## KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
Oleh: Khairul Akmal
Mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Zaini Ali
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: zaini.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Kinerja    birokrasi     pemerintahan    sangat    menentukan   keberhasilan pembangunan suatu negara.  Puskesmas adalah salah satu bentuk birokrasi yang sangat diharapkan kontribusinya dalam  membangun  kesehatan  masyarakat  di  pedesaan.  Sejumlah  fakta  menggambarkan  bahwa ternyata masih banyak masyarakat penerima layanan seperti di Puskesmas Rambah Kecamatan Rambah  yang  mengeluh  karena  lemahnya  pelayanan  kesehatan  yang  mereka  terima.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kinerja  Puskesmas  Rambah  dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan sejumlah  teori  kinerja  sementara  untuk  mendapatkan  data  dipergunakan  sejumlah  instrumen pengumpul data seperti kuesiner, wawancara observasi serta dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang valid dari kuesioner dan wawancara, penulis menetapkan sejumlah responden dari pihak Puskesmas sementara masyarakat penerima pelayanan penulis jadikan sebagai informan. Untuk mendapatkan data yang komprehensif penulis menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu data  primer  yang  diperoleh  dari  responden,  informan  dan  observasi  serta    data  sekunder  yang diperoleh  dari dari berbagai sumber seperti  data  dokumen, Karena  tipe  penelitian ini adalah eksplonari, maka  sifat  penelitian  ini  adalah   diskriptif  analitis.  Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Puskesmas Rambah kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu berada  pada  kategori  baik.    Kemudian  sejumlah  hambatan  diketahui  sebagai  faktor  yang mempengaruhi  kinerja  Puskesmas    Rambah  seperti  terbatasnya  SDM,  fasilitas  serta  tingkat disiplin  pegawai  yang  masih  renda. Karena itu melalui penelitian ini disarankan agar Pemda kabupaten  Rokan  Hulu  untuk  menambah  Puskesmas  Pembantu  guna  mengurangi  kunjungan masyarakat ke   Puskesmas  Induk  sehingga  pelayanan  dapat di optimalkan.
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan dan Pelayanan Kesehata

## P ENDAHULUAN
Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa tujuan di bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mencapai tujuan negara sebagaimana maksud UUD 1945 diatas maka diperlukan suatu pemerintah yang kuat agar cita-cita negara tersebut dapat diwujudkan. Esensi pemerintah dalam suatu wilayah adalah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat.  Pemerintah  tidak  diadakan  untuk  dirinya  sendiri  akan  tetapi  untuk  melayani
masyarakat  serta  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama 1 .
Semenjak dikeluarkannya kebijakan pemerintah  tentang pemberian  otonomi  daerah  dari tahun  2002  lalu,  maka  UU  No.32  tahun  2004    sebagai  penganti  UU  No.  22  tahun  2009  telah mempertegas  tugas,  fungsi,  wewenang  serta  tangung  jawab    pemerintahan  daerah    untuk menjalankan  baik  pembangunan,  pelayanan  bidang  pemerintahan  maupun  pemberdayaan masyarakat.  Salah satu tugas pembangunan yang diberikan pada  daerah otonom  adalah bidang kesehatan.
Program pembagunan bidang kesehatan adalah pembangunan yang paling esensial dalam menilai tingkat  kesejahteraan  masyarakat guna mewujudkan pembangunan  Indonesia  seutuhnya. Terkait dengan bidang pembangunan kesehatan  diawali dengan pernyataan bahwa: ” kesehatan adalah hak seluruh masyarakat ”. Pernyataan  kalimat  diatas tentunya tak terlepas dari bunyi pasal 34 ( 3 )  UUD 1945  yang  mengatakan  bahwa ” negara  bertanggung jawab atas  penyediaan fasilitas  pelayanan  kesehatan dan fasilitas pelayanan  umum yang  layak 2 .  Kemudian penjabaran pasal 34 di atas dituangkan lagi dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan  yang salahsatu pasalnya  menyebutkan ” bahwa  setiap orang  mempunyai hak yang sama  dalam memperoleh derajat  kesehatan yang optimal.
Karena  begitu  strategisnya pembangunan di bidang  kesehatan ini, maka pemerintah Pusat telah  menyerahkan urusan  kesehatan selain urusan lainnya pada  daerah yang  salahsatu daerahnya adalah  daerah  kabupaten  Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom saat ini memiliki  luas  wilayah  132.708.Km2,  dengan  jumlah  penduduk  403.968  orang,  tersebar  di  16 kecamatan dan 152 desa/ kelurahan 3 .  Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan  yang baik pada  masyarakat, maka  Pemda kabupaten  Rokan Hulu telah mengeluarkan kebijakan melalui Perda  No.15  Tahun  2007  Tentang    Struktur  Organisasi  dan    Tata    Laksana    Dinas  Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
Sebagaimana  maksud      pasal  18  Perda  No15  Tahun  2007  dikatakan  bahwa  untuk melaksanakan kegiatan operasional kesehatan maka dibentuk satuan Pusat Pelayanan Kesehatan yang   selanjutnya   di sebut  Puskesmas. Puskesmas  sebagai salahsatu  institusi  pemerintah daerah dan sebagai lini terdepan dalam pemberian  pelayanan  kesehatan  non profit pada  masyarakat dan merupakan  ujung  tombak  dalam  sistim  kesehatan  nasional.  Keberadaan  Puskesmas  ditengah- tengah masyarakat sangat dibutuhkan karena Puskesmas  adalah  sarana  kesehatan  yang paling terdekat    dengan    masyarakat.    Karena  itu  melalui  pemberian  pelayanan  kesehatan  di  setiap Puskesmas di harapkan masyarakat mendapat  jaminan pelayanan  dari pemerintah, baik pelayanan dalam bidang administratif  maupun dalam bidang medik.
Kemudian  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  Dinas      Kesehatan  kabupaten Rokan  Hulu  tanggal  7  September  2010  diperoleh    informasi    bahwa  kunjungan  masyarakat  ke berbagai Puskesmas  rata-rata  perhari adalah 307 orang. Dengan demikian bila  dilihat  angka kunjungan  masyarakat ke  Puskesmas  dengan  ketersedian tenaga medis maupun   administratif
1 Ryaas Rasyid, 1998. Kebijakan Desetralisasi Dan Pemberdayaan Birokrasi Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 54.
2 UUD 1945 pasal 34 ( 3 ).
3 Rokan Hulu dalam Angka 2010, hal 34.
relatif  seimbang sehingga  jam 11.00  ke atas  kunjungan pasien ke  Puskesmas  sudah  selesai meskipun jam kerja kantor  di buka sampai jam 14.30.
Kendati  pelayanan  yang  diberikan  Puskesmas  sudah  selesai  rata-rata  jam  11.00,  tapi keluhan dari masyarakat tetap  mewarnai pelayanan pada  berabagai  Puskesmas  di  kabupaten Rokan  Hulu.  Keluhan  yang  terjadi  dari  masyarakat  terutama  dari  aspek  kualitas  pelayanan sebagaimana  terdapat fenomena  berikut ini.
1. Banyak    masyarakat yang  mengeluh terutama  keluarga  pasien karena perawat dan dokter baru  datang sekitar  pukul  08.30,  sementara  jam kerja seharusnya  sudah   dimulai  07.00 WIB.
2. Selain  itu  tidak  jarang pula  masyarakat  kecewa  karena  dokter yang dijanjikan  sebentar lagi  mau  datang,  kenyataaan dokter masuk  siang,  sehingga  mereka merasa  dirugikan baik  dari segi informasi, financial   maupun  dari  aspek  waktu.
3. Sering  juga  terjadi  selain  lama  menunggu petugas, juga  pasien  diharus menunggu lama      karena      pertugas    mengalami    kesulitan    untuk  menemukan   rekam medik pasien yang pernah berobat ke Puskesmas.
4. Terganggunya    kenyamanan    sebagian    pasien  akibat  kata-kata    yang  dilontarkan    oleh sebagian pegawai yang  menganggap  pasien  adalah orang  yang  idak  tau  diri.
Sehubungan dengan  tugas dan tangung jawab Puskesmas sebagai  lini  terdepan  dalam pemberian  pelayanan kesehatan  pada masyarakat di wilayah  kabupaten Rokan Hulu  di satu  sisi dan masih banyaknya  keluhan sebagian   masyarakat  terhadap  kinerja  pegawai  Puskesmas  di pihak lain,   memberikan indikasi  bahwa  pelayanan  bidang  kesehatan di lingkungan wilayah kerja    Dinas    Kesehatan  Kabupaten  Rokan  Hulu  belum  berjalan  sebagaimana  diharapkan masyarakat.  Sehubungan  dengan  fenomena  kinerja  pegawai  Puskesmas  terhadap  pelayanan kesehatan  pada  masyarakat    sebagaimana    digambarkan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk mengangkat  judul  penelitian  dengan  topik  :  Analisis    Kinerja    Pusat  Kesehatan  Masyarakat (Puskesmas)  Dalam  Pelayanan Kesehatan.   (sudi di Puskesman Rambah Kecamatan Rambah ).

## KERANGKA TEORI

## Konsep Pelayanan Publik
Bagi  seorang  peneliti  teori  adalah  perumusan  sementara  tentang  sesuatu  kemungkinan dalil.  Teori  sebagai  titik  permulaan  didalam  arti  bahwa  dari  situlah  sumbernya  hipotesa  akan dibuktikan 4 . Mengenai definisi tentang kualitas menurut The European Organization for Quality Control: “Quality is the totally of feature of a product services that bears on its ability it satisfy given needs (Kualitas adalah bentuk-bentuk istimewa dari suatu produksi atau pelayanan yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat) 5 ” . Di sektor publik, kualitas lebih dikaitkan dengan pelayanan, hal ini sejalan dengan definisi menurut Logothetis (1992) bahwa “Kualitas adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan atau klien serta kemudian
4 Warella, Y., 1997, Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik , Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP UNDIP Semarang. Yamit, Zultan. 2001. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa . Yogyakarta: Ekonisia.Hal 63.
5 Ibid, Hal 17.
memperbaikinya secara berkesinambungan” 6 .
Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak dapat lepas dari kemampuan pegawai dalam pemberian pelayanan serta penyediaan fasilitas fisik. Hal ini sesuai dengan teori “ The triangle of balance  in  service  quality :  dari  Morgan  dan  Murgatroyd,  bahwa  perlu  dipertahankan keseimbangan dari ketiga komponen ( interpersonal component, procedures environment/process component,  and  technical/professional  component )  guna  menghasilkan  pelayanan  yang berkualitas.
Procedures  environment/Technical/professional  component  Process  component  Model tersebut merupakan suatu segitiga sama sisi dimana puncaknya adalah interpersonal component dari suatu pelayanan, sedangkan pada sisi sebelah kiri dari segitiga tersebut didapati konteks fisik dan prosedur serta komponen proses. Pada sisi sebelah kanan didapatkan komponen teknik atau profesionalitas  dalam  menyampaikan  pelayanan.  Asumsi  dari  model  ini  adalah  perlu dipertahankan  keseimbangan  antara  ketiga  komponen  tersebut  di  dalam  menyediakan  suatu pelayanan  yang  baik.  Selain  itu,  pelayanan  publik  di  Indonesia  juga  belum  responsif  terhadap masyarakat  dengan  kebutuhan  khusus,  termasuk  terhadap  kelompok  rentan,  penyandang  cacat, lanjut usia dan komunitas adat terpencil. Pelayanan khusus kesehatan juga kurang memuaskan di bumi pertiwi ini.
