## Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Pemungutan Sewa Lapak Pasar Tradisional X
Dea Paramita Adriani *
Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Fakultas  Syariah,  Universitas  Islam Bandung, Indonesia.
* Dheaadriani25@gmail.com
Abstract. One of the activities in muamalah is a rental transaction. Regarding the lease transaction, it is a transaction that has often been carried out by the public in general, especially in the economic field. Leasing in  Islamic law  is called  Al-Ijarah.  In carrying out the  Ijarah contract, there  must be agreement and justice between the two parties. However, in practice there are still many who ignore fairness in transactions. As is the case, the difference in the price of lapak rentals that occurs in the Limbanang traditional market, where market officials quote market stall rental fees to tenants from outside the Limbanang village is higher than that of tenants from Nagari Limbanang itself. Therefore,
this study aims to find out the review of Islamic law regarding the cost of collecting rental fees for the traditional  market  stalls of Limbanang. The type of data used is  field  research  with  a  sociological juridical approach used to collect data in this study. In addition, data collection techniques in the form of  interviews  observasions,  and  documentation  were  carried  out  the  strengthen  the  research  data.
Meanwhile, data reduction, data presentation, and conclusion drawing where used to analyze the data in this study. The results of this study conclude that the difference in rental prices applied by market managers based on where the tenants live is less common because it contains elements of tyranny and injustice.
Keywords: Islamic Law, Muamalah, Leasing (Al-Ijarah).
Abstrak. Salah satu aktivitas pada bermuamalah ialahh transaksi sewaa menyewab. Perihal transaksi sewa  menyewa  adalah  transaksi  yang  sudah  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  pada  umumnya, terutama  dalam  bidang  ekonomi.  Sewa  menyewa  dalam  hukum  Islam  disebut  dengan Al-Ijarah . Dalam melaksanakan akad Ijarah harus adanya kesepakatan dan keadilan di antara kedua belah pihak. Namun,  pada  praktiknya  masih  banyak  yang  mengabaikan  keadilan  dalam  bertransaksi.  Seperti halnya, perbedaann harga sewa lapaks yang terjadi di pasar tradisional Limbanang, dimana petugas pasar  mengutip  biaya  sewa  lapak  pasar  kepada  penyewa  yang  berasal  dari  luar  nagari  Limbanang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  penyewa  yang  berasal  dari  Nagari  limbanang  itu  sendiri.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktik  penetapan  harga  sewa  lapak  pasar tradisional Limbanang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemungutan sewa lapak  pasar  tradisional  Limbanang.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  dengan pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Selain itu,  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dilakukan  untuk memperkuat  data  penelitian.  Sedangkan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan digunakan  untuk  menganalisa  data  pada  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa perbedaan harga sewa yang diterapkan oleh pengelola pasar berdasarkan tempat tinggal para penyewa kurang lazim untuk dilakukan karena mengandung unsur kedzaliman dan ketidakadilan.
Kata Kunci: Hukum Islam, Muamalah, Sewa Menyewa (Al-Ijarah) .

## A. Pendahuluan
Manusia  biasa  dipandang  sebagai  homoeconomicus,  yang  berarti  menjadi  makhluk  yangs berorientasi pada ekonomi serta bertindak rasional. Manusia ialah makhluk yang tak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain.
Salah  satu  aktivitas  transaksi  ekonomi  yaitu  sewa  menyewa.  Tentang  transaksi  sewa menyewa ialah transaksi yang telah lazim dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, karena kebutuhan manusia semakin tinggi.  Pada Islam aktivitas sewa menyewa sering disebut dengan akad Ijarah.
