## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
Geby Fanesa Adelia 1 , Zul Azhar 2
1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia * Korespondensi: gebyfanesaadelia20@gmail.com , zulazhar@fe.unp.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  impact  of  tourism  development  on  poverty  in West  Sumatra  Province.  This  type  of  research  is  descriptive  and  associative, using secondary data. This research method uses path analysis. The variables used  are  Economic  Growth  (Y1),  Poverty  (Y2),  Tourism  (X1),  Government spending  on  infrastructure  (X2).  The  data  used  is  panel  data  for  19 regencies/cities  for  the  2016-2021  period,  which  were  obtained  from  related institutions and agencies. The results of this study indicate that tourism has no influence  on  poverty  through  economic  growth  as  a  mediating  variable. Government  infrastructure  spending  has  a  positive  and  significant  impact  on poverty  in  West  Sumatra  Province.  Taken  together,  there  is  a  significant influence  between  tourism,  government  spending  on  infrastructure,  and economic growth, on poverty in West Sumatra Province.
Keyword : Poverty, Tourism, Infrastructure, GRDP per capita .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dampak  pengembangan  pariwisata terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  berjenis deskriptif dan asosiatif, dengan menggunakan data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan analisis jalur ( path analysis ). Variabel yang digunakan adalah Pertumbuhan  Ekonomi  (Y 1 ),  Kemiskinan  (Y 2 ),  Pariwisata  (X 1 ),  Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur (X 2 ). Data yang digunakan yaitu data panel 19 kabupaten/kota  periode  2016-2021,  yang  diperoleh  dari  lembaga  dan  instansi terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  intervening. Pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  pariwisata,  pengeluaran  pemerintah bidang  infrastruktur,  dan  pertumbuhan  ekonomi,  terhadap  kemiskinan  di Provinsi Sumatera Barat.
Kata Kunci : Kemiskinan, Pariwisata, Infrastruktur, PDRB per kapita.
Kode Klasifikasi JEL: P36, H54, D31

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial  yang  kompleks  dan  kronis.  Kemiskinan  menjadi masalah  yang  harus  dihadapi  dan  mendapat  perhatian  khusus oleh setiap  negara  di  dunia. Diperkirakan  terdapat  698  juta  jiwa  atau  9%  dari  penduduk  dunia  yang  berada  di  bawah garis  kemiskinan  pada  tahun  2021  (Suckling,  Christensen  and  Walton,  2021).  Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di dunia saat ini. Bahkan pada  tahun 2021, Persatuan Bangsa-Bangsa  (PBB)  menyatakan  bahwa  kemiskinan  merupakan  isu  terbesar  kedua  di dunia setelah isu Covid-19 (Brown, 2021).
Info Artikel Diterima: 28 Juli Mei 2023
Disetujui: 05 Agustus 2023
Terbit daring: 01 September  2023
DOI: -
Sitasi: Adelia, G,F & Azhar, Z (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
Kemiskinan terjadi diberbagai negara di dunia dan terjadi secara merata, baik di negara maju maupun  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS), kemiskinan  mengacu  pada  ketidaksanggupan  secara  finansial  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  pangan  dan  non  pangan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Berdasarkan  pendekatan tersebut,  pada  tahun  2021  terdapat  26,50  juta  jiwa  atau  sebesar  9,71%  jiwa  yang dikategorikan sebagai penduduk miskin di Indonesia (BPS, 2021).
Pengentasan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting dan harus diberikan perhatian khusus, sebab kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat, rendahnya produktivitas  sumber  daya  manusia  (SDM),  dan  menurunnya  mutu  atau  kualitas  generasi yang  akan  datang.  Pengentasan  kemiskinan  merupakan  inti  dari  permasalahan pembangunan dan tujuan utama dari kebijakan pembangunan.
Salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  mengalami  masalah  kemiskinan  adalah  Provinsi Sumatera Barat. Meskipun Sumatera Barat menjadi salah satu dari 10 provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah di Indonesia, namun permasalahan kemiskinan ini masih menjadi salah satu isu terbesar di Sumatera Barat dan masih menjadi perhatian pemerintah. Kemiskinan merupakan penyebab sulitnya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup, akses  pendidikan,  serta  kesehatan  (Sitanggang,  2019).  Sehingga  usaha-usaha  pemerintah dalam  mengurangi  kemiskinan  di  Sumatera  Barat  sangat  diperlukan.  Berikut  adalah perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2021.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2021 Tahun Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat (Ribu Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Juta Jiwa) 2016 371,55 27,76 2017 364,51 26,58 2018 357,13 25,67 2019 348,22 24,79 2020 344,23 27,55 2021 370,67 26,20

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat cenderung turun dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi  pada  tahun  2021  sebesar  370,67  ribu  jiwa.  Angka  ini  menjadi  angka  kemiskinan tertinggi  sejak  tahun  2017.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  pandemi  Covid-19,  dimana imbasnya  secara  langsung  mempengaruhi  perekonomian  masyarakat,  seperti  adanya pemutusan  hubungan  kerja,  penutupan  usaha  pada  sektor  UMKM,  serta  pembatasan aktivitas di luar rumah.
Penurunan  kemiskinan  dapat  terjadi  karena  hasil  integrasi  dari  berbagai  sektor  ekonomi yang bekerja sama dalam mengurangi kemiskinan (Bur and Triani, 2019). Salah satu sektor unggulan yang berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di Sumatera Barat adalah sektor pariwisata.  Berdasarkan  UU  No.  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan,  pariwisata memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat; menurunkan  kemiskinan;  mengatasi  pengangguran;  melestarikan  alam,  lingkungan,  serta sumber  daya;  memajukan  kebudayaan;  meningkatkan  citra  bangsa;  menumbuhkan  rasa
cinta tanah air; memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.
Keberhasilan  sektor  pariwisata  dalam  menarik  wisatawan  untuk  berkunjung  dapat  dilihat dari  jumlah  kunjungan  wisatawan.  Selain  pariwisata,  terdapat  beberapa  faktor  lain  yang dapat  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  diantaranya pengeluaran  pemerintah  untuk  infrastruktur,  dan  PDRB  per  kapita.  Hal  ini  dapat  dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 2. Data Jumlah Wisatawan Nusantara, Pengeluaran Pemerintah Bidang
Infrastruktur, PDRB per Kapita, Sumatera Barat Tahun 2016-2021 Tahun Jumlah Wisatawan (Jiwa) Pengeluaran Pemerintah Bidang Infrastruktur (Rp) PDRB per Kapita (Rp) 2016 16.170.363 707.593.169.448 28.164,93 2017 10.308.799 509.187.510.954 29.310,69 2018 10.912.929 533.892.249.616 30.470,80 2019 11.643.593 486.407.486.371 31.427,29 2020 7.914.388 303.797.654.259 30.694,42 2021 4.789.130 472.475.114.057 31.360,00

## Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Berdasarkan  Tabel  2,  diketahui  bahwa  jumlah  kunjungan  wisatawan  nusantara  di  Provinsi Sumatera  Barat  mengalami  fluktuasi.  Selama  dua  tahun  terakhir,  yaitu  tahun  2020-2021, jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup drastis.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  pembatasan  wisatawan  yang  masuk  ke  Sumatera Barat  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Segala  aktivitas  dibatasi  atau  bahkan  diberhentikan, termasuk pariwisata.
Pada  Tabel  2  juga  bisa  dilihat  bahwa  selama  tahun  2016-2021  pengeluaran  pemerintah daerah  untuk  sektor  infrastruktur  mengalami  naik  turun  (fluktuasi).  Realisasi  belanja pemerintah  daerah  untuk  infrastruktur  tertinggi  selama  periode  tersebut  yaitu  pada  tahun 2016  sebesar  707  miliar  rupiah,  sedangkan  realisasi  belanja  terendah  pada  tahun  2020 sebesar  303  miliar  rupiah.  Juga  dapat  dilihat  bahwa  selama  tahun  2016-2021  PDRB  per kapita  mengalami  naik  turun  (fluktuasi).  PDRB  per  kapita  mengalami  peningkatan  selama tahun 2016-2019. Kemudian pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan, dan kembali  mengalami  peningkatan  yang  tidak  signifikan  pada  tahun  2021.  PDRB  per  kapita tertinggi  selama  periode  tersebut  yaitu  pada  tahun  2019  sebesar  Rp31.427,29,  sedangkan PDRB per kapita terendah pada tahun 2016 sebesar Rp28.164,93.
Sumatera Barat memiliki sumber daya alam yang sangat beragam jenisnya, sehingga banyak pembangunan  yang  dilakukan  di  sektor  pariwisata.  Hal  ini  menjadikan  sektor  pariwisata sebagai salah satu sektor terbesar. Perkembangan sektor pariwisata memberikan kontribusi tidak hanya bagi sektor itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat sekitar daerah pariwisata.
Sektor  pariwisata  menjadi  salah  satu  sumber  pertumbuhan  ekonomi  baru,  dimana sebelumnya  perekonomian  Sumatera  Barat  bertumpu  pada  sektor  pertanian,  industri pengolahan,  serta  perdagangan.  Pengembangan  sektor  pariwisata  secara  optimal  dapat memberikan  kontribusi  positif  bagi  perekonomian  daerah,  sehingga  kesejahteraan masyarakat  dapat  tercapai.  Seiring  dengan  berkembangnya  sektor  pariwisata,  maka  akan mendorong  sektor  lain  untuk  berkembang.  Hal  ini  karena  bahan  baku  atau  produk  dari sektor  lain  diperlukan  untuk  menunjang  pariwisata,  yaitu  seperti  sektor  pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan rakyat, dan sebagainya (Saragih, 2017).
Upaya  untuk  memajukan  pariwisata  di  Provinsi  Sumatera  Barat  didukung  oleh pembangunan  infrastruktur  yang  ada  di  setiap  daerahnya.  Ketersediaan  infrastruktur merupakan faktor penting dalam proses pembangunan guna mendorong pertumbuhan dan mengentaskan  kemiskinan.  Adanya  akses  infrastruktur  yang  memadai  seperti  jalan  raya, listrik,  air  minum  dan  fasilitas  layanan  lainnya  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
Salah  satu  hal  yang  dapat  menentukan  keberhasilan  pembangunan  daerah  adalah  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  PDRB  yang  meningkat  berarti  pemerintah  mampu mengatasi  atau  menekan  kemiskinan.  Perekonomian  bisa  dikatakan  meningkat  apabila jumlah  produk  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  suatu  daerah  mengalami  peningkatan. Adapun indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah yaitu  PDRB  per  kapita.  Apabila  pertumbuhan  PDRB  dan  PDRB  per  kapita  suatu  daerah tinggi,  artinya  terdapat  pekerjaan  yang  lebih  banyak  dan  tingkat  pendapatan  yang  lebih tinggi,
Kemiskinan merupakan salah satu masalah makro yang menarik perhatian pemerintah dan merupakan  masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  masyarakat.  Kemiskinan  memiliki  banyak implikasi  dan  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Kemiskinan  umumnya  terjadi  karena rendahnya  pendapatan  seseorang  atau  beberapa  kelompok  sehingga  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  seperti  sandang,  pangan,  dan  papan.  Kondisi  rendahnya pendapatan ini juga akan berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
Menurut (Todaro and Smith, 2006) tingkat kemiskinan di suatu negara bergantung pada dua faktor utama antara lain: (1) tingkat rata-rata pendapatan nasional, dan (2) lebar-sempitnya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika rata-rata pendapatan nasional  suatu  negara  tinggi,  tetapi  ketimpangan  distribusi  pendapatan  juga  tinggi,  maka negara tersebut tidak dapat lepas dari perangkap kemiskinan.
Suatu negara dikatakan miskin karena pada dasarnya negara tersebut memang miskin. Teori ini  dikemukakan  oleh  Nurkse  dalam  (Jhingan,  2012),  yang  menyatakan  bahw a  “ a  poor country  is  poor  because  it  is  poor ”  (negara  miskin  itu  miskin  karena  dia  miskin). Nurkse menjelaskan  bahwa  kemiskinan  tidak  mempunyai  ujung  dan  pangkal,  semua  faktor  yang dapat  menjadi  penyebab  kemiskinan  akan  saling  berhubungan.  Teori  ini  dikenal  dengan Teori  Lingkaran  Setan  Kemiskinan  ( Vicious  Cycle  of  Poverty ),  dimana  kemiskinan (ketidaksejahteraan) dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas  yang  rendah  menyebabkan  menurunnya  pendapatan  masyarakat,  sehingga mengurangi  tabungan  dan  investasi.  Berkurangnya  investasi  menyebabkan  modal  menjadi rendah.  Modal  yang  rendah  menyebabkan  ketidaksempurnaan  pasar  dan  terjadinya keterbelakangan. Hal tersebut terus berputar, sehingga tidak memiliki ujung dan pangkal.
Perkembangan  sektor  pariwisata  yang  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya  pada  suatu daerah  dapat  memberikan  pengaruh  bagi  daerah  itu  sendiri,  terutama  dalam  hal menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Adapun  faktor  penyebab  kemiskinan  antara  lain terbatasnya lapangan pekerjaan, pendapatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, serta  kualitas  kesehatan  yang  buruk.  UNWTO  menyatakan  bahwa  pariwisata  memiliki kemampuan untuk menurunkan kemiskinan yaitu dengan memperluas kesempatan bekerja, peningkatan  pendapatan  nasional,  penerimaan  devisa,  dan  pembangunan  daerah.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya data bahwa pariwisata berkontribusi terhadap PDB dunia sebesar 10%  pada  tahun  2017.  Pariwisata  dapat  menciptakan  1  dari  10  pekerjaan  di  dunia,  serta menyumbang  7%  dari  total  ekspor  dunia  dan  30%  ekspor  jasa  (Prasetya,  Pudjihardjo  and Badriyah, 2018).
Terdapat tiga dampak pengembangan pariwisata terhadap ekonomi, antara lain: 1) Dampak langsung,  yaitu  pengeluaran  wisatawan  dalam  hal  pendapatan  pariwisata,  lapangan  kerja, dan  PDB.  2)  Dampak  sekunder/tidak  langsung,  yaitu  pembelian  input  dari  industri  terkait untuk memasok perusahaan pariwisata dan wisatawan, serta dampak yang ditimbulkan dari pengeluaran upah pariwisata dan keuntungan bisnis. 3) Dampak dinamis, yaitu investasi di bidang  infratruktur,  pembentukan  sumber  daya  manusia,  dan  pengembangan  kegiatan ekonomi lainnya (Medina-Muñoz, Gutiérrez-Pérez, 2015).

