DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7930

## Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
P- ISSN: 2301-4717  E-ISSN: 2716-022X Homepage: https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index
Pengaruh  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nurul Fikri Azzahra 1* ,  Dini Gandini Purbaningrum 2 1,2 Universitas Muhammadiyah Jakarta
*Coresponding author: nurulfikriazzahra@gmail.com | Phone Number: 081314493688

## ARTICLE INFO
Received: 16-07-2022 Received in revised: 21-08-2022 Accepted: 24-08-2022
Available online: 09-09-2022

## KEYWORDS

## A B S T R A C T
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  big  Effect  of  Tax  Collection Effectiveness on Restaurant Taxpayer Compliance at the Regional Revenue Agency of South Tangerang City. The method used in this study is  a quantitative method. The sampling  technique  used  is  purposive  sampling.  The  respondents  used  were restaurant  taxpayers  who  did  not  complied  in  the  2020-2022  period.  The effectiveness  of  tax  collection  has  an  effect  on  Restaurant  Taxpayer  Compliance, where data is obtained that the value of sig for variable X to variable Y is 0.000. So that 0.000 <0.1 and the calculated T value is 12.707 > the T table value (0.05-98) is 1.661. So it can be concluded that H1 is accepted and H0 is rejected,  it’s means that there  is  an  effect  of  the  effectiveness  of  tax  collection  on  restaurant  taxpayer compliance at the Regional Revenue Agency of South Tangerang City.
Effectiveness, Tax Collection,
Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  utama  negara.  Untuk  itu,  pajak  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam menjamin  keberlangsungan  keuangan  nasional,  terutama  untuk  pembangunan  negara  yang  berkelanjutan.  Saat  ini, Indonesia menganut self assessment system . Dimana self assessment system adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang  perpajakan  yang  berlaku.  Dimana  hal  tersebut  adalah  kunci  keberhasilan  pencapaian  tujuan  penerimaan pajak.  Besarnya  kepercayaan  yang  diberikan  kepada  Wajib  Pajak  seringkali  meningkatkan  risiko  Wajib  Pajak  yang  tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar baik karena kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan dari Wajib Pajak  tersebut.  Dalam  (Darmayani  &  Herianti,  2017)  dikatakan  bahwa  masalah  kepatuhan  dalam  perpajakan  terutama dalam self  assessment system ini  sangatlah  penting.  Hal  ini  dikarenakan  sistem  tersebut  juga  membuka  peluang dilakukannya  kecurangan-kecurangan  oleh  para  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Kecurangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif.
Berikut adalah daftar rekapitulasi piutang dari Pajak Restoran periode 2018-2021.
Tabel 1. Rekapitulasi piutang Pajak Restoran Tahun Jumlah Piutang 2018 Rp 2.693.092.204.00 2019 Rp 2.492.919.581.90 2020 Rp 2.814.052.151.56 2021 Rp 1.787.906.365,55
Sumber: Data Diolah Piutang Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206
Data yang ditampilkan di atas adalah data dari rekapitulasi piutang Pajak Restoran periode 2018-2021. Data tersebut merupakan  salah  satu  dasar  dari  dilakukannya  kegiatan  penagihan  pajak  oleh  pihak  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Tangerang Selatan kepada Wajib Pajak Restoran yang masih memiliki tunggakan untuk Pajak Daerah II. Pada periode 2018 dan  2019  tunggakan  untuk  Pajak  Restoran  mengalami  penurunan,  dimana  hal  tersebut  disebabkan  dari  adanya  kegiatan penagihan  pajak  yang  telah  dilakukan  oleh  fiskus,  namun  pada  periode  2020 mengalami  kenaikan  akibat  dari  banyaknya usaha  restoran  yang  tutup  untuk  sementara  dan  permanen  dari  adanya  Covid-19,  dan  untuk  periode  2021  kembali mengalami penurunan yang drastis. Data di atas merupakan dasar dari diadakannya kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak  yang  masih  memiliki  tunggakan  untuk  masa  Pajak  Restoran.  Dimana  Pajak  Restoran  menjadi  penyumbang  pajak terbesar untuk pemungutan pajak yang berbasis self assessment system di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Penagihan pajak daerah sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak  Daerah  yang  terkandung  di  BAB  XVII  Pasal  135  dan  136.  Penagihan  pajak  dilakukan  dengan  terlebih  dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus  tanpa  menunggu  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran.  Penagihan  pajak  dilaksanakan  kepada  Wajib  Pajak  yang memiliki  tunggakan  piutang,  Wajib  Pajak  yang  belum  melaporkan  omzet  bulanan  restorannya  kepada  pihak  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan,  serta  kepada  Wajib  Pajak  yang  belum  melaksanakan  kewajibannya  untuk membayarkan pajaknya.
