## Legalitas
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Batanghari ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v12i1.194

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI PROVINSI JAMBI
Oleh: Ferdricka Nggeboe 
Reza Iswanto 
Sriayu Indah Puspita 

## Abstrak
Pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  dari  tahun  ke  tahun  terus  mengalami  peningkatan  sehingga mengakibatkan kabut asap yang begitu tebal yang menyelimuti Provinsi Jambi. Oleh karena itu, selain akibat dari kebakaran hutan tersebut yaitu mengakibatkan kabut asap yang tebal, kebakaran hutan juga mengakibatkan  berbagai  macam  makhluk  hidup  seperti  tumbuhan  dan  hewan  mengalami  kepunahan sehingga  terhadap  pelaku  kebakaran  hutan  tersebut  harus  dipertanggungjawabkan  secara  pidana mengingat  bahaya  yang  ditimbulkannya  begitu  besar.  Namun,  walaupun  telah  banyak  menimbulkan kerugian  terhadap  masyarakat  Provinsi  Jambi,  tetapi  belum  ada  satu  perusahaan  yang  dijatuhkan sanksi  pidana,  hanya  berupa  penyegelan  terhadap  perusahaan.  Selain  itu  juga,  faktor  yang mempengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan di Provinsi Jambi adalah  belum  ada  ketegasan  dari  pemerintah  Provinsi  Jambi  maupun  aparat  penegak  hukum  untuk menjatuhkan  sanksi  pidana,  bahkan  pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  penegak  hukum  masih  belum dapat membuktikan  kesalahan para pelaku pembakaran hutan dan  lahan. Untuk itu, upaya  yang akan datang  terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  di  Provinsi Jambi  adalah  pemerintah  Provinsi  Jambi  maupun  aparat  penegak  hukum  harus  bertindak  tegas terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  berupa  penjatuhkan  sanksi  pidana,  dan  juga  berupaya  melakukan penyuluhan  hukum  sekaligus  melibatkan  masyarakat  setempat  untuk  pelaporan  terkait  dengan  ada pelaku  pembakaran  hutan  agar  mendapatkan  sanksi  pidana  sebagaimana  dalam  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan

## A. Pendahuluan
Hutan  merupakan  paru-paru  dunia  yang  harus  dilindungi  karena  keberadaan  hutan sangat  berperan  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Namun,  akhir-akhir  ini  banyak  sekali perusahaan-perusahaan  yang  membuka  hutan  dengan  tujuan  untuk  melakukan  aktivitas perusahaan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Dengan terjadinya pembakaran hutan yang  dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  tersebut  maka  mengakibatkan  timbulnya  kabut asap.  Oleh  karena  itu,  akhir-akhir  ini  tidak  mengherankan  kabut  asap  tebal  yang  terjadi  di Provinsi  Jambi  dikarenakan  akibat  dari  adanya  kebakaran  hutan  yang  cukup  luas.  Hal demikian  dapat  dilihat  berdasarkan  hasil  analisis  Citra  Satelit  Lansat  TM  8  oleh  Komunitas
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNBARI
 Pengajar Fakultas Hukum UNBARI
 Pengajar Fakultas Hukum UNBARI
Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, hingga Ahad, 22 September 2019  tercatat 47.510 hektare lebih kawasan hutan di Jambi yang terbakar. 1
Tidak  hanya  seluas  47.510  hektare  saja  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Provinsi Jambi,  dampak  lain  juga  dialami  oleh  masyarakat  Provinsi  Jambi  terkait  dengan  adanya kebakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi,      antara  lain  yaitu  terhalangnya  pandangan  atau  jarak pandang yang pendek yang dialami oleh masyarakat Provinsi Jambi baik terhadap pengendara kendaraan di jalan raya maupun masyarakat Provinsi Jambi yang ada di dalam rumah, kondisi ini pun menimbulkan bahaya sangat besar terhadap masyarakat Provinsi Jambi. Tidak hanya itu  saja,  kabut  asap  yang  dihasilkan  dari  kebakaran  hutan  ini  juga  mengganggu  pernapasan masyarakat  Provinsi  Jambi  terutama  anak-anak,  sehingga  anak-anak  harus  diliburkan  dari sekolahnya untuk beberapa waktu, sesuai dengan kondisi ketebalan kabut asap yang terjadi
Selain  itu  juga  akibat  kabut  asap  yang  terjadi,  membuat  jarak  pandang  yang  hanya mencapai  500  meter  menyebabkan  ada  bandara  Sultan  Taha  Jambi    terpaksa  ditutup  untuk beberapawaktudantidakmelayanipenerbangan.  Keadaan  jarak  pandang  500  meteradalah  jauh dari batas minimal jarak pandang penerbangan yakni 3.500 meter. Ada  empat bandara yang ditutupkarenakabutasaptebal  antara  lain  Bandara  Kalimantan  Berau  (Kalimantan  Timur), Bandara Juwata Tarakan (Kalimantan Utara), Bandara APT Pranoto Samarinda (Kalimantan Timur),  dan  Bandara  Syamsudin  Noor  Banjarbaru  (Kalimantan  Selatan). 2 Oleh  karena  itu, sudah seharusnya terkait dengan kasus kebakaran hutan ini Pemerintah Provinsi Jambi harus bertindak  lebih  tegas  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan  baik  oknum  dari perusahaan  maupun  orang  perorangan  masyarakat  yang  melakukan  pembakaran  hutan  di Provinsi  Jambi,  denganharapan  kedepannya  tidak  terjadi  lagi  hal  yang  serupa  di  Provinsi Jambi yaitu kebakaran hutan yang membakar luas lahan dan mengakibatkan banyak korban.
Untuk menjerat oknum yang melakukan pembakaran hutan baik oknum yang berasal dari perusahaan maupun orang perorangan maka harus ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, dan senyatanya peraturan  yang mengatur tentang kehutanan sudah ada yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2013.Tentang Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan, namun sayangnya  dalam  undang-undang  tersebut  tidak  ada  satupun  rumusan  pasal-pasalnya  yang memberikan  ketentuan  hukuman  atau  sanksi  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan .Akibatnya  undang-undang  ini  tidak  dapat  menjerat  pelaku  yang  melakukan  pembakaran
1 https://www.teras.id/news/pat-2/184969/kebakaran-hutan-dan-lahan-di-jambi-kian-meluas, diakses tanggal 29 September 2019.
2 https://www.dw.com/id/gugatan-pidana-bagi-pelaku-pembakaran-hutan/a-50443840, diakses tanggal 29 September 2019.
hutan  dan  lahan,  dengan  kata  lain  dalam  undang-undang  ini  tidak  ada  tindak  pidana pembakaran hutan dan lahan, begitupun  sulitnya pembuktian pelaku pembakaran hutan dan lahan  juga  termasuk  hal-hal  yang  menyebabkan  tidak  tegaknya  sanksi  terhadap  pelaku. Jika kita bercermin pada asas hokum pidana kita maka sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan :
1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
2. Bilamana  ada  perubahan  dalam  perundang-undangan  sesudah  perbuatan dilakukan,  maka  terhadap  terdakwa  diterapkan  ketentuan  yang  paling menguntungkannya.
Dengan  demikian,  sudah  jelas  bahwa  harus  ada  dibuat  terlebih  dahulu  rumusan aturan  hukum  yang  mengatur  terkait  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  baru kemudian pelaku perbuatan pembakaran hutan itu dapat dijatuhkan hukuman pidana, Apabila belum  ada  pengaturan  terkait  dengan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  maka  pelaku pembakaran  hutan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi  pidana  yang  sesuai  dengan  perbuatan pelaku tersebut.
Namun,  pada  kenyataannya  terkait  dengan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  yang saat  ini  terjadi  di  Provinsi  Jambi  maka  para  penegak  hokum  telah ada aturan  hukum  pidana yang mengatur perbuatan tersebut. Yaitu Aturan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana  pembakaran  hutan  tersebut  sebagaimana  telah  termuat  di  dalam  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  ini  untuk  menentukan  perbuatan  apa  saja  yang diperbolehkan  dan  dilarang  oleh  masyarakat,  orang  perorangan  maupun  korporasi  dalam mengolah  hutan  dan  lahan,  sebagaimana  judulnya  adalah  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup.  Perbedaan  tujuan  yang  jelas  sebagaimana  Undang-Undang  No  18  tahun 2013 yang jelas menyebutkan tujuan tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Hal yang senada  juga  diutarakan  oleh  Moeljatno,  dimana  Moeljatno  merumuskan  hukum  pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan, untuk menentukan : 3
3 Roni  Wiyanto, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Cetakan  Pertama,  Bandung:  CV.  Mandar  Maju, 2012, hal 7.
1. Perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang,  dengan disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa melanggar larangan tersebut.
2. Kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  larangan- larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
3. Dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Untuk itu, sudah jelas bahwa diadakannya Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tersebut  untuk  menentukan perbuatan-perbuatan  yang  mana  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan lahan,  kemudian  apabila  oknum  tersebut  telah  termasuk  ke  dalam  perbuatan  yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan,  barulah  oknum  tersebut dapat  disangka  akan  melakukan  perbuatan  pidana  dan  setelah  cukup  minimal  dua  alat  bukti barulah  perkara  pelaku  pelakukan  pengrusakan  hutan  dapat  diteruskan  proses  peradilan pidana untuk mendapatkan putusan pengadilan dan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak  pidana  pembakaran  hutan  tersebut  maka  terdakwa  tersebut  akan  dikenakan  sanksi pidana  sesuai  denganrumusan  pasal  yang  tercantum  di  dalam  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebenarnya  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  oknum  yang  melakukan pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  sudah  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh oknum  tersebut  sehingga  sudah  seharusnya  baik  dari  pemerintah  Provinsi  Jambi  maupun penegak  hukum  menggunakan  hukum  pidana  untuk  menjerat  pelaku  yang  menjadi  oknum pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  tersebut.  Hal  yang  demikian  juga  diutarakan  oleh Djisman  Samosir  bahwa  pidana  harus  sebanding  dengan  kesalahan,  karenanya  pelanggaran ringan tidak boleh dipidana lebih berat daripada pelanggaran berat. 4
Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  yang  telah merugikan  banyak  orang  termasuk  masyarakat  di  Provinsi  Jambi  maka  sudah  seharusnya terhadap  oknum  baik  dari  perusahaan  maupun  orang  perorangan  harus  dijerat  sanksi  sesuai dengan isi rumusan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  karena  merupakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan
4 C. Djisman Samosir, Penologi Dan Pemasyarakatan , Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hal 154.
yang dilakukannya dengan membakar hutan di wilayah Provinsi Jambi. Adapun isi dari Pasal 108  Undang-Undang  Nomor  32    Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  tersebut  yaitu  setiap  orang  yang  melakukan  pembakaran  lahan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  h  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah).  Dengan  demikian,  apabila  dilihat  dari  penjatuhan  sanksi  pidana  yang tercantum di dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tersebut  maka  sudah  seharusnya  dapat  menjerat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi.
Namun,  pada  kenyataannya  menurut  Kepala  Kampanye  Hutan  Global  Greenpeace Indonesia,  Kiki  Taufik,  menyebutkan  bahwa  pemerintah  tidak  serius  dalam  hal  penegakan hukum  dan  menjadi  alasan  utama  mengapa  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla)  kembali terjadi  setiap  tahun.  Perusahaan-perusahaan  yang  melakukan  pembakaran  hutan  dan  lahan sejak  dari tahun  2015  sampai  2018di  Provinsi  Jambi,  tapi  tidak  ada  satupun  yang  mendapat sanksi,  baik  sanksi  administratif  atau  sanksi  perdata. 5 Tentunya  apalagi  sanksi  pidana, sedangkan  di  tahun  2019  hanya  satu  perusahaan  yang  dikenakan  sanksi  pidana.  Jika  dilihat kejadian  pada  tahun  2015  sampai  2018  tentunya  sangat  menyedihkan  karena  urusan perusahaan  yang  telah  melakukan  pembakaran  hutan  tersebut  lolos  begitu  saja  dari  sanksi administratif  maupun  sanksi  perdata.  Hal  yang  demikian  sangat  mengecewakan  karena jangankan  menggunakan  sanksi  hukum  pidana,  sanksi  administrasi  dan  perdata  juga  tidak dijerat terhadap pelaku pembakaran hutan baik itu perusahaan maupun orang perorangan.
Dengan  demikian,  berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka  penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas di dalam makalah ini. Adapun pertanyaan terkait dengan permasalahan di atas adalah :
1. Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  di Provinsi Jambi ?
2. Apa  faktor  yang  mempengaruhi  terwujudnya  pertanggungjawaban  pidana  pelaku pembakaran hutan di Provinsi Jambi ?
3. Bagaimana upaya yang akan dilakukan sehubungan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan di Provinsi Jambi ?
5 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806272, diakses tanggal 29 September 2019.

## B. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pembakaran  Hutan  Di  Provinsi Jambi
Setiap  subyek  hukum  tentu  tidak  lepas  dari  pertanggungjawaban  karena  setiap subyek  hukum  pasti  melakukan  kesalahan  dan  atas  kesalahan  tersebut  maka  subyek  hukum tersebut  harus  menanggung  perbuatan  yang  sesuai  dengan  kesalahan  yang  dilakukan  oleh subyek  hukum  itu  sendiri.  Hal  yang  demikian  dapat  dibenarkan  karena  subyek  hukum merupakan  pembawa  hak  dan  kewajiban.  Jadi,  apabila  subyek  hukum  melakukan  suatu kesalahan   maka  subyek  hukum  tersebut  harus  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatan yang  dilakukannya.  Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Mertokusumo,  menurutnya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum. 6
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  subyek  hukum  dalam  melakukan suatu  perbuatan  harus  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatannya,  baik  perbuatan  yang diperbolehkan  oleh  undang-undang  (aturan  hukum)  maupun  perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang (aturan hukum). Oleh karena itu, apabila di dalam melakukan suatu perbuatan hukum  terdapat  kesalahan  maka  atas  kesalahan  tersebut  subyek  hukum  harus mempertanggungjawabkannya  baik  secara  administrasi,  perdata  maupun  pidana  tergantung dari kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum itu sendiri.
Akan tetapi, subjek hukum tidak hanya tertuju kepada manusia saja, melainkan juga subjek  hukum  ditujukan  kepada  badan  hukum  karena  di  dalam  badan  hukum  ada  manusia yang  harus  mempertanggungjawabkan  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum tersebut.  Hal  yang  demikian  juga  dijelaskan  oleh  H.  Zaeni  Asyhadie  dan  Arief  Rahman bahwa  menurut  hukum  ada  dua  subjek  hukum  yaitu  pertama  manusia  ( person ),  di  dalam hukum,  perkataan  seseorang  atau  orang  ( person )  berarti  pembawa  hak  dan  kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia.  Kedua  badan  hukum  ( recht  persoon ),  selain  orang  ( person )  badan  atau  perkumpulan dapat  juga  memiliki  hak  dan  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  seperti  halnya  manusia. Badan  atau  perkumpulan  itu  memiliki  harta  kekayaan  sendiri,  ikut  serta  dalam  persoalan hukum  dan  dapat  juga  digugat  atau  menggugat  di  pengadilan  dengan  perantaraan pengurusnya,  badan  yang  demikian  disebut  badan  hukum  ( recht  persoon ).  Perkumpulan sebagai  badan  hukum  tentu  tidaklah  semua  jenis  perkumpulan,  perkumpulan  yang  dapat
6 Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda , Cetakan Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal 7.
dinamakan  badan  hukum  apabila  perkumpulan  tersebut  diciptakan  sesuai  ketentuan  yang berlaku  (hukum). 7 Jadi,  dalam  hal  badan  hukum  ini  yang  harus  mempertanggungjawabkan atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  badan  hukum  tersebut  adalah  orang  yang  memegang badan hukum itu sendiri seperti manager atau direktur di dalam badan hukum tersebut.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana,  untuk  dapat  menentukan  tersangka  atau pelaku  tersebut  dipertanggungjawabkan  kata  suatu  tindak  pidana  harus  memilih  unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu aturan hukum atau undang-undang. Jika tidak terdapat unsur- unsur yang ada di aturan hukum atau undang-undang tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  biasanya  dibagi  menjadi  dua  yaitu pertanggungjawaban  pengganti  ( vicarious  liability )  dan  pertanggungjawaban  ketat  ( strict liability ).  Menurut  doktrin  atau  ajaran strict  liability ,  pertanggungjawaban  pidana  dapat dibebankan  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  bersangkutan  dengan  tidak  perlu  dibuktikan adanya  kesalahan  pada  pelakunya. 8 Dengan  demikian,  apabila  perilaku  tersebut  telah memiliki niat untuk melakukan suatu kejahatan walaupun belum ada perbuatan yang terwujud atasnya  tersebut,  akan  tetapi  niat  dari  pelaku  tersebut  sudah  termasuk  pertanggungjawaban ketat  ( strict  liability ).  Oleh  karena  itu,  apabila  pelaku  pembakaran  hutan  tersebut  setelah memiliki niat dan ingin melakukan niat tersebut, namun ketika melakukan aksinya diketahui oleh  orang  lain  maka  pelaku  tersebut  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  ketat  ( strict liability ). Biasanya pertanggungjawaban ketat ( strict liability ) ini digunakan terhadap pelaku yang hanya melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri.
Sedangkan model yang vicarious liability menurun Maxim,  seseorang yang berbuat melalui  orang  lain,  dianggap  dia  sendiri  yang  melakukan  perbuatan  itu,  contohnya  adalah seorang  orang  pemberi  kuasa  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  agen atau  penerima  kuasa  sebagai  perbuatan  itu  dilakukan  dalam  lingkungan  kewenangannya. 9 Dengan  demikian,  yang  terlibat  di  dalam  pertanggungjawaban  pengganti  atau vicarious liability adalah  seorang  yang  atasan  yang  tidak  melakukan  sesuatu  kesalahan,  akan  tetapi kesalahan  tersebut  dilakukan  oleh  bahannya  maka  atasan  tersebut  harus  bertanggung  jawab atas  perbuatan  atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  bawahan  sehingga  atasan  tersebut  dapat dijelaskan dengan sanksi pidana juga.
7 H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal 61.
8 Suhandi Cahaya, Kejahatan korporasi , Cetakan Pertama, Jakarta: Law Office, 2013, hal 80.
9 Ibid , hal 88.
Dalam hal kebakaran hutan dan lahan, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengganti  atau vicarious  liability maka  direktur atau  manager  harus  bertanggung  jawab  atas kebakaran  hutan  yang  dilakukan  oleh  perusahaannya  baik  itu  dilakukan  oleh  bawahannya maupun  perintah  dari  dirinya  sendiri.  Dengan  adanya  pertanggungjawaban  pengganti  atau vicarious  liability ini  sebuah  perusahaan  tidak  bisa  lagi  menyangkal  atas  kesalahan  yang dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  maupun  bawahannya  sertapihak  perusahaan  juga  dapat dijatuhkan  berbagai  macam  sanksi  baik  berupa  sanksi  administrasi,  sanksi  perdata  maupun sanksi pidana.
Pada kenyataannya menurut Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki  Taufik,  menyebutkan  bahwa  pemerintah  tidak  serius  dalam  hal  penegakan  hukum  dan menjadi alasan utama mengapa karhutla kembali terjadi setiap tahun. Perusahaan-perusahaan yang dari 2015 sampai 2018 lokasinya terbakar, tapi tidak ada satupun yang mendapat sanksi, baik sanksi administratif atau sanksi perdata. 10
Sementara  itu,  Polda  Jambi  sendiri  sampai  saat  ini  baru  memeriksa  4  perusahaan yang konsesinya terbakar di tahun 2019 ini. Dari 4 perusahaan yang mengalami kebakaran di lokasinya  tersebut  adalah,  PT.  Mega  Anugrah  Sawit  (MAS)  yang  ada  di  Kabupaten  Muaro Jambi, PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) berada di Kabupaten Tebo, PT. REKI yang berada di Kabupaten Batanghari dan PT. Wira Karya Sakti (WKS/Sinar Mas Group) yang berada di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat. 11 Kemudian  berdasarkan  daftar  perusahaan  yang  telah disegel  hingga  4  September  2019  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan,  PT  ABT  merupakan salah satu dari 42 konsesi yang telah disegel oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 12
Dari  data  yang  telah  dijelaskan  di atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  yang dijatuhkan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan hanya berupa penyegelan di salah satu perusahaan yang ada di provinsi Jambi yaitu PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT), sedangkan  3  perusahaan  lainnya  masih  dalam  proses  penanganan  di  Polda  Jambi.  Apabila dikaitkan  dengan  konsep  pertanggungjawaban  pidana  maka  PT.  Alam  Bukit  Tiga  Puluh (ABT)  belum  dijatuhkan  sanksi  pidana,  hanya  berupa  penyegelan  terhadap  perusahaan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan
10 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806272, diakses tanggal 29 September 2019.
11 https://jamberita.com/read/2019/09/17/5953086/aliansi-peduli-karhutla-dan-kabut-asap-jambi- desak-sanksi-perusahaan-wilayah-konsensinya-terbakar, diakses tanggal 29 September 2019.
12 https://mediaindonesia.com/read/detail/259455-penegakan-hukum-pada-perusahaan-pembakar-lahan- telah-diterapkan, diakses tanggal 29 September 2019.
pembakaran  hutan  masih  belum  dilakukan  terhadap  perusahaan  tersebut  dan  dan  penegakan hukum  juga  masih  belum  tegas  di  dalam  menegakkan  hukum  terhadap  perusahaan  yang melakukan pembakaran hutan di Provinsi Jambi.
Hal  yang  demikian  sangat  disayangkan  karena  akibat  dari  kebakaran  hutan  tersebut Banyak  masyarakat  Provinsi  Jambi  yang  tidak  dapat  melakukan  aktivitas  seperti  biasa  dan anak-anak sekolah juga sempat diliburkan untuk  sementara mengingat bahayanya kabut asap yang  mengancam  pernapasan  anak-anak.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  ketegasan  dari penegak  hukum  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  perusahaan  yang  melakukan pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  karena  penjatuhan  sanksi  tersebut  merupakan pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  dan  sekaligus akan  terlihat  bukti  keseriusan  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  untuk  dapat  menjerat pelaku yang melakukan pembakaran hutan di Provinsi Jambi.

## C. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terwujudnya  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi
Di  dalam  menjerat  pelaku  pembakaran  hutan  baik  terhadap  korporasi  atau perusahaan  maupun  orang  perorangan  sulit  untuk  dipertanggungjawabkan  karena  dari  sisi pemerintahan  Provinsi  Jambi  saja  kurang  serius  dalam  menanggapi  pembakaran  hutan  yang dilakukan  oleh  perusahaan  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  sehingga  menimbulkan  kabut  asap yang  menjadi  tebal.  Hal  ini  dapat  dikatakan  demikian  karena  kabut  asap tidak  hanya  terjadi pada tahun 2019 saja, pada tahun sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2018, akan tetapi masih  banyak  perusahaan-perusahaan  yang  berani  melakukan  pembakaran  hutan  dengan alasan menghemat biaya anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam membuka lahan.
Sementara itu, mengingat bahaya yang timbul dari kabut asap akibat kebakaran hutan tersebut  maka  sudah  seharusnya  pemerintah  dan  penegak  hukum  harus  bersikap  tegas terhadap  perusahaan  atau  korporasi  supaya  tidak  melakukan  pembakaran  hutan  kembali sehingga  tidak  terjadi  lagi  kabut  asap  di  Provinsi  Jambi.  Namun,  pada  kenyataannya pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  penegak  hukum  masih  banyak  mempertimbangkan  untuk perusahaan atau  korporasi dalam menjatuhkan sanksi  hukum. Tidak hanya itu saja, di dalam penegakan  hukum  juga  masih  terdapat  tebang  pilih  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan sehingga  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan atau  korporasi tidak  dijerat  sanksi  pidana,  akan  tetapi  yang  dijerat  dengan  sanksi  pidana  justru  orang  yang melakukan pembakaran untuk membuka lahan kebun. Hal yang demikian sangat disayangkan
karena  hukum  hanya  dijerat  terhadap  pelaku  yang  lemah  saja,  jika  pelaku  yang  kuat  seperti perusahaan  atau  korporasi  malah  dibiarkan  saja  tindakannya  melakukan  pembakaran  hutan seharusnya  perusahaan-perusahaan  yang  telah  melakukan  pembakaran  hutan  tersebut  sudah dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, perdata maupun pidana.
Selain itu juga, penegak hukum sulit untuk mencari siapa pelaku dalam pembakaran hutan  tersebut,  apakah  memang  benar  kebakaran  hutan  tersebut  dilakukan  oleh  perusahaan atau  orang  perorangan  dalam  membuka  lahan.  Untuk  itu,  sampai  saat  ini  pihak  Kepolisian yaitu  Polda  Jambi  terus  melakukan  pengusutan  terhadap  kasus  kebakaran  hutan  sehingga memerlukan  waktu  yang  cukup  lama.  Akibat  waktu  pengungkapan  yang  cukup  lama  itu, kasus terkait dengan tindak pidana pembakaran hutan akan hilang begitu saja dengan alasan sulit  untuk  mengungkapkan  pelaku  pembakaran  hutan  tersebut  sehingga  terhadap  pelaku pembakaran hutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
Dengan adanya permasalahan lamanya waktu pengusutan tersebut sudah seharusnya terkait dengan pembuktian harus dilakukan penyederhanaan dalam  hal alat bukti. Adapun isi Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu alat bukti  yang  sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:
a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa; dan/atau
f. Alat  bukti  lain,    termasuk  alat  bukti    yang    diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Apabila  dilihat  dari  isi  Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang harus dipenuhi oleh kepolisian terlalu banyak untuk mengungkapkan tindak pidana kebakaran  hutan.  Untuk  itu,  harus  dilakukan  penyederhanaan  alat  bukti  terkait  dengan pembuktian  seperti  hanya  menggunakan  keterangansaksi,  petunjukdan  keteranganterdakwa sehingga  tidak  membutuhkan  waktu  yang  lama  dalam  mengungkapkan  tindak  pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi.
Kemudian  menurut  Soerjono  Soekanto,  gangguan  terhadap  penegakan  hukum  yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena : 13
1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan  arti  kata-kata  di  dalam  undang-undang  yang  mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
Apabila dilihat dari  Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  maka  asas  yang  digunakan  dalam  Undang-Undang tersebut  sudah  jelas  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan berdasarkan asas:
a. Tanggungjawab negara.
b. Kelestariandan keberlanjutan.
c. Keserasian dan keseimbangan;
d. Keterpaduan.
e. Manfaat.
f. Kehati-hatian.
g. Keadilan.
h. Ekoregion.
i. Keanekaragaman hayati.
j. Pencemar membayar.
k. Partisipatif.
l. Kearifanlocal.
m. Tata kelola pemerintahan yang baik,dan
n. Otonomi daerah.
Tidak hanya itu saja, setiap kalimat dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah jelas kata-katanya sehingga sudah  seharusnya  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kebakaran  hutan  tersebut  harus dipertanggungjawabkan  pidana.  Hal  demikian  dapat  dibenarkan  karena  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup telah  diatur  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  mulai  dari  Pasal  97  sampai
13 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  Cetakan  Ke-11,  Jakarta  : Rajawali Pers, 2012, hal 17.
dengan  Pasal  120,  dimana  salah  satu  Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tersebut  telah  tercantum  sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Salah satu Pasal tersebut yaitu Pasal 108 yang  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pembakaran  lahan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  h  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah).
Namun,  jika  dilihat  dari  sifat  pidana  pembakaran  hutan  di  atas  masih  bersifat materiil,  seharusnya  bersifat  formil  dan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  juga  harus  memberikan  pidana percobaan  dalam  hal  tindak  pidana  pembakaran  hutan  karena  dengan  adanya  percobaan tersebut  perbuatan  itu  sudah  dikatakan  sebagai  tindak  pidana.  Sebab  apabila  tidak dicantumkan  pidana  percobaan  dalam  aturan  hukum  tersebut  maka  jika  dilapangan  terdapat orang yang telah membawa bensin dan korek api untuk membakar hutan, perbuatan tersebut belum dikatakan tindak pidana pembakaran hutan.
Kemudian  dilihat  dari  sanksi  pidananya  juga  maka  masih  dirasakan  ringan  apabila dijerat terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan khususnya terhadap  perusahaan atau korporasi. Seharusnya dijarat sanksi pidana berat terhadap pelaku tindak pidana  pembakaran hutan  karena  mengingat  akibat  yang  ditimbulkan  dari  pembakaran  hutan  tersebut  banyak mengalami kerugian. Kerugian itu tidak hanya manusia saja, melainkan flora dan fauna serta perekonomian nasional juga ikut terganggu akibat dari pembakaran hutan tersebut. Selain itu juga, akibat dari pembakaran hutan tersebut Indonesia mendapatkan ancaman dari negara lain dikarenakan ekspor asap akibat pembakaran hutan di Indonesia itu masuk ke negara lain.
Tidak hanya itu saja, apabila dilihat dari kasus yang telah terjadi sebelum tahun 2019 terkait  dengan  kebakaran  hutan  dan  lahan,  kebanyakan  pemerintah  Provinsi  Jambi  dan penegak  hukum  masih  seolah  melindungi/  tidak  dapat  bertindak  tegas  para  pelaku pembakaran  hutan  khususnya  korporasi  atau  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Provinsi Jambi.  Dengan  adanya  hal  demikian  maka  cukup  sulit  untuk  dipertanggungjawabkan  secara pidana  perusahaan-perusahaan  yang  ada  di  Provinsi  Jambi  terkait  dengan  tindak  pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi.

## D. Upaya  Yang  Akan  DilakukanSehubungan  Dengan  Pertanggungjawaban  Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Provinsi Jambi
Dalam  hal  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  di Provinsi  Jambi  sudah  seharusnya  ditegakkan  oleh  aparat  penegak  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Jambi sehingga menjadi shokterapi para pelaku tindak pidana tersebut baik perusahaan maupun orang perorangan tidak akan lagi melakukan pembakaran hutan di  Provinsi Jambi. Namun, apabila Pemerintah Provinsi Jambi dan aparat penegak  hukum  masih  melindungi  pelaku  pembakaran  hutan  tersebut  baik  korporasi  atau perusahaan  maupun  orang  perorangan  maka  sulit  untuk  dipertanggungjawabkan  pidana terhadap pelaku pembakaran hutan tersebut.
Akibat  dari  sulitnya  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan tersebut maka tidak mengherankan kedepannya akan lebih banyak lagi titik-titik pembakaran hutan  yang  terjadi  di  Provinsi  Jambi  seperti  tanggal  11  September  2019  berdasarkan  data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, pada pukul 06.00 WIB  satelit  Terra  Aqua  mendeteksi  daerah  paling  banyak  titik  panas  adalah  Provinsi  Jambi dengan 496 titik, Sumatera Selatan 305 titik dan Provinsi Riau ada 258 titik panas. 14
Dapatlah  dibayangkan  apabila  pertanggungjawaban  pidana  ini  tidakdapatmenjerat terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  maka  akan  meningkat  terjadinya  pembakaran  hutan  di Provinsi  Jambi.Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  baik  pemerintah  Provinsi  Jambi  maupun aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan untuk menjatuhkan sanksi  pidana  karena  merupakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pelaku  dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Selain  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  atas  dasar pertanggungjawaban  pidana,  pemerintah  Provinsi  Jambi  maupun  aparat  penegak  hukum Provinsi Jambi juga harus melakukan penyuluhan hukum terhadap korporasi atau perusahaan- perusahaan dan masyarakat Provinsi Jambi sehingga perusahaan-perusahaan dan masyarakat Provinsi Jambi lebih mengetahui bahwa apabila melakukan pembakaran hutan dan lahan, ada sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Terkait  dengan  penyuluhan  hukum,  dalam  hal  ini  penyuluhan  hukum  sebaiknya digunakan  secara  langsung.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penyuluhan  hukum  langsung
14 https://bisnis.tempo.co/read/1246487/sumatera-dikepung-1-211-titik-panas-jambi-paling- banyak/full&view=ok, diakses tanggal 29 September 2019.
menurut  Abintoro  Prakoso  adalah  kegiatan  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan  secara langsung  yakni  penyuluhan  hukum  berhadapan  dengan  masyarakat  yang  disuluh,  dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya ceramah, diskusi, sarasehan, temu wicara, peragaan, simulasi  dan  lain  sebagainya. 15 Jadi,  apabila  dilihat  dari  penjelasan  Abintoro  Prakoso mengenai  penyuluhan  hukum  langsung,  maka  dalam  hal  ini  penyuluhan  hukum  secara langsung  dilakukan  dengan  cara  ceramah  terkait  dengan  isi  Undang-Undang  Nomor 32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  diskusi karena lebih cepat mencapai sasaran untuk pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Tidak  hanya  itu  saja,  terkait  dengan  pencegahan  terjadinya  kebakaran  hutan  maka harus  melibatkan  masyarakat  setempat  untuk  melaporkan  apabila  ada  pelaku  pembakaran hutan  yang  ingin  melakukan  pembakaran  hutan  di  daerah  tersebut.  Kerjasama  antara masyarakat  setempat  dan  aparat  penegak  hukum  akan  mengurangi  tingkat  kebakaran  hutan yang  yang  telah  terjadi  di  Provinsi  Jambi.  Strategi  seperti  ini  harus  dipertahankan  demi mewujudkan  lingkungan  yang  bersih  dari  kabut  asap  dan  terpelihara  keasliannya  dari kebakaran yang biasanya dilakukan oleh korporasi atau perusahaan dan orang perorangan.
Selain  itu  juga,  isi  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup harus lebih diperberat lagi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan di Provinsi Jambi. Hal yang senada juga  diutarakan  oleh  Mukadir  Iskandar  Syah  bahwa  tujuan  idealnya  pelaku  akan  menyadari atas perbuatan yang lalu dan tidak akan mengulangi lagi serta sekaligus memberikan pelajaran kepada  khalayak,  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. 16 Untuk  itu,  sudah seharusnya  sanksi  pidana  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  harus  diperberat  lagi  sehingga bagi pelaku pembakaran hutan tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan pelajaran terhadap masyarakat umum supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Sebenarnya penjatuhan sanksi pidana yang lebih berat tidak hanya memberi efek jera dan menakut-nakuti masyarakat secara umum, dengan adanya sanksi pidana yang begitu berat maka  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya  pembakaran  hutan  untuk  yang  akan datang.Mengenai  hal  inisebagaimanajuga  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  bahwa  sanksi dalam  hukum  pidana  tujuannya  adalah  retributif  atau  menurut  pandangan  modern  adalah
15 Abintoro  Prakoso, Sosiologi  Hukum ,  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta  :  Laksbang  Pressindo,  2017,  hal 184.
16 Mukadir  Iskandar  Syah, Ilmu  Hukum  Dan  Kemasyarakatan ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta  :  Tatanusa, 2017, hal 93.
adanya pencegahan. 17 Dengan demikian, apabila sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pembakaran hutan maka akan mencegah terjadinya peningkatan terkait pembakaran hutan di Provinsi Jambi dan mencegah agar kedepannya tidak terjadi lagi kebakaran hutan di Provinsi Jambi.
