Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146

## KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA PENYALAGUNAAN DALAM TAHANAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

## Muhammad Adystia Sunggara
Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa E-mail: dr.m.adystiasunggara@gmail.com

## Abstract
Narcotics  crime  in  Indonesia  is  increasing.  Law  enforcement  continues  to  push  but  these crimes  remain  higher.  One  reason  is  easy  access  to  narcotics  in  the  market.  This  study discusses whether law enforcement policies in eradicating narcotics among inmates have been effective  and  what  obstacles  are  faced  by  BNN  in  carrying  out  enforcement  of  narcotics eradication  law  among  inmates. The  study  was  conducted  using  empirical  juridical  methods with  descriptive  analytical  research  specifications.  Resource  persons  in  this  study  are  BNN Central  Java  Province  and  Narcotics  Prison.  The  analysis  of  this  research  uses  descriptive qualitative and content analysis using legal interpretation, legal principles and legal theories. This research uses the Research and Development analysis method. The handling of drug use by the National Narcotics Agency in prison is still not optimal because there are obstacles in the form of a lack of prison staff to monitor the target people.
Keywords : prevention; narcotics; Correctional Institution

## Abstrak
Kejahatan  narkotika  di  Indonesia  semakin  meningkat.  Penegakan  hukum  terus  mendorong tetapi kejahatan ini tetap lebih tinggi. Salah satu penyebabnya adalah akses yang  mudah bagi narkotika  di  pasar  Penelitian  ini  membahas  mengenai  apakah  kebijakan  penegakan  hukum dalam pemberantasan narkotika di kalangan narapidana sudah efektif dan kendala-kendala apa yang  dihadapi  BNN  dalam  melakukan  penegakan  hukum  pemberantasan  narkotika  di kalangan  narapidana.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  empiris dengan  spesifikasi  penelitian  bersifat  deskriptif  analitis.  Narasumber  dalam  penelitian  ini adalah BNN Propinsi Jawa Tengah  dan Lapas Narkoba. Analisis penelitian  ini  menggunakan diskriptif  kualitatif  dan analisis  isi  dengan  menggunakan penafsiran hukum, asas asas hukum dan  teori-teori  hukum.  penelitian  ini  mempergunakan  metode  analisis  Penelitian  dan Pengembangan.  Penanggulangan  pemakaian  narkoba  oleh  BNN  didalam  Lapas  masih  belum maksimal karena muncul hambatan berupa kurangnya jumlah pegawai lapas untuk mengawasi warga binaan.
Kata Kunci : penanggulangan; narkotika; Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Sirkulasi  dan  perilaku  terkait  zat aditif  menjadi  lebih  jelas  saat  ini.  Itu adalah  fakta  bahwa  narkoba  ada  di sekitar kita. Berdasarkan survei  bersama antara  Badan  Narkotika  Nasional  dan Pusat  Penelitian  Kesehatan  Universitas Indonesia pada tahun 2008, penyalahgunaan obat-obatan terlarang di
Indonesia  menunjukkan  tren  meningkat dan tetap bertahan. 1
Konsumsi  obat  tanpa  indikasi medis  atau  resep  dokter  dianggap patologis (menyebabkan kelainan)
1 Paul  Ricardo,  “Upaya  Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus  Satuan  Narkoba  Metro  Bekasi)”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. III, December (2010), Jakarta: Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia: 232.
Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146
bahkan mengganggu kegiatan sehari-hari seperti  rumah,  sekolah,  kampus,  dan lingkungan  kerja.  Kecanduan  narkoba disebabkan oleh penyalahgunaan zat dan diikuti  oleh  toleransi  zat  (dalam  dosis yang  lebih  tinggi)  dan  gejala  putus  asa, yang  memiliki  sifat  keinginan  yang  tak tertahankan,  cenderung  meningkatkan dosis, kecanduan fisik dan fisiologis. 2
Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  tentang  pemberantasan lalu lintas ilegal Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988 diratifikasi oleh  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang  pemberantasan  lalu  lintas  ilegal baru  yang  diharapkan  dapat  secara  lebih efektif  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan dan lalu lintas narkotika termasuk  untuk  menghindari  Republik Indonesia  dari  menjadi  target  transit narkotika atau target lalu lintas narkotika ilegal. 3
Perdagangan narkotika dan konsumsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh orang  biasa  tetapi  juga  oleh  tahanan  di
2 Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha
Pencegahan  dan  Penanggulangannya”, Jurnal Hukum ,  Vol.  XXV  No.  1,  April  (2011), Semarang: Unversitas Sultan Agung: 440.
3 Muhammad Badri, “Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif UU No.  23 Tahun  2009 Tentang  Narkotika”, Jurnal Ilmiah  Universitas  Batanghari, Vol.  16  No.  3,
(2016), Jambi: Universitas Batanghari: 12.
penjara. Pengungkapan pembuatan obat- obatan  terlarang  di  dalam  penjara menunjukkan  bahwa  penjara  tersebut bukan  area  steril  dari  bisnis  narkotika ilegal. Sehubungan dengan ini, penelitian  ini  menjadi  signifikan  untuk mengungkap alasan di baliknya. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, makalah  ini  akan  membahas  keefektifan kebijakan  penegakan  hukum  dalam memberantas  penyalahgunaan  narkotika di  antara  tahanan  di  penjara  serta hambatan  yang dialami oleh Badan  Anti Narkotika  Nasional  dalam  melakukan penegakan hukum pemberantasan narkotika. Metode Penelitian yang digunakan ialah Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris  dengan  penelitian  deskriptif analitik.  Penelitian  ini  dilakukan  di Badan  Narkotika  Nasional  Jawa  Tengah di  Semarang  dan  Penjara  Narkotika Magelang.  Data  dianalisis  berdasarkan metode  Penelitian  dan  Pengembangan (Research  and  Development  /  R  &  D) dan Teori Faktor Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto.

## PEMBAHASAN
1. Kebijakan Penegakan Hukum dalam  Pemberantasan  Narkotika
Penyalagunaan Diantara Tahanan
Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146
Lembaga/Fasilitas Pemasyarakatan bertujuan  untuk  melakukan  pembinaan terhadap narapidana  yang terkait dengan narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka  mewujudkan  tujuannya  dan pemenuhan  hak-hak  narapidana  tanpa melanggar  hak  asasi  manusia.  Dengan melakukan  itu,  ia  berubah  menjadi sistem panduan yang awalnya menerapkan sistem penjara menggunakan konsep pembalasan. 4
Mengacu  pada  Delapan  Prinsip Intervensi  Pemasyarakatan  yang  Efektif, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan  untuk  hasil  yang  efektif dalam  proses  panduan  di  Penjara: Pertama,  Ciptakan  lingkungan  yang positif;  Kedua,  Rancang  program  yang kuat; Ketiga, Bangun staf yang berkualitas  tinggi;  Keempat,  Memahami kebutuhan  pelaku;  Kelima,  Target  yang berfungsi;  Keenam,  Peragakan  praktik yang  baik;  Ketujuh,  Berkomunikasi dengan  orang  lain  dan  Kedelapan, Mengevaluasi  kemajuan. 5 Berdasarkan
4 Yusri,  Et.all,  “Narapidana  Narkoba  dan Narapidana Yang Lain di LP (Studi Kasus di LP Klas IIA Banda Aceh), Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3  No.  3,  August  (2015),  Banda  Aceh:  Post Graduate Universitas Syah Kuala: 74.
5 Rakei  Yunardhani,  “Effektifitas  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmiah Kajian  ilmu  Sosial  dan Budaya, Vol.  15  No.  2,
data di lapangan, Lembaga Pemasyarakatan hanya menerapkan prinsip pertama, menciptakan lingkungan  positif.  Dengan  demikian, Lembaga  Pemasyarakatan  terbuka  bagi pihak  lain  terutama  Badan  Narkotika Nasional.
Kejahatan  narkotika  di  Indonesia semakin  meningkat.  Penegakan  hukum terus  mendorong  tetapi  kejahatan  ini tetap lebih tinggi. Salah satu penyebabnya  adalah  akses  yang  mudah bagi  narkotika  di  pasar. 6 Hukuman  mati bagi  pemasok  obat  bius  dilakukan beberapa kali tetapi perdagangan narkotika  yang  dikendalikan  di  penjara sulit dihilangkan.
Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia menyatakan bahwa ada beberapa  cara  untuk  menyelundupkan narkoba  dan  barang  berbahaya  lainnya, yaitu: 7 Pertama,  Visitasi.  Ini  melibatkan keluarga tahanan, teman, pengacara, dan
(2013), Lampung: Faculty of Social and Political Science Universitas Lampung: 144.
6 Herdiyan Saputra, Et.all, “Analisis Kriminologis  Penyalahgunaan  Narkotika  dan Upaya  Penanggulangannya”, Jurnal  Poenale , Vol.  2  No.  4,  (2015),  Lampung:  Faculty  of  Law Universitas Lampung: 6.
7 Redaksi  in  Nasional,  September  11th  2016, Dirjen PAS Ungkap Sejumlah modus Penyelundupan  Narkoba  di  Lapas ,  tersedia  di: http://sinarkeadilan.com/2016/06 / 18/dirjen- pas-ungkap-sejumlah-modus- penyeludupannarkoba- lapas/, 2016.
Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146
anggota  gereja  yang  melayani  nilai agama  bagi  para  tahanan).  Kedua,  staf Lembaga Pemasyarakatan. Ada staf yang bisa disuap oleh napi untuk memberikan narkoba  dan  lainnya.  Biasanya,  mereka masih memiliki hubungan dengan tahanan  baik  teman  narapidana  atau keluarga.  Ketiga,  Makanan,  tahanan sering  menerima  pengiriman  makanan dari  keluarga  atau  seseorang  yang  dapat diselundupkan  narkoba.  Keempat,  Pasar mini  di  dalam  penjara  menyediakan kebutuhan sehari-hari tahanan. Biasanya, narapidana memberikan obat-obatan ketika dia bertemu tahanan di pengadilan. Ketujuh, kunjungan insidentil,  seperti  pada  hari  perayaan agama atau perayaan Hari Kemerdekaan. Kelima, Melalui kunjungan resmi, seperti tokoh gereja, pastor atau lainnya. Keenam, tahanan asimilasi yang biasanya digunakan untuk menyelundupkan narkoba. Ketujuh, tahanan yang bertemu di pengadilan.
Penyelundupan juga dapat dilakukan  dengan  memasukkan  obat- obatan  ke  dalam  makanan,  minuman, pakaian,  pasta  gigi,  dan  barang-barang lainnya,  melemparkan  narkotika  dari
dinding tahanan, menyembunyikan narkotika di dalam saku baju. 8
Upaya  Badan  Narkotika  Nasional untuk  mengurangi  lalu  lintas  dan pengguna narkotika di Penjara dilakukan dengan mengadakan penggerebekan kapan  saja  informasi  tentang  transaksi diterima.  Serangan  Badan  Narkotika Nasional  dilengkapi  dengan  perangkat yang  dapat  melacak  transaksi  penjara yang dicurigai. Diharapkan untuk memutus  rantai  perdagangan  narkotika untuk  tahanan,  sehingga  para  tahanan dapat  dengan  mudah  dibimbing  dan diarahkan  untuk  tidak  terlibat  dalam penyalahgunaan  narkotika  lagi.  Hal  ini diwujudkan  melalui  staf  rehabilitasi termasuk  Badan  Narkotika  Nasional, Staf  Penjara,  dan  tokoh  masyarakat. Fokus  bimbingan  lebih  disukai  bagi mereka yang dikategorikan kambuh.
Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem yang mengintegrasikan  sub-sistem  penegakan hukum. Sub-sistem mulai dari investigasi
hingga proses pemasyarakatan. Entah bagaimana, proses  pemasyarakatan  sering  diabaikan
8 Ni Putu Noni Suharyanti, “Modus Penyelundupan Narkotika dan Upaya
Penanggulangannya  di  LP  Klas  IIA  Denpasar, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 1, May  (2015),  Denpasar:  Faculty  of  Law Universitas Udayana: 115.
Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146
oleh  banyak  pihak.  Sub-sistem  lembaga pemasyarakatan  memiliki  tugas  yang keras  dan  sangat  spesifik  dibandingkan dengan sub-sistem lainnya karena lembaga  ini  harus  melaksanakan  tujuan pemenjaraan  yang  dikenakan  oleh  sub sistem pengadilan: Memperbaiki kepribadian  tahanan;  Buat  efek  jera; memastikan  narapidana  tidak  mampu melakukan  kejahatan  lain,  yaitu  yang tidak dapat diperbaiki. 9
Badan  Narkotika  Nasional  adalah lembaga  yang  diberi  wewenang  oleh negara untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran ilegal Narkotika dan Prekursor Narkotika (Keputusan
Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Dalam menjalankan tugasnya, Badan ini bekerja sama  dengan  penegak  hukum  lainnya salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan. Jaringan kerja  sama  ini penting  untuk  menangani  peningkatan pengedaran  narkoba  yang  sebenarnya dikendalikan  di  dalam  penjara.  Ini mengungkapkan bahwa meskipun Badan Narkotika  Nasional  memiliki  teknologi modern untuk mencegah atau penegakan
9 Tolib  Setiady, Pokok-Pokok  Hukum  Penitensie (Bandung: Alfabeta, 2010).
hukum  terhadap  tahanan,  kerja  sama dengan  penegak  hukum  lainnya  masih diperlukan.
Hubungan Badan Narkotika Nasional dengan
lembaga Pemasyarakatan perlu ditingkatkan meskipun  ada  niat baik karena apa  yang disebut  efek  domino  masih  terjadi. Nampaknya  Badan Anti  Narkotika Nasional sebenarnya meningkatkan kondisi ketidakstabilan di penjara termasuk fasilitas kerusakan. Oleh karena  itu,  pola  hubungan  antara  kedua lembaga harus ditingkatkan untuk menghindari gesekan di lapangan.
Penggerebekan  Badan  Narkotika Nasional  di  penjara  dilakukan  dadakan dan  cepat  untuk  hasil  terbaik.  Namun, staf  lembaga  pemasyarakatan  merasa diremehkan  yang  menempatkan  mereka di  lingkungan  yang  tidak  nyaman. Akibatnya, hal itu menimbulkan gesekan dan  juga  hambatan  bagi  penegakan hukum terhadap pemberantasan narkotika di dalam penjara.
2. Hambatan yang dialami oleh Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) dalam melakukan Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Narapidana
Dari  pihak  napi,  efek  jera  tidak dialami  secara  efektif  oleh  para  napi.
Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146
Mereka  masih  melekat  pada  narkoba baik sebagai pemasok atau pengguna.
Ketidakefektifan bimbingan di penjara  terjadi  karena  kesenjangan  rasio antara  sumber  daya  manusia  staf bimbingan  dan  jumlah  tahanan.  Mereka yang  sudah  lama  menjadi  pecandu narkoba membutuhkan bimbingan motivasi pribadi secara  intensif daripada bimbingan bersama.
Ketidakefektifan bimbingan di penjara  terjadi  karena  kesenjangan  rasio antara  sumber  daya  manusia  staf bimbingan  dan  jumlah  tahanan.  Mereka yang  sudah  lama  menjadi  pecandu narkoba membutuhkan bimbingan motivasi pribadi secara  intensif daripada bimbingan bersama.
Bimbingan  spiritual  dan  mental tidak  dapat  dilaksanakan  secara  efektif karena keterbatasan mentor. 10
Bimbingan spiritual adalah bagian penting  bagi  tahanan  setelah  mereka menyelesaikan hukuman. 11
Dari sisi penjara, kelebihan kapasitas  tanpa  pengembangan  fasilitas
10 Ari  Astuti,  “Pembinaan  Mental  Narapidana  di LP  Wirogunan  Yogyakarta”, Jurnal  Zitizenship Vol.  1  No.  1,  Juli  (2011).  Yogyakarta:
Universitas Ahmad Dahlan: 35.
11 Muhammad  Riza,  Et.all,  “Resiliensi  Pada Narapidana laki- laki di Lapas Klas 1 Madaeng”, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, Vol. 1 No.  3,  (2012),  Surabaya:  Universitas  Airlangga: 150.
yang  memadai  menjadi  masalah  utama. Akibatnya,  efek  "bola  salju"  tumbuh menjadi masalah akumulasi.
Penghasilan  rendah  staf  penjara dan integritas rendah menciptakan simbiosis  mutualistik  antara  staf  dengan tahanan. Akibatnya, institusi tidak memiliki  wewenang  dalam  pandangan tahanan.

## KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI
Kebijakan penegakan hukum terhadap  penyalahgunaan  perdagangan narkotika  di  antara  tahanan  tidak  dapat dilaksanakan  secara  efektif  karena  tidak ada  kesepahaman  antara  BNN  dan Lembaga Pemasyarakatan. BNN mengklaim  bahwa  serangan  dadakan  di penjara  bertujuan  untuk  hasil  terbaik namun  lembaga  pemasyarakatan  merasa diremehkan.  Ini  juga  menyebabkan ketidakstabilan kondisi penjara.
Hambatan  yang  dihadapi  oleh Badan Anti Narkotika Nasional dijelaskan  sebagai  berikut.  Dari  sudut pandang tahanan: efek jera tidak terbukti diterapkan;  tidak  ada  panduan  yang memadai untuk memulai kehidupan baru setelah dibebaskan dari penjara. Dari sisi penjara:  Kelebihan  kapasitas,  rendahnya sumber  daya  manusia  dan  rendahnya
Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146
pendapatan  staf  penjara,  rendahnya integritas  staf  penjara  dalam  memikul tanggung jawab mereka.
Dalam  penelitian  ini,  penulis menyarankan kerja sama yang terintegrasi  dan  tersinkronisasi  untuk mencegah  perdagangan  narkoba  di dalam  penjara.  Hal  ini  dilakukan  untuk menghindari kesalahpahaman antara Staf Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  di  Jawa Tengah. Lebih lanjut, pemetaan diperlukan untuk memisahkan narapidana terkait narkoba dari narapidana  yang  tidak  terkait  narkoba. Dengan  melakukan  itu,  panduan  yang lebih  terfokus  untuk  para  tahanan narkoba dapat dilakukan secara intensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Ari. “Pembinaan
Mental Narapidana  di  LP  Wirogunan Yogyakarta.” Jurnal  Zitizenship Vol.1 No. 1. Yogyakarta:
Universitas Ahmad Dahlan (2011). Badri, Muhammad. “Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam  Prespektif  UU  No.  23 Year  2009  Tentang  Narkotika”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari ,  Vol.  16  No.  3.
Jambi:  Universitas  Batanghari (2016). Eleanora,  Fransiska  Novita.  “Bahaya Penyalahgunaan  Narkoba  Serta Usaha Pencegahan dan
Penanggulangnnya”. Jurnal
Hukum ,  Vol.  XXV  No.  1.
Semarang:  Universitas  Sultan Agung (2011).
Redaksi  in  Nasional.  “Dirjen  PAS
Ungkap Sejumlah modus Penyelundupan Narkoba di Lapas”, tersedia di: http:// sinarkeadilan.com/2016/06/18/dir jenpas-ungkap-sejumlah- moduspenyelundupan-narkoba- lapas, 2016. Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Pengayalahgunaan dan Peredaran
Gelap  Narkoba  (P4GN)  BNN Year 2015 Edition 2016.
Noni  Suharyanti,  Ni  Putu.  “Modus Penyelundupan  Narkotika  dan Upaya Penanggulangannya di LP Klas  IIA  Denpasar.” Jurnal Magister Hukum  Udayana. Vol. 4  No.  1.  Denpasar:  Faculty  of Law Universitas Udayana (2015).
Ricardo,  Paul.  “Upaya  Penanggulangan Penyalahgunaan  Narkoba  Oleh Kepolisian  (Studi  Kasus  Satuan Narkoba  Metro  Bekasi).” Jurnal Kriminologi  Indonesia. Vol.  6 No.  III.  December  2010.  Jakarta: Department of Criminology, Universitas Indonesia (2010).
Riza,  Muhammad.  Et.all.  “Resiliensi Pada  Narapidana  laki-laki  di Lapas  Klas  1  Madaeng.” Jurnal
Psikologi Kepribadian dan Sosial, Vol.  1  No.  3.  Surabaya: Universitas Airlangga (2012).
Saputra,  Herdiyan  Et.all. “Analisis
Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya.” Jurnal Poenale, Vol. 2 No. 4. Lampung:
Faculty  of Law  Universitas Lampung (2015).
Setiady,  Tolib. Pokok-Pokok  Hukum Penitensier. Bandung:  Alfabeta,
2010.
Muhammad  Adystia  Sunggara,    Kebijakan  Penegakan  Hukum  dalam  Pemberantasan  Narkotika Penyalahgunaan dalam Tahanan oleh Badan Narkotika Nasional, Halaman 139-146
Yusri.  Et.all.  “Narapidana  Narkoba  dan Narapidana  Yang  Lain  di  LP (Studi  Kasus  di  LP  Klas  IIA
Banda Aceh).” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.  3  No.  3.  Banda Aceh:  Post Graduate, Universitas Syah (2015). Yunardhani, Rakei. “Effektifitas Lembaga Pemasyarakatan di
Indonesia.” Jurnal  Ilmiah Kajian ilmu  Sosial  dan  Budaya, Vol.  15 No.  2.  Lampung:  Faculty  of Social  and  Political  Science Universitas Lampung (2013).