JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.2, No.2, Des 2018, pp. 96~106 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.28
 96

## TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

## Budimansyah
Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak e-mail: budimansyahpbhi@gmail.com

## Abstrak
Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, dimana salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus hasil pemilihan umum.  Penyelenggaraan  pemilihan  umum  berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945  dilakukan  dalam  rangka memilih  anggota  DPR-RI,  DPD,  DPRD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah. Pengaturan  yang  sumir  terhadap  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutus  hasil  pemilihan umum menjadi persoalan karena pemilihan umum berdasarkan rezim pengaturannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemilihan umum pada rezim pertama  yaitu pemilihan umum dalam rangka  memilih  DPR- RI,  DPD,  DPRD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diatur  dalam  Pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945  dan pemilihan  umum  pada  rezim  kedua  dalam  rangka  memilih  kepala  daerah  18  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun 1945.  Pembagian  rezim  pemilihan  umum  dan  pengaturan  yang  sumir  terhadap  kewenangan  memutus hasil pemilihan umum berdampak pada apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili semua rezim Pemilu  atau hanya Pemilu pada rezim pertama  saja.  Adapun  jenis penelitian  ini adalah penelitian normatif  karena  menggunakan  data  sekunder  atau  data  kepustakaan  yaitu  buku,  jurnal,  peraturan perundang-undangan,  dokumen-dokumen  dan  tulisan-tulisan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang sedang  diteliti,  dengan  metode  pengolahan  data  adalah  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) .
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pilkada dan Kewenangan

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  hukum (1) sekaligus  sebagai  Negara  demokrasi, dimana kepala negara, anggota parlemen  dan  kepala  daerah  dipilih secara  langsung  oleh  rakyat  melalui proses  yang  namanya  Pemilu,  karena tidak  semua  Negara  yang  mengklaim dirinya sebagai Negara hukum
kemudian  dapat  dikatakan  sebagai Negara  demokratis.  Pemilu  merupakan sarana  kontrol  bagi  masyarakat  untuk dapat berpartisipasi di dalam pemerintahan  yang  demokratis  karena dengan  diadakan  Pemilu  maka  rakyat melalui  wakil-wakilnya  dapat  melihat dan  mengawasi  bagaimana  jalannya roda  pemerintahan  dan  apabila  roda pemerintahan  tersebut  berjalan  dengan
tidak  baik  sebagaimana  diharapkan maka  tentu  kemudian  masyarakatlah yang  menentukan  metamorfosis  roda pemerintahannya  dengan  memilih  atau mengganti  dengan  wakil-wakil  rakyat lainnya yang dianggap lebih berkompeten.
Pembahasan  mengenai  Pemilu  di Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika sejarah perjalanan bangsa dan kemudian konstitusi,  karena  Pemilu  khususnya
Pilkada merupakan posisi yang dilematis  dimana  Pilkada  berada  antara rezim  Pemilu  dan  rezim  pemerintahan daerah.  Pilkada  dikatakan  masuk  ke dalam  rezim  Pilkada  karena  pengaturan masalah  Pilkada  di  dalam  UUD  NRI Tahun  1945  berada  di  dalam  Bab  yang sama  yaitu  pada  Pasal  18  UUD  NRI
Tahun  1945  tentang  pemerintahan daerah. Tulisan  ini  melihat  Pemilu  sebagai sebuah kesatuan antara Pemilu
sebagaimana  disebutkan  di  dalam  pasal 22E  UUD  NRI  Tahun  1945  dan Pilkada.  Sebenarnya  antara  Pemilu sebagaimana  disebutkan  di  dalam  pasal 22E  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  sama dengan Pilkada, karena Pilkada itu tidak berada  dalam  satu  rezim  sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi. Konstitusi  kita  khususnya  di  dalam pasal  22E  UUD  NRI  Tahun  1945 mengatakan  bahwa  yang  dikatakan Pemilu  adalah  hanya  pemilihan  DPR, DPD,  DPRD,  Presiden  dan  Wakil Presiden, sementara Pilkada  tidak disebutkan sebagai Pemilu. Oleh karena itu  dahulu  lebih  dikenal  dengan  yang namanya  pemilihan  umum  kepala daerah  atau  Pemilukada  baru  kemudian berkembang  menjadi  pemilihan  kepala daerah  atau  Pilkada  sebagai  sebuah nama yang lebih tepat karena sesunggunya  Pilkada  bukanlah  satu rezim seperti Pemilu lainnya.
