## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya
Firdaus Arifin
Fakultas Hukum Universitas Pasundan-Bandung Email: firdausarifin@yahoo.com

## Abstract
Barriers to returning assets can be explained theoretically and practically. Theoretically, there has been a misunderstanding in the understanding of lawmakers and several criminal law experts and financial legal experts  in resolving the  problem of criminal assets. The first mistake, namely the  a priori attitude that criminal law which is oriented to the philosophy of retributive justice is seen as the only legal tool that is considered  appropriate  for  the  purpose  of  restoring  state  financial  losses.  While  this  goal  can  only  be achieved  by  changing  the  new  paradigm  of  corrective-rehabilitative  and  restorative  justice.  The  second mistake, so far the legal approach in the legal process of returning assets of a criminal offense is always used a normative legal approach based on legal positivism.
Keywords: Legal Problems; Asset Returns; Corruption Crime

## Abstrak
Hambatan  pengembalian  aset  dapat  dijelaskan  secara  teoritik  dan  praktik.  Secara  teoritik,  telah  terjadi kekeliruan  pemahaman  pembentuk  undang-undang  dan  beberapa  Ahli  hukum  pidana  dan  Ahli  hukum keuangan  dalam  menyelesaikan  masalah  aset  tindak  pidana.  Kekeliruan  pertama,  yaitu  sikap  apriori bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana  hukum  yang  dianggap  tepat  untuk  tujuan  pemulihan  kerugian  keuangan  negara.  Sedangkan tujuan  tersebut  hanya  dapat  dicapai  dengan  perubahan  paradigma  baru  yaitu  keadilan  korektif- rehabilitatif  dan  restoratif.  Kekeliruan  kedua,  selama  ini  pendekatan  hukum  dalam  proses  hukum pengembalian  aset  tindak  pidana  selalu  digunakan  pendekatan  hukum  normatif  yang  berlandaskan positivisme hukum.
Kata Kunci: Problematika Hukum; Pengembalian Aset; Tindak Pidana Korupsi

## A. PENDAHULUAN
Korupsi telah menjadi masalah global antar negara. 1 Bahkan Menurut Elwi Danil, aparat  penegak  hukum  relatif  tidak  berdaya,  atau  tidak  mempunyai  kekuatan  untuk
1 Dalam  Resolusi  “ corruption  in  Government” (Hasil  Kongres  PBB  ke-8  yahun  1990)  dinyatalan bahwa  korupsi  tidak  hanya  terkait  dengan  berbagai  kegiatan  “ economic  Crime” ,  tetapi  juga  dengan “ Organized  Crime”,  illicit  drug  trafficking,  money  laundering,  political  crime,  top  hat  crime, dan  bahkan transnational crime
menghadapi  jenis  tindak  pidana  ini. 2 Dalam  perkembangan  kekinian,  pemberantasan korupsi  difokuskan  kepada  tiga  isu  pokok,    yaitu  pencegahan,  pemberantasan  dan pengembalian  aset  hasil  korupsi (asset  recovery) . 3 Perkembangan  itu  bermakna, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan  para  koruptor  saja,  tetapi  juga  meliputi  tindakan  yang  dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari kejabatan extraordinary tersebut.  Menurut  Saldi  Isra,  kegagalan  pengembalian  aset  hasil  korupsi dapat mengurangi makna penghukuman para koruptor. 4
Upaya pengembalian aset negara yang dicuri ( stolen asset recovery ) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki  akses  yang  luar  biasa  luas  dan  sulit  dijangkau  dalam  menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang ( money laundering ) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan  menjadi  semakin  sulit  untuk  upaya recovery dikarenakan  tempat penyembunyian  ( safe  haven )  hasil  kejahatan  tersebut  yang  melampaui  lintas  batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan. 5
Berkaitan  dengan  pengaturan  pengembalian  aset  tersebut  di  atas,  pemerintah Indonesia  telah  menerbitkan  pelbagai  peraturan  yang  dapat  dijadikan  sebagai dasar/landasan  dalam  upaya  pemerintah  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan negara  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  korupsi.  Upaya-upaya  dimaksud  diatur dalam:
2 Elwi  Danil.  (2001).  “Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak    Pidana Korupsi;  Studi  Tentang  Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  di Indonesia”. Disertasi. Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2.
3 Pengertian Pengembalian aset (asset forfeiture) dibedakan dari pengertian pengembalian aset (asset recovery) yang  diatur  dalam  bab  V  Konvensi  PBB  anti  korupsi  tahun  2003.  Bab  V  tersebut  memberikan pengertian asset  recovery mulai  dari  pencegahan  dan  deteksi  transfer  Aset  Tindak  Pidana  (ATP);  (1) langkah  hukum  pengembalian  ATP  secara  langsung,  (2)  mekanisme  pengembalian  ATP  melalui kerjasama internasional penyitaan, (3) kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan, (4) pengembalian dan  pencairan  ATP.  (Romli  Atmasasmita.  (2014).  “Kebijakan  Pengembalian  Aset  Pasca  Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. Makalah. Disampaikan pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.
4 Saldi  Isra.  (2008).  “Asset  Recovery Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Kerjasama Internasional”. Makalah .  Disampaikan  dalam  Lokakarya  tentang  Kerjasama  Internasional dalam Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universias Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, tanggal 22 Mei 2008, di Semarang. Didownload dari www.saldiisra.com 5 Ibid.
1. Undang-undang  Nomor  31  tahun  1999  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (UU Korupsi);
2. Undang-undang  Nomor  7  tahun  2006  tentang  Pengesahan United  Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi);
3. Undang-undang  Nomor  15  tahun  2002  sebagaimana  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  25  tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU TPPU);
4. Undang-undang  Nomor  1  tahun  2006  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam Masalah Pidana.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK)  merupakan istrumen utama pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia . 6 Dalam  undang-undang  ini ketentuan  tentang  pertanggung  jawaban  pelaku  tindak  pidana  korupsi  atau  ahli warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 7
Dalam  Undang-undang  Korupsi  tersebut,  pengembalian  kerugian  keuangan negara  dapat  dilakukan  melalui  dua  instrument  hukum  yaitu  instrument  pidana  dan
6 Instrumen perundang-undangan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  digunakan sebagai  landasan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  saat  ini  adalah: TAP  MPR  No.  XI  Tahun  1998  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bebas  KKN;  UU  No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap; UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TPK; UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  3!  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan TPK; UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK; UU No 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003; UU No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik  Masalah  Pidana;  UU  No.  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  TPK;  dan  UU  No.  8  Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7 Pasal 32 menyebutkan sebagai berikut: (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau  lebih  unsur  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat  cukup  bukti,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian keuangan  negara  maka  penyidik  segera  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikan  tersebut  kepada  Jaksa Pengacara  Negara  untuk  dilakukan  gugatan  perdata  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk mengajukan  gugatan.  (2)  Putusan  bebas  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  tidak  menghapuskan  hak  untuk menuntut keruguan terhadap keuangan negara . Pasal 33 menyebutkan sebagai berikut: “Dalam hal tersangka meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan  penyidikan,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada  kerugian  keuangan  negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasik penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk  dilakukan  gugatan  perdata  terhadap  ahli  warisnya”. Pasal  34 menyebutkan sebagai berikut: “Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka penuntut umum segera menyerahkan salinan  berkas  berita  acara  sidang  tersebut  kepada  Jaksa  Pengacara  Negara  atau  diserahkan  kepada  instansi  yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.
instrument perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan  berupa  uang  pengganti  kerugian  keuangan  negara  oleh  hakim  dan selanjutnya  oleh  penuntut  umum  dituntut  agar  dirampas  oleh  hakim.  Sementara instrument  perdata  (melalui  Pasal  32,  33,  34)  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan.
Upaya  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  yang  menggunakan  intrumen perdata,  sepenuhnya  tunduk  pada  disiplin  hukum  perdata  materiil  maupun  formil, meskipun  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi. 8 Berbeda  dengan  proses  pidana yang  menggunakan  system  pembuktian  materiil,  maka  proses  perdata  menganut system pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.  Dalam  tindak  pidana  korupsi  khususnya  disamping  penuntut  umum, terdakwa  juga  mempunyai  beban  pembuktian,  yaitu  terdakwa  wajib  membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa  ini  dikenal  dengan  asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  ( Reversal  Burden  of Proof ). Asas ini mengandung bahwa kepada tersangka atau terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi ( Presumption of Guilt ), kecuali jika ia mampu membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
Permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  sistem  penegakan  hukum  di Indonesia  terutama  peraturan  perundang-undangan  baik  yang  berkaitan  dengan hukum materiil maupun hukum acaranya belum dapat memaksimalkan pengembalian aset tersebut.
8 Pengembalian  aset  tindak  pidana  melalui  keperdataan  berasal  dari  perkembangan  praktik penegakan hukum pidana di Inggris dan Amerika Serikat menghadapi hambatan-hambatan di mana aset digunakan  sebagai  sarana  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  sebagai  penunjang  kesinambungan aktivitas  organisasi  kejahatan.  Dasar  pemikiran  tersebut  berasal  dari  konsep  pemikiran  sistem  hukum common  law yaitu  pengertian forfeiture itu  sendiri  mengandung  arti; “a  piece  of  property  guilty  of  wrong doing” dan  konsekuensinya,  harta  benda  tersebut  dapat  dirampas  sebagai  suatu  hukuman  atas  suatu tindak  pidana  dimana  harta  benda  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut  atau berkaitan dengan tindap pidana tersebut (Romli Atmasasmita. Kebijakan,.... op-cit.)
Mekanisme  perdata  dalam  pengembalian  aset  secara  teknis-yuridis  terdapat beberapa  kesulitan  yang  akan  dihadapi  jaksa  pengacara  negara  dalam  melakukan gugatan  perdata.  Antara  lain,  hukum  acara  perdata  yang  digunakan  sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata biasa yang, antara lain, menganut asas pembuktian formal.  Beban  pembuktian  terletak  pada  pihak  yang  mendalilkan  (jaksa  pengacara negara  yang  harus  membuktikan)  kesetaraan  para  pihak,  kewajiban  hakim  untuk mendamaikan  para  pihak,  dan  sebagainya.  Sedangkan  jaksa  pengacara  negara  (JPN) sebagai penggugat harus membuktikan secara nyata bahwa telah ada kerugian negara. yakni,  kerugian  keuangan  negara  akibat  atau  berkaitan  dengan  perbuatan  tersangka, terdakwa,  atau  terpidana;  adanya  harta  benda  milik  tersangka,  terdakwa,  atau terpidana  yang  dapat  digunakan  untuk  pengembalian  kerugian  keuangan  negara, Selain  itu,  seperti  umumnya  penanganan  kasus  perdata,  membutuhkan  waktu  yang sangat panjang sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Jalur gugatan perdata biasa memerlukan waktu yang relatif lama sampai dapat di eksekusinya putusan tersebut, belum lagi halangan karena pada saat akan di eksekusi muncul gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga terhadap harta yang akan dieksekusi, halangan karena proses pembuktian yang konvensional dengan asas siapa yang  menyatakan  sesuatu  hak  maka  dia  berkewajiban  untuk  membuktikan  haknya tersebut. 9
Hal ini akan menyulitkan proses penegakan hukum perdata karena negara sebagai penggugat  harus  mempunyai  bukti  yang  kuat  untuk  membuktikan  tergugat  adalah pelaku  tindak  pidana  korupsi  serta  pembuktian  tentang  beberapa  besarnya  kerugian negara  akibat    korupsinya  tersebut  setelah  terjadinya  proses  hukum  dalam  ruang lingkup hukum pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33, pasal 34, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-undang No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal  tersebut  akan  bertambah  sulit  jika  pelakunya  meninggal  dunia  sebelum diputus  oleh  pengadilan  dan  ahli  warisnya  secara  tegas  membuat  pernyataan
9 Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR serta Pasal 283 Rbg.
dikepaniteraan  Pengadilan  Negeri  menolak  sebagai  pewaris 10 atau  harta  hasil korupsinya  tersebut  disembunyikan  diluar  negeri  atau  disembunyikan  melalui  agen, notaris,  pengacara,  keluarga  atau  orang-orang  dekat  dengan  pelaku  tindak  pidana korupsi tersebut yang dalam dunia hukum dikenal dengan “Gate Keeper”.
Kelemahan lain dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yang ada sekarang berkaitan dengan pengembalian aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan sebagai berikut:
Dalam  hal  terpidana  tidak  mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk membayar  uang  pengganti  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang  lamanya  tidak  melebihi  ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  ayat  (3)  tersebut  diatas  maka  hakim  dalam putusannya  akan  mensubsiderkan  hukuman  pembayaran  uang  pengganti  dengan pidana  penjara  yang  lamanya  ditentukan  dalam  putusan  tersebut.  Akibatnya  banyak terpidana  yang  lebih  memilih  untuk  melaksanakan  hukuman  penjara  pengganti daripada membayar atau mengembalikan uang hasil korupsinya kepada negara karena berhasil menyembunyikan aset hasil korupsinya tersebut.
Disisi lain muncul lagi permasalahan bagaimana jika terpidana hanya membayar sebagian saja dari hukuman pembayaran uang pengganti tersebut sedangkan lamanya hukuman  penjara  pengganti  telah  ditetapkan  dalam    putusan  hakim.Terhadap  hal tersebut  muncul  pertanyaan  apakah  dapat  secara  otomatis  hukuman  penjara penggantinya disesuaikan persentasenya dengan jumlah uang pengganti kerugian yang telah  dibayar  oleh  terpidana  tindak  pidana  korupsi  ataukah  pembayaran  berdasarkan besarnya persentase harus disebutkan terlebih dahulu dalam amar putusan hakim.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  penelitian  di  atas  dapat  dikemukakan beberapa  permasalahan  yaitu:  Bagaimana  proses  dan  penanganan  pengembalian  aset tindak  pidana  korupsi  pelaku  dan  ahli  warisnya  dalam  ruang  lingkup  hukum  pidana maupun dalam ruang lingkup hukum perdata yang dapat mewujudkan negara hukum kesejahteraan di Indonesia. Apakah yang menjadi hambatan dan kendala pengembalian
10 Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1057 KUH Perdata jis Pasal 1058 KUH Perdata
aset  tindak  pidana  korupsi  dari  pelaku  dan  ahli  warisnya  dalam  sistem  hukum Indonesia. Bagaimanakah konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana  korupsi  pelaku  dan  ahli  warisnya  dalam  mewujudkan  negara  hukum kesejahteraan.

## B. PEMBAHASAN
1. Proses  dan  penanganan  pengembalian  aset  tindak  pidana  korupsi  pelaku dan ahli warisnya dalam ruang lingkup hukum pidana dan Hukum Perdata Substansi  sistem  hukum  pengembalian  aset  melalui  jalur  hukum  pidana umumnya terdiri dar ketntuan-ketentuan menegnai prose pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari; 11
1) Pelacakan aaset untk melacak aset;
2) Tidakan-tindakan  pencegahan  untuk  mengehentika  perpindaha  aset-aset melalui mekasisme pembeukan atau penyitaan;
3) Penyitaan.  Hanya  setelah  melalui  dan  memenuhi  tahapan-tahapan  tersebut baru dapat dilaksanakan tahap
4) Yaitu penyerahan aset dari negara penerima kepada negar korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.
Tindakan  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  sebagai  upaya meminimalisasi  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  korupsi merupakan  upaya  yang  tidak  kalah  penting  dibanding  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  dengan  memvonis  pelaku  dengn  hukuman  yang  seberat-beratnya. Pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk meminimalkan kerugiaan negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awala proses per penanganan perkara juga  mutlak  dilakukan  melalui  kerjasama  dengan  berbagai  lembaga  negara  yang  juga harus  difasilitasi  dengan  bantuan  intelegen  keuangan. 12 Tahap  pertama  dari  tindak pidana  korupsi  adalah  tahap  pelacakan  aset.  Tahap  ini  merupakan  tahap  dimana dikumpulkannnya informasi mengenai aset yang di korupsi dan alat-alat bukti. Untuk menjada lingkup dan arah tujuan investigasi menjasi focus, menurut John Conyngham, otoritas yang  melakukan investigasi atau  melacak aset-aset tersebut bermitara dengan
11 Purwaning  M.  Yuniar.  (2007). Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi:  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni, hlm 206
12 Suradji, Buguati, Sutriya, ed.. (2008). Pengkajian tentang Kriminalisasi , pengembalian aset, kerjasama internasional  dalam  konvensi  PBB .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan HAM, hlm 9.
firma-firma  hukum  dan  firma  akuntansi. 13 Untuk  kepentingan  ivestigasi  dirumuskan praduga  bahwa  pelaku  tindak  pidana  akan  menggunkan  dana-dan  yang  diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya 14 .
Tahap  kedua  adalah  tahap  pembekuan  atau  Pengembalian  aset.    Kesuksesan investigasi  dalam  melacak  aset-aset  yang  diperoleh  secara  tidak  sah  memungkinkan pelaksanan  tahap  pengembalian  aset  berikutnya,  yaitu  pembekuan  atau  perampasan aset 15 . Menurut United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003, pembekuan taau  Pengembalian  berarti  larangan  sementara  untuk  mentransfer,  mengkonversi, mendisposisi,  atau  memidahka  kekayaan  atau  untuk  sementara  dianggap  sebagai ditaruh  di  bawah  perwalian  atau  dibawah  pengewasan  berdasarkan  perintah pengadilan  atau  badan  yang  berwenag  lainnya. 16 Mengingat  tindak  pidana  korupsi merupakan salah satu kejahatan transnational atau tidak jarang terjadi melibatkan atau antara  negara  lain  karena  aset  hasil  korupsi  disimpan  di  negara  lai,  meka  kerjasama antar negara dalam proses Pengembalian aset sangat perlu diperhatikan. Jika aset-aset yang  dikotrupsi  berada  di  luar  yurisdiksi  negara  korban 17 ,  maka  pelaksanan  perintah pembekuan  dan  Pengembalian  hanya  dapat  dilakukan  melalui  otoritas  yang berkompeten dari negara penerima 18 .
Ada  dua  kemungkinan  cara  melaksanakan  perintah  pembekuan  atau Pengembalian  dari  negaar  korban  dalam  yuridikasi  hukum  negara  penerima 19 .  Jika hukum nasional negara penerima mengizinkan badan yang berwenang negara tersebut melaksanakan  perintah  pembekuan  dan  pengembalian  yang  dikeluarkan  oleh  badan yang  berwenang lain tempat asal aset diperoleh secara tidak  sah,  perintah dari badan yang  berwenenang  negara  korban  dapat  langsung  dilaksanakan.  Salah  satu  syarat penting  untuk  melaksanaan  pengembalian  oleh  badan  yang  berwenang  di  negara
13 Ibid., (Dalam  John  Conyngham,  ESq.,  Global  Dirrector  of  Investigations,  Control  Risks  Group Limited Before the Institutions and Consumer Credit US House Representatives, 9 May 2002, Hlm 2)
14 Ibid. 15 Ibid. 16 Ibid ). 17 Negar  korban  merupakan  negara  diman  seorang  koruptor  melakukan  tindak  pidana  korupsi yang merugikan keuangan negara.
18 Purwaning  M.  Yuniar.  ( 2007).  Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi:  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni, hlm 211
19 Negara  penerima  merupakan  negara  dimana  para  koruptor  di  negara  kornan  mengamankan hasil dari tindak pidana korupsi.
penerima adalah bahwa aset-aset tersebut merupakan pengamanan sebelum dilakukan penyitaan  untuk  selanjutnya  dapat  dilakukan  penyerahan  ast  dari  negara  penerima kepada negara korban. 20
Tahap ketiga adalah penyitaan aset-aset. Penyitaan merupakan perintah pegadilan atau  badan  yang  berwenang  untuk  mencabut  hak-hak  pelaku  tindak  pidana  korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan  atau  badan  yang  berwenang  dari  negara  penerima  setelah  ada  putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana. 21
Penyitaaan dapat  dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal pelaku tindak pidana telah meninggal atau menghilang atau tidak ada kemungkinan bagi jaksa selaku  penuntut  umum  melakukan  penuntutan 22 .Tahap  penyitaan  dijustifkasi  oleh prisip yang berakar pada hukum yang menetapkan bahwa orang dilarang mendaptkan keuntungan dari kegiatan yang tidak berdasarkan hukum pada umumnya, dan tindak pidana, khususnya.
Prinsip  ini  megikuti  syarat  bahwa  jika  hukum  adalah  untuk  mempengaruhi tingkah laku orang, hukum itu harus menyampaikan pesan-pesan yang koheren. Pesan- pesan  ini  tidak  lagi  koheren  ketika  pada  satu  sisi  berusaha  utuk  mencegah  bentuk khusus tingkah laku, tetapi pada sisi yang lain membiarkan seseorang yang melakukan bentuk khusus tingkah laku yang berusaha dicegah tersebut, mendapatkan keuntungan. Dengan  demikian  tidakan  penyitaan  terhadap  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi dibenarkan dengan landasan pemikiran bahwa hukum pidana harus tetap komit untuk tidak memberikan keuntungan kepada pelaku tidak pidana.
Setiap dugaan korupsi yang sedang diperiksa di Pengadilan harus disita terlebih dahulu, hal ini merupakan tindakan pengamanan agar aset hasil korupsi tersebut tidak dibawa pergi atau disembunyikan oleh pelaku. Aset hasil korupsi harus disita terlebih dahulu agar kemudian setelah putusan bersalah oleh Hakim telah berkekuatan hukum tetap,  aset  hasil  tidak  pidana  korupsi  yang  disita  dapat  dikembalikan  oleh
20 Purwaning  M.  Yuniar.  (2007). Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi:  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia . Bandung: PT Alumni, hlm 215
21 Ibid.
22 United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) 2003 Pasal 54 (1)
Negara.Tahap  penyitaan  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dalam  rangkaian pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi.Tujuan  dari  penyitaan  adalah  untuk kepentingan  pembuktian  dimuka  sidang  pengadilan,  karena  tanpa  adanya  barang bukti,  perkara  sulit  diajukan  ke  hadapan  sidang  pengadilan.  Baharuddin  Lopa mengemukakan  bahwa  alangkah  baiknya  bila  penyidik  sebelum  melakukan penyidikannya,  terlebih  dahulu  melakukan  pengamatan  yang  seksama  atas  semua kekayaan  calon  tersangka.  Pada  saat  disidik  langsung  secepat  nya  kekayaan  disita untuk  menghindari  pengalihan  kekayaan  kepada  pihak  ketiga.  Jadi,  yang  terpenting ialah  menyita  kekayaan  yang  ada,  bukan  hanya  menghitung  berapa  jumlah  yang dikorup  dan  nanti  jumlah  itu  diwajibkan  baginya  untuk  membayar  kembali  kepada Negara. 23
Tahap  keempat  dari  ragkaian  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi adalah  penyerahan  aset-aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  kepada  korban  atau  negara korban.Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara  korban  perlu  melakukan  tindakan  legislatif  dan  tindakan  lainnya  menurut prinsip-prinsip  hukum  nasional  masing-masing  negara  sehingga  badan  yang berwenang  dapat  melakukan  pengembalian  aset-aset  tersebut.  Kebanyakan  negara tidak  mengatur  secara  khusus  ketentuan  pembagian  aset-aset  yang  dibekukan  dan disita,  sehingga  pada  umumnya  masalah  pembagian  aset-aset  yang  diatur  dalam perjanjian  bantuan  hukum  timbal  balik  antara  negara  korban  dengan  negara penerima. 24
Gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara historis pertama  kalinya  diatur  di  dalam  Peraturan  Penguasa  Perang  Pusat  Kepala  Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf  Angkatan  Darat No.  Prt/Peperpu/013/1958  memuat  hal-hal  yang  baru  berkaitan dengan  perumusan  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  ditentukan  dalam  peraturan- peraturan  yang  lain.  Pasal  1  Peraturan  Penguasa  Perang  Pusat  AD  membedakan
23 Baharruddin Lopa. (2002). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, cet 2. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm.  54
24 Purwaning  M.  Yuniar.  (2007). Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi:  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni, hlm 233.
perbuatan korupsi menjadi dua, yakni (1) perbuatan korupsi pidana dan (2) perbuatan korupsi lainnya. 25 Perbuatan korupsi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 2, yakni:
1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan  yang secara langsung atau tidak  langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara  atau  daerah  atau  merugikan  keuangan  suatu  badan  yang  menerima bantuan  dari  keuangan  negara  atau  daerah  atau  badan  hukum  lain  yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari masyarakat;
2. Perbuatan  yang  dengan  atau  karena  melakukan  suatu  kejahatan  atau pelanggaran  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  badan  dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;
3. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP.
Pemerintah sudah memulai memperkenalkan upaya gugatan aset koruptor secara perdata melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).153 Menurut UU TIPIKOR, aparat penegak hukum (jaksa pengacara negara) atau  instansi yang berwenang dapat menggugat  aset  koruptor  secara  perdata  apabila  telah  terbukti  adanya  “kerugian negara”, dan:
1. Tidak  terdapat  cukup  bukti  untuk  membuktikan  unsur-unsur  pidana  korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata); 26
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya); 27
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya). 28
25 S Eka Iskandar, Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi , dimuat dalam https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/ Diakses tanggal 2 Oktober 2014.
26 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
27 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
28 Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Bandingkan  dengan  ICAR,  yang mengemukakan  bahwa  penggunaan  NCB  dalam  sejumlah  kasus  antara  lain:  (a)  terdakwa  sudah meninggal. Karena hukum pidana tradisional berfokus pada tanggung jawab seseorang dengan cara yang biasa  untuk  mengambil  hasil-hasil  kejahatan  telah  menjadi  tindakan  in  persona.  Ketika  seseorang meninggal dan karena itu kemungkinan untuk mengadili telah dipadamkan, secara tradisional ini berarti bahwa  aset  yang  diperoleh  secara  ilegal  tidak  mungkin  pulih.  Karena  dalam  aksi  rem  pergi  langsung terhadap  aset  sendiri,  ini  adalah  obat  sempurna  dalam  kasus  tersebut;  (b)  terdakwa  telah  dibebaskan dalam  sidang  pidana  dan  penyitaan  itu  tidak  mungkin.  Sebuah  melanjutkan  Pengembalian  non- keyakinan  berdasarkan  akan  memungkinkan  pemulihan  theproceeds  kejahatan.  Hal  ini  seharusnya bukan  merupakan  upaya  untuk  ”relitigasi”  lanjutan,  karena  sidang  ini  tidak  dimaksudkan  untuk
Penjelasan  Pasal  38  C  UU  PTPK  menjelaskan  tujuan  yang  mendasari  gugatan perdata  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi,  yaitu untuk  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Rasa  keadilan  masyarakat  ditekankan dalam  penjelasan  ini  karena  ditemukan  banyak  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang menyembunyikan  harta  yang  diduga  berasal  dari  tindak  pidana  korupsi.  Gugatan perdata dengan demikian dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena apabila tidak dilakukan, maka akan menghambat pembangunan nasional, juga pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut  efesiensi tinggi.
Selain  itu,  gugatan  perdata  juga  dimungkinkan  apabila  setelah  putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan Pengembalian. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam  proses  persidangan  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  harta  benda  tersebut diperoleh bukan karena korupsi. 29
2. Hambatan  dan  kendala  pengembalian  aset  tindak  pidana  korupsi  dari pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia.
Pada  saat  ini,  di  Indonesia  telah  berlaku  peraturan  perundang-undangan  yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengembalian hasil tindak pidana korupsi antara lain adalah:
a. Undang-undang  Nomor  73  Tahun  1958  tentang  Pemberlakuan Wetboek  van Sirafrecht for Nederland Indie untuk seluruh Indonesia (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)) dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor
menetapkan kesalahan seseorang atau tanggung jawab, tetapi asal aset itu sendiri; (c) ada juga kasus di mana terdakwa tidak dapat ditemukan dalam yurisdiksi karena ia telah melarikan diri, karena ia sudah dipenjara  di  luar  negeri  atau  untuk  alasan  lain;  (d)  pemilik  asset  tidak  pasti.  Pencucian  uang  biasanya mengikuti komisi kejahatan ekonomi untuk menyembunyikan asal-usul aset.Jika uang launderingprocess itu  efektif  bahkan  kepemilikan  bisa  sulit  untuk  membuktikan.  Dalam  kasus ini  non-keyakinan  berbasis Pengembalian  menjadi  penting  khusus;  dan  (e)  undang-undang  pembatasan  mencegah  bentuk pelanggaran  sedang  diselidiki.  Di  negara-negara  dilanda  korupsi  ini  adalah  penting  khusus,  karena pejabat  publik  yang  korup  cenderung  untuk  tinggal  di  kantor  selama  beberapa  tahun.  ICAR, http://www.assetrecovery.org/kc/node/c40081eb-7805-11dd-9c9d, diakses tanggal 2 Oktober 2014.
29 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
27  Tahun  1999  tentang  Perubahan  KUHP  yang  berkaitan  dengan  Kejatahan terhadap Keamanan Negara.
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
c. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
h. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
i. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Pengesahan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Seluruh  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  belum  mengatur  secara khusus  mengenai  lingkup  pengertian  istilah  “asset  recovery”  sebagaimana  tercantum dalam  Bab  V  Konvensi  Konvensi  PBB  Tahun  2003 (United  Nations  Convention  Against Corruption  UNCAC) .  Pengaturan  mengenai  penyitaan  dan  Pengembalian  aset  tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas terbatas pada dua model Pengembalian  yaitu,  “penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  yang  digunakan  untuk melakukan  tindak  pidana (instrumen  sceleris) dan  objek  yang  berhubungan  dengan tindak  pidana (objectum  sceleris). Sedangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut  di  atas,  Pengembalian  terhadap  hasil  tindak  pidana (fructum  sceleris) belum diatur  secara  rinci  dan  memadai.  Pengaturan  ketentuan  mengenai  penyitaan  dan perampasan aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas terbatas pada dua model perampasan yaitu, “penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan  untuk  melakukan  tindak  pidana  ( instrumentum  sceleris )  dan  objek  yang berhubungan  dengan  tindak  pidana  ( objectum  sceleris ).  Sedangkan  dalam  peraturan perundang-undangan tersebut di atas, penyitaan terhadap hasil tindak pidana ( fructum sceleris) belum  diatur secara  rinci  dan  memadai,  termasuk  proses  pembuktian  terbalik dalam perampasan aset tindak pidana.
KUHP  atau  KUHAP  sebenarnya  tidak  melarang  gugatan  perdata  atas  terjadinya hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian  penyidikan  atau  penuntutan”,  namun  tidak  mengatur  ketentuan mengenai  gugatan  perdata.  Hal  ini  sejalan  dengan  adanya  ketentuan  mengenai “Penggabungan  Perkara  Gugatan  Ganti  Kerugian”  sebagaimana  diatur  oleh  Pasal  98- 101 KUHAP. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam gugatan perdata pada perkara tindak  pidana  korupsi  ini  haruslah  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  yang  terkait didalamnya, yaitu: Pertama, prinsip kondisional. Prinsip ini maksudnya bahwa gugatan perdata tidak selalu dapat diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi, terbatas pada kondisi-kondisi  tertentu.  Kedua,  prinsip  gugatan  perdata  untuk  jenis  tindak  pidana korupsi merugikan keuangan negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU PTPK. Gugatan  perdata  hanya  terbatas  pada  tindak  pidana  korupsi  yang  menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Dan ketiga, prinsip gugatan perdata sebagai komplemen prosedur perampasan untuk  negara.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  38C  UU  PTPK  memungkinkan  dilakukan gugatan perdata khusus untuk hasil korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara.
Namun  sebagai  mekanisme  hukum  acara,  gugatan  perdata  dalam  hal  ini dilakukan  untuk  mengambil  aset-aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  yang  dikuasai  oleh pelaku  tindak  pidana  korupsi  tetap  melewati  proses  ajudikasi  untuk  mendapatkan keputusan pengadilan (perdata) yang ditetapkan oleh hakim. Tentunya tetap memiliki beberapa  kelemahankelemahan  yang  ada  seperti  pada  mekanisme  perampasan  aset berdasarkan putusan pidana.

## 3. Konsep  hukum  mendatang  dalam  pengembalian  asset  tindak  pidana korupsi
Gagasan  mengenai  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  tidak  semata- mata  untuk  memiskinkan  para  koruptor  sehingga  mereka  menderita,  tetapi Pengembalian  aset  hasil  korupsi  juga  berujuan  sebagai  tindakan  preventif  atau
pencegahan tindak pidana korupsi. Dampak preventif pertama, terjai pada tidak adanya aset-aset  yang  dikkuasai  oleh  pelaku  kejahatan  sehingga  para  pelaku  kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Kedua, dengan menyerang langsung  kepada  motif  kejahatan  parapelaku  korupsi,  maka  tidak  ada  lagi  peluang untuk  menikmati  hasil  dari  tidak  pidana  itu  ditiadakan  setidaknya  meminimalisai. Pengembalian  aset  itu  menghilangkan  tujuan  yang  merupakan  motif  tindak  pidana. Ketiadaan  peluang  mencapai  tujuan  itu  dapat  menghilangkan  motif  yang  mendorong melakukan kejahatan.
Dampak  preventif  dari  tindakan  pengambilan  aset ketiga, yakni  dengan pengambila  aset  ini  pesan  yang  kuatd  apat  diberikan  kepada  masyarakat  luas  bahwa tidak  ada  tempat  yang  aman  di  dunia  ini  bagi  para  pelaku  tindak  pidana  untuk menyembunnyikan  hasil    tindak  pidananya  sekaligus  memberikan  pesan  kuat  bahwa tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  menikmati  aset  hasiltindak  pidana  sebagaimana doktrin “ crime does not pay ” 30 . Hal-hal ini memperlemah keinginan warga masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan. 31
Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  bahwa  sistem  hukum  Indonesia  belum memiliki undang-undang atau ketentuan khusus perampasan aset hasil tindak pidana tanpa  putusan  pengadilan  dalam  perkara  pidana.  Saat  ini,  pengembalian  aset  dalam sistem  hukum  pidana  Indonesia  melalui  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  tetap (inkracht). Kemudian  dengan  gugatan  perdata  seperti  Pasal  33 UU  No  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana telah  diubah  dengan  UU  No  20  Tahun  2001.  Disamping  itu,  kepada  pengalaman pengembalian  aset  korupsi  dari  Negara-negara  lain,  serta  hukum  kebiasaan internasional  yang  telah  berlaku  di  dalamnya,  jelas  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan kejahatan termasuk korupsi dan pencucian
30 Doktrin crime  does  not  pay ini  berisi  pandangan  bahwa  seseorang  tidak  boleh  mendapatkan keuntungan dari tindakan melanggar hukum umumnya, tindakan kejahatan pada khususnya. Pandangan ini  mengikuti  tuntutan  bahwa  jika  hukum  itu  mempengaruhi  tingkah  laku  orang,  maka  hukum  itu memeberikan pesan-pesan koheren.
31 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI.  (2009). Laporan  Lokakarya  tentang  Pengambilan  Aset  Negara  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi.  Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 42.
uang  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  belum  cukup  memadai  jika  ditujukan menyelamatkan  aset-aset  hasil  kejahatan  tersebut  dari  Negara  lain  untuk  kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan.
Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan  Kemitraan  pada  tahun  2008  melakukan  kajian  perihal  Pengembalian  Aset Kejahatan.  Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut  ada  beberapa  prasyarat  dalam pengembalian  aset  kejahatan. 32 Pertama ,  kemauan  politik  negara.  Pencurian  aset seringkali  bertalian  dengan  suatu  rezim  otoriter  yang  korup,  sehingga  untuk mengembalikan  aset-aset  yang  telah  dicuri,  salah  satu  prasyarat  yang  dibutuhkan adalah  kemauan  politik  negara,  baik  itu  kemauan  politik  pemerintah,  parlemen maupun  lembaga  yudikatif.  Kemauan  politik  parlemen  berkaitan  dengan  seperangkat aturan  hukum  yang  harus  disiapkan  dalam  rangka  pengembalian  aset,  sedangkan kemauan  politik  pemerintah  dan  lembaga  yudikatif  dibutuhkan  untuk  mengambil langkah  hukum  dalam  penegakan  aturan  tersebut  tanpa  suatu  tekanan  psikologis ataupun  tekanan  politik.  Pengalaman  beberapa  negara  yang  berhasil  mengembalikan aset-aset yang telah dicuri oleh rezim yang korup dan otoriter menunjukkan  kemauan politik  negara  yang  sangat  menentukan  seperti  di  Filipina  dalam  pengembalian  aset mantan  presiden  Ferdinand  Marcos;  di  Nigeria  dalam  pengembalian  aset  mantan presiden  Sani  Abacha;  di  Peru  dalam  pengembalian  aset  mantan  Kepala  Intelijen Vladimiro  Montesinos;  dan  di  Zambia  dalam  pengembalian  aset  mantan  presiden Frederick Jacob Titus Chiluba.
Kedua , sistem hukum. Terkait pengembalian aset, yang sangat dipentingkan adalah harmonisasi  perundang-undangan  dan  sistem  peradilan.  Harmonisasi  bertujuan  agar tidak  terjadi  tumpang  tindih  antar  berbagai  undang-undang,  karena  dalam  konteks Indonesia,  kejahatan  yang  berpotensi  mencuri  aset  negara  mempunyai  rezim  hukum
32 Pusat  Kajian  Antikorupsi  Fakultas  Hukum  UGM  bekerjasama  dengan  Kemitraan  melakukan kajian  terhadap  Pengembalian  Aset  Kejahatan.  Hasil  kajian  tersebut  dibukukan  dengan  judul “ Pengembalian  Aset  Kejahatan ”  tahun  2008.  Para  peneliti  juga  adalah  penulis  buku  tersebut:  Agustinus Pohan, Amien Sunaryadi,  Denny Indrayana, Eddy O.S Hiariej, Saldi Isra, Sigit Riyanto, Teten Masduki, Yenti Garnasih dan Zainal Arifin Mochtar. (Dikutip dari; Eddy O.S Hiariej. (2012). “Pembuktian Terbalik dalam  Pengembalian  Aset  Kejahatan  Korupsi”.  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas Hukum  Universitas  Gadjah  Mada.  Diucapkan  di  depan  Rapat  Terbuka  Majelis  Guru  Besar  Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta).
tersendiri  sehingga  proses  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan-kejahatan  tersebut berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain.  Sebagai  misal,  pengembalian  aset  kejahatan korupsi  perlu  dilakukan  harmonisasi  mengingat  proses  penegakan  hukum  terhadap koruptor  tidak  hanya  menjadi  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  semata tetapi  juga  menjadi  kewenangan  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Oleh  karena  itu  proses pengembalian  aset  kejahatan  korupsi  harus  dilakukan  secara  efisien,  efektif  dan koordinatif  di  antara  institusi  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  itu dengan pembagian tugas yang proporsional dan profesional. 33
Ketiga ,  kerjasama  kelembagaan.  Berkaitan  dengan  pengembalian  aset  kejahatan, kerjasama  kelembagaan  yang  dimaksud  adalah  kerjasama  antar  lembaga-lembaga yudisiil  dan  lembaga-lembaga  ekstra  yudisiil.  Hal  ini  karena  pengembalian  aset  tidak selamanya  berkaitan  dengan  kejahatan,  dapat  saja  aset  tersebut  berada  dalam  rezim hukum  keperdataan  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  gugatan  pihak ketiga  terhadap  aset  tersebut.  Selain  itu,  tidak  selamanya  pula  aset  yang  akan dikembalikan berwujud uang,  deposito, giro atau sejenisnya, akan tetapi aset tersebut juga  dapat  berwujud  benda  termasuk  di  antaranya  adalah  tanah.  Jika  aset  yang  akan dikembalikan berwujud tanah, maka perlu adanya kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.  Jika  aset  yang  dicuri  kemudian  ‘dicuci’  seolah-olah  aset  yang  legal,  maka kerjasama  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  sangat dibutuhkan. 34
Keempat ,  kerjasama  internasional.  Dalam  rangka  pengembalian  aset  kejahatan, kerjasama internasional mutlak diperlukan karena aset yang dicuri biasanya disimpan di  luar  wilayah  teritorial  Indonesia.  Di  samping  itu  pengembalian  aset  merupakan tujuan  dan  salah  satu  prinsip  dalam United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  yang  telah  diratifikasi  Indonesia  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006  dengan  tujuan  utama  kerjasama  internasional  dalam  pemberantasan  korupsi. Berkaitan  dengan  kerjasama  internasional,  paling  tidak  ada  dua  prinsip  yang  harus dipenuhi  yaitu  prinsip  kepercayaan  dan  prinsip  resiprokal.  Prinsip  kepercayaan
33 Ibid.
34 Ibid.
didasarkan  pada  adagium omnia  praesumuntur  rite  esse  acta yang  berarti  adanya kepercayaan  penuh  bahwa  di  luar  wilayah  teritorial  suatu  negara  semua  telah ditetapkan secara benar atas dasar suatu kerjasama. Sedangkan prinsip resiprokal atau prinsip timbal balik adalah jika suatu negara mengharapkan perlakukan yang baik dari negara  lain  maka  negara  tersebut  juga  harus  memberi  perlakuan  yang  baik  terhadap negara  lain. 35 Untuk  itu,  kehadiran  undang-undang  pengembalian  aset  di  Indonesia menjawab keempat persoalan di atas.
Mengutip  pendapat  Eddy  O.S  Hiariej,  paling  tidak  ada  enam  alasan  yang mendasari perlunya undang-undang pengembalian aset di Indonesia. Pertama, indeks prestasi korupsi di Indonesia cukup mencengangkan dalam beberapa tahun terakhir ini dan hanya bisa disamai oleh Mexico. Sudah barang tentu uang yang dikorupi sebagian besar tidak berputar di Indonesia tetapi dilarikan ke luar negeri. Kedua, Indonesia telah meratifikasi United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2006  yang  mana asset  recovery merupakan  salah  satu  prinsip dasar  dari  konvensi  tersebut.  Konsekuensi  lebih  lanjut,  Indonesia  harus  segera menghasilkan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  pelaksana  (termasuk undangundang pengembalian asset) sesuai dengan konvensi tersebut. Ketiga, Indonesia telah mengatur tentang mutual legal assistance dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006,  yang  mana  salah  satu  prinsip  dasarnya  adalah  asas  resiprokal.  Jika  Indonesia menginginkan asetnya yang telah dicuri dan dibawa ke luar negeri dikembalikan, maka Indonesia  pun  harus  mempunyai  pengaturan  yang  jelas  mengenai  pengembalian  aset yang juga menjamin pengembalian aset dari Negara lain yang disimpan di Indonesia. 36 Keempat,  Indonesia  berperan  aktif  dalam Stolen  Asset  Recovery (StAR) Initiative yang  mana  dibutuhkan  kerja  sama  internasional,  baik  bilateral,  maupun  multilateral dalam  rangka  pengembalian  aset  tersebut. Keberadaan  undang-undang  pengembalian aset,  berdasarkan  sejumlah  instrumen  hukum  internasional  maupun  hukum  nasional yang  ada,  merupakan  suatu  keniscayaan  yang  harus  segera  dibentuk  sebagai  bagian dari  paket  undang-undang  antikorupsi.  Kelima,  banyak  kejahatan  yang  terjadi  di
35 Ibid.
36 Eddy  O.S  Hiariej.  (2013).  “Pengembalian  Aset  Kejahatan ”. Jurnal  Opinio  Juris ,  Vol.  13,  Mei- Agustus 2013.
Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini menimbulkan kerugian yang besar bagi  keuangan  negara,  termasuk  kejahatan-kejahatan  yang  menghasilkan  asset  yang cukup  besar.  Kejahatan-kejahatan  yang  asetnya  menjadi  ruang  lingkup  pengembalian aset  adalah  korupsi,  pencucian  uang,  terorisme,  perdagangan  orang,  penyelundupan senjata,  narkotika,  psikotropika,  hak  kekayaan  intelektual,  kepabeanan  dan  cukai, kehutanan serta perikanan. 37
Keenam,  pengembalian  aset  merupakan  salah  satu  “ missing  link ”  dalam  upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Rumusan dan implementasi yang efektif tentang pengembalian aset hasil korupsi memiliki makna ganda bagi pemberantasan kejahatan korupsi  di  Indonesia.  Pertama,  implementasi  yang  efektif  dari  ketentuan  tentang pengembalian  aset  tersebut  akan  membantu  negara  dalam  upaya  menanggulangi dampak buruk dari kejahatan korupsi. Kedua, adanya legislasi yang memuat klausula tentang  pengembalian  aset  hasil  kejahatan  korupsi  merupakan  pesan  jelas  bagi  para pelaku  korupsi  bahwa  tidak  ada  lagi  tempat  untuk  menyembunyikan  harta  kekayaan hasil kejahatan korupsi ( no safe haven ), baik harta kekayaan Indonesia yang dilarikan ke luar negeri maupun harta kekayaan luar negeri yang ada di Indonesia. 38

## C. PENUTUP
Perangkat hukum pidana dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi pada  saat  ini  mengalami  kekeliruan  paradigma    karena  hanya  mengandalkan  uang pengganti kejahatan korupsi tyang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001,  di  mana  Pengembalian  harta atau  kekayaan  hanya  ditujukan  kepada  terpidana.  Padahal  modus  menyembunyikan harta  kekayaan  hasil  korupsi  biasanya  dengan  menggunakan  sanak  keluarga,  kerabat dekat  atau  orang  kepercayaannya  termasuk  para  ahli  warisnya.  Disisi  lain,  gugatan perdata  diajukan  setelah  tindak  pidana  tidak  memungkinkan  lagi  dilakukan,  karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38C
37 Ibid. 38 Ibid.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Tanpa adanya  pengaturan  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata.
Gugatan  perdata   berdasarkan  Pasal  33  dan  Pasal  34  dengan  demikian mensyaratkan adanya  dua hal : (1) tersangka atau terdakwa meninggal dunia pada saat proses  penyidikan  atau  pemeriksaan  sidang  pengadilan,  (2)  secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  negara.  Ketentuan  Pasal  33  dan  34  UU  PTPK  menandai  bahwa dengan  cara  apapun  kerugian  keuangan  negara  harus  dikembalikan  meskipun tersangka atau terdakwa meninggal dunia.  Kondisi seperti menjadikan gugatan dapat ditujukan kepada ahli warisnya. UU PTPK secara eksplisit, selain mencantumkan syarat materiil dalam bentuk kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum juga menentukan  syarat  formil.  Syarat  formil  dalam  gugatan  perdata  berkaitan  dengan kedudukan  negara  sebagai  penggugat.  Pemerintah  dalam  rangka  menyelenggarakan kesejahteraan, perlindungan atas warga negaranya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan (Legal Standing Pemerintah).
Hambatan pengembalian aset dapat dijelaskan secara teoritik dan praktik. Secara teoritik, telah terjadi kekeliruan pemahaman pembentuk undang-undang dan beberapa Ahli  hukum  pidana  dan  Ahli  hukum  keuangan  dalam  menyelesaikan  masalah  aset tindak  pidana  korupsi.  Kekeliruan  pertama, yaitu  sikap  apriori  bahwa  hukum  pidana yang  berorientasi  pada  filsafat  keadilan  retributif  dipandang  sebagai  satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pemulihan kerugian keuangan negara. Sedangkan  tujuan  tersebut  hanya  dapat  dicapai  dengan  perubahan  paradigma  baru yaitu  keadilan  korektif-rehabilitatif  dan  restoratif.  Kekeliruan  kedua,  selama  ini pendekatan  hukum  dalam  proses  hukum  pengembalian  aset  tindak  pidana  selalu digunakan  pendekatan  hukum  normatif  yang  berlandaskan  positivisme  hukum.  Bila dirinci lebih jauh, setidaknya, terdapat 4 (empat) hambatan dan kendala pengembalian aset  tindak  pidana  korupsi  dari  pelaku  dan  ahli  warisnya  dalam  sistem  hukum Indonesia.  Yakni;  belum  efektifnya    gugatan  perdata  sebagai  sarana  untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi, faktor kelembagaan penegak hukum, tidak
efektifnya Ratifikasi UNCAC 2003 dalam hukum pidana Indonesia, serta kelemahan di ranah regulasi tindak pidana korupsi.
Konsep  hukum  mendatang  dalam  pengembalian  aset  tindak  pidana  korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan, setidaknya ditempuh  dalam  beberapa  langkah  hukum  progresif,  yakni;  perbaikan  regulasi peraturan  perundang-undangan  terkait  tindak  pidana  korupsi,  Penerapan Non- Conviction  Based  (NCB)  Asset  Forfeiture, Pengembangan  StAR  (Stolen  Asset  Recovery), Optimalisasi  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  atau Mutual  Legal  Assistance, Perluasan kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pengembalian  Aset  hasil  tindak pidana  korupsi,  Penguatan  koordinasi  antar  lembaga  penegak  hukum,  serta menyegerakan menyelesaikan Undang-Undang Pengembalian Aset.

## DAFTAR PUSTAKA
Baharruddin  Lopa.  (2002). Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum,  cet  2. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI. (2009).  “Laporan  Lokakarya  tentang  Pengambilan  Aset  Negara  Hasil  Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Elwi  Danil.  (2001).  “Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak Pidana  Korupsi;  Studi  Tentang  Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Terhadap Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia.” Disertasi. Pada  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Eddy  O.S  Hiariej.  (2012).  “Pembuktian  Terbalik  dalam  Pengembalian  Aset  Kejahatan Korupsi”. Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah Mada . Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.
Eddy  O.S  Hiariej.  (2013).  “Pengembalian  Aset  Kejahatan ”. Jurnal  Opinio  Juris ,  Vol.  13, Mei-Agustus 2013.
Purwaning M. Yuniar. (2007). Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni.
Pusat  Kajian  Antikorupsi  Fakultas  Hukum  UGM  bekerjasama  dengan  Kemitraan melakukan  kajian  terhadap  Pengembalian  Aset  Kejahatan.  Hasil  kajian  tersebut dibukukan  dengan  judul  “ Pengembalian  Aset  Kejahatan ”  tahun  2008.  Para  peneliti juga  adalah  penulis  buku  tersebut:  Agustinus  Pohan,  Amien  Sunaryadi,  Denny Indrayana,  Eddy  O.S  Hiariej,  Saldi  Isra,  Sigit  Riyanto,  Teten  Masduki,  Yenti Garnasih dan Zainal Arifin Mochtar.
Romli  Atmasasmita.  (2014).  “Kebijakan  Pengembalian  Aset  Pasca  Ratifikasi  Konvensi PBB  Anti  Korupsi-2003  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia” .  Makalah , disampaikan pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.
Saldi  Isra.  (2008).  “Asset  Recovery Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Kerjasama Internasional”. Makalah .  disampaikan  dalam  Lokakarya  tentang Kerjasama  Internasional  dalam  Pemberantasan  Korupsi,  diselenggarakan atas  kerjasama  Fakultas  Hukum  Universias  Diponegoro  dan  Kanwil Depkumham  Prov.  Jawa  Tengah,  tanggal  22  Mei  2008,  di  Semarang. Didownload dari www.saldiisra.com
Suradji,  Buguati,  Sutriya,  ed..  (2008). Pengkajian  tentang  Kriminalisasi , pengembalian  aset, kerjasama  internasional  dalam  konvensi  PBB .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
Purwaning M. Yuniar. (2007). Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumni.
S  Eka  Iskandar.  (2014).  “Prinsip  Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi”.  dimuat  dalam https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset- hasil-korupsi-bagian-ii/ , Diakses tanggal 2 Oktober 2014.