Menurut Widodo mengatakan bahwa pelayanan publik yang  profesional adalah pelayanan publik yang  dicirikan  oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas  dari pemberi layanan yaitu aparatur    pemerintah.  Adapun  ciri-cirinya  yaitu 7 :  (1)  efektif  ;  lebih  mengutamakan  pada pencapaian apa  yang  menjadi tujuan dan sasaran. (2). Sederhana; mengandung  arti prosedur / tata  cara    pelayanan  diselengarakan  secara    mudah,  cepat,  tepat,  tidak  berbelit-belit,  mudah difahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang memminta pelayanan, (3)  kejelasan dan kepastian ( transparan );  mengandung arti adanya  kejelasan  dan kepastian mengenai : (a) prosedur tata cara pelayanan, (b) persyaratan pelayanan, baik tehnis maupun  administratif, (c) unit kerja dan  atau    pejabat  yang    berwenang  dan    bertanggung  jawab  dalammemberikan  pelayanan,  (d) rincian biaya / tarif pelayanan dan  tata  cara pembayarannya., dan (e) jangka  waktu  penyelesaian pelayanan,  (4)  keterbukaan;  meng  andung  arti  prosedur  /  tata  cara  persyaratan,  satuan  kerja  / pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian waktu / tarif serta hal- hal  lain  yang  berkaiatan    dengan  proses    pelayanan  wajib  diinformasikan    secara  terbuka  agar mudah  diketahui  dan    difahami    oleh    masyarakat,  baik  diminta  ataupun  tidak,  (5)  efesiensi; mengandung  arti  :  (a)  persyaratan  pelayanan    hanya  dibatasi  pada    hal-hal  yang    berkaiatan langsung  dengan pencapaian sasaran  pelayanan denga tetap memperhatikan  keterpaduan antara persyaratan  dengan    produk  pelayanan  yang    berkaitan    (b)    dicegah  adanya    pengulanngan pemenuhan  persyaratan    dari  satuan  kerja  /  instansi    pemerintah  lain  yang  terkait.  (6)  ketepan waktu; kreteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan  masyarakat dapat  diselesaikan dalam kurun waktu yang  telah  ditentukan (7) responsif;  lebih  mengarah   daya  tanggap dan cepat menaggapi  apa  yang  menjadi  masalah, kebutuhan dalam aspirasi  masyarakat yang  dilayani, dan (8) adaftif; adalah  cepat  menyesuaikan terhadap apa yang  menjadi tuntutan, mkeinginan dan aspirasi  masyarakat yang dilayani yang senantiasa  mengalami tumbuh kembang.
6 Op. Cit.
7 Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah . Insan Cendekia, Surabaya.hal 270.

## Konsep Kesehatan Masyarakat
Menurut  pakar  manajemen  pelayanan  kesehatan  terjadi  suatu  transisi  suatu  pandangan yaitu  dari  perencanaan  kesehatan  menjadi  suatu  perancanaan  strategik  yang  menyerupai perencanaan perusahaan. Transisi menyebabkan rumah sakit menjadi berwajah ekonomi, dengan berabsis pada prinsip-prinsip manajemen, yang dipergunakan oleh badan-badan usaha. Dampak ini ternyata meruba berbagai tatanan bku yang secara tradisional sudah mengakar pada pelayanan kesehatan,  termasuk  yang  dikelolah  oleh  pemerintah,  misal  rumah  sakit  pemerintah  dan  dinas kesehatan daerah. Dikwatirkan apabila dampak ini tidak kelloa dengan benar maka akan terjadi kesimpangsiuran dan ketidak tepatan pola manjemen yang dipakai. secara khusus reformasi ini tidak terlepas dari rekomentasi yang disarankan oleh Bank Dunia (World Bank. 1993).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menurut Ndaraha merupakan  suatu  sasaran yang dapat    diamati  sebagaimana  yang  terlihat,  terdengar,  tercercium,  terbaca,  atau  memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka  informasi itu di rekam (dicatat)  sebagaimana  ia  keluar  dari  sumbernya 8 .  Lokasi  penelitian  ini  tepatnya  di  Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu.Instansi pelayan publik   dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah  peserta  Jamkesmas/Jamkesda  dan  petugas  yang  ada  di  Puskesmas  Rambah  Kabupaten Rokan Hulu. Kantor ini sebagai instansi pelayan publik milik pemerintah menangani pelayanan peserta Jamkesmas/Jamkesda. Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Puskesmas Rambah Kabupaten Rokan Hulu .
Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanasi (penjelasan) dan cross sectional , yaitu bagaimana variabel-variabel yang diteliti itu akan menjelaskan obyek yang diteliti melalui data yang terkumpul dan pengamatan hanya dilakukan satu kali saja 9 . Seluruh data yang diperoleh akan diproses dan diolah dengan suatu analisa kualitatif. Populasi dalam penelitian ini meliputi    semua  objek  penelitian  seperti    PNS  yang  terdiri  dari  Kepala  Puskesmas,  Dokter Puskesmas,  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  yang  berhubungan  langsung  kepada  masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas  Rambah  Kecamatan  Rambah  Kabupaten  Rokan Hulu  termasuk  masyarakat sebagai konsumen  dalam  menerima  layanan kesehatan. Menyadari luasnya  objek penelitian, maka penulis  menetapkan  untuk pegawai Puskesmas seperti Kepala Puskesmas, pegawai administrasi, dokter  dan perawat diambil   secara  sensus,  sementara  untuk pasien pengulis menggunakan tehnik  accidental sampling.

## PEMBAHASAN
Keberhasilan  suatu  birokrasi  pemerintahan  mencapai  tujuan  sangat  dipengaruhi  oleh banyak variable, seperti manusia, fasilitas, struktur oraganisasi, keuangan, managemen, waktu dan lain sebagainya. Bilamana masing-masing variable tersebut dapat disenergikan dengan baik maka tujuan  birokrasi  pemerintahan  dapat  dicapai.  Penilaian  kinerja  birokrasi  publik  karenanya
8 Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Pemerintahan dan Dampknaya Terhadap Pelayanan Masyarakat. Jakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga, hal 23.
9 Sugiyono, 1999, Statistik untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung
cenderung  menjadi  jauh  lebih  kompleks  dan  sulit  dilakukan  daripada  di  perusahaan  bisnis. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah  ditetapkan  dalam  mewujudkan  visi,  misi  dan  strategi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Rokan Hulu.  Sehubungan  dengan  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Puskesmas  khususnya Puskesmas  Rambah  kecamatan  Rambah,  maka  melalui  penelitian  ini  akan  diketahui  sampai dimana  berbagai  potensi  yang  dimiliki  Puskesmas    sebagai  birokrasi  pemerintahan  yang ditugaskan melayani masyarakat bidang  Kesehatan.

## Produktivitas
Untuk  mengetahui  produktivitas  pekerjaan  Puskesmas  Rambah  kecamatan  Rambah kabupaten Rokan Hulu dapat  dilihat dari data tabel berikut ini. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa  Kinerja  Puskesmas  Rambah    dalam  pelayanan  kesehatan  pada    masyarakat  kecamatan Rambah dilihat dari  aspek produktivitas kerja dari 45 orang responden, sebanyak 9 orang atau 20% jawaban responden terkategori baik. Artinya  sebagian  kecil  masyarakat yang  berobat ke Puskesmas Rambah menilai bahwa pelayanan Puskesmas baik.  Karena mereka tidak mempunyai kesan  negative  terhadap  pelayanan      yang  mereka  terima  dari    pegawai  Puskesmas.  Kemudian jawaban responden yang terkategori  cukup baik sebanyak 32 orang atau 72 %, dimana  sebagian besar  responden  menerima pelayanan yang  kurang memuaskan dari pegawai Puskesmas terutama dalam hal kecepatan, ketepatan serta  ketelitian. Kemudian sebayak 3 orang atau 8 % dari penilaian responden yang memberikan penilaian bahwa produktivitas pelayanan Puskesmas  Rambah masih mengecewakan mereka.
Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa dia  sebagai pimpinan Puskesmas tetap memeneg pegawai untuk bekerja dengan baik, terutama mengutamakan keselamatan jiwa  pasien dan memprioritaskan pasien-pasien yang darurat. Tapi menurut kepala Puskesmas kendati  mereka sudah  bekerja    keras  tapi  mengingat  kunjungan  pasien  setiap  hari  rata-rata  75  orang  perhari menyebabkan pegawai Puskesmas sering kewalahan, tapi karena harus melayani masyarakat bisa jadi tertangkap kesan oleh sebagian masyarakat kami kurang melayani mereka.

## Responsif
Untuk  mengetahui  tangapan  responden  terhadap  responsive  pegawai  dalam  pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat di Puskesmas Rambah kecamatan Rambah kabupten  Rokan Hulu  dapat  dilihat  di  bawah  ini.  Dari  hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  Kinerja  Puskesmas Rambah kecamatan Rambah dalam pelayanan kesehatan dilihat dari aspek responsive  bahwa dari 45 orang responden sebanyak 11 orang atau 25%  jawaban mereka   berada pada  kategori baik. Tanggapan responden ini berarti bahwa sebagian responden menilai pelayanan pada Puskesmas Rambah dari aspek responsive sudah berjalan, misalnya pihak Puskesmas sudah dapat menyiapkan dan memenuhi  harapan mereka sehingga  mereka  mendapat pelayanan kesehatan yang  baik. Kemudian responden yang  jawabannya berada  pada kategori  cukup baik ada  sebanyak 31 orang atau 69 %. Artinya  sebagian  besar  responden merasakan bahwa Puskesmas sudah memberikan pelayanan tapi tidak  semua  yang  mereka  butuhkan dan harapkan  dapat diakomudir oleh pihak Puskesmas.  Misalnya  mereka  harus    menunggu  lama  karena  mereka    beralasan    selain  mereka membawa  orang  sakit  atau  balita  yang  juga    harus  antrian  dengan  pengunjung  lainnya,  juga sebagian mereka juga  meninggalkan pekerjaan.
Kemudian    sebayak  2  orang  atau  5  %  dari  responden  memberikan    penilaian  kinerja Puskesmas  Rambah    dilihat  dari    aspek  responsive    berada  pada  kategori  tidak  baik,  dimana sebagian  responden  mengatakan    bahwa  mereka  sangat  kecewa  dengan  pelayanan  pegawai puskesmas  selain  antrian  panjang  untuk  diperiksa  juga  antrian  lagi  dalam    pengambilan  obat. Bahkan ada  salah seorang responden   mengatakan bahwa kita  datang ke Puskesmas untuk sehat tapi sampai di Puskesmas justru bertambah penyakit kita karena buruknya  pelayanan yang dia terima dari pihak Puskesmas. Data  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa   pada  setiap hari Senen memang  kunjungan  pasien ke Puskesmas  Rambah relative  meningkat dibanding  dengan  hari- hari  biasa,  sehingga  bilamana  kepala  Puskesmas  Rambah  mengatakan  pegawainya  kelelahan maka untuk hari tesrsebut  dapat  dimaklumi. Tapi sebagian  masyarakat  tidak  ingin tahu alasan- alasan  seperti itu,  tapi  mereka  menuntut  setiap waktu pegawai Puskesmas dapat  melayani mereka  dengan  sebaik-baiknya.

## Responsibilitas
Dari hasil penelitian lapangan terlihat data tanggapan responden tentang  responsibilitas pegawai  Puskesmas  Rambah    dalam    pelayanan  kesehatan  pada    maasyarakat.  Dari  45  orang responden sebanyak 10 orang atau 24% menyatakan berada dalam kategori baik. Jawaban kategori baik ini berarti bahwa sebagian responden tidak mengalami keluhan, sikap pegawai yang merespon keluhan, dan akan menindak lanjuti keluhan untuk perbaikan pelayanan Puskesmas kedepan.
Kemudian sebanyak 30 orang atau  68 % dari  jawaban responden berada pada  kategori cukup  baik.  Penilaian  responden    tentang  cukup  baik  berarti  sebagian  besar  masyarakat  masih mengeluh, kemudian  keluhan  mereka  kurang ditanggapi oleh petugas  Puskesmas.
Selanjutnya sebayak 4 orang atau 8 % dari responden menyatakan bahwa responsibilitas pegawai  Puskesmas  Rambah  tidak baik. Jawaban responden  yang  tidak baik karena mereka mengeluh terhadap pelayanan yang mereka  terima  selama  ini  serta  mereka  juga   menilai keluhan-keluhan mereka  kurang ditanggapi oleh pegawai Puskesmas.

## Akuntabilitas
Sehubungan dengan pelayanan Puskesmas Rambah dalam pemberian pelayanan kesehatan dilihat  dari  aspek  akuntabilitas dapat dilihat  datanya seperti  di bawah ini. Dari hasil penelitian dapat  dilihat  bahwa  tanggapan  responden  tentang  pelayanan  kesehatan    dilihat    dari  aspek akuntabilitas di  Puskesmas  Rambah, bahwa   dari 45 orang responden sebanyak 16 orang atau 25%  berada dalam kategori baik. Penilaian baik  ini  berarti bahwa  responden  menilai  bahwa pegawai Puskesmas cukup memperhatikan aturan kerja dan rasa  keadilan  masyarakat  dalam memperlakukan  pasien  ketika  mereka  membutuhkan  perawatan.
Selanjutnya responden  yang  memberikan penilaian cukup baik  ada  sebanyak 33 orang atau 73 %. Penilaian  cukup baik  ini  berarti  bahwa sebagian  besar responden  menilai bahwa pegawai  Puskesmas  kurang  menggunakan  standar  pelayanan  kesehatan    pada    masyarakat. Dengan  arti kata  bahwa  sebagian besar  responden menilai  bahwa pegawai Puskesmas  masih kurang menggunakan  standar pelayanan kesehatan dan  norma social lainnya  pada  masyarakat.
Selajutnya  sebayak  1 orang atau 2 % dari responden  menilai  bahwa pegawai Puskesma kurang sekali  menggunakan standar pelayanan  kesehatan serta memperhatikan rasa keadilan dan tanggung jawab pada  masyarakat yang dia  layani..

## Faktor  Yang  Mempengaruhi Kinerja  Puskesmas  Rambah  Kecamatan  Kabupaten  Rokan Hulu
Dalam konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pelayanan merupakan buah dari reformasi yang harus tetap diperjuangkan demi mewujudkan  keadilan sosial bagi  masyarakat. Dalam hal  melihat  kinerja pegawai si Puskesmas Rambah  kecamatan  Rambah  penulis melihat ada  2 faktor utama  yang  dapat  mempengaruhi  Kinerja Puskesmas Rambah dalam menjalankan fungsi  pelayanan dalam  masyarakat.

## Kuranganya  Komitmen Politik
Dalam  kontek    manajemen  dikatakan    keberhasilan  dan    kegagalan    organisasi  dalam mencapai  tujuan  berada ditangan pemimpinnya. Pimpinan  Puskesmas adalah orang yang  diberi kewenangan  untuk  menjalankan kebijakan tehnis dibidang  kesehatan. Sementara yang  menjadi permasalahan dalam pelayanan pada  Puskesmas  Rambah adalah terbatasnya  jumlah  personil dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang  harus  dilayani. Karena itu penambahan pegawai dan  fasilitas   atau pemekaran  Puskesmas  induk  merupakan solusi yang harus  dilakukan  oleh Bupati. Sementara itu anggota DPRD yang  berasal dari wilayah pemilihan kecamatan Rambah jangan  menutup    telinga  untuk    mendengar    keluhan-keluhan    petugas  dan    mayarakat  ketika mereka  saling  berhadapan  dalam rangka  memenuhi  kewajiabn  dengan fasilitas yang  terbatas sementara  tingkat kesadaran  masyarakat  untuk  meminta hak-hak dia  sebagai  warganegara semakin   meningkat.

## Motivasi Kerja  Pegawai
Motivasi  kerja  pegawai  pada    Puskesmas    Rambah  kecamatan  Rambah    berdasarkan motivasi  kerja  dan budaya kerja dalam   organisasi  lebih  banyak  mempertibangkan  aspek prosedural dan financial sementara  aspek substansial tidak  menjadi pertimbangan  utama dalam membangun  sumberdaya manusia.
Tidak dapat  dipungkiri bahwa motivasi  dari dalam diri dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dasar manusia seperti  kebutuhan dasar (finansial), rasa aman dan aktualisasi diri, tapi seharusnya kebutuhan  finansial  diimbangi    oleh  kebutuhan    spritual  sehingga  kebutuhan    finansial  tidak menjadi satu-satu ukuran untuk memotivasi  orang  dalam berprestasi.

## KESIMPULAN
Dari analisis data tabel, hasil wawancara  serta data yang  diperoleh  dari observasi dilokasi penelitian tentang Kinerja Puskesmas  Rambah Kecamatan Rambah kabupaten  Rokan  Hulu  dapat ditarik  bererapa kesimpulan  serta  sejumlah  saran yang  selanjutnya  akan  diuraikan   sebagai berikut:
a. Kinerja  Puskesmas Rambah kecamatan Rambah  berada  pada  kategori  cukup  baik. Dari 5 indikator variabel  tentang kinerja Puskesmas  Rambah maka  data yang  diperoleh dari hasil kuesiner, wawancara  serta observasi  menunjukan  bahwa  hasil  penelitian  kinerja Puskesmas Rambah kecamatan   Rambah   berada  pada kategori  ” Cukup  Baik ”
b. Hambatan  yang  ditemui  untuk  mendapatkan  kinerja yang  baik oleh Puskesmas Rambah diantaranya  adalah terbatasnya tenaga pegawai dibandingkan  dengan jumlah  masyarakat yang  dilayani. Selain  itu juga fasilitas yang  juga  masih  terbatas seperti ruang tunggu, ruang tempat arsip serta papan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
As’ari,  2004.  Pedoman  Pratikum  : Penyusunan  Stadar  Pelayanan  (SP)  dan  Indeks  Kepuasan Masyarakat (IKM). Semarang, FISIP UNDIP.
Askok K.Gupta, S.P.Raj, dan David Wilemon 2004, " A Model For Studying R&D
A.A. Gde Muninjaya. 2004.  Manajemen Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC:
Alan Brache, 2002, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia “ Kinerja / Performance “ (Ed), Tujuh Asumsi  Yang  Menghambat  Perbaikan  Kinerja,  Jakarta,  PT.  Elex  Media  Komputindo- Kelompok Gramedia.
Armstrong, M.1998. Performance Management. Clays,Ltd,St.Ives ple. England.
Awang,  Azam,  2010,  Studi  Kajian  Pemberdayaan  Berdasarkan  Kearifan  Lokal  di  Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau, Pustaka Pelajar
Betti Laksana, program disiplin bagi tenaga kesehatan, Jakarta
Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu, profil kesehatan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2008, Pasirpengaraian
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021).
Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Handoko, T. Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta Hastono Priyo Sutanto,2001, Analisis Data, FKMUI, Jakarta
Hadari Nawawi, 2003, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Hidayah,  S.  M.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2021).  Analisis  Framing  Kebijakan  Pemerintah  tetang Rencana  Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Irianto, A. 2001. Statistik (Konsep dasar & Aplikasinya), Jakarta, Prenada Media.
Inu Kencana Syafiie, 2002,  Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi),  Rineka Cipta,Jakarta.
Muninjaya. 2004. Manajemen Kesehatan.  EGC. Jakarta
Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi , 6 (2), 21-35.
Maria Susanti, 2001, peranan tenaga kesehatan pada masyarakat, Bumi Pustaka Jakarta Mathis, dan Jackson, 2002, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi pertama, Cetakan Pertama,
Yogyakarta: Salemba Empat Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Notoatmojo,S. 2009. Kesehatan Masyarakat, Ilmu dan Seni.  Rhineka Cipta.Jakarta Notoatmojo, S, 2001, Kesehatan masyarakat dan statistik, Rhineka Cipta, Jakarta
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor, 12, 219.
Rajasa,  Y.  (2021).  Good  Governance  In  Structure  Belantik  Raya  People's  Market  In  Siak District. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 11 (2), 1- 11.
Ruky, Achmad S, 2001, “Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk  Karyawan Perusahaan” ,Edisi Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,  C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi  Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Subhayano,  T.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  A.  A.  P.  M.  D.,  &  Zainal,  M.  L.  H.  (2021).  Good Governance  in  Maintaining  Peace  and  Order  at  Pangkalan  Kerinci  District. Pelalawan Regency .
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Suharto, E. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Sari,  G.  G.,  Wirman,  W.,  &  Riauan,  M.  A.  (2018).  Pergeseran  Makna  Tradisi  Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Sudarmono, analisa kinerja aparat pemerintah, cetakan pertama, Bandung
Suriani, 2001, kebijakan pada pemerintah daerah, Jakarta
Sudjana.  2002. Metoda Statistika.Penerbit Tarsito,.Bandung
Sary Antoni, 2001, Metode analisis pada organisasi, Jakarta Suta Dermawan, 2000, Informasi kesehatan daerah, Jakarta
Taliziduhu Ndraha, 2003. Ilmu Pemerintahan Baru, Rineka Cipta, Jakarta.
Tika, M.P. 2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Bumi Aksara. Jakarta Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Villere, 2002 Manajemen Kinerja Organnisasi, Bumi Aksara, Jakarta.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya.
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan , 37 (2).