DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
Received: 19 December 2022 Accepted: 31 April 2023 Published: 31 July 2023

## Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan
Mochamad Ramdani 1* , Muhammad Azzam Fauzi 2
1 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
* mochamad.ramdani@kemenkeu.go.id

## Abstract
The  Reformation  Era  has  led  changes  in  government  system  in  which  people  demand  a  good  and  clean governance  indicated  by  transparency  and  accountability  of  state  financial  reports.  Bogor  City  Government  since 2016 until 2021 able to obtain and maintain a WTP opinion assessment from the BPK on the Regional Government Financial Reports which it made from 2006 to 2015 has never received a WTP opinion assessment. The purpose of the reseach to analyze quality of financial reports of Bogor city, and to formulate a strategy of quality improvement and maintain on financial reports. This research uses primary data collected using questionnaires and interviews. Data sources  are  related  to  the  method  of  rating  scale  analysis  to  measure  the  quality  of  LKPD,  SWOT  analysis  in determining strategy alternatives and the use of QSPM in determining priority strategy. The research result shows quality the financial reports on Bogor city falls into a category of fairly good. The prioritized strategy in improving and maintain the quality of LKPD of Bogor city is leadership reinforcement.
Keywords: Rating Scale, SWOT, QSPM, Financial Report

## Abstrak
Bergulirnya  era  reformasi  membawa  suatu  perubahan  dalam  sistem  tata  kelola  pemerintahan  berupa  tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik dengan diwujudkan adanya tranparansi dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara.  Pemerintah  Kota  Bogor  semenjak  tahun  2016  s.d.  tahun  2021 mampu memperoleh dan mempertahankan penilaian opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuatnya yang mana semenjak tahun 2006 s.d. 2015 belum pernah mendapatkan penilaian opini WTP. Tujuan penelitian menganalisis kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor, mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  Pemkot  Bogor  dan  merumuskan  strategi  peningkatan  dan  mempertahankan kualitas  laporan  keuangan  pada  Pemkot  Bogor.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  berupa  kuesioner  dan wawancara  dengan  sumber  terkait  dengan  metode  analisis rating  scale untuk  pengukuran  kualitas  LKPD,  analisa SWOT dalam penentuan alternatif strategi dan penggunaan QSPM dalam penentuan strategi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor masuk kategori cukup baik. Strategi yang perlu diprioritaskan dalam upaya peningkatan dan mempertahankan kualitas LKPD Pemkot Bogor adalah leadership reinforcement .
Kata kunci :  Rating Scale, SWOT, QSPM, Opini WTP

## 1. Pendahuluan
Bergulirnya era reformasi membawa suatu perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan, yaitu berupa tuntutan masyarakat  terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik ( good and  clean goverment ), yang  diwujudkan dengan  adanya  tranparansi  dan akuntabel  dalam pengelolaan keuangan negara.  Instansi pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  sebagai  acuan  dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Pemerintah Daerah (Pemda), sebagai salah satu institusi pemerintah, wajib melaksanakan aturan tersebut  untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang diterbitkan oleh  Pemda  akan  diperika  oleh  Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK)  dan  akan  diberikan  opini pemeriksaan  dengan hasil: (1) opini Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP),  (2)opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) opini Tidak Wajar (TP), atau (4) Pernyataan Menolak Memberi Opini atau  Tidak  Memberi  Pendapat  (TMP).  Opini  yang  didapatkan  oleh  Pemda  atas  LKPD  yang diterbitkan merupakan cerminan bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan.
Kota Bogor merupakan kota besar yang dekat dengan ibukota yang memiliki kapasitas yang cukup  baik  dibidang  sumberdaya  manusia  (SDM),  anggaran,  dan  aset  yang  dimiliki  guna memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  masyarakatnya.  Demikian  juga  dalam  upaya  penciptaan tranparansi  dan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dengan  indikator  kualitas  LKPD  yang diterbitkan.  Namun,  hal  tersebut  tidaklah  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada.  Menurut  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kota  (Pemkot)  Bogor  mendapatkan  opini  WDP  dari  BPK  atas  LKPD  yang  diterbitkan,  hal  ini mengindikasikan  kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  belum  mencapai  tingkat  terbaik. Namun kemudian, pada tahun 2016, Pemkot Bogor berhasil mendapatkan opini WTP atas LKPD yang diterbitkan hingga mampu mempertahankan opini tersebut selama enam tahun berturut-turut yakni  sampai  dengan  tahun  2021.  Untuk  itu,  berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  penelitian  ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor; (2) mengidentifikasi faktor-faktor  internal  dan  faktor-faktor  eksternal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  di  Pemkot Bogor; dan (3) merumuskan strategi peningkatan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan pada Pemkot Bogor.
Penelitian  sejenis  telah  dilakukan  Reschiwati  dan  Puspita  (2021)  dengan  menganalisis pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  kota  bogor.  Penelitian  tersebut  berfokus  pada meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dilingkungan  BKAD  Kota  Bogor dengan  memperhatikan  indikator-indikator  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah.  Sementara penelitian  Sumaryanto  et  al.  (2017)  dilakukan  dalam  rangka  mengetahui  strategi  peningkatan kesiapan  aparatur  Pemerintah  Kota  Bogor  dalam  implementasi  sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah.  Sedangkan  penelitian  ini  berfokus  untuk  peningkatan  pembinaan  dan pengembangan kapasitas aparatur pengguna sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis  kompetensi.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  memberikan  gambaran  tentang  strategi dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  dengan  penelitian  yang  lain  adalah  berfokus  pada  peningkatan  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah dari sisi SDM, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sedangkan penelitian lain berfokus dari sisi kompetensi sumberdaya manusia.

## 2. Tinjauan Literatur
Strategi didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan ( ways to achieve ends ) (Solihin 2012). Strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan  alokasi  semua  sumber  daya  yang  penting  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  (Rangkuti  2014). Strategi dan taktik digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara tujuan dan sarana (Nickols 2016).  David  (2011)  dalam  bukunya Strategic  Management menjelaskan  manajemen  strategis dapat  didefinisikan  sebagai  seni  dan  ilmu  merumuskan,  melaksanakan,  dan  mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.
Hongjiang  Xu  et  al.  (2003)  dalam  jurnalnya  yang  berjudul “Key  Issues  of  Accounting Information  Quality  Management:  Australian  Case  Study” menyebutkan  bahwa  terdapat  empat komponen pokok yang berdampak pada kualitas informasi akuntansi yang meliputi human , system ,
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
e-ISSN : 2597 -7342
organisational , and external issues . Kemudian kualitas dapat dievaluasi menggunakan tiga atribut pokok  yaitu accuracy , completeness , and  consistency .  PP  No.  71  Tahun  2010  menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah  ukuran-ukuran normatif  yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
1. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap;
2. Andal,  informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi;
3. Dapat Dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  laporan  keuangan entitas  pelaporan  lain  pada  umumnya.  Perbandingan  dapat  dilakukan  secara  internal  dan eksternal;
4. Dapat  Dipahami,  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
Terwujudnya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  didukung  juga  oleh  kualitas  laporan keuangan  yang  dibuat  yang  mana  kualitas  LKPD  suatu  Pemda  akan  sangat  berguna  dalam menentukan  langkah  strategis  dan  kebijakan  yang  diambil  untuk  menghadapi  masa  yang  akan datang.  Kualitas  LKPD  haruslah  mengacu  pada  SAP  yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah melalaui PP nomor 71 tahun 2010 dengan karakteristik berupa relevan, andal, dapat dibandingkan dan  dapat  dipahami.  Terbentuknya  LKPD  yang  berkualitas  didukung  oleh  beberapa  faktor diantaranya  Kualitas  SDM,  implementasi  pengendalian  internal  dan  penggunaan  TIK  dalam membantu dari sisi kecepatan dan ketepatan.
Kualitas SDM diukur dari aspek pengetahuan, kecakapan dan pedoman kerja. SPIP diukur dari aspek kebijakan, unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan pemantauan. TIK diukur dari aspek sarana pendukung dan implementasi. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan
Gambar 1. Kerangka Berfikir Strategi Peningkatan dan Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
diharapkan  ikut  berdampak  pada  peningkatan  opini  laporan  hasil  pemeriksaan  yang  diterbitkan oleh BPK.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1.1. Metode Pengumpulan Data
Data  primer  dikumpulkan  melalui  kuesioner,  wawancara,  dan  diskusi  kepada  Pejabat pengelola  keuangan  dan  unit  terkait  dalam  mendukung  penelitian  ini.  Data-data  sekunder  yang didapatkan  berasal  dari  literatur  dan  pustaka  yang  digunakan  peneliti  dalam  mendukung  hasil penelitian  yang  berasal  dari  Pemkot  Bogor,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Badan/lembaga lainnya.

