## Hak Asasi Manusia dalam  Perspektif  Hukum  Islam
Suradji Muhammad dosengo@gmail.com
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

## Abstract
Islam  is  the  doctrine  that  governs  all  human  life  is  a  beautiful  early  rapid.  One  of  the  issues  currently being  faced  by  Islam  is  associated  with  Azaz  human  rights  (human  rights). United Nations Charter on Human  Rights  has  recommended  to  promote  and  fight  for  human rights and freedom for all human be- ings,  without  distinction  as  to  race,  sex,  language  or  religion.  Human  rights  (Human  Rights)  is  a  con- cept  of  modern  political  ethics  with  the  idea  of  appreciation  and  respect  for  basic  human  and  humanity. Islam  is  not  contradicting  the  values  of  human  rights,  but  there  needs  to  be  synchronization  values  are acceptable  by  Islam  and  which  are  unacceptable  to  Islam.  Freedom of the freest in the association of op- position  from  Islam.  So  it  is  related  to  the  kind  of  relationship  both  by  men  and  by  women.  Therefore, the  existing  values  in  the  concept  of human rights is sejelan with Islamic values such as freedom to wor- ship  according  to  their  beliefs.  Synchronization  of  the  values  championed  by  the  pro-human  rights  with Islamic  values  should  be  done  so  that  there  is  no  longer conflict between fighters Ham with adherents of Islam.
Keyword :  Human Right, Islam.

## Pendahuluan
Islam  merupakan  suatu  ajaran  yang mengatur  kehidupan  manusia  dengan peraturan  yang  begitu  rapi  dan    indah.  Ia meletakkan  seluruh  kegiatan  manusia sebagai  jalan  pengabdian diri kepada Allah SWT.  Hampir  tiada  ruang  bagi  manusia untuk tidak mau patuh atau tunduk kepada syariat  Allah  SWT.  Karena  sungguhnya mereka  diciptakan  oleh  Allah  SWT  dan semestinya  tunduk  kepada  sistem  atau peraturan yang dibuat oleh Allah SWT.
Salah  satu  isu  yang  dihadapi hukum  Islam    dewasa  ini adalah berkaitan dengan    persoalan    hak-hak  asasi manusia ( human  rights ).  Piagam  PBB  tentang  HAM merekomendasikan untuk mempromosikan dan  memperjuangkan  hak-hak  asasi  dan kebebasan  bagi  seluruh  umat  manusia, tanpa  membedakan  ras,  jenis  kelamin,
bahasa  maupun  agama  (United  Nations, 2006).  Sebagai  sumber  hukum  yang mengatur hablu  mina  al-nas ,  baik  yang bersifat  internal  maupun  eksternal,  oleh karena  itu  hukum  Islam  ditantang  untuk memberikan jawaban sekaligus konstribusi- nya  terhadap  implementasi  hak-hak  asasi manusia universal tersebut.
HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan  suatu  konsep  etika  politik modern dengan gagasan
pokok penghargaan  dan  penghormatan  terhadap manusia  dan  kemanusiaan.  Gagasan  ini membawa  kepada  sebuah  tuntutan  moral tentang  bagaimana  seharusnya  manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntutan moral  tersebut  sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama.
Semua  agama  mengajarkan  pen- tingnya  penghargaan  dan  penghormatan terhadap  manusia,  tanpa  ada  pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diper-
lukan,  terutama  dalam  rangka  melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau  “dilemahkan”    ( al-mustad'afin )  dari tindakan  dzalim  dan  semena-mena  yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa.  Eensi  dari  konsep  hak  asasi  ma- nusia  adalah  penghormatan  terhadap kemanusiaan  seseorang  tanpa  kecuali  dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan  demi  alasan  apapun;  serta  pengakuan terhadap  martabat  manusia  sebagai  ma- khluk termulia di muka bumi.
Kesadaran  akan  pentingnya  HAM dalam  wacana  global  muncul  bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan  (human  centred  develop- ment).    Konsep  HAM  berakar    pada penghargaan  terhadap  manusia  sebagai makhluk  berharga  dan  bermartabat.  Kon- sep  HAM  menempatkan  manusia  sebagai subyek,  bukan  obyek  dan  memandang manusia  sebagai  makhluk  yang  dihargai dan  dihormati  tanpa  membedakan  ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, su- ku bangsa, bahasa, maupun agamanya.
Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki  sejumlah hak dasar yang wajib  dilindungi,  seperti  hak  hidup,  hak beropini,  hak  berkumpul,  serta  hak  be- ragama    dan  hak  berkepercayaan.  Nilai- nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang  asasi  tersebut  dilindungi  dan  dim- uliakan.  HAM  mengajarkan  prinsip  persa- maan dan kebebasan manusia sehingga tid- ak  boleh  ada  diskriminasi,  eksploitasi  dan kekerasan  terhadap  manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembata- san  dan  pengekangan  apa  pun  terhadap kebebasan  dasar  manusia,  termasuk  di  da- lamnya hak kebebasan beragama.
