## IMPLEMENTASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)
Hartina Husein 1 1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
* Emai l : hartina.husein@feb.unpatti.ac.id
Dewi M Latue 2 2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, 97233

## ABSTRACT
The aim of this research is to specify and interpret financial management of the village in reference to the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 20 in 2018. These regulation separate in septenary extend Planning,  Implementation,  Administration,  Reporting  and  Accountability  stages.  This  research  was conducted in Wayame Village, Ambon City in Maluku province. This study uses a Qualitative Descriptive approach  with  data  analysis  methods,  comprice  of:  1).  Reducing  data,  2).  Data  presentation,  3).  Draw conclusions/verifications.  The  informants  in  this  study  were  representatives  from  the  village.  The  results show  that  the  management  of  village  funds  in  Wayame  Village  are  in  general  is  in  accordance  with  the provisions  of  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  number  20  of  2018,  but  there  are  still  some provisions that are still not fully complied with by the Wayame Village government, this is due to delays in financial management.
KEYWORDS : Village fund, Permendagri No.20/2018

## INTISARI
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menggambarkan  bagaimana  pengelolaan  keuangan  desa  menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 yang dimulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,  Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban.  Penelitian  ini  di  lakukan  di  Desa  Wayame, Kecamatan  Teluk  Ambon,  Kota  Ambon.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Deskriptif  Kualitatif dengan  metode  analisis  data  yaitu:  1).  Mereduksi  data  ,  2).  Penyajian  data,  3).  Menarik kesimpulan/verifikasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  perwakilan  dari  desa.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Desa  Wayame  secara  umum  sudah  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah Desa Wayame, hal ini terjadi karena keterlambatan kaur keuangan dalam pengelolaan.
KEYWORDS : Dana Desa, Permendagri No.20 tahun 2018

## Pendahuluan
Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat urgen dan sensitif pada pemerintahan desa. Khususnya yang bersangkutan dengan pengawasan. Dalam perubahan Permendagri No 20 tahun 2018 dari Permendagri No 133 tahun 2014 sendiri tidak terjadi secara menyeluruh. Namun banyak pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan desa  di lapangan. Dan beberapa poin masih tetap sama  dengan  yang  ada  di  Permendagri  terdahulu  diantaranya  Azas  pengelolaan keuangan  desa pada  Permendagri  terbaru  sedikit  mengalami  perubahan  dari  Permendagri  sebelumnya,  kepala desa  selaku  pemegang  kekuasaan  tertinggi  tidaklah  memegang  mutlak  struktur  pengelolaan keuangan  desa  Tetapi  Pemegang  Kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa  sebagian  dilimpahkan kepada  perangkat  desa  selaku  PPKD  atau  pelaksana  kegiatan  desa  yang  terdiri  dari  Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan. Dalam Permendagri No  20  Tahun  2018  perubahan  yang  mungkin  sangat  mencolok  adalah  dalam  hal  tugas perbendaharaan  desa  dimana  dalam  Permendagri  terdahulu  mengatur  bahwa  Bendahara  Desa dijabat  oleh  Staf  Kaur  Keuangan  yang  tugasnya  adalah  menerima,  menyimpan, menyetorkan/membayar,  menatausahakan,  dan  mempertanggungjawabkan  penerimaan pendapatan  desa  dan  pengeluaran  pendapatan  desa  dalam  rangka  pelaksanaan  apbdesa  maka dalam peraturan terbaru tugas Bendahara Desa langsung di pegang oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur  Keuangan)  sekaligus  sebagai  pelaksana  fungsi  kebendaharaan  desa.  Juga  penambahan bidang  dalam  Klasifikasi  Belanja  Desa  berupa,  penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat  dan mendesak desa.
Desa merupakan unit  paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat  perhatian  dari  negara  dan  birokrasi  negara  karena  pertimbangan  rakyat  Indonesia kebanyakan  tinggal  di  desa  dan  banyak  masalah  yang  hanya  bisa  diatasi  dari  unit  wilayah  di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Yusuf, M; Abdullah, J; Hasan, W;, 2019)

## Fund Accounting Theory
(Vatter, William Joseph;, 1986) dalam bukunya menjelaskan akuntansi dana sebagai alternatif teori entitas akuntansi dan teori proprietary. Teori ini menjelaskan bahwa dalam penyajian laporan keuangan  melibatkan  beberapa  pihak  terkait  yaitu  manajemen,  pemerintah  sebagai  perwakilan yang melakukan kontrol sosial, pihak lainnya terkait investasi dan pembiayaan.
Vatter menegaskan bahwa pada teori entitas dan proprietary belum dapat menjelaskan proses akuntansi  pada  level  praktikal.  “ Fund ”  yang  dimaksudkan  oleh  Vatter  merupakan  unit  operasi yang menjadi pusat perhatian pada entitas akuntansi. Teori akuntansi dana mengeliminir efek dan
dampak  personalitas  terhadap  prosedur  akuntansi  dan  kualitas  laporan  keuangan  sebagaimana yang Vatter nyatakan:
“ A fund …  cannot  be  identified  with  or  related  to  a  specific  personality  –  there  is  no person for whom the fund accounts are kept or to whom the reports relate
Vatter Fund menjelaskan “Dana” sebagai konsep utama pada teori tersebut yang menjelaskan dana sebagai hasil atas potensi jasa yang diupayakan oleh organisasi/entitas.Pada sektor publik, dana  merupakan  suatu  kesatuan  entitas  akuntansi  yang  dibentuk  dalam  suatu  anggaran. Anggaran yang diusulkan harus disetujui oleh Lembaga legislatif sebelum dieksekusi oleh pihak eksekutif.  Anggaran  yang  sudah  dibentuk  diperuntukkan  untuk  tujuan  tertentu  yang  sudah direncanakan  dalam  proses  perencanaan  anggaran.  Pengelolaan  anggaran  yang  bertanggung jawab  serta  memenuhi  syarat  transparansi  dan  akuntabilitasi  yang  dipertanggungjawabkan kepada  public.Dari  sisi  pengelolaan  keuangan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa, Pemerintah pusat menyerahkan sejumlah anggara ke setiap pemerintahan desa untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kemandirian berkarya dengan memaksimalkan perolehan dana desa untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.
Pemerintah  Desa  selaku  pengelola  APBDes  dituntut  untuk  menerapkan  sistem  pengendalian internal mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban yang mempedomankan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas dan wewenang Mendagri dalam mengupayakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang terkonsep dan sistematis. Permendagri No 20 tahun 2018 penting dan urgen, penting karena dalam regulasi tersebut terdapat format-format pengelolaan keuangan desa yang terbaru dan urgen karena pemberlakuannya yang baru sementara aparatur desa belum tentu  paham,  belum  bisa  dipastikan  apakah  sudah  memahami  dengan  jelas  format-format pengelolaan keuangan desa versi terbaru tersebut yang mana pengelolaan keuangan desa apabila tidak  dilakukan  secara  baik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada,  akan  berimplikasi  terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
Faktor  yang  mendorong  penulis  dalam  melakukan  penelitian  mengenai  Implementasi Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  ialah  karena  peneliti menguraikan  bagaimana  penerapan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  dimulai  dari  tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Dana  Desa  yang  terkonsep  dan  sistematis  berdasarkan    Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  di Desa Wayame, kota Ambon.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan pada Permendagri No 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa  adalah  seluruh    kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Keuangan  desa  dikelola  dengan  asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Untuk itu pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  keuangan  diharapkan  akan  transparansi  dan  bertanggung jawab  dalam  pelaporan  anggaran,  tertib  dan  disiplin  dalam  penggunaan  anggaran  serta melibatkan  masyarakat  dalam  pembentukan  laporan  keuangan.  Dalam  studinya  (Khoiriah,  Siti; Meylina, Utia;, 2016) menjelaskan bahwa tahapan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan dana desa sebagaimana yang tersirat pada peraturan perundang-undangan memiliki nilai positif dalam melaksanakan penyelenggaraan yang memenuhi unsur akuntabilitas pemerintahan desa.

## Perencanaan
Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  perencanaan  penerimaan  dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang yang di anggarkan dalam APB Desa. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa tahun berkenaan dan  pedoman  penyusunan  APBDes  berdasarkan  RKP  Desa  tahun  berkenaan  dan  pedoman penyusunan  APB  Desa  yang  diatur  dengan  peraturan  Bupati/Wali  kota  setiap  tahun.  Dalam studinya  berdasarkan  Permenkeu  No.49  tahun  2016  tentang  pengelolaan  keuangan  dana  desa, (Triani,  Ni  Nyoman  Alit;  Handayani,  Susi;,  2018)  menemukan  bahwa  proses  perencanaan penggunaan  dana  desa  diawali  dengan  musyawarah  dusun/desa  hingga  musrembangdes  yang bertujuan mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat desa.

## Pelaksanaan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan  melalui  rekening  kas  Desa  pada  bank  yang ditunjuk Bupati/  Wali  Kota.  Rekening kas  Desa  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  spesimen  tanda  tangan  kepala  Desa  dan  Kaur Keuangan. Dan bila mana Desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa  dibuka  di  wilayah  terdekat  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  dengan  spesimen  tanda tangan  kepala  Desa  dan  Kaur  Keuangan.  Penelitian  (Abidin,  Muhammad  Zainul;,  2015) menggunakan  permendagri  no  37  tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa menunjukkan tahapan pelaksanaan dana desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang telah  diprogramkan.  Sementara  kendala  yang  terjadi  antara  lain  minimnya  sumber  daya  yang berkompetensi serta kemandirian keuangan.

## Penatausahaan
Penatausahaan  keuangan  dilakukan  oleh  Kaur  Keuangan  sebagai  pelaksana  fungsi kebendaharaan.  Penatausahaan  dilakukan  dengan  mencatat  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran dalam  buku  kas  umum.  Pencatatan  pada  buku  kas  umum  ditutup  setiap  akhir  bulan.  Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
a) Buku pembantu bank, Berupa buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
b) Buku pembantu pajak, Berupa buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
c) Buku  pembantu  panjar,  Berupa  buku  catatan  pemberian  dan  pertanggungjawaban  uang panjar.
Dalam  studinya  pada  Kabupaten  Pariaman,  (Saputri,  Sri  Ayu;  Sebrina,  Nurzi;  Sari,  Vita  Fitria;, 2019)  menemukan  penggunaan  SISKEUDES  (Sistem  Keuangan  Desa)  membantu  aparatur  desa mewujudkan penatausahaan keuangan desa yang akuntabel.

## Pelaporan
Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  APBDesa  semester  pertama  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat.  Laporan  terdiri  dari  laporan  pelaksanaan  APBDes  dan  laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling  lambat  minggu  kedua  bulan  Juli  tahun  berjalan.  Konsisten  dengan  temuan  (Fajar Ramadhan, 2016) sistem komputerisasi dapat membantu aparatur desa dalam melakukan proses perencanaan, pencatatan secara akuntansi hingga laporan tahunan dan setengah tahunan.

## Pertanggungjawaban
Kepala  Desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  APBDes  kepada Bupati/Walikota  melalui  camat  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Laporan  pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan  Peraturan  Desa.  Laporan  Pertanggungjawaban  merupakan  bagian  dari  laporan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  akhir  tahun  anggaran.  Selain  laporan  pertanggungjawaban kepada  Bupati/Wali  kota    pemerintah  Desa  berkewajiban  untuk  menginformasikan  kepada masyarakat  melalui  media  informasi.  Adapun  informasi  kepada  masyarakat    paling  sedikit memuat laporan APBDes laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,  sisa  anggaran,  alamat  pengaduan.  Penelitian  (Karyanto,  R  Rudy;,  2016)  yang menggunakan 4 karakteristik kepala desa yakni Usia, Masa Kerja, jenjang pendidikan dan Gender terhadap  ketepatwaktuan  penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  menemukan  bukti  bahwa,  jenjang  pendidikan  dan  gender  mempengaruhi  ketepatan waktu  dalam  penyampaian  Laporan  Keuangan  Dana  Desa.  Gender  perempuan  cenderung  lebih tepat waktu dibandingkan dengan gender laki-laki dalam ketepatwaktuan penyampaian Laporan Keuangan Dana Desa.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Kualitatif  Dengan  Pendekatan  Analisis  Deskriptif. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji
dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Di Dalam penelitian ini, dengan pengambilan objek  di  Desa  Wayame  Kecamatan  Teluk  Ambon,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan implementasi Penerapan  Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Wayame.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  Implementasi  Penerapan    Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini adalah di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena penelitian ini dilakukan pada salah satu desa yang tumbuh pesat dalam kota ambon yang menerapkan Permendagri No 20 tahun 2018,

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh  langsung  dari  sumber  asli  atau  data  pertama.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah informan. Pengertian lain dari informan menurut (Suwandi; Basrowi;, 2008) adalah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka Cross Check Data.
Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
(Prof. DR. Lexy J Moleong, M.A, 2018) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk mendapatkan informasi tertentu. Pihak  yang  mengajukan  pertanyaan  disebut  interviewer  (pewawancara)  sedangkan  pihak yang  akan  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  disebut  dengan  interview  (pihak  yang diwawancarai).  Untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  valid  dan  akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan langsung secara mendalam kepada informan yang kompeten dalam Pengelolaan Keuangan Desa,  serta  mencatat  kejadian  serta  informasi  dari  informan  yang  kemudian  dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian
2. Observasi
Observasi  diartikan  sebagai  pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematik  terhadap gejala  yang  tampak  pada  objek  penelitian.  observasi  merupakan  pengamatan  serta pencatatan ditempat atau berlangsungnya peristiwa secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung.
3. Dokumentasi
Dokumen  merupakan  bahan  tertulis  yang  berhubungan  dengan  suatu  peristiwa  atau aktivitas  tertentu.  Arikunto  (2006)  mendefinisikan  bahwa  metode  dokumentasi  adalah mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  Catatan,  Transkip,  Buku,  Surat Kabar, Majalah, Notulen Rapat dan Agenda

## Hasil dan Pembahasan

## Perencanaan
Perencanaan  APBDesa  di  desa  Wayame  di  awali  dengan  Musrembang  yamg  biasanya dilakukan  pada  bulan  juni-juli  yang  bertujuan  menyaring  informasi  dalam  rangka  membangun desa  dari  berbagai  aspek,  hasil  musyawarah  ini  akan  dibuatkan  skala  prioritas  kebutuhan berdasarkan  kesepakatan  bersama  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  mengajukan  usulan dalam  RKP  Desa.  Kemudian  kesepakatan  yang  diperoleh  dari  Musrembangdes  nantinya  akan dibawa  ke  Musyawarah  desa  (  Musdes)  yang  akan  dilakukan  setiap  bulan  agustus  setiap periodenya  yang  mana  diselenggarakan  oleh  BPD,  Pemerintah  Desa,  dan  unsur  masyarakat. Setelah  itu,  Sekretaris  Desa  akan  mengkoordinasikan  penyusunan  perencanaan  APBDes berdasarkan RKP Desa yang telah disepakati dan nantinya akan diserahkan kepada kepala desa.
Pada  proses  berikutnya,  APB  Desa  disampaikan  kepada  BPD  untuk  dibahas  dan  disepakati bersama dalam Musyawarah BPD kemudian diserahkan kepada Walikota Ambon dalam waktu 3 hari, dalam hal ini jika hasil evaluasi terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka RPD  tersebut  haru  disempurnakan  kembali  paling  lambat  20  hari  oleh  kepala  desa  dan  BPD sebelum kembali diserahkan kepada walikota melalui camat untuk dievaluasi dan nantinya akan ditetapkan untuk menjadi peraturan desa mengenai APBDes oleh Kepala Desa.

## Pelaksanaan
Pada tahap ini pelaksanaan merupakan bentuk proses yang telah disepakati dan telah melalui penjabaran  rencana-rencana  pembangunan  yang  terdapat  dalam  APBDesa  yang  untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Yang mana sebelum tahap pelaksanaan ini telah diadakan sosialisasi atau  pemberian  informasi  kepada  masyarakat  bahwa  akan  diadakan  pembangunan  sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penanganan maupun pengawalan.
Dalam  tahap  ini  juga  kepala  desa  menugaskan  kaur  dan  kasi  pelaksana  kegiatan  dalam penugasan  di  lapangan  yang  mana  diantaranya  yaitu,  rencana  kegiatan  dan  anggaran  desa, rencana  kerja  kegiatan  desa,  rencana  anggaran  biaya.  Dalam  tahap  ini  juga  terjadi  proses pengadaan barang dan jasa.

## Penatausahaan
Pada tahap ini penatausahaan di desa wayame dilakukan oleh kaur keuangan yang bertugas sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan yang akan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku  pembantu  panjar.  Dan  pada  setiap  pengeluaran  atas  beban  APBDes  harus  dibuktikan dengan  kuitansi  penerimaan  dan  kuitansi  pengeluaran,  pada  tahap  in  kaur  keuangan  akan membuat  laporan  mengenai  buku  kas  umum  dan  diserahkan  kepada  sekretaris  desa  untuk  di verifikasi, evaluasi, dan analisis kemudian akan disetujui oleh kepala desa.

## Pelaporan
Pada  setiap  terlaksananya  pelaksanaan  dan  kewenangan  sudah  seharusnya  berkewajiban untuk  membuat  laporan  atas  kegiatan  dan  anggaran  yang  dikeluarkan.  Pelaporan  pengelolaan keuangan  di  Desa  Wayame  dilakukan  dengan  menyampaikan  laporan  APBD  yang  mana  terdiri atas laporan APBDes dan laporan realisasi kegiatan oleh kepala desa ke Walikota melalui Camat, yang  mana  sebelum  tahapan  ini    APBD   berasal  dari laporan  pertanggungjawaban  Kepala  Seksi (Kasi) Dan Kepala Kepala Urusan (Kaur) pelaksana kegiatan

## Pertanggungjawaban
Pada  tahap  ini  kaur  keuangan  selaku  bendahara  desa  wajib  melaporkan  penggunaan  dana APBDes  kepada  kepala  desa,  yang  nantinya  kepala  desa  akan  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada walikota melalui camat.
Dalam  mengelola  keuangan  desa    terdapat  konsekuensi  dari  penyelenggaraan  pemerintah tersebut  yaitu,  pertanggungjawaban  kepada  pihak-pihak  yang  berkaitan  seperti,  penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh kepala desa kepada walikota, dan pihak lain yang berkewajiban  atas  informasi  ini  seperti  yaitu  masyarakat.  Karena  pertanggungjawaban  tidak hanya  kepada  pemerintah  tetapi  juga  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  media  informasi yang sekiranya tersedia di desa, contohnya baliho informasi.

## Perbandingan Proses Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Wayame Dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
Dalam  tahapan  ini  peneliti  akan  membandingkan  dan  menganalisis  kemudian  akan mendeskripsikan dalam bentuk narasi yang akan didukung oleh kutipan yang berasal dari hasil wawancara dengan narasumber.

## Perencanaan
Pada tahapan ini proses perencanaan keuangan desa di desa wayame dengan Permendagri No 20  tahun  2018  sudah  sesuai  dengan  permendagri  No  20  tahun  2018.  Pada  penyelenggaraannya sekretaris desa akan menyusun rancangan APBDes, di desa wayame sendiri tahapan pembuatan rancangan  peraturan  desa  dimulai  dari  meminta  masukan  atau  gagasan  serta  pendapat  setiap lembaga  masyarakat  diantaranya  seperti,  PKK,  posyandu,  Karang  Taruna  dan  lain-lain  yang kemudian  dari  setiap  gagasan  tersebut  akan  dicantumkan  ke  dalam  APBDes  melalui  RKP  Desa yang kan dibahas kembali bersama BPD, Kepala Desa serta tokoh masyarakat di desa. Dalam hal ini  penyusunan  RKP  Desa  wajib  dibahas  dan  disepakati  dalam  musyawarah  desa.  Setelahnya sekretaris  desa  akan  menyusun  rancangan  APBDesa  berdasarkan  APBDes  dan  nantinya diserahkan  kepada  kepala  desa  sampai  dimana  rancangan  peraturan  APBDes  akan  di  rapatkan dan  disepakati  bersama  dalam  musyawarah  BPD  dan  kemudian  nantinya  akan  disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
Pada  pelaksanaan  perencanaan  keuangan  desa  di  desa  wayame  ini  sudah  hampir  sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018  karena hasil dari penelitian terdapat peraturan yang belum benar-benar terlaksana dengan baik oleh pemerintah Desa Wayame seperti pada pasal 32 ayat  5  bahwasanya  Kepala  Desa  tidak  dapat  membuat  peraturan  nya  sendiri.  Hal  ini  dapat diperkuat dengan pernyataan dari beberapa narasumber seperti :
“awalnya  dibuat  peraturan  desa  yang  dibuat  dan  disahkan  oleh  BPD  melalui musyawarah. Sebagai kepala desa dalam hal ini saya hanya mengetahui. Dari situlah peraturan kepala desa lahir, kepala desa tidak mempunyai kebijakan untuk membuat peraturan kepala desanya sendiri” (La Saleman, Kepala Desa, 20 juli 2021)
“peraturan  desa  terdahulu  oleh  BPD  dan  disahkan  dalam  musyawarah.
Sedangkan  peraturan  kepala  desa  dibuat  berdasarkan  peraturan  desa  yang  telah disahkan tersebut”. (Erwin, Sekretaris Desa,19 juli 2021)
Tabel 1 .  Perbandingan proses Perencanaan PERMENDAGRI No 20 tahun 2018 dengan Desa Wayame
No Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Wayame Keterangan 1 Pasal  31  ayat  (2)  Sekretaris  Desa Menyusun  Rencana  Peraturan  Desa tentang  APBDesa  berdasarkan  RKPD Desa tahun berkenaan Di  Desa  Wayame  penyusunan Rancangan  Peraturan  Desa dilaksanakan  oleh  Sekretaris Desa Sesuai 2 Pasal  32  ayat  (1)  Sekretaris  Desa menyampaikan    Rancangan  Peraturan Desa  tentang  APBDesa  kepada  Kepala Desa Pada saat Rancangan Peraturan Desa APBDes Sekertaris telah menyampaikan kepada Kepala Desa Sesuai 3 Pasal  32  ayat  (2)  Rancangan  Peraturan Desa  tentang  APB  Desa  disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD Kepala Desa Simpang Karmeo telah menyampaikan Rancangan  APBDes  kepada BPD untuk mendapat persetujuan Sesuai 04 Pasal  32  ayat  (3)  Rancangan  APBDesa telah  disepakati  bersama  paling  lambat bulan Oktober tahun berjalan Rancangan    Peraturan  Desa tentang APBDesa sudah disepakati  bersama  paling lambat  bulan  Oktober  tahun berjalan Sesuai 5 Pasal  34  ayat  (1)  Rancangan  Peraturan Desa  tentang  APBDesa  disampaikan Kepala  Desa  kepada  Walikota    melalui camat  paling  lambat  3  hari  sejak disepakati. Rancangan  peraturan  APBDes yang  sudah  disepakati  sudah disampaikan  oleh  kepala  desa kepada Walikota melalui camat  dan  diproses  paling lambat 3 hari setelah disepakati Sesuai 6 Pasal  34  ayat  (1)  Rancangan  Peraturan Desa  tentang  APB  Desa  disampaikan Kepala  Desa  kepada  Bupati/Walikota melalui  camat  lambat  3  hari  sejak disepakati untuk dievaluasi. APBDes  yang  telah  dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa Kepada  Bupati  melalui  Camat yang  tidak  melebihi  waktu yang ditentukan Sesuai 7 Pasal  35  ayat  (2)  hasil  evaluasi dituangkan  dalam  Keputusan  bupati /Wali  Kota  dan  disampaikan  kepada Di  desa  wayame  walikota tidak melakukan  evaluasi terhadap APBDes sebab Sesuai
Kepala  Desa  paling  lama  20  hari  kerja terhitung  sejak  diterimanya  rancangan dimaksud sudah  dilimpahkan  kepada Camat.  Paling  lama  Camat membutuhkan  waktu  7    hari kerja untuk melakukan evaluasi 8 Pasal 35 ayat (5) jika hasil evaluasi tidak sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, kepentingan  umum,  dan  RKP  Desa, kepala  Desa  bersama  BPD  melakukan penyempurnaan  paling  lama  20  hari kerja  terhitung  sejak  diterimanya  hasil evaluasi Kepala desa melakukan penyempurnaan APBDes tidak lebih  dari  waktu  yang  telah ditentukan dihitung dari diterimanya  evaluasi dari camat Sesuai 9 Pasal  39  ayat  (1)  Kepala  Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa  kepada  masyarakat  melalui  media informasi Di  desa  wayame  dibuatkan Baliho Informasi Sesuai

## Sumber: data olahan

## Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20 tahun  2018  secara  keseluruhan  karena  dalam  melaksanakan  penelitian  peneliti  menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan seperti dalam pasal 52 ayat 5 yaitu pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa. Hal ini dipertegas dalam wawancara langsung dengan narasumber:
“dalam pelaksanaan kegiatan ini hanya bisa dilakukan dengan swakelola. Hal ini merupakan perintah langsung dari Pak Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan  kepala-kepala  desa.  Karena  dana  kita  bukan  dalam  skala  besar  seperti diatas  500  juta.  Meski  seperti  itu  pun  pelaksanaannya  akan  berkala”.  (La

## Saleman, Kepala Desa, 20 juli 2021)
Tabel 2.  Perbandingan  proses  Pelaksanaan  menurut  PERMENDAGRI  No  20  Tahun  2018  dengan  Desa
Wayame. No Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa Wayame Keterangan 1 Pasal 50 ayat (2) Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Semua penerimaan didukung dengan bukti yang sah Sesuai 2 Pasal 51 ayat (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah Semua pengeluaran didukung dengan bukti yang sah Sesuai 3 Pasal 44 ayat (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa Bendahara desa menyimpan uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan Sesuai 4 Pasal 48 ayat (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan. Sekretaris Desa memverifikasi RAK yang diajukan kaur keuangan Sesuai 5 Pasal 48 ayat (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa Kepala Desa menyetujui rancangan RAK yang telah diverifikasi kepala desa Sesuai 6 Pasal 52 ayat (3) Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan di desa Sesuai
diutamakan melalui Swakelola wayame diutamakan melalui Swakelola 7 Pasal 25 ayat (5) pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan Di Desa wayame hanya mengutamakan swakelola dibandingkan dengan penyedia barang dan jasa Tidak sesuai 8 pasal 54 ayat (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Sekretaris desa akan memeriksa bukti pembayaran yang disampaikan oleh kaur keuangan Sesuai 9 Pasal 54 ayat (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa Sisa lebih uang dikembalikan ke kas desa Sesuai 10 Pasal 55 ayat (2) Pengajuan SPP dilampiri dengan: a. pernyataan tanggung jawab belanja, b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. Pengajuan SPP sudah sesuai dengan ketentuan Sesuai 11 Pasal 55 ayat (3) Dalam setiap pengajuan SPP sekretaris Desa berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan oleh Kasi Sesuai 12 Pasal 55 ayat (4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa Kepala Desa menyetujui pembayaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa Sesuai 13 Pasal 55 ayat (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. Bendahara akan melakukan pembayaran setelah disetujui oleh Kepala Desa Sesuai 14 Pasal 58 ayat (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa Bendahara Desa telah melaksanakan ketentuan mengenai pungutan pajak dan menyetorkan ke Kas Negara Sesuai
Sumber: data olahan

## Penatausahaan
Pada  tahapan  ini  proses  penatausahaan  keuangan  desa  sudah  banyak  yang  sudah  sesuai dengan  Permendagri  No  20  tahun  2018  karena  jika  dilihat  dari  hasil  penelitian  peneliti menemukan ketentuan yang belum terlaksana seperti pada pasal 63 ayat (3), pencatatan buku kas
umum  belum  ditutup  sampai  akhir  bulan  karena  terjadi  kendala  dalam  pencatatan  penerimaan dan pengeluaran.
Tabel 3. Perbandingan  proses  Penatausahaan  menurut  PERMENDAGRI  No  20  Tahun  2018  dengan  Desa
Wayame. No Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa wayame Keterangan 1 Pasal  63  ayat  (1)  Penatausahaan dilakukan  oleh  Kaur  Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Di Desa Wayame penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Sesuai 2 Pasal  63  ayat  (2)  Penatausahaan dilakukan  dengan  mencatat  setiap penerimaan  dan  pengeluaran  dalam buku kas umum Bendahara desa selalu mencatat  setiap  penerimaan dan pengeluaran Sesuai 3 Pasal 63 ayat (3) Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan bendahara  melakukan  tutup buku  lebih  dari  waktu  yang ditentukan Tidak sesuai 4 Pasal 67 ayat (1) Buku kas umum yang ditutup  setiap  akhir  bulan  dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya Kaur  keuangan  melaporkan tutup  buku  kas  umum sekretaris  desa  paling  lambat tanggal 10 bulan berikutnya Sesuai 5 Pasal 67 ayat (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan Sekretaris bertugas melakukan verifikasi Sesuai 6 Pasal 67 ayat (3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui Sekertaris akan memberikan laporan hasil evaluasi untuk disetujui Sesuai

## Sumber: data olahan

## Pelaporan
Pada proses pelaporan keuangan desa di desa wayame sesuai dengan ketentuan Permendagri No  20  tahun  2018.  Dalam  tahapan  ini  kepala  desa  menyampaikan  laporan  realisasi  pelaksana APBDesa  kepada  Walikota  berupa  laporan  semester  pertama  melalui  camat,  kepala  desa  akan menyusun laporan pelaksana anggaran
Tabel 4.  Perbandingan proses Pelaporan menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan Desa Wayame.
No Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa wayame Keterangan 1 Pasal  68  ayat  (1)  Kepala  Desa menyampaikan  laporan  pelaksanaan APBDesa  semester  pertama  kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kepala Desa sudah menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa  kepada Walikota melalui Camat Sesuai 2 Pasal  68  ayat  (2)  Laporan  terdiri  dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa, b. laporan realisasi kegiatan. Laporan yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan Sesuai 3 Pasal  68  ayat  (3)  Kepala  Desa menyusun  laporan            dengan  cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan Kepala desa menggunakan Laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Sesuai
Sumber: data olahan

## Pertanggungjawaban
Pada tahapan ini proses pertanggungjawaban sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri No 20 tahun 2018. Tahap pertanggungjawaban , bendahara selaku kaur keuangan wajib melaporkan dana  APBDes  kepada  kepala  desa.  kepala  desa  akan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan APBDesa  kepada  Wali  kota  setiap  tahunan  melalui  Camat.  Dalam  hal  ini  informasi  akan  akan dilaporkan kepada menteri dan Masyarakat Desa melalui media informasi.
Tabel 5 .  Perbandingan proses Pertanggungjawaban menurut PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dengan Desa Wayame.
No Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa wayame Keterangan 1 Pasal  70  ayat  (1)  Kepala  Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes  kepada  Bupati/Walikota melalui  camat  setiap  akhir  tahun anggaran Kepala  desa  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban realisasi  APBDes  yang  telah disepakati dan disahkan bersama  BPD  kepada  Walikota melalui camat Selesai 2 Pasal  70  ayat  Peraturan  Desa disertai dengan: a. laporan keuangan,  terdiri  atas  laporan realisasi  APB  Desa    dan  catatan atas  laporan  keuangan.  b.  laporan realisasi kegiatan, c. daftar program  sektoral,  program  daerah dan  program  lainnya  yang  masuk ke Desa Di  desa  wayame  Laporan pertanggungjawaban terdiri atas,  a.  laporan  keuangan,  b. laporan realisasi kegiatan Sesuai 3 Pasal  71  ayat  (1)  Laporan Pertanggungjawaban  merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Realisasi  pelaksanaan  APBDesa merupakan bagian tak terpisahkan  dari    laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa Sesuai 4 Pasal  72  ayat  (1)  Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi BPD  dan  tokoh  masyarakat dikumpulkan  di  balai  balai pertemuan untuk diinformasikan mengenai laporan APBDes, baliho pengumuman
Sesuai
Sumber: data olahan

## Kesimpulan
Secara  umum  proses  pengelolaan  keuangan  desa  di  desa  wayame  sudah  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  negeri  nomor  20  tahun  2018.  Hanya  saja  terdapat  beberapa  ketentuan yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan  ketentuan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 seperti dalam tahap perancangan masih ada tahapan yang belum sesuai dengan ketentuan yaitu, penetapan  peraturan  Kepala  Desa  yang  tidak  dapat  dibuat  oleh  kepala  desa.  Kemudian  salam tahap  pelaksanaan  juga  terdapat  ketentuan  yang  belum  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  20  tahun  2018  seperti  dalam  pelaksanaan  kegiatan  desa  hanya dilaksanakan  melalui  swakelola,  menggunakan  penyedia  barang  dan  jasa  dapat  dilihat  dari
besarnya  jumlah  dana,  namun  dalam  pelaksanaannya  jika  desa  memiliki  dana  dalam  nominal yang  besar  maka  pelaksanaanya  akan  dilakukan  dengan  bertahap.  Begitupun  dalam  tahap Penatausahaan  selain  tidak  adanya  Tim  Pelaksana  terdapat  ketentuan  yang  belum  sesuai  yaitu buku  Kas  umum  tidak  ditutup    pada  akhir  bulan,  hal  ini  terjadi  dikarenakan  kendala  seperti pencatatan dan bukti-bukti. Dalam proses ini terdapat ketentuan yang tidak berlaku karena desa sendiri belum mengalami situasi serupa.

## Saran
Pengembangan  penelitian  selanjutnya  mengenai  permendagri  ini  adalah  dengan  menilai kualitas  belanja  baik  belanja  rutin  maupun  modal  yang  mendukung  peningkatan  aktivitas masyarakat desa terkait dengan pembuatan BUMDes yang tidak hanya menyerap tenaga kerja dan material  yang  berada  pada  desa  tujuan  dan  desa  lainnya  yang  mampu  menggerakkan  ekonomi dan  peningkatan  taraf  hidup  dan  pendapatan  masyarakat.  Identifikasi  belanja  dengan menggunakan  dana  desa  penting  untuk  menilai  keseriusan  pemerintah  daerah  apakah  sejalan dengan keinginan pemerintah pusat untuk membangun dari pinggiran .

## Daftar Pustaka
Abidin,  Muhammad  Zainul;.  (2015).  Tinjauan  atas  Pelaksanaan  Keuangan  Desa  Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik .
Fajar Ramadhan. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 323- 340.
Karyanto,  R  Rudy;.  (2016).  Apakah  Penyaluran  Dana  Desa  Terhambat  oleh  Karakteristik  Kepala Desa? Jurnal Akuntansi dan Bisnis , 149-161.
Khoiriah, Siti; Meylina, Utia;. (2016). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Masalah-Masalah Hukum , 20-29.
Prof.  DR.  Lexy  J  Moleong,  M.A.  (2018). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2018.
Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dana Desa
Saputri, Sri Ayu; Sebrina, Nurzi; Sari, Vita Fitria;. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 523-542.
Suwandi; Basrowi;. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
Triani, Ni Nyoman Alit; Handayani, Susi;. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 136-155.
Vatter, William Joseph;. (1986). Managerial Accounting. Chicago: Garland.
Yusup, M; Abdullah, J; Hasan, W;. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi , 189-208.