## UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DITINJAU DARI CORPORATE RESCUE DOCTRINE
Fatimah Salsabila a
a Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Email: fatimah.salsabila@ui.ac.id
Naskah diterima: 27 Agustus; revisi:  5 November; disetujui: 30 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3141

## Abstrak:
Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka terobosan hukum baru pada  putusan  penundaan  atas  perkara  kewajiban  pembayaran  utang  yaitu  upaya  kasasi.  Kasasi  atas putusan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  menimbulkan  adanya  dampak  signifikan berupa bergesernya peranan PKPU yang semula merupakan upaya perdamaian menjadi sengketa antara debitor dan kreditor. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan upaya hukum kasasi pada perkara  permohonan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  dan  meninjau  upaya  hukum  kasasi tersebut  dari  doktrin corporate  rescue. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan pendekatan statutory  approach, yaitu  penelitian  dengan  pendekatan  kepada  peraturan  perundang- undangan, konsep dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  23/PUU-XIX/2021  hadir  dengan  alasan  untuk  memberikan kesempatan  kepada  debitor  dan  kreditor  dalam  menguji  penerapan  hukum  atas  putusan  di  tingkat pertama  pada  Pengadilan  Niaga.  Di  sisi  lain,  upaya  hukum  lanjutan  ini  masih  linear  pula  dengan semangat  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang yang ditujukan untuk membuat proses likuidasi atas harta debitur untuk membayar utang, namun belum mengadopsi adanya cara-cara untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perlu adanya pendekatan lain dalam hal ini seperti pengadopsian doktrin corporate rescue dalam undang-undang, dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan dan upaya kepailitan dijadikan sebagai ultimum remedium.
Kata Kunci: PKPU; Kepailitan; Corporate Rescue Doctrine

## Abstract:
The  presence  of  Constitutional  Court  Decision  Number  23/PUU-XIX/2021  has  made  a  new  legal breakthrough  regarding  further  legal  remedies  for  suspension  of  debt  payment  obligations,  namely cassation. Cassation of suspension of debt payment decisions has a significant impact in the form of a shift in the role of suspension of debt payment, which was initially a reconciliation effort to be a dispute between debtors and creditors. This research is intended to identify the execution of suspension of debt decisions that allow further legal remedies through cassation and to review the cassation legal remedies from the corporate rescue doctrine. The research method used by the author is a juridical normative method with a statutory approach, in which the approach to the laws and regulations, concepts, and cases.  This  research  shows  that  legal  consideration  in  Constitutional  Court’s  Decision  Number 23/PUU-XIX/2021  gives  chances  to  the  debtor  and  creditor  to  test  the  legal  implementation  of  the commercial court’s decision in the first stage. On the other side, the legal remedy is linear to the spirit
of Law Number 37/2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Obligations that is intended to create a process of liquidation on debtor’s assets to settle debts but has not adopted any methods to keep the business’s continuation. Another approach is needed, such as adopting the corporate rescue doctrine  in  the  law,  to  save  the  company  from  bankruptcy,  and  bankruptcy  will  be  the  ultimum remedium.
Keywords: Suspension of Debt; Bankruptcy; Corporate Rescue

## LATAR BELAKANG
Financial distress sendiri adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh perusahaan, dimana T.M.  Shahwan  menjabarkan  kondisi  tersebut  sebagai  ketidakmampuan  perusahaan  dalam membayar  hutang  dan  kewajiban  finansial  sehingga  terancam  bangkrut.  Kesulitan  arus  kas, jumlah hutang yang besar, kerugian secara terus menerus dari operasional perusahaan, menjadi penjabaran  dari  kondisi financial  distress. 1 Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  merupakan  respons  atas  kondisi financial  distress yang  dialami  oleh  pelaku  usaha  dalam  kelangsungan  kegiatan  usaha. Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tidak  mendefinisikan  secara  konkrit mengenai kondisi financial distress, melainkan memberikan persyaratan pada Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang a quo , yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Persyaratan ini menjadi mutlak dalam menentukan suatu perusahaan menjadi  pailit,  dengan  tujuan  bahwa  adanya  kepailitan  sebagai  upaya  terakhir  untuk membereskan harta perusahaan.
Berbeda dengan kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau selanjutnya disebut PKPU bertujuan untuk menjaga debitor terhindar dari kondisi pailit. 2 Dasar hukum dari PKPU  juga  berbeda,  dimana  PKPU  mengacu  kepada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tepatnya pada Pasal 222. Ketentuan pasal ini mengatur adanya debitor yang sudah memperkirakan untuk tidak dapat  melanjutkan  pembayaran  utangnya,  dimana  dalam  kondisi  tersebut  debitor  dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas permohonan PKPU ini nantinya akan mencapai rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran utang kepada kreditor, baik itu atas seluruh atau sebagian dari utang tersebut. Lebih lanjut, ketentuan pasal tersebut juga mengatur bahwa kreditor yang dapat memperkirakan debitornya tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran utang dapat memohon kepada Pengadilan Niaga, dengan tujuan adanya pemberian PKPU  kepada  debitor.  Upaya  perdamaian  dilakukan  dalam  proses  PKPU  setelah  proses beracara  sampai  pada  tahap  putusan  di  tingkat  pertama,  dimana  terdapat  proses  rencana perdamaian  yang  disetujui  oleh  kuorum  para  kreditor  yang  mencapai  suara  mayoritas  dan dilaksanakan  jika  pengadilan  melakukan  pengesahan,  kemudian  dituangkan  dalam homologasi. 3
Proses  dari  PKPU  pada  perkembangannya  mengalami  perubahan-perubahan  sebagai respons atas dinamika yang terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 membawa perubahan baru pada proses hukum PKPU, dimana putusan ini menguji Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dengan PT Sarana Yeoman  Sembada  sebagai  Pemohon.  Dalam  permohonannya,  Pemohon  mendalilkan  bahwa sebelum  mengajukan  permohonan  kepada  MK,  Pemohon  telah  dimohonkan  PKPU  oleh kreditornya selama tiga kali di Pengadilan Niaga Kota Medan, sebelum akhirnya mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Dalil pemohon dalam hal ini
1 T. M. Shahwan, “The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: evidence from Egypt”, Corporate Governance, 15 (5): 641–62, hlm. 642.
2 Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan, Yogyakarta: NFP Publishing, 2014, hlm. 57.
3 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 327.
adalah perlu adanya suatu upaya hukum lanjutan atas putusan PKPU, dikarenakan perlu untuk membuktikan kebenaran atas ada atau tidak adanya utang terlebih dahulu sebelum dijatuhkan putusan. 4 Hukum  positif  pada  saat  itu  tidak  mengatur  upaya  hukum  lanjutan  pada  putusan PKPU.
Amar  putusan  ini  kemudian  menyatakan  bahwa  permohonan  dikabulkan  untuk sebagian, dimana Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh  kreditor  dan  ditolaknya  tawaran  perdamaian  dari  debitor”. 5 Hasil  putusan  ini menunjukkan, dimungkinkannya PKPU untuk diajukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi, khusus  untuk  PKPU  yang  diajukan  oleh  kreditor  sebagaimana  dalam  Pasal  222  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kasasi  dapat dilakukan ketika rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor pasca putusan PKPU ternyata ditolak oleh kreditor.
Sejatinya apabila ditinjau kembali terkait Putusan Mahkamah Konstitusi a quo , terdapat beberapa  isu  hukum  yang  muncul.  Isu  hukum  yang  pertama  adalah  berkaitan  dengan terbukanya  debitor  terhadap  penolakan  perdamaian,  dimana  sebelum  adanya  upaya  hukum lanjutan atas putusan PKPU, pada hakikatnya perdamaian dapat dimungkinkan dalam perkara PKPU yang tengah berjalan. Dengan demikian,  jika tidak ada upaya hukum  kasasi, rencana perdamaian  dapat  dimungkinkan  untuk  ditolak  oleh  kreditor  dan  kreditor  kemudian mengajukan pailit atas kreditornya. Debitor dalam hal mengajukan rencana perdamaian juga menjadi tidak fleksibel, dikarenakan adanya kemungkinan penolakan oleh kreditor yang sudah memperkirakan  debitor  tidak  mampu  membayar  tersebut  justru  membuat  kapasitas  debitor dipertanyakan, sementara kreditor tidak dalam posisi yang dapat membuktikan kondisi solven atau  tidak.  Debitorlah  yang  justru  mampu  menilai  mampu  membayar  utang  atau  tidak, dikarenakan debitor memiliki arus kas, operasional dan performa dalam laporan keuangannya sendiri.
Isu  hukum  selanjutnya  yang  patut  disorot  pula  adalah  bergesernya  esensi  PKPU menjadi lembaga dengan karakteristik serupa dengan kepailitan. Bertambahnya proses PKPU ke tingkat kasasi menjadikan proses PKPU menjadi lebih lama yang seharusnya, dimana hal ini  tidak  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Dari  sisi  debitor,  kelangsungan  usaha  jelas terhambat, sedangkan dari sisi kreditor, waktu yang dibutuhkan untuk menerima pembayaran juga  semakin  terulur,  sehingga  membutuhkan  waktu  lebih  lama  untuk  mendapatkan pembayaran utang. 6
Melihat  dari  isu  hukum  tersebut,  perlu  adanya  perubahan  secara  signifikan  dan progresif dalam hukum kepailitan itu sendiri, terkhusus kepada PKPU. Mengingat, tujuan dari PKPU  adalah  menghindari  debitor  dinyatakan  pailit  karena  keadaan  yang  sulit  dalam memperoleh kredit. 7 Isu hukum tersebut yang telah timbul perlu adanya pendekatan lain yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi atas utang yang timbul. Konsep reorganisasi ini dapat diadopsi dari Chapter 11 US Bankruptcy Code pada hukum Amerika Serikat, atau yang dikenal dengan Corporate  Rescue  Doctrine. Doktrin  ini  merupakan  bagian  dari  hukum  kepailitan, namun masih relevan untuk diterapkan dalam reorganisasi atau PKPU, dengan cara memberi ruang kepada debitor untuk melanjutkan kegiatan usaha, dengan harapan adanya asset recovery
4 Muhammad Ihsan dan Tuti Widyaningrum “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU”, Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 2023, hlm. 334.
5 Muhammad Ihsan dan Tuti Widyaningrum “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Terbukanya Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan PKPU”, Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 2023, hlm. 339
6 Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, dkk, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU”, Nautical: Jurnal Ilmu Disiplin, 1(12), 2023, hlm. 1491-1492.
7 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 329.
yang lebih baik, serta adanya aspek kepentingan umum seperti pelindungan tenaga kerja dan kepentingan  ekonomi  suatu  negara. 8 Dengan  demikian,  doktrin Corporate  Rescue dapat menjadi  pembaharuan  dalam  hukum  kepailitan  di  Indonesia,  khususnya  dalam  membenahi persoalan di  PKPU terkait upaya hukum  kasasi  yang mendistorsi tujuan penting dari PKPU dan tidak menjamin hak dari para pihak dalam mencapai kesepakatan atas pembayaran utang.
Proses PKPU yang kini terdapat upaya kasasi sejatinya tidak sepenuhnya memberikan kemanfaatan bagi para pihak, dikarenakan sulitnya penerimaan pembayaran utang dalam waktu yang  relatif  lebih  lama  dan  persyaratan  dari  kasasi  yang  masih  memiliki  signifikansi  yang kurang jelas karena debitor masih berisiko dimohonkan pailit. Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan adanya upaya hukum lanjutan berupa kasasi dan bagaimana upaya hukum kasasi atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditinjau dari doktrin Corporate Rescue.

## METODE
Penelitian  ini  mengacu  kepada  metode  yuridis  normatif  (hukum  kepustakaan),  dimana penelitian dilakukan mengkaji bahan pustaka ataupun data kualitatif secara berkala. Tipologi penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  preskriptif  yang  bertujuan  dalam  merumuskan masalah  sesuai  dengan  keadaan/fakta  yang  ada  untuk  memperoleh  saran  atas  penyelesaian masalah tertentu dalam penelitian. 9 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,  yang  mana  diperoleh  dengan  cara  penelusuran  isu  hukum  melalui  peraturan  yang berlaku  dan  bahan  literatur.  Kemudian  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan  metode kualitatif,  dimana  metode  ini  berfokus  pada  analisis  dan  pengolahan  data  dari  pemahaman peneliti terhadap informasi yang didapat, sehingga tercapai sebuah narasi yang menyimpulkan penelitian.

## ANALISIS DAN DISKUSI Pertimbangan Upaya Hukum Lanjutan Berupa Kasasi Atas Perkara PKPU
Dalam melihat upaya kasasi sebagai konteks dalam permohonan yang diajukan, perlu melihat terlebih dahulu  terkait ketentuan hukum  saat  ini, dimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur pada Pasal 20 ayat 2 bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh  pengadilan  di  semua  lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung, kecuali  undang-undang  menentukan  lain.  Ketentuan  ini  dikenal  dengan judex  juris, dimana Mahkamah  Agung  dalam  melaksanakan  kewenangannya  sebagai  peradilan  tertinggi  dapat meninjau  dalam  perkara  yang  dimohonkan  kasasi,  untuk  mencari  apakah  hakim  pengadilan tingkat pertama dan/atau tingkat banding telah melakukan penerapan hukum yang tepat atau tidak dalam menilai fakta persidangan. 10 Dengan adanya positive legislature yang diberikan oleh  MK  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  23/PUU-XIX/2021,  maka  hal  ini berimplikasi pada kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, dengan tetap bertujuan untuk  memeriksa  secara judex  juris, atau  melihat  kepada  penerapan  hukum  dari  putusan  di tingkat sebelumnya.
Menilik lebih lanjut ke dalam pokok permohonan dalam Putusan MK a quo, Pemohon mempertentangkan norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37  Tahun  2004  dengan  Pasal  28  D  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
8 Asra, “Kepailitan Korporasi (Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi)”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(4), 2015, hlm. 3
9 Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat) .
10 .Sugeng Riyono, Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Atau Judex Factie: Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2013, hlm.
Indonesia  Tahun  1945,  atau  yang  selanjutnya  disebut  UUD  NRI  Tahun  1945,  dimana  pasal tersebut menjabarkan adanya the right to the access of justice. Dengan kata lain, tidak adanya upaya hukum lanjutan terhadap putusan PKPU bertentangan dengan hak atas kepastian hukum, terkhusus  dalam  jaminan,  akses  dan  perlindungan  hukum  yang  adil.  Menjadi  penting  untuk melihat kebenaran atas hak debitor dan kreditor ketika dihadapkan pada PKPU, seperti apakah hakim di Pengadilan Niaga telah tepat atau tidak dalam menilai kemampuan membayar debitor sehingga  memutus  PKPU  kepada  debitor,  baik  itu  PKPU  Sementara  ataupun  PKPU  Tetap. Mengingat proses PKPU dalam undang-undang bersifat speedy trial , sebagaimana dalam Pasal 225  ayat  (3)  dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  yang  mewajibkan  pengadilan supaya permohonan PKPU Sementara dikabulkan, dalam permohonan tersebut diajukan oleh Kreditor.
Diajukannya  kasasi  terhadap  putusan  PKPU  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  23/PUU-XIX/2021,  penulis  berpendapat  bahwa  masih  terdapat  kekurangan  yang berimplikasi  terhadap  berjalannya  hukum  kepailitan  di  Indonesia,  terkhusus  kepada pelaksanaan PKPU. Beberapa isu hukum yang timbul dalam hal ini adalah: 1) Syarat kasasi dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  23/PUU-XIX/2021  yang  menimbulkan ketidakpastian  hukum,  dan  2)  Kasasi  atas  putusan  PKPU  merupakan  upaya  hukum  yang mendistorsi esensi dari PKPU itu sendiri.
Pertama,  Mahkamah  Konstitusi  atau  selanjutnya  disebut  MK  menerangkan  bahwa Mahkamah Agung perlu membuat regulasi sesegera mungkin, untuk mengatur tatacara upaya hukum  lanjutan  berupa  kasasi  atas  putusan  penetapan  PKPU.  Lebih  lanjut,  persyaratan  ini diperjelas juga oleh MK, seperti syarat kasasi hanya berlaku apabila perkara PKPU yang masuk ke pengadilan adalah atas pengajuan dari kreditor dan terjadi penolakan tawaran perdamaian dari kreditor. 11 Adanya rencana perdamaian adalah supaya pembayaran utang yang dihadapi kreditor dan debitor dapat dituntaskan tanpa harus dipailitkan. Membandingkan ketentuan ini dengan syarat kasasi terhadap putusan PKPU, maka dapat disimpulkan, bahwa hadirnya upaya kasasi  beserta persyaratannya menjadikan proses  hukum  PKPU menjadi  inkonsisten dengan kembalinya  pembuktian  sederhana  di  tingkat  kasasi.  Hal  ini  dikarenakan  hakim  agung  di tingkat kasasi hanya melihat dari ditolak atau tidaknya rencana perdamaian oleh kreditor.
Kedua,  hadirnya  kasasi  dalam  PKPU  menjadikan  esensi  PKPU  sebagai  upaya perdamaian dan reorganisasi atas utang antara debitor dengan kreditor menjadi perkara yang bersifat contentiosa. Menilik dalam ketentuan undang-undang saat ini, hanya kepailitan yang memiliki  sifat  tersebut,  dimana  kepailitan  sendiri  merupakan  sengketa  antara  debitor  dan kreditor  yang  berujung  pada  pemberesan  harta  debitor.  PKPU  sendiri  tidak  sama  dengan kepailitan, dimana esensi dari PKPU sendiri adalah mencegah agar debitor yang dalam keadaan sulit memperoleh kredit justru dinyatakan pailit, sementara bila diberikan waktu yang cukup akan  terdapat  kemungkinan  untuk  pelunasan  utang  sehingga  tidak  merugikan  kreditor  lebih jauh. 12 Kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan memberikan rencana  pembayaran  atas  seluruh  atau  sebagian  utangnya,  termasuk  kesempatan  untuk restrukturisasi.  Dengan kata lain  kewajiban pembayaran utang merupakan moratorium yang disebut juga sebagai legal moratorium .
Konsep ini sebetulnya dapat disebut sebagai reorganisasi atas utang debitor terhadap kreditor.  Berdasarkan  pada  teori Lost  Allocation oleh  Donald  Korobkin,  kepailitan  dilihat sebagai proses yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya di antara semua pihak yang dipengaruhi oleh debitur keuangan. Kepailitan dirancang untuk menanggapi masalah kesulitan
11 Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, “Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 28(3), 2021, hlm. 648
12 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 37.
keuangan, bukan masalah penagihan kreditur. 13 Oleh karena itu, teori ini menekankan adanya reorganisasi terhadap perusahaan itu sendiri. Reorganisasi yang dimaksud adalah menyediakan proses  bagi  para  pihak  untuk  berdiskusi  tentang  masa  depan  debitur,  yaitu  bagaimana  nilai masa  depan  debitur  akan  dihasilkan  dan  dibagi  antara  pihak  yang  terdampak.  Keadaan kesulitan keuangan atau financial distress menjadi katalis untuk pemeriksaan ulang atas utang yang berjalan, sekaligus bagaimana dampaknya terhadap debitur di masa depan. 14 Konsep ini jelas berkelindan dengan hadirnya PKPU.
Melihat dari hadirnya upaya kasasi, justru adanya upaya kasasi menjadikan keseluruhan proses  PKPU  ini  menjadi  tidak  efektif  dan  tidak  berimbang.  Dalam  bagian  pendapat Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, dijelaskan bahwa MK  menolak  untuk  adanya  peninjauan  kembali  pada  Putusan  Pengadilan  Niaga  yang menetapkan  PKPU,  dikarenakan  hal  tersebut  bertentangan  dengan  karakter  PKPU  yang mengedepankan adanya speedy trial , namun keputusan MK untuk menghadirkan upaya hukum lanjutan berupa kasasi justru membuat proses PKPU juga semakin jauh dari karakter speedy trial itu sendiri.(Sanjaya 2014) Alih-alih untuk mencapai adanya reorganisasi atas utang antara debitor  dan  kreditor,  justru  kreditor  dan  debitor  semakin  terbuka  untuk  adanya  sengketa  di tingkat  kasasi.  Hal  ini  jelas  merugikan  para  pihak,  dikarenakan  dengan  adanya  proses  yang semakin lama, kreditor akan semakin lama mendapatkan pembayaran utang dan debitor akan semakin lama untuk dapat melakukan reorganisasi atau mendahulukan utang mana yang harus dibayar.

## Penggunaan  Doktrin  Corporate  Rescue  Dalam  Upaya  Hukum  Kasasi  dalam  Perkara PKPU
Corporate  rescue atau  penyelamatan  perusahaan  dalam  kepailitan  korporasi  adalah  suatu doktrin hukum dengan pemikiran bahwa terhadap perusahaan yang pailit tidak diperkenankan untuk  dilikuidasi  dan  harus  diberi  ruang  untuk  melanjutkan  bisnisnya.  Dalam  kepailitan perusahaan, corporate  rescue atau  penyelamatan  usaha  juga  diterapkan  bersama  dengan likuidasi dan keduanya masih termasuk dalam rezim hukum kepailitan, karena harta debitor harus  mendapat  proteksi  dan  peningkatan  nilai  jual  untuk  membayar  utang  pada  kreditor. 15 Pada  hukum  Amerika  Serikat  misalnya,  terdapat  Chapter  7  dari US  Bankruptcy  Code yang mengatur mengenai kepailitan dan Chapter 11 yang mengatur mengenai Reorganization Plan yang  mengadopsi corporate  rescue dalam  ketentuannya.  Berbeda  dengan  likuidasi  yang berorientasi pada proteksi kreditor, corporate rescue memberi proteksi pada kreditor dengan cara  memberikan  kesempatan  kepada  perusahaan  pailit  atau  debitor  untuk  melanjutkan bisnisnya, dengan tujuan adanya asset recovery yang lebih baik dibandingkan dengan likuidasi atas aset perusahaan.
Pemikiran ini dipahami dengan cara yang sangat berbeda, baik dari pembuat kebijakan, hakim dan sarjana. Perbedaan ini seringkali berasal dari sudut pandang yang berbeda mengenai pendekatan  dan  tujuan  tindakan  penyelamatan  dalam  menanggapi  masalah  keuangan perusahaan. Belcher mendefinisikan corporate rescue sebagai sebuah intervensi esensial untuk mencegah  kegagalan  perusahaan  di  akhir,  dimana  terdapat  tindakan  formal  dan  tindakan informal yang berdampak signifikan terhadap perbaikan perusahaan. 16 Definisi tersebut dapat
13 Donald Korobkin, “Rehabilitating Values: A Jurisprudence of Bankruptcy”, Columbia Law Review , 91(4), 1991, hlm. 762.
14 Linda J. Rusch, “Bankruptcy Reorganization Jurisprudence: Matters of Belief, Faith and Hope – Stepping Into The Fourth Dimension”, Montana Law Review , 55(1), 1994, hlm. 22-23.
15 Thomas H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law , Cambridge: Harvard University Press, 1986, hlm. 209.
16 Bo Xie, Comparative Insolvency Law , Northampton: Elgar Publishing Limited, 2016, hlm. 4.
dimaknai  bahwa corporate  rescue merupakan  sebuah  alternatif  likuidasi  sesegera  mungkin kepada perusahaan.
Menilik  dari doktrin Corporate Rescue, doktrin ini  berangkat  dari pengaturan dalam hukum Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam Chapter 11 US Bankruptcy Law, sehingga terdapat prospek bahwa doktrin ini dapat diterapkan di hukum Indonesia. Secara garis besar, konsep PKPU di Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam Chapter 11 US Bankruptcy Law, meskipun  tidak  secara  seluruhnya  tetapi  tetap  terdapat  kemiripan  di  antara  kedua  hukum tersebut. Beberapa hal yang cukup menarik dan dapat dikaitkan dengan perbandingan hukum dengan  negara  Amerika  Serikat  serta  melihat  secara  empiris  dalam  putusan-putusan  yang menjadi terobosan hukum di negara Indonesia. Oleh karena itu penulis akan membandingkan ketentuan hukum dari PKPU pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU- XIX/2021  dengan  ketentuan  hukum  Amerika  Serikat,  secara  spesifik  kepada  proses  dan kedudukan  hukum  dari  rencana  perdamaian,  serta  implementasi  dari  kelangsungan  usaha sebagai bentuk pelaksanaan dari corporate doctrine rescue.
Pertama,  terkait  proses  dan  kedudukan  hukum  dari  rencana  perdamaian.  Ketentuan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  perdamaian  termasuk  dalam  proses  PKPU  dapat diajukan  oleh  debitor  dengan  lebih  dari  1  (satu)  kreditor  maupun  kreditor  yang  sudah memperkirakan bahwa debitor tidak mampu melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagihkan. Kreditor dapat memohon agar debitor ditetapkan PKPU kepada Pengadilan  Niaga,  dengan  demikian  debitor  dapat  mengajukan  rencana  perdamaian  yang meliputi  penawaran  atas  pembayaran  utangnya,  baik  sebagian  ataupun  seluruhnya,  sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Pengajuan  perdamaian  tersebut  nantinya  akan  mengarah  pada  dua  kemungkinan. Pertama,  ditolaknya  rencana  perdamaian  yang  diajukan  debitor  oleh  para  kreditor,  sehingga konsekuensinya,  Pengadilan  menyatakan  debitor  memenuhi  syarat  kepailitan.  Kondisi  ini menjadikan debitor pailit tidak boleh menawarkan lagi perdamaian yang  baru, sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  163  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004.  Kedua,  diterimanya rencana  perdamaian  yang  diajukan  debitor  diterima  oleh  para  kreditor.  Konsekuensi  dari kondisi  tersebut  adalah  perdamaian  yang  telah  diajukan  akan  dilakukan  pengesahan  atau homologasi oleh Pengadilan Niaga. Proses homologasi ini dilakukan dalam suatu sidang oleh hakim Pengadilan Niaga. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor dan pengunduran pembayaran dapat dilaksanakan. PKPU berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap melalui keluarnya putusan dan adanya pengumuman oleh pengurus  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  dan  paling  sedikit  2  (dua)  surat  kabar harian. 17
Perdamaian difungsikan sebagai perjanjian antara debitor dan para kreditornya terjadi persetujuan pembayaran atas sebagian atau seluruh utang, dimana ini berkaitan dengan hasil akhir  dari  rencana  perdamaian,  yaitu  homologasi. 18 Berangkat  dari  pemahaman  ini,  apabila perdamaian  telah  tercapai  namun  debitor  tidak  dapat  melaksanakan  akta  perdamaian,  maka berlaku ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu kreditor meminta  untuk  dibatalkannya  perdamaian  kepada  Pengadilan  Niaga  dan  proses  kepailitan dilaksanakan  kembali.  Prosedur  pembatalan  perdamaian  ini  sama  halnya  seperti  prosedur untuk permohonan pailit pada Pasal 171 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila usul pengakhiran perdamaian diterima dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses
17 Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, “Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer”, Notarius , 12(2), 2019, hlm. 1080-1081
18 Iqbal Tamrin, Ermanto Fahamsyah dan Ayu Citra Santyaningtyas, “Akta Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan”, Journal of Economic and Business Law Review , 3(1), 2023, hlm. 54-55.
kepailitan dibuka kembali dan untuk selanjutnya berlaku kembali ketentuan-ketentuan hukum kepailitan dengan segala akibat hukumnya.
Terdapat  perbedaan signifikan dari  rencana perdamaian sebagai  syarat  adanya  upaya kasasi  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  23/PUU-XIX/2021  dengan  konsep reorganization  plan dalam  hukum  PKPU  Amerika  Serikat.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memperbolehkan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU dengan syarat bahwa kreditor menolak rencana perdamaian dari debitor, sejalan dengan Pasal 281 ayat 2  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  dimana  keberlakuan  rencana  perdamaian  adalah kepada  debitor,  pengurus  dan  para  kreditor,  dengan  pengecualian  kepada  kreditor  separatis yang  tidak  setuju  dengan  rencana  perdamaian.  Hal  ini  berbeda  dengan  ketentuan  dalam Chapter 11, dimana dalam Section 1141(a) dari US Bankruptcy Code dijelaskan bahwa rencana perdamaian  berlaku  terhadap  debitor,  kreditor  dan  pihak-pihak  yang  melakukan  tindakan hukum  berdasarkan  ketentuan  rencana  reorganisasi  atau reorganization  plan . 19 Pengajuan reorganisasi pun hanya bisa dilakukan oleh debitor dan menjadi bagian dari keputusan debitor apabila reorganisasi dijalankan atau dihentikan, sehingga tidak terbukanya petisi dari kreditor untuk memohonkan reorganisasi pada debitornya. 20
Poin penting dari adanya reorganization plan dalam hukum Amerika Serikat adalah, bahwa  perdamaian  dari  tahapan  rencana  perdamaian  sampai  dengan  disahkannya  perjanjian perdamaian tersebut tidak lepas dari peran pengadilan. Pengadilan berdasarkan US Bankruptcy Code Section 1129(a) diberikan kewenangan untuk memberikan konfirmasi atau pengesahan kepada composition  plan atau  rencana  perdamaian  dengan  menganggap  bahwa  rencana perdamaian tersebut memiliki itikad baik dan tidak melanggar hukum tanpa pembuktian lebih jauh. 21 Tidak hanya itu, pengadilan juga memiliki mekanisme cramdown dalam pengesahan rencana perdamaian. Makna dari cramdown disini berarti bahwa Pengadilan dapat turut serta mengubah  isi  perjanjian  perdamaian  berdasarkan  prinsip fair  and  equitable dalam Section 1129b US Bankruptcy Code , meskipun terdapat penolakan dari kreditor yang merasa haknya terganggu pada perjanjian perdamaian yang diajukan. 22 Hal ini menjadi berbeda dengan hukum Indonesia  dimana  penolakan  atas  rencana  perdamaian  berada  pada  kreditor  dan  kurangnya peranan dari pengadilan dalam mengesahkan rencana perdamaian.
Lebih  lanjut,  dalam  hal  terjadi  perubahan  pada  rencana  perdamaian  yang  sudah disahkan  menjadi  perjanjian  perdamaian,  terdapat  perbedaan  signfikan  dimana  hukum Indonesia tidak mengatur secara jelas terkait hal ini. 23 Dalam Section 1127 dari US Bankruptcy Code, perjanjian  perdamaian  dapat  dimodifikasi  apabila  para  pihak  telah  melewati  tahapan pemberitahuan, pemeriksaan di hadapan pengadilan dan konfirmasi oleh putusan pengadilan. Modifikasi ini pun hanya bisa dilakukan secara terbatas, dengan mengacu kepada apakah sudah terjadi substantial  consummation dalam  pelaksanaan  perjanjian  perdamaian. Substantial consummation sendiri didefinisikan di Section 1101 US Bankruptcy Code sebagai adanya aset yang dialihkan sesuai dengan ketentuan perjanjian perdamaian, adanya asumsi dari debitor atau penerus  debitor  bahwa  pengelolaan  aset  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  perjanjian dan  adanya  distribusi  pengelolaan  aset  yang  sudah  berjalan  sesuai  perjanjian  perdamaian. Ketentuan hukum di Amerika Serikat lebih mengarahkan upaya hukum pada perubahan atas
19 Steve H. Nickels dan David G. Epstein, Creditors Rights and Bankruptcy , Minnesota: West Publishing Co., 1992, hlm. 495
20 Natasya Aisyah Sitompul, “Konsep Corporate Rescue Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”, Tanjungpura Law Journal , 5(1), 2020, hlm. 38-52.
21 Shania Khairunnisa dan Arman Nefi, “Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat”, Jurnal Hukum to-ra , 9(2), 2023, hlm. 169
22 John D. Ayer, “Chapter 11 “101”: Confirming a Plan”, American Bankruptcy Institute Journal , 10(23), 2004, hlm. 1
23 Shania Khairunnisa dan Arman Nefi, “Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat”, Jurnal Hukum to-ra , 9(2), 2023, hlm. 172.
perjanjian  perdamaian  dan  mekanisme  litigasi  di  dalam  prosesnya  ditujukan  untuk menjalankan isi dari perjanjian perdamaian. Berbeda dengan Indonesia, dimana pengawasan dilakukan  oleh  hakim  pengawas  dan  tidak  adanya  perubahan  pada  perjanjian  perdamaian, sehingga  debitor  dihadapkan  pada  kemungkinan  dimohonkan  pailit  apabila  tidak  memenuhi ketentuan perjanjian perdamaian.
Kedua,  terkait  pelaksanaan going  concern atau  kelangsungan  usaha  sebagai  tindak lanjut  dari corporate  rescue  doctrine. Tentunya  menjadi  relevan  dalam  mengaitkan  kedua terminologi  ini,  dikarenakan  untuk  dapat  menuntaskan  penyelamatan  perusahaan,  adalah dengan  memastikan  kelangsungan  usaha  dalam  perusahaan  berjalan  dengan  baik.  Menurut Black’s Law Dictionary, going concern adalah kapasitas penyelesahan masalah dalam bisnis yang ada, yang dilakukan secara biasa dan wajar, meskipun permasalahan terjadi. 24 Bukanlah hal  yang  tidak  mungkin  untuk  dapat  mengimplementasikan corporate  rescue dalam  hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004  mengatur  adanya  konsep going  concern pada  asas  kelangsungan  usaha,  sebagaimana tercantum  dalam  penjelasan  umumnya.  Kaitan  antara  asas  ini  dengan  PKPU  adalah,  bahwa perusahaan  dapat  melaksanakan  usahanya  dengan  tujuan  agar  terciptanya  peningkatan kapasitas dalam debitor untuk dapat membayarkan utangnya kepada kreditor.
Corporate rescue juga terimplementasi dalam putusan hakim sebagai terobosan hukum. Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  nomor  024/PK/N/1999  terkait  kasus  kepailitan  PT  Citra Jimbaran  Indah  Hotel  yang  dimohonkan  pailit  oleh  Ssangyong  Engineering  &  Construction Co.  Ltd.  Putusan  ini  membatalkan  putusan  sebelumnya  pada  tahap  kasasi,  dimana  putusan kasasi  menetapkan  adanya  pailit  terhadap  debitor. 25 Dalam  hal  ini,  hakim  pada  tingkat peninjauan kembali menerangkan bahwa pihak Termohon tetap dapat menjalankan usahanya, dimana belum pernah terjadi sebelumnya dalam penanganan perkara kepailitan, namun hal ini menjadi penting mengingat berdasarkan fakta dan penerapan hukum, ditemukan bahwa pihak Termohon masih mampu untuk menjalankan usahanya.
Menjadi menarik apabila doktrin corporate rescue dapat diimplementasikan di dalam hukum Indonesia, baik itu kepada proses kepailitan ataupun proses PKPU, dikarenakan prinsip ini  belum  terimplementasi  sepenuhnya  dalam  undang-undang.  Perlunya  revisi  terhadap Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menjadi  salah  satu  langkah  signifikan  yang  dapat dilakukan. Mengingat, undang-undang tersebut sudah berlaku selama hampir dua puluh tahun, maka  penerapannya  dapat  merefleksikan  atas  hal-hal  yang  perlu  dibenahi  agar  tercipta kepastian hukum.

## KESIMPULAN
Perkembangan  hukum  dapat  dirasakan  secara  signifikan  apabila  terdapat  interpretasi  lebih lanjut,  terutama  ketika  hukum  tersebut  masih  menimbulkan  ketidakpastian.  Hal  inilah  yang dapat  diilhami  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  23/PUU-XIX/2021,  dimana terjadi  terobosan  hukum  yang  baru  dengan  dapat  dilakukannya  upaya  hukum  kasasi  pada putusan PKPU sebagai lanjutan dari tingkat pertama, sehingga memenuhi tujuan kasasi sebagai upaya  korektif  atas  penerapan  hukum  pada  tingkat  pertama  atau judex  juris .  Putusan a  quo tentunya  tidak  lepas  dari  berbagai  problematika,  seperti  syarat  untuk  kasasi  yang  masih memberatkan salah satu pihak dan hadirnya upaya kasasi itu sendiri yang semakin menjauhkan esensi PKPU dari tujuan awalnya sebagai sarana reorganisasi atas utang debitor.
Meninjau  dari  doktrin Corporate  Rescue ,  proses  dari  PKPU  seharusnya  diupayakan sebagai bentuk penyelamatan perusahaan, atau dalam hal ini pihak yang membayar utang tetap
24 Maruli Simalango, “Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) Dalam Hukum Kepailitan Indonesia”, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , 15(1), 2017, hlm. 61.
25 Syafrudin Makmur, “Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga di Indonesia”, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah , 4(2), 2016, hlm. 353
dipastikan dapat menjaga kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan perlu adanya  pembaharuan  hukum  pada  konsep  rencana  perdamaian  ketika  putusan  PKPU dikeluarkan, dimana rencana perdamaian seharusnya dapat bersifat mengikat dan tidak dapat ditolak  kepada  para  pihak.  Hal  ini  diusulkan  oleh  penulis  dikarenakan  konsep  perdamaian dalam PKPU bersifat  luas  namun  secara pengaturannya masih multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam penulisan ini. Tidak adanya upaya kasasi juga tidak menghapuskan hak kreditor untuk menilai ataupun menyatakan bahwa debitor tidak dapat lagi membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dikarenakan konsep PKPU di  Indonesia yang tidak memiliki batasan  untuk  diajukan ulang serta undang-undang telah  mengatur  dengan  tegas  atas  konsekuensi  dari  dilanggarnya  rencana  perdamaian.  Di samping itu, hadirnya corporate rescue juga sejalan dengan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga hadirnya konsep ini pun juga tetap selaras, bahkan memperkuat pelaksanaan asas kelangsungan usaha itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Andani,  Devi,  dan  Wiwin  Budi  Pratiwi.  2021.  “Prinsip  Pembuktian  Sederhana  dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28 (3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9.
Asra, Asra. 2015. “Corporate Rescue:  Key Concept  dalam Kepailitan Korporasi.” JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM . 22 (4). https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss4.art1. Ayer,  John  D,  Michael  L  Bernstein,  dan  Jonathan  Friedland.  2004.  “Confirming  a  Plan.” American Bankruptcy Institute Journal . 23 (10): 16.
Fuady, Munir. 2014. Hukum Pailit dalam Teori & Praktek . Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
Harsono,  Ivan,  dan  Paramita  Prananingtyas.  2019.  “Analisis  Terhadap  Perdamaian  Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer.” Notarius . 12 (2).
Ihsan, Muhammad, dan Tuti Widyaningrum. 2023. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang  Terbukanya  Upaya  Hukum  Kasasi  Atas  Putusan  PKPU.” Jurnal  Ius Constituendum. 8 (2). Jackson, Thomas H. 2001. The logic and limits of bankruptcy law . Beard Books.
Khairunnisa, Shania, dan Arman Nefi. 2023. “Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi dan Perbandingan dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat (Studi Kasus: Kepailitan  PT  APOL  dan  PT  Berlian  Tangker).” Jurnal  Hukum  to-ra:  Hukum  Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. 9 (2).
Korobkin,  Donald  R.  1991.  “Rehabilitating  Values:  A  Jurisprudence  of  Bankruptcy.” Columbia Law Review. 91 (4). https://doi.org/10.2307/1122945.
Makmur,  Syafrudin.  2018.  “Kepastian  Hukum  Kepailitan  Bagi  Kreditur  dan  Debitur  Pada Pengadilan Niaga Indonesia.” Mizan: Journal of Islamic Law . 4 (2). Nickles, Steve H, dan David G Epstein. 1989. “Creditors’ Rights and Bankruptcy, Black Letter Series, St. Paul, MN.” Minnesota: West Publishing Co.
Pandiangan, Lumiere Rejeki Agustinus, Nyulistiowati Suryanti, dan Ema Rahmawati. 2023. “Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  23/PUU-XIX/2021  tentang memperbolehkan  upaya  hukum  kasasi  terhadap  PKPU.” Nautical:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin Indonesia . 1(12).
Riyono, Sugeng. 2013. “Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris ataukah Judex Facti: Kajian Terhadap Asas.” Teori dan Praktek, yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 10. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Rusch, Linda J. 1994. “Bankruptcy reorganization jurisprudence: Matters of belief, faith, and hope-Stepping into the fourth dimension.” Mont. L. Rev. 55(9(.
Sanjaya,  Umar  Haris.  2014. Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dalam  Hukum Kepailitan. Yogyakarta: NFP Publishing. Shahwan,  Tamer  Mohamed.  2015.  “The  effects  of  corporate  governance  on  financial performance and financial distress: evidence from Egypt.” Corporate Governance. 15(5). Simalango,  Maruli.  2017.  “Asas  Kelangsungan  Usaha  (Going  Concern)  dalam  Hukum Kepailitan Indonesia.” Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum . 15 (1). Sitompul, Natasya Aisyah. t.t. “KONSEP CORPORATE RESCUE DALAM KEPAILITAN DI INDONESIA.” TANJUNGPURA LAW JOURNAL. 5 (1).
Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Kepailitan . Bogor: Ghalia Indonesia.
Tamrin,  Iqbal,  Ermanto  Fahamsyah,  dan  Ayu  Citra  Santyaningtyas.  2021.  “AKTA PERDAMAIAN  PENUNDAAN  KEWAJIBAN  PEMBAYARAN  UTANG  ALAM HUKUM KEPAILITAN.” Journal of Economic and Business Law Review. 1 (2). Xie, Bo. 2016. Comparative Insolvency Law .  Northamption:  Elgar Publishing  Limited. https://doi.org/10.4337/9781781007389.