## PELATIHAN AKUNTANSI TERINTEGRASI PAJAK PASAL 23/26
Yoseph Agus Bagus Budi N , Wulan Sari , Yosephina Endang Purba Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta E-mail: yoseph.agus@trisakti.ac.id

## Abstrak
Pembelajaran  akuntansi  dan  pajak  merupakan  pembelajaran  dua  bidang  yang  berbeda. Akuntansi diajarkan terlebih dahulu, baru kemudian diajarkan perpajakan. Hal ini juga berlaku bagi mahasiswa/i jurusan akuntansi di hampir seluruh prodi akuntansi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan akuntansi, Mereka belajar  akuntansi pada semester pertama, berlanjut sampai  mereka  lulus  SMK.  Bagi  mahasiswa/i  jurusan  akuntansi,  pembelajaran  akuntansi berurutan dari pengantar akuntansi 1 (PA1) dilanjutkan PA2. Setelah belajar PA1,siswa mulai belajar perpajakan. Pembelajaran dengan teknik berurutan, menjemukan dan kurang produktif. Solusi  yang  ditawarkan  adalah  belajar  dengan  sekaligus  mengintegrasikan  akuntansi  dengan pajak,  karena  persoalan  akuntansi  dan  pajak  merupakan  persoalan  yang  riil.  Pelajaran akuntansi harus mulai mengenalkan pajak sejak awal. PkM ini dilakukan  untuk meningkatkan soft  skills  lulusan  SMK  Akuntansi  yaitu  dengan  integrasi  pembelajaran  akuntansi  dan  pajak sekaligus, diberikan terhadap sebagian anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Jakarta. Para guru   antusias karena kegiatan ini mendorong kemampuan mereka dan bersifat berkesinambungan . PkM ini   menggunakan eksperimen pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26  Pajak  Penghasilan.  Para  guru    diberikan  ketentuan  yang  berlaku,  lalu  akan  disimulasikan transaksi yang terdapat dalam aturan yang berhubungan dengan jasa yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh serta jasa lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan (PMK 141, 2015).
Kata kunci : Pelatihan, Akuntansi, Terintegrasi, Pajak

## Abstract
Accounting  and  tax  learning  are  two  different  fields.  Accounting  is  taught  first,  then taxation  follows. This  also  applies  to  students  majoring in  accounting in almost all accounting study  programs  and  Vocational  High  Schools  (SMK)  majoring  in  accounting.  They  learn accounting when they enter their first semester and continue until they graduate from SMK. For students majoring in accounting, learning accounting is sequential from introductory accounting 1  (PA1)  to  PA2.  After  studying  PA1,  students  begin  studying  taxation  (tax).  Learning  with sequential  techniques,  boring  and  less  productive.  The  solution  offered  is  learning  while simultaneously integrating accounting with taxes, because both are related closely. Accounting and  tax  should  be  introduced  from  the  beginning.  This  PkM  is  carried  out  to  improve  the  soft skills  of  SMK  accounting  graduates,  by  integrating  accounting  and  tax  learning  at  the  same time,  given  to  members  of  the  Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  in  Jakarta.  The teachers were enthusiastic because this activity boosted their abilities and was continuous. This PkM  uses  income  tax  experiments  Article  23  and    26.  The  teachers  are  given  the  applicable provisions, then transactions  will be simulated using  the rules relating  to services regulated in Article 23 and 26 of the Income Tax Law and  regulation of PMK 141, 2015 .
Kata kunci : Training, Accounting, Integrated, Tax

## 1. PENDAHULUAN
Pembelajaran  akuntansi  baik  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)    ataupun  di perguruan  tinggi  (dalam  program-program  atau  jurusan  yang  memiliki  kewajiban  atau pilihan  akuntansi  )  hampir  terjadi  di  seluruh  Indonesia  adalah  dengan  cara  atau  model berurutan atau metode dipisah.   Sebagai  contoh  yang umum di  SMK.  DI SMK kelas satu penjurusan  biasanya  akan  diberikan  di  kelas  satu  semester  dua.  Mereka  yang  memilih jurusan ilmu pengetahuan sosial (IPS) memiliki kesempatan belajar  akuntansi. Mereka akan belajar akuntansi terlebih dahulu baru belajar pajak. Di kebanyakan bangku kuliah hal yang sama  juga  demikian.  Mahasiswa  jurusan  akuntansi,  sebagai  contoh,  akan  mendapatkan pengantar  akuntansi  pada  semester  satu,  lalu  pada  semester  kedua  mereka  akan  mulai mengambil  mata  kuliah  pengantar  perpajakan  (di  beberapa  kampus  dinamakan  Perpajakan 1).
Hal ini menimbulkan kekosongan contoh riil aspek pajak, pengajaran menjadi kurang menarik, dan memboroskan waktu. Disamping itu, di dunia nyata semua akuntansi yang ada adalah akuntansi terapan, bukan akuntansi murni. Akuntansi terapan di sini ialah akuntansi yang  dalam  transaksinya  sudah  memasukkan  unsur  pajak,  bukan  akuntansi  yang  tanpa konsekuensi  pajak.  Kita  mengetahui  bahwa  di  dalam  dunia  kerja,  transaksi  itu  dibagi  ke dalam transaksi yang mengandung konsekuensi pajak, dan transaksi yang tidak mengandung unsur pajak.
Berdasarkan  pengamatan  mendalam,  pembelajaran  dalam  semester  sewaktu  siswa mengambil  mata  kuliah  akuntansi  perpajakan,  terdapat  kebingungan  yang  besar  dalam memahami keduanya, karena sistem pengajaran  yang dipisah sebagaimana dibahas  di  atas. Hal  ini  disebabkan  siswa  tidak  sejak  awal  diberikan  pemahaman  yang  terintegrasi  namun justru  dilakukan  secara  terpisah.  Hal  ini  merupakan  kelemahan  yang  mendasar  juga,  yang jika  ditelusuri  lebih  jauh,  ternyata  semua  buku  akuntansi  yang  dipakai  mahasiswa  di Indonesia,  adalah  berkiblat  pada  buku-buku  akuntansi  Amerika.  Semua  buku  akuntansi Amerika  tidak  mengenalkan  aspek  pajak  Indonesia.  Akibatnya,  kesadaran  para  siswa tentang  pajak  terabaikan.  Padahal  kesadaran  ini  sangatlah  penting,  mengingat  anggaran pendapatan  negara  sebagian  besar  berasal  dari  pajak.  Akibatnya  ketika  belajar  akuntansi perpajakan,  siswa  seperti  harus  diberikan  pengayakan  yang  berulang,  sepertinya  mereka tidak  memiiki  fondasi  yang  kuat  dalam  memahami  persoalan  yang  memang  tidak  mudah. Untuk  itu,  sebenarnya  sangatlah  baik  jika  dilakukan  eksperimen  kelas,  sebagaimana diungkapkan  dalam  riset  tentang  bagaimana  meningkatkan  literasi  pajak ( Mayburov  dan Leontyeva,  2017).  Dalam  riset  itu  terdapat kesimpulan  penting    bahwa  format  pelatihan pajak  apa  pun  akan  mendorong  tanggapan  yang  positif.  Memperkenalkan  kursus  literasi pajak  ke  semua  program  gelar  akan  meningkatkan  pendapatan  pajak  dan  mengurangi penggelapan pajak (terlihat dalam eksperimen). Selanjutnya, cukup banyak perbedaan dalam respon siswa terhadap metode pengajaran yang berbeda ( Mayburov dan Leontyeva, 2017) Sebagai  gambaran  narasi  pembelajaran  pengantar  akuntansi  dengan  buku  buku karangan  penulis  Amerika  yang  beredar  di  Indonesia  dan  digunakan  hampir  oleh  seluruh jurusan akuntansi, sebagian besar pembahasan masalah akuntansi pajak baru akan diberikan dalam  semester  empat,  dan  selalu  terdapat  siswa  yang  mengalami  kebingungan  atau tertinggal.  Pembelajaran  pengantar  akuntansi  memang  diberikan  dalam  semester  pertama (pengantar  akuntansi  1)  dan  semester  kedua  (pengantar  akuntansi  2).  Dalam  semester pertama  yang  mana  siswa  mendapatkan  pembelajaran  pengantar  akuntansi,  mereka diharapkan sudah mendapatkan fondasi dasar dari proses bisnis yang dimulai dari transaksi yang paling sederhana.
Sebagai  rujukan  untuk  pengantar  akuntansi,  jika  dianggap  sebagai  pokok- pokok pengajaran pengantar akuntansi (priciples of accounting atau elementary accounting),
yang  diambil  dari  buku-buku  karangan  penulis  Amerika  seperti Weygandt,    Kimmel  dan Kieso yang buku-bukunya beredar di Indonesia, urutan pembelajaran adalah sebagai berikut. Bab  1  berisi  prinsip  akuntansi  dan  praktek.  Dalam  bab  ini  dikenalkan  prinsip  yang  sangat mendasar  yang  terkenal  dengan  persamaan  akuntansi,  yang  paling  sederhana  ialah  aset  = utang  dan  modal.  Namun  dalam  bab  pertama  ini  sebenarnya  sudah  ada  transaksi  yang menggambarkan  terjadinya  utang  gaii  atau  pembayaran  gaji.  Dalam  persamaan  akuntansi, transaksi  pembayaran  gaji  merupakan  pembayaran  yang  belum  dihubungkan  dengan persoalan pajak, yakni utang pajak, yang sudah harus diperhitungkan dengan Pasal 21 dalam UU Harmonisasi Perpajakan serta aturan yang berlaku.
Oleh  sebab  itu  diperlukan  pembelajaran  akuntansi  dan  pajak  secara  lebih awal  yang  dapat  diintegrasikan,  bukan  dipelajari  secara  terpisah.  Namun  demikian, akuntansi pajak merupakan akuntansi yang rumit, sesuai dengan tingkatan pemahaman yang telah  dicapai  dalam  pembelajaran  siswa.  Akuntansi  pajak  melayani  seluruh  transaksi  yang terjadi  dalam  bisnis,  dan  tidak  mungkin  untuk  menyelesaikan  dalam  ruang  pelatihan pengajaran  yang  terpenggal.  Oleh  sebab  itu,  dalam  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini, fokus  pembahasan  ialah  bagaimana  mengintegrasikan  akuntansi  dengan  pajak  peghasilan pasal 23 dan pasal 26.
Peroalan yang mengemuka tersebut telah diidentifikasi dengan pengamatan mendalam di  kelas-kelas  pengantar    akuntansi,  pengantar  perpajakan,  dan  akuntansi  perpajakan. Dengan  pembelajaran  akuntansi  dan  pajak  secara  lebih  dini,  diharapkan  softskill  lulusan meningkat,  sebagaimana  diuangkapkan  dalam  riset  mengenai  Persepsi  Pengguna  Jasa Lulusan Program  Sarjana Akuntansi (Murtanto, et.  2022), riset  kepuasan pengguna lulusan program  studi      (Kisworo  et.al),  dan  hasil  riset  tentang  perlunya  menciptakan  kurikulum pendidikan terutama pada jejang SMK yang sesuai dengan ketersediaan pasar kerja (Zoraya dan Wulandari, 2021).
Tiga  persoalan  telah  disimpulkan  dan  diujicobakan  pencarian  solusinya  melalui kegiatan  PkM.  Rangkuman  permasalahan  dan  solusi  yang  ditawarkan  dirangkum  dalam Tabel 1.
Tabel 1. Permasalahan dan Solusi N
O
Permasalahan Solusi 1 Pembelajaran aspek pajak yang  kurang  dini  di  pelajaran (pengantar)  akuntansi  menyebabkan lemahnya pemahaman akuntansi per(pajak) pada siswa akuntansi Pembelajaran  aspek  pajak perlu  segera  diberikan  pada  saat siswa belajar pengantar perpajakan 2 Buku-buku  akuntansi  kiblat Amerika  tidak  mempertimbangkan aspek pajak di Indonesia Membimbing mitra/guru terlibat dalam pengayakan transaksi  akuntansi  yang  sudah memperhatikan unsur pajaknya. 3 Belum ada rencana dari jurusan untuk mengadopsi pengajaran  yang  terintegrasi  sejak dini Diperlukan  pelatihan  dan modul  tersendiri,  agar  akuntansi perpajakan  untuk  siswa  akuntansi sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan
MGMP selama ini selalu berupaya agar para muridnya yang lulus dari SMK jurusan akuntansi  dapat  diterima  di  pekerjaan  dengan  bekal  kompetensi  yang  cukup  memadai
walupun  belum  dapat  dikatakan  bagus  dan  terampil.  Para  guru  juga  berusaha  agar lulusannya  jangan  sampai  menjadi Not  in  Education,  Employment,  or  Training  (NEET ) , yakni seseorang yang berusia antara 15 hingga 24 tahun dengan kondisi menganggur karena tidak  sedang  menempuh  pendidikan,  bekerja,  atau  pelatihan  sebagaimana  diungkap  dalam penelitian mengenai karakteristik kaum muda pada pasar tenaga kerja dan determinan NEET di Indonesia (Zoraya dan Wulandari, 2021). Usaha dan upaya yang dilakukan oleh MGMP, adalah menjawab seruan Kementerian Tenaga Kerja dalam mengurangi NEET, sebagaimana satu  dasawarsa  yang  lalu,  sebuah  laporan  dari  kawasan  Eropa,  menggarisbawahi,    bahwa tingkat  pengangguran  dan  NEET  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  mencari  pekerjaan  bagi bagi  kaum  muda saat  itu  susah ( Mascherini et.al, 2012) . Sebagai  akibat dari krisis, bahkan yang  paling  berpendidikan  dan  terampil  pun  harus  berjuang  keras  untuk  menyesuaikan transisi dari pendidikan ke pekerjaan, sebagaimana digambarkan dalam riset tentang NEETs kawasan  Eropa European  Foundation  for  the  Improvement  of  Living  and  Working Conditions ( Mascherini et.al, 2012) .
Pembangunan  human  capital  lulusan  SMK  yang  memadai  dalam  menjawab kebutuhan lapangan kerja telah menjadi diskursus stakeholder SMK di Jakarta, dengan para guru yang tergabung dalam MGMP, sebagai salah satu komponen utama stakeholders.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  suatu  PkM  biasanya  melibatkan  kegiatan  yang  berkesinambungan. Kegiatan PkM ini juga merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Sebagai kegiatan yang terencana, PkM ini merupakan kegiatan  yang melalui tiga tahapan  yakni input, proses, dan ouput.  Tahapan  input  menjadi  langkah  awal  (starting  poin).  Sebelum  melakukan  kegiatan, tim  melakukan  koordinasi  dan  menghubungi mitra  (Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran, disingkat  MGMP).  Termasuk  dalam  tahapan  input  adalah    penentuan  materi  yang  akan disajikan, bentuk pelatihan, tanggal dan waktu pelatihan, jumlah Tim PkM Trisakti, jumlah peserta. Tahapan ini disebut tahapan analisis situasi yang menghasilkan perumusan masalah dan alternatif solusi yang dapat diberikan. Hasil analisis pada tahap ini adalah bahwa lulusan SMK  jurusan  akuntansi  membutuhkan  pelatihan  akuntansi  yang  lebih  berbasiskan  pada transaksi riil yang ada dalam bisnis. Hal ini diperlukan oleh dunia kerja.
Dalam tahapan kedua, yaitu tahap proses, pelaksanaan dilakukan dengan melakukan penyuluhan melalui edukasi berbasis pelatihan soal, dengan mengacu pada PMK Nomor 141 Tahun  2015.  Pelatihan  berbasis  soal  diawali  dengan  penjelasan  mengenai  pentingnya melihat  transaksi  bisnis  dari  persepktif  pajak,  karena  yang  dihadapi  dalam  dunia  nyata adalah  bahwa  transaksi  bisnis  hampir  selalu  mengandung  konsekuensi  pajak.  Sekedar contoh,  pembayaran  jasa  pembukuan/akuntansi,  jika  penyedia  jasa  (Wajib  Pajak  Badan, dalam  contoh  ini)  sudah  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak,  maka  pembayaran tersebut akan terutang PPh Pasal 23 sekaligus Pajak Pertambahan Nilai.
Dalam  pelaksanaan  penyuluahn  tersebut,  disampaikan  juga  model  atau  pendekatan penyelesaian  masalah  (solusi)  yang  dilakukan  dalam  PkM  ini  adalah  penyampaian  materi tentang    tentang    beberpa  hal:  (1)  pentingnya  pengajaran  akuntansi  yang  berbasis  materi aktual,  yakni  sudah  terintegrasi  dengan  dunia  usaha  yang  terkait  dengan  pajak;  (2) pentingnya  tidak  melakukan  dikotomi  pengajaran  antara  akuntansi  dan  pajak,  khususnya PPh  pasal  23  dan  atau  pasal  26;  (3)  perlu  melakukan  pelatihan  mandiri  bagaimana
melakukan  proses  pembelajaran  akuntansi  Ph  23  dan  26  yang  benar;  (4)  perlu  berani melakukan  evaluasi  terhadap  capaian  dalam  pembelajaran  yang  terkait  dengan  integrasi akuntansi dan PPh 23/26, (5) perlu mencari cara cara baru agar pembelajaran akuntansi yang sudah diintegrasikan dalam pajak pasal 23 dan 26 menjadi menarik.
Untuk  memperlengkapi  lulusan  SMK  jurusan  akuntansi  siap  bekerja  (sebagian  dari mereka bekerja sambal kuliah malam), disampaikan juga hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa  faktor  eksternal  (dunia  kerja)  membutuhkan  calon  pekerja  yang  cepat  mengikuti derap  langkash  usaha,  sekalipun  dari  hasil  pembicaraan  biasanya  lulusan  SMK  ini  masih bekerja pada perusahaan kecil dan menengah, sebagaimana digambarkan dalam UU No. 20 tahun  2008  tentang  Usaha  Kecil  dan  Menengah.  SMK  dan  jurusan  akuntansi  harus  berani berbenah diri memperbaiki faktor internal. Simulasi transaksi melalui PMK 141 Tahun 2015 ini  merupakan  salah  satu  rangkaian  mengasah  ketrampilan  atau  softskills  sebagai kompetensi ketrampilan, disamping kompetensi pengetahuan dan sikap.
Kegiatan  PkM  yang  dilakukan  oleh  tim  yang  meliputi  keahlian  bidang-bidang ekonomi,  keuangan,  pemasaran  dan  akuntansi  serta  pajak.  Kegiatan  ini  juga  mendapat dukungan  dari  tim  tenaga  kependidikan,  dimaslum,    mahasiswa,  dan  alumni.  Gambar  1a menampilkan  kegiatan tim PkM dan mitra saat proses kegiatan dilaksanakan berikut lokasi kegiatannya.
Gambar 1. Foto Kegiatan
Gambar 2. Peta Lokasi
Motto  yang  dicanangkan  oleh  setiap  insan  guru  adalah,  menjadi  pembelajar pedagogic adalah longlife learning process . Untuk itu tahapan akhir dalam PkM ini adalah evaluasi agar mitra (MGMP) lebih berkembang, bukan merupakan babak ahir dari sebuah akhir rangkaian bagi mereka dan kami. Rangkaian kegiatan PkM ini menjadi bernilai lebih jika  terdapat  kesinambungan.  Sekedar  sebagai  contoh,  topik  bersambung  dari  PkM  ini misalnya, integrasi akuntansi dengan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan sebagainya. Kegiatan ini tentunya harus dapat menjadi pendorong pembelajaran pada yang lainnya, dengan berbagai instrument atau cara antara lain, pemberian motivasi maupun sebagai rangkaian pelatihan yang  lain,  baik  bersifat  keilmuan  atau  praktis.      Kegiatan  ini  memberikan  luaran  berupa laporan kegiatan, hak cipta, dan publikasi artikel di jurnal. Rangkaian kegiatan terrefleksi dalam diagram alir pelaksanaan program ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3. Diagram Alur Pelaksanaan PkM

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 HASIL
Pelaksanaan  PkM  yang  dilakukan  dengan  pelatihan  edukatif  dengan  penyuluhan (via  presentasi  online  karena  situasi  Covid-19  yang  belum  reda)  lebih  fokus  dilakukan dengan  simulasi  transaksi  untuk  menambah  wawasan  dan  ketrampilan  dalam  pencatatan (jurnal)  dan  pemahaman  pada  transaksi  riil  yang  mengacu  pada  konsekuensi  perpajakan. Awalnya  mitra  beranggapan  bahwa  dengan  jurnal  berikut  implikasinya,  sudah  cukup membawa  anak  didik  siap  memasuki  jenjang  tenaga  kerja  pemula.  Namun  hal  tersebut tidaklah benar sama sekali.  Edukasi tim PkM melalui penyuluhan dan pelatihan simulatif akuntansi PPh 23 dan PPh 26 merupakan upaya menambah nilai lebih pada human capital siswa-siswi SMK. Aktifitas ini diharapkan  menambah keterterimaan mereka dalam dunia kerja  sebagai  pekerja  pemula.  Proses  kegiatan  PkM  ini,  dengan  ilustrasi  transaksi  yang sudah  disiapkan  sebelumnya  diharapkan  lebih  memampukan  mereka  memahami  dan mencatat transaksi bisnis yang sebenarnya.
Aktifitas  ini,  sebenarnya  juga  dapat  dimaknai  sebagai  aktifitas  yang  cukup  unik, untuk  mendapatkan  pengalaman  baru,  dalam  pembelajaran  akuntansi,  dengan  sudah
memasukkan  unsur  perpajakan.  Apalagi  jika  dalam  kelas  bisa  didatangkan  praktisi  yang mampu  menjelaskan  sisi  praktek  akuntansi  di  dalam  transaksi  berkonsekuensi  pajak. Sebagaimana dinyatakan (dalam kesimpulan) di riset tentang inovasi pengajaran akuntansi tingkat dasar, “ Di dalam konteks/latar belakang bisnis baru, pengajaran "Akuntansi Dasar" sudah  sangat  berbeda  dari  masa  lalu.  Desain  kurikulum  tidak  hanya  terbatas  pada pengajaran  teoritis  dan    pelatihan  praktis.  Siswa  (dan  guru!)  dituntut  untuk  lebih  berjiwa inovatif  dan  kreatif  dalam  pelatihan,  sehingga  siswa  menumbuhkan  bakat  dalam  aplikasi inovatif  yang  komprehensif  .  Ketika  siswa  terlibat  dalam  pekerjaan  akuntansi,  mereka tidak  hanya  memiliki  teori  yang  kaya  pengetahuan,  tetapi  juga  memiliki  kemampuan praktis yang solid dan kualitas moral yang memadai (kompetensi sikap, menurut SKKNI)” (Li,  2022).  Secara  holistik,  pelatihan  ini  juga  diharapkan  mampu  mendorong  kinerja kompetensi  teknis  pajak,  sebagaimana  digambarkan  dalam  studi  mengenai  team  based learning,  “Pembelajaran  Berbasis  Tim  (TBL)  membantu  hasil  pendidikan.  Tim menghasilkan  kinerja  teknis  tingkat  tinggi  dengan  kinerja  yang  meningkat  dari  waktu  ke waktu.  Sedangkan  partisipasi  standarnya  lebih  rendah  daripada  kinerja  teknis.  Hal  ini meningkat secara signifikan dalam durasi semester. Selain itu, TBL menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi bagi siswa. Selanjutnya, TBL mendorong pengembangan kelompok, keterampilan umum, dan hal ini sangat membantu pemberi kerja” (Kenny, 2013).
Gagasan  dan  teknik  pengayakan  pembelajaran  akuntansi  yang  diinseminasikan dengan  konsekuensi  pajak  tidak  lahir  secara  mendadak.  Setelah  melakukan  pengamatan atas  lulusan  akuntansi  selama  bertahun-tahun  mengajar  dan  berkomunikasi  dengan pengguna  secara  intens,    menemukan  bahwa  pembelajaran  pengantar  akuntansi  yang mengabaikan  unsur  konsekuensi  pajak  justru  menjadi  salah  satu  sebab  lemahnya kemampuan teknis (kompetensi teknis) mereka . Mengutip dua alasan perspective learning yang  ditulis  oleh  Kolb.  Yang  pertama  adalah  mengaitkannya  dengan  asal-usul  gagasan intelektual  karya  Dewey,  Levin,  dan  Piagiet.  Alasan  kedua  adalah  untuk  menekankan peran  sentral  pengalaman  dalam  proses  pembelajaran  (Kolb  1984).  Sekedar  sebagai gambaran kecil, model Lewinian menyoroti dua catatan penting dan berarti dalam learning model.  Pertama,  penekanan  pada  ke-kini-an  dan  pengalaman  konkrit  untuk  memvalidasi dan melakukan pengetesan konsep abstrak. Pembelajaran pengantar akuntansi yang abstrak menjadi lebih membumi dan mudah dipegang-diingat, jika dihubungkan dengan peristiwa konkrit,  yang  dalam  hal  ini,  disertakan  konsekuensi  pajaknya.  Kedua,  diperlukan  proses feedback,  yang  oleh  Kolb  (1984)  ditulis  dengan  sebutan  action  research  dan  laboratory training.  (Kolb,  1984).  Tujuan  dari  action  research  dan  laboratory  traning  adalah  untuk mengintegrasikan  dua  persepktif  tersebut  menjadi  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan berorientasi pada capaian.
Gagasan  untuk  memasukkan  unsur  pajak  ke  dalam  pengantar  akuntansi  dilandasi oleh  kebutuhan  pasar  akan  lulusan  yang  memiliki  kecukupan  kompetensi  teknis. Disamping  itu,  penekanan  pajak  sejak  dini,  mampu  mendorong  kesadaran  pajak  (tax awareness)  siswa,  yang  nantinya  akan  menjadi  pembayar  pajak  yang  patuh.  Selain  itu, metode  pembelajaran  terkait  akuntansi  dan  pajak  terus  mengalami  perkembangan  dalam praktek atau penelitian . Satu penelitian berbasis simulasi yang masih relevan saat ini  ialah riset  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  pengajar  dan  siswa  (undergraduate) dalam  pengajaran  hukum  pajak  secara  eksperimental  (Kenny  2013).  Melalui  simulasi, dengan  pendekatan  team  based  learning  (TBL)  ditemukan  bahwa TBL  menghasilkan banyak manfaat bagi mahasiswa dan dosen. TBL membantu produktivitas pendidikan. Tim menghasilkan  kinerja  teknis  (kompetensi  teknis)  tinggi  yang  meningkat  dari  waktu  ke waktu.  TBL  menghasilkan  tingkat  kepuasan  yang  tinggi  untuk  siswa.  Selanjutnya,  TBL
mendorong pengembangan kelompok, keterampilan umum, dan lebih bermanfaat dari sisi pemberi kerja

## 3.2 PEMBAHASAN
Dari  interaksi  dan  diskusi  diskusi  dengan  peserta  (para  guru),  diperoleh  gambaran  jelas bahwa  mereka  membutuhkan  contoh  atau  ilustrasi  yang  memadai,  termasuk  dalam  PkM  ini adalah  berkaitan  dengan  transaksi  yang  berhubungan  dengan  PPh  Pasal  23.  Mewakili  obyek (yang  jenisnya  mencapai  puluhan),  tarif  dan  mekanismenya  sebagaimana  diatur  dalam  PMK 141/PMK.03/2015,  urutan  pembahasan  dilakukan  menggunakan  semacam  road  map pembahasan,  agar  dalam  contoh  yang  sederhana  dapat  dilakukan  pengayakan  secara  mandiri setelah PkM berakhir.
Dari road map tersebut diambil contoh berdiskusi tentang Jasa penyedia tenaga kerja untuk keamanan (diambil dari PMK 141/03/2015 jenis jasa dalam huruf ac).  Dalam contoh, misalnya, PT. Aman Secure merupakan perusahaan penyedia tenaga kerja untuk keamanan (satpam) . PT. Aman  Secure  mendapat  kontrak  penyediaan  tenaga  kerja  satpam  sebanyak  20  orang  dari  PT. Maju  Sejahtera.  Tenaga  .kerja  satpam  tersebut  tetap  merupakan  pegawai  PT.  Aman  Secure. Dalam  Kontrak  disepakati  bahwa  pembayaran  atas  penyerahan  jasa  oleh  PT.  Aman  Secure dengan rincian tagihan berupa gaji untuk 20 orang satpam per' bulan sebesar Rp 40.000.000, 00 dan imbalan atas jasa penyediaan satpam per bulan sebesar Rp 4.000.000, 00. Pemotongan PPh Pasal  23  atas  jasa  penyedia  tenaga  kerja  akan  dihitung  berdasarkan  kondisi  yang  sebenarnya. Hitunglah pajak pasal  23  yang terutang dan PPN  yang harus dipungut.  Buatlah jurnal  bagi  PT. Aman  Secure  dan  PT.  Maju  Sejahtera  jika  terdapat  kondisi  sebagai  berikut:  (sesuai  dengan pedoman yang berlaku dalam PMK tersebut)
● Dalam  hal  ada  bukti  pendukung  berupa  daftar  pembayaran  gaji  dan  kontrak  kerja  atas rincian  tagihan  di  atas  sebagai  dasar  pemotongan  PPh  pasal  23.  Atas  pembayaran  yang dilakukan  PT.  Maju  Sejahtera  kepada  PT.  Aman  Secure  untuk  jasa  penyediaan  satpam dipotong PPh Pasal 23 oleh P Maju Sejahtera setiap pembayaran per bulan sebesar: 2% x Rp4.000.000, 00 = Rp 80.000, 00
● Dalam hal  tidak ada bukti pendukung, seperti daftar pembayaran  gaji dan kontrak kerja atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp44.000.000,00 sehingga PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh P Maju Sejahtera atas pembayaran kepada PT. Aman Secure adalah sebesar: 2% x Rp44.000.000, 00 = Rp880.000, 00
Transaksi yang dicatat oleh PT. Maju Sejahtera dan PT. Aman Secure, merupakan contoh transaksi  yang  lengkap  dalam  arti,  peserta  PkM  diberikan  wawasan  aspek  akuntansi  sekaligus pajaknya,  dari  sudut  pandang  pihak  yang  mengakui  beban,  dan  dari  sudut  pandang  yang mengakui penghasilan.
Keunikan  dari  PkM  ini,  peserta  dapat  melakukan  pelatihan  mandiri  dengan  jenis  obeyk pajak  yang  sudah  tercantum  dalam  PMK  141,  dengan  kreasi  mandiri  namun  tetap  berpedoman pada  ketentuan  yang  berlaku,  karena  sebenarnya  jenis  obyek  yang  diatur  dalam  PMK  141
merupakan jenis jasa lain, yang tidak mungkin diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 (sebagai induk ketentuan pajak Pasal 23 ) secara rinci.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  PkM  dengan  mitra  MGMP  yang  dilakukan  secara  online  ditujukan  untuk memberikan pengayakan pembelajaran akuntansi yang sejak awal sudah berbasis pajak, dengan kekhususan  pajak  penghasilan  Pasal  23  dan  Pasal  26.  Teknik  pengayakan  baru  ini  diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih melekat dibandingkan pembelajaran yang sepotong- sepotong  yang  selama  ini  berdampak  pada  kompetensi  guru  dan  siswa  mata  kuliah  pengantar akuntansi 1 (satu) dan akuntansi 2 (dua), dan bisa dilanjutkan juga pada mata kuliah  akuntansi menengah  1  (satu)  dan  2  (dua)  serta  akuntansi  lanjutan  1  (satu)  dan  2  (dua).  Upaya  untuk menambah nilai lebih pada kompetensi siswa dalam transaksi berbasis pajak menurut pengakuan peserta  dirasakan  memberikan  penyegaran  baru  yang  lebih  mudah  diingat  dan  lebih  aplikatif. Ketika  siswa  terlibat  dalam  pekerjaan  akuntansi,  mereka  tidak  hanya  memiliki  teori  yang  kaya pengetahuan,  tetapi  juga  memiliki  kemampuan  praktis  yang  solid  dan  kualitas  moral  yang memadai,  dan  hal  ini  sesuai  dengan  kompetensi  sikap,  menurut  SKKNI).  Implikasi  yang mendapat  komentar  secara  langsung  dari  peserta  ialah  bahwa  pelatihan  ini  mampu  melihat transaksi riil sebenarnya secara lebih dekat dan inilah yang menurut peserta dibutuhkan siswa di dunia  kerja.  Implikasi  praktis  kedua,  mereka  membutuhkan  secara  lebih  detil  bahwa  dunia pengajaran  akuntansi  seyogjanya  lebih  pada  transaksi  yang  riil,  dalam  hal  ini  lebih  mengacu pada konsekuensi pajak yang sebenarnya terjadi.
