## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

## Nanda Melani, Shenti Agustini
Universitas Internasional Batam, Indonesia E-mail : : 1851010.nanda@uib.edu , shenti_monroe@yahoo.com

## Abstrak
Peran korporasi dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Korporasi dapat dikatakan menjadi pilar bagi perekonomian  bangsa.  Korporasi  sangat  berpengaruh  tidak  hanya  pada  aspek  ekonomi,  tetapi  juga  social, politik dan lainya. Seiring berkembangnya zaman timbul kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. KUHP yang  tidak  mengenal  korporasi  sebagai  subyek  hukum  membuka  kesempatan  bagi  oknum  untuk memanfaatkan  celah  hukum  tersebut.  Adapun  peraturan  yang  mengatur  mengenai  pertanggung  jawaban korporasi  yang  berlaku  sampai  saat  ini  dinilai  kurang  efektif  dan  efisien.  Ketentuan  yang  secara  jelas mengatur  mengenai  “ corporate  criminal  liability ”  masih  berada  pada  tahapan  Rancangan  KUHP. Berdasarkan  hasil  penelitian,  didapatkan  hasil  bahwa  sistem  pertanggung  jawaban  korporasi  terdapat beberapa doktrin atau teori dalam menentukan pertanggung jawaban menentukannya. Teori tersebut antara lain  “ identification  doctrine,  aggregation  doctrine,  reactive  corporate  fault,  strict  liability  dan  vicarious liability .” Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana oleh korporasi. Adapun penelitian ini mendukung untuk segera disahkannya Rancangan KUHP sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  yakni  yuridis  normatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  studi  kepustakaan. Adapun data data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari tulisan atau karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, disertasi maupun literatur lainnya.
Kata kunci: Pertanggung Jawaban, Korporasi, Tindak Pidana.

## Abstract
The role of corporations in nation building is very significant. Corporations can be said to be a pillar for the nation's  economy.  Corporations  are  very  influential  not  only  on  the  economic  aspect,  but  also  socially, politically and others. Along with the development of the times, crimes committed by corporations arise. The Criminal  Code,  which  does  not  recognize  corporations  as  legal  subjects,  opens  up  opportunities  for individuals to take advantage of these legal loopholes. The regulations governing corporate responsibility that  are  currently  in  effect  are  considered  less  effective  and  efficient.  Provisions  that  clearly  regulate “corporate criminal liability” are still at the stage of the Draft Criminal Code. Based on the results of the study,  it  was  found  that  the  corporate  responsibility  system  contained  several  doctrines  or  theories  in determining  liability.  These  theories  include  “identification  doctrine,  aggregation  doctrine,  reactive corporate fault, strict liability and vicarious liability.” This study aims to increase knowledge about criminal liability by corporations. This research supports the immediate ratification of the Draft Criminal Code as an answer  to  legal  problems  regarding  criminal  acts  committed  by  corporations.  The  method  used  in  this research is normative juridical, with data collection techniques namely literature study. The data obtained in this study are sourced from scientific writings or works in the form of books, journals, dissertations and other literature.
Keywords: Accountability, Corporate, Crime.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PENDAHULUAN
Kemajuan dari suatu Negara dapat dilihat salah satunya dari pembangunan perekonomian yang dilakukan.  Pembangunan  perekonomian  ini  dapat  berupa  pembangunan  infrastruktur,  sarana prasarana, fasilitas umum, dan lain-lain. 1 Tidak hanya di bidang ekonomi, kemajuan juga dapat dilihat dari  segi  sosial  dan  politik.  Tingkat  kesejahteraan  masyarakat  mempengaruhi  tingkat  atau  angka pertumbuhan  kemajuan  suatu  Negara.  Selain  itu,  kemajuan  dari  sebuah  Negara  tentu  dibarenngi dengan  regulasi  yang  berjalan  beriringan  dengan  aktivitas  yang  dilakukan. 2 Antara  perbuatan  serta peraturan harus berjalan lurus beriringan demi tercapainya sebuah tujuan yang baik dan benar. Dalam mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini yang ingin dicapai adalah sesuatu yang besar, maka akan lebih efisien  dan  efektif  apabila  hal  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  kelompok,  dan  bukan  perorangan. Adapun yang dimaksud berkelompok dalam hal ini adalah korporasi. 3
Korporasi secara etimologis, berasal dari bahasa belanda, yaitu corporatie , yang dalam bahasa inggris disebut juga corporation , serta dalam bahasa latin corporation yang dalam arti sempit dapat diartikan  sebagai  badan  hukum  yang  berwenang  untuk  melakukan  sesuatu. 4 Adanya  korporasi  ini bermanfaat dalam pembangunan perekonomian bangsa 5 , dimana korporasi memegang kendali penting contohnya  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  oleh  Negara,  membuka  lapangan  pekerjaan, teknologi dan lain lain sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan pilar bagi perekonomian bangsa. 6 Namun  dengan  perkembangan  jaman  dan  kecanggihan  teknologi  memicu  munculnya kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana korporasi di Indonesia. 7
US Legal memberikan pengertian mengenai tindak pidana korporasi  yaitu  “ Corporate crime means crimes commited either by a business  entity or a corporation, or by individuals that may be
1 Nurisman,  E.,  &  Sandy,  D.  M.  (2017).  Penerapan  Sanksi  Perdata  terhadap  Korporasi  dalam  Sengketa  Lingkungan Hidup. Journal of Judicial Review , 18 (1), 70-83. Hal, 73.
