## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012

## Firman Hidayat, Meyzi Heriyanto dan Firdaus
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas, Km, 12,5 Panam Pekanbaru. 28293
Abstract: Implementation of Public Policy of Riau Province Regional Regulation Number 6 of  2012. This  study  aims  to  evaluate  the  effectiveness  of  the  implementation  of  Riau  Provincial Regulation  No.  6  of  2012  concerning  Corporate  Social  Responsibility  in  Riau  Province.  This research  is  descriptive  and  explorative  qualitative  research.  The  research  informants  were  the Dumai  City  Government  bureaucracy,  the  Industry  and  Trade  Office,  the  company  and  the community  in  Dumai,  Buluh  Kasab  and  Datuk  Laksamana.  Data  collection  techniques  are interviews,  observation  and  documentation.  Data  analysis  uses  interactive  models  through  the process  of  data  reduction,  data  display  and  conclusion  drawing  or  data  verification.  From  the results of the study it was found that the implementation of the Riau provincial government policy on the Corporate Social Responsibility and the Environment was not effective.
Keywords: public policy, implementation, corporate social responsibility, environment
Abstrak: Implementasi Kebijakan Publik Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  efektifitas  pelaksanaan  kebijakan  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  6  Tahun  2012  tentang    Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan  di Provinsi  Riau.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  dan  ekploratif.  Informan penelitian  adalah  pihak  birokrasi  Pemerintahan  Kota  Dumai,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan,  pihak  perusahaan  dan  masyarakat  di  Kelurahan  Dumai,  Buluh  Kasap  dan Laksamana.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Analisis data  menggunakan  model  interaktif  melalui  proses  reduksi  data,  display  data  dan  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi  data.  Dari  hasil  penelitian  di  dapati  bahwa  pelaksanaan  kebijakan pemerintah daerah Provinsi Riau tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan tidak efektif.
Kata kunci : kebijakan publik, pelaksanaan, tanggungjawab sosial perusahaan, lingkungan

## PENDAHULUAN
Dikebanyakan  negara-negara  yang  se- dang  berkembang  seperti  Indonesia,  sumber pembangunan  ekonomi  umumnya  dilakukan dengan  cara  mengekploitasi  sumber  daya alam  melalui  perusahaan-perusahaan  besar sebagai pengelola  yang tanpa disadari sangat berisiko  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Pe- manfaatan  lingkungan oleh perusahaan tentu memiliki  dampak  positif  dan  negatif.  Setiap pengelola  atau  perusahaan  dalam  menjalan- kan  usaha  memiliki  Tanggungjawab  Sosial Perusahaan  (TJSP)  terhadap  Lingkungan agar  hubungan  perusahaan  dengan  masyara- kat setempat terjalin dengan baik dan harmo- nis. Proses usaha corporate yang mengguna- kan  alam  dan  tata  ruang  publik  memang
sudah seharusnya  dilakukan secara manusia- wi dan berkeadilan. Oleh karena itu pemerin- tah  sudah  membuat  kebijakan  mengenai TJSP  mulai  dari  tingkat  nasional  sampai  di tingkat daerah.
Dalam  menjalankan  kegiatan  operasi- onal perusahaan, mereka bukan  saja dituntut mewujudkan  rasa  tanggungjawab  sosial  da- lam bentuk tanggungjawab terhadap komuni- tas disekitar perusahaan, dengan bermitra sa- ling  menguntungkan,  mereka  juga  dituntut memberikan  kontribusi  terhadap  lingkungan agar  tetap  konsisten  menjaga  kelestarian lingkungan  atau  tidak  merusak  sistem  ling- kungan  yang  merupakan  bagian  yang  utuh dari tempat usaha mereka.
Secara global, dunia terus menerus me- nyiapkan  standard  dalam  mengendalikan praktik  korporat,  dampak  lingkungan  dan konsekuensi  agar  mewujudkan  tanggung- jawab  sosial  yang  memberikan  kontribusi terhadap  pembangunan  berkelanjutan.  Seba- gaimana  dinyatakan    dalam  ISO  26000  ten- tang  tentang CSR menekankan beberapa as- pek  penting  tentang  tanggungjawab  sosial perusahaan yang diantaranya’
Organizations around the world, and their stakeholders,
are  becoming  increasingly aware  of  the  need  for  and benefits  of  socially  respon- sible  behavior.  An  organiza- tion’s  performance  in  rela- tions to the society in which it operates and to its impacts on the environment has become a critical  part  of  measuring  its overall  performance  and  its ability  to  continue  operating effectively.  The  objective  of social  responsibility  is  to contribute to sustainable development .
Namun  sebagian  pihak  menyadari  ke- beradaan  perusahaan  yang  banyak  dan  ber- operasi  relatif  lama  banyak  yang  tidak  ber- komitmen  melestarikan  lingkungan  dan  be- lum menunjukkan rasa kepedulian sosial ter- hadap  masyarakat  sekitarnya.  Padahal  apa- bila mereka menyadari akan kewajiban tang- gungjawab  sosial  dengan  komunitas  sekitar operasional  perusahaan,  akan  terbina    relasi yang  baik  dan  sekaligus  tercipta  kondisi yang  saling  menguntungkan  antar  kedua belah pihak.
Untuk mengatur, mengelola dan mem- fasilitasi kepentingan pengusaha dengan ma- syarakat, pemerintah harus hadir dan proaktif meminimalisir  gerakan  dunia  usaha  dite- ngah-tengah masyarakat dan lingkungan agar tidak merugikan kedua sektor yaitu makhluk hidup  dan  lingkungan  untuk  diarahkan  ke pembangunan berkelanjutan. Dimana masya- rakat  hidup dan berkembang  secara berkea- dilan  sosial  dan  mengedepankan  hak  asasi manusia.
Secara  konsep  dan  definisional  tang- gungjawab  sosial  adalah  Tanggung  Jawab Sosial  Perusahaan,  selanjutnya  disingkat TJSP  adalah  tanggung  jawab  yang  melekat pada  perusahaan  untuk  tetap  menciptakan hubungan  yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat (Pasal 1 ayat (7) Perda Nomor 6 Tahun  2012  tentang  TJSP  “Tanggungjawab Sosial  Perusahaan”perlu  diterapkan  di  ling- kungan  perusahaan,  agar  dalam  melakukan kegiatan  ekonomi    perusahaan  dapat  menja- lin  harmonisasi  hubungan  dengan  masyara- kat  setempat  serta  menjalankan  misi  dan tanggungjawab  membina  spirit  solidaritas dan tenggang rasa  serta    mewujudkan    pem- bangun berkelanjutan. Proses usaha korporat yang  menggunakan  planet  bumi  dan  tata ruang  publik  sewajarnya  dilakukan  secara manusiawi dan berkeadilan.
Sehubungan dengan itu pemerintah su- dah membuat kebijakan mengenai TJSP mu- lai  dari  tingkat  nasional  sampai  di  tingkat daerah.  Pemerintah  provinsi  Riau  telah  me- netapkan  kebijakan  TJSP  dalam  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 yang tujuannya agar  perusahaan-perusahaan  yang  menjalan- kan  kegiatan  di  provinsi  ini    menerapkan Tanggungjawab Sosial dan  Lingkungan. Ba- gaimanapun  pemerintah  sebagai  eksekutif memiliki  tanggungjawab  dan  sekaligus  me- nunjukkan  kinerjanya  melaksanakan  kebija- kan,  yang menjadi bagian penting dari peran pemerintah  sebagai  agen  implementasi  kebi- jakan
Penelitian  dalam  pra  dan  post  riset mendapat  hal-hal  yang  menarik  dari  objek riset  PT.  Pelindo  Dumai  yang  menjalankan operasi  di  jantung  kota  Dumai  di  tengah- tengah  pemukiman  padat  masyarakat.  Yang antara  lain  :  (1)  pada  era  otonomi  daerah terjadi pengalihan fungsi laut dan pantai dari kawasan  yang  terbuka  menjadi  kawasan tertutup  mengubah  fungsi  tata  ruang  sosial, ekonomi,  budaya  dan  sejarah  secara  drastis dan  monopoli.  Akhirnya  sebagian  area  ber- sentuhan  langsung  wilayah  industri  Pelindo menjadi gersang dan mati. (2) berbagai dam- pak  dirasakan  langsung  oleh  publik  di  area sekitarnya  “ring  satu”  pada  tiga  kelurahan
yaitu suasana tidak nyaman, bising, tidak se- hat dan mengganggu kebiasaan dan  keperlu- an  sehari-hari  menadah  air  hujan  untuk  ke- perluan  sehari-hari.  Karena  lingkungan  ter- ganggu wadah penampungan hujan dan atap rumah  penduduk  terkontaminasi.  (3)  secara budaya  hak  publik  setempat  untuk  menik- mati alam laut dan pantai secara bebas sudah tersekat  oleh  tembok  kawasan  industri  di Pelindo Dumai sehingga hak asasi dan keari- fan  lokal  masyarakat  hilang.  (4)  realita  ber- operasinya  usaha  industri  dan  pengilangan CPO ditengah-tengah jantung kota, masyara- kat  kota  dan  berdampingan  dengan  pelabu- han  international dan tata-kota secara esteti- ka dan keindahan kota sangat tidak wajar. (5) proses reklamasi mengubah drastis tata ruang fisik sebagiannya menutup saluran air primer dan  anak  sungai  menuju  ke  laut  Dumai  se- hingga  kerap  menimbulkan  banjir  berbagai reaksi unjuk rasa masyarakat ring satu.
Efek  yang  ditimbulkan  telah  menjadi isu penting dan membentuk opini diikuti de- ngan  reaksi-reaksi  yang  timbul  diantaranya. Warga  sepanjang  jalan  Datuk  Laksamana Dumai  mengeluhkan  aktivitas  ratusan  mobil truk dan tangki yang menimbulkan debu juga merusak jalan sehingga membuat suasana ti- dak  nyaman  dan  tidak  aman.  Akhirnya  me- reka  mengadu  nasib  mereka  ke  komisi  II DPRD  Dumai.  (Go.  Riau.  Com.  Kamis,  24 Oktober 2014). Sehubungan dengan fenome- na  tersebut,  maka  permasalahan  penelitian- nya  adalah  Bagaimana  Implementasi  Kebi- jakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial oleh  Perusahaan-perusahaan  di  wilayah Pelindo Dumai?.