## 3.1.2. Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  dilakukan  pada  tahap  awal  adalah  mengolah  sumber  data  primer  yang didapatkan dari hasil kuesioner yang dimintakan kepada Kasubag Keuangan pada masing-masing SKPD, selanjutnya memetakan faktor internal yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan serta memetakan  faktor  eksternal  yang  akan  menjadi  peluang  dan  tantangan.  Langkah  selanjutnya melakukan analisis SWOT untuk mendapatkan alternatif strategi dan dilanjutkan analisis QSPM guna menentukan prioritas strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan dan mepertahankan kualitas laporan keuangan.
Dalam  menganalisa  kualitas  laporan  keuangan  Pemkot  Bogor  dipilih  responden  yang menangani pengelolaan keuangan di setiap SKPD lingkup Pemkot Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah  (Perda)  Kota  Bogor  Nomor  7  Tahun  2016  yang  terdiri  dari  2  Sekretariat,  1  Inspektorat Daerah, 20 Dinas, 4 Badan, dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga jumlah populasi menjadi 28  SKPD.  Dari  populasi  tersebut  diambil  sampel  menggunakan  teknik  purposive  sampling. Pemilihan sampel penelitian  didasarkan pada pertimbangan bahwa Kasubbag Keuangan di setiap SKPD merupakan orang yang bertanggungjawab penuh terhadap laporan  keuangan SKPD yang dibuatnya  dan  ditambah  Kasubbid  Akuntansi  pada  BPKAD.  Pengolahan  data  akan  dilakukan dengan melakukan klasifikasi hasil jawaban kedalam kelas interval yang diolah dari perhitungan skala likert. Menurut Djaali (2008) menyatakan bahwa skala likert merupakan skala yang dapat dipergunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  dan  persepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang tentang suatu gejala atau fenomena tertentu. Dalam intrumen rating scale yang terpenting adalah dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen (Sugiyono 2013). Adapun penetapan kriteria skor jawaban responden terhadap skor ideal ke dalam interval dengan kriteria seperti tersaji pada pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Penilaian No Interval Penilaian (skor) Kriteria 1 4 Sangat Baik 2 3,00-3,99 Cukup Baik 3 2,00-2,99 Kurang Baik 4 1,00-1,99 Sangat Tidak Baik Sumber: Sugiyono (2013)

## Analisis SWOT
Langkah  selanjutnya  adalah  melakukan  analisis  SWOT.  Langkah  pertama  diawali  dengan analisis  faktor  internal  dan  eksternal  yang  dianggap  berpengaruh  terhadap  peningkatan  kualitas laporan  keuangan  di  Pemkot  Bogor.  Kemudian  dilakukan  pendekatan  analisis  SWOT  dengan interaksi matriks IFE ( Internal Factor Evaluation ) dan EFE ( External Factor Evaluation ) untuk memperoleh  beberapa  alternatif  strategi  yang  paling  sesuai/dominan  menurut  skala  prioritasnya
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
(David 2002). Tahap ini sangat penting karena hasil dari identifikasi ini akan menjadi dasar untuk kegiatan analisis berikutnya.
Dari  penilaian  terhadap  faktor-faktor  internal  dan  eksternal,  langkah  selanjutnya  adalah melakukan identifikasi unsur-unsur yang dikategorikan sebagai kekuatan ( strength ) dan kelemahan ( weakness )  dari  faktor  internal,  serta  peluang  ( opportunity )  dan  tantangan  ( threat )  dari  faktor eksternal yang dimiliki oleh Pemkot Bogor dalam hal peningkatan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan.

## Analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
Pada  analisa  ini  dilakukan  pemilihan  alternatif  strategi  kebijakan  mana  yang  harus diprioritaskan  dengan  menggunakan  pendekatan  QSPM.  QSPM  dilakukan  melalui  keusioner dengan pejabat  tertentu  pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah (BPKAD) Pemkot Bogor. Dalam metode ini digunakan skor daya tarik atau Attractiveness Scores (AS) dengan kriteria : (1) angka 1 berarti tidak menarik; (2) angka 2 berarti agak menarik; (3) angka 3 berarti menarik; dan  (4)  angka  4  berarti  sangat  menarik  (David  2002).  Nilai Total  Attractiveness  Scores (TAS) diperoleh melalui perhitungan bobot dari masing-masing faktor dalam matriks IFE dan EFE dengan nilai AS. Tahap akhir dari metode ini dilakukan dengan menjumlahkan total nilai TAS dari seluruh faktor-faktor kunci dalam satu alternatif strategi, kemudian dibandingkan dengan alternatif strategi lainnya. Hasil analisis QSPM inilah yang akan menjadi rekomendasi alternatif strategi kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemkot Bogor
Analisis  ini  menjelaskan  kondisi  kualitas  laporan  keuangan  Pemkot  Bogor  sekaligus menjawab tujuan penelitian yang pertama. Melakukan pengukuran kualitas laporan keuangan dari penjabaran PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang diukur melalui indikator relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Semakin besar skor hasil yang diperoleh maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dibuat. Selain itu peneliti juga melakukan analisis terhadap elemen pendukung laporan keuangan dari dimensi SDM, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Sebelum  dilakukan  penghitungan  skor,  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  validitas  data  untuk memastikan alat ukur yang digunakan dapat menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga bebas bias antara kondisi riil dengan hasil didapatkan. Secara keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Langkah selanjutnya dilakukan uji realibilitas data untuk mengetahui apakah alat pengumpul data  menunjukkan  tingkat  ketepatan,  tingkat  keakuratan,  kestabilan  atau  konsistensi  dalam mengungkapkan gejala tertentu. Menurut Sugiyono (2013), reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi  data  dalam  interval  waktu  tertentu.  Penggunaan  pengujian  reliabilitas  oleh  peneliti adalah untuk menilai konsistensi pada objek dan data, apakah instrumen yang digunakan beberapa kali  untuk  mengukur  objek  yang  sama  akan  menghasilkan  data  yang  sama.  Untuk  menguji reliabilitas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode internal consistency dengan teknik Cronbach’s Alpha dengan bantuan  program  SPSS. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama  terhadap  seluruh  butir  pertanyaan.  Adapun  kriteria  untuk  menilai  reliabilitas instrumen penelitian ini yang merujuk kepada pendapat Nunnaly (1967 : 63) dalam Imam Ghozali (2005 : 34) adalah jika nilai Alpha ≥ 0,60 maka instrumen bersifat realibel dan jika nilai Alpha < 0,60 maka instrumen tidak realibel. Berdasarkan olah data, nilai Alpha didapatkan sebesar 0,827 lebih besar dari 0,60 maka secara instrumen variabel-varibel tersebut realibel.
Setelah hasil pengujian data telah memenuhi syarat, maka data diolah sehingga menghasilkan skor  rata-rata  pengukuran  pada  kualitas  laporan  keuangan  Pemkot  Bogor  dan  elemen
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
pendukungnya  sebesar 3,46 dalam  kriteria  cukup  baik.  Hal  ini  secara  kontinum  dapat  dibuat kategori seperti pada Gambar 2.
Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat  digunakan  untuk  menggambarkan  kinerja  entitas  tersebut.  Laporan  keuangan  merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data  dapat  berubah  menjadi  informasi  kalau  diubah  kedalam  konteks  yang  memberikan  makna (Lillrank, 2003). Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi sumber daya.
Konsep  kualitas  sistem  informasi  menurut  Wilkinson  et  al.  (1999)  dalam  bukunya Accounting  Information  System adalah: “The value of  information, and hence the  soundness  of decisions, can be affected by qualities that attach to the information. Useful information qualities are relevance, accuracy, timeliness, conciseness, clarity, quantifiability, consistency” . Pada teori kegunaan-keputusan (Staubus 2000) dijelaskan bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu sistem dalam hal ini laporan keuangan akan berguna dalam pengambil keputusan di masa mendatang.  Apabila  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dalam  kategori  cukup  baik  atau  belum mencapai  kategori  sangat  baik,  akan  dimungkinkan  dalam  pengambilan  kebijakan  di  masa mendatang  oleh  Pemkot  Bogor  akan  berdampak  pula.  Maka  perlu  upaya  peningkatan  dan mempertahankan kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor dengan memperhatikan kondisi laporan keuangan yang ada serta elemen pendukungnya.
Pada  variabel  kompetensi  SDM  pengelola  keuangan  terdapat  tiga  indikator,  yaitu:  (1) Pengetahuan;  (2)  Keterampilan;  dan  (3)  Sikap  mendapatkan  skor  rata-rata  sebesar  3,2  dalam kriteria  cukup  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  milik  Sumaryanto  et  al.  (2017),  kesiapan aparatur pada Pemkot Bogor dalam implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan berada pada kriteria siap tetapi masih perlu peningkatan dan sistem informasi pengelolaan  keuangan  daerah  cukup  efektif  dalam  penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern pemerintah.
Pada variabel penerapan SPIP terdapat lima indikator, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Kegiatan/aktivitas pengendalian; (4) Informasi dan komunikasi; dan (5) Pemantauan mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,6 yang lebih cenderung mendekati sangat baik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Yudianta dan Erawati (2012) diketahui bahwa  variabel  pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  informasi akuntansi  pada  pelaporan  keuangan  SKPD  Kabupaten  Gianyar  dengan  tingkat  keyakinan  95 persen.
Dari sisi variabel  penerapan SIKD yang dengan tiga indikator, yaitu: (1) Sarana pendukung; (2)  Pemeliharaan    teratur;  dan  (3)  Kemajuan  informasi  komunikasi  mendapatkan  skor  rata-rata yang cukup besar senilai 3,63 yang cenderung masuk kategori sangat baik. Hal ini sejalan dengan penelitian  Mahaputra  dan  Putra  (2014)  menjelaskan  pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan
Gambar 2. Hasil kontinum kualitas laporan keuangan Pemkot Bogor
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.
Tabel 2. Hasil pengukuran kualitas laporan keuangan
Variabel Rata-rata Pengukuran 1. Kompetensi SDM Pengelola Keuangan 3,20 2. Penerapan SPIP 3,60 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah 3,63 4. Laporan Keuangan 3,37 Rata-rata 3,46
Tabel 3. Faktor internal dan eksternal peningkatan kualitas LKPD Pemkot Bogor
Pada variabel laporan keuangan dengan empat indikator sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, yaitu: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; dan (4) Dapat dipahami mendapatkan skor rata-rata sebesar 3,37 yang mana lebih cenderung pada kategori cukup baik. 4.2. Indentifikasi Faktor-faktor Internal dan Eksternal
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
Dalam penentuan faktor internal dan eksternal didapatkan dari hasil kuesioner tahap 1 yang mengukur kualitas laporan keuangan daerah Pemkot Bogor dan elemen pendukungnya. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki keahlian sekaligus praktisi yang terkait dalam laporan keuangan pemerintah daerah termasuk elemen pendukungnya. Analisis SWOT  dilakukan  dalam  rangka  menentukan  strategi  alternatif  dalam  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  Pemkot  Bogor.  Responden  dalam  analisis  SWOT  berjumlah  4  orang  yang berasal  dari  2  SKPD.  SKPD  tersebut  dipilih  merupakan  SKPD  yang  melakukan  pengumpulan laporan keuangan dan terkait elemen pendukungnya yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD)  sebagai  penanggungjawab  penyusunan  LKPD  dan  Badan  Kepegawaian  dan Pengembangan  Sumber  Daya  Aparatur  (BKPSDA)  sebagai  penangungjawab  dalam pengembangan kapasitas SDM Pemkot Bogor.
Terdapat dua faktor yang penting menjadi tujuan yang hendak dijaring dari persepsi para ahli yaitu faktor kunci internal (IFE) dan faktor kunci ekternal (EFE) yang dimiliki oleh Pemkot Bogor. Faktor kunci internal dan ekternal tersebut akan mengasilkan empat elemen faktor penting yaitu (1) faktor kekuatan, (2) faktor kelemahan, (3) faktor peluang, (4) faktor tantangan. Analisis SWOT melakukan  identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis  guna  menghasilkan  strategi  dengan memaksimalakan  kekuatan  dan  peluang,  namun  disisi  lain  meminimalkan  kelemahan  dan tantangan (Rangkuti 2014).
Hasil olah data total skor untuk faktor internal sebesar 3,447 dan skor untuk faktor eksternal sebesar  2,849  (terlihat  pada  Gambar  3)  sehingga  dimasukkan  dalam  kategori  sel  IV  yang  mana menurut David (2002) strategi yang digunakan adalah tumbuh dan membangun.

