Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 14-36
Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn
DOI: 10.22225/jn.1.1.105.14-36

## PERAN NILAI LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (SEBUAH ANALISIS MODEL MEDIASI PERDATA)
Lahmuddin Zuhri Universitas Samawa lahmuddinzuhri@yahoo.com

## Abstrak
Masyarakat  di  nusantara  memandang  tanah  bukan  hanya  dalam  perspektif  ekonomi  saja tetapi  juga  dalam  perspektif  yang  lain  yaitu  dalam  perspektif  religiusitas  (ketauhitan) budaya  dan  ekologi.  Masyarakat  di  nusantara  melihat  alam  (tanah)  adalah  anugrah sekaligus amanah  yang  harus dipelihara  dan  dijaga.  Peran  nilai lokal dalam  penyelesaian sengketa  pertanahan  dapat  mejadi  model  mediasi  perdata  dalam  berbagai  kasus  agraria nasional.  Pendekatan  antropologi  hukum  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  digunakan karena  masyarakat  Indonesia  dengan  beraneka  ragam  budaya,  yang  dapat  memberi penjelasan  dari  data  empiris  dan  pranata  hukum  dalam  struktur  masyarakat.  Kedepan penyelesaian sengketa pertanahan dengan model mediasi perdata yang mangacu kepada nilai  nilai  kearifan  lokal.  Dengan  prinsip  musyawarah  bertujuan  melibatkan  atau  mengajak semua  pihak  untuk  berperan  serta  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  sehingga  kesetiaan dan ketaatan masyarakat terhadap apa yang disepakati bersama akan dijaga pula secara bersama-sama,  karena  kesepakatan  tadi  adalah buah  dari pikiran  dan  pendapat  bersama dalam  nuansa  kekeluargaan  dan  saling  memuliakan.  Nilai  lokal  ini  diharapkan  dapat menjaga  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh  antara  Manusia,  Alam  dan  Tuhan,  dalam  nuansa spiritual, perdamaian dan persaudaraan.
Kata Kunci: Nilai Lokal, Sengketa Pertanahan, Mediasi dan Perdamaian.

## Abstract
People in the archipelago menandang ground not only in an economic perspective, but also in another perspective, namely in the perspective of religiosity (ketauhitan) culture and ecology. Community in the archipelago to see nature (land) is the grace of trust that must be at the same time maintained and  guarded.  The  role  of  local  values  in  penyelesaan  land  disputes  could  form  the  model  of  civil mediation in various national agrarian cases. Approaches form the legal anthropological interesting things to use for people of Indonesia with a wide range of cultures, which can give an explanation of empirical data and legal order in the structure of society. Kedeapan sengkta land settlement with the civil mediation model mangacu to the values of local wisdom. With the principle of consultation to involve or invite all interested parties to participate in public life, so that loyalty and obedience of the people against what was agreed together will be maintained as well as bersamama together, as the agreement  was the fruit of their thoughts and opinions together  in  shades of kinship  and mutual glorify , Local value is expected to maintain the unity of the round and intact between Man, Nature and God, in nuanasa spritul, peace and brotherhood.
Keywords: Local Values, Land Dispute Mediation.

## 1. PENDAHULUAN
sebuah  model  mediasi  perdata dalam  penyelesaian  sengketa  pertanahan. Keberadaan  “mediasi”  sebagai  salah satu  bentuk  mekanisme  penyelesaian sengketa  alternatif  ( alternative  dispute resolution)  bukanlah  sesuatu  hal  yang asing  dalam  kehidupan  masyarakat termasuk  masyarakat  adat  dengan berbagai  nilai  lokalnya,  karena penyelesaian  sengketa  itu  merupakan bagian  dari  norma  sosial  yang  hidup, atau  paling  tidak,  pernah  hidup  dalam masyarakat. Kondisi ini dapat ditelusuri dari  kenyataan  bahwa  kehidupan masyarakat  lebih  berorientasi  pada keseimbangan dan keharmonisan, yang intinya  adalah  bahwa  semua  orang merasa  dihormati,  dihargai,  dan  tidak ada yang dikalahkan kepentingannya.
Menurut  M.  Dawam  Rahardjo, dinyatakan,  bahwa  keseimbangan  dan keharmonisan  itu  telah  mengalami pengikisan  ketika  proses  modernisasi terus  berlangsung. 1 ,  disamping dipergunakannya  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  seperti  tersebut
di atas, maka ada hal yang tidak boleh dilupakan,  yaitu  dengan  selalu memperhatikan  sifat  konkret  dari hukum  adat  (nilai  lokal)  itu  sendiri. Artinya  nilai  lokal  suatu  daerah  sangat memperhatikan  setiap  persoalan  yang dihadapkan  kepadanya  secara  khusus dengan  pendirian  bahwa  setiap persoalan/masalah  tidak  sama  dengan soal  yang  lainnya  sekalipun  serupa 2 . Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  setiap persoalan  perlu  mendapat  perlakuan y a n g   k h u s u s   s e s u a i   d e n g a n individualisasinya  tersebut.  Pengatu- rannya tidak dibuat secara apriori, akan tetapi selalu situasional dan individual.
Disamping  sifatnya  yang  konkret  ju- ga perlu diperhatikan sifatnya yang su- pel, artinya nilai nilai lokal dalam dirinya dibangun dengan asas-asas yang pokok saja.  Soal-soal  yang  detail  diserahkan kepada pengolahan asas-asas pokok itu dengan  memperhatikan  situasi  kondisi dan  waktu  yang  dihadapi.  Misalnya  di Bali  dikenal  dengan  asas desa,  kala, dan patra dengan tujuan mencapai sua- sana  masyarakat  yang  aman  tenteram
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 15
1 Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. 2008. Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Al- ternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Hal. 9.
2 Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju. Bandung.  hal. 10-11.
sejahtera,  baik  antara  para  pihak  yang bersengketa  maupun  masyarakat  seca- ra keseluruhan. Oleh karena itu, dalam suasana  demikian  dalam  nilai  lokal (hukum adat) dipertahankan suatu sua- sana  di  mana  setiap  sengketa  mempe- roleh  penyelesaian  yang  tuntas,  yaitu penyelesaian  menyeluruh  yang  dapat menjawab  segala  aspek  yang  ada  dan yang  mungkin  ada  dikemudian  hari. Dalam  hubungan  ini  perlu  diperhatikan penerapan  asas  kerja:  rukun,  patut, dan  laras 3 .  Model  penyelesaian sengketa ini perlu diungkapkan, dengan mengingat  konflik  dalam  masyarakat, yang  mana  dalam  menyelesaiannya oleh penguasa cenderung mengabaikan kearifan  lokal  yang  ada,  namun  justru lebih  memilih  model  litigasi  yang membawa konsekuensi munculnya rasa permusuhan  karena  ada  unsur  kalah menang  yang  dikemas  untuk  mencari keadilan.
Studi tentang  alternatif penyelesaian sengketa  atau  yang  sering  dikenal dengan alternative  dispute  resolution (yang  selanjutnya  disingkat  ADR)  di
Indonesia  dianggap  menarik  dan penting  jika  dikaitkan  dengan pandangan  kelompok  elite  politik bangsa  Indonesia  dan  pemikiran sebagian  pakar  hukum  Indonesia  yang ingin  mengaktualisasikan  berbagai institusi  atau  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  untuk  menjawab berbagai  persoalan  kemasyarakatan dan  konflik  angraria  masa  kini. Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat merupakan  proses  penyelesaian sengketa  dan  pengambilan  Keputusan yang  dianggap  berakar  pada  berbagai mas y arak at  nus antara 4 ,  selain musyawarah  ada  cara  lain  biasa digunakan  oleh  masyarakat  dalam penyelesaian  permasalahan  atau konflik,  di  Indonesia  gaya  prosedur penyelesaian  sengketa  ini  kemudian diberi  bentuk  hukum  melalui  Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  adalah  sebagai berikut:
1) Coercion  (tindakan  kekerasan) sebagai  aksi  yang  bersifat  unilateral
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 16
3 Ibid, hal.11-12.
4 Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Ce- takan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. hal. xiii.
dengan mengandalkan kekuatan fisik dan  kekerasan,  seperti  "melakukan tindakan  hukum  sendiri  ( self  helf)" atau  dalam  bentuk  perang  antar suku ( warfare);
1. Negotiation,  artinya  ada  dua kelompok  utama  sebagai  pembuat keputusan  dalam  penyelesaian  satu masalah  untuk  mana  kedua  belah pihak  setuju  tanpa  bantuan kelompok  ketiga.  Dalam  situasi  ini kedua  belah  pihak  mencoba  untuk membujuk  satu  sama  lain.  "Mereka mencari  tidak  untuk  meraih  suatu solusi  dalam  kaitan  dengan  aturan, tetapi  untuk  menciptakan  aturan  di mana    mereka  dapat  mengorganisir hubungan  mereka  dengan  yang lainnya.  Selanjutnya  dikenal  dengan pengaturan diadik.
2. Mediation,  artinya  sudah  melibatkan campur  tangan  pihak  ketiga  dalam sengketa  untuk  menopang  prinsip- prinsip dalam mencapai persetujuan. Dengan mengabaikan apakah prinsip -prinsip memohon bantuan mediator/ penengah atau apakah ia ditugaskan oleh  seseorang  dalam  wewenang.
Kedua  belah  pihak  secara    prinsip setuju  untuk  diintervensi/dicampuri. Penengah  bisanya  sebuah  lembaga yang  netral,  atau  seseorang  yang berwibawa/bermartabat.
Jadi  keberadaan  “mediasi”  sebagai salah  satu  bentuk  mekanisme penyelesaian  sengketa  alternatif ( alternative  dispute  resolution ) bukanlah  sesuatu  hal  yang  asing, karena  penyelesaian  konflik  itu merupakan  bagian  dari  norma  sosial yang  hidup,  atau  paling  tidak,  pernah hidup  dalam  masyarakat.  Kondisi  ini dapat  ditelusuri  dari  kenyataan  bahwa k e h i d u p a n   m a s y a r a k a t   l e b i h berorientasi  pada  keseimbangan  dan keharmonisan,  yang  intinya  adalah bahwa semua orang merasa dihormati, dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan kepentingannya.  Menurut  M.  Dawam R a h a r d j o ,   d i n y a t a k a n ,   b a h w a keseimbangan  dan  keharmonisan  itu telah  mengalami  erosi  ketika  proses modernisasi berlangsung 5 .
Peny eles aian   sengke ta  y an g melibatkan  masyarakat,  disamping
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 17
5 Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto. 2008. Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Al- ternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. Hal. 9.
dipergunakannya  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  seperti  tersebut diatas,  maka  ada  hal  yang  tidak  boleh dilupakan,  yaitu  dengan  selalu memperhatikan  sifat  konkret  dari  nilai lokal  (hukum  adat)  itu  sendiri.  Artinya nilai lokal sangat memperhatikan setiap persoalan  yang  dihadapkan  kepadanya secara khusus dengan pendirian bahwa setiap  soal  tidak  sama  dengan  soal yang  lainnya  sekalipun  serupa 6 .  Lebih lanjut  dijelaskan  bahwa  setiap  soal perlu mendapat perlakuan yang khusus sesuai dengan individualisasinya.
Kita  bisa  melihat  beberapa  contoh mediasi  yang  menggunakan  kearifan lokal  di  berbagai  daerah  di  nusantara yang  menggunakan  pendekatan  hukum adat  dalam  melakukan  mediasi,  hal  ini sangat  apik  diulas  oleh  Ahmad  Syaufi dalam  penelitian  disertasinya,  mengulas mengenai  mediasi  dalam  hukum  adat banjar  Kalimantan  selatan,  hukum  adat Dayak di kalimantan tengah, hukum adat Gampong  di  Nangroe  Aceh  Darussalam
dan  hukum  adat  Kei  di  Maluku Tenggara 7 contoh komunitas masyarakat hukum  adat  yang  memiliki  dan menerapkan  mekanisme  penyelesaian sengketa/konflik, sebagai berikut:
1) Hukum  Adat  Banjar  di  Kalimantan Selatan  dengan  Adat Badamai   adalah salah  satu  bentuk  penyelesaian sengketa  lazim  dllakukan  oleh masyarakat Banjar 8
2) Hukum  Adat  Dayak  di  Kalimantan Tengah  yang  dalam  penerapan hukum adat Dayak Juga menerapkan asas  kekeluargaan,  dimana  para pihak  (pelaku  dan  korban)  selalu diupayakan  untuk  menyelesaikan permasalahan  mereka  sendiri secara damai.
3) Hukum  Adat  Gampong  di  Nangroe Aceh  Darussalam,  masyarakat  Aceh memililiki  pola  tersendiri  dalam penyelesaian (sengketa), baik konflik vertikal  maupun  horizontal.  Pola penyelesaian  dalam  masyarakat A c e h   d i k e n a l   d e n g a n   p o l a
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 18
6 Moh.  Koesnoe.  1992. Hukum  Adat  Sebagai  Suatu  Model  Hukum.  Bagian  I  (Historis),  Cetakan  I,  Penerbit Mandar Maju. Bandung.  hal. 10-11.
7 Ahmad Syaufi.  Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana berasfek berikatan. (ringkasan naskah disertasi ujian terbuka) PDIH-FHUB. Malang, 2013 hlm 95-105
8 Affani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar: Analisa Kebudayaan Banjar. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), hlm 198.
penyelesaian adat gam .

## 4) Hukum  M at  Kei   di   M alu ku
Tenggara, pada masyarakat adat suku
Kei  (Evav)  di  Maluku  Tenggara  dianut hukum Larvul  Ngabal.  Secara  harfiah,
istilah Larvul  berarti  "darah  merah", sedangkan Ngabal  berarti  "tombak  dari
Bali".
Peran  nilai  lokal  dirasa  efektif  oleh sebagian  masyarakat,  terutama komunitas masyarakat adat yang masih memepertahankan  nilai  kearifan lokalnya,  mereka  tidak  mau terkotak dalam sekat formalistik yang mengurung mereka,  sehingga  mereka  jauh  dari yang namanya keadilan substantif, sejak hukum  memiliki  watak  formal,  maka c i t r a   s e b a g a i   i n s t i t u s i   y a n g mempertahankan status  quo-pun  cukup besar,  yang  muncul  dalam  persoalan legalitas.  Dengan  demikian,  soal  legalitas atau  kepastian  hukum  menjadi  masalah besar tersendiri dalam hukum positif, dan ini akan  menghambat  dinamika  nilai-nilai kearifan  lokal  masyarakat,  sehingga  tidak jarang  terjadi  benturan  antara  legalitas kepastian  hukum  dengan  kemanfaatan
hukum bagi masyarakat.

## PENYELESAIAN SENGKETA
1) Penyelesaian  sengketa  dengan m e n g g u n a k a n   m o d e l   d a n pendekatan  nilai  lokal  merupakan salah   satu  alternatif  model penyelesaian  sengketa,  karena  nilai lokal  mampu  memperhatikan  setiap p e r s o a l a n   y a n g   d i h a d a p k a n kepadanya  secara  khusus  dan holistik 9 .
2) Model  penyelesaian  sengketa  ini p e r l u   d i u n g k a p k a n ,   d e n g a n m e n g i n g a t   s e n g k a t a   d a l a m masyarakat  semakin  meluas, d i t a m b a h   d e n g a n   p e n g u a s a cenderung  mengabaikan  kearifan lokal  yang  ada,  namun  justru  lebih memilih  model  litigasi  yang membawa  konsekuensi  munculnya rasa  permusuhan  karena  ada  unsur kalah  menang  yang  dikemas  untuk mencari  keadilan.  Selaras  dengan itu,  apa  yang  dikemukakan  oleh Ehrlich  menekankan  bahwa  "hukum yang  hidup",  yaitu  hukum  yang
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 19
9 Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum. Bagian I (Historis), Cetakan I, Penerbit Mandar Maju. Bandung.  hal. 10-11.
nyata hidup dalam masyarakat, terus berevolusi  melebihi  hukum  negara yang kaku dan tidak bergerak. Tu- gas  ilmu  hukum  adalah  untuk memecahkan ketegangan yang terus -menerus ini. Ilmu hukum berada di- antara  penerapan  dan  pembuatan undang-undang,  kemudian  dari keduanya  menghasilkan  produk peraturan  sebagai  pendorong p e r k e m b a n g a n - p e r k e m b a n g a n sosial 10 . Apa yang dikemukakan oleh Ehrlich 11 ,    mengenai  "hukum  yang hidup",  yaitu  hukum  yang  nyata hidup  dalam  masyarakat,  hal  ini diperkuat  oleh  Friedrich  Carl  Von Savigny, menyatakan “ Das recht wird nicht  gemacht,  est  ist  und  wirh  mit dem  volke”  (hukum  itu  tidak  dibuat, melainkan  tumbuh  dan  berkembang bersama masyarakat). Lebih lanjut ia menyatak an:  “Hu kum  adalah cerminan  masyarakat/jiwa  rakyat/ jiwa bangsa”.
3) Kehidupan  masyarakat  dengan  nilai lokalnya sangat dekat dengan konsep “hukum yang hidup” ( living law) dari
Ehrlich.  Hukum  yang  hidup  ini meliputi  hukum  yang  muncul  dari kebiasan-kebiasaan  yang  berlaku dalam  masyarakat  dan  hukum  yang terbentuk  karena  berlangsungnya interaksi  sosial  yang  melibatkan sejumlah  anggota  masyarakat. Hukum  tidak  ditemukan  sebagai sesuatu yang tersurat dalam aturan, akan  tetapi  sesuatu  yang  identik dengan  perilaku  manusia  atau anggota masyarakat, antar kelompok masyarakat,  dalam  penelitian  ini adalah  Masyarakat  indonesia  secara umum.  Masyarakat  hukum  adat  di In don esia  den gan  n ilai -n ilai kolalitasnya  merasakan  penyelesaian sengketa secara damai mengantarkan mereka  pada  kehidupan  yang h a r m o n i s ,   a d i l ,   s e i m b a n g , terpeliharanya  nilai  kebersamaan (komunal)  dalam  masyarakat.  Itulah spirit  dari  penelitian  ini,  ingin menaris  hegemoni  negara  atas keadialan  formal,  menjadi  keadilan material  milik  masyarakat  dangan nilai  nilai  lokalnya.  Tulisan  ini  ingin
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 20
10 Bernard L Tanya, 2007, Teori Hukum Strategi Tertip Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Cet 2, Surabaya: CV Kita, hal 165
11 Op Cit, Bernard L Tanya, 2007 hal 121
mengulas  tentang  peran  nilai  lokal dalam  penyelesaian  sengketa pertanahan,  kemudian  dari  itu,  ingin membuat  model  bahwa  nilai  lokal dapat  dijadikan  s uatu  model penyelesaian  sengketa  pertanahan secara  nasional. Penelitian  ini m e r u p a k a n   k a j i a n y u r i d i s - antropologis terkait berperannya nilai lokal  dalam  penyelesaan  sengketa pertanahan  termasuk  konflik  agraria di indonesia.
4) pendekatan  antropologi  hukum berdasarkan  pada  kenyataan  bahwa masyarakat  Indonesia  dengan beraneka  ragam  budaya  yang merajut  dalam  putaran  sejarah menjadi  suatu  negara  bangsa 12 .
Melalui  pendekatan  antropologi diperoleh  gambaran  yang  sangat kompleks  mengenai  pluralitas  dan heterogenitas  dari  “masyarakat I n d o n e s i a ”   d a n   k o m p l e k s “kebudayaan  Indonesia”.  Kajian  ini ingin  melihat  hukum  bukanlah
sebuah  konsep  intelektual,  tetapi lebih  melihat  hukum  adalah  sebuah institusional  interaksional  manusia, menurut  Eugen  Ehrlich  “masyarakat adalah  ide  umum  yang  dapat menandakan  semua  hubungan sosial, yaitu keluarga, desa, lembaga sosial,  negara,  bangsa,  sistem e k o n o m i   d a n   s e b a g a i n y a . Pendekatan  Antropologi  hukum dapat  memberi  penjelasan  dari  data empiris  dengan  menganalisis hubungan-hubungan  kausal  dari fakta,  sehingga  akhirnya  dapat diketahui kedudukan  pranata hukum dalam struktur masyarakat, sehingga dalam  kegiatan  antropologi  hukum dapat  dipadukan  pengetahuan  ilmu hukum  adat  yang  bersifat  dogmatis- normatif  dengan  kenyataan  yang ada 13 .
5) Wolfgang  Friedmann 14 menjelaskan bahwa  pada  dasarnya  norma hukum  selalu  diambil  dari  fakta- fakta  sosial  yang  ada  dalam
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 21
12 Budiono  Kosumohamidjoyo, Kebinekaan  Masyarakat  Indonesia,  Suatu  Problematika  Filsafat  Kebudayaan, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm 45
13 Valerina  Jaqualine  Leonore  Kriekhoff.  1991, “Kedudukan  tanah  dati sebagai  tanah  adat di Maluku Tengah, suatu kajuan  dengan memanfaatkan pendekatan entropologi hukum”. Disertasi. Program doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Hal 57
14 Wolfang  Friedmann, Teori  dan  Filsafat  Hukum,  Telaah  Kritis  atas  Teori-teori  Hukum,  jilid  II,  Terjemahan Mohammad Arifin dari Legal Thoery, (Jakarta: Raja Rgafindo Persada, 1996), hlm 105
k e y a k i n a n   a s o s i a s i   r a k y a t . Perlindungan  yang  dilakukan  oleh negara dengan menggunakan hukum y an g  me n ge k s pr e s ik an   s if at memaksa  seyogianya  tidak  perlu d i l a k u k a n .   L e m b a g a   h u k u m seharusnya melaksanakan ketentuan -ketentuan hukum selalu di dasar- kan  atas  "fakta-fakta  hukum"  so- sial  ( Tatsachen  des  Rechts)  yakni fakta-fakta  hukum  yang  men- dasari  semua  hukum  berdasarkan p a d a   k e b i a s a a n ,   d o m i n a s i , kepemilikan,  pernyataan  dan kemauan,  keempat  faktor  tersebut dalam  penerapannya  selalu  memiliki keterkaitan  hukum  masing-masing atau saling mengawasi.

## 2. PEMBAHASAN
Masyarakat  nusantara  dengan sebaran  nilai-nilai  lokalnya,  dalam putusan  sejarah  sudah  terbiasa  dengan berbagai  perubahan,  termasuk  sengketa pertanahan  dalam  masyarakat.  Seperti yang disebut pada bagian akhir dari bab pendahuluan  di  atas  bahwa  nilai  lokal nusantara  merasakan  penyelesaian sengketa  secara  damai  mengantarkan
mereka  pada  kehidupan  yang harmonis,  adil,  seimbang   dan terpeliharanya  nilal  komunal.  Kajian antropologi  hukum  dan  pluralisme hukum  dalam  tulisan  ini  ingin m e m b o n g k a r   h e g e m o n i   d a n sentralisme  hukum  negara  (hukum positif), seperti spirit dari penelitian ini, ingin mengkritisi hegemoni negara atas keadialan  formal,  menjadi  keadilan material  milik  masyarakat  dengan  nilai nilai lokalnya.

## Nilai Lokal dan Sistem Nilai Masyarakat
Analisa  pluralisme  hukum  ini  oleh penulis  untuk  melihat  posisi  nilai  lokal masyarakat  di  nusantara  sebagai sebuah  sistem  nilai  masyarakat  yang masih  cukup  dalam  intaksinya  dengan hukum  nasional.  Pluralisme  hukum dalam  masyarakat  dalam  tulisan  ini, peneliti  amati  dari  posisi  nilai  lokal sebagi  sebuah  sistem  nilai  masyarakat yang masih hidup dalam masyarakat, di sisi  lain  ada  hukum  nasional,  hal  ini akan mempengaruhi efektivitas hukum, sehingga peneliti perlu melihat tentang berlaku  atau  tidaknya  hukum  itu
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 22
(hukum  posotif),  suatu  kaidah  dapat dikatakan  efektif  apabila  kaidah-kaidah hukum  itu  berlaku  secara  faktual  jika para  warga  masyarakat  dapat mengaplikasikannya  dalam  kehidupan mereka.  Terkait  dengan  bahasan efektifitas  hukum  atau  keberlakuan hukum  ini,  Bruggink 15 membedakan atas 3 (tiga), yakni keberlakuan hukum dalam  arti  empiris,  normative  atau formal dan evaluatif.
Lawrence  M.  Friedman 16 dalam  legal sistem  mendiskripsikan  tentang efektivitas  hukum  atau  keberlakuan hukum  ditegaskan  bahwa  efektivitas kaidah hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen  dasar  yaitu structure, substance  dan  culture.  Penjelasan Friedman  di  atas  memberikan pemahaman  bahwa  struktur  dalam suatu  sistem  hukum  memiliki  kaitan dengan  kerangka  sistem  lainnya  dalam pengaturan  guna  menerapkan  proses hukum  dengan  batasan  yang  jelas. Sedangkan  substansi  dalam  sistem hukum berkaitan dengan aturan-aturan
hukum yang sesungguhnya dan aturan tentang  bagaimana  institusi  harus bertindak.  Selanjutnya  mengenai budaya hukum ( legal culture), friedman menegaskan  bahwa  budaya  hukum  itu sendiri  merupakan  bagian  dari  budaya dalam  arti  umum  yang  meliputi kebiasaan,  opini,  cara  bertindak  dan berpikir  tentang  sesuatu  hal  dan  lain sebagainya.
Berkaitan  dengan  konteks  budaya hukum, kekuatan sosial non hukum ikut berperan  dominan  dalam  menentukan warna  dan  keberlakuan  hukum. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa budaya  hukum  menjadi  motor penggerak  dan  memberi  masukan- masukan kepada struktur dan substansi hukum  dalam  memperkuat  sistem hukum,  seperti  tekanan  dan  pola politik,  ekonomi,  budaya,  termasuk ekologi  dapat  mempengaruhi  kinerja sistem hukum.
Melalui  pendekatan  antropologi diperoleh  gambaran  yang  sangat kompleks  mengenai  pluralitas  dan
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 23
15 JJ. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, terjemahan Arif Sidarta. (Bandung. Citra Aditya Bakti). 1996. Hal 145-150
16 Lawrence M Friendman, The Legal System: A sosil Sciance Perspektif. (terjemaahan M. Khozim). (Bandung: Nusa Media). Hal. 12-18
heterogenitas  dari  masyarak at Indonesia  dan  kompleks  kebudayaan. Menunjukkan  kecenderungan  untuk dapat  memberikan  penghargaan kepada  adanya  variasi  kebudayaan yang  di  dalamnya  ada  nilai  lokal (hukum  adat)  dari  masing-masing masyarakat di nusantara 17 . Oleh karena itu  masalah  dalam  penelitian  akan relevan  dikaji  dari    konsep  pluralisme hukum  seperti  yang  diungkapkan  oleh Hooker 18 ,  yaitu  yang  berkaitan  dengan situasi  khusus  ketika  hukum  negara “mengakui”  beberapa  bentuk  “hukum adat”.  Dinyatakan,  bahwa  suatu pluralisme  hukum  terjadi  apabila terdapat  salah  satu  dari  tiga  kondisi seperti di bawah ini:
1) Sistem hukum nasional secara politik lebih  berkuasa  karena  memiliki kemampuan  untuk  menghancurkan sistem masyarakat adat;
2) Terdapat  pertentangan  kewajiban aturan  yang  dibuat  oleh  sistem hukum negara secara mutlak berlaku
dan  sistem  hukum  adat  dapat  tetap berlaku selama diizinkan oleh sistem hukum  negara  dan  dilaksanakan sesuai  dengan  bentuk  yang  di persyaratkan oleh negara;
3) Setiap  penggambaran  ataupun pengkajian  hukum  adat  yang dilakukan,  dalam  arti  pengkajian yang dilakukan oleh para ahli hukum atau  pengusung  hukum  negara lainnya  harus  mengikuti  klasifikasi hukum  yang  dianut  oleh  sistem hukum negara.
Terkait  dengan  ini,  Surya  Prakash Sinha  mengemukakan  dengan  istilah Legal Polycentricity. It rejects the single velue  approach  to  matters  of  morals and law as well as the radical relativism of  values  and  it  accepts  moral  plural- ism. Artinya legal Policentricity menolak pendekatan  nilai  tunggal  pada  persoa- lan-persoalan moral dan hukum, seperti pada relativisme yang radikal pada nilai -nilai  dan  sebaliknya  menerima  plural-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 24
17 Pluralisme hukum berkaitan dengan situasi ketika hukum negara mengakui atau tidak atas keberadaan hukum yang ada di masyarakat adat/kebiasaan, lihat Lawrence M Friendman, The Legal System: A sosil Sciance Perspektif. (terjemaahan M. Khozim). (Bandung: Nusa Media, 2000) hlm 19
18 John Griffiths. “Memahami Pluralisme Hukum, sebuah Deskripsi Konseptual”, dalam Pluralisme Hukum  Se- buah Pendekatan Interdisiplin, terjem. Andri Akbar, AL. Andang L Binawan, Bernadinus Stenly, Eds. Riyadi Terre, Didin Suryadin, Cetakan Pertama. (Jakarta: Huma). 2005, Hal. 81.
isme moral. Lebih lanjut disebutkan: this  approach  opens  the  way  for  max- imizing  the  legitimacy  of  legal  order, promoting  tolerance,  promoting  a  non- coercive methodology by expanding the freedom to choose one’s own preferred value,  promotes  stability  by  providing individuals  and  associations  their  own morally  preferred  space,  provides  a framework for understanding the inter- action  between  dominant  groups  and subordinate  groups,  avoids  the  Marxist contradiction of crushing class enemies to attain a freer society, and avoids the necessity of having a privileged unitary perspective 20 .
Secara bebas dapat diterjemahkan: Pendekatan ini membuka cara untuk memaksimalkan  legitimasi  pada ketertiban  hukum,  mengembangkan toleransi,  mengembangkan  kebebasan metodologi  oleh  perkembangan kebebasan  untuk  memilih  pemilikan salah  satu  nilai-nilai  yang  ada, mengembangkan  stabilitas  yang diberikan  oleh  para  individu  dan asosiasi-asosiasi  yang  memiliki  ruang moral, pemberian kerangka kerja untuk
mengerti  interaksi  antara  kelompok atas dan kelompok bawah, menghindari pertentangan Marxis pada penumpasan musuh  kelas-kelas  untuk  mencapai ma s y ar a k a t  y an g   b e b as ,   d an menghindari  hak  keutamaan  dalam perspektif kesatuan.
Relevansi  konsep  dan  pemikiran pluralisme hukum yang diungkapkan itu juga  akan  dirasa  cocok  dengan  kondisi Indonesia  sebagai  bangsa  yang  sangat majemuk.  Konsekuensinya  bahwa bangsa  Indonesia  harus  dapat memperhitungkan  sekalian  unsur kemajemukan  itu  dalam  usaha p e m b a n g u n a n   s e s u a i   d e n g a n perkembangan  zaman 21 .  Memahami posisi  dan  kapasitas    hukum  dalam struktur  masyarakat,  maka  pertama- tama  harus  dipahami  kehidupan  sosial dan budaya masyarakat tersebut secara utuh.  Relevan  dengan  paham  plural- isme  hukum  ialah  paham  hukum  post- modern,  yang  menggugat  kenetralan dan keobjektifan peran dari hukum, ha- kim dan penegak hukum lainnya teruta- ma  dalam  keberpihakan  hukum  dan penegak hukum terhadap golongan ter-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 25
tentu  atau  keberpihakan  hukum  ter- hadap  politik  dan  ideologi  tertentu 22 .
Sehingga  mengangkat  nilai  lokal sebagai  model  pengelesaan  sengkta perdata  (pertanahan/agraria)  menjadi menarik untuk diangkat kedalam sistem hukum  nasional.  Kita  ketahui  bahwa sengketa  pertanahan  adalah  hal  yang mewabah di indonesia. Istilah sengketa atau dispute  (dalam  bagasa  inggris).
Sebagian  sarjana  berpendapat  bahwa secara konseptual tidak terdapat perbe- daan  antara  konflik  dan  sengketa. Keduanya  merupakan  konsep  yang  sa- ma mendeskripsikan situasi dan kondisi di  mana  orang-orang  sedang  mengala- mi  perselisihan  yang  bersifat  faktual maupun  perselisihan-perselisihan  yang ada  pada  persepsi  mereka  saja.  Akan tetapi,  sebagian  lain  sarjana  ber- pendapat,  bahwa  istilah  konflik ( conflict)  dapat  dibedakan  dari  istilah sengketa ( dispute).
Pertama,  istilah  konflik  mengandung pengertian  yang  lebih  luas  daripada sengketa  karena  konflik  dapat  men- cakup  perselisihan-perselisihan  yang
bersifat  laten  ( latent)  dan  perselisihan- perselisihan  yang  telah  mengemuka ( manifest).  Konflik  atau  perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa.  Konflik  bersifat  laten  jika pihak  lain  yang  tidak  terlibat  belum mengetahui  atau  menyadari  adanya konflik.  Konflik  hanya  dirasakan  oleh para    pihak  yang  bertikai.  Konflik  di pandang  telah  mengemuka  jika  salah satu pihak atau para pihak yang terlibat telah  melakukan  tindakan-tindakan yang membuat pihak yang tidak terlibat mengetahui  atau  menyadari  adanya permasalahan. Tindakan-tindakan salah satu  atau  para  pihak  dapat  terjadi  da- lam bingkai hukum, misalnya satu pihak telah mengajukan gugatan ke pengadi- lan,  atau  melakukan  unjuk  rasa  secara damai untuk menentang sikap atau po- sisi  pihak  lawannya.  Namun,  tindakan- tindakan  para  pihak  dapat  juga  terjadi di  luar  bingkai  hukum,  misalnya  saling pukul,  perkelahian,  pembakaran,  pe- rusakan,  hingga  pembunuhan  atau perang  antarnegara  dalam  konteks  in- ternasional.
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 26
22 Munir Fuady. Filsafat dan Teori Hukum Postmodern. Cetakan ke I. (Bandung PT. Citra Aditya Bakti). 2005. Hal. 8
Kedua,  konflik  merujuk  pada  perse- lisihan-perselisihan  yang  para  pihaknya sudah  maupun  belum  teridentifikasi atau  dapat  diidentifikasi  secara  jelas. Seseorang  dapat  mengalami  konflik dengan  orang-orang  di  lingkungannya atau kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  pribadinya,  sehingga  ia  men- galami  konflik  dengan  lingkungan  so- sialnya.  Dalam  situasi  seperti  ini, seseorang  berhadapan  dengan  pihak- pihak  yang  belum  diidentifikasikan secara jelas. Sebaliknya,  dalam sebuah sengketa  para  pihaknya  sudah  dapat diidentifikasikan  secara  jelas.  Siapa melawan  siapa  sudah  dapat  diidentifi- kasi dengan jelas.
Ketiga,  istilah  konflik  lebih  sering ditemukan  dalam  kepustakaan  ilmu- ilmu  sosial  dan  politik  daripada  dalam kepustakaan  ilmu  hukum,  dalam kepustakaan antropologi, sosiologi, dan ilmu  politik  dapat  ditemukan  istilah resolusi  konflik  ( conflict  resolution) 1 .
Sebaliknya, istilah sengketa lebih sering
ditemukan  dan  digunakan  dalam kepustakaan  ilmu  hukum,  misalnya sengketa  perdata,  sengketa  dagang, sengketa  keluarga,  sengketa  produsen dan  konsumen,  dan  sengketa  tata usaha  negara,  sehingga  istilah penyelesaian  sengketa  (dispute  resolu- tion) lebih sering digunakan dalam ling- kungan ilmu hukum 23 .
Fakta  bahwa  dalam  penyelesaian- penyelesaian  hukum  dalam  kehidupan empirik masyarakat kita tidak selalu di- pengaruhi  oleh  garis  batas  yang    kaku antara  konsep  hukum  privat  dan  kon- sep hukum pidana sebagaimana halnya sistem hukum Barat juga tercermin dari pengamatan Barat Bagir Manan 24 , man- tan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, sebagai berikut:
Perdamaian  dalam  sistem  adat- istiadat maupun hukum adat kita tid- ak  terbatas  pada  sengketa  perdata. Perdamaian  juga  lazim  dalam  per- buatan  (perkara)  yang  bersifat  kep- idanaan.  Tidak  jarang  perbuatan yang  dapat  di  pidana  diselesaikan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 27
23 SudartoP.Hadi, 2004, Resolusi Konflik, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang.Di program Pasca Uni- versitas Andalas, program Studi Pembangunan Wilayah Pedesaan, Program kekhususan Politik Lokal, terdapat mata kuliah yang bernama Resolusi Konflik dan Politik Lokal.
24 Bagir Manan,2006, “Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa”, dalam Varia Peradilan  No. 248  Juli 2006, hlm. 10-11.
secara  kekeluargaan,  dalam  hal  ter- jadi kematian akibat perkelahian atau pertengkaran,  perdamaian,  terjadi melalui kompensasi terhadap keluar- ga korban. Kompensasi tidak semata bersifat materil.
Dapat juga bersifat immaterial seper- ti  denda  adat,  kewajiban  melakukan sesuatu  untuk  memulihkan  keseim- bangan  magis.  Bahkan,  pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus  dan  diterima  oleh  pihak  keluarga korban  tidak  jarang  menjadi  dasar perdamaian  yang  penting.  Lebih  dari itu,  upaya  damai  semacam  ini  harus membawa  konsekuensi  hukum,  yaitu menutup  perkara  begitu  dicapai perdamaian. Doktrin yang mengatakan, sifat  pidana  tidak  hapus  sehingga perkara  akan  tetap  diteruskan  walau- pun  ada  perdamaian,  mestinya  diha- puskan.
