## “SINDEN BERTAPA” METODE MENUJU TERTIB ADMINIDTRASI BIDANG PERTANAHAN (STUDI DI DESA TRISARI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN)
Ana Silviana, Mira Novana Ardani Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto,SH. Tembalang, Semarang silvianafhundip@gmail.com

## Abstract
The  administrative  order  of  the  land  affairs  is  the  main  policy  of  land  in  order  to  realize  the complete  data  of  each  registered  land  plot  and  is  known  easily,  both  regarding  history, ownership, subject of rights, physical condition and procedural order in any matters concerning land  excavating  land  registration.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  and  analyze  the "Sinden  Bertapa"  which  can  be  a  method  toward  the  Administration  of  Land  Affairs.  The approach method in this research is empirical juridical, using secondary data and primary data. The  result  of  the  research  is  "Sinden  Bertapa"  is  a  participatory  mapping  product  that  can realize the Order of Land Administration as the initial data in order to help the land registration program through PTSL to build One Map Policy

## Keyword : The Administration of Land Affairs, Sinden Bertapa, One Map Policy

## Abstrak
Tertib  administrasi  bidang  pertanahan  merupakan  kebijakan  pokok  pertanahan  dalam  rangka untuk  mewujudkan  kelengkapan  data  dari  setiap  bidang  tanah  tercatat  dan  diketahui  dengan mudah,  baik  mengenai  riwayat,  kepemilikan,  subjek  haknya,  keadaan  fisik  serta  ketertiban prosedur  dalam  setiap  urusan  yang  menyangkut  tanah  melali  pendaftaran  tanah.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  tentang    “Sinden  Bertapa”  yang  dapat menjadi  metode  menuju  Tertib  Administrasi  Bidang  Pertanahan.  Metode  pendekatan  dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Hasil penelitian  adalah  “Sinden  Bertapa”  merupakan  produk  pemetaan  partisipatif  yang  dapat mewujudkan Tertib Adminitrasi Pertanahan sebagai data awal dalam rangka membantu program pendaftaran tanah melalui PTSL untuk membangun One Map Policy .
Kata Kunci : Tertib Administrasi Pertanahan, Sinden Bertapa, One Map Policy

## A. Pendahuluan
Tanah bagi kehidupan bangsa Indonesia  masih  berperan  penting,  karena tanah  merupakan  sarana  bagi  tempat  hidup dan  penghidupannya.  Peran  Negara  dalam pengelolaan  tanah  di  Indonesia  menjadi
sangat  penting  agar  tidak  terjadi  benturan penguasaan  dan  pengelolaan  tanah  antar masyarakat  maupun  masyarakat  dengan Pengusaha,  atau  dengan  Pemerintah  dalam pemanfaatan  tanah  tersebut.  Hal  ini  dalam rangka  mewujudkan  tanah  untuk  sebesar-
besar  kemakmuran  rakyat  sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  sebagai  landasan politik agraria Indonesia.
Pengaturan  dan  pengelolaan  tanah untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, adalah  suatu  kebijakan  yang  masuk  dalam ranah  adminsitrasi  pertanahan.  Administrasi Pertanahan adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelengaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang  pertanahan  dengan  mengerahkan sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  (Murad,  1997).  Dari  definisi tersebut dapat dikatakan bahwa, administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi  pemerintahan  yang  dalam penyelenggara  kebijaksanaan  di  bidang pertanahan  tersebut,  yang  pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Tertib Administrasi bidang Pertanahan merupakan  salah  satu  sasaran  dari  Catur Tertib  Pertanahan  yang  ditentukan  dalam Tap  MPR  Nomor  IV/MPR/2978  sebagai dijadikan  landasan  dan  sekaligus  sasaran untuk mengadakan penataan kembali penggunaan  dan  pemilikan  tanah  serta program-progran  di  bidang  pertanahan dalam  rangka  terwujudnya  tanah  untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat  Indonesia (Alamsah, 2012). Tertib adminitrasi
pertanahan dapat terwujud dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, sehingga  setiap  bidang  tanah  telah  tersedia catatan  mengenai  aspek-aspek  ukuran  fisik, penguasaan,  penggunaan,  jenis  hak  dan kepastian  hukumnya,  yang  dikelola  dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan  oleh  UUPA  -  payung  hukum perftanahan di Indonesia – adalah memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan  kepemilikan  tanah  (Harsono,  2010). Namun,  sampai  sekarang  belum  terwujud, karena  munculnya  kendala-kendala  dalam pelaksanaannya,  antara  lain  kendala  untuk menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan dan kendala terwujudnya  tertib  administrasi  pertanahan. Hal tersebut muncul karena masih terbatasnya  sumber  daya  manusia  dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah.
Terbatasnya  sistem  informasi  bidang pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  selama  ini sehingga  sangat  menghambat  pelayanan kepada  masyarakat  yang  akan  melalukan perbuatan  hukum  dengan  tanah  yang bersangkutan.  Munculnya  sertipikat  ganda, sengketa  batas  dan  sengketa  kepemilikan, terjadi  karena  terbatasnya  informasi  bidang pertanahan di  Kantor Pertanahan dan belum terpetakannya  bidang-bidang  tanah  yang
sudah  terdaftar  dalam  satu  peta  (Soeradji dan Nyoman Guntur, 2007).
Masih tingginya posisi kasus pertanahan  yang  melibatkan  sesama/antar anggota  masyarakat  sebesar  71,45%,  yang secara  detail  melibatkan  orang  perorangan mencapai 36,85%,
kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kesejahteraan
masyarakat dan ketergantungan  hidup  masyarakat  terhadap tanah  masih  sangat  tinggi  (BAPPENAS, 2016).  Kepastian  hukum  hak  atas  tanah merupakan masalah yang belum terselesaikan.  Berdasarkan  kondisi  ini, diperlukan  berbagai  strategi  pengelolaan pertanahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui  keadilan  penguasaan  dan  pemilikan tanah  serta  pemberian  kepastian  hukum  hak atas tanah secara kuat.
