History: Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 1 April 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 704 - 717 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4355

## IMPLEMENTASI  KEADILAN  RESTORATIF  PADA  KECELAKAAN  LALU LINTAS  TUNGGAL  SEPEDA  MOTOR
Widia  Sari,  Imas  Rosidawati  Wiradirja,  Hadi  Purnomo Universitas  Langlang  Buana,  Bandung Email: wididandi35@gmail.com

## Abstract:
The majority of traffic violators  are individuals  within  the productive age range  of 28 to 50 years.  Resolving  their  cases  can  be  done  through  the  Criminal  Justice  System  or  through restorative justice, where offenders are encouraged to repair the harm they have caused to the victim, their family, and the community. Restorative justice aims to empower victims, offenders, families,  and communities to address  unlawful behavior using  awareness and consciousness as  a foundation to mend societal  relationships.  This  explains  that the concept of restorative justice is fundamentally simple.  Based  on this notion, it is interesting  to investigate how law enforcement deals with traffic accidents from the perspective of the Traffic Law. This research adopts a normative or doctrinal approach, conducting legal research through library research by examining  secondary  data or literature  materials  only.  The method of reasoning  used  in normative  research  is  deductive,  drawing  conclusions  from  general  truths  that  have  been proven, which are then applied to specific cases. The findings of this research indicate that law enforcement  regarding  traffic  accidents  under  the  Traffic  Law  is  carried  out  through investigation and prosecution conducted by the police until a suspect is identified, and then the prosecution process is handed over to the prosecutor's office. However, in practice, it may not proceed to the prosecution stage if all  parties involved agree to resolve the case through the restorative justice process.
Keywords: Restorative Justice, Single Accident, Traffic, Law

## Abstrak
Sebagian  besar  pelanggar  lalu  lintas  adalah  orang  pada usia  yang  produktif,  berusia  28  – 50 tahun.  Penyelesaian  perkaranya  dapat  dilakukan  melalui  Sistem  Peradilan  Pidana,  maupun diselesaikan  melalui  keadilan  restoratif,  dimana  pelaku  didorong  untuk  memperbaiki  kerugian yang  telah  ditimbulkannya  kepada  korban,  keluarganya,  dan  juga  masyarakat.  Keadilan restoratif  bertujuan  untuk  memberdayakan  para  korban,  pelaku,  keluarga,  dan  masyarakat untuk  memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dengan  menggunakan  kesadaran  dan keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat,  hal  tersebut menjelaskan  bahwa  konsep  keadilan  restoratif  pada  dasarnya  sederhana.  Berdasarkan pemikiran  tersebut,  menarik  untuk  diteliti  tentang  bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap kecelakaan  lalu  lintas  dalam  perspektif  UU  LLAJ?  Pendekatan  penelitian  ini  adalah  yuridis normatif  atau doctrinal,  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan  dimana  penelitian  dilakukan dengan  cara  meneliti  data  sekunder,  atau  bahan  kepustakaan  saja.  Metode  berpikir  yang digunakan  di dalam  penelitian  normatif  adalah  deduktif,  yang  dilakukan  dengan  cara penarikan kesimpulan  dari  sesuatu  yang  bersifat  umum  yang  sudah  terbukti  benar,  yang  kemudian kesimpulan  itu  ditujukan  untuk  sesuatu  yang  sifatnya  khusus.  Hasil  penelitian  ini  adalah Penegakan  hukum  terkait  dengan  adanya  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  oleh UU LLAJ  dilaksanakan  melalui  proses penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  sampai  ditetapkan  adanya  tersangka,  untuk  kemudian  diserahkan  proses
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
penuntutannya  kepada  pihak  kejaksaan.  Tetapi  di  dalam  pelaksanaannya  dapat  tidak dilanjutkan  ke tahap penuntutan  apabila  semua  pihak  yang  terkait  sepakat untuk  menyelesa ika n kasus  yang  dimaksud  melalui  proses keadilan  restoratif.
Kata Kunci: Keadilan  Restoratif,  Kecelakaan  Tunggal,  Lalu  Lintas,

## PENDAHULUAN
Masalah-masalah  lalu  lintas  yang  sering  dijumpai  di  Indonesia  adalah  kecelakaan, pelanggaran  lalu  lintas,  kemacetan,  dan lain  sebagainya.  Paling  utama  ada masalah  kecelakaan yang  menimbulkan  kerugian  materil  sampai  korban  jiwa.  Menurut  Pasal  1,  paragraf  24 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  (UU LLAJ),  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  peristiwa  di jalan  yang  tidak terduga dan  tidak  disengaja  yang  melibatkan  kendaraan  dengan  atau  tanpa  pengguna  jalan  lain  yang mengakibatkan  hilangnya  nyawa  dan/atau  properti.

## Tabel  1
Rekapitulasi  Pelanggaran  Lalulintas  Di  Wilayah  Hukum  Polrestabes  Bandung  Tahun  2020
Berdasarkan  Usia  Pelanggar
Berdasarkan  data  diatas  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  pelanggar  lalu  lintas adalah  orang  pada usia  yang  produktif,  berusia  28 – 50 tahun.  Penyelesaian  perkaranya  dapat dilakukan  melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  (SPP),  maupun  diselesaikan  melalui  keadilan restoratif.  Dalam  hal  ini  pelaku  didorong  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  telah ditimbulkannya  kepada  korban,  keluarganya,  dan  juga  masyarakat.  Keadilan  restoratif bertujuan  untuk  memberdayakan  para  korban,  pelaku,  keluarga,  dan  masyarakat  untuk memperbaiki  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dengan  menggunakan  kesadaran  dan keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki  kehidupan  bermasyarakat,  hal  tersebut menjelaskan  bahwa  konsep  keadilan  restoratif  pada  dasarnya  sederhana  (Rosidah,  2014). Ketentuan  Pasal  1 angka  3 Peraturan  Kepolisian  Negera  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  (Perpol  No.  8 Tahun  2021)  menentukan  bahwa;  “Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian  Tindak  Pidana dengan  melibatkan  pelaku,  korhan,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban, tokoh masyarakat,  tokoh
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
agama,  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesa ia n yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada keadaan  semula”.
Kasus  kecelakaan  lalu  lintas  pada  umumnya  merupakan  sebuah  kealpaan.  Bisa merupakan  sebuah  perkara,  atau  bisa  juga  merupakan  suatu  keadaan. Di  dalam  sistem  hukum pidana  dikatakan  bahwa  kesengajaan  atau  kealpaan  merupakan  bentuk  dari  kesalahan disamping  bentuk  kesalahan  yang  lain.  Ilmu  hukum  pidana  dan  yurisprudensi  menafsirka n kealpaan  sebagai  kurang  mengambil  tindakan  pencegahan  atau kurang  berhati-hati,  dalam  hal ini  doktrin  yang  lazim  digunakan  istilah  “kealpaan  tidak  disadari”  dan  “kealpaan  disadari” (Sudarto,  2009).
Penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia  dapat  diselesaika n melalui  sistem  peradilan  pidana,  namun  pada umumnya  pelaku  mengadakan  proses perdamaian di  luar  pengadilan  dengan  keluarga  korban  sehingga  terjadi  kesepakatan  antara  para  pihak (Putri,  2015). Polri  dalam  hal  ini  selaku  penyidik  dalam  kasus  kecelakaan  tersebut  baik  yang berdampak  meninggalnya  korban,  atau  mengalami  cacat  fisik,  telah  berupaya  untuk menggunakan  mediasi  dalam  menyelesaikan  kasus  kecelakaan  (Nurhasan,  2017).  Keadilan restoratif  merupakan  sebuah  konsep pemikiran  yang  merespon  pengembangan  sistem  peradilan dengan  menitik  beratkan  pada  kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa tersisihkan  dengan  mekanisme  yang  bekerja  pada sistem  peradilan  pidana  yang  ada pada saat ini  Marlina,  2007).  Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  menarik  untuk  diteliti  tentang bagaimanakah  penegakan  hukum  terhadap  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  perspektif  UU LLAJ?
