## ANALISIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KELURAHAN SUKAJAYA KOTA PALEMBANG
Andini Utari Putri 1
Puspa Djuita 2
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri
Email: andini@uigm.ac.id
2 Ilmu Manajemen, STIE Aprin Email: djuitapuspa@gmail.com

## ABSTRAK
Pemerintah  perlu  mengoptimalisasi  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk  membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu  dengan  menyederhanakan  akses  antar  unit  kerja.  Teknologi  informasi  selain  sebagai  teknologi komputer  untuk  pemrosesan  dan  penyimpanan  informasi,  juga  berfungsi  sebagai  teknologi  komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi merupakan alat yang bisa  melipatgandakan  kemampuan  yang  dimiliki  manusia  dan  komputer juga  bisa  mengerjakan  sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kelurahan Sukajaya Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan) dengan metode kualitatif desktiptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kantor  Kelurahan  Sukajaya  sudah  cukup  memadai  dalam  hal teknologi  infromasi  walaupun  alat-alat  yang digunakan  belum semuanya  mencukupi  untuk  memberikan informasi yang diperlukan oleh rt ataupun rw sekitar. Karena semakin canggihnya yang teknologi yang digunakan semakin dapat memperkecil biaya yang digunakan.
Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Dengan mengelola keuangan daerah dituntut supaya tertib, transparan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintahan pada daerah diharuskan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung  jawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan secara periodik (Chodijah & Hidayah, 2018).
Untuk  menegakkan  akuntabilitas  finansial  khususnya  di  pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah bertanggung  jawab  untuk  mempublikasikan  laporan  keuangan  kepada  stakeholder.  Pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  pada  dasarnya  merupakan  asersi  dari  pihak  manajemen  pemerintah  yang menginformasikan  kepada  pihak  lain,  yaitu  para  pemangku  kepentingan  ( stakeholder ),  tentang  kondisi keuangan pemerintah (Chodijah & Hidayah, 2018)
Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai  wujud  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  atas  kinerja  pemerintah  menjadi  suatu  tuntutan yang umum. Dalam PP No 8 tahun 2006 telah menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah daerah ini menggambarkan output atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan  kualitas  terukur  sehingga  dapat  menjelaskan  kinerja  dan  tanggungjawab  pengelolaan  anggaran keuangan selama periode tertentu (Mene et al., 2018).
Teknologi  informasi  dengan  kata  lain  ialah  teknologi  yang  bisa  dipakai  untuk  mengelolah  data, dimana dapat diproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan ataupun manipulasi data dengan bermacam – macam cara supaya nantinya menghasilkan informasi  yang akurat, baik kualitasnya dimana dengan kata
lain informasi yang digunakan itu relevan, akurat dan tepat waktu untuk dipergunakan baik privasi, usaha atau  bisnis  ataupun  pada  bidang  pemerintahan  dan  juga  untuk  informasi  yang  strategi  untuk  dilakukan pengambilan  keputusan.  Pemerintah  perlu  mengoptimalisasi  pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi untuk  membangun  jaringan  sistem  informasi  manajemen  dan  proses  kerja  yang  memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Nurillah & Muid, 2014).
Untuk  mengetahui  terminologi  teknologi  informasi,  terlebih  dahulu  kita  memahami  pengertian teknologi  dan  informasi  itu  sendiri.  Teknologi  yaitu  sistem  umtuk  melakukan  sesuatu  dalam  memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal ( Hardware dan Software ) seolah-olah memperpanjang, memperkuat,  atau  membuat  lebih  ampuh  anggota  tubuh,  panca  indera  dan  otak  manusia,  sedangkan informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekedar kelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya  (Mene et al., 2018).  Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem  manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Chodijah & Hidayah, 2018).
Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Entitas  pelaporan  adalah  unit  pemerintahan  yang terdiri  dari  satu  atau  lebih  entitas  akuntansi  yang menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa   laporan  keuangan bertujuan  umum,  yang  terdiri  dari: Pemerintah  pusat;  Pemerintah  daerah; Masing-masing  kementrian    negara    atau    lembaga    di    lingkungan    pemerintah    pusat;    dan    Suatu organisasi    di  lingkungan  pemerintah  pusat/daerah  atau  organisasi  lainnya  (Damayanti  et  al.,  2021). Pelaporan keuangan di pemerintah daerah maupun pusat mengacu dengan standar akuntansi pemerintah yang sesuai PP no 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntnsi Pemerintah (SAP) yang mana pengganti PP no 24 tahun 2005. SAP itu sendiri ialah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajiikan laporan  keuangan pemerintahan.  Artinya SAP sebagai syarat  yang  punya  kekuatan hukum untuk upaya menambah kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia yang lebih berkualitas (Nadir & Hasyim, 2017).
Disektor  publik,  laporan  keuangan  merupakan  bentuk  dari  pertanggungjawaban  pemerintah  atas segala yang       dilakukan dengan  menggunakan anggaran yang berasal dari dana publik. Dana  publik yang dimaksud adalah dana yang berasal dari masyarakat, misalnya pajak, retribusi dan pendapatan lainnya yang sah. Dana publik atau dana masyarakat ini memerlukan suatu pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan agar  pengelolaan  keuangan  rakyat  oleh  pemerintah  dilakukan  dengan  transparan  baik  dari  proses penyusunan hingga pertanggungjawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya (Karsana & Suaryana, A, 2017).
Ada  beberapa  definisi  laporan  keuangan,  salah  satunya  laporan  keuangan  sektor  publik didefinisikan sebagai gambaran dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (Roswaty, 2017).
Permasalahan yang sering terjadi dalam pemanfaatan teknologi informasi ialah dari penerapannya teknologi  informasi  itu  sendiri  dimana  berhubungan  dengan  perangkat  keras,  perangkat  lunak  yang diigunakan, pemutakhiran data dan kondisinya dari sumber daya manusia atau tenaga kerja yang berada lembaga itu sendiri serta terdapatnya keterbatasan dana. Dimana keterbatasan dana juga menjadi hal penting dikarenakan untuk memperbaharui teknologi yang ada pada kantor pemerintahan seperti kantor kelurahan masih  terhambat  seperti  untuk  memperbarui  perangkat  keras  maupun  perangkat  lunak.  Hal  inilah  yang menjadi faktor kendala yang mungkin terjadi pada kantor – kantor pemerintahan yang melayani masyarakat luas  mengenai  pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  intansi  pemerintahan  yang  belum  efisien  maupun belum optimal yang bisa saja memengaruhi pada kualitas laporan keuangan itu sendiri dengan menghambat pekerjaan  yang  akan  diselesaikan  sehingga  kurangnya  efektivitas  da  keefisienan  dari  pekerjaan  yang dilakukan.  Pada  Kantor  Kelurahan  Sukajaya  masih  minim  akan  mengenai  teknologi  informasi  sehingga mengenai informasi kepada masyarakat pun terhambat dengan minimnya informasi berbasis teknologi.
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Kelurahan Sukajaya Kota Palembang?
Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pada  Kantor  Kelurahan Sukajaya Kota Palembang.

## KAJIAN PUSTAKA Teori Agency
Teori keagenan ( agency theory ) merupakan agen dan prinsipal yang saling berkaitan. Prinsip yang utama dari teori tersebut ialah adanya kaitan kerja antara pihak yang memberikan wewenang ( principal ) dengan  pihak  yang  menerima  wewenang  itu  sendiri  yaitu  ( agent ). Principal merupakan pertanggungjawaban  atas  melakukannya  pengambilan  keputusan  terhadap agent dimana  dapat  juga diartikan bahwa principal memberikan amanah kepada agent untuk melakukan jobdesk tertentu yang sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disetujui bersama. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pihak yang  memegang  amanah  yaitu  agensi/pemerintah  untuk  memberikan  tanggung  jawab,  menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua activity dan kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab terhadap pihak  yang  memberikan  amanah  yaitu  prinsipal  /  masyarakat  yang  mempunyai  hak  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut (D Wulan A., Yudi., 2020).
Hubungan penelitian dengan teori keagenan yaitu mengenai prakter pada laporan keuangan yang ada pada organisasi pemerintahaan sektor publik dimana konsep yang didasari dari teori keagenan. Dalam hal ini laporan keuangan pada pemerintahaan yang berlaku sebagai agen yang memiliki kewajiban untuk memberikan  atau    menyajikan  informasi  yang  memiliki  manfaat  untuk  pengguna  informasi  keuangan pemerintah yang menjadi sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan melakukan dengan membuat keputusan  mengenai  ekonomi,  sosial  politik  dan  yang  lainnya.  Disini  juga  dapat  dikatakan  mengenai hubungan  pemerintah  dengan  pengguna  informasi  keuangan  bahwa  selaku  pengguna  juga  harus  paham dengan pengetahuan mengenai apa saja yang dapat mendukung mengenai pembuatan laporan keuangan itu sendiri.

## Teori Stewardship
Teori stewardship adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan  organisasi  bukan  termotivasi  terhadap  kepentingan  pribadinya  (Hanaffi,  2017).  Teori  ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya (Donaldson dan Davis, (1991) ; (Yaqin  &  Jatmiko,  2018).  Stewardship  theory  menjelaskan  bahwa  kepentingan  bersama  dijadikan  dasar dari  tindakan  seorang  manajer.  Jika  terdapat  perbedaan  kepentingan  antara  principal  dan  steward,  maka steward  akan  berusaha  bekerjasama  karena  bertindak  sesuai  dengan  tindakan  principal  dan  demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama.
Teori stewardship dapat diterapkan pada organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. (Fajar, 2012) ; (Hanaffi, 2017). Stewardship theory memandang bahwa manajemen organisasi  sebagai  steawards  atau  pelayanan.  Pemerintah  daerah  sebagai  stewards,  penerima  amanah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. Dalam teori ini mengarah ke pendekatan governance yaitu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dengan mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis.
Teori stewardship memperlihatkan  tugas  manajer  melaksanakan  fungsi-fungsi  sesuai  dengan prinsip manajemen dalam menggerakan roda organisasi sehingga mampu menjadi agen pelayanan kepada masyarakat.  Untuk  tercapainya  pelayanan  yang  baik  tentunya  dari  laporan  keuangan  yang  berkualitas (Hanaffi,  2017).  Untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  tentunya  didukung  oleh kompetensi sumber daya manusia yang mengerjakannya.

## Laporan Keuangan
Laporan Keuangan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009) menyatakan laporan  keuangan  adalah  suatu  penyajian  terstruktur  dari  posisi  keuangan  dan  kinerja  keuangan  suatu entitas.  Jadi  laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  informasi  yang  sangat  penting  dalam  menilai perkembangan  perusahaan.  Laporan  keuangan  dapat  digunakan  untuk  menilai  prestasi  yang  dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang. (Maith, 2013)  keuangan adalah  laporan  yang  menunjukkan  kondisi  keuangan  perusahaan  pada  saat  ini  atau  dalam  suatu  periode tertentu. Susilo (2009:10) ; Maith (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi  yang  memuat  informasi-informasi  dan  memberikan  keterangan-keterangan  mengenai  data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan keuangan. Tujuan  laporan  keuangan  yaitu  untuk  menyediakan  informasi  yang  berkaitan  dengan  posisi  keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2009)  menyatakan  tujuan  laporan  keuangan  adalah  memberikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan, kinerja  keuangan,  dan arus  kas  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna  laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Maith, 2013).

## Standar Akuntansi Pemerintahan
Sejak  tahun  2001,  Indonesia  memulai  menjalankan  prinsip  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Kebijakan ini telah mengubah penyelenggaraan pemerintah yang dulunya menjadi desentralisasi dimana adanya penyerahan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Disini pemerintahan daerah diberikan kewenangan dan juga tanggung jawab untuk melakukan pengurusan rumah tangganya  sendiri  mengenai  administrasi  pemerintahan  amaupun  mengenai  pengelolaan  keuangan  yang diperlukan  untuk  kegiatan  operasional  dan  layanan  kepada  masyarakat.  Mengenai  hal  tersebut, pemerintahan  daerah  diharuskan  untuk  transparansi  dan  juga  memiliki  tanggung  jawab  atas  semua pengelolaan keuangan daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah (Majid et al., 2016). Akuntansi pemerintahan sebagai sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak- pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan (Sudaryati & Permana, 2020).

## Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Akuntansi  Keuangan  daerah  merupakan  proses  pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan pelaporan  transaksi  ekonomi  (keuangan)  dari  entitas pemerintah  daerah  (kabupaten,  kota,  atau  provinsi) yang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  ekonomi  yang  diperlukan  oleh pihak-pihak eksternal entitas entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi). Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi (Jauharusaniah et al., 2015):
1. Pencatatan
2. Penggolongan dan pengikhtisaran
3. Pelaporan

## Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  (PP  No.  71  Tahun  2010)  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) mengatakan  bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  ditujukan  untuk  memenuhi  tujuan  umum  pelaporan keuangan,  namun  tidak  untuk  memenuhi  kebutuhan  khusus  pemakainya.  Kualitas  laporan  keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut (PP No. 71 Tahun 2010) adalah “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang dikehendaki; Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami (Syahadatina, 2016).

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada  Kantor  Kelurahan  Sukajaya  masih  minim  akan  mengenai  teknologi  informasi  sehingga mengenai  informasi  kepada  masyarakat  pun  terhambat  dengan  minimnya  informasi  berbasis  teknologi. Dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Sukajaya yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pada  pemerintahan  dengan  melayani  masyarakat  yang  berada  tinggal  di  Kelurahan  Sukajaya  Kota Palembang  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  analisis  dengan  melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dengan mengamati mengenai pemanfaatan teknologi informasi yang  dilakukan  pada  kantor  Kelurahan  Sukajaya  tersebut  dengan  menganalisis  pemanfaatan  teknologi informasi yang memengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.

## PEMBAHASAN
Hasil  dalam  penelitian ini memperlihatkan  dimana instansi  pemerintahan terkadang  memandang tentang  sistem  informasi  dan  teknologi  sebagai  kebutuhan  yang  sesaat  dalam  pemanfaatanya  dan  masih minim  dalam  integritas  yang  mumpuni  dalam  melakukan  penerapan  pada  sistem  informasi  dan teknologinya. Dimana hal tersebut perlu dilakukan evaluasi secara terus – menerus dengan sistem informasi kinerjanya setiap tahunnya. Pada Kantor Kelurahan Sukajaya sudah cukup baik. Dengan kata lain bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, semakin  tingginya  melakukan  pemanfaatan  teknologi  informasi  maka  nilai  informasi  dari  pelaporan keuangan yang dihasilkan pemerintah pun akan semakin bagus juga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemanfaatan pada Kelurahan Sukajaya sudah cukup baik.
Dalam pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi nilai-nilai dari informasi pada laporan keuangan  pemerintahan.  Informasi-informasi  yang  dapat bisa  sesuai  waktu  yang  dapat  diartikan  sebagai bagian dari nilai-nilai informasi yang bisa digapai melalui peran komponen teknologi. Karena informasi sebagai  produk  yang  berperan  untuk  sistem  teknologi  informasi  yang  bisa  menyediakan  informasi  agar bermanfaat  untuk  yang  berkepentingan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dengan  lebih  efektif. Pemanfaatan teknologi informasi bisa memengaruhi keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan itu sendiri (Fernanda, 2014).
Kantor  Kelurahan  Sukajaya  dengan  melakukan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa saja terjadi karena dalam menggunakan teknologi informasi pada suatu organisasi ataupun lembaga lainnya dari sisi pengendalian internal dengan benar dalam proses dengan frekuensi besar dalam transaksi data dan juga jika kantor Kelurahan Sukajaya melakukan pemanfaatan  teknologi  informasi  akan  dapat  mempercepat  proses  informasi  yang  diinginkan  agar  dapat tingginya  keefisienan  dan  efektivitas.  Karena  dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut mengenai mengelola data-data, mengelola informasi yang ada di Kantor Kelurahan Sukajaya dan mengenai sistem manajemen dan proses pekerjaan secara elektronik serta mempermudah dan juga mempermurah dari proses pelayanan publik yang dapat diakses secara gampang serta meminimalisir biaya dari kantor – kantor dipemerintahan  daerah  walaupun  hal  ini  juga  berkaitan  dengan  sumber  daya  manusia  yang  juga  harus mendukung.
Dengan  melakukan  pemanfaatan  teknologi  yang  mendukung  tentu  dapat  mempengaruhi  proses penyaluran data juga dengan lebih cepat kepada masyakarat luas seperti pada saat adanya pemilu, retribusi pelayanan, peserta yang dianggap dapat dijadikan peserta pemuli serta yang lainnya dimana hal ini  tentu memperkecil  dari  segi  biaya,  waktu  maupun  pembuangan  kertas  atau  dari  segi  sumber  daya  yang  bisa dialokasi ke hal yang lebih diperlukan. Walaupun disini dituntut untuk dapat transparansi dari pemerintahan daerah  atau  dari  Kantor  Kelurahan  Sukajaya  tersebut.  (Pratama,  2015)  dalam  penelitian  yang  menurut peneliti bisa dijadikan sebagai contoh untuk Kantor Kelurahan Sukajya dimana mereka sudah menggunakan e-rt  dan  e-rw yang  berinduk  pada e-government ( electronic  government )  yang  diperuntukkan  sebagai pelayanan  publik.  Dimana  untuk e-rt  &  e-rw program  tersebut  bisa  mengakses  mengenai  situs  jaringan mengenai pertemanan sosial, lalu ada e-toko yang dapat mengakses kegiatan ekonomi di sekitar kelurahan mereka  mengenai  Usaha  Kecil  Mikro  (UKM)  dan e-government yang  dapat  menmambahkan  wawasan masyarakat  juga  pengguna  lainnya  mengenai  berita  kota  secara  keseluruhan,  proyek  yang  ada  didaerah pengguna, kebutuhan informasi tentang kesehatan di kota tersebut dan juga lainnya. Disini peneliti berharap
Kantor  Kelurahan  Sukajaya  nantinya  juga  dapat  melakukan  perbaikan  mengenai  informasi  berbasis teknologi kepada masyarakat disekitar mereka karena bisa menghemat biaya tentunya dan juga menghemat waktu serta memperluas informasi warga mereke sendiri.
Teknologi salah satu komponen yang dapat memengaruhi pada sektor publik yang begitu kompleks tugasnnya. Mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam aplikasi komputer akuntansi terhadap ruang lingkup pemerintahan pusat dan daerah yang merupakan hal penting untuk membantu para pegawai pada staf keuangan dalam melakukan pengolaan keuangan SKPD dan PPKD untuk menyusun laporan keuangan yang tinggi akan efektivitas dan ekonomis yang tentu berpacu pada standar akuntansi pemerintahan.
Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada  Kantor Kelurahan  Sukajaya  Kota  Palembang.  Pemerintah  daerah  melakukan  pengelolaan transaksi keuangan  berdasarkan  APBD  yang  yang  semakin  banyak  dikarenakan  tingginya  transaksi  yang  banyak ataupun permintaan yang banyak dalam pengurusan administrasi pada kantor – kantor pemerintahan dimana pemanfaatan  teknologi  informasi  dengan  menggunakan  teknologi  computer  dan  komunikasi  dalam mengelola keuangan pemerintahan daerah yang akan menambah kualitas laporan keuangan baik dalam hal yang akurat maupun tepat waktu dalam menyajikan laporan keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pemanfaatan  teknologi  informasi  pada  Kantor  Kelurahan  sudah  cukup  baik  walaupun  teknologi yang ada belum canggih ataupun memadai. Kantor Kelurahan Sukajaya dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa saja terjadi karena dalam menggunakan teknologi informasi pada suatu organisasi ataupun lembaga lainnya dari sisi pengendalian internal  dengan  benar  dalam  proses  dengan  frekuensi  besar  dalam  transaksi  data  dan  juga  jika  kantor Kelurahan Sukajaya melakukan pemanfaatan teknologi informasi akan dapat mempercepat proses informasi yang diinginkan agar dapat tingginya keefisienan dan efektivitas. Serta dapat memperkecil biaya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti  memberikan  saran  praktis,  bahwa  kantor  Kelurahan Sukajaya  yang  masih  minim  mengenai  teknologi  nantinya  juga  dapat  melakukan  perbaikan  mengenai informasi berbasis teknologi kepada masyarakat disekitar mereka karena bisa menghemat biaya tentunya dan juga menghemat waktu serta memperluas informasi warga mereka sendiri seperti e-commerce yaitu e- rt dan e-rw untuk masing – masing masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Sukajaya tersebut. Peneliti berharap dalam penelitian selanjutnya sebagai saran teoritis dapat menambahkan variable mengenai  kompetensi  sumber  daya  manusia,  sistem  akuntansi  keuangan  daerah,  standar  akuntansi pemerintahan dan pengendalian internal yang termasuk ke dalam faktor – faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah.

## REFERENSI
Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pnegaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta).
TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis , 9 (1), 34–48. https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595
D Wulan A., Yudi., F. R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan  Pemahaman  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada OPD Di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). Jambi Accounting Review (JAR) , 1 (April), 1–19. Damayanti,  M.,  Marnisah,  L.,  &  Zamzam,  F.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  ,  Perilaku  Organisasi  Dan Komitmen  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Direktorat  Reserse  Narkoba  Polda  Sumsel. Integritas
Jurnal Manajemen Profesional (IJMPro) , 2 (1), 123–136.
https://doi.org/https://doi.org/10.35908/ijmpro.
Fernanda,  H.  (2014).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Pengawasan  Keuangan  Daerah Terhadap  Nilai  Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  …. Jurnal Akuntansi , 10 (01), 13–20. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/867 Hanaffi, R. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati). Jurnal Institut Agama Islam Negeri Surakarta … , 1 (1), 121.
Jauharusaniah,  Manik,  T.,  &  Fatahurrazak.  (2015).  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  Dan  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Jurnal , 16 , 1–16.
Karsana, W. I. &, & Suaryana, A, N. (2017). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sap, Kompetensi Sdm, Dan Spi Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 21 (1), 643–670.
Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (3), 619–628. https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2130
Majid,  M.,  Jamaluddin,  &  Anwar,  P.  H.  (2016).  Disclaimer  Opinion:  Pengungkapan  Laporan Keuanganpemerintah Daerah. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Halmahera  Utara. Going  Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi , 13 (04),  133–143. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018
Nadir, R., & Hasyim, H. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia,  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Variabel  Intervening Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  (Studi  Empiris  Di  Pemda  Kabupaten  Barru). Akuntabel , 14 (1), 57. https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1007
Nurillah,  A.  S.,  &  Muid,  D.  (2014).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (Sakd),  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Skpd  Kota Depok). Journal Of Accounting , 3 (2), 1–13.
Pratama, R. H. (2015). Pelananan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 3 (12), 2128–2132. Roswaty. (2017). Analisis Kemandirian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini , 8 (01), 21–27.
Sudaryati,  E.,  &  Permana,  T.  D.  (2020).  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis Akrual  Pada  Dinas Kehutanan  Provinsi Jawa Timur. Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 5 (1), 1. https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965
Syahadatina,  R.  (2016).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Bidang  Keuangan  Dan  Sistem  Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 1 (1), 77– 92.
Yaqin,  A.,  &  Jatmiko,  B.  (2018).  Kontribusi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Standar  Akuntansi Pemerintah,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 2 (1), 1–10. https://doi.org/10.18196/rab.020116