Diterima: 28 Mei 2022 Hal 123-137 Disetujui: 22 Juni 2022

## PENILAIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA BERDASARKAN PARAMETER ECO-FISHINGPORT
Environmental Management Assessment of Kutaraja Oceanic Fishingport Based on Eco-fishingport Parameters
Oleh:
Dyva Mahda Wahyuni 1 *, Mustaruddin 2 , Retno Muninggar 2
1 Program Studi Teknologi Perikanan Laut Pascasarjana IPB, Bogor, Indonesia
2 Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan FPIK- IPB, Bogor, Indonesia
* Korespondensi penulis: dyvamahdawahyuni@gmail.com

## ABSTRAK
Pelabuhan  Perikanan  Samudera  (PPS)  Kutaraja  merupakan  pusat  perekonomian  masyarakat Aceh  yang memiliki aktivitas dan produktivitas yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan lingkungan di PPS Kutaraja seperti penanganan sampah, penurunan kualitas perairan dan pengelolaan limbah cair. Permasalahan lingkungan di PPS Kutaraja dapat dikendalikan melalui  penerapan  konsep  pelabuhan  perikanan  berwawasan  lingkungan  ( eco-fishingport).  Tujuan penelitian ini adalah menilai status pengelolaan lingkungan PPS Kutaraja berdasarkan parameter eco- fishingport. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021-Maret 2022. Metode pengumpulan data  menggunakan  metode purposive  dan  accidental  sampling.  Analisis  data  menggunakan  standar parameter eco-fishingport  yang  terdiri  dari  aspek  lingkungan  fisik,  aspek  sosial  ekonomi,  aspek komoditas perikanan serta aspek kelembagaan dan pengawasan. Berdasarkan analisis data didapatkan skor berikut: aspek lingkungan fisik 1,60, aspek sosial ekonomi 1,65, aspek komoditas perikanan 2,00 dan aspek kelembagaan serta pengawasan 1,30. Nilai indeks eco-fishingport PPS Kutaraja adalah 1,59 yang artinya perlu peningkatan kinerja menuju kriteria eco-fishingport.
Kata kunci: eco-fishingport, pelabuhan, pengelolaan lingkungan, PPS Kutaraja

## ABSTRACT
Kutaraja Ocean Fishing Port (PPS) is the economic center of the Aceh community, which has a fairly  high  activity  and  productivity.  On  the  other  hand,  PPS  Kutaraja  has  various  environmental problems  such  as  waste  management,  water  quality  degradation  and  liquid  waste  management. Environmental  problems  in  Kutaraja  PPS  can  be  controlled  through  the  application  of  the  eco- fishingport concept. Purpose of this research is to assess environmental management of PPS Kutaraja based on eco-fishingport parameters. Research carried out from December 2021 to March 2022. Data collection method used purposive and accidental sampling methods. Data analysis uses standard eco- fishingport parameters, which consist of the physical environment aspects, socio-economic aspects, fishery commodities aspects, institutional and monitoring aspects. Research results shows following scores:  1.60  for  physical  environment  aspect,  1.65  for  socio-economic  aspect,  2.00  for  fishery commodity aspect and 1.30 for institutional and monitoring aspects. Eco-fishingport index value of Kutaraja PPS is 1.59, which means that it is necessary to increase towards the eco-fishingport criteria.
Key words: eco-fishingport, environmental management, port, PPS Kutaraja

## PENDAHULUAN
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja merupakan pelabuhan perikanan terbesar yang ada di Provinsi Aceh dan telah ditetapkan sebagai pelabuhan tipe A (Salmarika 2019; Sari et al. 2019). UPTD PPS Kutaraja (2020) menyatakan bahwa produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPS Kutaraja setiap tahunnya terus meningkat, pada tahun 2016 mencapai 12.579.921 kg dan pada tahun 2020  mengalami  peningkatan  hingga  mencapai  18.550,92  kg.  Potensi  tersebut  diharapkan  mampu meningkatkan daya saing produk perikanan secara global melalui tersedianya bahan baku ekspor yang berkualitas  baik  dan  penanganan  hasil  tangkapan  yang  sesuai  standar  kualitas  lingkungan  seperti ketersediaan air bersih dan sanitasi (Lubis 2012, Muninggar 2018).
Permasalahan pencemaran masih terlihat jelas di PPS Kutaraja seperti masih banyaknya sampah di daratan pelabuhan maupun di kolam pelabuhan, penggunaan fasilitas IPAL yang belum berjalan optimal, pembuangan air palka ke kolam pelabuhan dan masalah lingkungan lainnya. Kondisi tersebut jika  tidak  segera  ditangani  akan  berdampak  pada  pencemaran  perairan  dan  membahayakan  biota. Kualitas lingkungan pelabuhan sangat mempengaruhi nilai produksi, sehingga perlunya penanganan yang baik seperti ketersediaan air bersih yang cukup, fasilitas tempat pelelangan ikan yang bersih serta masalah  sanitasi  dan  higenitas  yang  lebih  diperhatikan  (Markenih  2016).  Upaya  mempertahankan mutu produk perikanan merupakam hal yang urgent dilakukan untuk meminimkan kasus penolakan produk ekspor (Mbay et al. 2014). Kurangnya kebersihan dalam apenanganan hasil tangkapan yang didaratkan memungkinkan terjadinya kerugian dalam perdagangan ikan, di mana kualitas ikan yang baik dan segar dapat meningkatkan harga jual di pasaran (Murdaniel 2007; Faubiany 2008).
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan ( sustainable development), pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (Muninggar 2018). Ketiga aspek tersebut harus menjadi prioritas penting dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yang berkelanjutan  serta  berwawasan  lingkungan  atau  yang  disebut  dengan eco-fishingport  (Supriyanto 2013;  Purbani  dan  Aisyah  2019).  Konsep eco-fishingport  atau  pelabuhan  perikanan  berwawasan lingkungan yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk menstandarkan pelabuhan perikanan yang sesuai  dengan  ISO  14001,  di  mana  implementasi  ISO  14001  akan  meningkatkan  potensi  ekspor perikanan  dan  memperbaiki  kondisi  lingkungan  pelabuhan  sehingga  produk  perikanan  Indonesia memiliki daya saing di pasar gobal ( European Commission 2016; Purbani dan Aisyah 2019; Wicaksono et  al.  2018).  Penerapan  prinsip  eco-fishingport  dalam  operasional  Pelabuhan  Perikanan  juga  telah menjadi fokus pemerintah dalam strategi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan  yang  berkelanjutan  dan  telah  tersusun  dalam  Rencana  Induk  Pelabuhan  Perikanan Nasional/RIPPN (Kepmen KP Nomor 109 tahun 2021).
Dalam perkembangannya prinsip eco-fishingport di Indonesia masih pada tahap perencanaan. Namun beberapa penelitian telah dilakukan di sejumlah pelabuhan perikanan, seperti di PPS Bitung (Zebblon et al. 2016), PPP Pondokdadap (Wicaksono et al. 2018) dan PPP Lempasing (Zainal et al. 2019).  Hasil  penelitian  ketiga  pelabuhan  tersebut  menjelaskan  bahwa  dari  parameter  yang  dikaji pelabuhan belum memenuhi kriteria eco-fishingport. Berbeda halnya di negara-negara Uni Eropa di mana upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan telah menjadi prioritas bagi pelabuhan besar di negara tersebut (Mbay 2014; Muninggar 2018). Kurangnya perhatian mengenai lingkungan dari pihak pengelola pelabuhan perikanan menjadi salah satu permasalahan penting yang harus dicari solusinya (Wahyudi et al. 2017; Ahmadi et al. 2016).
Permasalahan lingkungan di PPS Kutaraja membutuhkan upaya pengelolaan lingkungan dengan penilaian kondisi eksisting di PPS Kutaraja meggunakan pendekatan parameter eco-fishingport. Hal tersebut perlu dilakukan agar PPS Kutaraja dapat melaksanaan kegiatan operasionalnya dengan baik termasuk  menyelesaikan  permasalahn  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  operasional  pelabuhan. Dengan adanya kajian eco-fishingport ini diharapkan PPS Kutaraja dapat segera menerapkan prinsip pengelolaan  pelabuhan  berwawasan  lingkungan.  Penilaian  konsep eco-fishingport  dapat  dianalisis
menggunakan rumusan dari beberapa parameter yang meliputi aspek lingkungan fisik; aspek sosial- ekonomi pelabuhan; aspek komoditas perikanan; dan aspek pengawasan lingkungan (Muninggar 2018; Purbani dan Aisyah 2019; Zainal et al. 2019). Tujuan penelitian ini adalah menilai status pengelolaan lingkungan  PPS  Kutaraja  berdasarkan  parameter eco-fishingport.  Hasil  kajian  diharapkan  dapat menghasilkan  informasi  terkait  penyusunan  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  di  PPS  Kutaraja berdasarkan parameter eco-fishingport.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 sampai bulan Maret 2022 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian ini menggunakan metode studi kasus terhadap aktivitas dan dampak lingkungan di PPS Kutaraja (Lampulo). Metode dalam penelitian ini  merupakan  upaya  penyelesaian  permasalahan  lingkungan  di  lokasi  penelitian  yang  berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan pelabuhan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan  metode  pengamatan  langsung  di  lapangan,  dokumen  laporan pelabuhan,  wawancara  dan  penyebaran  kuesioner  yang  dipilih  secara purposive  sampling  dan accidental sampling. Responden yang dipilih secara purposive sampling merupakan kalangan pengelola yang berjumlah 8 orang terdiri dari: 1 orang  kepala UPTD, 1 orang kepala syahbandar, 1 orang Kepala bagian operasional DKP, 2 orang staf bagian operasional UPTD, 3 orang staf bagian fasilitas. Responden yang dipilih harus sesuai komponen setiap aspek yang telah ditentukan dalam rumusan parameter eco- fishingport.  Sedangkan  responden  yang  dipilih  secara  accidental  sampling  merupakan  kalangan pengguna  PPS  Kutaraja  yang  terdiri  dari  5  kategori  yaitu  masyarakat  sekitar  pelabuhan,  nelayan, pemilik kapal, pegawai pelabuhan dan konsumen yang dating ke PPS Kutaraja dengan total berjumlah 40  orang.  Setiap  kategori  yang  terpilih  ditentukan  8-10  orang  secara accidental  (yang  kebetulan bertemu dengan peneliti).
Analisis perumusan parameter eco-fishingport untuk pelabuhan perikanan di Indonesia telah memiliki standar komponen eco-fishingport FDA dan KKP (2013); komponen ecoport Siahaan (2012). Muninggar et al. (2020) dalam penelitiannya mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan  ( eco-fishingport)  studi  kasus  PPSNZJ,  telah  memodifikasi  perumusan  parameter  eco- fisingport yang mengacu dari komponen eco-fishingport FDA dan KKP (2013) serta komponen ecoport Siahaan  (2012).  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  skoring  untuk  mengukur  parameter  dan menentukan indeks eco-fishingport di PPS Kutaraja (Lampulo). Pengukuran tersebut menggunakan rumusan  parameter  standar eco-fishingport  dengan  menganalisis  berberapa  aspek  yang  telah ditentukan yaitu aspek lingkungan fisik; aspek sosial pelabuhan; aspek komoditas perikanan; dan aspek pengawasan lingkungan (Muninggar 2018). Skala parameter dari tiap aspek penilaian eco-fishingport disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Skala penilaian parameter eco-fishingport No. Parameter Rumusan Standar dan Pengumpulan Data Skala Penilaian 1.  Aspek Lingkungan Fisik (35%) = 20%(KKP)+15%(TKK)+25%(PLC)+15%(RTH)+25%(KAB) a. Kualitas Perairan Pelabuhan (KKP) 20% • Indeks STORET • Pengambilan sampel air dilakukan di kolam pelabuhan PPS Kutaraja dengan 5 stasiun pengamatan dan 2 x waktu pengambilan sampel yaitu musim barat dan musim peralihan 1. • Skor 1 = ≥ 31 (tercemar berat)
• Skor 2 = -11 s/d -30 (tercemar sedang)
• Skor 3 = -10 s/d -1 (tercemar ringan)
No. Parameter Rumusan Standar dan Pengumpulan Data Skala Penilaian • Hasil sampling air kemudian diuji di laboratorium bersertifikasi Skor 4 = 0 (memenuhi baku mutu) b. Tingkat Kebersihan Kawasan (TKK) 15% • Pengangkutan sampah dan proses Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) • Pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan terhadap proses pengangkutan sampah • Skor 1 = Kondisi kebersihan rendah: Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan di bawah 60% dari standar ideal dan volume sampah yang terangkut atau diproses melalui 3R adalah di bawah 70% dari volume sampah yang ada. • Skor 2 = Kondisi kebersihan sedang: Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan 60%-70% dari standar ideal dan volume sampah yang terangkut atau diproses melalui 3R adalah 70%-80% dari volume sampah yang ada. • Skor 3 = Kondisi kebersihan baik: Ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan 70%-80% dari standar ideal dan volume sampah yang terangkut atau diproses melalui 3R adalah 80%-90% dari volume sampah yang ada. • Skor 4 = Kondisi kebersihan sangat baik: Ketersediaan sarana dan prasarana 80%- 100% dari standar ideal dan volume sampah yang terangkut 90%-100% dari volume sampah yang ada. c. Pembuangan Limbah Cair (PLC) 25% • Pengumpulan data melalui pengamatan lapang dan wawancara responden terkait kondisi IPAL di PPS Kutaraja • Skor 1 = Pelabuhan perikanan tidak memiliki IPAL • Skor 2 = Kondisi IPAL buruk: mampu mengolah limbah <60% dari kapasitas terpasangnya • Skor 3 = Kondisi IPAL sedang: mampu mengolah limbah 60- 99% dari kapasitas terpasangnya
No. Parameter Rumusan Standar dan Pengumpulan Data Skala Penilaian • Skor 4 = Kondisi IPAL baik : mampu mengolah limbah 100% dari kapasitas terpasangnya d. Ruang terbuka hijau (RTH) 15% • Parameter ruang terbuka hijau berdasarkan pendekatan tata ruang 20% dari luas kawasan. • Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara responden • Skor 1 = Presentase ruang terbuka hijau kurang dari standar yang ditetapkan oleh tata ruang • Skor 2 = Presentase ruang terbuka hijau sama dengan standar yang ditetapkan oleh tata ruang • Skor 3 = Presentase ruang terbuka hijau lebih besar daripada ditetapkan oleh tata ruang e. Ketersediaan Air Bersih (KAB) 25% • Pemenuhan kebutuhan air bersih di pelabuhan • Pengumpulan data melalui wawancara dan profil PPS Kutaraja • Skor 1 = Suplai air bersih <kebutuhan air bersih • Skor 2 = Suplai air bersih = kebutuhan air bersih • Skor 3 = Suplai air bersih > kebutuhan air bersih 2.  Aspek Sosial Ekonomi  (15%) = 65%(PTK)+35%(PPM) a. Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) 65% Penyerapan tenaga kerja di pelabuhan langsung dan tidak langsung di atas 20% • Skor 1 = PTK < 20% dari angkatan kerja • Skor 2 = PTK ≥ 20% dari angkatan kerja b. Pendapatan Masyarakat (PPM) 35% Rata-rata pendapatan responden • Skor 1 = Pendapatan masyarakat sampel di bawah UMP • Skor 2 = Pendapatan masyarakat sampel sesuai UMP • Skor 3 = Pendapatan masyarakat sampel di atas UMP 3.  Aspek Komoditas Perikanan (20%) = 55%(KHT)+45%(EP) a. Kualitas Hasil Tangkapan (KHT) 55% Analisis pengamatan organoleptik hasil tangkapan  ikan • Skor 1 = dominasi ikan hasil tangkapan dengan kualitas mutu III • Skor 2 = dominasi ikan hasil tangkapan dengan kualitas mutu I dan II b. Ekspor Perikanan (EP) 45% Penerbitan SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan) • Skor 1 = Pelabuhan perikanan belum menerapkan SHTI
No. Parameter Rumusan Standar dan Pengumpulan Data Skala Penilaian • Skor 2 = Pelabuhan perikanan sudah menerapkan SHTI 4.  Aspek Pengawasan (30%) = 30%(KP)+35%(KRL)+35%(PL) a. Kelembagaan Pengelola (KP) 30% Berdasarkan ada tidaknya koordinasi antar lembaga khususnya pengelola PPS Kutaraja • Skor 1 = Tidak ada koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan lingkungan • Skor 2 = Ada koordinasi antar lembaga namun masih terbatas • Skor 3 = Ada koordinasi antar lembaga dan sudah berjalan dengan baik b. Kepatuhan pada Regulasi Lingkungan (KRL) 35% Dokumen lingkungan diperbarui setiap 6 (enam) bulan • Skor 1 = Belum menjalankan dokumen RKL/RPL • Skor 2 = Sudah menjalankan dokumen RKL/RPL c. Pengawasan Lingkungan (PL) 35% Pengawasan terhadap pengelolaan aspek lingkungan di PPS Kutaraja oleh DLHK3 Banda Aceh • Skor 1 = belum dilaksanakan penegakan aturan melalui sanksi apapun • Skor 2 = penegakan aturan melalui sanksi tertulis • Skor 3 = penegakan aturan melalui sanksi lisan dan tertulis Sumber: Muninggar (2018) Tabel 2 Penentuan indeks eco-fishingport berdasarkan skoring Nilai indeks Kondisi Keterangan Indeks 0,0-1,0 Kurang Pelabuhan belum bisa disebut eco-fishingport 1,1-2,0 Sedang Perlu peningkatan untuk menuju eco-fishingport 2,1-3,0 Baik Pelabuhan sudah dapat disebut eco-fishingport
Sumber: Siahaan (2012); Muninggar (2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aspek Lingkungan Fisik
Aspek lingkungan fisik menjadi hal yang sangat utama untuk diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan pelabuhan dalam mewujudkan pelabuhan yang berkelanjutan. Total perhitungan aspek lingkungan fisik yaitu 1,60 yang dihasikan dari perkalian nilai bobot dan skor tiap parameter. Hasil perhitungan terhadap kondisi lingkungan fisik di PPS Kutaraja tertera pada Tabel 3.
Penilaian terhadap kualitas perairan di pelabuhan PPS Kutaraja menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Status dari kualitas perairan di PPS Kutaraja dinilai dari tingkat pencemaran perairan pelabuhan  menggunakan  metode  STORET.  Analisis  metode  STORET  dikaji  dari  parameter:  fisika (kecerahan, TSS dan suhu); kimia (pH, salinitas, DO, tembaga, timbal); dan biologi ( coliform). Hasil
penilaian terhadap kualitas perairan PPS Kutaraja mendapatkan skor 2 menjelaskan bahwa perairan pelabuhan  di  PPS  Kutaraja  (Lampulo)  telah  tercemar  sedang  dengan  nilai  skor  akhir  perhitungan STORET di antara -11 sd -30 yaitu -27. Pencemaran di perairan PPS Kutaraja umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih terdapat sampah di sekitar kolam pelabuhan, masih terdapat beberapa kapal yang membuang limbah hasil melaut ke dalam kolam pelabuhan serta adanya aliran limbah cair dari drainase pelabuhan. Wilayah yang memiliki tingkat pencemaran tertinggi yaitu berada di dekat dermaga pelabuhan (Stasiun 1). Menurut Anggraheni (2015), wilayah perairan yang dekat dengan aktivitas manusia seperti kegiatan pasar, industri dan tempat berlabuhnya kapal-kapal akan memiliki  tingkat  pencemaran  yang  lebih  tinggi.  Tingkat  pencemaran  perairan  PPS  Kutaraja  dapat dikurangi dengan melakukan beberapa upaya pencegahan seperti pengendalian sampah di lingkungan pelabuhan, sosialisasi kepada nelayan agar lebih memperhatikan saluran pembuangan limbah dari kapal serta peningkatan fasilitas pengolahan limbah cair di pelabuhan.
Tabel 3. Perhitungan parameter eco-fishingport terhadap aspek lingkungan fisik di PPS Kutaraja
No. Parameter Bobot Parameter (%) Skor Nilai (bobot parameter x skor) 1. Kualitas Perairan Pelabuhan 20% 2 (tercemar sedang) 0,40 2. Tingkat kebersihan lingkungan 15% 2 (kondisi kebersihan sedang) 0.30 3. Pengelolaan Limbah Cair 25% 2 (kondisi IPAL buruk) 0,50 4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 15% 1 (RTH kurang dari standar yang ditetapkan tata ruang 0,15 5. Ketersediaan Air Bersih 25% 1 (kebutuhan air<suplai air bersih) 0,25 Total 1,60
Penilaian terhadap tingkat kebersihan lingkungan di PPS Kutaraja mendapatkan skor 2 yaitu kondisi  lingkungan  sedang.  Penyediaan  sarana  dan  prasarana  tempat  pembuangan  sampah  di pelabuhan  sudah  cukup  memadai  di  mana  PPS  Kutaraja  menyediakan  5  kontainer  sampah  yang diangkut setiap 2 atau 3 hari sekali oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan  Keindahan  Kota  Banda  Aceh  (DLHK3)  sehingga  tumpukan  sampah  disekitar  pelabuhan  jarang terlihat.  Dalam  upaya  pengelolaan  kebersihan  kawasan  PPS  Kutaraja  telah  menyusun  petugas kebersihan untuk program penanganan sampah dari sisa aktivitas nelayan dan pengguna pelabuhan seperti sampah plastik, potongan-potongan ikan, mencuci fasilitas penampungan milik pelabuhan dan membersihkan  cairan  es  yang  memperkotor  (becek)  kawasan.  Kegiatan  pembersihan  pelabuhan dilakukan  setiap  siang/sore  hari  sesudah  para  nelayan  beraktivitas  padat  di  pelabuhan.  Proses  3R ( Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (daur ulang)) secara spesifik belum dilaksanakan  oleh  pelabuhan,  Namun  untuk  upaya  pengurangan  sampah  secara  garis  besar  sudah diterapkan dari mengurangi penggunaan sampah plastik secara pribadi, menyediakan banyak tempat sampah, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat nelayan serta menegur masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Limbah cair yang ada di PPS Kutaraja (Lampulo) pada umumnya berasal dari aktivitas bongkar muat kapal di kolam pelabuhan serta ceceran bahkan tumpahan air/es akibat aktivitas pemasaran di pelabuhan. Penilaian parameter pengelolaan air limbah cair pada fasilitas IPAL mendapatkan skor 2 di mana fasilitas IPAL di PPS Kutaraja hanya mampu mengelola limbah 50% dari kapasitas terpasangnya (UPTD PPS Kutaraja 2020). Sejak tahun 2014 PPS Kutaraja (Lampulo) sudah memiliki Unit Pengelolaan
Limbah berupa IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Kondisi IPAL di PPS Kutaraja belum berkerja dengan baik sesuai standar operasionalnya sehingga mengalami penurunan kinerja pada setiap unitnya dan mengharuskan adanya penambahan kapasitas IPAL serta perawatan khusus untuk mesin IPAL yang sudah tersedia. Permasalahan limbah jika tidak segera ditangani maka dapat menjadikan alasan dan bukti bagi masyarakat untuk menuntut PPS Kutaraja terkait pembuangan limbah ke badan air (Muninggar 2018). Upaya yang harus dilakukan terhadap pengendalian limbah cair di PPS Kutaraja salah satunya yaitu berinisiatif berkerja sama dengan kelima pihak industri (PT Yakin Pasifik Tuna, PT Es Muda Perkasa, PT Aceh Lampulo Jaya Bahari, PT Samudera Aceh Global dan PT Aceh Samudera Bahari)  untuk  memiliki  fasilitas  IPAL  sendiri  tiap  industri  karena  mengingat  anggaran  yang  harus dikeluarkan cukup besar dan UPTD sangat tergantung pada kebijakan anggaran dari DKP Provinsi.
Penilaian terhadap parameter Ruang Terbuka Hijau (RTH) dinilai berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 di mana pendekatan tata ruang 20 % dari luas kawasan pelabuhan. Kondisi RTH di PPS Kutaraja mendapatkan skor 1 yaitu RTH kurang dari standar yang ditetapkan tata ruang. Ruang terbuka hijau PPS Kutaraja hanya memiliki 11 % dari luar lahan pelabuhan, di mana luas kawasan pelabuhan yaitu 59,8 ha dan luas RTH hanya 6,83 ha. Hampir keseluruhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan PPS Kutaraja (Lampulo) ditumbuhi oleh tanaman bakau yang tumbuh hasil dari sosialisasi DKP dan pihak pengelola  pelabuhan  dalam  gerakan  penanaman  hutan  bakau  ( mangrove)  dikawasan  pelabuhan. Kondisi penghijauan di PPS Kutaraja masuk dalam kategori sedang/baik, di mana nilai skor pada kondisi ini berada pada skala 10 % sampai 20 % (Aulia et al. 2017). Kawasan penghijauan di pelabuhan berperan penting dalam penyerapan karbon dioksida yang berasal dari kegiatan industri dan asap kendaraan di lingkungan pelabuhan (Supriyanto 2013). Kondisi penghijauan yang masih kurang di PPS Kutaraja mengharuskan  adanya  upaya  lebih  dari  pihak  pengelola  berupa  penanaman  pohon  di  pinggir  jalan pelabuhan,  di  halaman  gedung  kantor  pelabuhan  yang  cukup  luas,  di  area  pintu  masuk  pelabuhan untuk menambah kesan teduh dan nyaman dan area tanah atau lapangan kosong lainnya.
Perhitungan ketersediaan air bersih di PPS Kutaraja dikaji berdasarkan luas kawasan industri pelabuhan dan jumlah pengguna yang beraktivitas di pelabuhan. Penilaian parameter penyediaan air bersih di PPS Kutaraja mendapatkan skor 1 di mana penyediaan air bersih tidak memenuhi kebutuhan air bersih di pelabuhan. Persediaan air bersih di PPS Kutaraja hanya 200 m³/hari (UPTD PPS Kutaraja, 2021).  Kebutuhan  air  bersih  di  PPS  Kutaraja  terbagi  untuk  pembekalan kapal melaut, industri dan pegawai/pengguna pelabuhan sebanyak 221.093 m³/tahun (606 m³/harinya). Persediaan air bersih di PPS Kutaraja hanya 33 % dari kebutuhan air bersih. Suplai air bersih di PPS Kutaraja hanya dari PDAM dan sumur bor yang dimanfaatkan sebaik mungkin. Pemasalahan kurangnya ketersediaan air bersih di pelabuhan memberikan dampak buruk terhadap kawasan industri perikanan. Kurangnya kebutuhan pemasokan air bersih mengharuskan para investor atau pelaku industri perikanan membeli air bersih dari  PDAM  menggunakan  mobil  tangki  (Intan et  al.  2020).  Perlu  adanya  penambahan  fasilitas penampungan air bersih dari PDAM sebanyak 500-1000 m³/hari, penambahan aliran pipa yang lebih panjang  dan  terarah  ke  pusat  penyimpanan  air  tiap  kawasan.  Selain  itu, Rahmayanti  (2018)  dalam penelitiannya mengenai penyediaan infrastruktur perikanan tangkap mengungkapkan perlu adanya upaya pemerintah yang dapat menarik investor di luar pengolahan ikan ( coldstorage/pabrik/industri) tetapi yang mengarah pada pembangkit listrik, air bersih dan pengelolaan sampah.

## Aspek Sosial Ekonomi
Dampak sosial ekonomi PPS Kutaraja bagi pengguna dan masyarakat sekitar dinilai dari tingkat penyerapan  tenaga  kerja  dan  pendapatan  masyarakat  di  PPS  Kutaraja.  Total  hasil  penilaian  kedua parameter tersebut yaitu 1,65. Hasil perhitungan terhadap aspek sosial ekonomi di PPS Kutaraja tertera pada Tabel 4.
Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  penyerapan  tenaga  kerja  sangat  berkaitan. Oleh karena itu peningkatan jumlah penduduk produktif harus diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk  usia  produktif  agar  memperoleh  kesempatan  kerja  yang  sesuai  kebutuhan  dunia  kerja
(Ramadani  2013;  Maryatia et  al.  2021).  Penilaian  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  di  pelabuhan perikanan  yaitu  sebesar  20%  dari  jumlah  angkatan  kerja  yang  ada  di  kelurahan  tempat  pelabuhan tersebut (Siahaan 2012; Muninggar 2018). Penilaian parameter terhadap penyerapan tenaga kerja di PPS Kutaraja mendapatkan skor 2 yaitu tingkat penyerapan tenaga kerja ≥20%. Jumlah penyerapan tenaga  kerja  di  PPS  Kutaraja  sudah  cukup  baik  yaitu  sebesar  87%  dari  jumlah  angkatan  kerja  di kelurahan/desa Lampulo. Hal ini terjadi mungkin karena masyarakat yang bekerja di PPS Kutaraja tidak hanya masyarakat yang berasal dari kelurahan/desa Lampulo saja namun juga dari beberapa daerah lainnya dari Kota Banda Aceh maupun Kabupaten Aceh Besar. Secara umum berbagai aktivitas yang banyak menyerap tenaga kerja adalah pengepul ikan, pedagang ikan besar, kuli ikan (manol), pabrik es balok,  pembekuan  ikan  dan  tukang  becak  (Apriadi  2010).  Pemerintah  harus  lebih  mengekspose bagaimana gambaran PPS Kutaraja yang menjadi pusat perekonomian masyarakat Aceh agar menarik investor  luar  untuk  melakukan  berbagai  usaha  di  kawasan  pelabuhan  sehingga  berdampak  baik terhadap terciptanya peluang kerja yang lebih banyak untuk masyarakat sekitar.
Tabel 4. Perhitungan parameter eco-fishingport terhadap aspek sosial ekonomi di PPS Kutaraja
No. Parameter Bobot Parameter (%) Skor Nilai (bobot parameter x skor) 1. Penyerapan tenaga kerja 65% 2 (tingkat penyerapan tenaga kerja ≥20%) 1,30 2. Tingkat kebersihan lingkungan 35% 1 (pendapatan responden di bawah UMP) 0,35 Total 1,65
Penilaian  parameter  pendapatan  masyarakat  di  PPS  Kutaraja  mengacu  pada  standar  upah minimun  Provinsi  Aceh.  Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Aceh  Nomor  560/1526  tahun  2020 penetapan  Upah  Minumim  Provinsi  Aceh  tahun  2021  adalah  sebesar  Rp3.165.031.  Hasil  analisis parameter pendapatan masyarakat di PPS Kutaraja masih di bawah UMP di mana rata-rata pendapatan responden yaitu Rp2.800.000, hal ini menunjukkan parameter pendapatan masyarakat PPS Kutaraja mendapatkan skor 1. Hanya 25 % dari responden yang memiliki pendapatan di atas Rp3.165.031 (di atas UMP). Responden yang memiliki pendapatan Rp1.600.000-Rp3.165.031 sebanyak 68 % dan 7 % responden  yang  memiliki  pendapatan  Rp500.000-Rp1.500.000.  Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh pemerintah salah satunya meningkatkan pemanfaatan lahan yang tersedia masih sangat luas di PPS Kutaraja dengan membangun inovasi baru serta melakukan berbagai pelatihan wirausaha dan bisnis di sektor  perikanan  kepada  masyarakat.  Membangun  kembali  pabrik-pabrik  olahan  ikan  yang  sudah hampir mati di kawasan PPS Kutaraja. Hal tersebut pastinya akan menambah banyaknya peluang kerja dan menarik banyak investor yang akan berbisnis di lingkungan PPS Kutaraja. Dengan terciptanya pelabuhan  yang  menjadi  pusat  bisnis  dan  usaha  pastinya  akan  sangat  berdampak  baik  terhadap pendapatan masyarakat di PPS Kutaraja.

## Aspek Komoditas Perikanan
Aspek komoditas perikanan dalam kajian penilaian eco-fishingport akan dianalisis dari meninjau kualitas hasil tangkapan dan syarat diterimanya produk perikanan melalui diterbitkannya Sertifikat Hasil  Tangkapan  Ikan  (SHTI).  Hasil  perhitungan  dari  kedua  parameter  dalam  aspek  komoditas perikanan yaitu 2,00. Penilaian parameter terhadap aspek komoditas perikanan di PPS Kutaraja tertera pada Tabel 5.
Kualitas  hasil  tangkapan  sangat  dipengaruhi  oleh  lokasi  dan  kondisi  lingkungan  pelabuhan. Lingkungan pelabuhan yang bersih dari sampah, tidak bau dan memiliki fasilitas yang higienis akan mempertahankan nilai produksi ikan di pelabuhan (Rahmah 2010). Hasil tangkapan ikan merupakan hal yang sangat menunjang produktivitas suatu pelabuhan perikanan. Nilai skor penentuan indeks eco-
fishingport  mengenai  kualitas  hasil  tangkapan  dihasilkan  dari  analisis  kriteria  kualitas/mutu  hasil tangkapan. Penilaian kualitas hasil tangkapan mendapatkan skor 2 yaitu dominasi ikan hasil tangkapan dengan kualitas mutu I dan II. Pengamatan mutu hasil tangkapan di PPS Kutaraja dianalisis melalui pengamatan organoleptik terhadap 3 jenis ikan yang dominan tertangkap di PPS Kutaraja (cakalang, yellowfin  tuna,  dan  layang).  Hasil  pengamatan  menunjukkan  41  %  dari  sampel  ikan  berada  pada kategori mutu I (sangat baik), 45 % berada pada mutu II (baik) dan 14 % sampel ikan berada pada mutu III (sedang-buruk). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar ikan yang didaratkan di PPS Kutaraja memiliki kualitas mutu yang baik. Namun masih terdapat kapal perikanan di PPS Kutaraja yang belum memiliki teknologi yang memadai dalam penanganan hasil tangkapan, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan hasil tangkapan (Bahri et al. 2019). Oleh karena itu, harus ada upaya dari pihak UPTD seperti melakukan penyuluhan terkait cara penanganan ikan yang baik di atas kapal dan meningkatkan lagi bisnis pabrik es dari yang sudah tersedia.
Tabel 5. Perhitungan parameter eco-fishingport terhadap aspek komoditas perikanan di PPS Kutaraja No. Parameter Bobot Parameter (%) Skor Nilai (bobot parameter x skor) 1. Kualitas hasil tangkapan 55% 2 (dominasi ikan hasil tangkapan dengan kualitas mutu I dan II) 1,10 2. Ekspor perikanan 45% 2 (pelabuhan perikanan sudah menerapkan SHTI) 0,90 Total 2,00
Perikanan yang dihasilkan dari pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan ekspor. Penilaian parameter ekspor perikanan dikaji dari pelayanan publik di pelabuhan berupa penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI). Pemerintah Indonesia menerbitkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai dokumen bukti bahwa hasil tangkapann yang diekspor dan dipergadangkan bukan dari kegiatan IUU Fishing. Penilaian parameter  ekspor  perikanan  di  PPS  Kutaraja  mendapatkan  skor  2  di  mana  PPS  Kutaraja  sudah menerapkan dan menerbitkan SHTI untuk dijadikan salah satu syarat kegiatan ekspor perikanan. Saat ini PPS Kutaraja (Lampulo) memiliki 3 (tiga) pemohon yaitu SHTI-Lembar Awal (LA), SHTI-Lembar Turunan (LT) dan SHTI-Lembar Turunan yang disederhanakan (LTs), pada tahun 2020 berjumlah 643 lembar SHTI yang telah diterbitkan. PPS Kutaraja memiliki industri pengolahan ikan tuna frozen dan loin untuk produk ekspor dan terdapat beberapa industri pengolahan ikan lainnya yang berada di luar kawasan industri PPS Kutaraja yang memiliki tujuan pasar ekspor ke Uni Eropa dan Negara lainnya. Negara Uni Eropa yang menjadi pasar ekspor antara lain Italia, Kroasia, Slovenia, Estonia, Spanyol dan Portugal, selain negara-negara di Uni Eropa pasar ekspor perikanan PPS Kutaraja yaitu Malysia, Brunei Darussalam,  Thailand,  Jepang  dan  Cina.  Komoditas  perikanan  yang  di  ekspor  sebagai  besar  adalah cakalang dan tuna sirip kuning. Berkembangnya pasar tujuan ekspor perikanan PPS Kutaraja pada tiap tahunnya memiliki prospek baik terutama dalam meningkatkan penerimaan devisa negara (Putri et al. 2018).

## Aspek Kelembagaan dan Pengawasan Lingkungan
Hasil  penilaian  aspek  kelembagaan  dan  pengawasan  lingkungan  PPS  Kutaraja  dalam  kajian penilaian eco-fishingport yaitu 1,30 yang ditinjau dari kelembagaan pengelola, kepatuhan pada regulasi lingkungan  dan  pengawasan  lingkungan.  Penilaian  parameter  terhadap  aspek  kelembagaan  dan pengawasan lingkungan di PPS Kutaraja tertera pada Tabel 6.
Parameter kelembagaan pengelola dinilai berdasarkan ada tidaknya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian lingkungan pelabuhan. Penilaian terhadap kelembagaan pengelola di kawasan PPS Kutaraja (Lampulo) mendapatkan nilai skor 2 yaitu sudah adanya koordinasi antar lembaga namun
masih  terbatas.  Keterbatasan  koordinasi  antar  lembaga  yang  dimaksud  adalah  masih  kurangnya koordinasi  dengan  lembaga  lain  dalam  pemantauan  lingkungan.  Dalam  pengelolaan  lingkungan pelabuhan,  pihak  pengelola  PPS  Kutaraja  melakukan  kerjasama  dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) dalam pengendalian sampah di pelabuhan. PPS Kutaraja (Lampulo) menyediakan 5 kontainer sampah yang setiap 2 hari sekali akan diangkut oleh petugas kebersihan dari DLHK3. Selain itu, pihak UPTD PPS Kutaraja (Lampulo) sudah melakukan koordinasi  dengan  seluruh  lembaga  pengelola  yang  berwenang  dalam  mengelola  PPS  Kutaraja (Polairud, PSDKP dan DKP Aceh) dalam pembagian tim dan tugas untuk membersihkan lingkungan pelabuhan sebelum dan setelah (pagi dan sore hari) adanya aktivitas di pelabuhan. Koordinasi antar lembaga yang dilakukan oleh PPS Kutaraja baru masih pada tahap pengelolaan sampah di pelabuhan. Dalam upaya yang telah dilakukan, diharapkan koordinasi antar lembaga pengelola terus terbentuk dalam menjaga dan mengendalikan lingkungan pelabuhan yang lebih baik, sehat dan berkelanjutan.
Tabel 6.  Perhitungan parameter eco-fishingport terhadap aspek kelembagaan dan pengawasan lingkungan di PPS Kutaraja No. Parameter Bobot Parameter (%) Skor Nilai (bobot parameter x skor) 1. Kelembagaan Pengelola 30% 2 (Ada koordinasi antar lembaga namun masih terbatas) 0,60 2. Kepatuhan pada Regulasi Lingkungan 35% 1 (Belum menjalankan dokumen RKL/RPL) 0,35 3. Pengawasan Lingkungan 35% 1 (belum dilaksanakan penegakan aturan melalui sanksi apapun) 0,35 Total 1,30
Dalam  kegiatan  pengembangan  pelabuhan  perikanan  dapat  memberikan  dampak  positif  dan negatif yang timbul akibat dari usaha dan kegiatan di pelabuhan, maka dari itu upaya penanganan dampak tersebut akan dituangkan dalam dokumen RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) agar memperoleh hasil pengelolaan yang optimal (Permen LHK Nomor 15 Tahun 2020). Kepatuhan pada regulasi lingkungan PPS Kutaraja (Lampulo) ditinjau dari sudah berjalannya dokumen RKL/RPL di pelabuhan.  Berdasarkan  penilaian  terhadap  parameter  tersebut  menghasilkan  skor  1  di  mana  PPS Kutaraja belum menjalankan dokumen RKL/RPL. Hal tersebut pastinya menjadi sebuah permasalahan di lingkungan PPS Kutaraja (Lampulo) yang harus lebih diperhatikan. Studi AMDAL di PPS Kutaraja (Lampulo)  sudah  dilaksanakan  pada  saat  pembangunan  pelabuhan  (pra  kontruksi)  di  tahun  2008. Namun  dalam  memperbaruhi  dokumen  RKL/RPL  belum  dijalankan  oleh  PPS  Kutaraja  (Lampulo). Kurangnya  perhatian  terhadap  kondisi  lingkungan  pelabuhan  menjadi  permasalahan  utama  PPS Kutaraja  (Lampulo)  tidak  memenuhi  kewajiban  dalam  memperbaharui  dokumen  RKL/RPL.  Upaya yang  harus  dilakukan  oleh  PPS  Kutaraja  dalam  menangani  permasalahan  ini  salah  satunya  dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) untuk  pemantauan  dan  pengawasan  lingkungan  yang  lebih  terperinci  dan  spesifik  agar terlaksanakannya pembaruan dokumen RKL/RPL di pelabuhan.
Pengawasan terhadap pengelolaan aspek lingkungan di PPS Kutaraja ditinjau dari ada tidaknya penegakan hukum serta sanksi lisan maupun tertulis untuk setiap pengguna pelabuhan yang melakukan pelanggaran  dalam  menjaga  kebersihan  pelabuhan.  Penilaian  tersebut  di  PPS  Kutaraja  (Lampulo) mengahasilkan  skor  1  yaitu  belum  dilaksanakan  penegakan  aturan  melalui  sanksi  apapun.  Aturan mengenai pengendalian kebersihan, pencegahan pencemaran dan ketertiban kawasan pelabuhan di PPS  Kutaraja  (Lampulo)  masih  sebatas  himbauan  dan  sosialisasi  biasa.  Pengawasan  ketertiban  di wilayah  pelabuhan  juga  ditegaskan  oleh  UPTD  PPS  Kutaraja  (Lampulo)  dengan  menghimbau
masyarakat  pengguna  agar  tidak  berjualan  makanan/minuman  di  kawasan  dermaga  dan  tempat pelelangan ikan untuk mengurangi sampah plastik akibat aktivitas tersebut. Berbeda halnya di PPS Nizam Zachman di mana dalam upaya pengelolaan sampah pelabuhan sudah memiliki beberapa tempat sampah tertutup dan sudah dilakukan pemisahan antara sampah plastik dan sampah basah (Supriyanto 2013; Muninggar 2018). Aturan dan pengawasan dari upaya pengurangan sampah laut di PPS Cilacap juga  sudah  diterapkan  di  mana  adanya  keterlibatan  para  investor  dan  pemilik  industri  yang  turut membantu  dalam  pengendalian  dan  pengelolaan  sampah  di  pelabuhan  (Rahman  2021).  Kurangnya perhatian dan sosialisasi terhadap aturan yang lebih ketat belum diterapkan di PPS Kutaraja sehingga pengawasan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan di PPS Kutaraja (Lampulo) belum berjalan  optimal.  Permasalahan  tersebut  memerlukan  peningkatan  kinerja  pihak  pengelola  untuk berkerja  sama  membentuk  aturan  yang  lebih  ketat,  penerapan  sanksi  lisan  maupun  tertulis, pengawasan  yang  lebih  optimal  serta  meningkatkan  sosialisasi  pengendalian  lingkungan  kepada seluruh pengguna pelabuhan.
Nilai Indeks Eco-fishingport PPS Kutaraja
Hasil  skor  dari  seluruh  aspek  dihasilkan  dari  rumusan  standar eco-fishingport  yang  telah ditetapkan melalui konsep kajian Muninggar et al. (2020). Kriteria penentuan indeks eco-fishingport dibagi menjadi tiga kategori yaitu: 1) nilai indeks 0,0-1,0 pelabuhan belum bisa disebut eco-fishingport;
2) nilai indeks 1,1-2,0 pelabuhan perlu peningkatan untuk menuju eco-fishingport; dan 3) nilai indeks 2,1-3,0  pelabuhan  tersebut  dapat  disebut eco-fishingport.  Perhitungan  nilai  indeks  eco-fishingport untuk PPS Kutaraja (Lampulo) disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7 Perhitungan indeks eco-fishingport untuk PPS Kutaraja (Lampulo) Lingkungan Fisik Sosial Ekonomi Komoditas perikanan Kelembagaan & Pengawasan Bobot 35% 15% 20% 30% Nilai 1,60 1,65 2,00 1,30 B x N 0,56 0,24 0,40 0,39 Total 1,59 Hasil penilaian indeks eco-fishingport untuk PPS Kutaraja (Lampulo) menghasilkan nilai indeks 1,59 di mana yang dimaksud bahwa perlu adanya peningkatan terhadap seluruh kinerja dan aspek pengendalian lingkungan pelabuhan menuju kriteria pelabuhan yang berwawasan lingkungan ( eco- fishingport).

## KESIMPULAN
Penilaian parameter eco-fishingport untuk tiap aspek di PPS Kutaraja menghasilkan nilai skor untuk aspek lingkungan fisik 1,60, aspek sosial ekonomi 1,65, aspek komoditas perikanan 2,00 dan aspek  kelembagaan  dan  pengawasan  0,39.  Hasil  perhitungan  nilai  indeks eco-fishingport  di  PPS Kutaraja yaitu 1,59 di mana yang dimaksud bahwa perlu adanya peningkatan terhadap seluruh kinerja dan  aspek  pengendalian  lingkungan  pelabuhan  menuju  kriteria  pelabuhan  yang  berwawasan lingkungan ( eco-fishingport). Dalam peningkatan kualitas lingkungan upaya yang harus dilakukan PPS Kutaraja  adalah  dengan  melakukan  program  pengendalian  lingkungan  dari  segi  pemantauan pembuangan limbah, kualitas perairan pelabuhan serta peningkatan pengelolaan sampah yang lebih terarah  untuk  menciptakan  pelabuhan  yang  berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan.  Upaya tersebut  pastinya  berhubungan  erat  dengan  ekonomi  masyarakat  di  mana  kualitas  lingkungan pelabuhan yang bersih dan hiegenis menjamin mutu hasil tangkapan yang akan dipasarkan baik secara nasional  maupun  internasional.  Dengan  terciptanya  pelabuhan  yang  berkelanjutan  maka  dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar PPS Kutaraja.

## SARAN
Saran dari penelitian ini adalah pihak pengelola PPS Kutaraja sebaiknya juga memprioritaskan pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kinerja dalam pengendalian lingkungan pelabuhan untuk mewujudkan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan ( eco-fishingport) di PPS Kutaraja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  N,  Kusumastanto  T,  &  Siahaan  EI.  2016.  Strategi  Pengembangan  Pelabuhan  Berwawasan Lingkungan (Greenport) Studi Kasus: Pelabuhan Cigading - Indonesia. Jurnal Warta Penelitian Perhubungan. 28(1): 9-26.
Anggraheni  W.  2015.  Status  Pencemaran  Perairan  Pesisir  Tanjung  Pasir,  Kabupaten  Tangerang,
Banten. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Apriadi  M.  2010.  Peranan  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  (PPN)  Brondong  Dalam  Mendukung Pengembangan  Kegiatan  Perikanan  Masyarakat  Nelayan  Pesisir  Utara  Brondong  Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. [Skripsi]. Program Sarjana Universitas Brawijaya. Malang.
Aulia  D,  Boesono,  H,  &  Wijayanto  D.  2017.  Analisis  Pengembangan  Fasilitas  Pelabuhan  Yang Berwawasan Lingkungan (Ecoport) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Jembrana, Bali. Jurnal Perikanan Tangkap (Juperta), Vol 1(1).
Bahri I, Pangastuti Y. 2019. Analisis Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Tangkap dan Trading Ikan PT  Laot  Aceh  Marina  di  Pelabuhan Perikanan Samudera  Kutaraja  Lampulo  Banda  Aceh. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA. Universitas Abulyatama. Aceh Besar.
European  Commission.  (2016).  IFCA  (Investment  Facility  For  Central  Asia),  AIF  (Asia  Investment Facility), IFP (Investment Facility For The Pacific). Operational Report. Directorate-General For International Cooperation And Development. P 48.
Faubiany V. 2008. Kajian Sanitasi di Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Ikan Didaratkan [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
[FDA  dan  KKP]  French  Development  Agency  dan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan.].  2013. Fishing EcoPorts Preliminary Report. Implementation And Follow-Up Mission To Promote The Identification And Structuring Of Renewable Energy And Energy Efficiency Investments In Indonesia Preliminary report-concept of fishing ecoports - (Padang, Bitung, Jakarta, Pelabuan Ratu, Cilacap, Kendari) in Indonesia. Jakarta
Intan PP, Azmeri, & Eldina. 2020. Analisis Perkiraan Kebutuhan Dan Tarif Air Bersih Untuk Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo Kota Banda Aceh. Teras Jurnal. 10(2): 225-264.
[ISO] International  Organisation  for  Standardisation,  2004.  ISO  14001:2004.  Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use.
[KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional. Jakarta (ID): KKP.
[KLHK]. Kementeri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2020. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  Kehutanan  Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  dan  Pengawasan  Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus. Jakarta (ID): KLHK.
Lubis E. 2012. Pelabuhan Perikanan. Bogor Id: IPB Press.
Markenih E. 2016. Sanitasi dan Higienitas Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Ikan Yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Blanakan, Subang [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Maryatia  S,  Handra  H,  &  Muslim  I.  2021.  Penyerapan  Tenaga  Kerja  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. 21(1): 95-107
Mbay LN, Nurgraha RA, & Kusyanto D. 2014. Kajian Konsep Fishing Ecoport Untuk Pengembangan Pelabuhan Perikanan Di Indonesia. Jurnal Kelautan Nasional. 9(3): 161-167.
Muninggar  R.  2018.  Pengelolaan  Pelabuhan  Perikanan  Berbasis  Ecofishingport  (Studi  Kasus  : Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Nizam  Zachman  Jakarta)  [Disertasi].  Bogor:  Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Muninggar  R,  Lubis  E,  Iskandar  BH.  2020.  Penilaian  Parameter  Eco-fishingport  pada  Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. 11(1): 111-123.
Murdaniel RPS. 2007. Pengendalian Kualitas Ikan Tuna untuk Tujuan Ekspor di Pelabuhan Perikanan Samudera  Nizam  Zachman  Jakarta  [Skripsi].  Bogor:  Departemen  Pemanfaatan  Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Purbani  D,  &  Aisyah.  2019.  Konsep  Eco  Fishing  Port  Berbasis  Kualitas  Air  Dalam  Pengelolaan Pelabuhan : Studi Kasus PPI Barek Motor, Kabupaten Bintan. Jurnal Segara. 15(3): 127-138.
Putri DA, Rosjadi F, & Sundari MS. 2018. Daya Saing Ekspor Dan Perkembangan Pangsa Pasar Ikan Tuna Indonesia di Pasar Internasional 2012-2016. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. 23(1): 11-18.
Rahmah  A.  2010.  Sanitasi  dan  Higienitas  Serta  Dampaknya  Terhadap  Mutu  Ikan  Dan  Pengguna Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Lampulo  Banda  Aceh  [Tesis].  Bogor  (ID):  Pascasarjana.  Institut Pertanian Bogor.
Rahman  BMK.  2021.  Estimasi  Sampah  Laut  dari  Armada  Perikanan  Lepas  Pantai  yang  Berbasis  di Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Cilacap  [Tesis].  Bogor  (ID):  Pascasarjana.  Institut  Pertanian Bogor.
Rahmayanti  AZ.  2019.  Peran  Pemerintah  dan  Swasta  Dalam  Penyediaan  Infrastruktur  Perikanan Tangkap Studi Kasus: Bitung. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. 26(2): 131-141.
Ramadani D. 2013. Membenahi Sektor Kependudukan untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Paper.
Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
Salmarika, Taurusman AA, Wisudo SH. 2019. Status Pengelolaan Sumberdaya Ikan Tongkol di Perairan Samudera Hindia Berbasis Pendaratan Pukat Cicin di Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Aceh: Suatu Pendekatan Ekosistem. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. 24(4): 263-272.
Sari NO, Sari TY, & Hutauruk RM. 2019. Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Universitas Riau.
Siahaan  EI.  2012.  Pengembangan  Pelabuhan  Berwawasan  Lingkungan  (Ecoport)  Dalam  Rangka Pengelolaan  Pesisir  Terpadu  (Studi  Kasus  Pelabuhan  Tanjung  Priok)  [Disertasi].  Bogor: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Supriyanto. 2013. Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Berwawasan Lingkungan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. Jurnal Ilmu Lingkungan. 7(2): 160-179.
[UPTD]  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Kutaraja.  2020.  Profil Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Banda Aceh. Lampulo: UPTD Lampulo.
[UPTD]  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pelabuhan  Perikanan  Samudera  Kutaraja.  2021.  Statistik Perikanan Tangkap (2016-2020). Lampulo: UPTD Lampulo.
Wahyudi  A,  Lubis  E,  &  Pane  AB.  2017.  Strategi  Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan  Pelabuhan Perikanan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Jurnal Albacore. 1(2): 139- 152.
Wicaksono  A,  Yanuwiadi  B,  &  Dwiyanto  A.  2018.  Eco-Fishing  Port  Assessment  Model  As  An Environmental Management Tool On Coastal Fishing Port ‘Pondokdadap’ - Indonesia. Advances In Engineering Research. Atlantis Press 186: 118-123.
Zainal, Febryano IG, Wahono EP, Cahyani NN, Damai AA, & Abidin Z. 2019. Feasibility Study Of Lempasing  Beach  Coastal  Fishing  Port  As  An  Environmentally  Friendly  Fishing  Port  (Eco Fishing Port). LPPM Universitas Lampung.
Zebblon PC, Undap SL, & Lasut MT.  2016. Public Perception On The Application Of Eco-Fishing Port In Ocean Fishing Port Of Bitung, North Sulawesi. Aquatic Science & Management. 4(1): 21-27.