Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jeffri Fujima Sianturi 1 , Agus Rinaldi Sinaga 2
1 Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau,
email: fujimajefry13@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,  disebutkan  bahwa  pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  dalam  mendirikan  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes) yang harus dilakukan secara professional dan mandiri. Berdasarkan Permendesa PDT dan  Transmigrasi  Nomor  4/2015  adalah  meningkatkan  perekonomian  desa,  meningkatkan  usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya. Teori yang  digunakan dalam penelitian ini  adalah  Iyas Yusuf dalam Meysi Arniza (2022) yang menggunakan tiga indikator yaitu pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator dan pemerintah  sebagai  fasilitator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat pemerintah Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya memiliki peran  yang  baik  dalam  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sehingga  BUMDes  Desa Marsawa mendapat apresiasi terbaik dari Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten  Kuantan Singingi dalam pengelolaanya.
Kata kunci: Peran, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),  Pengembangan

## Abstract
Based on Government  Regulation of the Republic of Indonesia Number  11 of 2021 concerning  Village- Owned Enterprises,  it is stated that the village government  has the authority  to  establish Village-Owned Enterprises which must be carried out professionally and independently. According to Permendesa PDT and Transmigration  Number  4/2015  is  to  improve  the  village  economy,  increase  community  businesses  in managing the village's economic potential. This research is to find out the role of the village government in the development of village-owned enterprises in Marsawa Village, Sentajo Raya District. The theory used in this study is Iyas Yusuf in Meysi Arniza (2022) which uses three indicators, namely the government as a regulator,  the  government  as  a  dynamist  and  the  government  as  a  facilitator.  The  method  used  in  this research  is  descriptive  qualitative.  The  results  showed  that  the  Marsawa  Village  government  apparatus, Sentajo Raya District, had a good role in the development of Village-Owned Enterprises so that Marsawa
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Village  BUMDes  received  the  best  appreciation  from  the  Head  of  the  PMD  Social  Service,  Kuantan Singingi Regency in its management.
Keywords: Role, Village Owned Enterprises, Development

## 1Pendahuluan
Desentralisasi  adalah  pendelegasian  kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat bawah sehingga mereka dapat mengelola daerah mereka sendiri. Desentralisasi dimaksudkan untuk efisiensi dan kemajuan  layanan  pemerintah  untuk  semua  tingkat masyaraka.  Ini  menyiratkan  bahwa  desentralisasi mengungkapkan struktur vertikal kekuasaan pemerintah. Indonesia  menganut  desentralisasi,  yang  kemudian dinyatakan sebagai kebijakan otonomi daerah.
Pada dasarnya otonomi daerah adalah seperangkat hak, kekuasaan, dan tanggung jawab yang dimiliki suatu daerah untuk  mengatur dan mengurus  rumah tangganya sendiri.  Keistimewaan  tersebut  dicapai  dengan  cara pemerintah  pusat  melimpahkan  kewenangan  kepada pemerintah  daerah  sesuai  dengan  keadaan  dan kemampuan  daerah  yang  bersangkutan.  Sebagai  wujud dari  asas  desentralisasi,  otonomi  daerah  diharapkan mampu  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat. Karena Daerah akan memiliki “Kebebasan” berkat  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya  dengan dibentuknya  Otonomi  Daerah.  Ini  melakukan  berbagai tugas yang diharapkan sesuai dengan keadaan dan tujuan penduduk setempat. Pemikiran ini muncul dari fakta logis bahwa Pemerintah Daerah lebih dekat dengan masyarakat sehingga  lebih  mengetahui  kebutuhan  dan  keinginan masyarakat.
Gagasan  otonomi  daerah  merupakan  salah  satu upaya  untuk  menata  kembali  struktur  sosial,  khususnya kesenjangan  hubungan  antara  pemerintahan  daerah sentralisasi  dan  desentralisasi.  Urbanisasi  yang  cepat adalah  hasil  dari  pemusatan  kekuatan  ekonomi  di  kota- kota  besar,  tetapi  juga  memperlebar  kesenjangan  antara pembangunan  perkotaan  dan  kemiskinan  pedesaan.
Namun,  peran  desa  sebagai  poros  utama  pertanian memang harus dimaksimalkan.
Tingkat pemerintahan terendah adalah pemerintah desa. Pemerintahan desa sangat menentukan penyelenggaraan dan  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Untuk  mewujudkan tujuan pemerintah desa dalam membangun kesejahteraan, keadilan, rasa aman, dan ketenteraman, pemerintah desa terlebih  dahulu  harus  mewujudkan  kehidupan  yang demokratis,  memberikan  pembangunan  dan  pelayanan yang  berkualitas.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan  desa  tidak  dapat  dipisahkan  dari terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan  efektif.  Inisiatif  pemerintah,  seperti  pembangunan perbatasan,  yang  termasuk  dalam  poin  ketiga  Nawacita yang juga membahas tentang tujuan pembangunan desa.
Pemerintah  desa  memiliki  peran  besar  untuk meningkatkan swadaya masyarakat dengan pembangunan  yang  dilakakukan.  Terbentuknya  Badan Usaha  Milik  Desa  merupakan  salah  satu  tindakan  yang dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  untuk  mencapai hal  tersebut.  Penciptaan  usaha  milik  desa  tidak  dapat sepenuhnya  diserahkan  kepada  masyarakat.  Sebaliknya, pemerintah desa sebagai entitas terbesar di desa, memiliki peran  untuk  mewujudkan,  dan  peran  tersebut  adalah untuk  memastikan  kehidupan  masyarakat  stabil.  Untuk mencapai  pembangunan  berkelanjutan,  pemerintah  desa dan  masyarakat  harus  bekerja  sama.  dikhususkan  untuk kemakmuran.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milak Desa adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh Desa atau Kelompok Desa  untuk  Mengelola  Usaha,  Memanfaatkan  Aset, Mengembangkan Investasi dan Produktivitas,
Memberikan Jasa, dan/atau Menyediakan Lainnya Jenis
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Usaha  untuk  Maksimalkan  Kesejahteraan  Masyarakat Desa.  Perusahaan  yang  dimaksud  berupa  perusahaan komersial  atau  penyedia  layanan  pemerintah.  Untuk memperkuat ekonomi lokal, Badan Usaha Milik Daerah harus dibentuk.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak dapat tumbuh  dan  berkembang  tanpa  sentuhan  kreatifitas  ide pemerintah desa dan masyarakat yang kompak dan kuat. Terkadang  BUMDes  hanya  dijadikan  sebuah  kegiatan yang  hanya  dianggarkan  untuk  tahun  ini  saja,  namun ketika  tahun  kegiatan  habis  BUMDes  sudah  tidak dianggarkan  lagi,  sehingga  BUMDes  akan  mati  dengan sendirinya. Kementerian Desa harus mempertimbangkan prosedur  yang  diperlukan  untuk  memastikan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetap beroperasi, bernilai, dan  mandiri  meskipun  berganti  menteri  dan  Presiden. Menurut kementerian desa, perkembangan dan keberhasilan BUMDes bergantung pada desa.
Keadaan  ideal  yang  diharapkan  muncul  dari Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  yang  tidak  hanya membangun  sosial  tetapi  juga  berkembang  menjadi organisasi  ekonomi  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Pemberdayaan  individu  yang  diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya  masyarakat  kelas  menengah  ke  bawah, memerlukan  dukungan  modal  usaha  agar  mereka  dapat memulai usaha sendiri dan meningkatkan taraf hidup dan kualitas  hidupnya.  Peran  pengurus  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  memberikan  pemberdayaan  kepada seluruh  anggotanya  mulai  dari  tahapan  persiapan, tahapan  (penilaian),  tahapan  perencanaan  alternatif program/kegiatan,  tahapan  pemformulasian  program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi (Fifianti, 2018).
Pendirian  BUMDes  sebenarnya  disesuaikan dengan  karakteristik  daerah  dan  kemampuan  ekonomi desa  saat  ini.  Kegiatan  BUMDes  dapat  berupa penyelenggaraan  pasar  desa,  wisata  desa,  kegiatan simpan  pinjam,  pengembangan  kerajinan  masyarakat, dan  sebagainya.  Dengan  memaksimalkan  kemampuan dan kegiatan ekonomi yang telah dijalankan dan dikelola oleh  desa,  maka  dimulailah  upaya  untuk  mewujudkan cita-cita mendirikan BUMDes.
BUMDes  Seroja  di  Desa  Marsawa  Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. BUMDes Seroja di Desa Marsawa telah memilih secara mantap program dalam  pengelolaan  BUMDes,  seperti:  simpan  pinjam, jasa kredit barang, unit pengelola pasar, sarana produksi, dan BUMDes perkebunan.
Dalam  membentuk  pogram  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  pengurus,  anggota  dan  masyarakat sudah  berperan  aktif  dalam  memberikan  solusi  dan masukan untuk kebutuhan BUMDes. Akan tetapi dalam pelaksanaanya  kadang  tidak  sesuai  dengan  teori. Beberapa  permasalahan  yang  sering  ditemukan  dalam pemberdayaan masyarakat desa seperti: Keadaan sumber daya alam (SDA) yang terbatas untuk dikelola, Kondisi sumber  daya  manusia  (SDM)  baik  pemerintah  desa maupun  masyarakat  yang  memiliki  keterbatasan kereatifitas, keterbatasan kemapanan kelembagaan untuk pengelolaan BUMDes, Sarana dan prasarana yang kurang memadai  untuk  pembangunan,  ketidak  jelasan  regulasi dalam  pembangunan  BUMDes  ditingkat  Provinsi  atau Kabupaten  (Ferdi  Harobu  Ubi  Laru  Agung  Suprojo, 2019).

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif, yaitu  suatu  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan secara sistematis objek dan subjek yang diteliti  sesuai  dengan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan  dan  untuk  memahami  karakteristik  objek tersebut. dipelajari dalam setiap konteks fenomena secara keseluruhan.  Dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan umum  dan  luas  kepada  informan,  penelitian  kualitatif berusaha  memahami  fenomena  yang  dialami  partisipan penelitian, menurut Moleong (2017: 6). Teks tertulis dan lisan  dari  bahan  informasi  yang  diambil  dikumpulkan untuk dipelajari. Serupa dengan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010), informasi dari hasil penelitian  kemudian  ditelaah,  termasuk  data  yang dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumen,  sehingga  menghasilkan  penelitian  yang berkualitas.  Kajian  ini  mencakup  data  primer  dan sekunder  yang  dikumpulkan  dari  sejumlah  informan penelitian di Kantor BUMDes Saroja dan Desa Marsawa.
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Peneliti  memilih  metodologi  deskriptif  kualitatif agar  dapat  mempelajari  lebih  dalam  bagaimana pemerintahan desa di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi memberikan kontribusi  terhadap  pertumbuhan  Badan  Usaha  Milik Desa.
Hasil dan Pembahasan :
Peran pemerintah Desa Marsawa dalam mengembangkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator  peran  pemerintah menurut Iyas Yusuf dalam Meysi Arniza (2022) sebagai berikut:

## Pemerintah Sebagai Regulator
Sebagai  regulator,  tugas  pemerintah  adalah menerbitkan  regulasi  yang  menjadi  pedoman  bagi keseimbangan  pelaksanaan  pembangunan.  Pemerintah federal  menawarkan  masyarakat  sebagai  alat  untuk mengontrol segala sesuatu sesuai dengan prakarsa untuk melaksanakan pemberdayaan..
BUMDes  Seroja  didirikan  pada  tahun  2018  dan dan bersumber dari dana desa. Pemerintah Desa Marsawa sudah membuat regulasi untuk pembentukan, pendanaan dan pengelolaan BUMDes Seroja dalam peraturan Desa Marsawa.  Hal  ini dapat  kita lihat  dari terbentuknya visi dan  misi  BUMDes  Seroja.  Penyusunan  Desa  Marsawa membutuhkan visi  yang merupakan gambaran sulit dari keadaan masa depan yang dituju, dengan mempertimbangkan  potensi  dan  tuntutan  Desa.  Semua pihak  yang  terlibat  menjadi  pertimbangan  karena  visi tersebut dilakukan secara partisipatif. Visi Desa Marsawa adalah “Bersama Masyarakat Membangu Desa Mandiri”.
Berdasarkan  misi  tersebut,  dibentuk  8  (delapan) program BUMDes yang dikembangkan dari tahun 2018 hingga  saat  ini.  8  (delapan)  program  tersebut  salah satunya  yaitu,  unit  pengelolaan  pasar  yang  dilakukan BUMDes  untuk  menjaga  stok  pemasaran  barang  tetap terjaga  dan  perekonomian  tetap  berjalan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat Desa Marsawa. Jasa pengkreditan Barang  dilakukan  untuk  menunjang  kebutuhan  sarana dan  prasara  Masyarakat  baik  elektronik,  kendaraan maupun  furnitur.  Unit  simpan  pinjam  merupakan
program  unggulan  BUMDes  Seroja  karena  dalam pengelolaanya  uang  yang  di  pinjam  dan  disimpan masyarakat  diputar  untuk  kebutuhan  masyarakat  dan menempatkan  tabungan  masyarakat  sebagai  investor, serta  bunga  pinjamannya  juga  tidak  sebesar  pihak  bank sehingga tidak memberatkan perekonomian masyarakat, namun  malah  sangat  dapat  membantu  masyarakat  yang membutuhkan modal untuk usaha. BUMDes perkebunan Desa  Marsawa  yang  berlokasi  di  wilayah  perkebunan sawit juga terus meningkat.

## Pemerintah Sebagai Dinamisator
Dalam  rangka  menjaga  dinamika  pembangunan daerah,  tanggung  jawab  pemerintah  sebagai  penggerak adalah  menggerakkan  partisipasi  masyarakat  apabila terjadi hambatan dalam proses pembangunan. Pemerintah berkontribusi  dengan  memberikan  insentif,  arahan,  dan saran  yang  efektif  kepada  masyarakat.  Bimbingan biasanya diwujudkan melalui sekelompok penyuluh dan organisasi tertentu yang menawarkan pelatihan. Dinamisator  adalah  orang  yang  melakukan  perubahan- perubahan  untuk  mengembangkan  suatu  program  atau kegiatan  yang  dilakukan  dan  dapat  diterima  oleh masyarakat.  Perubahan  tersebut  dapat  berupa  program seperti, memberikan bimbingan atau diklat bagi pengurus BUMDes  dan  untuk  masyarakat  yang  diberdayakan dalam  kegiatan  BUMDes  sehingga  dapat  meningkatkan kinerja  pengurus  dan  masyarakat.  Serta  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan BUMDes.
Dalam  meningkatkan  kinerja  dan  menumbuhkan partisipasi  masyarakat  pemerintah  desa  dan  pengelola BUMDes  Desa  Seroja  menganggarkan  dana  dan membuat kegiatan-kegiatan masyarakat. Seperti di tahun 2022  dengan  laba  sebesar  632juta,  pemerintah  desa menganggarkan  5%  dana  disalurkan  untuk  diklat  atau pelatihan  Sumber  Daya  Manusia  baik  untuk  pengurus mapun  masyarkat  yang  diberdayakan  dalam  program BUMDes.  Serta  untuk  meningkatkan  daya  tarik masyarakat dan menunjukkan kredibilitas dan keberhasilan  BUMDes  Seroja  kepada  masyarakat, pemerintah membuat kegiatan olahraga yang memberikan dooprize sebesar 35% dari laba pendapatan BUMDes.  Namun  tidak  hanya  untuk  kegiatan  tersebut, pengelolaan  BUMDes  Seroja  Desa  Marsawa  memang sangat  baik  hal  ini  dapat  dilihat  dari  peningkatan
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
pendapatan  yang  signifikan  dari  tahun  ketahun.  Pada tahun 2020 laba pendapatan BUMDes hanya sebesar Rp. 145 juta, namun ditahun 2021 dengan beberapa program tambahan  laba  pendapatan  BUMDes  Seroja  mengalami peningkatan hingga Rp. 547 juta, hingga pada tahun 2022 dalam  laporan  keuanganya  BUMDes  Seroja  dapat mencapai  Laba  sebesar  Rp.  632  juta.  Penyaluran  laba tersebut  bukan  hanya  untuk  diklat  dan  dooprize  saja, namun  juga  disalurkan  untuk  Pendapatan  Asli  Desa (PADes).  Cadangan  modal  BUMdes,  Dana  Sosial  serta Bonus untuk pelaku usaha. Sehingga dengan pengelolaan dan  pembagian  dana  tersebut  semakin  menumbuhkan minat  dan  kepercayaan  masyarak  terhadap  BUMDes Seroja Desa Marsawa.

## Pemerintah Sebagai Fasilitator
Dalam
rangka optimalisasi wilayah pembangunan,  tanggung  jawab  pemerintah  sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berfungsi sebagai  fasilitator,  memberikan  bantuan  modal  kepada masyarakat  yang  telah  memperoleh  kekuasaan  serta bantuan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Fasilitator adalah seseorang yang membantu dan memandu orang lainnya atau sekelompok orang  agar  proses  lebih  mudah  dan  mencapai  tujuan bersama.
Dalam  pengelolaan  BUMDes,  pemerintah  desa memberikan  pelatihan  atau  diklat  untuk  meningkatkan Sumber  Daya  Manusia,  pemerintah  memberikan  sarana dan  prasarana  yang  dibutuhkan  baik  selama  diklat maupun  saat  program-program  usaha  dijalankan,  serta pemerintah desa juga memberikan bonus kepada pelaku usaha sebesar 8% dari laba BUMDes. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan semangat pengurus dan pelaku usaha dalam meningkatkan usaha sehingga dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Dari usaha yang dikelola  oleh  sejak  tahun  2018  hingga  2023  saat  ini pemerintah  desa  sudah  mempekerjakan  21  (dua  puluh satu) orang karyawan. Sehingga dalam hal ini pemerintah berhasil  memfasilitasi  untuk  menciptakan  lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kesimpulan :
Peran Pemerintah Desa Marsawa dalam mengembangkan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) Desa  Marsawa  di  Kecamatan  Sentajo  Raya  sudah optimal.  Ini  bisa  dilihat  dari  tiga  indikator  berikut: Pertama,  pemerintah  sebagai  regulator.  BUMDes  yang dibuat oleh pemerintah desa sudah memiliki regulasi atau aturan  yang  termuat  dalam  berita  acara  desa,  sehingga terciptalah  visi  Desa  Marsawa  yaitu  “Bersama Masyarakat Membangu Desa Mandiri”. Dari visi tersebut lahirlah  8  (delapan)  program  yang  tumbuh  setiap  tahun dari  2018  hingga  2023  saat  ini.  Kedua,  pemerintah sebagai  dinamisator.  Dalam  meningkatkan  kinerja  dan menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  pemerintah  desa dan  pengelola  BUMDes  Desa  Seroja  menganggarkan dana dan membuat kegiatan-kegiatan masyarakat berupa memberikan  pelatihan  dan  menganggarkan  dana  untuk kegiatan-kegiatan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk menjadi investor dan  menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat.  Ketiga, pemerintah  sebagai  fasilitator,  selain  memberikan pelatihan  pemerintah  desa  juga  memberikan  sarana  dan prasara  yang  memadai  untuk  pelaku  usaha.  Pada  tahun 2023  ada  21  orang  karyawan  yang  sudah  diserap  oleh BUMDes,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah berhasil  memfasilitasi  untuk  menciptakan  lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Daftar Pustaka :
Alam,  H.  2009.  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (konsep Pemberdayaan masyarakat). Jakarta : Erlangga.
Arniza,  M.  (2018). Program  studi  ilmu  pemerintahan pekanbaru 2018 1 .
Arwati,  Dini,  dan  Hadiati  Novita.  2013.  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional  Teknologii  Informasi  dan  Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)
Citra  Kunia  putri  dan  trisna  insan  Noor,  2017.  (2017). Analisis  Peran  Pemerintah. Analisis  Pendapatan
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Dan  Tingkat  Kesejahteraan  Rumah  Tangga Petani , 53 (9), 1689–1699.
Fifianti,  F.,  Alyas,  A.,    Mone,  A.  (2018).  Peran Pemerintah  Desa  Dalam  Pengembangan  Badan Usaha  Milik  Desa  Di  Desa  Patani  Kecamatan Mappkasunggu  Kabupaten  Takalar. Kolaborasi :
Jurnal Administrasi Publik , 4 (3), 282. https://doi.org/10.26618/kjap.v4i3.1644
Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan:
Suatu  Kajian,  Teori,  Konsep  dan  Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press
Larasati,  D.,    Adhitama,  M.  (2018).  Monitoring  dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) sesuai dengan UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Studi  di Desa  Landungsari  Kecamatan  dau  Kabupaten Malang  Jawa  Timur).  REFORMASI,  7(2). doi:http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v7i2.796
Maykel,  Alter  Daicy,  F.,    Ruru,  J.  M.  (2020).  Peran
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Perekonomian  Masyarakat  yang  Ada  Di  Desa Ranolambot  Kecamatan  Kawangkoan  Barat.
Jurnal Administrasi Publik , 6 (95), 30–36.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kuantan Singingi  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Badan Usaha Milik Daerah
Riyadi.2002. Perencanaan Pembangunan Daerah strategi Mengendalikan  Potensi  Dalam  Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia.Tami, F. D., Putri, N. E. (2019). Efektivitas Penerapan Program
E-Kelurahan  Di  Kelurahan  Silaing  Bawah  Kota Padang Panjang. Spirit Publik: Jurnal Administrasi
Publik , 14 (1), 56.
https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34004
Robins,  Stephen  P.  2001.  Perilaku  Organisasi:  Konsep, Kontroversi, Aplikasi, Jilid 1 Edisi 8 Prenhallindo Jakarta.
Sugiyono,  2004,  Metode  Penelitian  Administrasi,
Alfabeta, Bandung
2005,  Memahami  Penelitian  Kualitatif,  Alfabeta, Bandung.
2011. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan RD, Alfabeta, Bandung
Ubi  Laru,  F.  H.,    Suprojo,  A.  (2019).  PERAN
PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN  BADAN  USAHA  MILIK DESA (BUMDes). JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (4), 367–371. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017
Yasir,  Y.,  Firzal,  Y.,  Yesicha,  C.,    Sulistiyani,  A.
(2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Community Based Tourism (Cbt) Dalam Mewujudkan  Desa  Wisata. Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat , 27 (4), 352–360.
https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/a rticle/view/23283/pdf