Kebijakan satu peta / One Map Policy (OMP),  sebagai  salah  satu  Paket  Kebijakan Ekonomi VIII bertujuan untuk menyamakan persepsi  semua  pihak  dalam  memandang ruang kebumian. OMP ini akan mempermudah dan
mempercepat penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan  lahan,  penyelesaian  batas daerah  seluruh  Idonesia.  Terkait  dengan penerapan  OMP,  Pemerintah  dalam    Nawa Cita  ke  III  bertekad  akan  membangun Indonesia dari pinggirian dengan
memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka negara kesatuan.
Di bidang pertanahan, layanan administrasi  pertanahan  merupakan  bentuk komitmen  agar  pertanahan  didasarkan  atas data yang  valid  dan  akurat. Untuk mendukung  tersedianya  data  yang  valid serta  akurat  tersebut,  harus  dibangun  dan diterapkan  kebijakan  satu  peta  (OMP). Konflik  pertanahan  yang  sering  terjadi disebabkan  juga  oleh  pengadministrasian pertanahan yang dilakukan selama ini belum tertib  dan  belum  selaras.  Untuk  segera menuju ke arah  Pemetaan Lengkap  (OMP) yang  berbasis  tanah  ternyata  masih  banyak kendala, yaitu diperlukan sumber dana yang besar, terbatasnya jumlah SDM, adanya ego sektoral,  cakupan  wilayah  yang  luas,  dan peta-peta dasar belum tersedia.
Kantor
Pertanahan Kabupaten Grobogan  telah  melakukan  suatu  terobosan baru  melalui  metode  pemetaan  partisipatif guna mempercepat terwujudnya pelaksanaan kebijakan  satu  peta,  yaitu  melalui  Sistem Informasi Desa/Kelurahan Berbasis Pemetaan Partisipatif (SINDEN
BERTAPA).  Metode  ini  bertujuan  untuk menyamakan  persepsi  semua  pihak  dalam memandang ruang kebumian, melalui pemetaan partisipatif, yaitu metode pemetaan
yang menempatkan masyarakat/stakeholder  sebagai  bagian  dari salah satu atau keseluruhan proses
pembuatan peta, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan,  maupun  pembiayaan  (Fahmi, 2016).  Data  yang  dihasilkan  dari  “SINDEN BERTAPA” diharapkan dapat mempercepat perolehan  data  tanah  melalui  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL)  yang  sedang  digalakkan  oleh  BPN, dengan data awal dari Desa/Kelurahan  yang sudah terpetakan lengkap melalui “SINDEN BERTAPA”.  Desa  Trisari,  Kecamatan Gubug,  Kabupaten  Grobogan,  merupakan salah satu  desa dari seluruh desa di  wilayah Kabupaten  Grobogan  yang  sudah  selesai melakukan  program  pemetaan  partisipatif melalui  metode  “SINDEN  BERTAPA”, sebagai sosial setting dalam penelitian ini.
Dari uraian di atas maka permasalahan yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  mekanisme  pelaksanaan
“Sinden  Bertapa”  di  Desa  Trisari
Kecamatan Gubug,
Kabupaten Grobogan  terkait  dengan  Pendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)?
2. Bagaimana membangun sistem informasi  dalam  mewujudkan One Map Policy menuju Tertib Administrasi Pertanahan?

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  dalam  penelitian ini  adalah yuridis  empiris/sosiologis untuk memperdalam  dan  memperluas  obyek  yang
diteliti,  karena  dalam  penelitian  ini  akan dilihat  bagaimana  bekerjanya  hukum  dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi  dengan  masyarakat.  Dengan demikian  dalam  penelitian  ini  di  samping akan  dikaji  secara  teori  ( law  in  book ),  juga dikaji bagaimana yang terjadi di masyarakat ( law  in  action ),  dengan  kata  lain  hukum tidak  hanya  dilihat  sebagai  suatu entitas normatif yang  mandiri  atau isoterik , melainkan  justru  harus  dilihat  sebagai bagian  riil  dari  sistim  sosial  yang  berkaitan dengan variable social yang lain (Soekanto, 1988).  Metode  “SINDEN  BERTAPA” menuju tertib administrasi bidang pertanahan,  di  Desa  Trisari,  Kecamatan Gubug,  Kabupaten  Grobogan  perlu  diteliti dari  aspek-aspek  hukumnya  juga  realitas empiriknya dalam masyarakat yang melelakukan  kegiatan  pemetaan  partisipatif. Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  di samping  akan  dikaji  secara  teori  ( law  in book ), juga dikaji bagaimana yang terjadi di masyarakat ( law in action
Penelitian  ini  menggunakan  data primer  yang  dihimpun  dari  penelitian lapangan  dengan  informan  dan  narasumber, dan data sekunder dari penelitian kepustakaan  melalui  bahan-bahan  hukum. Data  dari  hasil  penelitian  lapangan  dan penelitian kepustakaan terkumpul, kemudian dilakukan  suatu  analisa  melalui  analisis kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan
dalam  penelitian  ini  dengan  menarik kesimpulan secara induktif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme  “Sinden  Bertapa”  di
Desa  Trisari  Kecamatan  Gubug,
Kabupaten Grobogan dan pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
a. Mekanisme  “Sinden  Bertapa”  di
Desa  Trisari  Kecamatan  Gubug,

## Kabupaten Grobogan
Kebijakan  satu  peta  (OMP)  akan mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar,  satu  basis  data  dan  satu  geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan  nasional  menjadi  salah  satu prioritas pemerintah. Berbasis pada referensi peta  yang  sama,  maka  akan  meningkatkan juga  keandalan  informasi  terkait  lokasi  dari berbagai  aktivitas  ekonomi.  Hal  ini  akan memberikan kepastian dalam usaha. Berbagai  informasi  yang  dikompilasi  dalam satu  peta  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana (Bappenas, 2016).
Dibidang Pertanahan perwujudan
Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan karena masih banyaknya  permasalahan  yang  muncul terkait  dengan  sengketa  kepemilikan  tanah dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan  tanah.  Untuk  meningkatkan
kualitas  dan  kuantitas  database  pertanahan maka  harus    selalu  dilakukan    pembuatan dan updating data  untuk  mendapatkan  data yang akurat dan terkini. Namun kenyataannya ada permasalahan- permasalahan yang di hadapi, antara lain: 1) Diperlukan  sumber  dana  yang  besar:  2). Terbatasnya  jumlah  Sumber  Daya  Manusia; dan  3).  Cakupan  Wilayah  yang  luas:  4). Peta-peta  persil  belum  tersedia  secara lengkap (Fahmi, 2016).
Salah  satu  solusi  yang  dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan Pemetaan  Partisipatif    yang  dilakukan bersama-sama  dengan  pihak  lain,  yaitu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat / stakeholder sebagai bagian dari salah satu atau keseluruhan proses pembuatan peta, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan  maupun  pembiayaan.  Kegiatan Pemetaan Partisipatif sudah mulai dilaksanakan  di  Kabupaten  Grobogan  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Grobogan, dengan  membangun  Sistem  Informasi  Desa dan  Kelurahan    Berbasis  Peta  Partisipatif (SINDEN BERTAPA).
Bentuk  partisipasi  tersebut  datang dari  pihak  Pemerintah  Kabupaten  yaitu dengan  tugas  mengkoordinasi  wilayah, Pengarahan Kegiatan dan Anggaran, Penyedia Anggaran khusus untuk kelurahan. Pihak BPN melakukan perencanaan, Kontrol Kualitas,  Peta  Citra,  Peta  Pendaftaran  dan
data  Pertanahan  lainnya  (sesuai  ketentuan yang berlaku). Dari pihak Desa menyediakan anggaran, informasi dan membantu  pelaksanaan,  sedangkan  dari pihak  Swasta  sebagai  pelaksana  kegiatan dan  pertanggungjawaban  Administrasi  dan Keuangan (Fahmi, 2016).
Ide program  “Sinden  Bertapa” diluncurkan oleh  Mansur Fahmi,SsiT,  pada waktu  itu  sebagai  Kasubsi  Tematik  dan Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan  (sekarang  beliau  pindah  tugas  di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi  Jawa  Tengah).  Menurut  Fahmi maksud  dan  tujuan  dari  kegiatan  “Sinden Bertapa”  adalah  sebagai  upaya  percepatan pembangunan  data  spasial  yang  berkualitas di Kabupaten
Grobogan
menuju terwujudnya  kebijakan  satu  peta  ( one  map policy ) melalui pembuatan peta desa/kelurahan  berbasis  bidang  tanah  yang dilaksanakan secara terpadu antara
Pemerintah  Kabupaten  Grobogan,  Kantor Pertanahan Kabupaten
Grobogan,
Pemerintah  Kecamatan,  Pemerintah  Desa  / Kelurahan dan pihak swasta.
Desa  Trisari    Kecamatan  Gubug Kabupaten Grobogan adalah salah satu desa dari  21  desa  di  wilayah  Kecamatan  Gubug yang  juga  telah  selesai  melaksanakan “Sinden  Bertapa”.  Namun  kondisi  sekarang hasilnya belum maksimal, demikian informasi  dari  Carik  (Sekretaris  Desa)
Trisari.  Hal  ini  penyebabnya  adalah  karena data  yang  diperoleh  dari  “Sinden  Bertapa” belum  ter-input  di  data  visual  (komputer). Kendala  utama  di  Desa  Trisari  adalah kemampuan  SDM  perangkat  Desa  yang masih  belum  ada  dalam  bidang  Internet Teknologi  (IT),  sehingga  data  “Sinden Bertapa”  masih  manual,  belum  ter input dalam komputer sehingga belum ada out put data dalam jaringan internet website desa.
Pelaksanaan “Sinden Bertapa” menurut  Fahmi  sebagai  narasumber  dalam penelitian ini dan sebagai penggagas metode “Sinden  Bertapa”,  dibutuhkan  tersedianya  : 1)  Peta  Citra  yang  digunakan  sebagai  Peta Dasar adalah Peta Citra yang digunakan oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Grobogan, karena  dimungkinkan  ada  Peta  Citra  yang lain,  misalkan  dari  Kehutanan  atau  dari Pemerintah;  2)  Peta  Pendaftaran  Kantor Pertanahan  dijadikan  Peta  Kerja  sebagai acuan  awal  kegiatan;  3)  Teknik  pembuatan peta menggunakan prinsip-prinsip kartografik;  4)    Pelaksana  kegiatan  adalah tenaga  terdidik  di  bidang  pemetaan.  Peta Citra merupakan media yang dapat digunakan  sebagai  Peta  Dasar  kegiatan “Sinden  Bertapa”.  Peta  Satelit  yang dipergunakan  dalam  “Sinden  Bertapa” adalah Peta Satelit Kantor Pertanahan dalam hal  ini  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Grobogan, dengan tujuan agar lebih mudah,
sinkron dan terpadu dengan Peta Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan.
Terwujudnya  “Sinden  Bertapa”  ini adalah  karena  adanya  kerjasama  yang  baik dari  berbagai  pihak,  dimana  masing-masing pihak berpastisipasi dan berkontribusi sesuai dengan  kapasitas,  para  pihak  tersebut  yaitu: Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kecamatan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,  Pemerintah  Kelurahan, Pemerintah  Desa,  dan  Swasta  (Fahmi, 2016).  Kabupaten  Grobogan  juga  membuat suatu  kebijakan  Pemetaan  Batas  Wilayah. Kebijakan  ini  adalah  dalam  rangka  untuk membangun batas wilayah baik batas daerah maupun  batas  nasional  dalam  rangka  untuk menghasilkan  kedaulatan  batas  wilayah  dan mengurangi  konflik  batas  wilayah  antar daerah. Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan  pendekatan  dan  merangkul dengan  setiap  instansi  lain  untuk  bekerja sama  dalam  rangka  mewujudkan  batas daerah yang baik, akurat dan dapat dijadikan patokan  dasar  untuk  pengambilan  kebijakan di  masa  yang  akan  datang. Up  date batas harus  dimulai  dari  unit  pemetaan  paling kecil  dari  mulai  desa/kelurahan.  Kegiatan Pemetaan  Batas  Wilayah  ini  juga  dalam rangka  untuk  memperbaiki  peta  batas wilayah Kabupaten Grobogan sesuai dengan kenyataan  di  lapangan,  melalui  pembuatan peta  batas  desa/kelurahan,  kecamatan  dan kabupaten.  Hasil  peta  batas  wilayah  berupa
peta  batas  wilayah  desa,  peta  batas  wilayah kecamatan, dan peta batas wilayah kabupaten. Pada akhirnya, nantinya diharapkan  Peta  Geo  Data,  Sinden  Bertapa, Peta  Citra  dapat  terintegrasi  sebagai  acuan untuk  pengambilan  kebijakan  lebih  lanjut untuk semua instansi dan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan.
Proses  “Sinden  Bertapa”  di  Desa Trisari  melibatkan    berbagai  pihak  yaitu Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Grobogan dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Gubug mendorong  dan  mengkoordinir  desa  untuk memasukkan  kegiatan  pembuatan  peta  desa di  dalam  Anggaran  Desa.  Mengkondisikan agar  dalam  pelaksanaan  pemetaan  dapat berjalan  lancar,  serta  memberi  bimbingan dalam  pembuatan  pelaporan  keuangan  Desa Trisari. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam kegiatan ini bertugas untuk merencanakan  arah  kegiatan  pemetaan  dan menentukan  standar  kualitas,  menyediakan Peta  Citra  dan  data  pertanahan  lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah. Melaksanakan pendampingan,  bimbingan  dan  arahan  agar dalam  pelaksanaan  pemetaan  dapat  berjalan dengan baik dan lancar. Di sini tugas utama adalah dibidang kontrol kualitas.
Pihak Pemerintah Desa Trisari  dalam pelaksanaan  “Sinden  Bertapa”  menurut Mahmudi  sebagai  Carik/Sskretaris  Desa
Trisari  yaitu  menyediakan  anggaran,  yang diambil dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 9.000.000,-  (sembilan  Juta  rupiah).  Desa Trisari  menentukan  pihak  konsultan  yang melaksanakan  kegiatan  pemetaan  yaitu  dari Fakultas Planologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  Pemetaan  partisipatif  yang dilaksanakan  di  Desa  Trisari  adalah  bekerja sama  dengan  pihak  swasta.  Kegiatan terakhir adalah membuat pertanggungjawaban keuangan dalam penggunaan anggaran.
Pihak  swasta  sebagai  pelaksana lapangan bertugas untuk melakukan kegiatan  pemetaan  meliputi:  perencanaan, persiapan,  survey  lapangan,  pembuatan sistem  informasi,  pelatihan  perangkat  desa. Memberikan hasil pekerjaan kepada Pemerintah  Kabupaten,  Desa  dan  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Grobogan.  Pihak swasta  yang  digandeng  dalam  kegiatan “Sinden  Bertapa”    adalah  CV  Geo  Data Yogyakarta.
Pelaksanaan  “Sinden  Bertapa”  bahan awal  yang  dipergunakan  dalam  pembuatan peta batas desa adalah Peta Citra dari Kantor Pertanahan  Kabupaten  Grobogan.  Metode yang dipergunakan adalah melibatkan Perangkat  Desa  untuk  mewarnai  batas-batas desanya  sendiri    dengan  3  (tiga)  warna spidol, yaitu batas desa dan jalan desa diberi warna  Merah  dalam  Peta  Citra  tersebut, Warna  Hijau  untuk  sungai,  saluran  air  yang
ada  dan  warna  Kuning  menunjukkan  tanah- tanah  Kas  Desa.  Kegiatan  Sinden  Bertapa dilakukan dalam empat tahap.
Kegiatan  Tahap  I  telah  dilakukan pada  tahun  2014,  yaitu  pembuatan  Peta Dasar  Berbasis  Desa  untuk  280  Desa  se Kabupaten  Grobogan.  Hasilnya  adalah terwujudnya  Peta  Dasar  berbasis  desa  yang cukup  lengkap,  dapat  memberi  informasi batas  desa,  jaringan  jalan,  sungai  tempat- tempat penting seperti kantor pemerintahaan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan,  sebaran  tanah  kas  desa  dan  lain- lain.  Peta  Dasar  se  Kabupaten  Grobogan telah tercapai sebanyak 280 Desa/Kelurahan berupa  soft  copy  maupun  hard  copy  berupa album perta dengan anggaran Rp.49.400.000,-  (empat  pulu  sembilan  juta empat ratus ribu rupiah).
Tahap  II  (Tahun  2015-2017)  sebagai tindak  lanjut  dari  kegiatan  Tahap  I,  yaitu pembuatan  Peta  Desa  Digital  Berbasis Bidang Tanah. Target  pada tahap ini adalah dibangunnya  peta  desa  berbasis  bidang tanah yang memuat informasi nama pemilik tanah,  batas  wilayah:  batas  desa,  batas dusun, penggunaan tanah, dan lain-lain. Peta yang  dipergunakan  untuk  kerja  dilapangan adalah  menggunakan  Peta  Geo  KKP  yang disusun  di  atas  Peta  Citra  kemudian dikompilasikan dengan Peta PBB (Kabupaten  Grobogan  baru  tersedia  45% Peta  PBB).  Untuk  melengkapi  data  dengan
mendeliniasi  di  atas  Peta  Citra  berdasarkan hasil  survei  dan  informasi  dari  perangkat desa  maupun  masyarakat.  Hasil  dari kegiatan ini adalah Album Peta Desa (dalam bentuk Hard  copy )  dan  “Sinden  Bertapa”.
Sampai  akhir  September  2016  sudah terselesaiakn  di  150  desa  di  Kabupaten Grobogan.  “Sinden  Bertapa”  merupakan produk  dari  kegiatan  pemetaan  yang melibatkan  berbagai  pihak.  Metode  dan produk  “Sinden  Bertapa”  adalah  kemauan desa, demikian kata Fahmi sebagai narasumber  dalam  penelitian  ini.  Kemauan desa  karena  Desa  mengalokasikan  sebagain dana  desa  untuk  kegiatan  ini,  dan  desa  juga mengalokasikan  sebagain  tenaga,  waktu untuk kegiatan ini.
Tahap  III  (  Tahun  2016-2020  ) dilakukan  Pembuatan  Peta-Peta  Tematik, GIM,  Nomor  SPPT,  Pemasangan  Tugu Batas.  Metode  yang  dilakukan  adalah dengan  penghimpunan  data  sosial  kepada masyarakat pemilik tanah dengan membagikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan  antara  lain:  nama pemilik  tanah,  status  tanah  yang  sudah bersertipikat  atau  yang  belum,  nomor sertipikat apabila sudah bersertipikat,
Nomnor SPPT, harga tanah,tingkat pendidikan,  jumlah  pendapatan  rata-rata perbulan,  penggunaan  tanah  (pertanian/non pertanian),  apabila  tanah  sawah  maka apakah sawah irigasi atau sawah non teknis,
berapa  kali  panen  dalam  setahun,  dan  lain- lain  informasi  yang  diperlukan.  Dapat  juga dilengkapi  dengan  data  visual  berupa  foto atau  film.  Data  ini  kemudian  dimasukkan dalam “Sinden  Bertapa”,  yang  akan digunakan  oleh  desa/kelurahan  dan  pihak- pihak  terkait  untuk  berbagai  keperluan. Batas wilayah dapat dibetulkan dan diujudkan dalam bentuk peta yang dilanjutkan dengan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditandai dengan pemasangan  TUGU  BATAS,  harapannya batas  wilayah  yang  dipetakan  sampai  batas dusun. Akhirnya, harapan dengan berhasilnya  kegiatan  pemetaan  dusun  demi dusun  dalam  satu  desa  secara  benar,  maka akan  mengurangi  potensi  konflik.  Desa Trisari sudah lengkap dalam tahap ke III ini.
Tahap  IV  (Tahun  2017  –  2020)
adalah Pembuatan Web GIS,
PemasanganTugu  Batas  Bidang  Tanah. Tahap  ini  sedang  berjalan,  namun  untuk Desa  Trisari  berhenti,  karena  terkendala tidak adanya SDM di desa yang dapat input data  ke  komputerisasi.  Pada  tahun  2020 target  yang  diharapkan  dari  kegiatan  ini adalah  terkoneksinya  data  antar  instansi menuju kebijakan SATU PETA NASIONAL ( One Map Policy ).
Peta  partisipatif  “Sinden  Bertapa”  ini bersifat  peta  tumbuh/bertahap.  Pembuatan dan  pengembangan  Peta  Desa  ini  mengacu kepada  tahapan  kegiatan  yang  telah  umum
pada pengembangan sistem informasi goegrafis  yaitu  penyempurnaan  dari  model “ water  fall ”.  Model  penyempurnaan water fall ini  dilakukan  secara  bertahap  dari  awal hingga  akhir.  Sebagai  contoh:  Tahap  III hanya dapat dilakukan apabila Tahap II telah dilakukan  dan  hasil  tersebut  telah  disetujui dan  memenuhi  kebutuhan  dari  pihak pengguna. Berlanjut dengan tahapan selanjutnya.  Dengan  model  penyempurnaan dari water  fall  model ,  maka  pada  setiap tahapan  dapat  dilakukan  penyempurnaan dan koreksi pada tahapan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal demikian kata Fahmi.
Kondisi  terkini  berdasarkan  hasil penelitian di Desa Trisari, “Sinden Bertapa” masih  tersedia  hanya  sebagai  berkas,  data tertulis  lengkap  yang  belum  ter  input  dalam data  komputrisasi.  Kendala  utama  adalah tidak  tersedianya  SDM  yang  memadaai untuk dapat meng-input data ke komputerisasi. Hal ini yang sangat disayangkan,  karena  segala  sesuatu  hal meskipun  produk  baik,  namun  apabila penerapannya  tidak  maksimal  maka  belum dapat dimanfaatkan merupakan hal yang sia- sia.  Data  tersebut  masih  tersimpan  sebagai hard copy di Kantor Desa Trisari Kecamatan Gabus Kabupaten Grogogan.
b. Manfaat  “Sinden  Bertapa”  dalam Pelaksanaan  Peningkatan  Kualitas
dan  Kuantitas  Data  Pertanahan melalui PTSL.
Kegiatan pemetaan partisipatif “sinden bertapa”    merupakan  kerja  kolaboratif  yang melibatkan stake  holder Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan, perangkat desa  dan  masyarakat  langsung  serta  pihak swasta.  Awalnya  memang  kegiatan  “sinden bertapa” ini tidak mengarah kepada kegiatan yang  sekarang  dilancarkan  oleh  Pemerintah dalam  rangka  percepatan  pendaftaran  tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), karena tujuan utama hanya mendapatkan kualitas data dengan peta desa lengkap  dengan  data  lengkap  spasial  dan data  sosial  masing-masing  desa/kelurahan. Namun  kemungkinan  ke  depan  dapat disinergikan  dengan  program  PTSL  dengan dasar peta desa  yang sudah lengkap menuju sertipikasi tanah.
Pemetaan  Partisipatif  melalui  metode “sinden  bertapa”  merupakan  kegiatan  yang dilaksanakan  dari  bawah  yaitu  desa  dengan dana  yang  didanai  oleh  Desa  dengan  hasil akhir adalah peta desa yang lengkap dengan data  sosialnya.  Kegiatan  PTSL  adalah program  dari  Badan  Pertanahan  Nasional dalam rangka untuk mempercepat terwujudkan  target  5  (lima)  juta  bidang tanah  tersertifikasi  di  tahun  2017  dan  7 (tujuh) juta bidang tanah untuk Tahun 2018. Pendanaan  PTSL  bersumber  dari  APBN.
Objek  PTSL    meliputi  seluruh  bidang  tanah tanpa  terkecuali,  baik  bidang  tanah  hak, tanah  aset  Pemerintah/Pemerintah  Daerah, tanah  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan Usaha  Milik  Daerah,  tanah  desa,  Tanah Negara,  tanah  masyarakat  hukum  adat, kawasan  hutan,  tanah  obyek landreform , tanah  transmigrasi,  dan  bidang  tanah lainnya.  (Pasal  3  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017).
Mekanisme PTSL tidak lagi penunjukan  secara  sporadis  bidang  tanah yang  akan  didaftar,  namun  sudah  mengarah ke  lengkap,  yaitu  1  (satu)  Desa  terpetakan semua  dan  terdaftar  semua  (Pendaftaran Tanah  Desa  demi  Desa).  Peta  desa  yang akurat  dengan  melalui  “sinden  bertapa” tentunya  akan  sangat  membantu  dalam kegiatan  PTSL.  Tentunya  satu  Desa  sudah ada yang bersertipikat ada juga yang belum, misalnya  desa  Trisari  sudah  terbit  2000 sertipikat  hal  ini  data  masih  ada  di  Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan dan belum “ landing ”  di  bidang  tanahnya.  Sebagian “melayang-layang”  belum  menempel  pada tempat  yang  sebenarnya  atau  belum  tepat pada  bidang  yang  sebenarnya.  Apabila  Peta Desa  sudah  tersedia  hal  ini  akan  membantu pelaksanaan  PTSL,  sehingga  munculnya masalah sertipikat ganda dapat diminimalisir.
Identifikasi  awal  bisa  dilaksanakan sebelum  PTSL  dilaksanakan  melalui  data Peta  Partisipatif  Desa  /  “Sinden  Bertapa”. Bidang  tanah  mana  yang  bermasalah,  mana yang dapat diterbitkan sertipikat, mana yang sebenarnya secara objek ada bidang tanahnya tetapi orang  atau pemiliknya tidak ada  akan  dapat  terdeteksi  dengan  benar, selanjutnya baru dilakukan dengan sertipikasinya. “Sinden Bertapa” ini memang belum sampai pengukuran. Kegiatan  PTSL  adalah  tindak  lanjutnya yaitu  ditingkatkan  dengan  pengukuran  oleh Kantor  Pertanahan  sebagai  data  sertipikasi tanah. Menurut pendapat narasumber kegiatan  “sinden  bertapa”  ini  belum  dapat diterapkan ke dalam  kegiatan PTSL, namun menurut  pendapat  penulis  hal  demikian sudah dapat disinergikan dengan pelaksanaan  PTSL,  khusus  untuk  desa  yang sudah mempunyai Peta Partisipatif Desa/Kelurahan.
Kegiatan “sinden bertapa” rencananya baru  dapat  dikaitkan  dengan  kegiatan  PTSL mulai  pada  tahun  2018.  Untuk  desa  Trisari, pelaksanaan  pemetaan  partisipatif  berjalan lancar tanpa hambatan,  hanya  yang menjadi kendala  sekarang  adalah  belum  adanya SDM  yang  dapat  melakukan input data  ke komputer,  sehingga  data  “sinden  bertapa” masih  tersimpan  dalam  bentuk  berkas  di Kantor  Kepala  Desa.  Hambatan  yang muncul  yang  perlu  dipikirkan  setelah  peta
jadi,  adalah  mengenai  proses  pemeliharaan datanya  bagaimana,  karena  peta  bersifat dinamis,  ada  penggabungan  dan  pemecahan bidang,  dan  sampai  saat  ini  belum  ada kebijakan yang mengatur tentang bagaimana pemeliharaannya. Pemerintah Daerah segera harus menetapkan kebijakan dalam pemeliharaan data “Sinden Bertapa”
2. Membangun Sistem Informasi dalam Mewujudkan One Map Policy Menuju Tertib Administrasi

## Pertanahan.
Dalam  rangka  untuk  membangun sistem  informasi  untuk  mewujudkan  satu peta  Pendaftaran  Tanah  terkait  dengan  tiga elemen  Sistem  Hukum  dari Friedman yaitu Substansi Hukum ( Legal Substance ),
Struktur  Hukum  ( Legal  Structure )  dan Budaya Hukum ( Legal Culture ) ( Saleh HS. dkk, 2009).
Dalam  penataan  terhadap  substansi hukum  bahwa tujuan dari  pendaftaran tanah adalah  dalam  rangka  memberikann  jaminan kepastian  hukum  ( rechts  cadastre )  hak  atas tanah  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang  atau  pemilik  hak  atas  tanah sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  19 UUPA  dengan  peraturan  pelaksanaannya. Tujuan akan kepastian hukum dan perlindungan  hukum  dalam  kepemilikan tanah  akan  terwujud  apabila  Administrasi
bidang Pertanahan sudah tertata dengan rapi dan tertib.
Pengertian  Administrasi  Pertanahan adalah  suatu  usaha  dan  manajemen  yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanahan  dengan  mengerahkan  sumber daya  untuk  mencapai  tujuan  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . Administrasi pertanahan merupakan  bagian  dari  administrasi  negara, karena  administrasi  pertanahan  merupakan upaya  pemerintah  dalam  menyelenggarakan kebijaksanaan  di  bidang  pertanahan  yang pelaksanaannya  dilakukan  oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Purwaningdyah dan Wahyudi, 2012).
Tujuan  pemetaan  partisipatif  melalui mekanisme  “sinden  bertapa”  selain  untuk mendapatkan data spasial bidang tanah yang akurat  dalam  satu  desa  juga  dalam  rangka pelaksanaan pendaftaran tanah menuju tertib administrasi bidang pertanahan.
Tertib Administrasi Pertanahan adalah terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan  bahwa:  a.  Untuk  setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasan, penggunaan,  jenis  hak  dan  kepastian hukumnya,  yang  dikelola  dalam  sistem informasi  pertanahan  yang  lengkap;  b. Terdapat  mekanisme prosedur/tatacara kerja pelayanan  di  bidang  pertanahan  yang
sederhana,  cepat  dan  murah,  namun  tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan  secara  tertib  dan  konsisten;  c. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian dan pensertipikatan tanah telah dilakukan secara tertib,  beraturan  dan  terjamin  keamanannya (Murad, 1997).
Tujuan  pendaftaran  tanah  yang Legal Cadastre adalah memberikan jaminan kepastian  hukum  hak  atas  tanah  ;  pemilik tanah akan dengan mudah membuktikan hak atas  tanah  yang  dikuasainya.  Karena  proses akhir  dari  pendaftaran  tanah  yang legal cadastre akan  diterbitkan  dokumen  tanda bukti  hak  oleh  Pemerintah  yang  disebut dengan  sertipikat  tanah  (Silviana,  2010). Dengan  pendaftaran  tanah,  maka  mereka yang  memerlukan  data  tentang  tanah  dapat dengan  mudah  memperoleh  keterangan tentang  tanah  yang  akan  diperoleh  karena Kantor  Pertanahan  bersifat  Terbuka  untuk umum.  Jaminan  kepastian  hukum  tersebut ditunjukan  terhadap  kepastian  mengenai objeknya  yaitu  tanah  dan  subyeknya  yaitu pemilik  tanah  dan  apa  hak  atas  tanahnya. Kepastian mengenai objeknya yaitu meliputi letak  tanah,  batas-batas  tanah,  luas  tanah. Sedangkan  kepastian  mengenai  subjeknya yaitu  siapa  pemilik  tanahnya  serta  apa  jenis hak  atas  tanah,  dan  ada  tidak  beban-beban hak  lain  di  atasnya  (Harsono,  2010).  Dalam rangka untuk mendapatkan kepastian
tentang  objek  maka  diperlkukan  data kadastral  melalui  pengolahan  di  lapangan. Apabila  sudah  terbentuk  tersedianya one map  policy ,  maka  pengolahan  data  tentang objek hak akan lebih jelas, aman dan mudah. Asas  yang  berlaku  dalam  pendaftaran  tanah adalah Asas Aman, artinya untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan  secara  teliti  dan  cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan  kepastian  hukum  sesuai  tujuan pendaftaran tanah.
Penataan  tentang  Struktur  Hukum ( legal structure ), terkait dengan kelembagaan, dalam kelembagaan ini tentunyan  yang  harus  diperhatikan  adalah menghilangkan tumpang tindih  kewenangan lembaga penegak hukum, menegaskan ruang lingkup  tugas  fungsi  dan  tanggung  jawab lembaga  penegak  hukum,  peningkatan kualitas SDM penegak hukum, meminimalisir pembiayaan yang non diskriminatif  diantara  lembaga  penegak hukum,  tertib  koordinasi  diantara  lembaga penegak  hukum,  peningkatan  kualitas  dan nkuantitas  terhadap  sarana  dan  prasarana penunjang penegakan hukum serta penguatan  pengawasan  terhadap  jalannya penegak hukum.
Kelembagaan dalam membangin sistem  informasi  bidang  pertanahan,  yang harus  diperkuat  adalah  SDM  dari  lembaga BPN cq Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
BPN mempunyai  kewenangan  yang otonom dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, karena  lembaga  yang  diberi  kewenangan untuk menerbitkan dokumen tanda bukti hak sebagai  hasil  pendaftaran  tanah  adalah Kantor  Pertanahan.  Namun  SDM  Kantor Pertanahan belum memadai dalam
meningkatkan terbentuknya Sistem Informasi  bidang  Pertanahan  yang  akurat, karena selain minimnya SDM, juga pemahaman  SDM  tentang  tugas  kerja masing-masing bidang  yang masih  tumpang tindih.  Yang  perlu  diperhatikan  dalam kelembagaan hukum maka diperlukan jumlah  petugas  ukur  yang  tersertifikasi, karena  masih  minimnya  jumlah  petugas ukur  di  setiap  Kantor  Pertanahan,  hal  ini terkait dengan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah secara PTSL  yang tentunya  akan  memerlukan  waktu  dan tenaga yang tidak sedikit.
Penataan Budaya hukum, yaitu
melalui penyuluhan hukum dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Peningkatan  kesadara  hukum  masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan  keniscayaan,  sehingga  kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang pendaftaran  tanah  perlu  selalu  ditingkatkan. Kedepan  apabila  PTSL  sudah  berjalan dipadukan  dengan  pemetaan  partisipatif dengan  Sinden  Bertapa,  maka  kualitas  dan
kuantitas  tentang  hasil  pendaftaran  tanah akan tercapai sehingga terwujudnya kebijakan satu peta dan terdaftarnya seluruh bidang  atan  akan  tercapai.  Demikian  juga perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat  juga  akan  terwujud  kepastiannya agar  pemilik  tanah  tidak  akan  lagi  rentan terhadap  gugatan  dari  pihak  ketiga.  Dan untuk  lebih  memberikan  kepastian  hukum lagi,  maka  konsep  tentangstelsel  publikasi sudah  dapat  mengarah  ke  stelsel  publikasi positif  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran tanah.

## D. Simpulan
1. Mekanisme “Sinden Bertapa” di  Desa
Trisari  Kecamatan  Gubug,  Kabupaten Grobogan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) adalah melalui metode  pemetaan  partisipatif  yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari salah satu proses pemetaan desa bersama pemerintahan kabupaten sebagai  pengkoordinasi  wilayah,  dan
Kantor
Pertanahan Kabupaten grobogan  sebagai  perencana  dengan penyediaan  Peta  Citra  sebagai  dasar pelaksanaan pemetaan partisipatif.
2. Upaya  membangun  sistem  informasi untuk mewujudkan satu peta Pendaftaran  Tanah  menuju  tertib administrasi  pertanahan  apabila  dikaji
dengan  Teori  Sistem  Hukum    dalam penataan  terhadap  substansi  hukum bahwa  tujuan  dari  pendaftaran  tanah adalah memberikann jaminan kepastian hukum ( rechts cadastr e) hak atas  tanah  dan  perlindungan  hukum kepada  pemegang  atau  pemilik  hak atas  tanah  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  19  UUPA  dengan peraturan pelaksanaannya. Tujuan
akan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kepemilikan  tanah  akan  terwujud apabila
Administrasi bidang Pertanahan  sudah  tertata  dengan  rapi dan  tertib.  Perlu  dibenahi  tata  kerja Kantor  Pertanahyan  karena  masih minimnya  SDM  untuk  pelaksanaan pemetaan  (juru  ukur)  dan  kualitasnya masih  rendah  juga  pemahaman  SDM tentang  tugas  kerja  masing-masing bidang  yang  masih  tumpang  tindih.
Penataan Budaya hukum, yaitu
melalui  penyuluhan  hukum  dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Peningkatan kesadara  hukum  masyarakat  dalam pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan keniscayaan, sehingga kegiatan  penyuluhan  dan  pelatihan tentang  pendaftaran  tanah  perlu  selalu ditingkatkan.

## Saran
1. Mekanisme  “Sinden  Bertapa”  melalui pemetaan  partisipasif  menghasilkan produk  yang  sudah  baik,  seyogyanya mekanisme  yang  demikian  tetap  terus dikembangkan  di  wilayah  kabupaten lainnya  di  seluruh  Idonesia  mungkin dengan  nama  yang  berbeda  melalui pemberdayaan masyarakat desa tentunya  dukungan  kerja  sama  dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan .
2. Kantor  Pertanahan  sebagai  pelaku utama  dalam  pelaksanaan  pemetaan parisipatif seyogyanya terus meningkatkan  SDM  agar  tujuan  dari diperolehnya  Peta  Tunggal  ( One  Map Policy ) segera terwujud untuk penyamaan persepsi bagi semua pihak dalam memandang ruang kebumian.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsah,  Danang  D.  2012.  “Administrasi Pertanahan”, Modul Universitas
Terbuka , Tanggerang : Penerbit UT Bappenas, Kajian  Persiapan  Perubahan Sistem  Pendaftaran  Tanah    Publikasi Positif di Indonesia , Jakarta :
Direktorat Tata Ruang Dan Pertanahan Kemnetrian Perencanaan
Pembangunan Nasional , Tahun 2016 Fahmi,  Mansur.  2016. Peningkatan Kualitas  Dan  Kuantitas  Data  Base
Pertanahan Melalui Kegiatan Pemetaan  Partisipatif  Di  Kabupaten Gro bogan, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, 2016
Harsono,  Boedi.  2010, Hukum  Agraria Indonbesia,  Hukum  Tanah  Nasional  : Sejarah Pembentukan
Undang-
Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya ,  Jakarta  :  Universitas Trisakti
Murad, Rusmadi. 1997. Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Dalam
Praktik , Bandung: Mandar Maju
Purwaningdyah dan Agus Wahyudi,
“ Konsep  Dasar  Administrasi  dan
Administrasi  Pertanahan ”,  Modul  1, http://www.pustaka.ut.acid , Tahun 2012
Saleh, HS, Mjuh Ikhsan dan Hamzah Halim. 2009.  Politik  Hukum  Pertanahan, Konsepsi  Teoritik  Menuju  Artikulasi Empirik, Makassar: PuKAP Silviana,  Ana.  2012. Teori  dan  Praktek
Pendaftaran
Tanah , Semarang: Universitas Diponegoro Press. Soeradji  dan  Nyoman  Guntur,  ID.  2007. “Pendaftaran
Tanah”, Modul ,
Yogyakarta: STPN Press.
Soekanto,  Soerjono, Pendekatan  Sosiologi Terhadap Hukum , 1988, Jakarta : Bina Aksara
Fahmi,