## Achmad Yusuf
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN WAJIB DINIYAH
Mukhlishi 1 , Muhammad Suahaidi 2 , Sholehuddin 3 , Achmad Yusuf 4 . STKIP PGRI Sumenep, East Java, Indonesia. Balai Diklat Keagamaan Surabaya, East Java, Indonesia. Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia.
lisyi@stkippgrisumenep.ac.id. emsuhaidi27@gmail.com. sholehuddinbdk@yahoo.com. achysf@yudharta.ac.id
ABSTRACT: The education policy with the strengthening of religion is a way to maintain religious education  (diniyah),  becoming  a  foundation  in  the  development  of  the  Madurese community, especially Sumenep, which has implemented the values of the pesantren, the  Islamic  boarding  school  law  number  18  of  2019  has  been  in  the  form  of  a Regent regulation in the form of the diniyah compulsory education program. Since the enactment  of  Perbub  Number  15  of  2016  which  is  strengthened  by  Regional Regulation Number 4 of 2020. This research method uses a qualitative approach with  a  qualitative  descriptive  type.  Qualitative  descriptive  research  method  is  a research  method  that  seeks  to  describe  all  existing  symptoms  or  conditions. Researchers use interactive model analysis or dynamic  schemes. The findings of the researchers were simple indicators, there was no standard curriculum, initially there was no report card and there were no things that became the basic demands of the teaching  and  learning  program.  The  worst  thing  is  that  until  now,  government assistance is only a report card, a board, after that there is none and even so far we have  never  been  asked  to  discuss  the  procurement  of  the  goods  regarding  the procurement.
Keywords :
Effectiveness of Regent Regulations, Mandatory Diniyah Policy

## PENDAHULUAN/ INTRODUCTION
Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  sebelum  lahirnya  undang-undang  Pesantren  nomor  18 tahun  2019,  Kabupaten  Sumenep  telah  mengawali  dengan  membuat  Perbub  tentang  kebijakan  wajib belajar  pendidikan  diniyah  yang  dilaksanakan  bagi  siswa  di  kabupaten  Sumenep.  Pelaksanaanya  sejak semester genap pada tahun 2017 lalu. Khususnya di tingkat sekolah dasar, sudah berjalan dengan baik, utamanya di sekolah yang ada di kecamatan kota Sumenep  sebagai pilot project program dari peraturan bupati  (Perbup)  nomor  15  tahun  2016  tentang  wajib  belajar  pendidikan  madrasah  diniyah.  Hal  ini diperkuat  dengan  Perda  Nomor  4  tahun  2020  dan  telah  diundangkan  sejak  bulan  Juli  2020.    Produk kebijakan ini sebagai landasan yuridis pendidikan diniyah  klasikal, maupun pendidikan diniyah takmiliyah non formal. 1 Sejak awal keberadaan madrasah diniyah di Pesantren telah menyusun pembelajaran dan evaluasi secara mandiri. 2
Berbicara program wajib belajar pendidikan diniyah ini bisa dilaksanakan,” ungkapnya. Karena itu, menurut  Fajarisman,  ditahun  2018  ini  program  wajib  belajar  pendidikan  diniyah  tersebut  akan
1 Khoirul Asiah ddan Ike Yuli Mestika Dewi, Pengelolaan Wajib  Belajar  Diniyah; Konsep dan Implementasi kebiijakan  Diniyah di Sekolah Umum, (Banten: YPSIM, 2020), 15..
2 Ach.  Saiful,  Respon  Kiai  terhadap  kebijakan  Pemerintah  tentang  penyetaraan  Madrasah  Diniyah  di  Sumenep, Jurnal Kariman , Vol. I, Nomor 01 Tahun 2015. 66.
Journal MULTICULTURAL of Islamic Education p-ISSN (cetak)   : 2598-506X e-ISSN (online)  : 2598-5957
Program Magister Pendidikan Agama Islam FAI Universitas Yudharta Pasuruan http://jurnal.yudharta.ac.id/index.php/ims
Volume 4 Nomor 2 April 2021
Volume xx Nomor xx Desember 2020
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
dikembangkan di sekolah di sejumlah kecamatan di Sumenep, khususnya bagi kecamatan yang terdekat, seperti  Kalianget,  Katuan,  Manding,  Saronggi,  dan  Gapura. Jika  kegiatan  program  wajib  belajar pendidikan diniyah, yakni melaksanakan pemenuhan penguatan penyempurnaan pendidikan keagamaan dengan  memanfaatkan  lembaga  diniyah  terdekat,  dan  di  sekolah  yang  melaksanakan  pendidikan diniyah.” Harapannya,  ini  tentu  menjadi  kegiatan  untuk  berlomba-lomba  menuju  kebaikan  ( mustabiqul khairot ) untuk kesempurnaan layanan pendidikan, agar pendidikan bisa terlaksana dengan utuh dan baik.
3
Keberadaan lembaga pendidikan agama tidak hanya pengetahuan saja, namun dapat lebih pada hal subtansial  berupa  pembentukan  karakter,  sikap  dan  keperibadian  peserta  didik  yang  beriman  dan bertakwa. 4 Idealnya penidikan outcam -nya menghasilkan para generasi yang siap membangun masyarakat dan bangsanya. 5 Inilah inti dari tujuan suatu lembaga pedidikan yang punya bertanggung jawab dalam mecetak  kader  bangsa  yang  berkualitas  sesuai  dengan  kebutuhan  bangsa  dan  perkembnagan  zaman. 6 Sehingga  keberadaan  pendidikan  berbasis  keagamaan  dapat  lebih  berkontribusi  dalam  pembangunan sumberdaya manusia yang maju dan unggul.

## METODE/METHOD
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif.Metode penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berusaha  mendeskripsikan  seluruh  gejala atau  keadaan  yang  ada.  Yaitu  keadaan  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat  penelitian  dilakukan. 7 Metode  penelitian  ini  digunakan  karena  peneliti  ingin  memperoleh  data  deskriptif-objektif  tentang berbagai  produk  hukum  berupa  Perbub  atau  Perda  yang  di  ddalamnya    berisi  tentang  kebijakan Pendidiikan di Kabupaten Sumenep. Data yang diperoleh pada kondisi nyata tersebut bertujuan untuk mencapai keguanaan yang nyata, sehingga dapat memperbaiki kehidupan masyarakat (aplplied research) . 8 Peneliti menggunakan analisis model interaktif atau skema dinamis. Model ini memandang bahwa di dunia ini orang tidak berperan sebagai perilaku yang naïf dan kosong namun memiliki banyak ruang pengalaman  yang  tersimpan  dalam  pengalaman  awal  ( prior  experiences )  sehingga  dapat  menciptakan proses  kumpulan  informasi  yang  terorganisir  ( organized  knowledge )  agar  memperoleh  pengalaman  atau
3 http://infopublik.idJumat, 16 Maret 2018.
4 Moh.  Wardi,  Mengukuhkan  Posisi  Pendidika  Islam  Dallam  sistem  pendidikan  Nasional  di  Indonesia, Jurnal  at-Tuhfah , LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014. 58.
5 Ahmad  Marzuki,  Paradigma  Pendidikan  Humanistik,  dalam  Buku  Jelajah  Aliran  dan  Paradigma  Pendidikan,    (Gapura: Yayasan al-Fatah, 2014), 169.
6 Supandi,  Guru  Mardrasah  dan  Tantangan  Zaman  (Tinjauan  Pofesionalitas  Guru  Diniyah;  antara  realitas  dan  harapan), Jurnal at-Tuhfah , LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014. 27.
7 Nawawi dan Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: UGM Press, 1996), 73.
8 Bawani Imam, Metodologi Pendidikan Islam (Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 2016), 111.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
pengetahuan yang baru. 9 Dalam penelitian ini akan digunakan  berbbagai kebijakan di Sumenep menjadi data  yang  dapat  dianalisis  untuk  memperoleh  data  yang  baru  ataupun  untuk  dijadikan  perbandingan terhadap  data  yang  telah  diperoleh  sebelumnya,  sehingga  dapat  menjadi  data  pembanding  untuk melengkapi data yang telah dianalisis oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION
Sebelum  adanya  Perbub  Madin  Pemkab  Sumenep  telah  memberikan  Bantuan  Penyelenggaraan Pendidikan  Guru  Diniyah  dan  Guru  Swasta  (BPPDGS)  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan yang  selama  terabaikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  perhatian  terhadap  kesejahteraan kalangan  guru  diniyah  dan  swasta  di  lingkungan  pendidikan  Kabupaten  Sumenep  baik  yang  ada  di bawah Kementrian Agama (Kemenag) maupun Dinas Pendidikan (Disdik).
Jumlah  guru  swasta  di  Kabupaten  Sumenep  yang  cukup  besar 10 di  satu  sisi  Sumenep,  tetapi sekaligus  menjadi  beban  pemerintah  untuk  dipikirkan  kesejahteraannya.  Karena  bagaimanapun, keberadaan  guru  swasta  tidak  bisa  dinafikan.  Mereka  dengan  tekun  dan  tanpa  pamrih  memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan kehidupan anak Sumenep melalui lembaga pendidikan yang menjadi tempat mengabdi. Pemerintah tentu saja tidak bisa mengabaikan peran dan perjuangan mereka dalam bidang pendidikan, juga harus mampu mengakomodasi kepentingan guru swasta, terutama dalam aspek kesejahteraannya. Kebijakan BPPDGS ini dapat dikategorikan menjadi beberapa macam.
Pertama, bantuan untuk santri (warga belajar). Bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam  memberikan  apresiasi  terhadap  kalangan  santri  yang  menekuni  keilmuan  I  jenjang  Madrasah diniyah  (Madin)  Ula  dan  Madin  Wustho 11 serta  warga  belajar  paket  A  dan  B.  Sebab,  tiga  elemen pendidikan  ini  secara  substansial  juga  merupakan  bagian  dari  pendidikan  Kabupaten  Sumenep  yang yang  keberadaannya  sangat  bermakna  dalam  proses  pengembangan  sumber  daya  manusia  masyarakat Sumenep.    Sejak  2011-2014,  pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran  yang  cukup  besar  untuk program ini, yang mencapai Rp. 1.437.750.000, dengan rincian bahwa untuk tahun 2011 mencapai Rp. 10.370.450.000.  tahun  2012  sebesar  Rp.  8.100.000.0000,  tahun  2013  sebesar  Rp.  6.390.000.000,  dan tahun 2014 mencapai Rp. 170.000.0000.
Kedua, bantuan  untuk  pengasuh  ( ustadz ).  Dengan  bantuan  ini,  kalangan  pengasuh  pesantren  dan lembaga  pendidikan  agama,  minimal  bisa  mendapatkan  tunjangan  kesejahteraan,  sehingga  bisa
9 Syukur  Ibrahim, Panduan  Penelitian  Etnografi  Komunikasi ,  (Surabaya:  Usaha  Nasional,  1994);  bandingkan  dengan  James  P Spradley, Metode Etnograf ., 12-16.
10 Jumlah tersebut digambarkan dalam buku Sumenep dalam Angka 2014, antara lain untuk guru swasta TK mencapai 1.392 orang, SD mencapai 475 orang, SMP mencapai 1.241, SMA mencapai 837, SMK mencapai 492, guru RA mencapai 17.695, MI mencapai 46.594, M.Ts mencapai 32.637, MA berjumlah 19.759 dan guru MD mencapai 108.508 orang.
11 Madrasah  Diniyah  ini  dikenal  dengan  Istilah  Diniyah  Takmiliyah  di  bagi  3  Tingkatan.  Diniyah  Takmiliyah  Awwaliyah (DTA)  Diniyah  Takmiliyah  Wustha  (DTW)  dan  Diniyah  Takmiliyah  Ulya  (DTU).  Lihat  Tim  Penyusun, Pedoman Penyelenggaran Diniyah Takmiliyyah (Jakarta: Direktorat Pendididikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), 2.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
bermanfaat dalam melaksanakan tugas suci sebagai pendidik, terutama dalam bidang pendidikan agama, karena  bantuan  ini  diperuntukkan  untuk  kalangan  pengasuh  jenjang  madrasah  diniah ula dan wustho , yang  secara  gamblang  dapat  dijelaskan  secara  rinci,  bahwa  untuk  tahun  2011  mencapai  Rp. 5.011.200.000,  tahun  2012  mencapai  Rp.  3.960.000.000,  tahun  2013  mencapai  Rp.  2255.400.000,  dan untuk tahun 2014 mencapai Rp. 1.031.400.000.
Ketiga, bantuan  untuk  guru  swasta,  yang  telah  menjadi  kebijakan  penting  pemerintah  selama  lima tahun. Bupati sebagai pemangku kebijakan, selalu mendorong agar nasib guru swasta bisa dipikirakan melalui penyediaan anggaran untuk kesejahteraan mereka, walaupun dengan angka yang masih terbatas. Akan  tetapi,  komitmen  pemerintah  dalam  mendorong  partisipasi  kalangan  guru  swasta  di  wilayah Kabupaten  Sumenep  tetap  dilakukan  secara istiqomah ,  untuk  tahun  2011,  pemerintah  Kabupaten Sumenep  telah  menyediakan  anggaran  sebesar  Rp.  8.206.200.000,  kemudian  tahun  2012  sebesar  Rp. 7.075.800.000, tahun 2013 sebesar Rp. 4.044.600.000 dan tahun 2014 mencapai Rp. 1.848.600.000.
Kebijakan bantuan transport untuk guru swasta ini merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  menghargai  jerih  payah  para  guru  swasta,  walaupun  masih  sebatas  nominal yang  sangat  minim,  karena  setiap  guru  swasta  (untuk  sementara)  hanya  mendapatkan  Rp.  300.000 selama  6  bulan  dalam  setahun.  Angka  tersebut  memang  sangat  kecil  apabila  dibandingkan  dengan pengabdian  dan  perjuangan  para  guru  swasta  dalam  mengembangkan  pendidikan  di  Kabupaten Sumenep secara suka cita, akan tetapi penetapan angka tersebut dilakukan karena problem keterbatasan anggaran,  sehingga  dalam  tahun-thun  berikutnya,  jumlah  bantuan  tersebut  harus  ditingkatkan  dan disesuaikan  dengan  tingkat  kebutuhan  masyarakat.  Bantuan  untuk  guru  swasta  ini  diberikan  terhadap sejumlah  guru  yang  tersebar  di  sejumlah  satuan  pendidikan  swasta,  baik  SD,  MI,  SLB,  SMP,  M.Ts, Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha. 12
Saat ini penerapan wajib Diniyah itu hanya kawasan Kecamatan Kota saja, namun Perbub Wajiib Madin  telah  diperkuuat  dengan  Perda  Nomor  4    tahun  2020,  maka  dengan  ini  legalitas  wajib  madin tidak  hanya  di  wilyah  daratan  dan  perkotaan  saja.  Adapun  tingkatannya  dari    Ula,  Wustha  dan  Ulya, Pemkab  Sumenep  di  tahun  2017  saja  telah  mengalokasikan  anggaran  sebesar  Rp  1,9  miliar  untuk program  wajib  Diniyah.  Dari  besaran  anggaran  tersebut,  Rp  1,1  miliar  dialokasikan  untuk  pengadaan buku dan kurikulum. Sedangkan sisanya untuk honor guru, ujian semester dan rapat. 13
Mengenai awal munculnya perbu adalah berawal dari beberapa tokoh Di Sumenep ketika ditemui koran ini memberikan pendapat yang berbeda. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Sumenep Habib Jakfar menilai bahwa program ini sangat bagus buat insan-insan pendidikan Diniyah dan perlu di back up total, artinya ini suatu trobosan luar  biasa bapak Bupati Sumenep KH. A. Busyro
12 Bantuan untuk guru swasta juga pernah diberikan pada tahun sebelumnya oleh pemerintah daerah kabupaten sumenep, pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.495.200.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 3.945.600.000, melalui pos anggaran BKPP Kab. Sumenep.
13 http://sumenepkab.go.id diakses 12 Mei 2019
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Karim, untuk  merangkul dalam tanda kutip anak-anak yang memang orang tuanya tidak begitu paham dengan  pendidikan  agama.  "Kesan  awal  terpaksa  anak-anak  mereka,  tapi  lama  kelamaan  ketika lillahita'ala dari keterpaksaan menjadi kebutuhan" tuturnya saat diminta keterangan, kamis, 19/04/2018. Selaku  pelaksana  dilapangan,  beliau  betul  betul  mengharap  dukungan  masyarakat,  teruama  mulai  dari legislatifnya  samapai  eksekutifnya  dan  tokoh  masyarakat  yang  lain  untuk  betul-betul  mendukung program trobosan yang menjadi amal jariah bapak Bupati Sumenep ini.
Penilaian bahwa  ini  adalah  program  yang masih  jauh  dari  kata  sempurna,  namanya  program  dari sisi  pelaksanaan  dan  seterusnya  masing  masing  dari  kita  mengambil  peran  dalam  tanda  petik mengamankan program ini, "Sehingga kalau pendananaannya sekian, yang sampai kebawah, maaf tidak terlalu  banyak  hilang  di  tengah"  kata  ketua  FKDT  sumenep  itu.  Disinggung  maksimal  tidaknya pilot projec program wajib belajar Madrasah Diniyah di perkotaan, beliau mengungkapkan kalau indikatornya sederhana, contoh ada murid ada pembelajaran, ada raport dan ada hal hal yang  menjadi tuntutan dasar dari  program  belajar  mengajar,  Tetapi  bagaimana  bisa  memaksimalkan  sedangkan  buku  panduan  dan juknis itu tidak ada. Parahnya sampai saat ini bantuan pemerintah hanya raport, papan , setelah itu tidak ada  dan  bahkan  selama  ini  kami  tidak  pernah  diajak  rembuk  dalam  pengadaan  barang  itu  urusan pengadaannya.
Berikut data yang diproleh dari informan terkait pelaksanaan wajib Diniyah di Kabupaten Sumenep
DATA LAPANGAN EFEKIVITAS PROGRAM WAJIB DINIYAH DI KOTA SUMENEP SDN II Bangkal II Point data Analisis Singkat Tanggal penggalian data Hasil Wawancara dengan
Kepala Sekolah Kusmiyati. Pelaksanaan wajib diniyah di SDN II Bangkal telah berjalan 3 tahun terhir mulai tahun 2016- 2018 tahun ini.  Awalnya sekolah ingin mendirikan Diniyah sendiri dengan memanfaatkan guru Agama dan Baca Tulis al-Qur’an (BTQ), namun dirasa tidak baik bagi diniyah yang sudah berdiri dan para guru ngaji yang ada diniyahnya. Ahirnya pihak sekolah memberikan keleluasaan pada siswa melalui sosialisasi dengan wali siswa untuk menyekolahkan para putra- putrinya agar sekolah diniyah
Kelebihan: - Sekolah terbantu adanya Wajib Diniyah.
- Sertifikat/ijazah menjadi syarat masuk ke jenjang di atasnya
- Pihak sekolah dapat bersinergi dengan tokoh agama dan guru ngaji seta pihak lembaga diniyah.
Kekurangan:
- Tidak monitoring dan evaluasi baik sekolah dan Dinas Pendidikan
- Pihak SDN II Bangkal dan lembaga diniyah tidak diikat dengan MoU. Selasa, 31 Juli 2018
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
yang dekat dengan rumah masing-masing siswa. Pelakasanaan wajib diniyah bagi siswa SDN II Bangkal ketika berbarengan dengan kegiatan ekstrakurikuler (pramuka) dalam menghadapi ujian sekolah, maka siswa minta ijin untuk tidak masuk diniyah. Pihak Sekolah atau Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan wajib Madin. Pihak sekolah tidak ada MoU dengan pelaksana diniyah dimaksud. Adanya wajib diniyah Sekolah terbantu agar para siswa bisa lebih bisa membaca al-Qur’an dan memperoleh tambahan ilmu agama. Sertfikat/ijazah menjadi prasayarat apabila melanjutkan kejenjang di atasnya (SMP/MTs). SDN Kebunanagung Wawancara dengan bapak Sajjadi, Guru SDN Kebunangung Pelaksanaan wajib diniyah di
SDN II Bangkal telah berjalan 1 tahun terahir, hanya ada 2 siswa yang belum masuk diniyah. Pihak sekolah melakukan sosialisasi wajib diniyah dengan wali murid dan mengarahkan siswanya untuk sekolah diniyah di sore hari. Pihak Sekolah atau Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan wajib Madin. Pihak sekolah tidak ada MoU dengan pelaksana diniyah dimaksud. Adanya wajib diniyah Sekolah terbantu agar para siswa bisa lebih bisa membaca al-Qur’an dan memperoleh tambahan ilmu agama.
Kelebihan: - Sekolah terbantu adanya Wajib Diniyah.
- Pihak sekolah dapat bersinergi dengan tokoh agama dan guru ngaji serta pihak lembaga diniyah.
Kekurangan:
- Sekolah dan Dinas Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi.
- Pihak SDN Kebunagung dan lembaga diniyah tidak diikat dengan MoU. Selasa, 31 Juli 2018 SDN Pandian I   Wawancara dengan Ibu Elliya W Pelakasanaan Wajib Diniyah Kelebihan:
- Sekolah hanya melaksanakan Kamis, 2 Agustus
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957
Volume 4 Nomor 2 April 2021
Dipasrakan Ke Daerah Terdekat Para Siswa. Siswa Yang Masuk Diniyah Hanya Kelas I Dan II . Kegiatan Ekstra Dilakukan Pada Jumat Sore Dan Hari Ahad. Pihak sekolah tidak ada MoU dengan pelaksana diniyah dimaksud. Sekolah hanya melaksanakan Perbub dan tidak mau ikut campur dengan pihak diniyah sebagai pelaksana tehnis. Perbub adanya Wajib Diniyah.
- Pihak sekolah memasrahakan penuh pada siswa untuk sekolah Diniyah.
- Memasrahkan kebijakan penuh pelakasanaan Wajib Diniyah ke lembaga pelakasana.
- Data siswa sekolah Diniyah hanya kelas I dan II
Kekurangan:
- Sekolah dan Dinas
Pendidikan tidak melakukan monitoring dan evaluasi. - Pihak SDN Pandian dengan lembaga diniyah tidak diikat dengan MoU. - Komunikasi tidak terjadi intensif antar sekolah dan Diniyah pelaksana 2018 SMPN 2 Sumenep Wawancara dengan Bapak Miftahul Munir Waka Kurikulum Pelakasanaan Wajib Diniyah melakukan MoU
dengan MDT al-Husna, tempat yang digunakan adalah SMPN 2 Sumenep. Guru pengajarnya adalah dari MDT al-Husna dan Guru BTQ serta guru Agama dari SMPN 2 Sumenep. Hari pelaksanaan wajib Diniyah selama 3 hari (senin, selasa dan Rabu).
Kelebihan:
- Pihak SMPN 2 Sumenep dan lembaga diniyah diikat dengan MoU (sebagaimana terlampir)
- Pihak sekolah dapat bersinergi dengan tokoh agama dan guru ngaji serta pihak lembaga diniyah.
- DPKS melakukan monitoring secara berkala tentang pelaksanaan wajib Madin.
Kekurangan:
- Semestinya dibuat pilot project
bagi pelaksanaan Madin yang baik sesuai amanat Perbub. - Kurikulum tidak diformat dan digodok oleh tim pengembangan kurikulum. Kamis, 2 Agustus 2018

## KESIMPULAN/CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitii menganalisis tentang efektivitas tentang pelaksanaan Perbub program Wajib Diniyah:   ada dua Model yakni  mandiri  dan  model  mitra,  hal  ini  terjadi  dengan  pertimbangan  adanya  beberapa  problem  yang ditemukan sebagai berikut:
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
1. Belum ada kurikulum baku yang menjadi acuan pembelajaran
2. Juknis belum jelas dan tidak terdistribusi
3. Tidak ada grand desain dalam tataran pelaksanaannya
4. Pelaksanaannya pembelajaran hanya 6 hari, tidak sesuai Perbub
5. Pentingnya  koordinasi  dan  komunikasi  yang  intensif  antara  Dinas  Pendidikan  Sumenep    dan Kementrian Agama Sumenep.
Berdasarakan temuan peneliti, agar pelaksaan wajib diniyah lebih baik dan lebih maksimal peneliti merekomendasikan sebagai berikut:
1. Dinas pendidikan harus melakukan distribusi Juknis Program Wajib Pendidikan Diniyah ke setiap sekolah  pelaksana,  agar  para  kepala  sekolah  memiliki  patokan  dan  tidak  bingung  dalam pelaksananya
2. Dinas pendidikan perlu mempercepat penyediaan buku ajar, agar pelaksana wajib diniyah berjalan maksimal
3. Perlu  konsep  riil  pelaksanaan  pengawasan  pelaksanaan  wajib  diniyah  secara  sistematis,  baik pengawasan  yang  dilakukan  oleh  dinas  pendidikan  ke  satuan  pendidikan  (SDN)  maupun pengawasan dari SDN ke madin terkait
4. Perlu  dibetuk  tim  pengembangan  kurikulum  dan  disusun  kurikulum  wajib  diniyah  sesuai  dengan amanat Perbup No. 15 Tahun 2016
5. Dinas pendidikan perlu memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru wajib diniyah
6. Perlu  disusun grand desain program  wajib  diniyah  yang  dirumuskan  berdasarkan  karakteristik  dan kebutuhan masyarakat Sumenep dan melibatkan stakeholder pendidikan di Sumenep.

## DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES
Asiah,  Khoirul  dan  Dewi,  Mestika,  Yuli,  Ike,  Pengelolaan  Wajib  Belajar  Diniyah;  Konsep  dan implementasi kebiijakan Diniyah di Sekolah Umum, Banten: YPSIM, 2020.
Creswell, John W., Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif dan Mixed, Cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
http://infopublik.id dikases Jumat, 16 Maret 2018 http://sumenepkab.go.id diakses 12 Mei 2019.
Ibrahim, Syukur, Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
Imam, Bawani, Metodologi Pendidikan Islam Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 2016.
Marzuki,  Ahmad,  Paradigma  Pendidikan  Humanistik,  dalam  Buku  Jelajah  Aliran  dan  Paradigma Pendidikan,  Gapura: Yayasan al-Fatah, 2014.
MULTICULTURAL p-ISSN: 2598-506X, e-ISSN: 2598-5957 Volume 4 Nomor 2 April 2021
Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1992.
Nawawi  dan  Martini.,  Penelitian  Terapan  Yogyakarta:  UGM  Press,  1996.Saiful,  Ach.,,  Respon  Kiai terhadap  kebijakan  Pemerintah  tentang  penyetaraan  Madrasah  Diniyah  di  Sumenep,  Jurnal  Kariman, Vol. I, Nomor 01 Tahun 2015.
Supandi, Guru Mardrasah dan Tantangan Zaman (Tinjauan Pofesionalitas Guru Diniyah; antara realitas dan harapan), Jurnal at-Tuhfah, LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014.
Tim  Penyusun,  Pedoman  Penyelenggaran  Diniyah  Takmiliyyah  Jakarta:  Direktorat  Pendididikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009.
Tim Penyusun, Sumenep dalam Angka, Pemkab Sumenep. 2014.
Wardi, Moh., Mengukuhkan Posisi Pendidika Islam Dallam sistem pendidikan Nasional di Indonesia, Jurnal at-Tuhfah, LP3M STAI Sunan Giri Ponorogo, Vol.3. Nomor 4. 2014.