## Penerapan Aplikasi SIPANSE dalam Pengelolaan Arsip di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu
ABSTRACT Development  of  information  technology  may  change management  system.  The  objective  of  this  study  was  to  reveal  the implementation  of  SIPANSE  application  in  archive  management  at
Regional  Office  of  Investment  and  One  Door  Integrated  Service (DPMPTSP)  of  Bengkulu  province,  using  descriptive  qualitative method.  Data  collection  technique  used  here  were  observation, interview, and documentation. The results were: (1) Infrastructure data in  archive  management  process  was  merely  data  checking.  (2)  Legal infrastructure  that  was  in  the  regional  office  using  the  regulation  of Bengkulu's  governor.  (3)  Institutional  infrastructure  was  done  by coordinating with other institutions such as BSSN and BSN. (4) Human infrastructure  who  worked  with  the  application  consisted  of  3  Front Offices, 12 Back Offices, 6 Head of Sections, 1 Head of Division, and 1
Archivist.  (5)  Technology  infrastructure  consisted  of  building, computer  devices,  internet  network,  server.  (6)  Leader'  s  thought strategy is carried out by optimizing so that the application can run.
INTISARI
Berkembangnya  teknologi  informasi  dapat  merubah  sistem pengelolaan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan aplikasi  SIPANSE  dalam  pengelolaan  arsip  di  DPMPTSP  Provinsi Bengkulu,  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini:  1)  data  infrastruktur  dalam  proses pengelolaan  arsip  hanya  sebatas  pengecekan  data.  2)  Infrastruktur legal yang ada di dinas menggunakan peraturan Gubernur Bengkulu. 3)  Infrastruktur  institusional  yang  dilakukan  dengan  koordinasi  dari pihak  luar  seperti  BSSN  dan  BSN.  4)  Infrastruktur  manusia  yang bekerja  dengan  aplikasi  terdiri  dari  3  orang  Front  Offices,  12  orang Back  Offices,  6  orang  Kepala  Seksi,  1  Kepala  Bidang,  1  Arsiparis.  5) Infrastruktur  teknologi  terdiri  dari  gedung,  perangkat  komputer, jaringan  internet,  server.  6)  Strategi  pemikiran  pemimpin  yang dilakukan  dengan  mengoptimalkan  agar  aplikasi  tersebut  dapat berjalan

## 1,2,3 Universitas Bengkulu
Submitted: 10/3/2022 Received: 8/1/2023
*Correspondence: Fransiska Timoria Samosir ftsamosir@unib.ac.id
KEYWORDS: SIPANSE application archive DPMPTSP archive management process
KATA KUNCI: aplikasi SIPANSE
arsip DPMPTSP pengelolaan arsip
1 Tri Windari, 2 Marwan Arwani, 3 Fransiska Timoria Samosir *
CITE THIS ARTICLE: WindarI, T., Arwani, M., & Samosir, F. T. (2021). Penerapan Aplikasi
SIPANSE dalam Pengelolaan Arsip di Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu. Jurnal Diplomatika, 5(1) , 26-
33. http:// dx.doi.org/10.22146/ diplomatika.73487

## PENDAHULUAN
Di  era  globalisasi  teknologi  informasi  semakin  berkembang  dimana  kita  semua dituntut untuk berfikir cepat dan cermat karena  banyaknya  kalangan dalam mencari alternatif  pemecahan  suatu  masalah  pada  bidang  sistem  teknologi  informasi pengelolaan  data.    Kegiatan  yang  biasa  dilakukan  pada  suatu  dinas  atau  instansi perusahaan salah satunya dalam proses perizinan.  Pada kegiatan perizinan tersebut, masyarakat  akan  mengumpulkan  berkas  persyaratan  yang  akan  diserahkan  kepada dinas  yang  dituju  untuk  diolah  kembali.  Berkas - berkas  tersebut  akan  diolah  sebagai arsip. Perubahan cara kerja pengelolaan arsip yang awalnya manual kemudian berubah dengan menggunaan sistem komputerisasi.
