Analysis of Fiscal Decentralization of Bulukumba Regency for 2016-2020

## Analisis Desentralisasi Fiskal Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020
Sur’an Zarkasyi 1* , Kumba Digdowiseiso 2 Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional 1,2
Kumba.digdo@civitas.unas.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Regional finance is currently a form of accountability and a form of decentralization of financial authority from the center to the regions. For this reason, this study aims to analyze the regional financial performance of Bulukumba Regency in terms of the ratio of the degree of fiscal decentralization, the ratio of dependence, the ratio of independence and the ratio of having PAD. This research is a quantitative descriptive study of the financial condition of the Bulukumba district government for the period 2016 - 2020. The results show that the degree of fiscal decentralization of PAD is still lacking with an average of 12.50%, for the degree of fiscal decentralization  BHPBP  is  still  very  low  with  an  average  of  1.59%,  while  for  the  FIR  Decentralization  the Contribution  /  Grant  and  Financial  Assistance  Scales  were  still  very  low  with  an  average  of  7.62%.  The independence ratio is still in the low category with an average of 15.23% so that it affects the dependency ratio which is also high with an average of 82.89%. From the effectiveness side, regional income is still less effective with an average of 73.32%.
Keywords: Fiscal Decentralisasi, Income, Effectiviveness

## ABSTRAK
Keuangan  daerah  saat  ini  menjadi  salah  satu  bentuk  pertanggung  jawaban  dan  wujud  dari  desentraliasai keuangan maupun kewenangan dari pusat ke daerah. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisasis kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Bulukumba  dilihat  dari  rasio  derajat  desentraliasai  fiskal,  rasio ketergantunga, rasio kemandirian dan rasio efektivitas PAD. Penelitian adalah penelitia deskriptif kuantitatif terhadap  kondisi  keuangan  pemerintah  kabupaten  Bulukumba  periode  2016  –  2020.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Derajat  Desentraliasai  Fiskal  PAD  masih  tergolong  kurang  dengan  rata-rata  sebesar 12,50%,  untuk  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  BHPBP  masih  sangat  kurang  dengan  rata-rata  sebesar  1,59%, sedangkan untuk Desentralisasi FIskal Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan masih sangat kurang dengan rata-rata sebasar 7,62%. Untuk rasio kemandirian masih tergolong dalam kategori rendah sekali dengan rata- rata sebesar 15,23% sehingga berpengaruh terhadap rasio ketergantungan yang juga tergolong masih tinggi dengan rata-rata sebesar 82,89%. Dari sisi efektivatas Pendapatan daerah juga masih kurang efektif dengan rata-rata sebesar 73.32%.
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pendapatan, Efektivitas

## 1. Pendahuluan
Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan perubahan yang  mendasar  mengenai  pengaturan  Pusat  dan  Daerah,  khususnya  dalam  bidang  administrasi pemerintahan  maupun  dalam  hubungan  keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  yang dikenal sebagai era otonomi daerah.
Dalam pelaksanaannya, kemandirian provinsi secara keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang diberikan kepada kabupaten-kabupaten yang mandiri untuk menguasai dan mengurus  daerahnya  sendiri  dengan  niat  penuh  untuk  membawa  pemerintahan  lebih  dekat  ke daerah  setempat,  sehingga  memudahkan  daerah  setempat  untuk  menyaring  dan  mengawasi pemanfaatannya. aset yang diperoleh dari Anggaran Pendapat Dan Belanja Daerah (APBD). Strategi desentralisasi pemerintah pusat adalah otonomi daerah..
Menurut Dilliger dalam (Sidik, 2002), mengatakan bahwa pada dasarnya ada empat jenis desentralisasi: Desentralisasi administratif (administrasi desentralisasi), di sisi lain, mengacu pada pendelegasian wewenang untuk mendistribusikan wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan  untuk  menyediakan  layanan  publik.  khususnya  yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pendanaan, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada perangkat daerah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan desentralisasi administrasi tertentu.
