(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Analisis Smart Governance di Kota Makassar
Akhmad Affandi 1* , Juanda Nawawi 2 , Suhardiman Syamsu 3
1,2,3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Indonesia

## Abstract
This study aims to examine and analyze smart governance in Makassar City and the factors that affect  it.  This  research  was  a  qualitative  research  method  using  descriptive  data.  Data collection  techniques  used  were  observation,  interview  and  documentation  and  the  data  were analyzed  using  qualitative  descriptive  analysis.  The  results  of  the  study  show  that  smart governance  in  Makassar  City  has  not  been  maximized  so  far.  The  dimensions  of  smart governance  include  smart  use  of  ICT,  smart  collaboration  and  participation,  smart  decision making,  and  smart  administration.  Meanwhile,  the  factors  affecting  it  include  supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors involve the support of technology and human resources as well as the support of stakeholders and social conditions of the community, while from the inhibiting factors include less supportive service facilities and service systems as well as the changes of regulation.

## Keywords: analysis, makassar city, smart governance

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  dan  menganalisis  smart  governance  di  Kota  Makassar  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  digunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  menyajikan  data  secara  deskriktif.  Teknik  pengumpulan  data digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriktif  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  smart  governance  di Kota  Makassar sejauh  ini  belum  maksimal.    Adapun  dimensi  smart  governace  antara  lain  penggunaan  TIK secara  cerdas,  kolaborasi  cerdas  dan  partisipasi,  pengambilan  keputusan  yang  cerdas,  dan administrasi  cerdas.  sedangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  di  antaranya  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat.  Dari  aspek  faktor  pendukung,  yaitu:  adanya  dukungan teknologi  dan  sumber  daya  manusia  serta  adanya  dukungan  pemangku  kepentingan (stakeholder)  dan  kondisi  sosial  masyarakat,  sedangkan  dari  aspek  faktor  penghambat,  yaitu: fasilitas pelayanan yang kurang mendukung serta sistem pelayanan dan perubahan regulasi.
Kata kunci: analisis, kota makassar, smart governance
* akhmad@unismuh.ac.id
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## PENDAHULUAN
Pembuat kebijakan dan keputusan di  kota  berada  di  garis  depan  dalam menghadapi tantangan ini untuk memastikan  bahwa  kota  dan  warganya dapat  memanfaatkan  peluang  yang diperkenalkan oleh inovasi yang mengganggu  ini,  sambil  meminimalkan risiko  dari  kemungkinan  serangan  balik (seperti  terjebak  dalam  teknologi  yang belum  matang)  dalam  masa  transisi yang bergejolak (Raz, 2018).
Seiring  dengan  teknologi  yang terus  berkembang  saat  ini,  diperlukan perkembangan  berbagai  inovasi  baru. Selain  itu,  masyarakat  yang  dewasa  ini juga berkembang sangat dinamis memerlukan responsivitas atau kepekaan  terhadap  kebutuhan  serta tantangan  dinamika  yang  ada  di masyarakat.  Definisi  inovasi  yang  lebih banyak  diterima  adalah  pengenalan  dan penerapan  yang  disengaja  dalam  peran, kelompok,  organisasi,  gagasan,  proses, produk atau prosedur baru yang relevan untuk  diadopsi  dengan  tujuan  memberi manfaat secara signifikan bagi individu, kelompok  masyarakat  yang  lebih  luas. Pernyataan ini melibatkan tiga karakteristik  penting  dari  inovasi,  yaitu (a)  Kebaruan;  (b)  Komponen  aplikasi; dan (c) Manfaat yang diharapkan (Lynn, Jr dalam Rahayu, 2019).
Smart governance merupakan salah  satu  dimensi  yang  harus  dipenuhi untuk mewujudkan smart city (Asmorowati, 2019). Smart Governance berimplikasi  pada  peningkatan  kualitas pelayanan  publik.  Di  dalam smart government , pelayanan publik dilakukan secara terpusat, sistem pelayanannya sudah terintegrasi.
Dampaknya  adalah  sistem  dalam smart government dapat menopang dan menjamin  kemudahan  akses  layanan secara efektif.
Memasuki  era  revolusi  industri 4.0,  pemanfaatan  teknologi  berbasis internet  diaplikasikan  dalam  berbagai bidang kehidupan. Tidak mau ketinggalan,  Tidak  sampai  disitu  saja ternyata usaha Pemerintah Kota Makassar  terus  bergerak  membangun jaringan internasional, menciptakan keterhubungan  global  demi  perubahan Makassar  menjadi  kota  yang  lebih cerdas. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar sekaligus menjadi tuan rumah pelaksanaan konferensi Internasional  Kota  Cerdas  ( Smart City ) yang  dilaksanakan  pada  27-28  Februari 2020.
Kota  cerdas  akan  menjadi  kota yang  tidak  hanya  memiliki  teknologi ICT di daerah tertentu, tetapi juga telah menerapkan  teknologi  ini  dengan  cara yang positif berdampak pada
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) masyarakat setempat (Utomo & Hariadi, 2016).
Mendefinisikan kota cerdas sebagai kota yang mampu
menggunakan  sumber  daya  manusia (SDM),  modal  sosial,  dan  infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan  dan  kualitas  kehidupan yang tinggi Nijkamp et al dalam (Insani, 2017).
Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar  Nomor  97  Tahun    2016
tentang Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi pada pasal  11 ayat  3  (i)  menyelenggarakan  layanan peningkatan  kapasitas  aparatur  dan masyarakat  dalam  implementasi e- government dan smart city .
Pada  tata  kelola  pemerintahan  di Kota  Makassar  sudah  ada  perubahan dibandingkan  dengan  yang  sebelum- sebelumnya,  ini  dibuktikan  dengan adanya  penggunaan  teknologi  dalam membuat laporan-laporan serta diberikannya kesempatan untuk melakukan inovasi di level bawah. Pada level  RT/RW  penilaian  kinerja  juga dilakukan dengan menerapkan penilaian yang berimplikasi sesuai dengan implementasi smart governance.
Penilaian  kinerja  Ketua  RT/RW berdasarkan  9  indikator  yang  dibuat,  9
indikator  inilah  yang  harus  terpenuhi kemudian  diberikan  insentif  sesuai dengan  janji  atau  yang  disiapkan  di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)
kecamatan.  9  indikator  antraa  lain,  a. LONGGAR  (Lorong  Garden),  b.  MTR (Makassarta’  Tidak  Rantasa),  c.  Bank Sampah;  d.  Retribusi  Sampah,  e.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), f. Sombere, g. Smart Card ,  h.  Buku  Administrasi RT  dan  RW,  i. Control Sosial Activity ini  dituangkan  di  dalam  laporan pertanggungjawaban  RT/RW  masing- masing  dengan  membuat  foto-foto kegiatan dan laporan-laporan yang akan disetorkan  di  sub-bagian  keuangan untuk  dipertanggungjawabkan  dalam pencairan insentif RT/RW tersebut.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Indikator  Penilaian  Kinerja  Ketua  RT (Rukun  Tetangga)  dan  Ketua  RW (Rukun  Warga)  Kota  Makassar  yang mengatur tentang kriteria atau indikator yang  menjadi  dasar  penilaian  atau penetapan  sesuatu  pekerjaan,  program dan  prestasi  kerja  RT/RW  dalam melaksanankan tugas pelayanan terhadap masyarakatnya.
Pada  tahun  2019  “Kertas  Kerja Analisis Evaluasi Program Kerja” Smart City Kota  Makassar  dikatakan  bahwa
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
terdapat  program  kerja  yang  sudah berjalan dengan baik salah satu
diantaranya adalah Pelaksanaan Pemantauan  Kinerja  RT/RW  dengan Smart RT/RW.  Program  kerja  yang terlaksana  tersebut  merupakan  program kerja  yang  dapat  secara  langsung menyentuh  birokrasi  pemerintahan  di level  bawah.  Sebagai  bentuk  tanggung jawab pemerintah Kota Makassar setelah  diungkapnnya  konsep Smart City terkhusus  pada  dimensi Smart Governance yaitu dengan
diluncurkannya aplikasi pelayanan masyarakat  berbasis  IT  pada  tingkat RT/RW  “ Smart RT/RW”  pada  akhir tahun 2017 serta melaksanakan
sosialisasi/pelatihan
penggunaan aplikasi  tersebut  pada  tingkat  RT/RW se-Kota  Makassar  pada  awal  tahun 2018.
Smart RT/RW  adalah  sistem informasi  penunjang  sekaligus  sebagai indikator kinerja ketua RT/RW.
Aplikasi Smart RT/RW  merupakan wadah  bagi  warga  dan  ketua  RT/RW
untuk melaporkan kondisi perkembangan wilayahnya untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Kota Makassar,  utamanya  terkait  dengan penilaian  9  indikator  yang  diterapkan oleh  Bagian  Pemberdayaan  Masyarakat (BPM)  Sekretariat  Kota  Makassar. Adapun  tujuan  dari  aplikasi  ini  adalah
untuk mengkolaborasikan antara RT/RW, masyarakat, SKPD, dan instansi  terkait  lainnya,  untuk  bisa memberikan  suatu  kinerja  pelayanan publik melalui satu aplikasi.
Namun  melihat  kondisi  realitas saat  ini,  dalam  melaksanakan  tugas RT/RW  masih  banyak  yang  belum maksimal  untuk  memenuhi  9  indikator kinerja  yang  telah  ditetapkan  serta keberadaan  aplikasi  pelayanan  yang seharusnya semakin hari penggunaannya semakin terus
meningkat  tetapi  malah  terlihat  seperti mati  suri  atau  bahkan  sudah  tidak difungsikan lagi.
Dulunya  ada  9  indikator  yang dijadikan  pedoman  untuk  menentukan kinerja  ketua  RT/RW.  Saat  ini  karena adanya  perubahan  aturan  maka  9 indikator  ini  dihilangkan,  dan  diganti dengan  keharusan  bagi  ketua  RT  untuk membuat  laporan  kinerja  apa  saja  yang dilakukan tiap bulannya.
Aturan  penilaian  kinerja  ketua RT/RW  sudah  tidak  berdasarkan  9 indikator.  Sehingga  aturan  mengenai indikator penilaian kinerja ketua RT/RW tidak tersampaikan atau tersosialisasi  dengan  baik,  saat  ini  ada aturan  baru  yang  mengatur  tentang kinerja ketua RT/RW di Kota Makassar. Penilaian  9  indikator  tersebut  tidak terpakai  lagi  karena  adanya  Perwali
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
baru  yang  diterbitkan  oleh  pelaksana jabatan walikota makassar pada masanya.
Saat  ini  penilaian  kinerja  ketua RT/RW  tidak  lagi  mengacu  ke  9 indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbicara mengenai konsep  penilaian  saat  ini  tidak  ada, karena sistem pemberian insentif sekarang mengacu ke peraturan walikota yang baru. Sebenarnya dengan adanya  9  indikator  sebagai  pengukur kinerja  RT/RW  sangat  bagus,  hal  ini terlihat saat 9 indikator ini diberlakukan banyak kreatifitas-kreatifitas yang bermunculan dibandingkan dengan setelah  tidak  diberlakukannya  lagi  9 indikator yang malah berdampak kepada  kurangnya  perhatian  terhadap beberapa tugas dan fungsi sebagai ketua RT/RW  dalam  implementasi smart governance .
Dalam implementasi smart governance, yakni: Pengunaan
Teknologi  dan  Komunikasi  (TIK), Kolaborasi cerdas dan partisipasi,
Pengambilan keputusan yang cerdas dan Administrasi cerdas dibutuhkan 9
indikator  sebagai  acuan  penilaian  ketua RT/RW.
Dalam pengoperasian Smart
RT/RW  pada  RT/RW  hingga  saat  ini masih  sulit  untuk  difungsikan  secara maksimal, dikarenankan adanya
berbagai  persoalan  terkait  aplikasi diantaranya:  sangat  susah  untuk login ke  dalam  aplikasi,  pelaporan  yang dimasukkan  ke  dalam  aplikasi  seolah tidak  mendapat  respon  dari  pemerintah Kota Makassar yang kemudian berdampak  pada  tidak  maksimalnya penggunaan layanan administrasi secara cerdas.
Disisi  lain  kolaborasi  dengan berbagai  level stakeholder mulai  dari masyarakat, RT/RW,
Kelurahan, Kecamatan  dan  SKPD  terkait  serta partisipasi  dari  masyarakat  saat  ada program yang dijalankan dapat dimaksimalkan  peran  dan  fungsinya masing-masing. Hanya saja saat pandemi Covid -19  melanda  terjadi penurunan  tingkat  partisipasi  sejalan dengan diberlakukannya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.  Selanjutnya  pada  level pengambilan  keputusan  dalam  berbagai program  yang  akan  direncanakan  dan disahkan serta akan dilaksanakan pelibatan  masyarakat  serta  stakeholder di level bawah masih kurang diperhatikan,  olehnya  itu  kelihatan bahwa  program-program  yang  akan dilaksanakan  bukanlah  berasal  dari aspirasi  dan  kebutuhan  pada  level program tersebut akan di
implementasikan.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## METODE
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.
Pendekatan  ini  dipilih  karena  semua teori  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  tidak  bermaksud  untuk  diuji,  tetapi sebagai  pengarah  dalam  menentukan konteks  dan  fokus  penelitian.  Teori- teori ini juga akan digunakan pada tahap teorisasi data.
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  kasus.  Jenis  penelitian  ini dipilih karena peneliti ingin mengembangkan  wawancara  mendalam
untuk menggambarkan penerapan penilaian kinerja Ketua RT/RW di Kota Makassar.
Smart Governance
mulai dilaksanakan  tahun  2019  di  Kota Makassar.  Oleh  karena  itu  penelitian ini dilakukan untuk kurun waktu 2019– 2021.  Penelitian  akan  dilakukan  di Kota  Makassar.  Kota  Makassar  terdiri atas 15 Kecamatan dan  153 kelurahan. Kecamatan  yang  ditetapkan  sebagai lokasi penelitian sebanyak 3 Kecamatan. Dapat dikemukakan sebagai berikut:

## Tabel 1. Pertimbangan Penentuan Lokasi Penelitian
Dalam  studi  kasus  terdapat  enam sumber  bukti  yang  dapat  dijadikan sebagai  fokus  bagi  pengumpulan  data yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi  peran  serta,  dan  perangkat fisik (Miles & Huberman, 1992).
Informan  pada  sebuah  penelitian, dapat  diartikan  sebagai  orang  yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi  tentang  situasi  dan  kondisi latar  penelitian.  Sehingga,  informan tersebut  harus  mempunyai  banyak pengalaman tentang latar penelitian dan
harus  sukarela  menjadi  anggota  tim penelitian  walaupun  hanya  bersifat informal (Moleong, 2014).
Pemilihan informan dalam penelitian  ini  dengan  cara purposive sampling .  Yaitu,  teknik  penarikan sample  secara  subjektif  dengan  maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap  bahwa  informan  yang diambil  tersebut  memiliki  informasi yang  diperlukan  bagi  penelitian  yang akan  dilakukan.  Adapun  yang  menjadi informan  pada  penelitian  ini  adalah:  1. Camat  di  3  Kecamatan  Kota  Makassar;
No Kecamatan Pertimbangan yang Digunakan 1 Makassar Pusat pertokoan Kota Makassar 2 Panakkukang Pusat aktivitas perkantoran dan perbelanjaan 3 Tamalanrea Merupakan kawasan Pendidikan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
2.  Lurah  di  3  Kecamatan  Kota Makassar;  3.  RT/RW  di  3  Kecamatan Kota Makassar.
Data  dikumpulkan  dari  beberapa sumber:  1.  Data  dokumen  dan  rekaman arsip akan dikumpulkan melalui dokumen  dan  arsip  pelaksanaan smart governance dalam  penilaian  kinerja Ketua  RT/RW  di  Kota  Makassar;  2. Data  hasil  wawancara  dihimpun  dari para  informan  kunci.  yaitu  pihak-pihak terkait  dalam  penilaian  kinerja  Ketua RT/RW di Kota Makassar; 3.
Melakukan wawancara mendalam.
Dengan  mengunakan tape  recorder (perekam  suara)  dan  buku  catatan;  4. Melakukan  observasi  langsung.  Teknik ini  digunakan  untuk  mengobservasi hasil-hasil  kegiatan  dalam  kurun  waktu 2019–2021, dan juga terhadap aktivitas/proses pelaksanaan smart governance ketua  RT/RW  di  Kota Makassar.
Fokus  utama  dalam  penelitian  ini adalah smart governance .  Berikut  ini penjelasan  fokus  dan  sub-sub  fokus yang  ditetapkan  dalam  peneltian:  1. Pengunaan  Teknologi  dan  Komunikasi (TIK). Smart governance sebagai penggunaan  saluran  komunikasi  baru untuk warga, misalnya, ''e-governance'' . TIK merupakan teknologi yang diperlukan  untuk  memproses  informasi, terutama penggunaan komputer
elektronik dan perangkat lunak komputer, yang ditujukan untuk mengelolah,  menyimpan,  melindungi, mentransmisikan, dan mencari
informasi  dari  mana  saja  dan  kapan saja; 2. Kolaborasi cerdas dan partisipasi.  Tata  kelola  yang  cerdas berarti  berkolaborasi  lintas  departemen dan  dengan  masyarakat,  membantu mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan pada  tingkat  yang  paling  penting membuat  operasi  dan  layanan  benar- benar berpusat pada warga; 3. Pengambilan  keputusan  yang  cerdas;  4. Bahwa kota pintar perlu mengembangkan sistem tata kelola yang cerdas  yang  memperhitungkan  semua faktor  utama.  Proses  tiga  langkah diusulkan,
dimulai dengan
mendiagnosis situasi, kemudian
mengembangkan  rencana  strategis,  dan akhirnya mengambil tindakan; 5. Administrasi  cerdas. Smart  governance mengacu  pada  kemampuan  lembaga pemerintah  untuk  berinteraksi  dengan publik secara online dalam penyampaian layanan dan dalam memenuhi mandat yang telah ditentukan sebelumnya.
Teknik analisis data kasus dilakukan  melalui  tiga  tahap  yaitu reduksi  data,  penyajian  data  dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Tahap  reduksi  data:  Reduksi  data
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
dilakukan pada dua tahap yaitu pertama pada  tahap  penyusunan  rancangan. Kedua, setelah data lapangan terkumpul dengan melakukan perangkuman, merumuskan tema, pengelompokan, dan penyajian  data  secara  tertulis.  Tahap penyajian  data:    pada  tahap  ini  peneliti melakukan  analisis  dengan  penyajian data  dalam  bentuk  matriks  dan  bagan jaringan  kausal.  Tahap  Pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tata  kelola  pemerintahan  di Kota Makassar sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan aturan yang berlaku. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat tidak boleh terlepas didalam melaksanakan sebuah program kegiatan. Dengan adanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dapat membuat  program  yang  dilaksanakan dapat berjalan dengann maksimal.
Pada  level  RT/RW  penilaian kinerja  dalam  9  indikator,  yakni:  a. LONGGAR  (Lorong  Garden),  b.  MTR (Makassarta’  Tidak  Rantasa),  c.  Bank Sampah;  d.  Retribusi  Sampah,  e.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), f. Sombere , g. Smart  Card ,  h.  Buku  Administrasi RT  dan  RW,  i. Control  Sosial  Activity juga  dilakukan  dengan  menerapkan penilaian  yang  berimplikasi  sesuai dengan implementasi smart governance ,
yakni: Pengunaan Teknologi dan Komunikasi  (TIK),  Kolaborasi  cerdas dan  partisipasi,  Pengambilan  keputusan yang cerdas dan Administrasi cerdas.

## Penggunaan TIK Secara Cerdas
Teknologi informasi dan komunikasi  (TIK) merupakan teknologi yang  diperlukan  untuk  memproses informasi, terutama penggunaan komputer  elektronik  dan  perangkat lunak  komputer,  yang  ditujukan  untuk mengelolah,  menyimpan,  melindungi, mentransmisikan, dan mencari informasi  dari  mana  saja  dan  kapan saja. Tujuannya adalah untuk menjadikan pemerintah lebih efektif dan efisien  dalam  memberikan  pelayanan (e- government )  sekaligus  juga  agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap partisipasi
masyarakat dalam proses demokrasi.
Penggunaan  TIK  telah  menjadi cara untuk meningkatkan dan mendorong  keterlibatan  warga  selain metode tradisional. Dengan menyediakan dan mendorong
penggunaan teknologi ini. Secara khusus,  TIK  melakukan  ini  dengan meningkatkan saluran komunikasi. Dengan  demikian,  memberikan  lebih banyak pemerataan dalam akses dengan secara  cepat  dan  efisien  membawa perhatian warga negara menjadi
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
perhatian  para  pembuat  kebijakan. Dengan  kemajuan  dan  kecangggihan teknologi  informasi  saat  ini  pertukaran informasi  tidak  lagi  mengenal  lagi batas-batas  antar  negara  (borderless) (Alwi, 2018).
Penggunaan  teknologi  dalam  hal ini  media online sangat  membantu dalam  melakukan  publikasi  ke  sosial media  di  setiap  melaksanakan  kegiatan ditambah  juga  dengan  adanya  pelibatan media sangat membantu didalam penyampaian informasi terkait program- program  kerja  kota  Makassar  ke  publik atau masyarakat luas.
Saat  ini  di  era  yang  modern penggunaan  TIK  sangat  membantu dalam  pelaksanaan  tugas,  jadi  sebagai contoh  dalam  mengawal  makassar  ta' tidak rantasa digunakan aplikasi whatsapp atau menelepon secara langsung  dalam  menyampaikan  laporan apabila  diterdapat  tumpukan  sampah yang  belum  diangkut  dan  selanjutnya akan dilakukan klarifikasi apakah laporan  tersebut  benar  atau  tidak,  kalau memang  betul  maka  segera  ditindak lanjuti oleh tim atau armada pengangkut.
Di  Kota  Makassar  sendiri  dengan adanya bantuan TIK yang dipakai untuk berkomunikasi  baik  melalui  telepon atau  sosial  media  seperti whatsapp dan lainnya  itu  sangat  membantu  dalam
pelaporan  jika  ada  kasus  penumpukan sampah  yang  belum  diangkut  sehingga bisa  langsung  diarahkan  tim  atau armada untuk segera melakukan pengangkutan sampah.
Penggunaan teknologi sangat membantu  dalam  menjalangkan  tugas dan  fungsinya  masing-masing,  sebagai contoh  dengan  adanya  aplikasi Smart RT/RW  di  HP  android  masing-masing memudahkan  RT/RW  dalam  membuat laporan kegiatan di lapangan karena tiap indikator  memiliki  menunya  masing- masing. Tetapi  karena aplikasi ini tidak berjalan  dengan  maksimal  makanya sekarang  beralih  ke  aplikasi whatsapp grup.
Adanya  bantuan  TIK  sangat mendukung  kinerja  pemerintah  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan bantuan TIK berbagai  informasi  bisa  didapatkan  dan dibagikan  dengan  mudah,  pembuatan dan  pengiriman  laporan  juga  dapat dilakukan dengan cepat.  dengan adanya bantuan  dan  penggunaan  TIK  sangat mendukung  beberhasilan  terlaksananya smart governance .  Terbukti  bahwa dengan  TIK  dapat  memaksimalkan pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan  masyarakat,  disamping  itu dengan  bantuan  TIK  informasi  bisa dengan  mudah  didapat  dan  dibagikan kepada  yang  membutuhkan.  dengan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
bantuan  TIK  pula  pembuatan  dan pengiriman laporan-laporan dapat dengan mudah dilakukan. Penggunaan TIK sangat
mendukung  dalam  melaksanakan  tugas, hal tersebut dikarenakan dengan adanya bantuan TIK dapat memudahkan komunikasi,  penyampaian  informasi secara cepat ataupun pengiriman laporan-laporan  kegiatan  yang  harus dilaporkan. Penggunaan teknologi dalam  pelaksanaan  program  Walikota itu  dilakukan  secara  bertahap,  ini dikarenakan  tidak  semua stakeholder bisa  memanfaatkan  teknologi  dalam bekerja.  Jadi  dengan  demikian  laporan- laporan dalam bentuk tertulis tetap ada.
Penggunaan
TIK sangat
mendukung  dalam  melaksanakan  tugas di wilayah kerja masing-masing, sebagai  contoh  dengan  bantuan  TIK laporan-laporan kegiatan menjadi mudah  dilakukan  pada  saat  dilokasi kegiatan,  fungsi  sebagai  pengarsipan juga  sangat  aman  dan  efektif  karena sudah  tersimpan  dalam  bentuk file . tetapi disisi lain masih terdapat stakeholder yang kurang mampu mengoperasikan teknologi sehingga laporan-laporan  dalam  bentuk  tertulis masih tetap ada.
Dalam  mendukung  terlaksananya program  makassar  ta'  tidak  rantasa  TIK yang  digunakan  dalam  berkoordinasi
adalah aplikasi whatsapp , dimana aplikasi  ini  memungkinkan  stakeholder berkoordinasi  satu  sama  lain  tanpa harus  bertemu  secara  langsung.  hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Gil-Gracia dalam    Manuael    mengatakan  Smart State adalah bentuk elektronik baru tata kelola  yang  menggunakan  teknologi informasi  canggih  untuk  interkoneksi dan integrasi informasi, proses, institusi, dan  infrastruktur  fisik  untuk  melayani warga dan komunitas dengan lebih baik, dalam (Bolívar & Meijer, 2016).
Penggunaan TIK dalam mengawal retribusi sampah adalah saat pembuatan laporan  di  tingkat  kecamatan.  Laporan tersebut dibuat berdasarkan dari laporan retribusi  sampah  yang  disetor  dari tingkat  kelurahan.  Pada  tahap  retribusi sampah  penggunaan  TIK  digunakan hanya  pada  saat  ada  kendala  yang ditemukan di lapangan dengan berkoordinasi  melalui  telepon  atau aplikasi whatsapp ,  jika  tidak  ada  maka para kolektor dapat melakukan penagihan langsung kepada warga. Penggunaan TIK dalam memaksimalkan kontrol sosial
dilakukan  dengan  memanfaatkan  grup pada aplikasi whatsapp untuk berkoordinasi  dengan  ketua  RT/RW dalam  menjaga  kondisi  keamanan wilayah  masing-masing.  Penggunaan TIK sangat mendukung dalam
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab.  Dengan  adanya  TIK  dapat memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan setiap stakeholder .
TIK  sangat  mendukung  kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.  Dengan bantuan  TIK  berbagai  informasi  bisa didapatkan dan dibagikan dengan mudah,  pembuatan  dan  pengiriman laporan  juga  dapat  dilakukan  dengan cepat.  dengan  adanya  bantuan  dan penggunaan  TIK  sangat  mendukung keberhasilan terlaksananya smart governance .  Terbukti  bahwa  dengan TIK  dapat  memaksimalkan  pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,  disamping  itu  dengan bantuan  TIK  informasi  bisa  dengan mudah  didapat  dan  dibagikan  kepada yang  membutuhkan.  dengan  bantuan TIK  pula  pembuatan  dan  pengiriman laporan-laporan  dapat  dengan  mudah dilakukan.

## Kolaborasi Cerdas dan Partisipasi
Kolaborasi merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya  terdapat  aktivitas  tertentu yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan bersama  dengan  saling  membantu  dan saling  memahami  aktivitas  masing- masing.  Sedangkan  partisipasi  oleh banyak kalangan disamakan
pengertiannya  dengan  keikutsertaan, turut  serta  mengambil  bagian.  Hal  ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.
Dalam partisipasi masyarakat secara  aktif  di  keseluruhan  9  indikator dianggap tidak menjadi sebuah kewajiban  ini  tergantung  dari  kegiatan apa yang akan dilakukan. Ke 9 indikator dalam  penilaian  tidak  dilibatkan  semua masyarakat,  tetapi  yang  harus  aktif disini  adalah  RT/RW  sendiri,  seperti lorong garden itu keterlibatan masyarakat sangat diharapkan,
Makassar  tidak  rantasa  jelas  terlibat, kemudian retribusi sampah itu tidak ada keterlibatan masyarakat karena kegiatan retribusi  sampah  adalah  membantu kolektor  atau  lurah  dalam  rangka penagihan  sampah,  kemudian  PBB  itu juga  tidak  ada, sombere ini  pasti  ada keterlibatan  masyarakat,  lalu smart card ,  administrasi  RT/RW,  kontrol sosial  itu  tidak  ada  keterlibatan  warga masyarakat  karena  kontrol  sosial  itu yang  menilai  adalah  pimpinan  atau camat sendiri di Kota Makassar.
Penilaian  kinerja  ketua  RT/RW tidak  lagi  mengacu  ke  9  indikator  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Berbicara mengenai  konsep  penilaian  saat  ini  itu tidak  ada  karena  sistem  pemberian insentif sekarang mengacu ke peraturan walikota yang baru. Sebenarnya dengan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
adanya  9  indikator  sebagai  pengukur kinerja  RT/RW  sangat  bagus,  hal  ini terlihat saat 9 indikator ini diberlakukan banyak kreatifitas-kreatifitas yang bermunculan dibandingkan dengan setelah  tidak  diberlakukannya  lagi  9 indikator yang malah berdampak kepada  kurangnya  perhatian  terhadap beberapa tugas dan fungsi sebagai ketua RT/RW.
Tidak  semua  warga  dituntut untuk  ikut  terlibat  dan  aktif  disetiap indikator,  tetapi  ketika  ada  indikator yang  mengharuskan  warga  untuk  ikut terlibat  maka  para  warga  juga  terlibat secara aktif di setiap kegiatan.
Sesuai  dengan  konsep  kebijakan publik  bahwa  merupakan  kewenangan pemerintah  menjalankan  tugas  dan fungsinya  dalam  hubungannya  dengan masyarakat  dan  dunia  usaha.  Pada dasarnya  kebijakan  pemerintah  dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai  aspek  merupakan  kebijakan yang  berorientasi  pada  kepentingan publik (masyarakat) (N. Mustari, 2015).
Kolaborasi  cerdas  dan  partisipasi yang terjalin guna terlaksananya Makassar  ta'  tidak  rantasa  adalah keterlibatan warga untuk ikut berpartisipasi serta diharuskan mematuhi aturan atau jadwal pembuangan  sampah,  selanjutnya  ketua RW yang melakukan koordinasi dengan
koordinator  kebersihan  terkait  tindakan selanjutnya. Partisipasi masyarakat sangat membantu dan sangat diharapkan,  hal  ini  juga  didukung dengan karakter masyarakat yang mudah untuk diarahkan.
Secara  garis  besar  partisipasi masyarakat sangat baik,  tergantung dari cara  pemerintah  di  wilayahnya  masing- masing  dalam  melakukan  komunikasi dengan  warganya  untuk  bisa  terlibat dalam  kegiatan,  ini  disebabkan  karena adanya  perbedaan  karakteristik  wilayah dan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya yang berkolaborasi  dan  berpartisipasi  untuk memaksimalkan  Makassar  ta'  tidak rantasa  pada  kegiatan  kerja  bakti  yang biasa  dilakukan  adalah  warga,  ketua RT/RW  dan  pihak  kelurahan.  Hal  ini sejalan dengan pendapat Batagan mengatakan  bahwa  tata  kelola  yang cerdas berarti berkolaborasi lintas departemen  dan  dengan  komunitas, membantu  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dan  pada  tingkat  yang  paling penting  membuat  operasi  dan  layanan benar-benar berpusat pada warga negara,  Batagan  dalam  (Bolívar  & Meijer, 2016).
Terkait dengan terkumpulnya retribusi  sampah  dengan  maksimal, ketua RT akan senantiasa mengingatkan warganya saat akan dilakukan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
penagihan oleh kolektor retribusi sampah,  selanjutnya  retribusi  yang terkumpul  disetor  ke  kelurahan  dan selanjutnya  ke  kecamatan  di  Kota Makassar.  Menurut  Stich  dan  Eagle juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan  masyarakat  dalam  proses implementasi.  Menurutnya  keterlibatan masyarakat  harus  di  pahami  lebih  dari sekedar  adanya  kebutuhan  dan  tuntutan demokrasi Keterlibatan masyarakat memiliki makna yang lebih tinggi, yaitu sebagai  media  pembelajaran  bersama antara  pemerintah  dan  masyarakat, dalam (Wahyudi, 2015).
Partisipasi masyarakat sangat membantu kami, mulai dari keterlibatan mereka  di  lorong garden sampai  pada indikator  kontrol  sosial.  Warga  juga senantiasa membantu kalau ada kegiatan kerja bakti yang telah terjadwal.  Seluruh  elemen  baik  dari masyarakat sampai pada unsur pemerintah  kecamatan  ikut  terlibat
dalam pelaksanaan kegiatan.
Selanjutnya  jika  pelaksanaan  kegiatan membutuhkan  keterlibatan  masyarakat sangat  antusias  dalam  pelaksanaan kegiatan.  Tetapi  saat  pandemi  covid melanda  partisipasi  tersebut  menurun sejalan  dengan  pemberlakuan  aturan pembatasan kegiatan Masyarakat.
Partisipasi masyarakat agak menurun,  disebabkan  oleh  adanya
pandemi covid karena adanya dilarangan  untuk  kumpul-kumpul  lagi seperti  dulu.  Jadi  sa  kepedulian  ini harus  di  perhatikan  dan  harus  lebih ditingkatkan lagi termasuk dalam kontrol sosial
Dalam  memaksimalkan  kontrol sosial  peran  serta  dan  sinergitas  yang baik antara warga, ketua RT/RW, pihak kelurahan,  Babinsa  dan  Binmas  sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas dan kondisi  keamanan  di  lingkungan  warga kota  Makassar.  Hal  ini  sejalan  dengan Tugas  pemerintah  menurut  Kaufman adalah  untuk  melayani  dan  mengatur ( regulatory) masyarakat, dalam (Rauf & Munaf, 2018).

## Pengambilan Keputusan yang Cerdas
Bahwa kota pintar perlu mengembangkan sistem tata kelola yang cerdas  yang  memperhitungkan  semua faktor  utama.  Proses  tiga  langkah diusulkan,
dimulai dengan; mendiagnosis situasi “proses pemeriksaan terhadap hal (situasi) sosial yang  dipandang  tak  beres”,  kemudian mengembangkan rencana strategis “pengembangan rencana strategis adalah  proses  yang  dilakukan  suatu organisasi  untuk  mengembangkan  dan menentukan  strategi  atau  arahan,  serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
(termasuk  modal  dan  sumber  daya manusia)  untuk  mencapai  strategi  ini”, dan  akhirnya  mengambil  Tindakan “mulai bertindak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”.
Sebenarnya  kebijakan  itu  hanya dirumuskan  lalu  dibuat  dalam  suatu bentuk  positif  seperti  undang-undang dan  kemudian  didiamkan  dan  tidak dilaksanakan  atau  diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan  atau  diimplementasikan agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan yang diinginkan. (Sinaga, 2016)
Terkait  Makassar  ta'  tidak  rantasa pengambilan keputusan dilakukan dengan  terlebih  dahulu  pemerintah kelurahan  turun  langsung  ke  lapangan untuk  melihat  kondisi  secara  langsung persoalan-persoalan  persampahan  di wilayahnya,  selanjutnya  mengadakan rapat  koordinasi  untuk  mendengarkan laporan-laporan  dan  masukan  dari stakeholder .  Mendiagnosa  masalah  tiap indikator,  ketua  RT  biasanya  terlibat langsung di lapangan untuk mengetahui secara  pasti  kondisi  di  wilayahnya. Disamping itu permasalahan- permasalahan sering kali muncul karena adanya perubahan pada posisi
pengambil kebijakan. Masalah
pemerintah  selalu  melakukan  rapat koordinasi satu kali dalam satu minggu, dimana semua masalah-masalah
kewilayahan  dilaporkan  dalam  rapat tersebut  dan  selanjutnya  dilaporkan  ke tingkat  pimpinan  atau  biasa  disebut bottom up.
Sesuai  dengan  pendapat  Morgan dan Cerullo (1984) yang mendefinisikan keputusan  sebagai  sebuah  kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah suatu kemungkinan  dipilih,  sementara  yang lain  dikesampingkan.  Dalam  hal  ini, yang  dimaksud  dengan  pertimbangan ialah menganalisis beberapa kemungkinan atau alternatif, sesudah itu dipilih  satu  diantaranya  (Salusu  dan Young, 2021).
Makassar ta’  tidak  Rantasa merupakan  program  pemerintah  Kota Makassar  dimana  semua  masyarakat ikut  mendukung  terlaksananya  program tersebut.  Hal  ini  berbanding  lurus dengan kebutuhan warga, dimana warga masyarakat sangat membutuhkan kondisi  lingkungan  yang  senantiasa bersih  dan  indah  di  sekitarnya.  Ketika ada  yang  tidak  sesuai  maka  masalah akan muncul dengan sendirinya. Setelah ada  masalah  maka  pelibatan  seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan  dalam  bentuk  rapat  atau musyawarah  merupakan  jalan  terbaik yang akan dilakukan.
Dalam mendiagnosa masalah rertibusi sampah, pada level pemerintah
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) kecamatan menjadwalkan rapat koordinasi  dengan  lurah  dan  ketua RT/RW  di  kota  Makassar.  Dalam  rapat koordinasi inilah disampaikan informasi atau  persoalan-persoalan  yang  terjadi dilapangan  terkait  retribusi  sampah. Selanjutnya  hasil  rapat  koordinasi tersebut  dijadikan  acuan  dalam  setap Tindakan-tindakan teknis di lapangan.
Saat  penilaian  9  indikator  masih diterapkan, pengembangan rencana strategis dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan, selanjutnya tahap pelaksanaan  dilaksanakan  di  tingkat kelurahan dan RT/RW di Kota Makassar.  Jika  dalam  pelaksanaannya terdapat kendala maka dikomunikasikan dengan  level  pemerintahan  yang  lebih tinggi untuk dicarikan solusinya.
Namun setelah terjadi perubahan kebijakan    program  ini  tidak  di implemetasikan lagi.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat Bridges (1971) yang mengatakan dibalik  suatu  keputusan  ada  unsur prosedur,  yaitu  pertama-tama  pembuat keputusan  mengidentifikasi  masalah, mengklarifikasi  tujuan-tujuan  khusus yang  diinginkan,  memeriksa  berbagai kemungkinan  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan,  dan  mengakhiri proses  itu  dengan  menetapkan  pilihan bertindak. (Salusu dan Young, 2021)
Dalam kontrol sosial pengambilan keputusan  dilakukan  dengan  membuka akses  informasi  dan  menerima  laporan serta  saran  dan  masukan  dari  warga Kota  Makassar.  Selanjutnya  melakukan koordinasi dengan ketua RT/RW di kota Makassar untuk mengetahui kondisi real dilapangan.  Indikator  kontrol  aktivitas sosial,  ketua  RT/RW  harus  mengetahui data  warganya  mulai  dari  tingkat kesejahterahan  sampai  pada  pendataan- pendataan jika  akan  ada  bantuan sosial, kemudian  memberikan  pengarahan  ke warganya  baik  yang  mendapat  bantuan maupun yang tidak.
Kelompok  sasaran  ( target  group ) adalah orang-orang, kelompok- kelompok orang, atau organisasi- organisasi, yang perilaku atau keadaannya  ingin  dipengaruhi  atau diubah  oleh  kebijakan  publik  tersebut. (N.  D.  Mustari,  2022).  Sejalan  dengan pendapat  Willke  mengatakan  Tata kelola  yang  cerdas  adalah  aktivitas mengoordinasikan  komunikasi  untuk mencapai tujuan kolektif melalui kolaborasi  dengan  kumpulan  prinsip, faktor  dan  kapasitas  yang  merupakan suatu bentuk pemerintahan yang mampu mengatasi kondisi dan urgensi pengetahuan masyarakat, dalam (Bolívar & Meijer, 2016).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i

## Administrasi Cerdas
Pada hakekatnya administrasi cerdas menekankan bahwa smart governance mengacu  pada  kemampuan lembaga  pemerintah  untuk  berinteraksi dengan  publik  secara online dalam penyampaian layanan dan dalam memenuhi mandat yang telah ditentukan sebelumnya.
Untuk  Makassar  ta'  tidak  rantasa pada hakekatnya adalah bentuk kegiatan teknis di  lapangan. Jadi  sangat  minimal sekali pelayanan online yang dilakukan, adapun  penyampaian  himbauan  dan informasi  yang  dilakukan  itu  biasanya melalui  telepon  atau  melalui  aplikasi whatsapp .  kemampuan  ketua  RT  dalam melakukan  pelayanan  secara  online kepada  warganya  bisa  terlihat  dari difungsikannya  telepon  atau  aplikasi whatsapp dalam melayani warga.
Penyampaian layanan secara
online sudah  dilakukan  dan  sangat membantu.
Adapun
bentuk penyampaian  dalam  bentuk  komunikasi satu arah dilakukan memalui media dan website pada  level  kecamatan  dan kelurahan, sedangkan pada level RT/RW  di  kota  Makassar  dilakukan dengan  bentuk  komunikasi  dua  arah melalui  telepon,  sms  maupun  melalui aplikasi whatsapp. selain itu
penyampaian layanan secara konfensional juga masih tetap dilakukan Penyampaian layanan secara online dapat dilakukan dengan berkoordinasi  melalui  melalui  telepon atau  aplikasi whatsapp jika  jadwal pengangkutan  sampah  telah  selesai lantaran  menemukan  sampah  yang belum  terangkut.  Selebihnya  adalah kegiatan teknis pengangkutan.
Pelayanan secara online kepada warganya bisa terlihat dari difungsikannya  telepon  atau  aplikasi whatsapp dalam melayani warga di kota Makassar.
Dalam  memaksimalkan  retribusi sampah  pemerintah  kecamatan  selalu mengingatkan kepada kelurahan melalui grup whatsapp agar diperhatikan jadwal pembayaran retribusinya. Karena setelah  sampai  pada  jadwal  tersebut maka  kelurahan  akan  menyetor  ke kecamatan  yang  selanjutnya  kecamatan menyetor  ke  kas  daerah  melalui  bank Sulselbar.
Pemberian layanan penagihan retribusi  sampah  dilakukan  secara manual  oleh  ketua  RT/RW  masing- masing  di  kota  Makassar  dengan  cara mendatangi  rumah  warga  satu  per  satu, jadi  pada  tahap  ini  tidak  ada  pelayanan online yang diberikan.
Dalam mendukung  pelaksanaan  kontrol  sosial secara  maksimal,  penyampaian  layanan
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dilakukan  melalui  telepon  atau  grup pada  aplikasi whatsapp dan  bekerja sama dengan ketua RT dan kelurahan.
Sejalan  dengan  konsep smart  city cenderung  mengintegrasikan  informasi di  dalam  kehidupan  masyarakat  kota. definisi lainnya smart  city didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan  SDM,  modal  sosial,  dan infrastruktur  telekomunikasi  modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi  berkelanjutan  dan  kualitas kehidupan yang tinggi, dengan
manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan
berbasis partisipasi  masyarakat  (Hasibuan  &
Sulaiman, 2019).
Dalam memaksimalkan penyampaian  layanan  secara online untuk  mengawal  kontrol  sosial  kepada warga, di kelurahan karampuang menggunakan media sosial yang familiyar dengan  warga  seperti  aplikasi whatsapp, facebook , dan lainnya di kota Makassar.  Jadi seluruh  informasi- informasi  dibagikan  melalui  media sosial tersebut.

## KESIMPULAN
Dengan  adanya  bantuan  dan penggunaan  TIK  sangat  mendukung keberhasilan terlaksananya smart governance .  Terbukti  bahwa  dengan TIK  dapat  memaksimalkan  pelayanan
pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,  disamping  itu  dengan bantuan  TIK  informasi  bisa  dengan mudah  didapat  dan  dibagikan  kepada yang  membutuhkan.  dengan  bantuan TIK  pula  pembuatan  dan  pengiriman laporan-laporan  dapat  dengan  mudah dilakukan. Keterlibatan masyarakat dalam  pelaksanaan  program  kegiatan, ketua RT/RW di Kota Makassar sebagai pengarah  dan  koordinator,  serta  pihak kelurahan dan kecamatan sebagai pengawas adalah sebuah bentuk kolaborasi sempurna dalam menjalangkan smart governance .
Secara umum mendiagnosa
masalah dapat dilakukan dengan memberikan  pelayanan  maksimal  dan membangun  komunikasi  yang  baik dengan  warga  agar  informasi  bisa didapat  dengan  mudah,  selain  itu dengan turun langsung ke wilayah kerja masing-masing merupakan sebuah pilihan  yang  tepat  untuk  mengetahui kondisi  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan.  Dalam  melakukan  pelayanan online kepada masyarakat, penyampaian layanan  dilakukan  secara  struktural mulai  dari  tingkat  kelurahan  sampai tingkat RT.  Penyampaian  layanan dilakukan  dengan  melalui  telepon, sms maupun media sosial lainya. Selaian itu penyampaian layanan secara
konfensional masih tetap dilaksanakan.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Saat  penilaian  kinerja  9  indikator masih diterapkan, pengembangan rencana  strategis  dilakukan  pada  level kecamatan dan keluraha dengan
melakukan evaluasi terhadap keberhasilan  kegiatan  yang  dilakukan dan selanjutnya
dilakukan pengembangan  atau  inovasi  untuk kedepannya. Namun setelah penilaian 9 indikator  dihapus    dengan  adannya Perwali  baru,  maka  kinerja  RT/RW menurun.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  menyampaikan  ucapan terimakasih  dan  penghargaan  yang setinggi-tingginya  kepada  kedua  orang tua,  isteri,  anak,  mertua  dan  saudara- saudari penulis. Kepada dosen pembimbing dan penguji, kepada informan  pada  tiga  kecamatan  di  Kota Makassar  sebagai  lokus  utama  peneliti untuk  memperoleh  informasi  mengenai analisis smart  governance di  Kota Makassar,  serta  kepada  teman-teman serta  seluruh  kerabat  yang  senantiasa memberikan  semangat  dan  dukungan baik moril maupun non-moril.

## REFERENSI
Alwi.  (2018). Kolaborasi  dan  Kinerja Kebijakan: Tantangan dan Strategi  dalam  Penentuan  dan Implementasi Kebijakan . Makassar: Kedai Buku Jenny.
Bolívar,  M.  P.  R.,  &  Meijer,  A.  J.
(2016).  Smart  Governance:  Using a Literature Review and Empirical Analysis  to  Build  a  Research Model. Social  Science  Computer Review , 34 (6),  pp.  673–692.
https://doi.org/10.1177/08944393 15611088
Hasibuan,  A.,  &  Sulaiman,    O.  K.
(2019). Smart  City :  Konsep  Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian  Masalah  Perkotaan Kabupaten/Kota. Buletin  Utama
Teknik , 14 (2), pp. 127–135. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/ but/article/view/1097
Insani, P. A. (2017). Mewujudkan Kota Responsif  Melalui Smart  City . Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 2 (1). https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i
1.1423
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.
(1992). Analisis  Data  Kualitatif.
Jakarta: UI Press.
Moleong,  L.  J.  (2014). Metodelogi Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Oddest.
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan  Publik. Yogyakarta: LeutikaPrio.
Mustari,  N.  D.  (2022). Kebijakan Pendidikan Pada Masa Covid-19: Konsep  dan  Implementasi. Gowa: Subaltern Inti Media.
Rahayu,  A.  Y.  S.  (2019). Birokrasi  & Governance:  Teori,  Konsep,  dan Aplikasinya . Depok: PT.
Rajagrafindo Persada.
Rauf, R., & Munaf, Y. (2018). Lembaga Kemasyarakatan  di  Indonesia  pp. 79–82. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
Raz.  (2018).  Tata  Kelola  Cerdas  untuk Cerdas  Kota. Prosisding  IEEE , 106 (4), pp. 680–689.
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Agustus 2023, Volume 9, Nomor 2
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Salusu, & Young, R. (2021). Pengambilan  Keputusan  Stratejik
untuk  Organisasi  Publik  dan
Organisasi  Non  Profit . Irigasi Info . Diperoleh dari https://irigasi.info/wp- content/uploads/2021/03/PENGA MBILAN-KEPUTUSAN-
STRATEJIK.pdf Sinaga, H. (2016). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. (Tesis,  Universitas  Medan Area,  Medan).  Diperoleh  dari https://repositori.uma.ac.id/handle /123456789/1336 Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016).
Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat  Kota. Jurnal  Strategi Dan Bisnis , 4 (2), pp. 159–176. Wahyudi,  K.  (2015). Implementasi Kebijakan  Qanun  No.  01  Tahun 2014  Tentang  Bangunan  Gedung Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Masyarakat di  Kantor  Pelayanan  Perizinan
Terpadu  Satu  Pintu  (KPPTSP)
Kabupaten Aceh Tenggara (Tesis,
Universitas Medan Area, Medan).
Diperoleh dari
http://repository.uma.ac.id/handle/ 123456789/1201