Jurnal Pendidikan Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut ISSN: 1907-932X
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama
Islam
Haris Munawar Program Studi Magister Pendidikan Islam, Universitas Garut

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis Pelaksanaan  Kebijakan Pengembangan  Agama  Islam  terhadap  Koordinasi  Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan  Agama  Islam  untuk  Mewujudkan  Efektivitas  Program  Pendidikan Agama  Islam. Metodologi  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  analisis desrkiftif dengan teknik survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah angket, wawancara, observasi, dan studi dukumentasi. Teknik analisis data yang digunakan  adalah  analisis  statistik  dengan  model  analisis  jalur  (path  analysis). Lokasi penelitian ialah di Kecamtan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu dengan jumlah responden 65 orang. Hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan  kebijakan  Pengembangan  Agama  Islam  berpengaruh  secara positif terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam upaya Meningkatkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam.  Dengan  kata  lain  untuk  meningkatkan  efektivitas  program  pendidikan agama Islam maka pelaksanaan kebijakan agama Islam dan koordinasi penyuluh dengan pengawas harus ditingkatkan pula..
Kata kunci: efektivitas program; koordinasi; pelaksanaan kebijakan

## 1 Pendahuluan
Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk Pendidikan Agama Islam. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.
Berdasarkan  keputusan  Menteri  Negara  koordinator  Bidang  Pengawasan  Pembangunan  dan Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  54/KEP/MK.WASPAN/9/1999  tentang  Jabatan Fungsional  Penyuluh  Agama  dan  Angka  Kreditnya,  disebutkan  bahwa  tugas  pokok  Penyuluh Agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Hal ini menunjukan bahwa penyuluh agama sebagai wakil pemerintah dalam membina umat menuju kebahagian yang hakiki.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  penyuluh  agama  Islam  tidak  terlepas  dari  kebijakan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah,  termasuk  dalam  hal  berkoordinasi  dengan  pengawas  pendidikan
agama Islam demi terwujudnya generasi muda yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah sesuai tujuan bersama. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam masih perlu ditingkatkan. Dan ini menjadi tanggungjawab serta kewajiban bersama bagi setiap muslim, ulama dan tokoh agama, serta pemerintah.
Seperti halnya di Kecamatan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu, belum maksimalnya pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  agama  Islam  menjadi  salah  satu  penyebab  kurangnya koordinasi antara penyuluh agama Islam dengan pengawas pendidikan agama Islam dan berimbas pada belum efektifnya program pendidikan agama Islam.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam artikel ini akan membahas tentang “ Pelaksanaan Kebijakan  Pengembangan  Agama  Islam  terhadap  Koordinasi  Penyuluh dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam ”.

## 2 Metodologi
Dalam  penelitian  ini,  untuk  mengungkapkan  permasalahan  serta  mengkaji  dan  menganalisis hubungan kausal efektual antar variabel yang menjadi fokus penelitian, maka metode yang akan digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan teknik survey.
Populasi dalam penelitian ini adalah para penyuluh agma dan pengawas pendidikan agama Islam di Kecamatan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu sebanyak 65 orang. Semua populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi lapangan melalui angket, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis).
Untuk  melihat  kondisi  objektif  ada  objek  penelitian.  Peneliti menetapkan  operasionalisasi variabel  penelitian, yang disusun  untuk  memudahkan  langkah-langkah  dalam  menjaring  dan mengumpulkan  data  yang  diperoleh  dari  responden  sesuai  dengan  teori-teori,  konsep-konsep, proposisi-proposisi,  dan  asumsi-asumsi  dari  variabel-variabel  penelitian  penelitian  yang ditetapkan. Adapun operasionalisasi variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
No Variabel Dimensi Indikator 1 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam (X). (Iskandar, 2015) 1. Komunikasi a. Materi b. Metode penyampaian c. Sumber komunikasi 2. Struktur Birokrasi a. Fungsi organisasi b. Komposisi c. Hirarki d. Peraturan-peraturan 3. Sumber Daya a. Manusia b. Fasilitas c. Keuangan 4. Sikap Aparatur a. Kognitif b. Afektif c. Psikomotorik
No Variabel Dimensi Indikator 2 Koordinasi Penyuluh Agama Islam dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam (Y) (Hasibuan, 2012) 1. Sense of cooperation a. Kesamaan bidang b. Rasa sepenanggungan 2. Kompetisi a. Internal b. Eksternal 3. Semangat a. Motivasi b. Kinerja 4. Esprit de corps a. Saling menghargai b. Saling mendukung c. Saling memahami 3 Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam (Z) (Richard, 2010) 1. Optimasi Tujuan a. Kejelasan tujuan b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 2. Perspektif Sistem a. Interaksi organisasi b. Hubungan antar komponen 3. Tekanan Terhadap Perilaku a. Kepatuhan terhadap norma b. Kontrol

