## Prosiding Seminar Nasional
Program Pascasarjana Universitas Warmadewa Kerjasama Dengan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman “Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan”

## Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya

## I Gde Suranaya Pandit
Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali E-mail: suranaya_pandit@yahoo.com

## KATA KUNCI
________________ Jenis pelanggarannya Pengelolaan, lingkungan hidup ____________________

## ABSTRAK
___________________________________________________________________
Kalimantan  Timur  sebagai  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia  dalam mengelola lingkungan  hidup  akan  memiliki  dampak  terhadap  kelangsungan hidup  segenap  makluk  hidup  di  bumi.  Adapun  tujuan  pemindahan  ibu  kota Negara adalah untuk pemerataan dan keadilan serta pengurangan pemacetan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  pengelolaan lingkungan  hidup  bagi  Kalimantan  Timur  sebagai  ibu  kota  negara  serta penyelesaian sengketa hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang mengarah pada pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur  sebagai  ibu  kota  Negara  serta  penyelesaian  sengketa  hukumnya  agar tercapainya  kepastian  hukum.  Hasil  yang  diperoleh  adalah  berdasarkan  UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda  dan  kesatuan  makhluk  hidup  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan perilakunya  yang  melangsungkan  perikehidupan  dan kesejahteraan  manusia serta  mahluk  hidup  lainnya.  Bentuk-bentuk  kerusakan  lingkungan  hidup dibedakan  menjadi  2  jenis,  yaitu:  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  akibat Peristiwa  Alam  dan  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  karena  akibat  Faktor Manusia.  Dampak  pembangunan  oleh  manusia  ada  yang  memiliki  dampak positif, dan dampak negatif. Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan  berbagai masalah antara lain mutasi gen, dampak rumah kaca, hujan asam dan pencemaran air. Untuk mengantisipasi dampak pembangunan  berkelanjutan  adalah  dengan  melestarikan  lingkungan  hidup dengan  perwujudan  30%  dari  luas  wilayah  kota  untuk  ruang  terbuka  hijau (RTH),  mendorong  pemanfaatan  transportasi  publik,  mengendalikan terjadinya  urbanisasi  masif  (termasuk  industrialisasi)  dan  migrasi  dari kawasan  pedesaan  ke  kawasan  perkotaan.  Untuk  terwujudnya  hal  tersebut perlu  penegak  hukum  terhadap  kegiatan  manusia  yang  memiliki  dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah ditetapkan.

## PENDAHULUAN
Adanya wacana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu telah terus menjadi perdebatan diberbagai kesempatan dan forum, hal ini membuat beberapa daerah  menawarkan  daerahnya  sebagai  calon  Ibu  Kota  Negara.  Salah  satunya  adalah  Propinsi Kalimantan  Timur  memiliki  peluang  yang  besar  untuk  itu.  Oleh  karena  itu  propinsi  ini  harus menyiapkan  berbagai  kemungkinan  yang  akan  terjadi,  termasuk  dampak  lingkungan  hidup  bagi Kalimantan  Timur  sebagai  Ibu  Kota  Negara  serta  penyelesaian  sengketa  hukumnya.  Pengertian lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1997  adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang  mempengaruhi  perkembangan  kehidupan  manusia  baik  langsung  maupun  tidak  langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik (benda hidup) misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan dan lingkungan  abiotik (benda mati) (Herawati, 2012). Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian manusia.
Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup  yang  meliputi  kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan, pemulihan,  pengawasan,  dan  pengendalian  lingkungan  hidup  (Mitra  Info,  2000).  Pengelolaan lingkungan  hidup  diselenggarakan  dengan  asas  tanggung  jawab  negara,  asas  keberlanjutan,  dan asas  manfaat  bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan lingkungan  hidup  dalam  rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seutuhnya  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sadar  dan terencana,  yang  memadukan  lingkungan  hidup,  termasuk  sumberdaya,  ke  dalam  proses pembangunan  untuk  menjamin  kesejahteraan,  dan  mutu  hidup  generasi  masa  kini  dan  generasi masa depan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengelolaan lingkungan  hidup  bagi  Kalimantan  Timur  sebagai  ibu  kota  negara  serta  penyelesaian  sengketa hukumnya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  teori  kepastian  hukum  yang  mengarah  pada  pengelolaan lingkungan  hidup  bagi  Kalimantan  Timur  sebagai  ibu  kota  Negara  serta  penyelesaian  sengketa hukumnya agar tercapainya kepastian hukum.

## HASIL DAN DISKUSI
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara serta penyelesaian sengketa hukumnya. Maka, berdasarkan tujuan dan diskusi, diperoleh hasil yang dapat dijelaskan di bawah ini:

## Kerusakan Lingkungan Hidup
Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis,  yaitu:  a)  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  akibat  Peristiwa  Alam.  Berbagai  bentuk  bencana alam  yang  akhir-akhir  ini  banyak  melanda  Indonesia  telah  menimbulkan  dampak  rusaknya
lingkungan  hidup.  Dahsyatnya  gelombang  tsunami  yang  memporak-porandakan  bumi  Serambi Mekah  dan  Nias,  serta  gempa  5  skala  Ritcher  yang  meratakan  kawasan  DIY  dan  sekitarnya, merupakan  contoh  fenomena  alam  yang  dalam  sekejap  mampu  merubah  bentuk muka  bumi.  b) Kerusakan Lingkungan Hidup karena faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai mahluk ciptaan  Tuhan  yang  berakal  budi  mampu  merubah  wajah  dunia  dari  pola  kehidupan  sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun, seringkali apa yang dilakukan manusia  tidak  diimbangi  dengan  pemikiran  akan  masa  depan  kehidupan  generasi  berikutnya. Banyak  kemajuan  yang  diraih  oleh  manusia  membawa  dampak  buruk  terhadap  kelangsungan lingkungan hidup. Contohnya: Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan), Perburuan liar, Merusak  hutan  bakau,  Penimbunan  rawa-rawa  untuk  pemukiman,  Pembuangan  sampah  di sembarang tempat, Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS), Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.
Dampak  pembangunan  oleh  manusia  memiliki  dampak  positif  seperti  menambah penghasilan  penduduk  sehingga  meningkatkan  kemakmuran,  perindustrian  menghasilkan  aneka barang  yang  dibutuhkan  oeh  masyarakat.  Perindustrian  memperbesar  kegunaan  bahan  mentah. Usaha  perindustrian  dapat  memperluas  lapangan  pekerjaan  bagi  penduduk.  Mengurangi ketergantungan  negara  pada  luar  negeri,  sehingga  dapat  merangsang  masyarakat  untuk meningkatkan  pengetahuan  tentang  industri.  Sedangkan  dampak  negatif  pembangunan  adalah limbah  industri  akan  menimbulkan  pencemaran  air,  tanah  dan  udara,  asap-asap  pabrik menimbulkan  polusi  udara.  Akibat  dari  pencemaran,  banyak  menimbulkan  kematian  bagi binatang-binatang,  manusia  dapat  terkena  penyakit,  hilangnya  keindahan  alam  dan  lain-lain (Efendi, 2012).
Penurunan  kualitas  lingkungan  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang semakin pesat serta dorongan pertumbuhan ekonomi telah memacu kegiatan yang mengakibatkan menurunnya  kualitas  lingkungan  yang  merupakan  dampak  dari  kegiatan  manusia  terhadap lingkungan  hidup  telah  menimbulkan  berbagai  masalah  yaitu:  a)  Mutasi  gen  adalah  peristiwa perubahan sifat gen (susunan kimia gen) atau kromosom sehingga menyebabkan perubahan sifat yang  baka  (diturunkan)  tetapi  bukan  sebagai  akibat  persilangan  atau  perkawinan.  Hal  ini  dapat diakibatkan oleh adanya sifat yang tidak tetap dan selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik  alamiah  maupun  buatan.  Agar  suatu  species tidak  mengalami  kepunahan  diperlukan  usaha untuk menyesuaikan diri terhadap timbulnya suatu perubahan. b) Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda: efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek  rumah  kaca  dapat  meningkat  akibat  aktivitas  manusia.  Akibat  yang  dialami  adalah meningkatnya  suhu  permukaan  bumi  yang  akan  mengakibatkan  adanya  perubahan  iklim  yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga  mengurangi  kemampuannya  untuk  menyerap  karbon dioksida  di  atmosfer.  Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan  akan  mendapatkan  pengaruh  yang  sangat  besar.  c)  Terjadinya  hujan  asam  harus diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan bersifat global dan dapat menggangu keseimbangan ekosistem. Hujan asam memiliki dampak tidak hanya pada lingkungan biotik, namun juga pada lingkungan  abiotik.  d)  Pencemaran  air  adalah  suatu  perubahan  keadaan  di  suatu  tempat penampungan  air  seperti  danau,  sungai,  lautan  dan  air  tanah  akibat  aktivitas  manusia.  Danau,
sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah  satu  bagian  dari  siklus  hidrologi.  Selain  mengalirkan  air  juga  mengalirkan  sedimen  dan polutan. Manfaat terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku  air  minum,  sebagai  saluran  pembuangan  air  hujan  dan  air  limbah,  bahkan  sebenarnya berpotensi  sebagai  objek  wisata.  Akibat  dari  pencemaran  air  adalah  terjadinya  banjir,  erosi, kekurangan sumber air, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai.

## Dampak Pembangunan Terhadap Tata Ruang
Kalimantan  Timur  sebagai  calon  ibu  kota  Negara  akan  menerima  beban  besar  seperti pembangunan infrastruktur adanya gedung-gedung pemerintahan, sarana hotel berbintang, bandar udara internasional, rumah sakit internasional, mall, supermarket, perumahan maupun apatemen, sarana  ibadah  berbagai  agama  serta  sarana  jalan  raya  bebas  hambatan  yang  akan  merubah  tata ruang Kalimantan Timur selama ini. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana tersebut di atas akan memberikan dampak lingkungan positif dan negatif bagi Kalimantan Timur.
Kebijakan  nasional  penataan  tata  ruang  secara  formal  ditetapkan  berdasarkan  undang- undang  nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung  sebaliknya,  justru  yang  belakangan  ini  sedang  berlangsung  adalah  indikasi  dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dengan diberlakukannya  kebijakan  nasional  penataan  ruang  tersebut,  maka  tidak  ada  lagi  tata  ruang wilayah  yang  tidak  direncanakan.  Tata  ruang  ibu  kota  menjadi  produk  dari  rangkaian  proses perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan  tata  ruang,  evaluasi  tata  ruang  sesuai  peruntukkan  serta pengendalian dan sanksi pemanfaatan tata ruang bagi yang melanggar (Effendi, 2012). Oleh karena itu,  penegasan  sanksi  yang  tegas  atas  pelanggaran  tata  ruang  sebagaimana  diatur  dalam  UU 26/2007  menuntut  proses  perencanaan  tata  ruang  harus  diselenggarakan  dengan  baik  agar penyimpangan  pemanfaatan  tata  ruang  bukan  disebabkan  oleh  rendahnya  kualitas  rencana  tata ruang wilayah. Peningkatan aktivitas pembangunan membutuhkan ruang yang semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara signifikan.  Otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi pertumbuhan pembangunan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  infrastruktur  di  daerah  yang  meningkat,  yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan  ruang  yang  besar  untuk  menyediakan  lahan  untuk  sarana  dan  prasarana permukiman, perkantoran, perindustrian, pusat-pusat perdagangan, mall sebagai central business dan sebagainya. Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan  pertanian  atau  perkebunan  akibat  kebutuhan  bahan  pangan  yang  semakin  meningkat, sehingga menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara tata guna air,  pengendali  perubahan  iklim  mikro  dan  sebagainya.  Perubahan  fungsi  ruang  kawasan menyebabkan  menurunnya  kualitas  lingkungan,  seperti  terjadinya  pencemaran  udara  akibat penebangan hutan dan pepohanan serta bahkan terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan. Pemanfaatan sumberdaya ruang juga dapat memicu perbedaan persepsi dan
persengketaan  tentang  ruang,  seperti  munculnya  kasus-kasus  persengketaan  batas  wilayah  pada berbagai daerah, penjualan tanah illegal. Hal tersebut menjadi pertentangan antara perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
Pembangunan  di  satu  pihak  menunjukkan  dampak  positif  terhadap  lingkungan  dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan raya sehingga memudahkan akses ke berbagai tempat tujuan, tersedianya telekomunikasi yang sangat adaptif, jaringan listrik yang bertegangan tinggi, jaringan pipa air bersih yang mudah di akses, dan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi  masyarakat  pada  berbagai  sektor  serta  produk  UKM  sendiri  akan  memberi  manfaat  bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan langsung  bagi sebagian masyarakat dari hasil pembangunan  ibu  kota.  Di  pihak  lain  apabila  pembangunan  ibu  kota  ini  tidak  diarahkan  sesuai konsep tata ruang dan fungsinya, maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah besar seperti konflik  kepentingan,  pencemaran  lingkungan,  kerusakan  alam,  pengurasan  sumberdaya  alam, masyarakat  konsumtif  serta  dampak  sosial  lainnya  yang  pada  dasarnya  merugikan  masyarakat Kalimantan Timur.
Tujuan rencana tata ruang ini untuk meningkatkan asas manfaat berbagai sumberdaya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi  pertanian,  fungsi  pemukiman  dan  fungsi  lain.  Peningkatan  fungsi  setiap  unsur  dalam lingkungan artinya meningkatkan dampak positif secara semaksimal mungkin sedangkan dampak negatif harus ditekan sekecil mungkin. Konsepsi pembangunan wilayah dengan dasar tata ruang sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Dampak pemindahan ibu kota Negara, juga akan memiliki dampak sosial, seperti urbanisasi penduduk  dari  desa  ke  kota,  pemindahan  pendudukan  dari  kota  ke  ibu  kota  akan  menimbulkan dampak sosial yang tidak bisa diambaikan. Perpindahan penduduk tersebut akan terjadi pembauran serta  alkulturasi  penduduk  dari  berbagai  agama,  kebudayaan,  adat  istihadat,  suku,  gaya  hidup sehingga  akan  memberikan  dampak  sosial  seperti  konflik  agama,  etnis  dan  sebagainya.  Hal  ini perlu  dipersiapkan  solusi  berupa  toleransi  antar  umat  dan  etnis  melalui  forum  pembauran kebangsaan  umat  dan  etnis  berupa  satu  nusa  satu  bangsa,  bhineka  tunggal  ika,  pancasila  dan sebagainya.

