## HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
Oleh : Liky Faizal 

## Abstrak
A legal act that is causing the joint property is marriage, whether marriage is governed by article 26 KUHPdt and so on, as well as marriage as stipulated in UU No. 1/1974 about marriage. Breakup of marriage either through death or  divorce  (divorce  to  sue  or  divorce  divorce),  often cause  a  secondary  effect  that  is  often  not  resolved  well, aside  from  the  determination  of  the  status  of  child custody,  subsistence,  also  on  the  division  of  joint property,  which  is  also  often  a  trigger  the  new  conflict between husband and wife after the divorce. How the law of  community  property  in  a  marriage  based  approach Islamic law and positive law of Indonesia became a staple in the study of this article.
Kata Kunci: Harta Bersama, Perkawinan dan
A. Pendahuluan
Seorang  laki-laki  atau  perempuan,  ketika  belum  menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang  berkaitan  dengan  kehidupannya,  hak  dan  kewajiban  akan  harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam  lembaga  perkawinan,  maka  mulai  saat  itulah  hak  kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  akan  meleburkan  diri, melainkan  hak  dan  kewajiban  mereka  tetap  utuh  walaupun  mereka telah  bersatu  dalam  kehidupannya.  Untuk  itulah  mereka  harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu
 Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung
sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.
Pemahaman  tentang  hak  dan  kewajiban  ini  menjadi  sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam  kehidupan  perkawinan,  akan  melahirkan  hak  dan  kewajiban antara  lain  tentang  anak  dan  hak  kewajiban  tentang  harta.  Bahkan kemudian akan ada kemungkinan permasalahan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.
Dalam  tataran  teoritis  penyelesaian  permasalahan  pembagian harta  bersama  terlihat  simpel  dan  mudah  dilakukan,  namun  secara faktual  pasca  terjadinya  perceraian,  selain  permasalahan  hak  asuh terhadap  anak,  permasalahan  yang  juga  cukup  mendominasi, menggantung,  bahkan  sering  tak  terselesaikan  adalah  permasalahan pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri.
Adalah  hal  yang  dianggap  wajar  di  Indonesia  jika  pencari nafkah  dalam  sebuah  keluarga  tidak  hanya  didominasi  oleh  suami, tetapi  istri  juga  turut  berusaha  menopang  perekonomian  keluarga, bahkan  ada  banyak  kasus  yang  profesi  dan  penghasilan  istri  diatas penghasilan  suami,sehingga  bisa  dibayangkan  jika  pendapatan  suami dan istri melebur jadi satu menjadi harta bersama, maka hal ini akan menjadi permasalahan jika terjadi putusnya perkawinan.
Permasalahan  muncul  berkaitan  dengan  pembagian  warisan apabila  pewaris  salah  satu  meninggal  dunia  baik  istri  maupun  suami yang terlebih dahulu meninggal hingga terbukanya warisan, dalam hal suami  istri  mempunyai  anak  maka  ahli  waris  yang  berhak menerimanya  adalah  istri/suami  yang  masih  hidup  dengan  anak- anaknya  sesuai  pembagian  dalam  hukum  Islam,  namun  pembagian warisan  akan  menjadi  semakin  rumit  manakala  suami  istri  tidak mempunyai keturunan atau hanya mempunyai anak angkat kemudian salah  satu  pewaris  meninggal  dunia  (baik  suami  ataupun  istri)  maka terdapat  ahli  waris  lain  dari  pihak  pewaris  yang  meninggal  dunia tersebut  untuk  mendapat  bagian  disamping  ada  hak  waris  istri  yang ditinggalkan  pewaris,  yang  dikalangan  awam  hukum  pembagian warisan  tersebut  menjadi  polemik  di  lingkungan  keluarga  hingga berujung sengketa di Pengadilan.
Hal yang sering terjadi dimasyarakat manakala seorang suami meninggal dan tidak mempunyai anak, seringkali ahli waris dari suami merasa  tidak  rela  untuk  menyerahkan  bagian  warisan  yang  menjadi

## Harta Bersama….(Liki Faizal) 79
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
hak  istrinya  dengan  menguasai  harta-harta  yang  ditinggalkan meskipun  ada  bukti-bukti  yang  menunjukkan  tentang  kepemilikan harta  bersama  tersebut,  kemudian  dalam  kasus  lain  manakala  terjadi perceraian antara suami dan istri sementara mereka mempunyai anak, menyangkut  harta  bersama  yang  bukti  kepemilikannya  tercantum nama  suami  atau  nama  istri  seringkali  tidak  secara  sukarela  untuk membaginya bersama secara kekeluargaan, bahkan meskipun telah ada putusan  perceraian  di  Pengadilan  Agama  dan  telah  diputus  oleh Hakim  mengenai  status  harta  bersama  untuk  dibagi  diantara  suami istri,  seringkali  tidak  segera  dilaksanakan  oleh  salah  satu  pihak  yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan tersebut.
Berdasarkan  dari  fakta-fakta  hukum  tersebut  sebenarnya terdapat  banyak  permasalahan  hukum  menyangkut  harta  bersama yang  terlihat  sederhana  namun  kenyataannya  rumit  utuk  diselesaikan hingga terjadi konflik keluarga, apalagi sistim waris di Indonesia diatur dalam  hukum  Islam,  hukum  adat  maupun  aturan  hukum  BW ( BurgerlijkWetBoek ). Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  dirumuskan permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana  kedudukan  harta  bersama dalam  perkawinan  dalam  tinjauan  hukum  Islam  dan  hukum  positif Indonesia ?

## B. Pembahasan
1. Konsep Harta Dalam Islam
Sebelum berbicara masalah harta bersama dalam perkawinan, sebaiknya  kita  mengenal  terlebih  dahulu  tentang  “konsep  harta “dalam rumah tangga Islam:
a. Bahwa  harta  merupakan  tonggak  kehidupan  rumah  tangga, sebagaimana firman Allah SWT:
اَهيِف ْمُىوُقُزْراَو اًماَيِق ْمُكَل َُّللَّا َلَعَج  ِتَِّلا ُمُكَلاَوْمَأ َءاَهَفُّسلا اوُتْؤُ ت لاَو اًفوُرْعَم لاْوَ ق ْمَُلَ اوُلوُقَو ْمُىوُسْكاَو
Artinya:  “Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang-orang yang  belum  sempurna  akalnya,  harta  (mereka  yang  ada  dalam kekuasaanmu)  yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok  kehidupan. Berilah  mereka  belanja  dan  pakaian  (dari  hasil  harta  itu)  dan
ucapkanlah  kepada  mereka  kata-kata  yang  baik.”  ( Qs.  an-Nisa’ ayat 5)
b. Kewajiban Suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:
1) Memberikan  mahar  kepada  istri,  sebagaimana  firman Allah SWT:
ُوْنِم ٍءْيَش ْنَع ْمُكَل َْبِْط ْنِإَف ًةَلِْنِ َّنِِتِاَقُدَص َءاَسِّنلا اوُتآَو اًئيِرَم اًئيِنَى ُهوُلُكَف اًسْفَ ن
Artinya:  “Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita (yang  kamu  nikahi)  sebagai  pemberian  dengan  penuh kerelaan.  Kemudian  jika  mereka  menyerahkan  kepada kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati, maka  makanlah  (ambillah)  pemberian  itu  (sebagai makanan)  yang  sedap  lagi  baik  akibatnya.”  ( Qs.  an-Nisa’ ayat 4)
2) Memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  anak,  sebagaimana firman Allah SWT:
َّمِتُي ْنَأ َداَرَأ ْنَمِل ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُىَدلاْوَأ َنْعِضْرُ ي ُتاَدِلاَوْلاَو لا  ِفوُرْعَمْلِبِ َّنُهُ تَوْسِكَو َّنُهُ قْزِر ُوَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو َةَعاَضَّرلا ُوَل ٌدوُلْوَم لاَو اَىِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّراَضُت لا اَهَعْسُو لاِإ ٌسْفَ ن ُفَّلَكُت ٍضاَرَ ت ْنَع لااَصِف اَداَرَأ ْنِإَف َكِلَذ ُلْثِم  ِثِراَوْلا ىَلَعَو ِهِدَلَوِب اوُعِضْرَ تْسَت ْنَأ ُْتُْدَرَأ ْنِإَو اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف ٍرُواَشَتَو اَمُهْ نِم ِفوُرْعَمْلِبِ ْمُتْ يَ تآ اَم ْمُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج لاَف ْمُكَدلاْوَأ ٌ ِصَب َنوُلَمْعَ ت اَِ  ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْعاَو ََّللَّا اوُ َّ تاَو
Artinya:  “Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.  Seseorang  tidak  dibebani  melainkan  menurut kadar  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita kesengsaraan  karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena anaknya,  dan  warispun  berkewajiban  demikian.  Apabila keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun)  dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa  atas  keduanya.  Dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  maka  tidak  ada  dosa  bagimu apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang patut.  Bertakwalah  kamu  kepada  Allah  dan  ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs.
Al-Baqarah: 233)
3) Suami  tidak  boleh  mengambil  harta  istri,  kecuali  dengan izin dan ridhonya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an  surat  an-Nisa’  ayat  4,  sebagaimana  sudah disebutkan di atas.
“Jika  mereka  (istri-istri  kamu)  menyerahkan  dengan penuh  kerelaan  sebagian  mas  kawin  mereka  kepadamu, maka  terimalah  pemberian  tersebut  sebagai  harta  yang sedap dan baik akibatnya “
4) Jika  terjadi  perceraian  antara  suami  istri,  maka ketentuannya sebagai berikut:
(a) Istri  mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan  sex  dengan  suaminya,  atau  salah  satu diantara  kedua  suami  istri  tersebut  meninggal  dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah SWT berfirman:
َّنُىاَدْحِإ ْمُتْ يَ تآَو ٍجْوَز َناَكَم ٍجْوَز َلاَدْبِتْسا ُُتُْدَرَأ ْنِإَو اًنيِبُم اًْثِْإَو ًنًاَتْهُ ب ُوَنوُذُخَْتََأ اًئْ يَش ُوْنِم اوُذُخَْتَ لاَف اًراَطْنِق Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri  yang  lain,  sedang  kamu  telah  memberikan  kepada
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
seseorang  di  antara  mereka  harta  yang  banyak,  maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.  Apakah  kamu  akan  mengambilnya  kembali dengan  jalan  tuduhan  yang  dusta  dan  dengan (menanggung) dosa yang nyata? ”. (Qs. Al-Nisa: 20)
ْمُكْنِم َنْذَخَأَو ٍضْعَ ب  َلَِإ ْمُكُضْعَ ب ىَضْفَأ ْدَقَو ُوَنوُذُخَْتَ َفْيَكَو اًظيِلَغ اًقاَثيِم
Artinya:  “Apakah  kamu  akan  mengambilnya  kembali dengan  jalan  tuduhan  yang  dusta  dan  dengan (menanggung)  dosa  yang  nyata?  bagaimana  kamu  akan mengambilnya  kembali,  padahal  sebagian  kamu  telah bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami- isteri.” (Qs. Al-Nisa: 21)
(b) Istri  mendapat  setengah  mahar  jika  dia  belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar telah ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT:
َّنَُلَ ْمُتْضَرَ ف ْدَقَو َّنُىوُّسََتَ ْنَأ ِلْبَ ق ْنِم َّنُىوُمُتْ َّلَط ْنِإَو يِذَّلا َوُفْعَ ي ْوَأ َنوُفْعَ ي ْنَأ لاِإ ْمُتْضَرَ ف اَم ُفْصِنَف ًةَضيِرَف اُوَسْنَ ت لاَو ىَوْ َّ تلِل ُبَرْ قَأ اوُفْعَ ت ْنَأَو ِحاَكِّنلا ُةَدْ ُع ِهِدَيِب ٌ ِصَب َنوُلَمْعَ ت اَِ  ََّللَّا َّنِإ ْمُكَنْ يَ ب َلْضَفْلا Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu  sudah  menentukan  maharnya,  maka  bayarlah seperdua  dari  mahar  yang  telah  kamu  tentukan  itu, kecuali  jika  isteri-isterimu  itu  mema'afkan  atau dima'afkan  oleh  orang  yang  memegang  ikatan  nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah  kamu  melupakan  keutamaan  di  antara  kamu.

## Harta Bersama….(Liki Faizal) 83
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Sesungguhnya  Allah  Maha  Melihat  segala  apa  yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: 237)
(c) Istri mendapat mut’ah (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan sex dengan suaminya dan mahar belum ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT:
ْوَأ َّنُىوُّسََتَ َْلَ اَم َءاَسِّنلا ُمُتْ َّلَط ْنِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج لا ىَلَعَو ُهُرَدَق ِعِسوُمْلا ىَلَع َّنُىوُعِّتَمَو ًةَضيِرَف َّنَُلَ اوُضِرْفَ ت َيِْنِسْ ُمْلا ىَلَع اقًّ َح  ِفوُرْعَمْلِبِ اًعاَتَم ُهُرَدَق ِِ ْ ُمْلا
Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu,  jika  kamu  menceraikan  isteri-isteri  kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu  menentukan  maharnya.  dan  hendaklah  kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. rang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin  menurut  kemampuannya  (pula),  yaitu pemberian  menurut  yang  patut.  yang  demikian  itu merupakan  ketentuan  bagi  orang-orang  yang  berbuat kebajikan” . (Qs. Al-Baqarah: 236)

## 2. Status Harta Bersama dalam Perkawinan
Salah  satu  pengertian  harta  bersama  dalam  perkawinan  adalah harta  milik  bersama  suami-istri  yang  diperoleh  oleh  mereka  berdua selama  di  dalam  perkawinan,  seperti  halnya  jika  seseorang menghibahkan  uang,  atau  sepeda  motor,  atau  barang  lain  kepada suami  istri,  atau  harta  benda  yang  dibeli  oleh  suami  isteri  dari  uang mereka  berdua,  atau  tabungan  dari  gaji  suami  dan  gaji  istri  yang dijadikan  satu,  itu  semuanya  bisa  dikatagorikan  harta  bersama. Pengertian  tersebut  sesuai  dengan  pengertian  harta  bersama  yang disebutkan  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, yaitu: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama 1 .
1Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Untuk memperjelas pengertian di atas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan:
a. Barang-barang  yang  dibeli  dari  gaji  (harta)  suami,  seperti  kursi, tempat  tidur,  kulkas,  kompor,  mobil  adalah  milik  suami  dan bukanlah  harta  harta  bersama,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus. b. Barang-barang  yang  dibeli  dari  gaji  (harta)  suami,  kemudian secara  sengaja  dan  jelas  telah  diberikan  kepada  istrinya,  seperti suami  yang  membelikan  baju  dan  perhiasan  untuk  istrinya,  atau suami  membelikan  motor  dan  dihadiahkan  untuk  istrinya,  maka harta  tersebut,  walaupun  dibeli  dengan  harta  suami,  tetapi  telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono- gini. c. Barang-barang  yang  dibeli  dari  harta  istri,  atau  orang  lain  yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta harta bersama.
Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad
Syah  sebagaimana  dikutip  oleh  Yahya  Harahap,  beliau  mengatakan bahwa,  pencarian  bersama  suami  istri  mestinya  masuk  dalam rubu’ul mu’amalah . Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. lebih lanjut beliau  mengatakan,  mungkin  hal  ini  disebabkan  oleh  karena  pada umumnya  pengarang  dari  kitab-kitab  tersebut  adalah  orang  Arab,
sedang  adat  Arab  tidak  mengenal  adanya  adat  mengenai  pencarian bersama  suami  istri  itu.  Tetapi  di  sana  ada  dibicarakan  mengenai masalah  perkongsian  yang  dalam  bahasa  Arab  disebut syarikah atau syirkah . Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu  berasal  dari  bahasa  Arab.  Seterusnya  beliau  mengatakan,  oleh karena  masalah  pencaraian  bersama  suami  istri  ini  adalah  termasuk perkongsian  atau syirkah .  Dalam  hal syirkah ,  beliau  katakan  bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah mufāwa ḏ ah dan abdān .2 Lebih lanjut Menurut Yahya Harahap dalam perumusan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari Pasal 85
2Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara  Peradilan  Agama  UU. No. 7 Tahun 1989, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. H. 270-271
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
sampai dengan Pasal 97, panitia perumus KHI malakukan pendekatan dari jalur aturan syirkah abdān dan adat.3

## 3. Konsep Syirkah Sebagai Ketetapan Harta Besama
Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dialakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan  hak  terhadap  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  dua  orang atau lebih sesuai pandangan umum. 4
Dalam kitab fiqih Madzahibul Arba’ah , syirkah adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian  itu  tidak  dapat  dibedakan  lagi  hartanya. 5 Menurut  ahli fiqih syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan labah. 6
Dari  beberapa  definisi  yang  diutarakan  di  atas  maka  jika dirumuskan syirkah adalah  perkongsian  antara  dua  orang  terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.
Dalam  hukum  Islam syirkah adalah  hal  yang  diperbolehkan  oleh syara’ , Dalam firman Allah surat Shaad disebutkan:
يِغْبَ يَل ِءاَطَلُْلْا َنِم اً ِثَك َّنِإَو ِوِجاَعِن  َلَِإ َكِتَجْعَ ن  ِلاَؤُسِب َكَمَلَظ ْدَ َل َلاَق َّنَظَو ْمُى اَم ٌليِلَقَو  ِتاَِلِاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا لاِإ ٍضْعَ ب ىَلَع ْمُهُضْعَ ب َبَنًَأَو اًعِكاَر َّرَخَو ُوَّبَر َرَفْغَ تْساَف ُهاَّنَ تَ ف اََّنََّأ ُدُواَد
Artinya:  “Daud  berkata:  "Sesungguhnya  Dia  telah  berbuat  zalim kepadamu  dengan  meminta  kambingmu  itu  untuk  ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang  berserikat  itu  sebahagian  mereka  berbuat  zalim  kepada sebahagian  yang  lain,  kecuali  orang-orang  yang  beriman  dan
3 Ibid , h. 271
4Muhammad  Abu  Zahrah,  Alih  Bahasa  Saefullah. Usul  Fikh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Cet 10, h. 255
5Abd  ar-Rahman  al-Jazari, Fiqih Madzahibul  Arb’ah, (Bairut:  Darul  Fikr, 1999), Jilid 3, h. 50 6Sayyid Sabik, Fikhu Sunnah, (Bairut: Al-Asriyah, 2011), Jilid 3. h. 210
mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan  Amat  sedikitlah  mereka  ini".  dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shaad. 24).
Dari  ayat  ini  dapat  kita  simpulkan  pada  dasarnya  berserikat  itu mengandung  banyak  kezaliman.  Namun  lama-kelamaan  hukum syirkah diperbolehkan.  Sebagaimana  maksud  dari  kandungan  hadist kudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:
َتْجَرَخ َناَخ اَذإَف ُوَبِحاَص اَُهُُدَحأ ْنََيَ َْلَ اَم ِْيَْكْيِرَشلا ثِلَثَ َنًأ الله لو ي اَمِهِنْيَ ب ْنِم
7 .
Artinya: “Allah berkata. “Aku adalah pihak ketiga dari dua oaring yang berserikat  selagi  satu  dari  orang  itu  tidak  menghianati  teman serikatnya, jika salah satunya telah menghianti teman serikatnya maka Aku (Allah) akan keluar dari perseriktatan itu”.
Pada  asalnya  hukum  syirkah  menurut  Islam  boleh.  sedang kebolehan  melakukan  akad  syirkah  adalah  tergantung  dari  macam- macam syirkah yang  telah  ditetapkan  para  ulama.  Menurut  Sayyid Sabiq syirkah itu ada dua macam yakni syirkah amlāk dan syirkah uqūd . Hal ini juga sama dengan pendapat ulama madzah Hanafiayah syirkah ada  dua  yaitu syirkah amlāk dan syirkah uqūd . 8 Dalam  hal  pembagian tersebut sebagaimana berikut pembahasannya:
a. Syirkah Amlāk . Syirkah amlāk menurut  ulama  Hanafiyah  adalah  ungkapan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu benda tanpa adanya akad. 9 Definisi  yang  hampir  sama  diungkapkan  oleh  Sayyid  Sabik. Menurut beliau syirkah amlāk adalah bentuk kepemilikan orang banyak terhadap  suatu  benda  tanpa  adanya akad,  baik  berbentuk  usaha  atau
7Muhammad Bin Abdullah Abu Abdillah  Al-Hakim  Anasa’i, Almustadrok Ala  Shoheh  Lil  Hakim  ma’a  Ta’liqoti  Ad-Dzahabi  fi  At-Takhlis ,  (VCD  Maktabah  as- Samilah), Jilid.2., h. 60
8 Ibid . h. 50
9 Ibid .
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
pun  secara  langsung.  Lebih  lanjut  Sayyid  Sabik  mencontohkan  yang berbentuk ikhtiyārī (usaha) seperti pemberian suatu benda kepada dua orang,  atau  mewasiatkan  suatu  benda  kepada  dua  orang  yang kemudian  orang  tersebut  menerimanya,  maka  dua  orang  yang  diberi tersebut  disebut  dua  orang  yang  berserikat  terhadap  benda  yang diberikan dan diwasiatkan pada keduanya. Contoh syirkah amlāk yang secara  otomatis,  kepemilikan  orang  banyak  yang  didapat  dari  satu orang dengan cara otomatis seperti halnya perserikatan harta warisan oleh ahli waris. 10
b. Syirkah Uqūd . Syirkah uqūd adalah  kesepakatan  dua  orang  atau  lebih  terhadap perkongsian  harta  benda,  yang  tujuannya  adalah  laba.  Lebih  lanjut Sayyid  Sabik  membaginya  atas  empat  bagian: Syirkah  ‘inān , Syirkah Mufāwa ḏ ah , Syirkah Abdān , Syirkah Wujūh . 11
Dalam hal syirkah uqūd Syyid Sabiq memberikan beberapa rukun sebagai  hal  yang  harus  ada  dalam  transaksi syirkah ini,  beliau mengatakan  bahwa  rukun syirkah  uqūd berupa ījāb dan qobūl beliau tambahkan  contonya ījāb dan qabūl tersebut  seperti  “Saya  beserikat denganmu dalam hal harta ini, dengan cara seperti ini, kemudian pihak serikatnya  mangatakan  saya  terima”. 12 Hal  ini  menunjukan  bahwa dalam syirkah uqūd mengharuskan  adany ījāb dan qobūl di  dalamnya, dan tanpa kedunya tidak sah.
Dari  beberapa  bentuk syirkah yang  telah  disebutkan  di  atas, menurut  ulama  kontemporer  hanya syirkah  mufāwa ḏ ah dan syirkah abdān yang  memiliki  kolerasi  dengan  permasalahan  harta  bersama dalam  perkawinan.  Karena syirkah  mufāwa ḏ ah dan syirkah  abdān lah yang dapat dianalogkan kepada harta bersama suami istri.
Syirkah  mufāwa ḏ ah adalah  kesepakatan  di  antara  dua  orang  atau lebih untuk berserikat dalam hal pekerjaannya saja. 13 Sedang menurut hanafiayah syirkah mufāwa ḏ ah adalah, kesepakatan dua orang atau lebih terhadap suatu pekerjaan. 14 Dalam praktiknya menurut Imam Maliki, masing-masing pihak telah menjual sebagian dari sebagian harta dari
10Sayyid Sabik, Op. Cit. , Jilid 3. h.111 11 Ibid . 12 Ibid . 13 Ibid . h. 212
14 Ibid ., h. 53
pihak  lain.  Kemudian  masing-masing  pihak  mengusahakan  kepada pihak  lain  untuk  memikirkan  bagian  yang  masih  tersisah  di tangannya. 15
Syarat syirkah mufāwa ḏ ah yaitu  (1)  Kesamaan  harta  benda.  (2)
Kesamaan  pembelanjaan  (3)  Kesamaan  dalam  hal  utang  piutang  (4)
Kedua  orang  berserikat  adalah  mempunyai  tanggung  jawab  yang sama,  sebagaimana  antara  satu  sama  lainnya  adalah  mewakili  kepada yang lain. Dengan demikian tidak diperkenankan pembelanjaan salah satu pihak melebihi pembelanjaan yang lain. 16
Hukum syirkah  mufāwa ḏ ah menurut  Imam  Maliki  dan  juga  Abu Hanifah  mengatakan  perbolehannya.  Mereka  hanya  berselisih pendapat tentang adanya modal yang harus sama. Sebab menurut Abu Hanifah  dalam syirkah  mufāwa ḏ ah harus  adanya  kesamaan  modal, sedang  menurut  Imam  Maliki  kesamaan  modal  adalah  tidak  menjadi Syarat, karena disamakan dengan dengan syirkah ‘inān . 17
Syirkah abdān adalah  kesepakatan  dua  orang  untuk  saling menerima pekerjaan dari bermacam-macam pekerjaan, agar upah dari pekerjaan  tersebut  adalah  menjadi  milik  berdua  sesuai  dengan kesepakatan. Hal ini seperti dua orang pedagang saling sepakat untuk berserikat  dengan  pedagang  lainya,  seorang  pandi  besi  berserikat kepada  pandi  besi  yang  lain,  pengangkut  barang  berserikat  dengan pengangkut  yang  lain  atau  pandi  besi  berserikat  dengan  pengangkut barang dan lain sebagainya. 18 Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan Sahabat ketika perang badar;
َءاَجَف َلاَق ٍرْدَب ُبْيِصَن اَم ِْفِ ُدِعَسَو ُراَمُعَو َنًَا تْكَرَ تْسِا ٍءيَشِب ُراَمُعَو َنًَا ُ ِجَأ َْلََو ِنْيَرْسَِ  ُدِعَس . 19
15Abu Wahid bin Acmad bin Muhammad Ibnu Rusdy. Alih Bahasa Imam Ghozali  Said,  Ahmad  Zaidun. Bidayatul  Mujtahid  Wa  Nihayatul  Muktashod, (Jakarta. Pustaka Amani, 2007), jilid 2. cet 3. h. 149
16Sayyid Sabiq, Op. Cit., h. 212 17Abu Wahid bin Acmad bin Muhammad Ibnu Rusdy. Alih Bahasa Imam Ghozali Said, Ahmad Zaidun, Op. Cit., h.149 18Sayyid Sabik, Op. Cit., h. 213
19 Ibid . h. 213

## Harta Bersama….(Liki Faizal) 89
Artinya:  “Saya  (Abu  Ubaidah),  Umar  dan  Sa’id  berserikat  dalam  hal upah bagian perang badar, kemudian Sa’id datang membawa dua kuda sedang aku dan Umar tidak mebawa apa-apa.” (Rawahu Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Majah)
Ulama  malikiyyah  berpegangan  pada  kesamaan  pembagian hasil orang-orang yang menerima ghanimah (harta Rampasan perang). Mereka berhak memperoleh ghanimah itu hanya karena kerja. Hal ini seperti akad mudharabah (Bagi Hasil melalui harta orang lain), dengan demikian  usaha  itu  dapat  dijadikan  dasar  bagi  terjadinya  serikat dagang. 20 Dalam  hal syirkah abdān ini  Imam  Maliki  mensyaratkan  adanya pekerjaan sejenis dan tempat yang sama. Sementara itu Abu Hanifah memperbolehkan  walau  jenis  pekerjaanya  berbeda,  beliau mencontohkan  seperti  perserikatan  orang  yang  menyamak  kulit dengan orang yang membuat sepatu. 21
Dari uraian syirkah di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan  jika syirkah mufāwa ḏ ah dan abdān dijadikan  subyek  qiyas bagi ketetapan hukum harta bersama. Hal-hal tersebut adalah tentang harus  adanya  akad  yang  di  dalamnya  ada ījāb dan qobūl dan  harus adanya modal bagi syirkah mufāwa ḏ ah .
Dalam  praktik  akad  pernikahan  yang  sering  kita  lihat,  akad atau perjanjian tentang penggabungan harta tidak lah kita ketemui, jika ada maka itupun sedikit adanya. Dari situ perlu kita ingat, dalam asas hukum  tentang  norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat  dapat digunakan jika norma tersebut berlaku secara umum dan menyeluru. Maka  dalam  hal  ini,  Jika syirkah abdān dan mufāwa ḏ ah dijadikan sandaran hukum perserikatan harta dalam pernikahan, maka dapat di simpulkan yang melakukan akad serikat sangatlah sedikit.
Dalam  hal syirkah sebagai  landasan  ketetapan  hukum perserikatan harta bersama, menurut hemat penulis yang tepat adalah syirkah amlāk ,  sebagaimana  yang  diungkapkan  di  atas  tentang syirkah amlāk . Bahwa syirkah amlāk adalah perserikatan dua orang atau lebih dengan  tanpa  adanya  akad,  baik  terjalinya syirkah itu  melalui  usaha ( ikhtiyārī )  atau  pun  dangan  tanpa  usaha  ( ijbārī ),  sebagaiamana
20Ibnu Abu Wahid bin Acmad bin Muhammad Ibnu Rusdy. Alih Bahasa Imam Ghozali Said, Ahmad Zaidun, Op. Cit., h. 151 21 Ibid .
dijelaskan di atas bahwa syirkah ini dicontohkan seperti halnya konsep waris, dimana antara ahli waris satu dan yang lain berserikat terhadap harta waris pewaris yang belum dibagi (bentuk ijbārī ), dan dua orang atau lebih yang mendapat hadiah karena ikut lombah dimana mereka memperolehnya atas usaha semua pihak patnernya.
Dalam syirkah amlāk dan  praktik  harta  bersama  dalam perkawinan  terdapat  beberapa  kesamaan.  Pertama  adalah  bentuk peserikatannya  yang  tidak  dengan  melalui  akad.  Kedua  ketika  ada keinginan untuk membagi harta perserikatan, maka dibagi rata antara orang  yang  berserikat.  Selain  itu,  tidak  adanya  modal  dalam penggabungan harta yang akan dibagi. Maka pantas jika perserikatan harta bersama dianalogkan kepada syirkah amlāk .
4. Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Ketetapan Harta Bersama
Telah dijelaskan di atas bahwa masalah harta bersama adalah gejala  yang  timbul  sejak  lahirnya  undang-undang  No  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Pada masa sebelumnya di Indonesia tidak perlu adanya  penetapan  harta  bersama,  namun  setelah  ada  keputusan tentang harus dibaginya harta bersama, maka saat itu pula orang Islam mencari  dasar  tentang  harta  bersama,  karena  dalam  fiqih  pun  tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama, kerena itu banyak ahli hukum mengatakan bahwa masalah harta bersama adalah rana ijtihad ulama masa kini.
Di  dalam  hukum  Islam,  banyak  metode  untuk  mencari ketetapan  hukum  pada  masalah-masalah  baru.  Akan  tetapi  pada masalah  ini,  penulis  hanya  ingin  membahas al - maslahah  al-mursalah sebagai salah satu pisau analisisnya. Karena undang-undang baik yang termuat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  atau  dalam  KUHPer merupakan hukum yang berasaskan kemaslahahtan atau kemanfaatan.
Sehubungan  dengan  hal  kemaslahahtan,  maka  dalam penetapan pembagian harta bersama kita dapat menggunakan metode al-maslahah  al-mursalah .  Dalam  kaitannya  Muhammad  Abu  Zahroh mengatakan,  maslahah  disini  adalah  maslahah  yang mu’tābrah yaitu meliputi lima jaminan dasar:
a. Keselamatan keyakinan agama.
b. Keselamatan jiwa. c. Keselamatan akal. d. Keselamatan keluarga dan keturunan.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
e. Keselamatan harta benda.22
Praktik-praktik istinbātil al - hukmi dengan  menggunakan al- maslahah al-mursalah adalah sudah berlaku pada zaman sahabat, dimana pada  para  sahabat  membukukan  Alqur’an  dalam  beberapa  mushab atau  biasa  kita  kenal  dengan  kodifikasi  Alqur’an,  dimana  aksi  ini didorong  oleh  ketakutan  mereka  dalam  menjaga  Alqur’an,  mereka mengira bahwa orang yang hafal Alqur’an akan habis karena mati di medan perang, dengan inisiatif Umar Bin Khatab dan juga restu Abu Bakar Ashiddik akhirnya terjadilah pembukuan Alqur’an. Hal ini tentu saja  tidak  bertentangan  dengan  ruh  daripada  firman  Allah  yang berbunyi:
َنوُظِفاََلِ ُوَل َّنًِإَو َرْكِّذلا اَنْلَّ َ ن ُنَْنِ َّنًِإ
Artinya: Sesungguhnya  kamilah  yang  menurukan  Al-Qur’an,  dan sesungguhnya  kami  benar-benar  memeliharanya  (QS.Al- Hijr. 9). 23
Beberapa  ulama  khususnya  ulama  Malikiyah  mendasarkan al- maslahah al-mursalah kepada firman Allah yang berbunyi:
َيِْمَلاَعْلِل ًةَْ َر لاِإ َااَنْلَسْرَأ اَمَو
Artinya: Dan  tidaklah  kami  mengutus  kamu,  malainkan  untuk (menjadi)  rahmat  bagi  semesta  alam  (QS.  Al-Anbiya’. 107). 24
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama  teori  al-maslahah  al- mursalah  diakui  dan  dicetuskan  oleh  imam  Maliki.  Maka  menurut beliau  sebagaimana  dikutip  oleh  Muhammad  Muslehuddin mensyaratkan al - maslahah al - mursalah sebagai  landasan  hukum  jika memenuhi tiga hal sebagai berikut:
22Muhammad Abu Zahrah. Alih Bahasa Saefullah, Op. Cit., h. 424-425 23Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 209
24 Ibid., h. 264
1) Bahwa  persoalan  yang  dipertimbangkan  haruslah  sesuatu  yang menyinggung persoalan-persoalan transaksi sehingga kepentingan-kepentingan  yang  termasuk  di  dalamnya  bisa ditafsirkan  atas  landasan  akal.  Persoalan  tersebut  tidak  harus sesuatu yang berhubungan dengan ketaatan agama.
2) Kepentingan tersebut harus sejalan dengan semangat Syari’ah dan harus tidak bertentangan dengan salah satu sumbernya.
3) Ketentuan tersebut harus bersifat ḏ aruri (esensial dan mendesak), bukan tahsini (ingin  kesempurnaan).  Tipe ḏ aruri meliputi pemeliharaan agama, kehidupan , akal, keturunan dan kekayaan.
Sedang  yang  berupah tahsini dapat  dicontohkan  seperti,  (1).
pengenaan pajak bagi yang kaya untuk membiyai angkatan perang dan melindungi  kerajaan.  (2).  hukuman  bagi  tidak  kriminal  dengan mencabut kekayaan si pelaku jika tindak kriminal itu dilakukan dengan ditopang oleh kekayaan atau yang sebangsanya. (3). jika orang-orang kafir  dalam  suatu  peperangan  melindungi  diri,  dengan  menggunakan tawanan  perang  muslim,  maka  kepentingan  umum  mengizinkan membunuh tawanan perang muslim dengan melawan orang kafir, jika tindakan  semacam  itu  dianggap ḏ aruri (esensial)  guna  menahan  dan menghindari  musuh  sekaligus  melindungi  kepentingan  kaum muslimin secara keseluruan. 25
Sebagaimana  uraian  di  atas  tentang al-maslahah  al-mursalah setidaknya  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam ketetapannya  sebagai  landasan  penetapan  harta  bersama,  yakni pertama adalah kemaslahatan yang mu’tabaroh yang tidak bertentangan dengan semangat syari’at dan juga bukan tahsini .
Maka  dalam  konteks  harta  bersama  kemaslahatan- kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta  bersama,  dimana  istri  merupakan  pekerja  di  rumah  suami  dan patut  mendapatkan  upah,  atau  istri  merupakan  pekerja  yang  dalam pekerjaanya  istri  mendapat  upah  dari  pekerjaannya.  Upah  atau  hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka patut  jika  upah  istri  yang  sudah  tercampur  harus  dipisah  kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai.
25 Muhammad Muslehuddin, Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Oreintalis Study Perbandingan Sistem Hukum Islam , (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997) cet 2. h. 131-132

## Harta Bersama….(Liki Faizal) 93
Kemaslahatan  yang  lain  adalah,  mengurangi  beban  mantan istri  agar  setelah  terjadi  perceraian  tidak  mendapat  kesulitan  dalam membiayai  hidupnya  sendiri  atau  anak  yang  ikut  kepadanya,  sebab ketika  istri  dicerai  sering  kita  ketemui  mereka  menanggung  biaya sendiri dan anak yang dibawanya, untuk itu patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya.

## 5. Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan
Setelah  mengetahui  pengertian  harta  bersama,  timbul pertanyaan  berikutnya,  bagaimana  membagi  harta  harta  bersama tersebut  menurut  Islam?  Di  dalam  Islam  tidak  ada  aturan  secara khusus  bagaimana  membagi  harta  harta  bersama.  Islam  hanya memberika  rambu-rambu  secara  umum  di  dalam  menyelesaikan masalah harta bersama.
Pembagian  harta  harta  bersama  tergantung  kepada kesepakatan  suami  dan  istri.  Kesepakatan  ini  di  dalam  Al  Qur’an disebut dengan istilah “ Ash Shulhu “yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian  antara  kedua  belah  pihak  (suami  istri)  setelah  mereka berselisih. Allah SWT berfirman:
ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف اًضاَرْعِإ ْوَأ اًزوُشُن اَهِلْعَ ب ْنِم ْتَفاَخ ٌةَأَرْما ِنِإَو اوُنِسُْتُ ْنِإَو َّحُّشلا ُسُفْ نلأا ِتَرِضْحُأَو ٌرْ يَخ ُحْلُّصلاَو اً ْلُص اَمُهَ نْ يَ ب اَ ِلْصُي اً ِبَخ َنوُلَمْعَ ت اَِ  َناَك ََّللَّا َّنِإَف اوُ َّ تَ تَو
Artinya:  “Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap tidak  acuh  dari  suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih  baik  (bagi  mereka)  walaupun  manusia  itu  menurut  tabiatnya kikir.  Dan  jika  kamu  bergaul  dengan  isterimu  secara  baik  dan memelihara  dirimu  (dari  nusyuz  dan  sikap  tak  acuh),  maka sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.” (Qs. an-Nisa: 128)
Ayat  di  atas  menerangkan  tentang  perdamaian  yang  diambil oleh  suami  istri  setelah  mereka  berselisih.  Biasanya  di  dalam perdamaian  ini  ada  yang  harus  merelakan  hak-haknya,  pada  ayat  di
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW:
Dari  Amru’  bin  Auf  al  Muzani  dari  bapaknya  dari  kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi )
Begitu juga dalam pembagian harta harta bersama, salah satu dari  kedua  belah  pihak  atau  kedua-duanya  kadang  harus  merelakan sebagian  hak-nya  demi  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan. Umpamanya:  suami  istri  yang  sama-sama  bekerja  dan  membeli barang-barang  rumah  tangga  dengan  uang  mereka  berdua,  maka ketika  mereka  berdua  melakukan  perceraian,  mereka  sepakat  bahwa istri  mendapatkan  40  %  dari  barang  yang  ada,  sedang  suami mendapatkan  60  %,  atau  istri  55  %  dan  suami  45  %,  atau  dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.
Memang  kita  temukan  di  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum Islam)  dalam  Peradilan  Agama,  Pasal  97,  yang  menyebutkan  bahwa:
“Janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak  seperdua  dari harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan”.
Keharusan  untuk  membagi  sama  rata,  yaitu  masing-masing mendapatkan  50%,  seperti  dalam  KHI  di  atas,  ternyata  tidak mempunyai  dalil  yang  bisa  dipertanggung  jawabkan,  sehingga pendapat  yang  benar  dalam  pembagian  harta  harta  bersama  adalah dikembalikan kepada kesepakatan antara suami istri.
Kesepakatan  tersebut  berlaku  jika  masing-masing  dari  suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama, biasanya ini terjadi jika suami dan istri sama- sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja, maka dalam hal ini tidak terdapat harta gono-gini, dan pada dasarnya  semua  yang  dibeli  oleh  suami  adalah  milik  suami,  kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri, maka menjadi milik istri.
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung

## 6.  Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  Menurut
Hukum Positif Indonesia
Suatu  perbuatan  hukum  yang  menjadi  penyebab  timbulnya harta  bersama  adalah  "perkawinan"  baik  perkawinan  yang  diatur berdasarkan  Pasal  26  KUHPdt  dan  seterusnya,  maupun  perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu "cerai  gugat"  dan  "cerai  talak",  penyebutan  ini  menunjukkan  kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam hal ini hak untuk memecah  perkawinan  melalui  perceraian  tidak  lagi  monopoli  suami. Isteri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai. Perceraian dengan talak  biasa  disebut  cerai  talak  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam.  Sedangkan perceraian  dengan  gugatan  biasa  disebut  dengan  cerai  gugat  berlaku bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam dan bukan agama Islam.
Efek  lanjutan  yang  timbul  dari  sebuah  perceraian  selain penetapan  tentang  status  hak  asuh  anak,  nafkah,  juga  tentang pembagian  harta  bersama,  yang  tidak  jarang  ini  juga  menimbulkan konflik baru antara suami dan istri pasca perceraian. Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing- masing  terutama  menyangkut  harta  perkawinan.  Secara  normatif, apabila  kita  melihat  peraturan  yang  mengatur  tentang  harta perkawinan, kita dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam KUHPdt dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Harta  bersama  menurut  Pasal  119  KUHPdt  pada  pokoknya dikemukakan  bahwa  terhitung  sejak  saat  perkawinan  dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh  tidak  diadakan  perjanjian  perkawinan  tentang  hal  tersebut. Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama  adalah  "Persatuan  harta  kekayaan  seluruhnya  secara  bulat baik  itu  meliputi  harta  yang  dibawa  secara  nyata  (aktiva)  maupun berupa  piutang  (pasiva),  serta  harta  kekayaan  yang  akan  diperoleh selama perkawinan".
Menurut  Pasal  (35)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan meliputi:
a) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
b) Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami  dan  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  harta bersama  dibagi  dengan  seimbang  antara  mantan  suami  dan  mantan isteri.  Hal  ini  tentunya  apabila  tidak  ada  perjanjian  perkawinan mengenai  pisah  harta  dilakukan  oleh  pasangan  suami  isteri  yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Dasar  hukum  tentang  harta  bersama  dapat  ditelusuri  melalui Undang-undang dan peraturan berikut: a) UU  Perkawinan  Pasal  35  ayat  (1),  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  harta  bersama  adalah  harta  benda  yang diperoleh  selama  masa  perkawinan.  Artinya  harta  kekayaan yang  diperoleh  sebelum  terjadinya  perkawinan  tidak  disebut sebagai harta bersama; b) KUHPerdata  Pasal  119,  disebutkan  bahwa  sejak  saat dilangsungkannya  perkawinan,  maka  menurut  hukum  terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal  itu  tidak  diadakan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan  tidak  boleh  ditiadakan  atau  diubah  dengan  suatu persetujuan antara suami dan isteri; c) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  85,  disebutkan  bahwa adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup kemungkinan  adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau isteri.  Pasal  ini  sudah  menyebutkan  adanya  harta  bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan  harta  perkawinan  (harta  harta  bersama).  Meskipun sudah  bersatu,  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri. d) Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri  karena  perkawinan  (ayat  (1));  pada  ayat  (2)  lebih  lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya. Harta bersama meliputi: a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
b) Hutang-hutang  yang  timbul  selama  perkawinan  berlangsung kecuali  yang  merupakan  harta  pribadi  masing-masing  suami isteri;
c) Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.
Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama  harus  didasari  ketiga  sumber  hukum  positif  tersebut. Mengenai  harta  bersama,  dalam  Pasal  37  UU  No.1  Tahun  1974 mengenai  Perkawinan  menentukan  bahwa  bila  perkawinan  putus karena  perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing.  Yang  dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.
Bagi  umat  Islam,  ketentuan  pembagian  harta  bersama  diatur dalam KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa ”janda atau duda cerai hidup masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan”,  sedangkan  bagi penganut  agama  lainnya  diatur  dalam  KUHPerdata  Pasal  128  yang menyebutkan bahwa ”setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.
Berkaitan  dengan  harta  barsama,  hukum  positif  juga memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  harta  bersama  tersebut. Perlindungan  ini  berupa  peletakan  sita  jaminan  terhadap  harta bersama  jika  dikhawatirkan  salah  satu  pihak  suami-istri  akan melakukan  kecurangan,  seperti  mengalihkan  sebagian  besar  harta bersama  kepada  pihak  ketiga  dengan  maksud  ketika  perceraian  telah terjadi, harta bersama yang di dapat pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan dalam hal ini biasa kita kenal dengan istilah sita marital.
Dalam KHI Pasal 95 ayat (1) mengatur bahwa ”dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No.9  tahun  1975  dan  Pasal  136  ayat  (2)  suami  atau  isteri  dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama  tanpa  adanya  permohonan  gugatan  cerai,  apabila  salah  satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama  seperti  judi,  mabuk,  boros  dan  sebagainya”.  Ayat  (2)  lebih lanjut  mengatur,  ”selama  masa  sita  dapat  dilakukan  penjualan  atas
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
harta  bersama  untuk  kepentingan  keluarga  dengan  izin  Pengadilan Agama.”
Menurut  KUHPerdata  dan  KHI  apabila  terjadi  perceraian, pembagian  harta  bersama  bisa  diajukan  bersamaan  dengan  gugatan cerai, tidak harus menunggu putusan cerai terlebih dahulu. Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  maka  harta  bersama  terbatas hanya pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sedangkan harta  yang  dibawa  sebelum  perkawinan  berlangsung  ini  disebut dengan  harta  bawaan.Terhadap  harta  bawaan,  masing-masing  pihak mempunyai  hak  dan  untuk  mengaturnya  sendiri-sendiri.  Karena  itu harta  bawaan  tidak  dimasukan  kedalam  harta  bersama  dalam perkawinan. Khoiruddin  Nasution  mengemukakan,  bahwa  hukum  Islam mengatur  sistim  terpisahnya  harta  suami  istri  sepanjang  yang bersangkutan  tidak  menentukan  lain  (tidak  ditentukan  dalam perjanjian  perkawinan).  Hukum  Islam  memberikan  kelonggaran kepada  pasangan  suami  istri  untuk  membuat  perjanjian  perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum 26 .
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir  hukum  Islam  memberikan pada  masing-masing  pasangan  baik  suami  atau  istri  untuk  memiliki harta  benda  secara  perorangan  yang  tidak  bisa  diganggu  masing- masing  pihak.  Suami  yang  menerima  pemberian,  warisan,  dan sebagainya  berhak  menguasai  sepenuhnya  harta yang  diterimanya  itu tanpa  adanya  campur  tangan  istri.  Hal  tersebut  berlaku  pula sebaliknya.  Dengan  demikian  harta  bawaan  yang  mereka  miliki sebelum  terjadinya  perkawinan  menjadi  hak  milik  masing-masing pasangan suami istri. 27
Pendapat  di  atas  sebenarnya  bukanlah  membahas  tentang harta  bersama  secara  murni,  melainkan  tentang  harta  bersama  yang berkaitan  dengan  harta  bawaan.  Namun  demikian  ketentuan  Islam yang  memisahkan  harta  kekayaan  suami  istri  sebenarnya  akan memudahkan  pasangan  suami  istri  apabila  terjadi  proses  perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan tidak berbelit-belit.
26 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 , Academia dan TAZZAFA, Yogyakarta, 2005 hal: 192
27 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (UII Press, Yogyakarta, 2004), h. 34

## Harta Bersama….(Liki Faizal) 99
Konsekuensi  atau  akibat  hukum  perceraian  terhadap  harta bersama  menurut  KUHpdt  maupun  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  secara  umum  memberikan  ketentuan  yang  sama  yaitu membagi sama besar harta bersama tersebut untuk mantan suami dan mantan istri.
Berdasarkan  Pasal  126  KUHPdt,  harta  bersama  bubar  demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau  antara  para  ahli waris  mereka,  tanpa  mempersoalkan  dari  pihak mana  asal  barang-barang  itu.  Ketentuan  ini  biasanya  berlaku  untuk perkawinan yang bukan berdasarkan Agama Islam.
Sedangkan  untuk  perkawinan  yang  dilakukan  berdasarkan Agama  Islam  maka  konsekuensi  atau  akibat  hukum  dari  terjadinya perceraian  dapat  dilihat  secara  spesifik  dalam  Pasal  (97)  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI):  “ janda  atau  duda  cerai  hidup  masing-masing  berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ”.  Sementara  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan memberikan  aturan  yang  lebih  fleksibel  dengan  memberikan kebebasan  kepada  mantan  suami  dan  mantan  istri  untuk  mengatur pembagian harta bersama sesuai keyakinan hukum yang mereka anut. Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  (37):  “ Bila  perkawinan  putus  karena perceraian,  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing-masing. ”  Lebih jauh  dalam  penjelasan  Pasal  (37)disebutkan  bahwa  “ Yang  dimaksud dengan  "hukumnya"  masing-masing  ialah  hukum  agama,  hukum  adat  dan hukum-hukum lainnya. ” Akibat  hukum  yang  menyangkut  harta  bersama  berdasarkan Pasal  37  UU  Perkawinan  ini  diserahkan  kepada  para  pihak  yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika  tidak  ada  kesepakatan  antara  mantan  suami-istri,  hakim  dapat mempertimbangkan  menurut  rasa  keadilan  yang  sewajarnya.Jadi, akibat  suatu  perceraian  terhadap  harta  bersama  bagi  setiap  orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.
Jika  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  adalah  warga  negara asing,  perkawinan  tersebut  merupakan  suatu  perkawinan  campuran. Perkawinan  campuran  adalah  perkawinan  antara  dua  orang  yang diIndonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal  57  UU  Perkawinan).Karena,  suatu  perkawinan  adalah  sah
berdasarkan  hukum  dimana  perkawinan  tersebut  dilangsungkan.  Jika perkawinan  itu  kemudian  tidak  dicatatkan  di  Indonesia,  maka perkawinan  tersebut  tetap  tunduk  pada  hukum  dimana  perkawinan dilangsungkan.  Yakni  dalam  hal  terjadi  perceraian,  harus  dilakukan dimana perkawinan dilangsungkan (Pasal 56 ayat [1] UUP).
Namun,  jika  perkawinan  dilangsungkan  di  Indonesia  dan tunduk  pada  hukum  Indonesia,  yang  berlaku  adalah  ketentuan  Pasal 37 UUP sebagaimana telah dijelaskan di atas yakni, untuk menentukan hukum  mana  dan  hukum  apa  yang  berlaku  terkait  dengan  harta bersama  diserahkan  pada  kesepakatan  para  pihak  yang  bercerai.Jika tidak  ada  kesepakatan  antara  mantan  suami-istri,  hakim  dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, bila tidak ada kesepakatan para pihak mengenai akibat perceraian terhadap harta bersama, hakimlah yang akan menentukan hukum apa dan mana yang akan diterapkan.
Mengenai  pokok-pokok  hukum  harta  bersama  yang  diatur dalam  Bab  XIII  Kompilasi  Hukum  Islam  secara  singkat  dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing:
a) harta  pribadi  tetap  menjadi  milik  pribadi  dan  dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami-isteri).
b) harta  bersama  menjadi  hak  bersama  suami-isteri  dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
2. Harta  bersama  terwujud  sejak  tanggal  perkawinan dilangsungkan: a) sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama,
b) tanpa mempersoalkan siapa yang mencari, c) juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar. 3. Tanpa  persetujuan  bersama;  suami  atau  isteri  tidak  boleh mengasingkan atau memindahkan 4. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
5. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing isteri
6. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai): a) harta bersama dibagi dua,
b) masing-masing mendapat setengah bagian, c) apabila terjadi cerai mati, bagiannya menjadi tirkah 7. Sita marital atas harta bersama diluar gugat cerai (pasal 95)

## Harta Bersama….(Liki Faizal) 101
Pogram Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
suami  isteri  dapat  meminta  sita  marital  kepada  Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi
C. Kesimpulan
Harta  bersama  meliputi:  harta  yang  diperoleh  sepanjang perkawinan  berlangsung;  hutang-hutang  yang  timbul  selama perkawinan  berlangsung  kecuali  yang  merupakan  harta  pribadi masing-masing  suami  isteri;  harta  yang  diperoleh  sebagai hadiah/pemberian  atau  warisan  apabila  ditentukan  demikian.  Suami dan  istri  yang  telah  resmi  bercerai  memiliki  hak  yang  sama  terhadap harta  bersama,  dengan  pembagian  sama  rata  antar  keduanya  atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

## Daftar Pustaka
Ahmad Azhar Basyir. Hukum Waris Islam . Yogyakarta: UII Press, 2001 Amir Syarifuddin. Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2004 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Meode  Penelitian Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam , UII Press, Yogyakarta, 2004 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  1 ,  Yogyakarta:  Academia dan TAZZAFA, 2005 Yahya Harahap . Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU.
No. 7 Tahun 1989. (Jakarta. Sinar Grafika 2009) cet 5 Muhammad Abu Zahrah. Alih Bahasa Saefullah. Usul Fikh. (Jakarta . Pustaka Firdaus 2007) Cet 10. Abd ar-Rahman al-Jazari. Fiqih Madzahibul Arb’ah (Bairut. Darul Fikr. 1999). Jilid 3 Sayyid Sabik. Fikhu Sunnah .(Bairut. Al-Asriyah. 2011) Jilid 3 Departemen  Agama  RI. Al  qur’anDan  Terjemahnya .  (Bandung.  CV. Penerbit Diponegoro 2005).
Muhammad  Bin  Abdullah  Abu  Abdillah  Al-hakim  Anasa’i. Almustadrok  Ala  Shoheh  Lil  Hakim  ma’a  Ta’liqoti  Ad- Dzahabi fi At-Takhlis(. VCD Maktabah as-Samilah). Jilid.2. Abu  Wahid  bin  Acmad  bin  Muhammad  Ibnu  Rusdy.  Alih  Bahasa
Imam  Ghozali  Said,  Ahmad  Zaidun. Bidayatul  Mujtahid  Wa Nihayatul Muktashod. (Jakarta. Pustaka Amani.2007). jilid 2. cet 3.
Muhammad  Muslehuddin. Filasafat  Hukum  Islam  Dan  Pemikiran Oreintalis  Study  Perbandingan  Sistem  Hukum  Islam .  (Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yogya. 1997) cet 2 .