Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)

## PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS SAT RES NARKOBA POLRESTA SURAKARTA)

## Rika Romadzoni, Amir Junaidi. Hafid Zakariya Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  narkotika  di  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta  dan  untuk mengetahui  kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  Polri  dalam  melakukan  proses penyidikan  tindak  pidana  narkotika  di  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisa  data  dapat  disimpulkan  bahwa  Proses  penyidikan  perkara  tindak  pidana narkotika  di  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta  yaitu  (1)  Menerima  Laporan  (2) Melakukan  Tindakan  Pertama  yaitu  setelah  menerima  laporan  dari  seseorang  maka penyidik  melakukan  serangkaian  penyelidikan  dan  pembuntutan  terhadap  seseorang yang  dicurigai  (3)  Penangkapan  (4)  Penggeledahan  (5)  Penyitaan  (6)  Pemeriksaan Tersangka dan Saksi (7) Penahanan (8) Selesainya Penyidikan. Kendala yang di oleh penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  adalah  banyak  masyarakat  yang  tidak  mau menginformasikan tentang pengguna narkotika kepada polisi.
Kata Kunci : Proses,Penyidik, Narkotika.

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  process  of  the  implementation  of  the investigation  against  the  crime  of  narcotics  in  a  drug  Polresta  Surakarta  Reskrim Units  and  to  know  the  obstacles  faced  by  Police  investigators  in  conducting  the process  of  investigation  the  Crime  Unit  in  the  Narcotics  Drug  Reskrim  Polresta Surakarta.  Research  methods  used  are  empirical  juridical.  Based  on  the  results  of research  and  analysis  of  the  data  it  can  be  concluded  that  the  process  of  case investigation  of  narcotics  crime  in  Drug  Polresta  Surakarta  Reskrim  Units  namely (1)  received  a  report  (2)  the  first  Action  after  receiving  a  report  from  the  someone then the investigators conducted a series of investigations and pembuntutan against someone  suspected  of  (3)(4)  Arrest  Search  Seizure  (5)  (6)  the  examination  of  the suspect and Witness Detention (7) (8) the completion of the Investigation. Obstacles in  by  investigators  in  conducting  investigation  is  many  people  who  don't  want  to inform the user about the Narcotics to the police.
Key Words: Process, Investigators, Narcotics.

## PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat(3)  menerangkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Berdasarkan hal tersebut maka Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi dan menghormati salah satu  pilar  negara  hukum,  yaitu  perlindungan  dan  penghargaan  terhadap  Hak  Asasi Manusia  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  27  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Segala  warga  negara
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pembangunan  nasional  pada  hakikatnya  adalah  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat  Indonesi  seluruhnya  dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Pembangunan  nasional  tidak  hanya  menyangkut  pembangunan  materiil  saja, tetapi  juga  pembangunan  mental  spiritual  masyarakat  Indonesia.  Program pembangunan  nasional  harus  bertumpu  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatan.
Untuk  mencapai  hal  tersebut  di  atas,  perlu  dilakukan  upaya  peningkatan  di bidang  pengobatan  dan  kesehatan  antara lain menjamin  ketersediaan  Narkoba  untuk kepentingan pelayanan kesehatan di sisi lain harus melakukan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalah gunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Presekutor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi media dan social bagi penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 1
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik  sintesis  maupun  semisintesis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.(UU no.35/2009 Pasal 1 ayat(1)). 2
Menteri  memberi  izin  khusus  untuk  memproduksi  Narkotika  kepada  Industri Farmasi  tertentu  yang  telah  memiliki  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  setelah  dilakukan  audit  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan. 3 Peredaran  Narkotika  meliputi  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan penyaluran  atau  penyerahan  Narkotika,  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan perdagangan  maupun  pemindah  tanganan,  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan dan  pengembangan  ilmu  teknologi. 4 Narkotika  dalam  bentuk  obat  jadihanya  dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. 5
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika, denganUndang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya di singkat BNN.Dan selanjutnya berkoordinasi dengan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  mencegah  dan pemberantasan  penyalah  gunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika.  Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap penyalah  gunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  dilakukan berdasarkan  peraturan  perundang-  undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang- undang.

## Rumusan Masalah
1 Andi  Tentri  Wali  Putri  Takdir  Patarai.  Proes    Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika.2013.Artikel dalam” Jurnal Hukum Acara Pidana”.No.1.Januari, hal 1-2.
2 Pasal 1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.
3 Pasal 11 ayat(1). Undang-Undang No.35 Tahun. 2009.
4 Pasal 35. Undang-Undang No.35 Tahun 2009.
5 Pasal 36.Undang-Undang No.35 Tahun 2009.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
1. Bagaimana proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika di Sat Res Narkoba Polresta Surakarta?
2. Apa  kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap tindak pidana narkotika di Sat Res Narkoba Polresta Surakarta?

## Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana narkotika di Sat Res Narkoba Polresta Surakarta.
2. Untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  Polri  dalam  melakukan proses penyidikan tindak pidana narkotika di Sat Res Narkoba Polresta Surakarta.

## Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil  penelitian  dapat  digunakan  untuk  menambah  wawasan  tentang  ilmu pengetahuan  di  bidang  hukum  pada  umumnya,  dan  ilmu  hukum  pidana khususnya  mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  penyidikan  tindak  pidana narkotika.
b. Dapat  dijadikan  pedoman  dalam  penelitian  yang  lain  sesuai  bidang  penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Prakmatis
a. Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik khususnya mengenai peraturan hukum dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika.
b. Dapat  memberikan  masukan  pada  mereka  yang  tertarik  meneliti  masalah  ini lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN
Istilah  “metodologi”  berasal  dari  kata  metode  guna  pengumpulan  data  yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:
1. Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengadakan  penelitian  di  Sat  Res  Narkoba Polresta  Surakarta,  hal  ini  disebabkan  karena  di  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta  Pernah  menangani  proses  penyidikan  perkara  tindak  pidana  narkotika, yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti guna penyusunan skripsi ini.
2. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  diskriptif,  karena  penelitian  ini  berusaha menggambarkan  tentang  Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  Di Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta,  Peneliti  hukum  diskriptif  bertujuan  untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau untuk eksploitasi dari klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social yang ada.
3. Jenis Penelitian
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimaksudkan untuk  melihat  tindakan  dari  kepolisian,  baik  dalam  perspektif  yuridis  yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maupun dalam perspektif empiris yaitu  pelaksanaannya  oleh  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta,  hingga  dapat dilihat apakah sudah mempunyai keserasian dengan hukum in concerto-nya. 6
4. Jenis Data
Dalam penelitian ini ada dua macam data yang akan dikaji, yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer Adalah  data  yanag  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  diamati  dan  dicatat untuk  pertama  kalinya  data  primer  tersebut  diperoleh  dengan  observasi  yaitu pengumpulan  data  dengan  menggunakan  pengamatan  langsung  pada  objek peneliti. Selain itu juga deengan wawancara yaitu salah satu pengumpulan data dengan  jalan  tanya  jawab  sepihak  yang  dikerjakan  dengan  sistemaatik  dan berlandaskan pada tujuan penelitian.
b. Data Sekunder Yaitu  merupakan  data  yang  secara  tidak  langsung  memberikan  keterangan bersifat mendukung sumberdata primer. Termasuk dalam sumber data sekunder ini adalah:
1) Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  dan  merupakan landasan utama untuk dipakai dalam penelitian ini.
2) Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  buku  ilmu hukum, jurnal hukum, dan media cetak maupun elektronik.
3) Bahan  Hukum  Tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa rancangan undang-undang, kamus dan ensiklopedia.
5. Sumber Data
Sumber  data  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  memberikan  informasi mengena  mengenai  data.  Berdasarkan  sumbernya,  dan  dibedakan  menjadi  tiga, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.
a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan penyidik di Sat Res Narkoba Polresta Surakarta.
b. Sumber  Data  Sekunder  yaitu  merupakan  data  pendukung  dari  data  primer dalam suatu penelitian hukum empiris yang terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat  atau  yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan  hukum.  Bahan  hukum  primer  yang  penulis  gunakan  di  dalam penulisan ini yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).
2) Bahan Hukum Sekunder
6 Anonim. Metode Penelitian. https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan- normatif/. Diakses pada tanggal 21/1/2013.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  berupa  buku  ilmu hukum, jurnal huku, dan media cetak maupun elektronik.
3) Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, berupa rancangan undang-undang, kamus,dan eksiklopedia.
6. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumenter Yaitu  teknik  pengumpulan  data  yang  tidak  langsung  ditujukan  pada  subjek penelitian,  namun  melalui  dokumen.  Dokumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah  mengambil  berkas  yang  ada  di  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta.
b. Wawancara Wawancara  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  mengajukan  pertanyaan langsung  oleh  pewawancara  langsung  kepada  penyidik,  dan  jawaban-jawaban akan dicatat atau direkam.
7. Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif  adalah  suatu  cara  pemilihan  data  yang  menghasilkan  data  deskriptif. Pengertian  data  deskriptif  yakni  “  apa  yang  dinyatakan  responden  secara  tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diamati dan dipelajari secara utuh.

## PEMBAHASAN

## Poses  Penyidikan  Perkara  Tindak Pidana  Narkotika  di  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta
Proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika adalah suatu sistem atau cara penyidikan  yang  dilakukan  untuk  mencari,  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya sesuai dengan cara yang di atur dalam KUHAP. 7
Tindakan  penyidikan  merupakan  suatu  tindakan  kedua  dari  proses  sistem peradilan pidana setelah tindakan penyelidikan :
1. Dasar Hukum Penyidikan
Seperti  halnya  di  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta  bergerak  dengan menggunakan  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  undang-undang  sebagai  acuan. Tak  terkecuali  dalam  hal  proses  penyidikan,  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta berdasarkan pada :
a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (1) KUHAP.
b. Undang-undang No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.
c. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
2. Tahap Penyidikan
a. Awal Dimulainya Penyidikan
Tahap  pertama  dalam  suatu  penyidika  adalah  membantu  rencana penyidikan. Rencana penyidikan ini dibuat agar dari awal dapat ditentukan arah
7 Andi Tentri Wali Putri Takdir Patarai, Op.Cit.hal. 66.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
dari  suatu  penyelidikan,  cara  yang  akan  digunakan,  personil  yang  akan digunakan, dan jangka waktu yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan.
Pembuatan rencana penyidikan adalah suatu keharusan dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang akan dilaksanakn oleh penyidik.
Ada beberapa kegunaan dari membuat rencan penyidikan yaitu :
1) Memberikan  gambaran  mengenai  penyidikan  yang  akan  dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat dilakukan pembetulan apabila tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan takti dan dan teknik dalam penyidikan.
2) Merupakan  proses  control  oleh  atasan  penyidik  terhadap  penyidikan terhadap penyidikan yang akan dilakukan oleh penyidik.
3) Mencegah  terjadinya  bias  dan  penyalahgunaan  wewenag  oleh  penyidik dalam penyelidikan. 8
b. Tujuan Penyidikan
Adapun  tujuan  daripada  penyidikan  adalah  untuk  mendapatkan  atau mengumpulkan keterangan , bukti atau data-data yang akan digunakan untuk :
1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
2) Siapa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  (secara  pidana)  terhadap  tindak pidana tersebut. 9
c. Sasaran Penyidikan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditentukan  sasaran  penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Narkoba Polresta Surakarta, yaitu :
1) Membuat terang tindak pidana yang terjadi.
2) Siapa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  (secara  pidana  terhadap  tindak pidana tersebut).
3) Tempat daerah dimana suatu kejahatan telah dilakukan. 10
d. Proses penyidikan
Untuk  melakukan  penyidikan,  proses  yang  dilakukan  Sat  Res  Narkoba Polresta Surakarta yaitu:
1) Menurut  Kompol  Edy  Sulistyanto, Mengenai  Proses  Penyidikan  Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu:
a) Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
b) Setelah  di  lidik  petugas  menemukan  tersangka  dan  barang  buktinya  lalu petugas  menindak  lanjuti  dengan  proses  penyelidikan  dan  setelah dilakukan  penyelidikan  petugas  melakukan  penyidikan  dan  di  dalam penyidikan di situ ada penahan, pemeriksaan BAP dan sebagainya setelah lengkap  semua  di  lanjutkan  ke  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  jika JPU  di anggap  perlu  atau  bolak  –  balik  dalam  arti  ada  petunjuk-petunjuk  dari jaksa maka petugas melengkapi petunjuk tersebut dan setelah cukup atau lengkap  di  serahkan  ke  JPU  kembali  jika  sudah  lengkap  akan  muncul surat P21 atau tahap 2(dua) nanti petugas atau penyidik sudah lepas dari
8 Ibid .hal.67.
9 Ibid .hal. 67-68.
10 Ibid. hal. 68.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
penyidikan  dan  hasil  langsung  di  sidangkan  oleh  jaksa  maupun  hakim yang menghakimi tersangka. 11
2) Menurut  AIPDA  Warsino, Mengenai  Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak Pidana Narkotika yaitu :
Memeriksa  tersangka  dengan  bekerja  sama  dengan  peradilan  umum dan dalam melakukan penyelidikan narkotika waktunya dapat di perpanjang menjadi  3X  24  jam  dan  tersangka  di  minta  untuk  di  temani  oleh  seorang pengacara karena hukumanya lebih dari 4 tahun. 12
3) Menuru  Bripka  Bayu  Prayudanto. Mengenai  Proses  Penyidikan  Perkara Tindak Pidana Narkotika yaitu:
Sama  saja  seperti  penyidikan  tindak  pidana  lainnya  hanya  saja  dalam penyelidikan  tindak  pidana  narkotika  diberi  waktu  selama  3X24  jam sedangkan tindak pidana lainnya hanya 1X24 jam melakukan penyelidikan, contohnya seperti tindak pidana perjudian. 13
4) Menurut  Kompol  Widodo. Mengenai  Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak Pidana Narkotika yaitu :
Sama  saja  dengan  penyidikan  perkara  tindak  pidana  lainnya  cuman dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika  ini  mengacu  pada  Pasal  111,  Pasal 112,  Pasal  113,  Pasal  114  dan  Pasal  127 Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika. 14
e. Penyidikan
Pada uraian diatas sudah diuraikan bahwa tujuan penyidikan adalah untuk membuat  terang  suatu  tindak  pidana  dan  pelakunya  kemudian  dilakukan penindakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  proses  penyidikan  perkara  tindak pidana narkotika yang tersangkanya sdr Deden Darusman Alias Deden.
Adapun  tindakan  penyidikan  perkara  tindak  pidana  narkotika  adalah sebagai berikut :
1) Menerima Laporan
Sesuai  dengan  tugas  dan  kewajibannya,  maka  Penyidik  harus menerima laporan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkotika. Sebagai  contoh  dalam  tindakan  nyata  adalah  pada  kasus  perkara  tindak pidana  narkotika  jenis  shabu  milik  Sdr.  Deden  Darusman  Alias  Deden  Bin Momon  yang  terjadi  di  dekat  Gapura  pasar  Triwindu  Ngarsopuro  Kp.  K eprabon  Rt.01  Rw.01  Kel.  Keprabon  Kec.  Banjaesari  Surakarta.  Atas kejadian  tersebut  seorang  infoman  yang  tidak  mau  disebut  namanya memberikan  informasi  bahwa  Deden  yang  tinggal  di  Kp.  Tanjung  Anom Sukoharjo  tersebut  biasa  menjadi  kurir  atau  biasa  dimintai  tolong  untuk mencarikan shabu. 15
11 Kompol.  Edy  Sulistyanto.KASAT  RESERSE  NARKOBA.  Wawancara  Pribadi.Surakarta,17 Oktober 2017.
12 Aipda. Warsino. Penyidik. Wawancara Pribadi. Surakarta,19 Oktober 2017.
13 Bripka. Bayu Prayudanto. Wawancara Pribadi. Surakarta, 27 Oktober 2017.
14 Kompol. Widodo. KASAT RESKRIM. Wawancara Pribadi. Surakarta, 24 Oktober 2017.
15 Dalam Berkas Perkara. No. B/89/I/2017/ Res Narkoba.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
2) Melakukan Tindakan Pertama
Setelah  menerima  laporan  dari  seseorang  maka  penyidik  melakukan serangkaian  penyelidikan  dan  pembuntutan  sehingga  pada  hari  Jum’at tanggal  06  Januari  2017  sekitar  jam  19.00  Wib  saksi  bersama  team mendapatkan tersangka yang mana tersangka saat itu sedang duduk di bawah tiang  lampu  gapura  pasar  triwindu  Ngarsopuro  Keprabon  Surakarta  setelah tersangka saksi dekati dan saksi meminta identitas diri berupa KTP ternyata benar  bernama  DEDEN  sesuai  dengan  informasi  yang  saksi  dapat  terkait tersangka biasa menjadi kurir dalam pembelian shabu.
Selanjutnya  tersangka  saksi  geledah  badannya  belum  saksi  temukan barang  bukti  narkoba  (sabu)  kemudian  saksi  melihat  ada  bungkusan  plastic (isolasi bening) di dekat tersangka duduk berjarak sekitar 1 (satu) meter dari tersangka  duduk  kemudian  tersangka  saksi  suruh  untuk  mengambil bungkusan tersebut dan saksi minta untuk membukanya dan setelah di buka oleh tersangka berisi serbuk kristal putih yaitu shabu , selanjutnyatersangka saksi  tanya  tentang  kepemilikan  shabau  tersebut  dan tersangka  mengaku serta  menerangkan shabu  tersebut  miliknya  Gendut (belum  tertangkap) yang  sedianya  akan  diserahkan  oleh  tersangka  kepada  Gendut  dengan  cara tersangka  meletakkan  shabu  tersebut  di atas  tegel  dekat  tersangka  duduk  di bawah tiang lampu Gapura Pasar Triwindu Ngarsopuro Banjarsari Surakarta, tersangka  mengaku  hanya  sebagai  perantara  membelikan  shabu  saja,  shabu tersebut  sebelumnya  di  bawa  oleh  tersangka  dari  rumahnya  Temon  dengan naik  sepeda  angin  warna  biru dengan  cara  disimpan  dan  di  kuasai  di genggaman tangan kanan tersangka sambil naik sepeda angin tersebut. Saat di TKP tersangka saksi interogasi menerangkan shabu tersebut di beli  dari  Johan (belum  tertangkap) seharga  Rp.  600.000,00  dengan menggunakan  uang  miliknya  Gendut,  pada  hari  Jum’at  tanggal  06  Januari 2017  sekitar  jam  17.30  Wib  melalui  perantara  Temon  tersangka  mengaku menerima  langsung  shabu  tersebut  dari  Johan,  sedangkan  Temon  hanya menelponkan  saja  kepada  Johan  untuk  datang  kerumahnya  Temon  untuk bertemu dengan tersangka kaitannya tersangka mau membeli shabu.
Bahwa  Temon  saat  saksi  tertangkap  menerangkan  saat  tersangka menerima  shabu  dari  Johan  saat  itu  Temon  ada  di  dekatnya  tersngka  dan Johan namun Temon asyik ngobrol dengan temannya dan Temon mendengar dari  penyampaian  tersangka  sendiri  bahwa  tersangka  sudah  menerima shabunya dari Johan.
Selanjutnya  tersangka  dan  Temon  saksi  di  bawa  ke  Sat  Res  Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. 16
3) Penangkapan :
Penangkapan  adalah  suatu  tindakan  penyidik  berupa  pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan/atau  peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
16 Ibid.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
Dasar Hukum Penangkapan adalah Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 17
Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu  perkara  tindak  pidana  narkotika,  maka  sebagai  kelanjutan  daripada adanya  tindakan  yang  dilakukan  seseorang,  apabila  penyidik  mempunyai dugaan  keras  disertai  bukti-bukti  permulaan  yang  cukup  maka  penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.
Penangkapan  tidak  dapat  dilakukan  secara  sewenang-wenang,  karena hal  itu  melanggar  hak  asasi  manusia.  Untuk  menagkap  seseorang,  maka penyidik  harus  mengeluarkan  surat  perintah  penangkapan  disertai  alasan- alasan  penangkapan  tersangka  dapat  menolak  petugas  yang  bersangkutan. Perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup. Dengan Surat Perintah Penangkapa Nomor : Sp . Han / 07 / I / 2017 /
Res  Narkoba,  tanggal  06  Januari  2017,  telah  dilakukan  penangkapan terhadap  tersangka,  tembusan  surat  perintah  penangkapan  telah  dikirimkan kepada  keluarga  tersangka.  Dan  dibuatkan  berita  acara  penangkapan tertanggal 06 Januari 2017. 18
4) Penggeledahan
Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah
Penggeledahan yang di tandatangani pejabat yang berwenang. Dengan Surat perintah  Penggeledahan  Nomor  :  Sp.  Dah  /  07  /  I  /  2017  /  Res  Narkoba, tanggal  06  Januari  2017  telah  dilakukan  penggeledahan  terhadap  badan tersangka,  setelahnya  dibuatkan  berita  acara  penggeledahan,  tertanggal  06 Januari  2017  atas  penggeledahan  tersebut  telah  dimintakan  persetujuan penggeledahan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Surakarta  dan  telah mendapatkan penetapan  penggeledahan dari  Ketua  Pengadilan  Negeri Surakarta (terlampir). 19
5) Penyitaan :
Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan.
Adapun  maksud  diadakan  penyitaan  diperlukan  untuk  memberikan keyakinan  bahwa  tersangka  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  itu.  Pada waktu  penyidik  akan  mengadakan  penyitaan  suatu  barang  bukti,  maka penyidik  terlebih  dahulu  harus  memperlihatkan  surat  bukti  diri,  surat  tugas dan sebagainya kepada pemilik barang 20
Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 07 / I / 2017 / Res Narkoba,  tanggal  06  Januari  2017,  telah  dilakukan  penyitaan  barang  bukti
17 Yudo Saputra. Pengertian Penahanan dan Penangkapan. http://yudosaputra91.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-penahanan-dan- penangkapan.html?m=1. Diakses pada tanggal08/4/2013.
18 Berkas Perkara, Op. Cit.
19 Berkas Perkara, Op.Cit.
20 Andi Tentri Wali Putri Takdir Patarai, Op.Cit.hal.73.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
seperti  1  (satu)  paket  /  plastik  kecil  transparan  berisi  shabu  berat  :  0,209 Gram,  1(satu)  Unit  HP  merk  Croos  warna  putih  Nomor  IM3  : 085799500596,  1  (satu)  Sepeda  Angin  (onthel)  warna  biru,  Sesobek Tissue Warna  Putih,  Sesobek  Isolasi  Warna  Bening,  Setelahnya  dibuatkan  surat tanda penerimaan dan berita acara penyitaan, tertanggal 06 Januari 2017 atas penyitaan  tersebut  telah  dimintakan  persetujuan  penyitaan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri  Surakarta  dan  telah  mendapatkan  penetapan  penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta (terlampir). 21
6) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi
Pemeriksaan  tersangka  dan  saksi  merupakan  bagian  atau  tahap  yang paling  penting  dalam  proses  penyidikan.  Dari  tersangka  dan  saksi  akan diperoleh  keterangan-keterangan  yang  akan  dapat  mengungkap  akan  segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.
Sehubungan  dengan  itu  sebelum  pemeriksaan  dimulai,  penyidik  perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau  saksi  telah  ditunjuk  orangnya,  dimana  tersangka  atau  saksi  akan diperiksa  dan  apakah  tersangka  atau  saksi  yang  akan  diperiksa  telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.
Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah :
a) Penunjukan penyidik pemeriksa
b) Persiapan bahan-bahan
c) Persiapan tempat pemeriksaan
d) Persiapan sarana pemeriksaan
Apabila  persiapan  untuk  melakukan  pemeriksaan  telah  dipersiapkan, maka  pemeriksaan  dapat  segera  dimulai.  Kemampuan  penyidik  pemeriksa sangat  menentukan  sehingga  pemeriksaan  yang  dilakukan  dapat  mencapai sasaran yang dikehendaki.
Dalam  rangkan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka,  maka penyidik  harus  memenuhi  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  51, Pasal 53, Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 133 KUHAP.
Dalam  saksi  merupakan  suatu  alat  bukti  yang  sangat  menentukan dalam  proses  peradilan.  Karena  saaksi  itu  adalah  seseorang  dapat memberikan  keterangan  tentang  telah  terjadi  sesuatu tindak  pidana,  dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.
Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan  yang satu dengan  yang  lain  dan  mereka  wajib  memberikan  keterangan  yang sebenarnya. 22
Dalam  kasus  ini  saksi  yaitu  Wahyu  Vidya  Pramono,Fredi  Dwi Harnanto,  Muhammad  Taufiq  Romadhon  Alias  Temon,  Slamet  Padmojo, dan tersangka Deden Darusman Alias Deden.
Saksi  Wahyu  Vidya  Pramono,Fredi  Dwi  Harnanto  memberi keterangan bahwa benar mereka benar bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket  /  plastic  kecil  berisi  shabu  terbungkus  isolasi  bening  di  lapisi  tissue
21 Berkas Perkara, Op.Cit.
22 Andi Tentri Wali Putri Takdir Patarai, Op.Cit.hal. 74-77.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
putih tersebut saat di temukan saksi di atas berjarak sekitar 1(satu) meter dari tersangka duduk di dekat gapura pasar triwindu Ngarsopuro tersebut.