Sengketa Pemilu sebagaimana dikupas  dalam  tulisan  ini  sebenarnya lebih  akan  melihat  Pemilu  dalam  dua rezim yaitu pemilihan DPR, DPD, DPD, Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  rezim Pilkada  dalam  satu  kesatuan  yaitu sengketa Pemilu. Tetapi permasalahannya  adalah  bahwasanya amanah untuk membentuk badan
peradilan  khusus  hanya  untuk  Pilkada sebagaimana diregulasi di dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945, dimana  Mahkamah  Konstitusi  adalah
lembaga  Negara  yang  disebut  secara jelas  pengaturannya  di  dalam  konstitusi bersama lembaga Negara lainnya. UUD NRI  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman bersama  dengan  Mahkamah  Agung. Perbedaan  kewenangan  dan  sifat  antara Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung  adalah  bahwa  pada  Mahkamah Agung  terdapat  4  (empat)  lingkungan peradilan  yang  kesemuanya  bermuara ke  Mahkamah  Agung  sehingga  ada upaya  banding,  kasasi  dan  peninjauan kembali  sedangkan  pada  Mahkamah Kontitusi berbeda sifatnya karena
Mahkamah  Konstitusi  adalah  peradilan tunggal yang mempunyai sifat final dan binding sehingga terhadap semua putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak bisa  dilakukan  upaya  hukum  biasa maupun upaya hukum luar biasa. UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai  4  (empat)  kewenangan  dan 1 (satu) kewajiban, kewenangan tersebut  adalah  mengadili  pada  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final  pertama menguji  undang- undang  terhadap  UUD  NRI  Tahun 1945, kedua memutus sengketa kewenangan  lembaga  Negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD NRI  Tahun  1945,  ketiga memutus pembubaran partai politik, dan  keempat memutus tentang hasil pemilihan umum, sedangkan kewajiban Mahkamah  Konstitusi  adalah  wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana lainnya,  atau  perbuatan  tercela  dan/atau tidak  lagi  memenuhi  syarat  sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden
98
sebagaimana  dimaksud  dalam  UUD NRI Tahun 1945.
Selama ini sengketa Pemilu berdasarkan  pasal  24C  UUD  1945  dan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi  diatur  bahwa penyelesaian sengketa Pemilu diselesaikan  di  Mahkamah  Konsitusi. Tarik  ulur  kewenangan  mengadili  pun terjadi,  dimanakah  seharusnya  rumah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa  Pilkada,  apakah  di  Mahkamah Agung  atau  tetap  di  Mahkamah
Konstitusi.
Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi  mengadili  kewenangannya sendiri  tentang  kewenangan  mengadili sengketa  Pilkada  dengan  putusannya No.  97/PUU-XI/2013  yang  menyatakan bahwa  Mahkamah  Konstitusi  tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa
Pilkada, Mahkamah Konstitusi
mengembalikan  kewenangan  mengadili sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung. Putusan ini kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang  dimana  memperkuat bahwa  penyelesaian  sengketa  Pilkada tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi  kemudian  mengamanahkan untuk membuat badan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung.

## B. PERMASALAHAN
Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:
Apakah Mahkamah Konstitusi
berwenang  untuk  memutus  sengketa hasil pemilihan kepala daerah?

## C. METODE
Pada  dasarnya  penelitian  hukum dibagi  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau
penelitian  sosio-legal.  Lebih  lanjut Soerjono  Seokanto  menjelaskan  bahwa dalam  penelitian  umumnya  dibedakan antara  data  yang  diperoleh  secara langsung  dari  masyarakat  dan  bahan- bahan  pustaka  yang  diperoleh  langsung dari  masyarakat  dinamakan  data  primer (atau  data  dasar),  sedangkan  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka lazimnya  dinamakan  data  sekunder. (2)
Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data  sekunder  belaka,  dapat  dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian  hukum  kepustakaan  (di samping  adanya  penelitian  sosiologis atau  empiris  yang  terutama  meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika
hukum. 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengakaji tentang bagaimana kewenangan  memutus  sengketa  hasil pemilihan kepala daerah antara Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah Agung. penelitian ini merupakan penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  data  sekunder  (studi kepustakaan).  Data  sekunder  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah buku-buku, peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen, dan tulisan-tulisan  lainnya  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  sedang diteliti, dengan metode pengolahan data
adalah  dengan  menggunakan  metode kualitatif  dan  analisis  data  bersifat deduktif.

## D. PEMBAHASAN
1. Definisi  dan  Hakikat  Pemilihan Umum Secara sederhana demokrasi
didefinisikan  sebagai  suatu  sistem pemerintahan  dengan  mengikutsertakan rakyat.  Dimana  setiap  warga  Negara mempunyai  suara  dalam  pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata.  Lebih  jauh  dari  itu,  demokrasi diartikan  sebagai  spirit  (ide)  dan institusionalisasi  dari  prinsip-prinsip kebebasan dan kesamaan dengan segala derivatifnya  menuju  persetujuan  politik melalui  kedaulatan  suara  mayoritas yang  dimasukkan  dalam  kerangka yuridis. (3) Pemilihan umum (Pemilu) berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
adalah  sarana  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  yang  diselenggarakan  secara langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur, dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Dalam  Negara  yang  mengklaim dirinya sebagai Negara demokrasi maka Pemilu  merupakan  suatu  keniscayaan, karena  dengan  diadakan  Pemilu,  rakyat secara  langsung  dapat  berpartisipasi  di dalam  pemerintahan  sekaligus  sebagai sarana kontrol sosial dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang sedang berjalan.
Hakikat Pemilu sesungguhnya adalah  mengkonversi  suara  rakyat menjadi  suara  di  lembaga  perwakilan. Karena  jika  teori  demokrasi  langsung sebagaimana  di  Negara  asalnya  di yunani  diterapkan  di  Indonesia  maka
akan sangat sulit bahkan mustahil untuk dilakukan.  Yunani  dahulunya  adalah
Negara  polis  yang  kecil  dan  tidak majemuk,  tetapi  berbeda  ketika  teori demokrasi murni diterapkan di Indonesia  dengan  masyarakatnya  yang majemuk  dan  multikultural,  maka kemudian  di  Indonesia  demokrasi dilakukan dengan mekanisme
demokrasi  langsung  dan  demokrasi perwakilan.
Di  Indonesia  dalam  praktiknya menganut  dua  sistem  demokrasi  yaitu demokrasi  langsung  dan  demokrasi tidak  langsung.  Pemilihan  presiden  dan wakil  presiden  serta  pemilihan  kepala daerah  merupakan  representasi  dari demokrasi langsung dimana masyarakat dapat memilih secara langsung pemimpin Negara dan pemimpin daerahnya  masing-masing.  Sementara pemilihan  DPR,  DPD  dan  DPRD merupakan  representasi  dari  demokrasi tidak  langsung,  dimana  masyarakat hanya  memilih  wakil  rakyat  yang  akan duduk  di  parlemen  sementara  aspirasi suara  rakyat  dilakukan  oleh  wakilnya yang terpilih tadi.
Demokrasi  di  Indonesia  dapat dimaknai  sebagai  kedaulatan  rakyat, dimana  di  dalam  konstitusi  khususnya pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa “kedaulaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar” . Pasal  ini  mengandung  makna bahwa pertama , dalam Negara
Indonesia  yang berdaulat sesungguhnya adalah rakyat sedangkan lembaga Negara  dan  wakil  rakyat  merupakan penjelmaan  dari  rakyat  dan  kedua , Pemilu  merupakan  sarana  partisipasi rakyat  dalam  penyelenggaraan  Negara sehingga  rakyat  dituntut  untuk  ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintah dan
Negara  yang  salah  satunya  adalah wujud  partisipasi  politik,  sedangkan partisipasi politik dapat diartikan bahwa
100
keterlibatan  rakyat  secara  aktif  dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin  Negara  dan  wakil-wakilnya di  parlemen.  Partisipasi  politik  rakyat diwujudkan dengan adanya hak memilih dan  hak  untuk  dipilih  serta  hak  untuk berserikat dan berkumpul dalam rangka kegiatan  politik  yaitu  melalui  partai politik  sebagai  wahana  atau  wadah dalam kontestasi politik.
Sejak kemardekaan hingga sekarang bangsa Indonesia telah
menyelenggarakan  Pemilu  pada  tahun 1955,  1971,  1977,  1987,  1992,  1997,
2004, 2009, dan 2014. Penyelenggaraan
Pemilu  di  Indonesia  menggunakan  2 (dua)  sistem  yaitu  sistem  distrik  dan sistem proporsional. Sistem proporsional (multi member constituency) adalah  pemilihan  umum dimana  wilayah  Negara  atau  wilayah pemilihan  dibagi-bagi  dalam  daerah- daerah  pemilihan  yang  dikenal  dengan singkatan  Dapil  dan  tiap-tiap  daerah jumlah  wakil  yang  akan  duduk  dalam perwakilan  lebih  dari  satu  orang  wakil, sistem  ini  diterapkan  pada  pemilihan anggota  legeslatif  yaitu  DPRD  dan DPR-RI,  kelebihan  sistem  ini  adalah bahwasanya sistem ini dianggap representatif  dan  lebih  demokratis sedangkan  kelemahannya  adalah  sulit terjadinya  integrasi  partai  karena  partai cenderung  bertambah,  wakil  terpilih belum  tentu  orang  dikenal  pemilih secara  baik  karena  banyak  partai  sulit mendapatkan suara mayoritas.
Sistem selanjutnya  yang diterapkan di  Indonesia  adalah  sistem  distrik (single  member  constituency) yaitu sistem  distrik  dimana  wilayah  Negara atau  wilayah  pemilihan  dibagi-bagi dalam  distrik  atau  wilayah  pemilihan dimana  tiap  wilayah  akan  dipilih  satu wakil atau calon wakil yang mendapatkan suara terbanyak di wilayahnya.  Sistem  ini  diterapkan  pada saat  pemilihan  anggota  DPD,  dan
tentunya  sistem  ini  juga  mempunyai kelebihan  yaitu  bahwasanya  sistem  ini lebih  mendorong  ke  arah  integrasi partai, wakil adalah tokoh  yang dikenal pemilih,  partai  lebih  mudah  mencapai kedudukan  mayoritas,  dan  sistem  ini sederhana,  ekonomis  dan  mudah  untuk diselenggarakan.  Sedangkan  kelemahan sistem ini adalah bahwasanya sistem ini kurang  memperhatikan  partai  kecil, banyak  suara  yang  hilang,  kurang efektif  dalam  masyarakat  yang  plural dan  wakil  terlalu  berorientasi  pada daerah pemilih.
Pemilu adalah proses bukan tujuan, dalam arti bagaimanapun sistem pemilu yang  diterapkan  di  Indonesia  hanyalah merupakan  proses  untuk  mencapai tujuan  yaitu  masyarakat  yang  adil  dan makmur  dalam  sistem  yang  demokratis sehingga dalam Negara yang demokratis  seperti  Indonesia  kekuasaan rakyat  di  atas  segala-galanya.  Para wakil rakyat hanya merupakan penjelmaan  dari  suara  rakyat  karena suara  rakyat  adalah  suara  Tuhan  dan bagaimanapun  sistem  yang  diterapkan tentu  mempunyai  sisi  kelemahan  dan kelebihannya  masing-masing  sehingga tidak ada sitem Pemilu di dunia ini yang sempurna tinggal bagaimana kita memformulasikan  sistem  itu  dengan sebaik-baiknya  demi  mencapai  tujuan kita bernegara.

## 2. Penyelesaian Sengketa Pemilu
Dalam  penyelenggaraan  Pemilu baik  rezim  Pemilu  DPR,  DPD,  DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta rezim Pilkada  tidak  jarang  terjadi  diakhiri dengan sengketa. Penyelesaian sengketa Pemilu  dalam  kedua  rezim  tersebut diselesaikan  di  Mahkamah  Konstitusi, walaupun sampai sekarang masih terjadi perdebatan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
Kewenangan  mengadili  sengketa Pilkada  terjadi  tarik  ulur,  dimana  pada awalnya  penyelesaian  sengketa  Pilkada merupakan kewenangan dari
Mahkamah  Agung  sebagaimana  diatur di  dalam  pasal  106  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintahan  Daerah  yang  berbunyi “Keberatan  terhadap  penetapan  hasil pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah  hanya  dapat  diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung  dalam  waktu  paling  lambat  3 (tiga)  hari  setelah  penetapan  hasil pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil kepala  daerah”.  Kemudian  pada  ayat  5 pasal  dan  undang-undang  yang  sama dikatakan  bahwa  “Putusan  Mahkamah Agung  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (4)  bersifat  final  dan  mengikat”. kemudian  kewenangan  ini  dianulir  oleh pasal  236C  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang  berbunyi “ penanganan  sengketa hasil  penghitungan  suara  pemilihan kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada  Mahkamah  Konstitusi  paling lama  18  (delapan  belas)  bulan  sejak undang-undang
ini diundangkan .
artinya  bahwa  kewenangan  mengadili sengketa  Pilkada  dialihkan  kembali  ke Mahkamah Konstitusi.
Tidak berjalan lama setelah kewenangan mengadili sengketa Pilkada dipulangkampungkan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan putusan  No.  97/PUU-XI/2013  yang memutus  bahwa  Mahkamah  Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili
sengketa Pilkada. Kemudian putusan ini dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  di dalam  pasal  157  ayat  (3)  “Perkara perselisihan  penetapan  perolehan  suara hasil  pemilihan  diperiksa  dan  diadili oleh  Mahkamah  Konstitusi  sampai dibentuknya  badan  peradilan  khusus” .
Artinya  bahwa  kewenangan  mengadili sengketa Pilkada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi akan tetapi diamanahkan untuk membentuk  badan  peradilan  khusus. Maka dapat dikatakan bahwa kewenangan mengadili sengketa Pilkada  adalah  merupakan  anak  angkat dari  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi sedangkan anak kandung dari kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah  kewenangan  untuk  mengadili sengketa  Pemilu  pada  rezim  Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Penyelesaian sengketa Pilkada selalu menjadi perdebatan dalam perjalanan  ketatanegeraan  Indonesia karena  multi  tafsir  terhadap  hakikat Pemilu  sebagaimana  disebutkan  di dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Pertama Pemilu dalam rezim Pemilu DPR, DPD, DPRD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden dan kedua Pilkada.
Penulis berpendapat bahwa
pemilihan  umum  pada  rezim  yang pertama apabila terjadi sengketa Pemilu maka  kewenangan  mengadilinya  tetap pada  satu  rumah  yaitu  Mahkamah Konstitusi  sedangkan  apabila  terjadi sengketa  Pilkada  pada  rezim  yang kedua  yaitu  Pilkada  adalah  merupakan kewenangan dari badan peradilan khusus yang akan dibentuk.
Jenis  putusan  yang  disimpulkan dari  amarnya  dapat  dibedakan  antara putusan  yang  bersifat declaratoir, constitutief, dan condemnatoir. suatu putusan  dikatakan condemnatoir kalau
102
putusan  tersebut  berisi  penghukuman terhadap  tergugat  atau  termohon  untuk melakukan  satu  prestasi (tot  het verrichten  van  een  prestatie). Hal  itu timbul  karena  adanya  perikatan  yang didasarkan pada perjanjian atau undang- undang,  misalnya  untuk  membayar sejumlah  uang  atau  melakukan  atau tidak melakukan suatu perbuatan
tertentu.  Akibat  dari  satu  putusan condemntoir ialah  diberikannya  hak