## Penyelesaian Hukum Lingkungan
Penyelesaian hukum lingkungan yang dapat dipakai sebagai acuan adalah penegakan hukum lingkugan perdata yaitu penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi dua yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan (Fifriyeni, 2010).

## Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bisa dilakukan oleh hanya kedua belah pihak atau dengan menggunakan pihak ketiga. Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk  mencari  kesepakatan  tentang  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  atau  menentukan  tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  ini  adalah  suatu  proses  beracara  biasa. Penyelesaian melalui pengadilan ini dapat di tempuh jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan.
Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat  pencemaran  untuk  meminta  ganti  rugi  atau  untuk  meminta  pencemar  melakukan tindakan tertentu sebagai berikut;
Hak  Gugat  ( legal  standing )  secara  umum,  artinya  secara  keperdataan  seseorang  hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hal ini dapak kita lihat dalam pasal 34 UU.PLH.
Hak gugat ( legal standing ) LSM, menurut UU.PLH pasal 37, LSM memiliki locus standing atau legal standing untuk mengajukan gugatan atas nama masyarakat.
Gugatan ganti rugi acara biasa, berdasarkan UU.PLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa ganti rugi ( compensation ). Ada dua macam tanggung jawab perdata ( civil liability ) yang diatur dalam UU.PLH, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liabilty based on fauly ) UU.PLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika ( strict liabilty ) UU.PLH Pasal 35 ayat 1.
Gugatan  Perwakilan  Kelas  ( class  action ),  Berdasarkan  UU.PLH  Pasal  37  memberi kemungkinan  pada  masyarakat  untuk  mengajukan  gugatan  perwakilan  ( class  action )  dalam kejadian  atau  pencemaran  lingkungan  hidup.  Menurut  pasal  ini,  masyarakat  banyak  sebagai anggota  kelas  ( class  members )  dapat  diwakili  oleh  sekelompok  kecil  orang  yang  disebut perwakilan kelas ( class representative ).
Penegakan hukum lingkungan pidana
Penegakan  hukum  pidana  ini  dapat  menimbulkan  faktor  penjera  ( detterant  factor )  yang sangat  efektif.  Penegakan  hukum  pidana  merupakan  ultimum  remendium  atau  upaya  hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda sebagai berikut:
Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman, UU.PLH mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam UU No.4 tahun 1982, seperti tanggung jawab perusahaan, delik formil, dan hukuman tata tertib. Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UU.PLH yaitu delik materiil, dan delik formil. Delik materiil adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan  lingkungan  hidup.  Delik  formil  adalah  perbuatan  melanggar  aturan-aturan  hukum administrasi.
