## Kajian Kri s tentang Cita Keadilan: Suatu Pendekatan Filosoﬁ Hukum terhadap
Penegakan Hukum dalam Konteks Posi visme Yuridis
Ami Rizal*

## Abstrak
Keadilan adalah kata yang gamang ( absurd) , sebab kata keadilan dan penegakan hukum yang  dalam  kajian  teore s  seharusnya  adalah  padanan  sinergis,  tetapi  dalam implementasinya  serba  an klimaks.  Dalam  realita  hukum  terdapat  suatu  kesenjangan kronis  antara  teori  dengan  prak k.  Akar  permasalahannya  terletak  pada  paradigma posi visme hukum sebagai konsepsi dasar pendidikan dan penegakan hukum. Di sisi lain, ternyata  ajaran  doktrin  hukum  tradisional  dak  dapat  menetapkan  dasar-dasar  bagi kepas an hukum. Pemikiran hukum tradisional berkeyakinan hukum seharusnya netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang status dan strata sosial. Kontradiksi  dialek kal  penegakan  hukum  ternyata  berakar  pada  karakter  utama  hukum posi f  karena  pengaruh  posi visme  adalah  mengutamakan  rasio,  sedangkan  watak  dari rasionalitas bermuara pada sifat peraturan yang prosedural dan kaku. Uraian dalam tulisan ini  mengajak  para stakeholder untuk  merenungkan  dan  menemukan  solusi  mengenai penegakan  hukum  itu  berlaku  dan  dapat  diaplikasikan  dalam  teori  dan  prak k  sehingga keadilan itu bisa dirasakan oleh semua orang.
Kata Kunci: cita keadilan, filosoﬁ hukum, penegakkan hukum, posi visme yuridis, hukum posi f

## A Cri cal Assessment of Jus ce: A Legal Philosophy Approach For Law Enforcement in the Context of Juridical Posi vism

## Abstract
Jus ce is a word that is giddy (absurd), because the word of jus ce and law enforcement in the theore cal study should be synergis c. In the implementa on, however, it is completely an climax.  In  reality  there  is  chronic  gap  between  theory  and  prac ce.  The  root  of  the problem lies in the paradigm of legal posi vism as the basic concept of legal educa on and law enforcement. On the other hand, the doctrine teachings of tradi onal law is incapable of establishing the basis of law enforcement. Tradi onal law thought believes that law should be neutral and can be applied fairly to everyone regardless of their social status. Dialec cal contradic on of law enforcement turns out to be rooted from posi ve law, because the main character  of  the  inﬂuence  of  posi vism  is  to  put  ra o  before  everything  else.  The consequence of such nature of ra onality leads to the making of rules that are procedural and rigid. This paper invites us all (stakeholders) to reﬂect and think of how law should adapt
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
*   Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Bengkulu,  S.H.  (Universitas  Padjadjaran),  M.H.  (Universitas  Indonesia),
Mahasiswa Doktoral PPs. Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
to both theory and prac ce, so that jus ce can really be aﬀair and applied to everyone.
Keywords: jus ce idea, legal philosophy, law enforcement, juridical posi vism, ius cons tutum

## A.  Pendahuluan
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, secara empiris dapat dirasakan anomali  keadilan  dan  dak  elas snya  hukum  di  tangan  hakim,  sehingga menimbulkan citra bahwa hukum bukan sarana untuk menggapai keadilan. Hal ini terjadi karena  dak bisa dilepaskannya implementasi paradigma posi visme yang dominan sebagai dasar pendidikan hukum modern, yang merupakan lawan hukum tradisional.  Adanya  doktrin  dan  atau  ajaran-ajaran  hukum  yang  mendasarkan penggunaan paradigma posi visme sebagai konsep asas seper  adagium tentang hukum dan keadilan, yang menyatakan prinsip bahwa semua orang sama di depan hukum ( equality before the law ) dan prinsip keadilan bagi semua orang ( jus ce for all ) adalah  persepsi yang  ideal dalam teori dan bagus sebagai cita keadilan. Namun, pandangan ideal ini  dak bisa terwujud menjadi suatu kenyataan, karena dalam prak k hukum yang terjadi terdapat ke daknetralan atau dapat dikatakan bahwa keadilan menurut hukum posi f hanyalah sebuah sen men yang utopis.
Kesenjangan  tersebut  apabila  dilihat  dari  pemikiran  hukum  tradisional  yang berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, status sosial, ras, gender, atau harta, bisa menjadi rujukan bagi pendidikan  nggi hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, para penganut doktrin hukum tradisional belum memiliki satu pendapat tentang apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya itu; wahyu Tuhan, e ka sekuler, pengalaman masyarakat, ataukah kehendak mayoritas, dan lain sebagainya.¹ Hal itu yang menyebabkan kesenjangan antara cita keadilan yang  dicita-citakan  dengan  kenyataan  yang  dialami  oleh  masyarakat  ( das  sollen dengan das sein) dalam hukum prak s.
Dalam  prak knya,  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  kekuatan  lain  selain kekuasaan  hukum  seper   kekuasaan  ekonomi,  poli k,  serta  maﬁa  hukum  dan peradilan.  Hukum  formal  menjadi  pondasi  penegakan  hukum  posi f,  sedangkan karakter utama hukum posi f karena pengaruh posi visme adalah mengutamakan rasio,  sedangkan  watak  dari  rasionalitas  bermuara  pada  sifat  peraturan  yang prosedural dan kaku.
Sifat  prosedural  dan  kekakuan  hukum  inilah  yang  menjadi  dasar  munculnya penafsiran  yang  berbeda-beda  oleh  hakim  yang  mencari  celah  hukum  bagi
¹  Munir Fuady, Aliran Hukum Kri s: Paradigma Ke dakberdayaan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak , 2003, hlm.
1.
127 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
masuknya  maﬁa  peradilan.  Hal  ini  terjadi  sebagai  suatu  konsekuensi  logis  dari hukum  prosedural  yang  menjadi  dasar  legalitas  untuk  menegakkan  keadilan, mengawal pelaksanaan hak milik, melindungi hak asasi manusia, mengedepankan hak negara dan lain-lain. Bahkan hukum prosedural menjadi lebih pen ng daripada sosok keadilan yang sebenarnya. Hal itulah yang menyebabkan, prak k penggunaan paradigma posi visme dalam penegakan hukum menjadi penghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan akal sehat masyarakat dan nurani atau suara ha  rakyat kebanyakan. Permasalahan ini terjadi akibat adanya kekosongan hukum ﬁlosoﬁs antara  konsep ideologis dengan legalitas formal penegakan hukum posi f.
Dalam penegakan hukum terdapat suatu penghalang yaitu suatu sekat yang bernama prosedur hukum tersebut akan muncul dalam upaya penemuan keadilan. Melalui hambatan tersebut, akan menghasilkan suatu keadilan formal yang nilai keadilannya semakin menjauh dari ha  nurani yang bermuara pada kekecewaan bagi para pencari keadilan. Pemahaman yang utuh mengenai penegakkan hukum (law enforcement ) harus disinergikan antara teori dan prak knya sehingga suatu keadilan dapat tercipta bagi siapa pun, tak terkecuali para pencari keadilan yang berasal dari kaum marginal atau kaum pinggiran. Menurut pakar hukum Herman J. Pietersen, penegakan hukum merupakan pemahaman tentang penyusunan suatu bangunan norma f. Dalam konteks tersebut penger an hukum dikonsepsikannya sebagai: “ an instrument of the state or polis concerned with jus ce, with rules of conduct  to  regulate  human  behaviour ”.²  Menurut  pandangan  tersebut,  hukum adalah  instrumen  untuk  menegakkan  keadilan  yang  berwujud  petunjuk  dan pedoman  berperilaku  yang  fungsi  utamanya  adalah  mengatur  ngkah  laku manusia, sebagai pokok dan dasar ajaran pemikiran  hukum yang bersifat doktrin.³
Dogma dan doktrin adalah dua konsep paradigma sebagai pola ajaran dalam sistem hukum posi f. Ajaran dogma k yang mencakup cara pandang tradisional ( het recht hinkt achter de feiten an ) dan doktrin dalam proses belajar mengajar ilmu hukum  telah  lama  diterima  dan  diprak kkan  di  dalam  dunia  pendidikan  nggi, sebelum  ﬁlsafat  ilmu  pengetahuan  modern  mengimplementasikan  dan mengembangkan paradigma ilmu pengetahuan alam, termasuk ilmu sosial dan ilmu humaniora.
Di dalam ajaran dogma k dan doktrin hukum dikonsepsikan sebagai sistem nilai yang ideal dan rasional. Sebagaimana diketahui ajaran hukum doktrin telah menjadi rujukan  bagi  pengembangan  ilmu  dan  teori-teori  hukum  sejak  awal  abad  ke-18,
²  Herman  J.  Pieterson,  “Root  Pa erns  of  Thoughts  in  Law:  A  Meta  Jurisprudence”,  dalam  FX.  Adji  Samekto, “Keadilan  Versus  Prosedur  Hukum:  Kri k  Terhadap  Hukum  Modern”, Makalah  pada  Orasi  Ilmiah  yang Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan XIII, Direktorat Hukum Angkatan Darat Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 19 Oktober, 2011, hlm. 1. ³ Ibid.
sehingga ajaran hukum doktrin sangat kuat pengaruhnya dan sampai saat ini masih mendominasi pemikiran para ilmuwan dan akademisi hukum dalam proses belajar mengajar ilmu hukum di Indonesia dan juga di banyak negara.⁴
Pengajaran dan studi hukum dengan pendekatan doktrin mempunyai ciri yang khas dan berbeda dengan ilmu sosial secara umum. Metode pendekatan doktrin merupakan pengembangan dari lahir dan tumbuhnya ﬁlsafat posi visme. Hal ini kemudian yang menimbulkan kekeliruan persepsi dalam penegakan hukum yang berpretensi  bahwa  pembelajaran  dan  kajian  hukum  doktrin  atau  dogma k  yang hanya  mengedepankan  persoalan  tentang  berlaku  dan  dak  berlakunya  hukum posi f bagi sang hakim dan penegak hukum lainnya. Mungkin ada ilmuwan hukum yang  beranggapan  bahwa  kajian  hukum  doktrin  iden k  dengan  hukum  yang bersumber  dari  ﬁlsafat  posi visme.  Pendapat  atau  anggapan  tersebut  menjadi benar karena adanya penghalusan teore s terhadap penerapan asas-asas hukum disamping  kekhasan  yang  bersumber  dari  ajaran  hukum  doktrin,  yang sesungguhnya bertentangan dengan ﬁlsafat posi visme.⁵ Filsafat posi visme telah mendasari  penegakan  hukum  posi f  selama  lebih  dari  satu  abad  setelah  era Renaissance dan Au larung. Hukum posi f ( ius cons tutum ) menurut Bagir Manan dapat diar kan sebagai kumpulan asas dan atau kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dan atau pengadilan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia.⁶
Dalam segala perbuatannya manusia mengejar suatu tujuan dan selalu mencari sesuatu yang baik baginya. Tetapi ada banyak macam ak vitas manusia yang terarah kepada  beraneka  macam  tujuan.  Ak vitas  seorang  dokter  tertuju  kepada kesehatan,  pelaut  tertuju  pada  keselamatan  ke  pelabuhan,  pedagang  mencari kekayaan.⁷ Bagi ahli hukum terutama hakim yang dituju dalam ak vitasnya adalah menemukan keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi pada hari ini, kerangka hukum di dunia harus berhadapan dengan masalah-masalah yang lebih rumit. Kerumitan itu mencakup penyusunan hukum, kebangkitan kembali, pembangunan, kelahiran dan bentuk potensial dari segala tata ter b hukum.⁸

## B.  Eksistensi dan Perkembangan Konsepsi Ajaran Posi visme Hukum
Setelah berkembangnya hukum yang didasarkan pada rasio dan telah mengalami sekularisasi  dari  pengaruh  keagamaan  (Kristen)  atas  berlakunya  hukum  alam,
⁴  Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan , Bandung: Alumni, 2006, hlm. 59-60, 104.
⁵  Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya Bak , 1990, hlm. 38-42.
⁶  Lili Rasjidi, Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspek f Teori dan Filosoﬁkal , Bandung: PPs Unpad, 2009, hlm. 4.
⁷  K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, Cetakan ke-25, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 192-195.
⁸  Lili Rasjidi, Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum , Op.cit. , hlm. 1.
kenyataan  ini  akhirnya  mendorong  manusia  lebih  mengedepankan  proses rasionalisasi, industrialisasi, dan komersialisasi produk di segala bidang kehidupan. Hal  inilah  yang  menjadikan  dunia  khususnya  Eropa  Barat  memasuki  era rasionalisme. Zaman ini disebut juga sebagai abad pencerahan ( enlightment ) yang terjadi dari pertengahan abad ke-17 sampai dengan awal abad ke-18. Terminologi abad  pencerahan  ( enlightment )  digunakan  sebagai  lawan  dari  terminologi  masa kegelapan  ( dark  age ),  yang  menunjukkan  keadaan  dimana  manusia  telah dicerahkan,  dan  nalarnya  telah  dibebaskan  dari  belenggu  dominasi  ajaran keagamaan  atau  kekuasaan  kegerejaan  Romawi,  sehingga  kemudian  mampu mendayagunakan  akal  budi  dan  pikirannya  untuk  membentuk  pola  kehidupan bersama  yang  berbeda  dari  hidup  yang  semula  dan  tentunya  sekarang  menjadi baru.⁹
Sejak  abad  ke-16  para  pemikir  dan  ilmu-ilmu  alam  membebaskan  diri  dari ikatan-ikatan  keagamaan  melalui  pengamatan,  perbandingan,  eksperimen  dan falsiﬁkasi empiris. Melalui upaya tersebut, rahasia-rahasia alam mulai terungkap. Alam  dibuka  untuk  dimanfaatkan  bagi  tujuan-tujuan  kemanusiaan.  Akhirnya, rasionalisme  (dasar  posi visme  hukum)  telah  mengukuhkan  akal  budi  manusia sebagai satu-satunya tolok ukur yang sah bagi kegiatan dan karya dalam kehidupan manusia.¹⁰
Selanjutnya,  sejalan  dengan  kemajuan  eksperimental  sains,  maka  yang dipandang  sahih  ( valid )  sebagai  ilmu  adalah  ilmu-ilmu  pengetahuan  alam,  yakni ilmu-ilmu yang disusun berdasarkan fakta-fakta ( empirisme ) yang dihimpun melalui pengamatan  ( observa on )  serta  hasil  dari  suatu  peneli an  harus  dapat  diulangi secara  objek f,  untuk  dilihat  dan  diukur  oleh  para  ilmuwan  lainnya.  Menurut Sunarya  Hartono, pandangan tersebut adalah benar. Menurut pendapat Francis Bacon  (ilmuwan  Inggris)  dan  Rene  Descartes  (ilmuwan  Perancis),  yang  secara korespondensi kedua ﬁlsuf dan ilmuwan ini menyatakan bahwa alam dan benda- benda  alamiah  lain  dak  mempunyai  jiwa  layaknya  manusia.  Untuk  mengenal benda-benda tersebut harus dilakukan peneli an secara impersonal yaitu lepas dari nilai-nilai  subjek f  yang  hanya  didasarkan  pada  akal  sehat  (rasio)  dan  dilakukan secara  empiris.¹¹  Oleh  karena  itu,  kebenaran  ilmu-ilmu  pengetahuan  alam sebenarnya  selalu  didasarkan  pada  pengamatan  gejala-gejala  alam  secara independen dan bebas nilai.¹² Hukum yang berlaku dalam ilmu pengetahuan alam dirumuskan berdasarkan anggapan bahwa alam dapat diiden ﬁkasi dan hasilnya
⁹  Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 24-28. ¹⁰  Alfred North Whitehead, Sains dan Dunia Modern , cetakan kesatu, yang diterjemahkan oleh O. Komarudin, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, hlm. 198-2010.
¹¹  Sunarya  Hartono, Poli k Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , Bandung: Alumni, 1991, hlm. 46.
¹²  Boaventura  De  Sousa  Santos, Toward  New  Common  Sense:  Law,  Science  and  Poli cs  in  the  Paradigma c Transi on , London: Routledge,1995, hlm. 14-15.

## Kajian Kri s tentang Cita Keadilan
dapat diprediksi disamping itu  dak tergantung pada ruang dan waktu.¹³ Aliran  pemikiran  (mazhab)  posi visme  dalam  ilmu  pengetahuan  mulai  eksis pada pertengahan abad ke-19¹⁴ yang dipelopori oleh Auguste Comte dan sejalan dengan  anggapan  tersebut  di  atas.  Sedangkan  konsepsi  dalam  posi visme  juga dikembangkan dari ajaran dan teori Auguste Comte yang bertolak dari kepas an dan  menyatakan  bahwa:  “hukum  perkembangan  yang  menguasai  manusia  dan segala  gejala  hidup  bersama  serta  bersifat  mutlak”.  Menurut  Comte  secara hipote s  logis  terdapat  perkembangan  ber ngkat  manusia  yang  terdiri  dari  ga stadium yang harus dilalui oleh  ap- ap manusia dan masyarakat, yaitu:¹⁵
1.  Tahap Teologis, pada tahap ini manusia percaya bahwa kekuatan Illahi ada di belakang gejala-gejala alam;
2.  Tahap Metaﬁsika, yakni suatu keadaan awal dimulainya kri k terhadap segala pikiran, termasuk pikiran-pikiran teologis dan mitos. Di tahap ini Ide-ide teologi digan  dengan ide-ide abstrak dari metaﬁsika; dan
3.  Tahap Posi f, dalam tahap ini, gejala-gejala  dak diterangkan lagi oleh suatu ide alam  yang  abstrak,  tetapi  gejala  diterangkan  melalui  fenomena  dengan menggali  hukum-hukum  diantara  gejala-gejala  yang  bersangkutan.  Hukum- hukum  tersebut  menerangkan  bentuk  relasi  dan  rumusan  yang  konstan diantara gejala-gejala tersebut.
Dengan  demikian,  di  dalam  posi visme  terkandung  nilai-nilai  dasar  yang diambil dari tradisi ilmu alam ( nature science ) yang menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat dikontrol, disistema sasi dan digeneralisir, sehingga gejala  ke  depan  secara  logis  dapat  diprediksi.  Sedangkan  untuk  sosial pembentukannya melalui cara pandang dan pendekatan rasional semata dan/atau empirisme  ilmu  pengetahuan  alam  yang  sangat  menonjolkan  epistemologi  dari posi visme tersebut dengan aksiologi yang predik f dan fungsional. Hal ini terjadi karena interaksi antara ilmu hukum dan ilmu pengetahuan alam sangat kuat. Sejak abad ke-19, penemuan dan metode ilmu pengetahuan alam masuk sangat dalam ke bidang ilmu hukum.¹⁶
Dalam  pandangan  Donny  Gahral  Adian  sebagaimana  diku p  oleh  Adji Samekto,¹⁷  yang  menyatakan  bahwa  posi visme  melembagakan  pandangan objek vitas  dalam  suatu  doktrin  kesatuan  ilmu  ( uniﬁed  science ).  Doktrin  yang dianut oleh A. Comte ini menyatakan bahwa ilmu alam maupun ilmu sosial harus berada di bawah paradigma atau ruang lingkup dari posi visme.¹⁸ Bahwa dengan
¹³ Ibid.
¹⁴  Theo Huijbers, Filsafat  Hukum dalam Lintasan Sejarah ,  Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 122.
¹⁵ Ibid., hlm. 123-126. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, Keter ban yang  Adil (Problema ka Filsafat Hukum) ,
Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 95-97. ¹⁶  Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 21. ¹⁷  FX. Adji Samekto, Loc.cit .,
¹⁸  Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer , Jogjakarta: Jalasutra, 2001, hlm. 35-36.
demikian, “Doktrin kesatuan ilmu memuat kriteria-kriteria bagi ilmu pengetahuan sebagai berikut: [1] Bebas nilai: dalam hal ini peneli  atau pengamat harus bebas dari  kepen ngan,  nilai,  dan  emosi  dalam  mengama   objeknya  agar  diperoleh pengetahuan  yang  objek f;  [2]  Ilmu  pengetahuan  harus  menggunakan  metode veriﬁkasi  empiris;  dan  [3]  Realitas  direduksi  menjadi  fakta-fakta  yang  dapat diama ”.¹⁹
Pengaruh  besar  posi visme,  merupakan  perkembangan  lebih  lanjut  dari pandangan aliran empirisme²⁰ yang meyakini bahwa realitas adalah segala sesuatu yang hadir melalui fakta yang bersifat indra. Dengan kata lain, dalam empirisme pengetahuan segalanya harus berawal dan diveriﬁkasi secara empiris  berdasarkan evident  (determinalis k  yang  spesiﬁk).  Posi visme  mengembangkan  paham empiris dengan mengatakan bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu posi f atau sains, yaitu ilmu-ilmu yang berangkat dari fakta-fakta yang terveriﬁkasi dan terukur secara ketat.²¹
Aliran dan ajaran posi visme mengadopsi dan mengemukakan nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam dan menempatkan fenomena yang dikaji sebagai obyek yang dapat dikontrol, disistemasi dan digeneralisir sehingga gejala ke depan bisa diramalkan.²² Ajaran posi visme berangkat dari asumsi bahwa ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal valid.²³ Walaupun hal itu  dikri k  oleh  ﬁlsuf  Karl  R.  Popper  melalui  logika  sains  empirisnya  yang mengatakan bahwa ilmu dapat dilihat dan dideka  dari berbagai sudut pandang, termasuk  ilmu  psikologi  dan  ilmu  sosiologi.  Pandangan  ini  akhirnya  sangat  kuat mempengaruhi posi visme hukum abad ke-20.²⁴ Sesuai dengan logika sains Karl R. Popper, walaupun terdapat perbedaan antara fenomena alam dengan fenomena sosial, dianggap lumrah untuk mempelajari fenomena sosial yang bersinergi dengan metode pendekatan ilmu-ilmu alam tersebut.
Dengan  demikian  paradigma  posi visme  dalam  ilmu  pengetahuan  alam kemudian  diadopsi  dalam  ilmu  sosial,  karena  pengaruhnya  yang  dominan  maka menimbulkan cara berpikir seolah-olah fenomena sosial juga harus dipahami secara inheren dengan metode yang impersonal , netral, objek f, dan dengan formula yang sama berlaku tetap walau dimanapun, serta  dak tergantung oleh ruang dan waktu.
Auguste Comte menyatakan bahwa posi visme diadopsi dan dijadikan sebagai landasan  pemikiran  oleh  Max  Weber  bagi  pengembangan  ilmu  sosiologi  dan
¹⁹ Ibid.
²⁰ Ibid. , hlm. 30-13.
²¹ Ibid. ²²  FX. Adji Samekto, Op.cit., hlm. 5. ²³ Ibid. ²⁴  Karl R. Popper, Logika Penemuan Ilmiah , Cetakan 1, yang diterjemahkan oleh  Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2008, hlm. 104.

## Kajian Kri s tentang Cita Keadilan
hukum. Pada awal abad ke-20, aliran hukum fungsional dipengaruhi sangat besar oleh  sosiologi  dan  antropologi  yang  dengan  terus  menerus  menyempurnakan metodologi sainsnya. Metode dan sistem pendekatan ilmiah sosiologi mengadopsi pendekatan-pendekatan ilmu alam yang bersifat empiris. Sehingga, walaupun ilmu sosiologi berkaitan dengan perilaku manusia, namun  dak dapat melepaskan diri dari  sifat  naturalisme.  Melalui  ilmu  sosiologi  hukum  menjadi  fungsional,  karena menurut para pendukung Posi visme ilmu sosiologi dinilai memiliki akurasi prediksi sains yang sangat akurat. Oleh karena itu, dianggap dapat memberikan sumbangan pen ng  bagi  kehidupan  sosial.  Itulah  sebabnya,  ahli-ahli  sosiologi  menganggap bahwa  tanpa  bantuan  pengetahuan  tentang  masyarakat,  maka  ahli-ahli  hukum dak  akan  dapat  membuat  peraturan-peraturan  yang  mengandung  nilai-nilai tertentu untuk dapat  mencapai tujuan-tujuan umum dan khusus dari hukum.
Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  dengan  jelas  pemikiran  dan  rumusan  Max Weber yang mendeﬁnisikan hukum sebagai fakta-fakta atau kenyataan yang muncul dari perkembangan logika hubungan kausalitas atau hukum itu merupakan bagian dari gejala-gejala sosial. Pandangan ini berpangkal atas dasar buk  empiris, yakni hukum  tercipta  dan  berkembang  dari  hubungan  sebab-akibat  dari  prima  kausa ( premium causality ). Dengan demikian, dasar pemikirannya adalah harus ada gejala awal yang bersifat indera sebagai suatu realitas dan dari realita dapat dibuk kan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) menurut rasio atau akal sehat. Dalam teorinya, Weber menggunakan dua metode, yakni metode empiris dan verstehen . Metode empiris digunakan untuk mengetahui cara perkembangan hidup bersama dan  hasil  perkembangannya,  sedangkan  selanjutnya  dengan  metode verstehen dibutuhkan  untuk  sampai  pada  suatu  pemahaman  atau  penger an  tentang kelakuan manusia dari dalam.²⁵

## C.  Eksistensi Filsafat Posi visme di dalam Sistem Hukum Posi f
Pemikiran  dan  ajaran  Auguste  Comte  ternyata  dak  saja  memengaruhi  para sosiolog,  melainkan  juga  para  ahli  hukum.  Dengan  mengadopsi  pola  pikir posi visme  dari  konsepsi  Auguste  Comte,  maka  para  pakar  hukum  terpengaruh dengan  menyatakan  bahwa  hukum  dak  bersifat  abstrak,  tetapi  hukum  harus mempunyai  konstruksi  tertentu  yang  konkret.  Konkre sasi  dan  konstrukturisasi tersebut  harus  ditunjukkan  dengan  suatu  bentuk  hukum  yang  direkayasa  dan tertulis.  Selanjutnya  diskursus  tersebut  akhirnya  menjadi  cikal  bakal  rumusan konsep  tradisi  pengembangan  sistem  hukum  modern  yang  dipakai  di  dunia, termasuk Indonesia, hingga  kini.
Sistem hukum modern merupakan sistem hukum posi f yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara Barat ( civil law ) yang sebagian besar
²⁵  Theo Huijbers, Op. cit., hlm. 206-209.
didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Romawi. Karakter (khas) yang  terdapat  pada  sistem  hukum  modern  yang  didasarkan  pada  posi visme adalah:²⁶
1.  Berupa sistem hukum yang berasal dari tatanan sosial ( order ) masyarakat Eropa Barat pada masa kelahiran dan perkembangan kapitalisme;
2.  Keterkaitan  paradigma  posi visme  dalam  ilmu  pengetahuan  alam,  sehingga suatu sistem hukum modern dibangun dalam tradisi pemikiran yang meyakini bahwa  dalam  teori  maupun  dalam  prak k,  hukum  dapat  dikonstruksi  dan dikelola secara netral,  dak berpihak, impersonal , dan objek f;
3.  Memiliki sifat rasional dan melepaskan diri dari pengaruh Ketuhanan;
4.  Diwujudkankan dalam hukum tertulis; dan
5.  Mengupayakan terciptanya kondisi yang stabil dan dapat diprediksi.
Namun, karakter dan pandangan posi visme tersebut mendapat pertentangan dari pakar hukum Belanda dengan mengemukakan ajaran lain yang amat bertolak belakang  yaitu  pandangan  atau  ajaran  norma f.  Pandangan  ini  bertolak  dengan menggunakan teori kebenaran pragma k dan metode deduk f.
Teori kebenaran berpendapat bahwa sesuatu itu benar jika bersifat fungsional. Dalam menguji kebenaran itu  dak perlu bersifat subjek-objek seper  posi visme, akan tetapi subyek-subyek. Hal ini berar  apabila dalam suatu kajian ditemukan suatu teori atau konsep, maka akan diteli  lebih jauh nilai kebenarannya. Dalam hal ini, cukuplah temuan itu saja yang disampaikan kepada komunitas disiplin hukum untuk  dikaji.²⁷  Selanjutnya,  dikatakan  bahwa  pengujian  dak  perlu  dilakukan dengan kajian empiris melalui pemungutan data di lapangan. Melalui pandangan norma f, ilmu hukum yang bersifat norma f bukan hanya sekedar keahlian hukum sebagai profesi, akan tetapi juga merupakan ilmu dan sistem hukum.²⁸
Untuk  memahami  kerumitan  persoalan  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  dak  cukup  dengan  menganalisis  substansi  putusan  hakim  secara sosiologis, akan tetapi diperlukan pula mendalami konsep posi visme hukum yang berlaku  berdasarkan culture dan  pragma sme  penegakan  hukum  posi f.  Dalam pendekatan  tersebut  maka  fokus  pandangan  diarahkan  terhadap  pendapat  dan rumusan posi visme dari para pendukung konsep tersebut, tentang objek vitas, reduksionisme, dan kedudukan nilai-nilai sebagai bingkai keadilan, ditelaah sebagai berikut:
1.  Objek vitas Fakta Menurut Posi visme dari Sudut Teori Hukumnya Para pemikir hukum dan penganut posi visme, seper  Aus n, Hans Kelsen dan H. L. A. Hart, mengatakan bahwa karena hukum itu harus konkret, maka harus ada pihak
²⁶  FX. Adji Samekto, Loc.cit.
²⁷  Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum , Bandung: PPs Unpad, 2007, hlm. 5. ²⁸ Ibid.
yang  menuliskan.  Penger an  yang  menuliskan  itu  menunjuk  penger an  bahwa hukum harus dikeluarkan oleh suatu badan (subjek) yang mempunyai kewenangan untuk  membentuk  dan  menuliskannya.  Negara  sebagai  otoritas  dengan  tegas ditunjukkan  oleh  atribut  kenegaraan,  yakni  kedaulatan  negara.  Berdasarkan kedaulatannya,  secara  internal  negara  berwenang  mengeluarkan  dan memberlakukan segala bentuk dan macam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai hukum posi f.²⁹
Selanjutnya H. L. A. Hart menyatakan: (1) hukum (yang sudah dikonkre sasi dalam bentuk hukum posi f) harus mengandung perintah; dan (2)  dak selalu harus ada  kaitan  antara  hukum  dengan  moral  dan  dibedakan  dengan  hukum  yang seharusnya diciptakan ( there is no necessary connec on between law and morals or law as it is and law as it ought to be ). Pendapat Hart pada bu r (2) mengindikasikan penolakan  Hart  bahwa  hukum  harus  bersumber  dari  sesuatu  yang  abstrak.  Ini adalah konsekuensi logis cara berpikir dalam posi visme yang empiris, yaitu fakta harus bersumber dari hubungan sebab-akibat suatu gejala dengan gejala yang lain secara konkret (kasat mata).
Oleh  karena  itu,  berbagai  per mbangan  moral  dak  harus  terkait  dengan terbitnya hukum posi f, karena per mbangan moral bukanlah hal yang konkret. Begitu kuatnya logika posi visme menjadi pedoman bepikir Hart, tercermin pula dari ajarannya bahwa: "...the analysis or study of legal concepts is an important study to be dis nguished from historical inquiries, sociological inquiries, and the cri cal appraisal of law in terms of morals and sosials aims..". ³⁰ Cara  pandang  yang  sama  dikemukakan  oleh  tokoh  posi visme  hukum  John Aus n, yang menyatakan bahwa norma hukum harus memuat: perintah, kewajiban dan  sanksi.  Terkait  dengan  perintah  ( command )  harus  memenuhi  dua  syarat sebagaimana disampaikan John Aus n: “Commands are laws if two condi ons are sa sﬁed. First, they must be general. Second, they must be commended by what exists in every poli cal society, whatever its cons tu onal form, namely, a person or a  group  of  persons  who  are  in  receipt  of  habitual  obedience  from  most  of  the society” .³¹
Sehubungan  dengan  pengamatan  realitas  objek f  dari  fakta  hukum,  akan muncul  pertanyaan  mengenai  pemisahan  kajian  hukum  posi f  dengan  nilai-nlai tertentu, misalnya dengan moral. Pertanyaan ini muncul bersamaan dengan teori yang  menyatakan  bahwa  hukum  posi f  dibuat  dalam  konteks  ruang  dan  waktu tertentu,  sehingga  akan  terdapat  nilai-nilai  tertentu  yang  memengaruhi
²⁹  Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Loc.cit .
³⁰  Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum , Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2007, hlm. 97.
³¹  FX. Adji Samekto, Loc.cit.
pembentukannya.  Padahal,  nilai-nilai  tertentu  hukum  dapat  mengikat  pembuat hukum maupun penegak hukum sehingga dapat dikatakan bahwa hukum posi f merupakan  pencerminan  nilai-nilai  dari  kepen ngan  tertentu  yang  berbentuk norma hukum. Pemikiran inilah yang dikaji secara kri s sebagaimana keseluruhan uraian dan pembahasan tulisan ini dalam konteks hukum posi f.

## 2.  Teori Residu Posi visme Hukum
Suatu ciri yang melekat pada posi visme adalah reduksionisme³² yang mengandung makna  bahwa  suatu  fakta  atau  realitas  dapat  diminimalisasi menjadi  fakta-fakta yang dapat diama  dan dikontrol. Namun, reduksionisme  dak mudah dilakukan dalam  ilmu-ilmu  berkaitan  dengan  manusia  karena  dak  ada  teori  sosial  yang berlaku universal,  dak tergantung pada tempat dan waktu seper  ilmu alam atau matema ka  yang  bisa  menerangkan  realitas  sosial.  Ilmu-ilmu  sosial  sangat tergantung pada sistem sosial dan budaya, sehingga  dak bisa dipahami apabila ingin  menyatakan  bahwa  ilmu-ilmu  sosial  pada  dasarnya  dak  bebas  nilai sebagaimana halnya dengan pemahaman terhadap ilmu-ilmu alam.³³
Akan menjadi suatu permasalahan ketika fakta yang minimal tersebut apakah bisa diterapkan dalam sisten dan ajaran hukum atau  dak. Sebagai konsekuensi dari diadopsinya posi visme di dalam pengembangan ilmu hukum, maka reduksionisme juga diterima di dalam dogma hukum yang mengembangkan posi visme di dalam sistem hukum posi f. Oleh karena itu, kiranya kita dapat mencerma  adanya usaha dan upaya penjelasan teori residu dilakukan di dalam dogma hukum, sebagaimana dicetuskan dan diimplementasikan oleh para ﬁlsuf hukum seumpama David Hume, Herbert Spencer, John Aus n, H. L. A. Hart, Hans Kelsen, dan para ahli hukum ﬁlsafat lainnya dalam memahami dan mengkaji hukum.³⁴
Namun  posi visme  masih  dapat  diterapkan  dalam  posi visme  hukum.  John Aus n menyatakan bahwa ilmu hukum iden k dengan hukum yang berlaku (hukum posi f  harus  diterima  tanpa  memperha kan  apakah  hukum  itu  baik  atau  dak secara  moral.  Selanjutnya  dipaparkan  terdapat  beberapa  unsur  yang  wajib terkandung  di  dalam  suatu  aturan  hukum,  yakni command (perintah), sanc on (sanksi) dan authority (otoritas).³⁵
H. L. A. Hart mengedepankan pendekatan kedaulatan negara sebagai atribut negara  yang  konsekuensi  kewenangannya  bersifat  eksternal  maupun  internal. Menurut Hart hukum posi f terbagi dalam dua bagian pokok: yang pertama adalah primary rules , yaitu aturan-aturan hukum yang secara langsung memberikan hak- hak dan kewajiban kepada  ap- ap  warga secara perorangan. Aturan-aturan itu
³²  Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Op.cit., hlm. 130-134. ³³ Loc. cit.
³⁴  Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 118-121. ³⁵  H.L.A. Hart, Konsep Hukum, Cetakan ke-2, yang diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm.  309-327.
melipu  aturan hukum perdata dan pidana. kemudian yang kedua secondary rules , yaitu aturan-aturan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada penguasa negara.³⁶
Sedangkan  Hans  Kelsen  yang  juga  pendukung  dan  penganut  posi visme, membagi hukum posi f menjadi 2 (dua) pokok bahasan yaitu: teori hukum murni ( pure theory of law ) dan teori hukum piramida ( stufenbau theorie ). Kedua bahasan pokok tersebut boleh dikatakan sebagai hasil reduksionis oleh Hans Kelsen terhadap keseluruhan  pemahaman  hukum.  Konsepsi  dan  pemikiran  Hans  Kelsen  ini terungkap dalam beberapa ajarannya tentang hukum dan terangkum dalam ajaran hukum murni ( the pure theory of law ) yang pemaparannya adalah sebagai berikut:
1.  Bahwa hukum harus dilepaskan dari moral, segala per mbangan yang bersifat abstrak,  per mbangan  poli k,  ekonomi,  dan  faktor  di  luar  hukum  lainnya. Tujuan hukum adalah kepas an hukum;
2.  Hukum harus benar-benar bersifat objek f tanpa prasangka. Bagi Hans Kelsen aturan  hukum  bukanlah  hasil  dari  perintah  penguasa  karena  penguasa berpotensi  memiliki  kepen ngan  subjek f  dan  bisa  memiliki  agenda  poli k yang bisa menyebabkan aturan yang dibuat menjadi  dak objek f; dan
3.  Keadilan  adalah  suatu  persoalan  di  wilayah ought  to  be (yang  seharusnya), bukan is (yang  ada).  Dengan  demikian,  bagi  Hans  Kelsen  keadilan  bukan merupakan bagian dari kajian ilmu hukum posi f. Keadilan adalah persoalan keharusan  (ideal  atau  apa  yang  seharusnya)  akan  tetapi  juga  bersifat  meta yuridis.³⁷
Melalui teori penyisaan realitas hukum di atas, dalam ilmu hukum maka  mbul siklus pertanyaan sebagai pakem telaahan, yaitu pertanyaan mengenai keberlakuan reduksionisme yang dapat diterapkan atas keberadaan norma hukum sebagai dasar suatu peraturan perundangan yang menjadi senjata para hakim. Oleh karena itu, reduksionisasi  dalam  ﬁlsafat  posi visme  berbasis  pada  keyakinan  bahwa  obyek kajian sesungguhnya terdiri dari elemen-elemen dalam wujud satu kesatuan yang membentuk objek.
Dari uraian H. L. A. Hart dan John Aus n, serta Hans Kelsen maka objek kajian hukumnya adalah aturan hukum posi f. Dari sini  mbul pertanyaan apakah bagian- bagian  yang  dipecah-pecah  sebagaimana  pecahan-pecahan  sub-objek  dari pendapat Hart, Aus n dan Hans Kelsen, jika disatukan kembali akan menghasilkan pemahaman dan interpretasi yuridis yang utuh dan benar guna kepas an hukum. Pertanyaan  ini  menjadi  sulit  karena  pendekatan  yang  berbeda,  sebab  objek pengaturan hukum adalah manusia. Benar, manusia adalah realitas tetapi manusia
³⁶ Ibid . ³⁷  Hans Kelsen, Dasar-dasar Hukum Norma f (Prinsip-prinsip Teore s untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Poli k) , Cetakan ke-1, yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 342-358.
selalu  terikat  dengan  struktur  nilai-nilai  tertentu  dan  konstruksi  tatanan  sosial tertentu. Hukum posi f pun dalam perkembangannya juga terikat pada nilai-nilai tertentu,  bahkan  kepen ngan-kepen ngan  tertentu,  karena  terbitnya  hukum posi f  sesungguhnya  juga  merupakan  keputusan  poli k  yang  menganut  kepada nilai-nilai tertentu. Dengan memahami persoalan manusia dalam konteks ul mate causali es subjek-objek, maka walaupun rela f sulit, namun reduksionisme juga dapat dipahami dan bisa diterapkan dalam kajian dogma k hukum. 3.   Logika Penegakan Hukum Hukum Posi f  Tidak Bebas Nilai Ciri tambahan yang melekat pada posi visme adalah objek f atau bebas nilai.³⁸ Oleh karena itulah dikatakan,³⁹ di dalam paradigma posi visme ada dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai dan mengharuskan subjek peneli  mengambil jarak terhadap  realitas  dengan  bersikap  netral.  Akan  tetapi  perilaku  manusia  dapat berubah  sesuai  dengan  faktor  yang  mempengaruhinya.  Fenomena  sosial  secara alamiah  adalah  subjek f  dan  dak  akan  dapat  dipahami  sebagai  sesuatu  yang objek f.  Menurut  Santos  perilaku  manusia  dak  akan  dapat  dideskripsikan  dan digambarkan berdasarkan karakteris k eksternalnya.⁴⁰ Karakteris k manusia  dak bisa  bersifat  objek f  karena  ndakan  manusia  akan  menimbulkan  mul interprestasi.  Ilmu  sosial  akan  selalu  menjadi  pengetahuan  yang  subjek f  dan didalamnya harus ada pemahaman sikap dan ar   ndakan yang dapat persep f.
Hans Kelsen menolak pendapat bahwa hukum (dalam hal ini hukum posi f) adalah  perintah  dari  penguasa  karena  dengan  menyandarkan  pada  penguasa, hukum akan terkontaminasi dengan subjek ﬁtas. Realitanya hukum posi f tentu dikeluarkan oleh penguasa, dan sebagaimana disebut di atas, hukum posi f muncul karena  kekuasaan  yang  menganut  nilai-nilai  tertentu.  Seiring  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  eksplorasi  terus-menerus  dalam  mencari kebenaran  ilmiah,  maka  posi visme  yang  berpijak  pada  realitas,  objek vitas, netralitas, dan menekankan pada fakta mulai dipertanyakan keabsahannya ke ka cara berpikir posi visme harus diterapkan pada soal-soal kemanusiaan dan/atau kebangsaan serta sosial atau kemasyarakatan yang didasarkan pada nilai-nilai dan subjek vitas.

## D.  Keadilan Formalitas Ala Posi visme Hukum Indonesia
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  kezaliman.⁴¹  Karena  para  penegak hukum  memiliki  kekuasaan  tertentu,  yakni  menegakkan  hukum,  dalam kenyataannya  sering  disalah  gunakan.  Hal  ini  menyebabkan  putusan-putusan
³⁸  Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Loc.cit . ³⁹  Donny Gahral Adian, Op.cit., hlm. 36. ⁴⁰  Boaventura De Sousa Santos, Op.cit., hlm. 16-17.
⁴¹  Mochtar Kusumaatmadja, Op.cit., hlm. 6.
hukum yang bias,  dak netral,  dak konsisten, termasuk juga putusan yang diambil oleh  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  pemutus  hukum  yang  ter nggi  dan diharapkan sebagai benteng terakhir keadilan.⁴²
Dari uraian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa sain ﬁkasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh lahir dan berkembangnya paradigma posi visme di dalam ilmu  pengetahuan  hukum  posi f.  Posi visme  ilmu  pengetahuan  alam  dan modernisasi bukan hanya mempengaruhi sains dan teknologi semata, akan tetapi juga  menjadi  sumber  perubahan  pada  kehidupan  masyarakat,  ilmu  dan  sistem hukum.  Bahwa  ilmu  hukum  yang  dikembangkan  dalam  tradisi  pemikiran posi visme ternyata bertentangan dengan pemikiran hukum tradisional dan dalam beberapa  hal  juga  bertentangan  dengan  tradisi  pemikiran  hukum  doktrin  yang tumbuh pada masa pra-posi visme. Dengan demikian, pengkajian hukum dalam tradisi ﬁlsafat posi visme,  dak serta merta iden k dengan tradisi pemikiran hukum doktrin.  Beberapa  prinsip  di  dalam  posi visme  bahkan  ada  yang  bertentangan dengan konsepsi dalam ilmu hukum doktrin, seper  ditunjukkan dengan adanya ajaran ﬁksi hukum maupun kepas an hukum.
Walaupun  demikian,  dak  dapat  dipungkiri  bahwa  pengaruh  sain ﬁkasi posi visme dalam sistem hukum posi f (modern) masih dominan hingga saat ini. Karakter utama sistem hukum posi f adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai  oleh  sifat  peraturan  hukum  yang  prosedural  dan  formalitas  yang  kaku. Dengan  demikian  prosedur,  menjadi  dasar  legalitas  yang  pen ng  untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur dan formalitas menjadi lebih pen ng daripada keadilan itu sendiri.
Di dalam konteks tersebut, upaya mencari keadilan ( searching for jus ce ) bisa menjadi bias bahkan gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur. “Semua penanganan kasus-kasus hak asasi manusia telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku”, demikianlah ungkapan yang sering diucapkan dan ditulis oleh hakim tertentu  yang  menggambarkan  betapa  pen ngnya  formalitas,  prosedur,  dan hukum  prosedural  demi  menjamin  rasionalitas  hukum  yang  mendasarkan terwujudnya keter ban masyarakat. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran  dalam  upaya  menegakkan  keadilan  di  luar  peraturan  hukum  yang berlaku  dak dapat diterima dan dianggap sebagai pemikiran di luar  hukum ( out of legal thought) , bahkan bisa dianggap  dak absah ( valid ) atau bahkan bertentangan dengan hukum.
Dalam  penegakan  hukum  sebagai  mana  yang  telah  disebutkan  di  atas  dan sejalan  dengan  pendapat  Achmad  Ali  yang  menyatakan  bahwa,  “yang  lebih mempriha nkan lagi, karena akibat penggunaan kacamata posi vis k kaku dalam
⁴²  Munir Fuady, Aliran Hukum Kri s, Op. cit., hlm. 41-42.
menginterpretasikan berbagai undang-undang, maka berbagai kebijakan penegak hukum  maupun  putusan  hakim,  gagal  untuk  menghasilkan  suatu  keadilan  yang substansial,  melainkan  hanya  sekadar  mampu  menghasilkan  formalitas  putusan yakni  keadilan  yang  prosedural”.⁴³ Pernyataan  di  atas,  tampaknya  jelas  hendak melukiskan  bahwa  penerapan  paradigma  posi visme  dalam  prak k  hukum nasional  yang  ingin  lebih  mengutamakan  prosedur  pada  akhirnya  malah  lebih banyak membuahkan keadilan formal belaka ( formal jus ce ) yang seringkali  dak mereﬂeksikan  keadilan  yang  sesungguhnya,  karena  yang  dinamakan  keadilan formal bukanlah produk putusan hakim yang netral dan bebas dari kepen ngan penguasa  dan  pengusaha  atau  bias  poli k  dan  kepen ngan  kekuasaan.  Padahal putusan  hakim  yang  puncaknya  ada  di  Mahkamah  Agung  memegang  peranan pen ng  dan  sangat  sentral  dalam  penegakan  dan  pembangunan  hukum sebagaimana dikemukan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai berikut:
“Dalam  tahap  penerapannya,  asas-asas  itu  dimantapkan  melalui keputusan-keputusan pengadilan. Di sini keputusan-keputusan Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan ter ngi mempunyai ar  dan kedudukan yang tersendiri. Karena menjadi pegangan atau pedoman bagi pengadilan- pengadilan yang lebih rendah, pen ng sekali bahwa keputusan Mahkamah Agung  itu  benar-benar  merupakan  putusan  yang  baik  dan  dak  tercela. Keputusan Mahkamah Agung harus benar-benar mantap dan  dak boleh membingungkan.”⁴⁴
Itulah sebabnya Mahkamah Agung (MA RI)  dak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Problem utama ini yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh para  penegak  hukum,  pembuat  hukum,  para  ahli  hukum  dan  peneli   hukum. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  keadilan  formal  yang  ditegakkan melalui  hukum  tertulis  atau  undang-undang  (hukum  posi f)  di  Indonesia  yang dikatakan  menjunjung  nggi  prinsip law  enforcement ternyata  belum  mampu mewujudkan keadilan yang substansial.
Dalam  konteks  Mazhab  Unpad  yang  disampaikan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja,  hukum  posi f  idealnya  berlangsung  atau  berlaku  ada  kesan paradoksal ke ka pembahasan tentang hukum yang hidup diangkat dalam bingkai pemikiran  Teori  Hukum  Pembangunan.  Apabila  ajaran  dan  pemikiran  demi pemikiran  dalam  tulisan  Mochtar  ditelusuri,  sebenarnya  akan  mudah  diketahui bahwa  beliau  memang  membuat  banyak  pernyataan  tentang  perlunya  hukum dipandang  dari  kaca  mata  sosiologi,  antropologi,  dan  kebudayaan.  Beliau  juga menganjurkan  bahwa  ahli  hukum  dalam  masyarakat  yang  sedang  membangun perlu  mendalami  hukum  posi f  dengan  spektrum  ilmu-ilmu  sosial  dan  budaya.
⁴³  FX Adji Samekto, Op. cit. , hlm. 13.
⁴⁴  Munir Fuady, Aliran Hukum Kri s, Loc. cit .
Pendekatan-pendekatan tersebut memang diperlukan demi tujuan akademis agar hukum  yang  dibentuk  oleh  penguasa  poli k,  terutama  melalui  perundang- undangan, mendapat dukungan masyarakat.
Menurut Mochtar, kekuasaan dapat memunculkan wibawa dan bertahan lama jika kekuasaan itu mendapat dukungan dari pihak yang dikuasai. Dalam suasana seper  inilah hukum akan mampu memunculkan damai dan suasana keter ban. Tujuan pokok dan pertama dari segala hukum menurut Mochtar, adalah keter ban yang muncul dari kesadaran masyarakat yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di sini terlihat bahwa hukum yang hidup dalam  konsepsi  Teori  Hukum  Pembangunan  lebih  ditempatkan  sebagai  sumber material  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Namun, sebenarnya sumber material ini  dak cukup mendapat prioritas karena di sisi lain Mochtar sendiri menganggap nilai-nilai yang dibawa oleh hukum yang hidup ini bisa sangat resisten terhadap upaya-upaya penguasa dalam melaksanakan kekuasaan poli k (pembangunan). Dalam keadaan inilah lalu muncul skala prioritas, sehingga Mochtar  lalu  lebih  mendorong  pembentukan  perundang-undangan  dengan menggunakan materi muatan netral yang dalam ar an  dak sarat bermuatan nilai- nilai  kultural  atau  primordial,  sementara  domain  hukum  yang  non-netral  dapat dikesampingkan.
Per mbangan  untuk  lebih  mengedepankan  pembentukan  undang-undang yang netral dalam banyak hal didorong oleh semangat Mochtar untuk membuat hukum posi f agar bisa lebih berperan dalam mendukung kemajuan pembangunan. Dalam  iklim  poli k  hukum  ala  pemerintahan  Orde  Lama  yang  an   kapitalisme secara strategis bergan  suasana menjadi model pemerintahan yang lebih ramah terhadap  investor  asing.  Sebagai  ahli  hukum  ﬁlsafat,  Mochtar  meyakini  bahwa hukum dapat berkontribusi dalam menarik minat investasi tetapi sekaligus  dak mengorbankan  kepen ngan  nasional.  Itulah  sebabnya,  walaupun  orisinalitas pemikiran tentang konsep produc on sharing (dikenal sebagai norma hukum adat) dak berasal dari Mochtar, tetapi beliau termasuk orang yang mengedepankan dan mempertahankannya. Perjanjian bilateral yang dibentuk dengan beberapa negara terkait  dengan  wilayah  kedaulatan  di  laut  juga  turut  menjadi  perha an.  Dengan demikian, klaim bahwa Teori Hukum Pembangunan Mochtar berorientasi inward looking ⁴⁵  seper nya  dak benar secara keseluruhan.
Teori Hukum Pembangunan yang berin kan hukum yang hidup dapat dijadikan model inspirasi oleh para hakim dalam mewujudkan keadilan. Hanya saja karena keterbatasan cakrawala pemikiran hakim yang terbelenggu paradigma posi visme maka upaya mewujudkan keadilan bisa mandul karena terbentur prosedur yang harus  dipenuhi  dalam  memenuhi  legalitas  sistem  hukum  nasional.  Melalui
⁴⁵  Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integra f , Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 99.
pembuatan undang-undang yang dipenuhi syarat kepen ngan, dapat merusak ha nurani atau akal sehat yang bersifat ﬁtrah ( original ) dibalik pernyataan “keadilan harus sesuai dengan prosedur hukum”. Namun, ke ka prosedur hukum tersebut menghasilkan  putusan  hakim  dan  ke ka  putusan  itu  diterapkan  ternyata  malah menciptakan  masalah  ke dakadilan  baru,  serta  menghalangi  terpenuhinya  rasa keadilan.  Dengan  demikian,  prosedur  ataupun  formalitas  justru  dak  dapat menciptakan keadilan substansial yang seharusnya bersumber dari hukum posi f itu sendiri.
Selanjutnya is lah supremasi hukum kemudian diiden kkan dengan supremasi undang-undang, karena hakim hanyalah corongnya. Akibatnya persoalan hukum tersisa hanya menjadi sekedar persoalan keterampilan teknis yuridis belaka yang hampa  substansi.  Pada  gilirannya,  demi  kepen ngan  profesional  terjadilah penyakralan  hukum  posi f.  Hukum  nasional  harus  dipertahankan  demi  alasan kepas an dan supremasi hukum, sekalipun hal itu telah membelenggu Indonesia dalam ke dakberdayaannya dalam mengungkap kasus-kasus yang mengantarkan Indonesia  pada  kemerosotan  e ka  berbangsa  dan  bernegara,  terutama  dalam beberapa dasawarsa terakhir ini yang sangat mempriha nkan, yang se ap harinya dipertontonkan  dan  disiarkan  oleh  berbagai  media  massa,  baik  cetak  maupun elektronik.

## E.  Kesimpulan
Gambaran  ringkas  dari  penelaahan  judul  tulisan  ini  memperlihatkan  bahwa sesungguhnya  kekeliruan  dan  kekacauan  hukum  yang  menganggap  hukum  di Indonesia  dak  mampu  menciptakan  keadilan  dapat  dikatakan  berasal  dari dominasi paradigma posi visme dalam doktrin dan dogma hukum yang mendasari pendidikan hukum posi f. Doktrin hukum yang diilhami oleh paradigma posi visme seper   misalnya  ‘semua  orang  sama  kedudukannya  di  muka  hukum’  ( equality before the law, dan jus ce for all ) menjadi ajaran yang secara teore s dan logis benar, akan tetapi  dak benar menurut kenyataannya. Penyebab utama fenomena hukum ini adalah suatu akibat dari hakim yang lebih mengutamakan logika hukum posi f tanpa diiringi dengan keyakinan hakim terhadap nilai-nilai umum moralitas kebangsaan.
Ciri  khas  hukum  posi f  adalah  karakternya  yang  rasional.  Rasionalitas  juga dapat  direkayasa  sebagai  dasar  keputusan  hakim  yang  bersumber  dari  sifat peraturan  yang  prosedural.  Dengan  demikian,  prosedur  menjadi  dasar  legalitas yang amat pen ng untuk menegakkan keadilan, melindungi hak milik dan hak asasi manusia,  dan  menjaga  keter ban  sosial,  sehingga  berdasarkan  asumsi  tersebut prosedur menjadi lebih pen ng daripada menciptakan keadilan itu sendiri. Itulah sebabnya  di  dalam  prak k,  penggunaan  paradigma  posi visme  dalam  realitas

## Kajian Kri s tentang Cita Keadilan
hukum posi f telah memandulkan pencarian kebenaran dan keadilan yang tunduk kepada dan menurut suara ha  publik vis a vis nurani sang hakim. Dengan demikian, yang muncul di permukaan adalah keadilan formal belaka yang belum sepenuhnya mewakili nurani sang hakim itu sendiri maupun para pencari keadilan. Hal  ini terjadi disebabkan oleh pendekatan posi visme yang bebas nilai sangat mempengaruhi para penegak hukum di Indonesia.
Kri k terhadap dominasi paradigma posi visme dalam sistem hukum posi f bukan bermaksud untuk menyatakan bahwa pengajaran ilmu hukum dalam konteks paradigma posi visme salah, namun dimaksudkan agar keberlakuan hukum posi f sebagai  sebuah  sistem  hukum  modern  dapat  semakin  memberikan  manfaat, kedamaian, dan ketenteraman bagi masyarakat umum, terutama masyarakat kecil atau masyarakat marginal yang memandang hukum sebagai sesuatu yang mewah. Salah satu metode yang bisa digunakan ialah dengan memberi ruang bagi hakim untuk  menggunakan  ha   nurani  rakyat  kebanyakan  sebagai  suara  Tuhan  yang bergema di dalam relung ha  hakim.
Dengan  demikian,  seharusnya  ada  penjelasan  lebih  lanjut  atas  pertanyaan tentang prak k penerapan proses keadilan di forum formal dikaitkan dengan prinsip hukum  posi f  dalam  sistem  hukum  modern  seper equality  before  the  law , netralitas,  atau  objek vitas  hukum.  Selanjutnya  untuk  keterangan  atau pemahaman  lebih  lanjut  maka  pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  dalam ilmu-ilmu poli k, ekonomi, sosiologi dan antropologi serta ﬁlsafat ilmu, seharusnya dapat digunakan untuk membantu memahami mengapa prinsip-prinsip dan nilai- nilai yang dikandung oleh hukum posi f  dak terwujud dan berlaku efek f dalam sistem  hukum  posi f  yang  bersifat  rasional  objek f  tersebut  sebagaimana didambakan oleh rakyat banyak dan para pencari keadilan.

## Da ar Pustaka Da ar Buku
Bertens, K., Sejarah Filsafat Yunani , cetakan ke-25,  Kanisius, Yogyakarta, 1999. Budiono Kusumohamidjojo, Keter ban yang   Adil (Problema ka Filsafat Hukum) , Mandar Maju, Bandung, 2011.
Donny Gahral Adian, Arus Pemikiran Kontemporer , Jalasutra, Yogyakarta, 2001. Kelsen,  Hans, Dasar-dasar  Hukum  Norma f  (Prinsip-prinsip  Teori es  untuk Mewujudkan  Keadilan  dalam  Hukum  dan  Poli k), cetakan  ke-1,  terjemahan Narulita Yusron, Nusa Media, 2008.
L.A.,  Hart, Konsep  Hukum, cetakan  ke-2,  diterjemahkan  oleh  M.  Khozim,  Nusa Media, Bandung, 2010.
Lili  Rasjidi  dan  I.B.  Wyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Mandar  Maju,
Bandung, 2003.
143 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015
Lili Rasjidi, Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum , PPs Unpad, Bandung, 2007.
________, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bak , Bandung, 2010.
________, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2010. ________, Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspek f Teori dan Filosoﬁkal ,  PPs Unpad, Bandung, 2009. ________, Dinamika Teori Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  dalam  Pembangunan ,  Alumni, Bandung, 2006. Munir  Fuady, Aliran  Hukum  Kri s:  Paradigma  Ke dakberdayaan  Hukum, Citra Aditya Bak , Bandung, 2003. Poper,  Karl  R., Logika  Penemuan  Ilmiah ,  cetakan  ke-1,  diterjemahkan  oleh  Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integra f , Genta Publishing, Yogyakarta, 2012. Santos, Boaventura De Sousa, Toward New Common Sense: Law, Science and Poli cs in the Paradigma c Transi on , Routledge, London, 1995.
Sunarya   Hartono, Poli k  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum  Nasional ,  Alumni, Bandung, 1991. Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Hakim  Barkatullah, Ilmu  Hukum  dan  Filsafat  Hukum , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. Theo Huijbers, Filsafat  Hukum dalam Lintasan Sejarah , Kanisius, Yogyakarta, 2008. Whitehead, Alfred North, Sains  dan  Dunia  Modern ,  cetakan ke-1, diterjemahkan oleh O. Komarudin, Penerbit Nuansa, Bandung, 2005.

## Dokumen Lain
FX. Adji Samekto, Keadilan Versus Prosedur Hukum: Kri k Terhadap Hukum Modern , Makalah pada Orasi Ilmiah yang Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan XIII, Direktorat Hukum Angkatan Darat Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 19 Oktober, 2011.

## Kajian Kri s tentang Cita Keadilan