## ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH DAN DI SUMATERA UTARA

## Suryani
Alumni Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Hasan Basri
Faisal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh faisal_nurmala@yahoo.com

## ABSTRAK
Indikasi  keberhasilan  otonomi  daerah  adalah  terjadinya  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat, kehidupan  demokrasi  yang  semakin  maju,  keadilan  pemerataan,  serta  adanya  hubungan  yang  serasi  antara  Pusat  dan Daerah  serta  antar  Daerah.  Pada  kenyataannya,  tidak  banyak  daerah  yang  mampu  mengelola  potensi  berbagai  jenis pendapatan  daerah  secara  maksimal,  sehingga  mampu  secara  nyata  dan  bertahap  mewujudkan kemandirian  keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Aceh dan di Sumatera Utara selama tahun anggaran 2011-2013 dengan  mempergunakan Mann-Whitney U Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kabupaten/kota di Aceh memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Sumatera Utara atas rasio total pendapatan daerah / jumlah penduduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah  /  PDRB,  dan  rasio  SiLPA  tahun  sebelumnya  /  belanja  daerah;  dan  (2)  kabupaten/kota  di  Sumatera  Utara memiliki tingkat kondisi keuangan daerah yang lebih baik dari pada kabupaten/kota di Aceh atas rasio belanja modal / total  belanja  daerah.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  di  Aceh  harus  lebih  fokus  pada  upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan mengutamakan prinsip efisiensi dan prioritas anggaran.

## Kata kunci: analisis rasio, kondisi keuangan daerah

## ABSTRACT
The indicators of a successful regional autonomy are an increase in public services and social welfare, more advanced democratic life, justice, equity and the existence of harmonious relations between Center and Regions as well as among Regions.  In  facts,  only  few  areas  that  is  able  to  manage  various  type  of  local  revenue  potential  maximally,  so  as  to significantly and gradually realize the independence of local finance. This study was conducted to examine and analyze the  financial  condition  of  local  government  in  Aceh  and  North  Sumatra  for  fiscal  year  2011-2013  by  using  Mann- Whitney U Test. The results showed that (1) districts/cities in Aceh have a better level of local financial condition than districts/cities  in  North  Sumatra  based  on  total  regional  income/total  population  ratio,  regional  taxes  and levies/GDRPratio,  and  previous  year  of  unused  funds  (SiLPA)/regional  expenditures  ratio;  and  (2)  districts/cities  in North  Sumatra  have  a  better  level  of  local  financial  condition  than  districts/cities  in  Aceh  based  on  capital expenditure/total  regional  expenditures  ratio.  This  study  implied  that  local  government  in Aceh  should  focus  more  on the  efforts  to  improve  the  genuine  regional  income  (PAD)  and  prioritize  the  principle  of  efficiency  as  well  as  budget priorities.
Keywords: ratio analysis, financial condition of local government.

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  yang  memberi  kewena ngan  yang  lebih  luas  bagi  daerah  dalam  proses pembangunan  memberikan  implikasi  semakin pentingnya  peran  analisis spasial dalam  kebija kan moneter  (Atmoko, 2014). Seperti  yang kita ketahui,  bahwa  tidak  banyak  daerah  yang mampu  mengelola  potensi  berbagai  jenis  pen dapatan  daerah  secara  maksimal,  sehingga mampu  secara  nyata  dan  bertahap  mewujudkan kemandirian  keuangan  daerah.  Begitu  juga
dengan  kreativitas  dan  inisiatif  suatu  daerah dalam  menggali  sumber  keuangan  akan  sangat tergantung  pada  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintahan  daerah  itu  sendiri.  Menurut  Kar tiwa  (2004:1),  “Indikasi  keberhasilan  Otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan  kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare), kehidupan  demokrasi  yang  semakin  maju,  ke adilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi  antara  Pusat  dan  Daerah  serta  antar Daerah.”
Dalam bidang keuangan daerah, fenomena
umum  yang  dihadapi  oleh  sebagian  besar pemerintah  daerah  di  Indonesia  adalah  relatif kecilnya  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  di dalam  struktur ABPD.  Idealnya,  PAD menjadi  sumber  pendapatan  pokok  daerah, karena  sumber  pendapatan  lain  dapat  bersifat fluktuatif dan  cenderung  diluar  kontrol  atau kewenangan  daerah.  Berdasarkan  kinerja  PAD dengan  metode  Indeks  Kemampuan  Keuangan (IKK)  yang  dilakukan  oleh  Dariwardani  dan Amani (2013), diketahui bahwa Sumatera Utara merupakan  provinsi  dengan  kinerja  tinggi. Sedangkan  Aceh  provinsi  dengan  kinerja rendah.
