## IMPLIKASI  PERLINDUNGAN INDIKASI  GEOGRAFIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR 20 TAHUN 2016  TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
Sudjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran email: sdjana@yahoo.com
disampaikan 29/5/18 – di -review 2/6/18 – diterima 24/6/18 DOI: 10.25123/vej.2915

## Abstract
This  study  discusses,  on  the  basis  of  analysis  of  Law  No.  20  of  2016,  the  potential  impact  of Geographical Indication protection to local economy. By tracing other relevant laws and regulations, using in depth analysis of existing literature and other relevant qualitative data on the subject matter, the author argues that: (1) Law No. 20 of 2016 compared to the Law it replaces it more sufficient to provide protection and legal certainty to Geographical Indication beneficiaries; (2) Quite a number of potential Geographical Indications exist in Indonesia which deserve protection, especially in relation to its potential to support local economic development.
Keywords: Geographical Indication, local economic development, legal certainty

## Abtrak
Kajian ini mendiskusikan, atas dasar analisis Undang-Undang No. 20 tahun 2016, dampak potensial perlindungan  Indikasi  Geografis  terhadap  pengembangan  ekonomi  local  atau  daerah.  Dengan menelusuri  aturan-aturan  perundang-undangan  lain  yang  relevan,  dan  menggunakan  analisis mendalam  terhadap  pustaka  dan  data  kualitatif  lain yang  terkait  perihal  perlindungan  Indikasi Geografis,  ditemukan  bahwa:  (1)  Undang-Undang  No.  20  tahun  2016,  dibandingkan  peraturan perundang-undangan yang digantikannya, jauh lebih memadai dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas Indikasi Geografis; (2) Ditemukan adanya sejumlah calon Indikasi Geografis tersebar di seluruh Indonesia yang seharusnya dapat didaftarkan dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi local.
Kata kunci:
Indikasi Geografis, pengembangan ekonomi lokal, kepastian hukum

## Pendahuluan
Pengaruh  globalisasi  di  segala  bidang  kehidupan  masyarakat,  baik  di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian  masyarakat.  Di  samping  itu,  dengan  semakin  meningkatnya perkembangan tekNomorlogi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan  di  sektor  perdagangan  baik  barang  maupun  jasa  mengalami
perkembangan  yang  sangat  pesat.  Kecenderungan  akan  meningkatnya  arus perdagangan  barang  dan  jasa  tersebut  akan  terus  berlangsung  secara  terus menerus  sejalan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  semakin meningkat.  Dengan  memperhatikan  kenyataan  dan  kecenderungan    seperti  itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan peRlindungan hukum  yang  kuat.  Apalagi  beberapa  negara  semakin  mengandalkan  kegiatan ekonomi  dan  perdagangannya  pada  produk  yang  dihasilkan  atas  dasar kemampuan  intelektualitas  manusia. 1 Di  samping  itu  pula,  keikutsertaan Indonesia  meratifikasi  Konvensi  tentang  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan Dunia  ( World  Trade  Organization )  yang  mencakup  pula  persetujuan  tentang Aspek-aspek  Dagang  dari  Kekayaan  Intelektual  ( Trade  Related  Aspect  of Intellectual Property Rights /TRIPs). 2
Pada  tahun  2016,  pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menggantikan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek.  Penambahan  judul Undang-Undang  tersebut  yang  semula  “  ….  Tentang  Merek”  dengan  “…..  Tentang Merek  dan  indikasi  Geografis”  memiliki  dasar  pertimbangan  sebagaimana dijelaskan dalam Bagian Menimbang  poin a, b, dan c Undang-Undang tersebut 3
1 Undang-Undang  RI No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN  RI  Tahun 2016 No. 252,  Penjelasan Umum.
2 Sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement  Establishing  the  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan  Dunia),  telah  menuntut  Indonesia  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan  isi  dari perjanjian  internasional  tersebut.  Ratifikasi  dari  peraturan  tersebut  mendorong  keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.
3 a.  bahwa  di  dalam  era  perdagangan  global,  sejalan  dengan  konvensi  internasional  yang  telah diratifikasi  Indonesia,  peranan  Merek  dan  Indikasi  Geografis  menjadi  sangat  penting  terutama dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang  sehat,  berkeadilan,  pelindungan  konsumen,  serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum  bagi dunia industri, perdagangan, dan  investasi  dalam  menghadapi  perkembangan  perekonomian  lokal,  nasional,  regional,  dan internasional  serta  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  perlu  didukung  oleh
Sejalan dengan globalisasi ekonomi yang berarti terintegrasinya ekonomi berbagai negara menjadi satu seolah-olah tanpa dibatasi oleh kedaulatan negara. Salah  satu  ciri  yang  paling  dominan  pada  globalisasi  ekonomi  adalah  sifat bergerak  yang  cepat,  baik  dalam  transaksi  maupun  pergerakan  arus  barang  dan modal. Hal ini mempengaruhi pula berbagai peraturan di bidang bisnis yang cepat pula  mengalami  perubahan. 4 Christophe  Bellmann  dan  Graham  Dutfield, berpendapat  banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi  bagi  negara-negara berkembang  untuk  melakukan desisgning dan  mengimplementasikan  kebijakan kekayaan  intelektual  (selanjutnya  disebut  KI)  dalam  tingkat  nasional  dan Internasional. 5
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang  mencirikan  Indikasi  Geografis  (selanjutnya  disebut  IG)  di  Indonesia  harus dapat  menjawab  tantangan  global  (perdagangan  bertaraf  internasional)  yakni dengan  memberikan  aturan  hukum  yang  memadai  sehingga  dapat  memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. 6 Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan substansi tentang pengaturan Indikasi Geografis yang
suatu  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  lebih memadai;  c.  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  masih terdapat  kekurangan  dan  belum  dapat  menampung  perkembangan  kebutuhan  masyarakat  di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti.
4 Aristeus,  Syprianus,  “Peluang  Industri  dan  Perdagangan  Indonesia  Dalam  Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Industry and Trade Opportunity of Indonesia on ASEAN Economic Community),  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,. Jurnal  Rechtsvinding 2014,  3(2):  146 sebagaimana  dikutip  oleh  Tomy  Pasca  Rifai,  Kesiapan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Faculty of Law, Lampung University, Jurnal Fiat Justitia , volume 10 issue 4 October-December 2016: hlm. 587-814.
5 Christophe  Bellmann,  Graham  Dutfield  &  Melendez-Ortiz, Trading  in  Knowledge  :  Development Perspectives  on TRIPS, Trade and Sustainability , International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), Earthscan, London,  2003, hlm  1 sebagaimana dikutip  oleh I  Gede Agus Kurniawan, Pengaturan  Penghentian  Pemakaian  Indikasi  Geografis  Pada  Merek  Terdaftar  OLeh Pihak  Lain  Yang  Tidak  Berhak (Studi  Komparatif  Beberapa  Negara),    Tesis,  Program  Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013, hlm 5.
6 Indra  Rahmatullah, Perlindungan  Indikasi  Geografis  Dalam  Hak    Kekayaan  Intelektual (HKI) Melalui  Ratifikasi  Perjanjian Lisabon, wordpress.com/2013/10/25/perlindungan-indikasi- geografis-dalam-hakkekayaan-intelektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/diakses tanggal 1 Desember 2017 pukul 21.00.
memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak sehingga responsif terhadap pelanggaran oleh pihak lain.
Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  contoh  dua  kasus  mengenai pelanggaran  IG,  yaitu  kasus  pelanggaran  Kopi  Toraja  dan  Kopi  Gayo.  Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffee Co . dimulai pada saat pemilik  merek  “Toarco  Toraja”  tersebut  mengajukan  permohonan  perlindungan atas  merek  kopi  yang  mulai  populer  di  Jepang.  Ancaman  adanya  pesaing  yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan  mereknya  pada  1974  dan  kemudian  pendaftarannya  dikabulkan pada 1976. 7 Kasus kedua, Kopi Gayo sebagai merek dagang di klaim milik sebuah perusahaan  asal  Belanda  sebagai  pemegang  hak  yang  Nomortabene  Kopi  Gayo tersebut  adalah  khas  dari  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Perusahaan  asal  Belanda tersebut  ( Holland  Coffe  B.V )  mengklaim  bahwa  perusahaan  tersebut  merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee . 8
Tuntutan adanya perlindungan terhadap IG dalam sistem hukum KI adalah upaya  untuk  melindungi  produk-produk  masyarakat  lokal  dalam  negeri  karena merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan  nama  tempat  atau  lokasi  geografis  yang  menjelaskan  dari  mana barang tersebut berasal. Namun demikian,  Indonesia belum memiliki instrumen yang  mengatur  IG  sebagai  komponen  KI. 9 Alfons  mengemukakan,  dalam  faktor substansi hukum, IG tidak dicantumkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum di bidang IG tidak memadai, karena itu beralasan apabila kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
7 Eddy  Damian, dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Alumni, Bandung, 2002, hlm 15.
8 Surip Mawardi, “Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in  Coffee,”  Worldwide  Symposium  on  Geographical  Indications  jointly  orginized  by  the  World Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  and  the  Patent  Office  of  the  Republic  of  Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009, hlm 11 sebagaimana dikutip oleh Indra Rahmatullah, Supra no 4.
9 Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damar Sasongko, Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar, Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), Jakarta 2008, hlm 19.
untuk  mengubah  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001.    Selain  itu,  faktor struktur juga sangat berpengaruh terhadap pendaftaran IG oleh masyarakat. Hal ini  disebabkan  karena  para  pejabat  yang  terkait  di  bidang  tersebut  belum melakukan  sosialisasi  yang  optimal  dan  ini  berakibat  pada  faktor  kultur  yaitu masyarakat  tidak  melakukan  pendaftaran  terhadap  IG  karena  tidak  mengetahui konsep  IG  tersebut. 10 Berdasarkan  hal  itu,  didapati  masalah  kepastian  hukum tentang IG yang menyangkut aspek budaya hukum, di samping aspek pengaturan Nomorrma hukum yang disebut sebelumnya. Persoalan budaya hukum seperti itu memang  tidak  mungkin  dilepaskan  dari  konteks  pembangunan  sistem  hukum nasional  yang,  dalam  kaitannya  dengan  kepentingan  IG,  terkait  erat  dengan penguatan arus globalisasi ekonomi. 11
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016    sebagai  implementasi dari  ketentuan  internasional  mengatur  IG    secara  lebih  komprehensif  daripada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 diharapkan  dapat memberikan kepastian hukum    dalam    mengembangkan  potensi  IG    yang  bernilai  ekonomi  tinggi, sehingga    Undang-Undang  tersebut  diharapkan  memiliki  implikasi  positif terhadap  pengembangan  ekonomi  lokal  dan  mendorong  kesadaran  masyarakat (Pemda) untuk mendaftarkannya.  Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji adalah  (1)  Bagaimana  pengaturan  IG  secara  internasional  dan  nasional;  (2) Bagaimana  Implikasi    Perlindungan  IG  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  terhadap    Pengembangan  Ekonomi  Lokal?;  (3)  Bagaimana meningkatkan  potensi  ekonomi  lokal  dari  masyarakat  (dan  Pemda)  melalui pendaftaran indikasi geografis di Indonesia?
10 https://prasetya.ub.ac.id/berita/Melindungi-HAKI-Produk-Lokal-dengan-Implementasi- Indikasi-Geografis-1661-id.html diakses diaskes 13 Desember 2017 pukul 21.00  sebagaimana juga dikutip oleh Puji Tri Nuzzuli, Pendaftaran Indikasi Geografis Atas Barang-Barang Hasil Pertanian/Perkebunan Di Aceh tersedia dalam https://media.neliti.com/media/publications/14028-ID-pendaftaran-indikasi-geografis-atas- barang-barang-hasil-pertanianperkebunan-di-a.pdf diaskes 13 Desember 2017 pukul 22.00.
11 Sunaryati Hartono, Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21, 1 Veritas et Justitia 258, 2015.

