Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 321-334 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Medis (Malpraktik) Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan
Mohd. Yusuf Daeng M 1 ,Aulia Azriyani 2 , Hariyana Tsai 3 , Helen 4 , Sarmalina 5 ,
Geofani Milthree Saragih 6
(1)(2)(3)(4) (5) Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
(6) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email: yusufdaeng@gmail.com 1

## Abstrak
Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkin setiap orang produktif secara ekonomis. Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap  orang  untuk  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Hukum  kesehatan  adalah  semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapanya pada  hukum  perdata,  hukum  administrasi,  dan  hukum  pidana.  Negara  Indonesia  dalam  hal  kasus hukum  malpraktik  memiliki  grafik  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun. Kejadian  tersebut ditandai dengan  adanya  kesadaran  masyarakat  umum  untuk  memperoleh  keadilan  khususnya  bidang kesehatan. Dewasa ini sering muncul kasus - kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Literature review ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan review artikel, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi. Referensi tersebut didapatkan melalui google scholar. Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta  tidak  dapat  dihindari  oleh  dokter  dan  adapula  yang  timbul  karena  tindakan  medis  tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Untuk mencegah dan menyelesaikannya, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek  kedokteran  dan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  kesehatan  sudah  jelas
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis.
Kata Kunci: Kesehatan, Malpraktik, Resiko Medis.

## Abstract
Health is a state of well-being of body, soul and social life that enables everyone to be economically productive. Because of that health is the basis of recognition of human dignity. Health is a healthy state, both physically, mentally, spiritually and socially which enables everyone to live productively socially  and  economically.  Health  law  is  all  legal  provisions  that  are  directly  related  to  the maintenance  of  health  and  its  application  to  civil  law,  administrative  law,  and  criminal  law.  The Indonesian state in terms of malpractice law cases has an increasing graph from year to year. This incident was marked by the awareness of the general public to obtain justice, especially in the health sector. Nowadays cases often arise in health services which result in the performance of doctors being  doubted  and  threatening  the  continuity  of  a  doctor's  career.  This  literature  review  uses  a method that is normative juridical and article review, namely by reviewing and analyzing several references. These references were obtained through Google Scholar. Medical risk can occur because the risk of medical action appears suddenly beyond the doctor's expectations and cannot be avoided by the doctor and there are those that arise because the medical action is prohibited or limited by law because the medical action carries great risks. To prevent and resolve it, Law Number 29 of 2004 concerning medical practice and Law Number 36 of 2009 concerning health clearly regulate legal protection for medical personnel and legal sanctions against medical personnel Keywords: Health, Malpractice, Medical Risk
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih

## PENDAHULUAN
Peranan  negara  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dasar  rakyat  sangatlah  diperlukan  terutama dalam berbagai bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah  satu  bentuk  Hak  Asasi  Manusia  yaitu  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan pemerintah, dan setiap orang  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia.  Dalam  konteks  asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan Negara yang wajib Menghormati, Menjunjung dan Melindungi (Netanael Tampubolon et al., 2022). Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan harta yang paling berharga di dunia ini maka dari itu upaya peningkatan mutu kesehatan semakin diupayakan. Pengupayaan peningkatan kesehatan oleh negara ini  tidak  lain  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia.  Jika  kualitas  hidup  manusia meningkat maka kesejahteraan pun akan didapat. Hubungan dokter dan pasien sudah berjalan sejak masa Hipocrates dan terus berkembang hingga sekarang. Perkembangan terus bergulir hingga terjadi pergantian teknologi, perkembangan ilmiah serta sosial. Perkembangan ini sendiri mengakibatkan terjadinya perubahan cara pelayanan kesehatan serta tindakan – tindakan medis yang dilakukan oleh dokter.  Hal  ini  merupakan  tantangan  bagi  konsep – konsep  dan  kewajiban – kewajiban  moral  para tenaga medis dan masyarakat yang secara nyata berlaku saat ada pasien yang sakit atau mengalami resiko medis atas dilakukannya tindakan medis oleh dokter (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).
Hukum  kesehatan  adalah  semua  ketentuan  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan pemeliharaan  kesehatan  dan  penerapanya  pada  hukum  perdata,  hukum  administrasi,  dan  hukum pidana. Ruang lingkup hukum kesehatan adalah kaidah-kaidah hukum maupun perilaku teratur yang mengatur  bidang  kesehatan.  Sebagai  suatu  ilmu,  maka  ilmu  kesehatan  atau  ilmu  kesehatan masyarakat bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa kehidupan, serta mempertinggi  nilai  kesehatan.  Semua  aspek  hukum  dalam  peraturan  hukum  kesehatan  menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan  perbuatan  sesuatu  itu  berlaku  bagi  para  pihak  yang  berkaitan  dengan  usaha  kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan.
Memperoleh  pelayanan  kesehatan  adalah  hak  asasi  setiap  manusia  yang  tanggung  jawab pelaksanaaanya ada pada pemerintah. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
tujuan  utama  dalam  mencapai  masyarakat  yang  adil  makmur.  Oleh  karenanya  pemerintah berkewajiban  menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh  masyarakat, membiayai  pelayanan  kesehatan  bersifat  public  goods  seperti  imunisasi,  pemberantasan  penyakit menular, dan kewajiban membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut  (Wahyu W, 2014).
Negara  Indonesia  dalam  hal  kasus  hukum  malpraktik  memiliki  grafik  yang  meningkat  dari tahun  ke  tahun.  Kejadian  tersebut  ditandai  dengan  adanya  kesadaran  masyarakat  umum  untuk memperoleh  keadilan  khususnya  bidang  kesehatan.  Tenaga  kesehatan  atau  medis  harus  menjadi seseorang  yang  profesional  dalam  menjalani  pekerjaan  dan  tanggung  jawabnya.  Karena  masih banyak  ditemukan  di  lapangan  tenaga  medis  yang  masih  kurang  profesional  dalam  menjalankan tugasnya sehingga membuat masyarakat sedikit khawatir tentang hal itu. Contoh yang masih banyak ditemui di dalam masyarakat adalah tindakan malpraktik itu sendiri sedang kami bahas dalam kasus ini (Liza Deshaini & Evi Oktarina, 2020) .
Suprapti Samil mengatakan bahwa hubungan antar manusia (baca hubungan antara dokter dengan pasien), hubungan antara dokter dengan pasien telah diatur dengan nilai- nilai kesopanan, yang berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan kesusilaan (ethica). Dimana selanjutnya dikatakan oleh Suprapti Samil di dalam KODEKI 1980 bahwa istilah etik terbentuk dari dua perkataan yaitu “mores of a community” dan “ethos of the people” (Guwandi, 2009).
Dewasa ini sering muncul kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Kasus yang paling baru adalah kasus operasi sesar yang mengakibatkan kematian pasiennya dilakukan oleh dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan. Pada kasus dokter Dewa Ayu Sasiary Prawan, majelis hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memutus bebas namun majelis hakim tingkat kasasi memutus bersalah dokter Ayu. Pada saat peninjauan kembali, dokter Ayu diputus bebas oleh hakim. Kasus-kasus tersebut diajukan ke pengadilan karena terdapat ketidakpuasan atas hasil dari pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter maupun adanya indikasi kesalahan prosedur atau kode etik kedokteran (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018). Di media sosial dan media massa, ramai pemberitaan mengenai bayi di Riau yang lahir dengan kondisi kepala putus dan tertinggal di dalam perut, saat melakukan persalinan di Puskesmas Gajah Mada, Tembilahan, Riau. Setelahnya juga muncul narasi yang menyebut jika bayi baru dibawa ke rumah sakit setelah tragedi tersebut terjadi. Sempat membuat heboh, bahkan muncul tuduhan yang menyebut jika bidan di Puskesmas melakukan malpraktik.
Tindakan malpraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dibuat secara sengaja maupun
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
tidak sengaja oleh tenaga medis dapat mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan seorang pasien yang sedang ditanganinya (S. Sibarani, 2017). Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis  di  mata  masyarakat  luas  dan  tindakan  ini  juga  dapat  mempengaruhi  kualistas  rumah  sakit dalam menanggani masyarakat pada umumnya. Di samping itu malpraktik juga sangat bertentangan dengan  hukum  karena  tidak  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) (O.  Michel  &  D. Mangkey, 2014) , dimana setiap tenaga medis diharuskan dan berkewajiban untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis, karena ini merupakan salah satu standar operasional prosedur (SOP) yang harus dan wajib dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani para pasien sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa kajian tentang malpraktik telah mendominasi kajian di bidang kesehatan dalam satu dekade terakhir. Sebagai tenaga kesehatan, dokter juga perlu mendapat perlindungan hukum dalam memberikan  pelayanan  Kesehatan (O.  Michel  &  D.  Mangkey,  2014) .  Kajian  lain  mengkaji  tentang perlindungan hukum bagi pasien layanan medis yang menjadi korban malpraktik (M. Nurdin, 2015). Hukum malpraktik wajib mendapat penegakan melalui mediasi penal (R. A. Fitriono et al., 2016). Kajian lain mengkaji tentang perlindungan hukum bagi profesi dokter dalam penyelesaian sengketa medis (S.Trisnadi, 2016). Perlindungan hukum terhadap pasien korban tindakan malpraktik juga perlu ditinjau dari  sudut  pandang  hukum  Indonesia  (S.  Sibarani,  2017).  Tanggung  jawab  dokter  atas  tindakan malpraktik dalam memberikan pelayanan medis juga dapat dilihat dari perspektif hukum perdata (R. A. Riza, 2018). Tindakan melawan hukum dan malpraktik oleh dokter wajib dipertanggungjawabkan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan .
Malpraktik mempunyai pengertian yaitu perbuatan atau tindakan oleh medis yang tidak sama dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  sehingga  dapat  merugikan  pasien  secara  umum.  Di negara Indonesia hukum yang mengatur UU No.36 tahun 2009, pasal 24 ayat 1 berbunyi “Tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar kesehatan, dan standar prosedur operasional (R. A. Fitriono et al., 2016).
Pembahasan kali ini membahas pelanggaran hukum dugaan malpraktik oleh tenaga kesehatan yang terjadi dalam praktek kesehatan. Kejadian yang terjadi yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas patut diperhatikan karena tenaga medis harus menjalankan sebuah tindakan sesuai dengan aturan dan standar operasional pelayanan yang sesuai dengan standart yang telah di tentukan pada bagian tertentu (A. Y. Lubis, 2020).
.
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P.  Andi,  2012).  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian  hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu  kepada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018) .  Metode  penelitian  tersebut  digunakan  untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bagaimana kekuatan-kekuatan sosial mempengaruhi hukum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu  mengumpulkan data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesehatan merupakan bagian dari kehidupan umat manusia dan merupakan hak asasi manusia yang  merupakan  sebagai  unsur  kesejahteraan  serta  seringkali  tidak  diperhatikan  ketika  kondisi manusia  tersebut  sehat,  namun  sebaliknya  akan  berakibat  buruk  ketika  kesehatan  tersebut  telah menurun dan memberikan dampak buruk terhadap tubuh. Indonesia sebagai negara berkembang masih  mengalami  kesulitan  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  terbaik  bagi  penduduknya. Masyarakat masih seringkali mengabaikan kesehatannya, dimana pelayanan kesehatan yang kurang baik sebagai salah satu unsur yang menjadikan kesehatan itu kurang diperhatikan (Solikah Sriningsih, 2021). Dalam Pasal 10 Kode Etik Kedokteran menyebutkan bahwa setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib menunjuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut. Dalam kode etik disebutkan  bahwa  profesi  kedokteran  lebih  merupakan  panggilan  perikemanusiaan  dengan
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
mendahulukan keselamatan dan kepentingan pasien dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan  pasien  adalah  setiap  orang  yang  melakukan  konsultasi  masalah  kesehatannya  untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit (Pasal 1 angka 4 UU No. 44 Tahun 2009).
Seperti diketahui dokter sebagai manusia biasa juga dapat melakukan kesalahan. Peristiwa ini disebut juga dengan kesalahan profesi, dan dikenal dengan istilah malpraktik. Sebenarnya terjadinya malpraktik tersebut yang membuka kemungkinan timbulnya akibat atau kerugian bagi pasien juga dapat terjadi sejak dahulu, hanya saja reaksi yang timbul baru belakangan ini, di Indonesia khususnya baru  terlihat  sejak  tahun  1981-an.  Sementara  ini,  masyarakat  cenderung  untuk  menghubungkan kesalahan dokter tersebut dengan pelanggaran hukum. Hal ini membawa kekhawatiran bagi dokter dalam menjalankan profesinya, kekhawatiran ini dapat dipahami oleh karena antara lain menyangkut perlindungan  hukum  bagi  seorang  dokter  yang  melaksanakan  profesinya.  Masyarakat  yang menganggap bahwa kesalahan dalam menjalankan profesi dokter tersebut haruslah dikenakan sanksi pidana.  Apabila  penuntutan  diajukan  melalui  organisasi  kedokteran,  dalam  hal  ini  Ikatan  Dokter Indonesia, maka aparatur etik kedokteran c.q. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan mempelajari dan menilai sebelum mengambil keputusan terhadap keputusan terhadap perkara yang diajukan. Apabila kasus yang diajukan ternyata menyangkut aspek pidana, maka Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia akan meneruskan kepada instansi penegak hukum yang berwenang menyelesaikannya. Sebaliknya apabila penuntutan diajukan melalui instansi penegak hukum, yaitu pihak kepolisian maka pihak kepolisian akan segera melakukan penyidikan. Apabila hasil penyidikan ternyata tidak terdapat cukup bukti bahwa perkara yang diajukan bukan merupakan tindak pidana, misalnya  hanya  kesalahan  dokter  tersebut  termasuk  dalam  ruang  lingkup  pelanggaran  Kode  Etik Kedokteran,  maka  penyidik  dengan  surat  penetapannya  menghentikan  penyidikannya,  kemudian diteruskan kepada organisasi profesi yang lebih berkompeten untuk menanganinya (Adami Chazawi, 2000).
Resiko  medis  dapat  terjadi  karena  resiko  dari  tindakan  medis  muncul  secara  tiba-tiba  diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis  tersebut  dilarang  atau  dibatasi  oleh  undang – undang  karena  tindakan  medis  tersebut mengandung resiko yang besar. Resiko dari tindakan medis yang dilakukan dokter berbeda – beda skala besar kecilnya. Dokter diminta untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien sekalipun resiko yang bersama tindakan medis tersebut besar.
Kelalaian dalam hukum pidana disebut juga dengan kealpaan. Langemeyer “Kealpaan adalah
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
suatu  struktur  yang  sangat  gecompliceerd.  Dia  mengandung  dalam  satu  pihak  kekeliruan  dalam perbuatan lahir dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri”. Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :
a. Tidak mengadakan penduga – duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
b. Tidak mengadakan penghati – hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
Konsep kelalaian dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP : Pasal 359 KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360 ayat (1) KUHP “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka. Luka bera t, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal  360  ayat  (2)  KUHP  “Barangsiapa  karena  kealpaannya  menyebabkan  orang  lain  luka -  luka sedemikian  rupa  sehingga  timbul  penyakit  atau  halangan  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.
Kelalaian medis atau dalam bahasa sehari - hari dikenal dengan istilah malpraktik merupakan salah satu kejadian atau fenomena yang akhir - akhir ini muncul dan menjadi sorotan khalayak. Hal ini  dikarenakan  beberapa  pasien  mengalami  resiko  medis  berupa  kematian  ataupun  cacat  dan mengakibatkan  banyaknya  gugatan  yang  dilayangkan  pasien  terhadap  dokter.  Kelalaian  dalam hukum medis sering disebut dengan Negligence. Negligence adalah hal yang manusiawi yang sering dialami  oleh  manusia  karena  manusia  tidaklah  sempurna.  Menurut  Guwandi  (Guwandi,  2009) Seseorang  dikatakan  lalai  apabila  ia  bertindak  acuh  atau  tidak  pedulian.  Tidak  memperhatikan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnya di dalam tata-pergaulan hidup masyarakat.
Pengertian kelalaian medis sendiri menurut Hermien Hadiati Koeswadji secara harfiah berarti bad practice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktek penerapan ilmu dan teknologi medik dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri – ciri khusus. Karena malpraktik berkaitan dengan  “ how  to  practice  the  medical  science  and  technology ”,  yang  sangat  erat  hubungannya dengan  sarana  kesehatan  atau  tempat  melakukan  praktik  dan  orang  yang  melaksanakan praktik,maka pendapat Hermien lebih cenderung menggunakan istilah  “maltreatment” (Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018).
Seorang dapat dikatakan telah berbuat kelalaian apabila sudah tersirat suatu sifat sembrono atau  sembarangan  ( heedlessness  or  carelessness)  pada  dirinya  yang  merupakan  tindakan  yang menyimpang dari tolok ukur yang secara umum atau melakukan suatu tindakan yang seharusnya
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
tidak dilakukan, atau sebaliknya tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar dan hati-hati (reasonable man). Kelalaian juga bisa terjadi walaupun seorang dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya yang sudah memperhitungkan akibat dari  tindakannya  dan  juga  telah  mempertimbangkan  sebaik-baiknya,  namun  ia  lalai  atau  tidak menyiapkan upaya pencegahan terhadap suatu resiko yang bisa menimbulkan.