Menurut Heclo dalam Candice (2013). Relasi  antara  kebijakan  dan  administrasi sebagai  relasi  yang  vital.  Dan  menurut Anderson “Public policies are those policies develop  by  government  bodies  and  official, “kebijakan publik adalah kebijakan- kebijakan  yang  dikembangkan  oleh  badan pemerintah dan aparaturnya. Pelaksanaan ke- bijakan merupakan langkah yang sangat pen- ting  dalam  proses  kebijakan,  tanpa  pelaksa- naan,  suatu  kebijakan  hanyalah  sekedar  se- buah  dokumen  yang  tidak  bermakna  dalam
kehidupan  masyarakat.  Oleh  Coper  dengan simpel dikatakan bahwa implementasi adalah “ policy implementation is the translation of a policy  statement  ito action ”  (Cooper, 1998). Pada  prinsipnya,  implementasi  kebijakan publik  merupakan  cara  agar  sebuah  kebi- jakan  dapat  mencapai  tujuannya,  tidak  lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2009: 618)
Menurut Grindle (dalam Thoha, 2008) bahwa  implementasi  merupakan  proses umum tindakan administratif yang dapat di- teliti  pada  tingkat  program  tertentu.  Se- dangkan Van Meter menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:155), “bah- wa faktor konsensus antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan akan  menentukan  dampak  kebijakan.  Mes- kipun  suatu  kebijakan  sudah  dianggap  baik, tetapi jika implementasinya tidak tepat maka akan  gagal  dalam  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan (Edward III, 1980:1).
Menurut  Edward  III    dalam  (Hesel  Nogi, 2003;  Widodo,  2012),  bahwa  ter-dapat empat  aspek  yang  dapat  dijadikan  pa- remeter  yang  dapat  mempengaruhi  pelak- sanaan  suatu  kebijakan,  yaitu:  (1).  Komu- nikasi:  Komunikasi merupakan    proses  pe- nyampaian  informasi  kebijakan    dari  pem- buat  kebijakan kepada pelaksana  kebijakan, (2).  Sumber daya:  Sumber daya diposisikan sebagai  input dalam organisasi dan  juga  se- bagai  suatu  sistem  yang  mempunyai  impli- kasi  yang bersifat ekonomis dan teknologis, (3).  Disposisi: Disposisi merupakan  kemau- an, keinginan dan kecenderungan  para pela- ku  kebijakan  untuk    melaksanakan    kebija- kan secara sungguh-sungguh, dan (4). Struk- tur  Birokrasi.  :  Birokrasi  merupakan  salah satu institusi  yang paling sering dan bahkan keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam Nawawi  (2009)  menjelaskan  ada  paremeter yang    mempengaruhi  kinerja  implementasi yakni:
a. Standar dan sasaran kebijakan
b. Sumberdaya
c. Komunikasi  antar  organisasi  dan penguatan aktivitas
d. Karekteristik  agen  pelaksana  Dispo- sisi implementasi
e. Lingkungan kondisi  sosial,  ekono-mi dan politik Sukandarumidi,  (2012)  dengan  lugas membuat  konsep  CSR  adalah  “Siapa  yang mengotori  dia  wajib  membersihkan.  Siapa yang  merugikan  masyarakat  dia  wajib  me- ngadakan  dan  melaksanakan  CSR.  Masya- rakat  harus  mendapat  kompensasi  sebagai “pengganti  kerugian  yang  tidak  tampak nyata”  sebagai  akibat  terjadinya  perubahan lingkungan.  Hal ini wajib dilakukan supaya mereka tidak protes, tidak unjuk  ketidak pu- asan,  tidak  unjuk  demonstrasi.  Tujuan  peru- sahaan  adalah  mencari  profit,  tetapi  dalam menjalankan  kegiatan  perusahaan  wajib mentaati aturan. CSR adalah pilihan yang di- dasari  kesadaran  pimpinan perusahaan.  CSR adalah  sukarela,  tetapi  dalam  mengikuti perkembangan  saat  ini  CSR  tidak  dapat dihindari.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  Implementasi  Peraturan  Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab  Jawab  Sosial  Perusahaan  di Lingkungan di Pelindo I Dumai

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian ku- alitatif  yang  bersifat  deskriptif  dan  interpre- tative  terhadap  situasi  lapangan  penelitian. Penelitian  ini  di  fokuskan  pada  masyarakat tiga  kelurahan  yaitu  Dumai  Kota,  Buluh Kasap dan Laksamana juga akan digali infor- masi tentang kesan mereka dari proses kegia- tan  industri  perusahaan  di  wilayah  Pelindo. Informan penelitian dilakukan dalam dua ke- lompok.  Kelompok  pertama  yaitu  kelompok pelaksana  kebijakan  Perda  TJSP  terdiri  dari birokrasi pemerintah daerah dan Forum TJSP yang  ditentukan  secara  purposive  terhadap diantara  mereka  yang  mengetahui  perihal dan  seluk  beluk  kegiatan  TJSP  berkaitan Perda  Nomor  6  Tahun  2012  Provinsi  Riau dan  kelompok  kedua  yaitu  masyarakat  ter- dampak (ring satu) pada tiga kelurahan yaitu kelurahan  Dumai  Kota,  Buluh  Kasap  dan Laksamana.  Proses  penentuan  mereka  seba- gai  narasumber  ditetapkan  secara  purposive setelah  melalui  teknik  sampling  snowball sampling.  Teknik  pengumpulan  data  adalah
wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Analisis data menggunakan metode interaktif mulai  dari  reduksi  data,  display  data  dan penarikan kesimpulan.

## HASIL

## Komunikasi
Secara  struktural  Pemerintah  Provinsi sudah  menetapkan  Bappeda  Provinsi  Riau sebagai leading  sector penyelenggaraan TJSP yang diamanahkan oleh Perda nomor 6 tahun 2012. Kemudian telah membentuk tim penyelenggara  TJSP  dengan  nama  Forum TJSP  Provinsi  Riau  yang  kebanyakan  per- sonal  penyelenggara  berada  ditubuh  birok- rasi  pada  satuan  kerja  Dinas-Dinas  dan Badan-Badan.
Dalam  SK  Bappeda  nomor  kpts.46/iv/ 2016,  tanggal  8  april  2016  ditetapkan  ketua Bappeda  sebagai  ketua  tim  sekretariat  dan kepala bidang penelitian dan kerjasama pem- bangunan  sebagai  Sekretaris.  Selebihnya sebanyak 38 anggota Forum dan koordinator dari 40 personal-personal Forum adalah staff Bappeda Provinsi Riau Kegiatan  TJSP  dilakukan  oleh  dua  un-sur yakni  Birokrasi  sebagai  sekretariat  Fo-rum TJSP  dan  Forum  TJSP  yang  juga  di  da- lamnya termasuk birokrasi. Terdapat bebera- pa  unsur  di  Forum  TJSP,  yang  didalamnya terdiri  dari  unsur  Ormas,  Lembaga  Adat Melayu  Riau  (LAMR),  unsur  pengusaha, Perguruan  Tinggi,  dan  Pemerintah  Daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi Riau. Dalam pelaksanaannya intensitas komunikasi sangat rendah  dan  komunikasi  rutin  dan  periodik tidak dilakukan. Salah satu penyebab adalah tidak ada agenda kegiatan atau program yang akan  dibahas.  Selama  ini  salah  satu  upaya untuk  menggalang  aktivitas  melalui  proses komunikasi dilakukan oleh forum  yang sela- ma  ini  mengadakan  rapat  konsolidasi  pada Tanggal  29  September  2016  dengan  tujuan rapat  untuk  memfasilitasi  rencana  aksi  dan meminta  masukan  dari  anggota  Forum.  Se- dangkan  agenda  kedua dari  rapat  tanggal  29 September  2016  adalah  menyampaikan  SK Gubernur  Riau  tentang  Tatacara  Pelaporan Pelaksanaan TJSP Provinsi Riau.
Rapat  yang  diadakan  merupakan  satu- satunya  komunikasi  yang  digalang  dalam pelaksanaan Perda TJSP. Itupun hanya untuk menyampaikan  SK  dan  sebagian  memberi- kan pandangan tentang  kesan pasifnya  Pem- da  menyelenggarakan  TJSP. Menurut Bapak ATY dari LAMR Propinsi Riau bahwa pela- poran  merupakan  amanah  Undang-undang Perseroan  terbatas.  Bagaimana  mungkin  la- poran  dapat  disampaikan  sesuai  kinerja  se- dangkan  petunjuk-petunjuk  kerja  yang  jelas dalam bentuk Keputusan Gubernur tidak ada.
“Selama  Perda  ini  ditetapkan  baru pertama  kali  melakukan  rapat. Rapat dilakukan menyampaikan SK Gubernur  tentang  tata  cara  pela- poran  TJSP.  Setelah  itu  tidak  ada dilakukan rapat lagi.” (ATY. LAMR Provinsi  Riau,  wawancara,  12 Oktober 2017)
Itu  menggambarkan  bahwa  komunikasi  ja- rang dilakukan, itupun tidak membahas ham- batan-hambatan dalam  proses kegiatan. Aki- batnya  komunikasi  tidak  efektif  untuk  me- ningkatkan  kinerja,  Hal  yang  serupa  selaras dengan  pernyataan  staff  Bappeda  yang  lama menangani misi TJSP dikatakan:
“Komunikasi  tidak  efektif  dan  jarang dibangun komunikasi. Komunikasi me- ngenai Pergub Pelaporan TJSP Provin- si  Riau  banyak mendapat  masukan  se- bagaimana notulen rapat 29 September 2016 namun belum ditindaklanjuti. Ka- rena  mulai  tahun  2017  struktur  yang ditunjuk  sudah  berubah  dan  Forum baru  yang  akan  dibentuk  sayangnya SK nya belum ditandatangani oleh Gu- bernur  Provinsi  Riau.  (Notulen  Rapat Sekretariat  dan  Forum  TJSP,  29 September 2016);  ( JR, staff Bappeda , wawancara, 23 Desember 2017) Diantara  sumber  yang  dapat  dianalisis isinya adalah Notulen Rapat Tim yang meru- pakan  gabungan  antara  birokrasi  Pemda  de- ngan  Anggota  Forum  TJSP.  Maka  kebanya- kan  masukan  menyarankan  agar  komunikasi yang lebih intens dan program kerja dan pen- capaian  kinerja  yang  jelas  dari  Forum  ini perlu disiapkan. Kemudian  kesan sangat ter-
lambatnya  realisasi  Perda  menjadi  sorotan penting  dalam  rapat  tersebut.  Diantaranya dari utusan Forum TJSP Universitas Muham- madiyah  (Nizam)  menyatakan  bahwa  TJSP belum  Optimal  di  komunikasikan  kepada masyarakat  (Notulen  Rapat  Sekretariat  dan Forum TJSP, 29 September 2016);
Dari Utusan Perusahaan RAPP memin- ta  agar  koordinasi  dan  komunikasi  ke  kabu- paten/kota  karena  hal  ini  masih  kurang  dila- kukan  (Nurul  Huda  Corporate  Forum  For Community  Development,  Notulen  Rapat Sekretariat  dan  Forum  TJSP,  29  September 2016);
