## Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Semangat Dan Kondisi Kejiwaan Bagi Narapidana Seumur Hidup
Yoga Pangestu 1 , Mitro Subroto 2
Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politekik Ilmu Pemasyarakatan pangestu.yoga420@gmail.com 1 , subrotomitro07@gmail.com 2

## Abstrak
Pidana  hilang  kemerdekaan,  merupakan  salah  satu  bentuk  penderitaan  yang  dialami oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  yang  sedang menjalankan  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  pengadilan  sebagai  bentuk  putusan  dari pengadilan yang sudah ditetapkan. Namun, pidana yang dijalankan di Indonesia bukan hanya  pidana  yang  memiliki  waktu  atau  bisa  dikatakan  memiliki  batas  berakhirnya pidana yang dijalankan. Pidana di Indonesia juga memberikan hukuman seumur hidup kepada warga negaranya yang telah dinyatakan bersalah dalam proses peradilan, tanpa batas waktu, dan tidak memiliki waktu berakhir. Menjaga kondisi secara lahir dan batin menjadi tanggung jawab Petugas Pemasyarakatan kepada Warga Binaan
Pemasyarakatan atau Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang dibina. Dengan pidana seumur  hidup  tersebut  sangat  besar  kemungkinan  dari  Warga  Binaan  Pemasyarakatan tersebut akan memiliki gangguan terhadap kondisi fisik dan utamanya terhadap mental dari Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  penelitain  normatif,  dimana  dengan  memandanga  hukum  selaku kaidah. Dan dalam mendapatkan informasi dengan menggunakan studi literatur hukum yang  berhubungan  dengan  pokok  pembahasan  pada  tulisan  ini.  Kesimuplan  dari penelitian ini adalah dengan adanya kekurangan di lapanganseperti overcrowded lapas, kurangnya  jumlah  petugas,  dan  tenaga  ahli  dari  luar  lembaga  yang  belum  maksimal menjadikan  faktor  yang  menyebabkan  penurunan  semangat  yang  berpengaruh  kepada kondisi  kejiwaan  narapidana.  Namun,  program  pembinaan  dan  pendampingan  yang diberikan  oleh  petugas  pemasyarakatan  adalah  hal  penting  yang  dapat  meningkatkan semangat dan kondisi kejiwaan dari narapidana yang berada di lapas.
Kata Kunci: Hilang Kemerdekaan, Seumur Hidup, Pembinaan, Kesehatan Mental

## Abstract
The  crime  of  loss  of  independence  is  one  of  the  forms  of  suffering  experienced  by Correctional Inmates and Correctional Students who are carrying out sentences handed down  by  the  court  as  a  form  of  decision  from  the  court  that  has  been  determined. However,  the  crimes  carried  out in Indonesia  are  not  only  crimes  that  have  a  time  or can be said to have a limit on the expiration of the sentence being carried out. Criminal law in Indonesia also provides a life sentence for its citizens who have been found guilty in  a  judicial  process,  indefinitely,  and  have  no  expiration  date.  Maintaining  physical and mental conditions is the responsibility of the Correctional Officer to Correctional Inmates or Correctional Students who are being fostered. With a life sentence, it is very
likely that the Prisoners will have problems with the physical condition and especially the mental condition of the Prisoners. The method used in this research is a normative research method, where by looking at the law as a rule. And in obtaining information by  using  a  study  of  legal  literature  related  to  the  subject  matter  of  this  paper.  The conclusion  of  this  research  is  that  there  are  deficiencies  in  the  field  such  as overcrowded  prisons,  a  lack  of  officers,  and  experts  from  outside  the  institution  that have not been maximized which are factors that cause a decrease in morale that affects the  mental  condition  of  prisoners.  However,  the  coaching  and  mentoring  program provided by correctional officers is an important thing that can improve the morale and mental condition of prisoners in prison.
Keywords:  Loss of Independence, Lifelong, Care, Coaching, Mental Health

## 1. PENDAHULUAN
Narapidana  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  orang yang  sedang  menjalani  hukuman  karena  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  yang telah diatur oleh undang-undang. Narapidana menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan  adalah  seorang  terpidana  yang  sedang  menjalani pidana  hilang  kemerdekaan  yang  ditempatkan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan (LAPAS),  lalu  terpidana  adalah  seseorang  yang  dijatuhi  hukuman  pidana berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  sudah  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang tetap. Sehingga secara garis besar berdasarkan pengertian tersebut, narapidana adalah seorang  terpidana  yang  sebagian  haknya  dirampas  atau  diambil  oleh  negara  dalam waktu  sementara  dan  sedang  menjalani  bentuk  hukuman  kurungan  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar hukum yakni pidana seumur hidup.
Pidana  seumur  hidup  disebutkan  didalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  pada  pasal  12  ayat  (1)  “Pidana  penjara  ialah  seumur  hidup  atau selama  waktu  tertentu”.  Lalu  pada  ayat  selanjutnya  di  ayat  (4)  dikatakan  bahwa “pidana kurungan penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melewati dari dua  puluh  (20)  tahun.  Secara  harfiah  dapat  kita  simpulkan  melalui  pernyataan  di Pasal (1) dan (4) bahwa pidana seumur hidup adalah pidana kurungan penjara yang diberikan  kepada  orang  yang  telah  dinyatakan  bersalah  melalui  keputusan  hakim sepanjang  masa  hidupnya  sampai  terpidana  tersebut  meninggal  dunia.  Sehubunagn dengan  hal  tersebut  ,  dilihat  dari  sudut  penjatuhan  pidana  dan  juga  dari  sudut terpidana,  pidana  seumur  hidup  itu  bersifat  pasti  ( definite  sentence )  karena siterpidana  dikanakan  jangka  waktu  yang  pasti  ( a  definite  period  of  time ),  yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia 1 .
Namun penetapan pidana seumur hidup ini bertentangan dengan prinsip dari Pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Saharjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 pada pidato  penganugerahan  gelar Doctor  Honoris  Causa di  bidang  Ilmu  Hukum Universitas  Indonesia  yang  berjudul  Pohon  Beringin  Pengayoman,  yang  merujuk terkait  perubahan  sistem  kepenjaraan  di  Indonesia  menjadi  sistem  Pemasyarakatan.
1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru , Kencana, Jakarta, 2014, hal. 225.
Berdasarkan  sistem  Pemasyarakatan  dalam  memberikan  pembinaan  kepada Narapidana  yang  sedang  menjalankan  pidannya  dilakukan  dengan  sangat mengedepankan  Hak  Asasi  Manusia  serta  rasa  Mengayomi  /  Pengayoman.  Dengan mengesampingkat  hasrat pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat narapidana, diberikan pembinaan kemandirian dan keterampilan yang bertujuan untuk mengubah kualitas  hidup,  kehidupan,  dan  penghidupan  Narpidana  agar  dapat  berintegrasi  atau kembali bersosialiasi secara baik bersama masyarakat.
Tujuan  diadakannya  penjara  sebagi  tempat  menampung  para  pelaku  tindak pidana  dimaksudkan  untuk  menbuat  jera  ( regred )  dan  tidak  lagi  melakukan  tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi 2 . Pidana  seumur  hidup  tidak  saja  mengakibatkan  rantai  penderitaan  bagi  narapidana seumur hidup, tetapi juga orang-orang yang kehidupanya tergantung pada narapidana tersebut.  World  Health  Organization  (2008)  memperkirakan  bahwa,  dari  sembilan juta  tahanan  di  seluruh  dunia,  setidaknya  11%  (satu  juta  tahanan)  menderita gangguan mental yang signifikan, dan yang paling umum masalah kesehatan mental adalah  depresi  dan  kecemasan.  Dari  kondisi  ini  memiliki  peluang  besar  untuk narapidana  melakukan  aksi  bunuh  diri  akibat  depresi  maupun  akibat  dari  faktor lainnya.  Berdasarkan  data  yang  berhasil  dihimpun  pada  tahun  2017,  ada  total  120 kematian  yang  terjadi  di  Lapas  maupun  Rutan  yang  dimana  20,8%  kasus  terjadi akibat bunuh diri,  ini merupakan persentase terbesar kedua dari penyebab kematian narapidana dan tahanan 3 .
Mengingat  bahwa  banyaknya  kasus  narapidana  mengalami  gangguan kejiawaan  hingga  yang  berujung  melakukan  percobaan  bunuh  diri,  maka  disitulah peran petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana. Ditambah lagi dengan kasus yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagi narapidana  hukuman  seumur  hidup.  Tentunya  para  petugas  pemasyarakatan  harus memiliki  kompetensi  dalam  mengingatkan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  dari narapidana  yang  akan  berpengaruh  kepada  kondisi  kejiwaannya.  Ingatkan  bahwa menjadi  seorang  narapidana  seumur  hidup  dan  harus  menghadapi  perampasan kemerdekaan,  tidak  selalu  berujung  pada  ketidakmampuan  mencapai  makna  hidup yang mengakibatkan dampak psikologis yang negatif bagi dirinya 4 .
Oleh karena itu, tulisan ini dibuat karena orang yang dapat berinteraksi setiap hari  dengan  narapidana  tersebut  adalah  petugas  pemasyarakatan,  maka  petugas memiliki  peran  penting  dalam  meningkatkan  semangat  dan  kondisi  kejiwaan khususnya  pada  narapidana  hukuman  seumur  hidur.  Tulisan  ini  akan  membahas faktor apa yang menjadi  penyebab turunnya semangat hidup dan kondisi kejiawaan narapidana  hukuman  seumur  hidup,  serta  bagaimana  peran  dari  petugas Pemasyarakatan  untuk  meningkatkan  semangat  serta  kesehatan  kejiawaan  dari narapidana seumur hidup yang merasa menderita akan pidana yang dijalaninya.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  memakai  tata  cara  penelitian  hukum  normaif, dimana  dengan  memandang  hukum  selaku  kaidah.  Sifat  penelitian  menggunakan metode  kualitatif,  dimana  penelitian  ini  merupakan  prosedur  penelitian  yang  dapat
2 Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 9-10
3 Albert Wirya, Astried Permata, Kematian Tahanan Kegagalan Pemidanaan , Maret, 2017.
4 Barda Nawawi Arief (dalam Priyatno, 2006)
menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata. Dalam mendapatkan informasi dengan  memakai  tata  cara  penelitian  kepustakaan  ialah  dengan  metode  menekuni litaratur  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok  kasus,  himpunan  peraturan perundang-  undangan,  postingan  hukum  dan  bermacam  sumber  tertulis  yang  yang lain.  Bahan  yang  sudah  terhimpun  berikutnya  dicoba  analisis  dengan  memakai  tata cara analisis kualitatif dimana riset yang digunakan buat mempelajari pada keadaan objek  yang  alamiah  serta  periset  jadi  kunci  utama.  Penelitian  kualitatif  menjadi penelitian yang mempunyai tujuan diperuntukan mempelajari peristiwa apa saja yang sedang  dialami  diantaranya  perilaku,  motivasi,  presepsi,  tindakan  secara  holistic dengan  digambarkan  melalui  kata-kata 5 .  Dalam  pengumpulan  sumber  data pendukung  penulisan  ini  menggukanan  metode  studi  literature.  Metode  studi literatur adalah  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan data  pustaka,  membaca  dan  mencatat,  serta  mengelolah  bahan  penelitian  (Zed, 2008:3).
Dengan  mengumpulkan  litelatur  penelitian  yang  dilakukan  secara  empiris, dapat memperluas pandangan dari kajian tulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tujuan Pemidanaan
Tujuan  hukum  pidana  dipandang  sebagai  upaya  penyelesaian  masalah kepada terpidana dan/atau korban dari kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Tujuan  hukum  pidana  ini  tidak  semata-mata  dapat  dicapai i dengan  pemberian pidana  kurungan,  akan tetapi  pemberian pidana  kurungan  ini merupakan upaya represif  yang  kuat  berupa  sebuah  tindakan  pengamanan  kepada  terpidana tersebut.  Pengamanan  ini  dilakukan  dengan  maksud  menghindari  terpidana tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan melanggar hukum lainnya kepada orang  lain.  Tujuan  pemidanaan  yang  berkembang  dari  dulu  sampai  dengan sekarang telah menjerumus kearah yang lebih rasional.
Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005:4) menyampaikan bahwa pidana mengandung i unsur-unsur sebagai berikut :
1. Pidana  itu i pada i hakekatnya  merupakan  suatu  pengenaan  penderitaan  atau nestapa atau akibat-akibat lain i yang tidak menyenangkan;
2. Pidana  itu  diberikan i dengan i sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana i itu  dikenakan  kepada i seseorang  yang  telah i melakukan  tindak pidana menurut i undang-undang.
Penghukuman  berasal  dari  kata  dasar  hukum,  yang  mana  mempunyai makna selaku menetapkan hukuman ataupun memutuskan terpaut hukumannya, menetapkan  hukuman  atas  sesuatu  peritiwa  itu  bukan  cuma  menitik  beratkan
5 Tobing et al., 2016
pada  hukum  pidana  saja,  tetapi  ada  hukum  perdata 6 .  Adapun  tujuan  dari pemidanaan  disesuaikan  pada  hukum  pidana,  dimana  tujuan  utamannya  yaitu kepada  keamanan  masyarakat  dari  kesejahteraan,  keseimbangan  serta keseIarasan  hidup  dengan  tidak  mengabaikan  keperluan  masyarakat,  korban serta pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pidana didasarkan atas maksud dari pemidanaan sebagai berikut:
1. Kemanusiaan  memiliki  arti  bahwa  pemidanaan  sendiri  memegang  teguh serta memuliakan harkat dan martabat orang lain;
2. Edukasi  memiliki arti  pemidanaan memberikan kesadaran untuk  orang lain atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  sehingga  menyebabkan  orang  tersebut memiliki  sikap  jiwa  yang  positif  dan  kondusif  dan  tidak  ada  niatan  untuk melakukan pengulangan kejahatan kembali;
3. Keadilan memiliki arti pemidanaan harus dirasakan adil baik oleh terpidana, korban maupun masyarakat.
Pandangan  terkait  tujuan  dari  pemidanaan  sebenarnya  tidak  dapat dipisahkan  dengan  perkembangan  teori  pemidanaan.  Dimana  terdapat  4  teori pemidanaan  yaitu  teori  retribution  (pembalasan),  deterrence  (penjeraan), rehabilitasi  (resosialisasi)  dan  reintegrasi  sosial  (restorative  justice).  Dimana setiap  teori  mengaIami  pembaharuan  kea  rah  hulum  yang  positif.  Dilihat  dari tujuan pemidanaan dalam konsep KUHP pada tahun 1982 yaitu sebagai berikut:
1) Pemidanaan memiliki tujuan:
a) Mencegah  untuk  dilakukannya  tindak  pidana  denngan  cara  penegakan kepada norma hokum untuk pengayoman kepada masyarakat;
b) Memberikan koreksi kepada terpidana san menjadikan terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat tururt serta dalam kehidupan masyarakat;
c) Penyelesaian  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memberikan pemulihan  keseimbangan  serta  menciptakan  perasaan  damain  di masyarakat;
d) Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana.
2) Pemidanaan diberikan tidak untuk merendahkan mertabat manusia
Dalam  Rancangan  KUPH  Bab  III  dengan  judul  Pemidanaan,  Pidana dan Tindakan, adapun tujuan dari pemidanaan sebaga berikut:
1) Pemidanaan bertujuan:
a) Pemidanaan  diberikan  untuk  mencegah  diIakukannya  tindak  pidana dengan  melakukan  pegegakan  norma  hokum  untuk  pengayom masyarakat;
6 Lembaran-Negara Tahun 1958 Nomor 127, 1946
b) Memberikan  koreksi  kepada  terpidana  san  menjadikan  terpidana tersebut sebagai orang yang baik dan berguna dapat tururt serta dalam kehidupan masyarakat;
c) Penyelesaian  konfIik  yang  ditimbuIkan  oleh  tindak  pidana, memberikan  pemuIihan  keseimbangan  serta  menciptakan  perasaan damain  di  masyarakat;  d)  Membebaskan  rasa  bersaIah  terhadap terpidana.
2) Pemidanaan diberikan tidak untuk merendahkan mertabat manusia.
Tujuan pemidanaan menurut M. Solehuddin (2004:59) harus sesuai dengan  politik  hukum  pidana,  dimana  harus  diarahkan  kepada perlindungan  masyarakat  dari  kesejahteran  serta  keseimbangan  dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban,  dan  pelaku.  M.  Solehuddin  (2004:59)  mengemukakan  sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut yaitu:
1. Kemanusiaan,  dalam  artian  bahwa  pemidanaan  tersebut  menjunjung tinggi harkat dan martabat diri seseorang;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar
sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  dilakukan  dan  menyebabkan  ia mempunyai  sikap  jiwa  yang  positif  dan  konstruktif  bagi  usaha penanggulangan kejahatan; 3. Keadilan,  dalam  artian  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil (baik
oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat). Dalam KUHP, pidana seumur hidup telah diatur daIam pasaI 12 yaitu:
a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
b) Pidana  penjara  selama  waktu  tertentu  paling  pendek  adalah  satu  hari  dan paling lama adalah 15 (lima belas) tahun;
c) Pidana penjara selama waktu tertentu bisa diberikan untuk 20 (dua puluh) tahun  dalam  hal  kejahatan  yang  kejahatan  yang  pidananya  hakim  boleh memilih  antara  pidana  mati,  pidana  sumur  hidup  sera  pidana  penjara selama waktu tertentu. Begitu pula dalam bata 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui karena berbarengan, pengulangan serta karena danya ditentukan dalam pasal 52 dan 52 a;
d) Pidana penjara selama waktu tertentu tidak boIeh lebih dari 20 (dua puIuh) tahun.
Dalam  pasal  12  ayat  (1)  tersebut  telah  mejelaskan  peraturan  mengenai pidana  penjara  seumur  hidup.  Ketentuan  dari  pasal  12  ayat  (1)  tersebut menunju pada pidana penjara yang terdiri dari pidana sementara waktu tertentu dan  pidana  penjara  seumur  hidup.  Dalam  ketentuan  umum  tersebut  tidak dijelaskan bagaimana pengaturan terhadap pidana seumur hidup. Pada pasal 15
KUHP  tidak  mengatur  tentang  narapidana  seumur  hidup  untuk  memperoleh hak pelepasan bersyarat, dimana pada pasal 15 KUHP menjelaskan:
a) Apabila  terpidana  telah  menjalai  2/3  dari  lamanya  masa  pidana  penjara yang  dijatuhkan,  dimana  sekurang  kurangnya  9  (Sembilan)  bulan,  maka untuknya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Apabila terpidana tersebut diharuskan menjalaknakn pidana berturut turut, pidana tersebut dianggap sebagai satu pidana;
b) Pemberian  peleoasan  bersyarat  ditentukan  pada  masa  percobaan,  serta adanya syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut;
c) Masa  percobaan  lamanya  sama  dengan  sisa  waktu  pidana  penjara  yang belum dijalani serta ditambahn dengan 1 (satu) tahun.
Seseorang yang dijatuhi hukuman pidana akan merasakan pengaruhnya secara  langsung,  dimana  pidana  tersebut  dapat  dirasakan  ketika  penjatuhan pidana  dikehendaki  oleh  terpidana  supaya  tidak  melakukan  tindak  pidana kembali.  Penjatuhan  pidana  tersebut  benar  benat  memberikan  arti  dan memberikan  efek  kepada  terpidana,  dengan  demikian  penjatuhan  pidana diharapkan  dapat  memberikan  pengaruh  kepada  orang  lain  untuk  tidak melakukan perbuatan yang sama.

## 3.2 Penyebab Turunnya Semangat Hidup Dan Kondisi Kejiwaan Narapidana
Seperti  dalam  uraian  tujuan  pemindaan  diatas  telah  disampaikan  bahwa pada  dasarnya  pidana  itu  dijatuhkan  agar  terpidana  dapat  menyadari kesalahannya dan bagi  masyarakat  yang berada  diluar penjara tidak melakukan tindakan  melanggar  hukum  yang  sama  seperti  yang  diperbuat  oleh  terpidana tersebut.  Ini  merupakan  poin  pertama  dari  penyebab  turunnya  semangat  hidup yang dapat menyebabkan kondisi kejiwaan narapidana terganggu, yakni dengan hal tersebut akan munculnya stigma yang terjadi di masyarakat terhadap perilaku dari  narapidana  yang  melanggar  hukum.  Kata  “stigma”  berasal  dari  bahasa Inggris  yang  artinya  noda  atau  cacat.  stigma  adalah  "sebuah  aib  atau ketidaksetujuan masyarakat dengan sesuatu, seperti tindakan atau  kondisi" ( The American  Heritage  Dictionary, 2012) 7 . Jones  (1984  dalam  Koesomo,  2009) menyatakan  bahwa  stigma  adalah  penilaian  masyarakat  terhadap  perilaku  atau karakter  yang  tidak  sewajarnya.  Stigma  adalah  fenomena  sangat  kuat  yang terjadi  di  masyarakat,  dan  terkait  erat  dengan  nilai  yang  ditempatkan  pada beragam  identitas  sosial.  Dari  stigma  tersebutlah  narapidana  akan  merasakan adanya perbedaan yang muncul terhadapnya dengan masyarakat di luar. Dengan adanya pola pikir tersebut ditambah dengan keterbatasan dari narapidana dalam bergerak dikarenakan pidana penjara tersebut  dapat  berimbas kepada kesehatan mentalnya mulai dari kondisi ringan hingga sedang.
Selanjutnya,  tiidak  dapat  kita  pungkiri  perubahan  kondisi  psikologis  dari narapidana  yang  menjalankan  pidananya  di  Lapas  sangat  signifikasn  terjadi.
7 http://rrdiantristiana-fkp.web.unair.ac.id/artikel_detail-170705-Mental%20health%20Nursing- STIGMA.html
Cultural  shock yang  terjadi  ketika  perubahan  status  menjadi  narapidana  adalah suatu hal yang lumrah serta poin ini sering menjadi alasan banyak permasalahan yang  memungkinkan  menekan  mental  narapirana  yang  akhirnya  menyerang psikologis mereka. Bayangkan saja dari semulanya sebagai individu bebas yang dapat  menerima  haknya  secara  penuh  sebagai  manusia  yang  bebas  kini  harus mendekam  dibalik  jeruji  besi  yang  dimana  segala  pergerakannya  dibatasi  oleh negara. Cultural shock juga selain dipicu dari kenyataan bahwa seorang individu sekarang  berstatus  sebagai  narapidana,  ditambah  lagi  jika  ia  divonis  dengan hukuman seumur hidup. Tidak memiliki kepastian kapan akan menghirup udara bebas  setelah  melaksanakan  pidana  penjara.  Hal  ini  dapat  menjadi  penyebab tambahan yang sangat signifikan efeknya terhadap narapidana berkaitan dengan kesehatan mentalnya dan semangat hidup dari narapidana tersebut.
Selain  itu,  seperti  yang  kita  ketahui  rata-rata  persentase overcrowded seluruh lapas di Indonesia mencapai 102%. Permasalah yang bias dikatakan tak kunjung  usai  ini  dapat  menjadi  suatu  dampak  psikologis  kepada  narapidana, dimana keadaan yang penuh sesak dapat menimbulkan pikiran yang negatif dan dapat  mengancam  kesehatan  mental  dari  narapidana.  Dalam  praktiknya  di lapangan,  ternyata  dukungan  sumber  daya  manusia  yang  mengerti  akan psikologis ini tidaklah merata di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Dengan overcrowded yang  terjadi  di  seluruh  indonesia  ketepatan  dalam perawatan,  penanganan,  dan  pembinaan  narapidana  adalah  kunci  utama. Selain memunculkan  potensi  gangguan  ketertiban  dan  keamanan,  kelebihan  muatan yang  terjadi  membuat  pembinaan  narapidana  tidak  berjalan  maksimal.  Saling berebut  ruang  untuk  sejenak  memejamkan  mata  hingga  berebut  nafas  akhirnya tak bisa dihindari 8 .
Sebagai contoh dalam penelitian yang dilakukan oleh Siska Marliana Lubis, Sri  Maslihah 9 ,  dengan  mengambil  sampel  salah  seorang  narapidana  vonis seumur hidup yang beradi di Rutan Kebun Waru.  Kehidupan di Rutan menurut Subjek  sangat  menderita  dan  menyedihkan.  Hal  ini  disebabkan  karena  Subjek harus  tinggal  bersama  tahanan  lainnya  dengan  ruangan  yang  sesak  ( over capacity ),  ruangan  ukuran  sekitar  25  meter  x  10 meter  dihuni  oleh  hampir  125 orang,  belum  termasuk  tempat  tidur  dan  lemari.  Kondisi  ini  diperparah  dengan makanan  yang  asupan  gizinya  kurang,  waktu  kunjungan  yang  singkat, kesempatan keluar sel hanya satu kali dalam seminggu dan harus selalu dikawal. Keadaan  yang  demikian  membuat  Subjek  mengalami  kondisi  fisik  yang memburuk  dan  sempat  sakit  tifus.  Secara  psikologis,  Subjek  juga  mengalami tekanan  atas  kenyataan  hukuman  seumur  hidup  yang  diperolehnya.  Silih berganti  tahanan  keluar  dari  rumah  tahanan,  sementara  Subjek  tidak  kunjung dipindahkan  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP)  semakin  membuat  Subjek tertekan.
Selanjutnya, permasalahan lain yang dialami oleh narapidana seumur hidup yakni menghadapi kenyataan terhadap pidananya yang tak tau kapan ujungnya.
8 http://www.ditjenpas.go.id/problematika-kesehatan-mental-narapidana
9 Siska Marliana Lubis, Sri Maslihah , Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup.
Tentunya hal ini menyebabkan rasa sedih yang berkepanjangan jika tidak dapat ditanggulangi oleh dirinya sendiri dan dari bantuan orang terdeketannya. Dengan kondisi  butuhnya  orang  terdekat  bagi  narapidana  seumur  hidup  tersebut mendapat  rintangan  untuk  bertemu  dengan  orang  terdekat  atau  keluarganya, dimana  peraturan  yang  ditentukan  dari  lapas  yakni  hanya  memperbolehkan kunjungan  bagi  keluarga  narapidana  1  kali  dalam  sehari  dalam  waktu  tertentu dan  durasi  yang  sudah  ditentukan.  Dengan  adanya  pandemi  covid-19  ini  akan lebih  memperparah  keadaan  dimana  kunjungan  secara  langsung  digantikan menjadi kunjungan secara online .
Kemudian,  pengalaman  penjara  dapat  menyebabkan  terjadinya  degradasi atau  penurunan  derajat  dan  harga  diri  manusia 10 .  Setiap  manusia  pasti  ingin diperlakukan  sama  rata  dengan  individu  lainnya,  memiliki  kesamaan  dalam menerima  hak-hak  kehidupan  yang  ada  di  masyarakat.  Namun,  masyarakat Indonesia  untuk  saat  ini  masih  sangat  memperhatikan  latar  belakang  atau kejadian apa yang telah seorang individu alami, dengan memiliki latar belakang pernah  dipenjara  atau  pernah  melakukan  kejahatan  dimata  hukum  maka  akan tercipta suatu kondisi yang menyebabkan penurunan “derajat” bagi individu atau mantan  narapidana  tersebut.  Dari  pemikiran  inilah  timbulnya  hal-hal  negatif dalam  kepala,  ketakutan  yang  tak  berujung  yang  hampir  setiap  individu  yang pernah atau yang sedang ada dipenjara selalu takuti, pahitnya kehidupan setelah keluar dari penjara akibat efek perlakuan terhadap masyarakat kepadanya.
Dari  beberapa  uraian  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penyebab penurunan semangat hidup dan kondisi kejiwaan dari narapidana adalah sebagai berikut;
1) Stigma yang timbul di masyarakat akibat dari menjadi seorang narapidana
2) Chultural  Shock yang  dialami  narapidana  akan  kesadaran  terhadap kenyataan pahit menjadi seorang narapidana yang dibatasi ruang geraknya oleh Negara.
3) Overcrowded yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia.
4) Realitas  menjalani  pidana  seumur  hidup  yang  tidak  tau  kapan  akhir  dari pidana yang dialaminya sekarang.
5) Degradasi atau penurunan derajat narapidana di masyarakat.
Dapat  dikatakan  dengan  segala  permasalah  yang  muncul  akan menyebabkan  perasaan  kesepian,  kesedihan,  kehilangan  motivasi  untuk  hidup bagi  narapidana  seumur  hidu.  Dari  berbagi  kondisi  serta  permasalahan  di lapangan  yang  diderita  oleh  narapidana  seumur  hidup,  dapat  berakibat  kepada penyakit mental kepada narapidana seumur hidup tersebut. Penyakit mental yang sering diderita kepada orang yang merasakan kesepian, kesedihan yang berlebih, serta  telah  hilangnya  motivasi  untuk  hidup  yakni  depresi. Beck  berpendapat
10 Siska Marliana Lubis, Sri Maslihah , Analisis Sumber-Sumber Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup.
bahwa  adanya  gangguan  depresi  adalah  akibat  dari  cara  berpikir  seseorang terhadap dirinya 11 . Penderita depresi cenderung menyalahkan diri sendiri. Hal ini disebabkan  karena  adanya  distorsi  kognitif  terhadap  diri,  dunia  dan  masa depannya, sehingga dalam mengevaluasi diri dan menginterpretasi hal-hal yang terjadi  mereka  cenderung  mengambil  kesimpulan  yang  tidak  cukup  dan berpandangan  negatif.  Beck  menjelaskan  bahwa  individu  yang  depresi menganggap  dirinya  tidak  berharga,  serba  kekurangan  dan  cenderung  memberi atribut  pengalaman  yang  tidak  menyenangkan  pada  diri  sendiri.  Individu  yang depresi  juga  melihat  dunia  sebagai  penyaki  tuntutan-tuntutan  di  luar  batas kemampuannya  dan  menghadirkan  halangan-halangan  yang  merintangi  dirinya mencapai  suatu  tujuan.  Pandangan  individu  yang  depresi  terhadap  masa  depan cenderung  menganggap  kesulitankesulitan  dan  penderitaan-penderitaannya  saat ini akan berlangsung terus di masa depan.
Dorongan-dorongan  dan  impuls-impuls  yang  menonjol  dalam  depresi mengalami  regresi,  terutama  aktivitas-aktivitas  yang  menuntut  tanggung  jawab atau  inisiatif  serta  energi  yang  cukup  besar.  Hilangnya  motivasi  ( paralysis  of will )  dijumpai  65  sampai  86%  dari  penderita  depresi 12 .  Penderita  depresi memiliki masalah besar dalam memobilisasi dirinya untuk menjalankan aktivitas aktivitas  yang  paling  dasar  seperti  makan,  minum  dan  buang  air.  Tampaknya, inti  masalah  adalah  meskipun  individu  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan nya,  namun  tidak  ada  kemauan  untuk  melaksanakannya.  Simtom  motivasional lainnya  yakni  keinginan  untuk  menyimpang  dari  pola  hidup  sehari-hari. Keinginan  menghindar  dari  tugas  sehari-hari.  Disamping  itu,  cenderung menunda  kegiatan  yang  tidak  memberi  kepuasan  segera,  lebih  sering  melamun daripada  mengerjakan  sesuatu.  Individu  lebih  tertarik  pada  kegiatan  pasif. Simtom  motivasional  berikutnya  adalah  keinginan  bunuh  diri.  Meskipun keinginan tersebut juga dijumpai pada individu nondepresi, namun frekuensinya lebih sering dijumpai pada penderita depresi.

## 3.3 Peran Petugas Pemasyarakatan Melalui Pembinaan Kepada Narapidana
Pengertian  Pembinaan  secara  teoritis  dijelaskan  dalam  Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999  Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  yang menyebutkan:  “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan  kualitas    ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan Rohani Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan”. Pembinaan Narapidana seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan  tidak  ada  kekhususan  dalam  pelaksanaanya,  mulai  dari  tempat kamar  hunian,  program  pembinaan  mulai  dari  pembinaan  kemandirian  serta pembinaan  kepribadian  semua  sama  dengan  narapidana  umum.  Pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sendiri  menerapkan  program  PTP (Progresive  Treatment  Program)  yaitu  program  pembinaan  yang  di  lakukan  di
11 1985, dalam Lubis, 2009
12 Muhammad Hasbi Prayoga Lubis. Gambaran Depresi Pada Narapidana Yang Divonis Hukuman Mati Dan Hukuman Seumur Hidup Di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan. Skripsi. 2019.
dalam  Lapas  secara  menyeluruh  kepada  semua  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP) Program Pembinaan ini dilandasi oleh Tiga Pilar Sistem Pemasyarakatan yaitu Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat.
Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  indonesia  Nomor  31
Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,  pembinaan  narapidana  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahapan pembinaan, dan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan,  tahapan  pembinaan  yang  sebagaimana  dimaksud  tersebut meliputi:
1) Tahap  awal;  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  pembinaan narapidana  dimulai  sejak  yang  bersangkutan  berstatus  sebagai  narapidana sampai  dengan  1/3  dari  masa  pidana.  Dalan  Pasal  10,  pada  tahap  awal dilakukan hal-hal:
a) Masa pengamatan, pengenalan diri dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun
b) Perencanaan program pembinaan kemandirian dan kepribadian
c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan awal.
2) Tahap lanjutan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, tahap lanjutan pertama sejak berakhir pembinaan tahap awal sampai dengan ½ dari masa  pidana.  Dan  huruf  b,  tahap  lanjutan  kedua,  sejak  berakhir  masa pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
3) Tahap akhir; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.
Pembinaan  yang  ada  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  pada  dasarnya adalah  mengenai  arah  pelayanan,  pembinaan  dan  bimbingan  yang  perlu dilakukan  oleh  petugas  ialah  memperbaiki  tingkah  laku  narapidana  agar  tujuan pembinaan  dapat  dicapai,  oleh  karena  itu  di  dalam  Keputusan  Menteri Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02-PK.04.10  Tahun  1990  Tentang Pola  Pembinaan  Narapidana/Tahanan,  ruang  lingkup  pembinaan  narapidana meliputi:
1) Pembinaan  Kepribadian  Pembinaan  kepribadian  diarahkan  pada  pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggungjawab  kepada  diri  sendiri,  keluarga  dan  masyarakat.  Pembinaan Kepribadian terdiri dari:
a) Pembinaan kesadaran beragama
b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
d) Pembinaan kesadaran hukum
e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2) Pembinaan Kemandirian Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat  dan  keterampilan  agar  warga  binaan  dapat  kembali  berperan  sebagai anggota  masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggungjawab,  pembinaan kemandirian ini dapat diberikan melalui program-program antara lain:
a) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha  mandiri;  misalnya  kerajinan tangan dan sebagainya.
b) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  kecil,  misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
c) Keterampilan  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  bakatnya  masing- masing, misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mandapat nafkah.
d) Keterampilan  untuk  mendukung  usaha-usaha  industri  atau  kegiatan pertanian  (perkebunan)  dengan  menggunakan  teknologi  madya  atau teknologi tinggi, misalnya industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, dan usaha tambak udang.
Berdasarkan  landasan  Tiga  Pilar  Sistem  Pemasyarakatan,  pentingnya kedekatan  antar  Petugas,  Warga  Binaan  ,  dan  Masyarakat  menjadi  kunci  agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan lancar, dan dapat mencapai tujuan akhir  yang  diinginkan  yakni  terintegrasinya  Warga  Binaan  Pemasyarakatan dengan  masyarakat.  Program  pembinaan  dapat  berhasil  dengan  baik  juga membutuhkan keterbukaan dari Warga Binaan atau dapat kita sebut narapidana tersebut  dengan  petugas  pemasyarakatan.  Keterbukaan  dalam  hal  ini  adalah bagaimana  narapidana  dapat  menjalankan  program  pembinaan  yang  telah dijadwalkan  dan  dijalankan  oleh  petugas  pemasyakarakatan  serta  apa  saja  hal yang  terasa  menjadi  hambatan  dalam  diri  narapidana  dalam  melaksanakan program pembinaan.
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  Petugas  Pemasyarakatan  dalam tujuan  akhirnya  dapat  mengintegrasikan  narapidana  agar  dapat  berkehidupan social  dengan  masyarakat  kembali,  petugas  pemasyarakatan  harus  memegang  10 prinsip pemasyarakatan sebagai pokok panduan dalam melakukan pembinaan.
10 prinsip pemasyarakatan :
1. Ayomi  dan  berikan  bekal  hidup  agar  mereka  dapat  menjalankan  peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  para  narapidana  dan  anak  didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  dan  anak  didik  tidak  boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu  saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu  dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan  dan  dipupuk  sarana-sarana  yang  dapat  mendukung  fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.
Melihat  bagaimana  petugas  pemasyarakatan  bertindak  sesuai  dengan  10 prinsip  yang  telah  dijelaskan,  secara  garis  besar  petugas  pemasyarakatan  harus dapat membuat narapidana ini menjadi lebih baik dari sebelum dijatuhi pidana oleh Negara.  Menjadi  lebih  baik  ini  berarti  dari  segi  perilaku,  kesehatan  jasmani  dan rohaninya  juga,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  dengan  berbagai  kekurangan  dari sarana  dan  pra  sarana  yang  ada  dilapas  petugas  pemasyarkatan  harus  tetap  dapat meningkatakan kualitas hidup dari narapidana.
Melihat  dari  penelitian  yang  pernah  dilakukan  bahwasanya  segala  bentuk pembinaan  baik  dari  kepribadian  dan  kemandirian  diberikan  pula  kepada narapidana  yang  memiliki  hukuman  seumur  hidup.  Pembinaan  yang  diberikan terhadap  narapidana  seumur  hidup  di  Lapas  Kelas  II  A  Kota  Jambi  berupa pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian.  Pihak  Lapas  tidak  pernah memisahkan  kondisinya,  bagaimanapun  juga  narapidana  seumur  hidup  tersebut adalah  warga  binaan  pemasyarakatan.  Walaupun  mendapat  pidana  seumur  hidup, narapidana  seumur  hidup  tersebut  tetap  dalam  pembinaan,  sama  seperti  apapun yang  dilakukan  oleh  narapidana  lain  sebatas  narapidana  seumur  hidup  mau  dan mampu  melaksanakan  pembinaan  tersebut,  mereka  diikutkan 13 .  Jadi  peran  dari petugas  pemasyarakatan  ini  adalah  memberikan  kegiatan  yang  nantinya  akan berdampak kepada penemuan makna hidup  bagi narapidana itu sendiri yang dapat memberikan  hal  positif  yang  membangun  untuk  semangan  hidup  dari  narapidana. Makna  hidup  adalah  hal-hal  yang  dianggap  sangat  penting  dan  berharga  serta memberikan  nilai  khusus  bagi  seseorang,  sehingga  layak  dijadikan  tujuan  dalam kehidupan (Bastaman, 2007). Frankl (1985) mengatakan bahwa makna hidup tidak harus  selalu  merupakan  persoalan  agama,  tetapi  juga  bisa  dan  sering  merupakan persoalan filsafat hidup. Frankl juga mengatakan bahwa manusia bisa menemukan atau menciptakan makna hidup melalui kerja, melalui pertemuan dengan keindahan dan  kebenaran,  melalui  pertemuan  dengan  cinta  dengan  sesama,  dan  melalui pengalaman-pengalaman.
Selanjutnya, dengan bermacam kondisi yang terjadi kepada narapidana yang membutuhkan  orang  terdekat  untuk  membangkitkan  semangat  hidupnya,  disitulah
13 Nys. Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita. Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya
peran  dari  petugas  pemasyarakatan  sebagaimana  tujuan  dari  pemasyarakatan  itu sendiri yakni meningkatkan kualiatas hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi tiap- tiap  narapidana.  Dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Pasal  4  ayat  (2), menyebutkan:  “Dalam  melaksanakan  pembinaan  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  ayat  (1)  Kepala  Lapas  menetapkan  petugas  pemasyarakatan  yang  bertugas sebagai  Wali  Narapidana.”  Terhadap  proses  pembinaan  di  dalam  lapas,  bahwa setiap  warga  binaan  termasuk  juga  narapidana  seumur  hidup  didampingi  seorang wali  pemasyarakatan.  Wali  adalah  petugas pemasyarakatan  yang  melakukan pendampingan narapidana menjalani program pembinaan di pemasyarakatan. Oleh karena  itu  pendampingan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  hanya  bersifat kelompok  namun  juga  ada  pendampingan  yang  bersifat  individu  antara  petugas pemasyarakatan  dan  narapidana.  Tidak  hanya  melalui  Wali  Pemasyarakatan  yang merupakan petugas yang ada di Lapas, namun juga pendampingan secara individu ini  diberikan  juga  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  dari  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS).  Terdapat  perbedaan  antara  Wali  Pemasyarakatan  dan Pembimbing  Kemasyarakatan,  untul  Wali  Pemasyarakatan  itu  memberikan pendampingan  dan  pembimbingan  berdasarkan  kehidupan  keseharian  narapidana yang  dijalani  didalam  lapas.  Apa  saja  yang  menjadi  kendala  atau  hambatan  atau adanya  masalah  dalam  lapas  dapat  diceritakan  atau  dikonsultasikan  kepada  Wali Pemasyarakatan.  Berbeda  halnya  dengan  Pembimbing  Kemasyarakatan,  tugasnya yakni  memberika  pendampingan  kepada  narapidana  ketika  sedang  menjalankan proses  peradilan  hingga  telah  diberikan  vonis  penjara,  dan  juga  ketika  nantinya narapidana  ini  menjelang  masa  bebas  baik  melalui  pembebasan  bersyarat  maupun murni.
Petugas  pemasyarakatan  dapat  melakukan  beberapa  langkah  awal  seperti mengumpulkan informasi pribadi narapidana, melakukan komunikasi dan interaksi, setelah  itu  dapat  melangkah  ke  tahapan  yang  lebih intens dari  pendekatan  kepada narapidana, sehingga setiap permasalahan dari narapidana ini dapat kita terima dan berikan solusi serta memberikan arti sebuah kehidupan bagi narapidana agar dapat menerima kenyataan yang sedang dihadapi dan mampu lebih semangat, agar tidak ada  penyakit  mental  yang  dapat  membuat  program  pembinaan  kepada  narapidana tersebut terhambat.

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan berdasarkan tujuan dari penilitian  ini  yakni  faktor  apa  yang  menjadikan  turunnya  semangat  dan  kondisi kejiwaan  narapidana  hukuman  mati,  serta  apa  saja  peran  dari  petugas pemasyarakatan  dalam  meningkatkan  semangat  dan  dan  kondisi  kejiwaan narapidana seumur hidup sebagai berikut:
1. Faktor  yang  menjadikan  turunnya  semangat  dan  kondisi  kejiwaan  dari narapidana ada 5 hal yakni stigma yang timbul dimasyarakat, adanya culture shock yang  dirasakan  oleh  narapidana,  lalu  masalah overcrowded yang berdampak  pada  narapidana,  selanjutnya  ada  realitas  yang  harus  diterima walaupun  tidak  tau  kapan  pidana  yang  dijalani  berakhir,  dan  yang  terakhir
adanya  degradasi  atau  penurunan  derajat  di  masyarakat.  Faktor-faktor  inilah yang  menjadi  pemicu  penurunan  semangat  dan  kondisi  kejiwaan  dari narapidana, khususnya narapidana hukuman seumur hidup.
2. Peran  petugas  pemasyarakatan  untuk  meningkatkan  semangat  dan  kodisi kejiwaan  narapidana  adalah,  dengan  melalui  program  pembinaan  yang diberikan  baik  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian  adalah  peran  yang dapat  diambil  oleh  petugas  pemasyarakatan  dalam  upaya  memberikan motivasi hidup agar narapidana dapat terjaga kesehatan mentalnya.
3. Petugas  pemasyarakatan  harus  dapat  menjadi  seperti  kerabat  atau  saudara bagi  narapidana  hukuman  seumur  hidup  tersebut,  karena  pastinya  banyak permasalahan  kondisi  kejiwaan  yang  diderita  akibat  dari  rasa  kesedihan menyedari fakta kehidupan ia dihukum dengan waktu yang tidak tau sampai kapan.  Petugas  pemasyarakatan  harus  dapat  melakukan  komunikasi  dan interaksi,  memberikan  ajakan  agar  dapat  bergaul  dengan  narapidana  lain dengan maksud narapidana seumur hidup ini dapat melupakan rasa kesedihan yang  teramat  dalam  ini  agar  dapat  menerima  kenyataan  yang  dihadapi sekarang  dengan  rasa  semangat  dan  termotivasi  untuk  hidup  lebih  baik kedepannya.
Selain  dari  program  pembinaan  yang  telah  dirancang  untuk  seluruh narapidana,  adanya  pendampingan  dari  Wali  Pemasyarakatan  dan Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  upaya  pendampingan  secara  individu agar  dapat  memberikan  kesan  kedekatan  yang  dapat  meningkatkan pengharapan  hidup  dari  narapidana.  Setiap  hal  yang  berhubungan  dengan kegiatan sehari-hari di dalam lapas dapat diceritakan dan diberikan solusi jika ada permasalahan dari narapidana, sehingga kesehatan mental dari narapidana dapat terjaga dengan baik.

## Saran
Dari  kesimpulan  diatas  maka  penulis  memberikan  saran  dengan  rincian sebagai berikut:
1. Overcrowded yang  menyebabkan  terbatasnya  ruang  gerak  dari  narapidana dapat  menimbulkan  perasaan  negatif  kepada  batin  diri  narapidana  seumur hidup tersebut yang dapat memperkeruh suasana hati.
2. Adanya  kesenjangan  dari  jumlah  petugas  pemasyarakatan  yang  sangat  tidak sebanding  dengan  banyaknya  narapidana  yang  harus  diberikan  pembinaan, menjadi  sulitnya  seorang  petugas  pemasyarakatan  untuk  dapat  masuk  lebih individual kepada narapidana seumur hidup.
3. Butuhnya  tenaga  dari  luar  lapas  khususnya  dalam  bidang  psikologis  untuk memberikan perhatian lebih kepada narapidana yang sudah memeiliki indikasi terkena gangguan kesehatan mendal.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita,  Romli.  (1971).  Buku. Dari  Pemendjaraan  Ke  Pembinaan Narapidana . Bandung : Alumni.
Albert  Wirya,  Astried  Permata, Kematian  Tahanan  Kegagalan  Pemidanaan  , Maret, 2017.
Eko  Saputra.  (2018).  Skripsi. Pembinaan  Narapidana  Seumur  Hidup  Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang.
Barda  Nawawi  Arief.  (2014). Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana- Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru , Jakarta, Kencana. Diah i Gustiniati Maulani. (2011). Pidana i Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan. Praevia Volume 5 Nomor 1.
Muhammad  Hasbi  Prayoga  Lubis . (2019).  Skripsi. Gambaran  Depresi  Pada Narapidana Yang Divonis Hukuman Mati Dan Hukuman Seumur Hidup Di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan
Muji  Tamha  Mahesa.  (2021).  Pidana  Seumur  Hidup  Jika  Dikaitkan  Dengan Metode Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan. Justitia Vol. 8 No. 2 Nys.  Arfa,  Syofyan  Nur,  Yulia  Monita.  (2019).  Pola  Pembinaan  Terhadap Narapidana  Seumur  Hidup  Dalam  Kebijakan  Implementasinya. Jurnal  Sains  Sosio Humaniora Volume 3 Nomor 2 Harab  Zafrulloh. Persepsi  Pandangan  Hukum  Dan  Masyarakat  Dalam Pengertian  Hukuman  Mati  Dan  Penjara  Seumur  Hidup  Dalam  Penerapan  Sanksi Pidana.
Harsono.(1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana, , Jakarta, Djambatan.
Prijatno  Dwidja.  (2006). Sistem  Pelaksanaan  Penjara  di  Indonesia .  Bandung: Refika Aditama.
Sri  Bintang  Subari  P.  (2016).  Pelaksanaan  Pembinaan  Narapidana  Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas 1 Kedungpane Semarang. Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4.
Siska  Marliana  Lubis,  Sri  Maslihah  , Analisis  Sumber-Sumber  Kebermaknaan Hidup Narapidana Yang Menjalani Hukuman Seumur Hidup.