DOI: doi.org/10.21009/JRMSI.013.2.06

## PENGARUH LEVERAGE, INTENSITAS PERSEDIAAN, DEWAN KOMISARIS, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP MANAJEMEN PAJAK
Christanti Inviolita
Universitas Riau Email: christanti.inviolita0078@student.unri.ac.id

## Zirman
Universitas Riau Email: zirman_ak@yahoo.co.id

## Devi Safitri
Universitas Riau Email: devisafitri@lecturer.unri.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh leverage ,  intensitas  persediaan,  dewan komisaris,  dan  kepemilikan  institusional  terhadap  manajemen  pajak.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selain  sektor keuangan periode 2017 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebagai  teknik  pengambilan sampel  dan diperoleh sampel sebanyak 252.  Pengumpulan data dengan  dokumentasi  dari  laporan  keuangan  serta  laporan  tahunan.  Analisis  data  yang digunakan  yaitu  uji  asumsi  klasik,  analisis  deskriptif  dan  analisis  regresi  linier  berganda. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa leverage, intensitas  persediaan,  dan  kepemilikan institusional  berpengaruh  terhadap  manajemen  pajak,  sedangkan  dewan  komisaris  tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak
Kata  Kunci:  Leverage ,  Intensitas  Persediaan,  Dewan  Komisaris  dan  Kepemilikan Institusional, Manajemen Pajak.

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  penerimaan  negara  bersifat  fundamental  karena  sumbangsih  pajak  terhadap pembiayaan negara serta pembangunan nasional. Karena hal tersebut pemerintah mengupayakan berbagai  strategi  untuk  peningkatan  penerimaan  pajak.  Namun,  kenyataan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  target  yang  ditetapkan  belum  terealisasi  sebagaimana  yang  diharapkan. Tiada seorang pun menginginkan untuk mengurangi laba yang dimiliki dengan membayar pajak termasukkan  perusahaan,  karena  pada  dasarnya  manusia  akan  selalu  berusaha  untuk  bertindak efisien (Pohan, 2013:4).
Dari  pemaparan  di  atas,  perusahaan  sebagai  wajib  pajak  memerlukan  manajemen  pajak untuk  mengatur  dan  mengelola  sumber  daya  perusahaan  melalui  penerapan  fungsi  manajemen pajak  yaitu tax  planning dengan  memanfaatkan  celah  hukum  perpajakan  yang  dikelola  sebaik mungkin  sehingga  pembayaran  dapat  ditekan  dari  yang  semestinya  dibayar,  karena  manajemen pajak  adalah  segala  hal  yang  menyangkut  efisiensi  terhadap  pelaksanaan  hak  serta  kewajiban perpajakan kepada negara (Pohan, 2013:3). Secara sederhana tax planning adalah bagian dari tax management.
Fenomena  kegagalan  pengimplementasian  manajemen  pajak  terjadi  pada  PT  Bentoel Internasional  Investama  milik British  American  Tobacco .  Dengan  terungkapnya  hal  tersebut, diketahui bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar US$14 juta/tahun. Mengalihkan separuh pendapatan  mereka  keluar  dari  Indonesia  dengan  melakukan  pinjaman  intra  perusahaan  tahun 2013-2015  salah  satunya  dengan  perusahaan  Belanda  yang  saat  itu  memiliki  perjanjian  pajak yang isinya memuat pembebasan bunga utang melalui pembayaran kembali ke Inggris dalam hal royalty, ongkos serta layanan (www.nasional.kontan.co.id, 2019).
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  manajemen  pajak  diantaranya  utang  ( leverage ) sebagai  pendanaan  eksternal  perusahaan  digunakan  untuk  mendanai  kebutuhan  operasional perusahaan. Semakin tinggi utang berakibat pada beban bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi namun harus sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3 dan PMK-169/PMK.010/2015 akan mengurangi beban pajak perusahaan. Hati et al .  (2019),  Kurniawan  (2019)  menemukan  dalam  penelitiannya leverage memiliki  pengaruh signifikan  pada  manajemen  pajak.  Di  sisi  lain,  penelitian  ini  berlawanan  dengan  penelitian Wijayanti;  Muid  (2020),  Ayu  (2019),  dan  Wijaya;  Febrianti  (2017)  menemukan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan pada manajemen pajak.
Faktor  selanjutnya  adalah  intensitas  persediaan  yang  merupakan  gambaran  dari  jumlah persediaan  dalam  waktu  setahun  digunakan  oleh  perusahaan  untuk  dijual  Metode  penilaian persediaan  menurut  ED  PSAK  14  (Revisi  2008)  menggunakan  FIFO  dan Average  method yang juga  dimuat  dalam  Pasal  10  ayat  (6)  UU  No  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  dapat digunakan untuk  melakukan manajemen pajak dengan memilih  metode average sehingga beban pajak  dapat  ditekan  tetapi  laba  perusahaan  tetap  stabil.  Penelitian  Putri;  Lautania  (2016), Kurniawan (2019) membuktikan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen pajak.  Dilain  pihak,  penelitian  Wijayanti;  Muid  (2020),  Wijaya;  Febrianti  (2017)  dan  Imelia (2015) memperoleh hasil bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh manajemen pajak.
Faktor selanjutnya yaitu jumlah dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan juga bertindak  untuk  memberikan  nasihat  bagi  direksi  (Rahardjo,  2018:284).  Anggota  dewan komisaris  minimal  harus  terdiri  dari  2  orang  tertuang  pada  Peraturan  OJK  No  13  Tahun  2014 (ojk.go.id,  2014:1).  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dinilai  dari  salah  satu  aspek  perusahaan yaitu  dewan  komisaris  dengan  pertanggungjawaban  keterbukaan  informasi  perusahaan  kepada pemegang saham. Dewan komisaris memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terutama dewan komisaris dengan kepemilikan saham  mayoritas, keputusan tersebut  salah satunya terkait bagaimana  perusahaan  dapat  membayar  beban  pajak  secara  efektif  dan  efisien.  Penelitian  Darta (2019) dan Manurung; Krisnawati (2016) mendukung penelitian ini, tetapi tidak demikian dengan penelitian  Ningrum;  Hendrawati  (2018)  dan  W;  Ghozali  (2017)  menunjukan  dewan  komisaris memiliki pengaruh manajemen pajak.
Faktor  selanjutnya  kepemilikan  institusional  dimana  mempengaruhi  kebijakan  dalam perusahaan  dengan  saham  mayoritas  yang  dimiliki  termasuk  kebijakan  manajemen  pajak  guna mengefisienkan pembayaran pajak. Hasil pengujian pada penelitian ini memiliki hubungan linear dengan  penelitian  Ayu  (2019),  Kusufiyah et  al .  (2018),  dan  Kurniawan  (2019).  Tidak didukungnya hasil penelitian ini oleh penelitian Ningrum; Hendrawati (2018) dan Putri; Lautania (2016)

## Rumusan Masalah
Dapat  dilihat  dari  paparan  latar  belakang  masalah  diatas,  peneliti  merumuskan permasalahan  berikut  ini:  1).  Apakah leverage memiliki  pengaruh  pada  manajemen  pajak?  2). Apakah  intensitas  persediaan  memiliki  pengaruh  pada  manajemen  pajak?  3).  Apakah  dewan
komisaris  memiliki  pengaruh  pada  manajemen  pajak?  4).  Apakah  kepemilikan  institusional memiliki pengaruh pada manajemen pajak?

## Tujuan Penelitian
Untuk  mendapatkan  jawaban  atas  rumusan  masalah  di  atas,  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian berikut ini : 1). Untuk memeriksa leverage memiliki pengaruh pada manajemen pajak. 2). Untuk memeriksa intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen pajak. 3). Untuk memeriksa  dewan  komisaris  memiliki  pengaruh  pada  manajemen  pajak.  4).  Untuk  memeriksa kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada manajemen pajak.

## TELAAH PUSTAKA

## Agency Theory
Tahun 1976 Jensen dan Meckling mengungkap  teori agensi yang muncul saat pihak satu dengan  pihak  lain  saling  terikat  dalam  sebuah  kontrak.  Terdapat  perbedaan  kepentingan  antara principal dan agent yang  disebabkan  oleh  ketidakseimbangan  informasi.  Terkait  dengan  pajak terdapat konflik yang muncul antara fiskus selaku otoritas pajak yang menginginkan penerimaan pajak secara maksimum dengan pihak manajemen perusahaan selaku wajib pajak yang berusahan melakukan menekan beban pajak se efisien mungkin  (Suandy, 2011:1). Hal tersebut mendorong pihak manajemen melakukan manajemen pajak.

## Theory of Planned Behavior
Fishbein  dan  Ajzen  pada  tahun  1991  mencetuskan  teori  bernama Theory  of  Planned Behavior . (Lo, 2011:79) menjelaskan bahwa dalam teori perilaku yang direncanakan ditentukan oleh  tiga  faktor,  antara  lain  :  a)  Sikap  ( Attitude )  adalah  respon  positif  maupun  respon  negatif sebagai bentuk penilaian, b) Norma Subjektif ( Subjective Norm ) adalah sebuah pandangan akibat terpengaruh  oleh  pemikiran  orang  lain  untuk  bertindak,  dan  c)  Kontrol  Perilaku  ( Perceived Behavioral  Control )  adalah  sebuah  pandangan  yang  memudahkan  bahkan  menyulitkan  suatu perilaku  terkait  dengan  keyakinan  mengenai    dukungan  dan  sumber  daya  maupun  hambatan. Teori  ini  mencakup  segala  perilaku  termasuk  dalam  bidang  perpajakan,  sehingga  manajemen pajak memerlukan perencanaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor diatas sebagai pendukung.

## Manajemen Pajak
Manajemen pajak adalah suatu tindakan menyangkut efisiensi terhadap pelaksanaan hak serta  kewajiban  perpajakan  kepada  negara  dengan  memperhatikan  fungsi-fungsi  manajemen (Pohan,  2013:5).  Definisi  dari  manajemen  pajak  menurut  para  ahli  maupun  praktisi  beraneka ragam,  meskipun  demikian  tetap  memperhatikan  legalitas  dari  manajemen  pajak  sesuai  dengan instrumen  yang  dipakai.  Manajemen  pajak  sebagai  variabel  dependen  menggunakan  proksi  tarif pajak  efektif  agar  dapat  menelaah  bagaimana  perusahaan  mengatur  strategi  pembayaran  pajak. Menurut Hanlon & Heitzman (2010) ETR menggunakan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dampak dari beban pajak  terhadap laba akuntansi yang dapat diamati pada catatan atas laporan keuangan. Melalui proksi ini dapat dilihat dampak dari insentif pajak terhadap perubahan ETR, sehingga dapat melakukan manajemen pajak se  efektif  mungkin  untuk  menekan  beban  pajak  perusahaan  dengan  tetap  mengikuti  ketentuan perpajakan. Proksi manajemen pajak sebagai berikut :
𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑬𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒇 = 𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍𝒂𝒏
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌
(Sumber : Hanlon & Heitzman , 2010)

## Leverage
Utang  adalah  sumber  pendanaan  dari  luar  perusahaan  yang  merupakan  istilah  lain  dari kewajiban  kepada  pihak  lain  yang  belum  terpenuhi  dan  harus  dilunasi.  Menurut  (Kasmir,  2019) rasio  pengukuran  untuk  mengetahui  sejauh  mana  aktiva  perusahaan  didukung  oleh  utang  serta bagaimana  cara  perusahaan  melunasi  seluruh  kewajiban  dinamakan leverage  ratio .  Variabel leverage yang  diteliti  pada  penelitian  ini  menggunakan  proksi Debt  to  Assets  Ratio yang mengukur sejauh mana pengaruh utang terhadap pembiayaan aktiva perusahaan.  Semakin tinggi nilai  DAR  menunjukkan  tingginya  beban  bunga  yang  berdampak  mengurangi  laba  perusahaan, beban ini dapat dikurangi namun harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-169/PMK.010/2015  yang  mengatur  besarnya  perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk perpajakan paling tinggi sebesar (4:1). Proksi leverage sebagai berikut :
http://doi.org/10.21009/JRMSI

## 𝑫𝑨𝑹 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐔𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
(Sumber : Kasmir, 2019)

## Intensitas Persediaan
Pengunaan  aktiva  berupa  bahan  baku  yang  juga  digunakan  memproduksi  barang  dalam kegiatan  usaha  untuk  tujuan  penjualan  maupun  pemberian  jasa  perusahaan  disebut  persediaan menurut  PSAK  No  14  (IAI,  2017).  Metode  penilaian  persediaan  menurut  ED  PSAK  14  (Revisi 2008) menggunakan FIFO dan Average method yang juga dimuat dalam Pasal 10 ayat (6) UU No 36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  dapat  digunakan  untuk  melakukan  manajemen  pajak dengan memilih metode average sehingga beban pajak dapat ditekan tetapi laba perusahaan tetap stabil. Proksi intensitas persediaan sebagai berikut :

## 𝑰𝑵𝑻𝑷𝑬𝑹𝑺 = 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
(Sumber : Kurniawan, 2019)

## Dewan Komisaris
Dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan juga bertindak untuk memberikan nasihat bagi direksi (Rahardjo, 2018:284). Anggota dewan komisaris minimal harus terdiri dari 2 orang tertuang pada Peraturan OJK No 13 Tahun 2014 (ojk.go.id, 2014:1). Tata kelola perusahaan yang  baik  dinilai  dari  salah  satu  aspek  perusahaan  yaitu  dewan  komisaris  dengan pertanggungjawaban  keterbukaan  informasi  perusahaan  kepada  pemegang  saham.  Dewan komisaris memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terutama dewan komisaris dengan kepemilikan  saham  mayoritas,  keputusan  tersebut  salah  satunya  terkait  bagaimana  perusahaan dapat membayar beban pajak secara efektif dan efisien. Proksi dewan komisaris sebagai berikut :

## 𝑪𝑶𝑴𝑺𝑰𝒁𝑬 =   ∑ 𝑺𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒂𝒏𝒈𝒈𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒘𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔
(Sumber : Ningrum dan Hendrawati, 2018)

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  adalah  sebuah  badan  hukum  yang  melalukan  investasi  serta memenuhi syarat untuk menjadi anggota termasuk diantaranya dana pensiun, reksadana, asuransi perusahaan serta bank dikarenakan mendatangkan volume luar biasa dari perdagangan hariannya (Setianto,  2016:1991). Investor institusional  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah investor
institusional  dengan  kepemilikan  saham  mayoritas.  Investor  institusional  merupakan  lembaga berbadan hukum yang memiliki divisi khusus atau ahli untuk memantau perkembangan investasi perusahaan  sehingga  potensi  terjadinya  kecurangan  pihak  manajemen  yang  bersifat menguntungkan diri sendiri dapat ditekan. Dengan demikian pihak manajemen sangat berhati-hati dalam  bertindak  karena  investor  institusional  mampu  melakukan  akses  informasi  perusahaan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Investor institusional dengan kepemilikan saham mayoritas  memiliki  wewenang  dalam  pengambilan  kebijakan  perusahaan  termasuk  kebijakan dalam melakukan manajemen pajak. Proksi kepemilikan institusional sebagai berikut :
𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 = ∑ 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊 ∑ 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
(Sumber : Kusufiyah et al , 2018)

## MODEL PENELITIAN
Dari paparan di atas, diperoleh model penelitian sebagai berikut :

## Gambar 1. Model Penelitian
Sumber : Data Olahan Peneliti (2021)

## Perumusan Hipotesis Penelitian
Bersumber pada paparan teori dan kerangka berfikir di atas, diperoleh hipotesis :
1. H 1 : Leverage memiliki pengaruh pada Manajemen Pajak
2. H 2 : Intensitas persediaan memiliki pengaruh pada Manajemen Pajak
3. H 3 : Dewan Komisaris memiliki pengaruh pada Manajemen Pajak
4. H 4 : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh Manajemen Pajak
Leverage (X 1 )
Intensitas Persediaan (X 2 ) Kepemilikan Institusional (X 4 )
Manajemen Pajak (Y)
Dewan Komisaris (X 3 )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Statistik Deskriptif
Tabel 1. Descriptive Statistic N Minimum Maximum Mean Std. Deviation ETR 252 .1163 .4100 .256068 .0544264 Leverage 252 .0665 .4387 .238957 .0596584 Intensitas Persediaan 252 .0052 .4066 .195096 .0673519 Comsize 252 2 9 5.28 1.757 Kepemilikan Institusional 252 .1276 .8171 .265682 .1002135 Valid N (listwise) 252
Sumber : Data dari output SPSS (2021)
Hasil Uji t Tabel 2. Uji t (Uji Hipotesis) Variabel Independen t hitung t tabel Sig Keterangan Leverage 9,640 1,9696 0,000 H a 1 Diterima Intensitas Persediaan 4,255 1,9696 0,000 H a 2 Diterima Dewan Komisaris -0,922 1,9696 0,357 H a 3 Ditolak Kepemilikan Institusional 5,999 1,9696 0,000 H a 4 Diterima Sumber : Data dari output SPSS (2021)

## Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Pajak
Tabel 2 menunjukkan t hitung (9,640) > t tabel (1,9696) dan nilai Sig (0,000) < 0,05 yang berarti  hipotesis  pertama  diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa leverage memiliki  pengaruh signifikan pada manajemen pajak. Sejalan dengan penelitian Hati et al . (2019), Kurniawan (2019) menemukan leverage memiliki pengaruh signifikan pada manajemen pajak. Semakin tinggi utang berakibat pada beban bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi namun harus sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat 3 berisi kewenangan Dirjen Pajak terkait penentuan besaran utang yang digunakan perusahaan terkait penghasilan kena pajak serta apabila ada hubungan istimewa antar wajib pajak dan PMK-169/PMK.010/2015 berisi besaran utang yang diperbolehkan untuk  dibebankan menurut  pajak.  Sehingga leverage menjadi sumber informasi bagi manajemen pajak dalam mengendalikan tingkat utang dalam perusahaan.

## Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak
Berdasarkan  penyajian  tabel  2  diketahui t  hitung (4,255)  > t tabel  (1,9696) dan  nilai  Sig (0,000)  <  0,05  yang  berarti  hipotesis  kedua  diterima  yang  menunjukkan  bahwa  intensitas persediaan  memiliki  pengaruh  pada  manajemen  pajak.  Penelitian  Putri;  Lautania  (2016), Kurniawan (2019) membuktikan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh pada manajemen
http://doi.org/10.21009/JRMSI
pajak.  Penilaian  persediaan  menurut  PSAK  14  (1994)  menggunakan  metode First  In  First  Out , Last  In First Out dan Weighted Average, berbeda dengan ED PSAK 14  (Revisi 2008) penilaian persediaan menggunakan First In First Out dan Average method yang juga dimuat  Pasal 10 ayat (6)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan.  Pemilihan  metode tersebut  memiliki  pengaruh  terhadap  tindakan  menekan  beban  pajak  yang  akan  dibayar perusahaan, terutama saat mengalami inflasi.
Persediaan  awal  ditambah  pembelian  setahun  kemudian  dikurang  persediaan  akhir digunakan  untuk  menghitung  harga  pokok  penjualan,  jumlah  persediaan  akhir  perusahaan merupakan  tolak  ukur  dari  intensitas  persediaan  yang  besarnya  dipengaruhi  oleh  pemilihan metode  persediaan.  Apabila  metode  penilaian  persediaan  digunakan  berbeda  maka  akan menimbulkan perbedaan penghitungan harga pokok penjualan yang berdampak pada penghasilan kena  pajak  perusahaan  juga  akan  mempengaruhi  tingkat  seberapa  besar  pajak  yang  dibayar perusahaan.  Sehingga  intensitas  persediaan  menjadi  sumber  informasi  bagi  manajemen  pajak dalam mengendalikan tingkat persediaan yang berkaitan dengan laba perusahaan.

## Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak
Pada tabel 2 terlihat bahwa t hitung (-0,922) < t tabel (1,9696) dan Sig (0,357) > 0,05 yang  berarti  hipotesis  ketiga  ditolak  yang  menunjukkan  bahwa  dewan  komisaris  tidak berpengaruh  terhadap  manajemen  pajak.  Berdasarkan  nilai  rata-rata  variabel  dewan  komisaris dari hasil statistik deskriptif pada penelitian ini diperoleh sebanyak 5 orang dengan jumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 9 orang yang mengindikasikan jumlah  dari dewan komisaris baik sedikit maupun banyak tidak berdampak pada manajemen pajak perusahaan terutama dewan komisaris  dengan  kepemilikan  saham  minoritas.  Hasil  penelitian  ini  berbanding  lurus  dengan penelitian Aprilia; Praptoyo (2020) yang menemukan bahwa rata-rata dari dewan komisaris yaitu sebanyak  5  orang  sebagai  sampel  justru  mempersulit  tugas  dewan  komisaris  artinya  semakin banyak anggota dewan komisaris semakin sulit terlaksanya tugas dari dewan komisaris di dalam perusahaan,  diantaranya  sulit  dalam  mengkoordinir  serta  mengkomunikasikan  pembagian  kerja dari  tiap  anggota  dewan,  sulit  dalam  pengawasan  serta  pengendalian  terhadap  tindakan  pihak manajemen,  serta  sulit  untuk  menetapkan  kebijakan  secara  tepat  dalam  kegiatan  operasional perusahaan diantaranya terkait dengan pembayaran pajak.

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak
Data pada tabel 2 menghasilkan t hitung (5,999) > t tabel (1,9696) dan Sig (0,000) < 0,05 yang  berarti  hipotesis  keempat  diterima  yang  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil pengujian pada penelitian ini memiliki hubungan linear dengan penelitian Ayu (2019), dan Kusufiyah et al . (2018). Terkait hal tersebut, investor institusional  dengan  kepemilikan  saham  mayoritas  dalam  perusahaan  berhak  untuk mengendalikan  dan  mengawasi  pihak  manajemen  sehingga  mampu  untuk  mendorong manajemen perusahaan  melakukan manajemen pajak dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat kepemilikan saham investor institusional dalam perusahaan akan semakin mampu untuk meminimalkan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen  sehingga  tujuan  investasi berupa  saham  oleh  investor  institusional  dan  pemegang  saham  lainnya  dapat  terpenuhi.  Hal tersebut  menunjukkan  manajemen  pajak  kearah  yang  lebih  positif,  pihak  manajamen  akan melakukan  manajemen  pajak  agar  pembayaran  pajak  oleh  perusahaan  dapat  diminimalkan dengan  tetap  mengikuti  ketentuan  perpajakan.  Searah  dengan  hasil  pada  penelitian  Kurniawan (2019)  dimana  semakin  tinggi  tingkat  kepemilikan  saham  oleh  investor  semakin  besar  hak, wewenang,  pengendalian  serta  pengawasan  investor  institusional  dalam  melakukan  intervensi terhadap  pihak  manajemen,  baik  menyangkut  perumusan  kebijakan  ataupun  strategi  mengenai efisiensi pembayaran pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dari evaluasi model serta pengujian atas hipotesis yang diasumsikan penelitian ini diperoleh bahwa:
1. Hipotesis  pertama  membuktikan leverage memiliki  pengaruh  pada  manajemen  pajak. Semakin  tinggi  utang  berakibat  pada  beban  bunga  yang  ditanggung  perusahaan  juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi karena akan berdampak pada pembayaran pajak namun harus sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Hipotesis  kedua  membuktikan  intensitas  persediaan  memiliki  pengaruh  pada manajemen  pajak.  Besar  dari  beban  pajak  yang  dibayar  dipengaruhi  oleh  laba  yang dihasilkan  perusahaan  salah  satu  faktor  yang  dapat  mengurangi  hal  tersebut  yaitu dengan pemanfaatan metode penilai persediaan.
3. Hipotesis ketiga menunjukkan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.  Karena  banyak  atau  sedikitnya  jumlah  dari  dewan  komisaris  tidak  memberikan pengaruh  secara  efektif  terhadap  manajemen  pajak,  tergantung  dari  kebutuhuan
perusahaannya  sendiri.  Pelaksanaan  tugas  akan  lebih  sulit  apabila  anggota  semakin banyak  salah  satunya  perihal  mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam  kegiatan operasional perusahaan;
4. Hipotesis  keempat  membuktikan  kepemilikan  institusional  berpengaruh  terhadap manajemen  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  kepemilikan  saham  investor  institusional dalam  perusahaan  akan  semakin  mampu  untuk  meminimalkan  kecurangan  yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga tujuan investasi berupa saham oleh investor institusional dan pemegang saham lainnya dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilia,  F.  V.,  &  Praptoyo,  S.  (2020).  Pengaruh  Pertumbuhan  Pendapatan,  Profitabilitas,
Dewan  Komisaris,  Dan  Ukuran  Entitas  Terhadap  Manajemen  Pajak. Jurnal  Ilmu  Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 9 (3).
Ayu,  N.  R.  A.  S.  A.  A.  P.  (2019).  Pengaruh  Profitabilitas,  Capital  Intensity  Ratio,  Size, Leverage,  Kepemilikan  Institusional  dan  Kompensasi  Dewan  Komisaris  serta  Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Peri. JOM FEB , 6 (1), 1–15.
