Volume 2 Nomor 2, Juni 2019 e-ISSN : 2597-5234 https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.360

## IMPLEMENTASI METODE MAQASHID SYARIAH IMAM AL SYATHIBI PADA PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

## IMPLEMENTATION OF IMAM AL SYATHIBI SHARIA MAQASHID METHODS IN ISLAMIC BANKING PRACTICES IN INDONESIA
Lasri Nijal 1 ,Putri Apria Ningsih 2
Program Studi Sistem Informasi Universitas Lancang Kuning 1 Program Studi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2
lasrinijal@gmail.com 1
Submit , 03-10-2018 Accepted , 28-12-2018 Publish , 03-02-2019

## ABSTRACT
Only with the Maqashid Syari'ah approach that Islamic banking and financial products can develop well and can respond to the progress of business that continues to change rapidly.  Imam  Al-Syatibi  was  dubbed  the  father  of  Maqashid  Sharia  because  of  the results  of  his  work  which  had  systematized  Maqashid  al-Shari'ah  into  a  new methodology that produced ijtihady jurisprudence or Maqashidy fiqh. In the context of Sharia  business  practices,  the  achievement  of  Maqashids  Shariah  can  be  measured through  the  achievement  of  goals  in  the  form  of  individual  education  or  knowledge, creation  of  justice  and  achievement  of  public  interests.  Sharia  banks  must  ensure  fair transactions in all business activities, including products, prices and the time period in the  contract  and  its  conditions.  Islamic  banks  must  also  ensure  that  all  business ventures  that  are  free  from  negative  elements  can  cause  injustice,  such  as  usury (including interest), fraud, corruption, etc.
Keywords: Maqashid, Al Syathibi, Islamic Banking

## ABSTRAK
Hanya  dengan  pendekatan Maqashid  Syari‟ah -lah  produk  perbankan  dan  keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah  dengan  cepat.  Imam  Al-Syatibi  digelari  bapak maqashid  syariah karena  hasil kerja  beliau  yang  telah  mensistematisasikan maqashid  al-syari‟ah menjadi  sebuah metodologi baru yang menghasilkan fiqih ijtihady atau fiqih maqashidy . Dalam konteks praktik bisnis Syariah, pencapaian Maqashids Shariah dapat diukur melalui pencapaian tujuan  berupa  pendidikan  individu  atau  harus  berilmu,  penciptaan  keadilan  dan pencapaian kepentingan  publik. bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua  kegiatan  bisnis,  yang  meliputi  produk,  harga  dan  jangka  waktu  dalam  kontrak dan  kondisinya.  Bank  Syariah  juga  harus  memastikan  bahwa  semua  usaha  bisnis  yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya.
Kata Kunci :  Maqashid, Al Syathibi, Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Tujuan utama dari sistem perbankan syari„ah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat.  Dengan  mengacu  pada  tujuan utama  ini,  maka Maqashid  Syari‟ah menjadi  sandaran  utama  dalam  setiap
pengembangan  operasional  dan  produk- produk  yang  ada  pada  bank  syariah. Maqashid  Syari‟ah akan  memberikan pola  pemikiran  yang  rasional  dan substansial  dalam  memandang  akad- akad  dan  produk-produk  perbankan syariah.  Hanya  dengan  pendekatan Maqashid
Syari‟ah
-lah produk
perbankan  dan  keuangan  syariah  dapat berkembang  dengan  baik  dan  dapat merespon  kemajuan  bisnis  yang  terus berubah dengan cepat (Muhammad Zaki 2015). Awal kemunculan istilah maqashid al-syari‟ah belumlah diketahui  secara  pasti,  akan  tetapi penggunaan  istilah  ini  sudah  lama digunakan  dalam  tradisi  ulama  fiqh. Sampai  akhirnya  datang  ulama  besar yang  diberi  predikat  sebagai  bapak maqashid al-syari‟ah yaitunya Imam Al- Syatibi,  beliau  digelari  bapak maqashid syariah karena  hasil  kerja  beliau  yang telah  mensistematisasikan maqashid  al- syari‟ah menjadi sebuah metodologi baru yang menghasilkan fiqih ijtihady atau fiqih maqashidy . Imam Asy-Syathibi telah mengungkapkan  tujuan  syari‟ah  dan fungsinya  bagi  manusia,  hal  ini  seperti ungkapannya  yang  bisa  kita  lihat  dalam kitab  al-Muwwafaqat: “Sesungguhnya syariat  itu  ditetapkan  bertujuan  untuk tegaknya  (mewujudkan)  kemashlahatan manusia  di  dunia  dan  Akhirat” .  Pada bagian  lainnya  beliau  menyebutkan: “Hukum-hukum  diundangkan  untuk kemashlahatan  hamba.” Dengan  kata lain, tujuan hukum Islam menurut Imam Al  Syathibi  adalah  kemaslahatan  hidup bagi  manusia,  baik  rohani  maupun jasmani,  individual  ataupun    sosial. Kemaslahatan  itu  tidak  hanya  untuk kehidupan  dunia  ini  saja  tetapi  juga untuk  kehidupan  yang  kekal  di  akhirat kelak.
