## PEMAKNAAN PENERAPAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL
(Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara)
YANNI

## FRANSISKUS RANDA 1

## YAKOBUS K. BANGUN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

## ABSTRACT
This  study  is  a  qualitative  study  of  the  application  of  the  accrual-based Government  accounting  system  to  the  Government  of  North  Toraja  Regency.  The purpose  of  this  study  is  to  interpret  the  application  of  accrual-based  Government Accounting Standards (SAP) to the Government of North Toraja Regency. Data in this study  were  collected  through  observation,  documentation,  and  interviews  with  five informants  directly  related  to  the  implementation  of  accrual-based  Governent Accoutning Standards (SAP). The data that has been collectted is then analyzed and interpreted by qualitative methods using an interpretive approach. The results showed that the application of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) in the North Toraja Regency Government was a reflection of a formality. This is supported by the existence of government regulations that require all local governments including the  North  Toraja  Regency  Government  to  implement  accrual-based  Government Accoutning Standards. The complexity of the financial statements is a major factor in the  resistance  attitude  of  the  North  Toraja  Regency  financial  management  in  the accrual-based  Government  Standard  implementation.  Meanwhile,  in  terms  of organizational  culture,  the  North  Toraja  Regency  Government  is  required  to  apply accrual-based Government Accounting Standards Keywords:  Transparency,  Accrual-based  Accounting  System,  Interpretive Apporach

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  terhadap  penerapan  sistem akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memaknai  penerapan  SAP  berbasis  akrual pada  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara.  Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap lima orang informan yang terkait  langsung  dengan  penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Data  yang  telah dikumpulkan  kemudian  dianalisis  dan  diinterpretasikan  dengan  metode  kualitatif menggunakan  pendekatan  interpretif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual Pada Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara    merupakan  refleksi  dari  suatu  formalitas.  Hal  tersebut didukung  dengan  adanya  peraturan  pemerintah  yang  mewajibkan  untuk  semua pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam menerapkan SAP  berbasis  akrual.  Kompleksitas  laporan  keuangan  menjadi  faktor  utama  dalam sikap  resisten  pengelola  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  dalam implementasi  SAP  berbasis  akrual.  Sedangkan,  dari  sisi  budaya  organisasi,
Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  diwajibkan  menerapkan  standar  akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Kata-kata  Kunci:  Transparansi,  Sistem  Akuntansi  Basis  Akrual,  Pendekatan Interpretif
1 email: tatoranda@gmail.com

## 1.  PENDAHULUAN
Berlakunya  peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun  2010  tentang  SAP  berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu  perubahan  dari  basis  kas  menuju  akrual  menjadi  basis  akrual  penuh  dalam pengakuan  transaksi  keuangan  pemerintah.  Perubahan  basis  tersebut  selain  telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya  mengenai  hak  dan  kewajiban,  dan  bermanfaat  dalam  mengevaluasi kinerja.
Penerapan  basis  akrual  ini  juga  sebagai  upaya  konkrit  untuk  mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan  pemerintah  yang  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  anggaran  dan  laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran meliputi laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih/kurang. Sementara itu laporan finansial terdiri dari neraca, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE) serta laporan arus kas (LAK). Disamping itu pemerintah juga harus menyusun catatan atas laporan keuangan (CaLK).
Penyajian laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan basis akrual akan menjadi  informatif,  terutama  dalam  hubungannya  dengan  pengukuran  kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan dalam periode akuntansi  tertentu,  serta  dapat  memberikan  gambaran  yang  utuh  atas  posisi keuangan  pemerintah  untuk  tujuan  pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  laporan keuangan  pemerintah  yang  dihasilkan  dari  penerapan  SAP  berbasis  akrual dimaksudkan  untuk  memberikan  manfaat  yang  lebih  baik  bagi  para  pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah dibandingkan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan.  Hal  ini  sejalan  dengan  salah  satu prinsip  akuntansi  yaitu  bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  sebanding  dengan  manfaat yang diperoleh.
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa  memperhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas diterima  atau  dibayarkan.  Dalam  akuntansi  berbasis  akrual,  waktu  pencatatan ( recording )  sesuai  dengan  saat  terjadinya  arus  sumber  daya,  sehingga  dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat,  (Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Indonesia,  2006:3)  sedangkan menurut Nunuy (2007:17): Akuntansi  berbasis  akrual merupakan  sistem  akuntansi yang mengakui  dan mencatat transaksi  atau  kejadian  keuangan  pada  saat  terjadi
atau    pada    saat    perolehan.  Fokus  sistem  akuntansi  ini  pada  pengukuran  sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.
Dampak  positif  dari  penerapan  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  telah banyak diakui oleh para peneliti. Seperti kajian yang dilakukan oleh Ahdony (2015), yang menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara signifikan memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan  untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik  melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya  biaya  yang  ditimbulkan  dari  suatu  kebijakan  dan  transparansi  dari keberhasilan suatu program.
Kabupaten Toraja Utara dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun anggaran 2015 seperti yang telah di atur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan. Berbagai upaya telah dilakukan seperti sosialisasi akuntansi akrual,  penyediaan  teknologi  informasi  berupa  penggunaan  Sistem  Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan penetapan peraturan Bupati tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Hal tersebut dilakukan karena konsep  akuntansi  akrual  di  lingkungan  pemerintahan  masih  tergolong  baru  dan membutuhkan penyesuaian dalam penerapannya.
Selain  itu  terdapat  alasan  lain  yang  menjadi  alasan  mengapa  penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Toraja  Utara  karena  laporan  keuangan  Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam  dua tahun terkahir ini memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) namun masih ada beberapa temuan BPK yang kemudian menjadi  rekomendasi  bagi    Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  untuk  diperbaiki. Realitas tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk mengungkap makna implementasi akrual  basis  dalam  pelaporan  akuntansi  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk memaknai implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
Adapun  manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  secara  teoritis  adalah mengevaluasi  konsep  akrual  basis  pada  organisasi  pemerintah  daerah  dan  secara praktis penelititan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam  mendukung  pelaksanaan  akrual  basis  pada  pemerintah  daerah  kabupaten Tana Toraja dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

## 2.  LANDASAN TEORI

## New Public Management Theory (Teori NPM)
Konsep New  Public  Management (NPM)  adalah  paradigma  baru  dalam manajemen  publik  yang  digunakan  untuk  melukiskan  reformasi  sektor  publik. Munculnya  konsep  ini  adalah  adanya  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  kinerja pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat, pajak tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi (Buhr, 2010).
Reformasi di bidang akuntansi sektor publik merupakan bagian dari konsep NPM. Hal  itu  disebabkan  karena  akuntansi  pada  sektor  publik  menjadi  alat  pengukuran
untuk  menentukan  apakah  sektor  publik  telah  mencapai  efisiensi.  Salah  satu reformasi  akuntansi  di  sektor  publik  adalah  perubahan  basis  akuntansi.  Perubahan akuntansi  dari  basis  kas  ke  basis  akrual  merupakan  salah  satu  ciri  adopsi  konsep NPM oleh sektor publik.  Perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual oleh banyak pemerintah dipandang sebagai aspek dari desain NPM yang hampir mirip dengan usaha bisnis yang berfokus pada kinerja di sektor publik. Adanya perubahan basis akuntansi pada sektor publik, yaitu perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas  menjadi  akuntansi berbasis akrual diperlukan karena sistem akuntansi berbasis  kas  dianggap  saat  ini  tidak  lagi  memuaskan,  terutama  karena kekurangannya  dalam  menyajikan  gambaran  keuangan  yang  akurat  dan  dalam memberikan  informasi  manajemen yang  berguna  dan memadai  untuk  memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen, et.al. , 2007).

## Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan (agency theory) merupakan kontrak antara pihak prinsipal yang menunjuk pihak agen untuk mengelola dan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh prinsipal.  Teorii keagenan memberikan dampak positif berupa efisiensi  namun juga  terkadang berfokus pada asimetri informasi yaitu pihak agen biasanya cenderung memiliki  informasi  yang  lebih  dominan  daripada  pihak  prinsipal.  Hal  tersebut dikarenakan  pihak  agen  secara  langsung  terjun  ke  lapangan  sehingga  mengetahui keseluruhan  informasi.  Berbeda  dengan  pihak  prinsipal  sebagai  pemilik  dan pengontrol  yang  akan  cenderung  memiliki  sedikit  informasi  daripada  pihak  agen (Jensen & Meckling,1976).
Penyelesaian permasalahan antara prinsipal dengan agen, maka membutuhkan laporan  keuangan  yang  relevan  dan  akuntabel  sebagai  alat  monitoring.  Penyajian laporan  keuangan  tersebut  harus  berdasarkan  standar  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah.  Standar  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah  saat  ini  harus  sudah mengacu pada PP No 71 tahun 2010 yaitu  mengimplementasikan full accrual basic , sehingga  dapat  menyajikan  laporan  keuangan  ( financial  reports )  yang  terdiri  dari neraca, laporan operasi (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan laporan arus kas (LAK)  serta  catatan    atas    laporan    keuangan    (CaLK),  menyajikan  laporan pelaksanaan  anggaran  ( budgetary  reports) yang  terdiri  dari  laporan  realisasi anggaran    (LRA)  dan  laporan    perubahan    sisa    anggaran  lebih  (SAL)  berbasis full accrual.

## Teori Signal (Signalling Theory)
Teori signal (signalling theory) dalam konteks sektor publik menjelaskan bahwa organisasi  pemerintah  berusaha    untuk    memberikan    signal    kepada    masyarakat, yaitu  salah  satunya  dengan  cara  menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan lebih terperinci. Hal tersebut bertujuan agar rakyat sebagai prinsipal tetap percaya serta mendukung program-program kerja pemerintah sebagai pemangku kebijakaan serta dalam rangka mewujudkan Good Government Governance (GGG), pemerintah diharapkan  mampu  menyajikan  laporan  keuangan  dengan  cara full  disclosure dan berstandardisasi pada PP No 71 Tahun 2010.
Penggunaan  basis  akuntansi  akrual  diharapkan  dapat    meningkatkan akuntabilitas  laporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  dari  agen
kepada    prinsipal.  Dalam        penelitian  ini,    satuan    kerja    merupakan    agen    yang mendapat  mandat  untuk  menyampaikan  laporan  keuangan.  Juga  sesuai  dengan amanat    Undang-Undang    bahwa    laporan    keuangan    tersebut    harus    disusun berdasarkan  basis  akrual.  Tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja dapat  menjadi  salah satu tolok  ukur  dari  pertanggungjawaban  satuan kerja  sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal (Kusuma, 2013).

## Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Menurut  PP  No.  71  Tahun  2010  yang  dimaksud  dengan  standar  akuntansi pemerintahan  yaitu  prinsip-prinsip  akuntansi yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan,  maka  dengan  kata  lain  standar  akuntansi pemerintahan  merupakan  suatu  syarat  yang mempunyai  kekuatan  hukum  di  dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

## Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual,  dalam  konsep  akuntansi,  secara  konseptual akuntansi  berbasis  akrual  dipercaya  dapat  menghasilkan  informasi  yang  lebih akuntabel  dan  transparan  bila  dibandingkan  dengan  akuntansi  berbasis  kas. Akuntansi  berbasis  akrual  mampu  mendukung  terlaksananya  perhitungan  biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang  terjadi  tidak  hanya  jumlah  yang  telah  dibayarkan,  tetapi  dengan  memasukan seluruh  beban,  baik  yang  sudah  dibayar  ataupun  yang  belum  dibayar,  akuntansi berbasis  akrual  dapat  menyediakan  pengukuran  yang    lebih  baik,  pengakuan  yang tepat  waktu,  dan  pengungkapan  kewajiban  di  masa  mendatang,  dalam  rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercaya  dapat  menyediakan informasi    mengenai    penggunaan  sumber  daya  ekonomi  yang  sebenarnya,  oleh karena itu akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP, 2006).

## Konsep Akuntansi Berbasis Akrual

## Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual
Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan  basis  akrual  adalah  suatu  basis  akuntansi  di  mana  transaksi  ekonomi atau  peristiwa  akuntansi  diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan  keuangan berdasarkan  pengaruh  transaksi  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu  pencatatan  ( recording )  sesuai  dengan  saat  terjadinya  arus  sumber  daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber  daya  dicatat.  Dengan  kata  lain,  basis  akrual  digunakan  untuk  pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana (Bastian, 2009:123).
Menurut  Bogei  (2009:481)  dalam  Ibrahim  (2013)  Akuntansi  berbasis  akrual merupakan international  best  practice dalam  pengelolaan  keuangan  modern  yang sesuai  dengan  prinsip New  Public  Management (NPM)  yang  mengedepankan
transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan.  Basis  akrual  mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu: Pengakuan pendapatan dan Pengakuan beban.

## Tujuan dan Manfaat Akuntansi Akrual
Terdapat  beberapa  tujuan  penggunaan  basis  akrual  yakni  sebagai  berikut: Menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena  memenuhi  azas  semakin  baik  informasi,  maka  semakin  baik  keputusan; Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat; Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada  kinerja  organisasi  pemerintah;  Dapat  menghasilkan  nilai  aset,  kewajiban  dan ekuitas  yang  lebih  baik;  Pengukuran  penilaian  biaya  suatu  program/kegiatan  yang lebih baik; Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun; menyelaraskan/meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan; Mewaspadai risiko hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda; Memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa; Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat  tidak  tertolong  lagi  menjadi  masuk  akal  di  mata  negara/lembaga  donor; Memberi  gambaran  keuangan  lebih  menyeluruh  tentang  keuangan  negara  dari sekadar  gambaran  kas  dan;  Mengubah  perilaku  keuangan  para  penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel (Bastian, 2009:124).
Pada  level  yang  lebih  detil,  pelaporan  dengan  basis  akrual:  Menunjukkan bagaimana  pemerintah  membiayai  aktivitas-aktivitasnya  dan  memenuhi  kebutuhan dananya;  Memungkinkan  pengguna  laporan  untuk  mengevaluasi  kemampuan pemerintah  saat  ini  untuk  membiayai  aktivitas-aktivitasnya  dan  untuk  memenuhi kewajiban-kewajian  dan  komitmen-komitmennya;  Menunjukkan  posisi  keuangan pemerintah  dan  perubahan  posisi  keuangannya;  Memberikan  kesempatan  pada pemerintah  untuk  menunjukkan  keberhasilan  pengelolaan  sumber  daya  yang dikelolanya;  dan  Bermanfaat  untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam  hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya.

## Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Berbasis Akrual
Terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan akuntansi basis  akrual  pada  akuntansi  pemerintahan.  Kelebihan  penerapan  akuntansi  basis akrual  antara  lain:  Memberikan  gambaran  bagaimana  pemerintah  membiayai aktivitas-aktivitasnya  dan    memenuhi  kebutuhan  pendanaannya;  Memungkinkan pengguna  laporan  keuangan  untuk  mengevaluasi  kemampuan  pemerintah  saat  ini; Menunjukkan  posisi  keuangan  pemerintah  dan  perubahan  posisi  keuangannya; Menyediakan  ruang  bagi  pemerintah  untuk  menunjukkan  keberhasilan  pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah  dalam  hal  efisiensi  dan  efektifitas  serta  pencapaian  hasil  akhir  atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya ( International Federation of Accountants (IFAC), 2003).
Menurut (Putra, 2014) adapun kekurangan dalam penerapan basis akrual antara lain:  Biaya-biaya  yang  cukup  besar  yang  harus  disiapkan  untuk  menangani  hal-hal sebagai  berikut:  Biaya  untuk  penilaian  aset;  Biaya  untuk  penyiapan  kebijakan akuntansi;  Biaya  membangun  sistem  akuntansi  termasuk  membeli  sarana  dan
prasana  untuk  mendukung  penerapan  sistem  tersebut;  Biaya  untuk  menyiapkan sumber daya yang kompeten untuk menangani masalah akuntansi berbasis akrual; Basis  akrual  pada  dasarnya  merupakan  desain  untuk  mengukur  laba sehingga kurang    memberikan    arti    penting    bagi    sektor    publik    atau  pemerintahan; Memberikan  ruang  yang  lebih  luas  dalam  hal  profesional judgements baik  oleh penyedia  laporan  keuangan    (entitas  pelaporan/entitas  akuntansi)  maupun  auditor pemerintah  dan  basis  akrual  relatif  lebih  kompleks  dibanding  basis  akuntansi  kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai.

## Isu-isu terkait Penerapan Akuntansi Basis Akrual
Isu-isu  penting  lainnya  yang  harus  diperhatikan  ketika  akan  berpindah  ke  basis akrual, (Blondal, 2003:45)  yaitu:
1.  Isu  Pengakuan  atas  aset  tertentu  ( Key  Recognition  Issues ):  Aset  Warisan Budaya  ( Heritage  Assest ).  Aset  warisan  termasuk  bangunan  bersejarah, monumen dan situs arkeologi, museum, galeri dan koleksi arsip; Aset Militer ( Military  Assets ).  Misalnya,  barang-barang  pendukung  (seperti  angkutan militer) dapat dikapitalisasi dan disusutkan, sedangkan item tempur (seperti jet tempur)  tidak  akan  dikapitalisasi  dan  disusutkan;  Aset  Infrastruktur ( Insfrastructure Assets ). Aset ini meliputi jalan raya dan aset jaringan lainnya. Aset  ini  sering  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi,  dan  sering  menjadi tanggungjawab  pada  tingkat  pemerintahan  yang  lebih  rendah  (pemerintah daerah);  Program  Jaminan  Sosial  ( Social  Insurance  Programmes ).  Program asuransi  sosial,  seperti  program  pensiun  hari  tua  di  sektor  publik,  adalah masalah yang sangat kontroversial di lingkungan akuntansi akrual.
2.  Isu Penilaian ( Valuation Issues )
Dalam hal ini terdapat isu antara penggunaaan metode penilaian berdasarkan pada nilai historis (historical cost ) ataukah menggunakan nilai saat ini ( current value ).
3.  Standar Akuntansi ( Accounting Standards ) Berkaitan dengan siapa yang menyusun dan menetapkan standar akuntansi serta  seberapa  cepat  proses  adopsi  dan  adaptasi  standar  akuntansi internasional.
4.  Isu Implementasi ( Implementation Issues ): Menumbuhkan Perubahan Budaya ( Fostering a “cultural change”); Model Implementasi (Implementation Models ); Kebutuhan  Komunikasi  ( Need  for  Communications );  Keahlian  Akuntansi ( Accountacy Skills ); Seleksi Peralatan IT ( Selection of IT Equipment ).

## Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Menurut  Simanjuntak  (2010)  dan  Bastian  (2006)  menjelaskan  bahwa  ada beberapa  tantangan  dalam  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  pemerintahan Indonesia  adalah  sebagai  berikut: Sistem  akuntansi  dan Information  Technology (IT) based  system. Adanya  kompleksitas  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual, dapat  dipastikan  bahwa  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  di  lingkungan pemerintahan  memerlukan  sistem  akuntansi  dan IT based  system yang  lebih  rumit; Komitmen  dari  Pimpinan.  Harus  ada  komitmen  dan  dukungan  politik  dari  para
pengambil  keputusan  dalam  pemerintahan,  karena  upaya  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  memerlukan  dana  yang  besar  dan  waktu  yang  lama,  bahkan  lebih lama dari masa periode jabatan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Anggota DPR/DPRD; Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Dibutuhkan dukungan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  kompeten  dan  profesional  dalam pengelolaan  keuangan.  Penyiapan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut memerlukan  SDM  yang  menguasai  akuntansi  pemerintahan;  Resistensi  terhadap perubahan. Dalam setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan  sistem  yang  lama  dan  enggan  untuk mengikuti  perubahan.  Untuk  itu,  perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang  terkait,  sehingga  penerapan  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi; Lingkungan/Masyarakat. Masyarakat perlu didorong  untuk  mampu  memahami  laporan  keuangan  pemerintah,  sehingga  dapat mengetahui dan menyadari penggunaan atas penerimaan pajak yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif  diharapkan  masyarakat  mendorong  pemerintah  untuk  lebih  transparan  dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya; Pendanaan. Dalam rangka pelaksanaan pelatihan  akrual,  Pemerintah  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar  dengan mempertimbangkan  jumlah  satuan  kerja  (±  24.000)  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia,  kelompok stakeholders (pemangku  kepentingan)  serta  jenis  komunikasi dan pelatihan yang dibutuhkan untuk berbagai level.
Sehubungan  dengan  pernyataan  di  atas  didukung  oleh  Kusuma  (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan tingkat penerapan  akuntansi  akrual  tidak  lepas  dari  peran  satuan  kerja  dan  pengaruh  dari faktor-faktor  yang  ada  dari  satuan  kerja  tersebut  mulai  dari  faktor  sumber  daya manusia seperti: tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pimpinan,  faktor  organisasi  seperti  kualitas  teknologi  informasi,  dan  dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.

## Langkah Penerapan Basis Akrual
Menurur Ritonga (2010) dalam Halim (2012) terdapat beberapa faktor kunci agar penerapan  akuntansi  basis  akrual  sukses  dibangun  dan  dijalankan  dengan  sebaik- baiknya,  yaitu:  Kesiapan  dan  kemauan  menerima  perubahan;  Strategi  komunikasi; Integrasi antara anggaran dan akuntansi; Mengelola isu-isu akuntansi spesifik dengan baik;  Penanggungjawab  implementasi  dengan  tugas  dan  kewenangan  yang  jelas; Konsultasi dan kordinasi yang berkelanjutan; Struktur organisasi dan sistem prosedur; Kapabilitas teknologi informasi dan komunikasi; Kesiapan sumber daya manusia dan Penyediaan sumber daya keuangan
Berdasarkan  faktor  kunci  keberhasilan  penerpan  akuntansi  akrual  di  atas didukung  oleh  peneliti  sebelumnya  yaitu  Bahar  (2015)  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  regulasi  yang  jelas,  komunikasi  yang  efektif,  sarana  dan prasarana  penunjang  yang  memadai  dan  kesiapan  sumber  daya  manusia  dibidang akuntansi merupakan aspek-aspek penentu keberhasilan penerapan basis akrual.

## 3.  METODE PENELITIAN
Paradigma  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif  dengan  memberi  pemaknaan  atas  realitas  yang  diteliti  melalui    deskripsi dan pemaknaan dari setiap tema yang dijumpai.secara alami dan mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi dengan melakukan wawancara yang mendalam  dan  observasi.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Toraja  Utara Propinsi  Sulawesi  Selatan  tepatnya  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah (BPKAD) khususnya pada bidang akuntansi dan beberapa OPD yang terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yaitu melalui serangkaian  wawancara  dengan  informan  di  objek  penelitian  dan  data  dokumenter berupa laporan keuangan . Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.  Tahapan  analisis  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  observasi  dan wawancara mendalam dalam bentuk transkipnya. Selanjutnya dilakukan reduksi data ( data reduction )  yaitu  dengan  memberi  code  pada  setiap  trasnkrip. Mereduksi  data berarti  merangkum,  memilih  hal-  hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting,  mencari  tema  dan  polanya  serta  membuang  yang  tidak  perlu;  Penarikan kesimpulan.  Langkah  terakhir  dalam  analisis  data  kualitatif  adalah  penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri)  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah,  termasuk  di  Pemerintah Kabupaten Toraja Utara merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan. Hasil penelitian ini dibagi dalam beberapa analisis sebagai beikut:

## Upaya implementasi SAP Akrual
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual;

## Komitmen Pimpinan
Permendagri  64  Tahun  2013  mengamanatkan  pemerintah  daerah  untuk menyediakan  perangkat  regulasi  dan  kebijakan  terkait  implementasi  SAP  berbasis akrual.  Perangkat  regulasi  dan  kebijakan  tersebut  mencakup  kebijakan  akuntansi pemerintah daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan Akun Standard (BAS), yang diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati 20 Tahun 2014  tanggal  1  November  2014  tentang  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten Toraja  Utara  dan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Toraja  Utara  Nomor  7  Tahun  2014 tanggal  12  September  2014  tentang  Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Kabupaten Toraja  Utara.  Ini  merupakan  suatu  dukungan  yang  diberikan  oleh  pimpinan  dalam mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual.

## Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Kewajiban  penerapan  SAP  berbasis  akrual  mengharuskan  pemerintah  daerah menyesuaikan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual) yang sedang diterapkan saat ini ke sistem akuntansi berbasis akrual, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyesuaian tersebut berdampak pada sistem  penatausahaan  keuangan  pemerintah  daerah  sehingga  pemerintah  daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai. Salah satu sumber daya yang harus disiapkan  oleh  pemerintah  daerah  adalah  sumber  daya  manusia.  Kebutuhan  atas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah  meningkat  seiring  dengan  semakin  kuatnya  upaya  untuk  menerapkan akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah  harus menyusun  perencanaan  SDM  di  bidang  akuntansi  pemerintahan,  termasuk  upaya pelatihan/sosialisasi  implementasi  SAP  berbasis  akrual.  Pelatihan/  sosialisasi tersebut  diperlukan  untuk  menguatkan  komitmen,  meningkatkan  kompetensi  SDM, dan  meminimalisasi  risiko  ketidakandalan  data  keuangan.  Secara  umum,  melalui program  sosialisasi/training  diharapkan  semua  pemangku  kepentingan  memahami dan  mendukung  implementasi  SAP  berbasis  akrual  dan  bersama-sama mengupayakan pencapaian opini terbaik pada laporan keuangan pemerintah daerah Tahun  Anggaran  2015.  Wawancara  dengan  Ibu  Sri  selaku  Kepala  Seksi  Akuntansi BPKAD Kabupaten Toraja Utara yang mengatakan bahwa:
“Sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan pada bulan januari dan februari dengan didampingi oleh BPKP perwakilan provinsi sulawesi selatan dan juga penyiapan  dokumen  seperti  peraturan  kepala  daerah  tentang  kebijakan akuntansi  serta  sistem  dan  prosedurnya  serta  menyiapkan  software  dari BPKP  dalam  menunjang  penerapan  SAP  berbasis  akrual,  softwarenya  itu bernama aplikasi SIMDA keuangan.”
Wawancara  di  atas  merupakan  upaya  yang  telah  dilakukan  pemda  Kabupaten Toraja  Utara  dalam  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  dan profesional dalam pengelolaan keuangan sebagai implementasi SAP berbasis akrual.
Namun,  selain  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  tersebut  masih  terdapat kendala  pada  pengelolaan  SDM  yaitu:  SDM  Pengelola  Keuangan  belum  memiliki kompetensi  (latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai,  pengalaman  dan  pelatihan)  di bidang pengelolaan keuangan.  Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah berupaya meningkatkan  kompetensi  SDM  Pengelola  Keuangan  melalui  sosialisasi,  diklat  di bidang pengelolaan keuangan meskipun belum seluruhnya mengikuti sosialisasi/diklat serta belajar dan praktek langsung dibantu dengan aplikasi SIMDA sehingga  perangkat  pengelola  keuangan  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya. Wawancara  dengan  Ibu  Dorce  selaku  Kasubag  Keuangan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang mengatakan bahwa:
“Kendalanya itu di SDMnya khusus bagian keuangannya saja tidak ada yang memang  dari  jurusan  akuntansi  yang  ada  disini  jurusan  sosiologi,  hukum, sastra,  teknik  tapi  kalau  jumlah  ya  cukup  tapi  kurang  kompeten.  Kan  tidak sesuai  dengan  penempatannya  harusnya  yang  punya  dasar  memang sebelumnya,  kalau  mau  bicara  mengenai  pengalaman  ia  memang  kita  ada pengalaman tapi ini kan produk baru juga jadi kita masih perlu banyak belajar baru kita kemarin ikut pelatihan hanya berapa hari saja jadi bagaiaman mau
paham ya, makanya kita di dinas ini kewalahan dalam hal menjurnal karena masih bingung alur- laurnya.”

## Pengelolaan Teknologi Informasi
Salah satu aspek yang dapat mendukung kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah aspek pengelolaan teknologi informasi yang memadai.  Hal  ini  disebabkan  karena  jumlah  transaksi  yang  besar  dan  semakin kompleks  memiliki  risiko  tingkat  kesalahan  yang  tinggi  jika  dilaksanakan  secara manual. Dengan pengelolaan aplikasi teknologi informasi yang memadai, pemerintah daerah  dapat  mengolah  transaksi  keuangan  secara  akurat  dan  tepat  waktu  untuk menghasilkan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.
Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  dalam  implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan  berbasis  akrual  khususnya  dalam  aspek  pengelolaan  teknologi informasi.  Pemda  telah  melakukan  analisis  kebutuhan  sistem  aplikasi  untuk mendukung  implementasi  SAP  berbasis  akrual  yakni  karena  adanya  kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam mempersiapkan pelaksanaan tata kelola keuangan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Atas  hal  tersebut Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  melakukan  kerjasama  dengan  BPKP  Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak saat itu Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melaksanakan pengelolaan  keuangan  menggunakan  aplikasi  SIMDA.  Ibu  Sri  selaku  Kepala  Seksi Akuntansi BPKAD Kabupaten Toraja Utara mengatakan bahwa:
“Menyiapkan software dari BPKP dalam menunjang penerapan SAP berbasis akrual, softwarenya itu bernama aplikasi SIMDA keuangan. Aplikasi ini sudah sangat  mendukung  karena  memberikan  kita  kemudahan  dalam  menyusun laporan keuangan dan kita tinggal menginput data masuk saja karena aplikasi sudah  secara  otomatis.  Jadi  tidak  susah  menggunakan  aplikasinya  yang penting kita paham cara pengisiannya.”
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Pak  Ferdinan  selaku  Pegawai  di  Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Kabupaten Toraja Utara yang mengatakan bahwa:
“Kami  di  sini  menggunakan  yang  namanya  Aplikasi  SIMDA  keuangan  dari BPKP  dan  aplikasinya  ini  sudah  sangat  bagus  karena  sudah  otomatis  kita tinggal  menginput  data  masuk  jadi  aplikasinya  mempermudah  pekerjaan. Kelemahannya itu hanya ketika kita salah menginput data dan tidak mengerti menggunakan aplikasinya saja.”
Disamping hal-hal yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam  persiapan SAP berbasis akrual dalam  aspek pengelolaan IT tersebut, masih terdapat  kendala  yaitu  Sistem  aplikasi  yang  dimiliki  belum  sepenuhnya terintegrasi. Wawancara  dengan  Ibu  Dorce  selaku  Kasubag  Keuangan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang mengatakan bahwa:
“Kendala  yang  lain  itu  mengenai  signal  yang  tidak  mendukung  ini  kan aplikasinya  harus  saling  connect.  Jadi  kita  kalau  mau  membuat  laporan keuangan masih dibantu oleh BPKAD.”
Pengelolaan  teknologi  informasi  dengan  adanya  aplikasi  SIMDA  yang  bekerja sama dengan BPKP tidak dapat dipungkiri sangat membantu Pemerintah Kabupaten
Toraja Utara dalam pembuatan laporan keuangan.  Dengan adanya aplikasi SIMDA ini diharapkan laporan keuangan dapat dibuat tepat waktu, akurat dan akuntabel.

## Pemahaman basis  oleh Organisasi Pemeritnah Daerah Konsep Basis Akrual
Rata-rata pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara ketika ditanya tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah matang akan definisi  dari  basis  akrual  itu  sendiri.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Sri  selaku Kepala  Seksi  Akuntansi  BPKAD  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  melihat  basis akrual  sebagai  suatu  basis  akuntansi  dimana  mengakui  kejadian  ekonomi  atau transaksi itu pada saat terjadinya kejadian tersebut, bukan pada saat menerima kas. Dalam  wawancara  lain  yang  dilakukan  dengan  Pak  Ferdinan,  seorang  pegawai  di bidang perbendaharaan dan akuntansi BPKAD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang mengatakan bahwa:
“Akuntansi  berbasis  akrual  itu  berdasarkan  pengakuan  kejadiaanya  ya maksudnya semua transaksi yang telah terjadi kita sudah akui pada saat itu juga bukan pada saat penerimaan kas atau uangnya. Jadi akrual itu betul- betul dari sisi pengakuan. Contoh transaksinya umpamanya surat ketetapan pajak  daerah  itu  diakui  pada  saat  kejadian  itu  bukan  pada  saat  menerima uangnya.”
Pandangan Narasumber di atas telah sesuai dengan makna basis akrual seperti yang  telah  disimpulkan  oleh  KSAP  (2006:3),  yaitu  suatu  basis  akuntansi  di  mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa  memerhatikan  waktu  kas atau  setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.  Dari  pandangan  kedua  informan  di  atas terhadap  pengertian  basis  akrual,  dapat  dikatakan  bahwa  rata-rata  pengelola keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  telah  menyadari  adanya  pergantian standar  akuntansi  pemerintahan  yang  saat  ini  berlaku  yaitu  peraturan  pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

## Kompleksitas Laporan Keuangan
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual membawa dampak bagi para pengelola keuangan di  Pemerintahan  Kabupaten  Toraja  Utara  dimana  akuntansi  berbasis  akrual  ini dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  kompleks  hal  ini  dikarenakan  rumitnya  pekerjaan yang dikerjakan oleh para pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Rumit dalam hal bertambahnya pekerjaan dalam menyusun laporan keuangan yang sebelumnya laporan keuangan hanya ada neraca, LRA, dan CALK setelah akrual ada namanya LO dan LPE. Dan juga rumit dalam hal banyaknya membuat jurnal.
Hal  ini  didukung  dengan  pernyataan  Pak  Yunus  selaku  bagian  Verifikasi Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara, mengungkapkan bahwa: “Saya cuma tahu laporan keuangan itu bertambah dan yang pasti  lebih  rumit  menggunakan  basis  akrual  karena  bukan  cuma  laporannya bertambah  tapi  karena  analisanya  juga  beda,  kalau  di  basis  kas  pendapatan  itu jurnalnya dia cuma pakai single saja tapi kalau basis akrual banyak buku besarnya begitu kayak perusahaan dagang.”
Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Dorce selaku Kasubag Keuangan di Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Lembang  Kabupaten  Toraja  Utara  mengatakan bahwa:
“Jujur  dek  saya  belum  terlalu  paham  ini  basis  akrual  yang  saya  tahu  itu komponen  laporan  keuangannya  bertambah  yang  sebelumnya  itu  ada neraca,  LRA,  dan  CALK  setelah  akrual  ada  namanya  LO  dan  LPE.  Jadi menurut  saya  akrual  ini  lebih  rumit  ya  untuk  itu  harus  banyak pelatihan/sosialisasi.”
Kompleksitas  laporan  keuangan  merupakan  pandangan  nyata  yang  diberikan pengelola  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  terhadap  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual.  Pelaporan  keuangan  yang  akan  dihasilkan  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar  akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi bertambah kuantitasnya hingga dua pelaporan yaitu pelaporan pelaksanaan anggaran ( budgetary reports) yang terdiri dari: laporan realisasi  anggaran  (LRA)  dan  laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih  (SAL). Pelaporan  finansial  ( financial  reports) yang  terdiri  dari:  neraca,  laporan  operasional (LO),  laporan  perubahan  ekuitas,  dan  laporan  arus  kas,  serta  catatan  atas  laporan keuangan  (CALK).  Walaupun  secara  nyata,  jenis  laporan  keuangan  yang  secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan. Namun, bagi para pengelola keuangan Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara,  kompleksitas  pelaporan  keuangan  yang dihasilkan  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  semakin  nampak dengan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran)  dengan  pelaporan  finansial  (akuntansi  keuangan).  Pemisahan  antara akuntansi keuangan dengan akuntansi anggaran ini disebut dengan extra countable atau pencatatan terpisah antara akuntansi dengan anggaran. Dengan demikian, hal ini pastinya memerlukan analisa yang berbeda.

