## SYARIAT ISLAM DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN HAM
Oleh: Mohamad Ikrom, S.H.I, M.S.I ( Alumni Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Hukum Islam )

## Abstrak
Islam membawa ajaran luhur dan ideal bersumber dari Allah dengan konsep Alqur’an dan teladan implementasi oleh rasulullah khususnya dalam mengangkat derajat perempuan yang secara historis termarjinalisasi kederajat yang setara dan bahkan terkesan lebih dimuliakan. Konsep ideal islam tentang gender terbiaskan karena dua hal: pertama, pemahaman terhadap sumber hukum yang bersifat tekstual dan dogmatis. Kedua, perolehan pemahan umat islam dari mubalig yang terkesan patriarkis dan memarjinalkan perempuan dalam materinya. Sehingga mengembalikan umat islam pada bias gender  pada era jahiliyah sebelum datangnya islam yang patriarkis dan memarjinalkan perempuan.
Hukum yang dibuat pemerintah Indonesia dari pusat sampai tingkat peraturan desa dianggap tidak mensejahterakan perempuan, malah terkesan tidak ramah terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang dipakai hukum tersebut bersifat simbolistik dan eksploitasi tubuh wanita, seperti kewajiban menutup aurat, kewajiban berjilbab, bekerja pada wilayah yang tertutup, sehingga perlu rekonstruksi kembali hukum Islam yang mensejahterakan dan berkeadilan.  Rekonstruksi pemikiran hukum Islam dapat mengunakan beberapa prinsip sebagai berikut: Prinsip Maqashid al-Syari`ah, Prinsip Relativitas Fiqh, Prinsip Tafsir Tematik, Prinsip Kemaslahatan ( al-Maslahat ), Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender ( al-Musawah al-Jinsiyah ), Prinsip Pluralitas ( al-Ta`addudiyyah ), Prinsip Nasionalitas ( al-Muwathanah ),, Prinsip Penegakan HAM ( Iqamat al-Huquq al-Insaniyah ),  Prinsip Demokrasi (al-Dimuqrathiyyah )
Kata kunci: hukum islam, rekontruksi pemikiran, gender, HAM, Maslahat

## Abstract
Islam brings noble and ideal teachings sourced from God with the concept of the Qur'an and the example of implementation by the messenger of Allah in particular in raising the rank of women who have historically been marginalized to equal degrees and even seem more glorified. The ideal Islamic concept of gender is refracted because of two things: first, understanding of textual and dogmatic sources of law. Second, the acquisition of Muslims from the preachers who seemed patriarchal and and seemed to marginalize women in terms of material, so that returning the Muslims to gender bias in the era of ignorance before the arrival of patriarchal Islam and marginalizing women.
Laws made by the Indonesian government from the center to the level of village regulations are deemed not to prosper women, instead they seem unfriendly to women. This can be seen from the indicators used by the law that are symbolic and exploit the body of
women, such as the obligation to cover the genitals, the obligation to veil, work in a closed area, so that the reconstruction of Islamic law is prosperous and just. Reconstruction of Islamic legal thought can use several principles as follows: Maqashid al-Shari'ah Principle, Principles of Fiqh Relativity, Thematic Interpretation Principles, Principles of Benefit (al- Maslahat), Principles of Equality and Gender Justice (al-Musawah al-Jinsiyah), Principles Plurality (al-Ta`addudiyyah), Principles of Nationality (al-Muwathanah) ,, Principles of Human Rights Enforcement (Iqamat al-Huquq al-Insaniyah), Principles of Democracy (al- Dimuqrathiyyah)
Keyword: Islamic law, reconstruction of thought, gender, human rignt, maslahat

## PENDAHULUAN

## Islam Membawa Ajaran Luhur dan Ideal
Ajaran  Islam terpola kepada ajaran dasar dan non-dasar. Ajaran dasar ialah ajaran yang termaktub dalam Al-Qur`an dan Sunnah mutawatir yang diyakini datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, ajaran non-dasar ialah ajaran berupa hasil ijtihad manusia dalam bentuk tafsir, interpretasi atau pemikiran ulama yang menjelaskan tentang ajaran dasar dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Ajaran dasar selalu bersifat absolut, abadi, dan tidak berubah. Sebaliknya ajaran kedua bersifat ijtihadi, relatif, tidak abadi dan bisa berubah seiring dengan tuntutan dinamika masyarakat, serta perkembangan IPTEKS.
Sebagian  besar ajaran Islam yang menyinggung soal relasi gender, seperti
perkawinan, pewarisan, hubungan keluarga, etika berbusana, kepemimpinan masuk dalam kategori kedua, ajaran non- dasar, sehingga lebih banyak bersifat ijtihadi. Untuk itu, diperlukan pembacaan ulang dan upaya-upaya rekonstruksi atas hasil ijtihad atau penafsiran lama yang dinilai bias gender dan bias nilai-nilai patriarki. Penafsiran baru atas teks-teks keagamaan mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan keislaman yang hakiki dan universal, seperti pesan persamaan, persaudaraan, kebebasan, kesetaraan dan keadilan, termasuk di dalamnya kesetaraan dan keadilan gender. Al-Qur`an  diturunkan dalam suatu lingkup masyarakat yang tidak hampa budaya. Karena itu, isinya memiliki dimensi kemanusiaan, di samping dimensi keilahian. Dalam konteks relasi gender Al- Qur’an berisi seperangkat nilai yang
memberikan landasan bagi kesetaraan dan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Perbedaan di antara manusia hanya terletak pada kualitas takwanya.
Secara normatif Al-Qur`an melukiskan figur ideal seorang perempuan sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan, terutama kemandirian dalam bidang politik ( al-istiqlal al-siyasah ), seperti figur Ratu Bulqis. Al-Qur`an menyebutnya sebagai pemimpin kerajaan superpower ( 'arsyun 'azhim ) yang dikenal dengan kerajaan Saba' (Q.S. al-Mumtahanah , 60:12 dan al- Naml , 27:23.). Bahkan, Al-Qur'an menghimbau perempuan agar berani menyampaikan kebenaran (Q.S. al- Taubah , 9:71), sekalipun harus menentang pendapat publik ( public opinion )  (QS. al- Tahrim , 66:12), dan berani melakukan gerakan "oposisi" terhadap pemerintah yang tiranik. Perempuan harus mandiri dalam menentukan pilihan pribadi ( al- istiqlal al-syakhshi ) yang diyakini kebenarannya sekalipun berbeda dengan pandangan suami  QS. al-Tahrim , 66:11.
Ringkasnya, dalam jaminan Al-Qur'an, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan di ranah publik, seperti  politik, ekonomi, dan sosial.
Dua  alasan  pemahaman keagamaan bias gender. Pertama, umat Islam lebih memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis dan. Relasi gender dipandang sebagai sesuatu yang given , bukan socially constructed dan ahistoris . Kedua, Umat  Islam memperoleh pengetahuan keagamaan melalui ceramah mubalig  bukan berdasarkan kajian kritis dan mendalam terhadap sumber-sumber Al-Qur`an dan Sunnah.    Rasulullah melakukan perubahan radikal  terhadap posisi dan kedudukan kaum perempuan. Rasulullah mengubah posisi dan kedudukan perempuan dari obyek yang dihinakan dan dilecehkan menjadi subyek yang dihormati dan diindahkan. Keduanya sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama manusia, sama-sama berpotensi menjadi khalifah fi al-ardh (pengelola kehidupan di bumi), dan juga sama-sama berpotensi menjadi fasad fi al-ardh (perusak di muka bumi). Karena itu, tugas manusia ber- fastabiqul khairat (berlomba-lomba berbuat terbaik) demi mengharapkan ridha Allah swt.
Sayangnya, ajaran luhur yang diperkenalkan Rasul itu tidak bertahan lama. Umat Islam sepeninggal Rasul kembali mempraktekkan tradisi jahiliyah
sebelumnya, di samping juga kemudian mengadopsi budaya feodal dan nilai-nilai patriarki yang hidup di wilayah-wilayah di mana umat Islam mengembangkan kekuasaan politiknya, seperti Persia, Byzantium, India, Mesir sampai ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Meminggirkan Perempuan
Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi para the founding fathers negara ini sepakat menentukan ideologi negara berdasarkan Pancasila, bukan Islam. Dalam perkembangannya, meskipun Indonesia merupakan negara-bangsa, bukan negara-agama, namun sepanjang sejarah bangsa ini dalam banyak aspek tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh ajaran Islam, terutama dalam aspek hukum.  Implementasi syariat Islam di Indonesia secara formal terwujud dalam berbagai bentuk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Sejak  diberlakukannya kebijakan otonomi daerah (otoda) pada tahun  2001, pemerintah daerah seakan berlomba mengimplementasikan syariat Islam
dalam berbagai kebijakan, mulai dari tingkat provinsi sampai ke peraturan desa (perdes). setelah tujuh tahun pelaksanaan otoda yang terjadi alih-alih mensejahterakan, malahan membuat masyarakat, khususnya kaum perempuan terpinggirkan dan jauh dari ukuran sejahtera. Produk kebijakan daerah tersebut secara tegas berorientasi pada ajaran moral Islam sehingga pantas dinamakan Perda Syariat Islam.  Di antara peraturan daerah tersebut sebagai berikut. Sumatra  Barat: Perda Provinsi Sumbar No 11/2001 tentang pemberantasan dan pencegahan   maksiat. Perda Kab Solok No 10/2001 tentang kewajiban membaca Al-Qur’an bagi siswa dan pengantin. Perda Kab Solok No 6/2002 tentang pakaian Muslimah.  Perda Kab Padang Pariaman No 2/2004 tentang pencegahan, penindakan, dan pemberantasan maksiat.  Instruksi Wali Kota Padang tanggal 7 Maret 2005 tentang Pemakaian Busana Muslimah. Perda No 3/2003 tentang wajib baca Al-Qur’an di Padang.  Perda di Pasaman Barat tentang aturan berbusana Muslim di sekolah.
Sulawesi  Selatan: Perda tentang pendidikan Al-Qur’an (provinsi), Perda No 6/2005 tentang busana Muslimah dan baca tulis Al-Qur’an (Enrekang),  Perda tentang
busana Muslimah dan penambahan jam pelajaran agama (Gowa),  Perda No 15/2005 tentang pemberantasan buta aksara Al-Qur’an (Maros),  Perda tentang busana Muslimah (Sinjai),  Perda tentang busana Muslimah, baca tulis  Al-Qur’an bagi siswa dan calon  pengantin, dan zakat (Bulukumba), Perda tentang busana Muslimah (Takalar). Jawa  Timur: Perda No 7/2002 tentang larangan praktik prostitusi (Gresik),  Perda No 15/2002 tentang peredaran minuman beralkohol (Gresik),  Perda No 18/2001 tentang peredaran minuman keras (Pamekasan), Perda No 14/2001 tentang penanganan pelacuran (Jember). Jawa  Barat: Surat edaran tentang peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan (Tasikmalaya), Perda No 6/2000 tentang kesusilaan (Garut),  Surat edaran tentang busana Muslimah (Cianjur). Banten: Perda No 8/2005 tentang pelarangan pelacuran (Tangerang).
Di antara peraturan-peraturan daerah yang meminggirkan perempuan dan tidak menghargai keberagaman budaya dan kebebasan beragama masyarakat adalah sebagai berikut.  Surat Edaran Bupati Pamekasan, Jawa Timur Nomor 450 Tahun 2002 tentang kewajiban berjilbab bagi
karyawan pemerintah; Surat Edaran Bupati Maros, Sulsel tertanggal 21 Oktober 2002 tentang kewajiban berjilbab bagi karyawan pemerintah; Perda Sinjai yang dibuat berdasarkan kesepakatan DPRD, masyarakat, dan Pemda Sinjai mewajibkan jilbab bagi karyawan pemerintah; Perda Gowa, Sulsel yang dibuat berdasarkan adat dan kesepakatan masyarakat tentang wajibnya jilbab bagi karyawan pemerintah. Peraturan serupa ditemukan juga di daerah Cianjur, Indramayu, Pasaman Barat. Di daerah yang disebutkan terakhir mewajibkan para pelajar perempuan mengenakan baju kurung dan jilbab. Perda serupa  ditemukan pula dalam bentuk surat edaran Bupati Tasikmalaya, No. 451/SE/04/Sos/2001; Perda Solok, Sumbar Tahun 2000; Instruksi Walikota Padang, Nomor 451.422/Binsos-III/2005, tertanggal  7 Maret berisi   perintah wajib jilbab dan busana islami bagi orang Islam dan anjuran memakainya untuk non-Islam. Dijumpai pula sejumlah perda yang sepintas isinya tidak mendiskreditkan perempuan, namun dalam implementasinya menjadikan perempuan sebagai sasaran utama, seperti Qanun Propinsi Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat; Perda Kota Bandar
lampung, nomor 15 tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila; Perda Kabupaten Lahat, nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susial; Perda Kota Mataram tentang Pencegahan Maksiat, nomor 12 tahun 2003; Perda Kotamadya Kupang, nomor 39 tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran.
Sayangnya, indikator keislaman yang ditampilkan itu lebih tertuju kepada hal-hal yang bersifat sangat simbolistik, seperti jilbab, tulisan Arab, memajang tulisan kaligrafi Al-Qur’an, menyimpan dana di Bank Syariat dan sebagainya. Mestinya, indikator keislaman yang ditampilkan lebih mengacu kepada hal-hal substansial, seperti pelayanan publik  dalam bentuk penyediaan   sarana air bersih; pendidikan gratis, terutama bagi anak-anak terlantar; pelayanan rumah sakit murah bagi penderita busung lapar, lansia, fakir miskin, dan penyandang cacat, serta perlindungan warga, khususnya kelompok rentan, dari semua bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi sehingga mereka dapat juga menikmati hidup yang lebih sejahtera, adil dan makmur.
Analisis terhadap kasus-kasus hukum mengungkapkan bahwa ketimpangan
gender dalam bidang hukum dijumpai pada tiga aspek hukum sekaligus  (lihat Kasus- Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan , LBH APIK, Jakarta,   2002), yaitu pada materi hukum ( content of law ), budaya hukum ( culture of law ) dan struktur hukumnya ( structure of law ). Pada aspek struktur, ketimpangan gender ditandai oleh masih rendahnya sensitivitas gender di lingkungan penegak hukum, terutama di kalangan polisi, jaksa dan hakim. Lalu, pada aspek budaya hukumnya juga masih sangat dipengaruhi nilai-nilai patriarki yang kemudian mendapat legitimasi kuat dari interpretasi agama. Tidak heran jika selanjutnya agama dituduh sebagai salah satu unsur yang melanggengkan budaya patriarki dan mengekalkan ketimpangan relasi gender dalam  bidang hukum.
Perda-perda yang mengandung pembatasan terhadap kedaulatan perempuan dan juga berpotensi melahirkan perilaku kekerasan terhadap perempuan harus digugat dan direvisi karena menyalahi prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945 ( Amandemen ke-4 UUD 1945, pasal-pasal 28c, 28 d, 28h, dan 28 I menyebutkan secara jelas hak-hak setiap warga negara,
termasuk perempuan untuk mengembangkan diri sebagai manusia bermartabat, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak untuk bebas dari semua bentuk perlakuan diskriminatif). Selain itu, produk kebijakan tersebut jelas mengingkari hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijabarkan dalam UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik.  perda tersebut bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 3 yang mewajibkan seluruh perundang- undangan harus mengacu kepada ketentuan dasar dalam konstitusi negara. Sementara itu, UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mensyaratkan agar materi perda memenuhi 10 asas, di antaranya asas kebangsaan, kenusantaraan, kebhinekaan, asas kepastian-kesamaan dalam hukum dan asas keadilan.
Jika  orientasi para penyelenggara pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah adalah menegakkan moralitas
masyarakat, maka kebijakan publik atau peraturan daerah yang relevan dirumuskan di antaranya adalah: Kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang merugikan kepentingan banyak orang dan telah menimbulkan ketidakadilan dan kebobrokan serius di masyarakat; pemberantasan buta huruf; pemberantasan penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya; pemberantasan narkoba dan penaggulangan penularan HIV/Aids. Demikian pula penghapusan semua bentuk pornografi, pemberantasan trafficking (perdagangan manusia, terutama anak dan perempuan); dan penghapusan semua bentuk kekerasan.
Untuk itulah, respons penolakan terhadap Syariat Islam banyak muncul dari kelompok Islam sendiri. Misalnya kelompok-kelompok muda Muslim di Makassar, Banjarmasin, dan Mataram sedang meneliti dan melakukan advokasi terhadap Perda-Perda berdimensi agama ini. Kritik banyak pihak terhadap Perda- Perda tersebut kini mulai menampakkan hasil. Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri baru-baru ini mengirimkan surat ke seluruh gubernur guna menginventarisir perda-perda di wilayah masing-masing dan akan
melakukan evaluasi terhadapnya. Seharusnya pemerintah pusat maupun daerah juga konsisten untuk bersikap tegas kepada kelompok sipil yang menggunakan kekerasan, termasuk kaum moralis yang memaksakan sikap moralnya kepada kelompok lain yang berbeda.
Seluruh paparan sebelumnya membawa kepada kesimpulan: Pertama, implementasi syariat Islam harus didahului dengan upaya-upaya membangun prakondisi melalui peningkatan kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat sehingga terbangun cultural accomodation of change . Kedua, implementasi syariat Islam memerlukan upaya-upaya rekonstruksi syariat dengan mempertimbangkan masalah sosial yang dihadapi dan perundang-undangan yang sudah ada.

## Mewujudkan Syariat Islam Ramah Perempuan
Rekonstruksi  pemikiran Islam tentang perempuan mulai dikenal sejak akhir abad ke-19. Upaya tersebut berjalan seiring dengan mencuatnya pemikiran Islam modern yang diusung para  intelektual Muslim, seperti: Rif’ah Badawi al-Tahtawi (1801-1873)  ,  Muhammad 'Abduh (1849-
1905)  (Muhamad  Rasyid Rida,:  348-349). Qasim Amin (1863-1908),  Tahir al- Haddad (1899-1935),  Fazlur Rahman (1919-1988), Ashgar Ali Engiineer, Fatimah Mernissi, Amina Wadud Muhsin dan Riffat Hassan semuanya menyuarakan pentingnya rekonstruksi pemikiran Islam tentang perempuan sehingga kelompok perempuan dapat menikmati hak-haknya sebagai manusia. Untuk konteks Indonesia, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Munawir Syadzali (Bahtiar Effendy dkk.,  1998:  410). Adapun ketiga tokoh yang disebutkan terdahulu menentang perlakuan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan.
Rekonstruksi pemikiran Islam tentang perempuan di berbagai negara Islam membawa kepada lahirnya hukum keluarga baru  sejak awal abad ke-20. Dimulai dari Turki yang pada 1917 melakukan pembaruan hukum perkawinan dengan membuat Qanun Qarar al-Huquq al-'A'ilah  al-'Usmaniyyah atau Ottoman Law of Family Rights .  Tentang  larangan poligami secara mutlak. Menarik dicatat bahwa sampai tahun 1996 hanya ada lima negara di   Timur Tengah yang belum memperbarui hukum keluarganya, yakni
Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman  (Dawoud El. Alami&Doreen Hinchcliffe,  1996:  4-5.).  Setelah Turki, menyusul Tunisia melakukan pembaruan hukum keluarga. Pertama, hal adopsi anak menetapkan bahwa anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana anak kandung (Tahir Mahmood, 1987: 184).  Kedua, keharusan perceraian di pengadilan. Ketiga, larangan poligami secara mutlak  (Tahir Mahmood, 1987: 156). selanjutnya Syria (Don Peretz, 1983:  397),  terkait dengan syarat usia menikah, pertunangan, poligami, perceraian, wasiat, dan warisan  (Tahir Mahmood, 1987:  150).  Hukum Syiria dan Yordania menentukan jika  perbedaan usia di antara mereka terlalu jauh, pengadilan dapat melarang perkawinan,  kecuali  ada izin khusus dari pengadilan.
Pembaharuan hukum keluarga Mesir, antara lain terkait dengan masalah poligami, wasiat wajibah, warisan, dan pengasuhan anak. Di samping itu, hukum keluarga Mesir juga memberikan ancaman kepada orang yang memberikan pengakuan palsu kepada pegawai pencatat tentang status perkawinan atau alamat isteri atau isteri- isterinya, atau isteri yang dicerai
(Dawoud   El Alami,:  58). Pembaruan Hukum Keluarga di Yordania antara lain terkait dengan batas usia perkawinan, perjanjian perkawinan, perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perceraian, dan wasiat wajibah.  Yang paling mengemuka adalah soal pencatatan perkawinan.  Hal  ini diatur dalam undang-undang 1976 pasal 17. Pasal ini menjelaskan bahwa mempelai laki-laki berkewajiban mendatangkan qadhi atau wakilnya dalam upacara perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara perkawinan, kedua mempelai, dan saksi- saksi dapat dikenakan hukuman berdasarkan Jordanian Penal Code dan denda lebih dari 100 dinar.  (Tahir Mahmood, 1987: 78-79).
Paling tidak ada dua hal yang perlu dicatat dari upaya pembaruan hukum keluarga tersebut. Pertama, semangat pembaruan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga umumnya adalah untuk memperbaiki status dan kedudukan perempuan serta melindungi hak anak. Kedua, pembaruan hukum Islam di berbagai negara Islam selalu berujung pada kelahiran hukum keluarga baru  yang
materinya terkesan mulai ramah terhadap perempuan.

## Tawaran Metode Ijtihad
Salah satu faktor penyebab terpuruknya posisi perempuan dalam masyarakat  Muslim adalah penafsiran agama. Kebutuhan ijtihad  dirasakan bukan hanya setelah Rasul tiada, malah ketika masih hidup. Hadis Muaz ibn Jabal mengindikasikan kebutuhan itu dengan sangat jelas. Hadis lain, yang sering dijadikan acuan mengenai pentingnya ijtihad atau pembaruan ini adalah: " innallaha yab`atsu ala kulli ra`tsi miati tsanah man yujaddidu laha dinaha " (Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap seratus tahun seorang pembaru yang akan memperbarui agamanya). Uraian berikut menjelaskan prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus diperpegangi dalam upaya rekonstruksi atau pembaruan penafsiran demi mewujudkan wajah agama yang ramah perempuan.

## 1. Prinsip Maqashid al-Syari`ah
Pemahaman  terhadap  Al-Qur’an dan Hadis  tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu kepada
tujuan hakiki syariat ( maqashid al- syari`ah) . Tujuan dasar syariat secara jelas terimplementasi dalam nilai-nilai keadilan ( al-`adl ), kemashlahatan ( al-mashlahah ), kebijaksanaan ( al-hikmah ), kesetaraan ( al- musawah ), kasih sayang ( al-rahmah ), pluralisme ( al-ta`addudiyah ), dan hak asasi manusia ( al-huquq al-insaniyah ).
Imam Al-Ghazali merumuskan lima prinsip dasar hak asasi manusia yang disebutnya al-huquq al-khamsah. Kelima hak asasi dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi.  Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah berpendapat bahwa Syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi inspirasi bagi setiap pembuat hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam itu sendiri  (Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah:  3). Pandangan serupa dinyatakan juga oleh sederetan ulama yang sangat otorotatif di bidang fiqh, seperti Fakhruddin al-Razi (w. 606 H); Izzuddin ibn Abdissalam (w. 660 H0;   Najmuddin al-Tufi (w. 716 H); Ibnu Taimiyah (w. 728 H.);   Abu Ishaq al-
Syatibi (w. 790 H.); dan   Muhammad ibn Tahir al-Asyur (w. 1393 H.)). Pernyataan yang tidak kurang tegasnya dilontarkan oleh Ibnu Rusyd: bahwa kemashlahatan merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan (Ibnu Rusyd, 1999: 125). Bahkan, Izzuddin ibn Abdissalam sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi  kemaslahatan manusia (Izzuddin ibn Abdissalam, : 72).

## 2. Prinsip Relativitas Fiqh
Meskipun Al-Qur’an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidaklah abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perlu dipahami bahwa seorang faqih atau mufassir, seobyektif apa pun dia, akan sulit melepaskan diri dari pengaruh budaya, hukum dan tradisi yang berkembang pada masa atau lingkungan di mana dia hidup. Karena itulah, pembukuan pendapat-pendapat fiqh dalam suatu masyarakat yang bias gender tentu akan melahirkan kitab-kitab fiqh yang memuat pandangan-pandangan keagamaan yang tidak ramah terhadap perempuan (missoginis).

## 3. Prinsip Tafsir Tematik
Metode penafsiran tematik  dibangun berdasarkan teori yang meyakini bahwa seluruh isi Al-Qur’an merupakan satu kesatuan yang integral. Satu  bahagian dalam Al-Qur’an menjelaskan bahagian lainnya ( Al-Qur’an yufassiru ba’duhu ba’dan / tafsir bi al-ma`tsur) . Pola tafsir tematik mengunakan tiga pendekatan. Pertama, menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata Al-Qur’an ( lexical meaning of any Qur’anic word ). Mengantarkan mufassir memahami tujuan makna ( al-ma’na al-murad ) sesuai dengan asbab nuzul ayat. Kedua, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas,  sehingga dihasilkan penafsiran yang objektif, bukan penafsiran subjektif. Ketiga, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa Al-Qur’an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus ( as-siyaq al-khas ) dan yang turun dalam konteks yang lebih umum ( as-siyaq al-am )  (Quraish Shihab,  1992:  3-5). Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.
4. Prinsip Kemaslahatan (al-Maslahat)
Syari'at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal ( jalb al-mashâlih ) dan menolak segala bentuk kemafsadatan ( dar`u al-mafâsid ). Ibn al- Qayyim al-Jawziyah menyimpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, yaitu kemaslahatan ( al- mashlahat ), keadilan ( al-'adl ), kerahmatan
( al-rahmat ), dan kebijaksanaan ( al-
hikmah ).

## 5.  Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Gender (al-Musawah al-Jinsiyah)
Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan. Karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang hanya boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Perempuan tidak memiliki kewenangan untuk menjadi pemimpin di tingkat keluarga maupun
masyarakat. Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional. Dari sudut gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks  kesetaraan dan keadilan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja.

## 6. Prinsip Pluralitas (al-Ta`addudiyyah)
Indonesia adalah negara yang sangat plural,  bukan hanya dari sudut etnis, ras, budaya, dan bahasa melainkan juga agama. Sehingga, kemajemukan di Indonesia tidak mungkin bisa dihindari. Keberagaman telah menyusup dan menyangkut dalam pelbagai ruang kehidupan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas juga bisa berlangsung. Menghadapi pluralitas tersebut, yang dibutuhkan  adalah  bagaimana cara dan mekanisme yang bisa diambil di dalam menyikapi pluralitas itu. Sikap antipati terhadap pluralitas, di samping bukan merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak kontra-produktif bagi tatanan kehidupan manusia yang damai.

## 7. Prinsip Nasionalitas (al-Muwathanah)
Indonesia dibangun bukan oleh satu komunitas agama saja,  yang menyatukan seluruh warga negara Indonesia bukanlah basis keagamaan, melainkan basis nasionalitas ( muwâthanah ). Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih payah seluruh warga bangsa, bukan hanya masyarakat Islam melainkan juga non Islam, bukan hanya masyarakat Jawa melainkan juga masyarakat luar Jawa. Dengan nalar demikian, Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas dua. Umat non-Islam Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai dzimmi atau ahl al- dzimmah dalam pengertian fikih politik.

## 8.  Prinsip Penegakan HAM (Iqamat al-

## Huquq al-Insaniyah)
Hak  asasi manusia adalah ahak yang dimiliki manusia karena diberikan oleh Allah. Dengan demikian, hak asasi manusia secara otomatis akan dimiliki oleh setiap insan yang lahir di bumi ini. Dalam Islam, ada sejumlah hak asasi manusia yang harus diusahakan pemenuhannya, baik oleh diri sendiri maupun negara. Masing-masing adalah hak hidup ( hifdz al- nafs aw al-hayât ), hak kebebasan
beragama ( hifdz al-dîn ), hak kebebasan berfikir ( hifdz al-'aql ), hak properti ( hifdz al-mâl ), hak untuk mempertahankan nama baik ( hifdz al-'irdh ), dan hak untuk memiliki garis keturunan ( hifdz al-nasl ).

## 9. Prinsip Demokrasi (al- Dimuqrathiyyah)
Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang percaya pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk mengambil keputusan menyangkut urusan publik, secara mendasar bisa dikatakan paralel dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Sejumlah konsep ajaran Islam yang dipandang sejalan dengan prinsip demokrasi adalah; pertama , al-musâwah (egalitarianism). Kedua , al-hurriyah
(kemerdekaan). Ketiga , al-ukhuwwah (persaudaraan). Keempat , al-'adâlah (keadilan). Kelima, al-syûrâ (musyawarah).

## KESIMPULAN
Syariat Islam soal perempuan di masyarakat pada umumnya mentransendenkan pemahaman pada  teks kitab suci yang  terlepas dari konteks sejarah dan antropologisnya. Umat Islam dengan demikian, kata Syatibi  dan juga
Nasr Hamid Abu Zaid,  bacaan umat Islam terhadap teks-teks agama lebih menekankan pada talwin daripada takwil sudah sangat jauh larut pada pemahaman tekstualis sehingga mengabaikan pertimbangan maslahah yang merupakan tujuan dasar diturunkannya syariat ( maqashid al-syariah). , Umat Islam hendaknya menyadari bahwa Al-Qur`an adalah suatu teks yang harus dibaca dengan mempertimbangkan aspek kontekstualnya  (sosio-historis dan sosio- politis). Membaca Al-Qur'an secara tekstual dan kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral Islam universal seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih,  dan kebebasan. Pesan-pesan hakiki   inilah sesungguhnya benang merah yang menjadi penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu kurun waktu ke kurun berikutnya, dari Nabi Adam A.S hingga Nabi Muhammad SAW.
Sebagai  rekomendasi, di masa depan, pemerintah: baik pusat maupun   daerah yang ingin mendapat pujian dari masyarakatnya sebagai pemerintah penegak Syariat Islam hendaknya lebih kreatif dan inovatif melahirkan kebijakan
publik dan perundang-undangan Islam yang ramah terhadap perempuan, akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong terciptanya kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warga masyarakat. Wujudnya, antara lain: peraturan tentang pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, misalnya air bersih, listrik,  dan bahan bakar. Peraturan tentang Penghapusan Korupsi; Peraturan tentang Pelayanan Pendidikan Gratis bagi Kelompok Miskin; Peraturan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan; Peraturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Anak dan Perempuan Korban Kekerasan: Peraturan tentang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja, khususnya tenaga kerja perempuan; peraturan tentang perlindungan anak-anak dari semua bentuk eksploitasi dan penelantaran; Peraturan tentang perlindungan kelompok rentan, seperti lansia, penyandang cacat, pengungsi, buruh kasar, dan pekerja migran.
Juga tidak kalah pentingnya merumuskan jenis peraturan yang akan membantu peningkatan pendapatan daerah, mengeliminasi pengangguran dan kemiskinan, seperti peraturan tentang
perlindungan investor, peraturan tentang eksplorasi laut secara aman, dan peraturan tentang pengembangan agrobisnis dan industri kecil. Peraturan dan kebijakan publik semacam itulah yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di daerah. Dari perspektif ajaran Islam, justru peraturan semacam inilah yang pantas disebut Peraturan Syariat Islam karena isinya sangat mengedepankan pembelaan terhadap kelompok rentan dan tertindas (al- mustadh'afin) yang nyata-nyata menjadi kepedulian

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khallaf. 1956. ‘Ilm Ushu Al- Fiqh . Kairo, cet. VII.
Aisyah Abd Al-Rahman Bint Asy-Syati’.
1970. Al-Qur’an wa Tafsir Ashr.
Kairo: Dar al-Ma’arif.
Bahtiar  Effendy dkk., Munawir Syadzali . 1998 .  Pencairan Ketegangan
Ideologis , dalam Azyumardi Azra, Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik , Kerjasama INIS, PPIM, dan Litbang Departemen Agama. Jakarta. Dawoud El. Alami&Doreen Hinchcliffe.
1996. Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World. Kluwer Law International: Boston.
_________________  .1967. Law Reform in The Modern World. Anthone
Press. London.
Don Peretz. 1983. The Middle East Today. Praeger: New York.
Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah. I`lan al- Muwaqqiin an Rabb al-Alamin . Dar al-Jil. Beirut: T.T. Juz III. T. T. Ibnu  Rusyd. 1999. Fashl al-Maqal fi Taqrir ma baina al-Syariat wa al- Hikmah min al-Ittishal aw Wujuh al-Nadhar al-`Aqli wa Hudud al- Ta`wil. Dirasah al-Wihdah al- Arabiyah. Beirut.
Izzuddin ibn Abdissalam. Qawaid al- Ahkam fi Mashalih al-An`am. Dar al-Jil Kairo, T.T.
J.N.D. Anderson. 1976. Law Reform in the Muslim World. The Athlone Press. London.
Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2002. Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia . Jakarta Muhamad Rasyid Rida.  Tafsir Al-Manar. Jilid. 5. Dar al-Fikr: Beirut. Nursyahbani Katjasungkana dan Mumtahanan. 2002. Kasus-Kasus
Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan . LBH APIK. Jakarta. Qasim Amin. Tahrir al- Mar’ah . 1979. Dar al-Ma’arif: Kairo.
Quraish Shihab. 1992.  “Penetapan Hukum Islam secara Tekstual dan Kontekstual: Tinjauan Mufassir”. dalam Dialog .  No. 35 Th. XVI. Februari.
Tahir Mahmood.  1987. Personal Law in Islamic Countries. Time  Press: New Delhi.