## Sigma: Journal of Economic and Business
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. Email: ,nisaibnuhajar@gmail.com:  Itrahmasari15@gmail.com

## EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI
Khaerunnisa Ibnu Hajar 1 Itrahma Sari 2
1, 2 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari
Article History:
Received Agust        2 st , 2019 Accepted Novem   10 th , 2019 Published Decem 20 th ,  2019

## Keyword:
Sistem Akuntansi, Penerimaan Kas, Pajak Daerah
Paper type: Research Paper
Abstrack: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan mengevaluasi  Tata  cara  BP2RD  Kota  Kendari  dalam  menerapkan sistem  penerimaan  kas  dari  pajak  daerah;  untuk  mengetahui  dan mengevaluasi  Kelebihan dan kelemahan dari sistem penerimaan kas pajak  daerah  pada  BP2RD  Kota  Kendari.  Data  penelitian  ini diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Metode yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan hasil  penelitian  menunjukan  sistem  akuntansi  penerimaan  kas  pajak daerah  pada  BP2RD  Kota  Kendari  secara  keseluruhan  sudah  baik dan  sudah  sesuai  UU  No.  28  Tahun  2009  dan  Surat  Keputusan Walikota  Kota  Kendari  No.  02  tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah. Kelebihan  dapat  dilihat  pada  prosedur  Penerimaan  Kas  Pajak Daerah  pada  BP2RD  Kota  Kendari  menggunakan  sistem  self assessment  sudah  baik  secara  keseluruhan  dan  sudah  sesuai  dengan Peraturan Daerah serta memudahkan wajib pajak untuk
membayarkan sendiri pajaknya. BP2RD Kota Kendari selaku instansi pemungutan pajak hanya bertugas untuk mengawasi pelaporan pajak. Kelebihan  dari  official  assessment  yaitu  wajib  pajak  tidak  perlu menghitung  berapa  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar,  karena  sudah dihitung  oleh  BP2RD  Kota  Kendari.  Salah  satu  kelemahan  dari  self assessment  yaitu  wajib  pajak  tidak  melaporkan  pajaknya  dengan sebenar-benarnya  atau  tidak  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  dan Official  assessment  adalah  rentan  dengan  adanya  kecurangan perhitungan yang dilakukan oleh pihak BP2RD Kota Kendari.
Copyright © 2019 Sigma: Journal of Economic and Business.
All rights reserved
How to cite (APA Style ):
Hajar,  K.I,.  Sari,  I.  Evaluasi  Sistem  Penerimaan  Kas  Pada  Badan  Pengelolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota Kendari Sigma: Journal of Economic and Business, 2(2).
12 Hajar dan Sari . / Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan......

