Vol 4, No. 2, 2021

## ANTARA TANGGUNG JAWAB PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT : STUDI KASUS SIKAP EDITOR TERHADAP AKUNTABILITAS MEDIA DI SWEDIA
Alifia Sekar Pramestiˡ, Marita Eka Putri²*, Siska A. Sufa³ 1,2,3 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Jl. Semolowaru No.84, Surabaya Email Korespondensi : maritaeka326@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang implementasi dan efektivitas system akuntabilitas media. Secara empiris,  artikel  tersebut  didasarkan  pada  survei  nasional  tentang  sikap  di  antara  pemimpin redaksi dari 24 surat kabar Swedia terbesar. Dalam survei ini, berbagai jenis sistem akuntabilitas media dievaluasi dan diberi peringkat oleh editor: mekanisme internal, kegiatan eksternal, dan sistem koperasi. Studi kasus tentang sikap editor Swedia terhadap  sistem  akuntabilitas  media yang berbeda ini menegaskan bahwa sampai taraf tertentu mereka lebih memilih sistem yang tidak  dianggap  sebagai  peraturan  "luar-dalam".  Ketika  editor  dapat  memilih,  dimensi hubungan masyarakat dari akuntabilitas media terlihat jelas. Tetapi kemampuan mereka untuk secara eksklusif memilih opsi akuntabilitas menjadi lebih terbatas karena tren globalisasi media, teknologi baru.
Kata Kunci: Humas, Media, Editor

## ABSTRACT
This article discusses implementing and having a media accountability system. Empirically, the article  is  based  on  a  national  survey  of  attitudes  among  the  editor-in-chief  of  the  24  largest Swedish  newspapers.  In  this  survey,  different  types  of  media  accountability  systems  are evaluated  and  ranked  by  editors:  internal,  external  activities,  and  cooperative  systems.  This case study of Swedish editors' attitudes to different media accountability systems is that to some extent they prefer systems that are not considered "outside-in" rules. When editors can vote, the public  relations  dimension  of  media  accountability  is  clear.  But  their  ability  to  exclusively choose accountability options has become more limited due to the globalization trend of media, new technologies.
Keywords: PR, Media, Editor

## PENDAHULUAN
Tidak ada demokrasi tanpa pers yang bebas, tetapi pers bebas yang tidak berperilaku profesional, dan dengan tanggung jawab yang besar terkait keputusan penerbitan, juga dapat  merugikan  nilai-nilai  demokrasi.  Secara  tradisional,  pers  telah  disebut  sebagai elemen kunci dalam pengembangan demokrasi, menjamin kebebasan berekspresi, dan bertindak  sebagai  ''  keempat,  ''  memeriksa  kekuatan  institusi  yang  berpengaruh  di masyarakat (Bennett et al., 2007; Schudson, 2008). Dengan demikian, kebebasan pers pada dasarnya telah mendapat perlindungan konstitusional yang kuat dari negara-negara indemokratis. Namun demikian, intervensi negara telah  dilaksanakan  secara  akstensif untuk  meningkatkan  kondisi  ekonomi  surat  kabar  atau  untuk  memfasilitasi  distribusi atau  produksi  (Hallin  &  Mancini,  2004).  Pada  waktu  bersamaan,  Pengaturan  konten
Vol 4, No. 2, 2021
editorial di pers juga dilakukan secara swakelola dan praktek koregulasi, seperti dewan pers  dengan  campuran  industri  dan  perwakilan  awam  (Hardy,  2008).  Sebagai kesimpulan, kondisi  pers secara tradisional  dikembangkan di  bawah model campuran ide  media  liberal,  peraturan  sukarela,  dan  intervensi  negara. Namun,  tren  media kontemporer  internasionalisasi,  komersialisasi,  dan  konvergensi  menimbulkan tantangan  besar  untuk  model  campuran  ini  (Jenkins,  2006;  Wyss  &  Keel,  2009). Secara  umum,  nilai-nilai  pengaturan  ekonomi  telah  berlaku  dan  menekankan pentingnya  persaingan  media  bebas  dan  pilihan  konsumen  yang  tidak  dibatasi (McQuail, 2005).  Akibat  runtuhnya  kebijakan  media  nasional,  pengaturan  mandiri industri pers menjadi semakin penting sebagai cara yang lebih konsisten dan memadai untuk mengamankan kualitas media. Lebih lanjut, perkembangan pesat platform media baru  seperti  Internet  telah  memperjuangkan  model  pengaturan  bersama  dan  mandiri (Freedman, 2008,
Selain  itu,  mungkin  sangat  relevan  untuk  menanyakan  apakah  tanggung  jawab sosial  media  seperti  pengaturan  mandiri  benar-benar  bekerja  secara  efisien  dalam lingkungan media yang lebih komersial dan berorientasi pasar. Organisasi media tidak hanya memperjuangkan kualitas jurnalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, standar dan prinsip profesional mungkin tidak selalu sejalan dengan keputusan penerbitan editorial. Persaingan media yang meningkat dan  siklus  berita  24  jam  menantang  pertimbangan  etis  dan  menyisakan sedikit ruang untuk refleksi publikasi. Prosedur pemilihan berita biasanya didasarkan  pada beberapa jenis  kompromi  antara  norma  etika  jurnalisme  dan  tuntutan  pasar  media  (McManus, 2008, hal. 42; Wyss & Keel, 2009, hlm. 127). Akhirnya, Dalam artikel ini, tata kelola media dianggap terutama dari perspektif jurnalistik, dengan fokus pada  mekanisme pengaturan  diri  dan  Sistem  Akuntabilitas  Media  (MAS).  Akuntabilitas  telah berkembang sebagai konsep kunci dalam diskusi swa-regulasi media. Akuntabilitas dan tanggung jawab dapat dilihat sebagai dua sisi yang berbeda dari mata uang yang sama,  konsep  sebelumnya  tidak  hanya  mendefinisikan,  tetapi  juga  perilaku  yang tepat (Bardoel & d'Haenens, 2004).

## MAS — perlindungan atau promosi?
Saat  menganalisis  studi  negara-demi-negara  tentang  tata  kelola  media  di  Eropa (Terzis, 2007),  pakar  media  Johannes  Bardoel  membedakan  empat  ''  tata  kelola media  saat  ini pengaturan,  ''  empat  jenis  mekanisme  akuntabilitas  untuk  media:  (a) pasar,  (b)  profesional,  (c)  politik,  dan  (d)  akuntabilitas  publik  (Bardoel,  2007,  hlm. 446).  Akuntabilitas  media,  konsep  yang  digunakan  dalam  artikel  ini,  dapat  dilihat mengandung unsur penting akuntabilitas publik dan profesional dan bahkan beberapa dimensi  pasar.  Karena  tata  kelola  media  didasarkan  pada  jaringan  pengaruh  dan kepentingan  yang  saling  terkait,  tidak  ada  batasan  yang  jelas  antara  jenis  mekanisme yang dibahas di sini. Dengan demikian, akuntabilitas media harus didefinisikan dengan memperhatikan  sifatnya  yang  interaktif  dan  bervariasi Akuntabilitas  media  adalah proses  interaktif  di  mana  organisasi  media  dapat  diharapkan  atau  diwajibkan  untuk memberikan pertanggungjawaban (dan terkadang koreksi dan / atau alasan) dari aktivitas mereka  kepada konstituen mereka. Nilai dan kekuatan relatif dari konstituen bervariasi dari  waktu  ke  waktu  dan  dipengaruhi  oleh  sistem  media  dan  teknologi  media  (von Krogh, 2008a, hal 27). Akuntabilitas media juga dapat ditangani dalam konteks hukum dan sukarela. Yang pertama mengacu pada klaim yuridis (pertanggungjawaban) ketika kerusakan  disebabkan,  sedangkan  yang  terakhir  mengacu  pada  tindakan  sukarela
media atau tanggapan terhadap kritik konten dan pertunjukan (kemampuan menjawab) (McQuail, 2003).
Salah  satu  pelopor  dalam  hal  mempelajari  berbagai  cara  praktis  untuk menyediakan  akuntabilitas  media  adalah  peneliti  Prancis  Claude-Jean  Bertrand. Bertrand  mulai  dengan  studi  dewan  pers  pada  tahun  1970-an  dan  kemudian memeriksa  ulasan  jurnalisme  lokal  di  Amerika  Serikat,  yang  pada  saat  itu diterbitkan  di  8  dari  10  kota  terbesar  di  negara  itu.  Dia  kemudian  mengalihkan perhatiannya ke ombudsman dan terakhir ke kode etik media. Secara bertahap, dia mengembangkan  konsep  MAS,  yang  dia  definisikan  sebagai: setiap  non-negara berarti membuat media bertanggung jawab terhadap publik. Karena konsepnya global, jadi agak kabur. Ini mencakup individu dan kelompok, pertemuan rutin, dokumen tertulis, media kecil  atau  proses  panjang  atau  pendekatan  tertentu.  Biasanya,  MAS  bertindak hanya dengan tekanan moral (Bertrand, 2000, hal 107).
Bertrand membahas  MAS dalam tiga kategori: (a) internal,  (b) eksternal,  dan (c) koperasi.  Mekanisme  internal  meliputi  standar  dan  preferensi  pribadi,  budaya organisasi, dan standar profesional. Mekanisme kontrol eksternal dapat berupa komite pengawas  atau  berbagai  bentuk  pemantauan  eksternal.  Mekanisme  kerja  sama  bisa berupa  dewan  pers,  dengan  perwakilan  pemilik  media,  jurnalis,  dan  publik.  Dalam pandangan Bertrand, sistem dalam kategori terakhir ini — saat berfungsi dengan baik —  yang  paling  efektif.  Bertrand  menemukan  kategori  ini  paling  menarik  "karena mereka  menyiratkan  bahwa  pers,  profesional  dan  publik  dapat  bergabung  bersama untuk pengendalian kualitas '' (Bertrand, 2003, hal 23).
Akan  tetapi,  mekanisme  akuntabilitas  media  yang  dijelaskan  di  atas  secara  teori dapat  dikembangkan  untuk  kepentingan publik, tetapi masih berfungsi sebagai sarana untuk  menegakkan  citra  organisasi  media  berita  yang  dapat  dipercaya  atau  berfungsi sebagai instrumen hubungan masyarakat untuk mempromosikan kepentingan internal. Kecenderungan  seperti  itu  telah  didokumentasikan  dalam  studi  sebelumnya  tentang ombudsman  berita  dan  studi  tentang  surat-surat  dari  pemimpin  redaksi  menanggapi kritik publik (Ettema & Glasser, 1987; Groenhart, 2009; Nemeth, 2003).
Argumen  ini  telah  dibahas  lebih  lanjut  dalam  kritik  terhadap  teori  stakeholder manajemen  manajemen.  Kritikus  berpendapat  bahwa  pilihan  untuk  menyeimbangkan kepentingan  yang  berbeda  dan  menemukan  kompromi  antara  pemangku  kepentingan pada  kenyataannya  sering  digantikan  oleh  strategi  rekonsiliasi  dan  integrasi  untuk mempromosikan "politik patriotik" (Blattberg, 2004).
Oleh  karena  itu,  menarik  untuk  ditanyakan  apakah  alat  akuntabilitas  media  yang berbeda  benar-benar  berfungsi  untuk  kepentingan  publik  dalam  meningkatkan transparansi  dan  kinerja  jurnalistik  atau  lebih  tepatnya  berfungsi  sebagai  instrumen strategis  untuk  membela  kepentingan  media  sendiri,  yang  diterima  oleh  pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, masuk akal untuk membahas apakah sistem yang dikembangkan  dengan  baik  untuk  akuntabilitas  media  pada  tingkat  organisasi  media, yang  berakar  dalam  pada  persepsi  profesionalisme  jurnalistik,  mungkin  cukup  dan mampu  menyeimbangkan  pengaruh  penting  dari  sistem  media  yang  lebih dikomersialkan  dan  berorientasi  pasar  di  umum.  Artikel  ini  berfokus  pada  dilema  ini dengan  menganalisis  sikap  MAS  di  antara  editor  Swedia.  Bagian  artikel  berikut  ini menjelaskan pengembangan sistem semacam itu di Swedia.

## PEMBAHASAN

## Model Swedia — liberalisme dan korporativisme
Swedia dicirikan oleh sistem pengaturan mandiri yang dilembagakan di pasar cetak, sejajar dengan sistem  hukum  dengan  perlindungan  konstitusionalnya  yang kuat  untuk  kebebasan  informasi  dan  kebebasan  berbicara.  Undang-Undang Kebebasan  Informasi  adalah  yang  tertua  di  dunia  dari  jenisnya,  dan  dimasukkan dalam konstitusi 1766. Swedia juga memiliki salah satu aturan tertua tentang praktik jurnalisme yang baik. Dewan Pers Swedia awalnya didirikan pada tahun 1916 dan peraturannya  telah  diperpanjang  secara  teratur  selama  bertahun-tahun,  dengan perubahan  besar  pada  tahun  1969.  Dewan  Pers  adalah  bagian  dari  struktur korporatif,  tidak  berafiliasi  dengan  pemerintah  tetapi  dibentuk  oleh  industri  surat kabar dan asosiasi jurnalis setelah tekanan politik, dengan tujuan untuk menangani keluhan  pembaca  terhadap  konten  di  surat  kabar  (von  Krogh,  2008b;  Weibull, 2007).  Pada  tahun  1969,  tiga  organisasi  pers  yang  kuat  datang  dengan  suara  bulat mengusulkan  agar  Ombudsman  Pers  diangkat  oleh  pers,  dengan  tambahan  beberapa anggota masyarakat untuk menjadi anggota Dewan Pers. Setelah negosiasi yang hampir formal dengan parlemen, organisasi pers setuju  untuk menjadikan ombudsman sebagai Ombudsman  Pers  untuk  Publik  (tidak  ditunjuk  hanya  oleh  pers)  dan  untuk memberlakukan sanksi moneter bagi pelanggaran Kode Etik (von Krogh, 2008b).
Dalam selang waktu sejak awal 1970-an, pedoman tersebut telah diformalkan dan diadopsi oleh Pressens Samarbetsnämnd, Kelompok yang terdiri dari Persatuan Jurnalis, Persatuan Penerbit Surat Kabar, Persatuan Penerbit Majalah, dan Perkumpulan Penerbit (PK). Penyiar layanan publik Swedia juga mematuhi kode tersebut. Menurut Konstitusi Swedia, hanya satu orang per surat kabar yang dapat dihukum karena konten yang diterbitkan di surat kabar itu, dan itulah orang yang akan dihukum. dilaporkan oleh surat  kabar  sebagai  yang  bertanggung  jawab  oleh  undang-undang  pers  (biasanya pemimpin  redaksi).  Sistem  yang  sama  berlaku  untuk  kritik  dari  Dewan  Pers,  yang berarti  jurnalis  perseorangan  tidak  dimintai  pertanggungjawaban.  Sekitar  tahun  1990, sistem  swa-regulasi  yang  dilembagakan  ini  dikritik  oleh  sejumlah  editor  yang menganggapnya  terlalu  kaku  dan  semilegal.  Beberapa  perubahan  dalam  Kode  Etik dilakukan  yang  memberikan  kelonggaran  lebih  kepada  editor  dan  editor berpengalaman  ditunjuk  untuk  Press  Ombudsman.  Pers  partai  telah  layu,  parlemen tidak  ikut  campur  dengan  perubahan,  dan  aspek  komersial  menjadi  semakin  penting (Weibull  &  Börjesson,  1995). Setelah 1990, sejumlah sistem akuntabilitas yang tidak dilembagakan  dikembangkan.  Berbagai  pemangku  kepentingan  (asosiasi  pengusaha, serikat  pekerja,  organisasi  sosial  seperti  Palang  Merah  dan  LSM  lainnya)  memulai berbagai  lembaga  studi  media;  jejaring  sosial  para  aktivis  telah  dibuat  dan  beberapa majalah dan situs web yang membahas masalah media diluncurkan (von Krogh, 2008b).

## Memeriksa sikap editor
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas implementasi dan efektivitas MAS di  pers  Swedia  dengan  menganalisis  sikap  editor  terhadap  sistem  tersebut.  Tiga pertanyaan penelitian diajukan:
RQ1:  Bagaimana  editor  memberi  peringkat  pada  sistem  akuntabilitas  yang berbeda?
RQ2: Perbedaan apa dalam peringkat editor yang muncul antara internal,  eksternal, dan sistem akuntabilitas kooperatif?
Vol 4, No. 2, 2021
RQ3: Jenis kritik media apa yang dianggap editor sebagai yang paling efektif? Secara metodologis, data dalam penelitian ini didasarkan pada survei pos.
Survei tersebut diadakan selama musim dingin tahun 2006-2007 dari berbagai sektor pasar media Swedia. Dalam artikel ini, kami membahas tanggapan dari pemimpin redaksi pers harian. Responden diminta untuk menilai pentingnya 34 contoh sistem akuntabilitas pada skala 5 poin mulai dari +3 (sangat penting) hingga -  1 (tidak penting sama sekali). Kode Etik dan Dewan Pers Nasional tidak dimasukkan dalam perbandingan ini, begitu pula koreksi yang dipublikasikan dan Editor Pembaca. Namun, sistem akuntabilitas ini menjadi  subyek  pertanyaan  terbuka  dalam  survei  dan  dievaluasi  secara  lebih  rinci, meskipun  tidak  secara  eksplisit  dibandingkan  dengan  34  sistem  lainnya.  Sikap  yang dilaporkan  sendiri  mungkin  mengandung  bias  atas  apa  yang  dianggap  benar  secara profesional.  Ini  adalah  batasan  yang  melekat  pada  metode  ini.  Tetapi  pada  saat  yang sama, masih belum jelas sikap apa yang '' benar '' tentang mekanisme akuntabilitas ini.
Pemimpin  redaksi  atau  redaktur  pelaksana  di  18  dari  24  surat  kabar  terbesar Swedia (sirkulasi 34.000–420.000 eksemplar) menanggapi. Secara keseluruhan, surat kabar menanggapi mencakup 86%  dari total 24 surat kabar yang beredar dan 75% judulnya. Mereka mungkin dianggap sebagai perwakilan  dari  grup  harian  Swedia. Beberapa rincian dari kategori pers dalam survei dibahas di bagian berikut.

## Makalah Metropolitanmorning dengan sirkulasi lebih dari 83.000 eksemplar
Kuesioner itu ditujukan kepada lima editor-in-chief. Empat orang menanggapi, baik secara pribadi atau bersama  dengan seorang eksekutif bawahan. Keempat surat kabar tersebut menyumbang 89% dari total sirkulasi kategori pada tahun 2006.

## Koran pagi regional atau lokal dengan sirkulasi lebih dari 34.000 eksemplar
Kuesioner  dikirim  ke  17  surat  kabar  dalam  kategori  ini.  Dua  belas  menjawab, mewakili 70% dari total sirkulasi kategori tersebut.

## Makalah malam yang didistribusikan secara nasional
Kuesioner  dikirim  ke  dua  surat  kabar  dalam  kategori  ini;  keduanya  menanggapi. Bersama-sama, mereka memiliki sirkulasi 770.000 eksemplar.

## Kontrol dan kualitas penting
Pertama,  temuan-temuan  terkait  kajian  kuantitatif  34MAS,  kemudian  temuan- temuan aspek kualitatif Kode Etik, Dewan Pers / Ombudsman Pers, Ombudsman Berita, dan  koreksi.  Terakhir,  kami  menyajikan  hasil  mengenai  persepsi  efektivitas  sistem akuntabilitas. Saat menyajikan hasil survei dari 34 sistem yang berbeda (von Krogh, 2008a, 2008b; lihat juga Lampiran untuk daftar lengkap), kami menggunakan divisi yang diperkenalkan sebelumnya ke dalam sistem  internal, eksternal, dan kooperatif (Bertrand, 2000, 2003,  2008), di  mana editor menjalankan berbagai  tingkat  pengaruh. Tingkat  tertinggi  kendali  editor  dapat  ditemukan  dalam  mekanisme  internal,  terendah dalam aktivitas eksternal, dengan sistem kerja sama di antara keduanya. Bertrand tidak membedakan  subkategori,  tetapi  dalam  konteks  ini  kami  merasa  berguna  untuk memisahkan antara mekanisme internal di tingkat industri surat kabar (nasional) dan di
Vol 4, No. 2, 2021
tingkat  ruang  berita  (lokal).  Dalam  kategori  terakhir,  kami  juga  membedakan  antara mekanisme ruang berita yang secara halus mengarah ke luar ke publik dan mekanisme pemberitaan yang secara halus mengarah ke dalam ke staf.
Hasil studi secara keseluruhan menunjukkan bahwa evaluasi editor terhadap sistem akuntabilitas  berbeda-beda  -  0,06  dan  2,28  (pada  skala  5  poin  dari  1  hingga  3),  untuk mekanisme tunggal dan nilai rata-rata untuk semua 34 MAS adalah 1,28.

## Sikap terhadap mekanisme internal
Skor rata-rata untuk mekanisme internal adalah 1,31; kira-kira sama dengan nilai untuk  semua  34  sistem.  Tetapi  ketika  membagi  mekanisme  internal  menjadi beberapa subdivisi, perbedaan dalam sikap editor menjadi  jelas lebih dihargai (rata- rata 1,85) daripada yang dikendalikan dalam industri tetapi di luar ruang berita, kadang- kadang bahkan oleh pesaing (rata-rata rata-rata 1,01). Subkelompok yang paling disukai oleh  editor  adalah  mekanisme  ruang  berita  yang  ditujukan  ke  ruang  berita;  tindakan seperti memastikan bahwa wartawan menggunakan akurat. Namun, kritik media, bahkan ketika dilakukan dalam industri, tidak  dihargai (misalnya, program khusus dari penyiar publik,  rata-rata  antara  1,06  dan  0,94),  sedangkan  pelatihan  internal  dalam  pelaporan investigasi lebih populer (rata-rata 1,94).

## Sikap terhadap kode, dewan, dan koreksi
Ketika  editor  diminta  untuk  merumuskan  pandangan  mereka  tentang  beberapa sistem menyeluruh dengan kata-kata mereka sendiri, mereka menyatakan dukungan untuk Kode Etik Profesional Nasional, untuk Ombudsman Pers untuk Umum / Dewan Pers, dan untuk Ombudsmen Berita (di organisasi berita). Dukungan untuk koreksi lebih bernuansa. Semua  editor  mengklaim  kepentingan  mereka,  tetapi  80%  dari  mereka  tidak  ingin mempublikasikannya  pada  posisi  terkemuka  di  makalah  mereka.  Editor  sesuai  dengan Kode  Etik  Profesional,  yang  dirumuskan  oleh  organisasi  media  pusat,  yang  sangat penting atau sangat penting bagi pekerjaan jurnalis mereka. Mereka merumuskan prinsip- prinsip  dasar  yang  dapat  kita  tempuh,  prinsip-prinsip  yang  telah  dibahas  secara menyeluruh  dan  telah  berfungsi  sejak  lama  (Editor,  harian  metropolitan).  Mereka memberikan '' panduan yang baik '', mungkin meningkatkan kredibilitas media di mata publik, dan menjauhkan legislator, tetapi bisa lebih ketat; 50% editor berpikir bahwa kode tersebut terlalu lemah atau tidak jelas dan 6 dari 10 ingin melihat revisi dibuat. Beberapa orang berpikir itu perlu lebih dipasarkan ke publik.
Para  editor  menyatakan  persetujuan  yang  kuat  dari  Ombudsman  Pers  dan  Publik  serta Dewan Pers Nasional.
Kita  tahu  bahwa  ada  yang  mengawasi  jika  kita  tidak  berperilaku.  Mereka  teliti dalam  menangani  pengaduan,  menjelaskan  keputusan  mereka  dan  kontak  yang  baik untuk  pembaca  pengadu  (Editor,  harian  regional).  Kompas  mengetahui  bahwa seseorang  sedang  mengawasi  kita,  ''  dan  ''  mencegah  kita  mengambil  jalan  pintas  '' adalah  beberapa  komentar  lainnya.  Ketika  diminta  untuk  menjelaskan  kelebihannya, editor  menyebutkan  bahwa  sistem  tersebut  sudah  mapan  dan  memiliki  legitimasi  yang tinggi.  Murah  dan  sederhana  bagi  penggugat,  prosedurnya  teliti,  dan  melindungi kepentingan  mereka  yang  rentan  (terutama  anak-anak).  Dengan  demikian,  ini  dapat berfungsi  sebagai  penyeimbang  bagi  perusahaan  media  yang  semakin  kuat. Namun, editor juga mengenali kesalahan dalam sistem. Hal yang  lemah di mata mereka adalah
Vol 4, No. 2, 2021
bahwa  prosesnya  terlalu  lambat,  terkadang  menyendiri,  terkadang  kuno  dan  tidak fleksibel,  dan  terlalu  bergantung  pada  individu  mana  yang  menjunjung  tinggi  posisi ombudsman.  Sebagian  besar  editor  percaya  bahwa  sistem  tersebut  sangat penting bagi publik; sebuah '' katup pengaman ''. Beberapa orang takut publik menganggapnya tidak berdaya  dan terlalu  erat  terkait  dengan  bisnis surat  kabar.  Para redaksi terbagi atas isu perluasan ruang lingkup Dewan Pers dan mengintegrasikannya dengan  persoalan etika media di sektor penyiaran (sebagian layanan publik); 50% editor menentang proposal ini dan  50%  dari  mereka  akan  menyambut  reformasi  seperti  itu.  Para  editor  lebih  bersatu melawan sanksi yang lebih keras; 70% dari responden menentang menaikkan jumlah yang dibayarkan oleh '' berdosa '' ke Dewan Pers.
Ombudsman  Berita  atau  Editor  Pembaca  —  posisi  tersebut  memiliki  nama  yang berbeda,  tetapi  idenya  adalah  bahwa  perusahaan  media  atau  meja  berita  menunjuk seseorang  untuk  mengajukan  pengaduan  dari  pembaca  /  pendengar  /  pemirsa, menyelidiki  kasus  yang  lebih  penting,  dan  menulis  tentang  mereka  di  dalamnya. perusahaan dan / atau publik; 80% editor mendukung sistem dan beberapa menekankan peran Ombudsman yang lebih netral:
Media  besar  memiliki  kekuatan  yang  besar  dan  peran  Reader's  Ombudsman berhubungan  dengan  posisi  kekuasaan  tersebut.  Pembaca  bisa  mengeluh  dan terkadang mendapat dukungan. Ombudsman adalah seseorang yang mendengarkan dan  merenung,  seseorang  yang  belum  menjadi  bagian  dari  keputusan  yang  sedang diperdebatkan. (Editor, metropolitan harian)
Namun,  beberapa  redaksi  yang  kurang  antusias  khawatir  bahwa  fungsinya  bisa merosot menjadi PR belaka. Penting untuk dicatat bahwa dukungan sistem ini lebih bersifat teori daripada praktik karena hanya  satu surat kabar Swedia yang mencoba fungsi tersebut selama survei, dan kemudian meninggalkannya.
Koreksi dikatakan penting, tetapi sebaiknya tidak terlalu terlihat. Hanya 20% editor dalam studi  ini setuju dengan kritik di luar pers, yang lebih suka melihat koreksi dikumpulkan dan dicetak di tempat tertentu. Koreksi itu penting, apa yang kita tulis harus benar. Kami merasa  bahwa  koreksi  adalah  milik  departemen  tempat  kesalahan  dipublikasikan. (Editor, metropolitan harian) Kesimpulannya, koreksi, menurut editor, diperlukan untuk menjaga '' kualitas arsip. '' Mereka juga penting bagi pembaca:  '' Orang  melihat bahwa kami mengakui kesalahan kami, yang menumbuhkan kepercayaan pada apa yang kami lakukan, '' seperti yang dikatakan salah satu editor.

## Efektivitas kritik media
Kuesioner  tersebut  juga  berisi  pertanyaan  terbuka  tentang  jenis  kritik  apa  yang dianggap paling efektif oleh responden untuk menunjukkan kelemahan dan meningkatkan kualitas media. Komentar dari pembaca adalah tema umum di bagian ini:
Kritik media paling efektif muncul ketika banyak pembaca yang kesal dengan artikel yang sama.  (Editor,  harian regional)  Seorang  editor  tabloid  menekankan  arus  e-mail harian  dari  pembaca,  dan  memberikan  contoh  berurusan  dengan  pemberitaan  surat kabar  yang  agresif  dan  masif  tentang  dua  anggota  pemerintah  yang  baru-baru  ini ditunjuk yang terlibat dalam skandal kecil. Ketika surat kabar mulai menerbitkan berita tentang dugaan keterlibatan kakek-nenek politisi, pembaca memberikan sinyal yang kuat: Kotak  surat  saya  terisi  dengan  sangat  cepat  dengan  pesan  yang  sama:  Anda  telah melewati batas. Sudah cukup. (Editor, tabloid malam). Sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa  editor  di  koran  pagi  dalam  banyak  kasus  cenderung  menekankan  kualitas
Vol 4, No. 2, 2021
komentar,  daripada  kuantitas  Itu  harus  kredibel  dan  sungguh-sungguh,  serius.  (Editor, harian regional)
Para  editor  di  koran pagi  menawarkan  kriteria kualitatif  untuk  penilaian komentar mereka;  komentar  yang  mereka  dengarkan  dan  temukan  berpengaruh:  Mereka  harus  '' spesifik  dan  konstruktif  '',  ''  langsung  ke  pokok  permasalahan,  dengan  contoh-contoh konkret, '' dan '' beralasan dan dengan informasi yang dapat diverifikasi. ''

## Dari swa-regulasi hingga koregulasi
Studi  kasus  tentang  sikap  editor  Swedia  terhadap  MAS  yang  berbeda  ini menegaskan  bahwa  mereka  umumnya  lebih  menyukai  mekanisme  yang  dianggap lebih  sebagai  peraturan  "dari  dalam  ke  luar"  daripada  peraturan  "di  luar".  Ketika editor memilih dan memilih, dimensi hubungan masyarakat dari akuntabilitas media terlihat  jelas.  Dimensi  kontrol  juga  terlihat  jelas.  Sistem  akuntabilitas  yang  paling sering  diabaikan  oleh  editor  adalah  sistem  di  mana  mereka  hanya  menghasilkan sedikit pengaruh atau yang memiliki risiko tertinggi bagi mereka karena didasarkan pada  inisiatif  di  luar  organisasi  media.  Akibatnya,  ketika  keduanya  digabungkan, seperti dalam kritik media eksternal dan radikal, peringkatnya berada di skala paling bawah.
Tetapi bahkan ketika editor memiliki kendali penuh, mereka tidak hanya memilih ukuran yang memberi mereka PR yang baik, karena ada juga dimensi ambisi kualitas dalam sikap mereka. Ini mungkin berarti kemungkinan untuk kombinasi mekanisme baru yang ditingkatkan kualitas dengan beberapa ukuran kontrol editorial. Tindakan kooperatif, yang disukai oleh Bertrand (2003), mengandung kemungkinan ini. Redaksi  tampaknya  menekankan  pentingnya  sistem  lama  Dewan  Pers,  Ombudsman Pers,  dan  Kode  Etik.  Mereka bersedia  menggunakan  sistem  lain  untuk  mendengarkan pandangan eksternal atau untuk  memperkuat kualitas editorial, tetapi kemudian mereka lebih suka cara memaksimalkan pengaruh mereka  atas  hasil  dan  meminimalkan  risiko kritik keras.
Secara historis, sistem koperasi  yang paling mapan, Dewan Pers dan  Ombudsman Pers,  menemui  beberapa  perlawanan  tetapi  sekarang  diterima  sepenuhnya  meskipun kurangnya  kontrol  dan  risiko  PR  yang  buruk.  Ombudsman  Pers  adalah  orang  dalam, berpengalaman  dalam  kritik  konstruktif  yang  merupakan  prasyarat  untuk  efektivitas, menurut mayoritas editor.
Meskipun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa  pandangan  editor  tidak  semuanya homogen.  Beberapa  di  antaranya  cenderung  kritis  terhadap  sikap  umum  pers  dalam menangani  pengaduan  masyarakat;  30%  bahkan  menyambut  sanksi  yang  lebih  kuat dalam sistem pengaturan mandiri. Beberapa dari mereka juga bergerak lebih  cepat  dari yang lain dan melakukan eksperimen dengan transparansi di blog editor dan jurnalisme tentang  proses  editorial  dan  pengambilan  keputusan  mereka  sendiri.  Berbagai kemungkinan  untuk  meningkatkan  kualitas  editorial  melalui  peningkatan  transparansi editorial dan peningkatan partisipasi pembaca telah diperdebatkan di antara para editor. Lebih  mudah  bagi  ruang  redaksi  tunggal  atau  perusahaan  media  untuk  mengubah kebiasaan lama dan mencoba cara-cara baru daripada bagi seluruh sektor media.
Pada saat yang sama, penting untuk dicatat bahwa secara umum kemampuan editor untuk  secara  eksklusif  memilih  opsi  akuntabilitas  menjadi  lebih  terbatas  karena  tren globalisasi media, teknologi baru, dan upaya regulasi media di tingkat internasional. Studi ini  menunjukkan  bahwa  sikap  kelompok  redaksi  yang  tidak  homogen  tidak  hanya
Vol 4, No. 2, 2021
didasarkan pada pertimbangan kehumasan. Swa-regulasi nasional jelas  tidak dimainkan secara berlebihan di Swedia, tetapi mungkin dilengkapi dengan sistem baru akuntabilitas media,  yang  dibentuk  oleh  berbagai  aktor  baik  di  dalam  maupun  di  luar  media.  Kita mungkin  melihat  perkembangan  diferensiasi  yang  lebih  tinggi  dari  langkah-langkah akuntabilitas untuk  berbagai organisasi  media  sebagai  bagian  dari  merek  mereka  dan sebagai fungsi komunikasi mereka dengan publik.

