## PENGARUH TARIF DAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP NIAT MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK

## Dewi Kusuma Wardani
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa d3wikusuma@gmail.com

## Nurfitri Rahmawatiningsih
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nurfitrianf55@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  whether  tax  rates  and  the  taxation  system  affect  the intention  to  commit  tax  evasion.  This  study  took  a  sample  of  students  at  the Tamansiswa University of Yogyakarta. In this study the authors used a sampling technique  using  covenience  sampling,  in  collecting  data  the  authors  used  a questionnaire.  From  distributing  the  questionnaires,  100  respondents  were obtained. The results of this study indicate that the tax rate has a positive effect on the intention to commit tax evasion. The tax system has no effect on the intention to commit tax evasion.
Keyword : Tax rates, Tax systems, Tax evasion

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  apakah  tarif  pajak  dan  sistem  perpajakan terhadap  niat  melakukan  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  mengambil  sampel pada  mahasiswa  Universitas  Sarjanawiyata  Tamansiswa  Yogyakarta.  Pada penelitian  ini  penulis  menggunakan  dengan  teknik  pengambilan  sampel menggunakan covenience  sampling, dalam  pengumpulan  data  yang  dilakukan penulis  dengan  menggunakan  kuesioner.  Dari  penyebaran  kuesioner  tersebut  di dapat  100  responden.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  tarif pajak  berpengaruh  positif  terhadap  niat  untuk  melakukan  penggelapan  pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.
Kata-kata Kunci : Tarif pajak, Sistem pajak, Niat melakukan penggelapan pajak.

## PENDAHULUAN
Pajak adalah salah satu penyokong tertinggi pendapatan negara. Pajak bisa untuk pembagunan infrastruktur umum, dan pembiayaan pembelanjaan negara. Fatimah dan  Wardani  (2017)  mengungkapkan  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  masyarakat digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pengeluaran  yang  dapat menyejahterakan  rakyat.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  juga disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Oleh  sebab  itu banyak  cara  pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak,  baik  itu  pajak daerah  maupun  pajak  pusat.  Salah  satu  caranya  dengan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  penting  dan  manfaat  membayar  pajak  yang  berasal  dari  kita untuk  kita  dan  kembali  lagi  untuk  kita.  dari  laporan  dari  Laporan  Kinerja Direktorat  Jenderal  Pajak  2020  dapat  diketahui  bahwa  pendapatan  dari  pajak belum  mencapai  target  yang  ditetapkan  oleh  DJP,  bahkan  pada  tahun  2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 92,23% menjadi 84,44%. Pajak merupakan  kewajiban  yang  bersifat  wajib  dan  memaksa,  serta  merupakan pendapatan terbesar negara sehingga membantu perekonomian negara, masih ada masyarakat  yang  tidak  mau  membayar  pajak  dengan  berbagai  alasan.  Alasan penggelapan  pajak  adalah  sistem  yang  rumit  dan  tarif  yang  ditentukan  oleh pemerintah  terlalu  tinggi  sehingga  memberatkan  masyarakat.  Hal  ini  membuat masyarakat  akan  berupaya  untuk  menguranggi  beban  pajak  yang  akan  dibayar. Tindakan  penghindaran  tersebut  ada  yang  memanfaatkan  celah  ketentuan perpajakan seperti Tax Avoidance mapun dengan yang melanggar hukum seperti pengelapan  pajak  atau Tax  Evasion .  Penggelapan  pajak  atau Tax  Evasion merupakan  upaya  untuk  mengurangi  atau  menghindari  beban  pajak  yang dilakukan  secara  ilegal.  Penggelapan  pajak  merupakan  suatu  tindakan  untuk menguranggi  beban  pajak  yang  akan  dibayarkan  dengan  cara  yang  melanggar hukum (Sundari 2019). Bermacam-macam alasan calon wajib pajak yang berniat untuk  melakukan  penggelapan  pajak  seperti  tarif  pajak,  sistem  pajak.  Tarif
perpajakan  merupakan  sejumlah  uang  yang  harus  dikeluarkan  untuk  membayar beban  pajak  yang  sudah  ditentukan  besarnya  dengan  perhitungan  yang  mengacu pada  undang-undang  perpajakan.  Madjid  &  Rahayu  (2019)  menyatakan  bahwa dengan  tarif  pajak  yang  tinggi  maka tax  evasion akan  meningkat.  Hal  ini  juga selaras dengan penelitian yang dilakukan Ervana (2019) yang menyatakan bahwa tarif  pajak  yang  tinggi  akan  mempengaruhi  etika  wajib  pajak  mengenai penggelapan  pajak.  Jika  wajib  pajak  membayar  pajak  tinggi  dan  manfaat  dari membayar  pajak  tersebut  tidak  mereka  rasakan  karena  tidak  adanya  transparansi dari  sistem  perpajakan  dan  pelaporan  perpajakan  maka  wajib  pajak  tidak  akan mau  membayar  pajak  bahkan  melakukan  penggelapan  pajak.  Wajib  pajak  juga berpikir  uang  yang  dijadikan  untuk  membayar  tarif  pajak  akan  mengguranggi pendapatan  mereka,  sehingga  wajib  pajak  berusaha  untuk  meminimalisasi  tarif pajak  dengan  memanipulasi  sehingga  tarif  pajak  yang  dibayarkan  akan  semakin sedikit dari yang seharusnya atau dalam kata lain melakukan penggelapan pajak, maka tarif pajak dikatakan positif. Penelitian ini sejalan dengan Sari et al . (2021), dan Wardani & Rahayu (2020) bahwa tarif pajak berpengaruh positif.  Wardani & Rahayu  (2020),  menyatakan  bahwa  besarnya  tarif  pajak  memengaruhi kemampuan  wajib  pajak,  hal  tersebut  menjadikan  celah  wajib  pajak  untuk melakukan  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian Linda (2019) dan Lazuardini et al. (2015), bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap  niat  wajib  pajak  melakukan  penggelapan  pajak, tarif  pajak  semakin rendah  maka  diharapkan  penghindaran  pajak  maupun  penggelapan  pajak  akan semakin  kecil.    Faktor  kedua  yang  mempengaruhi  niat  melakukan  penggelapan pajak  adalah  sistem  perpajakan.  Sistem  pajak  merupakan  suatu  sistem  yang mengatur  tentang  perpajakan.  Sistem  perpajakan  yang  baik  dan  transparan  maka wajib  pajak  tidak  melakukan  penggelapan  pajak.  Rifani  et  al.  (2019) mengungkapkan  bahwa  semakin  baik,  mudah,  terkendali  prosedur  sistem perpajakan  yang  diterapkan,  maka  tindakan  penggelapan  pajak  dianggap  suatu yang  tidak  etis.  Pernyataan  tersebut  selaras  dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh Nurfadila  (2020)  yakni  semakin  bagus  sistem  perpajakannya  maka  perilaku penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  perilaku  yang  tidak  etis.  Sistem  perpajakan
yang  dianut  di  Indonesia  adalah self  assessment  system ,  yakni  sistem pemunggutan  pajak  yang  mengharuskan  wajib  pajak  dan  untuk  melaporkan  dan menghitung  pajak  terutangnya  sendiri,  namun  seringkali  kepercayaan  tersebut disalahgunakan wajib pajak untuk memanipulasi beban pajaknya agar beban pajak wajib  pajak  berkurang,  sehingga  mendorong  untuk  wajib  pajak  melakukan penggelapan  pajak.  Ketika  sistem  perpajakan  yang  dijalankan  tidak  bagus  maka penggelapan  pajak  akan  dianggap  wajar  atau  lumrah  karena  sering  terjadi  yang disebabkan  oleh  sistem  yang  tidak  bagus  tersebut,  maka  sistem  perpajakan  bisa dikatakan  negatif. Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Magfiroh  &  Fajarwati (2016), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  sistem  pajak  yang  semakin  tidak bagus,  maka  penggelapan  pajak  dianggap  sebagai  perilaku  yang  cenderung  etis. Penggelolaan uang pajak yang tidak jelas, petugas pajak yang melakukan korupsi, sehingga membuat wajib pajak enggan melaporkan beban pajak dengan jujur, dan akan  cenderung  melakukan  penggelapan  pajak.  Penelitian  tersebut  tidak  sejalan dengan  penelitian  Maharani et  al (2021),  Sari et  al .  (2021),  dan  Fatimah  dan Wardani  (2017),  yang  menyatakan  bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap niat penggelapan pajak.