Diperlukan  adanya  penyelesaian  masalah  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  kecelakaan lalu  lintas  yang  dapat menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kesusilaan  yang  hidup  di masyarakat,  tidak hanya  berdimensi  hukum  saja.  Kesusilaan  adalah  bagian  dari  norma,  sama  seperti  hukum. Menurut  Soerjono  Soekanto,  norma  atau  kaidah  adalah  ukuran  ataupun  pedoman  untuk perilaku  atau  bertindak  dalam  hidupnya  (Purbacaraka  &  Suekanto,  2007). Menurut  Sudikno Mertokusumo  kaidah  adalah  sebagai  peraturan  hidup  yang  menetukan  bagaimana  manusia  itu seyogyanya  berperilaku  (Soedikno,  2006).  Sedangkan  Menurut  Jimmly  Asshiddiqie,  norma atau  kaidah  merupakan  pelembagaan  nilai-nilai  baik  dan buruk  dalam  bentuk  tata aturan  yang berisi  kebolehan,  anjuran  atau  perintah  (Asshiddiqie,  2011).
Kesusilaan  merupakan  peraturan  hidup  yang  berasal  dari  suara  hati  manusia. Pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan  merupakan  pelanggaran  terhadap  perasaan  yang mengakibatkan  timbulnya  rasa  penyesalan.  Norma  kesusilaan  bersifat  umum  dan  univer sa l, dapat  diterima  oleh  seluruh  umat  manusia,  dan  berlaku  konstan  dari  waktu  ke  waktu. Penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia  hendaknya  sesuai  dengan  moral Pancasila  uang  menjadi  jati  diri  bangsa  Indonesia.  Implementasi  keadilan  restoratif  dalam penyelesaian  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  sesuai  dengan  moral  Pancasila  sebagaima na diuraikan  dibawah  ini:
a. Implementasi  keadilan  restoratif  sesuai  denan  sila  pertama  Pancasila  karena memberikan  bantuan  ekonomi  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  sesuai  dengan perintah  Tuhan  dalam  berbagai  agama  sebagaimana  dimaksud  oleh  sila  pertama Pancasila.
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
b. Bantuan  atau  pertanggungjawaban  dalam  bidang  ekonomi  dengan  jumlah  yang  layak adalah  sesuai  dengan  sila  “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”,  yaitu  sila  kedua Pancasila.
c. Bersatunya  antara  pelaku  dan korban  kecelakaan  lalu  lintas  berdampak  kepada adanya persatuan  di  dalam  masyarakat  yang  menjadi  jiwa  dari  sila  ketiga  Pancasila.
d. Perdamaian  yang  disepakati  oleh  pelaku  dan  korban  kecelakaan  lalu  lintas  dapat dipastikan  diperoleh  sebagai  hasil  dari  musyawarah  mufakat  yang  menjadi  ciri  khas bangsa  Indoensia  dalam  menyelesaikan  berbagai  masalah  sebagaimana  dimaksud  oleh sila  keempat  Pancasila.
e. Penyelesaian  yang  adil  yang  diperoleh  oleh  pelaku  dan  korban  kecelakaan  lalu  lintas melalui  proses musyawarah  mufakat  tersebut  pada pokoknya  sebagai  pelaksanaan  dari sila  kelima  Pancasila.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  atau  doktrinal  (Bambang  Sunggono, 2013). Metode  penelitian  yuridis  normatif  merupakan  penelitian  hukum  kepustakaan  dimana penelitian  dilakukan  dengan  cara meneliti  data sekunder,  atau bahan  kepustakaan  saja. Metode berpikir  yang  digunakan  di dalam  penelitian  normatif  adalah  deduktif,  yang  dilakukan  dengan cara penarikan  kesimpulan  dari  sesuatu  yang  bersifat  umum  yang  sudah  terbukti  benar,  yang kemudian  kesimpulan  itu  ditujukan  untuk  sesuatu  yang  sifatnya  khusus  (Sedarmayanti  & Syarifudin,  2002).  Penelitian  ini  terkait  dengan  penerapan  peraturan  perundang-undanga n, teori-teori  hukum,  dan praktek pelaksanaan  hukum  pada umumnya  sehingga  disebut  penelit ia n deskriptif  analisis  (Soemitro,  1988). Menurut  Soerjono Soekanto  (1981) “Penelitian  deskriptif adalah  suatu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungk in dengan  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya,  serta  hanya  menjelaskan  keadaan  objek masalahnya  tanpa bermaksud  mengambil  kesimpulan  yang  berlaku  umum”.  Penelitian  ini  juga terkait  dengan  penerapan  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  dan  praktek pelaksanaan  hukum  pada  umumnya  sehingga  tidak  diragukan  lagi  bahwa  penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif  analisis  (Soemitro,  1988).

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Penegakan  hukum  terkait  dengan  adanya  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  terdapat  pengaturannya  di  dalam  Bab  XX  Ketentuan  Pidana  yang  meliput i Pasal 273 sampai  dengan  Pasal 317. Sedangkan  contoh  kasus yang  di bahas di dalam  penelit ia n ini  terkait  dengan  sanksi  pidana  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  310.
Di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ)  tindak  pidana  terkait  dengan  pelanggaran  lalu  lintas dikategorisasikan  menjadi  dua,  yaitu;  1.  Pelanggaran,  dan  2.  Kejahatan.  Terhadap  pelaku pelanggaran,  menurut  UU LLAJ  dapat dikenai  sanksi  administratif,  seperti;  peringatan  tertulis, denda  administratif,  pembekuan  izin,  dan/atau  pencabutan  izin,  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal  218 UU LLAJ.
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
Terhadap  pelanggaran  di bidang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan,  penegakan  hukumnya dilaksanakan  oleh  pihak  kepolisian  menurut  acara  pemeriksaan  cepat  dengan  sanksi  berupa denda yang  ditetapkan  oleh  pengadilan.  Sebagaimana  dimaksud  Pasal  267 ayat  (1) UU LLAJ. Di  dalam  pelaksanaannya,  persidangan  yang  memeriksa  dan  mengadili  tindak  pidana pelanggaran  lalu  lintas  dimungkinkan  diselenggaran  dengan  tidak  dihadiri  oleh  pelaku pelanggaran.  Dalam  hal  ini  persidangan  dilaksanakan  secara in absentia . Hal  tersebut  terdapat pengaturannya  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  267 ayat (2) UU LLAJ.
Prosedur  standar  sebuah  persidangan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu lintas  tentunya  dihadiri  oleh  pelaku  pelanggaran.  Dalam  hal  ini  sanksi  denda  terhadap  pelaku pelanggaran  yang  menghadiri  persidangan  dibayarkan  oleh  yang  bersangkutan  setelah putusannya  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Tetapi  apabila  dari  sejak  awal  pelaku pelanggaran  lalu  lintas  tidak  berniat  untuk  menghadiri  persidangan,  maka  pelaku  pelanggara n harus  menitipkan  uang  sejumlah  denda maksimal  pelanggaran  yang  dilakukannya  ke bank yang sudah  ditunjuk  untuk  itu,  untuk  kemudian  bukti  penyetoran  uangnya  tersebut  disertakan  di dalam  berkas perkara  yang  akan  diperiksa  di pengadilan.  Hal  tersebut  terdapat  pengaturannya di dalam  Pasal ayat (3), (4), dan (5) UU LLAJ.  Apabila  putusan  pengadilan  menetapkan  sanksi denda  yang  nilainya  lebih  kecil  dari  sanksi  denda  maksimal  terhadap  pelanggaran  yang dimaksud,  maka  pelaku  pelanggaran  harus  diberitahu  hal  tersebut  untuk  dapat  mengamb i l kembali  kelebihan  pembayarannya.  Apabila  dalam  waktu  1  (satu)  tahun  sejak  penetapan putusan  pengadilan  kelebihan  pembayaran  tersebut  tidak  diambil  kembali  oleh  pelaku pelanggaran,  maka  kelebihan  pembayaran  yang  dimaksud  akan  disetorkan  ke  kas  negara sebagai  penerimaan  negara  bukan  pajak.  Hal  tersebut  terdapat  pengaturannya  di  dalam  Pasal 268 dan Pasal  269 UU LLAJ.
Yang  dimaksud  dengan  pelanggaran  di  dalam  UU  LLAJ  adalah  berbagai  ketentuan sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  274, Pasal  275  ayat  (1),  Pasal  276, Pasal  278, Pasal  279, Pasal  280, Pasal  281, Pasal  282, Pasal  283, Pasal  284, Pasal  285, Pasal  286, Pasal  287, Pasal 288, Pasal  289, Pasal  290, Pasal  291, Pasal  292, Pasal  293, Pasal  294,  Pasal  295, Pasal  296, Pasal  297, Pasal  298, Pasal  299, Pasal  300, Pasal  301, Pasal  302, Pasal  303, Pasal  304, Pasal 305,  Pasal  306,  Pasal  307,  Pasal  308,  Pasal  309,  dan  Pasal  313.  Hal  tersebut  terdapat pengaturannya  di  dalam  Pasal  316 ayat (1) UU LLAJ.
Hal-hal  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan  di  dalam  UU  LLAJ  terdapat pengaturannya  di dlam  Pasal 316 ayat (2), yaitu;  Pasal  273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310,  Pasal  311,  dan  Pasal  312.  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  sebagaima na dimaksud  oleh  UU  LLAJ  menggunakan  hukum  acara  pidana  sebagaimana  dimaksud  oleh Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Unda ng Hukum  Acara Pidana  (KUHAP).
Apabila  dikaitkan  dengan  eksistensi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  PIdana  (KUHP), maka  UU LLAJ  merupakan lex specialis dari  KUHP. Dengan  demikian  dalam  hal  penegakan hukumnya,  meskipun  sama-sama  menggunakan  KUHAP  yang  sama,  tetapi  sanksi  hukum terkait  dengan  pelanggaran/kejahatan  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  menggunaka n sanksi  hukum  sebagaimana  yang  terdapat  di dalam  UU  LLAJ.
Sanksi  pidana  yang  terdapat  pengaturannya  di  dalam  UU LLAJ  meliputi  sanksi  pidana penjara,  kurungan,  dan  denda,  serta  pidana  tambahan.  Sanksi  pidana  penjara,  kurungan  dan
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
denda  di  dalam  UU  LLAJ  merupakan  sanksi  maksimal,  dengan  tidak  ada  batas  minimalnya. Sanksi  hukum  di dalam  UU LLAJ  merupakan  alternatif  dari  sanksi  pidana  penjara  atau  denda, sanksi  kurungan  atau  denda,  dan  sanksi  kurungan  dan/atau  denda  (Pasal  288  ayat  (2)  UU LLAJ).  Pidana  tambahan  dapat berupa pencabutan  Surat  Izin  Mengemudi  atau  ganti  kerugian yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  lalu  lintas,  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  314  UU LLAJ.
Meskipun  sama-sama  “dipenjara”, sanksi  pidana  penjara  relatif  lebih  lama dibandingkan  dengan  sanksi  pidana  kurungan.  Maksimal  sanksi  pidana  penjara  paling tingginya  adalah  6  (enam)  bulan,  dan  maksimal  sanksi  denda  paling  tingginya  adalah  Rp. 1.500.000, - (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  273 ayat  (3) UU  LLAJ.  Tetapi  karena  tidak  ditetapkan  batas  minimum  sanksi  pidana  di  dalam  UU  LLAJ, maka  dimungkinkan  besarnya/beratnya  sanksi  pidana  penjara  bisa sama  atau  lebih  rendah  dari sanksi  pidana  kurungan.  Demikian  juga  halnya  dengan  besarnya  nilai  denda  yang  menjadi alternatif  dari  sanksi  pidana  penjara  dan  pidana  kurungan  yang  dimaksud.  Sanksi  pidana penjara  sebagaimana  dimaksud  Pasal  273 dan  Pasal  274 UU LLAJ.  Sedangkan  sanksi  pidana kurungan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  275 sampai  dengan  Pasal  313 UU LLAJ.
Proses  penyelidikan  dalam  suatu  kasus  pidana  pada  pokoknya  dilakukan  oleh  pihak kepolisian,  kecuali  apabila  peraturan  perundang-undangan  menentukan  lain,  missal; penyelidikan  pelaggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berat  dilakukan  oleh  Komisi  Nasional Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  sebagaimana  dimaksud  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia.  Sementara  itu proses penyidikan  suatu  kasus  pidana  pada umumnya  dilakukan  oleh  penyidik  kepolisian  dan Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS),  kecuali  pada  kasus  pelanggaran  HAM  berat penyidikannya  dilakukan  oleh  Jaksa Agung.
Proses  penyidikan  tindak  pidana  lalu  lintas  dilakukan  oleh  penyidik  kepolisian  dan PPNS,  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  259  UU  LLAJ.  Penyidik  kepolisian  dalam  hal melakukan  penindakan  terhadap  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  harus  memperhaikan  beberapa peraturan  perundang-undangan,  diantaranya:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana.
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 2 Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 22 Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan.
Hal  tersebut  terdapat pengaturannya  di dalam  Pasal  260 ayat  (1) UU LLAJ.
Penegakan  hukum  oleh  penyidik  kepolisian  terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang dikategorisasikan  sebagai  kejahatan  tidak  selamanya  berujung  kepada pemidaan,  baik  berupa pidana  penjara,  kurungan,  dan/atau  denda,  serta pidana  tambahan.  Hal  tersebut  dimungkinka n karena  di  dalam  proses  penegakan  hukum  yang  dimaksud  dimungkinkan  menggunakan  cara diversi,  yaitu  diselesaikan  secara  non  litigasi  (di  luar  pengadilan)  dengan  menggunaka n mekanisme  keadilan  restoratif.  Hal  tersebut  terdapat  pengaturannya  di  dalam  Perpol  No.  8 Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Keadilan restoratif  di dalam  Pasal 1 angka  3 Perpol  tersebut  didefinisikan  sebagai;  “penyelesaian  Tindak
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
Pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korhan,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada keadaan semula.”  Sedangkan  menurut  Pasal 1 angka  2-nya, tindak  pidana  adalah;  “Tindak Pidana  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum  berupa  kejahatan  atau  pelanggaran  yang diancam  dengan  hukuman  pidana  penjara,  kurungan  atau  denda.”  Penanganan  tindak  pidana berdasarkan  keadilan  restoratif  oleh  pihak  kepolisian  dapat  dilaksanakan  pada  tahap penyelenggaraan  fungsi  reserse  kriminal,  penyelidikan,  atau  penyidikan,  sebagaima na dimaksud  ketentuan  Pasal  2 ayat  (1) Perpol yang  dimaksud.
Suatu  tindak  pidana  agar dapat diselesaikan  dengan  menggunakan  mekanisme  keadilan restoratif  oleh  pihak  kepolisian,  maka  harus  memenuhi  syarat  umum  dan syarat  khusus.  Yang dimaksud  dengan  syarat  umum  disini  adalah  tindak  pidana  yang  dimaksud  sedang  pada tahap proses di reserse kriminal,  penyelidikan,  atau penyidikan.  Sementara  itu  yang  dimaksud  syarat khusus  hanya  berlaku  pada  imeplementasi  keadilan  restoratif  di  tingkat  penyelidikan  atau penyidikan.  Hal  tersebut  terdapat  pengaturannya  di  dalam  ketentuan  Padal  3  Perpol  yang dimaksud.
Persyaraatan  umum  proses keadilan  restoratif  meliputi  syarat  materiil  dan formil  (Pasal 4 Perpol  No. 8 Tahun  2021).  Yang  dimaksud  dengan  syarat  materiil  sebagaimana  dimaksud Pasal  5-nya meliputi:
1. Tidak  menimbulkan  keresahan  dan/atau  penolakan  dari  masyarakat.  Berdasarkan  hal tersebut  maka  proses  keadilan  restoratif  tidak  dapat  dilaksanakn  apabila  masyarakat menjadi  resah atau  masyarakat  nyata-nyata  menolaknya.
2. Tidak  berdampak  konflik  sosial.  Apabila  pelaksanaan  keadilan  restoratif  patut  diduga akan  menimbulkan  konflik  sosial  di  masyarakat,  maka  keadilan  restoratit  tidak mungkin  dilaksanakan.
3. Tidak  berpotensi  memecah  belah  bangsa.  Secara  sederhana  dapat  difahami  bahwa untuk  kasus-kasus  yang  bersifat  SARA,  tidak  mungkin  diselesaikan  melalui  proses keadilan  restoratif.
4. Tidak  bersifat  radikalisme  dan  separatism.  Dengan  demikian  untuk  kasus-kasus  yang terkait  dengan  tindak  pidana  terorisme  tidak  mungkin  dilaksanaka  proses  keadilan restoratif.
5. Bukan  pelaku  pengulangan tindak  pidana  berdasarkan  putusan pengadila n. Berdasarkan  ketentuan  ini,  residivis  tidak  dapat  diproses  melalui  keadilan  restoratif. Tetapi  apabila  seseorang  sedang di proses hukum  terkait  dengan  beberapa tindak  pidana yang  belum  ada  keputusan  pengadilannya,  maka  proses  keadilan  restoratif  masih mungkin  untuk  dilaksanakan.
6. Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana terhadap  keamanan  negara,  tindak  pidana korupsi,  dan  tindak  pidana  terhadap  nyawa  orang.  Berdasarkan  hal  tersebut,  secara limitatif  proses  keadilan  restoratif  tidak  dapat  dilaksanakan  untuk  tindak  pidana tertentu.  Yang  dimaksud  dengan  “tindak  pidana  terhadap nyawa  orang”  dapat diartikan sebagai  tindak  pidana  “pembunuhan”,  dan  tidak  termasuk  tindak  pidana  lainnya meskipun  menimbulkan  kematian  kepada korbannya.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  syarat  formil  proses keadilan  restoratif  adalah:
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
1. Perdamaian  dari  kedua  belah  pihak,  kecuali  tindak  pidana  narkotika.  Hal  tersebut mewajibkan  kepada  para pihak  yang  terkait  (pelaku  dan  korban  tindak  pidana)  untuk melakukan  perdamaian  yang  dibuktikan  dengan  adanya  surat  perdamaian  yang ditandatangani  oleh  para  pihak.  Pada  tindak  pidana  narkotika,  pelaku  tindak  pidana narkotika  dikategorikan  kedalam  beberapa  kategori,  seperti;  pengedar  dan  pengguna. Bagi  pengedar  narkotika  tidak  mungkin  diimplementasikan  keadilan  restoratif,  tetapi bagi  pengguna  (korban)  narkotika  masih  dimungkinkan  diselesaikan  melalui  keadilan restoratif,  misalnya  dengan  menempatkannya  di  instalasi  rehabilitasi,  atau  instalas i perawatan  kesehatan  lainnya.
2. Pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  kecuali  untuk  tindak  pidana narkotika.  Yang  dimaksud  dengan  hak-hak  korban  disini  diantaranya  adalah; mengembalikan  barang,  mengganti  kerugian,  menggantikan  biaya  yang  ditimbulaka n dari  akibat  tindakan  pidana,  dan/atau  mengganti  kerusakan  yang  ditimbulkan  akibat tindak  pidana.  Di dalam  pelaksanaannya  “nilai”  dari hak-hak korban tersebut  disepakati oleh  para pihak  yang  terkait  (pelaku  dan korban), tidak perlu  ditetapkan  melalui  putusan pengadilan.  Pemenuhan  hak-hak  korban  tersebut  harus  dibuktikan  oleh  adanya kesepakatan  yang  ditandatangani  oleh  para pihak  yang  terkait  dan berkepentingan.
Pengaturan  terkait  hal  tersebut  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal 6 Perpol  No. 8 Tahun  2021.
Persyaratan  khusus  di  dalam  proses  keadilan  restoratif  sebagaimana  dimaksud  oleh Pasal  7  Perpol  No. 8  Tahun  2021  merupakan  persyarakatan  tambahan  untuk  tindak  pidana; informasi  dan transaksi  elektronik  (ITE),  narkoba, dan lalu  lintas.  Karena penelitian  ini  terkait dengan  tindak  pidana  lalu  lintas,  maka syarat  khususnya  adalah:
1. “Kecelakaan  laIu  lintas  yang  disebabkan  mengemudikan  kendaraan  bermotor  dengan cara  dan  keadaan  membahayakan  yang  mekibatkan  kerugian  materi  dan/atau  korban luka  ringan;  atau
2. Kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  karena  kelalaiannya  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.”
Contoh  kasus  yang  dianalisis  di  dalam  penelitian  ini  terkait  dengan  Laporan  Polisi Nomor:  LP/B/807/VIII/2023/SPKT/  POLRESTABES  BANDUNG/POLDA  JAWA  BARAT. Pembuat  laporannya  adalah  MH.  Pelapor  melaporkan  bahwa  pada  hari  Kamis  tanggal  24 Agustus  2023 sekitar  jam  20.45 WIB di Jl.  Ibrahim  Adjie  depan rumah  No. 164 RT. 005 RW. 003  Babakan  Sari,  Kiaracondong,  Kota  Bandung  telah  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi  antara  kendaraan  roda dua (sepeda motor)  merek  Yamaha  Nmax  No. Pol. D 4652 ZAP dengan  kendaraan  roda  empat  (mobil)  penumpang  Toyota  Etios  No. Pol.  D  1285 ZQ. Dalam hal  ini  yang  dilaporkan  adalah  YG, sedangkan  yang  menjadi  korban  adalah  EPF. Laporannya sendiri  dibuat  pada hari  Sabtu tanggal  26 Agustus  2023.
Kecelakaan  lalu  lintas  terjadi  antara  kendaraan  roda dua (sepeda motor)  Yamaha  Nmax No. Pol. D 4652 ZAP yang  dikendarai  oleh  Terlapor,  dimana  yang  menjadi  penumpang  sepeda motor  tersebut  adalah  Korban. Sepeda motor  tersebut  melaju  dari  arah utara  menuju  ke selatan di  Jl.  Ibrahim  Adjie,  setibanya  di  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  Terlapor  tidak berkonsentrasi  sehingga  sepeda motor  yang  dikendarainya  tersebut  menabrak  kendaraan  roda empat  (mobil)  penumpang  Toyota  Etios  No. Pol. D 1285 ZQ yang  dikendarai  oleh  RSP, yang pada  saat  tersebut  sedang  melaju  dari  arah  utara  ke  arah  selatan  di  Jl.  Ibrahim  Adjie.
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
Kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  mengakibatkan  Korban mengalami  luka  ringan  dengan  kerugian Rp. 2.000.000, - (dua juta  rupiah).  Bahwa  motif  dari  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut adalah  karena  lalai  ( culva ), dimana  sasaran  dari  kelalaian  tersebut  adalah  jiwa/nyawa,  dengan demikian  modus  operandinya  adalah  kelalaian.  Laporan  polisi  yang  dimaksud  diterima  oleh Franciskus  Goktua  Simarmata  (Brigadir)  dan  diketahui  oleh  an.  Ka. SPKT  Resor  Kotabesar Bandung  Edwin  Wibawa  S.  (Inspektur  Polisi  Satu).  Kecelakaan  lalu  lintas  ini  meskipun melibatkan  dua  kendaraan,  tetapi  dikategorikan  sebagai  kecelakaan  tunggal  karena  pada kenyataannya  salah  satu  kendaraan,  yaitu  kendaraan  roda  empat  (mobil  penumpang)  dalam keadaan diam  (parkir).
Tindakan  pihak  kepolisian  selanjutnya  setelah  menerima  laporan  polisi  adalah melakukan  pemeriksaan  di  TKP  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  dibuatkannya  Berita Acara Pemeriksaan  Di TKP yang  dibuat  pada tanggal  26 Agustus  2023, dimana  di dalam  berita acara tersebut  dijelaskan  beberapa hal  sebagai  berikut:
1. Dilakukan  pengukuran  lebar Jl.  Ibrahim  Adjie,  dimana  hasilnya  adalah  7 (tujuh)  meter.
2. Jl.  Ibrahim  Adjie  dilengkapi  dengan  garis  marka  jalan  yang  terputus.
3. Pola  Jl.  Ibrahim  Adjie  adalah  lurus  satu  arah  tidak  dilengkapi  dengan  median  pemisah jalan.
4. Tempat  Kejadian  Perkara di  Jl.  Ibrahim  Adjie  depan No. 162 Kelurahan  Babakan  Sari Kecamatan  Kiaracondong  Kota Bandung.
5. Pada TKP ditemukan  titik  tabrak  sejauh  3 (tiga)  M arah  barat  dari  bangunan  No. 163 yang  digunakan  sebagai  patokan.
6. Hasil  pengamatan  bahwa  TKP berada disekitar  lingkungan  perkantoran.
Tindakan  petugas  kepolisan  di TKP meliputi:
1. Mendatangi  Tempat  Kejadian  Perkara.
2. Melakukan  olah  Tempat  Kejadian  Perkara.
3. Menemukan  saksi-saksi  yang  mengetahui  kejadian  kecelakaan  lalu  lintas  yang dimaksud.
4. Melakukan  pengukuran  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  secara  bersama-sama dengan  saksi.
5. Melakukan  penyitaan  barang  bukti  berupa  1 (satu)  lembar  STNK (Surat  Tanda  Nomor Kendaraan)  kendaraan  roda dua (sepeda motor)  merek Yamaha  Nmax No. Pol. D 4652 ZAP an. AR.
Berita  Acara  Pemeriksaan  Di  TKP  ditandatangani  oleh  Penyidik  Pembantu  Indra  Saputra (Aipda).  Selain  membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan  Di  TKP,  Penyidik  Pembantu  juga membuat  Sket  Gambar  yang  menggambarkan  proses  terjadinya  kecelakaan  yang  dimaksud. Sket  Gambar  tersebut  kemudian  ditandatangani  oleh  Penyidik  Pembantu  beserta  Penyidik, yaitu  Kanit  Gakkum  (Arif  Saepul  Haris/AKP),  serta satu  orang  saksi,  yaitu  DFI.
Pada  tanggal  26  Agustus  2023,  pihak  Polrestabes  Bandung  mengeluarkan  Surat Perintah  Tugas  Nomor  SP.  Gas/352/KLL/VIII/2023/GAKKUM  kepada  Penyidik  Pembantu untuk  melakukan  pemeriksaan,  penangkapan,  penahanan,  penyitaan  dan  Tindakan  Hukum lainnya  terkait  dengan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B/807/VIII/2023/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA  JAWA  BARAT  tanggal  24 Agustus  2023. Pada tanggal  yang  sama  (26 Agustus  2023)  juga  dikeluarkan  Surat  Perintah  Penyelidikan  Nomor  SP. Lidik  / 352 /  KLL  /
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
VIII  / 2023 /GAKKUM  kepada Penyelidik  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  peristiwa terjadinya  kecelakaan  yang  dimaksud.  Dan  kemudian  pada  tanggal  27  Agustus  2023 ditandatangani juga  Surat  Perintah  Penyidikan Nomor  SP.Sidik  /  352  /  KLL  / VIII/2023/GAKKUM,  yang  pada  pokoknya  memerintahkan  Penyidik  Pembantu  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  peristiwa  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi pada hari  Kamis  tanggal  24 Agutstus  2023 sekitar  jam  20.45 WIB di  Jl.  Ibrahim  Adjie  depan No.  163  Kelurhan  Babakan  Sari  Kecamatan  Kiaracondong  Kota  Bandung  sebagaima na dimaksud  oleh  Pasal  310 ayat  (2)  UU  LLAJ;  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan Bermotor  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  dengan  korban luka  ringan  dan kerusakan  Kendaraan dan/atau  barang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 229 ayat  (3),  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak  Rp.  2.000.000,00  (dua  juta  rupiah).”  Pasal  229  ayat  (3);  “Kecelakaan  Lalu  Lintas sedang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b  merupakan  kecelakaan  yang mengakibatkan  luka  ringan  dan  kerusakan  Kendaraan  dan/atau  barang.”  Pada  saat  yang bersamaan  (tanggal  27 Agustus  2023) diterbitkan  juga  Surat Nomor:  SPDP/352/VIII/2023/Sat Lantar  perihal  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  Perkara Kecelakaan  Lalu  Lintas  (SPDP) yang  ditujukan  kepada  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Bandung,  dimana  surat  yang  dimaksud ditandatangani  oleh  Kanit  Gakkum  sebagai  Penyidik.
Setelah  adanya  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  SP.  Gas  /  352  /  KLL  /  VIII  / 2023/GAKKUM  tanggal  26  Agustus  2023,  pada  tanggal  yang  sama  dibuatlah  Berita  Acara Pemeriksaan  Saksi  MH  oleh  Penyidik  Pembantu.  Saksi  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa kecelakaan  yang  dimaksud  terjadi  di  Jl.  Ibrahim  Adjie  Kelurahan  Babakan  Sari  Kecamatan Kiaracondong  Kota  Bandung.  Saksi  pada  saat  tersebut  menerima  telepon  dari  adik  iparnya yang  Bernama  YG (Terlapor)  yang  memberitahukan  bahwa sudah  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas antara  kendaraan  bermotor  roda dua  (sepeda  motor)  merek  Yamaha  Nmax  No. Pol.  D  4652 ZAP dengan  kendaraan  bermotor roda empat (mobil)  penumpang  Toyota Etios  No. Pol. D 1285 ZQ di Jl. Ibrahim  Adjie  kendaraan  bermotor  roda dua dikendarai  oleh  Terlapor  melaju  dari  arah utara  menuju  arah  selatan  kemudian  menabrak  kendaraan  bermotor  roda  empat  yang dikemudikan  oleh  NA yang  sedang  berhenti.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  kecelakaan  lalu lintas  ini  dapat dikategorikan  sebagai  kecelakaan  lalu  lintas  tunggal  meskipun  melibatkan  dua kendaraan  yang  berbeda, yaitu  sepeda motor  dan mobil  penumpang.
Kemudian  pada tanggal  30 Agustus  2023 telah  dibuat  Berita  Acara  Pemeriksaan  Saksi atas  nama  Dani  Fahri  Irawan.  Pada  pokoknya  saksi  menerangkan  bahwa  kecelakaan  yang dimaksud  terjadi  di  Jl.  Ibrahim  Adjie  depan  rumah  No.  164  Kelurahan  Babakan  Sari Kecamatan  Kiaracondong  Kota Bandung  pada saat kendaraan  bermotor  roda dua  melaju  dari arah  utara  menuju  arah  selatan,  kemudian  pengemudi  sempat  melihat  ke  samping,  dan kemudian  kendaraan  bermotor  roda dua tersebut  menabrak  belakang  kendaraan  bermotor  roda empat  yang  sedang  berhenti.
Pada  tanggal  31  Agustus  2023,  tersangka  pada  kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang dimaksud  menandatangani  Berita  Acara  Penolakan  Tersangka  Menggunakan  Haknya  Untuk Didampingi  Pengacara  Atau  Penasehat  Hukum.  Hal  tersebut  menegaskan  bahwa  Tersangka untuk  sementara  menolak  untuk  menggunakan  haknya  didampingi  oleh  pengacara  atau penasehat  hukum  dengan  tidak  memberika n  alasan  yang  jelas.  Berita  acara  yang  dimaksud
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
didukung  dengan  adanya  Surat  Pernyataan  Tidak  Didampingi  Pengacara/Kuasa  Hukum  yang ditandatangani  oleh  Tersangka  pada tanggal  31 Agustus,  dan akan menghadapi  masalah  hukum yang  dimaksud  sendiri.
Pada  tanggal  31  Agustus  2023  juga  dibuatkan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Tersangka yang  pada pokoknya  menerangkan  bahwa  kecelakaan  tersebut  terjadi  pada hari  Kamis  tanggal 24 Agustus  2023 sekitar  jam  20.45 WIB di Jl.  Ibrahim  Adjie  depan  rumah  No. 164 Kelurahan Babakan  Sari  Kecamatan  Kiaracondong  Kota  Bandung.  Pada  awalnya  Tersangka  dengan anaknya  yang  Bernama  Elvina  Putri  Fadila  mengendarai  kendaraan  bermotor  roda  dua  dari arah  utara  menuju  ke  arah  selatan.  Kemudian  setelah  sampai  ke TKP  Tersangka  melihat  ke belakang  sehingga  kendaraan  roda dua yang  sedang  dikemudikannya  tersebut  menabrak  bagian belakang  kendaraan  bermotor  roda empat  yang  sedang  berhenti.  Kemudian  Tersangka  terjatuh Bersama  anaknya  ke aspal.  Setelah  itu  dibantu  oleh  warga  Tersangka  dan  anaknya  dibawa  ke RSHS.
Di  dalam  perkembangannya  kemudian  dibuatlah  Surat Kesepakatan  Perdamaian  antara pengendara  kendaraan  bermotor  roda dua dengan  pengemudi  kendaraan  bermotor  roda empat dimana  kesepakatannya  adalah  sebagai  berikut:
1. Kedua belah  pihak  menyadarai  bahwa kecelakaan  tersebut  sudah  merupakan  takdir dari Tuhan  Yang  Maha Esa.
2. Untuk  kerusakan  kendaraan  akan ditanggung  masing- masing  pihak.
3. Apabila  dikemudian  hari  ada  yang  mempermasalahkan  kembali  kecelakaan  yang dimaksud  tanpa  sepengetahuan  kedua belah  pihak,  maka dianggap  tidak  benar.
Tindak  lanjut  ditandatanganinya  Surat  Kesepakatan  Perdamaan  yang  dimaksud,  kemudian Kanit  Gakkum  Polrestabes  Bandung  pada  tanggal  30  Agustus  2023  membuat  Nota  Dinas Nomor  B/ND-176/VIII/HUK.7.1/2023  kepada  Kasat  Lantas  Polrestabes  Bandung  perihal Pengajuan  Permohonan Restorative  Justice Unit  Gakkum  Sat  Lantas,  yang  pada  pokoknya mengajukan  Permohonan Restorative Justice kecelakaan  lalu  lintas  yang  melibatkan  kendaraan bermotor  roda  dua  (sepeda  motor)  Yamaha  Nmax  No.  Pol.  D5642  ZAP  dengan  kendaraan bermotor  roda empat  (mobil)  penumpang  Toyota  Etios  No. Pol. D 1265 ZQ.
Langkah  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  adalah  melakukan  gelar perkara pada tanggal  30 Agustus  2023 terkait  dengan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  pada tanggal  24 Agustus  2023 tersebut.  Adapun  hasil  gelar  perkara  yang  dimaksud  adalah  sebagai berikut:
1. Telah  terpenuhinya  syarat  materiil  dan  formil  sesuai  dengan  Perpol  Nomor 8 Tahun  2021 Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  maka  Laporan  Polisi Nomor LP / B / 807 / VIII / 2023 / SPKT / POLRESTABES  BANDUNG/POLDA  JAWA BARAT  tanggal  26 Agustus  2023, sepakat dihentikan  penyidikannya  sesuai  keadilan.
2. Dibuatkan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penyidikan  dan  Surat  Perintah  Penghent ia n Penyidikan.
Terhadap  Surat  Kesepakatan  Perdamaian  tersebut  kemudian  dibuatkan  Berita  Acara Klarifikasi  yang  pada  pokoknya  para  pihak  yang  terkait  menerangkan  kebenaran  Surat Keterangan  Perdamaian  yang  dimaksud  dihadapan  Penyidik  Pembantu.  Berita  Acara Klarifikasi  ini  dibuat  pada tanggal  31 Agustus  2023. Pada tanggal  yang  sama  kemudian  secara berturut-turut dikeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan Nomor
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
SPPP/3223/KLL/VIII/2023/Lantas  dan  Surat  Penetapan  Penghentian  Penyidikan  Nomor  S. Tap/322A/KLL/VIII/2023/Lantas.
Terkait  dengan  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B/807/VIII/2023/SPKT/  POLRESTABES BANDUNG/POLDA  JAWA  BARAT,  pemenuhan  syarat  materiil  dan  formil  agar  dapat dilaksanakan  proses keadilan  restoratif  dapat diuraikan  sebagai  berikut.
1. Syarat  umum.
a. Syarat  materiil.
1) Tidak  menimbulkan  keresahan  dan/atau  penolakan  dari  masyarakat. Keselakaan  lalu  lintas  ini  terjadi  karena  pengendara  sepeda motor  yang  sedang membonceng  anaknya,  karena  kelalaiannya,  menabrak  mobil  yang  sedang berhenti  (parkir).  Yang  menjadi  korban  pada kecelakaan  lalu  lintas  ini  adalah pengendara  dan penumpang  sepeda motor.  Sementara  itu  kedua kendaraan  yang bertabrakan  sama-sama  mengalami  kerugian.  Sedangkan  pengendara  mobil tidak  mengalami  luka-luka.  Hasil  penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilakukan oleh  pihak  kepolisian,  kecelakaan  ini  terjadi  disebabkan  karena  kelalaian  yang dilakukan  oleh  pengendara  sepeda  motor,  tersangkanya  adalah  pengendara sepeda motor.  Dalam  hal ini  dapat dipastikan  bahwa penyelesaian  tindak  pidana lalu  lintas  ini  dengan  menggunakan  mekanisme  keadilan  restoratif  tidak  akan menimbulkan  keresahan  atau  penolakan  dari  masyarakat  karena  sama  sekali tidak melibatkan  atau mengganggu  kepentingan  masyarakat.  Tindak  pidana  lalu lintas  ini  hanya  merugikan  para pihak  yang  menjadi  korban  saja.
2) Tidak  berdampak konflik  sosial.  Karena tindak  pidana  lalu  lintas  ini  sama sekali tidak  terkait  dan  tidak  melibatkan  masyarakat  pada  umumnya,  maka  dapat dipastikan  bahwa  implementasi  keadilan  restoratif  pada perkara ini  tidak  akan berdampak  menimbulkan  adanya  konflik  sosial.
3) Tidak  berpotensi  memecah  belah  bangsa.  Kasus  kecelakaan  lalu  lintas  ini bersifat  lokal  saja,  tidak  melibatkan  kepentingan  masyarakat  yang  bersifat  luas (nasional),  sehingga  sama  sekali  tidak  berpotensi  memecah  belah  bangsa.
4) Tidak  bersifat  radikalisme  dan  separatisme.  Kasus  kecelakaan  lalu  lintas  ini tidak  mengandung  unsur-unsur  yang  bersifat  radikal  dan  separatis,  sehingga tidak  bersifat  radikalisme  dan separatisme.
5) Bukan  pelaku  pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan  pengadila n. Pengendara  sepeda motor  yang  menjadi  pelaku  tindak  pidana  karena  kelalaia n pada kasus  ini  tidak  mempunyai  catatan  kepolisian  sebelumnya  sehingga  pada perkara ini,  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas  bukan  seorang  residivis.
6) Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap keamanan  negara,  tindak pidana  korupsi,  dan  tindak  pidana  terhadap  nyawa  orang.  Tindak  pidana  lalu lintas  tidak  menjadi  bagian  dari  tindak  pidana  tersebut.
b. Syarat  formil.
1) Perdamaian  dari  kedua  belah  pihak.  Pada  kasus  ini  terdapat  bukti  adanya kesepakatan  perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  pengemudi  sepeda  motor sebagai  pihak  yang  melakukan  tindak  pidana  lalu  lintas  karena  kelalaia nnya
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
dengan  pengemudi  mobil  yang  pada posisi  diam  kemudian  ditabrak  oleh sepeda motor.
2) Pemenuhan  hak-hak korban dan tanggung  jawab pelaku.  Di  dalam  kesepakatan perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  para  pihak  disepakati  salah  satunya disepakati  bahwa  pada  pokoknya  segala  kerugian  yang  dialami  oleh  masihg- masing pihak  akibat  terjadinya kecelakaan lalu lintas ini menjadi tanggungjawab  masing- masing  pihak.  Dengan  kata  lain  tidak  ada  kewajiban masing- masing  pihak  untuk  memberikan  penggantian  dalam  bentuk  apa  pun kepada masing-masing  pihak  lainnya.
2. Syarat  khusus.
a. “kecelakaan  laIu  lintas  yang  disebabkan  mengemudikan  kendaraan  bermotor dengan  cara  dan  keadaan  membahayakan  yang  mekibatkan  kerugian  materi dan/atau  korban  luka  ringan;  atau
b. Kecelakaan  lalu  lintas  di  jalan  karena  kelalaiannya  yang  mengakibatkan  korban manusia  dan/atau  kerugian  harta  benda.”
Bahwa  pengendara  sepeda  motor  yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  sepeda motor  yang  dikendarainya  manabrak  mobil  yang  sedang  berhenti,  sehingga menyebabkan  kerusakan  sepeda  motor  dan  mobil  yang  dimaksud,  dan  juga menimbulkan  korban  luka,  yaitu  pengemudi  sepeda  motor  dan  penumpang  sepeda motor,  maka  hal  tersebut  telah  memenuhi  syarat  khusus  yang  dimaksud.
Untuk  menganalisis  contoh  kasus  pada  penelitian  ini  digunakan  teori  keadilan.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Aristoteles  bahwa  keadilan  menempati  posisi  yang  penting dalam  hal  penetapan  hukum.  Yang  dimaksud  penetapan  hukum  pada  studi  kasus  ini  adalah pada saat penetapan  tersangkanya.  Aristoteles  membagi  keadilan  menjadi  keadilan  distribut i f dan keadilan  komutatif.  Dalam  hal  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  harus dilihat  menggunaka n persepktif  keadilan  distributif,  dimana  dengan  tidak  melihat  siapa  yang  melakukan  tindak pidana  lalu  lintas,  maka  orang  tersebut  harus  memperoleh  hukuman  yang  adil.  Sementara  itu terkait  dengan  berat  ringannya  hukuman,  dapat  menggunakan  pemikiran  Aristoteles  tentang keadilan  distributif,  dimana  berat ringannya  hukuman  yang  diterima  oleh  pelaku  tindak  pidana harus  relevan  dengan  berat  ringannya  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  atau  disesuaika n dengan  berat ringannya  akibat  dari  tindak  pidana  tersebut.
Studi  kasus  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  menggunakan  keadilan  restoratif sebagai  sarana  penegakan  hukumnya.  Dikaitkan  dengan  pendapat  Aristoteles  tentang  keadilan hukum,  maka  hukum  (dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  keadilan restoratif)  akan dikatakan  sebagai  adil  apabila  proses keadilan  restoratif  dirasakan  sebagai  adil oleh  para pihak  yang  terkait.  Demikian  juga  sebaliknya,  hukum  diperspektifkan  sebagai  tidak adil  oleh  para pihak  apabila  putusan  keadilan  restoratit  tidak  dirasakan  sebagai  adil  oleh  para pihak  yang  terkait.
Teori  hukum  lainnya  yang  digunakan  di dalam  penelitian  ini  adalah  teori negara  hukum. Hal  tersebut  pada  pokoknya  bersesuaian  dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Unda ng Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Salah satunya  disebabkan  karena  warisan  sejarah,  Indonesia  saat  ini  adalah  negara  hukum  yang menganut  tradisi  hukum  eropa ontinental  atau civil law , yaitu; rechtsstaat . Unsur-unsur  negara
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
hukum  yang  dikemukakan  oleh  Berge  sesuai  digunakan  untuk  melakukan  analisis  terhadap kasus  yang  menjadi  bagian  penelitian  ini.  Unsur-unsur  negara  hukum  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Asas  legalitas.  Semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  dalam  rangka penegakan  hukum  terkait  dengan  kasus  yang  dimaksud  harus  didasarkan  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.
2. Perlindungan  hak  asasi  manusia.  Pada  pokoknya  proses  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  pihak kepolisian  harus  mengedepankan  perlindungan  hak asasi manusia, yaitu  perlindungan  terhadap  korban.  Dalam  perkara  yang  menjadi  studi  kasus  pada penelitian  ini,  korban  adalah  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas.  Meskipun  korban kecelakaan  adalah  orang  yang  sama  dengan  tersangka  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas, tetapi  orang  tersebut  diberikan  hak  oleh  hukum  untuk  memperoleh  penyelesa ia n kasusnya  dengan  menggunakan  mekanisme  keadilan  restoratif.
3. Pemerintah  terikat  pada  hukum.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksud  sebagai  pemerinta h adalah  pihak  kepolisian  yang  melaksanakan  fungsinya  sebagai  penyelenggara keamanan  dan  ketertiban  dalam  negeri.  Salah  satu  tugas  pihak  kepolisian  adalah melakukan  penegakan  hukum.  Terkait  dengan  kasus yang  dianalisis  di dalam  penelit ia n ini,  proses penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  didasarkan  kepada peraturan  perundang-undangan  yang  belaku.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  pihak kepolisian  sebagai  representasi  dari  pemerintah  negara  terikat  kepada hukum  pada saat melaksanakan  tugasnya  untuk  melakukan  penegakan  hukum,  hususnya  penegakan hukum  terkait  dengan  lalu  lintas.
4. Monopoli  paksaan  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menjamin  penegakan  hukum. Kasus-kasus  yang  dianalisis  di  dalam  penelitian  ini  nyata-nyata  memperlihatka n monopoli  yang  dimiliki  oleh  pemerintah,  melalui  representasinya  yaitu  kepolisian,  pada saat  dilakukannya  proses  penegakan  hukum,  yaitu;  meskipun  faktanya  pelaku  tindak pidana  lalu  lintas  adalah  korban  kecelakaan  lalu  lintas  itu  sendiri,  proses  penetapan korban  kecelakaan  lalu  lintas  sebagai  tersangka  pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas  tetap dilakukan.  Bahkan  sekalipun  korban  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  meninggal  dunia, demi  penegakan  hukum,  tetap  terlebih  dahulu  ditetapkan  sebagai  tersangka  pelaku tindak  pidana  lalu  lintas.
5. Pengawasan  oleh  hakim  yang  merdeka.  Pada  saat  dilakukannya  proses  penyitaan barang  bukti,  pihak  kepolisian  tetap meminta  izin/persetujuan  kepada ketua pengadila n yang  berwenang  untuk  itu.
Teori  hukum  lainnya  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  penegakan hukum.  Sebagaimana  pendapat  Satjipto  Rahardjo  yang  berpendapat  bahwa  pada  pokoknya penegakan  hukum  bukan  hanya  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  saja,  tetapi  lebih  dari  itu untuk  memperoleh  manfaat  sosial  dan  keadilan.  Dengan  digunakannya  proses  keadilan restoratif  untuk  menyelesaikan  perkara  yang  menjadi  studi  kasus  pada  penelitian  ini,  nyata - nyata  menunjukan  bahwa  manfaat  sosial  adalah  tujuan  utamanya.  Sementara  itu  keadilan  akan secara  serta  merta  dirasakan  oleh  para  pihak  yang  terkait  dengan  penyelesaia n  perkara  yang dimaksud  pada saat hal  tersebut  mendatangkan  manfaat  sosial.
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
Mertokusumo berpendapat  pada  pokoknya  bahwa  penegakan  hukum harus memperhatikan  unsur-unsur  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Terkait  dengan perkara  yang  menjadi  studi  kasus  penelitian  ini,  pihak  kepolisian  yang  melaksanaka n kewajibannya  untuk  melakukan  penegakan  hukum  nyata-nyata  sudah  memperhatikan  masalah kepasitan  hukum,  dimana  perkara yang  dimaksud  diproses  secara cepat  (selesai  dalam  kurun waktu sekitar  satu bulan),  dan ditetapkan  juga  siapa tersangkanya,  dan bagaimana  penyelesa ia n perkaranya.
Pihak  kepolisian  juga  memperhatian  secara  sungguh-sungguh  terkait  dengan kemanfaatan  dari  proses  penegakan  hukum  yang  dimaksud.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan difasilitasinya  keinginan  para  pihak  yang  terkait  untuk  menyelesaikan  perkara  ini  melalui proses keadilan  restoratif,  tidak  dilanjutkan  proses penyidikannya  ke tahap penuntutan,  karena proses  penuntutan  pada  perkara  yang  dimaksud  patut  diduga  secara  wajar  sebagai  tidak bermanfaat  bagi  siapa pun,  termasuk  tidak  bermanfaat  bagi  negara.
Demikian  juga  dengan  unsur  keadilan,  pihak  kepolisian  memperhatikan  dengan sungguh-sungguh  masalah  tersebut.  Hal  itu  dapat  dilihat  kebebasan  yang  dimiliki  oleh  para pihak  untuk  secara aktif  ikut  serta dan menjadi  bagian  dari proses penyelesaian  perkara. Karena dengan  turut  serta secara aktifnya  para pihak  yang  terkait,  diharapkan  putusan  perkara ini  dapat memberikan  keadilan  yang  sebesar-besarnya  bagi  para pihak  terkait  tersebut.

## KESIMPULAN
Penegakan  hukum  terkait  dengan  adanya  kecelakaan  lalu  lintas  sebagaimana  dimaksud oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  dilaksanakan  melalui  proses penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilakukan  oleh pihak  kepolisian  sampai  ditetapkan  adanya  tersangka  pada kasus  kecelakaan  lalu  lintas  yang dimaksud,  untuk  kemudian  diserahkan  proses  penuntutannya  kepada pihak  kejaksaan.  Tetapi di dalam  pelaksanaannya  proses penegakan  hukum  terkait  dengan  adanya kecelakaan  lalu  lintas tersebut  tidak  perlu  dilanjutkan  ke  tahap  penuntutan  dengan  cara  pelimpahan  kasus  yang dimaksud  ke  pihak  kejaksaan  apabila  semua  pihak  yang  terkait  dan  menjadi  bagian  dari terjadinya  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  (pihak  pelaku  tindak  pidana  dan korban) sepakat untuk  menyelesaikan  kasus  yang  dimaksud  melalui  proses  keadilan  restoratif.  Dalam  hal  ini pihak  kepolisian  dapat menyetujui  pelaksanaan  proses keadilan  restoratif  apabila  pihak  pelaku tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  memenuhi  syarat  umum  dan  syarat  khusus  sebagaima na yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimmly.  (2011). Perihal Undang-Undang . Jakarta:  Rajawali  Pers.
Badan  Pusat  Statistik  Kota Bandung, Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas Di  Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Terhitung Januari S/D Desember 2020 berdasarkan usia pelanggar , https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2021/07/19/1554/rekapitulas i- data-pelanggaran- lalu-lintas-di-wilayah- hukum-polrestabes-bandung-terhitung- januari-s-d-desember-2020-berdasarkan-usia-pelanggar.html,  diakses tanggal  28 Maret 2023.
Widia  Sari, Imas Rosidawati Wiradirja,  et al., IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PADA KECELAKAAN LALU LINTAS TUNGGAL SEPEDA MOTOR
Marlina.  (2007). Peradilan  Anak  Di  Indonesia,  Pengembangan  Konsep  Diversi  Dan Restorative Justice . Bandung:  Refika  Aditama.
Mertokusumo,  Sudikno.  (2006). Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar) . Yogyakarta:  Liberty. Nurhasan,  M. N. (2017). Kebijakan  Restorative  Justice  Dalam  Penanganan  Kasus Kecelakaan Lalu  Lintas  Di  Wilayah Hukum Polres  Wonosobo. Jurnal  Hukum  Khaira Ummah , 12 (2), 227-238.
Peraturan  Kepolisian  Negera Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Purbacaraka,  Purnadi  &  Soekanto,  Soejono.  (1982). Perihal  Kaidah  Hukum .  Bandung: Alumni.
Putri,  N. S., & Tajudin,  I.  (2015).  Penyelesaian  tindak  pidana  lalu  lintas  melalui  pendekatan restorative  justice  sebagai  dasar penghentian  penyidikan  dan perwujudan  asas keadilan dalam  penjatuhan putusan. PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of Law) , 2 (1).
Rosidah,  Nikmah.  (2014). Budaya  Hukum  Hakim  Anak  di  Indonesia .  Semarang:  Pustaka Magister.
Sedarmayanti  & Hidayat,  Syarifudin.  (2002). Metode Penelitian . Bandung:  Mandar  Maju. Sunggono,  Bambang.  (2013). Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1988). Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Soekanto,  Soerjono. (1981). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta:  UI Press. Sudarto.  (2009) Hukum Pidana I , Semarang:  Yayasan  Sudarto.  FH UNDIP.
Undang-Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun  2000  Tentang Pengadilan  Hak Asasi Manusia.