 0,753 0,000 Valid
Sumber : SPSS 23, 2021.
Hasil  pengujian  pada  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  setiap  indikator  menghasilkan  koefisien korelasi  r hitung > r tabel (r hitung > 0,3008) dan nilai  Sig. < 0,05.  Hal  ini  berarti  instrumen  penelitian  yang berjumlah  sepuluh  pernyataan  dalam  penelitian  telah mampu  mengukur  variabel  pengawasan  keuangan daerah.
4.3.2.   Hasil  Uji  Validitas  Pengetahuan  Anggaran Angota Dewan (Y)
Tabel  berikut  ini  menyajikan  hasil  uji  validitas terhadap  indikator  pengetahuan  anggaran  anggota dewan (Y):

## Tabel 3. Uji Validitas (Y)
Indikator Rhitung Rtabel Keterangan PAD1 0,502 0,001 Valid PAD2 0,555 0,000 Valid PAD3 0,808 0,000 Valid PAD4 0,679 0,000 Valid PAD5 0,570 0,000 Valid PAD6 0,649 0,000 Valid PAD7 0,611 0,000 Valid PAD8 0,670 0,000 Valid PAD9 0,543 0,000 Valid PAD10 0,844 0,000 Valid PAD11 0,857 0,000 Valid PAD12 0,862 0,000 Valid Sumber : SPSS 23. 2012.
Hasil pengujian pada di atas menunjukkan bahwa setiap  indikator menghasilkan  koefisien  korelasi  r hitung >  r tabel (r hitung >  0,3008)  dan  nilai  Sig.  <  0,05.  Hal  ini berarti  instrumen  penelitian  yang  berjumlah  sepuluh pernyataan  dalam  penelitian  telah  mampu  mengukur variabel  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan instrumen  penelitian  yang  berjumlah  dua  belas pernyataan  dalam  penelitian  telah  mampu  mengukur variabel  variabel  pengetahuan  anggaran  anggota dewan.
4.3.3. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (Z 1 )
Tabel  berikut  ini  menyajikan  hasil  uji  validitas terhadap indikator partisipasi masyarakat (Z 1 ):
Tabel 4. Uji Validitas (Z 1 ) Indikator Rhitung Rtabel Keterangan PM1 0,811 0,000 Valid PM2 0,850 0,000 Valid PM3 0,810 0,000 Valid PM4 0,802 0,000 Valid PM5 0,853 0,000 Valid PM6 0,767 0,000 Valid PM7 0,738 0,000 Valid PM8 0,628 0,000 Valid PM9 0,782 0,000 Valid PM10 0,808 0,000 Valid PM11 0,730 0,000 Valid PM12 0,750 0,000 Valid Sumber : SPSS 23, 2012.
Hasil  pengujian  pada  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  setiap  indikator  menghasilkan  koefisien korelasi  r hitung > r tabel (r hitung >  0,3008) dan  nilai  Sig. < 0,05.  instrumen  penelitian  yang  berjumlah  dua  belas pernyataan  dalam  penelitian  telah  mampu  mengukur variabel partisipasi masyarakat.
4.3.4.   Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Publik (Z2)
Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator akuntabilitas publik (Z 2 ) :
Tabel 5. Ujivaliditas (Z2) Indikator Rhitung Rtabel Keterangan AKP1 0,546 0,000 Valid AKP2 0,631 0,000 Valid AKP3 0,654 0,000 Valid AKP4 0,838 0,000 Valid AKP5 0,429 0,000 Valid AKP6 0,751 0,000 Valid AKP7 0,628 0,000 Valid AKP8 0,689 0,000 Valid AKP9 0,731 0,000 Valid AKP10 0,578 0,000 Valid AKP11 0,709 0,000 Valid AKP12 0,722 0,000 Valid AKP13 0,734 0,000 Valid
Sumner : SPSS 23, 2021.
Hasil  pengujian  pada  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  setiap  indikator  menghasilkan  koefisien korelasi  r hitung > r tabel (r hitung > 0,3008) dan nilai  Sig. < 0,05.  Instrumen  penelitian  yang  berjumlah  tiga  belas pernyataan  dalam  penelitian  telah  mampu  mengukur variabel akuntabilitas publik.

## 4.4.   Analisis Regresi Linear

## 4.4.1.   Analisis Regresi Linear Sederhana
Nilai konstanta bernilai  positif sebesar 2,491. Hal ini  menunjukkan  bahwa  tanpa  ada  pengaruh  dari variabel  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan  dan faktor  lain,  maka  nilai  pengawasan  keuangan  daerah secara konstan akan bernilai sebesar 2,491.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  pengetahuan anggaran  anggota  dewan  bernilai  positif  yaitu  sebesar 0,396.  Hal  ini  berarti  apabila  nilai  pengetahuan anggaran  anggota  dewan  meningkat,  maka  akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.
4.4.2.   Analisis  Regresi  Linear  Moderasi  Partisipasi Masyarakat
Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -5,289. Hal ini  menunjukkan  bahwa  tanpa  ada  pengaruh  dari variabel  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan, partisipasi masyarakat dan interkasi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat serta  faktor  lain,  maka  nilai  pengawasan  keuangan daerah secara konstan akan bernilai sebesar -5,289.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  pengetahuan anggaran  anggota  dewan  bernilai  positif  yaitu  sebesar 2,110.  Hal  ini  berarti  apabila  nilai  pengetahuan anggaran  anggota  dewan  meningkat,  maka  akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.
Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat  bernilai  positif yaitu sebesar 1,979. Hal  ini berarti  apabila  nilai  partisipasi  masyarakat  meningkat, maka  akan  meningkatkan  nilai  pengawasan  keuangan daerah.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  interkasi  antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi  masyarakat  bernilai  negatif  yaitu  sebesar 0,436.  Hal  ini  berarti  apabila  nilai  interkasi  antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat meningkat, maka akan menurunkan nilai pengawasan keuangan daerah.
4.4.3.   Analisis Regresi Linear Moderasi Akuntabilitas Publik
Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -4,230. Hal ini  menunjukkan  bahwa  tanpa  ada  pengaruh  dari variabel  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan, akuntabilitas  publik  dan  interkasi  antara  pengetahuan anggaran  anggota  dewan  dengan  akuntabilitas  publik serta  faktor  lain,  maka  nilai  pengawasan  keuangan daerah secara konstan akan bernilai sebesar -4,230.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  pengetahuan anggaran  anggota  dewan  bernilai  positif  yaitu  sebesar
1,407.  Hal  ini  berarti  apabila  nilai  pengetahuan anggaran  anggota  dewan  meningkat,  maka  akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.
Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas publik bernilai  positif  yaitu  sebesar  1,682.  Hal  ini  berarti apabila nilai akuntabilitas publik meningkat, maka akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  interkasi  antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik bernilai negatif yaitu sebesar        - 0,266.  Hal  ini  berarti  apabila  nilai  interkasi  antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik meningkat, maka akan menurunkan nilai pengawasan keuangan daerah.
4.4.4.   Uji T Tabel 6. Uji T Variabel Nilai Sig. α = 5% Keterangan Pengetahuan anggaran anggota  dewan (X) 0,003 0,05 Sig. < 0,05 sehingga H 1 diterima Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat (XZ 1 ) 0,184 0,05 Sig. > 0,05 sehingga H 2 ditolak Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik (XZ 2 ) 0,412 0,05 Sig. > 0,05 sehingga H 3 ditolak

## Sumber : SPSS 23, 2021.
Variabel  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan (X)  memiliki nilai signifikansi  sebesar 0,003 < 0,05 (α =  5%).  Nilai  ini  memberikan  makna  bahwa  secara parsial  variabel  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan memberikan pengaruh signifikan terhadap pengetahuan anggaran  anggota  dewan.  Hal  ini  berarti  hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh terhadap pengetahuan  anggaran  anggota  dewan  diterima  (H 1 diterima).
Variabel  Interaksi  antara  pengetahuan  anggaran anggota  dewan  dengan  partisipasi  masyarakat  (XZ 1 ) nilai signifikansi sebesar 0,184  < 0,05 (α = 5%). Nilai ini  memberikan  makna  bahwa  secara  parsial  variabel Interaksi  antara  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan dengan  partisipasi  masyarakat  (XZ 1 )  memberikan pengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pengawasan keuangan  daerah.  Hal  ini  berarti  hipotesis  kedua  yang menyatakan  bahwa  pengetahuan  dewan  tentang
anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  (APBD)  dengan  partisipsi  masyarakat  sebagai pemoderasi ditolak (H 2 ditolak).
Variabel  Interaksi  antara  pengetahuan  anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik (XZ 2 ) nilai signifikansi  sebesar  0,412    <  0,05  (α  =  5%).  Nilai  ini memberikan  makna  bahwa  secara  parsial  variabel Interaksi  antara  pengetahuan  anggaran  anggota  dewan dengan akuntabilitas publik (XZ 2 ) memberikan pengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pengawasan keuangan  daerah.  Hal  ini  berarti  hipotesis  ketiga  yang menyatakan  bahwa  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan daerah  (APBD)  dengan  akuntabilitas  publik  sebagai pemoderasi ditolak (H 3 ditolak).
4.4.5.   Uji Determinasi
Uji  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui besarnya  variabel  bebas  dalam  mempengaruhi  varibel terikat  dapat  diketahui  melalui  nilai  koefisien determinasi  ditunjukkan  oleh  nilai Adjusted  R  Square (R 2 )  dipilihnya Adjusted  R  Square agar  tidak  bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan  kedalam  model,  karena  tidak  seperti  R 2 nilai Adjusted  R  Square dapat  naik  atau  turun  apabila satu  variabel  independen  ditambahkan  kedala  model, sedangkan R 2 setiap tambahan satu variabel independen,  maka  R Square pasti  akan  meningkat tidak  peduli  apakah  variabel  tersebut  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,2018).
Berdasarkan  hasil  uji  determinasi  pada  tabel  5.12 diketahui  bahwa  nilai adjusted R Square sebesar 0,177 yang  mengandung  arti  bahwa  17,7%  besarnya pengawasan  keuangan  daerah  dapat  dijelaskan  oleh variabel  penegtahuan  anggaran  anggota  dewan, sedangkan  sisanya  82,3%  lainnya  dijelaskan  oleh variabel lain di luar model, seperti political background dan transparansi kebijakan publik (Arianti et al., 2017).

## 4.5.   Pembahasan
4.5.1.   Pengaruh  Pengetahuan  Anggaran  Anggota Dewan Terhadap Pemgawasan Keuangan
Daerah
Penelitian  ini  mengajukan  hipotesis  bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah. Hasil uji regresi  menunjukkan bahwa nilai  sig. sebesar 0,000  <  0,05  (α  =  5%).  Hal  ini  berarti  bahwa  H 1 didukung  yang  berarti  bahwa  pengetahuan  anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
Anggota  Dewan  yang  mengetahui  lebih  banyak tentang  tahap-tahap  terkait  anggaran  tentu  akan  dapat melakukan  pengawasan  yang  lebih  baik.  Anggota Dewan perlu mengetahui dan memahami setiap tahapan anggaran,  mulai  dari  tahap  persiapan  anggaran,  tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, serta tahap pelaksanaan  anggaran.  Jika  semua  tahap  ini  dipahami
oleh anggota Dewan dengan seksama, tentu hal ini akan memudahkan  anggota  Dewan  dalam  mengawasi pelaksanaan  keuangan  daerah.  Anggota  Dewan  akan mudah  mengetahui  sesuatu  yang  menyimpang  dari rencana  anggaran  dan  hal  ini  tentu  menjadikan pengawasan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  anggota Dewan semakin baik.
4.5.2.   Pengaruh  Pengetahuan  Anggaran  Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan  Partisipasi  Masyarakat  Sebagai  Varibel Pemoderasi.
Penelitian  ini  mengajukan  hipotesis  bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah dengan  partisipasi  masyarakat  sebagai  pemoderasi. Hasil uji regresi  menunjukkan bahwa nilai  sig. sebesar 0,184 > 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti bahwa H 2 ditolak yang  berarti  bahwa  partisipasi  masyarakat  tidak memoderasi  pengetahuan  anggota  dewan  tentang anggaran  berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan daerah.
Partisipasi masyarakat belum memberikan dampak yang  berarti  bagi  fungsi  anggota  Dewan  dalam mengawasi  keuangan  daerah.  Hal  ini  mengindikasikan partisipasi  masyarakat  masih  kurang  dan  masih  perlu ditingkatkan.  Dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu anggota  DPRD  Provinsi  Jambi  yang  tidak  ingin disebutkan  identitasnya  menyatakan  bahwa  partisipasi masyarakat dalam pengawasan baik terhadap pemerintah  maupun  terhadap  DPRD  hanya  bersifat formalitas  saja  dan  tidak  semua  element  masyarakat terlibat melainkan hanya beberapa perwakilan masyarakat  saja  yang  dilibatkan  yang  telah  dipilih sendiri oleh pihak pemerintah maupun DPRD sehingga tidak  menghasilkan  hasil  yang  optimal.  Ada  unsur objektivitas  yang  hilang  dalam  partisipasi  masyarakat. Padahal  reses  anggota  DPRD  yang  dalam  satu  tahun bisa  tiga  kali.  Hal  ini  harusnya  mampu  melibatkan elemen-elemen  masyarakat  secara  luas  bukan  hanya masyarakat  yang  ditunjuk  dan  diinginkan  pihak pemerintah maupun DPRD saja.
4.5.3.   Pengaruh  Pengetahuan  Anggaran  Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan  AKuntabilitas  Publik  Sebagai  Variabel Pemoderasi
Penelitian  ini  mengajukan  hipotesis  bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah dengan  akuntabilitas  publik  sebagai  pemoderasi.  Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,412 > 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti bahwa H 3 ditolak yang berarti  bahwa  akuntabilitas  publik  tidak  memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
Tuntutan  penguatan  akuntabilitas  di  lembaga  – lembaga  publik  belum  tercapai  dalam  penelitian  ini. Hal  ini  tergambar  secara  jelas  bahwa  akuntabilitas publik  tidak  memberikan  perbedaan  yang  berarti  pada fungsi Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan
daerah.  Lemahnya  akuntabilitas  publik  memberi  arti bahwa  kewajiban  dari  individu  atau  pejabat  yang dipercayakan  untuk  mengelola  anggaran  belum terpenuhi  dengan  baik.  Adanya  kelalaian  atas pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerah menjadikan  fungsi  pengawasan  yang  dijalankan anggota Dewan menjadi kurang efektif.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang  pengaruh  pengerauh pengetahuan  anggaran  anggaran  anggota  dewan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi  masyarakat  dan akuntabilitas publik sebagai pemoderasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengetahuan anggaran anggota Dewan berpengaruh terhadap  pengawasan  keuangan  daerah,  hal  ini dikarenakan  pengetahuan  merupakan  faktor  yang dominan dalam mempegaruhi pengawasan keuangan  daerah  serta  tingkat  pendidikan  dan ketepatan  disiplin  ilmu  anggota  Dewan  merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  proses  pengawasan keuangan daerah.
2. Partisipasi  masyarakat  tidak  memoderasi  pengaruh pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan  terhadap pengawasan  keuangan  daerah.  Hal  ini  dikarenakan partisipasi  masyarakat  masih  dianggap  sebagai formalitas  saja  dalam  melaksanakan  kegiatan  serap aspirasi  masyarakat  pada  masa  reses  anggota Dewan  serta  hanya  kalangan  perangkat  Desa  atau RT/RW  saja  yang  dilibatkan  sehingga  pertisipasi masyarakat  dianggap  belum  mampu  menjadi  faktor dominan dalam meningkatkan pengetahuan anggaran anggota Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah.
3. Akuntabilitas  publik  tidak  memoderasi  pengaruh pengetahuan  anggaran  anggota  Dewan  terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil ini dikarenakan masih  tingginya  tingkat  protes  oleh  masyarakat yang di wakili oleh LSM, Mahasiswa dan Organisai lainnya  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah, masih tingginya angka korupsi oleh anggota Dewan serta  kurangnya  transparansi  dari  pihak  DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah.

## 5.2.  Saran
1. Bagi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Jambi  diharapkan mempertahankan  pengawasan  keuangan  daerah. Anggota  Dewan  juga  diharapkan  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan  anggaran  dan  keuangan  daerah. Keterlibatan  masyarakat  dapat  ditingkatkan  melalui keterbukaan  anggaran  dan  pembahasan  anggaran secara  online  sehingga  masyarakat  dengan  mudah berpartispasi  dalam  mengawasi  keuangan  daerah dengan  perkembangan  teknologi.  Anggota  Dewan juga diharapkan meningkatkan keterbukaan informasi  atas  rencana  dan  pelaksanaan  anggaran agar  pertanggungjawaban  keberhasilan  pelaksanaan
anggaran dapat terus diawasi sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya,  agar  dapat  melakukan penelitian  dengan  jumlah  sampel  dan  objek  yang lebih  luas  lagi  dengan  melakukan  uji  banding anggota  DPRD  satu  periode  dengan  dua  periode. Diharapkan  juga  bagi  peneliti  selanjutnya  untuk dapat mengembangkan indikator-indikator pengukuran  yang  digunakan  dalam  kuesioner penelitian  dan  mengembangkna  variabel political background serta transparansi kebijakan publik.

## DAFTAR REFERENSI
Apituley,  L.  G.  .  (2018). Pengawasan  Penggunaan Keuangan  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi Daerah . https://doi.org/10.31219/osf.io/5p9kd
Arianti,  E.,  Nelly,  R.,  &  Supriono.  (2017).  Pengaruh Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  Terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah  (APBD)  dengan Political  Background,  Akuntabilitas  Publik  dan Transparansi  Kebijakan  Publik  sebagai  Variabel Pemoderasi. JOMFekom , 4 (1). https://media.neliti.com/media/publications/12558 9-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah- ditinja.pdf
Coryanata, I. (2012). Akuntanilitas Partisipasi
Masyarakat  dan  Kebijakan  Publik  sebagai Moderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran  dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah. Jurnal  Akuntansi  Dan  Investasi  Vol.  12  No.  2. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
Detiknews.com.  (2019). Survei  LSI :  Kepercayaan Publik Terhadap DPR Paling Rnedah . https://news.detik.com/berita/d-4735750/survei- lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-paling- rendah-kpk-tertinggi
Finna,  R.  (2010). Partisipasi  Masyarakat .  Jakarta: Bumi Aksara.
Halim,  A.  (2012). Akuntansi  Keuangan  Daerah .
Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2018). Metodologi Penelitian dan Bisnis . Yogyakarta: BFEE UGM.
Jambihariini.com.  (2020). Mahasiswa  di  Jambi  Demo Tuntut Transparansi Dana COvid-19 . https://jambihariini.com/mahasiswa-di-jambi- demo-tuntut-transparansi-dana-covid-19/
Juliastuti.  (2013).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,
Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Universitsa Negeri Padang.
Khotari,  C.  .  (2004). Reseacrh  Metodology .  NewAge International Limited, Publisher.
Kuddy,  A.  L.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Anggota Dewan  Tentang  Anggaran  Terhadap  Kinerja Pengawasan  Keuangan  Daerah  dengan  Gaya Kepemimpinan  sebagai  Pemoderating. Jurnal Manajemen  &  Bisnis  Vol  1  Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cendrawasih .
Mardiasmo.  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik .  ANDI:
Yogyakarta.
Mardiasmo. (2005). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . ANDI: Yogyakarta.
Nurrahma,  S.  (2008). Fungsi  Pengawasan  DPRD Terhadap  Aanggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  di  Kabupaten  Maros .  Tesis Magister Hukum, Universitas Hasanudin,
Makasar.
Polii, J., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Investigasi Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tentang Penganggaran  Berbasis  Kinerja  di  Kota  Bitung. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  Goodwill , 8 (2),
30–39. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17165 Pramita,  Y.  D.,  &  Andriyani,  L.  (2010).  Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang
Anggaran  Dengan  Pengawasan  Dewan  Pada Keuangan  Daerah  (Apbd). Simposium  Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010 .
Rasidi, M. (2013). Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan  Roles  Procedures  and  Policies  (RPPs) Terhadap  Kinerja  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Dalam  Pengawasan  Keuangan Daerah  (DPRD  Provinsi  Kalimantan  Tengah) .
Tesis, Universitas Terbuka, Jakarta.
Rosseptalia,  R.  (2006). Pengetahuan,  Pengaruh
Tentang,  Dewan  Pengawasan,  Terhadap  Daerah, Keuangan Variabel, Dengan Partisipasi,
Moderator Dan, Masyarakat . Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Sekaran,  U.  (2015). Metodologi  Penelitian  untuk Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Sekretariat  DPRD  Provinsi  Jambi.  (2020). DPRD- JAMBIPROV.GO.ID .
Setyawati, Y. (2010). Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan  Daerah  (APBD)  dengan  Partisipasi Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan  Publik Sebagai  Variabel  Pemoderasi  (Study  Empiris  di Karesidenan Surakarta) . Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Siagian,  S.  P.  (1985). Manajemen  Sumber  Daya Manusi . Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian,  S.  P.  (2011). Filsafat  Administrasi .  Jakarta: Bumi Aksara.
Sopanah.  (2003).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan
Transparansi Kebijakan Publik terhadap

## Hubungan  antara  Pengetahuan  Dewan  tentang
Anggaran  dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah. Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)  VI  16-17 Oktober Di Surabaya .
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV. Alfabeta.
Sunyoto,  D.  (2013). Metodologi  Penelitian  Akuntansi . Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
Werimon,  S.  (2005). Pengaruh  partisipasi  masyarakat dan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap hubungan  antara  pengetahuan  dewan  tentang anggaran  dengan  pengawasan  keuangan  daerah (apbd) (Issue  November).  Tesis  Magister  Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.