## Legalitas
Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Uu No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PNKlt)

## Suzanalisa, *Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122 *Correspondence email: nuraini.zachman@unbari.ac.id
Abstract. Underwater  cables  refer  to  all  types  of  cables  laid  on  the  surface  of  the  seabed, undersea  cables  have  now developed  into  a  Sea  Cable  Communication  System (SKKL) thatare interconnected and mutually supportive. Underwater communication cables are cables laid under the sea to connect telecommunications between  countries.  The  disconnection  of the  underwater  cable  communication  network  also  occurred  in  the  waters  of the  Pengabuan  River,  West  Tanjung  Jabung Regency.  In  this  case  the  Tanjung  Jabung  Barat  Resort  Police,  which  is  the jurisdiction  of  the  incident,  received  a report  and  quickly  carried  out  the  law enforcement  process,  especially  since  this  incident  was  the  first  time  this  had happened  in the jurisdiction of the West  Tanjung Jabung Police. As a result of the disconnection  of  the  underwater  cable network,  it  causes  electromagnetic disturbances in the form of blackouts or interrupted communication networks. The purpose of this  study  is  to  understand  and  analyze  how  law  enforcement  is  against  the  perpetrators  of the criminal act  of destroying undersea  cables  in  the  jurisdiction  of  the  West  Tanjung  Jabung  Police  based  on  Law  no.  36  of  1999  concerning Telecommunications  (Case  Study:  Decision  Number  36  /Pid.Sus  /2023  /PN  KLT),  to  understand  and  analyze  the  factors that become obstacles, and to understand and analyze  the  efforts  made  in  overcoming  existing  obstacles.  The  research  method used is empirical juridical. The results showed that  in this case the Captain of the Ship, TB. DABO 103 is an element that is proven to have caused the interruption of the underwater fiber optic network in the waters of the Pengabuan Estuary, due to its negligence resulting in a violation of the provisions of Article 322 Jo Article 216  paragraph  (1)  of  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping which reads "The skipper who carries out repair activities, trial sailing,  loading  transfer activities  at  the  port  pool,  delays,  and  loading  and unloading of dangerous goods without the approval of the Syahbandar as  referred  to in Article 216 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum  of  6  (six)  months  or  a  fine 100,000,000.00  (one  hundred  million  rupiah)  at  the most." For his negligence, the defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) months,  because  he  was  proven to  have  violated the  provisions  of Article  322  Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number  17  of 2008  concerning  Shipping,  namely  carrying  out  repair  activities  without  the approval  of  Syahbandar.  From  the  results  of  the  research  carried  out,  the suggestions  given are  that  it  is  necessary to  make  ongoing  appeals  to  captains  to complete  navigation  tools  in  the  form  of  BPI  Pushidrosal  Maps  (Indonesian Seafarers'  News)  and  the  latest  Marine  Maps  which  serve  to  explain  the  latest situations and conditions in the waters and also  which can explain the  existence  of the  position  of  items  under  the  sea  including  undersea  cables  so  that  similar incidents do not happen again.
Keywords : Law Enforcement, Undersea Cables.
Abstrak. Kabel  bawah  laut  merujuk  pada  semua  jenis  kabel  yang  diletakkan  di  permukaan dasar  laut,  kabel  bawah  laut  kini sudah  berkembang  menjadi  Sistem  Komunikasi Kabel  Laut  (SKKL)  yang  saling  berhubungan  dan  saling  mendukung. Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara. Putusnya jaringan komunikasi kabel bawah  laut  juga  terjadi  diwilayah  perairan  sungai  pengabuan  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat.  Dalam  kasus  ini  Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  yang merupakan  wilayah hukum kejadian telah mendapatkan  laporan  dan  dengan  cepat  melakukan  proses  penegakan  hukumnya  apalagi  kejadian  ini  merupakan  hal  yang pertamakali  terjadi  diwilayah  hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat.  Akibat terputusnya jaringan kabel bawah laut tersebut menimbulkan gangguan gangguan elektromagnetik  berupa  blackout  atau jaringan komunikasi  yang  terputus.  Tujuan penelitian ini  untuk  memahami  dan  menganalisis  bagaimana  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung  Jabung  Barat  berdasarkan  UU  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), untuk memahami  dan  menganalisis  faktor  yang  menjadi  kendala, dan  untuk  memahami  dan  menganalisis upaya  yang  dilakukan dalam  mengatasi kendala  yang  ada.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam  hal  ini  Nahkoda  Kapal  TB.  DABO  103  adalah unsur  yang  terbukti  menyebabkan  terputusnya  jaringan  fiber  optik  bawah  laut  pada  wilayah  perairan  Muara  sungai Pengabuan,  karena akibat kelalaianya sehingga terjadi pelanggaran terhadap  ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang- Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  yang  bunyinya “Nakhoda  yang  melakukan kegiatan perbaikan,  percobaan  berlayar,  kegiatan alih muat  di  kolam  pelabuhan,  menunda,  dan  bongkar  muat  barang  berbahaya  tanpa persetujuan  dari  Syahbandar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  216  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 6  (enam)  bulan  atau  denda  paling banyak  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)”.  Atas  kelalaiannya  terdakwa dijatuhi
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)
pidana  penjara  selama  selama  5  (lima)  bulan,  karena  terbukti  melanggar ketentuan  Pasal  322  Jo  Pasal  216  ayat  (1)  Undang- Undang  Republik  Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yakni melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan  yaitu  perlu  melakukan  himbauan  berkelanjutan kepada para  nahkoda untuk  melengkapi  alat  navigasi  berupa  Peta  Pushidrosal  BPI  (Berita  Pelaut Indonesia)  dan  Peta Laut  terbaru  yang  berfungsi  untuk  menjelaskan  situasi  dan kondisi terbaru di perairan dan juga yang dapat menerangkan adanya posisi barang-barang  di  bawah  laut  termasuk  kabel  bawah  laut  sehingga  kejadian  serupa  tidak terulang Kembali.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kabel Bawah Laut.

