## Kontekstualisasi Maqashid Shari’ah Dalam Sustainable Development Goals
Moh. Farid Fad
(Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang) Email: mohammadfarid@walisongo.ac.id

## Abstrak
Proses  pembangunan  suatu  bangsa  tak  akan  pernah  lepas  dari  keterkaitan  dengan bangsa-bangsa  lain  di  dunia.  Namun  di  sisi  lain,  pembangunan  seringkali  hanya menekankan  pada  aspek  pertumbuhan,  justru  melupakan  unsur  terpenting  yaitu pemerataan.  Akibatnya  kurva  kemiskinan bukannya  menurun,  melainkan  tetap  menjadi problem tersendiri hingga menciptakan gap yang menganga. Guna merespons problem- problem  mendasar,  dunia  merespons  dengan  menetapkan  tujuan  pembangunan berkelanjutan  (sustainable  development  goals)  yang  memuat  17  point.  Lalu bagaimanakah  konstekstualisasi  tujuan  hukum  Islam  kontemporer  dalam  merespons amanah  SDGs  ini?  Jenis  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Setelah  data  terkumpul,  dilakukan  analisis  dengan  menggunakan  metode deskriptif-analitis  guna  mendapatkan  interpretasi  kritis  atas  gambaran  SDGs  dalam perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menunjukkan bahwa Sustainable Development Goals yang terangkum dalam 17 poin The Global Goals amatlah selaras dengan prinsip- prinsip tujuan hukum Islam kontemporer, yaitu maqashid syari’ah versi Jasser Auda.

## Abstract
The  process  of  building  a  nation  will  never  be  separated  from  relations  with  other nations  in  the  world.  But  on  the  other  hand,  development  often  only  emphasizes  the aspect of growth, it forgets the most important element, namely equity. As a result, the poverty curve is not decreasing, but it remains a problem in itself to create gaping gaps. In order to respond to fundamental problems, the world responds by setting sustainable development  goals  that  contain  17  points.  Then  how  is  the  contextualization  of  the objectives  of  contemporary  Islamic  law  in  response  to  the  mandate  of  the  SDGs?  The type of method used in this study is a qualitative method. After the data is collected, an analysis is performed using descriptive-analytical methods to get a critical interpretation of  the  SDGs  picture  in  the  perspective  of  maqashid  shari'ah.  Research  shows  that  the Sustainable  Development  Goals,  which  are  summarized  in  17  points  of  The  Global Goals, are very much in harmony with the principles of the objectives of contemporary Islamic law, namely the Maqashid shari'ah version of Jasser Auda.
Keywords : sustainable development goals, maqashid shari'ah, contextualization.

## A. Pendahuluan
Pada  hakikatnya  proses  pembangunan  suatu  bangsa  merupakan  sebuah proses  berkelanjutan  antar  berbagai  dimensi,  baik  ekonomi,  sosial  maupun lingkungan  yang  berorientasi  demi  kemaslahatan  umat.  Namun  tanpa  disadari, dampak  pembangunan  bisa  merugikan  serta  mengganggu  keberlangsungan kehidupan umat manusia.
Sebenarnya,  perhatian  dunia  pada  dampak  pembangunan  ini  telah  lama disadari.  Diawali  dari  agenda  pelaksanaan  KTT  di  Stockholm,  Swedia  tahun
1972.  Pada  pertemuan  itu  digapai  persetujuan  tentang  relasi  antara  problem lingkungan yang dikorelasikan dengan pembangunan berkesinambungan.
Selain persoalan lingkungan hidup, seringkali pembangunan bangsa hanya memfokuskan  pada  pertumbuhan,  dengan  mengesampingkan  pemerataan  hasil pembangunan.  Akibatnya  adalah  semakin  terpuruknya  sebagian  warga  dunia dalam kubangan kemiskinan hingga semakin melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan miskin.
Nampaknya  problem  kemiskinan  dan  lingkungan  akan  menjadi permasalahan  yang  tidak  akan  pernah  sirna.  Dunia  merespons  dengan mengadakan  konferensi  pada  September  2000  diikuti  189  negara  dengan mendeklarasikan kesepakatan  yang dikenal dengan The Millenium Development Goals (MDG’s). Tujuannya antara lain meniminalisir jumlah kemiskinan hingga 50% di tahun 2015. 1
Dengan  berakhirnya  era  MDGs,  kemudian  saat  ini  dunia  memasuki  era SDGs  ( Sustainable  Development  Goals ),  yang  diawali  lewat  pertemuan  yang diselenggarakan  pada  25-27  September  2015  di  markas  PBB,  New  York, Amerika  Serikat.  Agenda  ini  adalah  rangkaian  seremonial  pengesahan  SDGs yang diikuti delegasi dari 193 negara.
Konsepsi SDGs muncul  pada konferensi  yang diagendakan oleh PBB di Rio  de Jainero  tahun  2012.  Capaian  yang  ingin  dituju  dalam  agenda  itu  adalah mencapai  tujuan  kolektif  yang  bersifat  universal  yang  mencakup  tiga  dimensi pembangunan berkelanjutan: social, ekonomi dan lingkungan. 2
Namun, pada tataran riilnya, prinsip-prinsip itu tidak banyak ditemukan di komunitas  masyarakat  Muslim. 3 Apalagi  berdasarkan  indeks  HDI  ( Human Development Indeks ) bahwa umat muslim menempati tingkat yang masih rendah apalagi  unsur-unsur  utama  yang  dipakai  dalam  HDI  itu  mencakup  level
1 Ishartono  dan  Santoso  Tri  Rahardjo,  Sustainable  Development  Goals  (SDGS)  dan Pengentasan  Kemiskinan, Share:  Social  Work  Journal ,  Vol.  6.,  No.  2,  2016,  Fisip  Universitas Padjajaran, hlm. 159.
2 Ibid , hlm. 163.
3 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach ,
(London: the International Institut of Islamic Thougth, 2007), xxii-xxiii.
pendidikan,  buta  aksara,  emansipasi  wanita  dan  ekonomi,  umat  Islam  masih  di bawah level minimal. 4
Hal ini yang memunculkan kegundahan tersendiri bagi Jasser Auda, dan menimbulkan  pertanyaan,  apa  yang  sebenarnya  dituju  oleh  hukum  Islam? Dimanakah  hikmah  dan  kesejahteraan  umat  sebagai  dasar  tujuan  hukum Islam? Artikel ini akan berusaha menguraikan konsep SDGs dalam perspektif maqashid syari’ah Jasser Auda.

## B. Metode
Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hal  ini  disebabkan  oleh  apa  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yang  tidak bertujuan  untuk  mengukur  hubungan  antar  variabel.  Tetapi  bertujuan  untuk menganalisis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam perspektif maqashid syari’ah  Jasser  Auda.  Setelah  data  terkumpul,  akan  dilakukan  analisis  dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta  yang  ditemukan  secara  akurat  dan  cermat,  serta  dilakukan  analisis  secara kualitatif  guna  mendapatkan  pemahaman  terhadap  problem  yang  diteliti  secara lebih mendalam.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1. Biografi Singkat Jasser Auda
Jasser Auda merupakan cendekiawan muslim yang lahir di Kairo, Mesir.  Pendidikannya  dimulai  di  Kairo.  Ia  sarjana  teknik  di  Universitas Kairo pada tahun 1998. Selain itu pada tahun 2001 beliau mendapat gelar B.A.  (sarjana  muda)  diperoleh  dari  program  studi  Islamic  Studies  pada Islamic  American  University  di  Amerika  Serikat.  Kemudian  pada  tahun 2004,  ia  menyelesaikan  Master  Fiqh  dari  Universitas  Islam  Amerika  di Michigan  dengan  fokus  kajian  Maqasid  al-Syari’ah  atau  Tujuan  Hukum Islam.  Selanjutnya  pada  tahun  2006  ia  memperoleh  gelar  Ph.D  di Waterloo  University,  Kanada,  dengan  fokus  analisis  sistem.  Gelar  Ph.D
4 Ibid , hlm. xxii
kedua diraih di University of Wales, Inggris, dengan konsentrasi Filsafat Hukum  Islam,  tahun  2008 5 .  Ketika  di  Kairo,  ia  juga  melakukan  talaqqi klasik di masjid Jami’ al-Azhar yakni berupa menghafal Qur’an, mengkaji hadits al- Bukhari dan Muslim, fikih, Isnad dan Takhrij serta Usul Fikih. 6
Ia  merupakan  pendiri  dan  direktur  Maqashid  Research  Center  di London, Inggris. 7 Selain itu, karier Jasser Auda adalah meliputi Presiden Institut  Maqasid  Global,  anggota  Dewan  Fiqih  Amerika  Utara,  Dewan Fatwa  Eropa dan  rekan  di  Akademi  Fiqih  India,  profesor di  universitas- universitas  di  Alexandria  di  Mesir  Waterloo,  Carleton  dan  Ryerson  di Kanada,, Perdamaian Internasional di Afrika Selatan, Universitas Islam di Sanjaq, Qatar Faculty of Islamic Studies, Universitas Amerika Sharjah di UAE  dan  Universitas  Bahrain.  Ia  mengajar  Hukum  Islam  di  berbagai negara, termasuk di Indonesia. 8
Adapun karya-karyanya kurang lebih 25 buku yang ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, beberapa diantaranya diterjemahkan ke 25  bahasa. 9 Adapun  buku  terakhirnya  adalah  Maqasid  al-Shariah  as Philosophy  of  Islamic  Law:  a  Systems  Approach.  Kedua  karya  ini, diterbitkan  oleh  Institut  Pemikiran  Islam  Internasional  (IIIT)  di  London pada tahun 2007. 10
2. Maqashid Klasik
Maqashid al-syari’ah secara etimologi terbagi atas dua kata, yakni maqasid dan syari’ah .  Kata maqashid ,  bentuk  plural  dari maqsid ,  dapat
5 Jasser Audah, Al-Maqashid untuk Pemula , Terj. Ali Abdelmo’im, (Yogyakarta: SUKA- Press, 2013), hlm. x
6 Ibid ., hlm. 137-140.
7 Ibid .,
8 Jasser Auda, biografi, (online), Tersedia : http://www.jasserauda.net/ portal/biography/?lang=en), diakses 12 Juli 2019
9 Ibid ., 10 Siti  Mutholingah,  dkk.,  Relevansi  Pemikiran  Maqashid  Al-Syari’ah  Jasser  Auda Terhadap  Sistem  Pendidikan  Islam  Multidisipliner,  Jurnal  Ta’limuna,  Vol.  7  No.  2,  September 2018, Hlm. 94.
diartikan  sebagai  beberapa  tujuan,  sedangkan asy-syari’ah yakni  sarana menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. 11
Kajian  maqashid  telah  menjadi  diskursus  penting  dalam  filsafat hukum  Islam.  Maqashid  merupakan  konsep  metodologi  yang  berperan penting  dalam  proses  beristinbath  hukum  serta  menjadi  pijakan  penting dalam  pengembangan  metodologi  hukum  Islam.  Begitu  pentingnya hingga para ahli hukum Islam menetapkannya sebagai salah satu kriteria seseorang  dikatakan  mujtahid.  Mengutip  pendapat  Syatibi,  ar-Raisuni berpendapat:
Untuk  pertamanya,  dalam  tahap  tertentu,  yang  dapat  diketahui, kami  menemukan  bahwa  prasyarat  utama  guna  mencapai  tingkatan ijtihad  adalah  memahami  maqashid  syari’ah  secara  baik.  Kami  juga menetapkan  syarat  kedua  dan  ini  yang  terakhir,  juga  tak  boleh  keluar dari  pemahaman  terhadap  maqashid,  yaitu  diperbolehkannya beristinbath hukum berdasarkan interpretasi terhadap maqashid 12 .
Ibn  Asyur  mengatakan,  sebagaimana  dikuti  al-Ulwani 13 ,  bahwa mengabaikan  maqashid  merupakan  sebab  terjadinya  kemandegan  dalam mengembangkan  hukum  Islam  dan  menghilangnya  pengungkapan hukum-hukum  yang  bermanfaat,  serta  membuat  orang  cenderung  jemu pada persoalan hillah yang menjadi kecenderungan berpikir para yuris.
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas,  setidaknya  maqasid  al-syari’ah dapat  dipahami  sebagai  maksud  dari  rangkaian  hukum  Islam  pada terbentuknya  kemaslahatan  dan  keadilan  masyarakat.  Dengan  kata  lain, hukum diciptakan Allah dalam rangka merealisasi kemashlahatan hamba- Nya,  bukan  untuk  hukum  itu  sendiri.  Tak  satupun  dari  hukum  Allah  itu tidak  memiliki  tujuan,  semuanya  bertujuan,  hingga  bila  hukum  itu  tidak
11 Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII. p. 175.
12 Ahmad  ar-Raisuni, Nazariyat  al-Maqashid  ‘Inda  al-Imam  asy-Syatibi ,  Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007, hlm. 343.
13 Taha Jabir al-Ulwani, Muqaddimat al-Ma’had dalam Ahmad ar-Raisuni, Nazariyat al- Maqashid ‘Inda al-Imam asy-Syatibi , Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007, hlm. 13.
memiliki tujuan, maka sama dengan membentuk hukum yang bersifat sia- sia (‘ abats ), dan hal yang demikian tentu mustahil terdapat pada hukum- hukum Allah.
Maqashid al-shari‘ah ditujukan demi mengupayakan kemaslahatan di  dunia  dan  akhirat  secara  simultan.  Prinsip  kemaslahatan  itu  terealisir dengan terpenuhinya tiga kebutuhan pokok; primer, sekunder, dan tersier (dharuriyah,  hajiyah  dan  tahsiniyah).  Kebutuhan  primer  ( dharuriyah ) tercapai  jika  ada  peneguhan  terhadap  kelanggengan  lima  hal  pokok ( mabadi’  al-khams , dharuriyat  al-khams );  jiwa,  agama,  akal,  harta,  dan keturunan.
Tingkatan kedua, kebutuhan hajiyat (sekunder), dimana jika tidak terwujud  tidak  sampai  merugikan  keselamatannya,  melainkan  justru mengalami  kesulitan.  Syariat  Islam  meminimalisir kesulitan  itu.  Adanya hukum rukhshah , adalah sebagai misal dari kepedulian syari’at Islam akan hal ini.
Tingkatan ketiga, tahsiniyat ialah level kebutuhan yang bila tidak tercapai  tidak  sampai  beresiko  mengancam  wujud  salah  satu  dari  lima unsur asasi di atas dan tidak juga mendatangkan masyaqqat. Tingkatan ini bersifat  pelengkap,  hal-hal  yang  merupakan  kelayakan  menurut  tradisi yang  selaras  dengan  akhlak  dan  moral.  Jenis  ini  lebih  menekankan perhatian  pada  etika  dan  estetika,  masuk  pada  kategori  ini  misalnya prinsip terkait kebersihan dan bantuan kemanusiaan.

## Klasifikasi maqashid syari’ah klasik
3. Latar Belakang Pemikiran Jasser Auda
Pemikiran  Jasser  Auda  dalam  mengkontekstualisasi  ulang maqashid  al-syariah  sebagai  filsafat  hukum  Islam  dilatarbelakangi  oleh anggapannya  terhadap  maqashid  al-syari’ah  klasik  sudah  tidak  relevan dengan  kondisi  umat  manusia  saat  ini  sebab  zaman  makin  berkembang, sehingga perlu adanya reorientasi  sekaligus revisi terhadap maqashid  al- syariah tersebut. 14
Hal ini dimaksudkan agar nantinya produk hukum Islam (syari’at) yang  berlandaskan  maqashid  al-syariah  ini  akan  selalu  relevan  sampai kapanpun dan dimanapun. Jasser Auda mengkritik klasifikasi keniscayaan
14 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach , hlm. xxvi
( dharurat )  model  maqashid  klasik  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan dengan beberapa alasan 15 :
a. Lingkup  maqashid  klasik  ialah  keseluruhan  hukum  Islam,
namun  gagal  memasukkan  tujuan  khusus  untuk  keputusan tunggal  atau  kelompok  skrip  yang  mencakup  topik  atau  bab fiqh tertentu; b. Maqashid  klasik  cenderung  bersifat  individu  dan  kurang bersifat masyarakat, kemanusian dan umum c. Maqashid klasik tidak menjamin kebanyakan nilai-nilai dasar dan universal seperti prinsip kebebasan dan keadilan; d. Maqashid  terdahulu  disimpulkan  dari  mempelajari  literatur fiqh dan bukan sumber aslinya. Selain  itu,  menurutnya,  maqashid  syari’ah  klasik  lebih  berciri individual,  yaitu protection dan preservation itu  harus  direorientasikan menjadi  maqashid  yang  lebih  bernilai  universal,  kemasyarakatan  dan kemanusiaan. 16 Reorientasi inilah yang menjadi distingsi antara pemikiran Auda dengan pemikiran ulama-ulama ushul fiqih terdahulu.
4. Dasar Pendekatan Sistem
Auda  membidik  maqashid  syariah  dengan  metoda  sistem,  sistem yang ia artikan sebagai a set of interacting units or elements that forms an integrated-whole  intended  to  perform  some  function 17 .  Artinya,  sistemik selalu  terkait  dengan  elemen,  unit  dan  sub  sistem  yang  membentuk  satu kesatuan  hierarkis  yang  bekerjasama  secara  berkesinambungan, mempunyai proses guna mencapai tujuan tertentu.
Auda  secara  spesifik  mengartikan  maqashid  melalui  empat  arti; pertama ,  hikmah  dibalik  suatu  hukum; kedua ,  tujuan ilahiyah dan  basis moral yang menjadi tujuan hukum; ketiga , tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum; dan keempat , mashalih.
15 Ibid ., hlm. 4
16 Ibid , hlm. 248.
17 Ibid ., hlm. 33
Ia  menekankan  urgnesinya  penggunaan  maqashid  al-syari’ah sebagai manat  hukum seperti  ‘illat.  Dia  mengusulkan  alternatif  kaidah baru sebagai pengganti kaidah lama, yaitu 18 :
ﺎﻣﺪﻋ و ادوجو ﺎهتلﻋ ﻊﻣ روﺪت ﺎﻤﻛ ﺎﻣﺪﻋو ادوجو ﺎهﺪصﺎقﻣ ﻊﻣ روﺪت ةيلﻤعلا ةيﻋرشلا مﺎكحﻷا
Hukum-hukum  amaliyah  selaras  dengan  maqashidnya  sebagaimana  ia bersama  dengan  ada  atau  tidak  adanya  illatnya. Auda  mendasarkan konsep maqashidnya pada hadist sebagai berikut:
َةَظْي َرُق ﻲِﻨَﺑ ﻲِﻓ  ﱠﻻِإ  َرْصَعْلا  ٌﺪَحَأ ي
Artinya: Jangan  ada  satupun  yang  shalat  ‘Ashar  melainkan  di  Bani Quraizhah (HR. Bukhari No. 4119).
Ia  berargumen  bahwa  hadist  di  atas  sebagai  bukti  yang  jelas kebolehannya istinbath hukum berdasarkan dzan ghalib , karena beberapa sahabat yang berijtihad memahami bahwa tujuan dari sabda Nabi tersebut ialah untuk segera sampai ke Bani Quraidhah, dan tidak melulu perintah shalat  Asar di  Bani  Quraidhah.  Hingga  sahabat  yang  menunaikan  shalat Asar  di  jalan  seolah  bertentangan  secara  dzahir  dengan  perintah  Nabi, sedangkan  sebagian  sahabat  yang  melakukan  shalat  di  tempat  tujuan berpedoman pada teks dzahirnya saja. Diamnya ( taqrir ) Nabi adalah bukti bahwa Beliau menjustifikasi kedua metode pemahaman tersebut. 19
Auda  berargumen  pada  beberapa  ijtihad  Umar  yang  kontradiksi dengan dzahirnya nash dengan berpedoman pada maslahat atau maqashid seperti keputusan Umar  dengan tidak menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri di masa paceklik, tidak memberi nisbah zakat pada muallaf yang mampu. 20
18 Jasser  Auda ,  Maqāṣid  al-Ahkam  al-Shar’iyyah  wa  ‘Ilaluha,  diunduh  dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf  diakses  pada  13  Juli 2019 hlm. 9 19 Jasser Auda, Op.Cit , hlm. 9.
20 Ibid ., hlm. 9-10.

## 5. Pendekatan Sistem
Pendekatan sistem yang digunakan oleh Auda ini meliputi 6 fitur yang saling berkaitan sebagai berikut:

## a. Sifat Kognitif
Fitur  kognitif  ( idrakiyah , cognition )  menawarkan  sistem hukum Islam yang memilah wahyu dan kognisinya. Artinya, fikih digeser  dari  klaim  sebagai  ranah  pengetahuan  Ilahiyah  menuju ranah  kognisi  manusia  akan  pengetahuan  Ilahiyah.  Diferensiasi yang  tegas  antara  syariah  dan  fikih  ini  berdampak  pada  tidak terdeteksinya opini fikih praktis yang diklaim sebagai pengetahuan Ilahiyah. 21
Guna  membongkar  validasi  seluruh  pengetahuan  tentang teks,  Auda  menekankan  urgensinya  mendistingsi  teks  dari interpretasi orang terhadap teks 22 . Hukum  Islam  merupakan hasil dari  ijtihad  para  yuris  yang  mencoba  mengungkap  makna tersembunyi  atau  implikasi  praktis  dari  syari’at.  Hingga  sifat kognitif  dari  hukum  Islam  ini  diperlukan  dalam  memvalidasi pandangan yang variatif dalam penetapan hukum Islam. 23

## b. Keholistikan
Fitur kulliyyat ( wholeness )  ini  mengurai  kelemahan  ushul fikih klasik yang cenderung menerapkan pendekatan atomistik dan reduksionis.  Paradigma  atomistik  terdeteksi  dari  sikap mengandalkan  satu  nash  guna  mengurai  kasus-kasus  yang
21 Jasser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Shari’ah ,  Bandung:  PT Mizan Pustaka, 2015, hlm. 12.
22 Jasser  Auda, Maqasid  al-Syariah  as  Philosophy  of  Islamic  Law:  Syistems  Approch , hlm. 45 23 Ibid ., hlm. 46
dihadapinya,  tanpa  melihat  nash-nash  yang  lain.  Solusi  yang ditawarkan Auda ialah menjadikan seluruh ayat Al-Qur’an sebagai konsideran dalam menetapkan hukum Islam 24 .
Implikasi  dari  paradigma  macam  ini  adalah  cara  pandang atomis selalu melihat sesuatu pada relasi sebab-akibat. Sementara itu,  metode  sistemik  memandang  bahwa  sebab  dan  akibat berkorelasi sebagai satu unit dari keseluruhan.

## c. Keterbukaan
Menurut  Auda,  tidak  ada  istilah  penutupan  pintu  ijtihad dalam  hukum  Islam  sebagaimana  dikemukakan  oleh  para  ulama klasik.  Hal  ini  dikarenakan  hukum  Islam  dapat  dikembangkan sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  jika  memang  menghadapi perubahan-perubahan  baru  dalam  beberapa  aspek  kehidupan manusia. 25
Sistem  yang  terbuka  diartikan  sebagai  sistem  yang terkoneksi  dengan  situasi  lingkungannya.  Dengan  demikian, metodologi  hukum  Islam  pada  dasarnya  mengembangkan  sistem tertentu terkait peristiwa-peristiwa baru. Misalnya maslahah, qiyas dan i‘tibar al-‘urf .
Fitur  keterbukaan  ( infitahiyah , openness )  ini  berfungsi memperluas  jangkauan  urf.  Bila  sebelumnya  urf  mengakomodir adat  kebiasaan  yang  beda  dengan  tradisi  Arab,  maka  urf  dalam konteks  ini  titik  optimumnya  pada  pandangan  dan  wawasan keilmuan  sang  yuris.  Jadi,  seorang  ahli  hukum  harus  memiliki wawasan  yang  luas  sangat  berperan  dalam  menghadapi  isu-isu kontemporer. Setidaknya pendekatan ini meminimalisir
24 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam , hlm. 12-13.
25 Ibid ., hlm. 47-48
kecenderungan literalisme umat Islam sekaligus membuka sistem hukum Islam pada kemajuan ilmu-ilmu sciences .
d. Keterkaitan
Setidaknya  fitur  ini  memperbaiki  sistem  maqashid  klasik. Pertama ,  jika  maqashid  klasik  bersifat  partikular  hingga membatasi jangkauannya, maka fitur ini mengklasifikasi maqashid secara  piramidal:  maqashid  umum  (‘ ammah )  yang  ditelaah  dari universalitas  bagian  hukum  Islam,  maqashid  khusus  ( khassah )
yang  diteliti  dari  seluruh  isi  bab  hukum  Islam  dan  maqashid partikular  ( juziyyat )  yang  diturunkan  dari  suatu  nash  atau  hukum tertentu. Kedua, perbaikan jangkauan yang lebih berdimensi sosial dan khalayak.
Meskipun  dalam  maqashid  al-syariah  sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik terdapat hierarki dari maqashid yang  paling  mendasar  yakni dzaruriyat , hajiyat ,  dan tahsiniyat , namun  pada  akhirnya  antara  ketiganya  saling  berhubungan  dan berkaitan satu sama lain. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan itu  harus  dalam  rangka  mewujudkan  kebutuhan  dasar  di bawahnya. 26

## e. Multidimensionalitas
Dalam  hal  ini  Auda  mengkritik  para  ulama  ushul  fiqih klasik yang cenderung berpikirnya hanya monolitik saja. Misalnya dalam ta’arud  al-dalalah yang  terkadang  ada  yang  menganggap ada pertentangan ayat dalam al-Qur’an. 27 Sebab, yang konstradiksi adalah  dari  sisi  bahasa  saja,  bukan  pada  sisi  logika  yang  selalu dikorelasikan dengan waktu saat teks dirumuskan. Bila logika ini
26 Ibid ., hlm 48 27 Ibid ., hlm. 50-51
dipakai,  yang  menjadi  rujukan  adalah:  apakah  secara  substansi terdapat kontradiksi atau tidak atas teks-teks tersebut.
Pendekatan multidisipliner yang digagas oleh Jasser Auda dalam  mengkaji  maqashid  al-syari’ah  yaitu  bahwa  dalam mengembangkan  maqashid  al-syari’ah  sebagai  suatu  disiplin hukum  Islam  amat  membutuhkan  disiplin-disiplin  ilmu  lain. Karena jika tidak dilakukan, teori hukum Islam akan selalu berada dalam  skema  literatur  tradisional  sehingga  keputusan  yang bersumber pada hukum Islam akan selalu ketinggalan zaman. 28
Fitur taadudul  al-ab’ad ini  dapat  menawarkan  solusi  atas dilema  pertentangan  antar  dalil.  Jadi  kedua  dalil  yang  tampak kontradiktif dapat dilerai dalam suatu konteks baru,  yaitu dilalah al-maqashid .  Caranya,  nash  yang  lebih  mengundang  maslahah sesuai dengan tempat dan waktunya yang lebih dipilih. 29

## f. Tujuan
Dalam suatu sistem, tujuanlah yang menjadi sesuatu paling inti. Dalam hal ini maqashid hukum Islam itu merupakan inti dari hukum  Islam  itu  sendiri.  Kebertujuan  hukum  Islam  ini  meliputi kelima  fitur  sistem  hukum  Islam  di  atas  yakni  keutuhan, keterbukaan,  sifat  kognitif,  inter-relasi,  maupun  multi- dimensionalitas. 30
Fitur al-maqashidiyyah / purposefulness ini  ditujukan  pada narasi-narasi primer yaitu Al-Qur’an dan Hadist dan juga sumber- sumber aqliyah  yaitu istihsan, qiyas dan lainnya. Contoh fitur ini
28 Ibid ., hlm. 249
29 Jasser Auda, Memahami Maqashid Syari’ah: Peranan Maqashid dalam Pembaharuan Islam Kontemporari , Selangor: PTS Islamika SDN, BHD, 2014, hlm. 51-59. 30 Ibid ., hlm. 54
adalah  al-Qur’an  dicermati  dengan  pendekatan  holistik  hingga ayat  yang  membahas  keimanan,  surat-surat,  kisah-kisah  Nabi, alam  semesta  dan  kehidupan  akhirat  akan  jadi  gambaran  utuh sehingga berperan dalam pembentukan hukum yuridis.
Teori sistem Jasser Auda dapat digambarkan sebagai berikut:
Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan  satu  sama  lain,  saling  menembus  dan  berhubungan, sehingga  membentuk  keutuhan  berpikir,  dengan  kebertujuan sebagai  intinya.  Mempertimbangkan  efisiensi  sebuah  sistem diukur  dari  level  ketercapaian  tujuannya,  maka  efisiensi  hukum Islam  dinilai  berdasarkan  tingkat  ketercapaian  maqashid syari’ahnya. Dalam arti, sejauh mana efektivitas problem solving - nya  terhadap  permasalahan  tertentu,  apakah  lebih  berdaya  guna dan lebih bermanfaat bagi umat dan kemanusiaan. 31
Jasser  Auda  membuat  klasifikasi/hierarki  maqashid  al- syari’ah kontemporer menjadi 3 tingkatan yaitu:
1) General maqashid ( maqashid ‘ammah ) yaitu maqashid yang ditujukan  pada  keseluruhan  hukum  Islam  termasuk  di dalamnya  dzaruriyat  dan  hajiyyat  dengan  ditambah  tujuan maqashid yang baru yaitu keadilan. Oleh sebab itu, maslahat
31 Amin  Abdullah, Pengantar dalam Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid Shari’ah , Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015, hlm. 11-12.
Sistem Kognisi Interrelated Openness Purposefullness Multidimensional Wholeness
yang primer yang mencakup kewajiban menjaga jiwa, agama, akal,  nasab,  harta  dan  kehormatan  itu  masuk  dalam  bagian maqashid  umum  ini. Maqashid  ‘ammah adalah  prinsip general  yang  ada  pada  semua  atau  sebagai  besar  kondisi tasyri’, seperti kebebasan, keadilan dan kemudahan. 2) Partial  maqashid ( maqashid  juz’iyyat )  yaitu  maqasid  yang paling  substantif  dalam  peristiwa  hukum.  Maslahah  ini  juga disebut rahasia atau hikmah ( asrar ). Permisalan maqashid ini adalah  maksud  dari  rukhsah  tidak  puasa  bagi  yang  tidak mampu  ialah  meminimalisir  masyaqqat.  Kebutuhan  akan unsur kejujuran dan kuatnya ingatan dalam kesaksian. Dalam kriminal  modern  bisa  jadi  cukup  dengan  satu  saksi  adil  dan tidak  wajib  ada  dua  saksi  asal  yang  bersangkutan  mampu memperlihatkan data yang valid dan sikap jujur. 32
3) Specific  maqashid ( maqashid  khassah )  yaitu  maqasid  yang terhubung  pada  maslahah  dalam  problem  tertentu,  misalnya tidak boleh melukai perempuan dalam lingkup keluarga, dan tidak  boleh  menipu  dalam  perniagaan  lewat  apapun,  dalam bab jinayat yang bertujuan membuat efek jera. 33 4) Para  yuris  klasik  menyusun  maqashid  al-syari’ah  dalam tingkatan  piramida,  yang  dimulai  dari  maqashid  ‘ammah sebagai  centernya  kemudian  bercabang  menjadi  maqashid khassah  dan  terakhir  maqashid  parsial.  Kemudian  pada  sisi lain diawali dari al-dharuriyah, hajiyah kemudian tahsiniyah.
32 Retna  Gumanti,  Maqashid  Syari’ah  Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan  Sistem  dalam Hukum Islam), Jurnal al-Himayah , Vol. 2 No. 1 Maret 2018, hlm. 113.
33 Ibid ., hlm. 5
Para  ulama  kontemporer  menyusun  skema  prioritas  bila terjadi  kontradiksi  antara  maqasid  satu  dengan  berpendapat bahwa maqashid  syari’ah dengan  segala  levelnya  bukan merupakan  struktur  yang  bersifat  piramid,  dimana  maqasid terbagi  antara  yang  atas  dan  yang  bawah,  namun  ia  bagai lingkaran-lingkaran  yang  bersinggungan  dan  bertemu,  yang saling terkait satu dan lainnya 34 .
Untuk  mengimplementasikan  analisis  system,  maka berbagai  upaya  yang  dapat  direalisir  ialah:  1)  memvalidasi seluruh pengetahuan, 2) menghindari metode reduksionis dan atomistik  menuju  pendekatan  holistik,  3)  selalu  terbuka  dan memperbaharui  pengetahuan,  4)  senantiasa  memandang sesuatu  dari  perspektif  multi-dimensionalitas  bukan kategorisasi  biner,  5)  melihat  purposefulness  sebagai  inti berpikir 35 .
Reorientasi  maqashid  al-syari’ah  klasik  menuju maqashid al-syari’ah kontemporer menurut Jasser Auda yaitu adanya  perubahan  dari  maqashid  al-syari’ah  klasik  yang bersifat protection (perlindungan)  dan preservation menuju maqashid al-syari’ah yang bersifat development
34 Jasser Auda , Maqasid al-Ahkam al-Shar’iyyah wa ‘Ilaluha, 35 Ibid .,
(pengembangan) dan right (kebebasan) 36 , bahkan Jasser Auda menyarankan  guna  pendayagunaan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  menjadi  salah  satu  isu  utama  bagi  kemaslahatan umat. 37

## 6. SDGs
Suistainable Development Goals (SDGs) adalah kesepakatan yang menjadi  rujukan  dalam  skema  pembangunan  dan  perundingan  negara- negara  di  dunia.  SDGs  dikonsepsikan  sebagai  rumusan  kerja  untuk  15 tahun ke depan hingga tahun 2030.
Berbeda dengan MDGs yang lebih teknokratis, penyusunan butir- butir SDGs lebih inklusif yang melibatkan berbagai pihak termasuk Civil Society  Organization (CSO).  SDGs  ini  merupakan  kesinambungan  dari
MDGs ( Millennium Development Goals ) yang telah berakhir pada 2015.
Pembuatan narasi SDGs sendiri memiliki berbagai kendala karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum tercapai dan harus  dikerjakan  di  dalam  SDGs.  Seluruh  target,  tujuan  dan  indikator dalam SDGs juga perlu menimbang perubahan kondisi global saat ini. 38
Adapun  tiga  unsur  yang  menjadi  indikator  dalam  konsep pengembangan  SDGs  yaitu, pertama terkait  pembangunan  manusia ( human  development ),  meliputi  kesehatan  dan  pendidikan.  Indikator kedua  yang  berwujud  pada  lingkungan  kecilnya  ( social  economic development ),  seperti  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  serta pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  itu,  indikator  ketiga  terangkai  pada
36 Ibid ., hlm. 21-23
37 Ibid ., hlm. 248 38 Wahyuningsih, Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kesejahteraan Sosial, Bisma; Jurnal Bisnis dan Manajemen , Vol. 11, No. 3, September 2017, hlm. 392.
lingkup  yang  lebih  makro  ( environmental  development ),  berupa ketersediaan kualitas lingkungan yang baik dan sumber daya alam. 39
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  bias  dikatakan  sebagai konsorsium  193  pemimpin  dunia  pada  25  September  2015,  tentang  17 Sasaran Global ( The Global Goals ) yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030, yaitu 40 :
a. Nir-kemiskinan  ( no  poverty ):  hilangnya  kemiskinan  dengan  segala bentuknya di penjuru dunia;
b. Nir-kelaparan  ( zero  hunger ):  hilangnya  kelaparan,  tercapainya ketahanan  pangan,  perbaikan  gizi  dan  memicu  budidaya  pertanian yang berkesinambungan;
c. Kesejahteraan  dan  kesehatan  yang  baik  ( well-being  and  good health ): tercapainya kehidupan yang sehat dan memicu kesejahteraan hidup demi seluruh masyarakat;
d. Pendidikan berkualitas ( quality education ): meningkatkan kesempatan  belajar  untuk  seluruh  orang  dan  menjamin  pemerataan pendidikan yang berkualitas;
e. Kesetaraan  gender  ( gender  equality ):  menggapai  kesetaraan  gender dan memberdayakan kaum perempuan dan ibu;
f. Air  bersih  dan  sanitasi  ( clean  water  and  sanitation ):  menjamin keberlangsungan air bersih dan sanitasi yang sehat;
g. Energi  terjangkau  dan  bersih  ( clean  energy  and  affordable ): menjamin akses terhadap sumber energi yang terpercaya, terjangkau, berkesinambungan dan modern untuk semuanya;
h. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan  yang layak ( economic growth and  decent  work )  menopang  perkembangan  ekonomi  yang berkelanjutan,
39 Ibid ., hlm. 393.
40 www.globalgoals.org dan satu-indonesia.com, diakses pada 14 Juli 2019
i. Inovasi,  industri  dan  infrastruktur  ( innovation,  industry  and infrastructure ):  membangun  infrastruktur  yang  memadai  memicu peningkatan industri yang berkelanjutan;
j. Meminimalisir  kesenjangan  ( reduced  inequalities ):  meminimalisir gap, baik di dalam sebuah negara maupun antar negara di dunia;
k. Keberlanjutan  komunitas  dan  kota  ( sustainable  communities  and cities ):  mengkonstruksi  pemukiman  yang  berkualitas,  berkelanjutan dan aman;
l. Produksi  dan  konsumsi  yang  bertanggungjawab  ( responsible production  and  consumption ):  menjamin  keberlangsungan  pola produksi dan konsumsi;
m. Aksi  terhadap  iklim  ( climate  action ):  merespon  cepat  guna memerangi perubahan iklim;
n. Kehidupan bawah laut ( life below water ): menjamin keberlangsungan  laut  dan  kehidupan  sumber  dayanya  guna pengembangan yang berkesinambungan;
o. Kehidupan di darat ( life on land ): meningkatkan dan mengembalikan kesinambungan  ekosistem  darat,  mengelola  hutan  secara berkesinambungan,  meminimalisir  tanah  tandus  dan  tukar  guling tanah;
p. Peradilan  dan  perdamaian  yang  kuat  ( peace  and  justice  strong institutions ).  Meningkatkan  perdamaian  termasuk  masyarakat  untuk pembangunan  berkelanjutan,  menyediakan  akses  berkeadilan  bagi semua;
q. Kemitraan  guna  mencapai  tujuan  ( partnership  for  the  goals ): Memperkuat implementasi serta menghidupkan kembali partnership global demi pembangunan yang berkesinambungan.
Agar sesuai dengan prinsip-prinsip  Islam, maka The Global Goals harus ditelaah  lebih  dahulu  dengan  mengacu  pada  maqashid  syariah kontemporer.

## 7. SDGs dalam Perspektif Maqashid Syari’ah
Belakangan  ini,  dunia  mulai  merasakan  urgensinya  poin-poin kesepakatan  SDGs  UNDP.  Kebutuhan  global  itu  bisa  dirasakan  di berbagai  belahan  dunia,  misalnya  perbaikan  sanitasi  untuk  mencegah banjir, kebutuhan akan ketersediaan air bersih, aksi reboisasi, penanaman pohon  dan  penghijauan  guna  mencegah  iklim  agar  tidak  terjadi global warming ,  melestarikan  berbagai  hayati,  menjaga  terumbu  karang  di bawah laut serta lahan konservasi hewan langka yang dilindungi. Semua itu harus diupayakan oleh semua pihak. Maka harus terwujud keterjalinan antar berbagai unsur dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.
Lalu  bagaimanakah  tujuan-tujuan  hukum  Islam  ( maqashid syari’ah )  dalam  memandang  17  point  The  Global  Goals  SDGs  yang bertujuan  memelihara  kesinambungan  pembangunan  dunia  dan kemanusiaan?
Berikut ini 17 poin The Global Goals dalam perspektif maqashid syariah:
No.  Klasifikasi Maqashid Klasik SDGs Maqashid Syari’ah Jasser Auda Fitur Sistem Maqashid 1. Hifdz Din (16) Peradilan yang Kuat dan Perdamaian Maqashid ‘Ammah  Nature Cognitive  Purposefulness
2. Hifdz Nafs (3) Kesejahteraan dan Kesehatan yang Baik (11) Keberlanjutan Maqashid ‘Ammah  Openness  Purposefulness
Kota dan Komunitas Maqashid Khassah  Openness  Multidimentiona lity  Purposefulness 3. Hifdz Irdh (5) Kesetaraan Gender Maqashid ‘Ammah  Purposefulness  Openness  Wholeness 4. Hifdz Aql (4) Pendidikan Berkualitas Maqashid ‘Ammah  Multidimentionality  Wholeness
 Purposefulness 5. Hifdz Nasl (17) Kemitraan guna Mencapai Tujuan; (6) Sanitasi dan Air Bersih (13) Aksi terhadap Iklim (14) Kehidupan Bawah Laut (15) Kehidupan di Darat Maqashid Khassah Maqashid ‘Ammah Maqashid ‘Ammah Maqashid ‘Ammah Maqashid ‘Ammah  Interrelated
 Purposefulness
 Interrelated
 Purposefulness
 Interrelated
 Purposefulness
 Interrelated
 Purposefulness
 Interrelated
 Purposefulness 6. Hifdz Mal (1) Nir Kemiskinan (2) Nir Kelaparan (7) Energi Terjangkau dan Bersih (8) Pertumbuhan Maqashid ‘Ammah Maqashid ‘Ammah
Maqashid
 Nature Cognitive
 Interrelated
 Wholeness
 Purposefulness
Ekonomi dan Pekerjaan yang
Layak
(9) Infrastruktur dan Industri, Inovasi (10) Meminimalisir Gap 12) Produksi Bertanggung Jawab dan Konsumsi Juz’iyyat
Maqashid ‘Ammah Maqashid ‘Ammah Maqashid Juz’iyyat Maqashid
‘Ammah

## D. Simpulan
Reformulasi teori maqashid yang diupayakan Auda mengkritik maqashid klasik yang lebih pyramidal dan hirarkis. Penekanan maqashid klasik lebih pada preservation dan protection .  Sedangkan  maqashid  baru  lebih  mengutamakan development dan rights . Auda menempatkan tawaran human development sebagai tekanan utama dari maslahah ( public interest ). Tawaran pendekatan sistem yang dilakukan  Auda  meliputi  6  fitur: interrelated ; nature  cognitive ; multi dimentionality; wholeness ; openness ; dan purposefulness .
Pendekatan  sistemik  yang  diinisiasi  Jasser  Auda  merupakan  pendekatan yang  diadopsi  dari  beragam  pendekatan.  Hal  demikian  merupakan  metoda  baru dalam konteks sejarah pemikiran legislasi Islam.
Konsep Sustainable  Development  Goals yang  terangkum  dalam  17  poin The  Global  Goals dalam  perspektif maqashid  syariah Jasser  Auda  dapat
terklasifikasi  berdasarkan maqashid  ‘ammah , khassah dan juz’iyyat yang  di dalamnya  dipilah  berdasarkan  6  fitur  maqashid  syari’ah  Jasser  Auda,  yaitu; interrelated ; wholeness ; openness ; multi  dimentionality , nature  cognitive ;  dan purposefulness .
Setidaknya,  menurut  penulis,  teori  maqashid  sistemik  Jasser  Auda terdapat beberapa catatan, antara lain:
1. Keunggulan  yang  ditawarkan  maqashid  versi  Auda  ialah ditawarkannya teori human development sebagai target maslahah.
2. Walaupun diklaim  sebagai satu kesatuan holistik, namun pembedaan maqashid  syari’ah  yang  terdiri  dari  maqashid ‘ammah , juz’iyyat dan khassah amatlah  mirip  dengan  kategorisasi  maqashid  klasik dharuriyat , hajjiyat dan tahsiniyat .
3. Maqashid  syari’ah  sistemik  ini  akan  nampak  kebermaknaannya  jika dilihat dalam satu kesatuan yang utuh. Ini artinya jika ada salah satu ciri tersebut yang dihilangkan maka sesuatu tidak bisa disebut sebagai sistem lagi.
4. Dengan terlalu menekankan fitur kognitif, implikasinya adalah seolah pengetahuan  hukum  Islam  hanya  berada  pada  tataran  pengetahuan ( knowledge ),  padahal  tujuan  dari  mempelajari  ilmu  adalah  amal.
Akibatnya,  ranah  afektif  sebagai value  system dan  psikomotorik sebagai realisasi dari aktualisasi akhlaq akan terbengkalai.
5. Fitur kulliyat ( wholeness )  jika  diakomodir  akan  mengebiri  konsep dilalat an-nash dalam kajian Ushul Fiqh.
6. Salah satu dampak mendasar fitur interrelated hierarchy milik Jasser Auda  ini  ialah  klasifikasi  berdasarkan dharuriyyat , hajiyyat maupun tahsiniyyat akan diukur sama pentingnya.
7. Fitur  multidimensional  meniscayakan  model  ijtihad jama’i (konsensus),  hingga  tanpa  disadari  menutup  pintu  ijtihad  dengan
sendirinya,  sebab  pendekatan  interdisipliner  amatlah  sulit  ditemukan dalam diri seseorang.
8. Melalui fitur multidimensional, oposisi biner antara qath’i dan dzanni akan semakin kabur.
9. Bila  terlalu  menitikberatkan  pada dilalatul  maqashid ,  maka  konsep- konsep  ushul  fiqh  klasik  seperti dzahir , nash , muhkam , mutasyabih, mujmal-mubayyan,  mutlaq-muqayyad akan  tersingkir  dengan sendirinya.
10. Dengan  menggunakan  paradigma  filsafat  sistem,  konsekuensinya konsep sebab dan syarat akan diminimalisir.
11. Melalui  paradigma  sistemik  milik  Jasser  Auda,  paradigma  hukum
Islam akan mengalami pergeseran, beralih dari bayani ke burhani.

## Daftar pustaka
Abdullah,  Amin, Pengantar dalam Membumikan  Hukum  Islam  Melalui Maqashid Shari’ah , Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
Al-Afriqi, Ibn Mansur, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), VIII.
Al-Ulwani,  Taha  Jabir,  Muqaddimat  al-Ma’had  dalam  Ahmad  ar-
Raisuni, Nazariyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam asy-Syatibi ,
Herndon:International Institute of Islamic Thought, 2007.
Ar-Raisuni,  Ahmad, Nazariyat  al-Maqashid  ‘Inda  al-Imam  asy-Syatibi , Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2007.
Auda, Jasser, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems
Approach ,  (London:  the  International  Institut  of  Islamic  Thougth, 2007).
___________, Al-Maqashid  untuk  Pemula ,  Terj.  Ali  Abdelmo’im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).
___________, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Shari’ah , Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
_____________, Memahami Maqashid Syari’ah: Peranan Maqashid dalam Pembaharuan  Islam  Kontemporari ,  Selangor:  PTS  Islamika  SDN,
BHD, 2014.
_____________, Maqashid  al-Ahkam  al-Shar’iyyah  wa  ‘Ilaluha,  diunduh dari
http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.p df diakses pada 13 Juli 2019.
______________,  biografi,  (online),  Tersedia  :  http://www.jasserauda.net/
portal/biography/?lang=en), diakses 12 Juli 2019.
Gumanti,  Retna,  Maqashid  Syari’ah  Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan
Sistem dalam Hukum Islam), Jurnal al-Himayah , Vol. 2 No. 1 Maret 2018.
Mutholingah,  dkk.,  Siti,  Relevansi  Pemikiran  Maqashid  Al-Syari’ah  Jasser Auda  Terhadap  Sistem  Pendidikan  Islam  Multidisipliner,  Jurnal Ta’limuna, Vol. 7 No. 2, September 2018.
Prihantono,  Syukur,  Maqashid  Syari’ah  dalam  Pandangan  Jasser  Auda (Sebuah  Upaya  Rekonstruksi  Hukum  Islam  dengan  Pendekatan Sistem, Jurnal at-Tafkir , Vol. X No. 1 (Juni 2017).
Rahardjo,  Ishartono  dan  Santoso  Tri,  Sustainable  Development  Goals (SDGS)  dan  Pengentasan  Kemiskinan, Share:  Social  Work  Journal , Vol. 6., No. 2, 2016, Fisip Universitas Padjajaran.
Wahyuningsih,  Millenium  Development  Goals  (MDGS)  dan  Sustainable
Development  Goals  (SDGS)  dalam  Kesejahteraan  Sosial, Bisma; Jurnal Bisnis dan Manajemen , Vol. 11, No. 3, September 2017.
www.globalgoals.org dan satu-indonesia.com, diakses pada 14 Juli 2019.