BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5 No 1,  2024, pp. 894-905 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7418

## KEMITRAAN POLA PENDAMPINGAN BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BIMA
Tauhid 1* ,M.Taufiq 2 ,Firmansyah 3 ,Syahri Ramadoan 4
Universitas Mbojo Bima, Kota Bima, Indonesia *e-mail korespondensi: tauhid.mbojo1969@gmail.com

## Abstract
Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs 14 of 2018 concerning Orientation and Deepening of Duties of Members of the Regional Representative Council of the Province, Regency / City, Members of the Bima Regency DPRD carry out technical guidance activities in order to explore the main tasks and functions as  members  of  the  legislature.  In  this  regard,  the  Mbojo  Bima  College  of  Social  and  Political  Science Community  Service  Team  (STISIP)  carried  out  community  service  activities  at  the  Regional  People's Representative  Council  (DPRD)  Bima  Regency  through  Technical  Guidance  Assistance  (Bimtek).  In  this activity, members of the Bima Regency DPRD gained an understanding related to optimizing the role of the DPRD in planning and managing regional finances. Based on this community service activity, as a follow-up, it is hoped that the Bima Regency executive will be able to synergize relations and communication as well as support the members of the Bima Regency DPRD in responding to the main thoughts of the Bima Regency DPRD members in the regional government information system, especially suggestions from the community through recess to be followed up and implemented by the executive as stated in the Bima Regency Regional Budget (APBD) Keywords: Technical Guidance, DPRD Members

## Abstrak
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  14  Tahun  2018    tentang  Orientasi  dan  Pendalaman  Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maka Anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan  kegiatan  bimbingan  teknis  dalam  rangka  untuk  mendalami  tugas  pokok  dan  fungsi  sebagai anggota  legislatif.  Berkaitan  dengan  itu    tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Mbojo  Bima melaksanakan  kegiatan      pengabdian  kepada  masyarakat  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten  Bima  melalui  Pendampingan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek).  Dalam  kegiatan  ini,  Anggota  DPRD Kabupaten Bima mendapatkan  pemahaman terkait dengan optimalisasi peran DPRD Terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebagai tindak lanjut, diharapkan kepada eksekutif Kabupaten Bima, untuk dapat melakukan sinergitas hubungan dan komunikasi serta  dukungan  terhadap  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  dalam  menyikapi  pokok-pokok  pikiran  Anggota DPRD  Kabupaten  Bima  dalam  sistim  informasi  pemerintahan  daerah  terutama  usulan  dari  masyarakat melalui reses untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh eksekutif sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.
Kata kunci: Bimbingan Teknis, Anggota DPRD
Accepted: 2023-11-19 Published: 2024-01-17

## PENDAHULUAN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD  (MD3)  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  disebutkan  secara  eksplisit  bahwa  DPRD  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu:  (1) pembentukan  Peraturan  Daerah      (popular  dengan  istilah  legislasi);  (2)  anggaran;  dan  (3) pengawasan. ( yang dikutip dalam https://batukarinfo.com/ system/files/Kertas Posisi Menata Ulang Upaya Peningkatan Kapasitas AnggotaDPRD.pd)
Untuk  itu  dalam    melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) memang tidak mudah seperti yang dibayangkan, kadang banyak dipengaruhi oleh faktor politik    dan  tingkat  kepentingan  para  elit  politik.  Sehingga  bagi  Para  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa memahami dan merespon berbagai stakeholder baik dari unsur partai
politik, tim sukses maupun  kelompok-kelompok masyarakat yang telah mendukungnya pada saat pemilihan legislatif, memang dilematis namun itulah kondisi yang terjadi sebagai konsekwensi dari wakil  rakyat,  harus  mampu    menyeimbangkan    antara  kepentingan  diluar  kekuasaan  dengan dirinya sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Proses politik pada saat Pemilu Legislatif  yang  high-cost    juga  menjadi  faktor  yang  membentuk  perilaku  anggota  DPRD  dalam melaksanakan  fungsinya.  Kondisi  ini  sedikitnya  dapat  diamati  pada  tiga  hal,  yaitu:  (1)  target Program  PeraturanDaerah  (Properda)  yang  telah  ditetapkan  oleh  DPRD,  tidak  bisa  dicapai;  (2) Paraturan Daerah yang telah dihasilkan, hanya sebagian kecil yang merupakan inisiatif dari DPRD; dan (3)  pada sejumlah kasus, beberapa Rancangan Paraturan Daerah  yang telah dihasilkan oleh DPRD      tidak  disetujui  atau  bahkan  dibatalkan  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri.  ( dikutip  dalam https://www.batukarinfo.  com/system/files/Kertas  Posisi  Menata  Ulang  Upaya  Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.pdf.).
Ini kadang disebabkan bahwa fungsi legislasi dalam menghasilkan Peraturan Daerah dilakukan secara  tergesa-gesa  karena  terlalu  dihadapkan  jadwal  kegiatan  rapat  atau  sidang  dewan.  Dan justru  yang  terjadi  ketika  membahas  anggaran  para  anggota  DPRD  lebih  intensif  dalam memasukan program-program kegiatan dewan yang tersusun dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
Tampaknya  para  anggota  DPRD    sangat  concern      terhadap  fungsi  ini,  yang  diindikasikan sedikitnya  oleh  tiga  hal,  yaitu:  (1)  pembahasan  anggaran  selalu  dihadiri    oleh  seluruh  anggota dewan;    (2)  pembahasan  anggaran  berlangsung  sangat  dinamis  dan  bahkan  kerapkali menimbulkan perdebatan yang intens; dan (3) relasi paling alot antara eksekutif dengan legisltaif terjadi pada soal anggaran, bahkan seringkali terjadi dead-lock, yang berakibat pada terlambatnya pengesahan  anggaran.  ( dikutip  dalam  https://batukarinfo.com/system/files/  Kertas%20Posisi%20 Menata%20Ulang%20Upaya%20Peningkatan%20Kapasitas%20Anggota%20DPRD.pdf)
Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  fungsi  anggaran  sebenarnya  sudah    menyentuh    pada  hal-hal yang bersifat pokok  dan strategi, hal dapat terukur dari seperti  upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,  penciptaan    pemerataan  ekonomi  dan  keadilan  sosial,  perbaikan  kualitas  pelayanan publik, atau  pengembangan daya saing daerah. Dalam prakteknya, pembahasan anggaran lebih banyak bekutat pada aspek teknis anggarann atau sekedar menilai besar-kecilnya  anggaran per program/kegiatan.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  hampir  semua  daerah-daerah  dengan  kinerja sosial-ekonomi  yang  rendah  (misalnya,  tingkat  kemiskinan  tinggi,  kualitas  sumberdaya  manusia rendah,  dsb.)  justru    sudah  ditemukan  adanya  peraturan  perundangan  ataupun  desain perencanaan/penganggaran  oleh  anggota  DPRD  Persoalan  seperti  ini  sudah    dimasukan  sebagai agenda dan prioritas utama para pengambil kebijakan.
Kondisi  ini  harus  seiring  dengan  penerapan  fungsi  pengawasan  harus  mampu  menunjukkan barganing  power  dalam  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  implementasi  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pihak  eksekutif  dalam  melaksanakan  program-program  pembangunan sebagaimana  tertuang  dalam  dokumen  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Oleh karena  itu  dalam  melakukan  pengawasan  bagi  anggota  DPRD  berdasarkan  mekanisme  kerja sebagaimana  di  atur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Walaupun  dalam  pelaksanaannya belum  optimal.  Hal  ini  kadang  terjadi  bila  amggota  DPRD  dihadapkan  pada  padatnya  kegiatan dewan dalam melakukan pengawasan. Kendati demikian kiprah bagi anggota DPRD sebagai wakil rakyat  harus  melakukan  pengawasan  dengan  turun  langsung  ke  lapangan  dan  ketemu  langsung dengan  masyarakat  untuk  melihat  proyek-proyek  pembangunan,  sekalian    menyerap  aspirasi masyarakat untuk dijadikan agenda setting  yang akan dibahas dalam rapat atau sidang  anggota DPRD  pada  waktunya.  Oleh  karena  itu  sinergitas  keharmonisasi  yang  perlu  dibangun  terkait dengan  penyediaan  fasilitas  maupun  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan..  Fungsi  pengawasan  diperlukan  untuk  menerapkan  prinsip  good  governance  dalam tatanan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai  cerminan  lembaga  yang  menyusun
perencanaan,  merumuskan  dan  menetapkan  kebijakan  daerah  untuk  dilaksanakan  oleh  pihak eksekutif.  Fungsi  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  ini  sesungguhnya  cukup  baik, karena  orientasinya  pada  terpenuhinya  proses  dan  kebijakan  politik.  Namun  yang  perlu diperhatikan bahwa DPRD merupakan salah satu institusi pemerintah daerah yang memiliki fungsi utama fungsi legislasi, fungsi budget (anggaran) dan fungsi kontrol atau pengawasan.

## Gambar 1 : Gedung DPRD Kabupaten Bima
Berkaitan dengan uraian diatas, maka perlu dilakukan bimbingan teknis pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabuaten Bima. Bimbingan Teknis Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima, sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan pendalaman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bima, hal ini sebagaimana tertuang dalam  pasal  2  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  133  Tahun  2017,  bahwa    orientasi  dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota  dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan,  kemampuan,  keterampilan,  sikap  dan  semangat  pengabdian  Anggota  DPRD  dalam melaksanakan tugas yang dimiliki sebagai bagian dari  kegiatan pemerintah daerah. ( Sebagaimana dikutip  dalam  https://peraturan.  bpk.go.id/Home/Download/102452/PERMENDAGRI  Nomor  133 Tahun  2017.pdf).  Implikasinya  bahwa  kegiatan  bimbingan  teknis  ini  sebagai  upaya  untuk penggalian potensi yang ada pada masyarakat melalui reses dan mengimplementasikan hasil reses melalui  pokok-pokok  pikiran  DPRD  yang  diterapkan  pada  sistem  informasi  pemerintahan  daerah serta  pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  Permendagri  No  77  Tahun  2020  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.    Berkaitan  dengan  kegiatan  Bimbingan  Teknis sebagaimana  diatur  dalam    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  133  Tahun  2017  tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/  Kota.  Pasal  1  mengatakan  bahwa  pendalaman  tugas merupakan  peningkatan  kemampuan  pelaksanaan  tugas  anggota  DPRD  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  politik  dalam  negeri. ( Sebagaimana  dikutip  dalam  https://dprd.  beraukab.go.id/download/get_file/6).  Dalam  kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD Kabupaten Bima diikuti oleh 60 orang peserta, dengan rincian 45 orang  anggota  DPRD  kabupaten  Bima  dan  10  orang  peserta  dari  kalangan  Sekretariat  Dewan Perwakilan  Daerah  Kabupaten  Bima.  Kegiatan  pendampingan  ini  dalam  rangka  untuk memperlancar semua urusan kegiatan bimbingan teknis baik yang menyangkut administrasi (surat menyurat, MOU, jadwal kegiatan, pengurusan surat rekomendasi, dan lain-lain) termasuk hal yang bersifat  teknis  (seperti  :  penyiapan  ruangan  bimbingan  teknis,  sound  system,    dokumentasi, spanduk kegiatan, dan lain-lain.
Gambar  2  :  Sesi  Pembukaan  Pendampingan  Bimbingan  Teknis  Pimpinan  dan  Anggota DPRD Kabupaten Bima
Kegiatan  bimbingan  teknis  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bima tujuannya  sebagai  representatif  wakil  rakyat  dalam  memahami  pelaksanaan  tiga  fungsi  utama DPRD,  yaitu  sebagai  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan  terhadap pelaksanaan  Peraturan  Daerah,  maka  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  dihadapkan  berbagai masalah, yaitu :
1. Masih  rendah  pemahaman  anggota  DPRD  dalam  penyusunan  perencanaan  dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah.
2. Masih kurang paham terhadap penerapan Pokok-Pokok Pikiran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
3. Masih      kurang      memahami      Implementasi  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77  Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kauangan Daerah
4. Masih  ada  ego  kepentingan  dari  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  melalui  utusan masing-masing Partai Politik.
5. Masih belum pengalaman dalam menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam kegiatan rapat dewan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  utama  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  Pendampingan  Bimbingan  Teknis  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  adalah:  (a) Bagaimana  pola  pendampingan  pelaksanaan  Bimbingan  Teknis  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima, dan  (b)  Bagaimana  membangun  kolaborasi  dengan    stakeholder  dalam  pelaksanaan  bimbingan teknis  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  sebagai  representasi  pokok-pokok  pikiran  pemerintahan daerah.
Karena itu, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat STISIP Mbojo Bima fokus pada dua permasalahan  tersebut  dengan  harapan  pendampingan  bimbingan  teknis  anggota  DPRD Kabupaten  Bima  bukan  hanya  sekadar  memenuhi  tahapan  kegiatan  anggota  DPRD  melainkan diperoleh  hasil  yang  lebih  berkualitas  dalam  memahami  tugas  pokok  dan  fungsi  bagi  anggota DPRD  Kabupaten  Bima  baik  dalam  hal  sebagai  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi pengawasan.
Gambar 3 :  Pendampingan Bimtek Anggota DPRD Kabupaten Bima.

## METODE
Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Tim memanfaatkan fasilitas aula, infocus, dan sound system Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan mulai tanggal 13 – 17 Juni  2023.
Tabel 1.  Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Bima Berdasarkan Utasan Partai Politik
Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode 2014-2019   2019-2024 PKB 3 ▼ 2 Gerindra 4 5 PDI Perjuangan 3 ▼ 2 Golkar 6 9 NasDem 3 4 PKS 4 4 PPP 4 5 PAN 7 ▼ 6 Hanura 4 ▼ 3 Demokrat 5 ▼ 4 PBB 2 ▼ 1 Jumlah Anggota 45 45 Jumlah Partai 11 11
Sumber Data : Sekwan DPRD Kabupaten Bima,

## Tahun 2023
Tim  pelaksana  memilih  pendampingan  bimbingan  teknis  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Bima  sebagai  metode  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini. Adapun  tahapan-tahapan  dalam  pelaksanaan  pendampingan  bimbingan  teknis  ini  disesuaikan dengan solusi yang diharapkan mitra, yaitu:
a. Kebutuhan  untuk  meningkatan  pemahaman,  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  bagi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Bima baik dalam hal penyusun, perancang dan penetapan terkait dengan fungsi legislasi dan
Jumlah Kursi PKB Gerindra PDIP Partai Golkar NasDem PKS PPP PAN Hanura Demokrat PBB Jumlah Anggota Jumlah Partai
fungsi anggaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang  dilakukan  oleh  pihak  eksekutif  atau  pemerintah  daerah  dalam  kaitan  dengan pelaksanaan  program-program  pembangunan  sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tahun  2021.  Pendampingan  Bimbingan Teknis  ini    ini  dilaksanakan  guna  meningkatkan  kompetensi,  kapabilitas  dan  kemampuan dalam menyusun, merancang dan menetapkan Peraturan Daerah dalam satu tahun tertentu. Materi  yang  diberikan  kepada  para  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Bima  adalah  Optimalisasi  Peran  DPRD  Terhadap  Perencanaan  dan  Pengelolaan  Keuangan Daerah.  Dalam  pendampingan  bimbingan  teknis  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  dengan melakukan  pendekatan  sosialisasi  kegiatan  pendampingan  guna  memberikan  informasi  awal terkait dengan kegatan pendampingan bimbingan teknis ini.
b. Kebutuhan untuk membangun partisipasi publik  dalam mendukung penyusunan perumusan kebijakan  Peraturan  Daerah  terutama  dalam  kaitan  kegiatan  masa  reses  dewan  di  tingkat konstituen  dalam  menyerap  aspirasi  publik    adalah  dengan  melakukan  pendampingan dan/atau  membantu  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam  menyampaikan informasi  tentang  program-program  pembangunan  akan  berguna  bagi  masyarakat.  Jadi dalam hal ini tim pengabdian kepada masyarakat melakukan  metode pendekatan prakondisi sosial, guna mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap para anggota DPRD dan staf Sekretarian DPRD Kabupaten Bima; dan
c. Masih  rendahnya  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  anggota DPRD dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan program-program baik yang bersifat  rutin  maupun pembangunan  untuk menunjukkan  tingkat  transparansi,  keterbukaan, kejujuran dan komitmen sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima yang dilakukan oleh pihak eksekutif sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kegiatan program-program baik yang bersifat rutin maupun pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam APBD, sehingga dalam  hal  ini  Tim  Pengabdian  perlu  melakukan  pendampingan  agar  para  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima lebih bisa menjalankan tugasnya secara optimal terutama fungsi  pengawasan  untuk  menunjukkan  tingkat  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi metode atau pendekatan yag digunakan adalah melalui Forum Group Diskusi (FGD). Guna mendapatkan informasi yang mendalam terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan .
Gambar 4 : Sesi Penyampaian Materi dari Narasumber Tim Pengabdian Kepada Masyarakat
Dalam  rangka  untuk  mensukseskan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)    yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima  sebagai mitra berpartisipasi aktif melalui:
a. Penyediaan  lokasi/tempat  di  Hotel  Astoria  maupun  di  Ruang  Rapat  Dewan  Perwaklan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Bima,  untuk  mendukung  pelaksanaan  program  Bimbingan  Teknis  (Bimtek) dengan  tetap  mengacu  pada  protokol  kesehatan  covid  19.  Di  samping  memastikan  semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima terlibat secara aktif dalam kegiatan Bimbingan Teknis;
b. Penyediaan  akses  teknologi  informasika  dalam  mendukung  penerapan  pokok-pokok  pikiran (pokir)    bagi  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  selama  kegiatan  bimbingan teknis berlangsung; dan
c. Mengundang  beberapa  perwakilan  stakeholder  yang  berkepentingan    dan/atau  dari  kalangan Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)    untuk  diberikan  sosialisasi  tentang  optimalisasi  peran DPRD  dalam  perencanaan  dan  mengevaluasi  kebijakan  keuangan  daerah  serta  pokok-pokok pikiran DPRD dalam sistim informasi pemerintahan daerah .
Gambar 5. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan Mitra .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Mbojo  Bima  melaksanakan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada hakikatnya merupakan bentuk dukungan  Universitas Mbojo Bima  dalam  mendampingi  mitra    DPRD  Kabupaten  Bima  terkait  dengan  pelaksanaan  kegiatan Bimbingan  Teknis.  Karena  itu,  tim  pelaksana  pengabdian  kepada  masyarakat  Universitas  Mbojo Bima  fokus untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan mitra (DPRD Kabupaten Bima) dalam pelaksanaan  kegiatan  Bimbingan  Teknis    di  masa  pandemi  Covid-19.  Output  dari    kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah :
Pertama, Tahap  persiapan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Tim  Pengabdian  adalah  melakukan menyiapkan administrasi kegiatan dalam bentuk surat menyurat, penyusunan jadwal kegiatan dan melakukan  pendekatan  kepada  mitra  dalam  hal  ini  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  untuk memasikan  persiapan  kegiatan  pedampingan  bimbingan  teknis,  termasuk  waktu  dan  tempat kegiatan. Tahapan persiapan ini untuk memastikan secara jelas mekanisme kegiatan pengabdian masyarakat  terkait  dengan  pendampingan  dalam  kegiatan  bimbingan  teknis  bagi  pimpinan  dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
Kedua; Tahap  pelaksanaan  bimbingan  teknis  (Bimtek)  bagi  pimpinan  dan  anggota  DPRD Kabupaten Bima. Dalam bimbingan teknis  ini pimpinan dan anggota DPRD  diberikan pemahaman dan  pembekalan    dalam  optimalisasi  peran  DPRD  terhadap  perencanaan  dan    pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bima.
Dalam  kegiatan  ini  selain  memberikan  pengetahuan  dan    teknik  perencanaan  dan  evaluasi sesuai  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Tim  pelaksana  pengabdian  masyarakat  juga memberikan  pemahaman  terhadap  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bima tentang  pentingnya  transparansi,  keterbukaan  dan  kesadaran  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsinya baik sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam bimbingan teknis ini jumlah peserta sebanyak 45 orang dari unsur anggota  dan pimpinan DPRD Kabupaten Bima.  Kegiatan  ini  berlangsung  selama  4  hari  mulai  tanggal  14  sampai  dengan  17  Maret  2021. Selain itu dalam pendalamannya dilakukan prakondisi sosial dengan melakukan pendekatan secara personal baik terhadap unsur pimpinan dan anggota DPRD sendiri melainkan dari unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Bima, beberapa Unsur pimpinan Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bima, dan pimpinan partai politik.
Kegiatan  ini  telah  membuka  kesadaran  dan  pemahaman  mitra  dalam  hal  ini  anggota  DPRD Kabupaten  Bima  untuk  dapat  memacu  diri  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  kapabilitas  dan kemampuan dalam memahami tugas pokok dan fungsi dan wewenang baik dalam hal menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan  DPRD  (MD3)  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, disebutkan  secara  eksplisit  bahwa  DPRD  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu:  (1)  pembentukan  Peraturan Daerah   (popular dengan istilah legislasi); (2) anggaran; dan (3) pengawasan. ( yang dikutip dalam https://batukarinfo.com/ system/files/Kertas  Posisi  Menata  Ulang  Upaya  Peningkatan  Kapasitas AnggotaDPRD.pd).
Dalam  mendukung  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) dilengkapi dengan alat kelengkapan DPRD seperti Fraksi, Komisi maupun Badan Anggaran serta Badan Kehormatan serta lainya yang dibentuk pada saat rapat paripurna.  Sehungan dengan itu posisinya dengan segala macam kepentingan didalamnya-sebagai penyelenggara pemerintahan daerah,juga harus tetap dipertimbangkan.Proses politik pada saat Pemilu Legislatif yang high-cost juga  menjadi  faktor  yang  membentuk  perilaku  anggota  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsinya. Kondisi  ini  sedikitnya  dapat  diamati  pada  tiga  hal,  yaitu:  (1)  target  Program  PeraturanDaerah (Properda) yang telah ditetapkan oleh DPRD, tidak bisa dicapai; (2) Paraturan Daerah yang telah dihasilkan,  hanya  sebagian  kecil  yang  merupakan  inisiatif  dari  DPRD;  dan  (3)    pada  sejumlah kasus, beberapa Rancangan Paraturan Daerah  yang telah dihasilkan oleh DPRD   tidak disetujui atau bahkan dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. ( dikutip dalam https://www.batukarinfo.com/ system/files/Kertas  Posisi  Menata  Ulang  Upaya  Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.pdf.)
Tampaknya  para  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  sangat  concern      terhadap  fungsi  ini, yang diindikasikan sedikitnya oleh tiga hal, yaitu: (1) pembahasan anggaran selalu dihadiri  oleh seluruh anggota  dewan;    (2)  pembahasan  anggaran  berlangsung  sangat  dinamis  dan  bahkan  kerapkali menimbulkan perdebatan yang intens; dan (3) relasi paling alot antara eksekutif dengan legisltaif terjadi pada soal anggaran, bahkan seringkali terjadi dead-lock, yang berakibat pada terlambatnya pengesahan anggaran
Meski  demikian,  pelaksanaan  fungsi  anggaran  di  DPRD  Kabupaten  Bima  belum  menyentuh dimensi-dimensi  yang  bersifat  pokok  dan  esensi,  misalnya  sejauh  mana  anggaran  direlasikan dengan  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  penciptaan    pemerataan  ekonomi  dan keadilan  sosial,  perbaikan  kualitas  pelayanan  publik,  atau    pengembangan  daya  saing  daerah. Dalam prakteknya, pembahasan anggaran lebih banyak bekutat pada aspek teknis anggaranatau
sekedar  menilai  besar-kecilnya    anggaran  per  program/  kegiatan.  Menjadi  jelas  kemudian, mengapa      di  daerah-daerah  dengan  kinerja  sosial-ekonomi  yang  rendah  (misalnya,  tingkat kemiskinan  tinggi,  kualitas  sumberdaya  manusia  rendah,  dsb.)  justru    tidak  ditemukan  adanya peraturan  perundangan  ataupun  desain  perencanaan/  penganggaran  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut, baik yang diinisiasi oleh eksekutif maupun legislatif. Masalah-masalah semacam itu juga belum  ditempatkan  sebagai  agenda  dan  prioritas  utama  para  pengambil  kebijakan  di  kedua institusi.  Akibatnya,  kinerja  sosial-ekonomi,  termasuk  pengurangan  angka  kemiskinan  dan peningkatan  indeks  pembangunan  manusia,  tidak  berjalan  secara  paralel  dengan  peningkatan besaran anggaran.
Terkait  dengan  fungsi  pengawasan,  dari  ketiga  fungsi  DPRD  Kabupaten  Bima,  tampaknya fungsi pengawasan  yang  tidak begitu clear. Indikasinya  tampak  pada  ketidak jelasan batasan dan  ruang  lingkup  pengawasan  dan  adanya  potensi  tumpang  tindih  pelaksanaan  pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya, seperti BPK, BPKP, Inspektorat, dsb.. Belum lagi dukungan infrastruktur terhadap anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga masih relatif terbatas.Padahal  pengawasan  merupakan  salah  satu  pilar  terpenting  dalam  proses  politik demokratis..  Fungsi  pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga  ini  sesungguhnya  cukup  unik, karena  orientasinya  pada  terpenuhinya  proses  dan  kebijakan  politik.  Namun  dalam  prakteknya, DPRD  seringkali  memasuki  wilayah  atau  terjebak  pada  pengawasan  aspek  teknis  proyek-proyek pembangunan.   Faktor-faktor dimaksud, antara lain: Pertama, latar belakang anggota dewan yang tidak  sepenuhnya  bersesuaian  dengan  tugas-tugas  dewan.  Bahkan,  sebagaimana  diakui  oleh mereka, bahwa keterlibatan mereka dalam proses-proses politik terjadi pada saat terpilih  menjadi anggota dewan, dan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbeda dengan dunia yang mereka geluti sebelumnya.
Gambar  6  :  Pendampingan  dalam  rapat  Komisi  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  Terkait dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Ketiga;  Tahap  prakondisi  sosial.  Dimana  pada  tahap  ini  tim  pengabdian  kepada  masyarakat melakukan  pendekatan  secara  personal  kepada  mitra  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  dan stakeholder  lainnya,  dalam  rangka  untuk  mememberikan  masukan,  pemahaman  dan  informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Bima, terutama dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Karena selama ini peran DPRD baik dalam perencanaan, penyusunan agenda setting, formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan masih dianggap lemah, sehingga output yang dihasilkan dalam penyusunan perencanaan program-program  baik  yang  sifatnya  untuk  hal-hal  yang  belanja  rutin  maupun  pembangunan,
masih  belum  mencerminkan  anggaran  yang  berbasis  kinerja.  Oleh  karena  itu  tim  pengabdian kepada masyarakat perlu melakukan diskusi banyak baik kepada mitra maupun stakeholder yang punya kepentingan dan mengetahui kinerja bagi Anggota DPRD Kabupaten Bima.
Gambar 7 : Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan Diskusi dalam Forum Group Diskusi  (FGD)  dengan  Anggota  DPRD  Kab.  Bima  dan  Stakeholder  yang terkait.
Hasil diskusi dalam Forum Group Diskusi sebagai upaya untuk mendapatkan banyak masukan terkait  dengan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  apalagi  yang menyangkut tugas dalam melakukan kegiatan reses dalam menggali aspirasi dari masyarakat dan penerapan  pokok-pokok  pikiran  anggota  DPRD  dalam  sistim  informasi  Pemerintah  Daerah.  Oleh karena  itu  dalam  kegiatan  diskusi  ini  banyak  sekali  masukan-masukan  yang  diberikan  dari  Tim Pengabdian Kepada Masyarakat maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin melihat  peran  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  lebih  memiliki  kemampuan,  kapabilitas  dan kompetensi  terkait  dengan  penerapan  tugas  pokok  dan  fungsinya  lebih-lebih  dalam  melakukan perencanaan,  penganggaran  dan  pengawasan  lebih  dioptimalkan,  sehingga  dapat  dijadikan sebagai lembaga yang memiliki bargaining power dari eksekutif. Terutama dalam melakukan fungsi kontrol  terhadap  kinerja  ekesekutif  dalam  melaksanakan  program-program  pembangunan  serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam arti secara menyeluruh dan komprehensif.
Keempat;  Tahap  monitoring  dan  evaluasi  (monev).  Pada  tahap  ini  Tim  Pengabdian  kepada masyarakat  Universitas Mbojo Bima melakukan monitoring dan evaluasi terhadap  kegiatan yang dilakukan  oleh  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Bima,  baik  pada  saat pelaksanaan bimbingan teknis maupun pada saat para anggota DPRD Kabupaten Bima melakukan kegiatan  kunjungan  lapangan  atau  reses  untuk  mendapatkan  aspirasi  masyarakat  yang berhubungan  dengan  pembangunan  infrastruktur  yang  akan  di  agendakan  untuk  masa  sidang anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  berikutnya.  Termasuk  pokok-pokok  pikiran  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  Bima  sebagaimana  tertuang  dalam  sistim  informasi  pemeritahan daerah Kabupaten Bima.
Oleh  karena  demikian  dalam  kegiatan  pendampingan  bimbingan  teknis  anggota  DPRD Kabupaten  Bima,  tim  pelaksana  pengabdian  menitik  beratkan  pada  kemapuan  mitra  (Anggota DPRD Kabupaten Bima) dalam  kaitan dengan optimalisasi reses dan pokok-pokok pikiran DPRD, penetapan pokok-pokok pikiran pada Sistim Informasi Pemerintahan Daerah, Peran DPRD terhadap perencanaan  dan  evaluasi  pembangunan  daerah  serta  optmalisasi  dalam  pemahaman  pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah.  Sehingga berdasarkan hasil kegiatan pendampingan bimbingan  teknis  ini,  para  anggota  DPRD  Kabupaten  Bima,  dapat  memahami,  menjelaskan  dan
memiliki  tingkat  keampuan  dalam  menyusun  perencanaan  peraturan  daerah,  menyusun  dan membahas serta menetapkan anggaran berdasarkan dokumen anggaran yang telah diajukan oleh pihak  eksekutif.  Dan  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  keuangan  yang  telah dilaksanakan oleh eksekutif selama satu periode tertentu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  oleh  tim  pelaksana  pengabdian Universitas  Mbojo  Bima  menunjukkan  capaian  bahwa:  (a)  Pimpinan  dan  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Bima  dapat  memperoleh  pengetahuan,  dan kemampuan  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  terkait  dengan  pelaksanaan  fungsi legislasi,  fungsi  budget  (anggaran)  dan  fungsi  pengawasan  walaupun  sekarang  bisa  beradaptasi dengan perubahan situasi akibat pandemi Covid-19 dan dan dapat memiliki kemampuan terutama dalam menerapkan pokok-pokok pikiran melalui sistim informasi pemerintahan daerah Kabupaten Bima.
Dalam  menindaklanjuti  output  yang  dihasilkan  melalui  kegiatan  pedampingan  yang  dilakukan oleh  Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Universitas  Mbojo  Bima,  maka  diharapkan  kepada eksekutif  atau  Pemerintah    Kabupaten  Bima,  untuk  bisa  melakukan  sinergitas  hubungan  dan komunikasi  serta  dukungan  terhadap  bagi  Pimpinan  dan  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  dalam menyikapi  pokok-pokok  pikiran  Anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  dalam  sistim  informasi pemerintahan  daerah  terutama  dalam  pengajuan  terhadap  usulan  dari  masyarakat  melalui  reses anggota  DPRD  Kabupaten  Bima  untuk  ditindaklanjuti  dan  dilaksanakan  oleh  eksekutif  sebagai institusi  yang  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kebijakan  peraturan  daerah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.

## DAFTAR PUSTAKA
A.H.  Rahadian,  ,.  R.  2019. Substansi  Perubahan  Sistem  Pemilu  Dan  Implikasinya  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Serta RKPD Tahun 2018 Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 (Pendampingan Bimbimbingan Teknis Nasional Anggota DPRD). Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1, No. 2, 32-37.
Ahmad Sugianto, H. 2019. Implementasi Corporate Governance Guna Meningkatkan Sustainability Management  Dan  Dampaknya  Terhadap  Masyarakat.  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat (JKPM) Volume 25 No. 4, Oktober - Desember 2019, 233-238.
Anwar,  Yusuf.  (2006). Good  Governance  dalam  Rangka  Optimalisasi  Fungsi  dan  Peran  DPRD. Jakarta: KPK
Mandey,  M.  (2016). Implementasi  Peran  Dan  Fungsi  DPRD  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Dalam Rangka “Good Governance” . Lex Administratum, Vol. IV/No. 2/Feb, 178-188. Perwira, I. (2006). Tinjauan Umum Peran dan Fungsi DPRD. Jakarta: KPK.. Mandey,  M.  (2016). Implementasi  Peran  Dan  Fungsi  DPRD  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Dalam Rangka “Good Governance” . Lex Administratum, Vol. IV/No. 2/Feb, 178-188. Milawaty.  (2014). Menyoroti  Kinerja  Anggota  DPRD  Di  Kabupaten  Soppeng  Propinsi  Sulawesi Selatan (Aspek Pendidikan Dan Pelatihan). Jurnal Ilmu Administrasi, Volume XI | Nomor 3 | Desember 2014, 485-500.
Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Banjarmasin. Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan, 2(1), 51-61. Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: https:// peraturan.bpk.go.id/ Home/Details/ 162792/permendagri-no-77-tahun-2020.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Jakarta:
https:// peraturan. bpk.go.id/Home/ Details/ 111501/permendagri-no-133-tahun-2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta: Http:// https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143583/permendagri-no-14-tahun-2018
Zaldi  Rusnaedy,  A.  A.  (2019). Upaya  Peningkatan  Kinerja  DPRD  Kabupaten  Soppeng.  Journal  of Governance and Local Politics (JGLP), ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019, 82-89.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  .  Jakarta: https://peraturan .bpk.go.id/Home/ Details/38685/uu-no-23-tahun-2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2015), 2015)
https://media.neliti.com/media/publications/40813-ID-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd- dalam-perundang-undangan-pemerintahan-daerah.pdf)
http://radartimikaonline.com/2021/03/20/tingkatkan-kapasitas-anggota-dewan-dapat-bekal-dari- pamong-institute/) https://www.bpsdmd.nttprov.go.id/node/259 https://batukarinfo.com/system/files/Kertas%20Posisi%20Menata%20Ulang%20Upaya%20Pening katan%20Kapasitas%20Anggota%20DPRD.pdf)