## Persiapan SAP Akrual sebagai sebuah  Formalitas
Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menandakan bahwa penerapan  sistem  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  telah mempunyai landasan  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  pemerintah  daerah  termasuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mempunyai kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Mencermati  seputar  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 yang diharuskan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pak Ferdinan selaku Pegawai di Bidang Perbendaharaan dan  Akuntansi BPKAD, mengemukakan:
“Kami di BPKAD menerapkan basis akrual itu mulai pada tahun anggaran 2015 seperti  yang  ditetapakan  oleh  peraturan  pemerintah  bahwa  pelaksanaan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.”
Analisa  sosial  lain  diungkapkan  oleh  Ibu  Sri  selaku  Kepala  Seksi  Akuntansi BPKAD, beliau memandang persiapan awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam penerapan akuntansi basis akrual adalah:
“Sosialisasi  yang  dilaksanakan  pada  januari  dan  februari  2015  dengan narasumber  BPKP  perwakilan  provinsi  sulawesi  selatan  sedangkan  diklat
yang diikuti oleh bendahara dan pengelolaan keuangan OPD dilaksanakan november  2015;  Penyiapan  dokumen  yang  bersifat  lokal  seperti  peraturan kepala  daerah  tentang  kebijakan  akuntansi  (yang  diatur  dalam  Peraturan Bupati  kabupaten  Toraja  Utara  Nomor  7  Tahun  2014)  serta  sistem  dan prosedur  (yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  kabupaten  Toraja  Utara Nomor  20  Tahun  2014);  Dan  menyiapkan  software  yang  menunjang penerapan SAP berbasis akrual (SIMDA Keuangan). ”
Dari pandangan pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di atas, menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan untuk implementasi standar akuntansi pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual  hanyalah  refleksi  dari  bentuk  formalitas.  Hal tersebut berangkat dari adanya peraturan pemerintah yang melandasi perubahan ini yaitu peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sehingga pemerintah daerah wajib melaksanakan amanah yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut. Dalam hal  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  mengikuti  aturan  main  peraturan pemerintah  tersebut  dengan  jalan  merevisi  terlebih  dahulu  peraturan  yang  bersifat lokal  seperti  peraturan  kepala  daerah  tentang  kebijakan  akuntansi  dan  sistem prosedur.  Dengan  demikian,  tepatlah  yang  diungkapkan  KSAP  (2010)  bahwa persiapan  strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  implementasi  standar akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  pada  pemerintahan  daerah  adalah  dengan penyesuaian  peraturan.  Penyesuaian  peraturan  dalam  hal  ini  penyusunan  regulasi pemerintah  daerah  yang  meliputi  peraturan  daerah  pokok-pokok  pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

## Budaya  Organisasi  Dan  Sikap  Individu  Dalam  Menghadapi  Perubahan Akuntansi Berbasis Akrual

## Bureaucratic  Culture:  Ranah  Budaya  Organisasi  Pemerintah  Daerah
Budaya  organisasi  yang  terwujud  dalam  sistem  organisasi  pemerintah daerah dapat    menjadi    pedoman    aparaturnya    untuk    menjalankan    setiap    programnya. Pada  dasarnya,  pemerintah  daerah  termasuk  pemerintah  Kabupaten Toraja Utara bersifat  hierarki.  Artinya,  segala  keputusan  yang  akan  ditetapkan  oleh  pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  akan    bersumber    dari    ketetapan    pemerintah    pusat. Gambaran  tersebut  dapat  dijumpai dari wawancara dengan Ibu Sri selaku kepala seksi akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja  Utara,  yang  memandang  keharusan  adanya  implementasi  dalam  setiap perubahan dalam institusi pemerintahan dengan menyatakan:
“Mau  tidak  mau  sebagai  institusi  atau  lembaga,  kita  harus  ikuti  apa  yang diperintahkan  oleh    departemen  dalam    negeri  karena    kita    kan    selaku pemerintah daerah jadi harus ikuti aturan yang ada.”
Pandangan  yang  sama  juga  diungkapkan  Pak  Ferdinan  selaku  Pegawai  di Bidang  Perbendaharaan  dan  Akuntansi  BPKAD  Kabupaten  Toraja  Utara, mengatakan:
“Perubahan  dengan  adanya  peraturan  pemerintah  yang  baru  artinya  sudah seharusnya  kita    laksanakan  karena  ini  sudah    dalam    bentuk  peraturan pemerintah dek.”
Berdasarkan    pandangan    di  atas  tersebut    dapat    dikatakan    bahwa    ketika perubahan    budaya  secara  nyata  terjadi  dalam  pemerintah  daerah  secara keseluruhan,  maka  akan    dibarengi  dengan  terbitnya    peraturan    pemerintah. Peraturan  pemerintah  setelah  diterbitkan  dan disahkan, tentunya akan bersifat wajib untuk  seluruh  pemerintah  daerah  dalam    melaksanakan    amanah    dari  peraturan pemerintah tersebut.
Dari pandangan pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Toraja Utara di atas, menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  termasuk  di  dalamnya  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  menganut  budaya  organisasi  yang  bertipe bureaucratic culture .  Sebagaimana    pengetahuan    pada  umumnya  yang  menyatakan  bahwa birokrasi adalah  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pegawai  pemerintah karena  telah    berpegang    pada    hierarki    dan    jenjang  jabatan.  Berangkat  dari pernyataan  bahwa  pada  umumnya  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  selaku organisasi  sektor publik yang bersifat hierarki maka segala sesuatunya diputuskan di pusat. Hal ini juga  sesuai dengan pernyataan  Cameron  dan Quinn (1999) bahwa pengambilan  keputusan  dalam  Pemerintahan  Kabupaten  Toraja  Utara  dilakukan secara  terpusat  dan menekankan pada aturan atau kebijakan yang ada.

## Sikap  Positif  dan  Negatif:  Reaksi  Individu  Terhadap  Perubahan Budaya
Pada  umumnya  setiap  anggota  dalam  organisasi  adalah  pihak  yang terkena dampak  secara  langsung  ketika  perubahan  budaya  organisasi  terjadi. Perubahan yang  terjadi  dalam   suatu  organisasi  menimbulkan  berbagai  sikap atau  reaksi individu  dalam  menghadapi  berbagai  perubahan  tersebut.  Sikap tersebut dapat terlihat  secara  positif  (menerima)  maupun  negatif  (menolak).  Hal  ini    antara    lain dipengaruhi  oleh  kesiapan  individu  dalam  menghadapi  suatu perubahan.  Pada saat  perubahan  budaya  terjadi  dalam  pemerintahan,  sikap aparatur  pemerintah daerah  juga  tercermin  dalam  berbagai  bentuk  tindakan mereka. Sikap positif yang tercermin  dalam  menerima  perubahan  budaya  dalam  organisasi    sektor    publik diperkuat    dengan  pemaparan  yang  diuraikan  oleh  Ibu  Adriana,  selaku  Kasubag Keuangan  Dinas  Kebudayaan  dan  Parawisata  Kabupaten  Toraja  Utara  yang mengatakan bahwa:
“Secara    pribadi,    karena   kebetulan    kerja    dalam    instansi    pemerintahan, maka pastinya kita ikuti perubahan yang telah di tetapkan pemerintah. Tidak apa-apa juga selama  perubahan itu untuk kebaikan  dan selama perubahan itu bagus.”
Pak Yunus selaku Bagian Verifikasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toraja Utara juga berpendapat bahwa:
“Perubahan    dalam    pemerintah    harus    dilaksanakan.    Tidak    boleh    tidak. Masak tidak dilaksanakan padahal ini sudah ada PP. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang harus dilaksanakan apalagi nanti kalau ada sanksi.”
Pandangan  kedua  informan  tersebut  di  atas,  menunjukkan  bahwa  segala perubahan  budaya  yang  terjadi  dalam  organisasi  sektor  publik  utamanya  dalam lingkup    pemerintahan    pastin  ya    akan    tetap    dijalankan    oleh    para    aparatur pemerintahan.    Pengelola    keuangan  pemerintah  daerah  pada    umumnya    berpikir
bahwa perubahan tersebut bersifat meningkatkan kualitas dari kinerja yang ada saat ini, sehingga perubahan tersebut diterima dengan positif .
Dari wacana-wacana di atas, maka aparatur Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara    individual    bertindak    sesuai    dengan  peraturan  yang  ada.  Jadi,    aparat Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  secara  individu  ada  yang  memberikan  respon negatif  terhadap  perubahan  peraturan  pemerintah  ataupun  perubahan  kebijakan dengan  memandang    bahwa    aturan    baru    akan    lebih    rumit    dan    tidak    sesuai dengan kompetensi  SDM  dan  sering  terjadinya  perubahan  kebijakan yang akan mendorong perilaku  resistensi.  Secara  individual,  pengelola  keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memberikan  respon  negatif  terhadap  kebijakan pemerintah karena  aparat  cenderung  terpaksa  untuk  mengikuti  peraturan pemerintah tersebut. Namun,  ada  pula  yang  memberikan  respon  positif  terhadap  perubahan    peraturan pemerintah  ataupun  perubahan  kebijakan  dengan memandang bahwa perubahan yang  diwajibkan  bagi  seluruh    pemerintah  daerah  tersebut  merupakan  keputusan yang tepat dan terbaik untuk kemajuan daerah.

## 5.  KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahun anggaran  2015  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  telah  menerapkan  SAP basis akrual dari yang sebelumnya menggunakan SAP kas menuju akrual sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010.  SAP  berbasis  akrual  bagi  para pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten toraja Utara adalah suatu basis akuntansi dimana mengakui kejadian ekonomi atau transaksi itu pada saat terjadinya kejadian tersebut. Bukan pada saat menerima kas. Dalam rangka penerapkan SAP berbasis akrual Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah melakukan berbagai upaya seperti:
1.  Dalam  aspek  komitmen,  regulasi  dan  kebijakan,  Pemerintah Kabupaten Toraja Utara  telah  menetapkan  peraturan  daerah  tentang  kebijakan  akuntansi  yang diatur  dalam  Nomor  7  Tahun  2014  dan  tentang  sistem  akuntansi  diatur  dalam Nomor 20 Tahun 2014.
2.  Dalam  aspek  pengelolaan  SDM,  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  telah melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan,  dengan  tujuan  untuk  menguatkan komitmen,  meningkatkan  kompetensi  SDM  dan  meminimalisasi  resiko ketidakandalan data keuangan. Namun dari upaya yang dilakukan tersebut masih terdapat  kendala  yang  dihadapi  yaitu  terdapat  SDM  pengelola  keuangan  yang belum memiliki kompetensi yang dipersyaratkan yaitu latarbelakang pendidikan yang tidak sesuai.
3.  Dalam  aspek  pengelolaan  teknologi  informasi,  Pemerintah Kabupaten  Toraja Utara  dalam  aspek  teknologi  informasi  menggunakan  aplikasi  SIMDA  yang mendukung SAP berbasis akrual bekerja sama dengan BPKP. Pemilihan aplikasi SIMDA  buatan  BPKP  berdasarkan  kesinambungan  pendampingan  dan koordinasi  yang  dapat  dilakukan  sewaktu-waktu.  Dengan  aplikasi  SIMDA diharapkan  pembuatan  laporan  keuangan  dapat  tepat  waktu,  akurat  dan akuntabel.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  adalah  sistem  aplikasi  belum sepenuhnya terintegrasi secara vertikal dan horisontal.
Pemahaman aparatur Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengenai akuntansi pemerintah  berbasis  akrual  masih  tergolong  rendah  hal  ini  dikarenakan  sebagian
aparatur  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  belum  dapat  memberikan  penjelasan lebih  mendalam  dan  masih  terbatas  hanya  pada  pemahaman  defenisi  akuntansi berbasis akrual.
Kompleksitas  laporan  keuangan  merupakan  pandangan  nyata  yang  diberikan pengelola  keuangan  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  terhadap  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual.  Dimana  laporan  keuangan  yang  akan  dihasilkan sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  menjadi  bertambah kuantitasnya  hingga  7  laporan yaitu  laporan  realisasi  anggaran,  laporan perubahan saldo  anggaran  lebih,  neraca,  laporan  arus  kas,  laporan  operasional,  laporan perubahan  ekuitas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  sehingga  hal  ini  bagi  para pengelola  keuangan  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  menjadi  hal  yang  rumit dalam  hal bertambahnya pekerjaan mereka dan susahnya dalam menganalisis  dan juga  bahwa  persiapan  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  dalam  implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas.  Hal  tersebut  didukung  dengan  adanya  peraturan  pemerintah  yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Toraja Utara  dalam  menerapkan  SAP  berbasis  akrual  dan  juga  perubahan  dari  basis  kas menuju  akrual  menjadi  basis  akrual  sebagaimana  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  menimbulkan  berbagai  reaksi  secara  individual  oleh  aparat Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara,  baik  reaksi  positif  maupun  negatif.  Namun, secara budaya organisasi menganut tipe bureaucratic culture , di mana prosedur yang kaku dalam menjalankan aktivitas organisasinya maka Pemerintah Kabupaten Toraja Utara  diwajibkan  mengikuti  segala  ketentuan  dan  aturan  main  dalam  budaya organisasi  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  memiliki kewajiban dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

## Keterbatasan
Penelitian  yang  dilakukan  ini  tidak  terlepas  dari  kekurangan  atau  keterbatasan yaitu  Penelitian  ini  tidak  dapat  sepenuhnya  mengeksplorasi  lebih  jauh  mengenai penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  dari  aparatur Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  khususnya  pada  OPD-OPD  belum  dapat memberikan penjelasan lebih menjauh dan masih terbatas hanya pada pemahaman definisi SAP berbasis akrual.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  saran  yang  diajukan  peneliti  dalam  rangka penerapan  SAP  berbasis  akrual  di  Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  yaitu  perlu adanya  percepatan  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  dianggarkan sebelumnya,  seperti  peningkatan  konektifitas  jaringan  SIMDA  khususnya  di  OPD- OPD, peningkatan kemampuan pemahaman akuntansi berbasis akrual, tidak hanya definisi  akrual  saja  tetapi  lebih  kepada  kemampuan  menganalisa  dan  memahami permasalahan-permasalahan terkait akuntansi akrual. Selain itu diklat/pelatihan yang diadakan harus lebih mengedepankan praktek di lapangan.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM karena masih terbatasnya formasi SDM yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi, dapat dipenuhi terlebih dahulu dengan tenaga kerja dari lulusan akuntansi agar logika akuntansinya baik, dan diperbanyak diklat/pelatihan terkait pengelolaan keuangan terutama di OPD-OPD.
Khusus untuk pegawai yang bukan berasal dari jurusan pembukuan/ akuntansi disarankan  untuk  mau  secara mandiri  mempelajari  akuntansi terutama materi  yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.  Selain itu, pegawai bisa  juga  menimba  ilmu  dari  rekan  kerja  atau  pimpinannya  yang  lebih  memahami akuntansi dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhyaruddin,  M.  (2013).  Tantangan  Penerapan  Akuntansi  Berbasis  Akrual  di Pemerintahan  Indonesia.                                                                                                          . http://kaseiur.blogspot.co.id/2013/06/tantangan-penerapan-akuntansi- berbasis.html diakses 09/03/2017.
Asfiansyah,  A.  (2015).  Strategi  Implementasi  Akuntansi  Akrual  Pada  Pemerintah Daerah. Jurnal NeO-Bis. Volume 9, No. 1: Universitas Brawijaya Malang.
Bahar,  R.  E.  (2015).  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual:  Mampukah Meningkatkan    Akuntabilitas  dan  Transparansi  dalam  Pelaporan Keuangan. UNDIP, Semarang.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
Blondal,  J.  R.  (2003), Accrual  Accounting  and  Budgeting : Key  Issues  and  recent Development , OECD Journal on Budgeting , Vol. 3, No. 1, OECD, 2003.
Buhr,  N.  (2010). From  Cash  to  Accrual  and  Domestic  toInternational  Government Accounting  Standard  Setting  in  Last  30  Years .  Makalah  Disajikan  pada Sixth  Accounting  History International  Conference ,  Welington.
Bunea,    C.    B.,  Cosmina.  (2006). Arguments    For    Introducing    Accrual    Based Accounting in Public Sector , (http://mpra.ub.muenchen.de/18134/I/MPRA Paper  18134.pdf,  Damayanti,  R.  A.  (2013).    Akuntansi  Akrual  dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaruan. Universitas Hasanuddin.
Diamond,  J.  (2002). Performance  Budgeting : Is  Accrual  Accounting  Required , International Monetary Fund .
Ellwood, S., Newberry, S. (2007). Public Sector accrual Accounting Institutionalising NeoLiberals  Principles.  Accounting,  Auditing,  Accountability  Journal vol 20, 4: 549-573.
Faradillah,  A.  (2013).  Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Universitas Hasanuddin Makassar.
Forum  Dosen  Akuntansi  Sektor  Publik,  (2006).  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, Telaah  Kritis  PP  Nomor  24  Tahun  2005.  BPFE.  Yogyakarta  diakses 02/02/2017).
Halim, A., Syam., M. K. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat, Jakarta.
Hood,  C.  (1991). A  Public  Management  for  All  Season.  Royal    Institute    Public Admnistration Journal Volume 69, 1: 1-19.
Ibrahim,  P.  (2013).  Akuntansi  Akrual  dan  Penerapannya  Di  Sektor  Publik  :  Telaah Pustaka. UNHAS.
Irawan,  A.  S.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Implementasi  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  (APBA)  Atas  Entitas  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah. Universitas Gadjah Mada.
Kahn, A., Mayers, S. (2009). Transition To Accrual Accounting, Technical Notes And Manuals, International Monetary Fund , (http://http://blog-
pfm.imf.org/files/fad-technical-manual-2.pdf  diakses  02/02/2017).
Kementerian  dalam  Negeri  Republik  Indonesia. (2013). Peraturan Menteri dalam Negeri  Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
Kusuma,  M.  I.  Y.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Penerapan  Akuntansi  Akrual  pada  Pemerintah.  Universitas  Diponegoro Semarang. Diponegoro Journal of Accounting. 2 (3) : 1-14.
Lamonisi,  S.  (2015).  Analisis  Penerapan  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual  pada Pemerintah  Kota  Tomohon.  Jurnal  EMBA.  Vol.4  No.1  (Hal.  223-230)  : Universitas Sam Ratulangi Manado.
Langelo,  F.,  Saerang,  E.P.D.,  Alexander,  W.S. (2015).  Analisis  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Dalam  Penyajian  Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung, Jurnal EMBA , Vol. 3 No. 1, Hal. 1-8
Lelono,  K.  M.  J.  (2014).  Tingkat  Pemahaman  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Pada Penyusun  Lapora  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Universitas  Kristen Satya Wacana.
Najati,  I.,  Pituringsih,  E.,  Animah.  (2016).  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual: Pengujian  Determinan  dan  Implikasinya  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Kementerian/Lembaga.  Jurnal  Akuntansi.  Vol.  14  No.  1: Universitas Jember.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
Purnama,  A.  F.  (2015).  Analisis  Kesiapan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Universitas Jember
Putra,  A.  dkk.  (2014).  Tinjauan  Akuntansi  Sektor  Publik  Berbasis Akrualdi  Selandia Baru, Australia, dan Indonesia. STAN (di akses 02/02/2017 https:/ /www. scribd.  com/document/249836668/Kendala  Penerapan  Basis  Akrual  di Sektor Publik).
Wansur.  (2011).  Tantangan  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  dalam  Sistem Akuntansi Pemerintahan. http://wansur.blogspot.com.