## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Analisis Kasus Prita Mulyasari Dalam Putusan Peninjiauan Kembali No. 225 Pk/Pid.Sus/2011
Nerissa Arviana 1 , Sari Mandiana 2 , Jusup Jacobus Setyabudhi 3
1 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234 E-mail : nerissaarviana10@gmail.com
2 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234 E-mail : - 3 Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani, Surabaya, 60234 E-mail : -
Abstract — Social media are growing so rapidly now, besides having a positive impact on society, it also has negative impacts such as hoaxes, pornography, and defamation. Some cases that are closely related to social media are criminal defamation in  violation  of  the  Information  and  Electronic  Transactions  Law,  as  experienced  by  Prita  Mulyasari,  a  case  that  was initiated by sending a complaint email for Omni Hospital to her friends, so She was charged violating No. 11 of Information and  Electronic  Transactions  Law  year  2008,  in  this  study  the  author  uses  the  Doctrinal  or  Normative  Juridical  research methodology by discussing court decision No. 225 PK / PID. SUS / 2011 where in this case Prita Mulyasari was dismissed by the Tangerang District Court, but was found guilty at the Supreme Court level and finally was released free at the Judicial Review level.
Keywords — : Prita Mulyasari; RS. Omni; Information and Electronic Transaction Law.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia, dari data Webershandwick , memiliki 65 juta pengguna Facebook aktif, dan 33 juta pengguna aktif setiap harinya, 55  juta  pengguna  menggunakan  ponsel  untuk  mengakses  per  bulan  dan  28  juta  menggunakan  ponsel  untuk  mengakses  per harinya.  Beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  (yang  selanjutnya  dsingkat  UU)  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat ITE), yang pernah terjadi di Indonesia  misalnya kasus Prita Mulyasari dan kasus Baiq Nuril yang menyita perhatian publik.
Kasus Prita Mulyasari berawal saat Prita berobat ke rumah sakit (RS) Omni Jakarta, Prita mengalami keluhan demam tinggi dan rumah sakit melakukan uji laboratorium (uji lab) darah pada tanggal 7 Agustus 2008. Hasil uji lab tromobosit darah Prita adalah 27.000 (normal 200.000). Prita kemudian mendapatkan beberapa tindakan  medis, namun pada tanggal 8 Agustus 2008 terjadi revisi hasil uji lab tersebut, trombosit tertulis 181.000. Tanggal 11 Agustus 2008 Prita memutuskan keluar dari RS Omni, dan  meminta  hasil  lab  darahnya,  namun  yang  didapat  hanya  informasi  thrombosit  181.000.  Pasalnya,  berdasar  hasil  lab thrombosit  27.000  itulah  Prita  akhirnya  dirawat  inap.  Pihak  rumah  sakit  omni  mengatakan  bahwa  hal  tersebut  tidak diperkenankan karena hasilnya memang tidak valid.
Di rumah sakit yang baru, Prita dimasukkan ke dalam ruang isolasi karena dia terserang virus yang menular. Prita kemudian mengirimkan email berisi keluhan atas pelayanan yang diterimanya dari pihak RS Omni ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya dangan judul ―Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra‖. Prita Mulyasari mengirimkan email tersebut ke sejumlah orang.
Pada  tanggal  5  September  2008  RS  Omni  Internasional  mengajukan  laporan  ke  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Direskrimsus).  RS  Omni,  selain  mengajukan  laporan  ke  kepolisian,  juga  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Penelitian  ini hanya meneliti perkara pidananya saja, tidak meneliti perkara perdatanya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya,  mendakwa Prita dengan dakwaan alternatif. Pertama  melanggar Pasal 45 Ayat  (1)  jo.  Pasal  27  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (yang selanjutnya  akan  disebut  UU  ITE),  kedua  melanggar  Pasal  310  Ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (yang selanjutnya disingkat KUHP), dan yang ketiga melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP.
Prita Mulyasari sempat diputus tidak bersalah oleh putusan PN Tanggerang. Namun kemudian putusan tersebut dibatalkan di tingkat  Kasasi,  hingga  akhirnya  pada  tingkat  Peninjauan  Kembali  yaitu  putusan  no.  225  PK/PID.SUS/2011  tanggal  17 September  2012  Prita  Mulyasari  diputus  tak  bersalah  dan  bebas  dari  semua  dakwaan  dan  dipulihkan  nama  baik,  harkat  dan kedudukannya. 1
Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:
1 Kronologi  Kasus  Prita  Mulyasari  https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi-kasus-prita-mulyasari?page=all  [diakses 17 desember 2018]

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
a. Putusan manakah diantara Putusan PN Tanggerang, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali yang tepat dan benar dalam kasus Prita Mulyasari menurut Pasal 27 Ayat 3 UU ITE?
b. Adakah akibat hukum atau konsekuensi hukum dengan adanya putusan bebas melalui Putusan PK?

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan Masalah dalam penelitian ini menggunakan Statute Approach, Doctrinal Approach, dan Case Approach . Statute Approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan  melalui  peraturan  perundang  –  undangan. Doctrinal  Approach adalah  adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  melihat  pandangan  dan  doktrin  para  sarjana  di  bidang  hukum. Case  Approach adalah pendekatan  yang  digunakan  melalui  substansi  putusan  PN  Tangerang  no.  1269/PID.B/2009/PN.TNG,  Putusan  MA  no.  822 K/Pid.Sus/2010, putusan PK no. 225 PK/PID.SUS/2011, dan Novum Putusan no.300 K/PDT/2010.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat 3 UU ITE
Pencemaran  nama  baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321  KUHP. Khusus tentang pencemaran diatur dalam Pasal  310  KUHP.  Ketentuan  Pasal  311  Ayat  1  KUHP  memiliki  hubungan  erat  dengan  Pasal  310  Ayat  3  KUHP,  dikatakan demikian  karena  apabila  pelaku  pencemaran  nama  baik  diperolehkan  untuk  membuktikan  apakah  yang  ia  tuduhkan  pada seseorang itu benar, namun tidak dapat membuktikannya, maka pelaku pencemaran nama baik tersebut disebut sebagai pelaku pemfitnahan.  Menurut  Pasal  313  KUHP  dan  Pasal  319  KUHP  pencemaran  nama  baik  atau  penghinaan  maupun  pemfitnahan termasuk dalam delik aduan, tersirat dalam kata ―jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan‖.
Perihal pencemaran nama  baik dalam UU ITE tercantum dalam  bab 7 tentang perbuatan yang dilarang  yang  meliputi Pasal 27 s/d Pasal 37 UU ITE. Menilik Pasal 27 Ayat (3) dikatakan setiap orang dengan ―sengaja mendistribusikan…. membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik….  yang  memiliki  muatan penghinaan atau pencemaran nama baik‖. Pasal  ini  mencantumkan tindak pidana yang dikenal dalam KUHP dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Frasa ―muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik‖ tidak dijelaskan dalam UU ITE, hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik yaitu Pasal 27 Ayat 3 merupakan bagian khusus (lex specialis) dari penghinaan ―bleediging‖ BAB XVI Buku II KUHP. 2
Putusan no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 di PN Tanggerang, Prita Mulyasari didakwa dengan Pasal 45  Ayat  (1)  jo.  Pasal  27  Ayat  (3)  UU  ITE,  Pasal  310  Ayat  (2)  KUHP,  atau  Pasal  311  Ayat  (1)  KUHP.  Berdasarkan pertimbangan hukum PN Tangerang, dimana perbuatan Prita tidak memenuhi unsur ketiga dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik‖, karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa dokumen  atau  email  yang  dikirimkan  tersebut  tidak  bermuatan  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik,  melainkan  adalah kritikan  dan  demi  kepentingan  umum  agar  masyarakat  terhindar  dari  praktek  rumah  sakit  dan/atau  dokter  yang  memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari penyakit 3 , Prita Mulyasari dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
JPU mengajukan Kasasi ke MA, dalam putusannya no. 822 K/Pid.Sus/2010 pertimbangan hukum MA menyatakan: a. Prita Mulyasari merupakan putusan bebas tidak murni ( verkapte vrijspraak)
b. Perbuatan Prita Mulyasari telah memasuki pokok perkara dan menolak pemohonon kasasi dari Prita Mulyasari.
Terdapat  perbedaan  pendapat  ( dissenting  opinion) dari  anggota  majelis  yang  memeriksa  dan  memutus  perkara  kasus  Prita Mulyasasi, dan berdasarkan Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua  yaitu Undang-Undang no. 3 Tahun 2009, hakim  mengabulkan permohonan kasasi dari JPU dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Prita Mulyasari.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut  MA  memutuskan  Prita  Mulyasari  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana ―dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik‖.
Prita  Mulyasari  mengajukan  PK  pada  tanggal  1  Agustus  2011  yaitu  putusan  no.  225  PK/PID.SUS/2011.  Pertimbangan hukum pada tingkat PK ini adalah:
1. Adanya  novum  baru,  yaitu  putusan  perdata  no.300  K/PDT/2010  putusan  dalam  tingkat  kasasi  yang  diajukan  oleh  Prita Mulyasari.
2. Adanya  kekeliruan  nyata  dari  hakim  karena  perilaku  Prita  Mulyasari  sama  sekali  tidak  memiliki  tujuan  untuk  melakukan pencemaran, dan perbuatan Prita Mulyasari yang melawan hukum tidak dapat dibuktikan. 4
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  tersebut,  Prita  Mulyasari  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana.
2 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik , (Malang: Media Nusa Creative, 2015). hlm. 73.
3 Putusan no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG. hlm. 62.
4 Putusan No. 225 PK/PID.SUS/2011. hlm. 39.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## B. Konsekuensi Hukum Dengan Keberatan Putusan Bebas
Putusan bebas ( vrijspraak) atau acquittal adalah dimana terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan  dipersidangan    terdakwa tidak  terbukti  secarah  sah  dan  meyakunkan  menurut  hukum,  atau  secara  yuridis  hakim berpendapat ketentuan minimum pembuktian dan keyakinan hakim yang berdasar pada Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. 5 Penahanan  secara  tidak  sah  merupakan  tindakan  perampasan  kemerdekaan  bergerak  bagi  seseorang. 6 Dalam  hukum  acara pidana  lama  tidak  diatur  mengenai  kerugian,  ketentuan  ganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh  penangkapan,  penahanan  yang tidak  sah,  hal  itu  tercantum  pula  dalam International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights pada  Pasal  9  yang  berbunyi ―seseorang  yang  telah  menjadi  korban  penangkapan  atau  penahanan  tidak  sah  akan  mendapatkan  hak  menuntut  ganti kerugian‖. 7 Hak terdakwa  setelah  diputus  bebas  adalah  mendapatkan  ganti  kerugian  dan  rehabilitasi  yang  diatur  dalam  diatur dalam Penjelasan Umum Poin 3 huruf d KUHP.
Putusan  PK  no.  225  PK/PID.SUS/2011  yang  menyatakan  Prita  Mulyasari  bebas  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, atau Pasal 310 Ayat (2) KUHP, atau Pasal 311  Ayat (1) KUHP  memiliki konsekuensi  Prita Mulyasari dapat  menggugat ganti rugi terhadap pihak Penggugat  yaitu RS Omni. Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 314 Ayat (2) KUHP yang berbunyi ―Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi  tetap  dibebaskan  dari  hal  yang  dituduhkan,  maka  putusan  itu  dipandang  sebagai  bukti  sempurna  bahwa  hal  yang dituduhkan  tidak  benar‖,  atas  dasar  kedua  Pasal  tersebut  di  atas,  maka  Prita  Mulyasari  berhak  menuntut  ganti  rugi  pada  RS Omni atas penderitaan dan kerugian materiil maupun immaterial Prita Mulyasari menjadi pesakitan.
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dan putusan PK no. 225 PK/PID.SUS/2011 yang mendapatkan pemulihan kehormatan nama  baik,  maka  Prita  Mulyasari  dapat  menggugat  ganti  rugi  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum.Berdasarkan  ketentuan Pasal  1372  BW  tentang  mendapatkan  penggantian  kerugian  serta  pemulihan  kehormatan  nama  baik,  hal  ini  diperkuat  dengan Pasal 1376 BW yang berbunyi ―Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk  menghina.  Maksud  untuk  menghina  itu  tidak  dianggap  ada,  jika si  pembuat  nyata-nyata  telah  berbuat  untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya .‖
Berdasarkan ketentuan Pasal 1377 BW yang berbunyi ―Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan multlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan  kepadanya‖.  Tuntutan  ganti  rugi  yang  dapat  ditujukan  pada  RS  Omni  oleh  Prita  Mulyasari  harus  disertai  dengan putusan  pidana  dari  hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dalam  hal  ini  adalah  putusan  PK  no.  225 PK/PID.SUS/2011.
Namun segala upaya hukum yang diberikan bagi Prita Mulyasari sebagai konsekuensi diputus bebas atas dakwaan melanggar Pasal Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak ditempuh. Berdasarkan Pasal 1380 BW yang berbunyi ―Tuntutan dalam  perkara  penghinaan  gugur  dengan  lewatnya  waktu  satu  tahun,  terhitung  mulai  hari  dilakukannya  perbuatan  dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat‖. Prita tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi terhadap RS Omni karena telah melewati batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 1380 BW.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas penulis setuju dengan putusan PN no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang diputus bebas, serta Putusan PK no. 225 PK/PID.SUS/2011 dalam amar putusannya sesuai dengan novum yang didasarkan pada putusan perdata no. 300  K/PDT/2010  yang  dinyatakan  bebas,  dan  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  melakukan  dalam tindak pidana pencemaran nama baik RS Omni. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan  hakim  tingkat  Penijauan  Kembali  atas  isi  email  Prita  Mulyasari  yang  sebenarnya  tidak  memiliki  unsur  penghinaan  atau pencemaran  nama  baik,  melainkan  berisi  sebuah  keluhan  atau  kritikan  atas  layanan  dari  RS  Omni  yang  diterima  oleh  Prita Mulyasari.
Dengan  adanya  putusan  bebas  pada  putusan  PK  no.  225  PK/PID.SUS/2011,  Prita  Mulyasari  memperoleh  pemulihkan kehormatan dan nama baiknya seperti yang tertuang dalam amar putusannya ―Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya‖, atas dasar tersebut Prita Mulyasari dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada RS Omni  atas  dasar  perbuatan  melawan  hukum.  Mengingat  Pasal  1380  BW  gugatan  ganti  rugi  yang  diajukan  Prita  Mulyasari memiliki  jangka  waktu  satu  tahun.  Mengingat  setelah  lewat  jangka  waktu  1  tahun  telah  berlalu,  maka  Prita  Mulyasari  tidak dapat melakukan gugatan ganti rugi kepada RS Omni
5 Lilik Mulyadi Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana (Bandung: PT Citra Adiya Bakti, 2007) hlm. 150.
6 Ruslan Renggong. Hukum Acara Pidana – Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 142.
7 Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 198

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik , (Malang: Media Nusa Creative, 2015) Marpaung, Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana . (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) Renggong, Ruslan. Hukum Acara Pidana – Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

## B. Jurnal
Susilowati,  Nani.  Skripsi:  Analisis  Tentang  Kasasi  Terhadap  Putusan  Lepas  Dari  Segala  Tuntutan  Hukum  Oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (Universitas  Sebelas Maret Surakarta, 2008)

## C. Website
Iskandarjet, Kronologi Kasus Prita Mulyasari (https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi-kasus-prita- mulyasari?page=all) (diakses 17 desember 2018)

## D. Peraturan Perundang-undangan
Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tanggal 31 Desember 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918)
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  Perubahannya  no.  19  tahun  2016.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang no. 1269/PID.B/2009/PN.TNG, perkara Prita Mulyasari, 6 Januari 2010 Putusan Mahkamah Agung no. 822 K/Pid.Sus/2010, perkara Prita Mulyasari, 30 Juni 2011 Putusan Peninjauan Kembali no. 225 PK/PID.SUS/2011, perkara Prita Mulyasari 17 September 2012 Novum Putusan no.300 K/PDT/2010, perkara Prita Mulyasari 28 September 2010
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  92  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana