## Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok: Bagaimana Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia Tahun 2017 - 2020?

## Destri Sambara Sitorus
Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas - Kristen Satya Wacana Salatiga, - Indonesia
e-maiI: destri.sambara@uksw.edu

## Abstrak
Perang  dagang  yang  diawali  dengan  kebijakan  luar  negeri  Presiden  Amerika Serikat  yakni  Donald  Trump  yang  memberi  tarif  terhadap  barang-barang  dari Tiongkok  memicu  Tiongkok  untuk  membalas  kebijakan  tersebut  dengan berbagai  bentuk  proteksi  lainnya.  Hal  ini  berdampak  bagi  pertumbuhan perekonomian  global  terutama  bagi  negara-negara  yang  banyak  menjalin kerjasama  dengan kedua negara tersebut, termasuk Indonesia. Adapun negara seperti Indonesia yang banyak bergantung dengan kerjasama ekonomi dengan kedua  negara  terutama  dibidang  ekspor  dan  impor  sehingga  tentu  terdampak melalui pertumbuhan ekonominya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  dampak  dari  perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2017 – 2020 menggunakan teori kebijakan luar negeri dan konsep proteksionisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat  dan  Tiongkok  memberi  dampak  yang  cukup  signifikan  bagi perekonomian Indonesia khususnya pada sektor ekspor dan investasi saham.
Kata  kunci :  perang  dagang;  Amerika  Serikat;  Tiongkok;  Indonesia; perekonomian.

## Abstract
The trade war that began with the foreign policy of the President of the United States, Donald Trump, who imposed tariffs on goods from China, triggered China to retaliate against this policy with various other forms of protection. This has an impact  on  global  economic  growth,  especially  for  countries  that  have  a  lot  of cooperation  with  the  two  countries,  including  Indonesia.  As  for  countries  like Indonesia, which depend a lot on economic cooperation with the two countries, especially  in  the  export  and  import  sectors,  it  is  certainly  affected  by  their economic  growth.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  study  that  aims  to explain how the impact of the trade war between the United States and China on the  Indonesian  economy  in  2017  -  2020  using  foreign  policy  theory  and  the concept  of  protectionism.  The  results  of  the  study  show  that  the  trade  war between  the  United  States  and  China  has  had  a  significant  impact  on  the Indonesian economy, especially in the export sector and stock investment.
Keywords : trade war; United States; China, Indonesia; economy.

## PENDAHULUAN
Amerika Serikat merupakan salah satu negara  yang  bangkit  menjadi  negara adidaya  semenjak  perang  dingin  dengan kemampuan  industri  dan  teknologi  yang pesat  pada  saat  itu  yang  digunakan  untuk bersaing  dengan  negara  Uni  Soviet  yang
sekarang ini bernama Rusia. Posisi Amerika Serikat yang terletak diantara dua samudra yaitu  Pasifik  dan  Atlantik  membuat perekonomian  Amerika  Serikat  semakin maju  secara  signifikan.  Pada  tahun  2017 Amerika  Serikat  memiliki  seorang  presiden baru yaitu Donald Trump yang memiliki janji
Riwayat Artikel Tanggal diajukan: 1 Mei 2021
Tanggal diterima : 18 Mei 2021 Tanggal dipublikasikan: 25 Juni 2021
Pengutipan: Sitorus, D.S.
(2021). Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok:
Bagaimana
Dampaknya Bagi Perekonomian
Indonesia Tahun 2017 - 2020?. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 13(1), 187-196
http://dx.doi.org/1 0.23887/jjpe.v13i
1.34192
e-ISSN  : 2599-1426
Vol. 13 No. 1 (2021)
kampanye “we make America great again”. Dalam  hal  ini  “ great  again” yang  dimaksud dalam  kalimat  tersebut  ditujukan  kepada kemakmuran  dan  kemajuan  masyarakat Amerika  Serikat  yang  dinilai  menurun  saat pemerintahan  Presiden  Barack  Obama (Malloy,  2019).  Salah  satu  faktor  dalam kemajuan  ini  adalah  sektor  perekonomian Amerika Serikat di dunia internasional yang memegang  sektor  ekspor  hasil  industri seperti  pesawat  terbang,  persenjataan  dan kendaraan bermotor, dan teknologi. Penggunaan  dolar  Amerika  sebagai  alat tukar  internasional  juga  berpengaruh  bagi Amerika  untuk  menguasai  perekonomian dunia  dengan  banyak  berinvestasi  di negara-negara lain (Deil, 2013). Oleh karena itu, kemajuan dan peningkatan perekonomian  menjadi  hal  utama  yang diperhatikan  oleh  Amerika  Serikat  dalam kebijakan  luar  negerinya  untuk  tetap mempertahankan  status  sebagai  negara adidaya.  Di  sisi  lain  Tiongkok  hadir memajukan  bidang  ekonominya  dengan biaya  tenaga  kerja  yang  lebih  murah sehingga  memiliki  kemajuan  perekonomian yang signifikan.
Tiongkok  sendiri  merupakan  salah satu negara terbesar di Asia dengan jumlah penduduk  terbanyak  di  dunia.  Hal  ini memberikan  keuntungan  pada  sektor lapangan  pekerjaan  yang  pada  saat  itu dibutuhkan  untuk  memajukan  ekonomi negara.  Tiongkok  juga  merupakan  salah satu negara yang menganut paham komunis dalam  sistem  pemerintahan  sehingga perekonomian mereka merupakan perekonomian tertutup yang berpusat pada negara  sebagai  pemegang  perekonomian tunggal.  Pada  saat  pemerintahan  Presiden Deng  Xiaoping,  Tiongkok  melakukan reformasi  ekonomi  yang  menyebabkan kemajuan  ekonomi  Tiongkok  meningkat secara  signifikan.  Kemajuan  ini  juga didukung  oleh  kemampuan  Tiongkok  yang dapat  memproduksi  barang  dengan  harga murah  yang  diminati  oleh  negara-negara berkembang  hingga  saat  ini.  Akan  tetapi beberapa  barang  tersebut  merupakan produk tiruan dari barang asli yang memiliki harga  lebih  mahal  sehingga  beberapa negara  meragukan  kualitas  dari  barang- barang  ekspor  hasil  produksi  Tiongkok (Andina,  2019).  Perkembangan  ekonomi
Tiongkok yang pesat menyebabkan Amerika Serikat  menjadi  waspada.  Hal  ini  didasari oleh  nilai  pertumbuhan  ekonomi  Amerika yang jauh di bawah Tiongkok dan masuknya produk-produk  Tiongkok  ke  dalam  Amerika Serikat.
Dengan meningkatnya ancaman perekonomian  yang  dapat  meningkatkan defisit  negara  dan  ditambah  dengan  visi Presiden  Donald  Trump  yang  akan memakmurkan masyarakat, Amerika menetapkan kebijakan proteksionisme terhadap Tiongkok dengan menetapkan tarif tinggi untuk barang impor. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak laju perekonomian  Tiongkok  pada  Amerika. Kebijakan  proteksi  dalam  perekonomian sebenarnya sudah dilarang dalam perjanjian FTA (Free  Trade  Agreement), akan  tetapi Amerika mengeluarkan kebijakan ini dengan alasan bahwa Tiongkok meniru dan mencuri Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  Amerika dengan  meretas  beberapa  situs  dan database  teknologi  di  Amerika  yang  berisi data  dan  kemampuan  dari  produk  industri yang dihasilkannya. Dengan alasan tersebut,  Amerika  bebas  menetapkan kebijakan  proteksi  terhadap  Tiongkok. Namun Tiongkok membantah keras tuduhan tersebut  dan  menetapkan  juga  kebijakan proteksi  kepada  Amerika  Serikat  melalui cara yang sama yaitu menetapkan tarif bea cukai  barang  impor.  Dengan  kedua  negara saling  memberlakukan  tarif  bea  cukai  dan menekan  pertumbuhan  ekonomi  pihak  luar menjadi  awal  terjadinya  perang  dagang antara  Amerika  Serikat  dengan  Tiongkok (Sinintya,  2018).  Hal  ini  berpengaruh  pada melemahnya  pertumbuhan  ekonomi  dunia termasuk  Asia  dan  khususnya  Indonesia yang  juga  menjalin  kerjasama  ekonomi dengan kedua negara.
Indonesia sebagai negara berkembang dalam
perekonomian internasionalnya  menggunakan  kebijakan non  blok  atau  tidak  memihak  sehingga bekerjasama  dengan  negara  dalam  blok apapun  termasuk  Amerika  Serikat  dan Tiongkok.  Dengan  adanya  kebijakan proteksi  antar  kedua  negara  tersebut, Indonesia  mengalami  penurunan  pada penghasilan produk ekspor yang diakibatkan dari  penetapan  biaya  tarif  bea  cukai  yang tinggi.  Hal  ini  juga  berdampak  pada
perekonomian  nasional  dimana  kebutuhan masyarakat  semakin  meningkat  yang memicu  untuk  melakukan  impor  barang yang  lebih  banyak  dibandingkan  jumlah ekspor  sehingga  perekonomian  Indonesia menurun.  Lalu  dampak-dampak  apa  saja yang terjadi dalam perekonomian Indonesia dari  tahun  awal  terjadinya  perang  dagang tersebut yaitu tahun 2017 hingga tahun 2020 akibat  dari  hadirnya  perang  dagang  antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tersebut?.

## Teori Kebijakan Luar Negeri
Teori  kebijakan  luar  negeri  adalah proses dan hasil dari pembuatan keputusan dengan  mempertimbangkan  referensi  dan konsekuensi dari kebijakan tersebut. Seperti dalam kutipannya Palmer & Morgan (2006) menyatakan,  “kami  mengidentifikasi  bahwa kebijakan  luar  negeri  pertama  bermaksud untuk menghasilkan perubahan atau kedua untuk mempertahankan keadaan”. Sehingga pada  dasarnya  kebijakan  luar  negeri  suatu negara  adalah  untuk  mengubah  keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan negara, serta kebijakan luar negeri akan digunakan untuk  mempertahankan  kondisi  bila  ada negara  lain  yang  berusaha  mengubah tatanan  ekonomi  politik  internasional. Sehingga  kebijakan  luar  negeri  adalah sebuah  proses  dari  sebuah  pengambilan keputusan  untuk  mempertahankan  sebuah kepentingan negara.