## 4.3. Perumusan Alternatif Strategi
Perumusan  strategi  prioritas  ini  sekaligus  menjawan  tujuan  penelitian  ketiga  yang  dilakukan melalui forum group discussion (FGD) bersama narasumber terkait yakni Pejabat pada BPKAD sehingga terumuskan beberapa strategi yang ditetapkan. Alternatif strategi itu berupa strategi SO, strategi WO, strategi ST dan strategi WT sebagaimana yang tertera pada tabel 4.
Gambar 3. Hasil Matriks IE pada Peningkatan Kualitas LKPD Pemkot Bogor
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx
Tabel 4. Perumusan alternatif strategi peningkatan dan mempertahankan kualitas LKPD
Pemkot Bogor

## 4.4. Penentuan Strategi Prioritas
Untuk membuat peringkat Strategi sehingga diperoleh strategi prioritas, terdapat suatu teknik analisis dalam literatur yang dirancang untuk menetapkan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang  layak.  Teknik  ini  adalah  Matriks  Perencanaan  Strategis  Kuantitatif  (David  2002). Berdasarkan rumusan beberapa alternatif strategi yang tergambar pada Tabel 4.  Hasil data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis QSPM sehingga terlihat seperti pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil QSPM pada peningkatan kualitas LKPD Pemkot Bogor
No Strategi TAS # 1 Strategi leadership reinforcement 6.40 1 2 Strategi peningkatan kapasitas SDM 6.14 3 3 Strategi strengthen policy 4,91 4 4 Strategi learning organitation 6.36 2

## 4. Kesimpulan
Kualitas  LKPD  Pemkot  Bogor  masuk  kriteria  cukup  baik  walaupun  ada  indikator  yang mendapatkan kriteria kurang baik berupa keterampilan pada variabel kompetensi SDM dan dapat dibandingkan pada variabel laporan keuangan. Faktor kekuatan internal berupa tupoksi yang jelas bagi pengelola keuangan memiliki nilai bobot yang cukup tinggi sebesar 0,122 dan faktor peluang eksternal  yaitu  adanya  seleksi  terbuka  untuk  menduduki  posisi  jabatan  eselon  II  memiliki  nilai bobot  yang  cukup  tinggi  sebesar 0,213 .  Strategi  prioritas  yang  segera  dijalankan  oleh  Pemkot Bogor adalah strategi leadership reinforcement .

## 5. Saran
Melakukan peningkatan  keterampilan pengelola  keuangan dengan memberikan pelatihan dan  bimbingan  teknis  sehingga  selain  mendapatkan  pengetahuan  juga  merasakan  dalam  bentuk pengalaman  dan  melakukan  pengimbasan  ( transfer  knowledge )  kepada  rekan  kerja  baik  secara horizontal  mapun  vertikal  dengan  harapan  memilki  pengetahuan  yang  sama.  Memberikan pemahaman tentang arti pentingnya sebuah laporan keuangan kepada Pimpinan SKPD, Pejabat dan pegawai pengelola keuangan di setiap masing-masing unit. Memasukkan target peningkatan dan mempertahankan  kualitas  LKPD  pada  RPJMD  berupa  peningkatan  penilaian  opini  dari  WDP menjadi WTP serta mempertahanakan opini WTP dari BPK dimasa yang akan datang.
DOI: https://doi.org/10.32487/jshp.v7i1.1xxx

## 6. Ucapan Terimakasih
Penelitian  ini  sebagai  tugas  literasi  pejabat  pengawas  pada  kantor  vertikal  Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Terimakasih kami sampaikan kepada Kepala KPPN Balikpapan yang telah memberikan izin dan masukan terhadap proses penelitian ini.

## Daftar Pustaka
David, FR. (2002). Manajemen Strategis: Konsep. Versi Bahasa Indonesia. Edisi ketujuh. Jakarta, Indonesia: PT. Prenhallindo.
David, FR. (2011). Strategic Management: Concepts and Cases. 13th Ed . New Jersey, Amerika Serikat: Prentice Hall.
Lillrank,  P.  (2003).  The  quality  of  information.  International  Journal  of  Quality  &  Reliability Management. 20(6):691-703.
Mahaputra  IPUR,  Putra  IW.  (2014). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Kualitas Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana. 8(2):230-244.
Nickols,  F.  (2016).  Strategy  Definitions  &  Meanings  [Internet].  [diunduh  pada  2022  Des  12].
Tersedia pada: http://www.nickols.us/strategy_definitions.pdf
Pemerintah  Kota  Bogor.  (2016).  Peraturan  Daerah  Kota  Bogor  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Bogor: Author
Rangkuti,  F.  (2014).  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis:  Analisis  SWOT.  Jakarta,  Indonesia:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Republik  Indonesia.  (2010).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Author
Reschiwati,  Puspita,  A.  (2020). Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  :  Pengaruhnya  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor . Jakarta, Indonesia: STIE Y.A.I. Solihin, I. (2012). Manajemen Strategik. Jakarta, Indonesia: Erlangga.
Staubus, GJ. (2000). The Decision Usefulness Theory of Accounting: A Limited History . New York, Amerika Serikat: Routledge Publishing Inc.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods ). Bandung, Indonesia: Alfabeta Bandung.
Sumaryanto,  Faletehan,  F.A.,  Rachmina,  D.  (2017). Strategi  Peningkatan  Kesiapan  Aparatur Pemerintah  Kota  Bogor  Dalam  Impelementasi  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan Daerah . Bogor, Indonesia: Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah. Tugiman, H. (1996). Pengantar Audit Sistem Informasi. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
Whiteney, F.L. (1960). The Elements of Resert Asian Eds . Osaka, Jepang: Overseas Book Co. Wilkinson,  J.W.,  Cerullo,  M.J.,  Raval,  V.,  Wong-On-Wing,  B.  (1999). Accounting  Information Systems:  Essential  Concepts  and  Applications,  4th  Edition .  New  York,  Amerika  Serikat: John Wiley & Sons.
Xu,  H,  Nord,  J.H.,  Nord,  G.D.,  Lin,  B.  (2003). Key  issues  of  accounting  information  quality management: Australian case studies . Industrial Management & Data Systems. 103(7):461 – 470.
Yudianta IGA, Erawati NMA. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Informasi  Teknologi  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 1(1).