Kepatuhan  pajak  dapat  ditimbulkan  dari  berbagai  aspek,  seperti  aspek  penegakan  hukum,  struktur  dan  tenaga  kerja. Selain  itu,  konsumsi  pemerintah  dalam  penggunaan  pajak  menunjukkan  transparansinya  serta  akuntabilitas  terhadap penggunaan pajak ini memiliki dampak yang besar pada kepatuhan Wajib Pajak. Dalam (Elva Nuraina, 2017) permasalahan yang  sering  terjadi  terkait  dengan  pemungutan  pajak  ini,  yaitu  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  mau  memenuhi kewajiban perpajakannya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya  di  Indonesia  masih  cukup  rendah.  Faktor  kepatuhan  Wajib  Pajak  memerlukan hubungan  dengan  kesadaran  Wajib  Pajak.  Terdapat  masih  banyak  Wajib  Pajak  Restoran  yang  belum  mengetahui  tentang tata cara perhitungan dan aturan pembayaran pajak yang benar. Kepatuhan Wajib Pajak secara tidak langsung membantu memperlancar pekerjaan dari para petugas Penagihan di Pajak Daerah II sehingga petugas Penagihan Pajak Daerah II tidak mengalami  kendala-kendala    yang  cukup  berarti  yang  bisa  saja  menyebabkan  tidak  tercapainya  tujuan  yang  sebelumnya telah ditetapkan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai hal- hal yang berhubungan dengan:
1. Seberapa  besar  Pengaruh  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan?
2. Apa  sajakah  yang  menjadi  faktor  penghambat  dari  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan?
3. Apa  saja  kelemahan  dan  kekurangan  selama  menjalankan  Penagihan  Pajak  Daerah  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kota  Tangerang  Selatan  dalam  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan?
Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah untuk memperjelas gambaran penelitian ini perlu dirumuskan masalah sebagai  berikut:  Bagaimana  Pengaruh  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
Adapun  yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  besar  Pengaruh  Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak
Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum dan tata Cara Perpajakan,  Pajak merupakan  sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  maupun  badan  yang  memiliki  sifat  memaksa  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dengan  tidak mendapatkan  timbal  balik  secara  langsung  serta  semata-mata  digunakan  hanya  untuk  keperluan  negara  yang  berfungsi untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Mardiasmo (2016:2) Pajak ialah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta pelaksanaannya memaksa tanpa adanya balas  jasa.  Iuran  tersebut  dipergunakan  oleh  negara  untuk  melakukan  pembayaran  untuk  kepentingan  umum.  Unsur tersebut  memberikan  pemahaman  dimana  masyarakat  dituntut  untuk  dapat  membayar  pajak  secara  sukarela  dan  secara sadar sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.
Adapun  pengertian  menurut  Adriani  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu  (2017:26-27),  Pajak  merupakan  sebuah  iuran  kepada negara  (yang  dapat  dipaksakan)  kepada  masyarakat  yang  terutang  yang  wajib  membayarnya  sesuai  dengan  peraturan- peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi Kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan gunanya ialah untuk membiayai setiap pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara guna menyelenggarakan pemerintahan.
Fungsi  pajak  menurut  Mardiasmo  (2018:4)  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  Sumber  Keuangan  Negara  atau  Anggaran ( Budgetair ) dan Fungsi Pengaturan ( Regularend ).
1. Fungsi Anggaran ( Budgetair )
Fungsi  pajak  sebagai  anggaran  berarti  pajak  adalah  salah  satu  sumber  yang  berasal  dari  penerimaan  pemerintah yang  memasukan  uang  sebanyak-banyak  ke  dalam  kas  negara  yang  bertujuan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran negara.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206

## 2. Fungsi Mengatur ( Regularend )
Fungsi  pajak  sebagai  mengatur  artinya  ialah  pajak  digunakan  sebagai  alat  yang  digunakan  untuk  mengatur masyarakat dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.
Pajak Daerah
Sesuai  Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2010  Nomor  7  Tentang  Pajak  Daerah.  Pajak  Daerah  adalah pajak wajin atas daerah yang ditanggung oleh perseorangan atau  badan  yang bersifat wajib  menurut undang-undang dan digunakan  untuk  keperluan  tanpa  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  serta  digunakan  hanya  untuk  keperluan  daerah saja.
Menurut Mardiasmo (2016:14) Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan  berdasarkan  undang-undang  tanpa  memiliki  imbalan  langsung  serta  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  tujuan daerah guna kemakmuran rakyat.
Adapun pajak yang dikelola oleh tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/kota menurut Mardiasmo (2018:2015) adalah sebagai berikut:
1. Pajak Provinsi, meliputi:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Tanah
i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Pajak Restoran
Menurut  Edward M. Hutagalung (2016:20) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran  adalah  tempat  menyantap  makanan  dan  minuman  yang  disediakan  dengan  dipungut  bayaran.  Pelayanan  di restoran  atau  rumah  makan  meliputi  penjualan  makanan,  minuman,  termasuk  penjualan  makanan  dan  minuman  untuk dibawa  pulang.  Namun  demikian  ada  restoran  ataupun  rumah makan  tertentu  yang  tidak  dikenakan  pajak  yaitu  restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Objek dan Bukan Objek, Subjek Pajak Restoran menurut Siahaan dalam Damas (2017:161-162) sebagai berikut.
1. Objek Pajak Restoran, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran
2. Bukan Objek, yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah
3. Subjek  Pajak  Restoran,  yaitu  orang  pribadi  maupun  badan  yang  membeli  makanan  dan/atau  minuman  dari restoran.
Menurut  Siahaan  (2010:332) tarif  pajak  restoran  ditetapkan  paling  besar  adalah  10%  dan  diatur  di  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Restoran.  Dimana  sebuah  restoran  yang  sudah memiliki  omzet  sebesar  Rp  15.000.000/bln  sudah  bisa  untuk  ditetapkan  sebagai  Wajib  Pajak  Restoran  di  daerah  Kota Tangerang Selatan.

## Penagihan Pajak
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk memberikan landasan hukum  bagi  fiskus  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  terhadap  Wajib  Pajak.  Menurut  Damas  (2017:86) Penagihan pajak adalah sebuah kegiatan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan  cara  menegur  dan  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus  memberitahu  surat  paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Berikut adalah wewenang dari pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penagihan pajak memiliki wewenang untuk  melakukan  tindakan  yaitu,  mengangkat  dan  memberhentikan  jurusita  pajak,  menerbitkan  (Surat  Teguran,  Surat Peringatan,  Surat  Perintah  Penagihan  Seketika  dan  sekaligus,  Surat  Paksa,  Surat  Perintah  Melaksanakan  Penyitaan,  Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan pajak).

## Wajib Pajak
Menurut Thomas Sumarsan (2017:9) Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan yang mencakup pembayaran pajak,
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206
pemotongan  pajak,  dan  pemungutan  pajak  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  menurut  Waskito  (2011:70)  Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  dan  badan  yang  menurut  ketentuan perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungutan  pajak  atau pemotongan pajak tertentu.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Sedangkan  menurut  Gunadi  (2013:94)  Kepatuhan ialah  bahwa  Wajib  Pajak  memiliki  kesediaan  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi secara hukum dan secara administrasi.
Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) yaitu:
1. Kepatuhan  Formal,  yaitu  suatu  keadaan  ketika  Wajib  Pajak  sadar  akan  pemenuhan  kewajibannya  secara  formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan
2. Kepatuhan  Material,  yaitu  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  pada  hakikatnya  memenuhi  ketentuan  material perpajakan  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan.  Kepatuhan  material  dapat  juga  meliputi kepatuhan formal.
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam mukhlis (2012:111) antara lain:
1. Aspek Ketepatan Waktu
2. Aspek Income
3. Aspek Law Enforcement (Pengenaan Sanksi)
Berikutnya adalah Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) antara lain:
1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetor Kembali Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Indikator  Kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  dipakai  di  dalam  penelitian  ini  adalah  indikator  kepatuhan  menurut  Timbul Hamonangan  Simanjuntak  dan  Imam  mukhlis  (2012:111),  yaitu  Aspek  Ketepatan  Waktu,  Aspek Income ,  dan  Aspek Law Enforcement (Pengenaan Sanksi).

## Efektivitas
Kata  efektivitas  berasal  dari  Bahasa  Inggris effective yang  artinya  adalah  berhasil  atau  dilakukan  dengan  baik.  Dalam kamus  ilmiah  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  ketetapan,  hasil  guna,  atau  menunjang  tujuan.  Secara  umum,  efekitivitas berarti seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Beberapa pakar mengemukakan tentang pengertian efektivitas, diantaranya adalah sebagai berikut:
Menurut  Sondang  P  Siagian  (2001:24)  efektivitas  merupakan  pemanfaatan  dari  sumber  daya,  sarana  dan  prasarana dalam  jumlah  tertentu  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya  guna  menghasilakn  sejumlah  barang  atas  jasa  kegiatan  yang dijalankannya.
Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas adalah sebuah kegiatan yang berhubungan antara output dengan tujuan, maka ketika semakin efektif sebuah organisasi, program atau kegiatan.
Permasalahan  pada  efektivitas  biasanya  berhubungan  erat  dengan  perbandingan  antara  tingkat  pencapaian  tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan antara hasil nyata dan hasil yang direncanakan.

## Efektivitas Program
Efektivitas  program  adalah  cara  atau  usaha  yang  dilakukan  untuk  mengukur  sejauhmana  kinerja  dari  suatu  program untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Tingkat  efektivitas  suatu  program  dapat  ditentukan  dengan  membandingkan  hasil  dari program  dengan  tujuan  program.  Suatu  program  dikatakan  efektif  bila  hasil  yang  dicapai  sejalan  dengan  tujuan  atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  efektivitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan  yang  dilaksanakan  sejauh  mana seseorang tersebut menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan.
Berikut adalah indikator efektivitas program menurut beberapa ahli:
Menurut  Campbell  (dalam  Mutiarin,  dkk.  2014:96-97)  pengukuran  efektivitas  program  yang  paling  menonjol  adalah sebagai berikut.
1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat inpu t dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh Untuk mengukur efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126) ukuran dari efektivitas program pada sebuah organisasi adalah sebagai berikut.
1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

## Hipotesis
P enagihan pajak sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Dimana  penagihan  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  penting  untuk  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak,  khususnya Wajib Pajak restoran. Dimana Wajib Pajak restoran sudah menganut self assessment system, dimana self assessment system ini sendiri adalah Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang dibayarkan dengan benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
Penagihan  pajak  diperuntukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah  terutang  yang  terdaftar  di  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  guna  memenuhi  target  penerimaan  pajak  yang  telah  ditentukan  sebelumnya oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan.  Karena  pada  tahun  2020  angka  dari  piutang  Pajak  Restoran mengalami kenaikan akibat dari pandemic Covid-19.
H1: Terdapat Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
H0: Tidak  terdapat  Pengaruh  Efektivitas  Penagihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

