JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.2, No.2, Des 2018, pp. 138~151 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v2i2.32
 138

## EFEKTIFITAS PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PULAU JAWA
1 Dessy Sunarsi, 2 Yuherman, 3 Sumiyati
1,2,3 Universitas Sahid Jakarta e-mail: dessynew@ymail.com

## Abstrak
Mediasi  sebagai  salah  satu Alternatif  Dispute  Resolution (ADR)  sebagai  cara  menyelesaikan  sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena masalah keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para  pihak  yang  bersengketa  dan  menjaga  hubungan  baik.  Adil  karena  masing-masing  pihak menegosiasikan  opsi  jalan  keluar  atas  solusi  gagas  dan  outputnya win-win .  Oleh  akurat,  tepat  sengketa secara  langsung  dan  orang  beralih  ke  mediasi.  Peraturan  Mahkamah  Agung  PerMA  No.  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadiilan telah memadukan mediasi dalam sistem beracara  di pengadilan. Setiap  perkara  perdata  harus  dilucuti  dulu  dulu  melalui  cara  mediasi.  Setiap  putusan  hakim  yang  tidak melalui cara  mediasi terlebih  dahulu,  maka putusan dianggap  batal demi  hukum. Tulisan  ini  membahas tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan agama di Pulau Jawa, karena perkara perceraian  adalah  perkara  yang  disingkat  rangking  tertinggi  di  Pengadilan  Agama.  Adapun  fokus kajiannya adalah implementasi mediasi perkara perceraian, standar mediasi perkara perceraian dan respon masyarakat berperkara terhadap upaya damai yang dilaksanakan oleh Mediator Non Hakim .
Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama

## A. PENDAHULUAN
Ajaran damai yang menjadi karakter bangsa Indonesia dan bersumber  dari  proses  agama  menjadi embrio dalam sistem peradilan. Pengadilan sebelum melakukan tindakan ajudikatif harus selalu mengajak  para  pihak  untuk  berdamai. Hal  ini  berdasarkan:  1)  HIR  pasal  130 (Pasal  154  RBg,  Pasal  31  Rv.,  2)  UU No.  1/1974,  PP  No.  9/1975,  UU  No. 7/1989,  dan  KHI  dan  3)  SEMA  No.  1 Tahun  2002  (Eks.  130  HIR  /  154  RBg) dan  Hasil  Diskusi  Komisi  II  Rakernas terbatas MARI. 4) PerMA No. 2 Tahun 2003, kemudian direvisi melalui PerMA No. 1 Tahun 2008 dan terakhir PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan . (1–3)
Mahkamah  Agung  telah  mengubah paradigma mengadili menjadi paradigma  sengketa/perkara  hukum. Wujud  yang  dilakukan  oleh  pemerintah
Indonesia  ini  berkiblat  pada  negara- negara  maju  yang  telah  menyelesaikan sengketa melalui mediasi, seperti Jepang,  Singapura,  Amerika  Serikat,
Kanada, Belanda, dan Australia. Pengadilan  sebagai  salah  satu instrumen penegak hukum telah
memulai  mediasi  sejak  2008.  dan disebut mediasi peradilan. Setiap perkara  perdata  yang  mengajukan  di harus  melalui  media  mediasi.  Mediasi dilakukan  oleh  mediator  hakim  dan mediator non hakim yang telah mengikuti  Pendidikan  Khusus  Profesi Mediator (PKPM) yang
diselenggarakan  oleh  lembaga  yang sudah  terakreditasi  oleh  Mahkamah Agung.  Dalam  melaksanakan tugas  dan fungsinya  mereka  harus  menunjuk ketantuan  PerMA  No.  1  Tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya  ditulis  PERMA  No.  1 Tahun  2016)  dan  Pedoman  Mediator yang  dibuat  oleh  Mahkamah  Agung.
Namun  keberhasilan  mediasi  masih dibawah  10%.  (sumber  dari  laporan tahunan  PA  Responden  penelitian penulis  dalam  LIPA  8  tahun  2015- 2017).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa media komunikasi dalam sistem beracara di pengadilan belum efektif.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman, bahwa  sistem  hukum  dapat  berjalan baik  jika  tiga  elemen  sistem  hukum saling mendukung, yaitu penegak hukum,  aturan  hukum  dan  budaya hukum. (4) Penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika aturan hukumnya baik dan  jelas,  serta  masyarakat  patuh kepada  hukum.  Jika  ada  elemen  tidak saling  mendukung  maka  penegakkan hukum  (penegakan  hukum)  menjadi tidak efektif.
Kedudukan Peradilan adalah adalah kekuatan yang bertanggung jawab untuk menerima,  memeriksa,  dan  mengadili dan  mengatur  setiap  perkara  syari'ah Islam  yang  diajukan  jelas.  Cakupan pelayanan  ini  meliputi:  perkawinan, waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infak,  shadaqah,  dan  sutu  ekonomi syari'ah.  Dari  jenis  perkara  ini,  perkara perkawinan  bersalin  angka  tertinggi  di luar perkara lainnya, khususnya perkara perceraian (perceraian pernikahan). Berdasarkan  Laporan  Tahunan  data perkara yang diterima pada PA
Responden di Pengadilan Agama
(khususnya  di  Jawa),  kasus  perceraian mencapai  80%  -  95%  dari  keseluruhan perkara yang diterima (sumber: Laporan Tahunan  statistik  perkara  pada  PA Kelas  1A  di  Pulau  Jawa  tahun  2015- 2017 ).
