## PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
Oleh :
1. Ariella Gitta Sari 1
2. Achmad Bahroni 2 3. Harry Murty 3

## Abstraksi
Perkembangan  ekonomi  masyarakat  di  Indonesia  semakin  hari  semakin berkembang khususnya dalam transaksi jual beli melalui media elektronik, maka perlu  adanya  suatu  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  terkait  dengan transaksi  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  keabsahan suatu transaksi elektronik di  Indonesia serta bagaimana perlindungan hukumnya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yang  mana  mempelajari atau  menganalisa  suatu  perundnag-undangan.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini yaitu yang Pertama , suatu Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik yang ada di Indonesia  telah  diatur  di  dalam  Pasal  47  serta  Pasal  48  Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang Kedua , masyarakat yang melakukan transaksi jual beli secara elektronik mendapatkan  perlindungan  hukum,  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pada Pasal  62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi Elektronik

## 1. Latar Belakang
Di  Indonesia, kemajuan  teknologi  berkembang dengan sangat  cepat, hal ini  dilihat  dari  kebanyakan  masyarakat  yang  telah  menggunakan  teknologi dalam  kehidupannya  sehari-hari.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945  Pasal  28F  yang  berbunyi  bahwa  “Setiap  orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak    untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memgelolah, dan menyampaikan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : ariellagitta@unik-kediri.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : achmadbahroni@unik-kediri.ac.id
3
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : harry_murty@unik-kediri.ac.id
informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia”.  Hal  ini berarti  negara  mempunyai  suatu  kewajiban  dalam  memberikan  perlindungan, memenuhi serta menghormati hak mengenai informasi tersebut. Dimana untuk mencegah  terjadinya  dampak  negatif  teknologi  terhadap  masyarakat,  maka pemerintah memiliki peran dalam melindungi masyarakat akan dampak negatif tersebut  terutama  dalam  transaksi  elektronik.  Kemajuan  pada  kehidupan manusia terjadi seiring dengan kemajuan teknologi 4 . Internet merupakan salah satu  teknologi  yang  banyak  diketahui  oleh  orang.  Internet  sendiri  merupakan suatu  teknologi  untuk  mempermudah  melakukan  komunikasi  serta  dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas dan cepat.  Awal mulanya internet  hanya diperuntukan dalam dunia pendidikan, seperti perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk alat tukar menukar informasi 5 .
Ketika  internet  sudah  mulai  dikenal  dan  terbuka  untuk  umum,  internet mulai  dimanfatkan  oleh  masyarakat,  banyak  masyarakat  yang  memanfatkan internet  untuk  melakukan  perdagangan.  Kemudahan  dalam  melakukan  suatu transaksi  serta  banyaknya  permintaan  atas  produk  teknologi  itu  sendiri merupakan  faktor  pendorong  terjadinya  transaksi  perdagangan 6 .  Selain  hal tersebut,  kemajuan  teknologi  memberikan  perubahan  secara  signifikan  dalam kehidupan manusia. Dimana perubahan tersebut terjadi di hampir seluruh aspek kehidudan,  yang  meliputi  aspek  sosial,  aspek  budaya,  aspek  ekonomi  serta berbagai  aspek  lainnya.  Teknologi  internet  merupakan  salah  satu  penyebab terjadinya perubahan tersebut.
Dalam  hal  ini,  bidang  ekonomi  merupakan  bidang  yang  paling  banyak mengalami  perubahan.  Dimana  sistem  ekonomi  yang  semula  konvensional sekarang  berubah  menjadi  sistem  digital.  Sistem  digital  dinilai  lebih  mudah, efisien  serta  cepat  ketika  melakukan  transaksi  karena  menggunakan  media
4 Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar , Cetakan I, Jakarta : Elips II, 2002, hlm.14
5 Budi  Rahardjo,  Peraturan  dan    Pengaturan  Cyberspace  di  Indonesia,  doi: ( https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft-  buku-cyberlaw.pdf ),  pada  Agustus 2019 pukul 14.00 WIB.
6 Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenal  Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace) , Cetakan II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.
elektronik.  Pada  saat  ini  banyak  transaksi  perdagangan  yang  menggunakan media elektronik, istilahlahnya adalah electronic commerce (e-commerce) atau transaksi perdagangan. Hal yang perlu diperhatikan agar tidak “mendapatkan masalah” Karena  belum  siapnya  indonesia  pada  beberapa  aspek  adalah  aspek  hukum, untuk  mencegah  segala  sesuatu  yang  mungkin  saja  bisa  terjadi  berkaitan dengan sistem  perdagangan elektronik tersebut 7 .
Di indonesia pemanfaatan internet berbasis e-commerce, e-business serta teknologi lainnya berkembang dengan pesat tidak kalah dengan negara-negara maju lainnya . Dunia  perbankan  nasional  sekarang  ini  juga  memanfatkan teknologi  seperti  e-baking  atau  internet  baking  dalam  melakukan  pelayanan untuk  nasabahnya  karena  dinilai  memberikan  kemudahan  kepada  nasabah. Sebenarnya,  internet  mulai  ada  di  indonesia  pada  tahun  1993  yang  awalnya digunakan untuk hiburan, namun seiring dengan perkembangan zaman internet mulai digunakan untuk perdagangan.
Dalam  Kegiatannya  e-commerce  bukan  hanya  sebagai  transaksi  di  toko jual  beli  online,  namun  dalam  semua  transaksi  keuangan  di  bank  yang menggunakan  internet.  Sejalan  dengan  perubahan  kehidupan  masyarakat diberbagai  aspek  kehidupannya,  maka  kegiatan  e-commerce  membawa pengahruh  pada  bidang  hukum,    yang  mana  berkaitan  tentang:  otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi menggunakam  internet; kekuatan yang mengikat  secara  hukum;  obyek  suatu  transaksi  yang  diperjual  belikan; mekanisme  peralihan  hak;  hubungan  hukum  dan  pertanggungjawaban  para pihak  yang terlibat dalam transaksi; legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda  tangan  digital  sebagai  alat  bukti;  mekanisme  penyelesaian  sengketa; pilihan  hukum  dan  forum  peradilan  yang  berwenang  dalam  penyelesaian sengketa e- commerce.
7 Emilda  Kuspraningrum, Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam  UU  ITE  Ditinjau  Dari Pasal    1320  KUHPerdata  dan  UNCITRAL  Model  Law  On  Electronic  Commerce ,  Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul Vol. 7, No. 2, Desember 2011, hlm.182 – 194.
Berdasarkan hal tersebut, maka secara tidak langsung menunjukkan telah terdapat  pergantian  mengenai  sistem  perdagangan,  dari  konvesional  berubah menjadi sistem yang menggunakan teknologi sebagai medianya yakni transaksi elektronik.  Menurut  penulis,  Persoalan  mengenai  keabsahan  dari  sistem transaksi  yang  mendasari  munculnya  problematika  ini.  Hal  yang  ingin  dikaji dalam  tulisan  ini  adalah  mengenai  perlindungan  hukum  seorang  konsumen ketika  melakukan  transaksi  elektronik  serta  mengenai  keabsahan  transaksi elektronik.

## 2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
2.1 Bagaimana keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli secara elektronik ditinjau dari hukum positif ?
2.2 Bagaimana  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  secara elektronik ditinjau dari hukum positif ?

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
3.1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian pada transaksi jual beli secara elektronik ditinjau dari hukum positif.
3.2. Untuk  mengetahui  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli secara elektronik ditinjau dari hukum positif.

## 4. Manfaat Penelitian
Hasil  Penelitian  ini,  secara  teoritis  maupun  praktis  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  bagi  akademisi  atau  peneliti  hukum  untuk mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dibidang  hukum  perdata  khususnya perlindungan konsumen pada transaksi jual beli secara elektronik.

## 5. Metode Penelitian
Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis- normatif,  yakni  penelitian  mengenai  norma,  baik  itu  berbentuk  asas  ataupun kaidah  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan. 8 Penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  melakukan  analisis  pada  peraturan  perundang  undangan  tentang hukum  perlindungan  konsumen  ketika  melakukan  transaksi  jual  beli  melalui internet (elektronik) .
Statute  Approach  atau  pendekatan  perundang  undangan  adalah pendekatan  masalah  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini . Pendekatan konseptual  atau  pendekatan  melalui  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum juga merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang mana doktrin tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
Bahan  Hukum  Primer  atau  Primary  Sources  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  autoratif  atau  memiliki  sifat  otoritas. Yaitu  peraturan perundang  undangan  serta  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  legislatif. 9 Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  Transaksi  Elektronik  merupakan  bahan  hukum  primer  yang  digunakan dalam penelitian ini.
Bahan Hukum Sekunder atau Secondary Sources pada penelitian hukum normatif  dapat  berupa  buku  hukum  serta  jurnal-jurnal  hukum  sebagai bahannya. Dimana buku buku tersebut berkaitan mengenai penelitian ini, yakni perlindungan  terhadap  konsumen  ketika  melakukan  transaksi  melalui  media elektronik.
Pada  penelitian  ini,  Hal  yang  pertama  dilakukan  adalah  dengan  cara mengumpulkan  bahan  hukum  primer  serta  sekunder.  Ketika  semuanya  telah
8 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34
9 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, hlm 33
terkumpul  maka  data  tesebut  akan  diolah  secara  sistematis  dan  dilakukan analisis untuk memperoleh kejelasan masalah yang sedang dikaji. 10
6. Pembahasan
6.1. Keabsahan  Perjanjian  Pada  Transaksi  Jual  Beli  Secara  Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif
Keabsahan yang dimaksud adalah suatu keabsahan dalam perjanjian perdagangan  atau  kontrak  perdagangan  yang  dilakukan  dengan  cara menggunakan  media  elektronik.  Pada  umumnya,  dalam  suatu  transaksi terdapat  suatu  kontrak  atau  perjanjian  didalamnya.  Ketika  melihat  dari  teori perdata,  sesungguhnya  suatu  transaksi  merupakan  tindakan  hukum  yang melibatkan  dua  belah  pihak  yang  membutuhkan  satu  sama  lain  yang  mana memiliki  nilai  ekonomi  tertentu.  Dalam  kesepakatan  tersebut  biasanya dinyatakan  dengan  sebuah  perikatan  atau  bisa  disebut  dengan  kontrak 11 , Dimana suatu kontrak juga memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah transaksi. 12
Jika  Sebuah  kontrak  perdagangan  telah  memenuhi  syarat  obyektif dan  juga  syarat  subyektif  maka  kontrak  ini  dinilai  telah  sah  dimata  hukum. Namun,  jika  dalam  suatu  kontrak  tersebut  ada  syarat  yang  belum  terpenuhi maka  kontrak  perdagangan  tersebut  dapat  dinyatakan  batal  demi  hukum ataupun  dapat  dimintakan  pembatalan.  Sebagaimana  syarat  sahnya  suatu perjanjian  secara  yuridis  telah  termaktub  pada  Pasal  1320  Kitab  Undang- undang  Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mana terdapat 4 hal persyaratan yang  harus  dilaksanakan  agar  suatu  perjanjian  dapat  dinyatakan  sah  dimata hukum.  yakni:  1)  terdapat  suatu  kesepakatan  antara  para  pihak  terkait;  2)
10 Mukti Fajar &Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160
11 Hasanuddin  Rahman, Contract  Drafting  Seri  Ketrampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 2.
12 Peter     Mahmud      Marzuki, Kontrak     Bisnis Internasional , Bahan Kuliah Magister Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya,  2001,  pada  Emilda  Kuspraningrum, Keabsahan Kontrak  Elektronik  Dalam  UU  ITE  Ditinjau  Dari  Pasal  1320  KUHPerdata  dan UNCITRAL  Model  Law  On  Electronic  Commerce ,  Risalah  HUKUM  Fakultas  Hukum Unmul   Vol.  7,   No.   2,  Desember  2011, hlm.182 – 194.
kecakapan  dalam  melaksanakan  sebuah  tindakan  hukum;  3)  terdapat  suatu hal yang dihalalkan; dan 4) terdapatnya suatu objek. yang mana kedua syarat pertama  merupakan  persyaratan  secara  subyektif  sedangkan  kedua  syarat terakhir merupakan persyaratan secara obyektif.
Berdasarkan dari ketetapan KUHPerdata yang ada diatas, maka akan lebih  mudah  untuk  melihat  suatu  syarat  yang  belum  dipenuhi  pada  suatu kontrak  perdagangan  yang  dibuat  secara  konvesional  dibanding  melihat kontrak  yang  dibuat  secara  elektronik.  Pada  perdagangan  yang  dilakukan secara konvesional antara kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal satu  sama  lain  dan  saling  bertatap  muka  secara  langsung  dan  mengetahui kecakapan  hukum  satu  sama  lain.  Namun,  jika  kontrak  perdagangan dilakukan  melalui  elektronik,  maka  kemungkinan  kedua  belah  pihak  belum bertemu  dan  tidak  saling  mengenal  satu  sama  lain.  Sehingga  hal  tersebut menyulitkan  untuk  dapat  mengetahui  syarat-syarat  yang  belum  dipenuhi dalam suatu kontrak. Pihak mana yang dapat menjamin bahwa suatu kontrak elektronik dibuat oleh pihak yang cakap hukum ? Sedangkan bagaimana jika terjadi  permasalahan  pada  kontrak  yang  telah  dibuat  seperti  batal  demi hukum  karena  barang  yang  diperjualkan  dilegalkan  oleh  negara  penjual namun tidak dilegalkan di tempat negara pembeli? permasalah-permasalahan inilah  yang  harus  dihindari  agar  tidak  merugikan  para  pihak  yang  terkait dengan transaksi jual beli dengan media elektronik.
Pada  transaksi  melalui  internet  atau  elektronik  pihak  pihaknya sebenarnya  sama  saja  dengan  yang  ada  pada  dunia  nyata,  yang  menjadi perbedaan  adalah  pada  transaksi  elektronik  dilakukan  tanpa  bertemu  atau bertatap  muka  langsung,  para  pihak  terkait  berhubungan  melalui  internet. Pada transaksi elektronik internet, pihak-pihaknya antara lain adalah: seorang penjual  dan  pembeli,  serta  bank  sebagai  penyalur  dana  dari  pembeli  ke penjual.
Transaksi  jual  beli  elektronik  ini  dilakukan  tanpa  bertemu  atau  bertatap muka  secara  langsung,  sehingga  perjanjiannya  pun  dilakukan  melalui  media
elektronik,  baik  itu  melalui  email  ataupun  cara  lain.  Transaksi  jual  beli dengan cara menggunakan internet ini tidak mungkin untuk berhenti, bahkan teknologi  internet  ini  kian  hari  semakin  berkembang  dengan  ditemukannya berbagai teknologi terbaru dalam internet,   sedangkan kepastian hukum bagi pihak  yang  menggunakan  layanan  internet  belum  cukup  memadai,  sehingga harus ada upaya yang dilakukan untuk menyeimbangan antara hukum dengan kondisi  tersebut.  Dalam  transaksi  jual  beli  mengunakan  internet,  hubungan hukumnnya  bukan  hanya  pihak  penjual  ataupun  pihak  pembeli,  namun  juga pada pihak yang ada dibawah ini :
a. “Business  to  Business ,”  yang  berarti  bahwa  dalam  suatu  transaksi  ini penjual  dan  pembeli  bukan  dikatakan  sebagai  perorangan  namun sebagai  perusahaan,  dengan  kata  lain  antar  perusahaan.  Biasanya transaksi  ini  dilakukan  karena  antar  dua  belah  pihak  saling  mengenal dan ingin melakukan kerjasama antar perusahaan tersebut;
b. “Customer  to  Customer ”  yang  berarti  bahwa  transaksi  ini  dilakukan oleh pihak satu dengan pihak lainnya yang saling ingin menjual barang mereka;
c. “Customer  to  Business” ,  yang  mana  terdapat  transaksi  jual  beli  yang dilakukan  oleh  individu  sebagai  penjual  barang  dan  perusahaanlah sebagai pembeli barang tersebut;
d. Customer  to  Government ,  Hal  ini  merupakan  sebuah  transaksi  yang dilakukan oleh individu kepada pemerintah, seperti membayar pajak.
Munculnya  UU  tentang  ITE  menjadi  suatu  dilema,  yang  mana  masih banyak  hal  yang  kurang  dalam  memberi  sebuah  kepastian  hukum  mengenai jual  beli  internet  atau  elektronik,  seiring  dengan  berkembangnya  teknologi dan industri yang kian hari semakin maju, maka hal tersebut juga berdampak pada negara kita, terutama dalam transaksi elektronik, yang mana terdapatnya e-banking,  e-commerce  serta  transaksi  yang  mengunakan  media  elektronik lainnya.
Mengenai  hal  tersebut,  maka  perlu  adanya  ketetapan  hukum  untuk mengatur  banyaknya  transaksi  elektronik  yang  semakin  hari  semakin bertambah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi pihak yang terkait dalam  transaksi  elektronik  agar  tidak  dirugikan.  Dan  hal  yang  perlu diperhatikan  juga  adalah  mengenai  data  atau  dokumen  yang  pembuatannya dilakukan dalam media elektronik, karena suatu data atau dokumen biasanya dianggap  sah  apabila  telah  tertulis  di  atas  kertas.  Berdasarkan  masalah  yang ada  diatas,  maka  ketetapan  hukum  yang  termaktub  dalam  KUH  Perdata mengenai  transaksi jual  beli masih dapat  deterapkan,  yakni  pada Pasal  1457 KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa  “Jual-beli”  merupakan  suatu kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak yakni pihak yang satu menyerahkan  benda  sedangkan  pihak  lainnya  melakukan  pembayaran  harga atas benda tersebut.
Pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal yang mengatur tentang syarat sahnya  suatu  perjanjian,  yang  mana  syarat  tersebut  beisikian  4  syarat,  yakni terdapatnya  suatu  kesepakatan  antar  kedua  belah  pihak,  para  pihak  cakap dalam melakukan suatu perikatan, terdapat suatu obyek yang jelas, serta suatu hal  yang  halal  dan  dilegalkan  artinya  tidak  melanggar  hukum  maupun ketertiban  umum.  4  syarat  sah  dalam  melakukan  perjanjian  ini  juga  berlaku untuk transaksi melalui media elektronik. Sebagaima yang telah diatur dalam UU Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang isinya sebagaimana dibawah ini 10 :
(1) Transaksi  Elektronik  bisa  terjadi  apabila  terdapat  Kontrak  Elektronik atau  merupakan  bentuk  kontraktual  lainnya  yang  menunjukan  sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak.
(2) Suatu kontrak Elektronik dikatakan sah jika:
a. Adanya suatu persetujuan diantara kedua belah pihak;
b. Dilakukan oleh pihak yang cakap;
c. Adanya suatu hal tertentu; Serta
d. Objek  suatu  transaksi  tidak  melanggar  peraturan,  ketertiban  umum serta kesusilaan.
Pada  pasal  48  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Mengenai Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  terdapat  beberapa  syarat tambahan yakni 13 :
(1) Kontrak  Elektronik  serta  bentuk  kontraktual  lain  yang  mana  telah dijelaskan  pada  Pasal  47  ayat  (1)  yang  dimaksudkan  untuk  para penduduk  yang  ada  di  Indonesia  dibuat  dengan  menggunakan  Bahasa Indonesia.
(2) Kontrak  Elektronik  dengan  menggunakan  klausula  baku  juga  harus sepadan  sebagaimana  ketetapan  penggunaan  klausula  baku  yang  diatur dalam perundangan.
(3) Yang paling sedikit termuat dalam kontrak elektronik, adalah:
a. data diri pihak terkait;
b. objeknya dan spesifikasinya;
c. Syarat dalam Transaksi Elektronik;
d. Biaya serta harganya ;
e. Prosedur mengenai pembatalan kontrak;
f. ketetapan  untuk  meminta  ganti  rugi  atau  mengembalikan  barang apabila terjadi suatu kecatatan; serta
g. Memilih penyelesaian hukum terkait dengan Transaksi Elektronik.
Dalam melakukan transaksi elektronik biasanya tidak terjadi tatap muka atau bertemu  secara  langsung  hal  ini  akan  menyulitkan  dalam  mengetahui kecakapan  seseorang.  Oleh  karena  itu,  penjual  perlu  membuat  batasan  usia kepada pembeli ketika melaksanakan transaksi jual beli, dan jika persyaratan yang  telah  ditetapkan  tidak  terpenehui,  maka  apabila  dikemudian  hari terdapat  masalah,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  berhak  untuk melakukan  pembatalan  suatu  perjanjian  tersebut.  Dan  penting  untuk mengetahui  tentang  tanda  tangan  dalam  kontrak  apakah  sudah  memenuhi syarat atau belum untuk melihat keabsahan perjanjian tersebut. Sebagaimana
13 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik , Pasal 47.
yang telah dijelaskan pada Pasal 1 ayat (19) Peraturan Pemerintah Nomor  82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Menurut  Hukum  Acara  yang  ada  diindonesia  suatu  dokumen  elektronik yang  berisikan  tanda  tangan,  dapat  dikatakan  sebagai  bukti  yang  sah  dimata hukum.  Dengan  catatan  dokumen  yang  berisikan  tanda  tangan  tersebut mengunakan  sistem  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 mengenai ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Pada  Pasal  15  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  telah  menerangkan  mengenai Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yang  memiliki  sebuah  tanggung  jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya kecuali jika terdapat kondisi yang  memaksa,  kekeliruan,  serta  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  pemakai Sistem  Elektronik.  UU  ITE  mempunyai  asas  yang  netral,  dimana  memiliki kebebasan dalam memilih suatu teknologi, seperti memilih tanda tangan yang akan digunakan dalam menandatangani dokumen elektronik. Asas kenetralan pada  UU  ITE  ini  perlu  diperhatikan  sekali,  para  pihak  terkait  diharapkan mengunakan  tanda  tangannya  untuk  memilih  transaksi  elektronik  yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 11 ayat 1 UU ITE. yakni Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan dimata hukum  apabila terpenuhinya syarat-syarat  dibawah ini:  Data dari  pembuatan Tanda  Tangan  Elektronik  hanya  berkaitan  pada  Penanda  Tangan;  Data pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  ada  pada  kuasa  penanda  tangan  saat waktu penandatanganan, jika selesai waktu penandatanganan terdapat beberapa perubahan  mengenai  Tanda  Tangan  Elektronik,  maka  hal  tersebut  bisa diketahui.
Dalam  Pasal  19  UU  ITE  menerangkan  bahwasanya  pihak  yang  terkait transaksi  elektronik  harus  sama  sama  menggunakan  sistem  yang  disepakati. Kecuali mengenai surat  surat  yang harus berbentuk tertulis sesuai yang diatur dalam  undang  undang.  Dan  jika  dalam  undang  undang  menetapkan  bahwa surat  serta  dokumennya  diharuskan  berbentuk  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat berwenang,  namun  dilakukan  dengan  melalui  media  elektronik  maka  hal
tersebut  dinyatakan  tidak  sah  (Pasal  5  ayat  (4)  UU  ITE).  Sepanjang  suatu kontrak  elektronik  memenuhi  syarat  yang  sah,  maka  transaksi  tersebut dinyatakan sah oleh hukum. Sebagaimana ketetapan  yang terdapat pada Pasal 1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (“KUHPerdata”),  yang berbunyi: 14
“Semua  perjanjian  yang  dibuatsecara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yangmembuatnya”

## 6.2. Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Positif
Sekarang  ini  perdagangan  elektronik  atau  disebut  e-commerce berkembang  dengan  sangat  cepat.  Hal  ini  tentunya  memberikan  nilai  positif bagi  perekonomian  yang  ada  di  Indonesia,  namun  juga  mengakibatkan timbulnya  masalah-masalah  yang  berkaitan  tentang  hal  tersebut,  sehingga harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yakni dengan cara menggunakan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia.
Berkenaan  dengan  masalah  hukum  pada  sistem  E-commerce,  yang paling  penting  adalah  memberi  perlindungan  terhadap  pihak  pihak  yang menggunakan  internet  sebagai  media  transaksi. 15 Sehingga  tahun  2008 pemerintah  memberikan  sebuah  peraturan  khusus  yang  mengatur  tentang transaksi internet yakni pada Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai UU  ITE.  Sebagai  usaha  dalam  menanggapi  perkembangan  transaksi  melalui internet  yang  kian  hari  semakin  berkembang.  Dalam  Pasal  1  butir  2  UUITE, dinyatakan  bahwa  sebuah  transaksi  elektronik  merupakan  tindakan  hukum yang  dilaksanakan  dengan  cara  menggunakan  komputer  atau  media  lainnya dengan  jaringan  internet.  Dimana  sebuah  Kontrak  melalui  elektronik  juga
14 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fec1fa765a11/keabsahan-transaksi-jual- beli-melalui blackberry-messenger, diakses pada 4 September 2019
15
Lia  Sautunnida,  Jual  Beli  Melalui  Internet  (E-  Commerce)  Kajian  Menurut  Buku  III KUH  Perdata  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 1.
harus  mempunyai  kekuatan  hukum  seperti  halnya  pada  transaski  yang dilakukan secara konvensional.
Transaksi  melalui  elektronik  yang  pihak  pihaknya  berada  pada  negara yang  sama  maka  ketika  terjadi  suatu  permasalahan,  tidak  sulit  untuk  mencari penyelesaiinnya,  UU  mengenai  perlindungan  konsumen  dapat  digunakan acuan  sebagai  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Sedangkan  jika  transaksi tersebut  dilakukan  dilintas  negara  yang  berbeda  maka  permasalahan  tersebut akan  ditangani  oleh  forum  dengan  hukum  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang terkait kontrak dalam transaksi tersebut.
Pada Pasal 38 Undang-Undang  No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  telah  menyatakan  bahwa “Setiap  orang  dapat mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi  Informasi  yang  menimbulkan kerugian”. Menurut  penjelasan  pasal  diatas,  menyatakan  bahwa  masyarakat secara  perwakilan  bisa  mengajukan  sebuah  gugatan  kepada  pihak  selaku penyelenggara  sistem  elektronik  yang  mana  telah  mengakibatkan  kerugian pada masyarakat, sebagaimana ketetapan dalam perundang undangan.
Selanjutnya  pada  Pasal  39  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyatakan  bahwa “Gugatan  perdata dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan.  Selain penyelesaian  secara  gugatan  perdata, para pihak juga  dapat  menyelesaikan sengketa  melalui  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”
Hal  ini  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pasal  23  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menerangkan  bahwa “Pelaku  usaha  yang  menolak  dan/atau  tidak  memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.” Melihat dari hukum yang ada di Indonesia, ada setidaknya 2 alasan yang mendasari terjadinya gugatan
perdata  yakni  wanprestasi  serta  tindakan  yang  melawan  hukum  atau “ onrechtmatigedaad ”  Dimana  landasa  hukumnya  adalah  ketentuan  Buku  III pasal  1243  BW  untuk  wanprestasi  dan  pasal  1365  BW  untuk  perbuatan melanggar hukum.
Gugatan  wanprestasi  berawal  dari  hubungan  hukum  kontraktual  atau perjanjian  antara  pihak  terkait,  Oleh  karenanya  menimbulkan  sebuah  hak serta  kewajiban  hukum.  Prestasi  atau  perfomance  merupakan  realisasi  dari hak  dan  kewajiban  tersebut.  Dan  apabila  suatu  prestasi  tidak  terpenuhi  atau tidak dilakukan sebagaimana pada kesepakatan awal, berarti telah tejadi suatu wanprestasi  atau  cidera  janji.  Sebagaima  mengenai  suatu  gugatan  hukum, terjadi  karena  ada  salah  satu  pihak  yang  dirugikan,  walaupun  antara  kedua belah  pihak  tidak  memiliki  hubungan  hukum  keperdataan  yang  sifatnya perjanjian atau kontraktual.
Dalam  masalah  yang  terjadi  pada  jual  beli  elektronik,  gugatan  bisa  di dasarkan  atas  wanprestasi  dan  bukan  tindakan  melawan  hukum,  yang  mana mengacu  pada  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  penjual  atau  pengusaha mengenai    kontrak  elektronik  yang  telah  dilanggarnya,  sehingga  merugikan salah  satu  pihak.  Selain  dengan  cara  perdata  dalam  menyelesaikan  masalah tersebut,  penyelesaian  mengenai  transaksi  elektronik  juga  bisa  secara  pidana jika terkandung unsur penipuan atau tindakan pidana didalamnya. Seperti yang telah  dijelaskan  dalam  Pasal  19  ayat  (4)  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  yang  menyatakan  bahwa “pemberian  ganti  rugi  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”. 16
Jika  pelanggaran e-commerce telah  termasuk  suatu  kejahatan  yang mengandung  unsur  pidana,  maka  hal  tersebut  telah  di  atur  dalam  peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 11
16 Rosalinda  Elsina  Latumahina, Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Transaksi  Perdagangan Secara  Elektronik ,  Jurnal  GEMA  AKTUALITA,  Vol.  4  No.  1,  Juni  2015,  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya Surabaya, 2015, hal. 50-51.
Tahun  2008  mengenai  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yang  mana terdapat pada Pasal 30 bahwa:
(1) “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  milik  Orang  lain dengan cara apa pun.”
(2) “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan  tujuan  untuk  memperoleh  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik.”
(3) “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui,  atau  menjebol  sistem pengamanan.”
Untuk  selanjutnya  mengenai  ketetapan  hukum  yang  terdapat  pada  Pasal 46  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik sebagaimana berikut:
(1) “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  30  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
(2) “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp700.000.000,00  (tujuh  ratus juta rupiah).”
(3) “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  30  ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8 (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”
Hak  seorang  konsumen  diatur  dalam  UU  mengenai  perlindungan konsumen,  yaitu  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  yang menyatakan tentang hak seorang konsumen, sebagai berikut:
a. Hak  untuk  mendapatkan  suatu  keamanan,  kenyamanan  serta  terjamin keselamatannya ketika memakai barang ataupun jasa;
b. Hak  dalam  menentukan  pilihan  suatu  barang  ataupun  jasa  dan mendapatkan  barang  tersebut  setara  dengan  nilai  tukarnya  serta mendapat jaminan yang telah dijanjikan ;
c. Hak  untuk  memperoleh  suatu  informasi  mengenai  barang  atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  kondisi  yang  sesungguhnya  secara  jujur  dan benar;
d. Hak  untuk  mendapatkakan  respon  ketika  menyampaikan  keluhan terhadap barang atau jasa yang telah diterima;
e. Hak  dalam  memperoleh  suatu  perlindungan  serta  penyelesaian  yang sebagaimana mestinya ;
f. Hak  dalam  memperoleh  suatu  pembinaan  serta  pendidikan  terhadap konsumen;
g. Hak  memperoleh  pelayanan  yang  baik  dan  tidak  mendapat diskriminasi;
h. Hak  memperoleh  suatu  ganti  rugi  ataupun  suatu  konmpensasi  ketika barang  yang  diterima  tidak  sebagaimana  yang  diharapkan  pada  saat Perjanjian awal;
Sementara, seorang pelaku usaha elektronik memiliki sebuah kewajiban yang  harus  dilakukan  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu: memiliki  itikad  baik  ketika  melaksanakan  usahanya,  Informasi  yang diberikan  harus  benar,  tidak  mendiskriminatif  seorang  konsumen, memberikan jaminan terhadap kualitas barang, atau memberbolehkan pihak pembeli  untuk  mencoba  barang  ataupun  jasa  tersebut,  serta  memberikan ganti rugi jika suatu barang tidak sesuai dengan kesepakatan.
Lebih  jelasnya  terdapat  pada  Pasal  8  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  memberikan  larangan  kepada penjual  untuk  tidak  memperjualkan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan perjanjian, ataupun iklan serta promosi mengenai barang tersebut. Maka bila
ada suatu barang yang dibeli tidak sesuai dengan foto ataupun iklannya,  bisa dipastikan  bahwa  penawaran  tersebut  telah  melanggar  aturan  dalam memperdagangkan  barang.  Sehingga  seorang  pembeli  atau  konsumen memiliki  hak  untuk  memperoleh  ganti  rugi  maupun  kompensasi sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  4  huruf  h  Undang-  Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan    Konsumen.  Sedangkan,  pada  Pasal  7 huruf  g  UUPK  pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  untuk  menganti  kerugian apabila  suatu  barang  yang  dibeli  oleh  pembeli  atau  konsumen  tidak  sesuai dengan  apa  yang  telah  disepakati.  Namun,  jika  pelaku  usaha  atau  penjual tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  memberikan  ganti  rugi,  maka  pihak penjual dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya:
“Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2),  Pasal15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf  c,  huruf  e,  ayat  (2)  dan  Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana  denda  paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar rupiah).”
Suatu  kontrak  walaupun  transaksinya  secara  online  lewat  internet, transaksi tersebut  tetap dapat  di  pertanggungjawabkan menurut UU  ITE dan PP  PSTE.  Ketika  konsumen  melakukan  klik  persetujuan,  maka  seorang konsumen  dianggap  telah  sepakat  dalam  transaksi  elektronik  tersebut. Sebelum  melakukan  klik  persetujuan  biasanya  konsumen  telah  membaca serta menerima persyaratan  yang  telah ditentukan oleh pihak penjual online, hal ini dapat disebut sebagai salah satu kontrak elektronik. Menurut Pasal 47 ayat     (2) PP  PSTE  suatu kontrak  elektronik dikatan sah jika:
a. Adanya kesepakatan antar kedua belah pihak ;
b. Subjek hukumnya memiliki kecakapan atau diwakili oleh pihak yang memiliki kewenangan sebagaimana ketetapan dalam perundang undangan;
c. Adanya sesuatu hal; serta
d. Objek sebuah transaksinya tidak boleh melawan peraturan perundang undangan, kesusilaan serta ketertiban.
Berdasar  pada  Pasal  48  ayat  (3)  PP    PSTE  suatu  Kontrak  Elektronik setidaknya memuat hal dibawah ini :
a. Data diri pihak terkait;
b. Objeknya serta spesifikasinya;
c. Syarat syarat yang terdapat pada Transaksi melaluli Elektronik;
d. Harga serta biayanya;
e. Prosedur ketika melakukan suatu pembatalan;
f.  Ketetapan mengenai ganti rugi ketika ada kecacatan.
g. Terdapat pilihan hukum untuk penyelesaian Transaksi Elektronik.
Melihat  dari  pasal  diatas,  maka  penjual  atau  pelaku  usaha  harus memberikan  waktu  kepada  pembeli  untuk  mengembalikan  barang  apabila barang tersebut terdapat suatu kecacatan atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal.        Selain  itu  pihak  pembeli  juga  bisa  melakukan  gugatan  pada  penjual atas dasar wanprestasi secara perdata. Serta dalam buku “Hukum Perjanjian" yang  ditulis  oleh    Prof.  R.  Subekti,  S.H.  menerangkan  bahwa  wanprestasi merupakan suatu kealpaan ataupun kelalaian  yang biasanya berbentuk dalam 4 kondisi yang ada dibawah ini :
a. Tidak melaksanakan suatu hal yang sudah disanggupinya;
b. Melakukan sesuatu hal yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan hal yang dijanjikannya;
c. Terlambat dalam melaksanakan suatu hal yang telah dijanjikan;
d. Melanggar suatu perjanjian dengan melakukan hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam perjanjian.
Dan  apabia  4  hal  yang  ada  diatas  dilakukan  oleh  penjual  atau  pelaku  usaha, maka  pembeli  bisa  melakukan  gugatan  dengan  dasar  wanprestasi  atau  jika merasa tertipu maka dapat menggugat secara pidana atas dasar penipuan dalam transaksi  online.  Pada  dasarnya,  hukum  mengenai  perlindungan  konsumen
yang berkaitan dengan transaksi elektronik tidak jauh beda dengan yang ada di dunia nyata. Yang membedakan hanyalah,  transaksi elektronik berada di dunia maya  dengan  internet  sebagai  penghubungnya  atau  alat  komunikasinya. Sehingga  ketika  terjadi  permaslahan  akan  sulit  untuk  melakukan  eksekusi secara  nyata.  Karena  dimungkinkan  antara  penjual  dan  pembeli  dalam melakukan  transaksi  elektronik  memalsukan  atau  menyamarkan  identitas dirinya.
Jika  dalam  transaksi  online  seorang  penjual  melakukan  pemalsuan identitas  guna  mendapat  keuntungan,  maka  penjual  tersebut  dapat  dipidana sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  378  (“KUHP”)    tentang penipuan serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan  yang  menimbulkan  seorang  konsumen  mengalami  kerugian  atas transaksi  melalui  elektronik  tersebut.  Tindakan  tersebut  sebagaimana  pada pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  “diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar (Pasal 45 ayat [2] UU ITE).” Dengan demikian permasalahan mengenai transaksi elektronik tersebut dapat  diatasi  dengan  cara  perdata  maupun  pidana,  dan  masyarakat  pun mendapat  perlindungan  ketika  ingin  melakukan  transaksi  online  atau elektronik.
Pada  UUPK  pasal  4  huruf  (e)  mengatur  tentang  hak  konsumen  yakni seorang  konsumen  memiliki  hak  dalam  memperoleh  advokasi,  mendapat perlindungan,  serta  mendapat  penyelesain  masalah  sebagaimana  mestinya. Pada  Pasal  45  ayat  (1)  juga  menerangkan  bahwa  seorang  konsumen  jika merasa  dirugikan  dapat  melakukan  gugatan  kepada  pelaku  usaha  dengan melalui  suatu  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  ataupun  melalui  peradilan umum.

## 7. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagaimana  berikut :
7.1. Dalam  perjanjian  Jual  Beli  melalui  Elektronik,  Undang-Undang Informasi  serta  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  mempunyai  suatu keabsahan  yang  netral  artinya  bebas  dalam  menentukan  pilihan teknologi.  Seperti  memilih  tanda  tangan  yang  akan  digunakan  dalam menandatangani  dokumen  elektronik.  Asas  kenetralan  pada  UU  ITE ini  perlu  diperhatikan  sekali,  para  pihak  terkait  diharapkan    memilih transaksi  elektronik  yang  memiliki  kekuatan  hukum  ketika  akan bertanda  tangan.  Sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  pada  Pasal  11 ayat 1 UU ITE. Yakni Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan dimata  hukum  apabila  terpenuhinya  syarat-syarat  dibawah  ini:  Data dari  pembuatan  Tanda  Tangan  Elektronik  hanya  berkaitan  pada Penanda Tangan; Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik ada pada kuasa penanda tangan saat waktu penandatanganan, jika selesai waktu penandatanganan terdapat beberapa perubahan mengenai Tanda Tangan Elektronik, maka hal tersebut bisa diketahui.
7.2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  ini  bisa  berupa  gugatan yang  didasarkan  pada  wanprestasi,  karena  ada  salah  satu  pihak  yang dirugikan. Yang mana Perlindungan hukum ini  diatur dalam Pasal 38 dan Pasal   39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 23 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Peraturan-peraturan  tersebut dibuat untuk  memberikan perlindungan dan kepastian hukum  kepada masyarakat saat melakukan transaksi melalui internet.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asril  Sitompul, Hukum  Internet  (Pengenal    Mengenai  Masalah  Hukum  di Cyberspace) , Cetakan II, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 4.
Hasanuddin  Rahman, Contract  Drafting  Seri  Ketrampilan  Merancang  Kontrak Bisnis , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 2.
Lia Sautunnida, Jual Beli Melalui Internet (E- Commerce) Kajian Menurut Buku III  KUH  Perdata  dan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008), hal.
1.
Man  Suparman  Sastrawidjaja, Perjanjian  Baku  Dalam  Aktivitas  Dunia  Maya,
Cyberlaw:  Suatu Pengantar ,  Cetakan  I,  Jakarta  :  Elips  II,  2002, hlm.14
Mukti Fajar &Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 160
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34
S  oerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,  2015, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, hlm 33
Jurnal
http://e-journal.uajy.ac.id/6633/2/HK110085.pdf,di akses pada tanggal 4 September 2019
Kuspraningrum, Emilda, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari  Pasal    1320  KUHPerdata  dan  UNCITRAL  Model  Law  On Electronic Commerce , Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul
Vol. 7, No. 2, Desember 2011, hlm.182 – 194.
Latumahina,  Rosalinda  Elsina, Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Transaksi Perdagangan  Secara  Elektronik ,  Jurnal  GEMA  AKTUALITA,
Vol.  4  No.  1,  Juni  2015,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita Harapan Surabaya Surabaya, 2015, hal. 50-51.
Marzuki, Peter Mahmud, Kontrak    Bisnis Internasional , Bahan Kuliah Magister Hukum  Universitas  Airlangga,  Surabaya,  2001,  pada  Emilda Kuspraningrum, Keabsahan  Kontrak  Elektronik  Dalam  UU  ITE Ditinjau  Dari  Pasal  1320  KUHPerdata  dan  UNCITRAL  Model Law  On  Electronic  Commerce ,  Risalah  HUKUM  Fakultas Hukum   Unmul    Vol.    7,   No.   2,   Desember    2011, hlm.182  – 194.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## Situs Internet
Rahardjo,  Budi,  Peraturan  dan    Pengaturan  Cyberspace  di  Indonesia,  doi:
< https://behard.files.wordpress.com/2011/01/draft- buku-
cyberlaw.pdf >, pada Agustus 2019 pukul 14.00 WIB.
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fec1fa  765a11/keabsahan-transaksi- jual-beli-melalui  blackberry-messenger,  diakses  pada  4  Agustus 2019