Ijarah  berarti  menyampaikan  manfaat  sesuatu  pada  orang  lain  dengan  adanya  ganti pembayaran. Jadi sewa menyewa berarti akad pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa di waktu tertentu diikuti dengan upah/gaji tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
Transaksi sewa menyewa diatur dalam alquran dan hadist untuk dijadikan landasan bagi setiap  kegiatan  yang  dilakukan.  Salah  satu  aturan  hukum  yang  terkait  masalah  sewa  (ijarah) terdapat juga dalam Al`quran dan Hadist, disebutkan dalam al-Quran surat Al Zukhruf (43) ayat 32:
ْ مُهَأ
َْنوُمِس قَي َْتَم ح َر ِْ ب َر َْك ْ ْ ُْن حَن ْاَن  مَسَق ْ مُهَن يَب ْ مُهَتَشيِعَم يِف ِْةاَيَح لا اَي نُّدلا ْ اَن عَف َر َو ْ مُهَض عَب َْق  وَف ْ  ض عَب ْ تاَج َرَد َْذ ِخَّتَيِل ْ مُهُض عَب ْاًض عَب ْاًّي ِر خُس ْۗ ُْتَم ح َر َو َْكِ ب َر ْ ر يَخ اَّمِم َْنوُعَم جَي ”Apakahْmerekaْyangْmembagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagianْyangْlain.ْDanْrahmatْTuhanmuْlebihْbaikْdariْapaْyangْmerekaْkumpulkan.”ْ (Qs.Az-Zukhruf :32)
Jika  ditinjau  dari  hukum  Islam,  pada  dasarnya  seorang  muslim  berhak  diperlakukan sama dan adil terutama dalam hubungan bermuamalah. Khususnya mengenai penetapan harga sewa lapak pasar tradisional Limbanang. Karena urusan muamalah sudah ditegaskan oleh Allah Swt dalam kaidah:
ُْل صَلأا َْوُى ُْل دَع لا ْ يِف ِْ لُك ِْتَلاَماَعُم لا َْو ُْع نَم ِْم لُّظلا ُْةاَعا َرُم َو ِْةَحَل صَم ِْن يف َرَّطلا ِْر َرَّضلع ف َر َو ُْهَنَع
اَم “Asalْ setiapْ muamalahْ adalahْ adilْ danْ laranganْ berbuatْ zalimْ sertaْ memperhatikanْ kemaslahatanْkeduaْbelahْpihakْdanْmenghilangkanْkemudharatan”
Pasar  Tradisional  Limbanang,  Kecamatan  Suliki,  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota, Sumatera  Barat  adalah  pasar  yang  beroperasi  setiap  hari  Kamis  dari  pagi  sampai  sore  setiap minggunya. Pedagang yang berjualan di pasar tersebut sebagian berasal dari desa itu sendiri dan sebagian berasal dari penduduk luar desa tersebut.
Sewa  lapak  di  pasar  Tradisional  ini  dibayarkan  kepada  pihak  pengelola  pasar  yang mengutip uang sewa ketika pihak yang melakukan pengutipan meminta uang sewa lapak pasar kepada para pedagang di lapak masing-masing sesuai dengan jenis lapak yang disewa oleh para pedagang,  namun  pada  prakteknya  petugas  pasar  mengutip  harga  sewa  lapak  sesuai  dengan domisili para penyewa lapak.
Perbedaan biaya sewa lapak yang terjadi di pasar Tradisional Limbanang yang dikutip sesuai tempat tinggal para penyewa. Domisili para penyewa lapak pasar mengakibatkan adanya perbedaan harga sewa lapak antara penduduk asli desa Limbanang dan penduduk yang berasal dari  luar  desa  Limbanang  yang  mengakibatkan  adanya  unsur  ketidakadilan  diantara  para penyewa lapak.
Pedagang  yang  berasal  dari  luar  desa  Limbanang  merasa  dirugikan  dan  merasa  tidak adanya  keadilan  dalam  sistem  pembayaran  harga  sewa  lapak  pasar  tradisional  Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ini yang berimplikasi adanya mukhalafat asy-syuruth yang berarti menyalahi isi dan substansi  yang disepakati dalam akad yang menyebabkan adanya gharar dalam ujrah (sewa menyewa) lapak pasar di Desa Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Dari  kegiatan  dan  mekanisme  sewa  menyewa  lapak  pasar  tradisional  Limbanang tersebut,  maka  penulis  ingin  mengetahui  dan  meninjau  atau  menganalisis  lebih  dalam  lagi bagaimana  sistem  pemungutan  biaya  sewa  lapak  pasar  dari  segi  hukum  Islam  yang  akan dituangkanْ dalamْ sebuahْ skripsiْ yangْ berjudulْ “Tinjauanْ Hukumْ Islamْ terhadap  Biaya
Pemungutan  Sewa  Lapak  Pasar  Tradisional  Limbanang  (Studi  Kasus  di  Nagari  Limbanang KecamatanْSulikiْKabupatenْLimaْPuluhْKota,ْSumatraْBarat)”.
Sesuai  latar  belakang  yang  sudah  diuraikan  di  atas  maka  rumusan  masalah  pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana praktik penetapan harga sewa lapak pasar tradisional Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Puluh Kota, Sumatra Barat? bagaimana tinjauan hukum Islam tentang biaya pemungutan sewa lapak pasar tradisional Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Puluh Kota, Sumatra Barat? Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Guna  mengetahui  praktik  penetapan  harga  sewa  lapak  pasar  tradisional  Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima 50 Kota, Sumatra Barat.
2. Guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap biaya pemungutan sewa lapak pasar tradisional Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Puluh Kota, Sumatra Barat.

## B. Metodologi Penelitian
Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan  untuk  memperoleh  pengetahuan  hukum  yaitu  terjun  langsung  ke  objeknya  dengan maksud  dan  tujuan  untuk  menemukan  fakta  (fact  funding).  Penelitian  ini  berjenis  penelitian lapangan (field research). Data dalam penelitian ini bersumber dari dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  teknik  analisis  data deskriptif kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Praktik Penetapan Harga Sewa Lapak Pasar Tradisional Limbanang, Kecamatan Suliki,

## Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  sering  dihadapkan  dengan  kegiatan  jual  belii  atau tukar  menukar  barang  atau  sering  disebut  dengan  perniagaan.  Perniagaan  atau  perdagangan ialah  aktivitas  tukart  menukart  barang  ataupun  jasa  atas  kesepakatan  bersama  tanpa  adanya unsur  pemaksaan  dari  pihak  manapun.  Pasar  ialah  tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli dalam melakukan transaksi.
Pasar Limbanang terdiri dari kios, los, dan lapak. Lapak adalah tempat atau pelataran yang berada di luar kios dan luar los. Lapak- lapak yang ada di Pasar Limbanang disewa atau ditempati  oleh  para  pedagang  yang  berasal  dari  luar  desa  Limbanang  dan  penduduk  desa Limbanang.
Lapak  merupakan  prasarana  penting  bagi  para  pedagang  yang  menyewa  di  pasar Limbanang. Karena lapak merupakan tempat milik penyewa/pedagang untuk berjualan di pasar Limbanang  yang  tidak  bisa  diganggu  oleh  penyewa  lainnya  termasuk  penduduk  desa Limbanang.
Pasar  limbanang  dibagi  menjadi  3  bagian,  bagian  pertama  yaitu  bagian  depan  yang merupakan  tempat  kebutuhan  untuk  sandang,  pangan,  dan  papan.  Artinya  di  bagian  depan merupakan  tempat  kebutuhan  pokok  sehari-hari  bagi  masyarakat  yang  terdiri  dari  pakaian, makanan dan alat alat kebutuhan rumah tangga.
Sedangkan untuk bagian kedua yaitu bagian tengah yang terdiri dari pedagang sayuran dan makanan pokok.  Di bagian tengah ini banyak ditemukannya pedagang-pedagang sayuran yang berasal dari Nagari Limbanang maupun di luar Nagari Limbanang`
Dan untuk bagian ketiga yaitu bagian belakang merupakan tempat untuk para pedagang ikan  dan  daging.  Jika  pembeli  ingin  membeli  daging  dan  juga  ikan,  maka  pembeli  dapat menjumpainya di bagian belakang di Pasar Limbanang.
Ketiga bagian pasar yang sudah dipapaparkan di atas sudah ditentukan oleh pengelola pasar Limbanang dan para pedagang yang berjualan atau mempunyai lapak di Pasar Limbanang wajib mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pengelola pasar Limbanang baik berupa tempat maupun harga lapak yang telah disewakan.
Praktik  penetapan  harga  sewa  lapak  pasar  tradisional  Limbanang  yaitu  dipatok berdasarkan besar kecilnya tempat yang disewakan kepada para pedagang. Harga sewa lapak yang ditetapkan oleh pengelola pasar Tradisional Limbanang yaitu untuk Kios Rp. 10.000 per
minggu, untuk los Rp. 8.000 per minggu dan untuk lapak Rp. 5.000 per minggu nya. Pengutipan harga sewa lapak dilakukan oleh petugas pasar yang mana pengutipan harga sewa lapak pasar dilakukan tiap minggu yaitu pada hari Kamis saat pasar beroperasi.
Akan tetapi pada praktiknya petugas pasar mengutip biaya sewa kepada para pedagang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal perjanjian. Mereka mengutip harga sewa lapak di atas harga yang sudah ditetapkan. Alasannya karena para pedagang banyak yang berasal dari luar Nagari Limbanang. Para pedagang merasa kecewa atas perlakuan dari petugas yang mengutip biaya sewa.
Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Biaya  Pemungutan  Sewa  Lapak  Pasar  Tradisional Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Sewa menyewa dalam aturn hukum Islam biasa disebut dengan Akad Ijarah. Secara bahasa, al- ijarah berasal dari kata al-ajru , yang artinya ialah ganti atau upah. Kamus  al-Munawwir  juga  menjelaskan  bahwa,  kata ijarah direvasikan  dari bentuk fi’il “ ajara-ya’juru-ajran ”.ْ Ajranْ sendiriْ memilikiْ maknaْ yangْ samaْ denganْ kata al-iwadh yang artinya ganti dan upah.
Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sewa menyewa (Ijarah) berarti pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang.
Perihal  perbedaan  harga  sewa  menyewa  intinya  dalam  hukum  Islam  tak  diterangkan secara  rinci,  tidak  terdapat  dalil  alquran  dan  hadist  yang  mengatur  tentang  perbedaan  harga dalam sewa menyewa. Pada dasarnya setiap aktivitas muamalah itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:
َاهيْيْ يرَْتَ ىَلَ ئ ٌلْييل َد ُّل ُدَي ْنَأ يالاا يةَح َبا َلاا يةَلَم َاعمْلا  يفِ ُلْصَلأَا Artinya:ْ “Hukumْ asalْ sesuatuْ adalahْ boleh,ْ hinggaْ adaْ dalil  yang  menunjukkan keharamannya
Kaidah di atas bermaksud setiap transaksi apapun itu boleh dilakukan, seperti halnya jual  beli,  sewa  menyewa,  kerja  sama,  gadai,  perwakilan,  dan  lain  sebagainya.  Kecuali  yang haram untuk dilakukan seperti tipuan, gharar, perjudian serta riba.
Maksud kaidah di atas ialah bahwa pada setiap muamalah dan transaksi intinya boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama ( mudharabah atau musyarakah) , perwakilan (wakalah ),  dan  lain  lain,  kecuali  yang  tegas  diharamkan  seperti  mengakibatkan kemudaratan seperti tipuan ( tadlis ), ketidakpastian ( tahgrir ), perjudian dan riba.
Pada  dasarnya  seluruh  akad  transaksi  dalam  islam  harus  adil  dan  transparan, demikianlah  yang  diajarkan  dalam  hukum  islam.  Berdasarkan  kaidah  fiqih  di  atas,  hukum perbedaan harga sewa menyewa dalam islam adalah mubah (boleh), sebab belum ada dalil yang melarangnya.
Salah satu dasar hukum akad ijarah terdapat dalam Q.S Az-zukhruf: 32 yang berbunyi:
ْمَسَق ُنَْنَ ۚ َكِ بَر َتَْحَْر َنوُمِسْقَ ي ْمُهَأ ۚ اَيْ نُّدلا ِةاَيَْلْا  ِفِ ْمُهَ تَشيِعَم ْمُهَ نْ يَ ب اَن ُتَْحَْرَو ۗ ايًِّرْخُس اًضْعَ ب ْمُهُضْعَ ب َذِخَّتَ يِل  ٍتاَجَرَد ٍضْعَ ب َقْوَ ف ْمُهَضْعَ ب اَنْعَ فَرَو َنوُعَمَْيَ اَِّمِ ٌْيَْخ َكِ بَر “Apakahْmerekaْyangْmembagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka  atas  sebahagian  yang  lain  beberapa  derajat,  agar  sebahagian  mereka  dapat mempergunakan  sebagian  yang  lain.  Dan  rahmat  Tuhanmu  lebih  baik  dari  apa  yang  mereka kumpulkan.”
Ayat di atas menjelaskan tentang kebolehan dalam sewa menyewa. Tafsir ayat di atas menjelaskan  bahwa  allah  telah  melebihkan  sebagian  hamba  di  atas  sebagian  yang  lainnya  di dunia,  yaitu  agar  sebagian  yang  lain  itu  dapat  dimanfaatkan  oleh  sebagian  yang  lain  salah satunya yaitu dengan memanfaatkan jasanya dan mendapat upah atas pekerjaannya tersebut.
Dalam konsep upah mengupah bila barang yang disewakan pada penyewa rusak sebab kelalaiannya,  maka  pihak  penyewa  berkewajiban  untuk  mengganti  kerugian  tersebut  dan kebalikannya bila barang yang disewakan itu rusak bukan karena kelalaiannya, maka penyewa tidak berkewajiban untuk menggantinya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

## يناَعيمَتَْيَ َلا ُناَمَّضلاَو ُرْجَلأا
Artinya:ْ“Upahْ(membayarْuangْsewaan)ْdanْtanggunganْ(gantiْrugi)ْtidakْberkumpul. Kaidah  tersebut  maksudnya  berkaitan  dengan  tidak  ada  keharusan  membayar  upah dalam keadaan diharuskan adanya tanggungan ( daman ). Daman disini maksudnya adalah ganti rugi  dengan  cara  mengganti  barang  yang  serupa  apabila  masih  terdapat  di  pasaran.  Namun, apabila  tidak  ada  barangnya  di  pasaran,  maka  ganti  ruginya  dengan  cara  membayar  seharga barang tersebut.
Ijma ulama memperbolehkan dhaman dalam muamalah, karena dhaman (tanggungan) dalam muamalah diperlukan dalam waktu-waktu tertentu, seperti halnya sewa menyewa. Jika terjadi  kerusakan  terhadap  barang  yang  disewa,  maka  si  penyewa  berhak  menanggung kerusakan tersebut jika itu terjadi karena kelalaiannya, dan sebaliknya, jika kerusakan itu terjadi bukan karena kelalaian si  penyewa, maka si penyewa tidak  berhak mengganti  kerugian yang terjadi terhadap objek sewa.
Allahْ‘AzzaْwaْJallaْberfirmanْdalamْQSْAl-Maidah ayat 8 yang berbunyi:
َّٓوَ ق ۟اوُنوُك ۟اوُنَماَء َنييذَّلٱ اَهُّ يَأَٓيَ
َأ َوُه ۟اوُليدْعٱ ۚ ۟اوُليدْعَ ت  َّلاَأ أٓىَلَع ٍمْوَ ق ُناَ  َنَش ْمُكَّنَميرَْيَ  َلاَو ۖ يطْسيقْلٱيب َءأاَدَهُش يَّيلِلّ َينيم اَيبِ ٌٌۢييبَخ ََّلِلّٱ َّنيإ ۚ ََّلِلّٱ ۟اوُقَّ تٱَو ۖ ٓىَوْقَّ تليل ُبَرْ ق
َنوُلَمْعَ ت
“Haiْ orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah  sekali-kali kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya AllahْMahaْmengetahuiْapaْyangْkamuْkerjakan.”
Hal  ini  karena  kezaliman  adalah  sumber  kerusakan  dan  keadilan  adalah  sumber kesuksesan  yang  menjadi  tonggak  kemaslahatan  hamba  di  dunia  dan  di  akhirat,  sehingga manusia  sangat  membutuhkannya  dalam  segala  kondisi.  Ketika  perniagaan  dan  muamalah adalah  pintu  yang  besar  bagi  kezaliman  manusia  dan  pintu  untuk  memakan  harta  orang  lain dengan bathil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqshid syariah terpenting dalam muamalah kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.
Pada kehidupan sehari-hari masyarakat sering dihadapkan dengan aktivitas jual beli atau tukar menukar barang atau seringkali disebut dengan perniagaan. Perniagaan atau perdagangan ialah aktivitas tukar menukar barang ataupun jasa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pasar artinya tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi.
Perbedaan  harga  sewa  lapak  yang  terjadi  di  Pasar  tradisional  Limbanang  merupakan kebijakan yang sudah diatur oleh pengelola pasar. Tetapi perbedaan harga yang diterapkan oleh pengelola pasar berdasarkan tempat tinggal para penyewa kurang lazim untuk dilakukan, karena penyewa yang berasal dari luar Nagari Limbanang merasa dirugikan atas kebijakan tersebut
Pada saat melakukan kesepatan di awal perjanjian antara pihak pengelola pasar dengan penyewa yang berasal dari luar nagari Limbanang, pengelola pasar mengatakan bahwa harga sewa untuk penyewa yang berasal dari luar nagari Limbanang tarifnya sama dengan penyewa yang berasal dari penduduk asli Nagari Limbanang.  Tetapi pada praktiknya, tarif sewa lapak yang dipungut berbeda dengan penyewa yang berasal dari penduduk asli Nagari Limbanang.
Perbedaan harga sewa lapak yang terjadi di Pasar tradisional Limbanang mengandung unsur  kedzaliman  dan  ketidakadilan,  yang  menyebabkan  penyewa  yang  berasal  dari  luar penduduk  Nagari  limbanang  merasa  dirugikan  dan  tidak  disamakan  dengan  penyewa  yang berasal dari Nagari itu sendiri.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam poin-poin sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pengelola  pasar  dengan  para  penyewa  lapak  pasar radisional  Limbanang  dilakukann  secara  lisan.  Namun  pada  pelaksanaannya  petugas pasar  mengutip  biaya sewa  lapak  pasar  berdasarkan  domisili  atau tempat  tinggal  para penyewa yang mana harga biaya sewa lapak berbeda antara penyewa yang berasal dari
nagari Limbanang dan yang berasal dari luar Nagari Limbanang.
2. Tentang perbedaan harga sewa menyewa dalam hukum Islam tidak diterangkan secara rinci, tidak ada dalil alquran dan hadist yang mengatur tentang perbedaan harga di dalam sewa menyewa. Perbedaan harga sewa lapak merupakan kebijakan yangh sudah diatur oleh  pengelola  pasar. Perbedaan  harga  sewa  yang  dilakukan  oleh  petugas  pasar mengandung unsur kedzaliman dan ketidakadilan, karena penyewa yang berasal dari luar nagari Limbanang merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Ditinjau dari hukum  Islam,  menurut  ulama  fiqih  hal  ini  bertentangan  dengan  hukum  islam karena mengandung unsur ketidakadilan.

