Volume 11, No. 1, April 2018 Hlm. 32-41 http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator ISSN: 1829-7935

## STUDI PERBANDINGAN PENDIDIKAN UMUM DAN AGAMA DI KABUPATEN BANGKALAN
Sigit Dwi Saputro Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura E-mail : sigitdwisaputro@trunojoyo.ac.id

## Abstrak
Praktek pelaksanaan pendidikan telah dirinci dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Adapun  Jenis  pendidikan penjelasanya  tertuang  dalam  bab  VI  pasal  15  Jenis  pendidikan  mencakup  pendidikan umum,  kejuruan,  akademik,  profesi,  advokasi,  keagamaan,  dan  khusus.  Secara kelembagaan,  pendidikan  agama  melalui  madrasah,  institut  agama,  dan  pesantren  yang dikelola  oleh  kementerian  Agama;  sementara  pendidikan  umum  melalui  sekolah  dasar, sekolah  menengah,  kejuruan  serta  perguruan  tinggi  umum  dikelola  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Hasil  penelitan  menunjukkan  proporsi  tingkat  pendidikan penduduk  Kabupaten  Bangkalan  untuk  tingkat  Sekolah  Dasar  berada  dalam  rangking terbesar  dibandingkan  lulusan  SMP,  SMA  maupun  SMK  yaitu  28.896  orang  atau  6,12% sedangkan  tingkat  pendidikan  penduduk  terkecil  adalah  Sekolah  Menengah  Kejuruan sebesar  2.188  orang  atau  0,47%.  Jumlah  guru  di  Kabupaten  Bangkalan  yang  telah tersertifikasi sebagai tenaga  profesional  pendidik  sangat  rendah.  Untuk  tingkat  SD, jumlah guru yang tersertifikasi hanya sekitar 26,55%, sementara itu untuk tingkat SMP prosentase guru  bersertifikat  pendidik  hanya  23,65%.  Prosentase  lebih  rendah  terdapat  untuk  tingkat SMA dan SMK yaitu 17,61% dan 6,12%.  Dampak terhadap kualitas pendidik rendah akan berimbas terhadap kualitas lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kata Kunci : Pendidikan, Kabupaten Bangkalan, Guru

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah
mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  sistem  pendidikan  nasional  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanah yang tertuang dalam  undang-undang  dasar  merupakan pijakan  yang  harus  ditaati,  dipatuhi  dan dijalankan kepada siapapun yang memimpin  Negara  Indonesia  dengan penegasan warganya harus cerdas.
Praktek  pelaksanaan  pendidikan  telah dirinci  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Adapun Jenis  pendidikan  penjelasanya  tertuang dalam  bab  VI  pasal  15  Jenis  pendidikan mencakup  pendidikan  umum,  kejuruan,
akademik,  profesi,  advokasi,  keagaman, dan khusus.
Kaitanya
dalam penyelenggaran pendidikan disetiap daerah  ada  perbedaan  jenis  pendidikan jika  dikelompokkan  secara  garis  besar yaitu  pendidikan  umum  dan  pendidikan keagamaan.
Secara kelembagaan, pendidikan agama  melalui  madrasah,  institut  agama, dan pesantren yang dikelola oleh kementerian Agama; sementara pendidikan  umum  melalui  sekolah  dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan  tinggi  umum  dikelola  oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan  Ristek  Dikti.  Pemaparan  ini  akan menjadi  dasar  tentang  kondisi  pendidikan yang  ada  di  Madura.  Potret  pendidikan Madura  penting  untuk  dikaji,  karena kelembagaan yang dominan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan agama yaitu pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah  (MTs),  dan  Madrasah  Aliyah (MA) dan banyaknya pesanten dibandingkan  dengan  pendidikan  umum yang  meliputi  sekolah  dasar,  sekolah menengah dan kejuruan.

## GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN PESANTREN
Istilah  Pondok  Pesantren  merupakan dua  istilah  yang  menunjukkan  satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya  adalah  tempat  belajar  para santri,  sedangkan  pondok  berarti  rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu.  Disamping  itu,  kata  pondok mungkin  berasal  dari  Bahasa  Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa  termasuk  Sunda  dan  Madura umumnya  digunakan  istilah  pondok  dan pesantren,  sedang  di  Aceh  dikenal dengan  Istilah  dayah  atau  rangkang  atau menuasa,  sedangkan  di  Minangkabau disebut surau.
Secara etimologi, istilah pondok pesantren  berasal  dari  kata funduk (Bahasa  Arab),  dan  santri  yang  diberi imbuhan  per  dan  an.  Kata  funduk  berarti ruang  tidur  atau  wisma sederhana. Sedangkan kata pesantren berarti tempat  para  santri.  Kata “santri”  juga diartikan  sebagai  penggabungan  antara suku  kata  sant  (manusia  baik)  dan  tra (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat  diartikan  sebagai  tempat  mendidik manusia.
Pengembangan layanan pesantren mulai tampak ketika diperkenalkan konsep madrasah  yang  klasikal  sejak  akhir dasawarsa  1920-an.  Prasodjo  menyebut ada lima pola pesantren yaitu Pola I, jalan pesantren  yang  terdiri  dari  hanya  satu masjid  dan  rumah  kiai,  pola  II  terdiri  atas masjid,  rumah  kiai,  dan  pondok,  pola  III terdiri  atas  masjid,  rumah  kiai,  pondok dan  madrasah,  pola  IV  terdiri dari masjid, rumah  kiai,  pondok,  madrasah,  dan tempat  keterampilan,  pola  V  yang  terdiri atas masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas,  gedung  pertemuan,  tempat olah raga dan sekolah umum.
Tokoh
lain,
Ridlwan
Nasir, mengemukakan  terdapat  lima  klasifikasi pesantren yaitu: 1) Pondok Pesntren yang di  dalamnya  terdapat  system  pendidikan
salaf  (weton  dan  sorogan),  dan  system klasikal  (madrasah)  salaf,  2)  Pondok pesantren semi berkembang: yaitu pondok  pesantren  yang  di  dalamnya terdapat  system  pendidikan  salaf  (weton dan sorogan), dan system klasikal
(madrasah)  swasta  dengan  kurikulum 90%  agama dan 10% umum, 3) pondok  pesantren  berkembang:  yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang,  hanya  saja  sudah  lebih bervariasi  dalam  bidang  kurikulumnya, yakni  70%  agama  dan  30%  umum.  Di samping itu juga diselenggarakan madrasah  SKB  Tiga  Menteri  dengan penambahan diniyah, 4) Pondok pesantren  khalaf/modern:  yaitu  seperti bentuk  pondok  pesantren  berkembang, hanya  saja  sudah  lebih  lengkap  lembaga pendidikan  yang  ada  di  dalamnya,  antara lain  diselenggarakannya  sIstem  sekolah umum denan penambahan diniyah (praktek  membaca  kitab  salaf),  perguruan tinggi  (baik  umum  maupun  agama), bentuk  koperasian  dilengkapi  dengan takhasus  (bahasa  Arab  dan  Inggris),  5) Pondok pesantren ideal: yaitu sebagaimana  bentuk  pondok  pesantren modern  hanya  saja  lembaga  pendidikan yang  ada  lebih  lengkap,  terutama  bidang keterampilan  yang  meliputi  pertanian, teknik,  perikanan,  perbankan,  dan  benar- benar  memperhatikan  kualitasnya  dengan tidak menggeser
ciri khusus kepesantrenannya  yang  masih  relevan dengan kebutuhan
masyarakat/perkembangan zaman.
Ciri  khusus  kepesantrenan,  baik secara  kelembagaan    maupun    unsur- unsur    yang    membedakannya    dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya antara  lain: pertama, unsur  kyai,  sebagai hal  yang  mutlak  dan  sentral  di pesantren. Kedua, pondok/asrama  sebagai    tempat tinggal  bersama,  kiai  dengan  santrinya.
Ketiga, masjid, yang   fungsinya   sebagai kegiatan      ibadah      dan      proses pembelajaran. keempat, santri,  santri merupakan  unsur  pokok  dari  suatu pesantren.  Santri  dibagi dua,  santri mukim  yaitu  santri  yang  berasal  dari daerah  lain  atau  jauh  dan  menetap. Santri  kalong,  santri-santri  yang  berasal dari  daerah-  daerah    sekitar    pesantren dan  tidak    menetap    di  pesantren.
Kelima, kitab  kuning/klasik.  Unsur  ini menjadi  ciri  khas  yang  membedakan lembaga  pendidikan  pesantren  dengan lembaga pendidikan lainnya, karena hanya  di  pesantrenlah      di      ajari      kitab kuning. Keenam ,      sistem      atau metode pembelajaran. di pondok pesantren  terdapat  ciri  khas  yang  lain yang membedakannya dengan lembaga      pendidikan      lainnya      yaitu metode  sorogan,  yang    berarti    sodoran atau    yang    disodorkan,    maksudnya suatu sistem   yang   disodorkan    secara individual,      santri      dan      kiai      (ustadz) berhadapan dan interaksi langsung. Metode bandongan atau halaqah suatu metode
pembelajaran yang
dilaksanakan    secara    bersama,    kiai membaca  suatu  kitab  dan  para  santri menyimak kitab yang sama, lalu mendengarkan  dan    menyimak    bacaan kiai.   Metode   ini   di   Jawa   Timur   sering disebut wetonan (berskala atau berwaktu).
Pondok  pesantren  sebagai  sub-sistem pendidikan nasional di Indonesia merupakan    bagian    integral    dari lembaga  keagamaan  yang  secara  unik memiliki  potensi  yang  berbeda  dengan lembaga  pendidikan  lainnya.  Hal  tersebut dapat  disimak  dari  uraian  sebelumnya bahwa  eksistensi  pondok  pesantren  yang menegaskan  dari  segi  managament  dan pengelolaannya  bersentuhan  langsung dengan pendekatan keagamaan. Ini berkaitan  dengan  Undang-undang  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang beberapa pasalnya menekankan penyelenggaraan pendidikan keagamaan,  seperti,  pasal  30  ayat  (1) bahwa: “Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama ”.
Pendidikan
Nasional menyiratkan
pengakuan  akan  pentingnya  keberadaan sekolah
keagamaan.
Pasal
ini menyebutkan bahwa: 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok
masyarakat  dari  pemeluk  agama,  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,
2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan  peserta  didik  menjadi
anggota masyarakat yang memahami  dan mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya dan/menjadi ahli ilmu agama, 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan   pada   jalur   pendidikan formal,  nonformal,  dan  informal,  4) pendidikan kegamaan berbentuk pendidikan  diniyah,  pesantren,  pasraman, pabhaja  samanera,  dan  bentuk  lain  yang sejenis.
Lebih    lanjut    dalam    Peraturan Pemerintah    (PP)    Nomor    55    Tahun 2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan Keagamaan pada pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa: “Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta  didik untuk  dapat menjalankan  peranan  yang  menuntut penguasaan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama dan menjalankan ajaran agamanya ”.
Pendidikan keagamaan yang dimaksud di atas, adalah pondok pesantren sebagaimana  yang  diatur  dalam  PP.  55 pasal 26 ayat (2) yang menyelenggarakan pendidikan diniyah pada tingkat dasar dan menengah.  Pondok  pesantren    bertujuan untuk    menciptakan    insan    yang    taqwa serta    konponen  lainnya sebagai manusia    yang    memiliki    keahlian    dan keterampilan   merupakan indikator utama mengenai  peran  pesantren  dalam  sub sistem pendidikan Nasional di Indonesia.

## PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Kondisi Pendidikan di Kabupaten
Bangkalan  yang  dibahas  terdiri  dari pendidikan Umum yaitu meliputi pendidikan  dari  Sekolah  Dasar  (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  dan Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK). Berikutnya  adalah  Pendidikan  Agama meliputi  pendidikan  Formal  mulai  dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah  (MTs),  dan  Madrasah  Aliyah
(MA) dan yang terakhir adalah Pendidikan  Pesantren.  Pada  tahun  2016 Kabupaten Bangkalan memiliki 177
pondok pesantren yang terdaftar dan aktif. Adapun  jumlah  santri  yang  terdata berjumlah 13.132 santri dengan
perbandingan  6.872  untuk  santri  laki-laki dan 6.260 untuk santri perempuan.

## Tabel 1. Penduduk dan Usia Sekolah di Kabupaten Bangkalan
No. Variabel Jumlah % Kepadatan 1 Penduduk 1.308.414 100 1.038,42 2 Penduduk 6-7 tahun 14.153 1,08 11,23 3 Penduduk 7-12 tahun 138.321 10,57 109,78 a. Laki-laki 66.394 48 b. Perempuan 71.927 52 4 Penduduk 13-15 tahun 65.615 5,01 52,08 a. Laki-laki 31.495 48 b. Perempuan 34.120 52 5 Penduduk 16-18 tahun 76.615 5,86 60,81 a. Laki-laki 36.775 48 b. Perempuan 39.840 52 6 Luas Wilayah (Km2) 1.260
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan, 2016
Gambar 1. Prosentase Lulusan Sekolah di Kabupaten Bangkalan
Berdasarkan  Gambar  1  menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk dirinci menjadi 9 kelompok, yaitu: 1) tidak pernah sekolah,  2)  tidak/belum  tamat  SD,  3) tamat  SD,  4)  tamat  SMP,  5)  tamat  SMA, 6) tamat SMK, 7) tamat Diploma, 8) tamat Sarjana,  dan  9)  tidak  terjawab.  Proporsi tingkat  pendidikan  penduduk  Kabupaten Bangkalan  untuk  tingkat  Sekolah  Dasar berada dalam rangking terbesar dibandingkan  lulusan  SMP,  SMA  maupun SMK  yaitu  28.896  orang  atau  6,12% sedangkan  tingkat  pendidikan  penduduk terkecil adalah Sekolah Menengah Kejuruan  sebesar  2.188  orang  atau 0,47%. Berdasarkan  Tabel  2  maka  jumlah penduduk  yang  menempuh  pendidikan umum  sebesar  181.739  yang  terdiri  dari
702 Sekolah Dasar, 181 Sekolah Menengah Pertama, 45 Sekolah Menengah Atas, dan 49 Sekolah Menengah Kejuruan . Sementara berdasarkan Tabel 3 maka jumlah penduduk  yang  sekolah  di  pendidikan agama  sebanyak  39.700  dengan  jumlah 145  Madrasah  Ibtidaiyah,  181  Madrasah Tsanawiyah  dan  156  Madrasah  Aliyah. Proporsi  tidak  seimbang  antara  jumlah sekolah  negeri  dan  swasta  di  bawah naungan  Kementerian  Agama.  Indikator keberhasilan  program  pendidikan  yang ada  di  Kabupaten  Bangkalan  dapat diketahui  melalui  indikator  pendidikan yang tertuang dalam Tabel 2 dibawah ini.

## Tabel 2. Indikator Pendidikan Umum dan Agama Kabupaten Bangkalan
No Indikator SD/MI SLTP/MTs SMA/MA 1 Angka partisipasi murni 97,45 85,81 52,68 2 Angka partisipasi kasar 120,69 95,96 58,45 3 Angka Transisi 0 98,28 79,04 4 Rasio murid perkelas 49 41 40 5 Rasio Murid/guru 22 17 10
Sumber : Data Pokok Pendidikan Provinsi Jatim, 2016
APM  (Angka  Partisipasi  Murni)  adalah persentase  siswa  dengan  usia  yang berkaitan  dengan  jenjang  pendidikannya dari  jumlah  penduduk  di  usia  yang  sama (UU  Sisdiknas  Tahun  2003).  Kegunaan dari  APM  sebagai  daya  serap  penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Angka Partisifasi Kasar (APK) merupakan rasio  jumlah  siswa,  berapapun  usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok  usia  yang  berkaitan  dengan jenjang pendidikan tertentu (UU Sisdiknas Tahun 2003). APK di gunakan untuk untuk mengukur  daya  serap  penduduk  usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Berdasarkan  Tabel  2  angka  partisipasi murni jenjang SD 97,45, hal ini menunjukkan  masyarakat  menyekolahkan anaknya  pada  jenjang  SD  sebelasar 97.45% sedangkan masyarakat yang tidak menyekolahkan  2,55%  artinya  masih  ada 3474  anak  usia  SD  yang  tidak  ikut  dalam jenjang pendidikan dasar. Angka partisipasi  murni  jenjang  SMP/MTs  85,81, hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat menyekolahkan  anaknya  pada  jenjang SMP/MTs  sebesar  85,81%  sedangkan masyarakat  yang  tidak  sekolah  14,19%, artinya  siswa  yang  tidak  sekolah  pada jenjang  SMP  berjumlah    18600.  Angka partisipasi  murni  jenjang  SMA/MA  52,68, hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat menyekolahkan  anaknya  pada  jenjang SMA/MA  sebesar  52,68%  sedangkan masyarakat  yang  tidak  sekolah  47,32% artinya  siswa  yang  tidak  sekolah  pada jenjang SMA/MA berjumlah  39196.
APK  jenjang  SD  yaitu  120,69%  hal  ini menunjukkan bahwa masyarakat Bangkalan  sangat  minat  dalam  mendidik anaknya di jenjang SD, bahkan identitas di luar  Bangkalan  juga  sangat  berminat
untuk  menyekolahkan  anaknya  di  jenjang SD  yang  ditunjukkan  dalam  presentase lebih  dari  100%  yaitu  sebesar  120,69%. Sedangkan  minat  masyarakat  Bangkalan untuk menyekolahkan di jenjang
SMP/MTs  sebesar  85,81%,  SMA  sebesar 52,68%. Berdasarkan analisis data tersebut  dapat  diketahui  bahwa  untuk jenjang  SD/MI  ke  SMP/MTs  melanjutkan ke  SMA/MA  memiliki  grafik  menurun  dan bahkan  di  jenjang  SMA/MA  APK  hanya 52,68%  hal  ini  menunjukkan  masyarakat Madura 47,32% tidak menginginkan untuk melanjutkan pada jenjang SMA/MA.

## PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANGKALAN
Undang-undang  No.  20  Tahun  2003 tentang  Sisdiknas  pasal  15  menyebutkan bahwa  Pendidikan  umum  merupakan pendidikan  dasar  serta  menengah  yang mengutamakan  perluasan  pengetahuan yang  diperlukan  oleh  peserta  didik  untuk melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang lebih  tinggi.  Sebagaimana  pasal  tersebut maka  pendidikan  umum  yang  dimaksud adalah  pendidikan  dari  sekolah  dasar, sampai  menengah  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  maupun  swasta  dibawah naungan  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.  Peta  permasalahan  yang diangkat  pada  penelitian  ini  meliputi  dari kualitas  pendidik,  rasio  jumlah  guru dengan  murid,  angka  partisipasi  peserta didik.
a.  Kualitas Pendidik Standarisasi kualitas pendidik sebagaimana  amanah  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen dalam  pasal  1  Guru  adalah  pendidik profesional yang dibuktikan dengan predikat tersertifikasi (Gambar 2).
Gambar 2. Perbandingan Jumlah Guru Bersertifikat dengan Total Jumlah Guru di Kabupaten Bangkalan
Gambar 3. Indikator Pendidikan Kabupaten Bangkalan
6.375 1.860 1.073 849 1.693 440 189 52 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 SD SMP SMA SMK Jumlah Total Guru Guru Bersertifikat 97,45 120,69 0 49 22 85,81 95,96 98,28 41 17 52,68 58,45 79,04 40 10 0 20 40 60 80 100 120 140 Angka partisipasi murni Angka partisipasi kasar Angka Transisi Rasio murid perkelas Rasio Murid/guru SD/MI SLTP/MTs SMA/MA
Berdasarkan  pada  Gambar  2,  terlihat bahwa jumlah guru di Kabupaten Bangkalan yang telah tersertifikasi sebagai tenaga profesional pendidik sangat  rendah.  Untuk  tingkat  SD,  jumlah guru  yang  tersertifikasi  hanya  sekitar 26,55%,  sementara  itu  untuk  tingkat  SMP prosentase  guru  bersertifikat  pendidik hanya  23,65%.  Prosentase  lebih  rendah terdapat untuk tingkat SMA dan SMK yaitu 17,61%  dan  6,12%.  Sehingga  menurut data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa kualitas  guru  di  Kabupaten  Bangkalan
masih  rendah.  Dampak  terhadap  kualitas pendidik  rendah  akan  berimbas  terhadap kualitas lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang  yang  lebih  tinggi.  Begitu  halnya akan  berdampak  pula  terhadap  minimnya prestasi-prestasi  tatkala  ada  lomba-lomba yang diselenggaran oleh pemerintah.

## b. Proporsi Indikator Pendidikan
Nilai  beberapa  indikator  pendidikan  di Kabupaten  Bangkalan  disajikan  pada Gambar  2.  Berdasarkan  data  tersebut diatas  terlihat  bahwa  APM  dan  APK
terbesar terdapat pada jenjang pendidikan SD. Sementara itu untuk jenjang SMP/MA nilai  APM  dan  APK  relatif  rendah.  Hal  ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk  Kabupaten  Bangkalan  yang tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP maupun SMA.
Berdasarkan  data  pokok  pendidikan dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangkalan  memiliki  APK  58,45  dan  APM 52,68.    Untuk  Kabupaten  Sampang  APK tercatat  sebesar  39,25  dan  APM  58,02. Selanjutnya APK dan APM yang jauh lebih tinggi  terdapat  di  Kabupaten  Pamekasan (APK  77,60  dan  APM  70,59)  dan Kabupaten  Sumenep  (APK  79,38  dan APM  55,53).  Hasil  tersebut  menunjukkan bahwa masyarakat Madura masih memiliki tingkat  kepercayaan  rendah  terhadap pendidikan  formal  yang  di  tunjukkan dengan  persentase  APK  dan  dari  data APM  siswa  yang  bersekolah  sampai dengan jenjang SMA.

## c. Rasio Guru dan Siswa
Sejak  terbitnya  Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah  telah  mengatur  tentang  rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap  siswa  pada  satuan  pendidikan. Dalam  pasal  17  telah  disebutkan,  untuk jenjang  Sekolah  Dasar,  perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Hal ini menjadi  kemudian  dijadikan  dasar  untuk melakukan pembayaran
Tunjangan
Profesi Guru (TPG). Dalam pasal selanjutnya,  yakni  pasal  65  dikatakan bahwa  aturan  ini  akan  efektif  berlaku  10 tahun  sejak  UU  No.  14  Tahun  2005 ditetapkan,  yang  artinya  tahun  2016  ini akan  mutlak  diberlakukan.  Ini  kemudian dipertegas  dengan  Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan  Bagi  Guru  Pegawai  Negeri Sipil  Daerah,  yang  menyatakan  akan mulai  diberlakukan  pada  Semester  Ganjil Tahun  Ajaran  2016/2017  (Permendikbud No.  17  Tahun  2016  Point  A  Item  No.  5). Berdasarkan  ketentuan  diatas,  maka terlihat bahwa rasio jumlah guru dan siswa untuk  jenjang  pendidikan  SMP  dan  SMA di Kabupaten Bangkalan tidak proporsional.  Data  dari  Dinas  Pendidikan
dan Kebudayaan Jawa Timur menunjukkan nilai rasio untuk SMP adalah 1:36,  SMA  sebesar  1:82  dan  SMK sebesar 1:56.
Sementara untuk sekolah-sekolah agama  MTs  dan  MAN  rasio  guru  dan muridnya  adalah  1:22  dan  1:45.  Selain masalah  rasio  guru  dan  murid  yang  tidak sesuai, sekolah-sekolah agama di Kabupaten  Bangkalan  juga  menghadapi beberapa masalah klasik yaitu : - Kualifikasi Guru Berdasarkan data dari
Kantor Kementerian  Agama  Jawa  Timur  dapat dikatehui  baik  kabupaten  Bangkalan, Sampang,  Pamekasan,  dan  Sumenep masih  ditemukan  dengan  jumlah  yang banyak  kualifikasi  pendidikanya  belum sarjana.  Lebih  ironis  lagi  ditemukan dengan  jumlah  yang  banyak  lulusan  SMA mengajar  MTs  dan  MA.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  14    tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen  pasal  9 kualifikasi  seorang  guru  minimal  sarjana atau  D  IV.  Berdasarkan  aturan  tersebut perlu  adanya  dorongan  oleh  pemerintah daerah kepada guru-guru dibawah naungan  kemenag  agar  melanjutkan kejenjang perguruan tinggi.
- Kualitas  Keilmuan  Bagus  terkendala Ijazah
Daftar pesantren 2015 Kemenag
Provinsi  Jawa  Timur    menyatakan  bahwa jumlah pesantren yang melakukan perijinan  dan  perpanjangan  perijinan pesantren  yaitu  940  hal  ini  mengalami penurunan  dibanding  data  tahun  2013 yaitu  1094  pesantren.  Penurunan  ini  di karenakan  banyak  pesantren  yang  tidak mengurus baik perijinan maupun perpanjangan  perijinan,  dengan  jumlah santri  184.841  tentunya  memiliki  sebuah potensi maupun kelemahan yang ada.
Data dari sumber yang sama menunjukkan  mayoritas  pesantren  yang ada  di  Madura  adalah  pesantren  kategori salafi  yaitu  pondok  pesantren  yang menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya.  Pembelajaran  ilmu-ilmu agama  Islam  dilakukan  secara  individual atau  kelompok  dengan  konsentrasi  kitab- kitab  klasik  berbahasa  Arab.  Penjajakan
tidak  didasarkan  atas  suatu  waktu,  tapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari.
Hana (2012) berpendapat bahwa beberapa  kelebihan  dari  pesantren  model salafi,  adalah  semangat  mempengaruhi hidup yang luar biasa, mental kemandirian yang tinggi, terjaga moralitas dan mentalitasnya dari virus modernitas, mampu menciptakan insan dinamis,
kreatif dan progresif, karena dia tertantang untuk  menghadapi  hidup  tanpa  formalitas ijazah dan tumbuhnya mental entrepreneurship .
Hasil  kajian  dalam  FGD  ( Focus  Group Discussion ) yang diselenggaran oleh STP Pendidikan  menunjukkan  bahwa  pondok pesantren yang ada di Madura untuk bisa memahami  kitab-kitabnya  harus  belajar  3 bahasa  yaitu,  Jawa,  Madura  dan  Arab. Selain  itu  alumni  dari  pondok-pondoknya juga  diakui  kualitasnya  sampai  di  Negara Timur  Tengah.  Bagusnya  kualitas  dari hasil pondok pesantren dikarenakan sistem  pembelajaran  yang  siang  dan malam  dan  juga  banyaknya  bahasa  yang harus  dipelajari.  Kualitas  yang  sudah terbangun lama ini baru akan mulai diakui sejak PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan  Keagamaan  Islam  pasal  13 yaitu pesantren sebagai satuan pendidikan.  Perlu  adanya  akselerasi  dari pemerintah  agar  kualitas  yang  sudah terbukti  dikarenakan  sistem  yang  belajar sehari penuh untuk di dorong relisasinya.

## - Lemahnya Skill Bidang IT
FGD  ( Focus  Group  Discusion )  Tahun 2015  oleh  STP  mengemukan  bahwa pondok  pesantren  memiliki  kelemahan dibidang IT dikarenakan pondok
pesantren
masih mempertahankan
kelangsunganya secara mandiri. Pengelolaan  pendidikan  pesantren  yang pendanaannya bersumber
dari masyarakat,  bahkan  ada  yang  hanya mengandalkan  pribadi  Kyainya.  Beban  itu dirasakan  semakin  berat  tatkala  Kyai harus  menampung    para  santri  yang memiliki  ekonomi  lemah  dan  anak  yatim. Kyai  bukan  saja  tidak  mendapatkan bantuan  biaya  pendidikan  dari  santri, bahkan  sebaliknya.  Pesantren  harus memenuhi  juga  kebutuhan  hidup  sehari- hari santrinya.
Thaib (2012) menyatakan bahwa pondok pesantren untuk mempertahankan kemandirian dan kelangsungan pendidikan  pesantren  para  kiyai  dalam memenuhi
kebutuhan pembiayaan umumnya  mengadakan  unit  usaha  yang sesuai  dengan  potensi  yang  ada.  Hal  ini berdampak  terhadap  fasilitas  penunjang- sarana  dan  prasarana  masih  sederhana dan kurang mumpuni dalam IT.
- Kurangnya Kesejahteraan Ustadz
Masyarakat Madura memiliki pandangan bahwa ustadz adalah
mengabdi kepada pondok sehingga berbicara  kesejahteraan  tidak  pernah terpikirkan.
Harian Kompas (2015)
menyatakan  bahwa  gaji  seorang  ustadz adalah Lillahi  Ta’ala .  Artinya  hanya pengabdian  dan  pengorbanan  kalau  ingin menjadi  ustadz  karena  alokasi  anggaran belum  sepenuhnya  kepada  guru  atau ustadz.

## SOLUSI  MASALAH    PENDIDIKAN  DI KABUPATEN BANGKALAN
a. Pendampingan Profesionalitas Guru
Kualitas  pendidik  yang  rendah  ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah  guru  yang  telah  tersertifikasi. Pendampingan kualitas guru yang meliputi 4  kompetensi  menurut  Undang-Undang Nomor  14    tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen yaitu kompetensi pedagogik,
kompetensi sosial, kompetensi kepribadian  dan  kompetensi  professional.
Agar terwujudnya guru-guru yang professional,  perguruan  tinggi    di  wilayah Madura dengan sumberdaya yang dimiliki, dapat turut serta pada tataran kompetensi pedagogik dan juga profesionalitas melalui baik pelatihan, workshop maupun diseminasi  karya  bagi  para  guru-guru  di Madura.

## b. Gerakan Masyarakat Belajar
Problem  APK  dan  APM  rendah  hal  ini berdampak  terhadap  aspek  hukum  dan legalitas  bagi  masyarakat  Madura  yang mayoritas  sebagai  para  pekerja(TKI). Berdasarkan  hal  tersebut  perlu  adanya gerakan  masyarakat  belajar  yang  mulai dikampanyekan  sejak  sekolah  Dasar sampai  tingkat  SLTP.  Program  ini  harus bekerja  sama  dengan  seluruh  stekholder
terutama  Dinas  Pendidikan  agar  guru member  arahan  dan  dorongan  bagi peserta  didik  untuk  terus  belajar.  Serta menambah  isi  dari  kurikulum  terhadap dampak negative pekerja yang illegal yang disebabkan oleh faktor pendidikan.

## c. Program Sarjana Mengajar
Pendidikan  umum  yang  ada  di  Madura masih  mengalami  kekurangan  jumlah tenaga pendidik berkualitas maupun kuantitas. Program sarjana mengajar akan memberikan  ruang  komunikasi  bagi  para guru  senior  dengan  calon  guru  lulusan FKIP  untuk  saling  mengisi  kelebihan  dan kekurangan.  Program  sarjana  mengajar akan mengurangi rasio kekurangan jumlah tenaga pengajar dan meningkatkan kualitas bagi dunia pendidikan terutama di instansi  yang  disinggahi  oleh  lulusan FKIP.

## d. Beasiswa Bagi Guru Non Sarjana
Berdasarkan data tersebut masih ditemukan
guru dibawah naungan kemenag  yang  berkualifikasi  SMA, DI,  D2 dan  D3.  Permasalahan  tersebuta  akan dapat teratasi melalui pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi  sarjana  untuk  studi  lanjut  di Perguruan  Tinggi.  Hal  ini  dapat  dibantu oleh  perguruan  tinggi  yang  berdekatan dengan  letak  lokasi  guru,  sehingga  akan lebih  memberikan  kontribusi  lebih  nyata dengan  sekolah  dengan  mengatur  jadwal mengajar guru dan kuliah.

## e.Pendampingan Pendidikan Pesantren
Berdasarkan  PMA  No  13  Tahun 2014  tentang  Pendidikan  Keagamaan Islam  pondok  pesantren  diberi  hak  yang sama  agar  lulusanya  bisa  melanjutkan  ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini akan bisa segera  terwujud  dengan  pendampingan administrasi terkait perijinan dan beberapa hal  lainya.  Perguruan  Tinggi  dengan sumberdaya dimiliki akan mampu memberikan  kontribusi  terkait  prosedur dan  administrasi  yang  dibutuh  dalam penyetaraan  pendidikan  di  pesantren.  Hal ini  menjadi  penting  karena  mayoritas pesantren  yang  ada  di  Madura  adalah pesantren salaf yang sangat butuh banyak informasi terkait aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
BLKI  (Balai  Latihan  Kerja  Industri) merupakan  lembaga  miliki  pemerintah yang  menyiapkan skill bagi  tenaga  kerja Indonesia yang tersebar di setiap kabupaten/kota.  Santri  selama  ini  masih lemah dibidang skill terutama IT. Kerjasama ini akan memberikan kontribusi positif terhadap skill yang dimiliki santri.
Badan  zakat  merupakan  salah  satu lembaga  yang  menghimpun  harta  benda kewajiban  bagi  setiap  muslim  yang mampu. Perlu adanya sepesifikasi khusus bagi  badan  zakat  untuk  menganggarkan kesejahteraan  ustadz.  Kemanag  juga sebagai  naungan  bagi  pesantren  sudah menjadi  kewajiban  memberikan  alokasi anggaran  ajukan  kepemerintah  angaran ustad.  Keterpaduan  antara  badan  zakat dan  pemerintah  dalam  hal  ini  kemenag ada  akan  memberikan  harapan  baru  bagi ustad yang  selama ini sudah memberikan jiwa  dan  raganya  dalam  turut  serta mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui pendidikan pesantren.

## KESIMPULAN
1.  Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten  Bangkalan  untuk  tingkat
Sekolah Dasar berada dalam rangking terbesar  dibandingkan  lulusan  SMP, SMA maupun SMK yaitu 28.896 orang atau 6,12% sedangkan tingkat pendidikan  penduduk  terkecil  adalah Sekolah Menengah Kejuruan
2.  Nilai  APM  dan  APK  terbesar  terdapat pada jenjang pendidikan SD.
Sementara  itu  untuk  jenjang  SMP/MA nilai  APM  dan  APK  relatif  rendah.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  masih  banyak penduduk  Kabupaten  Bangkalan  yang tidak  melanjutkan  pendidikannya  ke tingkat SMP maupun SMA.
3.  permasalahan  utama  pendidikan  di Kabupaten  Bangkalan  meliputi  dari kualitas  pendidik,  rasio  jumlah  guru dengan murid, angka partisipasi peserta didik.
4.  Perlu  adanya  program  terobosan  dan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan
dengan
Perguruan  Tinggi  untuk  mengatasi masalah  pendidikan  di  Kabupaten Bangkalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori.  2015.  Banyak  Guru  TPA  Masih Lillahi Ta’ala. Harian kompas.
Anton,  Syaf.  2015.  Bahasa  Madura Terancam  Punah.  Lontar  Madura.
10 Juli 2015
Badan  Pusat  Statistik  .  2015.  Statistik
Daerah Kabupaten Sumenep. Sumenep:  Badan  Pusat  Statistik Sumenep
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan RI.  1979.  Pendidikan  di  Indonesia dari  Zaman  ke  Zaman.  Jakarta: LP3ES Departemen Agama RI. 1985. Pedoman    Pembinaan    Pesantren. Jakarta:  Dirjen  Bimbingan Islam Hana,  Rudi.  2012.  Perubahan-perubahan Pendidikan di Pesantren
Tradisional  (Salafi).  Jurnal  Tadris Volume 7 Nomor 2.
Kemenag.  2013.  Data  Umum  Pondok Pesantren  dan  Madrasah  Diniyah Tahun  2013  Kementerian  Agama Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2013. Surabaya: Kemenag Jatim .  2015.  Data  Umum  Pondok
Pesantren  dan  Madrasah  Diniyah
Tahun  2013  Kementerian  Agama
Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2015.
Surabaya: Kemenag Jatim
Mastuhu.1994. Dinamika Pesantren. Jakarta: INIS Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun  2007  tentang    Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Jakarta: Kemenag Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  13 Tahun    2014  tentang  Pendidikan Keagamaan Islam. Jakarta: Kemenag Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun 2008 tentang Guru Said  Agil  Siradj.  1999.  Pesantren  Masa Depan  Wacana  Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren. Bandung: Pustaka Hidayah
Thaib,  Amin.  2012.  Pendidikan  Life  Skills Berwawasan  Kemandirian.  Jakrta:
Kemenag Jakarta
Undang-undang    Republik  Indonesia
Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas. Undang-undang    Republik  Indonesia
Nomor  14  Tahun  2005  tentang Guru dan Dosen
Wahjoetomo.  1994.  Perguruan  Tinggi Pesantren,  Pendidikan  Alternatif
Masa Depan. Jakarta: Gema Insani Press