Ketentuan  Pasal  49  UU  RI  Nomor 3  tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas UU  Nomor  7  tahun  1979  tentang Peradilan  Agama  UU  No.  50  tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (selanjutnya disebut UU)
Perubahan  Kedua  Peradilan  Agama)
menyatakan  bahwa  Peradilan  Agama dan Pemeriksaan, memutus dan meyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam ekonomi syariah yang selama ini telah  menjadi  kewenangannya  sebagai perkawinan  dan  keluarga  orang  Islam. Didalam  penjelasan  Pasal  49  huruf  (i) UU  Nomor  3  tahun  2006,  yang dimaksud  ekonomi  syariah  adalah perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah,  mencakup  a)  Bank  Syariah,  b) Asuransi Syariah, c) Reasuransi Syariah,  d)  Reksa  Dana  Syariah,  e) Obligasi  Syariah  dan  Surat  Berharga Berjangka Menengah Syariah, f) Sekuritas Syariah, g) Pembiayaan
Syariah,  h)  Pegadaian  Syariah,  i)  Dana Pensiun  Lembaga  Keuangan  Syariah,  j) Bisnis  Syariah,  dan  k)  Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU Nomor  3  Tahun  2006,  yang  saat  ini memiliki  hak  absolut  atas  pengecualian dibidang  Ekonomi  Syariah,  sengketa perdata  keluarga  Islam,  dan  sengketa yang  berhubungan  dengan  hak  milik atau  sutu  keperdayang  lain  antara orang-orang yang beragama Islam.
Untuk  mengurangi  jumlah  perkara yang  harus  diperhitungkan  dan  diputus oleh Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata pada Pengadilan  Tingkat  Pertama  wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Mediasi  sebagai  salah  satu  proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan,  berdasar  PERMA  Nomor  1 Tahun 2016 diwujudkan sebagai bagian dari  proses  awal  penyelesaian  sengketa perdata di Pengadilan untuk menafsirkan  secara  praktis  perwujudan ketentuan  kewajiban  hakim  dalam mendamaikan para pihak yang
140
bersengketa,  termasuk  ketentuan  Pasal 130 HIR / 154 RBg.
Institusionalisasi  proses  mediasi  ke dalam  peradilan diharapkan  dapat memperluas  akses  bagi  para  pihak untuk  memperoleh  rasa  keadilan.  Rasa keadilan  tidak  hanya  dapat  diperoleh melalui  proses  litigasi,  tetapi  juga proses  musyawarah  mufakat  oleh  para pihak  yang  memberikan  peluang  untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil  akhir.  Tujuan  lainnya  dapat memperkuat dan memaksimalkan
fungsi lembaga pengadila dalam penyelesaian sengketa.
Pasal  4  PERMA  No.  1  tahun  2016 menentukan perkara yang dapat diupayakan  mediasi  adalah  semua sengketa  perdata  yang  diajukan  ke pengadilan  tingkat  pertama,  kecuali perkara pada pengadilan niaga, pengadilan hubungan
industrial,
keberatan atas putusan badan penyelesaian  sengketa  konsumen  dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU), permohonan pembatalan putusan arbitrase; Kebijaksanaan putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan  partai  politik,  dan  sengketa yang  dilengkapi  dengan  tata  cara gugatan sederhana.
Dalam  praktik,  pemahaman atas nature mediasi  dan  manfaatnya masih belum maksimal. Banyak masyarakat  yang  mengetahui  mediasi sekedar  bertemu  dengan  pihak  ketiga sebagai  mediator,  tetapi  mereka  tidak melihat  lebih  dari  proses  mediasi tersebut.
Beberapa  hal  pembaharuan  dalam PERMA No. 1 tahun 2016 antara lain : (1)  Terkait  batas  waktu  mediasi  yang lebih  singkat  dari  40  hari  menjadi  30 hari  terhitung  sejak  penetapan  perintah melakukan Mediasi; (2) Adanya
kewajiban  bagi  para  pihak  ( inperson ) untuk  menghadiri  secara  langsung
pertemuan  Mediasi  dengan  atau  tanpa didampingi  oleh  kuasa  hukum;  (3) Adanya  aturan  tentang  Itikad  Baik dalam  proses  mediasi  dengan  sanksi tegas  bila  melanggarnya.  Pasal  7 menyatakan  Para  pihak  dan/atau  kuasa hukumnya  wajib  menempuh  Mediasi dengan  itikad  baik.  Pasal  23  PERMA No.  1  Tahun  2016  mengatur  apabila penggugat  dinyatakan  tidak  beritikad baik  dalam  proses  Mediasi,  maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh  Hakim  Pemeriksa  Perkara  serta dikenai  pula  kewajiban  pembayaran biaya Mediasi.
Data dari Mahkamah Agung bahwa tingkat keberhasilan
pelaksanaan mediasi  di  Pengadilan  Agama  baru mencapai 20%. Pelaksanaan  Mediasi di Pengadilan  Agama  dianggap  kurang efektif  dan  terkesan  formalistik  belaka, karena :  (1)  Suasana  persidangan  dan ketegangan  emosional  dan  psikologis bagi masing-masing pihak yang bersengketa,  karena  90%  perkara  yang diterima  Pengadilan  Agama  adalah perkara  perceraian  yang  sudah  klimaks saat  dibawa  ke  Pengadilan  Agama, sehingga sulit mencari titik temu secara damai;  (2)  Nuansa  mengadili  lebih terasa  ketimbang  suasana  pemufakatan; (3)  Pemeriksaan  persidangan  terikat oleh  batasan  waktu  dan  aturan  hukum acara yang berlaku, sehingga melakukan  “kaukus”  (pertemuan  yang hanya  dihadiri  oleh  salah  satu  pihak berperkara  tanpa  dihadiri  pihak  yang lain)  untuk  menemukan  fakta-fakta yang  dianggap  perlu  dalam  mediasi  ini minim  dilakukan;  (4)  Peran  Mediator masih belum optimal.
Tingkat keberhasilan ini masih jauh dari  harapan,  yang  salah  satu  tujuan diterbitkannya PerMA mediasi di Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara  secara win-win  solution dan mengurangi jumlah penumpukan perkara.
J.  Folberg  dan  A.  Taylor  lebih menekankan  konsep  mediasi  pada upaya  yang  dilakukan  mediator  dalam menjalankan kegiatan mediasi. (5) Kedua ahli ini menyatakan, bahwa penyelesaian  sengketa  melalui  jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh  pihak  yang  bersengketa  dan dibantu oleh pihak yang netral.
Mediator  dapat  mengembangkan  dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa  dan  para  pihak  dapat  pula mempertimbangkan  tawaran  mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam
penyelasaian sengketa.
Jumlah  hakim  di  Pengadilan Agama  yang  sangat  terbatas  sedangkan jumlah  perkara  yang  terus  meningkat hingga  rata-rata  di  atas  2000  perkara yang  diterima  per  tahun  (sumber  data: SIPP  statistik  perkara  di  15    PA Responden  penulis  tahun  2016-2018 dan  dilihat  dari  web  PA  Kelas  1A  di Pulau  Jawa).  Sebagai  solusi  upaya untuk  mengatasi  fungsi  mediator  ini, maka  disebahagian  Pengadilan  Agama di  Pulau  Jawa  telah  memberdayakan keberadaan Mediator Non Hakim.

## B. PERMASALAHAN
Kompetensi  Pengadilan  Agama saat  ini  meliputi  memeriksa,  mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah,  sengketa  perdata  keluarga Islam dan sengketa waris Islam. Hal itu membuat  naiknya  jumlah  perkara  yang harus diselesaikan oleh
Hakim Pengadilan  Agama.  Untuk  mengurangi bertumpuknya perkara tersebut, Mediasi di Pengadilan menjadi salah satu solusi. PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  yang mengatur kewajiban Mediasi di Pengadilan, menjadi persyaratan kewajiban  yang  harus  ditempuh  para pihak  dalam  penyelesaian  sengketa perdata  di  Pengadilan  tingkat  pertama.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan  yang  menjadi  fokus kajian  dalam  penelitian  ini:  Bagaimana efektivitas  pelaksanaan  mediasi  perkara perceraian  oleh  Mediator  Non  Hakim di  Pengadilan  Agama  di  wilayah  Pulau Jawa?

## C. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian yang  bersifat  yuridis-empiris,  artinya penelitian  ini  berpijak  pada  norma  dan sistematika  hukum  dan  didukung  data primer  dengan  melakukan  penelitian lapangan  yang  dikombinasikan  dengan penelitian  kepustakaan. (6) Data  primer berupa  hasil  wawancara  dengan  para responden  di  pengadilan  agama  dan masyarakat  sekitarnya.      Penarikan sampel dalam penelitian tentang mediasi  ini  menggunakan purposive sampling ,  sehingga  keseluruhan  jumlah responden mencapai 100 orang.
Analisis  efektivitas  pelaksanaan Mediasi  di  Pengadilan  Agama  yang telah  memberlakukan  Mediator  Non Hakim yang dijadikan sampel yaitu  PA Bogor,  PA  Depok,  PA  Cibinong,  PA
Semarang,  PA  Surabaya,  dan  PA  di Wilayah  DKI  Jakarta.  Untuk  melihat efektivitasnya  membandingkan  jumlah kasus perceraian yang dapat dilaksanakan mediasi dibandingkan dengan  jumlah  kasus  yang  berhasil diselesaikan di tingkat Mediasi.
Analisis  Faktor-faktor  apa  yang berpengaruh  besar  dalam  keberhasilan kasus perceraian yang berhasil didamaikan  pada  Mediasi  dari  tiga aspek  ekonomi,  hukum  dan  sosial budaya dengan menggunakan deskriptif kualitatif.
142

## D. PEMBAHASAN

## 1. Prinsip Mediasi di Pengadilan
Mediasi  di  Pengadilan  merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan  perdamaian  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  130 HIR/154  Rbg,  yang  mengharuskan hakim  yang  menyidang  suatu  perkara dengan  sungguh-sungguh  mengusaha- kan  perdamaian  diantara  para  pihak yang berperkara.
Dalam  ketentuan  menimbang  PERMA Nomor  1  Tahun  2016  dikatakan  bahwa Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian sengketa  secara  damai  yang  tepat,  efektif, dan  dapat  membuka  akses  yang  lebih  luas kepada  Para  Pihak  untuk  memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam rangka reformasi birokrasi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  yang  berorientasi  pada  visi terwujudnya  badan  peradilan  Indonesia yang  agung,  salah  satu  elemen  pendukung adalah  Mediasi  sebagai  instrumen  untuk meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Terintegrasinya mediasi  dalam  proses  acara  pengadilan adalah  untuk  memfasilitasi  dan  membantu para  pihak  bersengketa  untuk  mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan,  sehingga tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan  biaya  ringan  melalui  perundingan musyawarah.
PERMA No. 1 tahun 2016 memuat sepuluh  prinsip  pengaturan  tentang kewajiban melaksanakan Mediasi terintegrasi di Pengadilan ( court- connected mediation ):
a. Mediasi  wajib  ditempuh.  Sebelum sengketa diperiksa dan diputus oleh hakim,  para  pihak  wajib  terlebih dahulu menempuh mediasi.
b. Otonomi  para  pihak.  Para  pihak berhak  atau  berwenang  untuk menentukan, menerima atau menolak segala sesuatu ( self determinate ).
c. Mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah  mufakat  oleh  itikad baik para pihak.
d. Efisiensi  Waktu.  PERMA  No.  1 tahun 2016 mengatur waktu mediasi  menjadi  30  hari  terhitung sejak penetapan perintah
melakukan Mediasi.
e. Sertifikasi  mediator.  Orang  yang menjalankan  fungsi  mediator  wajib memiliki  sertifikat  mediator  dari Mahkamah Agung RI.
f. Tanggung
Jawab Mediator.
Mediator memiliki tugas dan tanggung  jawab  yang  bersifat prosedural dan fasilitatif.
g. Kerahasiaan.  Proses  mediasi  pada asasnya tertutup bagi umum.
h. Pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan  dengan  proses  mediasi paling  tidak  mencakup  hal-hal: ketersediaan  ruang-ruang  mediasi, honor  para  mediator,  biaya  para ahli  jika  diperlukan,  dan  biaya transport.
i. Pengulangan  mediasi:  Memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara tetap mendorong para  pihak  supaya  menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi.
j. Kesepakatan perdamaian diluar pengadilan.  Kesepakatan  damai diluar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian oleh pengadilan.
2. Pemberdayaan  Mediator  Non
Hakim
Proses mediasi di pengadilan dilakukan  oleh  seorang  mediator  yang berasal  dari  unsur  hakim  dan  non- hakim.  Mediator  Non  Hakim  adalah mediator  yang  diambil  dari  unsur masyarakat  di  luar  pengadilan.  Seorang yang  menjalankannya  fungsi  sebagai
mediator  harus  memiliki  sertifikat  yang diperoleh  setelah  mengikuti  Pendidikan Khusus  Profesi  Mediator  (PKPM)  yang diselenggarakan  oleh  lembaga  yang terakreditasi  oleh  Mahkamah  Agung. Namun  PERMA  No.  1  Tahun  2016 mengatur  pengecualian  bahwa  jika dalam  wilayah  pengadilan  tidak  ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan  pengadilan  tersebut  dapat berfungsi  sebagai  mediator.  Dengan demikian  maka  bagi  hakim  yang tidak/belum  bersertifikat  pun  dapat menjalankan fungsi mediator.
Pada teknis pelaksanaannya, hampir  semua  hakim  di  pengadilan bertindak  sebagai  mediator.  Ketua pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan  nama-nama  mediator sekurang-kurangnya  5  (lima)  mediator. Hal ini dimaksudkan
untuk memungkinkan  proses  mediasi  untuk
proses  mediasi,  yaitu  sebagai  tugas untuk  proses  litigasi.  Tujuan  lain  dari semua  ini  adalah  untuk  mempermudah para pihak yang berperilaku memilihnya sebagai  mediator  untuk  menyelesaikan perkenalan.  Khusus  untuk  perkara  s istilah  ekonomi  syariah  dan  waris, sebagian  besar  Pengadilan  Agama  di Indonesia masih belum mempercayakan mediasi  kepada  Mediator  Non  Hakim. Berdasarkan wawancara dengan responden  Ketua  PA,  hal  itu  adalah tingkat  tingkat  kerumitan  tersebut. Bahkan  khusus  untuk  sistim  ekonomi syariah, baik mediasi maupun pemeriksaan  perkenalan  oleh  Majeis Hakim  Tersendiri  yang  telah  mengikuti pelatihan sutu ekonomi syariah. Untuk memenuhi kebutuhan mediasi,  Pengadilan  Agama  di  Pulau Jawa  telah  memberdayakan  Mediator Non Hakim: Tabel 1. Perbandingan Jumlah Perkara Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Tahun 2017 Nama PA Jumlah Perkara Jumlah Hakim Mediator Jumlah Mediator PA Cibinong 6708 Khusus Eko nomi Syariah + Waris 13 org 5 org PA Bogor 2022 khusus eko nomi syariah +waris 11 org 4 org PA Depok 4144 Khusus Eko nomi Syariah +Waris 14org 3 org PA Purbalingga 2846 Hakim Medi ator  5 org 3 org PA Surabaya 8094 Khusus Eko nomi Syariah +Waris 8 org 8 org PA Banjarmasin 2332 23 orang Tidak ada PA Makasar 2464 Hakim Medi ator 8org Tidak ada PA Jak- Timur 5267 - 4 0rg PA Jak- Pusat 2801 - 3 org tetp 1 org   khusus sengketa Eko syariah
Sumber: Data Primer, 2018
Hal  ini  disebabkan  karena  beban hakim  yang  cukup  tinggi  dan  jumlah perkara  yang  ditangani  rata-rata  rata seorang  hakim  di  atas  40  perkara  per bulan.  Hal  itu  terlihat  dari  tabel  1 jumlah  hakim  dan  jumlah  perkara  yang diterima  tahun  2017  cukup  tinggi, contohnya  di  PA  Cibinong  dengan jumlah  perkara  6708  sementara  jumlah
hakim  13  orang,  pada  PA  Surabaya jumlah  perkara  8094  sedangkan  jumlah hakim 26 orang.
Syarat  menjadi  mediator  adalah telah  bersertifikat  melalui  pelatihan teknik mediasi dilakukan lebih sistematis,  terutama  dalam  menggali interest dan need pihak  berperkara. Penyelesaian  perkara  berbasis  pada  dua
144
hak tersebut, bukan berbasis pada posisi ( positions ).  Dengan  cara  ini  maka interest dan need akan mudah ditangkap sehingga  dapat  digeser  untuk  mencari pilihan-pilihan yang win-win solution . Hal  ini  berbeda  dengan  Pengadilan Agama Semarang yang memiliki mediator  non  hakim  sebanyak  17 mediator.  Namun  realitasnya  mereka tidak  dipilih  oleh  para  pihak  yang berperkara karena pemilihan terhadapnya  diharuskan  membayar  jasa mediator berdasarkan kesepakatan
antara  mediator  dengan  pihak  yang berperkara.  Oleh  karenanya,  pihak berperkara  lebih  memilih  mediator hakim karena tidak ada beban tambahan (gratis).
Keuntungan  lain  bagi  Pengadilan Agama  dengan  menggunakan  Mediator Non  Hakim  adalah  para  hakim  tidak terbebani oleh tugasnya sebagai mediator. Berdasarkan pengakuan
beberapa  hakim  yang  diwawancarai penulis,  mediasi  merupakan  tugas tambahan  bagi  hakim  dan  justru  dapat mengakibatkan  penumpukan  perkara, serta berdampak proses mediasi dilakukan  oleh  beberapa  hakim  dalam waktu  yang  singkat,  dan  terkesan sebagai  formalitas  untuk  memenuhi ketentuan  pasal  2  PerMA  No  1  Tahun 2016.

## 3. Efektivitas  Keberhasilan  Mediasi dalam  Perkawa  Perceraian  oleh
Mediator Non Hakim Jumlah perkara perceraian di Pengadilan  Agama  Indonesia  semakin lama  semakin  naik.  Jumlah  cerai  gugat yang  dilakukan  oleh  Pemohon  pihak istri  3  kali  lipat  dari  cerai  talak  yang diajukan  oleh  pihak  suami.  Hal  itu ditunjukkan  dalam  tabel  2  berikut: Tabel 2. Rekapitulasi Perkara Perceraian (CT/CG) Tahun 2016-2018 Nama PA Jumlah Perkara Diterima Jumlah Perkara Perceraian PA. Depok 3818 4144 2102 CT= 900 CG:2538 CT= 957 CG:2756 CT = 554 CG:1617 PA. Cibinong 5248 678 4189 CT:1229 CG:3054 CT:1209 CG:4019 CT = 796 CG :2637 PA. Bogor 1829 2022 950 CT= 371 CG:1261 CT:3177 CG:1343 CT = 200 CG = 700 PA.Banjarmasin 2260 2332 1341 CT:3718 CG:1326 CT: 369 CG:1275 CT = 208 CG = 743 PA. Surabaya 7803 8094 4783 CT:1860 CG:3761 CT:1772 CG:3784 CT:1092 CG:2379 PA. Purbalingga 2531 2846 2014 CT= 522 CG:1633 CT= 573 CG:1735 CT = 435 CG:1443 PA. Jakarta Timur 4936 5267 4504 CT:1369 CG:3341 CT:1330 CG:3289 CT:1156 CG:2882 PA. Makasar 3169 3024 2218 CT= 603 CG:1800 CT= 628 CG:1729 CT= 486 CG:1306 PA. Jakarta Utara 2267 2255 2121 CT= 580 CG:1413 PA Jakarta Selatan 4495 5056 3512 CT:1057 CG:2760 CT:1115 CG:3185 PA Tangerang 2619 2673 2316 CT:669 CG:1838 CT:715 CG:1896 CT:543 CG:1499
Adapun faktor-faktor penyebab perceraian  pada  kasus  di  Pengadilan Agama Responden didominasi peringkat  dari  faktor ekonomi,tidak  ada keharmonisan dan melepaskan tanggungjawab  sebagai berikut: Tabel 3. Nama PA Ekonomi Tidak Ada Tanggung JAwab Tidak Ada Keharmonisan 2016 2017 2016 2017 2016 2017 PA. Depok 21 24 613 562 1268 1421 Pa. Cibinong 851 850 1053 PA. Purbalingga 445 414 1106 1084 512 612 PA. Jakarta Timur 1461 1277 70 334 1457 1585 PA Jakarta Selatan 619 273 629 631 467 294 PA Tangerang 417 431 780 395 847 1413 PA Bekasi 1176 1161 0 Sumber: Data Primer, 2018
Apabila  membicarakan  efektivitas hukum  dalam  masyarakat  Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam  mengatur  dan/atau  memaksa warga  masyarakat  untuk  taat  terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji  kaidah  hukum  yang  harus memenuhi  syarat,  yaitu  berlaku  secara yuridis, sosiologis, dan flosofis. (7)
Efektivitas  hukum  terlebih  dahulu harus  dapat  diukur  dengan  melihat sejauh  mana  aturan  hukum  itu  ditaati atau  tidak  ditaati.  Jika  suatu  aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang  menjadi  sasaran  ketaatannya, maka  dikatakan  bahwa  aturan  hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian,  sekalipun  dapat  dikatakan aturan  yang  ditaati  itu  efektif,  tetap masih  dipertanyakan  lebih  jauh  derajat efektivitasnya.  Jika  ketaatan  sebagian besar  warga  masyarakat  terhadap  suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang  bersifat compliance atau  hanya takut  sanksi,  maka  derajat  ketaatannya sangat  rendah  karena  membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda  jika  ketaatannya  berdasarkan kepentingan
yang bersifat
internalization ,  yaitu  ketaatan  karena aturan  hukum  tersebut  benar-benar cocok  dengan  nilai  intrinsik  yang dianutnya,  maka  derajat  ketaatannya adalah yang tertinggi. (8)
Standar  hasil  mediasi  perkara perceraian  diukut  dari  tidak  jadinya perceraian  antara  suami  dengan  istri yang  diwujudkan  dengan  pencabutan gugatan  oleh  penggugat.  Ketentuan  ini sangat  sulit  untuk  dipenuhi  dalam penyelesaian  perkara  melalui  mediasi. Penyelesaian  perkara  perceraian  yang dilakukan  dengan  cara  damai  dan  hasil kesepakatannya  adalah  bercerai  (karena dipandang  lebih  maslahah),  dianggap bertentangan
dengan beberapa pengertian  rukun  dan  damai  dalam perkara perceraian.
Memperhatikan  beberapa  peraturan (UU  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum Islam  dan  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas dan  Administrasi  Peradilan  Agama), tidak  mengenal  perjanjian  damai  antara suami dan istri untuk bercerai.  Pasal 39 Undang-Undang
Perkawinan
menyebutkan:  (1)  Perceraian  hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  setelah  pengadilan  yang
146
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak,  (2)  Untuk  melakukan  perceraian harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  antara suami-istri  itu  tidak  akan  dapat  dapat hidup  rukun  sebagai  suami  istri. Berdasarkan  pasal  ini,  maka  perceraian dianggap bukan kerukunan (perdamaian).  Perdamaian  terjadi  jika suami istri kembali utuh (tidak berpisah).
Ukuran  berhasil  mediasi  seperti  ini kurang  sejalan  dengan  prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam ilmu mediasi.  Kesepakatan  antara  suami  dan istri  untuk  berdamai  dengan  cara berpisah  (cerai)  dapat  menjadi  jalan terbaik  bagi  keduanya.  Solusi  damai dengan  cara  bercerai  dapat  menjaga
hubungan  antara  keluarga  dan  anak- anak,  serta  proses  perkeraian  dapat dilakukan  dengan  cepat,  mudah  dan biaya ringan.
Perkara  gugatan  yang  ditangani Pengadilan  Agama  Jakarta  Pusat  pada tahun 2017 sebanyak 1928 perkara, dari sejumlah  perkara  tersebut  yang  bisa dilakukan Mediasi sebanyak 289 perkara  atau  15%.  Hal  ini  disebabkan karena  adanya  perkara  yang  diajukan oleh  pihak  yang  berperkara  berakhir diselesaikan  dengan  verstek  (tidak hadirnya pihak lawan). Dari 289 perkara yang  dimediasi,  sebanyak  270  perkara atau  93%  dilaporkan  tidak  berhasil  di Mediasi dan 19 perkara atau sebesar 7% dilaporkan berhasil.
Tabel 4. Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Responden Tahun 2016 Nama PA Perkara diterima Perkara tidak bisa dimediasi Perkaran dimediasi Laporan Penyelesaian Mediasi Berhasil Tidak Berhasil PA Cibinong 5248 4499 749 171 592 PA Banjar masin 2260 1899 349 3 346 PA Bogor 1829 1566 266 13 243 PA Depok 3818 3294 524 98 420 PA Surabaya 7803 6649 1354 23 1331 PA Makasar 2529 1785 744 2 498 PA Jakarta Timur 4936 399 PA Jakarta Utara 2267 1796 471 296 148 PA Jakarta Selatan 4495 3479 1016 14 1002 PA Purbalingga 2531 2306 222 0 222 PA Tangerang 2619 2241 378 3 375 Sunber: Data Primer, 2018
Dari tabel 4 terihat bahwa efektifitas keberhasilan Mediasi Perkara perceraian  dibanding  jumlah  perkara yang  dimediasi  rata-rata  masih  rendah, yaitu: PA Cibinong 23%, PA Banjarmasin  1%,  PA  Bogor  5%,  PA Surabaya  2%,  PA  Jakarta  Selatan  1%, PA Purbalingga 0%, PA Tangerang 1%.
Yang  keberhasilan mediasi  di  atas  20% adalah  PA  Cibinong  23%,  PA  Jakarta Utara  63%,  PA  Depok  30%.    Sehingga dari  hasil  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa rata-rata masih dibawah 20%.

## Tabel 5. Rekapitulasi Laporan Mediasi PA Responden Tahun 2017
Nama PA Perkara diterima Tidak bisa dimediasi Perkara dimediasi Laporan Penyelesaian Mediasi Berhasil Tidak Berhasil PA Cibinong 6708 5918 790 147 590 PA Banjarmasin 2332 2074 287 15 267 PA Bogor 2022 1779 243 10 232 PA Depok 4144 3375 769 167 538 PA Purbalingga 2846 2673 173 2 128 PA Surabaya 8094 6947 1181 22 1159 PA Jakarta Pusat 2801 2512 289 19 270 PA Jakarta Timur 5267 5453 933 37 896 PA Jakarta Selatan 5056 4017 1039 18 1021 PA Tangerang 2673 2246 427 9 /29 365 PA Bekasi 3922 3152 770 190 580 Jumlah 12150 Sunber: Data Primer, 2018 Dari tabel 5 terlihat bahwa efektifitas keberhasilan Mediasi Perkara perceraian  dibanding  jumlah  perkara yang  dimediasi  rata-rata  masih  rendah,
yaitu: PA Cibinong 19%, PA Banjarmasin  5%,  PA  Bogor  4%,  PA
Surabaya  2%,  PA  Jakarta  Selatan  2%, PA Purbalingga 1%,PA Tangerang 9 %, PA  Jakarta  Timur  4%  dan  PA  Jakarta Pusat 7%. Yang keberhasilan mediasi di atas  20%  adalah  PA  Bekasi  25%  dan PA  Depok  22%.  Sehingga  dari  hasil tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  rata- rata masih dibawah 20%.
Dari  table  4  dan  5  terlihat  pula bahwa  dari    keseluruhan  perkara  yang diterima,  hanya  sebagian  kecil  yang dapat  dilaksanakan  mediasi,  Hal  ini disebabkan karena adanya perkara yang diajukan  oleh  pihak  yang  berperkara berakhir  diselesaikan  dengan verstek (tidak hadirnya pihak lawan).
Standar  berhasil  mediasi  perkara perceraian  dengan  dicabutnya  gugatan perceraian merupakan sesuatu yang sulit untuk  dicapai.  Pernikahan  merupakan perkara  yang  berhubungan  dengan  hati dan  perasaan,  demikian  juga  masalah perceraian.  Tingkat  kesulitan  mediasi
kasus  perceraian  disebabkan  karena kekerasan  fisik  (Kekerasan  Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang
berdampak  pada  sakit  hati.  Konflik rumah tangga yang terkait dengan pihak yang berperkara, maka keputusan damai dengan  cara  bercerai  harus  diakui sebagai bentuk perjuangan mediasi.
Pasal  31  PERMA  No.  1  Tahun 2016  mengatur  keberhasilan  mediasi sebahagian  khususnya  dalam  kasus perceraian: Ayat (1) Untuk Mediasi perkara perceraian  dalam  lingkungan peradilan  agama  yang  tuntutan perceraian dikumulasikan
dengan  tuntutan  lainnya,  jika Para  Pihak  tidak  mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali.  Mediasi  dilanjutkan dengan lainnya.
Ayat (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan  lainnya  pada  ayat  (1), kesepakatan  dituangkan  dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat
148 klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian. Ayat (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian  atas  tuntutan  lainnya sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara.
Konsep  talak  dalam  agama  Islam adalah  sesuatu  yang  halal  namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan agama  karena  dipandang  sebagai  solusi penyelesaian  yang  baik  dan  akan menghentikan konflik yang lebih dalam dan berkepanjangan. Sehingga perkeraian  tidak  dipandang  sebagai kerusakan ( mafsadah ), namun
dipandang  sebagai  kemaslahatan  (bagi para  pihak).  Jika  cerai  lebih  baik ( maslahah ),  maka  cerai  harus  ditempuh agar  tidak  terjerumus  pada  kerusakan, seperti perkekcokan yang terus-menerus dan  munculnya  tindak  kekerasan,  serta gangguan psikologis anak-anak.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  maka standar  ukuran  keberhasilan  perkara perceraian  dengan  gagalnya  bercerai perlu  dirubah.  Jika  standar  ini  tidak direvisi,  maka  Pengadilan  Agama  tidak akan  mampu  melaksanakan  amanat PerMA  No.  1  Tahun  2008  dimana melalui  mediasi  yang  diharapkan  dapat mengurangi  penumpukan  perkara.  Pada sisi  lain,  jenis  perkara  tertinggi  di Pengadilan  Agama  adalah  perkara perceraian  dan  jumlahnya  selalu  naik dari  tahun  ke  tahun  sehingga  kasus- kasus  di  Pengadilan  Agama  sering diistilahkan  dengan  "sengketa  hati". Pada umumnya, hampir semua penggugat yang mengajukan
gugatannya  ke  pengadilan  merupakan klimak  dari  upaya  damai  yang  gagal. Jadi  jika  dimediasi  dalam  pengertian rukun  kembali  (perkawinan  menjadi utuh) tentu sulit dilakukan, karena pada umumnya  mereka ngotot (bersikukuh)
untuk bercerai. Sehingga perkara perceraian yang didaftarkan di
pengadilan  pada  akhirnya  diselesaikan melalui  cara  litigasi.  Hal  ini  berbeda dengan  sengketa  harta  (perkara  waris dan  harta  bersama)  yang  mudah  untuk diselesaikan secara damai.
Menurut  pernyataan  para  hakim PA,  keberhasilan  mediasi  harus  diukur dari kesepakatan damai yang disepakati oleh  penggugat  dan  tergugat,  meskipun kesepakatannya untuk bercerai.
Pernyataan  tersebut  dikuatkan  pula dengan  hasil  wawancara  dengan  para Ketua  Pengadilan  Agama  responden bahwa  orang  yang  melakukan  gugatan cerai pada umumnya masalahnya sudah kompleks,  ibarat  orang  sakit  sudah tahap  kronis.  Jadi  kalau  didamaikan dalam  pengertian  tidak  jadi  cerai,  sulit untuk dicapai. Mereka
yang mendaftarkan  kasusnya  ke  pengadilan memiliki  tujuan  untuk  bercerai,  bukan untuk  meminta  nasihat  rukun  kembali. Bagi  Ilham,  kesepakatan  cerai  antara suami  dan  istri  dan  perceraian  ini  lebih maslahah  peradilan  yang  tidak  mampu melakukan mediasi dengan baik.
Fakta lain juga menunjukkan bahwa  beberapa  gugatan  yang  dicabut sebagai  hasil  kesepakatan  damai  dalam proses mediasi, pada bulan-bulan berikutnya  didaftarkan  lagi  sebagai gugatan. Hal ini disebabkan karena hasil mediasi tidak dapat dilaksanakan
( workble ), dan sebagian lain
kesepakatan  damai  dilakukan  tidak sepenuhnya. 4. Faktor-Faktor Yang Mem- pengaruhi Peran Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi Perceraian
Peran  para  Mediator  Non  Hakim dalam  menunjang  keberhasilan  mediasi ini  adalah  walaupun  disatu  sisi  gugatan pokok  perceraian  tidak  dapat  dicegah,
namun  dalam  mediasi  dapat  dibuat kesepakatan  perdamaian  solusi  atas akibat  perceraian  yaitu  untuk  hak  asug anak,  mut'ah  dan  biaya  hidup  anak. Biasanya  dalam  gugatan  pokok  hanya berisi permohonan putusnya
perkawinan,  namun  kaum  perempuan tidak  menyadari  hak-hak  anak  atau dirinya  sendiri.  Melalui  Mediator  yang fokus  dan  profesional  akan  waktu ditambah  dengan  kaukus  (pertemuan sepihak  yang  berhasil  dilaksanakan, maka dapat digali potensi akar permasalahanya. Termasuk dalam kasus perceraian,  maka  kedua  belah  pihak yang  terlibat  atau  yang  sulit  untuk berkomunikasi. Disinilah mediator mempertemukan dan membangun komunikasi antara kedua belah pihak. Persentase  keberhasilan  Mediasi dalam perkara perceraian banyak terjadi pada  keberhasilan  sebagian  tentang berhasilnya mediator
mendorong kesepakatan  berdasarkan  perceraian. Disatu  sisi  efek  percerian  ini  bukanlah gugatan  pokok,  bahkan  banyak  yang tidak memasukkan dalam surat gugatan. Penggugat  hanya  fokus  gugatan  untuk bercerai saja. Sehingga sebagian Hakim berpendapat  bahwa  Mediator  telah melakukan  kesepakatan  diluar  materi gugatan.  Selama  para  pihak  tidak melakukan upaya hukum acara rekonvensi,  maka  kesepakatan  dari Mediasi  itu  menjadi  diabaikan  oleh Hakim.  Disinilah  seorang  Mediator harus  juga  mengetahui  hukum  acara yang  berlaku  di  Pengadilan  Agama, sehingga  dapat  memberikan  masukan kepada  Prinsipal  bahwa  kesepakatan yang  telah  berhasil  dicapai  dalam mediasi, apabila tidak ada dalam materi gugatan haruslah dilakukan Rekonvensi.
Pada  Pengadilan  Agama  Surabaya, ditemukan bahwa Mediator telah membuat  Asosiasi  Mediator  Jawa Timur.  Mereka  terdiri  dari  mantan pensiun Hakim Tinggi PA atau panitera
yang  masih  mempunyai  semangat. Keberhasilan  mediator  ini  diwadahi dengan aspirasi dari rekan-rekan mediator seperti ucapan selamat di WA Group, lalu mereka berdiskusi pengalamannya. Ada kepuasan tersendiri, bagi para pensiunan ini dapat mencapai perdamaian kedua pihak yang ingn bercerai.
Salah satu faktor keberhasilan yang harus  dimiliki  adalah  usaha  yang sungguh-sungguh  dari  mediator  untuk mempetemukan dan memfasilitasi pihak-pihak  yang  berperkara.  Selain  itu adalah  dengan  menggunakan  nilai-nilai agama Islam. Diberikannya pengetahuan tentang hak dan kewajiban seorang suami yang telah meninggalkan istrinya. Dan juga yang ketiga pendekatan terhadap anak. Anak jangan sampai menjadi terpecah jiwanya akibat perkeraian orang tuanya. Diberikan pula contoh  dari  keluarga  sakinah  mawadah sesuai hadist rasulullah SAW.
Kegigihan  mediator  dalam  menggiring komunikasi  intens  dengan  para  pihak juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Tehnik komunikasi dan gaya persuasif yang baik membuat para pihak mau  bercerita  tentang  kepentingannya. Hal ini membutuhkan waktu yang tidak cukup  pertemuan  hanya  sepihak.  Lalu diadakannya kaukus pertemuan sepihak, untuk  menggali  lebih  dalam  apa  yang menjadi  akar  masalah,  apa  yang  tidak bisa terungkap dalam pertemuan paripurna.  Ambil  contoh  pengalaman seorang  Mediator  PA  Bogor  yang bercerita bagaimana dia bisa mengungkap  suami  yang  biseksual,  dia selingkuh dengan sesama jenis.
Bagaimana  hal  itu  bisa  terjadi  dan apakah  masih  dimungkinkan  untuk normal  dan  lain-lain.  Sehingga  Mediasi yang  hanya  dilakukan  pertemuan  satu kali saja dan waktunya singkat biasanya tidak akan efektif.
150
Dari  hasil  wawancara  dengan responden Prinsipal, mengeluhkan adanya  Mediator  yang  sangat  cepat,
tidak  memberikan  waktu  kepada  kedua belah  pihak  penggugat  dan  tergugat secara  seimbang  berkeluh  kesah  dari perspektif  masing-masing.  Lalu  ada juga  yang  prinsipal  berbeda  agama (kawin dilaksanakan secara Islam, laluu pihak  suaminya  kemudia  kembali  ke agama  semula),  dia  menceritakan  tidak puas,  karena  Mediator  tidak  dapat memberikan solusi bagaimana menyajikan, atau dinasehati suaminya. Disisi  yang  lain  penulis  dalam peneltian  di  PA  Surabaya,  terdapat
Mediator  yang  sudah  di  atas  70  tahun,
kemampuan mendengar sudah berkurang,  saat  dilakukan  wawancara oleh  penulis  jawabannya  tidak  relevan dengan  pertanyaan  yang  diajukan. Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat, faktor kesehatan prima untuk
mendengarkan  dalam  waktu  lama  dan fokus  menjadi  salah  satu  syarat  utama yang  harus  ada.  Dan  oleh  karena  itu, penulis  harus  ada  batasan  usia  bagi Mediator.

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Mediasi  kasus  perceraian  di Pengadilan  agama  masih  belum efektif. Tingkat pencapaian mediasi rata-rata dibawah 20%. b. Faktor-faktor yang mempengaruhi  peran  Mediator dalam pencapaian mediasi adalah:
1) Pemahaman  mediator  akan hukum acara di PA.
2) Kesungguhan dan fokus untuk  membantu  para  pihak dalam mencari solusi terbaiknya. 3) Mempunyai wawasan psikologi sosial. 4) Mempunyai kemampuan mendengarkan  dan  tehnik berkomunikasi  yang  efektif sesuai suasana kebatinan para pihak. 2. Saran a. Mahkamah Agung agar memfasilitasi pelatihan pengayaan kemampuan mediator dalam bernegosiasi secara periodik dan berkesinambungan. b. Mahkamah Agung dapat memberikan penghargaan kepada  para  mediator  yang berhasil  dalam  mediasi  dalam rangka memotivasi meningkatkan  kualitas  mediasi di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan; 2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan. 3. Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1999  tentang  Kompilasi Hukum Islam. Islam; 4. Friedman  LM. Sistem  Hukum
Perspektif  Ilmu  Sosial .  Bandung: Nusa Media; 2011.
5. Abas  S. Mediasi  dalam  Hukum Syariah, Hukum adat dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2011.
6. Fajar  M,  Achmad  Y. Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris . Jakarta: Gramedia;
2010.
7. Ali  Z. Filsafat  Hukum .  Jakarta: Sinar Grafika; 2011.
8. Ali  A. Menguak  Teori  Hukum
(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) . Jakarta: Kencana Mprenada
Media Group; 2009.