Ketika memberikan pelayanan publik maka instansi pemerintah maupun swasta diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya.   Hal ini akan menjadi sebuah dorongan dalam pelaksanaan suatu  penerapan electronic government, yaitu  sebagai  suatu  sistem  pelayanan  yang berbasis  teknologi  atau  elektronik,  yang  mana  memanfaatkan  suatu  teknologi informasi  yang  ada  di  instansi  pemerintahan  tersebut.  Pengembangan  dan  juga pemanfaatan  akan  adanya e-government tersebut  merupakan  suatu  upaya  yang  dapat mendukung  penyelenggara  suatu  kinerja  di  pemerintahan  yang  telah  berbasis elektronik  dan  meningkatkan  kinerjanya  secara  efektif  dan  juga  efesien. Electronic Government sendiri  merupakan  suatu  bentuk  penerapan  yang  dilakukan  pada  suatu pelayanan untuk publik yang berbasis sebuah teknologi dan informasi, yang nantinya digunakan sebagai media informasi dan juga sebuah sarana komunikasi yang interaktif antara  pemerintah  dengan  pihak  lainnya  seperti  masyarakat,  mitra  kerja,  dan  antar lembaga pemerintahan (Maharani et al., 2016). Sementara menurut Dewandaru (2013) E-Government merupakan  istilah  yang  berasal  dari  Bahasa  Inggris  dengan  sebutan Electronic Government dengan  sebutan  singkatnya  yaitu  e - gov. E-Gov memiliki  arti sebagai sistem pemerintahan secara elektronik, yang biasanya diterapkan pada suatu instansi  atau  lembaga  terkait  yang  ingin  memajukan  sistem  pelayanannya  menjadi lebih canggih, salah satunya menggunakan suatu website atau sebuah aplikasi.
Teknologi  informasi  sangat  penting  di  dunia  arsip,  baik  dalam  kegiatan pengelolaan,  pemeliharaan,  dan  sebagainya.  Menurut  Khodijah  (2018)  Arsip merupakan informasi yang terekam, kemudian didahului oleh sebuah peristiwa, yang mana  peristiwa  tersebut  diwakili  dalam  bentuk  simbol.  Sulistyo - Basuki  (dalam Hendrawan & Ulum, 2017) menjelaskan bahwa dalam segi fungsi, arsip sendiri terbagi atas  dua  fungsi  antara  lain  arsip  statis  dan  yang  kedua  arsip  dinamis.  Menurut  Arsip merupakan  hal  yang  paling  penting,  utama  dan  mendasar  yang  perlu  diperhatikan dalam  segala  jenis  kegiatan  administrasi  dan  manajemen  dalam  suatu  organisasi, dikarenakan arsip merupakan data informasi yang tersimpan mengenai segala hal yang kita  kerjakan  dalam  rutinitas  harian.  (Irawan  &  Simargolang,  2018).  Salah  satu software yang  digunakan  disalah  satu  instansi  pemerintah  dalam  proses  kegiatan pekerjaan  yaitu  Sistem  Perizinan  dan  Pelayanan  Secara  Elektronik  (SIPANSE),  yang dibuat  dan  diolah  oleh  DPMPTSP  Provinsi  Bengkulu.  Aplikasi  SIPANSE  diluncurkan pada  tahun  2017  dimana  aplikasi  ini  sangat  membantu  masyarakat  dalam  proses membuat surat perizinan tanpa harus mendatangi langsung ke DPMPTSP. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk seluruh staf yang bekerja di DPMPTSP Provinsi Bengkulu dalam proses  kegiatannnya.  Aplikasi  ini  bermanfaat  dalam    menghemat  waktu  serta  tenaga terutama dalam pembuatan surat permohonan.
Namun  kendala  yang  dihadapi  adanya  masyarakat  yang  masih  datang  langsung mengurus perizinan dan belum memanfaatkan aplikasi SIPANSE. Dinas PMPTSP telah melakukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  mengenai  aplikasi  SIPANSE  untuk
memudahkan  pengguna  dalam  mengurus  surat  perizinan.  Untuk  itu  perlu  diketahui bagaimana  penerapan  yang  dilakukan  oleh  pihak  DPMPTSP  dalam  menggunakan aplikasi  SIPANSE  dalam  kegiatan  di  DPMPTSP.    Hal  ini  menjadi  dasar  peneliti  untuk melihat  penerapan    aplikasi  SIPANSE  dalam  pengelolaan  arsip  di  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Menurut  Sugyono (2014)  penelitian  kualitatif  ialah  penelitian  yang  berlandaskan  dengan  suatu  filsafat postpositivisme yang  digunakan  dengan  tujuan  untuk  meneliti  kondisi  objek  yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Yang mana peneliti adalah instrument kunci,  sedangkan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  menggunakan  tringuasi (gabungan),  kemudian  analisis  data  yang  digunakan  bersifat  induktif/kualitatif,  dan hasil  penelitian  lebih  menekankan  pada  makna,  dalam  kegiatan  pengumpulan  data peneliti juga menggunakan indikator - indikator dari e-government untuk menjawab dari permasalahan  yang  terjadi.  Indikator  tersebut  terdiri  dari  6  buah  indikator,  yang pertama  data  infrastruktur,  infrastruktur  legal,  infrastruktur  institusional, infrastruktur  manusia,  infrastruktur  teknologi  dan  yang  terakhir  adalah  strategi pemikiran pemimpin.
Subjek  yang  akan  dilakukan  peneliti  yaitu  dengan  cara  menggali  informasi melalui  pihak  yang  mengerti  akan  latar  belakang,  kemudian  visi  misi  hingga  tujuan akan  sejarah  terbentuknya  aplikasi  SIPANSE,  sehingga  nantinya  akan  memperoleh hasil  relevan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Objek  penelitian  ini  adalah mengamati secara mendalam akan aktifitas orang - orang atau staf yang menggunakan aplikasi  SIPANSE  yang  telah  digunakan  oleh  DPMPTSP  dalam  kegiatan  suarat - menyurat atau pengelolaan arsip.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi merupakan program pemecah masalah yang mempergunakan salah satu teknik pemrosesan sebuah data yang biasanya terpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan dalam pemrosesan sebuah data yang diharapkan (Juansyah, 2015). Aplikasi SIPANSE  merupakan  pemerintah  elektronik  ( e-government )  yang  diciptakan  untuk membantu  dalam  proses  perizinan  yang  merupakan  pendaftaran  perizinan online dengan jaringan internet.

## Gambar 2. Fitur Perizinan Online
Sumber: Website DPMPTSP Provinsi Bengkulu
Aplikasi  SIPANSE  ini  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  Bengkulu  dalam mengurus  perizinan  secara online dimana  penyampaian  konfirmasi  data  melalui konfirmasi sms dan email pemohon. Aplikasi ini juga mengurangi  penggunaan kertas dalam proses perizinan sehingga pemohon tidak perlu membawa berkas dalam bentuk kertas  ketika  hendak  mengurus  perizinan.  Selain  itu  bagi  staf  pengelola  juga  dapat menghemat  waktu  dalam  hal  penciptaan  surat  perizinan  hingga  dalam  kegiatan pengelolaan arsip.
Menurut  Mahendra  (2014)  bahwa  dalam  menerapkan  pemerintahan  elektronik atau  disebut  sebagai e-gov ,  yang  mana e-gov memiliki  enam  indikator  yang  berkaitan untuk  mendukung  kegiatan  penerapan.  Enam  indikator  tersebut  yaitu  :  Data infrastruktur,  Infrastruktur  legal,  Infrastruktur  institusional,  Infrastruktur  manusia, Infrastruktur teknologi, strategi pemikiran pemimpin.

## Data Infrastruktur
Data  infrastruktur  merupakan  indikator  pertama  yang  menggambarkan bagaimana kesiapan infrastruktur yang telah ada demi mendukung penerapan sistem yang  digunakan,  kesiapan  infrastruktur  tersebut  dapat  dilihat  melalui  manajemen sistem yang telah diterapkan, dokumentasi dan juga proses kerja yang dilakukan pada lembaga pemerintahan untuk melihat bagaimana kesiapan untuk menyediakan kualitas atau kuantitas yang mendukung penerapan E-Government.
Manajemen  sistem  yang  dilakukan  oleh  di  DPMPTSP  terkait  adanya  aplikasi SIPANSE itu berawal dari masyarakat/pemohon yang mengirim berkas serta ajuannya untuk  dibuatkan  surat  perizinan,  dengan  memanfaatkan  aplikasi  maka  permohonan dari  pemohon  akan  segera  diproses  oleh  bagian Back Office ,  KASI,  KABID  kemudian setelah surat telah jadi, maka akan dikirim melalui email pemohon. Setelah itu berkas persyaratan  yang  dikirim  masyarakat  serta  surat  perizinan  yang  telah  jadi  akan otomatis masuk ke dalam penyimpanan aplikasi SIPANSE menjadi sebuah arsip, akan tetapi  bagi  pemohon  yang  belum  mengerti  dalam  menggunakan  aplikasi  SIPANSE dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor dengan mendaftarkan diri pada bagian Fornt Office yang  merupakan  tempat  admistrasinya  dengan  membawa  berkas persyaratan  yang  diminta  oleh  dinas.  Proses  mengarsipkan  data  pemohon  ke  dalam aplikasi  SIPANSE  dimana  arsiparis  membutuhkan  waktu  yang  lumayan  lama, dikarenakan  arsiparis  harus  mengecek  setiap  identitas  yang  dimasukkan Front Office dan Back Office secara  satu - satu  dengan  memiliki  persyaratan  yang  berbeda - beda.
Kemudian  meskipun  adanya  aplikasi  SIPANSE  akan  tetapi  pengarsipan  data  yang dilakukan  hanya  sebatas  pengecekan  apakah  data  yang  diberikan  ada  atau  tidak, kemudian data akan disimpan ke aplikasi dengan menentukan tahun, jumlah, sampel, box , rak pada saat pemasukan ke dalam arsip.
Gambar 2. Gambar menu secktor perizinan. Sumber: DPMPTSP Prov Bengkulu
Gambar  di  atas  merupakan  menu  dari  webstite back  office administrasi pengarsipan  berkas  izin  SIPANSE  dimana  staff  akan  memasukkan  data - data  dari sipemohon  perizinan.  Pada  proses  pengiputan  setiap  data  dimasukkan  kedalam kelompok jenis perizinan seperti koperasi, Kesehatan, perhubungan dan lain - lain.

## Infrastruktur Legal
Infrastruktur  legal  adalah  salah  satu  indikator  yang  berpengaruh  terhadap penerapan E-Government yang berada di instansi pemerintah, dikarenakan infrastruktur legal  membahas  mengenai  landasan  hukum  atau  peraturan  undang - undang  yang digunakan instansi pemerintah untuk mendukung berjalannya penerapan aplikasi agar dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan.
Landasan  digunakan  oleh  DPMPTSP  dalam  menjalankan  penerapan  aplikasi SIPANSE  adalah  peraturan  Gubernur  yaitu    peraturan  yang  mendorong  untuk menyegerakan akan penerapan aplikasi SIPANSE tertuang dalam peraturan gubernur Bengkulu  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Penerapan Electronic Government pada Pemerintah  Provinsi  Bengkulu  dan  peraturan  gubernur  Bengkulu  Nomor  17  Tahun 2018 tentang Master Plan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Seperti  yang  telah  diketahui E-Governement merupakan  elektronik  pemerintahan  di DPMPTSP  dalam  penerapan  sistem  elektroniknya  menggunakan  sistem  yang  diberi nama SIPANSE.

## Infrastruktur Institusional
Infrastruktur  institusional  merupakan  suatu  intitusi  pemerintah  atau  kepala secara  sadar  memfokuskan  diri  untuk  meningkatkan  peran  pentingnya  terhadap penerapan  aplikasi  yang  digunakan,  baik  dalam  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan antar  lembaga  dan  sistem  pembagan  kerja  yang  diberikan  pimpinan  pada  saat menerapkan aplikasi SIPANSE.
Peran  yang  dilakukan  oleh  kepala  dinas  dan  kepala  aplikasi  sangatlah  penting. Kepala dinas memiliki peran utama dalam meningkatkan kualitas akan adanya aplikasi SIPANSE, karena kepala dinas yang memiliki wewenang akan berlangsungnya aplikasi SIPANSE  agar  terus  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan,  serta  peran  kepala
aplikasi  sebagai  penentu  agar  aplikasi  tersebut  berjalan  terus - menurus  tanpa hambatan.  Peran  kepala  aplikasi  SIPANSE  adalah  meng update terus - menerus  agar meminimalisir  hambatan  yang  tidak  diinginkan  selama  memberikan  pelayanan terhadap  masyarakat  dan  dalam  proses  kerja  yang  dilakukan  oleh  staf  pengelola. Sistem  kerja  sama  yang  dilakukan  pihak  DPMPTSP  bekerja  sama  dengan  tim  teknis. Pihak  dinas  dalam  penerapan  aplikasi  SIPANSE  bekerja  sama  dengan  BSSN  (Badan Siber  dan  Sandi  Negara)  dan  BSE  (Balai  Sertifikasi  Elektronik)  untuk  memperkuat dalam  penerapan  aplikasi  SIPANSE  agar  lebih  aman,  mencegah  pemalsuan  surat perizinan  dan  dalam  proses  pembuatan  tanda  tangan  dapat  dilakukan  secara elektronik disistem aplikasi SIPANSE.

## Infrastruktur Manusia
Infrastruktur manusia merupakan salah satu indikator terpenting untuk melihat keberhasilan  pada  suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya,  keberhasilan  yang dimaksud  itu  tergantung  dengan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki  oleh  intansi tersebut.  Seperti  halnya  dalam  proses  penerapan E-Government ,  maka  suatu  intansi tersebut  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetesi  dalam teknologi  informasi  demi  mendukung  tercapainya  tujuan  dalam  penerapan pemerintahan yang elektronik.
Staf yang dalam proses kerjanya menggunakan aplikasi adalah Front Office yaitu 3 staf, Back Office: 12 staf, KASI: 6 staf, KABID: 1 orang, ARSIPARIS: 1 orang. Tahap yang dilakukan  oleh  kepala  Aplikasi  SIPANSE  terhadap  staf  yang  bekerja  menggunakan aplikasi  adalah  dengan  cara  melakukan  pelatihan,  karena  memang  semua  staf  yang bekerja  baik  itu  pada  bagian Front Office, Back Office, hingga  arsiparis  tidak  memiliki latar  belakang  mengenai  teknologi,  bahkan  pada  bagian  arsip  staf  yang  melakukan pengelolaan bukan lulusan dari ilmu kearsipan, akan tetapi dari ekonomi manajeman, sehingga  pada  saat  mereka  ditempatkan  pada  bagiannya  masing - masing  telah dilakukan  pelatihan  terlebih  dahulu.  Sehingga  masih  ditemukan  hambatan  pada  saat pekerjaannya, selain itu karena kekurangan SDM membuat staf memiliki tugas ganda yaitu  pada  bagian  pengarsipan  yang  hanya  terdiri  dari  1  staf  dengan  latar  belakang bukan arsip tetapi juga ditempatkan pada bagian keuangan.
Dalam  rangka  kegiatan  pengelolaan  arsip  dan  untuk  membantu  kelancaran pelayanan  di  bidang  kearsipan  maka  perlu  adanya  sumber  daya  manusia  yang kompeten dan profesional untuk tata kelola seluruh arsip (Octafiona et al., 2020)

## Infrastruktur Teknologi
Infrastruktur  Teknologi  merupakan  salah  satu  indikator  yang  memiliki  peran penting  dalam  penerapan E-Government ,  karena  sebelum  pada  saat  pembentukan pemerintahan  elektronik  bertumpu  pada  infrastruktur  teknologi  yang  disediakan untuk  mendukung  kegiatan  penerapan E-Government .  Hal  ini  seperti  yang  dalam penelitian  (Irawan  &  Simargolang,  2018)  bahwa  teknologi  yang  digunakan  ini  dapat melayani  sebuah  keragaman  yang  berbeda  yaitu  pemberian  pelayanan  pada  warga negara  yang  lebih  baik,  meningkatkan  interaksi  dengan  dunia  bisnis  dan  industri, pemberdayaan  masyarakat  melalui  akses  terhadap  informasi,  atau  manajemen pemerintah yang lebih efisien. Tidak terlepas pula pada bidang kearsipan yang harus mampu  membentuk  budaya  kerja  pengarsipan  secara  digital  dengan  pemanfaatan teknologi (Prasetyo & Bramantya, 2020).
Peningkatan  kinerja  DPMPTSP  juga  didukung  dengan  penyedian system server yang  ditempatkan  dalam  suatu  Gedung  yang  menjadi  sarana  pendukung  dalam penerapan aplikasi SIPANSE. DPMPTSP juga menyediakan  perangkat komputer untuk seluruh  staf yang  bekerja  menggunakan  aplikasi  SIPANSE  dan  2 perangkat  komputer
yang  dapat  digunakan  masyarakat  apabila  ingin  belajar  mengenai  aplikasi  SIPANSE yang dapat didampingi oleh salah satu staf disana.

## Strategi Pemikiran Pemimpin
Strategi  pemikiran  pemimpin  merupakan  indikator  yang  nantinya  dapat menjelaskan  bagaimana  peran  yang  akan  dilakukan  oleh  seorang  pemimpin  dalam menjalankan  kegiatan  penerapan  aplikasi E-Government ,  dikarenakan  pada  saat pelaksanaan  suatu  sistem  aplikasi,  pasti  nantinya  akan  membutuhkan  seorang pemimpin  yang  memiliki  pola  pikir  mengenai  visi  dan  misinya  untuk  meningkatkan penerapan pemerintahan elektronik .
Strategi pemimpin terhadap penerapan apikasi SIPANSE memiliki rencana atau visi  dan  misi  untuk  kedepannya  dapat  mengoptimalkan  agar  aplikasi  tersebut  dapat berjalan  dengan  baik,  Strategi  pemikiran  pemimpin  adalah    apabila  pada  saat  proses kerja  terdapat  suatu  hambatan  atau  kendala  maka  dilakukan  dengan  cara mengklasifikasikan terlebih dahulu, seperti halnya apabila kendala tersebut mengenai sarana maka dari pihak dinas akan mengesampingkan dulu karena terkait dengan dana sedangkan dana yang sekarang belum mencukupi untuk menambah sarana yang ada. Apabila  kendala  tersebut  mengenai  SDM  maka  DPMPTSP  akan  menambahnya  lagi, adapun  SDM  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  mengenai  TI  maka  akan  kami  atasi dengan  cara  memberikan  pelatihan.  Pada  kendala  system  aplikasi,  maka  Dinas  akan meng update atau memperbaharui terus - menerus agar terhindar dari virus atau hacker . Pada  dari  luar  seperti  pemohon  yang  membutuhkan  bimbingan  online  pada  saat memasukkan data maka Dinas  menyediakan Nomor HP dari salah satu petugas yang akan siap membimbing pemohon tersebut.

## KESIMPULAN
Basarkan  hasil  penelitian  dan  juga  pembahasan  mengenai  penerapan  aplikasi SIPANSE dalam pengelolaan arsip di DPMPTSP Provinsi Bengkulu, maka peneliti dapat menyimpulkan  bahwa  masih    terdapat  beberapa  penerapan electronic government yang    belum  diterapkan  maksimal  dalam  pengelolaan  arsip  di    SIPANSE.  belum diterapkan  maksimal  dalam  pengelolaan  arsip  di    SIPANSE.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari penerapan  yang  dilakukan  oleh  staf  pengarsipan  pada  dua  web yang berbeda. Kedua website tersebut  menyatu  dengan  alat server yang  ada.  Perbedaan  prosedur  tersebut berpengaruh  terhadap  peran  staf  pengarsipan  melakukan  pekerjaannya.  Apabila pemohon mengajukan surat permohonan izin dengan mengikuti prosedur di website, maka  kegiatan  pengarsipan  menggunakan  aplikasi  tidak  akan  dilakukan  oleh  staf pengarsipan.  Sedangkan  apabila  pemohon  mengajukan  surat  permohonan  secara langsung  ke  kantor  dinas,  maka  kegiatan  pengelolaan  arsip  dilakukan  oleh  staf pengarsipan  yang  tidak  memiliki  latar  belakang  tentang  kearsipan.  Pada  saat  staf pengarsipan  melakukan  proses  pengarsipan  menggunakan  aplikasi  SIPANSE  hanya dilakukan dengan cara pengecekan data.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  pihak - pihak  yang  membantu  penelitian  ini  yaitu  Di  Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewandaru, S. D. (2013). Pemanfaatan Aplikasi E - Office untuk Mendukung Penerapan E - Government  dalam  Kegiatan  Perkantoran  Studi  Kasus:  Puslitbang  Jalan  dan Jembatan. Seminar  Nasional  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi ,  232 – 239. https://adoc.pub/pemanfaatan - aplikasi - e - office - untuk - mendukung - penerapan - e
- go.html
Hendrawan, M. R., & Ulum, M. C. (2017). Pengantar Kearsipan : Dari Isu Kebijakan ke Manajemen . UB Press.
Irawan, M. D., & Simargolang, S. A. (2018). Implementasi E - Arsip Pada Program Studi Teknik  Informatika. (JurTI)  Jurnal  Teknologi  Informasi , 2 (1),  67 – 84. https:// doi.org/10.36294/JURTI.V2I1.411
Juansyah,  A.  (2015).  Pembangunan  Aplikasi  Child  Tracker  Berbasis  Assisted - Global Positioning  System  (A - Gps)  Dengan  Platform  Android. Jurnal  Ilmiah  Komputer Dan  Informatika  (KOMPUTA) , 1 (1),  1 – 8. https://elib.unikom.ac.id/files/ disk1/673/jbptunikompp - gdl - andijuansy - 33648 - 11 - 20.unik - a.pdf
Khodijah, K. (2018). Peran Arsiparis Dalam Mengelola Arsip Sebagai Sumber Informasi. JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan) , 3 (2), 180 – 190. https://jurnal.univpgri - palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/ view/1857
Maharani,  R.  T.,  Fanida,  E.  H.,  Ap,  S.,  &  Ap,  M.  (2016).  Penerapan  Aplikasi  Elektronik Tata  Naskah  (E - Taka)  di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur. Publika , 4 (54). https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V4N10.P
Mahendra,  G.  K.  (2014).  Efektivitas  Pelaksanaan  Pelayanan  Pengaduan  Masyarakat Berbasis E - Government. Jurnal Ilmu Pemerintah & Kebijakan Publik .
Octafiona,  E.,  el - Khaeri  Kesuma,  M.,  &  Bashori,  A.  (2020).  Kesiapan  Arsiparis Menggunakan  E - Arsip  Dalam  Tata  Kelola  Kearsipan  Fakultas  Tarbiyah  Dan Keguruan Uin Raden Intan Lampung. El Pustaka: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi  Islam , 01 (01),  86 – 99. http://www.ejournal.radenintan.ac.id/ index.php/elpustaka/article/view/6744/3831
Prasetyo, A., & Bramantya, A. R. (2020). Peran Sistem Informasi Manajemen Kearsipan: Studi  Kasus  Kementerian  Sekretariat  Negara  RI. Jurnal  Diplomatika ,  3(2),  74 – 85. https://doi.org/10.22146/diplomatika.58476
Sugyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.