## PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR HALAL FOOD DI KABUPATEN BANGKALAN
Amaliatus Sholihah 1), Firman Setiawan 2)
1,2) Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura
1,2) amaliatussholihah123@gmail.com , firman.setiawan@trunojoyo.ac.id

## ABSTRACT
The  existence  of  Law  Number  33  of  2014  which  was  passed  on  October  17,  2019  has  changed  the nature of halal certification which was originally voluntary for business actors to become mandatory. But  in  reality,  until  now  in  Indonesia  there  are  still  many  MSME  actors  who  have  not  implemented halal  certification.  In  fact,  this  Halal  certificate  should  be  part  of  the  responsibilities  and  duties  of MSME  players  to  ensure  product  safety  through  a  system  set  up  by  the  Halal  Product  Guarantee Agency (BPJPH). . Therefore, understanding what they think, what they do, as well as the perceived social influence, is very important to identify interest in a particular thing. Like the interest to do halal certification. This research is descriptive qualitative  through phenomenological analysis. The process of  collecting  this  data  will  be  carried  out  using  the  interview  method  and  observations  made  on MSMEs in Bangkalan Madura Regency. The results of this study indicate that there are three aspects contained in  the  Theory of Planned Behavior, namely  attitudes, subjective  norms, and perceptions of behavior  control.  able  to  influence  MSME  actors  in  carrying  out  halal  certification.  As  long  as someone  always  displays  this  behavior  as  a  positive  thing,  then  there  is  motivation  so  that  there  is hope to fulfill this request, as well as facilities that support someone in doing something, then with this MSME actors can carry out halal certification easily.

## ABSTRAK
Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang disahkan pada 17 Oktober 2019 telah merubah sifat sertifikasi  halal  yang  semula  bersifat voluntary (sukarela)  bagi  pelaku  usaha  berubah  menjadi mandatory (wajib). Namun kenyataannya, sampai saat ini di Indonesia masih banyak pelaku UMKM yang  belum  melaksanakan  sertifikasi  halal.  Padahal,  sertifikat  Halal  ini  seharusnya  menjadi  bagian dari  tanggung  jawab  dan  tugas  para  pelaku  UMKM  untuk  memastikan  keamanan  produk  melalui sistem  yang  dibuat  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH).  Berdasarkan permasalahan  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pendapat  pelaku  UMKM  dalam melakukan sertifikasi halal. Karena itu,  memahami apa yang mereka pikirkan, mereka lakukan, serta pengaruh sosial yang dirasakan, menjadi suatu hal yang sangat penting  untuk mengidentifikasi minat akan  suatu  hal  tertentu.  Seperti  minat  untuk  melakukan  sertifikasi  halal.  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  kualitatif  melalui  analisis  fenomenologis.  Proses  pengumpulan  data  ini  akan  dilakukan dengan  melakukan  metode  wawancara,  dan  observasi  yang  dilakukan  pada  UMKM  yang  ada  di Kabupaten  Bangkalan  Madura.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  adanya  tiga  aspek  yang terdapat  pada Theory  of  Planned  Behavior yakni  sikap,  norma  subjektif,  dan  persepsi  kontrol perilaku,  diketahui  mampu  untuk  mempengaruhi  para  pelaku  UMKM  dalam  melakukan  sertifikasi halal.  Selama  seseorang  itu  selalu  menampilkan  perilaku  tersebut  sebagai  suatu  hal  yang  positif, kemudian  adanya  motivasi  sehingga  timbulah  harapan  untuk  memenuhi  permintaan  tersebut,  serta fasilitas  yang  mendukung  sesorang  dalam  melakukan  suatu  hal,  maka  dengan  ini  para  pelaku UMKM dapat melaksanakan sertifkasi halal dengan mudah.
Kata kunci : Sertifikasi halal; UMKM
1. Pendahuluan
Industri  halal  kini  menjadi  prioritas penting  dalam  strategi  pembangunan  ekonomi negara  dan  sudah  menjadi  bagian  dari pembangunan  negara,  bukan  hanya  sebagai pelengkap.  Malaysia  baru-baru  ini  menduduki peringkat  Global  Islamic  Economic  Index (GIE),  bersama  dengan  Arab  Saudi,  selama delapan  tahun  berturut-turut  yang  menempati peringkat  ke-2,  kemudian  Uni  Emirat  Arab (UEA) berada di peringkat ke-3, dan Indonesia sebagai  peringkat  yang  ke-4.  (Febriyani  dan Nawawi  2022).  Berdasarkan  data  Global Islamic Economy Report 2016-2017, Indonesia masuk  dalam  jajaran  10  besar  produsen industri  halal  dunia.  Secara  keseluruhan,  total pengeluaran  global  di  industri  halal  mencapai US$2,97  triliun.  Jumlah  yang  setara  dengan US$1,9  triliun  atau  Rp25.270  triliun  berasal dari  sektor  pangan.  Saat  ini,  Indonesia  tidak masuk  dalam  10  besar  industri  makanan Halal(Waharini dan Purwantini 2018).
Produk  halal  harus  menjadi  bagian integral  dan  tak  terpisahkan  dari  perdagangan global  dan  praktik  bisnis  yang  membutuhkan standar  internasional  dan  standar  kualitas  untuk mendapatkan  kepercayaan  konsumen  lintas batas.  Hal  ini  memudahkan  arus  barang,  jasa, modal dan informasi antar negara. Perdagangan internasional  memiliki  pengaruh  yang  sangat besar  terhadap  perekonomian  antara  negara- negara  tersebut,  yang  dapat  menciptakan suasana yang menguntungkan  yang mendukung perdagangan timbal  balik dan membuat produksi  dan  pemasaran  barang  lebih  efisien. Banyak  ahli  menyimpulkan  bahwa  manfaat perdagangan  lintas  batas  lebih  besar  daripada manfaat kompetisi militer dan perluasan wilayah (Maal 2020).
Bagi  umat  Islam,  kehalalan  makanan menjadi  perhatian  yang  mendesak.  Makanan halal  adalah  makanan  yang  sesuai  dengan ketentuan  dan  standar  syariat  Islam.  Standar kehalalan  meliputi  halal  pada  hakikatnya,  halal dalam  cara  memperolehnya,  halal  dalam penyimpanan,  halal  dalam  pengangkutan  dan halal  dalam  penyajiannya.  Oleh  karena  itu, sertifikat  Halal  diperlukan  untuk  setiap  produk yang  ditampilkan  untuk  memastikan  keamanan produk (Nukeriana, 2018).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33
Tahun  2014,  secara  resmi  disahkan  pada  17 Oktober 2019. Undang-undang tersebut menyatakan  bahwa  produk  yang  diimpor, dipindahkan,  dan  diperdagangkan  di  Indonesia harus  bersertifikat  halal.  Ditegaskan  dengan Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun 2021  dalam  Pasal  2  Ayat  1,  yang  menyatakan bahwa  produk  yang  diproduksi  oleh  usaha mikro  dan  menengah  harus  bersertifikat  halal. Akibatnya,  jenis  sertifikasi  halal  yang  semula bersifat  sukarela  bagi  pengusaha  berubah menjadi sertifikasi mandatory (wajib).
Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah bermaksud untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap keselamatan  konsumen  muslim  melalui  BPJH untuk  mendapatkan  informasi  tentang  status kehalalan  produk.  Sehingga  menghilangkan keraguan  konsumen  untuk  mengkonsumsi produk  tersebut.  Selain  itu,  undang-undang tersebut  menjelaskan  bahwa  mengingat  tren global  terhadap  konsumsi  produk  halal  baik  di wilayah  Islam  maupun  non-Islam,  persyaratan sertifikasi  dapat  berdampak  pada  peningkatan nilai jual dan daya saing di pasar.
Kebutuhan Islam dalam segala hal yang berhubungan  dengan  produk  Halal  harus didukung  dengan  jaminan  kehalalan.  Namun kenyataannya  berdasarkan  informasi  statistik yang diperoleh LP-POM MUI (sebagai Lembaga  Sertifikasi  Halal  di  Indonesia)  selama 5 (lima) tahun (2012-2017) mengenai informasi sertifikasi  halal  produk  dan  dapat  dilihat  secara total  259.984  .  Produk  yang  diproduksi  oleh 6.055  perusahaan  di  seluruh  Indonesia,  hanya 7.764  produk  yang  memiliki  sertifikasi  Halal. Artinya  lebih  dari  97%  (sembilan  puluh  tujuh persen)  produk  yang  beredar  di  masyarakat belum  menyelesaikan  proses  sertifikasi  Halal. Jelas  bahwa  jumlah  produk  yang  belum mendapatkan  sertifikasi  Halal  masih  sangat tinggi,  termasuk  undang-undang  JPH  yang diundangkan  pada  tahun  2014  (Adiwijaya, 2019).  Ini  tidak  berarti  bahwa  itu  haram,  tetapi mungkin  berarti  bahwa  produk  tersebut  belum diajukan  untuk  sertifikasi  Halal.  Hal  ini membuktikan  bahwa  jumlah  umat  Islam  yang banyak  tidak  menjamin  produk  yang  beredar luas adalah produk yang dijamin halal.
Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu  Kabupaten  di  wilayah  Madura  yang berpenduduk muslim. Jumlah penduduk Bangkalan  adalah  970.894  orang  menurut
Badan  Pusat  Statistik.  Hampir  98  persen beragama  Islam  (Qomaro,  tt).  Bangkalan  juga merupakan  salah  satu  kabupaten  administratif di  Madura,  rumah  bagi  ribuan  UKM  penghasil makanan dan minuman (Haliza 2021). Padahal, meski dikenal mayoritas penduduk muslim dan memiliki  ribuan  UMKM  di  bidang  makanan dan  minuman,  masih  banyak  UMKM  yang belum  menyelesaikan  sertifikasi  Halal.  Ada beberapa  alasan  mengapa  UKM  enggan mengajukan  sertifikasi  Halal,  antara  lain anggapan  bahwa  memperoleh  sertifikasi  Halal hanya  membuang-buang  waktu,  uang  dan tenaga,  dan  mereka  juga  beranggapan  bahwa mengajukan  sertifikasi  Halal  memerlukan proses  yang  agak  lama  dan  ada  yang  menjaga produknya.  .  dijual  tanpa  sertifikat  Halal,  ada juga yang produknya masih belum memerlukan sertifikat  Halal  karena  penjualannya  masih lokal  (Mushof  2014).  Padahal,  sertifikat  Halal ini  seharusnya  menjadi  bagian  dari  tanggung jawab  dan  tugas  para  pelaku  UMKM  untuk memastikan  keamanan  produk  melalui  sistem yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Dilihat  dari  sikap  para  pelaku  UMKM, baik  merespons  dengan  baik  atau  tidak, menerima  atau  menolak  adanya  regulasi  yang mewajibkan  sertifikasi  halal,  ini  merupakan wujud  dari  perilaku  konsumen.  Teori  perilaku konsumen menjelaskan proses tindakan konsumen  dipengaruhi  oleh  sesuatu  untuk mencapai keluaran tertentu (Sulistiyarini, 2012). Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu itu  berguna,  itu  membangkitkan  minat,  yang pada  gilirannya  menciptakan  kepuasan.  Ketika kepuasan menurun, demikian juga minat, maka minat  tidak  konstan  tetapi  cepat  berlalu  atau berubah (Leonel da Cruz, et al, 2015).
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  dengan melihat  berbagai  permasalahan  yang  ada,  pada para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal peneliti tertarik untuk mengkaji dan  melakukan penelitian dengan  judul “Perilaku Pelaku UMKM Sektor Halal Food dalam Melakukan Sertifikasi Halal Produk di Kabupaten  Bangkalan  (Analisis  Pendekatan Theory of Planned Behavior )
2. Tinjauan Pustaka
2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Menengah
(UMKM), UMKM
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1. Perorangan atau badan usaha perseorangan yang  memenuhi  kriteria  sebagai  berikut berhasil menjalankan usaha mikro:
a. Sebuah.  Memiliki  kekayaan  bersih paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima puluh  juta  rupiah),  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha; atau
b. Memiliki  hasil  penjualan  tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000 (300.000.000 rupiah)
2. Usaha kecil adalah usaha mandiri produktif  yang  dilakukan  oleh  orang perseorangan  atau  perusahaan  yang  bukan merupakan  afiliasi  atau  anak  perusahaan dari  perusahaan  yang  baik  langsung maupun  tidak  langsung  dimiliki  atau dikuasai  oleh  perusahaan  menengah  atau besar  yang  memenuhi  kriteria  usaha  kecil sebagai berikut:
a. Kekayaan bersih lebih dari
Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan untuk keperluan usaha atau b. Omset tahunan lebih dari Rp 300.000.000  (Rp  tiga  ratus  juta)  dan tidak lebih dari Rp 2.500.000.000 (Rp dua miliar lima ratus juta).
3. Usaha  menengah  adalah  usaha  keuangan produktif  yang  dilakukan  sendiri  oleh orang  perseorangan  atau  korporasi  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau cabang  korporasi  yang  dimiliki  baik langsung  maupun  tidak  langsung  oleh usaha  kecil  atau  korporasi  besar  yang mempunyai  jumlah  kekayaan  bersih  atau hasil  penjualan  tahunan  yang  dikuasainya atau  menjadi  bagian  dari  .  mereka  dengan kriteria sebagai berikut:
a. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) sampai dengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan komersial atau
b. Omzet tahunan di atas 2.500.000.000  rupiah  (dua  miliar lima  ratus  juta  rupiah)  dan  tidak lebih  dari  500.000.000  rupiah  (lima puluh miliar rupiah)
Dasar  kegiatan  UMKM  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah Bab  2  Dasar  dan  Tujuan  2.  Adapun alasannya dijelaskan sebagai berikut:
a. Keluarga  merupakan  asas  di  balik pencarian penguatan usaha mikro, kecil, dan  menengah  sebagai  bagian  dari perekonomian nasional, yang dilakukan atas  dasar  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  keterpaduan,  efisiensi  dan pemerataan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan.  kemajuan.  dan  kesatuan ekonomi  nasional  untuk  kemaslahatan seluruh rakyat.
b. Demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah yang diselenggarakan sebagai  unit  pembangunan  ekonomi nasional  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan rakyat.
c. Kebersamaan  merupakan  prinsip  yang mendorong  peran  bersama  seluruh usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  serta dunia  usaha  dalam  operasionalnya untuk mencapai kesejahteraan manusia. d. Kinerja  yang  adil  adalah  prinsip  yang didasarkan  pada  pemberdayaan  usaha mikro,  kecil  dan  menengah  dengan mengutamakan  kinerja  yang  adil  untuk menciptakan  lingkungan  bisnis  yang adil, menguntungkan dan kompetitif.
e. Pembangunan berkelanjutan adalah prinsip yang secara sistematis bertujuan untuk  mendorong  proses  pembangunan melalui  penguatan  usaha  mikro,  kecil, dan  menengah  secara  terus  menerus untuk  membentuk  perekonomian  yang tangguh dan mandiri.
f. Berwawasan  lingkungan  adalah  asas pemberdayaan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  yang  dilakukan  dengan mempertimbangkan dan mengutamakan perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup.
g. Kemandirian adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dilakukan  dengan  menghargai  dan mengutamakan  peluang,  keterampilan, dan  kemandirian  usaha  mikro,  kecil, dan menengah.
h. Keseimbangan kemajuan adalah prinsip penguatan  usaha  mikro,  kecil  dan
menengah, yang bertujuan untuk menjaga  keseimbangan  pembangunan ekonomi  daerah  dalam  unit  ekonomi nasional.
i. Kesatuan  ekonomi  nasional  adalah  asas penguatan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah,  yang  merupakan  bagian  dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.
Pada  tahun  2008,  tujuan  usaha  mikro tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang  Usaha  Mikro  dan  PME,  yaitu  H. mengembangkan  dan  mengembangkan usahanya sebagai bagian dari
pembangunan ekonomi berdasarkan
demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
2.2 Sertifikasi Halal
Sertifikasi  halal  adalah  proses  sertifikasi produk  atau  layanan  sesuai  dengan  ketentuan hukum  Syariah  Islam.  Sertifikasi  halal  pertama kali  diperkenalkan  di  Amerika  Serikat  pada 1960-an  untuk  menjamin  Muslim  yang  tinggal di  negara  non-Muslim  dapat  memenuhi kebutuhan  mereka  sesuai  dengan  ketentuan agama  mereka.  Halal  adalah  persyaratan  wajib untuk  semua  produk  dan  layanan  yang digunakan  oleh  umat  Islam  dan  saat  ini dianggap  sebagai  standar  kualitas  produk. Standar  mutu  kehalalan  berlaku  untuk  proses penyediaan  dan  produksi  makanan,  kosmetika, farmasi  dan  alat  kesehatan,  serta  pelayanan yang  terkait  dengan  produk  halal  tersebut. (Noordin 2014). Menurut (Mela, 2019) Sertifikasi  Halal  ( Halal  Certification )  adalah pembahasan  yang  bersumber  dari  prinsip  dan tata  cara  agama  Islam  yang  harus  dapat membuktikan  bahwa  suatu  produk  aman,  baik dan  dapat  digunakan  oleh  umat  Islam  sesuai dengan hukum Syariah. Dengan sertifikat Halal ini,  maka  dapat  menjamin  keamanan  produk untuk  dikonsumsi  umat  Islam.  Al-Quran  Al- Baqarah  ayat  168  menyatakan  prinsip  dasar sertifikasi  halal  adalah  halal  (dibolehkan)  dan thoyyiban (bermanfaat).
Artinya:  Hai  sekalian manusia,  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari apa  yang  terdapat  di  bumi,  dan  janganlah kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan; karena  sesungguhnya  syaitan  itu  adalah musuh yang nyata bagimu.
Pada dasarnya kebermanfaatan sertifikat Halal MUI memiliki beberapa faktor
penekan selain kepentingan konsumen, pengusaha  dan  negara  itu  sendiri,  dalam  hal ini  pemerintah  daerah  dan  MUI  itu  sendiri. Selain  itu,  sertifikasi  halal  masuk  akal  untuk menghilangkan  keraguan  konsumen  tentang kualitas  halal  makanan.  Di  Jatinangor, keraguan konsumen terhadap kehalalan makanan terungkap. Misalnya, masalah penggunaan  ayam  yang  lelah  (mati  kemarin) cepat  menyebar  di  kalangan  konsumen,  dan efeknya  sangat  merugikan  produsen,  karena mengurangi atau bahkan mematikan penjualan.(Agustina dkk., 2019).

## 2.3 Theory of Planned Behavior
Menurut  (Ajzen, 1991), teori perilaku terencana  adalah  teori  tindakan  rasional  yang diperluas  dengan  menambahkan  kontrol perilaku  yang  diamati.  Dalam  teori  perilaku terencana,  seseorang  hanya  dapat  bertindak ketika  mereka  mengendalikan  perilakunya karena didasarkan pada suatu tujuan atau niat. (Ajzen,1991). Ajzen menambahkan Perceived Behavior  Control (PBC)  sebagai  konstruk yang  tidak  ada  di  TRA.  Teori  perilaku terencana  menunjukkan  bahwa  tindakan manusia  dipandu  oleh  tiga  faktor,  yaitu keyakinan  tentang  hasil  perilaku  dan  evaluasi hasil  perilaku  ( behavioral  belief ),  keyakinan tentang  harapan  normatif  orang lain, motivasi untuk  memuaskan  adanya  harapan  tersebut ( normative belief ). keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat  perilaku  dan  persepsi  kekuatan faktor-faktor  tersebut (locus  of  contro l).
(Hawa’im,2010). (Ajzen, 1991) Teori perilaku terencana  menjelaskan  bahwa  sikap  terhadap perilaku  merupakan  hal  penting  yang  dapat memprediksi  tindakan,  meskipun  perlu  untuk mempertimbangkan  sikap  seseorang  ketika menguji standar subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan seseorang harus diukur. Ketika ada  sikap  positif,  dukungan  dari  orang-orang dan citra  kelegaan karena  tidak  ada hambatan untuk berperilaku, niat untuk berperilaku lebih tinggi. Dalam teori perilaku terencana terdapat 3  variabel  bebas,  yang  pertama  adalah  sikap terhadap perilaku, dimana seseorang mengevaluasi sesuatu yang positif dan negatif. Yang  kedua  adalah  faktor  sosial  yang  disebut norma  subjektif,  yang  terkait  dengan  tekanan sosial  yang  dirasakan.  Ketiga,  behavioral control,  yaitu  persepsi  seseorang  tentang mudah  atau  sulitnya  melakukan  perilaku
tertentu,  yang  berkaitan  dengan  keyakinan yang  dimiliki  seseorang  tentang  perilaku tersebut.
1. Sikap Sikap  adalah  penilaian,  perasaan,  dan disposisi  yang  konsisten  yang  disukai  atau tidak disukai seseorang tentang objek  atau ide (Kotler  dan  Amstrong,  2007).  Beberapa  ahli manajemen  pesanan  mendefinisikan  sikap sebagai  perasaan  konsumen  (positif  dan negatif) tentang suatu barang setelah mengevaluasi barang tersebut. Semakin banyak  item  yang  dinilai,  semakin  banyak sikap  yang  terbentuk.  Sikap  memiliki  fungsi ganda,  yaitu  fungsi  adaptif,  pertahanan  ego, ekspresi  nilai  dan  pengetahuan  (Oentoro 2010).  Sikap  konsumen  merupakan  respon yang diberikan oleh pesan iklan dan dirasakan oleh  konsumen.  Implikasinya  adalah  bahwa sikap  adalah  kecenderungan  untuk  merespon secara  positif  atau  negatif  terhadap  sesuatu. Menurut  (Darmiyati  1995)  sikap  memiliki tiga komponen, yaitu:
1. Kognitif (kepercayaan). Komponen kognitif terdiri dari kepercayaan konsumen terhadap barang tersebut.
2. Afektif  (perasaan).  Komponen  afektif adalah  perasaan  atau  respon  emosional terhadap suatu objek
3. Perilaku  (daya  tanggap).  Komponen behavioral  adalah  kecenderungan  untuk merespon  suatu  objek  atau  aktivitas dengan perilaku tertentu.
