Vol. 1 No. 2  Juli 2019
PERUBAHAN   FUNGSI  MEDIASI   DALAM   PRAKTEK   DI  PENGADILAN NEGERI   DAN  PENGADILAN   AGAMA   KAITANNYA   DENGAN PERATURAN   MAHKAMAH   AGUNG   REPUBLIK   INDONESIA  NOMOR 1  TAHUN   2016  TENTANG   PROSEDUR   MEDIASI   DI  PENGADILAN
Nugraha Pranadita
Mediator Non-Hakim Bersertifikat di PN Bandung dan PN Bale Bandung nugpra@yahoo.com
Abstrak
Pada  umumnya  masyarak at  menganggap  bahwa  penyelesaian  sengk eta keperdataan yang tidak berhasil “dimusyawarahkan” hanya dapat diselesai kan di pengadilan. Adanya pemik iran tersebut tidak  terlepas dari “belum merak yatnya” berbagai  lembaga  penyelesaian  sengk eta  yang  bersifat  alternatif  yang sesungguhnya sudah tersedia di masyarak at. Salah satu lembaga yang dimak sud adalah lembaga mediasi. Lembaga mediasi mempunyai k elebihan dan k ek urangan dibandingk an  dengan  lembaga  peradilan  dalam  menyelesaik an  sengk eta k eperdataan, Kehadiran lembaga mediasi pada k enyataannya dapat mengurangi “beban  kerja”  lembaga  peradilan.  Dalam  perkembangannya  fungsi  lembaga mediasi ini sudah mengalami perubahan dari fungsi asasinya sebagai “penyelesai sengketa” menjadi “pencegah timbulnya sengketa” dengan adanya campur tangan peraturan perundang-undangan.
Kata k unci: sengk eta, pengadilan, mediasi, dan mediator, .
Abstract
In  people’s  daily  life,  the  existence  of  a  mark et  is  needed  to  meet  the  primary meeds (food). On the issue of  “price” and “shopping convenience”, people have a tendency to compare between the traditional with the modern mark et. In fact what is  meant by “price comparison” here is relative because it is associated with the problem  of  “certainty”  the  weight  or  volume  of  the  goods  themselves  are sometimes  not  noticed  by  consumers.  On  the  other  hand  the  government  has provided a means to protect the rights  of consumers with the consumer protection laws  that  may  still  not  have  been  aware  of  its  existence  by  the  majority  of  the Indonesian people.
Key words: traditinal mark et, modern mark et, consumers, and price comparison

## PENDAHULUAN
Diyakini  bahwa tidak ada seorangpun yang mengharapkan timbulnya sengketa di masyarakat  karena  sengketa  selalu  diidentikan  dengan  terganggunya ketertiban (umum), tiadanya kepastian hukum, dan hilangnya rasa keadilan (masyarakat). Meskipun demikian “sengketa”  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  realitas  masyarakat  karena masyarakat  dibangun  dari  adanya  hubungan  diantara  anggota  masyarakat  (individu)  itu sendiri.  Hubungan  antar  individu  itu  sendirilah  yang  pada  akhirnya  menjadi  sumber utama  adanya  sengketa  di masyarakat. Karena sengketa merupakan bagian inheren dari masyarakat,  kita  tidak  dapat  menafikan  eksistensinya.  Untuk  mengurangi “efek negatif” dari  adanya  sengketa,  kita  dapat  mengelolanya dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang  bersifat  formal  maupun  informal  yang  sudah  tersedia  di  masyarakat. Upaya untuk memelihara  dan  atau  menghidupkan kembali “kearifan lokal” merupakan salah satu  cara
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