## METODE PENELITIAN
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder,  yang  bersumber  dari Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Sumatera  Barat,  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan Olahraga,  serta  data  dari  Kementerian  Keuangan.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data panel yaitu data dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Data yang diteliti meliputi LQ pariwisata, pengeluaran pemerintah bidang infrastrukur, PDRB per kapita,  dan  jumlah  penduduk  miskin.  Berdasarkan  dari  sifatnya,  data  pada  penelitian  ini adalah  data  kuantitatif,  yaitu  metode  penelitian  yang  memiliki  fokus  pada  penggunaan angka, tabel, dan diagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur ( path analysis ).
Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian:
Y 1 = PY 1 X 1 + PY 1 X 2 + ut (1)
Y 2 = PY 2 X 1 + PY 2 X 2 + PY 2 Y 1 + ut (2)
Dimana: Y 1 adalah PDRB per kapita, Y 2 adalah jumlah penduduk miskin, X 1 adalag Indeks LQ  pariwisata,  X 2 adalah  Pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur,  u t adalah Error Term atau  tingkat kesalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menguji  tentang  pengaruh  pariwisata  dan  pengeluaran  pemerintah  bidang infrastrukur  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan.  Hasil  pengujian  dengan analisis  jalur  dapat  dilihat  pengaruhnya  secara  langsung  langsung  dan  tidak  langsung. Apabila  pengaruh  langsung  antara  variabel  lebih  besar  daripada  pengaruh  tidak  langsung, dapat  dikatakan  bahwa  variabel  mediasi  atau  intervening  kurang  berperan,  begitupun sebaliknya.

## Tabel 3.  Hasil Uji Estimasi Persamaan 1
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 36.68427  4.604857  7.966429  0.0000 X1 -3.874937 2.767852  -1.399980 0.1643 Y1 -0.000517  0.000156  -3.310851 0.0013

## Variabel dependen: Kemiskinan

## Sumber: Data diolah 2023
Berdasarkan Tabel 3, koefisien menunjukkan pengaruh x1 dan pengaruh y1 terhadap y2. Jika dilihat  pada  variabel  x1,  terlihat  bahwa  hubungan  antara  x1  terhadap  y2  adalah  sebesar  - 3,8749 dan pada model y1 menunjukkan besarnya hubungan antara y1 dengan y2 sebesar  - 0,0005.
Tabel 4. Hasil Uji Estimasi Persamaan 2 Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 27.30434 4.131674  6.608543  0.0000 X2 9.07E-11 1.43E-11 6.323581  0.0000 Y1 -0.000633  0.000112  -5.630072  0.0000

