## Perlindungan Hukum terhadap Data Privasi Konsumen dalam Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Apriana 1 , Ashabul Kahpi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Apriana611@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dari  penelitian  ini  adalah  peraturan  menteri  komunikasi  dan  informatika  tentang pelanggan jasa telekomunikasi, yang kemudian dibagi kedalam dua sub pembahasan yaitu bagaimana aturan hukum terhadap data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK oleh pemerintah, kedua bagaimana tanggung jawab penyalagunaan data pribadi konsumen akibat pemberlakuan registrasi NIK dan No.KK. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan tersebut menggunakan pendekatan penelitian yang terdiri  dari  normatif,sosiologis  dan  komparatif.  Kemudian  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  : wawancara, dokumentasi serta literature yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan teknik pengeloaan analisis data yang  dilakukan  dengan  dua  tahap  yang  terdiri  dari:  1)  Pengelolahan  data  berupa  identifikasi  data  dan  editing.  2) Analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap pemberlakuan registrasi  NIK  dan  No.KK  dan  sampai  saat  ini  tanggung  jawab  terhadap  penyalagunaan  registrasi  NIK  dan  No.KK masih  terus  dilakukan  dengan  melakukan  kerjasama  antara  pihak  operator  dengan  pihak  pelanggan  jasa telokomunikasi  agar  data  pribadi  konsumen  aman  dan  terlindungi.  Implikasi  penelitian  yakni  memberikan  aturan hukum terhadap data pribadi konsumen dengan diberlakukannya NIK dan No.KK . Disamping itu tetap memberikan tanggung jawab terhadap penyalagunaan NIK dan No.KK agar konsumen tetap merasa aman dan terlindungi.

## Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Konsumen, Data Privasi

## Abstract
The  principal  problem  from  this  research  is  a  regulation  from  ministry  of  communication  and  informatics which  is  about  costumer  of  telecommunication  and  then  divide  to  two  sub  studies  that  are  how  the  legal  treats costumer’s  personal  informations  caused  NIK  (Personal  Identificatiom  Number)  and  KK  (Family  Registration Certificate)  verifications  by  government.  The  second  one  is  how  to  get  collateral  to  personal  information  NIK (Personal  Identificatiom  Number)  and  KK  (Family  Registration  Certificate)  verificationsabuse.  The  research  uses field  research  type.  The  field  research  is  using  normative,  sosiological  and  comparative  approach.  Then  data aggregations  metode  are  interview,  documentation,  and  some  literatures  which  are  contains  relate  datas  with  this research. Data processing techniques consist in two phases that are 1.) Data identifications and editing, 2.) Then data reductions and making conclusion. This research’s result reports until now days there is no legal regulation that treats costumer’s  personal  informations  caused  NIK  (Personal  Identificatiom  Number)  and  KK  (Family  Registration Certificate) verifications and the responsible of personal information NIK (Personal Identificatiom Number) and KK (Family  Registration  Certificate)  verifications  abuse  still  on  the  line  between  the  operators  and  costumers  to  keep their  informations  being  save.  The  implications  from  this  research  are  giving  regulation  to  costumer’s  information with their NIK (Personal Identificatiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verifications. In the other hand to give responsible of personal information NIK (Personal Identificatiom Number) and KK (Family Registration Certificate) verifications abuse to make them save and under protection.
Keywords : Costumer,costumer protection, personal information.

## PENDAHULUAN
Titik  awal  sejarah  perlindungan  konsumen  belum  diketahui  dengan  jelas,  pergerakan perlindungan  konsumen  dari  sejak  awal  hingga  sekarang  belum  ada  pihak  yang melakukannya.  Dalam  rangka  mengkaji  perkembangan  mengenai  perlindungan  di  Negara kita  ini  NHT  siahaan  merangkaikan  kurun  perkembangan  tidak  semata-mata  dari  sudut reaktivitas  masyarakat  konsumen. 1 Istilah  perlindungan  konsumen  yang  digunakan  untuk menggambarkan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. 2
Upaya  perlindungan  konsumen  telah  tampak  melalui  rumusan  pasal-pasal  dari berbagai  peraturan  yang  ada  tapi  sampai  saat  ini  aturan  yang  digunakan  belum  dapat menyelesaikan  setiap  permasalahan  atau  kerugian  yang  terjadi  didalam  kehidupan masyarakat.
Hak untuk memperoleh informasi mengenai data  yang diberikan pada saat melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran merupakan hal yang sangat penting karena jika tidak memadainya  informasi  yang  disampaikan  kepada  konsumen  dapat  dikatakan  sebagai  salah satu  bentuk  cacat  produk  yaitu  dikenal  dengan  cacat  instruksi  atau  cacat  karena  informasi yang  tidak  memadai,  informasi  yang  merupakan  bagian  dari  hak  konsumen  salah  satunya mengenai  manfaat  kegunaan,  efek  samping  atas  penggunaan  yang  seharusnya  informasi tersebut disampaikan secara lisan dantulisan. 3
Resolusi  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  16  April  1985  menghendaki  agar  konsumen dimanapun mereka berada dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar terlepas dari status sosialnya,  adapun  dalam  hal  ini  yang  dimaksud  dalam  hak  dasar  yaitu  hak  untuk mendapatkan  informasi  yang  jelas,  benar,  hak  untuk  mendapatkan  keamanan  dan keselamatan. 4 Undang-  Undang  No.8  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) menyatakan  bahwa  “perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Tujuan  hukum  yaitu  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum, menurut  G.W.Paton,  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  tidak  hanya  mengandung  unsur perlindungan dan kepentingan akan tetapi juga adanya unsur kehendak ( the element of will
1 Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen , (Depok: Prenada Media Group,2018 ),h.14
2 Dr. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 21
3 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008 ),h.41
4 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen ( Malang: UB Press, 2011), h. 4
). 5 Disisi lain pengaturan pada perlindungan konsumen dikategorikan seperti berikut :
1. Burgerlijk Wetboek ( BW), yakni Kitab Undang-Undang HukumPerdata.
2. Wetboek van Strafsrecht (WvS), yakni Kitab Undang-Undang HukumPidana.
3. Wetboek van Koophandel (Wvk), yakni Kitab Undang-Undang HukumDagang .6
Pelayanan  jasa  diharuskan  menjaga  kerahasiaan  konsumen  demi  keselamatan  pelaku konsumen,  dimana  dalam  hal  ini  pihak  yang  diberi  kewenangan  sangat  memiliki  peran penting.  Keinginan  yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen  yaitu menciptakan rasa  bagi  konsumen  dalam  halnya  pengguna  sim  card  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup, terbukti  bahwa  norma  perlindungan  konsumen  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  memiliki  sanksi  pidana.  Bahwa  dalam  perlindungan  konsumen  tidak  saja terhadap tindakan preventif akan tetapi tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang  diberikan  kepada  konsumen.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut,  pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan: Menciptakan sistem perlindungan  konsumen yang  mengandung  unsur  keterbukaan  akses  informasi,  dan  jaminan  kepastian hukum.
1. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan semua pelakuusaha.
2. Meningkatkan kualitas barang dan pelayananjasa.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menyesatkan danmenipu.
4. Memadukan  pelenyenggaraan,  pengembangan,  dan  pengaturan  perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan pada bidanglainnya
Data  registrasi  rentan  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab, seperti  yang  tertuang  dalam  Putusan  Mahkamah  Konsitusi  No.50/PUU-VI/2008  tentang Perkara  Pengujian  Undang-Undang  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  sebagai  berikut  :  Tidak  seorang  pun  boleh  diganggu  urusan  pribadinya, keluarganya,  rumah  tangganya  dengan  sewenang-wenang,  juga  tidak  diperkenankan melakukan  pelanggaran  atas  kehormatannya  dan  nama  baiknya,  setiap  orang  berhak mendapat  perlindungan  hukum  terhadap  gangguan  pelanggaran  seperti  ini.  Bahkan konsumen  senndiri  tidak mengetahui  bagaimana  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  data
5 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , h. 23
6 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen , h.15
ribadinya yang sampai sekarang belum diketahui solusi apa yang diberikan oleh pemerintah. Bukan hanya pemerintah yang melindungi hak privasi data konsumen yang telah di sepakati oleh  para  pelaku  usaha.  Secara  jelas  Allah  telah  mewajibkan  bagi  hambanya  untuk  saling melindungi dalam setiap privasi masing-masing, sebagaimana yang telah disebutkan dalam nash ayat dari dalam Al-Qur`an Surah Al-Anfal ayat 56. 7
Dari  bunyi  butir  hak  konsumen  tersebut,  data  yang  diberikan  konsumen  pada  saat melakukan registrasi sim card bisa dijamin keamanan dan keprivasiaanya oleh pihak pelaku usaha  yang  melakukan  registrasi  tersebut.  Bukan  hanya  itu  data  yang  diberikan  pada  saat melakukan  registrasi  merupakan  data  yang  benar  sehingga  konsumen  atau  calon  pengguna bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan di kemudian hari. Akan tetapi dalam hal  ini  tidak  adanya  aturan  terperinci  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum konsumen  data  privasi  pengguna  sim  card  yang  saat  ini  terjadi  di  kalangan  masyarakat, dimana data-data yang digunakan pada saat melakukan registrasi dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  lapangan.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  penelitian  secara  syar’i  dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder  serta  data  tersier  (Bahan  tambahan).  Adapun  metode  pengumpulan data  yang dilakukan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan adalah  dengan  identifikasi  data,  reduksi  kata,  dan  editing  data.  Dan  untuk  melakukan pengujian  keabsahan  data  dan  materi  yang  akan  disajikan  dilakukan  dengan  cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Aturan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi Konsumen  Akibat  Pemberlakuan  Registrasi NIK dan No.KK oleh Pemerintah
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  No.8  Tahun  199  tentang  perlindungan konsumen  menyatakan  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dari bunyi pasal tersebut sudah dikatakan dengan
7 Kementrian Agama RI, Alqur’an dan terjemahnya, (Jakarta: CV DarusSunnah, 2012), h. 184 .
jelas  bahwa  data  pribadi  konsumen  dalam  pemberlakuan  registrasi  NIK  dan  No.KK membutuhkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Perlindungan  data  pribadi  tidak  hanya menyangkut NIK dan No.KK akan tetapi juga menyangkut datakeluarga.
Berdasarkan  hasil  wawancara  Bapak  Bahrawi  yang  mengatakan  bahwa  meskipun Pemerintah  dan  Menkominfo  sudah  mengeluarkan  aturan  mengenai  perlindungan  data pribadi namun sampai sekarang belum adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan data  pribadi  konsumen.  Perlindungan  data  pribadi  konsumen  merupakanhal  yang  sangat penting  untuk  di  lakukan  karena  data  yang  disebarluaskan  membuat  konsumen  tidak nyaman  dengan  berbagai  ancaman  yang  sering  sekali  datang.  Peraturan  registrasi menggunakan  NIK  dan  No.KK  menimbulkan  banyak  gejolak  baik  bagi  pelaku  usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri. 8
Pemberlakuan  NIK  dan  No.KK  pada  konsumen  sangat  menyita  perhatian  sebab sampai  saat  ini  belum  ada  belum  ada  regulasi  perlindungan  data  pribadi  konsumen  yang menyebabkan  rentanaya  data-data  pribadi  yang  dikumpulkan.  Dimana  regulasi  yang dimaksud dalam hal ini regulasi yang mampu mengikat seluruh lembaga, sektor yang dapat memberi sanksi dan pembulihan data pribadi konsumen yang disalagunakan. Maka dari itu jika  sampai  sekarang  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  belum diberlakukan  di  Indonesia,  tidak  ada  yang  dapat  mengelola  data  pribadi  konsumen  yang menjamin bahwa data tersebut aman dan terlindungi. Alternatif mengenai perlindungan data pribadi konsumen terhadap pemberlakuan registrasi NIK  dan No.KK yang sampai sekarang belum  disahkan  berfungsi  menyelesaikan  berbagai  macam  permasalahan  konsumen mengenai kebocoran datapribadinya.
Perlindungan  Konsumen  data  pribadi  masih  rendah  dan  sangat  minim  disebabkan tidak adanya kerahasiaan data konsumen yang sering kali digunakan konsumen lainnya. Jika dlihat  Indonesia  sudah  memliki  beberapa  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  data pribadi akan tetapi sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang mampu menjamin dan melindungi data pribadi Konsumen. Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian  Komunikasi  dan  Informatika  wilayah  VII  Makassar  tidak  dapat  memberikan aturan  yang  jelas  terkait  dengan  adanya  Pemberlakuan  Registrasi  NIK  dan  No.KK,  hanya saja  akan  tetap  bekerja  sama  dengan  pihak  operator  agar  data  pribadi  konsumen  tetap dilindungi dan dijaga keamanannya.
8 Bahrawi, Staf Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar, Wawancara 23 Januari 2020.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bahrawi  yang  mengatakan  bahwa Konsumen  bisa  meminta  pemulihan  kepada  pihak  operator  jika  NIK  dan  No.KK  yang digunakan  tidak  dapat  digunakan  kembali,  pihak  operator tidak  dapat  menolak  permintaan para  konsumen  sebab  operator  wajib  menyimpan  data  seperti  pada  pasal  17  Peraturan Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  bahwa  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib menyimpan data pelanggan/konsumen selama pelanggan/konsumen masih aktif berlanggana jasa telekomunikasi. Jika konsumen menggunakan simcard tanpa terlebih dahulu melakukan registrasi  maka  operator  melakukan  pemblokiran  bertahap  secara  permanen .9 Operator  dan pemerintah sampai saat ini akan tetap merilis peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen, yang sampai sekarang masih mengacu pada peraturan Menkominfo,  bahkan  operator  sendiri  menjamin  dan  berkomitmen  menjaga  kerahasiaan data  pribadi  konsumen  tersebut  yang  berdasar  pada  peraturan  Menkominfo.  Beberapa pendapat  mengatakan  negara  harus  melindungi  data  pribadi  konsumen,  akan  tetapi  belum ada  aturan  khusus  yang  mengatur  perlindungan  data  pribadi  konsumen  yang  jika  NIK  dan No.KK  tersebut  bocor  membuat  konsumen  semakin  tidak  terlindungi  bahkan  pelaku  yang melakukannya  tidak  dapat  diberi  sanksi  sebab  belum  ada  Undang-  Undang  khusus  yang mengatur mengenai perlindungan hukum tehadap data pribadi konsumen tersebut .10

## B. Bentuk  Tanggung  Jawab  Penyalagunaan  Data  Pribadi  Konsumen  Akibat Pemberlakuan Registrasi NIK Dan No.KK
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  No.14  Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi merupakan salah satu aturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal mengatur keamanan dan  perlindungan data pribadi konsumen dengan adanya registrasi Nik dan No.KK. Sebagai contoh fenomena yang terjadi akhir-akhir  ini,  sering  kali  masyarakat  menerima  pesan  singkat  atau  telepon  seluler  yang tidak  dikenal  yang  menawarkan  berbagai  macam    produk  atau  bahkan  seperti  pinjaman uang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bahrawi  yang  berpendapat  bahwa “Pemerintah sampai saat ini belum menerima gugutan terkait dengan adanya kebocoran data
9 Bahrawi, Staf Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar, Wawancara tanggal 23 Januari 2020
10 Bahrawi , Staf Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Informasi dan Informatika Makassar, Wawancara,23 Januari 2020.
pribadi kosumen, hanya saja dalam hal ini pemerintah sudah mengantisapasi jika terjadi hal- hal  yang  tidak  diinginkan  oleh  para  konsumen.  Pemerintah  melakukan  berbagai  riset  atau penelitian mengenai adanya kebocoran data pribadi konsumen yang pertanggungjawabannya di kembalikan pada pihak operator itu sendiri. Dengan kata lain ketika ada seseorang  yang melalaikan  kewajiban  yang  seharusnya  dijalankan  atau  melanggar  maka  kepada  yang melalaikan  kewajiban  dan  melanggar  hak  itu  dibebani  tanggungawab  dan  dituntut memulihkan  atau  mengembalikan  hak  yang  sudah  dilanggar,  beban  tanggung  jawab  dan tuntutan ganti rugi”. Terkait dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa NIK dan No.KK yang  ingin  didaftarkan  pada  registrasi  sudah  tidak  dapat  digunakan  dalam  artian  NIK  dan No.KK tersebut digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab maka pemerintah sudah mencari  solusi  yang  baik  dari  permasalahan  tersebut  yang  nantinya  masyarakat  bisa mengetahui  sendiri  dan  mengecek  langsung  data  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil wawancara  dengan  Bapak  Bahrawi  yang  mengatakan,  ketika  NIK  dan  No.KK  digunakan oleh  nomor  yang tidak  dikenal,  konsumen  dapat  pergi  ke  operator  dan  mencabut NIK  dan No.KK tersebut agar dapat digunakan kembali oleh konsumen.
Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaran  Sistem  dan Transaksi  Elektronik  menyatakan  bahwa  peran  pemerintah  dalam  memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi kepentingan umum dari  segala  jenis  gangguan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  informasi  elektronik  dan transaksi elektronik yang menganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan pengguna  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Sudah  ada  36,5  Juta  NIK  dan  No.KK  yang  divalidasi  oleh  enam  operator telekomunikasi,  akan  tetapi  data-data  orang  yang  melakukan  validasi  melalu  NIK  dan No.KK tidak dapat diberikan kepada orang lain maupun pemerintah itu sendiri sebab setiap data  yang  divalidasi  merupakan  tanggungjawab  operator  untuk  selalu  melindungi  dan menjaga keamanan data tersebut agar tidak disebarluaskan .11 Dalam hal ini setiap data yang di registrasi merupakan data yang tidak mudah diketahui oleh orang lain dan sangat rahasia bagi operator  yang melakukan validasi. setiap masalah yang dialami oleh konsumen terkait dengan  registrasi  pelanggan  jasa  telekomunikasi,  walaupun  tidak  dapat  memberikan tanggung jawab langsung terkait adanya permasalahan kebocoran data pribadi karena setiap data yang diregistrasi hanya operator yang mengetahui.
11 http://Hukum.online, registrasi kartu berbayar, diakses pada tanggal 25 Januari 2020,pukul 20.00

## KESIMPULAN
Dalam aturan perlindungan hukum konsumen terhadap data pribadi konsumen sampai saat  ini  belum  ada  Undang-Undang  khusus  yang  mengatur  tentang  data  pribadi  konsumen akan  tetapi  ada  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  jasa telekomunikasi dan UU ITE yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum data pribadi konsumen. Peraturan yang dibuat pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  walaupun pemerintah  sendiri  tidak  dapat  secara  langsung  memberikan  tanggung  jawabnya  terhadap penyalagunaan data pribadi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahrawi,  Staf  Balai  Besar  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Penelitian

## Komunikasi dan Informatika Makassar, Wawancara tanggal 23 Januari 2020.
Fuady, Muhammad Ikram Nur.  "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa,
South Sulawesi Province)." FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 13.3 (2019): 241-254.
Fuady,  M.  I. N. Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor . Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
Kementerian Agama RI. 2012. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta:CV DarusSunnah. Kurniawan, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen, Malang: UB Press.
Miru, Ahmad dan Yodo, Sutarman.2008. Hukum Perlindungan Konsumen ,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rosmawati,2018. Pokok-pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Depok:  Prenada  Media Group.
http://Hukum.online,  registrasi  kartu  berbayar,  diakses  pada tanggal  25  Januari  2020,pukul 20.00.
Putusan  Mahkamah  Konsitusi  No.50/PUU-VI/2008  tentang  Perkara  Pengujian  Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Rahma,  Andi,  and  Nur  Rismawati.  "Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Penggelapan  Jaminan Fidusia Di Kota Makassar." Alauddin Law Development Journal 2.3 (2020): 316-327.
Zulham.2016. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.