## Evaluasi Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh

## ARIFA PRATAMI
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara, pratamiarifa@gmail.com

## Abstrak
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga  produk  dana  talangan  haji  sesuai  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor: 29/DSNMUI/  VI/2002,  tentang  pembiayaan  pengurusan  haji  kepada  nasabah,  lembaga keuangan  syariah  (LKS)  dapat  memperoleh  imbalan  atau  jasa  (ujroh)  dengan  menggunakan prinsip  Ijarah  sesuai  fatwa  DSN-MUI  nomor  9/DSN-MUI/IV/2000.  Apabila  diperlukan  bisa menggunakan prinsip Al-Qardh 19/DSN-MUI/IV/2001.
Pembiayaan untuk dana talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad Qard dan Ijarah , pembiayaan ini adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Gabungan antara akad qardh dengan akad ijarah . Sebagian transaksi utang terkadang disyaratkan dengan akad ijarah . Disebutkan  dalam  hadis  dari  Abdullah  bin  Amr  bin  Ash radhiyallahu  ‘anhuma. Banyak pendapat yang kurang setuju dengan produk dana talangan haji terutama akad yang digunakan pada pembiayaan ini sehingga masih menjadi prokontra sebagian kalangan.

## A. Latar Belakang
Semua  Muslim  merasakan  kerinduan  untuk  berziarah  ke baitullahil’atiq menunaikan  rukun Islam ke 5 (lima) sebagaimana dalam firman Allah SWT,
“Dan  (ingatlah),  ketikakami  menjadikan  rumah  itu  (Baitullah)  tempat  (manusia  datang kepadanya akan ingin kembali)” (Al- Baqarah: 125).
Demi untuk melepaskan rindu ini berbagai macam cara dilakukan oleh kaum Muslimin. Dalam hal  ini  ada  yang  menyisihkan  sebagian  hartanya  sedikit  demi  sedikit  agar  terkumpul  biaya ongkos naik haji. Saat ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Syariah untuk  mengambil  alih  penghimpunan  dana  dengan  cara  memeberikan  dana  talangan  haji. Produk  ini  disahkan  atau  dibolehkan  oleh  fatwa  DSN  N0:29/DSN-MUI/VI/2002  tentang Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan  Syariah.Dalam  implementasinya  masih terdapat  keraguan pada kehalalan produk dana talangan haji ini.
Kejelasan  atau  kepastian  kehalalan  dan  tidak  halalnya  produk  ini  sangat  berkaitan  dengan kemabruran haji  seseorang  yang  mendapatkan  dana  dari  produk  ini.  Diwirayatkan  oleh Thabrani, Rasulullah SAW bersabda,
“Apabila sesorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kenderaan, ia menyeru,“Labbaikallahumma labbaik”, maka ada yang  menyeru  dari  langit,“Diterima  hajimu  dan  engkau  berbahagia,  bekalmu  berasal  dari harta  halal,  kenderaanmu  dibeli  dari  harta  halal,  dan  hajimu  mabrur  dan  diterima”.  Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kenderaan, ia  menyeru  dari  langit,  “Tidak  diterima  kedatanganmu  dan  engkau  tidak  mendapatkan kebahagiaan, bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan haji mu tidak mabrur”. (HR. Thabrani, hadis ini dinukil oleh syaikh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya).
Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Pusat,  K.H.  Ma’ruf  Amin,  berpendapat bahwa  usulan  moratorium  perlu  dikaji  lebih  dalam  tentang  keuntungan (maslahah) dan kerugiannya (madarat) .Berdasarka  gambar  data  dibawah  ini  tahun  2015  ada  2,96 juta  orang yang masih menunggu keberangkatan haji. Bahkan, ada yang harus menunggu sampai 23 tahun untuk  bisa  pergi  ke  tanah  suci.Meningkatnya  daftar  tunggu  tersebut  dikarenakan  beberapa faktor, antar lain meningkatnya kesejahteraan umat Islam yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan  mereka.  Selain  itu  juga,  adanya  jasa  dana  talangan  haji  yang  diberikan  oleh perbankan Syariah untuk membantu calon jamaah yang mengalami kesulitan untuk mendaftar haji juga berpengaruh pada penumpukan daftar tunggu tersebut. Awalnya, calon jamaah bisa mendaftar  dan  pergi  haji  pada  tahun  yang  sama.  Kemudian  terjadi  pergeseran  yang menimbulkan  antrian  atau  daftar  tunggu,  mulanya  satu  tahun  kemudian  menjadi  dua  tahun bahkan ada yang sampai 10 tahun.

