Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SINJAI
Suardi Sumappa 1 , Jumadi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: mapparaufsuardi@gmail.com

## Abstract
This study focuses on the effectiveness of the implementation of regional Regulation No. 18 of 2013 on Legal Aid in Sinjai Regency. The main problem is divided into two sub-problems: factors inhibiting the implementation of local regulations for the poor and government efforts to improve the effectiveness of the implementation of local regulations. Qualitative research method  with  juridical-empirical approach is  used, with data  sources from the head of Law and Human Rights and the head of law and Human Rights. The study of documents and interviews becomes a method of collecting data, which are then analyzed qualitatively. The results showed four inhibiting  factors,  including  regulation,  budget,  facilities  and  infrastructure,  limitations  of  accredited LBH/OBH,  and  government  inactivity  in  disseminating  information  related  to  legal  aid  regulations.  The government's efforts involve the evaluation of local regulations, support for LBH/OBH, and the expansion of information on legal aid services. The implication of this study is the government's concern for access to justice for the poor, despite its limited economy. Further attention is needed so that this regulation covers all layers of the poor who are facing legal problems.
Keywords: Local Government, Regional Regulations, Legal Aid

## Abstrak
Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Sinjai. Pokok masalah dibagi menjadi dua sub masalah: faktor penghambat pelaksanaan perda bagi masyarakat miskin dan upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda tersebut. Metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis-empiris  digunakan,  dengan  sumber  data  dari  Kepala  Bagian Hukum  dan  HAM  serta  kasubag  hukum  dan  HAM.  Studi  dokumen  dan  wawancara  menjadi  metode pengumpulan  data,  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  empat  faktor penghambat,  termasuk  regulasi,  anggaran,  sarana  dan  prasarana,  keterbatasan  LBH/OBH  terakreditasi,  dan ketidakaktifan  pemerintah  dalam  menyebarkan  informasi  terkait  perda  bantuan  hukum.  Upaya  pemerintah melibatkan evaluasi perda, dukungan terhadap LBH/OBH, dan perluasan informasi pelayanan bantuan hukum. Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  perhatian  pemerintah  terhadap  akses  keadilan  bagi  masyarakat  miskin, meskipun  ekonominya  terbatas.  Diperlukan  perhatian  lebih  lanjut  agar  perda  ini  mencakup  seluruh  lapisan masyarakat miskin yang tengah menghadapi masalah hukum.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Bantuan Hukum
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## 587
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  salah  satu  makhluk  yang  diciptakan  oleh  Allah Subhanahu  wata’ala yang diturunkan ke  muka  bumi untuk  membawa misi  besar  membangun peradaban yang berasaskan  pada nilai-nilai ketauhidan. Sebagai pembawa misi besar peradaban di muka bumi untuk seluruh makhluk, manusia tentu difasilitasi oleh Allah Swt  dengan berbagai anugrahNya. Salah satu anugrahNya yakni kodrat untuk hidup berpasang-pasangan melalui yang namanya perkawinan.
Di panggung kehidupan hukum, kemiskinan struktural seperti itu di tenggarai oleh kelangkaan sumber daya yang dialami oleh golongan masyarakat miskin, bukan karena tidak adanya sumber daya itu dalam masyarakat, melainkan tiadanya akses bagi orang-orang miskin itu untuk memasuki kancah tempat sumber daya itu tersimpan. Tiadanya hak, atau tiadanya pengetahuan tentang adanya hak, akan menyebabkan  banyak  orang-orang  yang  tidak  berkedayaan  sosial  dan  ekonomik  menjadi terdiskriminasi, teringkari hak-haknya untuk mendapatkan keadilan. 1
Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Ketika seorang yang  mampu  ( the  have )  mempunyai  masalah  hukum  ia  dapat  menunjuk  seorang  atau  lebih  advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu ( the have not ) dapat  meminta  pembelaan  dari  seorang  atau  lebih  pembela  umum  ( public  defender )  dari  lembaga bantuan hukum ( legal aid institute ) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa ( fee ) seorang advokat. 2
Hak  atas  Bantuan  Hukum  telah  diterima  secara  universal  yang  dijamin  dalam  Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal  16  dan  Pasal  26 ICCPR menjamin  semua  orang  berhak  memperoleh  perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR , memberikan syarat  terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.
Meskipun  Bantuan  Hukum  tidak  secara  tegas  dinyatakan  sebagai  tanggung  jawab  negara namun  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan  melindungi  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  individu  termasuk  hak  atas  Bantuan  Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum (equality  before  the  law). Jaminan  atas  hak  konstitusional  tersebut  belum  mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum 3 .
1 Soetandyo Wignjoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Edisi II (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 114.
2 Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , (Jakarta: Gramedia, 2009).
3 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, LN NO. 04 Tahun 2011.

## 588
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  berdasarkan  atas  pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  pengakuan  terhadap  HAM  terkait  dengan equality  before  the  law (persamaan  di  depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) 4 amandemen  ke-2  UUD  1945  yang  memberikan  jaminan  terhadap  pengakuan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.
Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan  mereka  untuk  mewujudkan  hak-hak  konstitusional  orang  atau  kelompok  orang miskin.
Tidak kurang-kurangnya, bantuan juga di berikan kepada mereka yang yang belum beruntung dalam  upaya  pencarian  perlindungan  hukum.  Tanpa  bantuan  yang  memadai,  mereka  yang  bernasib malang  sebagai  akibat  belum  sempurnanya  sistem,  dan  dalam  hal  ini  ialah  kerja  sistem  hukum,  dan bukan karena kesalahan pribadi, akan tetap saja tak tertolong. 5
Didalam doktrin aliran utilitas yang dianut oleh Jeremy Bentham yang menyatakan;
Bahwa  tujuan  hukum  tidak  lain  adalah  bagaimana  memberikan  kemanfaatan  yang  sebesar- besarnya  bagi  masyarakat.  Aliran  utilitis  menganjurkan the  greatest  happiness  principle (prinsip kebahagiaan yang sebesar-besarnya). 6
Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi yang menjadi salah satu inisiatif bagi pemerintah untuk membentuk suatu peraturan perundang- undangan  untuk  menjamin  hak  asasi  manusia,  dan  perlakuan  yang  sama  dimata  hukum  sehingga dibentuklah Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, yang bertujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: 7
Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
1. mewujudkan  hak  konstitusional  warga negara  sesuai  prinsip  persamaan  kedudukan di dalam hukum.
2. menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
3. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
4. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor    23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  diharapkan  mampu  memacu  tiap  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  guna  melakukan  percepatan  kesejahteraan  masyarakat  serta  meningkatkan  efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah.
Hingga saat ini, di Kabupaten Sinjai belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya  hak  konstitusional  warga  negara  tersebut,  sehingga  dengan  dibentuknya  Peraturan Daerah  tentang  Bantuan  Hukum  Untuk  Masyarakat  Miskin  ini  akan  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah
4 Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5 Soetandyo Wignjoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Edisi II ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 114 .
6 Ahkam Jayadi, Memahami Tujuan Penegakan Hukum , (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h. 28-29
7 Pasal  3  Perda  Nomor  18  Tahun  2013 Tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin,  Lembaran  Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 18.

## 589

## Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Vol. 5, No. 3, 2023
Kabupaten  Sinjai  untuk  melaksanakan  hak  konstitusional  warga  negara  di  bidang  Bantuan  Hukum, khususnya  bagi  orang  atau  kelompok  orang  miskin.  Selama  ini,  pemberian  Bantuan  Hukum  yang dilakukan  belum  banyak  menyentuh  orang  atau  kelompok  orang  miskin,  sehingga  mereka  kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional  mereka.  Pengaturan  mengenai  pemberian  Bantuan  Hukum  Untuk  Masyarakat  Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Sinjai. 8
Meskipun perda  tentang  bantuan hukum  telah  ada  sejak  tahun 2013,  namun pelaksanaannya yang cenderung sangat lamban serta berbagai sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga perlu adanya  keseriusan  pemerintah  untuk  melihat  bahwa  persoalan  bantuan  hukum  merupakan  hal  yang sangat penting untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebab, kalau bukan pemerintah yang memberikan perhatian terhadap persoalan ini, maka masyarakat sampai kapanpun  tidak  akan  mengetahui  adanya  hak  yang  telah  dijamin  di  dalam  undang-undang  untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
Harapan besar dengan adanya perda ini agar masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik secara  ekonomi  sehingga  ia  terkendala  untuk  mendapatkan  hak-haknya  untuk  memperoleh  bantuan hukum.  Dengan  adanya  perda  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  legalitas  agar  perkara  hukum  dapat diselesaikan melaui jalur hukum karena apabila masyarakat telah masuk kejalur hukum maka tidak akan menggunakan cara lain.
Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta  untuk  menegakkan  nilai-nilai  hak  asasi  manusia  demi  terciptanya  negara  hukum  ( rechtstaat ). Sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku  di  Indonesia.  Asas  dari  negara  hukum  mengandung  prinsip  “ equality  before  the  law ” (kedudukan  yang  sama  dalam  hukum)  dan  “ presumption  of  innocence ”  atau  sering  disebut  prinsip praduga tak bersalah. 9

## METODE
Jenis  penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan adalah yuridis-empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah Kepala Bagian Hukum dan  HAM  serta  kasubag  hukum dan  HAM. Selanjutnya,  metode  pengumpulan data  yang  digunakan adalah studi dokumen dan wawancara, kemudian data atau informasi yang telah dikumpulkan di analisis secara  kualitatif  yaitu  cara  penelitian  yang  dilakukan  guna  mencari  kebenaran  kualitatif  yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.
8 Penjelasan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 18.
9 Rini Agustine, 2012, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta , Skripsi,  Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembentukan  dan Pelaksanaan  Perda  Nomor  18  tahun  2013 Bantuan  Hukum  tentang  di Kabupaten Sinjai
Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  akad  atau  perikatan  untuk  menghalalkan hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi ketentraman serta kasih sayang dengan Cara yang diridhoi oleh Allah Swt 10 . Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahgia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perda ini pada dasarnya adalah UUBH, yang menyatakan bahwa dapat dianggarkan melaui APBN  dan  APBD,  sejak  tahun  2015  dan  2016  telah  dianggarkan  namun  ada  ketakutan  untuk mencairkan karena belum adanya pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri tentang Tata Cara Penyusunan  APBD,  apakah  pendanaan  program  bantuan  hukum  ini  dimasukkan  sebagai  dan bantuan  sosial  karena  terkait  orang  miskin  ataukah  dalam  bentuk  hibah  karena  diberikan  kepada Organisasi  Bantuan  Hukum  lalu  kemudian  OBH  yang  memberikan  bantuan  hukum  melalui pendampingan hukum di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. 11
Setelah menunggu sejak lama, keluarlah Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD bahwa  dapat  memberikan  anggaran  bantuan  hukum  dalam  bentuk  kegiatan  dibagian  hukum. Artinya, masuklah program bantuan hukum ini menjadi kegiatan tersendiri dan dianggap sah dan sejak adanya Permendagri tersebut program bantuan hukum telah dimasukkan dalam tahun anggaran 2018 setelah mendapatkan kesepakatan kemudian perda ini mulai diterapkan. 12
Proses  pembentukan  perda  ini  sudah  cukup  lama  dan  bahkan  sinjai  pada  awalnya  hanya dengan  peraturan  bupati.  Kemudian  dengan  inisiatif  melakukan  konsultasi  dengan  Alm.  Adnan Buyung Nasution. Kemudian  pada  tahun 2013  perda  telah  selesai  dan  sudah  digodok  tapi karena menjelang  pilkada  dan  kesibukan  anggota  DPRD  sehingga  tidak  ada  pembahasan  lebih  lanjut. Kemudian pasca pelantikan bupati sinjai periode 2013-2018 Bapak Sabirin Yahya barulah Perda ini disahkan di DPR. 2 tahun  3 tahun setiap perubahan anggaran kami pindahkan anggarannya karena selama  tahun  2015/2016  belum  muncul  Permendagri  yang  membolehkan,  memberikan  pedoman petunjuk teknis terkait penganggarannya. 13
Keadilan  merupakan  kebutuhan  dalam  kehidupan  manusia,  dan  karenanya  wajar  apabila kemudian  dilakukan  usaha-usaha  untuk  melakukan  pemerataan  keadilan,  jika  selama  ini  si  kaya sudah  cukup  merasakan  atau  mengenyam  keadilan  dan  si  miskin  sudah  cukup  terjauh  daripada mendapat keadilan maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi, artinya keadilan
10 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam ctk.10, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 14
11 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal  15 Agustus 2018.
12 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal  15 Agustus 2018.
13 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal  15 Agustus 2018.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
itu  sudah  terimplementasikan  secara  merata  bagi  semua  lapisan  masyarakat.  Dalam  kaitannya dengan  program  bantuan  hukum,  khususnya  bagi  si  miskin  dan  tidak  mampu,  pada  dasarnya merupakan salah satu jalan menuju pemerataan keadilan. 14
Pemberian pelayanan bantuan hukum cuma-cuma di Kab. Sinjai telah ada sebelum adanya legislasi nasional yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal tersebut  dapat  di  lihat  berdasarkan  adanya  Peraturan  Bupati  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum cuma-cuma Bagi Masyarakat Miskin. Namun secara hukum kewenangan tersebut memang melekat kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan/kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat yang ada di daerah. 15
Pemkab  Sinjai  melalui  Bagian  Hukum  dan  HAM  Setdakab  memberikan  layanan  bantuan hukum bagi masyarakat miskin, menyatakan:
Program bantuan tersebut berupa bantuan hukum untuk kasus pidana maupun perdata untuk masyarakat miskin secara gratis, kata Kabag Hukum dan HAM Setdakab Sinjai, Lukman Dahlan.
Menurut Lukman, program ini telah memiliki payung hukum berdasarkan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum gratis yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati dan sudah mulai diimplemetasikan sejak bulan Januari tahun 2018 ini.
Ini wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat tak mampu dalam membiayai perkara. Bantuan  ini  diberikan  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  tak  mampu  guna mendapatkan keadilan, jelas Lukman
Kepala  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  Wicipto  Setiadi,  mengapresiasi daerah-daerah yang sudah berinisiatif membuat program bantuan hukum. UU No. 16 Tahun 2011 justru semakin membuka peluang bagi daerah untuk menganggarkan dana bantuan hukum di APBD. Keberlangsungan program, diyakini Wicipto, bergantung pada kepedulian kepala daerah.
Apresiasi senada disampaikan Abdul Rahman Saleh. Namun Ketua Dewan Pembina YLBHI ini  risau  dengan  fakta,  ada  daerah  yang  mensyaratkan  dana  bantuan  hukum  bisa  diberikan  jika perkaranya tidak ‘melawan’ atau berhadapan dengan Pemda. Persyaratan semacam itu tercantum dalam  Peraturan  Bupati  Sinjai  No.  8  Tahun  2010  tentang  Pelayanan  Bantuan  Hukum  kepada Masyarakat Tidak Mampu. Pasal 3 ayat (5) Perbup ini mengatur ‘Pelayanan bantuan hukum tidak diberikan terhadap sengketa yang berkaitan dengan pemerintah daerah”.
Berdasarkan  lampiran  keputusan  menteri  hukum  dan  HAM  tentang  lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode 2016 s.d 2018 nomor: M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016 tanggal 7 januari 2016 sinjai merupakan salah Satu
14 Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia ,  (Bandung:  CV. Mandar Maju, 2009), h. 63.
15 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal  15 Agustus 2018.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
provinsi  di  Sulawesi  selatan  yang  memiliki  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  terakreditasi berdasarkan SK tersebut, dengan akreditasi C
Pasca di berlakukannya Perda Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kabupaten Sinjai pada awal Januari 2018 sampai saat ini telah ada beberapa kasus yang telah di tangani oleh lembaga yang di beri kewenangan atau melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan dalam melakukan pendampingan penanganan kasus/perkara bagi para pemohon yang telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan hukum, diantaranya penerima bantuan hukum dan kasus yang dihadapi dapat dilihat pada tabel berikut;
Tabel 2.1: Daftar pemohon bantuan hukum yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum PATUH OI
No. Nama pemohon Perkara/ Kasus Alamat 1 Muh. Ichsan Perdata/ waris Desa kalobba 2 Wawan darmawan Pidana/ penganiayaan Kel. Lappa 3 Kanninu binti tarappe Perdata/ waris Kel. Lappa 4 A.Uddin rauf Perdata/ tanah Desa padaelo
Sumber: Lembaga Bantuan Hukum PATUH OI Tahun 2018
2. Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Perda Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Implementasi bantuan hukum di Indonesia merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin untuk  memperoleh  bantuan  hukum  dalam  paktek  peradilan  selama  ini  belum  memperlihatkan kemajuan yang berarti. Secara umum bantuan hukum belum dapat dijangkau oleh fakir miskin, baik di  kota-kota  maupun  di  desa  di  berbagai  pelosok  di  seluruh  Indonesia,  padahal  setiap  orang mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  keadilan.  Fakir  miskin  berrhak  memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum dari Oganisasi Bantuan Hukum dan tidak bisa diabaikan hanya karena alasan ketidakmampuan finansial. 16
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan bahkan telah di bentuk aturan khusus terkait program tersebut selalu saja ada hal mempengaruhi sehingga program tersebut dapat dijalankan atau malah terhambat sebelum berjalan sama sekali. Di Kabupaten Sinjai sendiri, program pemerintah daerah untuk memberikan bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  golongan  masyarakat  yang  tidak  mampu  telah  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin  di untuk menjamin kepastian hukum bagi mereka yang kuang mampu untuk mengakses keadilan agar
16 Frans hendra winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusonal Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , h. 205.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
mereka dapat memperoleh hak yang telah dijamin didalam UU untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum.
Terdapat  problem/masalah  yang  menjawab  mengapa  masalah  bantuan  hukum  gratis  bagi masyarakat  ini  sangat  penting  diadakan  dan  digunakan  membantu  bagi  mereka  yang  tergolong miskin untuk mendapatkan hak hukum sebagai warga negara yang tidak memiliki akses hukum di pengadilan di pengadilan akibat tidak adanya dana untuk berperkara. Meskipun di pengadilan negeri dan  pengadilan  agama  memperbolehkan  bagi  warga  negara  untuk  mengajukan  perkara  secara prodeo namun  pengajuan  ini  masih  membutuhkan  proses  dan  tentunya  proses  ini  masih  perlu ditunggu untuk berhak mendapatkan bantuan hukum atau tidak oleh majelis hakim. 17
Berdasarkan hasil yang telah di peroleh setelah melakukan penelitian dari berbagi sumber, maka dapat kami paparkan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2013  Tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin  Tentang  Bantuan  Hukum  Masyarakat  Miskin adalah sebagai berikut:
a. Regulasi merupakan yang menjadi penghambat utama tidak terlaksananya Perda tersebut secara efektif  disebabkan  kurangnya  koordinasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  terkait pelaksanaannya.
b. Anggaran yang terkendala akibat tidak adanya aturan dari pemerintah pusat terkait pedoman penyusunan  anggaran  yang  mengatur  tentang  pedoman  penyusunan  ABPD  yang  boleh dimasukkan  dalam  penyusunan  anggaran  terkait  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk memberikan anggaran terhadap program yang akan dilaksanakan.
c. Terbatasnya  Lembaga  Bantuan  Hukum/Organisasi  Bantuan  Hukum  yang  terverifikasi  yang berada di Kabupaten Sinjai hanya ada satu (1) LBH yang terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan  Akreditasi  Sebagai  Pemberi  Bantuan  Hukum  periode  2016  s.d  2018  nomor:  M.HH- 01.HN.03.03 tahun 2016 tanggal 7 januari 2016.
d. Peran  pemerintah  yang  masih  sangat  pasif  dalam  menyebarluaskan  informasi  kepada masyarakat tentang adanya Perda bantuan hukum bagi mereka yang termasuk dalam golongan tidak  mampu  untuk  memperoleh  pendampingan  hukum  apabila  berperkara,  baik  dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. 18
Berdasarkan hasil wawancara penulis sebagaimana telah di paparkan tersebut diatas maka dapat kita lihat beberapa hal pokok yang menjadi faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam pelakasanaan  pemberian  bantuan  hukum masyarakat  miskin  di  kabupaten  sinjai  adalah  persoalan regulasi  yang  cenderung  sangat  lamban  dalam  dari  pemerinah  pusat  dalam  memberikan  respon terhadap  peraturan  daerah  dalam  mewujudkan  keinginan  pemerintah    daerah  untuk  memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin di kabupaten sinjai.
17 Draft  Naskah  Akademik,  Rancangan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sinjai  Tentang  Bantuan  Hukum Gratis
18 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Selain  itu,  anggaran  dalam  rangka  pelaksanaan  perdatersebut  belum  dapat  di  anggarkan akibat  tidak  adanya  aturan  tentang  pedoman  penyusunan  anggaran  daerah  sehingga  pemerintah daerah dilanda dilematis antara memasukkan bantuan hukum ini sebagai salah satu program yang dapat  diberikan  anggaran  dalam  pelaksanaannya.  Terkait  penanganan  kasusnya  sendiri,  setiap kasus/perkara  yang  dihadapi  baik  perdata  ataupun  pidana  mendapatkan  anggaran  sebesar  Rp. 5000.000.00,- (Lima Juta Rupiah)

## 3. Langkah-langkah Pemerintah dalam Mengefektifkan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Kita  berharap  kedepan  dengan  adanya  Perda  ini  agar  masyarakat  yang  karena ketidakmampuannya baik secara ekonomi sehingga ia terkendala untuk mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya Perda ini dapat dijadikan sebagai dasar legalitas agar perkara hukum dapat diselesaikan melaui jalur hukum karena apabila masyarakat telah masuk kejalur hukum maka tidak akan menggunakan cara lain. 19
Setelah  menemukan  atau  melihat  persoalan  yang  menjadi  penghambat  pelaksanaan  suatu aturan, maka pemeintah daerah sebagai pihak yang betanggung jawab di tuntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengahadapi setiap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, pemeintah dapat mengambil langkah-langkah agar pelaksanaan perda nomor 18 tahun 2013 tentang bantuan hukum masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Sinjai  dapat  berjalan  lebih  baik  kedepannya.  Berikut  ini  adalah upaya-upaya pemerintah dalam mengefektifkan Perda tersebut adalah sebagai berikut:
a. Berusaha agar berjumlah OBH yang terverifikasi dan apabila tidak cukup maka meminta OBH lain yang berada di luar Kabupaten Sinjai.
b. Melakukan  evaluasi  terkait  apa  yang  menjadi  kelemahan/  kekurangan  dalam  perda  tersebut sehingga dapat diperbaiki.
c. Berusaha agar paling lambat tahun depan bertambah jumlah OBH yang terfasilitasi untuk turut serta  dalam  membantu  menjalankan  program  pemerintah  daerah  terkait  pemberian  bantuan hukum.
d. Menyebarluaskan  informasi  ke  publik  terkait  keberadaan  peraturan  bantuan  hukum  agar masyarakat  mengetahui  adanya  hak-haknya  hukum  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  untuk mendapatkan bantuan hukum yang telah disipakan oleh Pemerintah Daerah.
Dengan  adanya  upaya  pemerintah  untuk  terus  mengupayakan  agar  Perda  yang  telah dibentuk  tersebut  agar  masyarakat  yang  tidak  memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  mampu mengakes jasa yang dibeikan dalam bantuan hokum responsif berupa penyuluhan hukum tentang HAM  dan  proses  hukum,  hak  untuk  dibela  oleh  orrganisasi  bantuan  hukum  dan/atau  advokat, pembelaan-pembelaan  dalam  mengatasi  masalah-masalah  didalam  peradilan  secara  lebih  tegas, tepat,  jelas,  dan  benar.  Pembaharuan  hukum  melalui  putusan  pengadilan  yang  berpihak  kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan system nilai dan budaya dalam
19 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan HAM Lukman Dahlan Pada Tanggal 15 Agustus 2018.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
masyarakat. Untuk mensuksekan konsep tersebut, bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat. 20
Namun demikian, berjalan mulusnya suatu kepastian hukum dalam proses peradilan harus pula seiring sejalan, kalau  memang menginginkan rakyat merasa suka dan mau terhadap proses hukum  dengan  adanya  keputusan-keputusan  pengadilan  yang  cukup  fleksibel  sehinggga  dapat menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan yang selalu berubah kepada kepentingan-kepentingan baru, ataupun kewajiban-kewajiban ataupun bahaya yang selalu mengiringi berlangsungnya proses perubahan sosial.

## KESIMPULAN
Tidak  adanya  regulasi  terkait  pedoman  penyusunan  anggaran  APBD  meyebabkan permasalahan  yang  berdampak  terhadap  terhambatnya  pemberian  anggaran  terhadap  pelaksanaan pemberian  bantuan  hukum  dan  terbatasnya  jumlah  LBH/OBH  yang  terakreditasi,  serta  peran pemerintah yang pasif dalam menyerbarluaskan informasi terkait adanya bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin.
Adapun  upaya  pemerintah  dalam  mengefektifkan  Perda  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin di Kab. Sinjai yaitu; Melakukan evaluasi mengenai kekurangan yang  terdapat  dalam  perda,  berusaha  agar  kedepan  adanya  LBH/OBH  yang  terfasilitasi  turut mendukung program bantuan hukum, dan memperluas informasi pelayanan bantuan hukum.

## DAFTAR REFERENSI
Jayadi,  Ahkam, Memahami  Tujuan  Penegakan  Hukum,  Studi  Hukum  Dengan  Pendekatan  Ilmiah , Yogyakarta: Genta press, 2015.
Prasetyo,  Teguh,  dan Abdul  Halim  Barkatullah, Filsafat  Teori  dan  Ilmu Hukum: Pemikiran  Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajawali Press, 2014...
Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , Bandung: Mandar Maju, 2009.
Wignjoebroto, Soetandyo, Hukum dalam Masyarakat , Yogyakarta: Graha Ilmu,  2013, Edisi Kedua. Winarta, Frans Hendra, Pro Bono Publico Hak Konstitisional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
20 Frans hendra winarta, Pro Bono Publico Hak Konstitusonal Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , h. 205.