Equalita, Vol. 4 Issue 2, Desember 2022 Avaliable online at http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/35509
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia
FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL SEDARAH ( INCEST ) DI KRIYAN CIREBON DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Wardah Nuroniyah * email: wardah.nuroniyah@uinjkt.ac.id IAIN Syekh Nurjati
• Received: 16  Desember 2022
• Accepted: 20  Desember 2022 • Published online : 30 Desember 2022

## Abstract:
Dalam perkembangan zaman, berbagai macam permasalahan semakin bertambah, tidak terkecali  permasalahan  dalam  bidang  hukum  keluarga.  Walaupun  hukum  perkawinan telah  diatur  oleh  UU.  Perkawinan  dan  juga  Kompilasi  Hukum  Islam,  namun  masih  saja terdapat  praktik  menyimpang  yang  terjadi  pada  masyarakat.  Salah  satunya  adalah hubungan  seksual  sedarah  (incest)  yang  terjadi  di  Kampung  Kriyan  Desa  Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Hal ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai  tinjuan  hukum  Islam  dan  hukum  positif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  analisis.  Dari  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, incest dipandang sebagai perbuatan zina. Menurut hukum positif, incest dipandang sebagai pemerkosaan jika terdapat unsur paksaan atau ada salah satu pihak yang dirugikan. Faktor incest disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan  ekonomi,  tempat  tinggal  yang  terlalu  sempit,  kelainan  psikologi  dan  juga pengangguran.  Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  berupa  tindak lanjut  jalur  hukum  kepada  pelaku  incest  dan  juga  penyuluhan  dari  Pemerintah  Daerah (PEMDA) Kota Cirebon.
Kata kunci: Hubugan Sedarah, Hukum Islam dan Hukum Positif

## Abstract
In the development of the times, the problems that are increasing are no exception in the field of family law. Although the marriage law has been regulated by marriage law and the Compilation of Islamic Law, but there are still deviant practices that occur in society. One of  them  is  incest  that  occurred  in  Kriyan  Village,  Pegambiran  Village,  Lemahwungkuk District, Cirebon City. It is not yet known what is a factor in incest, of course this is very interesting to put forward and examine more deeply about the review of Islamic law and positive  law.  This  study  uses  qualitative  research  methods,  data  obtained  through interviews,  observation  and  documentation  which  is  then  analyzed  by  descriptive analysis method. This research resulted in several things, namely in Islamic law, incest is seen as an act of adultery. According to positive law, incest is seen as rape if there is an element of coercion or one of the parties is harmed. The factor of incest is caused by low education  and  economy,  too  narrow  a  place  to  live,  psychological  disorders  and  also unemployment. Countermeasures carried out by the community are in the form of legal follow-up to incest perpetrators and also counseling from the Cirebon City Government. Keywords: Incest, Islamic Law and Positive Law
* Corresponding Author, Email: wardah.nuroniyah@uinjkt.ac.id

## A.  PENDAHULUAN
Hukum  Islam  merupakan  produk  hukum  yang  dibentuk  oleh  pemahaman manusia yang berdasarkan pada nas al- Qur’an ataupun as-Sunnah untuk mengatur segala  bentuk  kehidupan  manusia  (Agil  Munawar,  2004,hal.6).    Salah  satu  bentuk hukum  Islam  yang  mengatur  segala  bentuk  kehidupan  manusia  adalah  mengenai hidup berjodoh-jodohan atau berumah tangga dengan melalui prosedur perkawinan, yang mana telah diatur ketentuan-ketentuannya dan dirumuskan dalam wujud aturan- aturan  yang  disebut  dengan  hukum  perkawinan  (Ghazali,  2003,  hal.  13). Yang dimaksud  dengan  perkawinan  sendiri  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan    pasal  1).  Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI, pasal 2). Jelas sekali bahwa tujuan dari suatu perkawinan bukan hanya sebagai pemuas hawa nafsu yang menghalalkan hubungan  intim  ( jima’ )  saja,  melainkan  juga  bertujuan  untuk  kebahagiaan  yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hukum I slam atau syari’at Islam tentu saja mempunyai tujuan dan lebih dikenal dengan maqashid as- syari’ah (tujuan syari’at) antaranya adalah menjaga akal ( hifdz al- aql‘aql ),  menjaga  jiwa  ( hifdz  an-nafs ),  menjaga  agama  ( hifdz  ad-din ),  menjaga keturunan  ( hifdz  an-nasl )  dan  menjaga  harta  ( hifdz  al-mal ).  Salah  satu  tujuan perkawinan  adalah  menjaga  keturunan  atau hifdz  an-nasl, yakni  terpeliharanya kesucian  keturunan  sebagai  manusia  dan  sekaligus  menjadi  pemegang  amanah khalifah  di  bumi  (Rofiq,  1997,  hal.  220). Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  di  dalam bukunya  yang  berjudul Ilmu  Ushul  al-Fiqh telah  dijelaskan  bahwa  seagala  produk hukum apa pun yang termaktub dalam agama Islam harus serta mempertimbangkan mengenai unsur maslahat yang telah tercakup di dalam al-dharuriyat al-khamsah yang terdiri dari menjaga akal ( hifdz al- ‘aql ), menjaga jiwa ( hifdz an-nafs ), menjaga agama ( hifdz  ad-din ),  menjaga  keturunan  ( hifdz  an-nasl )  dan  menjaga  harta  ( hifdz  al-mal ). Untuk mencapai tujuan tersebut dan dalam mencapai rumah tangga agar terwujudnya maqashid  as- syari’ah, maka  dijadikanlah  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan yang dinaungi oleh sebuah ikatan sakral perkawinan yang didasarkan pada keridhaan antara  keduanya  melalui  ucapan  ijab  dan  qobul  sebagai  bentuk  keridhaan  masing- maisng  pihak  (Sabiq,  2015,  hal.149). Hal  ini  dikarenakan  agar  terwujudnya  tujuan suatu  pernikahan  seperti  apa  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Oleh  sebab  itu, sebuah pernikahan tidaklah hanya soal solusi atau suatu alternatif untuk menghalalkan suatu hubungan badan ( jima’ ) saja.
Dalam perkembangan zaman dan seiring berjalannya waktu, tentu saja banyak menimbulkan  perubahan  dan  kemajuan  dalam  berbagai  bidang  pengetahuan. Permasalahan  yang  semakin  bertambah  tidak  terkecuali  dalam  bidang  hukum keluarga  termasuk  pada  permasalahan  perkawinan.  Walaupun  hukum  perkawinan atau hukum keluarga telah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,  yang  merupakan  dukungan  dari  aturan-aturan  agama  yang  mengatur  secara terperinci,  namun  pada  faktanya  masih  tetap  saja  terdapat  beberapa  praktik  atau kejadian-kejadian  menyimpang  yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Salah satunya  adalah  hubungan sedarah,  perkawinan sumbang  atau  bisa  disebut  dengan perkawinan incest yang merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai  hubungan  darah  atau mahram yang  dilarang  atau  diharamkan  untuk menikah.
Dalam bahasa Arab, inses disebut dengan ghisyan al-maharim, sifah al-qurba atau disebut juga dengan zina al-maharim yang merupakan hubungan badan antara perempuan dan laki-laki yang diharamkan menikah oleh syariat Islam karena dekatnya kekerabatan  (al- Ba’albakki,tt).  Secara  umum,  hubungan  seksual  sedarah ) incest ( . merupakan suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang di antaranya masih  ada  hubungan  atau  pertalian  sedarah  maupun  perkawinan  (semenda) (Ranuhardoko,2000, hal. 334). Menurut Hayati (2004), incest merupakan suatu tindak pemerkosaan  yang  dilakukan  oleh  anggota  keluarga  atau  orang  yang  dianggap sebagai keluarga karena hubungan perkawinan (semenda). Tidak hanya perzinahan yang  sering  terjadi  di  masyarakat,  namun  hubungan  seksual  sedarah ) incest ( juga telah  terjadi  dan  dipraktekan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dianggap  sebagai  isu kekerasan seksual, incest bukanlah suatu hal yang baru. Banyak perbuatan hubungan seksual  sedarah ) incest ( yang  telah  terjadi  di  tengah  masyarakat  tidak  serta  merta menjadikan hal yang gamblang karena dianggap sebagai suatu aib keluarga.
Dipandang  sebagai  aib  keluarga,  tidak  sedikit  hubungan  seksual  sedarah ) incest ( menjadi  sebuah  rahasia  keluarga,  karena  takut  akan  terkucilkan  oleh masyarakat.  Salah  satu  perbuatan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) terjadi  di Kampung  Kriyan  Desa  Pegambiran  Kecamatan  Lemahwungkuk  Kota  Cirebon. Terdapat dua keluarga yang melakukan hubungan seksual sedarah ( incest ) dengan anak tiri yang di bawah umur sebagai korban dari kedua kasus tersebut . Pada kasus pertama, incest terjadi antara anak perempan dengan ayah tirinya. Sedangkan pada kasus  kedua, incest terjadi antara  anak  perempan  dengan  ayah  tirinya,  paman  dan kakak kandung. Belum diketahui faktor terjadinya hubungan seksual sedarah ( incest ) tersebut,  tentunya  hal  ini  sangat  menarik  untuk  diteliti  faktor  penyebab  terjadinya hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) melalui  peneitian  di  lapangan  terhadap masyarakat setempat.
Pasalnya, banyak hal yang bisa melatarbelakangi terjadinya hubungan seksual sedarah ) incest ( . Antara  lain  terlalu  sering  bertemu  di  rumah  tanpa  adanya  orang ketiga,  tidur  dengan  satu  ranjang  yang  sama,  pergaulan  yang  terlalu  dekat  dengan individu keluarga, sehingga membangkitkan emosional yang tidak wajar atau kondisi rumah  yang  terlalu  sempit  yang  berpotensi  selalu  saja  ada  kesempatan  untuk melakukan  hubungan  seksual  sedarah ) incest (.  Hal  tersebut  sangat  berpotensi memicu  terjadinya  praktik  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) . Mayoritas  hubungan seksual sedarah ) incest ( sering terjadi pada anak dan adik kakak sebagai korban, baik kandung ataupun tiri.
Anak yang merupakan aset keluarga dan juga sebagai penerus bangsa justru terintimidasi  karena  menjadi  korban  pelecehan  seksual.  Dan  yang  sangat memprihatinkannya, sang anak dilecehkan oleh keluarganya sendiri. Keluarga yang seharusnya  menjadi  pelindung  bagi  anak,  justru  menjadikan  anak  sebagai  sasaran pelecehan.  Padahal  telah  disebutkan  di  dalam  Undang-Undang  No.23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  perlindungan  anak  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  demi  terwujudnya  anak  yang berkualitas,  berakhlak mulia,  dan  sejahtera  (UU  No.23 Tahun  2002,  pasal  3). Maka dari itu, beberapa hal yang telah dijelaskan di atas menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan ingin mengaitkannya dengan hukum Islam dan hukum positif dengan merumuskan permasalahan. Antaranya bagaimana hubungan seksual  sedarah (incest) dalam  perspektif  hukum  Islam? bagaimana  hubungan seksual  sedarah  ( incest )  dalam  perspektif  hukum  positif? apa  faktor  penyebab terjadinya  hubungan  seksual  sedarah  (incest)  di  kampung  Kriyan  desa  Pegambiran kecamatan  Lemahwungkuk  kota  Cirebon? bagaimana upaya  penanggulangan  pada
hubungan  seksual  sedarah  di  kampung  Kriyan  desa  Pegambiran  kecamatan Lemahwungkuk kota Cirebon?

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif,  dengan pendekatan  penelitian  melalui  penelitian  lapangan  atau field  research, yang merupakan penelitian secara langsung terjun ke daerah objek penelitian, yang mana peristiwa hubungan seksual sedarah ( incest ) itu tejadi untuk mendapatkan data yang berhubungan  dengan  peristiwa  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  dan  persepsi masyarakat  agar  lebih  maksimal  didapatkan.  Selain  itu,  peneliti  juga  menggunakan pendekatan  peneitian  dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif,  yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat mengenai hubungan seksual sedarah ( incest ).
Sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitik,  yang  merupakan metode dengan cara menguraikan kemudian menganalisis. Dengan memadukan dua metode  secara  bersamaan  maka  diharapkan  objek  dapat  memberikan  arti  yang maksimal  (Ratna,2010,  hal  336).  Dengan  ini  peneliti  memaparkan  secara  detail mengenai data yang berhubungan dengan praktik hubungan seksual sedarah ( incest ) dalam  berbagai  perspektif,  lalu  kemudian  peneliti  menganalisis  untuk  mendukung mana  yang  lebih  kuat  dan  ditarik  menjadi  sebuah  kesimpulan.  Sumber  data  yang digunakan  meliputi  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Sumber  data primer  dalam  penelitian  ini  adalah  hasil  data  lapangan,  antaranya  melalui  hasil wawancara  informan,  interview  kepada  kerabat  pelaku  hubungan  seksual  sedarah ( incest ) atau masyarakat Kampung Kriyan dan juga dokumentasi mengenai data-data yang  terdapat  di  Kampung  Kriyan.  Sedangkan  yang  menjadi  data  sekunder  dalam penelitian  ini  adalah  beberapa  literatur  yang  mempunyai  relevansi  dengan pembahasan.  Sumber  data  sekunder  di  antaranya  adalah  buku,  jurnal  ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lainnya.
Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  melalui  observasi,  wawancara dan  studi  dokumentasi.  Sedangkan  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Content Analysis (analisis isi) dan analisis deskriptif, dalam hal ini peneliti menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan  masyarakat  Kampung  Kriyan  untuk  dijadikan  suatu  kesimpulan.  Dalam analisis  data  jenis  ini  dokumen  yang  dianalisis  disebut  dengan  wujud  dari  sebuah representasi  simbolik  yang  direkam  atau  didokumentasikan.  Metode  ini  cenderung mengarahkan  agar  menemukan,  mengidentifikasi,  mengelola,  dan  menganalisis dokumen  atau  data  agar  memahami  makna  dan  signifikasinya  (Bungnin,  2007,  hal 203).

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## KONSEP DASAR
Incest merupakan  hubungan  seksual  antara  kerabat  terdekat  atau  anggota keluarga  bahkan  seseorang  yang  telah  dianggap  seperti  keluarga,  baik  kandung maupun tiri yang dilarang dan dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Ada pula yang berpendapat bahwa incest adalah seks antara perempuan dan laki-laki di dalam atau di luar ikatan perkawinan, di mana mereka terikat dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali (Kartono, 89, hal.225). Kategori hubungan seksual sedarah ( incest ) dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut. Misalnya paman, bibi, kakek, nenek, sepupu dan lain sebagainya. Kategori tersebut dapat disebut dengan family incest. Kategori tersebut merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, dimana orang-orang
tersebut  memiliki  kekuasaan  atas  anak  tersebut  dan  masih  memiliki  hubungan sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas,  ke  bawah  atau  menyamping. Penyalahgunaan  kekuasaan  tersebut  mengakibatkan  pelaku  hubungan  seksual sedarah ( incest ) lebih merasa berkuasa untuk melakukan pelecehan seksual kepada korban, bahkan bisa mengakibatkan kepada kekerasan seksual.
Praktik  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  sebagai  kekerasan  seksual umumnya terjadi dilakukan oleh saudara laki-laki dengan adik kandung atau adik tiri, seorang  ayah  dengan  anak  kandung  atau  anak  tiri,  paman  dengan  keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah dekat dan dianggap seperti keluarga yang  posisinya  dipercaya.  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) sebagai  keerasan seksual  juga  harus  kita  masukkan  ke  dalam  dua  kondisi,  yakni  yang  meliputi korbannya yang berstatus anak (dibawah 18 tahun) dan korban yang belum dewasa (18-21 tahun) (Eddyono, 2006, hal.9).
Dimasukkannya incest ke  dalam  permasalahan  perkawinan  sesungguhnya sangatlah  logis.  Karena  pada  hakikatnya,  al- Qur’an  mengenal  perkawinan  sebagai salah satu jalan menuju kehalalan melakukan hubungan seks ( jima’ ). Maka dari itu, siapa  yang  boleh  dinikahi,  dialah  yang  boleh  melakukan  hubungan  seks.  Dan sebaliknya,  siapa  yang  diharamkan  untuk  dinikahi, maka  dia  tidak  boleh  melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, konsep mahram sangatlah penting. Telah termaktub dalam surat an-Nisa ayat 22-24, ayat tersebut bahwa laki-laki diharamkan menikahi 15 perempuan. Namun sebab keharamannya berbeda-beda sebagaimana keharaman selamanya, sementara, dengan syarat tertentu atau ketiadaanya (as-Subki, 2010,hal 120-121).  Wanita  yang  diharaman  selamanya  antaranya  disebabkan  oleh  pertalian nasab,  sepersusuan  dan  semenda.  Sedagkan  wanita  yang  diharamkan  sementara antaranya  mengumpulkan  dua  wanita  bersaudara,  Istri  orang  lain  atau  wanita  yang sedang menunggu masa ‘iddah nya dan Wanita yang ditalak untuk yang ketiga kalinya. Incest Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
Dalam  hukum  Islam, incest merupakan  ikatan  perkawinan  antara  dua  pihak yang mempunyai hubungan mahram. Oleh karena itu, baik dilakukan di dalam atau di luar  ikatan  perkawinan, incest tetap  dihukumi  haram  karena  sama  halnya  dengan perbuatan zina dan harus dihukum sesuai dengan hukuman zina. Sedangkan dalam hukum  positif, incest dianggap  sebagai  delik  pemerkosaan  jika  dilakukan  dengan unsur  paksaan.  Peraturan  yang  mengatur incest secara  khusus  belum  ada,  namun terdapat  beberapa  peraturan  yang  cukup  relevan  untuk incest karena  dianggap sebagai pencabulan atau pelecehan seksual, antaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Terjadinya Incest di Kampung Kriyan No. Keterangan Kasus 1 Kasus 2 1. Tahun kejadian 2015 2020 2. Relasi incest Anak  perempuan  dengan ayah tiri Anak  perempuan  dengan ayah  tiri,  kakak  kandung dan juga paman 3. Sifat incest Terdapat  unsur  paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku Terdapat  unsur  paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku 4. Pelaku Ayah tiri Ayah  tiri,  kakak  kandung dan paman 5. Korban Anak tiri Anak tiri/adik kandung/keponakan

## Wardah Nuroniyah
6. Status pelaku Pengangguran, tidak tamat SD 1.  Ayah tiri Tukang becak 2.  Kakak kandung tidak bekerja karena penyandang disabilitas. 3.  Paman tidak bekerja karena penyandang disabilitas 7. Status korban Masih kelas 6 SD IX  SMP,  tetapi  sudah mendapat  pelecehan  dari kelas 6 SD 8. Kondisi korban Luka pada kemaluan, sulit bercerita dan sering menangis. Tertutup  pada  pergaulan dan suka menyendiri. 9. Sikap ibu kandung Melaporkan kejadian incest Menutupi kejadian incest . 10.  Tulang punggung keluarga Ibu kandung Ayah tiri 11.  Faktor penyebab Ekonomi  menengah  ke bawah, pendidikan rendah, rumah terlalu sempit. Ekonomi  menengah  ke bawah, pendidikan rendah, rumah terlalu sempit dan keadaan psikologi. 12.  Status keluarga Bukan penduduk asli (Pendatang) Bukan penduduk asli (Pendatang)

## Aalisis Hubungan Seksual Sedarah (Incest) di Kampung Kriyan
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Seksual Sedarah ( Incest ) Pada kasus pertama yang terjadi di tahun 2015, relasi incest terjadi antara anak perempuan dengan ayah tirinya. Sedangkan pada kasus kedua yang terjadi di  tahun  2020,  relasi incest terjadi  antara  anak  perempuan  dengan  ayah  tirinya kemudian  disusul  oleh  kakak  kandung  beserta  pamannya.  Dari  kedua  kasus tersebut terdapat persamaan, yakni sangat jelas dilihat dari relasinya melibatkan mahram dan merupakan keharaman mutlak yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun tanpa pengecualian. Jika ditinjau dari hukum Islam, Al- Qur’an telah jelas mengatur tentang konsep mahram atau perempuan-perempuan yang haram dinikahi  apalagi  sampai  disetubuhi.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang  telah disebutkan  dalam  surat  an-Nisa  ayat  23.  Kedua  kasus incest yang  terjadi melibatkan mahram yang  meliputi  anak  dari  isteri  yang  sudah  digauli,  saudara perempuan  dan  anak  perempuan  dari  saudara. Mahram tersebut  merupakan mahram  abadan atau  wanita  yang  diharamkan  untuk  selamanya,  karena mempunyai  pertalian  nasab  dan  juga  pertalian  karena  perkawinan  (semenda). Namun lain halnya jika ayah tiri menggauli anak tiri perempuannya untuk dinikahi, itu boleh saja dengan catatan sang ayah belum menggauli ibu kandung dari anak perempuan  tersebut.  Namun  jika  sang  ayah  sudah  menggauli  ibu  kandung  dari anak perempuan tersebut, itu hukumnya haram dan diharamkan selamanya anak perempuan tersebut untuk sang ayah tirinya. Hal tersebut sebagaimana yang telah termaktub  dalam  surat  an-Nisa  ayat  23.  Dapat  kita  ketahui  bahwa  larangan menikahi  perempuan-perempuan  yang  telah  disebutkan  di  atas  tentunya
mempunyai tujuan yang jelas dan untuk kebaikkan. Salah satunya yaitu agar ruang lingkup  kasih  sayang  manusia  bertambah  luas.  Selain  itu,  juga  bertujuan  untuk membiasakan  pandangan  laki-laki  agar  pandangannya  terhadap  perempuan didasarkan  rasa  cinta  kasih  sayang  yang  tidak  dirusak  oleh  rangsangan  hawa nafsu seksual semata saja. Serta membiasakan laki-laki mengenali perasaan lain yang bukan perasaan jantan dan betina saja sebagaimana yang ada di dalam sifat hewani.  Oleh  karena  itu,  harus  ditekankan  penerapan  konsep mahram kepada masyarakat agar tidak maraknya hubungan seksual sedarah ( incest ) tersebut. Dan  lain  halnya  pula  dengan  pernikahan  antara  anggota  keluarga  atau mahram yang  disebabkan  oleh  ketidaktahuan  diantara  dua  belah  pihak  dan diantara  keduanya  tidak  mengetahui  adanya  hubungan  sedarah  atau mahram, maka diantara keduanya termasuk dalam bebas hukum seperti orang-orang yang khilaf.  Namun  apabila  dipaksakan,  sementara  itu  mengetahui  bahwa  mereka mempunyai hubungan sedarah atau mahram, maka itu merupakan termasuk zina. Sebagaimana yang tela disebutkan dalam al- Qur’an surat al-Ahzab ayat 5, ayat tersebut  menjelaskan  tentang  ketidaksengajaan  atas  perkawinan  sedarah  atau satu mahram. Perkawinan sedarah ( incest ) dibolehkan ketika kedua belah pihak tidak  mengetahui  bahwa  diantara  keduanya  ternyata  memiliki  pertalian  sedarah atau mahram. Namun  jika  keduanya  telah  mengetahui  atau  tetap  memaksakan pernikahan  tersebut,  maka  hukum  pernikahan  tersebut  menjadi fasakh. Jika dikaitkan  dengan  larangan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ),  tentunya  tetap tidak  boleh menikahi  perempuan  yang  satu mahram karena  sudah  tertera  pada konsep mahram. Sedangkan  pernikahan sesama mahram itu  jelas  dilarang  dan dihukumi  sebagai  perbuatan  zina.  Sebagaimana  dalam  surat  al-Isra  ayat  32. Dalam kaitannya dengan hubungan seksual sedarah ( incest ), ayat tersebut dapat ditafsirkan  sebagai  peringatan  Allah  swt.  bagi  pelaku  zina  yang  dikategorikan sebagai  perbuatan  yang  sangat  keji.  Berangkat  dari  kedua  kasus  hubungan seksual sedarah ( incest ) di atas, perbuatan tersebut termasuk kepada perbuatan zina yang terjadi pada lingkup keluarga, baik dilakukan secara suka sama suka maupun dilakukan dengan adanya unsur paksaan. Karena dalam tinjauan hukum Islam,  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  digolongkan  sebagai  perbuatan  zina. Secara umum, dalam hukum Islam perbuatan zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahromnya. Namun bukan berarti hubungan  seksual  dapat  dibolehkan  terjadi  antara  sesama mahram. Tentu  saja hal  tersebut  lebih  menyesatkan.  Jika  dapat  disepakati  bahwa  perbuatan  zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan tali perkawinan yang sah, maka hubungan seksual sedarah ( incest ) dapat juga  dikatakan  sebagai  perbuatan  zina.  Selain  itu,  di  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  pasal  39  (tiga  puluh  sembilan)  telah  disebutkan  bahwa  larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena:
a.  Pertalian nasab
1)  Seorang  wanita  yang  melahirkan,  yang  menurunkannya  atau  yang keturunannya.
2)  Seorang wanita keturnunan ayah atau ibu.
3)  Seorang wanita saudara yang melahirkan.
b.  Pertalian kerabat semenda
1)  Seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
2)  Seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
3)  Seorang  wanita  keturunan  isteri  atau  bekas  isterinya,  kecuali  putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya yang sebelum disetubuhi.
4)  Seorang wanita bekas isteri keturunannya
c.  Pertalian sepersusuan
1)  Wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
2)  Seorang wanita yang sepersusuan dan seterusnya menurut garis lurus  ke bawah.
3)  Seorang  wanita  saudara  sepersusuan  dan  kemenakan  sepersusuan  ke bawah.
4)  Seorang wanita bibi sepersusuan dan nenek bibi sepersusuan ke atas.
5)  Anak yang disusui oleh isterunya dan keturuannya.
Jika  dikaitkan  dengan  kedua  kasus incest di  Kampung  Kriyan,  terdapat pertalian nasab dan juga pertalian semenda. Pada kasus yang pertama, sang ayah dan  anak  perempuannya  memiliki  hubungan  pertalian  semenda,  yakni  akibat hukum yang  terjadi  karena suatu  hubungan  perkawinan,  yaitu  antara  sang  ayah dengan ibu sang anak. Oleh karena itu, pada kasus pertama tidak bisa dilanjutkan pada tahap pernikahan dan termasuk pada perbuatan zina. Sedangkan pada kasus yang  kedua,  sama  halnya  seperti  kasus  pertama  yang  mempunyai  hubungan semenda antara ayah tiri dengan anak perempuannya, juga mempunyai hubungan pertalian nasab dan juga sepersusuan, yakni sesama saudara kandung dan juga paman  yang  merupakan  saudara  kandung  dari  pihak  ibu.  Oleh  karena  itu,  pada kasus kedua juga tidak bisa dilanjutkan pada tahan pernikahan dan termasuk ke dalam perbuatan zina.
Hubungan  antara  seorang mahram, diantaranya  seperti  ibu,  anak-anak wanita,  saudara-saudara  wanita,  bibi  dari  ayah  maupun  bibi  dari  ibu,  anak-anak wanita  dari  saudara  laki-laki  dan  anak-anak  wanita  dari  saudara  perempuan merupakan  hubungan  pemeliharaan  dan  kasih  sayang  dan  memuliakan  serta menghormati.  Karena  hubungan  pernikahan  itu  memperluas  kawasan  keluarga dan mengembangkannya dilatarbelakangi oleh ikatan kekerabatan. Maka dari itu, tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari pernikahan antara salah satu anggota keluarga dekat dengan salah satu anggota keluarga yang dekat, yang dipadukan dengan  unsur  kekeluargaan  yang  dekat  pula.  Oleh  sebab  itulah  keharaman menikah  dengan  mereka  karena  tidak  ada  manfaat  atau  hikmah  yang  bisa didapatkan (Hawwas,2009,hal 140).
2. Analisis Hukum Positif Terhadap Hubungan Seksual Sedarah ( Incest ) Pada  kasus incest pertama  yang  terjadi  pada  tahun  2015,  relasi incest terjadi  antara  ayah  tiri  dengan  anak  perempuannya.  Sedangkan  kasus incest kedua yang terjadi pada tahun 2020, relasi incest yang terjadi adalah antara ayah tiri dengan anak perempuannya, di samping itu dilakukan juga oleh kakak kandung dan pamannya. Selain itu, kedua kasus tersebut mengandung unsur paksaan dan ancaman dari pelaku.
Jika  dikaitkan  dengan  hukum  positif,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa hukum positif tidak memandang semua hubungan seksual di luar ikatan perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya, hukum positif  hanyalah  memandang  hubungan  kelamin  di  luar  ikatan  perkawinan,  yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak dari mereka yang berada dalam suatu ikatan perkawinan saja. Selain dari itu, di dalam hukum positif tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dan jika hubungan seksual antara perempuan dan  laki-laki  terdapat  unsur  paksaan  lalu  diantara  salah  satu  pihak  merasa dirugikan, hal tersebut termasuk pada tindak pidana pemerkosaan.
Perbuatan hubungan seksual sedarah ( incest ) merupakan perbuatan yang tidak  bermoral  dan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat  dan juga  bertentangan  dengan  pancasila,  yakni  sila  ke- 1  yang  berbunyi  “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila ke-2 yang bunyi “Kemuanusiaan yang adil dan beradab”
serta Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Pasal 28B ayat (1) dan (2)  yang  berbunyi  “setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”  dan  “setiap  anak  berhak  atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Adapun  pertentangan  antara  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  dengan beberapa  sila  di  atas  yakni  pada  sila  pertama  yaitu  bahwa  sumber  nilai  yang berasal dari keyakinan terhadap keberadaan Tuhan menjadi bagian dari apa yang boleh  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  setiap  manusia, sedangkan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) merupakan  perbuatan  yang dilarang  keras  oleh  seluruh  agama.  Sedangkan  yang  bertentangan  dengan  sila kedua yaitu bahwa sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia memiliki ciri khas yang adil dan beradab melalui perbuatan, sedangkan hubungan seksual sedarah ( incest ) sama  sekali  tidak  mencerminkan  nilai  adil  dan  beradab  justru  merusak tatanan  moral  masyarakat.  Seperti  yang  telah  terjadi  pada  kasus  pertama hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) di  Kampung  Kriyan  pada  tahun  2015  yang menyebabkan  Supardi  sebagai  pelaku  terjerat  pidana  penjara,  hal  tersebut merupakan respon atau implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Peraturan tentang hubungan seksual sedarah ( incest ) dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 285, Pasal 287, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir (1). Namun pada Pasal 285 cenderung pada tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1)  butir  (1)  cukup  relevan  untuk  menjadi  dasar  hukum  bagi  tindakan  hubungan seksual sedarah ( incest ) . Dalam kedua pasal tersebut tidak mencantumkan denda paling sedikit atau banyaknya, namun hanya mencantumkan pidana penjara paling banyak/maksimal saja, yaitu 7 (tujuh) tahun pada pasal 294 ayat (1) dan 5 (lima) tahun  pada  pasal  295  ayat  (1)  butir  (1).  Tindak  pidana  pada  pasal  249  memiliki karakter khusus, yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum dan si pembuatnya dengan objek (korban). Karena adanya faktor hubungan tersebut, dan kemudian hubungan itu ternyata disalahgunakan oleh pelaku (menyalahgunakan  kedudukan),  dalam  ayat  (1)  hubungan  tersebut  dapat  dibagi menjadi dua macam. Yakni pertama, hubungan kekeluargaan di mana pelaku yang seharusnya  mempunyai  kewajiban  hukum  untuk  melindungi,  menghidupi, memelihara  dan  mendidik.  Kedua,  hubungan  di  luar  kekeluargaan  tetapi  di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memliharanya atau menghidupinya.
Jika  dikaitkan  dengan kedua  kasus  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  di Kampung  Kriyan,  pasal  tersebut  sangat  relevan  untuk  diterapkan.  Karena hubungan  hukum  antara  pelaku  dengan  korban  sangat  berkaitan  erat.  Yaitu sebagai hubungan kekeluargaan yang mana pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk  melindngi,  menghidupi,  memelihara  dan  mendidik  korban,  bukan  malah justru  melecehkan  dan  menghancurkan  masa  depan  korban  selaku  anak  yang masih  di  bawah  umur.  Tindakan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) bukanlah tindak  pidana  pemerkosaan  biasa  (jika  ada  unsur  paksaan),  melainkan menyangkut juga pada kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak,  psikologi  yang  terbentuk  dan  juga  merupakan  kegelisahan  masyarakat (publik). Oleh karena itu, dalam hukum positif hubungan seksual sedarah ( incest ) dipandang  sebagai  tindakan  pidana  terlepas  dari  pelaku  melakukannya  dengan sukarela ataupun dengan unsur paksaan. Dalam hal ini sangat disayangkan jika Undang-undang memberikan sanksi terhadap pelaku  hubungan seksual sedarah ( incest ) sama  halnya  dengan  sanksi  pelaku  pemerkosaan  seperti  biasanya.