## Variabel Independen
Variabel Dependen
Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  asosiatif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  pengaruh  antara  variabel  (X)  Efektivitas  Penagihan  Pajak  terhadap  variabel  (Y) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Restoran  yang  terdaftar,  khususnya  adalah  Wajib Pajak  Restoran  yang  tidak  patuh.  Sedangkan  penentuan  sampel  dengan  menggunakan  rumus  Slovin  dan  berjumlah  100 responden.
Teknik pengambilan yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling Non Probability Sampling dengan teknik sampel Purposive Sampling . Dengan total Wajib Pajak Restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan sebanyak 2.337, tetapi responden yang digunakan hanya Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner, Observasi, dan Dokumentasi.
Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala pengukuran Skala Likert dimana setiap item instrument yang menggunakan Skala Likert memiliki gradasi sebagai berikut:
a. Sangat Setuju
diberi skor 5 b. Setuju diberi skor 4
c. Ragu-ragu diberi skor 3
d. Tidak Setuju
diberi skor 2
e. Sangat Tidak Setuju diberi skor 1

## Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2017:243) teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Uji Validitas
Menurut  Ghozali  (2018)  Uji  Validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  valid  tidaknya  sebuah  kuesioner. Validitas item kuesioner ini menggunakan rumus Pearson Product Moment melalui uji t yaitu jika t hitung > t tabel maka dikatakan valid, jika t hitung < t tabel maka dikatakan tidak valid.
∑        ∑    ∑ √    ∑ ∑ ∑ ∑
Keterangan: : Koefisien Korelasi Pearson
∑ : Jumlah Skor Item
∑ : Jumlah Skor Total (seluruh item) n     : Jumlah responden
Efektivitas Program (X) Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206

## 2. Uji Reliabilitas
Untuk  menguji  reliabilitas  pada  kuesioner  dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  skala  likert.  Nilai  dari reliabilitas  dapat  dinyatakan  dengan  koefisien  Alpha  Cronbach  berdasarkan  dari  kriteria  batas  terendah  dari  nilai reliabilitas, yaitu sebesar 0,60.
a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60, maka data reliabel
b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60, maka data tidak reliabel.
3. Uji Normalitas
Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan menggunakan probabilitas ( Asymtotic Significance ) sebagai berikut.
a. Jika probabilitasnya >0,1 maka berdistribusi secara normal
b. Jika probabilitasnya < 0,1 maka berdistribusi secara tidak normal.
4. Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  menentukan  seberapa  besar  variabel  independen  dapat  menjelaskan variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut.
Keterangan: KD : Koefisien Determinasi r : Koefisien Korelasi
5. Analisis Regresi Linier Sederhana
Regresi  sederhana  menurut  Sugiyono  (2014;270)  dilandaskan  oleh  hubungan  fungsional  atau  kausal  antara  satu variabel independent dengan satu variabel dependen. Persamaan umum untuk regresi linear sederhana yaitu:
Keterangan :
Y : Variabel Terikat X : Variabel Bebas a dan b : Konstanta
6. Koefisien Korelasi Digunakan untuk mengetahui mengenai tingkat keeratan hubungan antara 2 variabel, yaitu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Rumus korelasi product moment yang dikutip oleh Sugiyono (2017:183) antara lain:
∑
√  ∑ ∑
Keterangan:
R : Koefisien korelasi X : Variabel independent Y : Variabel dependen
7. Uji Hipotesis Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
a. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak
b. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima

## HASIL  DAN PEMBAHASAN Uji Normalitas
Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah pada regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi secara normal. Metode uji normalitas yang digunakan didalam penelitian ini adalah Kormogolov-Smirnov. Berdasarkan  hasil  pada  uji  normalitas  pada  tabel Kormogolov-Smirnov dapat  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  atau Asym.Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,200. Nilai tersebut jauh lebih besar dari nilai signifikansi pada penelitian ini, yaitu 0,1. Jadi, 0,200 > 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji Kormogolov-Smirnov berdistribusi secara normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil normal Probability Plot dan tabel Kormogolov-Smirnov secara keseluruhan data data dinyatakan berdistribusi secara normal .

## Koefisien Korelasi
Koefisien  korelasi  digunakan  untuk  mengukur  kekuatan  dari  hubungan  antara  dua  variabel  dengan menggunakan skala-skala tertentu. Teknik korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah korelasi Person Product Moment .
Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Korelasi
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206
Efektivitas Penagihan Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Efektivitas Penagihan Pajak Pearson Correlation 1 .789 ** Sig. (2-tailed) .000 N 100 100 Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pearson Correlation .789 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 100 100
Sumber: olahan data dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan  interpretasi  nilai  koefisien  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  nilai  0,789  termasuk  ke  dalam  kategori hubungan  yang  Kuat  karena  berada  pada  interval  koefisien  antara  0,60-0,799.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  nilai koefisien korelasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Efektivitas Penagihan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh dari variabel bebas (independent) terhadap variabel  terikat  (dependen),  koefisien  determinasi  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  serta mengukur persentase Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).
Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Model Summary
Model  R  R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate
1 .789 a .622 .618 3.895
Sumber: olahan data dengan SPSS Versi 22
Berdasarkan data dari tabel 4.36 di atas, dapat diketahui bahwa nilai dari korelasi hubungan (R) adalah sebesar 0,789 dari output atau  hasil  tersebut  maka  didapatkan  nilai  koefisien  determinasi  (R  Square)  sebesar  0,622.  dalam  pengujian koefisien determinasi (R 2) apabila dipresentasekan maka nilainya adalah 62,2%.

## Analisis Regresi Linear Sederhana
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linear  sederhana,  dimana  hal  tersebut digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas (independent) yaitu Efektivitas Penagihan Pajak (X) dengan variabel terikat (dependen) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y).
Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5.337 1.620 3.294  .001 efektivitas penagihan .425 .033 .789  12.707  .000
Konstanta  sebesar  5,337  mengandung  arti  bahwa  nilai  konsisten  variabel  Efektivitas  Penagihan  Pajak  adalah  sebesar 5,337. Koefisien Regresi Linear X sebesar 0,425 menyatakan bahwa setiap pembahasan 1% nilai Efektivitas Penagihan Pajak, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Restoran bertambah sebesar 0,425. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  arah  dari  pengaruh  variabel  Efektivitas  Penagihan  Pajak  (X)  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Restoran (Y) adalah positif, yang dimaksud positif adalah bahwa nilai yang dihasilkan mendapatkan nilai yang positif.

## Uji Hipotesis
Pada  penelitian  ini,  dilakukan  uji  hipotesis  atau  uji  t  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  model  regresi  pada Efektivitas Penagihan Pajak (X) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y), dengan kriteria penerimaan dari T Hitung sebagai berikut:
Jika T hitung < T tabel atau jika nilai sig<0,1, maka H1 diterima dan H0 ditolak Jika T hitung > T tabel atau jika nilai sig>0,1, maka H1 ditolak dan H0 diterima
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis
Berdasarkan hasil dari uji hipotesis di atas, maka dapat diperoleh data bahwa nilai dari sig untuk variabel X terhadap variabel Y yaitu sebesar 0,000. Sehingga 0,000 < 0,1 dan nilai T hitung sebesar 12,707 > nilai T tabel (0,05-98) sebesar 1,661. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H1  diterima  dan  H0  ditolak,  dimana  artinya  terdapat  Pengaruh  Efektivitas  Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

## PEMBAHASAN

## Efektivitas Penagihan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan
Indikator  yang  digunakan  adalah  indikator  efektivitas  program  menurut  Sutrisno  (2007:125-126),  yaitu  pemahaman program,  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  tercapainya  tujuan,  dan  perubahan  nyata.  Berdasarkan  hasil  yang  didapatkan dilapangan,  efektivitas  penagihan  pajak  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  sudah  berjalan  cukup  baik, namun terdapat beberapa permasalahan pada indikator pemahaman program,tepat sasaran, tepat wakitu, dan tercapainya tujuan,  karena  mayoritas  responden  menjawab  Tidak  Setuju.  Dimana  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Wajib  Pajak Restoran  yang  tidak  patuh  hanya  mengetahui  bahwa  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  terdapat program penagihan pajak, namun mayoritas responden tidak paham mengenai prosedur ataupun mekanisme dari program penagihan pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan
Indikator  kepatuhan  Wajib  Pajak  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  indikator  menurut  Timbul  Hamonangan Simanjuntak  dan  Imam  Mukhlis  (2012:111),  yaitu  aspek  ketepatan  waktu,  aspek income ,  dan  aspek law  enforcement . Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan baik, dimana pogram penagihan pajak mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap kesadaran Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh  mengenai  pentingnya  membayarkan  kewajiban  perpajakannya  dengan  tepat  waktu  guna  lancarnya  usaha  restoran yang dijalani.
Efektivitas  Penagihan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  di  atas  menunjukkan  bahwa  beban  efektivitas  penagihan  pajak  berpengaruh secara  kuat  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan.  Dapat disimpulkan  bahwa  penelitian  ini  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan,  yaitu  Efektivitas  Penagihan  Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.  Dimana  nilai  t  hitung  sebesar  12,707  jauh  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel  dan  memiliki  tingkat  signifikansi  sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari efektivitas penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  (Darmayani  &  Herianti,  2017)  dimana  pada penelitian  ini  ditemukan  bahwa  nilai  t  hitung  dari  penagihan  pajak  jauh  lebih  kecil  daripada  nilai  dari  t  tabel.  Sehingga variabel  penagihan  pajak  dapat  dikatakan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  peningkatan  penerimaan  pajak  penghasilan (PPh).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Pangerapan,  2017)  pencairan  tunggakan  pajak  dengan  menggunakan  surat teguran  dan  surat  paksa  pada  KPP  Pratama  Tahuna  tahun  2012-2015  termasuk  ke  dalam  golongan  yang  kurang  efektif, dimana  nilai  efektivitasnya  hanya  sekitar  60%.  Alasan  dari  terjadinya  hal  tersebut  adalah  pemungutan  pajak  yang mengalami  kendala  yang  dihadapi  oleh  fiskus,  dimana  fiskus  sulit  untuk  mencari  alamat  dari  tempat  tinggal  Wajib  Pajak, terdapat  2  NPWP  dari  satu  Wajib  Pajak,  serta  Wajib  Pajak  yang  tidak  mengetahui  dan  mengakui  akan  adanya  kewajiban dalam membayarkan utang pajak tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan analisis dari variabel Efektivitas Penagihan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran sudah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Hal tersebut bisa  dilihat  dari  hasil  yang  ditunjukkan  pada  hasil  regresi  linear  sederhana  yang  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar 12,707 yang jauh lebih besar dari nilai t tabel. Serta nilai dari signifikansi sebesar 0,000.
b. Interpretasi dari koefisien korelasi (R hitung), maka nilai R hitung sebesar 0,789 yang termasuk ke dalam kategori atau  tingkat  hubungan  yang  kuat  antara  kedua  variabel  tersebut,  dari  hasil  nilai  pada  koefisien  determinasi menunjukkan bahwa nilai dari R Square sebesar 0,622 atau jika dipersenkan yaitu sebesar 62,2% yang berarti hasil tersebut  adalah  olahan  data  dari  Efektivitas  Penagihan  Pajak  (X)  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  (Y), sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,378 atau 37,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti di penelitian ini.
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5.337 1.620 3.294  .001 efektivitas penagihan .425 .033 .789  12.707  .000
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206
c. Uji T atau Uji Hipotesis yang telah dilakukan mendapatkan hasil yaitu sebesar 12,707. Dari nilai uji T tersebut sudah menjelaskan  bahwa  hipotesis  pada  penelitian  ini  yaitu  terdapat  pengaruh  yang  positif  dari  Efektivitas  Penagihan Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y) di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
Saran Berdasarkan  hasil  pada  penelitian  dan  kesimpulan  yang  sudah  ada,  maka  dapat  disampaikan  beberapa  saran  yang berkaitan  dengan  penelitian  yang  dapat  menyempurnakan  penelitian  mengenai  Pengaruh  Efektivitas  Penagihan  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang selatan, maka saran yang berikan adalah sebagai berikut:
a. Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada Wajib Pajak Restoran  mengenai  adanya  program  penagihan  pajak  serta  prosedur  dari  program  penagihan  pajak  ini  sehingga Wajib  Pajak  tidak  hanya  sekedar  mengetahui  akan  adanya  program  penagihan  pajak,  melainkan  Wajib  Pajak diharapkan  paham  akan  prosedur  dari  program  penagihan  pajak  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang Selatan.
b. Pegawai atau fiskus yang bertugas di bagian penagihan pajak untuk meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak Restoran  sehingga  ketika  akan  dilaksanakannya  kegiatan  penagihan  pajak,  fiskus  bisa  bertemu  langsung  dengan orang  yang  bertanggung  jawab  menangani  perpajakan  di  usaha  restoran  tersebut.  Serta  guna  kelancaran  dari program penagihan yang akan dilaksanakan oleh fiskus.
c. Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  untuk  mengadakan  sosialisasi  ataupun  penyuluhan  kepada Wajib  Pajak  Restoran  yang  patuh  dan  tidak  patuh  mengenai  pentingnya  membayarkan,  menghitung  dan melaporkan  Pajak  Restoran  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  guna  kelancaran  usaha  yang  dijalankan  oleh setiap Wajib Pajak Restoran yang bertujuan agar usaha restoran tersebut tidak terganggu dari adanya penempelan stiker menunggak Pajak Daerah.
d. Memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak Restoran mengenai pentingnya membayarkan Pajak Restoran yang akan memberikan manfaat yang positif untuk usaha restorannya.

## Keterbatasan Penelitian
Terdapat  keterbatasan  penelitian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini,  yaitu  Pada  penelitian  ini,  responden  dari  Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh hanya mencakup kurun waktu 2020-2021, sehingga Wajib Pajak Restoran yang tidak patuh ditahun-tahun  sebelumnya  tidak  memiliki  implikasi  pada  penelitian  ini  sehingga  jawaban  dari  responden  mungkin  akan menjadi berbeda .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Mutiarin, D & Arif, Z. (2014). Manajemen Birokrasi dan Kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal . Bandung: Rekayasa Sains
Simanjuntak, T. H & Mukhlis, I. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor : Penerbit Raih Asa Sukses.
Sutrisno, E. (2007 ). Budaya Organisasi . Jakarta: Kencana.

## Jurnal:
Afke, M., Juliie, J., & Sonny, P. (2017). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kpp Pratama Tahuna. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 35-43.
Aryanti, D., & Andayani. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(7), 1–21.
Cut, I, M., & Adnan. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kpp Pratama Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2(4), 67-74.
Darmayani, D., & Herianti, E. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). InFestasi , 13 (1), 275. https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3049
Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya , 5 (1), 45.
Jurnal Akuntansi  dan Keuangan (JAK), Vol.  10, No. 2 (2022): 197-206
https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005
Maulina, D. P. (2019). Pdf Jurnaal Pengaruh. Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat/Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah) Diyona , 16. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/60742011/PDF_JURNAAL_PENGARUH_KEPEMILIKAN_NOMOR_POKOK_WAJIB _PAJAK20190929-115146-vkvgqw-with-cover-page- v2.pdf?Expires=1646227772&Signature=Dos0r4ZMK1MixTH3bF7g5h0cNYLGgPv8cEzW7pTcNtfu3pFYkxLqIEqFcylFi oaaLQ6Hw3Ut~mPAD
Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. Akuntansi Dewantara , 2 (1), 37–45. https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220
Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1569– 1588. https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163
Putri, K. M. T. (2022). Optimalisasi Penerapan Penyanderaan ( Gijzeling ) Sebagai Instrumen Penagihan Pajak dalam Masa Pandemi. Jurnal Syntax Transformation , 3 (4).
Samsudin. (2020) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT)  Dompu.  Jurnal  Pendidikan  Tambusai,  4(1), 12161-175.

## Peraturan:
Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. 2020. Buku Profil BAPENDA Kota Tangerang Selatan.
Pemerintah Republik  Indonesia, 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Republik  Indonesia,  2000. Undang-undang Nomor  19  tahun  2000 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Republik Indonesia, 2007. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Republik  Indonesia,  2009.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tangerang Selatan, 2010. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
Tangerang  Selatan,  2017.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Pembayaran  Pajak  Daerah  Dengan  Mekanisme  Self Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir).
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Jakarta: Balai Pustaka
Walikota  Tangerang  Selatan,  2011.  Peraturan  Walikota  Tangerang  Selatan  Nomor  64  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara Pengelolaan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB.