## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JAM KERJA KARYAWAN ALFAMART MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Multazam Nur 1 , Ashabul Kahfi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10400116056@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Pelaksanaan  jam  kerja  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Diharapkan agar pekerja/buruh bekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja. Tujuan  penulisannya  ialah  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara  perjanjian  kerja  pada  Toko  Alfamart  Kota Makassar  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  serta  untuk  mengetahui pelaksanaan jam kerja karyawan Alfamart di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan  yang  mana  penulis  akan  mengkaji  secara  Normatif  Empiris  dengan  memperhatikan  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  jam  kerja  serta  mengumpulkan  data  yang  konkrit dengan meninjau pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam  membuat  perjanjian  kerjanya  telah  sesuai  dengan  Pasal  77  Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  serta  karyawan  dalam  pelaksanaan  jam  kerja  yang  telah  mereka  laksanakan  selama masa  kerja  mereka  di  Alfamart  kota  Makassar  telah  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  dalam  perjanjian  kerja, hanya saja dalam beberapa kali terdapat kecenderungan adanya pelanggaran oleh perusahaan.
Kata kunci: Perjanjian kerja, Jam Kerja, Tenaga Kerja.

## Abstract
The implementation of working hours is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. It is expected that workers /  laborers work in  accordance with the working  hours stated in  the work agreement. The purpose of writing is to determine the suitability of the work agreement at the Makassar City Alfamart Store with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and to determine the implementation of Alfamart employee working  hours in  Makassar City. The type of  research used is field research in  which the author will  examine the  Empirical  Normative  by  paying  attention  to  the  laws  and  regulations  relating  to  the  implementation  of working hours and collecting concrete data by reviewing the implementation that occurs in the field. The results of  this  study  indicate  that  the  company  in  making  its  work  agreement  is  in  accordance  with  Article  77  of  the Republic  of  Indonesia  Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower  and  employees  in  implementing  the working hours they have carried out during their working period at Alfamart, Makassar city, are in accordance with  what  is  stated.  in  work  agreements,  it's  just  that  on  several  occasions  there  has  been  a  tendency  for violations by the company.
Keywords: Work Agreement, Working Hours, Labor.

## PENDAHULUAN
Tujuan  pokok  hukum  ketenagakerjaan  adalah  pelaksanaan  keadilan  sosial  dalam ketenagakerjaan  dan  pelaksanaannya  itu  diselenggarakan  dengan  jalan  melindungi  pekerja terhadap  kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari  pihak  majikan.  Selain  itu  tujuan  utama  dari hukum ketenagakerjaan yaitu mengatur hubungan agar tercipta keharmonisan antara pekerja dan  pemberi  kerja  baik  dalam  bidang  produksi  barang  dan  jasa  serta  agar  terciptanya perlindungan terhadap pekerjanya yang bersifat memaksa. 1
1 H. Zaeni  Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan: Dalam Teori  dan Praktik di Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.22.
Dalam hal kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan maka mengenai waktu atau jam kerja  telah  diatur  dengan  sangat  eklplisit  dalam  Pasal  77Ayat  (1)  sampai  dengan  Ayat  (2) Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, 2 menentukan  setiap pengusaha  wajib  melaksanakan  ketentuan  waktu  kerja,  dan  waktu  kerja  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  meliputi  :  7  (tujuh)  jam  1  (satu)  hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 8 (delapan) jam 1 (satu) hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1  (satu)  minggu  untuk  5  (lima)  hari  kerja  dalam  1  (satu) minggu.  Selain  itu  memberi  waktu  istirahat  dan  cuti  kepada  pekerja.  Pihak  perusahaan memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan  oleh  agamanya.  Pihak  perusahaan  yang  mempekerjakan  pekerja melebihi  waktu kerja  wajib  membayar  upah  kerja  lembur  itu  semua  merupakan  refleksi  yang  telah diamantkan oleh undang-undang ketenagakerjaan.
Dalam  suatu  hubungan  kerja  tak  bisa  terlepas  dari  masalah,  permasalahan ketenagakerjaan  dalam  perkembangan  sejarahnya  seakan  tak  pernah  ada  habisnya,  dan acapkali terkait dengan masalah perlindungan, upah, kesejahteraan, keadilan, perselisihan dan penyelesaiannya,  pembinaan  dan  pengawasan  serta  permasalahan  peraturan  yang  mengatur bidang  ketenagakerjan. 3 Dalam  perkembangannya  dalam  suatu  hubungan  kerja  yang meskipun  telah  diatur  sedemikian  jelas  dalam  peraturan  perundang-undangan  akan  tetapi selalu saja terjadi yang namanya permasalahan ketenagakerjaan yang dalam beberapa kasus merugikan  pihak  pekerja,  salah  satu  contohnya  yaitu  memaksakan  pekerja  bekerja  melebihi jam  kerja  yang  telah  ditetapkan  (lembur)  akan  tetapi  tidak  membayarkan  upah  lemburnya sesuai  dengan  kelebihan  jam  kerjanya.  Berkaca  dari    hal-haltersebut  sebagai  akibat kelemahan  pemerintah  dalam  mengimplementasikan  undang-undang,  bahkan  cendrung terjadi  penyimpangan,termasuk  permasalahan  koordinasi  dan  kinerja  antar  lembaga  yang belum optimal. 4

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  yang  mana  penulis  akan mengkaji  secara  Normatif  Empiris  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan
2 Dalimana Telaumbanua, Hukum Ketenagakerjaan (Yokyakarta: Deepublish, 2019), h. 18.
3 Andrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 142.
4 Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja (Jurnal Jurisprudenti, Desember 2016), h. 63.
yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja serta mengumpulkan data yang konkrit dengan meninjau pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Koherensi  Antara  Perjanjian  Kerja  Pada  Toko  Alfamart  dengan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam  suatu  pekerjaan  antara  perusahaan  atau  pemberi  kerja  dengan  pekerja/buruh tentu  terdapat  kesepakatan-kesepakatan  yang  terjalin  antara  kedua  pihak,  untuk  dapat mencapai kesepakatan tersebut tentu akan diawali oleh adanya suatu perjanjian yang disetujui sehingga  tercapai  kesepakatan  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  kemudian  terciptalah hubungan  kerja.  Dengan  demikian  telah  jelas  bahwa  hubungan  kerja  bisa  terjadi  karena akibat dari adanya perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengna pekerja/buruh. 5

## 1. Perjanjian Kerja Yang Berlaku di Toko Alfamart Kota Makassar
Dalam  Paasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perikatan  berbunyi  : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatya.  Dari  isi  pasal  tersebut  kita  dapat  menarik  benang  merahnya  bahwa perjanjianlah  yang  menjadi  sumber  dari  terciptanya  perikatan,  sehingga  tiap  perjanjian yang dibuat oleh subyek hukum tertentu akan berlaku mengikat bagi para pembuatnya.
Sebagai  perikatan  yang  dibuat  dengan  cara  sengaja,  atas  keinginan  para  pihak secara  sukarela,  sehingga  semua  yang  telah  diperjanjikan  dan  disetujui  oleh  kedua  pihak haruslah  dilaksanakan  oleh  para  pihak  sebagaimana  yang  mereka  kehendaki. 6 Dalam berbagai  kepustakaan  yang  membahas  tentang  hukum  perjanjian,  perkembangan  doktrin ilmu  hukum  dikenal  tentang  adanya  unsur-umsur  dalam  perjanjian  yang  tujuannya  agar lebih  mudah  menggolongkan  suatu  perjanjian  menjadi  salah  satu  dari  tiga  jenis  perikatan yang tetdapat dalam KUHPerdata. Unsur-unsur tersebut yaitu 7 :
a. Unsur  Esensialia,  yang  mana  unsur  ini  kedudukannya  dalam  perjanjian  dapat newakili ketentuan dimana salah satu atau lebih pihaknya wajib untuk melakukan prestasi yang menjadi cerminan sifat dari perjanjian lainnya, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjaanjian lainnya.
5 Diyah  Handayani,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelaksanaan  Jam  Kerja  Karyawan  di  TB Sederhana  di  Desa  Guntur  Kecamatan  Guntur  Kabupaten  Demak”. Skripsi (Semarang:  Fakultas  Syari’ah  UIN Walisongo, 2014), h. 19.
6 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2004), h. 59.
7 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian , h. 84.
b. Unsur Naturalia, Unsur naturalia ini adalah unsur yang mutlak ynag kedua dalam suatu perjanjian tertentu, karena perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal  yang  dengan  tegas  dinyatakan  di  dalamnya,  melainkan  juga  untuk  segala sesuatu  yang  menurut  sifatnya  perjanjian  tersebut  diharuskan  oleh  kebiasaan, kepatutan dan undang-undang.
c. Unsur  Aksidentalia,  Unsur  ini  adalah  unsur  pelengkap  dalam  suatu  perjanjian. Unsur ini bisa berupa ketentuan-ketentuan khusus yang diinginkan oleh para pihak agar dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang disetujui bersama.
Dalam  pelaksanaannya  perihal  pembuatan  perjanjian  kerja  sebagai  bentuk  awal sebuah  hubungan  kerja  antara  perusahaan  PT  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  dengan  pihak pekerja/buruh, perusahaan telah dengan memuat ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan apa  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  karena  dalam  rumusannya  jam  kerja  yang  diatur  serta  ketentuan  upah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perjanjian  Kerja  Yang  Diatur  Pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
Jika  ditelusuri  secara  mendalam  keberadaan  perjanjian  kerja  sebagai  lembaga hukum bagi pekerja/buruh dalam menentukan syarat-syarat kerja, hak-hak, dan kewajiban- kewajiban  antara  pekerja  dengan  perusahaan  sebagai feedback dari  pemenuhan  kerjanya tidak  dapat  dihilangkan  eksistensinya  untuk  berdampingan  bersama  dengan  peraturan perusahaan  dan  perjanjian  perburuhan. 8 Perjanjian  kerja  dikonsepkan  oleh  Widjono Prodjodikoro  sesuai  dengan  Pasal  1601  KUHPerdata. 9 Yang  mana  tentang  perjanjian perburuhan  dan  peraturan  perusahaan  yang  meskipun  sudah  relatif  lama,  eksistensinya telah diatur secara khusus pada peraturan perundang-undangan tersendiri. 10
Pengertian  perjanjian  kerja  telah  diatur  dalam  Bab  7  Buku  III  KUHPerdata  yang terdiri  atas  tiga  pasal,  perjanjian  kerja  tersebut  bersifat  privat  dan  publik  karena  hukum perburuhan  sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri  memiliki  ciri  yang  khusus  karena  dalam ketentuannya  terdapat  sanksi  pidana. 11 Pada  awalnya  ketentuan  tentang  perjajian  kerja hanya  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  saja,  tetapi  pada
8 Mansoer Wiriaatmaja, “Perjanjian Kerja Pokok-Pokok Pikiran”. Lokakarya tentang Perjanjian Kerja (Jakarta: Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia, 1978), h. 86
9 Wirdjono Pridjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu (Bandung: Sumur, 1981), h. 67.
10 Djumadi, Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 92.
11 Djumialdji, Perjanjian Kerja (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 17
perkembangannya  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHPerdata  tersebut  tidak  cukup menjamin  kepentingan  hukum  sesuai  dengan  perkembaangan  hukum  ketenagakerjaan yang ada. Hal yang cukup penting untuk diperhatikan ialah mengenai perlindungan kepada tenaga  kerja,  perlindungan  tenaga  kerja  dirasa  memerlukan  pengaturan  yang  lebih  baik dan  yang  sesuai  dengan  perkembangan  yang  ada  sehingga  dibuatlah  Undang-Undang  RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 12
Aturan  hukum  tentang  perjanjian  kerja  yang  berlaku  saat  ini  adalah  Undang- Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana tentang hubungan kerja  itu  sendiri  diatur  dalam  Pasal  1  angka  15  yang  berbunyi  “Hubungan  kerja  ialah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang berdasarkan perjanjian kerja, yang terdapat  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah”. 13 Dan  Pasal  50  yang  berbunyi  “Hubungan kerja  akan  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dan  pekerja/  buruh”. Sedangkan mengenai perjanjian kerja diatur pada Pasal 51 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “  Perjanjian  kerja  dibuat  secara  tertulis  atau  lisan;  perjanjian  kerja  yang  dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Perjanjian kerja yang menjadi sarana pendahulu dalam suatu hubungan kerja telah sepatutnya  diwujudkan  dengan  sebaik-baiknya,  dalam  artian  dalam  hubungan  kerja  perlu mencerminkan  keadilan  baik  itu  untuk  perusahaan  maupun  bagi  pekerja/buruh  karena keduanya yang akan terlibat dalam hubungan kerja. 14

## B. Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan Toko Alfamart Kota Makassar
Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1950 tidak memberikan pengertian mengenai waktu kerja secara khusus,  akan  tetapi  pengertian  tentang  waktu  kerja  dapat  kita  jumpai  pada  Peraruran Mengenai  Lalu  Lintas  di  Jalan.  Yaitu,  jangka  waktu  antara  saat  yang  bersangkutan  yang dalam  hal  ini  adalah  pekerja  harus  ada  untuk  memulai  pekerjaannya  serta  ketika  yang bersangkutan  boleh  meninggalkan  pekerjaannya  untuk  menikmati  waktu  istirahat  dan  akhir waktu kerja. 15
12 Haryono  dan  Didiek  Dwinarmiyadi, Ketentuan  dan  Cara  Menyusun  Kesepakatan  Kerja  Bersama dan Peraturan Perusahaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 21.
13 Koesparmono  Irsan  dan  Armansyah, Hukum  Tenaga  Kerja  Suatu  Pengantar (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2016), h. 67.
14 G.  Kartasapoetra,  Dkk, Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila (Jakarta:  Sinar Grafika, 1992), h. 64.
15 Kasparmono  Irsan  dan  Armansyah, Hukum  Tenaga  Kerja  Suatu  Pengantar (Jakarta:  Penerbit Erlangga, 2016), h. 163.
Dalam pelaksanaannya, waktu kerja atau yang lebih familiar disebut dengan jam kerja haruslah ditetapkan oleh perusahaan dan dikerjakan oleh  pekerja/buruh sesuai dengan waktu kerja  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Namun  dalam pelaksanaannya,  masih  ada  sejumlah  pekerja/buruh  pada  Toko  Alfamart  yang  dipekerjakan melebihi jam kerja.

## 1. Jam Kerja Yang Dilaksanakan Karyawan Alfamart
Salah  satu  unsur  yang  yang  perlu  diperhatikan  dalam  suatu  perjanjian  kerja  ialah mengenai  ketentuan  jam  kerja,  Setelah  melaksanakan  kegiatan  penelitian  di  Kota Makassar,  telah  dikumpulkan  keterangaan  bahwa  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat sejumlah  pekerja/buruh  pada  Toko  Alfamart  yang  dipekerjakan  atau  diberikan  tugas tambahan yang mmelebihi ketentuan jam kerja yang diatur dalam perjanjian kerja.
Sebelum  mulai  bekerja  memang  telah  diberikan  surat  kontrak  kerja  yang  di dalamnya  disebutkan  bahwa  jam  kerja  dilakukan  secara  shift  dan  shift  pagi  mulai  jam 07:00  sampai  jam  15:00,  kemudian  shift  malam  dari  jam  15:00  sampai  jam  23:00,  tapi apabila  telah  habis  waktu  kerja,  kadang  karyawan  diberikan  tugas  tambahan  seperti mendisplay stok barang yang mulai menipis atau kosong sehingga jam kerja bertambah 1 jam  tanpa  adanya  pemberian  upah  kerja  lembur. 16 Hal  ini  sangat  merugikan  karyawan karena waktu istirahat mereka akan berkurang yang diakibatkan oleh beban pekerjaan yang bertambah diluar jam kerja yang semestinya.
Adapun dari total 14 Toko Alfamart yang dijadikan sample pengumpulan data oleh penulis,  terdapat  7  karyawan  yang  pernah  mendapatkan  pekerjaan  tambahan  diluar  jam kerja.  yang  mana  salah  satunya  menyatakan  alasan  melakukan  pekerjaan  tersebut  karena atas  kehendak  sendiri  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  perusahaan  atau  bentuk  loyalitas terhadap toko walaupun tidak mendapatkan upah kerja lembur. 17 Jika merujuk pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sudah tentu bahwa  pihak  perusahaan  memiliki  kewajiban  untuk  membayar  upah  kerja  lembur  kepada karyawannya.
2. Jam Kerja Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja
Bahwa  dalam  melakukan  hubungan  kerja,  telah  sepatutnya  agar  dilakukan  dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan peraturan perundang-
16 Dinda, Wawancara , Kru Alfamart Barombong, pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul: 17.25 WITA.
17 Anwar, Wawancara , Kru Alfamart Toddopuli, pada tanggal 15 Oktober 2020 Pukul: 14.00 WITA.
undangan.  Dengan  alasan  tersebut  dalam  melakukan  pekerjaannya,  para  pekerja/buruh tidak boleh melakukan pekerjaan dengan sekehendak dari perusahaan. 18
Pelaksanaan  waktu  kerja  juga  diatur  perjanjian  kerja  tidak  boleh  melebihi  batas waktu kerja yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang maupun Keputusan Menteri yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang dan pasal-pasal yang  diatur  mengenai  waktu  kerja,  toko  Alffamart  telah  memberikan  dan  menetapkan waktu  kerja  dalam  perjanjian  yang  dijalankan  kaaryawannya  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  yang  berlaku  sehingga  karyawan  pada  Toko  Alfamart  mendapatkan  hak yang layak sebagai karyawan.
Pada kontrak kerja terdapat ketentuan waktu kerja yaitu, shift 1 mulai bekerja dari pukul 07.00 sampai pukul15.00 dan shift 2 dimulai pukul 15.00 sampai pukul 23.00 dengan masing-masih mendapatkan 1 jam waktu istirahat. 19
Dengan demikian jam kerja yang diatur dalam perjanjian kerja telah sesuai dengan apa  yang  diatur  dalam  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan. Serta waktu kerja dalam perjanjian kerja telah dilaksanakan dengan baik oleh pekerja/buruh yang bekerja pada Alfamart.

## KESIMPULAN
Dalam  suatu  pekerjaan  antara  perusahaan  atau  pemberi  kerja  dengan  pekerja/buruh tentu  terdapat  kesepakatan-kesepakatan  yang  terjalin  antara  kedua  pihak,  untuk  dapat mencapai kesepakatan tersebut tentu akan diawali oleh adanya suatu perjanjian yang disetujui sehingga  tercapai  kesepakatan  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  yang  kemudian  terciptalah hubungan  kerja.  Sebagai  perikatan  yang  dibuat  dengan  cara  sengaja,  atas  keinginan  para pihak  secara  sukarela,  sehingga  semua  yang  telah  diperjanjikan  dan  disetujui  oleh  kedua pihak haruslah dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana yang mereka kehendaki.
Dalam pelaksanaannya perihal pembuatan perjanjian kerja sebagai bentuk awal sebuah hubungan  kerja  antara  perusahaan  PT  Sumber  Alfaria  Trijaya  Tbk  dengan  pihak pekerja/buruh,  perusahaan  telah  dengan  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  sejalan  dengan apa  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan karena dalam rumusannya jam kerja yang diatur serta ketentuan upah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 39.
19 Indah, Wawancara , Kru Alfamart Syekh Yusuf, Pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul: 15.20 WITA.
Dalam  pelaksanaan  jam  kerja  oleh  karyawan  Alfamart  telah  sesuai  dengan  apa  yang telah disepakati dalam perjanjian kerja yaitu, 7 (tujuh) jam dalam sehari untul 6 (enam) hari kerja. Dengan demikian jam kerja yang diatur dalam perjanjian kerja telah sesuai dengan apa yang  diatur  dalam  Pasal  77  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.  Serta  waktu  kerja  dalam  perjanjian  kerja  telah  dilaksanakan  dengan  baik oleh  pekerja/buruh  yang  bekerja  pada  Alfamart.  Akan  tetapi  dari  sisi  perusahaan  masih terdapat beberapa pelanggaran yang dapat merugikan pihak pekerja/buruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Wawancara ,  Kru  Alfamart  Toddopuli,  pada  tanggal  15  Oktober  2020  Pukul:  14.00
WITA.
Asyhadie,  H.  Zaeni  dan  Rahmawati  Kusuma. Hukum  Ketenagakerjaan:  Dalam  Teori  dan Praktik di Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
Dinda, Wawancara , Kru Alfamart Barombong, pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul: 17.25
WITA.
Djumadi. Hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Djumialdji. Perjanjian Kerja . Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology  and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
G.  Kartasapoetra,  Dkk. Hukum  Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila .  Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Haryono  dan  Didiek  Dwinarmiyadi. Ketentuan  dan  Cara  Menyusun  Kesepakatan  Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan . Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
Indah, Wawancara , Kru Alfamart Syekh Yusuf, Pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul: 15.20 WITA.
Irsan,  Koesparmono  dan  Armansyah. Hukum  Tenaga  Kerja .  Jakarta:  Penerbit  Erlangga, 2006.
Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . Jakarta: PT Raja Grafindo Pedsada, 2004.
Pridjodikoro,  Wirdjono. Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu . Bandung: Sumur, 1981.
Telambanua, Dalinama. Hukum Ketenagakerjaan . Yogyakarta: Deepublish, 2019.