92

## PENGOSONGAN JABATAN WAKIL LURAH DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA: Dilema Antara Efisiensi Birokrasi dan

## Layanan Publik
Oleh: Rahmatullah 

## ABSTRACT
Specificity of autonomy Jakarta as the Capital of the Republic of Indonesia that is placed on the area provincial level, so that the government area consists of 5 (five) City and 1 (one) Thousand Islands District up units at the lower level, namely District and Village is a unit of government  administrative  and  technical  services.  Urban  Village  as  a  government bureaucracy  that  deal  directly  with  the  public  is  the  frontline  in  the  public  service.  The existence of the village chief and deputy village chief was reinforced by law No. 147 of 2009 on the Organization and Work Procedure village, which strengthened the position of deputy village chief duties and functions as an auxiliary Lurah such a heavy burden of their duties to serve citizens of the capital densely populated. The reform of the bureaucracy over the birth of Jakarta Bylaw No. 12 of 2014 concerning the regional Organization still beg the question why the position of deputy village chief who is still listed in the rules of the "vacated" in all regions of Village Capital. Occurred in the dilemma between the demands of expectations as a public service town, but on the other hand the reform of the bureaucracy is still a "maintenance of structures" without "tightening" of personnel staffing.
Keywords: Autonomy, government bureaucracy, deputy village chief.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kedudukan  DKI  Jakarta  sebagai daerah otonom yang memiliki kekhususan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  sebagaimana  UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dan Sekretaris Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi DKI Jakarta (2015-2019).
Kekhususan  tersebut  di  antara  salah satunyanya  adalah  struktur  organisasi tata  laksana  pemerintahan  di  tingkat Kelurahan  sebagai  unit  layanan  teknis administratif  terdepan  dan  menjadi ujung  tombak  bagi  layanan  publik.  Di tingkat  kelurahan  tidak  saja  dipimpin oleh  Lurah  sebagai  jabatan  pimpinan dalam tata laksana urusan pemerintahan terbawah  untuk urusan  pelayanan masyarakat, tetapi juga adanya
ketentuan  aturan  tentang  jabatan  Wakil Lurah  untuk  membantu  Lurah  dalam tugas layanan warga tersebut.
Adanya jabatan Wakil Lurah
sebenarnya dilatarbelakangi oleh harapan  besar  mengenai  DKI  Jakarta sebagai  pusat  kota  layanan  publik. Sebab  Jakarta  yang  berpenghunikan penduduk 9 juta jiwa dengan kepadatan yang  tinggi  menjadikannya  sebagai “Kampung  Besar”  ( The  Big  Village ) dengan  berbagai  lintas  etnik  dan mutikultur. Kepadatan inilah menjadikan Jakarta sebagai kota “sibuk” dengan  berbagai  kebutuhan  layanan, aspirasi dan kepentingan yang membutuhkan  “reaksi”  cepat-tanggap dan  memudahkan  segala  urusan  dalam pembangunan warga penghuninya.
Tingginya  harapan  warga  DKI terhadap  persoalan  kebutuhan  layanan publik  tersebut  di  tingkat  Kelurahan sebagai  unit  terbawah,  yang  jumlahnya terdapat  267  Kelurahan,  diharapkan dapat merespon kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan  warga  DKI  yang  “super” padat  dan  tidak  pernah  “mati”  dalam menghadapi  problem  pembangunan yang  masih  menghinggapi  layaknya kota-kota  besar  di  Indonesia,  yakni masalah ketertiban, transportasi,
lingkungan, kependudukan, permukiman,  pendidikan,  kesehatan, kesejahteraan, hingga persoalan sampah Ibukota, dan sebagainya.
Kehadiran  jabatan  Wakil  Lurah diharapkan dapat “meringankan” beban tugas birokrasi kelurahan untuk semata- mata  urusan  melayani  masyarakat. Dengan demikian, Lurah dapat membantu  atau  berbagi  tugas  bersama Lurah di unit terbawah, bukan “sekedar mewakili” jika lurah berhalangan tugas. Keberadaan jabatan Wakil Lurah di DKI Jakarta dipertegas kedudukannya dalam Pergub  DKI  Jakarta  Nomor  147  Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
Namun  memasuki  Tahun  2015, tepatnya 2 Januari, Jabatan Wakil Lurah, seolah “dimatikan” atas nama “perampingan  birokrasi”  agar  lebih efektif  dan  efisien  dalam  pelayanan publik.  Pengosongan  jabatan  Wakil Lurah tersebut oleh pemprov DKI konon berdasarkan  kebijakan  yang  tertuang dalam Perda DKI Nomor 12 Tahun 2014 tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah, dan  ini  masih  menyimpan  tanda  tanya. Melalui  Perda  tersebut  yang  dijadikan dasar  bagi  Gubernur  untuk  melakukan pengosongan  jabatan  di  lingkungan

## 94
Pemprov DKI sebanyak 1.835 jabatan di berbagai  Satuan  Perangkat  Pemerintah Daerah  (SKPD),  baik  di  tingkat Provinsi,  sampai  tingkat  Kelurahan yakni Wakil Lurah dan beberapa Kepala Seksi.  Sebagaimana  diketahui,  jabatan yang berhasil dipangkas sebanyak  1.500 jabatan  dari  8.011  jabatan  sehingga menjadi  tersisa  6.511  jabatan.  Namun, dari  jumlah  tersebut  1.835  masih dikosongkan,  mengingat  baru  terisi 4.676 jabatan eselon.
Fenomena  pengosongan  jabatan dimaksud ternyata bukanlah “penghapusan”  mengingat  sudah  ada tercantum  dalam  ketentuan  Undang- Undang.  Dalam  konteks  ini,  Gubernur
DKI  mengaku  telah  mendapat  “restu” Kemendagri  agar  semata  tidak  terlalu banyak jabatan struktural untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.  Birokrasi  sejatinya  adalah posisi  yang  strategis  dalam  urusan kebutuhan  hajat  hidup  masyarakat. Dimulai  sejak  urusan  kelahiran  hingga kematian  warga,  birokrasi  menjadi sentral  dalam  pemenuhan  layanan publik  tersebut,  sehingga  diperlukan pejabat birokrasi yang memiliki kepedulian tinggi pada persoalan masyarakat.  Rotasi  pejabat  adalah  hal yang  biasa  dalam  posisi  birokrasi,
terutama  untuk  urusan  “penyegaran” bagi  percepatan  pembangunan  dan pelayanan  masyarakat.  Namun,  jika rotasi  hingga  pengosongan  tersebut bukan sekedar “perampingan” birokrasi agar lebih efisien, tetapi juga dihadapkan pada problem layanan yang multidimensional.  Sehingga  birokrasi tidak  menghilangkan  tugas  pokok  dan fungsi  yang semesti diembannya dalam membantu urusan pelayanan, dalam hal ini Jabatan Wakil Lurah. Sebab menjadi Lurah  di  DKI  dengan  komposisi penduduk yang super padat dan banyak problemanya,  maka  peran  Wakil  Lurah perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali.
Termasuk  pula  rencana  Pemprov DKI  hendak  mengevaluasi  semua pejabat publik tersebut, termasuk Lurah (tanpa  Wakil  Lurah)    selama  3  bulan (sejak  terhitung  2  Januari  2015),  maka berarti  April  2015  ini  juga  harus  sudah didapat  jawaban  atas  permasalahan kekosongan  jabatan  publik  tersebut, termasuk pula kosongnya jabatan Wakil Lurah,  yang  mengakibatkan  sejumlah pegawai  pemerintah  (PNS)  non  job karena  “di-staff-kan”  di  tempat  asal jabatannya  bertugas.  ‘Pengangguran’ PNS  ini  bukan  sekedar  menciptakan problem  pemborosan  anggaran  untuk
membangun  kinerja  birokrasi,  tetapi juga  menambah  ‘masalah  psikologi’ antara  “mantan”  Wakil  Lurah  yang menjadi staf biasa dengan Kepala Seksi yang pernah menjadi bawahannya.
Jabatan Wakil Lurah di DKI Jakarta yang  lumrahnya  merupakan  jenjang karir  dan  pengalaman  struktural  dalam mewujudkan  profesionalisme  birokrasi di  tingkat  kelurahan,  lazimnya  ‘nyata’ menurut  aturan  main  yang  berlaku sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, yakni UU Nomor 29 Tahun 2007. Sehingga posisi jabatan Wakil  Lurah  menjadi  penting  dikaji kembali  dalam  konteks  tata  kelola organisasi pemerintah daerah, khususnya  tingkat  Kelurahan  sebagai garda  terdepan  dalam  layanan  warga DKI Jakarta. Sejauhmanakah urgensinya  keberadaan  Wakil  Lurah selama  ini  dan  bagaimana  perwujudan peningkatan  layanan  masyarakat  tanpa Wakil  Lurah  untuk  selama  3  bulan  ini terhitung sejak awal Januari hingga awal April  2015?  Dalam  kontesk  tersebut, menarik  untuk  dikaji  sebagai  bahan referensi,  informasi,  pertimbangan  dan kepentingan  masukan  khususnya  bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan  keputusan  (eksekutif  dan
legislatif)  dan  khalayak  umum  di  DKI Jakarta.

## B. Fokus Masalah
Sesuai pemikiran pada latar belakang di atas, masalah menjadi fokus kajian  mengenai  topik  pembahasan dimaksud dapat dirumuskan permasalahan  objek  kajian  ini  adalah seputar usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perampingan atau pemangkasan  birokrasi  layanan  di tingkat  kelurahan  berupa  kebijakan pengosongan  Wakil  Lurah  yang  terkait langsung pelayanan masyarakat.
Dengan demikian, kajian dititik- beratkan  pada  persoalan  “Pengosongan Jabatan  Wakil  Lurah  di  DKI  Jakarta; Dilema  Antara  Efisiensi  Birokrasi  atau Layanan Publik”.

## C. Tujuan Penulisan
Kajian ini dilakukan dengan tujuan sebagaimana berikut:
1. Mengetahui  urgensi  posisi  jabatan Wakil  Lurah  menurut  ketentuan perundangan-undangan dan eksistensinya dalam urusan pemenuhan  layanan  masyarakat  di tingkatan birokrasi kelurahan.
96
2. Menggali  ide  atau  pemikiran  dibalik kebijakan  pentingnya  pemangkasan birokrasi di Ibukota Jakarta, khususnya di tingkat Kelurahan.
3. Memberikan  informasi  sejauhmana peningkatan  layanan  publik  pasca diberlakukan kebijakan perampingan birokrasi berupa pengosongan Wakil Lurah  dan  3  Kepala  Seksi  di  DKI Jakarta.
4. Kendala  psikologis  apakah  yang menghambat birokrasi dalam pemenuhan pelayanan publik di DKI
Jakarta  pasca  kebijakan  “Tanpa
Wakil Lurah” di tingkat kelurahan.
Selain  itu  diharapkan  hasil  kajian ini dapat menjadi bahan kajian pengembangan lebih lanjut untuk mengkritisi  atau  menguatkan  kebijakan publik yang terkait dengan perampingan birokrasi dan masalah layanan publik.

## D. Metode
1. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ( library
research ) sebagai bahan literatur
yang diharapkan dapat menyajikan  sumber  data  yang
menjadi  referensi  penting  yang diperlukan  berkenaan  dengan objek  kajian  dalam  pembahasan ini. Mengingat fokusnya menyangkut kebijakan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta,  maka  acuan  yuridis berupa  UU  Nomor  29  Tahun 2007 mengenai kekhususan Pemda  DKI  Jakarta,  beserta ketentuan  aturan  di  bawahnya, yakni Perda dan Pergub menjadi acuan utama dalam pembahasannya.

## b. Studi Dokumenter
Studi  dokumen  adalah  berupaya menggali  informasi  yang  akurat sebagai sumber dan penguat data dalam tataran implementasi, berupa  kejadian  faktual  yang terdokumentasikan/tercatat,  baik dalam  arsip  atau  dokumen penting berupa notulensi, keputusan/rekomendasi organisasi,  hingga  surat  edaran tentang  suatu  kebijakan  atau himbauan  resmi.  Termasuk  pula sebagai dokumentasi adalah pembicaraan atau informasi yang terbuka untuk publik atau terpublis media.

## 2. Metode Analisis dan Pengujian Data
Sesuai dengan obyek kajian dari permasalahan  yang  hendak  dibahas dalam  penulisan  ini,  maka  perlu diperhatikan  prinsip-prinsip  ilmiah yang  menjadi  acuan  akademik berupa  pendekatan  analisis  dengan menggunakan  metode  deskriptif kualitatif.    Untuk  keabsahan  data pengujiannya  dengan  data  yang diperoleh  dilakukan  klasifikasi  dan diversifikasi secara kualitatif berupa penarikan kesimpulan.

## ACUAN TEORETIK
A. Kedudukan/Posisi  Jabatan  Wakil Lurah Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Dalam Konteks  Otonomi  Khusus  Ibukota Jakarta Sebagaimana diulas di pendahuluan dalam
tulisan ini
dinyatakan  bahwa  Provinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  (disingkat Provinsi  DKI  Jakarta)  merupakan Provinsi  yang  mempunyai  kekhususan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah karena posisinya sebagai Ibukota NKRI. Sebagai wilayah pusat pemerintahan  RI,  DKI  Jakarta  sebagai daerah  otonomi  juga  dibebani  oleh
berbagai  fungsi  kota  yang  melekat dengan  kebutuhan  dan  persoalannya yang multikompleks. Ciri khas otonomi yang  terdapat  pada  tingkatan  Provinsi maka  level  wilayah  Kota/Kabupaten hingga  Kecamatan  dan  Kelurahan merupakan enclave bagi  layanan  teknis dalam pelayanan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Provinsi DKI Jakarta.
Karakteristik kekhususan otonomi DKI  di  tingkat  paling  bawah  adalah adanya  pendelegasian  urusan  publik  di tingkat  Kelurahan  yang  dipimpin  oleh Lurah  dan  dibantu  Wakil  Lurah. Kedudukan Wakil Lurah inilah menjadi pembahasan  tersendiri  sebagaimana pada  ketentuan  perundang-undangan, yakni UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Pasal  22 sebagaimana berikut:
1. Kelurahan  dipimpin  oleh  lurah dibantu oleh seorang wakil lurah.
2. Lurah dan wakil lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
3. Lurah dan wakil lurah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  diangkat dan diberhentikan
oleh walikota/bupati
berdasarkan
pendelegasian wewenang Gubernur sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
4. Lurah  bertanggung  jawab  kepada walikota/bupati melalui camat.
5. Wakil  lurah  bertanggung  jawab kepada lurah.
6. Sekretaris  kelurahan  diangkat  dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Sedangkan  dalam  Perda  Nomor 147  tahun  2009  tentang  Organisasi  dan Tata Kerja Kelurahan, kedudukan Wakil Lurah  juga  diperkuat  dengan  tugas  dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal  2  ayat  (5)  “Dalam  melaksanakan tugasnya,  Lurah  dibantu  oleh  seorang Wakil Lurah.
Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas  pemerintahan  daerah  di  wilayah Kelurahan (Pasal 3 ayat 1).
Mengenai susunan organisasi Kelurahan  masih  menurut  Perda  DKI Nomor  147  Tahun  2009,  tertera  dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari berikut:
a. Lurah;
b. Wakil Lurah;
c. Sekretariat Lurah;
d. Seksi  Pemerintahan,  Ketenteraman dan Ketertiban;
e. Seksi Perekonomian;
f. Seksi Prasarana dan Sarana;
g. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
h. Seksi  Kebersihan  dan  Lingkungan Hidup;
i. Seksi Pelayanan Umum; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun  tugas  dari  Wakil  Lurah adalah membantu lurah dalam melaksanakan  tugasnya  sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), yakni:
a. Membantu Lurah dalam memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. Membantu Lurah dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi’
c. Membantu
Lurah dalam
melaksanakan koordinasi dan kerjasama  dengan  Satuan  Kerja Perangkat  daerah  (SKPD),  Unit Kerja  Perangkat  Daerah  (UKPD) dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta  terkait,  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Kelurahan;
d. Membantu Lurah dalam melaksanakan pengendalian pemeliharaan ketertiban,
ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Gubernur bersama  dengan  Satuan  Tugas Satpol PP Kelurahan;
e. Membantu Lurah dalam pembinaan masyarakat dan lembaga
masyarakat kelurahan;
f. Membantu Lurah dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah kelurahan;
g. Menyelenggarakan  koordinasi  dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan  yang  ditetapkan  oleh Lurah;
h. Mewakili  Lurah  apabila  Lurah berhalangan  dalam  melaksanakan tugasnya;
i. Melaporkan  pelaksanaan  tugasnya kepada Lurah; dan
j. Membantu
Lurah
dalam melaporkan  pelaksanaan  tugas  dan fungsi Kelurahan.
Posisi Wakil Lurah dalam melaksanakan  tugasnya  berkedudukan
di  bawah  dan  bertangungjawab  kepada Lurah.

## B. Hakikat  Efisiensi  Dalam  Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Dalam  Delly  Mustafa  (2013;13) menuturkan bahwa Max Weber mengenalkan birokrasi sebagai organisasi  untuk  mengelola  masyarakat modern yang bisa mengatur mekanisme pemerintahan dengan efisien.
Bahkan  Blau  dalam  Lijan  Poltak Sinambela (2007) kutipan tidak langsung  dari  Delly  Mustafa  (2013;13) juga mengemukan hal yang sama, yakni birokrasi  merupakan  organisasi  yang ditujukan untuk memaksimumkan efisiensi dalam administrasi.
Weber  sebagaimana  dalam  Delly Mustafa (2013;13-15) mengungkap bahwa  birokrasi  membentuk  proses administrasi yang rutin, dengan rasionalitas tertentu dimana karakteristik utama  struktur  birokrasi  adalah:  (1) Spesialisasi; (2) Organisasi yang hierarkis;  (3)  Sistem  aturan  ( system  of rules );  (4)  Impersonality;  (5)  Standar Karier; dan (6) Efisisensi.
Dalam  Budi  Setiyono  (2012;122) dinyatakan  birokrasi  yang  selama  ini didesain  untuk  bekerja  lambat,  berhati- hati,  dan  metodologis  sudah  tidak  bisa lagi  diterima  oleh  orang  yang  perlu
100
pelayanan  cepat,  efisien,  tepat  waktu, dan  simpel  sepertihalnya  mengurusi bisnis atau investasi. Terutama pada era globalisasi yang penuh kompetisi dewasa  ini  sehingga  membutuhkan layanan  gerak  cepat  dan  tindakan  yang tepat dari aparat pemerintah.
Lebih  lanjut,  Budi  Setiyono (2012;122)  mengungkap  ketidakpuasan pada  layanan  birokrasi  ini  pada  intinya berkisar  pada  tiga  hal: Pertama , organisasi pemerintahan dipandang terlalu besar dan cenderung mengosumsi semua  sumber  daya  ( the  government  is simply    too  large,  consuming  too  many scarce  resourches ).  Akibatnya  muncul adalah perampingan dan penyederhanaan  organisasi  pemerintah serta  pemotongan  anggaran  di  berbagai intasinya. Kedua , pemerintah dipandang terlalu  melakukan  campur  tangan  dan melakukan  kegiatan  di  sektor-sektor yang  sebenarnya  bisa  dilakukan  oleh swasta  dan  masyarakat  itu  sendiri. Ketiga , pemerintah dipandang memiliki methodology (cara  tindak)  yang  telah usang, dimana birokrasi dituduh memiliki pola kinerja yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, tidak mengindahkan tuntunan pasar, dan tidak memiliki pola konsultasi yang baik terhadap warga negara. Sehingga publik
menuntut  perlunya  lembaga-lembaga pemerintah mengimplementasikan konsepsi  manajemen  yang  rasional terhadap  kinerja  pemerintah  seperti strategic planning, performance measurement,  performance  indicators, corporate  governance,  benchmarking , ke dalam institusi-institusi publik.
Hal yang sama juga diungkap oleh Delly Mustafa (2013;145) dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah  dituntut  lebih  efektif  dan efisien, sehingga akan tampak mementingkan kualitas pelayanan ( service  quality ).  Untuk  itu  atas pertimbangan kecepatan dan kelancaran dalam  pelayanan,  perlu  dilakukan reveinting (swastanisasi) birokrasi. Dalam konteks inilah diungkap pentingnya melakukan reformasi birokrasi.
Delly  Mustafa  (2013;164-167) menyatakan  bahwa  tujuan  reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan  masyarakat  ( public  trust building )  dan  menghilangkan  citra negatif birokrasi pemerintahan. Misinya adalah  mengubah  pola  pikir  ( mindset ), pola  budaya  ( cultural  set ),  dan  sistem manajemen.  Adapun  yang  menjadi sasaran  reformasi  birokrasi  adalah
mewujudkan/membentuk:  (1)  Birokrasi yang  bersih;  (2)  Birokrasi  yang  efektif dan efisien; (3) Birokrasi yang produktif; (4) Birokrasi yang transparan; dan (4) Birokrasi yang terdesentralisasi.
Berkaitan dengan sasaran reformasi birokrasi,maka reformasi birokrasi  perlu  dilaksanakan  dengan metode sebagai berikut: (1) Restrukturisasi organisasi lembaga pemerintahan;  (2)  Simplifikasi  dan otomatisasi;  (3)  Rasionalisasi  dan relokasi;  (4)  Regulasi  dan  deregulasi; dan (5) Peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai.
Bahwa reformasi birokrasi sebaiknya dimulai dari birokrat/aparatur birokrat  pemerintahan  yang  berada  di front  office yang  memang  secara langsung  bersentuhan  langsung  dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan  umum.  Indikator  atau  tolok ukur apakah telah terjadi good atau bad governance adalah  kualitas  barang  dan jasa  politik  yang  disediakan/  diberikan oleh  aparatur  terdepan  (Delly  Mustafa,
2013;161).

## C. Hakikat Kualitas Pelayanan Publik
Menurut UU Nomor 25/2009, Bab 1, Pasal 1 ayat (1), pengertian pelayanan
publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administrasi  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan penyelenggara pelayanan publik menurut  ketentuan  berikut  Pasal  1  ayat (2) adalah setiap institusi penyelenggara negara,  korporasi,  lembaga  independen yang  di  bentuk  berdasarkan  undang- undang  untuk kegiatan  pelayanan publik,  dan  badan  hukum  lain  yang dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan pelayanan publik.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Pedayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 63  tahun  2003,  definisi  dari  pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah  di  pusat,  di  daerah,  dan  di lingkungan  badan  usaha  Milik  Negara atau  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau Badan  atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah dalam  bentuk  barang  dan  jasa,  baik dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 102
Adapun  mengenai  kualitas  dalam pelayanan publik, menurut Groetsh dan Davis  dalam  Tjiptono  (kutipan  tidak langsung  dari  Hardiyansyah,  2011;35) mengemukakan bahwa kualitas merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang berhubungan  dengan  produk,  jasa, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau  melebihi  harapan.    Dengan demikian  pelayanan  dapat  dikatakan berkualitas  jika  memuaskan  atau  dapat memenuhi  kebutuhan  dan  harapan masyarakat,  sehingga  fokusnya  adalah kepuasan.  Dengan  demikian,  menurut Hardiyansyah  (2011;42)  bahwa  dasar untuk  menilai  suatu  kualitas  pelayanan selalu  berubah  dan  berbeda    mengingat yang  dianggap  sebagai  pelayanan  yang berkualitas saat ini maka tidak mustahil dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tidak berkualitas pada saat yang lain sehingga kesepakatan  mengenai  kualitas  sangat sulit. Namun menurutnya, kualitas dapat diberikan  pengertian  sebagai  totalitas dari  karakteristik  suatu  produk  (barang atau jasa) yang menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan.
Menurut  Hardiansyah  (2011;95- 96) bahwa perubahan paradigma kebijakan  otonomi  daerah  dewasa  ini, menjadi  keharusan  untuk  ditindak lanjuti oleh daerah. Perubahan pola pikir
dan  komitmen  dari  pimpinan  dan pimpinan  manajerial  daerah  yang  lebih progresif sangat dibutuhkan dan menentukan dalam melakukan perubahan kebijakan dan strategi meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan  pelayanan  publik  diarahkan untuk;
1. penyederhanaan  penyelenggaraan pelayanan publik, melalui restrukturisasi kelembagaan;
2. melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan persyaratan, prosedur, proses dan penyelesaian perizinan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu, memperjelas dan mempertegas bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah harus dilaksanakan secara terpadu one  stop  service .  Di  DKI Jakarta,  layanan  ini  dikenal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat PTSP yang  baru  diterapkan  sejak  2  Januari 2015 dengan berbagai kebijakan seperti di tingkat Kelurahan dilakukan perampingan  struktur  birokrasi  melalui “pengosongan” jabatan Wakil Lurah dan
“pengurangan” 6 Seksi menjadi hanya 3 Seksi dalam layanan teknis administrasi.

## PEMBAHASAN

## A. Tinjauan Umum
DKI  Jakarta  yang  didiami oleh penduduknya mencapai  9 juta jiwa di malam hari, namun di siang hari  bertambah  mencapai  13  juta jiwa  karena  lalu  lalang  penduduk commuter yang kerap datang memadati  dari  berbagai  daerah perbatasan yang menjadi penyangga  Ibukota  seperti  Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan Cianjur  dan  sekitarnya.  Batas wilayah  DKI  Jakarta  sebagaimana berikut:
a. Sebelah  Utara  dengan  Laut
Jawa b. Sebelah Timur dengan
Kabupaten  Bekasi  dan  Kota
Bekasi Provinsi Jawa Barat
c. Sebelah  Selatan  dengan  Kota Depok Provinsi Jawa Barat
d. Sebelah
Barat dengan Kabupaten  Tangerang,  Kota Tangerang, serta Kota Tangerang  Selatan  Provinsi
Banten
Selain itu, DKI Jakarta merupakan  kota  multifungsi,  yakni selain  sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang memiliki  kekhususan  tugas,  hak, kewajiban dan tanggungjawab tertentu  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  sebagai  tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga  internasional.  Selain  itu juga  Jakarta  merupakan  kota  pusat pereonomian dan perdagangan nasional  dan  internasional,  serta yang  lebih  utama  lagi  sebagai daerah otonom yang menyelenggarakan  pembangunan dan  pelayanan  publik  bagi  warga penduduknya.    Kekhususan  daerah otonomi yang dilekatkan pada DKI Jakarta  diletakkan  pada  tingkat Provinsi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Adapun wilayah-wilayah Kota  dan  Kabupaten  (Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,  Jakarta  Barat,  Jakarta Utara,  dan  Kepulauan  Seribu) merupakan  wilayah  kerja  yang bersifat  administrasi dan  unit pelayanan teknis daerah dari penyelenggara  pemerintahan  di
104
tingkat Provinsi. Secara keseluruhan, DKI Jakarta memiliki 44  Kecamatan  dan  267  Kelurahan tersebar di berbagai wilayah Ibukota.
B. Urgensi Wakil Lurah di
Kelurahan Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
Keberadaan Wakil Lurah
untuk  membantu  Lurah  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya
yang demikian kompleks
sebagaimana  dalam  Perda  Nomor
147  tahun  2009  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan  tugas  pemerintahan daerah  yang  dilimpahkan  dari Gubernur  dan  mengoordinasikan pelaksanaan  tugas  pemerintahan daerah  di  wilayah  Kelurahan, diantaranya (Pasal 3 ayat 2):
a. Penyusunan,  dan  pelaksanaan Rencana  Kerja  dari  Anggaran (RKA) Kelurahan;
b. Pelaksanaan tugas pemerintahan daerah yang
dilimpahkan dari Gubernur;
c. Pengendalian
operasional pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  oleh  Satuan  Tugas Satpol PP Kelurahan;
d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
e. Pembinaan lembaga masyarakat;
f. Pemeliharaan  prasarana  dan sarana umum, termasuk saluran- saluran  air  lingkungan  serta saluran tersier lainnya;
g. Pemeliharaan dan pengembangan  kebersihan  dan lingkungan hidup;
h. Pemeliharaan dan pengembangan
kesehatan lingkungan dan komunitas;
i. Pengoordinasian Puskesmas Kelurahan;
j. Pengawasan  rumas  kost  dan rumah kontrakan;
k. Perawatan  taman  interaktif  dan pengawasan pohon di jalan;
l. Pembinaan  Rukun  warga  dan Rukun Tetangga;
m. Pelaksanaan  koordinasi  dengan lembaga musyawarah kelurahan;
n. Pelayanan  kepada  masyarakat (pelayanan  perizinan  dan  non
perizinan yang dilimpahkan dari Gubernur);
o. Pengendalian pelaksanaan anggaran  Satuan  Tugas  Satpol PP Kelurahan;
p. Penyediaan, penatausahaan,
penggunaan,  pemeliharaan  dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
q. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Kelurahan; dan
r. Pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
Begitu banyaknya beban tugas  Kelurahan  dipundak  Lurah dan dibantu Wakil  Lurah serta staf jajaran  di  bawahnya  setidaknya dapat  tergambarkan  dalam  kinerja kesehariannya  untuk  memberikan pelayanan masyarakat. Beban tugas Lurah  dan  Wakil  Lurah  harus bekerja saling mengisi peran, tugas dan  tanggungjawabnya  yang  tidak saja melakukan pelayanan administrasi  di  Kantor  Kelurahan, namun  juga  mesti  melakukan peninjauan  ke  lapangan  sosial ekonomi warganya, termasuk mengikuti kunjungan pejabat atasannya.  Tidak  jarang  seorang
Lurah harus jarang di Kantor karena kesibukan  tersebut  seperti  rapat  di kantor Walikota baik dengan jajaran SKPD  lainnya  hingga  di  tingkat Kecamatan.
Di  satu  sisi  Lurah  yang tugasnya di kantor untuk melakukan pelayanan  masyarakat,  namun  di sisi lain harus ikut serta menghadiri berbagai  pertemuan,  rapat  ataupun
event kegiatan yang diselenggarakan oleh pejabat tingkat    Provinsi,  Kota/Kabupaten, hingga  Camat/Wakil  Camat  yang tengah  lingkungannya.  Kesibukan sebagai Lurah inilah, baik siang dan malam  hari  kerap  kali  harus bergantian  dengan  Wakil  Lurah sesuai  tingkat  kepentingan  dan keperluannya  dalam  membantu tugas Lurah.
Begitupun juga dalam menjalankan  tugas  di  lapangan, seringkali  Lurah  diwakilkan  oleh Wakil Lurah untuk tugas pengendalian,  koordinasi,maupun pembinaan kepada warga masyarakat  lingkungannya  secara langsung.  Termasuk  pemantauan dalam  layanan  pemenuhan  dan pemeliharaan fasilitas publik,
106
sarana  dan  prasaran  kota  di lingkungannya.  Urusan  warga  di wilayah tugasnya, Lurah dan wakil Lurah  harus  berbagi  peran  untuk mewakili pemerintah dalam penyelesaian  masalah  sosial  dan kependudukan  yang  kerap  muncul dalam sehari-hari.
Dengan demikian, kian
urgennya  kedudukan  Wakil  Lurah dalam membantu Lurah di lingkungan  sosial  yang  ‘super’ padat  dan  sibuk  untuk  pemenuhan urusan layanan publik. Keberadaan Wakil  Lurah  cukup  membantu Lurah serta pejabat aparatur pemerintahan  di  tingkat  Kelurahan dalam  memenuhi  tugasnya  serta turut  menjawab  kebutuhan  dan pemenuhan  aspirasi  warga  di tingkat  bawah.  Kerap  dijumpai warga jika  Lurah dan Wakil  Lurah bergantian
melakukan pendampingan dan pembinaan, atau koordinasi dengan lembaga
masyarakat  dan  warga  dalam pengendalian  lingkungan.  Misal melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman
lingkungan perkampungan dengan mengadakan
“ronda”  malam  untuk  mencegah tawuran bagi daerah rawan konflik, hingga  jalanan  utama  yang  kerap terusik  oleh  gangguan  keamanan dan  kenyamanan  bagi  warga  padat penduduk.
Dapat  disimpulkan  kehadiran Wakil  Lurah  cukup  membantu “kerepotan”  tugas  Lurah  dalam melayani  urusan  “atasan”  (pejabat yang selalu meminta kehadirannya) dan urusan “bawah” (bawahan dan terutama  warga  masyarakat  yang dilayaninya) untuk pemenuhan layanan  publik  di  lingkungan wilayah Kelurahannya, sampai urusan Kecamatan, hingga Kota dan Provinsi  sebagaimana  tugas  dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda DKI Jakarta Nomor 147 tahun 2009.
C. Kebijakan Perampingan Birokrasi dan Pengosongan Wakil  Lurah  serta  Dampaknya Dalam Kinerja Pegawai
Kelurahan  Sebagai  Petugas  Unit Pelayanan Publik
Sejak pertengahan 2014 Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta merencanakan perampingan
birokrasi di antaranya pengosongan jabatan Wakil Lurah karena dianggap  tidak  diperlukan  lagi sesuai rencana penerapan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
(PTSP)  sesuai  Perda  DKI  Jakarta
Nomor  12  Tahun  2013.  Seiring perjalanan waktu kemudian
lahirnya Perda DKI Jakarta Nomor 12  Tahun  2014  tentang  Organisasi Perangkat Daerah yang menghendaki  adanya  kebijakan reformasi birokrasi di tubuh birokrasi  Pemerintahan  Provinsi DKI  Jakarta.
Dalam  beberapa  kesempatan, Gubernur  DKI  Jakarta,  Basuki Tjahya  Purnama  akan  mengubah konsep  kerja  di  satuan  unit  kerja daerah  ditingkat  Kecamatan  dan Kelurahan, dimana nantinya, jabatan  Camat  dan  Lurah  akan difungsikan menjadi manajer.
Sebagaimana  dalam  kesempatan ‘ Sosialisasi Kebijakan Inovasi
Pelayanan  Publik  dalam  Rangka
Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan Publik’ di  Balai  Agung,  Balaikota Jakarta,  Selasa,  22  April  2014 Basuki  Tjahya  Purnama  (masih sebagai Wakil Gubenur DKI Jakarta saat itu) mengungkap bahwa selama
ini terdapat kekeliruan dalam fungsi Camat dan Lurah. Sebab selama ini camat  dan  lurah  tidak  dijadikan seperti  pimpinan  wilayah,  namun sebagai  unit  kerja.  Sementara sebuah wilayah harus ada pimpinannya untuk mengawasi pelayanan.  Pengubahan  fungsi  ini dalam rangka penerapan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  di tingkat  Kecamatan  dan  Kelurahan. Lurah dan Camat mempunyai tugas khusus  mengawasi  pelaksanaannya agar berjalan dengan baik sehingga warga mendapatkan manfaat
layanan yang cepat dengan birokrasi yang tidak berbelit. Menurutnya  “ semua  kantor  camat lurah  adalah  PTSP.  Bukan  cuma counter-nya  seperti  Bank,  tapi pelayanannya juga ”.
( http://touch.jaringannews.com/ind ex.php/politik- peristiwa/umum/60648/dki-beri- jabatan-camat-dan-lurah-jadi- manager ).
Masih menurut Basuki: “ Konsepnya  itu  pelayanan  publik, mereka  sudah  seperti  manajer- manajer  di  perumahan ".  Dengan cara  mengubah  kelurahan  dan kecamatan menjadi Pelayanan

## 108
Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP),  maka Camat dan Lurah sebagai “manajer” pelayanan  yang  berfungsi  sebagai kepala  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu atau PTSP.
( http://metro.sindonews.com/read/ 856509/31/ahok-lurah-dan-camat- tak-diperlukan-lagi-1398153256 ).
Kebijakan reformasi birokrasi dalam  konteks  Ibukota  Jakarta sudah selayaknya dilakukan mengingat  ruang  geraknya  yang masih  lambat.  Apalagi  di  tengah kemajuan bangsa yang serba kompetitif, khususnya dalam
menyambut  Masyarakat  Ekonomi
Asean (MEA 2015) dan
perdagangan  bebas  (AFTA)  sudah menjadi konsekwensi bagi birokrasi memberikan layanan prima.
Dengan  reformasi  birokrasi  untuk mengefisiensi  layanan  berdasarkan prinsip  dan  asas  birokrasi  modern dan  dibuktikan  dengan  kinerja pelayanan  yang  lebih  baik,  maka tidak  mustahil  Jakarta  mejadi  kota terdepan  dalam  pelayanan  publik, sehingga  setara  dengan  kota-kota besar yang ada di Asia Tenggara.
Kebijakan pemprov DKI menjadikan birokrasi terdepan, dalam  hal  ini  Kecamatan  dan
Kelurahan,  dalam  peninggkatan layanan publik berupa dilakukannya  perombakan  besar- besaran  jajaran  PNS,  terutama golongan  III  dan  IV  yang  sejalan dengan  pengubahan  konsep  kantor lurah  dan  camat  menjadi  PTSP mendapat  perhatian  dan  dukungan publik. Mengingat “mesin” birokrasi  Ibukota  masih  jalan  di tempat  dan  layanannya  belum efisien  dan  terlampau  “gemuk”. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Budi Setiyono (2012;122) sebagaimana dinyatakan: “birokrasi yang  selama  ini  didesain  untuk bekerja  lambat,  berhati-hati,  dan metodologis  sudah  tidak  bisa  lagi diterima  oleh  orang  yang  perlu pelayanan  cepat,  efisien,  tepat waktu,  dan  simpel  sepertihalnya mengurusi  bisnis  atau  investasi. Terutama pada era globalisasi yang penuh kompetisi dewasa ini sehingga  membutuhkan  layanan gerak cepat dan tindakan yang tepat dari aparat pemerintah”.
Masih menurut Budi Setiyono (2012) mengungkap
ketidakpuasan pada layanan birokrasi ini (sebagaimana diungkap  sebagai  acuan  teoretik Bab  II  kajian  ini)  pada  intinya berkisar pada tiga hal: (1) organisasi pemerintahan  dipandang  terlalu besar  dan  cenderung  mengosumsi semua sumber daya ( the government  is  simply    too  large, consuming too many scarce resourches ).  Akibatnya  muncul adalah perampingan dan penyederhanaan
organisasi pemerintah serta pemotongan anggaran  di  berbagai  intasinya.  (2) pemerintah dipandang terlalu melakukan  campur  tangan  dan melakukan  kegiatan  di  sektor- sektor yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat itu sendiri. (3) pemerintah  dipandang  memiliki metodologi (cara tindak) yang telah usang,  dimana  birokrasi  dituduh memiliki  pola  kinerja  yang  tidak sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen,  tidak  mengindahkan tuntunan  pasar,  dan  tidak  memiliki pola  konsultasi  yang  baik  terhadap warga  negara.  Sehingga  publik menuntut perlunya lembaga- lembaga pemerintah
mengimplementasikan konsepsi manajemen  yang  rasional  terhadap kinerja pemerintah seperti strategic planning,
performance measurement, performance indicators,  corporate  governance, benchmarking ,  ke  dalam  institusi- institusi publik.
Hal yang  senada,  Delly Mustafa  (2013;145)  menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan umum, birokrasi pemerintah  dituntut  lebih  efektif dan  efisien,  sehingga  akan  tampak mementingkan  kualitas  pelayanan ( service  quality ).  Untuk  itu  atas pertimbangan kecepatan dan kelancaran  dalam  pelayanan,  perlu dilakukan reveinting (swastanisasi) birokrasi.  Dalam  konteks  inilah diungkap  pentingnya  melakukan reformasi birokrasi.
Tujuan  reformasi  birokrasi adalah  membangun  kepercayaan masyarakat  ( public  trust  building ) dan  menghilangkan  citra  negatif birokrasi  pemerintahan.  Misinya adalah mengubah pola pikir ( mindset ),  pola  budaya  ( cultural set ),  dan  sistem  manajemen  (Delly Mustafa, 2013;164-167).

## 110
Sesuai dengan Peraturan
Daerah  (Perda)  Nomor  12  Tahun
2014  tentang  Organisasi  Perangkat
Daerah  yang  baru  tersebut,  maka dari  total  keseluruhan  sebanyak 8.011 jabatan yang tersedia sebelumnya,  oleh  Pemprov  DKI
Jakarta dirampingkan menjadi 6.511  jabatan  saja.  Termasuk  pula jabatan  Wakil  Lurah  pun  sengaja dikosongkan,  meski  tidak  dihapus sama sekali mengingat keberadaannya  dalam  peraturan perundang-undangan. Sehingga, nantinya di tingkat kelurahan hanya akan  diisi  oleh  Lurah,  Sekretaris Lurah,  dan  tiga  Kepala  Seksi  hasil perampingan sebagaimana berikut:
k. Lurah;
l. Sekretariat Lurah;
m. Seksi Pemerintahan,
Ketenteraman dan Ketertiban;
n. Seksi  Pemberdayaan  Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
o. Seksi  Sarana,  Prasarana,  dan Kebersihan  dan  Lingkungan Hidup;
Adapun kebijakan
perampingan tersebut dimulai terhitung sejak 2 Januari 2015, dan akan  dievaluasi  hasilnya  selama  3
bulan  (diperkirakan  awal  April 2015)  oleh  Pemrov  DKI  Jakarta. Jauh-jauh  hari  Pemprov  sudah melakukan  tes  sejak  awal    2014 Pemprov  DKI  menyelenggarakan tes bagi para pejabat eselon III dan IV  yang  kelak  menjadi  dasar penempatan  SDM  di  PTSP  untuk memperlancar penyelenggaraan PTSP.  Bahkan  sejumlah  Wakil Lurah  turut  serta  dalam test assestment untuk  penempatan  di berbagai  wilayah  kecamatan  dan Kelurahan di wilayah DKI Jakarta, dan yang berhasil dengan nilai baik ditempatkan  dalam  posisi  jabatan sebagai  Lurah  atau  setara  dengan jabatan  eselon  yang  dimilikinya untuk  ditempatkan  sebagai  Kepala Seksi.  Namun  bagi  Wakil  Lurah yang  dinilai  kurang  memuaskan pada  akhirnya  “di-staff-kan”  di kelurahan  sebagai  anggota  seksi. Namun jika dilihat kembali, perampingan  birokrasi  di  tingkat Kelurahan, jumlah komposisi aparatur pegawai pemerintah tidaklah  berkurang  sepertihalnya semula. Dalam konteks ini, perampingan  birokrasi  Kelurahan baru sekedar “menguruskan” struktur organisasi kepegawaian.
Namun demikian masih
dijumpai  kendala  selama  3  bulan perjalanan  (Januari-Maret  2015)
dalam penataan birokrasi di tingkat Kelurahan, termasuk juga penyelenggaraan PTSP. Perampingan jabatan berupa “pengosongan Wakil
Lurah” mengakibat  dampak  yang  cukup berat  bagi  pejabat  Lurah  di lingkungan Kelurahan wilayah DKI Jakarta umumnya.
Meskipun  ditopang  oleh  unit pelaksana  PTSP,  bukan  berarti keberadaan  Lurah  tanpa  Wakil menjadi  ringan,  bahkan  dirasakan semakin  berat.  Mengingat  tingkat kesibukan dalam mengurusi persoalan pemenuhan layanan sosial  Ibukota  demikian  kompleks. Harapan menjadikan Lurah berlaku sebagai  manajer  dalam  layanan sosial menemukan sejumlah kesulitan  di  antaranya  bertindak sebagai pimpinan di dalam wilayah internal  kinerja  administrasinya, juga  dihadapkan  persoalan  di tingkat eksternal seperti peninjauan ke  lapangan  langsung,  termasuk dalam menghadiri keperluan atasan di tingkat Kecamatan hingga
pejabat  Kota  dan  SKPD  di  tingkat Kota Administrasi dan Provinsi.
Konon  dalam  sehari  bisa terjadi  minimal  3  kali  menghadiri rapat  atau  pertemuan  di  tingkat atasannya  tanpa  bisa  diwakilkan, sehingga menyulitkan (baca: “mengganggu”)  pejabat  Lurah untuk berkonsentrasi di lingkungan tugasnya.  Di  sisi  lain,  seorang Lurah  juga  dituntut  harus  terjun langsung  ke  masyarakat  dalam menjawab persoalan yang dihadapi di  wilayah  tugasnya.  Mengingat jabatan  Lurah  hingga  level  di atasnya  kerap  menjadi  sorotan publik,  dan  ini  meniscayakan kehadiran  seorang  pejabat  yang memiliki  kepedulian  tinggi  dan waktu yang cukup di tengah warga masyarakat,  karena  sudah  menjadi tugas dan tanggungjawabnya memenuhi  ekspektasi  publik  yang dilayani.
Sebagaimana hasil kunjungan Komisi A DPRD DKI Jakarta yang diselenggarakan di beberapa Kota/Kabupaten Administrasi Ibukota  Jakarta,  dijumpai  catatan hasil  dialog  yang  menarik,  bahwa terdapat keluhan sejumlah Lurah di

## 112
Ibukota karena harus “seorang diri” tanpa  dapat  diwakilkan  dalam melaksanakan  tugas-tugas  rutinnya sesuai  tugas  pokok  dan  fungsinya. Kehadiran  Wakil  Lurah  dirasakan perlu  dan  penting  legitimasinya untuk  menopang  tugas  dan  kinerja Lurah  selaku  manajer  Kelurahan. Berbeda dengan manajer di sebuah Bank atau badan swasta yang dapat memberikan  tugas  survey  atau layanan  jemput  bola  dalam  urusan kebutuhan  layanan  jasa  publik, seorang Lurah harus ke gelanggang langsung.  Seorang  Lurah  tidak boleh hanya duduk di kantor dengan
menikmati fasilitas yang
dimilikinya atau menghadiri seremoni layaknya manajer Bank/swasta.  Keberadaan  Wakil Lurah
masih diharapkan
keberadaannya  sebagai  wakil  yang dapat membantu meringankan beban tugas yang demikian menumpuk di Kelurahan. Terutama juga bagi Lurah perempuan maupun Lurah di  daerah rawan konflik dan bencana banjir dan kebakaran, atau segudang problem perkotaan seperti sampah,  gangguan  ketertiban  dan rusaknya sarana fasilitas umum dan sebagainya membutuhkan
pembantu  yang  dapat  mewakilinya sesuai  otoritas  jabatannya,  yakni Wakil  Lurah  sebagai  pengganti manajer.
Dengan  demikian,  kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam pengosongan  pejabat  Wakil  Lurah sudah semestinya ditinjau kembali. Ada  baiknya  Gubernur  dan  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengevaluasi  masukan  mengenai banyaknya keinginan beberapa Lurah  untuk  mundur  dari  jabatan karena  dirasa  “beban  berat”  tugas jabatannya  “yang  tanpa  Wakil Lurah”,  atau  juga  mengenai kekhawatirannya  selama  3  bulan (Januari-Maret 2105) karena belum mampu menjawab persoalan tuntutan publik. Sepertinya beberapa Lurah di DKI “keteteran” dalam mengendalikan operasi “mesin”  birokrasinya  d  tingkat Kelurahan.
Dalam pantauan media, sejauh  ini  berdasarkan  pengakuan Gubernur  DKI,  Basuki  Tjahya Purnama mengakui sudah mengantongi  beberapa  PNS  eselon IV ingin mengundurkan diri dan di antaranya  adalah  Lurah.  Menurut
Gubernur, permintaan mundur dikarenakan masalah usia dan juga ada  yang  tidak  sanggup    dengan tekanan  kerja.  Termasuk  juga persoalan kehamilan, dan ada yang meminta  tugas  lain  karena  tidak sanggup  turun  terus  ke  lapangan (lihat Metrotvnews.com, Lurah pun Ajukan Mundur  ke Ahok , 18 Maret
2015
( http://m.metrotvnews.com/read/20
15/03/372978 ),  dan  juga  media yang  sama  dengan  judul  “ Ahok:
Banyak  Enggak  Sanggup  Jadi Lurah Karena Gak Bisa Pungli ”, 18 Maret 2015, dalam
http://m.metrotvnews.com/read/20
15/03/372963).  Bahkan  terdapat juga  beberapa  Kepala  Seksi  di kelurahan  juga  turut  mengajukan pengunduran diri sebagaimana pengakuan  Kepala  BKD  Provinsi DKI  Jakarta  (lihat  dalam  berita Sinar  Harapan pada  20  Maret 2015, 15  Pejabat  Sudah  Resmi Mengundurkan  Diri ,  berita Jawa
Pos 20  Maret  2015, BKD;  Kalau Ngotot Pecat Saja ).
Pengosongan  jabatan  Wakil Lurah  perlu  ditinjau  ulang  oleh Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta agar  keberadaannya  dapat  menjadi
pembantu  atau  pengganti  yang sepadan  untuk  mewakili  otoritas kelurahan  dalam  melaksanakan tugas pelayanan publik. Mengingat kedudukannya cukup efisien membantu  beban  tugas  Lurah  di tengah kesibukannya sebagai petugas  layanan  sosial.  Posisi pejabat Wakil Lurah masih dibutuhkan  untuk  efisiensi  dan efektivitas  Lurah  sebagai  pejabat publik yang bertindak selaku manajer  di  tingkat  bawah  yang selalu melayani keperluan menghadiri
“atasan” dan pemenuhan  layanan  kepentingan warga  di  lingkungan  tugasnya. Apalagi  reformasi  birokrasi  di tingkat  Kelurahan  yang  dimulai sejak  2  Januari  2015  lalu  barulah sekedar “pengurusan” struktur agar terlihat  ramping,  namun  jumlah aparaturnya tetaplah sama sepertihalnya sebelum perampingan dilakukan. Setidaknya pula, kehadiran  Wakil  Lurah  dapat menjadi  tahapan  jenjang  karir  bagi aparat  pegawai  PNS  Kelurahan untuk menjadi pembantu Lurah dan mewakilinya sebelum menjadi Lurah dengan dibuktikan kinerjanya untuk melayani
114
kepentingan  publik  sesuai  peran, kedudukan, dan tugasnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Bahwa  kedudukan  Wakil  Lurah untuk  membantu  Lurah  di  tingkat kelurahan  di  wilayah  perkampungan besar  dan  padat  Ibukota  Jakarta mendapat  tempat  tersendiri  sebagai salah  satu  bentuk  kekhususan  DKI Jakarta  sebagai  daerah  otonom  untuk menyelenggarakan layanan teknis-
administratif  yang  menjadi  wilayah kerja  Pemerintah  Provinsi  sebagaimana amanat  UU  RI  Nomor  29  tahun  2007 tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dan diperkuat posisinya dengan Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  147  tahun  2009  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
Sejalan dengan keniscayaan untuk melakukan reformasi birokrasi di
wilayah  Pemprov  DKI  Jakarta  dalam rangka  percepatan  dan  efisiensi  dalam layanan publik, sesuai Peraturan Daerah Khusus  Ibukota    Jakarta  Nomor  12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, dilakukannya
perampingan  birokraksi  dari  berbagai jabatan dalam aparatur pegawai pemerintah daerah, khususnya di tingkat Kelurahan,  Gubernur  DKI  Jakarta melakukan  pengosongan  jabatan  Wakil Lurah sebagai konsekwensi pengurusan struktur organisasi sekaligus menerapkan adalanya Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  sesuai Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu.
Meskipun  jabatan  Wakil  Lurah tidak  dihapuskan  dan  keberadaannya hanya dikosongkan menimbulkan dampak  beratnya  beban  tugas  Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam koordinasi, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan  dan  pembinaan  serta pemenuhan layanan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga  kehadiran  Wakil  Lurah  masih dibutuhkan.
Ketiadaan  Wakil  Lurah  turut menyulitkan  Lurah  untuk  membangun kinerja  aparatur  pegawai  pemerintahan dalam  tugas  layanan  pembangunan sehingga diperlukan peninjauan kembali kehadirannya di tengah publik.
Perampingan organisasi di tubuh organisasi  Kelurahan  masih  sekedar “pengurusan”  struktur  dengan  jumlah aparatur  pegawai  yang  relatif  sama, sehingga  kehadiran  Wakil  Lurah  masih diperlukan  sebagai  bagian  dari  tahapan jenjang  karir  PNS  tingkat  Kelurahan. Dengan  demikian,  posisi  Lurah  selaku Manajer di lingkungan sosial
mendapatkan  ‘partner’  yang  otoritatif dalam membantu sekaligus mewakilinya dalam berbagai even t  layanan publik di tengah  kepadatan  dan  kesibukan  warga Ibukota Jakarta sebagai entitas penduduk  “perkampungan  besar”  yang
multikultur.
Dengan  demikian,  Wakil  Lurah kehadirannya
akan menambah
efektifitas dan efisiensi birokrasi mengingat keberadaannya cukup urgen, baik  dalam  membantu  tugas  layanan pembangunan sosial juga secara internal dapat memperkuat koordinasi, pengendalian,  dan  pembinaan  aparatur kepegawaian serta hubungannya dengan instansi  birokrasi  di  atasnya.  Sehingga Lurah dapat mengurangi beban kesehariannya dalam menjalankan tugas layanan, baik  ketika terjun ke lapangan langsung  di  tengah  kehidupan  warga, juga  menghadiri  berbagai  rutinitas pertemuan  atau  pendampingan  dengan
pejabat  atasnya  seperti  di  tingkat koordinasi Kecamatan, SKPD, Kota dan Provinsi di wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi Setiyono. 2012. Birokrasi Dalam
Perspektif
Politik & Administrasi . Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
Delly Mustafa. 2013. Birokrasi Pemerintahan . Bandung: Penerbit Alfabeta Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik, Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi .
Yogyakarta:
Penerbit gava Media
Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang  RI  Nomor  29  tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Sebagai  Ibukota  Negara Kesatuan Republik Indonesia
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1995  tentang  Perbaikan  dan Peningkatan Mutu Pelayanan

## 116
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri
nomor  24  tahun  2006  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarta  Nomor  12  Tahun  2014 tentang  Organisasi  Perangkat Daerah
Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  Nomor  12  Tahun  2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarta  Nomor  147  tahun  2009 tentang  Organisasi  dan  Tata
Kerja Kelurahan
Sinar  Harapan,  20  Maret  2015, 15 Pejabat Sudah Resmi Mengundurkan Diri .
Jawa Pos, 20 Maret 2015, BKD; Kalau Ngotot Pecat Saja.
http://touch.jaringannews.com/index.p hp/politik- peristiwa/umum/60648/dki-beri- jabatan-camat-dan-lurah-jadi- manager . Diunduh pada  tanggal 9 Maret 2015 pukul 15.00 WIB.
http://metro.sindonews.com/read/8565
09/31/ahok-lurah-dan-camat- tak-diperlukan-lagi- 1398153256. Diunduh pada tanggal  9  Maret  2015  pukul 15.00 WIB
http://m.metrotvnews.com/read/2015/ 03/372978. Metrotvnews.com, Lurah  pun  Ajukan  Mundur  ke Ahok ,  18  Maret  2015.  Wanda Indana. 11.04 WIB
http://m.metrotvnews.com/read/2015/ 03/372963 .  Metrotvnews.com,
Ahok:  Banyak  Enggak  Sanggup Jadi  Lurah  Karena  Gak  Bisa Pungli ”, 18 Maret 2015. Lukman Diah Sari. 09.59 WIB.