Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 163-167| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3088.163-167

## KEBERLAKUAN YURIDIS PERATURAN PROTOKOL KESEHATAN DI PROVINSI BALI
I Gede Mallik Satya Devangga, I Nyoman Putu Budiartha, Ida Ayu Putu Widiati Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia malliksatyadevangga86@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , idaayuputuwidiati@gmail.com

## Abstrak
Meningkatnya  Covid-19  membuat  pemerintah  provinsi  Bali  mengeluarkan  peraturan  gubernur  Bali  nomor  46 tahun 2020 yang merupakan perintah dari instruksi  presiden  nomor  6  tahun  2020. Instruksi  presiden  bukanlah produk peraturan perundang-undangan maka peneliti merumuskan dua tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kedudukan  peraturan  gubernur  Bali  nomor  46  tahun  2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol  kesehatan  sebagai  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  coronavirus  disease  2019  dalam  tatanan kehidupan  era  baru  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia,  serta  untuk  mengetahui  keabsahan berlakunya  peraturan  gubernur  Bali  Nomor  46  Tahun  2020  dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  peraturan  gubernur  Bali  nomor  46  tahun  2020 berkedudukan sebagai peraturan pelaksana dari instruksi presiden sebagai produk peraturan kebijakan. Kemudian,  peraturan Gubernur  Bali  Nomor  46  tahun  2020  tidak  memiliki  daya  ikat  seperti  halnya peraturan perundang-undangan Apabila terjadi gugatan maka yang menjadi dasar pertimbangan hakim bukanlah peraturan perundang-undangan melainkan asas umum pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Keberlakuan Peraturan; Protokol Kesehatan.

## Abstract
The increase in Covid-19 caused the Bali provincial government to issue Bali governor regulation number 46 of 2020 which is an order from presidential instruction number 6 of 2020. Presidential instruction is not a product of statutory regulations, the researchers formulated two research objectives, namely to determine the position of Bali  governor  regulation  number  46  2020  concerning  the  implementation  of  discipline  and  enforcement  of health protocol laws as an effort to prevent and control the 2019 coronavirus disease in a new era of life in the statutory  system  in  Indonesia,  as  well  as  to  determine  the  validity  of  the  enactment  of  the  Bali  governor's regulation Number 46 of 2020 in the statutory system of law in Indonesia. Indonesia The research method used in this study is a normative juridical research method. Based on the results of the research, it can be argued that Bali governor regulation number 46 of 2020 is the implementing regulation of the presidential instruction as a product of policy regulations. Then, Bali Governor regulation Number 46 of 2020 does not have binding power as is the case with statutory regulations. the basis for the judge's consideration is not statutory regulations but the general principle of good governance.
Keywords: Regulatory Enforcement; Health Protocol

## I. PENDAHULUAN
Penyebaran Covid-19 merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh Indonesia yang dimulai pada awal  tahun  2020  meningkatnya  kasus  Covid-19  mengakibatkan  pemerintah  harus  berupaya  untuk mencegah penyebaran virus ini dengan  berbagai  cara, mulai  dengan  menghimbau  masyarakat  agar tidak  keluar  rumah  meningkatkan  disiplin  masyarakat  akan  protokol  kesehatan  dan  masih  banyak upaya  lain  ( Muhyiddin,  2020 ; Wonok,  2020 ).  Namun  himbauan  saja  ternyata  tidak  cukup  untuk menertibkan  masyarakat  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan  sehingga  berbagai  macam  aturan maupun kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk meregulasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan  Salah  satu  produk  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  presiden  adalah  dikeluarkannya INPRES  No.6  Tahun  2020.  Isi  dari  INPRES  ini  adalah  memerintahkan  lembaga  pemerintahan  lain untuk  mengeluarkan  peraturan  terkait  dengan  protokol  kesehatan  Salah  satu  yang  dimaksud  dalam Instruksi  Presiden  ini  adalah  Gubernur  yang  mana  Gubernur  diminta  untuk  mengeluarkan  produk aturan terkait dengan protokol kesehatan untuk menertibkan masyarakat agar selalu taat untuk menjaga
kesehatan  guna  mencegah  meningkatnya  kasus  Covid-19.  Aturan  mengenai  penerapan  protokol kesehatan di Bali dituangkan ke dalam  Pergub  Bali  No.46  Tahun  2020.  Namun  mengingat  daripada dasar dibentuknya Peraturan  Gubernur  ini  adalah  Instruksi  Presiden  yang  mana  Instruksi  Presiden bukan lah produk peraturan perundang-undangan apabila ditinjau dari pasal 7 UU No.12 Tahun 2011, maka keberlakukan Peraturan Gubernur ini perlu dianalisa lebih dalam lagi mengenai kedudukan dan keabsahannya.
Seperti  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat  dirumuskan  dua  rumusan  masalah  sebagai berikut  :  Bagaimanakah  kedudukan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  46  Tahun  2020  Tentang Penerapan  Disiplin  Dan  Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan Pengendalian  Coronavirus  Disease  2019  Dalam  Tatanan  Kehidupan  Era  Baru  dalam  sistem perundang- undangan di Indonesia dan bagaimanakah keabsahan berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dipakai  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  dianalisa  dengan  sistematis  serta  mempelajari  terori-teori  serta  asas-asas hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  terkait  ( Soekanto  &  Mamudji,  2006 ).  Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan bahan  yang  ada  dalam  literatur  maupun  dokumen  lainnya  yang  membahas  tentang  kedudukan peraturan  pemerintahan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  secara  yuridis  yaitu  dengan  meninjau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Pergub Bali No.46 Tahun 2020 dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia
Peraturan perundang-undangan merupakan kumpulan aturan tertulis yang didalamnya memuat aturan dan larangan serta dibuat oleh pemerintah yang berwenang, apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Peraturan dapat dibagi menjadi tiga kelompok  yaitu wettelijk regeling beleidsregels dan beschikking ( Astawa & Na’a, 2008 ) . Di Indonesia, rantai norma serta tata urutan peraturan perundang-undangan termuat  dalam  UU  No.12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan. Menurut stufenbau  theorie bahwa  hierarki  sistem  norma  itu  dideskripsikan  sebagai  berikut,  yaitu: ( Atmadja & Budiartha, 2018 ). Norma tertinggi disebut dengan sebutan Grundnorm yang disebut juga norma  hipotesis,  norma  dibawahnya  disebut  dengan  dengan  norma  umum  yang  dibentuk  dengan mengacu  pada Grundnorm, kemudian  norma  yang  terendah  disebut  dengan  norma  individual  yang dibentuk dengan mengacu pada norma umum. Namun dalam tata urutan sisitem norma, Grundnorm tidak ditetapkan oleh otoritas karena berapa diluar tata hukum positif sehingga tidak dapat diubah.
Dalam  sistem  hukum  Indoneia  peratuan  perundang-undangan  berdasarkan  kewenangannya dapat  dibagi  menjadi  peraturan  perundang-undangan  yang  berwenang  sebagai  kewenangan  atribusi dari UUD atau UU dan ada yang namanya  pearaturan  perundang-undangan  yang  fungsinya  sebagai pelaksana perintah (delegasi) dari peraturan yang lebih tinggi, peraturan ini disebut dengan peraturan pelaksana.  Namun  pembentukan  Peraturan  Gubernur  tidak  hanya  didasari  oleh  pendelegasian  oleh peraturan  perundang-undangan  Dikarenakan  kedudukan  dari  Peraturan  Gubernur  sebagai  peraturan pelaksana  maka  tidak  semua  Peraturan  Gubernur  dibentuk  berdasarkan  perintah  dari  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  Seperti  yang  dibahas  disini  yaitu  Pergub  Bali  No.  46  tahun 2020 yang dibentuk berdasarkan perintah dari INPRES No. 6 Tahun 2020.  INPRES bukanlah produk peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  termuat  dalam  pasal  7  dan  pasal  8  UU  No.12  Tahun 2012.  Namun  Instruksi  Presiden  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  produk  peraturan  kebijakan  yang merupakan implementasi dari asas Freies Ermessen . Asas Freies  Ermessen merupakan  asas  yang  memberikan  kewenangan  kepada  kepala administrasi  negara  dalam  mengeluarkan  kebijakan  tanpa  menggunakan  dasar  hukum  peraturan perundang-undangan  melainkan  kepala  administrasi  negara  dappat  mengeluarkan  kebijakan  dalam kondisi  negara  yang  gawat  dengan  tujuan  untuk  mengisi  kekosongan  norma.  Meskipun  pemerintah mempunyai  wewenang  bebas,  namun  penggunaan Freies  Ermessen terdapat  batasan-batasan  yang harus  dipatuhi. Freies  Ermessen tidak  diperkenankan  bertentangan  dengan  hukum  yang  sedang berlaku. Penggunaan Freies Ermessen haruslah berpatokan keppada dua hal yaitu :
1) tidak diperkenankan melawan  hukum yang berlaku atau dalam hal ini  adalah hukum positif.
2) hanya boleh dilakukan demi keperluan seluruh golongan masyarakat.
Freies  ermessen ini  digunakan  terutama  karena  pertama  kondisi  darurat  yang  tidak memungkinkan untuk menetapkan ketentuan tertulis kedua sudah ada atau belum  ada  peraturan  yang mengaturnya ketiga sudah  ada  peraturannya  namun redaksinya sama atau multitafsir (Ridwan, 2009) yaitu : Freies Ermessen dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan tertentu 1) Dikeluarkannya Freies  Ermessen dengan  alasan  belum  terdapat  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  permasalahan  tersebut  dan  permasalahan  tersebut  haruslah  segera diselesaikan.
2) Dikeluarkannya Freies  Ermessen sudah  mendapatkan  kebebasan  untuk bertindak dari peraturan perundang-undangan.
3) Terdapat pendelegasian dari suatu peraturan perundang-undangan. Freies  Ermessen diwujudkan  ke  dalam  bentuk  peraturan  kebijakan (beleidsregel) dengan berbagai  macam  format  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas.  Terbentuknya  peraturan  kebijakan  ini merupakan  hal  yang  diperbolehkan  terjadi  dalam  sistem  pemerintahan.  Adapun  beberapa  ciri-ciri peraturan kebijakan yang diakui dalam sistem perundanng-undangan yaitu:
1) Merupakan  keputusan  maupun  peraturan  tertulis  dengan  bentuk  format  sesuai  yang  telah disebutkan diatas.
2) Dikeluarkan  dan  dibentuk  oleh  pejabat  administrasi  negara  yang  mempunyai  wewenang  untuk mengeluarkan peraturan tersebut.
3) Didalamnya memuat aturan hukum yang mengikat secara umum dan ditunjukkan  kepada  orang banyak bukan terhadap individu tertentu.
4) Dikeluarkan  sesuai  dengan  prosedur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mana pembentukannya telah diatur dalam sistem perundang-undangan tertentu.
Namun dalam hal ini Presiden selaku kepala administrasi negara mengeluarkan INPRES No.6 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mengisi kekosongan norma mengenai pengaturan protokol kesehatan Sehingga Instruksi Presiden ini tidaklah tergolong peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah diuraian  tersebut  diatas  maka  peraturan  pelaksana  dari  INPRES  tersebut  diatas  yaitu  Peraturan Gubernur  Nomor  46  Tahun  2020  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  suatu  produk  peraturan kebijakan (beleidsregel) . Sehingga kedudukan dari Pergub ini adalah sebagai peraturan pelaksana dari sebuah  produk  peraturan  kebijakan.  Dengan  itu  maka  Pergub  ini  tergolong  produk  peraturan kebijakan bukanlah produk peraturan perundang-undangan.

## 2. Keabsahan  Berlakunya  Pergub  Bali  No.  46  tahun  2020  dalam  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Keberlakuan  hukum  merupakan  eksistensi  atau  cara  berada  hukum  berkaitan  dengan  kekuatan mengikatnya  Cara  berada  hukum  itu  memiliki  banyak  aspek  yang  mungkin  saling  terkait  tetapi masing-masing  berbeda  jadi  tidak  identik.  Keberlakukan  hukum  bertumpu  pada  tiga  nilai  dasar hukum Ketiga aspek keberlakuan hukum tersebut yakni ( Atmadja & Budiartha, 2019 ):
1. Keberlakuan  Filosofis  berdasarkan  nilai  filosofi  eksistensi  atau  keberadaan  hukum  dengan kekuatan mengikatnya karena nilai keadilan;
2. Keberlakuan Yuridis  berdasarkan nilai normatif eksistensi atau keberadaannya hukum karena nilai kepastian hukum;  dan
3. Keberlakuan Sosiologis berdasarkan nilai kemasyarakatan eksistensi atau keberadaan hukum Karena penerimaan masyarakat hukum berlaku efektif.
Melonjaknya kasus penyebaran Covid-19 merupakan asal mula dikeluarkannya  INPRES  No.6 Tahun  2020.  Kondisi  negara  yang  mulai  darurat  akibat  melonjaknya  kasus  penyebaran  Covid-19 membuat  pemerintah  harus  segera  mengambil  kebijakan  yang  signifikan.  Mengingat  belum  ada peraturan  perundang-undangan  yang  meregulasi  mengenai  protokol  kesehatan  Covid-19  maka dikeluarkannya  Instruksi  Presiden ini  perlu  dikaji  keabsahannya  Melihat  dari  asas Freies  Ermessen yang  memberikan  kewenangan  bagi  kepala  administrasi  negara  dalam  mengeluarkan  produk kebijakan  maka  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2020  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  produk peraturan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  selaku  Kepala  Administrasi  Negara  dalam kondisi  darurat  Covid-19  Hal  ini  merupakan  implementasi  dari  Teori  Hukum  Administrasi  Negara yaitu Freies Ermessen. Freies Ermessen kerap kali digunakan sebagai solusi bagi pejabat administrasi negara  karena  dalam  pembentukannya  tanpa  melalui  persetujuan  dari  lembaga  parlemen,  selain  itu
Freies Ermessen juga dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah tanpa harus memikirkan resiko dipidana.  Sekalipun Freies  Ermessen memiliki  legitimasi  sesuai  dengan  UU  No.30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  perlu  juga  ditinjau  mengenai  pengujiannya  dari  kewenangan bebas tersebut dalam mengeluarkan suatu prduk peraturan.
Kekebasan bertindang pada asas Freies Ermessen terwujud dalam bentuk peraturan kebijakan (beleidsregel) berdasarkan  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Namun Produk  peraturan  kebijakan  juga  dapat  dikeluarkan  tanpa  ada  peraturan  perundang-undangan sebelumnya  yang  mengatur  tentang  hal  serupa  Dalam  pembahasan  ini  adalah  Instruksi  Presiden Nomor  6  Tahun  2020  yang  mana  maksud  dan  tujuan  dari  dikeluarkannya  adalah  sebagai  peraturan yang  memerintahkan  pejabat  pemerintah  dibawahnya  agar  menyusun  suatu  peraturan  mengenai penerappan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 Salah satu peraturan yang  telah  dibentuk  setelah  dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  ini  adalah  Peraturan  Gubernur  Bali Nomor  46 Tahun 2020  Yang mana Peraturan Gubernur ini disusun oleh Gubernur Bali dengan tujuan agar penyebaran Covid-9 di Provinsi Bali dapat dikendalikan. Dalam penyusunan  rancangan  Pergub haruslah memperhatkan ketentuan penyusunan peraturan pperundang-undangan, karena bagaimanapun  juga  dalam  penyusunan  suatu  rancangan  Pergub  tidak  boleh  bertentangan  dengan susunan rancangan peraturan perundangan-undangan.
Keabsahan  berlakunya  suatu  Peraturan  Gubernur  dapat  dilihat  dari  dasar  pembentukan Peraturan  Gubernur  tersebut  Apabila  mengacu  pada  pasal  8  UU  No.12  Tahun  2011  maka  dapat disimpulkan  Peraturan  Gubernur  merupakan  salah  satu  produk  peraturan  yang  diakui  keabsahan sebagai  suatu  peraturan  perundang-  undangan  sepanjang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Namun  diluar  daripada  itu  dikarenakan  Peraturan  Gubernur berkedudukan  sebagai  peraturan  pelaksana  maka  tidak  semua  Peraturan  Gubernur  dibentuk berdasarkan  perintah  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  diatasnya.  Ada  kemungkinan Peraturan  Gubernur  dibentuk  bukan  dari  perintah  peraturan  perundang-undangan  melainkan  dari perintah  oleh  produk  peraturan  lain  seperti  halnyan  Pergub  Bali  No.46  Tahun  2020.  Adapun  yang dapat  menjadi  perbandingan  antara  peraturan  perundangan-  undangan  dengan  peraturan  kebijakan adalah sebagai berikut :
1) Persamaan
a) Mengikat masyarakat secara umum tanpa terkecuali
b) Kewenangan  pengaturan  bersumber  dari  wewenang  yang  bersifat  umum dan publik
c) Dari bentuk dan formatnya acapkali sama
d) Kebutuhan negara hukum modern  selama masih ada campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat maka regulasi (peraturan perundang- undangan  dan  peraturan  kebijakan)  masih akan  terus  ada terus  dibentuk terus diubah disempurnakan dicabut dan dibentuk lagi yang baru
2) Perbedaan
a) Peraturan  perundang-undangan  berumber  dari  fungsi  legislatf  dan  eksekutif,  sedangkan peraturan kebijakan hanya bersumber dari fungsi eksekutif.
b) Meskipun  bersifat  publik  tetapi  sumber  wewenang  peraturan  perundang-  undangan  berasal dari  aturan  tertulis  di  atasnya  (UU  atau  UUD)  sedangkan  peraturan  kebijakan  bersumber pada wewenang diskresi
c) Bentuk  dan  formatnya  terkadang  sama  namun  juga  terkadang  berbeda.
Peraturan  kebijakan  tidak  selalu  tampil  susuai  dengan  tampilan  peraaturan  perundang- undangan  seperti  biasanya.  Sehingga  secara  yuridis  Pergub  Bali  No.46  Tahun  2020  sah  berlaku sebagai  produk  peraturan  kebijakan (beleidsregel) bukan  sebagai  peraturan  perundang-  undangan. Sehingga  keabsahan  dari  Pergub  Bali  No.46  Tahun  2020  ini  tidak  sama  halnya  dengan  peraturan perundang-undangan.  Lalu  dari  segi  pengujian  materinya  juga  berbeda  yang  mana  apabila  terjadi gugatan terhadap Peraturan Gubernur ini maka yang yang menjadi dasar pertimbangan hakim bukan lah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melainkan asas umum pemerintahan yang baik. Adapun beberapa asas pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut (Muhammad Azhar, 2015).
1) Asas Kepastian Hukum yaitu merupakan asas yang mengutamakan landasan kentntuan peraturan perundang-undangan yang dalam setiap kebijakan haruslah memiliki unsur keadilan dan kepatutan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
2) Asas  Kemanfaatan  yaitu  asas  yang  mengutamakan  dari  segi  manfaat  secara  seimbang  anatara kepentingan  individu  dengan  individu,  individu  dengan  masyarakat,  masyarakat  dengan masyarakat  asing,  kelompok  masyarakat  satu  dengan  kelompok  masyarakat  lain,  pemerintah dengan  masyarakat,  generasi  sekarang  dengan  generasi  mendatang,  manusia  dengan  alam,  serta kepentingan antara pria dan wanita.
3) Asas Ketidakberpihakan dalam hal ini suatu peraturan haruslah adil dan tidak berpihak pada satu individu atau golongan tertentu.
4) Asas kecermatan mengharuskan kebijakan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  legalitas  penetapan  dan/atau  pelaksanaan  keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan
5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yaitu setiap kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan  kewenangan  pejabat  yang  mengeluarkan  dengan  tidak  menyalahgunakan  kewenangan untuk kepentingan pribadi.
6) Asas  Keterbukaan  merupakan  asas  yang  mengharuskan  pemerintah  untuk  bersikap  terbuka kepada setiap golongan masyarakat.
7) Asas Kepentingan Umum, dalam hal ini suatu kebijakan harus mendahukukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
Maka  berdasarkan  asas-asas  yang  telah  dipaparkan  diatas,  suatu  produk  peraturan  kebijakan hendaknyan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas tersebut duiatas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kedudukan atau Posisi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 merupakan produk peraturan pelaksana dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan produk peraturan kebijakan dari  Presiden  Republik  Indonesia  selaku  Kepala  Administrasi  Negara  Hal  ini  dikarenakan pembentukan  Peraturan  Gubernur  ini  tidak  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi melainkan dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden yang dibentuk berdasarkan asas Freies Ermessen Secara yuridis Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 sah berlaku sebagai produk peraturan  kebijakan (beleidsregel) bukan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  Sehingga  tidak memiliki  daya ikat  atau keabsahan seperti halnya peraturan perundang-undangan dan apabila  terjadi gugatan  terhadap  Peraturan  Gubernur  ini  maka  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  bukanlah peraturan perundang-undangan melainkan asas umum pemerintahan yang baik

## 2. Saran
Dalam  melakukan  penyusunan  Peraturan  Gubernur Gubernur  Bali  hendaknya selalu memperhatikan aspek  keberlakuan  hukum  nya  agar  kedudukan  fungsi  serta  keabsahannya  jelas  dan  lebih  mudah dipahami oleh masyarakat serta dalam membuat kebijakan maupun aturan hendaknya Gubernur Bali lebih  mengedepankan  nilai  kemanfaatan  dari  produk  peraturan  maupun  kebijakan  yang  dikeluarkan agar masyarakat lebih bisa menghargai hukum dan aturan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Astawa, I. G. P., & Na’a, S. (2008). Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- undangan di Indonesia . Bandung: Alumni.
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: Setara Pers. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2019). Sistematika Filsafat Hukum . Malang: Setara Pers.
Muhammad  Azhar.  (2015).  Relevansi  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. NOTARIUS , 8 (2), 274–287.
Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia. The  Indonesian Journal of Development Planning , IV (2), 240–252.
Ridwan. (2009). Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi . Yogyakarta: UII Press. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Wonok,  G.  R.  J.  (2020).  Strategi  Pemerintah  Desa  dalam  Pencegahan  Penyebaran  Virus  Corona  (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Politico , 9 (1), 1–
17.