Berdasarkan  keterangan  Muhammad  Taufiq  Romadhon  Alias  Temon member  keterangan  bahwa  benar  bahwa  saksi  baru  kali  ini  dimintai  tolong oleh  Deden  untuk  dihubungkan  kepada  Johan  untuk  membeli  shabu sebelumnya saksi belum pernah.
Berdasarkan  keterangan  Tersangka  Deden  Darusman  Alias  Deden memberikan  keterangan  bahwa  benar  saat  tersangka  ditangkap  petugas kepolisian pada hari Jum’at tanggal 06 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wib di  dekat  gapura  pasar  triwindu  Ngarsopuro  Kp.  Keprabon  Rt.01  Rw.1  Kl. Keprabon  Kec.  Banjarsari  kota  Surakarta,  petugas  kepolisian  telah menemukan dan melakukan penyitaan barang bukti berupa : 1(satu) Unit HP merk Ever Cross warna putih Nomor IM3 : 085799500596 dan 1(satu) unit sepeda angin (onthel) warna biru. Benar shabu sebanyak 1(satu) paket kecil tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di samping tembok gapura diatas bata  yang  berjarak  sekitar  2(dua)  meter  dari  tersangka  duduk  di  gapura, selanjutnya  tersangka  di  minta  mengambil  lagi  shabu  tersebut  oleh  petugas kepolisian yang saat itu tersangka ambil lagi dengan tangan kanan tersangka kemudian  tersangka  di  minta  membuka  isinya  dan  benar  berisi  shabu berbentuki serbuk Kristal putih seperti gula, kemudian shabu tersebut di sita petugas kepolisian dari tangan tersangka.
Untuk  mengetahui  apakah  barang  bukti  tersangka  mengadung narkotika, Sat Res Narkoba Polresta Surakarta meminta bantuan Laboratoris Kriminalistik  dari  Labfor  Polri  Cabang  Semarang.  Berupa  Berita  Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor : 61 / NNF / 2017, tanggal 13 Januari  2017  yang  intinya  menyatakan  bahwa  benar  barang  bukti  yang  di kirim  oleh  penyidik  berupa  :  1(satu)  paket  /  plastic  kecil  transparan  berisi sabu  adalah  :  positif  mengandung  METAMFETAMINA  terdaftar  dalam Golongan 1( satu) Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  adalah  merupakan  pemenuhan  1  (satu)  alat  bukti petunjuk. 23
7) Penahanan
Penahanan  bertujuan  untuk  kepentimgan  penyidikan  dan  untuk kepentingan  pemeriksaan  hakim  di  persidangan.  Dalam  Pasal  20  KUHAP memberikan kewenagan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan  penahanan  atau  penahanan  lanjut  dimana  setiap  kali  melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.
Dalam  perkara  ini  pihak  penyidik  melakukan  penahanan  terhadap tersangka  Deden  Darusman  Alias  Deden  berdasarkan  Surat  Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 07 /I / 2017 / Res Narkoba, tanggal 07 Januari 2017,  telah  dilakukan  penahanan  terhadap  tersangka,  tembusan  surat perintah  penahanan  dikirimkan  kepada  keluarga  tersangka  dan  dibuatkan
23 Berkas Perkara, Op.Cit.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
berita  acara  penahanan  tertanggal  07  Januari  201.  Dan  waktu  penahanan diperpanjang selama 40 hari.
Dengan Surat Perpanjang Penahanan dari Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor : 18 / T4 / Euh. 1 / I / 2017 tanggal, 18 Januari 2017 telah dilakukan perpanjangan  penahanan  selama  40  (empat  puluh)  hari  terhadap  tersangka DEDEN  DARUSMAN  Alias  DEDEN  dan  telah  di  buatkan  berita  acara pelaksanaan  perpanjangan  penahanan tertanggal,  27 Januari  2017  tembusan surat perpanjangan penahanan tersebut telah diberikan kepada tersangka atau keluarganya.
Berdasarkan hasil penyidikan dan kebenaran dan penemuan alat bukti dan barang bukti 1(satu) paket / plastic kecil transparan berisi shabu berat : 0,209  gram  terhadap  Deden  Darusman  Alian  Deden  dipersangkakan  telah melanggar Pasal114 Ayat (1),Pasal 112 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. 24
8) Selesainya Penyidikan
Berita  Acara  Pemeriksaan  adalah  suatu  rangkaian  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  penyidik  dalam  mengusut  suatu  tindak  pidana.  Setelah penyidik  menganggap  bahwa  pemeriksaan  terhadap  suatu  tindak  pidana telah  cukup,  maka  penyidik  atas  kekuatan  sumpah  jabatannya  ini  sekaligus pila  dilampirkan  semua  berita  acara  yang  dibuat  sehubungan  dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangkaian penyidikan.
Setelah  lengkap  semua  berita  acara  diperlukan,  maka  penyidik menyerahkan  berkas  tesebut  kepada  penuntut  umum  yang  merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. 25
Dalam  hal  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta  sudah  dianggap  selesai,  penyidik  menyerahkan  tanggung  jawab atas  tersangka  Deden  Darusman  Alias  Deden  barang  bukti  1(satu)  paket  / plastic kecil transparan berisi shabu, 1(satu) Unit HP merk Ever Cross warna Putih  nomor  IM3  085799500596,  1(satu)  Unit  sepeda  angin  (onthel)  warna biru,  Sesobek  tissue  warna  putih,  Sepotong  isolasi  warna  bening  kepada Kejaksaan Negeri Surakarta. 26
Penyidikan  dianggap  selesai  apabila  dari  Kejaksaan  Negeri  Surakarta tidak  mengembalikan  hasil  penyidikan  atau  apabila  sebelum  batas  waktu tersebut telah ada pemberitahuan tentang hal itu. 27
Kendala-Kendala  Yang  Dihadapi  Oleh  Penyidik  Dalam  Melakukan  Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.
Proses  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  Sat  Res Narkoba Polresta Surakarta sudah sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari tahap penyelidikan sampai ke tahap penyidikan. Tetapi pada saat melakukan penyidikan Sat
24 Ibid.
25 Andi Tentri Wali Putri Takdir Patarai, Op.Cit. hal.81.
26 Berkas Perkara,Op.Cit.
27 Andi Tentri Wali Putri Takdir Patarai,Op.Cit.hal.82.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
Res  Narkoba  Polresta  Surakarta  ada  beberapa  kendala  yaitu  seperti  yang  di  katakan oleh beberapa anggota kepolisian yaitu :
1. Menurut  Kompol  Edy  Sulistyanto.  Tentang  hambatan  yang  dihadapi  penyidik dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  adalah:  kendala  saat  di lapangan yaitu jarang masyarakat yang mau menginformasikan tentang pengguna narkotika kepada polisi, biasanya petugas mencari informasi sendiri dengan jalan surveillence penyidikan yaitu dengan cara penyamaran, dengan mencari informasi yaitu dengan orang umum atau awam dengan menjadikan orang tersebut informan untuk mendapatkan informasi. 28
2. Menurut  AIPDA  Warsino.  Tentang  hambatan  yang  dihadapi  penyidik  dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika yaitu tersangka saat di Berita Acara Periksaan  (BAP)  atau  saat  di  wawancarai  ternyata  tersangka  mengalami  sakau yaitu  dengan  menjedor-jedorkan  kepalanya  ke  pintu  jadi  tersangka  harus  di damping  oleh  ahli  kejiwaan  atau  psikolog,  soalnya  jika  tersangka  seperti  itu penyidik tidak biasa mewawancarai. 29
3. Menurut  Bripka  Bayu  Prayudanto.  Tentang  hambatan  yang  dihadapi  penyidik dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  yaitu  jarang  masyarakat yang mau menginformasikan bahwa ada pengguna narkotika kepada kepolisian. 30
4. Menurut  Kompol  Widodo.  Tentang  hambatan  yang  dihadapi  penyidik  dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  yaitu  sebenarnya  tidak  ada hambatan asalkan tersangkanya sudah tertangkap. 31
Berdasarkan  hasil  dari  proses  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  Golongan  I berupa Shabu yang tersangkanya Deden Darusman Alias Deden ini, pihak kepolisian masih mengalami kendala,terutama dalam melacak pengedarnya atau penjualnya dan pembelinya,  dalam  kasus  ini  pengedar  atau  penjualnya  adalah  Johan  (belum tertangkap) dan pembelinya adalah Gendut  yang juga (belum tertangkap) dan dalam kasus ini Deden sebagai pembeli utama atau perantara membelikan atau mencarikan shabu  Gendut  dari  Johan  (belum  tertangkap)  dengan  perantara  Muhammad  Taufiq Romadhon  Alias  Temon  yang  hanya  menghubungkan  Deden  dengan  Johan  dengan cara Temon (saksi) telah dimintai tolong Deden (tersangka) untuk SMS kepada Johan untuk  datang  ke  rumah  Temon  (saksi)  karena  Deden  mau  beli  shabu  dan  setelah Deden  membeli  shabu  kepada  Johan  (belum  tertangkap)  Deden  akan  memberikian shabu yang dibelinya tersebut kepada Gendut (belum tertangkap). 32
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  kendala  yang  dihadapi  saat  melakukan proses  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  narkotika  dengan  tersangka  Deden Darusman  Alias  Deden,  peneliti  berpendapat  bahwa  dalam  pengungkapan  kasus tindak  pidana  narkotika,  merupakan  kasus  yang  cukup  sulit  untuk  diungkapkan. Kesulitan  dalam  mengungkap  kasus  tersebut,  karena  pada  saat  Deden  melakukan transaksi  dengan  Johan  lewat  Hp  dan  pihak  kepolisian  pada  saat  ingin  meminta nomor  Hp  Johan  ternyata  Hp  Temon  telah  jatuh  saat  pengejaran  dan  pihak  petugas
28 Kompol. Edy Sulistyanto, Loc. Cit.
29 Aipda. Warsino, Loc. Cit.
30 Bripka. Bayu Prayudanto, Loc. Cit.
31 Kompol. Widodo, Loc. Cit.
32 Dalam Berkas Perkara. No : B/89/I/2017/Res Narkoba.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
sempat mencari Hp Temon tapi tidak ketemu karena pada saat Temon (saksi) lari ada banyak  orang  jalan  pas  ada  orang  pulang  pengajian.  Dan  Temon  (saksi)  ataupun Deden  (tersangka)  tidak  mengetahui  rumah  Johan  (belum  tertangkap).  Begitu  juga dengan masyarakat untuk dimintai keterangan atau informasi malah sering kali saling lempar-lemparan, terkadang warga masyarakat menjawab tidak tau. 33
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  saat melakukan penyidikan adalah banyak atau jarang masyarakat yang mau memberikan informasi  terhadap  anggota  kepolisian  bahwa  ada  orang  yang  menggunakan narkotika.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian/pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis dapat  menarik  kesimpulan  mengenai  Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana Narkotika (Studi Kasus Satuan Reserse Narkoba Polresta Surakarta) sebagai berikut:
1. Proses  penyidikan  perkara  tindak  pidana  narkotika  (Studi  Kasus  Satuan  Reserse Narkoba  Polresta  Surakarta)  yaitu  menerima  Laporan  dari  masyarakat  adanya dugaan  tindak  pidana  Narkotika  kemudian  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta membuat  Laporan  Polisi  terhadap  laporan  tersebut  setelah  itu  dibuatkan  Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polresta  Surakarta  melakukan  tindakan  pertama  pada  tempat  kejadian  dan ditemukan  saudara  Deden  Darusman  Alias  Deden  sedang  membawa  shabu sehingga  Anggota  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta  melakukan  upaya  paksa terhadap  saudara  Deden  Darusman  Alias  Deden  berupa  penangkapan, penggeledahan  dan  penyitaan  terhadap  barang  bukti,  selanjutnya  dilakukan  Gelar Perkara  untuk  menganalisis  penerapan  Pasal  yang  akan  disangkakan  terhadap saudara  Deden  Darusman  Alias  Deden,  setelah  itu  melengkapi  administrasi penyidikan  (membuat  Surat  Perintah  Penyidikan)  kemudian  saudara  Deden Darusman  Alias  Deden  dilakukan  Pemeriksaan  sebagai  tersangka  (Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan), selanjutnya saudara Deden Darusman Alias Deden  dilakukan  Penahanan  selama  20  (dua  puluh)  hari  dan  dilakukan perpanjangan  penahanan  oleh  Kejaksaan  Negeri  Surakarta  selama  40  (empat puluh)  hari.  Kemudian  dalam  proses  Penahanan,  Penyidik  melengkapi  Berkas Perkara  dan  mengirim  berkas  perkara  tersebut  dinyatakan  telah  lengkap  (P-21), setelah itu dilakukan tahap pengiriman tersangka ke Kejaksaan Negeri Surakarta.
2. Kendala  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  melakukan  proses  penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yaitu :
a. Jarang  masyarakat  yang  mau  menginformasikan  adanya  tindak  pidana narkotika.
b. Pada saat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau saat diwawancarai ternyata tersangka mengalami sakau.

## Saran
Merujuk pada kesimpulan di atas, maka penulis yang dapat dikemukakan adalah :
33 Ibid.
Proses  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Sat  Res  Narkoba  Polresta Surakarta)
1. Hendaknya  penyidik  dari  Sat  Res  Narkoba  Polresta  Surakarta  juga  mengikut sertakan penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Dinas Kesehatan Surakarta.  Hal  ini  diharapkan  dapat  terlaksana  karena  adanya  penyidik  PNS  dari Dinas Kesehatan Surakarta,maka proses penyidikan akan lebih optimal. Selama ini yang  terjaring  dalam  razia  hanya  yang  tertangkap  tangan  membawa  narkotika, namun  jika  penyidik  PNS  dari  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Surakarta diikutsertakan maka pada saat razia sekaligus dapat juga dilakukan tes urine yang dapat  membuktikan  seseorang  yang  terjaring  dalam  razia  tersebut  pemakai  atau bukan.  Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kota Surakarta, hendaknya juga melengkapi sarana dan prasarananya guna mendukung proses  penyidikan  perkara  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  penyidik dari  Satuan  Reserse  Narkoba  Polresta  Surakarta,  misalnya  dengan  melengkapi sarana laboratorium berjalan.
2. Diharapkan  masyarakat  untuk  menginformasikan  atau  lebih  berpartisipasi  dalam membantu  kinerja  para  penyidik  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  narkotika, yang  antar  lain  masyarakat  diharapkan  dapat  membantu  dalam  hal  penangkapan tersangka dan tidak menutup-nutupi kebenaran tersangka meskipun mereka adalah anggota keluarga sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Jurnal : Andi  Tentri  Wali  Putri  Takdir  Patarai. Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika. 2013,  No.1.  Artikel  dalam  Jurnal  Hukum  Acara Pidana.
Berkas Perkara. No. B/89/I/2017/Res Narkoba. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Internet:
Anonim.  “Metode  Penelitian”.  (On-line),  diakses  di: https://idtesis.com/metode- penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/ . (21 Januari 2013). Yudo  Saputra.  “Pengertian  Penahanan  dan  Penangkapan”.  (On-line),  diakses  di: http://Yudosaputra91.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-penahanan-dan penangkapan.html? m=1. (08 April 2013).