Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914
P-ISSN :  2579-4701 Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## CITIZEN LAWSUIT ( GUGATAN WARGA NEGARA) TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA DALAM MENCARI KEADILAN
Julaiddin 1, dan Henny Puspita Sari 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Email: julaiddinmr@gmail.com 2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Ekasakti Email: hpssp.henny@gmail.com

## ABSTRACT
To  fight  for  human  interests  in  seeking  justice,  environmental  law  provides  a  route  to resolve  problems  that  harmonize  the  economic  and  social  interests  of  Citizen  Lawsuit. Citizen  Lawsuit  is  essentially  a  mechanism  for  citizens  to  sue  state  officials  liable  for negligence in  fulfilling the rights of citizens. Therefore, on the basis of  his negligence, in the petitum of the lawsuit, the state was punished for issuing a regulation (regeling) so that the negligence did not occur again in the future.
Kata Kunci: Citizen Lawsuit , Penyelenggara Negara, Keadilan, Mekanisme Hukum.

## PENDAHULUAN
Permasalahan demi permasalahan tak kunjung habis untuk dibahas, mencari seluk beluk  dalam  penyelesaiannya  menjadi  hal  yang  utama,  apalagi  dalam  kehidupan masyarakat  pada  saat  sekarang.  Perkembangan  zaman  menjadi  moda  utama  dalam timbulnya  sebuah  permasalahan  baik  di  bidang  hukum,  maupun  di  luar  bidang  hukum. Permasalahan  tersebut  terkadang  tidak  hanya  bersumber  dari  diri  seseorang,  organisasi maupun  badan  hukum  tertentu  yang  ada  dalam  sebuah  negara,  namun  sering  juga permasalahan itu timbul atau disebabkan oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri.
Dalam perkembangan kehidupan bernegara saat ini tidak sedikit ditemui indikasi kelalaian  pemerintah,  dimana  kelalaian  itu  dapat  merugikan  warga  negara.  Tidak  jarang terjadi  tindakan  sewenang-wenang  dari  negara  kepada  warga  negaranya.  Kebijakan- kebijakan  negara  yang  tertuang  dalam  suatu  produk  hukum  terkadang  justru  mengambil hak-hak asasi warga negaranya, yang seharusnya dilindungi yang kemudian menyebabkan terjadinya  ketidakadilan.  Adil  menjadi  sebuah  kata  pendek  yang  memiliki  jutaan  makna dan harapan di setiap dada insan manusia. Kata adil hanya dapat terucap dari sebuah lisan bibir yang berbicara, tetapi bagaimana implementasi keadilan tersebut?.
Rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan,  seyogianya  memiliki  ruang  untuk menggugat  pemerintah  demi  tercapainya  keadilan.  Untuk  memperjuangkan  kepentingan manusia  dalam mencari  keadilan, norma hukum  lingkungan memberikan  rute penuntasan permasalahan  yang  mengharmoniskan  kepentingan  ekonomi  dan  sosial  berupa Citizen Lawsuit .  Gugatan  warga  negara  ( Citizen  Lawsuit )  pada  intinya  adalah  mekanisme  bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi  hak-hak  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  atas  dasar  kelalaiannya,  maka  dalam petitum gugatan,  negara  dihukum  untuk  mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang  bersifat mengatur ( regeling ) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari (Susanti Adi Nugroho, 384:210).
Moh.  Kusnardi  dan  Bintan  R  Saragih  (131:2008)  menjelaskan  bahwa  keadilan menjadi penekanan dalam sebuah negara hukum karena merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan  warga  negara,  peraturan  yang  sebenernya  adalah  peraturan  yang mencerminkan  keadilan  bagi  pergaulan  antar  warga  negara.  Oleh  karena  itu,  dalam
pandangan  Aristoteles  yang  memerintah  dalam  negara  sesungguhnya  bukanlah  manusia melainkan  pikiran  yang  adil  yang  tertuang  dalam  peraturan  hukum,  sedangkan  penguasa hanyalah memegang hukum dan keseimbangan saja.
Dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  mengamanatkan  perlindungan kepentingan  warga  negara.  Dalam  pasal  17  Undang-Undang  No  39  Tahun  1999  Tentang HAM,  setiap  orang  tanpa  diskiriminasi,  berhak  untuk  memperoleh  keadilan  dengan mengajukan  permohonan,  pengaduan,  dan  gugatan,  baik  dalam  perkara  pidana,  perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai  dengan  hukum  acara  yang  menjamin  pemeriksaan  yang  objektif  oleh  hakim  yang jujur dan adil untuk  memperoleh putusan  yang  adil dan benar.  Dalam Pasal  28  I ayat  (4) secara  tegas  meyatakan  bahwa  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia adalah tanggung jawab negara, dengan representasinya  adalah organ-organ atau lembaga-lembaga yang ada dalam organisasi negara sebagaimana ditunjuk oleh UUD atau UU untuk mewakili negara dalam mengurus urusan tertentu.
Berdasarkan permasalahan di atas, yang menjadi titik fokus bagi kita pada saat ini adalah  bagaimana  memberikan  hukuman  bagi  penyelenggara  Negara,  agar  dapat memperbaiki  suatu  permasalahan  dengan  mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang  mengatur umum  ( regeling )  agar  pelanggaran  hak  warga  negara  tersebut  tidak  terjadi  lagi.  Dimana fungsi  gugatan  seperti  ini  belum  dapat  kita  temukan  pada  mekanisme  yang  disediakan dalam  sistem  hukum  Indonesia  dan  oleh  sebab  itu  sistematisasi Citizen  Lawsuit akan sangat dibutuhkan dalam mencari keadilan.
Sampai  saat  ini  di  Indonesia  memang  belum  terdapat  pengaturan  khusus  tentang Citizen  Lawsuit ,  sementara  di  sisi  lain  model  gugatan  ini  telah  banyak  digunakan  di berbagai  kasus  yang  menyangkut  hak  asasi.  Implikasi  logis  dari  ketiadaan  pengaturan adalah  ketidakjelasan  patokan  hakim  dalam  memutuskan  perkara  yang  menggunakan model  gugatan  ini.  Oleh  karenanya,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana Citizen Lawsuit terhadap penyelenggara negara, dalam mencari keadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian  hukum  normatif  karena  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  menempatkan  sistem norma  sebagai  objek  kajiannya,  dimana  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma. Bahan hukum  yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri dari bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  menjadikan  karya  ilmiah  ini  menggunakan  data sekunder. Serta jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Lahirnya Citizen Lawsuit
Citizen Lawsuit adalah model gugatan yang lahir dan berkembang pesat di negara- negara  yang  menganut  sistem Common  Law  (Anglo  Saxon), khususnya  dalam  hukum lingkungan  (Indro  Sugianto,  55:2004). Common  Law Sistim  berkembang  di  sebagian besar  Inggris,  sehingga  hukum  yang  terbentuk  bukan  merupakan  hasil  parlemen  tetapi berdasarkan  kasus  hukum  ( law  is  not  based  on  act  of  parliament  but  on  case  law )  yang menjadi pegangan dari hakim dalam memutus suatu kasus hukum ( judge made law ).
Dasar berkembangnya pemikiran Citizen Lawsuit di Amerika Serikat dan di  India, bahwa  pada  kenyataannya  pemerintah  federal  sering  sekali  tidak  melaksanakan kewajibannya  untuk  menegakkan  hukum,  atau  melalaikan  kewajiban  hukum  yang dibebankan  oleh  undang-undang  kepadanya  (Indro  Sugianto,  35:2004).  Dengan  alasan ini, Citizen  Lawsuit dimaksudkan  untuk  melindungi  warga  negara  dari  kemungkinan terjadinya  kerugian  sebagai  akibat  dari  tindakan  atau  pembiaran  (omisi)  dari  negara  atau otoritas negara. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa istilah Citizen Lawsuit berkembang dan  banyak. Selanjutanya  E.  Sundari  menjelaskan,  bahwa Citizen  Lawsuit adalah  klaim atau tuntutan atau kehendak dari masyarakat  terorganisir menyangkut kepentingan umum yang dilanggar oleh siapapun. Atas pelanggaran kepentingan umum ini diperlukan kontrol yang  bersifat  fundamental  dari  warga  negara  melalui Citizen  Lawsuit (E.  Sundari, 15:2002).
Gugatan Citizen  Lawsuit di  Indonesia  muncul  melalui  adopsi  mekanisme  hukum dari  negara  lain  dengan  dilatarbelakangi  adanya  gerakan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat
(LSM), yang dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum. Lahirnya Citizen Lawsuit di Indonesia  karena  semakin  banyaknya  tindakan-tindakan  dari  negara/Pemerintah,  yang melalaikan  kewajibannya  sebagai  pelindung  dan  penjamin  hak-hak  warga  negaranya. Dalam  hal  ini  Lembaga  Bantuan  Hukum  bergerak  dan  bekerja  untuk  mencari  keadilan guna menghilangkan hambatan-hambatan formil yang ada serta membantu masyarakat luas untuk membela hak-haknya yang tidak terlindungi dengan baik.
Adanya gerakan dari beberapa lembaga seperti LSM dan LBH, berlandaskan pada undang-undang yang berlaku di Negara ini, karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan  gugatan Citizen  Lawsuit  , hal  ini  berdasarkan  pada Undang-undang  Dasar 1945  Pasal  28  D  ayat  (1),  berbunyi  :  “hak  setiap  orang  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan sama dihadapan hukum”. Pasal 2 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), berbunyi:  “Negara Republik Indonesia  mengakui  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dan  kebebasan  dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Serta Undang-undang Nomor 11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Economic,  Social  And Cultural  Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya), dan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan  International  Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
Sistem hukum di Indonesia sendiri sebenarnya menganut sistem hukum Civil Law, sedangkan Citizen  Lawsuit menganut  kepada  sistem  hukum Common  Law ,  yang  dalam sejarahnya Citizen  Lawsuit pertama  kali  diajukan  terhadap  permasalahan  lingkungan.
Namun pada perkembangannya, Citizen Lawsuit tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya, ini berlandasakan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Pasal  17,  berbunyi:  Setiap  orang,  tanpa diskriminasi,  berhak  untuk  memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan  permohonan, pengaduan,  dan  gugatan,  baik  dalam  perkara  pidana,  perdata,  maupun  administrasi  serta diadili  melalui  proses  peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak,  sesuai  dengan  hukum
acara  yang  menjamin  pemeriksaan  yang  obyektif  oleh  hakim  yang  jujur  dan  adil  untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
Pasal 7 ayat (1), berbunyi: “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum  nasional  dan forum  internasional  atas semua pelanggaran hak asasi  manusia  yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah  diterima  negara  Republik  Indonesia.  Pasal  100,  berbunyi:  Setiap  orang,  kelompok, organisasi  politik,  organisasi  masyarakat,  lembaga  swadaya  masyarakat,  atau  lembaga kemasyarakatan  lainnya,  berhak  berpartisipasi  dalam  perlindungan,  penegakan,  dan pemajuan hak asasi manusia.
Sedangkan untuk ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang mekanisme Gugatan Citizen Lawsuit belum ada atau membolehkannya secara tegas dan juga tidak ada aturan hukum yang melarangnya secara tegas. Dasar tidak dilarangnya Citizen Lawsuit di Indonesia  ada  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi  “Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat”. Kemudian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi  “Pengadilan  dilarang  menolak  untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  sesuatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Hubungan antara warga  negara dengan penguasa atau pemerintah dapat  dikatakan hubungan  yang bersifat  kontrak terutama dengan adanya penyerahan kedaulatan terhadap terselenggaranya  pemerintahan.  Dalam Citizen  Lawsuit ini  mensyaratkan  doktrin  ini sebagai dasar dari penerapan gugatan Citizen Lawsuit . Dan hubungan antara warga negara dan  penguasa  terlihat  jelas  pada  ketentuan-ketetuan  yang  bisa  ditemui  dalam  peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Gugatan Citizen  Lawsuit harus  diakui  dan  dibolehkan keberadaannya  dalam  peradilan  di  Indonesia  agar  tidak  terjadi  kekosongan  yang  terjadi akibat ketiadaan peraturan tertulis dan agar hukum selalu mengikuti perkembangan zaman. Menurut doktrin hukum dari Paul Scholten, hakim dapat memenuhi ruang kosong yang ada dalam  sistem  hukum  asalkan  penambahan  tersebut  tidak  mengubah  sistem  pada  pokonya (E. Utrecht, 156:1958).

## Mekanisme Citizen Lawsuit
Secara  normatif  tidak  ada  regulasi  di  Indonesia  yang  mengatur Citizen  Lawsuit  . Akan  tetapi  dengan  banyaknya  perkara Citizen  Lawsuit yang  ada  di  Indonesia, menunjukan bahwa ada legitimasi dari lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum di  bawah  naungan  Mahkamah  Agung.  Setiap  anggota  masyarakat  siapapun  juga  dapat mengajukan gugatan apabila:
1. Terjadi  suatu  kesalahan  hukum  atau  kerugian  hukum  yang  disebabkan  oleh  karena adanya  suatu  pelanggaran  atas  hak  hukum  tertentu  atau  perbuatan  lain  yang  bersifat menghukum;
2. Terjadinya suatu kesalahan hukum atau perbuatan pembebanan hukum yang dilakukan tanpa otoritas hukum;
3. Seseorang  atau  kelompok  masyarakat  (klas)  tertentu  karena  alasan  kemiskinan, ketidakberdayaan atau kecatatan atau jika secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi  merugikan  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  mengajukan  gugatan  ke pengadilan.
Pengertian Citizen Lawsuit melahirkan beberapa karakteristik, sebagai berikut:
1. Dalam  gugatan Citizen  Lawsuit yang  menjadi  pihak  tergugat  adalah  penyelenggara negara,  mulai  dari  presiden  hingga  pejabat  yang  dianggap  telah  melakukan  kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya. Apabila dalam gugatan tersebut terdapat unsur pihak  lain  selain  penyelenggara  negara  maka  gugatan  tersebut  bukan  merupakan Citizen  Lawsuit lagi  karena  terdapat  unsur  warga  negara  melawan  warga  negara  dan tidak  dapat  diperiksa  dengan  mekanisme Citizen  Lawsuit . „…gugatan harus diajukan terhadap  Pemerintah  Republik  Indonesia,  mewakili  Negara  Republik  Indonesia….‟ dan mengerucut hingga bagian yang dianggap melakukan kelalaian.
2. Dalam gugatan Citizen Lawsuit yang didalilkan adalah kelalaian penyelenggara negara dalam  memenuhi  hak-hak  warga  negara  yang  harus  diuraikan  bentuk  kelalaian  apa yang  telah  dilakukan  dan  hak  apa  yang  gagal  dipenuhi  oleh  negara  dan  penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut.
3. Penggugat  adalah  warga  negara  yang  mengatasnamakan  warga  negara  dan  cukup membuktikan  bahwa  dirinya  adalah  warga  negara  Indonesia.  Penggugat  tidak  harus
merupakan  warga  negara  yang  dirugikan  secara  langsung,  oleh  karena  itu  penggugat tidak harus membuktikan kerugian materiil yang dirasakan sebagai dasar gugatan.
4. Citizen  Lawsuit tidak  memerlukan  adanya  pemberitahuan  atau  notifikasi  dan  option out  seperti  halnya  gugatan  class  action.  Dalam  praktiknya Citizen  Lawsuit cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara negara yang berisi  bahwa  akan  diajukan  suatu  gugatan  warga  negara  atas  kelalaian  dalam memenuhi  hak-hak  warga  negara  dan  memberikan  kesempatan  bagi  negara  untuk memenuhi hak-hak tersebut jika tidak ingin gugatan diajukan.
5. Petitum  dalam  gugatan  warga  negara  hanya  berisi  permohonan  agar  negara mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang  mengatur  agar  kelalaian  dalam  pemenuhan  hak- hak warga negara tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
6. Dalam  petitum  gugatan  class  action  tidak  boleh  meminta  adanya  ganti  rugi  materiil karena warga negara yang menggugat bukan kelompok yang dirugikan secara materiil dan tidak memiliki kesamaan kerugian dan kesamaan fakta hukum.
7. Petitum  gugatan Citizen  Lawsuit tidak  boleh  berisi  pembatalan  suatu  Keputusan Penyelenggaraan  Negara  (Keputusan  Tata  Usaha  Negara)  yang  bersifat  final  konkret dan individual karena hal tersebut merupakan ranah dari Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Petitum  dalam  gugatan Citizen  Lawsuit tidak  boleh  berisi  permohonan  untuk membatalkan  suatu  Undang-Undang  karena  hal  tersebut  merupakan  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  (MK),  selain  itu  gugatan  warga  negara  juga  tidak  boleh memohon  untuk  memkbatalkan  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  Undang- Undang karena merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung.
Gugatan  pada  prinsipnya  diajukan  secara  tertulis,  tetapi  apabila  penggugat  tidak dapat  menulis maka dapat  diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, sesuai dengan ketentuan  Pasal  120  HIR.  Gugatan  secara  tertulis  disebut  dengan  surat  gugatan.  Lilik Mulyadi  (37:2007)  menyatakan  seorang  penggugat  mengajukan  surat  gugatan  kepada ketua  pengadilan  negeri,  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (3)  Rv  ada  tiga  hal  yang  harus diperhatikan dalam gugatan sebagai surat materiil gugatan:
1. Keterangan lengkap dari pihak yang berpekara yaitu nama, alamat dan pekerjaan;
2. Dasar gugatan (fundamental petendi) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum  yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;
3. Apa  yang  dimohonkan  atau  dituntut  oleh  penggugat  agar  diputuskan  oleh  hakim (petitum). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang  merupakan  tuntutan  pokok,  dan  tuntutan  subsidair  yang  merupakan  tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.
Dalam  hal  pengajuan  Gugatan Citizen  Lawsuit ,  penggugat  harus  memiliki “ standing ”  untuk  melakukan  gugatan Citizen  Lawsuit ini.  Apabila  tidak  maka  Tergugat dapat  menuntut  pembatalan  gugatan Citizen  Lawsuit apabila  penggugat  tidak  memiliki “ standing ”  untuk  menjadi  penggugat Citizen  Lawsuit .  Harjono  (176:2008)  menjelaskan lebih  lanjut,  bahwa  legal  standing  adalah  keadaan  di  mana  seseorang  atau  suatu  pihak ditentukan  memenuhi  syarat  dan  oleh  karena  itu  mempunyai  hak  untuk  mengajukan permohonan  penyelesaian  perselisihan  atau  sengketa  atau  perkara  di  depan  Mahkamah Konstitusi  “MK”.  Pemohon  adalah  pihak  yang  menganggap  hak  dan/atau  kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
1. perorangan warga negara Indonesia; Yang  dimaksud  dengan  “perorangan”  termasuk  kelompok  orang  yang  mempunyai kepentingan sama.
2. kesatuan  masyarakat  hukum  adat  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau privat; atau
4. lembaga negara.
Achmad  Roestandi  (43-44:2006)  juga  menjelaskan  hal  serupa,  bahwa  dengan merujuk  pada  Pasal  51  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi, MK dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu :
1. Kriteria  Pertama  berkaitan  dengan  kualifikasinya  sebagai  subjek  hukum,  dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek hukum berikut ini:
a. Perorangan warga negara;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.
2. Kriteria  kedua  yang  berkaitan  dengan  anggapan  pemohon  bahwa  hak  dan  wewenang konstitusionalnya  dirugikan  oleh  berlakunya  suatu  undang-undang  dengan  rincian sebagai berikut:
a. adanya hak/kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. hak/kewenangan  konstitusional  permohon  tersebut  dianggap  oleh  pemohon  telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji;
c. kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
d. adanya  hubungan  sebab-akibat  ( causal  verband )  antara  kerugian  dan  berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
e. adanya  kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkan  permohonan  maka  kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi.
Dengan dipenuhinya persyaratan tentang kualifikasi subjek hukum dan persyaratan kerugian tersebut di atas, maka pemohon mempunyai legal standing. Harjono (176:2008) menjelaskan bahwa pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum ( legal standing ) akan menerima  putusan  MK  yang  menyatakan  permohonan  tidak  dapat  diterima  ( niet ontvankelijk verklaard ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  gugatan  warga  negara ( Citizen  Lawsuit )  merupakan  Mekanisme  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hak Konstitusional  Warga  Negara,  yang  membuka  ruang  gugat  ( access  to  justice )  bagi masyarakat  yang  menjadi  korban  atas  tindakan  ( by  commission )  maupun  kelalaian  ( by ommission )  yang  disebabkan  oleh  penyelenggara  negara. Citizen  Lawsuit merupakan penyelesaian  permasalahan  yang  dirasakan  oleh  warga  negara  atas  dasar  kesalahan  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  dalam  memenuhi  hak-hak  warga  negara.  Meskipun gugatan Citizen Lawsuit secara hukum formal di Indonesia belum terdapat pengaturannya namun  secara  praktek  sudah  terdapat  beberapa  kasus  dimana  gugatan  ini  diajukan  ke pengadilan atas dasar tidak terpenuhinya hak-hak warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Susanti Adi Nugroho, Class Action dan Perbandingannya dengan Negara Lain , Kencana, Jakarta, 2010.
Moh. Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ilmu Negara , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008. E.  Sundari, Pengajuan  Gugatan  Secara  Class  Action  (Suatu  Studi  Perbandingan  Dan Penerapannya  Di  Indonesia) ,  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  Yogyakarta. 2002.
E. Utrecht, Hukum Pidana 1 , Universitas Jakarta, Jakarta 1958.
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya , PT Alumni, Bandung, 2007.
Harjono. Konstitusi  Sebagai  Rumah  Bangsa .  Sekretariat  Jendral  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2008.
Achmad  Roestandi .  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Tanya  Jawab. Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. 2006.

## Pustaka Primer:
Indro Sugianto, “Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit) Terhadap Negara, ” Edisi 2, Jurnal: Kajian Putusan Pengadilan Dictum, 2004.
Peraturan Undang-Undang
Undang-undang Dasar 1945 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  On Economic,  Social  And  Cultural  Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang Pengesahan  International  Covenant  On Civil  And  Political  Rights (Kovenan  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman