Artikel ini terdapat di http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti

## DARMABAKTI
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Pendidikan Pembentukan Hukum Di Desa Pegagan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
Safi 1 , ⁎ , Ansori 1 1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Alamat e-mail: safi@trunojoyo.ac.id , ansori@trunojoyo.ac.id

## Informasi Artikel
Kata Kunci : Desa Pembentukan Peraturan desa

## Keyword :
Village Formation Village regulationsx

## Abstrak
Pembentukan peraturan desa yang terdiri dari peraturan desa, peraturan kepala desa  dan  peraturan  bersama  kepala  desa  menjadi  penting  ketika  pembetukan peraturan  tersebut  diatur  dalam  permendagri  nomor  111  tahun  2014  tentang pedoman  teknis  pembentukan  peraturan  di  desa,  Desa  Pegagan  merupakan bagian  dari  desa  yang  tidak  lepas  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  akan memberikan  dampak  untuk  kesejahteraan  dan  pembangunan  desa.  kebijakan tersebut  dapat  dituangkan  dalam  peraturan  desa,  maka  tujuan  pengabdian  ini untuk mempermudah desa dalam pembentukan peraturan desa dalam bimbingan khusus bagi badan permusyawaratan desa, kepala desa dan perangkat desa untuk peningkatan  pendidikan  terkait  dengan  pembentukan  peraturan  desa  yang terencana,  tersusun,  terukur  dan  terpadu.  Sedangkan  metode  yang  digunakan yaitu  memberikan  penyuluhan  hukum  dan  pendapingan  dalam  pembentukan hukum  yang  akan  dibentuk  oleh  desa,  hasilnya  adalah  perangkat  desa  dan masyarakat  sangat  antosias  dengan  adanya  pelatihan  ini  karena  memberikan pemehaman baru terutama terkait dengan bagaimana membuat peraturan desa dan kesadaran masyarakat dalam mentaati adanya praturan.

## Abstract
The formation of village regulations consisting of village regulations, village head regulations  and  joint  village  head  regulations  becomes  important  when  the formation of these regulations is regulated in Permendagri number 111 of 2014 concerning  technical  guidelines  for  forming  regulations  in  villages.  Pegagan Village is part of a village that cannot be separated from policies that will have an impact on village welfare and development. This policy can be set forth in village regulations. then the purpose of this service is to facilitate the village in forming village  regulations  in  special  guidance  for  village  consultative  bodies,  village heads and village officials to improve education related to the formation of village regulations that are planned, structured, measurable and integrated. While the method used is to provide legal counseling and assistance in the formation of laws that  will  be  formed  by  the  village,  the  result  is  that  village  officials  and  the community  are  very  enthusiastic  about  this  training  because  it  provides  new understanding,  especially  related  to  how  to  make  village  regulations  and community awareness in complying with regulations.
Safi, Ansori

## 1. Pendahuluan
Desa pegagan merupakan bagian dari  desa yang  sudah  lama  terbentuk  jauh  sebelum kemerdekaan  Negara  Indonesia,  seperti disebutkan  dalam  bukunya  nikmatul  huda bahwa desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa  ini  terbentuk,  struktur  sejenis  desa, masyarakat  adat  dan  sebagainya  telah menjadiinstitusi sosial yang mempunyai posisi yang  sangat  penting.  Adapun  yang  dinamakan desa  ialah  suatu  kesatuan  hukum,  dimana bertempat  tinggal  suatu  masyarakat  yang berkuasa  mengadakan  pemerintahan  sendiri (Huda,  2015).    Dalam  peraturan  pemerintah, yang  dimaksud  dengan  desa  adalah  desa  dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya  disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  termasuk  institusi  yang  otonom dengan  tradisi,  adat  istiadat  dan  hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan  dengan  tingkat  keragaman  yang tinggi.  Sejalan  dengan  perkembangan  jaman telah  memberikan  nuansa  baru  dalam  sistem kenegaraan modern, sehingga kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Desa  sebagai  daerah  otonom  yang  memiliki kewenangan  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat  setempat.  Sehingga  aparatur pemerintah  desa dituntut  untuk  bisa mengakomodir  dan  menampung  aspirasi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahannya  sendiri  atas  dasar  prakarsa,
kreativitas,  dan  peran  serta  aktif  masyarakat tersebut  dalam  rangka  mengembangkan  dan memajukan daerahnya.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  pengertian Peraturan  Desa  tersebut  dapat  menimbukan persoalan  serius  dilapangan.  Sebagai  bentuk peraturan  ditingkan  desa,  dimana  unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya  (rizhan  dkk,  2021).    Salah  satu kewenangan  kepala  desa  seperti  yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014  tentang  desa,  yaitu “Menetapkan  Peraturan  Desa  yang  telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan  Desa”.  Peraturan  Desa  yang dibentuk  oleh  Desa  dibuat  dalam  rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Peraturan  Desa  dapat  juga  merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Peraturan Desa merupakan peraturan yang bersifat  lokal.  Peraturan  desa  dibentuk berdasarkan  asas-asas  peraturan  perundang- undangan.  A.  Hamid  S.  Attamimi  berpendapat, bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  patut  khususnya dalam  ranah  keindonesiaan,  terdiri  atas:  Cita Hukum  Indonesia,  Asas  Negara  Berdasarkan Hukum,  Asas  Pemerintahan  Berdasarkan Konstitusi  dan  asas-asas  lainnya  (Rokilah, 2021).
Sejak  otonomi  daerah,  telah  ribuan Peraturan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa di berbagai wilayah tanah air. Diantara Peraturan Desa  tersebut  banyak  yang  dianggap bermasalah baik karena menimbulkan masalah ekonomi,  maupun  menimbulkan  dampak kepada kerusakan lingkungan akibat izin yang diberikan.  Terhadap  Peraturan  Desa  yang bermasalah  tersebut  dapat  dilakukan  judicial
Safi, Ansori
reviewoleh pemerintah dengan melihat apakah Peraturan  Desa  tersebut  bertentangan  dengan kepentingan  umum  atau  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa dengan  peraturan  pelaksananya,  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang Desa, menggambarkan ketidaktegasan pemerintah.
Menurut  Pasal  87  ditegaskan  bahwa peraturan desa maupun peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dibatalkan  oleh Bupati/Walikota.  Dari  penjelasan  diatas  dapat diartikan  bahwa  kedudukan  desa  berada dibawah kekuasaan pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan  bahwa  pemerintah  mengakui desa  bersifat  otonomi  asli  yang  memiliki kewenangan  berdasarkan  hak  asalusul  asli, namun di sisi lain pemerintah meletakkan desa sebagai  bagian  dari  pemerintah  daerah  serta menyamaratakan  pemerintah  desa  dengan mengeluarkan  lembaga  adat  dari  komposisi pemerintahan  desa  dan  menjadikan  lembaga adat  ini  merupakan  bagian  yang  terpisahkan dari  pemerintahan  desa,  hal  ini  menunjukkan bahwa pemerintah tidak sepenuhnya mengakui desa sebagai persatuan yang otonom.
Apabila  dilihat  dari  tata  hierarki  dalam semua  jenis  peratran  perundang-undangan  di Indonesia,  maka  hal  tersebut  bukan  hanya ditetapkan  semata-mata,  akan  tetapi  hal tersebut lebih dikarenakan peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  selain dibentuk  oleh  lembaga  yang  berbeda,  juga masing-masing mempunyai fungsi dan sekaligus  materi  muatan  yang  berbeda-beda sesuai  dengan  jenjangnya,  sehingga  hierarki, fungsi dan materi muatan peraturan perundang-undangan  itu  selalu  membentuk hubungan fungsional antara peraturan perundangan  yang  satu  dengan  yang  lain
(Indrati,  2010).      Kedudukan  desa  tercermin dalam  Pasal  2  dan  Pasal  5  undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam Pasal 2  disebutkan,  “penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  bhinneka tunggal ika. Dan di Pasal 5 menyebutkan, desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota” .
Desa  terdiri  dari  Desa  dan  Desa  Adat.  Dari penjelasan  Pasal  2  diatas  dapat  dihubungkan dengan  teori  jenjang  hukum  (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky  mengenai  norma  hukum  negara selalu  berlapis-lapis  dan  berjenjang-jenjang. Menurut  Hans  Kelsen  suatu  norma  hukum  itu selalu  bersumber  dan  berdasar  pada  norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma  yang  lebih  rendah  daripadanya.  Dalam hal tata susunan/hirarki sistem norma, norma yang  tertinggi  (Norma  Dasar)  itu  menjadi tempat  bergantungnya  norma-norma  di bawahnya,  sehingga  apabila  Norma  Dasar  itu berubah  akan  menjadi  rusaklah  sistem  norma yang ada di bawahnya (Indrati, 2010).
Hans  Nawiasky  mengatakan  suatu  norma hukum  dari  negara  manapun  selalu  berlapis- lapis  dan  berjenjang-jenjang.  Norma  yang  di bawah  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar (Ibid).  Dari ketentuan diatas, dapat ditegaskan bahwa apabila dicermati lebih lanjut kewenangan Desa dalam hal ini sangatlah besar, karena  Desa  memiliki  otonomi,  yaitu kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah tangga Desa itu sendiri. Melalui hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan dapat menjadi dasar  dalam  menentukan  lembaga  yang
Safi, Ansori
berwenang  melakukan  pengujian,  dan  dasar dalam menentukan jenis peraturan perundang- undangan  sebagai  bahan  untuk  melakukan pengujian  terhadap  peraturan  desa.  Peraturan desa  tidak  boleh  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  (Permen,  2006). Dalam  hal  ini  peraturan  desa  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  daerah, padahal suatu peraturan perundang-undangan dapat  dilakukan  evaluasi  serta  diajukan  ke Mahkamah  Agung  untuk  dilakukan  pengujian secara  materiil  apabila  bertentangan  dengan undang-undang.
Peraturan  perundang-undangan  yang  bisa dilakukan  pengujian  adalah  dari  tingkat Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar  hingga  tingkatan  yang  paling  rendah, yaitu  Peraturan  Desa,  sesuai  dengan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor.  12 Tahun.  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Hampir  semua  negara memberikan  kewenangan  pada  hakim  untuk melakukan  pengujian  peraturan  perundang- undangan  secara  formil,  namun  tidak  semua Negara  memberikan  kewenangan  pada  hakim untuk melakukan pengujian secara materiil.
Disinalah  pentingnya  terkait  dengan peraturan  desa  yang  perlu  dipahami  oleh masyarakat desa pegagan kecamatan pademau kabupaten  pamekasan,  terutama  oleh  badan permusyawaratan desa dan kepala desa dalam pembenntukan peraturan desa yang terdiri dari peraturan  desa,  peraturan  kepala  desa  dan peraturan  bersama  kepala  desa,  maka  dari  itu perlu  tindakan  teknis  atau  bimbingan  teknis kepada  aparatur  desa  dalam  pembentukan peraturan desa, dengan adanya abdimas LPPM Universitas  Trunojoyo  Madura  yang  juga merupakan  bagian  dari  tugas  dosen  dalam menjalankan  tridarma  perguruan  tinggi  maka akan mempermudah dalam bimbingan pembentukan peraturan desa dengan rinci dan terukur.

## 2. Metode Pengabdian
2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian Pelatihan peningkatan pendidikan pembentukan  hukum  di  desa  pegagan kecamatan  pademawu  kabupaten  pamekasan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  dilaksanakan  pada hari jumat tanggal 25 November 2022, pada jam 08.00  sampai  Selesai  di  Balai  Desa  Pagaan, kegiatannya berbentuk pelatihan.

## 2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian
Berdasarkan latar belakang dan permasalahn  diatas  maka  perlu  metode  agar dapat  tersampaikan  paparan  solusi  terkait dengan  peningkatan  pendidikan  pembentukan hukum di desa pegagan kecamatan pademawu kabupaten  pamekasan  dalam  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Metode tersebut diawali dengan:
a.  Tahapan  kegiatan  yang  akan  dilakukan adalah  perencanaan,  pelaksanaan  kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
b.  Konsep yang akan digunakan dalam kegiatan yaitu terkait dengan tatacara atau sistematika pembentukan peraturan desa.
c.  Cara  yang  digunakan  dalam  melakukan pemberdayaan  kelompok  sasaran  yaitu memberikan  penyuluhan  hukum  dan pendapingan  dalam  pembentukan  hukum yang akan dibentuk oleh desa.
d.  Cara  pelibatan  mahasiswa  dalam  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  yaitu membantu  merencanakan,  melaksanakan dan meporkan kegiatan.
e.  Langkah-langkah  dalam  bentuk  program yang  akan  dilaksanakan  untuk  mencapai hasil yang diharapkan dari tema pengabdian kepada  masyarakat  yang  diajukan  yaitu pertama  mengetahui  permasalahan  desa terkait  dengan  tema  pengabdian  yang  dari
Safi, Ansori
LPPM  UTM  yaitu  Peningkatan  Ekonomi Daerah  dan  Desa,  kedua,  memberikan pemahaman menyelesaikan masalah, ketiga, mengaitkan  permasalahan  tersebut  dengan peraturan  terkait,  keempat,  membentuk peraturan  desa  untuk  menyelesaikan permasalahan tersebut.

## 2.3. Pengambilan Sampel
Sampel  pada  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat        yaitu        kepala        desa,  Badan Permusyawatan desa serta kelompok masyarakat desa pagagan, kecamatan pademau, kabupaten pamekasan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Perencanaan
Tahap  perencanaan  dalam  pengabdian  ini terdiri dari
1.  Menetapkan target, bahwa dalam perencanaan  pengabdian  masyarakat  di desa  pagagan  menetapkan  target  yaitu mensyarakat desa terutama badan permusyawaran  desa,  kepala  desa  dan perangkat  Desa  Pegagan  Kecamatan Pademawu  Kabupaten  Pamekasan  dapat memahami sistematika praktik pembentukan  peraturan  desa  dan  dapat membentuk peraturan desa secara mandiri.
2.  Merumuskan  keadaan  saat  ini.  Bahwa untuk  mengetahui  keadaan  saat  ini  desa pagagan  tim  pengabdian  perlu  kordinasi dengan kepala desa, hasilnya adalah bahwa desa  pagagan  sudah  beberapa  peraturan desa yang sudah dibuat  dan juga terdapat beberapa  potensi  yang  dapat  dikaji  dan dikembangkan  seperti  mangruf,  garam, Bumdes  dan  koprasi  yang  dikelola  oleh Bumdes.
3.  Mengidentifikasi  segala  kemudahan  dan hambatan.  Bahwa  Mahasiswa  yang  ikut dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat yang  tergolong  dalam  mahasiswa  MBKM
UTM membantu pelaksaksanaan pengabdian untuk memudahkan menyelesaikan pengabdian tersebut, hambatannya adalah jarak tempuh ke desa Pagagan  yang  hanya  dapatdilkukan  pada hari katif.
4.  Mengembangkan  serangkaian  kegiatan untuk  pencapaian  tujuan,  Ada  beberapa kegiatan yang terdiri dari:
1) Kegitan utama
Kegiatan  utama  ini  adalah  kegiatan  yang diprogramkan sesuai dengan proposal yang diajukan  ke  LPPM  yaitu  meningkatkan pendidikan pembentukan hukum.
2) Kegiatan  khusus  MBKM  Mahasiswa UTM.
Kegiatan  khusus  ini  merupakan  kegiatan yang  dirancang  oleh  mahasiswa  untuk melaksanakan  MBKM  mahasiswa  UTM diantaranya yaitu:
1.  Edukasi  Dan  Advokasi  Masyarakat Terhadap Penggunaan Tekhnologi Modern Dalam Meningkatkan Usaha.
2.  Edukasi  Siswa/I  SDN  01  Dan  02  Desa Pagagan  Tentang  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  87  Tahun  2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
3.  Advokasi  Pembentukan  Rumah  Belajar Kepada Karang Taruna Desa Pegagan.
4.  Pelatihan Pembuatan Peraturan Desa.
5.  Focus  Group  Discussion  Tentang Kebutuhan  Terhadap  Regulasi  Daerah Dalam  Mendukung  Ekosistem  Wisata Tematik Di Madura.

## Gambar 1. Kordinasi mahasiswa MBKM UTM dengan Perangkat Desa Pagagan

## 3.2. Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan  Pendidikan  pembentukan hukum di desa pegagan.
Pembentukan  hukum  merupakan  proses merumuskan  aturan  yang  akan  diberlakukan bagi  masyarakat,  desa  pagagan  merupakan desa  yang  menjadi  tempat  untuk  diberikan pemahaman  terkait  dengan  pembentukan hukum,  kegiatan  peningkatan  pendidikan  ini memberikan  kesadaran  masyakarat  terhadap hukum,  bahwa  hukum  bukan  hanya  sekedar mengatur  tetapi  juga  memberikan  keadilan terhadap Masyarakat.
Dalam  pemebentukan  hukum  di  desa dikenal  dengan  peraturan  desa,  peraturan bersama  kepala  desa  dan  peraturan  kepala desa.  Tiga  peraturan  tersebut  yang  sering dirumuskan  adalah  peraturan  desa,  karena beberapa  alasan  yaitu  pertama,  karena  ada aturan  diatasnya  yang  memerintahkan  untuk membuat peraturan desa, pertauran diatasnya tersebut bisa berupa undang-undang, Peraturan  Mentri,  Peraturan  Daerah  Provinsi dan  Peraturan  daerah  kabupaten.  Contohnya terkait dengan Bumdes, bahwa Bumdes dapat dilaksanakan  di  desa  ketika  sudah  dibuat peraturan  desa  tentang  Bumbes.  Bumdesa diatur  oleh  undang-undang  nomor  6  tahun 2014    tentang  desa.  Kedua,  adanya  aspirasi masyarakat  bahwa  masyarakat  menghendaki adanya  peraturan  yang  berhubungan  dengan
ketetiban umum desa, maka aspirasi tersebut dapat diwujudkan menjadi peraturan desa.
Proses  pembentukannya  peraturan  desa dapat  diketahui  dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman  Teknis  Peraturan  Desa,  mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa adalah sebagaimana berikut:
a. Perencanaan Perencanaan penyusunan rancangan
Peraturan  Desa  ditetapkan  oleh  Kepala Desa  dan  BPD  dalam  rencana  kerja Pemerintah  Desa  serta  Masukan  dari masyarakat
b. Penyusunan (BPD/Kades)
Penyusunan  peraturan  desa  ini  dilakukan oleh  Kepala Desa dengan melibatkan atau Konsultasi  dengan  masyarakat,  kemudian disampaikan  kepada  BPD,  kemudian Diusulkan  oleh  BPD  (Bukan  Renbang  JM, RKPDes,  APBDes,  Perdes  LPJ  Realisasi APBDes.  Terahir  diusulkan  oleh  Anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan.
c. Pembahasan Dalam pemebahasan ini BPD mengundang Kepala  Desa  untuk  membahas  dan menyepakati  rancangan  Peraturan  Desa, Dalam  hal  ranperdes  sama,  didahulukan ranperdes  usulan  BPD,  Ranperdes  usulan Kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum  dibahas  dapat  ditarik  kembali  oleh pengusul.  Ranperdes  yang  telah  dibahas tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  atas kesepakatan  bersama  antara  Pemerintah Desa dan BPD.
Ranperdes  yang  telah  disepakati  bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan  Desa  kepada  kepala Desa  untuk  ditetapkan  menjadi  peraturan Desa  paling  lambat  7  Hari  terhitung  sejak tanggal  kesepakatan.  Ranperdes  wajib ditetapkan  oleh  kepala  Desa  dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15  Hari  terhitung  sejak  diterimanya
Safi, Ansori
rancangan  peraturan  Desa  dari  pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
d. Penetapan Ranperdes  yang  telah  dibubuhi  tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, Dalam hal Kepala Desa tidak  menandatangani  Ranperdes,  wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes.
e. Penyebarluasan Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga
Pengundangan  Perdes,  Penyebarluasan dilakukan  untuk  memberikan  informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
f. Evaluasi
Ranperdes yang telah disepakati Kades dan BPD, disampaikan kepada Bupati/Walikota Melalui  camat  paling  lambat  3  hari  untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan  hasil  evaluasi  dalam  batas waktu,  Peraturan  Desa  tersebut  berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan  oleh  Bupati/Walikota  paling lama  20  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya Ranperdes. Dalam hal Bupati/Walikota  telah  memberikan  hasil evaluasi  sebagaimana,  Kepala  Desa  wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki ranperdes  paling  lama  20  hari  sejak diterimanya  hasil  evaluasi.  Kepala  Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes.
g. Klarifikasi
Hasil
koreksi dan tindaklanjut Bupati/Walikota melalui camat. Disampaikan Kepala Desa, dalam hal Kepala
Desa  tidak  meninjaklanjuti  hasil  evaluasi sebagaimana dimaksud
dan tetap menetapkan menjadi Perdes,
Bupati/Walikota  membatalkan  Peraturan
Desa  dengan  Keputusan  Bupati/Walikota. Bupati/Walikota  dapat  membentuk  tim evaluasi  Rancangan  Peraturan  Desa.  Tim tersebut  ditetapkan  dengan  keputusan Bupati/Walikota, Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada  Bupati/Walikota  paling  lambat  7 Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota  melakukan  klarifikasi Perdes  dengan  membentuk  tim  klarifikasi paling  lambat  30  hari  sejak  diterima.  Hasil klarifikasi  dapat  berupa:  Hasil  klarifikasi yang  sudah  sesuai  dengan  kepentingan umum,  dan/atau  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Hasil  klarifikasi  yang  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi.  Dalam  hal  hasil  klarifikasi  tidak bertentangan  dengan  kepentingan  umum, dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Bupati menerbitkan  surat  hasil  klarifikasi  yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Evaluasi  adalah  pengkajian  dan  penilaian terhadap  rancangan  Peraturan  Desa  untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan  umum  dan/atau  Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap  Peraturan  di  Desa  untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan  umum,  dan/atau  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Safi, Ansori

## Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan peningkatan pendidikan Pembentukan hukum
Hadir  dalam  kegiatan  tersebut  Pelaksana Pengabdian,  Kepala  Desa  Pagagan  Muhammad Huri,  Ketua  Badan  Permusayaratan  Desa  serta para  perangkat  Desa  Pagagan  Beserta mahasiswa MBKM KKN-T UTM. Dalam kegiatan pengabdian Masyarakat Ini juga diikuti puluhan masyarakat desa Pagagan. Kepala desa pagagan menyampaikan  kegiatan  ini  sangat  baik  bagi masyarakat  karena  memberikan  pemahaman dan  pentingnya  kesadaran  hukum  bagi masyarakat.    Harapan  Kepala  desa  pagagan acara pengabdian ini tidak berakhir pada saat ini saja tapi ada tindak lanjut kegiatan pengabdian lainnya karena di desa Pagagan banyak potensi desa  yang  dapat  diangkat  dalam  program pengabdian masyarakat. Di desa pagagan punya potensi lahan pertanian garam, pesisir laut dan hutan mangruf. Ini dapat dikembangkan, namun kami butuh mitra untuk mengembangkan.

## 3.3. Evaluasi
Tahap terahir yaitu evaluasi yaitu kegiatan terencana  untuk  mengukur,  menilai,  dan keberhasilan  suatu  program.  dari  hasil evaluasi bahwa program abdimas ini berjalan dengan  baik,  ukurannya  adalah  bahwa perangkat desa terutama BPD dan Kepala Desa sudah  memahami  proses  pembentukan peraturan desa, masyarakat desa pagagan juga antosias dalam mengikuti kegiatan pengabdian  ini,  terlihat  ketika  tahap  diskusi banyak  masyarakat  desa  yang  aktif  dalam menanggapi dan mencari tahu terkait dengan peraturan desa .

## 3.4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan
kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini merupakan kegiatan yang dibentuk oleh LPPM UTM  untuk  para  dosen  yang  proposal kegiatannya  diterima  oleh  LPPM  untuk dilaksanakan  di  tempat  pengabdian  dengan tenggang  waktu  yang  sudah  ditentukan, tentunya setelah waktu berahir ada  pelaporan
kegiatan kepada LPPM bahwa kegiatan tersebut sudah  dilaksanakan  di  desa.  Pelaksan pengabidan  masyrakat  melaporkan  bahwa capaian yang sudah dituangkan dalam proposal kegiatan pengabidan terkiat dengan meningkatan.
4. Simpulan dan Saran
Pelatihan peningkatan pendidikan pembentukan  hukum  di  desa  pegagan kecamatan  pademawu  kabupaten  pamekasan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  berjalan  sesuai dengan  tahapan  kegiatan  pengabdian  dari perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan pelaporan, hasilnya bahwa perangkat desa dan masyarakat  sangat  antosias  dengan  adanya pelatihan  ini  karena  memberikan  pemehaman baru  terutama  terkait  dengan  bagaimana membuat  peraturan  desa  dan  kesadaran masyarakat  dalam  mentaati  adanya  praturan yang sudah dibuat bersama.

## 5. Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada LPPM  yang  telah  menerima  dan  membiayai proposal  pengabdian  masyarakat.  Ucapan terimakasih juga ke pada kepala desa pagagan serta  perangkat  desa  pagagan  yang  telah menerima sebagai tempat pengabdian masyarakat  dan  terlaksananya  MBKM  KKN-T UTM.

## 6. Daftar Pustaka
Afrinald  rizhan,  dkk.  Tata  Cara  Pembentukan Peraturan  Desa  Di  Desa  Pulau  Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.  BHAKTI  NAGORI  Vol.  1  NO.1, Juni  2021,  Hal:  12  -  15  (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)
Maria Farida Indrati S., 2010. Ilmu Perundang- Undangan  1  (Jenis,  Fungsi  dan  Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius, hlm. 235 Ni’matul  Huda,  Hukum  Pemerintahan  Desa, Setara Press, 2015, hlm. 34
Rokilah.  Penerapan  Asas  Hukum  Dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Safi, Ansori
Undangan.  AJUDIKASI  :  Jurnal  Ilmu Hukum,  Volume  5  Nomor  2,  Desember 2021. Hlm. 179-190 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29 Tahun  2006,  Pasal  5  Tentang  Pedoman
Pembentukan
Dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa