## FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN GUNA LAHAN DI JALAN LINGKAR UTARA KOTA PADANG PANJANG

## FACTORS AFFECTING LAND USE CHANGE IN NORTHERN RINGROAD OF PADANG PANJANG
Hamdi Irza 1 dan Ibnu Syabri 2
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751) 7054555
Email: hamdi.irza@outlook.com
2 Sekolah Aristektur dan Perencanaan Pengembangan Kebijakan, Insitut Teknologi Bandung Jl. Ganesha No. 10 Bandung Telp. (022) 2509171
Email: syabri@pl.itb.ac.id
Naskah masuk:14-12- 2016               Naskah direvisi: 2-12-2016             Naskah disetujui: 10-12 2016

## Abstract
Land is a fixed supply, while demand continues to increase as the dynamics of the urban population. This condition has implications for land-use change toward a more profitable activity economically. It occurs in  almost  all  cities,  including  the  Minangkabau  community  with  communal  land  system.  Globalization and  the  capitalization  of  the  land  led  to  changes  in  socio-economic  and  individualization  of  land ownership resulting in the erosion of customary rights of the village. It is necessary to find a solution for the utilization of communal land economically viable yet maintain the existing socio-cultural values. One way is to understand the patterns of land use changes that occur along with the factors that play a role in it.  Areas  susceptible  to  changes  in  land use  are  located at the  nodes  and  links,  especially  in  cities  with high economic growth, one of which the city of Padang Panjang are home to study. The analysis showed that the process of individualization of land leads to changes in land use. High economic pressures make customary  land  is  fragmented  and  changing  land  use.  This  process  is  the  result  of  a  decrease  in  land value due to factors bio-physical and socio-economic fields.
Keywords . Land use change, communal land, roads, Padang Panjang

## Abstrak
Penyediaan  lahan  bersifat  tetap  sedangkan  permintaan  lahan  terus  meningkat  seiring  dinamika perkembangan  penduduk  perkotaan.  Kondisi  ini  berimplikasi  terhadap  perubahan  guna  lahan  ke  arah aktivitas yang lebih menguntungkan secara ekonomis. Hal ini terjadi hampir di semua kota termasuk pada masyarakat  Minangkabau  dengan  sistem  tanah  ulayatnya.  Arus  globalisasi  dan  kapitalisasi  lahan menimbulkan  perubahan  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  individualisasi  kepemilikan  lahan  sehingga berakibat  lunturnya  hak  ulayat  desa.  Untuk  itu  perlu  dicari  solusi  pemanfaatan  tanah  ulayat  yang menguntungkan secara ekonomis namun tetap menjaga nilai sosial budaya yang ada. Salah satu caranya adalah  memahami  pola  perubahan  guna  lahan  yang  terjadi  beserta  faktor-faktor  yang  berperan  di dalamnya. Daerah yang rentan mengalami perubahan guna lahan berlokasi pada node dan link terutama di kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, salah satunya Kota Padang Panjang yang menjadi lokasi studi.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  proses  individualisasi  lahan  mengarah  kepada  perubahan penggunaan  lahan.  Tekanan  ekonomi  yang  tinggi  membuat  tanah  ulayat  terfragmentasi  dan  berubah penggunaan  lahannya.  Proses  ini  merupakan  hasil  dari  penurunan  nilai  tanah  akibat  faktor  bio-fisik  dan sosial-ekonomi lahan.
Kata kunci . Perubahan guna lahan, tanah ulayat, jalan, Kota Padang Panjang

## PENDAHULUAN
Pola pikir rasional yang berkembang pasca  revolusi  industri  mengarah  kepada pandangan  bahwa  tanah  bukan  lagi
sebagai  faktor  produksi  yang  terpisah, namun melekat pada modal, sehingga sifat uniknya  tidak  terlihat  (Harrison,  1983 dalam  (Wiradi,  1996).  Berbeda  dengan
faktor  produksi  lain,  tanah  memiliki karakteristik  unik  yaitu  jumlahnya  tetap (Kivell, 1993) dan umurnya tidak terbatas, sementara  usia  tenaga  kerja  ( labour )  dan mesin  (sebagai  modal)  memiliki  limitasi. Karakteristik  unik  tanah  ini  melahirkan praktek penguasaan terhadap tanah secara besar-besaran.
Pola kepemilikan tanah di Indonesia dipengaruhi hukum  positif dan hukum  adat  yang  mengenal  sistem kepemilikan  tanah  komunal  termasuk etnis  Minangkabau,  masyarakat  agraris yang  sangat  terikat  dengan  tanah (Witrianto 2010), dimana ekonomi masyarakat didominasi kegiatan pertanian secara komunal. Di satu sisi tanah ulayat berperan  sebagai  asuransi  bagi  generasi mendatang, dan di sisi lain penting untuk kebutuhan ekonomi  jangka  pendek (Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann 2004).  Hal  ini  menjadi  alasan  penting untuk  menjaga  eksistensi  tanah  ulayat sebagai komoditas utama kaum (suku).
Pembangunan  Orde  Baru  fokus pada  pertumbuhan  ekonomi,  memberi peluang  terjadinya  kapitalisasi  tanah. Proses ini mengalami retensi yang cukup tinggi di Minangkabau karena masyarakat masih  memegang  teguh  hukum  adat. Namun, di kota besar dan menengah, hal itu  mulai  luntur  akibat  tekanan  hukum
formal  negara  dan  intervensi  nilai kapitalisme melalui globalisasi (Syahyuti, 2006).  Penyediaan  infrastruktur  jalan berdampak  pada  perubahan  guna  lahan, dan  berlaku  pula  sebaliknya  karena sifatnya  yang  interdependen  (Moore  dan Thorsnes  (1994)  dalam  (Wang  dan  Wu, 2010).  Perkembangan  investasi  sektor infrastruktur memberikan tekanan terhadap  konversi  lahan  hutan  dan pertanian  (Wiradi,  1996)  sehingga  tanah ulayat, umumnya lahan pertanian terpapar tekanan kapitalisme.
Perubahan  sosial  ekonomi  yang terjadi  menyebabkan  hak  ulayat  desa makin  luntur  karena  areal  tanah  tidak seimbang  dengan  kepadatan  penduduk. Hal ini sejalan dengan proses individualisasi kepemilikan tanah (Soekanto  2002,  315).  Beberapa  studi yang  dirangkum  oleh  Sa’danoer  (1971) menunjukkan  bahwa  sistem  pewarisan secara  matrilineal  di  Minangkabau  mulai memudar  (Evers,  1975).  Studi  (Evers, 1982) di Kota
Padang juga mengungkapkan  terjadinya  segmentasi garis  keturunan  yang  mengarah  kepada fragmentasi  lahan.Penelitian  (Irwandi 2010)  di  Kec.  Banuhampu,  Kab.  Agam (wilayah hinterland Kota  Bukittinggi), mengungkap  proses  penjualan  tanah ulayat kaum dengan motif ekonomi. Dari
beberapa fakta tersebut, perlu dicari solusi untuk mengakomodasi pertumbuhan ekonomi  sejalan  dengan  pelestarian  nilai budaya.  Studi  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  faktor-faktor  sosio- ekonomis dan bio-fisik yang mempengaruhi  perubahan  guna  lahan  di Kota  Padang  Panjang,  khususnya  pada jalan lingkar utara kota.

## Lahan dan Penggunaan Lahan
Guna  lahan  dipandang  sebagai suatu hal yang berbeda tergantung kepada sudut pandang.
Beberapa ahli menjelaskan  pada  umumnya  terdapat  3 (tiga)  nilai  dalam  lahan  yaitu  nilai  guna sosial,  nilai  ekonomis,  dan  nilai  ekologis (Chapin,  dkk.  1995)  (Mather,  1986) (Jayadinata,  1999).  Namun  karakteristik fixed  supply  dari lahanmengakibatkan faktor demand lebih  berperan  (Kivell,
1993),  sehingga  guna  lahan  di  perkotaan didominasi  kegiatan  komersil  dengan nilai ekonomis tinggi. Faktor ini berimplikasi terhadap struktur ruang kota. Model agricultural land use Von Thunen (1826)  merupakan  satu  bentuk  valuasi lahan  dari  aspek  ekonomis  dimana  nilai lahan  relatif  makin  tinggi  jika  mendekati pusat  kota  dan  cenderung  turun  jika menjauhi pusat kota.
Struktur  tata  ruang  kota  yang dibentuk  oleh link dan node (Morlok,
1978),  mempunyai  peranan  yang  cukup besar  dalam  perkembangan  kota  (Yunus, 2000).  Pertumbuhan  dan  perkembangan kota juga dipengaruhi faktor lain seperti:  kondisi  fisik  kota,  fungsi  kota, demografi,  sosial,  politik,  teknologi, keagamaan,  dan  faktor  sejarah  dan kebudayaan  (Branch,  1985)  (Soetomo, 2009)  Secara  keruangan  perkembangan kotadipengaruhi oleh daya sentripetal dan sentrifugal (Daldjoeni 1992) yang mengarah ke dalam dan luar kota.Manifestasi dari perubahan pada tata nilai,  tingkah  laku  manusia,  dan  sosial ekonomi  (Pontoh  dan  Kustiwan,  2009) tersebut  adalah  perubahan  struktur  fisik ruang  kota  (Sujarto  2006),  salah  satunya pembangunan jalan lingkar yang berdampak  pada  konversi  guna  lahan pertanian menjadi non-pertanian (Herbert, 1976) dalam (Yunus, 2000).
Penggunaan lahan dipengaruhi oleh manusia,  aktivitas,  dan  lokasi  (Catanese 1979,  317),  dimana  ketiganya  bersifat interdependen  (Wang  dan  Wu,  2010) sehingga  dapat  disebut  sebagai  siklus perubahan  gunalahan.  Secara  natural suatu kota akan tumbuh dan berkembang mengikuti daya sentripetal dan sentrifugal  yang  bekerja  (Daldjoeni, 1992),  mendorong  pergeseran  aktivitas pertanian yang kurang produktif
Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
Perubahan Struktur Ruang
Kota
menjauhi  pusat  kota  dan  aktivitas perdagangan  dan  jasa yang  lebih produktif  beraglomerasi  di  pusat  kota.
Secara  simultan  interaksi  antar  elemen pada  siklus  ini  akan  merubah  struktur ruang kota.
Gambar 1. Siklus Keterkaitan Guna Lahan, Transportasi, dan Struktur Kota Sumber: Diadaptasi dari (Khisty dan Lall 2005) dan (Daldjoeni 1992)
Hubungan interdependen itu
membentuk struktur, pola, dan perkembangan  guna  lahan  kota  (Chapin, dkk.  1995).  Perubahan  pada  guna  lahan dengan tujuan tertentu (Briassoulis, 2000) berupa  konversi  (Tjahjati,  1997  dalam (Yusran, 2006) dan modifikasi (Briassoulis,  2000).  Beberapa  faktor penyebab  perkembangan  lahan  (Bourne, 1982)  menunjukkan  faktor  ekonomi menjadi  penentu  dominan  perubahan guna  lahan,  selain  lingkungan,  ekonomi dan  teknologi,demografis,  institusional, budaya,  dan  globalisasi  (Lambin  dan Geist,  2007)  (Briassoulis,  2000).  Namun secara  komprehensif  terdapat  2  aspek utama  penyebab  perubahan  guna  lahan, lokus dan dimensi permasalahan.
Berdasarkan lokus permasalahan terdapat
faktor internal ( local ) dan faktor eksternal ( underlying )  yang  mempengaruhi  sisi internal  berdasarkan  interaksi  berbagai faktor.  Untuk  dimensi  permasalahan terdapat dua faktor utama yaitu aspek bio- fisik dan sosio-ekonomis.

## Gambar 2.Faktor-Faktor yang Bekerja dalam
Mempengaruhi Perubahan Guna Lahan
Sumber: Hasil Analisis, 2015.
Proximate, Local, Langsung Underlying, Tidak Langsung S o si o -E k o n o mi s B io -F isi k  Urbanisas  Globalisasi
 Teknologi  Kebijakan  Bencana  Geografis  dll  Cuaca  Kesuburan tanah, dll  Migrasi  Budaya  Harga lahan, dll
Beberapa uraian
di atas menunjukkan  bahwa  perubahan  guna lahan  merupakan  proses  yang  kompleks dan melibat berbagai sistem. Kompleksitas perubahan  guna  lahan  dapat  direduksi dengan  cara  melihat  beberapa  trend perubahan  guna  lahan  yang  telah  diamati secara  berulang  diantaranya  transisi  dari kepemilikan lahan komunal menjadi privat pada  negara  berkembang  dan  proses urbanisasi  yang  berdampak  pada  guna lahan  di  wilayah  pinggiran  kota  (Lambin dan Geist, 2007).

## METODOLOGI

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Padang  Panjang  dengan  fokus  pada koridor jalan lingkar utara.Secara administratif,  sekitar  95%  wilayah  studi berada  di  Kecamatan  Padang  Panjang Timur  yang  sebagian  besar  termasuk kedalam wilayah  Kelurahan Ganting dan Kelurahan  Sigando  serta  sebagian  kecil wilayah Kelurahan Guguk Malintang.
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

## Metode Analisis
1. Analisis  Tumpangtindih  Peta  Guna Lahan, perubahan guna lahan dianalisis dengan menumpang- susunkan  peta  guna  lahan  dengan tahun  yang  berbeda  menggunakan Sistem  Informasi  Geografis  untuk menghasilkan  matriks  perubahan guna lahan.
2. Analisis  Deskriptif  Data  Primer,
Data  dikoleksi  dari  pemilik  lahan dalam jarak 100 m dari jalan lingkar sepanjang  koridor  jalan  sebagai pelaku  perubahan  guna  lahan  untuk melihat karakteristik dan pola perubahan  guna  lahan  berserta penyebabnya.
3. Analisis Deskriptif Kualitatif,
perolehan  data  sekunder  dan  primer dari responden kemudian ditriangulasi dengan wawancara kepada pemangku kepentingan  terkait  seperti  tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Kepemilikan Tanah Secara Komunal di Sumatera Barat
Unsur  matrilineal  dalam  tata
susunan masyarakat Minangkabau
berperan  penting  dalam  pengelolaan kekayaan adat, yaitu harta pusaka tinggi dan  pusaka  rendah  (Adra,  2005).  Harta pusaka  tinggi  umumnya  berupa  tanah,
karena  mempunyai  nilai  ekonomis strategis,di  satu  sisi  berperan  sebagai asuransi generasi mendatang, dan di sisi lain  penting  untuk  kebutuhan  ekonomi jangka  pendek  (Benda-Beckmann  dan Benda-Beckmann, 2004).
Tanah  merupakan  faktor  pengikat karena  tanah  pusaka  merupakan  wilayah bagi seorang penghulu tempat berkembang  dan  hidup  kaum  yang dipimpinnya,  jika  harta  pusaka  itu  dijual maka  kaum  yang  berkembang  di  atas tanah tersebut akan kehilangan daerahnya.
Konsep  hubungan  antar  manusia dengan tanah tidak saja bersifat individualistik namun lebih bersifat kolektif  dengan  tetap  menghormati  hak perorangan (Soemardjono dalam (Rohmadi, 2011). Sifat ini merujuk kepada tanah  ulayat  yang  tidak  hanya  memiliki fungsi  ekonomis,  namun  juga  fungsi sosial.Kepemilikan  tanah  berkaitan  erat dengan asas hukum agraria dimana hukum adat memiliki kedudukan istimewa (Muchsin, dkk. 2007). Sistem hukum adat bersumber  pada  aturan  hukum  tidak tertulis  yang  tumbuh  berkembang  dan dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum masyarakatnya (Djamali, 2003).
Keberadaan  hukum  tidak  tertulis ini  bersifat  elastik  sehingga  mampu menyesuaikan terhadap perubahan-
perubahan  sosial  masyarakat.  Dalam prakteknya hukum adat di Minangkabau memiliki elastisitas terhadap  perkembangan  zaman  dengan adanya  sifat adat  nan  babuhua  sintak , yang boleh diubah berdasarkan musyawarah dan mufakat (Irwandi, 2010).
Adanya  ruang  untuk  mengadaptasi aturan  adat  menjadi  pemakluman  bagi segelintir orang untuk mengambil keuntungan. Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan lahan ulayat dengan proses  pertanian  secara  tradisional  relatif tidak  memberikan  nilai  tambah  tinggi dibandingkan  dengan  sektor  ekonomi seperti perdagangan dan jasa. Kondisi ini memberi  peluang  bagi  beberapa  pihak untuk  melakukan  jual  beli  atau  gadai tanah  ulayat.Padahal  berdasarkan  aturan adat  tanah  ulayat  di  Minangkabau menganut asas terpisah horizontal, dimana  konsekuensi  logisnya  adalah  hak ulayat  tidak  boleh  dilepaskan  kepada pihak  lain ( Narullah  dalam  Demistry, 2012) kecuali berdasarkan alasan tertentu.
Secara  implisit  prasyarat  tersebut menyiratkan  bahwa  dalam  kesulitan ekonomi  tertentu  prinsip adat  nan babuhua  sintak bisa  berlaku,  artinya hukum  adat  bisa  berkembang  sesuai dengan  zaman.  Dewasa  ini,  prasyarat  di atas  jarang  terjadi  sehingga  muncul
prasyarat  baru  di  mana  boleh  untuk menggadaikan  tanah  ulayat  yaitu  untuk menyekolahkan  anak.  Beberapa  kasus membolehkan  penjualan  tanah  ulayat untuk  menghindari  sengketa  antar  ahli waris akibat punahnya keturunan. Perubahan sosial ekonomi ini menyebabkan  hak  ulayat  desa  makin luntur  karena  tekanan  globalisasi  dan kapitalisasi yang sejalan dengan individualisasi kepemilikan tanah (Soekanto,  2002).  Kepemilikan  tanah secara  individual  lebih  rentan  terhadap perubahan  guna  lahan  terutama  pada lokasi yang strategis. Untuk itu dibutuhkan  pemanfaatan  tanah  ulayat yang  memberikan  nilai  tambah  bagi masyarakat dan mengedepankan pertumbuhan  ekonomi  dengan  tetap mempertahankan  modal  sosial  berupa kekayaan  budaya.  Terdapat  studi  yang mengungkap ada peluang dengan menerapkan  pengembangan  agribisnis dan agroindustri berbasis nagari (Nofialdi,  2007)  berbentuk Integrated Corporate  Farming (ICF)  (Vinkoert 2013).
Perubahan  Guna  Lahan  di  Koridor
Jalan Lingkar Utara
Perubahan guna lahan yang terjadi pada periode 1991-2002 didominasi oleh
persawahan  menjadi  tanaman  campuran (9,20 ha), persawahan menjadi perkebunan  (5,54  ha)  dan  tanaman campuran  menjadi  bangunan  (4,14  ha). Perubahan  ini  mengindikasikan  bahwa profesi  petani  lahan  basah  mulai bervariasi  dengan  petani  lahan  kering. Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  faktor biofisik  seperti  pengurangan  unsur  hara dalam  tanah.  Beberapa  petani  sendiri melakukan pola tanam bergantian antara padi  dan  tanaman  palawija.  Selain  itu terdapat  juga  faktor  sosio-ekonomis seperti perkembangan teknologi pertanian,  harga  bahan  pangan,  dan perubahan sosial budaya seperti merantau  untuk  mencari  kehidupan ekonomi  yang  lebih  baik  atau  untuk menuntut ilmu. Perubahan lahan tanaman campuran menjadi permukiman lebih disebabkan oleh faktor pembukaan jaringan jalan.  Nilai lahan akan semakin tinggi  jika  dekat  dengan  pusat  kegiatan atau jaringan jalan. Akibatnya, lahanyang  berada  di  pinggir  jalan cenderung  merupakan  lahan  produktif secara ekonomi.
Tabel 1. Matriks Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 1991-2002
Tahun 2002 Badan Jalan Badan Air Bangu- nan Perke- bunan Sawah Tanaman Campuran Total Tahun  1991 Luas (ha) 4.63 0.24 7.61 6.42 55.28 24.32 98.50 Badan Jalan 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Badan Air 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Bangunan 4.68 0.33% 0.02% 1.19% 0.26% 2.33% 0.62% 4.75% Perkebunan 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Sawah 69.38 2.54% 0.17% 2.33% 5.63% 50.43% 9.34% 70.44% Tanaman Campuran 24.43 1.82% 0.06% 4.20% 0.63% 3.37% 14.73% 24.81% Total 98.50 4.70% 0.24% 7.72% 6.52% 56.13% 24.69% 100.00%
Sumber: Hasil Analisis, 2015
Pada periode 2002-2010, perubahan besar  guna  lahan  yang  tejadi  yaitu  areal persawahan menjadi perkebunan (3,78 ha), sawah  menjadi  tanaman  campuran  (3,09 ha),  dan  tanaman  campuran  menjadi bangunan (1,49 ha). Jika dilihat perbandingannya  antara  periode  tahun 1991-2002  dengan  periode  tahun  2002- 2010,  maka  terlihat  kesamaan  pola perubahan  penggunaan  lahan.  Hanya  saja
dilihat  dari  persentase  perubahan  guna lahan pada periode 2002-2010 menunjukkan laju yang tidak secepat pada periode  1991-2002.  Berdasarkan  matriks perubahan guna lahan terlihat bahwa pada periode  1991-2002  luas  lahan  yang  tetap penggunaannya  adalah  sekitar  66,32%, sedangkan  pada  periode  2002-2010  luas lahan  yang  penggunaannya  tetap  adalah sekitar 87.76%.
Tabel 2. Matriks Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2002-2010
Tahun 2002 Badan Jalan Badan Air Bangu- nan Perke- bunan Sawah Tanaman Campuran Total Tahun  1991 Luas (ha) 5.47 0.43 9.32 9.68 47.74 25.86 98.50 Badan Jalan 4.63 4.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.70% Badan Air 0.24 0.00% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% Bangunan 7.61 0.01% 0.00% 6.85% 0.04% 0.59% 0.22% 7.72% Perkebunan 6.42 0.00% 0.01% 0.02% 5.95% 0.48% 0.06% 6.52% Sawah 55.28 0.71% 0.15% 1.08% 3.84% 47.20% 3.13% 56.12% Tanaman Campuran 24.32 0.13% 0.02% 1.51% 0.00% 0.19% 22.83% 24.69% Total 98.50 5.55% 0.43% 9.46% 9.83% 48.47% 26.25% 100.00%
Sumber: Hasil Analisis, 2015
Gambar 3. Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Studi Tahun 1991-2002-2010 Sumber: Hasil Analisis, 2015
Faktor  Internal  Perubahan  Guna Lahan
Faktor  internal  perubahan  guna lahan berkaitan langsung dengan responden sebagai manajer lahan. Berdasarkan  kajian  literatur  diperoleh faktor-faktor  internal  perubahan  guna lahan  berupa  4  variabel  utama  dan diturunkan menjadi 17 variabel.
Berdasarkan data
primer dari
17  variabel  ini  kemudian  dilakukan  uji
korelasi product  moment untuk  melihat keterkaitan  variabel  penelitian  dengan guna  lahan  yang  ada  di  wilayah  studi. Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  5 variabel  yaitu  jenis  kelamin  (X1), pekerjaan  (X3),  status  lahan  (X8), proses  kepemilikan  lahan  (X9),  dan harga  lahan  (X10)  yang  memiliki keterkaitan  dengan  variabel  guna  lahan (X12).
Tabel 3. Matriks Korelasi Variabel Penelitian dengan Guna Lahan
X1 X3 X8 X9 X10 X12 X1 Pearson Correlation 1 -.328 ** -.193 -.211 * -.236 * -.321 ** Sig. (2-tailed) .001 .053 .034 .017 .001 N 101 101 101 101 101 101
X3 Pearson Correlation -.328 ** 1 .365 ** .293 ** .248 * .470 ** Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .012 .000 N 101 101 101 101 101 101 X8 Pearson Correlation -.193 .365 ** 1 .566 ** .292 ** .294 ** Sig. (2-tailed) .053 .000 .000 .003 .003 N 101 101 101 101 101 101
Tahun 1991 Tahun 2002 Tahun 2010
Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
X9 Pearson Correlation -.211 * .293 ** .566 ** 1 .378 ** .264 ** Sig. (2-tailed) .034 .003 .000 .000 .008 N 101 101 101 101 101 101 X10 Pearson Correlation -.236 * .248 * .292 ** .378 ** 1 .341 ** Sig. (2-tailed) .017 .012 .003 .000 .000 N 101 101 101 101 101 101 X12 Pearson Correlation -.321 ** .470 ** .294 ** .264 ** .341 ** 1 Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .008 .000 N 101 101 101 101 101 101
Selanjutnya dari kelima variabel ini dilakukan uji reabilitas instrument
pertanyaan dengan menggunakan koefisien reability Alpha Cronbach. Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  dari  kelima variabel  tersebut  diperoleh  nilai alpha sebesar 0,521. Angka ini belum memenuhi syarat > 0,6 untuk menyatakan bahwa  instrumen  pertanyaan  memiliki reabilitas  yang  cukup.  Setelah  satu variabel  dikeluarkan  yaitu  variabel  jenis kelamin (X1), maka nilai alpha meningkat  menjadi  0,692.  Angka  ini memenuhi syarat > 0,6 untuk menyatakan bahwa  instrumen  pertanyaan  memiliki reabilitas  yang  cukup.  Pada  tahap selanjutnya dilakukan uji chi-square guna melihat  besaran  hubungan  antar  variabel yang  berpengaruh  terhadap  guna  lahan dengan menggunakan program SPSS 16.0, dimana  ada  atau  tidaknya  hubungan antara  masing-masing  variabel  tersebut dengan  guna  lahan  salah  satunya ditunjukkan oleh nilai probabilitas Asymp. Sig.  yang <  0.05.  Nilai probabilitas  yang lebih  besar  dari  0.05  menunjukkan  tidak
ada  hubungan  antara  variabel  dengan guna  lahan.  Kekuatan  hubungan  antara variabel  tertentu  dengan  guna  lahan ditunjukkan oleh nilai contingency coefficient. Nilai  koefisien  ini  berada dalam  rentang  0  s.d.  1  dimana  nilai  0 menunjukkan tidak ada korelasi dan nilai 1 menunjukkan korelasi sempurna.
1. Karakteristik  Sosio -  Ekonomi
Penduduk
Variabel pekerjaan mewakili
karakteristik  sosio-ekonomi  responden dimanafaktor heterogenitas sosio- ekonomi  penduduk  perkotaan  akan mempengaruhi perubahan guna lahan.Berdasarkan  hasil  penelitian,  lebih dari separuh responden (53,47%) merupakan  wiraswasta  yang  bergerak  di sektor  perdagangan  dan  jasa,  hanya sedikit  dari  mereka  yang  berprofesi sebagai petani (17,82%). Dalam kaitannya  dengan  guna  lahan,  variabel jenis  pekerjaan  memiliki  hubungan dengan variabel guna lahan saat ini. Jenis pekerjaan  responden  akan  menentukan jenis  penggunaan  lahan  yang  ada  pada
tanah  milik  responden.  Penduduk  yang berprofesi  sebagai  wiraswasta  tentu  akan memiliki  guna  lahan  berupa  bangunan untuk  mencari  penghasilan.  Sedangkan mereka  yang  berprofesi  sebagai  petani tentu  membutuhkan  lahan  pertanian sebagai  tempat  bekerja.  Perubahan  pada jenis  pekerjaan  tentu  akan  merubah bentuk  guna  lahan  yang  ada.  Hasil analisis  tabulasi  silang  antara  jenis pekerjaan  dengan  guna  lahan  saat  ini menunjukkan  nilai  probabilitas  Asymp. Sig  0,000  <  0,05.  Artinya  terdapat hubungan antara jenis pekerjaan pemilik/penghuni  lahan  dengan  guna lahan saat ini. Tingkat kekuatan hubungan  antara  kedua  variabel  ini ditunjukkan oleh nilai koefisien kontingensi  dengan  nilai  0.552  yang menunjukkan tingkat kekuatan hubungan kedua variabel adalah sedang.
2. Karakteristik Sosial Ekonomi Lahan Variabel  status  lahan  bersama dengan  proses  kepemilikan  lahan  dan harga lahan mewakili  karakteristik sosio-
ekonomi  lahan  yang  menentukan  valuasi seseorang  terhadap  sebuah  lahan.Tanah dengan  status  kepemilikan  pribadi  akan cenderung  lebih  mudah  berganti  fungsi dari  lahan  non  terbangun  menjadi  lahan terbangun.  Sedangkan  tanah  dengan status  kepemilikan  komunal  cenderung untuk  lebih  sukar  beralih  fungsi.  Status kepemilikan  lahan  erat  kaitannya  dengan proses  kepemilikan  lahan  oleh  pemilik lahan.  Dari  hasil  penelitian  di  lapangan menunjukkan bahwa tanah dengan  status kepemilikan  pribadi  pada  umumnya diperoleh  dengan  cara  jual  beli  dan sebagian kecil diperoleh melalui warisan. Sedangkan variasi harga lahan dipandang akan  mempengaruhi  jenis  penggunaan lahan  yang  ada.  Secara  jelas  hal  ini dipaparkan  oleh  Von  Thunen  dimana nilai  lahan  yang  semakin  tinggi  akan membutuhkan bid-rent yang  tinggi  juga sehingga  jenis  kegiatan  yang  ada  di  atas lahan  akan  mengarah  kepada  kegiatan dengan nilai ekonomis tinggi.
Tabel 4. Analisis Tabulasi Silang Variabel Karakteristik Sosio-Ekonomis Lahan
Variabel Pearson Chi Square Contingency Coefficient Value Asymp. Sig. (2-sided) Value Approx. Sig. Status Lahan 17.089 0.002 0.380 0.002 Proses Kepemilikan Lahan 25.802 0.000 0.451 0.000 Harga Lahan 15.016 0.020 0.360 0.020
Sumber: Hasil Analisis, 2015
Berdasarkan  analisis  korelasi yang  telah  dilakukan,  dari  4  variabel pertanyaan  yang  berhubungan  dengan variabel guna lahan maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh karakteristik sosio-ekonomis  responden  terhadap  guna lahan  diwakili  oleh  variabel  jenis pekerjaan responden. Sedangkan pengaruh  karakteristik  sosio-ekonomis lahan  terhadap  guna  lahan  diwakili  oleh variabel  status  dan  proses  kepemilikan lahan  serta  harga  lahan.  Berdasarkan tingkat kekuatan hubungan antar variabel dengan  guna  lahan,  variasi  jenis  guna lahan  pada  wilayah  studi  dipengaruhi oleh variabel berikut secara berurutan: a. Jenis pekerjaan dengan nilai koefisien kontingensi 0,552
b. Proses  kepemilikan  lahan  dengan nilai koefisien kontingensi 0,451
c. Status  lahan  dengan  nilai  koefisien kontingensi 0,380
d. Harga  lahan  dengan  nilai  koefisien kontingensi 0,360
Dari  rangkuman  di  atas  terlihat bahwa faktor ekonomi seperti harga lahan bukan  menjadi  variabel  utama  yang mempengaruhi  guna  lahan  di  wilayah studi.  Variabel  status  dan  kepemilikan lahan  memiliki  pengaruh  yang  relatif lebih besar dari pada harga lahan. Hal ini mengindikasikan  bahwa  masyarakat  di
wilayah studi masih memiliki pertimbangan sosial budaya terkait status tanah  ulayat  dalam  menentukan  jenis guna  lahan,  walaupun  di  satu  sisi pengaruh  tekanan  ekonomi  cukup  besar dengan adanya faktor eksternal.

## Peluang Pemanfaatan Tanah Ulayat
Hipotesa  awal  penelitian  melihat adanya kecenderungan terjadinya segmentasi garis keturunan yang berdampak  terhadap  fragmentasi  lahan ulayat pada  kota-kota di  Sumatera  Barat. Fragmentasi  lahan  ulayat  ini  cenderung berkorelasi  positif  dengan  perubahan guna  lahan  khususnya  pada  daerah  yang terpapar aktivitas ekonomi tinggi. Individualisasi  kepemilikan  tanah  lebih rentan  terhadap  perubahan  penggunaan lahan  dengan  alasan  ekonomi.  Hal  ini menjadi  sinyal  bahwa  adanya  penurunan nilai-nilai  budaya  adat  Minangkabau. Setelah  dilakukan  penelitian  terhadap pemilik/penghuni  lahan  di  wilayah  studi, ternyata  alasan  ekonomi  sebagai  unsur utama  dalam  pengambilan  keputusan untuk  merubah  guna  lahan  tidak  terbukti secara  signifikan.  Hal  ini  diperkuat dengan  informasi  dari  tokoh  masyarakat setempat:
“Hampir  semua  tanah  yang  ada  di Nagari  Gunuang  dimiliki  secara komunal oleh penduduk asli
(pribumi)  dan  hanya  sebagian  kecil
yang dimiliki oleh pendatang.
Perubahan  kepemilikan  lahan  yang cukup signifikan terdapat di kawasan Sago.  Beberapa  lahan  pertanian berlalih  fungsi  menjadi  kawasan perumahan cluster, itupun juga yang membeli adalah orang Minangkabau juga.Pada  prinsipnya  tanah  ulayat bisa  dijual  atau  digadai  dengan beberapa  alasan.Namun  sekarang ada alasan yang masih bisa diterima yaitu untuk kebutuhan sekolah anak. Banyak  tanah  ulayat  kaum  yang dijual  juga  ada  sebab  lain,  yaitu punahnya  anggota  kaum,  tidak  ada anggota keluarga perempuan sebagai  garis  keturunan.  Kalau  ahli waris  berkehendak  untuk  menjual,
maka adat membolehkan.Namun jika tidak  ingin  menjual,  maka  tanah  itu kembali  ke  sukunya  yang  bertali darah.  Selain  itu  untuk  beberapa kasus  biasanya  tanah  dijual  untuk menghindari sengketa antar anggota keluarga”.  (Datuak  Pono  Batuah,
Tokoh Masyarakat Nagari Gunuang, Juli 2015)
Terkait  dengan  peralihan  fungsi tanah  ulayat  yang  pada  umumnya merupakan lahan pertanian berupa sawah terdapat  kekhawatiran  akan  penyusutan luasan  lahan  pertanian  yang  menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Nagari Gunuang. Penyusutan ini  diakui  oleh  Kepala  Dinas  Pertanian Kota  Padang  Panjang.Namun  di  sisi  lain tokoh  masyarakat  bahkan  menilai  bahwa budaya  kebersamaan  dalam  pengelolaan tanah ulayat yang berupa lahan pertanian ini sangat kuat.
“ Alih  fungsi  lahan  pertanian  di Kota  Padang  Panjang  terjadi akibat semakin meningkatnya jumlah  penduduk  dan  banyaknya kebutuhan akan perumahan. Selain itu  kandungan  kadar  organik  yang ada di dalam tanah mulai mengalami  pelapukan  lanjut  yang pada  akhirnya  cepat  menurun dalam  tanah.  Untuk  itu  perlu pemberian  bahan  organik  yang bersumber  dari  hewan  maupun pengembalian sisa tanaman. Produktivitas lahan sawah berkurang  sehingga  lahan  sawah yang berada dipinggir jalan cenderung  berubah  jadi  ruko”. (Candra,  Kepala  Dinas  Pertanian Kota Padang Panjang, Juli 2015)
“Nilai budaya Minangkabau masih sangat  melekat  di  Kota  Padang Panjang terutama di Nagari Gunuang.Di Nagari Gunuang terdapat salah satu kegiatan memanen  padi  secara  bersama- sama yang disebut baronde.
Kegiatan ini bahkan sudah menjadi atraksi wisata di Desa Wisata Kubu Gadang.Selain  itu  masih  banyak potensi nilai-nilai wisata budaya di Nagari  Gunuang”.  (Datuak  Pono Batuah,  Tokoh  Masyarakat  Nagari Gunuang, Juli 2015)
Beberapa uraian di atas menegaskan bahwa walaupun terjadi fragmentasi lahan dibeberapa tempat yang mengarah kepada perubahan  guna  lahan,  namun  nilai-nilai adat  matrilineal  Minangkabau  relatif masih  dipegang  teguh  oleh  masyarakat Kota  Padang  Panjang  khususnya  Nagari Gunuang.  Segmentasi  garis  keturunan yang  berdampak  pada  fragmentasi  lahan
tidak  mengurangi  pertimbangan  aspek sosial  budaya  pemilik  lahan  untuk merubah  guna  lahan.  Hal  ini  tentu menjadi  modal  sosial  yang  kuat  dalam pembangunan  wilayah  kota  di  masa depan.  Berkaca  kepada  potensi  dan peluang  pengembangan  wilayah,  maka pemanfatan tanah ulayat dengan
pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis  nagari  dengan  bentuk Integrated Corporate Farming (ICF) sangat
dimungkinkan  dengan  konsep  pertanian organik  melalui  konsolidasi  pengelolaan lahan  dan peternakan serta unsur keterpaduan lainnya, dengan tetap menjamin  kepemilikan  lahan  masing- masing petani, sehingga tercapai efisiensi usaha, standardisasi mutu, dan efektivitas serta  efisiensi  sumber  daya  (Vinkoert 2013).  Penerapan  ICF  ini  bergantung pada  kemauan  untuk  bermufakat  bahwa tanah  ulayat  kaumakan  di  kelola  dengan sistem manjemen modern yang dituangkan  dalam  bentuk  hitam  diatas putih,  sehingga  mempunyai  kekuatan hukum formal.
Beberapa uraian
diatas menunjukkan  bahwa  keberadaan  tanah ulayat  di  Sumatera  Barat  bukan  menjadi penghalang  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun menjadi modal  sosial  yang  besar  dalam  upata
pelestarian  budaya  masyarakat  ditengah arus globalisasi yang sangat tinggi. Hanya saja  dibutuhkan  inovasi  dan  kreativitas dari anggota masyarakat untuk mengelola modal  sosial  ini  menjadi  kegiatan ekonomi yang meguntungkan masyarakat setempat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  studi  yang diperoleh  dari  data  sekunder  dan  data primer di lapangan dapat diketahui bahwa perubahan  guna  lahan  di  wilayah  studi cenderung  berubah  ke  dari  lahan  non- terbangun  menjadi  lahan  terbangun dengan  orientasi  kegiatan  perdagangan dan jasa. Pola perubahan guna lahan yang terjadi di wilayah studi yaitu pengurangan luas  lahan  pertanian  basah  (sawah)  yang berubah menjadi perkebunan dan tanaman campuran  serta  perubahan  lahan  tanaman campuran  menjadi  lahan  permukiman. Laju perubahan guna lahan berdasarkan 2 periode  tersebut  menunjukkan  angka penurunan.
Pengaruh faktor bio-fisik ditunjukkan  oleh  perubahan  lahan pertanian  basah  menjadi  lahan  pertanian kering  dan  perubahan  lahan  pertanian kering menjadi lahan permukiman. Lahan pertanian ini mengalami proses kejenuhan dan  tidak  lagi  menunjukkan  produktifitas yang  tinggi  sehingga  pemilik  lahan
merubah bentuk penggunaan lahan menjadi  bentuk  yang  lebih  produktif. Pengaruh  faktor  sosio-ekonomi  secara eksternal  ditunjukkan  dengan  alasan adanya  perkembangan  aktivitas  ekonomi Kota  Padang  Panjang  yang  memiliki kecenderungan  penurunan  sektor  primer dan  peningkatan  sektor  tersier.  Hal  ini ditunjang  oleh  posisi  kota  secara  regional yang  berada  di  perlintasan  kota-kota  lain di  Sumatera  Barat  serta  adanya  limitasi pengembangan  daerah  di  kawasan  barat kota, sehingga pertumbuhan wilayah timur kota semakin meningkat.
Berdasarkan hasil analisis, keberadaan  faktor  eksternal  tersebut akan  berpengaruh  pada  faktor  internal seperti  jenis  pekerjaan  penduduk  dan harga  lahan.  Penurunan  produktifitas lahan dan keinginan untuk meningkatkan nilai  lahan  memaksa  penduduk  untuk merubah jenis penggunaan lahan mereka. Namun  dalam  pelaksanannya  terdapat pertimbangan  lain  yaitu  status  lahan  dan proses  kepemilikannya.  Tanah  dengan status tanah ulayat memiliki rentensi lebih terhadap  perubahan  guna  lahan  kepada bentuk  perdagangan  dan  jasa.  Bentuk perubahan guna lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun (permukiman)  pada  tanah  ulayat  lebih didasarkan  didasarkan  pada  kebutuhan
untuk memiliki rumah yang baik di lokasi yang  nyaman.  Hal  ini  merujuk  pada prinsip  adat rumah  gadang  katirisan, danmengindikasikan adanya modal sosial yang  penting  untuk  dijaga.  Dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh  faktor sosio-ekonomis  lebih  besar  daripada pengaruh faktor bio-fisik dalam perubahan  penggunaan  lahan  di  jalan lingkar utara Kota Padang Panjang akibat valuasi  masyarakat  terhadap  lahan  lebih pada nilai ekonomisnya.
Fenomena  perubahan  guna  lahan yang  terjadi  di  wilayah  studi  tidak mengindikasikan trend yang sama dengan kondisi  di  Kota  Padang  dan  Kota Bukittinggi  dalam  kaitannya  dengan fragmentasi kepemilikan tanah.
Fragmentasi  kepemilikan  tanah  terjadi  di wilayah  studi  namun  tidak  mengurangi penerapan  nilai-nilai  adat  matrilineal dalam  masyarakat.  Hal  ini  didasarkan pada  perbedaan  karakteristik  sosio- ekonomi penduduk dan krakteristik sosio- ekonomi  lahan  pada  masing-masing wilayah.  Nilai  tanah  di  wilayah  studi dilihat tidak hanya dari segi ekonomi saja, namun  juga  dari  sisi  sosial  dan  ekologis. Dengan  adanya  valuasi  penduduk  di wilayah  studi  terhadap  lahan  secara ekonomis  dan  sosial,  maka  hal  ini  perlu dikelola dengan tepat untuk
Jurnal Pembangunan Nagari, Vol. 1 No. 2 Desember 2016
menghasilkan  nilai  tambah  yang  lebih dari pengelolaan lahan.

## REKOMENDASI
Mengacu  kepada  hasil  analisis dari penelitian  yang  dilakukan  di  wilayah studi,  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk menyiasati  fenomena  perubahan  guna lahan  yang  terjadi  di  Kota  Padang Panjang  adalah  program  insensifikasi lahan  untuk  mengimbangi  penurunan produktifitas lahan pertanian akibat faktor bio-fisik  secara  alami  maupun  akibat perubahan penggunaan lahan pada wilayah  timur  kota  sebagai  lumbung pangan  daerah.  Selain  itu  perlu  adanya suatu  program  pembangunan  pertaninan dengan  basis Integrated  Coorporate Farming dengan  fokus  pada  pertanian organik  pada  lahan  pertanian  masyarakat dengan status tanah ulayatuntuk menciptakan  pemberdayaan  masyarakat secara komunal dan peningkatan produktifitas pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adra, Zamzamilul. Pengaruh Implementasi  Pasal  19  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria Terhadap Fragmentasi  Tanah  Ulayat. Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro,
2005.

## Asnan,  Gusti.  “Transportation  on  The
West  Coast  of  Sumatra  in  The Nineteenth  Century.” Bijdragen  tot de  Taal-,  Land-  en  Volkenkunde, On  The  Road  The  Social  Impact  of New  Roads  in  Southeast  Asia,  No.
4 , 2002: 727-741.
Benda-Beckmann,  Franz  von,  dan
Keebet von Benda-Beckmann.
Struggles over Communal Property Rights  and  Law  in  Minangkabau, West  Sumatra. Working  Paper, Halle/Saale:  Max  Planck  Institute for Social Anthropology, 2004.
Bourne,  Larry  S. Internal  Structure  of The City: Reading on Urban Form, Growth,  and  Policy. New  York: Oxford University Press, 1982.
Branch,  Melville  C. Comprehensive City  Planning:  Introduction  and Explanation. Chicago:  American Planning Association, 1985.
Briassoulis,  Helen. Analysis  of  Land Use  Change:  Theoretical  and Modeling  Approaches. Virginia: Regional Research  Institute, WVU, 2000.
Catanese,  Anthony  J.  “History  and Trends of Urban Planning.”  Dalam
Introduction  to  Urban  Planning , oleh  Anthony  J.  Catanese,  &  C.
Synder  James,  4-5.  New  York:
McGraw-Hill Book Company,
1979.
Chapin, Stuart F., David R. Godschalk, dan  Edward  J.  Kaiser. Urban  Land Use  Planning. Chicago:  University of Illinois, 1995.
Daldjoeni,  Nathanael. Geografi  Baru: Organisasi Keruangan dalam Teori
dan  Praktek. Bandung:  Alumni, 1992.
Demistry, Che. Hak Ulayat  dan Tanah Ulayat  di  Minangkabau,  Sumatera Barat. 2 Februari 2012.
http://chedemitry.blogspot.com/201 2/02/hak-ulayat-dan-tanah-ulayat- di_29.html (diakses Mei 9, 2015).
Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2003.
Evers, Hans-Dieter. “Changing Patterns  of  Minangkabau  Urban
Landownership.” Bijdragen  tot  de Taal-,  Land-  en  Volkenkunde  131. No 1 , 1975: 86-110.
—. Sosiologi  Perkotaan:  Urbanisasi dan  Sengketa  Tanah  di  Indonesia dan  Malaysia. Jakarta  :  LP3ES, 1982.
Irwandi. Pergeseran  Hukum  Adat dalam  Pemanfaatan  Tanah  Ulayat Kaum  di  Kecamatan  Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera  Barat. Tesis,  Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
Jayadinata, Johara T. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan  dan  Wilayah. Bandung: Penerbit ITB, 1999.
Khisty,  C.  Jotin,  dan  B.  Kent  Lall. Dasar-dasar
Rekayasa
Transportasi. Jakarta:  Erlangga,
2005.
Kivell,  Philip. Land  and  The  City: Pattern  and  Process  of  Urban
Change. London: Routledge, 1993.
Lambin,  Eric,  dan  Helmut  J.  Geist. “Causes  of  Land-Use  and  Land Cover  Change.” The  Ensyclopedia
of  Earth. Disunting  oleh  Erle  Ellis. 7 Agustus 2007.
http://www.eoearth.org/view/article/15
0964/ (diakses Desember 21, 2015).
Mather,  A.S. Land  Use. New  York: Longman Inc., 1986.
Morlok,  Edward  K. Introduction  to Transportation  Engineering  and Planning. New  York:  McGraw- Hill, 1978.
Muchsin,  H,  Imam  Koeswahyono,  dan
Soimin. Hukum  Agraria  Indonesia dalam Perspektif Sejarah. Bandung: Refika Aditama, 2007. Nofialdi. Model Strategi Pengembangan Agroindustri Berbasis  Nagari. Tesis,  Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007. Pontoh,  Nia  K.,  dan  Iwan  Kustiwan. Pengantar Perencanaan Perkotaan. Bandung: Penerbit ITB,
2009.
Rohmadi,  Agung. Proses  Pembebasan Tanah  Ulayat  untuk  Pembangunan Resort Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk  Kabung. Skripsi,  Padang: Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Andalas, 2011.
Soekanto,  Soerjono. Sosiologi:  Suatu Pengantar. Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2002.
Soetomo,  Sugiono. Urbanisasi  dan Morfologi,  Proses  Perkembangan
Peradaban dan Wadah Ruang
Fisiknya:  Menuju  Ruang  Kehidupan yang Manusiawi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
Sujarto, Djoko.
Perencanaan
Pembangunan Kota. Bandung: Prodi PWK SAPPK ITB, 2006.
Syahyuti.  “Nilai-Nilai  Kearifan  Pada Konsep  Penguasaan  Tanah  Menurut Hukum  Adat  di  Indonesia.” Forum Penelitian  Agro  Ekonomi.  Vol  24 No. 1 Juli , 2006: 14-27.
Vinkoert,  Marindo  Palar.  “Integrated Corporate  Farming  di  Tanah  Ulayat Minangkabau.” April 2013. http://marrosorganoferti.blogspot.co m/2013/04/integrated-corporate- farming-di-tanah.html
(diakses
Agustus 24, 2015).
Wang,  Yifei,  dan  Lun  Wu. Integrated
Land-Use and
Transportation Models. Beijing,  China:  Institute  of Remote  Sensing  and  Geographic Information System, Peking University, 2010.
Wiradi,  Gunawan.  “Jangan  Perlakukan Tanah  Sebagai  Komoditi.” Jurnal Analisis Sosial Edisi 3 / Juli , 1996: 33-39.
Witrianto. Keadaan  Ekonomi  dan
Pendidikan di Kota Padang Panjang  Awal  Abad  Ke-20. 8 Desember 2010.
http://witrianto.blogdetik.com/2010 /12/08/ekonomi-dan-pendidikan-di- padangpanjang-awal-abad-ke-20/ (diakses Mei 9, 2015).
Yunus,  Hadi  Sabari. Struktur  Tata Ruang  Kota. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2000.
Yusran, Aulia. Kajian Perubahan  Tata Guna  Lahan  pada  Pusat  Kota
Cilegon.
Tesis, Semarang:
Universitas Diponegoro, 2006.