Dalam  penelitian  ditemukan  ternyata kantor  khusus  Forum  TJSP  Provinsi  Riau tidak  ada.  Tata  cara  melaksanakan  TJSP  se- bagai  pedoman  atau  petunjuk  bagi  struktur birokrasi di level provinsi, kabupaten dan ko- ta juga perlu disampaikan secara jelas dan te- gas  kepada para pengusaha (corporate).  Ter- nyata  hal  inipun  tidak  sampai  ke  pihak  pe- ngusaha  Pelindo.  Jangankan  petunjuk  atau aturan lain sedangkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang TJSP saja tidak diketahui kebe- radannya oleh Pelindo. Ketika di wawancara Direktur  Umum  Pelindo  Bapak  Aguslianto tercenung  menunjukkan  ketidaktahuan  akan keberadaan  Perda    dan  akhirnya  aksi  tidak pernah  merujuk  Perda  tersebut.  Komunikasi dari  provinsi  ke  kota  Dumai  agar  intens melakukan  TJSP  pun  tidak  dilakukan  oleh Pemko  Dumai.  Pemko  Dumai  sendiri  mem- buat  SK  Walikota  Nomor  537/BAPPEDA/ 2017,  yang  relatif  baru  ditetapkan  pada  16 Juli  2017.  Pemerintah  Kota  Dumai  sendiri belum  memiliki  program  khusus  sebagai upaya  memitigasi  kondisi  lingkungan  pantai di  jantung  kota  Dumai  dan  dampak  ditim- bulkan  terhadap  masyarakat  terdampak  di wilayah Ring satu. Dalam penelitian menda- pati  bahwa  kebijakan  TJSP  di  Kota  Dumai lebih menekankan pada program pembangu- nan  median  jalan  dalam  bentuk  Ruang  Ter- buka Hijau di jalan-jalan protokoler kota Du- mai.  Dalam  penelitian  juga  didapatai  jalan Datuk Laksamana dibawah koordinasi Pelindo  pun  masih  belum  tuntas  sampai  ke batas waktu akhir ditetapkan bulan Desember 2017.
Komunikasi  dalam  hal  ini  juga  men- cakup  proses  komunikasi  antara  pemerintah Provinsi  dengan  pemerintah  kabupaten  me- nyangkut  bagaimana  terciptanya  efektivitas komunikasi  sehingga  pelaksanaan  Perda mendapatkan  capaian  hasil  yang  optimal. Dalam penelitian didapati bahwa komunikasi dalam  penyelenggaraan  Perda  Nomor  6  Ta- hun  2012  tentang  TJSP  dan  Lingkungan  ke kota  Dumai  tidak  dilakukan  dengan  intensif dan  intensitasnya  dapat  dikatakan  sangat minim  sekali.  Bukan  saja  para  pengusaha “ corporate ” yang tidak mendalami sekaligus menjadikan  kebijakan  Perda  sebagai rujukan implikasi  TJSP  dan  Lingkungan,  bahkan  pi- hak  pemerintah  kota  serta  lurah  sekalipun tidak  mengetahui  dengan  terprerinci  dan jelas.  Demikian  juga  dengan  tokoh  masya- rakat,  ormas  dan  bahkan  Pelindo  sebagai objek  penelitian.  Dimana  selama  ini  mereka hanya  memahami  tentang  “CSR”  daripada TJSP dan Lingkungan.
Diantara penyebab hambatan berkomu- nikasi  adalah,  tidak  dikomunikasikannya  tu- juan,  proses    kepada  pihak  sasaran,  dengan tidak sampainya materi peraturan daerah dan tidak adanya petunjuk pelaksanaan serta ins- truksi  yang  tidak  tegas.  Semestinya  semua saluran dan  agen  komunikasi berperan  aktif. Sudah  tentu  apabila  struktur  birokrasi  tidak aktif  dan  menjalankan  fungsinya  sebagai- mana mestinya,
Akitivitas TJSP dan Lingkungan ini se- baiknya diserahkan pada Forum sepenuhnya, terutama  kepada  mereka  yang  diluar  biro- krasi  agar  lebih  bebas  berkomunikasi  dan mengambil  keputusan.  Akhirnya  untuk  ke- tiga  item diatas disimpulkan  proses  komuni- kasi dalam pelaksanaan Perda TJSP Provinsi terhadap  perusahan-perusahan  di  Pelindo tidak efektif.

## Peranan Struktur Birokrasi
Perda TJSPL ini produk politik peme- rintahan  provinsi,  maka  titik  sentral    ekse- kusi  tanggungjawab  pengendalian  dan  pe- ngelolaan  kebijakan  berada di  provinsi,  dan untuk  menyelenggarkan  kegiatan  ini  sektor kepemimpinan  administrasi  berada  di  Bap- peda  Provinsi  Riau  berdasarkan  SK  Ketua
Bappeda  Nomor Kpts 46/IV/2016 tanggal 8 April 2016.  Oleh  karena  itulah  kewenangan dan tugas  utama  mengelola  kegiatan  berada pada  struktur  ini,  akan  tetapi  ternyata  tidak aktif.  Informasi  kunci  dari  proses  kegiatan ini  digali  dari  personal  yang  berkompeten mengelola proses kegiatan ini.  Menurut  Juli faktor  komunikasi  yang  tidak  intens  mem- buat  struktur  terkait  tidak  bisa  melakukan aksi  karenanya  interaksi  antara  lembaga masih kurang.
Peran  struktur  birokrasi  provinsi  se- mestinya  memberikan  kewenangan  dan membina  kabupaten  Kota  yang  memiliki tanggungjawab  dengan  wilayah  kerja  seba- gai  daerah  otonom.  Kesannya  dalam  TJSP Instansi  terkait  belum  menunjukkan  sikap pro  aktif    (Wawancara  dengan  ATY  dari LAMR,  20  Desember  2017;  JR  staff
Bappeda Provinsi Riau, tanggal 29 Desember 2017).
Dalam  rangka  memperkuat  integrasi  dan koordinasi  antara  institusi  baik  secara horizontal maupun vertikal ke daerah-daerah diperlukan  komunikasi  yang  intens.  Namun hal ini  kurang sekali  dilakukan.  Komunikasi jarang dilakukan dan  kalau ada  sekalipun ti- dak resmi baru sebatas komunikasi lisan. Sa- lah  satu penyebabnya  struktur  yang ditunjuk belum menetapkan disain kerja dan program.
Perda  TJSP  yang  hasilkan  pada  tahun 2012 ternyata lama disikapi oleh pihak biro- krasi. Diantaranya bukan saja lama menetap- kan struktur penyelenggara  TJSP tetapi juga keterlambatan  memfungsikan.  Kemudian struktur  lama  belum  menjalankan  fungsinya lalu diganti lagi dengan struktur baru. Keter- lambatan  struktur  baru  menjalankan  fungsi kemudian  berakibat  kevakuman  aktivitas Struktur  Forum  TJSP.  Disamping  itu  para anggota  tentunya  memerlukan  dasar  legal formal  seperti  SK  yang  baru  sebagai  dasar untuk  bekerja.  Penelitian  ini  mendapatikan dokumen  pelaksanaan  TJSP  berupa  Surat Keputusan  pergantian  Forum  yang  ditetap- kan pada  tanggal 14 September 2016 namun SK  belum  sampai  ketangan  anggota  karena SK tersebut belum ditandatangani.
Forum menjadi pasif, karena terjadi ke- tergantungan  yang  kuat  pada  struktur  birok-
rasi  yang  ditunjuk  oleh  Gubernur  mengelola administrasi  TJSP  yaitu  Bappeda  Provinsi Riau.  Bayangkan  setelah  Perda  ditetapkan empat  tahun  baru  satu  kali  diadakan  rapat, dan rapat tersebut intinya menyampaikan SK tentang  cara  pelaporan  pertangungjawaban Pelaksanaan  TJSP  untuk  di  distribusikan  ke daerah-daerah.
Kondisi  ini  jelas  memiliki  efek  yang besar  terhadap  kabupaten  kota,  karena  tidak ada instruksi yang disampaikan berhubungan dengan  program  dan  disain  kegiatan  dengan target  pencapaian  TJSP  tidak  disiapkan.  Pe- merintah  kota  Dumai  sendiri  belum  menda- lami  TJSP  Provinsi.  Begitu  juga  dalam  hal pengendalian  TJSP  secara  umum  terhadap masyarakat terdampak. Penelitian mendapati baik untuk TJSP maupun mitigas lingkungan terhadap  masyarakat  terdampak,  Pemko  Du- mai tidak memfasilitasi dengan Pelindo. Ka- rena pedoman yang semestinya beranjak dari Perda  TJSP  provinsi  tidak  mereka  dalami dan tidak dapat dijadikan referensi karena in- tensitas aksi kedua belah pihak perihal TJSP provinsi selama ini tidak dilakukan.
Konsilidasi, dalam rangka pemantapan tim belum pernah dilakukan. Tim pasif dan  banyak  menunggu.  Dalam  rapat Tim  tahun  2016  setelah  empat  tahun Perda  ini  ditetapkan,  ternyata  proses pelaksanaan  kegiatan  TJSP  tidak  ada petunjuk  pelaksana  kegiatan  dan  bah- kan  standard  operasi  prosedur  kerja baru  hendak  di  rencanakan.  (Notulen Rapat Tim Forum TJSP, 29 September 2016  dan  wawancara  dengan  Ketua Ketua  Bidang  Pemerintahan  LAMR). (JR,  staff  Bappeda,  Wawancara,  tang- gal 27 Desember 2017)
Hal-hal yang ganjil dan tidak logis juga ditemukan pada rapat tersebut, kepada forum diminta  agar  perusahaan  di  daerah-daerah membuat laporan Pertanggungjawaban Kerja TJSP sementara tim belum mendapat Pergub Tata cara kerja dan Pelaporan yang ketika itu belum ditanda tangani. Oleh itu Forum rapat menyarankan  agar  dalam  pelaksanaan  Perda dibina  komunikasi  yang  lebih  intens,  juga menyarankan  perlu  perlu  di  bentuk  struktur
Humas  dalam  Forum  tersebut.  (SAB  dan ATY, LAM Riau, di Balai Adat Melayu Riau Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2017 )

## Sikap para Pelaksana
Para  pelaksana  terkesan  kurang  me- nunjukkan  sikap  bertanggungjawab,  karena intitusi  khusus  yang  formal  seperti  TJSP  di struktur  Pemda  secara  resmi  tidak  ada  dite- tapkan.  Para  pegawai  disibukkan  oleh  tugas utama  kedinasan.  Sementara  forum  yang  di- tunjuk  kurang  dirangkul  akhirnya  lebih  cen- drung  pasif  menunggu  instruksi  atau  unda- ngan.
Demikian  juga  Sikap  para  pelaksana. Akibat  Pemda  Provinsi tidak mampu menja- lankan  Perda,  baik  dari  aspek  struktur  yang tidak kokoh, maupun komunikasi  yang tidak efektif,  maka  sikap  para  pelaksana  justru acuh,  Pelindo  belum  mendalami  betul  ten- tang Perda TJSP Provinsi Riau, bahkan kebi- jakan  pemerintah  yang  lain  tentang  TJSP sendiri  belum  begitu  di  hiraukan.  Manakala sumber daya sejauh dapat digunakan dan di- berdayakan dengan baik oleh pelaksana cen- derung  akan  memperlancar  proses  pelaksa- naan.  Namun  karena  struktur,  sikap  dan  ko- munikasi tidak dioptimalkan dengan arti kata struktur  cendrung  pasif  tidak  berfungsi optimal sehingga sumber daya menjadi tidak efisien.
Meskipun  masyarakat  sekitar  Pelindo sangat  mengharapkan  adanya  sikap  peduli dan  kedermawaan  Pelindo  terhadap  masya- rakat  sekitarnya,  namun  perusahaan  disini belum  mewujudkan  TJSP  secara  terprogram dan selama  ini  hanya dalam  bentuk  bantuan secara  aksidental.  Akibatnya  filosofis  TJSP yang  menggalakkan  terbangun  suasana  har- monis,  humanis,  berkeadilan  dan  menerap- kan  pembangunan  berkelanjutan  belum  di wujudkan oleh dalam Program TJSP oleh pe- rusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP Pelindo  Dumai.  Sebagian  masyarakat  me- nyayangkan  sikap  tertutup  perusahaan  yang tidak  mau  membangun  komunikasi  dengan masyarakat  sekitarnya,  padahal  mereka  se- nantiasa sepanjang waktu menerima dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan.

## PEMBAHASAN
Penelitian  ini  mendapati  bahwa  pelak- sanaan  Perda  Nomor  6  Tahun  2012  tentang TJSP  dan  Lingkungan  tidak  efektif.  Dianta- ranya  ketidak  mampuan  struktur  birokrasi baik provinsi maupun kota sebagai pelaksana kebijakan  sehingga  tidak  dapat  merangkul dan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan lain.  Akibatnya  proses  pelaksanaan  Perda terkesan pasif. Padahal  Perda  ini sudah dite- tapkan dalam waktu  yang cukup lama,  yaitu lima  tahun.  Diantaranya  faktor  sikap  yang kurang serius, komunikasi  yang tidak efektif dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  tidak optimal atau kurang diberdayakan oleh struk- tur birokrasi.
Struktur  birokrasi  cendrung  ingin  me- ngendalikan sendiri kegiatan TJSP dan Ling- kungan  manakala  kemampuannya  terbatas karena  masih  disibukkan  oleh  tugas  pokok kedinasan.  Semestinya  dengan  keterbasan kemampuan  menyelenggarakan  Perda  tese- but  makin  diperlukan  mengintensifkan  ko- munikasi  dan  memperluas  jaringan  dengan komunitas  yang  potensial,  agar  misi  Perda terselenggara dengan efektif.
Dengan komunikasi yang efektif da-pat saling  berbagi  dan  bersinergi  untuk  mem- bangun  tim  yang  kuat,  agar  mampu  melak- sanakan  program  TJSP  sesuai  amanah  Pera- turan  Daerah  TJSP.  Sasaran  akhirnya  men- capai  tujuan  Perda  TJSP  menciptakan  ma- syarakat  tempatan  yang  makmur  dan  meles- tarian lingkungan dan meminimalisir terjadi- nya  kerusakan lingkungan dengan mengede- pankan pembangunan berkelanjutan
Meskipun secara umum manfaat Perda belum  dirasakan  oleh  masyarakat  di  Riau, karena  aktifitas  dan  program  yang  tidak  te- rancang, maka khususnya untuk Pelindo Du- mai  tidak mengenal  dan  mengetahui  tentang adanya Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang TJSP.  Artinya  Perda  ini  belum  memasyara- kat  dan  sudah  tentu  tidak  dapat  dijadikan sebagai pedoman oleh perusahaan di Pelindo Dumai untuk dijadikan sebagai dasar melak- sanakan  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan juga  komitmen  menyelenggarakan  pemba- ngunan berkelanjutan. Selama ini perusahaan di  wilayah  ini    memberikan  bantuan  yang
sifatnya  aksidental untuk membantu    hal-hal yang mendesak dan sifatnya temporer. Sum- bangan  khusus  terprogram  serta  berkelanju- tan  yang  berkaitan  misi  Perda    TJSP    tidak dilakukan disini
Memperhatikan  dampak  yang  ditim- bulkan,  dan  menjadi  permasalahan  sehari- hari  bagi  masyarakat  sekitar,  kemudian  di- ikuti  oleh  keinginan  yang  kuat  dan  harapan yang  besar  masyarakat  sekitarnya  untuk  di- perhatikan, maka disarankan agar pemerintah setempat  melakukan  audit  lingkungan  dan menggerakkan  TJSP  dan  kepedulian  lingku- ngan  secara  serius  dan  bertanggungjawab. Akhirnya  disimpulkan  bahwa  Perda  TJSP Provinsi  tidak  sukses  diimplementasikan “unsucess  to  implementation ”  (Hogwood dan  Guun,  1988).  Oleh  itu  Leisinger,  me- nyebut  adanya  level  kedua  dari  implemen- tasi  CSR  yaitu do  the  right  thing ,  dimana perusahaan tak hanya meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasionalnya berdasar aturan  yang  ada (legality) ,  tapi  juga  sudah menaruh perhatian pada pemenuhan hak-hak sosial  masyarakat  yang  patut  secara  politik dan ekonomi.
Dari kenyataan diatas maka disarankan agar  pihak  birokrasi  baik  provinsi  maupun kota  Dumai  lebih  menunjukkan  komitmen dan  meningkatkan  kemampuan  melaksanaan Perda TJSP dengan mengevaluasi kinerja se- lama ini. Perlu menerapkan tata cara yang te- pat  untuk  meningkatkan  kapasitas  demi  ter- capainya tujuan Perda  Nomor 6 Tahun 2012 tentang  Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan. Diantaranya  perlu  membangun  komunikasi yang  lebih  intens  dan  bersinergi  secara  ter- integrasi  dengan  semua  pihak  dinilai  dapat mensukseskan  pelaksanakan  Perda  TJSP Provinsi Riau.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  mendapati  bahwa  pelak- sanaan  Perda  Nomor  6  Tahun  2012  tentang TJSP tidak efektif. Diantaranya ketidakmam- puan  dan  ketidak  seriusan  struktur  birokrasi baik provinsi maupun kota sebagai pelaksana kebijakan  sehingga  tidak  dapat  merangkul dan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan lain.  Akibatnya  proses  pelaksanaan  Perda
terkesan  pasif.  Padahal  Perda  ini  sudah ditetapkan  dalam  waktu  yang  cukup  lama, yaitu lima tahun.
Struktur  birokrasi  cendrung  ingin  me- ngendalikan sendiri kegiatan TJSP dan Ling- kungan  manakala  kemampuannya  terbatas karena  masih  disibukkan  oleh  tugas  pokok kedinasan.  Semestinya  dengan  keterbasan kemampuan  menyelenggarakan  Perda  terse- but makin diperlukan upaya mengintensifkan komunikasi dan memperluas jaringan dengan kominitas yang potensial agar misi Perda ter- selenggara  efektif.
Meskipun secara umum manfaat Perda belum  dirasakan  oleh  masyarakat  di  Riau, karena  aktifitas  dan  program  yang  tidak  te- rancang,  maka  dalam  hal  ini  khususnya  un- tuk  Pelindo  Dumai  belum  mengenal  dan mengetahui  tentang  keberadaan    Perda  No- mor  6  Tahun  2012  Tentang  TJSP.  Artinya Perda  ini  belum  memasyarakat  dan  sudah tentu tidak dapat dijadikan sebagai pedoman oleh  perusahaan  di  Pelindo  Dumai  untuk dijadikan sebagai dasar melaksanakan  Tang- gungjawab  Sosial  Perusahaan  dan  Lingku- ngan dalam konteks ke daerahan.
Ternyata  tujuan  keberadaan  Peraturan Daerah dengan jiwanya  lebih kontekstual se- suai realita kondisi daerah sebagaimana ama- nah  Perda  Nomor  6  Tahun  2012  tentang TJSP, ternyata tidak terimplementasikan oleh struktur birokrasi  baik tingkat provinsi Riau maupun maupun kota Dumai. Akibatnya  se- mangat  kedarmawanan  “ philanthropy” dan kesukarelaan “voluntary” belum terbina di- kalangan  pengusaha,  ditambah  lagi  Pemda Kota  Dumai  secara  khusus  tidak  memper- siapkan program  yang sasarannya untuk ma- syarakat   terdampak.   Semestinya   melalui
TJSP  selain  dapat  memitigasi  masalah  yang dialami masyarakat, juga berguna untuk me- lakukan  pelestarian  lingkungan  sebagai  upa- ya  mewujudkan  misi  pembangunan  berke- lanjutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Cooper.  J  Philip  .  (dkk)  1998. Public Administration  for  the  Twenty  First Century . USA: Harcourt Brace College
Publishers.
Edward  III,  George  C.  1980. Implementing Public Policy . Washington, DC. Congressional Quarterly Press. Grindle  S.  Merilee,    2007 .  Going  Local Decentralization,
Democratization, and the Promise of Good Governance .
New Jersey.
Hogwood,  Brian  W  dan  Lewis  A.  Guun. 1988. Policy  Analysis  for  the  Real Word . Basil Black Well. Oxford. Nugroho,  Riant.  2009. Public  Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan -Manajemen  Kebijakan , Jakarta. Elex Media Komputindo.
Responsibility  and  Guidance  on  Social,
Responsibility As  Per  ISO  26000ISO
26000 Pedoman Baru  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sukandarrumudi.  2012. Corporate  Social Responsibility  (CSR)  Usaha  Meredam Unjuk Rasa Akibat Gangguan Lingkungan .  Yogyakarta.    Bajawa Press. Thoha Miftah. 2010. Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan  Tata  Kepemerintahan Yang Baik. Yogyakarta : Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.