Secara akademis, hal ini perlu mendapatkan kelanjutan dalam bentuk umpan balik berupa penelitian  kecil,  yang  dikhususkan  melihat  secara  lebih  detil,  dengan  bantuan  gambar  dan animasi,  jika  dipandang  perlu,  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  teruji,  bahwa  metode pengayakan  sebagaimana  digambarkan  di  atas  lebih  mengenai  sasaran  dan  lebih  efektif. Implikasi  dalam  bentuk  pengajaran  dan  pendidikan  yang  mendesak  ialah  mensegerakan  agar diberikan pelatihan akuntansi di pengantar akuntansi 1 (satu) dan 2 (dua) dengan mengemukakan aspek pajak yang khas dengan transaksi bisnis atau praktek bisnis di Indonesia, dan mulai bernai meninggalkan  buku-buku  yang  beroerinetasi  teks  book  dari  Amerika,  yang  pasti  kurang  cocok dengan jiwa akuntansi  Indonesia. Bahan ajar di pengantar akuntansi 1 perlu dikembangkan dan dikaji bersama dengan kaprodi akuntansi.
Selain  itu,  pelatihan  akuntansi  berbasis  pajak  lainnya,  misalnya  akuntansi  pajak penghasilan  Pasal  22,  yang  dibutuhkan  dalam  pelajaran  akuntansi  perpajakan  dapat  diberikan pelatihan secara khusus.  Misalnya  akuntansi Pajak Penghasilan Pasal  22 industri tertentu,  yang selama ini belum diberikan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan.
Untuk  melanjutkan  kegiatan  PkM  di  dengan  topik  yang  berhubungan  dengan  akuntani pajak  ke  depan  secara  secara  berkesinambungan,  maka  perlu  keterlibatan  secara  serius  dari pihak-pihak  prodi  untuk  melakukan  uji  coba  secara  terus  menerus  supaya  dampak  peningkatan kompetensinya dapat dilihat secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA
Kenny,  P.  (2011).  Strategies  for  Tax  Teaching:  A  Teams  Based  Approach. Available  at  SSRN 2341505 .
Kisworo, B., Utsman, U., Ilyas, I., & Siswanto, Y. (2018). Kepuasan Mahasiswa dan Pengguna Lulusan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment .
Kolb,  D.  A.  (2013).  The  process  of  experiential  learning.  In Culture  and  processes  of  adult learning (pp. 138-156). Routledge.
Li,  Y.  (2022).  Teaching  Innovation  Practice  of. Curriculum  and  Teaching  Methodology , 5 (14), 23-29.
Mascherini,  M.,  Salvatore,  L.,  Meierkord,  A.,  &  Jungblut, J.  M.  (2012). NEETs-Young  people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe.
Mayburov,  I.,  &  Leontyeva,  Y.  (2017).  EFFECTIVENESS  OF  TEACHING  METHODS AIMED AT IMPROVING STUDENTS'TAX LITERACY. In INTED2017 Proceedings (pp. 3102-3108). IATED.
Murtanto, M., Astuti, C. D., Yanti, H. B., & Noor, I. N. (2022). PERSEPSI PENGGUNA JASA LULUSAN  PROGRAM  SARJANA  AKUNTANSI. Jurnal  Akuntansi  Trisakti , 9 (2), 267-280.
Zoraya,  E.,  & Wulandari, M.  D. (2021). Karakteristik  kaum  muda pada pasar tenaga kerja dan determinan  Neet  di  Indonesia. Jurnal  Litbang  Sukowati:  Media  Penelitian  dan Pengembangan , 4 (2), 28-39.