Hak Anak, pp. 91-101

## KONVENSI HAK ANAK SEBAGAI INSTRUMEN PENANGANAN ANAK-ANAK KORBAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI
1 Iin Karita Sakharina  , 2 S.M. Noor, 3 Marcel Hendrapati, 4 Aidir Amin Daud, 5 Abdul Maasba Magassing, 6 Kadarudin
1,2,3,4,5 Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
6 Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin ik.sakharina@gmail.com 1 , smnoor.law@gmail.com 2 , mhendrapati@yahoo.com 3 , magas131@yahoo.com 5 , kadarudin.fnu@gmail.com 6
Naskah diterima: 12 Agustus 2018; revisi: 05 September 2018; disetujui: 01 Oktober 2018

## Abstract
Children as entrusted by God must be guarded and given protection from all kinds of crimes that can happen anytime and anywhere. As a form of con- cern for the international community, several international legal instruments are made both in the form of declarations and conventions which basically  regulate the types of children's rights that must be protected by anyone, as well as forms of crimes against children's rights. International instruments on the protection of children's rights as set out in United Nations Resolution No. 44/25  dated  November  20, 1989  concerning the  Convention on  the Rights of the Child.

## Keywords: children, protection, rights
 Alamat korespondensi:
Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245 Tlp +62411-586200 E-mail: ik.sakharina@gmail.com

## I. LATAR BELAKANG
Anak sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang wajib dilindungi serta diberikan perhatian lebih, karena selain anak adalah objek yang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan segala macam bentuk kejahatan lainnya,  juga  anak  merupakan  penerus  suatu  bangsa  di  masa  yang  akan  datang.  Se- hingga dengan demikian,  anak sebagai titipan Tuhan wajib untuk dijaga dan diberikan perlindungan  dari  segala  macam  bentuk  kejahatan  yang  kapan  dan  dimana  saja  dapat terjadi.  Sebagai  bentuk  kepedulian  masyarakat  internasional  maka  dibuatlah  beberapa instrumen  hukum  internasional  baik  yang  bentuknya  deklarasi  maupun  konvensi  yang pada dasarnya mengatur jenis-jenis hak anak yang wajib dilindungi oleh siapa saja, serta bentuk-bentuk  kejahatan  terhadap  hak-hak  anak.  Instrumen  internasional  mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Resolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) Nomor 44/25 tertanggal,  20 November 1989 tentang Convention on the Rights of The Child /Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Diratifikasi oleh Indonesia mela- lui Keputusan Preside Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990), yang kemudian In- donesia juga ikut mengesahkannya.
Pemerintah  sebagai  intitusi  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  mengimplemen- tasikan  Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak  tersebut,  dan Indonesia  adalah  satu  dari  188 negara yang telah melakukan ratifikasi KHA. Langkah ini selayaknya mendapatkan ap- resiasi  sebagai  wujud  nyata  upaya  perlindungan  terhadap  anak.  Namun  demikian,  se- perti pada persoalan-persoalan lainya, secara praktis, upaya tersebut sangatlah buruk di- lapanganya. Karena terbukti sampai sekarang, masih banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut hak-hak anak yang belum dipenuhi oleh pemerintah. Belum lagi per- soalan kekerasan terhadap anak yang masih banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah konflik.  Juga  persoalan  eksploitasi  terhadap  anak  yang  dijadikan  sebagai  tenaga  kerja murah, yang semata-mata untuk keuntungan pengusaha semata. Lalu eksploitasi seksual masih banyak sekali terjadi di negeri ini, khususnya perdagangan anak yang berada di- kawasan  prostitusi  atau  diberbagai  tempat  hiburan.  Menelaah  lebih  jauh  tentang  eks- politasi  seksual  terhadap  anak,  merupakan salah  satu  pelanggaran  yang  besar terhadap hak-hak anak, yang dalam bentuknya dapat berwujud prostitusi terhadap anak, pornog- rafi anak dan juga perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial. Dan pelanggaran tersebut  terjadi  seperti  kekerasan  seksual  oleh  orang  dewasa  dan  pemberian  imbalan. Dimana  anak  tersebut  diperlakukan  sebagai  objek  seksual  dan  objek  komersial,  yang merupakan  bentuk  pemaksaan  dan  kekerasan  terhadap  anak  yang  mengarah  pada bentuk-bentuk  kerja  paksa,  serta  perbudakan  modern  (Yayasan  Anak  dan  Perempuan dengan judul “Menengok Ulang Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia” Arti- kel yang disadur dari buletin sadar).
Ditingkat  daerah, tingginya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di Sulawesi  Selatan setiap  tahunnya  ini  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah  setempat  dan  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia. Laporan  kasus  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak cenderung  meningkat  setiap  tahun  di  Makassar.  Meski  begitu,  hal  tersebut  dianggap
sebagai  salah  satu  hal  positif  dari  masyarakat  akan  kesadaran  terhadap kekerasan  pe- rempuan  dan  anak.  Berdasarkan  data  seluruh  pelayanan  dan  jaringan Pusat  Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, kasus kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak  yang  ditangani cenderung  mengalami  peningkatan  dari tahun ke tahun. Pada 2015, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi seba- nyak  1.025 kasus,  2016  sebanyak  1.172 kasus.  Sementara  periode  Januari  Maret 2017 sebanyak  64  kasus.  "Kategori  kekerasan  yang  terjadi  bermacam-macam,  seperti  keke- rasan  fisik,  psikis,  seksual,  penelantaran  hingga  trafficking,  baik  terhadap  perempuan maupun anak", kata Andi Tenri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindu- ngan  Anak  (PPPA)  Kota  Makassar.  Andi  mengakui  kasus  kekerasan  terhadap  perem- puan dan anak yang terjadi di Kota Makassar mengalami peningkatan. Hal itu disebab- kan saat ini masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu  karena upaya aktif  pihaknya yang melakukan penjangkauan  langsung  ke  Unit PPA Polres Kota Makassar (Rakyatku News Online, Edisi 27 Juni 2017). Berdasarkan pada latar  belakang  tersebut,  permasalahan  yang  hendak  diuraikan  dalam  tulisan  ini  yaitu apakah yang dimaksud dengan 10 Asas Pokok dalam Deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1959?  dimensi  apa  sajakah  yang  menjadi  cakupan  perlindungan  anak?  bagaimanakah laporan terakhir mengenai implementasi konvensi hak anak di Indonesia? dan bagaima- nakah prinsip utama dalam konvensi hak anak?

## II. EMBAHASAN
A. 10 Asas Pokok dalam Deklarasi Hak-Hak Anak Tahun 1959 Resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20 Desember 1959 tentang Declaration of the Rights of the Chlid (Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959), memuat 10 (sepuluh) asas pokok, yang meliputi (John Dirk Pasalbessy, tanpa tahun):
1. Anak  berhak  menikmati  semua  haknya  sesuai  ketentuan  yang  terkandung dalam  Deklarasi  ini.  Bahwa  setiap  anak  tanpa  kecuali  harus  dijamin  hak- haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,  pandangan  politik  atau  pandangan  lain,  kebangsaan  atau  tingkatan sosial,  kaya  miskin,  kelahiran  atau  status  lain,  baik  yang  ada  pada  dirinya maupun keluarganya;
2. Anak  berhak  memperoleh  perlindungan  khusus,  dan  harus  memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk memgembangkan diri secara fisik, kejiwaan,  moral,  spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak  berhak  dan  harus  dijamin  secara  kemasyarakatan  untuk  tumbuh  dan berkembang secara sehat;
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan  tertentu  harus  memperoleh  pendidikan,  perawatan  dan  perlakuan khusus;
6. Agar  supaya  kepribadian  anak  tumbuh  secara  maksimal  dan  harmonis,  ia memerlukan  kasih  sayang  dan  perhatian.  Sedapat  mungkin  ia  dibesarkan dibawah asuhan dan tangungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani;
7. Anak  berhak  mendapat  pendidikan  wajib  secara  cuma-cuma  sekurang- kurangnya pada tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang  dapat  meningkatkan  pengetahuan  umumnya,  atau  yang  memungkin- kannya  atas  dasar  kesempatan  yang  sama  guna  mengembangkan  kemam- puan,  pendapat  pribadinya  dan  perasaan  tanggungjawab  moral  dan  sosial- nya,  sehingga  mereka  dapat  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berguna. Anak juga mempunyai kekebasan untuk bermain dan ber rekreasi yang dia- rahkan  untuk  tujuan  pendidikan,  masyarakat  dan  pemerintah  yang  berwe- nang harus berusaha meningkatkan pelaksanan hak ini.
8. Dalam  keadaan  apapun  anak  harus  didahulukan  dalam  menerima  perlin- dungan dan pertolongan;
9. Anak  harus  dilindungi  dari  sebagai  bentuk  kealpaan,  kekerasaan,  peng- hisapan.  Ia  tidak  boleh  dijadikan  subjek  perdagangan,  artinya  anak  tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu,  ia tidak boleh dilibatkan dalam peker- jaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang da- pat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk dis- kriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.
Kesepuluah  asas  ini  merupakan “declaratory  statement”, yang   lebih   bersi- fat “binding piece of international legislation” , yakni suatu ketentuan yang lebih bersi- fat  mengikat  dan  terperinci  dan  yang  tertuang  dalam  pasal-pasal  konvensi.  Karena  itu asas-asas  pokok  pelindungan  anak  ini  merupakan  pencerminan  dari  suatu  pendekatan yang  sifatnya holistic ,  artinya  hak-hak  anak  tidak  dilihat  secara  sempit,  tetapi  harus dilihat  secara  luas,  sesuai  ruang  lingkup  perlindungan  hak  asasi  manusia,  seperti  hak sipil,  politik,  ekonomi, sosial dan budaya (John Dirk Pasalbessy, tanpa tahun). Namun demikian,  Indonesia  tidak  sendiri  dalam  melakukan  perlindungan  sebagai  wujud implementasi  dari  Konvensi  terhadap  Hak-Hak  Anak,  namun  terdapat  banyak keterlibatan United Nations Children’s Fund (UNICEF)  dalam  setiap  bantuan-bantuan advokasi dan pendidikan terhadap anak Indonesia.
Hal-hal yang dilakukan oleh UNICEF ini merupakan bagian dari isi tujuan yang termuat dalam Piagam PBB, yang meliputi sebagai berikut (T. May Rudy, 2005:57) :
1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2. Mengembangkan hubungan persaudaran antar bangsa
Hak Anak, pp. 91-101
3. Bekerjasama  secara  internasional  untuk  memecahkan  persoalan  ekonomi  in- ternasional, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan serta untuk memajukan rasa hormat untuk hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi.
4. Untuk menjadi pusat bagi tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam usaha un- tuk mencapai tujuan bersama.
B. Cakupan Perlindungan Anak
Bertolak  dari  pengaturan  dan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  hak-hak  anak sebagaimana ditegaskan dalam instrumen hukum internasional berupa Resolusi Perseri- katan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  Nomor  44/25  tertanggal,  20  November  1989  tentang Convention on the Rights of The Child (Konvensi  Hak-Hak  Anak)  dan  Resolusi  PBB 1386/XIV,  tanggal  20  Desember  1959  tentang Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959), maka perlindungan hukum bagi hak-hak anak mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti (John Dirk Pasalbessy, tanpa tahun) :
1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan  kesejahteraan  anak (dalam  lingkungan  keluarga,  pendidikan dan lingkungan sosial);
4. Perlindungan  anak  dalam  masalah  penahanan  dan  perampasan  kemerde- kaan;
5. Perlidnungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran dan pornografi, perdagangan dan penyalahgunaan obat-oba- tan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan
Cakupan terhadap perlindungan anak sebagaimana diidentifikasi di atas ternyata tidak hanya mencakup perlindungan dalam proses peradilan saja atau anak bermasalah, tetapi  juga  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  anak  yang  luas.  Pada  pertemuan  ke- lompok  ahli  PBB (United Nations Experts Group Meeting) di  Vienna,  Austria,  1994 perlindungan  anak  hendaknya  ditekankan  pada  usaha  untuk  menanggulangi  masalah (Barda Nawawi Arief, 1994) :
1. Working Children ,  di  mana  banyak  anak-anak  yang  menjadi  pekerja penuh, (full time child labour) perdagangan anak (sale for children), prosti- tusi  anak (child prostitution), perbudakan  anak (child bondage), ponografi anak (child pornography) akibat meningkatnya “sex tourism” ;
2. Street Childern , di mana diperkirakan ada sekitar 100-150 juta anak jalanan diseluruh  dunia  saat  ini.  Yang  memprihatinkan  adalah  bahwa  disamping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup secara materiil, mereka juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi,  seperti street thieves , street prostitution, drug trade , dam aktivitas kejahatan terorganisir lainnya;
3. Childern in Armed conflict, di  mana  dalam  sutiasi  konflik,  banyak  anak- anak yang menjadi korban, seperti terbunuh, cacat, mengungsi bahkan ada
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
yang  hilang.  Belum  lagi  yang  menjadi  korban  perkosaan  dan  menderita tekanan  kejiwaan (stress dan trauma) .  Permasalahan  yang  sulit  dihadapi adalah  melakukan  pembinaan  dan  reorientasi  mereka  dari  situasi/budaya konflik ke budaya damai (culture of peace) ;
4. Urban war zones, di mana suasana kekerasaan dan ketidak-tentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari baik di kota maupun pada wilayah “zona peperangan” yang  menempatkan  anak-anak  dalam  resiko  yang  sangat  ga- wat (grave risk) ,  terutama  jika  timbul  kemelaratan,  penggunaan  obat  bius dan senjata serta kejahatan sebagai kenyataan hidup sehari-hari;
5. The Instrumenal use of Children, yang  merupakan  persoalan  khusus  dari kalangan  para  pakar  pada  pertemuan  di  Roma,  Italia  tahun  1992.  Masalah ini juga dijadikan Rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 kemudian menjadi Resolusi PBB No. 45/115 Tahun 1990. Ditegaskan bahwa salah satu alasan terjadinya praktek memperalat anak dalam/untuk melakukan kejahatan ada- lah tidak adanya undang-undang khusus yang memidana orang dewasa yang melakukan ekploitasi terhadap anak-anak.
Apa  yang  diakomodir  di  atas  sangatlah  beralasan,  karena  ternyata  usaha  per- lindungan anak merupakan usaha yang rasional, yang harus ditanggulangi secara bersa- ma  dan  bukan  secara  perorangan  saja.  Karena  itu  perlu  dipertanyakan  seberapa  jauh kebijakan (policy) pemerintah terhadap perlindungan anak selama ini, Arif Gosita ketika membicarakan masalah perlindungan anak menandasakan (Arif Gosita, 1983:169) :
Dalam  rangka  pembahasan  masalah  perlindungan  anak  perlu  kita  mempunyai pengertian  tentang  keadilan  yang  tepat.  Rasa  keadilan  seseorang  akan  mempe- ngaruhi adanya kelangsungan kegiatan perlindungan anak. Keadilan di sini ada- lah suatu kondisi di mana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban- nya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.
Dengan  demikian,  menjadi  jelaslah  bahwa  usaha perlindungan  anak  dalam  arti mengusahakan  kesejaherataan  anak  selain  merupakan  seruan  dan dambaan  masyarakat internasional, juga merupakan komitmen nasional untuk melindungi anak dari berbagai masalah yang mereka hadapi. Persoalannya kini, bagaimana implemenasi perlindungan anak  yang  terakomodir  dalam  Deklarasi  Hak-Hak  Anak  selama  ini  (John  Dirk  Pasal- bessy,  tanpa  tahun).  Tiga  hal  yang  menjadi  prioritas  dalam  mencapai  arah  Kebijakan peningkatan perlindungan anak oleh Pemerintah, yaitu (Bappenas, tanpa tahun: 20-21) :
1. Peningkatan  kualitas  tumbuh kembang  dan kelangsungan  hidup anak, antara lain,  melalui  peningkatan  aksesibilitas  dan  kualitas  program  pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan peningkatan pendi- dikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, an- tara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan pelindungan terhadap anak; pe- ningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak;  dan  peningkatan  perlindungan bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  hu- kum.
Hak Anak, pp. 91-101
3. Peningkatan  kapasitas  kelembagaan  perlindungan  anak,  antara  lain,  melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindu- ngan anak;  peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan  anak; peningkatan penyediaan  data  dan  informasi  perlindungan  anak;  dan  peningkatan  koordi- nasi  dan  kemitraan  antarpemangku  kepentingan  terkait  pemenuhan  hak-hak anak, baik dalam hukum nasional, maupun internasional.
C. Laporan Terakhir mengenai Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia (berdasarkan  Permanent  Mission  of  the  Republic  of  Indonesia  to  the  United Nations, WTO, and Other International Organization in Geneva, Indonesia Papar- kan Implementasi Konvensi Hak Anak di Jenewa, 5 Juni 2014, Report of Mission) Delegasi Indonesia,  yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Ibu Linda Amalia Sari Gumelar, telah sukses melaksanakan dialog interaktif  pembahasan  laporan  yang  ke-3  dan  ke-4  Indonesia  terkait  implementasi Konvensi  Hak  Anak  ( Convention on the Rights of the Child –  CRC)  dengan  Komite Hak Anak selaku badan pemantau CRC. Dialog dilakukan pada pertemuan sidang ke-66 Komite  Hak  Anak  tanggal  5  Juni  2014  di  Palais  Wilson,  Jenewa.  Dalam  dialog  inter- aktif antara delegasi Indonesia dan Komite, dibahas berbagai aspek hak anak yang ter- kandung  dalam  Konvensi.  Dialog,  yang dilakukan  secara  konstruktif,  membahas  lapo- ran  nasional  serta perkembangan  terkini  terkait  pemajuan  dan  perlindungan Hak Anak di Indonesia. Laporan Indonesia tersebut telah disampaikan kepada Komite pada bulan Oktober 2010.
Komite  mengapresiasi  berbagai  perkembangan  positif  dalam  pemajuan,  perlin- dungan  dan  pemenuhan  hak  anak,  termasuk  penguatan  kelembagaan  dan  program,  in- korporasi prinsip keadilan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, kewarganegaraan bagi anak dan pemberian akte kelahiran gratis, perubahan hukum da- lam pengasuhan menjadi berbasis keluarga serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan anak. Selain itu, dialog membicarakan pula isu-isu terkait perlindungan hak  anak,  yang  meliputi,  antara  lain,  pentingnya  penguatan  kerangka  hukum  melalui ratifikasi terhadap hak-hak anak yang relevan, review terhadap peraturan, termasuk per- da, kebijakan terkait hak kebebasan berekspresi anak melalui Forum Anak, mekanisme pemantauan  perlindungan hak  anak baik di tingkat  nasional  ataupun daerah,  kebijakan terkait  perlindungan anak dari kelompok  marjinal,  pentingnya identitas  bagi  anak,  dan pentingnya memerangi kekerasan terhadap anak dalam berbagai keadaan.
Delegasi  Indonesia  juga  menekankan  peran  penting  institusi/komisi  yang  inde- penden guna memantau berbagai upaya dan kasus yang muncul. Ditekankan pula peran masyarakat sipil sebagai mitra pemajuan dan perlindungan HAM nasional.  Hal ini ter- cermin dari kontribusi mereka dalam penyusunan laporan nasional tersebut. Seraya me- mahami  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  Indonesia,  komite  juga  mendorong  pening- katan  upaya  pemajuan  dan  perlindungan  anak  di  Indonesia,  termasuk  pentingnya  pe- ngumpulan  data  terpilah, dan  pengarustumaan  prinsip  terbaik  bagi  anak  dalam  pe- ngambilan berbagai kebijakan yang relevan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Secara khusus,  komite menghargai komitmen tinggi Indonesia dalam pelaporan dan  dialog,  yang  ditunjukkan  melalui  kehadiran  dan  partisipasi  aktif  dan  transparan berbagai instansi yang langsung menangani pemajuan dan perlindungan hak anak dalam delegasi  Indonesia.  Adapun  delegasi  Indonesia  dipimpin  langsung  oleh  Menteri  Linda Gumelar  dan  beranggotakan  pejabat  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat,  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Ke- menterian  Kesehatan,  Kementerian  Dalam  Negeri,  Kementerian  Sosial,  Kementerian Luar Negeri,  atase pendidikan KBRI Paris dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  dari  propinsi  DKI  Jakarta  dan  Sumatera Barat  serta  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI).  Selanjutnya,  paska  dialog interaktif,  Komite  akan  menyusun  suatu concluding observations yang  akan  disahkan pada  tanggal  13  Juni  2014. Concluding observations merupakan summary dari  laporan dan  dialog  interaktif  yang  dilaksanakan,  termasuk  rekomendasi  Komite  yang  menjadi bahan  masukan  dan  pertimbangan  Pemerintah  Indonesia  dalam  implementasi  CRC  ke depan.
Komite merupakan badan yang dibentuk oleh CRC guna memantau implement- tasi Konvensi melalui dialog konstruktif membahas laporan setiap negara pihak. Komite terdiri  dari  18  anggota  pakar  independen  dan  saat  ini  dipimpin  oleh  Kirsten  Sandberg dari  Norwegia.  Dalam  membahas  laporan  Indonesia,  Komite  membentuk country task force yang  terdiri  dari  Kirsten  Sandberg  sebagai innitiative ,  Yasmeen  Muhammad Sharif  (Malaysia),  Gehad  Madi  (Mesir)  dan  Amal  Salman  Aldoresi  (Bahrain)  sebagai anggota.  Dalam  sidangnya  ke-66  kali  ini,  selain  Indonesia,  Komite  juga  membahas laporan negara pihak lain, termasuk Yordania, Kyrgistan, India, dan St. Lucia.
D. Empat Prinsip Utama dalam Konvensi Hak Anak
Ada empat Prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni (Sup- riyadi W. Eddyono, 2007:2-3) :
1. Prinsip non-diskriminasi.
Artinya  semua  hak  yang  diakui  dan  terkandung  dalam  Konvensi  Hak  Anak harus diberlakukan  kepada  setiap  anak tanpa  pembedaan  apapun.  Prinsip  ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak,  yakni :  “Negara-negara peserta akan  menghormati  dan  menjamin  hak-hak  yang  diterapkan  dalam  konvensi ini  bagi  setiap  anak  yang  berada  dalam  wilayah  mereka  tanpa  diskriminasi dalam bentuk apapun,  tanpa memandang ras, warna kulit,  jenis kelamin, ba- hasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul ke- bangsaan,  etnik  atau ras,  status  kepemilikan,  cacat  atau tidak,  kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah” (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu  untuk  menjamin  agar  anak  dilindungi  dari  semua  bentuk  diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemu- kakan  atau  keyakinan  dari  orang  tua  anak,  walinya  yang  sah  atau  anggota keluarga” (Ayat 2).
Hak Anak, pp. 91-101
2. Prinsip yang terbaik bagi anak ( best interest of the child ).
Yaitu  bahwa  dalam  semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan oleh  lembaga-lembaga  kesejahteraan  yang  dibentuk  pemerintah  atau  badan lain. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertim- bangan utama (Pasal 3 ayat 1).
3. Prinsip  atas  hak  hidup,  kelangsungan  dan  perkembangan  ( the rights to life, survival and development ).
Yakni  bahwa  negara-negara  peserta  mengakui  bahwa  setiap  anak  memiliki hak  yang  melekat  atas  kehidupan  (Pasal  6  ayat  1).  Disebutkan  juga  bahwa negara-negara  peserta  akan  menjamin  sampai  batas  maksimal  kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).
4. Prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat  anak  ( respect for the views of the child ).
Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mem- pengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prin- sip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu : “Negara-negara pe- serta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memper- oleh hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempe- ngaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan ke- matangan anak”.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  terdapat  4  hal  penting  sebagai  kesimpulan dalam tulisan ini, yaitu :
Pertama,  Resolusi  PBB  1386/XIV,  tanggal  20  Desember  1959  tentang Decla- ration of the Rights of the Chlid (Deklarasi  Hak-Hak  Anak,  Tahun  1959),  memuat  10 (sepuluh)  asas  pokok,  yang  meliputi:  Anak  berhak  menikmati  semua  haknya,  Anak berhak  memperoleh  perlindungan  khusus, dan  harus  memperoleh  kesempatan  yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk memgembang- kan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya, Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan,  Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan  berkembang  secara  sehat,  Anak  yang  cacat  fisik,  mental  dan  lemah  kedudukan sosialnya  akibat  suatu  keadaan  tertentu  harus  memperoleh  pendidikan,  perawatan  dan perlakuan  khusus,  Agar  supaya  kepribadian  anak  tumbuh  secara  maksimal  dan  har- monis, ia memerlukan kasih sayang dan perhatian. Sedapat mungkin ia dibesarkan diba- wah asuhan dan tangungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusaha- kan  agar  tetap  berada  dalam  suasana  yang  penuh  kasih  sayang.  Sehat  jasmani  dan rohani,  Anak  berhak  mendapat  pendidikan  wajib  secara  cuma-cuma  sekurang-kurang- nya pada tingkat sekolah dasar.  Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan, Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk ke- alpaan, kekerasaan, penghisapan, dan anak harus dilindungi dari perbuatan yang meng-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. II, No. 2, Desember 2018 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
arah  ke  dalam  bentuk  diskriminasi  sosial,  agama  maupun  bentuk-bentuk  diskriminasi lainnya.
Kedua, Berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Anak, Tahun 1959, maka perlindungan hukum  bagi  hak-hak  anak  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan,  yakni  Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, Perlindungan anak dalam proses peradilan, Perlindungan  kesejahteraan  anak (dalam  lingkungan  keluarga,  pendidikan  dan  lingku- ngan  sosial),  Perlindungan  anak  dalam  masalah  penahanan  dan  perampasan  kemerde- kaan, Perlidnungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran  dan  pornografi,  perdagangan  dan  penyalahgunaan  obat-obatan,  memperalat anak dalam melakukan kejahatan), Perlindungan terhadap anak-anak jalanan, Perlindu- ngan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan Perlindungan anak dari tindakan kekerasan
Ketiga, laporan terakhir mengenai implementasi konvensi hak anak di Indonesia mengalami  perkembangan  positif  dalam  pemajuan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak anak,  termasuk  penguatan kelembagaan  dan  program,  inkorporasi prinsip  keadilan hu- kum  dalam  undang-undang  sistem  peradilan  pidana  anak,  kewarganegaraan  bagi  anak dan  pemberian  akte  kelahiran  gratis,  perubahan  hukum  dalam  pengasuhan  menjadi berbasis  keluarga  serta  peningkatan  akses  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  anak. Selain  itu,  dialog  membicarakan  pula  isu-isu  terkait  perlindungan  hak  anak,  yang  me- liputi,  antara  lain,  pentingnya  penguatan  kerangka  hukum  melalui  ratifikasi  terhadap hak-hak  anak  yang  relevan, review terhadap  peraturan,  termasuk  perda,  kebijakan  ter- kait hak kebebasan berekspresi anak melalui Forum Anak, mekanisme pemantauan per- lindungan hak anak baik di tingkat nasional ataupun daerah, kebijakan terkait perlindu- ngan anak dari kelompok marjinal, pentingnya identitas bagi anak, dan pentingnya me- merangi kekerasan terhadap anak dalam berbagai keadaan.
Keempat,  ada  empat  Prinsip  yang  terkandung  di  dalam  Konvensi  Hak  Anak, yakni  Prinsip  non-diskriminasi,  Prinsip  yang  terbaik  bagi  anak  ( best interest of the child ), Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan ( the rights to life, sur- vival and development ),  dan  Prinsip  penghargaan  terhadap  pendapat  anak  ( respect for the views of the child ).’

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Gosita, 1983, Perlindungan Anak , Jakarta: Akademika Presindo. Bappenas, Perlindungan Anak , Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasio- nal, tanpa tahun.
Barda  Nawawi  Arief,  1994, Kebijakan  Legislatif  Dalam Penanggulangan  Kejaha- tan Dengan Pidana Penjara , Semarang: Ananta.
John  Dirk  Pasalbessy, Implementasi  Hak-Hak  Anak  di  Indonesia , Artikel  Fakultas Hukum Universitas Pattimura, tanpa tahun.
Hak Anak, pp. 91-101
Permanent  Mission  of  the  Republic  of  Indonesia  to  the  United  Nations,  WTO,  and Other  International  Organization  in  Geneva, Indonesia  Paparkan  Implemen- tasi Konvensi Hak Anak di Jenewa, 5 Juni 2014 , Report of Mission. Rakyatku News Online, Edisi 27 Juni 2017, lihat http://news.rakyatku.com/read/54254/ 2017/06/27/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-makassar-meningkat Sombere  News, Tingginya  Kekerasan  Terhadap  Anak  di  Sulawesi  Selatan,  KPAI dan  Polda  Sulselbar  Siap  Bertindak  Cepat , lihat http://www.somberenews. com/tingginya-kekerasan-terhadap-anak-di-sulsel-kpai-dan-polda-sulselbar-siap- bertindak-cepat/
Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 , Jakarta: ELSAM.
T.  May  Rudy, Administrasi  dan  Organisasi  Internasional ,  Bandung:  PT.  Refika Aditama, 2005.
Yayasan  Anak  dan  Perempuan  dengan  judul  “ Menengok  Ulang  Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia ” Artikel yang disadur dari buletin sadar.