## PENDAHULUAN
Mungkin  tidak  banyak  yang  menyadari  bahwa  kabel  bawah  laut  dan  kapal  laut  sama  pentingnya  bagi perekonomian  dunia.  Laut  permukaan  menjadi  media  bagi  kapal  laut  mengangkut  hingga  90  (sembilan  puluh) persen  barang di  dunia.  Di  bawahnya,  dasar  laut  menjadi  media  bagi  penempatan  kabel  dan pipa  yang  berfungsi memindahkan  data,  listrik,  barang  curah  cair  dan  gas. Kabel  bawah  laut  alias submarine  cable atau undersea cable merujuk  pada semua  jenis  kabel  yang  diletakkan  di permukaan  dasar  laut,  termasuk  dengan cara  ditimbun (burial).  Tulisan  ini  fokus  pada  kabel  bawah  laut  untuk telekomunikasi. Pertama  kali  digelar  melintasi  selat Dover  pada  Agustus  1850,  kabel telegram  mengkoneksikan  kota  Dover  (Inggris)  dan  kota  Calais  (Prancis).
Kemudian  kabel  bawah  laut  lintas  samudera  Atlantik  berhasil  digelar menghubungkan  Irlandia  dan newfoundland  di  benua  Amerika,  pada  tahun 1858.  Sejak  penemuan  kabel  fiber  optik,  kabel  bawah  laut kini  sudah  berkembang  menjadi  Sistem  Komunikasi  Kabel  Laut  (SKKL)  yang  saling berhubungan dan saling mendukung. Kabel  komunikasi  bawah  laut adalah kabel yang  diletakkan  di  bawah laut untuk  menghubungkan telekomunikasi antar  negara-negara.  Komunikasi kabel  bawah  laut  pertama  membawa  data telegrafi.  Generasi berikutnya  membawa  komunikasi  telepon,  dan  kemudian  data  komunikasi.  Seluruh  kabel  modern  menggunakan teknologi optik fiber untuk membawa data digital, yang kemudian  juga  untuk  membawa  data telepon,  internet,  dan juga  data  pribadi.  Operator  telekomunikasi  di  Indonesia  pada  era  1990-an  sudah  menggunakan  kabel laut  untuk menghubungkan  pulau-pulau  di  Nusantara.  Penggunaan  kabel  laut  serat  optik  memiliki  banyak  keuntungan dibandingkan  menggunakan Digital  Micro  wave  (Radio  Terrestrial) yang  memiliki  keterbatasan  pada bandwidth, sehingga trend kedepan penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak baik di darat  maupun di laut. Penggelaran kabel  laut  dilakukan  oleh kapal  kabel  (Cableship)  yang  dirancang  khusus  untuk  menggelar  kabel  laut, Cableship memiliki  keistimewaan,  karena  tidak  dapat  menggelar  pada  lokasi  air  dangkal, sehingga  untuk  area  air dangkal  (Shore  End)  biasanya menggunakan  Barge  Cable,  yang  mampu  sampai  pada  ke  dalam  air  1  (satu) meter. Dikutip  dari  ICPC  ( The International  Cable  Protection  Committee), hingga tahun 2020 sudah terpasang lebih dari 235  (dua ratus tiga puluh lima) sistem  kabel  bawah  laut  di  dunia,  dengan  panjang  total  997,336 KM. Sekitar 97 (Sembilan puluh tujuh)  persen komunikasi data (suara,  video, text) antar  negara  dilakukan  melalui SKKL.  Hanya  3  (tiga)  persen  melalui  satelit. Transaksi triliunan  dollar  setiap  harinya  bergantung  padanya.  SKKL (Sistem  Komunikasi  Kabel  Laut)  umumnya  dimiliki  konsorsium  yang  terdiri  3-40  perusahaan yang hampir seluruhnya swasta. Kepemilikan negara hanya 1 (satu)  persen.  Saat  ini  gateway komunikasi  internasional Indonesia masih mengandalkan jalur  Batam-Singapura.
Jika  jalur  SKKL  Batam  ke  Singapura  putus,  maka layanan internet, basis data dari dan ke luar negeri dan SLI serta SMS secara nasional akan terputus juga. Belum lagi seluruh website yang servernya berada di Indonesia tidak dapat  diakses sehingga  kerugian  yang  timbul di samping  dari  hilangnya  pendapatan seluruh operator  yang diperkirakan sebesar  Rp  6,8 triliun  per  bulan,  juga para  pelanggan  yang  kehilangan  bisnis opportunity,  terputusnya informasi dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Sebuah SKKL  biasanya  sudah  terdaftar  dan masuk  ke  dalam  Peta  Laut  atau  Peta Hidrografi  dan  Oseanografi  (Peta  Hidros)  yang  menjadi  acuan  di  dalam melakukan  setiap  pelayaran6.  Sehingga  setiap  kapal  yang  berlayar  ketika mendekati dan memasuki setiap wilayah tertentu di laut yang terdapat di dalam Peta Hidros akan mengetahui adanya SKKL didasar laut tempat kapal tersebut berlokasi.  Artinya,  kapal  dilarang  untuk  membuang  jangkar  sembarangan apalagi pada wilayah jalur SKKL yang dapat  menyebabkan  putusnya  SKKL (Fiber  cut).  Peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  ketentuan  tentang perlindungan  terhadap  SKKL  baik  berupa  Undang-undang,  Peraturan Pemerintah,  Keputusan  Presiden, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri, Keputusan  Menteri  sudah  cukup  memadai.  Hal  yang  dibutuhkan  sekarang menjalankan  dan  menegakkannya  secara  maksimal.  Seperti  yang  diketahui bersama, bahwa setiap hari ada ratusan atau bahkan ribuan aktivitas diatas laut bebas seperti lalu lintas kapal ikan atau kapal kargo, pengeboran minyak lepas pantai, dan lain sebagainya. Sebagian besar aktivitas tersebut tidak menyadari bahwa dibawah  laut terdapat instalasi kabel laut yang sedang beroperasi. Hal inilah yang sering menyebabkan kerusakan kabel bawah laut7. Terlihat bahwa sebagian  besar  kerusakan  kabel  disebabkan oleh  faktor  manusia  diantaranya adalah aktivitas fishing, anchoring dari kapal-kapal yang melintas, dan dregde/ drill  untuk  membangun  rigs  atau  pipa  pengeboran  minyak,  yang  nilainya
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)

## hampir mencapai lebih dari 70%.8
Oleh  karena  kemungkinan  adanya  terjadi  kerusakan  kabel  bawah  laut  karena  aktivitas  manusia  atau human error diperlukan penegakan hukum dan proses  hukum  bila  terjadi  tindak  pidana  pengrusakan  SKKL  baik secara sengaja  ataupun  tidak  sengaja.  Dasarnya  adalah  Pasal 38  UU  No.  36  Tahun 1999  Tentang  Telekomunikasi, secara  tegas  mengatur  bahwa:  “Setiap  orang dilarang  melakukan  perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  gangguan fisik  dan elektromagnetik  terhadap  penyelenggaraan  telekomunikasi”.  Ini  artinya perbuatan illegal  anchorage, kegiatan  vandalisme,  aktifitas  reklamasi  yang menyebabkan  gangguan  atau  putusnya  SKKL  merupakan  tindak pidana pelanggaran Pasal 38 UU Telekomunikasi9.
Sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar UU Telekomunikasi diatur dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi menyatakan  Setiap  orang  dilarang melakukan  perbuatan  yang  dapat menimbulkan  gangguan  fisikdan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Polri  selaku  penyidik  untuk  tindak  pidana,  khusus dalam  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  pengrusakan  SKKL,  bila diperlukan dapat meminta bantuan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian  Kominfo,  dan  Kementerian  Perhubungan Laut.  Pelaku  tindak pidana  di  bidang  telekomunikasi  tersebut  dapat  juga  dituntut  secara  perdata oleh  pihak  yang dirugikan  untuk  mengganti  kerugian  yang  ditimbulkan berdasarkan  ketentuan  Perbuatan  Melawan  Hukum. Kerugian  yang  harus diganti tidak  hanya  berupa  biaya  restorasi atau  perbaikan SKKL,  tetapi juga kerugian karena hilangnya pendapatan dari pemilik atau pengguna SKKL10. Putusnya  jaringan  komunikasi  kabel  bawah  laut  juga terjadi  diwilayah perairan sungai pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dalam kasus ini Kepolisian  Resort  Tanjung  Jabung  Barat  yang  merupakan  wilayah  hukum kejadian  telah mendapatkan  laporan  dan  dengan  cepat  melakukan  proses penegakan  hukumnya  apalagi  kejadian  ini  merupakan hal  yang  pertamakali terjadi  diwilayah  hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat,  kronologis  kejadian ialah pada hari Kamis  Tanggal 8  September  2022  sekira  pukul 10.03  wib telah  terjadi  trouble  /  gangguan  di  Segment  Kuala Tungkal  –  Daik  Lingga  dan kemudian dilakukan  investigasi dan koordinasi  PT.  Ketrosden Triasmitra  oleh Tim Patroli  Kuala  Tungkal  dan  ditemukan  bahwa  Sitem  Komunikasi  Kabel Laut  Palapa  Ring  Barat  Segment  Kuala Tungkal  –  Daik  Lingga  mengalami kerusakan  /  terputus  akibat  terkait  jangkar  milik  Tongkang  Marine  Podwer 2321 yang digandeng oleh Tugboat DABO 103 dengan Nahkoda atas nama M. TAUFIK  ALI  HASIBUAN  milik  PT. BBS,  mengetahui  peristiwa  tersebut kemudian  Jaringan  Telekomunikasi  mengalami  gangguan  Black  Out  (mati total) sehingga atas peristiwa tersebut  berdasarkan perjanjian Regress Antara PT. PRB dan PT. TRIASMTRA untuk perbaikannya menjadi tanggung jawab PT. TRIASMITRA secara keseluruhan, baik biaya perbaikan, penyambungan, penanaman dan pemasangan jaringan Kabel baru, selain itu selama  mengalami Black  Out  Pt.  Ketrosden  Triasmitra harus  menyewa  Back  Up  Band  With  dari Segment  /  Jalur  lain  untuk  ketersediaan  jaringan telekomunikasi di area Kuala Tungkal – Daik Lingga. Berdasarkan temuan dari TIM Patroli PT. KETROSDEN TRIASMITRA bahwa Kapal TB DABO 103 kandas dan berlabuh jangkar di atas area rawan Jaringan  Telekomunikasi  Kabel  Bawah  Laut  milik PT.  PRB,  atas  temuan tersebut  TIM  Patroli  memberitahukan  kepada  Nahkoda  kapal  untuk  segera pergi dari Area rawan  tersebut,  namun  ternyata  kapal  terbawa  arus  air  pasang  sejauh  +  200  (dua  ratus)  meter  dengan  posisi jangkar  masih  dibawah  air sehingga jangkar Tugboat tersebut terkait di Kabel yang mengakibatkan kabel tersebut putus  di  Muara  Sungai  Pengabuan  dengan  posis  titik  koordinat  Posisi  kordinat  S.00 º 47.409  E  103º32.012 12 . Berdasarkan  pendapat  ahli  bidang  Jaringan  Telekomunikasi  Kementerian  Komunikasi  dan  Infomatika  Republik Indonesia menerangkan suatu perbuatan yang  mengakibatkan  gangguan  fisik  terhadap  kabel  optic  bawah  laut  yang mengakibatkan  putusnya  jaringan  optic  bawah  laut  sehingga  mengganggu layanan internet suatu wilayah (layanan internet black out) dikarenakan karena kabel  bawah  laut  putus  dan tidak  dapat  lagi  mengantarkan gelombang  listrik dan magnet, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur  dalam Pasal 55  jo pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.  Pada  kejadian  ini  yang  menyebabkan  putusnya  kabel  bawah  laut  tersebut adalah akibat  tertarik  atau  terbawa  jangkar  kapal, dan  hal  ini  dapat  ditemukan berdasarkan bukti rekaman sistem monitoring marine traffic yang dimiliki PT. Ketrosden Triasmitra  dan  juga  data  hasil  monitoring  dari  system monitoring berupa  hasil  pencarian  kapal  dari  aplikasi  Dashboard  Vessel  Security  yang dimiliki Badan  Keamanan Laut  Republik  Indonesia13.
Atas  kejadian  tersebut Pt.  Ketrosden  Triasmitra  mengalami  kerugian  sebesar  +  Rp  3.500.000.000,- (tiga milyar  lima ratus juta rupiah). Dan setelah penyidik / Penyidik pembantu Satpolairud Polres Tanjab Barat melakukan proses penyelidikan terhadap perkara ini bahwa dari PT. Triasmitra Ketrosden selaku pihak yang melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap  kabel  fiber  optik  yang  berada  di  bawah  laut  pada  lokasi  di  wilayah  perairan  muara sungai  pengabuan  menyampaikan  akibat  terputusnya  jaringan  fiber optik  bawah  laut  pada  wilayah  perairan Muara sungai Pengabuan  mengakibatkan  terjadinya  gangguan  jaringan  pada  wilayah  Kuala  Tungkal  – Daik Lingga pada tanggal 08 September 2022 sekira pukul 10.03 Wib, kabel bawahlaut yang putus adalah kabel fiber optic
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)
untuk jaringan komunikasi yang dilindungi dengan armor (pelindung), akibat terputusnya jaringan kabel bawah laut tersebut menimbulkan gangguan fisik berupa terputusnya kabel bawah laut tersebut  dan  harus  diganti  sepanjang  3 (tiga)  kilometer  karena  tidak  bisa digunakan  kembali  serta  gangguan  elektromagnetik  berupa  blackout  atau jaringan  komunikasi  yang  terputus.  Dari  keterangan  Tim  Patroli  sebelum  jaringan optik  Kabel bawah  laut terputus , Tim patroli dari Pihak  PT.  Ketrosden  Triasmitra  di  lokasi  kejadian  telah  melakukan  peringatan  kepada nahkoda TB. DABO  103  agar  berhati  hati  jika  disekitar  lokasi  kejadian  ada  kabel  bawah laut.14
Berdasarkan  keterangan  Nakhoda  kepada  penyidik  Polri,  Nahkoda  tidak mengetahui jika di lokasi perairan muara  sungai  pengabuan  ada  kabel  bawah  laut  dan  nahkoda  menerangkan  jika  Peta  panduan  berlayar  yang digunakan oleh nahkoda di TB. DABO 103 adalah Peta Laut No. 41 edisi tahun 2010 dan Nahkoda tidak pernah update / diganti, Nahkoda mengetahui jika di bawah laut ada  kabel  optik  karena  sebelum  rusak  ISMAIL  karyawan  PT. Ketrosden Trismitra sedang  melaksanakan sosialisasi di laut,telah memberikan sosialisai atau  memberitahu  nahkoda agar  berhati hati-hati.  Kabel  bawah  laut  terputus akibat  tertarik  jangkar  tongkang  saat  dinaikkan dan kemungkinan juga  kabel optik tersebut terjepit tongkang yang kemungkinan kandas karena air laut surut dan  mulai  naik  pasang. Cara  nahkoda  Tagboar  DABO  103  merusak  kabel bawah  laut  adalah  dengan  pada  saat  melakukan  olah  gerak kabel  tertarik jangkar  atau  kabel  terjepit  tongkang  sehingga  terputus  dilihat  dari  aplikasi navionic jarak tagboad dengan  kabel  sekitar  200m  depan  Tagboad  Dabo  103.  akibat  yang  ditimbulkan  setelah  kabel  bawah  laut  tertarik jangkar  atau  terjepit  tongkang  tagboad  DABO  103  tersebut  adalah  terjadi  gangguan  sinyal  internat  di  sekitar jangkauan  kabel  tersebut  sejak  tanggal  8  September  2022  sampai dengan 21 Oktober 2022; Adapun  orang  yang dapat  dikenakan persangkaan atas perbuatan  melawan  hukum untuk  pidananya  adalah orang  yang membawa kapal  dalam hal  ini Nahkoda Kapal TB. DABO 103 yang menyebabkan  pidana terputusnya jaringan  fiber optik  bawah  laut  pada  wilayah  perairan  Muara  sungai Pengabuan, karena  akibat  kelalaianya  sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan  Pasal  55  Jo  Pasal  38  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  36 Tahun 1999  Tentang  Komunikasi  yang  berbunyi  sebagai  berikut  Pasal  55.  Barang  siapa  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 38,  dipidana  dengan  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ). Pasal 38. Setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang dapat  menimbulkan gangguan fisik atau elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Walaupun Pada saat nahkoda kapal an M. Taufik Ali Hasibuan  dilakukan  introgasi  mengatakan  bahwa  tidak  mengetahui  adanya kabel  laut disekitaran perairan di Muara Sungai Pengabuan yang diketahuinya ia ketahui adalah hanya ada pipa gas. Penegakan  hukum  berdasarkan  Undang-Undang  No.  36/1999  tentang Telekomunikasi  sebelumnyan  juga  telah terjadi  dan  merupakan  sejarah  baru setelah  majelis  memutus  bersalah  nahkoda  kapal  tug  boat.  Vonis  yang dijatuhkan  majelis  hakim Pengadilan Negeri (PN)  Tanjung  Balai Karimun pada  Mei  lalu,  dilakukan  setelah  PT Ketrosden Triasmitra selaku pengelola jaringan fiber optik  tersebut  meminta  pertanggungjawaban pelaku  perusakan ke aparat penegak  hukum.  Kasus  ini  berawal  pada  4  Juli  2019,  melalui  pemantauan sistem  monitoring  Triasmitra, telah  terjadi  gangguan  disebabkan  putusnya koneksi  di  sekitar  perairan  Tanjung  Balai  Karimun.  Pihak  PT Ketrosden Triasmitra  segera  melakukan  pengecekan  dan  menemukan  ada  kapal tug  boat TB Bintang Ocean 3 dan tongkang  Winbuild 2312 berbendera Singapura  milik  Hai Seng  Marine  Pte  Ltd  yang  sedang  melego  jangkar  pada lokasi kerusakan. Nahkoda  kapal  tug  boat  TB  Bintang  Ocean  3  bernama  Djunaidi  Tan  yang menarik  tongkang Winbuild  2312  milik  Hai  Seng  Marine  Pte  Ltd  mengakui bahwa kapal tersebut tidak  bisa  bergerak karena jangkar tongkang  tersangkut  sehingga  memutus  tali  jangkar  tongkang  Winbuild.  Setelah  dilakukan pengecekan  di lapangan  ditemukan  jangkar  tongkang  winbuild  2312  yang ditarik oleh Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng  Marine  Pte Ltd  dalam  kondisi  tersangkut  pada  kabel  fiber  optik  Palapa  Ring  Barat  dan kondisi kabel sudah  dalam  keadaan  rusak.  Mengetahui  kabel  fiber  optik  sudah  dalam  keadaan  terputus,  PT.  Triasmitra  segera melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian setempat  yang kemudian menetapkan Djunaidi Tan, nahkoda  TB Bintang Ocean  3  milik  Hai  Seng  Marine  Pte  Ltd  sebagai  tersangka.  Setelah melalui  beberapa  kali  sidang,  pada  18  Mei 2020, majelis Pengadilan NegeriTanjung Balai Karimun telahmembacakan Putusan No. 2/Pid.Sus/2020/PN.Tbk  yang menyatakan  terdakwa  Djunaidi  Tan  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana melakukan perbuatan  yang  dapat  menimbulkan  gangguan  fisik  dan  elektromagnetik terhadap  penyelenggaraan telekomunikasi.  Terdakwa  divonis  pidana  penjara selama 2 (dua) tahun dan hukuman denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 38 Undang-undang (UU) No. 36/1999 tentang Telekomunikasi.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah di atas,  penulis tertarik  untuk  meneliti  tentang  bagaimana penerapan sanksi pidananya. Oleh sebab itu adanya ketertarik untuk mengangkat  penelitian  dengan  judul  “ Penegakan Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan  Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres Tanjung Jabung  Barat  Berdasarkan  UU  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)”.
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)

## METODE
Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  yang  sifatnya  deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan  objek  penelitian  secara  rinci  berdasarkan  praktek  dari norma dilapangan,  sedangkan  pengertian  analitis  adalah  untuk  mengaitkan dengan norma-norma  hukum, peraturan- perundang-undangan  dengan teori-teori  hukum  dan  praktek  yang  berhubungan  dengan  pokok permasalahan dan  survei  lapangan  yaitu  dengan  mengamati langsung  di lapangan  mengenai  berlakunya  hukum  yang  dikaitkan dengan  pokok permasalahan . dalam  mencari  data  yang  diperlukan  tidak  hanya  berpegang  pada  segi-segi  yuridis saja,  melainkan  juga  berpegang  pada  hasil  penelitian  dan fakta-fakta  di  lapangan.  Pendekatan  yuridis  yang dilakukan  dengan meneliti  aspek-aspek  hukum  berupa  peraturan-peraturan,  perundang-undangan,  dan  peraturan hukum  lainnya  yang  berhubungan  dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Perusakan  Kabel Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum Polres  Tanjung  Jabung  Barat Berdasarkan  UU  No.  36  Tahun  1999  Tentang  Telekomunikasi  (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)
Manusia  pada  zaman  sekarang  menghabiskan  banyak  waktunya  di internet,  salah  satu  penggunaan internet terbanyak  ada  pada  sosial media. Dengan  sosial  media  kita  bisa  berinteraksi  dengan  orang  yang  lokasinya sangat  jauh.  Kita  bahkan  bisa  mengirim  pesan,  video,  foto  dan  juga  kita  bisa  berbicara  langsung  dengan  orang tersebut.  Pesan,  video,  foto tersebut  bisa sampai ke orang yang dituju adalah melalui kabel. Kabel ini berada di dasar laut  dan terhubung ke banyak  negara.  Kabel ini ada  sangat  banyak  jumlahnya  dan  memiliki  total  panjang  hingga jutaan  kilometer.  Kabel  ini  dinamakan kabel komunikasi bawah laut. Kabel bawah laut ialah semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, termasuk dengan cara ditimbun.Saat  ini  kabel  bawah  laut  menjadi  perantara untuk  menghubungkan komunikasi  dan  juga  internet  di  seluruh  dunia,  aktivitas  internet  saat  ini menggunakan kabel  bawah  laut.  kabel  bawah  laut  ini  rentan  terhadap kerusakan namun biaya pembuatan dan pengoperasiannya adalah salah satu faktor utama mengapa kabel bawah laut masih digunaakan jika dibandingkan dengan  satelit  biaya pengoprasian  dan  instalasinya  jauh  lebih  mahal ketimbang  kabel  bawah  laut.  Selain  karena  biayanya  yang murah,  kabel bawah  laut  juga  memiliki  kecepatan  transfer  yang  jauh  lebih  cepat dibandingkan  dengan satelit.  Kabel  bawah  laut  menggunakan  serat  optic sebagai  saluran  transmisi.  Cara  kerja  serat  optik  ini adalah  dengan mentransmisikan  cahaya,  jadi  pada  dasarnya  kecepatan  transfer  data menggunakan kabel bawah laut  kurang lebih sama  dengan kecepatan cahaya. Kabel  bawah  laut  juga  memiliki  kapasitas  transfer  data yang  sangat  besar, kapasitas transfer data kabel bawah laut  dapat menyentuh angka  maksimal 26,2 terabit per detik. Angka ini sangatlah besar jika kita memiliki kapasitas transfer  data  sebesar  ini  kita  dapat  men-streaming  sebanyak 4,8  juta  film beresolusi HD secara bersamaan tanpa ada lag. Kabel  bawah  laut  yang  mengalami  kerusakan  bisa disebabkan  oleh beberapa faktor. Kerusakan paling parah yang bisa terjadi pada kabel bawah laut  yakni  saat  kabel putus  total.  Parahnya  kerusakan  yang  terjadi mempengaruhi  transmisi  data  di  dalamnya,  yang  disebut  juga sebagai  fault.  Kerusakan kabel bawah  laut  paling  serin  disebabkan kesalahan dan kelalaian  manusia.  Penggunaan peralatan aktivitas perikanan komersial menyumbang 40  (empat  puluh)  persen  kasus  gangguan  kabel.  Sebanyak  15 (lima  belas) persen kejadian gangguan lainnya disebabkan insiden jangkar, semisal buang jangkar tidak  benar,  di luar wilayah  yang  ditetapkan,  jangkar  terbawa  arus, ataupun  kebutuhan  darurat  buang  jangkar.  Faktor human  error lainnya termasuk  pengerukan  dan  penimbunan  laut,  aktivitas  migas,  pembangunan energi dan pembangkit  listrik tenaga angin lepas pantai, proyek hidrokinetik, konversi  energi  termal  laut,  operasi  penambangan  laut  dalam  dan proyek- proyek energi terbarukan yang lain.
Wewenang  penuntut  umum  dalam  pelimpahan  berkas  pidana berdasarkan  KUHAP,  yaitu  melakukan prapenuntutan  dan  penuntutan. Prapenuntutan  bertujuan  menyempurnakan  penyidikan.  Penuntutan dilakukan dengan  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  negeri  dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai surat dakwaan.  Lalu pada Pasal 110 ayat 4, penuntut umum hanya diberi waktu 14 hari untuk menganalisis  perkara  hasil penyidikan.  Jika  terdapat  kekurangan informasi  dari  berkas  perkara,  dalam  waktu  14  hari  berkas  perkara  itu dikembalikan  kepada  penyidik  untuk  dilengkapi.  Namun  pada perumusan  Pasal  138  ayat  1,  penuntut umum  wajib  melaporkan ketidaklengkapan  itu  setelah  tujuh  hari  berkas  diterima  Jangka  waktu pelimpahan berkas  ke  pengadilan  diatur  dalam Peraturan  Jaksa  Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 32. Disebutkan  bahwa  pelimpahan  paling  lama  15  hari  sejak  diterimanya tersangka  dan  barang  bukti. Untuk  kasus  yang  sulit  dibuktikan  dapat memperpanjang waktu  menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Pelimpahan wewenang di pengadilan termasuk wewenang ketua  pengadilan  menunjuk  hakim.  Ketua pengadilan  akan  menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pidana itu dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.  Dalam  persidangan  terdakwa  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  alternatif  Dakwaan
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)
alternatif  yaitu  Pasal  55  Jo.  Pasal  38 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi,  Pasal  322  Jo  Pasal  216  ayat  (1)  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun  2008 tentang  Pelayaran.  Dan terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  yang  menuntut  Terdakwa  dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang unsurnya  “setiap  orang  dilarang  melakukan  perbuatan  yang  dapat menimbulkan gangguan flsik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan  telekomunikasi.  Namun  dalam  persidangan  Hakim menolak  dakwaan pertama.  Adapun  alasan  hakim  menolak  dakwaan pertama ialah sebagai berikut  :
1. Menurut  Majelis  Hakim,  Saksi  yang  melihat  sendiri  peristiwa putusnya kabel bawah laut karena proses lego-naik jangkar  adalah alat  bukti  yang  prinsipal  dalam  mempertimbangkan  dakwaan  alternative  pertama Penuntut  Umum,  bahwa  dalam  perkara  ini  putusnya  kabel bawah laut  pertama kali diketahui oleh Saksi Ismail, Saksi M. Idrus dan  Saksi  Yupiterijati  yang  mendapatkan  informasi  dari  grup Whatsapp NOC berupa ”FYI termonitor section Kuala Tungkal-Daik Lingga via Triasmitra down, pukul 10.03.05 WIB”.
2. Penasehat  Hukum  Terdakwa  dalam  pembelaan  menyatakan  tidak  ada  satupun  saksi  fakta  yang  melihat, mendengar  dan  melakukannya sendiri terkait sebab putusnya kabel diakibatkan karena jangkar kapal, meskipun Saksi  fakta  yang  melihat  kabel  bawah  laut  terputus memiliki tingkat kesulitan tersendiri, namun menurut Majelis  Hakim potensi  Saksi  dapat  melihat  putusnya  kabel  bawah  laut  setidaknya dapat dilakukan pada saat moment-moment seperti berikut:
a. Adanya Saksi yang melihat langsung dengan melakukan  penyelaman  ke  bawah  laut  untuk menyaksikan  bahwasannya kabel bawah laut pasti tersangkut oleh jangkar pada saat jangkar sedang di lego;
b. Adanya  Saksi  yang  melihat  langsung  bahwasanya  ketika  mesin melakukan  penaikan  jangkar  telah  terjadi hambatan  karena tersangkut sesuatu;
c. Adanya Saksi yang melihat langsung ketika jangkar dinaikan ke kapal terdapat kabel bawah laut  yang terjuntai atau  tersangkut oleh jangkar.
Berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dipersidangan  ternyata tidak  ada  satupun  saksi  fakta  yang melihat  secara  langsung  pada  3 (tiga)  moment  diatas,  sehingga  ketiadaan  Saksi  fakta  yang  melihat secara langsung  kabel  bahwa  laut  yang  putus  menjadi  alasan  kedua  bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan  dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
3. Menurut Majelis Hakim unsur gangguan fisik dan elektromagnetik  merupakan unsur  utama dalam rumusan Pasal 55  Jo.  Pasal 38  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  No.36 Tahun 1999  tentang Telekomunikasi,  sebab  unsur  ini  merupakan  unsur  akibat  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  dan apabila  hal  ini  terjadi  maka Harus dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang didakwakan, berdasarkan keterangan  Saksi  Mohamad  Ibadi  bahwasanya  akibat  putusnya  kabel  bawah  laut  jaringan  telekomunikasi mengalami blackout (mati total), bahwa berdasarkan keterangan  Saksi  Budi  Wibowo  dan  Ahli  Ilham  Rahdiana bahwa akibat  putusnya  kabel  bawah  laut  jaringan  telekomunikasi  tidak langsung blackout tetapi  menjadi lemot/lambat  sejak  tanggal  8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022, selain itu tidak ada Saksi  dan Ahli  yang  menerangkan  secara  detail  dan  jelas  gangguan  fisik  dan  elektromagnetik  seperti  apa  akibat  dari putusnya  kabel bawah  laut  tersebut  seperti,  berapa  penurunan  bandwith  yang  terjadi, atau  bagaimana  bentuk gangguan  tersebut,  berapa  lama  gangguan tersebut  terjadi  serta  Wilayah-Wilayah  mana  saja  yang  merasakan akibatnya.  Efek  domino  dari rusaknya  kabel  bawah  laut  ialah  sinyak internet  yang  menjadi  lambat,  sehingga menyulitkan  informasi  dan komunikasi yang menjadi terbatas.
4. Dalam  fakta  persidangan  tidak  diperoleh  suatu  kepastian  perihal  di titik  koordinat  mana  sesungguhnya  kapal Tongkang  Marine  Power melego  dan  menaikan kembali jangkar  karena dipersidangan terdapat 4  (empat)  titik koordinat  kapal  yang  disampaikan  oleh  Para  Saksi-Saksi dan Terdakwa.
Kemudian  dakwaan  alternatif  pada  Pasal  322  Jo  Pasal  216  ayat  (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  tahun  2008  tentang Pelayaran yang bunyinya “Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar,  kegiatan  alih  muat  di  kolam  pelabuhan,  menunda, dan bongkar  muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  6 (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sementara bunyi pasal 216 ayat (1)  ialah:  “Kapal  yang  melakukan  kegiatan  perbaikan,  percobaan  berlayar,  kegiatan alih  muat  di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat  barang  berbahaya  wajib  mendapat  persetujuan  dari  Syahbandar”. Maksud dari  penjelasan  pasal  216  ayat  (1)  tersebut  ialah  bukanlah  pada  kerusakan  mesinnya  ataupun  tindakan  untuk menyelamatkan melainkan lebih kepada kegiatan memperbaiki mesin yang tidak dilaporkan kepada Pihak Syahbandar, dalam situasi tidak normal dan sulit  sekalipun dalam melakukan pelayaran terdapat  ketentuan peraturan perundang- undangan atau  prosedur  yang  harus  dipenuhi  oleh  Nakhoda  selaku  orang  yang paling  bertanggungjawab atas
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)
tindakan  pelayaran,  karena  menurut ketentuan  Pasal  322  Jo  Pasal  216  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  adalah  ketentuan yang  bersifat  imperatif  dan  prosedural yang  harus  dilakukan  oleh Nakhoda  dalam  melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelayaran.  Adapun berdasarkan pertimbangan  hukum  Hakim  yang  berpendapat  sebagai berikut  :
1. Bahwa  Terdakwa  memiliki  cukup  waktu  dari  pukul  04.30  WIB hingga pukul 10.15 WIB yaitu selama 05.45 (lima jam empat puluh menit)  untuk  menghubungi  Pihak  Syahbandar  terkait  kegiatan perbaikan kapal namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
2. .Bahwa  alasan  Terdakwa  tidak  menghubungi  Syahbandar  melalui radio  karena  radio  Syahbandar  tidak  aktif, sementara  menurut Majelis  Hakim  tidak  dapat  dibenarkan  karena  pada  saat  itu  masih tersambung  jaringan telepon  seluler  dan  adanya  pilihan  untuk meminta bantuan melalui ABK lain atau Agen Pelayaran atas nama untuk menghubungi Pihak Syahbandar namun tetap tidak Terdakwa lakukan.
3. Kapal tidak boleh  melego  jangkar  apabila terdapat simbol jangkar disilang pada Peta Laut, dan Ahli menjelaskan jangkar boleh dilego dimana saja sepanjang tidak ada simbol tersebut. Terdakwa pada saat melegokan dan menaikan jangkar pada TKP tidak ada buoy penanda  kabel  bawah  laut,  kendati  demikian  pada  saat  akan  melego  jangkar seharusnya  mengkonfirmasi  pada  Pihak  Syahbandar  terlebih  dahulu,  akan  tetapi  tidak  dilakukan  karena menurut terdakwa radio Syahbandar  tidak  aktif.  Padahal  melapor  ke  Syahbandar  menurut UU  Pelayaran  untuk memperbaiki  kapal  atau melabuh  jangkar adalah suatu kewajiban.
4. Persetujuan  dari  Pihak  Syahbandar  untuk  memperbaiki  kapal memiliki  urgensi  yang  penting  untuk menilai  apakah  rencana tindakan  perbaikan  kapal  berpotensi  berhasil  untuk  memperbaiki kondisi yang rusak atau malah menciptakan masalah baru;
Meskipun kondisi selang gearbox bocor pada mesin Tugboat  Dabo 103  adalah  kondisi  yang  tidak  normal dan  tidak  biasa,  namun Nakhoda dituntut cekatan dan trampil untuk tidak gegabah sehingga harus memenuhi aspek- aspek  dalam peraturan perundang-undangan yang  ada  terkait  dengan Pelayaran;  Berdasarkan  pertimbangan  hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan  perintah  Terdakwa  kepada  Saksi  AMIRUDIN  YUSUF untuk  memperbaiki kerusakan  pada  selang  gearbox  yang  bocor  pada mesin  TugboatDabo  103  pada  hari  Kamis  tanggal 08  September tanpa  persetujuan  dari  Pihak  Syahbandar  telah  memenuhi  dalam  Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif  ke- 2  yaitu “melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar”. Perintah unutk  memperbaiki kerusakan pada  selang gearbox  yang  bocor  pada  mesin  Tugboat  Dabo  103  pada  hari  Kamis tanggal 08 September 2022 yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Syahbandar,  dalam  teori  hukum  terkait  pertanggungjawaban  pidana harus dipenuhinya syarat actus rea dan mens rea , dimana unsur actus rea adalah  perbuatan  yang  dilakukan  memenuhi unsur-unsur  perbuatan pidana, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan  perbuatan. actus  rea dalam  perkara  ini  adalah  tidak melaporkannya Terdakwa dan tidak adanya persetujuan dari Syahbandar dalam melakukan kegiatan perbaikan kapal dan mens rea dalam perkara ini  adalah  tidak  ada  niatan  dari  terdakwa untuk  melaporkan  kegiatan perbaikan  kapal  kepada  Syahbandar  dengan  alasan  radio  syahbandar mati,padahal masih terdapat beberapa alternative lain untuk menyampaikan  informasi tersebut  kepada  Syahbandar.  Jadi  meskipun ada niat  dari Terdakwa untuk melakukan perbaikan sementara pada kapal  yang mengalami  kerusakan, namun terdapat  prosedur  yang  tidak  dilakukan  Terdakwa  yaitu  mendapatkan  persetujuan  dari  Syahbandar  untuk kegiatan perbaikan kapal sehingga  niat  dari Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf dalam perkara ini.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  harus  memperhatikan  pertimbangan-pertimbangan hukum,  yakni  pertimbangan  yuridis  dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam  persidangan  dan  oleh  Undang-undang ditetapkan sebagaimana  yang harus dimuat  dalam putusan  misalnya  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  keterangan terdakwa, keterangan  saksi,  barang-barang  bukti,  dan  pasal-pasal  dalam  peraturan hukum  pidana.  Sedangkan pertimbangan  non-yuridis  dapat  dilihat  dari  latar  belakang  terdakwa,  kondisi  terdakwa  dan  agama  terdakwa. Pertimbangan  hukum  hakim  terhadap  putusan  Nomor  36/Pid.Sus/2023/  PN  Klt ialah  keadaan  yang memberatkan  bahwa  tidak  ada  usaha  dari  Terdakwa  untuk mencari  alternatif  lain  agar  dapat  menghubungi Pihak Syahbandar dan  Keadaan  yang  meringankan  nya  bahwa  terdakwa  belum  pernah  dihukum. Atas perbuatannya  terdakwa dijatuhi hukuman pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan,  karena  terbukti  melanggar ketentuan  Pasal  322  Jo  Pasal  216  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  tahun 2008  tentang Pelayaran yakni melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbanda.
Namun, Penulis menyayangkan majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan  dakwaan  alternatif  pertama yaitu  Undang-Undang Telekomunikasi padahal Karena kerusakan yang terjadi di TKP mengakibatkan  terputusnya kabel  bawah  laut  dan  harus  diganti  satu  set sepanjang 3 (tiga) kilometer karena tidak bisa digunakan kembali.
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)
Selain  itu akibat putusnya  kabel  bawah  laut jaringan  telekomunikasi  menjadi lemot/lambat  juga tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim.

## SIMPULAN
Proses  penegakan  hukum  dimulai  dari  laporan  Polisi  bahwa  terjadi kerusakan kabel palapa Ring Barat / Sistem komunikasi kabel laut (SKKL)  yang  dioperasikan  oleh  PT.  Ketrosden  Triasmitra,  terjadi  pada  hari  Kamis Tanggal  8  September  2022.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  dan melengkapi berkas kemudian dilanjutkan dengan proses peradilan pidana, Penuntut  umum dalam dakwaannya  menuntut  terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama  yaitu  Pasal  55  Jo.  Pasal  38  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  1999  tentang Telekomunikasi,  dan  dakwaan kedua Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  17 tahun  2008  tentang  Pelayaran.  Dalam  fakta  persidangan menurut  Majelis  Hakim  unsur  gangguan  fisik  dan elektromagnetik merupakan unsur  utama dalam rumusan Pasal 55  Jo.  Pasal 38  Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebab unsur ini merupakan unsur akibat yang diamanatkan oleh Undang- Undang  dan  apabila  hal  ini  terjadi  maka  harus  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  orang  yang  didakwakan, namun berdasarkan keterangan  Saksi-saksi  bahwa  akibat  putusnya  kabel  bawah  laut  jaringan telekomunikasi tidak langsung blackout tetapi menjadi lemot/lambat  sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022, selain itu tidak ada  Saksi  dan  Ahli  yang  menerangkan  secara  detail  dan  jelas  gangguan fisik  dan  elektromagnetik  seperti apa  akibat  dari  putusnya  kabel  bawah laut  tersebut.  Sehingga  dakwaan  pertama  tidak  memenuhi  unsur pembuktian  sehingga  Hakim  berkesimpulan  perintah  Terdakwa  kepada Saksi untuk  memperbaiki  kerusakan  pada selang  gearbox  yang  bocor pada  mesin  kapal  tanpa  persetujuan  dari  Pihak  Syahbandar  telah memenuhi dalam  Pasal  322  Jo  Pasal  216  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  ke-2  yaitu  “melakukan  kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar”.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  I ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2011. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Asriani, Analisis  Dampak  Penyambungan  Kabel  Serat  Optik  Pada  Pt. Telkom  Divisi  Infratel  Area  Network Riau  Daratan  Ruas  Rengat-Kemuning Tua, 2010.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Undip, Semarang, 1996. Kebijakan  Legislatif Dengan  Pidana  Penjara ,  Badan  Penerbit Undip, Semarang, 1996. Sari  Kuliah  Hukum  Pidana  II .  Fakultas  Hukum  UNDIP,1999. Buntoro,  Kresno, Lintas  Navigasi  di  Nusantara  Indonesia ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan ,  Kencana  Prenada Media, Jakarta, 2006. Darmawan,  N, Analisa  Pengembangan  Jaringan  Fiber  Optic  Site  Nangka Semarang.  Analisa  Pengembangan Jaringan  Fiber  Optic  Site , Nangka Semarang, 2017. Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2008. Etty  R.  Agoes  dalam  Didik  Mohammad  Sodik,  “ Hukum  Laut  Internasioal  dan  Pengaturannya  di  Indonesia”, Penerbit Refika Aditama, 2016.
Gerson  W.  Bawungan, Penyidikan  Perkara  Pidana  dan  Teknik  Interogasi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992. Harkristuti  Harkrisnowo, Menelaah  Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu dalam  Konteks Indonesia , Pusaka Indonesia, Medan, 2002.
Harun  M.Husen, Kejahatan  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
H.K.Martono, Transportasi  Di  Perairan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2008 , PT Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2011.
I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan  Hukum  Serta  Perlindungan Ham, Refika  Aditama, Jakarta, 2018. Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2004. Kusnadi,  Donny  Dwi,” Optimalisasi  Kerja  Fiber  Optik  dengan  Menerapkan Teknologi  DWDM  pada  Backbone PT.  Caltex  Pasific  Indonesia”,
Laporan Kerja Praktek, Jurusan Teknik Elektro,Universitas Brawijaya, Malang, 2003. Lilik  Mulyadi, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Kriminologi  Dan Victimologi, PT Djambatan, Jakarta, 2004. Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Apollo, Surabaya, 2007. Maskun, Kejahatan  Siber  Cyber  Crime, Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2013. M.  Sholehuddin, Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana  Ide  dasar  Double Track System  & Implementasinya, PT.
Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Perusakan Kabel  Bawah  Laut  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  Berdasarkan  Uu  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus:  Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN Klt)
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP, Pustaka Kartini Jakarta, 1998. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Teori-Teori  Kebijakan  Pidana,  Alumni, Bandung, 2005 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Alumni, Bandung, 2008. Parthiana, I Wayan, Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia, Yrama Widya, Bandung, 2014. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. P.  Joko  Subagyo, Hukum  Laut  Indonesia. Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta,1993. Riant  Nugroho, Prinsip  Penerapan  Pembelajaran, Balai  Pustaka,  Jakarta, 2003. Romli  Atmasasmita, Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  & Penegakan Hukum, MandarMaju, Bandung, 2001. R.Wiyono, Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Indonesia, Sinar  Grafika, Jakarta, 2016.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.