Desentralisasi  ekonomi  (desentralisasi  ekonomi  atau  pasar),  di  sisi  lain,  mengacu  pada kebijakan  mengenai  privatisasi  dan  deregulasi  yang  terutama  terkait  dengan  kebijakan pendelegasian  fungsi  pelayanan  publik  dari  pemerintah  kepada  sektor  swasta  sesuai  dengan kebijakan  liberalisasi.  Desentralisasi  fiskal  (fiscal  desentralisasi)  mengacu  pada  pendelegasian wewenang dalam mengelola sumber daya keuangan.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan publik dan  mewujudkan  proses  pengambilan  keputusan  publik  yang  lebih  demokratis  sebagai  hasil desentralisasi.  Siklus  desentralisasi  dapat  dipahami  antara  lain  dengan  menunjuk  posisi  untuk menurunkan derajat pemerintahan untuk melakukan konsumsi, menyelidiki potensi pendapatan teritorial secara bebas, menyusun dewan yang dipilih oleh individu, kepala daerah yang dipilih oleh badan pembuat undang-undang di daerah dan membantu dengan jenis bergerak dari Pemerintah Pusat (Sidik., 2002).
Fisher  dalam  (Kuncoro,  2004)  mengatakan  bahwa  transfer  antar  pemerintah  adalah  hal yang umum terjadi di semua negara, apapun bentuk pemerintahannya. Mereka bahkan menjadi bagian terpenting dari aliran uang antara pemerintah pusat dan daerah. Transfer dari pemerintah pusat  ke  daerah  di  Indonesia  meliputi:  aset  bagi  hasil,  aset  penugasan  umum,  dan  cadangan distribusi unik.
Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu (Barzelay,1991) :
a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.
Penerapan  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  diharapkan  pemerintah  daerah  mampu mengelola  keuangan  dan  kebutuhannya  sendiri.  Untuk  itu,  perlu  menggali  potensi  yang  harus dioptumalkan melalui mekanime persiapan yang kuat dan mahir. Hal ini menjadi permasalahan bagi  setiap  daerah  otonom  di  Indonesia,  baik  di  tingkat  kota,  kabupaten,  maupun  provinsi. Akibatnya,  keterlibatan  masyarakat  dan  peran  Pemerintah  Daerah  harus  bersinergi  untuk membangun  daerahnya.  Salah  satu  cara  untuk  melakukan  ini  adalah  dengan  menyelidiki kemungkinan  sumber  keuangan  daerah  untuk  membiayai  pemerintahan  dan  pembangunan  di daerah.
Salah  satu  daerah  tingkat  II  di  selatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah  Kabupaten Bulukumba.  Keadaan  umum  Peraturan  Bulukumba  membayar  dengan  tujuan  akhir  menyelidiki sumber-sumber moneter ditujukan untuk memperluas pendapatan teritorial melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan yang dijunjung oleh aset-aset pendapatan provinsi yang dimiliki pengurus. Kesinambungan program dan kegiatan dalam rangka  penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  meningkatkan  pelayanan  masyarakat  dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diperlukan untuk mencapai pendapatan daerah yang optimal..
Berdasarkan urain diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk:  1)  mengukur  derajat  desentralisasi  fiskal  di  Kabupaten  Bulukumba  selama  tahun  2016  – 2020;  2)  mengukur  dan  menganlisa  ketergantungan  dan  kemadiran  pemerintah  kabupaten Bulukumba; 3) mengukur tangkat efektivitas pengelolaan keuangan kabupaten Bulukumba.

## Landasan Teori
Pada abad ke-19, Adolf Wagner mengusulkan sebuah teori berdasarkan pengamatan yang dilakukan  di  negara-negara  Eropa,  Amerika  Serikat,  dan  Jepang  mengenai  perkembangan pengeluaran pemerintah sebagai persentase dari GNP. Hukum Peningkatan Kegiatan Negara, atau Hukum  Peningkatan  Pengeluaran  Negara,  adalah  cara  Wagner  untuk  mengungkapkan pendapatnya..
Bagaimana  daerah  dapat  mengatasi  ketergantungan  fiskalnya  kepada  pemerintah  pusat untuk memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan pembangunan daerah merupakan persoalan umum yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi (Kuncoro). Untuk mengukur ketergantungan  ini,  sangat  mungkin  diperkirakan  melalui  kinerja/kapasitas  keuangan  provinsi. Memperkirakan batas moneter provinsi harus dimungkinkan dengan menggunakan tanda tingkat desentralisasi keuangan (Musgrave dan Musgrave, 1980).
Rasio  kemandirian,  ekonomi,  efektivitas,  dan  efisiensi  dapat  digunakan  untuk  mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Masdiantini dan Erawati. Masdiantini dan Erawati (2016)  mengatakan  bahwa  swasembada  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah menggunakan  Pendapatan  Asli  Daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahannya sendiri. Ekonomi menunjukkan tingkat dana cadangan dalam pengeluaran pemerintah lingkungan. Kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan ditunjukkan oleh efektivitasnya. Efisiensi menunjukkan berapa banyak biaya untuk menghasilkan pendapatan.

## Hasil Penelitian Terdahulu
Elliya  dan  Safri  (2016)  dalam  penelititannya  menunjukkan  bahwa  derajat  otonomi  fiscal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Praza (2016) dalm
penelitiannya menyatakan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Demikian juga hasil penelitian Marlina (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan  (berupa  derajat  desentralisasi,  ketergantuntungan  daerah,  kemandirian  keuangan) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
Sanusi Fattah dan Irman dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatana pada Era Otonomi Daerah dimana hasil penelitian tersebut pemerintah provinsi Sulawesi Selatan masih tergolong rendah jika diukur dari Indikator Desentralisasi, serta kesiapan pemerintah daerah da;am menghadapi otonomi daerah khususnya di bidang keuangan yang diukur dari sejauh mana kemampuan urusan ketikan pembiayaan daerah dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah.
Wigdowiseiso  dan  Djumadin  (2020)  menguji  desentralisasi  moneter  di  Rezim  Karawang dengan  menandai  tingkat  desentralisasi  moneter,  yang  salah  satunya  harus  dilihat  dari  proporsi tingkat kelayakan gaji teritorial (pemeriksaan Cushion to Propinsi Pay), dan pemeriksaan kebebasan moneter  lokal  yang  digunakan  menetapkan  tujuan  terciptanya  otonomi  moneter  daerah.  Kajian tersebut  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  selama  dekade  terakhir,  pola  tingkat desentralisasi  di  Karawang  telah  berkembang  dengan  baik.  Tingkat  kemandirian  keuangan  di Kabupaten Karawang memenuhi kriteria konsultatif, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat mulai berkurang, menurut analisis tahun anggaran 2009-2018. Namun karena tidak adanya kewenangan penuh dari pemerintah daerah untuk mengelola pendapatannya, Kabupaten Karawang belum  menjadi  yang  terbaik  dalam  desentralisasi  fiskal.  Namun,  Karawang  mampu  mengelola pendapatannya  secara  efektif.  Namun,  Karawang  belum  terdorong  untuk  lebih  mandiri  dengan efisiensi pengelolaan pendapatan.

## 2. Metode Penelitian
Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis data kuantitatif dan memberikan penjelasan deskriptif berdasarkan data yang ada. Data sekunder dari sumber terkait seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Bulukumba akan dimanfaatkan. (Sugiyono, 2016) bahwa:
“sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu Langkah untuk menetukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian  rupa  sehingga  diperoleh  sampel  yang  benar-benar  dapat  berfungsi  atau  dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representative mewakili”
Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  realisasi  APBD  Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 dan Daftar Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.

## Metode Analisi Data
Statistik  deskriptif  digunakan  sebagai  metode  analisis,  yaitu  metode  yang  menggunakan data  kuantitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabulasi  dan  visualisasi  dalam  bentuk  grafik  untuk menggambarkan keadaan objek penelitian. Ukuran statistik sederhana seperti total (total), rata- rata, pertumbuhan, persentase (%), proporsi, dan rasio yang dapat diterapkan secara alat analisis (Manurung, 2008).
Untuk melihat tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara:
1. Mengukur  kinerja/kemampuan  keuangan  daerah  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan indikator  Derajat  Desentralisasi  Fiskal  (Musgrave  &  Musgrave,  1980).  Berdasarkan  Sukanto Reksohadiprojo (2001) dalam bukunya "Ekonomi Publik" untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilakukan dengan cara:
1) Proporsi PAD terhadap TPD = 123 413
2) Proporsi BHPBP terhadap TPD = 71871
413
3) Proporsi SD terhadap TPD = :3 413
Dimana:
PAD = Pendapatan Asli Daerah
BHPBP  = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah
SD = Sumbangan Daerah TPD = Total Pendapatan Daerah
Jika  nilainya  tinggi,  menunjukkan,  derajat  desentralisasinya  besar  (mandiri).  Selanjutnya untuk  mengetahui  rasio  ketergantungan  keuangan  daerah  dan  rasio  kemandirian  daerah menggunakan analisis:
Rasio ketergantungan keuangan daerah = Pendapatan transfer Total Pendapatan Daerah
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
Pendapatan Asli Daerah
Transfer Pusat + Pinjaman
Untuk mengukur tingkat Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah, Skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal dilakukan dengan menggunakan kategori sebagai berikut :
Tabel 1. Pola Hubungan dan tingkat kemampuan
Sumber: Nadeak, 2003;21
Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiscal
Sumber: Depdagri,1991:20
Selanjutnya  untuk  mengukur  rasio  efektivitas  sistemn  pengelolaan  keuangan  daerah Kabupaten Bulukumba maka diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin  besar  presentase  yang  dicapai  maka  semakin  tinggi  tingkat  efektivitas  pengelolaan keuangan daerah:
Rasio Efektivitas =

## Realiasai Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang ditetapkan 𝑋100%
Dengan  mengetahui  perbandingan  hasil  target  penerimaan  dan  realisasi  penerimaan daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuagan daerah kabupaten bulukumba menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1994, sebagai berikut:
Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)
3. Hasil Dan Pembahasan Tabel 4. Derajat Desentraliasai Fiskal dari PAD (DDF PAD) Kabupaten Bulukumba Tahun DDF (%) Keterangan 2016 9.38 Sangat Kurang 2017 14.04 Kurang 2018 13.36 Kurang 2019 12.38 Kurang 2020 13.37 Kurang Rata-Rata 12,50 Kurang Sumber: Hasil Analisis, dioalah
Berdasarkan data analisis sejak tahun 2016 – 2020 secara kesuluruhan masih kurang dengan jumlah rata rata sebesar 12.50%. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen PAD kontribusi terbesar berada  pada  lain-lain  pendapatan  asli  yang  sah  dan  pajak  daerah.  PAD  Kabupaten  Bulukum merupakan  salah  satu  potensi  pembiayaan  pembangunan  daerah.  Sangat  kurangnya  derajat
desentralisasi  fiskal  dari  komponen  PAD  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Bulukumva  selama periode 2016 – 2020 masih sangat tergantung kepada penerimaan yang bersumber dari luar PAD, seperti  dana  perimbangan  dan  lain-lain  penerimaan  yang  sah.  Untuk  itu  perlu  upaya  dari pemerintah daerah kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kompenen yang ada dalam PAD sehingga  terjadi  kemandiran  dan  tidak  ketergantungan  pemda  terhadap  pemerintah  pusat  dan provinsi  guna  pencapaian  tujuan  yaitu  mensejahterakan  dan  memberikan  pelayanan  yang  baik terhadap masyarakat.
Tabel 5. Derajat Desentralisasi Fiskal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Bulukumba
Sumber: Hasil Analisis, dioalah
Berdasarkan DDF bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DDF BHPBP) selama 2016 – 2020 masih tergolong dalam kategori sangat kurang dengan rata persentase sebesar 1,59%. Bahkan dari tahun ketahun mengalami penuruan dari 1.53% sampai dengan 1.30%.
Tabel 6. Desentraliasai Fiskal Dana Sumbangan/Hibah dan Bantuan Keuangan Kabupaten
Bulukumba Tahun DDF SB (%) Keterangan 2016 3.67 Sangat Kurang 2017 4.24 Sangat Kurang 2018 7.93 Sangat Kurang 2019 10.02 Kurang 2020 12.25 Kurang Rata-Rata 7,62 Sangat Kurang Sumber: Hasil Analisis, dioalah
Sumbangan/hibah  dan  bantuan  keuangan  Kabupaten  Bulukumba  masih  tergolong  masih sangat kurang dengan besar rata-rata yaitu 7,62%, walaupun memang dalam kurung periode tahun 2016  –  2020  terjadi  peningkatan  khususnya  pada  tahun  2020  yaitu  sebesar  12.25%  dan apabila dianalisis  bahaw  kotribusi  tertinggi  untuk  sumbangan/hibah  dan  bantuan  keuangan  yaitu bersumber pada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerinah daerah lainnya.
Tabel 7. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun (%) Pola Hubungan Rasio Ketergantungan 2016 90.42 Delegatif Tinggi 2017 78.26 Delegatif Tinggi 2018 83.06 Delegatif Tinggi 2019 84.22 Delegatif Tinggi 2020 78,50 Delegatif Tinggi Rata-Rata 82,89 Delegatif Tinggi
Sumber: Hasil Analisis, dioalah
Ketergantungan  keuangan  daerah  dapat  dianalisis  dengan  membandingkan  pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Sebgaiamana hasil analisis pada tabel 6.4 bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Bulukumba masih tinggi dengan rata-rata yaitu 82,89, hal ini juga terlihat  pada  tahun  2016  sebesar  90.42  %  walaupun  memang  setiap  tahunnya  mengalami penurunan  rasio  ketergantungan  yaitu  sebesar  78.50%.  selanjutnya  Ketika  rasio  ketergantungan mengalami penurunan disisi lain derajat desentralisasi mengalami peningktan. Hal ini dapat dilihat dari DDF PAD ditahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya terakhir di tahun 2020 sebesar 13.37%. artinya dapat dikatakan bahwa ketergantungan keuangan daerah disebabkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah.
Selanjutnya,  pendapatan  transfer  kontribusi  terbesar  berasal  dari  Dana  Alokasi  Umum (DAU) kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK).
Tabel 8. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun % Pola Hubungan Rasio Kemandirian 2016 10.37 Instruktif Rendah Sekali 2017 17.94 Instruktif Rendah Sekali 2018 16.94 Instruktif Rendah Sekali
2019 14.70 Instruktif Rendah Sekali 2020 16.21 Instruktif Rendah Sekali Rata-Rata 15.23 Instruktif Rendah Sekali Sumber: Hasil Analisis, dioalah
Untuk meilhat kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis dengan membandingkan PAD dengan  total  pendapatan  transfer.  Dari  analisis  data  sejak  tahun  2016  s.d.  2020  kabupaten Bulukumba  masih  tergolong  rendah  rendah  sekali  dengan  rata-ratanya  sebesar  15,23%.  Hal  ini sangat  terlihta  jelas  pada  tahun  2016  sebesar  10.37%  akan  tetapi  pada  tahun  2017  terdapat peningkatan  yang  cukup  besar  sejak  5  tahun  terakhir  yaitu  sebesar  2017  yaitu  17.94%  hal  ini disebabkan pada tahun 2017 terdapat peningkatan PAD. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningaktan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  akan  dibarengi  dengan  penurunan  rasio ketergantungan keuangan daerah, begitupun sebaliknya.
Tabel 9. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Rasio Efektivitas (%) Keterangan 2016 89.52 Cukup Efektif 2017 82.98 Cukup Efektif 2018 68.82 Kurang Efektif 2019 55.84 Tidak Efektif 2020 69.44 Kurang Efektif Rata-Rata 73,32 Kurang Efektif Sumber: Hasil Analisis, dioalah
Efektivitas  pengelolaan  keuangan  pendapatan  asli  daerah  dapat  diketahui  dengan membandingkan  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dengan  target  pendapatan  asli  daerah. Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  6.6  efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten Bulukumba masih kurang efektif dengan rata-rata sebesar 73,32%. Hal ini dapat dilihat dari tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ralisasi Pendapatan Asli Daerah terutama pada tahun 2019 sebesar 55.84 %. Artinya kabupaten Bulukumba belum merencanakan pendapatan daerahnya secara baik.

## 4. Penutup Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  bahwa  Derajat  desentraliasai  fiskal  di  Kabupaten  Bulukumba  masih tergolong  masih  kurang  baik  Pendapatan  Asli  Daerah,  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Bukan  Pajak  dan Sumbangan/bantuan  sehingga  dapat  dikatakn  bahwa  kinerja/kemampuan  keuangan  pemerintah daerah  Kabupaten  Bulukumba  masih  sangat  kurang.  Artinya  bahwa  dapat  dikatakan  bahwa ketergantungan pemda Kabupaten Bulukumba terhadap pemeritnah Pusat dan Pemerintah provinsi masih  tinggi  karena  ketergantungan  keuangan  daerah  disebabkan  oleh  besar  dan  kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu apabila ketergantungan masih tinggi maka tingkat kemandirian juga masih rencah, artinya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dikategorikan belum mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dari  rangkaian  penjelasan  diatas,  bahwa  kurangnya  derajat  desentralisasi  fiskal,  tingginya ketergantungan  dan  belum  mandirinya  pengelolaan  keuangan  di  Kabupaten  Bulukumba  salah satunya  disebabkan  oleh  aspek  efektivitas.  Hal  itu  dapat  dilhat  dari  tidak  konsistennya pengelolangan pendapatan daerah.

## Daftar Pustaka
Barzelay, M. (1991).Managing Local Development, Lesson from Spain. Policy Sciences , 24, 271-290 Digdowiseiso, Kumba., Djumadin, Zainul. Fiscal Decentralization In District Of Karawang, Indonesia. International Journal of Scientific and Technology Research (IJST R). Vol 9, Issue 02, February, 2020.  Diakses  melalui: http://repository.unas.ac.id/558/1/FiscalDecentralization-In-District- Of-KarawangIndonesia%20%28Kumba%20dan%20Zainul%20Feb%202020%29.pdf
Kuncoro, Haryo, (2000). Ekspansi Pengeluaran Pemerintah dan Responsitivitas Sektor Swasta. Jumal Ekonomi Pembangunan . 5(1) :53-59,
Kuncoro,  Mudrajad,  2003.  Ekonomi  Pembangunan  :  Teori,  Masalah  dan  Kebiijakan.  Edisi  Ketiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
Marlina.L, Indriani.M, Fahlevi.H. (2017). Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah . 6(1).Februari 2017.pp21-30
Nadeak,  Ruslina.  (2003).  Analisis  Rasio  Keuangan  Pada  APBD  Untuk  Menilai  Kinerja  Pemerintah Daerah. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE , Universitas Sanata Dharma.
Praza, Eko Indra. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah . 4(1).
Sidik,  Machmud,  (2002),  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Sebagai  Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, 13 Maret 2002.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.