Adapun proses yang dimaksud dimulai dengan  penyelidikan,  penentuan  prioritas tujuan, penilaian persetujuan dan seterusnya.  Bilamana  berfokus  pada  level analisis sistem, kondisi internasional cenderung  akan  menghasilan  tindakan- tindakan  negara  untuk  mengamankan  diri sendiri.  Level  sistem  tidak  berfokus  pada kebijakan luar negeri satuan negara tertentu, namun  di  mana  kebijakan  luar  negeri tersebut dibentuk (Hudson, 2005). Kemudian menurut Hudson (2005) terdapat beberapa  pemikiran  dalam  pengambilan kebijakan  luar  negeri  yakni  pertama meningkatkan kapabilitas, namun dalam hal ini  lebih  memilih  negosiasi  dari  pada bertengkar. Kemudian yang kedua bertengkar atau melawan untuk menghindari kegagalan dalam meningkatkan kapabilitas, dan  yang  ketiga  menentang  aktor  tunggal atau pun koalisisi yang memiliki
kecenderungan  untuk  unggul  di  dalam sistem (Hudson, 2005).
Konsep Proteksionisme Konsep
proteksionisme yang
merupakan turunan dari teori merkantilisme memberikan pandangannya mengenai bagaimana  keuntungan  harus  diperoleh untuk  memajukan  roda  perekonomian negara sehingga negara harus memunculkan bentuk proteksionisme untuk melindungi  para  kaum  pedagang  dari kerugian yang ditimbulkan oleh pasar bebas dan menyetujui bentuk intervensi negara ke dalam  pasar.  Friedrich  List  seorang  tokoh merkantilis  memaknai  keinginan  pasar bebas  dari  suatu  negara  hanya  untuk kepentingan  para  pedagang  di  negara tersebut. Negara-negara harus membangun kerjasama  ekonomi  untuk  membuka  pasar bebas demi keuntungan perdagangan yang akan diperolehnya, karena dasar perjanjian pasar  bebas  seperti  FTA  dikendalikan  dan disepakati oleh negara maka mustahil pasar bebas  hadir  tanpa  intervensi  negara, sehingga  walaupun  teori  merkantilisme sudah  tidak  lagi  relevan  di  masa  modern namun  kebijakan  proteksionisme  secara tersirat  tetap  dilakukan  oleh  negara-negara guna  melindungi  perusahaan-perusahaan dalam negeri (Lim, 2014).
Kemudian  proteksionisme  sendiri merupakan  kebijakan  ketat  perekonomian dibidang perdagangan internasional dengan langkah  suatu  negara  untuk  membatasi perdagangan  antar  negara  yang  bertujuan untuk melangsungkan kehidupan perekonomian  negara  yang  melakukannya. Negara  yang  melakukan  proteksionisme secara  tersirat  akan  berusaha  untuk menutup pasar dagang antar negara dengan kebijakan  pajak,  tata  cara  niaga,  serta  bea cukai dan hambatan-hambatan perdagangan  lainnya  sehingga  proses perdagangan  menjadi  terhalang.  Kebijakan ini  juga  bermaksud  untuk  mengurangi masuknya  barang-barang  impor  ke  negara tersebut oleh peraturan pemerintahan yang menerapkan kebijakan ini (Sukirno, 2013).

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan cara  studi  literatur  (Moelong,  2017).
Vol. 13 No. 1 (2021)
Metodologi deskriptif dapat diartikan sebagai metode menyelidiki suatu fenomena dengan menjelaskan  secara  subjektif  atau  objektif dalam  penelitian  berdasarkan  fakta-fakta yang  ada.  Tujuannya  adalah  memberikan penjelasan  secara  sistematis,  factual  dan akurat  berdasarkan  fakta,  serta  kaitannya dengan fenomena yang ada. Adapun objek penelitian  dari  tulisan  ini  akan  membahas lebih  rinci  mengenai  faktor  yang  menjadi penyebab  dari  perang  dagang  Amerika Serikat dengan Tiongkok dan bagaimana hal tersebut  berdampak  pada  perekonomian Indonesia.  Salah  satu  faktor  yang  terkena efek  dari  perang  dagang  ini  adalah perdagangan  internasional  yang  meliputi ekspor  dan  impor  yang  merupakan  salah satu penghasilan perekonomian internasional  Indonesia,  karena  Indonesia menggunakan  ekspor  sebagai  salah  satu penanggulangan  turunnya  perekonomian Indonesia  yang  diakibatkan  oleh  impor barang yang tidak sebanding dengan ekspor ditambah  dengan  hutang  luar  negeri  yang banyak  dan  kurangnya  infrastruktur  yang mendukung yang berpengaruh pada lapangan  pekerjaan.  Dalam  tulisan  ini  juga akan  menjelaskan  bagaimana  peran  para aktor yang berperan dalam memicu perang dagang ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiongkok  merupakan  salah  satu negara  dengan  wilayah  terbesar  ketiga  di dunia  dan  memiliki  jumlah  penduduk terbanyak  yaitu  1,39  miliar  jiwa  pada perhitungan  tahun  2020.  Negara  ini merupakan salah satu negara di Asia yang menggunakan  komunisme  sebagai  bentuk pemerintahan negaranya sehingga perekonomian Tiongkok menggunakan sistem  perekonomian  Uni  Soviet  yaitu sistem  perekonomian  terencana.  Pada tahun 1978, Tiongkok melakukan reformasi perekonomian  di  bawah  pemerintahan Presiden  Deng  Xiaoping  yang  mengubah perekonomian tertutup menjadi perekonomian  terbuka  berorientasi  pasar. Salah  satu  alasan  mengapa  reformasi  ini terjadi adalah kemajuan perekonomian yang secara signifikan pada kawasan Indo-Pasifik dan  jenis  perekonomian  berorientasi  pasar
yang sukses digunakan oleh negara-negara tetangga  Tiongkok  pada  saat  itu.  Hal tersebut meningkatkan perekonomian Tiongkok secara signifikan karena di dalam salah  satu  poin  reformasi  tertera  politik perdagangan  terbuka (open-traded  policy) yang  menggantikan  sistem  perekonomian tertutup Tiongkok sehingga negara tersebut mendorong  adanya  perdagangan  dan investor  internasional  seperti  ekspor  impor dan investasi saham (Brown, 2012).
Sejak menerapkan kebijakan reformasi  tersebut,  pertumbuhan  ekonomi Tiongkok  terus  meningkat  setiap  tahunnya hingga  pada  tahun  2010  pertumbuhan ekonomi Tiongkok dapat menembus angka dua  digit  yaitu  pada  10,6  persen. Pertumbuhan  ini  membawa  dampak  positif bagi  perekonomian,  akan  tetapi  mereka berpendapat  bahwa  dalam  kebijakan ekonomi  tersebut  tidak  tercantum  tujuan yang  sebenarnya.  Oleh  karena  itu  pada tahun 2012, Presiden Xi Jinping
mencetuskan kebijakan perekonomian internasional  yang  bernama “Chinese dream”.  “Chinese  dream” merupakan sebuah ide kebijakan ekonomi internasional yang  berorientasi  pada  perkembangan  dan kemajuan  masyarakat  dengan  dua  tujuan utama  yaitu  menuju  masyarakat  madani pada  tahun  2021  dan  modernisasi  pada tahun 2049. Tujuan tersebut merupakan dua fundamental  dari  cita-cita  partai  komunis China  yang  dikemukakan  oleh  presiden sebelumnya  yaitu  Hu  Jintao.  Dalam  pidato pada pertemuan kongres partai komunis ke- 18  pada  tahun  2012  mengatakan  sebagai berikut “kami harus secara kokoh mengacu kepada  pemikiran  strategis  di  mana  hanya mengutamakan pembangunan” Berdasarkan pernyataan tersebut, Xi Jinping menetapkan  kebijakan Chinese  dream dalam  3  bidang,  yaitu  sektor  ekonomi, politik,  dan  militer  (Li,  2015).  Dua  hal kebijakan  yang  penting  dalam Chinese dream tersebut  adalah Belt  and  Road Initiative (BRI)  yang  bertujuan  untuk mengadakan  kembali  jalur  sutera  yang dapat  meningkatkan  perekonomian,  dan memiliterisasi  pulau-pulau  pada  kawasan Laut  China  Selatan  (Wang,  2013).  Adapun Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang  memiliki  kemampuan  industri  dan teknologi yang besar untuk
Vol. 13 No. 1 (2021)
mempertahankan  status  sebagai  negara adidaya  yang  menguasai  sebagian  besar perekonomian dunia.
Salah  satu  hal  yang  dilakukan  oleh Amerika  Serikat  adalah  menguasai  sektor perdagangan  pada  daerah  dan  kawasan yang  strategis.  Kawasan  Indo-Pasifik merupakan  salah  satu  wilayah  tersebut karena memiliki wilayah yang luas, terdapat banyak negara dan jalur-jalur perdagangan yang strategis di dalamnya. Amerika Serikat mulai  memfokuskan  perhatiannya  pada kawasan  Indo-Pasifik  setelah  Tiongkok menjadi  kekuatan  ekonomi  terbesar  pada abad ke-21. Untuk mempertahankan status perekonomian dan pertahanan pada kawasan tersebut dan mengatasi kebijakan “Chinese  dream” yang  ditetapkan  oleh Tiongkok,  Amerika  Serikat  mengeluarkan kebijakan Free and Open Indo-Pacific yang mengacu pada penguasaan sektor perekonomian  dan  stabilitas  keamanan militer  pada  kawasan  Indo-pasifik  dan  juga kawasan  Laut  China  Selatan  (Ali  et  al., 2018).
Pada  tahun  2017,  Amerika  Serikat  di bawah  pimpinan  Presiden  Donald  Trump memiliki  visi  dan  misi “we  make  America great  again”.  “Great  again” yang  dimaksud oleh slogan tersebut adalah negara Amerika yang  makmur,  hebat,  dan  berjaya  dalam bidang apapun yang dalam hal ini ditujukan ke  dalam  bidang  perekonomian,  industri, teknologi,  dan  militer.  Kebijakan  tersebut ditetapkan  pada  masa  pemerintahan Presiden  Trump  yang  bertujuan  untuk meningkatkan perekonomian negara, memakmurkan masyarakat Amerika Serikat, dan  mempertahankan  status  sebagai negara  adidaya  dengan  memperluas kerjasama perekonomian internasional dalam  bidang  perdagangan  bebas,  ekspor impor,  dan  investasi  saham  luar  negeri. Sehubungan  dengan  kebijakan Free  and Open  Indo-Pacific, Presiden  Trump  kerap melakukan  kunjungan  ke  negara-negara  di Asia  untuk  mempromosikan  kebijakan tersebut  dan  berusaha  mendorong  kerja sama  dengan  berbagai  negara  guna menjaga jalur laut yang bebas dan terbuka, perdagangan bebas, dan praktik pembiayaan infrastruktur yang transparan.
Presiden Trump juga memberi gagasan terhadap keamanan dan stabilitas kawasan  Indo-Pasifik  terutama  untuk menekan  ekspansi  militer  Tiongkok  di  Laut China Selatan dan pembuatan senjata Nuklir Korea Utara. Dalam arti lain, kebijakan Free and open Indo-Pacific merupakan kebijakan Amerika  Serikat  untuk  menekan  langsung pengaruh  dari  kebijakan “Chinese  dream” Tiongkok  pada  kawasan  Indo-Pasifik  dan membangun kerjasama antar negara dalam kawasan  tersebut  agar  dapat  menguasai sektor  perekonomian  internasional  dalam kawasan Indo-pasifik. Sebagaimana dibahas  dalam  teori  kebijakan  luar  negeri (Palmer & Morgan (2006) bahwa kebijakan luar negeri akan digunakan untuk mempertahankan  kondisi  bila  ada  negara lain  yang  berusaha  mengubah  tatanan politik internasional. Sehingga kebijakan luar negeri  adalah  sebuah  proses  dari  sebuah pengambilan keputusan untuk mempertahankan sebuah kepentingan negara.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun  2017  sebesar  6,9  persen  membuat Amerika  Serikat  khawatir  akan  adanya penguasa  ekonomi  baru  dalam  kawasan Indo-Pasifik.  Hal  ini  juga  didorong  oleh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang hanya sebesar 2,5 persen pada tahun yang sama.  Kemajuan  industri  Tiongkok  dan kebijakan Open-Trade Policy menyebabkan banyaknya  barang  ekspor  dan  produk  dari Tiongkok  yang  masuk  ke  dalam  wilayah Amerika  Serikat.  Hal  ini  mendorong banyaknya impor barang terhadap Amerika Serikat yang menyebabkan Amerika mengalami defisit. Pada tahun 2017 sendiri, Tiongkok  menghasilkan  nilai  defisit  yang signifikan  terhadap  Amerika  Serikat  yaitu senilai  375  miliar  dollar  dari  hasil perdagangan  antar  kedua  negara  tersebut (Ah,  2017).  Jumlah  nominal  tersebut membuat Tiongkok sebagai negara dengan pemberi  defisit  terbesar  untuk  Amerika Serikat.  Pada  tabel  1  dapat  dilihat  jumlah defisit Amerika Serikat dari hasil perdagangan  dengan  Tiongkok  (sumber: ( Bureau of Economics Analysis ).
Tabel 1. Neraca Perdagangan AS Terhadap Tiongkok (Dalam miliar US$)
e-ISSN  : 2599-1426
Tahun Ekspor (AS – Tiongkok) Impor (AS – Tiongkok) Defisit 2011 133,88 412,41 278,54 2012 144,89 439,83 294,94 2013 160,37 455,52 295,15 2014 169 483,68 314,67 2015 165,1 499,12 334,02 2016 170,15 479,23 309,27 2017 186,83 524,02 337,18 2018 179,19 559,23 380,04 2019 164,48 472,32 307,84 2020 163,15 450,96 287,81 Dari tabel 1 diketahui bahwa Amerika selalu
mengalami defisit
neraca perdagangan  dengan  Tiongkok,  walau jumlah  defisit  terkadang  naik  dan  turun, ditambah  dengan  banyaknya  produk  impor Tiongkok  yang  masuk  ke  dalam  negara membuat  Amerika  Serikat  menetapkan kebijakan proteksionisme terhadap Tiongkok.  Hal  ini  merupakan  realisasi  dari kampanye “America  great  again” yang dilaksanakan  oleh  Presiden  Trump  untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian Amerika Serikat dari pengaruh Tiongkok. Kebijakan
proteksionisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat  terdapat  pada  sektor  bea  cukai barang  impor  dimana  setiap  barang    impor Tiongkok yang masuk akan dikenakan biaya tambahan  sebesar  25  persen.  Hal  ini membuat  penghasilan  Tiongkok  dari  segi ekspor  ke  Amerika  Serikat  menurun.  Dari tabel 1 kita dapat melihat sejak ditetapkannya  kebijakan  tersebut  pada tahun 2018, impor dari Tiongkok ke Amerika Serikat mengalami penurunan sampai tahun 2020.  Sebagai  balasan  atas  kebijakan tersebut, Tiongkok juga melakukan kebijakan  proteksionisme  terhadap  barang impor  Amerika  Serikat  dengan  tambahan biaya  yang  sama  yaitu  25  persen  untuk menekan  kembali  penurunan  biaya  yang didapat.  Kebijakan  proteksionisme  yang ditetapkan oleh dua negara tersebut menjadi
awal  dari  terjadinya  perang  dagang  antara Amerika
Serikat dengan Tiongkok (Steinbock, 2018). Adapun kebijakan proteksionime merupakan  salah  satu  kebijakan  yang dilarang  dalam  perjanjian Free  Trade Agreement (FTA)  dimana  setiap  negara tidak  diperkenankan  untuk  menerapkan kebijakan tersebut terhadap negara lain. Hal ini bertujuan untuk memajukan perekonomian  dunia  dengan  adannya perdagangan internasional antar negara dan kerjasama  ekonomi  yang  dapat  membantu perekonomian negara berkembang. Amerika  Serikat  menerapkan  kebijakan tersebut  dengan  alasan  bahwa  Tiongkok mencuri  HAKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual) negaranya.  Dalam  penjelasannya,  Amerika Serikat menilai bahwa perusahaan Tiongkok yang  berada  di  Amerika  dan  beberapa produk elektronik termasuk program aplikasi merupakan  sebuah  media  yang  digunakan oleh  Partai  Komunis  Tiongkok  untuk meretas dan mencuri teknologi yang dimiliki oleh  Amerika  seperti  persenjataan  militer dan  teknologi  industri  untuk  bersaing dengan  Amerika  Serikat.  Hal  ini  juga didukung  dengan  bukti  dari  persenjataan militer  Tiongkok  seperti  pesawat  terbang memiliki  desain  yang  mirip  dengan persenjataan Amerika Serikat. Berdasarkan dari  pernyataan  tersebut,  Amerika  Serikat dapat menetapkan kebijakan
e-ISSN  : 2599-1426
Vol. 13 No. 1 (2021)
proteksionisme  terhadap  Tiongkok  secara bebas. Pihak pemerintah Tiongkok membalas  tuduhan  tersebut  sebagai tuduhan  yang  tidak  benar  dan  menyatakan bahwa  Tiongkok  akan  semakin  bebas  dan terbuka  dalam  melakukan  perdagangan internasional  dengan  negara  lain  untuk mengatasi  dampak  yang  dihasilkan  oleh kebijakan  proteksionisme  ini  (Ramadhan, Dkk, 2015).
Dampak Perang Dagang Terhadap Indonesia Dalam sektor perekonomian, Indonesia membutuhkan bantuan
perekonomian internasional untuk menopang pertumbuhan ekonomi lokal yang lambat  akibat  kurangnya  infrastruktur  dan sedikitnya  lapangan  pekerjaan.  Sehingga dalam  kerjasama  internasional,  Indonesia menggunakan  sistem  kerjasama  non-blok, yaitu  kerjasama  perekonomian  bebas  dan tidak  memihak  pada  satu  sisi.  Amerika Serikat  dan  Tiongkok  merupakan  mitra dagang  Indonesia  di  bidang  ekspor  dan impor bahan baku dan non migas. Kebijakan proteksi yang ditetapkan oleh kedua negara membuat  perekonomian  dunia  melambat dan berdampak pada negara di sekitarnya. Kebijakan  proteksi  Tiongkok  menghasilkan sebuah efek domino akan dampak tersebut dimana  satu  per  satu  negara  disekitarnya ikut  terkena  mulai  dari  Kamboja,  Vietnam, hingga Indonesia sendiri.
Dampak-dampak yang dialami Indonesia  pada  tahun  awal  2017  masih relatif ringan dimana nilai ekspor bahan baku non  migas  ke  Tiongkok  masih  bertahan pada nilai 14 persen yakni sebesar 21 miliar dollar  Amerika . Hal  tersebut  menggeser posisi  pertama  tujuan  ekspor  non  migas Indonesia sebelumnya yaitu Amerika Serikat yang  saat  itu  berada  pada  nilai  17  miliar dollar  Amerika.  Pada  tahun  yang  sama, perang  dagang  tersebut  juga  mendorong industri  lokal  dan  UMKM  lebih  bersaing dalam  menciptakan  produk  bernilai  ekspor
seperti meningkatnya ekspor tekstil Indonesia  sebesar  20  hingga  30  persen. Dalam  sektor  pasar  modal  seperti  IHSG, Indonesia mengalami peningkatan 41,6 poin ke  level  6,3  –  6,5  persen.  Perekonomian Indonesia  juga  masih  relatif  stabil  pada angka 5 persen tepatnya pada 5,07 persen pada kuartal IV 2017. Pada gambar 1 dapat dilihat  bagaimana  grafik  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan  2019  masih  stabil  dari  tahun-tahun sebelumnya,  namun  pada  tahun  2020 kuartal I anjlok menjadi 2, 97 persen. Hal ini diakibatkan  adanya  pandemi  COVID-19 yang  terjadi  di  hampir  seluruh  negara  di dunia  dan  rata-rata  perekonomian  semua negara juga mengalami penurunan.
Dampak perang dagang yang dialami oleh Indonesia pada tahun 2018 mulai lebih terasa  dimana  nilai  IHSG  Indonesia melemah  pada  level  6.194,50  dan  harga ekspor  minyak  kelapa  sawit  menjadi  556 dolar Amerika per ton dan 88,3 dolar per ton untuk ekspor batu bara. Walau dampak dari perang dagang dan perlambatan perekonomian  dunia  mulai  merambat  ke dalam perekonomian, pasar modal Indonesia  mencatat  peningkatan  secara signifikan  pada  tahun  tersebut  dimana  BEI mencatat  pertumbuhan  SID  ( single  id investor) sebanyak 200.935 SID sepanjang tahun  2018  dengan  penambahan  1500 investor  baru  setiap  hari.  Hal  ini  didorong juga  oleh  kebijakan  pemerintah  untuk meningkatkan produktivitas lokal dan UMKM yang menyebabkan perekonomian Indonesia  meningkat  menjadi  5,18  persen pada  kuartal  IV  tahun  tersebut  (BI,  2017). Pada  gambar  2  dapat  dilihat  bagaimana kontribusi  UMKM  terhadap  PDB  Indonesia tahun  2010  -    2020.  UMKM  berkontribusi kurang  lebih  57  persen  terhadap  PBD Indonesia dari tahun 2011 – 2018. Lalu pada tahun  2019  UMKM  berkontribusi  sebesar 60,3 persen.
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2010 – 2020
Gambar 2. Kontribusi UMKM terhadap PBD Indonesia Tahun 2010 – 2020
Tahun  2019  merupakan  puncak  dari perang  dagang  Amerika  Serikat  dengan Tiongkok  dimana  dampak  yang  dihasilkan dari  perlambatan  ekonomi  dunia  mulai menyebar  ke  seluruh  negara.  Nilai komoditas  bahan  baku  yang  menjadi  objek ekspor  untuk  AS  dan  Tiongkok  mengalami penurunan  secara  signifikan  seperti  harga minyak kelapa sawit yang pada tahun 2018 bernilai  556  dolar  Amerika  per  ton  turun menjadi  500  dolar  Amerika  per  ton  dan harga  batu  bara  yang  semula  bernilai  88,3 dolar Amerika per ton turun menjadi 65 dolar Amerika  per  ton.  Nilai  IHSG  Indonesia
selama 2019 kembali menguat 1,69 persen menjadi  level  6,299  persen  dengan  sektor industri  mengalami  penurunan  terbanyak pada akhir 2019 dengan penurunan sebesar 1,6  persen.  Jumlah  investor  pada  pasar modal  Indonesia  meningkat  sebanyak  53 persen  menjadi  2,48  juta  investor  lokal. Dengan  adanya  dorongan  pemerintah terhadap  industri  lokal  dan  UMKM  juga meningkatnya investor lokal terhadap pasar modal  tidak  menjamin  peningkatan  dalam perekonomian karena pada tahun 2019, nilai perekonomian Indonesia berada pada level
Vol. 13 No. 1 (2021)
5,02  persen  atau  turun  sekitar  0,16  persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab turunnya nilai
perekonomian
Indonesia merupakan
dampak dari perang dagang itu sendiri yang sudah  merambat  ke  negara  lain  sehingga melemahkan dan
melambatkan perekonomian  terhadap  70  negara  tujuan ekspor Indonesia yang berpengaruh terhadap  harga  komoditas  dan  neraca perdagangan  Indonesia.  Turunnya  IHSG dalam sektor industri juga berdampak pada turunnya  perekonomian  Indonesia  dimana hasil industri lokal pada tahun tersebut tidak optimal karena mahalnya bahan baku impor dan hasil industri dengan harga ekspor yang tidak  sebanding  dengan  kebutuhan  bahan impor  tersebut.  Walau  sektor  ekspor  dan impor  mengalami  penurunan  signifikan, Indonesia tetap dapat menjaga pertumbuhan  ekonomi  pada  kisaran  5 persen  dan  menjaga  inflasi  negara  tetap dibawah  3,5  persen.  Dengan  demikian pengaruh  kebijakan  proteksi  yang  memicu perang  dagang  memberi  dampak  yang cukup  signifikan  sekalipun  Indonesia  tetap dapat  memajukan  perekonomian  tanpa terpengaruh  dengan  perlambatan  ekonomi dunia  dari  tahun  ke  tahun  semenjak kebijakan tersebut ditetapkan.
Pada  tahun  2020  perekonomian  di berbagai  negara  mengamali  penurunan drastis  oleh  karena  adanya  pandemi COVID-19. Namun pada triwulan ke empat keadaan perekonomian sudah mulai membaik, hal ini tercermin pada Indeks PMI global yang menunjukkan peningkatan pada bulan  Oktober,  serta  harga  komoditas minyak  kelapa  sawit,  kedelai,  serta komoditas hasil tambang di pasar internasional mengalami peningkatan secara
baik. Secara
keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun 2020
mengalami penurunan sebesar 2,07 persen dari tahun lalu.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pemaparan  data  yang dilakukan  pada  tahun  2017  pada  saat kebijakan  luar  negeri  berupa  proteksi  yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok  memberi  dampak  yang  cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia khususnya pada sektor ekspor dan investasi
saham dimana melambatnya perekonomian negara  lain  juga  menurunkan  harga komoditas dari bahan baku Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi pada tahun-tahun sebelumnya.  Kurangnya  infrastruktur  dan melambatnya perekonomian juga menyebabkan  para  investor  asing  kurang meminati  saham-saham  yang  berada  pada IHSG  Indonesia.  Tetapi  dari  hasil  analisis juga ditemukan bahwa kebijakan pemerintah untuk  mendorong  industri  dan  UMKM  lokal terbukti  berhasil  menekan  dampak  yang dihasilkan  dari  perang  dagang  terhadap Indonesia  dimana  nilai  perekonomian Indonesia  dapat  bertahan  pada  kisaran 5,02-  5,18  persen  dibandingkan  dengan negara  lain  yang  mengalami  penurunan ekonomi dan banyaknya investor lokal pada pasar  modal  yang  meningkat  setiap tahunnya. Adapun untuk penelitian selanjutnya dapat memperbaharui
pembahasan mengenai bagaimana Indonesia  dapat  terus  mempertahankan kestabilan  ekonominya  ditengah  krisis apapun  yang  terjadi  di  dunia  dengan menjelaskan  faktor-faktor  dan  bentuk kebijakan  yang  efektif  untuk  menjaga kestabilan perekonomian Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ah, O. Y. (2017). China’s Economic Ties with Southeast Asia. Sejong: Korea Institute for International Economic Policy.
Ali, T., Ali, W., Ali, M., Raza, B., & Niazi, A.
(2018).  China-Pak  Economic  Corridor (CPEC):  Economic  Transformation- Challenged  and  Opportunities  for  the Local Residents. Journal of Politics and International Studies , 4 (1), 17–30. Andina, V. (2019). Implikasi Perang Dagang Amerika-Cina  Terhadap  Perdagangan Indonesia . Universitas Negeri Jember. BI,  D.  K.  (2017). Bank  Indonesia Mempertahankan Suku Bunga Kebijakan:  Ekonomi  Global  Menguat, Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut . Bank Indonesia.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/news- release/Pages/sp_198717.asp
Brown,  C.  D.  (2012).  China’s  Great  Leap Forward. Journal Education About Asia. Journal  Education  About  Asia , 17 (3),
29–34.
e-ISSN  : 2599-1426
Bureau  of  Economics  Analysis .  (n.d.). https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm ?ReqID=62&step=1 Deil,  S.  A.  F.  (2013). Rahasia  Kenapa Amerika Selalu Merajai Ekonomi Dunia . Liputan 6.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/6 20148/rahasia-kenapa-amerika-selalu- merajai-ekonomi- dunia Hudson,  V.  M.  (2005).  Foreign  Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground  of  International  Relations.
Foreign Policy Analisis. Oxford: International Studies Association , 1 , 1– 30. Li, X. (2015). Interpreting and Understanding “The  Chinese  Dream”  in  a  Holistic Nexus . Denmark: Aalborg University. Lim,  T.  C.  (2014). International  Political Economy: An Introduction to
Approaches,  Regimes,  and  Issues . Saylor Foundation. Malloy, A. (2019). CNN Politics. Trump has visited Mar-a-Lago five times more than
Trump Tower . CNN.
https://edition.cnn.com/2019/11/01/poli tics/donald-trump-mar-a-lago-new- york-trump-tower/index.html Moelong,  L.  .  (2017). Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. Palmer,  G.,  &  Morgan,  T.  C.  (2006). A Theory of Foreign Policy . New Jersey:
Princeton University Press. Ramadhan,  L.  A.,  &  Dkk.  (2015).  Upaya Amerika  Serikat  dalam  Perlindungan Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Di
Tiongkok Melalui USTR. Jurnal
Hubungan Internasional , 1 (3). Sinintya,  W.  (2018). CNBC  Indonesia. Serangan  Terbaru  Trump  ke  China:
Pencurian HAKI AS . CNBC.
https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20181121144352-4-43068/serangan- terbaru-trump-ke-china-pencurian- haki-as Steinbock, D. (2018). U.S.-China Trade War and Its Global Impacts. World Century Publishing  Corporation  and  Shanghai Institutes  for  International  Studies China Quarterly of International
Strategic Studies , 4 (4), 515–542. Sukirno,  S.  (2013). Makroekonomi  Teori
Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Wang,  Z.  (2013).  The  Chinese  Dream: Concept  and  Context. Journal  of Chinsese Political Science , 19 , 1–13.