Received 06 10 23
Revised 17 04 24 Accepted 23 04 24 Affiliation:
1,2 Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
*Correspondence:
Rispahandayani4@gmail.c om
DOI: 10.24036/wra.v%vi%i.125 422

## Peran  Masyarakat  Desa  Manggung  Dalam  Pengawasan Dana Desa
Rispa Handayani 1* , Deviani 2
Abstract Purpose – This research aims to contribute to literature and evaluation for related parties  by  finding  out  the  role  of  the  Manggung  Village  community  in  monitoring village funds
Design/methodology/approach – This  research  is  qualitative  research with  a  case study approach. Data was collected through interviews and Focus Group Discussions with  BPD  member  communities,  self-help  member  communities,  Musrenbang member communities and pure communities with a total of 32 informants.
Findings – The  research  results  provide  an  overview  of  the  accountability  stages where  the  information  stage  illustrates  that  there  are  limitations  in  information publication and some information publications are only for community groups that are pro towards the Village Government, making the information provided a mere formality.  The  discussion  stage  showed  that  the  intensity  of  discussions  between village  community  representatives  and  the  Village  Government  was  high,  but  the quality of the discussions was felt to be low. Some finalization of deliberation results were only represented by certain communities who ended up in a different program than  before  the  finalization.  Meanwhile,  the  provision  of  consequences  by  village communities  is  relatively  low.  The  contributing  factor  is  that  people  do  not  trust community  representatives  and  audit  bodies  because  they  are  seen  as  working together. A family system that is still strong reduces the provision of consequences. And the public also does not understand the mechanisms and complaints services for irregularities found.
Originality/value – This research provides a clearer picture than previous research, because there are differences in cases and data collection methods using Focus Group Discussions  which  reveal  the  practice  of  creating  accountability  at  the  Village Government level. Education and evaluation not only for the community but also for the village government.
Research limitations/implications – This research is not free from shortcomings and limitations, where this research only adds a few informants from previous research. Research informants described the existence of pros and cons which made it difficult to draw conclusions from the interview  results. The need for additional data from observation and documentation to support research results.
Keywords: The  Accountability  Cube,  Role  of  Society,  Accountability,  Corruption, Nepotism .
Article Type: Research Paper
Wahana Riset Akuntansi, Vol. 12, No.1, pp. 33-48, 2024

## Pendahuluan
Menggencarkan  pembangunan  desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  di Indonesia.  Alokasi  dana  sebesar  Rp400  triliun  untuk  keperluan  desa  sejak  tahun  2015  hingga  2021 adalah  bentuk  pengupayaan  nyata  dari  Pemerintah (Maswardi,  2021) .  Sayangnya,  oknum  yang meningkatkan kualitas hidupnya secara personal ikut bermunculan sejalan dengan peningkatan jumlah alokasi dana desa. Sementara pemekaran desa dan peningkatan jumlah alokasi dana desa di Indonesia ditujukan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru diikuti peningkatan kasus korupsi aparat desa. ICW mencatat kenaikan kasus korupsi pada tingkat desa setiap tahunnya dengan  potensi  kerugian  mencapai  233  milyar  rupiah  selama  tahun  2015-2021.  Tahun  2021  kasus korupsi terbanyak di Indonesia tercatat oleh ICW dilakukan oleh aparat desa dengan 154 kasus korupsi (Ameliya, T. M, 2022) .
BPKP  menjelaskan  kurangnya  badan  pemeriksa  selaku  sumber  daya  dalam  mengawasi  desa menjadi  salah  satu  penyebab  meningkatnya  kasus  korupsi  dana  desa.  Sebab,  terdapat  74.000  desa yang  berada  di  17.000  pulau  memerlukan  pengawasan (Puspawijaya,  Adrian  &  Siregar,  Julia  Dwi Nuritha,  2016) .  Dalam  keterbatasan  ini,  peran  masyarakat  diperlukan  sehingga  dapat  membantu penyelenggaraan negara yang bebas korupsi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 . Salah satu perwujudan peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih adalah ikut serta mengawasi pengelolaan dana desa. Kerjasama pengawasan antara badan pemeriksa  dengan  masyarakat  dalam  pengawasan  diharapkan  menjadi  solusi  dalam  mengatasi keterbatasan (Serra, 2012) .
Peran  masyarakat  dalam  bentuk  pengawasan  dana  desa  merupakan  perwujudan  dari akuntabilitas  sosial.  Akuntabilitas  sosial  merupakan  jenis  akuntabilitas  yang  muncul  dari  aktivitas masyarakat  secara  individu  ataupun  organisasi  masyarakat  dengan  maksud  memastikan pertanggungjawaban  aparatur  pemerintah  sejalan  dengan  usaha  pemerintah  untuk  mendukung masyarakat itu sendiri (UNDP, 2013). Akuntabilitas sosial melibatkan warga dan masyarakat sipil dalam pengembangan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan untuk  pertanggungjawaban  pemerintah  atas penggunaan sumber daya public (Bousquet  et  al.,  2012 ; Brinkerhoff & Wetterberg, 2015 ; Malena C, & McNeil, 2010 ; Walker, 2009 ; Samuel S. Ankamah, 2016) . Strategi akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperkuat keterlibatan warga negara dan respon publik dari negara dan perusahaan (Fox, 2015) . Mizrahi & Minchuk (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas sosial merupakan bentuk promosi suara warga untuk berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor publik. Dengan demikian, aktivitas pengawasan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat merupakan upaya penyelenggaraan negara  yang  bebas dari KKN melalui penciptaan akuntabilitas sebagai salah satu  asas  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  payung  konseptual  untuk  konsep  lain  seperti tanggungjawab, integritas dan transparansi (Seda & Tilt, 2023) . Persoalan akuntabilitas yang dibahas dalam  penelitian  sebelumnya  mengacu  pada  pemberian  informasi  sebagai  bentuk  tanggungjawab kepada  publik.  Namun,  peneliti  melihat  sudut  pandang  lain  menggunakan  teori  akuntabilitas  dan melihat bagaimana masyarakat desa terlibat dalam akuntabilitas lebih dalam secara sosial.
Teori ini mengacu pada penjelasan akuntabilitas menurut Bovens (2015) tentang alur hubungan antara  tanggungjawab  aktor  dengan  tanggungjawab  forum  melalui  peran  aktor  dalam  membagikan informasi  kepada  forum  dan  hak  dari  forum  untuk  meminta  informasi  tambahan,  mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian serta memberikan konsekuensi atas hasil kerja aktor. Penjelasan Boven  sejalan  dengan  defenisi  akuntabilitas  secara  horizontal  yaitu  pertanggungjawaban  terhadap masyarakat luas (Permendes PDTT RI, 2017) . Definisi akuntabilitas kemudian dijelaskan lebih jauh oleh Brandsma  &  Schillemans  (2013) dalam  penelitian Framework  The  Accountability  Cube yang menjelaskan  tahapan  akuntabilitas.  Brandsma  dan  Schillemans  menjelaskan  tahapan  interaksi  dari aktor  dan  forum  menjadi  3  tahapan  yaitu  tahap  informasi,  tahap  diskusi,  dan  tahap  memberi konsekuensi. Sehingga penjelasan pengawasan masyarakat dikupas melalui tahapan akuntabilitas tak sekedar menerima informasi dari aparat sektor publik.
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Manggung  yang  terindikasi  melakukan  praktik  korupsi pembangunan Kantor Desa pada  anggaran tahun  2017  dan 2018 (Maswardi,  2021) .  Selain itu dana BUMDes pembangunan wisata sepeda gantung juga diselewengkan. Sehingga total kerugian lebih dari 160  juta (Maswardi,  2021) .  Menggunakan  kerangka Accountability  Cube peneliti  diharapkan  dapat menganalisis permasalahan dalam pengawasan masyarakat terhadap dana desa di Desa Manggung. Keterbatasan  jumlah  lembaga  pemeriksa  dan  pengawas  lembaga  dan penelitian  terdahulu  yang lebih  berfokus  pada  tahapan  informasi,  sehingga  penyelesaian  permasalahan  akuntabilitas terus berfokus dalam masalah keterbukaan informasi menjadi  daya tarik penulis untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana peran masyarakat Desa  Manggung  terlibat dalam akuntabilitas dana desa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Manggung terlibat dalam pengawasan dana desa yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dan instansi terkait dalam menciptakan akuntabilitas dana desa melalui pengawasan masyarakat sehingga tujuan pembentukan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. Sehingga peneliti tertarik membahas “Peran Masyarakat Desa Manggung Dalam Pengawasa n Dana Desa”.

## Telaah Literatur

## Teori Akuntabilitas
Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 1999 Pasal 3 Ayat 7 , asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya adalah akuntabilitas. Bovens (2007) memisahkan akuntabilitas menjadi dua istilah yaitu akuntabilitas  selaku  tujuan  dan  akuntabilitas  selaku  mekanisme.  Akuntabilitas  sebagai  tujuan digambarkan sebagai kualitas yang diharapkan dari suatu entitas dan perseorangan. Kemauan aktor menjadi seorang yang akuntabel menjadikan akuntabilitas selaku tujuan sering disebut akuntabilitas aktif.  Begitu  sebaliknya  dengan  akuntabilitas  mekanisme  yang  disebut  akuntabilitas  pasif.  Disebut akuntabilitas pasif sebab akuntabilitas memiliki unsur kewajiban untuk memvalidasi atau menjelaskan oleh aktor.
Bovens (2007) mengonsepkan akuntabilitas sebagai mekanisme, yaitu suatu hubungan antara aktor  sebagai accountor dan  forum  sebagai accountee . Hubungan  yang  dimaksud  adalah  kewajiban aktor untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya, kemudian forum memberikan pertanyaan dilanjutkan  dengan  memberikan  penilaian  dan  diakhiri  dengan  aktor  yang  menerima  konsekuensi (Bovens, 2007) . Gambar 1 mencerminkan defenisi akuntabilitas sebagai mekanisme.
Gambar 1. Mekanisme Akuntabilitas
Sumber: (Bovens, 2007) Brandsma  &  Schillemans  (2013) menjelaskan Accountability  Cube adalah  model  yang  dapat mengukur  proses  mekanisme  akuntabilitas.  Model  yang  dimaksud  adalah  penjelasan  ulang  makna akuntabilitas  sebagai  mekanisme  yang  dijabarkan  oleh Bovens  (2007) kedalam  bentuk  kubus  tiga
Wahana Riset Akuntansi, Vol. 12, No.1, pp. 33-48, 2024
dimensi dengan tahapan akuntabilitas yakni tahapan informasi, tahapan diskusi dan tahapan memberi konsekuensi. Penjelasan tiga dimensi Accountability Cub e yakni informasi merupakan tahapan pertama dari penjelasan ulang makna akuntabilitas yang dikemukakan oleh Boven (Bovens, 2007) . Informasi adalah  pemberian  berita  atau  laporan  terkait  hal  yang  dipertanggungjawabkan  oleh  aktor  kepada forum.  Informasi  memadai  yang  diberikan  oleh  aktor  merangkum  berbagai  hal  yang dipertanggungjawabkan  oleh  aktor  kepada  forum.  Informasi  yang  memadai  diberikan  oleh  aktor meliputi unsur yaitu tepat waktu, dapat dipercaya, dan jumlahnya mencukupi (Bovens, 2007) . Diskusi adalah kegiatan dimana forum mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang diperoleh dari aktor dan aktor menjawab pertanyaan yang diajukan oleh forum. Kesempatan untuk bertanya, didengarkan dan menjawab  dari kedua belah pihak menjadi patokan layaknya kegiatan tersebut  disebut diskusi. Konsekuensi  adalah  reaksi  yang  diberikan  oleh  forum  terhadap  aktor  terkait  penilaian  forum  atas pertanggungjawaban  aktor.  Adanya  unsur  independensi  forum,  kejelasan  standar,  fakta  yang mendasari penilaian dan proporsionalitas dari sanksi menjadi kriteria penilaian.
Gambar 2. The Accountability Cube
Sumber: Brandsma & Schillemans (2013) O’Donnell  (1998) menjelaskan  bahwa  dalam  meminta  pertanggungjawaban  pejabat  publik didominasi dua mekanisme yaitu akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas secara horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan perwakilan masyarakat (Dixon et al., 2006) . Akuntabilitas horizontal mengacu pada pengawasan timbal balik yang tertanam dalam lembaga check and balances negara atau hubungan yang relatif setara yang tidak  mudah masuk ke dalam  model  agen  utama (O’Donnell,  1998) .  Akuntabilitas  horizontal  “sebenarnya  berperan  dalam mencapai tata kelola yang akuntabel” (Bovens, 2015) . Sedangkan akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperkuat keterlibatan warga negara dan respon publik dari  negara  dan  perusahaan (Fox,  2015) .  Kedua  mekanisme  digunakan  dalam  upaya  meningkatkan efektivitas program antikorupsi (Goetz & Jenkins, 2001) .

## Dana Desa
PP Nomor 60 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang  diperuntukkan  untuk  desa  kemudian  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) kabupaten/kota dan difungsikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Sesuai  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  49/PMK.07/2016 ,  dana  desa dialokasikan menjadi dua, yakni alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi ini mempertimbangkan luas dari suatu wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa.
Dana  yang  dialokasikan  kepada  desa  dikelola  sepenuhnya  oleh  Kepala  Desa  bersama  PTPKD menggunakan asas tatakelola pemerintahan yakni transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 .
Kepala Desa dan jajaran selaku aparatur yang memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap keuangan desa diharapkan memiliki pengetahuan dibidang keuangan. Laporan keuangan desa sebagai bentuk pelaksaaan  laporan  pertanggungjawaban  yang  baik  disesuaikan  dengan  prinsip  pemerintahan  yang baik  yakni  akuntabilitas,  transparansi  dan  partisipatif  serta  aturan  pemerintah  daerah  sehingga membantu perekonomian desa menjadi lebih kuat, mandiri dan sinergi dalam pembangunan.

## Pengawasan Masyarakat
Pengawasan  masyarakat  adalah  bentuk  dari  akuntabilitas  sosial. Fox  (2015) menjelaskan akuntabilitas sosial merupakan bentuk pemantauan atau pengawasan masyarakat terhadap performa sektor publik ataupun swasta, sistem akses atau penyebarluasan informasi publik yang berpusat pada pengguna, pengaduan publik dan mekanisme penanganan keluhan, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan  keputusan  alokasi  sumber  daya  aktual  seperti  penganggaran  partisipatif. Mizrahi  & Minchuk, (2019) menjelaskan tentang akuntabilitas sosial sebagai pendekatan untuk mempromosikan suara warga untuk berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor publik. Dalam UU Nomor 6 tahun 2014  pasal  82 mengatur  tentang  pengawasan  masyarakat,  yang  juga  dikenal  sebagai  pemantauan masyarakat menegaskan bahwa warga di wilayah desa memiliki hak memperoleh informasi tentang rencana  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa,  melaporkan  hasil  pemantauan  dan  keluahan  terkait pelaksanaan  pembangunan  desa  kepada  pemerintah  desa  dan  BPD,  serta  berpartisipasi  dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga  memiliki  opsi  pengajuan  pengaduan  kepada  Satgas  Dana  Desa  atau  melalui  situs  web  LAPOR sesuai dengan ketentuan Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2017 yang mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam pembangunan otonomi  daerah.  Sebagai  salah  satu  bagian  penting,  masyarakat  memiliki  fungsi  dan  perannya tersendiri. Dalam Sujarweni (2015) , masyarakat memiliki peran dalam dalam pemaksimalan anggaran desa.

## Penelitian Terdahulu
Bovens  (2007) menjelaskan  tujuan  penelitiannya  sebagai  pengembangan  kerangka  analitis sehingga  membantu  menetapkan  secara  lebih  sistematis  apakah  organisasi  atau  pejabat  yang menjalankan otoritasnya tunduk pada akuntabilitas. Sehingga boven melahirkan konsep akuntabilitas yang  dikembangkan  oleh Brandsma  &  Schillemans  (2013) yang  menghasilkan  model The Accountability Cube . Klaim tentang akuntabilitas yang tidak memadai, yang begitu lazim dalam literatur sebelumnya  seringkali  perlu  diuraikan  sebab  sebagian  besar  penulis  lain  berfokus  pada  data  yang disediakan disitus web organisasi untuk menganalisis jenis informasi akuntabilitas apa yang disediakan. Meski  memperluas  penelitian  Boven  dalam  bentuk  pengukuran  akuntabilitas  namun  pengukuran akuntabilitas digambarkan di  perusahaan. Menilik ke arah sektor publik, penelitian Rahaman, Dhar, & Hossain  (2014) di  Bangladesh  tentang municipality  fund yang  menunjukkan  adanya leaflet dan billboard sebagai alat akses informasi sehingga adanya  saluran pengaduan bagi masyarakat sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan masyarakat ini adalah bentuk akuntabilitas sosial menurut Bovens (2007) berdasarkan  sifat  forum.  Adanya  partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk  pengawasan penggunaan  uang  publik  untuk  pembangunan  infrastruktur  merupakan  salah  satu  bentuk pengorganisasian yang baik (Rahaman et al., 2014) . Rahaman, Dhar, & Hossain (2014) menyarankan metode yang sama dilakukan di negara lain sebab keberhasilan Bangladesh dalam pembangunan kota berkelajutan melalui Bangladesh Municipality Development Fund (BMDF). Penelitian Rahaman, Dhar, & Hossain (2014) hanya melihat keberhasilan pengawasan masyarakat dari sudut pandang kemudahan akses  informasi  saja. Fox  (2015) membahas  pengawasan  masyarakat  yang  mengarah  kepada ketersediaan  informasi  dan  wadah  diskusi  bagi  masyarakat  menggunakan  pendekatan  taktis  dan strategis.  Hasil  penelitian  Jonathan  menyebutkan  akuntabilitas  sosial  memiliki  tantangan  dalam  hal menyuarakan pendapatnya. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mizrahi & Minchuk (2019) dalam hasil penelitiannya  bahwa  akuntabilitas  sosial  dapat  menjadi  pendekatan  dalam  mempromosikan  suara warga untuk berkontribusi dalam peningkatan kinerja sektor publik.
Wahana Riset Akuntansi, Vol. 12, No.1, pp. 33-48, 2024
Hutomo  (2017) dalam  penelitian  kualitatifnya  menjelaskan  intensitas  pengawasan  dari masyarakat  diindikasi  tidak  meningkatkan  akuntabilitas  sebab  belum  adanya  pedoman  yang  jelas. Penelitian Hutomo menjelaskan pengawasan  masyarakat secara umum, dan menitik beratkan pada tahapan informasi melalui pemerataan pemberian informasi. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Febri Arifiyanto & Kurrohman (2014), dimana pelaporan dana kepada atasan sudah dilakukan dengan baik, namun pelaporan dari pemerintah kepada masyarakat masih belum maksimal. Syamsi (2014) dalam penelitiannya menyebutkan kurangnya kesadaran masyarakat dan  pendidikan yang rendah menjadi hambatan  terciptanya  partisipasi  masyarakat.  Dalam  penelitian Aprilia  &  Shauki  (2020) menjelakan bahwa  masyarakat  telah  diberikan  wadah  pengaduan  kepada  pihak  luar  pemerintahan  daerah  jika masyarakat  menemukan  adanya  masalah  dari  hasil  pengawasan  berupa  dugaan  korupsi, penyalahgunaan  wewenang,  hambatan  pelayanan  dan  sebagainya  melalui  APH,  LSM,  Satgas  Dana Desa,  website  LAPOR  maupun  kepada  KPK.  Di  Indonesia,  arah  riset  banyak  menitikberatkan akuntabilitas pada tahapan informasi, kendala partisipasi dan pengawasan masyarakat menekankan pada  tahapan  informasi.  Hal  ini  menarik  minat  peneliti  dalam  mengembangkan  arah  riset  sesuai dengan tiga tahapan akuntabilitas sehingga menambah literatur.

## Metode
Jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  tunggal  dipilih  sebagai  metode penelitian  dengan  maksud  mendalami  isu  dan  permasalahan  penelitian  secara  komprehensif  dan mendalam.  Metode  ini  juga  memanfaatkan  kasus  sebagai  contoh  yang  mengilustrasikan  fenomena yang terjadi (Creswell & Poth, 2018) . Pemilihan pendekatan studi kasus dilakukan karena penelitian ini berfokus  pada pemahaman mengapa individu berpikir,  bertindak dan mengembangkan diri mereka (Polit  &  Hungler,  1999) .  Menjadikan  masyarakat  Desa  Manggung  sebagai  objek  penelitian  dengan kriteria informan adalah masyarakat sebagai masyarakat murni, masyarakat sebagai anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  masyarakat  sebagai  anggota  Musyawarah  Rencana  Pembangunan (Musrenbang), masyarakat sebagai anggota swadaya. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 32 informan dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 1. Kelompok dan Jumlah Informan
Kelompok Informan Jumlah Informan Masyarakat Anggota Lembaga Pengawas 5 Masyarakat Anggota Musrenbang 6 Masyarakat Anggota Swadaya 9 Masyarakat Murni 12 Total 32
Masyarakat  murni  yang  dijadikan  informan  adalah  masyarakat  yang  tidak  melaksanakan tahapan accountability cube , masyarakat yang melaksanakan tahapan informasi saja, masyarakat yang melaksanakan tahapan informasi dan diskusi, serta masyarakat yang melaksanakan tahapan informasi, diskusi  dan  konsekuensi.  Masyarakat  murni  sebagai  responden  dipilih  melalui purposive  sampling melalui pengambilan sumber data dengan sampel yang penuh pertimbangan . Dengan menargetkan seorang individu sesuai karakteristik minat dalam suatu penelitian (Turner, 2020) . Peneliti  menggunakan  jenis  dan  sumber  data  primer  melalui  wawancara  dan focus  group discussion (FGD) dengan masyarakat desa selaku informan penelitian. Peneliti dapat merekam atau mencatat data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan sesuai tiga tahapan  akuntabilitas  (informasi,  diskusi,  dan  konsekuensi)  dan  mengadopsi  beberapa  kuisioner penelitian Brandsma  &  Schillemans  (2013) .  Dalam  mempermudah  memperoleh  kesimpulan  dari proses  pengumpulan  data,  maka  peneliti  melakukan  reduksi  data,  menyajikan  data  dan  menarik kesimpulan  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sesuai  dengan  arah  penelitian  (Ridder,  Miles,  Michael Huberman, & Saldana, 1992). Peneliti juga melakukan triangulasi data dalam menguji keabsahan data.
Peneliti  mengajukan  pertanyaan  yang  sama  kepada  setiap  informan  untuk  memperoleh  hasil wawancara dan FGD yang valid.

## Hasil
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat Desa Manggung dalam pengawasan dana desa. Melalui wawancara dan  FGD, peneliti mendapatkan informasi pemahaman serta peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. Desa Manggung sendiri terletak di bibir pantai Kota  Pariaman,  Kecamatan  Pariaman  Utara  dan  berhadapan  langsung  dengan  Pulau  Kasiak.  Desa Manggung memiliki tiga Dusun dimana Dusun I dimulai dari Jembatan Manggung sampai Kantor DPRD Kota Pariaman, Dusun II setelah Kantor DPRD Kota Pariaman hingga perbatasan Naras Hilir, dan Dusun II dari Simpang Ayam samapai perbatasan Cubadak Air.

## Pemahaman Masyarakat terhadap Dana Desa
Berdasarkan  wawancara  dan  FGD  yang  dilakukan  peneliti,  Desa  Manggung  adalah  desa  yang menerima dana desa dan alokasi dana desa. Dana desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD. Tiga Puluh Dua informan yang mewakili masyarakat mayoritas mengetahui apa itu dana desa dalam artian sempit. Jika dipresentasekan sekitar 75 persen informan mengetahui apa itu dana desa dengan jawaban yang beragam.
“Dana untuk pembangunan desa. Nyo ado duo tu dek. Alokasi dana desa samo Dana Desa.” (Informan 16Z).
Diterjemahkan  ke  Bahasa  Indonesia “Dana  untuk  pembangunan  desa.  Dia  ada  dua  itu  dik, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.” (Informan 16Z).
“APBN  yang  diberikan  kepada  desa  untuk  penyelengg araan  pemerintah  desa  sama kemasyarakatan.” (Informa 4AL).

## Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa
Tahapan  Informasi :  Pemberian  informasi  kepada  masyarakat  desa  merupakan  bentuk pertanggungjawaban  dari  Pemerintah  Desa.  Informasi  yang  seharusnya  dipublikasikan  Pemerintah Desa  adalah  perencanaan  dan  pelaksanaan  RPJMDes,  RKPDes,  dan  APBDes.  Pada  pelaksanaannya Pemerintah  Desa  Manggung  membagikan  informasi  seputar  APBDes  yang  dipublikasikan  melalui pemasangan spanduk pada masing-masing dusun di Desa Manggung. Pada tahun 2023 APBDes mulai dipublikasikan  melalui  media  sosial facebook .  Informasi  lain  yang  diterima  oleh  masyarakat  secara umum adalah informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan di media sosial instagram dan facebook yang terhubung ke website Desa Manggung.  Sementara  informasi  seputar  laporan  pertanggungjawaban  disampaikan  melalui musyawarah dengan mengundang kelompok masyarakat anggota BPD dengan kualifikasi pro terhadap Pemerintah Desa. Hal ini diakui oleh salah satu anggota BPD dan salah satu anggota swadaya melalui FGD yang dilakukan bersama peneliti, informan menyampaikan bahwa:
“..... Kalo laporan pertanggungjawaban nggak ada. Soalnya yang diundang itu cuma yang pro dia aja.” .” (Informan 1ED).
“Ndak, ma ado. Inyo yang pro ka inyo se di ajak diskusi nyo.” (Informan 17HS).
Diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia “Tidak, mana ada. Mereka yang pro ke dia aja yang diundang diskusinya .” (Informan 17HS). “ ..... Kita kan golongan ini, apa namanya, kontra lah. Jadi pas rapat tidak di undang.” (Informan 1ED).
Pemberian informasi kepada perwakilan masyarakat desa yang pro terhadap pemerintah desa menjadikan  informasi  yang  diberikan  hanya  sebatas  formalitas  semata.  Sebab,  wawancara  yang dilakukan  peneliti  kepada  ketua  BPD  dan  perangkat  desa  menggambarkan  regulasi  musyawarah laporan pertanggungjawaban (LKPJ, LPPD, dan ILPPD) terindikasi tidak sesuai, dalam pelaksanaannya laporan pertanggungjawaban dibahas bersama anggota BPD terkadang terlambat dalam jangka waktu satu  sampai  dua  bulan.  Sementara  laporan  pertanggungjawaban  diserahkan  ke  kecamatan  dan kabuaten/kota setelah dibahas dan disetujui bersama anggota BPD. Adanya keterlambatan pemberian
Wahana Riset Akuntansi, Vol. 12, No.1, pp. 33-48, 2024
informasi  oleh  pemerintah  desa  untuk  dibahas  bersama  perwakilan  masyarakat  desa  semestinya berdampak pada penerimaan APBDes. Namun, setiap tahunnya Desa Manggung menerima APBDes. Tahun  2023  Desa  Manggung  menerima  APBDes  sebesar  Rp  710.479.000.  APBDes  tahun  2023 dialokasikan  untuk  bidang  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  bidang  pelaksanaan  pembangunan desa,  bidang  pembinaan  kemasyarakatan,  bidang  pemberdayaan  masyarakat,  dan  bidang penanggulangan  bencana,  darurat  dan  mendesak  desa.  Namun  publikasi  APBDes  melalui  spanduk dimasing-masing  dusun  tidak  sampai  kepada  kelompok  masyarakat  murni,  sebagian  kelompok masyarakat  anggota  musrenbang,  dan  sebagian  masyarakat  anggota  swadaya.  Sebab  masyarakat kurang  memerhatikan  informasi  yang  ada,  koordinasi  antara  masyarakat  desa  dan  perwakilan masyarakat desa juga tidak terjalin. Padahal perwakilan masyarakat adalah  wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dengan hasil yang diserahkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang  bukan  anggota  perwakilan  masyarakat  hanya  memerhatikan  kinerja  perangkat  desa  yang menurunkan  rasa  kepercayaan  terhadap  pemerintah  desa  sebab  tidak  terlihat  adanya  perubahan dilingkungan desa. Selain itu, pengakuan dari informan dalam FGD menyebutkan tidak adanya dana atau  bantuan  untuk  pemberdayaan  pemuda  di  Desa  Manggung.  Sementara  dalam  APBDes  2023 terdapat anggaran untuk bidang pembinaan kemasyarakatan sub bidang kepemudaan dan olahraga senilai Rp 29.347.000,00. Informan menyebutkan bahwa:
“Yaa ngobrol sama pemuda ! Kalau ada yang bisa dibagi dari desa untuk pemuda, ya kasihlah. Biar aktif lagi pemuda di sini.” (Informan 20F). “Tidak  ada dek. Biasa aja. Walaupun dana tidak ada. Mau gimana lagi.” (Informan 15RP). Hasil dan temuan pada tahapan informasi menggambarkan informasi yang semestinya diperoleh oleh masyarakat namun hanya dipublikasikan pada perwakilan masyarakat saja. Selain itu pemberian informasi  kepada  kelompok  masyarakat  yang  pro  terhadap  Pemerintah  Desa  menjadikan  informasi yang diberikan sekedar formalitas semata.
Tahapan  Diskus i:  Musyawarah  sebagai  bentuk  tahapan  diskusi  telah  dilakukan  di  Desa Manggung,  salah  satunya  adalah  musrenbang.  Musrenbang  adalah  diskusi  secara  formal  antara Pemerintah  Desa  bersama  perwakilan  masyarakat  desa  yaitu  anggota  BPD,  anggota  swadaya,  dan masyarakat  murni  yang  menjadi  anggota  musrenbang  didalam  ruangan  musyawarah  desa.  Namun informan  masyarakat  desa  yang  mengikuti  musrenbang  menyebutkan  bahwa  musrenbang  hanya sebagai  formalitas  semata,  sebab  beberapa  program  yang  direncanakan  dalam  musrenbang  sering tidak dijalankan diperiode berjalan. Informan mengungkapkan bahwa:
“Tiap tahun kitakan adakan musrenbang, tapi kenyataannya. Kenyataannya ni dek. Yang kita ajukan  itu  nggak  pernah  masuk.  Tapi    yang  lain-lain,  misalnya  kita  mau  buat  ini  ketika musrenbang,  pas  hari  H  nya  nggak  pernah dilakukan,  nan dilakukan  kegiatan  yang  lain.  Jadi musrenbang itu hanya asal formalitas.” (Informan 7A). “Pas  pengajuan  dana  ada (pernah  diskusi  dengan  aparatur  desa) .  Misalnya  programnya  ini diajukan sekian. Turunnya berapa kita nggak tau. Biasanya yang didiskusikan nggak itu yang dibuat. Dilakukan kegiatan yang lain. Nggak sesuai lah sama hasil rapat.” (Informan 1ED). Program yang diajukan disetujui bersama masyarakat desa yang mewakili musrenbang, namun pada  pelaksanaannya  program  berbeda  dengan  yang  disetujui  diawal.  Artinya  perubahan  program tidak  melibatkan  kembali  keseluruhan  masyarakat  yang  mengikuti  musrenbang,  melainkan  hanya perwakilan  masyarakat  tertentu  yang  diindikasi  pro  terhadap  Pemerintah  Desa.  Sebab  informan anggota BPD menyebutkan adanya perubahan dari hasil musyawarah diawal, akan di musyawarahkan ulang  sampai  mendaptkan  hasil  ksepakatan.  Sementara  menurut  informan  penelitian  yang diikutsertakan  dalam  musrenbang  menyebutkan  musyawarah  tersebut  mengikutsertakan  kepala masing-masing kelompok perwakilan masyarakat desa saja (Informan 5E, Informan 16Z, Informan 21V, Informan 30R).
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  informasi  yang  bertolakbelakang  yang  menunjukkan  adanya kelompok  pro  dan  kontra  di  Desa  Manggung.  Sementara  anggota  BPD  lainnya  menjelaskan  bahwa
diskusi yang dilakukan hanya sekedar formalitas  semata. Pembahasan tidak terfokus pada hal yang seharusnya didiskusikan, sehingga hasil diskusi juga tidak jelas yang berakhir pada kesepakatan hasil diskusi  dilakukan  oleh  ketua  perwakilan  seperti  penjelasan  informan  sebelumnya.  Informan  1ED menjelaskan bahwa:
“..... Ada pun di undang. Yang di undang beda yang di bahas. Lah, setelah itu Adzan Azhar. Lah selesai se. Ndak jaleh.” (Informan 1ED).
Diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  indonesia “ Adapun  diundang.  Yang  diundang  berbeda  yang dibahas. Trus setelah itu adzan Azhar. Selanjutnya udah selesai aja. Tidak jelas.” (Informan 1ED). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hasil dan temuan peneliti pada tahapan diskusi adalah intensitas diskusi antara perwakilan masyarakat desa dengan Pemerintah Desa tinggi. Namun, kualitas diskusi dirasa rendah. Beberapa finalisasi hasil musyawarah hanya diwakili oleh masyarakat tertentu yang berakhir pada program disesuaikan dengan keinginan Pemerintah Desa dan Perwakilan Masyarakat  yang  pro  terhadap  Pemerintah  Desa.  Implementasi  yang  didiskusikan  pada  beberapa program menjadi tidak sesuai seperti yang dijelaskan pada tahapan informasi.
Tahapan  Memberikan  Konsekuensi: BPD  adalah  perwakilan  masyarakat  desa  dalam menyampaikan  aspirasi  masyarakat  desa.  Saat  wawancara,  salah  satu  informan  anggota  BPD menyebutkan bahwa aspirasi masyarakat desa telah ditampung dan disampaikan kepada Pemerintah Desa.  Informan  dari  BPD  juga  menyampaikan  bahwa  semisal  aspirasi  tidak  didengarkan  atau  tidak direspon oleh Kepala Desa, BPD melayangkan surat peringatan yang nantinya menjadi bukti adanya pengawasan terhadap Kepala Desa. Sebab, fungsi BPD hanya melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa bukan memeriksa kesalahan Kepala Desa. Informan menjelaskan bahwa:
“Kalau kritikan paling dari masyarakat. Soal bantuan banyaknya. Si itu dapat saya tidak. Ya udah disampaikan.” (Informan 2ZH).
“Tentu  ada,  bagi  masyarakat  juga.  Kelihatan  aja  sedikit  celah -celah  dia  langsung  itu (Menyampaikan ke BPD).” (Informan 3RH).
“ ..... Kita kasih surat ke dia (Kepala Desa). Kalau dia tidak mau nanggapi itu terserah dia. Sekali, dua kali, tiga kali, udah. Kita punya bukti nya udah menyuruh dia kerja. ” (Informan 3RH).
“ ..... Kalau kita di desa kan cuma kita liat laporan, kita enggak terlalu masuk ke dalam berapa biaya. Cuma kalau ada kesalahan, Inspektorat yang berhak. Nah, kita Cuma minta laporan aja gitu kan. Nanya ini ke mana? Ini ke mana? Setelah di isi ya udah, kalo kita kan gampang dilihat. Nanti kalau itu, apa? Kalau ada kejadian- kejadian kan di Inspektorat yang periksa itu.” (Informan 3RH).
Bagi  masyarakat,  peran  BPD  tidak  seperti  penjelasan  BPD.  Saat  FGD  berlangsung,  Informan masyarakat murni menyampaikan  bahwa BPD melaksanakan tugasnya jika sudah ada gertakan dari masyarakat. Informan menjelaskan bahwa:
“BPD nan sontiang nah urang tu. Masih keluarga pak tu urang BPD. Urang inyo-inyo di diam se nyo. Kalo lah di gertak, tu baru. Kan acok ka kadai tu. Mode tu sadonyo.” (Informan 26G). Diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  indonesia “BPD  yang  sok  pintar  orangnya.  Masih  keluarga bapak tu, orang BPD. Orang mereka di diamkan saja. Kalau udah di gertak, baru. Itukan sering ke kedai. Seperti itu semuanya.” (Informan 26G). “ .... . Kalo ka BPD ancak wak anok lai samo e nyo.” (Infroman 10DH). Diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia “..... Kalau kepada BPD bagus saya diam lagi. Sama aja.” (Infroman 10DH).
Peran  BPD  yang  dianggap  lambat  oleh  masyarakat  murni  menjadikan  sebagian  masyarakat hanya memberikan konsekuensi dalam bentuk mengawasi jalannya pemerintahan desa yang berakhir mendiamkan  hasil  pengawasan  yang  ada.  Artinya,  meski  hasil  pengawasan  terdapat  hal-hal  yang dianggap  janggal  oleh  masyarakat  desa,  hasil  tersebut  tidak  disuarakan/disampaikan  kepada  BPD, melainkan didiamkan hingga masyarakat menemukan kejanggalan yang berlebihan disertai bukti yang kuat  untuk  menghindari  pencemaran  nama  baik.  Selain  itu,  faktor  kekeluargaan    dan  faktor kepercayaan  terhadap  Pemerintah  Desa  dan  perwakilan  masyarakat  desa  menjadi  penyebab masyarakat  menahan  diri.  Masyarakat  beranggapan  Pemerintah  Desa  dan  perwakilan  masyarakat
Wahana Riset Akuntansi, Vol. 12, No.1, pp. 33-48, 2024
berkerjasama  menyembunyikan  kedok  masing-masing.  Bahkan  Inspektorat  selaku  badan  yang mengawasi Pemerintah Desa juga ikutserta dicurigai masyarakat desa.
Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian konsekuensi oleh masyarakat desa  tergolong  rendah.  Beberapa  faktor  penyebabnya  adalah  masyarakat  yang  tidak  percaya  akan perwakilan masyarakat dan badan pemeriksa sebab dianggap saling bekerjasama. Sistem kekeluargaan yang masih kental mendorong pemberian konsekuensi. Selain itu masyarakat juga tidak memahami mekanisme  dan  layanan  pengaduan  masyarakat  atas  kejanggalan  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa ataupun perwakilan masyarakat desa.
Rentetan  subbab  hasil  penelitian  menggambarkan  penciptaan  akuntabilitas  oleh  Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat menghasilkan gambaran sebagai berikut:
Gambar 3. Tahapan Pengawasan Masyarakat Desa Manggung Sumber: Olahan dari temuan

## Pembahasan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  masyarakat  Desa  Manggung melakukan pengawasan terhadap program dana desa sebab sebelumnya telah terjadi kasus korupsi di Desa  Manggung.  Dengan  menggunakan accountability  cube diharapkan  dapat  menggambarkan pengawasan yang dilakukan masyarakat setelah adanya kasus korupsi di Desa Manggung. Sehingga menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat dan instansi terkait. Berikut pembahasannya.

## Kemunculan Blok Pro dan Kontra
Perolehan informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat desa berbeda-beda. Perwakilan masyarakat  memperoleh  informasi  yang  lebih  memadai  dibandingkan  masyarakat  murni  atau masyarakat  secara  umum.  Hal  ini  menjadi  wajar  sebab  masyarakat  telah  menunjuk  perwakilannya untuk terlibat lebih banyak dengan Pemerintah Desa. Namun, perbedaan perolehan informasi antara sesama  perwakilan  masyarakat  menunjukkan  ketidakwajaran  serta  menghasilkan  alur  cerita  yang berbeda. Penyebabnya adalah kurangnya kepercayaan kepada Pemerintah Desa yang memunculkan blok pro dan kontra di kalangan perwakilan masyarakat.
Munculnya  blok  pro  dan  kontra  terhadap  Pemerintah  Desa  diawali  dari  program  kerja  yang dimusyawarahkan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan. Artinya terdapat perubahan program yang akan diselenggarakan namun tidak semua perwakilan  masyarakat mengetahui  hal tersebut. Diskusi yang  dimaksudkan  adalah  musyawarah  desa  yakni  musrenbang  dan  diskusi  formal  lainnya.
Musrenbang  adalah  musyarawah  yang  membahas  rencana  pembangunan  desa  dan  sebagainya. Biasanya dilaksanakan diawal periode pemerintahan untuk rencana jangka panjang dan setiap sekali setahun  untuk  realisasi  jangka  pendek.  Menurut  penjelasan  Informan  5E  yang  menyebutkan  jika terdapat  perubahan  akan  dirapatkan.  Namun,  beberapa  perwakilan  masyarakat  menyebut  hasil musyawarah  berbeda  dengan  yang  dimusyawarahakan.  Artinya,  hanya  beberapa  perwakilan masyarakat  yang  diikutsertakan  dalam  musyawarah  lanjutan  untuk  finalisasi  hasil  musyawarah. Informan menyampaikan bahwa:
“Tiap  tahun  kitakan  adakan  musrenbang,  tapi  kenyataannya.  Kenyataannya  ni  dek.  Yang  kita ajukan  itu  nggak  pernah  masuk,  tapi  yang  lain-lain.  Misalnya  kita  mau  buat  ini  ketika musrenbang,  pas  hari  H  nya  nggak  pernah  dilakukan,  nan  dilakukan  kegiatan  yang  lain.  Jadi musrenbang itu hanya asal formalitas.” (Informan 7A).
Berdasarkan  temuan  informan  1ED  dan  informan  17HS  mengungkapkan  adanya  kecurangan yang dilakukan oleh forum diskusi tersebut. Adanya kriteria keikutsertaan anggota dalam musyawarah (pro Pemerintah Desa) menjadikan musyawarah sebagai formalitas semata, sebab beberapa program kerja yang harusnya dijalankan diperiode berjalan tidak dijalankan. Jonathan dalam penelitiannya juga menyebutkan  suara-suara  lokal  yang  menentang  otoritas  yang  tidakbertanggungjawab  cenderung diabaikan atau dipadamkan (Fox, 2015) . Salah satunya, perwakilan masyarakat yang dianggap kontra terhadap Pemerintah Desa tidak diikutkan dalam finasalisasi diskusi atau musyawarah sebagai salah satu bentuk pengabaian atau pemadaman suara. Masyarakat yang mewakili penerimaan informasi, memusyawarahkan  informasi  yang  diterima  dan  menyetujui  setiap  perencanaan  adalah  perwakilan masyarakat desa yang pro terhadap Pemerintah Desa. Proses diskusi perwakilan masyarakat ataupun lembaga  kemasyarakatan  yang  memihak  menjadikan  informasi  hanya  dinikmati  oleh  kelompok masyarakat tertentu. Sehingga diskusi dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tertentu juga.  Faktor hubungan darah Pemerintah Desa dengan masyarakat desa juga menjadi salah dua munculnya blok pro dan kontra ini. Masyarakat desa yang diberdayakan mayoritas memiliki hubungan kekeluargaan dengan  Aparatur  Desa.  Hal  ini  diakui  oleh  Informan  13L  yang  awalnya  aktif  mengikuti  kegiatan pemberdayaan  perempuan  yakni  Kelompok  Wanita  Tani  namun  kemudian  tidak  aktif  sebab  yang terlibat hanya orang-orang tertentu.
Kemunculan blok pro dan kontra menjadikan informasi dana desa dan program dana desa yang semestinya diketahui masyarakat secara umum menjadi tidak terpublikasikan dengan baik. Jika menilai tahapan  informasi  baik  dari  blok  pro  dan  kontra,  informasi  hendaknya  memenuhi  tiga  syarat  yaitu timely, reliabel, dan sufficient (Bovens, 2007) . Timely :  Informan  3RH  selaku  perwakilan  masyarakat  menyebut  adanya  kerterlambatan pemberian  informasi.  Sementara  masyarakat  yang  dianggap  kontra  tidak  menerima  beberapa informasi  baik  melalui  Pemerintah  Desa  ataupun  perwakilan  masyarakat  desa.  Namun,  Pemerintah Desa  Manggung  memberikan  informasi  tepat  waktu  kepada  Pemerintah  Kota  melalui  Kecamatan, dibuktikan  dengan  setiap  tahunnya  Desa  Manggung  menerima  Dana  Desa.  Artinya,  penyampaian informasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Kota tepat waktu, namun kepada masyarakat terdapat keterlambatan. Dapat disimpulkan syarat tepat waktu pemberian informasi kepada masyarakat tidak tercapai.
Reliabel: Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Manggung telah menggunakan aplikasi Siskeudes. Sehingga perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 . Informan yang dihubungi melalui WhatsApp menjelaskan bahwa:
“Posting  APBDes,  syarat  lampiran  untuk  Perdes  dan  Perkades  APBDes  kan  dari  Siskeudes. Realisasi juga langsung diinput dan diprintkan dari Siskeudes.” (Informan tambahan R).
Secara input informasi dapat dikatakan reliable melalui  penggunaan aplikasi Siskeudes dalam memproses  informasi.  Namun,  informasi  yang  diinput  oleh  Pemerintah  Desa  adalah  hasil  diskusi antara  Pemerintah  Desa  dan  perwakilan  masyarakat  desa  yang  pro  Pemerintah  Desa.  Finalisasi informasi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Desa  menjadi  tidak  reliable  akibat  perbedaan  hasil musrenbang awal dengan program yang dijalankan.
Sufficient :  Informasi  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Desa  hendaknya  memenuhi  ketentuan yang disyaratkan. UU nomor 6 tahun 2014 pasal 82 ayat 4 mengatur informasi yang wajib diberikan kepada  masyarakat  yaitu  perencanaan  dan  pelaksanaan  RPJMDes,  RKPDes,  dan  APBDes.  Dalam pelaksanaanya, Pemerintah Desa Manggung membuatkan spanduk di setiap dusun, salah satunya di depan Kantor Desa (Dusun II) dalam rangka publikasi APBDes dan mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah  RPJMDes  dan  RKPDes.  Namun,  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  dan  informasi  RPJMDes  dan  RKPDes  tidak  dipublikasikan  melalui  layanan  informasi,  hanya disampaikan kepada perwakilan masyarakat (BPD). Sedangkan aturan menyebut laporan realisasi dan laporan  pertanggungjawaban  APBDes  setiap  akhir  tahun  diinformasikan  kepada  masyarakat  secara tertulis dan melalui media informasi yang dapat diakses oleh umum (Permendagri no 113 tahun 2014 pasal  40) .  Jika  ditelusuri  masyarakat  sebenarnya  telah  menerima  informasi  melalui  perwakilan masyarakat  yakni  BPD.  Namun,  BPD  yang  menerima  informasi  tidak  mendistribusikan  kepada masyarakat.  Sebagai  perwakilan  masyarakat  hendaknya  BPD  lebih  dekat  kepada  masyarakat  dan menjadi  pendengar  serta  penyampai  informasi  antara  masyarakat  dan  Pemerintah  Desa.  Artinya informasi  yang  diterima  masyarakat  belum  mencukupi,  sebab  informasi  yang  harusnya  diperoleh masyarakat tidak diterima secara umum.
Dalam  menciptakan  akuntabilitas  dana  desa,  masyarakat  berhak  meminta  dan  mendapatkan informasi  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes  dan  informasi  RPJMDes  dan RKPDes serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayan masyarakat desa sesuai dengan UU Nomor 6  Tahun  2014  Pasal  68  Huruf  (a) ,  namun  hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  masyarakat  hanya mengawasi  Pemerintahan  Desa  sembari  mengumpulkan  informasi  jika  terdapat  kejanggalan. Pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk akuntabilitas sosial.  Akuntabilitas sosial mencoba    untuk    meningkatkan    kinerja  kelembagaan    dengan    memperkuat    keterlibatan    warga negara  dan respon  publik  dari  negara  dan  perusahaan (Fox, 2015) .
Selain  informasi  yang  belum  memenuhi  syarat,  kemunculan  blok  pro  dan  kontra  juga menghasilkan  proses  diskusi  yang  intensif  namun  tidak  optimal.  Diskusi  yang  baik  dapat  dinilai berdasarkan  intensitas  dan  tanggapan  forum  dan  aktor  saat  melakukan  diskusi.  Semakin  tinggi intensitas  diskusi,  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  terhadap  informasi  yang  tersedia  dinilai terpenuhi bagi forum dan aktor juga memberikan kesempatan menjelaskan tindakannya (Brandsma & Schillemans, 2013) . Sementara intensitas diskusi di Desa Manggung dengan masyarakat selain yang diikutsertakan dalam forum formal tidak mengisyaratkan adanya diskusi. Namun diskusi secara formal melalui musrenbang dan musyarawarah lainnya intensif dilakukan meski finalisasi musyawarah hanya mengikutsertakan  perwakilan  pro  Pemerintah  Desa.  Belum  optimalnya  penyampaian  informasi menjadikan diskusi intensif namun tidak berkualitas atau hasil tidak optimal sebab hasil disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu, artinya tanggapan forum dan aktor saat melakukan diskusi tidak terbentuk.
Terbentuknya upaya dari Pemerintah desa dalam pemaksimalan penyampaian informasi melalui website  dan  peran  aktif  perwakilan  masyarakat  (BPD)  secara  berkesinambungan  menjadi  awal keterbukaan informasi bagi masyarakat umum. Adanya pemberdayaan dan peningkatan pemahaman masyarakat  menjadi  penunjang  terbentuknya  publikasi  informasi  yang  optimal.  Pemahaman masyarakat sebagai perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk secara demokratis hendaknya bersikap selayaknya  perwakilan  masyarakat  yang  membantu,  mendengar  dan  menyampaikan  aspirasi  untuk kesejahteraan masyarakat secara umum dan menghindari terjadinya kolusi.

## Aroma Nepotisme
Pemberian  konsekuensi  dari  forum  kepada  aktor  adalah  salah  satu  tahapan  terciptanya akuntabilitas. Adanya konsekuensi baik positif ataupun negatif adalah bukti adanya pengawasan dari forum. Di Desa Manggung sendiri, pengawasan dilakukan oleh masyarakat namun hasil pengawasan tidak  melahirkan  konsekuensi  baik  positif  ataupun  negatif.  Konsekuensi  yang  diberikan  masyarakat
terhadap  pemerintah  desa  hanya  dalam  bentuk  pengawasan  yang  berakhir  pada  hasil  pengawasan yang tidak disuarakan oleh masyarakat.
Tidak  adanya  pemberian  konsekuensi  oleh  masyarakat  secara  umum  terbentuk  akibat kurangnya  kepercayaan  dan  sistem  kekeluargaan  yang  terbentuk  menimbulkan  rasa  segan.  Jika ditelusuri kurangnya kepercayaan kepada perwakilan masyarakat desa menjadikan masyarakat tidak menyampaikan  hasil  pengawasan  yang  ditemukan,  sebab  adanya  indikasi  kerjasama  perwakilan masyarakat dengan Pemerintah Desa, sementara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Inspektorat. Jika  ditilik  lebih  jauh,  maka  hasil  pengawasan  berkemungkinan  belum  terlalu  fatal  menurut masyarakat, sehingga masyarakat tetap diam. Jika tidak, masyarakat mungkin akan melakukan demo dan mem-viral kasus tersebut. Selain itu, adanya sistem kekeluargaan di Desa Manggung menjadikan pemberdayaan  masyarakat  berfokus  pada  keluarga  Aparatur  Desa  sehingga  konsekuensi  tidak terbentuk. Rasa segan dari masyarakat disebabkan Kepala Desa terpilih merupakan masyarakat asli Desa  Manggung,  baik  keluarga  Kepala  Desa  ataupun  keluarga  istri  Kepala  Desa  sehingga  mayoritas masyarakat  mengenal,  akrab  dan  menjadikan  keluarga  Kepala  Desa  sebagai  orang  yang  disegani. Sementara  perwakilan  masyarakat  memberikan  konsekuensi  dalam  bentuk  peringatan  secara  lisan dan dilanjutkan dengan melayangkan surat peringatan sesuai dengan tupoksinya sebagai BPD. Namun, dalam penjelasan informan perwakilan masyarakat tidak menyebutkan telah memberikan konsekuensi berupa peringatan secara lisan ataupun surat peringatan.
Jika dinilai, konsekuensi yang diberikan hendaknya didasarkan pada unsur independensi forum, kejelasan standar, dan proporsionalitas  dari  sanksi  sebagai kriteria penilaian (Bovens, 2007). Sanksi yang  diberikan  dapat  secara  formal  ataupun  informal  dengan  sifat  negatif  ataupun  positif  namun sanksi  biasanya  bersifat  negatif (Behn,  2001) .  Sanksi  secara  formal  biasanya  berupa  bonus, penghargaan,  tindakan  koreksi,  ataupun  pemberhentian,  sedangkan  sanksi  informal  berupa  pujian, kritikan di muka umum serta perayaan untuk menghargai pencapaian (Aprilia & Shauki, 2020) . Independensi  Forum :  dalam  subbab  sebelumnya,  permasalahan  diskusi  terdapat  pada kelompok  masyarakat  yang  diikutsertakan  adalah  perwakilan  masyarakat  yang  pro  terhadap Pemerintah Desa. Adanya rasa segan bagi sebagian masyaraka yang disebabkan sistem kekeluargaan sehingga  mempengaruhi  pemberian  konsekuensi.  Independensi  forum  terhadap  aktor  (Pemerintah Desa) dapat menimbulkan bias penilaian oleh masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.
Kejelasan Standar: peneliti menjelaskan bahwa masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayan masyarakat desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2) . Standar yang digunakan adalah  pembangunan  fisik  dan  kesesuaian  antara  hal-hal  yang  didiskusikan  di  musrenbang  dengan realisasi yang dilakukan Pemerintah Desa, informasi mellaui media sosial desa serta spanduk APBDes disetiap dusun. Hal ini dikarenakan perwakilan masyarakat menerima informasi dari Pemerintah Desa namun  perwakilan  masyarakat  kerap  tidak  menyampaikan  kepada  masyarakat  secara  umum.  Dari analisis di atas, dapat disimpulkan pengawasan masyarakat hanya dengan mengumpulkan informasi serta  membandingkan  hasil  musyawarah  dengan  realisasi  kegiatan  dan  kesesuaian  biaya  dengan spanduk yang dipasang Pemerintah Desa. Artinya tidak terdapat kejelasan strandar sebab informasi yang dijadikan sebagai patokan tidak sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 27 Huruf (d) . Proporsionalitas: UU  yang  memberikan  hak  kepada  masyarakat  untuk  mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa  dan  sebagainya  tidak memberikan  pengaruh  yang  signifikan.  Sebab  efek  pengawasan  masyarakat  memiliki  efek pengendalaian  yang  rendah  terhadap  pihak  yang  diawasi  pertangungjawabannya (Lindberg,  2009) . Pada praktiknya, hak suara dari masyarakat kerap diabaikan oleh penguasa (Aprilia & Shauki, 2020) . Meski  demikian,  masyarakat  dapat  memberikan  sanksi  informal  terhadap  pemerintah  desa  melalui pengaduan dan ekspos masalah kepada khalayak. Pemahaman alur pengaduan akan hasil pengawasan yang  dilakukan  masyarakat  hendaknya  disosialisasikan  kepada  masyarakat.  Sebab,  website  LAPOR sebagai  layanan  pengaduan  bagi  masyarakat  belum  diperkenalkan  kepada  masyarakat.  Hasil wawancara dan FGD menilai 90 persen informan tidak mengetahui adanya website pengaduan.
Wahana Riset Akuntansi, Vol. 12, No.1, pp. 33-48, 2024
Pemberian  konsekuensi  masih  oleh  masyarakat  tergolong  rendah.  Kurangnya  kepercayaan kepada pemerintah dan perwakilan masyarakat, pemahaman alur pengaduan yang belum jelas bagi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah dengan sistem kekeluargaan sehingga kritikan tidak dapat disampaikan ke pihak yang bersangkutan menjadi penyebab belum optimalnya tahapan konsekuensi. Perlu  edukasi  sehingga  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  serta  keterbukaan  dari  Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menggunakan model “ The Accountability Cube ” menunjukkan  tiap  proses  pengawasan  yang  dilakukan  masyarakat  di  Desa  Manggung  berada  pada kuadran C yang berarti pengawasan belum optimal. Kuadran C menunjukkan informasi yang diterima terbatas, diskusi yang intensif namun tidak berkualitas atau hasil tidak optimal, serta konsekuensi yang diberikan rendah. Penelitian ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan, dimana penelitian ini hanya  menambahkan  beberapa  informan  dari  penelitian  terdahulu.  Informan  penelitian menggambarkan  adanya  pengakuan  pro  dan  kontra  yang  menyebabkan  sulit  dalam  menarik kesimpulan  hasil  wawancara.  Berdasarkan  keterbatasan  yang  ada,  peneliti  menyarankan  bagi penelitian selanjutnya untuk menambah informan sehingga pengakuan pro dan kontra dari informan dapat  dengan  mudah  menarik  kesimpulan  hasil  wawancara.  Selain  itu,  peneliti  hanya  melakukan wawancara  dan  FGD  dalam  memperoleh  data  sehingga  penelitian  selanjutnya  dapat  melakukan observasi dan dokumentasi atau jenis penelitian lainnya.

## Daftar Pustaka
Ameliya, T. M. 2022. ICW: Kasus korupsi 2021 terbanyak di sektor anggaran dana desa . antaranews.com website: https://www.antaranews.com/berita/2827093/ icw-kasus-korupsi- 2021-terbanyak-di-sektor-anggaran-dana-desa . (Accessed July 27, 2023)
Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 5 (1), 61 – 75. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i1.172 Behn, R. D. (2001). Rethinking Democratic Accountability . Brookings Institution Press. Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal , 13 (4), 447 – 468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Bovens, M. (2015). Public Accountability. A Framework for the Analysis and Assessment of Accountability Arrangements in the Public Domain (Vol. 1). https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0012
Brandsma, G. J., & Schillemans, T. (2013). The Accountability Cube: Measuring Accountability. Journal of Public Administration Research and Theory , 23 (4), 953 – 975. https://doi.org/10.1093/jopart/mus034
Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. (2015). Gauging the Effects of Social Accountability on Services, Governance, and Citizen Empowerment. Public Administration Review , 76 (2). https://doi.org/10.1111/puar.12399
Creswell, & Poth. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches . Sage. https://doi.org/10.1177/1524839915580941
Dixon, R., Ritchie, J., & Siwale, J. (2006). Microfinance: Accountability from the grassroots. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 19 (3). https://doi.org/10.1108/09513570610670352
Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 2 (3), 473. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598
Fox, J. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? World Development , 72 , 346 – 361. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011 Goetz, M. A., & Jenkins, R. (2001). Hybrid Forms of Accountability: Citizen Engagement in Institutions of Public Sector Oversight in India. Public Management Review , 3 (3), 363 – 384. https://doi.org/10.1080/14616670110051957
Hutomo, M. S. P. (2017). Studi Dampak Intensitas Pengawasan Stakeholder Pelaksanaan Silokdes pada Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan APB Desa di Desa. Kebijakan Dan Manajemen Publik ,
2 (2), 1 – 9. Kemendesa. (2022). 400 Triliun Dana Desa Digelontorkan Sejak 2015, Ini Hasilnya . Kemendesa.Go.Id. https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desa- . (Accessed March 3, 2023)
Lindberg, S. I. (2009). Accountability: The Core Concept and its Subtypes. Africa Power and Politics Programme Working Paper , 1 , 25.
Malena C, & McNeil, M. (2010). Demanding Good Governance: Lessons from Social Accountability Initiatives in Africa . Word Bank. https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/978-0-8213- 8380-3?download=true . https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8380-3
Maswardi. (2021). Kerugian Negara Kasus Penyertaan Modal BUMDes Manggung Pariaman Capai Rp125 Juta . Sumbar.Antaranews.Com. https://sumbar.antaranews.com/berita/471073/kerugian-negara-kasus-penyertaan-modal- bumdes-manggung-pariaman-capai-rp125-juta . (Accessed February 5, 2023) Menteri Dalam Negeri RI. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 40 Angka 1 . Menteri Dalam Negeri RI. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Menteri Keuangan RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa .
Mizrahi, S., & Minchuk, Y. (2019). Accountability and Performance Management: Citizens Willingness to Monitor Public Officials. Public Management Review , 21 (3), 334 – 353. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1473478
O’Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. Journal of Democracy , 9 (3), 112 – 126. https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051
Pemerintah RI. (1999a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye- lenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 Angka 7 . Pemerintah RI. (1999b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Pasal 1 Angka 2 . Pemerintah RI. (2014a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Pemerintah RI. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 .
Pemerintah RI. (2014c). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 27 Huruf (d) . Pemerintah RI. (2014d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Angka 1 Huruf (a) . Pemerintah RI. (2014e). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 82 Angka 1-5 . Permendes. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa . Bpkp.Go.Id. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem Keuangan Desa_2016_.pdf (Accessed July 27, 2023) Permendes PDTT RI. (2017). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 . Polit, & Hungler. (1999). Bursing Reasearch: Principles And Methods . Lippincott Williams & Wilkins. Rahaman, K. R., Dhar, T. K., & Hossain, S. M. (2014). Bangladesh Municipality Development Fund: A Success Story For Sustainable Urban Development. Management Research and Practice , 6 (1), 46 – 64.
Ridder, H. G., Miles, M. B., Michael Huberman, A., & Saldaña, J. (1992). Qualitative data analysis. A methods sourcebook. Zeitschrift Fur Personalforschung , 28 (4). https://doi.org/10.1177/239700221402800402
Seda, L., & Tilt, C. A. (2023). Disclosure Of Fraud Control Information In Annual Reports As A Means Of Discharging Public Accountability. Journal of Financial Crime , 30 (2), 464 – 493. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2019-0154
Serra, D. (2012). Combining Top-Down and Bottom-Up Accountability: Evidence From A Bribery Experiment. Journal of Law, Economics, and Organization , 28 (3), 569 – 587. https://doi.org/10.1093/jleo/ewr010
Sujarweni, V. W. (2015). Akuntasi Desa: Tata Kelola Keuangan Desa . Pustaka Baru.
Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 3 (1), 21 – 27. Turner, D. P. (2020). Sampling Methods in Research Design. Headache , 60 (1), 8 – 12.
https://doi.org/10.1111/head.13707 UNDP. (2013). Reflections On Social Accountability . United Nations Development Programme.