## POLITIK PENDIDIKAN JEPANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
M. Syarif
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit Mojokerto
Email : gilangcempaka78@gmail.com

## Abstrak
Kajian ini membicarakan kebijakan pendidikan pemerintah penjajajahan Jepang serta pengaruhnya  terhadap eksistensi  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Fokus perbincangannya meliputi kebijakan politik secar umum pemerintah Jepang terhadap Islam di Indonesia, kebijakan pendidikan Jepang yang terkait dengan pendidikan Islam Indonesia,  sistem  pendidikan  yang  dibangun  di  masa  pemerintahan  Jepang,  dan dampaknya  terhadap  pendidikan  Islam  di  Indonesia  saat  itu.  Secara  konseptual, penjajahan Jepang yang berlangsung selama rentang waktu tiga setengah tahun sejak 1942 sampai 1945 telah melahirkan banyak perubahan terhadap sistem dan dinamika pendidikan Indonesia yang memiliki efek jangka panjang hingga pada masa Indonesia merdeka.  Polemik  yang  muncul  adalah  apakah  kebijakan  pendidikan  pemerintah Jepang  tersebut  lebih  banyak  memberikan  ekses  positif  atau  negatif  terhadap pendidikan di Indonesia termasuk terutama pendidikan Islam di Indonesia.
Keyword : Kebijakan Pendidikan, Zaman Jepang, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN
Kajian  terhadap  dinamika  pendidikan  di  Indonesia  zaman  Jepang  hingga dewasa  ini  belum  banyak  dilakukan.  Halaman-halaman  literatur  sejarah  pendidikan  di Indonesia rata-rata menyediakan lembaran yang sangat sedikit dalam memaparkannya. Lebih-lebih  bila  kajian  tersebut  dikhususkan  pada  pengaruhnya  terhadap  eksistensi pendidikan  Islam,  akan  tampak  lebih  jarang  lagi.  Padahal  masa  tiga  setengah  tahun penjajajahan  Jepang  di  Indonesia,  yaitu  sejak  1942  hingga  pertengahan  1945,  telah memberikan  pengaruh  yang  sangat  penting  dan  menentukan  bila  dilihat  dari  dampak jangka panjangnya terhadap sistem pendidikan di Indonesia sesudahnya. 1
1 Literatur  mengenai  sejarah  Pendidikan  Islam  Indonesia  umumnya  hanya  memberikan porsi  yang  sedikit  untuk  memperbincangkan  situasi  dan  kondisinya  di  era  Jepang,  apalagi mengenai  pengaruh  kebijakan  Jepang  terhadapnya.  Bahkan,  kGUnawaa  yang  selama  ini dijadikan  buku  rujukan  utama  mengenai  sejarah  pendidikan  Islam  Indonesia  yang  ditulis  oleh Mahmud  Yunus  hanya  memberikan  porsi  tiga  hlmaman  untuk  membahas  pendidikan  Islam
Pergantian  kekuasaan  dari  pemerintahan  kolonial  Belanda  kepada pemerintahan  pendudukan  Jepang  banyak  memberikan  perubahan  wajah  pendidikan Indonesia.  Anehnya,  rata-rata  literature  sejarah  pendidikan  hanya  bercerita  mengenai bagaimana sulit dan mundurnya kondisi pendidikan pada zaman itu, di mana aktivitas pendidikan ditujukan untuk kepentingan Jepang sebagai wadah indoktrinasi ideologi dan budaya  Jepang  kedalam  proses  pembelajaran.  Sementara  di  sisi  lain,  Jepang  juga menggunakan  rakyat  untuk  dijadikan  pekerja  paksa  (Romusha)  guna  mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia demi  kepentingan perang Jepang.
Meskipun  begitu,  sesungguhnya,  tidak  seluruh  kebijakan  Jepang  bernilai negatif terhadap pendidikan Indonesia. Sebagai perbandingan, jika dalam pemerintahan Belanda sistem pendidikan di belah menjadi dua, dan jenis-jenis sekolah Belanda begitu beragam, di era Jepang semuanya dihapus dan diseragamkan. Pola ini tetap digunakan oleh pemerintah Indonesia di masa kemerdekaan. Jepang juga mengupayakan sebuah sistem  pendidikan  di  Indonesia  yang  lebih  egaliter,  yang  tidak membeda-bedakan  lagi kelas sosial ditengah rakyat Indonesia di mana semua rakyat bisa menikmati pendidikan sesuai yang mereka kehendaki.
Kajian  ini  memfokuskan perbincangan pada  polemik  sistem  pendidikan  era Jepang tersebut. Di sini, penulis hanya membatasi pembahasan pada kebijakan Jepang dalam  bidang  pendidikan  sebagai  unsur  dasar  yang  membangun  sistem  di  atas, kaitannya  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  terhadap  eksistensi  pendidikan  Islam  di Indonesia. Kebijakan-kebijakan bidang pendidikan itu akan dikaji lebih mendalam melalui penelusuran  ke  sejumlah  literatur  sejarah  baik  sejarah  yang  terkait  politik  pendidikan maupun  sejarah  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia.  Kebijakan  sosial  politik  juga  akan disinggung  sejauh  terkait  dengan  pembicaraan  pokoknya,  yaitu  pendidikan.  Dalam konteks  ini,  kebijakan  politik  dan  kebijakan  pendidikan  pemerintah  Jepang  memiliki pengaruh yang saling terkait dengan dinamika pendidikan Indonesia, itu sebabnya maka
zaman penjajahan Jepang. Memang terdapat bahasan mengenai Madrasah Awwaliyah yang lahir di era Jepang dalam buku ini, tetapi itupun tak dikaitkan sebagai pengaruh dari kebijakan Jepang atas  lahirnya  model  madrasah  tersebut.  Lihat,  Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam Indonesia, (Jakarta,  Mutiara  Sumber  Widya,  1962),hlm.  121-123.  Satu-satunya  karya komprehensif yang membicarakan tentang era penjajahan Jepang dan persentuhannya dengan Islam  Indonesia  adalah  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harry  J.  Benda, Bulan  Sabit  dan Matahari Terbit : Islam Indonesia pada Masa Pejajajahan Jepang, (Jakarta, Pustaka Jaya, 1980 Tetapi karya sejarah fenomenal ini tidaklah secara khusus berbincang tentang pendidikan Islam di Indonesia zaman Jepang, melainkan tentang pergulaan politik Islam di era penjajahan Jepang. Meski begitu, dalam banyak konteks karya ini sangat berharga untuk “sekedar menelusuri” jejak adanya pengaruh kebijakan politik Jepang terhadap pendidikan dimaksud. Satu karya langka lagi yang  patut  disebut  di  sini  adalah  karya  Soegarda  Porbakawatja, Pendidikan  dalam  Alam Indonesia Merdeka, (Jakarta, Gunung Agung, 1970).
pembahasan yang akan dilakukan dibawah  dibagi  pada dua hal yaitu kebijakan politik Jepang dan Kebijakan Pendidikan Jepang. Beberapa pertanyaan berikut akan dijadikan sebagai  dasar  pembahasan  ;  (1)  Bagaimana  kebijakan  politik  pemerintah  Jepang terhadap  umat  Islam,  (2)  Bagaimana  kebijakan  politik  pendidikan  pemerintah  Jepang yang  terkait  dengan  pendidikan  Islam,  (3)  Bagaimana  kondisi  sistem  pendidikan Indonesia pada umumnya di zaman pemerintah Jepang. Bertitik tolak dari empat dasar pembahasan  itulah  nantinya  akan  disimpulkan  pengaruh  kebjakan  politik  pendidikan Jepang terhadap pendidikan Islam di Indonesia.
Kajian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  pengetahuan  yang  lebih mendalam dan komprehensif mengenai era singkat penjajahan negeri matahari terbit ini dalam  hlm  kebijakan  pendidikannya  di  Indonesia.  Kajian  ini  bersifat  kajian  literatur  di mana sebagain besar data yang dipaparkan diperoleh dari buku-buku khususnya yang berbicara  mengenai  sejarah  pendidikan  Islam  dan  pergulatan  politik  Islam  di  zaman Jepang. Diharapkan, wawasan lebih luas mengenai politik pendidikan zaman Jepang ini pada  gilirannya  akan  semakin  memperkaya  khazanah  pemikiran  sejarah  politik pendidikan di Indonesia.

## KEBIJAKAN POLITIK JEPANG TERHADAP UMAT ISLAM
Di  awal  abad  ke  20  bangsa  Jepang  tampil  sebagai  negara  kuat  dari  Asia. Ketika dunia dilanda perang dunia II, Jepang ikut andil dalam perang tersebut dengan sekian  banyak  prestasi  termasuk  mengalahkan  Rusia.  Jepang  bercita-cita  menjadi pemimpin  Asia  Timur  Raya.  Belanda  yang  sekian  lama  menjajah  Indonesia  dapat dikalahkan oleh Jepang. Sehingga akhirnya kekuasaan beralih dari pemerintah Kolonial Belanda kepada Jepang. 2
Awal  terjadinya  penjajahan  Jepang  di  Indonesia  dimulai  pada  saat  Jepang melakukan  penaklukan  Asia  Tenggara  sejak  tahun  1941.  Mulanya,  sebuah  faksi perlawanan  yang  ada  di  Aceh  mendapatkan  bantuan  dari  pasukan  Jepang  untuk menghadapi  Belanda.  Faksi  ini,  seiring  dengan  perjuangan  rakyat  Aceh  yang  sekian lama  melawan  penjajahan,  telah  menjadi  jalan  masuk  Jepang  untuk  melancarkan rencana  revolusi  mengusir  pemerintahan  Belanda.  Dari  sini  dapat  dikatakan  bahwa
2 Muhammad Rifa ’i, Sejarah Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011),hlm. 84
hubungan  Jepang-Islam  sesungguhnya  telah  dibangun  jauh  sebelum  Islam  menjajah Indonesia melalui bantuan militer.
Satu  tahun  setelahnya,  pihak  Jepang  mengarahkan  pasukannya  ke  Jawa. Pada  1  Maret  1942,  pasukan  Jepang  mencapai  pantai  Banten  dan  bergerak  dengan cepat ke Batavia yang dinyatakan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Batavia diduduki pada 5 Maret 1942 dan tiga hari kemudian pada 9 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda,  Mr.  Jhr.  Tjarda  Van  Stakenborg  Stachouwer  menyerah  tanpa  syarat  kepada Letnan Jenderal; Hitoshi Imamura, komandan Tentara ke XVI Jepang yang bergerak ke wilayah  Indonesia. 3 Segera  sesudahnya  Jepang  menguasai  seluruh  pulau  Jawa  dan menghabisi  seluruh  sisa  pasukan  Belanda.  Dengan  demikian  era  penjajahan  Jepang atas Indonesia dimulai.
Tatkala  datang  pertama  kali  ke  Indonesia,  umat  Islam  menyambut  baik kedatangan Jepang dan mengakui arti penting mereka, sebuah penghargaan yang tidak ada selama masa-masa penjajahan Belanda.  Jepang sendiri, dalam kaitannya dengan Islam,  sudah  siap  sejak  pertengahan  1930-an  untuk  memposisikan  diri  sebagai pelindung  Islam  di  Asia.  Mereka  datang  dengan  gagasan  bahwa  kalangan  Islam Indonesia  adalah  aliansi  potensial  yang  akan  menyambut  mereka  sebagai  pembebas Asia.  Sedangkan  kelompok  nasionalis,  yang  lebih  dipengaruhi  oleh  pendidikan  Barat (Belanda)  dan  sudah  menyatakan  dukungan kepada  sekutu, jelas  tidak dapat mereka percayai. 4 Apa yang dimaksud sekutu adalah aliansi militer Amerika, Inggris, Uni Sovyet, dan Tiongkok dalam perang dunia ke 2.
Pada  akhir  1942,  seiring  dengan  pemikiran  tentang  peran  penting  Islam dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  Indonesia,  Jepang  membentuk  kantor  urusan agama yang bernama Shumubu . Kantor ini sekaligus menggantikan kantor serupa yang telah  ada  pada  era  belanda, “ Kantoor  Voor  Inlandsche  Zaken ”. 5 . Shumubu ,  pada  era
3 Lihat, Abdul Qadir Djaleani, Sejarah Gerakan Politik Umat Islam Indonesia, (Jakarta, Bee Media, 2016), hlm. 515-516. Buku setebal seribu hlmaman lebih ini, kendatipun tidak sistematis dalam  pembahasannya,  tetapi  cukup  bisa  dijadikan  bandingan  untuk  membaca  tentang sumbangsih dan peranan umat Islam dalam gerakan politik Indonesia termasuk di bidang politik pendidikan dengan referensi yang relatif kaya
4 Robert Pringle, Islam Ditengah Kebhinnekaan, Memahami Islam dan Politik di Indonesia, (Jakarta,  Prenada,  2018),  hlm.  51.  Kedekatan  Jepang  dengan  Islam  ini  berlangsung  sampai masa-masa akhir penjajahan mereka kendatipun pada periode pertengahannya sempat muncul ketegangan  hubungan  terkait  dengan  ketidaksetujuan  kalangan  Islam  pada  beberapa  usaha Jepang untuk menanamkan ideology dan budaya Nippon, baik melalui jalur pendidikan maupun organisasi,  yang  oleh  umat  Islam,  dinilai  mengabaikan  sisi  keagamaan  yang  paling  utama, Aqidah.
5 Kantoor Voor Inlandsche Zaken yang berfungsi sebagai kantor penasehat  untuk masalah pribumi.  Dan  karena  sebagian  besar  pribumi  itu  beragama  Islam,  maka  dengan  sendirinya
penjajahan  Jepang  berfungsi  sebagai  penasehat  umum  dalam  masalah  agama  yang antara lain bertugas mengangkat pegawai agama dan mengawasi buku-buku agama. 6 Dan terkait dengan Masyumi diatas, setiap kiyai dan ulama secara pribadi dapat menjadi anggota Masyumi dengan persetujuan Shumubu. 7
Berbeda  dengan  pemerintah  kolonial  Belanda, Shumubu sebagai  kantor urusan agama yang dibentuk oleh pemerintah kolonial juga, merupakan kantor pertama yang  anggota-anggotanya  diisi  oleh  orang-orang  pribumi  dan  diketuai  oleh  orang pribumi. 8 Pertama kali, sebagai pimpinannya,  Jepang mengangkat K. H Hasyim Asy’ari, seorang  ulama  berpengaruh  di  tanah  Jawa.  Pada  masa  Jepang,  kantor  ini  telah mempunyai cabang hampir diseluruh kota keresidenan (kabupaten di masa sekarang). dan berpusat di Jakarta. 9
Di  tangan  para  ulama  ini, Shumubu memiliki  peran  yang  fungsional  bagi perkembangan pendidikan Islam. Pada 1944, Kepala kantor Shumubu di Keresidenan Banyumas  mengusulkan  supaya  diberikan  pendidikan  agama  di  seluruh sekolah  desa yang  ada  di keresidenannya.  Usul  ini  disetujui oleh  kantor Shumubu pusat  di Jakarta. Tetapi  gaji  para  guru  agama  tersebut  diberi  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat. Persetujuan  yang  sama  juga  diberikan  pada  keresidenan  lain  seperti  Kediri  dan Pekalongan.  Dalam  hal  ini,  dapat  dikatakan  bahwa  garis kebijakan  pendidikan  agama
masalah Islam menjadi bidang garapan utama kantor ini Lihat, Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta, LP3ES, 1984), hlm. 110 6 Selain Shumubu , Jepang juga membentuk sebuah lembaga dewan penasehat pemerintah bernama Chuo  Sangiin untuk  pusat  dan Chuo  Sangi  Kai untuk  daerah.  Lembaga  dewan penasehat  ini  dididikan  untuk  menggantikan Volksraad sebagai  dewan  penasehat  pemerintah zaman  Belanda.  Meskipun  lembaga  baru  ini  sesungguhnya  tak  berdaya  jika  dibanding  peran Volksraad ,  tetapi  keterwakilan  umat  Islam  menjadi  lebih  banyak    daripada  sebelumnya  yang semula hanya diisi oleh 1 orang,  di era Jepang menjadi 6 orang sebagai perwakilan pihak Islam dari  total  43  orang  anggota  dewan.  Tetapi  bagi  umat  Islam,  kondisi  ini  sesungguhnya  tidak representatif  bila  mengingat  bahwa  rakyat  Indonesia  kebanyakan  muslim.  Di Chuo  Sangiin , sebanyak  37  orang  anggotanya  (dari  total  43)  berasal  dari  kalangan  nasionalis,  priyayi,  dan Kristen.  Oleh  karena  itu  bagi  umat  Islam,  peran  lembaga  ini  sangat  kecil  artinya  untuk memperjuangkan kepentingan mereka jika dibanding Shumubu yang dipandegani sebagian besar oleh kalangan Islam. Lihat, Pringle, Islam, hlm. 51.  Djaelani, Sejarah, hlm 525 7 Benda , Bulan Sabit, hlm. 186-187 8 Lihat,  Steenbrink, Pesantren,  Madrasah,  Sekolah  ;  Pendidikan  Islam  dalam  Kurun Modern, (Jakarta, LP3ES, 1994), hlm. 85. Aneh juga bahwa, dalam hasil penelitiannya mengenai pendidikan Islam Indonesia ini, Steenbrink sangat sedikit membahas perihlm peran Shumubu ini beserta  kebijakan  pemerintah  Jepang  lainnya  dalam  konteks  pengaruhnya  terhadap  dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa di sana memang ada sisi sejarah yang ingin ditutupi mengenai peran penting Jepang dalam konteks terkait.
9 Steenbrink, Pesantren, hlm. 85-86
telah  mendapatkan  benih  kebijakan  yang  positif  dan  dukungan  justru  sejak  era pemerintahan Jepang. 10
Dari  sana  kita  bisa  membandingkan,  jika  pada  masa  kolonial  Belanda, sekolah umum tidak diperkenankan memasukkan pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran  dengan  alasan  pengajaran  di  sekolah  umum  itu  bersifat  netral.  Pelajaran agama  hanya  boleh  diberikan  di  luar  jam  belajar  sekolah.  Kondisi  ini  berlanjut  hingga akhir pemerintahan Belanda. Kondisi ini berbeda pada era pemerintahan Jepang dengan diperbolehkannya pendidikan agama di sekolah umum sebagai efek dari ditiadakannya diskriminasi  menurut  golongan  penduduk,  keturunan,  dan  agama  sehingga  semua lapisan  masyarakat  mendapat  kesempatan  yang  sama  dalam  bidang  pendidikan. 11 meskipun guru agama tidak digaji oleh pemerintah Jepang melainkan oleh pemerintah daerah..  Dalam  hal  ini, Shumubu memiliki  peran  penting  yang  membangun  jembatan penghubung  untuk  menyalurkan  aspirasi  umat  Islam  dan  mempersuasi  kebijakan pemerintah Jepang agar dikabulkan. 12

## KEBIJAKAN PENDIDIKAN JEPANG TERKAIT  PENDIDIKAN ISLAM
Berbeda  dengan  kedatangan  Belanda  ke  Indonesia  yang  dilandasi  motif perdagangan  dan  misi  kristenisasi,  Jepang  datang  pertama  kali  ke  Indonesia  murni dengan motif  politik militer  yang memiliki tujuan sejajar dengan ideologi imperialisme dunia  pada  umumnya.    Motif  ini  jelas  mempengaruhi  kebijakan  yang  diberlakukan kemudian  oleh  masing-masing  bangsa  penjajah  itu.  Dalam  era  Belanda,  kebijakan pendidikan  diarahkan  untuk  mendukung  upaya  Kristenisasi. 13 Sedangkan  di  era penjajahan  Jepang,  pendidikan  diarahkan  untuk  mendukung  Jepang  guna memenangkan pertempuran dan memperkokoh eksistensinya di Indonesia. 14
10 Ibid, hlm . 87
11 Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan, ( Jakarta,  Rineka Cipta,1 995), hlm. 30 12 Meskipun  demikian  patut  diketahui  bahwa  Selama  periode  Belanda  dan  Jepang, pendidikan  Islam  diorganisasikan  oleh  umat  Islam  sendiri  melalui  pendirian  madrasah- madrasahnya  yang  tersebar  di  pedesaan.  Pengorganisasian  madrasah  sebagai  bagian  dari sistem  pendidikan  nasional  yang  dimasukkan  kedalam  undang-undang  secara  resmi  baru dilakukan seteah Indonesia merdeka
13 Lihat, Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, (Jakarta,, Gunung Agung, 1970), hlm. 33
14 Dengan latar belakang itupula dapat disadari mengapa Jepang tidak mengambil posisi berseberangan  dengan  kalangan  Islam  dalam  kebijakan  politiknya  pada  awal-awalnya.  Usaha memenangkan  perang    berarti  pula  usaha  untuk  sebanyak  mungkin  membangun  aliansi.  Dan dalam hlm ini, umat Islam bisa diajak bergandeng tangan untuk memerangi pasukan sekutu yang
Misi khusus dari kebijakan pendidikannya adalah menipponkan bangsa dan umat Islam di Indonesia, dalam arti pengalihan budaya keIndonesiaan ke  akar budaya Jepang.  Pola  ini  disebut  sebagai  Politik  Nipponisasi.    Politik  ini  juga  pernah  dilakukan Jepang pada Manchuria, Korea dan Taiwan sebelum Perang Dunia II. 15
Dalam  kontek  ini  patut  dicatat  bahwa  pemerintah  Jepang  di  masa pendudukannya  telah  menutup  semua  sekolah  warisan  Belanda  dan  menggantinya dengan sekolah-sekolah baru yang diseragamkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kebijakan  ini  tidak  diberlakukan  terhadap  pesantren  dan  madrasah.  Dua  lembaga pendidikan berciri khas Islam ini beruntung karena dibebaskan dari pengawasan Jepang sehingga  membuka  kemungkinan  keduanya  untuk  tetap  berjalan  dan  berkembang dengan wajar. 16 .
Kebijakan itu bisa dimaklumi sebagai usaha untuk meraih simpati umat Islam. Dan dalam rangka meraih simpati umat Islam pula Jepang banyak melakukan kunjungan ke  pesantren-pesantren  besar. 17 Secara  historis,  keberadaan  pesantren  telah  dikenali sebagai pusat pendidikan tradisional umat Islam di Indonesia yang sewaktu-waktu juga berfungsi  sebagai  rahim  bagi  ideologi  pemberontakan  melawan  Belanda. 18 Dalam konteks  ini,  kunjungan  Jepang  ke  pesantren –sebagaimana  kebijakan  untuk  tidak menutup  madrasah-  adalah  dimaksudkan  sebagai  langkah  pendekatan  guna meyakinkan kalangan Islam guna mengambil simpati mereka dengan melakukan politik pencitraan bahwa pemerintah Jepang memiliki kepedulian terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut yang berbeda dengan Belanda.
Menyadari  posisi  yang  menguntungkan  ini,  madrasah-madrasah  pada  era Jepang justru tumbuh subur dan berbeda secara diametral perkembangannya dengan
menjadi musuh utama Jepang , di mana Belanda yang sekian lama menindas Islam terutama di bidang pendidikan, menjadi bagian di dalamnya. Dalam hlm ini, umat Islam memandang bahwa perjuangan  melawan  sekutu  adalah  perjuangan  membela  rakyat  dan  agama.  Konteks  ini  jelas berbeda dengan paham kalangan nasionalis, yang mendapat didikan dari Belanda.
15 Assegaf, Pendidikan , hlm.112 16 Abdullah  Aly, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta,  Pustaka  Setia,  1999), hlm. 110.
17 Ramayulis, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Kalam Mulia, 2012), hlm. 343 18 Menarik  untuk  digarisbawahi  bahwa  eksistensi  pesantren  pada  masa kolonial  Belanda senantiasa  mengalami  tekanan,  sulit  untuk  berkembang  dan  berdiri  sejajar  dengan  sekolah- sekolah umum Belanda dan bahkan direndahkan. Di masa itu, pesantren mendapat pengawasan ketat melalui berbagai ordonasi yang diberlakukan oleh Belanda. Peran serta pesantren ditengah masyarakat menciut pada praktek ibadah, dakwah, sosial, dan pendidikan dan selalu dihlmangi untuk bergerak di bidang politik seiring dengan trauma Belanda bahwa pesantren kerap menjadi wadah  lahirnya  berbagi  pemrontakan  dimasa  lalu.  Tetapi  pada  perkembangan  selanjutnya, pesantren memiliki peran yang lebih besar dalam pergerakan nasional. Hlm ini lebih tampak pada masa penjajahan Jepang.