Menurut  data APBD  2013  dari  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  rata-rata pertumbuhan  total  pendapatan  daerah  Provinsi Sumatera  Utara  (19,4%).  Menempati  urutan  ke tiga  tertinggi  dari  seluruh agregat pendapatan seluruh daerah per provinsi. Sementara Provinsi Aceh  berada  pada  posisi  ke  tiga  puluh,  dengan rata-rata  pertumbuhan  total  pendapatan  di bawah  (12,5%).  Rata-rata  pertumbuhan  PAD yang  terendah  yaitu  di  Provinsi  Aceh  sebesar 10,9%.  Sedangkan  Sumatera  Utara  berada diposisi ke lima tertinggi di atas (27,5%). Di sisi lain  rata-rata  pertumbuhan  dana  perimbangan dari  tahun  2009  hingga  2013  cenderung  tidak terlalu tajam fluktuasinya antar provinsi yaitu di kisaran 9,0% hingga 16,0%, yaitu Provinsi Aceh di  bawah  10%  dan  Provinsi  Sumatera  Utara  di atas  12,5%.    Disamping  itu,  Pemerintah  Aceh berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001 menerima  transfer  Dana  Otonomi  Khusus (Otsus)  dalam  jumlah  yang  cukup  besar  dari Pemerintah  Pusat  untuk  mendanai  program  dan kegiatan  yang  dilaksanakannya.  Sedangkan Pemerintah  Sumatera  Utara  tidak  menerima Dana Otonomi Khusus (World Bank, 2007).
Artikel ini  bertujuan  untuk  menganalisis kondisi  keuangan  daerah  kabupaten/kota  di Aceh  dan  Sumatera  Utara  selama  tahun  ang garan  2011-2013,  dan  menguji  apakah  kondisi keuangan  daerah  kabupaten/kota  di  Aceh  ber beda  dengan  kondisi  keuangan  daerah  kabu paten/ kota di  Sumatera  Utara  selama  tahun anggaran 2011-2013, ditinjau dari rasio pendapatan  daerah  /  jumlah  penduduk,  rasio PAD/ total pendapatan, rasio ruang fiskal / total pendapatan  daerah,    rasio  pajak  daerah  dan
retribusi  daerah  /  PDRB,  rasio  total  pendapatan daerah  /  total  belanja  daerah,  rasio  belanja modal  /  total  belanja  daerah,  rasio  belanja pegawai  /  total  belanja  daerah,  rasio  SiLPA tahun  sebelumnya  /  belanja  daerah,  dan  rasio pembayaran  pokok  hutang  dan  bunga  /  total pendapatan daerah.
Artikel  ini  dimulai  dengan  kajian  pustaka yang  berhubungan  dengan  isu-isu  kondisi keuangan  daerah,  selanjutnya  menjelaskan  me ngenai  metode  penelitian  yang  digunakan  se bagai  dasar  analisis  data,  kemudian  dilanjutkan dengan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pada  dasarnya,  kondisi  keuangan  adalah kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  mem biayai pelayanannya secara berkelanjutan. Yaitu kemampuan untuk: (1) mempertahankan tingkat pelayanan  yang ada;(2)  bertahan  dari  tergang gunya perekonomian lokal dan regional; dan (3) memenuhi  tuntutan  pertumbuhan  alami,  penuru nan,  dan  perubahan. Menurut  XiaoHu  (2006), kondisi  keuangan  didefinisikan  sebagai  kemam puan  organisasi  untuk  memenuhi  kewajiban keuangannya. Selama proses penyediaan barang dan  jasa,  suatu  organisasi  dikenai  kewajiban keuangan dalam bentuk biaya, pengeluaran, atau utang.  Semua  kewajiban  tersebut  harus  dibayar cepat  atau  lambat.  Jika  organisasi  dapat  mem bayar  kewajiban  tersebut  tanpa  menimbulkan banyak  kesulitan  keuangan,  maka  kita  mengata kan  bahwa  kemampuan  organisasi  untuk  mem bayar  tinggi  dan  organisasi  dalam  kondisi keuangan yang baik.
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  yang dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan  dengan periode  sebelumnya,  sehingga  dapat  diketahui bagaimana  kecenderungan  yang  terjadi.  Selain itu  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara  mem bandingkan  dengan  rasio  keuangan  yang  di miliki  suatu  pemerintah  daerah  tertentu  dengan rasio keuangan  daerah  lain  yang  terdekat ataupun  yang  potensi  daerahnya  relatif  sama untuk  dilihat  bagaimana  posisi  rasio  keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah
daerah  lainnya  (Widodo  dalam  Halim  dan Kusufi, 2013).
Untuk menganalisis kondisi fiskal pemerintahan daerah Honadle, et.al (2004), dan Beckett  dan  Camarata  (2005),  mempergunakan 10 point  test yang  dikembangkan  oleh  Brown (1993),  karena    metode  penilaian  yang dipergunakan  tidak  terlalu  rumit,  namun penilaiannya  cukup komprehensif yaitu: dapat digunakan untuk membandingkan posisi keuangan  kabupaten/kota  diseluruh  negara. Sepuluh  rasio  tersebut  mengukur  unsur-unsur dari  kondisi  keuangan  seperti:  (1) kecukupan pendapatan  untuk  membiayai  program  kegiatan yang  dilaksanakan  setiap  tahun;  (2)  alokasi belanja  untuk  layanan  pemerintah  kepada masyarakat;  (3) likuiditas posisi  operasi  dalam hal  bagaimana  keseimbangan  positif  antara pendapatan dan belanja yang ada dan bagaimana tingkat  kecukupan  aktiva  lancar  dan  dana cadangan  yang  dimiliki  pemerintah;  dan  (4) struktur  utang  pemerintah  daerah,  baik  dalam tingkat  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang serta  bagaimana  beban  pembayaran  hutang pokok dan bunga tahunan.
Beckett  dan  Camarata  (2005), telah melakukan  penelitian  terhadap  empat  kota  di Ohio yaitu Canton, Mansfield, Springsfield, dan Loraine  dengan  mempergunakan  10-point  test yang  diperkenalkan  oleh  Brown  dengan kesimpulan  bahwa  analisis  kondisi  keuangan sangat  bergantung  pada  analisis  laporan  dasar keuangan, termasuk catatan yang menyertainya. Catatan  atas  Laporan  Keuangan  sangat  berguna untuk  menentukan  struktur entitas,  metode akuntansi  yang  digunakan,  asumsi  yang  dibuat, dan  informasi  latar  belakang  lainnya  yang memberikan  pembaca  perspektif  sebagai  lapo ran  keuangan  ditinjau.  Selain  itu,  analisis  kon disi  keuangan  harus  memperhitungkan  pertim bangan  faktor eksternal tambahan  seperti  utang per kapita, tingkat pajak, dan pendapatan warga dan  kekayaan.  Analisis  kondisi  keuangan  yang kompleks karena bisnis  pemerintah  yang  kom pleks. Dalam  setiap  analisis  kondisi  keuangan, harusdilakukanperbandingan
dengan  kelompok  yang  relevan,  dan  kekuatan dan  kelemahan  harus  dianggap  sebagai  kese luruhan  dalam  membuat  penilaian  beralasan tentang kondisi keuangan.
Direktorat Jenderal Perimbangan  Ke uangan  (2012),  mengemukakan  bahwa  terdapat sembilan indikator keuangan yang dapat diguna kan  dalam  mengukur  kondisi  keuangan  daerah di  Indonesia,  yaitu:  (1)  indikator  pendapatan daerah  per  kapita; (2)  indikator  kemandirian keuangan  daerah;  (3)  indikator  rasio  ruang fiskal daerah;  (4)  indikator  peningkatan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah;  (5)  indikator  ke mampuan  mendanai  belanja  daerah;  (6)  indi kator  belanja  modal;  (7)  indikator  belanja pegawai;  (8) indikator optimalisasi SiLPA; dan (9)  indikator  kemampuan  pembayaran  pokok hutang dan bunga daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuanti tatif  dengan varian analisis  data  sekunder (existing  statistic),  karena  data  yang  dikumpul kan  berupa  angka  yang  sudah  tersedia  di lembaga  pemerintahan (Direktorat  Jenderal  Per imbangan  Keuangan,  Kementerian  Dalam Negeri, Dinas Keuangan Aceh, dan Badan Pusat Statistik)  atau  lainnya,  yang  kemudian  diolah dan  dianalisis  untuk  mendapatkan  informasi ilmiah  (Martono,  2011).  Unit  analisis  dalam penelitian  ini  adalah  kabupaten/kota  yang terdapat dalam lingkungan pemerintah Aceh dan Sumatera  Utara.  Ada  23  (dua  puluh  tiga) kabupaten/ kota  yang  terdapat  di  provinsi Aceh dan 33 (tiga puluh kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu 3  (tiga)  tahun  anggaran,  yaitu  dari  tahun  2011 sampai  dengan  tahun  2013.  Penarikan  sampel dilakukan  dengan  metode purposive  sampling, dengan  cara judgment  sampling,  yaitu  teknik pengambilan  sampel  untuk  memenuhi  suatu kriteria tertentu (Cooper dan Schindler, 2006:139).
Tabel 1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menjadi Sampel Penelitian
No Keterangan Kabupaten/Kota Total Aceh Sumut 1. Jumlah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  dan Sumatera Utara 23 33 56 2. Tersedia data Laporan Realisasi Anggaran 23 30 53 Jumlah Sampel 23 30 53

## Sumber: data sekunder diolah (2015)

## Pengujian  satistik  mempergunakan Uji
Mann-Whitney  U yaitu  uji  beda  untuk  dua sampel independen/ bebas yang berukuran tidak sama dan  tidak  terpenuhinya  asumsi  distribusi normal  terhadap  data  berskala  interval  atau rasio,  serta sampel  yang  diambil  dari  suatu populasi  lebih  besar  dari  20  (n  >  20)  (Siregar, 2013). Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  ada atau  tidaknya  perbedaan  rata-rata antara  dua kelompok  sampel  yang  tidak  berhubungan  satu sama  lain,  yaitu  antara  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh  dan  kabupaten/kota  di  Provinsi Sumatera  Utara.  Jika  ada  perbedaan,  rata-rata manakah yang lebih tinggi.
Penelitian  ini  mempergunakan  tingkat  sig nifikansi α  = 5%  atau  (0,05) dan  memper gunakan  uji  Z,  karena  jumlah  sampelnya  yang besar  (n  >  20).  Adapun  rumusnya  sebagai berikut:
= . + ( ) − = . + ( ) − Untuk mencari  nilai
dipilih  nilai
yang terkecil di antara
Z = . . ( ) dimana:
Z   = nilai
= ⁄ = ⁄ = ⁄ = ⁄ = ⁄ = ⁄
Adapun  kriteria  pengujian  sebagai  dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
Jika − ≤ ≤ ,  maka  Ho diterima Jika > , maka Ho ditolak Atau
Jika Exact Sig .  > α, maka Ho diterima Jika Exact Sig .  < α, maka Ho ditolak.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  hipotesis  terhadap  sembi lan  indikator  rasio  keuangan  daerah  pada  kabu paten/ kota  di  Aceh  dan  di  Sumatera  Utara adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Uji Peringkat Mann-Whitney U Test
Ranks kab_kota N Mean Rank Sum of Ranks Rasio_1 Aceh 23 34,65 797,00 Sumut 30 21,13 634,00 Total 53
Rasio_2 Aceh 23 26,00 598,00 Sumut 30 27,77 833,00 Total 53 Rasio_3 Aceh 23 25,09 577,00 Sumut 30 28,47 854,00 Total 53 Rasio_4 Aceh 23 32,35 744,00 Sumut 30 22,90 687,00 Total 53 Rasio_5 Aceh 23 22,35 514,00 Sumut 30 30,57 917,00 Total 53 Rasio_6 Aceh 23 18,26 420,00 Sumut 30 33,70 1011,00 Total 53 Rasio_7 Aceh 23 30,35 698,00 Sumut 30 24,43 733,00 Total 53 Rasio_8 Aceh 23 18,89 434,50 Sumut 30 33,22 996,50 Total 53 Rasio_9 Aceh 23 27,22 626,00 Sumut 30 26,83 805,00 Total 53 Sumber: data sekunder diolah (2015)

## Tabel 3. Hasil Uji Mann-Whitney U
Rasio_1 Rasio_2 Rasio_3 Rasio_4 Rasio_5 Rasio_6 Rasio_7 Rasio_8 Rasio_9 Mann-
Whitney U 169,000 322,000 301,000 222,000 238,000 144,000 268,000 158,500 340,000 Wilcoxon W 634,000 598,000 577,000 687,000 514,000 420,000 733,000 434,500 805,000 Z -3,159 -,413 -,790 -2,208 -1,920 -3,607 -1,382 -3,347 -,090 Asymp. Sig.(2- tailed) ,002 ,680 ,430 ,027 ,055 ,000 ,167 ,001 ,928
a. Grouping Variable: kab_kota Sumber: data sekunder diolah (2015)
Hasil perbandingan  rata-rata rasio kondisi keuangan  daerah  selama  tahun  2011  sampai
dengan  tahun  2013  antara  kabupaten/kota  di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 3:
Tabel 4. Perbandingan Rata-rata Rasio Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan
di Sumatera Utara Tahun 2011- 2013 Rasio Formula Rata-rata Rasio Kabupaten/Kota Ket. Hasil Uji Hipotesis Aceh Sumut 1 Total Pendapatan Daerah /Jumlah Penduduk 3.852.972,95 2.652.178,00 Lebih Baik Ada perbedaan 2 PAD /Total Pendapatan Daerah 4,75 6,06 Tidak Lebih Baik Tidak ada perbedaan 3 Rasio Ruang Fiskal /Total Pendapatan Daerah 27,67 30,68 Tidak Lebih Baik Tidak ada perbedaan 4 Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB 0,61 0,45 Lebih Baik Ada Perbedaan 5 Total Pendapatan Daerah + Penerimaan Pembiayaan / Total Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan 105,40 108,97 Tidak Lebih Baik Tidak ada Perbedaan 6 Belanja Modal / Total Belanja Daerah 17,93 25,01 Tidak Lebih Baik Ada Perbedaan 7 Belanja Pegawai  / Total Belanja Daerah 57,91 54,13 Tidak Lebih Baik Tidak ada perbedaan 8 SiLPA Tahun Sebelumnya / Total Belanja Daerah 3,36 7,55 Lebih Baik Ada Perbedaan 9 Pembayaran Pokok Utang + Bunga / Total Pendapatan Daerah 1,09 0,56 Tidak Lebih Baik Tidak ada perbedaan Sumber: data sekunder diolah (2015)
Selanjutnya,  hasil  pengujian  hipotesis  ter hadap kondisi  keuangan  daerah  kabupaten/kota di Aceh dan di Sumatera Utara secara rinci akan dibahas berdasarkan masing-masing rasio sebagai berikut:
1. Rasio  Pendapatan  Daerah  /  Jumlah  Pen duduk. Ada perbedaan  tingkat kemampuan daerah  dalam  melayani  per  satu  orang penduduknya selama tahun anggaran 2011- 2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan
kabupaten/kota  di  Sumatera  Utara.  Secara rata-rata hasil perhitungan rasio pendapatan daerah  /  jumlah  penduduk  kabupaten/kota di  Aceh  sebesar  Rp3.852.972,95,  sedang kan  rata-rata  rasio  pendapatan  daerah  / jumlah  penduduk  kabupaten/ kota  di Sumatera Utara sebesar Rp2.652.178,00.
2. Rasio  PAD/  Total  Pendapatan  Daerah. Tidak  ada  perbedaan    tingkat  kemandirian daerah  yaitu  kemampuan  daerah  dalam mendanai  belanjanya  selama  tahun  ang garan  2011 – 2013  antara  kabupaten/kota  di Aceh  dengan  kabupaten/kota  di  Sumatera Utara.  Secara  rata-rata  hasil  perhitungan rasio kemandirian daerah kabupaten/kota di Aceh  sebesar  4,75  persen  dan  di  Sumatera Utara sebesar 6,06 persen.
3. Rasio  Ruang  Fiskal  /  Total  Pendapatan Daerah.  Tidak  ada  perbedaan    tingkat  ke mampuan  daerah  dalam  mendanai  program prioritas daerah  tersebut  selama  tahun anggaran 2011 – 2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara.  Secara  rata-rata  hasil  perhitungan rasio ruang fiskal daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 27,67 persen dan di Sumatera Utara sebesar 30,68 persen.
4. Rasio  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah/ PDRB. Ada perbedaan  tingkat kemampuan daerah  dalam  menggali  potensi  pajak  dan retribusi  daerahnya  menjadi  penerimaan pajak  dan  retribusi  daerah  selama  tahun anggaran 2011 – 2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara.  Secara  rata-rata  hasil  perhitungan rasio ruang fiskal daerah kabupaten/kota di Aceh  sebesar  0,61  persen  dan  di  Sumatera Utara sebesar 0,45 persen.
5. Rasio  Total  Pendapatan  Daerah  /  Total Belanja  Daerah. Tidak  ada  perbedaan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam mendanai  belanja  daerah  tersebut  selama tahun  anggaran  2011-2013  antara  kabu paten/ kota di Aceh dengan kabupaten/kota di  Sumatera  Utara.Secara  rata-rata  hasil perhitungan rasio total pendapatan daerah /
total belanja daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar  105,40  persen  dan  di  Sumatera Utara sebesar 108,97 persen.
6. Rasio  Belanja  Modal  /  Total  Belanja Daerah. Ada perbedaan  dalam mengalokasi kan belanja modal terhadap total belanjanya selama  tahun  anggaran  2012 – 2013  antara kabupaten/kota  di  Aceh  dengan  kabupaten/ kota  di  Sumatera  Utara.  Secara  rata-rata hasil  perhitungan  rasio  ruang  fiskal  daerah kabupaten/kota  di  Aceh  sebesar  17,93 persen dan di Sumatera Utara sebesar 25,01 persen.
7. Rasio  Belanja  Pegawai  /  Total  Belanja Daerah.  Tidak  ada  perbedaan  dalam  meng alokasikan  belanja  pegawai  terhadap  total belanjanya  selama  tahun  anggaran  2012 – 2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota  di  Sumatera  Utara.  Secara rata-rata  hasil  perhitungan  rasio  total  pen dapatan  daerah  /  total  belanja  daerah  kabu paten/kota  di  Aceh  sebesar  57,91  persen dan  di  Sumatera  Utara  sebesar  54,13 persen.
8. Rasio  SiLPA  tahun  sebelumnya  /  Belanja Daerah.  Ada  perbedaan  dalam  hal proporsi SiLPA  tahun  sebelumnya  terhadap  belanja daerah  tahun  berjalan  selama tahun  ang garan  2011-2013  antara  kabupaten/kota  di Aceh  dengan  kabupaten/kota  di  Sumatera Utara.  Secara  rata-rata  hasil  perhitungan rasio  SiLPA  tahun  sebelumnya  /  belanja daerah kabupaten/kota di Aceh sebesar 3,36 persen  dan  di  Sumatera  Utara  sebesar  7,55 persen.
9. Rasio  Pembayaran  Pokok  Hutang  dan Bunga  /  Total  Pendapatan  Daerah.  Tidak ada  perbedaan  dalam  hal proporsi  pem bayaran  pokok  hutang  dan  bunga  yang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu  periode selama  tahun  anggaran  2011 – 2013 antara kabupaten/kota di Aceh dengan kabupaten/kota  di  Sumatera  Utara.  Secara rata-rata  hasil  perhitungan  rasio  pem bayaran pokok hutang dan bunga / total pen dapatan  daerah  kabupaten/kota  di  Aceh
sebesar  1,09  persen  dan  di  Sumatera  Utara sebesar 0,56 persen.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis  data  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa kabupaten/ kota di Aceh memiliki tingkat kondisi  keuangan  daerah  yang  lebih  baik  dari pada  kabupaten/kota  di  Sumatera  Utara  atas rasio  total  pendapatan  daerah  /  jumlah  pen duduk, rasio pajak daerah dan retribusi daerah / PDRB,  dan  rasio  SiLPA  tahun  sebelumnya  / belanja  daerah,  sedangkan  kabupaten/kota  di Sumatera  Utara  memiliki  tingkat  kondisi keuangan  daerah  yang  lebih  baik  dari  pada kabupaten/ kota  di  Aceh  atas  rasio  belanja modal / total belanja daerah.
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  saran yang  dapat  diberikan  untuk  mencapai  kondisi keuangan  daerah  yang  lebih  baik,  pemerintah daerah  di  Aceh  perlu  terus  meningkatkan  ke mampuan keuangan daerah melalui peningkatan PAD  dan  investasi  berdasarkan  potensi  yang dimiliki daerah Aceh, dan memperhatikan porsi belanja  pegawai  dalam  APBD  agar  semakin menurun  dibandingkan  dengan  belanja  modal yang  diharapkan  semakin  meningkat,  karena semakin  membaiknya  kualitas  belanja  daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja  pegawai  dalam  APBD,  sehingga  bisa direalokasikan  ke  belanja  modal  dan  belanja barang  dan  jasa  yang  lebih  efektif  yang  lang sung terkait dengan layanan publik.  Kemudian, saran  untuk  penelitian  selanjutnya  agar  dapat menambah  periode  penelitian  dan  memperluas sampel  atau  populasi  penelitian  menjadi  lebih banyak,  sehingga  dapat  dilakukan  pengelompo kan  daerah  kabupaten/kota  berdasarkan  suatu cluster yang  membagi  daerah  kota  berdasarkan jumlah  penduduk,  dan    luas  wilayah  untuk kabupaten.

## DAFTAR PUSTAKA

## Atmoko, C. (2014). BI : Kajian Regional untuk
Ukur  Perekonomian  Nasional.  Antara News. Com, Diakses  13  Maret  2015. (http://www.antaranews.com/berita).
Beckett,  J  &  Camarata.  (2005).  Financial  Con dition. Dalam Rabin, J (Ed.) Encyclopedia of  Public  Administration  and  Public Policy (hlm.104-109). Boca Raton: Taylor & Francis Group, LLC.
BPS  Provinsi  Aceh  bekerja  sama  dengan BAPPEDA  Aceh.  (2014). Aceh  dalam Angka  (Aceh  in  Figures)  2013.  Banda Aceh:Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
Brown,  K  W.  (1993).  The  10-Point  Test  of Financial  Condition:  Toward  an  Easy-to- Use  Assessment  Tool  for  Smaller  Cities. Government Finance  Review: December: 21-26.
Cooper,  D.  &  Schindler,  P.  S.  (2006). Metode Riset Bisnis (Volune 2 Edisi 9). (Budijanto &  Didik  Djunaedi,  Penerjemah).  Jakarta: PT Media Global Edukasi.
Dariwardani,  N.M.I  &  Amani,  S.  N.  (2013).
Kinerja  Provinsi  di  Indonesia  Sebelum dan  Setelah  Pemberlakuan  Otonomi Daerah. Diakses  13  Nopember  2015. (www. stialan.ac.id/artikel).
DiNapoli,  T  P.  (2013). Local  Government Management  Guide:  Financial  Condition Analysis.  New  York:  Division  of  Local Government  and  School  Accountability State of New York Comptroller.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan. (2012). Tinjauan  Ekonomi  &  Keuangan Daerah  Provinsi  Aceh. Diakses  28 Februari 2015. (www.djpk.depkeu.go.id)
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan. (2012). Tinjauan  Ekonomi  &  Keuangan Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara.Diakses 28  Februari  2015. ( www.djpk.depkeu. go.id )
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.
(2012). Analisis  Realisasi  APBD  Tahun Anggaran 2011. Diakses 31 Oktober 2014. (www.djpk.depkeu.go.id).
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.
(2013). Deskripsi  dan  Analisis  APBD 2013.Diakses 13 Maret  2015. ( www.djpk. depkeu.go.id ).
Ghozali,  I.  (2001). Aplikasi  Analisis  Multi variate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A&  Kusufi, M.S.  (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta: salemba empat.
Honadle,  B.W.,  Costa,  J  M.    &  Cigler,  B.  A. (2004).  Fiscal Health  for  Local  Govern ments:  An  Introduction  to  Concept, Practical Analysis,  and  Strategies.  New York: Elsevier Academic Press.
Kartiwa,  H.A.  (2004).  Proses Penyusunan  Ang garan  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (APBD)  dan  Arah  Kebijakan  Umum. Makalah  disampaikan  pada  Pelatihan  Pen dalaman  Kompetensi  bidang  tugas  legis latif anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 8 Desember.
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik.
Yogyakarta: Penerbit Andi.
Martono,  N.  (2011). Metode  Penelitian  Kuanti tatif:  Analisis  Isi  dan  Analisis  Data Sekunder.Edisi  Revisi.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun  2006 tentang  Pedoman  Penge lolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  58  tahun  2005 tentang  Penge lolaan Keuangan Daerah.
Siregar,  S.  (2013). Metode  Penelitian  Kuanti tatif:  Dilengkapi  dengan  Perhitungan Manual  &  SPSS.  Jakarta:  Penerbit Kencana.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
World  Bank.  (2007). Pengelolaan  Keuangan Publik  di  Aceh:  Mengukur  Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh.
XiaoHu  Wang.  (2006). Financial  Management in  the  Public  Sector:  Tools,  Applications, and Cases. New York: M.E. Sharpe, Inc.