## REWARD KERINGANAN SANKSI PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR PERKARA KORUPSI
Jupri 

## Abstract
The  term  Justice  Collaborator  in  the  treasury  of  the  world  of  criminal  law  is  new. Starting widespread discussed when bribery check cases of voters the election of Senior Deputy  Governor  of  Bank  Indonesia  revealed  on  the  surface.  Now  the  word  Justice Collaborator  often  appears  in  the  handling  of  corruption  cases  handled  by  the Corruption Eradication Commission. Justice Collaborator has a very important role in providing  information  to  law  enforcers  in  exposing  corruption  crimes  that  belong  to white-collar  crime  and  organized.  Corruption  as  a  white  collar  crime  because  it involves  holders of  power,  such  as  members  of the  legislature,  businessmen,  regional heads to high officials in the Ministry. The bigger position handled of the perpetrator which has the power from the political side to the excess material, should be someone who status Justice Collaborator should be rewarded in the form of appreciation for the information provided. The status of Justice Collaborator provided by law enforcement implies  reward  of  criminal  relief.  The  Justice  Collaborator  label  does  not  remove  its legal status as one of the perpetrators in the corruption crime it disolved. In spite of the reality, the provision of criminal relief is often overlooked by the Panel of Judges of the Corruption on the pretext of independence in deciding the verdict.
Keywords: Justice Collaborator, Corruption, Reward Relief Criminal Sanctions.

## Abstrak
Istilah  Justice  Collaborator  dalam  khasanah  perbendaharaan  kata  di  dunia  hukum pidana merupakan hal yang baru. Mulai marak diperbincangkan kala kasus suap cek pelawat Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia terkuak di permukaan. Kini kata Justice Collaborator kerap muncul dalam penangan kasus korupsi yang ditangani oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Justice  Collaborator  memiliki  peran  sangat penting  dalam  memberikan  informasi  kepada  penegak  hukum  dalam  mengungkap tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan kerah putih dan terorganisir. Korupsi sebagai  white  collar  crime  karena  melibatkan  pemegang  kekuasaan,  seperti  anggota legislatif,  pengusaha,  kepala  daerah  sampai  petinggi  di  Kementerian.  Posisi  pelaku yang memiliki kuasa dari sisi politik hingga materi yang berlebih, sehingga seyogianya seseorang  yang  berstatus  Justice  Collaborator  haruslah  diberikan  imbalan  berupa penghargaan atas informasi yang diberikan. Status  Justice  Collaborator  yang diberikan  oleh  penegak  hukum  berimplikasi  kepada  pemberian  reward  keringanan penjatuhan pidana. Label Justice Collaborator tidak menghilangkan status hukumnya sebagai  salah  satu  pelaku  dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  diungkap.  Walaupun realitasnya,  pemberian  keringanan  pidana  sering  diabaikan  oleh  Majelis  Hakim Tipikor atas dalih independensi dalam menjatuhkan putusan.
Kata kunci: Justice Collaborator, Korupsi, Reward Keringanan Sanksi Pidana .
 Dosen  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Ichsan  Gorontalo,  dapat  dihubungi  melalui jupri04hukum@gmail.com

## PENGANTAR
Pembentukan  suatu  negara  pada  prinsipnya  menghendaki  terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar  1945  bahwa  kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tujuan  yang  termaktub  dalam  pembukaan  UUD  1945  tersebut  akan  terwujud jika  bangsa  Indonesia  dapat  memanfaatkan  segala  potensi  yang  dimilikinya  secara maksimal.  Namun  berbagai  faktor  menyebabkan  upaya  mewujudkan  tujuan  mulia tersebut  menghadapi  banyak  kendala.  Berbagai  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat memandang korupsi sebagai permasalahan utama bangsa yang perlu segera diatasi (KPK, 2014: 8).
Korupsi  di  Indonesia  bersifat  sistemik  dan  mempunyai  sejarah  yang  panjang, bahkan lebih panjang dari sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1970, Bung Hatta dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden mengemukakan bahwa korupsi sudah “membudaya” di  Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak masa penjajahan Belanda, korupsi sudah merajalela. Bahkan VOC dari sebuah BUMN milik pemerintahan Belanda yang bertugas mengeksploitasi Indonesia terpaksa harus gulung tikar pada tahun 1779 karena masalah korupsi. VOC diganti oleh Pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, ketika praktik korupsi tetap tumbuh subur. Setelah masa kemerdekaan, masa  orde  lama,  orde  baru,  hingga  masa  pascareformasi  1998,  korupsi  tetap  subur (KPK, 2014: 9).
Perkembangan tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat. Akibatnya negara  mengalami  kerugian  negara  yang  sangat  besar,  mengancam  stabilitas  dan keamanan masyarakat karena melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai  etika  dan  keadilan  serta  mengancam  supremasi  hukum.  Selain  itu,  korupsi juga  merusak  mental  para  penyelenggara  negara.  Berdasarkan  data  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mulai  2004  sampai  per  31  Maret  2014  menunjukan pelaku  korupsi  dari  unsur  anggota  DPR/  DPRD berjumlah  73  orang,  lembaga  negara/
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
kementerian  12  orang,  Gubernur  10  orang,  kepala  daerah/  wakil  35  orang  dan  Hakim berjumlah 10 orang. Artinya adalah perbuatan korupsi telah bergeser dari corruption by need menjadi corruption by greed (keserakahan). Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan  sebagai  kejahatan  biasa  ( ordinary  crime )  melainkan  telah  menjadi  suatu kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime). Korupsi  juga  bukan  lagi  masalah  lokal suatu  negara  melainkan  telah  menjadi  fenomena  transnasional  yang  membutuhkan kerjasama internasional dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan.
Dalam  rangka  menegakkan  supremasi  hukum  pemerintah  Indonesia  telah meletakkan  landasan  kebijakan  yang  kuat  dalam  usaha  memerangi  tindak  pidana korupsi.  Berbagai  kebijakan  tertuang  dalam  peraturan  perundang-undangan. Diantaranya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelengara  Negara yang  Bersih  dan  Bebas  KKN,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Undang-Undang  Nomor  46  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi. Untuk  mendukung  langkah  pemberantasan  korupsi  di  era  reformasi,  pemerintah  juga mengundangkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  jo  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
Bukan  hanya  kebijakan  legislasi,  dari  segi  penegak  hukum  pemberantasan korupsi,  pemerintah  telah  membentuk  lembaga  khusus  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal  43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001, bahwa  perlu dibentuk komisi  pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen, dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berfungsi  sebagai  pemicu  dan  pemberdayaan institusi  yang  telah  ada  dalam  pemberantasan  korupsi  yakni  kepolisian  dan  kejaksaan ( trigger mechanism ). Adapun KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi  yang berwenang,  melakukan  supervisi,  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penututan, melakukan  tindakan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dan  melakukan  monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Indonesia sendiri masih  terbilang negara terkorup di  dunia. Terlihat dari tahun 2015, Indonesia masih berada pada urutan ke 88 dari 165 negara dalam peringkat indeks persepsi  korupsi  dan  tahun  2016  skor  CPI  Indonesia  menempati  urutan  90  dari  176 negara.  Dengan  meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang  tak  terkendali  akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hancurnya perekonomian nasional  akan  semakin  menjauhkan  dari  cita  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat.  Modus  operandinya  pun  sangatlah canggih  serta  sering  melibatkan  para  pemegang  kekuasaan,  baik  legislatif,  eksekutif maupun yudikatif. Oleh  sebab itu, menghendaki langkah-langkah pemberantasan tidak lagi  dapat  dilakukan  secara  biasa,  tetapi  dituntut  cara-cara  luar  biasa  pula.  Tak terkecuali  strategi  pemberantasan  korupsi  melibatkan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana korupsi  untuk  turut  serta  bekerjasama  dengan  penegak  hukum.  Praktik  kerjasama penegak  hukum  dengan  pelaku  tersebut  lazim  dikenal  dengan  istilah Justice Collaborator .
Abdul  Haris  Semendawai  (2014:  1)  mengemukakan  bahwa  pada  konteks pengungkapan inilah keberadaan seorang Justice Collaborator menjadi hal yang sangat penting dalam rangka membongkar jaringan kejahatan yang selama ini tertutup rapi dan sangat  terorganisir. Justice  collaborator merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia, termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kategori extraordinary crime jelas membutuhkan extra  ordinary  measures ,  sebab  perlindungan  hukum  sangat  diperlukan bagi Justice Collaborator terhadap kegiatannya yang melawan hukum.
Terkait  pengaturan Justice  Collaborator kasus  korupsi,  dalam  Pasal  32 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention Against Corruption, 2003) sebagaimana diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2006  menegaskan  setiap  negara  peserta  wajib  untuk  memberikan  perlindungan secara  fisik  dan  psikis  terhadap  saksi  dan  ahli  dalam  pengungkapan  tindak  pidana korupsi.
Lebih jauh Pasal 37 mengatur pula tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama, diantaranya:
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
1) Setiap  negara  peserta  wajib  mempertimbangkan,  memberikan  kemungkinan dalam kasus-kasus  tertentu  untuk  mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang  memberikan  kerjasama  yang  substansial  dalam  penyelidikan  atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip  dasar  hukum  nasionalnya  untuk  memberikan  kekebalan  dari penuntutan  bagi  orang  yang  memberikan  kerjasama  substansial  dalam penyelidikan  atau  penuntutan  ( Justice  Collaborator )  suatu  tindak  pidana korupsi.
Di Indonesia perlindungan dan pemenuhan hak-hak Justice Collaborator dalam proses  peradilan  pidana,  baik  dalam  tahap  sebelum  persidangan  ( pra  ajudikasi ),  tahap persidangan di pengadilan ( ajudikasi ), maupun tahap sesudah persidangan ( post ajudikasi ). Dilakukan  oleh  instansi  penegak  hukum  termasuk  KPK,  Lembaga  Pemasyarakatan  dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  Jo  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Namun  faktanya  masih  banyak  kasus  korupsi  yang  sulit  terungkap  karena seseorang  takut  bila  memberikan  kesaksian  akan  mendapatkan  ancaman  dari  pihak- pihak tertentu. Termasuk pula dugaan, ada kecenderungan terjadi pengabaian terhadap hak-hak  bagi Justice  Collaborator tindak  pidana  korupsi.  Misalnya  pemberian penghargaan berupa keringanan penjatuhan sanksi pidana.
Dalam  hal  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  seorang Justice  Collaborator pernah disesalkan  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dalam  kasus  dugaan  cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Seperti diketahui, kasus  dugaan  suap  cek  perjalanan  yang  menjerat  26  politisi  DPR  1999-2004  berawal dari "nyayian" AC. Dia lantas melaporkan kepada KPK soal penerimaan cek perjalanan dan mengembalikan cek senilai Rp 500 juta yang diterimanya. Vonis dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor, kamis (16/6/2011) memutus vonis 1 tahun 3 bulan penjara ditambah  denda  Rp  50  juta  untuk  AC.  Lama  kurungan  untuk  politisi  PDI Perjuangan   itu  tak  jauh  berbeda  dengan  koleganya,  Max  Moein  dan  Rusman Lumbantoruan yang tidak mengakui perbuatannya juga tidak mengembalikan cek yang diterimanya. (Kompas)

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris ( empirical research ).
Tipe  penelitian  empiris  dipilih  untuk  menganalisis  dan  menjawab  pertanyaan sejauhmana  peran Justice  Collaborator dalam  mengungkap  perkara  tindak  pidana korupsi, bagaimana pemberian penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi dan apa yang menjadi kendala pemberian penghargaan ( reward ) keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi Justice Collaborator perkara korupsi di Indonesia.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  proses  pelaksanaan  penelitian,  yaitu  (a)  data primer,  berupa  data  yang  berasal  dari  data  lapangan.  Data  lapangan  itu  diperoleh  dari para responden dan informan terkait apa yang diteliti. (b) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan dokumen, peraturan perundang-undangan,  laporan-laporan,  dan  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan Justice Collaborator perkara korupsi.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  (a)  metode wawancara,  yakni  pengumpulan data secara langsung kepada responden  dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan dengan bagaimana peran Justice Collaborator dalam  mengungkap  tindak  pidana  korupsi  yang  tergolong organized  crime dan pemberian penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana bagi Justice Collaborator perkara  korupsi.  (b)  studi  dokumentasi,  yakni  pengumpulan  data  melalui  pencatatan informasi  dan  dokumentasi  yang  telah  ada  dan  berkaitan  dengan  permasalahan penelitian,  dan  dokumen  tersebut  bersifat  sebagai  bahan  kajian  yang  relevan  dengan penelitian. Kemudian seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini baik data primer maupun  data  sekunder  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif. Dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  kontribusi  substansial  seorang Justice Collaborator dalam mengungkap pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, pelaksanaan pemberian penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana dan kendala dalam hal pemberian reward bagi seorang Justice Collaborator .

## PERAN JUSTICE COLLABORATOR MENGUNGKAP PERKARA KORUPSI
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  kejahatan  terorganisir  ( organized crime ). Dikatakan terorganisir sebab pelakunya rata-rata berasal dari orang-orang yang
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
memegang kekuasaan dan memiliki posisi strategis, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Indriyanto  Seno  Adji  (2009:  374)  mengemukakan  dalam  konteks  yang komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan white collar crime dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga  dikatakan  sebagai invisible  crime yang  sangat  sulit  memperoleh  prosedural pembuktiannya.  Perkara  sulitnya  membuka  modus  operandi  kejahatan  terorganisir  ini, dalam perkembangan penegakan hukum ke depannya juga dilakukan dengan cara luar biasa.  Terobosan  yang  diintrodusir  dalam  pembuktian  kejahatannya,  yakni  dengan melalui  pengungkapan  kejahatan  yang  melibatkan  pelaku  kejahatan  itu  sendiri.  Inilah yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerjasama ( Justice Collaborator ).
Sebagaimana fokus dalam penelitian ini, penting kiranya untuk mengungkapkan data-data  dari  sejumlah  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  di  dalam  pemerosesan hukumnya,  melibatkan Justice  Collaborator  in  casu yang  ditangani  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum lain, berikut diuraikan melalui tabel 1.
Tabel 1. Peran Justice Collaborator Mengungkap Perkara Korupsi No. Nama Jumlah Terpidana Kasus 1 AC 30 orang Suap  cek  pelawat/  Pemilihan  Deputi  Gubernur Senior Bank Indonesia 2 MRM 5 orang Wisma Atlet 3 MRM 1 orang Korupsi  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Surya Kementerian Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi 4 HS 2 orang Pengadaan  Vidiotron  Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah. 5 FXYY 4 orang Suap  rekomendasi  tukar-menukar  kawasan  hutan di Kabupaten Bogor 6 SS.B 4 orang Simulator SIM 7 KA 2 orang Korupsi  Proyek  Pengadaan Solar  Home  System (SHS) 8 WM/MRM 4 orang Korupsi Hambalang 9 MYB/TIP 6 orang Suap PTUN Medan
Sumber: Hasil olah Data Primer, 2017.
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Berdasarkan  tabel  di  atas,  menunjukan  peran  penting  yang  dilakukan Justice Collaborator dalam membantu penegak hukum membongkar kejahatan korupsi. Hal ini sejalan degan yang dikemukakan oleh Abdul Haris Semendawai (2014):
“Bahwa  pada  konteks  pengungkapan  i nilah  keberadaan  seorang  Justice Collaborator  menjadi  hal  yang  sangat  penting  dalam  rangka  membongkar jaringan  kejahatan  yang  selama  ini  tertutup  rapi  dan  sangat  terorganisir. Justice  Collaborator  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  untuk membongkar suatukejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia, termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah” .