## Pembahasan

## Pengaturan IG secara Internasional dan Nasional
The  Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property 1883 (Konvensi Paris 1883), mengatur tentang Appellation of Origin (AO) sebagai berikut:
“… the geographical name of a country, region, or locality, which serves to  designate  a  product  originating  therein, the  quality  and characteristic  of  which  are  due  exclusively  or  essentially  to  the geographical environment, including natural and human factor.”
Bersama  dengan  Indikasi  Asal  ( Indication  of  Source ),  AO  termasuk  dalam aturan nama dagang yang memakai nama tempat untuk produk dagangnya. Nama tempat berfungsi sebagai tanda pembeda. Lebih luas pengertiannya dari AO yang harus sama persis dengan produknya, IG merujuk tidak hanya pada nama tempat, tetapi juga tanda-tanda kedaerahan atau lambang dari lokasi bersangkutan yang mengidentifikasikan asal produk khas bersangkutan. 12
Ketentuan Pasal  IX:  6  GATT  1947 13 tidak diberlakukan  sebagai  ketentuan hukum  yang  mengikat  dan  ditetapkan  sebagai  syarat  wajib  yang  diberlakukan, tetapi  ketentuan  tersebut  lebih  cenderung  ditetapkan  sebagai  kerjasama  antar negara  anggota  untuk  menangkal  terjadinya  penyesatan.     Juga  kewajiban  antar negara  anggota  untuk  melaksanakan  kerjasama  dalam  merumuskan  kertentuan
12 Contohnya seperti Menara Petronas, Opera House Sidney ataupun Rumah Adat Toraja. Tanda itu bukan  produk  dagangnya,  tetapi  melekat  pada  produk  sebagai  tanda  asal  yang  berhubungan dengan kerakteristik produknya. Bandingkan kondisinya dengan produk berupa Champagne , Tequil a,  ataupun  keju Parmagiano http://www.hukumonline.com/ klinik/detail/ lt4fd1bd073c3a6/indikasi-geografis diakses 26 Desember 2017 pukul 21.00.
13 The  GATT  1947  Pasal  IX  :6   konsep  perlindungan  indikasi  geografis: ”The  contracting  parties shall co-operate each other with a view to preventing the use of trade names in such manners as to misrepresent the true origin of a product, to determent of such distinctive  regional or geographical names  of  products  of  territory  of  a  contracting  party  as  are  propected  by  its  legislation.  Each contracting  party  shall  acoord  full  and  sympathetic  consideration  to  such  requests  or representations as may be made by any other contracting party regarding the   application  of the undertaking set forth in preceding sentence to names of products which have been communicate to it by the other contracting party.”
hukum dalam peraturan hukumnya masing-masing terhadap  perlindungan  nama geografis. 14
Perjanjian  Lisabon  1958  menjelaskan Appellation  of  Origin sebagai berikut:
“ In  this  Agreement,  “appellation  of  origin”  means  the  geographical deNomormination  of  a  country,  region,  or  locality,  which  serves  to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which  are  due  exclusively  or  essentially  to  the  geographical environment, including natural and human factors .” 15
Perjanjian  Lisabon  bertujuan  dalam  rangka  merespon  kebutuhan  hukum internasional  dan  memfasilitasi  dalam  hal  perlindungan  terhadap  IG  seperti Appellation  of  Origin di  beberapa  negara  selain  negara  asal  indikasi  geografis tersebut melalui sistem single registration di Biro Internasional WIPO. 16
Pada  tahun  1974  dan  1975  WIPO  berinisiatif  menyelenggarakan persidangan  untuk  dibentuknya  suatu  perjanjian  internasional  dengan  merevisi ketentuan  terkait  dengan  IG  dalam  Konvensi  Paris  sehingga  menjadi  perjanjian internasional  yang  baru. 17 Sebagai  bagian  dalam  taraf  negoisasi  dalam  rangka
14 Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia tersedia dalam http://kemal-assegaf.blogspot.co.id/2011/12/indikasi-geografi.html diakses 26 Desember 2017 pukul 21.00.
15 Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registrationn of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979 .
16 Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan sebagai dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem  registrasi  Internasional.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  perlindungan  terhadap  IG  di beberapa  negara  menjadi  sesuatu  yang complicated dikarenakan  terdapat  beberapa  perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di  dalam  sebuah  framework  baik  secara  historis  maupun  kondisi  ekonomi  negara  tersebut. Perjanjian  Lisabon  dibuat  pada  tahun  1958  dan  diperbaiki  di  Stockholm  pada  tahun  1967. Pemberlakuan  persetujuan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  26  September  tahun  1966  yang diadministrasikan  oleh  Biro  Internasional  WIPO.  Perjanjian  ini  berisi  tentang  perlindungan terhadap  Sebutan  Asal  ( Appellation  of  Origin )  dan  sistem  registrasi  Internasional.  Indra Rahmatullah, Supra No 4.
17 WIPO  Standing  Commiitee  on  the  Law  of  Trademarks,  Industrial  Designs  and  Geographical Indication,  SCT/8/4,  April  2,  2002  at  paras,  66-71  diakses  27  Desember  2017  pukul  22.00. Selajutnya Berdasarkan laporan WIPO international bureau pendekatan yang dipandang dalam perlindungan  IG  berdasar  pada  empat  katagori  pertimbangan  hukum  yaitu  : (1)  unfair competition  and  passing  of,  (2)  collective  and  certification  mark,  (3)  protected  appellations  of
merevisi  Konvensi  Paris  pada  tahun  1980.  Awal  tahun  1990,  negara  anggota mempertimbangkan  untuk  mengadopsi  ketentuan  tambahan (additional articles)10 18 quater addressing geographical indications.
Ketentuan    tentang Appellation  of  Origin dalam  Konvensi  Paris dikembangkan    melalui    Perjanjian  TRIPs  ( TRIPs  Agreement )   sebagai  IG ( Geographical Indication ).
Article 22 TRIPs Agreement  mengatakan bahwa:
“ Geographical  indications  are  for  the  purposes  of  this  agreement, indications  which  indentify  a  good  as  originating  in  the  territory  of  a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation  or  other  characteristics  of  the  good  is  essentially attributable to its geographical origin .” 19
Sesuai  dengan standar  minimum    yang  dianut  dalam  Perjanjian  TRIPs, maka  pengaturan  IG  diserahkan  pada  masing-masing  Negara  peserta,  apakah bersifat  “ suigeneris ”  (tersendiri)  atau  diatur  bersama  dengan  merek  meskipun TRIPs  mengakui  bahwa  merek  dan  Indikasi  geografis  merupakan  rezim  KI  yang berbeda.
TRIPs menyatakan ” for the purpose of this agreement ” berarti, unsur-unsur definisi IG merupakan sifat khas yang berbeda dengan rezim KI lain. Setidaknya, ada  empat  unsur  pokok  IG  dalam  Perjanjian  TRIPs,  yaitu,  pertama,  unsur  nama geografis  untuk  mengidentifikasi,  tidak  bersifat  mutlak  karena  dapat menggunakan  nama  Nomorn-geografis;  kedua,  unsur  wilayah  dalam  negara sebagai  tempat  produksi  tidak  identik  dengan  wilayah  administratif  namun disesuaikan  dengan  kondisi  faktual;  ketiga,  unsur  kepemilikan  dalam  IG  bukan
origin  and  registered  geographical  indications   dan  (4)  administratives  schemes  for  protection. Lihat SCT/8/4, April 2, 2002, id.
18 Mahkamah Agung RI,  GATT, TRIPS Dan Kekayaan Intelektual, 1998. hlm 70.
19 TRIPs  memberikan  definisi  IG  sebagai  tanda  yang  mengidentifikasikan  suatu  wilayah  negara anggota,  atau  kawasan  atau  daerah  di  dalam  wilayah  tersebut  sebagai  asal  barang,  di  mana reputasi,  kualitas  dan  karakteristik  barang  yang  bersangkutan  sangat  ditentukan  oleh  faktor geografis.  Dengan  demikian,  asal  suatu  barang  tertentu  yang  melekat  dengan  reputasi, karakteristik  dan  kualitas  suatu  barang  yang  dikaitkan  dengan  wilayah  tertentu  dilindungi secara  yuridis.  Lihat  OK.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights ,) Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 386.
merupakan  hak  individual  ( private  right )  tetapi  hak  komunal  ( communal  right ), maka IG merupakan hak untuk menggunakan ( right to use ); dan keempat, unsur kualitas, reputasi, atau karakteristik lain yang bersifat alternatif, sehingga barang sudah cukup memenuhi salah satu dari unsur tersebut. 20
Perjanjian  Madrid    atau Madrid  Agreement  Concerning  The  International Registration  of  Marks yang  ditandatangani  tahun  1981,  dalam  Pasal  1 mengatakan:
“All goods bearings a false or deceptive by wich  one of the countries to wich this  agreement  applies  or  a  place  situated  therein,  is  directly  indicated  as being the country or palce of origin hsall be seized in importation into any of the said countries .”
Ketentuan ini sebenarnya telah memberikan perlindungan informasi yang menyesatkan darimana barang tersebut berasal. Namun dalam perjanjian ini tidak secara  spesifik  mengatur  konsep  IG.  Perjanjian  ini  hanya  mengatur  terhadap adanya keharusan untuk menyita setiap barang IG yang salah atau menyesatkan. Bahkan  menurut  Zen  Umar  Purba,  perjanjian  ini  tidak  menambah  level  atau keterangan tentang perlindungan Indikasi Asal sebagaimana yang telah diatur di dalam Konvensi Paris. 21
Pengaturan  terkait  IG  sangat  beragam  di  berbagai  Negara, 22 tetapi Indonesia  memilih  digabungkan  bersama-sama  dengan  merek  sebagaimana
20 Wahyu Sasongko, Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat Sui Generis, Jurnal Media Hukum , http://download.portalgaruda.org/article.php?article=98312&val=  648,  diakses  10  Desember 2017, 2008,  hlm. 107-108
21 Indra Rahmatullah, Supra no 4.
22 Amerika  Serikat  mengatur  dalam  UU  Merek,  Peraturan  ATF  &  Hukum  Kebiasaan;  Uni  Eropa berdasarkan  Peraturan  Komunitas  Eropa  (EEC  No.2081/92);  Australia  mengatur  melalui  The Wine dan Brandy  Australia Act 1980 (AWBC), Trade Practice Act 1995, UU Merek 1995;  India dalam The Act of Geographical Indications of Goods (Registration & Protection)No. 48 of 1999, Singapura : Geographical Indications Act 44 of 1998, Trade Marks Act (Cap. 332, 2005 Rev. Ed.), Indonesia: UU Merek,Vietnam : Intellectual Property Law (Law No. 50-2005-QH11), Latvia: Law on Trademarks and Indications of Geographical Origin 8 February2007,Ghana : Trade Marks Act, 2004 (Act 664) - Geographical Indications Act 2003 (Act 659) --Act on Protection against Unfair Competition  No.  589  of  2000I  Gede  Agus  Kurniawan,    Pengaturan  Penghentian  Pemakaian Indikasi Geografis Pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komparatif Beberapa  Negara),  Program    Studi  Ilmu  Hukum  Pasca  Sarjana  Universitas  Udayana  Denpasar, 2013,  hlm 9  tersedia dalam file:///C:/Users/kiki/Downloads/5940-1-9569-1-10-20130715.pdf diakses 26 Desember 2017 pukul 20.00.
tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek  tetapi pengaturan tersebut bersifat sumir sehingga ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007.    IG  diatur  lebih  lengkap    setelah pemerintah  mengganti  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  dengan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016  Tentang Merek dan IG. 23

## a. Definisi
Ketentuan  Umum  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tidak memberikan  definisi  tentang  IG  tetapi  menyebutkan  kriterianya  yaitu  “IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang, yang karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia  atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang  yang  dihasilkan.”  Sedangkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016, secara  tegas  memberikan  definisi,  meskipun  definisi  tersebut  pada  dasarnya hampir  sama  dengan  kriteria  IG  dalam  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001. Pasal  1  Angka  6  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 mengatakan“IG  adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau  produk yang karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia  atau kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut  memberikan  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”
Obyek  IG  seharusnya  dibatasi  pada  hasil  alam  karena  disebut  sebagai  IG jika keunikan, keistimewaan, atau keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk sejenis lain lahir dari bumi (geo) tempat produk tersebut berasal. Jika  yang  hendak  ditonjolkan  adalah  manusianya,  maka  “ folk” adalah  kata  yang lebih tepat. 24 Karena itu, pengaturan tentang IG harus mencerminkan hasil alam
23 Indikasi Geografis diatur dalam  Bab VIII , Pasal 53 sampai dengan Pasal 62  No 20 Tahun 2016.
24 Brian  Prastyo,  http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008/04/09/merek-dan-indikasi-geografis/ diakses 26 Desember 2017 pukul 20.00.
suatu  wilayah  tertentu  dan  kualitas  karateristik  produk  yang  dihasilkan, 25 sehingga mampu mengembangkan ekonomi masyarakat lokal.

## b. Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis
IG  dilindungi  setelah  didaftarkan  dengan  terlebih  dahulu    harus mengajukan permohonan kepada Menteri.  Pemohon merupakan: a. lembaga yang mewakili  masyarakat  di  kawasan  geografis  tertentu  yang  mengusahakan  suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau  3.  hasil  industri.  b.  pemerintah  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  memperluas  pemohon  perlindungan Indikasi  Geografis,  yaitu  Pemerintah  Daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tetapi Undang Undang Nomor  20  Tahun  2016  tidak  mencantumkan  kelompok  konsumen  yang mengajukan  permohonan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2001.  Adanya  ketentuan  Pemerintah  Daerah  dapat  mengajukan permohonan  merupakan  langkah  yang  tepat  mengingat  IG  merujuk  daerah  asal barang  yang  karena  faktor  lingkungan  geografis  termasuk  alam,  manusia  atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 26
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  mengatur  Permohonan  yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah  NKRI  wajib  diajukan  melalui  Kuasanya  di  Indonesia.  Permohonan tersebut  hanya  dapat  didaftar  apabila  IG  telah  memperoleh  pengakuan  dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor
25 Bandingkan dengan Sudaryat et al, Hak Kekayaan Intelektual , Oase Media, Bandung,  2010, hlm. 178.
26 Namun,  dihapuskannya  pemohon  adalah  kelompok  konsumen  dalam  UU  No  20  tahun  2016 merupakan  kebijakan  yang  kurang  tepat  karena  konsumen  memiliki  kepentingan  terhadap  IG asal barang, sehingga harus mendapatkan perlindungan terhadap pihak lain yang memanipulasi asal  barang,  karena  itu  seharusnya  “kelompok  konsumen”  harus  tetap  ada  sehingga  dapat mengajukan permohonan perlindungan.
15  Tahun  2001,  padahal  dapat  terjadi  permohonan  IG  diajukan  oleh  pihak pemohon yang berada diluar wilayah Indonesia tetapi untuk memastikan bahwa IG  yang  diajukan  tersebut    memiliki  legalitas  kepemilikan,  maka  harus memperoleh pengakuan  dari pemerintah Negara asalnya.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  mengatur  IG    yang  dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Ketentuan ini akan lebih praktis dan  memudahkan  secara  teknis  administrasi    permohonan  perlindungan    IG  di Negara-negara  lain.  Ketentuan  tersebut  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  15    Tahun  2001,  sehingga  apabila  pemohon  mengajukan  pendaftaran  di negara-negara  lain    dilakukan  melalui  hak  prioritas. 27 Hak  prioritas  diatur  juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga pengembangan ekonomi melalui  IG  lebih  terbuka    karena  bagi  pemohon  yang  akan  mengajukan permohonan IG di Negara lain  mempunyai  pilihan atau alternatif.

## c. IG  yang   tidak dapat didaftar dan ditolak
Permohonan IG tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara,  peraturan  perUndang-Undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  dan ketertiban  umum;  b.  menyesatkan  atau  memperdaya  masyarakat  mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;  dan  c.  merupakan  nama  yang  telah  digunakan  sebagai  varietas tanaman  dan  digunakan  bagi  varietas  tanaman  yang  sejenis,  kecuali  ada penambahan  padanan  kata  yang  menunjukkan  faktor  IG  yang  sejenis. 28
Permohonan  IG  ditolak  jika:  a.  Dokumen  Deskripsi  IG  tidak  dapat  dibuktikan kebenarannya; dan/atau b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan IG
27 Hak  Prioritas  adalah  hak  pemohon  untuk  mengajukan  permohonan  yang  berasal  dari  negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing  the  World  Trade  Organization untuk  memperoleh  pengakuan  bahwa  tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu  dari  kedua  perjanjian  itu  selama  pengajuan  tersebut  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property .
28 Pasal 56 (1) UU No 20 Tahun 2016.
yang  sudah  terdaftar. 29 Norma  IG  yang  tidak  dapat  didaftar  yang  diatur  dalam Pasal  56  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016    tersebut  lebih  luas  daripada Pasal 56 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, karena menambahkan dengan  “nama  yang  digunakan  sebagai  varietas  tanaman  dan  digunakan  bagi varietas  tanaman  yang  sejenis,  kecuali  ada  penambahan  padanan  kata  yang menunjukkan faktor IG yang sejenis.” Ketentuan ini penting karena  dapat terjadi IG  tersebut  berbentuk  “varietas  tanaman,  sehingga  dengan  dicantumkannya kalimat  tersebut,  pengaturannya    tidak  terjadi    tumpang  tindih  (“ overlapping ”) dengan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2000  yang  mengatur  tentang Perlindungan  Varietas  Tanaman.  Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016  membedakan  “frase  tidak  dapat  didaftar”  dengan  “ditolak.”  Penulis  lebih setuju dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena makna “tidak dapat didaftar”  berbeda  dengan  “ditolak.”  Makna  “tidak  dapat  didaftar”  artinya  tidak memenuhi secara persyaratan formal misalnya “karena bertentangan”, sedangkan “ditolak” lebih pada  “syarat materil”, misalnya isi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan  kebenarannya.    Dengan  demikian,  ketentuan  tentang  IG  yang  tidak dapat  didaftar  dan  ditolak    dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 memberikan  jaminan  kepastian  hukum    dan    perlindungan  terhadap  persaingan usaha tidak sehat, sehingga tidak menghambat  pemilik IG dalam mengembangkan aktivitas ekonominya.

## d. Pemeriksaan Substantif
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  mensyaratkan  adanya pemeriksaan substantif yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016.  Ketentuan  ini  penting    dilihat  dari  aspek  “kepastian  hak”  dalam  arti pemohon  IG  memang  pemohon  yang  berhak    atas  IG  yang  dimohonkan pendaftarannya  dan  adanya  pemeriksaan  substantif  untuk  memastikan  bahwa kreasi  yang  diajukan  memenuhi  persyaratan  sebagai  IG  (kepastian  hukum)
29 Pasal 56 (2) UU No 20 Tahun 2016.
sehingga    komersialisasi  terhadap  IG    tersebut  merupakan  pengembangan ekonomi yang sehat.

## e. Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan IG
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  tidak  mengatur  tentang Penghapusan  IG,  berbeda  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 yang berbunyi:
(1)   IG dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karak- teristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan IG pada suatu barang.
(2)  IG  dapat  dihapus  jika:  a.  tidak  dipenuhinya  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1);  dan/atau  b.  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56  ayat  (1) huruf a. 30

## f. Pelanggaran atas IG
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan  Pelanggaran atas IG mencakup: a. pemakaian IG, baik secara langsung maupun tidak langsung atas  barang  dan/atau  produk  yang  tidak  memenuhi  Dokumen  Deskripsi  IG;  b. pemakaian  suatu  tanda  IG,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  atas barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  atau  tidak  dilindungi  dengan  maksud untuk:  1.  menunjukkan  bahwa  barang  dan/atau  produk  tersebut  sebanding kualitasnya  dengan  barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  oleh  IG;  2. mendapatkan  keuntungan  dari  pemakaian  tersebut;  atau  3.  mendapatkan keuntungan atas reputasi IG c. pemakaian IG yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan  dengan  asal-usul  geografis  barang  itu;  d.  pemakaian  IG  oleh  bukan pemakai IG terdaftar; e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat  menyesatkan sehubungan  dengan  asal  tempat  barang  dan/atau  produk  atau  kualitas  barang
30 Pasal 56 (1)  Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika: a.  bertentangan  dengan ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan,  moralitas,  agama,  kesusilaan,  dan  ketertiban umum;b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal  sumber,  proses  pembuatan  barang,  dan/atau  kegunaannya;  dan  c.  merupakan  nama  yang telah  digunakan  sebagai  varietas  tanaman  dan  digunakan  bagi  varietas  tanaman  yang  sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
dan/atau produk yang terdapat pada: 1. pembungkus atau kemasan; 2. keterangan dalam  iklan;  3.  keterangan  dalam  dokumen  mengenai  barang  dan/atau  produk tersebut; atau 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu  kemasan.  f.  tindakan  lainnya  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat  luas mengenai  kebenaran  asal  barang  dan/atau  produk  tersebut.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak secara tegas menjelaskan pelanggaran atas IG, tetapi pemegang hak IG dapat mengajukan gugatan. 31

## g. Pembinaan dan Pengawasan IG
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur tentang pembinaan dan  pengawasan,  tetapi  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  menjelaskan: Pembinaan  Indikasi  Geografis 32 dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan IG dilakukan oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  tetapi pengawasan  dapat  pula  dilakukan  oleh  masyarakat.    Pengawasan  dilakukan untuk:  a.  menjamin  tetap  adanya  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang menjadi  dasar  diterbitkannya  IG;  dan  b.  mencegah  penggunaan  IG  secara  tidak sah.  Hasil  disampaikan  kepada  pemegang  hak  IG  dan/atau  Menteri.  Pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan penting dari sisi manajemen perlindungan IG karena pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang berupa pendidikan
31 Pasal 57  UU No 15 Tahun 2001 sebagai berikut : (1) Pemegang hak atas IG dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai  IG yang tanpa hak berupa  permohonan ganti  rugi  dan  penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket IG yang digunakan secara tanpa hak tersebut.  (2) Untuk mencegah  kerugian  yang  lebih  besar  pada  pihak  yang  haknya  dilanggar,  hakim  dapat memerintahkan  pelanggaran  untuk  menghentikan  kegiatan  pembuatan,  perbanyak  serta memerintahkan pemusnahkan etiket IG yang digunakan secara tanpa hak tersebut.
32 Pembinaan  tersebut  meliputi:  a.  persiapan  untuk  pemenuhan  persyaratan  Permohonan  IG; b.Permohonan  pendaftaran  IG;  c.  pemanfaatan  dan  komersialisasi  IG;  d.  sosialisasi  dan pemahaman atas pelindungan IG; e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk IG; f. pelatihan dan  pendampingan;  g.  pemantauan,  evaluasi,  dan  pembinaan;  h.  pelindungan  hukum;  dan  i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk IG.
maupun  pelatihan  yang  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif  untuk  memperoleh hasil yg lebih baik. 33
Adanya  ketentuan  pembinaan  dan  pengawasan  IG  penting  untuk meningkatkan  daya  saing  pelaku  usaha,  karena  Pertama,  IG  mengidentifikasi sumber  atau  asal  produk.  Kedua,  IG  mengindikasikan  kualitas  produk  dengan menginformasikan  konsumen  bahwa  suatu  barang  berasal  dari  daerah  atau wilayah  yang  memberikan  kualitas,  reputasi,  atau  karakteristik  lainnya  yang esensial  dapat  dikaitkan  dengan  asal  geografisnya.  Ketiga,  IG  dapat mempresentasikan  kepentingan  bisnis  ( business  interest )  karena  menjamin keaslian suatu barang yang berkarakteristik dari daerah tertentu. 34
Implikasi    Perlindungan  IG  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 terhadap Peningkatan Ekonomi Lokal
International  Labour  Organization (ILO)  menjelaskan  pengembangan ekonomi  lokal 35 adalah  proses  partisipatif  yang  mendorong  kemitraan  antara dunia  usaha  dan  pemerintah  dan  masyarakat  pada  wilayah  tertentu,  yang memungkinkan  kerjasama  dalam  perancangan  dan  pelaksanaan  strategi
33 Pembinaan  dapat  diartikan  sebagai  upaya  memelihara  dan  membawa  suatu  keadaan  yang seharusnya  terjadi  atau  menjaga  keadaan  sebagaimana  seharusnya.  Dalam  manajemen perlindungan  IG,  pembinaan  dilakukan  dengan  maksud  agar  kegiatan  atau  program    IG  yang sedang  dilaksanakan selalu  sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.   pembinaan  dapat  ditinjau  dari  dua  sudut  pandang,  yaitu  berasal  dari  sudut pembaharuan  dan  berasal  dari  sudut  pengawasan.  Pembinaan  yang  berasal  dari  sudut pembaharuan yaitu mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu  usaha  untuk  membuat  sesuatu  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  telah  direncanakan. Lihat  p://rinitarosalinda.blogspot.co.id/2015/10/pembinaan-dan-monitoring.html diakses  28 Desember 2017 pukul 21.00.
34 Wahyu  Sasongko,  Wahyu,“ Indikasi  Geografis  Studi  Tentang  Kesiapan  Indonesia  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk  Nasional” ,  Disertasi  Program  Doktor  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  2010, hlm  103. Lihat juga  Tomy Pasca Rifai, Supra No 4.
35 Pengembangan /pe·ngem·bang·an/ n =  proses,  cara,  perbuatan  mengembangkan  sedangkan “ekonomi” diartikan sebagai tata perekonomian (suatu Negara), Lihat Kamus Bahasa Indonesia. Menurut  Paul  A.  Samuelson, ekonomi  merupakan  cara-cara  yang  dilakukan  oleh  manusia  dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Lihat https://carapedia.com/pengertian_definisi_ekonomi_menurut_para_ahli_info501.html diakses 14 Desember 2017 pukul 22.20.
pembangunan  secara  umum,  dengan  menggunakan  sumber  daya  lokal  dan keuntungan  kompetitif  dalam  konteks  global,  dengan  tujuan  akhir  menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. 36 Dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi lokal 37 melalui  IG,  maka pelaksanaannya tidak hanya  hasil  ( output )  berupa  nilai  ekonomi  yang  menjadi  tujuan  tetapi  juga prosesnya harus sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah  dalam mewujudkan penghasilan  asli  daerah  dan  tingkat  kesejahteraan  pemilik  IG  masyarakat  yang bersangkutan. Pemangku kepentingan, seperti Pemerintah Daerah, Dunia Industri, Perguruan  Tinggi,  dan  kelompok  masyarakat  perlu    aktif  berpartispasi  untuk mengelola  berdasarkan  prinsip  menajemen  moderen  tetapi  tetap  menggunakan sumber lokal karena dilakukan oleh daerah (lokasi) tertentu.
Dimensi  atau  batasan  pengembangan  ekonomi  lokal    adalah  sebagai berikut: 38
(1). Pengertian  lokal  tidak  merujuk  pada  batasan  wilayah administratif  tetapi  lebih  pada  peningkatan  kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.
(2). Sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif.
(3). Menekankan  pada  pendekatan  pengembangan  bisnis,  bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif.
(4). Bukan  merupakan  upaya  penanggulangan  kemiskinan  secara langsung.
(5). diarahkan  untuk  mengisi  dan  mengoptimalkan  kegiatan ekonomi  yang  dilakukan  berdasarkan  pengembangan  wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.
36 http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_sei13.pdf  diakses  15  Desember  2017  pukul  19.00. Selanjutnya,  Pengembangan  ekonomi  lokal  menurut  pengertian  tersebut:  berorientasi  kepada output  dan  proses,  pelibatan stakeholder harus  partisipastif,  sifat  kelokalan  ditunjukkan  dari penggunaan sumber daya lokal, Aspek lokasi ditunjukkan bahwa Pengembangan ekonomi lokal dilakukan pada wilayah tertentu. Id.
37 Ciri  utama  pengembangan  ekonomi  lokal  adalah  titik  beratnya  pada  kebijakan  “ endogenous development" mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Orientasi  ini  mengarahkan  kepada  fokus  dalam  proses  pembangunan  untuk  menciptakan lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  pertumbuhan  kegiatan  ekonomi.  Yulita  Indah  Prasetiari, Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas  Brawijaya, Strategi  Pengembangan  Ekonomi  Lokal: Implementasi  Perencanaan  Pembangunan  Ekonomi  Berbasis  Pemberdayaan  Di  Kabupaten Sidoarjo ,  hlm  184  tersedia  dalam  http://download.portalgaruda,  diakses  16  Desember  2017 pukul 21.00.
38 Id.
IG  memainkan peran kunci dalam pengembangan ekonomi suatu bangsa, dengan  memberikan  kesempatan  kepada  produsen  untuk  secara  bersama-sama mempertahankan  dan meningkatkan  kualitas  produknya,  melakukan  konsolidasi atau  bahkan  meningkatkan  harga  di  pasar.   Selanjutnya,  reputasi  yang  dibangun untuk  IG dapat menjadi alat pemasaran yang penting dalam memperkuat posisi produk di pasar sekaligus untuk menembus pasar yang baru. Konsumen bersedia membayar harga produk terkenal tersebut berkat informasi tentang kualitas, asal dan tradisi dari IG,  sehingga mengembangkan rasa loyalitas yang kuat.  Selain itu, masyarakat  setempat  dapat  mengambil  manfaat  dari  akibat  langsung  maupun tidak langsung yang dimiliki IG di wilayah tersebut. 39
Berdasarkan hasil dari studi, terdapat penilaian bahwa IG Indonesia telah memiliki hasil positif sejak didaftarkan: 40
o Ada  peningkatan  signifikan  dalam  jumlah  produsen  yang  terlibat (misal:  Jumlah  pengumpul  madu  Sumbawa  bertambah  tiga  kali lipat dalam 5 tahun).
o Beberapa  IG  terdaftar  telah  berhasil  memperoleh  harga  premium (misal:  ada  kenaikan  harga  sebesar  40%  dalam  5  tahun  untuk madu Sumbawa).
o Volume ekspor juga bertambah (misalnya lebih dari 1 juta ton Kopi Gayo Arabika dalam 5 tahun).
o IG terdaftar telah mengkonsolidasi organisasi, mengumpulkan para pemegang  kepentingan,  melalui  peran  penting  dari  kelompok pengelola IG.
o Peningkatan  progresif  pada  manajemen  untuk  kualitas  produk, melalui  sistem  ketertelusuran  dalam  proses  pembentukan  di beberapa IG .
39 http://www.euind-tcf.com/id/the-economic-benefits-of-indonesian-gis/ diakses 2 Januari 2018 pukul 21.00. selanjutnya Indonesia telah mengembangkan konsep “IG” sejak tahun 2001, dengan UU  No  15  Tahun  2001  Tentang  Merek,  dan  PP  No.  52  Tahun  2007  Tentang  IG.  Selanjutnya melalui UU No 15 Tahun 2001  diubah melalui UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan IG yang mengatur  IG  lebih  komprehensif    untuk  pengembangan  lebih  lanjut  sistem  IG.    Sejak perkembangan sistem sui generis tersebut, hingga kini lebih dari 35 produk terkenal Indonesia telah  mengikuti  rute  IG    dan  telah  terdaftar  di  Indonesia  oleh  otoritas  yang  berwenang,  yaitu Ditjen KI. Id.
40 Id.
o Pemegang kepentingan dari kelompok IG telah semakin menyadari tentang  pentingnya  memiliki  sistem  kontrol  untuk  memantau kualitas produk.
o Sistem  ketertelusuran  tersebut  telah  memberikan  kontribusi positif  untuk  meningkatkan  koordinasi  dalam  rantai  pasokan, membangun database yang dikelola dan diperbarui oleh kelompok IG.
o Beberapa IG yang terdaftar di Indonesia telah berperan aktif untuk memperkuat  reputasi  dan  pengakuan  terhadap  pelanggan  dan konsumen  (misalnya  melalui  pameran  Lada  Putih  Muntok  oleh pemerintah daerah)
o Para pemegang kepentingan IG terdaftar telah semakin memahami pentingnya keberlanjutan produk dan perlindungannya.
Beberapa daerah yang merupakan potensi IG Indonesia  adalah: Aceh (Kopi Arabika  Gayo 41 dan  Nilam  Aceh 42 );  Sumatra  Utara  (Kopi  Arabika  Lintong/ 43 Mandailing,  Kopi  Arabika  Sidikalang,  Kopi  Robusta  Sidikalang,  Kemenyan,  dan Tembakau  Deli);  Jambi 44 (Kayu  Manis  Kerinci/Kurintci  Cassiavera); Lampung 45 (Kopi Robusta lampung dan Lada Hitam Lampung); Bangka(Lada Putih Muntok); Jawa Barat (Teh, 46 Ubi Cilembu 47 , Nanas Subang 48 , Beras Pandanwangi
41 http://www.hinamagazine.com/index.php/2008/12/31/di-tengah-krisis-pasar-kopi-gayo- masih-cerah diakses 16 Desember 2017 pukul 19.00.
42 Buletin TRO XV No. 2, 2004 .
43 http://www.sca-indo.org/id diakses 17 Desember 2017 pukul 21.00.
44 http://bankdata.depkes.go.id/kompas/Kabupaten%20Kerinci.pdf diakses 19 Desember 2017 pukul 22.00.
45 http://www.radarlamsel.com diakses 20 Desember 2017 pukul 19.30.
46 Pada  tahun  2002  nilai  ekspor  teh  Indonesia  mencapai  103,4  juta  dollar  AS,  dengan  volume ekspor  94.700  ton  untuk  teh  hitam  dan  5.500  ton  teh  hijau.  Tahun  1993  nilai  ekspor  teh Indonesia  ini  mencapai  155,7  juta  dollar  dengan  volume  ekspor  123.926  ton.  Pada  1998  nilai ekspor  teh  Indonesia  menurun  menjadi  113,2  juta  dollar  dengan  volume  67.219  ton.  Data  ini menggambarkan  bahwa  penerimaan  devisa  dari  ekspor  teh  Indonesia  ternyata  menurun  dari 1993 dan 1998. Yang paling mengkhawatirkan adalah data 1998-2002, di mana volume ekspor meningkat  33.000  ton,  tetapi  pendapatan  menurun  9,8  juta  dollar  atau  Rp  83,3  miliar  dalam empat  tahun.  Lihat  http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/10/ekonomi/960895.htm diakses 21 Desember 2017 pukul 20.00.
47 http://www.gatra.com/artikel.php  lihat juga http://indrakh.wordpress.com/2007/04/03/cilembu-sentra-ubi-si-madu diakses 22 Desember 2017 pukul 19.45.
48 http://www.indosiar.com/news/kisi-kisi/63474 /usaha-perkebunan-nanas-madu  diakses  22 Desember 2017 pukul 21.00.
Cianjur); Jawa Tengah (Telur Asin Brebes 49 , Java Tea, Kopi Robusta Temanggung,
Durian Petruk Jepara) 50 ; Jawa Timur (Tembakau Besuki dan Aggur Besuki).
Potensi  ekonomi  IG  di  daerah–daerah  tersebut  bernilai  tinggi,  misalnya Ekspor kopi Sumut menurut data AEKI Sumut telah mencapai 71,68 juta dolar AS dari volume ekspor biji dan bubuk kopi sebanyak 21.969 ton. Dari jumlah ini kopi jenis arabika menjadi penyumbang terbesar yakni 65,07 juta dolar AS dari volume ekspor  sebanyak  19.137  ton. 51 Kayu  manis  Jambi diperkirakan  dalam  setahun mencapai Rp 53,75 milyar. 52 Kopi Robusta lampung selama 2007 yang mencapai 183.070 ton itu menghasilkan devisa sekitar 301,643 juta dolar AS. 53
Berdasarkan potensi di berbagai daerah tersebut, maka  IG  memiliki nilai ekonomi  tinggi    sehingga  menjadi  sarana  untuk  pengembangan  ekonomi  lokal, tetapi  memerlukan  komitmen  dari  para  pemangku  kepentingan  ( stake  holder ) dalam pengelolaannya serta  dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Hal ini sejalan dengan Teori Public Benefit , bahwa Kekayaan Intelektual (IG) merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi. 54 Inti teori ini mengakui bahwa  perlindungan  atas  kekayaan  intelektual  adalah  suatu  alat  dari pembangunan  ekonomi  yaitu  keseluruhan  tujuan  dibangunnya  suatu  sistem perlindungan atas sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif. 55
49 http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/19/eko06.htm diakses 22 Desember 2017 pukul 21.00.
50 Flona Edisi 72/V Februari 2009
51 http://humbang.com/internasional-doyan-kopi-arabika-sumut/ diakses 23 Desember 2017 pukul 20.00.
52 http://bankdata.depkes.go.id/kompas/Kabupaten%20Kerinci.pdf diakses 23 Desember 2017 pukul 21.00.
53 http://www.radarlamsel.com diakses 23 Desember 2017 pukul 22.00.
54 Nico Kansil, Perlindungan Hukum terhadap KI , Makalah pada Seminar Nasional KI, UNDIP Semarang, tanggal 27 April 1993. Lihat juga Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas , Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 89-90.
55 http://digilib.unila.ac.id/10350/10/BAB%20II.pdf diakses 31 Maret 2018 pukul 02.00.
Peningkatkan  potensi  ekonomi  lokal  dari  masyarakat  (dan  Pemda)  yang mendaftarkan indikasi geografis di Indonesia
Berdasarkan  data  Sosio-Ekonomis  dari  negara-negara  Eropa,  produk- produk  IG  dapat  memberikan  keuntungan  besar  bagi  perekonomian  negara tersebut.  Penjualan  wine  di  Perancis  naik  sekitar  230  %  dari  penjualannya  ke negara lain. Penjualan keju naik antara 158-203%. 56 Penjualan jeruk Florida asli dari negara bagian di Amerika Serikat, Florida yang dikenal secara luas di dunia dengan  kekhasan  rasanya,  dapat  menyumbangkan  9  juta  US  Dollar,  membuka sekitar  80.000  lapangan  kerja  baru  dan  mengekspansi  230,  670  hektar  lahan. 57 Apabila dibandingkan dengan potensi IG di Indonesia, banyak potensi yang dapat dimanfaatkan  untuk  bersaing  di  dunia    regional  maupun  internasional.  Produk- produk  dimaksud,  misalnya  Ubi  Cilembu,  Wajit  Cililin,  Batik  Trusmi  (Cirebon), Batik  Pekalongan,  Batik  Solo,  Jenang  Kudus,  Seni  Topeng  Cirebon,  Batik Yogyakarta,  Keramik  Kasongan  Yogyakarta,  Apel  Malang,  Brem  Bali,  Songket Silungkang  (Sumatera  Barat),  Kain  Songket  Palembang,  Ukiran  Toraja,  dan  Kain Sasirangan  (Kalimantan  Selatan). 58 Dari  produk  kopi,  setidaknya  ada  sejumlah kopi yang memiliki cita rasa yang khas, yaitu dari jenis kopi Arabica: kopi Lintong (Batak),  kopi  Mandheling  (Batak),  Kopi  Gayo,  kopi  Toraja,  kopi  Kalosi,  kopi Kintamani Bali, kopi Bajawa, kopi Luwak. Dari jenis Robusta: kopi Pagaralam, kopi Lampung, kopi Jawa Dampit, kopi Robusta Flores. 59
56 John A. Clarke, The Public Policy Objectives of Geographical Indications , Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 2011, hlm 5 Sebagaimana dikutip oleh Indra Rahmatullah, Supra no.4.
57 Keck,  Ken, Florida  Orange  Juice  Healthy,  Pure  and  Simple ,  Worldwide  Symposium  on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 2011 Sebagaimana dikutip oleh Indra Rahmatullah.
58 Sudarmanto,  Produk  Kategori  Indikasi  Geografis  Potensi  Kekayaan  Intelektual  Masyarakat Indonesia,  Simposium  Nasional  Kepentingan  Negara  Berkembang  Terhadap  Hak  Atas  Indikasi Geografis,  Sumber  Daya  Genetika  dan  Pengetahuan  Tradisional,  Lembaga  Pengkajian  Hukum Internasional  FH  Universitas  Indonesia  bekerjasama  dengan  Ditjen  Hak  Kekayaan  Intelektual, Depok tahun 2005, hlm  114 sebagaimana dikutip oleh  Indra Rahmatullah, Supra no 4.
59 Surip Mawardi, “ Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee ,”  Worldwide  Symposium  on  Geographical  Indications  jointly  orginized  by  the  World Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  and  the  Patent  Office  of  the  Republic  of  Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009 hlm 3 dikutip oleh Indra Rahmatullah.
Sampai tahun Februari 2016, IG Indonesia yang telah terdaftar pada Ditjen KI berjumlah 35, antara lain: Kopi Arabika Kintamani Bali oleh MPIG (Masyarakat Perlindungan  IG)  IDG  000000001  (5  Desember  2008),  Mebel  Ukir  Jepara  oleh Jepara  IG  ID  G  000000003  (28  April  2010),  Lada  Putih  Muntok  oleh  Badan Pengelola,  Pengembangan  dan  Pemasaran  Lada  (BP3L)  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung ID G 000000004 (28 April 2010), Kopi Arabika Gayo Masyarakat Perlindungan  Kopi  Gayo  (MPKG)  ID  G  000000005  (28  April  2010),  Susu  Kuda Asosiasi  Pengembangan  Susu  Sumbawa  Kuda  Sumbawa  ID  G  000000010  (15 Desember  2011),  Madu  Sumbawa  oleh  Jaringan  Madu  Hutan  Sumbawa  ID  G 000000012  (15  Desember2011),  Kopi  Arabika  Flores  Bajawa  oleh  Masyarakat Perlindungan Flores Bajawa IG (MPIG) Kopi ID G 000000014 (28 Maret 2012), Ubi Cilembu  Sumedang  oleh  Asosiasi  Agrobisnis  Ubi  Cilembu  (ASAGUCI)  ID  G 000000019  (24  April  2013),  Minyak  Nilam  Aceh  oleh  Forum  Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA) ID G 000000021(10 September 2013), Beras Pandanwangi  oleh  Masyarakat  Pelestari  Padi  Pandanwangi  Cianjur  (MP3C)  ID  G 000000034 (16 Oktober 2015), Teh Java Preanger oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi  Geografis  (MPIG)  Teh  Java  Preanger  ID  G  0000000387  (23  Desember 2015), Garam Amed Bali Masyarakat Perlindungan IG (MPIG) Garam Amed Bali ID G 000000038 (23 Desember 2015). 60
Keuntungan  dari  potensi  yang  dimiliki,  dapat  terjadi  jika  negara-negara (termasuk  Indonesia)  dapat  melindungi  produk-produk  khasnya  dengan  sistem perlindungan  IG.  Dari  titik  ini,  perlindungan  IG  secara  internasional  sangat diperlukan. 61 Ketua  Tim  Ahli  IG,  Surip  Mawardi  mengakui  tantangan  terberat
60 Candra Irawan, Protection of  Traditional Knowledge: A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia, Journal of World Intellectual Property Right, John Wiley and Son Ltd, March 2017,
Volume  20,  Issue  1-2,  Hlm  63,    tersedia  dalam  DGIP,  Indikasi  Geografis  Terdaftar, http://www.dgip.go.id/,  diakses  28  Desember  2017pukul  19.00    Lihat  juga  Candra  Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan P eningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia tersedia dalam
https://media.neliti.com/media/publications/174023-ID-pendaftaran-indikasi-geografis- sebagai-i.pdf diakses 28 Desember 2017 pukul 20.00.
61 Dengan  perlindungan  secara  internasional,  beberapa  manfaat  dapat  diambil,  yaitu  a).  IG  dapat digunakan  sebagai  strategi  pemasaran  produk  pada  perdagangan  dalam  dan  luar  negeri,  b).
adalah penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi rezim  IG.  Sebab,  proses  pendaftaran  produk  IG  tidak  tergantung  pada  individu, melainkan pada masyarakat.  Perlindungan IG, perlu dukungan bukan hanya dari produsen,  tetapi  juga  dari  Pemerintah  sehingga  dukungan  politik  yang  minimal dari  pemerintah  dapat  menjadi  hambatan  yang  mengakibatkan    Indonesia  akan ketinggalan  oleh India  dan  Thailand. 62 Oleh  karena  itu upaya  pemerintah  untuk mendorong masyarakat (pemda) agar mendaftarkan IG  yang dimiliknya menjadi faktor  yang penting baik dilihat secara nasional maupun internasional.
Dari  perspektif nasional, pengaturan  IG harus memadai agar  mendukung upaya pengembangan ekonomi lokal  bahkan dapat bersaing  secara global, karena substansi  pengaturan  IG  yang  komprehensif    berakibat  pada    adanya  kepastian hukum  bagi    pemegang  hak  (masyarakat    lokal),  sehingga  akan  mendorong timbulnya  kreasi-kreasi  IG  yang  bernilai  ekonomi  tinggi.  Dengan  demikian, pengaturan  IG  yang  komprehensif  berkorelasi  positif  dengan  pengembangan ekonomi  lokal.  Sedangkan dari perspektif internasional, pendaftaran  merupakan sarana  untuk  melindungi    potensi  ekonomi  IG    Indonesia  terhadap  klaim negara lain.
Kepastian  hukum  tidak  hanya  berkisar  soal  substansi  hukumnya  tetapi juga menyangkut  proses terjadinya Nomorrma hukum tersebut.  Dalam kaitan ini, Kelsen  mengatakan  bahwa  sistem  hukum  adalah  suatu  sistem  Nomorrma, 63 dengan menekankan  pada pernyataan “bahwa suatu sistem Nomorrma dikatakan valid jika diperoleh dari Nomorrma yang lebih tinggi diatasnya, yang selanjutnya sampai  pada  tingkat  Nomorrma  tersebut  tidak  dapat  diperoleh  dari  Nomorrma
Memberikan  nilai  tambah  terhadap  produk  dan  meningkatkan  kesejahteraan  pembuatnya,  c). Meningkatkan  reputasi  produk  IG  dalam  perdagangan  internasional,  d).  Persamaan  perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan e). Perlindungan IG sebagai salah  satu  alat untuk menghindari persaingan curang.
62 Misalnya  pendaftaran  Kopi  Kintamani  dilakukan  Masyarakat  Perlindungan  IG  (MPIG),  Minyak Nilam  Aceh  oleh  Forum  Masyarakat  Perlindungan  Nilam  Aceh  (FMPNA),  Lihat http://www.hukumonline.com, Perlindungan  Produk  Indikasi  Geografis  Indonesia  Masih Tertinggal , diakses 29 Desember 2017 pukul 21.00.
63 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusa Media,  Bandung, 2008,  hlm. 159.
Lihat juga Jimmy Yansen, Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia  “Penerapan Norma Hukum di Lembaga Peradilan ”, Makalah, tanpa tahun.
lain  yang  lebih  tinggi,  ini  yang  disebut  sebagai  Nomorrma  dasar. 64 Dalam  kaitan dengan  IG,      lahirnya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  sejalan  dengan Nomorrma dasar (Undang-Undang Dasar 1945), khususnya Pasal 28 C “ (1) Setiap orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak  mendapat  pendidikan  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan dan  tekNomorlogi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan demi  kesejahteraan  umat  manusia.  (2)  Setiap  orang  berhak  untuk  memajukan dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat,  bangsa  dan  negaranya.”  Selanjutnya  Pasal  28  I  Ayat  (3)“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman  dan  peradaban.”  Ketentuan  Nomorrma  konstitusi  tersebut  berasal  dari Norma dasar ( grundNomorrm ) yaitu Pancasila (sila ke 2 dan ke 5).
Efektivitas  Undang-Undang Nomor  20  Tahun 2016, khususnya  ketentuan yang mengatur IG  dapat menjadi salah satu faktor pengembangan ekonomi lokal tidak hanya ditentukan oleh substansi  (isi) hukumnya tetapi juga struktur hukum (penegak  hukum)  dan  budaya  hukum  (masyarakat)  sebagaimana  dikemukakan oleh  Lawrence  W  Friedman, 65 serta  memerlukan  dukungan  semua stakeholder terkait  termasuk  dukungan  politik  dari  pemerintah. 66 Kebutuhan  dan  tuntutan mengenai  pengaturan  IG  dalam  sistem  hukum  nasional  yang  dipengaruhi  oleh perkembangan  regulasi  internasional  merupakan  contoh  dari  tantangan pembangunan  hukum  nasional  abad  ke-21.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Sunaryati  HartoNomor,  tantangan  itu menyangkut  “… sistem  hukum  yang  masih beraneka-ragam  dan  berlapis-lapis,  dan  semakin  pluralistis  dan  saling berbentrokan kepentingannya.” 67
64 Id , hlm  161.
65 Selengkapnya  Pembahasan tersebut lihat Lawrence W Friedman Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective), Nusa Media, Bandung, 2009.
66 Hukumonline, Supra no 57.
67 Sunaryati Hartono, Supra no 11, hlm. 259.

## Penutup

## Kesimpulan
1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  sebagai  implementasi  dari ketentuan  internasional  (terutama  TRIPs)  lebih  memadai  dibandingkan dengan peraturan sebelumnya  yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sehingga  lebih memberikan kepastian hukum.
2. IG  di beberapa daerah di Indonesia memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga berpotensi sebagai  pengembangan ekonomi lokal.
3. Persyaratan pendaftaran IG menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memiliki  urgensi  baik  secara  nasional  maupun  internasional  bagi  potensi ekonomi lokal.

## Saran
1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  perlu  ditindaklanjuti  dengan peraturan  Pelaksanaannya  baik  Peraturan  Pemerintah  mapun  Peraturan Menteri.
2. Untuk  mengembangkan  potensi  IG  sebagai  pengembangan  ekonomi  lokal perlu  dilakukan tindakan strategis antara lain, Pemerintah pusat dan daerah membuat perencanaan yang integral, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi IG sesuai kearifan lokal,  serta mengalokasikan  APBN/APBD sesuai dengan potensi  IG di masing-masing daerah.
3. Perlu  peningkatan  kesadaran  hukum   bagi  masyarakat  melalui  penyuluhan hukum tentang pentingnya pendaftarkan IG yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

## Daftar Pustaka
Buku:
Andy  Nomororsaman  Sommeng  dan  Agung  Damar  Sasongko,  Indikasi  Geografis: Sebuah Pengantar, Jakarta: Direktorat Jenderal HKI (DJHKI), 2008. Eddy  Damian, dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2002.
Hans  Kelsen,    Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara,  Nusa  Media,  ,  Bandung,
2008.
Lawrence W Friedman, Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective) , Nusa Media, Bandung, 2009.
Ranti  Fauza  Mayana,  Perlindungan  Desain  Industri  di  Indonesia  dalam  Era Perdagangan Bebas, Grasindo, Jakarta, 2004.
Sudaryat et al, Hak Kekayaan Intelektual,  Oase Media, Bandung,  2010. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights,)
Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
I  Gede  Agus  Kurniawan,  Pengaturan  Penghentian  Pemakaian  Indikasi  Geografis Pada  Merek  Terdaftar  Oleh  Pihak  Lain  Yang  Tidak  Berhak  (Studi Komparatif Beberapa Negara), Program  Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013.
Jimmy  Yansen,  Penerapan  Nomorrma  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia “Penerapan  Nomorrma  Hukum  di  Lembaga  Peradilan ”, Makalah,  tanpa tahun.
Ken Keck, “Florida Orange Juice Healthy, Pure and Simple”, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 2011.
Mahkamah Agung RI,  GATT, TRIPS Dan Kekayaan Intelektual, 1998. Nico Kansil, Perlindungan Hukum terhadap KI, Makalah pada Seminar Nasional KI, UNDIP Semarang, tanggal 27 April 1993.
Sudarmanto,  Produk  Kategori  Indikasi  Geografis  Potensi  Kekayaan  Intelektual Masyarakat  Indonesia,  Simposium  Nasional  Kepentingan  Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan  Pengetahuan  Tradisional,  Lembaga  Pengkajian  Hukum  Internasional FH  Universitas  Indonesia  bekerjasama  dengan  Ditjen  Hak  Kekayaan Intelektual, Depok tahun 2005.
Surip  Mawardi,  “ Establishment  of  Geographical  Indication  Protection  System  in Indonesia,  Case  in  Coffee,”  Worldwide  Symposium  on  Geographical Indications  jointly  orginized  by  the  World  Intellectual  Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia , June 10 – 12, 2009.
Tomy Pasca Rifai, Kesiapan  Undang-Undang Nomormor 20  Tahun 2016 Tentang Merek  Dan  Indikasi  Geografis  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi ASEAN, Faculty of Law, Lampung University, Jurnal Fiat Justitia, volume 10 issue 4, October-December 2016.
Wahyu  Sasongko,“Indikasi  Geografis  Studi  Tentang  Kesiapan  Indonesia Memberikan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Produk  Nasional”,  Disertasi Program  Doktor  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, 2010.

## Peraturan Perundangan:
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomormor  15  Tahun  2001  Tentang Merek, LN  RI  Tahun 2001 Nomor. 110.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomormor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan Indikasi Geografis, LN  RI  Tahun 2016  Nomor. 252.
Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  atau  Agreement Establishing the World Trade Organization, 1883.
Lisbon  Agreement  for  the  Protection  of  Appellations  of  Origin  and  their International Registrationn of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.
Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks, 1981. Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs-WTO.
Jurnal:
Aristeus,  Syprianus,  “Peluang  Industri  dan  Perdagangan  Indonesia  Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Industry and Trade Opportunity of  Indonesia  on  ASEAN  Eco  Nomormic  Community) ,  Media  Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal Rechtsvinding 2014, 3(2).
Buletin TRO XV Nomor. 2, 2004 . Christophe  Bellmann,  Graham  Dutfield  &  Melendez-Ortiz, Trading  in KNomorwledge:  Development  Perspectives  on  TRIPS,  Trade  and Sustainability, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) , Earthscan, London,  2003.
Clarke  John  A., “The  Public  Policy  Objectives  of  Geographical  Indications”, Worldwide  Symposium  on  Geographical  Indications,  Lima  22-24  Juni 2011.
Candra  Irawan, Protection  of  Traditional  Knomorwledge:  A  Perspective  on Intellectual  Property  Law  in  Indonesia,  Journal  of  World  Intellectual Property Right, John Wiley and Son Ltd , March 2017, Volume 20, Issue 1- 2,tersedia dalam DGIP, Indikasi Geografis Terdaftar, http://www.dgip.go.id/, diakses 28 Desember 2017 pukul 19.00.
Flona Edisi 72/V Februari 2009.
Sunaryati HartoNomor, Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Bagian dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21, Jurnal Veritas et Justitia Edisi 1 Vo. 2, Desember 2015.
Internet: Brian Prastyo, http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2008/04/09/merek-dan- indikasi-geografis/ diakses 26 Desember 2017 pukul 20.00.
Candra  Irawan,  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Sebagai  Instrumen  Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia tersedia dalam https://media.neliti.com/media/publications/174023-ID- pendaftaran-indikasi-geografis-sebagai-i.pdf  diakses  28  Desember  2017 pukul 20.00.
Indra  Rahmatullah,  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Dalam  Hak    Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon, wordpress.com/2013/10/25/perlindungan-indikasi-geografis-dalam- hakkekayaan-in-telektual-hki-melalui-ratifikasi-perjanjian-lisabon/ diakses tanggal 1 Desember 2017 pukul 21.00.
Hukum  online,  Perlindungan  Produk  Indikasi  Geografis  Indonesia  Masih Tertinggal,  http://www.hukumonline.com,  diakses  29  Desember  2017 pukul 21.00.
https://carapedia.com/pengertian_definisi_ekonomi_menurut_para_ahli_info501. html diakses 14 Desember 2017 pukul 22.20.
http://digilib.unila.ac.id/10350/10/BAB%20II.pdf  diakses  31  Maret  2018  pukul 02.00.
http://indrakh.wordpress.com/2007/04/03/cilembu-sentra-ubi-si-madu  diakses 22 Desember 2017 pukul 19.45.
https://prasetya.ub.ac.id/berita/Melindungi-HAKI-Produk-Lokal-dengan-
Implementasi-Indikasi-Geografis-1661-id.html    diaskes  13  Desember 2017 pukul 21.00.
http://web.unair.ac.id/admin/file/f_19997_sei13.pdf diakses 15 Desember 2017 pukul 19.00.
http://www.euind-tcf.com/id/the-ecoNomormic-benefits-of-indonesian-gis/
diakses 2 Januari 2018 pukul 21.00.
http://www.hinamagazine.com/index.php/2008/12/31/di-tengah-krisis-pasar- kopi-gayo-masih-cerah diakses 16 Desember 2017 pukul 19.00. http://www.sca-indo.org/id diakses 17 Desember 2017 pukul 21.00. http://bankdata.depkes.go.id/kompas/Kabupaten%20Kerinci.pdf diakses 19 Desember 2017 pukul 22.00. http://www.radarlamsel.com diakses 20 Desember 2017 pukul 19.30. http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0404/10/ekonomi/960895.htm diakses 21 Desember 2017 pukul 20.00. http://www.indosiar.com/news/kisi-kisi/63474 /usaha-perkebunan-nanas- madu diakses 22 Desember 2017 pukul 21.00.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/19/eko06.htm diakses 22
Desember 2017 pukul 21.00.
http://humbang.com/internasional-doyan-kopi-arabika-sumut/ diakses 23 Desember 2017 pukul 20.00.
http://bankdata.depkes.go.id/kompas/Kabupaten%20Kerinci.pdf diakses 23 Desember 2017 pukul 21.00. http://www.radarlamsel.com diakses 23 Desember 2017 pukul 22.00. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fd1bd073c3a6/indikasi-geogra- fis  diakses 26 Desember 2017 pukul 21.00.
Puji  Tri  Nuzzuli,  Pendaftaran  Indikasi  Geografis  Atas  Barang-Barang  Hasil
Pertanian/Perkebunan Di Aceh teraedia dalam https://media.neliti.com/media/publications/14028-ID-pendaftaran- indikasi-geografis-atas-barang-barang-hasil-pertanianperkebunan-di- a.pdf diaskes 13 Desember 2017 pukul 22.00.
p://rinitarosalinda.blogspot.co.id/2015/10/pembinaan-dan-monitoring.html diakses 28 Desember 2017 pukul 21.00.
Saky SeptioNomor, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia  tersedia  dalam  http://kemal-assegaf.blogspot.co.id/2011/12/ indikasi-geografi.html diakses 26 Desember 2017 pukul 21.00.
Yulita Indah Prasetiari, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal: Implementasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi  Berbasis  Pemberdayaan  Di  Kabupaten  Sidoarjo,  tersedia  dalam http://download.portalgaruda. diakses 16 Desember 2017 pukul 21.00.
Wahyu Sasongko, Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat Sui Generis, Jurnal Media Hukum, 2008 http://download.portalgaruda.org/article.
php?article= 98312&val= 648, diakses 10 Desember 2017.
WIPO  Standing  Commiitee  on  the  Law  of  Trademarks,  Industrial  Designs  and Geographical Indication, SCT/8/4, April 2, 2002 diakses 27 Desember 2017 pukul 22.00.