## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
WILAYAH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR (Studi Kasus Perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)
Oleh : Rangga Saputra 1)
Hambali Yusuf 2)
Helwan Kasra 3) Universitas Muhamadiyah Palembang 123)
E-mail: Ranggasaputra@gmail.com 1)

## ABSTRAK
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No.  BP/44A/X/2021/Sat  Resnarkoba/)?.Apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum  terhadap pelaku tindak pidana narkotika di  Wilayah  Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir  (Studi  Kasus  perkara  No.  BP/44A/X/2021/Sat  Resnarkoba/)?.  Penelitian  ini  tergolong penelitian  yuridis  normatif.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  jawaban,  bahwa  1)  Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir (Studi  Kasus  perkara  No.  BP/44A/X/2021/Sat  Resnarkoba/)  telah  ditegakkan  secara  penal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  pasal  111  dan  112, namun  masih  kurang  efektif;  2)  Faktor-faktor  yang    mempengaruhi  Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir (Studi  Kasus  perkara  No.  BP/44A/X/2021/Sat  Resnarkoba/)  antara  lain  yaitu: pertama , Substansi  Hukum.  Substansi  hukum  menyangkut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir,  dalam      hal  ini  Undang-Undang      Nomor      35      Tahun      2009      Tentang  Narkotika, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Pasal  3  Undang-undang Narkotika  yang  mengatur  bahwa  undang-undang  narkotika  ini  diselenggarakan  berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan  kepastian  hukum.  Namun,  di  dalam  praktiknya  lambat  dalam  menyesuaikan  dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian dengan perkembangan  zaman  ini,  mengakibatkan  substansi  undang-undang  ini  memiliki  beberapa kelemahan  antara  lain  substansi  peraturan  perundang-undangan  narkotika  yang  tidak responsif. Kedua ,  Struktur  Hukum  dari  Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir  telah  dibentuk  Satuan Kerja  (Satker)  atau  unit-unit  yang  menanggani  masalah  narkotika  secara  terstruktur  namun belum  berjalan  efektif  dan  optimal.  dan Ketiga ,  Budaya  Hukum,  hal  ini  menyangkut masyarakat dimana masyarakat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum  banyak  berpartisipasi  aktif  terutama  diwilayah  Ogan  Ilir.  Hal  ini  disebabkan  adanya rasa  enggan  dan  takut  untuk  melaporkan  kejahatan  itu,  masyarakat  atau  pelapor  belum merasa terlindungi keselamatannya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Narkotika

## 1. PENDAHULUAN .
Negara  Indonesia  adalah  negara
hukum  berdasarkan  hukum  yang  berlaku,
hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis, sehingga  semua  warga  negara  Indonesia tanpa  kecuali  jika  ada  pelanggaran  atau
sengketa  hukum  akan  diselesaikan  secara hukum. Pada  dasarnya  peredaran  narkoba di  Indonesia  jika  dilihat  dari  aspek  hukum adalah legal. UU Narkotika hanya melarang penggunaan  narkotika  tanpa  persetujuan undang-undang yang bersangkutan.
Undang-undang  35  Tahun  2009  tentang Narkotika pada huruf c, menjelaskan bahwa di satu sisi, narkoba adalah obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan ilmu  pengetahuan,  dan  di  sisi  lain  dapat menimbulkan ketergantungan yang berakibat  sangat  serius.  jika  digunakan tanpa  kontrol  dan  pengawasan  aparat penegak  hukum  yang  ketat  dan  teliti, khususnya penyidik.
Angka  kejahatan  narkotika  bukanlah  hal yang tabu, bahkan narkotika sudah menjadi kebutuhan  bagi  mereka  yang  menjadi pecandu.  Sekaligus  karena  pengaruhnya menjadi  faktor  yang  menimbulkan  rasa bahagia  dan  nyaman  yang  pada  akhirnya disalahgunakan.  Namun,  efeknya  berumur pendek,  karena  setelah  itu  muncul  firasat buruk.  Untuk  menghilangkan  rasa  tidak enaknya, dia kembali menggunakan narkoba. Oleh karena itu, narkoba mendorong seseorang untuk
menggunakannya  lagi.  Dan  biasanya  jenis yang sering digunakan berupa sabu, ekstasi dan sebagainya .
Sebagai  contoh  kasus  tindak pidana narkotika dengan perkara
BP/44a/X/2021/SatResnarkoba/ dengan kronologi
“Pada  hari  Rabu  Tanggal  29 September  2021  sekira  jam  14.30 wib  ,  tersangka  ditelpon  oleh  KV setelah  tersangka  menemui  BOS tersangka  yang  bernama  da  sekira jam  15.00  wib  bos  tersangka menyuruh  tersangka  kerumahnya yang mana bos tersangka menghubungi tersangka dengan menggunakan telpon , setelah tersangka  tiba  di rumah  bos tersangka , tersangka disuruh menelpon kkv , kemudian tersangka menelpon kelvin menggunakan  handphone  tersangka merk Vivo Y91 warna biru  setelah tersangka  bertemu  dengan  kv    , tersangka memberikan uang kepada kelvin  sebesar  rp.2.200.000  (  dua juta  dua  ratus  ribu  rupiah  )  dan kemudian kelvin langsung pergi dan tersangka di suruh menunggu samping  indomart  tanjung  raja  . pada  saat  tersangka  menunggu tersangka  menelpon  kv    dan  pada saat  itu  tidak  tersambung  ,  dan tersangka  terus  menunggu  sampai jam  21.00  wib  namun  kv  belum juga  datang  ,  kemudian  tersangka langsung  pulang  ,  Kemudian  pada hari  kamis  sekira  jam  16.30  wib tersangka  berangkat  dari  rumah tersangka  yang  berada  di  Desa Sungai  Lebung  menuju  Tanjung Raja  ,  tiba  di  Tanjung  Raja  Sekira jam  17.00  wib  tersangka  menelpon KV  dan  langsung  bertemu  dengan KV  di  samping  gedung  serbaguna jalan  pamdam  Kel  .  Tanjung  Raja Kec . Tanjung Raja  Kab.Ogan  Ilir . Kemudian  teman  tersangka  yang bernama  KV  mengambil  1  (  satu  ) bungkus  asoi  warna  hitam  dan langsung  meletakkan  di  atas  lantai gedung  serba  guna  tepatnya  di samping  tiang  gedung  ,  kemudian teman  tersangka  yang  bernama  KV
langsung  menyuruh  tersangka  dan teman tersangka  yang bernama MA untuk  menunggu  dan  sdra  KV langsung pergi menemui temannya , dan  pada  jam  17.30  wib  tepatnya berjarak  15  (  lima  belas  )  menit teman  tersangka  yang  bernama  KV pergi  Kemudian  datanglah  anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA dan teman tersangka yang bernama MA dan ditemukanlah  Barang  bukti  tersebut tergeletak di  samping tiang Gedung serba  guna  sebelah  kanan.  Atas perbuatan tersangka diancam
dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat  1  atau  pasal  112  ayat  1 Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang narkotika.
Adanya  Undang-Undang  Narkotika yaitu  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  yang  merupakan perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1997  tentang  Narkotika,  merupakan upaya  hukum  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  untuk  menangani  tindak  pidana narkotika.  Peraturan  perundang-undangan diharapkan  dapat  memberantas  peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan
menggunakan
hukum
pidana/pidana.
Situasi  ketidakadilan  atau  tidak tercapainya keadilan melalui hukum merupakan salah satu persoalan yang harus segera  diatasi  dan  pemerintah  harus memiliki  blue  paper  atau  cetak  biru  untuk dapat  mewujudkan  apa  yang  dicita-citakan oleh para pendiri  bangsa ini, namun  secara
mental.  .  penghancuran  nilai  dan  sikap mengabaikan atau tidak  menghargai  sistem hukum dan tujuan hukum bangsa Indonesia yang  memiliki  sistem  hukum  yang  baik, sebagai  contoh  bahwa  penyelenggaraan hukum  merupakan  watak  atau  jati  diri bangsa Indonesia menurut isi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Proses  prosedural  dalam  perkara tindak  pidana  narkoba  menggunakan  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), namun terdapat batasan-batasan apabila diatur secara khusus (atau
penyimpangan)  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika yang  menerapkan  asas  “lex  specialis derogate legi generalis” yang berarti bahwa hukum  digunakan  secara  khusus  sebagai acuan  yang  berlaku  untuk  kejahatan  secara lebih khusus.