## Acknowledge
Dalam  proses  penyusunan  skripsi  ini,  penulis  mendapat  bantuan  dari  berbagai  pihak.  Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada, Allah SWT yang  telah  melimpahkan  rahmat  dan  karunia-Nya  kepada  penulis,  sehingga  penulis  diberi kelancaran  dan  kemudahan  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini.  Ayahanda  Yandi  Adrian  serta Ibunda Rita Adrianti tercinta yang selalu memberi doa, motivasi, semangat, kasih sayang yang tak  pernah  putus  bagi  penulis,  semoga  Allah  SWT  dapat  memuliakannya.  Saudara  kandung tercinta Dheva Agustin Adriyan, Adhitya Muhammad Putra, Diana Shakilla Adrian yang selalu mendukung,  memotivasi  dan  mendoakan  penulis.  Ibu  Titin  Suprihatin,  Dra.,  M.  Hum  selaku Dekanْ Fakultasْ Syari’ahْ Universitasْ Islamْ Bandung.  Bapak  Arif  Rijal  Anshori,  S.Sy.,  M.E selakuْKetuaْJurusanْProgramْStudiْHukumْEkonomiْSyari’ahْFakultasْSyari’ahْUniversitasْ Islam Bandung. Bapak Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah  membimbing  penulis  dengan  sangat  sabar  dan  ikhlas  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini. Bapak  Redi  Hadiyanto,  S.Sy.,  M.H  selaku  Dosen  Pembimbing  II  yang  telah  membimbing penulis dengan sangat sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Segenap Dosen dan seluruhْStaffْTataْUsahaْFakultasْSyari’ahْUniversitasْIslamْBandung. Kepada Petugas pasar dan Pengelola pasar tradisional Limbanang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan  penelitian.  Sahabat  sejak  awal  perkuliahan,  Destriana  Andani,  Maharani  Salma, terima kasih selalu membantu dalam segala hal serta  selalu memberi dukungan  dan motivasi dalam perkuliahan  hingga  penyusunan skripsi ini. Teman dekat saya  Harya  Amnesty  Arsyad yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabat-sahabatْseperjuanganْFakultasْSyari’ahْAngkatanْ2017,ْterutamaْkelasْAْyangْtelahْ memberikan  bantuan  serta  dukungan  kepada  penulis.  Semua  pihak  yang  telah  memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

## Daftar Pustaka
[1] Kotler  P.  Manajemen  Pemasaran  [Internet].  Jakarta:  Indeks;  2005.  Available  from: 1. Yusnadi dkk, Filsafat Pendidikan (Medan: HalamanMoeka, 2019) Hal 3,11
[2] Muhammad  bin  Abu  Bakar  As-Sarakhsi, Al-Mabsut  Al  Fiqh  ‘ala  Al-Mazhab  Al-Arba’ah Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi ’,ْ(Al-Isdhar Al-Awwal, 1426 H), Juz. 6, Seri.9, h.319
[3] Ali  Fikri, Al Mu’amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyyah ,  (Mesir: Mushthafa  Al-Babiy  Al- Halaby, 1358 H), cet. I, h. 85
[4] Panji  Adam,  S.Sy., M.H, Fiqih  Muamalah Maliyah:  Konsep,  Regulasi,  dan Implementasi (Bandung:PT Refika Aditama, 2017) Hal. 197-198
[5] Enang Hidayat, M. Ag, Kaidah Fikih Muamalah , Bandung: PT Remaja Rordakarya, 2019, Hlm.84
[6] Haroen Nasroen. (2000). Fiqih Muamalah . Gaya Media Pratama.
[7] https://yufidia.com/2629-kaidah-asal-setiap-muamalah-adalah-adil-dan-larangan-berbuat- zalim.html
[8] Qs. Az-Zhukrhuf : 32
[9] A. W. al-Munawwir, Kamus al-Munawwir , Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Hal. 9
[10] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi-3, Hal. 1057
[11] Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung, Diponegoro, 2010) Hal. 70
[12] Ashur, Ahmad isa, Al-Fiqh Al Muyassar Fi Al-Muamalat, Tangerang: Dar Al-aqsha, 6/123
[13] Departemen Agama RI, Alqur’an dan terjemahannya , Hal. 106