## Variabel dependen: Kemiskinan Sumber: Data diolah 2023
Berdasarkan Tabel 4, koefisien menunjukkan pengaruh x2 dan pengaruh y1 terhadap y2. Jika dilihat  pada  variabel  x2,  terlihat  bahwa  hubungan  antara  x2  terhadap  y2  adalah  sebesar 0,0000 dan pada model y1 menunjukkan besarnya hubungan antara y1 dengan y2 sebesar - 0,0006.
Tabel 5. Hasil Uji Estimasi Persamaan 3 Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 28116.25  834.8272 33.67913  0.0000 X1 9837.247 1392.057  7.066697  0.0000
Variabel dependen: PDRB per kapita Sumber: Data diolah 2023
Berdasarkan  Tabel  5,  koefisien  menunjukkan  pengaruh  x1  terhadap  y1.  Jika  dilihat  pada variabel x1, maka terlihat besarnya hubungan antara x1 terhadap y1 yaitu sebesar 9837,247.
Tabel 6. Hasil Uji Estimasi Persamaan 4
Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 31792.06 1743.741 18.23211  0.0000 X2 -1.07E-09 1.21E-08  -0.089070 0.9292
Variabel dependen: PDRB per kapita

## Sumber: Data diolah 2023
Berdasarkan  Tabel  6,  koefisien  menunjukkan  pengaruh  x2  terhadap  y1.  Jika  dilihat  pada variabel x2, maka terlihat besarnya hubungan antara x2 terhadap y1 yaitu sebesar -0,00017.

## Interpretasi Hasil Path Analysis

## Pengaruh  Pariwisata  terhadap  Kemiskinan  Melalui  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel Intervening.
Berdasarkan  Gambar  1,  dapat  diketahui  bahwa  pariwisata  bisa  berpengaruh  langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsungnya yaitu dari pariwisata ke pertumbuhan ekonomi (sebagai variabel mediasi) lalu ke kemiskinan.

## Sumber: Data diolah, 2023

## Gambar  1.  Path  Analysis  Pengaruh  Indeks  LQ  Pariwisata  terhadap
Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi.
Besarnya  pengaruh  langsung  pariwisata  terhadap  kemiskinan  (P1)  =  -3,8749.  Besarnya pengaruh  tidak  langsung  pariwisata  terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi yaitu  (P 2 ×P 3 )  (9837,247  ×  -0,0005)  =  -5,0858.  Pengaruh  keseluruhan  yaitu  pengaruh mediasi pariwisata terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = (-3,8749 + -5,0858) = -8,9607. Kesimpulannya yaitu nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung (-8,9607 < -3,8749) dan lebih kecil dari pengaruh tidak langsung (-8,9607 < -5,0858).
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung (P 1 ) = -3,8749 lebih tinggi daripada nilai pengaruh tidak langsung (P 2 ×P 3 ) = -5,0858 sehingga H 0 diterima dan Ha ditolak. Artinya pariwisata tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  intervening.  Hal  ini  juga  bisa  dikatakan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  tidak  menjadi  variabel  yang  memediasi  antara  pariwisata  terhadap kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  pengaruh  langsung  (tanpa  mediasi)  lebih  besar  dari nilai pengaruh tidak langsung (dengan mediasi).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Robertico  Croes  (Croes, 2014)  yang  menyatakan  bahwa  pariwisata  tidak  memiliki  efek  sistemik  pada  masyarakat miskin,  meskipun  untuk  masyarakat  miskin  dengan  kondisi  ekonomi  yang  lebih  rendah pengembangan  pariwisata  sangat  penting.  Penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  (Riyanto et  al. ,  2020)  dimana  hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa daerah dengan basis pariwisata berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan, baik dari segi tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.
Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  pengembangan  sektor  pariwisata  belum  mampu atau bahkan tidak berhasil dalam menyerap tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah yang signifikan. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata belum terdistribusi  secara  merata  kepada  masyarakat  dalam  hal  memberikan  mereka  pendapatan yang lebih untuk bisa meningkatkan taraf hidup dan mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Pariwisata dapat mengurangi kemiskinan apabila pengeluaran wisatawan lebih  banyak  mengalir  kepada  kelompok  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah.  Namun, apabila  pengeluaran  wisatawan  lebih  banyak  mengalir  kepada  kelompok  masyarkat  yang berpenghasilan menengah dan tinggi, maka tidak akan mempengaruhi kemiskinan.
P 3 = -0,000517 P 2 = 9837,247 P 1 = -3,874937 Y 1 Y 2 X 1
Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  terhadap  Kemiskinan  Melalui  Pertumbuhan  Ekonomi Sebagai Variabel Intervening.

## Sumber: Data diolah, 2023
Gambar  2.  Path  Analysis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang Infrastruktur  terhadap  Kemiskinan  Melalui  Pertumbuhan Ekonomi.
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat  dilihat  hasil  analisis  yang  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  bidang  infrastruktur  bisa  berpengaruh  langsung  terhadap  pertumbuhan ekonomi serta bisa berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh pengeluaran pemerintah bidang  infratsruktur  ke  pertumbuhan  ekonomi  (sebagai  variabel  mediasi)  lalu  ke kemiskinan.
Besarnya  pengaruh  langsung  pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur  terhadap kemiskinan  (P 1 )  =  0,0090.  Besarnya  pengaruh  tidak  langsung  pengeluaran  pemerintah bidang infrastruktur terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yaitu (P 2 ×P 3 ) = (- 0,0010  ×  -0,0006)  =  0,0006.  Besarnya  pengaruh  keseluruhan  yaitu  pengaruh  mediasi pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur  terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan ekonomi (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) = (0,0090 + 0,0067) = 0,0091.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung (P 1 ) = 0,0090 lebih tinggi daripada nilai pengaruh tidak langsung (P 2 ×P 3 ) = 0,00067 sehingga H 0 diterima  dan  Ha  ditolak.  Artinya  pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur  tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Dapat juga dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel yang memediasi antara  pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur    terhadap  kemiskinan.  Hal  ini dikarenakan lebih besarnya nilai pengaruh langsung (tanpa mediasi) daripada nilai pengaruh tidak langsung (dengan mediasi).
Pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  juga signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Artinya  apabila  pengeluaran pemerintah  bidang  infrastruktur  meningkat,  maka  kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Barat juga  akan  meningkat.  Begitupun  sebaliknya,  jika  pengeluaran  pemerintah  bidang infrastruktur  turun  maka  kemiskinan  juga  akan  turun.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  estimasi pada  penelitian  ini  yang  koefisien  dari  variabel  realisasi belanja  infrastruktur  yaitu  sebesar 0,0000  dan  probabilitas  0,0000  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  realisasi  belanja infrastruktur mempengaruhi kemiskinan secara signifikan.
Pengaruh  realisasi  belanja  pemerintah  untuk  infrastruktur  yang  positif  dan  signifikan terhadap  kemiskinan  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  untuk  infrastruktur tersebut  belum  mampu  memberikan  dampak  yang  baik  dalam  menurunkan  angka kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Barat  pada  tahun  2016-2021.  Hal  ini  memberi  asumsi bahwa alokasi biaya untuk infrastruktur yang besar tetapi tidak semua kalangan masyarakat
P 3 = -0,000633 P 2 = -1,07E-09 P 1 = 9,07E-11 Y 1 Y 2 X 2
Geby Fanesa Adelia  &  Zul Azhar: Dampak Pengembangan Pariwisata …………………. 91
dapat  merasakan  hasilnya.  Pembangunan  infratsruktur  yang  tidak  merata  di  suatu  daerah dengan biaya yang besar tentunya tidak dapat menekan angka kemiskinan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Erhan Wibowo (Wibowo, 2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran atau belanja infrastruktur  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini bertentangan  dengan  aliran  Keynesian,  dimana  aliran  ini  berpendapat  bahwa  pengeluaran pemerintah  dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  pandangan  ini,  adanya peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa  yang  diproduksi  dalam  perekonomian  secara  agregat,  dengan  demikian  dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh  Pariwisata,  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Infrastruktur,  dan  Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  F  bahwa  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  pariwisata,  pengeluaran  pemerintah  bidang  infrastruktur,  dan pertumbuhan ekonomi, terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
Hal  ini  berarti  meningkat  atau  menurunnya  kemiskinan  dapat  ditentukan  oleh  adanya pariwisata, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.  Dengan  adanya  pengembangan  pariwisata  serta  pembangunan  infrastruktur yang  merata  di  setiap  daerah,  maka  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  akan berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  pada  akhirnya  kemiskinan  dapat dituntaskan.  Semua  variabel  dalam  penelitian  ini  menjadi  satu  kesatuan  dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  pariwisata  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  mediasi.  Hal  ini  bisa  diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjadi variabel yang memediasi antara pariwisata dan kemiskinan,  karena  lebih  besar  nilai  pengaruh  langsung  (tanpa  mediasi)  daripada  nilai pengaruh  tidak  langsung  (dengan  mediasi).  Daerah  dengan  basis  perekonomian  pariwisata lebih  mampu  menurunkan  kemiskinan  dibandingkan  daerah  yang  basis  perekonomiannya bukan pariwisata, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti pengembangan pariwisata  tidak  atau  belum  berhasil  dalam  memberikan  pemerataan  pendapatan  kepada masyarakat, sehingga belum mampu menurunkan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
Pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  tidak  menjadi  variabel  yang  memediasi  antara  pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur dan kemiskinan, karena lebih besar nilai pengaruh langsung (tanpa  mediasi)  daripada  nilai  pengaruh  tidak  langsung  (dengan  mediasi).  Pengeluaran pemerintah  bidang  infrastruktur  memiliki  pengaruh  yang  positif  serta  signifikan  terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Secara keseluruhan variabel pariwisata, pengeluaran pemerintah  bidang  infrastruktur,  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

## DAFTAR RUJUKAN
BPS (2021) Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 , BPS.go.id . Brown, K. (2021) 5 Global Issues To Watch In 2022 , United Nations Foundation . Bur,  R.F.Y.  and  Triani,  M.  (2019)  ‘Kon tribusi  Sektor  Pariwisata  Terhadap  Kemiskinan  di Provinsi Sumatera  Barat’, Jurnal  Kajian  Ekonomi  dan  Pembangunan , 1(2), pp.  451 – 460.
Croes, R. (2014) ‘The role of tourism in poverty reduction : An empirical assessment’, 20, pp. 207 – 226.
Jhingan,  M.L.  (2012) Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan .  16th  edn.  Edited  by Rajawali. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Medina-Muñoz, D.R., Medina-Muñoz, R.D. and Gutiérrez- Pérez, F.J. (2015) ‘The Impacts of Tourism  on  Poverty  Alleviation:  An  Integrated  Research  Framewor k’, Journal  of Sustainable Tourism , 22(40), pp. 1 – 29. Prasetya,  L.M.A.,  Pudjihardjo,  M.  and  Badriyah,  N.  (2018)  ‘Analisis  Pengeluaran  Sektor Pariwisata  terhadap  Ketimpangan  Upah  Tenaga Kerja  di  Indonesia’, Jurnal  Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , (2013), pp. 100 – 118. Riyanto et  al. (2020)  ‘The  Impact  of  Tourism  on  Poverty  Alleviation  and  Income Distribution: Evidence From Indonesia’, LPEM-FEB-UI Working Paper , (047), pp. 1 – 16. Saragih, K.O. (2017) Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pariwisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sitanggang,  E.  (2019) Analisis  Pengaruh  Pertanian  dan  Pariwisata  terhadap  Kemiskinan dan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Kabupaten  Samosir .  Universitas  Pembangunan Panca Budi.
Suckling,  E.,  Christensen,  Z.  and  Walton,  D.  (2021) Poverty  trends:  global,  regional  and national , Development Initiatives . (Accessed: 20 January 2022). Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2006) Pembangunan Ekonomi . 9th edn. Edited by D. Barnadi, S. Saat, and W. Hardani. Jakarta: Erlangga.
Wai,  C.  C.  W.  and  Tan,  Z.  G.  (2019)  ‘The  Absolute  vs  Relative  Poverty  Conundrum’, Khazanah Research Institute , 5(19).
Wasudawan, K. and Ab- rahim, R. (2017) ‘The Impacts Of Tourism Development On Poverty Alleviation In Sarawak’, 18(2012), p p. 754 – 762.
Wibowo,  M.E.  (2014)  ‘Analisis  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pertanian,  Pendidikan,
Kesehatan,  Dan  Infrastruktur  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  (  Studi  Kasus  Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah )’, Skripsi , 1 – 85(1), pp. 1 – 85.