## 1. PENDAHULUAN
Pada  saat  sekarang  ini,  dunia  ekonomi sudah  Indonesia  memiliki  lingkungan  legal  dan regulasi  pokok  untuk  desentralisasi  terangkum dalam tiga undang-undang, yaitu UU No.22 Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  No.25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah.  Dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  No.32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  dimana  Pemerintah  Daerah berhak  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyaratakat,  serta  meningkatkan  daya  saing daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dalam  UU  No.22  Tahun  1999 dan  UU No.25 Tahun 1999, secara jelas disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah  kepada Daerah Otonom dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (pasal 1, huruf e, UU No. 22/1999).
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  perlu  dilaksanakannya otonomi  daerah,  menuntut  daerah  otonom  untuk menggali pendapatan daerah semaksimal mungkin guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya.  Otonomi  daerah  adalah  wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  masyarakatnya  menurut  kehendak daerah  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Otonomi daerah mendorong  Pemerintah  Daerah  Kota  Kendari untuk  mengoptimalkan  pendapatan  daerahnya.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  Kota  Kendari diharapkan mampu mengembangkan dan mengelola  sendiri  sumber-sumber  potensi  daerah sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Kontribusi  pendapatan  asli daerah  terhadap  anggaran  pendapatan  daerah digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan semua  penerimaan  yang  berasal  dari  ekonomi  asli daerah.  Salah  satu  pendapatan  asli  daerah  yaitu dari sektor pajak daerah.
Upaya  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan bangsa  seperti  yang  tertuang  dalam  pembukuan Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  mencapai masyarakat adil dan makmur baik materil maupun
spiritual  (GBHN).  Pembangunan  yang  sedang dilaksanakan  sekarang  ini  mempunyai  arti  sendiri karena  memasuki  era  globalisasi  dan  perdagangan bebas.  Pemerintah  daerah  dituntut  untuk  lebih menyiapkan  diri  sehingga  mampu  mengantisipasi sedini mungkin segala kemungkinan-kemungkinan yang  akan  terjadi  dalam  persaingan,  baik  yang datang  dari  luar  negeri  maupun  persaingan  yang datang  dari  dalam  negeri.  Suatu  negera  dengan wilayah  yang  luas  membutuhkan  suatu  sistem pemerintahan ( governance ) yang baik.
Pasal 1 ayat 10 Undang – Undang Nomor 28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  menjelaskan  bahwa  Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang  terutang  oleh  orang pribadi atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang  –  undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah  merupakan  pendapatan  yang  berasal  dari pajak  yang  dibayarkan  oleh  masyarakat  yang kemudian  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah melalui  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari. Pajak ini meliputi pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  parkir, pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  air tanah,  pajak  sarang  burung  walet,  PBB  perdesaan perkotaan  dan  pajak  bea  perolehan hak  atas tanah dan bangunan. Masing-masing pos pajak diharapkan  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal sehingga  dapat  dimanfaatkan.  Pemerintah  daerah melalui  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari harus bekerja keras untuk  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah khususnya pajak daerah kabupaten/kota.
Penerimaan kas daerah kemudian digunakan untuk membiayai  pembangunan  daerah  agar  dapat mengurangi ketergantungan daerah dari pemerintah  pusat  dalam  rangka  menjalankan program otonomi daerah. Otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang penuh dalam menyelenggarakan urusan  rumah  tangganya,  mulai  dari  tahap perencanaan  sampai  dengan  tahap  pelaporan  dan evaluasi.  Konsekuensi  logis  dari  desentralisasi tersebut,  akan  ada  pelimpahan  wewenang  dan tanggung  jawab  dalam  menggunakan  dana,  baik yang  berasal  dari  Pemerintahan  Pusat  (sesuai dengan  urusan  yang  telah  diserahkan)  maupun dana  yang  berasal  dari  Pemerintahan  Daerah sendiri. Untuk pengelolaan dana yang cukup besar ini  diperlukan  juga  peraturan  yang  lebih  kongkret dan jelas, seperti Peraturan Pemerintah.
12 Hajar dan Sari . / Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan......
Fakta  yang  ada  pada  Badan  Pengelolaan Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  secara umum  sudah  baik.  Namun  ada  beberapa  pajak kabupaten/kota  ini  yang  pelaksanaan  pengenaan pajak  daerah  belum  berjalan  sesuai  dengan prosedur  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  sehingga  diperlukan  adanya  pengendalian terhadap  aktivitas  penerimaan  kas  daerah.  Sajian data  realisasi  penerimaan  kas  sektor  pajak  pada Badan  Pengelolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah (BP2RD) Kota Kendari 3 (tiga) tahun terakhir dari Tahun Anggaran 2016  s.d 2018  dapat dilihat pada tabel berikut  :
Tabel  1.1.  Daftar  Penerimaan  Kas  Pajak  Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Target Realisasi Persentasi ( %) 2016 92.930.000.000 90.096.062.475 96,95 2017 102.371.000.000 100.967.114.548 98,63 2018 117.595.000.000 103.213.100.708 87,77
Sumber  : Badan  Pengelolaan  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah (BP2RD) Kota Kendari, 2019
Berdasarkan  uraian  diatas  terlihat  jelas bahwa penerimaan  kas pajak daerah Kota Kendari pada  tahun  anggaran  2016,  2017  dan  2018  tidak memenuhi  target  dari  bidang  Pendapatan  Asli Daerah  dengan  persentase  masing-masing  96,95% ,  98,63  %  dan  87,77  %    dari  target  yang  sudah ditetapkan. Fenomena lain yang sering terjadi pada sebuah  transaksi  penerimaan  kas  adalah  adanya perbedaan  sistem  yang  digunakan  BP2RD  dengan Pihak  terkait,  sehingga  terjadi  ketidakcocokan data,  permasalahan  prosedur  penerimaan  kas  dari pihak  yang  terkait,  dan  juga  permasalahan  atas catatan  di  bank.  Semua  fenomena  ini  menjadi pokok  permasalahan  tentang  adanya  salah  catat baik  dari  pihak  perusahaan  itu  sendiri  maupun pihak  luar,  oleh  karena  itu  pentingnya  dokumen- dokumen  penerimaan  kas  menjadi  barang  bukti yang kuat.
Berdasarkan  uraian  singkat  diatas  terlihat jelas bahwa suatu sistem yang dipersiapkan dengan baik  dapat  memberikan  hasil  yang  berarti  bagi kelangsungan  hidup  suatu  perusahaan  maupun instansi  pemerintah.  Karena  itu  penulis  merasa tertarik  untuk  mengadakan  serangkaian  penelitian dengan judul “Evaluasi  Sistem  Akuntansi Penerimaan Kas Pajak Daerah ( Studi Kasus Pada Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD) di Kota Kendari)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Sistem
Pengertian  Sistem  menurut  para  ahli meliputi:
Menurut  Mulyadi  (2016:1)  Sistem  pada dasarnya  adalah  sekelompok  unsur  yang  erat berhubungan  satu  dengan  lainnya,  yang  berfungsi bersama  -  sama  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Menurut  Jogiyanto  (2009:34)  Sistem  dapat  di definisikan  dengan  pendekatan  prosedur  dan dengan pendekatan komponen. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan bagian-bagian  atau  sub  sistem-sub  sistem  yang disatukan  dan  dirancang  untuk  mencapai  suatu tujuan.