2 Sanjaya, B., Muladi, M., Sari, R. K.,  & Disemadi, H. S. (2020). Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP. Pandecta Research Law Journal , 15 (2), 218-227. Hal, 219.
3 Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019).  Perkembangan  Pengaturan  Korporasi  Sebagai  Subjek  Hukum  Pidana  Di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti , 3(2), 118-127. Hal,119.
4 Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia. Perspektif Hukum , 19 (1), 82- 104. Hal. 87.
5 Tantimin, T. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan  Hidup: Studi Pada Pt Horizon Bandar Bahru di Batam. Journal of Judicial Review , 19 (2), 190-206. Hlm. 191.
6 Puspitasari, I., & Devintawati, E. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20 (2), 237-254. Hal. 239.
7 Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (1), 12-23. Hal, 20.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
identified  with  a  corporation  or  other  business  entity” 8 , yang  berarti  Kejahatan  korporasi  adalah kejahatan yang dilakukan baik oleh badan usaha atau korporasi, atau oleh orang perseorangan yang dapat berhubungan dengan korporasi atau badan usaha lain. Lebih lanjut, “ A corporate crime is the act by its personnel and need not be authorized and ratified by its officials. It is sufficient if the officials were excercising customary powers on behalf of the corporation. Thus, to a substantial degree, the crime of the corporation is interwoven with the acts of its officials. Such criminal acts are reflective of the character of the persons who manage the corporation. Consequently, it would seem reasonable to utilize a corporate crime to impeach a corporate official’s credibility if the official is connected to the crime” 9 ,  yang  dapat  diartikan  bahwa  Kejahatan  korporasi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh personelnya  dan  tidak  perlu  mendapat  persetujuan  dari  pejabatnya.  Cukup  pejabat  tersebut menjalankan  kekuasaan  atas  nama  korporasi.  Dengan  demikian,  pada  tingkat  yang  substansial, kejahatan  korporasi  berkaitan  erat  dengan  tindakan  pejabatnya.  Tindak  pidana  tersebut  merupakan cerminan  dari  karakter  orang-orang  yang  mengelola  korporasi.  Akibatnya,  masuk  akal  apabila menggunakan  kejahatan  korporasi  untuk  meragukan  kredibilitas  pejabat  perusahaan  jika  pejabat tersebut terkait dengan kejahatan tersebut.
Penegakan hukum atas kejahatan korporasi menurut Fisse dan Braithwaite terdapat dua puluh faktor  yang  harus  diperhatikan. 10 Andri  G  Wibisana  dalam  penelitiannya  berjudul  “Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari
Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk  Kejahatan  Lingkungan  di  Indonesia?”  mengatakan  bahwa setidaknya  ada  tiga  hal  terpenting  dalam  dua  puluh  faktor  tersebut  diantaranya,  “Pertama,  alokasi tanggung  jawab  atas  tindak  pidana  korporasi  harus  didasarkan  pada  pemahaman  bahwa  tindakan korporasi  bukanlah  sekedar  jumlah  dari  tindakan  individu-individu  di  dalam  korporasi,  tetapi  juga dapat merupakan tindakan dari korporasi itu sendiri. Kedua, alokasi tanggung jawab atas tindak pidana korporasi harus mampu mengalokasikan tanggung jawab kepada setiap pihak yang harus bertanggung jawab, baik itu individu, sub unit dari korporasi, korporasi, perusahaan induk, asosiasi industri, atau mereka  yang  harus  mengawasi  korporasi  seperti  akuntan  atau  bahkan  regulator.  Ketiga,  alokasi tanggung  jawab  kepada  individu  harus  mampu  menghindari  kemungkinan  dikorbankannya  pihak
8 Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya . Kencana. Hal 55.
9 Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2017). Loc.Cit .
10 Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (2), 149- 195. Hal. 150.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
tertentu dalam korporasi sebagai kambing hitam.” 11
Melihat hal tersebut maka tindak pidana korporasi tidak hanya merujuk kepada tanggung jawab perseorangan,  tetapi  adalah  bagaimana  meminta  pertanggungjawaban  dari  korporasi  itu  sendiri. Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  didalam  hukum  pidana,  subyek  hukum  adalah  perorangan. Mengingat  korporasi  sendiri  tidak  diatur  didalam  KUHP  yang  artinya  KUHP  belum  mengenal korporasi  sebagai  subyek  hukum. 12 Untuk  mengatasi  kekosongan  hukum  sebelum  disahkannya RKUHP  yang  terbaru,  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  melalui  “Peraturan  Mahkamah Agung No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.” Sunardi berpendapat bahwa ketentuan mengenai korporasi sebagai subyek hukum harus dicantumkan secara  jelas. 13 Selain  itu,  menurut  Zulkarnain  bahwa  adapun  peraturan  perundangan  khusus  diluar KUHP serta didalam RKUHP terbaru belum mengatur secara jelas dan komprehensif mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi, baik dari aspek empiris, yuridis maupun “ social welfare policy” belum mendapat perhatian. 14 Adanya kekurangan dalam pengaturan mengenai korporasi tersebut kerap kali digunakan oleh oknum untuk menghindarkan diri dari tanggungjawabnya. Terkait hal tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian terkait sistem pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latarbelakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  diatas,  maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimana  penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  peraturan  perundang  undangan  sebagai  bahan kajian.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  studi  kepustakaan,  dimana  data  data  diperoleh  dari  tulisan  ilmiah  maupun  penelitian  dalam
11 Ibid .
12 Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. Lex Crimen , 1 (3), 5-22. Hal. 7.
13 Sularman,  A.,  &  Ma’ruf,  U.  (2017).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12 (2), 387-396. Hal. 389.
14 Sularman, A., & Ma’ruf, U. (2017). Loc.Cit .

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
artikel dan jurnal lainnya. 15 Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual.  Adapun  peraturan  yang  menjadi  sumber dalam  penelitian  ini  antara  lain  Pasal  15  Undang  Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1955  tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; Pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 6,7, dan 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Pasal 13-16 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Pasal 70 Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika;  Pasal  130  Undang  Undang  35  Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 17 dan 18 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PEMBAHASAN
1. Konsep Pertanggungjawaban Tindak Pidana oleh Korporasi
Pertanggungjawaban pidana atau “ teorekenbaardheid” atau “ criminal responsibility/liability” dalam  hal  pemidanaan  bertujuan  untuk  menimbang  apakah  seseorang  yang  kepadanya  didakwakan mengenai suatu perbuatan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatan tersebut atau tidak. 16 Dalam KUHP yang berlaku pada saat ini belum mengenal korporasi sebagai subyek hukum. Kekurangan yang terdapat  dalam  Pasal  59  KUHP  dimana  dinyatakan  “adalah  Dalam  hal-hal  dimana  pelanggaran ditentukan  pidana  terhadap  pengurus,  anggota-anggota  badan  pengurus  atau  komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran  tindak  pidana.”  Dapat  disimpulkan  dalam  ketentuan  tersebut  bahwa  korporasi  tidak melakukan tindak pidana melainkan anggota dari korporasi tersebut, sehingga pertanggungjawabannya juga dilakukan terhadap perseorangan.
Untuk  mengatasi  kekosongan  hukum  tersebut  maka  dikeluarkan  kebijakan  yang  dituangkan dalam  Perma  No.  20  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh Korporasi. Dalam ketentuan ini maka terdapat perluasan dalam subyek hukum sehingga korporasi yang dimana  berbentuk  badan  hukum  dapat  dipidana.  Sebagaimana  tindak  pidana  korporasi  tidak  diatur dalam  KUHP,  terdapat  peraturan  khusus  lain  yang  mengatur  mengenai  kejahatan  korporasi,  seperti “(1)  Pasal  15  Undang  Undang  Darurat  Nomor  7  Tahun  1955  tentang  Pengusutan,  Penuntutan  dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, (2). Pasal 20 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor
15 Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi  Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi , 107-119. Hal. 110.
16 Tawalujan, J. (2012). Op.Cit ., Hal. 6.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3). Pasal 6,7, dan 9 Undang Undang Nomor  18  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  (4).  Pasal  13-16  Undang  Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  (5).  Pasal  70 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (6). Pasal 130 Undang Undang 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika,  (7)  Pasal  17  dan  18  Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang Terorisme, (8). Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.” 17
Untuk  meminta  pertanggungjawaban  sendiri  dalam  hukum  pidana  harus  dipenuhinya  unsur kesalahan. 18 Menurut  simons,  “untuk  menyatakan  adanya  kesalahan  terlebih  dahulu  harus  dianalisa aspek  mengenai  si  pelaku  antara  lain  kemampuan  bertanggung  jawab;  hubungan  kejiwaan  antara pelaku,  kelakuannya  dan  akibat  yang  ditimbulkan;  dan dolus atau culpa (Kesengajaan  atau Kealpaan).” 19 Selanjutnya menurut Zainal Abidin, “unsur pertanggung jawaban pidana terkait dengan delik yaitu kemampuan bertanggung jawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan/atau kealpaan; dan  tidak  ada  alasan  pemaaf  (verontschuldigingsgronden).” 20 Sehingga  dalam  pemidanaan  harus terpenuhi  unsur actus  reus /adanya  perbuatan  (obyektif)  dan mens  rea /adanya  pertanggung  jawaban sebagaimana dimaksud adalah kesalahan (subyektif).
Adapun dalam hal pertanggung jawaban korporasi terdapat beberapa doktrin yang berkembang, yaitu  “ identification  doctrine,  aggregation  doctrine,  reactive  corporate  fault,  vicarious  liability, management  failures  model,  corporate  mens  rea  doctrine,  specific  corporate  offences  dan  strict liability .” 21 Dalam  teori identification  doctrine ,  pertanggung  jawaban  pidana  secara  langsung merupakan tanggung jawab dari pengurus yang dimana memiliki hubungan yang sangat erat dengan korporasi. 22 Sehingga  dalam  hal  ini  apabila  korporasi  sebagai  badan  hukum  melakukan  kesalahan, maka  pertanggung  jawabannya  adalah  kepada  pengurus. 23 Menurut  Fitriani  pada  tahun  2017, seseorang atau pengurus suatu badan usaha yang melakukan tindak pidana yang membawa keuntungan bagi badan usaha tersebut, dimana pengurus mengatas namakan badan usaha maka dalam hal ini badan
17 Anjari, W. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. E-Journal Widya Yustisia , 1 (2), 116- 121. Hal. 116.
18 Sjawie, H. F. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR . Prenada Media. Hal. 9.
19 Ibid .
20 Ibid .
21 Tawalujan, J. (2012). Op.Cit ., Hal. 10.
22 Alhakim,  A.,  &  Soponyono,  E.  (2019).  Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 322-336. Hal. 330.
23 Sudariyanto, M. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. Mimbar Keadilan . 47- 64. Hal. 60.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
usaha tersebut telah melakukan tindak pidana melalui pengurusnya. 24
Menurut pasal 4 ayat (2) Perma No. 20 Tahun 2016, terdapat tiga bentuk penilaian kesalahan pada korporasi, yaitu “(a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau   tindak   pidana   tersebut   dilakukan   untuk   kepentingan Korporasi; (b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c) Korporasi   tidak   melakukan   langkah-langkah   yang diperlukan untuk melakukan    pencegahan,    mencegah dampak yang    lebih    besar    dan memastikan kepatuhan terhadap  ketentuan hukum  yang  berlaku  guna menghindari terjadinya tindak pidana.” 25 Berdasarkan  ketentuan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  kebijakan  atau  keputusan  yang  diambil ataupun harus diambil. Dalam teori ini menganggap korporasi memiliki mens area ( guilty mind ), dan mempersamakan  halnya  korporasi  sebagai  manusia. 26 Sebagaimana  menurut  Lord  Denning,  “ A company  may  in  many  ways  be  likened  to  the  human  body.  It  has  a  brain  and  nerve  centre  which controls what it does. It also has hands which hold the tools and act in accordance with directions from the centre. Some of the people in the company are mere servants and agents who are nothing more than hands to do the work … Others are directors and managers who represent the directing mind and will of the company and control what it does. The state of mind of those managers is the state of  mind  of  the  company ”  yang dapat disimpulkan bahwa  kejahatan  yang dilakukan korporasi  yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh  orang yang identik dengan korporasi tersebut serta memiliki jabatan atau kewenangan untuk menjalankan atau melakukan kejahatan tersebut atas nama korporasi  sehingga  keputusan  maupun  kebijakan  yang  diambil  oleh  korporasi  dikendalikan  oleh pengurusnya. 27
Teori selanjutnya yaitu aggregation doctrine . Teori ini berpendapat bahwa yang menjadi dasar atas pertanggung jawaban oleh korporasi adalah “penjumlahan ( aggregation ) dari pemikiran ( state of mind ). 28 Sebagai  contoh dalam teori ini adalah terdapat  dalam  putusan pengadilan AS  pada tingkat Banding “ 1 st Circuit dalam United States v. Bank of New England (1987) .” Untuk menindak lanjuti Current Transaction Reporting Act (pelaporan transaksi keuangan) yang dilakukan oleh suatu bank, maka  departemen  keuangan  AS  mengeluarkan  keibijakan  dimana  atas  transaksi  yang  bernilai  lebih dari US$ 10000 maka selambat lambatnya dilaporkan dalam tenggat waktu 15 hari. Kebijakan tersebut
24 Rahim, S. A. P., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Journal of Lex Generalis (JLG) , 2 (2), 432-445. Hal. 436.
25 Ibid .
26 Tanjung,  F.  (2019). Konstruksi  Pertanggungjawaban  Pidana  Paguyuban  Analisis  Melalui  Pendekatan  Teori-Teori Korporasi . Media Sahabat Cendekia. Hal. 35.
27 Wibisana, A. G. (2016). Op.Cit ., Hal. 160-161.
28 Ibid ., Hal. 163.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
berbunyi  “ [e]ach  financial  institution,  other  than  a  casino  shall  file  a  report  of  each  deposit, withdrawal,  exchange  of  currency  or  other  payment  or  transfer,  by,  through,  or  to  such  financial institution, which involves a transaction in currency of more than $ 10,000 .” Dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “[e]setiap lembaga keuangan, selain kasino harus mengajukan laporan setiap deposit, penarikan, pertukaran mata uang atau pembayaran atau transfer lainnya, oleh, melalui, atau ke lembaga keuangan  tersebut,  yang  melibatkan  transaksi  dalam  mata  uang  lebih  dari  $  10.000.”  berdasarkan Current  Transaction  Reporting  Act ,  tindakan  tidak  melaporkan  adanya  transaksi  diatas  US$  10000 tersebut termasuk tindak pidana, dimana terdapat ketentuan bahwa “ [a] person willfully violating this subchapter  or  a  regulation  prescribed  under  this  subchapter  ...,  while  violating  another  law  of  the United States or as part of a pattern of illegal activity involving transactions ofmore than $ 100,000 in a 12-month period, shall be fined no more than $ 500,000, imprisoned for not more than 5 years, or both .” 29 Dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “[a] orang yang dengan sengaja melanggar sub- bab  ini  atau  peraturan  yang  ditentukan  di  bawah  sub-bab  ini  ...,  sementara  melanggar  hukum  lain Amerika Serikat atau sebagai bagian dari pola aktivitas ilegal yang melibatkan transaksi lebih dari $ 100.000 dalam periode 12 bulan, harus didenda tidak lebih dari $ 500.000, dipenjara tidak lebih dari 5 tahun, atau keduanya.”
Pada  kasus  tersebut  diketahui  bahwa  ada  dua  orang  pegawai,  dimana  salah  satu  pegawai mengetahui  bahwa  ada  kewajiban  untuk  melapor,  tetapi  pegawai  tersebut  tidak  mengetahui  adanya transaksi diatas US$ 10000. Sedangkan seorang pegawai lainnya mengetahui bahwa terdapat transaksi diatas  US$  10000  di  bank  tersebut  namun  tidak  mengetahui  bahwa  ada  kewajiban  untuk melaporkannya. Putusan dalam perkara ini berpendapat bahwa “ If Employee A knows one facet of the currency reporting requirement, B knows another facet of it, and C a third facet of it, the bank knows them all. So if you find that an employee within the scope of his employment knew that CTRs had to be filed, even if multiple checks are used, the bank is deemed to know it. The bank is also deemed to know it  if  each  of  several  employees  knew  a  part  of  that  requirement  and  the  sum  of  what  the  separate employees knew amounted to knowledge that such a requirement existed .” 30 Dimana dikatakan bahwa apabila ada karyawan yang mengetahui bahwa laporan transaksi keuangan harus diajukan, maka bank dianggap mengetahui adanya kebijakan tersebut. Artinya, teori aggregation doctrine yang digunakan dalam  perkara  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  korporasi  tetap  bertanggung  jawab  atas  kesalahan,
29 Wibisana, A. G. (2016). Op.Cit ., Hal. 163.
30 Ibid .

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
meskipun  anggotanya  secara  perseorangan  tidak  memenuhi  unsur  pidana,  tetapi  secara  kolektif memenuhi unsur untuk dapat dipidana.
Teori  pertanggung  jawaban  selanjutnya  ialah reactive  corporate  fault oleh  Fisse  dan Braithwaite.  Maksud  dari  teori  ini  adalah  kesalahan  korporasi  saat  mengambil  keputusan  terhadap tindak  pidana. 31 Adapun  kesalahan  yang  dimaksud  disini  adalah  gagalnya  sebuah  korporasi  untuk melakukan pencegahan ataupun tindakan koreksi terhadap sebuah tindak pidana yang dimana tindak pidana ini dilakukan oleh anggotanya. Teori ini mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesalahan awal, dimana  kesalahan  tersebut  terjadi  saat  anggotanya  melakukan  tindak  pidana.  Sedangkan  kesalahan bentuk  kedua  adalah  kesalahan  reaktif,  dimana  korporasi  salah  dalam  mengambil  tindakan  untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan di awal. 32
Doktrin  selanjutnya  yang  dikenal  dalam  pertanggung  jawaban  korporasi  yaitu vicarious liability atau  pertanggungjawaban  pengganti . Peter  Gilies  memberikan  pendapatnya  mengenai vicarious  liability bahwa  “pertanggung  jawaban  pengganti  adalah  pengenaan  pertanggung  jawaban pidana  terhadap  seseorang  berdasarkan  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  lain,  atau berdasarkan  atas  kesalahan  orang  lain,  atau  berkenaan  dengan  kedua  masalah  tersebut.” 33 Untuk menerapkan  konsep vicarious  liability harus  memenuhi  dua  syarat,  yaitu:  1.  Adanya  hubungan pekerjaan  yaitu  antara  atasan  dengan  bawahan;  dan  2.  Tindak  pidana  yang  dilakukan  masih  dalam lingkup pekerjaanya. 34 Doktrin selanjutnya ialah doktrin strict liability atau dikenal juga pertanggung jawaban langsung. Doktrin ini berpandangan tanpa melihat adanya atau tidaknya kesalahan, seseorang sudah dapat diminta pertanggung jawabannya ketika ia melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan yang berlaku. 35 Di Negara yang menganut sistem common law , tindak pidana berdasarkan doktrin strict liability ditentukan oleh peraturan yang berlaku. 36

## 2. Pemberlakuan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi di Indonesia
Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa KUHP hanya mengenal perseorangan sebagai subyek  hukum.  Korporasi  yang  bukan  merupakan  perseorangan  maka  tidak  bias  dikenakan
31 Aripkah, N. (2020). Persoalan  Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 27 (2), 367-387. Hal. 379.
32 Wibisana, A. G. (2016). Op.Cit., Hal. 166.
33 Bawole,  G.  Y.  (2019).  Analisis  Hukum  Terhadap  Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana  Berdasarkan  Konsep  Strict Liability Dan Vicarious Liability. Lex Et Societatis , 6 (8). 16-20. Hal. 18.
34 Bawole, G. Y. (2019). Loc.Cit ., Hal. 20.
35 Batubara, Y. J. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan: No. 1570/Pid. B/2015/PN. Sby.). Universitas HKBP Nommensen.Hal. 15.
36 Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 133- 160., Hal.155.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
pertanggung jawaban berdasarkan KUHP. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan khusus yang mengatur mengenai  kejahatan  korporasi.  Adapun  beberapa  peraturan  diluar  KUHP  yang  mengatur  mengenai kejahatan  korporasi  sebagai  contoh  yaitu:  Undang  Undang  No.  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika pada pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa “Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.” Menurut peraturan ini sanksi yang diberian terhadap korporasi yaitu “Pasal 59 ayat (3), korporasi yang melakukan tindak pidana dalam pasal 59 hanya dikenakan dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai dengan pasal 64 dikenakan : (a) Pidana denda sebesar dua kali yang  diancamkan;  dan  (b)  Dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  izin  usaha.” 37 Selanjutnya dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana diatur pada  “Pasal  1  butir  17,  badan  usaha  adalah  perusahaan  berbentuk  badan  hukum  yang  menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 38 Dimana  sanksi  yang  diatur  terdapat  pada  “Pasal  56  ayat  (2)  yang  berbunyi  Sanksi  yang  dapat dijatuhkan terhadap badan usaha/badan hukum adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya (dimana diatur dalam peraturan ini denda paling tinggi adalah Rp. 60.000.000.000/enam puluh miliar rupiah); serta terdapat sanksi pidana tambahan yang terdapat pada Pasal  58  yang  berbunyi  Pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  atau  perampasan  barang  yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana.”
Saat  ini  ketentuan  mengenai  pertanggung  jawaban  korporasi  ada  dalam  draft  Rancangan KUHP. 39 Ketentuan mengenai “ corporate criminal liability ” terdapat pada Pasal 47 sampai pasal 53 RKUHP. Adapun ketentuan dalam RKUHP mengatur sebagai berikut: Pasal 47 berbunyi “Korporasi merupakan  subyek  tindak  pidana.”  Pasal  48,  “Tindak  pidana  dilakukan  oleh  korporasi  apabila dilakukan oleh orang-orang  yang  bertindak  untuk  dan  atas  nama korporasi  atau  demi kepentingan korporasi,      berdasarkan      hubungan      kerja      atau      berdasar  hubungan  lain,  dalam  lingkup  usaha korporasi tersebut, baik sendiri sendiri atau bersama-sama.” Pasal 49, “Jika   tindak   pidana   dilakukan oleh      korporasi,  pertanggung  jawaban      pidana      dikenakan      terhadap      korporasi      dan/atau pengurusnya.”  Pasal  50,  “Korporasi  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara  pidana  terhadap  suatu
37 Tawalujan, J. (2012). Op.Cit ., Hal. 17.
38 Sularman, A., & Ma’ruf, U. (2017). Op.Cit ., Hal. 391.
39 Tirtawati, S. D., & Pujiyono, P. (2021).  Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Gorontalo Law Review , 4 (1), 112-124. Hal. 122.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
perbuatan  yang dilakukan untuk  dan/atau atas nama korporasi,  jika perbuatan    tersebut   termasuk dalam   lingkup   usahanya   sebagaimana ditentukan  dalam  anggaran  dasar  atau  ketentuan  lain yang  berlaku  bagi korporasi yang bersangkutan.” Pasal 51, “Pertanggung jawaban pidana  pengurus korporasi  dibatasi sepanjang  pengurus  mempunyai  kedudukan  fungsional  dalam  struktur organisasi korporasi.”  Pasal  52,  Dalam    mempertimbangkan    suatu    tuntutan    pidana,    harus  dipertimbangkan apakah    bagian    hukum    lain    telah    memberikan perlindungan  yang  lebih  berguna  daripada menjatuhkan  pidana  terhadap suatu korporasi. Pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1) harus  dinyatakan dalam putusan hakim.” Pasal 53, “alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat   yang   bertindak   untuk   dan/atau   atas   nama   korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.”
Adanya peraturan ini dibutuhkan agar berlaku secara umum, terhadap tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHP. 40 Oleh karena itu menurut hemat peneliti bahwa perlunya untuk segera disahkan RKUHP  tersebut  agar  dasar  hukum  mengenai  pertanggung  jawaban  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan oleh korporasi berlaku secara umum.

## KESIMPULAN
Pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur dalam KUHP. Subyek hukum  yang  dikenal  oleh  hukum  pidana  hanyalah  perseorangan.  Hal  ini  mengakibatkan  korporasi sebagai badan hukum dapat dengan bebas terlepas dari pasal pidana. Lahirnya kebijakan baru diluar KUHP  dinilai  belum  sempurna  untuk  mengatasi  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi. Sehinnga  untuk  memunculkan  suatu  aturan  yang  jelas  mengenai  pertanggung  jawaban  pidana  oleh korporasi, maka diperlukan adaya perubahan dalam KUHP. Hal ini kemudian dicantumkan didalam Rancangan KUHP terbaru, dimana terdapat ketentuan mengenai pertanggung jawaban korporasi atau “ corporate  criminal  liability ”.  Dalam  menentukan  pertanggung  jawaban  korporasi  sendiri  terdapat beberapa  teori  yang  dikenal  dan  sering  digunakan,  diantaranya identification  doctrine , aggregation doctrine , strict liability , dan vicarious liability . Penerapan pemidanaan terhadap korporasi yang diatur sampai  saat  ini  belum  dapat  mencakup  secara  keseluruhan  mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  korporasi.  Sehingga  dengan  disahkannya  RKUHP  maka  diharapkan  pengaturan  mengenai pertanggung jawaban korporasi dapat mencakup secara menyeluruh mengenai tindak pidana korporasi.
40 Puteri,  R.  P.,  Junaidi,  M.,  &  Arifin,  Z.  (2020).  Reorientasi  Sanksi  Pidana  Dalam  Pertanggungjawaban  Korporasi  Di Indonesia. Jurnal USM Law Review , 3 (1), 98-111. Hal. 107.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## DAFTAR PUSTAKA
Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (3), 322- 336.
Anjari, W. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana. E-Journal Widya Yustisia , 1 (2), 116-121.
Aripkah,  N.  (2020).  Persoalan  Kriteria  Batasan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi:  Tinjauan Terhadap  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM , 27 (2), 367-387.
Batubara,  Y.  J.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Perpajakan  (Studi  Kasus  Putusan:  No.  1570/Pid.  B/2015/PN.  Sby.).  Universitas  HKBP Nommensen.
Bawole,  G.  Y.  (2019).  Analisis  Hukum  Terhadap  Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana  Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability. Lex Et Societatis , 6 (8). 16-20. Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Media Bhakti , 3(2), 118-127.
Disemadi,  H.  S.,  &  Pardede,  T.  S.  (2021).  Problematika  Pemberian  Sanksi  Terhadap  Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi , 107-119. Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 133-160.
Nurisman, E., & Sandy, D. M. (2017). Penerapan Sanksi Perdata terhadap Korporasi dalam Sengketa Lingkungan Hidup. Journal of Judicial Review , 18 (1), 70-83.
Puspitasari,  I.,  &  Devintawati,  E.  (2018).  Urgensi  Pengaturan  Kejahatan  Korporasi  dalam Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korporasi  Menurut  RKUHP. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 20 (2), 237-254.
Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. Jurnal USM Law Review , 3 (1), 98-111.
Rahim, S. A. P., Thalib, H., & Bima, M. R. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Journal of Lex Generalis  (JLG) , 2 (2), 432-445.
Retnowinarni,  R.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Korporasi  Di  Indonesia. Perspektif Hukum , 19 (1), 82-104.
Sanjaya, B., Muladi, M., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Inkonsistensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Luar KUHP. Pandecta Research Law Journal , 15 (2), 218-227.
Sari,  R.  K.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2020).  Kebijakan  Formulasi  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi Terhadap  Perbuatan  Trading  In  Influence  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (1), 12-23.
Sjawie, H. F. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR . Prenada Media.
Sudariyanto, M. A. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. Mimbar Keadilan . 47-64. Sularman, A., & Ma’ruf, U. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 12 (2), 387-396. Sutan  Remy  Sjahdeini,  S.  H.  (2017). Ajaran  Pemidanaan:  Tindak  Pidana  Korporasi  dan  Seluk- Beluknya . Kencana. Tanjung, F. (2019). Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisis Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi . Media Sahabat Cendekia.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Tantimin, T. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup: Studi Pada Pt Horizon Bandar Bahru di Batam. Journal of Judicial Review , 19 (2), 190-206. Tawalujan, J. (2012). Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. Lex Crimen , 1 (3), 5-22.
Tirtawati, S. D., & Pujiyono, P. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Gorontalo Law Review , 4 (1), 112-124. Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi  Dan  Pemimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk  Kejahatan  Lingkungan  Di Indonesia?. Jurnal Hukum & Pembangunan , 46 (2), 149-195.