Terkait  pengaturan Justice  Collaborator dalam  penindakan  tindak  pidana korupsi,  Pasal  32  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi,  2003  ( United Nation  Convention  Against  Corruption,  2003) sebagaimana  diratifikasi  menjadi Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  juga  menegaskan  “setiap  negara  peserta  wajib untuk  memberikan perlindungan secara fisik  dan psikis terhadap saksi  dan ahli dalam pengungkapan  tindak  pidana  korupsi”.  Selanjutnya  dalam  Pasal  37  berikutnya  juga mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjama, diantaranya:
1) Setiap  negara  peserta  wajib  mempertimbangkan,  memberikan  kemungkinan dalam  kasus-kasus  tertentu  untuk  mengurangi  hukuman  dari  seorang  pelaku yang  memberikan  kerjasama  yang  substansial  dalam  penyelidikan  atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
2) Setiap  negara  peserta  wajib  mempertimbangkan  kemungkinan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dasar  hukum  nasionalnya  untuk  memberikan  kekebalan  dari penuntutan  bagi  orang  yang  memberikan  kerja  sama  substansial  dalam penyelidikan  atau  penuntutan  ( Justice  Collaborator )  suatu  tindak  pidana korupsi.
Perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama ( Justice Collaborator) merupakan  tugas  pokok  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Hal  ini  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  jo  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pertimbangannya menyatakan:
a) bahwa  jaminan  perlindungan  saksi  dan  korban  memiliki  peranan  penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.
b) bahwa  untuk  meningkatkan  upaya  pengungkapan  secara  menyeluruh  suatu tindak  pidana,  khususnya  tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi, perlu diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor dan ahli.
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  selain  tindak  pidana  transnasional  yang terorganisasi, juga sudah berlaku untuk tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (2), yang menegaskan:
“Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “tindak  pidana  dalam  kasus  tertentu”  antara lain,  tindak  pidana  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat,  tindak  pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana  seksual  terhadap  anak,  dan  tindak  pidana  lain  yang  mengakibatkan posisi  saksi  dan/  atau  korban  dihadapkan  pada  situasi  yang  sangat membahayakan jiwanya .”
Pada  umumnya,  penempatan  seorang  pelaku  yang  mau  bekerjasama  dalam undang-undang disebut saksi pelaku ( Justice Collaborator ). Saksi pelaku dalam sebuah penuntutan selalu didukung oleh dua mekanisme yang saling melengkapi dan digunakan secara  paralel,  yang  dapat  diberikan  baik  di  awal  penyelidikan  tindak  pidana  sampai dengan  putusan  pengadilan  bahkan  sampai  pada  putusan  di  jatuhkan  (Erasmus Napitupulu, Jurnal LPSK: 2014).
Hal  yang  dapat  diberikan  kepada Justice  Collaborator atau  dengan  kata  lain pemenuhan  hak-hak Justice  Collaborator perkara  korupsi  dalam  sistem  peradilan pidana antara lain pemberian penghargaan ( reward ) keringan sanksi pidana penjara.

## PEMBERIAN REWARD KERINGANAN BAGI JUSTICE COLLABORATOR
Reward atau penghargaan bagi Justice Collaborator merupakan bentuk imbalan yang  diberikan  atas  kerjasama  yang  bersangkutan  dalam  membongkar  kejahatan  yang terorganisir  seperti  korupsi.  Menurut  Lilik  Mulyadi  (2015:  116)  bahwa  penghargaan layak diberikan sebagai  penegasan bahwa  yang  bersangkutan telah berjasa bagi  upaya penegakan  hukum,  implikasinya  ketika  terdapat  penghargaan  terhadap Justice Collaborator ,  pelaku-pelaku  yang  lain  akan  berani  juga  mengungkap  suatu  tindak pidana kepada penegak hukum.
Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention Against Corruption, 2003) Pasal 37 mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjama, diantaranya:
1) Setiap  negara  peserta  wajib  mempertimbangkan,  memberikan  kemungkinan dalam  kasus-kasus  tertentu  untuk  mengurangi  hukuman  dari  seorang  pelaku
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
yang  memberikan  kerjasama  yang  substansial  dalam  penyelidikan  atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
2) Setiap  negara  peserta  wajib  mempertimbangkan  kemungkinan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dasar  hukum  nasionalnya  untuk  memberikan  kekebalan  dari penuntutan  bagi  orang  yang  memberikan  kerja  sama  substansial  dalam penyelidikan  atau  penuntutan  ( Justice  Collaborator )  suatu  tindak  pidana korupsi.
Di  Indonesia  penghargaan  bagi Justice  Collaborator di  atur  dalam  Pasal  10A UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  yakni  untuk  memperoleh  penghargaan  berupa  keringanan  penjatuhan pidana  pihak  LPSK  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada  penuntut  umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.
Salah  satu  contoh  berkas  Tuntutan  Jaksa  KPK  yakni  dalam  perkara  suap rekomendasi  tukar-menukar  kawasan  hutan  di  Kabupaten  Bogorterdakwa  FX.YY; tuntutan  Pidana:  Selanjutnya  sampailah  kami  pada  tuntutan  pidana  terhadap  diri terdakwa,  namun  sebelumnya  perlu  kiranya  dikemukakan  hal-hal  yang  kami  jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini,  yaitu hal-hal  yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
“Hal-hal yang memberatkan:
Perbuatan  terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  rangka rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hal-hal yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa  telah  memberikan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang  sangat signifikan  sehingga  penyidik  dan/atau  penuntut  umum  dapat  mengungkap tindak  pidana  dimaksud  secara  efektif,  mengungkap  pelaku  lainnya  dalam perkara a  quo .  (Telah  mendapatkan  penetapan  sebagai  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ), berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK RI Nomor: Kep-1011/01-55/09/2014, tanggal 01 September 2014).”
Dalam kasus yang ditangani oleh KPK pelaku tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan  sebagai Justice  Collaborator sudah    diterapkan.  Sebagaimana  Muhammad Asri Irawan (Jaksa Penuntut KPK) mengemukakan:
“Bahwa semua  pelaku  yang  berstatus  Justice  Collaborator  yang  ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berkas tuntutan pidana pasti dimasukkan sebagai hal-hal yang meringankan. ”
Lebih  lanjut, reward yang diberikan bagi Justice Collaborator perkara  korupsi berupa  berat  ringannya  penjatuhan  sanksi  pidana  merupakan  domain  dari  Majelis
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Untuk  itu,  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  di  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Tertentu:
“Bahwa  atas  bantuan  seorang  Justice  Collaborator,  maka  Hakim  dalam menjatuhkan  putusan  pidana  sebagaimana  Pasal  9  poin  (c),  dapat  berupa menjatuhkan  pidana  percobaan  bersyarat  khusus,  dan/  atau  menjatuhkan pidana  berupa  pidana  paling  ringan  diantara  terdakwa  lain  yang  terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”
Faktanya,  dari  beberapa  kasus  yang  melibatkan  seorang Justice  Collaborator, pemberian  keringanan  pidana  masih  belum  terpenuhi  sebagaimana  yang  diharapkan. Hal ini dapat diamati pada tabel 2.
Tabel 2. Penjatuhan Pidana Penjara Seorang Justice Collaborator dan Pelaku Lain
No  Kasus Nama Terdakwa Pidana Penjara Status 1. Suap  Cek  Pelawat/ Pemilihan  Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia AC 1 tahun 3 bulan Justice Collaborator Sofyan Usman 1 tahun 2 bulan Pelaku Daniel Tanjung 1 tahun 3 bulan Pelaku Asep Ruchimat 1 tahun 4 bulan Pelaku BaharuddinAritonan g 1 tahun 4 bulan Pelaku TM Nurlif 1 tahun 4 bulan Pelaku Reza Kamarulla 1 tahun 4 bulan Pelaku Hengky Baramuli 1 tahun 4 bulan Pelaku Paskah Suzetta 1 tahun 4 bulan Pelaku Achmad Hafiz 1 tahun 4 bulan Pelaku Marthin Brian 1 tahun 4 bulan Pelaku Bobby Suhardiman 1 tahun 4 bulan Pelaku Anthony Zeidra 1 tahun 4 bulan Pelaku
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Panda Nababan 1 tahun 5 bulan Pelaku Engelina Pattiasina 1 tahun 5 bulan Pelaku M. Iqbal 1 tahun 5 bulan Pelaku Budingsih 1 tahun 5 bulan Pelaku Ni Lu Mariani 1 tahun 5 bulan Pelaku Soetanto Pranoto 1 tahun 5 bulan Pelaku Soewarno 1 tahun 5 bulan Pelaku Matheos Pormes 1 tahun 5 bulan Pelaku William Tutuarima 1 tahun 6 bulan Pelaku Max Moein 1 tahun 8 bulan Pelaku Rusman L 1 tahun 8 bulan Pelaku Udju Djuhaeri 2 tahun Pelaku Endin Jalaluddin 2 tahun Pelaku Dudie M. Murod 2 tahun Pelaku Nunun Nurbaeti 2 tahun 5 bulan Pelaku Hamka Yandhu 2 tahun 6 bulan Pelaku Miranda S. Goeltom 3 tahun Pelaku 2. Wisma Atlet MRM 2 tahun 5 bulan Justice Collaborator Moh. El Idris 2 tahun Pelaku Wafid Muharram 5 tahun Pelaku M. Nazaruddin 7 tahun Pelaku Angelina Sondakh 12 tahun Pelaku Sumber: Hasil olah Data Primer, 2017.
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa  penjatuhan  pidana oleh  hakim  belum  bersandar  pada  semangat  penghargaan  bagi  seorang Justice Collaborator atas  jasanya  dalam  mengungkap  suatu  perkara  pidana.  Pada  kasus  suap
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
cek  pelawat  pemilihan  Deputi  Gubernur  Senior  Bank  Indonesia  seorang  pelaku  yang tidak  ditetapkan  sebagai Justice  Collaborator justru  diputus  pidana  lebih  ringan  dari AC.  Padahal  terungkapnya  kasus  cek  pelawat  yang  menjerat  30  orang  terdakwa disebabkan kerjasama seorang AC, dan untuk kasus Wisma Atlet, MRM yang berstatus Justice  Collaborator telah  membongkar  keterlibatan  4  orang  terdakwa  lainnya,  tetapi pidana  penjara  Moh.  El  Idris  yakni  2  tahun  penjara  lebih  ringan  dari  MRM  dalam perkara tersebut.
Menyikapi  kasus  disparitas  pemidanaan  ini  oleh  Lili  Pintauli  (Wakil  Ketua LPSK) mengemukakan:
“ Bahwa  pihak  LPSK  sudah  melapor  ke  Mahkamah  Agung  terkait  beratnya pidana diterima seorang pelaku yang berstatus Justice Collaborator, hanya saja para  hakim  berdalih  Surat  Edaran  Mahmakah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011 tidak wajib untuk diikuti. ”
Eksistensi Justice  Collaborator dalam  perkara  korupsi  juga  terlihat  diabaikan dalam beberapa kasus:
Pertama, kasus  pengadaan  dan  pemasangan Solar  Home  System  (SHS) pada Direktorat  Jenderal  Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi  Departemen  Energi  dan  Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008 dengan Terdakwa I Jacob Purwono dan Terdakwa II KA (Putusan Nomor 59/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst).
- Intisari  dakwaan  para  terdakwa  didakwa  melakukan  korupsi  pengadaan  dan pemasangan SHS T.A 2007 dan T.A 2008 dengan mengatur proses penentuan pihak-pihak  yang  akan  memenangkan  tender  pengadaan  tersebut  dengan tujuan mendapatkan kick back. Mereka di dakwaan primair: melanggar Pasal 2  ayat  (1)  jo.Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.Dakwaan  subsidair:  Pasal  30  jo.Pasal  18  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Surat  tuntutan  Penuntut  Umum  pada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Pemberantasan  Korupsi  Nomor  TUT/04/24/01/2013  menyatakan  para terdakwa  terbukti  melanggar  sebagaimana  dakwaan  primair  dan  menuntut Terdakwa I Jacob Purwono yaitu pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp.500  juta  serta  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti  Rp. 8,3  Miliar  subsidair  2,5  tahun  penjara  dan  Terdakwa  II  KA  yaitu  pidana

## Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp.250 juta serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti Rp.2,3 Miliar subsidair 1 tahun penjara.
- Majelis  hakim  pengadilan  tindak  pidana  korupsi  dalam  putusannya menyatakan  para  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar dakwaan  subsidair  dan  menjatuhkan  Terdakwa  I  Jacob  Purwono  (pidana penjara 9 tahun dan denda Rp.300 juta subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp.1,030 Miliar subsider tahun penjara).  Terdakwa  II  KA  (Pidana  penjara  4  tahun  dan  denda  Rp.150  juta subsider  3  bulan  kurungan  serta  pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang pengganti Rp.550 juta subsider 1 tahun penjara).
Bahwa    dalam  kasus  pengadaan Solar  Home  System  (SHS) peran  Terdakwa  II KA sebagai Justice Collaborator, KPK menilai peran KA sebagai JC dalam kasus ini sangat  penting  karena  telah  mengungkap  tindak  pidana  yang  dimaksud  secara  efektif. Selain itu, KA telah mengembalikan sebagian uang yang diperoleh dari tindak pidana. Dasar  pertimbangan  pemberian  perlindungan  maupun  keuntungan  sebetulnya  dapat dinilai berdasarkan kontribusi pelaku (Supriyadi Widodo Eddyono, Jurnal LPSK 2012), misalnya dalam:
a. Memberikan keterangan di persidangan untuk memberatkan terdakwa lain.
b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/ alat bukti atau tersangka lainnya baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan.
c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum
d. Tingkat  kepentingan dan kegunaan dari pertolongan  yang diberikan terdakwa yang bekerjasama, dengan memasukkan evaluasi  jaksa mengenai  pertolongan yang diberikan
e. Kejujuran,  kelengkapan  dan  ketahanan  (dapat  dipercayanya)  informasi  atau kesaksian yang diberikan oleh terdakwa
f. Sifat dan keluasan pertolongan yang diberikan
g. Adanya ancaman yang timbul, atau resiko ancaman yang mungkin terjadi pada terdakwa  atau keluarganya karena pertolongan  yang diberikannya pada jaksa, dan
h. Ketepatan waktu dari pertolongannya tersebut dan lain sebagainya.
Surat  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  KPK  Nomor  TUT/04/24/01/2013 menyatakan hal-hal yang meringankan Terdakwa II KA, yakni terdakwa telah berterus terang  mengakui  perbuatannya  dan  menyesali  akibat  dari  perbuatannya  yang  tidak amanah,  terdakwa  II  sejak  proses  penyidikan  telah  berperilaku  kooperatif  dalam mengungkap  perkara  tindak  pidana  korupsi  ini  sehingga  telah  ditetapkan  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Justice Collaborator berdasarkan Keputusan Pimpinan
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 756/01-55/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, terdakwa  belum  pernah  dihukum,  mempunyai  tanggungan  keluarga  dan  terdakwa  II telah mengembalikan uang ke KPK sebesar Rp.150 juta.
Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  Universitas  Indonesia  Tahun  2013 dalam Laporan Bedah Kasus Pengadaan Solar Home System, menyatakan kelihatannya hakim  tidak  terpengaruh  oleh  keberadaan Justice  Collaborator, sebagaimana    dalam putusan a quo :
1. Dalam  hal-hal  yang  meringankan Justice  Collaborator Hakim  hanya mempertimbangkan  yaitu  Terdakwa  II  KA  mengakui  perbuatannya  dan berterus  terang  di  depan  persidangan  sehingga  berperilaku  koperatif, mengabdikan  pada  negara  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  sukup  lama, berlaku  sopan  di  depan  persidangan  dan  mempunyai  tanggungan  keluarga. Berbeda  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  KPK  yang  menyebutkan terdakwa  KA  sebagai Justice  Collaborator sehingga  harus  mendapatkan reward berupa keringanan pidana.
2. Majelis  hakim  menyatakan  dakwaan  subsidair  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan berujung vonis terdakwa I Jacob Purwono pidana penjara 9 tahun sedangkan terdakwa II KA 4 tahun penjara. Artinya terdakwa Jacob Purwono justru  mengalami  keringanan  pidana  karena  tuntutan  Jaksa  KPK  adalah  14 tahun penjara. Berbeda dengan terdakwa KA yang tidak mengalami penurunan pidana (tetap).
Kedua, pemberian reward bagi Justice  Collaborator pelaku  tindak  pidana korupsi  yakni  pada  Kasus  suap  rekomendasi  tukar-menukar  kawasan  hutan  di Kabupaten  Bogor.    Berdasarkan  isi  amar  putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung menegaskan  terdakwa  Rachmat  Yasin  dan  Kwee  Chayadi  Kumala  dijatuhi  pidana  7 tahun 5 bulan penjara dan  6 Tahun 5 bulan penjara. Sedangkan FX.YY yang berstatus Justice  Collaborator, Pengadilan  Tinggi  Bandung  berpendapat  bahwa  pidana  yang dijatuhkan kepada terdakwa  FX.YY di  Pengadilan tingkap pertama  yang menjatuhkan putusan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara diperberat pada tingkat banding menjadi pidana  penjara  4  (empat)  tahun.  Dengan  demikian  tidak  ada  pengaruh  keberadaan Justice Collaborator dengan penjatuhan pidana bagi pelaku.

## KENDALA PEMBERIAN REWARD TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR
Pemberian  penghargaan  ( reward )  terhadap Justice  Collaborator yang berkontribusi  dalam  mengungkap  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  diatur  dalam
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  jo  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Pasal  10A  ayat  (3)  menegaskan  penghargaan  atas  kesaksian  dapat  berupa:  a) Keringanan penjatuhan pidana, atau b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana  lain  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  bagi  Saksi  pelaku  yang berstatus narapidana.
Pemberian penghargaan ( reward ) keringanan penjatuhan pidana sejalan dengan United  Nation  Convention  Against  Corruption  2003 yang  telah  diratifikasi  oleh Pemerintah  Indonesia  menjadi  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006.  Pasal  37 mengatur tentang penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjama, diantaranya:
1) Setiap  negara  peserta  wajib  mempertimbangkan,  memberikan  kemungkinan dalam kasus-kasus  tertentu  untuk  mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang  memberikan  kerjasama  yang  substansial  dalam  penyelidikan  atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip  dasar  hukum  nasionalnya  untuk  memberikan  kekebalan  dari penuntutan  bagi  orang  yang  memberikan  kerja  sama  substansial  dalam penyelidikan  atau  penuntutan  ( Justice  Collaborator )  suatu  tindak  pidana korupsi.
Guna  menguatkan  jaminan  pemberian  penghargaan  berupa  keringanan penjatuhan  sanksi  pidana,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran  (SEMA) Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistleblower ) dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  di  Dalam  Perkara  Tindak Pidana  Tertentu.  Pasal  9  poin  (c)  telah  diatur  mengenai  perlindungan  hukum  bagi Justice Collaborators sebagai berikut:
1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus bagi Justice Collaborator ;
2. Menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara  paling  ringan  diantara  terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.
3. Dalam  hal  pemberian  perlakuan  khusus  tersebut,  hakim  harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Walaupun  dari  sisi  regulasi  telah  mengatur  jaminan  pemberian  penghargaan berupa  keringanan  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi Justice  Collaborator tindak  pidana korupsi,  faktanya dalam  beberapa kasus  korupsi  yang diperiksa di  Pengadilan Tipikor keringanan penjatuhan sanksi pidana masih terabaikan. Contohnya terlihat dalam Kasus
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi
Pengadaan Solar  Home  System dan  kasus  suap  rekomendasi  tukar-menukar  kawasan hutan di Kabupaten Bogor.
Pengaturan reward dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  jo  UU Nomor 31 Tahun 2014 tidak memiliki daya ikat bagi Hakim untuk mengikutinya. Dasar argumentasinya  karena  dalam  menjalankan  tugasnya,  Hakim  tunduk  pada  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  3  ayat  (1) menegaskan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga  kemandirian  peradilan.  Yang  dimaksud  dengan  “kemandirian  peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.
Sedangkan  terkait  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2011. Mahkamah  Agung  meminta  para  Hakim  agar  jika  menemukan  tentang  adanya  orang- orang yang dapat dikategorikan sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator dapat memberikan  perlakuan  khusus,  antara  lain;  memberikan  keringanan  pidana  dan/atau bentuk perlindungan lain. Berdasarkan wawancara sejumlah hakim terkait sikap mereka terhadap  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  mengemukakan  bahwa  SEMA  bukanlah kewajiban  yang  harus  diikuti  oleh  Hakim,  SEMA  hanyalah  pedoman-pedoman  bila menemukan  perkara  yang  melibatkan  seorang Justice  Collaborator ,  tetapi  terkait putusan seorang Hakim tetap independen.

## KESIMPULAN
Saksi  pelaku  yang  bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  memiliki  peran  sangat penting  dalam  memberikan  informasi  kepada  penegak  hukum  dalam  mengungkap tindak  pidana  korupsi  yang  tergolong  kejahatan  kerah  putih  dan  terorganisir.  Korupsi sebagai white collar crime karena pelaku-pelakunya melibatkan pemegang kekuasaan, seperti anggota legislatif, kepala daerah sampai petinggi di Kementerian. Posisi pelaku yang memiliki kuasa dari sisi politik hingga materi yang berlebih. Sehingga seyogianya seseorang  yang  berstatus Justice  Collaborator haruslah  diberikan  imbalan  berupa penghargaan keringanan penjatuhan sanksi pidana atas informasi yang diberikan.
Jaminan  pemberian  penghargaan  berupa  keringanan  penjatuhan  sanksi  pidana bagi Justice Collaborator diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United  Nation  Convention  Against  Corruption  2003. Kemudian  diikuti
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
dengan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana dalam Pasal 10A ayat (3)  menegaskan  penghargaan  atas  kesaksian  dapat  berupa:  a)  Keringanan  penjatuhan pidana, atau b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  bagi  Saksi  pelaku  yang  berstatus  narapidana. Selain  undang-undang,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  (SEMA)  Nomor  4  tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor  Tindak  Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Realitasnya  peran  seorang  yang  ditetapkan  sebagai Justice  Collaborator oleh penegak  hukum  sangat  membantu  penegak  hukum  dalam  mengungkap  tindak  pidana korupsi di Indonesia. Misalnya MRM yang membongkar keterlibatan beberapa pihak di kasus  Wisma  Atlet,  AC  mengungkap  keterlibatan  sejumlah  politisi  di  Senayan  dalam kasus  suap  Pemilihan  Deputi  Gubernur  Senior  Bank  Indonesia  dan  FX.YY  yang mengungkap keterlibatan Kepala Daerah dalam kasus suap rekomendasi tukar-menukar kawasan  hutan  di  Kabupaten  Bogor.  Akan  tetapi,  walaupun  jaminan  pemberian penghargaan  keringanan  penjatuhan  pidana  bagi Justice  Collaborator telah  di  atur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan putusan pidana penjara AC, MRM, KA  dan  FX.YY,  majelis  Hakim  Tipikor  masih  kurang  mengapresiasi  terdakwa  yang berstatus Justice Collaborator .
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi

## DAFTAR PUSTAKA
--------------------------------, Optimalisasi Perlakuan dan Perlindungan Bagi Whistleblower  dan  Justice  Collaborator. Makalah  disampaikan  dalam kegiatan Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
20 Oktober 2014
Eddyono,  Supriyadi  Widodo. Melihat  Prospek  Perlindungan  “Pelaku  Yang Bekerjasama” di Indonesia, Jurnal LPSK No.1 Tahun 2012.
http://nasional.kompas.com/read/2011/06/17/17061559/lpsk.sesalkan.vonis.agus.condro
Diakses tanggal 3 Oktober 2017.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  2014. Delapan  Agenda  Antikorupsi  Bagi  Presiden 2014-2019:  Prakarsa  tentang  pemberantasan  korupsi,  penegakan  hukum, politik, kerakyatan dan pemerintahan . KPK. Jakarta.
Laporan  Masyarakat  Pemantau  Peradilan  Indonesia  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  Tahun  2013 “Bedah  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada Pengadaan  dan  Pemasangan  Solar  Home  System  Direktorat  Jenderal Listrik  dan  Pemanfaatan  Energi  Departemen  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  T.A  2007  dan  T.A  2008” Nomor  Register  Perkara: 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.
Mulyadi,  Lilik.  2015. Perlindungan  Hukum  Whistleblower  &  Justice  Collaborator
Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime . PT. Alumni. Bandung Napitupulu,  Erasmus. LPSK:  Peran  dan  Pengalaman  Penegakan  Hukum  terkait Perlindungan  Saksi  dan  Korban  untuk  Beberapa  Kasus  (Hak  Asasi Manusia,  KDRT,  TPPO  dan  Korupsi) .  Jurnal  LPSK,  Edisi  4  Volume  1 Tahun 2014.
Semendawai,  Abdul  Haris. Eksistensi  Justice  Collaborator  Dalam  Perkara  Korupsi Catatan  Tentang  Urgensi  Dan  Implikasi  Yuridis  Atas  Penetapannya  Pada Proses  Peradilan  Pidana .  Makalah  disampaikan  dalam  kegiatan  Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 17 April 2013.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistleblower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( justice collaborator ) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018
Undang  Nomor  13  Tahun  2006  jo  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Againts  Corruption,  2003 (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti Korupsi, 2003).
Jupri , Reward Keringanan Sanksi Pidana bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi