Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4577 /http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran alam Perdagangan Secara Elektronik

## Sabrina Salsabila

## Mahasiwa Magister Hukum Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received: 05 January 2023 Publish: 01 March 2023 Cash  on  Delivery  (COD) defined  as a technique  used  wherein orders are  being  placed  on  marketplace  or though online shopping website thereafter payment are made in cash through courier when the goods are delivered to the buyer. Nonetheless, this payment method raises concerns among people as government not yet establish ordinance or  restriction  to  regulate  Cash  on  Delivery  (COD)  payment  method.  Considering  that  issue,  a  research  problem arises, is Cash On Delivery (COD) can be defined as a payment method, how is government regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems regulates Cash On Delivery (COD), and what is the prospect of banning the Cash On Delivery (COD) payment method. In attempt to answer the research questions, normative legal research methods are used, in which refer to laws and regulations that are adhered to in public. This thesis was written in refer to perspective research to explain and conclude a debate arises in public. Analysis used to answer the research question is qualitative method. In attempt to obtain a statement that is thorough, relevant, right on target, and can be justified for the truth of the information, the writer conducted interviews. According to Bank Indonesia, there are only cash and non-cash payment method. In this case, Cash On Delivery (COD) does not focus on cash and non-cash payments but focuses on trading systems that involve third parties wherein the marketplace and courier are the third parties. The purpose of Cash On Delivery (COD) is to provide convenience for its users, it can be said that Cash On Delivery (COD) is only limited to a marketing strategy so that buyers are interested in shopping online. There  are no  regulations that regulate  Cash  On  Delivery  (COD)  with clarity, however, by exploring  Government Regulations regarding Trading Through the Electronic System there are several articles that can be used as the basis for transactions using Cash On Delivery (COD), specifically in Articles 40 and 41 concerning offers electronically, Article  52  concerning  electronic  contracts,  Articles  60  to  62  concerning  the  payment  system,  Article  63  to  68 concerning  the  delivery  of  goods  and  services,  moreover,  Articles  69  to  Article  71  regarding  the  exchange  and cancellation  of  purchases  of  goods  or  services.  Cash  On  Delivery  (COD)  needs  to  be  banned  due  to  system deficiencies and misuse in buying and selling transactions using an electronic system. The weaknesses and misuse in the Cash On Delivery (COD) system have resulted in conflicts and violations of the provisions and principles stated in  the  Consumer  Protection  Act  (UU  PK) and  Government  Regulation on Trade Through  Electronic  Systems (PP PMSE). Keywords:
Cash On Delivery (COD) Sistem Pembayaran Perdagangan Secara Elektronik Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima: 05 Januari 2023 Publis: 01 Maret 2023 Cash  On  Delivery  (COD)  adalah  sebuah  teknik  yang  digunakan  dimana  pemesanan  barang  dilakukan  melalui marketplace atau situs belanja online kemudian kegiatan pembayaran pesanan yang telah dilakukan dibayarkan secara tunai kepada kurir pada saat pesanan tiba di tujuan atau saat tiba di tangan konsumen. Namun sistem pembayaran ini menimbulkan  kecemasan  di  masyarakat karena pemerintah belum  mengeluarkan bentuk kontrol tentang  peraturan maupun pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Berdasarkan permasalahan tersebut maka muncul permasalahan  penelitian  yaitu, apakah  Cash  On  Delivery (COD)  adalah  sistem pembayaran,  bagaimana  Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Cash On Delivery (COD), dan bagaimana prospek pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ditaati di  kehidupan  masyarakat.  Tesis  ini  ditulis  dengan  merujuk  pada  penelitian  preskriptif  untuk  menjelaskan  dan menyimpulkan  suatu  perdebatan  yang  berada  dalam  keadaan  nyata  yang  terjadi  di  masyarakat.  Analisis  y ang digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  dari  penelitian  adalah  teknik  analisis  kualitatif.  Untuk  mendapatkan pernyataan  yang  utuh,  relevan,  tepat  sasaran,  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenaran  informasinya  maka penulis  melakukan  wawancara.  Menurut  Bank  Indonesia  sistem  pembayaran  hanya  terdapat  tunai  dan  non  tunai. Dalam  hal  ini  Cash  On  Delivery  (COD)  tidak  memfokuskan  diri  terhadap pembayaran  tunai  dan non  tunai tetapi memfokuskan pada sistem jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana marketplace dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari Cash On Delivery (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunanya, hal ini dapat dikatakan Cash  On  Delivery  (COD)  hanyalah  sebatas  strategi  dari  marketing  agar  pembeli  tertarik  untuk  berbelanja  online. Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang Cash On Delivery (COD), namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang kontrak elektronik, Pasal 60 s.d. 62 tentang sistem pembayaran, Pasal 63 s.d. 68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang penukaran dan pembatalan pembelian  barang  atau  jasa.  Cash  On  Delivery  (COD)  perlu  dilarang  penggunaannya  karena  kekurangan  dan penyalahgunaan sistem  dalam  transaksi  jual beli  menggunakan  sistem elektronik.  Kelemahan  dan penyalahgunaan yang  terdapat  pada  sistem  Cash  On  Delivery  (COD)  ini  mengakibatkan  pertentangan  dan  pelanggaran  terhadap ketentuan  serta  prinsip-prinsip  yang  ada  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UU  PK)  dan  Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
Sabrina Salsabila Magister Hukum Universitas Indonesia Email. sabrina.salsabila@ui.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Pergerakan  dari  perubahan  transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  menerapkan teknik  pembayaran Cash  On  Delivery (COD)  yang  dewasa  ini  mengalami  kenaikan  yang signifikan  karena  teknik  perdagangan  dengan Cash  On  Delivery (COD)  dianggap  dapat menjangkau  seluruh  lapisan  konsumen  yang  merasa  kesulitan  untuk  mempergunakan  teknik pembayaran secara elektronik. Cash On Delivery Cash On Delivery (COD) adalah sebuah teknik yang  digunakan  dimana  pemesanan  barang  dilakukan  melalui marketplace atau  situs  belanja online kemudian kegiatan pembayaran pesanan yang telah dilakukan dibayarkan secara tunai pada saat  pesanan  tiba  di  tujuan  atau  saat  tiba  di  tangan  konsumen.  Pembayaran Cash  On  Delivery (COD) diberikan kepada kurir pengantar barang secara tunai. Namun sistem pembayaran dengan Cash  On  Delivery (COD)  ini  justru  menimbulkan  kecemasan  di  masyarakat,  banyak  kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum akibat dari metode pembayaran ini. Sampai saat ini pemerintah  belum  mengeluarkan  bentuk  kontrol  tentang  peraturan  maupun  pelarangan  sistem pembayaran Cash  On  Delivery (COD)  padahal  marak  kasus  menyimpang  yang  terjadi  di masyarakat.
Pertumbuhan  penggunaan  melalui e-commerce tentunya  memiliki  berbagai  manfaat  yang diperoleh  penjual  dan  konsumen  dengan  melakukan  transaksi  secara  elektronik.  Manfaat  yang dapat  diperoleh  penjual  dalam e-commerce adalah  meningkatkan  penghasilan  dari  penjualan, mengurangi  biaya  untuk  operasi  dan  biaya maintenance atau  pemeliharaan,  mengurangi  biaya pembelian persediaan dan pengadaan barang, meningkatkan loyalitas dan retensi dari pelanggan, mengurangi biaya transportasi dan bahan bakar, memperkuat hubungan pelanggan dan pemasok barang, meningkatkan kecepatan proses transaksi jual beli, meningkatkan hubungan komunikasi antar  internal  dan  eksternal  serta  mengembangkan image dan  merek  perusahaan.  Sedangkan keuntungan  yang  bisa  didapatkan  konsumen  mengurangi  biaya  transaksi,  meningkatkan kenyamanan,  menghemat  waktu,  akses  informasi  yang  cepat  dan  berkelanjutan,  kemudahan, mampu beralih ke perusahaan lain, mampu untuk memperoleh produk yang tidak dijual di pasar lokal,  mampu  mengomentari review produk  dari  pelanggan  lain  dan  dapat  melihat  komentar tentang penggunaan produk dari orang lain yang juga membeli produk yang sama.
Platform e-commerce memungkinkan  orang  untuk  membeli  dan  menjual  barang  secara langsung dengan orang lain. Penelitian awal menemukan bahwa kepercayaan pada platform, dan pada mitra transaksi potensial, adalah pendorong utama niat konsumen untuk bertransaksi di jenis pasar  ini.  Penelitian  saat  ini  memperluas  temuan  ini  dengan  memeriksa  bagaimana  elemen transaksi,  seperti  metode  pembayaran  yang  digunakan,  juga  dapat  mempengaruhi  keputusan penetapan  harga  konsumen  dalam  konteks  ini.Konsumen  mempunyai  kekuasaan  untuk menggunakan  berbagai  metode  pembayaran,  metode  pembayaran  yang  tersedia  di platform belanja online seperti  Shopee,  Tokopedia,  Lazada,  dan  JD.ID  adalah  pembayaran melalui  bank transfer, e-wallet, dan Cash On Delivery (COD). Pada dasarnya sistem pembayaran memerlukan kepercayaan,  keamanan,  dan  kemudahan  demi  kelancaran  dalam  bertransaksi.  Kemudahan melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan secara elektronik ditawarkan oleh platform belanja  untuk  menarik  konsumen  agar  terlibat  dalam  transaksi  secara  daring.  Namun,  semakin banyak penggunaan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) semakin banyak juga resiko yang dapat terjadi dalam penggunaannya. Telah tersebar berbagai video di media sosial tentang kasus teknik transaksi dengan Cash On Delivery (COD) yang permasalahannya hampir sama yaitu dimana pembeli tidak mau membayar pesanan yang telah diantarkan oleh kurir, banyak pembeli yang merasa bahwa pesanannya tidak sesuai dengan ekspektasinya maka para pembeli memaksa untuk  membatalkan  pesanan  secara  sepihak.  Kurir  yang  hanya  sebagai  rekanan  yang  hanya bertugas untuk mengantar dan menerima pembayaran tidak dapat melakukan apapun, para kurir hanya  mengikuti  peraturan  yang  telah  ada  yaitu  menerima  pembayaran  setelah  mengantarkan barang kepada para pembeli.Sampai saat ini tidak ada peraturan yang jelas atau secara spesifik mengatur tentang teknik pembayaran dengan Cash On Delivery (COD) namun pengaturan tentang transaksi perdagangan menggunakan sistem elektronik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun terdapat prinsip-
prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak tentang melakukan perdagangan secara elektronik diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah ini,  prinsip-prinsip  yang  harus  diperhatikan  oleh  para  pihak tersebut terdapat dalam Pasal 3 yaitu:
“Dalam melakukan PMSE, para pihak harus memperhatikan prinsip: a. iktikad baik;
b. Kehati-hatian; c. transparansi; d. Keterpercayaan; e. Akuntabilitas; f. keseimbangan; dan g. adil dan sehat.”
Selain  itu  terdapat  ketentuan  bagi  penyelenggara  perdagangan  melalui  sistem  elektronik yaitu  terdapat  pada  Pasal  24  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik (PP PMSE) yang menyatakan bahwa:
“(1) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem Elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik.
(2) PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyediakan pengamanan Sistem Elektronik yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan  penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.” Dari pasal-pasal di atas bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yaitu dapat  dikatakan  penyedia  aplikasi  seperti  Shopee,  Tokopedia,  Lazada,  JD.ID,  wajib  menjaga sistem pada aplikasi yang dibuatnya secara aman, andal, dan bertanggung jawab selain itu juga penyedia aplikasi mempunyai kewajiban untuk menyediakan sistem elektronik yang aman untuk dimiliki  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  masalah  atau  peristiwa  yang  menyebabkan gangguan  ,  kegagalan,  dan  kerugian  pada  pengguna  sistem  elektronik.  Namun  pada kenyataannya  pihak  penyelenggara  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  tidak  memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang berada di e-commerce maupun kurir pengantar yang terkena dampak dari sistem pembayaran COD ini.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas  penulis  tertarik  untuk  membahas tentang  prospek  pelarangan  dari  pembayaran  secara Cash  On  Delivery (COD)  karena keberadaannya  yang  menimbulkan  banyak  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi  di masyarakat yang merugikan tidak hanya kepada penjual namun kepada kurir sebagai pihak ketiga sebagai rekanan.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka timbul beberapa permasalahan yang dirumuskan ke dalam pertanyaan, yaitu:
1. Apakah Cash On Delivery (COD) adalah sistem pembayaran?
2. Bagaimana Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur tentang Cash On Delivery (COD)?
3. Bagaimana prospek pelarangan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD)?

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan penelitian ini mendasar pada penelitian hukum normatif yang merujuk pada kaidah hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan juga kebiasaan  yang  telah  berlaku  dan  ditaati di  kehidupan  masyarakat. Penelitian  ini  ditulis  dengan merujuk pada penelitian preskriptif yang berupaya untuk menjelaskan, memberikan representasi, atau menyimpulkan suatu perdebatan yang berada dalam keadaan nyata atau fakta yang terjadi di masyarakat.
Penulisan penelitian ini merujuk pada materi hukum dan materi non hukum. Materi hukum yang digunakan terpecah menjadi tiga lapisan yaitu primer, sekunder dan tersier. Materi hukum primer  mencakup  peraturan  perundang-undangan  dan  materi  hukum  lainnya. Materi  hukum sekunder mencakup buku-buku materi yang telah diterbitkan oleh ahli hukum yang telah diakui,
jurnal-jurnal tentang hukum, dan lain publikasi lainnya. Kesimpulannya, materi hukum sekunder menjelaskan informasi secara lebih lanjut dari materi hukum primer.
Untuk membuat penulisan penelitian lebih komprehensif maka dilakukan wawancara kepada lembaga penegak hukum yang berdiri untuk membela kepentingan konsumen. Selain itu penulis juga  melakukan  wawancara  kepada  kurir  pengantar Cash  On  Delivery (COD).  Wawancara dilakukan  terhadap  narasumber  yang  memiliki  daya  tampung  dengan  isu  dalam  penelitian  ini. Narasumber  yang  dipilih  untuk  penulisan  penelitian  ini  didasarkan  pada  subjek  yang  menurut penulis dapat memahami isu, mempunyai keterangan yang diinginkan oleh peneliti, dan bersedia untuk memberikan informasi secara utuh dan akurat
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penulisan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mencari daftar  bacaan  atau  mempelajari  berkas-berkas  dengan  mengumpulkan  materi  hukum  dengan menelusuri buku-buku atau melalui sumber-sumber resmi dari internet serta materi hukum tertulis seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  materi  relevan  lainnya.  Untuk mendapatkan  pernyataan  yang  utuh,  relevan,  tepat  sasaran,  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan kebenaran  informasinya  maka  penulis  melakukan  wawancara  yang  berstruktur  dan  merinci. Wawancara  dilakukan  dengan  mempersiapkan  pertanyaan-pertanyaan  yang  sudah  disiapkan sebelumnya  dan  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  melakukan  wawancara  yang  bebas  atau memperbolehkan pertanyaan lain yang tidak dipersiapkan sebelumnya apabila diperlukan dalam wawancara.
Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dari penulisan penelitian yang telah dirumuskan  sebelumnya,  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  yang  mendeskripsikan  secara jelas  isu  yang  terjadi  kemudian  isu  tersebut  dianalisis  dengan  cara  rinci,  valid,  dan  terstruktur kemudian permasalahan dikaitkan dengan teori yang ada kemudian ditarik untuk mencari sebuah kesimpulan.
A. Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran
1. Sistem Pembayaran
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  22/23/PBI/2020  tentang  Sistem Pembayaran Pasal 1 angka 1 menyebutkan tentang definisi Sistem Pembayaran, yaitu:
“Sistem  Pembayaran  adalah  suatu  sistem  yang  mencakup  seperangkat  aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana  untuk  pembayaran,  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  pemindahan  dana  guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”
Bank Indonesia juga mendefinisikan sistem pembayaran sebagai, suatu teknik yang berhubungan dengan aktivitas transfer dana antar orang perorangan yang menggunakan macam-macam materi sistem pembayaran, sebagai contoh komponen sistem pembayaran adalah  alat  pembayaran,  kliring,  dan  setelmen.  Berdasarkan  praktek  yang  terjadi  di masyarakat, kegiatan aktivitas sistem pembayaran menyertakan berbagai institusi negara yang mempunyai peran sebagai pengelolaan sistem pembayaran dan juga pengelola yang mendukung  jasa  sistem  pembayaran  seperti  bank,  institusi  keuangan  selain  bank,  dan serta individu.
Dalam sistem pembayaran terdapat sumber dana untuk pembayaran yang digunakan untuk  pemenuhan  kewajiban  salah  satu  pihak  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi dimasukkan ke dalam suatu akun yang digunakan sebagai pembayaran. Komponen dari sumber  dana  menurut  Pasal  4  Peraturan  Bank  Indonesia  tentang  Sistem  Pembayaran adalah,  “sistem  pembayaran  terdiri  atas  mekanisme,  infrastruktur,  kelembagaan,  dan sumber dana dan akses ke sumber dana.”
Sistem  pembayaran  pada  umumnya  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu pembayaran  tunai  dan  pembayaran  non  tunai.  Perbedaan  kedua  sistem  pembayaran tersebut terletak pada instrumen atau perangkat yang digunakan. Pembayaran tunai atau pembayaran secara konvensional adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung di antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya,  pembayaran  tunai  menggunakan  uang  kartal seperti  uang  kertas  dan  logam  sebagai  alat  pembayaran.  Pada  sistem  pembayaran  non
tunai, perangkat yang digunakan yaitu kartu, cek, bilyet giro, nota debit, dan yang sedang berkembang di masyarakat yaitu uang elektronik ( card based and server based ). Uang  digunakan  di  Indonesia  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  dalam  sistem pembayaran, mata uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia disebut dengan rupiah. Rupiah  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  Indonesia  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Uang  kartal atau uang logam dan uang kertas adalah alat penukar yang sah, legal, dan berlaku secara mutlak di negara Indonesia. Berlaku mutlak mempunyai arti bahwa pembayaran dengan uang  kartal  harus  diterima,  apabila  ditolak  dapat  dikenakan  sanksi  dari  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Menurut  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia,  Bank  Indonesia  mempunyai  otoritas  tunggal  untuk  mencetak  maupun mengedarkan uang kartal yang berupa uang kertas dan uang logam.
2. Jenis-jenis Sistem Pembayaran dalam E-Commerce
Transaksi  pembayaran  di e-commerce umumnya  dipermudah  karena  tujuan  dari berbelanja di e-commerce adalah mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi jual  beli.  Terdapat  istilah micropayment sebagai  sistem  pembayaran  dalam  transaksi perdagangan  elektronik. Micropayment adalah  sistem  pembayaran  alternatif  dari  uang elektronik dengan mekanisme pembayaran menggunakan internet atau media lain, sistem pembayaran  ini  dilakukan  untuk  jumlah  uang  yang  relatif  kecil  namun  intensitas transaksinya  tergolong  tinggi.  Berikut  adalah  beberapa  alasan  pengguna menggunakan alat pembayaran dengan sistem micropayment :
a. Sistem micropayment dinilai  lebih  praktis  dan  fleksibel  karena  tidak  memerlukan pembayaran dengan tunai atau cash;
b. Sistem micropayment dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
c. Menghemat waktu dalam bertransaksi
d. Dapat  melakukan  berbagai  macam  pembayaran  seperti:  telepon,  internet,  listrik, perbankan, dan lain-lainnya.
Jenis-jenis pembayaran dengan micropayment adalah:
a. Transfer via Bank Sistem pembayaran transfer via bank dilakukan dengan cara mentransfer dana dari bank  ke  perusahaan.  Transfer  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  mesin ATM kemudian mengirimkan bukti foto transfer, selain itu dapat menggunakan mobile  banking  dan  dicek  otomatis  oleh  sistem,  dan  yang  terakhir  dapat menggunakan internet banking.
b. Kartu Kredit
Sistem  pembayaran  kartu  kredit  dapat  menggunakan  jenis  kartu  kredit  yang tersedia,  pengguna  harus  mengisi  data-data  tertentu  tentang  kartu  kredit  pada aplikasi belanja online.
c. E-wallet
Sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Sistem ini menggunakan aplikasi untuk menyimpan uang konsumen dalam bentuk uang digital, uang digital tersebut dapat digunakan untuk  melakukan  transaksi  pembayaran  secara  online.  Contoh  aplikasi  yang digunakan  untuk  menyimpan  uang  digital  adalah,  gopay,  ovo,  dana,  linkaja, allobank, shopeepay, dan lain-lainnya.
d. Loans atau Paylater
Pada sistem pembayaran ini konsumen mengajukan pinjaman dengan memberikan data-data  yang  diperlukan  seperti  kartu identitas  kepada e-commerce ,  kemudian setelah  pengajuan  pinjaman  disetujui  oleh  pihak e-commerce selanjutnya konsumen  diberikan  limit  pinjaman  untuk  digunakan.  Pada  saat  konsumen mengklik check out barang, konsumen bisa memilih pembayaran dengan paylater
yang telah disetujui. Konsumen dapat membayarkan produk di bulan berikutnya dengan cicilan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) kali.
Selain pembayaran dengan micropayment terdapat sistem pembayaran yang dikembangkan  oleh platform belanja online, yaitu Cash  On  Delivery (COD). Penjelasan tentang Cash On Delivery (COD) akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.
3. Cash On Delivery (COD)
Cash On Delivery (COD) adalah pendekatan pembayaran di mana pelanggan memilih untuk membayar produk yang dibeli setelah dikirimkan. Oleh karena itu, pelanggan harus membayar  produk  hanya  setelah  menerimanya  di  depan  pintu.  Saat  memilih Cash  On Delivery (COD),  pelanggan  dapat  melakukan  pembelian  tanpa  menggunakan pembayaran  elektronik  melainkan  dengan  uang  tunai.  Penjual  mengeluarkan  faktur dengan konsinyasi dan kemudian perusahaan logistik terlibat untuk pengiriman produk dan pengumpulan pembayaran. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan.
Pembayaran  dengan Cash  On  Delivery (COD)  dapat  terwujud  karena marketplace bekerjasama dengan jasa pengirim yaitu kurir pengantar. Pembayaran barang disesuaikan dengan nominal tagihan yang terdapat di marketplace yang harus diserahkan kepada kurir pengantar yang bekerja pada perusahaan jasa pengiriman yang telah bekerjasama dengan marketplace .
Pengertian Cash  On  Delivery (COD)  yang  diambil  dari  beberapa platform  digital seperti Shopee, Tokopedia, JD.ID, dan Lazada pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Cash On Delivery (COD)  adalah  metode  pembayaran  yang  dilakukan  secara langsung  di  tempat  setelah  barang  diterima  pembeli  yang  diantarkan  oleh  kurir  yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para penggunanya.
4. Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Bank  Indonesia  mengklasifikasikan  sistem  pembayaran  menjadi  tiga,  Alat Pembayaran  Menggunakan  Uang  (APMU),  Alat  Pembayaran  Menggunakan Rekening  (APMR),  dan  Alat  Pembayaran  Menggunakan  Digital  (APMD).  APMU adalah seluruh alat pembayaran yang diciptakan dan diedarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang termasuk ke dalam kelompok AMPU adalah uang kertas dan uang logam atau uang kartal. APMR adalah alat pembayaran berbasis rekening perbankan,  yang  termasuk  ke  dalam  kelompok  ini  adalah  kartu  kredit  yang dikeluarkan oleh perbankan, kartu debit, uang elektronik yang diterbitkan oleh bank, dan  seluruh  kredit  dan  debit  transfer online maupun offline tanpa  kartu.  Terakhir APMD  adalah  pengedaran  yang  dilakukan  oleh  lembaga  non  bank  yang memanfaatkan  inovasi  digital,  yang  termasuk  dalam  kelompok  ini  adalah  uang elektronik yang diterbitkan oleh lembaga non bank termasuk fintech . Contoh APMD yang termasuk inovasi digital adalah bitcoin.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  sistem  pembayaran  di  Indonesia menurut Bank Indonesia hanya terdapat dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Cash On Delivery (COD) dapat dikategorikan sebagai pembayaran dengan sistem tunai karena pada akhirnya pembeli membayarkan barang yang telah dipesannya menggunakan uang tunai atau cash kepada kurir pengantar . Berdasarkan wawancara kepada Bapak Mariolegi Putra Gunawan sebagai Kepala Bagian  Komisi  I  Penelitian  dan  Pengembangan  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional Republik Indonesia beliau memberikan pernyataan bahwa Cash On Delivery (COD)  berdasarkan  ketentuan  peraturannya  bukan  merupakan  suatu  sistem pembayaran namun Cash On Delivery (COD) adalah sebuah metode atau fitur untuk konsumen dalam membeli barang. Metode Cash On Delivery (COD) adalah sebuah teknis yang baik untuk konsumen karena konsumen diberikan pilihan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu hak untuk konsumen adalah
memilih atau mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dengan metode ini selain masyarakat dapat berbelanja online dan  membayar  melalui  kartu  kredit,  debit,  atau  sesuatu  yang  baru  yang  disebut paylater konsumen juga dapat melakukan pembayaran dengan cash . Menurut Bapak Mariolegi  metode Cash  On  Delivery (COD)  digunakan  oleh  konsumen  yang  tidak memiliki akun bank atau unbankable , masyarakat yang ingin membeli barang namun pembayaran tetap melalui cash walaupun pemesanan barang dilakukan melewati e- commerce .  Jadi  Bapak  Mariolegi  berkesimpulan  bahwa Cash  On  Delivery (COD) merupakan metode atau teknis dan bukan sebuah metode pembayaran. Menurut penulis Cash On Delivery (COD) merupakan sistem jual beli dan bukan merupakan sistem pembayaran. Karena menurut Bank Indonesia sistem pembayaran hanya  terdapat  tunai  dan  non  tunai.  Dalam  hal  ini Cash  On  Delivery (COD)  tidak memfokuskan diri terhadap pembayaran tunai dan non tunai tetapi memfokuskan pada sistem jual beli yang melibatkan pihak ketiga dimana marketplace dan kurir sebagai pihak ketiga. Tujuan dari Cash On Delivery (COD) adalah memberikan kenyamanan bagi penggunanya, hal ini dapat dikatakan Cash On Delivery (COD) hanyalah sebatas strategi dari marketing agar pembeli tertarik untuk berbelanja online .
B. Pengaturan  Tentang Cash  On  Delivery (COD)  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun 2019 Sebenarnya  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  tidak  mengatur  secara  eksplisit  tentang  metode  pembayaran Cash  On Delivery (COD), namun penulis menemukan beberapa pasal yang dianggap relevan dengan metode  pembayaran Cash  On  Delivery (COD).  Berikut  adalah  pasal-pasal  yang  dianggap relevan dengan pengaturan transaksi dengan pembayaran Cash On Delivery (COD). Pertama  tentang  penawaran  secara  elektronik  yang  terdapat  pada  Pasal  40  Peraturan Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik,  penawaran  secara  elektronik dikatakan  telah  diterima  oleh  konsumen  apabila  konsumen  telah  melakukan  penerimaan secara elektronik terhadap penawaran secara elektronik yang berisikan syarat dan ketentuan transaksi elektronik. Selanjutnya penawaran secara elektronik yang telah disampaikan diatas tidak dapat ditarik kembali apabila telah terjadi penerimaan secara elektronik oleh konsumen kecuali pembatalan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.
Kemudian  pengaturan  tentang Cash  On  Delivery (COD)  diatur  dalam  Bab  X  tentang Kontrak  Elektronik.  Karena  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  pada  dasarnya menggunakan  kontrak  elektronik  sebagai  wujud  kesepakatan  dari  para  pihak.  Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) kontrak elektronik dikatakan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan ketentuan penawaran, informasi  dalam  kontrak  elektronik  sesuai  dengan  penawaran  secara  elektronik,  terdapat kesepakatan  para  pihak  tentang  syarat  dan  ketentuan,  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang memenuhi  ketentuan  perundang-undangan,  dan  objek  transaksi  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Menurut Pasal 60 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP  PMSE)  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  dapat  melakukan  pembayaran  melalui sistem  elektronik  dan  mata  uang  yang  digunakan  dalam  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  (PMSE)  adalah  mata  uang  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan dalam hal ini adalah rupiah menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Uang.  Pembayaran  melalui  sistem  elektronik  dapat  dilakukan  melalui  sarana  sistem perbankan  atau  sistem  pembayaran  elektronik  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang  Uang  Elektronik.  Setiap  penggunaan  pembayaran  melalui  sistem  elektronik  dalam transaksi perdagangan elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  sistem  pembayaran  dan/atau  sistem perbankan. Kemudian dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pembayaran melalui sistem
elektronik,  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PPMSE)  dapat bekerjasama  dengan  penyelenggara  sistem  pembayaran  berdasarkan  kerjasama,  kerjasama antara  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PPMSE)  dengan penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran  tersebut  harus  dilaporkan  oleh  Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) kepada menteri.
Dalam  menyelenggarakan  jasa  sistem  pembayaran  terdapat  standar  level  keamanan sistem  elektronik  yang  wajib  dipatuhi  oleh  penyelenggara  jasa  sistem  pembayaran,  hal  ini diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penetapan standar level keamanan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran ditentukan oleh  kepala  lembaga  pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang keamanan siber dan sandi negara, selain itu ditentukan juga oleh Gubernur Bank Indonesia dan/atau  Ketua  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Pelaku  usaha  yang  menyelenggarakan  sistem pembayaran  secara  elektronik  wajib  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan perbankan.
Dalam  melakukan  transaksi Cash  On  Delivery (COD)  tidak  dapat  dilepaskan  dengan pengiriman,  karena  transaksi  dengan  pembayaran Cash  On  Delivery (COD)  hanya  dapat dilakukan  setelah  barang  sampai  ke  tangan  pembeli.  Pengiriman  barang  dan  jasa  dalam perdagangan  melalui  sistem  elektronik  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 68. Apabila  telah  terjadi  persetujuan  pembelian  barang  dan/atau  jasa,  pedagang  wajib  untuk melakukan pengiriman barang dan/atau jasa kepada pembeli. Pengiriman barang dan/atau jasa yang  dimaksud  dilakukan  dengan  menggunakan  jasa  kurir  atau  dengan  menggunakan mekanisme pengiriman lainnya yang sesuai dengan standar pengiriman yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Pasal 64 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP  PMSE)  pelaku  usaha  dalam  melakukan  pengiriman  barang  dan/atau  jasa  tidak  dapat membebani konsumen tentang kewajiban untuk membayar barang yang telah dikirim tanpa dasar kontrak. Kemudian dalam setiap pengiriman barang atau jasa menggunakan jasa kurir atau metode lainnya, pelaku usaha harus memastikan beberapa kondisi berikut:
a. Keamanan terhadap barang dan jasa;
b. Kelayakan kondisi barang dan jasa;
c. Kerahasiaan terhadap barang dan jasa;
d. Kesesuaian barang dan jasa;
e. Ketepatan waktu pengiriman barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam transaksi melalui sistem elektronik;
f. Penyampaian informasi dari pelaku usaha kepada konsumen bahwa barang telah dikirim. Apabila  transaksi  telah  diselesaikan  oleh  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik  (PPMSE),  maka  hal  tersebut  merupakan  tanggung  jawab  penuh  dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bersangkutan. Dalam pengiriman  barang  dan  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PPMSE) dapat bekerjasama dengan pelaku usaha pengiriman barang dan jasa berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak. Kemudian perjanjian kerjasama tersebut dilaporkan kepada menteri.
Para Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib memberikan informasi terkait pengiriman barang dan jasa dengan akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada konsumen secara berkala. Apabila timbul perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen karena terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara jangka  waktu  aktual  dan  jangka  waktu  pengiriman  barang  dan  jasa  yang  telah  disepakati dalam  kontrak  elektronik,  maka  yang  wajib  menyelesaikan  perselisihan  tersebut  adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang bersangkutan.Selain barang dan jasa yang berwujud, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) juga mengatur tentang barang yang tidak berwujud atau barang digital
dan jasa digital. Definisi barang digital terdapat pada Pasal 1 angka 19, definisi barang digital adalah sebagai berikut:
“Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang  secara  originalnya  berbentuk  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  piranti lunak, multimedia, danf atau data elektronik.”
Kemudian definisi dari jasa digital terdapat pada Pasal 1 angka 21, yaitu:
“Jasa  Digital  adalah  Jasa  yang  dikirim  melalui  internet  atau  jaringan  elektronik,  bersifat otomatis  atau  hanya  melibatkan  sedikit  campur  tangan  manusia,  dan  tidak  mungkin  untuk memastikannya tanpa adanya teknologi Informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak.”
Transaksi  dalam  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  dianggap  sah  apabila  barang digital atau jasa digital yang telah dikirim dan diterima secara utuh terbukti terpasang dengan baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Hal tersebut harus dipastikan oleh pelaku usaha yang mendistribusikan barang digital dan jasa digital, selain itu juga pelaku usaha wajib memastikan  barang  digital  atau  jasa  digital  yang  distribusikan  bukan  merupakan  barang digital atau jasa digital yang dilarang oleh pemerintah dan undang-undang.
Dalam prakteknya di masyarakat, transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik dengan pembayaran Cash On Delivery (COD) menimbulkan banyak masalah. Salah satunya adalah  pembeli  yang  membatalkan  perjanjian  secara  sepihak  pada  saat  barang  sampai  ke tujuan, pembeli enggan untuk membayar pesanan dan mengembalikan barang kepada kurir. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, pembeli memaksa untuk membuka paket  sebelum  membayar  untuk  memastikan  barang  yang  tiba  adalah  sesuai  dengan pesanannya. Hal ini bertentangan dengan pasal perjanjian.
Apabila barang tidak sesuai dengan pesanan atau pembeli ingin membatalkan pesanannya terdapat  persyaratan  yang  harus  dipenuhi,  dengan  pembayaran  menggunakan Cash  On Delivery (COD) pembeli tidak dapat secara sepihak membatalkan pesanan yang telah sampai ke tempat. Hal ini juga diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Para pedagang dalam perdagangan melalui sistem  elektronik  wajib  memberikan  jangka  waktu  paling  sedikit  2  (dua)  hari  kerja  untuk penukaran  barang  dan  jasa  terhitung  sejak  barang  atau  jasa  diterima  oleh  konsumen. Penukaran tersebut hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dibawah ini:
1. Terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap barang atau jasa;
2. Terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian terhadap jangka waktu aktual pengiriman barang atau jasa;
3. Terdapat cacat tersembunyi pada barang atau jasa;
4. Barang atau jasa rusak;
5. Barang atau jasa telah kadaluarsa.
Selain itu terdapat ketentuan bahwa biaya jasa kirim pengembalian barang ditanggung oleh  pedagang  kecuali  kesalahan  yang  terjadi  dikarenakan  ketidaktelitian  konsumen. Kemudian apabila pengembalian barang telah dilakukan, pedagang wajib menyediakan mekanisme  yang  dapat  memastikan  bahwa  pengembalian  dana  dari  pedagang  kepada konsumen telah selesai.
C. Prospek  Pelarangan Cash  On  Delivery (COD)  Sebagai  Sistem  Pembayaran  Dalam Perdagangan Secara Elektronik
1. Kekurangan dalam Pelaksanaan Perdagangan Secara Elektronik dengan Pembayaran Cash On Delivery (COD)
Terdapat  beberapa  kekurangan  dalam  pelaksanaan  perdagangan  secara  elektronik dengan pembayaran Cash On Delivery (COD) yang memicu perbuatan melawan hukum di masyarakat, yaitu:
a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Konsep Cash On Delivery (COD)
b. Ketidaksesuaian Kondisi Barang dengan Keadaan Aslinya
c. Ketidakpercayaan  Konsumen  Terhadap Marketplace Akibat  dari  Sistem Cash  On Delivery (COD)
d. Kurangnya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Pengantar
e. Metode Pengembalian Barang dan Dana yang Memberatkan Konsumen
f. Konsumen yang Tidak Selalu Hadir di Tempat
2. Prospek  Pelarangan Cash  On  Delivery (COD)  Sebagai  Sistem  Pembayaran  Dalam Perdagangan  Secara  Elektronik  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  KonsumenMaraknya  kasus  melanggar  hukum  di  masyarakat membuat  sistem  pembayaran  dengan Cash  On  Delivery (COD)  maka  semakin  banyak alasan untuk melakukan pelarangan Cash On Delivery (COD) ini. Satu kasus yang terjadi di  masyarakat  adalah  pelanggan  yang  menolak  untuk  melakukan  pembayaran  karena barang  yang  dikirimkan  kepadanya  ternyata  tidak  sesuai,  disini  kita  bisa  melihat pelanggaran dari dua sisi yaitu sisi pelaku usaha juga sisi konsumen.
Melihat  dari  sisi  konsumen  terlebih  dahulu.  Berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha mempunyai beberapa kewajiban yaitu:
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”
Berdasarkan kedua pasal di atas kasus dimana pembeli mendapatkan barang yang tidak  sesuai  dengan  ekspektasinya  maka  pelaku  usaha  melanggar  unsur  itikad  baik dalam melakukan perdagangan. Inti dari hal yang berhubungan dengan itikad baik dari pelaku  usaha  adalah  penyampaian  informasi  secara  akurat  kepada  konsumen  dan memastikan  bahwa  barang  atau  jasa  yang  diperjualbelikan  terjamin  kualitas  dan legalitasnya.
Ketika terdapat pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjual barangnya yaitu barang yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun barang yang ternyata cacat, hal  tersebut  melanggar  ketentuan  Pasal  8  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK) yang menyatakan:
“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a. tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah  dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam  hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket  atau  keterangan  barang  dan/atau jasa tersebut;
e. tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(2)  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang dimaksud.
(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan  farmasi dan pangan yang rusak, cacat  atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara lengkap dan benar.
(4)  Pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilarang memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  serta  wajib  menariknya  dari peredaran.”
Ketika penjual tidak melaksanakan kewajibannya yaitu beritikad baik maka hak- hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)  telah dilanggar, berikut adalah hak-hak konsumen:
a. hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Kerugian  yang  dialami  konsumen  bukan  semata-mata  merupakan  tanggung  jawab  dari pelaku  usaha,  namun  penyelenggara e-commerce juga  wajib  bertanggung  jawab  karena  tugas dari e-commerce adalah memastikan barang yang dijual di halaman website sesuai dengan bentuk fisik aslinya. Dalam kasus Cash On Delivery (COD) apabila konsumen dirugikan karena barang yang sampai kepadanya tidak sesuai, konsumen wajib membayar barang yang dikirim melalui jasa  kurir  kemudian  konsumen  dapat  melakukan  komplain  dengan  pengembalian  barang  dan dana  memakai  fitur  yang  terdapat  dalam  sistem e-commerce .  Fitur  komplain  berupa pengembalian barang dan dana adalah bentuk tanggung jawab dari e-commerce .
Proses pengembalian barang dan dana dinilai  terlalu menyulitkan bagi konsumen karena tidak semua orang dapat mengerti untuk menggunakan fitur pengembalian barang dan dana yang terdapat  di e-commerce .  Terlebih  lagi  apabila  barang  yang  dikirimkan  tidak  sesuai  maka konsumen  harus  mengirimkan  kembali  barang  yang  ada  di  tangan  konsumen,  setelah  barang kembali ke penjual maka dana baru akan dikembalikan ke rekening konsumen. Proses tersebut merupakan proses yang terlalu panjang dan tidak semua konsumen bersedia untuk melakukan hal tersebut.
Terdapat  kasus  lain  dalam  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  menggunakan pembayaran Cash On Delivery (COD), yaitu banyak kasus dimana pembeli tetap dipaksa untuk membayar pesanan yang sudah dibatalkan pada sistem. Contoh dalam aplikasi Shopee terdapat fitur  untuk  membatalkan  pesanan  yang  sudah  selesai  di check  out ,  syarat  untuk  disetujui pembatalan  adalah  selama  barang  yang  dipesan  belum  diproses  oleh  penjual  maka  dapat dilakukan pembatalan secara sepihak. Namun penjual juga memiliki wewenang untuk menolak pengajuan  pembatalan  dalam  batas  waktu  1x24  jam  terhitung  dari  pengajuan  pembatalan pesanan. Pesanan dapat dibatalkan sampai dengan 2 jam setelah pesanan dibuat selama pesanan belum di proses, namun tindakan pembatalan pesanan oleh konsumen dapat dikenakan sanksi. Jika  dalam  waktu  60  hari  konsumen  telah  membatalkan  pesanan  selama  2  kali  maka  pihak Shopee akan menonaktifkan sementara fitur Cash On Delivery (COD) sampai 60 hari kedepan. Pada  kasus  barang  tetap  dikirimkan  padahal  pembeli  sudah  membatalkan  pesanan  dapat terjadi  2  (dua)  kemungkinan,  pertama  tidak  adanya  itikad  baik  dari  penjual  untuk mengkonfirmasi  pembatalan  pesanan  dan  kedua  sistem  yang  tidak  bisa  membatalkan  secara otomatis  maka  pesanan  tetap  dikirimkan.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan  tujuan  dari perlindungan  konsumen  yang  tercantum dalam  Pasal  3  huruf  c.  yaitu mewujudkan  kebebasan konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut  hak-haknya  sebagai  konsumen  dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem elektronik.
Tidak  hanya  dari  sisi  konsumen,  kerugian  juga  banyak  dialami  oleh  pelaku  usaha  dalam transaksi melalui sistem elektronik yang menggunakan pembayaran Cash On Delivery (COD). Terdapat  kasus  dimana  pembeli  memaksa  untuk  membuka  paket terlebih  dahulu dan  ternyata barang  yang  datang  tidak  sesuai  dengan ekspektasinya  kemudian  pembeli memaki-maki  kurir pengantar bahkan mengancam dengan senjata tajam, dalam kasus lain terjadi pembeli menolak untuk  membayar  pesanan  yang  sudah  datang  ke  tempat  karena  alasan  iseng  atau  tidak  jadi membeli.
Hal  yang  dilakukan  oleh  para  pembeli  tersebut  melanggar  ketentuan  Pasal  5  tentang kewajiban konsumen, yaitu:
a.  membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau  pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.” Pada sistem Cash On Delivery (COD) pesanan yang dibatalkan ditempat oleh pembeli maka  akan  dikembalikan  kepada  penjual  dengan  biaya  pengiriman  yang  ditanggung  oleh pihak e-commerce .  Walaupun  demikian  penjual  tetap  mengalami  kerugian  karena  terdapat biaya pengemasan, terlebih lagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang yang  rusak  saat  pengiriman  kembali,  kerugian  stok  barang  yang  menjadi  tidak  jelas,  dan kerugian waktu karena butuh waktu yang lama untuk barang sampai lagi ke tangan penjual. Selain  itu  hak-hak  dari  pelaku  usaha  yang  terdapat  pada  Pasal  6  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  juga  dilanggar  karena  pada  sistem Cash  On  Delivery (COD) konsumen mempunyai kedudukan yang lebih diuntungkan karena barang sampai ke tempat  tujuan  terlebih  dahulu  sebelum  konsumen  melakukan  pembayaran.  Hak-hak  pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b.  hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad  tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Berdasarkan  beberapa  kasus  yang  telah  dibahas  diatas maka  dapat  disimpulkan  bahwa transaksi jual beli dengan menggunakan sistem elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen saling berkaitan. Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dipesan wajib menerima haknya dari kewajiban konsumen yaitu  pembayaran.  Namun  pada  kasus Cash  On  Delivery (COD)  ini  konsumen  memiliki kedudukan  yang  lebih  diuntungkan,  sehingga  banyak  konsumen  yang  memaksa  untuk membuka paket kiriman terlebih dahulu sebelum membayar kemudian apabila barang yang dikirimkan  tidak  sesuai  dengan  ekspektasinya  maka  konsumen  akan  menolak  untuk membayar dan mengembalikan barang kepada kurir pengantar secara paksa. Hal yang tersebut tergolong dalam tindakan wanprestasi.
Meskipun demikian tidak boleh dilupakan juga hak dari konsumen yaitu mendapatkan kenyamanan  dalam  menggunakan  barang  atau  jasa,  apabila  barang  yang  dikirimkan  tidak sesuai  maka  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau penggantian. Cara yang digunakan oleh konsumen untuk memaksa membuka paket terlebih dahulu  dan  menolak  membayar  adalah  salah,  karena e-commerce telah  menyediakan  fitur untuk mengembalikan barang dan dana.
Transaksi perdagangan dengan sistem elektronik yang menggunakan Cash On Delivery (COD) lebih baik dihapuskan agar tidak ada pihak yang lebih diuntungkan, dan perdagangan secara elektronik dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Konsumen dapat memesan barang  melalui platform belanja  kemudian  menggunakan  sistem  pembayaran cashless atau kartu kredit, transfer bank, maupun e-wallet. Saat terjadi kesalahan mengenai barang atau jasa oleh pelaku usaha maka konsumen dapat mengajukan pengembalian barang dan dana yang sudah terdapat pada sistem. Walaupun akan memakan lebih banyak waktu namun hal tersebut adalah resiko dalam perdagangan melalui sistem elektronik, setidaknya tidak ada pihak yang lebih diuntungkan yang akan menimbulkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika sistem Cash On Delivery (COD) dihapuskan dari e-commerce .
3. Prospek  Pelarangan Cash  On  Delivery (COD)  Sebagai  Sistem  Pembayaran  Dalam Perdagangan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Menurut penulis terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dapat dijadikan dasar untuk pelarangan Cash On Delivery (COD) yaitu dapat dilihat dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c yang menyatakan:
“Dalam  konteks  pekerjaan  sebagai  pihak  yang  menyediakan  ruangan  untuk  melakukan penempatan, pemuatan, atau penyimpanan informasi ( hosting ), yaitu:
1. Tidak memiliki pengetahuan aktual atas suatu tindakan atau informasi yang melawan hukum dan dalam hal terdapat tuntutan atau gugatan atas kerusakan atau kerugian yang terjadi,  penyedia  yang  bersangkutan  tidak  menyadari  atau  mengetahui  adanya  suatu fakta bahwa suatu tindakan atau informasi tersebut bersifat melawan hukum; atau
2. Setelah  penyedia  yang  bersangkutan  mengetahui  atau  menyadari  adanya  suatu  fakta bahwa suatu tindakan atau informasi tersebut bersifat melawan hukum, Penyelenggara Sarana Perantara bertindak secara cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses atas informasi tersebut.”
Pihak  yang  menyediakan  ruangan  untuk  melakukan  penempatan,  pemuatan,  atau penyimpanan  informasi  dalam  konteks  ini  adalah platform belanja  seperti  Shopee  dan Tokopedia. Karena maraknya kasus pembayaran dengan Cash On Delivery (COD) yang
menyebabkan  banyak  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi  di  masyarakat, seharusnya  penyedia  yang  bersangkutan  mengetahui  hal  tersebut  yang  dapat  dijadikan alasan  untuk  melarang  transaksi  dengan  pembayaran  menggunakan Cash  On  Delivery (COD).
Dalam  poin  2  di  atas  disebutkan  bahwa apabila  penyedia mengetahui  adanya  suatu fakta bahwa suatu tindakan atau informasi bersifat melawan hukum maka Penyelenggara Sarana Perantara harus bertindak secara cepat untuk menonaktifkan tindakan tersebut. Hal tersebut  seharusnya  tidak  terbatas  pada  hal  yang  telah  terjadi  namun  sebaiknya  apabila suatu konten dalam platform belanja memungkinkan untuk memicu terjadinya perbuatan melawan  hukum,  konten  tersebut  sebaiknya  dihapuskan  seperti  pembayaran  dengan menggunakan Cash On Delivery (COD).
Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP  PMSE)  juga  terdapat  ketentuan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  melakukan pelarangan Cash On Delivery (COD). Pasal 23 berisikan:
"Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, Peraturan PPMSE dalam negeri dan/atau Peraturan PPMSE luar negeri wajib:
a.  menyajikan  syarat  penggunaan  atau  perjanjian  lisensi  kepada  penggunanya  untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat  terhadap  keberadaan  konten  informasi  elektronik  ilegal  ataupun penyalahgunaan  ruang  pada  Sistem  Elektronik  yang  dikelolanya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Cash  On  Delivery (COD)  tidak  dapat  secara  eksplisit  disebut  sebagai  sebuah  konten yang  ilegal,  namun  penggunaannya  dapat  mengarahkan  ke  sesuatu  yang  ilegal  seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selain itu para Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) juga tidak menyediakan sarana kontrol teknologi atau sarana penerimaan laporan untuk aduan masyarakat terhadap transaksi dengan pembayaran Cash  On  Delivery (COD)  yang  merugikan.  Sampai  saat  inipun  belum  ada  kontrol  dari pemerintah seperti peraturan tentang pembayaran menggunakan Cash On Delivery (COD), seharusnya  pemerintah  sudah  mengadakan  kontrol  tentang  pembayaran  menggunakan Cash On Delivery (COD) karena maraknya kasus di masyarakat.
Merujuk  pada  Pasal  24  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perdagangan  Melalui  Sistem Elektronik, para Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) wajib untuk  menjaga  seluruh  tatanan  dalam  penggunaan  perdagangan  menggunakan  sistem elektronik.  Namun  dalam  kenyataannya  transaksi  menggunakan  pembayaran Cash  On Delivery (COD) justru menimbulkan banyak konflik. Berikut isi dari Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik:
1. Peraturan PPMSE dalam negeri dan/atau Peraturan PPMSE luar negeri wajib menjaga Sistem  Elektronik  yang  aman,  andal,  dan  bertanggung  jawab  dan  membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik.
2. Peraturan  PPMSE  dalam  negeri  dan/atau  Peraturan  PPMSE  luar  negeri  wajib menyediakan  pengamanan  Sistem  Elektronik  yang  mencakup  prosedur  dan  sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
3. Pengamanan  Sistem  Elektronik  dapat  mencakup  pengamanan  pada  sisi  sistem komputer  Peraturan  PPMSE  dalam  negeri  dan/atau  Peraturan  PPMSE  luar  negeri maupun pada sisi saluran komunikasi yang digunakan dan diselenggarakan oleh pihak lain.”
Karena  adanya  transaksi  dengan  pembayaran Cash  On  Delivery (COD), penyelenggaraan  perdagangan  dengan  sistem  elektronik  yang  aman,  andal,  dan bertanggung jawab menurut penulis tidak terpenuhi karena banyak konsumen yang tidak bertanggung jawab atas transaksi dengan pembayaran Cash On Delivery (COD). Selain itu
penyelenggara perdagangan secara elektronik juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penjual pada saat pembeli melakukan wanprestasi.
Pada  ayat  (2)  disebutkan  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik (PPMSE) wajib menyediakan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Hal tersebut tidak dipenuhi  oleh  Penyelenggara  Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  (PPMSE)  karena mereka  mengadakan  pembayaran  dengan Cash  On  Delivery (COD)  yang  menimbulkan gangguan terhadap kurir pengantar yang selalu menjadi sasaran amarah dari konsumen dan terjadinya kerugian oleh penjual karena banyaknya kasus wanprestasi dari konsumen.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya,  diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Cash  On  Delivery (COD)  bukan  merupakan  sistem  pembayaran  karena  sistem  pembayaran hanya terdapat 3 jenis menurut Bank Indonesia yaitu Alat Pembayaran Menggunakan Uang (APMU),  Alat  Pembayaran  Menggunakan  Rekening,  dan  Alat  Pembayaran  Menggunakan Digital. Cash  On  Delivery (COD)  merupakan  transaksi  jual  beli  yang  menggunakan  sistem elektronik  namun  pembayarannya  menggunakan  uang  tunai  melalui  kurir  pengantar  saat barang pesanan sampai di tempat tujuan. Cash On Delivery (COD) adalah sebuah sistem jual beli  yang  dibentuk  oleh marketplace sebagai  strategi marketing untuk  menarik  konsumen dalam berbelanja online .
2. Tidak  ada  peraturan  yang  secara  jelas  mengatur  tentang Cash  On  Delivery (COD),  namun apabila melihat Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar untuk bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD). Yaitu terdapat pada Pasal 40 dan 41 tentang penawaran secara elektronik, Pasal 52 tentang  kontrak  elektronik,  Pasal  60  s.d.  62  tentang  sistem  pembayaran,  Pasal  63  s.d.  68 tentang pengiriman barang dan jasa, kemudian terakhir terdapat pada Pasal 69 s.d. Pasal 71 tentang  penukaran  dan  pembatalan  pembelian  barang  atau  jasa.  Karena  tidak  ada  peraturan yang mengatur secara spesifik tentang Cash On Delivery (COD) demikian sebaiknya Cash On Delivery (COD) dilarang penggunaannya agar tidak disalahgunakan.
3. Pasal  60  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  No.  80  Tahun  2019  tentang  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik (Peraturan Pemerintah PMSE) tidak memasukkan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) sebagai teknik pembayaran dalam perdagangan secara elektronik melewati platform belanja online . Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) hanya menjelaskan bahwa pembayaran dalam perdagangan tersebut hanya dapat dilakukan menggunakan media perbankan atau media pembayaran elektronik lainnya seperti transfer bank dan e-wallet .
4. Cash  On  Delivery (COD)  perlu  dilarang  penggunaannya  karena  kekurangan  dan penyalahgunaan sistem dalam transaksi jual beli menggunakan sistem elektronik. Kelemahan dan penyalahgunaan yang terdapat pada sistem Cash On Delivery (COD) ini mengakibatkan pertentangan dan pelanggaran terhadap ketentuan serta prinsip-prinsip yang ada pada Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UU  PK)  dan  Peraturan  Pemerintah  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).
5. Saran
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang  dapat  disampaikan  guna  menindaklanjuti  pelarangan Cash  On  Delivery (COD)  sebagai sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut:
1. Pemerintah  sebaiknya  segera  membuat  kebijakan  untuk  melarang  transaksi  perdagangan dalam sistem elektronik yang menggunakan Cash On Delivery (COD) atau membuat kebijakan yang mengatur secara spesifik tentang Cash On Delivery (COD) karena sampai saat ini belum ada  aturan  yang  jelas  yang  mengatur  tentang  bertransaksi  menggunakan Cash  On  Delivery (COD).  Apabila  pemerintah  membuat  kebijakan  untuk  melarang  Cash On  Delivery (COD)
maka perdagangan melalui sistem elektronik akan berjalan sebagaimana mestinya serta dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh para pihak yang melakukan transaksi.
2. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam bertransaksi secara elektronik menggunakan Cash On Delivery (COD) yaitu dengan memperhatikan dan mematuhi syarat dan ketentuan dalam bertransaksi menggunakan Cash On Delivery (COD), lebih berhati-hati dalam memilih barang pada saat berbelanja secara online, serta menerima segala konsekuensi yang akan terjadi dalam bertransaksi secara elektronik.
3. Pelaku  usaha  diharapkan  dapat  beritikad  baik  dengan  mengiklankan  dan  mendeskripsikan dengan baik dan jujur tentang produk yang dipasarkan dalam marketplace agar tidak timbul pertikaian antara penjual dengan pembeli yang memicu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terjadi.
4. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan marketplace lainnya yang menyediakan fitur Cash On Delivery (COD) sebagai transaksi pembayaran sebaiknya menghapus fitur Cash On Delivery (COD) yang dianggap merugikan pelaku usaha, konsumen, maupun kurir sebagai pihak  ketiga  agar  kembalinya  kepercayaan  konsumen  terhadap marketplace. Apabila marketplace tetap mempertahankan fitur tersebut maka sebaiknya marketplace memperbaiki sistemnya agar keluhan yang disampaikan tentang Cash On Delivery (COD) dapat direspon dengan cepat dan baik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Efendi,  Jonaedi  dan  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan  Empiris .  Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
Hasibuan, H. Malayu S.P. Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002. HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007. Nugroho, Adi Sulistiyo. E-commerce Teori dan Implementasi. Yogyakarta: Ekuilibria, 2016. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986. Hlm. 43.

## ARTIKEL
Ainur,  Afida,  Angel  Rezky,  Arytasia  Dewi,  Widya  Agung.  “Penyelesaian  Sengketa  Sistem Pembayaran Cash On Delivery Pada Media E-Commerce.” Jurnal Bina Mulia Hukum . Vol. 6. No. 2. 2022. Hlm. 165.
Anjum,  Safia,  Junwu  Chai.  “Drivers  of  Cash-on-Delivery  Method  of  Payment  in  E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan.” SAGE Open . Vol. 10. Issue 3. 2020. Hlm. 1. Eka,  Akhmad.  “Daya  Ikat  Perjanjian  Jual  Beli  Dalam  Marketplace  Shopee  dengan  Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD).” Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum . Vol. 1. No. 1. 2022. Hlm. 95-96.
Handayani.  “Pengaruh  Metode  Pembayaran  dan  Mudahnya  Transaksi  Terhadap  Keputusan Pembelian di Zalora Online shopping.” UG Jurnal . Vol. 15. No. 4, 2021. Huang,  Liang,  Jennifer  Savary.  “ When  Payments  Go  Social:  The  Use  of  Person-to-Person Payment Methods Attenuates the Endowment Effect. ” Journal of Marketing Research . 2022. Hlm. 3.
Indriana. “Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha dan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD).” Jurnal Legal Reasoning. Vol. 4. No. 2. 2022. Hlm. 174.
Maskuroh, Nihayatul, Mochammad Fahlevi, Dasih Irma, Rita, dan Arbi Siti Rabiah. “ Social media as a bridge to e-commerce adoption in Indonesia: A research framework for repurchase intention. ” International Journal of Data and Network Science . Vol. 6. Issue 1. 2022. Hlm. 107-108.
Putra, Hafidz Risqiadi, Sfenrianto. “Analysis of Customer Satisfaction Factors on e-Commerce Payment System Methods in Indonesia.” International Journal of Advanced Computer Science and Applications . Vol. 11. No. 4. 2020. Hlm. 472.
Silviasari. “Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery. ” Media of Law and Sharia . Vol. 1. No. 3. 2020. Hlm. 152.
Sukma,  Pristiyono,  Fauziah.  “Implementasi  Metode  Pembayaran  Cash  On  Delivery  Melalui Kepuasan Konsumen Pada Aplikasi Tik Tok.” Journal of Educational and Language Research . Vol. 1. No. 12. 2022. Hlm. 2193-2194.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen .  UU  No.  8  Tahun  1999.  LN  Tahun  1999 Nomor 42. TLN Nomor 3821.
Undang-Undang Tentang Uang . UU No. 7 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 64. TLN Nomor 5223.
Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik . Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019.
Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran . PBI Nomor 22/23/PBI/2020.

## INTERNET
Bank  Indonesia.  “Blueprint  Sistem  Pembayaran  Indonesia  2025,  Bank  Indonesia:  Menavigasi
Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital.” Tersedia pada https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran- Indonesia-2025.pdf . Diakses pada 16 Desember 2022.
Bank  Indonesia.  “Laporan  Sistem  Pembayaran  dan  Pengedaran  Uang.”  Tersedia  pada www.bi.go.id . Diakses pada tanggal 16 Desember 2022.