## 2.2. Pengertian Sistem Akuntansi
Menurut  Mulyadi  (2016:3)  Sistem akuntansi  adalah  organisasi  formulir,  catatan,  dan laporan  yang  dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh  manajemen  guna  memudahkan  pengelolaan perusahaan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa  sistem  akuntansi  adalah  suatu  organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan  transaksi  perusahaan  guna  menghasilkan informasi  yang  diperlukan  oleh  manajeman sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan /instansi dimasa yang akan datang.

## 2.3. Sistem Penerimaan Kas
Sistem  akuntansi  penerimaan  kas  adalah suatu  catatan  yang  dibuat  untuk  melaksanakan kegiatan penerimaan uang dan penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan
umum
perusahaan”(Mulyadi 2013).Berdasarkan  pengertian  di  atas  yang dimaksud  sistem  akuntansi  penerimaan  kas  yaitu suatu  jaringan  prosedur  yang  menangani  suatu peristiwa  atau  kejadian  yang  mengakibatkan terjadinya  penambahan  uang  dalam  kas  yang berasal dari  penjualan tunai maupun piutang  yang melibatkan  bagian-bagian  yang  saling  berkaitan satu sama lain.
Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber  utama  :  penerimaan  kas  dari  penjualan tunai  dan  penerimaan  kas  dari  piutang.  Penjualan tunai  dilaksanakan  oleh  perusahaan  dengan  cara mewajibkan  pembeli  melakukan  pembayaran harga  barang  lebih  dahulu  sebelum  barang diserahkan  oleh  perusahaan  kepada  pembeli. Setelah  uang  diterima  oleh  perusahaan,  barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi  penjualan  tunai  kemudian  dicatat  oleh perusahaan.
Sistem  penerimaan kas  dari  penjualan  tunai dibagi menjadi tiga prosedur berikut ini:
a. Penerimaan Kas dari Over-the Counter Sale
b. Penerimaan Kas dari COD Sales
c. Penerimaan Kas dari Credit Card Sales
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 11-17
Sistem  akuntansi  penerimaan  kas  dari piutang terdiri dari :
a. Fungsi yang terkait
b. Dokumen yang digunakan
c. Catatan yang digunakan
d. Jaringan  prosedur  yang  membentuk sistem
2.4. Kas
Menurut  Erlina  (2012;180)  “kas  adalah aset  keuangan  yang  digunakan  untuk  kegiatan operasional  perusahaan.  Kas merupakan  aset  yang paling  liquid  karena  dapat  digunakan  untuk membayar  kewajiban  perusahaan.  kas  merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk  membiayai  kegiatan  entitas”.  Sedangkan menurut  Elli  (2007)  “kas  adalah asset  lancar  yang terdiri  dari  uang  logam,  uang  kertas,  dan  unsur- unsur  lain  yang  berfungsi  sebagai  alat  pertukaran dan    memberikan  dasar  untuk  perhitungan akuntansi.

## 2.5. Pajak Daerah
UU  N0.  28  Tahun  2009  tentang  PDRD, sebagai  pengganti  dari  UU  N0.  18  Tahun  1997 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  34 Tahun  2000  juga  lebih  mempertegas  pengertian pajak  dalam  tataran  pemerintahan  yang  lebih rendah  (daerah),  sebagai  berikut:  “Pajak  daerah adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang, dengan tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.”  Pajak berdasarkan  pemungutnya  dibagi  menjadi  dua, antara lain sebagai berikut :
a. Pajak  pusat adalah  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  pusat  dan  digunakan  untuk membiayai  rumah  tangga  negara.  Contoh: PPh, PPnBM dan PBB.
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah  dan  digunakan  untuk  membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan  salah  satu  pendapatan  asli  daerah yang  menpunyai  kontribusi  langsung  bagi pembangunan  daerah.  Contoh:  Pajak  hotel, hiburan, reklame dan restoran.

## 2.6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Tata  cara  pemungutan  pajak  daerah  atau sistem  pemungutan  pajak  daerah  berdasarkan ketentuan  dalam  pasal  7  undang-undang  pajak daerah  yang  menegaskan  mekanismenya  sebagai berikut, yaitu :
a. Pajak daerah terhutang dipungut berdasarkan  penetapan  kepala  daerah (Official Assesment System)
Mekanisme  pertama,  pajak  dibayar  oleh wajib  pajak  setelah  ditetapkan  oleh  kepala  daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau nota perhitngan. Mekanisme ini dalam pemungutan  pajak  dikenal  sebagai  cara official assesment  system yaitu  sistem  pemungutan  pajak untuk  menentukan  besarnya  pajak  terhutang ditentukan  oleh  fikus/aparat  pajak.  Wajib  pajak bersifat pasif menunggu surat keputusan pajak dari fiskus.  Wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  pajak yang dipungut dengan  menggunakan surat ketetapan  pajak  daerah  atau  dokumen  yang disamakan  dengan  itu.  Wajib  pajak  yang  jumlah pajaknya ditetapkanoleh kepala daerah,
pembayarannya  menggunakan  surat  ketetapan pajak  daerah  atau  dokumen  yang  disamakan  yang ditetapkan  oleh  kepala  derah.  Ciri-ciri official assesment system adalah :
a. Wewenang  untuk  menentukan  besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak;
b. Wajib pajak bersifat pasif;
c. Hutang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.
b.  Pajak  daerah  terhutang  dibayar  sendiri oleh wajib pajak (Self Assesment System)
Mekanisme  kedua  pajak  dibayar  sendiri oleh  wajib  pajak,  wajib  pajak  mendaftarkan  diri, menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor  dan  melaporkan  sendiri jumlah  pajak  yang  terhutang  dengan  surat pemberitahuan  pajak  daerah.  Dalam  sistem pemungutan  pajak,  sistem  ini  dikenal  sebagai cara self  assesment  system ,  dalam  sistem  ini  wajib pajak harus  bersifat aktif  dan  fiskus  bersifat  pasif, yakni  hanya  melakukan  penyuluhan,  pengawasan, dan  pemeriksaan  dalam  rangka  uji  kepatuhan  dari laporan  wajib  pajak  atas  jumlah  pajak  yang terutang.  Wajib  pajak  yang  memenuhi  kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar sendiri/menggunakan system self assesment , diwajibkan  melaporkan  pajak  yang  terutang dengan  menggunakan  surat  pemberitahuan  pajak daerah.  Apabila  dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak ternyata wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan sendiri  jumlah  pajak  yang  terhutang  tidak memenuhi  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangan  yang  berlaku, maka  atas  dasar  tersebut  dapat  diterbitkan  surat ketetapan  pajak  daerah  kurang  bayar  dan  surat ketetapan  pajak  daerah  kurang  bayar  tambahan
14 Hajar dan Sari . / Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan......
sebagai  sarana  untuk  melakukan  penagihan  pajak yang terhutang.

## c. With Holding System
Selain dari kedua sistem diatas, sebenarnya dalam  sistem  pemungutan  pajak  yang  terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu lagi  sistem  pemungutan  pajak,yaitu withholding system . Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang  terhutang ditentukan  oleh  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun  wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Dalam  ketentuan  pajak  daerah,  ketentuan  tentang pemotongan  pajak  daerah  atau  pemungutan  pajak daerah  belum  semua  diakomodasi  dalam  undang- undang  daerah,  baru  sebatas  dalam  peraturan pelaksanaan  yakni  dalam  peraturan  pemerintah. Seharusnya  hal  ini  perlu  diantisipasi,  mengingat dalam  kenyataanya  terdapat  pajak-pajak  daerah yang  pelaksanaan  mekanisme  pemungutannya menggunakan with  holding  system ,  seperti  pajak penerangan  jalan  yakni  pihak  Perusahaan  Listrik Negara  (PLN)  sebagai  penyelenggara  pengadaan listrik  bertindak  sebagai  pihak  ketiga  yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1. Rancangan Penelitian/Obyek Penelitian
Obyek  penelitian  ini  mengenai  evaluasi sistem  akuntansi  penerimaan  kas  pajak  daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD)  Kota  Kendari  yang  berlokasi  di  Jl. Abdullah Silondae No. 08 Mandonga Poros Utama Kota  Kendari.  Waktu  penelitian  dan  penyusunan laporan diperkirakan selama 3 (Tiga)  Bulan.

## 3.2. Instrumen Penelitian/Alat Pengumpulan Data
Jenis  Data  Menurut  Sugiyono  (2015),  jenis data  dibedakan  menjadi  2  (dua),  yaitu    :  (1)  Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan  gambar  seperti  sejarah  singkat  badan pengelolaan  pajak  dan  retribusi  daerah  (BP2RD) kota  kendari,  stuktur  organisasi,  tugas  pokok  dan fungsi  setiap  pegawai,  (2)  Data  Kuantitatif  adalah data  yang  berbentuk  angka  atau  data  kualitatif yang diangkakan seperti data penerimaan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  per  SKPD  Kota Kendari.
Sumber  data  menurut  Sugiyono  (2015) terdiri  dari  Data  Primer  adalah  sumber  data  yang langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul data. Data primer ini dilengkapi dengan wawancara  dengan  pihak  pegawai  maupun  staf
untuk melengkapi data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari badan pengelolaan pajak  dan  retribusi  daerah  (BP2RD)  kota  kendari. Data  ini  dilengkapi  dengan  data  historis  dari BP2RD Kota Kendari periode 2016-2018.

## 3.3. Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha  menggambarkan  objek  secara  sistematis tentang  sistem  akuntansi  penerimaan  kas  pajak daerah  mengenai  fakta,  dan  situasi  objek  secara jelas dengan mengumpulkan, mengelola, menyajikan,  dan  menganalisa  data  sehingga  dapat memberikan  gambaran  yang  jelas  atas  objek  yang diteliti  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

## 3.4. Definisi Operasional Variabel
1. Kas  adalah  alat-alat  pembayaran  yang diterima  oleh  umum,  berupa  uang  tunai maupun  bilget  giro/cek,  yang  berada  di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak (BP2RD)  Kota  Kendari  maupun  yang disimpan di bank.
2. Penerimaan kas merupakan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan  urusan  pemerintah  daerah yang dikelola dalam APBD, yang bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi daerah dan penerimaan lain-lain.
Sistem  akuntansi  penerimaan  kas  meliputi unsur  –  unsur  pokok  yaitu  fungsi/pihak  yang terkait,  dokumen  yang  digunakan,  catatan akuntansi  yang  digunakan  dan  prosedur  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi Pajak (BP2RD) Kota Kendari .

## 4. HASIL PENELITIAN
Evaluasi  Sistem  Akuntansi    Penerimaan Kas  Pajak  Daerah  Badan  Pengelola    Pajak dan  Retribusi  Daerah  (  BP2RD)  Kota Kendari

## A.Fungsi yang terkait
Dilihat  dari  fungsi  yang  terkait,  sistem akuntansi  penerimaan  kas  pajak  daerah  pada Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  ( BP2RD)  Kota  Kendari  fungsi  yang  terkait  pada sistem  ini  sudah  baik  yang  terdiri  dari  fungsi pendaftaran dan pendataan pajak, fungsi pemegang kas  (bagian  kasir),  fungsi  pembukuan  pajak  dan fungsi  penagihan  karena  pelaksanaan  tugas  oleh masing-masing  fungsi  sudah  sesuai  dengan  tugas yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota  Kendari  No.  02  tahun  2011  tentang  Pajak Daerah  dan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 11-17
28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan  Retirbusi Daerah.  Selain  itu,  sudah  terdapat  pemisahaan fungsi  antara  tiap-tiap  fungsi  yang  terkait, sehingga  kemungkinan  terjadinya  penyimpangan lebih  kecil,  karena  sudah  terjadi internal  check dalam  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah  (  BP2RD)  Kota  Kendari.  Hal  ini menunjukan  bahwa  tugas  sudah  dilakukan  oleh fungsi  masing-masing  yang  berarti  bahwa  tugas tidak dilakukan oleh satu orang saja.

## B.Dokumen yang digunakan
Dokumen  yang  digunakan  dalam  sistem akuntansi  penerimaan  kas  pajak  daerah  pada Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  ( BP2RD)  Kota  Kendari  sudah  sesuai  berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retirbusi Daerah.  Dokumen  yang  digunakan  dalam  Wajib Pajak  terdiri  dari  Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah  (SPTPD),  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD),  Surat  Setoran  Pajak  Daerah  (SSPD)  dan Surat  Tanda  Setoran  (STS).  Apabila  dilihat  dari dokumen  -  dokumen  yang  digunakan  untuk  wajib pajak sudah tepat karena setiap dokumen memiliki fungsi-fungsi  tertentu  sehingga  kemungkinan terjadinya  penyimpangan  sangat  kecil.  Pada dokumen-dokumen  tersebut  terdapat  nomor  urut yang dapat digunakan untuk pengawasan dokumen yang  dikeluarkan,  dan  dokumen-dokumen    telah melewati  pengesahan  atau  otorisasi  oleh  pihak- pihak yang terkait.

## C.Catatan Akuntansi yang digunakan
Catatan  akuntansi  yang  digunakan  dalam sistem  akuntansi  penerimaan  kas  pajak  daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( BP2RD) Kota Kendari sudah sesuai berdasarkan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun catatan akuntansi yang digunakan terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Penerimaan, Laporan Penerimaan dan Penyetoran uang.
Buku  jurnal  umum  atau  Buku  kas  umum dibuat  untuk  mencatat  semua  transaksi  yang berhubungan  dengan  transaksi  penerimaan  kas selama  periode  tertentu,  disamping  itu  catatan pembayaran  dibuat  oleh  1  bagian  yaitu  bagian bendahara  pemegang  kas.  Hal  ini  dimungkinkan untuk  mencegah adanya  kesalahan  pencatatan  dan kecurangan  dalam  sistem  penerimaan  kas  pajak daerah.  Buku  jurnal  tersebut  mencatat  ringkasan transaksi  yang  terjadi  selama  periode  tertentu dengan  bukti-bukti  berupa  dokumen  sehingga mempercepat  ditemukannya  ketidaksesuaian  saldo akun-akun pembukuan. dan catatan akuntansi telah dilakukan secara komputerisasi atau menggunakan aplikasi  yang  diterapkan  pemerintah  daerah  yaitu Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) sehingga  prosesnya  berjalan  dengan  cepat  dan hasil penghitungannya pajak sudah akurat.

## D.Prosedur Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pajak Daerah
Prosedur sistem akuntansi penerimaan kas pajak  daerah  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan Retribusi  Daerah  (BP2RD)  Kota  Kendari  sudah sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Walikota  Kota Kendari No. 02 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu  prosedur  dalam  penerimaan  kas  sudah dilaksanakan  oleh  masing-masing  fungsi  sesuai dengan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Yaitu sistem  dan  prosedur  pemungutan  pajak  terdiri dari Self  Assesment yaitu  wajib  pajak  yang memenuhi  kewajiban  pembayaran  pajak  dengan cara  membayar  sendiri  dan Official  Assesment merupakan  sistem  pemungutan  pajak  untuk menentukan  besarnya  pajak  terhutang  ditentukan oleh pihak BP2RD Kota Kendari.

## E.Bagan  Alir  Sistem  Akuntansi  Penerimaan Kas pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari
Bagan  Alir  Sistem  Akuntansi  penerimaan kas  pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah  (  BP2RD)  Kota  Kendari  secara keseluruhan sudah sesuai dengan Surat Keputusan  Walikota  Kota  Kendari  No.  02  tahun 2011  tentang  Pajak  Daerah.  Didalam  bagan  alir BP2RD  ini  mengikuti  prosedur  yang  diterapkan dalam  pembayaran  pajak  menggunakan  sistem Self Assesment dan Official Assesment .  tetapi ada sedikit  evaluasi  yaitu  pada  Badan  Pengelola Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  Kota Kendari tidak memiliki bagan Alir( flowchart ).
2.Kelebihan dan Kelemahan Sistem Penerimaan Kas Pajak Daerah Badan Pengelola  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah (BP2RD) Kota Kendari A. Kelebihan Kelebihan dalam Sistem Akuntansi penerimaan  Kas  Pajak  Daerah  pada  Badan Pengelola  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah (BP2RD)  Kota  Kendari  yaitu  pada  prosedur Penerimaan  Kas  Pajak  Daerah  pada  Badan Pengelola  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD) Kota Kendari menggunakan sistem self assessment sudah  baik  secara  keseluruhan  dan  sudah  sesuai dengan Peraturan Daerah serta memudahkan wajib pajak  untuk  membayarkan  sendiri  pajaknya. BP2RD  Kota  Kendari  selaku instansi  pemungutan pajak  hanya  bertugas  untuk  mengawasi  pelaporan pajak.  Untuk official  assessment kelebihannya yaitu  wajib  pajak  tidak  perlu  repot  untuk menghitung  berapa  jumlah  pajak  yang  harus dibayar, karena sudah dihitung oleh petugas pajak.

## B.Kelemahan
Dari  evaluasi  yang  telah  dilakukan  oleh penulis,  ditemukan  kelemahan  dalam  Sistem
16 Hajar dan Sari . / Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Pada Badan Pengelolaan......
Akuntansi  Penerimaan  Kas  Pajak  Daerah  Badan Pengelola  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah (BP2RD) Kota Kendari, sebagai berikut :
1. Bagan alir ( flowchat ) pada Badan Pengelola Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah (BP2RD)  Kota  Kendari  ini  tidak  memiliki penjelasan  atas  alur  pembayaran  sehingga untuk melihat  Bagan alir ( flowchat ) dengan cara  mengikuti  prosedur  yang  diterapkan dalam pembayaran pajak yaitu menggunakan  sistem Self  Assesment dan
Official Assesment .
2. Terdapat  kelemahan  menggunakan  sistem self  assessment dan Official  Assesment dalam melakukan  pembayaran pajak.  Salah satu  kelemahan  dari adalah self  assessment berasal  dari  wajib  pajak  yaitu  wajib  pajak tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar- benarnya  atau  tidak  sesuai  dengan  kondisi yang  ada.  Sedangkan Official  assessment kelemahannya  yaitu  rentan  dengan  adanya kecurangan  oleh  pihak  fiskus  (petugas pajak)  karena  perhitungan  pajak  dilakukan secara sepihak oleh pihak petugas pajak.

## 5.  KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  telah dilakukan,  maka  penulis  dapat    menyimpulkan bahwa :
1. Sistem  akuntansi  penerimaan  kas  pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  Kota Kendari  secara  keseluruhan  sudah  baik  dan sudah sesuai berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009  dan  Surat  Keputusan  Walikota  Kota Kendari  No.  02  tahun  2011  tentang  Pajak
Daerah. 2. Kelebihan dalam Sistem Akuntansi
penerimaan  Kas  Pajak  Daerah  pada  Badan
Pengelola  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi Daerah  (BP2RD)  Kota  Kendari  yaitu  pada prosedur  Penerimaan  Kas  Pajak  Daerah pada  Badan  Pengelola  Pajak  dan  Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari menggunakan  sistem self  assessment sudah baik  secara  keseluruhan  dan  sudah  sesuai dengan Peraturan Daerah serta memudahkan wajib pajak untuk
membayarkan  sendiri  pajaknya.  BP2RD Kota  Kendari  selaku  instansi  pemungutan pajak  hanya  bertugas  untuk  mengawasi pelaporan  pajak.  Untuk official  assessment kelebihannya  yaitu  wajib  pajak  tidak  perlu repot  untuk  menghitung  berapa  jumlah pajak  yang  harus  dibayar,  karena  sudah dihitung  oleh  petugas  pajak.  Terdapat kelemahan menggunakan sistem self
assessment dan Official  Assesment dalam melakukan  pembayaran  pajak.  Salah  satu kelemahan  dari  adalah self  assessment berasal  dari  wajib  pajak  yaitu  wajib  pajak tidak melaporkan pajaknya dengan sebenar- benarnya  atau  tidak  sesuai  dengan  kondisi yang  ada.  Sedangkan Official  assessment kelemahannya  yaitu  rentan  dengan  adanya kecurangan  oleh  pihak  fiskus  (petugas pajak)  karena  perhitungan  pajak  dilakukan secara sepihak oleh pihak petugas pajak.

## Saran
Berdasarkan  evaluasi  yang  telah  dilakukan, penulis menyarankan sebagai berikut:
1. Dalam  meningkatkan  pemahaman  wajib pajak  daerah  maupun  masyarakat  terhadap atauran-aturan  pelaksanaan  pemungutan, hendaknya dilakukan sosialisasi atas aturan-aturan pendukung pemungutan pajak daerah  secara  berkesinambungan  dengan metode  dan  bentuk  sosialisasi  yang  tepat. sehingga  menciptakan  pemahaman  yang utuh atas substansi dan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan.
2. Agar pelaksanaam sistem informasi akuntansi penerimaan kas pajak  daerah  pada  BP2RD  Kota  Kendari terus  dilaksanakan  secara  kontinyu  dan untuk menunjang sistem tersebut diperlukan pegawai  dengan  SDM  (sumber  daya manusia) yang baik dan profesional, dimana hal  tersebut  dapat  diciptakan  melalui perbanyakan workshop dan pelatihan mengenai  sistem  yang  digunakan  serta pengendalian intern yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arthur  J.  Keown.  2010. Manajemen  Keuangan: Prinsip  dan  Penerapan .  Edisi  ke  -8.
Jakarta: PT Indeks.
Baridwan, Zaki. 2010. Sistem Akuntansi
Penyusunan  Prosedur  dan  Metode . Yogyakarta: BPFEEli dkki. 2009.
Erlina,  dkk.  2012. Pengelolaan  dan  Akuntansi Keuangan  Daerah .  USU  Press  : Medan.
Ilyas, Wirawan B dan Waluyo, 2003. ”Perpajakan
Indonesia” Jakarta:Salemba Empat. Jogiyanto, HM. 2003. Sistem Teknologi Informasi. ANDI, Yogyakarta
Kenni  Hutagalung.  2017. Siatem  Penerimaan  dan
Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelolaan
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December 2019  pp. 11-17
Keuangan  Daerah  (BPKAD). Medan: Universitas Sumatera Utara.
Mahmudi,   2009. Manajemen  Keuangan   Daerah . Penerbit Erlangga: Jakarta.
Mardiasmo,  2011, Akuntansi  Sektor  Publik, Edisi Empat, Yogyakarta: Andi.
Muliyadi,    2013. Sistem  Akuntansi. Edisi  Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi.  2016. Sistem  Akuntansi. Edisi  Keempat. Cetakan IV. Jakarta: Salemba Empat.
Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintah di Indonesia. PT. Refika Aditama: Bandung.
Mardiasmo.2009, Perpajakan Indonesia(edisi revisi ) , Yogyakarta. Andi CV Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi  Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
Rusdiana  Dewi.  2006. Evaluasi  Sistem  Informasi Akuntansi  Penerimaan  Kas  Dari  Sektor Pajak  daerah  dan  Pengeluaran  Kas. Grobogan: Universitas Sebelas Maret.
Safitri Nurhidayati. 2017. Analisis sistem Informasi  Akuntansi  Penerimaan  Kas  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Berau. Tanjung  Redeb: Sekolah  Tinggi Ekonomi Muhammadiyah.
Sugiyono,  2015. Metode  Penelitian  Pendidikan (pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
Supardi. (2013). Aplikasi Statistika dalam
Penelitian  Konsep  Statistika  yang  Lebih Komprehensif. Jakarta: Change Publication.
Titi  Widyaningsih.  2017. Sistem  Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran  Kas  Pada  Hotel  Bukit  Asri . Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.

## Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22
Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah,
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28
Tahun  2009  Tentang Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34
Tahun  2000,  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  1998.  Jakarta :  PT.
Armas Duta Jaya
.