ARAHAN PENGELOLAAN BLOK PEMANFAATAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) UNIT VI PADA AREAL MODEL MIKRO DAS (MDM) TALAWAAN
Badrun Zaini Bobby Vian Jhon Polii
Hengki Djemie Walangitan
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 24 Oktober 2019 Disetujui diterbitkan : Jumat, 8 November 2019

## ABSTRACT
This study aims to: (1) Analyze management models with Geographic Information Systems (GIS), (2) Arrange  alternative  directions  for  priority  management  with  a  combination  of  GIS  and  Analytical  Hirarchy Process (AHP) and policy direction of land tenure in forest areas that are in the utilization block KPHL Unit VI  which  is  in  Talawaan  MDM.  The  method  used  in  this  study  is  a  survey  method,  namely:  a  method  for obtaining field data by means of systematic observation, measurement and recording of the object under study and supported by the results of laboratory analysis. Sampling and field measurements are carried out using strata techniques with consideration to adjusting the location of the collection. Analysis of the data used: a) Estimating the amount of erosion using the formula Universal Soil Loss Equation (USLE), b) The combination of Geographic Information Systems and Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to prepare alternatives for decision making. The results of this study indicated that the Management Model formed in the study area is the  Community  Forest  Management  Model  (HKm)  and  Community  Plantation  Forest  (HTR)  and  with  a management  period  of  35  years  and  can  be  extended  thereafter.  Furthermore,  the  direction  of  management priorities  according  to  AHP  analysis  with  economic,  ecological  and  social  targets  is  to  implement  a management model with Land Utilities Type (LUT) Agrorestry, enrichment LUT  and reforestation LUT with an economic target value of 429 points, ecological target value of 143 points and weight social target value of 429 points. The direction of the Government's policy for the completion of land tenure in this forest area is to provide management access to forest areas in the form of Social Forestry Program with the Community Forest Management Model (HKm) and Community Plantation Forest (HTR). *eprm*

## Keywords: KPHL utilization, management priorities

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  :  (1)  Menganalisis  model  pengelolaan  dengan  System  Informasi Geografis (SIG), (2) Menyusun alternatif arahan prioritas pengelolaan dengan kombinasi SIG dan Analytical Hirarchy Process (AHP) serta arahan kebijakan penguasaan tanah pada kawasan hutan yang berada pada blok pemanfaatan  KPHL  Unit  VI  yang  berada  pada  MDM  Talawaan. Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah metode survei, yaitu : metode untuk memperoleh data lapangan dengan cara pengamatan, pengukuran, dan pencatatan secara  sistematik  terhadap  objek  yang  diteliti dan  didukung  hasil analisis  laboratorium. Pengambilan  sampel  dan  pengukuran  di  lapangan  dilakukan  dengan teknik strata dengan pertimbangan mensesuaikan lokasi pengambilan. Analisis data yang digunakan : a) Pendugaan besaran erosi menggunakan rumus Universal  Soil  Loss  Equation ( USLE ),  b)  Kombinasi  Sistem  Informasi  Geografis  dan Analytical Hierarchy  Process ( AHP) digunakan untuk menyiapkan alternatif-alternatif didalam pengambilan  keputusan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Model  Pengelolaan  yang  terbentuk  pada  wilayah  penelitian  berupa Model  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  dan  Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  dan  dengan  jangka waktu  pengelolaan  selama  35  tahun  dan  dapat  diperpanjang  sesudahnya.  Selanjutnya,  arahan  Prioritas pengelolaan  sesuai  analisa  AHP  dengan  sasaran  ekonomi,  ekologi  dan  sosial  adalah  dengan  melaksanakan model pengelolaan dengan Land Utilities Type (LUT) Agrorestry, LUT pengkayaan dan LUT reboisasi dengan bobot  nilai  sasaran  ekonomi  sebesar  429  poin,  nilai  sasaran  ekologi  143  poin  dan  bobot  nilai  sasaran  sosial sebesar 429 poin. Adapun Arahan kebijakan Pemerintah untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini adalah dengan memberikan akses pengelolaan terhadap kawasan hutan berupa Program Perhutanan Sosial dengan Model Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). *eprm*
Kata kunci : pemanfaatan KPHL, prioritas pengelolaan
Arahan Pengelolaan Blok Pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)…………(Badrun Zaini, Bobby Polii, Hengki Walangitan)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penyelenggaraan  Kehutanan  sebagaimana Undang-Undang  Nomor  :  41  tahun  1999  tentang Kehutanan  satu  diantaranya  adalah  bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi hutan yang meliputi :  fungsi  konservasi,  fungsi  lindung,  dan  fungsi produksi  untuk  mencapai  manfaat  ekologi, ekonomi dan sosial dengan prinsip keseimbangan dan  lestari.  Akan  tetapi  dalam  perkembangannya hutan  mendapat  tekanan  yang  begitu  kuat sehingga  fungsi  ekonomis  hutan  menjadi  lebih dominan,  sedangkan  fungsi  ekologis  dan  fungsi sosial  hutan  kurang  mendapat  perhatian  sehingga banyak  mengalami  gangguan  dan  kerusakan sehingga,  dibutuhkan  suatu  kelembagaan  untuk memastikan agar pengelolaan secara ekonomi dan ekologi dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  di  Indonesia  dipandang  sebagai  solusi strategis untuk melakukan kegiatan yang berorientasi  pada  perencanaan  spasial  dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/ Kota (Kartodihardjo 1998, Kartodihardjo et  al. 2011,  Baplan  2006a).
Rencana Strategis (Rentra) Kementerian
Kehutanan  tahun  2010-2014  yang  berisikan delapan  program  Kementerian  Kehutanan  dan satu diantaranya program tersebut adalah pembentukan  dan  penetapan  pembangunan  120 Unit KPH diseluruh Indinesia.
Unit-Unit  KPH  yang  berada  di  Provinsi Sulawesi Utara telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor:
SK.796/Menhut-VII/2009  tanggal  7  Desember 2009  yang  terdiri  dari  sembilan  Unit  KPH  yang meliputi  4  unit  KPHL  dan  5  unit  KPHP.    Satu diantara  KPHL  yang  telah  siap  beroperasi  adalah KHPL  Unit  VI  yang  berada  pada  wilayah Kabupaten  Minahasa  Utara,  Kota  Bitung  dan sebagian  kecil  diwilayah  Kota  Manado  dengan wilayah pengelolaan seluas 27.100,52 ha.
Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor  P.6/Menhut-II/2009  tanggal  29  Januari 2009  tentang  pembentukan  wilayah  Kesatuan Pengelolaan   Hutan (KPH)  bahwa  kriteria  dan  indikator  dalam pembentukan  wilayah  KPH  mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah : a.
Karakteristik  biofisik  lapangan;  b.  Kondisi  sosial ekonomi masyarakat sekitar; c. Potensi sumberdaya alam dan d. Keberadaan hak-hak atau izin  usaha  pemanfaatan  hutan  dan  penggunaan kawasan hutan. Kriteria dan indikator inilah yang kelak membentuk blok-blok tertentu pada wilayah KPH.
Blok-blok  pada  KPH  terdiri  atas  petak- petak  yang  dibentuk  dengan  metoda desk  analiss berdasarkan  satuan  pemetaan  lahan  atau Land mapping  Unit ( LMU )  yang  didesain  dengan mengikuti  batas  alam  maupun  menggunakan pendekatan    Micro  Catchment  Area  atau  areal model  DAS  mikro  (MDM).  Model  DAS  Mikro merupakan  suatu  wadah  pengelolaan  DAS  dalam skala lapang yang digunakan sebagai tempat atau media untuk memperagakan proses pola partisipatif dalam pengelolaan kegiatan rehabilitasi  hutan  dan  lahan,  teknik-teknik konservasi  tanah  dan  air,  usaha  tani  yang  sesuai dengan  kemampuan  lahan,  sosial  ekonomi  dan kelembagaan masyarakat.
Salah  satu  model  DAS  yang  berada  di wilayah  KPHL  Unit  VI  adalah  Model  DAS  Mikro (MDM)  Talawaan  dengan  luas  3.579  ha  yang merupakan daerah hulu sub DAS Talawaan. Sebagai areal  Model DAS  Mikro,  permasalahan  klasik  yang dihadapi  adalah  terjadinya  degradasi  hutan,  yakni perubahan dari areal hutan menjadi lahan pertanian. Perubahan  tutupan  lahan  akan  mempengaruhi  pola tatanan  spasial  ekologi  yang  pada  akhirnya menyebabkan  terjadinya  evolusi  dalam  fungsi ekosistem  (Wang  et  al.,  2006).  Beberapa  variabel karakteristik    ekologi  diantaranya  produktivitas biologi  (tanaman  biomassa),    unsur    hara  (bahan organik    tanah  dan kandungan  nitrogen),  dan kapasitas  konservasi  air  (Turner  et  al.,  2003;  Hietel et al., 2004). Dampak dari  penggunaan  lahan  dan perubahan tutupan lahan pada sumberdaya lingkungan DAS ditandai dengan adanya sedimentasi  yang  diakibatkan  oleh  erosi  tanah (Vörösmarty et al., 2000).
Disisi lain degradasi hutan juga menyebabkan permasalahan  land  tenure.  Tenure  berasal  dari bahasa  latin  “tenere”  yang  mencakup  arti: memelihara,  memegang,  memiliki.  Istilah  land tenure dijelaskan dalam konteks legal sebagai sistem pemanfaatan  dan/atau  kepemilikan  tanah.  Istilah land  tenure  dapat  juga  menjelaskan  bagaimana seseorang  atau  pihak  tertentu  memangku  dan/atau memiliki  tanah  (Gamin,  2014).  Penguasaan  dan kepemilikan  lahan  dikawasan  hutan  selalu  menjadi hot  issue  dalam  setiap  penyelesaian  permasalahan lahan yang berada didalam kawasan hutan.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Menganalisis model pengelolaan blok
pemanfaatan  KPHL  Unit  VI  yang  berada  pada MDM  Talawaan  dengan  Sistem  Informasi Geografis (SIG).
2. Menyusun  arahan  prioritas  pengelolaan  dengan mengkombinasi  SIG  dan  Analytical  Hirarchy Process  (AHP)  serta  arahan  kebijakan  terkait penguasaan  tanah  pada  kawasan  hutan  yang berada  pada  blok  pemanfaatan  KPHL  Unit  VI yang  berada  pada  Model  Mikro  Das  (MDM) Talawaan.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  blok  pemanfaatan KPHL  Unit  VI  yang  berada  pada  areal  MDM Talawaan.  Secara  administratif  lokasi  penelitian berada diKecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara.  Waktu  penelitian  dilakukan  selama    3  (tiga) bulan,  terhitung  mulai  bulan  Maret  2018  sampai dengan  Mei  2018.  Adapun  letak  lokasi  penelitian sebagaimana tertera pada Gambar 1.

## Alat dan Bahan
a. Alat yang digunakan dalam penelitian diantaranya  perangkat  komputer dengan  system operasi ArcGIS 10.1, software MS Office.
b. Data sosial ekonomi menggunakan data statistik Dimembe dalam angka tahun 2018.
c. Data  curah  hujan  bulanan  di  wilayah  studi  dari BMKG Kayuwatu Sulawesi Utara. Data panjang lereng dan  persentase kelerengan  dianalisis  dari peta  topografi  skala  1  :  50.000  serta  data  fisik tanah  (tekstur  dan  bahan  organik)  untuk
menghitung nilai erodibilitas  menggunakan  data sekunder  hasil  analisis  fisik  tanah  yang tersebar di wilayah studi sesuai data JICA (2001) dalam  Walangitan  (2012)  dan  Walangitan, 2013).

## Metode
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah  metode  survei,  yaitu  :  metode  untuk memperoleh data lapangan dengan cara pengamatan, pengukuran,  dan  pencatatan  secara    sistematik terhadap    objek    yang    diteliti  dan    didukung    hasil analisis  laboratorium.    Pengambilan    sampel    dan pengukuran  di  lapangan  dilakukan  dengan teknik strata  dengan  pertimbangan  mensesuaikan  lokasi pengambilan.  Tahapan  pengumpulan  data  penelitian terdiri atas 3 tahap yaitu :
a. Penyiapan  peta  kerja  yang  bertujuan  untuk memperoleh  gambaran  informasi  awal  kondisi biogeofisik lokasi penelitian.
b. Pengumpulan  Data  Primer,  merupakan  data yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  secara langsung  dari  sumbernya.  Metode  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  primer yaitu  dengan  metode  survey,  diantaranya dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara termasuk  terhadap  Pihak  yang  memanfaatkan, menggunakan  dan  menguasai  tanah  didalam kawasan  hutan  yang  berada  pada  wilayah penelitian.
c. Pengumpulan  Data  Sekunder,  merupakan  data tambahan  berupa  Peta  dan  dokumen  penunjang yang berhubungan dengan KPHL Unit VI yaitu :  Peta  Kawasan  Hutan  dan Konservasi  Perairan Provinsi  Sulawesi  Utara,  data  digital  areal MDM Talawaan, peta kelas lereng, jenis  tanah, termasuk  didalamnya  buku  Tata  Hutan  dan Buku  Rencana  Pengelolaan  Hutan  Jangka Panjang (RPHJP) KPHL Unit VI serta dokumen penujang lainnya.

## Analisa Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu pendugaan analisis besaran erosi dengan USLE dan  Pembuatan  Model  Pengelolaan dengan  kombinasi  Sistem  Informasi  Geografis  dan Analytical  Hierarchy  Process (AHP).

## a. Pendugaan besaran erosi
Pendugaan besaran erosi menggunakan rumus Universal  Soil  Loss  Equation (USLE),  persamaan umum  yang  dikembangkan  oleh  Wischmeier  & Smith (1978) Rumus USLE  yang digunakan :
A = R K L S C P ……………...........……….. (1)
Dimana  :
A = banyaknya tanah yang tererosi (ton/ha/th)
Gambar 1.  Peta Lokasi Penelitian
Arahan Pengelolaan Blok Pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)…………(Badrun Zaini, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
R = faktor indeks (erosivitas) hujan K = faktor erodibilitas tanah L = faktor panjang lereng S = faktor kecuraman lereng C = faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan P  = faktor tindakan khusus untuk konservasi tanah
Masing-masing  variabel  dalam  persamaan USLE dihitung sebagai berikut  :
1) Faktor  erosivitas  (R)  hujan  adalah  kemampuan hujan  dalam  mengerosi  tanah.  Indeks  erosivitas curah  hujan  (R)  dihitung  dengan  menggunakan data  curah  hujan  rata-rata  bulanan  tahun  2016  – 2018. Persamaan yang digunakan dalam menentukan  tingkat  erosivitas  hujan    dalam Aryad,  2010  menggunakan  Metode  Lenvain digunakan  untuk    menghitung  nilai    R  sebagai berikut :
R m =  2,21  (Rain) m 1,36 ………………..…(2) Dimana :
R m =  erosivitas curah hujan bulanan (Rain) m =  curah hujan bulanan dalam cm
2) Faktor  erodibilitas  (K)  tanah  merupakan  faktor kepekaan tanah terhadap erosi. Indeks erodibilitas dihitung dengan menggunakan data hasil analisis fisik tanah JICA (2001) yang selanjutnya dihitung dengan menggunakan monograf K.
3) Faktor  panjang  dan  kemiringan  lereng  (LS). Menurut  Laflen  and  Moldenhauer  (2003)  dalam As-syakur  (2008),  faktor  panjang  lereng  yaitu perbandingan  antara  erosi  dari  tanah  dengan suatu  panjang  lereng  tertentu  terhadap  erosi  dari tanah  dengan  panjang  lereng  22  m  di  bawah keadaan yang identik. Sedangkan faktor kemiringan  lereng,  yaitu  perbandingan  antara besarnya  erosi  yang  terjadi  dari  suatu  tanah kecuraman  lereng  tertentu,  terhadap  besarnya erosi  dari  tanah  dengan  lereng  9%  di  bawah keadaan yang identik.
Tabel 2.  Panjang Lereng Menurut Tipe Penggunaan (L) Tipe penggunaan lahan panjang lereng (m) Sawah 40 Tegalan tanaman jagung 1 Tegalan tanaman sayuran 1 Perkebunan dengan tutupan lahan baik 40.9 Hutan sekunder 58 Hutan alam 58 Kebun campuran (tan. semusim + cengkeh) 20,9 Kebun campuran (tan. cengkih + pepohonan) 20.9 Pemukiman 25.0 Sumber : JICA, 2001  dalam  Walangitan, 2012
Selanjutnya    nilai    panjang    lereng menggunakan persamaan 3 (Dirjen  RRL,1998)
L   = √ …………………….… (3)
L   =  Nilai faktor panjang lereng Lo =  Panjang lereng
Persen  kemiringan  lereng  (S)  dihitung  pada peta  topografi  selanjutnya  rata-  rata  nilai  S menggunakan  tabel  nilai  faktor  kemiringan  lereng sebagaimana disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3.  Nilai Faktor Kemiringan Lereng (S) Kelas Lereng Kemiringann Rata-rata Nilai S 1I 0 - 8 0.4 II 8- 15 1.4 III 15 – 25 3.1 IVI 25 – 40 6.1 V >40 11,9 Sumber : Pedoman penyusunan RTL-RLKT, Dirjen RRL (1998) Perhitungan  LS  dapat  juga  dilakukan  dengan menggunakan Sistem
Informasi Geografis.
Mekanisme  yang  mengkombinasikan  data  raster Shuttle  Radar  Topography (SRTM)  yang  dirubah menjadi Digital Elevation Model (DEM).
Perhitungan  panjang  LS  sepenuhnya  dilakukan secara digital.
4) Indeks Pengelolaan Tanaman (C), yang dianalisis melalui  pengamatan  lapangan  suatu  usahatani. Data  yang  diamati  adalah  jenis  tanaman,  pola tanam,  masa  bera,  kondisi  penutupan  lahan  dan pengelolaan bahan organik tanah. Nilai indeks C selain diperoleh dari hasil – hasil penelitian, juga menggunakan  tabel  nilai  C  (Arsyad  2010)  dan JICA (2001).
5). Faktor Upaya Pengelolaan Konservasi (P) Indeks  P  diukur  berdasarkan  bentuk  aplikasi konservasi    tanah    metode  mekanis  yaitu  tipe terasering  (bentuk  dan  dimensi)  yang  diamati  di lapangan.  Nilai  indeks  P  diperoleh  dengan membandingkan  kondisi  lapangan  dengan  nilai indeks  P  berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  yang tersedia sebagaimana pada pedoman penyusunan RTL-RLKT  (Dirjen  RRL,  1998),  dan  Arsyad (2010).
b. Analytical  Hierarchy  Process ( AHP)
Analytical    Hierarchy    Process ( AHP) digunakan  untuk  menyiapkan  alternatif-alternatif didalam  pengambilan  keputusan.  Prosedur  dalam menggunakan  metode  AHP  terdiri  dari  beberapa tahap yaitu (Jayanath dan Garmini, 2003) yaitu :
a) Menyusun  hirarki  dari  permasalahan  yang dihadapi  Penyusunan  hirarki  yaitu  dengan menentukan  tujuan  yang  merupakan  sasaran sistem  secara  keseluruhan  pada  level  teratas. Level  berikutnya  terdiri  dari  kriteria-kriteria untuk  menilai  atau  mempertimbangkan  dan menentukan alternatif-alternatif tersebut.
b) Menentukan  prioritas  elemen  dengan  langkah  - langkah sebagai berikut:
- Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat  perbandingan secara berpasangan,yaitu  membandingkan  elemen secara  berpasangan  sesuai  kriteria  yang  di berikan.  Untuk  perbandingan  berpasangan digunakan  bentuk  matriks.  Matriks  bersifat sederhana, berkedudukan kuat yang menawarkan  kerangka  untuk  memeriksa konsistensi, memperoleh informasi  tambahan dengan    membuat  semua  perbandingan  yang mungkin dan menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk merubah pertimbangan.
- Selanjutnya  mengisi  matrik    perbandingan berpasangan  yaitu  dengan  menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan  relatif  dari  satu  elemen  terhadap elemen lainnya  yang dimaksud dalam bentuk skala  dari  1  sampai  dengan  9.  Skala  ini mendefinisikan  dan    menjelaskan  nilai  1 sampai 9 untuk pertimbangan dalam perbandingan  berpasangan  elemen  pada setiap  level  hirarki  terhadap  suatu  kreteria  di level    yang    lebih  tinggi.  Struktur  hirarki dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 2.
Tabel  4.  Skala  banding  berpasangan  pada Analytic hierarchy proses (AHP) Intensitas kepentingan Keterangan Penjelasan
1 Kedua elemen sama pentingnya. Dua elemen menyumbangkan sama besar pada sifat pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas lainnya.
Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu
elemen atas lainnya 3 Elemen yang satu lebih penting dari elemen lainnya.
5
Elemen yang satu esensial/sangat penting ketimbang elemen yang lainnya.
Satu dengan kuat disokong dan dominannya telah terlihat dalam praktek
7
Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya
Bukti yang menyokong satu elemen yng satu atas yang lain memiliki ingkat penegasan yang tinggi yang mungkin menguatkan kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
9 Satu elemen mutlak lebih penting dari elemen lainnya 2,4,6,8 Nilai-nilai antara diantara dua pertimbangan yang berdekatan Kebalikan Jika untuk aktivasi 1 mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j. maka j mempunyai nilai kebalikan bila dibandingkan dengan i Sumber: Saaty (1993)

## DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN
Wilayah  penelitian  terletak  pada  koordinat geografis 124° 58' 52"–125°2'17" Bujur Timur (BT) dan  1°  28'  43"  –    1  34’59"  Lintang  Utara  (LU). Secara  administrasi,  wilayah  Desa  penelitian  yaitu: Desa  Klabat,  Desa  Pinilih  dan  Desa  Wasian  yang berada diKecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Wilayah  penelitian merupakan  areal  blok  pemanfaatan    KPH  Unit  VI yang berada pada MDM Talawaan yang berada pada ketinggian  280  –  870  mdpl.  Fungsi  kawasan  yang yang  berada  dilokasi  penelitian  diantaranya:  Hutan Lindung  (HL)  Gn.  Wiau,  HL  Gn.  Klabat,  Hutan Produksi  Terbatas  (HPT)  Gn.  Saoan,  dan  HPT  Gn. Wiau dengan luas wilayah penelitian 798,47 Ha.

## Penutupan lahan
Penutupan  Lahan  ( land  cover )  yang selanjutnya disingkat PL, yang didefinisikan sebagai penyebutan  kenampakan  biofisik  di  permukaan bumi yang terdiri dari areal vegetasi, lahan terbuka, lahan  terbangun,  tubuh  air  dan  lahan  basah (Lillesand  et  al.  1990).  Penggunaan  lahan  adalah pengaturan,  kegiatan  dan  input  terhadap  jenis tutupan  lahan  tertentu  untuk  menghasilkan  sesuatu, mengubah atau mempertahankannya. Hasil penafsiran  citra  satelit  resolusi  sedang  tahun  2018 (Anonim,  2019),  kondisi  tutupan  lahan  pada  lokasi penelitian lebih dari 47 % didominasi oleh pertanian lahan  kering  campur  semak.  Secara  keseluruhan komposisi  tutupan  lahan  pada  wilayah  penelitian adalah  :  Hutan  sekunder  230,88  Ha  (28,92%), Pertanian  Lahan  Kering  189,45  Ha  (23,73  %), Pertanian  Lahan  Kering  Campur  Semak  378,16  Ha (47,36  %).  Adapun  Kodefikasi  yang  digunakan untuk analisis penutupan lahan yaitu : Hs digunakan untuk  penutupan  lahan  Hutan  Sekunder,  Kode  Pt digunakan  untuk  penutupan  lahan  Pertanian  lahan kering  dan  Kode  Pc,  digunakan  untuk  penutupan lahan Pertanian lahan kering campur semak.
Arahan Pengelolaan Blok Pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)…………(Badrun Zaini, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
Kelas Kelerengan Analisis kelas kelerengan (KL)
sebagaimana  tersaji  pada  peta  kelas  kelerengan lokasi  penelitian.  Hasil  analisis  kelerengan didominasi  oleh  KL  curam  dengan  sebesar  72,83 %  dari  seluruh  luas  wilayah  penelitian.  Secara keseluruhan kelas lereng wilayah penelitian terdiri dari  :  kelerangan  datar  (0-8%)  seluas  96,99  Ha atau 12,15 %, landai (8-15%) seluas 3,25 Ha atau 0,41 %, agak curam (16-25 %) 47,91 Ha (6,00 %) curam  (26-40  %)  seluas  581,53  Ha  atau  72,83 % dan  sangat  curam  (>40%)  seluas  68,82  Ha  atau 8,62  %. sebagaimana tersaji pada gambar 3.

## Jenis Tanah
Jenis    tanah    wilayah    studi    berdasarkan klasifikasi  tanah USDA.  Menurut Joseph (2010) dalam Walangitan dkk, (2013) jenis tanah di DAS Talawaan  didominasi  oleh  ordo  tanah  Inceptisol, sebagian  Alfisol,  Entisol,  dan  Ultisol.  Namun dalam  kajian  ini  disajikan  dalam  asosiasi  tanah, karena  keterbatasan  data.  Tanah  di  uraikan berdasarkan  Satuan  Peta  Tanah  (SPT)  sebaran jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5.   Jenis Tanah Wilayah penelitian
No TAKSONOMI Luas 1 Dystropepts Dystrandepts Tropudults 131,22 2 Dystropepts Humitropepts Tropohumults 291,33 3 Dystropepts Tropudulfts Humitropepts 9,87 4 Humitropepts Dystrandepts Hydrandepts 366,05 Jumlah 798,47 Sumber :     Hasil analisis Laboratorium ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unsrat  (Walangitan 2013).

## Kondisi Sosial Lokasi Penelitian
Ketiga Desa penelitian berada di Kecamatan
Dimembe. Jumlah Penduduk
Kecamatan  Dimembe  Tahun  2017  berjumlah 25.476  jiwa.  Cakupan  luas  wilayah  158,12  km, dengan demikian kepadatan penduduknya mencapai  161  jiwa/km.  Jumlah  penduduk  Desa Klabat  sebanyak  1.278  jiwa  sedangkan  Desa Tumataras  memiliki  jumlah  penduduk  sebanyak 1.634 jiwa. Rasio jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 6.  Rasio Jenis Kelamin pada lokasi penelitian
Jenis Kelamin Desa Klabat Panili Wasian Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentas e (%) Jumlah Pendudu k (Jiwa) Persenta se (%) Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase (%) Laki-laki 1.201 51,00 709 50,64 1.425 63,93 Perempuan 1.154 49,00 691 49,36 804 36,07 Jumlah 2.355 100,0 0 1.400 100,00 2.229 100,00 Sumber : Dimembe dalam angka 2018

## Pekerjaan
Pekerjaan  masyarakat  di  3  (tiga)  desa  ini sangat  beragam,  mulai  dari  petani,  pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Polri dan sebagian merupakan karyawan swasta.

## Sarana Pendidikan
Sarana  pendidikan  yang  terdapat  pada    3 (tiga)  Desa  Penelitian  sebagaimana  tertera  pada Tabel 7.

## Tabel. 7  Sarana Pendidikan pada lokasi Penelitian
Sarana Pendidikan Keterangan Desa TK SD SMP SMA Klabat 2 3 1 - Panili 1 2 - - Wasian 3 2 - - Jumlah 1.278  100,00 1.634 100,00
Sumber : Dimembe dalam angka 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Land Mapping Unit (LMU)
Land Mapping Unit (LMU)  adalah  Satuan Unit  Lahan    terkecil  yang  mempunyai  kesamaan kondisi  biofisik  terutama  dalam  hal  tingkat kerusakan/kekritisan,  fungsi  kawasan,  ketebalan tanah  gambut  dan  morfologi  Daerah  Aliran Sungai    (Anonim,  2014). LMU atau  Satuan  Unit Lahan  dapat  pula  dibentuk  dengan  menggunakan komponen  lainnya  yang  homogen  dalam  suatu hamparan.  Dalam  penelitian  ini  komponen  yang digunakan dalam pembentukan  satuan unit lahan adalah  penutupan  lahan,  kelerengan,  jenis  tanah. Besaran nilai dari ketiga komponen ini sebagaimana tersaji pada Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
Untuk  mempermudah  menganalisis  data digunakan  kodefikasi  unttuk  masing-masing komponen  yang  dianalisis.  Kodefikasi  yang digunakan  untuk  Penutupan  lahan  (PL)  adalah Hutan Sekunder (Hs), pertanian lahan kering (Pt), pertanian lahan  kering  campur  semak  (Pc).
Gambar 3.    Kelas Kelerengan  pada pada wilayah penelitian 0 500 1000 1 2 3 4 5 6 7 Kelerengan Luas Persentase
Kodefikasi yang digunakan untuk diskripsikan kelas lereng I, II, III, IV dan V. Kode I digunakan sebagai kodefikasi  lerengan  datar,  kode  II  digunakan  untuk kelas  lereng  landai,  kode  III  digunakan  untuk  kelas lereng  agak  curam,  kode  IV  digunakan  untuk  kelas lereng  curam  dan  kode  V  digunakan  untuk  kelas lereng  sangat  curam.  Adapun  kodefikasi    yang digunakan  untuk  jenis  tanah  yaitu  H,  Hy,  Trm  dan Trp.  Kode  H  digunakan  sebagai  kodefikasi Dystropepts Tropudulfts Humitropepts,
Hy
digunakan  sebagai  kodefikasi  Humitropepts,  Trm digunakan sebagai kodefikasi Dystrandepts Hydrandepts  dan  Kode  Trp  digunakan  sebagai kodefikasi pada jenis tanah Dystropepts Dystrandepts Tropudults.
Hasil  analisis  dengan  menggunakan  system informasi  geografis  didapatkan  satuan  lahan  yang terbentuk  adalah  26  satuan  unit  lahan  sebagaimana tersaji pada Tabel 8.
Wilayah  penelitian  berada  pada  4  kawasan hutan  yaitu  :  Kawasan  Hutan  Lindung  (HL)  Gn. Klabat,  Kawasan  HL  Gn.  Wiau,  Kawasan  Hutan Produksi  Terbatas  (HPT)  Gn.  Wiau  dan  Kawasan HPT Saoan. Sesuai dengan tabel 8 diatas LMU yang terbentuk  pada  masing-masing  kawasan  hutan  pada wilayah penelitian sebagaimana tersaji pada gambar 4,5,6 dan gambar 7.
Gambar 5.  Peta Land Mapping pada kawasan HPT Gn. Saoan
Gambar 4. Peta Land Mapping pada kawasan HPT Gn. Wiau
Gambar 7.  Peta Land Mapping pada  kawasan HL Gn. Wiau
Gambar 6. Peta  Land Mapping pada kawasan HL Gn. Klabat
Tabel 8. Land Mapping Unit Blok Pemanfaatan KPHL Unit VI pada MDM Talawaan
Arahan Pengelolaan Blok Pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)…………(Badrun Zaini, Bobby Polii, Hengki Walangitan)

## Prediksi erosi tanah
Analisis  pendugaan  besar  erosi  dengan persamaan USLE dilakukan  dengan  pendekatan satuan unit lahan. Nilai parameter R,  K,  LS dan CP didapatkan  dari  data  hasil  pengolahan  data  besaran erosi  pada  lokasi    penelitian  sebagaimana  tertera pada table 9.

## Indeks Bahaya Erosi
Perhitungan nilai erosi yang dapat ditoleransikan  atau  tolerable  soil  loss  (TSL), mengunakan  data  jenis  tanah  dari  Pusat  Penelitian Tanah,  Bogor  (1995)    yang  menunjukkan  bahwa di DTA  danau  Tondano  dan  sekitarnya    memiliki kedalaman  tanah  efektif  rata- rata  adalah  1200  - 1500 mm, sub order tanah adalah enseptisol dengan nilai  1,00  umur  guna  tanah  400  tahun  dan  berat volume  tanah (bulk  density) 1,1  -  1,34  (g/cm3) dalam  Walangitan,  2013,  diperoleh  nilai  erosi  yang dapat ditoleransikan berkisar antara 33  –  50.25 Ton ha-1 tahun -1 sehingga  nilai rata-rata 40.125 ton ha -1 tahun -1 .  Klasifikasi  bahaya  erosi  dapat  dilihat  pada Tabel 10.
Kelas Laju Erosi Keterangan Bahaya Erosi (Ton/ Ha/ Tahun) I I < 15 Sangat Ringan II 15 – 60 Ringan III 60 – 180 Sedang IV 180 – 480 Berat V > 480 Sangat Berat
Sumber : Dirjen RRL, 1998
Hasil perhitungan dugaan erosi diwilayah penelitian,  didominasi  oleh  lokasi  dengan klasifikasi  sangat  ringan  sebesar  451,  50  Ha atau  56,55  %,  kategori  ringan  sebesar  20,61  ha (2,58  %)  kategori  sedang  sebesar  195,51  Ha (24,49  %)  dan  kategori  berat  130,85  hektar (16,39%),  besaran  dugaan  klasifikasi  kelas bahaya erosi sebagaimana tersaji gambar 8.

## Model Pengelolaan
Pembuatan Land  Mapping  Unit (LMU) menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan  teknik overlay (tumpangsusun data),  dimana  beberapa  data  disusun,  dijadikan satu kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan.  Berdasarkan  hasil  tumpangsusun  data dimaksud, terdapat 26 Land Mapping Unit (LMU) dengan  luas  keseluruhan  798,47  hektar  yang tesebar  pada  empat  kawasan  hutan  yaitu  :  Hutan Lindung  (HL)  Gn.  Klabat,  sebanyak  8  polygon seluas  487.76  hektar,  kawasan  HL  Gn.  Wiau, sebanyak  4  polygon  seluas  148,79  hektar,  Hutan Produksi Terbatas (HPT) Gn.  Saoan  sebanyak  12 polygon seluas 132,80 hektar dan HPT Gn. Wiau sebanyak 2 polygon dengan luas 29,12 hektar.
Gambar 8.  Sebaran Kerentanan Erosi  pada lokasi penelitian

## Tabel 10.  Indeks Bahaya Erosi
No No_LMU Luas R K LS C P A 1 LMU1 15,52 2.761,50 0,18 7,17 0,300 0,350 363,57 2 LMU2 21,78 2.761,50 0,18 0,02 0,525 0,350 1,78 3 LMU3 13,08 2.761,50 0,18 1,79 0,500 0,400 173,01 4 LMU4 6,45 2.761,50 0,18 0,02 0,500 0,400 1,93 5 LMU5 8,87 2.761,50 0,18 2,48 0,500 0,400 239,21 6 LMU6 2,52 2.761,50 0,18 3,10 0,500 0,400 299,62 7 LMU7 39,50 2.761,50 0,18 3,10 0,525 0,350 275,28 8 LMU8 3,98 2.761,50 0,13 1,56 0,525 0,350 102,91 9 LMU9 5,52 2.761,50 0,13 0,02 0,525 0,350 1,32 10 LMU10 5,69 2.761,50 0,18 0,02 0,525 0,350 1,78 11 LMU11 7,93 2.761,50 0,30 0,02 0,525 0,350 3,04 12 LMU12 1,95 2.761,50 0,30 1,56 0,525 0,350 237,48 13 LMU13 18,66 2.761,50 0,18 2,68 0,500 0,400 259,03 14 LMU14 23,17 2.761,50 0,18 4,66 0,005 1,000 11,26 15 LMU15 10,47 2.761,50 0,18 4,68 0,005 1,000 13,40 16 LMU16 60,27 2.761,50 0,18 2,68 0,500 0,400 259,03 17 LMU17 2,37 2.761,50 0,18 6,64 0,005 1,000 16,04 18 LMU18 62,98 2.761,50 0,18 3,13 0,525 0,350 277,94 19 LMU19 23,65 2.761,50 0,13 0,02 0,525 0,350 1,32 20 LMU20 25,94 2.761,50 0,13 2,47 0,500 0,400 177,58 21 LMU21 72,13 2.761,50 0,13 4,56 0,500 0,400 327,40 22 LMU22 3,24 2.761,50 0,17 1,99 0,500 0,400 186,84 23 LMU23 167,29 2.761,50 0,17 3,02 0,500 0,400 283,55 24 LMU24 151,66 2.761,50 0,17 5,51 0,005 1,000 12,93 25 LMU25 40,21 2.761,50 0,17 4,69 0,005 1,000 11,01 26 LMU26 3,65 2.761,50 0,17 6,46 0,005 1,000 15,16 798,47

## Tabel 9.  Pendugaan Besaran Erosi
Mengingat  wilayah  penelitian  memiliki fungsi  Hutan  Lindung  (HL)  dan  hutan  Produksi Terbatas  (HPT)  maka  Model  pengelolaan  pada wilayah penelitian yang terletak pada kawasan HL adalah  model  pengelolaan  Hutan  Kemasyakatan (HKm), sedangkan untuk wilayah penelitian yang terletak pada HPT model pengelolaan yang dipilih adalah Hutan Tanaman Rakyat (HTR).
Adapun  dengan  luas  areal  pada  model pengelolaan  HKm  sebanyak  12  polygon  dengan luas 636,55 hektar dan HTR sebanyak 14 polygon dengan luas 161,92 hektar.

## Arahan Prioritas Pengelolaan
Prioritas  pengelolaan  yang  akan  dilakukan pada  wilayah  penelitian  ini  adalah  dengan mengkombinasikan sasaran ekonomi, ekologi dan sosial, hasil analisa dengan AHP untuk menentukan  Prioritas  Pola  pengelolaan  dilakukan dengan Land  Utilities  Type  (LUT) Agroforestry, LUT pengkayaan dan LUT Reboisasi. Wawancara yang  dilakukan  didesa  yang  berada  diwilayah penelitan, Agroforestry yang dilakukan masyarakat  setempat  yaitu  dengan  penanaman kayu  yang  dikombinasikan  dengan  tanaman  aren dan  penanaman  pohon  yang  ditumpangsarikan dengan tanaman talas.
Analisa  AHP  dengan  sasaran  ekonomi, ekologi  dan  sosial  menghasilkan  bobot  nilai sebagai berikut  :
1.  Sasaran Ekonomi
Arahan Prioritas Pengelolaan Pola
Agroforestry  dengan  bobot  nilai  tertinggi 652 poin, dilevel kedua kegiatan Prioritasnya adalah  Pengkayaan  dengan  nilai  bobot  217 poin  dan  terakhir  kegiatan  Prioritas  Pola Reboisasi dengan nilai bobot 130 poin.
2. Sasaran Ekologi Arahan Prioritas Pengelolaan Pola Agroforestry  dengan  nilai  bobot  111, selanjutnya  kegiatan  Prioritasnya  adalah
Pola  Pengkayaan  dengan  nilai  bobot  333 poin dan yang terakhir adalah Pola Reboisasi dengan nilai bobot 556.
3. Sasaran Sosial Alternatif  Prioritas  Pengelolaan  Pola
Agroforestry dengan nilai bobot 652, di level kedua  kegiatan  Prioritasnya  adalah  Pola Pengkayaan  dengan  nilai  bobot  217  dan yang  terakhir  adalah  Pola  Reboisasi  dengan nilai bobot 130.

## Kebijakan Pemerintah untuk Penyelesaian Penguasaan Lahan Dalam Kawasan Hutan
Polarisasi  Kebijakan  Pemerintah  untuk penyelesaian Penguasaan
Lahan dalam Kawasan  Hutan  dapat  dilakukan  beberapa tindakan diantaranya :
a.  Review  Tata  Ruang/  Usulan  perubahan  Fungsi Kawasan Hutan secara berkala
Perubahan fungsi Kawasan Hutan berkaitan pula dengan perubahan Pola Ruang baik ditingkat Kabupaten/  Kota  maupun  perubahan  Pola  Ruang di Tingkat Provinsi sebagaimana Undang-Undang Nomor  : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya  diatur  pasal  20,  23  dan  pasal  26, mengisyaratkan bahwa untuk dilakukannya peninjauan kembali (review) Rencana Tata Ruang Wilayah  baik  ditingkat  Kabupaten  dan  Kota maupun  di  Tingkat  Provinsi  dapat  dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 34/Menhut-II/2010 tentang Tata  Cara  Perubahan  Fungsi  Kawasan  Hutan, sebagaiman  telah  beberapa  kali  dirubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.16/MenLHK-II/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan  Nomor  P.34/Menhut-II/2010  tentang Tata  Cara  Perubahan  Fungsi  Kawasan  Hutan, tertulis bahwa tujuan dilakukan usulan Perubahan fungsi  kawasan  hutan  untuk  memantapkan  dan mengoptimalisasikan  fungsi  kawasan  hutan. Usulan  perubahan  Fungsi  kawasan  Hutan  untuk tingkat  Kabupaten  dapat  diajukan  melalui  Bupati dengan  pengajuan  surat  yang  ditujukan  kepada Menteri  yang  membidangi  Kehutanan.  Apabila lokasi  usulan  Perubahan  fungsi  kawasan  hutan melintasi lebih  dari  satu  Kabupaten,  maka  usulan perubahan Fungsi dilakukan melalui Gubernur.
b. Perubahan fungsi kawasan hutan secara Parsial Wilayah  penelitian  dapat  juga  diajukan untuk  dilakukan  perubahan  fungsi  secara  parsial mengingat  sebagian  kawasan  hutan  baik  pada kawasan  HL  Gn.  Wiau,  HPT  Gn.Saoan  maupun kawasan  HPT  Gn.Wiau  sebagiaan  besar  telah berubah  menjadi  lahan  pertanian  masyarakat. Letak  kawasan  hutan  yang  terlalu  dekat  dengan pemukiman masyarakat yang menyebabkan hutan menjadi open access .
Perubahan  fungsi  secara  parsial  umumnya dilakukan  untuk  menurunkan  grade  fungsi kawasan  hutan,  misalnya  menurunkan  status  HL menjadi  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT),  HPT
Arahan Pengelolaan Blok Pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)…………(Badrun Zaini, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
menjadi  Hutan  Produksi,  atau  HPT  menjadi Hutan  Produksi  yang  dapat  di-Konversi (HPK).kawasan hutan yang berstatus HPK lebih mudah bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk pengajuan  pelepasan  kawasan  hutan  menjadi bukan  kawasan  hutan  atau  Areal  Pengunaan Lain (APL).
c.  Pola  Percepatan  Penyelesaian  Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).
Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam Kawasan  Hutan  (PPTKH)  merupakan  turunan dari  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  :  88  Tahun  2017.  Prinsip  dasar  dari terbitnya  Perpress  No.  88  Tahun  2017  adalah memberikan akses dan asset kepada masyarakat. Pemberian asses kepada masyarakat  dalam  bentuk  pengelolaan  Hutan berupa  Perhutanan  Sosial,  dengan  model Pengelolaan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan Tanaman  Rakyat  (HTR),  maupun  Hutan  Desa (HD) atau pun Kemitraan Kehutanan. Kesemua program  tersebut  merupakan  bagian  dari program  Perhutanan  Sosial.  Adapaun  maksud pemberian  asset  dimana  lokus  areal  dimaksud diusulkan  untuk  perubahan  batas,  yang  kelak menjadi  bukan  kawasan  hutan  atau  berubah menjadi  Areal  Penggunaan  Lain  (APL), sehingga  output  akhir  pada  lokus  lokasi  yang diusulkan adalah
terbitnya sertifikat kepemilikan. Sesuai dengan Peraturan
Menteri (PerMen)  Koordinator  Bidang  Perekonomian Nomor  :  3  Tahun  2018  tentang    Pedoman Pelaksanaan  Tugas  Tim  Inventarisasi  dan verifikasi  penguasaan  tanah  dalam  kawasan hutan,  apabila  rekomendasi  yang  diberkan berupa  perubahan  batas,  mekanisme  yang dilakukan  mengacu  pada  PerMen  Kehutanan Nomor:    P.44/  Menhut-II/2012  jo.  Peraturan Menteri Kehutanan
P.62/Menhut-II/2013
tentang  pengukuhan  kawasan  hutan  namun pelaksanaannya tanpa melalui tahapan pemancangan batas sementara dan  inventarisasi hak-hak  pihak  ketiga,  sehingga  pelaksanaannya langsung  pada  kegiatan  tata  batas,  denga demikian kegiatan ini lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur pengukuhan pada umumnya.
Ketiga  Pola  penyelesaian  Penguasaan  tanah dalam  kawasan  hutan  baik  review  tata  ruang, perubahan  fungsi  secara  parsial  maupun  mengikuti pola  PPTKH  Per  Pres  88  tahun  2017  kesemuanya dibutuhkan  peranan  dan  keseriusan  Pemerintah Daerah  untuk  memberikan  usulan,  gambaran  lokasi dan  tentu  berperan  aktif  baik  di  Tingkat  Provinsi maupun  di  Tingkat  Pusat  agar  usulannya  dapat dipahami  pusat  sebagai  sebuah usulan yang penting untuk ditindaklanjuti.
Kawasan hutan yang berada di dalam wilayah penelitian  ini  terdiri  atas  4  (empat)  kawasan  hutan yaitu ; Hutan Lindung (HL) Gunung Klabat, HL Gn. Wiau,  Hutan  Produksi  Terbatas  (HPT)  Gn.  Saoan dan    HPT  Gn.  Wiau.  Hasil  penelurusan  dokumen hasil  tata  batas  pada  Balai  Pemantapan  Kawasan hutan Wilayah VI Manado, ke-empat kawasan yang berada diwilayah penelitian telah ditetapkan dengan SK  Menteri  Kehutanan  sebagaimana  tertera  pada Tabel 11.
Tabel 11.   Daftar Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan
No. Nama Kawasan SK Penetapan Tanggal Luas (Ha) 1. HL Gn. Klabat SK.1827/Menhu t-II/KUH/2014 25 Maret 2014 5.617,88 2. HL Gn. Wiau SK.1837/Menh ut II/KUH/2014 25 Maret 2014 6.294,45 3. HPT Gn. Saoan SK.1841/Menh ut- VII/KUH/2014 25 Maret 2014 4.157,94 4. HPT Gn. Wiau SK.1833/Menh ut VII/KUH/2014 25 Maret 2014 3.764,02
Sumber : Statistik BPKH Wilayah VI Tahun 2018.
Sesuai  dengan  arahan  kebijakan  pada Peraturan  Presiden  Nomor  :  88  Tahun  2017, kebijakan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam  kawasan  hutan  melalui  perubahan  batas kawasan  hutan  atau  melakukan      perubahan kawasan  hutan  menjadi  areal  Penggunaan  Lain (APL),  merupakan  kawasan  hutan  yang  masih dalam tahap penunjukan kawasan hutan.
Adapunpun  kawasan  hutan  yang  berada  dalam wilayah  penelitian  merupakan  kawasan  hutan  yang telah  ditetapkan,  sehingga  kebijakan  Pemerintah yang dapat dilakukan untuk penyelesaian penguasaan  tanah  dalam  kawasan  hutan  ini  adalah dengan  memberikan  akses  pengelolaan  kawasan berupa  Program  Perhutanan  Sosial  dengan  Model Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  dan Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR),  dengan  masing- masing  jangka  waktu  pengelolaan  selama  35  tahun dan dapat diperpanjang sesudahnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
- Model  Pengelolaan  yang  terbentuk  pada wilayah  penelitian  berupa  Model  Pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  dan  Hutan Tanaman  Rakyat  (HTR)  dan  dengan  jangka waktu  pengelolaan selama  35  tahun  dan dapat diperpanjang sesudahnya.
- Arahan  Prioritas  pengelolaan  sesuai  analisa AHP  dengan  sasaran  ekonomi,  ekologi  dan sosial  adalah  dengan  melaksanakan  model pengelolaan dengan Land Utilities Type (LUT) Agrorestry,  LUT  pengkayaan  dan  LUT reboisasi  dengan  bobot  nilai  sasaran  ekonomi sebesar  429  poin,  nilai  sasaran  ekologi  143 poin dan bobot nilai sasaran sosial sebesar 429 poin.  Adapun  Arahan  kebijakan  Pemerintah untuk  penyelesaian  penguasaan  tanah  dalam kawasan  hutan ini adalah dengan  memberikan akses  pengelolaan  terhadap  kawasan  hutan berupa  Program  Perhutanan  Sosial  dengan Model  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

## Saran
- Menggiatkan  rencana  aksi  agar  pelaksanaan model  pengelolaan  prioritas  berupa  kegiatan Agroforestri,  pengkayaan  dan  reboisasi  agar segera dilakukan dilapangan. Hal ini diharapkan  dapat  segera  memperbaiki  tutupan lahan  sehingga  laju  erosi  permukaan  yang terjadi pada unit-unit lahan diwilayah penelitian dapat diperlambat.
- Melakukan sosialiasi dan peningkatan kesadaran masyarakat secara berkala
khususnya  kepada  masyarakat  yang  berada disekitar wilayah penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim  2014.  Rencana  Teknik  Rehabilitasi  Hutan dan  Lahan  Daerah  Aliran  Sungai  (RTK-RHL Das)  Tahun  2014-2029,  BPDAS  Mahakam Berau.
Anonim  2018.  Laporan  Statistik  Balai  Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Tahun 2018.
Anonim, 2019. Laporan Penutupan lahan hasil Hasil
Penafsiran  citra  resolusi  sedang  tahun  2018,
BPKH Wialyah VI Manado. Anonim. 1998. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RTL-RLKT. Direktorat
Jenderal  RRL,  Departemen  Kehutanan RI.Jakarta
Arsyad  Sitanala,  2010.  Konservasi  Tanah  dan
Air. Edisi Kedua, IPB Press. Bogor.
As-Syakur  Abd.  Rahman  2008.  Prediksi  Erosi
Dengan  Menggunakan  Metode  Usle  Dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis  Piksel  di  Daerah  Tangkapan  Air Danau Buyan Pusat Penelitian Lingkungan  Hidup  (PPLH)  Universitas Udayana. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Miinahasa Utara, 2018. Kecamatan Dimembe Dalam Angka 2018 Gamin. 2014. Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan  Hutan  Untuk  Mendukung Implementasi Redd+, Disertasi.
Jayanath  Ananda,  Gamini  Herath,  2003, The use  of  Analytic  Hierarchy  Process  to incorporate  stakeholder  preferences  into regional  forest  planning,  Forest  Policy and Economics , (5) 13-26; JICA.  2001. The  Study  On  Critical  Land  and
Protection Forest Rehabilitation at
Tondano  Watershed  in  The  Republic  of Indonesia.  Draft  Final ,  Volume  I,  Main Report.  Nippon  Koei  Co.,Ltd.  and Kokusai Kogyo Co.,Ltd.
Kartodihardjo  H,  Nugroho  B,  Putro  HR.  2011.
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi.
Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan Penyiapan  Areal  Pemanfaatan  Kawasan
Hutan,  Ditjen  Planologi,  Kementerian Kehutanan. Kartodihardjo  H.  1998.  Peningkatan  Kinerja Pengusahaan Hutan Alam Produksi Melalui  Kebijaksanaan  Penataan  Institusi [disertasi].  Bogor  (ID):  Program  Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
Kartodihardjo,  H.  2011.  Penanganan  Konflik
Kehutanan: Peran dan Pengalaman Dewan Kehutanan Nasional. Forum DKN Untuk Mediasi Konflik.Konggres Kehutanan Indonesia (KKI) ke-V,
Kementerian Kehutanan Jakarta.
Lillesand, T. M., Kiefer, R. W. & Chipman, H.
W.,  1990. Remote  Sensing  and  Image Interpretation.  Sixth ed.  New  York:  Jhon Willey & Son.
Arahan Pengelolaan Blok Pemanfaatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)…………(Badrun Zaini, Bobby Polii, Hengki Walangitan)
Saaty,  T.  L.  1993. The  Analytical  Hierarchy Process: Planning, Priority, Setting, Resource Allocation. Pittsburgh: University of Pittsburgh Pers.
Turner  MG,  Pearson  SM,  Bolstad  P  and  Wear DN.2003. Effects  of  land-cover  change  on spatial  pattern  of  forest  communities in the Southern    Appalachian  Mountains (USA). J.Landscape Ecology 18(5): 449-464.
Vörösmarty  C.J,  Green  P,  Salisbury  J,  Lammers R.  2000 .    Global    water    resources: Vulnerability  from  climate  change  and population  growth.  J.  Science .  289:  284-
288.
Walangitan,  H.  2008.    Analisis  Keragaan  Sistem
Usahatani Konservasi Pada
Daerah
Tangkapan  Air  ( Catchment  Area )  Danau
Tondano  Kabupaten  Minahasa  Sulawesi Utara. Disertasi.
Walangitan,  H.  2012.    Analisis  Keragaan  Sistem
Usahatani Konservasi Pada Daerah Tangkapan  Air (Catchment  Area) Danau Tondano  Kabupaten  Minahasa  Sulawesi Utara. Disertasi .
Walangitan,  H.  2013.  Laporan  Rencana  Induk Pembangunan  Areal  Model  Das  Mikro (MDM)    Sub-Sub  Das  Talawaan  SWP  DAS Likupang  Kabupaten  Minahasa  Utara,    Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tondano
Wang, G.X.Wang, Y.B, Qian, J and Wu, Q.B. 2006.
Land  cover  change and  its  impacts  on  soil C and  N  in  two  watersheds  in  the  center  of  the Qinghai-Tibetan Plateau. J. Mountain Research  and  Development 26 (2): 153-162. Wischmeier,  W.  H.  and  D.  D.  Smith.  1978.
Predicting  Rainfall  Erosion  Losses .  A guide  to  Conservation  Planning .  USDA
Hand Book . No. 537.