## 3 Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Penelitian
Penelitian  ini  menguji  fakta  empiris  tentang  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan agma  Islam  terhadap  koordinasi  penyuluh  agama  Islam  dengan  pengawas  pendidikan  agama Islam  untuk mewujudkan  efektivitas  program  pendidikan  agama  Islam.  Paradigma  penelitian yang dianalisis disajikan pada gambar berikut:
Gambar 1. Paradigma penelitian
Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2 Hasil perhitungan analisa statistika
Vol. 11; No. 01; 2017; 18-25
Hipotesis Utama Koefisien jalur F hitung F tabel determinan Makna hubungan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam 0, 6688 10,0693 1,52109 0,3322 Signifikan Sub Hipotesis Koefisien jalur t hitung t tabel determinan Makna hubungan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam 0,3260 5,5206 1,9996 0,6740 Signifikan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam 0,0121 0,2709 1,9996 0,0346 Tidak Signifikan Koordinasi Penyuluh Agama Islam terhadap Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam 0,3191 4,3378 1,9996 0,6809 Signifikan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistika  dengan  analisis  jalur,  maka  ditemukan  fakta  bahwa secara simultan Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam berpengaruh secara positif dan  signifikan  terhadap  Koordinasi  Penyuluh  Agama  Islam untuk  Mewujudkan  Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam

## 3.2 Pembahasan
Model analisis pembahasan yang digunakan pada artikel ini mengacu pada konsep yang diusulkan oleh Ramdhani & Ramdhani (2014) dan Ramdhani, et. al. (2014), sehingga fakta-fakta emipiris hasil penelitian dapat diklarifikasi dengan konsep dan/ atau teori yang berkenaan dengan tema penelitian.
Istilah “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa inggris, yang berarti mengurus  masalah  atau  kepentingan  umum,  atau  berarti  juga  administrasi  pemerintahan. Kebijakan  lebih  berat  penekanannya  pada  tindakan  (produk)  yaitu  kebijakan  yang  ditetapkan secara subjektif.
Menurut KBBI kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta  cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Edi Sudarto (2013) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu  ketetapan  yang  memuat  prinsip-prinsip  untuk  mengarahkan  cara  bertindak  yang  dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
Selain itu menurut Budiardjo (1988) kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang  pelaku  atau  kelompok  politik  dalam  usaha  memilih  tujuan-tujuan  dan  cara-cara  untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan juga merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedoman  dan  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau  melarang  suatu  perilaku  (misalnya  suatu  hukum  yang  mengharuskan  pembayaran  pajak penghasilan),  kebijakan  hanya  menjadi  pedoman  tindakan  yang  paling  mungkin  memperoleh hasil yang diinginkan.
Kebijakan  dapat  diwujudkan  dengan  cara;  Pembuatan  Peraturan  UU,  Perencanaan  Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.
Berkaitan  dengan  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  Edward  III  (dalam  Iskandar,  2015) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau berhasil tidaknya suatu  kebijakan  yaitu:  1)  Komunikasi;  2)  Struktur  Birokrasi,  3)  Sumber  daya;  dan  4)  Sikap aparatur. Pelaksanaan  kebijakan  publik  adalah  implementasi  atau  penerapan  suatu  kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017).
Oleh karenanya kebijakan pengembangan agama itu sendiri mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya  Depertemen Agama  yang nantinya diselaraskan dengan tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  pemerintah.  Menurut  Hasibuan  (2012), koordinasi  adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
Menurut  Handoko  (2013), kebutuhan  akan  koordinasi  tergantung  pada  sifat  dan  kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. Komunikasi dalam pandangan Ramdhani dan Suryadi (2005) dapat diterjemahkan sebagai pola interaksi antar manusia untuk menemukan titik kepemahaman yang bermuara pada pendekatan win-win  solution atas  suatu  permasalahan  tertentu. Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh Handayaningrat  (2010)  bahwa  koordinasi  dan  komunikasi  adalah  sesuatu  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Selain  itu,  Handayaningrat  juga  mengatakan  bahwa  koordinasi  dan  kepemimpinan (leadership)  adalah  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain,  karena  satu  sama  lain  saling mempengaruhi.
Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang  seragam  dan  harmonis  pada  sasaran  yang  telah  ditentukan.  Sedangkan  menurut  E.F.L. Brech,  koordinasi  adalah  mengimbangi  dan  menggerakkan  tim  dengan  memberikan  lokasi kegiatan pekerjaan  yang  cocok  dengan  masing-masing  dan  menjaga  agar  kegiatan  itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan, 2012).
Menurut  Hasibuan  (2012)  terdapat  4  (empat)  syarat  koordinasi,  yaitu: sense  of  cooperation (perasaan  untuk  bekerjasama), rivalry (persaingan), team  spirit (saling  menghargai), esprit  de corps (bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai). Dimana keempat syarat inilah yang akan dijadikan dimensi dari organisasi.
Hasibuan (2012) juga berpendapat bahwa fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi antara lain:
a. Untuk  mencegah  terjadinya  kekacauan,  percekcokan,  dan  kekembaran  atau  kekosongan pekerjaan
b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi
c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisasi
d. Supaya  semua  unsur  manajemen  (6M)  dan  pekerjaan  masing-masing  individu  harus membantu tercapainya tujuan organisasi
e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan
Penyuluhan agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangka mencapai tujuan tertentu.  Bagi  proses  penyuluhan  agama  tujuan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  penting  dan sentral, yang memberi arah atau pedoman bagi langkah aktivitas penyuluah.
Sedangkan  pengawas  pendidikan  agama  Islam  adalah  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan Depertemen  Agama  yang  diberi  tugas, tanggung  jawab  dan  wewenang  secara  penuh  terhadap pelaksanaan  pendidikan  agama  Islam  di  sekolah  umum dan  penyelenggaraan  pendidikan  di madrasah  dengan  melakukan  penilaian  dan  pembinaan  dari  segi  teknis  pendidikan  dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Program Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam. Efektivitas program pendidikan agama Islam ialah pencapaian hasil program pendidikan agama Islam berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebagaimana  aktivitas  yang  bergerak  dalam  bidang  pendidikan  dan  pembinaan  kepribadian, tentunya  pendidikan  Islam  memerlukan  landasan  kerja  yang  memberi  arah  bagi  programnya. Sebab dengan adanya dasar dan juga fungsi sebagai sumber semua peraturan yang akan diciptakan sebagai pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan arah usaha tersebut.
Hal ini sesuai dengan penelitian di lapangan bahwasanya dalam pelaksanaan program pendidikan agama  Islam  tidak  akan  efektif  tanpa  adanya  koordinasi  yang  baik  antara  penyuluh  dengan pengawas  pendidikan  agama  Islam,  selain  itu  koordinasipun  tidak  akan  berjalan  dengan  baik tanpa adanya pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Islam yang efektif. Oleh karenanya demi  terwujudnya  program  pendidikan  agama  Islam  yang  efektif  maka  diperlukan  adanya pengaruh dari koordinasi dan pelaksanaan kebijakan yang efektif pula.
Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.
Sedangkan menurut Amin Tunggul Widjaya (1993) efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang  mengarahkan  melakukan  sesuatu  dengan  benar,  yang  membantu  memenuhi  misi  suatu perusahaan atau pencapaian tujuan. Selanjutnya Permata Wesha (1992) mengatakan efektivitas adalah  keadaan  atau  kemampuan  berhasilnya  suatu  kerja  yang  dilakukan  oleh  manusia  untuk memberikan guna yang diharapakan.
Berdasarkan  pengertian  diatas  dapat  dibuat  kesimpulan  bahwa  efektivitas  program  pendidikan agama Islam ialah pencapaian hasil program pendidikan agama Islam berdasarkan tujuan yang
telah  ditetapkan  sebelumnya. Dimana  menurut  Richard  (2010)  dimensi  efektivitas  program pendidikan  agama  Islam  meliputi:  1)  Optimasi  Tujuan,  2)  Perspektif  Sistem,  dan  3)  Tekanan Terhadap Perilaku.
Adapun  faktor  lain  yang  mempengaruhi Koordinasi  Penyuluh  Agama  Islam  dengan  Pengawas Pendidikan  Agama  Islam  terhadap  efektivitas  program  pendidikan  agama  Islam  yaitu  diduga kurangnya pemahaman mengenai tugas yang sebenarnya dan belum adanya suatu bidang yang bertugas  memantau  dan  mengarahkan kinerja  penyuluh  agama  dengan  pengawas  pendidikan agama Islam secara bersamaan.

