## Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Ait  Novatiani 1 , R. Wedi  Rusmawan  Kusumah 2 , Diandra Pepi Vabiani 3 Sekolah Pascasarjana, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia 1 & 2
Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia 3
Abstract. This study aims to determine transparency and accountability in West Bandung Regency SKPD and the influence of transparency and accountability on the performance of government agencies in West Bandung Regency SKPD both partially and simultaneously. The type of research used is explanatory. The population in this study were 27 Regional Work Unit (SKPD) in West Bandung Regency. Hypothesis testing was tested using t test and F test. Based on the results of the study showed that transparency and accountability in SKPD West Bandung Regency was good, the results of hypothesis testing showed that transparency and accountability affect the performance of government agencies both partially and simultaneously.
Keywords: Transparency, Accountability and Performance of Government Agencies.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  transparansi  dan  akuntabilitas  di  SKPD  Kabupaten  Bandung Barat serta pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat baik secara parsial maupun secara  simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  27  Satuan  Perangkat  Kerja  Daerah  (SKPD)  di  Kabupaten  Bandung  Barat. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji F. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi  dan  akuntabilitas  di  SKPD  Kabupaten  Bandung  Barat  sudah  baik,  hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh  terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.
Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah
Correspondence . Email : ait.novatiani@widyatama.ac.id
History of article. Received: Oktober 2018, Revision: Januari 2019, Published: Maret 2019

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  organisasi  sektor  publik,  kinerja  instansi pemerintah  merupakan  gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  sasaran  ataupun  tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi  dan  strategi  instansi  pemerintah  yang mengindikasikan  tingkat  keberhasilan  dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (PP  No.  24  Tahun  2005).  Tuntutan  akan  kinerja yang  baik  ini  terjadi  hampir  di  semua pemerintahan  seiring  dengan  konsep  otonomi daerah  dan  penetapan  peraturan  perundang- undangan  terkait  pengelolaan  pemerintahan (Bharata, 2015).
Kinerja  dapat  terlihat  dari  pelaksanaan pembangunannya.  Pelaksanaan  pembangunan harus  mengarah  kepada  penciptaan good governance yang  diterjemahkan  sebagai  “Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Baik”.  Timbulnya
konsep good  governance karena  adanya ketidakpuasan  pada  kinerja  pemerintahan  yang selama  ini  dipercaya  sebagai  penyelenggara urusan publik  (Ibrahim, 2015).
Permasalahan yang berhubungan dengan  kinerja  pemerintah  daerah  adalah buruknya  kinerja  pelayanan  publik.  Keluhan masyarakat  beberapa  tahun  terakhir  yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang menduduki  peringkat  pertama  masih  keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan data yang diterima dari Ombudsman RI periode 1 Januari 2016 - 8 Januari 2017, ada 10.158 aduan yang diterima, 1.200 di antaranya  laporan  tembusan  dari  instansi  yang diadukan  pelayanannya.  Berikut  ini  data  aduan warga  yang  diterima  Ombudsman  RI  selama tahun 2016:
Ait  Novatiani 1 , R. Wedi  Rusmawan  Kusumah 2 , Diandra Pepi Vabiani 3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 1.  Data Aduan Pelayanan Publik NO ASPEK JUMLAH 1 Badan Pertahanan Nasional 693 2 BUMN/BUMD 715 3 Dewan Perwakilan Rakyat 25 4 Kementerian 685 5 Kejaksaan 143 6 Kepolisian 1.833 7 Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural 93 8 Lain-lain 542 9 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 46 10 Lembaga Pendidikan Negeri 295 11 Lembaga Peradilan 428 12 Pemerintah Daerah 4.117 13 Perbankan 181 14 Perguruan Tinggi Negeri 113 15 Rumah Sakit Pemerintah 210 16 Tentara Nasional Indonesia 39

## Sumber: Ombudsman RI
Dari  data  tabel  di  atas,  Ombudsman  RI melakukan tabulasi pada 16 jenis instansi. Dari 16  instansi  tersebut,  terlihat  5  instansi  yang paling  banyak  diadukan  adalah  instansi  Pemda sebanyak 4.117 aduan, disusul Kepolisian 1.833 aduan,  BUMN/BUMD  715  aduan,  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  693  aduan,  dan kementerian  6.854  aduan.  Tercatat  oleh Ombudsman  Republik  Indonesia,  aduan  yang diterima  mengalami  peningkatan.  Pada  2016, Ombudsman  RI  menerima  10.158  laporan masyarakat.  Jumlah  itu  meningkat  48,2  % dibandingkan 2015 yang terdapat 6.854 aduan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  instansi pemerintah Indonesia masih kurang memuaskan bagi masyarakat Indonesia.
Kinerja  pemerintah  harus  diukur  agar diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa  yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  proses sistematis  untuk  menilai  apakah  program kegiatan  yang  telah  direncanakan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  tersebut, dan  yang  lebih  penting  adalah  apakah  telah mencapai  keberhasilan  yang  telah  ditargetkan pada  saat  perencanaan.  Pengukuran  kinerja dimulai  dengan  penetapan  indikator  kinerja
yang  memberikan  informasi  sedemikian  rupa sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Dalam hal indikator kinerja, sebagai dasar untuk mengukur kinerja, dipakai indikator input,  output,  outcome,  benefit dan impact. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu  para  pengambil  keputusan  untuk memonitor  dan  memperbaiki  kinerja  yang berfokus  pada  tujuan  organisasi  dalam  rangka memenuhi  ketentuan  akuntabilitas  publik (Nordiawan & Hertianti, 2010).
Menurut penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), rata-rata nilai kinerja pemerintah daerah masih C alias masih kurang. MenPAN  RB  Asman  Abnur  menyatakan, berdasar  hasil  evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (AKIP),  rata-rata  nilai pemerintah  kabupaten  dan  kota  seluruh Indonesia pada 2016 hanya 49,87
( www.beritagar.id ).  Salah  satu  kabupaten  yang mendapat  nilai  kinerja  C  adalah  Kabupaten Bandung  Barat.  Hasil  penilaian  tersebut merupakan  salah  satu  indikator  baik  buruknya kinerja  pegawai  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai abdi negara. Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi  dan  Pembangunan  (Puskapol  Ekbang) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Holid Nurjamil menilai  bahwa  perencanaan  strategis  dan perencanaan  kinerja  di  KBB  tidak  sinergis  dan tidak  berarah  dengan  RPJMD  (Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah). Selain  perencanaan,  aspek  capaian  indikator kinerja pun dinilai banyak yang tidak mencapai target. Pencapaian indikator kinerja merupakan perwujudan  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
daerah.
( www.pasundanekspres.com ).
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat menjadi  sorotan  publik  seiring  dengan  proses pembangunan yang dilakukan karena mendapat opini  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP)  atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kelima kalinya Pemkab Bandung Barat mendapatkan  opini  WDP.  Opini  BPK  ini
merupakan  salah  satu  ukuran  kinerja  dalam bidang  pengelolaan  keuangan,  sehingga  dapat dikatakan  kinerja  keuangan  SKPD  Kabupaten Bandung Barat masih perlu perbaikan ( www.pikiran-rakyat.com ).
Adapun  hasil  pencapaian  Kinerja  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 2.  Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016
No Indikator Kinerja Target Realisasi (%) 1 Persentase SKPD yang  tidak  terdapat Pelanggaran Disiplin 93 86,36 92,90 2 Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu 92 90,91 98,82

## Sumber :www.eporja.bandungbaratkab.go.id
Berdasarkan  tabel  tersebut  terlihat  bahwa terdapat 2 indikator tidak mencapai target yaitu indikator  kinerja  utama  Persentase  SKPD  yang tidak  terdapat  Pelanggaran  Disiplin  sebesar 92,90% karena realisasinya dibawah target yaitu 86,36%.  Adapun  Persentase  Kenaikan  Pangkat Pegawai  Tepat  Waktu  sebesar  98,82%  dengan realisasi sebesar 90,91%.
Adapun  hasil  pencapaian  Kinerja  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 tersaji pada tabel berikut:
Tabel 3.  Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  Barat  Tahun 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi (%) 1 Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 69,81 69,37 99,37 2 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi 15 14,4 99

## Sumber :www.eporja.bandungbaratkab.go.id
Berdasarkan  tabel  tersebut  terlihat  bahwa terdapat 2 indikator tidak mencapai target yaitu
indikator  kinerja  utama  Angka  Usia  Harapan Hidup (AHH) sebesar 99,37% karena realisasinya dibawah  target  yaitu  69,37%.    Persentase Puskesmas  yang  Terakreditasi  sebesar  99% dengan realisasi sebesar 14,4%.
Atas  fenomena  tersebut  maka  untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang baik, pemerintah daerah dalam proses
pembangunannya  harus  mengarah  kepada penciptaan  transparansi  dan  akuntabilitas. Adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas, tujuan penting instansi pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan publik  melalui  kinerjanya  dapat  diukur  dan  di pertanggungjawabkan (Lukito, 2014).
Transparansi adalah memberikan informasi  yang  terbuka  dan  jujur  kepada masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-  undangan.  (Peraturan  Pemerintah Nomor  71,  2010).  Adanya  transparansi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  terjadi peningkatan  terhadap  kinerja  karena  semua kegiatan,  program,  pengelolaan  keuangan dilakukan dengan terbuka dan dipublikasikan ke masyarakat  (Saputra,  Darwanis  &  Abdullah, 2014). Dengan memperluas saluran transparansi yang  ada  selama  ini  di  pemerintahan  maka pengawasan  akan  lebih  baik  dari  pemberi amanah  dan  masyarakat  sehingga  tingkat pencapaian kinerja pemerintah dapat lebih baik (Auditya, dkk, 2013).
Adanya  penerapan  transparansi  pada setiap  perangkat  daerah  bisa  meningkatkan kinerja  pemerintah  dengan  baik  dengan melakukannya  keterbukaan  informasi  yang relevan  maupun  akurat.  Kota  Bandung  klaim menjadi  pemerintahan  transparan  dengan membahas Open  Government  Indonesia (OGI). Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan  apabila  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh  masyarakat  sehingga  masyarakat  bisa memantau  sekaligus  mengevaluasi  kinerja
Ait  Novatiani 1 , R. Wedi  Rusmawan  Kusumah 2 , Diandra Pepi Vabiani 3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
pemerintah.  Langkah  yang  diambil  untuk  OGI adalah  dengan  melanjutkan  upaya  untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif sehingga dalam kinerja pemerintah diharapkan meningkat. ( www.pikiran-rakyat.com )
Akuntabilitas  merupakan  perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan  dan pengendalian  sumber  daya  dan  pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepadanya  dalam rangka pencapaian tujuan. Kesadaran akuntabilitas  pada  seorang  pegawai  akan berpengaruh  dalam  melakukan  pekerjaannya dan  tugas-tugasnya  dengan  sebaik-baiknya. Akuntabiltas juga menitikberatkan pada peranan  pengawas  dan  mengharapkan  agar jabatan dan pegawai menetapkan suatu proses perencanaan  dan  penganggaran,  sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik  yang  terbaik  dan  meningkatkan  kualitas kinerja. (LAN dan BPKP, 2000).   Adanya akuntabilitas  publik,  pemerintah  daerah  bisa memberikan  pertanggungjawaban  atas  semua kegiatan  yang  dilaksanakan  sehingga  kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal,  maupun  pihak  eksternal.  Hal  ini menegaskan  pentingnya  akuntabilitas  publik dalam  peningkatan  kinerja  SKPD  (Saputra,
Darwanis & Abdullah, 2014). Dengan
menjalankan asas akuntabilitas sebagai kewajiban  pihak  pemegang  amanah  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  ( disclosure ) segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut maka  kualitas  kinerja  pemerintah  daerah  baik dari sisi financial dapat meningkat dan menjadi lebih  baik  guna  mendorong  terwujudnya good governance (Auditya, dkk, 2013).
Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas diterapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung, sehingga kinerjanya meningkat. Hal ini terbukti karena  Pemerintah  Kota  Bandung  mendapat predikat  A  atas  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  (SAKIP).  Kota  Bandung memperoleh  nilai  A  karena  ada  keterpaduan
antara rencana kota secara keseluruhan dengan masing-masing  SKPD  yang  didukung  dengan ukuran kinerjanya. ( www.news.okezone.com ) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  sebelumnya  menunjukkan  hasil  yang berbeda-beda.  Menurut  (Bharata,  2015)  dan (Saputra, Darwanis & Abdullah, 2014)
menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi  berpengaruh  terhadap  kinerja, sedangkan  (Ibrahim,  2015)  menyatakan  bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.
Atas  dasar  uraian  di  atas  maka  peneliti tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul: “PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  TERHADAP  KINERJA  INSTANSI PEMERINTAH (Survey Pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat) ”.
Tujuan penenlitian ini adalah untmengetahui transparansi dan akuntabilitas di SKPD  Kabupaten  Bandung  Barat,  pengaruh transparansi  dan  akuntabilitas  terhadap  kinerja instansi  pemerintah  pada  SKPD  Kabupaten Bandung Barat baik secara parsial maupun secara simultan.

## 2. KERANGKA PENELITIAN & HIPOTESIS

## Transparansi
Menurut Mardiasmo (2009) , pengertian transparansi adalah sebagai berikut:
“Transparansi berati keterbukaan ( openness ) pemerintah dalam memberikan  informasi  yang  terkait dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber daya  publik  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan informasi.”

## Prinsip dan indikator Transparansi
Menurut  Krina  (2003),  prinsip-prinsip transparansi  menekankan  pada  dua aspek  dengan  indikator-indikator  : Komunikasi publik oleh pemerintah yaitu meliputi  :penyediaan  informasi  yang jelas  tentang  tanggung  jawab  dan menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Hak masyarakat terhadap akses informasi
yaitu  meliputi  :  Kemudahan  akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

## Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo (2009),
menjelaskan  bahwa  pengertian  akuntabilitas adalah sebagai berikut:
“Kewajiban  pemegang  amanah  ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah ( principle ) yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta pertanggung-jawaban
tersebut.”

## Dimensi Akuntabilitas
Menurut Mardiasmo (2009)  yang mengutip dari Elwood  (1993),  Akuntabilitas  yang  harus dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik  terdiri atas  beberapa  dimensi  dan  indikatornya  : akuntabilitas  Kejujuran  dan  Hukum  yaitu meliputi:  penghindaran  korupsi  dan  kolusi  dan kepatuhan terhadap hukum. Akuntabilitas Proses yang  meliputi  :  adanya  kepatuhan  terhadap prosedur.  adanya  pelayanan  publik  yang  cepat, adanya  pelayanan  publik  yang  responsive  dan adanya  pelayanan  publik  yang  murah  biaya. Akuntabilitas program yang meliputi : mempertanggung  jawabkan  yang  telah  dibuat dan ogram yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal. Akuntabilitas Kebijakan yaitu empertanggungjawabkan  kebijakan  yang  telah diambil.

## Indikator Kinerja Instansi Pemerintah
Indikator  kinerja  merupakan  informasi yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  status pencapaian  kinerja  suatu  program/kegiatan terhadap  sasaran  yang  sudah  direncanakan. Dalam modul SAKIP (LAN & BPKP, 2004) terdapat beberapa indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi,  yaitu:  indikator  masukan  ( input), indikator  proses  ( process ),  indikator  keluaran
( output ),  indikator  hasil  ( outcome ),  indikator manfaat  ( benefit ),  dan  indikator  dampak ( impact ).    Indikator  masukan  ( input )  adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan  kegiatannya  dapat  berjalan  untuk menghasilkan  keluaran,  indikator  ini  dapat berupa  dana,  sumber  daya  manusia,  informasi, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan, dan  sebagainya. Indikator  proses  ( process ) adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan  perkembangan  atau  aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan  berlangsung  khususnya  dalam  proses mengolah  masukan  menjadi  keluaran. Indikator keluaran ( output ) adalah segala sesuatu yang  diharapkan  langsung  dicapai  dari  suatu kegiatan  yang  dapat  berupa  fisik  ataupun  non fisik.  Dengan  membandingkan  keluaran  dari instansi  dapat  dianalisis  apakah  suatu  kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator hasil ( outcome )  adalah  segala  sesuatu  yang  terkait dengan  tujuan  akhir  dari  pelaksanaan  kegiatan.
Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran  suatu  kegiatan.  Konsep outcome lebih sulit  dibandingkan input dan output .  Outcome mengukur apa yang telah di capai. Dengan kata lain outcome adalah  hasil  yang  di  capai  dalam suatu  program  atau  aktifitas  dibandingkan dengan  hasil  yang  diharapkan.  Hasil  yang diharapkan  bisa  berupa  target  kinerja  yang  di harapkan, sedangkan outcome adalah hasil nyata yang  dicapai. Indikator  manfaat  ( benefit ) menggambarkan  manfaat  yang  diperoleh  dari indikator  hasil.  Manfaat  tersebut  baru  tampak setelah  beberapa  waktu  kemudian,  khususnya dalam  jangka  menengah  dan  jangka  panjang. Indikator  manfaat  menunjukan  hal  yang diharapkan  untuk  dicapai  bila  keluaran  dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi  dan  waktu). I ndikator  dampak  ( impact ) adalah  pengaruh  yang  ditimbulkan  baik  positif maupun  negatif  pada setiap  tingkatan  indikator berdasarkan  asumsi  yang  telah  ditetapkan. Indikator  ini  sulit  diukur  karena  memerlukan waktu lebih dari satu periode untuk mengetahui dampaknya.

## 3. METODE PENELITIAN
Ait  Novatiani 1 , R. Wedi  Rusmawan  Kusumah 2 , Diandra Pepi Vabiani 3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  eksplanatori.
Menurut Sugiyono (2012), penelitian eksplanatori  ( explanatory  research) adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan  variabel-variabel  yang  diteliti  serta hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  ini  adalah  27    SKPD pada  Kabupaten  Bandung  Barat.  Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada 27 SKPD Kabupaten Bandung Barat.
Berikut  adalah  daftar  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  di  lingkungan  pemerintah Kabupaten Bandung:
Tabel  4.    Daftar  Perangkat  Daerah  Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
No SKPD 1 Inspektorat Daerah
2 Sekretariat DPRD
Dinas
3 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6 Dinas Kesehatan
7 Dinas  Komunikasi, Informatika dan Statistik
8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9 Dinas Lingkungan Hidup
10 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Dinas Pendidikan
15 Dinas Pengandalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
16 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
17 Dinas Perikanan dan Peternakan
18 Dinas Perindustrian Perdagangan
19 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20 Dinas Perumahan dan Pemukiman
21 Dinas Sosial
22 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan
24 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
25 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
No SKPD 27 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Total
Sumber:  Struktur  Organisasi  Tata  Kerja  (SOTK) Pemerintah Kab. Bandung Barat
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan  teknik purposive  sampling .  Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas,  Sekretaris, Kepala  Sub  Bagian    dari  27  SKPD  di  Kabupaten Bandung  Barat  yang  memiliki  pengalaman  kerja selama  1  (satu)  tahun  atau  lebih  pada  SKPD  karena dipandang  telah  memiliki  pemahaman  terhadap situasi  dan  kondisi  yang  ada  di  dalam  SKPD  yaitu sebanyak 81 responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah: data  primer,  dengan  cara  :    kuesioner    dan  data sekunder,  dengan  cara  :  studi  kepustakaan  ( library research )

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Transparansi  pada  SKPD  Kabupaten  Bandung Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa transparasi    di  SKPD  Kabupaten  Bandung  Barat sudah  baik,  karena  telah    menerapkan  prinsip- prinsip  transparansi  yaitu  adanya  komunikasi publik  oleh  pemerintah  dan  hak  masyarakat terhadap  akses  informasi. Hal  ini  sesuai  dengan teori  yang  dikemukakan  oleh  Krina  (2003).  Dari hasil  kuisioner  diperoleh  skor  rata-rata  sebesar 3,62  yang  berada  pada  rentang  interval  3,40  - 4,20  dalam  kategori  baik.    Tetapi  dari  hasil kuisioner  komunikasi  publik  oleh  pemerintah mengenai  adanya  mekanisme  /  pelayanan pengaduan  jika  terjadi  pelanggaran  atau permintaan  untuk  membayar  uang  suap diperoleh  nilai  yang  tinggi  untuk  jawaban  tidak setuju sebanyak 12 orang. Hal ini mengindikasikan  bahwa  di  SKPD  Kabupaten Bandung Barat masih belum adanya mekanisme / pelayanan pengaduan jika terjadi pelanggaran atau  permintaan  untuk  membayar  uang  suap. Tetapi  secara  keseluruhan  untuk  komunikasi publik  oleh  pemerintah  di  SKPD  Kabupaten Bandung  Barat  dalam  kategori  baik,  karena
diperoleh skor sebesar 3,68, dimana 3,68 berada pada interval 3,40 – 4,20 dalam kategori baik.

## Akuntabilitas  pada  SKPD  Kabupaten  Bandung Barat
Berdasarkan hasil penelitian bahwa akuntabilitas di  SKPD  Kabupaten  Bandung  Barat  sudah  baik, karena  sudah  memenuhi  kriteria    4  (empat) dimensi yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program  dan akuntabilitas  kebijakan.  Hal  ini  sesuai  dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009). Hasil  kuisioner  diperoleh  skor  rata-rata  sebesar 3,83  yang termasuk kategori baik karena berada pada  interval  3,40  –  4,20.  Tetapi  dari  hasil kuisioner akuntabilitas proses mengenai adanya pelayanan publik yang responsif  diperoleh nilai yang tinggi untuk jawaban tidak setuju sebanyak 7 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa di SKPD Kabupaten  Bandung  Barat  masih  belum  adanya pelayanan  publik  yang  responsif.  Tetapi  secara keseluruhan  untuk  akuntabilitas  proses  di  SKPD Kabupaten  Bandung  Barat  dalam  kategori  baik, karena diperoleh skor sebesar 3,74, dimana 3,74 berada pada interval 3,40 – 4,20 dalam kategori baik.

## Kinerja  Instansi  Pemerintah  pada  SKPD Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja instansi  pemerintah pada  SKPD  Kabupaten Bandung  Barat  sudah  baik  karena  sudah memenuhi  indikator-indikator  kinerja  instansi pemerintah  yaitu  adanya  masukan  ( input), proses ( process ),keluaran (output), hasil (outcome) ,  manfaat  ( benefit) dan  dampak ( impact) .  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (2004).  Disamping  itu  dari kuesioner diperoleh sebesar 3,61 dalam kategori baik karena berada pada rentang interval 3,40 – 4.20.  Tetapi  dari  hasil  kuisioner  hasil (outcome) mengenai  aktivitas  pencapaian  suatu  program dibandingkan  dengan  target  kinerja  diperoleh nilai  yang  tinggi  untuk  jawaban  tidak  setuju sebanyak  14  orang.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa di SKPD Kabupaten Bandung Barat masih belum  adanya  aktivitas  pencapaian  suatu program  dibandingkan  dengan  target  kinerja.
Tetapi  secara  keseluruhan  untuk  akuntabilitas proses di SKPD Kabupaten Bandung Barat dalam kategori  baik,  karena  diperoleh  skor  sebesar 3,55,  dimana  3,55  berada  pada  interval  3,40  – 4,20 dalam kategori baik.

## Pengaruh    Transparansi  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  uji  t  menunjukkan bahwa  transparansi  berpengaruh  terhadap kinerja  instansi  pemerintah,  hal  ini  ditunjukkan dengan    nilai  t hitung diperoleh  sebesar  2,432. Dimana    t hitung lebih  besar  dari  t tabel yaitu  t hitung 2,432.  t tabel 1,991  .  Adapun  dari  hasil perhitungan  koefisien  determinasi  parsial menunjukkan bahwa transparansi (X 1 ) memberikan  kontribusi  sebesar  10  %.  Hal  ini menunjukkan  jika  transparansi  berjalan  dengan baik  maka  akan  meningkatkan  kinerja  instansi pemerintah.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Laurence,  dkk  (2015)  dan Saputra,  dkk  (2014)  yang  menyatakan  bahwa transparansi  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja instansi pemerintah.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  teori yang  diungkapkan  Mardiasmo  (2009)    yang menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan  ( openness ) pemerintah  dalam memberikan  informasi  yang  terkait  dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
Bila  aparatur  pemerintah  menerapkan transparansi  maka  akan  menampilkan  kinerja terbaiknya  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawabnya.  Pengawasan  dan  penilaian publik  akan  menjadi  tekanan  bagi  aparatur pemerintah  dalam  bekerja  sehingga  akan memperlihatkan  kinerjanya  dengan  bekerja sebaik-baiknya  (Auditya, Husaini dan Lismawati, 2013).  Dengan  kata  lain  semakin  tinggi transparansi  pada  aparatur  pemerintah  maka akan  semakin  baik  pula  kinerja  instansi pemerintah.

## Pengaruh  Akuntabilitas  terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh terhadap  kinerja  instansi  pemerintah,  dimana
Ait  Novatiani 1 , R. Wedi  Rusmawan  Kusumah 2 , Diandra Pepi Vabiani 3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
nilai t hitung diperoleh sebesar 9,965. Dimana  t hitung lebih  besar  dari  t tabel yaitu  t hitung 9,965.  t tabel 1,991 .
Adapun  hasil  perhitungan  koefisien determinasi  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas (X 2 )  memberikan  kontribusi  paling  dominan terhadap  kinerja  instansi  (Y)  dengan  kontribusi yang  diberikan  sebesar  59,9  %.  Hal  ini menunjukkan  jika  akuntabilitas  berjalan  dengan baik  maka  akan  meningkatkan  kinerja  instansi pemerintah.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  yang dikemukakan  Lukito  (2014)  yaitu  akuntabilitas merupakan  bentuk  kewajiban  penyelenggara kegiatan  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan menjawab  segala  hal  menyangkut  langkah  dari seluruh  keputusan  dan  proses  yang  dilakukan, serta  pertanggungjawaban  terhadap  hasil  dan kinerjanya.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Laurence,  dkk  (2015), Bharata  (2015)  dan  Saputra,  dkk  (2014)  yang menyatakan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  teori yang diungkapkan Lembaga Administrasi Negara (1999)    bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban untuk  memberikan  pertanggungjawaban  dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak. Akuntabilitas adalah amanat peraturan perundang-undangan  yang  harus  dilaksanakan, dan terdapat penilaian terhadap pertanggungjawaban  tersebut  yang  dilakukan oleh  publik  dan  institusi  pengawasan  yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparatur pelaksana pemerintahan akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas sebaik mungkin.  Implementasi  akuntabilitas  diyakini akan  mampu  meningkatkan  kinerja  organisasi pemerintahan  (Auditya,  Husaini  dan  Lismawati, 2013).  Dengan  kata  lain  semakin  tinggi akuntabilitas  pada  aparatur  pemerintah  maka akan  semakin  baik  pula  kinerja  instansi pemerintah.
Pengaruh  Transparansi  dan  Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja instansi  pemerintah,  dimana  nilai  F hitung diperoleh  sebesar  90,526.  Dimana    F hitung lebih besar  dari  t tabel yaitu  t hitung 90,526.  F tabel 3,114. Koefisien  determinasi  simultan  yang  diperoleh sebesar 69,9%. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel  bebas  yang  diuji  yang  terdiri  dari transparansi  dan  akuntabilitas  memberikan kontribusi  terhadap  kinerja  instansi  Pemerintah pada SKPD di Kabupaten Bandung Barat sebesar 69,9%.  sedangkan  30,1%  lainnya  merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.
Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Saputra, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2015) menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas  baik  secara  parsial  maupun simultan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja satuan perangkat daerah.

## 5. KESIMPULAN
Transparansi di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah  baik,  karena  telah  menerapkan  –prinsip prinsip  transparansi  yaitu  adanya  komunikasi publik  oleh  pemerintah  dan  hak  masyarakat terhadap akses informasi
Akuntabilitas  di  SKPD  Kabupaten  Bandung Barat  sudah  baik,  karena  sudah  memenuhi kriteria  4  (empat)  dimensi  yaitu  akuntabilitas hukum  dan  kejujuran,  akuntabilitas  proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
Kinerja  Instansi  Pemerintah  di  SKPD Kabupaten  Bandung  Barat  sudah  baik  karena sudah  memenuhi  indikator-indikator  kinerja instansi  pemerintah  yaitu  adanya  masukan (i nput), proses (process), keluaran (output), hasil ( outcome ),  manfaat    ( benefit) dan  dampak ( impact) ..
Transparansi berpengaruh  terhadap kinerja instansi  pemerintah  pada  SKPD  Kabupaten Bandung Barat.
Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi  pemerintah  pada  SKPD  Kabupaten Bandung Barat.
Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Hasil uji menunjukkan bahwa  apabila  akuntabilitas  dan  transparansi ditingkatkan pelaksanaanya maka akan meningkatkan kinerja pnstansi Pemerintah.

## 6. REKOMENDASI
Untuk  Instansi  Pemerintah  perlu  adanya mekanisme  /  pelayanan  pengaduan  jika  terjadi pelanggaran  atau  permintaan  untuk  membayar uang suap.  Perlu adanya pelayanan publik yang responsive.  Perlu  adanya  aktivitas  pencapaian suatu  program  dibandingkan  dengan  target kinerja

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian . Jakarta: PT. Rineka Cipta
Auditya, L., Husaini & Lismawati . (2013). Analisis Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kinerja PemerintahDaerah Provinsi Bengkulu (Vol. 3). Bengkulu: Fairness.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  &
Departemen Dalam Negeri. (2002). Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah.
Barker et al. (2002). Research Methods in Clinical Psychology . John Wiley & Sons Ltd. England
Bastian,  Indra.  (2006). Akuntansi  Sektor  Publik: Suatu Pengantar . Penerbit Erlangga:Jakarta.
Baswir,  Revrisond.  (2000). Koperasi  Indonesia .
Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
Bharata,  R.  W.  (2015). Pengaruh  Akuntabilitas Dan  Transparansi  Terhadap  Kinerja  Pada
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Wonosari
(RSUD)  Gunungkidul  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Vol. 13). Ekonomi,
Manajemen & Akuntansi.
D EDI , S EPTIAN . K INERJA P EMERINTAHAN KBB
M EMPRIHATINKAN .

## HYPERLINK
" HTTP :// PASUNDANEKSPRES . COM / KINERJA -
PEMERINTAHAN - KBB - MEMPRIHATINKAN "
HTTP :// PASUNDANEKSPRES . COM / KINERJA -

## PEMERINTAHAN
- KBB - MEMPRIHATINKAN . D IAKSESTANGGAL 20 S EPTEMBER 2017.
Edison,  Acep.  (2016). Analisis  Regresi  dan  Jalur dengan Program SPSS . Bandung: Mentari
Ellwood, Sheilla,1993, P arish Town and Councils; Financial Accountability and Management , Local Government Studies, Vol. 19, Ghozali,  I.  (2013). Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  SPSS  21. Semarang:  BP
UNDIP. Ibrahim,  P.  S.  (2015). Pengaruh  Anggaran Berbasis Kinerja,Transparansi,
Akuntabilitas,  Dan  Pengawasan  Internal Terhadap  Kinerja  Pegawai  Sekretariat Jenderal DPR RI. Jurnal Tekun (Vol. 6).
Irianto,  Agus.  (2004). Statistik   Konsep   Dasar dan  Aplikasinya. Jakarta:  Kencana.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
No.  589/IX/6/Y/99  tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Krina,  L.  (2003). Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip
Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi.
Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
LAN,  &  BPKP.  (2000). Akuntabilitas  dan  Good Governance Modul Sosialisasi Sistem  AKIP
(Vol. 1). Jakarta: LAN dan BPKP.
LAN,  &  BPKP.  (2003). Pedoman    Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi.
LAN,  &    BPKP.    (2004). Modul    Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi   Pemerintah
Ait  Novatiani 1 , R. Wedi  Rusmawan  Kusumah 2 , Diandra Pepi Vabiani 3 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
L UBIS , H ELDANIA U LTRI . 10 R IBUAN A DUAN W ARGA KE O MBUDSMAN  DI 2016, T ERBANYAK S OAL P EMDA . D IKUTIP TANGGAL 20 S EPTEMBER 2017.
HTTPS :// NEWS . DETIK . COM / BERITA / D 3417121/ 10- RIBUAN - ADUAN - WARGA - KE - OMBUDSMAN -
DI -2016- TERBANYAK - SOAL - PEMDA .D IAKSES TANGGAL 13 S EPTEMBER 2017.
Lukito.  (2014). Membumikan  Transparansi  dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik:Tantangan  Berdemokrasi  Kedepan.
Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.
Junaidi.  (2010). Tabel  F  dan  Tabel  T .
( http://junaidichania go.wordpress.com).
Mangkunegara,  A.A.  Anwar  Prabu.  (2011).
Manajmene Sumber Daya Manusia
Perusahaan. Bandung: Rosda
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik. Yogyakarta: ANDI.
Mardiasmo,2006,  Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi Sektor  Publik  :  Suatu  Sarana  Good Governance,  Jurnal  Akuntansi  Pemerintah,
Vol.2, No.1, Mei
Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi,  Tesis,  Disertasi  &  Karya  Ilmiah . Jakarta: Kencana
Nordiawan,  Deddi;  Hertianti,  Ayuningtyas.
(2010). Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta: Salemba Empat
Peraturan    Pemerintah    No.    24  Tahun  2005 Tentang  Sistem  Akuntansi  Pemerintah (SAP)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Raco,  J.  R.  (2010). Metode  Penelitian  Kualitatif Jenis,  Karakteristik  dan  Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
Rakhmat, M.S., Prof. Dr. Drs. (2018). Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: ANDI
R ISWAN , O RIS . E VALUASI A KUNTABILITAS , K OTA B ANDUNG R AIH N ILAI T ERTINGGI . HTTPS :// NEWS . OKEZONE . COM / READ /2016/02 /13/525/1311016/ EVALUASI - AKUNTABILITAS KOTA - BANDUNG - RAIH - NILAI - TERTINGGI . D IAKSES

## TANGGAL 20 S EPTEMBER 2017.
R OCHMI , M UHAMMAD N UR . K INERJA  PEMERINTAH
DAERAH  MASIH  RENDAH HYPERLINK " HTTPS :// BERITAGAR . ID / ARTIKEL / BERITA / KINERJA - PEMERINTAH - DAERAH - MASIH - RENDAH "
HTTPS :// BERITAGAR . ID / ARTIKEL / BERITA / KINERJ A - PEMERINTAH - DAERAH - MASIH - RENDAH
. D IAKSES TANGGAL 15 S EPTEMBER 2017.
Rosjidi. (2001). Akuntansi Sektor Publik Pemerintah:Kerangka, Standard dan Metode. Surabaya: Aksara Satu.
Saputra, Devi Satria; Darwanis; Abdullah, Syukriy.
(2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas  dan  Komitmen  Organisasi Terhadap  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (Studi  Pada  Pemda  Kabupaten Aceh). Jurnal Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 2
S ARI , C ECEP W IJAYA . K ALI K ELIMA K ABUPATEN
B ANDUNG B ARAT T ERIMA O PINI WDP.
HTTP :// WWW . PIKIRAN -
RAKYAT . COM / BANDUNG - RAYA /2017/06/05/ KALI - KELIMA - KABUPATEN
BANDUNG - BARAT - TERIMA - OPINI - WDP -402547.
D IAKSES TANGGAL 19 S EPTEMBER 2017.
Sudjana.  (2005). Metode  Statistika. Bandung: Tartinto.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
Sukmaningrum, Puji harto, 2009. Analisis Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang), Jurnal Akuntansi.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh:  Rosidah.  (2003).
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Tuasikal  ,  A,  2007,  Pengaruh  sistem  Akuntansi,
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap
Kinerja  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah
(Studi  pada  Kapupaten  Maluku  Tengah  di Provinsi  Maluku),  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08, No.01 Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang

## Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah
Widodo,  J.  (2011). Analisis  Kebijakan  Publik (Konsep  dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan
Publik). Malang: Bayumedia.
Wiguna, M. B., Yuniartha, G. A., & Darmawan , N.
A. (2015). Pengaruh   Pengawasan
Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas  Dan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Buleleng (Vol.  3).  e- Journal  S1  Ak  Universitas  Pendidikan Ganesha .
Zulganef.  (2008). Metode  Penelitian  Sosial  dan
Bisnis. Bandung: Graha Ilmu.
. (2016). K OTA B ANDUNG M ENUJU P EMERINTAHAN YANG T ERBUKA . HTTP :// WWW . PIKIRAN - RAKYAT . COM / BANDUNG - RAYA /2016/11/25/ KOTA - BANDUNG - MENUJU - PEMERINTAHAN - YANG - TERBUKA -385853.
D IAKSES TANGGAL 17 S EPTEMBER 2017.