## Sumber: Dokumen Kemenag
Pembiayaan dana talangan haji adalah pinjaman dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi  kekurangan  dana  yang  gunanya  untuk  memperoleh  kursi  ( seat )  haji  pada  saat pelunasan  BPIH  (Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji).  Dana  talangan  tersebut  dijamin  sebagai deposit yang dimiliki oleh nasabah. Kemudian nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang  dipinjam  tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Produk  pembiayaan  ini  menggunakan prinsip Qardh  wal  Ijarah .  Dana  talangan  haji  ini  setiap  nasabah  pertahunnya  dikenakan fee ujrah, dimana setiap paket jumlah nilai fee ujrah per tahun berbeda-beda. Dalam akad Qardh wa Ijarah, objek akadnya adalah jasa Qardh dengan mensyaratkan tambahanimbalan.Penggunaan  Akad Qardh pada  pembiayaan  talangan  haji  oleh  bank Syariahpada dasarnya adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan. BankSyariah tidak mengambil keuntungan dari akad ini, namun bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ijarah , dengan mengambil upah jasa (fee ujrah) dari biaya-biaya administrasi pengurusanhaji. Apakah produk pembiayaan ini yang dijalankan bank Syariahsesuai dengan prinsip kedua akad tersebut. Pada  di  sisi  lain,  masyarakat  memandang  adanya  pembiayaan  dana  talangan  haji  sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya pergi haji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah haji di Indonesia. Namun di sisi lain juga diduga ada unsur riba dalam praktek pengambilan fee  ujroh pada  dana  talangan  haji.  Hal  ini  karena  praktek  dana  talangan  haji mengharuskancalon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.
Berdasarkan jabaran singkat di atas, Mengevaluasi produk dana talangan haji dalam kajian fiqh khususnya fiqh ekonomi keuangan; Menganalisis pendapat atau pemikiran menggunakan rujukan berbagai dalil Naql y ( Al-Qur’an dan Hadis ).

## KAJIAN PUSTAKA

## A. 1. Defenisi Talangan
Talangan merupakan perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang  untuk  membayar  sesuatu  ataumembelikan  barang  dengan  pembayarannya  kemudian. Melainkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah suatu bailment contract , dan bertanggung jawab atas kontrak  itu,  untuk  memelihara  harta  milik  itu  dan  mengembalikannya  dalam  keadaan  baik bilamana  kontrak  itu  dilaksanakan.  Pengertian  Talangan  bisa  diartikan Lend dalam bahasaInggris  yaitu,  memberikan  sesuatu  yang  berharga  kepada  orang  lain,  selama  jangka waktu tertentu atau yang tidak tertentu, tanpa memberikan atau melepaskan hak miliknya, dan tetap  mempunyai  hak  untuk  meminta  kembali  barang  yang  semula  itu  atau  yang  sepadan dengan itu.Istilah Talangan hampir sama dengan kafalah (perwalian) letak kesamaanyan ialah sama-sama  sebagai  pemberi  dana  kepada  nasabah  yang  diwakili  oleh  bank  kepada  lembaga yang ditunjuk nasabah. Menurut penulis berdasarkan pejelasan di ataspengertian talangan maka penulis menyimpulkan bahwa talangan adalah memberikan uang kepada orang lain (nasabah) untuk  membayar  sesuatu  yang  diperlukan  nasabah  dikarenakan  keperluan  yang  sangat mendesak kemudian nasabah nantinya akan membayar uang tersebut dikemudian waktu.

## 1.1. Manfaat Talangan
1. Sebagai pencairan dana yang sangat mendesak untuk nasabah.
2. Merupakan  produk  perbankan  Syariah  yang  sangat  diminati  nasabah  yang  ingin melaksanakan ibadah haji karena terhalang masalah biaya.
3. Merupakan  sebagi  modal  bagi  pengusaha  kecil  yang  memerlukandana  mendesak  untuk membeli barang-barang modal.

## 1.2. Defenisi Haji
Haji menurut lughat artinya “menuju” atau kebanyakan/sebagia besar menuju perkara/orang yang  diagungkan,  sedangkan  menurut  syara’  haji  adalah  menuju ka’bah untuk  menunaikan ibadah dengan syarat dan rukun tertentu dan dalam waktu yang telah ditentukan.

## 1.3. Dasar Hukum Haji
Hukum  haji  wajib  bagi  setiap  orang  Islam  sekali  dalam  seumur  hidup  bagi  yang  mampu melaksanakannya. Perintah wajib haji didasarkan pada firman Allah QS. Ali Imran ayat 97:
“Padanya  terdapat  tanda-tanda  yang  nyata,  (di  antaranya)  maqam  Ibrahim;  barang  siapa memasukinya  (Baitullah  itu)  menjadi  amanlah  dia;  mengerjakan  haji  adalah  kewajiban manusia  terhadap  Allah,  yaitu  (bagi)  orang  yang  sanggup  mengadakan  perjalanan  ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”
Dijelaskan pula dalam hadist nabi:
“Islam dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa ramadhan dan haji.” (HR. Bukhari dan Muslim).