Tindakan tata tertib merupakan hukuman tambahan selain denda yang dapat digolongkan sebagai berikut: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Penutupan seluruhnya atau  sebagian  perusahaan,  Perbaikan  akibat  tindak  pidana,  Mewajibkan  mengerjakan  apa  yang dilakukan  tanpa  hak,  Meniadakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak,  Menempatkan  perusahaan  di bawah  pengampunan  paling  lama  tiga  (3)  tahun,  Kejahatan  Korporasi  (Corporate  Crime) (Muhhamad, dkk. 2013). Dalam perkembangannya pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, yang dipertanggung jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga korporasi. Perumusan yang di tempuh oleh pembuat undang-undang sebagai berikut: Yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi,  tetapi  yang  dipertanggungjawabkan  hanyalah  orang.  Dalam  hal  korporasi  melakukan tindak  pidana,  maka  yang  dipertanggungjawabkan  adalah  pengurus  korporasi,  yang  dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan  ini  terdapat  dalam  UU  Tindak  Pidana  Ekonomi,  Narkotika,  dan  UU.PLH  (Wahyuni, 2009).

## SIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari  dampak  pengelolaan  lingkungan  hidup  bagi  kalimantan  timur sebagai  ibu  kota  negara  serta  penyelesaian  sengketa  hukumnya  adalah  (1)  Propinsi  Kalimantan Timur  memiliki  peluang  yang  besar  sebagai  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia  dan  harus menyiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk dampak positif dan negatif bagi lingkungan  hidup. (2)  Perlu  pembuatan  tata  ruang  yang  kompehensif,  taat  azas  terhadap peruntukkannya (3) Penyelesaian sengketa hukum dengan tegas.

## DAFTAR PUSTAKA
Efendi., 2012. Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan  Hidup Dalam  Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam.  Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV (Desember, 2012) Fitriyeni, C. E. 2010. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. KANUN No. 52 Edisi
Desember 2010 Hal 564-575 Herawati, H. 2012. Upaya dan strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup. https://hettyherawati2704.wordpress.com/2012/01/28/upaya-stategi-dalam-pengelolaan- lingkungan-hidup/
Muhhamad R., Silvia, K., Fandilla, S. 2013. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan. Fakultas Hukum Negeri Semarang.
Wahyuni.  E.,  2009.  Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan  Hidup  Di  Luar  Pengadilan.  Fakultas  Hukum Universitas Madura. Pemekasan. al-Ihkâ Vo l. IV N o . 2 Desember 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  3  Tahun  2000  tanggal  21  Februari  2000,  tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal.
Anonimus 2011. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanghiang adalah Blog Tentang Kumpulan Makalah dan artikel http://ekookdamezs.blogspot.com/2011/02/pengelolaan-lingkungan-hidup-adalah.html Anonimus., 2015. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Posted by MyNote in Data Catatan Study, Home, Umum https://datakata.wordpress.com/2015/01/17/pengelolaan-lingkungan-hidup/
Anonimus. 2015. Penegakan (Penyelesaian) Sengketa Hukum Lingkungan. http://pusathukum.blogspot.com/2015/11/Penegakan-Penyelesaian-Sengketa-Hukum- Lingkungan.html