## Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
Anhar Gonggong*

## Abstrak
Keberagaman yang merupakan kenyataan diri kita ini, juga ternyata tetap berkaitan dengan kesatuan. Berkembangnya bangsa Indonesia menjadinkan kita sebagai bangsa yang satu-bersatu, dirajut oleh warga – bhinneka secara bersama; dan masing-masing pihak yang terlibat  dalam kegiatan perajutan itu telah memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuannya. Para pendahulu kita merumuskan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa – baru yang satu-bersatu, agar kita dapat mewujudkan cita bersama untuk menjadi bangsa – negara yang merdeka. Merdeka artinya kita semua, sebagai warga bangsa – negara akan mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan diri sebagai warga merdeka. Tetapi di dalam hak kemerdekaan yang dimiliki itu ada kesadaran pula bahwa orang lain, yang juga warga negara yang sama, juga mempunyai hak – kewajibannya pula, di dalam kerangka hidup bersama yang damai, diperlakukan adil – sikap toleransi – dialogis di dalam bangunan NKRI.
Kata Kunci : Kebhinnekaan, Toleransi, Kemerdekaan.

## Pendahuluan : Kenyataan diri kita
Lambang Negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan (selanjutnya : NKRI) menuliskan rangkai kata Bhinneka Tunggal Ika; bhinneka artinya majemuk, beragam, sedang tunggal bermakna satu; kata ika, menunjukkan adanya keterkaitan antara dua kata yang berbeda makna itu, yaitu yang beragam majemuk itu (tetap) berada di dalam yang satu – jadi walaupun beragam, namun tetap akan (menjadi) satu. Di dalam Lambang Negara NKRI itu juga di cantumkan lima simbol pada
dada burung garuda dengan maknanya masing- masing yang berkaitan dengan lima sila (=dasar ) yang menjadi dasar dalam mengatur hidup bersama kita. Sebagai bangsa negara merdeka yang satu-bersatu! Kenyataan diri kita yang beragam, majemuk itu tertulis dipertahankan sebagai kenyataan yang tidak mungkin disangkal. Kemajemukan keberagaman itu tidak boleh tercerai berai, tidak boleh “berantakan”. Bangsa beragam ini harus tetap utuh – mengaku dalam satu ikatan – pengikat; dan itulah salah satu fungsi utama dari pancasila yang tercantum di dada burung Garuda, yaitu sebagai alat pengikat, pemersatu diri warga bangsa – negara yang beragam ini; Indonesia.
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
*   Dr. Anhar Gonggong, Sejarahwan, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia. Makalah ini pernah disampaikan dalam Seminar Sekolah Mahasiswa STIK-PTIK Angkatan 70, tanggal 16 Februari 2017.
Dirumuskannya Pancasila sebelum merdeka untuk kemudian dicantum – tuliskan butir- butirnya di dalam alinea ke–4 Pembukaan UUD negara NKRI (kemudian disebut dengan UUD 1945) menunjukkan adanya pemahaman dari para perumus-pendiri bangsa – negara terhadap kenyataan diri kita sebagai bangsa – negara yang telah dirumus – ditegakkannya itu, yaitu majemuk beragam untuk mempertahankan tetap tegaknya bangsa – negara baru yang dirumus – diciptakannya itu, maka mereka semua yang telah duduk sebagai anggota BPUPKI dan PPKI, sadar akan diperlakukannya sebagai rumusan dasar yang akan menjadi alat pengikat – perekat, agar bangsa-bangsa negara yang isinya beragam ini tetapi bertegak dengan kuatnya; alat perekat – pengikat yang mereka rumus – ciptakan itu ialah disebut – berdasar kesepakatan bersama melalui musyawarah – dialogis – dengan nama : Pancasila !
Perlu dicatat di sini bahwa keberagaman yang merupakan kenyataan diri kita ini, juga ternyata tetap berkaitan dengan kesatuan. Hal ini secara jelas dikatakan oleh Dr.H.TH- Fischer, seorang ahli antropologi dari Universitas Utrecht, di Belanda yang didalam bukunya Bab I diberinya judul : “Kesatuan dan Keragaman”. Ada baiknya alinea terakhir dari Bab I ini, saya kutip;
“Apabila sekarang kita tinjau kembali segala yang dibicarakan di dalam bab ini, maka sepanjang dugaan kami, semakin jelaslah bagi gambaran tentang kesatuan dan keragaman yang disuguhkan di depan kita. Ada kesatuan kitaran geografis dengan keragaman setempat, ada suatu induk – bangsa pokok yang sepanjang masa karena percampuran dengan yang lain memperlihatkan suatu keragaman tipe, dan memang ada pula kesatuan dan keragaman dalam sejarah perluasan kebudayaan hasil dari segalanya itu ialah mozaik, yang beraneka – warna yang tidak dapat menarik perhatian siapapun, yang mengisi jiwanya baik dengan meninjau keseluruhannya dari jauh
maupun dengan bertekan demi seluk – beluknya “ (H.TH-Fischer, Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia,” (Terjemahan : Anas Makmur, P.T. Pembangunan Djakarta, 1959, hal. 34-35).
Di dalam melihat kenyataan bangsa – negara Indonesia yang beragam itu, guru besar sejarah masyarakat, sosiolog Prof.Dr. Harsya W. Bachtiar memberikan hasil kajiannya dan menyebutkan adanya empat jenis sistem budaya di Indonesia. Keempat jenis sistem budaya yang dimaksudnya itu adalah
Jenis pertama sistem budaya di kepulauan Indonesia terdiri atas sistem budaya dari kelompok etnik pribumi yang masing-masing beranggapan bahwa kebudayaan mereka itu diwariskan kepada mereka secara turun-temurun sejak nenek moyang yang hidup di Jaman dongeng. Masing-masing budaya kelompok etnik ini mempunyai tanah asal, wilayah tempat para nenek moyang pertama kali menetap, asal dari masyarakat etnik yang kini telah menjadi lebih luas. Sistem budaya ini biasanya disebut sebagai sistem adat atau adat.
Jenis kedua adalah sistem budaya yang terdiri dari sistem-sistem budaya agama-agama besar yang, tanpa kecuali berasal dari luar kepulauan Indonesia. Tidak satu pun dari sistem budaya yang berdasarkan agama ini mempunyai tanah asal di kepulauan Indonesia, dan semua sistem budaya jenis ini mempunyai banyak pengikut di luar Indonesia. Ini merupakan pembeda terpenting antara sistem budaya yang berdasar agama dengan sistem budaya yang berdasar pada kelompok etnik (adat).
Jenis ketiga, yang merupakan satu- satunya, adalah sistem budaya Indonesia. Ia merupakan yang termuda diantara semua sistem budaya yang ada di Indonesia, namun yang terpenting jika ditinjau dari fungsinya dalam pengintegrasian masyarakat Indonesia secara total, semua penduduk pribumi dan non pribumi
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
dapat dianggap sebagai anggota sistem budaya ini, walaupun kenyataannya tidak demikian.
Jenis keempat merupakan sistem budaya yang majemuk yang terdiri dari sistem-sistem budaya asing yang sedikit banyak mempengaruhi pikiran, sikap dan tindakan sebagian dari penduduk yang tersebar di kepulauan Indonesia “(Lihat Harsya W.Bachtiar “Konsensus dan Konflik dalam sistem budaya di Indonesia”, di dalam Harsya W.Bachtiar dkk, Budaya dan Manusia Indonesia YP2LPMZ Hanindita, Malang-Yogyakarta,1985,hal. 3-4)
Dua pendapat dari dua guru besar ahli ilmu-ilmu sosial telah memberikan fakta diri kita sebagai bangsa negara, sebelum memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, adalah warga dari negeri jajahan yang pernah bernama Nusantara dan Nederlandsch Indie (Hindia Belanda). Tetapi sejak awal abad ke- 20, berkembanglah – secara berangsur suatu kesadaran baru untuk menjadikan diri mereka sebagai bangsa baru yang menuju kepada kemerdekaan. Tentu saja ada sejumlah faktor yang membuka ruang kesadaran baru itu. Sejak pertengahan abad 19 pemerintah kolonial mulai membuka industri yang ditopang oleh modal kapitalistik; industri gula, timah, dan tembakau. Kemudian berkembang pada tahun 1870 telah banyak tanda-tanda modernisasi yang berupa pemakaian kapal uap, pembangunan pelabuhan samudra, pembukaan rute langsung menuju terusan Suez dan perdagangan bebas. Terjadinya kemajuan di bidang ekonomi, pelaksanaan kebebasan berusaha dan masuknya modal bebas member keuntungan bagi Hindia Belanda (Lihat Frank Dhont, Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia tahun 1920-an (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hal.16)
Di dalam usaha untuk mengembangkan Industrialisasi di Hindia Belanda, ternyata terdapat kendala yang harus dihadapi.
Dalam kaitan itu, salah satu kendala untuk mengembangkan industrialisasi di Hindia Belanda ialah kurangnya karyawan yang terpelajar. Tetapi walaupun dikatakan demikian, kebutuhan akan warga terpelajar untuk memenuhi kebutuhan untuk pengelolaan wilayah kolonial ini, mendorong untuk membuka lembaga- lembaga pendidikan dan warga berpendidikan ini tidak hanya diperlakukan oleh pedagang- kapitalis swasta melainkan juga untuk memnuhi kebutuhan pegawai administrasi pemerintah kolonial, untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang terbuka untuk warga pribumi.

## 1. Bangsa – Negara Indonesia Merdeka : Kehendak Bersama dari warga Bhinneka
Pada bagian pendahuluan, telah digambarkan tentang kenyataan diri kita yang bhinneka dan juga dilakukannya langkah- langkah  industrialisasi dan modernisasi, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam kaitan itu juga kebutuhan di dalam bidang pendidikan untuk menciptakan adanya warga pribumi yang terpelajar untuk memenuhi kebutuhan kolonialis baik swasta  maupun untuk administrasi pemerintah penjajah Belanda. Dalam hal kebutuhan akan pribumi yang terpelajar dan menempuh pendidikannya di lembaga-lembaga  pendidikan, tidak bisa tidak, memaksa pemerintah kolonial untuk membuka jalan pendidikan ini. Di lain pihak warga pribumi – sebagaimana yang ditunjukkan oleh dr.Wahidin Soedirohoesoda – memang juga merasakan perlunya warga pribumi mendapatkan pendidikan untuk merubah nasib buruk anak negeri jajahan.
Lembaga-lembaga pendidikan pun secara berangsur untuk semua tingkatan – dari Sekolah Rakyat (sekarang : Sekolah Dasar) sampai pendidikan menengah dan perguruan tinggi, Universitas – warga pribumi pun – walau ada aturan-aturan diskriminatif – berusaha
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
untuk mendapatkan ruang pendidikan itu dan digunakannya dengan sebaik-baiknya. Mulai adanya warga negeri jajahan yang telah memperoleh pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang dibuka oleh pemerintah dan swasta (dulu disebut sekolah partikulir), pada akhirnya melahirkan gejala pemikiran baru yang berkaitan dengan keadaan diri dan warga anak pribumi di bawah pemerintahan yang kolonialis, yang di dalam kenyataannya membuat gerak kewargaan – kemanusiaannya sangat terbatas, sangat tertekan; mereka melihat adanya perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap warga pribumi.
Berkembanglah kesadaran bahwa yang dapat merubah nasib buruk mereka “hanyalah jika mereka memiliki ilmu pengetahuan. Itulah antara lain, yang coba disebarkan oleh Dr.Wahidin Soedirohoesodo yang membawanya berkeliling menemui sejumlah tokoh-tokoh untuk mendukungnya membentuk “dana pendidikan untuk anak-anak bangsa Jawa”. Ide itulah nanti mendorong siswa sekolah kedokteran Jawa untuk mengambil inisiatif untuk membentuk sebuah organisasi yang dikenal dengan Budi Oetomo melalui rapat bersama  delapan orang siswa STOVIA tertanggal 20 Mei 1908. Itulah “embrio” lahirnya kesadaran baru – walau Budi Oetomo tidak pernah menjadi organisasi progresif apalagi radikal.  Namun, kelahiran Budi Oetomo “pembuka” bagi lahirnya organisasi lainnya dikemudian hari. Ada Indische Partij, ada Syarekat Islam (SI), kemudian juga bahkan PKI ; selanjutnya ada PNI yang dibentuk oleh Ir. Soekarno pada tahun 1927 ; kemudian juga ada Partindo dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI – pendidikan) yang dibentuk oleh Sutan Syahrir dan Muhammad Hatta.
Setelah organisasi-organisasi yang dibentuk tokoh-tokoh “yang dewasa”, maka kemudian dibentuklah pula organisasi pemuda, yang inisiatif pembentukannya oleh pemuda- pemuda sendiri – dimulai pada 1918 dengan
pembentukan Jong Java. Selanjutnya dibentuk Jong Sumateranan Bonds, Jong Celebes, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Islamiten Bond. Di negeri induk penjajah, kerajaan (negeri) Belanda, para pemuda pelajar Hindia Belanda yang mendapat pendidikan di negeri ini, juga membentuk sebuah organisasi – yang setelah melalui perubahan dan pergantian pengurus, organisasi ini kemudian dikenal dengan nama Perhimpunan Indonesia (PI).
Organisasi yang mereka bentuk memang menggunakan nama asal kelahiran mereka. Tetapi walaupun demikian tujuan mereka untuk membentuk organisasi ini ialah untuk “mencapai kemajuan” dan tempat mereka untuk melakukan dialog baik dengan rekan-rekan internal organisasinya maupun dengan rekan- rekan lain organisasi. Yang menarik, walaupun organisasi mereka “bernama lokal”, tetapi para pengurus dan anggotanya tidaklah menutup diri mereka berkomunikasi – dialogis di antara mereka. Dialog-dialog di antara mereka terjadi di sekolah-sekolah tempat mereka menuntut ilmu. Juga di asrama-asrama tempat tinggal mereka, merupakan tempat untuk berdialog dengan menggunakan waktu-waktu yang tersedia dengan tidak mengganggu kegiatannya sebagai pelajar yang sedang mencari ilmu. Namun demikian, terdapat juga beberapa pemimpin pemuda yang justru yang mengorbankan pendidikannya karna kepentingan kegiatan aktivitasnya sebagai pemimpin organisasi.
Kesadaran akan posisi diri sebagai suatu bangsa yang satu-bersatu, kesadaran akan nama nasionalisme Indonesia makin berkembang dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Di tengah- tengah lahirnya kesadaran baru itu, mereka juga tidak dapat menyangkal posisi diri mereka sebagai warga, tidak hanya sebagai warga Hindia Belanda, melainkan juga warga (kelompok) etnik yang berasal dari sebuah “negara” kerajaan lokal tradisional yang bertegak di salah satu wilayah kepulauan negeri jajahan Hindia
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
Belanda. Namun di dalam perkembangannya kemudian, kesadaran baru untuk menciptakan kehidupan bersama di Hindia Belanda melalui perkembangannya kehidupan bersama sebagai sesame warga – anak negeri jajahan, tetapi dengan mempertanyakan kedirian mereka sebagai warga yang tidak hanya hidup bersama melainkan lebih dari itu mereka menghendaki sebutan nama baru yang akan memberikan identitas diri secara bersama – kolektif. Pada sisi inilah mereka pada saatnya memilih – rumuskan diri mereka secara kolektif  dengan nama baru : Indonesia.
Di dalam perkembangannya  kemudian, kesadaran akan nama diri baru : Indonesia, mendapatkan penegasan di dalam situasi – kegiatan tertentu. Di negeri Belanda misalnya, organisasi pemuda Hindia Belanda, Perhimpunan Indonesia – sudah berani mengemukakan nama diri bangsa Indonesia – telah mengeluarkan apa yang disebut: Manifesto Politik pada tahun 1925. Adapun rumusan isi dari Manifesto Politik ini ialah
1. Hanya bangsa Indonesia yang bersatulah yang mampu memastikan dominasi kolonial. Tujuan bersama itu menuntut terbentuknya masa aksi nasionalis yang sadar akan kekuatan sendiri
2. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut secara mutlak partisipasi semua lapisan bangsa Indonesia.
3.  Dalam setiap sistem kolonial, pertentangan kepentingan merupakan unsur-unsur yang esensial dan dominan; setiap usaha menyembunyikan unsur itu oleh penguasa kolonial perlu dihadapi oleh pihak yang dijajah dengan mempertajam dan mempertegas kontras itu.
4. Mengingat dampak penjajahan yang mendemoralisasi dan merusak kehidupan fisik dan psikis bangsa Indonesia, perlu
diusahakan normalisasi hubungan rohaniah dan jasmaniah “(Lihat Sartono Kartodirdjo, Ideologi dan Teknologi dalam Pembangunan Bangsa Eksplorasi Dimensi Historis dan Sosio-Kultural, Pabelan Jayakarta, Jakarta, 1999, hal. 58-59)
Penegasan yang dirumuskan melalui manifesto politik oleh para pemimpin Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda, menunjukkan kepada kita bahwa para pemimpin pemuda itu telah membangun keyakinan politik – kebangsaannya dan “menanamkan keyakinan” akan pentingnya bangsa Indonesia untuk bersatu menuju pencapaian tujuannya. Penegasan keyakinan diri sebagai satu bangsa baru yang harus bersatu itu, ditegaskan “ulang” oleh para pemimpin pemuda melalui kesepakatan ikrar – sumpahnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar itu – yang kemudian diubah menjadi Sumpah Pemuda pada tahun 1930-an – dirumuskan sebagai hasil dari kesepakatan yang di capai bersama para peserta kongres itu. Peserta kongres itu mencerminkan kenyataan diri kita sebagai bangsa yang beragam. Sumpah pemuda 28 Oktober 1928 itu menegaskan lagi nama Indonesia sebagai nama diri sebagai bangsa baru yang satu-bersatu! Pengakuan sumpah itu – sebagaimana  yang selalu kita ingat –
1. Mengaku bertanah air satu, Tanah Air Indonesia
2.  Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Berdasarkan keterangan-keterangan yang disajikan di atas, maka tidaklah dapat disangkal bahwa berkembang  - menjadinya kita sebagai bangsa yang satu-bersatu, di rajut oleh warga – bhinneka secara bersama; dan masing-masing pihak yang terlibat  dalam kegiatan perajutan itu telah memberikan sumbangannya – entah berupa jarum penjahit, entah berupa benang –
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
masing-masing sesuai dengan kemampuannya; demikian pula ketika kita berjuang mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan, 1945-1949, ketika Belanda kolonial, dengan keangkuhan kolonialismenya, hendak mengembalikan tancapan kuku kolonialistiknya. Ketika itu “sebagian terbesar” dari warga negara yang bhinneka ini menyumbang-terlibat  – sesuai dengan kemampuannya – ke medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara mereka : NKRI. Setelah berjuang selama ± 4 tahun, 1945-1949, kita sebagai warga bangsa, secara bersama dapat – mampu mempertahankan rajutan bersama kebangsaan – kemerdekaan : NKRI.

## 2. Mengapa Sikap Intoleransi Berkembang ?
Tidaklah mudah untuk menjawab judul dalam bentuk pertanyaan dialog. Tetapi menyangkal adanya sikap intoleransi, yang secara tegas harus di sebut “anti kehidupan bersama” yang bhinneka tunggal ika”, juga tidak patut ; karena fakta yang berkembang secara nyata, ada di depan kita. Dengan demikian, dewasa ini, memang telah berkembang sikap intoleransi bahkan sebenarnya sikap itu telah berkembang sejak bagian akhir dari periode pemerintahan Jendral Besar Soeharto. Jadi sikap intoleransi yang sedang berkembang dewasa ini, pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru, mungkin pelakunya  bukan  oknum  yang  baru  pula.
Tetapi memang perlu dicatat bahwa di dalam kenyataan diri yang beragam itu, dapat saja lahir sikap intoleransi yang mungkin melahirkan konflik. Jadi juga tidak benar jika dikatakan bahwa di antara masyarakat majemuk – sebagai kenyataan diri kita – tidak ada kerawanan untuk bersikap intoleransi, bahkan berkonflik. Jadi, kalau ditanyakan mengapa lahir sikap intoleransi, maka dengan sendirinya – hal ini tidak perlu disangkal secara emosional
– dapat terjadi karena bibit embriotiknya telah tersimpan dengan sendirinya di dalam diri masyarakat beragam ini. Dalam hubungan ini amat berguna untuk mengutip kembali  Prof.Dr. Harsya W. Bachtiar :
“Adanya kemajemukan sistem budaya yang pada dasarnya berbeda di dalam satu masyarakat, masing-masing akan menyatkan bertanggung jawab sepenuhnya atas pikiran, sikap dan tindakan para anggotanya, sehingga menyebabkan adanya konflik  budaya yang tersembunyi” (Harsya W. Bachtiar, hal. 14)
Adanya ruang intoleransi sikap yang terbuka dan digunakan oleh sementara pihak, menurut saya, pertama-tama didorong oleh egoisme kelompok yang didukung oleh individu, atau mungkin juga sebaliknya. Hal ini juga berkaitan dengan faktor latar pendidikan. Rendahnya pendidikan, baik mereka yang mengaku pemimpin, apalagi juga pengikutnya, pastilah merupakan hal yang mendorong intoleransi itu. Hal ketiga ialah ajaran keyakinan yang menciptakan keyakinan fanatisme akan kebenaran dari ajaran keyakinan yang dianutnya itu. Selanjutnya, bisa juga intoleransi dibawakan oleh orang-orang yang frustasi, dalam arti mereka gagal untuk mendapatkan sesuatu yang sudah diharapkannya. Pada suatu waktu, mereka melibatkan ruang untuk melakukan dan yang dilakukannya itu ialah perlakuan intoleransi, karena mungkin – menurut anggapan si frustasi ini – Jalan intoleransi itulah yang dapat “meringankan” perasaan frustasinya itu.
Tetapi dari semua yang di sebutkan itu, hal lain – yang jauh lebih penting ialah faktor ketidak taatan pada aturan bernegara. Ketika aturan bernegara (akan) dijalankan , maka semua pihak harus mentaati aturan itu. Dan sangat tidak patut untuk mencari –cari alasan untuk membenarkan tindakan intoleransinya itu. Sejalan dengan itu, tampak pula, ruang intoleransi terbuka dan
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
digunakan karena adanya pemahaman terhadap demokrasi yang timpang. Mereka yang bersikap intoleransi tampak hanya berpegang pada suatu sisi aspek dari demokrasi; yaitu kebebasan. Setiap kali mereka mau melakukan tindakan intoransi; maka yang di pakai sebagai alas pikir ialah mereka mempunyai kebebasan demokratis. Kalau tidak diizinkan, maka segera berteriak, pemerintah berposisi tidak adil, polisi bertindak otoriter. Para warga yang bersikap intoleransi itu lupa, bahwa demokrasi tidak dapat dilaksanakan tanpa melalui jalur seharusnya, yaitu jalur aturan perundang-undangan.

## 3. Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan dalam Masyarakat Indonesia yang Dialogis – Toleran
Dari gambaran yang di berikan di atas, dan juga penglihatan sehari-hari dewasa ini, nampak adanya gejala faktual tentang hal makin melemahnya nilai-nilai Kebhinnekaan di dalam masyarakat bangsa – negara kita. Terjadinya pelbagai konflik, kenyataan yang tidak lagi mencerminkan kehendak dan tujuan kita untuk merumuskan diri agar dapat hidup bersama di dalam kenyataan masyarakat bhinneka, yang satu-bersatu. Kevitalannya telah berkurang; oleh karena itu kevitalan itu harus di kembalikan agar masyarakat yang bhinneka ini akan kembali bersedia hidup bersama, dan kembali ke dalam masyarakat Indonesia yang dialogis – toleran – kalau begitu, kemungkinan yang dapat di lakukan untuk langkah-langkah revitalisasi nilai kebhinnekaan itu!
Dalam penglihatan saya langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengembalikan kekuatan masyarakat Indonesia yang bhinneka ialah “agar setiap warga negara berpegang pada aturan bernegara secara benar. Aparat (pemerintah) negara harus bertindak secara tegas – tanpa toleransi – terhadap “siapapun” yang melanggar aturan perundang-undangan yang sah, sebagai pegangan bernegara. Sejalan
dengan itu, maka semua organisasi, baik politik – partai-partai, maupun ormas-ormas harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan kekuatan diri kita yang secara sadar membangun sebuah bangsa – negara dengan berlandaskan pada keberagaman dirinya dalam sebuah aspek kehidupan; dalam aspek kesuku bangsaan, keagamaan, kebudayaan – adat istiadat, norma-norma dan lain-lainnya.
Langkah revitalisasi yang mungkin dilakukan adalah memahami aturan bernegara demokrasi dan bernegara hukum. Berdemokrasi artinya menyelesaikan semua persoalan – termasuk ketika timbul konflik – harus di selesaikan secara damai – beradab. Karena demokrasi diadakan justru untuk meniadakan ketidak-beradaban manusia, ketika menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.  Demokrasi yang menjadi landasan hidup bersama yang beradab hanya akan terwujud jika di topang oleh aturan perundang-undangan yang di sepakati – yang dirumus – buat oleh lembaga yang berhak – untuk dijalankan dalam mengatur kehidupan bersama kita.
Selanjutnya, langkah yang juga mungkin, bahkan harus, di lakukan ialah (melalui) pendidikan sikap-sikap toleransi – dialogis seharusnya dimulai sedini mungkin, melalui lembaga pendidikan. Sejalan dengan itu, maka pendidikan yang berkaitan dengan kenyataan diri kita sebagai bangsa negara yang bertegak diatas keberagaman itu harus diberikandengan sejelas- jelasnya dan sebaik-baiknya. Nilai kebhinnekaan yang tunggal ika, harus dikaitkan dengan nilai- nilai Pancasila yang memang oleh perumusnya, Ir.Soekarno, yang didukung oleh para perumus – pendiri bangsa – negara disepakati; dimaksudkan disamping sebagai dasar negara, juga untuk “alat pemersatu bangsa negara” yang bhinneka tunggal ika.
Salah satu faktor sentral dalam langkah untuk revitalisasi nilai kebhinnekaan bangsa – negara kita ialah pemimpin dengan
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat
kepemimpinannya. Pemimpin di dalam semua aspek kehidupan, harus benar-benar tampil untuk menjaga keberadaan – tegaknya NKRI yang berdasar pada Pancasila. Bahkan mereka yang merasa dan dianggap sebagai pemimpin, harus mengambil inisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat dialogis untuk menciptakan makna toleransi di dalam bangunan masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika untuk menciptakan kehidupan bersama yang damai dan sejahtera untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasar nilai-nilai Pancasila.

## Penutup : Kembali Ke Tujuan Kemerdekaan
Para pendahulu kita, para perumus diri untuk menjadi bangsa – baru yang satu-bersatu,
agar kita dapat mewujudkan cita bersama untuk menjadi bangsa – negara yang merdeka. Merdeka artinya kita semua, sebagai warga bangsa – negara akan mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan diri sebagai warga merdeka. Tetapi di dalam hak kemerdekaan yang dimiliki itu ada kesadaran pula bahwa orang lain, yang juga warga negara yang sama, juga mempunyai hak – kewajibannya pula, di dalam kerangka hidup bersama yang damai, diperlakukan adil – sikap toleransi – dialogis di dalam bangunan NKRI.
Juga harus selalu di bangun kesadaran bahwa NKRI ini adalah dilahirkan bersama oleh warga yang bhinneka, karena itu kita harus memperkuat kesadaran untuk selalu menjaga – rawatnya secara bersama-sama.
Revitalisasi Nilai Kebhinnekaan Guna mengikis Sikap Intoleransi dalam Kehidupan masyarakat