untuk  mengurangi  resiko  terjadinya  sengketa  dimasyarakat.  Keunggulan  utama penyelesaian  sengketa  di  lembaga  informal  adalah  sifatnya  yang  fleksibel  dan  rahasia. Sementara  itu  keunggulan  utama  penyelesaian  sengketa  di  lembaga  formal  adalah sifatnya  yang  memaksa.  Dengan  mengintegrasikan penyelesaian sengketa melalui kedua lembaga  tersebut  (lembaga  formal/litigasi  dan  lembaga  informal/non  litigasi)  diharapkan dapat  memaksimalkan  kelebihan-kelebihan  yang  ada  dan  meminimalkan  segala kekurangannya.  Dengan  demikian  diharapkan  hasil  yang  terbaik  dapat  diperoleh  oleh para pihak yang bersengketa dan sebagai perwujudan dari eksistensi negara kesejahteraan Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 memastikan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara  hukum  yang  menganut  tradisi  hukum  eropa  kontinental  ( civil  law )  sebagai warisan  sejarah  penjajahan  di  Indonesia  yang  menempatkan  peraturan  perundang- undangan  sebagai  sumber utama hukum formalnya. Dengan demikian peranan peraturan perundang-undangan  dalam  memfasilitasi adanya ketertiban umum, kepastian hukum dan keadilan  di  masyarakat  menjadi  sangat  penting.  Meskipun  demikian  pergaulan  antar bangsa  saat  ini  yang  begitu  erat memungkinkan terjadinya akulturasi sistem hukum yang ada  di  dunia.  Tradisi  hukum  yang  berbeda  bertemu  dan  saling  menyesuaikan  diri,  salah satu  caranya  adalah  dengan  saling  mengadopsi  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  tradisi hukum  yang  berbeda tersebut. Mungkin saat ini sudah tidak ada satu negerapun di dunia yang  menerapkan  satu  tradisi  hukum  secara  “murni”.  Hal  itulah  yang  memungkinkan sistem  hukum  di suatu negara tidak terasing dari pergaulan sistem hukum di dunia dalam berbagai  kesepakatan/perjanjian  antar  bangsa,  termasuk  di  dalam penyelesaian sengketa yang mungkin  terjadi dengan adanya kesepakatan/perjanjian yang dimaksud.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang fungsi  mediasi  saat  ini  di  Indonesia  terkait  dengan  adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan. Dengan  demikian  rumusan  masalah  penelitian  ini  disusun  sebagai  berikut;  (1)  apakah fungsi  mediasi  di  pengadilan  saat  ini?,  dan  (2)  apakah  peranan  Kuasa  Hukum  dalam proses mediasi?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah;  (1)  mengetahui  fungsi  mediasi  di pengadilan  saat  ini,  dan  (2)  mengetahui  peranan  Kuasa  Hukum  dalam  proses  mediasi? Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan  perspektif yang lebih luas terhadap fungsi  mediasi  di  pengadilan  dari  beberapa  sestem  peradilan  yang  berbeda,  dan meningkatkan  kesadaran  kita  tentang  pentingnya  suatu  mediasi  yang  merupakan  bagian dari  proses  persidangan,  maupun  mediasi  diluar  proses  persidangan  itu  sendiri  karena kedua proses mediasi tersebut pada akhirnya berperan besar dalam memperlancar proses persidangan.
Mediasi Sebagai Bagian Dari Proses Litigasi Pada  awalnya  proses  mediasi  adalah  bagian  dari  proses  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  (non  litigasi).  Dalam  perkembangannya  proses  mediasi  ini “diwajibkan”  untuk  dilaksanakan  di  pengadilan  dalam  (sebagian  besar)  perkara  perdata. Bahkan kesungguhan para pihak yang bersengketa dalam sebuah mediasi perkara perdata di  pengadilan  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan memutus perkara tersebut dalam pengambilan keputusannya.
Di  Pengadilan  Negeri  dan  atau  Pengadilan  Agama  saat  ini  sudah  disediakan mediator  untuk  membantu  proses  mediasi.  Terdapat  dua macam mediator di pengadilan, yaitu;  (a)  mediator  hakim,  dan  (b)  mediator  non-hakim  bersertifikat  yang  telah memperoleh  Surat  Keputusan  penempatan/pengangkatan  sebagai  mediator  dari  ketua
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
pengadilan  setempat.  Dengan  demikian  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  memilih apakah  akan  dibantu  oleh  mediator  hakim  atau  mediator  non-hakim  dalam  sebuah mediasi yang diwajibkan  oleh pengadilan.
Para  umumnya  para  pihak  yang  bersengketa  di  pengadilan  akan  memilih mediator  hakim  untuk  membantu  proses  mediasi dengan memberikan kebebasan kepada majelis  hakim  untuk  menunjuk  mediator  hakim  tersebut.  Pada  umumnya  pertimbangan para  pihak  untuk  memilih  mediator  hakim  tersebut  semata-mata  dengan  alasan “biaya”. Seperti  diketahui  bahwa  proses  mediasi  yang  dibantu  oleh  mediator hakim adalah bebas dari  biaya  mediator,  sedangkan  menggunakan  jasa  mediator  non-hakim  memerlukan biaya  yang  tentunya  harus  ditanggung  oleh  para  pihak dengan sama besar. Hal tersebut tidak  sepenuhnya  benar  karena  ada  beberapa  mediator  non-hakim  di  pengadilan  yang bersedia  tidak  dibayar  (gratis)  untuk  menjadi  mediator  dalam  sebuah  sengketa keperdataan.
Dalam  hal  ini  penggunaan  “jasa”  mediator  hakim  dan  mediator  non-hakim mempunyai  kelebihan  dan  kekurangannya  masing-masing.  Pada  umumnya perbandingan kelebihan  dan  kekurangan  kedua  macam  mediator  tersebut  bersifat  kuantitatif.  Hal tersebut  dapat  dimengerti  karena  perbandingan  yang  bersifat  kuantitatif  lebih  mudah karena  membandingkan  “angka-angka”  atau  membandingkan  sesuatu  yang  dapat  “di- angka-kan”.  Dilain  pihak  seorang  mediator  non-hakim  mempunyai  keunggulan  kualitatif dibandingkan  dengan  mediator  hakim  dalam  hal  latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, dan  profesi.  Seorang  mediator  non-hakim  dimungkinkan  mempunyai  latar  belakang pendidikan  yang  bervariasi  (bukan  hanya  sarjana  hukum  saja).  Hal  tersebut  sangat bermanfaat  untuk  dapat  melihat  suatu  sengketa  tidak  hanya  dari  perspektif hukum saja. Seorang  mediator  non-hakim  juga  dimungkinkana  berlatar  belakang  pengalaman  yang berbeda-beda.  Hal  tersebut  sangat  bermanfaat  untuk  dapat  memahami  suatu  masalah (sengketa)  secara multidimensi.  Sementara itu latar belakang profesi mediator non-hakim yang bermacam-macam akan sangat membantu dalam memahami hakekat suatu sengketa yang pada akhirnya dapat mempermudah proses penyelesaian sengketa tersebut.
Terlalu naif untuk dapat memahami suatu sengketa dari satu sudut pandang saja.
Suatu  sengketa  sangat  dimungkinkan  tersusun  dari  beberapa  kebenaran  parsial  yang bersifat  lokal  (kebenaran  satu  pihak  saja).  Kebenaran  yang  tidak  universal  itulah  yang dipahami  sebagai  salah  satu  sumber  sengketa.  Latar  belakang  pendidikan,  pengalaman, dan  profesi  mediator  non-hakim  yang  bermacam-macam  itulah  yang  diharapkan  dapat melakukan  proses  generalisasi  kebenaran-kebenaran  parsial  yang  bersifat  lokal  menjadi kebenaran-kebenaran universal yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
Mediasi Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
Penelitian  ini  terkait  dengan  masalah  kepemilikan  tanah  dan  rumah  yang diperoleh  melalui  cara  jual  beli.  Karena  ketidaktahuan  para  pihak,  jual  beli  tanah  dan rumah  yang  dimaksud  dimasa  lalu  dilakukan  secara  dibawah  tangan.  Pada  saat  akan dilakukan  balik  nama  kepemilikian  tanah  dan  rumah  tersebut  saat  ini,  timbulah  masalah terkait  dengan  proses  jual  beli  yang  dimaksud  karena  salah  satu  pihak  (penjual)  sudah meninggal  dunia.  Sementara  itu  sebagian  dari  ahli  warisnya  sulit  untuk  dihubungi sehingga tidak dapat membantu proses balik nama kepemilikan tanah dan rumah tersebut. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) saat ini tidak dapat membuat AJB (Akta Jual Beli) karena  ternyata  pihak  penjual  sudah  meninggal  dunia,  sementara  sertifikat  kepemilikan tanah dan rumah yang dimaksud adalah atas nama istri dari penjual yang telah meninggal dunia tersebut. Dengan itikad baik istri penjual bersedia membuat  Surat Pernyataan yang pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  benar  telah  terjadi  peristiwa jual beli yang dimaksud
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
dan  pada  kenyataannya  tidak  ada  sengketa  terkait  dengan  hal  tersebut.  Ternyata  surat pernyataan  tersebut  belum  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  pembuatan  AJB,  karena harus  dilengkapi  dengan  pernyataan  serupa  dari  ahli  waris  (penjual)  yang  lainnya,  yaitu anak-anaknya. Karena satu dan lain hal, ahli waris penjual tersebut tidak dapat dihubungi. Setelah  melakukan  konsultasi  dengan  petugas  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional) setempat,  petugas  BPN  menyarankan  untuk  meminta  penetapan  kepemilikan  tanah  dan rumah yang dimaksud dari Pengadilan Negeri untuk kemudian dijadikan dasar balik nama sertifikat tanah dan rumah yang dimaksud.
Atas saran dari petugas BPN tersebut, pembeli membuat permohonan penetapan kepemilikan tanah dan rumah yang dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah  melakukan  konsultasi  dengan  petugas  pengadilan,  atas  saran  dari  petugas pengadilan,  permohonan  penetapan  kepemilikian  yang  disampaikan  oleh  pembeli/pemilik tanah  dan rumah tersebut dirubah menjadi gugatan kepemilikan tanah dan rumah. Dalam hal  ini  pihak  pembeli  menjadi  penggugat,  dan  penjual  (yang  telah    meninggal  dunia) menjadi  tergugat I, serta istri penjual  menjadi  tergugat II.
Pada  saat  perkara  gugatan  tersebut  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri,  setelah memeriksa  identitas  para  pihak,  Ketua  Majelis  Hakim  memerintahakan  diadakannya mediasi diantara Penggugat dengan Tergugat dan dibantu oleh mediator. Para pihak dapat memilih  apakah  akan  dibantu  oleh  mediator  hakim  atau  mediator  independen.  Perintah Ketua  Majelis  Hakim  untuk  melakukan  mediasi  tersebut  berdasarkan  ketentuan Pasal 4 ayat  (1)  PERMA  No.  1  Tahun  2016;  “Semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke Pengadilan  termasuk  perkara  perlawanan  (verzet)  atas  putusan verstek dan perlawanan pihak  berperkara  (partij  verzet)  maupun  pihak  ketiga  (derden  verzet)  terhadap pelaksanaan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  wajib  terlebih  dahulu diupayakan  penyelesaian  melalui  Mediasi,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.
Proses  mediasi  diantara  para  pihak  dalam  perkara  tersebut  dimaksudkan  untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan ( win-win solution ) bagi para pihak yang bersengketa.  Uniknya  pada  peraka  ini,  sesungguhnya  diantara  para  pihak  tidak terdapat sengketa  karena  Tergugat  II  (istri  penjual)  sudah  membuat  surat  pernyataan  yang menyatakan  bahwa  benar  sudah  terjadi  jual  beli  yang  dimaksud  dan  tidak  ada sengketa terkait  hal  tersebut.  Proses mediasi disini semata-mata dilakukan karena diharuskan oleh peraturan  perundang-undangan,  dan  lebih  bersifat  formalitas  saja.  Proses  mediasi  disini lebih  ditujukan  kepada  “mencegah” kemungkinan timbulnya sengketa di masa yang akan datang terkait dengan peristiwa jual  beli  tanah dan rumah yang dimaksud.
Pada  tahapan  selanjutnya,  kesepakatan  para  pihak  dalam  suatu  proses  mediasi akan  dituangkan  dalam  sebuah  akta  kesepakatan.  Kemudian  akta  kesepakatan  tersebut disampaikan  kepada  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  yang  dimaksud  untuk kemudian  dituangkan  dalam  putusannya.  Dengan  demikian  putusan  pengadilan  atas perkara yang dimaksud adalah sebagaimana akta kesepakatan hasil dari proses mediasi.
Mediasi  (non  litigasi)  dan  persidangan  di  pengadilan  (litigasi)  sesungguhnya  dua proses yang berbeda dalam rangka menyelesaikan sengketa. PERMA nomor 1 tahun 2016 mengintegrasikan  proses  penyelesaian  suatu  sengketa  diluar  pengadilan  dengan penyelesaian  sengketa  di  dalam pengadilan. Dalam hal terjadi kesepakatan dalam proses mediasi,  kesepakatan tersebut diberikan kekuatan hukum melalui  putusan pengadilan.
Mediasi di Pengadilan Agama
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  permohonan  poligami  yang  disampaikan  oleh seorang  laki-laki  ke  Pengadilan  Agama.  Masalah  poligami  dalam  Islam  terkait  dengan surat An Nisa (4): 3 sebagai berikut:
[4:3] Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain)  yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,  maka  (kawinilah)  seorang  saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih  dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan seorang laki-laki yang akan  berpoligami  untuk  memperoleh  izin  terlebih  dari  istri  atau  istri-istrinya  terdahulu. Syarat  berpoligami  hanya  ditentukan  satu  saja, yaitu dapat berlaku adil. Meskipun hanya satu,  tidak  berarti  syarat  tersebut  mudah untuk dipenuhi sebagaimana diterangkan dalam surat an Nisa (4): 129 sebagai berikut:
[4:129]  Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung- katung.  Dan  jika  kamu  mengadakan  perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan), maka sesungguhnya Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Di  Indonesia,  menurut  ketentuan  Pasal  3,  4  dan  5  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  seorang  laki-laki  yang  ingin berpoligami  harus  memperoleh  izin  terlebih  dahulu  dari  pengadilan.  Untuk  memperoleh izin  tersebut,  harus  terlebih  dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan.  Seorang laki-laki baru dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan apabila sudah memenuhi bersyaratan  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Formalitas  perizinan  tersebut sesungguhnya  bukan  menjadi  syarat  sah  tidaknya  suatu  perkawinan,  karena  menurut undang-undang  yang  dimaksud  “...perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agama...”.
Perizinan  terkait  dengan  masalah  poligami  ini  semata-mata  dimaksudkan  untuk melindungi istri/istri-istri dan anak/anak-anaknya sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) huruf  (b);  “adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka”,  dan  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  (c);  “adanya  jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri  dan anak-anak mereka”.
Apabila  seorang  laki-laki  sudah  mengajukan  permohonan  izin  ke  pengadilan untuk  melakukan  poligami,  Ketua  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  memutus permohoan  tersebut  akan  terlebih  dahulu  memerintahkan  para  pihak,  dalam  hal  ini;  (1) laki-laki  (suami)  yang  dimaksud,  (2)  istri/istri-istri,  dan  (3)  calon  istri  untuk  melakukan
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
mediasi  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang  ditetapkan/ditunjuk  oleh  pengadilan,  baik mediator  hakim  maupun  mediator  independen.  Perintah  Ketua  Majelis  Hakim  untuk melakukan  mediasi  ini  didasarkan  kepada  ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  PERMA  No.  1 Tahun 2016.
Pada  saat  penelitian  ini  dilakukan,  laki-laki  yang  mengajukan  permohonan  izin untuk  melakukan  poligami  ke  pengadilan  tersebut  datang  menghadap  kepada  Majelis Hakim  disertai  dengan  istri  dan  calon  istrinya,  serta  didampingi  oleh  Kuasa  Hukum (Advokat)  dengan  membawa  persyaratan  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Dengan  kata  lain;  semua  persyaratan  yang  ditentukan  oleh perundang-undangan  telah  dipenuhi  oleh  laki-laku  tersebut.  Dengan  demikian sesungguhnya  sudah  tidak ada masalah diantara laki-laki yang dimaksud dengan istri dan calon  istrinnya,  demikian  juga  sebaliknya.  Meskipun  demikian  proses  mediasi  diantara ketiganya  dilakukan  juga.  Proses  mediasi  berjalan  lancar  dan  cepat  karena  segala sesuatunya sudah disiapkan terlebih dahulu  oleh Kuasa Hukum yang mendampinginya.
Lancar dan cepatnya proses mediasi tidak terlepas dari sudah dipenuhinya semua persyaratan  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  oleh  pemohon  izin poligami tersebut. Esensi dari proses mediasi terletak pada pemenuhan syarat-syarat yang dimaksud.  Pada  posisi  tersebut,  proses  mediasi  lebih  bersifat  formalitas  (perintah peraturan  perundang-undangan)  dan  sebagai  upaya  maksimal  mencegah  terjadinya konflik  (sengketa)  dimudian  hari.  Mediasi  disini  tidak  dimaksudkan  untuk menyelesaikan suatu sengketa.
Dalam  kasus  ini,  proses  mediasi  di  pengadilan  diawali terlebih dahulu oleh suatu proses  mediasi  tidak  langsung  (pra  mediasi)  di  luar  pengadilan  yang  dilakukan  oleh Kuasa  Hukum.  Hal  tersebut  dilakukan  pada  saat  pemenuhan  syarat-syarat  untuk mengajukan  permohonan  izin  poligami  ke  pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat  bahwa  proses  pra  mediasi  diluar  pengadilan  sangat  membantu  kelancaran  proses mediasi atas perintah pengadilan. Dengan demikian proses pra mediasi di luar pengadilan dan  proses  mediasi  di  pengadilan  harus  dilihat  sebagai  satu  kesatuan  utuh  yang memungkinkan suatu proses mediasi dapat berjalan secara lancar dan sesuai harapan para pihak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  diatas,  maka  kesimpulan  penelitian  ini adalah: (1) fungsi mediasi di pengadilan saat ini bukan hanya untuk mencari penyelesaian sengketa  yang  relatif  menguntungkan  dan  dapat  diterima  oleh  para  pihak,  tetapi dimaksudkan  juga  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  dikemudian  hari,  dan  (2)  Kuasa Hukum  dapat  berperan  besar  memperlancar  proses  mediasi  di  pengadilan,  salah  satu caranya  dengan  memenuhi  semua  persyaratan  yang  ditentukan  peraturan  perundang- undang terkait dengan kepentingan/keperluan  tertentu.
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  peneliti  merekomendasikan  agar  lebih dipromosikan  lagi  fungsi  mediasi sebagai salah satu cara efektif menyelesaikan sengketa dan  atau  mencegah  sengketa  dikemudian  hari.  Perlu  juga  dilakukan  reposisi  keilmuan dari  mediasi  itu  sendiri  dimana  menurut  paradigma  lama  mediasi  adalah  salah satu cara untuk  menyelesaikan  sengketa, sedangkan menurut paradigma baru mediasi adalah salah satu cara untuk mencegah dan menyelesaikan suatu sengketa.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## DAFTAR PUSTAKA
Al Quran. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Perkara Nomor 170/Pdt.G/2016/PN.Blb. Perkara Nomor 3774/Pdt.P/2016/PA.Bdg. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.