## DINAMIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DEMAK
*1 Salma Munawwaroh, *2 Nura Fajria
* 1 STAI Islamic Centre Demak Jawa Tengah, UNSIQ  Jawa Tengah di Wonosobo
* 1 Salmamuna96@gmail.com, * 2 nuraasyhar@fastikom-unsiq.ac.id
Artikel History Submit: 22 Juli 2021 Review: 29 Agustus 2021
Revised: 24 Oktober 2021
Accepted: 30 Desember 2021 Abstract: Indonesia as a country with the largest number of Muslims has  tremendous  potential  in  alleviating  poverty,  namely  through zakat, but this potential has not been realized in achieving this goal. The Ministry of Religion as an institution that has the main task and function  as  zakat  management  should  have  best  practice  in  zakat management. This study aims to identify the management of zakat in the Office of the Ministry of Religion of Demak Regency. The results of this study reveal that zakat in the Ministry of Religion of Demak Regency  is  not  optimal  for  Amil  or  zakat  managers  because  the management is not arranged ex-officio. Management still uses the old way,  which  is  just  distributing  zakat  without  thinking  about contemporary zakat management. The management of zakat at the Office of the Ministry of Religion of Demak Regency does not have supervision  and  transparency  for  muzakki.  The  researcher's recommendation  is  that  ex-officio  restructuring  of  amil  is  needed, and it is necessary to form a discussion group forum as an effort to equip amil's understanding of contemporary zakat management. And a monitoring system is needed for the management of zakat and the need for data transparency so that Muzakki's trust in Amil is created.
Keywords: Management, Zakat, Ministry of Religious Affairs.

## Pendahuluan
Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dalam Islam mewajibkan zakat bagi  pemeluknya.  Zakat  memiliki  potensi  yang  besar  namun  kenyataannya  dari penghimpunan dan dampak zakat bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat rendah.  Dengan  manajemen  penerapan  dalam  pengelolaan  zakat  yang  baik  akan menghasilkan dampak pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat  telah  diatur  sejak  pembentukan  BAZNAS  pada  masa  Orde  Baru  tahun  1968 dibentuk  dengan  nama  lembaga  Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ).  Setelah memasuki reformasi pada tahun 1999 legitimasi OPZ semakin kuat dengan disahkannya legitiminasi perundangan UU No 39 Tahun 1999 tentang Zakat. Beberapa keadaan mendasar terkait
pengelolaan  zakat  di  mana  kelembagaan  amil  zakat  lebih  kuat  dan  profesional.  Untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya, maka regulasi zakat UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai  penyempurna  dan  menggantikan  UU  Nomor  38  Tahun  1999.  Pengembangan regulasi  zakat  ini  mempunyai  tujuan  mengimplementasikan  ajaran  zakat  agar pengelolaannya  secara  amanah,  adil,  meningkatnya  kepastian  hukum.  Manfaat  dalam pendayagunaan  zakat  dapat  dalam  bentuk  pemberdayaan,  untuk  menanggulangi kemiskinan  serta  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.  Regulasi  zakat  ini  mendorong pengelolaan  zakat  yang  terintegrasi  yang  akan  meningkatkan  akuntabilitas  dan kepercayaan masyarakat.
Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi pengelolaan zakat yang tertuang di PMA Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pasal 550 huruf g. Penyelenggara atau Lembaga Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, dan juga penyusunan rencana serta pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf .
Ketua Umum Badan Amil Zaka Nasional Didin Hafidhudin menyatakan bahwa jumlah  zakat  yang  telah  terkumpul  belum  sebanding  dengan  potensi  zakat  yang  bisa dikumpulkan  dari  umat  muslim  di  Indonesia,  dari  sekitar  68  juta  penduduk  Idonesia mencapai 200 Trilyun, tapi zakat yang dapat dihimpun pada tahun ini baru terkumpul 1,3 trilyun.  Di  Kabupaten  Demak  pada  tahun  2011  dengan  jumlah  penduduk  1.  079.861, jumlah penduduk miskin 198.800, yaitu 18,76%, dengan pemeluk beragama Islam sebesar 99,35 %. Kabupaten Demak telah mempunyai BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) pada tahun  2007,  bardasarkan  SK  Bupati  No.  451/744/2006.  Dan  Berdasarkan  laporan keuangan  Bazda  Kabupaten  Demak  tanggal  30  september  2011,  pemasukan  zakat sejumlah 574 798,064 rupiah. Hal ini tentun masih sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah  penduduk  yang  mayoritas  muslim  dan  mempunyai  potensi  membayar  zakat (Kusriyah, 2016).
Kabupaten  Demak  dengan  jumlah  penduduk  1.063.763  jiwa,  99,45  beragama Islam, fakirmiskin 198.800 jiwa, zakat merupakan sumber kekuatan dalam penaggulangan kemiskinan. Data yang didapatkan akan dianalisis dengan memperhatikan kualitas data yang berupa fakta terjadi dalam praktek lapangan maupun dari kepustakaan. Pengelolaan zakat di Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 451/20/2010 tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat  Daerah  (BAZDA)  Kabupaten  Demak,  dan Keputusan Bupati Demak Nomor: 451/455/2011 tentang Himbauan Berzakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut  penulis merasa penting melakukan penelitian Bagaimanakah  pengelolaan  zakat  meliputi,  perencanaan  pelaksanaan,  dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di UPZ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak.

## Metodologi
Metode  penelitian  ini  memakai  pendekatan  kualitatif  deskriptif  melalui pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Demak sebagai fokus penelitian pelaksanaan zakat karena sifat daerah ini yang relijius (Marwoto, 2016). Dilakukan wawancara pada pegawai pengelola zakat untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan, pembagian sampai pada pertanggungjawaban. Observasi dilakukan dengan melihat bagaimana zakat diambil dan didistribusikan kepada yang berhak untuk menerima zakat.

## Hasil Penelitian

## Pengertian Manajemen Pengelolaan Zakat
Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan management diambil dari kata manage  yang  berarti  mengurus,  mengatur  melaksanakan,  mengelola,  sedangkan management itu sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama sebagai kata benda yang berarti direksi  atau  pimpinan.  Kedua  berarti  ketata  laksanaan,  tata  pimpinan  ,  pengelolaan (Echols,  2005).  Kata  manajemen  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  memiliki  arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (Kemendikbud, 2020).
Secara  terminologi,  ada  dua  pengertian  manajemen  yang  mengemuka  yaitu manajemen  sebagai  seni  dan  manajemen  sebagai  proses.  Menurut  Mary  Parker  Follet, manajemen  adalah:  ‛seni  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang  lain.  Hal  ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak dite ntukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari.  Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2012).
Kata zakat secara bahasa berasal dari kata zaka>-yazku- zaka>’an -wa zakwan yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh
Yusuf  Qardhawi,  yang  berkembang  bukan  hanya  harta  dan  kejiwaan  orang  kaya,  akan tetapi  juga  harta  dan  kejiwaan  orang  miskin.  Zakat  juga  digunakan  untuk  arti  taharah (suci), barokah, dan shalah (baik) (Furqon, 2015).
UU  No.  23  Tahun  2011  menyebutkan  pengertian  pengelolaan  zakat,  yaitu ‛Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan,  pe ndistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat‛.  UU  Pengelolaan  Zakat sebelumnya  yaitu  UU  No  38  tahun  1999,  mendefinisikan  pengelolaan  zakat  sebagai: ‘Kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan pendistribusian serta pendaya gunaan za kat‛. Terdapat perbedaaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak sama  sekali menyebutkan  fungsi  pengawasan,  sebaliknya  dalam  UU  38/1999  tidak  terdapat  fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi adalah hal yang urgen dalam pengelolaan. Pakar  manajemen  seperti  Stonner  dan  Daft,  menyebutkan  fungsi  pengawasan  dalam manajemen, hingga pada aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.
Walaupun  dalam  UU  No.23  tahun  2011  tidak    disebutkan  fungsi  pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, namun tetap mencantumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota  sedangkan  dalam  pasal  35,  menyebutkan  pengawasan  dapat  juga dilakukan oleh masyarakat. Menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah kegiatan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sebagaimana pada gambar berikut:
Gambar 1. Kerangka Manajemen Zakat (Jaelani, 2015)

## Pengelolaan Zakat

## 1. Perencanaan Zakat
Didalam  manajemen  zakat  step  awal    proses  yang    perlu  dilakukan  yaitu perencanaan.    Perencanaan  berhubungan  dengan    pemikiran  penentuan  sasaran  dan tujuan yang ingin di capai, tindakan yang musti dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap guna pencapainya, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak  dilakukan  oleh  Badan  atau  LAZ.  Dengan  kata  lain  perencanaan  menyangkut pembuatan  keputusan  tentang  apa  yang  hendak  dilakukan,  bagaiman  cara  melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisas (Jaelani, 2015).
Hasil  wawancara  dengan  penyelenggara  zakat  wakaf  (Garazawa)  Kementerian Agama  Kabupaten  Demak  yang  mana  memiliki  tugas  fungsi  melaksanakan  pelayanan, bimbingan  teknis,  pengelolaan  data  dan  informasi,  juga  penyusunan  rencana  dan pelaporan  di  bidang  pemberdayaan  zakat,  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  zakat dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kankemenag Kabupaten Demak. Ironisnya Gara Zawa dengan fungsi tersebut tidak termasuk ke dalam kepengurusan Unit Pengelola Zakat.
Dari  hasil  wawancara  dalam  perencanaan  belum  memiliki  rencana  kerja terstruktur bahkan tidak memiliki dokumen program kerja. namun berikut perencanaan yang dilakukan oleh UPZ Kankemenag Kabupaten Demak yang selama ini dilaksanakan. Perencanaan  zakat  harusnya  memiliki  kaitan  dengan  kegiatan  dengan  proses  sebagai berikut (Jaelani, 2015):
a. Menetapkan  tujuan  dan  sasaran  zakat.  sasaran  zakat  berkaitan  dengan  orang  yang berkewajiban  membayar  zakat  (muzakki)  dan  orang  yang  berhak  menerima  zakat (mustahiq).  sedangkan  tujuannya  adalah  menyantuni  orang  yang  berhak  agar terpenuhi  kebutuhan  dasarnya  atau  meringankan  beban  mereka  (Ahmad  Atabik, 2015). Muzakki di Kantor Kementerian Agama mutlak berasal dari Aparatur Sipil Negara  di  bawah  binaan  Kankemenag  Kabupaten  Demak  sejumlah  1.275  ASN (Demak,  2018).  Zakat  ini  berupa  zakat  profesi  yang  dipotong  langsung  dari  gaji/ tunjangan  Aparatur  Sipil  Negra  (ASN)  Kankemenag  Demak.  Sedangkan  zakat ditasharufkan kepada mustahiq dari daftar yang diajukan oleh para penyuluh agama Islam di setiap kecamatan se-Kabupaten Demak.
b. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan  yang  hendak    dicapai  dalam  pengelolaan  zakat.  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Demak  memiliki  dua  Lembaga  yaitu  Garazawa  dan  Unit Pengelola Zakat (UPZ). Secara structural UPZ bertanggungjawab kepada BAZNAS dan  GARAZAWA  bertanggungjawab  pada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Demak. Bentuk organisasi ini seharusnya bisa berjalan beriringan apabila pemangku  kebijakan  memahami  aturan  bahwa  pengurus  UPZ  dapat  bersifat  ex- officio  pada  pimpinan  masing-masing  (BAZNAS,  2016).    Artinya  ketua  UPZ seharusnya  dijabat  oleh  Pejabat  Penyelanggara  Zakat  akan  tetapi  pada  prakteknya jabatan ketua masih diduduki oleh mantan pejabat yang sudah rotasi dari Garazawa terkait tugas fungsi yang melekat pada jabatan tersebut. UPZ memiliki kepengurusan terdiri dari penasehat berjumlah 1 orang ketua, 7 orang anggota dan pengurus harian terdiri  1  orang  anggota,  1  orang  wakil  ketua,  1  orang  sekretaris,  1  orang  wakil sekretaris, 1 orang bendahara dan 1 orang wakil bendahara. Kepengurusan yang tidak dilaksanakan  secara  ex-officio  mengakibatkan  tidak  optimalnya  pelaksanaan  tugas karena rotasi yang biasa dilakukan instansi. Beberapa penasehat dan pengurus yang menduduki  sector  penting  dipahami  oleh  ketua  UPZ  tidak  bisa  digantikan personelnya sehingga pengelolaan dan pengawasan tidak maksimal.
c. Menetapkan  metode  atau  cara  melakukan  penggalian  sumber  dan  distribusi  zakat. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak atas penerimaan zakat. Saat ini UPZ mengelola dari satu sumber yaitu zakat profesi dan zakat fitrah ASN Kankemenag Kabupaten Demak. Saat awal dilaksanakan kebijakan zakat profesi di Kankemenag Kabupaten Demak terjadi  keberatan,  namun  seiring  berjalannya  waktu  kebijakan  pemotongan  zakat profesi  bisa  diterima  semua  pihak  (Mualimah  &  Kuswanto,  2019).  Kemenag Kabupaten Demak tidak melakukan inovasi ataupun penggalian sumber zakat di luar zakat yang dipotong oleh bendahara, jika ditelisik lebih dalam  penggalian sumber zakat dapat dilakukan dengan menggali muzakki dari jumlah anggota keluarga ASN KanKemenag Kabupaten Demak, untuk memudahkan ASN namun dengan melalui persetujuan  masing-masing  ASN,  hal  ini  memudahkan  ASN  membayarkan  zakat untuk anggota keluarganya.
d. Menentukan  waktu  untuk  penggalian  sumber  zakat  dan  dengan  skala  prioritas menentukan  waktu  untuk  mendistribusikan  zakat.  Sumber  zakat  yang  dikelola diterima secara berkala setiap bulan dari hasil pemotongan pajak oleh para bendahara,
sedangkan pendistribusian zakat secara berkala dilakukan pada kegiatan rutin seperti saat  bulan  Romadlon,  dzul  hijjah  maupun  incidental  seperti  bantuan  zakat  pada korban bencana.
e. Menetapkan amil atau panitia pengelola zakat dengan menentukan orang yang yang mempunyai  kompetensi  mindset,  memiliki  komitmen,  dan  profesionalisme  untuk melakukan  pengelolaan  zakat.  Anggota  dan  penasehat  UPZ  diangkat  dari  unsur pimpinan di Kankemenag Kabupaten Demak akan tetapi tidak ex officio, sehingga saat  jabatan  kedinasan  telah  dimutasi  atau  non  aktif,  tidak  terjadi  penggantian anggota;
f. Menetapkan  sistem  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  zakat,  baik  mulai  dari pembuatan  perencanaan,  pembuatan  pelaksanaan,  pengembangan  secara  terus- menerus secara berkesinambungan. Berdasarkan wawancara tidak ada pengawasan di UPZ Kankemenag Kabupaten Demak. Muzakki tidak pernah mendapatka laporan penyaluran,  bahkan  peneliti  selaku  salah  satu  muzaki  tidak  diperkenankan mempelajari laporan penyaluran zakat yang telah disusun.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan Zakat
Dalam  Pengelolaan  zakat  dibutuhkan  pengelola  yang  profesional,  mempunyai kompetensi dan komitmen kuat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/ Lembaga Amil Zakat.
a. Penentuan Kriteria Pelaksana Zakat
Yusuf Qardawi mempunyai pendapat bahwa petugas pelaksana zakat (amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya sebagai berikut:
1) Beragama  Islam.  Zakat  adalah  rukun  Islam  yang  ketiga  pelaksanankan merupakan kewajiban bagi umat islam dalam urusan yang sangat penting dalam Islam oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim.
2) Mukallaf  yaitu  orang  Islam  telah  dewasa  yang  sehat  akal  pikiranya  yang  siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
3) Mempunyai sifat amanah yaitu jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
4) Memahami  dan  mengerti  hukum-hukum  zakat  yang  menyebabkan  ia  mampu melaksanakan  sosialisasi  dalam  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  zakat kepada masyarakat.
5) Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
6) Kesungguhan Amil zakat untuk melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak sambilan apa lagi asal-asalan.
Pelaksana zakat di Kankemenag Kabupaten Demak tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan optimal. Karena tidak dietapkan secara ex officio sehingga pengurus yang sudah dimutasi tidak melaksanakan tugasnya.

## b. Penggalian Sumber Zakat
Untuk  penggalian  sumber  zakat,  Amil  tentunya  harus  mempunyai    kepandaian dalam melaksanakan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media  elektronik  terhadap    masyarakat  dengan  tujuan  supaya  masyarakat  semakin tumbuh  kesadaranya  terhadap  pentingnya  ibadah  zakat.  Dalam  menggali  sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah:
1) Pembentukan  unit  satuan  untuk  pengumpulan  zakat.  Hal  ini  dilakukan  untuk mepermudah  bagi  pengelola  zakat  dalam  menjangkau  muzakki  serta memudahkan para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat  membuka  unit  pengumpul  zakat  di  beberapa  tempat  sesuai  dengan tingkatanya. Atau pun bisa sesuai dengan daerah lokasinya.
2) Pembukaan unit kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat juga membuat konter atau loket zakat.
3) Pembukaan melalui rekening bank. yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.
Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak tidak ada upaya lain untuk menggali sumber zakat di luar zakat profesi ASN yang dinaungi (Nafis, 2021).
c. Pengawasan Zakat
Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistimatis, untuk  menetapkan  kinerja  setandar  pada  perencanaan  untuk  merancang  sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah  ditentukan  untuk  menetapkan  apakah  terjadi  suatu  penyimpangan  dan mengukur siknifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan
yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ. Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua  yang  telah  dirancang  untuk  mencapainya  yang  telah  sedang  dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut:
1) Menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ.
2) Mengukur  kinerja.  Pengawas    dalam  hal  ini  melakukan  pengukuran  atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan.
3) Memperbaiki  penyimpangan.  Proses  pengawasan  tidak  lengkap  jika  tidakada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.
Sedangkan  teknik  pengawasan  yang  harus  dilakukan  untuk  Badan  atau  LAZ adalah sebagai berikut:
1) Konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga.
2) Tujuan  penganggaran.  Dengan  menyatakan  perencanaan  dalam  angka  dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengijinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.
3) Jenis anggaran meliputi:
• Anggaran pendapatan dan pengeluaran
• Anggaran  waktu,  ruang  dan  bahan  baku,  dan  produksi  pelayanan terhadapwajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat.
• Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain.
• Anggaran kas Badan atau LAZ
• Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat
4) Teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana, yaitu:
• Data statistik atau akuntansi
• Grafik pulang pokon (breakeven)
• Audit operasional
• Observasi pribadi
Kemenag  Kabupaten  Demak  menurut  peneliti  masih  menggunakan  cara-cara lama, yang seharusnya mereka berpikir tentang pentingnya mengelola zakat dalam sebuah  manajemen  yang  rapi:    Para  pengelola  zakat  masih  beranggapan  bahwa pengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual, oleh karena itu, dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama atas dasar keikhlasan saja.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  zakat  di  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Demak  tidak  berjalan  secara  terencana  dan  tidak terawasi.  Pengelolaan  zakat  tidak  dilakukan  dengan  transparan  dan  masih  bersifat pengelolaan  lama.  Dalam  hal  ini  diperlukan  reorganisasi  yang  efektif  melibatkan  pihak sehingga terdpat sinergi antara Seksi penyelenggara Zakat Wakaf dengan Unit Pengelola Zakat. Dibutuhkan pembekalan kepada para Amil sistem pengelolaan yang kontemporer sehingga zakat bisa mencapai tujuannya sebagai sarana pengentasan kemiskinan. Selain itu,  dibutuhkan  sistem  kepengawasan  sehingga  pengelolaan  zakat  dapat dipertanggungjawabkan.

## Daftar Pustaka
Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. ZISWA: Jurnal Zakat Dan Wakaf , 2(1), 40 – 62.
BAZNAS. Peraturan BAZ NASIONAL No. 2 Thn 2016 Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.pdf. (2016).
Demak, K. (2018). Laporan Tahunan Kankemenag Kab. Demak Tahun 2018. Demak.
Echols, J. M. dan H. S. (2005). Kamus Inggris Indonesia . Jakarta: PT Gramedia.
Furqon, A. (2015). Manajemen Zakat . Semarang: UIN Walisongo.
Handoko, T. H. (2012). Manajemen dalam Berbagai Perspektif . Semarang: Erlangga.
Jaelani,  A.  (2015).  Manajemen  Zakat  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam  [Zakah
Management in Indonesia and Brunei Darussalam]. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609

## Kemendikbud. (2020). KBBI Daring.
Kusriyah,  S.  (2016).  Kebijakan  Pengelolaan  Zakat  Sebagai  Upaya  Penanggulangan Kemiskinan  Di  Kabupaten  Demak.  Masalah-Masalah  Hukum,  45(2),  140. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.140-149
Marwoto.  (2016).  Spiritual  Phenomena  in  the  Town  of  Demak.  Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences, 227(November 2015), 451 – 457. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.100
Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil  Negara  Kementerian  Agama  Kabupaten  Demak. Islamic  Management  and Empowerment Journal , 1(1), 45. https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62
© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).