kepada penggugat/pemohon untuk
meminta tindakan eksekutorial terhadap tergugat/termohon. (4)
Selain  jenis  putusan  khususnya dalam pengujian undang-undang,
dimana sifat putusannya adalah permohonan  tidak  dapat  diterima  jika pemohon dan/atau permohonannya tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Selanjutnya  permohonan  dikabulkan jika  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat bahwa  permohonan  beralasan,  dan putusan  ditolak  apabila  apa  yang dimohonkan oleh pemohon tidak berasalan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam  perkembangannya  ternyata Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengembangkan dalam berbagai  jenis  putusan  yaitu  putusan yang  secara  hukum  membatalkan  dan menyatakan  tidak  berlaku,  putusan konstitusional bersyarat, putusan inkonstitusional bersyarat, putusan yang pemberlakuannya ditunda, putusan yang merumuskan  norma  baru,  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  melebihi apa  yang  dimohonkan (ultra  petita). Mengenai model putusan konstitusional bersyarat (conditionally  constitutional) mengandung karekteristik sebagai berikut: (5) a. Putusan  konstitusional  bersyarat bertujuan  untuk  mempertahankan konstitusional suatu ketentuan
dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi; b. Syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan  konstitusional  bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang; c. Membuka peluang adanya pengujian  kembali  norma  yang telah  diuji,  dalam  hal  pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya; d. Putusan  konstitusional  bersyarat menjadi  acuan  atau  pedoman  bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai  konstitusionalitas  norma yang sama;
e. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya  Mahkamah  Konstitusi mengalami kesulitan dalam merusmukan amar putusan dikarenakan  terjadi  pada  perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UUMK, namun dalam  perkembangannya  putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan berasalan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalnya; f. Putusan  konstitusional  bersyarat membuka peluang adanya
pengujian norma yang secara tekstual  tidak  tercantum  dalam suatu undang-undang;
g. Putusan  konstitusional  bersyarat untuk  mengantisipasi  terjadinya kekosongan hukum;
h. Kedudukan  Mahkamah  Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir  undang-undang,  dengan
103 adanya putusan model konstitusional  bersyarat  sekaligus sebagai  pembentuk  undang-undang secara terbatas
Apabila  dibaca  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU- XI/2013,  maka  dapat  dipahami  bahwa putusan  tersebut  menyatakan  bahwa Mahkamah  Konstitusi  tidak  berwenang untuk  mengadili  sengketa  Pilkada. Mahkamah  Konstitusi  tetap  berwenang untuk mengadili sengketa hasil
pemilihan  kepala  daerah  sepanjang belum  diatur  di  dalam  undang-undang khusus, putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu  untuk  membentuk  suatu  peradilan khusus  yang  berwenang  mengadili sengketa Pilkada. Kelemahan dan Kelebihan di Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi. a. Kelemahan di Mahkamah Konstitusi 1) Kewenangan mengadili sengketa Pilkada dapat ditafsirkan  secara  sistematis bahwa sebenarnya memang bukan  merupakan  kewenangan dari Mahkamah Konstitusi karena  pasal  22E  UUD  NRI Tahun  1945  hanya  mengatakan Pemilu pada rezim yang pertama  yaitu  pemilihan  umum DPR,  DPD,  DPRD,  Presiden dan  Wakil  Presiden  sementara Pilkada  ada  pada  rezim  yang kedua  atau  tersendiri,  sehingga peradilan yang menyelesaikannya juga
seharusnya  peradilan  sendiri  di luar Mahkamah Konstitusi. 2) Mahkamah  Konstitusi  terlalu banyak menangani kasus sehingga dengan kondisi seperti ini maka kemudian akan mengganggu kinerja dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi  itu  sendiri.  Dengan banyaknya kasus yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi  maka  secara  tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap psikologis hakim-hakim Mahkamah  Konstitusi.  Ketika hakim  dalam  memutus  perkara dikejar  oleh  waktu  dan  jadwal banyaknya  sidang  seolah-olah “kejar setoran” maka tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas  putusan  hakim  itu sendiri. Bisa dibayangkan misalnya putusan hakim terhadap  sengketa  Pilkada  yang tidak berkualitas bahkan putusan  hakimnya  salah  maka pemimpin yang dilahirkan untuk  memimpin  daerahnya selama  5  tahun  ke  depan  juga dapat dipertanyakan. Kewibawaan Mahkamah Konstitusi  juga  akan  lebih terjaga sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi  lebih  fokus  kepada pengujian  undang-undang  dan sengketa  Pemilu  pada  rezim yang  pertama  saja  sementara terhadap sengketa Pilkada diserahkan kepada badan peradilan khusus. 3) Mahkamah Konstitusi berkedudukan  di  pusat  ibu  kota sehingga penyelesaian akan memerlukan waktu yang sangat besar  karena  berkaitan  dengan transportasi dan akomodasi
104
sidang  perkara.  Jika  sengketa Pilkada diselesaikan di Mahkamah Konstitusi yang notabene  berada  di  wilayah  ibu kota karena memang Mahkamah Konstitusi tidak memiliki  kantor  cabang  di daerah,  maka  secara  otomatis penyelesaikan  sengketa  Pilkada haruslah diselesaikan di wilayah ibu kota Jakarta. Ketika sidang  sengketa  Pilkada  harus diselesaikan di wilayah ibu kota
Jakarta  maka  tentunya  akan memerlukan waktu, transportasi dan  akomodasi  bagi  para  pihak yang berperkara, sementara biaya berperkara dengan kualitas pemimpin yang dilahirkan  dari  Pemilu  belum tentu  menunjukkan  hubungan yang  sinergis.  Apabila  seorang pemimpin  meraih  kekuasaan dengan  biaya  yang  besar  baik ketika Pemilu atau pasca Pemilu  (sengketa  Pemilu  di Mahkamah  Konstitusi)  maka ketika  ia memimpin yang dipikirkan utamanya adalah bagaimana mengembalikan biaya  yang  telah  banyak  keluar tadi.  Oleh  sebab  itu  akan  lebih tepat  jika  sengketa  Pilkada dimudikkan ke Mahkamah Agung
b. Kelebihan di Mahkamah Agung
Kelebihan  di  Mahkamah  Agung adalah  bahwasanya  prosesi  sidang dan  biaya  relatif  bisa  ditekan  atau biaya ringan. Hal ini bisa dimaklumi  bahwa  oleh  karena badan  peradilan  khusus  berada  di dalam lingkungan Mahkamah Agung tepatnya di wilayah Pengadilan  Tinggi  masing-masing wilayah maka akan mudah dijangkau  oleh  para  pihak  yang berperkara baik dari segi
transportasi, akomodasi, pemanggilan  para  pihak  dan  saksi- saksi  serta  biaya  lainnya.  Sehingga dengan  sedikitnya  biaya  yang dikeluarkan pada saat badan peradilan  khusus  diharapkan  juga akan berpengaruh terhadap psikologis para kontestan dan dapat melahirkan  para  pemimpin  di daerahnya masing-masing.
c. Kelemahan di Mahkamah Agung Rentan  konflik  karena  para  pihak akan  saling  berhadapan.  Apabila sengketa  Pilkada  dialihkan  ke Mahkamah  Agung  tepatnya  di wilayah Pengadilan Tinggi masing- masing wilayah maka tentunya para pihak yang berperkara dan pendukung  masing-masing  akan saling  berhadapan  terutama  di  luar sidang  pengadilan.  Dengan  kondisi seperti  itu  dikhawatirkan  akan mudah  tersulut  emosi  sehingga kemudian  akan  terjadi  konflik horizontal antara para pihak utamanya  adalah  para  pendukung kedua calon.

## 3. Badan Peradilan Khusus
Badan  peradilan  khusus  adalah merupakan  amanah  dari  Pasal  157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,  dimana  diwajibkan kepada  pemerintah  untuk  membentuk badan  peradilan  khusus.  Bagaimana bentuk  dan  teknis  pelaksanaannya masih  dalam  arus  wacana.  Oleh  karena itu  penulis  berpendapat  bahwa  badan peradilan khusus sesungguhnya merupakan  opsi  yang  tepat  karena  di satu  sisi  akan  lebih  menjaga  marwah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan
untuk  menjaga  gerbang  konstusi  agar lebih  fokus  untuk  mengadili  sengketa Pemilu  DPR,  DPD,  DPRD,  Presiden dan  Wakil  Presiden  dan  pengujian undang-undang serta beberapa kewenangan mengadili lainnya. Sementara kewenangan untuk mengadili sengketa Pilkada dirumahkan dalam  tempatnya  sendiri  yaitu  badan peradilan khusus.
Begitu banyaknya sengketa Pilkada yang  menanti  untuk  segera  diputuskan sementara  di  sisi  lain  Mahkamah Konstitusi dengan banyaknya pengujian terhadap  undang-undang  yang  juga harus segera diputuskan tentunya sangat berpengaruh  terhadap  psikologis  hakim
Mahkamah Konstitusi sekaligus mengikis kewibawaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, dengan berangkat dari fakta bahwa mantan ketua Mahkamah  Konstitusi  terjebak  dalam kasus  gratifikasi  itu  tidak  lain  adalah karena  kasus  dalam  sengketa  Pilkada. Oleh  karena  itu  tepat  kiranya  untuk dibuat  badan  peradilan  khusus  untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
Badan  Peradilan  khusus  yang  akan dibentuk  adalah  merupakan  peradilan khusus  di  bawah  Mahkamah  Agung tepatnya  yaitu  di  dalam  lingkungan Peradilan Umum sama dengan peradilan khusus  lainnya.  Namun  hukum  acara badan peradilan khusus haruslah mendapat pengaturan yang lebih khusus berbeda  dengan  hukum  acara  di  dalam peradilan  khusus  lainnya.  Mengingat bahwasanya  sengketa  pemilihan  umum adalah  sengketa  dimana  perlu  putusan yang  segera  dengan  limit  waktu  yang terbatas karena pemenang dalam kontestasi  Pilkada  haruslah  segera dilantik agar dapat menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.
Hukum  acara  di  dalam  badan peradilan  khusus  setidaknya  mengatur bahwa  pemeriksaan  terhadap  sengketa Pilkada  harus  diselesaikan  dengan
jangka waktu segera , akan tetapi hukum acara  badan  peradilan  khusus  tetap memberi ruang untuk melakukan upaya hukum  terhadap  pihak  yang  tidak  puas dengan  putusan  hakim.  Upaya  hukum tersebut haruslah dibatasi dengan upaya hukum kasasi saja dengan tanpa adanya upaya hukum luar biasa berupa peninjauan  kembali  karena  mengingat putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 34/PUU-XI/2013 bahwa  peninjauan kembali  dapat  dilakukan  berulang  kali, oleh  sebab  itu  jika  diberi  ruang  untuk peninjauan  kembali  maka  akan  butuh proses  hukum  yang  cukup  lama  di  satu sisi sementara di sisi lain pemenang atas kontestasi  Pilkada  harus  segera  dilantik untuk mengisi kekuasaan. Maka dengan begitu  akan  lebih  menjamin  kepastian hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  baik bagi  para  pihak  dan  bagi  daerah pemilihan masing-masing.
Yurisdiksi  wilayah  hukum  badan peradilan  khusus  tidak  berada  dalam wilayah  kabupaten  atau  kota  tetapi hanya  berada  dalam  wilayah  hukum Provinsi  sehingga  dengan  begitu  lebih menghemat biaya
pembentukan peradilan  ini,  kemudian  juga  dalam praktiknya  lebih  efektif  dan  efisien untuk para pihak yang berperkara.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi  tidak  berwenang  untuk mengadili sengketa Pilkada. Hal
tersebut  didasarkan  pada  amar  putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
yang menyatakan bahwa secara eksplisit Mahkamah  Konstitusi  tidak  berwenang mengadili  sengketa  Pilkada,  namun demikian  Mahkamah  Konstitusi  tetap berwenang  mengadili  sengketa  Pilkada sebelum  dibentuk  Peradilan  Khusus
106
Pemilu  sebagaimana  diamanahkan  oleh Putusan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Jurdi  F. Teori  Negara  Hukum . Malang: Setara Press; 2016.
2. Soekanto  S. Penelitian  Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat .
PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta; 2011.
3. Fahmi  K. Pemilihan  Umum  dan
Kedaulatan Rakyat . PT RajaGrafindo  Persada.  Jakarta; 2011. 4. Siahaan M. Hukum Acara Mahkamah  Konstitusi  Republik. Indonesia : Sinar Grafika; 2012. 5. Panduan  Penanganan  Pengujian Undang-Undang  di  Mahkamah Konstitusi  oleh  Pemerintah .  In: Direktorat  Jenderal  Peraturan Perundang-Undangan Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Jakarta:  Direktorat Jenderal  Peraturan  Perundang- Undangan  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2016.