## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO
The Implementation Of Assistance Program For Micro Businessman In Covid- 19’s Impact Handling In Sidoarjo Sub-District, Sidoarjo Regency
Khairunnisa Putri Rahma 1*
Tukiman 2
*12 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
*email: khairunnisarahma08@gmail.com

## Abstrak
Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak buruk pada sektor ekonomi. Pelaku usaha mikro merupakan salah satu sektor yang terdampak akibat adanya pandemi  Covid-19  yaitu  mengalami  penurunan  omzet  penjualan,  sulit mendapatkan  modal  dan  penurunan  daya  beli  masyarakat.  Maka  dari  itu  untuk memulihakan  perekonomian  para  pelaku  usaha  mikro  pemerintah  melalui KEMENKOPUKM menerbit program bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yaitu dengan memberikan modal dasar guna untuk membantu pelaku usaha agar tetap mempertahankan aktivitas usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid- 19.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keberhasilan  implementasi program  bantuan  BPUM  di  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo  dengan melihat dari dimensi isi kebijakan dan konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo  sebagai  lembaga  yang  memiliki  kepentingan  dan  tingkat  kecamatan  dan desa  dalam  implementasi  program  bantuan  BPUM  telah  berpedoman  sesuai dengan  PERMENKOPUKM  Nomor  2  Tahun  2021  dan  Petunjuk  Pelaksanaan bantuan  BPUM  nomor  3  tahun  2021  serta  telah  melaksanakan  tugas  dan perannya  dengan  baik.  Selanjutnya  dengan  adanya  program  bantuan  BPUM memberikan  dampak  positif  dan  dapat  memulihkan  perekonomian  bagi  pelaku usaha mikro.

## Kata Kunci:
Implementasi Kebijakan Publik Pandemi Covid-19 Pelaku Usaha Mikro
Keywords : Public Policy Implementation Covid-19 Pandemic Micro Businessman

## Abstract
The Covid-19 pandemic in Indonesia brings a negative impact on the economic sector. Micro-businessman  is  one  of  the  sectors  affected  because of  the  Covid-19  pandemic, which  is  experiencing  sales  turnover  decrease,  difficulty  obtaining  capital,  and  people purchasing  power  decrease.  Therefore,  to  restore  the  economy  of  micro-business businessmen,  the  government,  through  the Ministry  of  Cooperatives  and  Small  and Medium Enterprises KEMENKOPUKM, issued the productive micro-business assistance (BPUM) program that is, by providing basic capital to help business actors to maintain their business activities amid the crisis due to the Covid-19 pandemic. The purpose of this  study  was  to  comprehend  the  BPUM  assistance  program's  successful implementation  in  Sidoarjo  District,  Sidoarjo  Regency,  by  observing  the  policy  content dimension  and  policy  context  proposed  by  Merilee  S.  Grindle.  The  research  method used  was  qualitative  research  with  a  descriptive  approach.  The  results  of  this  study were  the  Cooperative  and  Micro  Business  Office  of  Sidoarjo  (Dinkopum)  of  Sidoarjo Regency as an institution that has interests and at the sub-district and village levels in BPUM assistance implementation program have been guided according to the Minister of  Cooperatives  and  SMEs  Regulation  Number  2  of  2021  and  Implementation instruction of BPUM assistance number 3 of 2021 and has carried  out its duties and roles properly. Furthermore, by the existence of the BPUM assistance programs gives a positive impact and can restore the economy for micro businessman.
©  2022  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/).
Khairunnisa  Putri  Rahma  dan  Tukiman.  Implementasi  Program  Bantuan  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

## PENDAHULUAN
Pada  akhir  tahun  2019,  seluruh  dunia  dikejutkan dengan adanya peristiwa penyebaran virus yang sangat membahayakan  yaitu Coronavirus  Disease (Covid-19).
Adanya  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  membawa dampak  buruk  bagi  sektor  ekonomi.  Berikut  adalah fenomena yang terjadi terhadap sektor perekonomian di  Indonesia  yaitu  pertama,  adanya  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi dibulan April 2020 sebanyak  1,5  juta  pekerja  yang  berasal  dari  sektor formal dan sektor informal. Kedua, adanya penurunan jumlah  wisatawan.  Ketiga,  adanya  penurunan  tingkat okupansi  hotel  sekitar  50%.  Keempat,  pada  bulan Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 2,96% serta kenaikan harga  pangan  dan  harga  perhiasan  emas.  Kelima, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adanya penurunan penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  serta  penurunan ekspor  migas  dan  non  migas.  Keenam,  restoran, industri retail dan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  juga  ikut  terdampak  oleh  adanya  pandemi Covid-19 (Fahrika & Roy, 2020)
Dampak  buruk  yang  terjadi  kepada  UMKM  yaitu penurunan  omzet  penjualan  produk  hingga  50%,  sulit mendapatkan  modal  usaha  sampai  gulung  tikar,  dan penurunan  daya  beli  masyarakat (Syamsudin,  2020) . Padahal  UMKM  memiliki  peran  penting  dalam mendorong perekonomian nasional, kontribusi UMKM pada  tahun  2018  dalam  penyerapan  tenaga  kerja menyerap  sebanyak  97%,  pembentukan  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  sebanyak  61,1%,  dan  dari  sisi ekspor  mencapai  sebesar  14,4% (Bank  Indonesia, 2021) .  Maka  dengan  itu,  untuk  merespon  adanya dampak  buruk  yang  terjadi  karena  pandemi  Covid-19 pemerintah  menyelenggarakan  program  Pemulihan Ekonomi  Nasional  (PEN)  guna  untuk  membantu  para pelaku UMKM sekaligus untuk pemulihan perekonomian nasional.
