## EVALUASI AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PERENCANAAN APBD TERHADAP KINERJA ANGGARAN DAERAH: SEBUAH KAJIAN LITERATUR
Mufarrihah 1 , Lailatul Atikah 2 , Mohamad Djasuli 3
1,2,3 Universitas Trunojoyo Madura Email: mufarrihahifa@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  perkembangan  penelitian  terkait  dengan  akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta hubungannya dengan kinerja anggaran daerah. Penelitian ini menyajikan tinjauan literatur yang komprehensif dengan mengacu pada 35  jurnal  yang  telah  direview  melalui  analisis  terhadap  berbagai  artikel  yang  terindeks  SINTA  1,  termasuk dalam  database  jurnal  akuntansi  terkemuka,  penelitian  ini  menyoroti  temuan-temuan  penting  yang  berkaitan dengan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  perencanaan  APBD  dalam  konteks  kinerja  anggaran  daerah.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  pentingnya akuntabilitas,  transparansi,  dan  perencanaan  APBD  dalam  meningkatkan  kinerja  anggaran  daerah.  Temuan- temuan  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  landasan  bagi  perbaikan  dan  evaluasi  dalam implementasi  kebijakan  terkait  APBD  di  tingkat  daerah.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi  bagi  penelitian  selanjutnya  dalam  memahami  hubungan  antara  akuntabilitas, transparansi, dan perencanaan APBD dengan kinerja anggaran daerah.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Perencanaan APBD, Kinerja Anggaran Daerah.

## ABSTRACT
This research aims to evaluate research developments related to accountability, transparency and planning of Regional Revenue and Expenditure Budgets (APBD) and their relationship with regional budget performance. This research presents a comprehensive literature review by referring to 35 journals that have been reviewed through  analysis  of  various  articles  indexed  by  SINTA  1,  including  in  leading  accounting  journal  databases. This  research  highlights  important  findings  related  to  accountability,  transparency  and  APBD  planning  in context  of  regional  budget  performance.  It  is  hoped  that  the  results  of  this  research  will  provide  a  deeper understanding  of  the  importance  of  accountability,  transparency  and  APBD  planning  in  improving  regional budget performance. It is hoped that the findings from this research can become a basis for improvement and evaluation in the implementation of policies related to the APBD at the regional level. Apart from that, it is also hoped  that  this  research  can  contribute  to  further  research  in  understanding  the  relationship  between accountability, transparency and APBD planning and regional budget performance.
Keywords: Accountability, Transparency, APBD Planning, Regional Budget Performance.

## PENDAHULUAN
Menurut  Hikmah,  (2020)  Manajemen  dan  tata  kelola  Pemerintahan  Daerah  yang  baik mencakup  pengelolaan  yang  demokratis,  partisipatif,  transparan,  akuntabel,  responsif, dinamis,  dan  taat  asas.  Oleh  karena  itu,  manajemen  dan  tata  kelola  Pemerintahan  Daerah yang baik  harus  dikembangkan  melalui penataan administrasi,  yaitu  dengan  pencatatan data dan  informasi  secara  tepat.  Langkah  penyempurnaan  administrasi  ini  penting  untuk mendukung tata kelola dan pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, manajemen dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dapat  menjamin  pelaksanaan  Pemerintahan  Daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kinerja
pemerintah  daerah  saat  ini  menjadi  perhatian  publik  karena  hasil  yang  dicapai  belum dirasakan  memadai  oleh  masyarakat.  Masyarakat  mengharapkan  pemerintah  mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sebagai implementasi dari konsep otonomi  daerah.  (Aprilia,  2019)  kinerja  merujuk  pada  kemampuan  untuk  bekerja  yang tercermin  dalam  hasil  yang  dicapai.  Pemerintah  dianggap  memiliki  kinerja  yang  baik  jika dapat mengelola pemerintahan dengan efektif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  secara  menyeluruh.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) adalah elemen penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di  daerah.  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  pembangunan  infrastruktur  di  daerah, (Badruzzaman,  S.,  &  Ruslina  Lisda,  2018)  program-program  pembangunan  harus dimasukkan dalam pembahasan anggaran agar dapat dibiayai dan dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan terarah dan terkendali. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan melalui  Peraturan  Daerah.  Periode  anggaran  APBD  mencakup  satu  tahun,  mulai  dari  1 Januari hingga 31 Desember.
Indra,  (2006)  menyampaikan  bahwa  dalam  anggaran  secara  umum  dapat  diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode di masa depan. Freeman (2003) dalam (Arief & Suparno, 2023) menyatakan bahwa anggaran adalah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya  terhadap  kebutuhan  yang  tidak  terbatas,  menyoroti  peran  strategis  anggaran dalam  kekayaan  sebuah  organisasi  politik.  Selanjutnya,  (Guruh  Putra  Arka  et  al.,  2022) mengartikan  anggaran  sebagai  dokumen  yang  berisi  estimasi  kinerja,  baik  dalam  bentuk penerimaan maupun pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter untuk suatu periode waktu  tertentu  dan  menyertakan  data  masa  lalu  sebagai  bentuk  pengendalian  dan  penilaian kinerja.  Mengenai  rentang  satu  tahun  anggaran  ini,  realisasi  anggaran  harus  dilakukan  agar perencanaan  keuangan  dapat  mengatasi  masalah  pembangunan  yang  ada  di  daerah. Akuntabilitas  pemerintah  memiliki  tiga  tujuan  utama:  pertanggungjawaban,  manajerial,  dan pengawasan.
Pertanggungjawaban  pemerintah  diwujudkan  melalui  penyediaan  informasi  mengenai setiap  tindakan,  kegiatan,  dan  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  selama  satu  periode. Selain  itu,  akuntabilitas  pemerintah  harus  menyediakan  informasi  yang  diperlukan  dalam proses  manajerial,  termasuk  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan eva l lua l si  kinerja l pemerinta l h.  A L kunta l bilita l s  ini  juga l ha l rus  memungkinka l n  pela l ksa l na l a l n
pemeriksa l a l n  oleh  a l pa l ra l t  penga l wa l sa l n  fungsiona l l  seca l ra l efektif  da l n  efisien.  Nega l ra l ya l ng berupa l ya l meningka l tka l n kua l lita l s pela l ya l na l n publik, a l kunta l bilita l s pemerinta l ha l n menja l di fokus uta l ma l ma l sya l ra l ka l t ka l rena l da l pa l t mencega l h pra l ktik korupsi. Oleh ka l rena l itu, a l kunta l bilita l s ini mengha l ruska l n  lemba l ga l -lemba l ga l publik  untuk  membua l t  la l pora l n  keua l nga l n  ya l ng mengga l mba l rka l n  kinerja l keua l nga l n  orga l nisa l si  kepa l da l piha l k  lua l r.  A L kunta l bilita l s  keua l nga l n  ini terka l it denga l n pencega l ha l n penya l la l hguna l a l n da l na l publik (A L prilia l , 2019).
A L kunta l bilita l s da l la l m A L PBD bera l rti ba l hwa l ya l ng berta l nggung ja l wa l b ha l rus memberika l n la l pora l n da l n penjela l sa l n tenta l ng semua l kegia l ta l n kepa l da l piha l k ya l ng memberika l n otorita l s untuk meminta l perta l nggungja l wa l ba l n (Khota l mi, 2017). A L kunta l bilita l s mengha l ruska l n pa l ra l pemega l ng a l ma l na l h, seperti peja l ba l t publik a l ta l u ba l da l n ya l ng berta l nggung ja l wa l b a l ta l s pengelola l a l n A L PBD, untuk memberika l n perta l nggungja l wa l ba l n seca l ra l jela l s da l n tra l nspa l ra l n. Ini menca l kup kewa l jiba l n untuk menya l jika l n semua l kegia l ta l n ya l ng dila l kuka l n denga l n mengguna l ka l n da l na l A L PBD seca l ra l deta l il  da l n  a l kura l t.  Sela l in  itu,  mereka l juga l ha l rus  mela l porka l n  sega l la l pengguna l a l n  da l na l da l n ha l silnya l kepa l da l piha l k  ya l ng  memiliki  kewena l nga l n,  seperti  pemerinta l h  da l era l h  a l ta l u  ba l da l n penga l wa l s,  ya l ng  berwena l ng  untuk  meminta l perta l nggungja l wa l ba l n  a l ta l s  pengelola l a l n  A L PBD tersebut. Denga l n demikia l n, a l kunta l bilita l s menja l di la l nda l sa l n uta l ma l da l la l m mema l stika l n ba l hwa l pengguna l a l n da l na l A L PBD dila l kuka l n seca l ra l tra l nspa l ra l n, efisien, da l n sesua l i denga l n kepentinga l n ma l sya l ra l ka l t serta l tujua l n pemba l nguna l n da l era l h.
Tra l npa l ra l nsi  da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n,  terma l suk  da l la l m  ha l l  perenca l na l a l n  a l ngga l ra l n, penunjuka l n/persetujua l n, da l n pela l ksa l na l a l n, menja l di kunci penting ba l gi pengelola l a l n keua l nga l n ya l ng efektif da l n perta l nggungja l wa l ba l n kepa l da l publik (Huta l ba l lia l n, R., Ra l za l k, A L ., A L rief, M., & Rusla l n,  2016).  Keterbuka l a l n  da l n  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n  publik  tela l h menja l di  fokus  uta l ma l da l la l m  upa l ya l memba l ngun  ta l ta l kelola l keua l nga l n  ya l ng  ba l ik  di  tingka l t da l era l h.  Da l la l m  A L ngga l ra l n  Penda l pa l ta l n  da l n  Bela l nja l Da l era l h  (A L PBD),  a l spek-a l spek  seperti perenca l na l a l n  a l ngga l ra l n,  penunjuka l n/persetujua l n,  da l n  pela l ksa l na l a l n  memega l ng  pera l n  krusia l l da l la l m  menentuka l n  kua l lita l s  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h.  Konsep  ini  menja l di  sema l kin penting  ka l rena l buka l n  ha l nya l mema l stika l n  efektivita l s  a l loka l si  da l n  pengguna l a l n  da l na l publik, teta l pi juga l memba l ngun tingka l t a l kunta l bilita l s ya l ng tinggi kepa l da l ma l sya l ra l ka l t. Oleh ka l rena l itu, eva l lua l si  terha l da l p  a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L PBD  menja l di  penting seba l ga l i ba l gia l n da l ri pema l ha l ma l n ya l ng holistik terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h. Tra l nspa l ra l nsi da l n  a l kunta l bilita l s  sa l nga l t  penting  da l n  berma l nfa l a l t  untuk  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l la l m  setia l p orga l nisa l si  a l ta l u  lemba l ga l .  Tra l nspa l ra l nsi  (keterbuka l a l n)  didefinisika l n  seba l ga l i  upa l ya l untuk menja l la l nka l n  orga l nisa l si  a l ta l u  lemba l ga l seca l ra l terbuka l denga l n  menyedia l ka l n  informa l si  ya l ng
muda l h  dipa l ha l mi  oleh  pa l ra l pema l ngku  kepentinga l n.  Sementa l ra l itu,  a l kunta l bilita l s (perta l nggungja l wa l ba l n)  bera l rti  memberika l n  la l pora l n  tenta l ng  kinerja l da l n  kegia l ta l n  seora l ng pemimpin orga l nisa l si sehingga l piha l k-piha l k ya l ng berkepentinga l n memiliki ha l k da l n kewa l jiba l n untuk  meminta l perta l nggungja l wa l ba l n.  Untuk  mewujudka l n  tra l nspa l ra l nsi  da l n  a l kunta l bilita l s, diperluka l n  sistem  pengelola l a l n,  pela l pora l n,  da l n  penga l wa l sa l n  keua l nga l n  ya l ng  ba l ik  da l n  tepa l t, a l ga l r  informa l si  ya l ng  releva l n  da l n  muda l h  dipa l ha l mi  da l pa l t  tersedia l ba l gi  pa l ra l pema l ngku kepentinga l n.
Ba l stia l n,  (2006)  menjela l ska l n  ba l hwa l A L PBD  a l da l la l h  implementa l si  da l ri  a l genda l kerja l Pemerinta l h  Da l era l h  da l la l m  bentuk  nila l i  ua l ng  untuk  periode  sa l tu  ta l hun.  Fokus  uta l ma l da l ri A L PBD a l da l la l h untuk menca l pa l i keseja l htera l a l n ma l sya l ra l ka l t mela l lui a l loka l si da l na l ya l ng tepa l t da l n efektif. A L PBD menja l di instrumen uta l ma l da l la l m menga l tur sumber da l ya l keua l nga l n da l era l h guna l mendukung  berba l ga l i  progra l m  da l n  kegia l ta l n  ya l ng  mendukung  tujua l n  pemba l nguna l n  da l era l h. Ma l ka l da l ri  itu  diperluka l n  Penga l wa l sa l n  ya l ng  pa l da l da l sa l rnya l bertujua l n  untuk  menghinda l ri kemungkina l n terja l dinya l penyelewenga l n a l ta l u penyimpa l nga l n da l ri tujua l n ya l ng henda l k dica l pa l i. Mela l lui  penga l wa l sa l n,  diha l ra l pka l n  da l pa l t  memba l ntu  pela l ksa l na l a l n  kebija l ka l n  ya l ng  tela l h diteta l pka l n untuk menca l pa l i tujua l n ya l ng direnca l na l ka l n seca l ra l efektif da l n efisien. Penga l wa l sa l n keua l nga l n  da l era l h  merupa l ka l n  proses  ya l ng  bertujua l n  untuk  mema l stika l n  ba l hwa l pemerinta l h da l era l h  berja l la l n  seca l ra l efektif  da l n  efisien  sesua l i  denga l n  renca l na l da l n  ketentua l n  pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n (Pera
l tura l n Menteri Da l la l m Negeri No. 51 ta l hun 2010).
Sela l in  penga l wa l sa l n  pengelola l a l n  keua l nga l n,  a l spek  ya l ng  perlu  diperha l tika l n  oleh pemerinta l h  da l era l h  da l la l m  meningka l tka l n  kinerja l nya l a l da l la l h  a l kunta l bilita l s  pengelola l a l n keua l nga l n.  Denga l n  menera l pka l n  prinsip  a l kunta l bilita l s  da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n, pemerinta l h  diwa l jibka l n  untuk  memberika l n  perta l nggungja l wa l ba l n,  menya l jika l n,  mela l porka l n, da l n mengungka l pka l n sega l la l a l ktivita l s a l ta l u kegia l ta l n ya l ng menja l di ta l nggung ja l wa l bnya l kepa l da l ma l sya l ra l ka l t.  Denga l n  demikia l n,  kua l lita l s  kinerja l pemerinta l h  da l pa l t  dinila l i  ba l ik  ka l rena l tela l h memenuhi  ta l nggung  ja l wa l bnya l kepa l da l ma l sya l ra l ka l t.  A L kunta l bilita l s  pengelola l a l n  keua l nga l n berpenga l ruh  positif  da l n  signifika l n  terha l da l p  kinerja l pemerinta l h  da l era l h.  Sema l kin  tinggi tingka l t  a l kunta l bilita l s  da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h,  ma l ka l kinerja l pemerinta l h  da l era l h a l ka l n sema l kin meningka l t.
Studi  litera l tur  menja l di  sa l ra l na l ya l ng  penting  untuk  mengga l li  pema l ha l ma l n  ya l ng menda l la l m tenta l ng fa l ktor-fa l ktor ya l ng memenga l ruhi kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h, serta l implika l si da l ri tingka l t a l kunta l bilita l s da l n tra l nspa l ra l nsi ya l ng terwujud da l la l m perenca l na l a l n da l n pela l ksa l na l a l n A L PBD.  Untuk  meningka l tka l n  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h,  perlu  memperha l tika l n  berba l ga l i
a l spek,  di  a l nta l ra l nya l a l da l la l h  a l kunta l bilita l s  keua l nga l n,  penga l wa l sa l n  keua l nga l n,  da l n  tra l nspa l ra l nsi a l ngga l ra l n.  A L kunta l bilita l s  keua l nga l n  berpera l n  penting  da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n,  seperti ya l ng  dijela l ska l n  oleh  (A L uditya l ,  L.,  Husa l ini,  H.,  &  Lisma l wa l ti,  2013),  ba l hwa l a l kunta l bilita l s meliba l tka l n  pemberia l n  informa l si  keua l nga l n  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t  da l n  pema l ngku  kepentinga l n la l innya l untuk  mengeva l lua l si  perta l nggungja l wa l ba l n  pemerinta l h  terha l da l p  seluruh  a l ktivita l snya l , buka l n  ha l nya l a l spek  fina l nsia l l.  Prinsip  ini  meneka l nka l n  ba l hwa l la l pora l n  keua l nga l n  pemerinta l h seba l ga l i  bentuk  perta l nggungja l wa l ba l n  a l ta l s  pengelola l a l n  pemerinta l ha l n  ha l rus  memberika l n informa l si  ya l ng  dibutuhka l n  pa l ra l pema l ngku  kepentinga l n  da l la l m  penga l mbila l n  keputusa l n ekonomi, sosia l l, da l n politik. Ha l l ini penting ka l rena l a l kunta l bilita l s menja l di tolok ukur a l pa l ka l h a l ktivita l s  pemerinta l h  a l ta l u  la l ya l na l n  ya l ng  diberika l n  sesua l i  denga l n  norma l da l n  nila l i-nila l i  ya l ng dia l nut  oleh  ma l sya l ra l ka l t,  serta l a l pa l ka l h  la l ya l na l n  publik  tersebut  ma l mpu  memenuhi  kebutuha l n nya l ta l ra l kya l t  (Wina l rno,  2015).  Denga l n  demikia l n,  penelitia l n  ini  bertujua l n  untuk  mela l kuka l n eva l lua l si  menyeluruh  terha l da l p  hubunga l n  a l nta l ra l a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n A L PBD denga l n kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h mela l lui tinja l ua l n litera l tur ya l ng komprehensif.
Terka l it penelitia l n ini, ka l mi mela l kuka l n a l na l lisis terha l da l p berba l ga l i sumber litera l tur ya l ng releva l n  denga l n  topik  eva l lua l si  a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L PBD  terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h. Ka l mi mengidentifika l si jurna l l-jurna l l ya l ng terka l it denga l n a l kunta l nsi, keua l nga l n  da l era l h,  da l n  ma l na l jemen  a l ngga l ra l n  untuk  menda l pa l tka l n  pema l ha l ma l n  ya l ng komprehensif  tenta l ng  hubunga l n  a l nta l ra l a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  perenca l na l a l n  A L PBD,  da l n kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h.  Da l ri  ha l sil  penelitia l n  ini,  diha l ra l pka l n  da l pa l t  memberika l n  kontribusi da l la l m  meningka l tka l n  pema l ha l ma l n  da l n  implementa l si  pra l ktik  terba l ik  da l la l m  pengelola l a l n keua l nga l n  da l era l h,  serta l memberika l n  a l ra l ha l n  ba l gi  peneliti  da l n  pra l ktisi  di  bida l ng  ini  untuk penelitia l n  lebih  la l njut.  Sela l in  itu,  ka l mi  juga l mela l kuka l n  pengelompoka l n  terha l da l p  metode penelitia l n  da l n  tema l penelitia l n  ya l ng  a l da l da l la l m  a l rtikel-a l rtikel  ya l ng  ka l mi  tela l a l h,  sehingga l da l pa l t  memberika l n  ga l mba l ra l n  ya l ng  jela l s  mengena l i  tren  penelitia l n  da l n  fokus  ka l jia l n  da l la l m litera l tur  terka l it.  Denga l n  demikia l n,  penelitia l n  ini  diha l ra l pka l n  da l pa l t  memberika l n  kontribusi ya l ng  berha l rga l da l la l m  pengemba l nga l n  ilmu  pengeta l hua l n  da l n  pra l ktik  terka l it  eva l lua l si a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi, da l n perenca l na l a l n A L PBD terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h.
TINJA L UA L N PUSTA L KA L
Pengelola l a l n  A L ngga l ra l n  Penda l pa l ta l n  da l n  Bela l nja l Da l era l h  (A L PBD)  merupa l ka l n  a l spek penting  da l la l m  pemerinta l ha l n  da l era l h  ya l ng  bertujua l n  untuk  mendukung  pemba l nguna l n  da l n pela l ya l na l n publik seca l ra l efektif da l n efisien. Terda l pa l t tiga l konsep uta l ma l ya l ng menja l di fokus da l la l m pengelola l a l n A L PBD: a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi, da l n perenca l na l a l n a l ngga l ra l n.
A L kunta l bilita l s da l la l m pengelola l a l n keua l nga l n da l era l h a l da l la l h kewa l jiba l n pemerinta l h da l era l h untuk memberika l n la l pora l n, penjela l sa l n, da l n perta l nggungja l wa l ba l n kepa l da l publik a l ta l s tinda l ka l n da l n kebija l ka l n ya l ng dia l mbil, teruta l ma l ya l ng berka l ita l n denga l n pengguna l a l n a l ngga l ra l n. Menurut (Bovens, 2007), a l kunta l bilita l s menca l kup a l spek politik, a l dministra l tif, profesiona l l, da l n sosia l l. A L kunta l bilita l s  politik  meliba l tka l n  hubunga l n  a l nta l ra l pemerinta l h  denga l n  lemba l ga l perwa l kila l n ra l kya l t,  di  ma l na l pemerinta l h  ha l rus  menjela l ska l n  da l n  memperta l nggungja l wa l bka l n  kebija l ka l n a l ngga l ra l nnya l .  A L kunta l bilita l s  a l dministra l tif  merujuk  pa l da l kewa l jiba l n  peja l ba l t  publik  untuk menja l la l nka l n  tuga l s  sesua l i  denga l n  pera l tura l n  da l n  prosedur  ya l ng  berla l ku.  A L kunta l bilita l s profesiona l l  menuntut  a l ga l r  pega l wa l i  negeri  menja l la l nka l n  tuga l s  denga l n  sta l nda l r  kompetensi tertentu, sementa l ra l a l kunta l bilita l s sosia l l berka l ita l n denga l n ta l nggung ja l wa l b pemerinta l h kepa l da l ma l sya l ra l ka l t  lua l s.  Da l la l m  konteks  A L PBD,  a l kunta l bilita l s  bertujua l n  untuk  mema l stika l n  ba l hwa l da l na l publik diguna l ka l n seca l ra l efektif da l n efisien sesua l i denga l n tujua l n ya l ng tela l h diteta l pka l n, menghinda l ri  penya l la l hguna l a l n  da l na l ,  da l n  meningka l tka l n  keperca l ya l a l n  publik  terha l da l p pemerinta l h da l era l h.
Tra l nspa l ra l nsi  menga l ra l h  pa l da l keterbuka l a l n  pemerinta l h  da l la l m  menyedia l ka l n  informa l si ya l ng releva l n da l n da l pa l t dia l kses oleh publik terka l it pengelola l a l n a l ngga l ra l n da l era l h. Hood (2006) menya l ta l ka l n  ba l hwa l tra l nspa l ra l nsi  a l da l la l h  komponen  kunci  da l la l m  meningka l tka l n  keperca l ya l a l n publik da l n mengura l ngi korupsi. Tra l nspa l ra l nsi memungkinka l n ma l sya l ra l ka l t untuk memperoleh informa l si  ya l ng  jela l s  da l n  a l kura l t  mengena l i  a l loka l si  da l n  pengguna l a l n  a l ngga l ra l n,  sehingga l mereka l da l pa l t  mela l kuka l n  penga l wa l sa l n  da l n  eva l lua l si  terha l da l p  kinerja l pemerinta l h  da l era l h. Da l la l m  konteks  A L PBD,  tra l nspa l ra l nsi  tida l k  ha l nya l bera l rti  menyedia l ka l n  informa l si  keua l nga l n, teta l pi  juga l menya l ngkut  proses  penyusuna l n  a l ngga l ra l n,  pela l ksa l na l a l n,  da l n  pela l pora l nnya l . Pemerinta l h  da l era l h  ha l rus  mema l stika l n  ba l hwa l semua l informa l si  ya l ng  berka l ita l n  denga l n a l ngga l ra l n  disa l mpa l ika l n  seca l ra l terbuka l da l n  muda l h  dipa l ha l mi  oleh  ma l sya l ra l ka l t,  terma l suk publika l si  renca l na l a l ngga l ra l n,  la l pora l n  rea l lisa l si  a l ngga l ra l n,  serta l a l udit  da l n  eva l lua l si  kinerja l a l ngga l ra l n. Denga l n demikia l n, ma l sya l ra l ka l t da l pa l t ikut serta l da l la l m menga l wa l si da l n memberika l n ma l suka l n terha l da l p pengelola l a l n a l ngga l ra l n da l era l h.
Perenca l na l a l n  a l ngga l ra l n  a l da l la l h  proses  ya l ng  dila l kuka l n  oleh  pemerinta l h  da l era l h  untuk menentuka l n  priorita l s  da l n  a l loka l si  sumber  da l ya l keua l nga l n  berda l sa l rka l n  tujua l n  da l n  kebutuha l n da l era l h.  (Fres,  2022)  meneka l nka l n  ba l hwa l perenca l na l a l n  a l ngga l ra l n  ya l ng  ba l ik  ha l rus  menca l kup a l na l lisis  kebutuha l n,  proyeksi  penda l pa l ta l n,  da l n  a l loka l si  da l na l ya l ng  efektif.  Perenca l na l a l n  ya l ng ma l ta l ng  da l n  pa l rtisipa l tif  da l pa l t  meningka l tka l n  kinerja l a l ngga l ra l n  ka l rena l lebih  sesua l i  denga l n kebutuha l n  da l n  kondisi  nya l ta l di  la l pa l nga l n.  Perenca l na l a l n  a l ngga l ra l n  ya l ng  efektif  meliba l tka l n
berba l ga l i  pema l ngku  kepentinga l n,  terma l suk  ma l sya l ra l ka l t,  lemba l ga l perwa l kila l n,  da l n  insta l nsi terka l it.  Proses  ini  ha l rus  dida l sa l rka l n  pa l da l da l ta l ya l ng  a l kura l t  da l n  releva l n,  serta l mempertimba l ngka l n  berba l ga l i  a l spek  seperti  priorita l s  pemba l nguna l n,  potensi  penda l pa l ta l n da l era l h,  da l n  efisiensi  pengguna l a l n  da l na l .  Denga l n  meliba l tka l n  berba l ga l i  piha l k,  pemerinta l h da l era l h  da l pa l t  mema l stika l n  ba l hwa l a l loka l si  a l ngga l ra l n  ya l ng  dibua l t  bena l r-bena l r  mencerminka l n kebutuha l n  da l n  priorita l s  da l era l h,  serta l da l pa l t  mendukung  penca l pa l ia l n  tujua l n  pemba l nguna l n denga l n lebih ba l ik.
Ka l jia l n  empiris  mendukung  pentingnya l a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n a l ngga l ra l n  da l la l m  meningka l tka l n  kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h.  Penelitia l n  oleh  (Wina l rno,  2015) menunjukka l n ba l hwa l a l kunta l bilita l s berpenga l ruh signifika l n terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h. Sema l kin  tinggi  tingka l t  a l kunta l bilita l s,  sema l kin  ba l ik  pula l kinerja l a l ngga l ra l n  ya l ng  diha l silka l n ka l rena l a l da l nya l meka l nisme  kontrol  da l n  eva l lua l si  ya l ng  keta l t.  Studi  oleh  (Susa l nto,  2017) menemuka l n ba l hwa l tra l nspa l ra l nsi a l ngga l ra l n memiliki da l mpa l k positif terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h.  Tra l nspa l ra l nsi  meningka l tka l n  pa l rtisipa l si  ma l sya l ra l ka l t  da l la l m  penga l wa l sa l n  a l ngga l ra l n, mengura l ngi pelua l ng terja l dinya l penya l la l hguna l a l n da l na l , da l n meningka l tka l n keperca l ya l a l n publik terha l da l p  pemerinta l h  da l era l h.  Ha l sil  penelitia l n  da l ri  (Pra l setyo,  2018)  menunjukka l n  ba l hwa l perenca l na l a l n  a l ngga l ra l n  ya l ng  ba l ik  da l n  komprehensif  berkontribusi  signifika l n  terha l da l p peningka l ta l n  kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h.  Perenca l na l a l n  ya l ng  meliba l tka l n  berba l ga l i  pema l ngku kepentinga l n  da l n  dida l sa l rka l n  pa l da l da l ta l ya l ng  a l kura l t  da l pa l t  mengha l silka l n  a l loka l si  da l na l ya l ng lebih tepa l t sa l sa l ra l n da l n sesua l i kebutuha l n.
METODE PENELITIA L N
Penelitia l n  ini  mengguna l ka l n  pendeka l ta l n  tinja l ua l n  litera l tur  sistema l tis  untuk  mengka l ji pertumbuha l n penelitia l n tenta l ng a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi, da l n perenca l na l a l n A L PBD terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h.  Tinja l ua l n  litera l tur  sistema l tis  a l da l la l h  proses  mengidentifika l si, memilih, mengeva l lua l si, mensintesis, da l n mena l fsirka l n temua l n penelitia l n ya l ng releva l n denga l n topik  penelitia l n.  Tujua l n  da l ri  tinja l ua l n  pusta l ka l ya l ng  sistema l tis  a l da l la l h  untuk  memberika l n ga l mba l ra l n ya l ng komprehensif da l n objektif tenta l ng bukti ilmia l h ya l ng tersedia l terka l it denga l n sua l tu ma l sa l la l h a l ta l u perta l nya l a l n penelitia l n.
Da l ta l ya l ng diguna l ka l n da l la l m penelitia l n ini a l da l la l h a l rtikel ilmia l h ya l ng dipublika l sika l n di jurna l l-jurna l l  terka l it  denga l n  a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  perenca l na l a l n  A L PBD,  da l n  kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h. Kriteria l pemiliha l n a l rtikel tersebut a l da l la l h:
1) A L rtikel  ya l ng  memba l ha l s  hubunga l n  a l nta l ra l a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  perenca l na l a l n A L PBD, da l n kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h.
2) A L rtikel ya l ng diterbitka l n da l la l m renta l ng wa l ktu 10 ta l hun tera l khir (2014-2023).
3) A L rtikel  ya l ng  releva l n  denga l n  konteks  pemerinta l ha l n  da l era l h  di  Indonesia l a l ta l u  nega l ra l la l in.
Penca l ria l n  da l ta l dila l kuka l n  mela l lui  da l ta l ba l se  jurna l l  ilmia l h  seperti  Google  Schola l r, Scopus, da l n Sintidikti denga l n mengguna l ka l n ka l ta l kunci ya l ng releva l n seperti "a l kunta l bilita l s", "tra l nspa l ra l nsi",  "perenca l na l a l n  A L PBD",  "kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h",  da l n  kombina l si  ka l ta l kunci tersebut.  Teknik  snowba l ll  juga l diguna l ka l n  untuk  menca l ri  a l rtikel  ta l mba l ha l n  ya l ng  berka l ita l n denga l n topik penelitia l n.
A L na l lisis  da l ta l dila l kuka l n  denga l n  metode  na l ra l tif  untuk  menya l jika l n  temua l n-temua l n  da l ri a l rtikel-a l rtikel  ya l ng  tela l h  dipilih.  Metode  na l ra l tif  a l da l la l h  metode  a l na l lisis  da l ta l kua l lita l tif  ya l ng mengga l bungka l n deskripsi, interpreta l si, da l n eva l lua l si da l ri ha l sil penelitia l n ya l ng a l da l . La l ngka l h- la l ngka l h a l na l lisis da l ta l meliputi:
1) Memba l ca l da l n mema l ha l mi isi da l ri setia l p a l rtikel ya l ng dipilih.
2) Mengekstra l k informa l si penting da l ri setia l p a l rtikel.
3) Mengelompokka l n  a l rtikel-a l rtikel  berda l sa l rka l n  ka l tegori-ka l tegori  tertentu  untuk mengidentifika l si pola l -pola l da l n tema l -tema l ya l ng muncul da l la l m litera l tur ya l ng ditinja l u.
HA L SIL DA L N PEMBA L HA L SA L N
Penelitia l n  ini  bertujua l n  untuk  mengeva l lua l si  hubunga l n  a l nta l ra l a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L ngga l ra l n  Penda l pa l ta l n  da l n  Bela l nja l Da l era l h  (A L PBD)  terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h mela l lui a l na l lisis tinja l ua l n litera l tur da l ri 35 jurna l l ya l ng releva l n. Da l la l m penelitia l n ini, dila l kuka l n a l na l lisis terha l da l p berba l ga l i a l spek ya l ng menca l kup teori a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi, da l n perenca l na l a l n A L PBD.
Da l ri  ha l sil  a l na l lisis  35  jurna l l,  ditemuka l n  bebera l pa l temua l n  ya l ng  releva l n.  Temua l n perta l ma l a l da l la l h  ba l hwa l implementa l si  a l kunta l bilita l s  da l n  kinerja l da l la l m  Progra l m  Da l na l Desa l perlu  ditingka l tka l n  untuk  memberika l n  efek  optima l l.  Penelitia l n  mengguna l ka l n  metode kua l lita l tif  denga l n  menga l na l lisis  da l ta l publik  seperti  la l pora l n  BPK  da l n  da l ta l da l ri  BPS  untuk mengeva l lua l si  fungsi  a l kunta l bilita l s  da l n  progra l m  Da l na l Desa l .  Ha l sil  penelitia l n  menunjukka l n ba l hwa l a l kunta l bilita l s  mema l inka l n  pera l n  penting  da l la l m  pela l ksa l na l a l n  progra l m  Da l na l Desa l da l n perlu ditingka l tka l n untuk menca l pa l i efek optima l l (A L nggra l ini, 2023).
Temua l n  kedua l a l da l la l h  ba l hwa l tra l nspa l ra l nsi  memiliki  penga l ruh  positif  terha l da l p pengelola l a l n  Da l na l Desa l .  Penelitia l n  menunjukka l n  ba l hwa l sema l kin  ba l ik  tra l nspa l ra l nsi  ya l ng dila l kuka l n oleh pemerinta l h desa l , sema l kin ba l ik pula l pengelola l a l n Da l na l Desa l di Desa l Ba l ngun
Ha l rjo.  Sela l in  itu,  a l kunta l bilita l s  juga l memiliki  penga l ruh  positif  terha l da l p  pengelola l a l n  Da l na l Desa l di desa l tersebut (A L lfa l la l , M. K., Mukhza l rudfa l , M., & Ma l nsur, 2024).
Temua l n  ketiga l a l da l la l h  ba l hwa l pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h,  a l kunta l bilita l s,  da l n tra l nspa l ra l nsi berpenga l ruh positif terha l da l p kinerja l keua l nga l n da l era l h pemerinta l h. Penelitia l n ini menunjukka l n  ba l hwa l a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi, da l n  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  memiliki penga l ruh  positif  da l n  krusia l l  terha l da l p  kinerja l keua l nga l n  da l era l h  pemerinta l h.  Informa l si a l kunta l nsi ya l ng berkua l lita l s da l pa l t diguna l ka l n untuk membua l t keputusa l n ya l ng tepa l t, sehingga l ta l ta l kelola l da l n  ta l nggung  ja l wa l b  keua l nga l n  da l era l h  perlu  diperha l tika l n  untuk  mema l stika l n informa l si  a l kunta l nsi  ya l ng  terperca l ya l (Kromen,  M.  L.  B.,  Ma l na l fe,  H.  A L .,  &  Persevera l nda l , 2023).
Temua l n  keempa l t  a l da l la l h  ba l hwa l implementa l si  a l kunta l bilita l s  da l n  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  da l pa l t  meningka l tka l n  kinerja l pemerinta l h  da l era l h.  Penelitia l n menunjukka l n ba l hwa l a l dopsi pra l ktik a l kunta l bilita l s da l n tra l nspa l ra l nsi ya l ng ba l ik da l pa l t memba l ntu meningka l tka l n  efisiensi  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  da l n  memperkua l t  keperca l ya l a l n ma l sya l ra l ka l t terha l da l p pemerinta l h da l era l h (A L uditya l , L., Husa l ini, H., & Lisma l wa l ti, 2013).
Temua l n kelima l a l da l la l h ba l hwa l a l kunta l bilita l s da l n tra l nspa l ra l nsi da l la l m pengelola l a l n a l loka l si da l na l desa l memiliki  da l mpa l k  positif  terha l da l p  keperca l ya l a l n  ma l sya l ra l ka l t  terha l da l p  pengelola l a l n da l na l desa l .  Penelitia l n  menunjukka l n  ba l hwa l pra l ktik  a l kunta l bilita l s  da l n  tra l nspa l ra l nsi  ya l ng  ba l ik da l pa l t  meningka l tka l n  tingka l t  keperca l ya l a l n  ma l sya l ra l ka l t  terha l da l p  pengelola l a l n  da l na l desa l da l n memperkua l t  pa l rtisipa l si  ma l sya l ra l ka l t  da l la l m  penga l wa l sa l n  pengelola l a l n  da l na l desa l (A L prilia l , 2019).
Penelitia l n  lebih  la l njut  da l pa l t  dila l kuka l n  untuk  menda l la l mi  fa l ktor-fa l ktor  ya l ng  tela l h diidentifika l si  da l la l m  hubunga l n  a l nta l ra l a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  pengelola l a l n  keua l nga l n da l era l h denga l n kinerja l pemerinta l h da l era l h serta l keperca l ya l a l n ma l sya l ra l ka l t. Denga l n pema l ha l ma l n ya l ng  lebih  menda l la l m  mengena l i  penga l ruh  fa l ktor-fa l ktor  tersebut,  da l pa l t  diperoleh  wa l wa l sa l n ya l ng  lebih  komprehensif  da l la l m  meningka l tka l n  efektivita l s  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  da l n memperkua l t  keperca l ya l a l n  ma l sya l ra l ka l t  terha l da l p  pemerinta l h  da l era l h  di  Indonesia l .  Ta l nta l nga l n bisnis  ya l ng  unik  di  Indonesia l ,  terma l suk  kondisi  sosia l l  da l n  lingkunga l n  ya l ng  bera l ga l m,  juga l perlu  dipertimba l ngka l n  da l la l m  pengemba l nga l n  pra l ktik  a l kunta l bilita l s  da l n  tra l nspa l ra l nsi  ya l ng berkela l njuta l n.
Rekomenda l si  da l ri  penelitia l n  ini  da l pa l t  diimplementa l sika l n  oleh  berba l ga l i  piha l k, terma l suk  pemerinta l h  da l era l h,  lemba l ga l penga l wa l s,  a l ka l demisi,  da l n  ma l sya l ra l ka l t.  Pemerinta l h da l era l h da l pa l t meningka l tka l n komitmen terha l da l p pra l ktik a l kunta l bilita l s da l n tra l nspa l ra l nsi da l la l m
pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  untuk  mema l stika l n  pengguna l a l n  da l na l publik  ya l ng  efisien  da l n efektif. Lemba l ga l penga l wa l s da l pa l t memperkua l t meka l nisme penga l wa l sa l n da l n pela l pora l n untuk mema l stika l n  a l kunta l bilita l s  ya l ng  lebih  ba l ik  da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h.  A L ka l demisi da l pa l t  terus  mela l kuka l n  penelitia l n  da l n  pengemba l nga l n  konsep  a l kunta l bilita l s  da l n  tra l nspa l ra l nsi da l la l m  konteks  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  di  Indonesia l .  Ma l sya l ra l ka l t  seba l ga l i  pema l ngku kepentinga l n  uta l ma l juga l da l pa l t  berpera l n  a l ktif  da l la l m  mema l nta l u  da l n  mengeva l lua l si  kinerja l pemerinta l h da l era l h serta l memperjua l ngka l n pra l ktik a l kunta l bilita l s ya l ng lebih ba l ik.
Pembahasan
Penga l ruh A L kunta l bilita l s Keua l nga l n Terha l da l p Pengelola l a l n Keua l nga l n
Ha l sil  pengujia l n  hipotesis  da l ri  bebera l pa l jurna l l  menunjukka l n  ba l hwa l a l kunta l bilita l s keua l nga l n  berpenga l ruh  positif  da l n  signifika l n  terha l da l p  pengelola l a l n  keua l nga l n  pa l da l ka l ntor pemerinta l h da l era l h di Ka l bupa l ten. Berda l sa l rka l n a l na l lisis da l ta l penelitia l n, pega l wa l i ya l ng bekerja l di  setia l p  SKPD  tela l h  menya l ta l ka l n  ba l hwa l a l kunta l bilita l s  keua l nga l n  ya l ng  dila l ksa l na l ka l n  sela l ma l ini  suda l h  tergolong  sa l nga l t  tra l nspa l ra l n.  (Juna l idi,  2009)  ada  beberapa  hal  yang  diseba l bka l n ka l rena l setia l p  a l ktivita l s  pekerja l a l n  ya l ng  berhubunga l n  denga l n  pela l pora l n  keua l nga l n  suda l h mengikuti sta l nda l r opera l siona l l prosedur (SOP), ya l ng tela l h diguna l ka l n seba l ga l i pa l ndua l n da l la l m menja l la l nka l n  fungsinya l untuk  memberika l n  pela l ya l na l n  kepa l da l publik.  SOP  tersebut  berisi ta l ha l pa l n  da l n  uruta l n  sua l tu  pekerja l a l n  ya l ng  membimbing  pa l ra l pega l wa l i  da l la l m  menyelesa l ika l n tuga l s  mereka l .  Pela l ksa l na l a l n  tra l nspa l ra l nsi  keua l nga l n  di  setia l p  unit  SKPD  pa l da l ka l ntor pemerinta l h da l era l h Ka l bupa l ten dika l ta l ka l n berja l la l n denga l n ba l ik ka l rena l penyelengga l ra l a l n urusa l n pemerinta l ha l n suda l h terla l ksa l na l sesua l i denga l n visi da l n misi. Ha l l ini ka l rena l setia l p unit SKPD tela l h  mela l ksa l na l ka l n  tuga l s  da l n  ta l nggung  ja l wa l bnya l ma l sing-ma l sing.  Untuk  menunja l ng pengelola l a l n  keua l nga l n  seca l ra l tra l nspa l ra l n,  setia l p  SKPD  sela l lu  menga l la l mi  penga l wa l sa l n keua l nga l n  terka l it  denga l n  proses  da l n  la l pora l n  perta l nggungja l wa l ba l n  da l ri  setia l p  unit  SKPD da l la l m  lingkup  ka l ntor  pemerinta l h  di  bebera l pa l Ka l bupa l ten.  Penga l wa l sa l n  keua l nga l n  dila l kuka l n untuk  mema l stika l n  ba l hwa l kegia l ta l n  ya l ng  tela l h  direnca l na l ka l n  bena l r-bena l r  tela l h  dila l ksa l na l ka l n da l n untuk mendukung pengumpula l n ya l ng dikelua l rka l n oleh ma l sing-ma l sing unit SKPD da l la l m lingkup ka l ntor pemerinta l h da l era l h di Ka l bupa l ten tersebut.
Teori  stewa l rdship  menga l sumsika l n  ba l hwa l terda l pa l t  hubunga l n  ya l ng  era l t  a l nta l ra l kesuksesa l n  orga l nisa l si  da l n  kepua l sa l n  principa l l.  Stewa l rd  bertuga l s  melindungi  da l n mengoptima l lka l n  nila l i  pemega l ng  sa l ha l m  mela l lui  kinerja l orga l nisa l si.  Oleh  ka l rena l itu,  fungsi utilita l s  stewa l rd  ha l rus  dima l ksima l lka l n.  Teori  ini  seja l la l n  denga l n  ha l sil  penelitia l n  ya l ng menunjukka l n  ba l hwa l penga l wa l sa l n  keua l nga l n  ya l ng  dila l kuka l n  sela l ma l ini  diha l ra l pka l n  da l pa l t
meningka l tka l n kinerja l keua l nga l n. Pela l ksa l na l a l n tra l nspa l ra l nsi da l la l m pengelola l a l n keua l nga l n pa l da l setia l p  SKPD  da l la l m  lingkup  pemerinta l h  da l era l h  Ka l bupa l ten  tersebut  menunjukka l n  ba l hwa l pimpina l n  a l ta l u  a l ta l sa l n  seca l ra l la l ngsung  da l n  rutin  mela l kuka l n  pema l nta l ua l n  untuk  menunja l ng efektivita l s  da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n  di  SKPD  tersebut.  Sela l in  itu,  prinsip  tra l nspa l ra l nsi (Ha l na l fia l h,  R.  R.,  A L bdulla l h,  S.  A L .  S.,  &  Sa l putra l ,  2016)    da l la l m  pengelola l a l n  keua l nga l n  juga l menunjukka l n  ba l hwa l sistem  penga l wa l sa l n  a l ngga l ra l n  ya l ng  dila l ksa l na l ka l n  sela l ma l ini  suda l h berja l la l n denga l n ba l ik. Berda l sa l rka l n a l na l lisis persepsi pega l wa l i ya l ng bekerja l pa l da l SKPD da l la l m lingkup  ka l ntor  pemerinta l h  da l era l h  di  Ka l bupa l ten  tersebut,  pela l ksa l na l a l n  sistem  penga l ngga l ra l n ya l ng  dila l kuka l n  sela l ma l ini  suda l h  menera l pka l n  prinsip  tra l nspa l ra l nsi,  ya l ng  da l pa l t  memberika l n da l mpa l k  positif  da l la l m  meningka l tka l n  pengelola l a l n  keua l nga l n.  Ha l sil  ini  menunjukka l n  ba l hwa l sema l kin ba l ik penera l pa l n tra l nspa l ra l nsi da l la l m pengelola l a l n keua l nga l n pa l da l setia l p unit SKPD di ka l ntor  pemerinta l h  da l era l h  Ka l bupa l ten  tersebut  da l pa l t  meningka l tka l n  efisiensi  da l n  efektivita l s pengelola l a l n keua l nga l n.
Penga l ruh  A L kunta l bilita l s  Publik  da l n  Tra l nspa l ra l nsi  Terha l da l p  Kua l lita l s  A L ngga l ra l n Bela l nja l Da l era l h
A L kunta l bilita l s  merupa l ka l n  persya l ra l ta l n  penting  untuk  mencega l h  penya l la l hguna l a l n kewena l nga l n da l n mema l stika l n ba l hwa l kewena l nga l n tersebut diguna l ka l n untuk menca l pa l i tujua l n seca l ra l efisien,  efektif,  da l n  jujur.  Kua l lita l s  la l pora l n  keua l nga l n  ya l ng  ba l ik  terka l it  era l t  denga l n tra l nspa l ra l nsi  da l n  a l kunta l bilita l s.  Denga l n  tra l nspa l ra l nsi  da l n  a l kunta l bilita l s  da l la l m  la l pora l n keua l nga l n, informa l si ya l ng disa l jika l n a l ka l n lebih releva l n, da l pa l t dia l nda l lka l n, diba l ndingka l n, da l n dipa l ha l mi. (A L ulia l et a l l., 2023), a l kunta l bilita l s publik merupa l ka l n da l sa l r da l ri pela l pora l n keua l nga l n pemerinta l h,  da l n  merupa l ka l n  tujua l n  uta l ma l da l ri  pela l pora l n  keua l nga l n  pemerinta l h.  A L da l nya l tuntuta l n ya l ng tinggi terha l da l p a l kunta l bilita l s pemerinta l h da l era l h mendorong pemerinta l h da l era l h untuk  memberika l n  informa l si  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t,  terma l suk  mela l lui  la l pora l n  keua l nga l n pemerinta l h da l era l h. Tra l nspa l ra l nsi da l pa l t dia l rtika l n seba l ga l i keterbuka l a l n da l la l m mela l kuka l n sua l tu kegia l ta l n.  Tra l nspa l ra l nsi  merupa l ka l n  sya l ra l t  penting  da l la l m  mencipta l ka l n  Good  Governa l nce,  di ma l na l denga l n  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  setia l p  kebija l ka l n  ta l ta l kelola l pemerinta l ha l n,  kea l dila l n  da l pa l t dita l na l mka l n.  Pemerinta l h  berkewa l jiba l n  untuk  memberika l n  informa l si  ya l ng  diperluka l n,  ba l ik informa l si  keua l nga l n  ma l upun  informa l si  la l innya l ,  untuk  penga l mbila l n  keputusa l n  ekonomi, sosia l l, da l n politik oleh piha l k ya l ng berkepentinga l n.
A L kunta l bilita l s  pemerinta l h  juga l ha l rus  menyedia l ka l n  informa l si  ya l ng  diperluka l n  da l la l m proses  ma l na l jeria l l,  seperti  perenca l na l a l n,  penga l ngga l ra l n,  pela l ksa l na l a l n,  penga l wa l sa l n,  da l n eva l lua l si  kinerja l pemerinta l h.  A L kunta l bilita l s  pemerinta l ha l n  juga l ha l rus  memungkinka l n
terselengga l ra l nya l pemeriksa l a l n oleh a l pa l ra l t penga l wa l sa l n fungsiona l l seca l ra l efektif da l n efisien. A L kunta l bilita l s  pemerinta l h  tida l k  ha l nya l berla l ku  di  tingka l t  pusa l t,  teta l pi  juga l di  tingka l t  da l era l h sa l mpa l i ke wila l ya l h pedesa l a l n, ya l ng semua l nya l membutuhka l n perta l nggungja l wa l ba l n a l ta l s setia l p a l ngga l ra l n da l n kegia l ta l n ya l ng dila l ksa l na l ka l n. Da l la l m konteks a l kunta l bilita l s, kejujura l n ya l ng lebih diteka l nka l n  untuk  mengura l ngi  potensi  penya l la l hguna l a l n  ja l ba l ta l n  tela l h  dia l ntisipa l si  denga l n a l da l nya l struktur ja l ba l ta l n da l n kebija l ka l n ya l ng menga l tur wewena l ng da l ri ja l ba l ta l n tersebut. Ha l l ini tertua l ng da l la l m Pera l tura l n Pemerinta l h No. 58 Ta l hun 2005, ya l ng menga l tur kewena l nga l n da l la l m pengelola l a l n  A L PBD,  terma l suk  penga l wa l sa l n  oleh  DPRD  da l n  pengenda l lia l n  intern  oleh  kepa l la l da l era l h.  A L da l juga l insta l nsi  seperti  Ba l da l n  Penga l wa l sa l n  Keua l nga l n  da l n  Pemba l nguna l n  (BPKP), Komisi  Pembera l nta l sa l n  Korupsi  (KPK),  da l n  la l innya l ya l ng  memiliki  tuga l s  menga l wa l si pengelola l a l n A L PBD, sesua l i denga l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n. A L kunta l bilita l s merupa l ka l n persya l ra l ta l n  penting  untuk  mencega l h  penya l la l hguna l a l n  kewena l nga l n  da l n  mema l stika l n  ba l hwa l kewena l nga l n  tersebut  diguna l ka l n  untuk  menca l pa l i  tujua l n  seca l ra l efisien,  efektif,  da l n  jujur. Kua l lita l s  la l pora l n  keua l nga l n  ya l ng  ba l ik  terka l it  era l t  denga l n  tra l nspa l ra l nsi  da l n  a l kunta l bilita l s. Denga l n  tra l nspa l ra l nsi  da l n  a l kunta l bilita l s  da l la l m  la l pora l n  keua l nga l n,  informa l si  ya l ng  disa l jika l n a l ka l n  lebih  releva l n,  da l pa l t  dia l nda l lka l n,  diba l ndingka l n,  da l n  dipa l ha l mi.  Menurut  A L bdul  Ha l lim da l n M. Sya l m Kusufi (2012), a l kunta l bilita l s publik merupa l ka l n da l sa l r da l ri pela l pora l n keua l nga l n pemerinta l h,  da l n  merupa l ka l n  tujua l n  uta l ma l da l ri  pela l pora l n  keua l nga l n  pemerinta l h.  A L da l nya l tuntuta l n ya l ng tinggi terha l da l p a l kunta l bilita l s pemerinta l h da l era l h mendorong pemerinta l h da l era l h untuk  memberika l n  informa l si  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t,  terma l suk  mela l lui  la l pora l n  keua l nga l n pemerinta l h da l era l h. Tra l nspa l ra l nsi da l pa l t dia l rtika l n seba l ga l i keterbuka l a l n da l la l m mela l kuka l n sua l tu kegia l ta l n.
Menurut  Ha l sa l na l h,  (2017)  tra l nspa l ra l nsi  merupa l ka l n  sya l ra l t  penting  da l la l m  mencipta l ka l n Good  Governa l nce,  di  ma l na l denga l n  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  setia l p  kebija l ka l n  ta l ta l kelola l pemerinta l ha l n,  kea l dila l n  da l pa l t  dita l na l mka l n.  Pemerinta l h  berkewa l jiba l n  untuk  memberika l n informa l si  ya l ng  diperluka l n,  ba l ik  informa l si  keua l nga l n  ma l upun  informa l si  la l innya l ,  untuk penga l mbila l n  keputusa l n  ekonomi,  sosia l l,  da l n  politik  oleh  piha l k  ya l ng  berkepentinga l n. A L kunta l bilita l s  pemerinta l h  juga l ha l rus  menyedia l ka l n  informa l si  ya l ng  diperluka l n  da l la l m  proses ma l na l jeria l l,  seperti  perenca l na l a l n,  penga l ngga l ra l n,  pela l ksa l na l a l n,  penga l wa l sa l n,  da l n  eva l lua l si kinerja l pemerinta l h. A L kunta l bilita l s pemerinta l ha l n juga l ha l rus memungkinka l n terselengga l ra l nya l pemeriksa l a l n  oleh  a l pa l ra l t  penga l wa l sa l n  fungsiona l l  seca l ra l efektif  da l n  efisien.  A L kunta l bilita l s pemerinta l h  tida l k  ha l nya l berla l ku  di  tingka l t  pusa l t,  teta l pi  juga l di  tingka l t  da l era l h  sa l mpa l i  ke wila l ya l h  pedesa l a l n,  ya l ng  semua l nya l membutuhka l n  perta l nggungja l wa l ba l n  a l ta l s  setia l p  a l ngga l ra l n
da l n  kegia l ta l n  ya l ng  dila l ksa l na l ka l n.  Da l la l m  konteks  a l kunta l bilita l s,  kejujura l n  ya l ng  lebih diteka l nka l n  untuk  mengura l ngi  potensi  penya l la l hguna l a l n  ja l ba l ta l n  tela l h  dia l ntisipa l si  denga l n a l da l nya l struktur ja l ba l ta l n da l n kebija l ka l n ya l ng menga l tur wewena l ng da l ri ja l ba l ta l n tersebut. Ha l l ini tertua l ng da l la l m Pera l tura l n Pemerinta l h No. 58 Ta l hun 2005, ya l ng menga l tur kewena l nga l n da l la l m pengelola l a l n  A L PBD,  terma l suk  penga l wa l sa l n  oleh  DPRD  da l n  pengenda l lia l n  intern  oleh  kepa l la l da l era l h.  A L da l juga l insta l nsi  seperti  Ba l da l n  Penga l wa l sa l n  Keua l nga l n  da l n  Pemba l nguna l n  (BPKP), Komisi  Pembera l nta l sa l n  Korupsi  (KPK),  da l n  la l innya l ya l ng  memiliki  tuga l s  menga l wa l si pengelola l a l n A L PBD, sesua l i denga l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n.
Menurut sta l nda l r Opera l siona l l Prosedur A L dministra l si Pemerinta l h dia l tur da l la l m Pera l tura l n Menteri Nega l ra l Penda l ya l guna l a l n A L pa l ra l tur Nega l ra l da l n Reforma l si Birokra l si Nomor 35 Ta l hun 2012 tenta l ng Pedoma l n Penyusuna l n Sta l nda l r Opera l siona l l Prosedur A L dministra l si Pemerinta l h. Sela l in  itu,  Kementeria l n  Da l la l m  Negeri  juga l meneta l pka l n  pedoma l n  ba l gi  Insta l nsi  Pemerinta l h Provinsi  da l n  Ka l bupa l ten  Kota l da l la l m  menyusun  SOP  ya l ng  dia l tur  da l la l m  Pera l tura l n  Menteri Da l la l m  Negeri  Nomor  52  Ta l hun  2011  tenta l ng  Sta l nda l r  Opera l siona l l  Prosedur  di  Lingkunga l n Pemerinta l h  Provinsi  da l n  Ka l bupa l ten/Kota l .  Meskipun  kedua l pedoma l n  tersebut  ha l mpir  sa l ma l , ya l itu  memberika l n  a l cua l n  da l n  la l ngka l h-la l ngka l h  da l la l m  penyusuna l n  SOP  ba l gi  insta l nsi pemerinta l h,  terda l pa l t  sedikit  perbeda l a l n  da l la l m  ketentua l n  penelitia l n  da l n  forma l t  dokumen, na l mun  tida l k  mempenga l ruhi  a l lur  pela l ksa l na l a l n  tuga l s.  Da l la l m  konteks  ini,  pemerinta l h  a l ka l n mengguna l ka l n  PERMENPA L N  35  Ta l hun  2012  seba l ga l i  referensi.  Sta l nda l r  Opera l siona l l Prosedur  A L dministra l si  Pemerinta l h,  a l ta l u  SOP-A L P,  a l da l la l h  sera l ngka l ia l n  instruksi  tertulis  ya l ng diba l kuka l n  mengena l i  proses  penyelengga l ra l a l n  pela l ksa l na l a l n  tuga l s  da l n  fungsi pemerinta l h  oleh orga l nisa l si  pemerinta l h,  ya l ng  menjela l ska l n  ba l ga l ima l na l ,  ka l pa l n,  dima l na l ,  da l n  oleh  sia l pa l tuga l s tersebut dila l ksa l na l ka l n. A L dministra l si Pemerinta l h da l la l m konteks ini merujuk pa l da l pengelola l a l n proses  pela l ksa l na l a l n  tuga l s  da l n  fungsi  pemerinta l ha l n  oleh  orga l nisa l si  pemerinta l h.  SOP-A L P kemudia l n  diba l gi  menja l di  SOP-A L P  A L dministra l sif  da l n  SOP-A L P  Teknis.  SOP-A L P A L dministra l sif a l da l la l h prosedur sta l nda l r umum da l n tida l k rinci untuk kegia l ta l n ya l ng meliba l tka l n lebih  da l ri  sa l tu  ora l ng  a l pa l ra l tur  a l ta l u  pela l ksa l na l denga l n  lebih  da l ri  sa l tu  pera l n  a l ta l u  ja l ba l ta l n, seda l ngka l n  SOP-A L P  Teknis  a l da l la l h  prosedur  sta l nda l r  ya l ng  sa l nga l t  rinci  untuk  kegia l ta l n  ya l ng dila l kuka l n oleh sa l tu ora l ng a l pa l ra l tur a l ta l u pela l ksa l na l denga l n sa l tu pera l n a l ta l u ja l ba l ta l n.
Eva l lua l si da l n Tra l nspa l ra l nsi Da l la l m Penyusuna l n Kinerja l A L PBD
Ha l sa l na l h,  (2017)  menjelaskan  mengena l i  eva l lua l si  da l n  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  penyusuna l n kinerja l A L PBD  meliba l tka l n  bebera l pa l a l spek  ya l ng  penting.  Perta l ma l ,  eva l lua l si  a l kunta l bilita l s da l la l m penyusuna l n A L PBD dila l kuka l n untuk mema l stika l n ba l hwa l meka l nisme
perta l nggungja l wa l ba l n  ya l ng  ditera l pka l n  da l la l m  proses  penga l ngga l ra l n  suda l h  sesua l i  denga l n prinsip-prinsip  a l kunta l bilita l s  ya l ng  tinggi.  Ha l l  ini  penting  a l ga l r  ma l sya l ra l ka l t  da l pa l t  menila l i keberha l sila l n  pemerinta l h  da l era l h  da l la l m  menca l pa l i  tujua l n  pemba l nguna l n.  Sela l njutnya l , tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  penyusuna l n  A L PBD  juga l menja l di  fokus  pemba l ha l sa l n,  dima l na l a l spek  ini menca l kup  keterbuka l a l n  informa l si  mengena l i  perenca l na l a l n  a l ngga l ra l n,  pengumpula l n  da l ta l , a l na l lisis  kebutuha l n,  penga l mbila l n  keputusa l n,  da l n  penyusuna l n  dokumen  A L PBD.  Denga l n tra l nspa l ra l nsi  ya l ng  ba l ik,  ma l sya l ra l ka l t  da l pa l t  mema l ha l mi  a l la l sa l n  di  ba l lik  setia l p  keputusa l n a l ngga l ra l n  ya l ng  dia l mbil  oleh  pemerinta l h  da l era l h.  Sela l in  itu,  pemba l ha l sa l n  juga l menca l kup eva l lua l si  kinerja l A L PBD  ya l ng  tela l h  disusun,  denga l n  menga l na l lisis  efektivita l s  da l n  efisiensi pengguna l a l n a l ngga l ra l n da l la l m menca l pa l i tujua l n pemba l nguna l n da l era l h.
Eva l lua l si ini meliba l tka l n perba l ndinga l n a l nta l ra l ta l rget ya l ng tela l h diteta l pka l n da l la l m A L PBD denga l n  ca l pa l ia l n  ya l ng  sebena l rnya l ,  serta l a l na l lisis  da l mpa l k  kebija l ka l n  a l ngga l ra l n  terha l da l p pela l ya l na l n  publik  da l n  pemba l nguna l n  da l era l h  seca l ra l keseluruha l n.  Tera l khir,  pemba l ha l sa l n  juga l memba l ha l s  implika l si  da l ri  eva l lua l si  da l n  tra l nspa l ra l nsi  da l la l m  penyusuna l n  A L PBD,  ya l ng  da l pa l t berupa l rekomenda l si  untuk  perba l ika l n  proses  penyusuna l n  A L PBD  di  ma l sa l ya l ng  a l ka l n  da l ta l ng, serta l la l ngka l h-la l ngka l h untuk meningka l tka l n a l kunta l bilita l s da l n tra l nspa l ra l nsi da l la l m pengelola l a l n a l ngga l ra l n  da l era l h.  Denga l n  demikia l n,  memberika l n  ga l mba l ra l n  ya l ng  jela l s  tenta l ng  ba l ga l ima l na l pemerinta l h  da l era l h  mengelola l a l ngga l ra l n  da l n  seja l uh  ma l na l proses  tersebut  da l pa l t diperta l nggungja l wa l bka l n kepa l da l ma l sya l ra l ka l t.
Hubunga l n  A L nta l ra l A L kunta l bilita l s,  Tra l npa l ra l nsi,  da l n  Perenca l na l a l n  A L PBD  Terha l da l p Kinerja l A L ngga l ra l n Di Sua l tu Da l era l h
Hubunga l n a l nta l ra l a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi, da l n perenca l na l a l n A L PBD memiliki da l mpa l k ya l ng  signifika l n  terha l da l p  kinerja l a l ngga l ra l n  di  sua l tu  da l era l h.  (Ma l rdia l smo, 2001)  a l kunta l bilita l s mema l stika l n  ba l hwa l pengguna l a l n  a l ngga l ra l n  sesua l i  denga l n  tujua l n  ya l ng  tela l h  diteta l pka l n. Denga l n  a l da l nya l meka l nisme  a l kunta l bilita l s  ya l ng  ba l ik,  pemerinta l h  da l era l h  diha l ra l pka l n  da l pa l t berta l nggung ja l wa l b a l ta l s setia l p keputusa l n pengelua l ra l n a l ngga l ra l n ya l ng dia l mbil, sehingga l da l pa l t mengura l ngi  risiko  penya l la l hguna l a l n  a l ta l u  penyelewenga l n  a l ngga l ra l n.  Tra l nspa l ra l nsi  da l la l m penyusuna l n da l n pela l ksa l na l a l n A L PBD mema l inka l n pera l n penting da l la l m meningka l tka l n kua l lita l s kinerja l a l ngga l ra l n.  Denga l n  tra l nspa l ra l nsi  ya l ng  tinggi,  ma l sya l ra l ka l t  da l pa l t  menga l wa l si  da l n mengeva l lua l si  pengguna l a l n  a l ngga l ra l n  oleh  pemerinta l h  da l era l h,  sehingga l da l pa l t  mengha l silka l n pengelola l a l n  a l ngga l ra l n  ya l ng  lebih  efektif  da l n  efisien.  Sela l in  itu,  tra l nspa l ra l nsi  juga l da l pa l t meningka l tka l n  keperca l ya l a l n  ma l sya l ra l ka l t  terha l da l p  pemerinta l h  da l era l h,  ya l ng  pa l da l gilira l nnya l da l pa l t memperkua l t legitima l si kebija l ka l n a l ngga l ra l n ya l ng dia l mbil.
Perenca l na l a l n  A L PBD  ya l ng  ba l ik  juga l berkontribusi  terha l da l p  kinerja l a l ngga l ra l n  ya l ng optima l l.  (Ha l lim,  A L bdul  da l n  Iqba l l,  2012)  denga l n  perenca l na l a l n  ya l ng  ma l ta l ng,  pemerinta l h da l era l h da l pa l t mengidentifika l si denga l n jela l s priorita l s pemba l nguna l n ya l ng ha l rus didukung oleh a l ngga l ra l n, serta l menga l loka l sika l n sumber da l ya l seca l ra l efisien untuk menca l pa l i tujua l n tersebut. Sela l in  itu,  perenca l na l a l n  ya l ng  ba l ik  juga l da l pa l t  memba l ntu  pemerinta l h  da l era l h  untuk menga l ntisipa l si  da l n  menga l ta l si  potensi  risiko  a l ta l u  ha l mba l ta l n  da l la l m  pela l ksa l na l a l n  a l ngga l ra l n. Seca l ra l keseluruha l n,  hubunga l n  a l nta l ra l a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L PBD sa l ling  melengka l pi  da l n  sa l ling  memperkua l t  da l la l m  meningka l tka l n  kinerja l a l ngga l ra l n  di  sua l tu da l era l h. Denga l n mengoptima l lka l n ketiga l a l spek tersebut, diha l ra l pka l n pemerinta l h da l era l h da l pa l t menca l pa l i  efektivita l s  da l n  efisiensi  da l la l m  pengelola l a l n  a l ngga l ra l n,  serta l meningka l tka l n keseja l htera l a l n  ma l sya l ra l ka l t  seca l ra l keseluruha l n.  Denga l n  demikia l n,  kola l bora l si  a l nta l ra l berba l ga l i piha l k da l la l m mendorong pra l ktik a l kunta l bilita l s da l n tra l nspa l ra l nsi ya l ng ba l ik da l la l m pengelola l a l n keua l nga l n  da l era l h  di  Indonesia l da l pa l t  memberika l n  ma l nfa l a l t  ya l ng  signifika l n  ba l gi  efektivita l s pemerinta l ha l n da l n keperca l ya l a l n ma l sya l ra l ka l t terha l da l p pemerinta l h da l era l h.
PENUTUP
Kesimpula l n
Da l ri  ha l sil  penelitia l n  ya l ng  tela l h  disa l jika l n,  da l pa l t  disimpulka l n  ba l hwa l a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L ngga l ra l n  Penda l pa l ta l n  da l n  Bela l nja l Da l era l h  (A L PBD)  memiliki pera l n  ya l ng  sa l nga l t  penting  da l la l m  meningka l tka l n  kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h.  Implementa l si a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L ngga l ra l n  Penda l pa l ta l n  da l n  Bela l nja l Da l era l h (A L PBD) terha l da l p kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h di Indonesia l sa l nga l t penting. Temua l n da l ri berba l ga l i jurna l l  menunjukka l n  ba l hwa l pra l ktik-pra l ktik  tersebut  memiliki  da l mpa l k  ya l ng  signifika l n terha l da l p  efisiensi  pengguna l a l n  da l na l ,  pengenda l lia l n  pengelua l ra l n  ya l ng  tepa l t,  serta l penca l pa l ia l n progra l m-progra l m  ya l ng  optima l l  da l la l m  konteks  pengelola l a l n  keua l nga l n  publik  di  tingka l t da l era l h.
Pra l ktik  a l kunta l bilita l s  ya l ng  ba l ik  mema l stika l n  ba l hwa l pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h dila l kuka l n seca l ra l tra l nspa l ra l n, berta l nggung ja l wa l b, da l n sesua l i denga l n pera l tura l n ya l ng berla l ku. Tingka l t  tra l nspa l ra l nsi  ya l ng  tinggi  memungkinka l n  ma l sya l ra l ka l t  untuk  mema l nta l u  pengguna l a l n da l na l publik da l n mema l stika l n a l kunta l bilita l s pemerinta l h da l era l h.
Sela l in itu, perenca l na l a l n A L PBD ya l ng ba l ik juga l menja l di kunci da l la l m menca l pa l i kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h  ya l ng  optima l l.  Perenca l na l a l n  ya l ng  ma l ta l ng  da l n  terstruktur  memungkinka l n a l loka l si da l na l ya l ng tepa l t sa l sa l ra l n, pengenda l lia l n pengelua l ra l n ya l ng efisien, serta l eva l lua l si ya l ng berka l la l terha l da l p  ca l pa l ia l n  progra l m  da l n  kegia l ta l n  ya l ng  tela l h  direnca l na l ka l n.  Denga l n demikia l n,
implementa l si  pra l ktik  a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L PBD  ya l ng  ba l ik  da l pa l t memberika l n  ma l nfa l a l t  ya l ng  signifika l n  da l la l m  meningka l tka l n  efisiensi,  efektivita l s,  da l n keberla l njuta l n kinerja l a l ngga l ra l n da l era l h.
Saran
Di tenga l h dina l mika l bisnis da l n tuntuta l n pemba l nguna l n ya l ng sema l kin kompleks, penting ba l gi  pemerinta l h  da l era l h  untuk  terus  mela l kuka l n  eva l lua l si  da l n  perba l ika l n  terha l da l p  pra l ktik a l kunta l bilita l s,  tra l nspa l ra l nsi,  da l n  perenca l na l a l n  A L PBD.  Kola l bora l si  a l nta l ra l berba l ga l i  piha l k, terma l suk pemerinta l h da l era l h, lemba l ga l penga l wa l s, a l ka l demisi, da l n ma l sya l ra l ka l t, menja l di kunci da l la l m  memperkua l t  implementa l si  pra l ktik-pra l ktik  tersebut.  Denga l n  a l da l nya l kerja l sa l ma l ya l ng ba l ik, diha l ra l pka l n da l pa l t tercipta l lingkunga l n ya l ng kondusif untuk pengelola l a l n keua l nga l n publik ya l ng efisien, tra l nspa l ra l n, da l n a l kunta l bel.
Rekomenda l si  da l ri  penelitia l n  ini  da l pa l t  menja l di  pa l ndua l n  ba l gi  berba l ga l i  pema l ngku kepentinga l n  da l la l m  upa l ya l meningka l tka l n  kinerja l a l ngga l ra l n  da l era l h  mela l lui  pra l ktik a l kunta l bilita l s, tra l nspa l ra l nsi, da l n perenca l na l a l n A L PBD ya l ng ba l ik. Denga l n demikia l n, diha l ra l pka l n da l pa l t  terwujud  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  ya l ng  lebih  efektif,  efisien,  da l n  berkela l njuta l n, serta l meningka l tka l n keperca l ya l a l n ma l sya l ra l ka l t terha l da l p pemerinta l h da l era l h di Indonesia l .
DA L FTA L R PUSTA L KA L
A L lfa l la l , M. K., Mukhza l rudfa l , M., & Ma l nsur, F. (2024). Penga l ruh Tra l nspa l ra l nsi, A L kunta l bilita l s, da l n  Penga l wa l sa l n  Terha l da l p  Pengelola l a l n  Da l na l Desa l (Studi  Ka l sus  Desa l Ba l ngun  Ha l rjo Keca l ma l ta l n  Pelepa l t  Ilir  Ka l bupa l ten  Bungo). Ekonomis:  Journa l l  of  Economics  a l nd Business , 8(1) , 747 -.
A L nggra l ini,  R.  (2023).  A L kunta l bilita l s  da l n  Kinerja l :  Tela l a l h  pa l da l Progra l m  Da l na l Desa l . Jurna l l Bisnis, Ma l na l jemen, Da l n Keua l nga l n, 4(2) , 327 -.
A L prilia l ,  I.  (2019).  Determina l n  A L kunta l bilita l s  Da l n  Tra l nspa l ra l nsi  Pengelola l a l n  A L loka l si  Da l na l Desa l da l n  Da l mpa l knya l Terha l da l p  Keperca l ya l a l n  Ma l sya l ra l ka l t. A L kura l si :  Jurna l l  Studi A L kunta l nsi Da l n Keua l nga l n , 2 (2), 109–122. https://doi.org/10.29303/a l kura l si.v2i2.18 A L rief,  S.,  &  Supa l rno,  S.  (2023).  Penga l ruh  Efektivita l s  Pengenda l lia l n  Interna l l  Da l n A L ksesibilita l s La l pora l n Keua l nga l n Terha l da l p Tra l nspa l ra l nsi Pengelola l a l n Keua l nga l n Da l era l h Pa l da l Pemerinta l h  A L ceh. Jurna l l  Ilmia l h  Ma l ha l siswa l Ekonomi  A L kunta l nsi , 8 (1),  23–30. https://doi.org/10.24815/jimeka l .v8i1.21112
A L uditya l ,  L.,  Husa l ini,  H.,  &  Lisma l wa l ti,  L.  (2013).  A L na l lisis  penga l ruh  a l kunta l bilita l s  da l n tra l nspa l ra l nsi  pengelola l a l n  keua l nga l n  da l era l h  terha l da l p  kinerja l pemerinta l h  da l era l h. Jurna l l Fa l irness , 3(1) , 21 – 4 .
A L ulia l , F., Sya l msuddin, S., & Sa l hrir, S. (2023). Penga l ruh Mora l l Sensitivity, Tra l nspa l ra l nsi da l n A L kunta l bilita l s  Terha l da l p  Pencega l ha l n  Fra l ud  Da l la l m  Pengelola l a l n  A L loka l si  Da l na l Desa l . Owner , 7 (3), 2112–2120. https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462
Ba l druzza l ma l n,  S.,  &  Ruslina l Lisda l ,  S.  E.  (2018).  Penga l ruh  Penga l wa l sa l n  Keua l nga l n, A L kunta l bilita l s  Da l n  Tra l nspa l ra l nsi  Pengelola l a l n  Keua l nga l n  Terha l da l p  Kinerja l Pemerinta l h Da l era l h  (Survey  Pa l da l Dina l s  Di  Pemerinta l h  Ka l bupa l ten  Ba l ndung  Ba l ra l t). Fa l kulta l s
Ekonomi Da l n Bisnis Unpa l s Ba l ndung . http://repository.unpa l s.a l c.id/Id/Eprint/37365 Bovens,  M.  (2007).  A L na l lysing  a l nd  A L ssessing  A L ccounta l bility:  A L Conceptua l l  Fra l mework. Europea l n La l w Journa l l , 13(4) , 447 .
Fres. (2022). No Title יכה השק
תוארל תא המ תמאבש דגנל םיניעה . ץראה , 10
(8.5.2017), 2003 – 2005 .
https://www.who.int/news-room/fa l ct-sheets/deta l il/a l utism-spectrum-disorders Guruh Putra l A L rka l , A L rmel Yentifa l , & Josephine Sudima l n. (2022). A L kunta l bilita l s Pengelola l a l n A L loka l si  Da l na l Desa l (A L DD)  di  Na l ga l ri Pa l ra l mba l ha l n  Keca l ma l ta l n  Bukit  Sundi Ka l bupa l ten. Jurna l l  A L kunta l nsi,  Bisnis  Da l n  Ekonomi  Indonesia l (JA L BEI) , 1 (2),  74–79. https://doi.org/10.30630/ja l bei.v1i2.33
Ha l lim,  A L bdul  da l n  Iqba l l,  M.  (2012). Pengelola l a l n  Keua l nga l n  Da l era l h (Edisi  Keti).  Sekola l h Tinggi Ilmu Ma l na l jemen YKPN.
Ha l na l fia l h,  R.  R.,  A L bdulla l h,  S.  A L .  S.,  &  Sa l putra l ,  M.  (2016).  Penga l ruh  A L kunta l bilita l s, Tra l nspa l ra l nsi,  Ka l pa l sita l s  Sumber  Da l ya l Ma l nusia l ,  Da l n  Penga l wa l sa l n  Intern  Terha l da l p Pengelola l a l n  Keua l nga l n  Da l era l h  (Studi  Di  Skpk  Pemerinta l h  Ka l bupa l ten  A L ceh  Uta l ra l ). Jurna l l  A L dministra l si  A L kunta l nsi:  Progra l m  Pa l sca l sa l rja l na l Unsyia l h , 5(4) .  http://e- repository.unsyia l h.a l c.id/Ja l a l /A L rticle/View/5733
Ha l sa l na l h, N. da l n A L . F. (2017). A L kunta l nsi Pemerinta l h . In Media l .
Hikma l h,  L.  (2020).  Penga l ruh  Tra l nspa l ra l nsi,  A L kunta l bilita l s  da l n  Responsif  Terha l da l p Pengelola l a l n  Keua l nga l n  Desa l Di  Desa l Kedungringin  Keca l ma l ta l n  Munca l r  Ka l bupa l ten Ba l nyuwa l ngi. Doctora l l Disserta l tion .
Huta l ba l lia l n,  R.,  Ra l za l k,  A L .,  A L rief,  M.,  &  Rusla l n,  A L .  (2016).  Tra l nspa l ra l nsi  Pengelola l a l n Keua l nga l n  Da l era l h  Provinsi  Pa l pua l Da l la l m  Ra l ngka l Terwujudnya l Good  Fina l ncia l l Governa l nce. Jurna l l Hukum, Kebija l ka l n Da l n Globa l lisa l si , 48 , 1 – 7 . Indra l , B. (2006). A L kunta l nsi Sektor Publik: Sua
l tu Penga
l nta l r . Erla l ngga l .
Juna l idi.  (2009).  Mena l ta l Sistem  Penega l ka l n  Hukum  Pemilu  Demokra l tis  Tinja l ua l n Kewena l nga l n MK a l ta l s Penyelesa l ia l n Perselisiha l n Ha l sil Pemilu. Jurna l l Konstitusi 6 , 3.
Khota l mi. (2017). Konsep A L kunta l bilita l s Da l la l m Good Governa l nce . Erla l ngga l .
Kromen,  M.  L.  B.,  Ma l na l fe,  H.  A L .,  &  Persevera l nda l ,  M.  E.  (2023).  Penga l ruh  Pengelola l a l n Keua l nga l n  Da l era l h,  A L kunta l bilita l s,  da l n  Tra l nspa l ra l nsi  terha l da l p  Kinerja l Keua l nga l n  Da l era l h Pemerinta l h  (Sua l tu  Ka l jia l n  Studi  Litera l tur  Ma l na l jemen  Keua l nga l n  Da l era l h). Jurna l l  Ilmu Ma l na l jemen Tera l pa l n , 4(4) , 46 .
Ma l rdia l smo.  (2001). Penga l wa l sa l n,  Pengenda l lia l n,  da l n  Pemeriksa l a l n  Kinerja l Pemerinta l h Da l era l h da l la l m Pela l ksa l na l a l n Otonomi Da l era l h. A L ndi,.
Pra l setyo,  H.  (2018).  Perenca l na l a l n  A L ngga l ra l n  da l n  Kinerja l nya l di  Pemerinta l h  Da l era l h:  Sebua l h Studi Empiris. Jurna l l Ma l na l jemen Publik , 10(3) , 200 .
Susa l nto,  Y.  (2017).  Tra l nspa l ra l nsi  da l n  Penga l ruhnya l Terha l da l p  Kinerja l A L ngga l ra l n  di Pemerinta l h Da l era l h. . . Jurna l l Ekonomi Da l n Bisnis, 23(2) , 145 .
Wina l rno, B. (2015). Penga l ruh A L kunta l bilita l s terha l da l p Kinerja l A L ngga l ra l n Da l era l h di Indonesia l . Jurna l l A L kunta l nsi Da l n A L uditing Indonesia l , 19(1) , 45 -.