## 1.4. DefenisiPembiayaan Dana Talangan Haji
Pembiayaan  talangan  haji  adalah  fasilitas  pembiayaan  konsumtif  yang  ditujukan  kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad Ijarah . Pendapat lain menyatakan bahwa pembiyaan talangan haji adalah pinjaman ( Qardh ) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi ( seat ) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).  Dana  talangan  ini  dijamin  dengan  deposit  yang  dimiliki  nasabah.  Nasabah  kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Adanya jasa  peminjaman  dana  talangan  haji  tersebut,  bank  Syariah  memperoleh  imbalan  ( fee/ujrah ) yang  besarnya  tidak  didasarkan  pada  jumlah  dana  yang  dipinjamkan.Jadi  dapat  disimpulkan
bahwas pembiayaan dana talangan haji merupakan suatu bentuk fasilitas pinjaman dari bank Syariah kepada nasabah untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan akad Qard dan Ijarah yang besarnya tidak berdasarkan jumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah.

## 1.5. Landasan Hukum Pembiayaan Dana Talangan Haji
Pembiayaan  dana  talangan  haji  didasarkan  pada  fatwa  DSN  29/DSNMUI/  VI/2002: Pembiayaan Pengurusan Haji LKS, yang berisi:
Pertama: Ketentuan Umum
1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalanjasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSNMUI9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila  diperlukan  LKS  dapat  membantu  menalangi  pembayaranBPIH  nasabah  dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai FatwaDSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan  LKS  tidak  boleh  dipersyaratkandengan  pemberian talangan haji.

## Kedua: Ketentuan Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dandisempurnakan sebagaimana mestinya.

## B. 1 Istitha’ah dengan Dana Talangan Haji
Dana  talangan  haji  merupakan  cara  memanfaatkan  pembiayaan  haji  untuk  merealisasikan perjalanan ke Baitullah secara lebih pasti dan lebih dekat waktu keberangkatannya. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  sebuah  produk  tentu  memiliki  sisi  positif  dan  negatif,  begitu  juga  produk dana talangan haji. Memang, sepertinya sistem dana talangan haji ini memberikan kemudahan bagi umat muslim Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, namun apabila dicermati dengan teliti, dalam sistem talangan ini ada pembiasan atau pengkaburan makna istitha’ah (mampu) yang merupakan prinsip dalam menunaikan ibadah haji. Pandangan hukum Islam bagi orang yang  belum  i stitha’ah (mampu)  namun  sudah  mendapatkan  kursi  ( seat )  haji  karena  dana talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian untuk bisa berangkat, karena pada saat tahun
masa pelunasan belum ada kepastian apakah dia bisa melunasi talangan hajinya atau tidak. Hal ini  menunjukkan  bahwa  dana  talangan  haji  tidak  menjamin  adanya  kemampuan  untuk menunaikan  ibadah  haji,  karena  dalam  praktik  dana  talangan  haji  mengandung  unsur  utang yang menuntut pelunasan sehingga mengurangi kesempurnaan istitha’ah yang seharusnya tidak ada paksaan sama sekali sebagaimana dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 286:
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala  (dari  kebajikan)  yang  diusahakannya  dan  ia  mendapat  siksa  (dari  kejahatan)  yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat  sebagaimana  Engkau  bebankan  kepada  orang-orang  sebelum  kami.  Ya  Tuhan  kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".
Pada kenyataannya, pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman ( qardh ) dari bank Syariah  kepada  nasabah  untuk  menutupi  kekurangan  dana  yang  gunanya  memperoleh  kursi ( seat ) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah  memperoleh  imbalan  ( fee/ujrah )  yang  besarnya  tidak  didasarkan  pada  jumlah  dana yang  dipinjamkan.  Dasar  fiqhnya  adalah  akad qardh  wa  ijarah ,  sesuai  Fatwa  DSN  (Dewan Syariah  Nasional)  MUI  Nomor  29/DSN-MUI/VI/2002  tanggal  26  Juni  2002  tentang  biaya pengurusan  haji  oleh  LKS  (lembaga  keuangan  syariah).  Jadi  akad qardh  wa  ijarah adalah gabungan  dua  akad,  yaitu  akad qardh (pinjaman)  denganakad ijarah (jasa),  yaitu  jasa  LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini adalah al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 282 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara kamu menuliskannya dengan benar...”

## 1.1 Ketentuan Fee/UjrahProduk Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh
Pembiayaan untuk dana talangan haji ini pada dasarnya menggunakan akad Qard dan Ijarah , pembiayaan  ini  adalah  pinjaman  kebajikan  ataulunak  tanpa  imbalan.  Gabungan  antara  akad qardh dengan akad ijarah . Sebagian transaksi utang terkadang disyaratkan dengan akad ijarah . Disebutkan  dalam  hadis  dari  Abdullah  bin  Amr  bin  Ash radhiyallahu  ‘anhuma ,  Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
“Tidak halal menggabungkan antara akad utang dan akad jual-beli”. ( HR. Ahmad 6831, Abu Daud 3506 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).
Para ulama memahami, larangan menggabungkan antara akad qardh dengan akad jual beli, ini sifatnya melebar. Artinya berlaku untuk semua gabungan antara akad qardh dengan akad mua’wadhat. Dengan demikian, ijarah menjadi syarat bank mengucurkan  dana talangan haji yang statusnya utang, masuk dalam larangan hadis. Karena hakekat ijarah adalah jual beli jasa.    Dalam  Ma’ayir as-Syar’iyah  yang diterbitkan  oleh  AAOIFI*,  pada  pasal  (19)  tentang Qardh, ayat (7) dinyatakan,
“Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba’i (jual-beli), akad ijarah (sewa),  atau  akad  mu’awadhah  lainnya  yang  digabung  dengan  akad  qardh.  Karena  dalam jual/sewa,  biasanya,  pihak  debitur  sering  menerima  harga  di  atas  harga  pasar  dan  ini merupakan  sarana  untuk  terjadinya  riba  (pinjaman  yang  mendatangkan  keuntungan  bagi kreditur)” . (al-Ma’ayir asy-Syari’iyyah, hal 270).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil dan Pembahasan
Landasan shar’i produk perbankan Syariah dana talangan haji adalah fatwa DSN-MUI, oleh karena itu masalah ini tidak ada ketentuannya dalam teks Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber  utama  hukum  Islam.  Hal  ini  juga  tidak  pernah  dibahas  oleh  ulama-ulama  klasik sebagaimana  terdapat  dalam  literatur  kitab-kitab  kuning.  Hal  ini  termasuk  masalah  baru
sehingga  menjadi  objek ijtihad .  Dengan  perkataan  lain,  termasuk  masalah  ijtihadiyyah.  Jasa dana  talangan  haji  dibutuhkan  oleh  umat  Islam  sehingga  perlu  diakomodasi  oleh  perbankan Syariah.  Operasional  perbankan  syariah  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Syariah.  Pihak perbankan syariah mengajukan permohonan fatwa kepada DSN-MUI sehingga adanya fatwa Nomor:29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjadi landasan shar’i dana talangan haji. Fatwa tersebut secara lengkap berbunyi:
1. Dalam  pengurusan  haji  bagi  LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah )  dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/ IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar  imbalan jasa al-ijarah tidak  boleh didasarkan  pada  jumlah  talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  jelas  bahwa  landasan  shar’i  dana  talangan  haji adalah fatwa ulama. Hal ini tidak mengurangi keabsahan produk tersebut dalam tinjauan hukum Islam karena fatwa ulama bisa mengisi kekosongan landasan shar’i ketika Al-Quran dan Hadis tidak menetapkannya secara eksplisit ( mans’usah ). Disebabkan ulama dalam Islam berdudukan sebagai pewaris para nabi ( warathah al-anbiya’ ) dan dapat berfungsi sebagai pembuat hukum ( shar‘i )  ketika  Allah  ( Al-Quran )  dan  RasulNya  ( Hadis )  tidak  memberikan  ketetapan  hukum yang  jelas  dan  pasti (sarih) .  Kewenangan  ulama  sebagai  pembuat  hukum  Islam  tidak  bebas begitu saja, dan bukan hanya berdasarkan ra’y atau akal fikiran manusia semata, namun harus tetap  merujuk  pada nas ,  baik Al-Quran maupun Hadis Nabi  Saw.  Dengan  demikian,  fatwa- fatwa ulama tersebut mempunyai landasan shar’i yang kuat karena merujuk pada nas Al-Quran dan Hadis maupun qawa‘id al-fiqhiyyah .
Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 mempunyai rujukan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Al-Quran antara lain Q.s. al-Mâ’idah [5]: 1 tentang akad, Q.s. al- Qasas [28]: 26 tentang ijârah, Q.s. al-Baqarah [2]: 282 tentang utang piutang, Q.s. al-Baqarah [2]: 280 tentang  penundaan  pelunasan  utang, Q.s.  al-Mâ’idah  [5]:  2 tentang  tolong-menolong  dalam kebaikan.
2. Berdasarkan Hadis-hadis Nabi Saw, yaitu antara lain: Hadis riwayat ‘Abd al-Razzaq dari
Abu Hurayrah dan Abu Sa’id al-Khudritentang al-ijarah12, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurayrah  tentang  anjuran  menolong  orang  yang  berada  dalam  kesulitan,  Hadis  riwayat Jama’ah,  al-Nasa’i,  Abu  Dawud,  Ibn  Majah  dan  Ahmad  tentang  larangan  menunda-nunda pembayaran  utang  tanpa  alasan  yang  kuat,  Hadis  riwayat  al-Bukhari  tentang  anjuran  untuk melakukan pembayaran utang dengan cara yang lebih baik, Hadis riwayat al-Tirmidhi tentang bolehnya melakukan perjanjian dalam bidang muamalah.
3. Bersdasarkan qawa’id fiqhiyyah , yaitu antara lain kaidah, “Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.“Kesulitan dapat menarik kemudahan”.“Keperluan dapat menduduki posisi darurat ”.

## B. Mengevaluasi Produk Dana Talangan Haji Dalam Kajian Fiqh
Dana talangan haji adalah salah satu produk pembiayaan perbankan Syariah yang digunakan untuk  memberi  kemudahan  kepada  umat  Islam  dalam  menunaikan  ibadah  haji.  Produk pembiayaan tersebut diberikan untuk melayani calon jamaah haji reguler dan calon jamaah haji plus (khusus). Produk ini terbuka untuk semua kalangan. Selain itu, produk ini juga diberikan bukan hanya untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga umrah sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah. Sasaran produk ini adalah nasabah perorangan dengan berbagai macam  profesi.  Pihak  bank  bekerja  sama  dengan  pihak  lain  seperti  Kelompok  Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), komunitas pengajian, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Dengan adanya produk ini umat Islam diharapkan akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji. Produk ini berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002. Dalam fatwa  tersebut  produk  ini  diberi  nama  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan Syariah.
Produk  ini  pada  prakteknya  memiliki  ketentuan-ketentuan  yang  berbeda-beda  di  setiap perbankan Syariah, misalkan jangka waktu yang diberikan pihak bank kepada nasabah sampai menunggu  pengumuman  pelunasan  BPIH  dari  Kemenag,  pelunasan  talangan  haji  tidak menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Akibat lamanya waktu pelunasan yang diberikan oleh pihak bank Syariah maka produk ini tidak tepat dinamakan “talangan”, tetapi lebih tepat “pembiayaan”. Sebab talangan merupakan produk bank untuk jangka pendek seperti satu tahun, sedangkan pembiayaan merupakan produk bank untuk jangka relatif lama
seperti 2-5 tahun. Atas dasar itu, 310 Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013 Kementerian Agama menerapkan kebijakan baru untuk pelunasan dana talangan selama satu tahun dan mulai berlaku sejak tahun 2013. Ketentuan ini harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji bervariasi, ada yang menggunakan akad qard , akad ijarah, dan akad qard wal-ijara. Dalam berbagai kitab fikih disebutkan bahwa cakupan akad ( ijarah ) meliputi tiga kategori yaitu:
1. Ijarah terhadap orang ( Ijarah al-Shakhs ) seperti mengontrak pembantu.
2. Ijarah terhadap pekerjaan ( Ijarah al-Shakhs ) seperti mengontrak jasa dokter dan insinyur. dan
3. Ijarah terhadap barang ( Ijarah al-‘Ayn ) seperti menyewa mobil, rumah, dan sebagainya.
Berdasarkan  ketiga  kategori  tersebut,  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  Syariah untuk meminjamkan dana kepada calon jamaah haji tidak termasuk di dalamnya. Istilah ‘jasa meminjami’ yang digunakan sebagai justifikasi untuk menyamakan jasa ini dengan jasa ( al- manfa’ah ) yang menjadi objek akad ijarah jelas tidak tepat dan menyesatkan, sebab faktanya ‘jasa’ ini adalah fakta utang-piutang ( qard ), bukan ijarah .Banyak pendapat yang kurang setuju dengan produk dana talangan haji terutama akad yang digunakan pada pembiayaan ini sehingga masih  menjadi  prokontra  sebagian  kalangan.  Dalam  HR.  Thabrani  menjadi  catatan  penting yang telah penulis uraikan yang menjadi latar belakang artikel ini mengatakan: “Tidak diterima kedatanganmu  dan  engkau  tidak  mendapatkan  kebahagiaan,  bekalmu  berasal  dari  harta haram,  biaya  hajimu  dari  harta  haram  dan  hajimu  tidak  mabrur” .  Hadis  ini  menjelaskan seseorang menunaikan ibadah haji dengan harta yang diperoleh itu halal maupun tidak halal serta  membahas  produk  dana  talangan  haji  yang  sejauh  ini  telah  banyak  digunakan  kaum Muslimin agar bisa menunaikan ibadah haji ke baitullah .
Hal  ini  menjadi  permasalahan  dalam  tinjauan  fiqh,  dimana  bentuk  dana  talangan  haji merupakan seseorang yang ingin mendaftar diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji serta membayar saldo minimal Rp.500.000, kemudian agar ia mendapatkan kapasitas seat untuk tahun berapa maka ia harus melunasi sebanyak Rp.20.000.000. Bank dapat memberikan dana  talangan  dengan  pilihan  Rp.10.000.000,  Rp.15.000.000,  dan  Rp.  18.000.000.  Misalkan pendaftar  memilih  talangan  Rp.  18.000.000  berarti  ia  mengeluarkan  dana  tunai  sebesar Rp.2.000.000,  dan  Rp.18.000.000  akan  ditalangi  oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Utang
pendaftaran haji ini ke LKS sebanyak Rp.18.000.000 akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun  ditambah  dengan  biaya  administrasi  sebanyak  Rp.1.500.000.  Sehingga  yang  harus dibayarnya  ke  LKS  menjadi  Rp.19.500.000.  Jika  dalam  setahun  tidak  melunasi  utangnya kepada  bank  maka  ia  dikenakan  biaya  administrasi  baru.  Hal  ini  mekanismenya  juga  sama untuk  jumlah  dana  talangan  haji  yang  ditawarkan  pihak  LKS.  Untuk  menyelesaikan permasalahan ini produk ini ditinjau dari kajian fiqh.
Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor:  29/DSNMUI/VI/2002,  tentang pembiayaan  pengurusan  haji  kepada  nasabah,  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  dapat memperoleh imbalan atau jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip Ijarah sesuai fatwa DSN- MUI  No  9/DSN-MUI/IV/2000.  Apabila  diperlukan  bisa  menggunakan  prinsip Al-Qardh 19/DSN-MUI/IV/2001.  Sedangkan  untuk  pengambilan  ujrah  memutuskan  bahwa  “Besar imbalan  jasa  Al- Ijarah tidak  boleh  didasarkan  pada  jumlah  talangan Al-Qardh yang diberikanlembagakeuangan  Syariah  (LKS)  kepada  nasabah.Berdasarkan  Fatwa  tersebut seharusnya pengambilan upah jasa ( fee/ujroh ) tersebut sama, walaupun jumlah talangan yang diajukan  oleh  nasabah  tersebut  berbeda-beda  atau  akad qardh mereka  berbeda.  Karena pengambilan upah tersebut sebagai ganti biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan bank, jadi meskipun jumlah talangan berbeda proses administrasi dari pemohon tersebut sama.

## C. Menganalisis pendapat atau pemikiran menggunakan rujukan berbagai dalil Naqly (Al-Qur’an dan Hadis).
Dalam produk dana talangan haji ada dua akad yang digabungkan dalam sebuah produk, yaitu akad qard (pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana dari pihak bank kepada pendaftar haji. Kemudian akad yang kedua adalah ijarah (jual beli jasa) dalam bentuk ujrah ( fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman). Menggabungkan akad qard dengan ijarah telah dilarang oleh Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam ,
“Tidak  halal  menggabungkan  akad  pinjaman  dan  akad  jual  beli” .  [HR.  Abu  Daud  dan dishahihkan oleh al-Albani]
Dalam hal ini akad ijarah termasuk akad jual-beli yaitu jual-beli jasa.Maka dengan demikian produk  ini  bertentangan  dengan  hadisRasulullah Shallahu  alaihi  wa  sallam tersebut,  karena akad ijarah bisa  dimanfaatkan  oleh  pemberi  pinjaman  untuk  mengambil  laba  dari  pinjaman yang  diberikan  sehingga  termasuk  dalam  larangan  pinjaman  yang  mendatangkan  manfaat (keuntungan).Selain hadis tersebut para ulama juga telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma’ ini disampaikan oleh beberapa ulama , diantarnya;
Al Qarafi berkata,
“Umat Islam telah sepakat vahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba” . ( Al Furuq, jilid III, hal 266.)
Pernyataan  yang  sama  juga  disampaikan  Az  Zarkasyi  dalam  bab  pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana).Tetapi bila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat maka akad ini dapat diperoleh sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fiqh  internasional.  Sebagimana  pula  yang  dinyatakan  dalam  fatwa  DSN  yang  membolehkan mengambil  biaya  administrasi  yang  kenyataanya  diperlukan  dalam  jumlah  tetap  dan  bukan berdasarkan besarnya pinjaman. Tetapi fatwa tersebut tidak dijalankan pada prakteknya yang dijelaskan  sebelumnya  atau  permasalahan  yang  di  atas,  dimana  besarnya  biaya  administrasi bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Hal ini jelas bahwa pihak bank  tidak  sekedar  menarik  biaya  administrasi  yang  nyata  atau  tidak  sesuai  dengan  yang diperlukan,  dengan  demikian  permasalahan  ini  telah  dimasukkan  laba  dari  pinjaman.  Maka jelas lah hukumnya termasuk riba . Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10% dari besarnya pinjaman, hal ini hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional.
Pada  saat  pendaftar  haji  yang  berstatus  sebagai  peminjam  tidak  mapu  melunasi utangnya dalam waktu 1 tahun yang diperjanjikan di awal akad, maka ia akan dikenakan uang administrasi.  Hal  ini  juga  sama  dengan riba  jahiliyah ,  ketika  peminjam  tidak  mampu mengembalikan utang dikenakan denda, tetapi namanya dalam hal ini ditukar namanya dengan biaya administrasi.

## D. Tinjauan Hukum Haji dengan Hutang Merujuk Dalil Naqli (Al-Qur’an dan Hadis)
Jika  dilihat  pada  bagian  ini  hukum  haji  dengan  status  masih  berhutang  juga  masih  ada perbedaan pendapat dari para ulama. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi dua pendapat, tentang keabsahan haji menggunakanharta hutang. Untuk itu, pada bagian ini menyampaikan pendapat  dan  pemikirandari  tiap-tiap  pendapat,  berikut  penjelasan  atas  pendapat-pendapat tersebut.Syeikh Ibn Utsaimin dalam Fatawa Nur ‘ala Darb (tt: 277) menjelaskanbahwa :
“Menurut pengetahuan saya, (orang berhaji dengan berhutang) hendaknya ia tidak melakukan hal  itu,  sebab  seseorang  tidak  wajib  menunaikan  ibadah  haji  jika  ia  sedang  menanggung hutang. Lalu bagaimana halnya dengan berhutang untuk menunaikan ibadah haji?! Maka saya berpandangan,  jangan  berhutang  untuk menunaikan  ibadah  haji, karena  ibadah haji  dalam kondisi  seperti  itu  hukumnya  tidak  wajib  atasnya,  seharusnya  ia  menerima  rukhshah (keringanan)  dari  Allah  SWT  dan  keluasan  rahmat-Nya  dan  tidak  membebani  diri  dengan berhutang,  dimana  tidak  diketahui  apakah  ia  mampu  melunasinya  atau  tidak?  bahkan barangkali ia akan mati dan tidak mampu menunaikan hutangnya. Sementara hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya”.
Fatwa  mengenai  keabsahan  haji  menggunakan  harta  hutang  tersebut,  didasarkan pada hadis berikut :
“Dari Abdullah Ibn Abi Aufa, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasul SAW tentang seorang pria  yang  tidak  pergi  haji,  apakah  dia  boleh  berhutang  agar  dapat  pergi  haji?  Nabi  SAW menjawab: Tidak boleh.(Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi).
Syeikh Albani memberi catatan atas hadis ini :
Hadis  ini  asalnya  tidak  ada  yang marfu’ (mata  rantai  perawinya  tidak bersambungkepada  Rasul  saw).  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Sayid  Sabiq  dalam  Fiqh  Sunah (1/639). Artinya hadis ini ada kemungkinan terputus pada salah satu perawinya ( munqathi ’), sehingga  dapat  dikategorikan  sebagai  hadis  yang  lemah  ( dhaif ).  Hadis dhaif tidak  dapat digunakan  sebagai hujjah atau  dalil  untuk  melarang  hutang  untuk  pergi  haji.  Argumentasi ulama yang melarang haji dengan hutang tidak relevan, karena kemampuan ( istitha’ah ) adalah syarat wajib untuk pergi haji, bukan syarat sah ibadah haji. Maka ibadah haji seseorang dengan hutang adalah tetap sah, asalkan seluruh rukun dan syarat dalam ibadah haji sudah sempurna dilaksanakan. Hukum asal bagi seseorang yang tidak punya kemampuan harta dan fisik adalah tidak wajib untuk melaksanakan haji. Tapi tidak ada nash yang melarang untuk mendapatkan kemampuan harta ( istitha’ah maliyah ), baik dengan cara berhutang atau cara lainnya yang halal, sehingga dia mampu untuk segera melaksanakan ibadah haji. Seperti pernyataan Syeikh Khalid Ar-Rifa’i berikut:
“Tidak wajib baginya untuk berhutang guna pergi haji, yang lebih utama dia tidak berhutang. Tapi jika ia melakukannya dan berhaji dengan hutang (dengan cara mencicil) maka tetap sah hajinya -insya Allah”
Hal  ini  juga  sesuai  dengan madzhab yang  berbendapat  bahwa  kemampuan (istitha’ah ) dengan harta atau jiwa dapat terwujud walau harta tersebut berasal dari hutang atau lainnya.  Ini  adalah  pendapat  madzhab  Syafi’i,  yang  juga  menguatkan  bahwa  haji  yang sempurna dengan menggunakan dana yang berasal dari hutang adalah sah ( shahih ) dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari hajinya. Para ulama tetap menilai haji dengan hutang adalah sah, sebab status tidakwajib hajikarena dia belum punya kemampuan ( istitha’ah) , bukan  berarti  tidakboleh  haji . Ada  pun  larangan  Rasulullah Shallallahu  ‘Alaihi  wa  Sallam , karena  beliau  tidak  mau  memberatkan  umatnya  yang  tidak  mampu,  itu  bukan  menunjukkan larangannya. subatansinya, tatkala dia berhutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka  dia  harus  dalam  kondisi  mampu  melunasi  hutang  atau  kredit  tersebut  pada  masa selanjutnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  penulis  menyimpulkan  hasil  dari  permasalahan produk dana talangan haji ini, bahwasannyamasih terdapat perbedaan pendapatatau pemikiran antara ulama-ulama dengan fiqh kontemporer, dengan demikian perlu adanya evaluasi kembali untuk mengkaji ulang tentang produk pembiayaan tersebutkhususnya pada perbankan Syariah yang  selama  ini  telah  menyalurkan  dananya  kepada  umat  Muslim  agar  kiranya  lebih menerapkan lagi dalam prakteknya yang sesuai berdasarkan fiqh, pendapat para ulama-ulama, dan merujuk dalil naqly ( Al-Qur’an dan Hadis ). Oleh karena itu, adanya himbauan untuk fatwa DSN agar produk ini benar-benar dievaluasi kembali dalam penyaluran produk dana talangan hajiini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi diantaranya, yaitu:
1. Untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besarnya biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar akan menyebabkan jatuh ke dalam riba.
2. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di setiap bank syariah.
3. Untuk masyarakat yang mendaftar haji, jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung syubhat riba yang berakibat pada hajinya menjadi tidak mabrur karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara riba . Hendaklah ia membayar tunai sebanyak 20 juta rupiah agar mendapatkan kepastian seat untuk tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana talangan bank.
4. Bagi pendaftar yang telah terlanjur, maka ingatlah firma Allah :
“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya (terserah) kepada  Allah.  Orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275).

## KESIMPULAN
Pandangan hukum Islam bagi orang yang belum i stitha’ah (mampu) namun sudah mendapatkan kursi  ( seat )  haji  karena  dana  talangan,  hal  tersebut  tidak  menjamin  kepastian  untuk  bisa berangkat,  karena  pada  saat  tahun  masa  pelunasan  belum  ada  kepastian  apakah  dia  bisa melunasi talangan hajinya atau tidak, sebagaimana dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 286. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah produk tentu memiliki sisi positif dan negatif, begitu juga  produk  dana  talangan  haji  sesuai  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor: 29/DSNMUI/  VI/2002,  tentang  pembiayaan  pengurusan  haji  kepada  nasabah,  lembaga keuangan  syariah  (LKS)  dapat  memperoleh  imbalan  atau  jasa  (ujroh)  dengan  menggunakan prinsip  Ijarah  sesuai  fatwa  DSN-MUI  nomor  9/DSN-MUI/IV/2000.  Apabila  diperlukan  bisa menggunakan prinsip Al-Qardh 19/DSN-MUI/IV/2001.
Pembiayaan  untuk  dana  talangan  haji  ini  pada  dasarnya  menggunakan  akad Qard dan Ijarah , pembiayaan ini adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Gabungan antara akad qardh dengan akad ijarah . Sebagian transaksi utang terkadang disyaratkan dengan akad ijarah . Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma. Banyak pendapat yang kurang setuju dengan produk dana talangan haji terutama akad yang digunakan pada pembiayaan ini sehingga masih menjadi prokontra sebagian kalangan.
Perlu  adanya evaluasi  kembali  untuk mengkaji  ulang  tentang  produk  dana  talangan  haji pada perbankan Syariah yang selama ini telah menyalurkan dananya kepada umat Muslim yang masih belum sesuai berdasarkan fiqh dan pendapat para ulama-ulama yang sesuai dengan dalil naqly ( Al-Qur’an dan Hadis ).

## Daftar Pustaka
Abdurahman. 1982. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan . Cet. Ke-v Jakarta: Pradnya Paramita.
Al Habsyi, Muhammad Baghir. 2002. Fiqih Praktis . Bandung: Mizan.
As-Shiddiqie, Hasbie.1983. Pedoman Haji. Jakarta: Bulan Bintang.
Bukhari, al-, Sahih al-Bukhaiî , al-Qahirah: Dar al-Hadith, 2004.
Farid, Ishaq. 1999. Ibadah haji dalam Filsafat hukum Islam . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Hasanudin,  Mubarok  Jaih.  2013 .  Fatwa  Tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji  dan  Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu . Al-Iqtishad.
Ibn Taimiyyah. tt. Al-Qawa’id al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah . Mesir:      Maktabah Sunnah Muhammadiyah.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Tt. A’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabb al-‘alamin.
Damaskus: Dar al-Bayan.
Mubarok, Jaih dan Hasanudin, “Fatwa tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”, dalam Al-Iqtishad, Jurnal Muslim, Imam, al-Jami’ al-Sahih, Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.
Musannaf Ibn Abi Shaybah dalam Maktabah Shamilah .
Mu’allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tatbîquha , Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.
Nadwi,al-‘Ali  Ahmad,  Al-Qawa’id  al-Fiqhiyyah;  Mafhumuha,  Nash’atuha,  Tatawwuruha, Dirasah  Mu’allafatuha,  Adillatuha,  Muhimmatuha,  Tatbiquha,  Damaskus:  Dar  al-Qalam, 1994.
Novindri Silvi. 2013. Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah. Yogyakarta: Jurnal Muqtasid.
Rahmah siti, sopa. 2013. Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia . Jakarta: Ahkam.
Tarmizi  Erwandi.  2017. Hanta  Hanam  Muamalat  Kontemporer .  Bogor:  PT.  Berkat  Mulia Insani.