## Jurnal Pewarta Indonesia
Volume 4 No 1 – 2022, page 1-11 Available online at http://pewarta.org
Upaya Komunikasi Publik Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog ke Digital
Gustav Aulia 1 , Grace Heidy J.A. Wattimena 1* , Deddy Irwandy 1 , Siti Tania Purwanti 1 , Pawanbir Kaur 1 , Tiara Annisa 1
1 Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta 10220 - Indonesia Email Korespondensi: grace.hjaw@lspr.edu
DOI: http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v4i1.101 Submitted : 22 Februari 2022 Revised : 15 April 2022 Published : 30 April 2022

## Abstract
The implementation of Article 60A paragraph 22 of the Job Creation Law that the migration of analog to digital terrestrial television systems must be completed no later than two years after this Law  comes  into  effect.  Therefore,  the  government  must  disseminate  information  to  the  entire community  about  digital  television  broadcasting  so  that  they  are  ready  to  migrate  from  analog television.  This  study  aimed  to  determine  the  public  communication  efforts  carried  out  by  the government in completing the migration of analog to digital terrestrial television systems. Using the Quadruple Helix theory, which combines four elements, namely the government, businessmen, academics, and the community, will explore the involvement of all components in the Quadruple Helix concept in communicating the migration of migration analog television to digital. By using a qualitative methodology that will elaborate on the involvement of resource persons referring to the four main components in the Quadruple Helix and adjusted to the qualifications of each component. The  government’s  results  of  public  communications  are  still  dominantly  conveyed  through  the digital space due to the COVID-19 pandemic. The main message of public communication still emphasizes the technical aspects. Proper public communication efforts will make the process of migrating analog to digital terrestrial television systems run smoothly. Thus, Indonesian citizens can feel the benefits of this new technology that was late to be implemented in Indonesia.
Keywords : Public Communications, Quadruple Helix, Migration, Analog, Digital, Television

## Abstrak
Pasal 60A ayat 22 UU Cipta Kerja mengamanatkan, migrasi sistem televisi terestrial analog ke digital harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU itu berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus mensosialisasikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang siaran televisi digital sehingga siap bermigrasi dari televisi analog. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya komunikasi publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam menyelesaikan migrasi sistem televisi terestrial analog  ke  digital.  Dengan  menggunakan  teori Quadruple  Helix yang  mengkolaborasikan  empat unsur: pemerintah, pengusaha, akademisi, dan masyarakat akan menggali keterlibatan antara semua komponen  dalam  konsep Quadruple Helix dalam mengkomunikasikan migrasi televisi analog ke digital. Dengan  menggunakan  metodologi  kualitatif  yang  akan  mengelaborasi  dari  keterlibatan narasumber yang mengacu pada empat komponen utama dalam Quadruple Helix , dan disesuaikan dengan kualifikasi dari masing-masing komponen. Hasil komunikasi publik yang dilaksanakan  oleh pemerintah  masih  dominan  disampaikan  melalui  ruang  digital  karena  faktor  situasi  pandemi COVID-19.  Pesan  utama  dari  komunikasi  publik  masih  menekankan  pada  aspek  teknis.  Upaya komunikasi publik yang tepat akan menjadikan proses migrasi sistem televisi terestrial analog ke digital ini berjalan lancar. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan keuntungan teknologi baru yang terlambat diterapkan di Indonesia ini.
Kata Kunci : Komunikasi Publik, Quadruple Helix , Migrasi, Analog, Digital, Televisi

## Pendahuluan
Indonesia saat ini sedang bermigrasi
dari sistem televisi analog ke televisi digital menyusul  berbagai  negara  yang  sudah
lebih  dulu  melakukannya. Analog  Switch- Off (ASO) dilakukan karena televisi analog dianggap  boros  frekuensi.  Tabel  1
menunjukkan sejumlah negara yang sudah menerapkan  ASO,  sudah  sepenuhnya beralih dari analog ke sistem digital.
Tabel 1 . Analog Switch-Off Berbagai Negara No Negara Tahun ASO 1 Belanda 2006 2 Inggris 2007 3 Finlandia 2007 4 Swedia 2007 5 Norwegia 2007 6 Jerman 2008 7 Swiss 2008 8 Amerika Serikat 2009 9 Jepang 2011 10 Korea Selatan 2012 11 Brunei Darussalam 2017 12 Singapura 2019 13 Malaysia 2019 14 Vietnam 2020 15 Thailand 2020 16 Myanmar 2020 17 Indonesia 2021-2022 Sumber: Penyiaran Digital Indonesia , 2020 Negara-negara yang sudah menerapkan  teknologi  penyiaran  digital tersebut  melakukan  persiapan  yang  baik sebelum  bermigrasi,  sehingga  proses tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  tidak terburu-buru.  Peralihan  ke  televisi  digital berkaitan erat dengan kesiapan infrastruktur,  dan  aspek  nonteknologi, seperti kondisi sosial ekonomi serta literasi masyarakat.  Proses  transisi  ini  juga  harus didukung  payung  regulasi  yang  memadai, sehingga semua pihak yang berkepentingan: pemerintah, pelaku industri  televisi,  dan  masyarakat  tidak dirugikan.  Salah  satu  tantangan  dalam peralihan ke penyiaran digital di Indonesia adalah  sisi  regulasi,  karena  belum  ada undang-undang  yang  mengatur  penyiaran digital (Gultom, 2018).
Singapura memulai proses migrasi ke televisi  digital  tahun  2006,  dan  tercapai pada  tahun  2019.  Upaya  pemerintah Singapura  dimulai  dengan  sosialisasi mengenai  kerangka  luas  yang  akan dikerjakan  kepada masyarakat Singapura. Bahkan,  pemerintah  membuka  akses  dan aktif  menjawab  pertanyaan  masyarakat mengenai  kebijakan  ASO.  Selain  itu,
proses  peralihan  dilaksanakan  dalam periode  siaran  yang  simultan,  sehingga migrasi  dapat  berjalan  lancar,    dan masyarakat mulai terbiasa menerima siaran televisi digital.
Di Amerika Serikat (AS), pemerintah mengawali proses migrasi dengan berdiskusi bersama
konsumen, memberikan  edukasi  tentang  pentingnya transisi digital, serta melaksanakan dengar pendapat  dengan  para  legislasi  televisi digital.  Isu  mengenai  ketersediaan  kupon untuk converter box di tiap rumah  tangga sempat  dihadapi  oleh  pemerintah  AS, karena pemerintah berupaya untuk memastikan  bahwa  proses  transisi  digital didukung  perangkat  yang  memadai  dan menjangkau  semua  lapisan  masyarakat. Hal  serupa  juga  dilakukan  oleh  negara- negara  di  Eropa,  yang  menerapkan peralihan  ke  televisi  digital  secara progresif, terutama setelah muncul ketentuan percepatan transisi digital untuk negara-negara  Uni  Eropa.  Kondisi  ini didukung dengan adanya subsidi pemerintah  yang  besar,  seperti  di  Italia, dalam  menyediakan  s et  top  box (STB), serta  memastikan  penghentian  siaran
terestrial  analog  secara  bertahap.  Di Inggris,  pemerintah  melakukan  uji  coba, bekerja sama dengan beberapa pihak yang kepentingan  dengan  penyiaran  untuk menilai  kemampuan  konsumen  dalam menerima siaran digital.
Di  Indonesia,  Pasal  60A  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja,  menyatakan  migrasi penyiaran televisi terestrial, harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak UU  Cipta  Kerja  berlaku.  Siaran  televisi analog yang telah mengudara di Indonesia selama  hampir  60  tahun  akan  digantikan oleh  siaran  televisi  digital  selambat- lambatnya  pada 2 November 2022. Dengan menggunakan  sinyal  digital  dan  sistem kompresi,  siaran  digital  akan  menyajikan kualitas  gambar  yang  lebih  bersih,  suara yang lebih jernih, dan canggih teknologinya  (Apa  Itu  Siaran  Televisi Digital?, n.d.). Dengan  dicanangkannya  tanggal ASO, maka pemerintah
harus mensosialisasikan  informasi  itu  kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka siap bermigrasi dari  televisi  analog.  Salah  satu upayanya  adalah  melaksanakan  strategi branding sebagai panduan dan batasan agar semua  pihak  yang  terlibat  bisa  menjaga konsistensi branding ASO.
Ketentuan  migrasi  penyiaran  telah ditetapkan  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2021  tentang  Pos, Telekomunikasi,  dan  Penyiaran  (PP Postelsiar). Di PP Postelsiar ada pengaturan spesifik tentang penyelenggaraan multipleksing  yang  bertugas  mengatur spektrum  frekuensi  sebagai  sumber  daya alam  terbatas.  Kominfo  menyampaikan, untuk bisa menonton siaran televisi digital maka pemirsa perlu  memastikan  bahwa  di daerahnya  sudah  terdapat  siaran  televisi digital.  Selain  itu,  diperlukan  antena rumah biasa atau antena UHF, baik antena luar  rumah  maupun  antena  dalam  rumah yang  biasa  digunakan  menangkap  siaran televisi  analog.  Pemirsa  juga  perlu memastikan bahwa televisi yang digunakan sudah  dilengkapi  dengan  penerima  siaran
televisi  digital  DVBT2.  Jika  tidak  ada, maka  perlu  pemasangan  alat  tambahan berupa  dekoder set  top  box (Cara  Untuk Menonton Siaran Televisi Digital, n.d.) . Setiap  Lembaga  Penyiaran  Swasta, Lembaga  Penyiaran  Publik  Lokal  dan Lembaga  Penyiaran  Komunitas  yang memiliki  Izin  Penyelenggaraan  Penyiaran (IPP)  diharuskan  melaksanakan  migrasi siaran televisi analognya ke siaran televisi digital.  Pasal  72  angka  8  Undang-undang Cipta  Kerja  telah  mengamanatkan  batas akhir  penghentian  siaran  televisi  analog ( analog  switch  off) paling  lambat  pada  2 November  2022  (Proses  Migrasi  Siaran Televisi Analog ke Digital, n.d.).
Pada  pasal  60A  ayat  22  UU  Cipta Kerja  disebutkan  bahwa  migrasi  televisi analog ke digital harus diselesaikan paling lambat  dua  tahun  sejak  UU  ini  berlaku. Oleh  karena  itu,  pemerintah  menetapkan tanggal  ASO pada  tanggal  2  November 2022  yang  berarti  semua  siaran  analog  di Indonesia akan dimatikan.
Dengan  penetapan  tanggal  ASO, pemerintah harus segera mensosialisasikan informasi  ini  agar  seluruh  masyarakat mengenal  siaran  TV  digital  dan  siap bermigrasi. Salah satu upaya dalam proses sosialisasi  tersebut  adalah  membuat strategi brandin g  yang  tertuang  dalam branding  guideline ,  untuk  memberikan panduan  dan  batasan  pada  pengaplikasian item  branding agar  semua  pihak  yang terlibat bisa menjaga konsistensi branding ASO.
Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menggulirkan sosialisasi terkait  pelaksanaan  ASO.  Pelaksanaan ASO  direncanakan  bertepatan  dengan peringatan  ke-76  Kemerdekaan  RI,  17
Agustus 2021. Siaran Pers No. 205/HM/Kominfo/06/2021  menyatakan, salah  satu  provinsi  yang  sudah  siap menerapkan layanan digital adalah Provinsi Banten. Hal itu diutarakan oleh Staf Khusus Menkominfo  Bidang  Komunikasi  Publik, Rosarita  Niken  Widiastuti  dalam  webinar Sosialisasi  TV Digital  Dukung Migrasi TV Digital Indonesia.
Tiga  wilayah  yang  dimaksud  adalah Banten- 1  mencakup  Kabupaten  Serang, Kota  Serang,  dan  Kota  Cilegon.  Wilayah Banten-1 masuk dalam tahap pertama ASO pada  17  Agustus  2021.  Banten-2  yaitu Kabupaten    Pandeglang  masuk  tahap-2 tanggal  31  Desember  2021,  dan  Banten-3 yaitu Kabupaten Lebak masuk tahap-5 pada 2 November 2022.
Untuk wilayah Banten-1 (Kabupaten Serang,  Kota  Serang,  dan  Kota  Cilegon), kini telah beroperasi multipleksing BSTV, TransTV, dan SCTV. Sedangkan Banten-2 (Kabupaten  Pandeglang)  telah  beroperasi multipleksing BSTV, Metro TV, TransTV, dan  TVOne.  Sedangkan  di  Banten-3 (Kabupaten  Lebak)  telah  beroperasi multipleksing  TVRI  Bayah,  BSTV,  dan Metro TV.
Pemerintah telah menetapkan penghentian  siaran  analog  melalui  lima tahapan:  pada  17  Agustus  2021,  31 Desember 2021, 31 Maret 2022, 17 Agustus 2022, dan 2 November 2022. Pada tahap I, layanan  sejumlah  daerah  di  lima  provinsi akan dimatikan siaran analognya dan mulai migrasi penuh ke digital. Daerah tersebut, antara  lain,  Provinsi  Aceh  meliputi Kabupaten  Aceh  Besar  dan  Kota  Banda Aceh.  Provinsi  Kepulauan  Riau  meliputi Kabupaten  Bintan,  Kabupaten  Karimun, Kota  Batam,  dan  Kota  Tanjung  Pinang. Provinsi  Banten  meliputi  Kabupaten Serang,  Kota  Cilegon,  dan  Kota  Serang. Provinsi  Kalimantan  Timur  mencakup Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Kota Samarinda,  dan  Kota  Bontang.  Terakhir, Provinsi  Kalimantan  Utara  mencakup Kabupaten  Bulungan,  Kota  Tarakan,  dan Kabupaten Nunukan.
Kemenkominfo  memastikan  televisi analog masih bisa digunakan kendati siaran yang  mengudara  dalam  bentuk  digital. Masyarakat  harus  menambahkan set-top- box (STB)  agar  televisi  analog  bisa menangkap  siaran  digital.  Kemudahan siaran  digital  ini  adalah  masyarakat  tidak perlu  membayar  iuran,  langganan,  dan bukan streaming internet,  sehingga  tidak menggunakan  kuota  internet  untuk
mendapatkannya. Masyarakat bisa menikmati siaran digital secara gratis.
Awalnya  Kemenkominfo  menyusun tahapan  ASO  dalam  lima  tahap,  namun pandemi COVID-19 membuat pemerintah merevisi  menjadi  tiga  tahap  yang  diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo No 11 tahun 2021. Tahap pertama di 56 wilayah,
mencakup 166 kabupaten/kota
dilaksanakan paling lambat 30 April 2021; tahap kedua paling lambat 25 Agustus 2022 mencakup  110  kabupaten/kota  di  31 wilayah.  Tahap  akhir  dilaksanakan  di  25 wilayah,  mencakup  63  kabupaten/kota paling  lambat  2  November  2022 (Haryanto, 2021).
Selanjutnya, 3 November sampai 31 Desember  2022  masuk  ke  tahapan persiapan multiplexing  restaking ,  yaitu penyesuaian  dan  penataan  spektrum frekuensi.  Di  sana  akan  ditentukan spektrum yang digunakan untuk penyiaran dan komunikasi seluler. Kemudian pada 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023, masuk ke tahap multiplexing restaking: penetapan pemisahan  spektrum  frekuensi  untuk penyiaran televisi digital. Setelah ditetapkan,  sisa  112  Mhz  spektrum frekuensi dipakai untuk penguatan telekomunikasi seluler.
Migrasi  siaran  televisi  analog  ke digital  dapat  memberikan  penghematan dalam  penggunaan  pita  frekuensi  700 MHz.  Menurut  Menkominfo,  Johnny  G Plate,  hasil  efisiensi  itu  digunakan  untuk layanan  telekomunikasi  seluler.  Saat  ini pita  frekuensi  700  MHz  seluruhnya digunakan  untuk  siaran  televisi  analog. Mengutip  data  Boston  Consultant  Group Tahun  2017,  Menteri  Kominfo,  Johnny  G. Plate menyatakan, estimasi multiplier effect bila  Indonesia mengalihkan digital dividend untuk  keperluan  telekomunikasi seluler  pita  lebar,  sangat  besar.  "Dalam lima  tahun  ke  depan  diharapkan  akan berdampak  pada  produk  domestik  bruto (PDB),  menghasilkan  kenaikan  PDB sekitar  Rp443  triliun,  pajak  sekitar  Rp77 triliun, serta yang tak kalah penting adalah penciptaan  lebih  dari  230.000  lapangan
pekerjaan  baru  dan  181  ribu  unit  usaha baru," (Franedya, 2021).
Menurut  Menkominfo,  hasil  telaah itu  menjadi  motivasi  untuk  menerapkan sistem penyiaran digital
guna memaksimalkan  ekonomi  digital.  Oleh karena itu, program ASO diharapkan dapat membawa kemajuan penyiaran di Indonesia (Wisnubroto, 2021).
Meski  migrasi  analog  ke  digital menjadi  sebuah  keniscayaan,  tetapi  jika tidak  diikuti  dengan  pemahaman  publik yang  tinggi,  akan  menimbulkan  masalah. Alih-alih  masyarakat  merasa  mendapat manfaat  dengan  kehadiran  sistem  digital, bisa  jadi  malah  masyarakat  sebagai pemirsa  memiliki  respon  negatif  karena seolah  dipaksa  mengeluarkan  biaya  untuk menikmati teknologi baru ini. Di sisi lain, hak  mendapatkan  informasi  merupakan hak dasar setiap warga negara.
Masalah  lain  juga  muncul  dari  para pemilik  dan  pengelola  stasiun  televisi. Infrastruktur penyiaran  analog  yang  telah menghabiskan  dana  ratusan  milyar,  harus berganti dengan infrastruktur digital. Salah satu  faktor  internal  yang  mempengaruhi peralihan sistem televisi ke digital berasal dari  kendala  finansial  dan  sumber  daya manusia  yang  mempengaruhi  realisasi yang dilakukan (Wahab, 2015).
Pada  akhirnya,  komunikasi  publik yang tepat akan menjadikan proses migrasi
analog  ke  digital  berjalan  mulus  tanpa hambatan dan masyarakat dapat merasakan keuntungan teknologi baru tersebut.

## Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan kerangka penelitian  yang  bersumber  dari  konsep Quadruple  Helix .  Menurut  Hudani  dan Dewanto  (Prayudi  et  al.,  2020)  konsep  ini merupakan  kerangka  penelitian  yang mengkolaborasikan  antara  akademisi, pengusaha,  pemerintah,  dan  masyarakat. Masing-masing komponen memiliki peran dan  identitas;  akademisi  sebagai  peneliti (pengetahuan), pemerintah sebagai pembuat  kebijakan,  industri  sebagai produsen  (ekonomi),  dan  masyarakat sebagai  penyeimbang  antara  ketiga komponen sebelumnya (penghubung).
Selain itu, Oscar (Setyanti, 2018) juga menyatakan,  integrasi  dari  keempat  peran tersebut  diwujudkan  dalam  aktivitas kreativitas  dan  pengetahuan.  Dengan demikian, penelitian ini menggali bagaimana  keterlibatan  antara  semua komponen dalam konsep Quadruple Helix dalam mengkomunikasikan migrasi televisi analog ke digital.
Berdasarkan konsep Quadruple Helix ,  maka  peran  dari  komponen akademisi,  pengusaha,  pemerintah,  dan masyarakat  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Komponen Utama Quadruple Helix dalam Migrasi Sistem Televisi Analog ke Digital
Metode Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan
Taylor  dalam  Moleong  (2017),  metode penelitian  kualitatif  menghasilkan  data deskriptif  dalam  bentuk  kata-kata  tertulis maupun  lisan  dari  orang-orang  dan  juga
Komponen Peran Akademisi Memastikan bahwa peralihan analog ke digital merupakan pemenuhan informasi kepada publik dengan maksimal Pengusaha Melaksanakan penelitian mengenai industri penyiaran nasional Pemerintah Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai sistem analog dan digital Masyarakat Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peralihan analog ke digital
Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021
perilaku  yang  telah  diamati.  Data  ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui  wawancara  terstruktur  dengan mengajukan  beberapa  pertanyaan  terbuka kepada  para  narasumber,  yang  bertujuan memberi  ruang  bagi  masing-masing narasumber  untuk  mendapatkan  variasi jawaban (Denzin & Lincoln, 2009).
Narasumber  dalam  penelitian  ini mengacu  pada  empat  komponen  utama dalam Quadruple  Helix ,  dan  disesuaikan dengan  kualifikasi  sebagai  berikut:  (1) Pemerintah,  yaitu  dari  Tim  Pelaksana Harian  Gugus  Tugas  Migrasi  Sistem Televisi  Terestrial  Analog  ke  Digital, karena mengetahui dan menjalankan secara langsung proses  migrasi;  (2)  Pengusaha, yaitu  dari  pengelola  stasiun  televisi  di Indonesia,  karena  memiliki  informasi  dan pengalaman  tentang  industri  pertelevisian saat ini; (3) Akademisi, yaitu dari pengajar yang  mempunyai  pengetahuan  dan pemahaman mengenai kajian media massa; (4) Masyarakat, yaitu dari pemerhati media massa  yang  berfokus  pada  peran  dan aktivitas media massa.

## Hasil dan Pembahasan
Pemerintah  Indonesia  membentuk Tim  Pelaksana  Harian  Gugus  Tugas Migrasi  Sistem Televisi Terestrial Analog ke  Digital  untuk  mengawal  proses  analog switch-off sekaligus  menyusun  strategi komunikasi publik.
Anggota
Tim Pelaksana  Harian  Gugus  Tugas  Migrasi Sistem  Televisi  Terestrial  Analog  ke Digital,  Apni  Jaya  Putra,  mengatakan migrasi ini adalah suatu bentuk kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat, karena tidak mungkin masyarakat  terus  menerus  menerima informasi  dengan  teknologi  penyiaran televisi yang sudah kuno.
Tim  Pelaksana  Harian  Gugus  Tugas Migrasi  Sistem  Televisi Terestrial Analog ke Digital bertugas memberikan komunikasi  publik  yang  baik   sehingga masyarakat  teredukasi  mengenai  proses analog switch-off. Dalam  memutuskan
strategi komunikasi publik, Tim Pelaksana Harian  Gugus  Tugas  Migrasi  Sistem Televisi  Terestrial  Analog  ke  Digital melakukan survei untuk memperoleh data primer tentang tingkat peralihan masyarakat ke siaran televisi digital. Selain itu, untuk mendapatkan data primer tentang kerelaan, kesiapan dan rencana masyarakat untuk beralih ke siaran televisi digital. Dari hasil  survei  MCU consulting  group 75% responden tidak tahu adanya siaran televisi digital tidak berbayar.
Upaya  komunikasi  publik  yang dilakukan  oleh  pemerintah  bertujuan untuk  memberikan edukasi tentang migrasi siaran  televisi  analog  ke  digital.  Tim Pelaksana  Harian  Gugus  Tugas  Migrasi Sistem  Televisi  Terestrial  Analog  ke Digital memutuskan tagline yang digunakan dalam komunikasi publik adalah “Bersih,  Jernih,  Canggih”. Tagline ini merupakan  representasi  tiga  manfaat terbesar  bagi  masyarakat.  Kata  “bersih” merepresentasikan bersih gambarnya, kata “jernih” merepresentasikan jernih suaranya dan  kata  “canggih”  merepresentasikan canggih teknologinya.
Slogan ini juga menjadi narasi utama dari  MODI  (Maskot  Digital  Indonesia) untuk  disampaikan  ke  masyarakat  dengan pendekatan  yang  ramah.  Maskot  dengan bentuk  komodo  juga  merepresentasikan hewan  endemik  di  Indonesia.  Selain  itu warna biru pada maskot merepresentasikan teknologi,  dan  kuning  merepresentasikan keceriaan  dan  keramahan.  Pemerintah berharap  dengan  tema besar yang generik dapat memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dan timbul rasa ingin tahu dan simpati oleh masyarakat Indonesia. Untuk kanal  komunikasi  publik,  pemerintah membuat  akun  di  berbagai  media  sosial yaitu,  Twitter,  Instagram,  YouTube,  dan Facebook siaran digital Indonesia.
Menurut  Anggota  Tim  Pelaksana Harian  Gugus  Tugas  Migrasi  Sistem Televisi Terestrial Analog ke Digital, Apni Jaya  Putra,  migrasi  merupakan  bentuk kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah beralasan,
Indonesia
membutuhkan penataan
frekuensi.  Kanal  700  Megahertz  yang merupakan golden spectrum alias spektrum terbaik  untuk  penyiaran,  sudah  habis digunakan  untuk  stasiun  televisi.  Jumlah izin  siaran  televisi  di  Indonesia  sudah mencapai 728 stasiun televisi, baik stasiun televisi nasional, jaringan, komunitas, dan lokal. Penataan frekuensi dengan mengalihkan  ke  sistem  digital  akan menghasilkan  sisa  frekuensi  sebanyak kurang  lebih  123  megahertz.  Kapasitas frekuensi  ini  akan  diperuntukkan  untuk internet highspeed 5G.
Dengan sistem analog, satu frekuensi hanya  bisa  diperuntukkan  untuk  satu channel . Sedangkan sistem digital memungkinkan  satu  frekuensi  bisa digunakan untuk 12 channel standar digital atau  6-7 channel  high  definition. Para pengelola  frekuensi  juga  tidak  harus pemerintah. Swasta atau masyarakat dapat ikut  menjadi  pengelola  yang  disebut operator  infrastruktur.  Para  operator  ini dapat  menyewakan  slot  frekuensinya dengan  biaya  Rp  17-45  juta  per  bulan, tergantung kualitas resolusi yang dipilih.
Pemerintah  mengakui  Indonesia sudah terlambat melakukan migrasi digital. Seharusnya  sudah  bermigrasi  tahun  2015, tetapi  mengingat  proses  perpindahannya yang  tidak  mudah,  salah  satunya penentangan dari industri televisi, menjadi salah  satu  faktor  mundurnya  proses migrasi.  Upaya  komunikasi  publik  yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  peralihan bentuk  siaran  ini  dengan  bekerja  sama dengan pengelola stasiun televisi.
Komunikasi  publik  disajikan  dalam bentuk iklan layanan masyarakat, iklan luar ruang (baliho, spanduk) dan pop up ads di platform digital  lainnya  dilakukan  secara masif.  Hal  ini  dilakukan  karena  faktor situasi  pandemi  COVID-19,  sehingga upaya  komunikasi  publik  dari  pemerintah dilaksanakan secara  daring melalui berbagai  webinar,  walau  dirasakan  belum optimal.  Penyelenggaraan  webinar  oleh pemerintah  ini  dilakukan  dengan  bekerja
sama dengan komunitas-komunitas. Pemerintah  berperan  sebagai  fasilitator webinar.  Pemerintah  bisa  menjangkau lebih  luas  sasaran  audiens  sampai  ke pelosok  daerah,  dan  bukan  hanya menargetkan  masyarakat  saja,  melainkan juga  sampai  dengan  tenaga  pembangunan desa.
Langkah yang tak kalah penting yang akan dilakukan pemerintah adalah penyesuaian dimana  siaran  televisi  digital akan  mengubah  perilaku  cara  menonton, mengakses  dan  mendapatkan  konten. Pemerintah  telah  memiliki  program sepanjang  tahun  2021  dan  menjadi  bahan evaluasi  pada  tahun  2022.  Berbagai program  komunikasi  publik  dilaksanakan bersifat  infografis  melalui  media  sosial, dan webinar yang dilakukan secara berkala, pertunjukan  masyarakat  khusus  kepada wilayah  yang  memiliki  tradisi  lisan  atau tutur  yang  kuat.  Selain  itu  ada  juga komunikasi  publik  dalam  bentuk  baliho yang  dipasang  di  gedung-  gedung  TVRI pusat  dan  daerah,  umbul-umbul  dan  iklan layanan masyarakat.
Akademisi Eriyanto melihat sejumlah kekurangan  dalam  upaya  komunikasi publik  migrasi  siaran  televisi  analog  ke digital  ini.  Keterlambatan  Indonesia melakukan  migrasi  dari  analog  ke  digital sudah  membuat  kerugian.  Selama  ini masyarakat  menggunakan  televisi  analog yang  kemampuannya  terbatas  di  saat masyarakat  dunia  sudah  mengakses teknologi digital.
Narasi dalam berbagai konten kampanye  yang  dibuat  pemerintah  lebih mengarah  pada  hal-hal  teknis  seperti bagaimana  cara  membeli set  of  box . Sejatinya,  televisi  digital  kegunaannya bukan  sekadar  dari  sisi  teknologi,  tetapi berkaitan  dengan  keberagaman  konten, unsur-unsur  lokal,  kualitas  konten  yang lebih  baik.  Kepentingan  dan  konteks kedaerahan  atau  masyarakat  lokal  tidak pernah  mendapatan  ruang  dalam  siaran televisi  Indonesia.  Hal  ini  karena  sistem televisi  yang  terpusat  di  Jakarta  saja (Wuryanta,  2017).  Meski  demikian,
Eriyanto mengakui melakukan komunikasi publik yang transparan dan emansipatoris di Indonesia yang  sangat kompleks, memang membutuhkan  usaha  ekstra,  tidak  bisa hanya  disederhanakan  seperti  hanya menonjolkan aspek teknis saja.
Setidaknya  ada  dua  aspek  yang   bisa menjadi  dasar  upaya  komunikasi  publik migrasi  analog  ke  digital  ini  yaitu  aspek pengetahuan publik dan aspek keterlibatan publik.  Dari  kedua  aspek  ini  maka  publik bisa  dibagi  menjadi  empat  kategori  yaitu: (1)  Publik  yang  aktif,  yaitu  publik  yang memiliki  pengetahuan  dan  keterlibatan yang  tinggi;  (2)  Publik  yang  sadar,  yaitu publik  yang  memiliki  pengetahuan  tinggi tetapi keterlibatannya  rendah yang menganggap migrasi ini tidak penting; (3) Publik  yang  tergerak,  yaitu  publik  yang pengetahuannya rendah tapi keterlibatannya  tinggi;  (4)  Publik  yang inaktif, yaitu publik yang pengetahuannya rendah dan keterlibatannya  rendah.
Kategori  inilah  yang  paling  banyak ditemukan di masyarakat saat ini.
Dengan mengategorikan publik seperti  ini,  maka  pendekatan  komunikasi akan  berbeda  satu  sama  lain.  Sejauh  ini, pemerintah  terlihat  seakan-akan  ada penyatuan  publik:  semua  publik  dianggap sama.  Cara  ini  dikhawatirkan  akan mereduksi  makna  dari  migrasi  analog  ke digital ini hanya semata pada aspek teknis. Eriyanto menduga, pemerintah menilai hal tersebut  akan  lebih  mudah  diterima. Namun  ini  juga  menunjukkan  sebuah bentuk komunikasi yang tidak bertanggung jawab.  Artinya,  memilih  yang  mungkin lebih  mudah  dan  lebih  bisa  diterima, dibandingkan  dengan  mengomunikasikan hal-hal yang mungkin sangat penting tetapi mungkin  juga  abstrak  seperti  keragaman, kepemilikan, kualitas  konten.
Belum  terlihat  ada  usaha  dari komunikasi  publik  pemerintah  tentang bagaimana  mengomunikasikan  ini  dengan bahasa  yang  sederhana  atau  mudah dipahami,  agar  tidak  hanya  menonjolkan aspek  teknologinya  saja.  Mungkin  saja aspek  konten  tidak  banyak  disinggung
dalam komunikasi publik selama ini karena pemerintah memang belum bisa menjamin memberikan  konten  yang  lebih  baik, sehingga hanya berkutat dengan menonjolkan aspek teknologi saja.
Dari sisi masyarakat, anggota Koalisi Nasional  Reformasi  Penyiaran  (KNRP), Masduki mempertanyakan  apakah  migrasi siaran  televisi  analog  ke  digital  ini  hanya sebatas  teknologi   atau  juga  ada  upaya perbaikan kualitas konten. Bila ada upaya tentang perbaikan kualitas konten, mengapa  dari  webinar  yang  dilakukan pemerintah  terkait  migrasi  ke  digital  ini belum  ada  narasumber  kritis  yang berbicara mengenai hal-hal penting seperti hak  asasi  manusia  yang  bisa  memberikan sudut pandang isi konten yang lebih baik. Migrasi  ini  juga  seharusnya tidak  hanya melibatkan  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika,  tetapi  juga  berhubungan dengan Kementerian bidang Ekonomi dan Sosial.
Ada  dua  faktor  yang  membuat masyarakat ikut serta dalam migrasi analog ke digital ini. Pertama, aspek kemudahan. Masyarakat  harus  diyakinkan  bahwa teknologi  ini  mudah  digunakan  dan diaplikasikan. Aspek ini menurut Masduki sudah  dilakukan  pemerintah.  Namun   ada hal  yang  penting  lainnya,  yaitu  aspek kepentingan. Di saat masyarakat teredukasi bahwa  migrasi  analog  ke  digital  ini sedemikian penting, maka masyarakat akan rela  mengeluarkan  uang  untuk  ikut  serta. Masyarakat  juga  menginginkan  kualitas konten yang lebih tinggi saat menggunakan siaran  televisi  digital.  Unsur-unsur  lokal dan  keberagaman  konten  belum    banyak dikomunikasikan pemerintah kepada publik.  Kualitas  konten  penting  bagi masyarakat  karena  dalam  suatu  program acara  televisi,  eksistensi  program  juga perlu  keberagaman  dalam  hal  inovasi, pengembangan  ide,  dan  mempunyai  nilai berita terkini.
Dengan demikian, masyarakat yang menjadi pemirsa televisi selalu menunggu tayangan-tayangan televisi (Zartian & Maring, 2021).
Upaya  komunikasi  publik  yang
dilakukan pemerintah yang terlihat saat ini lebih  banyak unsur  koersif  dibandingkan persuasi.  Dengan  unsur  koersif,  migrasi analog ke digital menjadi hitam dan putih dimana  ada  sebuah  keharusan  yang diterima masyarakat, bukan secara sukarela. Padahal komunikasi publik akan lebih  kuat  jika  unsur  persuasi  yang ditonjolkan.  Masyarakat  perlu  diberikan argumentasi mengapa harus pindah dan apa keuntungan yang akan didapatkan masyarakat selain segi teknologi. Masduki  juga  melihat  pemerintah melakukan
upaya manufacturing information , dimana ada yang ditonjolkan, dan ada yang disembunyikan. Hal-hal yang sekiranya  merugikan  masyarakat  akan disembunyikan, dan yang menguntungkan bagi  industri  akan  sangat  ditonjolkan.
Masduki meminta
pemerintah mempresentasikan secara gamblang seluruh  keuntungan  dan  kerugian  migrasi siaran  televisi  analog  ke  digital  ini  bagi masyarakat.
Hal lainnya adalah tidak ada jaminan bahwa  masyarakat  akan  bisa  menjadi pemain di dalamnya. Tidak hanya menjadi konsumen  atau  penonton,  tetapi  bisa  juga menjadi pengelola bisnis  penyiaran  seperti sekelas  perusahaan start  up tetapi  dapat memanfaatkan  frekuensi  tersebut.  Bila melihat  struktur  yang  ada  saat  ini konsentrasi kepemilikan atau konglomeratif  akan  terus  berlanjut.  Jika dilihat  dari  perspektif  kritis,  digitalisasi frekuensi  ini  hanya  perpanjangan  tangan dari  situasi  struktural  kepemilikan  bisnis penyiaran  yang  monopolistik  yang  sudah terjadi sejak era analog sekarang ini.
Upaya  percepatan-percepatan  ini hanya bagian dari itu sehingga industrilah yang  akan  diuntungkan,  terutama  yang sudah  mapan.  Tidak  ada  jaminan  pemain baru akan lebih mampu bersaing, karena itu hal tersebut pasti tidak akan disampaikan di dalam  komunikasi  publik.  Maka  dari  itu, yang dilakukan pemerintah adalah manufacturing
information atau informasinya  memang  dipabrikasi.  Tidak ada makna jangka panjang bagi perubahan
tata  kelola  penyiaran  seperti  penguatan konten  hak  asasi  manusia  di  bidang penyiaran.
Meski  demikian,  masyarakat  bukan menolak, tetapi mencoba menyeimbangkan,  sekaligus  membantu pemerintah agar dapat lebih
mengakomodasi  isu-isu  yang  lebih visioner.  Bila  ini  tidak  dilakukan  akan menjadi blunder bagi  pemerintahan  itu sendiri.  Jika  masyarakat  dapat  memahami secara  lebih  komprehensif,  mengetahui plus minusnya, maka masyarakat dapat ikut serta  atau  berpartisipasi  dengan  antusias pada posisinya masing- masing.
Untuk  mengkomunikasikan  migrasi sistem  televisi  terestrial  analog  ke  digital, peran pengusaha dalam konsep quadruple helix juga menjadi faktor utama. Perubahan menjadi  sistem  televisi  digital  merupakan suatu  perubahan  teknologi,  sedangkan migrasi  dari  sistem  analog  ke  digital memang  adalah  suatu  keharusan  yang mengacu  pada  UU  Cipta  Kerja.  Bagi industri televisi yang menjalankan migrasi ke  televisi  digital,  maka  pemerintah memberikan  izin  operasi  sebagai  langkah penataan.  Jika  televisi  tidak  bermigrasi, maka televisi tersebut diharapkan mengembalikan frekuensinya kepada pemerintah.  Ketentuan  ini  menerangkan bahwa Analog  Switch  Off harus  selesai pada 2 November 2022. Dengan demikian, ketentuan  pemerintah  ini  tentu  saja melibatkan  peran  pengusaha  dari  pelaku industri. Migrasi  ini mendapatkan penerimaan  dari  dunia  industri  dan dianggap sebagai suatu perubahan teknologi dalam sistem televisi yang harus dilakukan.
Perubahan  teknologi  dalam  migrasi ke televisi digital ini kemudian harus diikuti dengan  infrastruktur  yang  memadai  di seluruh  daerah  Indonesia.  Industri  televisi sudah siap untuk mendukung infrastruktur dari  Aceh  sampai  dengan  Papua,  seperti ketersediaan lahan, menara, dan perangkat untuk  televisi  digital.  Namun  sayangnya, infrastruktur  ini  kemudian  membuat investasi  antena  televisi  sebelumnya
menjadi  tidak  terpakai.  Oleh  karena  itu, pelaku industri  berharap  bahwa  untuk set top  box (STB)  pada  televisi  digital  dapat disediakan  oleh  pemerintah.  Selain  itu, pemerintah  juga  menekankan  pada pembangunan  infrastruktur  prioritas  pada daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar)  di  Indonesia.  Hal  ini dimaksudkan agar  masyarakat  Indonesia  mulai  berhenti mengonsumsi  siaran  televisi  negara tetangga.
Menurut  Ketua  Umum  Asosiasi
Televisi Swasta Indonesia, Syafril Nasution, sosialisasi pemerintah mengenai
ASO kepada pelaku industri masih terbatas pada media sosial, dan informasi pada iklan yang  ditayangkan  pengusaha  televisi. Informasi  lebih  mendalam  mengenai kesulitan dalam migrasi ke televisi digital, dan  hal-hal  apa  saja  yang  perlu dikembangkan belum tersampaikan dengan baik kepada pengusaha televisi.
Migrasi televisi digital juga memunculkan  pertanyaan  mengenai  isi konten  televisi  yang  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  Indonesia.  Pengusaha  televisi sudah  mendapatkan  izin  penyiaran  dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan diharapkan menyajikan konten-konten  berkualitas.  Namun,  dalam proses  migrasi  ini,  keberagaman konten televisi  masih  tetap  dikelola  oleh  stasiun televisi masing-masing, dan masih menyesuaikan dengan kegemaran pemirsa Indonesia.
Kesimpulan Situasi pandemi COVID-19
memberikan  dampak  yang  sangat besar pada  upaya  komunikasi  publik  migrasi sistem  televisi  terestrial  analog  ke  digital. Keterbatasan dari segi mobilitas membuat upaya komunikasi publik yang disampaikan  lebih  banyak  menggunakan aktivitas  virtual  seperti  webinar,  iklan layanan masyarakat, konten-konten berbentuk grafis dan audio visual. Selain itu juga melalui bentuk kompetisi film pendek, lomba menulis dan membuat jingle . Penekanan informasi yang diproduksi
oleh  Tim  Pelaksana  Harian  Gugus  Tugas Migrasi Sistem Televisi Terestrial Analog ke  Digital  berkutat  pada  hal-hal  yang bersifat teknis. Sedangkan manfaat migrasi ini  dari  aspek  keberagaman  konten  dan peluang  pengelolaan  sebagai  operator frekuensi,  kurang  mendapatkan  ruang dalam  komunikasi  publik.  Padahal  hal  ini penting untuk diketahui publik. Begitu pula dengan  keinginan  masyarakat  untuk mendapatkan kualitas tayangan yang lebih bermutu,  tampaknya  luput  dari  perhatian pemerintah.

## Daftar Pustaka
Apa  Itu  Siaran  Televisi  Digital?  (n.d.). Kementerian Komunikasi Dan Informatika  Republik  Indonesia. Retrieved  August  4,  2021,  from https://siarandigital.kominfo.go.id/
Cara  Untuk  Menonton  Siaran  Televisi
Digital . (n.d.). Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Retrieved August 4, 2021, from https://siarandigital.kominfo.go.id/in formasi/pemirsa-televisi Denzin,  N.  K.,  &  Lincoln,  Y.  S.  (2009).
Handbook  of  Qualitative  Research . Pustaka Pelajar.
Franedya,  R.  (2021). TV  Analog Dimatikan, Kominfo: TV Digital Tak Butuh  Internet .  CNBC  Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech /20210729175008-37-264694/tv- analog-dimatikan-kominfo-tv- digital-tak-butuh-internet Gultom,  A.  D.  (2018).  Digitalisasi Penyiaran  Televisi  di  Indonesia, Buletin  Pos  Dan  Telekomunikasi ,
16 (2), 91. https://doi.org/10.17933/bpostel.201 8.160202
Haryanto, A. T. (2021). Catat! Ini Jadwal Tiga  Tahap  Suntik  Mati  TV  Analog . Detik.Com. https://inet.detik.com/law-and- policy/d-5819681/catat-ini-jadwal- tiga-tahap-suntik-mati-tv-analog Moleong,  L.  J.  (2017). Metode  Penelitian
Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Penyiaran  Digital  Indonesia  Tertinggal Dibanding  Malaysia .  (2020).  CNN
Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/tekno logi/20200725073801-185- 528807/penyiaran-digital-indonesia- tertinggal-dibanding-malaysia Prayudi,  P.,  Ardhanariswari,  K.  A.,  &
Probosari, N. (2020). The Quadruple Helix  Communication  Model  in Yogyakarta’s Creative City Development. Jurnal  ASPIKOM ,
5 (2).
https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i 2.704 Proses Migrasi Siaran Televisi Analog Ke Digital. (n.d.). Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. Retrieved August 4, 2021, from https://siarandigital.kominfo.go.id/in formasi/lembaga-penyiaran Setyanti,  S.  W.  L.  H.  (2018).  Peran Quadruple Helix Untuk Meningkatkan. Seminar  Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 .
Wahab, R. A. (2015). Migrasi Infrastruktur Sistem  Pemancar  Stasiun  Televisi Lokal  di  Sulawesi  Utara  Dalam Menghadapi  Migrasi  Sistem  Siaran
Televisi  Digital. Buletin  Pos  Dan Telekomunikasi , 10 (4). https://doi.org/10.17933/bpostel.201 2.100401
Wisnubroto,  K.  (2021). 5  Tahapan Penghentian  Siaran  TV  Analog . Kementerian Komunikasi Dan Informatika  Republik  Indonesia. https://siarandigital.kominfo.go.id/be rita/5-tahapan-penghentian-siaran-tv-
analog
Wuryanta,  A.  G.  E.  W.  (2017).  Televisi
Jakarta di Atas Indonesia: Diatur atau Diakomodir? Jurnal  Komunikasi Indonesia , 1 (2). https://doi.org/10.7454/jki.v1i2.7823
Zartian,  M.  M.  G.,  &  Maring,  P.  (2021).
Strategi  Kreatif  Produser  dalam Mempertahankan  Eksistensi  Acara Top Files di Stasiun Televisi iNews. Jurnal  Pewarta  Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.25008/jpi.v3i1.64