Sementara  itu  juga,  sanksi  pemberatan  yang  diberikan terhadap  pelaku  pembakaran hutan selain sebagai pertanggungjawaban pidana, perbuatan pembakaran hutan tersebut juga telah  merugikan  banyak  pihak,  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  banyakanak-anak  akan terserangsakit yang dapatmengakibatkankematian apabila kabut asap terus tebal menyelimuti Provinsi  Jambi.  Sedangkan  kabut  asap  yang  terjadi  sekarang  ini  saja  sudah  mengakibatkan anak-anak  libur  sekolah.  Akhhirnya  proses  pendidikan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya dan  aktivitas  kantor  juga  tidak  berjalan  dengan  baik  dalam  melayani  masyarakat  Provinsi Jambi. Selain itu pula, perlu direvisi Undang-Undang No 18 tahun 2013 dengan memasukan sanksi  pidana  pada  undang-undang  tersebut,  karena  sudah  seyogyanya  peraturan  yang  lebih khusus  ini  mempunyai  ketentuan  pidana,  bukan  hanya  bersifat  mengatur  saja,  namun  harus memaksa dengan ketentuan sanksi. Hal lain yang mesti diperhatikan pula kedepannya adalah menyederhan  akan  alat  bukti  khusus  untuk  Tindak  Pidana  Pembakaran  hutan  dan  lahan sehingga  dapat  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  memproses  perkara  ini,  seperti  contohnya penyederhanaan dalam alat bukti pada tindak pidana penghapusan kekerasan dalam keluarga, dengan  demikian  kekhususan  Undang-Undang  No  18  tahun  2013  Tentang  Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan akan menjadikan aturan ini sebagai alat yang ampuh menjerat pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

## E. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi adalah  hanya  berupa  penyegelan  di  PT.  Alam  Bukit  Tiga  Puluh  (ABT)  dan  belum dijatuhkan sanksi pidana, hanya berupa penyegelan terhadap perusahaan tersebut.
2. Faktor  yang  mempengaruhi  terwujudnya  pertanggungjawaban  pidana  pelaku pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  adalah  belum  ada  ketegasan  baik  dari pemerintah Provinsi Jambi maupun aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana  sesuai  dengan  konsep  Pertanggungjawaban  pidana,  bahkan  kebanyakan Pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  penegak  hukum  masih  seolah  melindungi  /  tidak
17 Jimly  Asshiddiqi  dan  M.  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Cetakan  Ketiga,  Jakarta  : Konstitusi Pres, 2012, hal 46.
tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan khususnya korporasi atau perusahaan- perusahaan yang ada di Provinsi Jambi, kemudian dalam pembuktian masih banyak alat bukti dan di dalam undang-undang tersebut juga tidak ada diatur tindak pidana percobaan serta sanksi pidananya masih dirasakan ringan.
3. Upaya yang akan datang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran  hutan  di  Provinsi  Jambi  adalah  pemerintah  Provinsi  Jambi  maupun aparat  penegak  hukum  bertindak  tegas  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  untuk menjatuhkan sanksi pidana, melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan melibatkan  masyarakat  setempat  untuk  melaporkan  apabila  ada  pelaku  pembakaran hutan  dan  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup harus lebih diperberat lagi. Serta merevisi  Undang-Undang  No  18  tahun  2013  tentang  Larangan  Pembakaran  Hutan dan Lahan

## F. Rekomendasi
1. Kepada  Pemerintah  Provinsi  Jambi  dan  aparat  penegak  hukum  harus  menuntaskan tindak  pidana  kebakaran  hutan  tersebut  sehingga  sanksi  pidana  dalam  Undang- Undang Nomor 32  Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diterapkan.
2. Kepada  pemerintah  harus  melakukan  perbaikan  dan  mencantumkan  terkait  dengan penyederhanaan alat bukti, tindak pidana percobaan dan sanksi pidana berat di dalam Undang-Undang  Nomor  32   Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  maupun  terhadap  Undang-Undang18  tahun  2013  tentang Larangan Pembakaran hutan dan Lahan.
3. Kepada Masyarakat Provinsi Jambi harus turut serta menjaga lingkungan sekitarnya dan  melaporkan  kepada  aparat  penegak  hukum  terkait  adanya  pelaku  kebakaran hutan.

## G. DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso, Sosiologi  Hukum ,  Cetakan  Pertama,  Yogyakarta  :  Laksbang  Pressindo, 2017.
C.  Djisman  Samosir, Penologi  Dan  Pemasyarakatan ,  Cetakan  Pertama,  Bandung  :  Nuansa Aulia, 2016.
Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda , Cetakan Kedua, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
Jimly  Asshiddiqi  dan  M.  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  Cetakan  Ketiga, Jakarta : Konstitusi Pres, 2012.
Mukadir  Iskandar  Syah, Ilmu  Hukum  Dan  Kemasyarakatan ,  Cetakan  Pertama,  Jakarta  : Tatanusa, 2017.
RoniWiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , Cetakan Pertama, Bandung : CV. Mandar Maju Pers, 2012.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum , Cetakan Ke-11, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
Suhandi Cahaya, Kejahatan korporasi , Cetakan Pertama, Jakarta: Law Office, 2013.