Terakreditasi

## Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)
Sri Intan Kumala Dewi * , Junaidi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia *sriintankumaladewi2001@gmail.com

## Abstract
The  study  aims  to  analyze  the  pros  and  cons  of  women's  political  cadres  in Indonesia  by  examining  Yusuf  Al-Qardhawi's  thinking  as  a  comparative  study.  Since ancient times, women have been involved in politics. This is not a new phenomenon; for instance,  there  are  differences  of  opinion  among  scholars  about  the  role  of  women  in politics, particularly on the controversial topic of Muslim women's leadership. In addition to other gender equality issues, the debate over the 30-percent quota for women in politics continues  to  this  day.  The  study  compares  Al-Qardhawi's  thinking  with  the  political reality  of  Indonesian  women  using  qualitative  methods  and  literary  study  approaches. The  findings  show  that  a  moderate  and  inclusive  view  came  from  Yusuf  Al-Qardhawi, who stressed the importance of education and women's empowerment as a measure to ensure wider and more  effective participation in  politics.In his  diverse viewpoints and assessments of women's role in government issues, he believes that the above assumptions are not limited to the text, but should also take into account specific circumstances. He believes that man is amukallaf, meaning that he is obligated to love God, observe religion, fulfill  commitments,  engage  in  both  good  and  evil  actions,  and  have  a  purpose.   Al- Qardhawi establishes a number of unique conditions that allow women to assume social roles  like  judges.  He  believes  that  the  position  does  not  conflict  with  social  interests; instead, women are required to participate in social activities. The research is expected to provide policymakers and society with new insights into the pro and contra dynamics of  women's  political  cadres  in  Indonesia,  as  well  as  theoretical  foundations  for  the development of more inclusive and fair policies for women in politics.

## Keywords: Pros Cons; Political; Woman; Yusuf Al-Qardawi

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pro dan kontra terkait kader  politik perempuan di Indonesia, dengan mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qardhawi sebagai studi komparatif. Sejak zaman kuno, perempuan telah berpartisipasi dalam politik. Ini bukan fenomena baru, misalnyya pada persoalan kepemimpinan perempuan muslim yang masih menjadi  prokontra  belakangan  ini,  babhkan  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama mengenai peran perempuan dalam politik Peran perempuan secara langsung dan tidak  langsung  mempunyai  dampak  tersendiri.  Selain  isu-isu  lain  terkait  kesetaraan gender,  perdebatan  seputar  ketentuan  kuota  30  persen  perempuan  dalam  politik  masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk membandingkan pemikiran Al-Qardhawi dengan realitas politik perempuan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan moderat dan inklusif datang dari Yusuf Al-Qardhawi, yang menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai langkah untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam politik. Sudut pandang dan penilaiannya yang beragam terhadap peran perempuan dalam isu pemerintahan menurut pendapatnya bahwa anggapan di atas tidak hanya  terbatas  pada teks  saja, namun juga  harus fokus pada keadaan tertentu dan
memikirkan  bahwa  manusia  itu amukallaf ,  yaitu  diharapkan  mencintai  Allah,  menjaga agama,  menunaikan  komitmen,  melakukan  sesuatu  yang  bermanfaat  dan  jahat,  serta mempunyai  tujuan.  Al-Qardhawi  menetapkan  sejumlah  kondisi  unik  yang memungkinkan  perempuan  mengambil  peran  sosial  seperti  hakim.  Sebab  menurutnya posisi tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan social, sebaliknya perempuan justru dituntut  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  sosial.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika  pro  dan  kontra  kader  politik  perempuan  di  Indonesia,  serta  memberikan landasan  teoretis  untuk  pengembangan  kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  adil  bagi perempuan dalam politik.

## Kata Kunci: Pro Kontra; Politik; Perempuan; Yusuf Al-Qardawi

## Pendahuluan
Permasalahan perempuan seringkali menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Kadang-kadang  muncul  sebagai  wacana  pembebasan  dan  bahkan  sebagai  bentuk perlindungan  terhadap  perempuan.  Kelompok  liberal-kontekstualis  adalah  kelompok pertama  yang  memperkenalkan  wacana  berbasis  pembebasan,  sedangkan  kelompok literalis-tekstualis mendukung wacana berbasis perlindungan. Persoalan kepemimpinan perempuan muslim merupakan salah satu persoalan yang terkait dengan aspek ini. Dalam masyarakat  Islam,  isu  kepemimpinan  perempuan  telah  menjadi  perdebatan.  Menurut Konflik yang diakibatkannya adalah penerimaan kepemimpinan perempuan di satu sisi dan  penolakan  di  sisi  lain  (Muhlis,  2021).    Istilah  “pemimpin”  dan  “kepemimpinan” bukanlah  hal  yang  sama,  kepemimpinan  ialah  kemampuan  untuk  memobilisasi, menginspirasi,  mempengaruhi,  dan  memanfaatkan  seluruh  sumber  daya D organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien merupakan ciri kepemimpinan. Seorang pemimpin  adalah  seseorang  yang  memiliki  kemampuan  tersebut,  sedangkan kepemimpinan  dianggap  sebagai  suatu  kemampuan.  Seorang  pemimpin  tidak  hanya sekedar mengkoordinasikan pelaksanaan strategi dan pedoman yang telah dibuat, namun juga  memikul  tanggung  jawab  yang  berat  (Siregar  et  al.,  2024).  Para  perintis  diberi perintah  untuk  menjaga,  mengamankan  dan  memelihara  keamanan  diri  dan  harta bendanya,  seorang  pemimpin  negara  Islam  seperti  presiden,  diharapkan  menjalankan tanggung jawab perlindungannya dengan serius (Prayogo et al., 2023).
Sejak  zaman  kuno,  perempuan  telah  berpartisipasi  dalam  politik.  Ini  bukan fenomena  baru.  Peran  perempuan  secara  langsung  dan  tidak  langsung  mempunyai dampak tersendiri. Tidak mengherankan jika partisipasi perempuan dalam politik telah menjadi topik I hangat di masa I lalu, saat ini, dan I mungkin akan I terus menjadi topik hangat di I masa depan. Selain isu-isu lain terkait kesetaraan gender, perdebatan seputar ketentuan kuota  30  persen  perempuan  dalam  politik  masih  menjadi  perdebatan.  Perempuan Indonesia pada umumnya diterima sebagai warga negara yang sah. Menurut ayat 1 pasal 27 UUD 1945, perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan tanggung jawab hukum yang sama (Trisnani et al., 2021).
Banyak wanita tidak akan membatasi cara wanita, sementara itu perspektif yang muncul di mata publik masih merupakan dua hal yang bertolak belakang. Menurut salah satu sudut pandang, perempuan tidak boleh terlibat dalam politik tetapi harus tinggal di rumah  dan  melayani  suaminya.  Pandangan  ini  diperkuat  oleh  kalangan  fuqah  yang meyakini bahwa peran perempuan dalam politik selalu menimbulkan perbedaan pendapat dan  perdebatan.  Sebab,  Alquran  dan  Sunnah  tidak  secara  tegas  menyatakan  bahwa perempuan  tidak  boleh  menduduki  posisi  kepemimpinan.  Berdasarkan  firman Allah I SWT,  “laki-laki  adalah I pemimpin  bagi  perempuan…”  dan  hadis  Nabi ii yang
diriwayatkan i oleh Imam i Bukhari yang menyatakan bahwa “tidak akan beruntung suatu kaum i yang urusannya dipimpin oleh perempuan”. Mayoritas i ulama fikih, khususnya dari kalangan i Salaf, hampir i sepakat untuk melarang i perempuan menjadi i pemimpin. Menurut sudut  pandang  yang  berbeda,  perempuan  mempunyai  kebebasan  untuk  berpartisipasi dalam arena politik maupun di dalam dan di luar rumah. Kekhasan ini telah memunculkan perbincangan tentang kedudukan i perempuan dalam i Islam dan apa yang Islam lihat pada perempuan i yang terlibat dalam isu-isu legislatif dan, yang mengejutkan, menjadi pelopor dalam pemerintahan (Mahmudah, 2023).
Ada beragam pandangan dan tanggapan mengenai boleh atau tidaknya orang biasa dipimpin  oleh  perempuan.  Masyarakat  umum  di  Malaysia  memiliki  pandangan  yang berbeda-beda mengenai status perempuan dalam kepemimpinan. Jamaluddin Aziz, pakar gender,  dalam  salah  satu  pendapatnya  menyatakan  bahwa  meskipun  perempuan menduduki  sejumlah  posisi  penting  di  Malaysia,  masih  terdapat  kesenjangan  dalam statistik  dan  persepsi  masyarakat  Malaysia  mengenai  partisipasi  perempuan  pada khususnya  dalam  bidang  pemerintahan.  Perbedaan  serupa  juga  terjadi  di  Indonesia, menurut Pakar Gender Indonesia Siti Musdah Mulia, budaya patriarki yang sangat kuat patut menjadi penyebabnya. Faktanya, ia menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  politik,  kepemimpinan,  dan  berbagai  arena  publik lainnya.  Hadits  dan  Alquran  tidak  memuat  dalil  yang  secara  tegas  mengharamkan  hal tersebut  (Mubarok & Hermanto, 2023).
Sudut  pandang  hukum  Islam  terhadap  kedudukan  pionir  nampaknya  telah digambarkan dan dicermati dengan sangat baik dan menyeluruh oleh para ulama. Uraian sastra klasik menyebutkan bahwa pemimpin harus laki-laki sebagai salah satu syaratnya. Banyak sarjana dalam literatur yurisprudensi menjelaskan bahwa laki-laki sangat penting untuk  peran  kepemimpinan.  Perempuan  tidak  dianggap  memiliki  keterampilan  yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Tuwaijr, seorang pemimpin haruslah seorang muslim, laki-laki, dewasa, cerdas, empati, dan mandiri. Data mengenai langkah- langkah  seorang  pemimpin  dalam  menjalankan  bisnis  juga  dikemukakan  oleh  Ibnu Rusyd, Al-Bughā dan Aḥmadī. Mayoritas mazhab (Mlik, Syfi', dan Anbal), kecuali Anaf, bersikukuh bahwa pemimpinnya adalah laki-laki dan bukan perempuan.
Kisah  Bukhr  yang  diriwayatkan  oleh  Ab  Bakrah:  “Sesungguhnya  Allah  telah memberi  manfaat  kepadaku  dengan  sebuah  kalimat  yang  pernah  aku  dengar  dari Rasulullah, tepatnya pada masa perang Jamal ketika aku hampir bergabung dengan para penunggang unta. Bersabda ketika sampai pada Rasulullah bahwa bangsa Persia pernah dipimpin oleh seorang putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang (HR. Bukhari). tepatnya terdapat dalam Surat 82, “Surat Nabi Muhammad SAW., kepada Kasra dan Qaishar,” yang juga dapat ditemukan dalam Kitab “Fitnah.” Bab ini ada dalam Kitab Perang Kita akan menemukan bahwa sejarah ini tidak hanya  terdapat  dalam  kitab  Bukhr  saja,  namun  juga  disebarkan  oleh  sejumlah  redaksi, antara lain Turmu dalam kitab “Fitnah”, Nas’ dalam kitab “Keadilan”, dan “Al-Musnad”, oleh  Amad  bin  Anbal  yang  memuat  sebanyak  lima  riwayat.  Mengomentari  hadits  ini, Ibnu Ḥajar mengutip pandangan Khaṭṭābī bahwa wanita tidak boleh menjadi pionir dan qaḍī atau hakim. Hadits ini mungkin bisa menjadi pengingat mendasar bahwa perempuan tidak bisa sekaligus menjadi hakim dan pemimpin suatu bangsa (Syaifudin et al., 2024).
Dari  uraian  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  mayoritas  ulama  (jumhur)  berpendapat bahwa  perempuan  tidak  memiliki  kualifikasi  yang  diperlukan  untuk  menduduki  posisi kepemimpinan. Dalam keadaan yang unik ini, inisiatif yang disiratkan pencipta adalah para pionir dalam ranah politik dan hierarki, misalnya pionir suatu negara, kepala daerah, pionir  dalam  perkumpulan,  dan  lain-lain  yang  terkait  dengan  ranah  politik.  Kemajuan perempuan di berbagai bidang menunjukkan arah yang benar. Peran perempuan dalam
politik telah mengalami perubahan signifikan selama sepuluh tahun terakhir. Tampaknya pengakuan masyarakat terhadap keberadaannya dalam politik dan pemerintahan semakin meningkat, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Ada gubernur, beberapa bupati, dan anggota DPD perempuan yang dipilih langsung, serta sejumlah menteri yang tidak membidangi persoalan perempuan. Prestasi perempuan sebagaimana disebutkan di atas merupakan  buah  dari  perjuangan  panjang  perempuan  melawan  model  bisnis  laki-laki yang  mengesankan  di  dunia  publik.  Sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya berkuasa,  dukungan  perempuan  dalam  isu-isu  pemerintahan  merupakan  hasil  sah  dari kebebasan  mereka  dalam  memilih  sebagai  warga  negara.  Sama  seperti  laki-laki, perempuan  juga  mempunyai  keistimewaan  yang  sama  dan  mempunyai  peluang  untuk berkembang dan berada dalam siklus dinamika politik. Mengingat laki-laki merupakan 50,58% penduduk Indonesia pada tahun 2020, sedangkan perempuan berjumlah 49,42% (134.266,4  juta  jiwa).  Mereka  bukanlah  populasi  minoritas  berdasarkan  paparan  ini (Ramdhani, 2021).
Meskipun diskriminasi terhadap perempuan mulai berkurang, namun diskriminasi terhadap  perempuan  masih  terus  terjadi.  Meskipun  perempuan  telah  menjabat  sebagai presiden dan perdana menteri di banyak negara sepanjang sejarah, kecuali ratu kerajaan, beberapa orang percaya bahwa mereka tidak cocok untuk peran kepemimpinan tertentu. Perempuan masih tidak diberi peran kepemimpinan bahkan dalam masyarakat tradisional. Masalah  utamanya  adalah  keyakinan  yang  terus-menerus  bahwa  norma-norma  hukum Islam membatasi partisipasi perempuan dalam masyarakat. Para ahli memiliki perspektif yang  berbeda-beda  mengenai  apakah  perempuan  diperbolehkan  mengambil  peran kepemimpinan,  khususnya  berdasarkan  hukum  Islam  (Huda,  2020).  Berbeda  dengan peneliti kontemporer populer Yusuf al-Qardhawi.
Mengenai  partisipasi  perempuan  dalam  politik,  Yusuf  al-Qardhawi  mempunyai pandangan  berbeda.  Ia  menyadari  bahwa  argumen  sebelumnya  tidak  hanya  bersifat tekstual  tetapi  juga  memerlukan  pertimbangan  konteks.  Ia  juga  mempertimbangkan bahwa  laki-laki  dan  perempuan  adalah  amukallaf,  wajib  beribadah  kepada  Allah, menegakkan  agama,  menunaikan  kewajiban,  berbuat  baik  dan  jahat,  serta  mempunyai hak i yang  sama i untuk  memilih i dan  dipilih,  sehingga  tidak i ada  alasan  kuat  untuk melarang i perempuan. dari berpartisipasi dalam politik. (Masruroh, 2022).

## Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature, juga  dikenal  sebagai  studi  perpustakaan.  Sumber  data  penelitian  ini  terletak  pada pemikiran filsafat politik Islam dari Yusuf al-Qardhawi. Data yang peneliti ambil berasal dari  karyanya  di  bidang  politik,  seperti  Fiqh  al-Daulah,  Siyasah  Syariah,  dan  Fatwa Kontemporer di bidang politik Yusuf al-Qardhawi. Dua buku pertama khusus membahas etika  dan  pemikiran  politik  dalam  hubungannya  dengan  pemerintah  dan  masyarakat umum. Melalui korespondensi dengan komunitas Muslim, media elektronik, atau media lainnya,  masyarakat  luas  mengajukan  sejumlah  pertanyaan  sehingga  mendorong berkembangnya  Fatwa  Kontemporer.  Untuk  pengumpulan  data  primer,  seluruh  karya politiknya akan dijadikan sumber. Data sekunder adalah tulisan-tulisan lain yang tidak membahas politik secara langsung. Tulisan-tulisan tersebut bisa berasal dari al-Qardhawi atau  dari  orang  lain.  Mereka  digunakan  untuk  membantu  menganalisis  data  dalam makalah  ini.  Analisi  data  dilakukan  dengan  menelusuri  pemikiran-pemikiran  al- Qardhawi yang terdapat dalam buku-bukunya dan membandingkannya dengan pemikiran para pemikir politik Islam lainnya, misalnya pemikir Islam klasik, maka data yang telah terkumpul dirumuskan dan dianalisis dengan metode analisis isi. Hingga menghasilkan kesimpulan yang dijabarkan dalam hasil penelitian.
Hasil dan Pembahasan 1. Biografi Yusuf al-Qardhawi
Yusuf i bin Abdullah i bin Yusuf bin i Ali i al-Qardhawi adalah nama lengkap Yusuf al-Qardhawi. Lahir  pada  tanggal  9 i September  1926,  di  desa i Shafat  Turab  dan  kota alMahallah al-Kubra, kabupaten i Markaz yang paling terkenal i di Provinsi i al-Gharbiyyah, yaitu salah satu provinsi di sepanjang pesisir pantai Republik Arab Mesir. Al-Qardhawi dibesarkan i dalam keluarga i sederhana namun taat beragama. Ayahnya i meninggal ketika dia i berusia i dua i tahun.  Beliau  dirawat  dan  dibesarkan  oleh  pamannya  setelah  ayahnya meninggal.  Yusuf  al-Qardhawi  menganggap  pamannya  seperti  orang  tuanya  sendiri karena  mendapat  begitu  banyak  perhatian  darinya.  Al-Qardhawi i menjadi i orang  yang kuat i dalam menjalankan i agama karena keluarga pamannya juga taat beragama (Trisnani et al., 2021).
Pamannya mengirimnya  ke sekolah ketika dia berusia lima tahun untuk  belajar menghafal Alquran. Al-Qardhawi masuk sekolah al-Ilzamiyyah saat berusia tujuh tahun dan  tercatat i sebagai  murid i yang  sukses,  sehingga  sebelum  usianya  genap  satu  dekade hingga  unggul  dalam  mempelajari  Al-Quran.  Setelah  lulus  dari i al-Ilzamiyyah,  beliau melanjutkan  ujiannya  di  Madrasahi I Ibtidaiyyah  Thantha I dan  menyelesaikannya I hanya dalam I waktu  empat  tahun.  Kemudian  melakukan  perjalanan  ke i Tsanawiyah  dan menyelesaikan tugas sebelum waktu habis. Al-Qardhawi kemudian melanjutkan I pendidikannya  di  Fakultas  Ushuluddin  Universitas  Al-Ahzar,  dimana  ia memperoleh  gelar  sarjana  pada  tahun  1952  dengan  peringkat  pertama  dari  188 mahasiswa. Kemudian melanjutkan gelar Magister Bahasa Arabnya, kali ini dengan fokus pada  pendidikan  dan  pengajaran  dan  kemudian  mendaftar  di  Institut  Studi  dan Pengembangan  Bahasa  Arab  Internasional,  di  mana  beliau  mampu  lulus  dengan  gelar diploma  di  Departemen  Bahasa  dan  Adab.  Al-Qardhawi-pun  kuliah  pada  tahun  yang sama dan lulus dari Fakultas Ushuluddin dengan gelar PhD di bidang qismud Al-Qur'an dan  Sunnah  pada  tahun  1960.  Terakhir  pada  tahun  1973,  kecemerlangan  al-Qardhawi kembali terlihat ketika sertifikasi Doktor dengan gelar Doktor berhasil diperoleh olehnya dengan predikat Summa Cumlaude dan makalah berjudul “ al-Zakāh wa Atsaruhā fi al- Masykil Al-Ijtimaiyyah ” (Zakat dan dampaknya dalam menangani permasalahan sosial) (Trisnani et al., 2021).
Al-Qardhawi diangkat sebagai direktur Institut Pendidikan Agama Menengah di Negara  Qatar  pada  tahun  1961.  Fakultas  Tarbiyah  yang  merupakan  cikal  bakal Universitas  Qatar  didirikan  pada  tahun  1973.  Kemudian  mendirikan  departemen  Studi Islam dan menjabat sebagai ketuanya, lalu memulai sekolah tersebut pada tahun 1977 dan menjadi  dekan  pertama  Fakultas  Syariah  dan  Studi  Islam  di  Universitas  Qatar  hingga akhir  tahun  akademik  1989–1990.  Sebagai  peneliti  utama  saat  ini,  Yusuf  al-Qardhawi telah  mengklaim  karya  yang  berbeda  dan  berkonsentrasi  pada  banyak  disiplin  ilmu, termasuk  pemikiran,  dakwah,  pelatihan,  pengembangan,  hukum  dan  gagasan  undang- undang, Alquran dan Sunnah, dll. Ketaatannya pada Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi saja; pengaruhnya terus dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia (Trisnani et al., 2021).

## 2. Politik Islam
Politik sering kali dikaitkan dengan berbagai aktivitas negara atau sistem politik yang melibatkan proses penetapan dan pencapaian tujuan. Teori politik adalah ilmu yang berkonsentrasi pada keberadaan negara yang penting bagi keberadaan masyarakat, teori politik  berkonsentrasi  pada  bangsa-bangsa  melalui  pelaksanaan  kewajibannya.  Oleh karena itu, dalam situasi ini dinyatakan bahwa isu-isu legislasi digunakan untuk merujuk pada studi tentang pemerintahan, kerja sama dalam  pelaksanaan pemerintahan, teknik-
teknik untuk mempengaruhi strategi negara, dan standar-standar yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat umum harus selalu terwakili (Alotia et al., 2020). Dalam literasi Islam, politik disebut dengan siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata ssa . Kata ssa mempunyai  arti yang bermacam-macam,  antara lain menggerakkan, mengendalikan,  mengendalikan,  cara  mengendalikan,  mengatur  ( relegen ),  mengatur ( besturen ),  dan  memerintah  ( sturen ),  bagaikan  penguasa  yang  mengatur  dan  mengatur rakyat  agar  terwujud  kemaslahatan  dan  juga  mengatur.  Urusan  kehidupan  masyarakat. Berdasarkan pengertian kebahasaan tersebut, tujuan siyasa adalah mengatur, mengelola, dan  melaksanakan  kebijakan  politik  guna  mencapai  sesuatu  dan  pengelolaan kemaslahatan umat manusia sesuai syariah dalam politik Islam (Samiri et al., 2018).
Abdul  Wahab  Khallaf  menyatakan  siyasah  adalah  pengaturan  hukum  yang dilakukan untuk menjaga ketertiban, memberi manfaat pada keadaan, dan mengaturnya. Di  samping  itu,  Al-Bahasnawi  menawarkan  definisi  yang  lebih  terfokus  pada  tujuan syariat, yaitu menyejahterakan masyarakat: “Politik adalah suatu cara dan upaya untuk mengatasi  permasalahan  masyarakat  dengan  seperangkat  hukum  untuk  menciptakan manfaat dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan manusia. Sedangkan Imam Syafi'i  mengartikan  politik  sebagai  kegiatan  yang  sesuai  syariah.  Pemahaman  tersebut dimaknai oleh Ibnu Agil bahwa permasalahan pemerintahan merupakan urusan pragmatis yang lebih dekat pada kemaslahatan umat dan jauh dari keburukan, padahal hal tersebut tidak dibingkai oleh Rasulullah SAW. Atau sebaliknya dibawa oleh wahyu Allah SWT (Arisman  &  Hakim,  2022).  Para  politisi  yang  ada  dalam  sebuah  partai  (terutama  yang mendapatkan sebuah jabatan), harus memahami tiga hal yaitu setiap jabatan politik pada hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya, setiap jabatan  politik  mengandung  pertanggung  jawaban  ( accountability )  dan  setiap  kegiatan politik  harus  dikaitkan  secara  ketat  dengan  prinsip  ukhuwah  ( brotherhood ),  yakni persaudaraan di antara sesama umat manusia (Junaidi, 2022).
Tujuan  sistem  politik  Islam  adalah  membangun  tatanan  pemerintahan  dan kenegaraan yang terhormat untuk melaksanakan seluruh peraturan syariah Islam. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Islam atau Darul Islam. AdDin dan seluruh urusan kemanusian akan ditegakkan sesuai dengan tuntutan al-Din dengan pemerintahan yang mendukung  syariah  (Atnawi,  2018).  Para  fuqahā  telah  menggambarkan  sepuluh  hal penting  yang  menjadi  sasaran  sistem  politik  dan  pemerintahan  Islam,  yakni  menaati aturan-aturan keagamaan yang telah ditetapkan oleh para peneliti Salaf di kalangan umat Islam, menyelesaikan proses peradilan antar individu dan menyelesaikan permasalahan di kalangan individu yang berada di bawah kekuasaan Islam. Yang dimaksud, menjaga keamanan.  Menetapkan  wilayah  Islam  agar  masyarakat  dapat  hidup  damai  dan  aman, menegakkan  hukum  berdasarkan  syariah  untuk  menjaga  hak  asasi  manusia,  menjaga perbatasan negara dengan berbagai senjata untuk menangkal potensi serangan pihak luar, melakukan jihad terhadap kelompok yang memusuhi Islam, mengatur pemungutan adat, zakat,  dan  sedekah  yang  digariskan syara’ ,  mengangkat  pegawai  yang  kompeten  dan amanah untuk menjaga kekayaan negara, mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan (Trisnani et al., 2021).

## 3. Pandangan Ulama Terhadap Peran Perempuan dalam Politik
Istilah “perempuan dan politik” mengacu pada semua kegiatan yang dapat diikuti dan diikuti oleh perempuan, termasuk kegiatan sosial dan pribadi. Apalagi secara tegas dikaitkan  dengan  keikutsertaan  perempuan  dalam  kegiatan  politik  dilihat  dari  sudut pandang hukum Islam. Gagasan bahwa kehadiran Islam adalah berkah bagi seluruh alam termasuk manusia harus diabaikan ketika membahas politik perempuan, khususnya dalam peran kepemimpinan dan ntegritas manusia diakui dalam visi ini sebagai individu yang
bermartabat karena status kemanusiaannya. (Madhiya et al., 2023). Kecuali jika ada nash atau  ijma'  yang  menentukan  lain,  maka  prinsip  umum  yang  menjadi  konsensus  umat adalah  bahwa  semua  umat  Islam,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  mempunyai kedudukan  yang  sama  di  hadapan  hukum  Syariah.  “Laki-laki  dan  perempuan  pada umumnya  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dalam  hal  taklf  (beban  hukum),” sebagaimana  dikemukakan  Ali  Muhammad  al-Shallabi  dalam  buku  F  al-Fiqh  al-Siysi karya Farid Abdul Khaliq. Lalu ada pula taklif yang masing-masing diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan.” (Munawaroh & Suryani, 2020). Namun, mayoritas akademisi mendukung penafsiran yang menginstruksikan perempuan untuk tetap berada di rumah dan tidak mempengaruhi kehidupan publik. Mereka berpendapat bahwa perempuan tidak mampu  mengendalikan  urusan  publik.  Oleh  karena  itu,  haram  bagi  perempuan  untuk menduduki  jabatan  khilafah,  dan  lebih  baik  perempuan  melakukan  pekerjaan  yang mereka kuasai, seperti menjadi ibu dan istri. (Abror, 2020). “Khalifahnya harus laki-laki, dan mereka (para fakih) sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah),” tegas Imam al-Qurthubi dalam tafsir al-Jmi’ li Ahkam al-Qur’n (Juz 1: 270).
Berdasarkan diperbolehkannya kesaksian perempuan di pengadilan, mereka tidak setuju apakah perempuan harus diizinkan menjadi qadi. Meskipun perempuan memiliki segala sifat kesempurnaan dan mampu mengambil tindakan secara mandiri, namun Hujjat al-Islam  Muhammad  Abu  Hamid  al-Ghazali  juga  menyatakan  bahwa  perempuan  tidak boleh  menduduki  posisi  kepemimpinan.  Beberapa  peneliti  mengemukakan  pandangan- pandangan berikut ini sebagai perdebatan mengenai kelayakan seorang perempuan untuk mengkampanyekan  jabatan  pelayanan  publik  (wilāyah  al-'āmmah)  selain  dari imāmah uzhma (kekuasaan dan inisiatif yang tiada tara). Al-Qur'an memaksakan kepada manusia kewajiban  untuk  memelihara  masyarakat  dan  mengembangkannya  lebih  lanjut,  yang dalam Islam secara umum disebut amar ma'ruf nahi munkar (Trisnani et al., 2021).
Jika  perempuan  yang  munafik  berdiri  di  samping  laki-laki  yang  munafik  dan berkontribusi  terhadap  kehancuran  masyarakat,  maka  perempuan  yang  beriman  harus berkontribusi  pada  perbaikan  masyarakat  bersama  laki-laki  Muslim.  Menurut  Allal  al- Fasi,  ayat  ini  menganugerahkan  kewibawaan,  kompetensi,  dan  kekuasaan  mutlak  baik kepada mukmin laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allal al-Fasi mengatakan bahwa Al-Qur’an mengatakan bahwa suami dan istri bermusyawarah dalam urusan perkawinan, “…Tidak ada salahnya salah satu dari mereka jika mereka memutuskan untuk menyapih sebelum usia dua tahun dengan persetujuan mereka dan pertimbangan... (Trisnani et al., 2021).  Kalau  dalam  urusan  rumah  tangga  dan  keluarga  ingin  musyawarah  sedemikian rupa, apalagi dalam urusan bangsa dan negara? Menyadari bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa  kontribusi  perempuan  dalam  persoalan  legislatif  merupakan  hak  perempuan  itu sendiri.  Islam  memberikan pintu terbuka bagi  perempuan yang terlibat  dalam kegiatan politik, hal ini terlihat dari banyaknya bait-bait dalam Al-Quran yang perintahnya sangat baik  dan  baik.  buruk.  Hal  ini  berlaku  untuk  semua  aktivitas,  termasuk  politik  dan kenegaraan.  Hal  ini  juga  sebagian  besar  disebabkan  oleh  perempuan  (Alawqiah  & Darwis, 2023).

## 4. Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf al-Qardhawi
Setiap  manusia  wajib  berpolitik,  baik  sebagai  kewajiban  utama  ( fardhu  'ayn ) maupun sebagai kewajiban tambahan ( fardhu kif'yah ). Politik bukanlah pekerjaan yang harus  dilakukan,  itu  bukan  pekerjaan  yang  baik,  dan  tidak  apa-apa  untuk meninggalkannya.  Sebaliknya,  ikut  serta  dalam  dunia  politik  merupakan  sebuah keharusan yang didasari  oleh pemahaman bahwa  mengambil  kekuasaan adalah sebuah kebiasaan yang diharapkan dan dipaksakan pada setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan (Trisnani et al., 2021).

## a. Perempuan Menjadi Kepala Negara
Karena perempuan identik dengan imam atau khalifah, para ahli hukum hampir sepakat bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala negara. Al-Qardhawi mengatakan, ada tiga alasan mengapa para ulama sering mengatakan perempuan tidak boleh menjadi presiden (khalifah), kepala negara, dan lain-lain. (Askan, 2019). Dengan alasan berikut:
1) QS.  An-Nisa  ayat  34  berbicara  tentang  dominasi  laki-laki  terhadap  perempuan. Kemudian  administrasi  adalah  derajat  yang  diberikan  kepada  manusia  sebagai ekspresi Tuhan.
2) Hadits  riwayat  Imam  Bukhari  dari  Abu  Bakrah  menyatakan,  “Tidak  akan beruntung suatu kaum yang urusannya dipimpin oleh wanita.” Ini mengacu pada pemimpin  seluruh  penduduk  suatu  negara  atau  jabatan  kepala  negara.  Kata amrahum (urusan  mereka)  menunjukkan  bahwa  urusan  kepemimpinan  mereka mencakup  seluruh  urusan  masyarakat,  khususnya  yang  berkaitan  dengan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Tidak ada salahnya perempuan menerima peran  kepemimpinan  yang  berdampak  pada  masyarakat,  seperti  di  bidang pendidikan, meriwayatkan dan mengajar hadis, administrasi, dan bidang lainnya.
3) Mengingat kemampuan fisik perempuan pada umumnya tidak mampu melakukan tugasnya. Penggunaan kata “umumnya” mengacu pada kenyataan bahwa sebagian perempuan memiliki keterampilan lebih dibandingkan laki-laki, seperti ratu Saba', yang kisahnya diceritakan dalam QS. al-Naml. Dengan memeluk agama Islam dan berserah diri kepada Allah bersama Nabi Sulaiman, maka umat Ratu Saba telah bisa  memetik  pahala  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Namun,  alih-alih  akibat peristiwa yang terjadi secara sporadis, umum, dan dapat diterapkan secara luas, justru para ulamalah yang memunculkan kaidah terhadap hal-hal yang jarang ada hukumnya.
Al-Qardhawi menggunakan empat argumen untuk menanggapi argumen ini:
1) QS. Al-Ahzb ayat 33. Berdasarkan konteks kalimatnya, al-Qardhawi mengklaim bahwa  ayat  ini  khusus  ditujukan  kepada  istri-istri  Nabi.  istri-istri  Nabi  SAW. Mereka tunduk pada peraturan dan kewajiban yang ketat, dan tidak seperti wanita lainnya, mereka akan menerima pahala dua kali  lipat  untuk  perbuatan baik  dan dua kali lipat hukuman untuk perbuatan buruk. Aisyah tetap keluar rumah dan ikut serta dalam Perang Jamal meskipun ada ayat tersebut demi menunaikan kewajiban agamanya,  termasuk  menjalankan  hukum  qisas  terhadap  orang  yang  telah membunuh Utsman.
2) Mengenai hadis yang berbunyi “Malangnya kaum yang menguasai urusannya atas perempuan”, apakah hadis ini berlaku untuk semua laki-laki atau hanya berlaku untuk  perempuan  saja?  Di  sini,  Nabi  ingin  menggambarkan  penderitaan  rakyat Persia,  termasuk  harus  menerima  sistem  kerajaan  yang  turun-temurun  dan mengangkat putri Kisra, padahal di antara mereka ada orang-orang yang jauh lebih mampu dan berhak. Hal ini menunjukkan bahwa pengucapan secara umum tidak dapat  dijadikan  kaidah  baku  karena  suatu  ayat  atau  hadis  diturunkan  dan  harus dijadikan acuan dalam memahami teks. Ayat Al-Quran yang menceritakan kisah seorang wanita (Ratu Balqis) yang memimpin rakyatnya dengan kepemimpinan yang bijaksana, adil, dan bertindak baik serta patut bertentangan dengan hadis ini jika hanya dipahami menurut pengucapannya secara umum.
3) Perempuan  sebenarnya  sudah  terbiasa  keluar  rumah.  Tak  dipungkiri  mereka bersekolah  atau  bekerja  di  berbagai  bidang,  antara  lain  sebagai  dokter,  dosen, administrasi perkantoran, dan lain sebagainya. Akibatnya, muncul semacam ijma' tentang  boleh  atau  tidaknya  perempuan  bekerja  di  luar  rumah  dalam  kondisi tertentu.
4) Ketika perempuan diangkat menjadi menteri atau jabatan lain dalam masyarakat demokratis, bukan berarti masyarakat menugaskan perempuan sebagai pemimpin dan menyerahkan segala persoalan kepadanya.
Hasilnya,  jelas  bahwa  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Margaret  Thatcher  di Inggris dan Indira Gandhi di India bukanlah pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan dalam  suatu  negara,  melainkan  dipimpin  oleh  institusi  dan  hukum.  Meski  perempuan menduduki  puncak  kepemimpinan,  namun  yang  berkuasa  sebenarnya  adalah  kabinet secara keseluruhan, bukan satu anggota saja.
b. Perempuan Sebagai Dewan Perwakilan
Yusuf al-Qardhawi memastikan laki-laki dan perempuan memiliki keterwakilan yang setara di dewan (DPR atau MPR). Hasilnya, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki akses penuh terhadap proses pemilu dan hak untuk memilih. Menurut Yusuf al- Qardhawi, “Wanita adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki- laki, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agamanya, menjalankan apa  yang  wajib  dan  meninggalkan  apa  yang  dilarang,  menjaga  batas-batas  syariat  dan mendakwahkannya,  mengajak  manusia  kepada  kebaikan  dan  menghindarkan  manusia dari  keburukan  dan  perbuatan  munkar.”  Perempuan  adalah  makhluk  yang  menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki (Trisnani et al., 2021).
Dengan kata lain, kecuali ada argumen khusus yang merujuk pada laki-laki, semua perintah  syariah  berlaku  untuk  perempuan.  Wanita  juga  disebutkan  ketika  Allah berfirman,  “Wahai  manusia”  atau  “Wahai  orang-orang  yang  beriman.”  Alhasil,  ketika Ummu  Salam  ra.  Ummu  Salamah  bangkit  untuk  menjawab  panggilan  itu  ketika  dia mendengar  Rasulullah  bersabda  “Wahai  manusia”  ketika  dia  sedang  bekerja.  Karena beberapa  dari  mereka  mengira  dia  ada  di  sini  untuk  menjawab  panggilan  tersebut,  dia mengatakan kepada mereka, “Saya juga manusia.”
Bahkan jika menyangkut isu-isu tertentu yang menyangkut perempuan, merekalah yang lebih memahami permasalahan tersebut dibandingkan laki-laki, sehingga kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengekspresikan haknya di lembaga merupakan sesuatu yang  sangat  wajar  dan  wajar.  Memahami  ayat  Al-Qur'an  ayat  34,  “Laki-laki  adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian  yang  lain  (perempuan)  dan  karena  mereka  (laki-laki)  menafkahkan  sebagian hartanya,” adalah penting.
Al-Qardhawi  menegaskan,  ayat  tersebut  mengandung  makna  bahwa  laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam urusan kehidupan suami istri, bukan pemerintahan. Selain itu, ia menyatakan bahwa syariat melarang keanggotaan perempuan di DPR atau MPR  dalam  bentuk  apapun  karena  pada  dasarnya  semua  hal  tersebut  diperbolehkan, kecuali ada teks yang secara tegas melarangnya.
c. Perempuan Menjadi Hakim
Al-Qardhawi  mengklaim  bahwa  para  ulama  fiqh  telah  lama  memperdebatkan kemungkinan perempuan menjadi hakim. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi hakim. Bahkan mereka merinci syarat-syarat menjadi hakim dalam buku-buku hukum. Mereka memasukkan jabatan hakim sebagai salah satu komponen jabatan pemerintahan. Mereka  menegaskan  bahwa  perempuan  tidak  punya  akal  sehat,  dan  posisi  hakim menuntut  akal  sehat.  Posisi  sebagai  hakim  memerlukan  keberanian,  sedangkan perempuan adalah makhluk penyayang dan mudah merasa kasihan terhadap orang lain. Hal ini tidak lepas dari perbedaan cara Imam Bukhari menafsirkan hadis (Trisnani et al., 2021). Dalam hal ini, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengingkari bahwa perempuan harus menduduki posisi ini dalam kategori hukum perdata atau pidana. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm membatasinya hanya pada area umum saja. Al-Mawardi tidak setuju dengan pendirian  Ibnu  Jarir  Ath-Thabari  bahwa  perempuan  bisa  menjadi  hakim  dalam  semua
kasus. Selanjutnya persoalan ini menjadi persoalan khilafiyah di kalangan peneliti fiqh. Terkait  situasi  ini,  al-Qardhawi  mengutarakan  “Pada  dasarnya  saya  menegaskan kebebasan  perempuan  dalam  situasi  ini,  namun  hal  tersebut  harus  disertai  dengan pengaturan, batasan, dan ketentuan yang membatasi. Selain itu, saya tidak menemukan teks  yang  secara  tegas  melarang  perempuan  untuk  menjadi  hakim.  Al-Qardhawi memaksakan peraturan, batasan, dan ketentuan berikut bagi hakim perempuan:
1) Ketika sudah berada pada usia yang tepat untuk melakukan posisi berat ini, tidak sedang hamil saat menyelesaikannya, tidak dalam siklus bulanannya, tidak dalam jangka waktu  persiapan,  berpengalaman, sebenarnya solid, anak-anaknya  sudah dewasa,  atau  paling  tidak,  dia  belum  sibuk  dengan  anak-anaknya  dan pasangannya.
2) Usia dewasa adalah usia yang tepat dalam hal ini mereka mempunyai ketrampilan pribadi, keahlian keilmuan, dan akhlak yang baik karena jabatan tersebut dihindari oleh para sahabat dan ulama yang mengikutinya.
3) Status  perempuan  sebagai  hakim  bukan  berdasarkan  kepentingan  pribadinya melainkan  atas  permintaan  masyarakat,  khususnya  demi  kemajuan.  masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, perempuan tidak diizinkan menjadi hakim dalam masyarakat yang hampir semua orang dilarang mengemudi.
Selain  itu,  al-Qardhawi  menyatakan,  “Kita  bisa  memberikan  fatwa  yang membolehkan  perempuan  menjadi  hakim  dalam  masyarakat  yang  beradab  karena masyarakat  berpura-pura.”  Faktanya,  kebutuhan  ini  dijamin.  Terutama  dengan  asumsi tidak ada laki-laki yang cocok untuk mengambil pekerjaan ini. Dalam kondisi seperti ini, dan  demi  kepentingan  masyarakat  yang  beradab,  saya  menegaskan  bahwa  tidak  ada undang-undang yang melarang perempuan untuk menjadi hakim. Memang tidak semua orang bisa menjadi hakim, bahkan perempuan sekalipun. “Syarat, ketentuan, dan batasan ini sulit, dan hanya individu yang mampu yang dapat menyelesaikannya.”

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut,  Yusuf  al-Qardhawi  memandang  perempuan mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam  sistem  politik.  Ia mengibaratkan  perempuan  dan  laki-laki,  karena  dalam  urusan  politik  keduanya mempunyai  kebebasan  yang  sama.  Menurut  al-Qardhawi,  wanita  yang  sudah  dewasa adalah  seorang  mudallaf  yang  utuh,  yang  diharapkan  mencintai  Allah,  memelihara agama-Nya, dan wajib melakukan sesuatu yang bermanfaat dan munkar, seperti halnya laki-laki,  dan  terlebih  lagi  dalam  urusan  kenegaraan.  Sekilas  pandangan  Al-Qardhawi mengenai  status  perempuan  dalam  sistem  politik  Islam  tampak  bertentangan  dengan tuntutan ulama Salaf. Katanya laki-laki salah satu syarat jadi pemimpin, jadi perempuan tidak  bisa  jadi  pemimpin.  Al-Qardhawi  menetapkan  sejumlah  kondisi  unik  yang memungkinkan perempuan mengambil peran sosial seperti hakim.  Sebab, menurutnya, posisi  tersebut  tidak  berbenturan  dengan  kepentingan  sosial.  Sebaliknya,  perempuan justru dituntut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut di atas disebabkan oleh pengaruh sosial politik. Al-Qardhawi relatif baru  dalam  hal  ini.  Sebaliknya,  dewan  perwakilan  presiden  sama  sekali  tidak  seperti kepemimpinan  individu  seorang  khalifah  atau  emirul  mu'minin;  sebaliknya, kepemimpinan yang dikembangkan presiden bersifat kolektif, bukan individual.

## Daftar Pustaka
Abror,  M.  (2020).  Kepemimpinan  Wanita  Perspektif  Hukum  Islam. Teraju:  Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (1), 53–63.
Alawqiah,  A.,  &  Darwis,  M.  (2023).  Kajian  Yuridis  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga. Pare: Jurnal Litigasi Amsir , 76–93.
Alotia, E. F. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang  Menurut  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007. Lex  Administratum , 8 (3).
Arisman,  A.,  &  Hakim,  L.  (2022).  Pemikiran  Sosiologi  Politik  Islam  Abdul  Wahhab Khallaf. Riau: An-Nida’ , 45 (1), 1.
Askan,  F.  (2019).  Kepemimpinan  Non-Muslim  dalam  Wacana  Tafsir  (Studi  Analisis Makna Kata Awliyā’ dalam Al-Qur’an). Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir , 2 (1), 29–54.
Atnawi. (2018). Relasi Agama dan Politik. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam , 5 (1), 23–33.
Huda, S. (2020). Posisi  Perempuan Dalam Konsep Dan Realitas : Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam. Jambi: HARAKAT AN-NISA Jurnal Studi Gender Dan Anak , 5 (2), 73–88. Junaidi. (2022). Essai-Essai Komunikasi Dan Politi k. Yogyakarta: Deepublish.
Madhiya,  N.,  Widiyati,  R.,  &  Hasyim,  A.  (2023).  Perspektif  Gender  dalam  Tafsir Kontemporer. Jakarta: Nida’ Al-Qur’an , 21 (1), 89–144.
Mahmudah,  H.  (2023). Perempuan  dan  pemilu  di  indonesia  perspektif  hukum  islam . Bima: Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 7(1) , 68–82.
Masruroh,  S.  (2022).  Normatifitas  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Proses  Legislasi Nasional  Perspektif  Feminist  Legal  Theory. Interdisciplinary  Journal  On  Law, Social Sciences And Humanities , 3 (2), 143–149.
Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. Tuban: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law , 4 (1), 93–108. Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. Bali: Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 4 (1), 116–141.
Munawaroh, L., & Suryani. (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan. Padang: KAFA’AH JOURNAL , 10 (1), 25–38.
Prayogo, A., Siregar, M. N., Zalukhu, D. S., & Pia, A. (2023). Politik Islam Kontemporer: Analisis  Hadis  Tentang  Pemimpin  Pelindung  Rakyat.  Probolinggo: IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman , 7 (2), 231–244.
Pringgar,  R.  F.,  &  Sujatmiko,  B.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. IT- EDU (Jurnal Information Technology & Education) , 5 (1), 317–329. Ramdhani, F. A. (2021). Peran Perempuan dalam Politik di Indonesia. Jurnal Pemuliaan Hukum , 4 (2), 43–56.
Samiri,  C.,  Zari,  P.,  &  Damanik,  A.  (2018).  Faktor  Meningkatnya  Partisipasi  Politik Masyarakat pada Pilkada Masa Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Syar ’ iyyah 3 . Analysis or Discussion. Agam: HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies , 1 (1), 36–45.
Siregar,  R.  M.  M.,  Damanik,  N.,  &  Kamal,  A.  (2024).  Kepemimpinan  Non  Muslim Menurut Tafsir Ibnu Taimiyah. Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah , 3 (2). Syaifudin,  I., Hakim, Q. A., Ukhrowi, M. S.,  Irfansya, R. A., &  Yusuf,  M. A. (2024). Evaluasi Pembelajaran Hafalan Al-Quran dengan Istimrar pada Santri PPTQ Al Rasyid Kartasura. Banten: IJM : Indonesian Journal of Multidisciplinary , 2 , 74– 85.
Trisnani,  A.,  Windiarti,  W.,  &  Sa’adah,  H.  (2021).  Peran  Perempuan  dalam  Politik menurut  Yusuf  Al-Qardhawi.  Ponorogo: Kalimah:  Jurnal  Studi  Agama  Dan Pemikiran Islam , 19 (2).