Darta,  M.  M.  (2019). Pengaruh  Kompensasi  Manajemen  dan  Good  Corporate  Governance Terhadap  Manajemen  Pajak  Sub  Sektor  Makanan  dan  Minuman  di  Bursa  Efek Indonesia .
Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  25 (9th  ed.). Badan Penerbit-Undip.
Hanlon,  M.,  &  Heitzman,  S.  (2010).  A  review  of  tax  research. Journal  of  Accounting  and Economics , 50 (2–3), 127–178.
Hati,  R.  P.,  Mulyati,  S.,  &  Kholila,  P.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur  Subsektor  Makanan  dan  Minuman  yang  Terdaftar  Di  Bursa  Efek Indonesia). Equilibiria , 7 (2), 56–66.
IAI. (2017). PSAK 14 Persediaan (IAS 2) - PDF .
Imelia, S. Z. dan R. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator  Tarif  Pajak  Efektif  (ETR)  Pada  Perusahaan  LQ45  Yang  Terdaftar  Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. JOMFekom , 2 (1), 1–15.
Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan (Revisi, Ce). Rajawali Pers.
Kurniawan,  I.  S.  (2019).  Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Manajemen  Pajak  Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Diponegoro Journal of Accounting , 2 (4), 1–9.
Kusufiyah,  Yunita  Valentina;  Dina,  Anggraini;  Fitrah,  M.  (2018).  Good  corporate governance dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Di Lakukannya Tax Management. Jurnal Pundi , 2 (2), 1–19.
Lo, C. T. (2011). The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intention of Engineering Students . City University of Hong Kong.
Manurung, T. K., & Krisnawati, A. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016 ). Jurnal Manajemen Dan Akuntansi , 601–608.
Ningrum,  Lilianita  Hariono;  Hendrawati,  N.  (2018).  Pengaruh  Corporate  Governance Terhadap  Manajemen  Pajak. Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi-Manajemen-Akuntansi , 14 (2), 77–92.
ojk.go.id.  (2014). Penjelasan  Atas  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 33/POJK.04/2014  Tentang  Direksi  dan  Dewan  Komisaris  Emiten  atau  Perusahaan Publik . 1–14.
Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan .
Putri,  Citra  Lestari;  Lautania,  M.  F.  (2016).  Pengaruh  Capital  Intensity  Ratio,  Inventory Intensity  Ratio,  Ownership  Structure  dan  Profitability  Terhadap  Efective  Tax  Rate (ETR)  (Studi  pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun 2011 -2013. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 1 (1), 101– 109.
Rahardjo, S. S. (2018). Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan .
Salemba Empat.
Setianto,  B.  (2016). Mengungkap  Strategi  Investor  Institusi  Sebagai  penggerak  utama kenaikan harga saham . Jakarta, BSK Capital.
Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak (5th ed.). Salemba Empat.
W,  D.  G.,  &  Ghozali,  I.  (2017).  Hubungan  Penerapan  Corporate  Governance  dan  Social Corporate  Terhadap  Manajemen  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur Yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2012-2015). Hubungan  Penerapan Corporate  Governance  Dan  Social  Corporate  Terhadap  Manajemen  Pajak  (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015) , 6 (3), 503–514.
Wijaya,  S.  E.,  &  Febrianti,  M.  (2017).  Pengaruh  size,  leverage,  profitability,  inventory intensity,  dan  corporate  governance  terhadap  manajemen  pajak. Jurnal  Bisnis  Dan Akuntansi , 19 (4), 274–280.
Wijayanti,  R.,  &  Muid,  D.  (2020).  Pengaruh  Size,  Leverage,  Profitability,  Inventory Intensity, Corporate Governance dan Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Periode 2016-2018 ). Diponegoro Journal of Accounting , 9 (4), 1–12.
www.nasional.kontan.co.id.  (2019,  May  8). Tax  Justice  laporkan  Bentoel  lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US$ 14 juta .