## Community Services Journal (CSJ)
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index

## Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “Amerta Bumi” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
Ni Made Santini, Ni Made Taman Sari, dan Made Pratiwi Dewi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
*Corespondence e-mail: tamansarinimade@gmail.com

## Abstract
The vision of the local government of Bali is Nangun Sat Kerthi Loka Bali, which maintains the preservation and harmony of nature and its contents, to realize a prosperous and happy Balinese manners on the scale of a life that is politically sovereign and economically independent, one of the economic activities that can lead to nagun sat kerthi. loka bali is a movement from the Bali Province Cooperatives and SMEs Service that seeks to deliver  on  a  mission  (1)  Creating  quality  and  healthy  Cooperatives  (2)  Fostering  entrepreneurship  of Cooperatives  and  SMEs  (3)  Facilitating  financing  and  guarantees  for  Cooperatives  and  SMEs  and  (4) Increasing  Partnerships  Cooperatives  and  SMEs.  Cooperatives  can  provide  tremendous  benefits  that  can reduce movements and missions, especially in Indonesia. If the cooperative can be managed properly, clearly, openly, and voluntarily in the name of the family, the cooperative that is running will be able to fulfill its main objectives.  Cooperative  performance  is  very  important  to  pay  attention  to  for  the  health  of  the  cooperative itself. So that cooperatives can be sustainable in carrying out their activities, it is important for every buyer to have  as  an  operational  reference  the  SOM  concept  and  SOP.  The  weakness  of  regional  cooperatives  is  that most  do  not  have  a  SOM  and  SOP  so  that  in  running  a  business  there  is  no  reference  that  is  used  as  a guideline.  Solutions  to  existing  problems  will  be  assisted  in  service  activities.  By  providing  assistance  in “ Preparing  SOM  and  SOPs  for  Business  Entities,  Institutional  SOPs,  SOPs  for  Fund  Distribution  so  that cooperatives  can  carry  out  their  functions  in  accordance  with  SOM  and  SOPs  according  to  applicable regulations.  The  implementation  of  service  activities  carried  out  with  mentoring  method  activities  is  how  to prepare SOM and SOP according to the guidelines from the Cooperatives, MSMEs and Trade Office.
Keywords: Cooperatives; Management operational standards; Standard operating procedures; UMKM
CC-BY-SA 4.0 License, Community Services Journal (CSJ) , ISSN 2654-9360, E-ISSN 2654-9379

## How To Cite:
Santini, N. M., Sari, N. M. T., & Dewi, M. P. (2021). Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod  Kecamatan  Dawan  Kabupaten  Klungkung. Community  Service  Journal  (CSJ) , 4 (1),  134-141.  https://doi.org/10.22225/ csj.4.1.2021.134-141

## Community Services Journal (CSJ), 4 (1) (2021), 135
Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

## 1.  PENDAHULUAN
Dalam era Globalisasi, persaingan dalam bidang ekonomi semakin lama cenderung semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi harus diperhitungkan dan diantisipasi. Demikian halnya dengan para pelaku  ekonomi  khususnya  koperasi,  terutama  terhadap  kondisi  kinerja  koperasi  yang  dituntut  untuk  cepat tanggap dalam mengambil keputusan untuk mencegah hilangnya peluang keuntungan yang ada atau sebaliknya akan  mendatangkan  kerugian  bagi  koperasi.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  koperasi  harus  lebih  tangguh  dalam menghadapai  perubahan  dan  persaingan  yang  terjadi  didalam  lingkungan  koperasi  itu  sendiri  atau  bersaing dengan  lembaga  keuangan  bukan  bank  lainnya,  baik  secara  regional,  nasional,  maupun  internasional (Budiyanto,2013).
Koperasi  merupakan  salah  satu  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  dengan  usaha  yang  beranggotakan orang-orang  yang  berorientasi  menghasilkan  nilai  tambah  yang  dapat  dimanfaatkan  bagi  peningkatan kesejahteraan  anggotanya.  Selain  itu,  koperasi  juga  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berorientasi  untuk menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  memperkokoh  struktur  perekonomian  nasional  dengan demokrasi  ekonomi  yang  berdasarkan  atas  asas  kekeluargaan.  Banyak  jenis  koperasi  yang  didasarkan  pada kesamaan  kegiatan  dan  kepentingan  ekonomi  anggotanya  seperti  Koperasi  simpan  pinjam  (Koperasi  jasa keuangan),  Koperasi  Konsumen,  Koperasi  Produksi,  Koperasi  Pemasaran  dan  Koperasi  Serba  Usaha  (Munir dan Indarti, 2012).
Memperhatiakan  demikian  pentingnya  keberadaan  perkoperasian  untuk  perkembangan  kehidupan masyarakat  maka  pemerintah  mengeluarkan  UU  tentang  perkoperasian  Nomor  12  tahun  1967  kemudian disempurnakan  luasan  pergerakan  perkoperasian  dengan  UU  no  25  tahun  1992  yang  menegaskan  bahwa Koperasi  adalah  Badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan melaksankan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi,  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Hal  ini  menunjukan  keseriuasan  pemerintah  betapa  pentingnya  menjaga perkembangan dan pertumbuhan koperasi yang sehat disemua wilayah Indonesia. Koperasi simpan pinjam atau koperasi  jasa  keuangan  adalah  koperasi  yang  bergerak  disektor  keuangan  dengan  aktivitasnya  melakukan simpan  pinjam.  Sumber  dana  di  peroleh  dari  anggota  yang  berupa  simpanan  pokok,  simpanan  wajib  maupun dari  sumber  lain  seperti  dari  kelembaga  keuangan  perbankan.  Dana  yang  dihimpun  oleh  koperasi  disalurkan kembali  kepada  anggota  atau  para  calon  anggota.  Atas  penyaluran  dana  tersebut  koperasi  mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bunga (Sudarwanto,2013; Hasanah dan Afifah,2020).
Aktivitas koperasi  simpan pinjam ini mirip dengan bank perkreditan Rakyat, hanya  saja koperasi tidak diperkenankan  menerbitkan  deposito.  Dengan  demikian  koperasI  simpan  pinjam  dapat  dipandang  sebagai lembaga  intermediasi  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  dana  untuk  kepentingan  modal  kerja  guna menggerakan roda perekonomian rakyat. Fokus utama koperasi smpan pinjam adalah penyaluran dana melalui pemberian  kredit  kepada  anggota,  mesikipun  dalam  praktik  seringkali  koperasi  disamping  member  pinjaman kepada anggota juga kepada masyarakat non anggota (Sudarwanto,2013).
Perkembangan dan pertumbuhan koperasi akan semakin sehat jika dalam operasionalnya sebuah koperasi memiliki pengelolaan/manajemen yang baik dan perangkat operasional yang memadai. Salah satu sistem yang wajib  harus  dimiliki  oleh  pergerakan  sebuah  koperasi  adalah  Sistem  Operasional  Manajemen  (SOM)  dan Sistem  Operasional  Prosedur  (SOP).  SOM  dapat  mengendalikan  pemanfaatan  sumber  sumber  daya  yang dimiliki  koperasi,  sedangkan  SOP  adalah  penuntun  dan  arah/prosedur  dalam  gerakan  dan  aktifitas  dalam

## Community Services Journal (CSJ), 4 (1) (2021), 136
Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
pemanfaatan sumber daya yang ada pada koperasi. Kelemahan Perkoperasian di Indonesian di Indonesia pada umumnya  dan  di  Bali  khususnya  adalah  masih  kurangnya  pemanfaatan  SOM  dan  SOP  sehingga  banyak koperasi yang di bangun namun tidak mampu untuk berkompetisi dengan usaha lainnya.
Data pertumbuhan dan perkembangan koperasi di Daerah Bali dapat dilihat seperti tabel berikut:
Tabel 1.
Perkembangan Koperasi berdasarkan kabupaten /kota di Bali
No Kabupaten /kota Koperasi (unit) Anggota (orang) Aktif Tidak aktif Total LK PR Total 1 Buleleng 302 49 351 46,353 20,774 67,127 2 Jembrana 206 61 267 35,387 21,613 57 3 Tabanan 439 129 568 68,053 31,643 99,696 4 Badung 507 42 549 86,346 44,824 131,17 5 Denpasar 1,057 7 1,064 84,186 57,209 141,395 6 Gianyar 987 235 1,222 165,989 40,24 206,229 7 Bangli 212 21 233 57,666 5,269 62,935 8 Klungkung 106 26 132 31,965 17,844 49,809 9 KarangAsem 283 37 320 72,114 37,058 109,172 10 Provinsi 169 7 176 94,79 69,015 163,805 Total 4,268 614 4,882 742,843  345,489  1.088,338
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Bali.
Berdasarkan  pada  Tabel  1,  jumlah  Koperasi  per  Desember  2018  di  Daerah  Bali  sebanyak  4.882  unit dengan  jumlah  anggota  per  Desember  2018 sebanyak  1.088.338  Jiwa  yaitu  30%  dari  total  penduduk  Daerah Bali yang sebanyak 4.246.000 jiwa. Koperasi yang ada di Bali tahun 2018 sebanyak 4.850 unit,  yang katagori koperasi aktif 4.268 unit (88%), sedangkan yang tidak aktif sebanyak 614 unit koperasi (12%). Ketidak aktifan perkoperasin  di  daerah  Bali  diduga  salah  satunya  adalah  ketidak  mampuan  untuk  bersaing  dengan  usaha lainnya karena kurangnya penerapan unsur SOM dan SOP yang benar dalam suatu usaha.
KSP  ”  Amertha  Bumi  ”  adalah  salah  satu  koperasi  simpan  pinjam  yang  ada  di  Daerah  Bali  yang berlokasi  di  desa  Sampalan  Klod  yang  sudah  berdiri  kurang  lebih  12  tahun  (sejak  tanggal  2  Maret  2007) dengan  Badan  Hukum:    BH.NO.01/BH/XXVII.7/2008  (tertanggal    21  April  2008,  Berkedudukan  di  :  Jalan Raya Klungkung Sampalan 100X Kabupaten Klungkung). Jumlah anggota pada saat baru berdiri sebanyak 13 orang dengan modal awal sejumlah Rp. 125.000.000 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari simpanan pokok. Sampai tahun 2019 laporan per Desember memiliki modal sendiri sebanyak Rp. 346.000.000 dengan perkembangan jumlah anggota sebanayak 40 orang dengan total aset sebanyak Rp. 1.400.000.000. Jika dilihat  dari  pertumbuhan  keanggotaan  sebagai  perjalanan  misi  sosial,  KSP”  Amertha  Bumi”  dapat dikatagorikan  pertumbuhan  anggota  sangat  lamban.  Jika  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  juga  dapat dikatagorikan belum mampu berkopetisi dengan koperasi lainnya. Apalagi unttuk bersaing mendapat bantuan dana dari pemerintah dengan berbagai persyaratan yang ada salah satunya harus memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi). Suwetty (2017) menyatakan bahwa Pengurus dan pengawas Koperasi harus mampu meningkatkan kemampuan konseptual dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran serta mampu menyusun SOM dan SOP koperasi.

## Community Services Journal (CSJ), 4 (1) (2021), 137
Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

## Gambar 1

## Tim PKM dan Mitra
Sebagaimana dalam hasil observasi Tim PKM Universitas Warmadewa, diketahui bahwa
KSP    ”Amertha  Bumi  "  saat  ini  baru  memiliki  aturan  ketenaga  kerjaan  saja  sampai  tahun  2019  dan belum    memiliki  dan  menerapkan  SOM  dan  SOP  dalam  operasionalnya.  Untuk  hal  tersebut,  Tim  pelaksana PKM  Universitas  Warmadewa  termotivasi,  bergerak  dan  memberikan  kontribusi  dalam  melakukan pendampingan  pada  koperasi  ini  khususnya  dalam  menyusun    SOM  dan  SOP  sehingga  pergerakan  koperasi kedepan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  kebutuhan  para  anggota  dan  calon  anggota  yang  ada. Diharapkan  dengan  adanya  SOM  dan  SOP  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  acuan  dalam pengelolaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi, sehingga usaha simpan pinjam pada KSP   ”Amertha Bumi " dapat ditangani secara profesional.

## 2.  METODE
Adapun metode pelaksanaan kegiatan pegabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara berikut ini.

## Studi Pendahuluan
Sebelum melakukan penyusunan SOP terlebih dahulu dilakukan studi lapangan ke Koperasi
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha  KSP ”Amertha  Bumi"  dilakukan  di  KSP  ”  Amertha  Bumi  ”  yang  berlokasi  di  desa  Sampalan  Klod,  Jalan  Raya Klungkung Sampalan 100X Kabupaten Klungkung.

## Sosialisasi SOP
Setelah  Standar  Operasional  Prosedur  Kelembagaan  dan  Standar  Operasional  Prosedur  Usaha  selesai, Tim  Penyusun  melakukan  diskusi  dengan  pengelola  KSP    ”Amertha  Bumi"  untuk  penyempurnaan  Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha. Setelah dilakukan revisi, Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan Standar Operasional Prosedur Usaha disosialisasikan kepada karyawan KSP  ” Amertha Bumi".

## Community Services Journal (CSJ), 4 (1) (2021), 138
Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

## Pendampingan saat implementasi.
Buku  Standar Operasional Prosedur Kelembagaan dan  Standar Operasional Prosedur Usaha diserahkan kepada pengelola KSP ”Amertha Bumi", kemudian dilakukan simulasi implementasi dengan didampingi oleh Tim Penyusun.
Khalayak yang menjadi sasaran pengabdian adalah pengurus dan pengawas KSP ”Amertha Bumi". KSP ”Amertha  Bumi"  di  kelola  oleh  2  orang  manajer  yakni  manajer  Simpan  Pinjam  1  orang  dan  Manajer Administrasi dan Umum 1 orang serta 6 orang karyawan yang ditempatkan pada bagian  kasir umum 1 orang, kasir USP 1 orang, bagian akuntansi 2 orang, keamanan dan kebersihan 2 orang. Pengurus koperasi terdiri dari 4 orang serta memiliki 3 orang pengawas termasuk ketua.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyusunkan buku Standar Operasional Prosedur yang mencakup SOP Kelembagaan dan SOP Prosedur Usaha pada KSP Amerta Bumi sebagai berikut:

## Standar Operasional Kelembagaan
Standar  ini  mencakup struktur  tugas,  prosedur  kerja,  sistem  manajemen  dan  standar  kerja  yang  dapat dijadikan  acuan/panduan  bagi  pihak  manajemen  KSP/USP  Koperasi  dalam  memberikan  pelayanan  bermutu bagi para anggotanya dan pengguna jasa lainnya.
secara umum standar operasional prosedur kelembagaan terkait standar organisasi dan manajemen pada KSP  Amerta  Bumi  mencakup  hal-hal  sebagai  berikut:  1)  Visi  dan  Misi,  2)  Tujuan  Pendirian,  3) Standar Keanggotaan,  4)  Standar  Status  Keanggotaan,  5)  Standar  Pendaftaran  Anggota,  6)  Standar  Perlakuan  kepada Anggota Baru, 7) Standar Pemanfaatan Pelayanan KSP/USP Koperasi serta 8) Prosedur  Standar Permohonan Keluar dari Keanggotaan

## Standar Opreasional Prosedur Usaha
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun  1995,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengelolaan usaha  simpan  pinjam  oleh  KSP/USP  Koperasi  adalah  manajemen  pelayanan  jasa  keuangan  berupa  (1) Penghimpunan  dana  dan  (2)  penyaluran  dana  dalam  bentuk  pinjaman  kepada  anggota,  calon  anggota  dan koperasi lain dan anggotanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka standar Opreasional Prosedur Usaha dapat dihasilkan sebagai berikut:

## Standar Opreasional Penghimpunan Dana
Kegiatan  transaksi  penghimpunan  dana  KSP/USP  Koperasi  dapat  dilakukan  dengan  anggota,  calon anggota, koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk simpanan lancar, simpanan berjangka, dan penyertaan.
Kegiatan  transaksi  penghimpunan  dana  dari  calon  anggota,  koperasi  lain  dan  anggotanya  hanya  dapat dilakukan  di  dalam  wilayah  kerja  koperasi  yang  sah,  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  dan  Badan  Hukum Koperasi dan hanya jika KSP/USP Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi, serta terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Anggota.
Dalam  rangka  melindungi  KSP/USP  koperasi  dari  praktik  pencucian  uang,  penerimaan  simpanan  dan dana  penyertaan  yang  nilainya  lebih  dari  Rp  50.000.000,-  untuk  setiap  transaksi,  baik  yang  berasal  dari anggota, calon anggota, maupun koperasi lain dan atau anggotanya, KSP/USP koperasi harus memiliki standard operasional  prosedur  tertulis  untuk  mengetahui  asal-usul  uang  tersebut  yang  ditanda  tangani  oleh  pihak

## Community Services Journal (CSJ), 4 (1) (2021), 139
Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung
penyimpan/penyerta modal.
Dalam  rangka  memberikan  insentif  yang  lebih  baik  bagi  anggota  sebagai  penyimpan  maupun  penyerta modal, KSP/USP Koperasi harus memiliki ketentuan tentang : a. Tingkat bunga simpanan dan insentif modal penyertaan  yang  lebih  tinggi  bagi  anggota  dibandingkan  dengan  bagi  calon  anggota,  koperasi  lain  dan  atau anggotanya,  b.  Tingkat  balas  jasa  partisipasi  anggota  atas  simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  dari  SHU Koperasi, c. Perlindungan simpanan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## Standar Opreasional Penyaluran Dana
Penyaluran dana pada KSP/USP Koperasi harus diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Kegiatan  ini  merupakan  sumber  utama  pendapatan  KSP/USP  Koperasi  untuk  menutupi  seluruh pengeluarannya.
Pinjaman  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  Koperasi  dengan  pihak  peminjam  yang  mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
Penyaluran dana kepada calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya jika dan hanya jika KSP/USP Koperasi memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan mendapat persetujuan rapat anggota.
Untuk  mendorong  partisipasi  anggota  dalam  meminjam  serta  merangsang  calon  anggota  agar  menjadi anggota Koperasi, perlu dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakuan tingkat bunga antara anggota dan non anggota.
Penyaluran  pinjaman  harus  didasarkan  kepada  prinsip  kehati-hatian  dan  selalu  mempertimbangkan bahwa: a. pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan b. diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian.
Kebijakan  mengenai  jumlah  pinjaman  yang  dapat  diberikan  oleh  KSP/USP  Koperasi  kepada  anggota harus  memperhatikan  hal-hal  berikut:  a.  Pemanfaatan  pinjaman  oleh  calon  peminjam.  b.  Kemampuan  calon peminjam  untuk  membayar  kewajibannya.  c.  Likuiditas  koperasi  dengan  mempertimbangkan  cadangan  kas primer dan sekunder. d. Distribusi risiko pinjaman melalui asuransi kredit atau lembaga penjamin.
Perjanjian  pinjaman  harus  tertulis  dan  mengatur  berbagai  hal  yang  telah  disepakati.  Apabila  jumlah pinjaman di atas plafon yang telah ditetapkan, disarankan untuk membuat akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan rapat anggota.
KSP/USP  Koperasi  harus  memiliki  standar  penyaluran  dana  yang  terdiri  atas:  a.  Kebijakan  tertulis tentang  balas  jasa  partisipasi  pemanfaatan  pinjaman  oleh  anggota  dari  SHU.  b.  Standar  jenis  pinjaman.  c. Standar  persyaratan  calon  peminjam.  d.  Standar  pelayanan  pinjaman  kepada  unit  lain  (khusus  untuk  USP Koperasi).  e.  Standar  plafon  pinjaman.  f.  Standar  bunga  pinjaman  dan  biaya  pinjaman  lainnya  g.  Standar pengembalian pinjaman. h. Standar jangka waktu pinjaman. i. Standar agunan. j. Standar pengajuan pinjaman. k.  Standar  persiapan  realisasi  pinjaman  (analisis  pinjaman).  l.  Standar  realisasi  pinjaman.  m.  Standar pembayaran  angsuran.  n.  Standar  pelunasan  pinjaman.  o.  Standar  pembinaan  pasca  penyaluran  pinjaman.  p. Standar penanganan pinjaman bermasalah.

## Community Services Journal (CSJ), 4 (1) (2021), 140
Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

## Gambar 2

## Penyusnan SOM dan SOP

## 4.  SIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  di  KSP  “  Amertha  Bumi,  menghasilkan  2  buah  buku  utama yakni  Standar  Operasional  Prosedur  Kelembagaan  dan  Standar  Operasional  Prosedur  Usaha    seperti  yang tersaji pada tabel 2 berikut:

## Tabel 2 Pencapaian Hasil Pendampingan

## Sumber: KSP Amertha Bumi
Penghimpunan  dana  KSP  Amerta  Bumi  dalam  bentuk  simpanan  sukarela  dan  simpanan  berjangka. Sedangkan  penyaluran  dana  berupa  pinjaman  jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang.  Jenis pinjaman  yang  diberikan  KSP  Amerta  Bumi  pinjaman  yang  bersifat  produktif  yaitu  pinjaman  modal.  Jenis pinjaman yang diberikan KSP  “Amertha Bumi yakni pinjaman yang bersifat produktif yaitu pinjaman modal. Prosedur  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  melibatkan  beberapa  bagian  yaitu  anggota,  kasir,  manajer  dan staf  administrasi.  Transaksi  Simpanan  di  Kantor  KSP  “Amertha  Bumi”  terdiri  dari  prosedur  pembukaan simpanan,  prosedur  simpanan  penyetoran,  prosedur  simpanan  penarikan,  prosedur  simpanan  penutupan. Transaksi  penyaluran  dana  terdiri  atas  prosedur  pemberian  pinjaman,  prosedur  analisis  pinjaman,  prosedur pelepasan  pinjaman,  prosedur  pelunasan  pinjaman  dan  prosedur  proses  awal  dan  akhir  hari  staf  adminitrasi pinjaman.
Adapun saran yang dapat diajukan adalah Buku SOP yang sudah di buat, setelah implementasi sebaiknya di  sempurnakan  agar  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  operasional  KSP“Amertha  Bumi.  Oleh  karena  KSP “Amertha Bumi belum memiliki SOP yang lainnya, saran untuk tim pengabdian masyarakat menyusunkan SOP yang belum ada seperti SOP Prosedur Keuangan.

## Community Services Journal (CSJ), 4 (1) (2021), 141
Pendampingan Penyusunan SOM dan SOP Ksp “ Amerta Bumi ” di Desa Sampalan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim  Pelaksana  Program  Kemitraan  Masyarakat  dengan  ini  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar- besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Warmadewa melalui Hibah Institusi LPM Universitas Warmadewa Tahun 2020/2021 sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto,  A.  (2013). Analisis  Tingkat  Kesehatan  Koperasi  Kartika  Kuwera  Jaya  dengan  Menggunakan  Peraturan  Menteri  Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M . KUKM/XII/2009. ESENSI, 39-54.
Hasanah,  H.,  &  Hanifah,  A.  (2020).  Implementasi  Model  Pengembangan  Pengelolaan  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP). Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis , 1 (1), 37-46.
Munir dan Indarti. 2012. Analisis tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam “cendrawasih” kecamatan gubug tahun buku 2011. Jurnal Akutansi Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 5 Tahun 2014
Subagio, Ahmad, 2017, Pengawasan Koperasi Indonesia , Penerbit Mitra Wacana Media.
Sudarwanto, Adenk. 2013. Akuntansi Koperasi pendekatan praktis dan penyusunan laporan keuangan . Graha Ilmu. Yogyakarta Suwetty,  Mila  Karmila. 2017. Pengaruh  Implementasi  Nilai, Prinsip  dan  Kepemimpinan  Koperasi Terhadap  Kualitas Rapat Anggota Tahunan  (Survei  Pada  Koperasi  di  Kabupaten  Ende,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur)  . Coopetition,  V ol  VIII,  Nomor  2, November 2017, 85 – 98.