## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkotika

## M.Zikron, Haryadi, Yulia Monita
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: mzikron19@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  membahas:  1).  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan  untuk  Pelapor  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Wilayah  Kota Jambi. 2) kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Wilayah  Kota  Jambi. Permasalahan  yang  dibahas  adalah:  1).  Bentuk  Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  Narkotika  Di Wilayah  Kota  Jambi?  2)  Kendala  Yang  Di  Hadapi  Dalam  Pemberian Perlindungan  Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  Narkotika  di  Wilayah Hukum  Kota  Jambi?  Artikel  ini  didasarkan  dengan  penelitian  yang menggunakan  metode  penelitian yuridis  empiris yaitu  “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan  teori-teori  mengenai  proses  terjadinya  dan  mengenai proses berkerjanya hukum. 1). Data primer adalah data yang diperoleh langsung  dari  sumber  pertama.  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara  Adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan. 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku harian, dan seterusnya.  Data  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku  yang  ada.  Hasil penelitian  berisi  tentang:  Bentuk  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Wilayah  Kota  Jambi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  saksi  dan pelapor  yang  berintikan  pada  keadilan  dan  kebenaran  serta  mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi tindak pidana yang telah terjadi .
Kata Kunci: Pelapor, Perlindungan
Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-03-11 Accepted: 2023-03-11 Publish: 2023-04-06
KEYWORDS: Legal Protection, Narcotics Crime, Whistleblower.

## ABSTRACT
This artickel discusses: 1).  the form of legal protection that can be done for Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region 2).  the obstacles faced in providing legal protection to Narcotics Crime Reporters in the Jambi  City  Region.  The  problems  discussed  are:  1).  Forms  of Implementation of Legal Protection Against Narcotics Crime Reporters in  the  City  of  Jambi?  2).  Obstacles  Faced  in  Providing  Protection  to Whistleblowers of Narcotics Crimes in the Legal Territory of Jambi City? This  artickel,  uses  an  empirical  juridical  research  method,  namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of working the law. 1) Primary data is data obtained directly from the first source. Primary data obtained through interviews are data obtained directly in the  field  through  the  respondents  who  have  been  carried  out.  2) Secondary data is data obtained from official documents, diaries, and so on. Secondary data obtained from existing books. The results of the
study  contain:  Forms  of  Implementation  of  Legal  Protection  Against Narcotics Crime Reporters in the Jambi City Region, Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is expected to provide  protection  for  witnesses  and  whistleblowers  whose  core  is justice  and  truth  and  is  able  to  guarantee  certainty,  order,  law enforcement and protection for witnesses and respect for human rights which are the rights of a witness to a crime that has occurred.

## A. PENDAHULUAN
Kasus  penyalahgunaan  narkotika  tidak  dapat  dibiarkan  terus  berlangsung  karena  semakin berkembangnya  narkotika  tidak  hanya  secara  langsung  dapat  merusak  kesehatan  fisik  dan mental  para  penggunanya,  tetapi  dampaknya  dapat  mengancam  perkembangan  ekonomi  dan kemajuan  sosial. 1 Penyalahgunaan  narkotika  dan  obat-obatan  terlarang  dikalangan  generasi muda  dewasa  ini  kian  meningkat.  “Berbagai  tindakan  terus  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  timbul dimasyarakat, yaitu  dengan cara: Pre-emptive adalah pencegahan secara dini atau lebih awal, sebelum adanya tanda-tanda kriminogen (faktor pencetus tindak kriminal). Banyak bahaya yang mampu merusak penyalahgunaan narkotika jika tidak dilakukan pencegahan maupun penegakan hukum bagi pelaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Tindakan preventif adalah tindakan sebelum terjadinya kejahatan atau perbuatan yang melanggar  hukum.  Maksud  dilakukannya  tindakan  preventif  ini  untuk  mencegah  terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga mereka yang belum melakukan penyalahgunaan tersebut bisa di cegah untuk melakukan dengan berbagai cara dilakukan seperti penyuluhan bahayanya narkotika dan di pasangnya pamlet maupun himbauan untuk tidak menggunakan narkotika yang di  pasang  di  berbagai  tempat  agar  masyarakat  bisa  mengetahui  larangan  maupun  bahayanya narkotika.
Tindakan represif yaitu tindakan ini dimulai dari suatu adanya pelanggaran sampai pada suatu proses pengusutan, penuntuntan, dan penjatuhan pidana serta pelaksanaan pidana yakni menjerat pelaku dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” 2 Tindakan represif  ini  dilakukan  jika  sudah  terjadi  tindak  pidana  termasuk  tindak  pidana  narkotika,  di tujukan  bagi  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  agar  dijatuhi  hukuman  sesuai  perbuatannya berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Tindakan  represif  dilakukan  berkaitan  dengan penegakan  hukum  dan  beberapa  kasus  tindak  pidana  narkotika  bisa  di  usut  karena  banyak laporan  yang  masuk  dari  masyarakat  tentang  adanya  penyalahgunaan  narkotika  di  sekitar lingkungannya. Laporan yang disampaikan masyarakat ini di perbolehkan karena memang ada pengaturan dalam Undang-Undang Narkotika tentang peranan masyarakat yaitu di atur dalam Pasal 104 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan Hukum Pidana sebagai sarana penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  pada  akhirnya  akan  bermuara  pada  persoalan bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan. 3 Suatu perkara untuk di selesaikan dalam proses
1 Pangestu, D., & Hafrida, H., Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi, PAMPAS: Journal  of  Criminal  Law , Vol  1  No,  1,  2020  https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view /9077, hlm 104-124.
2 Wresniworo. 2002. Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya . Mitra Bintimar, Jakarta, hlm. 67. 3 Sri Dewi Rahayu & Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika , PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol 1, No. 1, 2020, PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol 1, No. 1, 2020, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314/9892, hlm 128.
peradilan pidana melalui beberapa tahap dari  kepolisian, kejaksaan sampai tahapan di proses persidangan di Pengadilan. Adanya laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika juga  menjadi  hal  yang  membantu  para  aparat  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  kasus penyalahgunaan  narkotika  tersebut.  Dengan  adanya  laporan  bisa  membantu,  para  aparat penegak  hukum  bisa  melakukan  penyelidikan  kasus  tersebut  dan  jika  ditemukan  unsur pidananya bisa di tingkat penyidikan dan seterusnya sampai tahapan persidangan dan dijatuhi putusan bagi pelaku.
Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan. penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. 4 Hal ini jika tidak dilakukan tindakan pencegahan maupun penindakan akan sangat berbahaya, apalagi bagi generasi muda bisa saja terpengaruh dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.
Tanpa menghiraukan kehidupan jasmani dan rohani orang yang menjadi korban narkotika, para  pedagang  obat  keras  ini  mengusahakan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  melalui perdagangan gelap atau dengan penyelundupan besar-besaran. Keuntungan yang sangat besar dari perdagangan ini menarik perhatian pedagang bahan narkotika. 5
Sesuai paparan sebelumnya tentang adanya peran serta masyarakat untuk mencegah terjadi tindak  pidana  narkotika  atau  untuk  bisa  di  ketahui  satu  kasus  terjadi  tindak  pidana  di masyarakat. Agar bisa dilakukan hal tersebut, maka diharapkan masyarakat mampu berperan aktif baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukum dengan memberikan laporan ke aparat hukum atau pejabat yang berwenang seperti Polisi maupun ke Badan Narkotika Nasional (BNN) yang  memang  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pencegahan  maupun  penindakan  bagi pelaku  penyalahgunaan  tindak  pidana  narkotika.  Salah  satu  peran masyarakat  adalah  dengan melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang  bila  mengetahui  atau  menduga  suatu  tindak  pidana  Narkotika.  Membantu  aparat penegak hukum dalam hal mengungkap adanya tindak pidana Narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara, namun di lain pihak apabila melaporkan peristiwanya tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang terlibat peristiwa itu merasa tidak senang atau marah kepada  orang  yang  bersaksi.  Pada  umumnya  orang  yang  terlibat  dalam  peredaran  gelap narkotika tidak bertindak sendirian, mereka berkawan, berkelompok atau diperkirakan tindak pidana  ini  juga  terorganisasi,  di  mana  ada  yang  bertindak  sebagai  pemasok  bahan  bakunya, produsen, bandar dan pengedar. Kalau sampai dilaporkan dan mereka merasa akan terbongkar seluruh kegiatannya, besar kemungkinan mereka yang terlibat bukan hanya marah, akan tetapi lebih dari itu, mereka akan main hakim sendiri dengan mengambil tindakan yang berakibat buruk bagi pelapor dan saksi yang diketahuinya. 6 Jadi untuk berani melakukan laporan tentang tindak pidana narkotika sesuai aturan hukum yang berlaku, aka nada resiko yang bisa saja menimpa pelapor,  untuk  itu  diperlukan  perlindungan  hukum  yang  tepat  bagi  pelapor  jika  melakukan laporan tentang tindak pidana narkotika. Perlindungan hukum ini diperlukan, agar masyarakat yang  mengetahui  adanya  penyalahgunaan  narkotika  di  lingkungannya  akan  mememiliki keberanian melaporkan, karena kalo tidak ada perlindungan hukum masyarakat akan takut atau tidak mau melaporkan karena khawatir yang akan menimpanya. Jadi memang sangat diperlukan perlindungan hukum yang tepat bagi pelapor termasuk pelapor dalam tindak pidana narkotika.
4 Djoko  Prakoso,  Lany  Bambang  Riyadi,  Amir  Muhsin.  1987. Kejahatan-kejahatan  yang  Merugikan  dan Membahayakan Negara . Jakarta: Bina Aksara, hlm. 165.
5 Wilson Nadeak. 1978. Korban Ganja dan Masalah Narkotika . Bandung: Indonesia Publishing House, hlm.
90.
6 Gatot Supranomo. 2009. Hukum Narkoba Indonesia . Jakarta: Djambatan, hlm. 253
Berkaitan dengan pelaporan yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan tindak pidana narkotika  dapat  dilihat  berdasarkan  data  yang  di  peroleh  dari  Sat  Narkoba  Polda  Jambi menjelaskan telah terjadi sebanyak:
Tabel Pengaduan Masyarakat NO Pengaduan Tahun 2019 2020 2021 1 Penyalagunaan Narkotika 318 Kasus 235 Kasus  178 kasus 2 Pengedar Narkotika 47 Kasus 28 Kasus 35 kasus
Sumber Data : Data Satuan Narkotika Polda Jambi
Berdasarkan dari jumlah kasus di atas semuanya di ambil dari pengaduan dan laporan yang diberikan masyarakat tentang penyalagunaan dan peredaran narkotika yang ada di lingkungan Kota Jambi.
Peran pelapor dalam kasus Pidana dapat di kategorikan sebagai saksi dan Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat  terasa  bila  dalam  suatu  perkara  tidak  di  perboleh  saksi.  Pentingnya  kedudukan  saksi dalam proses peradilan pidana. Telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus di akui bahwa  terungkapnya  kasus  pelanggaran  hukum  sebagian  besar  berdasarkan  informasi  dari masyarakat. 7 “Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam  upaya  menegakkan  hukum  dan  keadilan.” 8 Hal  ini  karena  Sebagian  besar  kasus penyalahgunaan  narkotika  terungkap  karena  adanya  laporan  dari  masyarakat  dan  memang harus ada perlindungan bagi pelapor jika melakukan pelaporan jangan sampai masyarakat yang melaporkan malah terdampak hal yang tidak baik karena tidak perlindungan hukum. Jika tidak jelas  perlindungan  hukum  bagi  pelapor,  maka  akan  banyak  masyarakat  yang  tidak  mau  jadi pelapor karena khawatir resiko negatif yang mereka terima dari pihak yang di laporkan.
Tugas dan kewenangan dari LPSK diatur dalam UU. No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014, dimana tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban dan saksi termasuk pelapor yang rnengetahui tindak pidana dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana agar tercipta penegakan hukum yang adil dan tidak adanya keberpihakan. Perlindungan dalam UU No. 31 Tahun 2014 diartikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan unruk memberikan rasa aman kepada korban, saksi dan/atau pelapor tindak pidana yang wajib dilaksanakan oleh LPSK.
7 Febriani, N., Haryadi, H., & Rakhmawaty, D. “Penggunaan Saksi Mahkota ( Kroongetuige ) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol 1, https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614, hlm 43-67.
8 Lilik Mulyadi. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

## B. METODE PENELITIAN
Artikel di tulis berdasarkan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu  “penelitian  berupa  studi-studi  lapangan  yang  bertitik  tolak  dari  data  primer  untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum” 9 dalam  Masyarakat  yaitu  Polda  Jambi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pelapor dalam tindak pidana narkotika dan kendala kendalanya dalam pelaksanaannya.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Bentuk  Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana Narkotika Di Wilayah Kota Jambi
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perlindungan saksi dan korban yang merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi. Keberadaan saksi  pelapor  dan  korban  merupakan  hal  yang  sangat  menentukan  dalam  pengungkapan tindak  pidana  pada  proses  peradilan  pidana.  Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap saksi sudah jelas dalam undang-undang No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang isinya terdapat klasifikasi mengenai saksi yang wajib dilindungi yaitu dalam kasus narkotika, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dan lainnya.
Peranserta  masyakat  dalam  hal  ini  laporan  masyarakat  tentang  penyalahgunaan narkotika  besar  sekali  hingga  kasusnya  bisa  diusut  dan  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai aturan hukum. Beberapa contoh kasus tentang pengaduan penyalagunaan narkotika di kota Jambi menurut salah satu penyidik Polda Jambi Bapak Bripda EFRI dari bagian Sat Narkotika Polda Jambi:
1) LP/183/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba,  merupakan  laporan  dari  tetangga  pelaku penyalagunaan narkotika bahwa, pelaku sering menggunakan narkoba jenis Sabu- Sabu dirumahnya.
2) LP/150/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba,  Laporan  warga  yang  di  serahkan  kepada pejabat RT setempat dan RT setempat membuat laporan ke Polda Jambi tentang salah 1 warganya yang melakukan Penyalagunaan Narkoba
3) LP/60/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba,  berdasarkan  dari  laporan  warga  di  sekitar rumah pelaku pengguna narkotika, memberitahukan kepada Satnarkoba polda jambi bahwa terjadi penyalagunaan narkotika di wilayah tempat dia tinggal.
4) LP/161/IX/Res.4/2020/Ditresnarkoba,  dilaporkan  oleh  ketua,  bahwa  salah  satu warganya menjadi penyalahguna narkotika. 10
Dari  beberapa  contoh  Laporan  yang  di  sampaikan  diatas  Tindakan  kepolisian  dalam melakukan  perlindungan  terhadap  pelapor  dalam  tindak  pidana  narkotika  khususnya penyalagunaan  narkotika  tersebut  hanya  berupa  perlindungan  identitas  pelapor  dengan menyamarkan  nama  dari  Pelapor  menjadi  “Laporan  dari  warga  /  pengembangan  kasus”. Karna menurut kepolisan, perlindungan yang wajib diberikan kepada pelapor tindak pidana penyalagunaan  narkotika  hanya  berupa  keamanan  pribadi,  keluarga,  serta  bebas  dari ancaman.
Akan tetapi berbeda apabilah pelapor tindak pidana narkotika di minta hadir oleh hakim untuk menjadi saksi pelapor, dalam peradilan suatu tindak Pidana Narkotika:
9 Sutrisno Hadi, Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm 19.
10 Hasil Wawancara Dengan Penyidik Narkotika Polda Jambi, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Di Polda Jambi.
1) 67/Pid.Sus/2021/PN JMB merupakan perkara yang meminta pihak kepolisian untuk menghadirkan Pelaporan Tindak Pidana pengedaran Narkotika Pasal 114 Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2) 17/Pid.Sus/2021/PN JMB merupakan tindak pidana Memiliki narkotika jenis sabu Pasal 112 Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3) 528/Pid.Sus/2021/ PN JMB merupakan Tindakan Peredaran Narkotika Pasal  114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Hakim meminta Pihak kepolisian Untuk memanggil pelapor menjadi saksi di persidangan. 11
Dari  ketiga  kasus  ini  status  pelapor,  telah  berubah  menjadi  saksi  pelaporan  maka perlindungan  yang  diberikan  pun  sedikit  berbeda  dengan  apabila  pelapor  hanya  sebatas membuat laporan saja. Pembahasan tentang bentuk perlindungan bagi pelapor antara lain:
a) Memberikan Perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman  fisik  Hak  memperoleh  perlindungan  keamanan  pribadi,  keluarga,  serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang sudah diberikannya. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan saksi pelapor dalam kasus-kasus yang terjadi di indonesia. Saat ini telah terbukti bahwa kerentanan seorang saksi dapat di teror, diintimidasi dan lain-lain, telah membuat saksi tidak berminat melaporkan informasi penting yang diketahuinya kepada aparat yang berwenang. Apabila dirasa perlu, seorang saksi harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar ia aman. Ketika saksi tidak diberikan perlindungan semacam ini maka akan adakekhwatiran dari saksi dan ketakutan  untuk  memberikan  keterangan  karena  adanya  kekhawatiran  dari  saksi dan ketakutan untuk memberikan keterangan karena adanya kekhwatiran dari saksi bahwa tersangka atau terdakwa akan balas dendam maupun membahayangkan jiwa keamanan saksi pelapor maupun korban.
b) Pihak kepolisian Meminta kepada Majelis Hakim apabilah  Saksi dan Pelapor yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat  memberikan  kesaksian  tanpa  hadir  langsung  dipengadilan  tempat  perkara tersebut sedang diperiksa. 12
Dari penjabaran contoh kasus di atas dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada pelapor dan saksi pelapor, sesuai dengan pasal 5 ayat 1 undang-undang  nomor  31  tahun  2014  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban.  Undang- undang ini di atur khusus tentang perlindungan saksi dan korban mengingat tindak pidana yang  semangkin  beragam  dan  menimbulkan  efek  atau  akibat  bagi  keselamatan  jiwa saksi/pelapor  dan  keluarganya,  jadi  memang  perlindungan  hukum  maka  pihak  yang melaporkan sangatlah di perlukan. Jika jelas perlindungan hukum masyarakat akan terus berani melakukan pelaporan terkait tindak pidana narkotika dan hal ini akan berdampak banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang bisa terungkap dan diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Pentingnya  jaminan  keamanan  dan  perlindungan  itu  agar  orang  tidak  merasa  takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, dan dengan jaminan  yang  nyata  dan  dapat  dirasakan  oleh  seorang  saksi, maka  akan  semakin  banyak
11 Hasil Wawancara Dengan Penyidik Narkotika Polda Jambi, Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Di Polda Jambi.
12 Hasil  Wawancara  Dengan  Penyidik  Narkotika  Polda  Jambi,  Pada  Tanggal  25  Oktober  2021,  Di  Polda Jambi.
orang  yang  berani  untuk  menjadi  saksi.  Berdasarkan  jaminan  perlindungan  hukum  dan keamanan  tersebut,  diharapkan  tercipta  suatu  keadaan  yang  memungkinkan  masyarakat tidak  lagi merasa  takut  untuk  melaporkan  suatu  tindak  pidana  yang  diketahui oleh  saksi pelapor agar segera melaporkan kepada penegak hukum yang berwenang, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. 13 Jika perlindungan hukum benar benar dilaksanakan  masyarakat  tidak  akan  khawatir  jika  mereka  memberikan  laporan  kepada apparat hukum maupun instansi yang berwenang.
Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan  dan  kebenaran  serta  mampu  menjamin  kepastian,  ketertiban,  penegakan  dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai Hak Asasi Manusia yang menjadi hak bagi seorang  saksi  sehingga  membantu  dalam  membuka  tabir  kejahatan  perkara  pidana  dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi. Selanjutnya kasat res narkoba  menegaskan  bahwa  ada  tiga  pilihan  saksi  pelapor  tidak  harus  dihadirkan  ke pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan  atas  undang-undang  nomor  13  tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan korban. 14

## 2. Kendala  Yang  Di  Hadapi  Dalam  Pemberian  Perlindungan  Terhadap  Pelapor  Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kota Jambi
Kadang kala pelapor akan menjadi tidak terlindungi hak-haknya dalam peran mengungkap fakta-fakta  tindak  pidana.  Hal  ini  terjadi  karena  pernyataan  pikiran  yang  tidak  bebas  karena merasa  berada dibawah ancaman, dan sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi beda dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya Menurut bapak Kombes Pol Thomas Panji Susbandaru selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kendala yang di alami kepolisian ini sendiri adalah saksi / pelapor merasa takut apabila memberikan kesaksian suatu tindak  pidana  narkotika  dan  tidak  maunya  saksi  memberikan  kesaksian  karna  banyaknya tekanan-tekanan dari pelaku atau pihak-pihak lain.
Beliau menyampaikan terdapat kendala dalam menghadirkan saksi pada proses penyidikan, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1. Masyarakat
Masyaraka merupakan poin penting dari upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa  tidak  perduli  terhadap  lingkungan  sendiri  walaupun  jelas  terlihat  secara  langsung adanya  peredaran  gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika.  Hal  tersebut  disebabkan  karena adanya  anggapan  bahwa  pihak  Kepolisian  akan  lepas  tangan  dan  tidak  memberikan perlindungan  keamanan  bagi  si  saksi  pelapor.  Selain  itu  timbul  rasa  takut  apabila  saksi dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkotika di kemudian hari.
2. Penegak Hukum
Hukum hanya  merupakan  sebuah  teks mati  jika  tidak  ada  lembaga  yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya,  hukum  dapat  dipaksakan  daya  berlakunya  oleh  aparatur  negara  untuk menciptakan masyarakat  yang  damai,  tertib  dan  adil.  Penegak  hukum  adalah  aparat  yang
13 Hasil  Wawancara  Dengan  Penyidik  Narkotika  Polda  Jambi,  Pada  Tanggal  25  Oktober  2021,  Di  Polda Jambi.
14 Hasil  Wawancara  Dengan  Penyidik  Narkotika  Polda  Jambi,  Pada  Tanggal  25  Oktober  2021,  Di  Polda Jambi.
melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata  sebagai  pedoman perilaku  dalam  lalulintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenalkan untuk menggunakan daya paksa  Pihak  kepolisian  mengakui  selama  ini  lembaganya  tidak  berperan  optimal  dalam melakukan perlindungan saksi pelapor. Hal ini menyebabkan pengungkapan kasus yang di tangani  aparat  penegak  hukum  menjadi  terkendala.  Karena  tidak  optimal,  maka  tugas perlindungan saksi pelapor kerap terabaikan. Kalaupun ada jumlahnya minim, presentasinya kecil.
Kepolisian  tidak  mengenal  perlindungan  saksi  pelapor  secara  khusus.  Perlindungan terhadap saksi pelapor adalah kewajiban setiap anggota kepolisian. Jika aparatur penegak hukum berjalan optimal dalam melakukan perlindungan saksi, maka tidak akan ada lembaga- lembaga baru yang dibentuk oleh negara. Misalnya jika kepolisian maksimal maka lembaga perlindungan  saksi  dan  korban  tidak  akan  di  bentuk.  Pembentukan  LPSK  melandasi keyakinan selama ini bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan oleh negara. dalam hal ini, kegagalan peran negara itu terwakili lemahnya fungsi lembaga penegak hukum memberikan perlindungan saksi pelapor.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam Pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelapor / saksi  di Polresta Jambi mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa, Memberikan perlindungan atas keamanan  terhadap  pribadi  saksi  dan  pelapor  dari  ancaman  fisik,  Merahasiakan  identitas saksi dan pelapor, Tidak menghadirkan langsung saksi / pelapor dalam memberi keterangan pada  saat  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tanpa  bertatap  muka  dengan  tersangka  atau terdakwa. Selain itu ada 2 Faktor kendala dalam melakukan perlindungan hukum bagi pelapor /  saksi  tindak  pidana  narkotika  berupa,  Masyarakat  karena  rasa  tidak  perduli  terhadap lingkungan  sendiri  walaupun  jelas  terlihat  secara  langsung  adanya  peredaran  gelap  dan penyalahgunaan narkotika, Penegak hukum dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak perduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya peredaran gelap dan penyalagunaan narkotika, sehingga pihak polresta jambi susah  dalam mengungkap  tentang  tindak  pidana  penyalagunaan  narkotika.  Kendala  yang  ketiga  yang dihadapi  yaitu  penegak  hukum.  Hukum  hanya  merupakan  sebuah  teks  mati  jika  tidak  ada lembaga menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksaannya,  lembaga tersebut tidak berperan optimal  dalam melakukan perlindungan saksi pelapor, hal ini dikarenakan pihak kepolisian tidak mengenal perlindungan saksi pelapor secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LNRI Tahun 2009 Nomor 143, TLNRI Nomor 5062.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban. LNRI Tahun 2014 Nomor 293, TLNRI Nomor 5602.

## Buku
Hadi, Sutrisno. Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Skripsi, Jakarta: Grasindo, 2006.
Mardani. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1984.
Mulyadi, Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
Nadeak,  Wilson.  Korban  Ganja  dan  Masalah  Narkotika.  Bandung:  Indonesia  Publishing  House, 1978.
Prakoso, Djoko, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Saleh,  Roeslan.  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  dalam  Mahrus  Ali,  Dasar- Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Supranomo, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2009.
Wresniworo. Masalah Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya. Jakarta: Mitra Bintimar, 2002.

## Jurnal
Arafat,  Yassir.  2015.  Prinsip-prinsip  Perlindungan  Hukum  yang  Seimbang. Jurnal  Rechtens . Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.
Febriani, N., Haryadi, H., & Rakhmawaty, D. Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian  di  Persidangan  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika. PAMPAS:  Journal  of Criminal Law , 1 . https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9614 .
M.P, W. A., Purwastuty, L., & Erwin, E. Analisis Penerapan Pasal tentang Tidak Melaporkan Adanya Tindak  Pidana  Narkotika  Golongan  1  Bukan  Tanaman. PAMPAS:  Journal  of  Criminal Law , 2 . https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12675 .
Nurhikmah,  S.,  &  Nur,  S.  Kekerasan  dalam  Pernikahan  Siri:  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga? (Antara  Yurisprudensi  dan  Keyakinan  Hakim). PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , 1 . https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278.
Pangestu,  D.,  &  Hafrida,  H.  Anak  sebagai  Penyalahguna  Narkotika  dalam  Perspektif Viktimologi. PAMPAS: Journal of Criminal Law , Vol. 1, No. 1, 2020. https://doi.org/10.224 37/pampas.v1i2.9077 ,
Rahayu, Sri Dewi & Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika , PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , Vol  1,  No.  1,  2020, PAMPAS:  Journal  of Criminal Law , Vol 1, No. 1, 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view /8314/9892 .