## Al-Mizan
(e-Journal)

## Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kolaka
Ramlia 1 , Ratnawati 2 , Marwah 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin Email: ramlialia106@gmail.com; ratnawati.musakkir@gmail.com; marwah@gmail.com
Penulis Korespondensi: ramlialia106@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  analyse  the  form  of  protection  for  children  with disabilities  after  parental  divorce  and  the  role  of  the  government  in  providing protection  for  children  with  disabilities  after  parental  divorce.  This  research  is empirical  juridical  in  nature  with  data  collection  techniques  derived  from  library research and field research. The results of this study indicate that: (1) the form of protection of children with disabilities after divorce decisions in Kolaka Regency is based on the rights of children with disabilities contained in Law Number 1 of 1974 concerning  Marriage  and  Law  Number  8  of  2016  concerning  Persons  with Disabilities,  but  has  not  been  implemented  optimally  in  accordance  with  the legislation; (2) The role of the Kolaka Regency government has not been optimal in carrying out its mandate based on Kolaka Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection.
Keywords:  Legal  Protection;  Children  with  Disabilities;  Parents'  Divorce; Government's Role

## Protection of Children with Disabilities after Parents' Divorce Verdict in Kolaka Regency
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk perlindungan terhadap  anak  penyandang  disabilitas  pasca  perceraian  orang  tua  dan  peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca  perceraian  orang  tua.  Penelitian  ini  bersifat  yuridis  empiris  dengan  teknik pengumpulan data berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  bentuk  perlindungan  terhadap  anak penyandang  disabilitas  pasca  putusan  perceraian  di  Kabupaten  Kolaka  didasarkan atas hak-hak anak-anak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas,  namun  belum  terlaksana  secara  maksimal  sesuai perundang-undangan; (2) Peran pemerintah Kabupaten Kolaka belum optimal dalam melaksanakan amanah yang diembangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak Penyandang Disabilitas; Perceraian Orang Tua; Peran Pemerintah

## A. Pendahuluan
Setiap orang berkeinginan untuk memiliki keluarga yang bahagia, harmonis, tenteram, sakinah, mawaddah dan rahmah. 1 Hubungan keluarga ini dijalin melalui perkawinan yang suci, 2 sehingga ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dapat kekal dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. 3 Untuk itu suami isteri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi,  agar  masing-masing  dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
Keluarga  merupakan  sebuah  elemen  sosial  yang  akan  membentuk  sebuah sistem  sosial  dalam  masyarakat.  Sistem  sosial  ini  terjadi  dalam  pertemuan  dan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Artinya peraturan bagi masyarakat yang mengatur hubungan yang terjadi antara sesama manusia, khususnya pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya. Pengetahuan dasar akan hal ikhwal perkawinan merupakan salah satu aspek yang penting untuk diketahui dan dipahami  sebelum  dan  selama  menjalani  kehidupan  berumah  tangga  tersebut, sehingga tujuan daripada pelaksanaan perkawinan dapat terwujud. 4
Walaupun demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki, dalam perkawinan antara suami istri tidak dapat dihindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus  menerus,  maupun  sebab-sebab  lain  yang  dapat  menimbulkan  suatu  keadaan sehingga  suatu  terjadi  perceraian.  Saebeni  mengungkapkan  bahwa  bercerai  dapat disebabkan  oleh  kematian  suami  atau  istri,  dapat  pula  karena  sering  terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam hubungan perkawinan. 5
Adanya  perceraian  yang  terjadi  berimplikasi  terhadap  pemenuhan  hak-hak bagi  masing-masing  pasangan  dan  anak  keturunan  mereka,  misalnya  hak  nafkah
1 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28B.
3 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, pasal 1.
4 Rizal Darwis, Hak Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 15.
5 Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  Dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  (Cet.  1; Bandung: Pustaka Setia, 2007), 47.
iddah, nafkah mut’ah, nafkah lampau/lalai, nafkah anak, hak pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama. 6 Namun terkadang dalam implementasinya perlindungan hukum  terhadap  hal-hal  tersebut  kurang diperhatikan  pasca  perceraian,  khususnya perlindungan hukum kepada anak penyandang disabilitas. Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  mengatur  bahwa  orangtua  berkewajiban  dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 7
Berdasarkan  hasil  observasi  di  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kolaka terdapat 43 kasus anak  dalam tindak kekerasan  dan  penelantaran  terhadap  anak  di  bawah  umur,  termasuk  anak penyandang disabilitas dengan 3 kasus. Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa, dan Kecamatan Baula. 8 Kasus tahun 2018 terjadi terhadap anak yang berinisial “ A ” umur11 tahun (anak disabilitas tunadaksa), kakak bernisial “ N ” umur 15 tahun, suami berinisial Bapak “ MR ” dan isteri berinisial Ibu “ MI ” . Setelah putusan perceraian, maka hak asuh kedua anak jatuh pada ibunya, dan mereka tidak mendapat nafkah dari ayahnya. Seiring berjalannya waktu Ibu “ M I” harus dirawat di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, maka dimintalah kepada mantan suaminya B apak “MR” untuk merawat sementara waktu anak “A” . Selama dalam perawatan  dari  Bapaknya  “MR”  yang  selama 1  bulan  kondisi anak  “ A ” sangat memprihatinkan dengan tubuh kurus, dan tertidur di lantai beralaskan plastik yang berukuran kecil.
Kasus yang sama juga terjadi pada Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk, bernama isteri berinisial Ibu “ T ” umur 28 tahun, suami berinisial Bapak “ N ” umur 30 tahun, anak berinisial “ I ” umur 8 tahun (penyandang disabilitas down syndrome).
Setelah terjadinya putusan perceraian, hak asuh dan nafkah anak ditanggung oleh Ibu
6 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, pasal 149- 160. Lihat juga Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pasal 41, pasal 45.
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26.
8 Data Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Kolaka Kabupaten Kolaka, 2023.
“ T ” dan  selama  setahun  perceraian  Bapak “ N ” tidak  pernah  mengunjungi  dan memberikan nafkah kepada si anak “I” . 9
Kedua kasus tersebut dalam konteks perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas pasca perceraian orang tua menjadi instrumen sangat penting dalam upaya pemenuhan  dan  penegakan  hak  anak.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perlindungan terhadap  anak  penyandang  disabilitas  adalah  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia yang dipengaruhi oleh pemberian perawatan dan pengasuhan keluarga yang optimal sebagai ciri dari negara hukum. 10 Oleh karena itu sebagai bagian dari warga Negara  Indonesia  sudah  sepantasnya  anak  penyandang  disabilitas  mendapatkan perlakuan  khusus  sebagai  upaya  perlindungan  dari  kerentanan  terhadap  berbagai tindakan  diskriminasi,  terutama  perlindungan  dari  berbagai  pelanggaran  hak  asasi manusia.

## B. Bentuk  Perlindungan  terhadap  Anak  Penyandang  Disabilitas  Pasca  Putusan Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kolaka
Setiap  warga  Negara  Indonesia  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama untuk  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  dasar  pembangunan  nasional.  Hak  dan kewajiban  yang  sama  tersebut  tidak  terkecuali  pada  masyarakat  penyandang disabilitas.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari pemerintah untuk  menghormati,  melindungi  dan  memenuhi  hak  penyandang  disabilitas, termasuk perlindungan anak penyandang disabilitas.
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan. 11 Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. 12 Namun berbeda dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki gangguan mental
9 Pengadilan Agama Kolaka, Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk
10 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016), 21.
11 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak (Bandung: Mandar Maju, 1998), 1.
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) dan (2).
dan fisik, meskipun telah mencapai usia 21 tahun, anak penyandang disabilitas  ini masih  membutuhkan  perlindungan  hukum  seumur  hidupnya.  Pada Burgerlijk Wetboek ( BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial,  tahap  kematangan  sosial,  tahap  ketahanan  pribadi,  dan  tahap  kematangan mental. 13 Artinya  anak  penyandang  disabilitas  yang  berusia  21  tahun  dalam pertimbangannya masih perlu pendampingan oleh orang tua ataupun walinya.
Dengan kata lain, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Berdasarkan  data  aduan  terkait  penelantaran  anak  disabilitas    pada  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Kolaka  pada  tahun 2018-2021  terdapat  2  permasalahan,  yaitu  penelantaran  dan  kekerasan  psikis terhadap anak penyandang disabilitas.
Tabel 1. Data Aduan Terkait Penelantaran Anak Disabilitas Tahun 2018-2021
No  Tahun  Jumlah Kategori Permasalahan Jenis Disabilitas Keterangan Penelant aran Kekerasan Fisik Kekerasan Psikis Disabilitas Fisik Disabilitas Mental 1 2018 1 √ - - √ √ Masih terus dalam pengawasan 2 2019 1 √ - √ √ Terselesaikan dengan kekeluargaan 3 2020 - - - - - - - 4 2021 1 √ - - √ Terselesaikan dengan kekeluargaan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa anak penyandang disabilitas yang  orang  tuanya  telah  bercerai,  namun  kurang  mampu  dalam  kondisi  ekonomi memerlukan  bantuan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Khusus Anak Kabupaten Kolaka, sedangkan anak penyandang disabilitas yang orang tuanya
13 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 330.
telah  bercerai  namun memiliki  pekerjaan  tetap,  maka  segala  biaya  dan  kebutuhan anaknya tetap dipenuhi oleh orangtuanya.
Praktik penuntutan biaya hidup bagi anak biasanya mantan isteri yang akan bertindak  mengajukan  tuntutan  terhadap  mantan  suami  apabila  tidak  memenuhi kewajibannya  dalam  pemberian  nafkah  hidup  bagi  anak  yang  berada  dalam asuhannya.  Tuntutan  yang  dilakukan  oleh  mantan  istri  tidak  hanya  mengenai pemenuhan  terhadap  biaya  hidup  dan  pendidikan  anak,  namun  juga  menyangkut masalah pemeliharaan anak.
Hal inilah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kolaka dalam beberapa putusan,  misalnya  Putusan  Nomor:  0602/Pdt.G/2018/PA.Klk  yang  menyangkut masalah pemeliharaan anak. Setelah bercerai dan diputuskan bahwa anak ikut dengan ibunya, maka mantan suaminya akan diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut. Namun, Pengadilan Agama Kolaka juga harus memperhatikan kondisi ekonomi orang tuanya karena pada kasus anak  yang  ditelantarkan,  mantan  suaminya  tidak  memberikan  nafkah  kepada anaknya disebabkan tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 14
Secara  garis  besar  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  penyandang disabilitas di Kabupaten Kolaka antara lain:

## 1. Hidup Tumbuh dan Berkembang
Seorang  anak  memiliki  hak  untuk  dilindungi  dalam  hidup  tumbuh  dan berkembangnya  tanpa  adanya  diskriminasi, 15 tak  terkecuali  anak  penyandang disabilitas. 16 pada  tahun  2019  terjadi  kasus  penelantaran  anak  penyandang disabilitas, di mana setelah perceraian orang tua, Bapak “N” (mantan suami) tidak lagi  memenuhi  kewajibanya  untuk  memberikan  nafkah  terhadap  si anak  “I” . Kemudian, Ibu  “T”  ( mantan  isteri)  yang  mengalami  permasalahan  tersebut melaporkan  ke  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA)
14 Pengadilan Agama Kolaka, Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, pasal 4.
16 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5 ayat (1) huruf a.
Kabupaten  Kolaka  sebagai  salah  satu  lembaga  penanggung  jawab  daerah.  Kasus perceraian  in  telah  diputuskan  oleh  Pengadilan  Agama  Kolaka  dengan  Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk. 17
Hasil wawancara dengan Bapak “ N ” sebagai suami dalam putusan Putusan Nomor  0602/Pdt.G/2018/PA.Klk,  diperoleh  informasi  bahwa  ia  tidak  memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah untuk menafkahi anaknya, karena penghasilannya tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari,  karena  pekerjaan  saya hanya petani yang tidak memiliki penghasilan tetap. 18
Atas  dasar  Putusan  Nomor:  0602/Pdt.G/2018/PA.Klk  yang  menjatuhkan amar  putusan  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan  terhadap  anaknya,  namun tidak dilaksankan, maka Ibu “T” ( mantan istrinya) melaporkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan selanjutnya difasilitasi dan meminta Bapak “ N ” (mantan suami) membuat pernyataan untuk bersedia bertanggung jawab terhadap si anak “I” .
Jika dicermati aturan hukum yang berlaku, misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertulis bahwa pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya;  pemeliharaan  anak  yang  sudah  dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 19 Selain itu dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata; Burgelik  Wetboek (BW)) tertulis bahwa pengadilan menentukan wali anak di bawah umur, 20 apabila ada kekhawatiran yang beralasan bahwa orang tua yang diserahkan tugas perwalian, tidak  akan  memberikan  tunjangan  secukupnya  untuk  biaya  hidup  dan  pendidikan anak-anak di bawah umur, maka hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus
17 Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Wawancara, di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kolaka, tanggal 22 April 2021.
18 Bapak “N”, Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas, Wawancara, tanggal 24 April 2021, di Kabupaten Kolaka.
19 Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum Islam,  pasal  105. Lihat  juga  Maswandi ,  “ Hak  Asuh  Anak  yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, ” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4, no. 1 (2017): 28-
45.
20 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 229.
dibayar  pihak  yang  lain  untuk  membayar  sejumlah  uang  untuk  membiayai  anak dibawah umur. 21

## 2. Pemeliharaan oleh Orangtuanya Sendiri
Setiap  anak  memiliki  hak  untuk  dibesarkan  dan  dipelihara  orang  tuanya sendiri. 22 Hak  ini  juga  berlaku  bagi  anak  penyandang  disabilitas. 23 Jika  anak penyandang disabilitas yang ditelantarkan oleh orang tuanya  dan tidak menjamin tumbuh kembangnya, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 24
Terkait  dengan  Putusan  Nomor:  0602/Pdt.G/2018/PA.Klk,  Pengadilan Agama Kolaka dalam menyelesaikan kasus pemeliharaan anak dan tanggung jawab nafkah  anak  dalam  putusan  tersebut  melimpahkan  tanggung  jawab  pemeliharaan anak “I” kepada Ibu “T” (ibu kandungnya) dan pihak Bapak “N” dibebani tanggung jawab  untuk  memenuhi  segala  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  tersebut dewasa  dan  dapat  hidup  mandiri.  Namun  hal  ini  tidak  terlaksana  sesuai  dengan putusan  Pengadilan  Agama  Kolaka,  sehingga  pemenuhan  hak-hak  bagi  anak “I” sebagai  anak  penyandang  disabilitas  tidak  terlaksana  disebabkan  kemampuan ekonomi Bapak “N” yang tidak mencukupi. 25

## 3. Memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial
Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial adalah salah satu hak yang  dimiliki  oleh  seorang  anak, 26 begitu  pula  halnya  dengan  anak  penyandang disabilitas. 27 Apabila  pemenuhan  hak  untuk  mendapatkan  perawatan  yang  tidak
21 Ibid.,  pasal  230. Lihat  juga  Andi Suherman, “ Implementasi  Independensi  Hakim  Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, ” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019): 42-51.
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, pasal 7 ayat (1); pasal 14.
23 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016,  pasal 5 ayat (3) huruf a dan b; pasal 6 huruf c dan d.
24 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, pasal 7 ayat (2).
25 Panitera Muda Pengadilan Agama Kolaka, Wawancara, 19 April 2021.
26 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, pasal 8.
27 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, pasal5 ayat (1) huruf g; pasal 12.
tercapai  maka  akan  berdampak  pada  pelaksanaan  pemenuhan  hak  untuk mendapatkan  kesehatan  itu  sendiri.  Menurut  Ahmad  Djojosugitjo  sebagaimana dikutip Nurhidayati bahwa tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat ( consumer  satisfaction),  melalui  pelayanan  yang  efektif  oleh  pemberi  pelayanan ( provider satisfaction), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien ( institutional satisfaction). Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras, dan seimbang merupakan panduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan ( satisfaction health care). 28
Wawancara dengan Bapak “J” yang memiliki keluarga sebagai penyandang disabilitas diperoleh informasi bahwa belum ada pelayanan kesehatan khusus bagi penyandang  disabilitas,  misalnya  pelayanan  kesehatan  dengan  sistem home  care belum dirasakan oleh kaum penyandang disabilitas di desa kami. 29 Hal ini dikuatkan dengan  wawancara  dengan  Ibu  “T”  bahwa apabila  ingin  berobat,  biasanya masyarakat membawa/mendampingi penyandang disabilitas ke puskesmas terdekat yang jaraknya dapat mencapai 15 km karena berada di Ibukota Kecamatan. Selain itu, belum ada kegiatan penyuluhan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas, karena sosialisasi atau penyuluhan masih bersifat umum, yaitu terkait dampak gizi pada  pertumbuhan  dan  menghindari  kondisi  kecacatan. 30 Dengan  kata  lain,  dalam praktik  yang  terjadi  ketika  ada  anggota  keluarga  yang  penyandang  disabilitas mengalami sakit di Kabupaten Kolaka, maka akan dibawa atau menghubungi petugas kesehatan untuk datang memeriksa.
Hasil  observasi  terkait  fasilitas  kesehatan  pada  puskesmas  di  Kecamatan Kolaka,  Kecamatan  Pomalaa  dan  Kecamatan  Baula  sudah  tersedia  fasilitas  yang ramah terhadap penyandang disabilitas, yaitu ruang duduk prioritas bagi kelompok
28 Lilis  Nurhidayati,  “Gambaran  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Penyandang  Disabilitas Intelektual  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Jambon  Kabupaten  Ponorogo, ” Skripsi  (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).
29 Bapak “ J ”, Masyarakat, Wawancara, di Desa Sani-Sani Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka 03 Mei 2021.
30 Ibu “ T ”, Masyarakat, Wawancara, di Desa Sani-Sani Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, 03 Mei 2021.
rentan  dan  kursi  roda. 31 Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Staf Puskesmas Wundulako juga ditemukan masih banyak penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam sistem jaminan kesehatan karena belum memiliki identitas diri akta kelahiran. 32

## 4. Memperoleh Pendidikan Luar Biasa
Hak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya merupakan salah satu  hak  dari  seorang  anak, 33 tak  terkecuali  anak  penyandang  cacat  pun  berhak memperoleh pendidikan luar biasa. 34
Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DPPA  Kabupaten  Kolaka  diketahui  bahwa  akses  pendidikan  terhadap  kaum penyandang disabilitas sejak beberapa tahun terakhir telah dimiliki oleh Kabupaten Kolaka,  di  antaranya  Sekolah  Dasar  Luar  Biasa  (SDLB)  dan  Sekolah  Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). Namun, belum semua penyandang disabilitas dalam usia sekolah mengikuti pendidikan di fasilitas pendidikan khusus tersebut, termasuk kasus  anak  penyandang  disabilitas  yang  orang  tuanya  telah  bercerai  yang  ada  di Kecamatan Kolaka, Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula. 35
Hasil temuan di lapangan bahwa beberapa hal yang menyebabkan sebagian penyandang  disabilitas  pada  usia  sekolah  belum  bersekolah  di  dalam  pendidikan khusus  disebabkan  masih  ada  stigma  masyarakat  yang  merasa  malu  atau  merasa penyandang disabilitas sebagai aib sehingga menyembunyikan anggota keluarganya serta  menolak  menyekolahkan  di  dalam  pendidikan  khusus.  Selain  itu,  orang  tua menganggap bahwa menyekolahkan anaknya kurang menguntungkan dipandang dari aspek ekonomi.
31 Observasi  Pada  Puskesmas  di  Kecamatan  Kolaka,  Kecamatan  Pomalaa  dan  Kecamatan Baula, tanggal 2-10 April 2021.
32 Staf Puskesmas Wundulako, Wawancara, di Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka, 04 Mei 2021.
33 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, pasal 9, ayat (1).
34 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 , pasal 10.
35 Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Wawancara, di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kolaka, tanggal 22 April 2021.
Perundang-undangan  di  Indonesia  sangat  tegas  memberikan  jaminan perlindungan  kepada  anak  dengan  menjatuhkan  sanksi  pidana,  misalnya  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dinyatakan bahwa:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
1. diskriminasi  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami kerugian,  baik  materil  maupun  moril  sehingga  menghambat  fungsi sosialnya.
2. penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami  sakit atau penderitaan, baik fisik, mental dan sosial.
3. dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 36
Secara  khusus  untuk  perlindungan  hukum  kepada  penyandang  disabilitas dengan penjatuhan sanksi pidana juga diatur dalam undang-undang tersendiri, antara lain:
Setiap  Orang  yang  melakukan  tindakan  yang  berdampak  kepada  bertambah, berkurang,  atau  hilangnya  hak  kepemilikan  Penyandang  Disabilitas  tanpa mendapat  penetapan  dari  pengadilan  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 37
Setiap  Orang  yang  menghalang-halangi  dan/atau  melarang  Penyandang Disabilitas  untuk  mendapatkan  hak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 38
Adanya  sanksi  pidana  melalui  pembentukan  perundang-undangan  yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap kepentingan anak, khususnya anak penyandang disabilitas  adalah salah satu respon pemerintah dalam penindakan represif, yaitu suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran.
36 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022, pasal 77.
37 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, pasal 144.
38 Ibid., pasal 145.

## C. Peran  Pemerintah  dalam  Perlindungan  Anak  Penyandang  Disabilitas  Pasca Putusan Perceraian Orangtua di Kabupaten Kolaka
Pemerintah  merupakan  instrumen  penting  dalam  mewujudkan  tujuan bernegara,  yaitu  mensejahterakan  dan  memakmurkan  kehidupan  bangsa.  Tujuan tersebut  sejatinya  dapat  terwujud  apabila  pondasi  bernegara  dapat  dijaga  dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh UUD Negara RI Tahun 1945. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun diperjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 39
Kebijakan  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  khusus  anak difokuskan  pada  tiga  hal,  yaitu  pencegahan,  pelayanan,  dan  penanganan  masalah yang dihadapi anak. 40 Dalam upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak, capaian  ditandai  dengan  terpenuhinya  hak  anak  untuk  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  meningkatnya  perlindungan  anak  dari  tindak  kekerasan, penelantaran,  eksploitasi  dan  perlakuan  salah  lainnya  sebagaimana  telah  tertuang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Selanjutnya  aturan  pelaksana  dari  perundang-undangan  tersebut ditindaklanjuti  dengan  adanya  kebijakan  terkait  perlindungan  anak  di  Kabupaten Kolaka  dengan  diaturnya  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kolaka  Nomor  3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Artinya peran pemerintah Kabupaten  Kolaka  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan perawatan lahir dan batin telah diupayakan dengan lahirnya peraturan tersebut.
Adapun peran pemerintah Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten  Kolaka  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Anak sebagai berikut:
39 Muhammad  Afdal  Karim,  “Implementasi  Kebijakan  Pemenuhan  Hak -Hak  Penyandang Disabilitas di Kota Makassar,” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan 11, no. 2 Juli (2018): 86-102. 40 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Indragiri  Hulu  (Renstra  DPPPA)  Tahun  2022-2026  (Indragiri Hulu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, 2022), 32.

## 1. Pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang
Terpenuhinya  hak  anak  agar  dapat  tumbuh,  hidup  dan  berkembang  dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak  yang  berkualitas,  berakhlak  mulia  dan  sejahtera  menjadi  tujuan  dari  adanya penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kolaka. 41 Aturan ini juga berlaku bagi anak penyandang disabilitas bahwa:
a. Mendapatkan  perlindungan  khusus  dari  diskriminasi,  penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual
b. Mendapatkan  perawatan  dan  pengasuhan  keluarga  atau  keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.
c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.
d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan mertabat dan hak anak.
e. Pemenuhan kebutuhan khusus.
f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integritas sosial dan pengembangan individu.
g. Mendapatkan pendampingan sosial. 42
Penghormatan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas (karena kekhususannya) menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya, 43 sehingga atas  dasar  konstitusi  negara,  maka  masyarakat  mempunyai  tanggung  jawab  untuk menghormati  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Wawancara  dengan  Fitriani, S.Tr.Keb. pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka  diperoleh informasi bahwa:
Proses  penyelesaian  kasus  mengenai  hak  pemeliharaan  anak,  melakukan pendampingan dan sebisanya mencari jalan tengah yang terbaik, tetapi tetap mengedepankan hak anak, tumbuh kembang anak yang optimal,  namun jika tidak  ditemukannya  jalan  tengah  dan  ada  salah  satu  pihak  yang  ingin melanjutkan  ke  ranah  hukum  maka  DP3A  tetap  akan  melakukan pendampingan,  tetapi  jika  masih  bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan  dan melibatkan beberapa pihak termasuk keluarga yang dituakan, maka itu yang akan kita tempuh. 44
41 Pemerintah Kabupaten Kolaka, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 3 huruf a.
42 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun 2016  , pasal 5 ayat (3).
43 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 5 ayat (3).
44 Fitriani, S.Tr.Keb., Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Kolaka, Wawancara, di Kolaka, tanggal 22 April 2021.

## 2. Menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat
Menjamin  terpenuhinya  hak  anak,  menciptakan  rasa  aman,  ramah  dan bersahabat  menjadi  salah  satu  tujuan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Kolaka, 45 tak terkecuali anak penyandang disabilitas. Perlindungan anak penyandang disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas  untuk  memenuhi  hak-haknya  dan  mendapatkan  jaminan  rasa  aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang ditetapkan oleh hakim pada prinsipnya memberikan rasa keadilan dan penjaminan jangka panjang kepada anak. Namun menurut Sinaga, keengganan seorang Bapak untuk memenuhi kewajibannya meskipun  telah  diputuskan  oleh  hakim  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana, walaupun peraturan mengatur seorang isteri dapat mengajukan gugatan nafkah anak, namun sangat sedikit yang menempuhnya, sehingga putusan yang menghukum Ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tidak dapat dikontrol terlalu jauh. Di satu sisi hakim bersifat pasif, namun di sisi lain belum ada peraturan khusus yang mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. 46
Selain  itu  bebera  kendala  bagi  anak  penyandang  disabilitas  dalam mendapatkan  akses  keadilan,  yaitu  tidak  adanya  keberanian  dari  korban  untuk melapor, tidak ada dukungan dari keluarga dan lingkungan karena masih dianggap sebagai aib dari keluarga, masih adanya pemahaman aparat penegak hukum tentang keterbatasan  yang  dialami  penyandang  disabilitas,  sehingga  keterangannya  tidak dapat  dijadikan  saksi  dan  bukti  di  pengadilan. 47 Ini  juga  yang  mempersulit  dan menjadi  kendala  bagi  pemerintah  dalam  menangani  kasus  anak  penyandang disabilitas tersebut.
45 Pemerintah Kabupaten Kolaka, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016, pasal 3, huruf b.
46 Istiqomah Sinaga, “ Pemenuhan Hak Nafkah Anak  Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan  Australia, Makalah,  dalam  https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah- sinaga-s-hi-mh-23-11, diakses 7 Agustus 2021.
47 Dina Fitra Anisa, “Kasus Kekerasan Terhadap Penyanda ng Disabilitas Meningkat, ” Berita Satu,  Jumat  26  Januari  2018,  dalam  https://www.beritasatu.com/news/475351/kasus-kekerasan- terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat, diakses pada 7 Agustus 2021.

## 3. Perlindungan dari ancaman permasalahan sosial
Semua anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang  dan  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  kekerasan  dari diskriminasi.  Anak  disabilitas  berhak  atas  pemeliharaan  khusus,  memperoleh pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  persiapan  lapangan  kerja,  dan  pengembangan individu. Keluarga merupakan lembaga utama yang paling dasar Dalam penanganan permasalahan anak penyandang disabilitas.  Pemerintah bersama dengan masyarakat menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  pada  penyandang  disabilitas,  yaitu: masyarakat dan aparatur pemerintah masih banyak yang belum memahami eksistensi penyandang  disabilitas  sebagai  potensi  sumber  daya  manusia  sehingga  diabaikan. Stigma dalam masyarakat bahwa memiliki anggota keluarga disabilitas merupakan aib,  menurunkan  harkat  dan  martabat  keluarga.  Pandangan  masyarakat  bahwa penyandang disabilitas sama dengan orang sakit,  di mana perlu perlakuan khusus, sehingga memperoleh perlindungan berlebihan dan menimbulkan ketidakmandirian.
Pada lingkungan masyarakat Kabupaten Kolaka sendiri tentang kepedulian masyarakat terhadap adanya kasus penelantaran anak disabilitas masih kurang. Peran masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah, dalam hal ini dinas terkait maupun pihak kepolisian, karena tanpa adanya laporan dari masyarakat sulit bagi pemerintah untuk  mengetahui  adanya  kasus  tersebut.  Masalah  penelantaran  anak  disabilitas seharusnya  menjadi  permasalahan  bersama,  bukan  hanya  pemerintah  atau  pihak penegak hukum saja.
4. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak
Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana untuk pemenuhan kebutuhan anak, 48 serta  mempersiapkan  sumber  daya  manusia  yang  akan  menyelenggarakan pelaksanaan  dari  implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, sehingga pemenuhan hak-haknya tidak hanya menang di atas
48 Pemerintah Kabupaten Kolaka, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016, pasal 3, huruf f.
kertas,  akan  tetapi  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  dari  perundang-undangan, yaitu  memajukan,  melindungi  dan  menjamin  kesamaan  hak  dan  kebebasan  yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas.
Perlindungan  hak  penyandang  disabilitas  merupakan  suatu  usaha  yang menempatkan  kondisi  di  mana  setiap  penyandang  disabilitas  dapat  melaksanakan hak  dan  mengakses  setiap  sarana  dan  prasarana  umum.  Undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan  hak  di  bidang  kesehatan,  di  antaranya  penyediaan  fasilitas  kesehatan yang  ramah  disabilitas,  ketersediaan  tenaga  kesehatan  yang  berkompetensi, ketersediaan alat dan obat-obatan serta rehabilitasi medis. Selain itu, keterjaminan terhadap sanitasi yang bersih juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 49
Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka sebagai salah satu lembaga teknis daerah dalam usaha untuk merealisasikan misi sasaran strategis yang terkait dengan perlindungan khusus anak, yaitu:
1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - dengan dua indikator,  yaitu  indeks  pembangunan  gender  dan  indeks  predikat  kabupaten layak anak;
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak - dengan indikatornya indeks pemberdayaan gender dan kecamatan layak anak;
3. Meningkatnya  layanan  bantuan  hukum  terhadap  perempuan  dan  anak  korban kekerasan  -  dengan  indikator  persentasi  cakupan  perempuan  dan  anak  yang mendapatkan layanan pendampingan; dan
4. Meningkatnya  pemenuhan  hak  anak  -  dengan  indikator  persentasi  fasilitas publik ramah anak.
Tujuan-tujuan  strategis  tersebut  diupayakan  tercapai  melalui  program  dan kegiatan  yang  dilakukan  setiap  tahun  berdasarkan  target  kinerja  yang  ditentukan
49 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, pasal 61- 74.
secara  matang  dengan  mempertimbangkan  anggaran  dari  Dinas  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2A) Kabupaten Gorontalo.

## D. Kesimpula l n
Bentuk  perlindungan  terhadap  penyandang  disabilitas  pasca  putusan perceraian orang tua di Kabupaten Kolaka, antara lain: (1) perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang; (2) perlindungan untuk mengetahui dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (3) perlindungan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan (4)  perlindungan  untuk  memperoleh  pendidikan  luar  biasa.  Kesemua  bentuk perlindungan  tersebut  jika  dilanggar  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  maka adanya penjatuhan sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Pemerintah  Kabupaten  Kolaka  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam perlindungan anak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dan instansi terkait yang khusus menangani hal tersebut adalah Dinas Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  Kabupaten  Kolaka.  Adapun  dalam  pelaksanaannya  dengan mengimplementasikan  dari  misi  sasaran  strategis  perlindungan  khusus  anak. Tindakan yang telah dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten Kolala adalah menerima segala  permasalahan  anak,  khususnya  terkait  pasca  perceraian  orangtua  dan melakukan tindakan mediasi kepada para pihak yang bermasalah.

## Daftar Pustaka
Anisa, Dina Fitra. “Kasus Kekerasan Terhadap Penyanda ng Disabilitas Meningkat. ” Berita  Satu,  Jumat  26  Januari  2018,  dalam  https://www.beritasatu.com/ news/475351/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-meningkat, diakses pada 7 Agustus 2021.
Darwis, Rizal. Hak Nafkah Batin Isteri dalam Hukum Perkawinan. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
Karim,  Muhammad  Afdal. “Implementasi  Kebijakan  Pemenuhan  Hak -Hak Penyandang  Disabilitas  di  Kota  Makassar. ” Government:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan 11, no. 2 Juli (2018): 86-102.
Maswandi. “ Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. ” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 4, no. 1 (2017): 28-45.
Nurhidayati,  Lilis. “Gambaran  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Penyandang  Disabilitas Intelektual  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Jambon  Kabupaten  Ponorogo. ” Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.
Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hulu. Rencana  Strategis  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Indragiri  Hulu  (Renstra DPPPA) Tahun 2022-2026. Indragiri Hulu: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu, 2022.
Pemerintah Kabupaten Kolaka. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pengadilan Agama Kolaka. Putusan Nomor: 0602/Pdt.G/2018/PA.Klk
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
______. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
______. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Saebani, Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang. Cet. 1; Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Sinaga, Istiqomah. “ Pemenuhan Hak Nafkah Anak  Pasca Perceraian di Indonesia,
Malaysia  dan  Australia, Makalah,  https://badilag.mahkamahagung.go.id/ artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di- indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11
Suherman, Andi. “ Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. ” SIGn Jurnal Hukum 1, no. 1 (2019): 42-51.
Waluyadi. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju, 1998.