Selanjutnya  (Darmiyati  1995)  sikap sosial dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ini, individu membentuk sikap tertentu  terhadap  objek  psikologis  yang dihadapinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi  pembentukan  sikap,  antara lain.
1. Pengalaman pribadi, pengalaman pribadi  biasanya  meninggalkan  kesan yang  kuat,  baik  sikap  positif  maupun negatif.
2. Budaya, Budaya merupakan pengaruh yang  sangat  penting  terhadap  sikap manusia. Jika kita hidup atau hidup di lingkungan
yang budayanya mendukung  nilai-nilai  agama,  maka sikap  positif  terhadap  nilai-nilai agama  kemungkinan  akan  mengakar dan  terbentuk  dalam  diri  kita  begitu juga sebaliknya.
3. Orang penting lainnya biasanya
memiliki sikap yang konsisten dengan sikap orang yang dianggap penting.
4. Media massa, segala macam informasi yang ditransmisikan melalui media  sosial,  seperti  televisi,  radio dan  semua  media  sosial  melalui telepon genggam, memberikan landasan  kognitif  yang  cukup  untuk membentuk sikap.
5. Lembaga  pendidikan  atau  lembaga keagamaan,  lembaga  pendidikan  dan lembaga  keagamaan  bekerja  untuk menanamkan  konsep  kematian  pada manusia.
6. Faktor emosional pada individu.
2. Norma Subyektif Norma  subjektif  yang  diturunkan  dari teori  tindakan  beralasan  ( the  theory  of reasoned action ) mengemukakan bahwa niat perilaku  merupakan  fungsi  dari  sikap  dan standar  subjektif  yang  terkait  dengan perilaku.  Artinya  niat  perilaku  seseorang (behavioral  intention )  diprediksi  oleh  sikap mereka  terhadap  perilaku  ( attitude atau sikap  keseluruhan  terhadap  perilaku)  dan bagaimana  mereka  percaya  orang  lain  akan menilai  mereka  ketika  mereka  berperilaku disebut  norma  subjektif.  Sikap  seseorang yang dikombinasikan dengan norma subjektifnya membentuk
niat/niat perilakunya. (Jogiyanto 2007).
Norma  subjektif  adalah  persepsi  atau pandangan  seseorang  terhadap  keyakinan orang  lain  yang  mempengaruhi  niat/minat untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan suatu perilaku yang dipertimbangkan (Jogiyanto  2007).  Implikasinya  adalah norma  subjektif  adalah  kecenderungan terhadap keyakinan lingkungan yang terkait dengan perilaku tertentu individu. Komponen norma subjektif biasanya memiliki  dua  komponen  berikut  (Ijek Ajzen, 1991).
1. Normative beliefs (Keyakinan Normal) yaitu.  kepercayaan  pada  harapan orang  lain  tentang  diri  sendiri,  yang merupakan  atau  bukan  acuan  untuk menciptakan perilaku. Keyakinan tentang  kepribadian,  orang  terkenal atau pendapat orang lain yang penting dan berpengaruh  bagi diri sendiri  atau tokoh panutan.
2. Motivation to comply (Motivasi untuk memenuhi)  yaitu.  motivasi  individu
memenuhi  harapan  tersebut.  Norma subjektif dapat dilihat sebagai dinamika  antara  impuls  yang  dialami individu dari orang-orang di sekitarnya dan motivasi untuk mengikuti pendapatnya ( motivation to follow )  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan perilaku.
3. Kontrol Perilaku
Menurut  (Kurjono  dan  Setiawan 2020),  kontrol  perilaku  kognitif  adalah ukuran keyakinan seseorang terhadap kesederhanaan atau kompleksitas melakukan suatu tindakan, sedangkan menurut (Wirawan,  Mildawati  dan  Suryono  2022), kontrol Kontrol perilaku juga dapat dipahami  sebagai  pengetahuan.  tentang seberapa sederhana atau kompleksnya melakukan  suatu  tindakan  berdasarkan pengalaman sebelumnya dan hambatan yang mungkin ditemukan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Menurut (Mahyarni 2013), sikap dan norma subjektif seseorang  yang  berpihak  pada  tindakan tertentu  akan  bergantung  pada  dukungan perceived behavioral control yang dimilikinya. Ada dua faktor yang menentukan persepsi tentang kontrol perilaku,  yaitu  keyakinan  akan  kemampuan untuk  mengontrol  dan  persepsi  tentang kekuasaan. Kontrol perilaku dibentuk oleh:
1. Controlling  belief ,  yaitu  keyakinan seseorang  tentang  ada  tidaknya  faktor pendukung  atau  penghambat  yang dapat  membangkitkan  suatu  perilaku. Kepercayaan  dapat  diperoleh  dari informasi yang dimiliki individu tentang  suatu  perilaku  yang  diperoleh dengan  mengamati  pengetahuan  yang dimilikinya  dan  orang  lain  yang diketahui individu tersebut, serta banyak faktor lain yang dapat menambah  atau  mengurangi  perasaan kesulitan  individu  dalam  melakukan suatu perilaku.
2. Perceived power , yang mengacu pada persepsi  seseorang  tentang  apakah mereka dapat mengadopsi suatu perilaku  dengan  mempertimbangkan kesulitan,  risiko,  dan  tantangan  yang menyertainya.
Menurut  (Ajzen  1991)  ada  empat  hal  yang berkaitan dengan perilaku manusia yakni :
1. Hubungan  langsung  antara  perilaku dan  niat  (niat).  Dengan  kata  lain,  itu adalah  faktor  yang  paling  dekat untuk  memprediksi  terjadinya  suatu perilaku  yang  akan  ditampilkan  oleh seseorang.
2. Intensi  (niat)  dipengaruhi  oleh  tiga faktor,  yaitu  sikap  terhadap  perilaku seseorang  (attitude),  norma  subjektif (subjective norm) dan perilaku pengontrolan yang dirasakan.
3. Masing-masing faktor yang mempengaruhi  niat  di  atas  (sikap, norma subjektif dan PBC)
dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yaitu keyakinan.  Sikap  dipengaruhi  oleh keyakinan  perilaku,  norma  subjektif dipengaruhi oleh keyakinan normatif, dan PBC dipengaruhi oleh keyakinan kontrol yang mereka sebut keyakinan kontrol.
4. PBC  merupakan  ciri  dari  teori  ini, terdapat garis langsung yang menghubungkan  perilaku  dengan PBC  yang  ditandai  dengan  garis putus-putus sebagai garis penghubung,  selain  itu  terdapat  cara tidak langsung menghubungkan perilaku dengan PBC melalui
mediasi niat (niat). ).

## 3. Metodologi
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif.  Deskripsi  kualitatif  (QD) berfokus  pada  menjawab  pertanyaan  penelitian tentang  siapa,  apa,  di  mana,  dan  bagaimana suatu  peristiwa  atau  pengalaman  terjadi  hingga akhirnya  dipelajari  secara  mendalam  untuk menemukan pola  yang muncul dalam peristiwa itu.  Secara  ringkas  dapat  dijelaskan  bahwa
Qualitative Description (QD) adalah pendekatan kualitatif sederhana untuk penelitian dengan garis induktif. Aliran induktif ini  berarti  penelitian  deskriptif  kualitatif  (QD) dimulai  dengan  proses  atau  peristiwa  yang bersifat  menjelaskan  yang  pada  akhirnya  dapat ditarik dari generalisasi sebagai kesimpulan dari proses  atau  peristiwa  tersebut  (Jayusman  dan Shavab  2020).  Jenis  penelitian  ini  sering digunakan dalam fenomena sosial.
3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam
suatu penelitian, proses pengumpulan data merupakan hal yang penting
karena  pengumpulan  data  akan  menentukan berhasil  tidaknya  suatu  penelitian.  Oleh  karena itu,  diperlukan  ketelitian  dan  ketelitian.  Dalam penelitian  ini,  data  dikumpulkan  dengan beberapa cara, antara lain:
1. Wawancara: adalah teknik pengumpulan data dengan  cara  mengajukan  pertanyaan pewawancara  secara  langsung  kepada responden,  dan  tanggapan  responden dicatat atau direkam.
2. Observsasi:
Observasi  adalah  teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  untuk  mengamati secara langsung objek (objek) penelitian  dan  merekam  peristiwa  dan perilaku  secara  alami,  orisinal,  non- buatan,  dan  spontan  di  lapangan  dalam jangka waktu tertentu untuk
memperoleh informasi yang akurat.serta data yang detail dan akurat. 3.3 Teknik Penentuan Informan
Kriteria pemilihan informan dalam melakukan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan teknik  PURPOSIVE  SAMPLING,  yaitu  cara penentuan  informan  yang  ditetapkan  dengan sengaja  atas  dasar  kriteria  atau  pertimbangan tertentu.  Informan  yang  akan  digunakan  adalah sebanyak  12  informan.  Pemilihan  informan yang  akan  di  jadikan  sebagai  narasumber  akan di pilih sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
1. Beragama Islam
2. Masyarakat  Kabupaten Bangkalan Madura
3. Masyarakat  yang  paham  tentang  produk yang  berabel  halal  (misalkan  mahasiswa atau masyarakat  lainnya)
4. Mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan
5. Mampu berbicara dengan baik

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Jawa  Timur  merupakan  provinsi  terbesar dari  enam  provinsi  di  pulau  Jawa,  dengan jumlah  penduduk  hampir  ratusan  hingga  jutaan orang.  Salah  satu  pulau  di  Jawa  Timur  adalah Pulau  Madura.  Secara  geografis  pulau  madura merupakan pulau yang sangat dekat dengan ibu kota  jawa  timur  yaitu  surabaya,  bahkan  pulau madura  ini  merupakan  salah  satu  kabupaten  di provinsi  Jawa  Timur.  Namun  karena  letaknya yang  terpencil  dari  kota  Surabaya,  hal  ini menyebabkan kabupaten Madura sering disebut
atau disebut sebagai Pulau Madura. Madura merupakan pulau unik yang masih kaya  akan  budaya  dan  adat  istiadat.  Pulau Madura  memiliki  4  kabupaten,  tersusun  dari kabupaten  yang  berbatasan  dengan  ibu  kota Jawa  Timur  yaitu  Kabupaten  Bangkalan, Kabupaten  Sampang,  Kabupaten  Pamekasan dan  terakhir  Kabupaten  Sumenep.  Berdasarkan data  statistik  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat Statistik  tahun  2018,  jumlah  penduduk  Pulau Madura secara keseluruhan meliputi 4 kabupaten  yang  berjumlah  ±3.842.629  dan salah satu  kabupaten terpadat adalah  kabupaten Bangkalan.  Seperti  yang  dicatat  oleh  Badan Pusat  Statistik,  jumlah  penduduk  Kabupaten Bangkalan  adalah  ±970.894  jiwa  dan  hampir semuanya  beragama  Islam.(Rofik  dan  Anwar 2019).
Berdasarkan data potensi industri Kabupaten Bangkalan tahun 2018 yang diperoleh  dari  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi  Jawa  Timur,  data  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  tidak  kurang  dari  166.768 usaha  kecil  dan  menengah  yang  berada  di Bangkalan  dengan  tenaga  kerja  ±  210.0003 orang  (  Qomaro,  t.t.).  Dapat  dikatakan  bahwa UMKM  di  Kabupaten  Bangkalan  memiliki prospek  yang  sangat  baik  dibuktikan  dengan model  pertumbuhan  UMKM  di  Kabupaten Bangkalan.  Apalagi  Kabupaten  Bangkalan seperti daerah yang memiliki keunggulan dalam hal barang. Keunggulan produk tersebut berasal dari karakteristik  sumber daya serta diferensiasi dari  berbagai  aspek,  termasuk  konsistensi produk  premium  dengan  standarisasi  produk masing-masing  UKM  di  Bangkalan.  Beberapa produk  yang  menurut  bupati  para  pelaku UMKM  di  Bangkalan  dijadikan  sebagai  carrier berasal  dari  sektor  makanan  dan  minuman, dimana  produk  tersebut  merupakan  produk utama  yang  dibutuhkan  masyarakat  untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, karena makanan  dan  minuman  otomatis  diperlukan dalam  kehidupan  sehari-hari,  produk  makanan dan  minuman  UMKM  sangat  berguna  bagi ekonomi  arus  utama,  terutama  karena  produk UMKM adalah produk kelas atas.
4.2  Pelaksanaan  Sertifikasi  Halal  Produk Makanan dan Minuman UMKM Kabupaten Bangkalan  dengan  Pendekatan Thoery  of Planned Behavior
Hasil  wawancara  lapangan,  sebelumnya menjelaskan  gambaran  umum  sertifikasi  halal.
Sertifikasi halal diperlukan untuk semua produk dan  layanan  yang  dikonsumsi  oleh  umat  Islam dan sekarang dianggap sebagai standar kualitas produk.  Sertifikasi  halal  sudah  memiliki kerangka  regulasi  yang  cukup  jelas,  dengan ratifikasi  legal  No.  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal.  Dalam  kehidupan sehari-hari,  bahkan  di  masyarakat,  kejelasan tentang  konsumsi  halal  tidak  hanya  penting bagi  keluarga  Muslim,  tetapi  sertifikasi  halal juga  penting  bagi  para  pengusaha,  terutama bagi para pelaku usaha di industri makanan dan minuman  yang  kemudian  disiarkan  ke  seluruh Indonesia.  Saat  ini  banyak  sekali  produk  dan jasa yang beredar di Indonesia, salah satunya di Kabupaten  Bangkalan,  Madura.  Bangkalan merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Madura yang  memiliki  ribuan  UMKM  makanan  dan minuman.  Namun  faktanya,  selama  ini  masih banyak  pelaku  UMKM  yang  belum  melakukan sertifikasi  halal.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  niat pelaku  UMKM  untuk  mensertifikasi  sesuatu. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  The  Theory  of Planned  Behavior  yang  menyatakan  bahwa sikap  terhadap  perilaku  merupakan  faktor penting yang dapat memprediksi suatu tindakan, namun sikap seseorang perlu dipertimbangkan untuk mengkaji norma subjektif  dan  ukuran  yang  mengontrol  perilaku persepsi  orang  tersebut.  Jika  ada  sikap  positif, dukungan  orang-orang  di  sekitar,  dan  persepsi yang  nyaman karena tidak ada hambatan untuk berperilaku,  maka  niat  untuk  berperilaku  akan semakin  tinggi.  Teori  perilaku  terencana memiliki  tiga  variabel  bebas.  Yang  kedua adalah  faktor  sosial  yang  disebut  norma subjektif,  yang  mengacu  pada  tekanan  sosial yang  dirasakan.  Ketiga,  behavioral  control, yaitu persepsi individu tentang seberapa mudah atau sulitnya mengadopsi perilaku tertentu yang mengacu  pada keyakinan  yang  dimiliki seseorang dalam melakukan suatu perilaku.

## Sikap terhadap sertifikasi halal
Sikap adalah hasil dari keyakinan perilaku atau keyakinan tentang kemungkinan konsekuensi  dari  beberapa  perilaku.  Keyakinan ini  dapat  memperkuat  sikap  terhadap  suatu perilaku  jika,  berdasarkan  penilaian  yang dilakukan  oleh  individu,  data  yang  diperoleh menunjukkan  bahwa  perilaku  tersebut  dapat bermanfaat  bagi  mereka.  Semakin  kuat  sikap, semakin  kuat  niat,  maka  akan  terwujud  dalam
perilaku  yang  menentukan  tindakan.  Sikap seseorang  merupakan  hasil  dari  suatu  proses psikologis,  sehingga  sikap  tidak  dapat  diamati secara  langsung  tetapi  harus  disimpulkan  dari apa yang telah dikatakan atau dilakukan. Secara teoritis  sikap  atau  kecenderungan  seseorang untuk bereaksi terhadap sesuatu dibagi menjadi 3 komponen, yaitu:
1. Komponen kognitif: Sikap  mencakup  evaluasi  seseorang terhadap suatu objek atau subjek
2. Komponen afektif:
Sikap  ini  merupakan  korespondensi antara  perasaan  atau  emosinya  dengan penilaian  atau  pemikirannya  tentang suatu objek dan subjek.
3. Komponen tendensi tindakan: suatu  sikap  yang  ada  dalam  diri seseorang  yang  mendorongnya  untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dan keyakinannya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang  sudah dilakukan  terhadap  beberapa  pelaku  UMKM untuk  mendapat  informasi  yang  relefan  maka pengamatan  ini  dilakukan  pada  UMKM  yang sudah  bersertifikasi  halal  dan  yang  belum bersertifakasi  halal.  Dalam  hal  ini  dapat diketahui bahwa sikap dari para pelaku UMKM sangatlah  mempengaruhi  tindakan  yang  akan dilakukan oleh para pelaku UMKM
Beberapa  informan,  para  pelaku  UMKM yang  belum  mengajukan  sertifikasi  halal mengatakan  bahwa  adanya  sertifikasi  halal tidak  terlalu  berdampak  terhadap  penjualan mereka,  karena  untuk  sekarang  penjualan mereka  masih  beredar  di  lokal  saja,  yang  pada umumnya  tidak  terlalu  memperhatikan  tentang sertifikasi  halal  dan  mereka  percaya  apa  yang mereka  konsumsi  adalah  dibuat  dari  bahan- bahan  yang  bersifat  halal.  Sehingga  dari  sini peneliti  melihat  bahwa  mereka  beranggapan adanya sertifikasi halal tidak terlalu menguntungkan  dan  tidak  merugikan  bagi mereka,  apalagi  dilihat  dari  segi  omset penjualan. Berbeda dengan para pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi halal, mereka berpendapat  bahwa  adanya  sertifikasi  halal pada  produk  sangatlah  berdampak  positif terhadap  penjualan  produk  mereka.  Dengan adanya sertifikasi halal mereka telah mengantongi  keamanan  untuk  mengkonsumsi produk  mereka,  sehingga  mampu  membuat mereka  percaya  diri  untuk  mengedarluaskan produk mereka ke berbagai kota bahkan hingga
pulau.  Hal  ini  tentunya  sangat  menguntungkan bagai  para  pelaku  UMKM  yang  sudah bersertifikasi  halal  karena  produk  mereka mampu  untuk  dipasarkan  dimanapun  tanpa adanya  rasa  khawatir  terhadap  keamanan produk sehingga dengan bertambahnya perluasan  pemasaran  maka  bertambah  pula keuntungan  yang  mereka  dapatkan,  baik  dari segi  penjualan,  kepercayaan  bahkan  omset penjualan.
Dilihat dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keputusan  seseorang  untuk  bertindak  dapat didasarkan pada sikap seseorang yang diekspresikan terhadap sesuatu.

## Norma subjektif terhadap Sertifikasi Halal
Dalam  perilakunya,  seseorang  tidak terlepas dari pengambilan keputusan. Keputusan  orang  dibuat  berdasarkan  penilaian mereka  sendiri  serta  pertimbangan  orang  lain atau  kelompok  orang,  yang  dapat  sangat mempengaruhi tindakan atau keputusan individu.  Norma  subjektif  merupakan  produk dari persepsi individu terhadap keyakinan orang lain, yaitu keyakinan individu tentang mematuhi  instruksi  atau  sugesti  dari  orang- orang  disekitarnya  untuk  melakukan  aktivitas gerak.  Ada  dua  aspek  utama  dari  kriteria subjektif, yaitu:
1. Percaya pada sebuah harapan 2. Harapan norma refrensi
Percaya  pada  sebuah  harapan  dan harapan  norma  refrensi  adalah  pendapat seseorang  atau  pihak  lain  yang  dianggap berpengaruh  oleh  individu  yang  memotivasi dan  menyarankan  individu  tersebut  untuk menerima  atau  tidak  bertindak  atas  pendapat atau  saran  dari  pihak  lain  yang  dianggap penting  sehingga  individu  tersebut  harus  atau seharusnya tidak berperilaku atau melakukannya. Jika orang lain yang relevan memandang  bahwa  menampilkan  perilaku tersebut  sebagai sesuatu yang positif dan orang tersebut  termotivasi  untuk  memenuhi  harapan orang  lain  yang  terkena  dampak,  ini  disebut norma  subjektif  positif.  Jika  orang  lain  melihat perilaku yang akan ditampilkan sebagai sesuatu yang  negatif  dan  orang  tersebut  ingin memenuhi  harapan  orang  lain,  ini  disebut norma subjektif negatif. (Zakarija,2010).
Dalam hal ini yang menjadi pengaruh utama norma  subyektif  bagi  para  pelaku  UMKM
yakni  rekan  bisnis  dan  kosumen.  Rekan  bisnis dan konsumen mempunyai daya pengaruh yang sangat  tinggi  dan  besar  kemungkinan  segala bentuk arahan yang diberikan oleh mereka akan dapat  dipenuhi  oleh  para  pelaku  UMKM, karena  mereka  adalah  sebagaai  reseller  dan konsumen  yang  tentunya  juga  membutuhkan adanya  jaminan  keamanan  pada  produk  yang mereka  edarkan  dan  konsumsi.  Menurut informan  baik  dari  pelaku  UMKM  yang  sudah bersertifikasi halal maupun belum bersertifikasi halal, selama ini memang mereka belum pernah menemui  rekan  bisnis  atau  komsumen  yang menyuruhnya  untuk  melaksanakan  sertifikasi halal.  Namun,  jikalau  memang  ada  permintaan yang  seperti  itu  atau  bisa  diartikan  sebagai permintaan  untuk  melaksanakan  sertifikasi halal,  maka  para  pelaku  UMKM  tersebut  akan berniat dan dengan senang hati akan melakukan hal  tersebut,  asalkan  tidak  ada  kendala  dalam pelaksanaan atau mempersiapkan selama proses sertifikasi  halal  baik  dari  segi  financial, administrasi  dan  yang  lainnya.  Para  pelaku UMKM  juga  menjelaskan  bahwa,  selagi pemintaan  itu  untuk  menjamin  kualitas  produk dan  menambah  kepercayaan  konsumen  maka mereka akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan konsumen dengan catatan permintaannya masih dalam  batas  yang  masih  bisa  dijangkau  dan dicapai  oleh  produsen  dengan  atas  dasar pertimbangan-pertimbangan  yang  telah  dibuat. Dengan  ini  mereka  menunjukan  bahwa  norma subyektif harus diakui sebagai indikator penting bagi  sesorang  untuk  mengambil  sebuah keputusan.
Persepsi Kontrol Prilaku
terhadap

## Sertifikasi Halal
Persepsi  kontrol  perilaku  adalah  persepsi individu  tentang  seberapa  mudah  atau  sulitnya untuk  melakukan  perilaku  tertentu.  Kontrol perilaku  kognitif,  yang  biasa  dikenal  dengan kontrol perilaku, adalah fasilitas yang mendukung  atau  menghambat  kinerja  suatu perilaku, juga dapat dikaitkan dengan kemampuan individu untuk mengontrol perilaku.  Persepsi  kontrol  perilaku  adalah ukuran seberapa mudah atau sulitnya seseorang melakukan perilaku tertentu.
Pada  saat  pengamatan  berlangsung  ternyata ada  beberapa  faktor  yang  mengakibatkan terkendalanya  para  pelaku  UMKM  dalam melakukan  sertifikasi  halal.  Bagi  para  pelaku
UMKM  yang  belum  mengajukan  sertifikasi halal,  selain  kendala  dalam  hal  financial kurangnya  informasi  dan  relasi  juga  membuat mereka  kurang  mengetahui  akan  berita-berita terbaru  yang  ada.  Seperti  halnya  program pemerintah  yang  saat  ini  memberikan  program gratis  bagi  para  pelaku  UMKM  yang  ingin mengajukan  sertifikasi  halal.  Berita  tersebut belum sampai kepada para pelaku UMKM yang belum  mengajukan  sertifikasi  halal.  Mereka beranggapan  bahwasanya  untuk  pengajuan sertifikasi  halal  sampai  saat  ini  masih  dipungut biaya  yang  cukup  mahal  jika  harus  dibayarkan oleh  para  pelaku  usaha  mikro.  Sedangkan pendapatan  yang  peroleh  hanya  mampu  untuk diputarkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan  yang  dibuat  oleh  BPJPH  (Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal),  para pelaku  UMKM  juga  masih  merasa  kesulitan karena  terlalu  banyaknya  persyaratan  yang harus dilengkapi. Seperti halnya harus dipisahkannya  rumah  produksi  dan  rumah pribadi,  hal  tersebut  tentunya  akan  menjadi kendala  yang  cukup  berat  bagi  para  pelaku usaha  mikro  yang  pendapatannya  masih dibawah  rata-rata  karena  memerlukan  uang lebih  untuk  bisa  membangun  rumah  produksi tersebut.
Sedangkan  bagi  para  pelaku  UMKM  yang sudah  melakukan  sertifikasi  halal  adanya kondisi financial yang mencukupi dan banyaknya  relasi  yang  mereka  jalin,  sangatlah memudahkan dan menguntungkan bagi mereka. Dari  adanya  relasi  mereka  akan  mengetahui tentang  perkembangan-perkembangan  berita yang  terbaru  dan  dari  sini  mereka  akan diarahkan  dengan  baik  terkait  bagaiamana proses  pengajuan  sertifikasi  halal.  Selain  itu dengan adanya faktor pendukung lainnya sangat memudahkan  kondisi  dan  situasi  mereka  untuk melakukan  proses  pengajuan  sertifikasi  halal. Hal  ini  menunjukan  bahwa  kondisi  dan  situasi sesorang,  baik  dari  segi  relasi,  financial  dan lainnya,  mampu  menunjukan  mudah  dan sulitnya seseorang dalam mewujudkan suatu hal atau perilaku tertentu.
5. Penutup

## 5.1 Kesimpulan
Bangkalan  yang  telah  dikenal  dengan penduduk mayoritas muslim dan dengan ribuan pelaku  UMKM  nyatanya  tidak  menjamin produk  yang  diedarkan  oleh  pelaku  UMKM
telah  tersertifikasi  halal.  Bukan  berati  haram, namun  kemungkinan  bahwa  produk  tersebut belum diajukan sertifikasi halalnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  hal  tersebut disebabkan  karena  tiga  aspek  yakni  sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

## Sikap terhadap sertifikasi halal
Dilihat  dari  segi  sikap,  para  pelaku UMKM  akan  melakukan  sertifikasi  halal apabila  hal  tersebut  bepengaruh  positif  dan menuntungkan terhadap usahanya baik dari segi kualitas, pemasaran, penjualan dan omset.

## Norma subjektif terhadap Sertifikasi Halal
Kemudian,  dilihat  dari  aspek  norma subjektif  para  pelaku  UMKM  yang  sudah melakukan sertifikasi halal, rata-rata disebabkan  oleh  relasi  serta  dukungan  sesama rekan bisnis dan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa peran dari pihak lain yang dianggap  berpengaruh  akan  menjadi  suatu penyebab pelaku UMKM melakukan sertifikasi halal.
Persepsi Kontrol Prilaku terhadap

## Sertifikasi Halal
Selain  dari  dua  aspek  diatas,  persepsi kontrol  perilaku  pelaku  UMKM    juga  menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan sertifikasi halal.  Hal  ini  terbukti  karena  masih  adanya beberapa pelaku UMKM yang sebenarnya ingin melakukan  sertifikasi  halal  namun  karena mereka merasa bahwasannya alur dari sertifikasi  halal  cukup  memberatkan  bagi mereka.  Seperti  dari  segi  finansial,  dan persyaratan  sertifikasi  halal  yang  mereka anggap  berat  sehingga  membuat  mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan sertifikasi halal.

## 5.2 Saran
Beberapa  saran  yang  dapat  diberikan dengan  adanya  kekurangan  yang  terjadi  pada beberapa  UMKM  yang  belum  melaksanakan sertifikasi halal dikarenakan kurangnya pemahaman  dari  pelaku  UMKM  terkait pentingnya sertifikasi halal. Pemerintah daerah  sebaiknya  memberikan  pemahaman dan  pendampingan.  Masyarakat  juga  perlu berperan dalam program yang telah disediakan oleh pemerintah. Setidaknya masyarakat  sebagai  konsumen  juga  harus lebih    memperhatikan  produk-produk  yang sudah bersertifikasi halal dibandingkan dengan produk-produk yang belum
tersertifikasi halal. Penelitian ini sebagai dasar untuk  penelitian  selanjutnya  yang  berkenaan dengan  sertifikasi  halal  terhadap  produk UMKM  dan  hal  ini  sudah  tidak  bisa dipungkiri  bahwasannya  sangat  berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwijaya,Achmad Jaka Santos.(2019). Toward Implementation  Of  Halal  Certification Obligation  In  Indonesia. Jurnal  Living Law ISSN 2087-4936 Volume 11 Nomor 1.
Achmat,  Zakarija.  (2010).  THEORY  OF PLANNED  BEHAVIOR  MASIHKAN RELEVAN. http://zakarija.  staff.  umm. ac. id/files/20,- academia.edu Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  & Dharma,  B.  A.  (2019). Pentingnya Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan  Produk Halal  Untuk  Usaha  Kecil  Menengah (UKM) . Jurnal Graha Pengabdian . Ahmad,  Briliant  &  Moch.  Khoirul  Anwar. (2020). Analisis  Respon  Pelaku  Usaha Minuman  Kopi  (Coffee  Shop)  Terhadap Kewajiban  Sertifikasi  Halal. Jurnal Ekonomika  dan  Bisnis  Islam.  Vol.  3 No.2
Ajzen,  Icek.(1991).  “The  Theory  of  Planned Behavior.” Organizational  Behavior  and Human  Decision  Processes 50,  no.  2. Theories of Cognitive Self-Regulation Ajzen,  I.(2005). Attitudes,  personality,  and behavior(2nd.  Edition).  Milton-Keynes , England:  Open  University  Press  / McGrawHill Ajzen,  Fishbein.  (2005). “The  Theory  of
Planned Behavior”. Organizational
Behavior and Human Decision  Processes Jurnal. Vol. 50. No. 2: 179-211. Ashari,  Mela.(2019). Pengaruh  Pengetahuan Produk  dan  Sertifikasi  Halal  Terhadap Keputusan  Pembelian  Produk  Farmasi Di Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten  Madiun . Skripsi. Surabaya  : Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya
Azwar,  Saifudin  (1988). Sikap  Manusia .
Yogyakarta: Liberty.
Cruz,Leonel  da.,  Suprapti,Ni  Wayan  Sri., Yasa,  Ni  Nyoman  Kerti.(2015). Aplikasi Theory  of  Planned  Behavior  dalam
Membangkitkan  Noat  Berwirausaha Bagi Mahasiswa  Fakultas  UNPAZ ,  Dili Timor  Leste,  E-Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis  Universitas  Udayana, 4.12. Febriyani,  Dian,  dan  Ma’mun  Nawawi.(2022).
Penguatan  Umkm  Upaya  Peningkatan Industri  Halal  Di  Indonesia ,  Tazkiyya: Jurnal  Keislaman,  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan Volume  23 No. 1 (Januari  – Juni )
Haliza,  Dinda  Nur.  (2021).  Konsep  Aplikasi
Level-Up.Id: Strategi Pemberdayaan
Umkm  Melalui  Pengoptimalan  Peran Koperasi  Syariah  Dengan  Pendekatan  5p Di  Madura01. Izdihar:  Jurnal  Ekonomi Syariah | ISSN Online 2808- 7194 No 02. Hawkins,  Del.  I,  Mothersbaugh,  David  L.
(2010). Consumer  Behavior:  Building Marketing  Strategy,  11thEdition, New York: McGraw-Hill  Irwin.
Jayusman,  Iyus,  dan  Oka  Agus  Kurniawan Shavab.(2020). Studi Deskriptif Kuantitatif  Tentang  Aktivitas  Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran  Sejarah. Jurnal Artefak ,
Jogiyanto,  H.(  2007). Metodologi  Penelitian
Sistem Informasi . Penerbit Andi. Yogyakarta Kim,  H.,  Sefcik,  J.  S.,  &  Bradway,  C.  (2016). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic
Review .  Research  in  Nursing  &  Health.
40(1), 23–42. doi:10.1002/nur.21768
Kotler,  P.  dan  G.  Amstrong.(2007). Prinsip- Prinsip  Pemasaran.  Edisi  12  Jilid  1 . Erlangga.Jakarta.
Kurjono,  Kurjono,  dan Yana  Setiawan.  (2020).
Pengaruh Kontrol Perilaku yang dirasakan  dan Norma Subyektif  Terhadap Intensi  Berwirausaha  Dimediasi  Sikap Kewirausahaan.” Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis 11, no. 1: 81–96.
https://doi.org/10.17509/jimb.v11i1.2071
1.
Maal,  Al.  (2020).  Sertifikasi  Halal  dan
Implikasinya  Bagi Bisnis  Produk Halal di Indonesia .  Journal  of Islamic  Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb2 , no. 1
Mahyarni,  Mahyarni.  (2013).  THEORY  OF REASONED  ACTION  DAN  THEORY OF  PLANNED  BEHAVIOR  (Sebuah
Kajian  Historis  tentang Perilaku). Jurnal
EL-RIYASAH 4,
no. 1 13. https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.17 . Machrus,Hawa’im.,  Purwono,  Urip.  (2010).
Pengkuran  Perilaku  berdasarkan  Theory of  Planned  Behavior. Jurnal:  INSAN Vol.  12 No. 01.
Mushof, Mukarom Al. (2014). Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-  Undang  Nomor  33  Tahun  2014 Tentang  Jaminan  Produk  Halal  Di Kabupaten Pamekasan.
Nanang, M. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif .  PT Raya Grafindo Persada. Noordin,  N.,  Noor,  N.  L.,  &  Samicho,  Z. (2014). Strategic  Approach  to  Halal Certification  System:  An  Ecosystem
Perspective. International Halal Conference,  PWTC  (pp.  79-  95). Kuala Lumpur: Procedia - Social and Behavioral Sciences 121.
Nukeriana,  Debbi.  (2018).  IMPLEMENTASI SERTIFIKASIHALAL PADA PRODUK PANGAN  DI  KOTA  BENGKULU. Jurnal Qiyas No. 1 Oentoro,  D.  (2012). Manajemen  Pemasaran Modern . Laksbang Pressindo. Yogyakarta:. Polit. D.  F.,  &  Beck,  C.  T.  (2009). International differences  in  nursing  research,  2005– 2006 . Journal  of  Nursing  Scholarship ,
41, 44–53. doi: 10.1111/j.1547–
5069.2009.01250.x
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun 2021.  Tentang  Sertifikasi  Halal  Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Qomaro, Galuh Widitya. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan  Tragah  Bangkalan. Jurnal Pengabdhi No. 2 Saleh,  Sirajuddin.  (2017). Analisis  Data Kualitatif.  Pustaka Ramadhan, Bandung. Sulistiyarini,  Suci.  (2012).  “PENGARUH MINAT INDIVIDU TERHADAP PENGGUNAAN  MOBILE  BANKING: MODEL  KOMBINASI  TECHNOLOGY ACCEPTANCE  MODEL  (TAM)  DAN THEORY  OF  PLANNED  BEHAVIOR (TPB).
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 33  Tahun  2014.  Tentang  Pemerintah
Harus  Bentuk  Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Waharini,  Faqiatul  Mariya,  dan  Anissa  Hakim Purwantini.(2018). Model Pengembangan  Industri  Halal  Food  di Indonesia. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no.
1.https://doi.org/10.18326/muqtasid.v9i1. 1-13.
Wirawan, Rosadi, Titik Mildawati, dan Bambang Suryono.(2022). “DETERMINAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI BERDASARKAN NORMA SUBJEKTIF,  KONTROL  PERILAKU, DAN PERILAKU HEURISTIK.” EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) 6, no. 1
https://doi.org/10.24034/j25485024.y202
2.v6.i1.5163.
Zuchdi,Darmiyati.  (1995). PEMBENTUKAN SIKAP . Jurnal  Cakralawa .Nomor  3 Tahun XIV.