## REFORMASI HUKUM DIBIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT PENGATURAN PERCEPATAN LAYANAN PATEN SEDERHANA

## ANDREWNOV MARGURATUA, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM
Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti andrewnovsihite@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id
Abstract: The  presence  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  job  creation has  caused  pros and cons among legal experts. This is caused by the presence of this law, both from a formal perspective  and  in  its  composition,  which  is  considered  to  have  several  problems.  From  a substantial  perspective,  it  still  causes  problems  in  realizing  the  goals  of  the  law.  One  of  the most interesting substantial changes in terms of substantial changes to the provisions of Law Number  13  of  2016  concerning  patents  after  the  enactment  of  the  Job  Creation  Law  and  its implications  for  accelerating  simple  patent  registration  services  for  determining  the  value  of novelty To examine this matter, a study will be carried out on the formulation of the problem, namely,  how  is  the  law  reform  carried  out  related  to  the  acceleration  of  simple  patent registration? The formulation of this problem will use a normative research method. As for the conclusion, it is (1). There are several changes regarding simple patents in the work copyright law: (2) The changes that have taken place include simplifying the process for granting simple patents (3). Whereas the changes made to the work copyright law were formed in the context of  accelerating  public  services,  Whereas  the  changes  that  have  been  made  must  also  be followed  by  the  renewal  of  lower  operational  regulations  such  as  government  regulations  or ministerial regulations Keywords: Simple Patent; Legal Reform ; Job Creation Law
Abstrak: Kehadiran  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  telah menyebabkan  terjadinya  pro  dan  juga  kontra  dikalangan  para  pakar  hukum.  Hal  tersebut disebabkan oleh hadirnya undang-undang ini baik dari segi formil pada susunannya dianggap mempunyai  beberapa  persoalan-persoalan.  Dari  segi  substansial,  masih  ada  masalah  untuk mencapai tujuan UU tersebut. Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2016  tentang  Paten  pasca  diberlakukannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah percepatan layanan pendaftaran paten sederhana. Untuk menelaah mengenai hal tersebut, maka akan dilaksanakan kajian pada rumusan permasalahan, yaitu; Bagaimana Pembaharuan Hukum yang  dilakukan  berkaitan  dengan  percepatan  pendaftaran  paten  sederhana?  Adapun  rumusan permasalahan  ini  akan  menggunakan  sebuah  metode  penelitian  normatif.  Adapun  yang menjadi kesimpulannya adalah (1). Terdapat beberapa perubahan terkait paten sederhana di uu cipta kerja; (2). Perubahan-perubahan yang terjadi meliputi penyederhanaan proses pemberian paten sederhana; (3). Bahwa adapun perubahan yang dilakukan dalam uu cipta kerja dibentuk dalam  rangka  percepatan  pelayanan  publik;  (4).  Bahwa  perubahan-perubahan  yang  telah dilakukan harus pula diikuti dengan pembaharuan hukum aturan operasional yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kata Kunci: Paten Sederhana; Pembaharuan Hukum ; UU Cipta Kerja.

## A. Pendahuluan
Peningkatan  kegiatann  perdagangan,  dalam  hal  ini  berupa  barang  maupunn  jasa  di Indonesia  semakinn  mengalami  peningkatann  yang  signifikan,  halstersebut  disebabkan  oleh perkembangans teknologi di segalas sektor yang semakin meningkat. Perkembangan rekonomi ini harus diimbangi dengansperangkat hukum yangtperlu untuk dikembangkantdan ditegakkan guna  mengatasi  kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,rpembangunan  hukum  di  Indonesia dalamrera  globalisasi  harus  mampurmengantisipasi  kemajuan  dirsetiap  sektorrkehidupan masyarakat.    Karya  manusia  yang  lahirrdari  pengorbanan  tenaga,  biaya,idan  waktu  diketahui sebagai kekayaan intelektual. World Intellectual Property Organization r(WIPO) menyatakanrbahwa kekayaan intelektuallmerupakan “ creation offmind ” yakni hasil dariskreasi
pemikiran  manusiaaberbentuk  penemuan,  karyassastra  dan  seni,  symbol,  dannnama  serta gambarryang dipergunakan dalamrperdagangan.
Paten  sebagaissalah  satu  karya  intelektuallmanusia  yang  sangatterat  hubungannya dengannkegiatan  ekonomi  dannperdagangan.  Perdagangan  barang  danijasa  kini  sudah tidakimengenal lagi batas-batasiwilayah negara, maka regulasirdi bidang Hak KekayaanrIntelektual  (HKI)  termasukrPaten  memegangrperanan  yang  sangattpenting  dalam memenuhi  perkembangan  zaman.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diperlukan  suatu  bentuk regulasi  yang  memudahkan  masyarakat  untuk  terus  berinovasi  dan  berkreasi  sehingga permohonan  kekayaan  intelektual  khususnya  dibidang  paten  mengalami  peningkatan  guna meningkatkan  pertumbuhan  perekonomian  nasional.  Perlindunganipaten  dimaksudkan untukimelindungi  hasillkarya  serta  buah  pikir  seseorangaagar  hasil  jerihhpayah  mereka  tidak sertaamerta  dimanfaatkan  atau  digunakanioleh  pihak  lain  tanpaiseizinnya.  Perlindungan terhadapspaten diberikan padasdua jenis paten, Adapun pembagiannya adalah paten dan paten sederhana. Paten Sederhanastimbul disebabkan banyaknyasinovasi dalam bidang teknologiiyang  bersifat  sederhana,  baikidalam  cara  atau  prosesidan  bentuk  penemuan,  serta implementasinya sebagai suatu produk. Patenrsederhana mempunyai beberapa persyaratantperlindungan  yang  lebih  simpel  dibandingspaten.  Inovasi  baru  yang  memiliki langkah  inventif  dan  dapat  digunakan  di  industri  diberikan  paten.  Namun,  paten  sederhana diberikan  untuk  setiap  inovasi  baru,  pengembangan  dari  produk  atau  proses  yang  sudah  ada, yang dapat digunakan di industri. Radio, televisi, kompor gas, dan alat elektronik lainnya yang dikenal luas pada dasarnya dilindungi dengan paten sederhana.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Paten  Sederhana  tidak  memerlukan  proses  inovasi  yang kompleks  seperti  Paten  konvensional.  Sebaliknya,  kebaruan  (novelty),  pengembangan,  dan pemanfaatannya  dalam  bidang  industri  adalah  faktor  penting  untuk  mendapatkan  suatu perlindungan  Paten  Sederhana.  Adapun  syarat  Kebaruan  yang  dibutuhkan  memiliki  manfaat praktis  lebih  dari  sekedar  perbedaan  teknis.  Kebaruan  tetap  penting  untuk  Paten  Sederhana. Disahkan serta diberlakukanya UU Cipta Kerja telah memberikan implikasi secara substansial terhadaprberbagai  pertaturan  perundang-undanganryang  berlakussaat  ini.salah  satu  peraturan perundang-undangan  yang  terkena  implikasi  ialah  ketentuan  pada  Undang-Undang  Paten. Perubahan  terhadap  beberapa  pasal  dalam  UU  Paten  merupakan  suatu  pembaharuan  hukum dan  terobosan  yang  memiliki  dampak  langsung  kepada  masyarakat.  Dari  implikasi  karena disahkan  serta  diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja  terhadap  UU  Paten,  tentu  memberikan pengaruh kepada implementasi pengaturan paten di Indonesia. Pengaruh tersebut bisa bersifat positif  maupun  bersifat  negatif.  Kedua  pengaruh  tersebut  pada  dasarnya  akan  memberikan imbas pada para pihak yang terkait dengan pengaturan paten.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Budi  Agus  Riswadi  yang  berjudul ImplikasiiPemberlakuan  UU  CiptaiKerja  terhadap  UU  Merekidan  Paten  dalamrUpaya MeningkatkanrDaya Saing UMKM Indonesia dimana hasilnya adalah pemberlakuan UU Cipta Kerja yang juga mengatur tentang UU Merek dan UU Paten telah menciptakan perubahannatas materinmuatan  yang  mencakup  aspek  persyaratan  dan  prosedur  pendaftaran  lebih disederhanakan lagi menyangkut waktunya. Namun materi muatan yang diubah oleh UU Cipta Kerja  terhadap  UU  Paten  juga  mencakup  kepada  kewajiban  pemegangipaten  yang  harus melaksanakan  patennya  di  Indonesia  telah  melonggarkan  ketentuan  tersebut  tidak  harus dilakukan di Indonesia, namun dapat dilakukan di luar negeri. Hal ini menyebabkan hilangnya kesempatan  pelaksanaan  paten  di  Indonesia  sekaligus  alih  teknologi  sehingga  UMKM  tidak dapat  meningkatkan  daya  saingnya  akibat  perubahan  UU  Merek  dan  UU  Paten  pasca diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja.  Berdasarkanr  uraian  diatas,  pada  penelitianrini  akan diuraikanrlebih lanjutppermasalahan mengenai percepatan pendaftaran paten sederhana setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja.

## B. Metodologi Penelitian
Studi  ini  akan  melakukan  penelitian  hukum  normatif.  Dengan  kata  lain,  penelitian  ini akan  mempelajari  undang-undang  paten  setelah  ditetapkan  dan  bagaimana  hal  itu  berdampak pada  sistem  paten,  khususnya  terkait  dengan  kecepatan  pendaftaran  paten  sederhana.  Dalam
jenis  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  untuk mengumpulkan  data.  Selain  itu,  Bahan  hukum  primer  dan  sekunder  digunakan  pula.    Bahan hukum  primer,  seperti  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  Undang-Undang  Paten,  serta  bahan hukum  sekunder  dan  tersier,  digunakan.  Metode  peraturan  perundang-undangan  digunakan. Analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menguraikan elemen yang relevan dengan penelitian dan menarik kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1.  Pembaharuan  Hukum  di  bidang  Paten  Pasca  Diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja  di Indonesia
Berlakunya  UU  Cipta  Kerja  sudah  menciptakan  undang-undang  ini  berlaku  dan mengikat  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia.  Halltersebut  terlepas  dariiproses  pembentukan UU Cipta Kerjaabaik secara proseduralaatau materiil mempunyai banyak catatannyang serius. Seiring  dengan  perkembangannya,  pemberlakuan  UU  Cipta  Kerja  ternyata  juga  sudah memberikan implikasi kepada ketentuan UU Paten di Indonesia. Adapun ketentuan UU Paten saat  ini  tertuangsdalam  ketentuan  UU  13  tahun  2016.  Undang-undang  dalam  bidang  hak kekayaan  intelektual  ini  ternyata  sudah  mengalami  berbagai  perubahan.  bentuk  perubahan terhadaprundang-undang  dalam  bidang  hakikekayaan  intelektual  terumuskan  menjadi  tiga pola,  yakni;  (1)  Penghapusan  substansi;  (2)  Penyempurnaan  substansi,  (3)  Penambahan substansi.
Apabila memperhatikan ketiga pola perubahan atas berlakunya UU Cipta Kerja terhadap UU Paten, maka bisa diuraikan secara rinci sebagai berikut; penghapusan substansi sebanyak 1 Pasal,  penggantian  substansi  sebanyak  5  Pasal,  dan  penambahan  substansi  sebanyak  2  Pasal. Pasal 122 UU Paten secara materi terdapat bagian yang dihapuskan oleh Pasal 122 Cipta Kerja dalam hal sebagai berikut: “…paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten sederhana…”
Untuk  penggantian  substansi  termuat  di  antaranya  dalam  Pasal  20  UU  Paten  yang diganti dengan Pasal 20 UU Cipta Kerja yang selanjutnya ada penambahan huruf c yang pada intinya  pengaturannyassebagai  berikut:  Pasal  c.  Pelaksanaan  paten  metode,  sistem,  dan penggunaan  yang  mencakup  pembuatan,  impor,  atau  lisensi  barang  yang  dihasilkan  dari metode, sistem, dan penggunaan tersebut. Sementara itu pasal yang menambahkan substansi di antaranya Penambahan Pasal 123 UU Paten yang terdiri dari 3 ayat ditambahi oleh UU Cipta Kerja  Pasal  123  menjadi  4  ayat.  Dimana  pada  Pasal  123  ayat  (4)  UU  Cipta  Kerja pengaturannya  menjadi  sebagai  berikut:  “Keberatan  terhadap  permohonan  paten  sederhana langsung  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  tambahan  dalam  tahap  pemeriksaan substantif, tidak seperti yang diatur dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4).”
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU Paten, pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan invensi yang dilampirkan pada permohonan paten untuk memastikan pemenuhan persyaratan  berikut:  Inovasi  harus  inovatif,  baru,  dan  dapat  digunakan  di  industri.  Selain  itu, harus  memenuhi  persyaratan  kesatuan  invensi.  Selain  itu,  mereka  tidak  termasuk  dalam kategori  invensi  yang  tidak  dapat  dipatenkan.  Ketentuan  ini  adalah  solusi  dari  invensi  yang sama yang diajukan oleh dua pemohon berbeda pada saat yang sama.

## 2. Penetapan dan Implikasi Percepatan Pendaftaran Paten Sederhana
Hak  atas  paten  adalah  jenis  hak  kekayaaniintelektual  yang  pada  umumnya  diterapkan pada berbagai kegiatan usaha. Hak atas patennadalah hak eksklusif yang diberikanioleh negara kepada  investorratas  invensi  dalam  bidang  teknoogi  untuk  jangkarwaktu  tertentu. Hakieksklusif  pada  pengertian  paten  ialah  hak  guna  melaksanakanipaten  yang  dimiliki  dan untukimelarang  pihak  lainidari  membuat,  menggunakan,  menjual,  mengimpor,  menyewakan, menyerahkan  atau  menyediakanruntuk  dijual  atau  disewakan,  ataurdiserahkan  produk yangrdiberi  paten  maupun  menggunakansproses  produksi  yang  diberispaten  dalamtteritori perlindungan  paten  untuk  jangka  waktu  tertentu  (10  tahuniuntuk  paten  sederhana,  dan  20 tahuniuntuk paten).
Paten  sederhanaidiberikan  untuk  setiap  inventif  baru,  pengembanganidari  produk  atau prosesiyang  telah  ada  dan  bisa  diterapkan  pada  industri.  Kriteria  terhadapipenilaian patentibilitas dibagi menjadi tiga, yakni:
1.Kebaruan.  Suatu  inovasi  dianggap  baru  jika  pada  tanggal  penerimaannya  tidak  serupa dengan  teknologi  sebelumnya.  Teknologi  yang  sudah  diungkapkan  sebelumnya  adalah teknologi  yang  telah  diumumkan  dalam  bentuk  tulisan,  uraian  lisan,  peragaan,  atau dengan  cara  lain  yang  memungkinkan  seseorang  yang  ahli  melaksanakan  invensi tersebut  sebelum  tanggal  penerimaan  atau  tanggal  prioritas  dalam  kasus  permohonan yang diprioritaskan. Teknologi yang disebutkan sebelumnya juga dapat digunakan untuk dokumen  permohonan  lain  yang  diajukan  di  Indonesia  yang  dipublikasikan  pada  atau setelah  tanggal  penerimaan  yang  pemeriksaan  substantifnya  sedang  dilakukan.  Tanggal prioritas permohonan atau penerimaan lebih awal daripada tanggal penerimaan.
2.Mengandung Langkah Inventif. Sebuah invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut tidak bisa diduga sebelumnya oleh keahlian teknik tertentu.
3.Dapat  diterapkan  dalam  Industri.  Invensi  bisa  diterapkan  pada  industri  apabila invensiitersebut  bisa  dilaksanakan  dalam  industri  sebagaimanardiuraikan  dalam permohonan paten.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  paten  sederhana  harus menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “kebaruan” dalam paten sederhana yang digunakan  untuk  peralatan  industri,  sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dapat  meniru  paten  yang telah  terdaftar  sebelumnya,  dengan  menyatakan  bahwa  paten  sederhana  yang  didaftarkan tersebut  mengandung  elemen  baru.  Sistem  kebaruanrdi  Indonesia  ditentukan  dalamrPasal  5 ayat  (2)  UU  Paten  yanggmenyebutkan  bahwa prior  art terbatasppada  suatu  pengungkapan, baikimelalui  tulisan,  uraianllisan,  penggunaan,  peragaaniataupun  cara  lainnyaiyang dilaksanakan di Indonesiaratau luar Indonesia.iSebagaimana dinyatakan jugardalam Pasal 121 bahwasseluruh ketentuanndalam Undang-Undang Patenrberlaku secara mutatis mutandisruntuk  Paten  Sederhanarkecuali  pasal  3rayat  (1),  pasal  7,  dansbila  ditentukannlain padanBab  IX  terkaittPaten  Sederhana.iPasal  terkaittkebaruan  tidak  dikecualikantdalam  Pasal 121ssehingga sistemikebaruan absolutijuga berlaku bagi Paten Sederhana. Meskipun Patenidan PatennSederhanassama-sama  menggunakan  ukuran  kebaruan  absolut,snamun  terdapat  sedikit perbedaan dalam menilai kebaruannya.
Sebagaimanaidisebutkan dalam penjelasaniPasal 3 ayat (2), perlindungan hanyasdiberikan jika kebaruansatas ciristeknis produkyyangsdimintakan Paten Sederhananyaijuga disertaiidengan penambahanifitur dan kegunaaniinvensi yang lebihrpraktis. Artinya, perlu adarmodifikasi padarinvensi sehingga tidakihanya sekedariberbeda ciriiteknisnya  saja.iPenambahan  fituripraktis  ini  menjadiiunsur  pembeda  dalamsrangka menambahkkebaruan.  Fungsi  praktisdditujukan  agar  invensiddapat  diaplikasikan  keddalam produk-produkkmaupunnproses yang dipasarkan. Hal ini sesuai denganitujuan diselenggarakannyaiperlindungan  Paten  Sederhanaayaitu  untuk  memudahkanninventor domestik dalammmemenuhi kebutuhannpasar. Invensiyyang telah diterimaddan diberikannsertifikat  Paten  artinya  telahrmemenuhi  segalaapersyaratan  Paten  dan  lolosttahap pemeriksaan formalldan pemeriksaantsubstantif.
Penyederhanaan  waktu  atau  percepatan  yang  dilakukan  dalam  UU  Cipta  Kerja  terkait Paten  Sederhana  yang  diajukan  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  meliputi beberapa hal, sebagai berikut: 1) Pemeriksaan formalitas; 2) Masa pengumuman, adalah suatu periode  yang  penting  bagi  para  pihak  yang  merasa  hak  yang  telah  diberikan  negara sebelumnya, mempunyai potensi dilangar maupun dirugikan melewati pengajuan permohonan merek  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pihak  lain;  3)  Pemeriksaan  substantif;  4)  Granted  atau penerbitan sertifikat.
Adapun percepatan-percepatan layanan yang diatur dapat dibandingkan antara UU Paten dan UU Cipta Kerja lewat tabel di bawah ini.
Tabel 1. Perbandingan waktu tiap proses antara UU Paten dan UU Cipta Kerja  Sumber: DJKI
No Materi Perubahan UU Paten UU Cipta Kerja 1 Pemeriksaan Formalitas 6 Bulan 14 Hari
Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya bahwa pengaturan paten berkaitan dengan pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  teori  Hukum  Pembangunan  adalah  teori  yang  digunakan untuk  mempelajari  kesulitan  yang  terkait  dengan  implementasi  pengaturan  percepatan pendaftaran paten. Menurut teori Mochtar Kusumaatmadja, hukum memainkan peran penting dalam  menjaga  masyarakat  tertib.  Memelihara  dan  mempertahankan  pencapaian  masyarakat adalah  tugas  utama  hukum.  Karena  sifat  konservatifnya,  hukum  berkonsentrasi  pada mempertahankan dan melindungi hasil yang telah terjadi. Dalam setiap masyarakat, termasuk dalam  masyarakat  yang  sedang  berkembang,  fungsi  ini  sangat  penting  karena  dalam  proses pembangunan terdapat hasil yang harus dipertahankan, dilindungi, dan diamankan.
Namun,  hukum  tidak  hanya  dapat  menjalankan  fungsi  konservasi  seperti  yang disebutkan  sebelumnya  dalam  masyarakat  yang  sedang  berkembang,  yang  ditandai  dengan perubahan  cepat.  Hukuman  juga  harus  dapat  membantu  perubahan  masyarakat.  Pandangan yang  menekankan  sifat  konservatif  hukum  dan  menganggap  hukum  sebagai  alat  statis  untuk menjaga  ketertiban  dianggap  ketinggalan  zaman.  Sebagian  orang  berpendapat  bahwa  hukum tidak  dapat  berkontribusi  secara  signifikan  pada  proses  pembaharuan.  Dalam  konteks pembaharuan,  hukum  harus  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam masyarakat.  Hukum  harus  dapat  menjadi  instrumen  yang  memfasilitasi  dan  mempromosikan perubahan  yang  diinginkan  dalam  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  hukum  tidak  hanya  berfungsi sebagai  sarana  pemeliharaan  status  quo,  tetapi  juga  sebagai  alat  yang  memungkinkan terjadinya  transformasi  dan  inovasi.  Hukum  yang  progresif  dan  adaptif  dapat  memberikan landasan  yang  kuat  bagi  perubahan  yang  diinginkan  dalam  masyarakat,  sehingga  dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembaharuan.
Melalui teori ini Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum bukan hanya merupakan alat  pengendali  sosial,  akan  tetapi  hukum  itu  berubah  menjadi  sarana  untuk  membangun masyarakat.  Untuk  menjaga  masyarakat  tetap  tertib,  hukum  sangat  penting.  Meskipun konservatif, yang berarti mempertahankan dan melindungi apa yang telah dicapai, hukum juga harus  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  sosial.  Hukum  sangat  penting  untuk menjaga, melindungi, dan menjaga apa yang telah dicapai dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang berkembang.
Namun,  masyarakat  yang  sedang  mengalami  pembangunan,  yang  secara  alami mengalami perubahan  yang cepat, hukum tidak  hanya  cukup dengan fungsi mempertahankan status  quo .  Hukum  juga  harus  mampu  mendukung  proses  perubahan  dalam  masyarakat. Pandangan konservatif tentang hukum, yang lebih menekankan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti yang statis, tidak memadai dalam konteks masyarakat yang sedang berubah dengan cepat.  Pandangan  tersebut  menganggap  bahwa  hukum  tidak  dapat  memainkan  peran  yang signifikan dalam proses pembaharuan.  Dalam realitas  yang  terus berubah, hukum harus lebih dari sekadar mempertahankan kestabilan. Ia harus mampu menjadi instrumen yang aktif dalam memfasilitasi  perubahan  dan  pembaharuan  dalam  masyarakat.  Hukum  harus  dapat menyesuaikan  diri  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  baru.  baru  yang  muncul  selama  proses pembangunan.  Dalam  konteks  ini,  hukum  memiliki  peran  yang  progresif  dalam  membantu masyarakat menghadapi tantangan dan mempercepat pembaharuan.
Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pandangan  tentang  hukum  untuk  berfokus  pada  dimensi dinamisnya,  yaitu  kemampuannya  untuk  membantu  masyarakat  dalam  proses  perubahan. Hukum  yang  progresif  mampu  merespons  kebutuhan  masyarakat  yang  sedang  berkembang dan memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk inovasi, perubahan, dan perbaikan dalam berbagai  sektor  kehidupan.  Dengan  demikian,  hukum  dapat  menjadi  kekuatan  yang mendorong  pembaharuan  dan  kemajuan  masyarakat,  sambil  tetap  menjaga  prinsip-prinsip keadilan dan ketertiban yang mendasar.
Terdapat  2  aspek  yang  menjadi  alasan  timbulnya  teori  hukum  ini,  yaitu:  1)  Ada  klaim bahwa hukum tidak mampu memainkan peran dan karenanya menghambat transformasi sosial;
2 Pengumuman 3 Bulan 14 Hari 3 Pemeriksaan Substantif 6 Bulan 3 Minggu 4 Granted 12 Bulan 6 Bulan
dan 2) Sikap dan perilaku masyarakat terhadap telah bergeser menuju hukum modern. Menurut Mochtar,  akan  ada  berbagai  hambatan  untuk  memahami  peran  hukum  dalam  pertumbuhan, antara lain sebagai berikut:
1.Tujuan pembangunan atau perubahan hukum sulit untuk diidentifikasi.
2.Keterbatasan data empiris yang tersedia yang bisa digunakan untuk menggunakan analisis deskriptif dan prediktif.
3.Mengidentifikasi  ukuran  yang  objektif  mengenai  kesuksesan  atau  kegagalan  proyek reformasi hukum bukanlah sebuah tugas yang mudah.
4.Karena  adanya  kepemimpinan  karismatik,  maka  muncullah  berbagai  kepentingan  yang berbenturan dengan asas-asas rekayasa hukum menuju negara hukum.
5.Penghormatan terhadap hukum tetap rendah, terutama di antara mereka yang lahir setelah revolusi.
6.Respons masyarakat yang percaya bahwa perubahan akan merusak harga diri negara..
7.Respon dari akademisi yang tidak mencerminkan sifat yang diajarkan.
8.Keanekaragaman masyarakat Indonesia mencakup perbedaan dalam tingkat perkembangan pembangunan, keberagaman agama, bahasa, dan hal lainnya.

## D. Penutup
Berdasarkan  penjelasan  dari  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  pemberlakuan  UU Cipta  Kerja  terhadap  UU  Paten  menciptakan  isu  hukum  sebagai  berikut:  Terdapat  beberapa perubahan  terkait  paten  sederhana  di  UU  Cipta  Kerja.  Perubahan-perubahan  yang  terjadi meliputi  penyederhanaan  proses  pemberian  paten  sederhana.  Bahwa  adapun  perubahan  yang dilakukan  dalam  uu  cipta  kerja  dibentuk  dalam  rangka  percepatan  pelayanan  publik.  Bahwa perubahan-perubahan  yang  telah  dilakukan  harus  pula  diikuti  dengan  pembaharuan  hukum aturan operasional yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

## Daftar Pustaka
Achmad  Ali.  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  Dan  Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
Appeldorn, Van. 1980. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Aprizal,  Parada.  2018.  "Analisis  Yuridis  Terhadap  Kriteria  Unsur  Kebaruan  Pada  Paten Sederhana  Sebagai  Dasar  Gugatan  Penghapusan  Hak  Atas  Paten  Sederhana  (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 167.K/PDT.SUS-HKI/2017)." Premise Law Jurnal 1-17. Bentham,  Jeremy.  1948. An  Introduction  To  The  Principles  of  Moral  and  Legislation. New York: Hafner Publishing.
Gantung,  Elvira  Dewi.  2017. Efektivitas  Perlindungan  Paten  Sederhana  Berbasis Pengetahuan  Tradisional  Sebagai  Produk  Ekonomi  Kreatif. Sumatera  Utara:  Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara .
Intelektual,  Direktorat  Jenderal  Kekayaan.  2020. Modul  Kekayaan  Intelektual  Tingkat  Dasar Bidang Paten. Jakarta: ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kartika,  Shanti  Dwi.  2020.  "Politik  Hukum  Undang-Undang  Cipta  Kerja." Info  Singkat, Vol. XII, No. 20.
Lubis,  Rahmad  Anwar.  2021.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Hak  Paten Sederhana  yang  Terdaftar  Lebih  Dahulu  di  Direktorat  Paten  (Studi  Putusan  Mahkamah Agung No. 437K/PDT.SUS-HK/2018." Jurnal Law of Deli Sumatera Vol. 1 No. 1.
Muchtar, Henni. 2015. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia." Vol. XIV No. 1.
Nonet,  Philippe,  and  Philip  Selznick.  2003. Hukum  Responsif,  Pilihan  di  Masa  Transisi. Penerjemah Rafael Edy Bosco. Jakarta: Ford Foundation-HuMa. Permana, Sony Hendra. 2020. "Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Ekonomi Indonesia." Info Singkat, Vol. XII, No. 19. Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
Ribowo,  Mochammad  Bambang,  and  Kholis  Roisah.  2019.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap Paten  Sederhana  Dalam  Sistem  Hukum  Paten  di  Indonesia  (Studi  Komparasi  Dengan Sistem Hukum Paten di Negara China)." Notarius, Vol. 12, No. 1.
Riswandi,  Budi  Agus.  2021.  "Implikasi  Pemberlakuan  UU  Cipta  Kerja  terhadap  UU  Merek dan  Paten  dalam  Upaya  Meningkatkan  Daya  Saing  UMKM  Indonesia." Prosiding Perdata.
Rizqita, Annisaa Rahmadinia Adi, U. Sudjana, and Helitha Novianty Muchtar. 2022. "Annisaa Rahmadinia  Adi  Rizqita,  U.  Sudjana,  dan  Helitha  Novianty  Muchtar,  “Kriteria  Unsur Kebaruan  Pada  Pendaftaran  Paten  Sederhana  Berdasarkan  Undang-Undang  nomor  13 Tahun 2016 Tentang Paten." Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 597-605. Soekanto, Soerjono. 1983. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: CV.Rajawali. Sulaiman.  2014.  "Hukum  Responsif:  Hukum  Sebagai  Institusi  Sosial  Melayani  Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition)." Jurnal Hukum Samudera Keadilan Vol. 9 No. 2 .
Risa  Amrikasari,  “Peran  TRIPS  Agreement  dalam  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips- iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/, diakses pada 2 Mei 2023. Admin  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual,  “Memahami  Proses  Masa  Pengumuman dalam  Permohonan  Merek”,  https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/memahami-proses- masa-pengumuman-dalam-permohonan-merek?kategori=agenda-ki,  diakses  pada  2  Mei 2023.