## MODEL AKUNTABILITAS  BIROKRASI DI ERA OTONOMI KHUSUS ACEH (TINJAUAN TERHADAP TES SHALAT DAN BACA AL-QUR’AN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA)

## Abstract
The implementation of local government in the context of the Special Autonomy of Aceh has the freedom of the regional government to administer government in accordance with the principles of good governance. In Indonesia it is regulated by Law No. 28 of 1999 concerning the Organization of a clean and free country of corruption and nepotism, through various innovations and creativity to create good governance based on the public interest. This is to answer various problems surrounding the low performance of the bureaucracy because many are entangled in various corruption cases. One attempt to change the government bureaucracy is good, then introduced a new model through local wisdom in the Southwest Aceh District of Aceh Province, by carrying out the Prayer Test and Reading the Qur’an to prospective structural officials, as an effort to reform bureaucracy to create bureaucratic accountability, which It is expected that these activities will produce bureaucrats who are religiously accountable and customer oriented. However, this program must be carried out in a sustainable and comprehensive manner through complementary programs that support the program and do not underestimate the supervision efforts which as a classic action create a healthy bureaucracy.
Keywords: Bureaucratic Accountability, Aceh Special Autonomy
* Ferizaldi, S.E, M.Si
* Dosen Prodi Administrasi Negara FISIP Universitas Malikussaleh Aceh

## PENDAHULUAN
Prof. Ryass Rasyid dalam dialog pagi RRI Jakarta, tanggal 25 Mei 2012, dalam rangka memperingati hari otonomi daerah tahun 2012, menyatakan bahwa, kegagalan implementasi otonomi daerah di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal berikut :a. Faktor Kepemimpinan, b. Faktor Keuangan, dimana sampai 70% APBD dijadikan biaya operasional daerah, c. Intervensi politik terhadap Birokrasi dan, d. Isolasi, kerusakan dan bencana alam
Faktor kepemimpinan dimaksud erat kaitannya dengan perilaku menyimpang atau
korupsi, kolusi dan nepotisme, berkenaan dengan hal tersebut, Prof. Joehermansyah Djohan ( dirjen Otoda Kemendagri, 26 April 2014 dalam Dialog pagi RRI Pro.3 ) menyatakan terdapat 3 masalah pokok otoda saat ini :
1. Demokrasi Lokal yang sangat buruk
2. Korupsi kepala daerah, lebih dari 2/3  terlibat korupsi ( 232 dari 254 )
3. Pemekaran daerah, lajunya mencapai 60% pertahun, menjadi 539 daerah otonom hingga april 2014
Maka dari uraian tersebut, terdapat korelasi antara kepemimpinan kepala daerah dengan korupsi, sehingga implementasi otonomi

## Hasil Penelitian
daerah menjadi tidak maksimal, untuk itu diperlukan berbagai model yang tepat untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang  sesuai dengan semangat dan filosofi dari otonomi daerah tersebut.
Sebagaimana pendapat Syaukani ( 2004 : 26 ) yang mengatakan bahwa semangat otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan konsep government yang mengiginkan transparansi, pertangungjawaban, kejujuran, dan keadilan. Birokrasi pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu mengubah kebiasaan yang diperankan selama ini sebagai pihak yang dilayani rakyat menjadi pelayan ( abdi ) yang sesungguhnya.
Sejalan dengan hal itu, Sarundajang (Riant Nugraho, 2000 : 46 ) juga menjelaskan otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi daerah, yang pertama hak dan wewenang untuk memanajemeni daerah, dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam memanajemni daerah, sementara “ daerah “ dalam arti local state government adalah pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Berdasarkan berbagai definisi dan perspektif diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam melaksanakan otonomi daerah terdapat  hak dan wewenang serta kewajiban dan tangung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai wujud dari manifestasi desentralisasi atau devolusi, yang pada akhirnya akan menciptakan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efesien.
Banyak manfaat yang akan didapatkan daerah jika otonomi daerah ini dapat diaplikasikan dengan baik, tetapi dalam implementasinya di daerah banyak ditemukan korelasi negatif antara otonomi daerah dan kinerja birokrasi dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, padahal Cohen dan Peterson
dan OECD ( dalam Mas’ud Said, 2005:25 ) menjelaskan bahwa otonomi daerah bisa memajukan sebuah sistem administrasi pemerintahan yang efesien dan kreatif, dan OECD mengemukakan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan efektifitas sektor publik.
Lebih lanjut Rondinelli dan Cheema juga menegaskan bahwa proses otonomi daerah menuntut pembaharuan struktur dan institusi pemerintahan serta pembangunan kemampuan legislatif, maka kita bisa melihat bahwa otonomi daerah akan memberikan peluang untuk mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, sehingga otonomi daerah merupakan sebuah pra-kondisi bagi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance , Mas’ud Said ( 2005 : 26 )
Untuk lebih mewujudkan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi (UU Pemerintahan Daerah ) untuk menciptakan birokrasi public yang efektif, efesien serta memiliki akuntabilitas yang baik serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme, maka diperlukan upaya agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menentukan alternatif cara-cara pelayan publik berdasarkan perspektif religius. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan streamlining proses dan prosedur birokrasi, dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan. (Thoha, 2008:75)
Menurut Rainey (1990) dalam Samudera Wibawa, 2002. public management aims to achieve skills and improve skills and improve accountability Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan  tercapainya tujuan sektor publik (lebih efektif dan efisien), pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.  Beranjak dari konsep tersebut, asumsi awal bahwa dengan adanya Tes Shalat dan Baca Al-Qur’an diharapkan tercapainya tujuan sektor public, yaitu pemerintahan yang bersih ( good and clean governance ) dalam

## Hasil Penelitian
menjalankan otonomi daerah.
Kenyataan selama ini bahwa rendahnya kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kapasitas aparaturnya, rendahnya tingkat pemahaman manajemen pemerintahan daerah, krisis politik local dan factor social lainnya. Tetapi jika melihat angka penyelenggara pemerintah daerah yang banyak terlibat berbagai kasus korupsi dan peyalahgunaan jabatan mengindentifikasikan rendahnya aspek moralitas dan etika yang ditopang oleh agamanya, sehingga diperlukan upaya stategis yang dimulai dari penguatan moral dan etika sebelum seorang pejabat dilantik untuk jabatan tertentu.
Banyaknya pejabat publik di daerah Aceh yang terlibat perilaku penyalahgunaan wewenang dan korupsi, baik itu kepala daerah, legislatif daerah dan pejabat struktural. Maka diperlukan sebuah model recruitment baru untuk memperbaiki kinerja birokrasi di Daerah.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah Bagaimana model recruitment baru untuk memperbaiki kinerja birokrasi di Daerah khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya?

## KERANGKA TEORITIS

## Otonomi Daerah
Prof . Dr. M. Ryass Rasyid, MA sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Hariss (2007 : 23 ) menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah lahir dengan tujuan untuk menyelamatkan pemerintahan dan keutuhan negara, membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu, mendorong prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam mengejar kesejahterahan. Namun dalam perkembangannya
pelaksanaan otonomi daerah mengalami berbagai permasalahan yang serius yang berakibat pada melemahnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
Sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan sebelum Indonesia merdeka oleh pemerintah kolonial, tetapi pelaksanaan otonomi daerah model pemerintah kolonial tersebut bertujuan untuk memperkokoh keberadaan mereka di daerah jajahan. Walaupun tujuannya seperti itu tetapi paling tidak dapat dijadikan sejarah dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.
Sehari setelah merdeka, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang – Undang tentang Pemerintah Daerah yaitu UU No. 1 Tahun 1945. Melalui itu pelaksanaan pemerintah daerah dijalankan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia sendiri. Dalam pelaksanaanya mengalami berbagai permasalahan seiring dengan perkembangan Negara Indonesia yang masih seumur jagung. Sehingga pelaksanaan pemerintah daerah mulai efektif dengan UU No. 5 Tahun 1974.
Konsep otonomi daerah dengan UU No. 5 Tahun 1974 dengan penekanan kepada desentralisasi daerah tingkat II, tetapi dalam pelaksanaanya sulit untuk dapat diimplementasikan dengan baik. Pola sentralistik yang dibangun pemerintah pusat membuat daerah tidak punya kemandirian dan selalu bergantung dengan pemerintah pusat, sehingga pada akhirnya Sentralisasi dengan UU No. 5 tahun 1974 itu ditumbangkan oleh tuntutan masyarakat yang menghendaki pembaharuan sistem pemerintahan, maka lahirlah konsep pemerintahan desentralisasi melalui amanat dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ketetapan MPRRI No. IV  Tahun 2000 Tentang  Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

## Hasil Penelitian
Sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR tersebut, lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengantikan UU No. 5 Tahun 1974, dalam perkembangan selanjutnya mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan dengan UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008 dan terakhir dengan UU No.23 tahun 2014.
Otonomi daerah atau desentraslisasi jika dilihat dari perspektif teori memiliki beragam definisi, misalnya disebutkan oleh Rondinelli dan Chemaa ( Mas’ud Said, 2005 : 5 ) yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai berikut : Desentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi- autonomous and parastatal ( italic in original ) organization, local government or non- govermental organization. ( otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi unit-unit pelaksanan di daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal ( ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah )
Syaukani ( 2004 : 26 ) mengatakan semangat otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan konsep government yang mengiginkan transparansi, pertangungjawaban, kejujuran, dan keadilan. Birokrasi pemerintah baik di pusat dan daerah harus mampu mengubah kebiasaan yang diperankan selama ini sebagai pihak yang dilayani rakyat menjadi pelayan ( abdi ) yang sesungguhnya.
Lebih lanjut Sarundajang (Riant Nugraho, 2000 : 46 ) menjelaskan otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan   perundang – undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi daerah, yang pertama hak dan wewenang untuk memanajemeni daerah, dan tanggung jawab untuk kegagalan dalam memanajemni daerah, sementara “ daerah “ dalam
arti local state government adalah pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerinah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan berbagai definisi dan perspektif diatas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah keluasan dalam hak dan wewenang serta kewajiban dan tangung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai wujud dari manifestasi desentralisasi atau devolusi.
Banyak manfaat yang akan didapatkan daerah jika otonomi daerah ini dapat diaplikasikan dengan baik, sebagaimana yang telah diuraikan bahwa terdapat korelasi negatif antara otonomi daerah dan kinerja birokrasi dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, padahal Cohen dan Peterson dan OECD ( Mas’ud Said, 2005:25 ) menjelaskan bahwa otonomi daerah bisa memajukan sebuah sistem administrasi pemerintahan yang efesien dan kreatif, dan OECD mengemukakan bahwa otonomi daerah dapat meningkatkan efektifitas sektor publik.
Lebih lanjut Rondinelli dan Cheema menegaskan bahwa proses otonomi daerah menuntut pembaharuan struktur dan institusi pemerintahan serta pembangunan kemampuan legislatif, maka kita bisa melihat bahwa otonomi daerah akan memberikan peluang untuk mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, sehingga otonomi daerah merupakan sebuah pra-kondisi bagi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance , Mas’ud Said ( 2005 : 26 )

## Hasil Penelitian

## Otonomi Khusus Aceh
Menurut Mahadi dan Azhari ( 2003 : 60 ) menyebutkan bahwa dasar pemberian otonomi khusus untuk Aceh didapat dari janji Presiden Soekarno ketika itu yang menjanjikan kepada Teungku Muhammad Daud Bereueh, akibat janji yang tidak direalisasikan maka timbul pemberontakan Daud Bereueh dan selanjutnya dapat diselesaikan melalui misi perdana menteri Mr. Hardi dengan keputusan Perdana menteri No. 1/ Missi/1959 yang mengatur Aceh sebagai daerah istimewa dalam hal agama, adat istiadat dan pendidikan.
Selanjutnya akibat perlakuan pemerintah orde baru yang diskriminatif dan sentralistik dan tidak adanya keadilan ekonomi, maka timbul pemberontakan lanjutan yang diprakarsai oleh Tgk. Hasan Tiro yang merupakan mantan duta besar Indonesia di PBB, sampai akhirnya pemerintah mengakui kekeliruanya dan sebagai kebijakan nasional pasca runtuhnya pemerintahan orde baru lahirlah konsep otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan khusus Aceh sebagai penyelesaian konfrehensif konflik Aceh dilahirkanlah UU No.11 Tahun 2006.
Menurut Pasal 1 Ayat (2)  UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan  Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Pemberian status “otonomi khusus” bagi Aceh, adalah untuk memperkuat Desentralisasi itu sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam khasanah ilmu politik dan pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagai asymmetrical decentralization, asymmetrical devolution atau
asymmetrical federalis, atau secara umum asymmetrical intergovernmental arrangements ( Joachim Wehner, 2000 ).
Karakteristik dari Otonomi Khusus Aceh dapat dilihat dari 3 ( tiga ) perbedaan yang mencolok ( kekhususan ) yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu :
a. Desentralisasi Fiskal, yaitu Aceh diberikan Dana Otonomi Khusus dari Pos APBN selama 20 Tahun, Pola bagi hasil sumber daya Alam yang lebih besar porsinya kepada Pemerintah Aceh, Pencacatan Zakat sebagai sumber pemerimaan Asli Daerah Aceh pada APBD.
b. Desentralisasi Politik, yaitu dengan diakuinya keberadaan Partai Politik Lokal dan Calon independen pada tahapan pemilu di Aceh, serta pengaturan – pengaturan pemilu dan tatakelola pemerintahan yang disesuaikan dengan kearifan lokal.
c. Desentralisasi Budaya, yaitu diakuinya keberadaan lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga adat pemersatu masyarakat Aceh, serta pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
Atas dasar otonomi khusus tersebut kiranya pemerintah Aceh di berbagai tingkatan mendapatkan keleluasaan yang lebih (discrenatiory power) untuk melaksanakan pemerintahan daerah dalam bingkai negara kesatuan Indonesia dalam perspektif lokal untuk mencapai kesejahterahan masyarakatnya, sehingga untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bisa melahirkan berbagai inovasi dan kreativitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 (UU No. 24 Tahun 1956) tentang Pembentukan Propinsi Aceh, sedangkan landasan hukum sebutan sebagai Daerah Istimewa yang diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh adalah melalui Keputusan Perdana Menteri No. 1/MISI/1959, tentang penyebutan Daerah Swatantra Tingkat I Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh yang meliputi tiga bidang, yaitu
agama, adat, dan pendidikan, dengan catatan bahwa kepada Daerah Istimewa Aceh tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tingkat I seperti termuat dalam UU No. 1 Tahun 1957. Tiga bidang keistimewaan di atas merupakan otonomi khusus yang diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh (Pasal 1 Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/MISI/ 1959).
Berkaitan dengan istilah keistimewaan tersebut, pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 sempat dihapuskan, namun sebutan kata istimewa tetap dipertahankan. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Soeharto, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah-pun dicabut dan diganti dengan UU No. 22 Tahun 1999. Dengan berlakunya undang- undang ini, keistimewaan Aceh diberlakukan kembali, malah diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meredam pergolakan yang terjadi di daerah tersebut.
Mengingat UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 belum mampu menampung sepenuhnya hak asal-usul dan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta keberlakuan UU No. 44 Tahun 1999 juga perlu diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan otonomi khusus, akhirnya, terbentuklah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Berdasarkan pertimbangan di atas, dikeluarkanlah UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (dikenal dengan UU NAD, sekarang telah diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Undang-undang Pemerintahan Aceh atau UUPA.
Menurut Arnita ( 2005 : 280 ) Perjalanan panjang otonomi di bumi serambi mekah Aceh Darussalam telah berlangsung sejak diberlakukannya UU No. 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Sebagai sebuah Provinsi yang Otonom di Aceh berlaku sekaligus 3 ( tiga ) Undang – Undang,  yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelengaaraan keistimewaan Aceh ( Aceh sebagai Provinsi Istimewa/ DI di Indonesia ) dan UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Prov. NAD.
Menurut Pasal 1 Ayat (2)  UU No. 11 Tahun 2006 disebutkan  Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
Dalam pelaksanaanya, otonomi khusus Aceh telah membawa berbagai dinamika baik yang positif maupun negatif, hal tersebut tergambar dari kinerja birokrasi pemerintahan daerah. Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah, menyebutkan, salah satu program prioritas Pemerintah Aceh adalah reformasi birokrasi. Program itu, kata gubernur, menyangkut persoalan mental dan kinerja, yang standar keberhasilannya tidak bisa diukur seperti halnya membangun infrastuktur. “Kami menganggap penguatan birokrasi adalah salah satu kunci pembangunan daerah,” kata gubernur dalam Forum Komunikasi Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Daerah (Forkampanda- RB), di Gedung Serba Sekretariat Daerah Aceh, Senin 21 Maret 2016. Melalui forum tersebut,  Zaini berharap agar pemerintah kabupaten dan provinsi bisa menemukan rumusan yang ideal terkait penguatan tata kelola pemerintahan diAceh. Dengan demikian, kata gubernur, semangat membangun good governance dan clean government di Aceh dapat terlaksana dengan baik. (http://lintasgayo.co/2016/03/21)
Berkaitan dengan penguatan birokrasi sebagai salah satu kunci pembangunan daerah,

## Hasil Penelitian
maka diperlukan aksi nyata dalam memperbaiki kinerja birokrasi di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Yuwono dkk ( 2002 : 23 ) menyatakan kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam rantai nilai ( value chaian ) yang ada pada organisasi. Beberapa faktor  yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari unit – unit organisasi, dimana organisasi memerlukan penyesuaian – penyesuaian atas seluruh aktivitas sesuai dengan tujuan organisasi. Lebih lanjut Yowono mengemukakan faktor – faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan yang efektif.
Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, SE., ME., pernah meminta para pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola birokrasi menjadi lebih baik. Hal itu untuk meningkatkan daya saing Indonesia khususnya Provinsi Aceh sehingga mendapatkan predikat sebagai pemerintah berkelas dunia.
Perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan salah satu strategi pembangunan nasional. Pemerintah pusat, telah menetapkan tiga sasaran pembangunan nasional di bidang aparatur negara, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.Untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di Indonesia khususnya Aceh, mengingat besaran dana APBD provinsi Aceh yang cukup besar maka harus dipikirkan pengelola yang amanah.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka di perlukan langkah – langkah untuk menciptakan Akuntabilitas, Transparansi, Responsivitas, Equitas, Efesiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya otonomi khusus Aceh. Maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik harus dilakukan dengan memulai dari penataan atau restrukturisasi sistem dan struktur organisasi, melalui reformasi birokrasi
Dalam konteks pemerintahan lokal Indonesia melalui prinsip otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip – prinsip good governance sejalan juga dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN melalui berbagai inovasi dan kreativitas untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang berbasis kepada kepentingan publik. Maka dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN tersebut diatur azas- azas penyelenggaraan Negara.
Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.
Azas – azas tersebut, merupakan refresentasi dari prinsip – prinsip good governance, yang harus dijadikan dasar oleh setiap aparatur penyelenngara Negara dalam mengambil dan membuat kebijakannya. Tes Shalat dan Baca Al- Qur’an yang dilakukan Baperjakat ( Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan ) Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan bahagian dari upaya Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Akuntabilitas  Birokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh.
Alasan mendasar yang dijadikan landasannya adalah karena untuk menciptakan aparatur birokrasi yang akuntabel harus dimulai dari perubahan cara rekruitmennya, cara rekruitmen selama ini hanya berorientasi kepada kompetensi dan experience saja tanpa mempertimbangkan
moral dan etika yang merupakan dasar ontologis dari setiap perilaku manusia. Diharapkan dengan menggali knowlage religiusnya maka akan mencerminkan sikap dan perilaku yang baik untuk menjadi birokrat yang berorientasi kepada kepentingan publik.
Sehingga dengan adanya perubahan pola rekuitment calon pejabat struktural diharapkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh di kabupatenAceh barat Daya akan lebih baik lagi, bebas korupsi kolusi dan nepotisme untuk terciptanya Birokrat di Aceh Barat Daya yang professional dan relegius, sehingga akan amanah dalam menjalankan tugas sehari – harinya.

## KESIMPULAN
Dalam konteks pemerintahan lokal Indonesia melalui prinsip otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip – prinsip good governance yang di Indonesia diatur dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN melalui berbagai inovasi dan kreativitas untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang berbasis kepada kepentingan publik. Salah upaya dalam menjalankan amanah itu maka Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh memprakarsai model Tes Shalat dan Baca Al-Qur’an Sebagai Upaya Reformasi Birokrasi Untuk Menciptakan Akuntabilitas  Birokrasi, yang diharapkan dengan kegiatan tersebut menghasilkan birokrat yang akuntabel religius dan berorientasi pelanggan.
Penulis merekomendasikan model ini dapat diadopsi oleh daerah lain dengan metode sendiri atau adopsi langsung untuk menciptakan birokrat yang bersih, menginggat tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme di daerah sangat tinggi. Walau demikian program ini harus dijalankan secara sustainable dan konfrehensif melalui program – program complement yang mendukung program dimaksud dan tidak meremehkan upaya
pengawasan yang sebagai tindakan klasik menciptakan birokrasi yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnita,2005, Desentralisasi di Aceh, dalam Suloh Vol. III,Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe
Joachim Wehner, 2000, “Asymetrical Devolution”, Development Souhthern Africa, vol 17, no. 2 June 2000 dalam Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.www.kemitraan.or.id
Nugroho,  Riant  D, 2000, Otonomi Dearah Desentralisasi  Tanpa Revolusi , Elex Media Computindo, Jakarta
Said Mas’ud, 2005, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia , UMM Pres, Malang
Samodra Wibawa, 2002. New Publik Management sebagai Model Administrasi Kabupaten , (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 2002)
Sinambela, Mahadi & Azhari, 2003, Dilema Otonomi Daerah  dan  Masa  Depan Nasionalisme Indonesia , Balairung&co, Yogyakarta
Syamsuddin Haris (Ed) 2007, Desentralisasi &
Otonomi Daerah, Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah. LIPI Press. Jakarta
Syaukani, 2004, Otonomi Dearah Demi Kesejahteraan  Rakyat ,  Nuansa  Madani,J akarta.
Thoha, Miftah. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . Jakarta: Kencana
http://lintasgayo.co/2016/03/21