Isu  kebebasan  beragama  selain ter- cantum  di  dalam  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  yang  merupakan  pern- yataan  definitif  yang  pertama  tentang 'hak asasi  manusia'  dan  yang  menyebutkan secara  jelas  hak-hak  itu  yang  bersifat  uni- versal. Dokumen ini adalah kesepakatan in-
ternasional yang ditanda-tangani oleh para pihak (negara) yang menjadi anggota PBB. Walaupun  demikian, kesepakatan  tersebut tidak  mengikat  secara  hukum  (not    legally binding)  dan  tidak  menyediakan  perlin- dungan yang dapat dipaksakan. ditemukan    juga  di  dalam  berbagai  doku- men  historis  tentang  HAM,    seperti  doku- men    Rights  of  Man  France    (1789),   Bill of Rights of USA  (1791) dan International Bill of  Rights    (1966).  Pasal  2  DUHAM menya- takan:  “setiap orang berhak atas semua hak dan  kebebasan-kebebasan  yang  tercantum di  dalam  Deklarasi  ini  tanpa  perkecualian apapun,  seperti  ras,  warna  kulit,  jenis  ke- lamin,  bahasa,  agama,  politik  atau  pen- dapat  yang  berlainan,  asal  mula  keban g- saan  atau  kemasyarakatan,  hak  milik,  ke- lahiran,  ataupun  kedudukan  lain.”Prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan  da- lam  dokumen  HAM  internasional  tersebut secara  jelas  disebutkan  dalam pasal 18: "Se- tiap  orang  berhak  atas  kemerdekaan  ber- fikir,  berkeyakinan  dan  beragama;  hak  ini mencakup    kebebasan  untuk  berganti aga- ma atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan  agama  atau  kepercayaannya dalam  kegiatan  pengajaran,  peribadatan, pemujaan  dan  ketaatan,  baik  sendiri  mau- pun  bersama-sama  dengan  orang  lain, dimuka umum atau secara pribadi.“
Hak  kebebasan  beragama  digo- longkan  dalam  kategori  hak  asasi  dasar manusia, bersifat  mutlak dan berada di da- lam  forum  internum  yang  merupakan wujud  dari inner freedom ( freedom to be ). Hak ini  tergolong  sebagai    hak  yang    non - derogable (Pasal 4 (2) ICCPR menyebutkan: No derogation from articles 6,7,8(paragraphs  1 and 2), 11, 15, 16 1nd 18 may  be  made  under  this  provision).
Artinya,  hak  yang  secara  spesifik  dinya- takan  di  dalam  perjanjian  hak asasi manu- sia  sebagai  hak yang tidak bisa ditangguh- kan  pemenuhannya  oleh  negara  dalam situasi  dan  kondisi  apa  pun,  termasuk selama  dalam  keadaan  bahaya,  seperti perang  sipil  atau  invasi  militer.  Hak  yang
non-derogable    ini  dipandang  sebagai hak paling  utama  dari hak asasi manusia.
Hak-hak  non  derogable  ini  harus dilaksanakan  dan  harus  dihormati  oleh negara  pihak  dalam  keadaan  apapun  dan dalam  situasi yang bagaimanapun. Kebeba- san beragama dalam bentuk kebebasan un- tuk  mewujudkan,  mengimplementasikan, atau  memanifestasikan  agama  atau  keya- kinan seseorang, seperti tindakan berdakwah  atau  menyebarkan  agama  atau keyakinan  dan  mendirikan  tempat  ibadah digolongkan  dalam  kebebasan  bertindak ( freedom  to  act ).  Kebebasan  beragama dalam bentuk  ini  diperbolehkan  untuk  dibatasi dan  bersifat bisa diatur atau ditangguhkan pelaksanaannya.  Namun,  perlu  dicatat, bahwa  penundaan  pelaksanaan,  pembata- san  atau  pengaturan  itu  hanya  boleh  dil- akukan berdasarkan undang-undang. Menurut  Nowak, UN  Covenant  on  Civil  and Political  Rights Alasan yang dibenarkan un- tuk  melakukan  penundaan  pelaksanaan, pembatasan,  atau  pengaturan  itu  adalah semata-mata  perlindungan  atas  lima  hal, yaitu: public  safet;  public  order;  public  helth; public  morals;  dan  protection  of  rights  and  free- dom  of others . Dengan demikian tujuan uta- ma  tindakan  penundaan  pelaksanaan, pengaturan atau pembatasan itu adalah un- tuk  menangkal  ancaman  terhadap  kesela- matan manusia atau hak milik mereka.
Menanggapi hak-hak asasi manusia universal  yang  dipromosikan  PBB,  lah negara  Muslim  seperti  Sudan,  Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, ajukan kritik, kare- na  menurut  mereka  piagam  tersebut  tidak memperhatikan  budaya  dan  keagamaan yang  terdapat  di negara-negara non-Barat. Bahkan,    Iran  di  PBB,  Said  Rajaie- Khorassani,  mengatakan  bahwa  hak-hak asasi  ia  universal    PBB  merupakan  suatu pemahaman  sekuler  atas  tradisi  Judeo-ani yang  tidak  dapat  diterapkan  di  negara- negara
Muslim (diakses dari http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declarat ion_on_Human_Rights_in_Islam,tgl.18Mei 2014.
Prisip  kebebasan  beragama  di  da- lam  dokumen-dokumen  hak asasi manusia tidaklah  berdiri  sendiri  melainkan  selalu dikaitkan  dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan  pikiran  dan  hati  nurani.  Esen- sinya,  kebebasan  beragama  atau  berkeya- kinan  mengandung   paling sedikit delapan komponen,  yaitu:  kebebasan  internal, kebebasan eksternal, non-coercion , non- discrimination ,  hak  orang  tua  dan  wali, kebebasan  kelembagaan  dan  status  legal, batas  yang  diperbolehkan  bagi  kebebasan eksternal  dan  bersifat  non-derogability. Penjelasan  tentang  hal  ini  secara  eksplisit ditemukan  dalam  ICCRP  pasal  18  (1); ECHR pasal 9 (2); dan ACHR pasal 12 (3).
Masalahnya kemudian, apakah yang  dimaksud  dengan  agama  dalam dokumen HAM tersebut? Menarik diketahui bahwa dokumen hak asasi manu- sia tidak memberikan definisi yang konkret tentang  apa  itu  agama.  Alasannya,  sangat jelas  yaitu  untuk menghindari kontroversi filosofis  dan  ideologis  serta  polemik  yang berkepanjangan.  Hal ini disebabkan, defin- isi    agama  sangat  beragam  dan amat prob- lematik  menentukan  satu  definisi    dalam rumusan  legal.  Hukum hak asasi manusia internasional menemukan istilah yang tepat untuk  melindungi  hak-hak  itu  di  bawah judul  yang  disepakati  yaitu:    kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Prin- sipnya,    kebanyakan  kaidah  internasional yang dikembangkan mengarah pada upaya melindungi  hak  kebebasan  beragama atau berkeyakinan  (Lerner,  2004).Ungkapan lainnya, yang dilindugi dan dihormati ada- lah  hak  dan  kebebasan  manusia  untuk memilih  atau  tidak  memilih  beragama  dan berkeyakinan.
Berdasarkan roblematika  diatas maka  dapat  dirumuskan  permasalahan terkait  dengan  Hak  azazi  Manusia  dengan Islam  yaitu  “Bagaimana  pandangan  islam terhadap  Nilai-nilai  yang  diperjuangkan oleh  PBB  terkait dengan Hak Azazi Man u- sia”.

## Pembahasan
Agenda  Internasional  Perlindungan  Hak Kebebasan Beragama
Hal-hal apa saja sesungguhnya yang ingin dilindungi  melalui  agenda  internasional perlindungan  hak  kebebasan  beragama? Sebelum menjawab pertanyaan penting ini, perlu  terlebih  dahulu  menjelaskan  makna kebebasan  dalam perspektif  HAM.
Menurut
Groome, kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan; ketiadaan penghalang  atau  hambatan;  kekuasaan untuk  memilih.  Lebih  jauh  Groome membagi    kebebasan  dasar  ke  dalam  dua kategori, yaitu   hak-hak dan perlindungan pribadi;  dan  hak-hak dan perlindungan di dalam  sistem  keadilan.  Kelompok hak dan perlindungan pribadi mencakup: kebebasan  beragama;  kebebasan  berfikir; kebebasan  berekspresi;  kebebasan  pers; kebebasan  berserikat;    kebebasan bergerak; hak  untuk  kehidupan  pribadi;  hak  untuk berkumpul;  hak untuk berserikat;  hak atas pendidikan;  dan  hak  untuk  berpartisipasi dalam  pemerintah.  Berdasarkan  hal  ini kemudian  dikenal  istilah four  freedom (empat  kebebasan)  oleh  F.D.  Roosevelt, yaitu:  kebebasan  berekspresi,  kebebasan beragama,  kebebasan  berkeinginan  dan kebebasan dari perasaan ketakutan (Conde, 1999).
Esensi  dari  kebebasan    beragama atau berkeyakinan  tercakup dalam delapan komponen  utama  --Penjelasan  tentang  hal ini secara eksplisit ditemukan dalam ICCRP pasal  18  (1);  ECHR  pasal  9  (2);  dan ACHRpasal 12 (3)-- sebagai berikut. a. Kebebasan  Internal:    Setiap  orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan  dan  beragama.  Hak  ini mencakup  kebebasan  untuk  menganut atau  menetapkan  agama  atau  ke- percayaan  atas  pilihannya sendiri terma- suk  untuk  berpindah  agama  dan  keya- kinannya.
b. Kebebasan Eksternal: Setiap orang mem- iliki  kebebasan,  apakah  secara  individu atau  di dalam masyarakat, secara publik atau  pribadi  untuk  memanifestasikan agama atau keyakinan  di  dalam pengajaran dan peribadahannya.
c. Tidak  ada  Paksaan:    Tidak  seorangpun dapat  menjadi  subyek  pemaksaan  yang akan  mengurangi  kebebasannya  untuk memiliki  atau  mengadopsi  suatu  agama atau  keyakinan  yang  menjadi  pili- hannya.
d. Tidak Diskriminatif: Negara
berkewajiban  untuk  menghormati  dan menjamin  kebebasan  beragama  atau berkepercayaan  semua  individu  di  da- lam  wilayah  kekuasaannya  tanpa mem- bedakan  suku,  warna  kulit,  jenis  ke- lamin,  bahasa,  agama  dan  keyakinan, politik  atau  pendapat,  penduduk:  asli atau pendatang, serta asal usulnya.
e. Hak  dari  Orang  Tua  dan  Wali:  Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah, jika  ada    untuk  menjamin  bahwa  pen- didikan  agama  dan  moral  bagi  anak- anaknya  sesuai  dengan  keyakinannya sendiri.
f. Kebebasan  Lembaga  dan  Status  Legal: Aspek  yang  vital  dari  kebebasan  be- ragama atau berkeyakinan bagi komuni- tas  keagamaan  adalah  untuk  berorgan- isasi  atau  berserikat  sebagai  komunitas. Oleh  karena  itu  komunitas  keagamaan mempunyai  kebebasan  dalam  beragama atau  berkeyakinan  termasuk  di  da- lamnya  hak  kemandirian  di  dalam pengaturan organisasinya.
g. Pembatasan yang dijinkan pada Kebeba- san  Eksternal:  Kebebasan  untuk  men- jalankan agama atau  kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh un- dang-undang,  dan  itupun semata-mata demi  kepentingan  melindungi  kesela- matan  dan  ketertiban  publik, kesehatan atau  kesusilaan  umum,  serta  dalam rangka  melindungi  hak-hak  asasi  dan kebebasan orang lain.
h. Non-Derogability:    Negara  tidak  boleh mengurangi  kebebasan  beragama  atau berkeyakinan  dalam  keadaan  apapun dan atas alasan apapun.

## Rekonsiliasi  Syariah  dan  Hak-Hak  Asasi Manusia
Hukum  Islam    tengah    ditantang oleh isu- isu  besar  yang    harus  dihadapinya, hal ini dalam  rangka membangun hubungan lintas kultural  bagi  universalitas  hak-hak  asasi manusia.  Isu-isu  besar  itu  antara  lain berkaitan dengan  masalah perbudakan dan diskriminasi,  yaitu  diskriminasi  atas  dasar jenis  kelamin,  agama,  ras,  atau  bahasa. Menghadapi  persoalan    hak  asasi  manusia universal,  yang meliputi masalah perbuda- kan,  diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim,  An-Naim  tidak  hanya  be- rusaha  memberikan  jawaban,  tetapi  juga jalan keluarnya.
Mengatasi  problem  yang  dihadapi hukum  Islam  ketika  berhadapan  dengan persoalan  hak-hak asasi manusia universal ini,  berangkat  dari  prinsip resiprositas dan kehendak  untuk  hidup  bebas  di  atas,  An - Naim  menggunakan  metode  rekonsiliasi. Metode  ini memberi  kemungkinan bagi dil- akukannya penggantian aspek-aspek syari- ah  yang  tidak  berlaku  dan  kuno  dengan prinsip-prinsip  hukum Islam yang modern dan  manusiawi  An-Naim  menggunakan pendekatan  evolusioner  yang  diusulkan oleh Mahmoud Muhamed Toha (An-Naim, 2101).
Menurut  An-Naim,  selama  masa- masa pembentukan syariah (dan paling tid- ak  selama  seribu tahun), konsepsi hak-hak asasi  manusia   universal belumlah dikenal. Sesuai  dengan  konteks  historis  tersebut, adanya  perbudakan  adalah  sah  menurut hukum.  Selain  itu,  sampai  abad  ke-20, adalah  normal  di  seluruh  dunia  untuk menentukan  status dan hak-hak seseorang berdasarkan  agama.  Sejalandengan  itu, sampai  abad  ke-20  pun  perempuan  secara normal  tidak  diakui  sebagai  pribadi  yang mampu menggunakan hak-hak dan
kapasitas  hukum  yang  sebanding  dengan yang  dinikmati  oleh  laki-laki.    Dilihat  dari konteks  historis,  pandangan  hukum Islam yang  membatasi  hak-hak  asasi  manusia universal dengan demikian dapat dibenarkan. Sesuai dengan konteks historis pula,  maka  hukum  Islam  sebagai  sistem hukum yang praktis tidak dapat mengesampingkan  konsepsi  hak-hak  asasi manusia  universal  jika  harus  diterapkan pada masa sekarang.
Menurut  An-Naim,  pendekatan yang  efektif  untuk  mencapai  pembaruan hukum  Islam  yang  memadai  dalam kaitannya  dengan  hak-hak  asasi  manusia universal  adalah  dengan  mengidentifikasi teks-teks  al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai  dengan  hak-hak  asasi  manusia universal  dan  kemudian  menjelaskannya dalam  konteks  historis.  Pada  saat  yang bersamaan  dicari  pula  teks-teks  yang mendukung hak-hak asasi manusia universal  sebagai  basis  prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam yang secara sah dapat diterapkan sekarang. An-Naim dalam hal ini
menyarankan  dilakukannya  revisi  atas hukum-hukum Islam, tentu saja dari sudut pandang Islam, untuk memelihara hak-hak asasi  manusia  universal.  An-Naim    tetap mengingatkan  bahwa  pembaruan  yang dituju  haruslah  mementingkan  keabsahan Islaminya.
Menurut  An-Naim,  ada  tiga  isu yang  merupakan  problem  fundamental yang dihadapi hukum Islam, yaitu masalah perbudakan, diskriminasi atas dasar gender dan agama.
a. Perbudakan
Ketika  Islam  dan  hukum  Islam dilembagakan,  perbudakaan  telah  menjadi fenomena yang umum.  Sistem perbudakan telah  menjadi  norma  yang  berlaku. Meskipun  Islam  mengakui  perbudakan sebagai  institusi  yang  sah,  hukum  Islam mengharuskan  dilakukannya    pembatasan atas  sumber-sumber  yang  menambah
perbudakan,  memperjuangkan  dilakukan - nya  perbaikan  atas  kondisi  mereka,  dan mendorong  pembebasannya,  baik  atas dasar agama maupun kemanusiaan. Hukum Islam telah menganjurkan pembebasan  para  budak  melalui  berbagai metode.  Pembebasan  budak  antara  lain dapat  dilakukan  dengan  menggunakan uang  atau  kekayaan  negara  yang  berasal dari zakat atau shadaqah.
Anjuran  yang  demikian  terlihat dengan  jelas  dalam  al-Quran  surat  al- Taubah(9):60 dan al-Baqarah (2):177. Selain itu, pembebasan budak dapat dilakukansebagai  bagian  dari  penebusan dosa  keagamaan,  misalnya  dala  al-Quran surat al-Nisa (4):92 dan al-Mujadilah (58):3. Pembebasan  budak  dapat  pula  dilakukan melaui  perjanjian  atau  kontrak  antara  si budak dan tuannya
dengan imbalanpembayaran dalam jumlah tertentu, misalnya  dalam  al-Quran  surat  al-Nur (24):33.
Selain  dengan  metode-metode  di atas,  Islam  melihat  pembebasan  budak yang  didasarkan  atas  kerelaan  seseorang adalah  merupakan  perbuatan  yang  sangat terpuji,  misalnya  dalam  al-Quran  surat  al- Balad (90):11-13. Menurut  An-Naim, sekalipun  sampai  sekarang  hukum  Islam menyatakan  sahnya  perbudakan,  tetapi untuk  masa  sekarang  tidak  mungkin  lagi disetujuinya  pelembagaan  perbudakaan secara  formal  di  suatu  negara  Muslim. Menurutnya,  umat  Islam  ketika  itu menerima  lembaga  perbudakan  adalah karena konteks historis yang mengiringinya sehingga  dalam  kontek  historis  yang berbeda  dapat  diusulkan  dan  dilakukan penafsiran yang berbeda pula, yaitu sejalan dengan  premis  dasar  yang  dikembangkan oleh  umat  Islam  modern  yang  menentang lembaga perbudakan.
An-Naim mengusulkan  dilakukannya  penafsiran tentang  penghapusan  perbudakan  secara otoritatif dalam hukum Islam.
Menurut An-Naim,
ketika perbudakan akhirnya dilarang oleh negara-
negara Muslim modern, hasil  yang dicapai tersebut  bukanlah    didasarkan  karena adanya  penafsiran  yang  otoritatif  atas tekes-teks  al-Quran  dan  Sunnah    (hukum Islam),  melainkan  didasarkan pada hukum sekuler.
Menurtnya,  secara  moral  tidak  lagi dapat  dibenarkan  apabila  hukum  Islam tetap mendukung dan mengesahkan praktik perbudakan. Selain itu, fakta bahwa perbudakan  diijinkan  dalam  hukum  Islam memiliki konsekuensi-konsekuensi praktikal  yang  serius,yaitu  pengekalan berbagai  perasaan  sosial yang negatif, juga adanya  praktik-praktik  terselubung  yang sama dengan perbudakan.
b. Diskriminasi Gender dan Agama
Selanjutnya,  An-Naim  juga  men- erapkan  analisis  yang  sama  terhadap  dis- kriminasi atas perempuan dan non-Muslim. Contoh praktik diskriminasi atas perempu- an dan non-Muslim antara lain:
1) Laki-laki Muslim dapat menikahi hingga empat  perempuan  dalam  waktu  yang sama,  tetapi  perempuan  Muslim  hanya dapat nikah dengan seorang laki-laki.
2) Seorang  laki-laki  Muslim  dapat  menc- eraikan  isterinya  dengan  meninggalkan begitu saja tanpa akad talaq,  sebaliknya seorang  perempuan  Muslim  baru  dapat bercerai  apabila  ada  kerelaan  dari  sua- minya.
3) Dalam  soal  pewarisan,  seorang  per- empuan  Muslim  menerima  bagian  lebih sedikit  dari  bagian  laki-laki Muslim, pa- dahal  keduanya  memiliki  posisi  yang sama dalam hubungannya dengan orang yang meninggal.
4) Seorang  laki-laki  Muslim  boleh  meni- kahi  perempuan  Kristen  atau  Yahudi, tetapi  seorang  laki-laki  Kristen  atau Ya- hudi  tidak  boleh  menikahi  perempuan Muslim.  Baik  laki-laki  maupun  per- empuan  Muslim  tidak  boleh  menikahi orang-orang kfir.
5) Perbedaan  agama  adalah  penghalang dari  seluruh pewarisan. Oleh karena itu
seorang  Muslim  tidak  akan  menerima bagian  warisan  dari  non-Muslim,  atau mewariskan  hartanya  kepada  non- Muslim.  Meskipun  tidak  sepenuhnya menekankan pada pembenaran historis,
Menurut  An-Naim,  masyarakat dapat  melihat  kecukupan  historis  berbagai pembenaran yang dapat ditawarkan berkai- tan  dengan  persoalan  diskriminasi  di  atas, dilihat  dari  sudut  pandang  ekonomi  mau- pun  politik.  Akan  tetapi  bagi  An-Naim, dengan  mengabaikan  berbagai  perbedaan tentang kecukupan pembenaran- pembenaran historis, berbagai masalah dis- kriminasi  terhadap  perempuan  dan  non - Muslim  di  bawah  payung  hukum  Islam tidak  lagi  dapat  dibenarkan.  Diskriminasi atas  dasar  agama  dan  gender  di  bawah payung  hukum  Islam  tersebut  jelas  me- langgar penegakkan hak-hak asasi manusia universal.  Diskrimasi  yang  mendasarkan baik  gender  maupun  agama  secara  moral dan politik tidak dapat diterima.
Diksriminasi  atas  dasar  gender dan agama  adalah  titik  konflik dan ketegangan yang  paling  serius  yang  dihadapi  hukum Islam.  Di  sinilah  kemudian  An-Naim menerapkan metode  rekonsiliasinya. Ketika hukum  Islam  didera  oleh  dakwaan  telah melakukan  paraktik  diskriminasi  terhadap perempuan  dan  non-Muslim,  maka  sudah saatnya  apabila  dilakukan  usaha-usaha rekonsiliasi  antara  hukum  Islam  dengan standar-standar  universal  hak-hak  asasi manusia.  Rekonsiliasi  ini  menurut  An- Naim  hanya  dapat  dicapai  melalui  pemba- ruan hukum Islam secara radikal ( opcit :15).
Menurut  An-Naim,  jika  hukum Islam  tidak  segera  digeser  dari  teks-teks al- Quran dan Sunnah periode Madinah, yang merupakan dasar konstruksinya, maka h u- kum  Islam  lah  yang  paling  bertanggung jawab  terhadap  pelanggaran  yang  menco- lok dan serius akan hak asasi manusia un i- versal.  Sepanjang  masih  tetap  mengguna- kan kerangka hukum Islam yang lama, ma- ka  hukum  Islam  tidak  punya  kesempatan lagi  untuk  mengeliminasi  seluruh  diskri-
miansi  terhadap  perempuan  dan  non- Muslim.
Pembaruan harus segera
dilakukan  dengan  cara  memadukan  teks- teks  periode  Madinah  yang  bersifat transisional  dengan  periode  Makkah  yang bersifat  universal.  Memenuhi  kebutuhan vital  masyarakat  global  dewasa  ini,  yaitu prinsip  hidup  berdampingan  secara damai, umat Islam harus menekankan pesan-pesan abadi  solidaritas  universal  pesan    Makkah daripada  semangat  solidaritas  Muslim eksklusif
pesan-pesan transisional Madinah. Menurut  An-Naim,  kunci  sukses dari  pelaksanaan  ini  adalah  dengan meyakinkan umat Islam mengenai
persoalan  diskriminasi  agama  dan  gender.
Caranya adalah dengan  memberikan penjelasan  kepada  umat  Islam  bahwa teks- teks al-Quran dan Sunnah yang antagonis, seperti  larangan  bekerjasama  dengan  non - Muslim,  tidak  bisa  diberlakukan  untuk masa sekarang. An-Naim juga menunjukkan  bahwa  ayat  al-Quran  surat al-Nisa ayat 34, yang membangun perwalian laki-laki pada umumnya terhadap  perempuan,  dan  teks-teks  lain yang  membangun  diskriminasi  terhadap perempuan,  tidak  mungkin  diterapkan sekarang ( Ibid :16).
Menggunakan  dan  menerapkan prinsip  evolusioner  yang  diajukan  oleh Mahmoud  Muhammed  Taha,  teks-teks  al- Quran yang menekankan solidaritas eksklusif  di  Madinah,  untuk  memenuhi kebutuhan  vital  hidup  berdampingan secara  damai  sekarang  ini,  umat  Islam harus  menggantikannya  dengan  pesan- pesan solidaritas universal periode Makkah. Demikian juga dengan kandungan surat al-Nisa ayat 34,
karena ketergantungan  perempuan  terhadap  laki- laki  tidak  ada  lgi,  maka  perwalian laki-laki atas  perempuan  pun  harus  dihapuskan. Baik laki-laki maupun perempuan sekarang memiliki  kebebasan  dan  tanggung  jawab yang  sama  di  depan  hukum,  yang menjamin kesempatan ekonomi dan
keamanan bagi seluruh anggota masyarakat (An-Naim, 1999).
Penerapan prinsip interpretasi evolusioner juga akan menghapus kemungkinan larangan perkawinan antara perempuan  Muslim  dengan  laki-laki  non- Muslim,  atas dasar  asumsi bahwa seorang isteri  lebih  rentan  terhadap  pengaruh suaminya. Dengan kata lain, jika perkawinan  itu  berlangsung,  maka  akan lebih  mungkin  bahwa  suami  non-Muslim akan  mempengaruhi  isteri  Muslimnya keluar  dari  Islam,  dari  pada        si  isteri tersebut  dapat  membawa  suaminya  ke dalam  Islam.  Menurut An-Naim, alasan ini adalah    bagian  dari  fenomena  sosiologis yang lebih luas, yaitu kelemahan kepercayaan  diri  dan  integritas  dalam    diri perempuan.  Oleh  karena  itu,  pendidikan dan upaya lain dibutuhkan  untuk menghapuskan fenomena sosiologis ini dan seluruh  berbagai manifestasinya. Tugas ini dapat  dimulai  dengan  mengganti,  melalui penerapan  prinsip  evolusioner  Mahmoud Mohamed  Taha,  seluruh  aspek  hukum yang
mendiskriminasi terhadap perempuan,  dengan  jalan  mendorong  dan menopangsuatu pandangan
positif terhadap perempuan ( Ibid:18 ).

## Penutup
Dokumen HAM internasional, konstitusi Indonesia dan sejumlah undang- undang secara tegas menyatakan kebebasan beragama  merupakan  hak  asasi  manusia yang  paling  mendasar  dan  tidak  boleh dikurangi sedikitpun ( non-derogable ).
Negara menjamin pemenuhan, per- lindungan, dan  pemajuan  kebebasan beragama,  baik  sebagai  hak  asasi  yang mendasar  bagi  setiap  manusia,  maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara.
Upaya pemenuhan dan perlindungan  terhadap  hak  kebebasan beragama  di  Indonesia  yang  masyarakat- nya  dikenal  sangat  heterogen  dalam  hal agama  dan  keyakinan  menjadi  sangat
relevan dan signifikan sebab akan membawa  kepada  tumbuhnya  rasa  saling menghargai  dan  menghormati  diantara warga  negara  yang  berbeda  agama,  dan pada gilirannya membawa kepada timbulnya  sikap  toleransi  dan  cinta  kasih di  antara  mereka.  Toleransi  beragama  dan perasaan  cinta  kasih  merupakan  faktor dominan  bagi  terwujudnya  keadilan sosial seperti  diamanatkan  dalam  Pancasila,  dan terciptanya kerjasama kemanusiaan menuju perdamaian  dunia, sebagaimana tercantum dalam  cita-cita  kemerdekaan  Republik Indonesia.
Cita-cita  luhur  dan  ideal  inilah yang  mendasari  para  pendiri  republik  ini ( the  founding  fathers )  ketika  merumuskan dasar  negara  Pancasila  dan  UUD  1945, khususnya  pasal  29  tentang  kebebasan beragama. Spirit kebangsaan mereka hendaknya menjadi acuan dalam membangun  peradaban  bangsa  ini  ke depan    sehingga  tidak  ada  alasan  untuk tidak  mewujudkan  kebebasan  beragama dan berkeyakinan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  sebagaimana digariskan  oleh  para  pendiri  republik  ter- cinta ini.
Penghadapan  antara  hukum  Islam dan  hak-hak  asasi  manusia  universal memang telah melahirkan persoalan sendiri bagi  umat  Islam.  Sangat  wajar  apabila kemudian  muncul  wacana  yang  beragam dalam  meresponnya.  Sebagian  menaggapi- nya  dengan  sikap  skeptik  sekaligus konservatif,  tetapi  di  pihak  lain  secara optimistik  menyatakan  bahwa  hukum Islam  sangat  kompatibel  dengan  hak-hak asasi  manusia  universal  meskipun  secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat. Mereka  ada  yang  bersikap  optimisktik adalah Abdullahi Ahmed An-Naim, dengan keyakinannya bahwa produk hukum yang dihasilkannya  akan  tetap  sama  Islaminya dengan  produk  hukum  yang  sudah  ada sekarang.
Menjawab  problem  hak-hak  asasi universal ini, sekaligus untuk menghindari
dakwaan adanya diskriminasi dalam hukum  Islam,  An-Naim  mengajukan kerangka  kerjanya  dengan  mendasarkan pada  beberapa  prinsip.  Pembaruan hukum Islam menurutnya adalah keniscayaan yang harus  dilakukan  sekarang  ini.  Untuk  itu, dalam  melakukan  pembaruan  tersebut  ia mengajukan  dan  menyarankan  beberapa prinsip yang harus menjadi dasar pijakannya.
Pembaruan  hukum  Islam  yang berkaitan  dengan  persoalan  diskriminasi harus  berpijak  pada  prinsip  resiprositas, yaitu  seseorang  harus  memperlakukan orang  lain  sama  seperti  ia  mengharapkan diperlakukan orang lain. Penerapan prinsip ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa manusia pada hakekatnya memiliki kehendak  untuk  hidup  dan  kehendak untuk  bebas.  Apabila  selama  ini  hukum Islam  tidak  kompatibel  dengan  hak-hak asasi  manusia  universal,  itu  disebabkan karena hukum-hukum tersebut didasarkan pada teks-teks
Madinah
yang bersifattransisional  dan  eksklusif.  Oleh karena  itu,  dengan  menggunakan  teori evolusioner,  sudah  saatnya  sekarang  ini hukum  Islam  mengambil  dasar  pijakan hukumnya  pada  teks-teks  Makkah  yang bersifat universal. Dengan  demikian, produk  hukum  Islam  yang  dilahirkannya tentu  akan  tetap  sama  Islaminya  dengan hukum-hukum yang sebelummnya.
Akhirnya,  sebagai  rekomendasi untuk  solusi  ke  depan,  penulis  mengajak seluruh  elemen  bangsa,  seluruh unsur civil society :  kelompok  akademisi,  korporasi, agamawan, dan budayawan agar membangun  sinergi,  bergandeng  tangan, bahu  membahu  untuk  menegakkan  hak dan  prinsip  kebebasan  beragama  di  negeri ini  melalui  upaya-upaya  konkret  sebagai berikut.  Pertama,  melakukan  upaya-upaya rekonstruksi budaya melalui jalur
pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya,
baik pendidikan formal, non-formal
maupun  informal.  Perlu  sekali  mengubah budaya masyarakat yang eksklusif,
intoleran,  dan  senang  kekerasan  menuju budaya  inklusif,  toleran,  cinta  damai  dan pluralis. Kedua, merevisi  sejumlah undang- undang dan peraturan yang tidak kondusif bagiterwujudnya  kebebasan  beragama  di tanah  air,  seperti  RUU  KUHP,  khususnya bab  tentang  Tindak  Pidana  terhadap Agama  dan  Kehidupan  Beragama.  Ketiga, mengembangkan reinterpretasi ajaran agama yang lebih kondusif bagi pemenuhan  hak  kebebasan  beragama.
Itulah  ajaran  agama  yang  hakiki,  ajaran yang membebaskan manusia dari belenggu tirani dan kebencian, ajaran yang akomodatif terhadap nilai-nilai
kemanusiaan. Wa Allah a'lam bi as-shawab .

## Daftar Pustaka
Ahmed,  Istiaq.  (1996).  “Konstitualisme, HAM  dan  Reformasi  Islam”,  dalam Dekonstruksi Syariah (II). Terj. Farid Wajidi.Yogyakarta: LKIS.
Al  Faruqi,  Isma'il  R.  “Islam  And  Human Rights”,  http://www.islamic-council. org/lib/islam41/islam41.html,  diakses dari Internet, tgl. 4 Oktober 2006.
Mayer, Ann Elizabeth. (1996). “Ambiguitas An-Naim dab Hukum Pidana Islam”, dalam  Dekonstruksi Syariah (II). Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
An-Naim, Abdullahi Ahmed. (1994). Dekonstruksi  Syariah.  Terj.  Ahmad Suaedy  dan  Amiruddin  Arrani. Jakarta: LKIS.
_______.  (2001).  “Syariah  dan  Isu-isu HAM”,  dalam  Charles  Kurzman
(ed.). Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang  Isu-isu Global. Terj. Bahrul Ulum. Jakarta: Paramadina. Groome, Dermot, The Handbook of Human Rights Investigation: A comprehensive guide to the investigation  and  documentation  of violent human rights abuses,
Northborough,
Massachusetts, Human Rights Press, 2001 H.  Victor  Conde,  A  Handbook  of International Human Rights Terminology,  Lincoln  &  London, University of Nebraska Press, 1999. Tibi,  Bassam.  (1996).  “Syariah, HAM dan Hukum Internasional”, dalam Dekonstruksi Syariah (II). Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
United Nations, “The Universal Declaration of  Human  Rights”,  dalam  Microsoft Encarta 2006. Microsoft Corporation.
All rights reserved, 1993-2005.
Wikipedia,  “Cairo  Declaration  on  Human Rights in Islam”, http://en. wikipedia. org/wiki/Cairo_Declaration_on_Hum an_Rights_in_Islam,  di  akses  dari INTERNET,  tgl.  19  Mei  2014.