## KAJIAN PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN DI PESISIR DESA KELAN KELURAHAN TUBAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

## I Made Agus Sumardita 1)
1) Program Studi Magister Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Denpasar,
Bali
Sumardita@gmail.com

## ABSTRACT
Significant changes have occurred on the coast of Kelan Beach. Initially, the coast of Kelan  Beach  was  dominated  by  fishing  boat  mooring  areas  and  has  changed  its  use  to cafes and tourist attractions. This study aims at determining the phenomenon of land use change on the coast of Kelan Beach after the promulgation of Perda Number 26 of 2013 concerning  RTRW  of  Badung  Regency  which  can  be  grouped  into  (i)  knowing  the characteristics  of  land  use  in  the  coastal  area  of  Kelan  Village,  Tuban  Village,  Badung Regency after 2013-2017 ( ii) evaluating the suitability of land use 2013-2017 against the RTRW in the coastal area of Kelan Village in 2013-2017 (iii) knowing the land use control strategy in the coastal area of Kelan Village, Tuban Village to comply with the established RTRW.  This  is  a  qualitative  research  with  descriptive  data  assessment  that  is  outlined  in the form of a report or description. In addition, the nature of the research is field research, namely the data analized obtained through interviews or direct observation. This method was chosen to describe the trends in land use change in an area, the factors that influence the changes, as well as inconsistencies with existing spatial plans. The conclusions of this study are (i) population growth resulting in increased need for spatial use (ii) land use on the  coast  of  Kelan  Beach  that  is  not  in  accordance  with  RTRW  (iii)  land  use  control strategies  that  need  to  be  reviewed  (iv)  land  use  on  the  coast  Kelan,  who  does  not  pay attention to the environment, causes chaos and diminishes fishermen's territory.
Keywords: coastal, land use, Kelan Beach

## ABSTRAK
Perubahan  signifikan  telah  terjadi  pada  pesisir  Pantai  Kelan.  Awalnya  pesisir Pantai  Kelan  didominasi  oleh  area  tambatan  perahu  nelayan  telah  berubah pemanfaatanya  menjadi  kafe-kafe  dan  tempat  atraksi  wisata.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui fenomena perubahan pemanfaatan lahan di pesisir Pantai Kelan pasca diundangkannya  Perda  Nomor  26  tahun  2013  tentang  RTRW  Kabupaten  Badung  yang dapat  dikelompokan  menjadi  (i)  mengetahui  karakteristik  pemanfaatan  lahan  pada kawasan pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban Kabupaten Badung pasca tahun 2013-2017 (ii)  mengevaluasi  kesesuaian  penggunaan  lahan  tahun  2013-2017  terhadap  RTRW  di wilayah  pesisir  Desa  Kelan  tahun  2013-2017  (iii)  mengetahui  strategi  pengendalian pemanfaatan  lahan  pada  kawasan  pesisir  Desa  Kelan  Kelurahan  Tuban  agar  sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pengkajian  data  deskriptif  yang  dituangkan dalam  bentuk  laporan  atau  uraian  selain  itu  sifat  penelitian  adalah  penelitian  lapangan yakni data yang dianalisis diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung. Metode ini  dipilih  untuk  menggambarkan  kecenderungan  perubahan  pemanfaatan  lahan  pada suatu  kawasan,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perubahannya,  serta  ketidaksesuaian dengan  rencana  tata  ruang  kawasan  yang  ada.  Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah  (i)  pertumbuhan  penduduk  mengakibatkan  meningkatnya  kebutuhan  pemanfaatan ruang (ii) pemanfaatan lahan di pesisir Pantai Kelan yang tidak sesuai dengan RTRW (iii) strategi  pengendalian  pemanfaatan  lahan  yang  perlu  di  kaji  kembali  (iv)  pemanfaatan lahan  pada  pesisir  Pantai  Kelan  yang  tidak  memperhatikan  lingkungan  menimbulkan kesemberawutan dan berkurangnya teritori nelayan.
Kata kunci: pesisir, pemanfaatan lahan, Pantai Kelan

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  kepulauan  yang memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km, Indonesia  membutuhkan  pengelola  pesisir ( coastal manager ) yang handal, berkompeten,  kreatif  dan  inovatif.  Konsep pengelolaan  pesisir  secara  terpadu  tengah dicanangkan  oleh  masyarakat  kelautan. Konsep  tersebut  merupakan  salah  satu syarat untuk mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan.
Dalam  dekade  terakhir  ini  telah terjadi berbagai macam kemunduran fungsi  di  wilayah  pesisir  Indonesia. Kemunduran  fungsi  tersebut  sebagian besar  disebabkan  oleh  berkembangnya berbagai  jenis  kepentingan,  akomodasi pariwisata  serta  pembukaan  lahan  untuk usaha  akuakultur  dan  pemukiman  tanpa melalui  studi  kelayakan  dan  studi  dampak yang  proposional.  Pembangunan  yang tanpa melalui perencanaan tata ruang/zonasi  di  kawasan  pesisir  ini  telah menimbulkan kesemerawutan pemanfaatan lahan,  seperti  hilangnya  beberapa  akses menuju  pantai,  menyusutnya  kawasan nelayan,  dan  pelanggaran  sempada  pantai sehingga  semua  itu  membawa  dampak pada  berkurangnya  ruang-ruang  publik maupun kawasan konservasi secara signifikan.
Perubahan-perubahan  besar  telah terjadi  di  Bali,  baik  fisik  maupun  sosial, ekonomi  dan  politik  sejak  Bali  ditetapkan sebagai  daerah  tujuan  wisata  Indonesia oleh  Pemerintah  Indonesia  pada  tahun 1967  (Pitana,  2005).  Booming  pariwisata Bali terjadi pada tahun 1980an. Pada tahun tersebut  Indonesia  untuk  pertama  kali mengkuti World  Tourism  Market  (WTM) menandai dimulainya era promosi pariwisata secara internasional. Pembangunan sarana dan fasilitas pariwisata semakin berkembang. Pembangunan  bandara  internasional  I Gusti  Ngurah  Rai  di  Tuban  yang bersebelahan  dengan  pantai  Kelan  juga menjadi pendorong untuk terjadinya percepatan  pembangunan  dan  perubahan pemanfaatan lahan di kawasan pesisir Desa Kelan.
Sisi  utara  pantai  Kelan  sisi  utara yang  berbatasan  dengan  Bandara  I  Gusti Ngurah  Rai  yang  dahulunya  merupakan area tambatan kapal nelayan sebagian telah berubah  fungsi  menjadi  cafe-cafe  yang menyediakan makanan hasil laut. Penduduk  yang  dahulunya  berprofesi sebagaian sebagai nelayan memiliki pekerjaan  sampingan  sebagai  pedagang  di area  tersebut.  Banyak  dari  cafe-cafe tersebut  melanggar  sempadan  pantai  dan penataan yang kurang terencana.
Bangunan-bangunan  baru  yang  berdiri sebagai  akibat  dari  berkembangnya  pesisir
Desa Kelan kenyataanya banyak menyalahi  aturan,  baik  aturan  sempadan bangunan maupun sempadan pantai.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi perhatian utama adalah perubahan penggunaan  lahan  di  pesisir  Desa  Kelan yang diakibatkan oleh peningkatan pembangunan yang bersifat fisik (pembangunan sarana dan prasarana pelayanan penduduk) maupun oleh peningkatan  sosial  ekonomi  penduduk (permukiman, perdagangan, pariwisata dan tempat  kegiatan  atau  usaha  lainya).  Selain itu  memonitoring  perubahan  penggunaan lahan  yang  terjadi  terhadap  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Badung  tahun 2013-2033.  Pesisir  Desa  Kelan  dimana dalam  RTRW  direncanakan  untuk  zona Sempadan  Pantai,  Zona  Kawasan  Suci Pantai  dan  Kawasan  Minapolitan  namun pada  penggunaan  lahan  tahun  2017  di manfaatkan  untuk  akomodasi  wisata  dan perdagangan. Dalam RTRW juga disebutkan  bahwa  wilayah  pesisir  Desa Kelan  merupakan  kawasan  rawan  intrusi air laut.

## KAJIAN PUSTAKA
Kajian Terhadap Penelitian Sejenis
2.1.1 Perubahan  pemanfaatan  lahan pesisir  pasca  reklamasi  di  Pulau Serangan
Penelitian karya ilmiah ini dilakukan oleh  I  Wayan  Parwata,  I  Gede  Surya Darmawan,  Ni  Wayan  Nurwarsih  (2012). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui  perubahan  pemanfaatan  lahan pesisir  pasca  reklamasi  Pulau  Serangan dan  dampak  reklamasi  bagi  kehidupan sosial  ekonomi  masyarakat  di  Pulau Serangan.  Metode  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif deskriptif karena topik penelitian yang  berasal  dari  fenomena  di  lapangan yang memiliki nilai lokalitas.
2.1.2 Identifikasi  dampak  perubahan fungsi  ekosistem  pesisir  terhadap lingkungan  di  wilayah  pesisir Kecamatan Muaragembong
Jurnal  ini  disusun  oleh  Yulia Astiawati  dan  Lely  Syiddatul  Akliyah (2014).  Penelitian  ini  dilatarbelakangi wilayah
Pesisir Muaragembong dimanfaatkan
sebagai multiuse , mengakibatkan ketidakteraturan dalam pemanfaatan kawasan sehingga
menimbulkan perubahan fungsi dari ekosistem  pesisir  yang  mengakibatkan penurunan terhadap kualitas ekosistem dan lingkungan. Hal ini mengakibatkan
terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir Kecamatan Muaragembong. 2.1.3 Studi dampak pengembangan pemukiman  di  wilayah  pesisir

## Surabaya
Jurnal ini disusun oleh Anna Rosytha (2016).  Penelitian  ini  dilatarbelakangi pesatnya  perkembangan  Kota  Surabaya merupakan  faktor  penarik  bagi  penduduk dari  luar  kota  Surabaya  untuk  urbanisasi dan menetap, pertambahan jumlah penduduk  tersebut  akan  terus  menuntut peningkatan ketersediaan jumlah permukiman  ( real  estate ),  apartement, hotel,  pusat-pusatperdagangan  ( mall )  baik di  daerah  Surabaya  Barat  maupun  di daerah Surabaya Timur, disamping industri dan pergudangan.

## Landasan Teori

## 2.2.1 Lahan
Lahan  adalah  bagian  dari  bentang alam  yang  mencangkup  pengetian  fisik termasuk  iklim,  topografi/relief,  hidrologi bahkan  keadaan  vegetasi  yang  secara potensial  akan  berpengaruh  terhadap penggunaan  lahan.  (FAO,  1976)  dalam Tupi, Rio Diharjo (2014).
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan tanah dengan  segala  ciri  kemampuan  maupun sifatnya  beserta  segala  sesuatu  yang
terdapat  diatasnya  termasuk  didalamnya kegiatan  manusia  dalam  memanfaatkan lahan.

## 2.2.2 Ruang
Ruang  merupakan  elemen  yang sangat  penting  dalam  arsitektur,  secara harfiah,  ruang (space )  berasal  dari  bahasa latin  yaitu  spatium  yang  berarti  ruangan atau  luas  ( extent ).  Jika  dilihat  dalam bahasa  Yunani  dapat  diartikan  sebagai tempat  ( topos )  atau  lokasi  ( choros )  yaitu ruang yang memiliki ekspresi kualitas tiga dimensi.  Definisi  ruang  adalah  sesuatu yang  terukur  dan  terlihat,  dibatasi  oleh kejelasan  fisik, enclosure yang  terlihat sehingga  dapat  dipahami  keberadaannya dengan jelas dan mudah (Ven, 1995).
Prabawasari  (1999),  menjelaskan definisi  ruang  adalah  suatu  wadah  yang tidak  nyata  akan  tetapi  dapat  dirasakan oleh manusia.
2.2.3 Ruang dalam konteks

## pemanfaatan lahan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, definisi ruang adalah wadah yang meliputi ruang  darat,  ruang  laut,  dan  ruang  udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan makhluk  lain  hidup,  melakukan  kegiatan, dan  memelihara  kelangsungan  hidupnya. Sejalan dengan hal tersebut (Friedman and
Weaver, 1979; Harvey, 1973)
mengungkapkan  tiga  pendekatan  yang berkaitan  dengan  konsepsi  ruang  ( space ).
Pertama,  pendekatan  ekologis  ( ecological approach );  kedua,  pendekatan  ekonomi dan  fungsional  ( functional  economical aprroach ); ketiga, pendekatan sosial politik ( socio-political approach ).
2.2.4 Dinamika  pertumbuhan  wilayah dan peningkatan kebutuhan lahan Dinamika pertumbuhan wilayah perkotaan  dan  peningkatan  kebutuhan lahan  adalah  suatu  rangkaian  yang  satu sama  lain  saling  mempengaruhi.  Menurut (Zahnd, 1999) kehidupan kota sudah lebih disamakan  dengan  ekologi  kota  yang melibatkan  tiga  pokok  yang  hubungannya sangat erat yakni dinamika secara ekonomi, politis dan budaya kota.
2.2.5 Perubahan  dalam  pemanfaatan lahan
Menurut  Chapin,  (1996)  perubahan
guna lahan adalah interaksi yang disebabkan oleh tiga komponen pembentuk  guna  lahan,  yaitu  sistem pembangunan,  sistem  aktivitas  dan  sistem lingkungan hidup. Didalam sistem aktivitas,  konteks  perekonomian  aktivitas perkotaan  dapat  dikelompokkan  menjadi kegiatan produksi dan konsumsi. Perubahan  guna  lahan  juga  terjadi  karena kegagalan  mempertermukan  aspek  dan politis  dalam  suatu  manajemen  perubahan
guna  lahan  (Chapin,  Kaiser,  Godschalk 1995).
2.2.6 Kepentingan  dalam  pemanfaatan lahan Chapin (1957) kemudian
mengidentifikasi ada tiga kelompok kepentingan  ( interest )  dalam  pemanfaatan lahan  secara  umum.  Pertama,  faktor ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan pengembangan modal finansial  ( profit  making  values ).  Kedua, faktor  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat umum ( public interest values ).
Ketiga,  faktor  nilai-nilai  sosial  bertumbuh kembang  di  daerah  dimana  lahan  itu berada  ( socially  rooted  values ).  Suartika (2005, 2007, 2010) kemudian menambahkan  aspek  kepentingan  politik ( political  interest )  dalam  mempengaruhi pemanfaatan lahan disuatu tempat.
2.2.7 Bentuk-bentuk kompetisi kepentingan
Kompetisi  sebagai  sebuah  proses sosial,  diartikan  sebagai  individu  atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing  mencara  keuntungan  melalui bidang-bidang  kehidupan  yang  pada  suatu masa tertentu tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Bentuk kompetisi kepentingan kemudian  dibagi menjadi  dua jenis  yaitu  kompetisi  yang  bersifat  pribadi
( rivalry )  dan  kompetisi  yang  bersifat kelompok.

## 2.2.8 Teori kebijakan
Secara  umum  istilah  kebijakan  atau policy digunakan untuk menunjuk seorang aktor  (misalnya  seorang  pejabat,  suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah)  atau  sejumlah  aktor  dalam suatu  bidang  kegiatan  tertentu.  Robert Eyestone  (1978)  mengemukakan  bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan  sebagai  hubungan  suatu  unit pemerintah dengan lingkungannya.
Selanjutnya  Thomas  R.  Dye  (1987) mengemukakan  bahwa  kebijakan  publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah  untuk  dilakukan  dan  tidak dilakukan. Richard Rose (2005) menyarankan  bahwa  kebijakan  hendaknya dipahami  sebagi  arah  atau  pola  kegiatan yang  sedikit  banyak  berhubungan  beserta konsekuensi-konsekuensinya  bagi  mereka yang  bersangkutan  daripada  sebagai  suatu keputusan-keputusan tersendiri.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif  dengan  dengan  pengkajian  data deskriptif  yang  dituangkan  dalam  bentuk laporan  atau  uraian  selain  itu  sifat penelitian adalah penelitian lapangan yakni
data  yang  dianalisis  didapat  dari  lapangan yang  diperoleh  melalui  wawancara  atau observasi  langsung.  Data  wawancara didapat  dari  10  (sepuluh)  informan,  5 (lima)  dari  masyarakat  dan  5  (lima)  dari unsur pemerintah. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tuban adalah kelurahan di kecamatan  Kuta,  Badung,  Provinsi  Bali, Desa  Kelan  merupakan  bagian  dari Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Badung,  Bali,  Indonesia.  Desa  Kelan terletak di sebelah selatan Bandara Ngurah Rai  Bali,  tepatnya  di  Utara  Desa Kedonganan  (Gambar  1).  Kelan  memiliki 1  Desa  Adat  dan  2  Desa  Pakraman  yaitu Banjar  Kelan  Desa  dan  Banjar  Kelan Abian.  Masing-masing  Banjar  memiliki jumlah  KK  kurang  lebih  350  KK  dengan mata  pencaharian  utama  nelayan  dan bertani. Tapi dengan adanya perubahan era moderisasi  sebagian  penduduk  sebagai masyarakat  Kelan  bekerja  di  Kawasan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali.
Aktivitas  utama  di  Desa  Kelan  tidak lagi  pada  sektor  perikanan  melainkan sektor pariwisata dan perdagangan. Fungsi kawasan Pantai Kelan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Badung  Tahun  2013-2033  diarahkan sebagai kawasan Suci Pantai yaitu dimanfaatkan  untuk  upacara  melasti, Pantai Kelan juga termasuk dalam Kawasan  Sempadan  Pantai.  Selanjutnya disebutkan  juga  bahwa  Pantai  Kelan disebutkan  sebagai  Kawasan  Peruntukan
Kegiatan
Perikanan (Kawasan
Minapolitan).
Gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber: Bidang Tata Ruang DPUPR Kab. Badung, 2017)

## Karakteristik Pemanfaatan Ruang di Pesisir Desa Kelan
Perubahan yang paling mendominasi kawasan  pesisir  Desa  Kelan  adalah semakin  banyaknya  terbangun  cafe-cafe dan  atraksi  wisata  hingga  bersebelahan langsung  dengan  bandara  I  Gusti  Ngurah Rai. Tumbuhnya bangunan-bangunan tersebut  cukup  signifikan  merubah  wajah pesisir Desa Kelan. Dahulu sebagian besar kawasan tersebut merupakan teritori
nelayan  sedikit  demi  sedikit  telah  beralih fungsi  (Gambar  2).  Bertambahnya  kafe- kafe  terutama  di  bagian  utara  yang berbatasan dengan bandara I Gusti Ngurah Rai  dimulai  dari  awal  tahun  2017  yang secara signifikan mengurangi area tambatan perahu nelayan.

## Gambar 2. Pemanfaatan Lahan di Pesisir Pantai Kelan
Pelaku Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir Desa Kelan Wilayah pesisir Desa Kelan merupakan kawasan strategis bagi penduduk  sekitar  dimana  sebagian  besar masyarakat  Desa  Kelan  menggantungkan hidupnya  dari  kawasan  pesisir  terebut. Berbagai  pelaku  ataupun  aktor  yang berperan  dalam  pemanfaatan  wilayah pesisir  tersebut  dapat  diidentifikasi  seperti Tabel 1.
Tabel 1. Aktor Yang Berperan Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir Desa Kelan Pelaku Kepentingan Nelayan/ Kelompok Nelayan Memiliki kepentingan dalam hal mata pencaharian dalam bidang perikanan, sebagai teritori tambatan perahu. Penyewaan perahu bagi pengunjung. Pedagang/ Jasa Kafe- Kafe Memiki kepentingan dalam hal mata pencaharian, tempat berdagang Pelaku Wisata Memiliki kepentingan dalam hal mata pencaharian, memanfaatkan wilayah pesisir sebagai jasa wisata, kepentingan rekreasi dan sebagainya. Pemerintah Desa Memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan wilayah pesisir agar bermanfaat bagi masyarakat Desa Kelan Pemerintah Daerah Memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan pemanfaatan wilayah pesisir agar bermanfaat bagi masyarakat Desa Kelan,
mengatur regulasi, pengendalian dan pembinaan kepada
masyarakat maupun lingkungan pesisir Desa Kelan Kesesuaian  Penggunaan  Lahan Tahun 2013-2017 Terhadap
RTRW  di  Wilayah  Pesisir  Desa

## Kelan
Dalam  mengidentifikasi  kesesuaian pemanfaatan lahan pesisir diperlukan data mengenai  kondisi  terkini  pemanfaatan ruang didaerah tersebut, berupa pariwisata, perekoniman, RTH, Perumahan,
Pendidikan,  dan  Sempadan  Pantai,  lalu kemudian disandingkan dengan data RTRW mengenai kawasan masing-masing. Kesesuaian atapun ketidaksesuaian penggunaan lahan pada pesisir Desa Kelan terhadap RTRW Kabupaten Badung 2013- 2033 dapat dikelompokan atau
dikategorikan  dalam  bentuk  pelanggaran pemanfaatan lahan meliputi:
1. Pelanggaran Fungsi (FP)
Pemanfaatan  ruang  pesisir  Desa Kelan  yang  diperuntukan  sebagai kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Konservasi  Pantai,  Zona  Kawasan
Suci Pantai dan Kawasan Minapolitan namun dalam
penerapanya  pada  wilayah  pesisir Desa  Kelan  dimanfaatkan  sebagai perdagangan.
2. Pelanggaran Peruntukan (PP)
Merupakan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan  peruntukannya  sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang. Untuk pesisir Desa
Kelan peruntukannya untuk kegiatan perikanan/ minapolitan namun dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan perdagangan.
3. Pelanggaran tapak kawasan Merupakan
perubahan pemanfaatan ruang dalam satu kawasan  yang  tidak  sesuai  dengan pola pemanfaatan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
4. Pelanggaran atas peraturan zonasi (persyaratan teknis bangunan)  Yaitu  pemanfaatan ruang yang mengabaikan
persyaratan teknis yang ditetapkan dalam suatu kawasan. Pada  pesisir  Desa  Kelan  yang dilanggar  adalah  persyaratan terhadap  sempadan  jalan  dan pantai.
Bentuk-bentuk  penyimpangan  yang terjadi  dalam  pelaksanaan  pemanfataan ruang  di  daerah  pesisir  Desa  Kelan  dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan.
2. Melanggar  ketentuan  koefisein lantai  bangunan  yang  telah ditentukan.
3. Melanggar  ketentuan  koefisien dasar  bangunan  dan  koefisen dasar hijau.
4. Tidak menyediakan fasilitas sosial  maupun  fasilitas  umum sesuai  dalam  persyaratan  ijin pemanfaatan ruang.
Strategi Pengendalian Pemanfaatan  Tata  Ruang  pada Kawasan Pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban 4.4.1 Faktor pendukung dalam pengendalian  pemanfaatan  tata ruang  pada  kawasan  pesisir  Desa
Kelan Kelurahan Tuban
1. Potensi  pemanfaatan  tata  ruang pesisir  Pantai  Kelan  merupakan daerah pesisir pantai yang berpotensi  untuk  pengembangan
budidaya  perikanan  dan  ruang terbuka hijau, dari sini pemerintah  dapat  memberikan insentif  terhadap  pengembangan potensi fisik tersebut.
2. Potensi  pengembangan  ekonomi dan  pariwisata,  seperti  yang diketahui bersama sektor ekonomi dan pariwisata merupakan  satu  kesatuan  sektor andalan  dalam  pengembangan Kawasan  pariwisata  pesisir,  jika dalam  suatu  kawasan  telah berjalan sebuah kegiatan pariwisata maka kegiatan ekonomi  akan  jalan  bersamaan, pengembangan  ekonomi  dan pariwisata  pada  kawasan  pesisir pantai  berpotensi  untuk  wisata alam, perdagangan dan jasa serta berupa cafe dan restoran  dengan wisata  alam,  hal  ini  tentunya dapat  diberikan  insentif  karena pemanfaatan  ruang  yang  sesuai dengan RTRW.
4.4.2 Faktor penghambat dalam pengedalian pemanfaatan tata ruang  pada  kawasan  pesisir  Desa Kelan Kelurahan Tuban
1. Masalah Fisik.
Identifikasi masalah fisik merupakan  hal  yang  penting  untuk dibahas dalam pengendalian,
pemanfaatan  ruang,  karena  bisa terjadi  penggunaan  lahan  yang  tidak
sesuai dengan peruntukannya sehingga  memberikan  hasil  yang tidak optimal dan merugikan,
masalah  fisik  seperti  ini  perlu diberikan disinsentif dalam
mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Masalah Tata Ruang
Tingkat partisipasi dan pendayagunaan  rencana  tata  ruang wilayah masih rendah oleh masyarakat  kawasan  pesisir  pantai dan  kurangnya  sosialisasi  mengenai pengendalian  pemanfaatan  ruang dari aparat pemerintah untuk masyarakat kawasan pariwisata
pesisir pantai.
4.4.3 Upaya  pengendalian  perubahan pemanfaatan  tata  ruang  pada kawasan pesisir Desa Kelan Kelurahan Tuban.
3. Peraturan zonasi
Peraturan zonasi seperti tersebut
di atas sebagai pedoman pengendalian  pemanfaatan  ruang, peraturan  zonasi  disusun  berdasar rencana tata ruang wilayah
Kabupaten  Badung  dalam  bentuk rencana  rinci  tata  ruang.  Rencana Rinci Tata Ruang meliputi:
a. Rencana  Rinci  Tata  Ruang Kawasan Perkotaan.
b. Rencana  Rinci  Tata  Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
c. Rencana  Rinci  Tata  Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
4. Perizinan Perizinan  merupakan  pedoman pemanfaatan  ruang,  dimana  setiap orang  yang  akan  memanfaatkan ruang wajib memiliki izin Pemanfaatan  Ruang,  Izin  diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Izin Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
a. Izin Lokasi yang menyangkut fungsi ruang;
b. Amplop  ruang  mencakup koefisien  dasar  ruang  hijau, koefisien  dasar  bangunan, koefisien  lantai  bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
c. Kualitas  ruang  merupakan kondisi  ruang  yang  harus dicapai setelah dimanfaatkan (kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna).
5. Insentif dan disinsentif
Fungsi dari insentif dan disinsentif merupakan acuan pengendalian  pemanfaatan  ruang wilayah provinsi maupun
kabupaten/kota. Insentif dapat diberikan  kepada  setiap  orang  yang melaksanakan kegiatan memanfaatkan  ruang  sejalan  dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Badung.
6. Pengenaan sanksi
Sanksi  dikenakan  pada  kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten dalam bentuk:
a. Pelanggaran ketentuan arahan  peraturan  zonasi  di daerah;
b. Pemanfaatan  ruang  tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan  rencana  tata ruang wilayah kabupaten;
c. Pelaksanaan pemanfaatan ruang  yang  tidak  sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan  rencana  tata ruang wilayah kabupaten;
d. Pelanggaran ketentuan  yang ditetapkan dalam
persyaratan izin yang
diterbitkan berdasarkan
rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten;
e. Pemanfaatan  ruang  yang menghalangi  akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang- udangan  dinyatakan  sebagai milik umum; dan atau
f. Pemanfaatan  ruang  dengan izin  yang  diperoleh  dengan prosedur yang tidak benar.
7. Penyusunan,  revisi  dan  evaluasi dokumen  rencana  tata  ruang
wilayah sesuai ketentuan Salah satunya dengan mengakomodasi  perubahan  kawasan pesisir  Pantai  Kelan  menjadi  zona campuran  dalam  RDTR,  dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi  masyarakat  di  Desa  Kelan yang  lebih  banyak  menggantungkan hidup  dari  sektor  pariwisata  dengan tetap memperhatikan faktor lingkungan alam dengan batasan dan syarat-syarat  yang  diatur  dalam Peraturan Zonasi.
8. Pemantauan
Bentuk pemantauan adalah usaha  atau  perbuatan  mengamati, mengawasi  dan  memeriksa  dengan cermat perubahan kualitas tata ruang
dan  lingkungan  yang  tidak  sesuai dengan rencana tata ruang
9. Pelaporan
Pelaporan adalah kegiatan memberikan informasi secara
objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruang.  Pelaporan  dikoordinasikan oleh  Badan  Koordinasi  Penataan Ruang  Daerah  (BKPRD)  setiap tahunnya  yang  berisikan  hasil-hasil pelaksanaan tata ruang.
10. Sosialisasi
Kegiatan sosialisasi pemanfaatan  tata  ruang  bertujuan untuk  meminimalisir  pelanggaran pemanfaatan  ruang  sehingga  akan tercipta  pemanfaatan  ruang  yang sesuai dengan peraturan yang ada.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  hasil  kajian  literatur,  hasil  dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:
1. Perkembangan jumlah penduduk di  Kelurahan  Tuban  dengan berbagai aktivitasnya di wilayah
pesisir Pantai Kelan dan sekitarnya membawa konsekuensi meningkatnya
kebutuhan  ruang  serta  fungsi ruang  di  wilayah  pesisir  Pantai Kelan
2. Pemanfaatan  lahan  di  pesisir Pantai  Kelan  dan  sekitarnya yang tidak sesuai dengan rencana  tata  ruang  berimplikasi terhadap  kemunduran  fungsi  di wilayah  pesisir  Pantai  Kelan secara signifikan seperti ketidakseuaian  pemanfaatan  tata ruang,  menyusutnya  wilayah nelayan,  pelanggaran  terhadap sempadan pantai dan jalan.
3. Strategi pengendalian pemanfaatan  tata  ruang  pada kawasan  pesisir  Pantai  Kelan seharusnya harus melihat kepada faktor  ekonomi,  sosial  dan lingkungan. Meningkatnya
kebutuhan  ekonomi,  lemahnya penegakan hukum dalam pemanfaatan  wilayah  pesisir  di pesisir  Pantai  Kelan  merupakan masalah  klasik  yang  timbul  dari tidak  terpadunya  pengelolaan wilayah  pesisir  Pantai  Kelan khususnya.
4. Wilayah  pesisir  mempunyai  arti strategis  baik  secara  ekonomi, sosial dan lingkungan. Pemanfaatan  sumberdaya  alam
yang  terdapat  di  wilayah  pesisir
yang tidak memperhatikan
kesimbangan  lingkungan,  akan memberikan ekesternalitas negatif  terhadap  lingkungan  dan kondisi sosial masyarakat.
Eksternalitas negatif dari pemanfaatan  sumber  daya  alam di  wilayah  pesisisr  yang  tidak memperhatikan kaidah kesimbangan lingkungan di wilayah  pesisir  Pantai  Kelan adalah terjadinya
kesembrawautan  tata  ruang  dan
berkurangnya  wilayah  nelayan yang  mengakibatkan  kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan.

## Saran
1. Perkembangan jumlah penduduk di Kelurahan Tuban yang cukup signifikan dimana lonjakan terjadi  sejak  tahun  2013  dimana saat itu jumlah penduduk Tuban sebesar  13.979  jiwa  dan  pada tahun 2016 menjadi 20.999 jiwa. Kepadatan  yang  sebelumnya  di angka  5.216  per  km2  menjadi 7.862  jiwa  per  km2.  Hal  ini perlu dikendalikan oleh
stakeholder terkait terutama
pengendalian  kepada  penduduk
pendatang  sehingga  kebutuhan terhadap ruang juga bisa dikendalikan.
2. Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan  lahan  di  pesisir Pantai  Kelan  dan  sekitarnya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat diminimalisir  ataupun  diatasi oleh  penegakan  aturan  yang dimiliki, sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada pemerintah  desa  dan  elemen masyarakat setempat.
3. Strategi pengendalian pemanfaatan  tata  ruang  pada kawasan Pantai Kelan
seharusnya dilakukan secara terencana  dan  terpadu,  harus melihat  kepada  faktor  ekonomi, sosial dan lingkungan.
a. Dari sektor ekonomi:
i. Pada sektor ekonomi pemerintah wajib menjamin  dan  menjaga keberlangsungan  profesi nelayan dan kegiatan pendukung perikanan dan  memberi  porsi  yang adil terhadap sektor pariwisata di pesisir Desa Kelan sehingga tidak
banyak nelayan yang meninggalkan profesi
sebelumnya. ii. Memberikan insentif dapat  berupa  bantuan modal, pengurangan pajak terhadap lahan
yang berupa ruang tebuka  serta  memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.
b. Dari sektor sosial:
i. Kewajiban  menjaga  adat dan budaya harus dipahami  oleh  semua stakeholder tarkait. Kawasan  pesisir  pantai Kelan  yang  merupakan kawasan suci pantai sudah  seharusnya  dijaga dan dipertahankan keberadaanya dengan sungguh-sungguh. Keberadaan pemerintahan desa sangat  berperan  penting demi menjaga kelestariannya. ii. Keberagaman  penduduk
di  kelurahan  Tuban  yang majemuk sudah seharusnya menjadi
potensi yang baik, namun jika tidak dikelola dan  dikendalikan  dengan baik  akan  menimbulkan potensi kearah yang negatif seperti kesembrawutan bangunan  permukiman, pertumbuhan  penduduk yang tinggi dan ancaman keamanan dan ketertiban.
c. Dari sektor lingkungan:
i. Pesisir Pantai Kelan yang merupakan kawasan sempadan  pantai,  zona kawasan  suci  pantai  dan kawasan minapolitan
mesti dijaga keberlangsungannya.
Penerapan  aturan  yang ketat terutama aturan zonasi wilayah, sempadan pantai, sempadan bangunan,
KDB,  KLB  adalah untuk menjaga lingkungan. ii. Petugas hendaknya menindak tegas terhadapat pelanggar kebersihan lingkungan sebab  di  wilayah  pesisir pantai Desa Kelan
banyak penduduk maupun pengunjung yang tidak memperhatikan  masalah lingkungan dengan membuang  sampah  tidak pada tempatnya, menebang beberapa pohon peneduh, pembuangan terdapat limbah sisa-sisa penangkapan  ikan  dan sebagainya. iii. Dikarenakan adanya
pertumbuhan yang cukup cepat  di  pesisir  Desa
Kelan,  pemerintah  harus melakukan  kontrol  lebih sehingga pelanggaran yang terjadi tidak
semakin menyebar.
4. Meningkatnya kebutuhan ekonomi,  lemahnya  penegakan hukum dalam pemanfaatan wilayah  pesisir  di  pesisir  Pantai Kelan merupakan masalah klasik  yang  timbul  dari  tidak terpadunya  pengelolaan  wilayah pesisir Pantai Kelan khususnya.
5. Perlu  adanya  konsensus  antar kepentingan nilai sosial,
mekanisme  pasar  dan  nilai
ekologis menjadi indikator manajemen  pemanfaatan  lahan yang berkelanjutan ( suistainable ).

## DAFTAR PUSTAKA
Astiawati,  Y.,  &  Akliyah,  L.  S.  (2014).
Identifikasi Dampak Perubahan Fungsi  Ekosistem  Pesisir  Terhadap Lingkungan  di  Wilayah  Pesisir Kecamatan Muaragembong. Bandung. Program Studi Perencanaan  Wilayah  dan  Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam.
Chapin,  F.  S.  (1957). Urban  Land  Use Planning . New York, NY: Harper & Brothers
Chapin,  F.  S.,  Kaiser,  E.  J.,  &  Godschalk, D.  R.  (1995). Urban  Land  Use Planning, 4th edition. Illinois. University of Illinois
Dye,  T.  R.  (1987). Understanding  Public Policy . United States.
Friedman,  J.,  &  Weaver,  C.  (1979),
Territory and Function: The Evolution  of  Regional  Planning ,
London Arnold
Northam, R. M. (1979). Urban Geography , Wiley.
Parwata,  I  W.,  Darmawan  I  G.  S.,  & Nurwarsih, N. W. (2012). Perubahan Pemanfaatan  Lahan  Pesisir  Pasca Reklamasi di Pulau Serangan, Denpasar:  Program  Studi  Teknik Arsitektur Fakultas Teknik
UniversitasWarmadewa.
Pitana,  I  G.  (2005). Sosiologi  Parwisata . Yogyakarta, Andi offset.
Prabawasari,  V.  W.  &  Suparman,  A., (1999). Tata Ruang Luar 01 . Jakarta: Penerbit Gunadarma.
Robert,  E.  (1978). Social  Issues .  New

## York
Rose, R. (2005). Learning from
Comparative Public Policy a
Practical Guide . Routledge.
Rosytha,  A.  (2016). Studi  Dampak
Pengembangan
Pemukiman di Wilayah Pesisir Surabaya. Surabaya. Program Studi Teknik Sipil
Universitas Muhammadiyah.
Suartika,  G.  A.  M.  (2005), Vanishing
Paradise:  Planning  and  Conflict  in
Bali .  Australia.  University  of  New
South Wales.
Suartika,  G.  A.  M.  (2007), Territoriality and  the  market  system  –  adat  land vs.  state  regulations on land  matters in Bali , Habitat International. Elsevier, USA.
Suartika, G. A. M. (2007), Morphing Bali: The  State,  Planning  and  Culture . Germany. Lambert Academic Publishing.
Ven,  C.  V.  D.  (1995). Ruang  Dalam Arsitektur . Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.