Menurut  analisis  peneliti,  dalam  persektif  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) ada beberapa catatan penting yang harus diketahui, yakni:
a. Incest lebih digolongkan ke dalam delik pencabulan (pelecehan untuk berbuat cabul) dari pada delik perkosaan dengan persetubuhan. Padahal tidak sedikit cara-cara  untuk  melakukan  perbuatan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) justru  menggunakan  cara  persetubuhan.  Akibatnya  sanksi  dari  pasal  yang digunakan  tentunya  terlalu  menguntungkan  bagi  pelaku,  karena  hubungan seksual  sedarah  ( incest ) dengan  perkosaan  justru  lebih  berat  dari  pada pencabulan saja.
b.  Di  samping  itu,  relasi  (hubungan  darah)  antara  pelaku  dan  korban  hanyalah hubungan orang tua dan anak. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  masih  sangat  membatasi  relasi  hubungan  sedarah  yang dikategorikan sebagai incest. Padahal dari sekian banyak perbuatan hubungan seksual sedarah ( incest ) dengan kekerasan justru terjadi pula di luar hubungan darah  antara  orang  tua  dan  anak.  Misalnya  perbuatan  hubungan  seksual sedarah  ( incest ) yang  terjadi  antara  kakek  dengan  cucu,  paman  dengan keponakan bahkan kakak dengan adik kandungnya dan sebagainya.
c.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tampaknya  tidak  akan menjatuhkan hukuman pidana kepada para pelaku hubungan seksual sedarah ( incest ) dengan  pasal  294  jika  perbuatan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) dilakukan  oleh  orang  yang  telah  dewasa  antar  keduanya,  dalam  konteks sukarela  atau  tanpa  unsur  paksaan  baik  dengan  cara  pencabulan  ataupun persetubuhan seksual. Jika perbuatan hubungan seksual sedarah ( incest ) yang dilakukan oleh orang dewasa secara sukarela atau tidak ada unsur paksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memandang hal tersebut sebagai  perbuatan  yang  dilarang. Namum  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) memandang hal tersebut sebagai delik zina, itu pun jika kedua belah pihak atau salah satunya telah terikat dengan tali perkawinan. Sedangkan jika  perbuatan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) yang  terjadi  antara  orang dewasa dengan unsur paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan dan lain sebagainya,  maka  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya menggunakan  pasal  pemerkosaan  atau  pencabulan,  bukan  pasal  mengenai hubungan seksual sedarah ( incest ) .
Dari  beberapa  analisis  di  atas,  dapat  mengakibatkan  delik  tersebut  tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkannya kepada pihak yang  berwajib.  Di  samping  itu,  banyak  kasus  keluarga  korban  atau  pelaku  yang biasanya menutup-nutupi kasus hubungan seksual sedarah ( incest ) yang terjadi di lingkungan keluarganya. Karena mereka bernaggapan bahwa jika kasus hubungan seksual  sedarah  ( incest ) diungkap  maka  akan  mencemari  nama  baik  keluarga terlebih lagi jika kasus hubungan seksual sedarah ( incest ) dibawa sampai ke muka pengadilan.  Akibat  dari  hal  tersebut,  banyak  kasus  hubungan  seksual  sedarah ( incest ) yang  tidak  terungkap  dan  menyebabkan  pelaku  bebas  dari  sanksi hukuman.  Di  samping  itu,  orang  tidak  akan  takut  dan  malu  untuk  melakukan perbuatan hubungan seksual sedarah ( incest ) dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan semakin banyaknya perbuatan hubungan seksual sedarah ( incest ) di masyarakat. Dari hal tersebut dapat dilihat dari pola incest. Pada umunya,  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) dapat  dilakukan  dengan  dua  pola sebagai berikut (Eddyono,2006,hal 9):
1.  Pola pertama adalah praktik hubungan seksual sedarah ( incest ) yang dilakukan tanpa unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi bedasarkan dengan rasa saling suka meskipun ini sangat jarang sekali terjadi. Kalaupun hal ini terjadi,
hal tersebut mencakup dalam pengertian incest yang meluas dimana pelakunya adalah sesama orang dewasa.
2.  Pola yang kedua adalah praktek kekerasan seksual terhadap anak, keluarga, saudara  dan  lain  sebagainya.  Ini  sebenarnya  bukan  termasuk  ke  dalam cangkup pengertian incest yang sempit, namun karena ada relasi darah atau hubungan  keluarga  yang  melatarbelakangi  kekerasan  seksual.  Maka  kadang kala  dinyatakan  sebagai  praktik  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  yang disertai dengan kekerasan seksual. Baik yang disertai dengan kekerasan fisik maupun  dengan  kekerasan  non  fisik  atau  dengan  cara-cara  penipuan  dan penyesatan.
Kedua kasus hubungan seksual sedarah ( incest ) yang terjadi di Kampung Kriyan  tergolong  kepada  pola  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  yang  kedua, yakni  terdapat  unsur  paksaan  dan  ancaman,  bahkan  berpotensi  terjadinya kekerasan  seksual  yang  lebih  fatal.  Dilihat  dari  kronologi  terjadinya  hubungan seksual  sedarah  ( incest )  yang  disertai  dengan  pemaksaan  dan  ancaman  untuk melakukan  sesuatu,  hal  tersebut  termasuk  ke  dalam  pelecehan  seksual  dalam bentuk  pemerkosaan  dalam  rumah  tangga,  karena  hal  tersebut  terjadi  di  dalam lingkup keluarga.  Oleh  karena  itulah  dapat  dikatakan sebagai  hubungan seksual sedarah  ( incest )  yang  berbentuk  pemerkosaan.  Tentunya  hal  ini  sangat bertentangan  dengan  ketaatan  kepada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP), sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang H ukum  Pidana  (KUHP)  tentang  pemerkosaan  yang  berbunyi:  “Barang  siapa dengan  kekerasan  atau  ancaman    kekerasan  memaksa  seorang  wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas ) tahun.”
Selain itu, hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  pasal  5  huruf  c yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga teradap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan seksual.” Sama  halnya  dengan  pasal  8  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  yang  berbunyi:  “Kekerasan  seksual  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  5  huruf  c  meliputi  pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut, pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.” Dapat  kita  lihat  dari  segala  macam  pasal  yang  tercantum  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tentang  pemerkosaan  dan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  tidak  ada  satu  pun  mengandung  aturan  tentang  hubungan  seksual sedarah ( incest ) secara khusus dan gamblang. Hubungan seksual sedarah ( incest ) hanya  dikaitkan  dengan  delik  pemerkosan.  Selain  itu,  jika  pelaku  hubungan seksual sedarah ( incest ) merupakan dua belah pihak yang saling menyukai, juga belum  ada  aturan  khusus  mengenai  hal  tersebut.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada hukuman bagi pelaku hubungan seksual sedarah ( incest ) jika kedua belah pihak sama-sama menyukainya atau dengan sukarela.
3. Analisis Faktor Penyebab Teradinya Hubungan Seksual Sedarah ( Incest ) Data  yang  diperoleh  dari  lapangan  terdapat  beberapa  fakta  yang  dapat dijadikan  faktor  penyebab  terjadinya  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  pada kedua kasus tersebut. Berikut adalah tabel beserta uraiannya:
Tabel 1.4
Data lapangan kasus incest

## Wardah Nuroniyah
No. Keterangan Kasus 1 Kasus 2 1. Relasi incest Anak perempuan dengan ayah tiri Anak perempuan dengan ayah tiri, kakak  kandung  dan juga paman 3. Pelaku Ayah tiri Ayah tiri, kakak kandung dan paman 2. Sifat incest Terdapat unsur paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku Terdapat unsur paksaan dan ancaman serta diiming-imingi sesuatu oleh pelaku 4. Korban Anak tiri Anak tiri/adik kandung/keponakan 5. Status pelaku Pengangguran, tidak tamat SD 1.  Ayah tiri Tukang becak 2.  Kakak kandung tidak bekerja karena penyandang disabilitas. 3.  Paman tidak bekerja karena penyandang disabilitas 6.  Status korban Masih kelas 6 SD IX  SMP,  tetapi  sudah mendapat  pelecehan dari kelas 6 SD 8. Kondisi korban Luka pada kemaluan, sulit bercerita  dan  sering menangis. Tertutup pada pergaulan  dan  suka menyendiri. 7. Sikap ibu kandung Melaporkan kejadian incest Menutupi kejadian incest . 8. Tulang  punggung keluarga Ibu kandung Ayah tiri 9. Faktor penyebab Ekonomi  menengah ke bawah, pendidikan  rendah, rumah terlalu sempit. Ekonomi menengah ke  bawah,  pendidikan rendah,  rumah  terlalu sempit  dan  keadaan psokologi. 10. Status keluarga Bukan penduduk asli (Pendatang) Bukan  penduduk  asli (Pendatang)
Dilihat  dari  persamaan  dan  perbedaan  faktor  penyebab  teradinya incest pada kedua peristiwa hubungan seksual sedarah ( incest ) yang terjadi di Kampung Kriyan,  ada  salah  satu  perebedaan  yang  cukup  mencolok  dan  menjadi  pusat perhatian  yaitu  relasi  pelaku  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ) pada  peristiwa hubungan seksual sedarah ( incest ) yang kedua. Pada peristiwa hubungan seksual sedarah  ( incest ) yang  kedua,  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  terjadi  sampai menghubungkan  tiga  relasi  dengan  satu  korban  yang  sama.  Yakni  antara  anak
perempuan  dengan  ayah tirinya, selain  itu  si  anak  juga  mempunyai  relasi incest dengan kakak kandungnya atau bisa disebut dengan relasi antara kakak dengan adik kandung. Tidak sampai di situ, si anak tersebut juga mempunyai relasi dengan pamannya atau dapat disebut dengan relasi antara paman dengan keponakan. Hal tersebut  sangat  memprihatinkan  dan  merupakan  perbuatan  keji.  Tidak  ada perlindungan  sama  sekali  dari  keluarga  yang  seharusnya  keluarga  berperan sebagai pelindung dari segala kekerasan. Relasi tersebut termasuk ke dalam relasi parental incest dan juga sibling incest, yaitu incest yang dilakukan oleh orang tua dan juga saudara kandung. Namun tetap saja, jika telah terjadi hubungan seksual di  dalam  suatu  keluarga  yang  tidak  sepantasnya,  maka  dapat  dikategorikan sebagai  perilaku incest. Baik  jika  dilakukan  dengan  suka  rela  ataupun  dengan unsur paksaan.
Di  samping  rendahnya  pendidikan  sebagai  salah  satu  faktor  terjadinya hubungan seksual sedarah ( incest ), kekuatan nafsu birahi pelaku yang tidak bisa dikendalikan  juga  mempengaruhi  terjadinya  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ). Dilihat dari kedua peristiwa hubungan seksual sedarah ( incest ) di Kampung Kriyan, baik  ayah  tiri  ataupun  kakak  kandung  serta  paman  korban,  mereka  melakukan hubungan  tersebut  dengan faktor  dorongan  seksual.  Terlebih  lagi  dengan  kakak kandung  dan  paman  korban  yang  merupakan  penyandang  disabilitas.  Pada umumnya,  hasrat  seksual  haruslah  tersalurkan,  begitupun  dengan  penyandang disabilitas  yang  mempunyai  hasrat  seksual  yang  tinggi.  Hal  ini  merupakan penyalahgunaan  dalam  menyalurkan  hasrat  seksual,  sehingga  terjadilah hubungan seksual sedarah ( incest ) antara kakak dengan adik kandung sekaligus antara paman dengan keponakan kandungnya sendiri.
4. Analisis Upaya Penanggulangan Hubungan Seksual Sedarah ( Incest ) Kedua kasus yang terjadi di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk  Kota  Cirebon  masing-masing  memiliki  faktor  yang  cukup  sama. Pada kasus pertama yang terjadi di tahun 2015 terdapat unsur paksaan dan juga terdapat korban seorang anak perempuan yang di bawah umur. Begitupun dengan kasus  kedua  yang  terjadi  pada  tahun  2020,  juga  terdapat  korban  seorang  anak perempuan yang di bawah umur dan disertai dengan unsur paksaan. Dilihat dari waktu  peristiwa yang terjeda  4  tahun  dan mempunyai  faktor,  pelaku  dan  korban dengan jenis yang sama, tentunya hal tersebut harus lebih diperhatikan dan harus adanya upaya penanggulangan dari masyarakat sekitar dan juga pejabat daerah. Sejauh ini, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa tindak lanjut secara jalur hukum kepada pelaku hubungan seksual sedarah ( incest ) melalui pelaporan kepada kelurahan dan juga penyuluhan dari Pemerintah Daerah (PEMDA)  Kota  Cirebon.  Ada  beberapa  upaya  penanggulangan  terhadap hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  yang  terjadi  di  Kampung  Kriyan,  khususnya bagi  korban  pelecehan  seksual  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ).  Antara  lain diadakannya penyuluhan seputar pendidikan seksualitas dan pelatihan kerajinan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon yang bekerja sama dengan Dinas Sosial (DINSOS) Kota Cirebon. Pelatihan kerajinan yang berupa kegiatan produktif seperti membuat batik dan juga memproduksi makanan ringan untuk meningkatkan ekonomi mandiri. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa meningkatkan kajian keagamaan rutin oleh tokoh agama Kampung Kriyan. Selain itu,  upaya  penanggulangan  terhadap  korban  berupa  pendampingan  hukum  dan rehabilitas untuk kesehatan baik kesehatan fisik maupun psikis.  Oleh karena itu, dari  hasil  penelitian  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  di  Kampung  Kriyan, masyarakat  dan  aparat  pemerintah  menindaklanjuti  peristiwa  hubungan  seksual sedarah  ( incest )  yang  terjadi,  karena  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  sangat
tercela  dan  melanggar  hukum,  moral  dan  agama.  Bahkan  pelaku  hubungan seksual sedarah ( incest ) mendapatkan pengasingan dari masyarakat setampat. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon dan Dinas Sosial (DINSOS) Kota Cirebon merupakan implementasi dari  peraturan  daerah  (PERDA)  No.1  tahun  2018  tentang  Perlindungan, Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak.  Salah  satu  pasal  yang  tercantum  di dalamnya adalah pasal 5 yang berbunyi: “hak anak korban kekerasan/pelecehan seksual meliputi hak atas pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis, ha katas bantuan hukum, hak atas pemulih an social dan pendampingan.” Sedangkan peran pemerintah terdapat pada pasal 8 yang berbunyi: “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah  meliputi  menetapkan  dan  melaksanakan  kebijakan  perlindungan, pemberdayaan  perempuan  dan  anak  serta  melakukan  kerja  sama  dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut,  membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan kebijakan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan anak.”
Dari beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan, nampaknya semua upaya  penanggulangan  cukup  relevan  untuk  dilakukan  guna  memberikan pelajaran,  baik  kepada  masyarakat  setempat  maupun  keluarga  yang  melakukan hubungan seksual sedarah ( incest ). Upaya penanggulangan yang dilakukan sudah sesuai  dengan  upaya  penanggulangan  preventif  dan  represif.  Upaya penanggulangan  preventif  berupa  pencegahan  terjadinya  kasus  yag  serupa melalui penyuluhan dan upaya penanggulangan represif berupa tindakan hukum untuk mengadili kasus yang terjadi sehingga memberikan efek jera. Jika dilihat dari PERDA No.1 tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang telah disebutkan di atas, peran PEMDA Kota Cirebon dan DINSOS Kota Cirebon dalam menyikapi kasus hubungan seksual sedarah ( incest ) yang terjadi, nampaknya  PEMDA  Kota Cirebon  dan  DINSOS  Kota Cirebon  hanya melakukan upaya  penangulangan  pada  masyarakat  sekitar  saja  tanpa  melakukan pengawasan melalui pengontrolan secara rutin kepada masyarakat apakah upaya penanggulangan  sudah  memberikan  dampak  atau  belum.  Seperti  hubungan seksual  sedarah  ( incest )  yang  terjadi  pada  tahun  2015  yang  kemudian  terulang kembali di kemudian hari pada tahun 2020.

## D.  KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  di  Kampung  Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1.  Dalam  hukum  Islam,  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  dipandang  sebagai perbuatan  zina.  Karena  perbuatan  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  selain mendatangkan kemadharatan juga ditakutkan jika Allah SWT akan mendatangkan bencana alam secara menyeluruh, dalam hal ini kepada suatu wilayah.
2.  Dalam  hukum  positif,  hubungan  seksual  sedarah  ( incest )  dipandang  sebagai perbuatan pemerkosaan apabila dilakukan dengan unsur paksaan atau ada salah satu pihak yang dirugikan baik terjadi  kepada anak yang dibawah umur ataupun orang yang sudah dewasa. Namun jika hubungan seksual sedarah ( incest ) terjadi dengan sukarela (suka sama suka) antara sesama orang yang telah dewasa, maka tidak ada hukum khusus yang menjeratnya.
3.  Faktor  penyebab  yang  melatarbelakangi  terjadinya  hubungan  seksual  sedarah ( incest )  antara  lain  adalah  ekonomi  menengah  ke  bawah  atau  kurang  terukupi secara finansial, pendidikan rendah, rumah yang terlalu sempit atau tidak bersekat, sehingga dengan terpaksa satu keluarga tidur dengan satu kamar yang sama dan
keadaan  psokologi  yang  merupakan  kelainan  pada  hasrat  seksual  lalu menimbulkan hasrat seksual kepada anggota keluarga sendiri.
4.  Upaya  penanggulangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  berupa  tindak  lanjut secara  jalur  hukum  kepada  pelaku  hubungan  seksual  sedarah  ( incest ), pendampingan  hokum  untuk  korban,  penyuluhan  dan  pelatihan  kepada masyarakat setempat dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon.

## REFERENCES
Al-Ba’albakki, Munir. Kamus al-Maurid: Injelizi-‘Arabi, ‘Arabi-Injelizi. madah: Inses, Tt. Al-Munawar, Said Agil. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial. Jakarta: Penamadani.
Bungnin, Burhan. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. Tindak Pidana Incest dalam Rancangan KUHP, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.
Ghazali, Abdul Rahman. 2003. Fiqh Munakahat. Jakarta:Prenadaa Media Group.
Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Kartini,  Kartono.  1989. Psikologi  Abnormal  dan  Abnormalitas  Seksual, Bandung:  Bandar Maju.
Khafizoh,  Anis.  “Perkawinan  Sedarah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Genetika” Perkawinan Seadarah 3: 1 (Mei 2017).
Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak, cet.1. Jakarta: Amzah.
Ranuhardoko, I.P.M. 2000. Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika. Ratna, Nyoman Kutha. 2010. Metodologi Penelitian Sosial Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Retnaningrum,  Dwi  Hapsari.  “Incest  sebagai  Bentuk  Manifestasi  Kekerasan  terhadap Perempuan,” Dinamika Hukum 9:1 (Januari 2009).
Rofiq, Ahmad. 1997. Hukum Islam di Indonesia. Cet.ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sabiq, Sayyid. 2015. Fiqih Sunnah Jilid 3. Jawa Barat: Keira Publishing. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yusuf As-Subki, Ali. 2010. Fikih Keluarga, Jakarta: Amzah.