Penyidik  di  lingkungan  aparat penegak  hukum  melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan  hukum  acara  pidana  yang berlaku,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP).  Pasal  1  angka  2  KUHAP menjelaskan  bahwa  penyidikan  adalah suatu rangkaian langkah penyidikan
terhadap  suatu  hal  dan  menurut  cara  yang ditentukan  dalam  undang-undang  ini  untuk mencari  dan  mengumpulkan  barang  bukti yang sekaligus menerangkan tentang tindak pidana  yang  terjadi  dan  menemukan
tersangkanya.  .  Penyidik  adalah  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk melakukan penyidikan..
Seperti  halnya  Hamrat  Hamid  dan Harun Husein,
“Proses  penyidikan  dianggap  telah dimulai apabila pejabat yang berwenang  di  badan  penyidik mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan, setelah pihak kepolisian  menerima  pengaduan atau data yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana, atau mengidentifikasikan dirinya sebagai suatu peristiwa yang diduga sebagai kejahatan.  Bertindak.  Kesempatan ini juga digunakan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang kepolisian,  dan  jika  digabungkan dengan  penerbitan  surat  perintah penyidikan  yang  baru,  menjamin hak-hak tersangka terlindungi..
Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  mengatur  tentang  kewenangan penyidik  untuk  melakukan  penyidikan.
Belanja  misteri  dan  pengiriman  terkontrol adalah  dua  dari  teknik  ini.  Pasal  79 mengatur  tentang  penggunaan  cara  belanja rahasia, yang berbunyi: Penyidik melakukan cara penyidikan dan penyerahan barang  yang dibeli secara rahasia di bawah pengawasan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 75 huruf j oleh penyidik atas perintah tertulis  dari  pimpinan.  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  1997
tentang Psikotropika membolehkan penyelidikan  melalui  pembelian  rahasia, dan  diatur  dalam  Pasal  55  huruf  a,  serta Pasal 75 Undang-Undang Republik
Indonesia  No.  35  Tahun  2009  terkait.  .  8 Oleh  karena  itu,  diperlukan  Prosedur Investigasi  dalam  perkara  tindak  pidana narkotika.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  peneliti  tertarik  ingin  mengangkat judul  penelitian  “ Penegakan  Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus
perkara No. BP/44A/X/2021/Sat
Resnarkoba/)”.
Permasalahan.
Berdasarkan pada paparan
terdahulu,  maka  dapatlah  dirumuskan permasalahan  dalam  tesis  ini  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penegakan hukum
terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Ogan  Ilir  (Studi  Kasus  perkara  No.
BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?
2. Apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  narkotika  di  Wilayah  Hukum Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir  (Studi  Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat
Resnarkoba/)?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
Penelitian  hukum  normatif  ini  diadasrakan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu  penelitian  yang  mengacu  kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum  Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir
(Studi Kasus perkara No.
BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)
Tingkat kejahatan narkotika bukanlah hal  yang  tabu,  bahkan  narkotika  sudah menjadi  kebutuhan  bagi  mereka  yang menjadi pecandu. Sekaligus karena pengaruhnya menjadi faktor yang menimbulkan  rasa  bahagia  dan  nyaman yang pada akhirnya disalahgunakan.
Namun,  efeknya  berumur  pendek,  karena setelah  itu  muncul  firasat  buruk.  Untuk menghilangkan  rasa  tidak  enaknya,  dia kembali  menggunakan  narkotika.  Oleh karena  itu,  narkoba  mendorong  seseorang untuk  menggunakannya  lagi.  Dan biasanya jenis  yang  sering  digunakan  berupa  sabu, ekstasi dan sebagainya.
Sebagai  contoh  kasus  tindak pidana narkotika dengan perkara
BP/44a/X/2021/SatResnarkoba/ dengan kronologi
“Pada  hari  Rabu  Tanggal  29  September 2021  sekira  jam  14.30  wib  ,  tersangka ditelpon  oleh  KV  setelah  tersangka menemui  BOS  tersangka  yang  bernama  da sekira  jam  15.00  wib  bos  tersangka menyuruh  tersangka  kerumahnya  yang mana bos tersangka menghubungi tersangka  dengan  menggunakan  telpon  , setelah  tersangka  tiba  di  rumah  bos tersangka , tersangka disuruh menelpon kkv ,  kemudian  tersangka  menelpon  kelvin menggunakan  handphone  tersangka  merk Vivo  Y91  warna  biru    setelah  tersangka bertemu dengan kv , tersangka memberikan  uang  kepada  kelvin  sebesar rp.2.200.000  (  dua  juta  dua  ratus  ribu rupiah  )  dan  kemudian  kelvin  langsung pergi  dan  tersangka  di  suruh  menunggu samping  indomart  tanjung  raja  .  pada  saat tersangka  menunggu  tersangka  menelpon kv  dan pada saat itu tidak tersambung , dan tersangka  terus  menunggu  sampai  jam 21.00  wib  namun  kv  belum  juga  datang  , kemudian  tersangka  langsung  pulang  , Kemudian  pada  hari  kamis  sekira  jam 16.30  wib  tersangka  berangkat  dari  rumah tersangka  yang  berada  di  Desa  Sungai Lebung  menuju  Tanjung  Raja  ,  tiba  di Tanjung  Raja  Sekira  jam  17.00  wib tersangka  menelpon  KV  dan  langsung bertemu  dengan  KV  di  samping  gedung serbaguna  jalan  pamdam  Kel  .  Tanjung Raja  Kec  .  Tanjung  Raja  Kab.Ogan  Ilir  . Kemudian  teman  tersangka  yang  bernama KV  mengambil  1  (  satu  )  bungkus  asoi warna  hitam  dan  langsung  meletakkan  di atas  lantai  gedung  serba  guna  tepatnya  di samping  tiang  gedung  ,  kemudian  teman tersangka  yang  bernama  KV  langsung menyuruh  tersangka  dan  teman  tersangka yang  bernama  MA  untuk  menunggu  dan sdra KV langsung pergi menemui temannya  ,  dan  pada  jam  17.30  wib tepatnya  berjarak  15  (  lima  belas  )  menit teman  tersangka  yang  bernama  KV  pergi Kemudian  datanglah  anggota  Kepolisian dan  langsung  melakukan  penangkapan
terhadap TERSANGKA dan teman tersangka yang bernama MA dan ditemukanlah Barang bukti tersebut tergeletak  di  samping  tiang  Gedung  serba guna  sebelah  kanan.  Atas  perbuatan tersangka  diancam  dengan  pidana  penjara sebagaimana  dalam  pasal  114  ayat  2  Jo pasal  132  ayat  1  atau  pasal  112  ayat  1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35
Tahun  2009  tentang  Narkotika  tersebut yang  berlaku  asas  “ lex  specialis  derogate legi  generalis” yang  berarti  pada  undang- undang  yang  lebih  khusus  dijadikan sebagai  acuan  yang  berlaku  mengatur tindak  pidana  tersebut  lebuh  spesifik. Dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika menggunakan kitab Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  namun berlaku  pengecualian  jika  diatur  secara khusus (atau menyimpang)
Dalam  kasus  Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No.
BP/44A/X/2021/Sat  Resnarkoba/)  telah ditegakkan  secara  penal  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  No  35 Tahun  2009  pasal  111  dan  112.  Hubungan timbal balik antara Narkotika dan kejahatan menciptakan suatu klausa verbal atas terjadinya  suatu  tindak  pidana.  banyak pijakan teoritik mengenai keterkaitan antara penyalahgunaan narkotika dengan perbuatan  pidana.  Penggunaan  narkotika
dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis  yang  mengakibatkan  hilangnya kemampuan  manusia  berpresepsi  terhadap suatu hal.

## B. Faktor yang
Mempengaruhi
Penegakan  Hukum  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum  Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir
(Studi
Kasus perkara No.
Resnarkoba/).
Dalam  Teori  pengekan  hukum Menurut  Lawrence  M.  Friedman  maka faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian Resor  Ogan  Ilir  (Studi  Kasus  perkara  No.
BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)
Pertama , Substansi Hukum,
Substansi  hukum  meliputi  keseluruhan aturan  hukum,  norma  hukum  dan  asas hukum,  baik  yang  tidak  tertulis  maupun yang  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan yang  bersifat  mengikat  dalam  bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi substansi  hukum  menyangkut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  yang memiliki  kekuatan  mengikat  dan  menjadi pedoman  bagi  aparat  penegak  hukum dalam  melaksanakan  tugasnya.  Undang- undang Narkotika merupakan dasar hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan  tindak  pidana  narkotika. Diundangkannya  Undang-undang  No.  35
Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang
Nomentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu dilaksanakan  dengan  baik.  struktur  hukum berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Hukum  Acara Pidana  meliputi:  mulai  dari  Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Badan
Pelaksana Pidana (Lapas). Kedua , Lembaga
Hukum  Kewenangan  lembaga  penegak hukum dijamin oleh undangundang.
Sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintah  dan  pengaruh- pengaruh lain.
Ketiga ,  Budaya  Hukum.  Budaya hukum merupakan sikap manusia
(termasuk sikap aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum  juga  dapat  diartikan  sebagai  nilai- nilai  atau  prilaku  masyarakat  dalam mematuhi  atau  mentaati  aturan  hukum. Sebaik  apapun  penataan  struktur  hukum untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas substansi  hukum yang  dibuat  tanpa didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang yang  terlibat  dalam  sistem  hukumnya  dan masyarakat,  maka  penegakan  hukum  tidak akan  berjalan  secara  efektif.  Seseorang dianggap  memiliki  kesadaran  hukum  yang tinggi,  apabila  sikap  dan  prilaku  yang ditunjukan  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang
dikemukakan oleh  Lawrence M. Friedman, bahwa  :  “ attitudes  and  feelings  that predispose groups and individualsto turn to against  the  law ”.  Yang  kurang  lebih artinya: sikap dan perasaan yang mempengaruhi  seseorang  atau  sekelompok orang  untuk  melawan  hukum.  Oleh  karena itu  budaya  hukum  merupakan  salah  satu unsur yang sangat penting dalam penegakan aturan hukum. Mengenai budaya      hukum      masyarakat      dalam kepedulian      terhadap  penegakan    hukum tindak    pidana    penyalahgunaan    narkotika dijabarkan  dalam Pasal 104 sampai dengan pasal  108  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  yang  mengatur  tentang  peran serta masyarakat.
Hubungan  antara  tiga  unsur  sistem hukum  itu  sendiri  tak  berdaya,  seperti pekerjaan  mekanik.  Struktur  diibaratkan seperti  mesin,  substansi  adalah  apa  yang dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh  mesin, sedangkan  kultur  hukum  adalah  apa  saja atau  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk menghidupkan  dan  mematikan  mesin  itu, serta  memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita  jadikan  patokan  dalam  mengukur proses  penegakan  hukum  di  Indonesia. Polisi  adalah  bagian  dari  struktur  bersama dengan  organ  jaksa,  hakim,  advokat,  dan lembaga  permasyarakatan.  Interaksi  antar komponen pengabdi hukum ini menentukan
kokoh nya struktur hukum. Walau demikian,  tegaknya  hukum  tidak  hanya ditentukan  oleh  kokohnya  struktur,  tetapi juga terkait dengan kultur hukum  di  dalam masyarakat.  Namun  demikian,  hingga  kini ketiga  unsur  sebagaimana  yang  dikatakan oleh  Friedman  belum  dapat  terlaksana dengan  baik,  khususnya  dalam  struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan  menjadi  penangkap  narkoba, polisi  sendiri  ikut  terlibat  dalam  jaringan narkoba.  Demikian  halnya  para  jaksa, sampai  saat  ini  masih  sangat  sulit  mencari jaksa  yang  benar-benar  jujur  dalam menyelesaikan perkara.

## 4. SIMPULAN

## 1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku
Tindak  Pidana  Narkotika  di  Wilayah
Hukum  Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir
(Studi Kasus perkara No.
BP/44A/X/2021/Sat  Resnarkoba/)  telah ditegakkan  secara  penal  sesuai  dengan
ketentuan dalam Undang-Undang No 35
Tahun  2009  pasal  111  dan  112,  namun masih kurang efektif.
2. Faktor-faktor  yang    mempengaruhi Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Narkotika  di  Wilayah
Hukum  Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir
(Studi
Kasus perkara
No.
BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) antara
lain  yaitu: pertama ,  Substansi  Hukum.
Substansi  hukum  menyangkut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan menjadi  pedoman  bagi  aparat  penegak hukum  (Kepolisian  Resor  Ogan  Ilir), dalam   hal ini Undang-Undang   Nomor 35   Tahun   2009   Tentang Narkotika, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Republik  Indonesia.  Pasal  3 Undang-undang Narkotika yang
mengatur bahwa undang-undang narkotika ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan,  ketertiban,  perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian  hukum.  Namun,  di  dalam praktiknya  lambat  dalam  menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya
penyesuaian dengan perkembangan zaman  ini,  mengakibatkan  substansi undang-undang  ini  memiliki  beberapa kelemahan antara lain substansi peraturan perundang-undangan
narkotika  yang  tidak  responsif. Kedua ,
Struktur  Hukum  dari  Kepolisian  Resor Ogan  Ilir  telah  dibentuk  Satuan  Kerja
(Satker) atau unit-unit yang menanggani masalah  narkotika  secara  terstruktur namun  belum  berjalan  efektif  dan optimal.  dan Ketiga ,  Budaya  Hukum, hal  ini  menyangkut  masyarakat  dimana
masyarakat  dalam  penegakan  hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum  banyak  berpartisipasi  aktif.  Hal ini  disebabkan  adanya  rasa  enggan  dan takut  untuk  melaporkan  kejahatan  itu, masyarakat  atau  pelapor  belum  merasa terlindungi keselamatannya.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian  di  atas,  maka  dapat  disarankan bahwa
1. Bagi  Aparat  kepolisian  perlu  adanya
penambahan  personel  aparat  penegak hukum  agar  menjangkau  semua  titik rawan serta mengoptimalisasi
pemberian  penyuluhan  atau  sosialisasi ke  seluruh  masyarakat  tentang  bahaya penyalahgunaan narkotika.
2. Bagi  Masyarakat,  perlu  kesadaran hukum masyarakat  untuk berpartisipasi
aktif  dalam  penanggulangan  tindak pidana penyalahggunaan narkotika.
Disamping  itu    adanya  perlindungan hukum yang jelas bagi saksi pelapor

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Gatot  Supramono,  2017. Hukum  Narkoba Indonesia . Jakarta. Djambatan
H.  Siswanto  .S,  2019, Politik  Hukum Dalam Undang-Undang  Narkotika , Rineka Cipta, Jakarta,
Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat
Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022
H.  Siswanto.  S,  2019, Politik  Hukum Dalam  Undang-Undang  Narkotika Nomor  35  tahun  2009 ,  Jakarta  : Rineka Cipta, hlm. 60
Randy,  2022, Bagaimana  Kondisi  Hukum dan Penegakan (onlie) http://randyrinaldi.blogspot.co.id/, diakses pada 13 Oktiober 2022 Sadjijono, 2018, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia , Laksbang Pressindo, Yogyakarta
M.  Yahya  Harahap.  2017. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika
Suswantoro  dkk,  2018. Perlindungan Hukum  Bagi  Tersangka  Dalam Batas  Waktu  Penyidikan  Tindak Pidana  Umum  Menurut  Hak  Asasi Manusia ,  Surabaya,  Jurnal  Hukum Magnum    Opus,  Vol.1  No.1, Fakultas  Hukum  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya
H.  Siswanto  .S,  2019, Politik  Hukum Dalam Undang-Undang  Narkotika ,
Rineka Cipta, Jakarta
Berkas perkara BP/44a/x/2021/Sat Resnarkoba/ Polres Ogan Ilir, 2022
H.  Siswanto.  S,  2019, Politik  Hukum Dalam  Undang-Undang  Narkotika Nomor  35  tahun  2009 ,  Jakarta  :
Rineka Cipta
Randy,  2022, Bagaimana  Kondisi  Hukum dan Penegakan (onlie) http://randyrinaldi.blogspot.co.id/, diakses pada 13 Oktiober 2022
Sadjijono, 2018, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia , Laksbang Pressindo, Yogyakarta
Lawrence  M.  Friedman,  2017. Sistem Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial ,
Bandung Nusa Media