kondisi  sekolah-sekolah  umum  yang  banyak  ditutup  oleh  Jepang  dan  menjadi  jauh berkurang  jumlahnya.  Seperti  diakui  oleh  Mahmud  Yunus,  bahwa  pada  zaman pendudukan Jepang, pendidikan Islam dapat bergerak lebih bebas daripada di zaman pendudukan Belanda. 19
Terkait dengan pertumbuhan madrasah ini terdapat fenomena menarik yang muncul  jauh  di  Minangkabau  sana,  yaitu  berdirinya  madrasah  Awaliyah.  Sistem pengajaran madrasah ini diadakan sore hari. Dan setiap setiap hari madrasah tersebut diikuti oleh beratus-ratus anak laki-laki dan perempuan. Usia murid Madrasah Awaliyah sekitar 7 tahun. Lama proses pembelajarannya kurang lebih satu setengah jam. Materi pelajarannya  ialah  belajar  membaca  al-Quran,  Ibadah,  akhlak  dan  keimanan  sebagai latihan pelajaran agama yang dilakukan di Sekolah Rakyat (SR) pagi harinya. Madrasah Awaliyah ini dikelola oleh Majelis Islam Tinggi Minangkabau. 20
Kebijakan  lain  yang  lebih  fenomenal  adalah  pemberian  pendidikan  militer untuk kalangan santri. Awalnya, Jepang membentuk lembaga-lembaga pelatihan yang dimaksudkan  sebagai  wadah  pengkaderan  paramiliter  beranggotakan  rakyat.  Wadah dimaksud  antara  lain: Seindojo (Panti  Latihan  Militer), Seinekurensho (Pusat  Latihan Pemuda), Seindean (Barisan  Pemuda), Keibodan (Barisan  Pembantu  Polisi),  Peta (Pembela Tanah Air) dan juga Hizbullah yang banyak diikuti kalangan santri dan  kiai. Mereka diasramakan untuk dikader dan diindoktrinisasi. 21
Terkait dengan Hizbullah, ia adalah sayap militer dalam tubuh Masyumi yang didirikan pada 4 Desember 1944 atas inisiatif dari KH. Wahid Hasyim. Laskar Hizbullah pada  mulanya  ditujukan  untuk  mendidik  para  santri  agar  memiliki  kemampuan  militer agar bisa ikut serta dalam perjuangan bersenjata. Dalam hlm patut dibedakan, apabila PETA (Pembela Tanah Air) beranggotakan para pemuda dari kalangan non pesantren atau kalangan nasionalis, maka Hizbullah adalah wadah paramiliter santri yang secara
19 Mahmud  Yunus, Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  Mutiara  Sumber Widya, 1995), hlm. 122 20 Ibid, hlm. 123 21 Dalam hlm ini perlu dijelaskan perbedaan bentuk-bentuk organisasi yang pernah didirikan dalam era pemerintahan Jepang. Djawa Hooko-Kai (Kebaktian Rakyat Jawa), dan Pusat Tenaga Rakyat  (Putera)  adalah  organisasi  sosial  kemasyarakaan  dengan  fungsi  edukatif  melakukan sosialisasi program dan gagasan pemerintah Jepang dalam upaya memuluskan rencana politik. Sedangkan Seindojo (Panti Latihan  Militer), Seinekurensho (Pusat Latihan Pemuda), Seindean (Barisan  Pemuda), Keibodan (Barisan  Pembantu  Polisi),  dan  Peta  (Pembela  Tanah  Air)  dan Hizbullah adalah lembaga paramiliter yang mendidik dan mempersiapkan tenaga-tenaga pribumi agar memiliki kemampuan berperang.
khusus anggotanya adalah pemuda-pemuda muslim dibawah kepemimpinan para ulama dan kyai.
Dalam  konteks ini,  di samping alasan perlunya mempertahankan tanah air, ada alasan yang lebih bersifat ideologis terkait berdirinya Hizbullah, yaitu  doktrin yang dianut  oleh  para  ulama  bahwa  berperang  untuk  mempertahankan  agama  Allah  dan melawan  penjajah  yang  dikategorikan  kafir,  hukumnya  wajib  sebagai  salah  satu mekanisme “Jihad  Fi  Sabilillah”.  Konteks    ini  mengingatkan  kita  pada  terma  klasik pembagian non-muslim dalam disiplin Fiqh Siyasah (Hukum Politik) Islam, bahwa orang- orang non muslim yang memerangi Islam disebut sebagai Kafir Harby, yang dalam hlm ini  tertuju  kepada  Belanda,  dan  Kafir  Dzimmy  yang  dalam  hlm  ini  ditujukan  kepada Jepang. Kafir Harby adalah non muslim yang mengambil sikap memerangi umat Islam, sedangkan  Kafir  Dzimmy  adalah  non  muslim  yang  tidak  memerangi  umat  Islam  dan bersedia hidup berdampingan dengan damai tanpa saling merugikan.
Dengan  lahirnya  Hizbullah  ini,  era  pendidikan  santri  mengalami  perubahan besar-besaran di mana mereka mendapatkan latihan militer yang spesifik demi apa yang disebut sebagai jihad fi sabilillah diatas. 22 Kondisi seperti ini tak mungkin ada pada era pemerintahan Belanda yang jangankan merestui pembentukan milisi dalam tubuh umat Islam, aktivitas pendidikan saja harus selalu diawasi sebagai ancaman yang sewaktu- waktu dapat melahirkan pemberontakan. Pesantren dan  ulama/kyai di zaman Belanda adalah ancaman, tetapi di zaman Jepang pesantren dan ulama adalah aset yang ingin dimanfaatkan  untuk  tujuan  pemenangan  perang.  Bagi  Jepang,  ulama  merupakan  alat yang paling efektif untuk menyebarkan pengaruh dimasyarakat pedesaan. Secara cerdik orang-orang Jepang bersikap dengan Belanda dalam hlm memperlakukan umat Islam. Mereka mengakui dan berusaha  untuk memanfaatkan posisi kunci kaum ulama di dalam
22 Pada mulanya, pemerintah Jepang melalui Abdul Hamid Ono, meminta Wahid Hasyim untuk  mengerahkan  pemuda  santri  masuk  kedalam  Heiho,  sebagai  tenaga  serdadu  cadangan Jepang yang akan dikirim ke Birma dan Kepulauan Pasifik. Namun Wahid Hasyim tidak menerima tawaran  itu  dengan  beberapa  alasan,  alasan  tersebut  adalah  sebagai  berikut  :  (1).  Latihan kemiliteran  yang  diberikan  kepada  santri  lebih  baik  untuk  pertahanan  di  dalam  negeri.  Sebab mempertahankan sejengkal tanah di dalam negeri akan lebih menggugah semangat para pemuda santri daripada bertempur dinegeri yang jauh, yan apapun alasannya tidak bisa mereka terima. (2). Pertempuran menghadapi tentara sekutu lebih baik dihadapi oleh prajurit profesional,  yaitu tentara Dai Nippon sendiri. Para pemuda prajurit yang tidak profesional justru akan merepotkan tentara  Jepang.  3.  Menurut  Wahid,  jika  PETA  ditujukan  untuk  kalangan  pemuda  nasionalis (kalangan  pemuda  no-pesantren),  maka  sudah  semestinya  juga  ada  wadah  latihan  kemiliteran untuk pemuda pesantren.
masyarakat  Indonesia.  Usaha-usaha  untuk  memanfaatkan  peran  para  ulama  untuk mempengaruhi masyarakat ini banyak dilakukan di dalam Shumubu. 23
Shumubu mengadakan perjalanan keliling jawa dan mengundang konferensi kiai-kiai  setempat.  Sesudah Gunseikan 24 mengumumkan  kebijaksanaan  Jepang terhadap rakyat Islam pedesaan yang akan menjadikan kiai-kiai dan guru-guru agama Islam jadi pemimpin front sipil dan bertugas menjamin keamanan dan kesiagaan rakyat. Antara Juli 1943 sampai Mei 1945 diadakan penataran para kiai selama 30 hari. Di dalam penataran ini para ulama diindoktrinasi dengan ide-ide dan propaganda Jepang. Setiap angkatan diikuti 60 orang ulama dari 20 keresidenan di Jawa. Syarat bagi peserta adalah memiliki pengaruh yang luas, perpengetahuan luas,  berposisi sosial baik dan karakter yang  tidak  tercela.  Dalam  penataran  ini  para  ulama  diasramakan  dan  tidak  boleh berhubungan dengan publik. Mereka harus hidup dalam suasana dan ideologi Jepang. 25 Di sanalah dilakukan Indoktrinasi mengenai ideology politik Jepang. Diharapkan setelah dikarantina  dan  diberikan  pendidikan  selama  30  hari,  faham-faham  Nippon  dapat tertanam  dalam  pemikiran  ulama  dan kiai  dan menyebarkannya ketengah masyarakat mengingat pengaruh mereka yang sangat besar.
Kebijakan lain, dan mungkin menjadi kebijakan Jepang yang paling srategis bagi pendidikan Islam Indonesia, adalah pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1945 yang dipelopori oleh KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakkar, dan Bung Hatta. 26 .  Izin  pemerintah  Jepang  untuk  mendirikan  Sekolah  Tinggi  ini  tak  lepas  dari pengaruh  kedekatan  Masyumi,  di  mana  KH  Wahid  Hasyim  menjadi  pengurus didalamnya,  dengan  pemerintah  Jepang.  Sebagaimana  diketahui,  Masyumi  dibentuk atas restu dari pemerintah Jepang pasca bubarnya MIAI yang kerap berbenturan paham dengan  Jepang  sendiri.  Dengan  begitu,  usulan-usulan  yang  dihadapkan  pada pemerintah Jepang oleh organisasi payung Islam ini menjadi lebih mudah disetujui. 27
23 Benda, Bulan Sabit, hlm. 166 24 Gunseikan  adalah  Kepala  pemerintahan  militer  Jepang.  Bisa  dibandingkan  dengan Gubernur Jenderal di era Pemerintahan Belanda yang mengepalai seluruh wilayah pendudukan. Saat itu dijabat oleh Hithosi Imamura.
25 Benda, Bulan Sabit, hlm, 167-170 26 Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), hlm. 151 27 Sesungguhnya gagasan untuk mendirikan sekolah Tinggi Islam itu memiliki akar sejarah jauh ke tahun 1930-an di era penjajahan Belanda. Pada saat itu Belanda telah mendirikan Sekolah Tinggi  Teknik  pada  1920-an  di  Bandung,  Sekolah  Tinggi  Hukum  pada  1920  di  Jakarta,  dan Sekolah  TInggi  Kedokteran  pada  1927  di  Jakarta  juga.  Dan  dapat     diketahui  siapa  saja  pihak yang  bias  menikmati  keberadaan  Sekolah  Tinggi  tersebut  dengan  politik  diskriminasi  Belanda yang hanya memperkenankan kalangan elite saja memasukinya. Dalam hlm ini, keinginan umat Islam  untuk  memeiliki  perguruan  tinggi  yang  lebih  egaliter  untuk  sleuruh  apisan  masyarakat semakin  bergelora.  Maka  dalam kongres  II  MIAI  yang  diadakan  di  Solo  pada    2 – 7 Mei 1939

## SISTEM PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG SECARA UMUM
Berbicara  mengenai  sistem  pendidikan  secara  umum  membawa  kita  pada pembicaraan  mengenai  tujuan  pendidikan  itu  sendiri  dan  komponen-komponen pendukung untuk mencapai tujuan itu. Dalam hlm ini, patut diingat bahwa tak ada sistem yang dibangun tanpa tujuan.
Terkait  dengan  tujuan  pendidikan  di  zaman  penjajahan  Jepang  tidaklah banyak  yang  dapat  diuraikan,  sebab  murid  hanya  disibukkan  dengan  usaha-usaha mengantisipasi peperangan sehingga perhatian dalam pendidikan yang terkait dengan visi  transformasi  dan  modernisasi  ilmu  pengetahuan.  Propaganada  Jepang  terhadap bangsa Indones ia yang mengatakan bahwa Jepang adalah “saudara tua” dan datang ke Indonesia untuk mencapai kemakmuran bersama di Asia Timur Raya adalah landasan utama pendidikan pada zaman pendudukan itu. Propaganda ini mengindikasikan bahwa segenap kerja-kerja pendidikan harus ditujukan untuk mendukung si saudara tua dalam peperangan demi kemakmuran bersama Jepang dan Indonesia. 28
Oleh  karena  itu,  elemen-elemen  pendidikan  yang  menjauhkan  bangsa Indonesia  dari  tujuan  kemakmuran  bersama  itu  haruslah  disingkirkan  termasuk penggunaan  Bahasa.  Penjajah  Jepang  mengambil  kebijakan  bahwa  bahasa  Belanda dilarang  digunakan  sama  sekali  baik  di  kantor-kantor  maupun  di  sekolah-sekolah sedangkan  penggunaan  bahasa  Jepang  dinobatkan  menjadi  bahasa  kedua.  Selama masa  pendudukan  Jepang  inilah  bahasa  Indonesia  berkembang  dan  dimodernkan sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah. 29
Dalam  kerangka  tujuan  kemakmuran  bersama  itu  pula  dapat  disadari mengapa  pendidikan  dizaman  Jepang  dipenuhi  dengan  latihan-latihan  fisik.  Apa  yang dimaksud  sebagai  kemakmuran  bersama  tampaknya  merujuk  pada  kondisi-kondisi
dicantunkan  agenda  pembahasan  mengenai  perlunya  dididirikan  Perguruan  Tinggi  Islam  dan kongres  menyetujuinya.  Lantas  didirikan  Pergiruan  Tinggi  Islam  yang  prtama  di  Solo.  Tetapi Perguruan Tinggi tidak bisa berjalan sempurna karena pecahnya perang dunia 2 sehingga ditutup pada  1941.  Baru  pada  tahun  1945  seiring  dengan  peluang  yang  diberikan  oleh  pemerintah Jepang,  gagasan pendirian Perguruan Tinggi Islam itu mengemuka lagi dengan dipelopori oleh Masyumi.  Lihat,  Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Naisonal, (Jakarta, Prenada, 2014), hlm, 97-98
28 Dalam  istilah  Jepang,  rencana  kemakmuran  bersama  itu  disitilahkan  sebagai Hakko  I Chiu, sebuah konsep persemakmuran delapan penjuru dunia di mana Jepang sebagai pusatnya. Semboyan yang diperkenalkan Jepang pada saat itu adalah “Kemakmuran Bersama Asia untuk Asia”  Menurut  rencana  Jepang  akan  menjadi  pusat  atas  delapan  wilayah  persemakmuran tersebut, yaitu Manchuria, China, Muangthai, Indocina, dan Rusia. Lihat, Mudyaharja, Pengantar, hlm. 266
29 Rifa’i, Sejarah, hlm. 85
makmur  secara  material  yang  memungkinkan  terjaganya  keamanan  dalam  wilaya- wilayah yang diduduki oleh Jepang. Dan terjaganya keamanan ini mensyaratkan harus siapnya  masyarakat  secara  fisik  dan  pengetahuan  militer  untuk  mengantisipasi kemungkinan perang yang  bisa terjadi setiap saat.
Tak heran kemudian apabila aktivitas pendidikan di masa itu dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan  fisik  semacam  mengumpulkan  batu  dan  pasir  untuk  kepentingan perang,  membersihkan  bengkel-bengkel  dan  asrama  militer,  menanam  ubi-ubian  dan sayur-sayuran  di  pekarangan  sekolah  untuk  persediaan  bahan  makanan,    setiap  pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang, diberikan latihan kemiliteran, dan menanam pohon jarak untuk bahan pelumas. 30
Satu  hal  harus  dicatat  di  sini,  bahwa  pemerintah  Jepang  berbeda  dengan Belanda dalam memperlakukan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana umum diketahui pemerintah  kolonial  Belanda  gemar  menerapkan  politik devide  et  impera yang menciptakan  situasi  konflik  antar  golongan.  Politik  ini  juga  digunakan  dalam  bidang pendidikan  dengan  membeda-bedakan  pendidikan  untuk  kelas  orang  berada  dan pendidikan  untuk  kelas  rakyat  jelata.  Lebih-lebih,  Belanda  juga  memusuhi  kalangan ulama  beserta  segenap  elemen  pendidikannya  semacam  pesantren. 31 Kebijakan Belanda  sangat  intimidatif  terhadap  lembaga  pendidikan  yang  terakhir  ini  sementara disisi lain mereka mengistimewakan lembaga pendidikan sekolah yang didirikannya.
Diferensiasi  pendidikan  yang  dilakukan  pemerintah  kolonial  Belanda  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  Jepang.  Jepang  menerapkan  kebijakan  penyeragaman sekolah  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  baik  dari  golongan  atas  (bangsawan  dan sejenisnya)  maupun  dari  golongan  bawah  (Rakyat  jelata).  Mereka  mempunyai kesempatan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yang sama. Ini merupakan perubahan paradigma yang cukup tajam dalam perubahan dunia pendidikan Indonesia
30 Lihat,  Wasty  Sumanto  &  F.X.  Soeyarno, Landasan  Historis  Pendidikan  Indonesia, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), hlm, 50-51
31 Di era Belanda pendidikan sangat diskriminatif. Golongan Eropa atau yang dipersamakan dengannya mengikuti pendidikan ELS (Europese Lagere School) yakni sekolah dasar selama 7 tahun. Kemudian HBS (Hogere Burger School) yang sederajat SMU selama 5 tahun. Lalu sekolah tinggi yang lamanya disesuaikan dengan jurusannya, untuk jurusan hukum melanjutkan ke RHS selama 6 tahun, jurusan kedokteran ke GHS selama 5 tahun. Jadi rata-rata interval waktu yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi golongan ini dibutuhkan waktu  17  sampai  18  tahun.    Sedangkan  untuk  golongan  bumiputera  atau  yang  dipersamakan dengannya yakni yang menurut keturunan dan status sosial berasal dari bangsawan (aristokrat), pemimpin  adat,  ulama  atau  rakyat  jelata  mengikuti  pendidikan  pada  jenjang  dasar  di  HIS (Hollands  Inlansche  School)  selama  3  sampai  5  tahun,  lalu  mamasuki  sekolah  peralihan  SLO (setingkap SMP) selama 3 atau 4 tahun, seterusnya ke AMS (SMA) selama 3 tahun. Kemudian keperguruan tinggi. Lihat, Assegaf, Pendidikan , hlm. 118-119
bila dibandingkan dengan kondisi pendidikan era Belanda yang gemar melakukan politik pecah belah ( devide et empera ) di mana di era Jepang politik ini diubah secara diametral dengan  politik  integrasi  dalam  pendidikan.  Efek  dari  kebijakan  ini  berlanjut  hingga  ke masa kemerdekaan di mana semua lapisan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana hal itu telah menjadi keinginan rakyat  sejak  lama  sebagai  suatu  aspirasi  umum  yang  sangat  sulit  dicapai  pada  era pemerintahan Belanda sebelumnya.
Sebagaimana  telah  dikemukakan,  pada  era  pemerintahan  Jepang  semua sekolah  warisan  Belanda  yang  jenisnya  bermacam-macam  itu  ditutup.  Jepang  lantas memperkenalkan  sebuah  sistem  pendidikan  baru  yang  lebih  bersifat  integratif  dan egaliter di mana rakyat tak lagi dibeda-bedakan berdasar kelas sosial tertentu.. Jepang membagi sistem persekolahn menjadi tiga tingkatan yaitu; (1) Pendidikan dasar selama 6  tahun,  (2)  Pendidikan  Menegah  selama  6  tahun,  dan  (3)  Pendidikan  tinggi. 32 Pada lama  masa  tempuh  pendidikan  dasar  dan  menengah  inilah  kebijakan  Jepang  juga memiliki pengaruh yang bertahan lama hingga sekarang.
Walaupun di satu sisi kebijakan pendidikan oleh pemerintah Jepang ini ada aspek  positifnya  karena  penyeragaman  sekolah,  namun  disisi  lain,  jika  dilihat  pada dinamika pendidikan secara umum, ternyata juga membawa pengaruh negatif, terutama dilihat dari jumlah sekolah yang menjadi jauh lebih sedikit dari era penjajahan Belanda. Sekolah  Dasar  menurun  jumlahnya  dari  21.500  menjadi  13.500,  Sekolah.  Sekola Lanjutan menurun dari 850 menjadi 20, begitu pula jumlah murid sekolah dasar menurun sebanyak 30% dan murid sekolah menengah merosot 90%. Jumlah guru sekolah dasar menurun  35%  dan  guru  sekolah  menengah  merosot  95%. 33 Penyebabnya  antara  lain adalah  beratnya  tugas  sebagai  guru  terutama  disebabkan  berubahnya  Bahasa pengantar  yang  digunakan. 34 Legipula,  tekad  Jepang  untuk  menghabisi  apapun  yang tersisa  sebagai  warisan  pendidikan  Belanda,  membuat  mereka  mengambil  kebijakan ekstrem yang di satu sisi merugikan berupa penurunan drastis jumlah sekolah.
Pada tingkat praktek, kebijakan tersebut pada awalnya mengalami kesulitan di  segmen  kemampuan  verbal  tenaga  pengajarnya.  Kesulitan  ini  berpangkal  pada
32 Lihat, Redja Mudyaharja , Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar-Dasar Penidikan pada Umumnya dan Pendidikan Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press, 2001), hlm, 269- 270
33 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan, hlm. 139
34 Mudyaharja, Pengantar, hlm. 272
kebijakan pelarangan  bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lain selain bahasa Jepang dan Indonesia yang selama ini digunakan. 35
Hal  tersebut    telah  menjadi  sebab  menurunnya  jumlah  tenaga  guru.  Guru- guru  banyak  yang  tidak  mampu  menyampaikan  materi  yang  berubah  sangat  berat. Perubahan bahasa pengantar yang digunakan menjadi kendala yang tidak mudah. Jika pada  masa  penjajahan  kolonial  Belanda,  diijinkan  penggunaan  bahasa  daerah  dalam proses  belajar  mengajar,  maka  pada  era  penjajahan  Jepang  semua  penggunakan bahasa selain Indonesia dan bahasa Jepang dilarang.
Menggarisbawahi  kondisi  diatas,  menurut  Djohan  Makmur  terjadinya penurunan  jumlah  sekolah,  murid,  dan  guru  di  era  pemerintahan  Jepang  disebabkan karena pada awalnya Jepang memiliki beberapa kesulitan yang perlu diatasi, terutama masalah  guru.  Pemerintah  kolonial  sebelumnya,  Belanda,  tidak  pernah  sejak  awal mempersiapkan  secara  khusus  guru-guru  bumiputera  untuk  mengajar  di  sekolah- sekolah  menengah,  apalagi  sekolah  menengah  atas.  Maka  pada  saat  Jepang memberlakukan  kebijakan  pendidikannya  yang  membebaskan,  wajar  bila  tenaga  guru untuk  tingkatan  sekolah  dimaksud  menjadi  langka.  Padahlm,  minat  masyarakat  untuk memsukinya justru membludak. Kesulitan lainnya ialah mengenai buku-buku pelajaran. Semua  buku  pelajaran  ditulis  dalam  bahasa  Belanda,  sementara  pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya. 36
Sedangkan  dalam  kerangka  pembinaan  siswa  di  sekolah,  Jepang mengharuskan  beberapa  kegiatan  seremonial  rutin  yang  antara  lain  ;    setiap  pagi mengibarkan  bendera  kebangsaan  Jepang,  menyanyikan  lagu  kebangsaan  Jepang, menghormat kepada istana Kaisar Jepang (Tenno Heika), mengucapkan sumpah setia kepada  cita-cita  Indonesia  dalam  rangka  program  Asia  Timur  Raya,  melakukan  kerja bakti dan mengumpulkan bahan-bahan untuk kepentingan keperluan militer, melakukan senam dan latihan fisik. 37 Di samping itu, sebagaimana dikemukakan dimuka, para siswa juga dilarang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan Jepang dalam sekolah. Kita  bisa  menyebut  bahwa  kegiatan-kegiatan  seremonial  diatas  adalah  cara  Jepang untuk  mengindoktrinasi  bangsa  Indonesia  tentang  budaya  mereka.  Tetapi  jika  melirik pada  sejarah,  seungguhnya  Belanda  juga  melalkyukan  hlm  serupa  pada  lembaga
35 Lihat , Assegaf, Pendidikan, hlm. 125 36 Lihat,  Djohan  Makmur, Sejarah  Pendidikan  di  Indonesia  Zaman  penjajahan. (Jakarta:Depdikbud, 1993), hlm. 100-101
37 Lihat, Mudyaharja, Pengantar, hlm. 271
pendidikannya  dengan  mempopulerkan  budaya  Barat  dalam  proses  belajar- mengajarnya.

## PENGARUH POLITIK PENDIDIKAN JEPANG TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM
Sebagaimana  ditegaskan  dimuka,  bahwa  pada  saat  pertama  kali  datang  ke Indonesia,  Jepang  berusaha  untuk  meraih  simpati  umat  Islam  lewat  berbagai pendekatan  politik.  Keputusan  Jepang  untuk  membubarkan  MIAI  yang  kerap berseberangan  dengan  Jepang  disatu  sisi  merugikan  umat  Islam,  tetapi  disisi  lain menguntungkan  karena  hadirnya  Masyumi  sebagai  penggantinya  memiliki  kedekatan dengan pemerintah Jepang. Kedekatan mana sangat efektif digunakan oleh umat Islam dalam  memuluskan  rencana  pembangunan  kehidupan  Islam  yang  bisa  lebih  mudah disetujui  oleh  pemerintah  Jepang.  Salah  satunya  adalah  gagasan  pendirian  Sekolah Tinggi  Islam  sebagaimana  disampaikan  dimuka.  Sekolah  tinggi  pertama  ini  memiliki pengaruh  jangka  panjang  dalam  dinamika  pendidikan  tinggi  Islam  di  Indonesia  untuk melahirkan  para  sarjana  muslim  yang  menguasai  pengetahuan  keagamaan  dengan standard akademis, selain menjadi cikal bakal bagi lahirnya perguruan Tinggi Islam yang akan lahir kelak kemudian hari pada era kemerdekaan.
Melalui  Masyumi  pula  sebuah  proses  pendidkan  berbeda  lahir  dalam  tubuh umat  Islam  yaitu  pada  saat  terbentuknya  laskar  Hizbullah.  Di  titik  ini,  pendidikan  para santri  mengalami  perubahan  yang  bahkan  belum  pernah  dikenal  sebelumnya,  yaitu pendidikan  militer  secara  spesifik.  Di  era  Belanda,  membentuk  paramiliter  yang  terdiri dari  pemuda-pemuda  muslim  sangat  jauh  dari  kemungkinan  direstui  mengingat kebijakan  Belanda  yang  selalu  menekan  pendidikan  Islam  seiring  dengan  ketakutan laten mereka bahwa dari rahim pendidikan Islam pemberontakan terhadap pemerintah kolonial  acapkali  lahir  dan  mengobarkan  semangat  perjuangan  rakyat  untuk  mengusir mereka  dari  Indonesia.  Lembaga  yang  paling  tertuding  dalam  hal  ini  jelas  pesantren. Tetapi Jepang tak meneruskan politik kebencian itu, alih-alih, mereka malah memberikan ruang  yang  lega  bagi  umat  Islam  untuk  mengikutsertakan  para  santri  dalam  pelatihan militer  terlembaga  yang  semula  dimaksudkan  agar  hasilnya  kelak  bisa  membantu Jepang sendiri dalam peperangan, yang kemudian ternyata pada perjalanan selanjutnya justru sangat fungsional untuk mempertahankan tanahairnya.
Kendatipun  di  era  Belanda  para  kyai  bersama  dengan  santri  telah  biasa menggelorakan  perlawanan  kepada  pemerintah  Belanda,  namun  perlawanan  tersebut
dilakukan  tidak  dengan  prinsip-prinsip  militer  yang  terarah,  malainkan  melalui perlawanan  dengan  strategi  yang  acak  berbekal  arahan  dan  kepemimpinan  dari  para kyai dan dilakukan semata demi  semangat jihad fi sabilillah. Saat Hizbullah terbentuk, pengetahuan  berjuang  para  santri  dibangun  secara  lebih  sistematis  karena  mendapat bimbingan langsung dari pemerintahan Jepang dengan berkeinginan memiliki milisi dari kalangan  rakyat  yang  akan  mendukungnya  dalam  peperangan.  Melalui  kebijakan  ini, kelas  santri  mendapatkan  ruang  peranan  baru  dalam  keikutsertaannya  dalam pergerakan  nasional,  yaitu  santri  yang  terlatih  untuk  berperang  dengan  penggunaan senjata modern dan strategi perang yang lebih sistematis, kendatipun dalam hlm ini tak setingkat dengan militer sesungguhnya.
Di  titik  inilah  kehadiran  Jepang  di  Indonesia  telah  menanamkan  jiwa “pemberani”  pada  bangsa  Indonesia,  utamanya  umat  Islam,  lewat  berbagai  pelatihan fisik  yang  dirutinkan  setiap  hari  sebagai  bagian  aktivitas  pendidikan,  dan  yang dimaksudkan  sebagai  latihan  kesiapan  bertempur.  Lebih-lebih  saat  didirikannya beberapa  organisasi  perjuangan  rakyat  yang  memberikan  pendidikan  militer  strategis semacam Hizbullah diatas.
Kebijakan  pelarangan  memakai  Belanda  serta  kewajiban  memakai  bahasa Indonesia dan Jepang di sekolah, juga memberikan dampak positif. bagi perkembangan pendidikan  Islam  di  Indonesia,  mengingat  kewajiban  ini  juga  diharuskan  di  dalam lembaga pendidikan Islam modern semacam madrasah. Pemakaian bahasa Indonesia menjadi lebih  memasyarakat tatkala guru-guru yang mengajar di sekolah dan madrasah setiap harinya diwajibkan untuk memakai bahasa itu. Akibat pelaksanaan kebijakan ini, penduduk yang tinggal di daerah pedesaan –rata-rata muslim- yang sebelumnya tidak mengenal bahasa Indonesia menjadi lebih mengenal bahasa negerinya sendiri.
Efek  lain  dari  kebijakan  bahasa  ini  adalah  lahirnya  semangat  nasionalisme yang lebih dalam dan merata. Masyarakat desa dan masyarakat kecil kota yang sejak awal  tidak  mendapatkan  pendidikan  sekolah  ala  Belanda,  memiliki  peluang  untuk meningkatkan  diri  dalam  kemampuan  penggunaan  bahasa  Indonesia.  Mereka bersemangat  mempelajari  bahasa  Indonesia,  yang  harus  mereka  pahami  sejak  dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. 38 Dalam hlm ini, kebijakan Jepang malah menjadi elemen pemersatu, utamanya dalam aspek pendidikan bangsa.
38 Agus Salim, Indonesia Belajarlah! Membangun Pendidikan Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 213
Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang justru melahirkan situasi konflik  dalam  kebijakan  pendidikannya  dengan  menekan  lembaga  pendidikan  Islam semisal  pesantren,  Jepang  malah  merangkul  elemen  utama  pendidikan  Islam  ini kedalam kebijakan pemerintahannya untuk bahu membahu mencapai apa yang disebut Jepang sebagai tujuan kemakmuran bersama. Ini terbukti dengan intensifnya pemerintah Jepang berkunjung ke pesantren-pesantren besar, meskipun secara politis, kunjungan itu  bisa  juga  ditafsirkan  sebagai  usaha  Jepang  dalam  mengawasi  pesantren  dan melakukan kontrol kendatipun secara lebih lunak dan persuasif. Ini diupayakan agar tidak lahir sentiment  agama persis seperti disematkan terhadap Belanda  yang dituding kafir karena  menekan  Islam,  dan  patut  untuk  diperangi  sebagai  perlawanan  suci  jihad  fi sabilillah.  Dalam  hlm  ini,  menekan  pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  yang mengajarkan  nilai-nilai  Islam,  dipersepsikan  sama  dengan  menekan  Islam  itu  sendiri sebagai sebuah agama.
Di sisi lain, politik penyeragaman pendidikan juga melahirkan pengaruh yang tak  kecil  artinya  bagi  pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Sementara  lembaga-lembaga pendidikan warisan Belanda ditutup oleh Jepang untuk diganti dengan pendidikan umum yang  seragam,  tetapi  lembaga  pendidikan  Islam  semacam  pesantren  dan  madrasah dikecualikan  dengan  kebijakan  yang  tidak  mengusik  keberadaannya.  Dalam  hlm  ini, Jepang  memandang  bahwa  pesantren  dan  madrasah  adalah  lembaga  pendidkan  asli yang  bukan  merupakan  warisan  penjajah.  Lebih-lebih  bila  mengingat  bahwa  Jepang ingin menarik simpati umat Islam Indonesia agar mendukung mereka dalam perjuangan memenangkan perang Asia Timur Raya.
Jika harus dibandingkan, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam jalur pendidikan  luar  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh  masyarakat,  eksistensinya  pada masa kolonial Belanda sdnantiasa mengalami tekanan, tidak dapat tumbuh tegak apalagi berdiri  sejajar  dengan  sekolah-sekolah  umum  Belanda,  bahkan  eksistensinya direndahkan dengan sekian banyak ordonansi yang memasung geraklangkahnya pada aktivitas  sosial  lebih  luas.  Pesantren  selalu    mendapat  pengawasan  ketat  seiring kecurigaan Belanda bahwa lembaga ini kerap menjadi  rahim lahirnya pemberontakan. Aktivitas pesantren pada masa Belanda dipasung dalam ruang praktek-praktek ibadah, dakwah,  sosial,  dan  pendidikan.  Hlm  ini  berbeda  dengan  eksistensinya  di  era pemerintahan  Jepang  di  mana  pihak  pesantren  dapat  ikut  serta  berperan  aktif  dalam politik dan pergerakan nasional. Di masa inilah pesantren bersama para santrinya bisa menunjukkan  peranannya  secara  lebih  maksimal  dalam  upaya-upaya  menuju kemerdekaan.
Tetapi tetap  saja  terdapat  aspek  negatif dari kebijakan Jepang.  Kedatangan Jepang  jelas  bertujuan  imperialis  untuk  menguras  kekayaan  Indonesia.  Jepang menindas penduduk pribumi dengan sistem kerja paksa (romusa). Sebagian dari tujuan pendidikan  pada  zaman  penjajahan jepang  ialah  untuk  memenuhi tanaga  cuma-cuma (romusha)  dan  memproduksi  prajurit-prajurit  untuk  membantu  peperangan  bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu pelajar-pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemilitran dan indoktrinasi. 39 Dan setiap saat, selalu ada kemungkinan ancaman hukuman mati bagi yang menentang kebijakan Jepang, di mana di era Belanda hanya menerapkan hukuman penjara dan pembuangan.
Kebijakan pemerintah Jepang yang terlalu berlebihan dalam memerintahkan penghormatan  terhadap kaisar Jepang  juga  bukan merupakan kebijakan populis  yang disukai  oleh  umat  Islam.  Bagaimanapun,  cara  menghormat  dengan  membungkukkan badan  kepada  istana  kaisar  seperti  yang  dipraktekkan  dalam  sikap Sei  Kerei dinilai melukai  keyakinan  teologis  umat  Islam  yang  hanya  memperkenankan  sikap  serupa ditujukan kepada Tuhan dalam sholat. Selain itu, kebijakan Jepang agar supaya guru- guru  mengajarkan  dan  menanamkan  budaya  Jepang  dalam  aktivitas  pendidikannya sebagai kewajiban rutin juga dinilai sebagai upaya untuk mengasingkan anak didik dari akar budayanya sendiri, budaya Indonesia. Dua kebijakan tersebut telah menimbulkan sikap  resisten  dan  penolakan  kalangan  Islam  untuk  melaksanakannya  sesuai  dengan perintah Jepang.
Pada  saat  Indonesia  merdeka,  dalam  usaha  untuk  menghapus  sisa-sisa indoktrinasi  budaya  Jepang  dalam  aktivitas  pendidikan  nasional,  Menteri  Pendidikan Pengajaran  dan  Kebudayaan  pertama  Indonesia,  yang  waktu  itu  dijabat  oleh  Ki  Hajar Dewantara,  mengeluarkan  instruksi  umum  kepada  semua  lembaga  pendidikan  yang intinya  memerintahkan  kepala  sekolah  dan  guru  agar  (1).  Mengibarkan  Sang  Merah Putih setiap hari di hlmaman sekolah sebagai ganti dari mengibarkan bendera Jepang, (2), Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai ganti dari menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (Kimigayo), (3),  Menghapus bahasa dan upacara yang berasal dari Jepang, (4), Memberikan semangat kebangsaan kepada murid. 40
39 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan , hlm. 138
40 Lihat, Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam .( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 346.

## PENUTUP
Adalah  kebohongan  apabila  buku-buku  sejarah  pendikan  Indonesia  hanya menegaskan bahwa situasi pendidikan zaman Jepang secara umum sangat mundur dan degradatif.  Orang  mungkin  hanya  melirik  efek  politik,  ekonomi,  dan  budaya  terhadap kebijakan  mereka  di  mana  kehidupan  masyarakat  sangat  tertekan  secara  ekonomis, ketakutan  secara  politis  oleh  hukuman  mati    yang  bisa  dating  setiap  saat,  dan kebimbangan ideologis kultural akibat indoktrinasi Nippon.
Jumlah  lembaga  pendidikan  memang  menurun  drastis  di  masa  Jepang, namun  penurunan  jumlah  itu  diiirngi  dengan  perbaikan  sistem  yang  lebih  egaliter  dan tidak  diskriminatif.  Dalam  hlm  ini  orang  harus  mengingat  prinsip  bahwa  tak  ada  satu kebijakan politiik-pun yang tak memiliki ekses positif dan negatif saat ia diberlakukan di tengah-tengah  masyarakat.  Jika  kebijakan  pendidikan  pemerintah  Jepang  tampak secara umum merugikan bagi sekolah-sekolah warisan Belanda, tidak demikian hlmnya dengan kebijakan terhadap lembaga pendidikan Islam.
Pada  dasarnya,  usaha  pemerintah  Jepang  pada  awal  masa  penjajahannya dalam  mendekati  Islam  telah  memberikan  keuntungan  bagi  umat  Islam  untuk mengembangkan  lembaga  pendidikannya.  Keuntungan  itu  berupa  lebih  tersedianya ruang lega bagi pendidikan Islam -semacam pesantren dan madrasah- untuk bergerak dan mengembangkan diri daripada pada masa penjajahan Belanda.
Orang  mungkin  masih  bisa  memberi  alasan  bahwa  kebijakan  yang  lebih mendukung  Islam  itu  dilandasi  oleh  motif  ingin  mengambil  simpati  agar  umat  Islam berpihak  kepada  Jepang  dalam  perang  menghadapi  tentara  sekutu.  Tetapi bagaimanapun, lepas dari kecurigaan adanya motif tertentu tersebut,  sejarah berbicara bahwa kondisi pendidikan Islam masih jauh lebih baik dan bahkan berkembang dengan leluasa dibanding kondisinya di zaman Belanda.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Fachry & Bahtiar Effendy, (1986), Merambah Jalan Baru Islam, (Bandung, Mizan) Aly, Abdullah, (1999), Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta, Pustaka Setia)
Assegaf,  Abdurrahman,  (2007), Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Yogyakarta,  Sunan Kalijaga Press)
Benda, Harry J., (1980), Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam Indonesia pada Masa Pejajajahan Jepang, (Jakarta, Pustaka Jaya)
Daulay,  Haidar  Putra,  (2014), Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional,
(Jakarta, Prenada)
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1973), Pendidikan Indonesia dari Jaman ke Jaman, (Jakarta, Balai Pustaka).
Djaelani, Abdul Qadir, (2016), Sejarah Gerakan Politik Umat Islam Indonesia, (Jakarta, Bee Media)
Gunawan, Ary. H,. (1995), Kebijakan-kebijakan Pendidikan, ( Jakarta,  Rineka Cipta) Hidayat, Komaruddin & Hendro Prasetyo, (2000), IAIN Problem dan Prospek , (Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia)
Makmur,  Djohan,  (1993), Sejarah  Pendidikan  di  Indonesia  Zaman  penjajahan.
(Jakarta:Depdikbud, 1993)
Mudyaharja, Redja, (2001), Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Awal tentang Dasar- Dasar Penidikan pada Umumnya dan Pendidikan Indonesia, (Jakarta, Rajawali Press)
Nizar, Syamsul, (2010) Sejarah Pendidikan Islam .( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 346. Porbakawatja, Soegarda, (1970) Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka, (Jakarta, Gunung Agung)
Pringle, Robert, (2018), Islam Ditengah Kebhinnekaan, Memahami Islam dan Politik di Indonesia, (Jakarta, Prenada)
Rickfles, M.C, (2004), Sejarah Indonesia Modern, (Jakarta, Serambi)
Rifa’i, Muhammad, (2011), Sejarah Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media) Salim,  Agus,  (2007), Indonesia  Belajarlah!  Membangun  Pendidikan  Indonesia,
(Yogyakarta: Tiara Wacana)
Sumanto, Wasty & F.X. Soeyatno, Landasan Historis Pendidikan Indonesia, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), hlm, 50-51
Suminto, Aqib, (1984), Politik Islam Hindia Belanda, (Jakarta, LP3ES)
Syarif, M., (2019), Politik Etis Pemerintah Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Pesantren, Inovatif  Jurnal  Penelitian  Pendidikan,  Agama  dan  Kebudayaan, Volume 5 Nomor 1 (Pebruari 2019)
Tilaar,  H.A.R..  (1999). Pendidikan,  Kebudayaan,  dan  Masyarakat  Madani  Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional , (Bandung: Remaja Rosda Karya) Van Veer, Paul, (1986), Perang Aceh,  Kisah Kegagagalan Snouck Hurgronje , (Jakarta, Grafiti Pers)
Yunus,  Mahmud,  (1962), Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia, (Jakarta,  Mutiara Sumber Widya)
Zuhairini, (2014), Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011)