## 4 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  statitistika,  secara  simultan, pelaksanaan  kebijakan  pengembangan agama  Islam  terhadap  koordinasi  penyuluh  agama  Islam  dengan  pengawas pendidikan  agama Islam untuk mewujudkan efektivitas program pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dalam peningkatan  pelaksanaan  kebijakan  pengembangan  agama  Islam  dirasa  perlu  diadakannya timabal balik semacam reward dan punishment agar lebih giat dalam bekerja, sedangkan dalam peningkatan koordinasi penyuluh dan pengawas perlu adanya sosialisasi ulang mengenai hakikat koordinasi yang sebenarnya, dan untuk peningkatan efektivitas program dakwah perlu diadakan semacam evaluasi bersama agar program-program yang dibuat tidak monoton dan tujuan yang diinginkan tercapai.

## Daftar Pustaka
Al-Qurthuby, Syamsu Al-Din. Jami' al-Bayan li al-Ahkam al-Quran. Mauqi al-Tafasir (Maktabah Syamilah).
Al-Thabrani. Mu'jam al-Ausath. Mauqi' al-Islam, Maktabah al-Syamilah.
Departemen  Pendidikan  Nasional. (2003). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta :  Balai Pustaka.
Dharma, S. (2013). Manajemen Kinerja. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Handoko, H. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE-UGM. Hasbullah, M. (2015). Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
Hatta, A. (2012). The Great Quran Jilid 1 Juz 1-15. Jakarta: Maghfirah Pustaka. Hatta, A. (2012). The Great Quran Jilid 2 Juz 16-30. Jakarta: Maghfirah Pustaka. Iskandar, J. (2015). Metode Penelitian. Bandung: Puspaga.
Makbuloh,  Deden. (2016). Pendidikan  Islam  dan  Sistem  Penjaminan  Mutu. Jakarta:  Rajawali Pers.
Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama. Malayu S. P, H. (2012). Manajemen Dasar : Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara. Mangkunegara, A. P. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E., (2014). Menjadi Kepala Sekolah Professional. Bandung: Remaja Rosdakarya.. Munawwir, A. W. Kamus Al-Munawwir.
Mustaqim. (2012). Supervisi Pendidikan Agama Islam. Semarang: RaSAIL Media Group.
Ramdhani, M. A. & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications 2005, 6 – 8 December, Penang, Malaysia.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. International Journal of Basic and Applied Science, 3(1), 47-56.
Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. International Journal of Basic and Applied Science, 3(2), 11-19.
Robbins, S. P. (2015). Perilaku Organisasi. Jakarta: Selemba Empat.
Sagala,  S. (2010). Manajemen  Strategik dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Robbins, S. P. (2011). Perilaku Organisasi.Jakarta: PT Indeks. Kelompok Gramedia. Sudarto, E. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Syah, M. (2010). Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya. Wijaya, A. T. (1993). Manajemen suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.