Program  PEN  bertujuan  untuk  membantu  para pelaku  usaha  dalam  mempertahankan  aktivitas
usahanya selama pandemi Covid-19 dengan melakukan penyaluran  modal  dasar,  penyertaan  penjaminan,  dan penempatan  dana  yang  tertera  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan  Program PEN. Rincian dari program PEN adalah  realisasi  program  harapan  keluarga,  penyaluran bantuan  sosial  tunai  dan  bantuan  langsung  tunai  dana desa,  program  padat  karya  kementerian/lembaga, intensif pajak penjualan atas barang mewah kendaraan bermotor  dan  pajak  pertambahan  nilai  perumahan, percepatan  program  vaksinasi  dan  yang  terakhir realisasi  bantuan  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  (BPUM) (Hidayat, 2021) .
Bantuan  BPUM  merupakan  penyaluran  modal dasar  yang  diperuntukkan  bagi  para  pelaku  usaha mikro.  Pelaksanaan  bantuan  BPUM  tertera  dalam Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil Menengah (PERMENKOPUKM) Nomor 2 Tahun 2021. Penyaluran  bantuan  BPUM  melalui  bank  milik  Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank milik Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  dan  PT.  Pos  yang  sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga yang berwenang dalam  pelaksanaan  bantuan  BPUM  adalah  Dinas Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (DINKOPUKM)  Kabupaten/Kota  sebagai  pengusul calon  penerima  bantuan  dengan  melakukan  verifikasi identitas  kependudukan  dan  pengecekan  kelengkapan persyaratan  dokumen,  setelah  itu  akan  diteruskan  ke DINKOPUKM  Provinsi  untuk  diverifikasi  dan  terakhir diteruskan  kepada  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KEMENKOPUKM) untuk validasi  data  usulan  dan  sebagai  lembaga  penentu keputusan  dalam  pelaku  usaha  mikro  yang  berhak mendapatkan bantuan tersebut.
Bantuan  BPUM  dilaksanakan  sejak  tahun  2020, pada  bulan  Agustus-Desember  sudah  tersalurkan kepada  pelaku  usaha  mikro  sebanyak  12  juta  pelaku usaha,  alokasi  anggaran  sebanyak  Rp  28,8  triliun dengan  masing-masing  pelaku  usaha  mendapatkan sebanyak Rp 2,4 juta. Penyaluran bantuan BPUM tahun
2020  teruji  efektif  untuk  membantu  aktivitas  para pelaku  usaha  mikro  ditengah  kondisi  krisis  akibat pandemi  Covid-19,  maka  dengan  itu  bantuan  BPUM dilanjutkan pada tahun 2021 (KEMENKOPUKM, 2021) .
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang  dapat  berkembang  pesat  atas  keberhasilan  yang dicapai melalui potensi wilayahnya seperti industri dan perdagangan,  pariwisata,  serta  UMKM  yang  dapat dikemas  dengan  baik  dan  terarah (Hudan  &
Kirwani,  2013). Kontribusi  nilai  tambah  UMKM  di Kabupaten  Sidoarjo  terhadap  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  tahun  2016-2019  yaitu  tahun 2016 sebesar 50,71%, meningkat menjadi 51,4 % pada tahun  2017  dan  pada  tahun  2018  menjadi  52,08  %, kemudian  pada  tahun  2019  naik  menjadi  52,36  % (Dinas  Koperasi,  2020) .  Sehingga  keberadaan  UMKM yang salah satunya pelaku usaha mikro memiliki peran penting  dalam  pertumbuhan  perekonomian  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat  Kabupaten  Sidoarjo, maka dengan itu pelaku usaha mikro menjadi prioritas pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan  aktivitas  usahanya  ditengah  krisis yang  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19  melalui penyaluran bantuan modal dasar yaitu bantuan BPUM.
Pendaftaran  bantuan  BPUM  tahun  2021  di Kabupaten  Sidoarjo  dimulai  pada  bulan  April  dan disambut  dengan  antusiasme  warga  yang  berbondong- bondong  untuk  mendaftarkan  diri  dengan  harapan untuk  mendapatkan  bantuan  tersebut.  Namun  pada bulan  Juni  pendaftaran  bantuan  BPUM  diahlikan menjadi online melalui  pelayanan  Sistem  Pelayanan Rakyat  Sidoarjo  (SIPRAJA).  Pada  realisasi  penyaluran bantuan  BPUM  yang  tercatat  pada  bulan  September 2021 sudah tersalurkan sebanyak 75.251 pelaku usaha mikro.  Akan  tetapi  penerima  bantuan  BPUM  tahun 2021  lebih  sedikit  dari  yang  diperkirakan  oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terjadi karena para  pelaku  usaha  mikro  tidak  memenuhi  persyaratan administrasi  sehingga  data  tersebut  dikembalikan  oleh pihak  DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo,  yang  dikutip
melalui (Sholahuddin, 2021) . Berikut data alasan usulan bantuan BPUM dikembalikkan :
Tabel 1. Data Usulan Bantuan BPUM Dikembalikan No Alasan Usulan Bantuan BPUM dikembalikan Jumlah 1 NIK sudah ditetapkan pada SK sebelumnya 4797 2 Nomor NIK ganda 2244 3 Terdapat kesalahan nomor KK 870 4 NIK tidak padan dengan DUKCAPIK 803 5 Tidak  memenuhi  ketentuan,  unsur  data  tidak lengkap 553 6 Unsur data ada yang tidak terisi 378 7 Tanggal lahir tidak sesuai kodevikasi NIK 213 8 Terdapat  kesalahan  NIK  karena  sama  dengan nomor KK 156 9 NIK tidak sesuai ketentuan 107 10 Usulan sudah mendapatkan KUR 106 11 Nomor NIK tidak menggambarkan wilayah 82 12 Uraian  bidang  usaha  tidak  menggambarkan pelaku usaha mikro 60 13 Nomor NIB terisi sama dengan NIK 32 14 Nomor NIB tidak valid 31 15 Pemilik NIK meninggal dunia 24 16 Nomor telepon tidak valid 16 17 Nomor NIB terisi sama dengan nomor KK 4 18 Nomor telepon terisi sama dengan NIK 3 Total usulan yang dikembalikan 11.433
Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan  bahwa alasan usulan bantuan BPUM  dikembalikan yang  paling banyak dikarenakan yaitu, urutan pertama ialah Nomor Induk  Kependudukan  (NIK)  sudah  ditetapkan  pada Surat Keterangan (SK) sebelumnya. Urutan kedua ialah nomor  NIK  ganda  dan  urutan  ketiga  terdapat kesalahan nomor Kartu Keluarga (KK). Sehingga dalam fenomena  ini  termasuk  pada  model  implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam dimensi isi kebijakan (Content  of  Policy) yaitu  kepentingan- kepentingan  yang  mempengaruhi,  karena  pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pengusulan calon penerima bantuan BPUM yaitu melakukan verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan persyaratan dokumen.
Khairunnisa  Putri  Rahma  dan  Tukiman.  Implementasi  Program  Bantuan  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Selain  itu,  ditemukan  fenomena  lain  yang didapatkan oleh penulis saat melakukan observasi awal yaitu  terdapat  penerima  bantuan  BPUM  yang  tidak memiliki  usaha  tetapi  mendapatkan  bantuan  dan sebaliknya  juga  ada  yang  memiliki  usaha  tetapi  tidak mendapatkan  bantuan  tersebut.  Adanya  fenomena tersebut  maka  termasuk  pada  model  implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam dimensi isi kebijakan (Content  of  Policy) yaitu  tipe  manfaat  dan derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai,  penyaluran bantuan  BPUM  ditujukan  kepada  pelaku  usaha  mikro dengan  harapan  untuk  memulikan  perekonomian  dan membantu pelaku usaha untuk tetap bertahan ditengah krisis akibat pandemi Covid-19.
Kecamatan  Sidoarjo  merupakan  kecamatan  yang paling  banyak  diusulkan  dalam  bantuan  BPUM  tahun 2020  sebanyak  2.278  orang.  Berdasarkan  dari  data yang  diperoleh  penulis  saat  melakukan  observasi  awal Kecamatan  Sidoarjo  memiliki  24  desa/kelurahan  dan data  jumlah  usulan  calon  penerimaan  bantuan  BPUM terbanyak pada Desa Suko yaitu sebanyak 583 orang.
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan implementasi program  bantuan  BPUM  di  Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten  Sidoarjo  dengan  melihat  dari  isi  kebijakan yaitu  untuk  mengetahui  sejauhmana  kepentingan pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pelaksanakan program  bantuan  BPUM  dengan  tujuan  untuk membantu  dan  melindungi  para  pelaku  usaha  mikro dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19  setelah  itu  dapat  mengetahui  manfaat  yang didapatkan  dan  perubahan  derajat  yang  terjadi  pada pelaku  usaha  mikro  setelah  nerima  bantuan  tersebut serta  untuk  mengetahui  letak  pengambilan  keputusan, pelaksana  kebijakan  dan  sumber-sumber  daya  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  bantuan  BPUM.  Dalam pelaksanaan  kebijakan  publik  juga  perlu  melihat  dari konteks  kebijakan,  seperti  strategi  yang  digunakan pelaksana  kebijakan  yaitu  pihak  DINKOPUM Kabupaten  Sidoarjo  yang  memiliki  kepentingan  dalam
pengimplementasian  program  bantuan  BPUM  terkait sosialisasi  kepada  masyarakat  atas  ketentuan  umum dan  persyaratan  berkas  yang  dibutuhkan  dalam pendaftaran  bantuan  BPUM,  serta  tingkat  kepatuhan dan  respon  pelaksana  terhadap  program  bantuan BPUM.
Menurut  Barret  dalam (Agustiono,  2019) menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan  ialah melaksanakan isi dari kebijakan yang telah diamanahkan oleh  pembuat  kebijakan  dapat  berbentuk  undang- undang,  keputusan  peradilan  maupun  keputusan eksekutif, keputusan tersebut mencakup masalah yang ingin  diselesaikan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran serta  mengatur  strategi  dalam  menerapkan  isi kebijakan  tersebut.  Dalam  kegiatan  implementasi kebijakan  akan  membuahkan  hasil  yang  dapat  diukur keberhasilannya  dari  proses  dan  tujuan  yang  telah diraih.  Definisi  lain  yang  dikutip  dari (Mustari,  2015) konsep implementasi yang disampaikan oleh Lineberry dengan  mengutip  pendapat  Van  Meter  dan  Van  Horn menjelaskan  maksud  dari  implementasi  ialah  aktivitas- aktivitas  yang  dilakukan  seseorang  atau  kelompok pemerintah  dan  swasta  dalam  mengutamakan keputusan  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran.
Implementasi kebijakan publik dapat mudah untuk dipahami  jika  dengan  menggunakan  model  pemikiran. Model  tersebut  akan  menunjukkan  gambaran  tentang proses,  situasi  dan  objek  dan  hubungan  antara komponen  satu  dan  lainnya.  Menurut  Wahab  dalam (Abdoellah  &  Rusfiana,  2016) model  implementasi kebijakan  dapat  digunakan  untuk  menganalisis penelitian  tentang  baik  buruknya  model  tetapi tergantung  pada  kompleksitas  permasalahan  yang dikaji.  Jika  semakin  kompleks  permasalahan  tersebut maka semakin dibutuhkan model atau teori yang dapat menjelaskan  relasi  sebab-akibat  yang  menjadi  fokus penelitian.
Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Merilee  S.  Grindle  dalam (Agustiono,  2019) dikenal
dengan  nama  “ Implementation  as  A  Political  and Administrative  Process” (implementasi  sebagai  proses politik  dan  administrasi).  Keberhasilan suatu implementasi  kebijakan  publik  menurut  Merilee  S. Grindle  dapat  ditentukan  oleh  tingkat implementability kebijakan  itu  sendiri,  yang  dilihat  dari  2  dimensi  yaitu pertama, isi kebijakan ( Content of Policy) yang meliputi :
1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang dicapai
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksana program
6. Sumber-sumber yang digunakan
Kedua  yaitu  konteks  kebijakan (Context  of  Policy) yang meliputi :
1. Kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  aktor yang terlibat
2. Karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang berkuasa
3. Tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon  dari pelaksana

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif untuk mendeskripsikan  dan  menggambarkan  secara  detail tentang  Implementasi  Program  Bantuan  Bagi  Pelaku Usaha  Mikro  dalam  Penanganan  Dampak  Covid-19  di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sumber data terdiri  dari  data  primer  yaitu  melakukan  wawancara dengan  pegawai  Bidang  Kepala  Seksi  Bina  Usaha Koperasi  DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo,  Pegawai Kantor  Camat  Sidoarjo  pada  bidang  Kepala  Seksi Perekonomian,  Perangkat  Desa  Suko  dan  Penerima bantuan  BPUM  sedangkan  dari  data  sekunder  berupa dokumen,  laporan,  dan  arsip-arsip  yang  berhubungan dengan program bantuan BPUM di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten  Sidoarjo.  Teknik  pengumpulan  data  yang
digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  merupakan  uraian  dari  data-data temuan  dilokasi  penelitian  berdasarkan  pengamatan penulis  yang  terjadi  dilapangan.  Penulis  mendapatkan data-data  temuan  dari  observasi,  wawancara  dan dokumentasi  yang  telah  dilakukan  selanjutnya  akan dijelaskan  secara  detail  sesuai  dengan  fokus  penelitian yaitu  model  implementasi  kebijakan  publik  yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle  yang terdiri dari dimensi  isi  kebijakan (Content  of  Policy) dan  konteks kebijakan (Context  of  Policy) untuk  mengetahui keberhasilan  implementasi  program  bantuan  BPUM  di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo :
1. Isi Kebijakan (Content of Policy) :

## a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Pada  sebuah  implementasi  kebijakan  pasti  akan melibatkan  berbagai  kepentingan  didalamnya.  Seperti yang  disampaikan  oleh  Merilee.  S  Grindle  dalam (Agustiono,  2019) pada  point  ini  menjelaskan  bahwa suatu  kebijakan  yang  hendak  dilaksanakan  akan melibatkan  berbagai  kepentingan  serta  untuk  melihat sejauhmana  kepentingan  tersebut  membawa  pengaruh terhadap implementasinya. Dalam pelaksanaan program  bantuan  BPUM,  pemerintah  melalui KEMENKOPUKM memiliki kepentingan yaitu menerbitkan  program  bantuan  BPUM  dengan menyalurkan  modal  dasar  yang  bertujuan  untuk membantu  dan  melindungi  para  pelaku  usaha  mikro agar  tetap  mempertahankan  aktivitas  usahanya ditengah krisis akibat pendemi Covid-19.
Selain  itu,  lembaga  yang  memiliki  kepentingan dalam implementasi bantuan BPUM yang tertera dalam PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 pasal 9 ayat
Khairunnisa  Putri  Rahma  dan  Tukiman.  Implementasi  Program  Bantuan  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
1  yang  menjelaskan  bahwa  “ Dinas  yang  membidangi koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM ”.
DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki kepentingan dalam  pelaksanaan  bantuan  BPUM  yaitu  sebagai lembaga  pengusul  dengan  melakukan  melakukan pengecekkan kelengkapan data dan verifikasi data para pelaku  usaha  mikro  yang  mendaftarkan  diri  untuk mendapatkan  bantuan  BPUM  dan  setelah  itu  data usulan  tersebut  dikirimkan  ke  DINKOPUKM  Provinsi Jawa  Timur  (JATIM).  Berikut  ialah  data  usulan  calon penerima  bantuan  BPUM  di  Kabupaten  Sidoarjo  pada tahun 2020-2021 :
Tabel II. Data Usulan Bantuan BPUM Tahun Jumlah 2020 113.203 orang 2021 Tahap I 41.064 orang 2021 Tahap II 3.418 orang 2021 Tahun III 8.498 orang 2021 Tahap IV 8.401 orang Jumlah 174.584 orang
Berdasarkan  tabel  diatas  menjelaskan  bahwa DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo  mengusulkan  calon penerima  bantuan  BPUM  tahun  2020-2021  dengan jumlah  174.584  orang.  Pada  tahun  2020  sebanyak 113.203 orang sedangkan tahun 2021 terdapat 4 tahap pendaftaran  yang  dimulai  pada  bulan  April-September dengan jumlah sebanyak 61.381 orang. Selanjutnya data usulan  tersebut  dikirimkan  ke  DINKOPUKM  Provinsi JATIM  dan  setelah  itu  akan  diserahkan  kepada KEMENKOPUKM  selaku  lembaga  penentu  dalam penerimaan bantuan BPUM.
Namun  pada  observasi  awal  yang  dilakukan  oleh penulis  terdapat  fenomena  yang  terjadi  yaitu  banyak data  pelaku  usaha  mikro  yang  mendaftarkan  bantuan BPUM  dikembalikan  oleh  pihak  DINKOPUM
Kabupaten Sidoarjo karena tidak memenuhi persyaratan  administrasi,  alasan  yang  paling  banyak mendominasi  dalam  pengembalian  data  pelaku  usaha mikro  adalah  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK) sudah  ditetapkan  pada  Surat  Keterangan  (SK) sebelumnya.  Guna  untuk  memastikan  fenomena tersebut  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Bapak Karyani Arya Wijojok selaku Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi,  yang  menjelaskan  bahwa  penerima  bantuan BPUM  tahun  2020  tetap  bisa  untuk  mendaftarkan ditahun 2021 dengan cara yaitu memperbaiki data yang dibutuhkan  dalam  pendaftaran  bantuan  BPUM  tahun 2021.  Contoh  jika  pada  tahun  2020  persyaratan dokumen  yang  diperlukan  hanya  mencantumkan nomor  KK  sedangkan  ditahun  2021  diperlukan  untuk mencantumkan  NIK  maka  dengan  itu  pelaku  usaha mikro  yang  hendak  untuk  mendaftarkan  diri  ditahun 2021  perlu  untuk  memperbaiki  data  tersebut  dengan membuat usulan baru.
b. Tipe manfaat
Menurut  Merilee  S.  Gerindle  dalam (Agustiono, 2019) menjelaskan  bahwa  sebuah  implementasi kebijakan  harus  memberikan  dampak  positif  kepada sasaran kebijakan yang telah dituju. Dalam pelaksanaan program  bantuan  BPUM,  manfaat  yang  dirasakan pelaku usaha mikro di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo  adalah  pelaku  usaha  dapat  menggunakan modal  dasar  yang  diberikan  pemerintah  untuk membangkitkan  serta  mengembangkan  usaha  mereka yang telah terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Sasaran  bantuan  BPUM  ditujukan  untuk  pelaku usaha  mikro,  agar  ketepatan  sasaran  bantuan  BPUM benar  kepada  pelaku  usaha  mikro  maka  di  Kabupaten Sidoarjo  terdapat  persyaratan  yang  dibutuhkan  untuk membuktikan  bahwa  masyarakat  yang  hendak mendaftarkan  diri  pada  bantuan  BPUM  yaitu  benar merupakan  pelaku  usaha  mikro  yaitu  dibuktikan melalui  Surat  Keterangan  Usaha  (SKU).  Masyarakat
yang  membutuhkan  SKU  perlu  melampirkan  Kartu Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan surat  pernyataan  memiliki  usaha  dengan  bermaterai dan  ditandatangani  oleh  RT/RW  setempat.  Setelah lampiran  yang  dibutuhkan  dapat  dilengkapi  maka masyarakat  hendak  untuk  mengajukan  permohonan SKU di pelayanan online SIPRAJA pada tipe A.
c. Derajat perubahan yang dicapai
Menurut  Merilee  S.  Grindle  dalam (Agustiono, 2019) menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang akan dilaksanakan pasti mempunyai harapan atau target yang hendak  untuk  dicapai.  Pada  point  ini  menjelaskan bahwa  manfaat  yang  telah  didapatkan  akan  sangat berkaitan  dengan  perubahan  yang  diharapkan  oleh pelaksana suatu kebijakan (Ayuningtias, 2021). Bantuan BPUM  merupakan  salah  satu  rangkaian  dari  program PEN  yang  termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2020  dengan  harapan  untuk pemulihan  perekonomi  nasional  yang  merupakan bagian  dari  kebijakan  keuangan  negara  sebagai  upaya pemerintah  untuk  mempercepat  penanganan  dampak akibat  pandemi  Covid-19.  Berikut  realisasi  bantuan BPUM tahun 2021 :
Gambar 1 . Realisasi Bantuan BPUM Tahun 2021
Berdasarkan  data  tersebut  menjelaskan  bahwa realisasi bantuan BPUM tahun 2021 dilaksanakan mulai bulan  Maret-November  2021.  Penyaluran  bantuan BPUM  ditransfer  langsung  ke  rekening  penerima bantuan  melalui  Bank  Negara  Indonesia  (BNI)  dan Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI).  Jumlah  realisasi  yang tersalurkan  dari  BNI  sebanyak  Rp  18.925.200.000 sedangkan  jumlah  realisasi  yang  tersalurakan  dari  BRI
sebanyak Rp 71.383.200.000 sehingga total tersalurkan bantuan  BPUM  tahun  2021  di  Kabupaten  Sidoarjo sebanyak Rp 90.308.400.000.

## d. Letak pengambilan keputusan
Pengambilan  keputusan  pada  sebuah  kebijakan merupakan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,  karena  letak  pengambilan  keputusan  dalam sebuah  isi  kebijakan  dapat  memperlihatkan  siapa  yang berwenang  atas  keputusan  kebijakan  tersebut  serta pengambilan  keputusan  harus  mempertimbangkan kepentingan bersama (Ayuningtias, 2021) . Berdasarkan hasil  temuan  penulis  menunjukkan  bahwa  pendaftaran bantuan  BPUM  di  Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2021 dilaksanakan  dalam  4  tahap  yaitu  dimulai  pada  bulan April-September.  Namun  dalam  pendaftaran  bantuan BPUM  ditahap  kedua  yaitu  bulan  Juni  terdapat pengahlihan  alur  pendaftaran  dengan  menggunakan pelayanan online SIPRAJA,  hal  tersebut  terjadi  karena untuk menghindari adanya kerumunan di DINKOPUM Kabupaten  Sidoarjo  dan  kantor-kantor  camat  serta desa.
Pengambilan  keputusan  dalam  pengahlihan  alur pendaftaran  menjadi online dengan  menggunakan SIPRAJA  merupakan  keputusan  dan  kerjasama Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  DINKOPUM dan  INFOKOM.  Adanya  pelayanan online SIPRAJA pendaftaran  bantuan  BPUM  lebih  efektif  dan  efisien serta  dapat  memudahkan  dan  meringkas  tugas pelaksana  kebijakan  dalam  bantuan  BPUM.  Serta dengan  adanya  pendaftaran  bantuan  BPUM  melalui pelayanan online SIPRAJA  tidak  dapat  menimbulkan kerumunan  serta  tidak  akan  menimbulkan  adanya penularan dan peningkatan kasus Covid-19.

## e. Pelaksana program
Pelaksana  program  merupakan  penggerak ataupun  alat  untuk  mencapai  keberhasilan  dari  tujuan
Khairunnisa  Putri  Rahma  dan  Tukiman.  Implementasi  Program  Bantuan  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
kebijakan,  pada  point  ini  menjelaskan  siapa  saja pelaksana  atau  aktor  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan program dengan lebih rinci (Sahputri & As’ari, 2021) . Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh Merilee  S.  Grindle  dalam (Agustiono,  2019) yang menyatakan bahwa untuk menjalankan suatu kebijakan atau  program  perlu  didukung  dengan  pelaksana  atau aktor  yang  kapabel  dan  kompeten  dan  pada  point  ini harus  dipaparkan  secara  jelas  dan  detail.  Pelaksanaan bantuan  BPUM  di  Kabupaten  Sidoarjo  dilakukan  oleh DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo  dan  bekerjasama dengan tingkat kecamatan serta desa.
DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo memiliki  peran untuk  mengusulkan  calon  penerima  bantuan  BPUM dengan  melalukan  pengecekan  data  dan  verifikasi  data dari  pelaku  usaha  mikro  yang  mendaftarkan  diri. Selanjutnya data tersebut akan disalurkan kepada pihak DINKOPUKM  Provinsi  Jatim.  Pada  tingkat  kecamatan memiliki peran untuk membantu dalam menyampaikan informasi  dari  dinas  ke  tingkat  desa  terkait  adanya pelaksanaan bantuan BPUM. Pada tingkat desa memiliki peran  yaitu  sebelum  menggunakan  pelayanan online SIPRAJA  mereka  merekap  secara  manual  data  pelaku usaha  mikro  yang  mendaftarkan  diri.  Namun  setelah menggunakan  pelayanan online SIPRAJA  tingkat  desa membantu aktivasi akun warga yang mendaftarkan diri pada  SIPRAJA  untuk  mengajukan  permohonan  SKU serta  tingkat  desa  memiliki  kepentingan  untuk mengumpulkan dan menyerahkan hardfile pelaku usaha mikro ke kantor camat dan setelah itu akan diserahkan ke DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo.
f. Sumber-sumber daya yang digunakan
Menurut  Merilee  S.  Grindle  dalam (Agustiono,
2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan harus didukung  dengan  adanya  sumber-sumber  daya  guna pelaksanaannya  berjalan  dengan  lancar.  Sumber  daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia dan non- manusia  karena  dengan  adanya  sumber  daya  tersebut
maka kebijakan akan  dapat  dilaksanakan. Sumber daya finansial dalam pelaksanaan bantuan BPUM bersumber dari  APBN  dan  sumber  daya  manusia  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  bantuan  BPUM  di  Kabupaten Sidoarjo  yaitu  pada  DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo yang  dikelola  dalam  bidang  bina  usaha  mikro  dan koperasi,    bidang  pengendalian  dan  pengawasan  serta dibantu  oleh  staff  dinas.  Pada  tingkat  kecamatan  yang mendapatkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  dinas diterima  oleh  seksi  perekenomian  dan  pada  tingkat desa  pelaksanaan  bantuan  BPUM  dikelola  oleh operator  SIPRAJA.  Selain  itu,  dalam  pelaksanaan bantuan  BPUM  terdapat  fasilitas  sarana/prasana  yang dibutuhkan yaitu paket data, komputer atau laptop dan handphone .
2. Konteks Kebijakan (Context of Policy)
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
Sebuah  kebijakan  dibutuhkan  adanya  kekuasan, kepentingan  dan  strategi  yang  digunakan  oleh pelaksana  kebijakan  yang  terlibat  untuk  mencapai keberhasilan  pada  kebijakan  tersebut (Agustiono, 2019) .  Sehingga  pada  point  ini  guna  melihat DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo  yang  memiliki kepentingan  dalam  pelaksanaan  bantuan  BPUM  untuk melakukan  sosialisasi  yaitu  menyampaikan  informasi terkait  persyaratan  dokumen  dan  ketentuan  yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro serta mekanisme alur pendaftaran.
Gambar 2. Sosialisasi melalui Instagram
Sosialisasi  untuk  menyampaikan  informasi  terkait pelaksanaan  bantuan  BPUM  di  Kabupaten  Sidoarjo dilakukan  melalui  persurat  dari  pihak  DINKOPUM Kabupaten  Sidoarjo  yang  dikirim  kepada  tingkat kecamatan  lalu  disampaikan  kepada  tingkat  desa melalui  grup whatsapp, selanjutnya  perangkat  desa menyampaikan informasi kepada lingkungan paling kecil yaitu RT/RW dengan menyebarkan informasi tersebut melalui  grup whatsapp. Selain  itu  DINKOPUM
Kabupaten  Sidoarjo  juga  melakukan  sosialisai  dengan membuat  poster  yang  menginfomasikan  tentang ketentuan  umum,  persyaratan,  tata  cara  dan  alur pendaftran  lalu  diunggah  melalui  media  sosial  yaitu instagram  dan  youtube  akun  DINKOPUM  Kabupaten Sidoarjo

## b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa
Lingkungan pada suatu kebijakan yang dilaksanakan  dapat  berpengaruh  dalam  keberhasilan kebijakan  tersebut,  sehingga  pada  bagian  ini  untuk menjelaskan  karakteristik  pada  suatu  lembaga  yang memiliki  kepentingan  dalam  pelaksanaan  kebijakan (Agustiono,  2019) .  Dalam  program  bantuan  BPUM, DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki kepentingan sebagai  lembaga  pengusul  calon  penerima  bantuan BPUM seperti yang termuat dalam PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa “ Dinas yang membidangi  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan  data  calon  penerima  BPUM ”.  Hal tersebut  sejalan  dengan  Peraturan  Bupati  Sidoarjo Nomor  33  Tahun  2021  yang  menjelaskan  bawah DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo  merupakan  unsur pelaksana urusan pemerintah daerah. Tugas DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo  yaitu  membantu melaksanakan  urusan  pemerintahan  dibidang  koperasi, usaha  mikro  serta  tugas  pembantuan  yang  diberikan kepada  kabupaten.  Selain  itu,  pada  kondisi  ditengah
pandemi  Covid-19  pihak  DINKOPUM tetap mengupayakan  selalu  mendampingi  para  pelaku  usaha mikro  agar  tetap  bertahan  ditengah  kondisi  tersebut. Upaya  dan  peran  yang  dilakukan  DINKOPUM Kabupaten  Sidoarjo  yaitu  mengadakan  bimbingan  dan pelatihan  untuk  pelaku  usaha  dengan  melakukan sosialiasi,  memfasilitasi  serta  mengadakan  pameran secara rutin.

## c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana
Kepatuhan  dan  respon  dari  pelaksana  kebijakan yang  memiliki  merupakan  hal  penting  dalam pelaksanaan bantuan BPUM dan sasaran kebijakan yaitu pelaku usaha mikro merupakan hal yang sangat penting dalam    proses  pelaksanaan  bantuan  BPUM.    Seperti yang  dijelaskan  oleh  Merilee  S.  Grindle  dalam (Agustiono, 2019) pada point ini merupakan salah satu hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  suatu kebijakan  maka  dengan  itu  dalam  point  diperlukan untuk menjelaskan sejauhmana kepatuhan serta respon pelaksana kebijakan.
Maka  berdasarkan  dari    hasil  temuan  yang dilakukan penulis menjelaskan bahwa pihak DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo  dalam  pelaksanaan bantuan  BPUM  berpedoman  dan  telah  menaati  segala peraturan  yang  tercantum  dalam  PEMERNKOPUKM Nomor  2  Tahun  2021  dan  Petunjuk  Pelaksanaan Bantuan  BPUM  Nomor  3  Tahun  2021.  Serta  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dari  pihak DINKOPUM  Kabupaten  hingga  perangkat  desa  sudah sangat  membantu  masyarakat  dalam  pendafataran bantuan  BPUM  dan  informasi  yang  didapatkan masyarakat dinilai sudah jelas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  penulis  maka  dapat disimpulkan bahwa pada dimensi isi kebijakan (Content
Khairunnisa  Putri  Rahma  dan  Tukiman.  Implementasi  Program  Bantuan  Bagi  Pelaku  Usaha  Mikro  Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
of  Policy) dalam  implementasi  program  bantuan  BPUM dalam  penanganan  dampak  Covid-19  di  Kecamatan Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo  sudah  terimplementasi dengan  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  DINKOPUM Kabupaten  Sidoarjo  sebagai  lembaga  pengusul  calon penerima bantuan BPUM telah melaksanakan tugas dan perannya  dengan  baik  serta  melakukan  kerjasama  dan koordinasi  dengan  tingkat  kecamatan  dan  desa  untuk memaksimalkan  pelaksanaan  bantuan  BPUM.  Dalam pengambilan  keputusan  DINKOPUM  Kabupaten Sidoarjo telah mempertimbangkan dan memperhatikan dengan  kondisi  yang  sedang  terjadi  untuk  kepentingan dan  keselamatan  bersama  terutama.  Dengan  adanya bantuan  BPUM  di  Kabupaten  Sidoarjo  memberikan dampak  positif  yang  diterima  oleh  masyarakat  yaitu untuk  membantu  dan  mengembangkan  usahanya ditengah  krisis  akibat  pandemi  Covid-19  serta  dapat memulihkan  perekonomian  masyarakat  khususnya pada pelaku usaha mikro.
Pada dimensi konteks kebijakan (Context of Policy) dalam  implementasi  program  bantuan  BPUM  dalam penanganan  dampak  Covid-19  di  Kecamatan  Sidoarjo Kabupaten  Sidoarjo  sudah  terimplementasi  dengan baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  DINKOPUM Kabupaten  Sidoarjo    dalam    pelaksanaan  bantuan BPUM  telah  mengikuti  dan  berpedoman  pada PERMENKOPUKM  Nomor  2  Tahun  2021  dan Petunjuk  Pelaksana  Bantuan  BPUM  Nomor  3  Tahun 2021. Dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat  pihak  DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo maupun  tingkat  kecamatan  dan  desa  telah  melakukan dengan  baik,  pelayanan  tersebut  juga  meliputi sosialisasi terkait penyebaran  atau perluasan informasi bantuan  BPUM  yang  meliputi  ketentuan,  persyaratan dan alur mekanisme pendaftaran.
Adapun beberapa saran sebagai berikut yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi atau masukkan terkait  implementasi  program  bantuan  BPUM  di Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo  sebagai berikut:
1. Meningkatkan  dan  memaksimalkan  sosialisasi terkait  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat yang  meliputi  ketentuan,  persyaratan  dan mekanisme  alur  pendaftaran  bantuan  BPUM  untuk pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi  tersebut  sehingga  tidak  ada  atau mengurangi  resiko  pengembalian  data  masyarakat yang mendaftar pada bantuan BPUM. Maka dengan adanya hal tersebut akan lebih banyak usulan calon penerima  bantuan  BPUM  sehingga  akan  lebih banyak  lagi  pelaku  usaha  mikro  yang  dapat merasakan  manfaat  dari  adanya  program  bantuan BPUM.
2. Diperlukan untuk meningkatkan dan memaksimalkan  sosialisasi  terkait  penggunaan pelayanan online SIPRAJA  karena  tidak  semua masyarakat  dapat  memahami  penggunaan digital platform. Maka  dengan  itu  perlu  adanya  sosialisasi yang lebih rutin kepada masyarakat.
3. Diperlukan  penambahan  staf  dibagian  operator SIPRAJA  pada  perangkat  Desa  Suko  guna  saling membantu  serta  mengisi  jika  terdapat  salah  satu staf ada yang berhalangan sehingga akan terciptanya peningkatan pelayanan untuk masyarakat.
4. Diperlukan  kesadaran  bagi  penerima  bantuan BPUM  untuk  menggunakan  modal  dasar  sebagai pengembangan  usahanya  ditengah  pandemi  Covid- 19  sehingga  akan  terlihat  perubahan  yang diharapkan  yaitu  pemulihan  perekonomian  untuk pelaku  usaha.  Maka  dengan  itu  juga  diperlukan pengawasan  dari  DINKOPUM  Kabupaten  Sidoarjo serta tingkat kecamatan dan desa kepada penerima bantuan BPUM untuk memantau agar modal dasar tersebut dapat digunakan dengan semestinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  penulis  panjatkan  kepada  Allah  SWT atas segala rahmat dan berkah-Nya, serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang  senantiasa  menunjukan  jalan  dan  kelancaran
sehingga  penulis  mampu  menyelesaikan  penelitian  ini. Adanya  kesempatan  ini  penulis  ucapkan  terima  kasih kepada  orang  tua  dan  kakak  adik  yang  selalu mendukung. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada semua  pihak-pihak  yang  telah  membantu  dan membimbing penulis dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis  menyadari  masih  terdapat  kekurangan  dalam penelitian  ini,  oleh  karena  itu  diharapkan  saran  dan masukan  sehingga  penelitian  ini  dapat  bermanfaat untuk pembaca.

## REFERENSI
Abdoellah,  A.  Y.,  &  Rusfiana,  Y.  (2016).  Teori  & Analisis Kebijakan Publik. bandung: Alfabeta. Agustiono,  L.  (2019).  Dasar-dasar  Kebijakan  Publik (Edisi Revisi) (Cetakan ke). Bandung: Alfabeta. Ayuningtias,  I.  &  dkk.  (2021).  Pengelolaan  Keuangan Dana  Desa  Dalam  Perspektif  Teori  Marilee  S.
Grindle.  Journal  of  Accounting  and  Financial Issue, 2(1). Retrieved from https://ejournalwiraraja.com/index.php/JAFIS/arti cle/view/1391/1047
Bank  Indonesia.  (2021).  Laporan  Perekonomian
Indonesia Tahun 2020. Jakarta.
Dinas  Koperasi,  U.  K.  dan  M.  P.  J.  T.  (2020). PUBLIKASI:  Hasil  Perhitungan  NIlai  Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur Tahun 2020.
Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19  terhadap  perkembangan  makro  ekonomi  di indonesia  dan  respon  kebijakan  yang  ditempuh. INOVASI,  16(2),  206 – 213.  Retrieved  from http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI /article/view/8255 Hidayat,  K.  (2021,  March  4).  Ini  dia  5  program  PEN untuk  ungkit  perekonomian  di  kuartal  I-2021. Retrieved
from https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-5- program-pen-untuk-ungkit-perekonomian-di- kuartal-i-2021 Hudan,  A.,  &  Kirwani.  (2013).  Identifikasi  dan  Model
Pengembangan  Sektor  Unggulan  di  Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 1(3).
KEMENKOPUKM.  (2021,  September  20).  Penjelasan
Pelaksanaan Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro. Retrieved From Https://Kemenkopukm.Go.Id/Read/Penjelasan- Pelaksanaan-Penyaluran-Banpres-Produktif-
Usaha-Mikro Mustari,  N.  (2015).  Pemahaman  Kebijakan  Publik Formulasi,  Implementasi  Dan  Evaluasi  Kebijakan Publik.
Sahputri,  M.,  &  As’ari,  H.  (2021).  Implementasi
Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten  Rokan  Hulu.  PUBLIKA :  Jurnal  Ilmu
Administrasi  Publik,  7(2).  Retrieved  from https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/vie w/7440/3623 Sholahuddin,  M.  (2021,  September  20).  Ribuan  Pelaku UMKM Sidoarjo Gagal Dapat BPUM. JAWAPOS. Retrieved from https://www.jawapos.com/surabaya/20/09/2021/r ibuan-pelaku-umkm-sidoarjo-gagal-dapat-bpum/
Syamsudin,  M.  (2020,  September  17).  Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia.