## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa di Hindia Belanda 1830-1870
Alfa Tirza Aprilia 1 , Hendi Irawan 2 , Yusuf Budi Prasetya Santosa 3
Universitas Indonesia 1 , Universitas Indraprasta PGRI 2, Universitas
Indraprasta PGRI
3
Email: tirzapril@gmail.com , hendiirawankesos@gmail.com , prasetyabudi29@gmail.com

## Abstract
This research discusses the practice of forced cultivation in the Dutch East Indies in the period 1830 to 1870. The method used in this research is the historical method and its presentation in the form of a narrative description. The results of this study explain that the practice of forced cultivation in the Dutch East Indies had a very large influence on the Netherlands and the people of the Netherlands  Indies. The system of forced cultivation changed the role of the colonial government and native rulers,  changed  the  social  conditions  of  rural  communities  by  giving  birth  to  the concept of communal land and the introduction of the money economy system in the countryside.  The  forced  cultivation  system  also  succeeded  in  filling  the  empty treasury of the Netherlands, but on the one hand it caused suffering for the people of  the  Dutch  East  Indies.  The  famine  caused  by  exploitation  of  land  and  human resources is  a consequence of the implementation of the forced cultivation policy. The other side of the implementation of the forced cultivation policy was the entry and introduction of export commodity crops to the people of the Dutch East Indies.
Keywords: Forced cultivation, Colonial government, People, Farmers

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  praktik  kebijakan  tanam  paksa  di  Hindia Belanda  pada  periode  1830  hingga  1870.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode sejarah dan penyajiannya dalam bentuk deksripsif naratif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda memberikan pengaruh yang sanat besar bagi Negeri Belanda maupun rakyat Hindia Belanda. Sistem tanam paksa merubah peran pemerintah kolonial  dan  penguasa  pribumi,  merubah  kondisi  sosial  masyarakat  pedesaan dengan  melahirkan  konsep  tanah  komunal  dan  diperkenalkannya  sistem ekonomi uang di pedesaan. Sistem tanam paksa juga berhasil mengisi kas Negara Belanda yang kosong, namun di satu sisi mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Hindia  Belanda.  Bencana  kelaparan  akibat  eksplotasi  lahan  dan  sumber  daya manusia adalah konsekuensi atas pelaksanaan kebijakan tanam paksa. Sisi lain dari  pelaksanaan  kebijakan  tanam  paksa  ialah  masuk  dan  diperkenalkannya tanaman komoditi ekspor kepada rakyat Hindia Belanda.
Kata kunci: tanam paksa, pemerintah kolonial, rakyat, petani

## PENDAHULUAN
Menjelang  akhir  abad  ke-18,  VOC  mengalami  masa-masa kemunduran.  Kemunduran  VOC  diakibatkan  pelbagai  permasalahan yang terdapat pada VOC sebagai sebuah perusahaan dagang. Salah satu

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
permasalahan  serius  yang  dialami  oleh  VOC  ialah  maraknya  praktik korupsi  di  kalangan  pegawainya.  Praktik  korupsi  ini  terjadi  akibat  dari rendahnya upah yang diterima oleh para pegawai VOC. Praktik korupsi yang  dilakukan  oleh  para  pegawai  VOC  berdampak  pada  menurunnya pemasukkan  kas  perusahaan  dan  sangat  merugikan  negeri  Belanda. Akibat  praktik  korupsi  yang  parah  dan  telah  menggerogoti  VOC  maka, pemerintah Belanda pada akhirnya membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799.  Dan sejak tanggal 1 Januari 1800 pemerintah kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan di Hinda Belanda dari VOC.
Bubarnya  VOC  menyisakkan  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah kolonial  Belanda.  Salah  satu  pekerjaan  rumah  yang  harus  segera diselesaikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah mengisi kas negara yang  kosong.  Namun  pertama-tama  pemeritah  kolonial  Belanda  harus berhadapan  dengan  sistem  pemerintahan  tradisional  yang  diterapkan oleh  para  penguasa  pribumi.  Ketika  VOC  masih  beriri  sebagai  sebuah perusahaan  dagang,  VOC  tidak  melakukan  intervensi  secara  penuh terhadap  kekuasaan  yang  dimiliki  para  penguasa  pribumi.  VOC  hanya berusaha untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari para penguasa  pribumi  yang  ada.  Akan  tetapi  pemerintah  kolonial  Belanda memiliki maksud lain, yaitu tidak hanya mengambil keuntungan secara ekonomis  dari  para  penguasa  pribumi  melainkan  juga  mencoba menguasainya secara politis.
Pertama  pemerintah kolonial  Belanda  mencoba  berinteraksi  dengan rakyat, khususnya para petani. Pemerintah kolonial Belanda mengadakan hubungan  dengan  para  petani  secara  langsung  dan  intens  untuk menjamin arus tanaman sekspor dalam jumlah yang dihendaki. Hal ini dilakukan  untuk  memangkas  pengeluaran  dan  menambah  keuntungan dari  setiap  komoditas  yang  mereka  dapatkan  dan  jual,  serta meminimalisir  keterlibatan  penguasa  pribumi.  Gubernur  Jenderal pertama  yang  berkuasa  setelah  bubarnya  VOC  adalah  Dirk  van Hogendorp (1799-1808). Sebagai seorang liberal Hogendorp menganggap bahwa  kondisi  rakyat  yang  sulit  diakibatkan  oleh  sistem  feodal  yang mematikan  potensi  rakyat.  Hodendorp  mengusulkan  agar  kedudukan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
bupati dan penguasa lokal diatur kembali, penguasaan tanah dicabut dan dikembalikan  pada  rakyat  untuk  ditanami  secara  bebas  (Kartodirdjo, 1991).  Namun  semasa  pemerintahannya  usulan  tersebut  belum terlaksana.  Para  penguasa  pribumi  masih  berkuasa  secara  penuh  atas tanah dan rakyatnya.
Hogendorp  mengusulkan  agar  rakyat  diberikan  kebebasan  untuk memilih jenis tanaman dan bebas untuk menjualnya. Penyerahan wajib kepada pemerintah dalam bentuk pajak yang berupa hasil bumi dan pajak uang perkepala. Pemerintah berhadap dengan sistem ini rakyat menjadi lebih giat dalam menanam, dan mampu menghasilkan berbagai komoditi ekspor,  seperti  kopi,  beras,  lada,  kapas,  coklat,  dll.  Meskipun  tidak berjalan dengan baik akibat masih kuatnya sistem feodal di Jawa, sampai berkuasanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811). Di  bawah  pemerintahannya  terjadi  perombakan  total  dalam  struktur pemerintahan tradisional dan penguasaan atas tanah.
Gubernur  Jenderal  Daendels  menekankan  pentingnya  sentralisasi kekuasaan di bawah wewenang pemerintah pusat. Salah satu tindakan yang  paling  fenomenal  Daendels  ialah  mengatur  hubungan  antara pemerintah  kolonial  dengan  penguasa  pribumi.  Hubungan  antara pemerintah  kolonial  dengan  penguasa  pribumi  yang  semula  bersifat horizontal,  berubah  menjadi  hubungan  vertikal  dengan  Gubernur Jenderal  berkedudukan  sebagai  atasan  dan  penguasa  pribumi  sebagai bawahan (baca: pegawai kolonial). Begitu juga pada penguasaan tanah, tanah-tanah milik penguas lokal menjadi tanah milik negara. Akibat dari kebijakan  penguasaan  tanah  tersebut,  maka  runtuh  lah  sistem  feodal. Para  penguasa  pribumi  yang  sebelumnya  berkuasa  secara  penuh  atas tanah, kemudian berubah menjadi pengurus tanah-tanah tersebut atas nama pemerintah. Hal ini terjadi sampai kedatangan Inggris pada 1811.
Pada  tahun  1881  hingga  1816  Hindia  Belanda  berada  di  bawah pemerintahan  Letnan  Gubernur  Stamford  Raffles  atas  nama  Kerajaan Inggris.  Raffles  adalah  tokoh  yang  dianggap  liberal  dan  pada  masa kepemimpinannya  sistem  sewa  tanah  diperkenalkan  di  Jawa.  Selain sistem  sewa  tanah  yang  diperkenalkan  oleh  Raffles,  dirinya  juga

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
merombak  sistem  feodal  di  Jawa.  Tanah-tanah  yang  sebelumnya merupakan milik para penguasa feodal diambil alih oleh pemerintah dan menjadi milik negara. Para penguasa feodal yang ada kemudian dijadikan para  pegawai  pemerintah,  yang  berada  di  bawah  kekuasaan  Letnan Gubernur. Pemerintahan Letnan Jenderal Raffles menjadi peletak dasar dari  sistem  sewa  tanah,  yang  kemudian  digunakan  oleh  pemerintah kolonial Belanda saat kembali berkuasa.
Pasca penguasaan Inggris di Hindia Belanda (1811-1816), pemikiran politik  di  daerah  jajahan  mulai  bergeser  dari  politik  liberal  ke  pihak konservatif  (Kartodirdjo,  1991).  Pada  1810-1830  sistem  pajak  tanah diberlakukan  dan  sistem  penyerahan  wajib  di  jawa  dihapuskan.  Akan tetapi  di  daerah  Priangan  dilaksanakan  Preanger  Stelsel  berupa  wajib tanam  kopi  yang  menjadi  pilot  project  bagi  pelaksanaan  sistem  tanam paksa (culturrestelsel) yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van  den  Bosch  pada 1830.  Kebijakan  tanam  paksa  (cultuurestelsel)  ini lah yang kemudian menjadi sumber kas negara Belanda selama kurang lebih empat puluh tahun kemudian (1830-1870).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah  atau  historis.  Seperti yang  dikemukakan  oleh  Gottschalk  (dalam  (Santosa  &  Kurnia,  2021), bahwa    metode    penelitian    sejarah    adalah    proses    menguji    dan menganalisis    secara  Dimana  metode  ini  digunakan  untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu kritis rekaman  dan  peninggalan  sejarah  pada  masa  lalu. Adapun langkah- langkah dalam metode historis, antara lain:
1. Heuristik,  yaitu  merupakan  tahap  alam  dalam  proses  penelitian berupa  pengumpulan  sumber  dan  data  yang  diperlukan  serta berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas.
2. Kritik,  merupakan  penilaian  atas  sumber  dan  data  yang  telah didapatkan sebelumnya. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh sumber yang  telah  tervalidasi  dengan  cara  mempelajari  dan  membandingkan sumber-sumber sejarah satu dengan lainnya.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
3. Interpretasi, yaitu proses penafsiran dan penyimpulan atas sumber dan data yang telah divalidari dalam proses kiritik.
4. Historiografi, merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Pada tahap  ini  hasil  pemikiran,  penafsiran  dan  penyimpulan  dituliskan. (Ismaun, 1996).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sekilas tentang Kebijakan Tanam Paksa
Sistem  tanam  paksa  atau  cultuurstelsel  digagas  oleh  Gubernur Jenderal  Johannes  Van  den  Bosch  pada  tahun  1830.  Tanam  paksa diberlakukan  untuk  menggantikan  sistem  sewa  tanah  atau  landelijk stelsel yang gagal diterapkan secara maksimal. Sistem sewa tanah yang diterapkan  dari  masa  Letnan  Jenderal  Stamford  Raffles  sampai  masa pemerintahan Komisaris Jenderal Van der Cappelen dan Du Buss gagal mendorong para petani untuk meningkatkan produksi komoditi tanaman ekspor.
Kebutuhan  akan  suatu  kebijakan  baru  yang  diharapkan  dapat dengan  cepat  mengisi  kekosongan  kas  negeri  Belanda  memang  sangat mendesak.  Keadaan  perekonomian  negeri  Belanda  saat  itu  memang sedang  kacau.  Peperangan  yang  dilakukan  sungguh  menguras  kas negara.  Pada  saat  itu  negeri  Belanda  memang  sedang  menanggung banyak hutang akibat dua peperangan yang dihadapi. Pertama perang di Eropa melawan Belgia dan kedua perang di Hindia Belanda (baca: Pulau Jawa) melawan Diponegoro.
Negeri Belanda membebankannya pada daerah jajahan mereka untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tidak dapat dicapai dengan kebijakan sebelumnya yaitu dengan menetapkan sistem sewa tanah. Akan tetapi  sistem  ini  gagal  memberikan  negeri  Belanda  pemasukan  yang cukup.  Namun  sistem  sewa  tanah  ini  kemudian  memberikan  pondasi pada  sistem  tanam  paksa  (cultuurstelsel)  yang  diterapkan  kemudian. Sistem  sewa  meninggalkan  peraturan  untuk  setiap  desa  harus menyisihkan  sebagian  tanahnya  untuk  ditanami  komoditi  ekspor, khususnya  kopi,  tebu,  dan  indigo.  Hasil  panen  dari  tanaman-tanaman

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
tersebut  nantinya  akan  diberikan  kepada  pemerintah  Hindia  Belanda. Sedangkan untuk para penduduk yang tidak memiliki tanah, maka harus bekerja 66 hari selama satu tahun.
Pada dasarnya, sistem tanam paksa atau cultuurstelsel merupakan gabungan dari sistem penyerahan wajib dan sistem pajak tanah. Rakyat memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari hasil tanaman mereka. Sistem  ini  juga  merupakan  upaya  untuk  menghidupkan  kembali eksploitasi yang terjadi pada masa VOC, yaitu berupa penyerahan wajib untuk  meningkatkan  produksi  tanaman  ekspor.  Perbedaannya  adalah sistem  tanam  paksa  lebih  terorganisir  dan  melibatkan  unsur-unsur pokok,  seperti  birokrasi  pemerintahan  kolonial,  para  kepala  pribumi, organisasi  desa,  tanah  pertanian  rakyat,  tenaga  kerja  rakyat,  dan  juga pengusaha.
Seperti  yang  tertera  dalam  Staatsblad  tahun  1834  nomor  2 (Kartodirdjo, 1991), yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan sistem cultuurstelsel sebagai berikut :
1. Penduduk desa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa
2. Tanah yang disediakan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa
3. Pekerjaan  yang  diperlukan  untuk  menanam  tanaman  yang ditentukan  tersebut  tidak  boleh  melebihi  pekerjaan  yang dibutuhkan untuk menanam padi dan komoditi pangan lainnya
4. Bagian  yang  ditanami  tanaman  perdagangan  dibebaskan  dari pembayaran pajak tanah
5. Hasil  tanaman  wajib  diserahkan  kepada  Pemerintah  Hindia Belanda.  Bila  hasilnya  melebihi  pajak  tanah  yang  harus  dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat
6. Kegagalan  panen  harus  dibebankan  kepada  Pemerintah  Hindia Belanda, terutama bila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk
7. Penduduk  desa  akan  mengerjakan  tanah  mereka  dengan pengawasan  kepala-kepala  mereka,  dan  para  pegawai  Eropa

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
membatasi  pengawasannya  pada  segi-segi  teknis  dan  ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, serta pengangkutan.

## Penerapan Cultuurstelsel dan Penyelewengannya
Di  wilayah  Jawa,  sistem  tanam  paksa  atau  tanam  paksa  ini diterapkan  di  daerah-daerah  Gubernemen,  yaitu  daerah  yang  langsung dibawahi  oleh  pemerintahan  administratif  Hindia  Belanda,  dengan pengecualian  daerah  Batavia,  Buitenzorg,  wilayah-wilayah  particuliere landerijen, dan juga wilayah vorstenlanden  (Kartodirdjo, 1991). Wilayah Batavia dan Buitenzorg tidak ditetapkan sebagai daerah penerapan tanam paksa  karena  kedua  daerah  tersebut  merupakan  pusat  pemerintahan. Selain itu daerah-daerah yang termasuk wilayah pribadi atau particuliere landerijen juga tidak dianggap sebagai wilayah penerapan tanam paksa. Hal  ini  dikarenakan  particuliere  landerijen  merupakan  tanah  yang dikelola atau dimiliki oleh swasta, sehingga pemerintah kolonial Belanda tidak bisa sembarangan dalam menetapkan kebijakan. Selain itu, tanam paksa  juga  tidak  diterapkan  di  wilayah  milik  suatu  kerajaan  atau vorstenlanden,  seperti  di  Yogyakarta  dan  Surakarta.  Di  wilayah vorstenlanden  tersebut  yang  berlaku  adalah  sistem  sewa  tanah  atau landelijk  stelsel.  Pemerintah  kolonial  Belanda  berkuasa  atas  18 karesidenan,  diantaranya  Karesidenan  Banten,  Priangan,  Karawang, Cirebon,  Tegal,  Pekalongan,  Semarang,  Jepara,  Rembang,  Surabaya, Pasuruan, Besuki, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri .
Pada  pelaksanaan  sistem  tanam  paksa,  penduduk  diminta  untuk menanam berbagai jenis tanaman komoditas dagang. Tanaman tersebut dibagi  menjadi  dua  skala,  yaitu  skala  besar  dan  skala  kecil.  Tanaman skala  besar  seperti  seperti  kopi,  tebu,  dan  indigo.  Kemudian  untuk tanaman berskala kecil, antara lain lada, tembakau, teh, dan kayu manis. Jenis  tanaman  yang  ditanam  pada  masing-masing  daerah  berbeda, bergantung  pada  kondisi  lahan  dan  kecocokan  tanamannya.  Tanaman kopi misalnya, tanaman ini dapat di tanam di seluruh keresidenan. Akan tetapi hasil tanaman kopi terbaik berasal dari empat keresidenan, yaitu Keresidenan Priangan, Kedu, Pasuruan dan Besuki.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Tanaman  jenis  tebu  hanya  dapat  ditanam  di  13  karesidenan  saja  dan karena tebu merupakan komoditi ekspor yang berpotensi mendatangkan untung yang besar maka banyak pengusaha swasta mengadakan kontrak dengan  pemerintah  untuk  menanam  dan  membudidayakan  tanaman tebu. Akhirnya sejak tahun 1837 produksi gula dari perusahaan swasta mencapai separuh dari produksi gula dari perusahaan pemerintah. Pada sistem  tanam  paksa  tugas  petani  tidak  hanya  sekedar  menanam  saja, melainkan juga diharuskan memproses hasil panennya untuk diserahkan kepada gudang-gudang milik pemerintah. Sebagai gantinya, para petani akan menerima sejumlah uang pembayaran yang disebut plantloon, yang nantinya  uang  plantloon  tersebut  digunakan  untuk  membayar  tagihan pajak tanah dari tanah yang mereka garap di desa mereka sesuai dengan daerah-daerah  yang  telah  ditetapkan.  Meskipun  petani  menerima  upah dari  hasil  kerja  kerasnya  menanam  dan  menerima  pembayaran  ketika menjual hasilnya ke pemerintah kolonial, akan tetapi uang tersebut tidak pernah cukup untuk menghidup kehidupan mereka. Sistem tanam paksa telah menciptakan lalu lintas uang yang mempercepat timbulnya ekonomi uang di desa (Kartodirdjo, 1991).
Pemerintah  kolonial  Belanda  akan  memberikan  bonus  berupa cultuur  procenten,  kepada  para  pejabatnya,  baik  pejabat  Belanda maupun pribumi apabila panen yang dihasilkan dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah (Zulkarnain, 2010). Kebijakan ini  yang  kemudian  menimbulkan  jurang  pemisah  antara  rakyat,  yaitu para  petani  dengan  pejabat  pribumi.  Para  penguasa  pribumi  dianggap sebagai antek-antek pemerintah kolonial Belanda dan di satu sisi rakyat, khususnya  para  petani  tidak  bisa  berbuat  apa-apa  atas  kondisi  yang berlangsung.
Pada  pelaksanaanya,  sistem  tanam  paksa  tidak  sesuai  dengan peraturan  yang  telah  pemerintah  kolonial  tetapkan  sebagai  sebuah peraturan dalam Staatsblad tahun 1834 nomor 22. Sistem tanam paksa lebih  menguntungkan  pemerintah  kolonial  dan  semata-mata  sebagai bentuk  eksploitasi (O’Malley,  1988) .  Gubernur  Jenderal  Bosch menghendaki  adanya  campur  tangan  orang  Belanda  dalam  proses

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
produksi.  Para  petani  dipaksa  menanam  tanaman  komoditi  yang  telah ditentukan  oleh  pemerintah  di  tanah-tanah  milik  mereka  sendiri.  Para petani  yang  dalam  teorinya  diberikan  kebebasan  dalam  menjual  hasil panen, justru diwajibkan menjualnya hanya kepada pemerintah.
Tanah-tanah  pertanian  yang  seyogyanya  tidak  dikenakan  tanam paksa,  justru  dipaksa  menjadi  lahan-lahan  tanam  paksa.  Para  petani kehilangan  mata  pencaharian  dan  penghasilan.  Akibatnya  mereka bertransformasi menjadi  para  petani  penggarap,  yang  ironisnya mereka menggarap  di  atas  tanah  milik  mereka  sendiri.  Pajak-pajak  yang diterapkan  pemerintah  bukan  dalam  bentuk  uang  melainkan  dalam bentuk  tenaga  atau  in  natura  yang  direpresentasikan  dengan  berbagai macam  kerja.  Hal  ini  dianggap  lebih  sesuai  dengan  sifat  rumah  tangga desa  yang  ingin  dipertahankan  sebagai  rumah  tangga  produksi  dan dicegah agar tidak menjalankan rumah tangga uang (Kartodirdjo, 1991).
Mengenai  pengerahan  kerja  wajib,  seperti  yang  tertera  dalam Staatsblad  tahun  1834  nomor  22,  pengerahan  kerja  wajib  bertujuan untuk  mengerjakan  pekerjaan  yang  dibutuhkan  pemerintah  dan  harus dilakukan  selama  66  hari  dalam  satu  tahun  (Kartodirdjo,  1991).  Para pekerja wajib ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah dan juga orang-orang  yang  diserahkan  untuk  tanam  paksa  (Izzah,  2017). Pengerahan kerja wajib ini terbagi ke dalam tiga kategori. Pertama ialah kerja wajib umum atau heerendiensten, kedua ialah kerja wajib pancen atau pancen diensten, dan ketiga ialah kerja wajib garap penamaman atau cultuurdiensten.
Kerja  wajib  umum  atau  heerendiensten  merupakan  kerja  wajib untuk  kepentingan  umum,  seperti  pembuatan  atau  perbaikan  jalan, pembuatan  bangunan  gedung  perkantoran,  penjagaan  tawanan,  dan sebagainya. Kerja wajib pancen atau pancen disenten merupakan kerja wajib untuk merawat lahan pertanian di tanah milik para kepala pribumi. Sedangkan  kerja  wajib  garap  penanaman  atau  cultuurdiensten merupakan  pengerahan  kerja  paksa  untuk  pembukaan  lahan perkebunan,  pembuatan  dan  perbaikan  irigasi,  kegiatan  penanaman,

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
pengangkutan  hasil  panen,  atau  pekerjaan  lain  di  kebun-kebun  milik pemerintah.
Penyediaan tanah untuk digarap dibebankan kepada seluruh desa, bukan  kepada  penduduk  secara  individu  sebagai  pemilik  tanah. Pemerintah kolonial Belanda beralasan hal tersebut untuk mempermudah dalam menanganinya. Akibat dari hal tersebut maka terjadilah perluasan tanah secara komunal (milik bersama), dan terjadi perubahan hubungan sosia  di  pedesaan.  Kemudian  tanah  yang  semua  hanya  diwajibkan  1/5 bagian, lalu kemudian meluas menjadi 1/3 bagian, lalu ½ bagian, bahkan menjadi seluruh tanah desa (Kartodirdjo, 1991).
Penyelewengan  yang  terjadi  selama  puluhan  tahun  sejak pelaksanaan sistem tanam paksa mengakibatkan kondisi yang buruk bagi rakyat,  khususnya  para  petani.  Gelombang  kelaparan  akibat minimnya lahan pertanian dan ekspolitasi tenaga kerja di beberapa daerah banyak mengakibatkan  kematian  dan  penderitaan.  Di  Belanda  sendiri  terjadi gelombang  kritik,  khususnya  dilakukan  oleh  golongan  humanis  dan liberal  untuk  menghentikan  praktik  tanam  paksa  di  Hindia  Belanda. Mulai  tahun  1860,  terjadi  penghapusan  sistem  tanam  paksa  secara bertahap.  Beberapa  tanaman  komoditi  dikeluarkan  dari  daftar  tanam paksa, seperti lada pada 1862, nila, teh dan kayu manis pada 1865, dan tembakau pada 1866.
Pada 1870 sistem tanam paksa dihentikan sekaligus menandakan kemenangan  golongan  liberal  di  Belanda.  Sistem  taman  paksa  yang dianggap  sentralistik  dan  merugikan  pihak  pengusaha  swasta  lalu kemudian  digantikan  dengan  sistem  liberal.  Hal  ini  tercermin  dalam undang-undang agraria kolonial, Agrarische Wet 1870 dan UU Gula 1870. Keduanya  mengawali  era  liberalisasi  ekonomi  dalam  sistem  kolonial Belanda,  dan  bagi  rakyat  Indonesia  era  liberal  ekonomi  ini  hanya  lah peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pihak-pihak swasta.

## Sekilas Mengenai Penerapan Cultuurstelsel Di Luar Jawa
Sebelum  tanam  paksa  ditetapkan  secara  formal  oleh  pemerintah Belanda, Maluku telah menganut sistem ini untuk tanaman cengkeh di Kepulauan Ambon dan pala di Kepulauan Banda. Dimulai pada abad 16

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
ketika  Belanda  menawarkan  bantuan  untuk  mengusir  Portugis  dari Maluku. Rakyat Maluku akhirnya dapat terpengaruh dan mau menuruti permintaan  Belanda  untuk  tidak  menjual  rempah-rempahya  kepada bangsa  lain.  Setelah  mendapat  kepercayaan  dari  rakyat  Maluku,  pihak Belanda menjadikan dirinya sentra monopoli dan mendirikan banteng di Maluku.  Kemudian  setelah  Portugis  pergi,  di  Maluku  terdapat  dua penguasa,  yakni  Inggris  dan  Belanda.  Inggris  berkuasa  atas  Banda, sementara  VOC  berkuasa  di  Ambon,  Saparua,  dan  sebagian  Maluku Tengah. VOC memperkuat pertahanan dan armadanya di Maluku Tengah dan  mengikat  kontrak  dengan  penguasa-penguasa  daerah  agar  dapat memonopoli perdagangan rempah dengan mudah. Hal ini mengakibatkan rakyat Maluku tidak bisa bebas menanam cengkih dan pala jika tidak ada izin  dari  pihak  Belanda.  Jika  peredaran  cengkih  dan  pala  terlampau banyak di pasaran, penguasa tanah tersebut harus membakar tanaman- tanaman miliknya. Saat Inggris akhirnya bisa berkuasa di Maluku pasca perang  Eropa  antara  Inggris  dan  Prancis,  peraturan  semasa  Belanda banyak yang diubah. Rakyat diberi kebebasan untuk berniaga dan hak ekstirpasi atau penghancuran pohon pala dan cengkih pada masa VOC dihentikan.  Pada  tahun  1830  Belanda  kembali  datang  dan  menguasai Maluku.  Tanam  paksa  tidak  diberlakukan  lagi  di  Maluku  pada  tahun 1860.
Sama  dengan  Maluku,  daerah  Minahasa  telah  memberlakukan sistem  tanam  paksa  sejak  tahun  1822  untuk  tanaman  kopi.  Mulanya Minahasa  merupakan  daerah  pemasok  beras  bagi  kepentingan  niaga VOC.  Namun  kewajiban  memasok  beras  dihentikan  pada  tahun  1852. Baru  kemudian  VOC  mulai  menerapkan  cultuurstelsel  tanaman  kopi didataran  tinggi  Tondano.  Wilayah  tersebut  merupakan  salah  satu wilayah  di  Minahasa  yang  padat  penduduk  sehingga  memungkinkan adanya tenaga kerja yang banyak untuk proses penanaman kopi hingga pembangunan  sarana  prasarana  untuk  mendukung  budidaya  kopi. Tanaman kopi kemudian tumbuh subur dan banyak ditanam di distrik Romboken,  kemudian  meluas  ke  Tomohon,  Kawaknokoan  dan  Sonder. Pemerintah mengambil tanah-tanah kalekeran, yaitu tanah milik distrik

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
yang kosong dan tidak digarap penduduk karena kondisi tanah tersebut kurang  baik  untuk  perkenier  atau  persawahan.  Pilihan  VOC  untuk membuka  tanah  kalekeran  sangat  memberatkan  penduduk,  karena letaknya  jauh  dari  pemukiman  warga  dan  upah  yang  tidak  bisa mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.  Rakyat dibayar 10 gulden per  pikol.  Pada  masa  itu  satu  keluarga  hanya  bisa  menghasilkan  satu pikul,  belum  lagi  adanya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  petugas penimbang kopi. Ada pula biaya pengangkutan kopi ke gudang pemerinah yang  berada  di  wilayah  pantai,  sangat  jauh  dari  tanah  kalekeran  dan pemukiman. Pengangkutan komoditi dilkukan oleh pekerja dengan cara dipikul.  Tahun  1851,  pemerintah  mulai  membuka  gudang  di  daerah pegunungan. Pengangkutan tetap dilakukan dengan cara diangkut oleh pekerja upahan yang khusus untuk mengangkut. Mulai dibangun jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah pegunungan dengan daerah pesisir.  Pembangunan  jalan  dan  jembatan  ini  melibatkan  penduduk, dipimpin  oleh  kepala  walak.  Pada  proses  pembangunan  jalan  dan jembatan,  lokasi  pengerjaan  jauh  dari  desa  dan  terdapat  lokasi  yang sangat sulit dijangkau dan berbahaya. Para pekerja tidak dipilih khusus menjadi  pekerja  proyek,  melainkan  mereka  merupakan  petani  yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sistem tanam paksa di Minahasa resmi dihapuskan pada tahun 1899.
Sistem  tanam  paksa  di  Sumatera  Barat  dilaksanakan  pada  tahun 1847 dibawah pimpinan Andreas Victor Michiels yang merupakan seorang Mayor  Jenderal.  Sebelum  masa  kolonial,  kehidupan  perekonomian  di wilayah  dataran  tinggi  Minangkabau  cenderung  subsisten;  mereka bekerja  untuk  mencukupi  kebutuhan  pokok  wilayah  mereka  sendiri. Kebanyakan  penduduknya ialah  petani,  lalu  ada  pula  penenun,  pandai besi, dan pedagang. Ketika AV Michiels menerapkan sistem tanam paksa kopi, ia mewajibkan setiap keluarga menanam sekurang-kurangnya 150 batang kopi. Per batangnya diharapkan menghasilkan 1,05 pikul setiap tahunnya. Ada tiga jenis kebun kopi di Sumatera Barat, yaitu:
1. Kopi  di  pekarangan  rumah  rakyat  atau  dihutan  dekat  kampung (hal ini karena kopi telah dikerjakan rakyat secara turun temurun).

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

## 2. Kebun kopi milik rakyat.
3. Kebun kopi yang luas dan teratur; yang pada akhirnya dikontrol penuh  oleh  orang  Belanda  dan  terletak  jauh  dari  pemukiman penduduk.
Andreas Victor Michiels juga membangun jalan yang
menghubungkan daerah pedalaman dengan pusat pengumpulan kopi. AV Michiels  juga  mewajibkan  “jual  paksa”  komoditi  kopi  pada  pemerintah. Setelah 3-4 tahun diterapkan tanam paksa kopi, hasil produksi kopi di Sumatera Barat meningkat secara kuantitas. Pada tahun ke 5 sampai 20 kopi  mencapai  puncak  produksinya  dan  menjadi  salah  satu  produksi unggulan  Sumatera  Barat.  Namun  AV  Michiels  melanggar  isi  Plakat Panjang  yang  kelima,  yaitu  perjanjian  bahwa  Belanda  tidak  akan  lagi memungut  pajak,  sebagai  gantinya  masyarakat  harus  memperluas penanaman  kopi.  Rakyat  terpaksa  berganti  profesi  secara  cepat  dari petani  menjadi  pekerja  kebun.  Rakyat  yang  dahulu  berkecukupan, kemudian  harus  menggantungkan  sumber  pemasukkannya  dari penjualan kopi ke gudang Belanda dengan upah yang sangat minim dan adanya pajak. Belum lagi adanya metode penanaman yang sering diganti dan  adanya  upaya  pemerasan  mandor  pada  rakyat  pekerja,  salah  satu contoh  adalah  dengan  memberi  berbagai  macam  denda.  Tahun  1908 tanam  paksa  di  Sumatera  Barat  dihapus.  Hal  ini  dikarenakan  banyak rakyat yang menderita karena beban pekerjaan yang berat dan tingginya pajak. Hak atas kepemilikan tanah dan hak lainnya juga dirampas dan diusik oleh pihak Belanda.

## Dampak  Penerapan  Cultuurstelsel  Bagi  Kehidupan  Rakyat  Hindia Belanda
Dampak dari pelaksanaan tanam paksa ini bermacam-macam, ada dampak positif dan ada pula dampak negatif. Di satu sisi, tanam paksa dianggap  berhasil  meningkatkan  produksi  tanaman  ekspor  dan mendatangkan keuntungan besar sehingga hutang-hutang Belanda yang saat  itu  sedemikian  besarnya  pada  akhirnya  dapat  dilunasi.  Selain  itu, rakyat  mengenal  jenis-jenis  tanaman  ekspor  yang  bernilai  jual  tinggi,

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
rakyat  mengenal  teknologi  baru  yang  digunakan  dalam  pertanian,  dan rakyat  juga  dapat  mengenal  sistem  ekonomi  uang  dan  kemudian menerapkannya dalam kehidupan pedesaan. Namun di sisi lain, rakyat menderita karena tidak diberi upah atau plantloon yang “janjinya” akan dibayarkan dan secara fisik pekerjaan mereka terbilang berat. Selain itu, juga terjadi peristiwa kelaparan di berbagai daerah seperti contohnya di daerah Demak di tahun 1848 dan di daerah Grobogan pada tahun 1849 (Kurniawan, 2014).
Banyaknya  penderitaan  yang  dirasakan  oleh  rakyat  akibat penerapan tanam paksa membuat banyak kritik dan gerakan dilancarkan untuk  menghapus  sistem  tanam  paksa,  seperti  contohnya  kritik  dalam Max  Havelaar  (Multatuli),  L.  Vitalis,  dan  Baron  van  Hoevell.  Serangan- serangan dari orang-orang non-pemerintah juga mulai menggencar akibat terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang terjadi menjelang akhir 1840- an di Grobogan, Demak, dan Cirebon. Gejala kelaparan ini diangkat ke permukaan  dan  dijadikan  isu  bahwa  pemerintah  telah  melakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap bumiputera Jawa. Lalu muncullah orang-orang  humanis  maupun  praktisi  liberal  menyusun  serangan- serangan  strategisnya.  Dari  bidang  sastra  muncul  Multatuli  (Eduard Douwes  Dekker),  sementara  di  lapangan  jurnalistik  muncul  E.S.W. Roorda  van  Eysinga,  dan  di  bidang  politik  dipimpin  oleh  Baron  van Hoevell. Namun tujuan yang hendak dicapai oleh kaum liberal tidak hanya terbatas  pada  penghapusan  Tanam  Paksa.  Mereka  mempunyai  tujuan lebih  lanjut.  Gerakan  liberal  di  negeri  Belanda  dipelopori  oleh  para pengusaha swasta. Oleh karena itu kebebasan yang mereka perjuangkan terutama kebebasan di bidang ekonomi. Kaum liberal di negeri Belanda berpendapat bahwa seharusnya pemerintah jangan ikut campur tangan dalam  kegiatan  ekonomi.  Mereka  menghendaki  agar  kegiatan  ekonomi ditangani  oleh  pihak  swasta,  sementara  pemerintah  bertindak  sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana, menegakkan hukuman dan  menjamin  keamanan  serta  ketertiban  warga  negaranya  dalam mengelola sektor perkebunan.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI

## KESIMPULAN
Pada 1830, negeri Belanda mengalami krisis ekonomi akibat hutang yang sangat besar.  Oleh  karena itu pemerintah  Belanda membebankan negeri  jajahan  untuk  dengan  segera  melepaskannya  dari  hutang. Dibutuhkan  sebuah  kebijakan  yang  praktis  dan  efisien  dengan  tujuan mengumpulkan dana bagi negara. Pada masa itu terjadi pula pergeseran pemikiran dari pemikiran liberal ke ara konservatif. Maka kebijakan baru yang  digunakan  sebagai  jalan  keluar  sebenarnya  bukanlah  sebuah gagasan  baru,  melainkan  bersumber  pada  kebijakan  eksploitatif  yang pernah diterapkan di Hindia Belanda oleh VOC. Kebijakan tersebut ialah kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel.
Kebijakan tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johanes Van den Bosch, dan diterapkan sejak tahun 1830 sampai dengan 1870. Sistem tanam  paksa  yang  diusung  oleh  Van  den Bosh memiliki  tujuan  utama, yaitu  meningkatkan  produksi  tanaman  komoditi  ekspor  agar  dapat menyasai  pasar  dunia  dan  mendapatkan  keuntungan  sebanyak- banyaknya. Secara teori sistem tanam paksa tidak terlalu merugikan para petani, akan tetapi pada praktiknya sistem tanam paksa justru menjadi mimpi  buruk  bagi  para  petani  di  Hindia  Belanda.  Infiltrasi  pemerintah melalui para pegawai Belanda dan penggunaan penguasa pribumi sebagai kaki-tangan merupakan salah satu sumber penyimpangan dalam praktik tanam paksa.
Penderitaan rakyat yang hampir lima puluh tahun adalah efek dari penyimpangan atas sistem tanam paksa. Tanam paksa yang berlangsung selama hampir lima puluh tahun berdampak pada perkembangan sosial dan  ekonomi  masyarakat  di  pedesan.  Kelaparan  yang  berujung  pada kematian adalah konsekuensi yang harus rakyat terima akibat eksploitasi lahan  tanpa  memandang  apakah  itu  lahan  pertanian  atau  bukan. Eksploitasi  terhadap  tenaga  kerja  juga  membuat  rakyat  menderita, banyak dari mereka yang lari untuk menghindari kerja-kerja wajib yang merupakan  salah  satu  poin  dalam  sistem  tanam  paksa.  Sistem  tanam paksa  juga  melahirkan  ekonomi  uang  di  pedesaan  yang  kemudian menyingkirkan  sistem  ekonomi  pertanian  yang  bersifat  subsisten.

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Dihapusnya  sistem  tanam  paksa  pada  1870  tidak  serta-merta membebaskan  rakyat  khususnya  para  petani  dari  penderitaan. Berlakunya  sistem  liberal  kemudian  justru  memperparah  keadaan  bagi rakyat khususnya para petani.

## DAFTAR PUSTAKA
Ismaun, H. (1996). Pengantar Ilmu Sejarah. Proyek Pendidikan Tenaga Akademik .
Izzah, L. (2017). Filosofi Banyak Anak Banyak Rizki Pada Masyarakat
Jawa Masa Cultuurstelsel. Sastra Merajut Keberagaman
Mengukuhkan Kebangsaan .
Kartodirdjo, S. (1991). Sejarah perkebunan di Indonesia: Kajian sosial- ekonomi . Aditya Media.
Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu
Sosial , 11 (2).
O ’ Malley, W. J. (1988). Perkebunan, 1830-1940: Ikhtisar. Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta: LP3ES, Translation .
Santosa, Y. B. P., & Kurnia, R. (2021). Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945. CHRONOLOGIA , 2 (3), 1 – 20. Zulkarnain, Z. (2010). SERBA-SERBI TANAM PAKSA. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah , 8 (1).