Mairita,  Desy,  M.  Tazri,  Sumayah  (2021)  Pola  Kebijakan  Kpid  Wilayah  Riau  dalam  Mengawasi Digitalisasi Penyiaran, Syntax Idea, 3 (7). https:// doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1305 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X
Vol. 3, No. 7, Juli 2021

## POLA  KEBIJAKAN  KPID  WILAYAH  RIAU  DALAM  MENGAWASI DIGITALISASI PENYIARAN

## Desy Mairita, M. Tazri, Sumayah
Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Indonesia Email: desymairita@umri.ac.id, tajri@umri.ac.id, sumaiyahabdullah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  pola  kebijakan  KPID  Wilayah  Riau  dalam mengawasi  digitalisasi  penyiaran.  Di  saat  regulasi  kita  belum  siap  dengan  segala bentuk kebebasan  perstersebut, kita juga dipaksa untuk menghadapi era digitalisasi dan  konvergensi  yang  juga  memerlukan  regulasi  yang  lebih  tepat  dan  lugas. Meskipun  di  banyak  sisi,  regulasi  kita  masih  memiliki  kekurangan  dan  kurang konsisten  dengan  Undang-Undang  pendahulunya.  Tinjauan  pustaka  ketersediaan data  pada  saat  ini  didapatkan  melalui  studi  pustaka  dan  observasi  dalam  bentuk bukti-bukti tempirik dalam bentuk jurnal dan buku. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriktif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor KPID wilayah  Riau  Jl.  Gajah  Mada.  Dengan  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah Komisioner  KPID  Wilayah  Riau.  Hasil  penelitian  menunjukan  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa isi siaran yang baik sesuaidengan UU No.32 Tahun 2002 dan Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  Tahun  2012,  namun masih  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  tetapi  tergolong  kepada  pelanggaran  yang ringan,  pola  pengawasan  yang  dilakukan  KPID  Riau  menggunakan  pola pengawasan  langsung  yaitu  dengan  memantau  langsung  dari  alat  pemantau  KPID Riau yang dilakukan oleh tim pemantau, dan menggunakan polapengawasan tidak langsung  yaitu  dengan  menerima  aduan  masyarakat  dan  dalam  melakukan pengawasan  KPID  Riau  mengikuti  langkah-langkah  sesuai  dengan  Standar Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan  KPID Riau dalam mengawasi durasi dan pola siaran di Riau mengharuskan mendaftarkans etiap acara yang akan   yang ada di  KPID  Riau  untuk  mendapatkan  izin  siar.  Untuk  sarana  pengawasann  yang digunakan KPID Riau antara lain ruangan pengawasan, alat pemantau yang disertai dengan alatperekam dan monitor dan juga melalui situs website www.kpidriau.go.id dan media sosial email, twitter, facebook, instagram, SMS dan whatshap  Kelima  KPID  Riau  memberikan  KPID  award  setiap  tahunnya  sebagai bentuk apresiasi.
Kata Kunci: Digitalisasi; KPID; Penyiaran

## Abstract
This research describes the kpid strategy pattern of Riau Region in digitalization of panyan spy. At a time when we are not ready for the free form of perstersebut, we are also brothers for the era of digitalization and convergence that there are also some  more  precise  and  straightforward.  Although  on  many  sides,  we  are  still deficient and less consistent with the Act of its predecessor. Library studies appear data at the moment post-study study library and observation in the form of evidence tempirik  in  the  form  of  journals  and  books.  The  methodology  in  this  study  uses
qualitative descriptive methods. This research was conducted at kpid office in Riau, Jl.  Gajah  Mada.  With  the  subject  in  this  study  is  the  Commissioner  kpid  Riau Region. The results of the research points showed that the content of the broadcast is  good  with  Law  No.32  of  2002  and  Guidelines  for  Broadcast  Performance  and Broadcast Program Standards in 2012, but there are still violations committed but classified to the minor violations, the pattern of supervision that KPID Riau uses a pattern of direct care with monitoring, and using indirect surveillance patterns that are with the good name of public complaints and in the supervision of KPID Riau operational measures Procedure (SOP). While KPID Riau in the past the duration and pattern of broadcasts in Riau remains in Riau caught every event which is in KPID  Riau  to  get  a  broadcast  permit.  For  which  means  of  supervision  that  use KPID  Riau,  among  others,  surveillance,  monitoring  tools  accompanied  by  tools and  monitors  and  also  sites  www.kpidriau.go.id  sites  and  social  media  email, twitter,  facebook,  instagram,  SMS  and  whatshap  Only  KPID  Riau  awards  KPID every year so a form of appreciation.
Keywords: digitization; KPID; Broadcast

## Pendahuluan
Televisi  (TV)  adalah  media  penerima  suara  dan  gambar  bergerak  yang  paling banyak  digunakan  di  seluruh  pelosok  dunia.  Semua  peristiwa-peristiwa  besar  yang terjadi  di  berbagai  sudut  dunia,  dengan  cepat  dapat  diketahui  masyarakat  melalui pesawat  TV  di  manapun  bahkan  diberbagai  belahan  dunia  berkat  sistem  penyiaranTV ( television broadcasting ) (Kustiawan, 2016).
Proses  perkembangan  penyiaran  TV  sudah  berlangsung  dalam  rentang  waktu yang  cukup  panjang.  Produk  teknologi  modern  ini  juga  telah  tampil  sebagai  sarana penyebaran  informasi  yang  cukup  efektif  dan  relatif  murah  pada  masyarakat  luas, sehingga  akan  semakin  berperan  dalam  memengaruhi  pembangunan  karakter  bangsa. Dengan  demikian  penguasaan  teknologi  dan  sistem  penyiaran  TV  menjadi  sangat strategis bagi bangsa Indonesia (Ahmad, 2015).
Dengan  begitu  pesatnya  perkembangan  teknologi  digital,  yang  memberikan kontribusi  dominan  terhadapi  bidang  penyiaran,  telekomunikasi  dan  teknologi informasi,  memungkinkan  siaran  TV  berkualitas  gambar  yang  tinggi  dapat  dinikmati para pemirsa  berbagai perangkat seperti telepon gengam (handphone) , PDA ( personal digital assistant), komputer, maupun media TV yangtak bergerak (fixed) dan bergerak (mobile). Berdasarkan  pengalaman  negara  lain  yang  telah  mengganti  sistem  penyiaran TV-nya  ke  teknologi  digital,  perubahan  tersebut  telah  menyebabkan  terjadinya perubahan  model  bidang  usaha  dan  meningkatnya  layanan  konten  serta  optimasi penggunaan  kanal  frekuensi,  sehingga  migrasi  sistem  penyiaran  TV  analog  ke  sistem penyiaran  TVdigital,  akan  sangat  bermanfaat  bagi  pemerintah,  masyarakat  maupun industri (Wahyuni, 2018).
Penyiaran Digital menjadi sebuah keniscayaan, dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidak efisienan penyiaran analog. Seperti yang diketahui, teknologi  analog  tidak  dapat  mengimbangi  permintaan  industry  penyiaran  dalam  hal penyaluran  program  siaran  yang  terus  bertambah  karena  terbatasnya  jumlah  kanal
frekuensi yang tersedia. Selain itu juga, penggelaran infrastruktur penyiaran analog pun tidak  efisien  karena  belum  menyentuh  konvergensi.  Dalam  suatu  system  penyiaran analog, masing-masing lembaga penyiaran memiliki infrastruktur penyiarannya sendiri- sendiri,  seperti  menara  pemancar,  antena,  dan  lain  sebagainya.  Akibatnya,  biaya pemeliharaan  cenderung  relatif  mahal,  pemakaian  daya listrik  yang  sangat  besar,  serta pemanfaatan  lahan  yang  jauh  lebih  boros.  Di  sisi  penerimaan  siaran  pun,  kualitas siarannya tidak akan  merata meski berada dalam wilayah layanan yang sama (Rianto, 2012) .
Di  dalam  UU  Nomor  32  tahun  2002  tentang  penyiaran  telah  diatur  pasal  pasal tentang  isi  siaran,  pasal  35  dan  36  jadi  sangat  diharapkan  bahwa  lembaga  penyiaran mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, tetapi pada kenyataannya masih banyak lembaga penyiaran yang melanggaraturan-aturan yang sudah disepakati bersama (Bunga Indriani  Nst,  Rum,  &  Katutu,  2019). Menurut  undang-undang  No.  32  tahun  2002  ini terdapat tujuan penyiaran:
1) Untuk memperkukuh integrasi nasional.
2) Terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa.
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Memajukan kesejahteraan umum.
5) Menumbuhkan industry penyiaran Indonesia
Dalam  system  pengawasan  penyiaran,  Riau  telah  memiliki  Komisi  Penyiaran Indonesia  Daerah  Riau  (KPID  Riau)  yang  bertugas  sebagai  pengawas  penyiaran  yang ada di daerah provinsi Riau itu sendiri. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau juga berhubungan  dengan  masyarakat  dalam  menampung  segala  hal  dan  menindak  lanjuti segenap  apresiasi  masyarakat  terhadap  lembaga  penyiaran  maupun  terhadap  dunia penyiaran  pada  umumnya.  Dalam  melaksanakan  dan  menjalankan  fungsi  serta  tugas, wewenang  dan  kewajibannya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Pusat  diawasi  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah diawasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  itu  sendiri (Sambodo  &  Ishak,  2017). Dalam menjalankan fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai kewewenang:
1) Menetapkan standar program siaran
2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran
4) Memberikan  sanksi  terhadap  pelanggar  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran dan standar program siaran
5) Melakukan  koordinasi  dengan  pemerintah,  lembaga  siaran  dan  masyarakat  KPID Riau mengawasi penyiaran baik itu siaran radio maupun siaran TV lokal.
Kebutuhan  teknologi  digital  sangat  tepat  mengatasi  jumlah  alokasi  kanal  analog yang  terbatas,  sementara  minat  masyarakat  berpartisipasi  begitu  kuat.  Sehingga  jalan alternatif  penerapan  siaran  televisi  digital  di  Indonesia  merupakan  satu  solusi keterbatasan  kanal  tersebut.  Dengan  adanya  siaran  sistem  digital  tersebut,  beberapa stasiun penyiaran swasta dapat bergabung dalam penyiarannya dengan satu kanal digital yang diberikan oleh pemerintah (Budiman, 2016).
Pesatnya  pertumbuhan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  berdampak  terhadap konvergensi  antara  industri  penyiaran  dan  telekomunikasi  atau  yang  lebih  dikenal sebagai “konvergensi media” ( media convergence). Industri penyiaran, para pengusaha media  menyediakan  konten-konten  penyiaran  ke  dalam  format  digital  atau  aplikasi berbasis mobile seperti e-paper dan online streaming. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan rjudul “Pola Kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia  Wilayah  Riau  dalam  Mengelola  Digitalisasi  Penyiaran” (Sa’diyah  El Adawiyah & Swarnawati, 2015).
Di  saat  regulasi  kita  yang  belum  siap  dengan  segala  bentuk  kebebasan  pers tersebut, kita juga dipaksa untuk menghadapi era digitalisasi dan konvergensi yang juga memerlukan  regulasi  yang  lebih  tepat  dan  lugas.  Meskipun  di  lain  sisi,  regulasi  kita masih  memiliki  banyak  kekurangan  dan  tidak  konsisten  dengan  Undang-Undang pendahulunya. Oleh kerenanya, ini merupakan suatu permasalahan dalam penyiran dan menarik untuk diteliti. Maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola kebijakan KPID wilayah Riau dalam mengawasi Digitalisasi Penyiaran.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  yaitu  suatu  metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci.  Dalam  hal  ini  peneliti  berupaya  melakukan deskripsi  tentang  pola  kebijakan  KPID  Wilayah  Riau  dalam  mengawasi  digitalisasi penyiaran.    Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  KPID  wilayah  Riau  Jl.  Gajah  Mada . Dengan subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  Komisioner  KPID  Wilayah  Riau.  Objek penelitian  dapat  dinyatakan  sebagai  situasi  sosial  penelitian  yang  ingin  diketahui  apa yang  terjadi  di  dalamnya.  Pada  obyek  penelitian  ini,  peneliti  dapat  mengamati  secara mendalam  aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang  ada  pada  tempat (place) tertentu (Gumilang, 2016).
Yang menjadi objeknya dalam penelitian ini adalah pola kebijakan KPID Wilayah Riau  dalam  Mengawasi  Digitalisasi  Penyiaran. Dalam  penelitian  kualitatif,  tidak menggunakan  istilah  populasi  ataupun  sampel  seperti  dalam  penelitian  kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas  obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Sedangkan  sampel adalah sebagian dari populasi itu (Sugiyono, 2008).
Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan informan untuk memperoleh berbagai informasi  yang  dipelukan  selama  proses  penelitian.  Informan  penelitian  dipilih berdasarkan  teknik snowball yaitu  dengan  mencari  informan  kunci.  Yang  dimaksud dengan  informan  kunci (key  informan) adalah  mereka  yang  mengetahui  dan  memiliki berbagai  informasi  pokok  yang  diperlukan  dalam  penelitian  atau  informan  yang  yang mengetahui  secara  mendalam  permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini komisioner KPID  wilayah  Riau. Menurut  Lopland  dalam  Buku Metodologi  Penelitian  Kualitatif
dijelaskan  bahwa  sumber  data    utama  dalam  penelitian  kualitatif  ialah  kata-kata  dan tindakan (Fauzia, 2020).
Data apabila digolong menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (komisioner KPID wilayah Riau) sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu, seperti  biro  pusat  statistic  dan  lain-lain (Fauzia,  2020). Teknik  pengumpulan  Data dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara Interview, Observasi  dan  dokumentasi.  Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengelolaan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Analisis yang digunakan adalah analisis studi kasus  dimana  studi  kasus  itu  adalah  suatu  strategi  dan  metode  analisis  data  kualitatif yang  menekankan  pada  kasus-kasuskhusus  yang  terjadi  pada  objek  analisis (Bungin, 2011) dan  ini  menyangkut  masalah  perkembangan  objek,  sejarah  dan  struktur fenomona. Uji Keabsahan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Credibility (derajat kepercayaan) dengan cara triangulasi. Menurut (Pritandhari, 2016), trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

## Diagram Air Pola Kebijakan KPID Wilayah Riau dalamMengawasiDigitalisasiPenyiaran
Star
STAR Survey Objek: Komisioner KPID Riau
Judul: pola kebijakan KPID wilayah Riau dalam mengawasi digitalisasi penyiaran
Permasalahan: Bagaiaman  pola kebijakan KPID wilayah Riau dalam mengawasi digitalisasi penyiaran
Tujuan: untuk mengetahui bagaiaman pola kebijakan KPID wilayah Riau dalam mengawasi digitalisasi
Manfaat :  Untuk memberikan kontribusi bagi peneliti yang tertarik dengan permasalahan digitalisasi penyiaran

## Hasil dan Pembahasan
Perubahan  dari  televisi  analog  ke  televisi  di  pengaruhi  oleh  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  termasuk  dengan  melihat  perubahan  pengguna internet di dunia yang terus meningkat. Pada tahun 2002 pengguna internet diperkirakan mencapai  605.6  miliar  jiwa.  Di  Indonesia,  menurut  data  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa Internet  Indonesia  (APJII),  jumlah  pengguna  internet  pada  tahun  2013  mencapa  71,19 juta, meningkat 13 persen dibandin tahun 2012 yang mencapai sekitar 63 juta pengguna (Nurudin,  2018). Dari  data  yang  telah  dipublikasikan  oleh  Kominfo  pada  laman  web mereka menunjukan Indonesia berada di posisi keenam jumlah total pengguna internet yaitu  sebesar  102,8  juta  Perkembangan  dari  televisi  digital  memperoleh  kritik,  bahwa dalam  proses  ini  tidak  diberikan  spektrum  bagi  pemain  baru.  Padahal  pemain  baru diharapkan dapat lebih mampu mengembangkan inovasi yang berbeda dalam jasa yang ditawarkan.  Hal  ini,  kebijakan  yang  ada  lebih  kepada  membatasi  kompetisi.  Televisi digital  berdasarkan  Permen  Kemenkominfo  No.  22/2011  tidak  memiliki  aturan  yang kuatmengenaiizinpenyiaran, sertatidakmelibatkan KPI dan KPID  didalamnya. Regulasi penyiaran digital dimulai tahun 2007 melalui Permen Kemenkominfo. Kemudian, telah disusul  dengan  beberapa  peraturan  menteri  lainnya.  Adapun  perkembangan  regulasi dalam proses digitalisasi di Indonesia dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 1 Perkembangan Regulasi Dalam Proses Digitaliasai Di Indonesia Regulasi Isi Siaran Peraturan  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi Republik Indonesia No. 07/PER/M.KOMINFO/3/2007 • Standar penyiaran digital terestrial untuk televisi immobile di Indonesia • Lembaga  Penyiaran  Publik  yang bebes  bersiaran  harus  berupaya mengadopsi teknologi digital Peraturan Mentri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 39/PER/M.KOMUNFO/10/2009 tentang framework  dasar  dari  penyiaran  televisi • Perpindahan dari televisi analog ke televisi digital
Metode pengumpulan data: Interview, dokumentasi dan
observasi Analisis Data Pembahasan
Regulasi Isi Siaran digital teristrial untuk secara bebas mengisi dengan  penerimaan  yang  permanen  (free- to-air) Peraturan  Kementrian  Komunikasi  dan Informasi Republik Indonesia No. 21/PER/M.KOMINFO/4/2011 • Standar  penyiaran  digital  bagi radio dengan Very High Frequency (VHF) band di Indonesia
Dalam  Perkembangannya  saat  ini,  pemerintah  melalui  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  telah  menerbitkan  Peraturan  Menteri  No.  5  Tahun  2016  tentang  Uji Coba  Teknologi  Telekomunikasi,  Informatika  dan  Penyiaran.  Konsideran  regulasi tersebut  2  adalah  dalam  rangka  penelitian  dan  penetapan  arah  kebijakan penyelenggaraan  telekomunikasi,  informatika  dan  penyiaran.  Beberapa  jenis  teknologi yang  berkembang  dan  perlu  dilakukan  uji  coba  diantaranya  open  BTS,  Google  Loon, PPDR (public  Protection  and  Disaster  Relief), 5G,  TV  digital  metode  SFN  (single frequency  network)  dan  MFN  (multi  frequency  network).  Ujicoba  yang  dilakukan tersebut  cukup  membingungkan  baik  bagi  publik  maupun  bagi  pelaku  bisnis.  Sebab, selama  ini  pemerintah  belum  menyelesaikan  urusan  regulasi  penyiaran  digital  yang seharusnya dibuat dalam bentuk UU, tetapi pemerintah lebih memilih untuk melakukan berbagai uji coba siaran yang dikawatirkan proses ini nantinya sama sekali berbeda saat digitalisasi penyiaran disahkan (Nurudin, 2018).
Dalam  rangka  untuk  mewujudkan  visi  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Riau yaitu : “Terwujud Sistem Penyiaran yang Sehat, Adil dan Berkualitas di Provinsi Riau”, maka  perlukiranya  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Riau  untuk  melakukan pengawasan yang lebih intensif.
Pengelolaan  sistem  penyiaran  yang  merupakan  ranah  publik  harus  dikelola  oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.  Untuk  tercapainya  siaran  yang  berkualitas  bagi  masyarakat  dan mempermudah  pendirian  perizinan  bagi dunia  usaha  di  bidang  penyiaran  serta  kontrol terhadap  siaran  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat  di  Provinsi  Riau,  maka  pada tahun 2010 terbentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau) (Rusli &  Zulkarnaen,  2014). Kemudian  untuk  menunjang  kinerja  KPID  Provinsi  Riau  maka dibentuklah  Sekretariat  KPID  Provinsi  Riau  sesuai  amanat  Peraturan  Daerah  Provinsi Riau  Nomor  7  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Sekretariat  Komisi  Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau, yang rincian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubenur Riau Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  Provinsi  Riau.  Sehingga  keseriusan  Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola penyiaran dibuktikan melalui lahirnya peraturan daerah dan  peraturan  gubernur  tersebut  Dalam  melaksanakan  fungsi,  wewenang,  tugas  dan kewajibannya, KPID Provinsi Riau terdiri atas beberapa bidang yaitu :
a. BidangPengelolaanStruktur dan SistemPenyiaran
b. BidangPengawasan Isi Siaran
c. BidangKelembagaan
Dari  ketiga  bidang  di  atas,  peneliti  menitik  beratkan  pada  Bidang  Pengelolaan Struktur  dan  Sistem  Penyiaran  serta  Bidang  Pengawasan  Isi  Siaran,  dimana  salah satu tupoksi  bidangt  ersebut  adalah  melakukan  pengawasan.  Pasal  4  Peraturan  KPI  Nomor 01/P/KPI/07/2014  yang  berbunyi,  dalam  melaksanakan  fungsi,  wewenang,  tugas,  dan kewajibannya, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi Riau menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan 1) Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Yang  berkaitan  dengan  penjaminan  kesempatan  masyarakat  memperoleh  informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
3) Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
4) Pembangunan  iklim  persaingan  yang  sehat  antarlembaga  penyiaran  dan  industri terkait. Selain itu, dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, Bidang  Pengawasan  Isi  Penyiaran  KPID  Provinsi  Riau  juga  menyelenggarakan koordinasi,  mengawasi,  dan  mengevaluasi  program  dan  kegiatan:  Mengacu  pada tupoksi kedua bidang diatas, pelaksanaan pengawasan merupakan tupoksi dari KPID Riau yang dilaksanakan melalui pengawasan
5) Pengawasan  Langsung  Pengawasan  langsung  KPID  Riau  dilaksanakan  melalui Pengelolaan  Struktur  dan  Sistem  Penyiaran  serta  Bidang  Pengawasan  Isi  Siaran, dimana kedua bidang tersebut melakukan pengawasan langsung ke kantor atau studio lembaga penyiaran yang terindikasi bermasalah, seperti perizinan lembaga penyiaran yang  akan  berkahir,  perizinan  lembaga  penyiaran  yang  telah  berkahir,  ataupun lembaga  penyiaran  yang  belum  memiliki  perizinan,  serta  pengawasan  langsung  isi siaran dari lembaga penyiaran
6) Pengawasan  Tidak  Langsung  Pengawasan  tidak  langsung  KPID  Riau  dilaksanakan melalui  Tim  Pengawasan  Reguler  yang  terdiri  dari  13  orang  Tenaga  Harian  Lepas (THL),  yang  ditempatkan  di  ruang  monitoring  Sekretariat  KPID  Riau.  Tim Pengawasan  Reguler  tersebut  melaksanakan  pengawasan  terhadap  konten  isi  siaran yang  disiarkan  oleh  lembaga  penyiaran.  Apabila  ditemukan  konten  atau  isi  siaran yang terindikasi dalam pelanggaran penyiaran, maka konten tersebut dicatat oleh tim dan  dilaporkan  kepada  Bidang  Pengawasan  Isi  Siaran  untuk  selanjutnya  dilakukan tindak lanjut atas temuan pelanggaran tersebut. Provinsi Riau sebagai provinsi yang sedang dalam perkembangan dan pembangunan tidak luput dari aktivitas penyiaran. Aktivitas  penyiaran  tersebut  sangat  berkembang  pesat,  yang  ditandai  berdirinya berbagai  lembaga  penyiaran  seperti  TVRI,  RRI,  Riau  Televisi,  Riau  Channel  dan lembaga penyiaran  lainnya. Hal ini dapat dilihat pada jumlah lembaga penyiaran di Riau

## Kesimpulan
Pola  Kebjakan  KPID  dalam  mengawasi  digitalisasi  penyiaran  adalah  sebagai berikut.  Ada  2  jenis  pengawasaan  yang  dilakukan  oleh  KPID  dalam  melakukan pengawasan.  1)  Pengawasan  langsung  adalah  pengawasan  yang  dilakukan  apabila pimpinan  organisasi  melakukan  sendiri  pengawasan  terhadap  kegiatan  yang  sedang dijalankan.  Dalam  penelitian  ini  pengawasan  langsung  yang  dilakukan  Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Riau dilihat dari 3 (tiga)  bentuk, yaitu: inspeksi langsung, observasi  di  tempat (The-spot  observation), dan  membuat  laporan  di  tempat (On-the- spot  report). Inspeksi langsung merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengetahui dan  memeriksa  secara  langsung  kebenaran  yang  terjadi  di  lapangan.  2)  Pengawasan tidak  langsung  adalahmerupakan  pengawasan  dari  jarak  jauh.  Pengawasan  yang  ini dilakukan  melalui  laporan  yang  disampaikan  oleh  para  bawahan,  pihak  yang  diawasi, dan  oleh  masyarakat  yang  terkena  dampak  pengawasan.  Laporan  yang  didapat berbentuk:  laporan  tertulis,  laporan  lisan,  dan  laporan  khusus.  Laporan  tertulis merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga penyiaran  kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau atas pelaksanaan kegiatan penyiaran melalui laporan tertulis  .Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  isi  siaran  yang  baik  sesuaidengan  UU No.32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Tahun 2012,  namun  masih  ada  pelanggaran  yang  dilakukan  tetapi  tergolong  kepada pelanggaran  yang  ringan,  pola  pengawasan  yang  dilakukan  KPID  Riau  menggunakan pola pengawasan langsung yaitu dengan memantau langsung dari alat pemantau KPID Riau  yang  dilakukan  oleh  tim  pemantau,  dan  menggunakan  polapengawasan  tidak langsung yaitu dengan menerima aduan masyarakat dan dalam melakukan pengawasan KPID  Riau  mengikuti  langkah-langkah  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP).  Sedangkan    KPID  Riau  dalam  mengawasi  durasi  dan  pola  siaran  di  Riau mengharuskan  mendaftarkans  etiap  acara  yang  akan      yang  ada  di  KPID  Riau  untuk mendapatkan  izin  siar.  Untuk  sarana  pengawasann  yang  digunakan  KPID  Riau  antara lain ruangan pengawasan, alat pemantau yang disertai dengan alatperekam dan monitor dan  juga  melalui  situs  website  www.kpidriau.go.id  dan  media  sosial  email,  twitter, facebook, instagram, SMS dan whatshap Kelima KPID Riau memberikan KPID award setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad,  Nur.  (2015).  Radio  Sebagai  Sarana  Media  Massa  Elektronik. AT-TABSYIR STAIN Kudus , 3 (2). Google Scholar
Budiman,  Ahmad.  (2016).  Model  Pengelolaan  Digitalisasi  Penyiaran  di  Indonesia. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan Internasional , 6 (2). Google Scholar
Bunga  Indriani  Nst,  Ipt121295,  Rum,  Muhammad,  &  Katutu,  Buchari.  (2019). Upaya Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (Kpid)  Provinsi  Jambi  Dalam  Menerapkan Informasi  Berdasarkan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  Standar  Program  Siaran (P3sps) Di Kota Jambi . Uin Sulthan Thaha Saifuddin. Google Scholar
Bungin,  Burhan.  (2011). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Ed.2.  Jakarta:  Kencana, .

## Google Scholar
Fauzia,  Reka  Resti.  (2020). Strategi  Komunikasi  Balai  Rehabilitasi  Sosial  Pada Kegiatan  Bimbingan  Karier  Untuk  Meningkatkan  Life  Skill  Bagi  Penyandang Disabilitas Netra . Universitas Komputer Indonesia. Google Scholar
Gumilang, Galang Surya. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. Jurnal Fokus Konseling , 2 (2). Google Scholar
Kustiawan, Usep. (2016). Pengembangan media pembelajaran anak usia dini . Penerbit Gunung Samudera [Grup Penerbit PT Book Mart Indonesia]. Google Scholar
Nurudin,  Ade.  (2018).  Digitalisasi  Penyiaran  Indonesia  Dalam  Bingkai  Kepentingan Publik. Source: Jurnal Ilmu Komunikasi , 2 (3). Google Scholar
Pritandhari, Meyta. (2016). Penerapan Komik Strip Sebagai Media Pembelajaran Mata Kuliah  Manajemen  Keuangan  Mahasiswa  Universitas  Muhammadiyah  Metro. PROMOSI: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi , 4 (2). Google Scholar
Rianto,  Fuji  DKK.  (2012). Digitalisasi  Televisi  di  Indonesia  (Ekonomi  Politik,  Peta Persoalan,  dan  Rekomendasi  Kebijakan).  PR2  Media  bekerja  sama  dengan Yayasan Tifa: Yogyakarta . Google Scholar
Rusli, Zaili, & Zulkarnaen, Deddy. (2014). Efektivitas Pengawasan Penyiaran Tv Kabel Berlangganan oleh KPID Riau . Riau University. Google Scholar
Sa’diyah  El  Adawiyah,  Suwarto,  &  Swarnawati,  Aminah.  (2015).  Hubungan  Media Baru  dengan  Sikap  Nasionalisme  Remaja  di  DKI  Jakarta. Information  and Communication Technology , 95 . Google Scholar
Sambodo,  Satria,  &  Ishak,  Ishak.  (2017). Pengawasan  Komisi  Penyiaran  Indonesia Daerah  Riau  Terhadap  Penyelenggaraan  Penyiaran  TV  Kabel  Di  Pekanbaru Tahun 2015-2016 . Riau University. Google Scholar
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian  Kunatitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung Alfabeta. Google Scholar
Wahyuni,  Hermin  Indah.  (2018). Kebijakan  Media  Baru  Di  Indonesia:(Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia) . Ugm Press. Google Scholar

## Copyright holder :
Desy Mairita, M.Tazri, Sumayah (2021)
First publication right :

## Syntax Idea
This article is licensed under: