## PERLINDUNGAN HUKUM PRAMUWISATA YANG TIDAK BERLISENSI

## Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra, e-mail : madetrisnadewishmh@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk:
Diterima: Terbit: Keywords: Guide, Legal Protection. Tourism  is  an  activity that  has  economic  value. Regarding  that situation, the society uses it to obtain necessities of life, work as a guide, which often becomes attention because many of them do the activities illegally, it is utilized by a state official to take personal advantage by overriding the existing legislation regulations. The aims of this study are to recognize the form of legal protection for a non-licensed guide? and what are the law consequences of the non-licensed guide? as the problem of the study. This was reviewed from  the  Act  Number  10  Year  2009,  Regulation  of  Tourism Minister Number 13 Year 2015 as the base of discerning. In line with this, the research used normative research that was supported by legislative approach method, as the framework of law material used primary and secondary data. In collecting the data, this study used  literature  study,  in  which  the  analysis  was  analyzed descriptively. This study discussed the rules of legal protection for a non-licensed guide on the Act number 10 years 2009 concerning Tourism. The second problem is investigating law consequence for non-licensed guide and law sanctions. It can be concluded that law as the “means” to give “protection” for its citizen. Therefore, the Government as the apparatus of the State, and with all forms of its regulations needed to be streamlined in terms of giving protection for non-licensed guide appropriately based on the legislation rules.

## Abstrak
Kata kunci: Pramuwisata; Perlindungan Hukum
Corresponding Author: Ni Made Trisna Dewi, E-mail: madetrisnadewishmh@gmail.co m Pariwisata  adalah,  kegiatan  yang  memiliki  nilai  ekonomi. Dalam  kesempatan  itu  masyarakat  memanfaatkannya untuk  memperoleh  kebutuhan  hidup,  beraktifitas  sebagai “Pramuwisata”, yang kerap menjadi sorotan karena banyak yang  beraktifitas  secara  illegal,  hal  ini  dimanfaatkan  oleh para oknum pejabat Negara untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengesampingkan peraturan perundangan yang  ada,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk,  mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pramuwisata tidak berlisensi?. Serta apa akibat hukum bagi pramuwisata yang  tidak  berlisensi?  Sebagai  rumusan  masalah.  Hal  ini ditinjau  dari  UU  NO  10  Tahun  2009,  Peraturan  menteri pariwisata nomor 13 tahun 2015 sebagai landasan berpikir. Sejalan dengan tujuan diadakan penelitian ini, maka dalam penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normative  yang  di dukung dengan metode pendekatan perundang-undangan, sebagai bahan hukum kerangka berpikirnya menggunakan data  primer  dan  data  skunder.  Dalam  pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan,  serta analisis  yang  bersifat  deskripsi  analisis.  Adapun
pembahasan  permasalah  mengkaji  tentang  peraturan perlindungan  hukum  bagi  pramuwisata  yang  tidak berlisensi  di  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009 Tentang  pariwisata  kemudian  permasalahan  kedua mengkaji  tentang  akibat  hukum  bagi  pramuwisata  yang tidak  berlisensi  serta  sanksi-sanksi  hokum.  Kesimpulan bahwa  :  hukum  adalah  sebagai  “sarana”  yang  dapat memberikan  “perlindungan”  bagiwarga  Negaranya, Dengan  demikian  pemerintah  sebagai  alat  Negara,  dan segala  bentuk  peraturanya  perlu  di  mengefektifkan perundang-undangan  dalam  memberikan  perlindungan bagi  pramuwisata  yang  tidak  berlisensi dengan  cara  yang tepat sesuai ketentuan perundang-undang.
.

## 1. Pendahuluan
Untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  keseharian  manusia  atau  setiap  orang  di tuntut untuk bekerja dan hal itu di manfaatkannya melalui setiap lapangan pekerjaan. maka dari itu untuk mengisi perkembangan pariwisata Indonesia masyarakatnya ikut memanfaatkan keadaan  melalui  setiap  usaha atau  pekerjaannya  pada  sektor  tersebut secara  individu  yang  sifatnya  tidak  terikat  atau  sering  di  sebut  pekerja free  leand . Misalnya masyarakat yang bergelut pada usaha “ tour guide ” atau dalam bahasa lokal “Pramuwisata”  ini  merupakan  kegiatan  rutinitas  sebagian  masyarakat  local baikdilakukan  dalam  bentuk  kelompok  usaha  (perusahaan)  maupun  usaha perseorangan ( free land ),
Usaha  jasa  Pramuwisata (guide )  adalah,  seseorang  yang  memiliki  peranaan penting dalam dunia pariwisata, karena kegiatannya akan memberi pelayanan secara langsung  kepada  wisatawan/ tourist baik  mancanegara  maupun  domestik  yang memberikan  informasi  ( Informatory )  sekaligus  sebagai  pemandu  wisata,  “Tanpa pramuwisata/ guide wisatawan  akan mengalami  berbagai kesulitan  pada  daerah  atau obyek  yang  akan  menjadi  tujuan”. 1 Maka  dengan  itu  pramuwisata/ guide dituntut untuk bekerja secara professional serta memiliki kemampuan berbahasa internasional dan berwawasan luas, jujur dan tanggung jawab tuntutan itu diwajibkan karena akan mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga citra serta kelangsungan pariwisata ke  depan,  artinya  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  diupayakan  agar  tidak  ada  yang menyimpang yang akan berdampak buruk pada dunia pariwisata.
Dari  pengamatan  penulis  pramuwisata/ guide yang  berada  di  daerah  hukum propinsi Bali terdapat dua penggolongan pramuwisata/ guide yakni,
1) Pramuwisata Tidak terikat kerja / free leand yaitu Pramuwisata yang tidak berada dibawa pengawasan serta tanggung jawab perusahaan.dan,
2) Pramuwisata yang terikat kerja perusahaan yakni Pramuwisata yang berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan perusahaan pariwisata.
1 I Gusti Bagus Arjana, 2015. Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . eds satu. cet. satu, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1
Namun  keberadaan  pramuwisata  ini  banyak  yang  tidak  memiliki  sarana perlindungan  hukum  oleh  karena  tidak  memiliki  lisensii  bidang  profesinya Pramuwisata,  sesuai  ketentuan  berlaku  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pramuwisata.
Sementara dalam tuntutan kegiatannya sesuai teori pendidikan kepariwisataan para  pekerja  bidang  pariwisata  dituntut  mengenai  etika,  dan  profesionalitas  karena berhubungan langsung dengan bentuk pelayanan.
Berbagai  gejolak  yang  timbul  sebagai  masalah  dalam  kepariwisataan  tentu sangat merugikan kelangsungan kepariwisataan kedepannya.
Masalah yang paling mendasar dari pengamatan penulis adalah:
1. Kegiatan Pramuwisata yang dalam bentuk kelompok atau perorangan yang secara  terang-terangan  melakukan  kegiatan  kepariwisataan  dalam  hal menjadi  pemandu  secara  illegal,  kegiatan  illegal  yang  dimaksud  adalah kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum yang positif yang telah ditentukan oleh pemerintah atau tidak tertatanya kegiatan dalam jasa Pramuwisata yakni hal  berkaitan  dengan  Perizinan/lisensi  atau  kode  etik  sebagai  “Jasa Pramuwisata”, atau  dapat  dikatakan  kegiatan  yang  bersifat  ilegal,  dimana tidak  relevan dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 pada ketentuan pasal 1 ayat  11 ayat 12 dilanjut  ketentuan  pada  pasal 53  dan  pasal  54 yang secara  mutlak  mengarah  pada  perizinan  usaha  atau  yang  disebut  lisensi sebagai faktor paling penting dalam memperoleh hak dan kewajiban sebagai pramuwisata.
2. Kode etik pramuwisata adalah hal yang berkaitan dengan standar pemandu wisata yang sesuai aturan, namun sejauh ini pun amburadulnya kegiatan yang dilakukan pramuwisata, dan tindakan pembiaran oleh pemerintah terkesan tidak  mendapatkan  tanggapan  yang  serius  dari  pemerintah  dalam  menata kegiatan tersebut melalui prosedur yang tepat dan efektif.
3. Bentuk  tindakan  kesewenangan  para  oknum  yang  menarik  pungutan  liar sebagai  penyelesaian  masalah  dilapangan  yang  disebabkan  karena  para pelaku usaha pariwisata profesi Pramuwisata tidak memiliki paying hukum yakni lisensi.
4. Kepariwisataan  yang  telah  menjadi  sumber  asset  devisa  Negara  yang berkembang  secara  nasional  tentu  membutuhkan  tenaga  pemandu “Pramuwisata”  namun  kegiatan-kegiatan  usahanya  sebagai  Pramuwisata tidak memiliki atau didasari peraturan perundang-undangan secara khusus hanya berpijak pada peraturan pemerintah atau peraturan pejabat terkait yang tidak tetap.
Berbagai kendala yang dihadapi oleh pramuwisata lokal mulai dari cara dalam mempromosikan diri  sebagai  jasa  pramuwisata  via  media online maupun  penawaran jasa  pramuwisata  secara  langsung  kepada  setiap  tamu  yang  datang  dan  sedang melintasi jalan-jalan tertentu tentu sangat sulit, mencari wisatawan  sampai pada proses penghendelan  wisatawan,  berbagai  kendala  yang  didapatkan  selama  melakukan penghendelan wisatawan.
Hal itu dilakukan oleh pramuwisata semua demi memenuhi kebutuhan hidup semata.  Semangat  kerja  yang  tinggi  pada  bidang  pariwisata  menambah  maraknya
kehadiran pramuwisata yang tak terakumulasikan dimana selalu meningkat dari waktu ke waktu tetapi tidak dapat dipastikan kesemuanya telah mendapatkan lisensi atau ijin terkait sub bidangnya.
Dari  fakta  yang  di  temukan  sangat  jauh  berbeda  dengan  kegiatan  tidak  ada sinkronisasi  antara  peraturan  hukum  yang  ada  dengan  kegiatan  yang  terjadi  di lapangan  khususnya  masyarakat  yang  berkecimpung  dalam  pekerja  “Pramuwisata” dimana  bentuk  kegiatannya  dilakukan  secara  legal/tidak  resmi  hal  ini  tentu  akan menjadi  akar  permasalahan  baru  kedepannya  terutama  dalam  perkembangan pariwisata.
Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dapat mengatur sgala aspek kehidupan yang memang menjadi tolak ukur akan  terjaminnya suatu keadilan dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara,  Namun  dalam  tatanan  maupun kegiatan kehidupan sehari-hari terkadang peraturan-peraturan hukum diabaikan yang menyebabkan  hilangnya  keseimbangan  hukum  dengan  bentuk  kehidupan  melalui rangkaian  kegiatan  dalam  pola  hidup  bermasyarakat  ketidak  sinkronnya  hukum dengan pola hidup baik prilaku dan tindakan dalam kehidupan melalui pekerjaan yang sifatnya  legal/tidak  resmi  ini  akan  berdampak  pada  penghambatan  perkembangan kemajuan suatu Negara secara umum. Terutama pada bidang tertentu misalnya pada sektor pariwisata yang menjadi sumber kemakmuran rakyat di masa yang akan datang.
Kurangnya kesadaraan hukum oleh pekerja pramuwisata untuk mendaftarkan diri  sebagai  pelaku  pariwisata  Berlisensi  ini  tentunya  akan  dimanfaatkan  oleh  pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi misalnya dalam kasus yang maraknya terjadi seperti bentuk pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan jabatan  atau  instansi  terhadap  pramuwisata.  Di  lain  permasalahan  juga  terkadang dilakukan oleh pramuwisata misalnya tidak profesionalnya dalam menjelaskan obyek, sifat pemaksaan terhadap wisatawan, penipuan, cenderung bertutur tidak sopan (sikap, mengeluarkan kata-kata kasar) saat sedang memandu wisatawan dan masalah-masalah lain

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  tentang  judul  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pramuwisata  Yang Tidak Berlisensi ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian berdasarkan situasi fakta  yang  terjadi  dilapangan  dimana  kegiatan  para  pelaku  pariwisata  tidak  sinkron dengan  peraturan  yang  ada,  serta  tidak  efektifnya  peraturan  perundang-undangan dalam hubungan dengan masalah dari tulisan ini penulis melakukan penelitian melalui pendekatan secara langsung kepada pihak yang terkait, dimana tidak ada keselarasan antara dasar yuridis dengan berbagai kegiatan dalam dunia pariwisata, lalu mengelola obyek masalah dengan menelaah pada konsep yuridis dan teori-teori hukum sebagai landasan dasar untuk mencapai sesuatu yang dikatakan teori pustaka.
Data penelitian di kumpulkan dan di teliti berdasarkan fenomena yang terjadi lalu diolah dan di analisa secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan metode pemikiran hukum lalu diolah dengan kata-kata sehingga memperoleh bahasa atau pemaparan dalam bentuk yang sistematis dan dapat dimengerti, lalu selanjutnya dapat ditafsirkan kesimpulannya.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Manusia  adalah  pelaku  atau  subyek  bukan  alat  atau  obyek  yang  memiliki kepentingan dan tuntutan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. 2 Dengan demikian  bahwa  kaedah  hukum  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan kepentingan manusia serta mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain.
Menurut R, Soebakti, mengenai tujuan hukum, mengatakan bahwa hukum itu mengabdi  pada  tujuan  Negara  yang  dalam  pokoknya  adalah  mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat.
Sebagai  sumber  kekuatan  bangsa  Indonesia  Undang-Undang  Dasar  1945 dipandang  sebagai  pedoman  bagi  tatanan  kehidupan  setiap  individu  yang bermasyarakat  dan  bernegara  serta  pedoman  hukum  dalam  menjabarkan  berbagai bentuk  peraturan  perundang-undangan,  Undang-Undang  Dasar  Negara  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  tertinggi  tingkatannya  dalam  Negara  dan merupakan hukum dasar Negara yang tertulis. 3 Dan yang di maksud Undang-Undang Dasar  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  adalah  hukum  dasar  yang  tertulis,  dari pengertian  tersebut  dapat  dijabarkan  bahwa  sebagai  hukum  maka  UUD  adalah mengikat, mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga Negara, mengikat lembaga masyarakat dan juga mengukat setiap warga Negara. 4
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat 3 menyatakan  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum”  berdasarkan  pernyataan tersebut  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum,  dapat  diberikan  batasan; sebagai Negara hukum tentu memiliki konsep sebagai tujuan utama yaitu memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat  sebagai  unsur  perlindungan  hak  hak  rakyat maka hukum harus ditegahkan demi mencapai keadilan.

## 3.1 Tugas Pemerintah Dalam Mengawasi  Pramuwisata
Peran  Pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  Hukum  terhadap Pramuwisata  merupakan  tugas  dan  tanggung  Jawab  Pemerintah  dalam  upaya memberikan  perlindungan  hukum  bagi  stiap  warga  Negara,  sebagai  konsep  Negara hukum dalam konteks Negara Hukum hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah sebagai pengawas, sebagaimana dalam konsep pemikiran versi Immanuel Kant dengan istilah  Negara  Penjaga  Malam,  ( nachtwakkersstaat )  yaitu  Negara  yang  hanya  bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. 5 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa sebuah Negara tidak akan turut aktif mengatur kehidupan warga negaranya karena tugas Negara dalam hal ini pemerintah hanya untuk membuat dan  mempertahankan  hukum.  dengan  kata  lain  Negara  hanya  mengemban  tugas keamanan dalam arti sempit.
2 Sudikno Mertokusumo,2009, Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung hal.13 3 Kabul  Budiyono,  2012. Pendidikan  Pancasila  Untuk  Perguruan  Tinggi Alfa  Beta,  Bandung,  cet ketiga.hal 54.
4 Ibid hal 66. 5 Yopi Gunawan dk, 2015. Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila, Cetakan ke-II, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.49
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai ayat, pasal 18A ayat 1 dan 2,pasal 18B ayat 1 dan 2 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 2000 Tentang Rekomendasi  Kebijakan  Dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  maka  Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  dan  kepentingan.  Dengan  dasar  kebijakan  tersebut  maka pemerintah  membuat  suatu  kebijakan  melalui  peraturan  pemerintah  sebagai  bentuk pengawasan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  mengelola  kegiatan-kegiatan dalam  suatu  wilayah  atau  daerah  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Lalu  terkait  dengan penyelenggaraan  kepariwisataan  berbagai  bentuk  peraturan  pemerintah memberikan dukungan  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  bentuk peraturan-peraturan  pemerintah  terhadap  sector  pariwisata  direalisasikan  melalui keputusan  menteri  terkait  kepariwisataan  serta  peraturan-peraturan  kepala  daerah tingkat  satu  (Gubernur),hal  peraturan  tersebut  telah  dilandasi  oleh  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pasal 1 ayat 13,ayat 14 dan ayat 15. Sehingga  realisasi  penjabaran  peraturannya  diberikan  kepada pejabat  Negara  (Pemerintah)  dalam  hal  terkait  pembangunan  kepariwisataan sebagaimana  yang  diterangkan  pada  pasal  9  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Tugas  pemerintah  tidak  hanya  terbatas  pada  rencana  pembangunan kepariwisataan  namun  selanjutnya  bagaimana  memberikan  pengawasan  terhadap kegiatan-kegiatan  yang  berlangsung  di  dunia  kepariwisataan  sebagaimana  yang diterangkan  dalam  pasal  23  huruf  D,  undang-undang  tersebut,  yang  menyatakan Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  “mengawasi  dan  mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.” Lalu pengawasan yang di lakukan tentunya apa yang tersirat dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
Bentuk  pengawasan  pemerintah  dalam  kepariwisataan  terutama  bagi pramuwisata telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah pada,
1. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2012  Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata.
2. Salinan  Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha  Pariwisata

## 3.2 Wewenang Pemerintah Dalam Penegakan Hukum
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  secara  illegal  tentu  haruslah  dipertanggung jawabkan  secara  hukum,  dan  dalam  hal  ini  tanggung  jawab  dalam  memberikan kepastian  hukum  tersebut  merupakan  kewenangan  pemerintah  dimana  pemerintah sebagai  otoritas  dalam  Negara  berwenang  mengadakan  berbagai  bentuk  peraturan dalam setiap kegiatan yang bersifat umum serta memberikan sanksi hukum bagi setiap pelanggar atas ketentuan pemerintah tersebut.
Terkait  penyelenggaraan  kepariwisataan  pemerintah  berwenang  membuat peraturan  dan  sanksi  hukum  hal  ini  tentu  memiliki  suatu  tujuan  yang  jelas  yakni tertatanya  kegiatan  dalam  kepariwisataan,  lalu  hal  kewenangan  pemerintah sebagaimana  telah  diatur  pada  pasal  28,pasal  29,pasal  30  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

## 3.3 Sanksi Hukum Terhadap Pramuwisata Yang Tidak Berlisensi
Didalam bagian ini tentu akan dikemukakan akibat dari suatu kelalaian sebagai pelanggaran  hukum,  dalam  hal  ini  pertanyaan  yang  tepat  adalah  apakah  sebabnya orang  mentaati  hukum  dan  mengapa  hukum  harus  ditegakkan  bagi  Pramuwisata terkait dengan pertanyaan pertama yaitu karena hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwewenang atau memang masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. 6
Dalam pandangan Utrecht. “otoritas pembuet adalah Tuhan, tetap menjadi ciri utama  pada  hukum  yang  ada  di  periode  sebelum  Negara  maupun  setelah  Negara, karakter hukum tidak berubah yaitu tetap merupakan sejumlah perintah dan larangan- larangan  kepada  manusia  yang  berpikir  rasional,  laki-laki  dan  perempuan  yang bermasyarakat serta selalu dikaitkan dengan sanksi yang tegas terhadap perintah dan larangan yang dijalankan oleh pemegang otoritas” 7
Bentham dan Austin yang berpaham ultitarian radikal sekalipun pada intinya membangun teori yang mengakui hal seperti itu dalam karya mereka:
Hubungan antara perintah dan larangan dengan sanksi yang tegas tidak kalah penting, baik bagi Austin dan Bentham sesungguhnya konsepsi yang terutama adalah perintah dan larangan di maksud meliputi pula kemungkinan pengenaan suatu sanksi terhadap ketidak patuhan atas perintah dan larangan yang ada. 8
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  hukum  merupakan sejumlah  perintah  dan  larangan  kepada manusia yang  tetap dan memberikan  sanksi apabila tidak dipatuhi atas peraturan hukum.
Bahwa  tujuan  hukum  memiliki  unsur  kepentingan  sebagaimana  yang dikemukakan  dalam Teori  Perjanjian  Masyarakat yang  pada  pokoknya  bahwa  orang taat  dan  tunduk  kepada  hukum  oleh  karena  berjanji  untuk  menaatinya,  hukum dianggap kehendak bersama, suatu hasil consensus/perjanjian dari  segenap anggota masyarakat.
Kesimpulan dari bagian yang terkemuka bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada  seseorang  atas  konsekuensi  hukum  karena  telah  melanggar  hukum  yang menjadi kesepakatan dalam masyarakat, hukum harus ditegakkan  bagi Pramuwisata atas  pertanyaan  ini  dapatlah  diuraikan  jawabannya  berdasarkan  teori  dan  pendapat hukum  para  ahli  hukum  bahwa  hukum  memiliki  ketegasan  sebagai  perintah  dan larangan  harus  ditaati  dan  dipatuhi  oleh  setiap  pramuwisata  agar  tidak  dikenakan sanksi hukum atas setiap pelanggaranya.
Namun  dalam  realita  hukum  secara  tegas  memberikan  sanksi  hukum  bagi Pramuwisata  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  sebagaimana  yang  diterangkan pada  Peraturan  Menteri  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Nomor  PM,92/HK.501/ MKP/2010  Tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jasa  Pramuwisata  sebagai  sanksi  hukum
6 Emeritus. Hal. 80
7 Teguh Prasetyo, hal. 20 8 Ibid
dikenakan sesuai pasal 24 dan pasal 25 pada peraturan Menteri tersebut sebagai sanksi administrasi.
Lalu  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2012 Tentang  Sertifikasi  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Di  bidang  Usaha  Pariwisata  dan ketentuan sanksi sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 30.
Selanjutnya  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  5  Tahun  2016  Tentang Pramuwisata  yang  memuat  ketentuan  sanksi  pada  pasal  18.  Secara  garis  besar  dari berbagai sanksi yang ada di dalam pasal-pasal dari berbagai peraturan-peraturan yang terkait  dengan  sanksi  hukum  pada  kepariwisataan  secara  global  disatukan  melalui Undang-Undang Nomor  10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata sebagai sanksi ditetapkan melalui pasal.

## 3.4 Akibat Hukum Pramuwisata Yang Tidak Berlisensi 3.4.1 Terhambatnya Perkembangan Kepariwisataan
Terhambatnya  rangkaian  kegiatan  pelaku  pariwisata  (guide/  pramuwisata) yang tidak memiliki lisensi atau izin tentunya akan berdampak bagi perkembangan dan kelangsungan kepariwisataan kemerosotan dan rendahnya arus kunjungan wisatawan justru  disebabkan  oleh  ketidak  nyamanan  bentuk  pelayanan  yang  berikan/disajikan oleh pelaku pariwisata dan hal ini menumbuhkan ketraumaan bagi setiap wisatawan yang telah berkunjung atau sedang berkunjung tentu akan berpengaruh terhadap juga terhadap wisatawan lain yang akan berkunjung. Dilihat dari pernyataan diatas bahwa wisatawan memiliki hak  yang  harus dijaga dihormati. Undang-undang memberikan pandangan  akan  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  pariwisata  sesuai  ketentuan  Pasal 26 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Dalam  pasal  tersebut  memuat  kewajiban  dari  pengusaha  pariwisata  yang  sangat relevan pada pasal 26 butir b, butir c, butir d, dan butir m. yang isinya sebagai berikut:
1. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
2. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
3. Memberikan  kenyamanan,  keramahan,  perlindungan,  keamanan  dan keselamatan wisatawan;
4. Menjaga  citra  Negara  dan  bangsa  Indonesian  melalui  kegiatan  usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab.
Dalam peraturan perundang-undangan kepariwisataan sudah ada, namun pada realitanya yang terjadi di lapangan atau dalam praktek kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku pariwisata illegal, justru sangat jauh dari yang di harapkan hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum serta bentuk penerapan hukum terkesan tidak terealisasikan, dan penerapan hukum yang tidak efisien bagi Pramuwisata dapat mengurangi nilai citra kepariwisataan.

## 3.4.2 Dampak Pada Kelangsungan Hidup Pramuwisata
Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya Dari Undang- undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijabarkan secara khusus tujuan penyelenggaraan kepariwisataan sebagai mana telah dijabarkan dalam pasal 5. Sebagai wadah untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan untuk berusaha melalui sector pariwisata yang bertujuan memperoleh kesejahteraan, akan tetapi semua akan menjadi hambatan bagi pramuwisata itu sendiri jika ketentuan yang telah diundang-undangkan tidak  ditaati  dan  dipatuhi  yang  mengakibatkan  hilangnya  mata  pencaharian  serta
bentuk  diskriminasi  atau  pemerasan  yang  dilakukan  para  oknum  tentu  tidak  akan terhentikan.

## 3.4.3 Akibat Terhambatnya Proses Penegakan Hukum
Hal  yang  secara  pasti  kita  tahu  bahwa  setiap  pelanggaran  hukum  akan memperoleh  dampak  hukumnya  juga,  namun  dalam  hal  ini  bahwa  Peraturan Pemerintah  sudah  ada  namun  penerapannya  tidak jelas  suatu  atau  tidak  efektif  hal yang  konkrit  terjadi  adalah  kegiatan  bersifat  illegal. Pramuwisata ( guide ) yang terus berkembang pada dunia usaha  pariwisata akibat dari rendahnya pengetahuan hukum dalam  masyarakat  yang  bergerak  dalam  profesi  pramuwisata  secara  illegal,  serta penyelesaian  masalah  diluar  jalur  hukum  antara  pramuwisata  dan  oknum  yang mengatas namakan jabatan tentu akan berakibat pada hambatnya penegakan hukum.

## 4. Kesimpulan
1) Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  Pramuwisata  yang  tidak  berlisensi memberikan  jaminan  sosial  dan  kemudahan  untuk  memperoleh  sertifikat sebagai  rumusan  kemampuan  kerja  yang  mencakup  aspek  pengetahuan, keterampilan,  dan/atau  keahlian  serta  sikap  kerja  yang  relevan  dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  Sertifikat  kompetensi  di  bidang pariwisata  sebagai  bukti  tertulis  untuk  mendapatkan  Lisensi  khusus  sesuai dengan  acuan  pasal  52  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2009  tentang Kepariwisataan.
2) Akibat  hukum  Pramuwisata  yang  tidak  berlisensi.  Suatu  akibat  dari  suatu pelanggaran  tentu  akan  dikenakan  sanksi  bagi  seseorang  yang  melanggar ketentuan  hukum  maka  yang  akan  diterima  oleh  Pramuwisata  Ilegal berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang mencakup  sanksi  administrasi  berupa  teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan usaha,  dan  pembekuan  sementara  kegiatan  usaha.  serta  ketentuan  pasal  64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 berupa sanksi pidana.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Arjana, I Gusti Bagus, 2015. Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif . eds  satu. cet.  satu, Rajawali Pers, Jakarta
Kabul Budiyono, 2012. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Alfa Beta, Bandung, cet ketiga
Sudikno Mertokusumo,2009, Penemuan Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung
Yopi  Gunawan  dk,  2015. Perkembangan  Konsep  Negara  Hukum  dan  Negara  Hukum Pancasila, Cetakan ke-II, PT. Refika Aditama, Bandung.
Simorangkir,  J.C.T. Pelajaran  Hukum  Indonesia-Hukum  Dagang. Pradnya  Paramita, Jakarta.
Siti Soemarti Hartono, M.R, Acsser, 1992. Dalam Mempelajari Perdata Belanda. Gajah Mada University
Sudiman Kartodiprodjo, 1979. Pengantar Hukum Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sudiman Kartohadiprodjo, 1979 Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Cetakan Kedelapan, Ghalia Indonesia. Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah di Amandemen.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pramuwisata.
Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Indonesia (LSP Parindo) atas lisensi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui keputusan Nomor KEP.061/BNSP/I/2012, yang di keluarkan 27 Jan uari 2012.