Lapangan hukum publik lainnya sep- erti  hukum  tata  ruang,  hukum  agraria, hukum  sumber  daya  alam  yang kewenangan  instansi  pemerintahannya sangat  dominan,  penggunaan  mediasi sebagai  cara  penyelesaian  sengketa sangat terbuka dan dimungkinkan. Pen-
galaman  di  negara-negara  lain,  seperti Amerika  Serikat  dan  Kanada,  sengketa soal  pelaksanaan  tata  ruang  kota  atau wilayah  dapat  diselesaikan  melalui  me- diasi,  oleh  sebab  itu,  pendekatan  yang serupa  dapat  juga  diterapkan  di  Indo- nesia.  Keberadaan  mediasi  dalam  sis- tem hukum dan politik harus dilihat se- bagai  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  rasa  keadilan  seluas- luasnya.
Keadilan  dapat  dicapai  dengan  cara memutus  melalui  pengadilan  atau  ar- bitrase,  tetapi  juga  dapat  diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti  negoisasi  dan  mediasi.  Sistem hukum  harus  menyediakan  beberapa cara  penyelesaian  sengketa  untuk mewujudkan  keadilan.  Dengan demikian  dalam  situasi  konkret,  para pihak  bersengketa  yang  menentukan apakah  permasalahan  mereka  harus diselesaikan  melalui  pengadilan,  ar- bitrase atau negoisasi dan mediasi.
Menyelesaikan  sengketa    melalui cara  konsensus  atau  mufakat.  Paling tidak  ada dua  pandangan  teoritis kom- petitif  yang  dapat  menjelaskan  atau menjawab  permasalahan  esensial  ini.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X

## Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 28
Pandangan  teoritis  pertama  merujuk pada  kebudayaan  sebagai  faktor  domi- nan.  Masyarakat  yang  mewarisi  tradisi kebudayaan  yang  menekankan  nilai penting  keharmonisan  dan  kebersa- maan  dalam  kehidupan  akan  lebih dapat  menerima  dan  menggunakan cara  konsensus  dalam  penyelesaian sengketa.  Kebudayaan  dapat  dibentuk atau  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor, antara  lain  agama.  Syahrizal  Abbas 25 melihat  bahwa  nilai-nilai  islam  seperti arti  penting  saling  memaafkan    dan konsep islah  (perdamaian)  merupakan faktor  normatif  yang  menjadi  pen- dorong  bagi  penganut  Islam  agar menempuh  penyelesaian  sengketa  me- lalui pendekatan mufakat  para pihak di samping pendekatan memutus. Namun, konsep islah  tidak  boleh  dilakukan  jika bertujuan untuk menghalalkan yang ha- ram atau mengharamkan yang halal.

## Nilai Lokal Dalam Penyelesaan Sengketa Pertanahan
Bangsa  Indonesia  secara  normatif dan historis, juga dapat di pandang se-
bagai  salah  satu  bangsa  yang  amat menjunjung  tinggi  nilai-nilai  pendeka- tan konsensus dalam penyelesaian per- soalan-persoalan  dalam  masyarakat. Dalam beberapa masyarakat nusantara dapat  dijumpai  istilah-istilah  yang menggambarkan  nilai  lokal  yang  pent- ing  guna  membangun  konsensus  atau mufakat dalam penyelesaian persoalan. Sebagai  contoh  persoalan  dalam masyarakat  Minangkabau  di  temui ungkapan:  “ bulek  air  dek  pembuluh, bulek  kato  dek  mufakat”  (bulat  air  ka- rena  bambu,  bulat  kata  karena  mufa- kat).  Ungkapan  ini  mengandung  arti bahwa  sesuatu  masalah  dapat diselesaikan dengan cara mufakat para pihak yang hadir dalam sebuah forum. Bahkan  para  pendiri  negara  Indonesia memiliki  keyakinan  bahwa  pendekatan musyawarah  mufakat  merupakan  nilai leluhur bangsa yang kemudian  sebagai cara  pengambilan  keputusan  politik tingkat nasional sebagaimana dirumus- kan dalam sila ke-4 Pancasila.
Pada  sisi  lain  adalah  penting  sistem hukum  dan  politik  menyediakan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 29
25 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektiof Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, CIDA, ( Ban- da Aceh: Dep. Agama Rep. Indonesia, 2009), hlm. 143 dan 163.
berbagai sarana dan proses yang dapat di  gunakan  oleh  masyarakat  yang  se- dang  dalam  konflik  atau  sengketa,  un- tuk  menyalurkan  aspirasi  mereka  dan memperjuangkan  kepentingan  mereka. Jika  sistem  hukum  dan  sistem  politik tidak  menyediakan  sarana  dan  proses semacam  itu,  maka  keadaan  ini  dapat memicu  munculnya  tindak  kekerasan dalam sebuah konflik atau sengketa.
Mediasi  dalam  penyelesaian  konflik pertanahan,  berdasarkan  ketentuan Pasal 23 c Peraturan Presiden Republik Indonesia  No.  10  Tahun  2006  tentang Badan  Pertanahan  Nasional,  menga- takan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan  Penanganan  Sengketa  dan  Konflik pada  Badan  Pertanahan  Nasional  me- nyelenggarakan  fungsi  pelaksanaan  al- ternatif  penyelesaian  masalah, sengketa,  dan  konflik  pertanahan  me- lalui  bentuk  mediasi,  fasilitasi  dan lainnya.  Ketentuan  Pasal  23  Peraturan Presiden  No.  10  Tahun  2006  memper- lihatkan  kebijakan  pemerintah  untuk menggunakan  mediasi  sebagai  salah satu  cara  untuk  penyelesaian  sengketa pertanahan,  sebelum  keluarnya  pera- turan  President  No.  10  Tahun  2006,
pendekatan  mufakat  pada  dasarnya merupakan  suatu  cara  penyelesaian sengketa pertanahan.
Peraturan  Presiden  No.  10  Tahun 2006  tentang  Badan  Pertanahan  Na- sional,  diterbitkan  tidak  terlepas  dari gejala semakin populernya istilah medi- asi dalam lingkup ilmu hukum dan para pembuat  kebijakan  maupun  peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tid- ak ada ketentuan hukum yang rinci ten- tang  penggunaan  mediasi  dalam konteks sengketa pertahanan. Ketentu- an yang ada hanya berbentuk Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Badan Per- tahanan  Nasional  No.  05/Juknis/ D.V/2007  tentang  Mekanisme  Pelaksa- naan  Mediasi.  Dari  Konsiderans  Petun- juk  Teknis  tersebut  dapat  diketahui, bahwa salah satu undang-undang yang menjadi  dasar  adalah  Undang-Undang No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Undang-Undang  ini  secara  tegas mengatur bahwa penggunaan arbitrase maupun  alternatif  penyelesaian sengketa  bersifat  sukarela,  dengan demikian,  penggunaan  mediasi  untuk sengketa  pertahanan  juga  bersifat  su-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 30
karela.
Penyelesaian  sengketa  atau  yang sering  dikenal  dengan alternative dispute  resolution  (yang  selanjutnya disingkat  ADR)  di  Indonesia  dianggap menarik  dan  penting  jika  dikaitkan dengan  pandangan  kelompok  elite politik bangsa  Indonesia dan pemikiran sebagian  pakar  hukum  Indonesia  yang ingin  mengaktualisasikan  berbagai institusi  atau  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  hukum  adat  untuk m e n j a w a b   b e r b ag a i   p e r s o a l a n kemasyarakatan  bangsa  Indonesia masa kini. Musyawarah untuk mencapai suatu  mufakat  merupakan  proses p e n y e l e s a i a n   s e n g k e t a   d a n pengambilan Keputusan yang dianggap berakar  pada  berbagai  masyarakat hukum  adat 26 ,  selain  musyawarah  ada cara  lain  biasa  digunakan  oleh masyarakat  dalam  penyelesaian permasalahan atau konflik, di Indonesia gaya  prosedur  penyelesaian  sengketa ini  kemudian  diberi  bentuk  hukum melalui  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, adalah sebagai berikut:
1) Coercion  (tindakan  kekerasan) sebagai  aksi  yang  bersifat  unilateral dengan mengandalkan kekuatan fisik dan  kekerasan,  seperti  "melakukan tindakan  hukum  sendiri  ( self  helf)" atau  dalam  bentuk  perang  antar suku ( warfare);
2) Negotiation,  artinya  ada  dua kelompok  utama  sebagai  pembuat keputusan  dalam  penyelesaian  satu masalah  untuk  mana  kedua  belah pihak  setuju  tanpa  bantuan kelompok  ketiga.  Dalam  situasi  ini kedua  belah  pihak  mencoba  untuk membujuk  satu  sama  lain.  "  Mereka mencari  tidak  untuk  meraih  suatu solusi  dalam  kaitan  dengan  aturan, tetapi  untuk  menciptakan  aturan  di mana    mereka  dapat  mengorganisir hubungan  mereka  dengan  yang lainnya.  Selanjutnya  dikenal  dengan pengaturan diadik.
3) Mediation,  artinya  sudah  melibatkan campur  tangan  pihak  ketiga  dalam sengketa  untuk  menopang  prinsip-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 31
26 Hadimulyo. 1997. Mempertimbangkan ADR Kajian  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Ce- takan Pertama. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Jakarta. hal. xiii.
prinsip dalam mencapai persetujuan. Dengan mengabaikan apakah prinsip -prinsip memohon bantuan mediator/ penengah atau apakah ia ditugaskan oleh  seseorang  dalam  wewenang. Kedua  belah  pihak  secara  prinsip setuju  untuk  diintervensi/dicampuri. Penengah  bisanya  sebuah  lembaga yang  netral,  atau  seseorang  yang berwibawa/bermartabat .
Nilai  lokal  sangat  memperhatikan setiap  persoalan  yang  dihadapkan kepadanya  secara  khusus  dengan pendirian bahwa setiap soal tidak sama dengan  soal  yang  lainnya  sekalipun serupa 27 . Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap  soal  perlu  mendapat  perlakuan khusus sesuai dengan individualisasinya tersebut.  Pengaturannya  tidak  dibuat secara  apriori,  akan  tetapi  selalu  situa- sional  dan  individual,  sehingga  seng- keta  memperoleh  penyelesaian  yang tuntas,  yaitu  penyelesaian  menyeluruh yang  dapat  menjawab  segala  aspek yang  ada  dan  yang  mungkin  ada  dike- mudian hari. Dalam hubungan ini perlu
diperhatikan  penerapan  asas  kerja: rukun, patut, dan laras 28 .
Peran  nilai  lokal  dirasa  efektif  oleh sebagian  masyarakat,  terutama komunitas masyarakat adat yang masih memepertahankan  nilai  kearifan lokalnya,  mereka  tidak  mau terkotak dalam sekat formalistik yang mengurung mereka,  sehingga  mereka  jauh  dari yang namanya keadilan substantif, sejak hukum  memiliki  watak  formal,  maka citra  institusi  yang  mempertahankan status quo-pun cukup besar, yang muncul dalam  persoalan  legalitas.  Dengan demikian,  soal  legalitas  atau  kepastian hukum  menjadi  masalah  besar  tersendiri dalam  hukum  positif,  dan  ini  akan menghambat  dinamika  nilai-nilai  kearipan lokal  masyarakat,  sehingga  tidak  jarang terjadi  benturan  antara  legalitas  kepastian hukum  dengan  kemanfaatan  hukum  bagi masyarakat.
Paparan  yang  terjadi  di  Banjar Kalimantan selatan, Kalimantan Tengah, Nangroe  Aceh  Darussalam  dan  Kei  di Maluku  Tenggara  adalah  bukti  nyata sesungguhnya  kemauan  dan  kekuatan  nilai
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 32
27 Moh.  Koesnoe.  1992. Hukum  Adat  Sebagai  Suatu  Model  Hukum.  Bagian  I  (Historis),  Cetakan  I,  Penerbit Mandar Maju. Bandung.  hal. 10-11.
28 Ibid, hal.11-12.
lokal untuk mengurus diri sendiri itu tetap ada  dan  bertahan  dalam  masyarakat, kendati dipinggirkan oleh berbagai bentuk dan  persyaratan  formal.  Dalam  masyarakat Sumbawa  NTB  ada  nilai  lokal Krik  Slamat sebagai basis nilai keariafan lokal masyarakat sumbawa  berusaha  menyelamatkan komunitas  masyarakat  dari  sekat  formalistik hukum positif menuju hukum yang lebih peka terhadap nilai dan rasa keadilan manyarakat, yang  dalam  peneliti  ini  akan  membahas mengenai  nilai  kearifan  lokal  masyarakat sebagai sarana mediasi perdata dalam bidang agraria 29 .
Secara  umum  masyarakat  di nusantara  menandang  tanah  sarana produksi bukan hanya dalam perspektif ekonomi  saja  tetapi  juga  dalam perspektif  yang  lain  yaitu  dalam perspektif  religiusitas  (ketauhitan), serta  dalam  perspektif  budaya  yang melahirkan  intraksi  sosial  sesama mereka  guna  membangun  peradaban yang melindungi eksistensi budaya dan peradaban  masyarakat,  dan  yang  tidak kalah  penting  adalah  dalam  perspektif ekologi  yaitu  mengelola  alam  dengan
tidak  merusak  fungsi  asli  alam, memperhatikan  daya  dukung  alam, mengelola  alam  secara  berkelanjutan, karena  masyarkat  di  nusantara  melihat alam adalah anugrah sekaligus amanah yang  harus  di  pelihara  dan  di  jaga. Sehingga  model  penyelsaian  sengkta pertanahan  adalah  mengacu  kepada kesatuan  yang  bulat  dan  utuh  antara Manusia,  Alam  dan  Tuhan,  dalam perdamaian dan persaudaraan.
Makna  damai  adalah  misi  totalitas menebarkan  rahmat  dan  mewujudkan kedamaian  bagi  seluruh  alam,  yang merupakan  tujuan  hidup  masyarakat  di nusantara.  Model  penyelesaian  seketa angraria  berbasis  nilai  kearifan  lokal m a s y a r a k a t   d i l a n d a s k a n   o l e h pertimbangan:
1. Sedapat  mingkin  memuaskan  para pihak,  dan  tidak  ada  pihak  yang merasa  menang  dan  kalah  dalam penyelesaian sengketa mereka.
2. Mengantarkan  pada  ketentraman hati dan kepuasan batin.
3. Dapat  memperkuat  tali  silaturahmi para pihak yang berkonflik.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 33
29 Lahmuddin  Zuhri.  2015.  Perlindungan  Hak-Hak  Masyarakat  Atas  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  di  Kabupaten Sumbawa.  Jurnal  Hukum  Prasada.  Program  Magisrel  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Warmadewa. Dempasar. Vol 3. No 1. Hal 1-21. September 2015
musyawarah  sebagai  salah  satu prinsip  dasar  menjiwai  masyarakat beradab,  melalui  musyawarah  setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum  dan  kepentingan  rakyat  dapat ditemukan  suatu  jalan  keluar  yang sebaik-baiknya  setelah  semua  pihak mengemukakan  pandangan  dan pikiran  mereka  yang  wajib  didengar dalam  membuat  sesuatu  keputusan, sehingga  dapat  mencerminkan  per- timbangan yang objektif dan bijaksa- na  untuk  kepentingan  bersama  bagi eksistensi  komunitas.  Musyawara  dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesepakatan  bersama  (konsensus).  Hal ini  berbeda  dengan  demokrasi  liberal yang  berpegang  pada  suara  mayoritas yang  berakhir  dengan  kekalahan  suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain.
Lebih  lanjut  prinsip  musyawarah bertujuan  melibatkan  atau  mengajak semua  pihak  untuk  berperan  serta dalam  kehidupan  bermasyarakat,  se- hingga  kesetiaan  dan  ketaatan masyarakat  terhadap  apa  yang
disepakati  bersama  akan  dijaga  pula secara  bersamama-sama,  karena kesepakatan  tadi  adalah  buah  dari pikiran  dan  pendapat  bersama  dalam nuansa  kekeluargaan  dan  saling memuliakan.  Artinya  jika  ada  pihak yang  melanggar  sama  saja  memecah persaudaraan  dan  kekerabatan,  serta tidak  menghormati  sesama.  Sehingga t i m b u l   r a s a   m a l u   j i k a   t i d a k melasanakan  apa  yang  sudah  menjadi konsensus bersama tadi. Hal ini senada dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Satjipto  Rahardjo  bahwa  Indonesia yang  majemuk  seharusnya  lebih mengutamakan  supremasi  moral daripada  supremasi  hukum  dalam membangun  hukum  di  Indonesia artinya  titik  tekan  dalam  berhukum adalah  nilai  moral  daripada  aspek formalitas  peraturan  perundang- undangan  biasa,  yang  kemudian diintegrasikan  dalam  sistem  hukum Indonesia,  sehingga  nilai-nilai  moral menjiwai  substansi  hukum,  struktur hukum serta kultur hukum 30 .
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 34
30 Suteki. 2012. Legal pluralisme dan implikasi metodologisnya: sebuah pendekatan terhadap hukum yang multifacet. (Makalah dalam kongres ilmu hukum Indonesia) Semarang: FH UNDIP. Hal 5

## 3. SIMPULAN
Model  penyelesaian  sengketa pertanahan  ini  perlu  diungkapkan, dengan  mengingat  konflik  angtaria dalam masyarakat cendrung terabaikan. Negara  belum  memfungsikan  pranata sosial  dan  budaya  dalam  hal  ini  nilai kearifan  lokal  sebaga  media  resolisi konflik/sengketa  peranahan.  Namun justru lebih memilih model litigasi yang membawa konsekuensi munculnya rasa permusuhan  karena  ada  unsur  kalah menang  yang  dikemas  untuk  mencari keadilan.
Masyarakat di nusantara menandang tanah  sarana  produksi  bukan  hanya dalam  perspektif  ekonomi  saja  tetapi juga  dalam  perspektif  yang  lain  yaitu d a l a m   p e r s p e k t i f   r e l i g i u s i t a s (ketauhitan),  serta  dalam  perspektif budaya  yang  melahirkan  intraksi  sosial sesama  mereka  guna  membangun peradaban  yang  melindungi  eksistensi budaya  dan  peradaban  masyarakat, dan  yang  tidak  kalah  penting  adalah dalam perspektif ekologi.
Mode l  pe ny els aian   se n gk e ta pertanahan  adalah  mengacu  kepada kesatuan  yang  bulat  dan  utuh  antara
Manusia,  Alam  dan  Tuhan,  dalam nuansa  perdamaian  dan  persaudaraan. Penyelesaian  seketa  angraria  berbasis nilai  kearifan  lokal  masyarakat didasarkan  pada  pertimbangan: pertama,  berupaya  sedapat  mungkin memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak  yang  merasa  menang  dan  kalah dalam  penyelesaian  sengketa  mereka. K e d u a ,   m e n g a n t a r k a n   p a d a ketentraman  hati  dan  kepuasan  batin. Ketiga,  dapat  memperkuat  tali s i l a t u r a h m i   p a r a   p i h a k   y a n g bersengketa/berkonflik. Keempat, kesepakatan  adalah  buah  dari  pikiran dan  pendapat  bersama  dalam  nuansa kekeluargaan dan saling memuliakan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada  Mitra  Bestari  atas  masukan- masukan  yang  telah  diberikan  untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Syaufi.  Mediasi  Penal  sebagai alternatif  penyelesaian  perkara pidana berasfek berikatan. (ringkasan naskah disertasi ujian terbuka) PDIH- FHUB. Malang, 2013.
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 35
Affani  Daud,  1997. Islam  dan  Masyarakat Banjar:  Analisa  Kebudayaan  Banjar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Bagir Manan, 2006, “Mediasi Sebagai Alter- natif Menyelesaikan Sengketa”, dalam Varia Peradilan  No. 248  Juli 2006.
Bernard  L  Tanya,  2007,  Teori  Hukum Strategi  Tertip  Manusia  Lintas  Ruang dan  Generasi,  Cet  2,  Surabaya:  CV Kita Budiono  Kosumohamidjoyo,  2000.  Kebine- kaan  Masyarakat  Indonesia,  Suatu Problematika  Filsafat  Kebudayaan, Jakarta: PT Grasindo. Hadimulyo.  1997. Mempertimbangkan ADR Kajian    Alternatif  Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Cetakan Pertama.  Lembaga  Studi  dan  Ad- vokasi Masyarakat. Jakarta: LSAM. JJ.  H.  Bruggink,  1996.  Refleksi  tentang Hukum,  terjemahan  Arif  Sidarta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
John  Griffiths,    2005.  “Memahami  Plural- isme  Hukum,  sebuah  Deskripsi  Kon- septual”,  dalam  Pluralisme  Hukum Sebuah  Pendekatan  Interdisiplin,  ter- jem. Andri Akbar, AL. Andang L Bina- wan,  Bernadinus  Stenly,  Eds.  Riyadi Terre,  Didin  Suryadin,  Cetakan  Per- tama. Jakarta: Huma. Lahmuddin Zuhri, 2015. Perlindungan Hak- Hak  Masyarakat  Atas  Sumber  Daya Alam  (SDA)  di  Kabupaten  Sumbawa. Jurnal  Hukum  Prasada.  Program Magisrel  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Universitas  Warmadewa.  Dempasar. Vol  3.  No  1.  Hal  1-21.  September 2015 Lawrence M Friendman, The Legal System: A  sosil  Sciance  Perspektif. (terjemaahan  M.  Khozim).  Bandung: Nusa Media.
Maria  S.W.  Sumardjono,  Nurhasan  Ismail, Isharyanto.  2008.  Mediasi  Sengketa Tanah,  Potensi  Penerapan  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Per- tanahan..  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas Moh. Koesnoe. 1992. Hukum Adat Sebagai Suatu  Model  Hukum.  Bagian  I (Historis),  Cetakan  I.  Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Munir  Fuady,  2005.  Filsafat  dan  Teori Hukum  Postmodern.  Cetakan  ke  I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Suteki. 2012 . Legal pluralisme dan implikasi metodologisnya:  sebuah  pendekatan terhadap  hukum  yang  multifacet. (Makalah  dalam  kongres  ilmu  hukum Indonesia) Semarang: FH UNDIP. Syahrizal Abbas, 2009. Mediasi Dalam Per- spektiof  Hukum  Syariah,  Hukum Adat,  dan  Hukum  Nasional,  CIDA. Banda Aceh: Dep. Agama Rep. Indo- nesia.
Sudarto P.Hadi, 2004. Resolusi Konflik, Se- marang:  Badan  Penerbit  Univ. Diponegoro.
Valerina Jaqualine Leonore Kriekhoff, 1991. “Kedudukan tanah dati sebagai tanah adat di Maluku Tengah, suatu kajuan dengan  memanfaatkan  pendekatan entropologi  hukum”.  Disertasi. Program doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Wolfang  Friedmann,  1996.  Teori  dan  Fil- safat Hukum, Telaah Kritis atas Teori- teori  Hukum,  jilid  II,  Terjemahan Mohammad  Arifin  dari  Legal  Thoery. Jakarta: Raja Rgafindo Persada.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 36