Malpraktik  pada  dasarnya  tidak  hanya  dilakukan  oleh  profesi  kedokteran  melainkan  juga diprofesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik dan wartawan dan lain sebagainya. Hal ini didasari dengan adanya potensi-potensi untuk melakukan hal yang dapat merugikan pihak lain, menurut  kamus  hukum Black  Law  Dictionary  merumuskan  malpraktik  sebagai  Any  Professional misconduct, Unreasonable lack of Skill or Fidelity in Professional or judiacry duties, evil or illegal or immoral conduct  artinya perbuatan  jahat dari seseorang ahli, kekurangan dalam keterampilan di bawah standar atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek  salah  atau  illegal  atau  perbuatan  yang  tidak  bermoral  (J.  Arifko,  2014).  Secara  etimologi Malpraktik berasal dari kata malpractice artinya cara mengobati yang salah atau tindakan tidak benar dan tidak sesuai dengan standar operasioanl prosedur yang ada.
Definisi  malpraktik  adalah  kelalaian  dari  seorang  dokter  atau  perawat  untuk  menggunakan tingkat  kepandaian  dan  ilmu  pengetahuan  dalam  mengobati  dan  merawat  pasien,  yang  lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Dari definisi tersebut malpraktik harus dibuktikan apakah tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ukurannya adalah lazim digunakan di wilayah tersebut tidak memenuhi standar profesi. Jika korban (pasien) dari malpraktek memilih melakukan tuntutan secara pidana, maka tentu saja pasien yang mengajukan tuntutan harus membuktikan  banyak  hal,  termasuk  membuktikan  adanya  kesalahan  dari  pelaku.  Sebelumnya medikal malpraktik dapat masuk ke ranah hukum pidana apabila memenuhi 3 aspek, yaitu (Shidarta & Petrus Lakonawa, 2020) :
a. Syarat sikap batin dokter;
b. Syarat dalam perlakuan medis;
c. Syarat mengenai hal akibat.
Tindakan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  sudah  diatur  hukumnya  dalam peraturan perundang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan kode etik kedokteran yang  berlaku  selain  itu  juga  adapun  sanksi  terhadap  perbuatan  tindakan  tenaga  medis  yang melakukan  malpraktik,  sanksi  yang  dimaksud  antara  lain,  sanksi  pidana,  sanksi  perdata,  sanksi
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
administrasi  dan  sanksi  moral,  dimana  sanksi-sanksi  tersebut  berupa  pidana  penjara,  ganti  rugi, teguran, denda atau pembekuan izin akibat kelalaian tersebut dan pelanggaran terhadap norma dan moralitas (M. I. Syah, 2019). Terhadap sanksi administrasi umumnya dikenakan kepada pelanggaran diklasifikasikan pelanggaran administrasi bersifat privat yang dijatuhkan oleh aparatur atau pejabat tata usaha negara, sanksi teguran merupakan teguran secara lisan dan tertulis.
Penjatuhan sanksi teguran ini kepada pihak penerima sanksi harus diberitahu jenis kesalahannya. Jenis sanksi ini bersifat ringan dan kepada pihak yang ditegur masih diberikan  kesempatan untuk memperbaiki  diri,  adapula  sanksi  dalam  pembekuan  hingga  pencabutan  sertifikat,  sanksi  ini merupakan penghentian dalam jangka waktu sementara dan selamanya, apabila untuk sementara sanksi tersebut mempunyai batas waktu dan sanksi tersebut dianggap selesai ketika penerima sanksi sudah melewati batas waktu tersebut dan kembali pada kondisi semula yakni kondisi sebagaimana sebelum  menerima  sanksi  tersebut,  sanksi  administrasi  yang  terakhir  adalah  sanksi  denda,  besar kecilnya denda akan ditentukan oleh hukum yang mengaturnya karena setiap ketentuan mempunyai dasar  hukum  dan  kriteria  masing-masing.  Perbuatan  tenaga  medis  yang  melakukan  tindakan malpraktik ini juga menimbulkan suatu sanksi tidak tertulis yaitu sanksi moral, sanksi moral memang tidak  tertulis.  Oleh  karena  itu,  pemberian  sanksi  juga  tidak  tertulis.  Kendati  pun  tidak  tertulis,  itu memiliki kekuatan yang dasyat karena mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat.
Tenaga  medis  pada  dasarnya  sudah  memiliki  dasar  hukum  atau  payung  hukum  untuk memberikan  jaminan  hukum  kepada  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan  pada  umumnya  yang melakukan profesi dalam melakukan tindakan medis atau melakukan pelayanan kesehatan, karena tenaga medis merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan dalam melakukan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana sudah diamanatkan oleh konstitusi  (N. Kijanti, 2009). Hukum  positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang berkaitan  dengan  perlindungan hukum terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam melakukan profesi.
Tindak pidana oleh tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat terhadap penerima pelayanan kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84 (Sherel Poluan, 2021):
1) Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang  mengakibatkan  Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
2) Jika  kelalaian  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  kematian,  setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
3) Lalai; lengah; kurang hati-hati; masalah ini berkaitan erat dengan KU Pidana Pasal 359 dan Pasal 360.
Bab  XXI.  Menyebabkan  Mati  Atau  Luka-Luka  Karena  Kealpaan.  Pasal  359.  Barangsiapa  karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
Pasal 360 ayat:
1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka- luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
2) Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebahkan  orang  lain  luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 361. Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditamhah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicahut haknya untuk  menjalankan  pencarian  dalam  mana  dilakukan  kejahatan  dan  hakim  dapat  memerintahkan supaya putusannya diumumkan.
Namun  disisi  yang  lain  yaitu  dari  pihak  pasien,  terkadang  apabila  ada  kasus  atau  kerugian  yang dialami oleh pasien, tidak dipermasalahkan atau tidak menuntut baik secara perdata maupun pidana. Ada beberapa penyebab, antara lain:
a. Masih adanya sikap/anggapan masyarakat bahwa dokter adalah dewa penolong (apa yang dilakukan  oleh  dokter  merupakan  upaya  maksimal  terbaik  dan  kalau  tidak  berhasil menyembuhkan pasien atau pasien meninggal dianggap merupakan takdir);
b. Pasien atau keluarganya berkedudukan dalam posisi lemah dan awam terhadap pengetahuan dan teknologi kedokteran, sehingga pasien atau keluarganya sama sekali tidak mengetahui apakah  tindakan  yang  diambil  dokter  dalam  upaya  penyembuhan  pasien  sudah  sesuai dengan  prosedur,  standart  atau  tugas  dan  kewajiban  dokter  dalam  melaksanakan  tugas profesionalnya;
c. Adanya sikap tertutup pihak dokter maupun manajemen rumah sakit, sehingga pasien atau keluarganya  sulit  untuk  mengetahui  apakah  suatu  tindakan  dokter  sesuai  dengan  standar profesional,  dan  apakah  sarana  yang  ada  di  rumah  sakit  yang  mendukung  upaya
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
penyembuhan pasien sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Apabila pasien atau keluarga pasien mengalami kerugian dapat mengadukan dokter telah melakukan malpraktek kepada kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan  dan dapat menggugat secara perdata  ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara pidana dapat dituntut dengan  Pasal  359  KUHPidana  dan  Pasal  190  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  setiap  pasien  yang  dirugikan  akibat  malpraktik  atau kesalahan  dalam  menjalankan  standar  profesional  kedokteran  yang  melanggar  hukum,  maka penyelesaiannya dapat diajukan melalui organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau Majelis Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  atau  Majelis  Kehormatan  Etika  Kedokteran  juga  melalui pengadilan negeri apabila berbentuk pidana dengan menyertai bukti fisik dari korban malpraktik. Penyelesaian yang dapat dilakukan:
a. Penyelesaian secara pidana;
b. Penyelesaian secara perdata;
c. Penyelesaian melalui Kode Etik Kedokteran;
d. Penyelesaian melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

## SIMPULAN
Malpraktik  merupakan  suatu  tindakan  profesional  dari  pelayanan  kesehatan  yang menimbulkan  suatu  merugikan  pihak  lain  dalam  bentuk  materil  maupun  non  materil.  Malpraktik sendiri timbul akibat dari kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, dan faktor rutinitas, hal ini sangat berpotensi  terjadinya  malpraktik  dalam  tindakan  medis  itu  sendiri,  dan  akibat  hukum  itu  terjadi apabila tenaga medis terbukti melakukan tindakan malpraktik atau perbuatan pelanggaran hukum dalam  profesi  kedokteran,  maka  tenaga  medis  tersebut  akan  dituntut  secara  hukum  adminitrasi, hukum perdata dan hukum pidana, selain itu juga ada sanksi hukum terhadap tindakan malpraktik oleh tenaga medis yakni, sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi dan sanksi moral, dimana semua sanksi ini akan di terima oleh tenaga medis yang melakukan kelalaian atau pelanggaran hukum terhadap pasien. Untuk mengurangi terjadi malpraktik oleh tenaga medis harus terus meningkatkan pengetahuan terhadap tenaga medis dalam melakukan tindakan kesehatan terhadap masyarakat dan pelayanan kesehatan yang sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan menyediakan sarana  prasarana  yang  lengkap  untuk  menunjang  kinerja  dari  tenaga  medis  itu  sendiri  dalam
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
melakukan  pelayanan  medis  terhadap  pasien.  Untuk  mencegah  dan  menyelesaikannya,  Undang- undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan  sanksi  hukum  terhadap  tenaga  medis  itu  sendiri,  oleh  kerena  itu  adanya  peraturan  tersebut diharapkan hukum tampil demi perlindungan dan kenyamanan semua pihak, untuk itu perlindungan hukum  terhadap  pasien  dan  tenaga  medis  harus  benar-benar  diterapkan  dan  benar-benar memberikan kepastian hukum terhadap siapa saja yang merasa dirugikan, dan tenaga medis pun harus memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang luas di bidang kesehatan sehingga tidak terjadinya  sesuatu  yang  tidak  diinginkan,  seperti  adanya  dugaan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh tenaga  medis.  Disarankan  kepada  tenaga  medis  agar  dalam  menjalankan  profesinya  harus  sesuai dengan  standar  dan  Kode  Etik  Kedokteran,  agar  terhindar  dari  tindakan  hukum  yang  harus dipertanggungjawabkan apabila tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Y. Lubis. (2020). Disparatis Putusan Malpraktek Kedokteran Studi Putusan Mahkamah Agung No. 365K/PID/2012. Jurnal Ilmiah Kohesi, V(44).
Adami Chazawi. (2000). Malpraktik Kedokteran: Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum. Bayumedia Publishing. Guwandi. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Medik & Bio-etika. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
J. Arifko. (2014). Kesehatan (Teori dan Aplikasi) di Lengkapi Kesehatan dan Keperawatan. IN Media.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Liza Deshaini, & Evi Oktarina. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
. SOLUSI, 18(3).
M. I. Syah. (2019). Tuntutan Hukum Malpraktik Medis. Bhuana Ilmu Popular.
M. Nurdin. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Korban Malpraktek Kedokteran. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 10(1).
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
N. Kijanti. (2009). Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran. Pustaka Yustisia.
Netanael Tampubolon, Hisar Siregar, & Kasman Siburian. (2022). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law, 1(1), 25 – 26.
O. Michel, & D. Mangkey. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis. Lex Et Societatis, 2(8).
Helen, Sarmalina, Geofani Milthree Saragih
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
R. A. Fitriono, B. Setyanto, & R. Ginting. (2016). Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal. Yustisia, 5(1).
R. A. Riza. (2018). Tanggung Jawab Dokter terhadap Pasien dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(1).
S. Sibarani. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia. Justitia et Pax, 33(1).
Sherel Poluan. (2021). PEMBERLAKUAN TINDAK PIDANA BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN. Lex Crimen, 10(3).
Shidarta, & Petrus Lakonawa. (2020). Lex Specialis Derogat Legi Generali : Makna Dan Penggunaannya.
Www.Business-Law.Binus.Ac.Id.
Solikah Sriningsih. (2021). PENERAPAN ASAS PROPOSIONALITAS DALAM KONTRAK LAYANAN KESEHATAN
ANTARA RUMAH SAKIT DAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS). Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, 1(1), 2.
S.Trisnadi. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. Masalah- Masalah Hukum, 45(2).
Wahyu Rizki Kartika Ilahi. (2018). RESIKO MEDIS DAN KELALAIAN MEDIS DALAM ASPEK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA . Jurnal Hukum Volkgeist, 2(2).
Wahyu W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI. Jurnal Mimbar Hukum, 26(1).
\