Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERLINDUNGAN DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP KEBENDAAN MILIK AHLI WARIS DARI SEORANG DEBITUR YANG TELAH MENINGGAL DUNIA
Abdul Rokhim
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dr.abd.rokhim@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  prakteknya  pembiayaan  di  era  sekarang  marak  terjadi,  tidak  hanya  badan hukum saja yang dapat menjadi debitur dalam pembiayaan, subyek hukum pribadi pun dapat bertindak hukum dalam hal pembiayaan, Dalam menjalankan suatu usaha seorang  debitor  dalam  membayar  utang-utang  yang  jatuh  tempo  kepada  para kreditor,  maka  langkah  yang  tepat  untuk  menyelesaikannya  adalah  melalui instrumen hukum kepailitan, memuat sebuah aturan yang dapat mengatur mengenai hubungan  para  pihak  dan  juga  mengenai  hak  dan  kewajiban.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap  debitur  yang  meninggal dan  dinyatakan  pailit  para  waris  itu  dapat  memilih  satu  diantara  3  (tiga)  sikap, yaitu: menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris, menerima dengan syarat,  warisan  diterima  secara  terperinci,  sedangkan  utangnya  si  pewaris  akan dibayar berdasarkan harta benda yang diterima si ahli waris, dan menolak si waris tidak  mau  tahu  tentang  pengurusan  penyelesaian  warisan  tersebut.  Perlindungan terhadap  kebendaan  milik  seorang  ahli  waris  dari  seorang  debitur  yang  telah meninggal  dan  dinyatakan  pailit yaitu  debitor  pailit  yang  masih  mempunyai  hak penguasaan  dan  pengurusan  atas  beberapa  barang  sebagaimana  diatur  di  dalam pasal  22  juncto  pasal  21  UU  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang, yang mengecualikan atau memisahkan harta kekayaan pribadi debitur yang tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.
Kata Kunci : Kata Kunci : Kepailitan, Ahli Waris, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
In  practice,  financing  in  the  current  era  is  rife,  not  only  legal  entities  that  can  become  debtors  in financing,  private  legal  subjects  can  also  act  legally  in  terms  of  financing.  then  the  right  step  to resolve  it  is  through  the  instrument  of  bankruptcy  law,  containing  a  rule  that  can  regulate  the relationship  of  the  parties  and  also  regarding  rights  and  obligations.  The  results  show  that  the responsibility of the heirs to the debtor who dies and is declared bankrupt the heirs can choose one of 3 (three) attitudes, namely: accept as a whole, be inclusive of the debtor of the heir, accept with conditions,  the  inheritance  is  received  in  detail,  while  the  debt  the  heir  will  be  paid  based  on  the property received by the heir, and refuse the heir does not want to know about the management of the  settlement  of  the  inheritance.  Protection  of property  belonging  to  an  heir  of  a debtor  who  has died  and  is  declared  bankrupt,  namely  the  bankrupt  debtor  who  still  has  the  right  to  control  and manage  certain goods  as  stipulated  in  Article  22  in  conjunction  with  Article  21  of  the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations, which excludes or separates personal assets of the debtor that are not related to the assets that have been bankrupt.
Keywords: Keywords: Bankruptcy, Heirs, Legal Protection
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  diarahkan  pada  terwujudnya  sistem  hukum  nasional,  yang  dilakukan  dengan pembentukan  hukum  baru,  khususnya  produk  hukum  yang  dibutuhkan  untuk  pembangunan perekonomian nasional.
Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dari sumber alam, sumber manusia termasuk  juga  perkembangan  di  sektor  ekonomi  dan  bisnis.  Perkembangan  perekonomian  di Indonesia  tersebut  membuat  para  pelaku  usaha  semakin  mengembangkan  usaha  mereka, berbagai cara dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menjalankan usahanya baik perorangan ( natural person ) maupun suatu badan hukum ( legal entity ) pasti mempunyai kebutuhannya masing-masing seperti modal dan biaya ada kalanya dimana mereka tidak dapat memenuhi  kebutuhan  tersebut  dikarenakan  tidak  cukupnya  dana  yang  mereka  miliki  inilah yang menyebabkan mereka  harus melakukan peminjaman baik kepada bank atau pun kepada pihak  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  tersebut.  Definisi  dari  pinjam  meminjam  itu sendiri  diatur  dalam  Pasal  1754  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyebutkan: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan syarat  bahwa  pihak  yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan  sejumlah  yang  sama  dari macam  dan  keadaan  yang sama  pula.”  Berdasarkan  pengertian  di  atas,  yang  dimaksud  utang adalah  kewajiban  yang  timbul  karena  transaksi  waktu  yang  lalu  dan  harus  dibayar  dengan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Sedangkan piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayaran apabila telah jatuh tempo. Pihak yang  melakukan  pinjaman  disebut  debitur  dan  pihak  yang  memberikan  pinjaman  disebut kreditur.  Dalam  melakukan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kreditor  dan  debitor  salah  satu kriterianya  adalah  jaminan,  karena  jaminan  ini  merupakan  salah  satu  hal  yang  dapat memberikan  keyakinan  kepada  kreditor  bahwa  debitur  akan  membayar  pinjamannya.  Tetapi pada umumnya, yang terjadi di dalam dunia bisnis, utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selalu berjalan mulus seperti yang diperjanjikan.
Pihak  debitor  yang  semestinya  memenuhi  kewajiban  membayar  utang  atau  prestasinya, karena sesuatu hal tidak dapat menunaikan kewajiban atau prestasi yang semestinya diterima oleh  kreditor  dari  debitor,  sehingga  sering  kali  terjadi  konflik  antara  debitor  dan  kreditor terkait  dengan  prestasi  dimaksud.  Untuk  menyelesaikan  permasalahan  demikian,  mestinya mereka  dapat  merundingkan  solusi  penyelesaian  masalah  antara  lain  merundingkan permintaan  penundaan  pembayaran,  penghapusan  utang  baik  sebagian  atau  seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, mengubah pinjaman menjadi penyertaan  saham  dan  lain  sebagainya.  Para  kreditor  dapat  pula  menggugat  berdasarkan KUHPerdata mengenai wanprestasi atau ingkar janji, bila debitor memiliki harta yang cukup untuk  membayar  utang-utangnya.  Selain  kemungkinan  diatas,  bila  debitor  tidak  mempunyai keuangan,  harta  atau  aset  yang  cukup,  maka  sebagai  jalan  terakhir  barulah  para  kreditor menempuh pemecahan penyelesaian melalui peraturan kepailitan yang berlaku.
Seperti didalam kasus PT. Henrinson bertindak sebagai debitor terhadap dua kreditornya yaitu Greenfinch Premier Fund dan Vendome Investment Holding LTD . Pada kasus ini debitor dinyatakan pailit dan tidak dapat melunasi utangnya. Sehingga kreditur menuntut penjaminnya untuk  melunasinya,  namun  penjamin  telah  meninggal  dunia  dan  yang  tersisa  hanya  ahli warisnya  saja.  Akan  tetapi  para  ahli  waris  penjamin  tersebut  tidak  sependapat  dan  menolak untuk bertanggung jawab.”
Pengertian  hukum  waris  sendiri  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  peralihan  harta kekayaan  yang  ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal  serta  akibatnya  bagi  para  ahli warisnya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pada  asasnya  hanya  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dalam  lapangan  hukum kekayaan/harta  benda  saja  yang  dapat  diwarisi.  Dalam  Pasal  830  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  menyebutkan  “Pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian”,  jadi  harta peninggalan  baru  terbuka  jika  si  pewaris  telah  meninggal  dunia  saat  ahli  waris  masih  hidup ketika harta warisan terbuka. 1
Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu:
1. Waris:  orang  yang  berhak  menerima  pusaka  (peninggalan)  orang  yang  telah meninggal.
2. Warisan: Harta Peninggalan, pusaka, dan surat wasiat
3. Pewaris:  orang  yang  memberi  pusaka,  yakni  orang  yang  meninggal  dunia  dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat
4. Ahli  Waris:  sekalian  orang  yang  menjadi  waris,  berarti  orang-orang  yang  berhak menerima harta peninggalan pewaris
5. Mewarisi: yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya
6. Proses pewarisan. 2
Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW) yaitu menganut:
1. Sistem pribadi
Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral
Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
3. Sistem perderajatan
Ahli  waris  yang  derajatnya  lebih  dekat  dengan  si  pewaris  menutup  ahli  waris  yang lebih jauh derajatnya.
Sebagai  akibat  dari  keadaan  masyarakat  seperti  dikemukakan  di  atas,  hukum  waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud  dengan  hukumnya  si  pewaris  adalah  “hukum  waris  mana  yang  berlaku  bagi orang yang meninggal dunia” oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk  golongan  penduduk  Indonesia,  maka  yang  berlaku  adalah  hukum  waris  adat. Sedangkan  apabila  pewaris  termasuk  golongan  penduduk  penduduk  Eropa  atau  Timur Asing  Cina,  bagi  mereka  berlaku  hukum  waris  Barat.  Dilain  pihak  masih  ada  hukum yang  juga  hidup  dalam  masyarakat  yang  berdasarkan  kaidah-kaidah  agama,  khususnya Islam  (Al-Qur’an),  sehingga  apabila  pewaris  termasuk  golongan  penduduk  Indonesia yang  beragama  Islam  maka  tidak  dapat  disangkal  bahwa  dalam  beberapa  hal  mereka akan  memepergunakan  peraturan  hukum  waris  berdasarkan  hukum  waris  Islam. “sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan, atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing- masing”. 3
Pada  prakteknya  pembiayaan  di  era  sekarang  marak  terjadi,  tidak  hanya  badan hukum  saja  yang  dapat  menjadi  debitur  dalam  pembiayaan,  subyek  hukum  pribadi  pun dapat bertindak hukum dalam hal pembiayaan, Dalam menjalankan suatu usaha seorang debitor  dalam  membayar  utang-utang  yang  jatuh  tempo  kepada  para  kreditor,  maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan, memuat  sebuah  aturan  yang  dapat  mengatur  mengenai  hubungan  para  pihak  dan  juga
1 Perangin, E, 2014. Hukum Waris , Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3.
2 Suparman, E. 2005, hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam , Adat dan BW , penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hal. 2.
3 Suparman, E. op. cit. hal. 8.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengenai  hak  dan  kewajiban.  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998  tentang  Kepailitan yang  kemudian  setelah  berkembangnya  perekonomian  dan  kebutuhan  yang  semakin meningkat maka dibuat peraturan yang baru yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Kepailitan  menurut Pasal  1  butir  1  adalah  sita  umum  atas  semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan dan  pemberesannya  dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan  Hakim  Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Pengajuan pailit dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang baik bagi kreditor maupun debitor agar diperoleh suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak, Hal ini antara lain disebabkan karena di dalam undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat.

## Tinjauan Pustaka
A. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat  universal  dan  abadi,  serta  antara  hukum  dan moral  tidak  boleh  dipisahkan.  Para penganut  aliran  ini  memandang  bahwa  hukum  dan  moral  adalah  cerminan  dan  aturan secara  internal  dan  eksternal  dari  kehidupan  manusia  yang  diwujudkan  melalui  hukum dan moral. 4
Fitzgerald  menjelaskan  teori  pelindungan  hukum  Salmond  bahwa  hukum  bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan dilindungi.  Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang  pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  untuk  mengatur hubungan  prilaku  antara  anggota-anggota  masyarakat  dan  antara  perseorangan  dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 5
Pengertian  terminologi  hukum  dalam  Bahasa  Indonesia  menurut  KBBI  adalah peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan  hidup  masyarakat,  patokan  atau  kaidah  tentang  peristiwa  alam  tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis 6 .
Pendapat  mengenai  pengertian  untuk  memahami  arti  hukum  yang  dinyatakan  oleh Dr.  O.  Notohamidjojo,  SH  Hukum  ialah  keseluruhan  peraturan  yang  tertulis  dan  tidak tertulis  yang  biasanya  bersifat  memaksa  untuk  kelakuan  manusia  dalam  masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyrakat. 7
Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia  dalam  masyarakat.  Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo  bahwa  pengertian  hukum
4 Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.
5 Ibid, hal. 54.
6 Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka , Jakarta hal. 595.
7 Syamsul Arifin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia , Medan area University Press, Medan hal.5-6.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti  penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti  jalinan  nilai,  hukum  dalam  arti  tata  hukum,  hukum  dalam  arti  ilmu  hukum,  hukum dalam arti disiplin hukum.
Berbagai  definisi  yang  telah  di  kemukakan  dan  di  tulis  oleh  para  ahli  hukum,  yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.” 8

## B. Tinjauan Umum Kepailitan
Kepailitan  pada  umumnya  bisa  terjadi  pada  perusahaan  meskipun  pada  beberapa kasus  juga  bisa  terjadi  kepada  perorangan.  Kepailitan  perusahaan  merupakan  suatu fenomena  hukum  perseroan  yang  sering  sangat  ditakuti,  baik  oleh  pemilik  perusahaan atau  oleh  manajemennya.  Karena  dengan  kepailitan  perusahaan,  berarti  perusahaan tersebut  telah  gagal  dalam  berbisnis  atau  setidak-tidaknya  telah  gagal  dalam  membayar utang  (atau  utang-utangnya),  maka  ketika  sebuah  perusahaan  maupun  perorangan  tidak lagi membayar utangnya, peristiwa tersebut dianggap suatu perbuatan tercela. Sejak awal kelahirannya,  istilah  bangkrut  atau  pailit  mengandung  stigma  negatif  karena  perbuatan tidak membayar utang yang dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat.
Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda faillet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faillet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan  pembayaran,  sedangkan  dalam  Bahasa  Inggris  dikenal  dengan  kata to  fail dengan  arti  sama,  dan  dalam  bahasa  latin  disebut failure .  Kemudian  istilah  kepailitan dalam  pengertian  hukum  istilah faillet mengandung  unsur-unsur  tersendiri  yang  dibatasi secara  tajam,  namun  definisi  mengenai  pengertian  itu  tidak  ada  dalam  undang-undang. Selanjutnya  istilah  pailit  dalam  Bahasa  Belanda  adalah faiyit ,  maka  ada  pula  sementara orang yang menerjemahkan sebagai paiyit dan faillissement sebagai kepailitan. Kemudian pada  negara-negara  yang  berbahasa  inggris  untuk  pengertian  pailit  dan  kepailitan mempergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy . 9
Diantara  beberapa  sarjana  ditemukan  beberapa  pendapat  yang  berbeda  tentang kepailitan Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan  umum  atas  seluruh  harta  debitor  agar  dicapainya  perdamaian  antara  debitor  dan para  kreditor  atau  agar  harta  tersebut  dapat  dibagi-bagi  secara  adil  di  antara  para kreditor. 10 H.  M.  N.  Puwosutjipto  berpendapat  bahwa  kepailitan  adalah  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  peristiwa  pailit.  Pailit  adalah  keadaan  berhenti  membayar (utang-utangnya). 11 Menurut  R.  Soekardono  kepailitan  adalah  penyitaan  umum  atas kekayaan  si  pailit  bagi  kepentingan  semua  penagihnya,  sehingga  Balai  Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberasan budel dari orang yang pailit. 12
Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana diatas. Maka dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  kepailitan  adalah  suatu  keadaan  dimana  seorang  debitor berhenti atau tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada kreditor maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor maupun kreditor itu sendiri. Setelah debitor yang dinyatakan
8 Ibid.
9 Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia , Rineka Cipta Jakarta, hal. 18.
10 Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.
11 H.M.N. Purwosutjipto, 1978 Pengertian Dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia , Djambatan, Jakarta, hal. 28.
12 R. Soekardono, 1982, Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta , Rajawali, Jakarta, hal. 47.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pailit  oleh  pengadilan  niaga  maka  harta  kekayaannya  dikuasai  oleh  balai  harta peninggalan  selaku curtirice (pengampu)  dalam  usaha  kepailitan  tersebut  untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.
Black’s  Law  Dictionary  mendefinisikan  pailit  atau  bankrupt  sebagai  “ the  state  or condition  of  a  person (individual,  partnership,  corporation,  municipality)  who  is  unable to pay its debt as they are, or become due ”. The term includes aperson against whom an voluntary  petition  has  been  filed,  or  who  has  been  adjudged  a  bankrupt . 13 Berdasarkan pengertian  yang  diberikan  dalam  Black’s  Law  Dictionary  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa pengertian  pailit  dihubungkan  dengan  ketidakmampuan  untuk  membayar  dari  seseorang (debitor)  atas  utang-  utangnya  yang  telah  jatuh  tempo,  ketidakmampuan  tersebut  harus disertai  dengan  suatu  tindakan  nyata  untuk  mengajukan,  baik  yang  dilakukan  secara sukarela oleh debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga. 14
Pengertian  pailit  menurut  tata  hukum  nasional,  maka  definisi  kepailitan  sebenarnya terdapat  dalam  payung  hukum  Kepailitan  itu  sendiri  yang  terdapat  di  dalam  ketentuan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yaitu:  “Kepailitan  adalah  sita  umum  atas semua  kekayaan  Debitor  Pailit  yang  pengurusan  dan  pemberesannya  dilakukan  oleh kurator  dibawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang ini”.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 menyebutkan:
1) Debitor  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih,  dinyatakan pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya  sendiri  maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2) Permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam  ayat  ini  adalah  baik  kreditor  konkuren,  kreditor  separatis,  maupun  kreditor preferen.  Khusus  mengenai  kreditor  separatis  dan  kreditor  preferen,  mereka  dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. 15
Dalam  hubungan  dengan  peraturan  perundang-undangan  kepailitan,  peraturan dimaksud  juga  berfungsi  untuk melindungi  kepentingan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam hal ini Kreditor dan Debitor, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menyebutkan  beberapa  faktor  perlunya pengaturan  mengenai  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang.  Faktor- faktor dimaksud yaitu:
1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk  menghindari  adanya  kreditor  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang menuntut  haknya  dengan  cara  menjual  barang  milik  debitor  tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk  menghindari  adanya  kecurangan-kecurangan  yang  dilakukan  oleh  salah seorang  kreditor  atau  debitor  sendiri.  Misalnya,  debitor  berusaha  untuk memberi  keuntungan  kepada  seorang  atau  beberapa  orang  kreditor  tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor
13 Bryan A. Garner, 1999, Black Law’s Dictionary , West Group, St. Paul. hal. 141.
14 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri hukum Bisnis , Raja Grafndo Persada, Jakarta, hal. 11.
15 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan , Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 24.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk  melarikan  semua  harta  kekayaannya  dengan  maksud  untuk  melepaskan tanggung jawabnya terhadap para keditor. 16
Secara keseluruhan, kepailitan dapat diartikan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung  untuk  kepentingan  semua  kreditor  yang  pada  waktu  kreditor  dinyatakan pailit  mempunyai  hutang,  yang  dilakukan  dengan  pengawasan  pihak  yang  berwajib. Yang  dimaksud  pengawasan  pihak  berwajib  tersebut  adalah,  proses  pemberesan  dan pengurusan  harta  pailit  yang  dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan  hakim pengawas.  Apabila  seorang  debitor  (yang  utang)  dalam  kesulitan  keuangan,  tentu  saja para  kreditor  akan  berusaha  untuk  menempuh  jalan  untuk  menyelamatkan  piutangnya dengan  jalan  mengajukan  gugatan  perdata  kepada  debitor  kepengadilan  dengan  disertai sita  jaminan  atas  harta  si  debitor  atau  menempuh  jalan  yaitu  kreditor  mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit. 17

## C. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan  merupakan  bagian  terkecil  dari  hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris  sangat  erat kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul,  dengan  terjadinya  peristiwa  hukum  kematian  seseorang,  di  antaranya  ialah masalah  bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban seseorang  yang  meninggal  dunia  tersebut. 18 Penyelesaian  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  sebagai  akibat  meninggalnya  seseorang,  diatur  oleh  hukum  waris.  Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah  untuk  hukum  waris  masih  beraneka  ragam.  Misalnya  saja,  Wirjono Prodjodokoro,  menggunakan  istilah  “hukum  warisan”. 19 Hazairin,  mempergunakan istilah  “hukum  kewarisan” 20 dan  Soepomo  menyebutnya  dengan  istilah  “hukum waris”. 21
Menurut  Soepomo  menerangkan  bahwa  “hukum  waris”  itu  memuat  peraturan- peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan  serta  mengoperkan  barang-barang  harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. 22 Oleh  karena  itu,  istilah  “hukum  waris”  mengandung  pengertian  yang meliputi  “kaidah-kaidah”  dan  asas-asas  yang  mengatur  proses  beralihnya  harta  benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.
Dalam  rangka  memahami  kaidah-kaidah  serta  seluk  beluk  hukum  waris,  terdapat beberapa  istilah  yang  lazim  dijumpai  dan  dikenal.  Istilah-istilah  dimaksud  tentu  saja merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  pengertian  hukum  waris  itu  sendiri, beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini:
1. Waris
16 H.Man S. Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Alumni, Bandung, hal. 72.
17 Khairandy , 2002, Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis , Jakarta, hal. 108.
18 M. Idris Ramulyo, 1982, “ Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi’i Dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Harta Warisan ntuk Cucu Menurut Islam”. Majalah Hukum Dan Pembangunan No. 2 Thn. XII Maret 1982, hal. 154
19 Wirjono Prodjodikoro, Hukum warisan di Indonesia, ‘S Gravenhage, Bandung: Vorkink Van Hoeve, hal. 8
20 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur’an , Tintamas, Jakarta, hal. 1.
21 Soepomo, 1996, Bab-bab Tentang Hukum Adat , Penerbitan Universitas, Jakarta, hal. 72.
22 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Istilah  ini  berarti  orang  yang  berhak  menerima  pusaka  (peninggalan)  orang yang meninggal.
2. Warisan
Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris Adalah  orang  yang  memberi  pusaka,  yakni  orang  yang  meninggal  dunia  dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris Yaitu  sekalian  orang  yang  menjadi  waris,  berarti  orang-orang  yang  berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi 23
Yaitu  mendapat  harta  pusaka,  biasanya  segenap  ahli  waris  adalah  mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan Istilah proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan Berarti  pembagian  harta  warisan  setelah  pewaris  menninggal.  Berkaitan  dengan beberapa  istilah  tersebut  di  atas,  Hilman  Hadikusumah  dalam  bukunya mengemukakan  bahwa  “warisan  menunjukan  harta  kekayaan  dari  orang  yang  telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.
Adapun  pendapat  yang  dikutip  dari  beberapa  ahli  mengenai  pengertian  hukum  waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi) sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan:
“Warisan  adalah  soal  apakah  dan  bagaimanakah  berbagai  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”
Menurut Soepomo, mengemukakan:
“hukum  waris  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan  serta mengoperkan  barang-barang  harta  benda  dan  barang-barang  yang  tidak  berwujud  benda ( immateriele goederen ) dari suatu angkatan manusia ( generatie ) kepada turunannya. Proses ini  telah  mulai  pada  waktu  orang  tua  masih  hidup.  Proses  tersebut  tidak  menjadi  “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa  yang  penting  bagi  proses  itu,  akan  tetapi  sesungguhnya  tidak  mempengaruhi secara  radikal  proses  penerusan  dan  pengoperan  harta  benda  dan  harta  bukan  benda tersebut.
R. Santoso Pudjosubroto, 24 mengemukakan:
“yang  dimaksud  dengan  hukum  warisan  adalah  hukum  yang  mengatur  apakah  dan bagaimanakah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tentang  harta  benda  seseorang  pada waktu ia meninggal dunia akan beralih keapda orang lain yang masih hidup.” Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “hukum warisan”, R. Santoso  Pudjosubroto  juga  memakai  istilah  serupa  di  dalam  rumusannya,  yakni menggunakan istilah “hukum warisan” untuk menyebut “hukum waris”. Selanjutnya beliau menguraikan  bahwa  sengketa  pewarisan  timbul  apabila  ada  orang  yang  meninggal, kemudian  terdapat  harta  benda  yang  ditinggalkan,  dan  selanjutnya  terdapat  orang-orang yang  berhak  menerima  harta  yang  ditinggalkan  itu;  kemudian  lagi  tidak  ada  kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.
23 W.J.S Poerwardaminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, hal. 1148.
24 R. Santoso Pudjosubroto, 2009, Masalah Hukum Sehari-hari, Hien Hoo Sing, Yogyakarta, hal. 8.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
“Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati  dan  akibat  dari  pemindahan  ini  bagi  orang-orang  yang  memperolehnya,  baik  dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”. 25
Suatu  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yaitu  walaupun  terdapat  rumusan  dan  uraian  yang beragam  tentang  hukum  waris,  pada  umumnya  para  penulis  hukum  sependapat  bahwa “Hukum  waris  itu  merupakan  perangkat  kaidah  yang  mengatur  tentang  cara  atau  proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.”
Berdasarkan  uraian  alasan  pemilihan  judul  diatas  yang  disampaikan  oleh  penulis, adapun rencana perumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:
Bagaimana  perlindungan  dan  akibat  hukum  terhadap  kebendaan  milik  ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dunia ? Tujuan Kegiatan, Dan Pengembangan Hipotesis adalah Untuk  mengetahui Bagaimana  perlindungan  dan  akibat  hukum  terhadap  kebendaan milik ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dunia.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  cara  mengakses  dan  penelitiannya  banyak  mengambil  dari bahan  pustaka,  yakni  bahan  yang  berisikan  pengetahuan  ilmiah  yang  baru  atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang di ketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencangkup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian bahan hukum  normatif ini sepenuhnya menggunakan  bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder.” 26

## Pendekatan Penellitian
Penelitian  hukum  ini  terdapat  beberapa  pendekatan,  dengan  pendekatan  tersebut peneliti  akan  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang dicoba  untuk  dicari  jawabannya.  Metode  pendekatan  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( Statue  approach )” 27 .  Suatu  penelitian  normatif  tentu harus  menggunakan  pendekatan  masalah  perundang-undangan,  karena  yang  akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## Teknik Pengumpulan data
Untuk Memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat dalam tujuan bahan skripsi, maka jenis penulisan yang diterapkan adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan,  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  melalui  penelitian kepustakaan ( library research ) yang mengumpulkan data dengan cara memahami literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian tentang peraturan peraturan perundang-undang serta bahan kepustakaan yang menjadi studi kasus dalam hal ini

## Analisis Data
Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana  data  yang  terkumpul  akan  dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan  sistematis, selanjutnya  dianalisis  untuk  memperoleh  kejelasan  terhadap  penyelesaian  masalah  kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
25 A. Pitlo, 2000, Hukum Waris Menurut KItab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda , terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, hal. 1.
26 Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung hal 81
27 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta hal 29.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menurut Pasal 40 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, warisan yang selama kepailitan jatuh  kepada  debitor  pailit,  oleh  kurator  tidak  boleh  diterima,  kecuali  apabila menguntungkan  harta  pailit.  Apabila  debitor  pailit  menerima  warisan  berupa  piutang (tagihan) maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan berupa utang, maka warisan tersebut akan membebani harta pailit. Sesudah tentu hal  tersebut  bukan saja merugikan debitur pailit,  tetapi  juga para kreditornya. 28
Menurut  Syahril  Sofyan 29 peristiwa  kematian  menurut  hukum  mengakibatkan terbukanya  warisan  dan  sebagai  konsekuensinya  seluruh  kekayaan  (baik  berupa  aktiva maupun  pasiva)  yang  tadinya  dimiliki  oleh  seorang  peninggal  harta  beralih  dengan sendirinya  kepada  segenap  ahli  warisnya  secara  bersama-sama”.  Untuk  waktu pelaksanaan pembagian  warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata  yaitu  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Namun  adanya ketentuan  mengenai  tidak  dibenarkan  harta  warisan  atau  harta  peninggalan  dibiarkan dalam  keadaan  tidak  terbagi  yang  mana  dituangkan  dalam  pasal  1066  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata.
Sementara itu, Pasal 40 ayat (2) menetukan bahwa untuk tidak menerima suatu warisan, kurator  memerlukan  izin  dari  hakim  pengawas.  Dari  pasal  40  UU  Kepailitan  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  jika  dalam  warisan  tersebut,  aktivanya  lebih  besar  dari  pada pasiva,  maka  warisan  tersebut  boleh  diterima  oleh  kurator,  tetapi  jika  dalam  warisan tersebut  pasiva  nya  lebih  besar  dari  pada  aktiva,  maka  kurator  harus  menolak  warisan tersebut. Akan tetapi, untuk menolak warisan tersebut, kurator perlu untuk memperoleh izin dari hakim pengawas terlebih dahulu. Maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap debitur yang meninggal dan dinyatakan pailit adalah mengacu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor  pailit,  oleh  kurator  tidak  boleh  diterima,  kecuali  apabila  menguntungkan  harta pailit.  Apabila debitor pailit menerima warisan berupa piutang (tagihan)  maka warisan tersebut akan menguntungkan harta pailit. Akan tetapi, apabila debitor pailit menerima warisan  berupa  utang,  maka  warisan  tersebut  akan  membebani  harta  pailit.  Sesudah tentu hal tersebut bukan saja merugikan debitur pailit, tetapi juga para kreditornya.

## Perlindungan  Dan  Akibat  Hukum  Terhadap  Kebendaan  Milik  Seorang  Ahli Waris Dari Seorang Debitur Yang Telah Meninggal Dan Dinyatakan Pailit.
Menurut Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada  saat  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama kapilitan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan itu mengenai harta debitor dan bukan meliputi diri debitor. Ketentuan tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang  termasuk  dalam  harta  pailit,  sejak putusan  pailit  diucapkan. 30 Secara  umum  kepailitan  mengakibatkan  seluruh  kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum
28 M. Hadi Shubhan, 2007, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 278.
29 Syahril Sofyan, 2011, Bebearapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 5.
30 Man Sastrawidjaja, 2006, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , PT Alumni Bandung, Bandung, hal. 108.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sejak  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  kecuali  sebagaimana  yang  ditentukan oleh Pasal 22 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 yaitu; 31
1. Benda,  termasuk  hewan  yang  benar-benar  dibutuhkan  oleh  debitor  sehubungan dengan  pekerjaannya,  perlengkapannya,  alat-alat  medis  yang  dipergunakan  untuk kesehatan,  tempat  tidur  dan  perlengkapannya  yang  dipergunakan  oleh  debitor  dan keluarganya,  dan  bahan  makanan  untuk  30  (tiga  puluh)  hari  bagi  debitur  dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari  suatu  jabatan  atau  jasa,  sebagai  upah,  pensiun,  uang  tunggu  atau  tunjangan, sejauh yang ditemukan oleh hakin pangawas atau;
3. Uang  yang  diberikan  kepada  debitor  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban  memberi nafkah menurut undang-undang.
Perlindungan  terhadap  kebendaan  milik  seorang  ahli  waris  dari  seorang  debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitor pailit yang masih mempunyai hak  penguasaan  dan  pengurusan  atas  beberapa  barang  sebagaimana  diatur  di  dalam pasal 22 juncto pasal 21 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang  mengecualikan  atau  memisahkan  harta  kekayaan  pribadi  debitur  yang  tidak berhubungan dengan harta yang telah dipailitkan.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  harta  ahi  waris  dari  pewaris pemegang  jaminan personal  guarantee yang  dipailitkan  maka  perlu  adanya  revisi    di dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU  mengenai  harta  ahli  waris  yang  dibebankan  untuk pelunasan  utang  kreditor,  dibatasi  atau  dipisahkan  antara  harta  boedel  waris  dan  harta pribadi.  Rumusan  pasal  ataupun  penjelasan  pasal  1  angka  (1)  UU  Kepailitan juncto pasal  21  UU  Kepailitan  dikecualikan  terhadap  harta  ahli  waris  dijadikan  debitor  pailit sesuai dan relevan dengan pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU yang memisahkan harta kekayaan  orang  meninggal  dengan  harta  ahli  warisnya,  selain  itu  terhadap  harta  ahli waris suami atau isteri yang telah diikat  dalam perjanjian kawin maka segala hartanya tidak dapat dijadikan boedel pailit.
Akibat yuridis jika debitor di pailitkan di atur dalam Bab II Bagian Kedua UU No. 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut: 32
1. Akibat kepailitan harta kekayaan. Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa  kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan  debitor  pada  saat  pernyataan  pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
2. Akibat  terhadap  transfer  dana.  Pasal  24  ayat  (3)  UU  No.  37  Tahun  2004 mengatur  bahwa  apabila  sebelum  putusan  pailit  diucapkan  telah  dilaksanakan transfer dana melalui bank ada tanggal putusan dimaksud, transfer tersebut wajib diteruskan.
3. Akibat  terhadap  perikatan  Debitor  sesudah  ada  putusan  pernyataan  pailit. Apabila  sesudah  debitor  dinyatakan  pailit  kemudian  timbul  perikatan,  maka perikatan debitor tersebut tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Demikian diatur dalam Pasal 25 UU No. 37 Tahun 2004.
4. Akibat  terhadap  hukuman  kepada  Debitor.  Kemungkinan  setelah  dinyatakan pailit,  debitor  mendapatkan  suatu  hukuman  badan  yang  tidak  berkaitan  dengan masalah  kepailitan.  Dalam  hal  demikian,  Pasal  25  ayat  (2)  UU  No.  37  Tahun
31 Jono, 2015, Hukum Kepailitan , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.
32 Isis Ikwansyah, Sonny D. Judiasih, dan Rani S. Pustikasari, Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan) , 2012, Keni Media, Bandung, hal. 29.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
2004 menegaskan bahwa penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
5. Akibat hukum terhadap tuntutan atas harta pailit. Dengan adanya putusan pailit, mereka  yang  selama  berlangsungnya  kepailitan  melakukan  tuntutan  untuk memperoleh  pemenuhan  perikatan  dari  harta  pailit  yang  ditujukan  terhadap Debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Ketentuan  Pasal  27  UU  No.  37  Tahun  2004  diatas  mengandung  arti  bahwa mereka  yang  merasa  sebagai  kreditor  apabila  bermaksud  melakukan  tuntutan prestasi  terhadap  harta  pailit,  harus  mendaftarkan  piutangnya  itu  untuk dicocokkan  dalam  verifikasi.  Hal  itu  kembali  menegaskan  bahwa  setelah putusan  pernyataan  pailit  segala  tuntutan  berkaitan  dengan  harta  pailit  harus didaftarkan kepada kurator.
6. Akibat  hukum  terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Memperhatikan ketentuan  Pasal  31  UU  No.  37  Tahun  2004  maka  diketahui  bahwa  dengan adanya  putusan  pernyataan  pailit  mengakibatkan  segala  penetapan  pelaksanaan pengadilan  terhadap  setiap  bagian  dari  kekayaan  debitor  yang  telah  dimulai sebelum  kepailitan,  harus  dihentikan  seketika  dan  sejak  itu  tidak  ada  suatu putusan  yang  dapat  dilaksanakan  termasuk  atau  juga  dengan  menyandera Debitor (Pasal 31 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).
7. Akibat  kepailitan  terhadap  penyanderaan.  Penyanderaan  ( gijzeling )  adalah tindakan  penahanan  terhadap  debitor  agar  mau  melunasi  hutangnya.  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Pasal  31  ayat  (3)  UU  No.  37  Tahun  2004  menyebutkan bahwa  dengan  tidak  mengurangi  berlakunya  ketentuan  Pasal  93  UU  No.  37 Tahun  2004  debitor  yang  sedang  dalam  penahanan  harus  dilepaskan  seketika setelah pernyataan pailit diucapkan.
8. Akibat kepailitan terhadap uang paksa ( dwangsom ). Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004  menyebutkan  bahwa  selama  kepailitan  tidak  dikenakan  uang  paksa. Menurut penjelasan Pasal 32 UU No. 37 Tahun 2004 uang paksa yang dimaksud mencakup  uang  paksa  yang  dikenakan  sebelum  putusan  pernyataan  pailit diucapkan.
9. Akibat  kepailitan  terhadap  perjanjian  timbal  balik.  Kemungkinan  sebelum pernyataan  pailit,  debitor  membuat  suatu  perjanjian  timbal  balik  dengan  pihak lain.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Pasal  36  UU  No.  37  Tahun  2004  mengatur  hal-hal sebagai berikut:
1) Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk  memberikan  kepastian  tentang  kelanjutan  pelaksanaan  perjanjian  tersebut. Pihak  yang  bersangkutan  dan  Kurator  dapat  membuat  kesepakatan  mengenai jangka waktu pelaksanaannya;
2) Apabila  kesepakatan  jangka  waktu  tersebut  tidak  tercapai  maka  hakim  pengawas yang menetapkan jangka waktu dimaksud;
3) Apabila  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  Kurator  tidak  memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian maka:
a. Perjanjian berakhir
b. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat menuntut ganti kerugian dan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
4) Apabila  Kurator  menyatakan  kesanggupannya  untuk  melanjutkan  perjanjian, Kurator  wajib  memberikan  jaminannyaatas  kesanggupan  untuk  melaksanakan perjanjian dimaksud;
5) Ketentuan yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perjanjian yang mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.
Akibat  kepailitan  terhadap  perjanjian  sewa  menyewa.  Kemungkinan  sebelum dinyatakan  pailit,  debitor  telah  menyewa  suatu  barang  kepada  pihak  lain.  Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Pasal 38 UU No. 37 Tahun 2004:
1) Kurator atau yang menyewakan dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan  pemberhentian  perjanjian  sewa  tersebut  dilakukan  sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat;
2) Untuk  melakukan  penghentian  perjanjian  sewa  menyewa  tersebut  harus  dilakukan pemberitahuan  menurut  perjanjian  atau  kelaziman  dalam  waktu  paling  singkat  90 (sembilan puluh) hari;
3) Apabila  uang  sewa  telah  dibayar  dimuka  maka  perjanjian  sewa  tidak  dapat dihentikan  lebih  awal  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang  telah  dibayar  uang sewa tersebut;
4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit, uang sewa merupakan utang harta pailit.
Akibat  kepailitan  terhadap  perjanjian  kerja.  Ketentuan  pasal  39  UU  No.  37  Tahun 2004  mengatur  mengenai  akibat  kepailitan  terhadap  perjanjian  kerja.  Dari  ketentuan tersebut  diketahui  bahwa  pekerja  yang  bekerja  pada  debitor  dapat  memutuskan hubungan kerja. Dipihak lain, kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka  waktu  menurut  persetujuan  atau  menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Akibat  kepailitan  terhadap  harta  warisan.  Kemungkinan  selama  kepailitan,  debitor memperoleh  warisan.  Mengenai  hal  tersebut  pasal  40  UU  No.  37  Tahun  2004 mengaturnya  dan  menyebutkan  bahwa  warisan  yang  jatuh  kepada  debitor  selama kepailitan,  oleh  kurator  tidak  boleh  diterima,  kecuali  apabila  harta  warisan  tersebut menguntungkan  harta  pailit.  Untuk  tidak  menerima  warisan  dimaksud,  kurator memerlukan izin hakim pengawas.

## SIMPULAN
Pertanggung  jawaban  terhadap  kewajiban  ahli  waris  merupakan  asas  yang  tercantum  di dalam Burgelijk  Weetbook yakni  Asas  Saisine.  Asas  saisine  yaitu  beralihnya  segala  hak  dan kewajiban  pewaris  secara  sendiri  atau  otomatis,  tanpa  dibutuhkan  tindakan  tertentu  dari  ahli waris  tersebut.  Hukum  waris  menurut  KUHPerdata  mempunyai  sifat  individual  dan  bilateral, dasar  pokok  hukumnya  adalah  pandangan  individualistis.  Menurut  KUHPerdata  yang  diwarisi adalah  aktiva  dan  pasiva,  sedangkan  menurut  hukum  adat  dan  hukum  Islam  yang  diwarisi adalah budel. Budel adalah suatu saldo atau apa yang dari kekayaan si meninggal tersisa setelah dibayar semua utang dari si meninggal dan semua hibah wasiat diberikan kepada yang berhak, jadi  mungkin  yang  diwarisi  itu  suatu  minus.  Dengan  adanya  ketentuan  sebagaimana  tersebut diatas, maka para waris itu dapat memilih satu diantara 3 (tiga) sikap, yaitu:
a) Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif utang pewaris;
b) Menerima  dengan  syarat,  warisan  diterima  secara  terperinci,  sedangkan  utangnya  si pewaris  akan  dibayar  berdasarkan  harta  benda  yang  diterima  si  ahli  waris,  sebagaimana diatur dalam pasal 1023 KUHPerdata;
c) Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan penyelesaian warisan tersebut.
Perlindungan Dan Akibat Hukum Terhadap Kebendaan Milik Seorang Ahli Waris Dari Seorang Debitur Yang Telah Meninggal Dan Dinyatakan Pailit.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Perlindungan terhadap kebendaan milik seorang ahli waris dari seorang debitur yang telah meninggal dan dinyatakan pailit yaitu debitor pailit yang masih mempunyai hak penguasaan dan pengurusan  atas  beberapa  barang  sebagaimana  diatur  di  dalam  pasal  22 juncto pasal  21  UU Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  yang  mengecualikan  atau memisahkan  harta  kekayaan  pribadi  debitur  yang  tidak  berhubungan  dengan  harta  yang  telah dipailitkan.

## REFERENSI
Perangin, E, 2014. Hukum Waris , Rajawali Pers, Jakarta. Suparman, E. 2005, hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam , Adat dan BW , penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.. Tim  penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  pengembangan  Bahasa,  1991, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka , Jakarta. Syamsul Arifin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia , Medan area University Press, Medan. Viktor  M.  Situmorang  dan  Hendri  Soekarso,  1993, Pengantar  Hukum  Kepailitan  Indonesia , Rineka Cipta Jakarta. Munir Fuady, 2002, Hukum Pailit , Citra Aditya Bakti, Bandung. H.M.N.  Purwosutjipto,  1978 Pengertian  Dan  Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia , Djambatan, Jakarta. R. Soekardono, 1982, Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta , Rajawali, Jakarta. Bryan A. Garner, 2008, Black Law’s Dictionary , West Group, St. Paul. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri hukum Bisnis , Raja Grafndo Persada, Jakarta. Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan , Ghalia Indonesia, Bogor.
H.Man  S.  Sastrawidjaja,  2006, Hukum  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang , Alumni, Bandung.
Khairandy , 2002, Perlindungan  Dalam  Undang-Undang  Kepailitan,  Jurnal  Hukum  Bisnis , Jakarta..
A.  Pitlo,  2000, Hukum  Waris  Menurut  KItab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Belanda , terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta.
Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta.
M. Hadi Shubhan, 2007, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Syahril  Sofyan,  2011, Bebearapa  Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  (Khusus  Warisan), Pustaka Bangsa Press, Medan.