Untuk  itu  penulis  merasa  sangat perlu  untuk  melihat  sejauh  mana implementasi  maqashid  syari‟ah Imam As  Syathibi  pada  perbankan  syariah  di Indonesia kemudian mengusulkan solusi terhadap  permasalahan  syari‟ah  dari perbankan syariah sesuai dengan metode
maqashid syari‟ah nya Imam As
Syathibi.  Mengingat  semakin  tumbuh suburnya  kemajuan  perbankan  syari‟ah di  Indonesia bersamaan dengan semakin konplitnya  permasalahan  yang  dihadapi, agar  setiap  solusi  yang  diberikan  tidak keluar  dari  jalur  syariah  walaupun dengan  beralasan  maqashid  syariah  atau alasan lainnya yang tidak bisa diterima.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan ( library research ).  Yaitu  dengan  mendalami ide-ide  Imam  Al  Syathibi  tentang maqashid  syariah  yang  beliu  tuangkan dalam  kitabnya  yang  sangat  fenomenal yaitu “Al  Waraqath  fi  ushulissyariah ”. Setelah  penulis  temukan  ide  atau pendapat  Imam  Al  Syathibi  tentang maqashid  syariah  seterusnya  penulis mengkorelasikannya
dengan
perkembangan  perbankan  syari‟ah  di tanah  air  dimasa  modern  ini.  Sehingga metode khas maqashid syariah Imam Al Syathibi  yang  terkenal  sebagai  bapak maqashid  syariah  mampu  menjawab setiap persoalan baru perbankan syariah di  tanah  air  dari  kacamata  syariah islamiyah.
Kerangka Pemikiran Imam Al-Syathibi Imam Al-Syatibi bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad, dengan sapaan kondangnya Abu  Ishak,  beliau  merupakan  keturunan dari Banu  Lakhm,    keturunan  Arab- Yaman  dari Banu  Lakhm yang  berasal dari Betlehem, Asy-Syam  (Abdul  karim bin  Muhammad  bin  Manshur  As Sam‟ani  1382  H,  1962  M).  Ada  juga yang mengatakan bahwa
kata lakhmu berasal dari yaman, terpakai oleh  salah  satu  nama  penguasa  pada zaman  jahiliyyah,  diantaranya Al  amru bin  adiy  bin  nasir  al  lakhmi  (Al Jauhary).  Tempat  dan  tanggal  lahir
Imam  Al  Syatibi  tidak  diketahui  secara pasti,  namun  nama  Al-Syatibi  sering dihubungkan  dengan  nama  sebuah tempat di Spanyol bagian timur Andalus, yaitu  Sativa  atau  Syatiba  (Arab),  yang asumsinya  al-Syatibi  lahir  atau  minimal pernah tinggal di sana. Daerah ini cukup terkenal pada masa akhir kejayaan Islam di  Spanyol.  Banyak  ulama  ternama  lain yang  lahir  dari  daerah  ini  (Syihabuddin Abi  Abdillah  Yaqut  bin  Abdillah  Al Hamawi Ar Rumi, 1977 M, 1397 H). Pemikiran  Dan  Maqashid  Syariah Imam Al-Syathibi
Pada  dasarnya  seluruh  aturan hukum  (syariat  Islam)  bertujuan  untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yaitu  pemeliharaan  agama  ( hifz  din ), jiwa  ( hifz  nafs ),  keturunan  ( hifz  nasl ), harta  ( hifz  mal ),  dan  akal  ( hifz  aql )  (La Jamaa, 2011). Ciri khas Metode
maqashid  al-syariah  Imam  Al-Syathibi dapat  kita  jelaskan  sebagai  berikut  (Dr. Abdur Razaq Waraqyah, 2007):
1. Dasar  ilmu  maqashid  Imam  Al Syathibi sama dengan ulama-ulama sebelumnya.
Dalam  menyelami  luasnya  lautan maqashid  syariah  Imam  Al  Syathibi tidak  keluar  dari  dasar-dasar  ilmu maqashid  yang  telah  menjadi  kesepakan ulama-ulama terdahulunya, semua
mereka selalu masuk kepada pembahasan  maqashid  dari  pintu  yang sama.  Yaitu  memahami  terlebih  dahulu
At  Ta‟lil,  Al  Qashdu,  Al  Iradah , kemudian At-Taqbih dan At-tahsin .
2. Suatu  ilmu  haruslah  direalisasikan dalam perbuatan Bagian  ini  merupakan  hasil observasi  dari  pernyataan-pernyataan imam  Al  Syathibi  dalam  tulisannya, seperti:
a. Berilmu tanpa diamalkan maka sangatlah tercela secara syariat.
Hal  ini  seperti  yang  beliau ungkapkan  dalam  muqaddimah  ke-5 dalam kitab Al Muwafaqatnya:
“mendalami  setiap  masalah  yang  tidak
didasarkan pada syariat bearti pendalaman yang tidak ada kebaikannya menurut  syariat”,  bahwa  Pembuat Syariat  menolak  segala  sesuatu  yang tidak  ada  hubungannya  dengan  amalan makallaf  bih” (Abu  Ishaq  as  Syatibi, 2006) . Silakan  perhatikan  jawaban- jawaban  yang  diberikan  Rasulullah SAW  terhadap  pertanyaan-pertanyaan yang  diajukan  para  sahabat  kepadanya. Jawaban  tersebut  selalu  berhubungan dengan amalan dan tidak harus mengikuti  semua  yang  diinginkan  oleh sahabat yang bertanya.
Seperti pertanyaan tentang Ahillah (bulan sabit),
tentang  hari  kiamat,  tentang  Ruh  dan lain  sebagainya,  langsung  dijawab  oleh
Allah melalui firmanNya kepada Rasulullah  SAW  dengan  jawaban  yang berhungan dengan amalan.
b. Amalan  yang  dikerjakan  bertujuan ibadah kepada Allah SWT
Sebagaimana yang beliau sebutkan pada  Muqaddimah  ke-7:  “ setiap  ilmu syar‟I  yang  diperintahkan  oleh  Allah SWT  untuk  dikerjakan  adalah  sebagai perantara beribadah
kepadaNya bukanlah  untuk  hal  yang  lain ”  (Abu Ishaq as Syatibi, 2006).
c. Amalan  menjadi  cerminan  akan ketinggian ilmu para ulama
Imam  Al  Syathibi  membuat  tiga
syarat  dari  ketinggian  ilmu  para  ulama: pertama; mengamalkan yang
diketahuinya,  apabila  syarat  ini  gugur maka gugur juga kedudukan ulama yang bersangkutan.  Kedua;  ilmu  para  ulama tersebut  haruslah  mereka  dapatkan  dari
pengajaran syuyukh atau  guru-guru mereka  dengan  cara mulazamah dan yang  ketiga  adalah;  meneladani  dengan penuh  adab  para  ulama  atau  guru  yang telah mengajarkan ilmu tersebut, sebagaimana  para  sahabat  Rasulullah SAW  telah  mencontoh  Rasulullah  SAW sesuai  dengan  yang  mereka  lihat  dan saksikan  dari  rasulullah  (Abu  Ishaq  as Syatibi, 2006).
3. Kesesuaian Amalan dengan maqashid syar’iyyah Dengan meneliti kitab muwafaqat  penulis  menemukan  empat tingkatan maqashid yang  mana  haruslah setiap amalan sesuai dengannya:
a. Tingkatan pemula
Level  pemula  ini  merupakan tujuan  utama  dari  maqashid  syariah, dimana  dia  terbagi  kepada  tiga  bagian yaitu: Dharuriyat, Hajiyat
dan
Tahsiniyat. Kebutuhan dharuriyat ialah
tingkat  kebutuhan  yang  harus  ada,  atau disebut  juga  dengan  kebutuhan  primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancamlah keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Imam al-Syatibi  ada  lima  hal  yang  termasuk dalam  kategori  ini,  yaitu  memelihara agama ,  memelihara jiwa ,  memelihara akal , memelihara kehormatan dan keturunan ,  serta  memelihara harta . Untuk  memelihara  lima  pokok  inilah Syariat  Islam  diturunkan.  Setiap  ayat hukum  bila  diteliti  akan  ditemukan alasan  pembentukannya  yang  tidak  lain adalah  untuk  memelihara  lima  pokok diatas.
Kebutuhan hajiyat
ialah kebutuhan sekunder ,  bilamana  tidak terwujudkan  maka  tidaklah  sampai mengancam  keselamatan,  namun  tetap
akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan  segala  kesulitan  itu. Adanya  hukum rukhshah (keringanan) adalah  sebagai  contoh  dari  kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.
Dalam  lapangan  ibadat,  Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya  mendapat  kesulitan  dalam menjalankan  perintah-perintah taklif . Misalnya,  Islam  membolehkan  tidak berpuasa  bilamana  dalam  perjalanan dalam  jarak  tertentu  dengan  syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga  halnya  dengan  orang  yang  sedang sakit.  Kebolehan  meng- qasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini. Kebutuhan tahsiniyat ialah
tingkat  kebutuhan  yang  apabila  tidak terpenuhi  tidaklah  akan  mengancam eksistensi  salah  satu  dari  lima  pokok  di atas,  dan  tidak  pula  menimbulkan kesulitan.  Tingkat  kebutuhan  ini  berupa kebutuhan
pelengkap, seperti dikemukakan  Imam  al-Syatibi,  hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat,  menghindarkan  hal-hal  yang tidak  enak  dipandang  mata,  dan  berhias dengan  keindahan  yang  sesuai  dengan tuntutan moral dan akhlak.
b. Tingkatan kepahaman Seorang Mujtahid sebelum merealisasikan  sebuah  hukum  kedalam perbuatan  atau  dunia  real,  haruslah terlebih  dahulu mengetahui bahwa syariah  beserta  maqashidnya  bersifat umum  bagi  seluruh  mukallaf.  Untuk  itu perlu  dipahami  oleh  seorang  mujtahid terlebih dahulu harusnya memiliki kemampuan  yang  matang  terhadap bahasa  Arab,  karena  syariat  diturunkan dengan  bahasa  Arab.  Selanjtnya  karena Syariat  itu  bersifat  ummiyah  (tidak  bisa
tulis  baca)  syariat  diturunkan  untuk manusia  secara  umum,  diantara  mereka ada  orang  terdidik  dan  ada  pula  yang tidak mengerti tulisan dan bacaan, untuk itu  syariat  memiliki  standar  yang  bisa dipahami  oleh  semua  orang  baik  orang terdidik  maupun  yang  tidak  bisa  tulis baca.  Dalam  memahamkan  syariat  ini seorang  mujtahid  haruslah  mampu memahamkan  kepada  seluruh  level manusia  itu  termasuk  kepada  kaum ummy (tidak bisa tulis baca).
c. Tingkatan taklif (tanggung jawab) Hukum  yang  Allah  turunkan merupakan taklif (tanggung  jawab)  bagi manusia,  untuk  itu  perlulah  kiranya merincikan syarat-syarat terjadinya taklif bagi  umat.  Diantara  syarat  itu  adalah harus  adanya qudrah (kemampuan mukallaf ),  sehingga  ketika  seorang mukallaf tidak  mempunyai  kesanggupan maka tidaklah mereka dituntut tanggung jawabnya untuk melaksanakan.
d. Tingkatan ta‟at Setelah syarat-syarat taklif terpenuhi oleh seorang
hamba (Mukallaf)  barulah  naik  ke  tingkat selanjutnya  yaitu  kewajiban  mentaati dan  melaksanakan  semua  hukum  Allah SWT. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam  Al  Syathibi:  “tujuan  adanya syariat  adalah  mengeluarkan  manusia dari  hawa  nafsu  menuju  penghambaan diri  kepada  Allah  SWT  baik  atas kesadaran  dan  pilihan  mereka  sendiri ataupun karena keterpaksaan (Abu Ishaq as Syatibi, 2006).
Dengan memahami penjelasan di atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa kemashlahatan menurut Imam al-Syatibi dilihat dari dua sudut pandang,  yaitu (1) maqasid  al-syari‟  (tujuan  Tuhan),  dan (2) maqasid al-mukallaf (tujuan mukallaf) (La Jamaa, 2011). Maqasid al-
syari‟ah  dalam  arti maqasid  al-Syari‟ , mengandung empat aspek, yaitu:
a.  Tujuan  awal  dari  syariat,  yakni kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di khirat.
b.  Syariat  sebagai  sesuatu  yang  harus dipahami.
c.  Syariat  sebagai  suatu  hukum  taklif yang harus dilakukan
d.  Tujuan  syariat  adalah  membawa manusia ke bawah naungan hukum (Abu
Ishaq as Syatibi, 2006). Di dalam bukunya Al Muwafaqot,  Imam  Al  Syatibi  telah membuka  lebar-lebar  peluang  bagi ulama-ulama syari‟ah  untuk  terus menggali  rahasia-rahasia  Syari‟at  Islam ini  secara  lebih  luas.  Barangkali  cukup apa  yang  dikatakan  Syeikh  Muhammad Fadhil  ibnu  Asyura:  “Sesungguhnya Imam Syatibi di dalam bukunya
Muwafaqot,  telah  mampu  membangun proyek  raksasa  di  dalam Tsaqofah Islamiyah ,  darinya  kita  mampu  melihat cara-cara untuk menjaga agama ini, yang belum  disadari  oleh  sebagian  besar orang-orang  sebelum  Imam  Syatibi. Sehingga  ulama-ulama  yang  konsen dalam penggalian rahasia-rahasia syari‟at  setelahnya  bisa  dikatagorikan sebagai  pengikutnya,  Mulai  nampak kelebihan  bukunya  pada  saat  ini  dengan keadaan  yang  menakjubkan,  ketika dunia  Islam  pada  masa  kebangkitan dihadapkan pada problematika penyelarasan  antara  hukum  syari‟at dengan  perkembangan  zaman,  maka buku muwafaqot hadir untuk
memberikan jawabannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Problematika  Perbankan  Syariah  Di Indonesia
Terdapat  tujuh  masalah  yang menjadi tantangan dan perlu diatasi oleh
perbankan  syariah  agar  dapat  maju  dan berkembang (Tempo.co 2018).
Pertama, kurangnya sinergi antara Otoritas  Jasa  Keuangan ( OJK) dan  pemerintah  dalam  membangun industri  keuangan  syariah.    Kedua, permasalahan  modal  perbankan  syariah. Dari  total  12  bank  syariah  saat  ini,  6 bank  masih  berada  di  kategori  Bank Umum  Kegiatan  Usaha  (BUKU)  1  atau permodalan kurang dari Rp 1 triliun, dan 6  bank  lain  berada  di  kategori  BUKU  2 atau  permodalan  antara  Rp  1-5  triliun. ketiga  biaya  dana  perbankan  syariah yang  mahal.  Hal  ini  menjadi  penyebab masyarakat mengeluh perbankan syariah lebih  mahal  dibandingkan  bank  umum konvensional.  keempat  adalah  produk bank  syariah  yang  tidak  variatif  dan belum dapat  diakses  masyarakat.  kelima adalah  terkait  dengan  kualitas  sumber daya manusia di perbankan syariah yang kurang  memadai.  keenam  adalah  terkait dengan  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat  tentang  perbankan  syariah yang  masih  kurang.  Dan  terakhir  adalah terkait dengan pengaturan dan pengawasan  perbankan  syariah  oleh OJK yang masih harus ditingkatkan.
Menurut beberapa jurnal bahwa permasalahan  dalam  hal  pengembangan perbankan  syariah  di  Indonesia  dapat dibagi  menjadi  4 aspek  yang terdiri dari aspek sumber daya
manusia (SDM),Teknikal,  Legal/Struktural  dan aspek  Pasar/Komunal  (Aam  Slamet Rusyidiana, 2016).
Aspek  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  pertama;  lemahnya  pemahaman praktisi bank syariah, baik sisi pengembangan bisnis maupun sisi syariah.  Dengan  kata  lain  belum terpenuhinya  sumber  daya  insani  yang mumpuni  di  bidang  ekonomi  syariah,
sehingga  dalam  praktiknya  perbankan syariah  seringkali  menyimpang  dari prinsip syari‟ah. Kedua, supply oriented. Praktisi  hanya  bisa  menjelaskan  apa yang  mereka  tahu  tetapi  tidak  bisa menjawab  apa  yang  ditanyakan  oleh masyarakat.  Ketiga,  belum  memadainya sumber  daya  manusia  yang  terdidik  dan profesional, terutama teknis manajerial.
Aspek Technical, pertama,
permodalan  (dana)  bank  syariah  masih belum  memadai  dan  biaya  dana  yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan.
Dampaknya,  secara  umum  bank  syariah tidak  se-efisien  bank  konvensional. Kedua,  inovasi  di  bidang  produk  dan layanan,  pemasaran  dan  pengembangan bisnis  yang  dimiliki  bank  syariah  masih lemah,Ketiga, kurang memadainya fasilitas  atau  infrastruktur  teknologi informasi  (IT),  padahal  hal  tersebut merupakan prasyarat
penting keberhasilan lembaga keuangan.
Aspek  Legal/Struktural  pertama,
belum  selarasnya  visi  dan  kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Kedua, pengaturan dan pengawasan  yang  masih  belum  optimal. Ketiga,Kurangnya support dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah,
terutama  jika  dibandingkan  dengan negeri Jiran.
Aspek  Pasar/Komunal,  pertama; salah  satu  permasalahan  yang  masuk dalam  bagian  ini  adalah  masalah persaingan,  baik  persaingan  antar  bank syariah  sendiri  maupun  dengan  lembaga keuangan  lainnya.  Kedua;  masalah  pada tingkat  kepercayaan,  adalah  kurangnya minat  masyarakat  dalam  menyimpan dana  di  bank  syariah  karena  rasa  tidak
percaya kepada bank syariah atau karena return  yang  rendah  di  banding  bank konvensional. Ketiga; kurangnya
pengetahuan masyarakat terhadap
keberadaan  bank  syariah,  baik  dari  sisi pelayanan  yang  diberikan,  maupun pengetahuan  akad  yang  relatif  lebih “rumit”.
Isu  kritis  terkait  produk  bank syariah  adalah  isu  klasik  dominasi murabahah dalam pembiayaan.
Murabahah  memang  bukan  transaksi yang dilarang, tetapi seharusnya akad ini menjadi  akad  sekunder  karena  bank syariah idealnya lebih
banyak menggunakan akad bagi hasil. Tetapi isu ini tentu, bukan karena keengganan bank syariah saja, tetapi juga disebabkan oleh paradigma  masyarakat  atau  nasabah yang  juga  belum  siap  dengan  akad  bagi hasil.  Nasabah  penabung  belum  siap dengan  fluktuasi  bagi  hasil  murni terhadap tabungan atau deposito mereka. Faktor  tingkat  bagi  hasil  masih  menjadi prioritas pilihan nasabah untuk menabung  di  bank  syariah.  Sehingga ketidaksiapann  ini  juga  ikut  memaksa bank  syariah  untuk  memperoleh  return secara  tetap  dan  murabahah  adalah diantara  pilihannya  disamping  prosedur dan  risiko  yang  minim  (Sepky  Mardian, 2015).
Selanjutnya  perataan  laba  atau income  smoothing adalah  diantara  isu yang terkait dengan laporan keuangan di bank syariah. Seperti dijelaskan sebelumnya  karena  nasabah  belum  siap dengan fluktuasi  bagi  hasil murni, maka ini  memberikan  insentif  kepada  bank syariah  untuk  melakukan  perataan  laba atau bagi hasil yang diperoleh di periode tertentu  dengan  mencadangkannya  dan mengeluarkan  cadangan  tersebut  pada kondisi  lain  saat  bagi  hasil  turun.
Kebijakan ini bisa menimbulkan penzaliman  terhadap  beberapa  nasabah karena  haknya  atas  bagi  hasil  tidak ditunaikan sebagaimana seharusnya.
Namun, kebijakan ini telah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI yang membolehkan kebijakan tersebut dengan syarat bank meminta persetujuan dengan nasabah  yang  hak  tidak  ditunaikan sebagaimana seharusnya (Sepky Mardian, 2015). Implementasi Maqashid Syariah Imam  Al  Syathibi  Sebagai  Solusi Permasalahan  Perbankan  Syariah  Di Indonesia Bank  Syariah  harus  memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan  hanya  untuk  mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk  mewujudkan Maqashid  Shariah . Agar dapat mencapai Maqashid Shariah , sebuah  lembaga  bisnis  Syariah  harus mampu  melakukan  penjagaan  pada al- aql (pikiran), addien (agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), maal (harta). Dalam  konteks  praktik  bisnis  Syariah, pencapaian Maqashids  Shariah dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan  dan  pencapaian  kepentingan publik (Jumansyah, Ade Wirman Syafei, 2013). Dalam mencapai Maqashid
Shariah tersebut,  pengelolaan  bank Syariah  harus  mengacu  kepada  standard dan  pedoman  tata  kelola  yang  sesuai dengan  prinisp-prinsip  Syariah.  Bank Indonesia  mendorong  agar  pengelolaan bank  Syariah  di  Indonesia  mengacu kepada
prinsip-prinsip
Good
Governance  Bisnis  Syariah  (GGBS).
Bank  Indonesia  juga  mengharapkan dengan pengelolaan bank Syariah berdasarkan kepada prinsip-prinsip
GGBS maka akan mendorong
terwujudnya  bank  Syariah  yang  sehat secara  financial  namun  juga  bank Syariah  yang  patuh  terhadap  prinisp- prinsip  Syariah  dalam  seluruh  lini operasionalnya (Jumansyah, Ade
Wirman Syafei, 2013).
Berdasarkan  prinsip  mashlahah yang  dikemukakan  oleh  Imam  As Syathibi  yaitu  harus  dalam  rangka menegakkan keadilan maka bank syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua  kegiatan  bisnis,  yang  meliputi produk,  harga  dan  jangka  waktu  dalam kontrak  dan  kondisinya.  Bank  Syariah juga  harus  memastikan  bahwa  semua usaha bisnis yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat
menimbulkan ketidakadilan,  seperti  riba  (termasuk bunga),  penipuan  atau  kecurangan, korupsi,  dan  lain  sebagainya.  Secara tidak langsung, Bank Syariah harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya
kearah  yang  penting,  yang  dapat membantu  mengurangi  pendapatan  dan kesenjangan sosial, serta dapat memutarkan  harta  dan  pembagian  bagi hasil  secara  adil.  Bank  Syariah  harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan  bisnis  yang  menghasilkan manfaat  yang  lebih  besar  kepada masyarakat.  Kegiatan  ini  termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti investasi  pada  sektor-sektor  penting  dan pembiayaan proyek perumahan.
Berdasarkan nilai maghashid syariah Imam Al Syathibi yang ke-2 dan ke-3,  bahwasanya  haruslah  berilmu  dan ilmu  itu  harus  di  aplikasikan  dalam dunia real maka haruslah ada penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya
kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Dengan demikian, Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki  nilai-nilai  moral  yang  tepat. Selain  itu  Bank  Syariah  juga  harus memberikan  informasi  tentang  produk- produk  mereka  kepada  para  pemegang saham.
Bank-bank syariah dikonsep sebagai  lembaga  keuangan,  dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha (nasabah)  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil ( profit  and  loss  sharing ).  Dengan demikian bagi hasil seharusnya merupakan mekanisme yang dominan di bank  syariah,  namun  kenyataannya mekanisme  produk  bagi  hasil  tidak menunjukkan  prosentase  yang  cukup tinggi (Abdullah Saeed, 2003).
Pada  akad mudharabah di  perbankan syariah  dikenal  apa  yang  disebut  “dua tahap”  atau two-tier ” mudharabah .  Hal ini karena perbankan syariah merupakan lembaga “perantara” atau “ intermediaries ” sebagai dasar
peghimpunan  dana  masyarakat  untuk disalurkan  kembali  kepada  masyarakat dalam berbagai pembaiayaan dan penyertaan modal.

## PENUTUP Kesimpulan
Masalah baru dalam dunia perekonomian tidak akan pernah habisnya,  apalagi  ketika  membicarakan tentang perbankan syariah, karena keberadaan  perbankan  syariah  masih dianggab  baru  sehingga  masih  terjadi ketimpangan disana-sini.
Imam  as  Syathibi  dalam  buku  Al Muwafaqatnya  telah  memberikan  jalan keluar untuk permasalahan-
permasalahan  baru  yang  akan  dihadapi oleh  umat  muslim  dimasa  yang  akan datang.
Dari  sudut  pandang  maqashid syariah  yaitu  prinsip  mashlahah  dari Imam  As  Syathibi  solusi  dari  bnyak permasalahan baru itu adalah:
1. Harus  dalam  rangka  menegakkan keadilan.  Untuk  itu  bank  Syariah harus  memastikan  transaksi  wajar dalam semua kegiatan bisnis.
2. Bank Syariah juga harus memastikan  bahwa  semua  usaha bisnis bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan
ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga),  penipuan  atau  kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya.
3. Bank  Syariah  harus  bijak  dalam menggunakan  keuntungannya  dan mengarahkan  kegiatan-kegiatannya kearah  yang  penting,  serta  dapat memutarkan  harta  dan  pembagian bagi hasil secara adil.
4. Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan  bisnis  yang  menghasilkan manfaat  yang  lebih  besar  kepada masyarakat.  Kegiatan  ini  termasuk dibidang  yang  berkaitan  dengan kebutuhan  dasar  masyarakat  seperti investasi  pada  sektor-sektor  penting dan pembiayaan proyek perumahan.
5. Berdasarkan nilai maghashid syariah Imam Al Syathibi yang ke-2
dan  ke-3,  bahwasanya  haruslah berilmu  dan  ilmu  itu  harus  di aplikasikan  dalam  dunia  real  maka haruslah ada penyebaran pengetahuan  dan  keterampilan  serta menanamkannya kedalam nilai-nilai
individu untuk perkembangan spiritualnya. Dengan demikian, Bank  Syariah  harus  merancang program-program  pendidikan  dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja
berpengetahuan  dan  terampil  serta memiliki  nilai-nilai  moral  yang tepat.  Selain  itu  Bank  Syariah  juga harus memberikan informasi tentang produk-produk  mereka  kepada  para pemegang saham

## DAFTAR PUSTAKA
Aam  Slamet  Rusyidiana,  Oktober  2016, “Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah  Di  Indonesia:  Aplikasi Metode Analytic Network Process”, Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen, Volume 6 (2).
Abdul  Jabbar  Bin  Ahmad  Bin  Abdul Jabbar  Al  Qadhi  Abul  Hasan Hamdani, 1996 M, 1416 H, Syarah Ushul Khamsah , (Cairo:
Maktabah Wahbah).
Abdul  Karim  Bin  Muhammad  Bin Manshur  As  Sam‟ani,    1382  H,
1962  M ,  Al  Ansaab ,  (Ahidar Abad:  Majlis  Daerah  Al  Ma‟arif Al Ustmaiyah).
Abdullah  Saeed,  2003, Bank  Islam  Dan Bunga  Bank,  Studi  Kritis  Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Abu  Ishaq  As  Syatibi,  2006, Al Muwafaqaat  Fi  Ushulissyari‟ah,
(Kairo: Maktabah Al Usrah).
Aj Jauhary , Asshhah  Tajullughah  Wa
Shahhah  Al  Arabiah    Tahqiq
Ahmad Abdul Ghafur
Departemen  Agama  R.I,  2004, Al- Qur‟an Dan Terjemahnya . Jakarta: CV Naladana. Djazuli,A. Kaidah- Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam Dalam.
Dr.  Abdur  Razaq  Waraqyah , June  2007
M, Jamada II 1428 H, Maslak Al Imam  Al-Syathibi  Fi  Taq‟id  Al Maqashid Watanziil Ahkam, Journal  Of  Sharia  And  Islamic Studies  University  Of  Kuwait , Volume 22, Issue No 69, Kuwait. Fazlurrahman,  1984, Islam .  Transleter Ahsi Bandung: Pustaka.
Http:// Kunakaabir .Blogspot.Co.Id/2007/ 09/Imam-Syatibi.Html.
Ibn  Manzur. Lisan  Al-„Arab ,  Juz  VIII. Bayrut: Dar Al-Sadr, [T.Th.].
Jumansyah,  Ade  Wirman  Syafei,  Maret
2013 , “Analisis Penerapan Good Governance  Business  Syariah Dan Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah Di Indonesia”, Jurnal  Al-Azhar
Indonesia  Seri  Pranata  Sosial,
Vol . 2, No. 1. La Jamaa, Juli-Desember 2011, “ Dimensi Ilahi  Dandimensi  Insani  Dalam Maqashid  Al-Syari‟ah ”,  Asy- Syir‟ah Jurnal Ilmu Syari‟ah Dan Hukum, Vol. 45 No. II. Muhammad  Bin  Ahmad  Arromli  Al Anshori,  1994  M,  1414  H,
Ghayatul  Bayan  Syarah  Zabad Ibnu Ruslan , (Beirut: Dar Ma‟rifah).
Muhammad Syafii Antonio,  Yulizar  D. Sanrego,  Muhammad  Taufiq, (2012), “An  Analysis  Of  Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation In Indonesia And Jordania” , Journal  Of  Islamic  Finance,  Vol. 1  No.  1,  012  –  029.  IIUM
Institute Of Islamic Banking And
Finance  ISSN  2289-2117  (O)  / 2289-2109 (P) Muhammad  Zaki,  Bayu  Tri  Cahya, Desember 2015, Aplikasi Maqasid Asy-Syari„Ah Pada Sistem Keuangan Syariah, Jurnal Bisnis  Dan  Manajemen  Islam,
BISNIS, Vol. 3, No. 2.
Sepky Mardian, 2015, “Tingkat Kepatuhan Syariah  Di  Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Syaltut,  Mahmud . 1966, Islam:  „Aqidah Wa  Syari‟ah .  Kairo:  Dar  Al-
Qalam,.
Syarifuddin,  Amir,  1999, Ushul  Fiqh , Jilid  2.  Cet.  I; Jakarta: PT  Logos Wacana Ilmu.
Syihabuddin  Abi  Abdillah  Yaqut  Bin Abdillah  Al  Hamawi  Ar  Rumi,
1977  M,  1397  H ,  Mu‟jam  Al Buldan , (Beirut: Dar As Shadir). Tempo.Co,  2018, 7  Masalah  Bank
Syariah , Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/7 21104/Ini-7-Masalah-Bank- Syariah , Pada Tanggal 30 Januari, Jam 22:52