Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan Ritri Riawati ritririawati7@gmail.com
Muskibah muskibah@unja.ac.id
Evalina Alissa evalina_alissa@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 30 Mei 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

## Abstract
The purpose of this research is to find and analyze nebis in idem principle. In bankruptcy proceedings  The  problem  is  how  the  formulation  in  idem  principle nebis  in  idem in bankruptcy proceedings The methodology used normative.  Juridical namely researchThe results of the research is that both bankruptcy and suspension of debt payment obligation will  be nebis  in  idem principle  because  no  one  chapter  of  UUK  PKPU  and  said  that  in bankruptcy  proceedings  and  does  not  apply  in  principle  PKPU  nebis  in  idem  but  in practice the principle of drop the bankrupt PKPU and this is because this is a rather than a suit  and  nature  of  the  request  in  the  matter  of  pkpu.  is  dynamic  and  bankruptcy proceedings.
Keyword : nebis in idem , bankrupcty
Abstrak Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis asas nebis in idem dalam perkara kepailitan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana  penerapan asas nebis in idem dalam  perkara  kepailitan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  yuridis normatif.  Hasil  dari  penelitian  adalah  bahwa  di  perkara  kepailitan  dan  penundaan kewajiban pembayaraan utang tetap berlaku asas nebis in idem dikarenakan tidak ada satu pasal dari UUK dan PKPU yang menyatakan bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU tidak berlaku  asas nebis  in  idem, tetapi    dalam  prakteknya  hakim  menggugurkan  asas  ini dikarenakan  permohonan  pailit  dan  PKPU  bentuknya  adalah  “permohonan”  bukannya “gugatan” dan sifat dari alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.
Kata kunci : nebis in idem , kepailitan.
Volume 2 Nomor 3
Oktober 2021     Halaman 392 - 409
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## A. Pendahuluan
Artikel ini membahas tentang Asas Nebis in idem didalam perkara Kepailitan. Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif,  dengan  menggunakan metode  pendekatan,  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  pendekatan perundang-undangan  ( normative  approach )  dan  pendekatan  kasus  hukum  ( case law  approach )  dengan  putusan  60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst,  13/Pdt.Sus- Pailit/2014/PN.  Niaga.  Jkt.Pst  dan 31/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN  Jkt.Pst.  Dalam Putusan  tersebut  hakim  menggugurkan  asas nebis  in  idem di  dalam  perkara Kepailitan maupun perkara PKPU. Hakim beralasan bahwa didalam Kepailtan dan PKPU  bentuknya  adalah  “permohonan”  bukan  “gugatan” dan  sifat  dari  alasan permohonan dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.
Dalam  sehari-hari  manusia  sebagai  makhluk  hidup  mempunyai  kebutuhan yang beraneka ragam, demi memenuhi kebutuhan tersebut manusia mengadakan hubungan  dengan  manusia  lain.  Dalam  menjalin  hubungan  untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut  manusia  dengan  manusia  lain  memunculkan  hak  dan kewajiban  timbal  balik  yang  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  pihak.  Untuk mengatur hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban itu maka perlu adanya Peraturan Hukum.
Hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara  manusia  dengan  badan  hukum  atau  badan  hukum  dengan  badan  hukum, antara manusia dan atau badan hukum dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali  dapat  menimbulkan  hubungan  hukum,  yang  mana  dalam  hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini seringkali dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang  lainnya  apabila  sama-sama  beretika  baik  dalam  menjalin  hubungan  hukum umumnya  kemungkinannya  kecil  sekali  timbulnya  masalah  karena  dalam hubungan  hukum  yang  didasari  dengan  etika  yang  baik,  kalau  terjadi permasalahan  hukum  dapat  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan  atau
perdamaian diluar persidangan. Akan tetapi jika dalam hubungan hukum ada salah satu  pihak  yang  beretika  tidak  baik  sudah  barang  tentu  akan  menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. 1
Dalam  menjalankan  hubungan  hukum  tidaklah  selamanya  berjalan  dengan baik,  terkadang  muncul  permasalahan  atau  sengketa  dalam  menjalankan hubungan  hukum  itu.  Apabila  sengketa  yang  timbul  tidak  dapat  diselesaikan secara damai maka jalan  terakhir adalah melalui pengadilan, didalam pengadilan hakim  lah  yang  dapat  menyelesaikan  permasalahan  atau  sengketa  tersebut.  Cara penyelesaian sengketa melalui hakim ini diatur melalui hukum acara perdata.
Hukum  perdata  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  hubungan  hidup bermasyarakat  disebut  “hukum  perdata  materil” 2 .  Hukum  acara  perdata merupakan  hukum  perdata  formil  yang  dimaksudkan  untuk  menegakkan  hukum perdata  materil.  Hukum  acara  perdata  ini  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata materiil.  Ketentuan  hukum  acara  perdata dimaksudkan  untuk  melaksanakan  dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata yang ada.
Dalam  menyelesaikan  perkara  melalui  proses  peradilan,  hakim  tidak  hanya berfungsi  dan  berperan  memimpin  jalannya  persidangan,  sehingga  para  pihak yang  berperkara  menaati  aturan  main  sesuai  dengan  tata  tertib  beracara  yang digariskan  hukum acara. Akan tetapi,  hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan atau di toepassing (di  aplikasikan)  memutus  perkara  yang  disengketakan  para  pihak. 3 Pada  dasarnya  tidak  dilarang  pengadilan  perdata  mencari  dan  menemukan kebenaran  materil.  Akan  tetapi  bila  kebenaran  materi  tidak  ditemukan,  hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal. 4
Terdapat doktrin dalam ilmu hukum yaitu Curia Novit Jus yang artinya hakim dianggap mengetahui semua hukum. Prinsip ini ditegaskan juga dalam penjelasan Pasal  14  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1970  Tentang
1 Sarwono, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hal. 1.
2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 4.
3 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan,Pembuktian,dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.
820.
4 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2016, hal.103.
Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  diubah  dengan  Undang- Undang No. 35 Tahun 1999. Meskipun hal itu tidak disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia  No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan itu dianggap tetap melekat pada UU No. 14 Tahun 1970. Dikatakan, hakim sebagai organ pengadilan 5 :
1. Dianggap memahami hukum,
2. Oleh  karena  itu  harus  memberi  pelayanan  kepada  setiap  pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya,
3. Apabila  hakim  dalam  memberi  pelayanan  menyelesaikan  sengketa, tidak menemukan  hukum tertulis,  hakim wajib menggali hukum tidak tertulis  untuk  memutus  perkara    berdasarkan  hukum  sebagai  orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. 6
Pertimbangan  hakim  sangat  dibutuhkan  dalam menjatuhkan  sebuah  putusan diharapkan  dapat  menjadi  solusi  atas  sengketa  antara  pihak  yang  bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan ( ex aequo et bono ) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang  bersangkutan.  Dari  uraian  tersebut  dapat  dilihat  mengenai  asas Nebis  In Idem ,  di  mana  asas  ini  terwujud  dengan  adanya  kekuatan  mengikat  dari  suatu putusan  hakim.  Para  pihak  harus  tunduk  dan  menghormati  putusan  Hakim dikarenakan  putusan  hakim  mengikat  para  pihak  dan  pihak  yang  terlibat  dalam sengketa. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini baik dalam arti positif maupun negatif.
Asas Nebis In Idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut kedua  kalinya  atas  suatu  perbuatan  yang  baginya  telah  diputuskan  oleh  hakim, asas nebis  in  idem ini  diatur  dalam  Pasal  1917  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  yang  berbunyi  “Kekuatan  suatu putusan  Hakim  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti  hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan
5 M.Yahya Harahap .Op.Cit. hal. 821.
6 Ibid
itu,  soal  yang  dituntut  harus  sama;  tuntutan  harus  didasarkan  pada  alasan  yang sama;  dan  harus  diajukan  oleh  pihak  yang  sama  dan  terhadap  pihak-pihak  yang sama dalam hubungan yang sama pula”. Tetapi banyak dari keputusan Hakim yang menggugurkan  asas ini dalam perkara perdata contohnya pada Pengadilan  Niaga Khususnya kasus Penundaan Kewajiban Pembayan Utang (PKPU) dan Kepailitan. Seorang  Debitur  bisa  diajukan  pailit  berkali-kali  dan  bahkan  oleh  Kreditor  yang sama.
Pengertian Pailit sendiri  adalah  ketiadakmampuan  untuk  membayar  dari seorang  (debitur)  atas utang-utangnya  yang  telah  jatuh tempo.  Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan  secara  sukarela  oleh  debitur  sendiri,  maupun  atas  permintaan  pihak ketiga  (diluar  debitur),  suatu  permohonan  pailit  ke  pengadilan. 7 Terkait  Seorang Debitur  bisa  diajukan  pailit  berkali-kali  dan  bahkan  oleh  Kreditor  yang  sama dibuktikan dengan kasus, seperti:
PT  Multi  Structure  yang  menjadi  Termohon  pailit  oleh  Pemohon  yaitu  PT Hidup  Baruna  untuk  kedua  kalinya.  Permohonan  Pailit  yang  diajukan  oleh  PT Hidup Baruna merupakan asas Nebis In Idem, subjeknya sama, objeknya sama dan kualifikasinya  dengan  Permohonan  Pemohon  tanggal  21  November  2013  dalam register  nomor  60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst  yang  telah  diputus  pada  tanggal 20  Januari  2014  dengan  amar  putusan  “Menolak  Permohonan  Pemohon”  dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan pailit Pemohon, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. 8
Contoh  pada  Kasus  PKPU  perusahaan  asal Luksemburg  Molucca  S.a.r.l yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Pelita Cengkareng Paper sebanyak 3 (tiga)  kali  dimana  permohonan  pertama  9  April  2018  dengan  Nomor  perkara N o.30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.  Permohonan  kedua  diajukan  hanya  selang sehari  yaitu  pada  tanggal  10  april  2018  terdaftar  dengan  Nomor  44/Pdt.Sus-
7 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 11.
8 https://www.hukum-hukum.com/2017/06/kepailitan-tidak-mengenal-nebis-in-idem.html diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada, pukul 20.00 WIB.
PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.  Permohonan  Ketiga  dilakukan  pada  tanggal  27  Agustus 2018  dengan  Nomor  perkara 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN  Jkt.Pst .  Jika  hal  yang sama  terus  diajukan  berulang-ulang  maka  dimana  letak  kepastian  hukum semestinya  Hakim  harus  mengikuti  ketentuan  Pasal  1917  KUHPerdata,  maka  hal ini menimbulkan Kekaburan Norma.

## B. Pembahasan
Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Kepailitan
Asas nebis in idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputus oleh hakim. Asas nebis in idem berarti tidak dua kali mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas ne bis in idem merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata, perkara pidana maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara perdata, asas ne bis in idem ini terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdata.
Yang dimaksud dalam Nebis In Idem di sini termasuk didalamnya penyelesaian perkara  yang  diputus  dengan  cara  perdamaian  yang  dilaksanakan  dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar  janji  (wanprestasi),  maka  penggugat  tidak  dapat  mengajukan  lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv),  kecuali  perdamaian  yang  dilaksanakan  oleh  para  pihak  di  luar  persidangan tidak termasuk nebis in idem karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan.
Pasal 1917 KUHPerdata menentukan bahwa kekuatan sesuatu putusan hakim yang  telah  memperoleh  kekuatan  mutlak  tidaklah  lebih  luas  daripada  sekedar mengenai  putusannya,  dan  dalam  pasal  tersebut  ditentukan  bahwa  untuk  dapat memajukan kekuatan itu, diperlukan bahwa soal yang dituntut adalah sama yaitu tuntutan  tersebut didasarkan atas alasan yang sama,  diajukan oleh  dan  terhadap pihak-pihak yang sama dan juga di dalam hubungan yang sama.
Perkara yang sama menurut asas nebis in idem sebagaimana terkandung dalam Pasal  1917  KUHPer  adalah  perkara  yang  diajukan  itu  mempunyai  alasan  yang sama,  diajukan  oleh  dan  terhadap  pihak-pihak  yang  sama  dan  mempunyai hubungan  yang  sama  dengan  perkara  sebelumnya  yang  sudah  diputuskan  oleh
hakim.  Di  samping  mempunyai  kekuatan  mengikat,  putusan  hakim  yang  sudah berkekuatan  hukum  tetap  juga  mempunyai  kekuatan  pembuktian  dan  kekuatan eksekutorial.  Hal  ini  berarti,  suatu  perkara  yang  disebut ne  bis  in  idem tidak semata-mata  mempunyai  subjek  dan  objek  perkara  yang  sama  antara  gugatan yang satu dengan gugatan yang lain tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama  dan  dalam  hubungan  yang  sama  sebagaimana  telah  pernah  digugat  dalam gugatan lain.
Putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tersebut,  diartikan  sebagai  putusan yang  tidak  dapat  lagi  diganggu  gugat  sehingga  merupakan  alat  bukti  sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan hakim tersebut, sehingga apabila  ada  gugatan  baru  mengenai  hal  yang  sama  dan  pihak  yang  sama,  maka berdasarkan  asas nebis  in  idem ,  hakim  wajib  menolak  gugatan  tersebut.  Sebagai suatu kebenaran, maka putusan hakim tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Sama halnya seperti undang-undang, maka putusan hakim merupakan suatu kebenaran  dan  dapat  dianggap  sebagai  hukum  dan  sumber  hukum,  karena putusan hakim itu dirasakan dapat menyelesaikan sengketa dengan tuntas, artinya putusan itu dapat dijalankan sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum.
Dalam  prakteknya  asas nebis  in  idem ini  seolah-olah  tidak  berlaku  pada perkara  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaraan  Utang  di  pengadilan niaga seperti pada kasus berikut: PT Multi Structure yang menjadi Termohon pailit oleh  Pemohon  yaitu  PT  Hidup  Baruna  untuk  kedua  kalinya.  Permohonan  Pailit yang  diajukan  oleh  PT  Hidup  Baruna  merupakan  asas Nebis  In  Idem, subjeknya sama, objeknya sama dan kualifikasinya dengan Permohonan Pemohon tanggal 21 November 2013 dalam register nomor 60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus  pada  tanggal  20  Januari  2014  dengan  amar  putusan  “Menolak Permohonan Pemohon” dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan pailit Pemohon, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Sedangkan pada kasus PKPU perusahaan asal Luksemburg Molucca S.a.r.l yang mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Pelita Cengkareng Paper sebanyak 3 (tiga)  kali  dimana  permohonan  pertama  9  April  2018  dengan  Nomor  perkara
N o.30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.  Permohonan  kedua  diajukan  hanya  selang sehari  yaitu  pada  tanggal  10  april  2018  terdaftar  dengan  Nomor  44/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.Jkt.Pst.  Permohonan  Ketiga  dilakukan  pada  tanggal  27  Agustus 2018 dengan Nomor perkara 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst .
a. Putusan Nomor 480 K/Pdt.Sus-Pailit/2004
Putusan  Nomor  480  K/Pdt.Sus-Pailit/2004  tanggal  28  November  2014, perkara antara:
PT.  MULTI  STRUCTURE,  sebagai  Pemohon  kasasi  I  juga  termohon  Kasasi  II dahulu Termohon Pailit; Terhadap
PT.  HIDUP  BARUNA.  Selaku  Termohon  Kasasi  I  juga  Pemohon  Kasasi  Dahulu Pemohon Pailit.
Pemohon  mendalilkan  adanya  kewajiban  Termohon  kepada  Pemohon karena  adanya  hubungan  hukum  berupa  perjanjian  Sewa  Compactor  Padfoot, dimana  Pasal  IV  ayat  (3)  perjanjian  sewa  6  unit  Smooth  Drum  Compactor tanggal 8 desember 2009, pembayaran dilakukan 30 hari kalender sejak invoice diterima dan dinyatakan lengkap oleh Termohon.
Dengan demikian jumlah tagihan Pemhon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih  kepada  Termohon,  ialah  sebesar  Rp.  725.678.216,67.  Pemohon  telah berkali-kali  mencoba  untuk  menagih  Termohon  sejak  tahun  2010  untuk melunasi  hutangnya,  baik  melalui  surat  maupun  dengan  mendatangi  langsung ke alamat Termohon, akan tetapi Termohon hingga kini belum juga memenuhi kewajibannya.
Dengan  demikian  status  utang  Termohon  kepada  Pemohon,  ialah  dalam berhenti  membayar  utang-utangnya  kepada  Para  Pemohon  sejak  tahun  2010. Sementara  dalam  bantahannya,  Para  Termohon  berkilah,  bahwa  perkara tersebut  masih dengan  pembuktian  yang  tidak  sederhan  karena  Jumlah  Utang antara  Pemohon  dan  Termohon  masih  belum  sginifikan  dan  perlu  dibuktikan lagi mengenai besaran jumlah uang.
Termohon memdalilkan pula, permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh  Pemohon  adalah Nebis  In  Idem dengan  alasan  hukum  Permohonan  Pailit yang  diajukan  oleh  Pemohon,  subjeknya  sama,  objeknya  sama  dan
kualifikasinya sama dengan permohonan Pemohon tanggal 21 November 2013 dalam  register  Nomor  60/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst,  dalam  perkara  PT Hidup  Bruna  sembagai  Pemohon  Pailit  Terhadap  PT.  Multi  Structure  sebagai Termohon    Pailit,  yang  telah  diputus  pada  tanggal  20  Januari  2014  dan  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dengan  amar  sebagai  berikut:  “ Menolak Permohoan Pemohon”
Mengingat putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya  permohonan  Pemohon  tidak  lagi  dapat  diajukan  karena Nebis  In Idem, mengingat  Pemohon  dalam  Perkara  ini  pada  hakekatnya  juga  sama dengan Permohonan Pailit Perkaran Nomor
07/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah diputus pada tanggal 7 april 2014  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dengan  amar: “Menolak Permohonan Para Pemohon.”
Terhadap  permohonan  pernyataan  pailit  Pemohon,  Pengadilan  Niaga Negeri  Jakarta  Pusat  kemudian  menjatuhkan  putusan  Nomor  13/Pdt.Sus- pailuit/2014/PN.Niaga,Jkt.Pst. tanggal 12 Juni 2014, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut;
“ Menimbang,  bahwa  dalam  Kepailitan  tidak  dikenal  adanya  asas nebis  in idem ,  jatuh  waktu,  atau  tidak  ada  Kreditur  lain  mungkin  tidak  dapat dibuktikan,  akan  tetapi  pad  aperkara  berikutnya  adanya  utang  yang  telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adnaya Kreditur lain sebagaimana diatur  dalam  pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang    Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mungkin dapat dibuktikan, selain itu dalam Kepailitan bentuknya adalh permohonan bukan  bentuk  gugatan,  sehingga  akan  selalu  dapat  diajukan  permohonan lagi  walaupun  dalam  permohonan  sebelumya  sudah  pernah  diputus  dan telah berkekuatan hukum tetap”
“ MENGADILI:
Dalam Pokok Perkara: -Menolak seluruh permohonan Pemohon.”
Baik  Pemohon  maupun  Termohon  Kasasi  secara  paralel  saling mengajukan upaya hukum kasasi, dimamna terhadapnya Mahkamah Agung dengan  Nomor  Putusan  Nomor  480  K/Pdt.Sus-Pailit/2004  tanggal  28 November  2014  membuat  pertimbangan  serta  amar  putusan  sebagai berikut:
“Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  tersebut  Mahkamah  Agung berpendapat:
Bahwa  alasan-alasan  dalam  memori  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  I  (PT Hidup Baruna) tersebut tidak dapat dibenarkan dan Judex Facti telah tepat dan  benar  dalam  pertimbangannya  karena  perjanjian  antara  PT  Multi Structure dan PT Hidup Baruna adalah perjanjian sewa Compactor padfoot dan bukan perjanjian kredit/hutang piutang sehingga bila salah satu pihak tidak  dapat  memenuhi/  membayar  harga  sewa  maka  tidak  serta  merta dapat  mengajukan  permohonan  pailit  tapi diperlukan  pembuktian melalui mekanisme persidangan perkara perdata umum terlebih dahulu;
Bahwa  sedangkan  mengenai  permohonan  pemeriksaan  kasasi  pihak  PT Multi Structure mengenai pertimbangan hukum Judex Facti terkait eksepsi yang  diajukannya,  menurut  pertimbangan  Majelis  Kasasi,  pertimbangan hukum  Judex  Facti  mengenai  eksepsi  dimaksud  telah  tepat  dan  benar, karena  dalam  permohonan  pernyataan  pailit  dapat  saja  terjadi  pihak- pihaknya  berbeda  dalam  setiap  pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit dimana kreditur dapat lebih dari satu dan masing-masing kreditor tersebut dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  secara  sendiri-sendiri sehingga  komposisi  pihak  setiap  pengajuan  perkara  dapat  saja  menjadi berbeda-beda dan tidak tunduk dalam rezim nebis in idem;
Bahwa  lagipula  alasan-alasan  selebihnya  juga  telah  mengenai  penilaian hasil  pembuktian  yang  bersifat  penghargaan  tentang  suatu  kenyataan,  hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian  dalam  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh  peraturan perundangundangan  yang  mengancam  kelalaian  itu  dengan  batalnya putusan  yang  bersangkutan  atau  bila  Pengadilan  tidak  berwenang  atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 sebagaimana  telah diubah  dan ditambah  dalam  UndangUndang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  lagi  pula  ternyata  bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum m dan/atau  undang-undang,  maka  permohonan  kasasi  yang  diajukan  oleh Pemohon  Kasasi  II:  PT  Hidup  Baruna  maupun  oleh  Pemohon  Kasasi  I:  PT Multi Strukcture tersebut harus ditolak;
“MENGADILI:
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT MULTI STRUCTURE dan Pemohon Kasasi II: PT HIDUP BARUNA tersebut;
Berdasarkan putusan hakim Nomor 13/Pdt.Sus-
Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan dalam kepailitan tidak mengenal atau tidak  berlakunya  asas nebis  in  idem dikarenakan  dalam  kepailitan  bentuknya
adalah permohonan bukan gugatan. Menurut penulis putusan hakim ini sangat bertentangan  dengan  pasal  1917  KUHPer  yang  menjelaskan  bahwa  suatu perkara  tidak  dapat  dituntut  kembali  apabila  soal  yang  dituntut  itu  sama, tuntutan  yang  didasarkan  dengan  alasan  yang  sama;  dan  diajukan  oleh  pihak yang  sama  dan  terhadap  pihak-pihak  yang  sama  dalam  hubungan  yang  sama pula.  Jika  berkaca  dari  putusan  hakim  tersebut  bila  permohonan  pailit  tidak mengenal nebis in idem maka dimana letaknya kepastian hukum.
Tidak  ada  satu  undang-undang  yang  menjelaskan  bahwa  kepailitan  tidak mengenal nebis  in  idem dikarenakan  permohonan  pailit  bentuknya  adalah “permohonan” bukannya “gugatan”. Menurut pasal 299 UUK dan PKPU “Kecuali ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang  ini  maka  hukum  acara  yang  berlaku adalah Hukum Acara Perdata”
Berdasarkan itu asas Nebis in Idem jelas diberlakukan dan dikenal didalam undang-undang  kepailitan  karena  permasalahan  yang  sama  diajukan  ke Pengadilan  Niaga  yang  sama  jelas  Nebis  in  Idem  juga  didalam  UndangUndang Republik  Indonesia  Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mulai dari Bab I Pasal (1) sampai dengan Bab VII Pasal  308  tidak  ada  satu  Pasal  pun  yang  menyatakan  bahwa  dalam Kepailitan tidak  dikenal adanya  asas Nebis  in  Idem ,  dan  oleh    karena  itu  dalam  kasus  ini demi  adanya  suatu  kepastian  hukum  yang  subyeknya  sama,  obyeknya  sama, kualifikasinya  sama  dan  Pengadilan  Niaganya  sama  dalam  suatu  Permohonan Pernyataan  Kepailitan  demi  hukum  seharusnya  tidak  dapat  diterima  karena nebis in idem , ini demi tegaknya kepastian hukum.
Menurut  Subekti  Asas nebis  in  idem berarti  bahwa  tidak  boleh  dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama. 9 Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa Nebis  in  idem artinya  apa  yang  telah  diputus  oleh  hakim  tidak  dapat diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya. 10 Menurut Pendapat R. Soeparmono Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang
9 Subekti, Hukum Acara Perdata , Binacipta, Bandung, 1989. hal. 128.
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 159.
sudah pasti tidak boleh diajukan untuk yang kedua kalinya dalam hal yang sama atau nebis in idem. 11
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  bahwa  hakim  tidak  boleh  memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama, obyek yang sama, serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum nebis in idem . 12
Menurut  pendapat  Sudikno  Mertokusumo  jika  dikaitkan  dengan  kasus tersebut,  adanya  persamaan  objek  sengketa  yang  sama,  yang  dimaksud  objek sengketa  yang  sama.  Yang  dimaksud  dengan  objeknya  sama  adalah  bahwa pengajuan  permohonan  gugatan  oleh  penggugat  yang  objeknya  sama  telah diputus  oleh  pengadilan  yang  sama  pula  dan  keputusannya  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  atau in  krach  van  gewijsde diajukan  gugatan kembali  ke  pengadilan  yang  sama  untuk  kedua  kalinya  dalam  hal  ini  yaitu perjanjian  Sewa  Compactor  Padfoot.  Subjek  yang  berperkara  juga  sama,  yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun  tergugatnya  telah  diputus  oleh  pengadilan  dan  keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya. Dalam perkara perdata, pihak yang tercantum dalam  gugatan  adalah  penggugat  dan  tergugat.  Secara  teoretis,  pihak  dalam perkara  itu  terdiri  dari  pihak  materiil  dan pihak  formal.  Pihak  materiil  adalah pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara, sedangkan pihak formal adalah pihak yang beracara di pengadilan, penggugat dan tergugat merupakan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  langsung  dan  sekaligus  menjadi pihak  yang  beracara  di  pengadilan.  Penggugat  dan  tergugat  bertindak  untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, dalam hal ini subjek yang sama tersebut adalah PT MULTI STRUCTURE dan  PT HIDUP BARUNA, dan pokok perkaranya juga sama yaitu sama-sama mengajukan Pailit.
11 R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi , Mandar Maju, Bandung, 2000. hal.
150.
12 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2002. hal. 207.
Asas nebis in idem seharusnya juga berlaku di dalam Kepailitan dikarenakan telah  didukung  oleh  pendapat-pendapat  ahli,  dan  tidak  ada  satupun  undang- undang yang menyatakan bahwa di dalam perkara Kepailitan tidak berlaku asas nebis in idem . Jika perkara yang telah memenuhi syarat dikatakan nebi in idem maka hakim wajib menolak perkara tersebut.
b. Putusan Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Didalam  Kasus  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dengan Nomor Putusan 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst:
MOLUCCA HOLDING S.à.r.l. Pemohon PKPU

## PT. PELITA CENGKARENG PAPER Termohon PKPU
Duduk perkara:
1. Bahwa  Pemohon  PKPU  adalah  penerima  pengalihan  piutang  (Cessie) dari  PT.  Bank  Permata,  Tbk  sebagaimana  tersebut  dalam  Akta Pengalihan  Piutang  No.  85  (selanjutnya  disebut  sebagai  “Akta Pengalihan  Piutang”)  tanggal  5  Mei  2017  yang  dibuat  dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
a. Bahwa Akta Pengalihan Piutang tersebut di awali dengan Perjanjian Jual Beli  Piutang  antara  CVI  CVIII  LUX  MASTER  S.a.r.L  dengan  PT.  Bank Permata,  Tbk, pada tanggal  4 Maret 2017 dengan syarat dan ketentuan jual  beli  piutang  ini  adalah  jual  beli  kondisi  bersyarat,  dimana  jual  beli terhadap benda bergerak (piutang) belum ada peralihan hak kebendaan sebatas  hanya  merupakan  kesepakatan  jual  beli  antara  CVI  CVIII  LUX MASTER  S.a.r.L  dan  PT.  Bank  Permata,  Tbk.  Oleh  karena  itu,  hak kepemilikan atas piutang masih berada pada PT. Bank Permata, Tbk;
b. Bahwa  oleh  karena  syarat-syarat  dalam  perjanjian  jual  beli  piutang tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  CVI  CVIII  LUX  MASTER  S.a.r.L, kemudian  PT.  Bank  Permata,  Tbk  dan  CVI  CVIII  LUX  MASTER  S.a.r.L mengadakan Novasi dan perubahan terhadap perjanjian jual beli piutang (Novasi  Subjektif)  dengan  Molucca  Holding  S.a.r.L  (Pemohon  PKPU), yang  artinya  sejak  semula  Pembelinya  adalah  CVI  CVIII  LUX  MASTER S.a.r.L, berubah menjadi Molucca Holding S.a.r.L (Pemohon PKPU);
c. Bahwa karena perjanjian  jual beli piutang tersebut diatas telah dirubah dan dinovasi subjektif kepada Pemohon PKPU, sehingga kedudukan para pihak menjadi PT. Bank Permata Tbk selaku Penjual Piutang dan Molucca Holding S.a.r.L selaku Pembeli;
d. Bahwa  untuk  menindaklanjuti  jual  beli  piutang  dan  peralihan  hak kebendaan atas piutang antara Molucca Holding S.a.r.L (Pemohon PKPU) selaku  pembeli  dan  PT.  Bank  Permata,  Tbk  selaku  Penjual,  maka dibuatlah  Akta  Pengalihan  Piutang  (Cessie)  No.  85  tanggal  5  mei  2017 sebagai dasar dan alas hak beralihnya piutang berikut hakhak kebendaan
yang  melekat  atas  piutang  tersebut,  dengan  demikian  karena  penerima pengalihan  tagihan  adalah  Molucca  Holding  S.a.r.L  (Pemohon  PKPU), maka Pemohon PKPU adalah pemilik yang sah atas piutang tersebut;
e. Bahwa  uraian-uraian  tersebut  diatas,  seluruhnya  telah  di  jelaskan  dan tertuang  serta  termuat  dalam  premis  Akta  Pengalihan  Piutang  No.  85 tanggal 5 mei 2017 tersebut antara Molucca Holding S.a.r.L dan PT. Bank Permata,  Tbk,  dimana  diketahui  bahwa  segala  macam  keterangan  dan uraian  harus  dianggap  benar,  karena  akta  tersebut  adalah  merupakan suatu akta notaril.
2. Bahwa dengan adanya pengalihan piutang berdasarkan akta pengalihan piutang  No.  85 tanggal  5  Mei  2017  tersebut,  antara  PT.  Bank  Permata, Tbk  (Cedent)  dan  Molucca  Holding  S.a.r.L  (Cessionaris)  menurut ketentuan  pasal  613  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Republik Indonesia  seluruh  hak,  kepemilikan,  hak  milik  dan  manfaat  atas  dan terhadap piutang, termasuk perjanjian pinjaman dan dokumen agunan, berikut dengan segala keuntungan dari pihak yang mengalihkan piutang tersebut,  dengan  ini  telah  beralih  dari  cedent  kepada  Cessionaris (Pemohon PKPU);
3. dst..
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  PKPU  sebagaimana tersebut  di  atas  ;  Menimbang,  bahwa  Pemohon  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  (PKPU)  pada  pokoknya  mendalilkan  bahwa  Termohon PKPU  mempunyai  Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon tetapi tidak dibayar lunas, serta Termohon mempunyai lebih dari satu kreditor ;
Sebelumnya  Permohonan  PKPU  yang  sama  pernah  juga  diajukan oleh PEMOHON PKPU, yang mana Permohonan PKPU tersebut telah ditolak oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  melalui  Putusan  No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.JKT.PST dengan pertimbangan bahwa PEMOHON  PKPU  tidak  dapat  membuktikan  mengenai  eksistensi  dari kreditor lain. Setelah Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.JKT.PST yang menolak  Permohonan  PKPU  dari  Pemohon,  Pemohon  yaitu  MOLUCCA HOLDING  S.à.r.l.  kembali  mengajukan  permohonan  PKPU  terhadap Termohon yaitu PT. PELITA CENGKARENG PAPER dengan Nomor Putusan NO.  44/PDT-SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA  JKT.PST  dengan  putusan  hakim sebagai berikut;
“M E N G A D I L I
DALAM POKOK PERKARA :
1. Menolak  Permohonan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membebankan  biaya  perkara  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang (PKPU)  ini  kepada  Pemohon  sebesar  Rp.316  (tiga  ratus  enam  belas  ribu rupiah);”
3. PERMOHONAN  PKPU  quoharus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  ( niet ontvankelijke  verklaard) sesuai  dengan  Pasal  1917  KUH  Perdata  yang dikutip  sebagai  berikut:  “Kekuatan  suatu  putusan  Hakim  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  pasti  hanya  mengenai  pokok  perkara yang  bersangkutan.  Untuk  dapat  menggunakan  kekuatan  itu,  soal  yang dituntut  harus  sama;  tuntutan  harus  didasarkan  pada  alasan  yang  sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama  dalam  hubungan  yang  sama  pula.”  Bahwa  Pasal  1917  KUH  Perdata berlaku juga  untuk perkara  Kepailitan  /  PKPU  sebagaimana diatur  dalam Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU yang dikutip sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang in maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”
Didalam  Putusan  hakim  Nomor    44/PDT-SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA
JKT.PST disebutkan bahwa perkara Nomor 44/PDT- SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA  JKT.PST  berlaku Nebis  in  idem karena  syarat- syarat  berlakunya  asas Nebis  in  idem terpenuhi    dari  putusan  sebelumnya yaitu putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.JKT.PST
Di  salah  satu  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  Nomor  : 131/Pdt.SUS-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst  menyebutkan  bahwa  “Menimbang, bahwa  terhadap  sangkalan  ke-1  dari  Termohon  tersebut  di  atas,  menurut Majelis adalah tidak tepat, karena dalam perkara permohonan PKPU atau Pailit tidak dikenal istilah Nebis in idem , karena sifat dari alasan permohonan dalam perkara  PKPU  dan  perkara  kepailitan  adalah  dinamis,  yakni  mungkin  pada saat  pertama  diajukan  ke  persidangan  dasar/alasannya  belum  terbit  atau belum  terungkap,  namun  apabila  di  kemudian  hari  ketika  dasar/alasan tersebut  telah  terbit  atau  terungkap  maka  boleh  saja  Pemohon  mengajukan kembali permohonannya tersebut ;”
Menurut Penulis hal ini tidak tepat, mengutip perkataan dari ahli Termohon dalam kasus ini yaitu H. ATJA SONJAYA beliau berpendapat asas Nebis in Idem dalam  Hukum  Acara  Perdata  itu  berlaku  untuk  semua  putusan  pengadilan demi kepastian hukum dan berlaku pula untuk PKPU karena di dalam undang- undang Kepailitan dan PKPU tidak diatur mengenai azas ne bis in idem , maka berdasarkan  pasal  299  UU  No.37  Tahun  2004  asas  tersebut  berlaku  dalam PKPU.
Terdapat juga  beberapa  Yurisprudensi  mengenai nebis  in  idem .  Mengingat sumber hukum kita terdiri dari 4 yaitu:
1. Undang-undang;
2. Kebiasaan;
3. Traktat;
4. Yurisprudensi;
5. Doktrin;
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 51/PDT.G/2013/PNSIM (Bukti T-2) “Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara  terdahulu  No.  50/Pdt.G/2011/PN.Sim  tanggal  03  Juli  2012  yang bersifat  positif  tersebut,  seharusnya  Para  Penggugat  tidak  boleh  lagi mengajukan  gugatan  dengan  substansi  atau  materi  perkara  yang  sama dengan  gugatan  terdahulu.  Dengan  demikian  syarat  ketiga NeBis  In  Idem mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi.”
Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973 ( Bukti T-3) “Karena perkara  ini  sama  dengan  perkara  yang  terdahulu,  baik  mengenai  dalil gugatannya  maupun  obyek-obyek  perkara  dan  juga  penggugat- penggugatnya,  yang  telah  mendapat  keputusan  dari  Mahkamah  Agung (putusan  tanggal  19  Desember  1970  No.  350  K/Sip/1970,  seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”
Putusan  Mahkamah  Agung  No.  619  K/Pdt/1984  (Bukti  T-4)  “Apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara  No.  50/1970  dan  ternyata  putusan  atas  perkara  tersebut  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  sedangkan  subjek  (pihak)  maupun objek  serta  dalil  yang  terkandung  dalam  perkara  sekarang,  sama  dengan yang  terdapat  dalam  perkara  No.  50/1970.  Oleh  karena  itu  berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata,dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur Nebis In Idem , sehingga gugatan tidak dapat diterima”
Hasil penelitian Penulis bahwa di dalam kasus Kepailitan dan PKPU di  pengadilan  Niaga  seolah-olah  asas nebis  in  idem tidak  berlaku  dengan alasan  bahwa  di  perkara  Kepailitan  dan  PKPU  bentuknya  adalah permohonan, sedangkan menurut penulis di perkara Kepailiatan dan PKPU di pengadilan Niaga  tetap dan harus berlakunya asas nebis in idem sesuai dengan  pasal  1917  KUHPer  yang  menjelaskan  bahwa  suatu  perkara  tidak dapat dituntut kembali apabila soal yang dituntut itu sama,  tuntutan yang didasarkan  dengan  alasan  yang  sama;  dan  diajukan  oleh  pihak  yang  sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. Asas nebis  in  idem ini  berlaku  dalam  semua  putusan  perkara  hukum  acara perdata demi kepastian hukum, maka dalam perkara Kepailitan dan PKPU berlaku  juga  asas nebis  in  idem sesuai  dengan  pasal  1917KUHPer,  hal  ini dipertegas  dengan  Pasal  299  UUK  dan  PKPU  yang  berbunyi  “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Di dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor  37  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  tidak  ada  satu  pasal  pun  menjelaskan  bahwa  di Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas Nebis in idem.

## C. Kesimpulan
Di  dalam  perkara  Kepailitan  dan  PKPU  asas nebis  in  idem berlaku dikarenakan  sesuai  dalam  Pasal  299  UUK  dan  PKPU  menyebutkan  “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum  Acara  Perdata”,  didalam  UUK  dan  PKPU  tidak  ada  satu  pasalpun  yang menyatakan  bahwa  asas nebis  in  idem tidak  berlaku  dalam  perkara  Kepailtan maupun  PKPU.  Dikarenakan  tidak  ada  satu  pasalpun  dari  UUK  dan  PKPU  yang meyatakan bahwa di perkara Kepailitan dan PKPU tidak berlaku asas nebis in idem maka  berlakulah  Pasal  1917  KUHPer,  tetapi    dalam  prakteknya  hakim mengugurkan asas ini dikarenakan permohonan pailit dan PKPU bentuknya adalah “permohonan”  bukannya  “gugatan”  dan  sifat  dari  alasan  permohonan  dalam perkara PKPU dan perkara kepailitan adalah dinamis.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti, Bandung,
2010.
Ahmad  Yani  dan  Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum  Bisnis  Kepailitan, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2002,.
M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 820.
R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi , Mandar Maju, Bandung, 2000.
Sarwono, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika , Jakarta, 2014.
Subekti, Hukum Acara Perdata , Binacipta, Bandung, 1989.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2002. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2016.
https://www.hukum-hukum.com/2017/06/kepailitan-tidak-mengenal-nebis-in- idem.html diakses pada tanggal 31 Januari 2019 pada, pukul 20.00 WIB.