## Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2, No. 5, Mei 2021 E-ISSN:2723 – 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional

## Andi Lala
Akamigas Indramayu, Indonesia Email: andidoshukum@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 05 Mei 2021 Diterima  dalam  bentuk revisi 10 Mei 2021 Diterima  dalam  bentuk revisi 17 Mei 2021
Keywords:
law; implementation of
values; pancasila

## Abstract
Indonesia  is  a  state  of  law  as  stated  in  the  1945  Constitution  Article  1 paragraph  (3)  which  reads  "The  State  of  Indonesia  is  a  State  of  law". Criminal  Law  is  one  of  the  existing  laws  in  Indonesia,  the  regulation  is contained  in  the  Criminal  Code  (Book  of  Criminal  Law)  as  one  of  the positive  laws.  The  development  of  national  criminal  law  should  not  be separated  from  the  values  contained  in  Pancasila,  so  that  the  track  in  law enforcement  can  also  achieve  justice  based  on  Pancasila.  This  type  of research  is  a  type  oflibrary  research,  which  is  based  on  library  data  or documentation that has been done. In accordance with the type of research, then  in  data  collection  the  author  uses  the  method  of  documentation  or document study. Data sources in this writing are divided into primary data sources and secondary data sources. Based on the purpose of the research to  be  achieved,  it  begins  by  reviewing  all  the  data  that  is  available  from various sources, namely documentation and data obtained from the library by reducing the data, namely the data obtained from the library. The values of Pancasila as the fundamental values of the Indonesian state are in fact a source of all legal sources in the Indonesian state. So that objectively it  is a view of life, awareness, legal ideals, and noble moral ideals that include the psychological atmosphere, as well as the character of the Indonesian nation. The  reform  of  Indonesian  criminal  law  that  internalizes  the  values  of Pancasila  must  remain  directed  at  the  national  goals  that  the  Indonesian nation  wants  to  achieve  as  an  independent  and  sovereign  country.  The current Criminal Code is a legal product of the Dutch East Indies Colonial government,  which  needs  to  be  adapted  to  the  ideology  of  the  Indonesian nation, namely Pancasila.

## Abstrak
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi  “Negara  Indonesia adalah Negara hukum“. Hukum Pidana adalah salah satu hukum yang ada di negara Indonesia, pengaturan terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana)  sebagai  salah  satu  hukum  positif.  Pembangunan  hukum pidana  nasional  seyogyanya  tidak  lepas  dari  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  Pancasila,  sehingga  trek  dalam  penegakan  hukum  juga  dapat mencapai  keadilan  berdasarkan  Pancasila.  Jenis  penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yang  mendasarkan  pada data-data  kepustakaan  atau  dokumentasi  yang  pernah  dilakukan.  Sesuai dengan  jenis  penelitian,  maka  dalam  pengumpulan  data  penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen. Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah  seluruh  data  yang  sudah  tersedia  dari  berbagai  sumber  yaitu dokumentasi      dan      data      yang      diperoleh      dari      pustaka      dengan mengadakan  reduksi  data  yaitu  data-data  yang  diperoleh  dari  kepustakaan. Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  nilai  fundamental  negara  Indonesia  pada hakikatnya  merupakan  suatu  sumber  dari  segala  sumber  hukum  dalam Negara  Indonesia.  Sehingga  secara  objektif  merupakan  suatu  pandangan
Kata Kunci: hokum;  implementasi  nilai- nilai; pancasila
hidup,  kesadaran,  cita-cita  hukum,  serta  cita-cita  moral  yang  luhur  yang meliputi  suasana  kejiwaan,  serta  watak  bangsa  Indonesia.  Pembaharuan hukum  pidana  Indonesia  yang  menginternalisasi  nilai-nilai  Pancasila  harus tetap  diarahkan  pada  tujuan  nasional  yang  ingin  dicapai  oleh  bangsa Indonesia  sebagai  sebuah  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat.  KUHP  yang saat  ini  masih  berlaku  merupakan  produk  hukum  pemerintah  Kolonial Hindia  Belanda,  yang  perlu  disesuaikan  dengan  ideology  bangsa  Indonesia yaitu Pancasila.
Koresponden author: Andi Lala
Email: andidoshukum@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Sejarah lahirnya pancasila berawal dari pra-kemerdekaan dimana banyak figur-figur negarawan bangsa Indonesia berfikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Salah satunya negarawan bangsa Indonesia Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar Negara.
Pancasila  merupakan  khasanah  budaya  Indonesia  karena  nilai-nilai  sudah  ada  sejak sejarah  Indonesia  yaitu  pada  masa  kerajaan  Kutai,  kerajaan  Sriwijaya  dan  kerajaan Majapahit.  Nilai-nilai  Pancasila  yang  sudah  ada  sejak  sejarah  Indonesia  harus  diterapkan terhadap  pembangunan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  (Materi  Ajar  Mata  Kuliah Pendidikan Pancasila, 2013).
KUHP  yang  berlaku  di  Indonesia  masih  menggunakan  KUHP/WvS  ( Wetboek  van Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie )  peninggalan  jaman  penjajahan  Belanda  dan  mulai diterapkan sejak 1 Januari 1918 (berdasarkan S.732.19150) dengan latar belakang  filosofi individualisme  dan  liberalisme  yang  berbeda  dengan  pandangan  dan  konsep  nilai kehidupan bangsa (Wahyuningsih, 2018).
Bangsa  Indonesia  sudah  berhasil  melakukan  reformasi  hukum  ( legal  reform ) terhadap konstitusi secara besar-besaran. Undang-undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  semula  hanya  mencakup  71  butir  ketentuan, setelah empat kali amandemen, berisi 199 butir ketentuan. Perubahannya ini bukan hanya redaksional, melainkan perubahan pada paradigma pemikiran yang sangat mendasar. Legal reform, mempunyai  makna  idealnya  terus  berlanjut  dengan  pembentukan  dan  pembaruan hukum peninggalan penjajah Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Dagang  sekaligus  hukum  acara  dan  sistem peradilannya sehingga bangsa Indonesia memiliki sistem hukum produk sendiri.
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  telah  merdeka,  seharusnya  memiliki  hukum produk sendiri yang bersifat nasional untuk memenuhi kebutuhan hukum negara baru yaitu Hukum Nasional sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pemerintah  dan  banyak  perguruan  tinggi  telah  mengadakan  ragam  kegiatan  ilmiah  yang berskala  lokal  maupun  nasional  guna  merumuskan  pembangunan  hukum  nasional.  Para pakar hukum pun demikian, banyak yang telah mengusulkan profil hukum nasional, akan tetap hukun nasional masih menggunakan hukum Belanda.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ),  yang mendasarkan  pada  data-data  kepustakaan  atau  dokumentasi  yang  pernah  dilakukan.  Studi kepustakaan  ( library  research )  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan  penelitiannya.  Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Sugiyono, 2017).
Sesuai  dengan  jenis  penelitian,  maka  dalam  pengumpulan  data  penulis  menggunakan metode  dokumentasi  atau  studi  dokumen.  Dokumentasi,  dari  asal  katanya  dokumen,  yang artinya  barang-barang  tertulis  (Moleong,  2016).  Dalam  melaksanakan  metode  dokumentasi, penulis  menyelidiki  data-data  atau  dokumen-dokumen  tertulis  seperti  buku-buku,  artikel, jurnal, peraturan-peraturan, undang-undang, dan sebagainya.
Sumber  data  dalam  penulisan  ini  terbagi  menjadi  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang lebih spesifik yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian dihubungkan dengan nilai- nilai  Pancasila  dalam  pembangunan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Serta  sumber  data  sekunder yaitu  mengkaji  Jurnal,  majalah,  artikel,  serta  bahan-bahan  dari  Internet  yang  ada  kaitannya dengan penelitian ini.
Berdasarkan  pada  tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai,  maka  dimulai  dengan  menelaah seluruh  data  yang  sudah  tersedia  dari  berbagai  sumber  yaitu  dokumentasi    dan    data      yang diperoleh   dari   pustaka   dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dimana  data  dianalisa  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  metode  yang  bertujuan untuk  menggambarkan  secara  obyektif  dalam  rangka  mengadakan  perbaikan  terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang yaitu tentang urgensi penerapan nilai-nilai Pancasila dan Pasal-pasal  yang  terdapat  di  dalam  KUHP  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  hukum pidana nasional.

## Hasil dan Pembahasan
1. Pemahaman  Sejarah  dan  Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Pembangunan Hukum
Pancasila  yang  terdiri  atas  bagian-bagian  yaitu  sila-sila  pancasila,  setiap  sila  pada hakekatnya  merupakan  asas  tersendiri,  fungsi  sendiri-sendiri  dan  tujuan  tertentu,  yaitu  suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Sila-sila  pancasila  yang  merupakan  sistem  filsafah  pada  hakekatnya  merupakan  satu kesatuan  organik.  Antara  sila-sila  Pancasila  itu  saling  berkaitan,  saling  mengkualifikasi.  sila yang  satu  senantiasi  dikualifikasikan  oleh  sila-sila  lainya,  maka  pada  hakekatnya  pancasila merupakan  sistem  dalam  pengertian  bahwa  bagian-bagian  sila-silanya  saling  berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.
Kenyataan  pancasila  yang  demikian  disebut  sebagai  kenyataan  yang  objektif,  yaitu bahwa kenyataan itu  ada pada pancasila itu sendiri terlepas dari suatu  yang lain  atau terlepas dari  pengetahuan  orang.  Kenyataan  objektif  yang  ada  dan  terlekat  pada  pancasila,  sehingga pancasila  sebagai  suatu  sistem  bersifat  khas  dan  berbeda  dengan  sistem-sistem  falsafah  yang
lain. Hal ini secara ilmiah disebut sebagai filsafah secara objektif
Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  nilai  fundamental  negara  Indonesia  pada  hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Indonesia. Sehingga secara objektif  merupakan  suatu  pandangan  hidup,  kesadaran,  cita-cita  hukum,  serta  cita-cita  moral yang  luhur  yang  meliputi  suasana  kejiwaan,  serta  watak  bangsa  Indonesia.  Padatanggal  18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri Negara menjadi lima Sila dan  ditetapkan  secara  yuridis  formal  menjadi  dasar  filsafat  Negara  Republik  Indonesia. Sebagaimnan  ditetapkan  dalam  Ketetapan  No.  XX/MPRS/1966.  Bahkan  dasar  fundamental moral  yang  dituangkan  dari  nilai-nilai  Pancasila  tersebut  juga  harus  mendasari  moral  dalam kaitannya  politik luar  negeri  Indonesia.  Sehingga,  hendaknya  upaya  perbaikan  kondisi  dan nasib  bangsa ini didasarkan pada moralitas, terutama pada moral  ketuhanan dan kemanusiaan dalam  bingkai  dasar  Pancasila.  Makna  Nilai-Nilai  Setiap  Sila  Pancasila  Sila-sila  Pancasila merupakan  sesuatu  system  nilai,  oleh  karena  itu  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  kesatuan yang sistematis dan hirarkis. Sehingga meskipun dijelaskan secara rinci dalam sila-sila, namun kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitanya satu sama lain.
Pancasila sebagai dasar fundamental serta ideologi bangsa merupakan hal yang penting dalam  perjalanan  hidup  bangsa  Indonesia.  Pengertian  ideologi  berasal  dari  kata  yunani  yaitu iden yang berarti melihat, atau idea  yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan  kata  logi  yang  berarti  ajaran.  Dengan  demikian  ideologi  adalah  ajaran  atau  ilmu  tentang gagasan  dan  buah  pikiran  atau  science  des  ideas.  Menurut  pendapat  Harol  H.  Titus.  Definisi dari  ideologi  adalah:  Aterm  used  for  any  group  of ideas  concerning  various  political  and aconomic issues and social philosophies often applied to asystematic scheme of ideas held by groups  or  classes,  artinya  suatu  istilah  yang  digunakan  untuk sekelompok  cita-cita  mengenai bebagai  macam  masalah  politik  ekonomi  filsafat  sosial  yang  seringdilaksanakan  bagi  suatu rencana  yang  sistematis  tentang  suatu  cita-cita  yang  dijalankan  oleh  kelompok atau  lapisan masyarakat (Adhayanto, 2015).
Bangsa  Indonesia  adalah  bangsa  yang  telah  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  akan tetapi  sebelum  merdeka  para  tokoh  dan  cendekiawan  membuat  suatu  konsepsi  cita-cita  suatu bangsa sebagai identitas bangsa. Para tokoh itu antara lain, Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo dan Ir Soekarno.
Sejarah  pembentukan  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  dimulai  dari  sebelum  kemerdekaan bangsa Indonesia, dimulai sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945,  Muhammad  Yamin  menyampaikan  rumusan  Dasar  Negara  yang  terdiri  lima  sila. Dilanjutkan  Prof.  Dr.  Soepomo  pada  tanggal  30  Mei  1945  mengemukakan  teori  Negara  yang terdiri tiga teori.Dan yang terakhir Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1974 mengusulkan limadasar Negara.
Pancasila di Era Kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan para tokoh guna  menyusun  teks  proklamasi  yang  disusun  oleh  Ir.Soekarno,Drs  Moh  Hatta,  dan  Mr.  Ahmad Soebardjo. Teks Proklamasi ditanda tangani oleh Ir.Soekarno dan Drs Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Pancasila di Era Orde Lama, terdapat dua pandangan yang pertama Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar Negara dan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan artinya Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang disyahkan oleh PPKI  tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar Negara.
Pancasila  di  Era  Orde  Baru,  setelah  lengsernya  Ir.Soekarno  sebagai  presiden.  Selanjutnya Jendral  Soeharto  memegang  kendali  di  Negara  Indonesia.  Dalam  era  Orde  Baru  Pancasila  oleh Jendral  Soeharto  dijadikan  sebagai Political  Force disamping  sebagai  kekuatan  ritual.  Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar Negara, maka pada 1 Juni 1967 mengatakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa agar bangsa Indonesia tidak loyo.
Pancasila  di  Era  Reformasi,  diawali  dengan  hancurnya  ekonomi  yang  dimulai  dengan gerakan  masyarakat  yang  dipelopori  oleh  mahasiswa.  Dalam  bidang  politik  terjadi  disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politiknya hanya sekedar merupakan lipido dominandi atas hasrat  untuk  berkuasa,  bukannya  sebagai  suatu  aktivitas  memperjuangkan  kepentingan  nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara.
Berdasarkan  atas  kesepakatan,  Pancasila  menjadi  dasar  Negara  Republik  Indonesia  secara normative  tercantum  dalam  ketetapan  MPR  Nomor  XVIII/MPR/1998  pasal  1  menyebutkan bahwa” Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUU 1945 adalah dasar Negara dari Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.
Bapak  Proklamator  kita  adalah  Ir.  Soekarno  mengatakan“sejarah  merupakan  guru kehidupan”. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu  konsepsi  dan  cita-cita.  Pentingnya  cita-cita  ideal  sebagai  landasan  moralitas  bagi kebesaran bangsa, hal ini diperkuat oleh para cendekiawan Amerika serikat John Gardner yang mengatakan “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu  mempercayai  sesuatu,  dan  sesuatu  yang  dipercayainya  itu  memiliki  dimensi-dimensi moral  guna  menopang  peradaban  besar”.  Sejak  pancasila  ada  dan  sudah  dijadikan  dasar dan  ideologi  bangsa,  maka  Pancasila  merupakan  cerminan  dari  jiwa  dan  cita-cita  hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum  sekaligus  sebagai  cita-cita    baik  tertulis maupun tidak tertulis.
Keberadaan  Pancasila  terdapat  pada  Pembukaan  UUD  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945,  maka  fungsi  pokok  Pancasila  sebagai  dasar  Negara  pada  hakikatnya  adalah sumber  hukum  atau  sumbertertib  hukum  di  Indonesia,  sebagaimana  tertuang  dalam ketetapan  MPRS  No.XX/MPRS/1966  (Jo.Ketetapan  MPR  No.IX/MPR/1978).  Hal  ini mengandung  konsekuensi  yuridis  yaitu  bahwa  seluruh  peraturan  perundang-undangan Republik  Indonesia  (Ketetapan  MPR,  Undang-Undang,  Peraturan  pemerintah,  Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Negara dan pemerintah Republik Indonesia)  harus  sejiwa  dan  sejalan  dengan  jiwa  Pancasila.Ini  berarti  bahwa  hubungan Pancasila  dengan  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  dapat  dipahami  sebagai  hubungan yang bersifat formal dan material.
Dalam hubungan bersifat formal antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai mana tercantum  dalam  alinea  keempat.  Di  dalam  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  (Kaelan 2000;91)  merupakan  Pokok  Kaidah  Negara  yang  Fundamental  sehingga  terhadap  tertib hukum  Indonesia  mempunyai  dua  macam  kedudukan,  yaitu:  1)  sebagai  dasarnya,  karena pembukaan  itulah  yang  memberikan  faktor-faktor  mutlak  bagi  adanya  tertib  hukum Indonesia;  2)  memasukan  dirinya  di  dalam  tertib  hukum  tersebut  sebagai  tertib  hukum tertinggi.  Dalam  hubungan  Pancasila  dengan  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  secara
material  adalah  menunjuk  pada  materi  pokok  atau  isi  Pembukaan  yang  tidak  lain  adalah Pancasila (Adhayanto, 2015).
Dilihat dari sejarah yang ada bahwa usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD N RI Tahun 1945, tidak  dapat  dilepaskan  dari  landasan  dan  sekaligus  tujuan  nasional  yang  ingin  dicapai  seperti dirumuskan  dalam  Pembukaan  UUD  NKRI  Tahun  1945,  khusus  nya  alinea  keempat  yaitu, “Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah    Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Erfandi, 2016).
Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbarui hukum  positif.  Memperbarui  artinya  menggantikan  hukum-hukum  lama  dengan  hukum yang baru. Pembangunan hukum dalam konteks ini semakna dengan pembaharuan hukum. Sedangkan  hukum  nasional adalah hukum yang  dibangun  didasarkan  pada konstitusi dan Pancasila  sebagai  dasar  negara  atau  hukum  yang  dibangun  di  atas  cita  rasa  dan  rekayasa bangsa  Indonesia.  Pembangunan  sistem  hukum  nasional  harus  mencakup  pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum juga kultur hukum.
Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa pembangunan hukum memiliki dua arti. Pertama sebagai  upaya  untuk  memperbaharui  hukum  positif  (memodernisasi  hukum),  kedua sebagai usaha untuk menfungsionalkan hukum yakni dengan cara mengadakan perubahan sosial  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  sedang  membangun.  Dalam  arti, pembangunan  hukum  tidak  terbatas  pada  kegiatan  legislasi  melainkan  juga  upaya menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial.
Menurut  Paton,  hakikat  pembangunan  hukum  adalah  pembinaan  hukum  dan pembaharuan  hukum.  Arti  pembinaan  hukum  adalah  perawatan  terhadap  hukum-hukum yang  telah  ada,  bukan  menghancurkan,  tetapi  membiarkannya  tumbuh  berkembang. Sedangkan pembaharuan hukum adalah membentuk tatanan hukum yang baru (Sri Endah Wahyuningsih, 2013).
Hukum  Nasional  harus  mengabdi  kepada  kepentingan  nasional  dan  tercapainya kesejahteraan  rakyat,  keadilan  dan  ketertiban  masyarakat  Hukum  Nasional  sebagai perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Penerapan Pancasila yang sudah diterapkan jaman kerajaan dan pembentukan Pancasila sebagai dasar  Negara  sejak  sebelum  kemerdekaan.Pancasila  sebagai  dasar  Negara  dan  sumber  dari  segala sumber  hukum  terdapat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  alinea  keempat  merupakan sumber tertib hukum tertinggi.
Norma  yang  ada  dalam  masyarakat  atau  negara  selalu  merupakan  suatu  susunan  yang bertingkat,  seperti  suatu  piramida.  Menurut  Adolf  Merkel  dan  Hans  Kelsen,  setiap  kaidah hukum  merupakan  suatu  susunan  daripada  kaedah-kaedah  ( stufenbau  des  Recht ).  Dalam
“ stufentheorie” -nya  Hans  Kelsen  mengemukakan  bahwa  dipuncak  “ Stufenbau ”  terdapat kaedah  dasar  dari  suatu  tata  hukum  nasional  yang  merupakan  suatu  kaedah  fundamental. Kaedah dasar tersebut disebut “ groundnorm ” yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis (Ranggawidjaja, 1998).
Menurut Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat  suatu  kaidah  tertinggi,  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  dari  undang-undang  dasar. Berdasarkan  kaidah  yang  lebih  tinggi  inilah  undang-undang  dasar  dibentuk.  Kaidah  tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu disebut dengan staatsfundamentalnorm , yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat suatu staatsfundamentalnorm adalah syarat bagi  berlakunya  suatu  undang-undang  dasar  karena  lahir  terlebih  dahulu  dan  merupakan  akar langsung  pada  kehendak  sejarah  suatu  bangsa  serta  keputusan  bersama  yang  diambil  oleh bangsa (Astim, 2006).
Konsekuensi  logis  dari  diletakkannya  Pancasila  sebagai ground  norm -nya  bangsa Indonesia  tentunya  harus  dapat  diimplementasikan  dalam  setiap  aspek  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Pancasila  harus  dijadikan  “ way  of  life” dalam  diri setiap  masyarakat  Indonesia.  Setiap  aspek  kehidupan  baik  ekonomi,  sosial,  budaya,  maupun hukum  harus  senantiasa  berlandaskan  kepada  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  setiap  sila yang ada di dalam Pancasila.
2. Tindak  Lanjut  Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Pembangunan  Hukum  Pidana Nasional
Pancasila  sebagai  suatu  sistem  filsafat  pada  hakekatnya  juga  merupakan  suatu  sistem pengetahuan.  Dalam  kehidupan  sehari-hari  pancasila  merupakan  pedoman  atau  dasar  bagi bangsa  Indonesia  dalam  memandang  realitas  alam  semesta,  manusia,  masyarakat,  bangsa  dan negara  tentang  makna  hidup  serta  sebagai  dasar  manusia  dalam  menyelesaikan  masalah  yang terjadi  dalam  hidup  dan  kehidupan.  Pancasila  dalam  pengertian  yang  demikian  ini  telah menjadi  suatiu  sistem  cita-cita  atau  keyakinan-keyakinan  yang  telah  menyangkut  praksis karena dijaidka landasn hidup manusia atau suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  berarti  filsafat  telah  menjelma  menjadi  ideologi  (Abdulgani, 2007).
Sebagai  suatu  ideologi  maka  pancasila  memiliki  3  unsur  pokok  agar  dapat  menarik loyalitas  dari  pendukungnya  yang  pertama  adalah Logos yaitu  rasionalitas  atau  penalaran, Pathos yaitu penghayatanya dan ethos yaitu kesusilaannya (Widodo, 2013).
Sebagai  suatu  sitem  filsafat  atau ideologi  maka  pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebgai suatu sistem pengetahuan.Terdapat tiga persoalan dalam etimalogi  diantaranya,  tentang  sumber  pengetahuan  manusia,  tentang  teori  kebenaran pengetahuan manusia, dan watak pengetahuan manusia (Hadhi, 2005).
Berikutnya  tentang  susunan  pancasila  sebagai  suatu  sistem  pengetahuan  sebagai  suatu sistem  pengetahuan  pancasila  memiliki  susunan  yang  bersifat  formal  logis  baik  dalam  arti susunan  pancasila  maupun  isi  arti  sila-sila  pancasila.  Susunan  kesatuan  sila-sila  pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal.
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia  yang  menginternalisasi  nilai-nilai  Pancasila harus  tetap  diarahkan  pada  tujuan  nasional  yang  ingin  dicapai  oleh  bangsa  Indonesia  sebagai sebuah  negara  yang  merdeka  dan  berdaulat.  KUHP  yang  saat  ini  masih  berlaku  merupakan produkhukum  pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda,  yang  perlu  disesuaikan  dengan  ideology
bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Pembangunan  hukum  nasional  harus  diarahkan  untuk  terwujudnya  system  hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional yang materinya bersumber pada cara pandang  dan  keyakinan  bangsa  Indonesia.  Demikian  juga  terhadap  persoalan  baru  yang harus  direspon  oleh  kebutuhan  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  tugas  umum pemerintahan dan memajukan kepentingan nasional.
Untuk  melaksanakan  program  pembangunan  hukum  terdapat  beberapa  sendi  utama  yang dijadikan acuan dalam pembangunan system Hukum Nasional:
1. Sendi Negara berdasarkan konstitusi dan Negara berdasarkan atas hukum.
2. Sendi kerayatan dan demokrasi
3. Sendi kesejahteraan social
Sendi kesejahteraan social berarti system hukum nasional dibangun untuk mewujudkan cita- cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini berarti pula bahwa penentuan dan pembentukan subtansi hukum harus dapat mewujudkan keadilan.
Pembangunan  hukum  pidana  Nasional  diharapkan  sesuai  dengan  nilai-nilai  kepribadian Pancasila,  akan  tetapi  dalam  melakukan  perkembangan  hukum  yang  bersifat  universal  demi ketertiban  hukum  antar  bangsa  di  era  globalisasi  yang  bersifat  multi  dimensional.  Tujuan nasional (national  goals) merupakan  garis  kebijakan  umum  yang  menjadi  landasan  dan sekaligus tujuan pencapaian politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia.
Tujuan  dari  politik  hukum  pidana  maka  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada perlindungan  masyarakat  dari  kejahatan  serta  keseimbangan  dan  keselarasan  hidup  dalam masyarakat  dengan  memperhatikan  kepentingan-kepentingan  masyarakat/negara,  korban  dan pelaku.  Dengan  demikian,  ada  dua  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  hukum  pidana  dan  pidana yaitu  pertama  “perlindungan  masyarakat”  dan  “kesejahteraan  masyarakat”.  Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (acornerstone) dari hukum pidana dan pembaruan hukum pidana. Selain  itu  terdapat  pula  tujuan  ikut  serta  menciptakan ketertiban dunia sehubungan dengan  perkembangan  zaman,bahwa  kedua  istilah  inipun  sering  dipadatkan  dalam  satu  istilah saja,  yaitu  “social  defence”,  karena  di  dalam  istilah  “perlindungan  masyarakat”  sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.
Pembaharuan  hukum  pidana  pasca  kemerdekaan,  sejatinya  sudah  dimulai  dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  yang  diumumkan  tanggal  26  Februari 1946  tentang  peraturan  hukum  pidana.  Dalam  Pasal  5  menegaskan  Peraturan  hukum  pidana, yang  seluruhnya  atau  sebagian  sekarang  tidak  dapat  dijalankan,  atau  bertentangan  dengan kedudukan Republik  Indonesia sebagai  negara  merdeka, atau tidak  mempunyai arti  lagi, harus dianggap  seluruh  atau  sebagian  sementara  tidak  berlaku”.Bertitiktolakpadatujuan“perlindungan masyarakat”  ( social  defence ),  maka  tujuan  penegakan  hukum  pidana  dapat  dibedakan menjadi:  (a)  perlindungan  masyarakat  dari  perbuatan  anti  sosial  yang  merugikan  dan membahayakan  masyarakat,  maka  tujuan  pemidanaannya  adalah  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan,  (b)  perlindungan  masyarakat  dari  sifat  berbahayanya  seseorang, maka tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada  hukum  dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, (c) perlindungan masyarakat dari  penyalahgunaan  sanksi  atau  reaksi dari  penegak  hukum  atau  warga  masyarakat  pada  umumnya,  maka  tujuan  pemidanaannya
adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenangwenang di luar hukum, (d)  perlindungan  masyarakat  dari  gangguan  keseimbangan  atau  keselarasan  berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Perlindungan masyarakat dalam hal ini mencakup pula secara khusus (Kittichaisaree, 2001:3).
Perkembangan  hukum  pidana  diluar  KUHP  tersebut  semakin  banyak  dan  ada kecenderungan  untuk  meninggalkan  kaedah  atau  prinsip-prinsip  hukum  pidana  yang  dimuat dalam Ketentuan Umum  Hukum  Pidana  (Buku  I KUHP).  Kencenderungan  ini  mengarah pada  upaya  kriminalisasi  norma.  Perkembangan  pengaturan  aspek  kriminalisasi  baru  ini diakibatkan oleh: (a) adanya tuntutan masyarakat terhadap kepentingan hukum baru yang harus dilindungi  hukum  pidana,  (b)  kebutuhan  bidang  hukum  lain  (hukum  perdata  dan  hukum administrasi/hukum  tatausaha  negara)  yang  membutuhkan    sanksi  hukum  pidana  untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilainya, dan (c) adaptasi terhadap kemerdekaan dan proses demokratisasi.
Harmonisasi  terhadap  perkembangan  internasional dalam bentuk konvensi baik  yang sudah atau belum diratifikasi. Sebaliknya adapula yang berupa dekriminalisasi atau depenalisasi. Undang-undang yang memuat ketentuan hukum pidana baik berupa penghapusan norma hukum pidana, mengubah norma hukum pidana, maupun menambah norma hukum pidana baru dalam KUHP,  serta  undang-undang  yang  mengatur  norma  hukum  pidana  di  luar  KUHP  baik  yang mengatur kaedah hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP maupun yang tidak Berdasarkan  pencermatan  terhadap  perkembangan  hukum  pidana  tersebut, menunjukkan bahwa KUHP atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (S.1915 No. 732)  yang  dinyatakan  berlaku  di  Indonesia  berdasarkan  UU.  Nomor  1  Tahun  1946 Jo.UU.Nomor 73 Tahun 1958 baik pada bagian Ketentuan Umum (“general rules”/algemmene deel )  yang  dimuat  dalam  Buku  I  KUHP  maupun  bagian  rumusan  Kejahatan  ( misdrijven ) yang  dimuat  dalam  Buku  II  KUHP,  dan  rumusan  Pelanggaran  ( overtredingen )  yang  dimuat dalam  Buku  III  KUHP,  tidak  lagi  dijadikan  rujukan  utama  dalam  merumuskan  kebijakan legislasi dalam bidang hukum pidana. Dalam kontek sinilah seakan-akan terjadi dualism system hukum  pidana,  yaitu  sistem  hukum  pidana  yang  dibangun  berdasarkan  KUHP,  dan  sistem hukum  pidana  yang  dibangun  berdasarkan  undang-undang  yang  tersebar  diluar  KUHP. Untuk itu perlu ada ikhtiar sesuai kaidah hukum untuk memasukkan nilai-nilai pancasila dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  perlu  dikaji  secara  lebih  mendalam  mengenai bagaimana Sejarah  Implementasi  Nilai  Pancasila  dalam  Hukum  Indonesia,  dan  bagaimana landasan  penerapan  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Dengan  harapan  agar  mampu memberikan  kontribusi  pemikiran  secara  komprehensif  mengenai  sejarah  dan  nilai-nilai Pancasila  yang  sangatlah  relevan  untuk  dimasukkan  sebagai  ide  fundamental  dalam  sistem hukum  di  Indonesia. Sekaligus  dapat  menguraikan  implementasi  nilai-nilai  Pancasila  terutama dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Sesungguhnya,  dalam  alenia  keempat  pada  Pembukaan  UUD  NKRI  sudah  memuat ketentuan dari setiap sila Pancasila  yang selanjutnya diturunkan didalam  Pasal-pasal  didalam batang  tubuh.  Dengan  kata  lain,  pasal-pasal  yang  terkandung  didalam  batang  tubuh  sudah barang  tentumembawa  semangat  yang  terkandung  didalam  materi  pembukaan  UUD  1945  itu
sendiri.
Rumusan  dasar  filosofis  negara  atau  ideologi  negara  yang  terkandung  oleh  Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut dapat pula disebut sebagai rumusan dasar dari cita hukum ( rechtsidee ) negara Republik Indonesia. Sebagai cita negara, tentunya ia harus  dirumuskan  berdasarkan  cita  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  ( volksgeemenschapside ) yang  telah  ada  sebelum  negara  ini  didirikan  (Hamzah  Halim  dan  Kemal  Redindo  Syahrul Putera, 2009).
Sebagaimana  diketahui  cita  hukum  selain  mempunyai  fungsi  konstitutif  yang menentukan  dasar  suatu  tata  hukum,  yang  tanpa  itu  suatu  tata  hukum  kehilangan  arti  dan maknanya  sebagai  hukum,  juga  mempunyai  fungsi  regulatif  yang  menentukan  apakah  suatu hukum positif itu adil atau tidak adil. Dengan demikian juga, dalam hal Pancasila merupakan cita  hukum,  maka  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  Pancasila  mempunyai  fungsi  konstitutif yang  menentukan  apakah  tata  hukum  Indonesia  merupakan  tata  hukum  yang  benar,  dan disamping  itu  mempunyai  fungsi  regulatif  yang  menentukan  apakah  hukum  positif  yang berlaku  di  Indonesia  merupakan  hukum  yang  adil  atau  tidak  (Hamzah  Halim  dan  Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009).
Terkait dengan hal ini sangat relevan dengan teori hierarchy of norms yang menyatakan bahwa  setiap  norma  hukum  dianggap  sah  karena  ia  diciptakan/dibuat  dengan  cara  yang ditentukan  oleh  norma  lain.  Jadi,  hubungan  hirarkis  norma-norma  hukum  tersebut menggambarkan bahwa suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang  dibentuknya  (norma  yang  lebih  rendah).  Hubungan  antar  norma  yang  mengatur pembentukkan  norma  yang  lain  dapat  dipersentasikan  sebagai  suatu  hubungan  super  dan subordinasi.  Sebuah  norma  yang  menentukan  pembentukkan  norma  yang  lain  adalah  norma yang superior ,  sedangkan  norma  yang  diciptakan  menurut  hubungan  ini  adalah  norma  yang inferior .
Dalam  konteks  ini,  materi  muatan  setiap  peraturan  perundang-undangan,  peran  dan aspek  filosofis,  sosiologis,  dan  politis  sangat  urgen  dan  strategis  untuk  melengkapi  konsep Hans Kelsen tersebut (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009).
Sebagai negara berdasarkan atas hukum ( rechstaat ) yang modern berdasarkan ketentuan dalam  UUD  1945,  Indonesia  secara  sadar  berkehendak,  berusaha,  dan  berupaya  untuk menggapai  tujuan-tujuannya.Untuk  itu,  perlu  dilakukan  modifikasi-modifikasi  dalam kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  serta  rakyatnya.  Pengubahan-pengubahan  sosial  itu dilakukan dengan penyelenggaraan pembangunan, rencana-rencana, hukum yang melandasinya,  peraturan-peraturan  kebijakan  yang  menunjang  pelaksanaannya  (Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009).
Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan, Pancasila  semestinya  diletakkan  dalam  wilayah  sumber  hukum  materiil  dari  pembentukkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan amanat dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukkan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang menyebutkan  bahwa  “ Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  Negara ”. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Pancasila ditempatkan  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Produk  hukum  yang  dibuat  sesungguhnya  merupakan  interprestasi  dari  kehendak masyarakat  itu  sendiri.  Mengutip  pendapat  Eugen  Erlich,  yang  menyebutkan  hukum  sebagai living law -nya masyarakat atau dengan menyetir pendapatnya Von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai volksgeist - masyarakat.Selain itu juga, pentingnya mengkaji hukum dari  aspek  sosiologis  menurut  Soerjono  Soekanto  dikarenakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  proses  penegakkan  hukum  itu  adalah  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  dinilai sangat  perlulah  untuk  melakukan  kajian  kemasyarakatan  atau  kondisi  terkini  dimasyarakat terhadap  upaya  penyusunan  setiap  rancangan  peraturan  perundang-undangan.Hal  ini dikarenakan pembentukkan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu Negara.
Hal-hal  di  atas  sebenarnya  telah  diperkuat  di  dalam  ketentuan  Pasal  6  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukkan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman,  kemanusiaan,  kebangsaan,  kekeluargaan,  kenusantaraan,  bhinneka  tunggal  ika, keadilan,  kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  ketertiban  dan  kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan  keselarasan  yang notabenenya kesemua  asas tersebut mencerminkan setiap butir pada sila-sila yang terkandung di dalamditerima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri.
pembangunan  sistem  hukum  Indonesia  seharusnya  mengarah  kepada  cita  negara ( staatsidee )  Indonesia  yang  sejauh  mungkin  harus  dibangun  secara  khas  dalam  arti  tidak meniru  paham  individualisme-liberalisme  yang  justru  telah  melahirkan  kolonialisme  dan imperialisme  yang  harus  ditentang,  ataupun  paham  kolektivisme  ekstrim  seperti  yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat  untuk  melakukan  kombinasi  atau  semangat  untuk  menciptakan  suatu  paham  baru, yakni paham yang berlandaskan Pancasila (Huda, 1999).
Pancasila secara utuh sebagai suatu “ national guidelines ”, dan “ national standard, norm and  principles” ,  yang  pada  sudut  pandang  lain  Pancasila  pula,  berguna  sebagai margin  of appreciation dijadikan bahan acuan dan pedoman bagi upaya-upaya membentuk regulasi yang tetap  berpijak  pada  tatanan  nilai-nilai  pandangan  hidup  bangsanya.Sudah  sepatutnya  produk perundang-undangan  yang  dibentuk  harus  mampu  mengharmonisasikan  antara  kepentingan nilai-nilai  nasional  melalui  ideologinegara  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang diberlakukan.  Hingga  akhirnya  mampu  mengakomodir  kepentingan  global  dengan mengedepankan atau tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikandung dalam nilai-nilai  Pancasila.  Dengan  demikian  Pancasila  tetap  memegang  peranan  penting  dalam penyusunan  norma  hukum.  Bila  hal  ini  terabaikan  maka  dapat  menyebabkan  semua  upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dan terjaminnya demokrasi ekonomi, menemui jalan buntu. Dan amanat kosntitusi UUD 1845 pun telah terabaikan.

## Kesimpulan
Pembangunan  hukum  nasional  harus  diarahkan  untuk  terwujudnya  system  hukum nasional  yang  mengabdi  kepada  kepentingan  nasional  yang  materinya  bersumber  pada
cara  pandang  dan  keyakinan  bangsa  Indonesia.  Demikian  juga  terhadap  persoalan  baru yang  harus  direspon  oleh  kebutuhan  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  mendukung  tugas umum pemerintahan dan memajukan kepentingannasional.
Presiden Soekarno pernah mengatakan “sejarah merupakan guru kehidupan”. Arus sejarah  memperlihatkan  dengan  nyata  bahwa  semua  bangsa  memerlukan  suatu  konsepsi dan cita-cita..Pentingnya cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa, hal ini diperkuat oleh para cendekiawan Amerika serikat John Gardner yang mengatakan “tidak ada bangsa  yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu,  dan  sesuatu  yang  dipercayainya  itu  memiliki  dimensi-dimensi  moral  guna menopang peradaban besar”. Sejak pancasila ada dan sudah dijadikan dasar dan ideologi bangsa,  maka  Pancasila  merupakan  cerminan  dari  jiwa  dan  cita-cita  hukum  bangsa Indonesia  tersebut  merupakan  norma  dasar  dalam  penyelenggaraan  bernegara  dan menjadi  sumber  dari  segala  sumber  hukum  sekaligus  sebagai  cita-cita    baik  tertulis maupun tidak tertulis.
Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pembangunan  hukum  nasional  harus diarahkan  kepada  kepentingan  nasional  demi  tercapainya  kesejahteraan  rakyat,  keadilan dan  ketertiban  masyarakat.  Dalam  pembangunan  hukum  dalam  arti  membangun  hukum lama menjadi yang baru harus sesuai nilai-nilai dasar dan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

## Bibliografi
Abdulgani, R. (2007). Pengembangan pancasila di Indonesia . Yayasan Idayu.
Adhayanto,  O.  (2015). Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara  Dalam Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmu Hukum , 6 (2), 166–174. Astim, R. (2006). Teori Konstitusi . Bandung: Yapemdo.
Erfandi,  E.  (2016). Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  dalam  Pembangunan  Sistem  Hukum Pidana  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan  Kewarganegaraan , 1 (1),
23–32.
Hadhi,  M.  (2005). Negara  Islam  Indonesia:  Fakta  Sejarah  dan  Perkembangannya .  Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Hamzah  Halim  dan  Kemal  Redindo  Syahrul  Putera.  (2009). Cara  Praktis  Menyusun  & Merancang Peraturan Daerah, . Kencana.
Huda,  N.  (1999). Hukum  Tata  Negara  Kajian  Teoritis  dan  Yuridis  Terhadap  Konstitusi Indonesia. PSH FH UII, Yogyakarta .
Materi  Ajar  Mata  Kuliah  Pendidikan  Pancasila.  (2013). Direktorat  Pembelajaran  dan Kemahasiswaan  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan .
Moleong,  L.  J.  (20016). Metodologi  penelitian  kualitatif  edisi  revisi. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya , 103 .
Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju .
Sri Endah Wahyuningsih. (2013). Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System .
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . CV. Alfabeta, Bandung. Wahyuningsih,  S.  E.  (2018). Model  Pengembangan  Asas  Hukum  Pidana  Dalam  KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Fastindo, Semarang . Widodo, S. (2013). Pespektif Pancasila dalam Kehidupan Sosial dan Politik”, dalam, Sudjito (Tim  Peny),  Strategi  Pembudayaan  Nilai-nilaiPancasila  dalam  Menguatkan  Semangat Ke-Indonesia-an, . Penerbit Ombak dan Penerbit Pusat Studi Pancasila UGM.