## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH
KABUATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, PUB, DAN PENATAAN

## HIBURAN KARAOKE
Sukimin

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang

## Abstrak
Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri,  sehingga  Pemerintah Daerah  Kudus  melakukan  pengaturan  terhadap  usaha  hiburan  diskotik, kelab  malam,  pub,  dan  karaoke.  Pengaturan  tersebut  yaitu  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  10  Tahun  2015.  Penelitian  ini membahas  tentang  Bagaimana  regulasi  pemerintah  Kabupaten  Kudus dalam  melakukan  penataan  usaha  hiburan  diskotik,  kelab  malam,  pub, dan karaoke. Bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan  diskotik,  kelab  malam,  pub,  dan  karaoke  di  Kabupaten  Kudus. Penelitian  ini  mengunakan  metode  Yuridis  Normatif.  Dengan  spesifikasi penelitian  deskritif  analitis,  pusat  kajian  dan  merupakan  sebagai  data hukum  primer  adalah  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kudus  Nomor  10 Tahun  2015  Tentang  Usaha  Hiburan  Diskotik,  Kelab  Malam,  Pub,  dan Penataan  Hiburan  Karaoke.  Peraturan  tersebut  melarang  adanya  usaha hiburan  diskotik,  kelab  malam,  dan  pub  di  Kabupaten  Kudus,  sedangkan untuk hiburan karaoke hanya boleh dilaksanakan pada hotel bintang lima, terkecuali  untuk  perlombaan.  Implementasi  dari  Peraturan  Daerah tersebut,  Pemerintah  daerah  telah  melakukan  sosialisasi  dan  peringatan baik lesan maupun tertulis, Pemerintah Daerah juga telah melakukan razia bahkan  penutupan  paksa  kepada  pelaku  usaha  yang  masih  nekat beroprasi.  Saat  ini  pemerintah  terus  melakukan  pengawasan  agar  tidak beroprasinya lagi tempat hiburan tersebut.
Kata Kunci  : Peraturan Daerah, Otonom, Usaha

## Abstract
Regional  autonomy  is  the  right,  authority  and  obligation  of  the autonomous  region  to  organize  and  manage  itself.  Therefore,  the  Kudus Regional Government arranges for discotheque entertainment businesses, night  clubs,  pubs  and  karaoke.  The  arrangement  is  mentioned  in  Kudus Regency  Regional  Regulation  Number  10  Year  2015.  This  study discussed  how  the  Government  of  Kudus  District  regulates  discotheque entertainment  business,  night  clubs,  pubs,  and  karaoke  and  how  is  the implementation  in  arranging  discotheque  entertainment  business,  night clubs,  pubs,  and  karaoke  in  Kudus  Regency.  This  study  used  the Normative Juridical method. With the specification of descriptive analytical research,  the  study  center  and  constitute  as  primary  legal  data  was  the Regency Regulation of Kudus Regency Number 10 year 2015 concerning Discotheque,  Night  Club,  Pub  and  Karaoke  Entertainment  Arrangement. The  regulation  prohibits  discotheque,  nightclub  and  pub  entertainment businesses  in  Kudus  Regency,  while  karaoke  entertainment  can  only  be held  at  five-star  hotels,  except  for  competitions.  Implementation  of  these Regional  Regulations,  the  Regional  Government  has  carried  out socialization  and warnings  both in terms  of oral  and written warning. The Regional Government has also carried out raids and  even forced closure of  business  people  who  are  still  desperate  to  operate.  At  present  the government continues to supervise them, so that the entertainment venue will no longer operate.
Keywords: Regional Regulations, Autonomy, Business

## A.  Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten,  dan  kota  mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan  undang-undang,  seluruh pemerintahan
baik provinsi,
kabupaten, dan kota dapat mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dengan berdasarkan  asas  otonomi  dan tugas pembantuan. Didalam pelaksanaan otonomi, daerah diberikan  kewenangan  seluas- luasnya  untuk  menjalankannya,
kecuali  urusan  pemerintah  yang oleh  undang-undang  ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Guna pelaksanaan otonomi  dan  tugas  pembantuan, pemerintah  daerah  berhak  untuk membuat dan
menetapkan peraturan daerah atau peraturan- peraturan yang lain. 1
Urusan  pemerintah  disini yaitu kekuasaan pemerintah yang menjadi  kewenangan  Presiden yang  pelaksanaanya  dilakukan oleh  kementerian  negara  dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani,  memberdayakan,  serta mensejahterakan masyarakat. Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah  yang  dipimpin oleh  Kepala  Daerah,  Gubernur pada tingkatan Provinsi,
Kabupaten  atau  Kota  dipimpin
1 Lihat ketentuan Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke- empat.
oleh Bupati atau Walikota, Kepala daerah  tersebutlah  yang  sebagai unsur pelaksana untuk berjalannya  suatu  pemerintahan daerah, atau sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pennyelenggaraan otonomi daerah  tentulah  berlandaskan asas-asas  yang  berlaku,  dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  dengan asas  yang  digunakan    yaitu  asas desentralisasi , dekonsentrasi ,
serta tugas pembantuan. Negara  akan  menghormati dan mengakui satuan-satuan pemerintah  daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa yang  diatur  dengan  undang- undang, selain itu pula pengakuan  dan  penghormatan diberikan kepada kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih  hidup  di  masyarakat,  dan sesuai  dengan  perkembangan dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam
undang-undang. 2
Pemberian  keistimewaan  kepada daerah yang bersifat khusus atau istimewa di indonesia yaitu Provinsi Nagro Aceh Darussalam,
Papua, dan Papua Barat, Daerah Istimewa  Jogjakarta  dan  Daerah Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang  Dasar  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesian Tahun  1945  tersebut,  kemudian
2 Lihat ketentuan Pasal 18(B) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke- empat.
diterbitkanya Undang-Undang Republik  Indonesia    Nomor  9 Tahun  2015  Tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah.  Ketentuan Pasal  1  ayat  (6)  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan makna “Otonomi daerah  adalah  hak,  wewenang dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintah  dan kepentingan masyarakat setempat  didalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
Kewenangan  tersebut  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kudus  di  Provinsi  Jawa  Tengah berupaya  untuk  mengatur  dan menjunjung kearifan lokal,
dengan  mengangkat  tinggi  nilai- nilai  kesusilaan  dan  religious, maka  diterbitkan  regulasi  untuk mengatur  usaha  hiburan  diskotik, kelab  malam,  pub,  dan  karaoke. Aturan tersebut berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10  Tahun  2015  tentang  usaha hiburan  diskotik,  kelab  malam, pub, dan karaoke.
Kegitan hiburan yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup  untuk  menari  dengan diiringi  musik hidup,  pertunjukkan lampu  dan  menyediakan  jasa pelayanan makanan dan minuman,  hiburan  seperti  itu merupakan  tradisi  barat  yang tidak sesuai dengan kultur budaya ketimuran, terlebih daerah Kabupaten Kudus. Hiburan  ini  oleh  masyarakat dianggap  suatu  kegiatan  yang menyimpang  dari  ajaran-ajaran keagamaan,  mengingat  hanya duniawi yang diperoleh dan
kesenangan belaka.
Juga sebagai sarang kemaksiatan bagi masyarakat  yang  memiliki  gaya hidup  menyimpang. Tentunya hal tersbut tidak sesuai dengan kultur,  budaya,  dan  nilai-nilai spiritual oleh masyarakat di Kabupaten  Kudus.  Kudus  sendiri memiliki  makna  “suci”  dimana daerah  yang  saat  ini  dikenal dengan Kabupaten Kudus merupakan  salah  satu  tempat peradapan  islam  di  tanah  jawa khususnya  Jawa  Tengah.  Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya makam sunan Kudus dan  Sunan  Muria  yang  termasuk wali  songo  penyebar  agama islam, mereka mensiarkan agama islam melalui pendekatan budaya sehingga  islam  dapat  masuk hingga tulang sum-sum masyarakat  jawa. 3 peradapan islam  di  kudus  sangatlah  bagus hingga  sekarang,  terbukti  di
Kabupaten  Kudus  banyak  pusat pendidikan dari Tingkat Madrasah  Ibtidaiyah,  Madrasah Tsanawiyah,  Madrasah  Aliyah, bahkan  terdapat  Institut  Agama Islam di Kabupaten Kudus. Selain itu  pula  terdapat  86  Pondok Pesantren yang menjadikan tempat untuk menimba dan mempelajari agama islam. Tentunya  sangatlah  tidak selaras apabila Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat peradaban  umat  islam  dan  juga masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat  yang  religius  dengan menghargai  nilai-nilai  luhur  serta
3 Esmi Warassih  dkk,  Penelitian Interdisipliner Sebuah Pengantar
Menuju Sosio-Legal, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), Halaman 12.
kearifan  lokal  harus  ternodai dengan adanya pusat kemaksiatan  dengan  berdirinya usaha  hiburan  diskotik,  kelab malam,  pub,  dan  karaoke  di Kabupaten Kudus. Sudah sewajarnya  apabila  pemerintah daerah  melindungi  hal  tersebut.
Perlunya  regulasi  dan  aturan yang  tegas  oleh  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kudus  dalam mengatur  usaha  hiburan  diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke. B.  Rumusan Masalah 1.  Bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam  melakukan  penataan usaha  hiburan  diskotik,  kelab malam, pub, dan karaoke.
2.  Bagaimana
implementasi
dalam  melakukan  penataan usaha  hiburan  diskotik,  kelab malam,  pub,  dan  karaoke  di Kabupaten Kudus.
C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan: 1.  Untuk menganalisis bagaimanakah regulasi pemerintah Kabupaten Kudus  dalam  melakukan penataan  usaha  hiburan diskotik, kelab malam, pub,
dan karaoke.
2.  Untuk menganalisis secara nyata  pelaksanaan  dan penegakan  hukum  secara nyata  pada  usaha  hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan  karaoke  di  Kabupaten Kudus. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini adalah: 1.  Diharapkan  penelitian    ini dapat  dijadikan  sumber informasi dan memperkaya bahan pustaka, serta bermanfaat bagi
perkembangan pengetahuan hukum khususnya  di  bidang  Ilmu Hukum Adminstrasi Negara  dan  Hukum  Tata Negara,  serta  dapat  pula sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya. 2.  Bagi  penulis  merupakan pembelajaran dan tanggung  jawab  sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tri darma perguruan tinggi yaitu penelitian.  Selain  itu  pula sebagai penerapan pemikiran  penulis  dibidang
Ilmu Hukum.

## D.  TINJUAN PUSTAKA
1.  Otonomi Daerah Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa  “Negara  Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Ketentuan konstitusional tersebut  memberikan  pesan bahwa negara Rebublik Indonesia dibentuk dalam bentuk  kesatuan  dan  bukan berbentuk  negara  federasi.
Oleh karena itu adanya daerah yang mempunyai kewenangan  untuk  mengatur serta mengurus rumah tangganya  sendiri  (Otonomi Daerah).    Selain  itu  didalam konstitusi berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi, daerah  Provinsi  akan  dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil,  Di  daerah  yang  bersifat
otonom  atau  daerah  yang bersifat administrasi belaka. 4 Makna Otonomi Daerah  didalam  ketentuan Pasal  1  ayat  (6)  Undan- Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah  adalah hak, wewenang,  dan  kewajuban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat  setempat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” Pada  bagian  Pasal  18 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia 1945,  menjadi  dasar  hukum bagi  pelaksanaan  otonomi daerah yang dalam era reformasi  menjadi  salah  satu agenda nasional. Dimana pemerintah daerah diharapkan lebih mempercepat dari terwujutnya kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat  di  daerah,  serta meningkatkannya kwalitas demokrasi di daerah.
Pada  Pasal  18,  Pasal 18  A,  Pasal  18  B  sangatlah berkaitan  dengan  Pasal  1 ayat  (1)  yang  menyatakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik, serta Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan 4 Sunarno, Hukum
Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2006),  Halaman 65
pemerintah  dan  Pasal  25A mengenai  wilayah  negara,
yang  menjadi  wadah  dan batas bagi pelaksanaan Pasal  18,  Pasal  18A  dan
Pasal  18B. 5 Konsep  sebuah negara kesatuan tidak terdapat negara didalam negara,  meskipun  seberapa luas  otonomi  yang  diberikan dalam sebuah  negara, Selain itu penyelenggaraan pemerintah darah di Indonesia  tetap  berada  pada bingkai Negara Kesatuan Indonesia. 6 Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  pada  pasal  18 yang kemudian menjadi dasar  akan  lahirnya  otonomi daerah maka lahirlah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.  pada  Pasal  1  ayat (6) yang menyebutkan “otonomi  daerah  merupakan hak, wewenang, dan kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 5 Siregar, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ripublik Indonesia (Jakarta  :  Sekertariat  Jendral MPR RI, 2014), Halaman 119
6 Rusdianto Sesung, Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Istimewa Khusus , (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Halaman 48-49.
setempat dalam sistem negara  kesatuan  Republik Indonesia ”. Akan tetapi Undang-Undang  ini  pasca  di gugat di Mahkamah Konstitusi  maka  dilakukan perubahan yaitu terbit Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan  daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang dipimpin oleh pemerintah daerah, Gubernur pada tingkatan Provinsi, Kabupaten atau Kota dipimpin oleh Bupati  atau  Walikota,  Kepala daerah tersebutlah yang sebagai unsur pelaksana pemerintah  daerah,  kepala daerah    yang  memimpin urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah otonom. Didalam penyelenggaraan otonomi daerah tentulah berlandaskan asas-asas yang berlaku, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan asas yang digunakan yaitu asas desentralisasi , dekonsentrasi , serta tugas pembantuan. Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014 yang dimaksud desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah  oleh  pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Didalam asas desentralisasi terdapat tiga macam yaitu: 1) Desentralisasi politik,  yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang  menimbulkan  hak, mengurus kepentingan rumah  tangga  sendiri  bagi badan-badan politik didaerah. 2) Desentralisasi fungsional, yaitu  pemberian  hak  dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus  suatu  macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat. 3) Desentralisasi kebudayaan, Yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan kecil dalam  masyarakat  untuk menyelenggarakan kebudayan sendiri. 7 Sedangkan makna dekonsentrasi yaitu  pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada pada wilayah negara  diluar  kantor  pusatnya. 8 Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat hanyalah pelimpahan  wewenang  secara administratif  saja  dan  bukan wewenang  politis,  kewenangan politis  tetaplah  dipegang  oleh pemerintah pusat. Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 7 Atang Syafrudin , Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi  Dalam  Pembangunan Daerah (Yogyakarta  :  Citra  Media, 2006), Halaman 73-74.
8 Siregar , Op.Cit , Halaman 15.
tentang Otonomi daerah menyebutkan dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan  pemerintah  pusat kepada  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,  dan  /  atau  kepada Gubernur  dan  Bupati  atau  Wali
Kota  sebagai  penanggung  jawab urusan pemerintahan umum.
Ciri-ciri dari dekonsentrsi yaitu: 1.  Pelimpahan wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi  tertentu  yang dirinci dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah. 2.  Penerima wewenang adalah  pejabat  pemerintah pusat  yang  berada  di daerah. 3.  Tidak mencakup untuk menetapkan kebijakan dan wewenang untuk mengatur. 4.  Tidak menciptakan otonomi dan daerah otonom, tetapi menciptakan daerah administratif. 5.  Keberadaan field administration berada dalam  hirarki  organisasi pemerintaah pusat. 6.  Menunjukan pola hubungan  kekuasaan  intra organisasi. 7.  Menciptakan keseragaman dalam struktur politik. 9 Asas  penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terakhir yaitu Tugas 9 Ibid ,  Halaman 17
Pembantuan, dalam ketentuan  Pasal  1ayat  (11) Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan  makna  tugas pembantuan adalah penugasan  dari  pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian  urusan  pemerintah pusat  atau  dari  pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian  urusan  pemerintah yang  menjadi  kewenangan Daerah Provinsi. Meskipun hanya bersifat membantu dan bukan dalam  kontaks  bawahan  dan atasan,  akan  tetapi  dalam penyelenggaraanya pemerintah  di  daerah  tidak memiliki hak untuk menolak.hubungan  ini  timbul berdasarkan ketentuan perauran perundang- undangan.  Pada  prinsipnya tugas  pembantaun  adalah pelaksanaan perauran perundang-undangan  tingkat lebih  tinggi 10 ,  daerah  tetap terikat  untuk  melaksanakan perauran perundang- undangan, baik yang diperintah atau diminta dalam tugas pembantuan. Otonomi Daerah hanyalah  sebuah  alat  dan bukan dari tujuan pembangunan  daerah  atau
10 Agussalim  Andi  Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum , (Bogor: Ghalia Indonesia,
2007), Halaman 91.
upaya  untuk  menuju  local democracy. Kita harus meyadari betapa besar potensi dan kemampuan daerah,  dan  juga  masyarakat daerah  yang  menjadi  obyek sekaligus  sobyek  otonomi pembangunan daerah. 11 Memang otonomi daerah adalah  hak  daerah  untuk mengatur serta mengisi, serta menentukan arah pembangunan dari daerah. 2.  Kabupaten Kudus Awal  mula  Kabupaten Kudus bernama Kota "Tajug". Disebut  Tajug  karena  daerah tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional  yang  sangat  kuno dipakai  tujuan  keramat  untuk tempat  bersembahyang  umat Hindu.  Sejarah  kabupaten Kudus  tak  lepas  dari  tokoh penyebar agama islam dijawa yaitu  Ja'far  Shadiq  (Sunan
Kudus)  tidak  menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian  kota  Tajuk,  maka Ja'far  Shadiq  memberikan nama  berasal  dari  bahasa arab  yaitu Al-Quds, karna orang jawa susah mengucapkan  bahasa  arab dan mayoritas masih memeluk  agama  hindu  maka mereka  menyebutnya  kudus yang mempunyai arti suci.
Ketika  Ja’far  Shadiq menyiarkan  agama  islam  di jawa khususnya di tajug, belio
11 Mudrajad  Kuncoro, Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah ,  (Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 2014), Halaman 39.
juga  mendirikan  masjid  dan menara yang menyerupai tempat beribadah umat hindu, masjid tersebut saat ini akrab dengan  nama  masjid  menara kudus.  Selain  Ja’far  Shadiq yang berdakwah menyebarkan  agama  islam, disana  juga  terdapat  tokoh lain yaitu Sunan Muria. Keduanya meninggal dan dimakamkan di daerah Kabupaten  Kudus.  Makam tersebut  saat  ini  banyak dikunjungi para peziarah untuk melakukan wisata religi yang termasuk destinasi wisata di Kabupaten Kudus.
Berkembangnya agama islam sangatlah pesat dikabupaten  Kudus,  saat  ini banyak  pendidikan  agama islam  secara  formal  yang berdiri baik mulai dari Madrasah Ibtidaiyah atau setara dengan Sekolah Dasar bahkan  Perguruan  Tinggi, selain  itu  pula  saat  ini  di kabupaten kudus tercatat terdapat 86 Pondok Pesantren, banyak para santri  yang  menuntut  ilmu dikabupaten Kudus, tidak sedikit juga Pondok Pesantren yang hanya memfokuskan santrinya untuk menghafal A l.Qur’an mengingat banyak tokoh agama yang telah hafiz Al.Qur’an. nilai-nilai tersebutlah  yang  menjadikan kudus  pada  saat  ini  menjadi Kabupaten yang Agamis, Relijius. Selain terkenal sebagai Kota kreteknya mengingat banyak
perusahaan  rokok  besar  di Kabupaten Kudus.
3.  Peraturan Daerah (Perda) Dalam    pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara,  pemerintah  banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk,  pedoman- pedoman, surat edaran, resolusi-resolusi, instruksi- instruksi, keputusan- keputusan, serta pengumuman-pengumuman. Peraturan Daerah secara resmi masuk kedalam sumber  hukum  dan  masuk kedalam tata urutan perundang-undangan, dimana  Perda  merupakan aturan untuk mengatur pelaksanaan aturan yang berada diatasnya. Dalam bidang  otonomi  Perda  harus memuat  materi  diantaranya penyelenggaraan otonomi daerah,  tugas  pembentukan, dan  juga  pengaturan  lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya. 12 Amanat konstitusi bahwa  pemerintah  daerah dalam  menjalankan  otonomi, diberikan ruang lingkup seluas-luasnya.  Berdasarkan itu  maka  pada  ketentuan Pasal 18 ayat (6) memberikan kewenangan daerah untuk membuat 12 Ni’matul  Huda, Otonomi
Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2017) Halaman 236.
peraturan daerah, “Pemerintah  Daerah  berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan lain untuk melaksanakan  otonomi  dan tugas pembantuan”. Pembuatan  Perda  tentunya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) pada wilayah tersebut dan juga Pemerintah Daerah, pengusulan pembuatan Perda dapat melalui DPRD atau Pemerintah  Daerah,  maupun kedua lembaga tersebut. Selain memuat tentang penyelenggaraan Otonomi  Daerah  dan  tugas Pembantuan serta penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan,  Perda juga  dapat  memuat  materi muatan  lokal  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Dalam pembentukan dan memasukannya  materi  yang akan dimuat harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas  hukum  yang  tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, sepanjang hukum tersebut tidak bertentangan  dengan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.
4.  Usaha  Hiburan  Diskotik,
Kelab  Malam,  Pub,  dan
Karaoke. Usaha hiburan merupakan setiap usaha
komersil  yang  ruang  lingkup kegiatannya  dimaksud  untuk
memberikan kesegaran rohani  dan  jasmani.  Hiburan tersebut dapat berupa tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati oleh masyarakat dengan atau tanpa  dipungut  biaya  serta tidak melanggar kesusilaan.
Diskotik  yaitu  suatu hiburan  yang  menyediakan tempat  dan  fasilitas  tertutup untuk  menari  bagi  orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan  cahaya  lampu tanpa  pertunjukan  lantai  dan dapat menyediakan jasa pelayanan  makanan  ringan dan  minuman.    Hampir  sama dengan  Kelab  malam  yang menyediakan tempat dan fasilitas tertutup untuk menari dengan  diiringi  musik  hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan  jasa  pelayanan makanan dan minuman.
Berbeda  lagi  dengan hiburan  Pub,  dimana  pub tempat  hiburan  khusus  untuk mendengarkan  music  sambil minum-minum  yang  dibuka pada  waktu  malam  (sampai larut malam). Sedangkan Karaoke  adalah  tempat  dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dengan  atau  tanpa  pemandu Karaoke. E.  METODE PENELITIAN Kegiatan penelitian ini merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  sebagai  upaya  untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis (masuk
akal).
Metodologi  berasal  dari  kata
methodes yang  artinya  cara  atau jalan  dan logos yang  berarti  ilmu pengetahuan.  Jadi  artinya  cara untuk  mencari  sesuatu  dengan mengunakan pikiran secara seksama  untuk  mencapai  suatu tujuan. 13 Dalam  setiap  penelitian ilmiah metode penelitian merupakan  salah  satu  faktor yang  ikut  menentukan  berhasil atau  tidaknya  suatu  penelitian dilakukan.  Sehubungan  dengan hal tersebut, maka dalam pembahasan berikut akan dijelaskan  mengenai  langkah- langkah  yang  digunakan  dalam penelitian, yaitu:
1.  Metode Pendekatan
Dilatar  belakangi  atas kesenjangan antara das
sollen dan das  sein yaitu antara teori yang ada dengan realita yang terjadi di lapangan, metode pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah metode  pendekatan  yuridis sosiologis mengingat permasalahan  yang  diteliti dan dikaji disamping
berpegangan pada aspek yuridis  yaitu  mendasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan,  teori- teori hukum, dokumen- dokumen  lain  yang  berlaku dan  pendapat-pendapat  para ahli  hukum  terkemuka  juga melihat aspek pelaksanaannya di
13 Suteki  dan  Galang  Taufani, Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filsafat, Teori  dan  Praktik) ,  (Depok:  PT  Raja Grafindo Persada, 2018), Halaman 148.
masyarakat. Dengan kata lain penelitian  ini  tidak  hanya mengacu pada produk hukum yang  berlaku  namun  juga berdasar pada kenyataan yang terjadi di lapangan. 2.  Spesifikasi Penelitian Spesifikasi yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  deskritif  analitis karena penelitian ini diharapkan  dapat  diperoleh gambaran  yang  jelas,  rinci dan  sistematis,  sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis  untuk  pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 3.  Metode Penentuan Sampel Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive  sampling yaitu  metode  pengambilan sampel    dengan  mengambil kelompok tertentu dari populasi  yang  akan  diteliti. Dalam  hal  ini,  objek  yang diteliti
4.  Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  peneliti dalam  melakukan  penelitian ini ada dua jenis yaitu:
1.  Data Primer
Data  primer  adalah sumber data yang diperoleh  langsung  dari sumber  asli  (tidak  melalui media  perantara).  Data primer  dapat  berupa  opini seseorang baik secara individual  atau  kelompok, hasil  observasi  terhadap suatu benda (fisik), kejadian  atau    kegiatan, dan hasil
pengujian.
Metode  yang  digunakan untuk  memperoleh  data primer yaitu : a)  Wawancara Wawancara  yang dilakukan dengan responden atau narasumber secara bebas  terpimpin  yaitu dengan melakukan tanya  jawab  secara langsung kepada responden atau narasumber, dimana pertanyaan yang diajukan  berdasarkan kerangka  yang  telah dibuat  atau  disusun sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan  adanya pertanyaan pengembangan dari kerangka  yang  telah dibuat sebelumnya. wawancara dilakukakan  terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. 2. Data Sekunder Data  yang  diperoleh melalui  studi  kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep,  teori-teori atau pendapat-pendapat serta landasan teoritis yang  berhubungan  erat dengan permasalahan. Data sekunder meliputi: 1)  Bahan Hukum Primer a.  Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. c.  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. d.  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. e.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah    Nomor  10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 –2027. f.  Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor  10  Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam,  Pub,  dan Penataan Hiburan Karaoke. g.  Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. 2)  Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder  diambil  dari literatur, buku-buku dan berita    yang  relevan dengan  judul  ataupun penelitian terdahulu yang  relevan  dengan judul penelitian. 3)  Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang memberikan petunjuk  atas  bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian  ini  seperti kamus, ensiklopedia, dan blog. 5.  Metode Analisis Data Untuk  menganalisa  data peneliti mengunakan metode analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh  akan  dianalisis  isinya dengan  menggunakan  asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan  yang  ada, sehingga dapat disimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan. F.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.  Regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha
hiburan  diskotik,  kelab  malam,
pub, dan karaoke. Dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan, Pemerintah  Daerah  mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan  daerah  untuk  memberi pelayanan,  peningkatan  peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan  masyarakat  yang
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai  sosiologis,  kepentingan, dan  aspirasi  masyarakat.  Bahwa usaha  penyelenggaraan  hiburan diskotik,  kelab  malam,  pub  dan karaoke  serta  penyelenggaraan kegiatan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosiologis masyarakat, dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehubungan  dengan  hal tersebut perlu membentuk Peraturan  Daerah  tentang  Usaha Hiburan  Diskotik,  Kelab  Malam, Pub, dan Penata Hiburan Karaoke.  Sehingga  Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus beserta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus menerbitkan  Peraturan  Daerah Nomor  10  Tahun  2015  tentang Usaha  Hiburan  Diskotik,  Kelab Malam, Pub, dan Penata Hiburan Karaoke. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus menyatakan “Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan  diskotik,  kelab  malam, pub,  dan  karaoke  di  wilayah Daerah”.  Dari  Pasal  2  Peraturan Daerah  Nomor  10  Tahun  2015 tentang  Usaha  Hiburan  Diskotik, Kelab  Malam,  Pub,  dan  Penata
Hiburan Karaoke. Sangatlah jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sangat melarang adanya kegiatan hiburan  malam  berupa  diskotik,
kelab,  dan  pub  berada  diwilayah mereka.
Sedangkan  untuk  usaha hiburan  karaoke  masih  dapat diperkenankan,  akan  tetapi  lebih lanjut  diatur  dalam  Pasal  3, dimana Orang pribadi atau Badan di Daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas hotel  dan  tidak  dipungut  biaya. Hotel disini yang dimaksud adalah hotel bintang 5 (lima). Dan pemberian ijin karoke disini bukanlah  ijin  usaha  tersendiri, melainkan  sudah  menjadi  satu didalam  perijinan  usaha  hotel. Kabupaten  Kudus  sendiri  sampai saat  ini  tidak  memiliki  tempat penginapan  atau  hotel  dengan kelas  bintang  5  (lima),  sehingga tidak  mungkin  terdapat  usaha hiburan  karaoke  yang  dilakukan di Kabupaten Kudus.
Sifat dari hukum yang baik adalah  yang  dapat  diterapkan sesuai  kondisi,  sehinggaa  Perda ini  mempunyai  regulasi  untuk menampung terhadap masyarakat apabila secara pribadi  ingin  melakukan  kegiatan karaoke  dimana  pada  ayat  4 kepentingan  pribadi  menyatakan “Dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan karaoke  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  adalah  hiburan karaoke  yang  diselenggarakan untuk atau perlombaan” Pengaturan terhadap Orang  pribadi  atau  Badan  yang menyelenggarakan hiburan karaoke sebagaimana untuk kepentingan pribadi atau perlombaan,  terdapat  beberapa hal yang mengaturnya yaitu seperti:
a.  melanggar kesusilaan;
b.  melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban; c.  menempatkan usaha karaoke dalam kamar- kamar atau bilikbilik; d.  menyediakan  jasa pemandu karaoke dan penari;
e.  menyelenggarakan  hiburan karaoke melebihi pukul
23.00 WIB; f.  menyelenggarakan  hiburan karaoke  selama  bulan  suci ramadhan  dan  hari  besar keagamaan; dan menyediakan minuman beralkohol. Larangan  tentang  adanya usaha  hiburan  Diskotik,  Kelab Malam,  Pub,  dan  Karaoke  di Kabupaten  Kudus merupakan
Hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan,  dan  sosial  budaya masyarakat  di  Kabupaten  Kudus, dimana  masyarakat  Kabupaten
Kudus sangatlah menghargai nilai-nilai  budaya  dan  kesusilaan. Selain  itu  pula  pendirian  hiburan diskotik,  kelab  malam,  pub,  dan karaoke dapat menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah diberikan  kepada  Kepala  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  yang membidangi ketentraman, ketertiban,  dan/atau  penegakan Peraturan Daerah. mereka diberikan wewenang untuk melaksanakan  dan  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengendalian,  dan  pelarangan usaha  hiburan  diskotik,  kelab malam,  pub,  dan  karaoke,  serta
penataan hiburan karaoke. Selain itu  masyarakat  dapat  berperan serta dalam pengawasan terhadap pelarangan usaha hiburan  diskotik,  kelab  malam, pub, dan Karaoke, serta penataan hiburan karaoke. Peran serta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui  Kepala  Satuan  Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban,  dan/atau  penegakan Peraturan  Daerah  agar  dilakukan penindakan.
Selain  pengawasan  dan penegakan  Pemerintah  daerah memiliki kewenangan secara khusus untuk melakukan penyidikan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  7  dalam  Peraturan Kabupaten  Kudus  Nomor  10 Tahun  2015  Tentang  Usaha
Diskotik,  Kelab  Malam,  Pub,  dan
Penataan Hiburan Karaoke, kewenangan  tersebut  dilakukan oleh  Pejabat  Pegawai  Negeri Sipil tertentu diwilayah pemerintah daerah yang diangkat oleh  pejabat  yang  berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan, dalam melakukan penyidikan wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya  kepada  Penuntut Umum  melalui  Pejabat  Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia,
sesuai  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan  dalam  melakukan penyidikan tersebut meliputi: a.  menerima, mencari, mengumpulkan,  dan  meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana  agar  keterangan  atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.  meneliti, mencari, dan
mengumpulkan keterangan mengenai  orang  pribadi  atau Badan  tentang  kebenaran perbuatan yang  dilakukan sehubungan  dengan  tindak pidana; c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
d.  memeriksa  buku,  catatan, dan  dokumen  lain  berkenaan dengan tindak pidana;
e.  melakukan penggeledahan untuk  mendapatkan  bahan bukti pembukuan, pencatatan,  dan  dokumen lain, serta melakukan penyitaan  terhadap  bahan bukti tersebut; f.  meminta  bantuan  tenaga  ahli dalam  rangka  pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g.  menyuruh  berhenti  dan/atau melarang seseorang meninggalkan  ruangan  atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung  dan  memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h.  memotret  seseorang  yang
berkaitan dengan tindak pidana; i.  memanggil orang untuk didengar  keterangannya  dan diperiksa  sebagai  tersangka atau saksi;
j.  menghentikan penyidikan; dan/atau k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan  Pasal  238  ayat
(2)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,  mengamanatkan “Perda dapat  memuat  ancaman  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam) bulan  atau  pidana  denda  paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh  juta  rupiah)”.  Sehingga dalam Peraturan Kabupaten
Kudus  Nomor  10  Tahun  2015 Tentang  Usaha  Diskotik,  Kelab Malam,  Pub,  dan  Penataan Hiburan  Karaoke  memberikan sanksi  kepada  pelanggar  pada ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 pada Perda  tersebut.  Sanksi  yang diberikan  kepada  pelanggaran tersebut berupa ancamana pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) bulan, atau denda maksimal  yaitu  Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
2.  Implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus.
Berdasarkan asas Otonomi daerah, dalam hal kepariwisataan Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan: 14
1. Menyusun
dan
14 Lihat ketentuan pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Bab VIII Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 30.
menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; 2. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
3. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; 4. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; 5. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; 6. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi  pariwisata  dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
7. memfasilitasi pengembangan  daya  tarik wisata baru;
8. menyelenggarakan pelatihan  dan  penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; 9. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata  yang  berada  di wilayahnya; 10. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan 11. mengalokasikan  anggaran kepariwisataan.
Pelakasanaan  tugas  dan kewenangan kepala daerah  yang berjalan dalam kerangka otonomi daerah kian menuntut pelaksanaan  prinsip  utama  tata kelola  pemerintahan  yang  baik (good governance). 15 Maka 15 Iskandar Noor, Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara bersama agar dapat terjadi singkronisasi  sehingga  secara bersama memiliki kewajiban diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada  wisatawan,  menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan  usaha  pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan  yang  sama  dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan  kepastian  hukum dan juga memelihara, mengembangkan, melestarikan aset  nasional  yang  menjadi  daya tarik  wisata  dan  aset  potensial yang belum tergali, dan mengawasi  dan  mengendalikan kegiatan  kepariwisataan  dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas Untuk  menciptakan  iklim yang kondusif didalam masyarakat dan juga wujud pengawasan  dan  mengendalikan Pemerintah  Kabupaten  Kudus mengatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus  Nomor  10  Tahun  2015, dimana dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelarangan usaha hiburan diskotik,  kelab  malam,  pub,  dan karaoke,  serta  penataan  hiburan karaoke  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman,
NKRI , (Profajar Jurnalism, 2012)
Halaman 65.
ketertiban,  dan/atau  penegakan Peraturan Daerah berwenang untuk  menutup  usaha  diskotik, kelab  malam,  pub,  dan  karaoke, serta hiburan karaoke. Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui  tahapan  peringatan  atau teguran.  Apabila  Peringatan  atau teguran  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  tidak  diindahkan, dilakukan  tindakan  penutupan dan/atau pembongkaran kamar/bilik. Sejak disahkanya Perauran Daerah Kabupaten Kudus  Nomor  10  Tahun  2015 tentang  usaha  hiburan  diskotik, kelab  malam,  pub,  dan  karaoke. Pemerintah daerah telah melakukan  pemberitahuan  dan sosialisasi  kepada  pelaku  usaha untuk  menutup  dan  tidak  lagi beroprasi  di  wilayah  Kabupaten Kudus.  Diantara  usaha  hiburan diskotik,  kelab  malam,  pub,  dan karaoke  yang  telah  tutup  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kudus yaitu:
N O NAM A
JENIS ALAMAT 1 Fun With Bar dan Karaok e Jl. Patimura Kabupate n Kudus 2 @Ho m Kudus Hotel dan Karaok e Jl. Tanjung 14, Kramat, Kudus 3 Lobby Kafe Kelab Malam Jalan Lingkar Barat, Jati, Kudus 4 New Claris a Karaok e Jalan Lingkar Kudus Meskipun telah dilakukanya  sosialisasi  maupun peringatan oleh Pemerintah Daerah,  masih  terdapat  pelaku usaha yang memberanikan dirinya  untuk  tetap  beroprasi, sehingga dengan terpaksa masyarakat  melaporkan  kepada Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kudus, dan Pemerintah melakukan penutupan paksa dengan menyegel tempat hiburan tersebut.  Lebih  anehnya  lagi terdapat  pelaku  usaha  karoke yang  beroprasi  dengan  kedok usaha  salon  kecantikan,  yang saat  ini  telah  di  tutup  oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten Kudus. Tentunya Pemerintah
Daerah  Kudus  dan  juga  peran serta  masyarakat  kudus  perlu melakukan  pengawasan  secara ketat agar usaha hiburan Diskotik,  Kelab  Malam,  Pub,  dan karoke  tidak berdiri lagi di
Kabupaten Kudus. G.  Simpulan 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam mengatur Usaha Hiburan Diskotik,  Kelab  Malam,  Pub, dan  Penata  Hiburan  Karaoke. Dengan menerbitkan Peraturan  Daerah  Nomor  10 Tahun  2015  tentang  Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam,  Pub,  dan  Penata Hiburan Karaoke. Dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan “Orang  pribadi atau Badan dilarang melakukan  kegiatan  usaha
hiburan diskotik, kelab malam, pub,  dan  karaoke  di  wilayah Daerah”, usaha hiburan karaoke masih dapat diperkenankan,  akan  tetapi dengan  kriteria  tertentu  yang diatur  dalam  Pasal  3,  dimana “Orang  pribadi  atau  Badan  di Daerah hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas hotel dan tidak dipungut  biaya.  Hotel  disini yang  dimaksud  adalah  hotel bintang 5 (lima). Dan pemberian  ijin  karoke  disini bukanlah  ijin  usaha  tersendiri, melainkan sudah menjadi satu didalam perijinan usaha hotel”. Kabupaten Kudus sendiri  sampai  saat  ini  tidak memiliki  tempat  penginapan atau hotel dengan kelas bintang  5  (lima),  sehingga tidak  mungkin  terdapat  usaha hiburan karaoke yang dilakukan di Kabupaten Kudus. Larangan tentang adanya usaha  hiburan  Diskotik,  Kelab Malam,  Pub,  dan  Karaoke  di Kabupaten Kudus karna dianggap hiburan tersebut merupakan  usaha  yang  tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten  Kudus,  dimana masyarakat Kabupaten Kudus sangatlah  menghargai  nilai- nilai  budaya  dan  kesusilaan. Selain itu pula pendirian hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke dapat menimbulkan gangguan ketenteraman,  ketertiban,  dan keamanan masyarakat. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman, ketertiban, dan/atau penegakan  Peraturan  Daerah telah melakukan upaya penegakan terhadap Peraturan  Daerah  Kabupaten Kudus  Nomor  10  Tahun  2015 tentang  usaha  diskotik,  kelab malam, pub, dan karaoke. Hal itu  dilakukan  dengan  cara merazia bahkan menutup paksa  atau  menyegel  tempat usaha  usaha  diskotik,  kelab malam,  pub,  dan  karaoke. Sesuai  amant  Pasal  6  Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  memiliki  wewenang untuk menutup usaha diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta hiburan karaoke. Penutupan sebagaimana dimaksud melalui  tahapan  peringatan atau teguran. Apabila Peringatan  atau  teguran  tidak diindahkan,  maka  dilakukan tindakan  penutupan  dan/atau pembongkaran kamar/bilik. Pasca dilakukannya penindakan secara terus menerus  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Kudus  dan  juga dibantu peran serta masyarakat kudus perlu melakukan pengawasan pengawasan secara ketat agar  usaha  hiburan  Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan karoke  tidak  berdiri  lagi  di Kabupaten Kudus.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU:
Gadjong,  Agussalim  Andi.    2007. Pemerintahan  Daerah Kajian Politik dan Hukum ,  Bogor:  Ghalia Indonesia. Huda,  Ni’matul.  2017. Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kuncoro, Mudrajat. 2008. Otonomi Daerah “Perspektif  Teoritik  dan Empirik, Bogor: Erlangga. Mudrajat. 2008. Otonomi dan Pembangunan Reformasi, Perencanaa,  Substansi dan  Peluang. Jakarta: Erlangga. Noor,  Iskandar.  2012. Politik Otonomi  Daerah  Untuk Penguatan KNRI, Profajar Jurnalism. Sesung, Rusdianto. 2013. Hukum Otonomi Daerah “Negara Kesatuan Daerah Istimewa  dan  Daerah Otonomi Khusus. Surabaya: Refika. Siregar. 2014. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945 dan  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan Rakyat Ripublik Indonesia , Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI. Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan  Daerah di    Indonesia. Jakarta:
Sinar Grafika.
Suteki dan Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum  (Filsafat,  Teori dan  Praktik) .  Depok: PT Raja Grafindo Persada. Syafrudin , Atang.  2008. Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan  Daerah. Yogyakarta: Citra Media. Warassih, Esmi dkk, 2016, Penelitian Interdisipliner  Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal . Yogyakarta: Thafa Media.