## TELAAH LITERATUR

## Theory of Planned Behavior (TPB)
Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  merupakan  pengembangan  dari Theory  of Reasoned  Action (TRA)  yang  dilakukan  oleh  (Ajzen  1991) .  Theory  of  Planned Behavior (TPB)  menjelaskan  adanya  niat  untuk  berperilaku  maka  akan menghasilkan  perilaku  yang  dimunculkan  individu  untuk  menanggapi  sesuatu. Wardani & Rahayu (2020) berpendapat berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), ketentuan perpajakan dapat dipatuhi apabila dalam diri individu memiliki niat. Theory  of  Planned  Behavior (TPB)  memiliki  variabel  keperilakuan  yang mengartikan  bahwa  tidak  semua  tindakan  yang  dilakukan  seseorang  di  bawah
kendali seseorang tersebut. Teori tersebut juga menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap  perilaku  dibentuk  oleh  tiga  faktor  yaitu  sikap,  norma  subjektif,  dan kontrol  perilaku  yang  dipersepsikan  (Wardani  &  Rahmadini,  2022).  Menurut Linda  (2019),  teori  ini  membagi  tiga  alasan  yang  mempengaruhi  tindakan  yang diambil individu, yakni:
a. Behavioral Belief
Behavioral  Belief merupakan  kepercayaan  mengenai  kemungkinan  akan terjadinya  suatu  perilaku  dan  evaluasi  atau  penilaian  terhadap  hasil perilaku  tersebut.  Menurut  Reuven  et  al.  (2011)  keyakinan  dan  evaluasi tersebut  akan  membentuk  variabel  sikap  ( attitude) .  Keterkaitan  teori Theory  of  Planned  Behavior (TPB)    dengan  variabel  tarif  pajak  adalah besarnya  tarif  pajak  akan  mempengaruhi  kemampuan  dan  sikap  wajib pajak dalam membayar beban pajak. Jika tarif yang dibebankan tinggi dan tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dibayarkan,  sehingga  dapat mengurangi  pendapatan  wajib  pajak  maka  menjadi  pemicu  wajib  pajak melakukan  penggelapan  pajak.  Wardani  &  Rahayu  (2020)  juga mengatakan  bahwa  besar  kecilnya  tarif  perpajakan  akan  mempengaruhi kemampuan  wajib  pajak.  Manfaat  dari  membayar  tarif  tersebut  juga mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  melakukan  penggelapan  pajak,  ketika wajib  pajak  tidak  merasakan  manfaat  dari  tarif  yang  mereka  bayarkan, juga  akan  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  mengambil  sikap  melakukan penggelapan pajak.
b. Normative Belief
Normative  Belief merupakan keyakinan  tentang  harapan  normatif  yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
c. Control Belief
Control Belief merupakan keyakinan atas adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat  berpengaruh  terhadap  hal-hal  yang  akan  menghambat  atau mendukung tersebut.

## Teori Persepsi
Persepsi  merupakan  suatu  informasi  atau  asumsi  seseorang  yang  didapat  dari pengalaman  masa  lalu  seseorang  yang  pernah  merasakan,  atau  keinginan seseorang  dalam  membuat  suatu  keputusan  dan  dilihat  dari  informasi  yang diberikan  orang  lain  (Paramitha et  al .,  2020).  Menurut  Tumewu  &  Wahyuni (2018)  teori  persepsi  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  manusia  umumnya melakukan  sesuatu  dengan  cara  yang  masuk  akal,  mempertimbangkan  semua informasi,  dan  memperhitungkan  implikasi  tindakan  mereka.  Hal  ini  bisa dikatakan  bahwa  teori  persepsi  merupakan  asumsi  seseorang  yang  berdasarkan seluruh  informasi  yang  didapat  dengan  mempertimbangkan  pengaruh  dari tindakan  mereka. Keterkaitan  sistem  perpajakan  dengan  teori  persepsi,  yaitu ketika wajib pajak menganggap atau berpersepsi bahwa sistem perpajakan buruk, maka  wajib  pajak  akan  menganggap  penggelapan  perpajakan  merupakan  hal wajar  sehingga  mengakibatkan  penggelapan  pajak  akan  semakin  tinggi.  Hal  ini juga  didukung  penelitian  Tumewu  &  Wahyuni  (2018)  yang  mengatakan  bahwa semakin  rendahnya  sistem  pajak  yang  berlaku  menurut  persepsi  seorang  wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun, hal ini akan mengakibatkan penghindaran  pajak  semakin  tinggi.  Hal  ini  terjadi  karena  wajib  pajak  merasa sistem pajak belum bisa mengakomodir segala kepentingannya.

## Niat Penggelapan Pajak
Penggelapan  pajak  merupakan  tindakan  ilegal  atau  melanggar  hukum  yang bertujuan untuk menguranggi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut Xynas (2011) penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak  yang  bersifat  tidak  legal.  Niatan  wajib  pajak  untuk  menggelapkan  pajak didasarkan  adanya  kesempatan  yang  dimanfaatkan  karena  desakkan  keadaan. Tindakan  penggelapan  ini  bisa  dilakukan  oleh  wajib  pajak  pribadi  yang  bukan siapa-siapa  maupun  wajib  pajak  pribadi  yang  memiliki  jabatan  penting  pada
sistem  pemerintahan.  Wajib  pajak  badan  yang  baru  saja  berdiri  maupun  yang sudah go  publik .  Tumewu  &  Wahyuni  (2018)  mengungkapkan  bahwa penggelapan pajak  mengacu pada tindakan tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Hal ini termuat dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal Pasal 39, hal-hal yang termasuk melanggar sebagai berikut:
1) Karena tidak sengaja
a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar.
2) Dengan sengaja
a. Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
b. Menyalahgunakan  atau  penggunaan  tanpa  hak  NPWP  atau pengkukuhan PKP
c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
d. Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dengan  tidak  benar  atau  tidak lengkap, dll
Niat  adalah  keinginan  dari  dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  sesuatu  baik dipengaruhi  faktor  dari  luar  maupun  pengaruh  dalam  dirinya  sendiri.  Menurut Kumalasari (2018)  niat melakukan  tindakan  belum  berupa  tindakan,  tetap  masih berupa  keinginan,  sedangkan  tindakan  yang  jelas  nyata  dilakukan  oleh  individu. Jadi  niat  penggelapan  pajak  adalah  keinginan  atau  dorongan  dari  dalam  diri seseorang  untuk  melakukan  tindakan  mengurangi  beban  pajak  dengan  cara melanggar hukum.

## Tarif Pajak
Tarif  pajak  merupakan  sejumlah  uang  yang  harus  dikeluarkan  unuk  membayar beban pajak yang sudah ditentukan besarnya dengan seksama yang mengacu pada perundang-undangan  perpajakan.  Linda  (2019)  mengatakan  tarif  pajak  adalah ketentuan  besar  kecilnya  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  terhadap
objek  pajak  yang  menjadi  tanggungannya.  Semua  jenis  pajak  mempunyai  tarif yang  berbeda.  Menurut  Resmi  (2017)  mengatakan  bahwa  tarif  merupakan  angka atau presentase tertentu dan tarif dibedakan menjadi:
a. Tarif tetap
Tarif  tetap  adalah  tarif  yang  jumlahnya  tetap,  berapapun  besarnya  dasar pengenaan pajak. Biasanya tarif tetap diterapkan pada bea materai.
b. Tarif proposional (sebanding)
Tarif  proposional  adalah  tarif  berupa  presentase  yang  sifatnya  tetap terhadap berapapun dasar pegenaan pajaknya.
c. Tarif progresif (meningkat)
Tarif  progresif  adalah  tarif  berupa  presentase  tertentu  yang  semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
d. Tarif degresif (menurun)
Tarif  berupa  presentase  tertentu  yang  makin  menurun  dengan  makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

## Sistem Perpajakan
Sistem  perpajakan  adalah  suatu  mekanisme  untuk  mengatur  bagaimana  wajib pajak  memenuhi  tangung  jawabnya  dibidang  perpajakan.  Menurut  Fatimah  & Wardani  (2017)  sistem pajak merupakan suatu  sistem  pemungutan pajak  tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  dan  pembangunan.  Sistem  pajak  sendiri menurut  Resmi  (2017)  dijelaskan  bahwa  sistem  pemungutan  dibagi  menjadi  3 yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem  pajak  yang  memberi  kewenangan  aparatur  perpajakan  untuk menentukan  sendiri  jumlah  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Self  Assessment System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang  wajib  pajak  dalam menentukan  sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Wajib pajak  diberi  kepercayaan  untuk  menghitung  dan  melaporkan  pajak terutangnya sendiri.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang diberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai sengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak
Tarif  pajak  bersifat  tetap  dan  memaksa.  Jika  tarif  pajak  yang  dikeluarkan  wajib pajak  itu  tinggi,  maka  akan  berdampak  pada  niat  wajib  pajak  melakukan penggelapan  pajak,  yaitu  penggelapan  pajak  semakin  tinggi  (Madjid  &  Syafi’ah Rahayu,  2019).  Jika  tarif  yang  dibebankan  tinggi  dan  tidak  sesuai  dengan  yang seharusnya dibayarkan, sehingga mengurangi pendapatan wajib pajak maka wajib pajak  akan  melakukan  penggelapan  pajak.  Wardani  &  Rahayu  (2020)  juga mengatakan  bahwa  besar  kecilnya  tarif  perpajakan  akan  mempengaruhi kemampuan  wajib  pajak.  Manfaat  dari  membayar  tarif  tersebut  juga mempengaruhi  wajib  pajak  ketika  mereka  tidak  mendapatkan  manfaat  dari  tarif yang  mereka  bayarkan  dari  pemerintah  yang  mereka  rasakan,  juga  akan mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  mengambil  sikap  melakukan  penggelapan pajak.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  hipotesis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
H 1 :  Tarif pajak berpengaruh positif terhadap niat  untuk  melakukan penggelapan pajak
Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak
Sistem  perpajakan dibuat  agar memudahkan wajib pajak untuk  membayar pajak. Menurut  Maharani  et  al.  (2021)  bahwa  semakin  baik,  mudah,  dan  terkendali sistem perpajakan tersebut, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin tidak etis  untuk  dilakukan.  ketika  sistem  perpajakan  yang  dianut  di  Indonesia  seperti self  assessment  system, yaitu  menghitung  dan  melaporkan  sendiri  beban  pajak mereka  disalahgunakan  sehingga  penggelapan  pajak  semakin  banyak  yang dikarenakan sistem yang buruk, maka penggelapan pajak tersebut akan dianggap lumrah.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  hipotesis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
H 2 : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat melakukan penggelapan pajak

## METODOLOGI PENELITIAN

## Sifat Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  sifat  kuantitatif,  menurut  Reuven et  al. (2011) penelitian  kuantitatif  merupakan  data  yang  diukur  dengan  skala  numerik  atau angka.  Penelitian  ini    menggunakan  data  primer,  data  primer  adalah  data  yang diperoleh langsung dari narasumber yang dipercaya dengan menggunakan teknik penyebaran angket atau koesioner kepada narasumber tersebut.

## Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

## Tarif Perpajakan
Tarif perpajakan merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung  jawab  wajib  pajak,  biasanya  tarif  pajak  berupa  presentase  yang  sudah ditentukan  oleh  pemerintah  (Sari et  al .,  2021).  Jika  tarif  perpajakan  yang  wajib pajak  bayarkan  akan  menguranggi  pendapatan  mereka  sehingga  wajib  pajak berupaya  untuk  menggurangi  beban  pajak  mereka,  jika  tarif  perpajakan  tinggi
akan  membuat  wajib  pajak  melakukan  penggelapan  pajak  juga  tinggi.  Instrumen penelitian  yang  digunakan  untuk  mengukur  tarif  perpajakan  diambil  dari  Fhyel (2018)  yang  terdiri  dari  dua  indikator  yakni  indikator  kemampuan  dalam membayar pajak dan indikator tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Variabel tarif perpajakan  akan  diukur  dengan  skala likert 5  point  yang  dimulai  dari  sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## Sistem Perpajakan
Sistem  Perpajakan  merupakan  suatu  sistem  pemungutan  pajak  tentang  tinggi rendahnya tarif pajak dan pertangungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan  penyelenggaraan  dan  pembangunan  negara  (Fatimah  &  Wardani, 2017). Semakin baik  sistem  yang diterapkan khususnya dalam perpajakan, maka penggelapan  pajak  akan  dianggap  tidak  etis  sehingga  niat  untuk  melakukan penggelapan  pajak  juga  semakin  berkurang  (Maghfiroh  &  Fajarwati,  2016). Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur sistem perpajakan diambil dari  Fatimah  &  Wardani  (2017)  dan  (Linda,  2019).  Instrumen  penelitian  yang diambil  dari  Fatimah  &  Wardani  (2017)  ada  dua  indikator  yakni  pendistribusian dana yang bersumber dari pajak dan kemudahan fasilitas dan kemudahan fasilitas, Selain indikator tersebut peneliti juga mengambil satu indikator dari Linda (2019) yakni  sistem  mengontrol  kecurangan,  maksudnya  adalah  sistem  perpajakan  yang baik  akan  mencegah  dan  mengetahui  jika  wajib  pajak  melakukan  pelanggaran. Variabel sistem perpajakan akan diukur dengan skala likert 5 point yang dimulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## Niat  Melakukan Penggelapan Pajak
Penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  adalah  usaha  meringankan  beban  pajak  dengan cara  melanggar  undang-undang  (Ervana,  2017).  Menurut  Fhyel  (2018)  perilaku penggelapan  pajak  merupakan  suatu  tindakan  yang  ilegal  karena  melanggar undang  undang.  Penggelapan  pajak  ini  sering  terjadi  akibat  lemahnya  peraturan atau  hukum  di  Indonesia,  sehingga  pelaku  tidak  memiliki  efek  jera  terhadap pelanggaran tersebut, selain itu tarif pajak yang terlalu tinggi juga menjadi  sebab
wajib  pajak  untuk  melakukan  penggelapan  pajak  (Wardani  &  Rahayu,  2020). Instrumen  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengukur  niat  melakukan penggelapan  pajak  diambil  dari  Fatimah  &  Wardani  (2017),  yang  terdiri  dari  5 indikator. Indikator tersebut yakni tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, menyampaikan  SPT  dengan  tidak  benar,  tidak  mendaftarkan  diri  atau menyalahgunakan  NPWP,  tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah  dipungut  atau dipotong, melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya. Variabel niat melakukan  penggelapan  pajak  akan  diukur  dengan  skala likert 5  point  yang dimulai dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi adalah adalah wilayah generalisasi objek yang ingin diteliti oleh peneliti (Sugiyono,  2019).  Penentuan  populasi  dalam  penelitian  sangat  penting.  Populasi penelitian  ini  adalah  seluruh  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas Sarjanawiyata  Tamansiswa.  Sampel  penelitian  adalah  bagian  dari  populasi  yang jumlah  dan  karakteristiknya  dimiliki  oleh  populasi  tersebut  (Sugiyono,  2019). Sampel  penelitian  ini  adalah  sebagian  mahasiswa  Universitas  Sarjanawiyata Tamansiswa  (UST)  yang  merupakan  bagian  dari  populasi  tersebut.  Teknik pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  metode covenience  sampling .  Teknik covenience sampling dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan pengumpulan sampel  Surahman  &  Putra  (2018),  dimana  kuesioner  dalam  bentuk google form dibagikan kepada responden, yaitu mahasiswa.

## Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Data  primer  dalam penelitian ini merupakan jawaban langsung yang diisi responden dalam kuesioner (Ayem & Listiani, 2019). Menurut Ayem & Listiani (2019) kuesioner merupakan daftar  pertanyaan  tertulis  maupun  gambar  yang  diisi  responden,  dan  responden akan  memberikan  jawaban  tertulis.  Pernyataan  pada  kuesioner  terdiri  dari  3 bagian yaitu, tarif perpajakan, sistem perpajakan, dan niat melakukan penggelapan
pajak.  Kuesioner  tersebut  akan  dibagikan  kepada  mahasiswa  di  Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa
dengan menggunakan media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Tabel 1.1 Hail Uji Validitas Variabel Tarif Perpajakan
Pernyataan Corrected item – Total Correlation r tabel Keterangan TF1 0,420** 0,195 Valid TF2 0,551** 0,195 Valid TF3 0,509** 0,195 Valid TF4 0,669** 0,195 Valid TF5 0,650** 0,195 Valid TF6 0,620** 0,195 Valid TF7 0,514** 0,195 Valid TF8 0,632** 0,195 Valid
Sumber: Data Primer, 2022, diolah
Berdasarkan  tabel  1.1  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  validitas bahwa  untuk  pernyataan  pada  variabel  tarif  pajak  (X2)  menunjukkan  bahwa semua  item  yang  diuji  dinyatakan  valid.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  masing- masing  item  pernyataan  yang  memiliki  nilai  r  hitung  >  r  tabel.  Pernyataan  TF1 nilai  r  hitung  0,420  >  0,195  nilai  r  tabel  maka  dapat  dinyatakan  pernyataan tersebut valid, begitu juga dengan pernyataan TF2 (0,551 > 0,195), TF3 (0,509 > 0,195),  TF4  (0,669  >  0,195),  TF5  (0,650  >  0,195),  TF6  (0,620  >  0,195),  TF7 (0,514 > 0,195), TF8 (0,632>0,195).
Tabel 1.2 Hail Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan
Pernyataan  Corrected item – Total Correlation r tabel Keterangan SS1 0,589** 0,195 Valid
SS2 0,651** 0,195 Valid SS3 0,665** 0,195 Valid SS4 0,675** 0,195 Valid SS5 0,655** 0,195 Valid SS6 0,581** 0,195 Valid SS7 0,603** 0,195 Valid SS8 0,627** 0,195 Valid Sumber: Data Primer, 2022, diolah
Berdasarkan  tabel  1.2  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  validitas bahwa  untuk  pernyataan  pada  variabel  sistem  pajak  (X3)  menunjukkan  bahwa semua  item  yang  diuji  dinyatakan  valid.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  masing- masing  item  pernyataan  yang  memiliki  nilai  r  hitung  >  r  tabel.  Pernyataan  SS1 nilai  r  hitung  0,589  >  0,195  nilai  r  tabel  maka  dapat  dinyatakan  pernyataan tersebut valid, begitu juga dengan pernyataan SS2 (0,651 > 0,195), SS3 (0,665 > 0,195),  SS4  (0,675  >  0,195),  SS5  (0,655  >  0,195),  SS6  (0,581  >  0,195),  SS7 (0,603 > 0,195), SS8 (0,627 > 0,195).
Tabel 1.3 Hail Uji Validitas Variabel Niat Melakukan Penggelapan Pajak
Pernyataan Corrected item – Total Correlation r tabel Keterangan NPP1 0,744** 0,195 Valid NPP2 0,783** 0,195 Valid NPP3 0,546** 0,195 Valid NPP4 0,520** 0,195 Valid NPP5 0,488** 0,195 Valid NPP6 0,762** 0,195 Valid NPP7 0,397** 0,195 Valid NPP8 0,774** 0,195 Valid NPP9 0,748** 0,195 Valid
Sumber: Data Primer, 2022, diolah
Berdasarkan  tabel  1.3  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hasil  pengujian  validitas bahwa  untuk  pernyataan  pada  variabel  niat  melakukan  penggelapan  pajak  (Y) menunjukkan  bahwa  semua  item  yang  diuji  dinyatakan  valid.  Hal  tersebut  dapat dilihat dari masing-masing item pernyataan yang memiliki nilai r hitung > r tabel.
Pernyataan NPP1 nilai r hitung 0,799 > 0,195 nilai r tabel maka dapat dinyatakan pernyataan  tersebut  valid,  begitu  juga  dengan  pernyataan  NPP2  (0,783  >  0,195), NPP3  (0,546  >  0,195),  NPP4  (0,520  >  0,195),  NPP5  (0,488  >  0,195),  NPP6 (0,762  >  0,195),  NPP7  (0,397  >  0,195),  NPP8  (0,774  >  0,195),  NPP9  (0,748  > 0,195).

## Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas menggunakan uji Cronbach’s Alpha. Kuesioner dikatakan reliabel bila  bernilai  positif  dan  lebih  besar  dari  0,70.  Berikut  rincian  dari  hasil  uji reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Jumlah Item Cronbach’ s alpha Keterangan Tarif Pajak (X2) 8 0,710 Reliabel Sistem Pajak (X3) 8 0,775 Reliabel Niat Melakukan Penggelapan Pajak (Y) 9 0,824 Reliabel
Sumber: Data Primer, 2022, diolah
Berdasarkan  tabel  1.4  di  atas  dapat  dilihat  hasil  uji  reliabilitas  dimana  tarif perpajakan  memiliki Cronbach’s  alpha 0,710,  sistem  perpajakan  memiliki Cronbach’s alpha 0,775,  dan  untuk  niat  melakukan  penggelapan  pajak  memiliki Cronbach’s  alpha 0,824.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semua  variabel  dalam penelitian  menunjukkan  reliabel  karena  memiliki Cronbach’s  alpha lebih  besar dari 0,70.

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model  regresi  yang  baik
adalah  yang  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen.  Hasil  uji multikolinearitas  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut
Tabel 1.5 Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Tarif Perpajakan (X2) ,580 1,723 Sistem Perpajakan (X3) ,572 1,748 Sumber: Data Primer, 2022, diolah
Berdasarkan  tabel  1.5  di  atas  dapat  dilihat  dari  hasil  uji  multikolinearitas  dari masing masing variabel independen yang menunjukkan Variance Inflation Faktor (VIF)  nilai  tidak  lebih  dari  10  dan  nilai Tolerance  Value tidak  kurang  dari  0,10, hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain. Regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskedastisitas  atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Hasil  uji  heteroskedastisitas  dapat  diketahui  melalui  uji glejser berikut ini:

## Tabel 1.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,477 2,869 ,515 ,608 Tarif Perpajakan (X2) ,076 ,097 ,105 ,783 ,435 Sistem Perpajakan (X3) ,032 ,084 ,051 ,379 ,706
Sumber: Data Primer, 2022, diolah
Berdasarkan tabel 1.6 diatas dapat dilihat hasil uji heteroskedastisitas dimana nilai probabilitas  signifikan  masing-masing  variabel  di  atas  0,05,  maka  dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Statistik t
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. jika nilai sig t > 0,05, maka H 0 diterima. Sebaliknya, jika sig t < 0,05, maka H 0 ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.7 Hasil Uji Statistik t
Model
Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients T
Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,983 4,910 ,404 ,687 Tarif Perpajakan (X2) ,441 ,166 ,279 2,652 ,009 Sistem Perpajakan (X3) ,236 ,144 ,173 1,640 ,104
Sumber: Data Primer, 2022, diolah
Berdasarkan  tabel  1.7  mengenai  hasil  uji  statistik  t  dapat  disimpulkan  bahwa: Variabel tarif perpajakan (X2) diperoleh t hitung sebesar 2,652, signifikansi lebih kecil  dari  0,05  yaitu  0,009  diperoleh  t  tabel  (1,983)  dan standarized  coefficient beta 0,279. Hal ini menunjukkan 2,652 > 1,983 dan 0,009 < 0,05, artinya variabel tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Variabel  sistem  perpajakan  (X3)  diperoleh  t  hitung  sebesar  2,131,  signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,104 diperoleh t tabel (1,983) dan standarized coefficient beta 0,173. Hal ini menunjukkan 1,640 < 1,983 dan 0,104 > 0,05, artinya variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak.

## Pembahasan

## Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak
Hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  menghasilkan  bahwa  tarif  perpajakan berpengaruh  terhadap  niat  melakukan  penggelapan  pajak.  Hal  ini  dibuktikan dengan  nilai  uji  statistik  t  yang  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,009  <  0,05 dan  nilai  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel  sebesar  2,652  >  1,983,  selain  itu  nilai unstandardized  coefficients sebesar  0,279.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan bahwa H 0 ditolak dan H 2 diterima. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa tarif  perpajakan  sebagai Behavioral  Belief dalam Theory  of  Planned  Behavior (TPB),  berpengaruh  positif.  Hal  ini  dikarenakan  sikap  yang  diambil  wajib  pajak memiliki pandangan tersendiri, atas tinggi-rendahnya tarif perpajakan. Pernyataan ini  diperkuat  dengan  dengan  analisis  jawaban  responden,  dalam  pernyataan  tarif pajak  harus  dikenakan  sesuai  dengan  jumlah  pendapatan  wajib  pajak  responden menjawab  setuju  sebanyak  44%,  yang  mengindikasikan  bahwa  ketika  tarif perpajakan  terlalu  tinggi  dan  melampaui  pendapatan  wajib  pajak,  maka  wajib pajak akan berupaya mengurangi bahkan tidak mau membayar beban pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wardani & Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa  semakin  tinggi  tarif  perpajakan  semakin  rendah  tingkat  kepatuhan  wajib
pajak.  Hal  ini  membuat  semakin  tinggi  niat  wajib  pajak  untuk  melakukan penggelapan pajak.

## Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak
Hasil  uji  hipotesis  yang  telah  dilakukan  menghasilkan  bahwa  sistem  perpajakan tidak berpengaruh terhadap niat melakukan penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai  uji statistik t  yang diperoleh nilai  signifikansi  lebih besar dari 0,05, yaitu 0,104 > 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel sebesar 1,640 < 1,983, selain  itu  nilai unstandardized  coefficients sebesar  0,173.  Oleh  karena  itu  dapat disimpulkan  bahwa  H 0 diterima  dan  H 3 ditolak.  Hasil  penelitian  ini  yang mendukung  teori  persepsi  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  rendahnya  sistem perpajakan  membuat  niat  wajib  pajak  melakukan  penggelapan  pajak  semakin tinggi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  analisis  jawaban  responden,  pada  pernyataan penggelapan  pajak  dianggap  etis  ketika  sistem  perpajakan  rendah,  responden menjawab sangat  tidak setuju sebanyak 31 responden atau 31%.  Hasil penelitian ini  mendukung  penelitian  Maharani  et  al  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  sistem perpajakan yang baik membuat niat wajib pajak melakukan penggelapan dianggap tidak etis. Jika sistem perpajakan baik niat untuk patuh membayar dan melaporkan pajak  tinggi.  Hal  ini  dikarenakan  wajib  pajak  merasa  tenang  dan  yakin  akan sistem  perpajakan  yang  diterapkan  tidak  akan  disalahgunakan  dan  siapa  yang melakukan kecurangan akan ketahuan

## SIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  mahasiswa  aktif  Universitas  Sarjanawiyata Tamansiswa  Yogyakarta  sebanyak  100  orang  responden.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa:  Variabel  tarif perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  niat  melakukan  penggelapan  pajak. Variabel  sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  niat  melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi  wajib  pajak  khususnya  mahasiswa  Universitas  Sarjanawiyata  Tamansiswa
sebagai calon wajib pajak dimasa mendatang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat  mendorong  dan  memotivasi  mahasiswa  sebagai  wajib  pajak  dimasa mendatang  untuk  lebih  meningkatkan  kepatuhan,  kejujuran,  dan  mentaati peraturan perpajakan agar terhindar dari niat unuk melakukan penggelapan pajak. Selain  itu  penelitian  ini  juga  diharapkan  memberi  masukkan  kepada  pemerintah dalam  hal  ini  fiskus  dan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  lebih meningkatkan  sosialisasi  tentang  aturan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan kepada  wajib  pajak,  untuk  menekan  penggelapan  pajak.  Penelitian  ini  memiliki keterbatasan  sehingga  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat menambah  variabel  independen  dalam  penelitian  mengenai  niat  melakukan penyelewengan  pajak,  misalnya  keadilan,  sosialisasi  tentang  perpajakan,  dan kepercayaan terhadap petugas pajak, Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan untuk  memperluas  populasi  penelitian  dan  memperbanyak  jumlah  sampel sehingga hasilnya lebih dapat digeneralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayem,  S.,  &  Listiani,  L.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak  Mengenai  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion). Jurnal  Riset  Akuntansi Terpadu , 12 (1). https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454
Ervana,  O.  N.  (2019).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak,  Keadilan  Pajak  Dan  Tarif Pajak  Terhadap  Etika  Penggelapan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Klaten). Akuntansi  Pajak , 1 (1),  80–92. https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802
Fhyel, V. G. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Tarif Pajak  terhadap  Penggelapan  Pajak. Skripsi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Islam Indonesia Yogyakarta , 131.
Kumalasari,  S.  (2018). Perbedaan  Kondisi  Kebutuhan  dan  Konsensus  Terhadap Niat Penggelapan Pajak .
Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM. E – Jurnal Riset Manajemen , 25–34.
Linda,  S.  (2019). Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,  Tarif  Pajak,  dan Pemahaman  Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Magelang) .
Madjid,  S.,  &  Syafi’ah  Rahayu,  I.  (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Ketetapan
Pengalokasian  Pajak  dan  Keadilan  Pajak  terhadap  Tax  Evasion  oleh  Wajib Pajak Orang Pribadi. Majalah Sainstekes , 5 (2), 91–100. https://doi.org/10.33476/ms.v5i2.930
Magfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak . 7 (1).
Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh moral  wajib  pajak,  sanksi  pajak,  sistem  pajak,  pemeriksaan  pajak  dan  tarif pajak  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  atas  tax  evasion . 3 (1), 63–72.
Netemeyer, R., & Ryn, M. Van. (1991). The Theory of Planned Behavior .
Nurfadila.  (2020).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan, dan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Equilibrum Journal , 1 (April), 44–53.
Paramitha,  O.,  Cahyono,  D.,  &  Probowulan,  D.  (2020).  Pengaruh  Faktor Diskriminasi  ,  Keadilan  dan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Persepsi  Wajib Pajak  Mengenai  Penggelapan  Penggelapan  Pajak  di  KPP  Pratama  Jember. Jurnal Akuntansi Profesi , 11 (1), 59–67.
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 . Salemba Empat.
Reuven, A.-Y., Sartori, N., & Marian, O. (2011). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan,  dan  Tarif  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  di  Surabaya. Global Perspectives on Income Taxation Law , 4 (2), 77–85. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005
Rifani,  R.  A.,  Mursalim,  M.,  &  Ahmad,  H.  (2019).  Pengaruh  Keadlilan,  Sistem Perpajakan  dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Penggelapan  Pajak. PARADOKS: Jurnal Ilmu … , 2 (3).
Sari,  N.  P.  P.,  Sudiartana,  I.  M.,  &  Dicriyani,  N.  L.  G.  M.  (2021).  Pengaruh Keadilan  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  (Tax Evasion). Jurnal Kharisma , 3 (1), 140–149.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (edisi ke 2).
Alfabeta.
Sundari.  (2019).  Persepsi  wajib  pajak  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi penggelapan pajak ( tax evasion ). Kajian Akuntansi , 3 (1), 55–67.
Surahman,  W.,  &  Putra,  U.  Y.  (2018). Faktor-faktor  Persepsi  Wajib  Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak . 5 (1), 1–10.
Tumewu,  J.,  &  Wahyuni,  W.  (2018). Persepsi  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak . 4 (1), 37–54.
Wardani,  D.  K.,  &  Rahmadini,  F.  N.  (2022).  Perngaruh  Pengetahuan  Pajak  dan Sanksi Pajak terhadap Niat untuk Patuh Calon Wajib Pajak. JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 1 (2), 107–114. https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/1351
Wardani,  Dewi  Kusuma,  &  Fatimah,  S.  (2017). Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Penggelapan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Temanggung . 1 (1), 1–14.
Wardani,  Dewi  Kusuma,  &  Rahayu,  P.  (2020). Pengaruh  E-Commerce,  Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak .
Xynas, L. (2011). Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance. Revenue Law Journal , 20 (1). https://doi.org/10.53300/001c.6714