## PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PENANGANAN COVID-19

## Faiq Tobroni
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta E-mail : faiq.tobroni@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Kebebasan  beragama  adalah  salah  satu  HAM  yang  dijamin  dalam  Konstitusi Indonesia.  Tetapi  karena  adanya  pandemi  Covid-19,  Indonesia  terpaksa membuat  kebijakan  pembatasan  kegiatan  keagamaan  untuk  memutus penyebaran  virus  tersebut.  Penelitian  ini  mempertanyakan  bagaimana  konsep pembatasan  keagamaan  dalam  hukum  HAM?  dan  bagaimana  pembatasan keagaman  dalam  penanganan  Covid-19  di  Indonesia  ditinjau  dari  instrumen hukum HAM? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyimpukan  sebagai  berikut.  Menuurt  instrumen  HAM  internasional, kebijakan  pembatasan  kegiatan  keagamaan  harus  memperhatikan  kategori kebebasan  yang  terbatasi  dan  ketentuan  penafsiran  dalam  menggunakan instrumen  HAM  internasional  untuk  merumuskan  kebijakan  pembatasan kegiatan  keagamaan.  Pembatasan  hanya  diperbolehkan  pada  kegiatan keagamaan  kategori  kebebasan  forum  eksternal.  Sementara,  ketentuan penafsiran  yang  harus  diperhatikan  adalah  kejelasan  rumusan  tujuan pembatasan,  tidak  diskriminatif,  tidak  berimplikasi  meniadakan  hak,  adanya kesebandingan antara tujuan dan mekanisme pembatasan, dan langkah objektif dalam  perumusan  pembatasan.  Dalam  menangani  Covid-19,  Pemerintah Indonesia telah memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang salah satu implikasinya  adalah  pembatasan  kegiatan  keagamaan.  Rumusan  kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan  tersebut  terdokumentasi  dalam  rangkaian peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis. Semua kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan tersebut telah memenuhi beberapa ketentuan dalam instrumen HAM internasional.
Kata Kunci: Pembatasan Kegiatan Keagamaan, Covid-19, dan Hukum HAM.

## Abstract
Freedom of religion is one of the human rights guaranteed in the Indonesian Constitution. Due  to  the  Covid-19,  Indonesia  was  forced  to  make  a  policy  of  limitating  religious activities.  This  research  questions  how  the  concept  of  religious  limitations  in  human rights law? and how are the limitations in handling Covid-19 in Indonesia viewed from human rights? By using qualitative research methods, this study concludes as follows. According to international human rights instruments, the policy on limiting religious activities must pay attention to the categories of restricted freedom and interpretative provisions  in  using  international  human  rights  instruments  to  formulate  policies  on limiting religious activities. Restrictions are only allowed on religious activities in the
category of external forum freedom. Meanwhile, the interpretation provisions that must be  considered  are  the  clarity  of  the  purpose  of  the  limitation,  non-discriminatory,  no implication of asserting rights, the existence of a comparison between the purpose and mechanism of the limitation, and objective steps in the formulation of a restriction. The Government of Indonesia has formulated the policies on limiting religious activities. It is documented  in  a  series  of  laws  and  regulations  that  are  arranged  hierarchically.  All policies have fulfilled several provisions in international human rights instruments.
Keywords: Limitations on Religious Activities, Covid-19, and Human Rights Law.

## Pendahuluan
Kebebasan  beragama  adalah salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM). Keberadaannya telah diatur dalam  Konstitusi  UUD  1945, beberapa  peraturan  perundang- undangan,  dan  instrumen  HAM Internasional.  Indonesia  sendiri telah meratifikasi beberapa instrumen  HAM  internasional  yang di  antara  kandungannya  mengatur terkait  kebebasan  beragama.  Salah satunya adalah Kovenan Internasional  Hak  Sipil  Politik (KIHSP),  yang  telah  diratifikasi Indonesia  menjadi  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2005.  Dengan ratifikasi tersebut, negara menyatakan diri berkewajiban untuk melaksanakan berbagai ketentuan  pada  instrumen  tersebut dalam  setiap  kebijakannya  yang berimplikasi kepada hak masyarakat. Salah satu konsekuensi yang  muncul  dari  ratifikasi  KIHSP adalah  kewajiban  negara  untuk menjamin  kebebasan  beragama. Akan  tetapi  pada  masa-masa sekarang  ini,  strategi  negara  untuk melaksanakan  kewajibannya  dalam menjamin  kebebasan  beragama tengah menghadapi tantangan. Tidak  hanya  Indonesia,  seluruh negara-negara  di  dunia  terpaksa harus  mengubah  cara  mereka menjamin  kebebasan  beragama.
Kedatangan  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  telah  memaksa berbagai  negara  untuk  justru mengubah jaminan kebebasan beragama menjadi pembatasan kegiatan  keagamaan.  Perubahan cara sedemikian rupa atas pelaksanaan  kebebasan  beragama tersebut bertujuan agar pelaksanaannya tidak menjadi media penyebaran Covid-19. Beberapa  negara  yang  selama  ini lekat  dengan  jaminan  pelaksanaan kegiatan  keagamaan  tertentu  telah melakukan  pembatasan.  Sebut  saja Vatikan  yang  menyelenggarakan Misa  Paskah  2020  secara  virtual (www.liputan6.com,  10  April  2020), Arab  Saudi  yang  tidak  menerima jamaah umrah (www.cnnindonesia.com,  5  Maret 2020),  kemudian  Arab  Saudi  juga melanjutkan  kebijakan  pembatasan akses ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (dua tempat suci bagi umat Islam),  serta  kemungkinan  besar terjadi Arab Saudi juga membatalkan  haji  pada  tahun  2020 ini,  serta  negara-negara  lain  juga mengambil kebijakan untuk membatasi  kegiatan  keagamaan dengan  cara  menutup  tempat- tempat ibadah di wilayahnya. Pembatasan kegiatan keagamaan juga terjadi di Indonesia. Dalam rangka menghindari
penyebaran  Covid-19,  Indonesia telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  sebagai  opsi penanganan
kedaruratatan kesehatan  seperti  ini.  Sebagai  salah satu  implikasi  kebijakan  PSBB tersebut,  terdapat  ketentuan  untuk melakukan  pembatasan  kegiatan keagamaan.  Umat  beragama  di Indonesia diminta untuk melakukan pembatasan  kegiatan  keagamaan selama masa pandemi ini. Beberapa momen keagamaan di tanah air telah berlangsung  sepi  sebagai  tindak lanjut  dari  kebijakan  pembatasan tersebut.  Sebut  saja  bagi  Umat Hindu,  Upacara  Melasti  yang biasanya  diselenggarakan  sebagai rangkaian  sebelum  perayaan  Hari Raya  Nyepi,  tahun  ini  terpaksa diselenggarakan  secara  terbatas. Biasanya  upacara  pensucian  diri dengan  menghanyutkan  kotoran alam  menggunakan  air  kehidupan tersebut  dilaksanakan  melibatkan banyak orang. Pada Tahun 2020 ini, Pemprov  Bali  mengimbau  agar upacara  ini  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  bertugas  saja  supaya tidak menarik massa
(lifestyle.okezone.com,  25  Maret 2020). Bagi Umat Kristiani, Perayaan Paskah di tanah air juga mengalami pembatasan.  Paskah  yang  biasanya dilaksanakan  dengan  melibatkan banyak  jamaah  di  tempat  nyata, tahun  ini  mengalami  perubahan. Beberapa  gereja  menyelenggarakan Paskah  secara  online.  Bagi  Umat Budha,  perayaan  Waisak  tahun  ini juga  mengalami  pembatasan.  Pada tahun-tahun  sebelumnya,  puncak acara  Waisak  berlangsung  di Borobudur.  Tahun  ini,  perayaan Waisak  di  Borobudur  terpaksa ditiadakan  (news.detik.com,  6  Mei
2020).  Bagi  umat  Islam,  pada rangkaian  perayaan  hari  suci  juga terdapat  himbauan  dari  lembaga keagamaan  terkait  agar  dilakukan secara  terbatas.  Tema  pembatasan utama  dalam  ibadah  umat  Islam, sebagaimana ibadah umat beragama lainnya,  adalah  ibadah  sendiri- sendiri  di  rumah.  Sebagai  tindak lanjut atas pembatasan ini,
peringatan  Isrok  Mikroj  yang biasanya  diselenggarakan  dengan acara  pengajian  akbar  melibatkan massa banyak berganti secara online, Shalat  Jumat  diganti  dengan  Sholat Zhuhur di rumah, Shalat Wajib dan Shalat  Tarawih  diselenggarakan  di rumah,  dan  himbauan  pelaksaan Sholat  Idul  Fitri  di  rumah  masing- masing  dengan  jumlah  jamaah terbatas.  Selain  pembatasan  yang berlaku  pada  perayaan  beberapa Hari  Raya  Suci  pada  beberapa agama  dan  aliran  kepercayaan  di tanah  air,  pembatasan  lain  juga berlaku  pada  pelaksanaan  ibadah keseharian dengan teknis diserahkan kepada lembaga keagamaan atau lembaga kepenghayatan masing-masing selama  masa  tanggap  darurat menanggulangi Covid-19. Kebijakan PSBB yang berimplikasi pada pembatasan keagamaan  merupakan  hal  yang pertama  di  Indonesia  karena memang  baru  kali  ini  Indonesia bersama  negara-negara  di  dunia dihadapkan  kepada  situasi  sulit dalam penanganan pandemi penyakit yang disebabkan Covid-19. Sebagai  sesuatu  yang  baru  dan berimplikasi  kepada  keyakinan, kebijakan  pembatasan  kegiatan keagamaan  menarik  untuk  dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, pemerintah
sebagai representasi pelaksana negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi  HAM  (Ashri,  2018:  84- 92),  yang  salah  satunya  adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan.  Tetapi  di  sisi  lain, pemerintah sebagai pelaksana tugas negara  juga  punya  kepentingan melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Sebagai kebijakan yang di dalamnya terdapat  pergulatan  antara  dua kepentingan yang sama-sama krusial, perumusan
kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan harus  berpedoman  kepada  konsep pembatasan  hak  dalam  instrumen HAM. Di sinilah yang menjadi fokus bahasan  penelitian  ini  untuk menganalisis  lebih  lanjut  mengenai ketentuan  seberapa  jauh  negara boleh membatasi kegiatan
keagamaan  warga  negaranya  tanpa melanggar  ketentuan  dalam  HAM. Mengetahui  seberapa  jauh  negara bisa membatasi kegiatan keagamaan tersebut  merupakan  hal  yang penting dalam mendukung
kebijakan  PSBB  ini.  Hal  ini dimaksudkan  agar  di  satu  sisi pengetahuan  atas  konsep  tersebut menjadi penguat argumentasi ketika menyosialisasikan kepada masyarakat  mengenai  pembatasan kegiatan  keagamaan.  Di  sisi  lain, pengetahuan  atas  konsep  tersebut juga  penting  agar  dukungan  atas pembatasan  kegiatan  keagamaan tidak  dilakukan  secara  membabi- buta sehingga kehilangan nalar kritis akademiknya. Singkatnya, pengetahuan  atas  konsep  tersebut merupakan kontribusi kongkrit dari dunia  akademik  untuk  mendukung pilihan  opsi  strategi  percepatan
penanganan  Covid-19  yang  tanpa melanggar  prinsip-prinsip  HAM, serta sekaligus mempunyai implikasi  yang  efektif.    Berkaitan dengan  hal  di  atas,  penelitian  ini ingin  melihat  bagaimana  konsep pembatasan keagamaan dalam kerangka instrumen HAM internasional serta melihat bagaimana  pembatasan  kegiatan keagamaan dalam penanganan Covid-19  di  Indonesia  ditinjau  dari instrumen HAM.

## Perumusan Masalah
Pertama,  bagaimana  ketentuan pembatasan  kegiatan  keagamaan yang  diatur  dalam  instrumen hukum HAM?
Kedua,  bagaimana  kebijakan pembatasan  kegiatan  keagaman dalam penanganan Covid-19
ditinjau  dari  instrumen  hukum HAM?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  normatif  dengan pendekatan yurudis normatif. Maksud  dari  penggunaan  metode penelitian kualitatif adalah penelitian ini nantinya akan menelusuri  data  yang  bersifat kualitatif.  Sifat  data  seperti  ini adalah  dalam  bentuk  narasi  (SJ Taylor  and  R  Bogdan,  1984:  16). Karena pendekatannya yang normatif,  data  primernya  adalah produk  hukum  yang  dikeluarkan oleh lembaga pemerintah Indonesia dan  instrumen  hukum  HAM internasional  yang  mengandung ketentuan
terkait kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan. Data  primer  ini  juga  seklaigus disebut  sebagai  bahan  hukum
primer,  yang  terdiri  dari  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945), Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Pokok  Hak  Asasi Manusia  (UU  39/1999),  Kovenan Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik (KIHSP),  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan Ratifikasi  Kovenan  Internasional Hak Sipil dan Politik (UU 12/2005), Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political  Rights  (Prinsip  Siracusa),
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan  (UU  6/2018),  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat COVID-19 (Kepres 11/2020), Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019/COVID-19 (PP 21/2020), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  9  Tahun  2020  tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Corona Virus Disease 2019/COVID-19 (Permenkes  9/2020),  Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberlakuan  PSBB  pada  daerah tertentu,  Surat  Edaran  Menteri Agama  Nomor  1  Tahun  2020 Tentang Pelaksanaan Protokol
Penanganan  Covid-19  Pada  Rumah Ibadah,  dan  Surat  Edaran  Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Ibadah di Bulan Ramdhan. Sementara  itu,  data  sekundernya adalah  pemikiran  maupun  gagasan
dari  para  ahli  berkaitan  dengan kerangka  konseptual  HAM  dan pembatasan  kegiatan  keagamaan serta  informasi  berbasis  media tentang  pelaksanaan  pembatasan kegiatan keagamaan.
Pengumpulan  data  dilakukan melalui  dokumentasi  terhadap  data yang  sifatnya  tertulis.  Analisis  data akan  dilakukan  secara  kualitatif, yakni  reduksi,  penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan  (MB.  Miles dan AM Huberman, 1992, 54). Yang dimaksud  dengan  reduksi  data adalah  kegiatan  peneliti  yang nantinya dipraktekkan dalam seleksi data.  Tidak  semua  informasi  akan dijadikan  sebagai  data.  Hanya informasi  relevanlah  yang  akan digunakan  sebagai  data.  Sebagai contoh,  tidak  semua  ketentuan mengenai  pembatasan  hak  yang tersusun dalam kebijakan pemerintah  tentang  pemberlakuan PSBB  akan  dipakai  sebagai  bahan analisis.  Dalam  kebijakan  PSBB tersebut terdapat ketentuan pembatasan  terhadap  beberapa  hak lain selain hak kebebasan beragama, seperti  hak  atas  ekonomi,  hak  atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan lain-lain.  Dengan  reduksi  data  ini, peneliti hanya mengambil ketentuan terkait pembatasan atas hak kebebasan  beragama.    Selanjutnya, penyajian  data  akan  dilakukan dengan pola narasi verbal. Selanjutnya  penarikan  kesimpulan akan dilakukan setelah mendapatkan reduksi dan penyajian data.  Dengan  demikian,  penarikan kesimpulan tersebut dilakukan secara ilmiah.

## Pembahasan

## Pembatasan  Keagamaan  dalam Instrumen HAM
Pembatasan kegiatan keagamaan merupakan  salah  satu  norma  yang diatur  dalam  beberapa  instrumen hukum HAM, baik yang internasional  maupun  nasional. KIHSP  merupakan  salah  satu instrumen  internasional  HAM  yang mengatur tentang pembatasan kegiatan  keagamaan.  Kovenan  ini telah  diratifikasi  negara  Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2005.  Pembatasan  kegiatan keagamaan  diatur  dalam  Pasal  18 ayat  (3)  KIHSP.  Berdasarkan  pasal tersebut, negara pihak (negara yang telah meratifikasi Kovenan) dipersilahkan  untuk  melakukan pembatasan atas kebebasan perorangan  maupun  kelompok dalam menjalankan ajaran agamanya  atau  kepercayaannya melalui mekanisme ketentuan berdasarkan hukum. Sebagai persyaratannya,  negara  tersebut harus mampu membuktikan bahwa pembatasannya  diperlukan  dalam rangka melindungi keamanan, ketertiban,  kesehatan,  atau  moral masyarakat,  atau  hak-hak  dan kebebasan  mendasar  orang  lain. Beberapa hal konseptual yang harus diperhatikan  dalam  menggunakan
KIHSP untuk merumuskan kebijakan  pembatasan  kegiatan keagamaan  adalah  sebagai  berikut. Pertama,  kategori  kebebasan  yang menjadi lingkup
pembatasan. Kedua,  petunjuk  yang  digunakan untuk  menafsirkan  pertimbangan perlunya  melakukan  pembatasan keagamaan adalah mengacu kepada Komentar  Umum  dan  Prinsip Siracusa.
Berbicara mengenai konsep lingkup pembatasan kegiatan kegaamaan,  diskusinya  tidak    bisa lepas  dari  dua  konsep  kebebasan beragama.  Dua  konsep  tersebut adalah  kebebasan  dalam  forum internal dan kebebasan dalam forum eksternal.
Lingkup kebebasan beragama  dalam  forum  internal mencakup  kebebasan  bagi  setiap individu  maupun  kelompok  untuk memeluk agama maupun kepercayaan pilihannya sendiri. Hak untuk memilih agama dan
kepercayaan  adalah  hak  kebebasan beragama  kategori  forum  internal yang tidak bisa diintervensi maupun dibatasi  negara.  Hak  ini  bersifat mutlak bagi pemegangnya. Semenatara  itu,  lingkup  kebebasan dalam  forum  eksternal  mencakup kebebasan bagi setiap orang maupun  kelompok  masyarakat untuk melaksanakan ajaran agamanya, memiliki maupun menggunakan tempat ibadah, memakai simbol agama, melakukan peringatan  hari  besar  agama, melaksanakan  pemilihan  pemimpin agama,  melakukan  penyebaran ajaran agama, menyampaikan pendidikan agama, melakukan pendirian  lembaga  agama,  dan melaksanakan  komunikasi  urusan agama  (Zainal  Abidin  Bagir,  dkk, 2019: 5-6). Dalam lingkup kebebasan forum  eksternal  tersebut,  negara mempunyai  kewenangan  untuk melakukan  pengaturan.  Salah  satu bentuk  pengaturan  negara  atas kebebasan  forum  eksternal  adalah berbentuk pembatasan. Sesuai konsep di depan, kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan harus hanya mencakup pembatasan
pada  kebebasan  beragama  lingkup eksternal.
Konsep  berikutnya  yang  harus diperhatikan  dalam  merumuskan kebijakan  pembatasan  keagamaan adalah  petunjuk  yang  digunakan untuk  menafsirkan  pertimbangan perlunya  melakukan  pembatasan keagamaan.
Petunjuk pertama adalah  Komentar  Umum.  Sesuai kedudukannya,  Komentar  Umum merupakan  tafsiran  awal  atas  apa- apa yang dimaksud dalam
ketentuan  KIHSP.  Secara  teknis, penafsiran  hukum  bisa  dimaknai sebagai kegiatan untuk menentukan arti  atau  makna  suatu  teks  atau bunyi  suatu  pasal  berdasar  pada kaitannya (Dirdjosisworo, 2008: 157). Untuk  mengetahui  maksud  suatu susunan  kalimat,  informasi  yang paling kuat adalah berasal dari pihak penulis  sendiri.  Sesuai  statusnya, Kometar  Umum  tersebut  menjadi penjelas  terhadap  ketentuan  norma yang  masih  kabur  dalam  batang tubuh  KIHSP,  seperti  ketentuan tentang  pembatasan  tersebut  (Ihsan Ali  Fauzi,  dkk,  2012:  70).  Komentar Umum  sendiri  merupakan  produk dari  Komite  Hak  Asasi  Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite ini  telah  menyediakan  Komentar Umum  22  sebagai    penjelasan  yang khusus  mengomentari  Pasal  18
KIHSP, yang di dalamnya mengandung  norma  pembatasan kegiatan  keagamaan.  Komentar Umum  22  ini  merupakan  sesi keempat  puluh  delapan  yang ditetapkan pada tahun 1993 sebagai Kompilasi  Komentar  Umum  dan
Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh  Badan-badan  Perjanjian  Hak
Asasi Manusia. Ini telah didokumentasikan  dengan  nomor U.N.Doc.HRI/GEN/1/REV.1  at  35 (1994) (KOMNASHAM RI, 2009: 50). Komentar  Umum  22  menyediakan beberapa kerangka konseptual dalam merumuskan pembatasan. Di antara  beberapa  ketentuan  untuk menafsirkan  maksud  pembatasan dalam  Pasal  18  ayat  (3)  KIHSP tersebut adalah aspek ketegasan dan non diskriminatif.
Mengenai aspek ketegasan, Paragraf  8  Komentar  Umum  22 menyatakan  bahwa  penafsiran  atas Pasal  18  ayat  (3)  KIHSP  tersebut harus  dilaksanakan  dengan  tegas. Artinya, negara dilarang melakukan pembatasan
berdasarkan pertimbangan  atas  hal-hal  yang tidak  diatur  dalam  pasal  tersebut. Pembatasan  ini  harus  dibuat  untuk tujuan yang ditentukan dan pembatasan pada hak dan kebebasan  hanya  boleh  dilakukan sepanjang diperlukan bagi
pemenuhan  tujuan  yang  sudah ditentukan  secara  sah  (Asplund, dkk, 2008: 51). Setiap pertimbangan pemberlakuan pembatasan atas satu atau  beberapa  kegiatan  keagamaan harus  disertai  dengan  tujuan  yang mana tujuan tersebut telah dinyatakan  dalam  Pasal  18  ayat  (3) tersebut.  Kebutuhan  melakukan pembatasan harus berkaitan langsung dengan tujuan pembolehan pemberlakuan pembatasan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  18  ayat  (3)  KIHSP tersebut. Mengenai contoh kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tujuan pemberlakuan pembatasan  tersebut,  hal  ini  akan dielaborasikan  sesuai  dengan  tema tulisan  ini.  Sebagai  contoh  ketika negara  membatasi  orang  atau perorangan  untuk  tidak  melakukan
kegiatan keagamaan secara bersama- sama  di  tempat  ibadah.  Ketika pembatasan  tersebut  mempunyai kebutuhan  untuk  mengantisipasi terjadinya  penyebaran  penyakit menular  yang  terjadi  jika  terdapat banyak orang berkumpul dalam satu tempat  (seperti  tempat  ibadah),
maka bisa dikatakan bahwa kebutuhan pemberlakuan pembatasan atas kegiatan keagamaan  tersebut  mempunyai hubungan  langsung  dengan  tujuan pembatasan  kegiatan  keagamaan sebagaimana  diatur  dalam  pasal  18 ayat (3) KIHSP.
Berikutnya  mengenai  aspek  non diskriminatif.  Komentar  Umum  22 KIHSP  ini  menekankan  bahwa pembatasan  kegiatan  keagamaan tersebut  tidak  dilaksanakan  untuk tujuan  yang  diskriminatif  maupun melalui  cara  yang  diskriminatif. Mengenai tujuan yang diskriminatif, sebagai  contohnya  adalah  adanya kebijakan negara yang memanfaatkan momentum pandemi penyakit  untuk  memperbolehkan kegiatan keagamaan bagi kelompok agama  tertentu  secara  bebas, sementara membatasi kegiatan keagamaan  bagi  kelompok  agama tertentu.  Kebijakan  pembatasan seperti  ini  dilarang  oleh  KIHSP karena  dengan  demikian  kebijakan pembatasan  tersebut  bukan  terlihat ingin  mencapai  tujuan  kesehatan masyarakat,  tetapi  justru  ingin menekan  atau  bahkan  menghabisi satu  kelompok  agama  tertentu. Selain  itu,  pembatasan  yang  seperti ini  juga  mengandung  cara  yang diskriminatif.  Walaupun  mungkin tujuan diskriminatif (untuk menghabisi satu kelompok) tersebut dianggap  terlalu  berlebihan,  tetapi dari  caranya  yang  membedakan perlakuan antar kelompok keagamaan dalam pembatasan kegiatan keagamaan tersebut sudah menunjukkan cara-cara yang diskriminatif.
Selanjutnya,  petunjuk  kedua yang digunakan untuk menafsirkan pertimbangan  perlunya  melakukan pembatasan  keagamaan  adalah Prinsip  Siracusa.  Sama  seperti Komentar  Umum  22,  Prinsip Siracusa juga menyediakan beberapa aspek konseptual yang bisa dijadikan  sebagai  petunjuk  untuk menafsirkan pertimbangan perlunya melakukan pembatasan keagamaan. Bahkan,  petunjuk  yang  disediakan Prinsip Siracusa lebih detail daripada  yang  tersedia  pada rumusan  KIHSP.  Sebagai  ilustrasi kalau  kaitannya  dengan  tujuan perlindungan nyawa manusia, Pasal 18 ayat (3) KIHSP dan Komentarnya hanya  memebahasakannya  dalam perlindungan untuk kesehatan masyarakat, sementara Prinsip Siracusa  membahasakannya  dalam perlindungan kesehatan masyarakat dan  keselematan  publik.  Prinsip Siracusa memang menambah beberapa  tujuan  pembatasan  yang lebih  banyak  dibandingkan  dengan Pasal  18  ayat  (3)  KIHSP.  Cakupan pembatasan  dalam  Prinsip  Siracusa tersebut  tidak  hanya  terbatas  pada kegiatan  keagamaan,  tetapi  juga secara  luas  kepada  hak-hak  lainnya yang  diatur  dalam  keseluruhan KIHSP.  Prinsip  SIracusa  sendiri dikenal  sebagai  instrumen  HAM yang  khusus  berbicara  mengenai mengenai  Ketentuan  Pembatasan dan  Pengurangan  Hak    Asasi Manusia  (HAM)  dalam  Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan
Politik  Annex,  UN  Doc  E  /  CN.4  / 1984/4  (1984).  Dengan  petunjuk Prinsip  Siracusa  pula,  tersedianya penafsiran yang harus membedakan antara “pembatasan” dan “pengurangan”. Dalam rangka melaksanakan ketentuan ini, penting sekali  ditegaskan  bahwa  yang digunakan  dalam  kasus  ini  adalah istilah “pembatasan” kegiatan keagamaan.  Secara  harfiah,  makna “pembatasan” berbeda makna dengan “pengurangan”. Istilah pengurangan (derogation) dikenal sebagai mekanisme bagi Pemerintah untuk mengecualikan perlindungan HAM. Kebijakan pengurangan lebih tepatnya digunakan untuk menangani situasi Darurat Sipil dan
Militer.  Darurat  Sipil  terjadi  karena kekerasan  massif  seperti  konflik  di Aceh  (2002)  dan  di  Maluku  (2000). Sementara,  Darurat  Militer  terjadi karena perang saudara atau
pemberontakan  seperti  di  Timor Timur  (1999)  dan  di  Aceh  (2003) (Agus  Adhari,  2019:  43  –  61). Kebijakan  pengurangan  HAM  ini harus  dilaporkan  negara  secara resmi  dengan  mengirimkan  surat mengenai kebijakan derogation kepada seluruh Negara Pihak KIHSP melalui Sekretaris Jendral Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (Eko
Riyadi,  2018:  50-52).  Sementara  itu, dalam  kasus  penanganan  Covid-19 ini,  kebijakan  pembatasan  yang dilakukan  negara  tanpa  harus mengirimkan  surat  seperti  itu.
Kebijakan negara dalam penanganan  Covid-19  ini  disebut sebagai pembatasan karena penetapan darurat kesehatan tersebut berbekalkan atas himbauan sesuai  perkembangan  sebagaimana diatur  dan  diperkenalkan  oleh World  Health  Organization  (WHO) (Eko Riyadi, 2018: 58-62). Sesuai Prinsip Siracusa, pembatasan  atas  suatu  hak    harus mempertimbangkan persyaratan sebagai  berikut:  “ditetapkan  oleh hukum”, “dalam masyarakat demokratis”,  “ketertiban  umum”, “kesehatan  masyarakat”,  “moral publik”, “keamanan nasional”, “keselamatan  publik”,  “hak  dan kebebasan  orang  lain,”  atau  “hak dan  reputasi  orang  lain”,  dan “pembatasan pada pengadilan umum”.  Secara  umum,  hampir mirip  dengan  Komentar  Umum  22 KIHSP,  penafsiran  atas  persyaratan pembatasan  sebagaimana  diatur dalam  Prinsip  Siracusa  tersebut harus memperhatikan aspek ketegasan. Selanjutnya, aspek konseptual lain yang diminta Prinsip Siracusa dalam perumusan kebijakan pembatasan adalah adanya jaminan bahwa pembatasan tersebut  tidak  berimplikasi  kepada peniadaan hak, adanya kesebandingan antara tujuan ditetapkannya  pembatasan  dengan mekanisme  yang  digunakan  untuk melakukan pembatasan, dan adanya langkah  yang  objektif  dalam merumuskan kebijakan pembatasan. Mengenai aspek ketegasan, hampir sama dengan KIHSP, Prinsip SIracusa menegaskan
bahwa pembatasan  terhadap  beberapa  hak yang dijamin dalam KIHSP haruslah sesuai dengan tujuan pemberlakuan pembatasan  sebagai  diatur  dalam KIHSP itu sendiri. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas  dan  dalam  konteks  hak  yang terkait  saja.  Mengenai  keharusan adanya  jaminan  pembatasan  tidak berimplikasi kepada peniadaan hak,
hal  ini  merupakan  kontribusi penting  Prinsip  Siracusa  untuk melengkapi  KIHSP.  Pembatasan yang  diperbolehkan  oleh  Prinsip Siracusa  adalah  pembatasan  yang tidak sampai menimbulkan peniadaan  atas  pelaksanaan  hak yang  dibatasi.  Dalam  bahasa  lain, pembatasan tersebut tidak ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membahayakan atas esensi hak  itu  sendiri.  Dengan  mengacu jaminan tidak berimplikasinya pada peniadaan hak, kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan ini harus  dimaknai  sebagai  kebijakan yang  hanya  mengatur  kelompok terdampak  untuk  tidak  bebas beribadah  seperti  biasanya  ketika tidak  ada  kebijakan  pembatasan.
Ketika belum ada kebijakan pembatasan,  kelompok  terdampak berhak melaksanakan ibadah bersama-sama  dengan  melibatkan orang  banyak  di  tempat  ibadahnya masing-masing.  Ketika  sekarang diberlakukan pembatasan, kelompok terdampak dibatasi haknya untuk melaksanakan kegiatan keagamaan; dengan hanya melaksanakan  kegiatan  keagamaan tersebut terbatas dirinya sendiri atau terbatas  dengan  anggota  keluarga dengan  jumlah  terbatas  pula. Pembatasan  ini  hanya  bersifat membatasi  relasi  sosial  mereka dalam melaksanakan aktivitas beragama,  sehingga  pembatasan seperti  ini  tidak  melanggar  HAM (Crouch ,  2012:  21)  karena  tidak sampai  menyebabkan  kelompok terdampak  mengalami  kehilangan haknya untuk melaksanakan ibadah. Mereka tetap terjamin haknya untuk melaksanakan
ibadah, namun dibatasi  tidak  boleh  dilakukan
bersama-sama  dengan  melibatkan banyak orang.
Mengenai  aspek  kesebandingan antara  tujuan  dan  mekanisme pembatasan,  ini  juga  merupakan tambahan  penjelasan  yang  menarik dalam  Prinsip  Siracusa.  Sesuai dengan  ketentuan  ini,  objek  hak yang  dibatasi  harus  memiliki kesebandingan  dengan  tujuan  yang ingin  dicapai  dari  pembatasan tersebut.  Jika  antara  satu  hak  yang dibatasi  tersebut  tidak  mempunyai hubungan dengan tujuan yang akan dicapai  pembatasan  sebagaimana diatur dalam kovenan, maka negara dilarang  menghubung-hubungkan pembatasan  atas  satu  hak  tersebut dengan  tujuan  yang  sebenarnya tidak relevan. Kesebandingan antara tujuan  dan  mekanisme  pembatasan ini sangat penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan  kekuasaan  oleh pemerintah dalam melakukan pembatasan  (Nicola  Colbran,  2010: 725). Setiap hak yang dibatasi harus mempunyai hubungan
kesebandingan  dengan  tujuan  yang akan  dicapai  sebagaimana  diatur dalam  kovenan.  Contoh  ilustrasi terkait dengan aspek kesebandingan yang harus dipatuhi dalam pembatasan  adalah  sebagai  berikut. Ketika negara hendak merealisasikan  tujuan  kesehatan masyarakat dan keselamatan publik, maka  kesebandingan  antara  tujuan pembatasan  dengan  mekanisme pembatasan  harus  dilaksanakan dalam  kerangka  untuk  mendukung terpeliharanya pemilik hak tersebut. Maksudnya,  disambungkan  dengan ketentuan  tanpa  peniadaan  hak sebagaimana dibahas di atas, pilihan kebijakan untuk mencegah
penularan Covid-19 demi melindungi  kesehatan  masyarakat harus  dilaksanakan  dengan  tanpa melarang  umat  untuk  beribadah secara  total.  Larangannya  hanya berbentuk pembatasan kepada mereka untuk tidak beribadah secara bersama-sama  dengan  melibatkan orang  banyak.  Jadi,  pelarangan seperti  ini  sebenarnya  masih  tetap menjamin  hak  mereka  untuk beribadah sendiri, tetapi pelaksanaannya  harus  berlangsung secara terbatas atau dengan keluarga yang jumlahnya sedikit. Pelarangan yang  bukan  berbentuk  pelarangan secara  mutlak  tersebut  merupakan pilihan pembatasan yang mempertimbangkan  kesebandingan antara  tujuan  pembatasan  dan mekanisme  pembatasan.  Dengan mekanisme  pembatasan  tersebut, artinya  diharapkan  umat  beragama tidak  mengalami  transmisi  lokal penularan  penyakit  tetapi  sekaligus dalam  waktu  bersamaan  mereka tetap  bisa  menjalankan  ibadahnya walaupun dalam keadaan terbatas.
Selanjutnya    mengenai  aspek keperluan objektif, suatu pembatasan dianggap telah memenuhi  langkah  objektif  dalam memenuhi tujuannya ketika memenuhi  empat  hal  sekaligus. Pertama, tujuan
pembatasan tersebut  sesuai  dengan  tujuan  yang dibenarkan dan diakui oleh Kovenan tersebut.  Komponen  objektivitas pembatasan  yang  pertama  dalam Prinsip Siracusa tersebut merupakan kesinambungan  daengan  aspek ketegasan dalam pembatasan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya  pada  KIHSP.  Kedua, pembatasan  tersebut  dalam  rangka merespon kebutuhan publik. Ketiga, pembatasan  tersebut  sebanding dengan tujuannya. Komponen objektivitas pembatasan yang kedua dan  ketiga  dalam  Prinsip  Siracusa tersebut merupakan kesinambungan dengan aspek kesebandingan antara tujuan dan mekanisme pembatasan. Aspek  kesebandingan  ini  tidak hanya  untuk  menilai  kepantasan antara  tujuan  dan  mekanisme pembatasan,  tetapi  juga  untuk memantaskan  pembatasan  tersebut karena  tujuan  yang  dicapai  bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu  saja  melainkan  melingkupi seluruh komponen publik. Keempat, pembatasan tersebut untuk mencapai tujuan yang sah. Komponen objektivitas pertimbangan  pembatasan  yang keempat  dalam  Prinsip  Siracusa tersebut merupakan kesinambungan dari  aspek  komitmen  untuk  tidak meniadakan hak sebagai konsekuensi dari adanya pembatasan  tersebut.  Komponen tujuan  yang  sah  ini  mempunyai posisi yang strategis agar pelaksanaan  pembatasan  tersebut memang  dilakukan  dalam  rangka melakukan  pembatasan,  bukan dalam rangka melakukan
pelarangan  yang  berujung  kepada peniadaan  hak.  Dengan  demikian bisa  dikatakan,  bahwa  beberapa aspek  secara  umum  di  atas  harus menjadi pertimbangan secara kumulatif dalam melakukan pembatasan hak. Untuk membuktikan objektivitas satu tujuan  pembatasan,  negara  harus bisa  membuktikan  bahwa  tujuan tersebut  ditetapkan  secara  tegas, sebanding dengan mekanisme pembatasannya dan tidak berimplikasi  pada  peniadaan  hak.
Itulah  sebabnya  dikatakan  bahwa beban  pembuktian  atas  urgensi pembatasan  terhadap  hak  tersebut merupakan kewajiban negara. Artinya,  karena  negara  yang mempunyai tanggungjawab sebagai pemangku kewajiban HAM, negaralah yang mempunyai tanggungjawab  untuk  melakukan kajian  maupun  penelitian  tentang pentingnya  suatu  hak  untuk  perlu mengalami  pembatasan;  sejauh mana  pembatasan  harus  dilakukan, sejauh  mana  kesebandingan  tujuan dengan  metode  pembatasan  yang harus  dipilih  dan  sejauh  mana implikasi pembatasan tersebut untuk  menghindari  peniadaan  hak. Semua  itu  adalah  tanggung  jawab negara untuk melakukan kajiannya.
Setelah  mengetahui  beberapa aspek secara umum dalam melakukan penafsiran atas pembatasan hak, selanjutnya Prinsip SIracusa juga memberikan penjelasan  khusus  terhadap  setiap ketentuan/tujuan di balik pembatasan  tersebut.  Tidak  semua ketentuan/tujuan akan penulis jelaskan.  Hanya  beberapa  saja  yang relevan dengan fokus penelitian saja yang akan penulis jelaskan. Prinsip- prinsip penafsiran yang berhubungan  dengan  ketentuan pembatasan khusus pertama adalah tentang  klausul  “ditetapkan  oleh hukum”. Maksud klausul seperti itu dalam  Prinsip  Siracusa  adalah kebijakan  negara  untuk  melakukan pembatasan  atas  pelaksanaan  suatu HAM  darus  dilaksanakan  melalui hukum  nasional  yang  berlaku umum  dan  berlaku  pada  saat pembatasan  tersebut  dilakukan. Produk  hukum  yang  digunakan sebagai  alat  pembatasan  tersebut
tidak boleh hukum yang sudah tidak berlaku  lagi  atau  berlakunya  nanti dalam keadaan surut.  Hal ini untuk menghindari pelaksanaan pembatasan dilakukan secara sewenang-wennag.  Produk  hukum yang  digunakan  sebagai  media pembatsan  HAM  juga  harus  jelas dan dapat diakses oleh setiap orang. Dalam  bahasa  administrasinya, produk  hukum  tersebut  telah diumumkan pada lembaran negara. Selain  itu,  bahasan  mengenai pembatasan “ditetapkan oleh hukum”  juga  berkaitan  dengan keharusan  negara  menyediakan fasilitas  bagi  warga  negara  melalui mekanisme hukum untuk memulihkan hak-haknya jika ternyata  pemberlakuan  produk hukum tentang pembatasan tersebut ternyata mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan ( abusive ).  Dalam  konteks  negara Indonesia,  negara  menyediakan faslitas judicial  review di  Mahkamah Konstitusi untuk menguji pembatasan hak yang pemberlakuannya  melalui  undang- undang.  Kemudian,  negara  juga menyediakan fasilitas berupa juduicial review di Mahkamah Agung untuk menguji pembatasan hak yang pemberlakuannya melalui peraturan perundang-undangan  di  bawah undang-undang.
Berikutnya  adalah  “Kesehatan Masyarakat”. Prinsip Siracusa mempersilahkan negara menjadikan kesehatan masyarakat sebagai pertimbangan  untuk  melakukan pembatasan  atas  hak-hak  tertentu yang dimiliki masyarakat. Pembatasan tersebut bisa dilakukan negara  jika  memang  membutuhkan langkah-langkah  tertentu  (yang
berimplikasi  kepada  pembatasan hak)  untuk  mencegah  maupun menanggulangi penyebaran penyakit. Pembatasan hak dilakukan untuk mencegah merebaknya penyakit yang nantinya bisa berimplikasi  kepada  keadaan  yang mengancam  kesehatan  individu maupun masyarakat. Untuk menjustifikasi penggunaan kesehatan sebagai dasar pembatasan hak, penyakit yang menjadi pertimbangan  dalam  mengambil kebijakan  ini  harus  merupakan penyakit  yang  telah  ditetapkan Badan  Kesehatan  Dunia  semacam WHO  sebagai  pandemi.  Tidak sembarang  penyakit  bisa  dijadikan alasan suatu negara untuk melakukan pembatasan hak. Sebagai korelasi dengan kesehatan  masyarakat,  ketentuan lainnya adalah “Keselamatan
publik”.  Keadaan  ini  merupakan implikasi  yang  lebih  luas  dari kesehatan masyarakat. Hal-hal yang bisa mengancam keselamatan publik tidak  hanya  dari  penyakit  yang mengganggu kesehatan masyarakat. Ancaman  terhadap  keselamatan publik juga bisa berasal dari bahaya yang mengancam keselamatan orang,  hidup  atau  integritas  fisik, atau  kerusakan  serius  atas  harta benda  mereka.  Kerusuhan  maupun bencana bisa menjadi contoh (selain pandemi penyakit) sebagai penyebab terjadinya ancaman terhadap keselamatan publik. Dalam hal ini, prinsip SIracusa mempersilahkan negara pihak untuk melakukan pembatasan dalam rangka  melindungi  keselamatan publik melalui justifikasi
pembatasan  yang  ditetapkan  oleh hukum.
Berdasarkan  penjelasan  diatas, pada  dasarnya  instrumen  hukum HAM menyediakan format kebijakan  pembatasan  kegiatan keagamaan.  Beberapa  hal  yang harus diperhatikan dalam perumusan  kebijakan  pembatasan kegiatan keagamaan adalah lingkup pembatasan,  Komentar  Umumnya
KIHSP dan Prinsip Siracusa. Rambu- rambu  ini  perlu  diperhatikan  agar kebijakan pembatasan tidak dilakukan  sembarangan.  Dengan mengacu  kepada  aspek  lingkup pembatasan,  kebijakan  pembatasan kegiatan keagamaan harus diarahkan  kepada  pembatasan  atas kebebasan beragama kategori lingkup eksternal. Berikutnya dengan  mengacu  kepada  Komentar Umum  22  KIHSP,  penetapan  faktor kesehatan masyarakat sebagai pertimbangan  perlunya  melakukan pembatasan keagamaan harus ditafsirkan  secara  ketat  dan  non diskriminatif.  Selanjutnya,  dengan mengacu  kepada  Prinsip  Siracusa, penetapan faktor kesehatan masyarakat dan keselamatan publik sebagai  pertimbangan  perlunya melakukan  pembatasan  keagamaan harus  ditafsirkan  secara  ketat/jelas,
menghindari pemberlakuan kebijakan pembatasan yang merusak/meniadakan  pelaksanaan hak  yang  dibatasi,    memperhatikan kesebandingan  antara  tujuan  dan mekanisme  pembatasan,  dan  pada akhirnya  menjadikan  semua  hal  itu sebagai  acuan  menilai  objektivitas langkah perumusan kebijakan pembatasan tersebut.
Tinjauan  HAM  atas  Pembatasan Keagamaan  Dalam  Penanganan Covid-19 di Indonesia
Sub  bagian  ini  akan  mengkaji lebih  lanjut  mengenai  bagaimana kebijakan  pembatasan  keagaman dalam  penanganan  Covid-19  di Indonesia  ditinjau  dari  instrumen hukum  HAM.  Sebelum  menilai kesesuaian  kebijakan  pembatasan tersebut terhadap instrumen hukum HAM, terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan bagaimana Pemerintah Indonesia  menuangkan  kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan dalam rangka penanganan Covid-19. Kebijakan  ini  bisa  dilihat  dari beberapa  peraturan  perundang- undangan  yang  tersusun  secara hirarkis.  Pada  hirarki  pertama, terdapat  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan  yang  keberadaannya nanti  menyediakan  opsi  kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. UU 6/2018 ini mengatur  tentang  beberapa  opsi yang bisa dipilih Pemerintah dalam rangka menangani pademi penyakit menular.  Di  antaranya  adalah Karantina Rumah, Karantina
Wilayah,  Karantina  Rumah  Sakit dan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB)  (Pasal  49  UU  6/2018). Sebagai  amanat  UU  6/2018,  untuk menetapkan satu penyakit membutuhkan penanganan
kedaruratan  kesehatan,  langkah yang  harus  ditetapkan  adalah melalui  keputusan  presiden  (Pasal 10  ayat  (1)UU  6/2018).  Dalam rangka  menetapkan  Covid-19  ini sebagai situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, untuk melaksanakan amanat Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018 tersebut, Pemerintah telah  menetapkan  Kepres  tentang kedaruratan  kesehatan  masyarakat
melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  COVID-19 (Kepres 11/2020). Berbekalkan Kepres  tersebut,  Pemerintah  telah menetapkan  bahwa  pada  masa sekarang  ini  Negara  Indonesia tengah  dihadapkan  kepada  situasi kedaruratan kesehatan karena pandemi  Covid-19,  yang  oleh karenanya  maka  Pemerintah  juga berwenang  melakukan  kebijakan- kebijakan yang bersifat darurat dan berimplikasi  kepada  pembatasan hak masyarakat. Melalui UU 6/2018 tersebut,
Pemerintah belum menetapkan  opsi  yang  diambil untuk  menangani  keadaan  darurat kesehatan.  Secara  hirarki  peraturan perundang-undangan, jika dihubungkan dengan fokus penelitian  ini,  keberadaan  UU 6/2018  tersebut  merupakan  faslitas yang diberikan negara bahwa ketika nantinya  negara  ini  dihadapkan kepada situasi kedaruratan kesehatan,  pemerintah  mempunyai beberapa opsi untuk menanganinya. Di antara opsi yang nantinya dipilih adalah  adalah  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB).  UU  6/2018 tersebut  juga  mengatur  bahwa ketika  Pemerintah  mengambil  opsi PSBB, maka Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan pembatasan atas beberapa kegiatan  masyarakat.  Di  antara pembatasannya  adalah  pembatasan kegiatan keagamaan (Pasal 59 (2) UU 6/2018). Selain pembatasan keagamaan, Pemerintah juga berwennag  melakukan  pembatasan dengan  bentuk  peliburan  sekolah dan  tempat  kerja,  serta  pembatasan
kegiatan  di  tempat  atau  fasilitas umum.
Ketetapan  bahwa  Pemerintah mengambil  opsi  PSBB  dalam menangani Covid-19 ini dituangkan dalam peraturan
perundang- undangan  hirarki  berikutnya,  yakni Peraturan  Pemerintah.  Pemilihan opsi  PSBB  ini  ditandai  dengan terbitnya  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Covid-19.  Dalam  PP 21/2020 tersebut, di antara ketentuannya  adalah  melaksanakan PSBB untuk melakukan  percepatan penanganan  Covid-19.  Pasal  4  ayat (1)  PP  21/2020  mengatur  beberapa kegiatan masyarakat yang mengalami  pembatasan  sebagai konsekuensi  dari  pilihan  PSBB dalam rangka mempercepat penanganan  Covid-19.  Penjelasan mengenai  pembatasan  kegiatan keagamaan yang dituangkan dalam PP  21/2020  masih  sama  abstraknya degan  UU  6/2018.  Selanjutnya pengaturan  yang  lebih  teknis  dari pembatasan  kegiatan  keagamaan (sebagai  konsekuensi  pelaksanaan PSBB) bisa melihat kepada peraturan selanjutnya  yang  secara  hirarki berada di bawah Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Menteri.  Dalam  hal  ini,  kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan yang  agak  detail  diatur  dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  9  Tahun  2020  tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  Covid-19 (Permenkes 9/2020). Pasal 13 ayat (1) Permenkes mempertegas pembatasan  kegiatan  keagamaan
sebagai bagian dari implikasi PSBB. Selanjutnya  Pasal  13  ayat  (4) Permenkes  tersebut  memperjelas bahwa  yang  dimaksud  dengan pembatasan  kegiatan  keagamaan dalam  PSBB  adalah  kegiatan keagamaan dilakukan di rumah dan dihadiri  keluarga  terbatas,  dengan menjaga jarak setiap orang. Ayat ini memperjelas  bahwa  pembatasan kegiatan  keagamaan  di  sini  tidak dalam  rangka  melarang  umat beragama  untuk  beribadah  secara mutlak. Larangan dalam pembatasan tersebut hanya diarahkan agar umat beragama tidak melaksanakan  kegiatan  keagamaan di tempat ibadahnya yang melibatkan banyak orang. Selanjutnya, untuk teknis pelaksanaan  pembatasan  tersebut, Ayat  (5)  Pasal  tersebut  menyatakan bahwa  pelaksanaan  pembatasan kegiatan keagamaan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan  dan  fatwa atau pandangan lembaga keagamaan  resmi  yang  diakui  oleh pemerintah. Ungkapan “pembatasan  yang  berpedoman kepada  perundang-undangan”  ini ingin menegaskan bahwa
pembatasan  hak  tersebut  harus mengacu  kepada  konsep  negara hukum.  Di  sini,  pembatasan  tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan  harus  tetap  berpedoman kepada perundang-undangan untuk menjunjung  tinggi  penghormatan berkegiatan  keagamaan  sebagai bagian dari HAM. Selain itu, redaksi “pembatasan  kegiatan  keagamaan berpedoman kepada fatwa lembaga keagamaan”  tersebut  menunjukkan negara melibatkan lembaga keagamaan  dalam  pelaksanaan
pembatasan.  Artinya,  negara  tidak bertindak sewenang-wenang langsung  melakukan  pembatasan kepada  seluruh  umat  beragama untuk  tidak  melaksanakan  kegiatan keagamaannya  di  muka  umum. Negara  tetap  melibatkan  fatwa lembaga  keagamaan  agar  norma pembatasan  kegiatan  keagamaan dalam  penanganan  Covid-19  ini tidak  hanya  mengandung  legalitas kepastian  hukum,  tetapi  juga mengandung dukungan fatwa keagamaan dari lembaga keagamaan  terkait.  Lebih  lanjut dijelaskan dalam penjelasan
Permenkes  tersebut  bahwa  semua tempat  ibadah  harus  ditutup  untuk umum.  Untuk  proses  pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19, jumlah yang hadir tidak lebih  dari  dua  puluh  orang.  Hal  ini dimaksudkan untuk mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).
Sebagai  dukungan  terhadap pembatasan  kegiatan  keagamaan dalam  beberapa  peraturan  di  atas, Kementerian  Agama  mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah  Ibadah.  Pada  prinsipnya, Surat  Edaran  tersebut  menghimbau pengelola  rumah  ibadah  agar melaksanakan  antisipasi  sebagai berikut:  memastikan  seluruh  area rumah  ibadah  bersih,  menggulung dan menyisihkan karpet, menyiapkan alat deteksi suhu tubuh di  pintu  masuk,  menyampaikan pesan menjaga kesehatan, membiasakan  cuci  tangan  secara teratur dan menyeluruh, mensosialisasikan etika batuk/bersin, memperbaharui informasi  tentang  Covid-19  secara reguler, dan pada akhirnya mengajak  kepada  seluruh  umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa  berdoa  kepada  Allah SWT,  Tuhan  Yang  Maha  Esa  untuk memohon perlindungan dan
keselamatan  dari  berbagai  musibah dan  marabahaya,  terutama  dari ancaman  Covid-19.  Dilihat  dari kandungan  materi  yang  tertera dalam Surat Edaran tersebut, pesan yang  disampaikan  lebih  kepada ajakan secara umum kepada seluruh pengelola tempat ibadah, baik pada daerah  yang  masuk  PSBB  maupun daerah  yang  tidak  termasuk  PSBB. Kebijakan  lain  dari  kementerian agama
dalam mendukung pembatasan  kegiatan  keagamaan juga  bisa  ditemukan  dalam  Surat Edaran  Menteri  Agama  Nomor  6 Tahun  2020.  Surat  ini  juga bermuatan  ajakan  kepada  seluruh umat Islam untuk menyelenggarakan  ibadah  selama bulan  Ramadhan  di  rumah,  baik pada  umat  Islam  yang  wilayahnya terkena  dampak  PSBB  maupun belum diberlakukan PSBB.
Bila  dilihat  dari  kebijakan  yang dikeluarkan  lembaga  negara  terkait seperti beberapa peraturan maupun surat  edaran  di  atas  (mulai  dari tingkatakan Undang-Undang sampai  dengan  Peraturan  Menteri), norma pembatasan kegiatan keagamaan berupa penutupan tempat  ibadah  masih  bersifat abstrak. Titik eksekutorialnya masih membutuhkan keaktifan
dari berbagai  Kabupaten/Kota  atau Provinsi untuk mengajukan diri agar wilayahnya  diberlakukan  PSBB. Pasal  3  ayat  (1)  Permenkes  tersebut
menyatakan bahwa Menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota. Gubernur bisa mengajukan pemberlakuan  PSBB  bagi  lingkup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota tertentu.
Selanjutnya,  bupati/walikota  bisa mengajukan PSBB bagi lingkup satu kabupaten/kota.  Dalam  hal  kepala daerah  tidak  bersedia  mengajukan permohonan  PSBB,  Permenkes  ini juga  memberi  kewenangan  bagi Ketua  Gugus  Tugas  Penanganan Covid-19  untuk  mengajukan  PSBB bagi  daerah  tertentu.  Pasal  5
Permenkes menyatakan bahwa selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,  Ketua  Pelaksana  Gugus  Tugas Percepatan  Penanganan  Covid  -19 dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu  berdasarkan  pada  kriteria tertentu. Kebijakan Menteri Kesehatan untuk menetapkan suatu daerah  berlaku  PSBB  tersebut dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Menteri. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan telah menerbitkan  Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020  Tahun 2020  tentang  Penetapan  PSBB  di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid -19. Dengan demikian bisa dikatakan secara  legalitas,  adanya  keharusan melakukan  pembatasan  kegiatan keagaman sebagai implikasi pelaksanaan PSBB bagi suatu daerah tertentu  baru  berlaku  ketika  ada Keputusan Menteri Kesehatan
bahwa  daerah  tersebut  berlaku PSBB. Itu artinya sebenarnya secara normatif, pembatasan kegiatan keagamaan  tersebut  baru  terjadi  di daerah  atau  wilayah  yang  telah ditetapkan  sebagai  PSBB  melalui Keputusan  Menteri.  Dengan  makna kebalikannya,  daerah  atau  wilayah yang  tidak  diberlakukan  PSBB kepadanya, sebenarnya masyarakatnya tidak wajib melakukan  pembatasan  kegiatan keagamaan. Tetapi dalam pelaksanaan  pembatasan  kegiatan keagamaan dalam kaitannya dengan PSBB tersebut, terdapat keunikan di lapangan. Di beberapa daerah yang telah ditetakan oleh Menteri Kesehatan  sebagai  pelaksana  PSBB, justru ditemukan terdapat masyarakat  yang  sulit  mengikuti pembatasan  kegiatan  keagamaan. Sebagai  contoh  pemberitaan  yang disampaikan Jawa Pos pada 12 Mei 2020.  Dinyatakan  bahwa  pada pelaksanaan PSBB Jilid II di Gresik, Pemkab  justru  memperbolehkan masjid  menyelenggarakan  Sholat Jumat dan Sholat Tarawih. Koordinator Penanggulangan Bencana  Non  Alam  dan  Percepatan Penanangan  Covid  19  di  Gresik menyatakan bahwa Kabupaten Gresik tidak kaku dalam melaksanakan PSBB tersebut. Pemda menyatakan tidak memaksa kegiatan keagamaan di masjid untuk dihentikan  secara  total  dengan syarat jamaahnya mematuhi protokol kesehatan. Standar
protokol  yang  dimaksud  adalah jamaah  membawa  sajadah  dari rumah  sendiri,  membawa  masker, melangsungkan ibadah dengan jarak satu  meter,  mencuci  tangan  serta tidak  melakukan  salaman  antar
jamaah (radarsurabaya.jawapos.com, 12 Mei 2020).    Kejadian  ini  tidak  hanya terjadi  di  Gresik  saja,  tetapi  juga terjadi  di  kota-kota  lainnya  yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana PSBB.  Sebut  saja  laporan  dari  Tirto pada  tanggal  5  Mei  2020  yang menyatakan  bahwa  terdapat  290 masjid  di  Surabaya  yang  masih menyelenggarakan  Sholat  Tarawih berjamaah  (tirto.id,  5  Mei  2020). Sebagai  pertimbangan  anomali  atas pelonggaran  pembatasan  kegiatan keagamaan tersebut, pada dasarnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia  telah  menetapkan  PSBB bagi  Surabaya  Raya  (yang  meliputi Kota  Surabaya,  Kabupaten  Gresik dan  Kabupaten  Sidoarjo)  melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020. Tetapi  di  sisi  lain,  banyak  juga daerah  yang  walaupun  tanpa diberlakukan PSBB sesuai keputusan Menteri  Kesehatan,  masyarakat daerah  tersebut  justru  mempunyai kesadaran tinggi untuk melangsungkan pembatasan kegiatan  keagamaan.  Sebut  saja wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta  (DIY)  yang  bukan termasuk Provinsi yang
memberlakukan  PSBB.  Tidak  ada keputusan PSBB di Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota  di  wilayah  DIY. Tetapi  masyarakat  dan  pemuka agama  di  wilayah  ini  mempunyai kesadaran  tinggi  untuk  melakukan pembatasan apapun termasuk kegiatan  keagamaan  dalam  rangka penaggulangan  Covid-19  ini.  Sebut saja  contohnya  Masjid  Gedhe Kauman  memilih  tutup  sementara untuk  menghindari  penyebaran
Covid-19  (republika.co.id,  26  Maret 2020).  Selain  kesadaran  yang tumbuh  dari  akar  rumput  selaku pengelola  masjid,  kesadaran  untuk melakukan  pembatasan  kegiatan keagamaan  juga  tumbuh  dalam lembaga  keagamaan.  Sebut  saja Lembaga  Majelis  Ulama  Indonesia Cabang  DIY  yang  mengeluarkan Fatwa  tentang  penggantian  Sholat Jumat  menjadi  Sholat  Dzuhur  di rumah  sendiri-sendiri.  Bagi  umat Islam  laki-laki,  Sholat  Jumat  adalah sholat  yang  wajib  dilaksanakan. Sholat Jumat tersebut dilangsungkan di  masjid  secara  berjamaah  dengan umat  Islam  lainnya.  Bahkan  dalam ajaran  Islam,  terdapat  ketentuan hukum  yang  mengatakan  bahwa muslim yang sengaja meninggalkan Sholat  Jumat  selama  tiga  kali  maka dia  dihukumi  sebagai  orang  yang munafik.  Menariknya,  MUI  DIY justru  menetapkan  fatwa  Sholat Jumat diganti dengan Sholat Dhuzur karena  Covid-19,  walaupun  DIY tidak termasuk daerah yang memberlakukan PSBB. Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia    Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:    455/MUI-DIY/III/2020 menyatakan  bahwa  pada  kondisi darurat  seperti  sekarang  ini,  Shalat Jumat  dapat  diganti  dengan  Shalat Dzuhur  di  rumah  masing-masing, karena  Shalat  Jumat  merupakan ibadah  wajib,  yang  melibatkan banyak  orang  sehingga  berpeluang terjadinya  penularan  virus  secara massal.  Demikian  juga  agar  tidak melakukan  aktifitas  ibadah  wajib harian  yang  membuka  peluang terjadinya penularan, seperti jamaah Shalat  Lima  Waktu/Rawatib  di tempat  ibadah  yang  melibatkan banyak  jamaah,  serta  himbauan
tidak menghadiri maupun menyelenggarakan pengajian umum dan tabligh akbar. Dalam menyambut  Idul  Fitri,  bahkan walaupun DIY belum memberlakukan PSBB, ada keputusan  maklumat  bersama  agar menyelenggarakan Sholat Hari Raya Idul  Fitri  di  rumah  masing-masing. Keputusan  bersama  ini  tertuang dalam Maklumat Bersama Pelaksanaan Rangkaian Ibadah Idul
Fitri  1441  H/  2020  M  dalam  Masa Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 di  Wilayah  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Keputusan bersama itu disepakati pada hari Jum’at tanggal
15  Mei  2020  bertempat  di  Ruang Rapat PTSP Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Unsur  yang terlibat dalam kesepakatan bersama tersebut  adalah  Pemerintah  Daerah DIY,  Kepolisian  Daerah  DIY, Komando Resor Militer 072/Pamungkas, Kanwil Kementerian  Agama  DIY,  Majelis Ulama Indonesia DIY, Gugus Tugas Covid-19  DIY,  Pengurus  Nahdlatul
Ulama  DIY  dan  Pimpinan  Wilayah Muhammadiyah  DIY.  Di  antara point-point
kesepakatan pembatasan  kegiatan  keagamaan tersebut  adalah  pembayaran  serta pendistribusian zakat agar menghindari kontak fisik, meniadakan  takbir  keliling  dengan fokus  takbir  di  rumah  masing- masing, Sholat Idul Fitri dilangsungkan  di  rumah  masing- masing, dan silaturrahmi atau halal bi halal lebaran  dilangsung  secara daring serta  menghindari  kontak fisik.
Dari  beberapa  anomali  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  sebenarnya
kebijakan  pembatasan  kegiatan keagamaan sebagai respon penanganan  Covid-19  ini  tidak seseram  yang  dibayangkan  akan benar-benar menimbulkan
pelanggaran  HAM  yang  akut. Walaupun  ketentuan  pembatasan kegiatan  keagamaan  tersebut  telah diatur  dalam  beberapa  peraturan perundang-undangan yang tertuang secara  hirarkis,  sifat  ketentuan  itu seperti  hanya  sekedar  imbauan karena  memang  tidak  ada  sanksi bagi  pelanggarnya.  Tidak  ada hukuman  bagi  pelanggar  kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan  di wilayah yang masuk pemberlakuan PSBB. Tidak ada sanksi sama sekali, baik  berbentuk  perdata  maupun pidana. Ini juga yang menyebabkan masih  banyak  terjadi  pelanggaran atas pembatasan tersebut. Tantangan  utama  yang  dihadapi kebijakan  pembatasan  kegiatan keagamaan  di  lapangan  adalah berupa  resistensi  dari  kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat  yang  sudah  terlanjur mesakralkan kegiatan keagamaan di atas segala-galanya. Indikasinya bisa ditemukan pada beberapa pemberitaan  di  atas,  bahwa  masih banyak umat beragama di beberapa wilayah/daerah yang tidak mengindahkan pembatasan keagamaan. Mereka masih menyelenggarakan ibadah
berjamaah  di  rumah  ibadahnya dengan  melibatkan  banyak  jamaah, padahal  wilayah/daerah  mereka masuk kategori pemberlakuan PSBB. Arahan  kepada  masyarakat  untuk menutup  tempat  ibadahnya  yang kemudian diikuti kesediaan beribadah di rumah masing-masing adalah  perkara  yang  sulit  di  negeri
ini.  Selain  karena  bersentuhan dengan  aspek  keyakinan,  kebijakan pembatasan  keagamaan  ini  juga harus  berhadapan  dengan  tradisi keagamaan  yang  sudah  terlanjur mendarah-daging  pada  masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, ketika ditinjau dengan  instrumen  hukum  HAM, secara  otomatis  bisa  dikatakan bahwa kebijakan
pembatasan kegiatan  keagamaan  tersebut  sama sekali  tidak  melanggar  instrumen hukum  HAM,  baik  dilihat  dari ketentuan lingkup pembatasan maupun ketentuan penafsiran sesuai Komentar  Umum  KIHSP  dan Prinsip Siracusa. Dilihat dari lingkup kebebasan  beragama,  yang  dibatasi dari kebijakan PSBB tersebut adalah kegiatan  kegamaan  kategori  forum eksternal.  Dilihat  dari  penjelasan Permenkes  Pasal  13  ayat  (4) Permenkes,  pembatasan  kegiatan keagamaan  ini  hanya  bertujuan untuk  mendorong  agar  masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaannya  di  rumah  masing- masing  dan  dihadiri  keluarga terbatas,  dengan  menjaga  jarak setiap orang.  Artinya, yang dibatasi hanyalah kebebasan beragama dalam  forum  eksternal.  Kalau pembatasan keagamaan ini menyentuh forum internal, tentunya pembatasan tersebut akan
mengintervensi  pilihan  masyarakat atas  kepercayaan  dan  agama  yang dianutnya. Kalau menyentuh forum internal,  pembatasan  tersebut  bisa berbentuk pemaksaan kepada masyarakat untuk mengganti ajaran dan agamanya menuju kepercayaan yang baru. Kenyataannya, pembatasan  kegiatan  keagamaan yang dimaksud Permenkes tersebut
hanya  berimplikasi  pada  anjuran masyarakat agar beribadah di rumah masing dan dengan jumlah terbatas.
Selanjutnya, mengenai pertimbangan  perlunya  melakukan pembatasan  kegiatan  keagamaan, kebijakan  di  atas  sudah  memenuhi pertimbangan  persyaratan  yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan KIHSP. Beberapa kebijakan  di  atas  menunjukkan bahwa pertimbangan perlunya melakukan  pembatasan  kegiatan keagaman  adalah  dalam  rangka melindungi  kesehatan  masyarakat. Untuk penggunaan klausul perlindungan kesehatan masyarakat sebagai  pertimbangan  merumuskan kebijakan  yang  membatasi  kegiatan keagamaan,  hal  ini  justru  patut menjadi pertimbangan untuk melakukan  perbaikan  bagi  konsep pembatasan  HAM  yang  diatur dalam Konstitusi UUD 1945 dan UU 39/1999.  Konsep pembatasan  HAM dalam dua perundang-undangan ini bisa  ditemukan  dalam  Pasal  28J UUD 1945 dan Pasal 70 serta 73 UU 39/1999.  Ada  yang  unik  dengan ketentuan pembatasan hasil produk hukum  nasional  tersebut.  Dalam ketentuannya,  tidak  ada  ketentuan pembatasan HAM dengan pertimbangan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat
sebagaimana  diatur  dalam  KIHSP dan  Prinsip  Siracusa.  Mengenai pengaturan  kebijakan  pembatasan, sama  seperti  KIHSP  dan  Prinsip Siracusa,  Pasal  28  J  ayat  (2)  UUD 1945  dan  Pasal  70  serta  73  UU 39/1999 menyatakan bahwa pembatasan  kepada  setiap  orang dalam  melaksanakan  hak  dan kebebasannya  harus  menggunakan
mekanisme hukum. Tetapi mekanisme hukum yang digunakan tersebut  mempunyai  perbedaan redaksional.  KIHSP  dan  Prinsip Siracusa menggunakan redaksi “hukum” sebagai
mekanisme pembatasan,  sementara  UUD  1945 dan  UU  39/1999  menggunakan redaksi  “undang-undang”  sebagai mekanisme  pembatasan.  Perbedaan lainnya  yang  eksplisit  adalah terdapat pada pertimbangan perlunya  melakukan  pembatasan. Dalam  merumuskan  pertimbangan pembatasan, KIHSP mengatur bahwa perlunya melakukan pembatasan  kegiatan  keagaman tersebut  adalah  untuk  melindungi keamanan,  ketertiban,  kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Selanjutnya,  dengan  pertimbangan yang  lebih  banyak  lagi,  Prinsip Siracusa  mengatur  bahwa  perlunya melakukan pembatasan HAM secara umum  (bisa  juga  digunakan  dalam kasus pembatasan kegiatan keagamaan) adalah untuk ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan
nasional, keselamatan  publik,  hak  dan kebebasan  orang  lain,  hak  dan reputasi orang lain, dan pembatasan pada pengadilan umum.  Sementara itu, dengan pertimbangan yang lebih sederhana,  UUD  1945  dan  Pasal  70 UU  39/1999  mengatur  bahwa perlunya  melakukan  pembatasan HAM  secara  umum  (bisa  juga digunakan dalam kasus pembatasan kegiatan  keagamaan)  adalah  untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis. Agak berbeda  dengan  Pasal  28J  ayat  (2) UUD 1945 dan Pasal 70 UU 39/1999, dalam  bahasa  lain,  Pasal  73  UU 39/1999 membahasakan kepentingan “moral dan keamanan” dengan  redaksi  “kesusilaan  dan kepentingan  bangsa”.  Walaupun berdasarkan  Konstitusi  dan  UU 39/1999, pembatasan kegiatan keagamaan  dalam  kasus  PSBB tersebut  tidak  mendapatkan  dasar justifikasi  yang  eksplisit  langsung dengan  redaksi  kesehatan  dan keselamatan  publik.  Untungnya
Indonesia bisa menggunakan keberadaannya sebagai negara peratifikasi KIHSP sebagai argumentasi  bahwa  pembatasan kegiatan  keagamaan  dalam  kasus PSBB ini mempunyai legalitas sesuai dengan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasinya.  Mengacu  kepada amanat  kewajiban  negara  dalam melindungi  kesehatan  masyarakat sebagaimana diatur KIHSP, pemerintah sebagai representasi dari negara berwenang melakukan kebijakan  pembatasan  kegiatan keagamaan dalam rangka mencegah penyebaran pandemi penyakit seperti kasus pandemi Covid-19. Kebijakan  pembatasan  kegiatan keagamaan yang dirumuskan Pemerintah dalam menangani Covid-19  juga  sudah  memenuhi ketentuan penafsiran sesuai
Komentar  Umum  KIHSP  dan Prinsip  Siracusa.  Dalam  KIHSP, sangat  jelas  bahwa  pembatasan kegiatan  keagamaan  diperbolehkan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat.  Bahkan  dalam  Prinsip
Siracusa, pertimbangan pembolehan pembatasan  kegiatan  keagamaan tersebut  dikuatkan  dengan  tujuan untuk  melindungi  keselamatan publik. Pembatasan kegiatan keagamaan  dalam  PSBB  tersebut sudah memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mengingat Covid-19 ini merupakan  tipe  virus  yang  mudah menyebar.  Sebagaimana  penjelasan dunia  medis,  bahwa  virus  corona mudah  menyebar.  Penyebarannya adalah  melalui droplet (tetesan  air liur  yang  keluar  saat  batuk, berbicara,  atau  bersin)  dari  orang yang  sudah  terinfeksi  virus.  Orang yang  sudah  positif  terinfeksi  virus, ketika  dia  batuk  atau  bersin  atau bahkan berbicara, bisa mengeluarkan droplet . Tetesan
tersebut adakalanya yang jatuh dan menempel  pada  barang  di  sekitar. Dengan  menempelnya droplet di permukaan benda, orang sehat yang memegangnya  bisa  tertular  virus tersebut.  Atau  bisa  saja  karena langsung  terkena droplet orang terinfeksi  karena  jarak  berbicaranya terlalu  dekat.  Dengan  mudahnya virus  corona  menyebar,  oleh  sebab itulah  pelaksanaan  ibadah  yang dilakukan oleh banyak orang untuk sementara dibatasi. Sehingga, ketika ada kebijakan pembatasan beribadah  sebenarnya  ini  sesuai dengan  kebijakan  untuk  mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan  kegiatan  keagaman  ini adalah  dalam  rangka  menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya dilihat dari ketentuan penafsiran dalam merumuskan  tujuan  pembatasan sebagaimana  diatur  dalam  KIHSP
dan  Prinsip  Siracusa,  pembatasan kegiatan  keagaman  melalui  PSBB tersebut  juga  sudah  sesuai  dengan instrumen  HAM.  Aspek  pertama dalam menafsirkan tujuan pembatasan tersebut adalah adanya penafsiran  yang  jelas  dan  ketat. Dalam hal ini, kebijakan Pemerintah untuk pembatasan kegiatan keagaman telah menjelaskan tujuannya  secara  ketat  dan  jelas, yakni  dalam  rangka    mempercepat penanganan  Covid-19.  Hal  ini didukung dengan keberadaan Covid-19  ini  yang  telah  dinyatakan sebagai  pandemi  global  oleh  WHO (Kompas , Maret 12, 2020). Jadi tidak ada  yang ambigu lagi  ketika  negara mengatakan  membatasi  kegiatan keagaman untuk mencegah terjadinya  penularan  Covid-19  itu dihubungkan dengan tujuan kesehatan dan keselamatan masyarakat.  Selanjutnya  dilihat makna kesebandingan antara tujuan dan mekanisme
pembatasan.
Pembatasan  kegiatan  keagamaan telah  memenuhi  ketentuan  ini. Bahwa  untuk  mencapai  tujuan keselamatan dan kesehatan masyarakat,  langkah  pencegahan dengan  melakukan  pembatasan kegiatan keagamaan merupakan hal yang  wajar.  Hal  ini  disebabkan karena  memang  ibadah  yang dilakukan  oleh  seseorang  itu  tidak hanya berimplikasi kepada peningkatan  ketakwaannya  kepada Tuhannya. Bersamaan dengan aspek transendentalis  tersebut,  ibadahnya juga mengandung aspek kemanusiaan, yakni mereka berelasi dan  berhubungan  dengan  orang lain. Kontak fisik dengan orang lain dalam  ibadah  tersebut  sangat berpotensi
sebagai media
penyebaran  virus.  Itulah  sebabnya yang  dibatasi  bukanlah  ibadahnya, tetapi  yang  dibatasi  adalah  relasi sosial  yang  terjadi  bersamaan dengan ibadah tersebut. Oleh sebab itu, ibadah yang sifatnya melibatkan banyak orang dibatasi dan diarahkan  untuk  menggantinya dengan  ibadah  yang  dilakukan sendiri-sendiri  atau  kalau  mau berjamaah sekalipun bersama dengan keluarga saja dengan jumlah yang  terbatas.    Selanjutnya  dilihat dari kemungkinan terjadinya peniadaan hak, pembatasan kegiatan  keagamaan  dalam  PSBB tersebut  tidak  sampai  meniadakan hak umat beragama untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya. Mereka hanya diminta  untuk  mengerjakannya sendiri-sendiri dengan menghindari pelibatan orang banyak. Pembatasan tidak  sampai  merusak  esksistensi ibadah.  Sebagai  ilustrasi  dalam kasus  umat  Islam.    Larangan beribadah di masjid dengan melibatkan  banyak  jamaah  lebih mengarah  kepada  tujuan  untuk mengatur  relasi  mereka.  Dengan titik  tekan  hanya  kepada  relasi kepada  sesamanya,  pembatasan kegiatan  keagamaan  bagi  umat Islam  ini  tidak  sampai  merusak ibadah  sholatnya,  tidak  sampai merusak jumlah roka’at sholat, tidak sampai merubah bacaan sholat, dan tidak sampai merubah materi sholat. Suatu ibadah pada awalnya diperbolehkan  untuk  dilaksanakan secara komunal, tetapi melalui PSBB tersebut,  ibadah  tersebut  harus dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah atau diperbolehkan berjamaah  tetapi  hanya  terbatas pada keluarga inti.  Memang dalam
kasus  tertentu,  terdapat  implikasi dari pembatasan kegiatan keagamaan  yang  merubah  bentuk ibadahnya. Kembali penulis contohkan dalam kasus umat Islam. Dalam  hal  ini,  contohnya  adalah
Sholat  Jum’at.  Sholat  satu  ini memang  mewajibkan  bentuknya harus berjama’ah dengan umat Islam lain  di  satu  tempat.  Bahkan  dalam beberapa  pendapat  pemuka  agama, jumlah  jama’ah  untuk  memenuhi syarat  sahnya  sebuah  Sholat  Jum’at mempunyai  perhitungan  khusus. Dengan adanya pembatasan kegiatan  keagamaan,  bentuk  Sholat Jum’at  memang  terpaksa  harus berubah  menjadi  Sholat  Dzuhur biasa  yang  pelaksanaannya  tidak mengharuskan  harus  melibatkan banyak  orang  secara  berjama’ah. Untuk  kasus  satu  ini,  walaupun terjadi  perubahan  bentuk,  karena pertimbangan darurat kesehatan ini, penggantian  Sholat  Jum’at  menjadi Sholat  Dzuhur  sudah  menjadi pemenuhan  bagi  pelakunya  untuk menggugurkan kewajibannya sebagai  seorang  muslim  yang diwajibkan  untuk  Sholat  Jum’at.
Akhirnya,  dengan  terpenuhinya beberapa ketentuan penafsiran dalam merumuskan tujuan pembatasan  sebagaimana  diatur dalam  KIHSP  dan  Prinsip  Siracusa, perumusan  kebijakan  pembatasan kegiatan kegamaan dalam penanganan Covid-19 oleh Pemerintah  Indonesia  ini  telah memenuhi langkah objektif sebagaimana dipersyaratkan
Komentar  Umum  KIHSP  dan Prinsip Siracusa.
Penutup

## Kesimpulan
Pada  dasarnya,  instrumen HAM internasional telah menyediakan  konsep  pembatasan kegaitan keagamaan. KIHSP merupakan instrumen HAM internasional  yang  menyediakan kewenangan  bagi  negara  pihak (peratifikasi KIHSP) untuk melakukan  pembatasan  kegiatan keagmaan. Indonesia sendiri
merupakan  salah  satu  negara  yang telah  meratifikasi  KIHSP  menjadi UU 12/2015. Pasal 18 ayat (3) KIHSP menyediakan  ketentuan  tentang pembatasan  kegiatan  keagamaan. Pembatasan  kegiatan  keagamaan dalam penanganan Covid-19 mempunyai  legalitasnya  dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat dan keselamatan publik (sebagai  tambahan  dari  Prinsip
Siracusa).    Aspek  konseptual  lain yang  harus  diperhatikan  dalam menafsirkan ketentuan dalam instrumen HAM internasional untuk merumuskan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan adalah
pemberlakuan  pembatasan  harus ditafsirkan  secara  ketat,  tidak diskriminatif,  tidak  berimplikasi pada  peniadaan  hak,  adanya kesebandingan  antara  tujuan  dan mekanisme pembatasan, dan pengkajian  pertimbangan  dalam penyusunan kebijakan dengan langkah yang obyektif. Secara umum, kebijakan hukum Pemerintah Indonesia untuk melakukan  pembatasan  kegiatan keagaman dalam penanganan Covid-19 ini telah memiliki landasan yang kuat jika dilihat dari instrumen Hukum HAM. Kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan tersebut tertuangkan dalam beberapa  peraturan  perundang-
undangan  yang  tersusun  secara hirarkis. Diawali dengan keberadaan UU  6/2018,  Kepres  11/2020,  PP 21/2020,  Permenkes  9/2020,  Surat Edaran  Menteri  Agama  Nomor  1 Tahun  2020,  Surat  Edaran  Menteri
Agama  Nomor  6  Tahun  2020    dan Keputusan Menteri Kesehatan tentang  persetujuan  atas  beberapa Provinsi atau Kabupaten/kota untuk  mengalami  pemberlakuan
PSBB. Walaupun Konstitusi dan UU 39/1999 tidak menjadikan kesehatan dan  keselamatan  publik  sebagai pertimbangan  untuk  melakukan pembatasan hak (Keagamaan), tetapi Indonesia  sendiri  telah  meratifikasi KIHSP sebagai UU 12/2005. Artinya dalam  kasus  penanganan  Covid-19 ini,  pembatasan  yang  dilakukan pemerintah  tersebut  sudah  sah karena bertujuan untuk melindungi kesehatan  dan  keselamatan  publik. Dilihat  dari  ketentuan  penafsiran dalam  menggunakan  instrumen HAM internasional, kebijakan pembatasan  kegiatan  keagamaan  di Indonesia telah disusun secara ketat dan  jelas,  tidak  diskriminatif,  tidak berimplikasi  pada  peniadaan  hak, adanya kesebandingan antara tujuan dan  mekanisme  pembatasan,  dan telah  memenuhi  langkah  yang obyektif dalam mengkaji pertimbangan  dalam  penyusunan kebijakan tersebut.

## Rekomendasi
Salah satu kelemahan efektivitas pelaksanan  pembatasan  kegiatan keagamaan adalah ketiadaan sanksi bagi  pelanggar  peraturan  PSBB.  Ke depannya,  mungkin  negara  perlu tegas  menerapkan  sanksi  bagi mereka  yang  tidak  melaksanakan ketentuan  PSBB,  termasuk  tidak
mengikuti  ketentuan  pembatasan kegiatan keagamaan.
Daftar Pustaka Buku: Ashri,  Muhammad,  2018, Hak  Asasi Manusia  (Filosofi,  Teori  dan Instrumen  Dasar), Makassar: Social  Politic  Genius,  2018. Muhammad  Ashri, Hak  Asasi Manusia  (Filosofi,  Teori  dan Instrumen  Dasar), Social  Politic
Genius, Makassar.
Taylor,  SJ  and  R  Bogdan,  1984,
Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings, John  Willey  and Sons, Toronto. Miles, MB. dan AM Huberman, 1992, Qualitative  Data  Analysis:  A Sourcebook  of  New  Methods ,
Beverly Hills, SAGE.
Bagir,  Zainal  Abidin,  dkk,  2019,
Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Center for Religious  and  Cross-cultural
Studies (CRCS), Yogyakarta. Dirdjosisworo, S.,  2008, Pengantar Ilmu  Hukum, PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta. Fauzi,  Ihsan  Ali,  dkk.,  2012,
Mengelola Keragaman: Pemolisian  Kebebasan  Beragama di Indonesia, Yayasan Paramadina, Jakarta. KOMNASHAM  RI,  2009, Komentar Umum  Kovenan  Internasional Hak  Sipil  dan  Politik-Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan  Budaya, Komisi  Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta. Asplund, Knut D. dkk., 2008, Hukum Hak  Asasi  Manusia, PUSHAM
UII Perss, Yogyakarta. Riyadi, Eko, 2018, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Rajawali Press, Jakarta. Colbran,  Nicola,  2010,  “Kebebasan
Beragama  atau  Berkeyakinan di  Indonesia:  Jaminan  Secara Normatif  dan  Pelaksanaannya dalam  Kehidupan  Berbangsa dan  Bernegara”,  dalam  Tore Lindholm, dkk (ed.), Kebebasan Beragama  atau  Berkeyakinan: Seberapa  Jauh? diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosko dan Rifai Abduh,  Penerbit  Kanisius, Yogyakarta.
Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on  Civil  and  Political  Rights. Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984). Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun
1945..
International Covenant on Civil and Political  Rights  (adopted  16 December  1966,  entered  into force  23  March  1976)  999 UNTS 171 (ICCPR).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2005  tentang  Pengesahan Ratifikasi Kovenan Internasional  Hak  Sipil  dan Politik. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun 2020  Tentang  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona  Virus Disease 2019/COVID-19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1  Tahun  2020  Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan  Covid-19  Pada Rumah Ibadah. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman  Ibadah  di  Bulan Ramdhan Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta Nomor: 455/MUI-DIY/III/2020 Penyelenggaran Ibadah
Sholat  Jumat  Dan  Sholat Jamaah  Di  Masjid  Dalam
Situasi Terjadi Wabah Covid-
19.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Adhari, Agus, “Ambiguitas Pengaturan  Keadaan  Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia”, Jurnal  Dialogia Iuridica, Volume 11 Nomor 1, 43 – 61, November 2019. Crouch,  Melissa  A.,  "Law  and Religion  in  Indonesia:  The Constitutional  Court  and theBlasphemy  Law," Asian
Journal  of  Comparative  Law : Vol.  7:  Iss.  1,  Article  3.  DOI:
10.1515/1932-0205.1391, 2012. Internet/Website Anonim,  “Cegah  Corona  Covid-19, Vatikan Gelar Perayaan Paskah  2020  Secara  Virtual”, https://www.liputan6.com/l ifestyle/read/4224332/cegah -corona-covid-19-vatikan- gelar-perayaan-paskah-2020- secara-virtual, diakses tanggal 26 Mei 2020. Anonim,  “Arab  Saudi  Hentikan Umrah Sepanjang 2020 Karena Corona”, https://www.cnnindonesia.c om/internasional/202003051 61102-120-480835/arab- saudi-hentikan-umrah- sepanjang-2020-karena- corona,  diakses  tanggal  26 Mei 2020.
Anonim,  “Hari  Raya  Nyepi  2020 Yang  Berbeda  dari  Tahun Sebelumnya”, https://lifestyle.okezone.co m/read/2020/03/25/406/21 88843/hari-raya-nyepi-2020- yang-berbeda-dari-tahun- tahun-sebelumnya,  diakses tanggal 26 Mei 2020. Anonim, “Perayaan Waisak di Candi Borobudur Tahun Ini Ditiadakan”, https://news.detik.com/beri ta-jawa-tengah/d- 5004604/perayaan-waisak-di- candi-borobudur-tahun-ini- ditiadakan, diakses tanggal 26 Mei 2020. Anonim, “PSBB Jilid II, Masjid Boleh Gelar  Shalat  Jumat  dan Tarawih”,
https://radarsurabaya.jawap os.com/read/2020/05/12/19 3716/psbb-jilid-ii-masjid- boleh-gelar-salat-jumat-dan- tarawih,  diakses  tanggal  26 Mei 2020. Anonim, “Langgar PSBB, 290 Masjid di  Surabaya  Gelar  Tarawih Berjamaah”, https://tirto.id/langgar- psbb-290-masjid-di-surabaya- gelar-tarawih-berjamaah-fkrl, diakses tanggal 26 Mei 2020. Anonim,  “Masjid  Gedhe  Kauman Yogyakarta Ditutup
Sementara”, https://republika.co.id/berit a/q7sfrd314/masjid-gedhe- kauman-yogyakarta-ditutup- sementara, diakses tanggal 26 Mei 2020 WHO,  “Virus  Corona  Sebagai Pandemi  Global”, Kompas, Maret  12,  2020.  Diakses  dari https://www.kompas.com/ global/read/2020/03/12/00 1124570/who-umumkan- virus-corona-sebagai- pandemi-global?page=all diakses tanggal 26 Mei 2020.