## Mengapa sikap editor seperti itu?
Praktik  jurnalistik  profesional,  yang  didasarkan  pada  otonomi  editorial  dan akuntabilitas,  bukan  hanya  hasil  tradisi  media  nasional,  atau  prinsip  pengaturan sendiri yang tetap selamanya. Sebaliknya, kondisi jurnalisme kontemporer sebagian besar  dibentuk  oleh  banyak  kepentingan  yang  berbeda  dan  menyatu  dalam masyarakat, yang terlibat dalam proses yang kompleks termasuk pengaturan formal dan  informal  pada  tingkat  kelembagaan  dan  sosial  yang  berbeda.  Akibatnya, pendekatan  tata  kelola  media  dapat  memfasilitasi analisis tentang  kekuatan relatif kepentingan yang mencoba memengaruhi jurnalisme saat ini.
Namun,  MAS  tidak  dibentuk  dalam  interaksi  statis  antara  aktor  masyarakat  dan penerbit yang berbeda. Dalam  perspektif  yang  dinamis,  masuk  akal  untuk  percaya bahwa  editor  mencoba  memanfaatkan  karakteristik  sistem  akuntabilitas  yang berbeda  dengan  cara  memaksimalkan  kemungkinan  untuk  mengontrol  proses  dan mencapai  tujuan  yang  berbeda  dengan  mempertahankan  kontrol  tersebut.  Studi tentang sikap editor Swedia ini menegaskan  bahwa dimensi kontrol terbukti ketika menganalisis preferensi mereka untuk MAS yang berbeda.
Namun,  masuk  akal  untuk  menanyakan  apakah  kontrol  selalu  merupakan  faktor kunci bagi editor saat menilai MAS. Satu dimensi kontrol berkaitan dengan kemungkinan ketakutan di  antara editor yang  disurvei akan  kehilangan kontrol editorial internal dari pihak luar. Namun, aspek ini tidak terlalu diartikulasikan dalam jawaban.  Ada beberapa referensi  tentang  perlunya  menjauhkan  pengaruh  negara  dengan  memoles  fungsi pengaturan-diri, tetapi tidak banyak dan diutarakan dengan tenang. Selain itu, ada lebih sedikit ketakutan akan kehilangan pengaruh kontrol editorial internal yang diungkapkan oleh para kritikus atau anggota masyarakat.
Aspek-aspek ini sejalan dengan argumen yang diungkapkan oleh pakar media Denis McQuail (2004), yang mencapai kesimpulan bahwa kebebasan media dan akuntabilitas media  tidak  saling  bertentangan,  dan  akuntabilitas  juga  tidak  identik  dengan  control. Yang  menjadi  masalah  adalah  dua  fenomena  yang  berbeda  secara  konseptual. Pengendalian  melibatkan  penggunaan  kekuasaan  untuk  mencapai  hasil  atau  perilaku yang  diinginkan  dari  pihak  lain  (atau  menempatkan  batas  tindakan).  Akuntabilitas berkaitan  dengan  mengamankan  dari  seorang  aktor  penjelasan  atau  pembenaran tindakan. Tidak seperti kontrol, ini terjadi setelah kejadian. Jelas antisipasi akuntabilitas berpotensi  menghambat  tindakan  dan  dapat  dirancang  sebagai  metode  kontrol,  tetapi antisipasi  konsekuensi  bersifat  intrinsik  untuk  tindakan  yang  rasional,  apalagi bertanggung jawab. (McQuail, 2004, hlm.26)
Tampaknya,  risiko  kehilangan  kendali  editorial  internal  tampaknya  tidak  menjadi isu  yang  menonjol  dalam  agenda  redaksi.  Meski  demikian,  ada  kemungkinan  redaksi lebih tertarik untuk mengontrol sistem akuntabilitas itu sendiri. Ini mengarah kembali ke kategori  sistem  internal,  eksternal,  dan  kooperatif  dan  sikap  editor  terhadap  sistem tersebut. Mengenai sistem internal, sistem perusahaan / ruang berita secara alami adalah
Vol 4, No. 2, 2021
yang  paling  dapat  dikontrol  oleh  editor,  dan  mereka  juga  dijunjung  tinggi.  Editor mengontrol  koreksi  dan  menolak  memusatkannya  ke  satu  tempat  di  koran.  Sistem industri nasional berarti kontrol yang lebih sedikit untuk editor individu dan mereka juga kurang  populer,  kecuali  kode  etik  nasional.  Dalam  sistem  kerja  sama,  editor  memiliki kontrol yang lebih sedikit atas mekanisme internal, tetapi karena mereka adalah bagian dari kerja sama, mereka masih memiliki pengaruh. Para editor bersikap positif terhadap panel  pembaca  (di  mana  mereka  dapat  mengontrol  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan), terhadap sistem yang ditetapkan dengan Dewan Pers / Ombudsman Pers dan agak positif terhadap komentar pembaca  (yang  mereka kendalikan;  untuk menerbitkan atau tidak mempublikasikan).
Terakhir, sistem eksternal adalah sistem yang paling sedikit mengontrol editor. Tetap saja, mereka menyukai beberapa di antaranya, seperti pelatihan jurnalisme dan penelitian media,  tetapi  mereka  berbeda  kurang  tertarik  dengan  berbagai  macam  kritik  media eksternal. Jadi, tampaknya ada kasus untuk  perspektif kontrol dalam menjelaskan sikap editor terhadap sistem akuntabilitas yang berbeda.
Karenanya,  ada  alasan  untuk  bertanya  mengapa  editor  memberi  peringkat  sistem dengan cara ini dan tujuan  apa  yang  mungkin  ada  di  balik  kendali  sistem  akuntabilitas ini. Setidaknya ada tiga interpretasi berbeda yang diberikan ketika menganalisis jawaban dari editor: (a) mereka ingin meningkatkan kualitas editorial, (b) mereka ingin mencapai efek public relations yang positif, atau (c) mereka ingin menghindari efek public relations yang negatif .
Kualitas  editorial  tampaknya  memainkan  peran  penting  dalam  aspek  ini.  Fakta bahwa  tiga  dari  empat  sistem  yang  paling  populer  adalah  sistem  internal  perusahaan (dengan tingkat kontrol yang tinggi) yang mengarah ke dalam (dan karenanya tanpa efek PR yang terlihat) tampaknya memperkuat interpretasi ini. Sistem eksternal yang disukai oleh  editor  (metode  berbeda  untuk  pendidikan  jurnalis  lebih  lanjut)  memiliki  potensi lebih  untuk  meningkatkan  kualitas  editorial  daripada  mempromosikan  PR.  Namun pertimbangan kualitas editorial tidak lepas dari dimensi PR yang positif. Mendanai dan mendukung  sistem  nasional  Ombudsman  Pers  untuk  publik  dan  dewan  pers  nasional dapat diartikan sebagai kepedulian terhadap individu yang rentan dan sebagai  tindakan industri  yang  bertanggung  jawab.  Hal  yang  sama  berlaku  untuk  ombudsman  berita lokal. Di satu sisi, mereka bisa mengartikulasikan, mempertajam, dan mempublikasikan kritik yang bersumber dari publik. Di sisi lain, mereka mungkin membuat ruang redaksi terlihat  bertanggung  jawab.  Banyak  editor  mendukung  fungsi  ini  hanya  dalam  teori, mengetahui bahwa itu mahal dan mungkin memperburuk ruang redaksi. Sistem internal perusahaan  yang  mengarah  ke  luar  (peringatan  tentang  sumber  dan  penerbitan  materi tambahan) juga berbagi dualisme ini; mereka berkontribusi  pada kualitas editorial yang lebih tinggi dan menjadi PR positif. Sistem kerja sama (seperti panel pembaca dan neraca editorial) dapat membantu editor  memutuskan  masalah  kualitas  editorial  serta  masalah hubungan masyarakat. Sistem baru seperti situs web literasi media dan kuesioner kepada orang-orang yang disebutkan dalam berita juga memiliki dua kemungkinan.
Terakhir, banyak indikasi yang menggambarkan bahwa upaya menghindari PR negatif merupakan tujuan yang  sangat relevan bagi redaksi. Separuh bagian bawah dari daftar 34 sistem diisi dengan sistem yang sedikit atau tidak dapat dikontrol oleh editor dan dapat merusak mereka dan ruang redaksi mereka dengan kritik media semi- internal  atau eksternal. Perlawanan untuk mempublikasikan koreksi yang menonjol dan mempromosikan jurnalisme media  internal dapat dengan baik diartikan sebagai keengganan editor untuk terlihat buruk di mata publik (dan rekan-rekan mereka) dan
Vol 4, No. 2, 2021
sebagai perlawanan di antara mayoritas editor untuk memprovokasi '' perhatian publik negatif  yang  tidak  perlu  dengan  tindakan  mereka  sendiri.  Dibutuhkan  tingkat kepercayaan  tertentu  pada  kemampuan  organisasi  sendiri  dan  berkat  kritik  untuk melihat hasil yang mungkin dalam hal kualitas media yang tinggi dan kepercayaan media.

## KESIMPULAN
Swedia  memiliki  tradisi  yang  luar  biasa  dari  sistem  pengaturan  diri  yang dilembagakan dan kesadaran yang luas di antara editor surat kabar tentang kode dan standar etika profesional. Dari perspektif tata kelola media, terlihat jelas bahwa editor mencoba  menyeimbangkan  antara  kualitas  komersial  dan  editorial  yang  ketat pertimbangan saat mengevaluasi MAS yang berbeda. Jadi, prioritas editor di bidang ini tampaknya  terkait  antara  tanggung  jawab  publik  dan  posisi  hubungan  masyarakat. Meskipun  data  empiris  kami  berasal  dari  tahun  2006/2007,  kesimpulan  ini  tidak  dapat dikesampingkan  oleh  realitas  permasalahan  ekonomi  beberapa  tahun  terakhir.  Editor Swedia  terus  bereksperimen  dengan  berbagai  langkah  akuntabilitas  dan  bahkan mendiskusikan  perluasan  sistem  pengaturan  mandiri.  Selain  itu,  pembiayaan  sistem sedang ditinjau.  Diskusi  ini  tidak  dipicu  oleh  ancaman  intervensi  negara,  tetapi  harus dilihat  sebagai  cara  untuk  menekankan  keprihatinan  atas  legitimasi  editorial,  untuk alasan komersial dan editorial, di lingkungan media baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Bardoel,  J.  (2007).  Pengaturan  tata  kelola  media  yang  menyatu  di  Eropa.  Di  G.
Terzis
(Ed.),  Tata  kelola  media  Eropa:  Dimensi  nasional  dan  regional.  Bristol:  Akal. Bardoel,  J.,  &  d'Haenens,  L.  (2004).  Media  bertemu  dengan  warga:  Di  luar mekanisme  pasar  dan  regulasi  pemerintah.  Jurnal  Komunikasi  Eropa, 19  ( 2), 165–194.
Bennett,  WL,  Lawrence,  RG,  dan  Livingstone,  S.  (2007).  Ketika  pers  gagal, politik  kekuasaan  dan  media  berita  dari  Irak  ke  Katrina.  Chicago:  Pers Universitas Chicago. Bertrand, CJ (2000). Etika media & sistem akuntabilitas.
Brunswick, NJ: Transaksi Penerbit. Bertrand, CJ (Ed.) (2003). Gudang demokrasi: Sistem akuntabilitas media. Cresskill, NJ: Hampton Press.
Bertrand,  CJ  (2008).  M ∗ SEBUAH ∗ S  di  dunia  saat  ini:  Tinjauan  tentang akuntabilitas media sistem. Dalam T. von Krogh (Ed.), Akuntabilitas media saat ini. . . dan besok: Memperbarui konsep dalam teori dan praktik. Göteborg:
Nordik. Blattberg, C. (2004). Dari pluralisme hingga politik patriotik, praktikkan terlebih dahulu. Oxford: Oxford University Press.
Orang  Kristen,  CG,  Glasser,  TL,  McQuail,  D.,  Nordenstreng,  K.,  &  White,  RA (2009). Teori normatif media: Jurnalisme dalam masyarakat demokratis. Chicago: Pers Universitas Illinois.
Vol 4, No. 2, 2021
Ettema,  JS,  &  Glasser,  TL  (1987).  Akuntabilitas  publik  atau  hubungan masyarakat?  Koran ombudsmen  mendefinisikan  peran  mereka.  Jurnalisme Setiap tiga bulan, 64 ( 1), 3–12.
Freedman, D. (2008). Politik kebijakan media. Cambridge: Polity Press. Groenhart, H. (2009). Strategi media berita dalam akuntabilitas jurnalistik: Pemimpin redaksi di pembelaan  pengaduan  masyarakat.  Makalah  dipresentasikan  pada  konferensi IAMCR Human Rights Communication, Meksiko 2009.
Hardy, J. (2008). Sistem media Barat. London: Routledge. Hallin, DH, & Mancini, P. (2004). Membandingkan sistem media: tiga model media dan politik. Cambridge: Cambridge University Press.
Jenkins,  H.  (2006).  Budaya  konvergensi,  di  mana  media  lama  dan  media  baru bertabrakan. New York: New York University Press. von
Krogh,  T.  (Ed.)  (2008a).  Akuntabilitas  media  saat  ini.  dan  besok. http://www.jmk.su.se/contents/sidor/info/in motion.php
Krogh,  T.  (2008b).  Mediernas  Ansvarighet  —  akuntabilitas  media  på  svenska. Stockholm: Sim (o).
Weibull, L. (2007). Negara-negara model media korporatis Eropa Utara / demokratis.
Di G. Terzis (Ed.), Tata kelola media Eropa. Dimensi Nasional dan Regional, Bristol: Akal.
Weibull, L., & Börjesson, B. (1995). Publicistiska seder. Falun: Tidens förlag.
Wyss,  V.,  &  Keel,  G.  (2009).  Tata  kelola  media  dan  manajemen  kualitas  media:
Teoritis konsep dan contoh empiris dari Swiss. Dalam A. Czepek, M. Hellwig, & E. Nowak (Eds.), Kebebasan pers dan pluralisme di Eropa: Konsep & kondisi. Bristol: Akal.