## METODE ARUS DALAM PEMERIKSAAN PAJAK
Lusy Suprajadi Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

## Abstract
Self  assessment  system  is  implemented  in  fulfilling  income  tax obligation,  especially  in  preparing  tax  return.    Tax  audit  is  done  to examine the validity of tax return which is compiled by tax payer himself. Audit  methodology  which  is  used  in  tax  audit  differs  from  financial statement    audit.  Tax  auditor  using  flow  method,  as  a  part  of  tax  audit methodology, to detect fraud in tax reporting. Unsynchronize  among data flow  of  account  receivable,  account  payable,  cash  and  bank,  and inventory  will  cause  potential  risk  in  tax  administrative  sanction.  If  these are  occured, tax auditor will assume that tax payer has done fraudulent financial reporting in  taxation.
Key  words: Flow  Method,  Tax  Audit,  Fraudulent  Financial Reporting

## Pendahuluan
Pemeriksaan (audit)  atas laporan keuangan dapat dilakukan oleh kantor  akuntan  publik  atau  pemeriksa  pajak.  Pemeriksa  pajak  akan memeriksa Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sesuai  informasi  yang  tercantum  dalam  laporan  keuangan  yang  telah diaudit. Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik tidak berarti menutup peluang untuk tidak diaudit kembali oleh pemeriksa pajak.  Pemerintah  akan  melakukan  pemeriksaan  kembali  sepanjang ditemukan  data  baru  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah beberapa  kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) pasal 15 ayat (1)).
Keakuratan  data  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  untuk tujuan  fiskal  menjadi  sangat  penting  karena  metodologi  pemeriksaan pajak  tidak  mendasarkan  pada  pengambilan  sampel  tapi  pemeriksaan secara  keseluruhan  data  (populasi)  dan  tidak  mengenal  konsep materialitas.  Sedikit  saja  kekeliruan  yang  dilakukan  wajib  pajak, pemeriksa  pajak  akan  memperhitungkan  sanksi  administratif  sesuai ketentuan  yang  berlaku.  Metode  arus  digunakan  oleh  pemeriksa  pajak untuk  menguji  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban pembukuan  (Kep-01/PJ.7/1990  seperti  dikutip  oleh  Setiawan  dan  Musri, 2007:59)

## Audit  atas  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan  Terutang
Tahunan (SPT PPh Tahunan)
Dalam melaksanakan audit diperlukan bukti dimana bukti tersebut akan  dikumpulkan  dan  dievaluasi  untuk  melihat  tingkat  korespondensi antara  informasi    yang  diaudit  dengan  kriteria  yang  sudah  ditetapkan (Arens,dkk,  2012:24).    Dalam  pemeriksaan  pajak,  informasi  yang  akan diaudit  adalah  pajak  penghasilan  terutang    yang  dilaporkan  dalam  SPT PPh Tahunan.
Benar atau tidaknya perhitungan pajak penghasilan terutang yang telah  dilaporkan  akan  dibandingkan  dengan  kriteria  yang  sudah ditentukan  oleh  pemerintah  yaitu  kesesuaian  dengan  Undang-undang Perpajakan  yang  berlaku  di  Indonesia,  dalam  hal  ini  adalah  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pajak  Penghasilan  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  (UU  PPh).  Standar  yang  digunakan  dalam  menyusun laporan  keuangan  adalah  Standar  Akuntansi  Keuangan  dimana  pada saat  menghitung  beban  pajak  penghasilan,  terutama  pajak  kini  (pajak penghasilan terutang) akan dihitung melalui rekonsiliasi fiskal sesuai UU PPh. Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap keseluruhan data (populasi) dan  hasil  pemeriksaan  akan  dituangkan  dalam  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar atau Nihil.

## Metode Arus
Metode  arus  biasa  digunakan  dalam  pemeriksaan  pajak      untuk melihat  sinkronisasi  antar  beberapa  data  yang  tertuang  dalam  buku harian  pembelian,  penjualan,  kas  dan  bank    berikut  posting  ke  dalam buku  besar  masing-masing  akun  dan  terhadap  pelaporan  pajak  baik masa maupun tahunan (Gambar 1). Dengan menggunakan metode arus, pemeriksa  pajak  dapat  mendeteksi  kecurangan  yang  dilakukan  oleh wajib pajak.

## Metode Arus ARUS KAS DAN BANK
ARUS HUTANG Saldo Awal Penambahan Pengurangan Kas dan Bank Saldo Akhir DPP PM AP
(c) (d)
Keterangan Total Kas Bank Saldo Awal Penerimaan -Piutang .......... ......... (b) Total Penerimaan Pengeluaran -Hutang ........... (d) Total Pengeluaran Saldo Kas dan Bank ARUS PIUTANG Saldo Awal Penambahan Pengurangan Kas dan Bank Saldo Akhir DPP PK AR (a) (b) ARUS PERSEDIAAN Saldo Awal Pembelian Penjualan Saldo Akhir Qty H/u Total  Qty H/u Total Qty H/u Total Qty H/u Total (e) (f) BUKU HARIAN PEMBELIAN Qty DPP PM AP (e) (c) BUKU HARIAN PENJUALAN Qty DPP PK AR (f) (a) Sumber: Hasil Penelitian Keterangan Gambar: Qty =  kuantitas
H/u =  harga per unit DPP =  Dasar Pengenaan Pajak PM =  Pajak Masukan PK =  Pajak Keluaran AP = Accounts Payable (hutang dagang)
AR        = Accounts Receivable (piutang dagang)
Arus  Piutang. Penambahan  piutang  dagang  (piutang)  sejalan dengan  penjualan  yang  dilakukan  dan  pengurangan  piutang  sejalan dengan  pembayaran  yang  dilakukan  melalui  kas  atau  bank. Penambahan  piutang  terjadi  karena  penjualan  barang  kena  pajak  atau jasa kena pajak ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% jika telah dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena  pajak.  Dengan  kata  lain penambahan  piutang  seharusnya  sama  dengan  penambahan  penjualan plus  PPN  Keluaran  dalam  buku  harian  penjualan.  Namun  terkadang terjadi  perbedaan  antara  penjualan  (penyerahan)  yang  dibukukan  dan dilaporkan  dalam  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  PPN.  Misalnya penerimaan  uang  muka  penjualan  menurut  ketentuan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1984  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) pasal 13 ayat 1a  huruf  (b)  harus  sudah  diterbitkan  Faktur  Pajak  dan  dilaporkan dalam SPT  masa  PPN  sebagai  penyerahan  yang  PPN-nya  harus  dipungut sendiri  sedangkan  menurut  akuntansi  penerimaan  uang  muka  bukan merupakan penyerahan namun merupakan kewajiban.  Demikian halnya dengan  penjualan  konsinyasi,  menurut  pajak  harus  diakui  sebagai penyerahan  barang  kena  pajak  (UU  PPN  pasal  1a  ayat  1 huruf (g)) lain halnya  menurut  akuntansi    konsinyasi  belum  diakui  sebagai  penjualan. Dalam  membuat  arus  piutang,  kedua  perbedaan  tersebut  tidak  masuk dalam  arus  piutang.  Perbedaan  tersebut  akan  diperhitungkan  pada  saat menyusun rekonsiliasi PPN. Rekonsiliasi PPN dilakukan pada saat terjadi perbedaan  antara  jumlah  penjualan  yang  dilaporkan  dalam  laporan keuangan dan penyerahan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN.
Transaksi pelunasan piutang termasuk di dalamnya adalah dasar pengenaan pajak (biasanya harga jual) dan PPN 10%. Uang masuk dari pelanggan  perlu  dibedakan  mana  yang  merupakan  pelunasan  piutang dan  penerimaaan  uang  muka  penjualan.  Penerimaan  uang  muka penjualan  bukan  merupakan  pelunasan  piutang  walaupun  dalam pelaporan  SPT  masa  PPN  termasuk  dalam    penyerahan  yang  PPN-nya harus  dipungut  sendiri.    Jumlah  penerimaan  dalam  arus  piutang  harus sama  dengan  jumlah  uang  masuk  hasil  penagihan  piutang  dalam  arus kas dan bank. Jumlah uang masuk melalui kas dan bank yang tidak bisa diidentifikasi  dengan  tepat  akan  diperlakukan  sebagai  penerimaan penjualan  yang  belum  dilaporkan  dan  akan  dikenakan  sanksi administratif  pajak.    Biasanya  uang  masuk  melalui  kas  dan  bank  selain dari pelunasan pelanggan, terkadang dari uang muka penjualan, transfer antar  rekening  bank,  pinjaman  bank,  pinjaman  pihak  ketiga,  atau pinjaman  pemegang  saham.  Pinjaman  pemegang  saham  memiliki  risiko dikenakan sanksi cukup besar jika tidak sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2010 pasal 12. Penerimaan piutang dalam bentuk giro yang belum jatuh tempo  tidak  diakui  sebagai  pelunasan  piutang  dan  dianggap  bahwa piutang tersebut belum dilunasi.
Terjadinya  retur  dan  potongan  penjualan  akan  mempengaruhi jumlah  penambahan  piutang.  Seringkali  Pengusaha  Kena  Pajak  lupa bahwa  potongan  penjualan  yang  diberikan  akan  mempengaruhi  PPN Keluaran  yang  sudah  diperhitungkan  melalui  mekanisme  pengkreditan pajak masukan dan keluaran.
Dalam  membuat  arus  piutang,  buku  harian  penjualan  akan diverifikasi dengan SPT PPN masa  Januari hingga Desember, dan buku pembantu piutang masing-masing pelanggan.
Arus Hutang . Penambahan hutang dagang (hutang) dapat terjadi karena  pembelian  yang  dikenakan  PPN  atau  tidak  dikenakan  PPN. Pembelian terkadang dilakukan secara tunai dan kredit. Seringkali terjadi pencatatan dua kali atas pembelian karena kurangnya informasi apakah pembayaran  dilakukan  untuk  melunasi  hutang  atau  pembelian  secara langsung.  Untuk  menghindari  hal  tersebut  ditentukan  saja  bahwa  setiap pembelian  ke vendor tertentu  dilakukan  secara  kredit  sehingga  setiap ada  pembayaran  ke vendor tersebut  akan  dicatat  sebagai  pembayaran hutang.  Nilai  hutang  yang  tercatat  termasuk  didalamnya  adalah  PPN Masukan. Jika penambahan piutang akan mudah untuk terdeteksi karena penjualan  yang  tercatat  semua  terlaporkan  dalam  SPT  masa  PPN  baik penjualan  kepada  Pengusaha  Kena  Pajak  maupun  bukan  Pengusaha Kena  Pajak.    Lain  halnya  dengan  pembelian,  nilai  yang  terekam  dalam SPT  masa  PPN  hanya  pembelian  yang  dilakukan  dengan  Pengusaha Kena Pajak.
Pengurangan  hutang  melalui  pembayaran  lewat  kas  atau  bank. Pembayaran  dalam  bentuk  giro  yang  belum  jatuh  tempo  belum  dapat diakui  sebagai  pengurang  hutang.  Sama  halnya  dengan  uang  muka penjualan,  terkadang  dilakukan  pembayaran  untuk  uang  muka pembelian.  Jika  transaksi  dilakukan  dengan  Pengusaha  Kena  Pajak, maka  akan  diterbitkan  Faktur  Pajak  atas  pembayaran  uang  muka tersebut.  Berbeda  dengan  penjualan,  untuk  transaksi  pembelian  tidak dilakukan  rekonsiliasi  PPN  jika  terjadi  perbedaan  antara  pencatatan pembelian menurut akuntansi dan pajak.
Sama  halnya  dengan  penjualan,  retur  pembelian  dan  potongan pembelian  akan  memengaruhi  PPN  Masukan.  Pencatatan  pembelian menurut akuntansi dan pajak kemungkinan akan berbeda karena adanya perbedaan  waktu.  Faktur  Pajak  PPN  Masukan  terkadang  terlambat diterima  dan  masih  dapat  dikreditkan  dan  dilaporkan  paling  lambat  3 (tiga)  bulan  setelah  berakhirnya  masa  pajak  (UU  PPN  pasal  9  ayat  9). sedangkan  pencatatan  menurut  akuntansi,  umumnya  pembelian  akan dicatat pada saat penerimaan barang, dengan memerhatikan term of sale apakah FOB  shipping  point atau FOB  destination (Weygandt,  dkk, 2011:252).
Arus  Kas  dan  Bank .  Penerimaan  kas  dan  bank  umumnya dilakukan  untuk  transaksi  pembayaran  oleh  pelanggan,  uang  muka penjualan,  transfer  antar  bank,  penyetoran  dari  kas,  pelunasan  piutang karyawan,  setoran  modal,  penerimaan  dividen,  atau  pinjaman  dari pemegang saham. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, rekening koran digunakan  sebagai  bukti  pemeriksaan  yang  dapat  diandalkan.  Rekening koran  merupakan  dokumen  ekstern,  diperoleh  dari  pihak  yang independen  dan  lebih  objektif  (Arens,  dkk,  2012:197).  Pemeriksaan difokuskan pada bagian penerimaan uang masuk. Data penerimaan uang masuk  yang  tidak  dapat  dijelaskan  dengan  baik  oleh  wajib  pajak  akan menimbulkan  risiko  pengenaan  sanksi  administratif  pajak.  Data penerimaan uang masuk yang berasal dari pembayaran pelanggan harus sesuai dengan data pengurangan piutang dalam arus piutang. Jika terjadi selisih  kemungkinan  karena  selisih  kurs  (jika  transaksi  dilakukan  dalam mata uang asing selain rupiah), koreksi pembulatan, potongan penjualan, atau  retur  penjualan.  Jika  penjualan  dilakukan  secara  tunai,  maka  arus uang  masuk  ke  rekening  koran  dan  kas  yang  berasal  dari  penjualan harus  sesuai  dengan  penjualan  yang  dilaporkan  dalam  laporan keuangan.  Apabila  uang  masuk ternyata jauh lebih besar  dari penjualan yang  dilaporkan  dan  wajib  pajak  tidak  dapat  menjelaskan,  maka pemeriksa  akan  menganggap  bahwa  kelebihan  tersebut  sebagai tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  belum dikenakan  pajak  (UU  PPh  pasal  4  ayat  (1)  huruf  p).  Jika  penjualan dilakukan secara kredit, kemungkinan kelebihan uang masuk dibandingkan  dengan  penjualan  adalah  karena  pelunasan  saldo  awal piutang.  Perlu  diingat,  nilai  penerimaan  uang  yang  berasal  dari pelanggan  jumlahnya  akan  lebih  besar  10%  dibandingkan  dengan penjualan karena adanya pengenaan PPN.
Pengeluaran  melalui  kas  dan  bank  dilakukan  untuk  melunasi hutang  dagang,  hutang  pihak  ketiga  (karena  pinjaman),  uang  muka pembelian, pembayaran dividen, pemberian pinjaman kepada karyawan, transfer  antar  bank,  atau    untuk  keperluan  kas.  Pengeluaran  untuk pembayaran  hutang  dagang  harus  sesuai  dengan  pengurangan  hutang dalam  arus  hutang.  Pelunasan  hutang  kepada  pengusaha  kena  pajak dan bukan pengusaha kena pajak akan berbeda karena pembelian yang dilakukan kepada pengusaha kena pajak akan dikenakan PPN 10%. Jika terjadi  perbedaan  pelunasan  hutang  yang  terjadi  di  rekening  koran dengan  data  pengurangan  hutang  dalam  arus  hutang  kemungkinan karena  koreksi  pembulatan,  pengenaan  bunga  hutang,  retur  pembelian, atau potongan penjualan.
Arus  Persediaan .  Dalam  pemeriksaan  pajak,  semua  pembelian yang  dilakukan  wajib  pajak  adalah  untuk  mendukung  penjualan.  Melalui arus  persediaan,  pemeriksa  dapat  menganalisis  apakah  penambahan persediaan sesuai dengan pengurangan persediaan karena penjualan.
Jumlah  kuantitas  persediaan  yang  dijual  harus  sesuai  dengan  yang dilaporkan dalam SPT PPN.  Apabila jumlah yang tercantum dalam arus persediaan  barang  keluar  jauh  lebih  besar  dibandingkan  dengan  yang dilaporkan,  pemeriksa  pajak  akan  memperhitungkan  selisih  tersebut sebagai  penjualan  yang  belum  dilaporkan.  Motivasi  wajib  pajak  untuk melakukan  kecurangan  adalah  dengan  berusaha  membayar  pajak serendah  mungkin.  Jumlah  barang  keluar  dalam  arus  persediaan    yang cenderung  lebih  besar  akan  mengurangi  jumlah  persediaan  akhir  dan akan berpengaruh pada penurunan laba serta jumlah pajak penghasilan terutang. Itu sebabnya keterkaitan data antara barang masuk dan keluar yang  tercantum  dalam  arus  barang  begitu  penting  pada  saat  pemeriksa mendeteksi kemungkinan kecurangan yang dilakukan wajib pajak.

## Kesimpulan
Metode  arus  digunakan  dalam  pemeriksaan  pajak  untuk  melihat kesesuaian  antar  data  yang  dilaporkan  dalam  buku  harian  penjualan, pembelian, kas dan bank. Data yang tercatat dalam masing-masing buku harian  dapat  diuji  keakuratannya    dengan  menggunakan  metode  arus. Pemeriksa  dapat  mendeteksi  kecurangan  pelaporan  pajak  penghasilan terutang  melalui  gabungan  data  masing-masing  buku  harian  yang tertuang  dalam  kertas  kerja  arus  piutang,  hutang,  kas  dan  bank,  serta persediaan. Ketidaksesuaian antar data dalam masing-masing arus yang tidak  dapat  dijelaskan,  dapat  menimbulkan  risiko  pengenaan  sanksi administratif pajak.

## Daftar Pustaka
Arens, Alvin A, Randal J. Elder, and Mark S. Beasley. 2012. Auditing and Assurance  Services:  An  Integrated  Approach .  Edisi  14.  New
Jersey: Pearson Prentice Hall.
Setiawan,  Agus  dan  Basri  Musri.  2007. Tax  Audit  dan  tax  Review .
Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
Weygandt,  Jerry  J.,  Paul  D.  Kimmel,  and  Donald  E.  Kieso. Financial Accounting (IFRS Edition) . 2011. John Wiley & Sons.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984  tentang  Pajak  Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009