## TINJAUAN SANKSI ADMINISTRASI KETERLAMBATAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
Suparna  Wijaya, Cahyo Bagus Arifianto Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia Email : sprnwijaya@pknstan.ac.id

## ABSTRACT
One of the administrative sanctions in taxation in the form of fines is in Article 14 paragraph (4)  of  the  General  Provisions  and  Tax  Procedures  Act,  which  states  that  taxable entrepreneurs or Entrepreneurs who make tax invoices, but are not on time, are required to pay tax which is payable, subject to a fine of 2% of the tax base. The purpose of this paper is  to  review  these  provisions.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative.  The results of the study found that administrative sanctions are fines for the delay in making tax invoices  even  though  the  making  is  still  in  the  current  month.  Fines  are  also  sanctions imposed  on  violations  by  taxpayers  in  the  form  of  errors  or  negligence  relatedto  the fulfillment of tax obligations which result from such violations generally do not harm the state. Based on the research, it was found that there was an assumption that the sanctions were deemed unfair so that it needed to be reviewed whether the tariff neededto be changed or with other solutions.
Keywords : Fines, Sanction, Value added tax

## PENDAHULUAN
Saeroji (2017) menjelaskan bahwa tingkat    kepatuhan pajak berbading lurus dengan basis pemajakan. Sehingga jika     kepatuhan pajakmeningkat baik secara
formal maupun material, maka basis pemajakan juga menjadi besar. semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, baik secara formal atau material,  maka  akan memperbesar  basis pemajakan. Jika wajib pajak tidak patuh, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat ditagih dengan diterbitkan Surat Tagihan
Pajak (STP) yang dapat berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan. Sanksi Administrasi berupa denda  sebesar  2%  ternyata  rawan menghadapi  gugatan,  contohnya  pada Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor: Put.01760/PP/M.VI/99/2003. Pada putusan tersebut, Majelis mengabulkan  permohonan  Penggugat dengan alasan bahwa walaupun di dalam faktur  pajak Penggugat  tidak
mencantumkan nama jabatan, namunoleh karena di dalam commercialinvoice yang dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan  faktur  pajak  tersebut  telah mencantumkan namajabatan maka faktur pajak  tersebut  pada  hakekatnya  telah memenuhi  ketentuan,  sehingga  denda Pasal  14  ayat  (4) Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2000 tidak dapat dipertahankan. Dalam putusan pengadilan tersebut,  Penggugat  berpendapat  bahwa kesalahan           yang dilakukannya sesungguhnya tidak menimbulkan kerugian negara. Penulis ingin
mengetahui  apakah  alasan  yang  sama dapat  digunakan  untuk menggugataturan sanksi  administrasi  tersebut  apabila permasalahannya  adalah  keterlambatan pembuatan  faktur  pajak,  karena  sebagai perbandingan,  dalam  ketentuan pembuatan Bukti Pemotongan, tidak dicantumkan denda 12 Media Mahardhika Vol. 20 No. 1 September 2021
atau  sanksi  administrasi  apapun  untuk penerbitan  Bukti  Pemotongan,  yang memiliki  masa  waktu  sampai  dengan akhir bulan berjalan. Sanksi administrasi hanya dikenakan apabila terdapat kesalahan  yang  menimbulkan  kerugian negara  secara  material,  yaitu  seperti keterlambatan  penyetoran  ke  kas  negara (Pasal  9  ayat  (2a)  dan  (2b)  Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
Ladjoma    (2020)     melakukan penelitian    tinjauan yuridis sanksi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu melakukan tinjauan pada sanksi dengan metode yuridis dari pelanggaran yang dilakukan Wajib  Pajak.  Tetapi  terdapat  perbedaan dengan penelitian penulis karena tidak memiliki   objek   sanksi    yang    lebih spesifik. Selain penelitian ini, penulis tidak menemukan penelitian lain yang mendekati judul dan tema yang diambil. Tujuan penulisan ini  adalah mengetahui pengertian        keterlambatan dalam pembuatan faktur pajak dan pelaporan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, mengetahui perbedaan antara ketentuan dalam jangka waktu pembuatan faktur pajak dengan Bukti    Pemotongan, mengetahui    bagaimana    peran     dari ketentuan    mengenai    faktur   pajak gabungan  dalam permasalahan  tersebut, mengetahui apakah sanksi administrasi yang didasarkan pada tindakan Wajib Pajak  ini  menyebabkan  suatu  kerugian pada negara, dan mengetahui bagaimana tindak lanjut dari pihak Direktoran Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan apakah      terdapat solusi untuk permasalahan tersebut.

## LANDASAN TEORI
Beberapa ahli menjabarkan
mengenai sanksi administrasi dan tujuannya.  Dupont  (1990)  menjelaskan bahwa  sanksi  adalah  konsekuensi  dari ketidakpatuhan  atau  terjadi  pelanggaran norma.  Sanksi  administratif  dijatuhkan oleh regulator tanpa intervensi oleh
pengadilan  (Lynott,  2010).  Susanto (2019)  menjabarkan bahwa tujuan sanksi  administrasi  sebagai  upaya  badan administrasi  dalam  menjaga  norma- norma hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Hadjon (1994) mengungkapkan bahwa sanksi administrasi  ditujukan  kepada  perbuatan pelanggarannya,  untuk  menghentikan pelanggaran  dan  mencegah  pelanggaran baru. Adapun Rahayu (2010) mendefinisikan  sanksi  denda  sebagai sanksi  administrasi  atas  pelanggaran pelaporan  pajak.  Sedangkan  Soemarso (2007)  menjelaskan  bahwa  sanksi  denda muncul  karena  tindakan  Wajib  Pajak atau  fiskus,  umunya  dari  kesalahan  atau tidak dipenuhinya
kewajiban perpajakan.  Adapun  Sutendi  (2011), sanksi  denda  terjadi  karena  pelanggaran ketentuan hukum publik, yaitu peraturan perpajakan  umumnya  tidak  merugikan negara.

## METODE PENELITIAN
Metode
penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  deskriptif.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang digunakan adalah  dokumentasi  dan  wawancara. Dalam dokumentasi penulis
mengumpulkan  data  dan  informasi melalui  literasi  yang  terkait  seperti mempelajari  literatur  dan referensi berupa peraturan terkait, buku perkuliahan, jurnal-jurnal penelitian, dan sumber informasi lain untuk mendapatkan  landasan  secara  teoritis. Sedangkan wawancara dilakukan kepada akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan.  Akademisi  dan  peneliti diwakili  oleh  dosen  PKN  STAN. Sedangkan praktisi diwakili oleh pegawai  Direktorat  Jenderal  Pajak,  yaitu fungsional pemeriksa dan account representative  yang  menjadi  pemberlaku peraturan sanksi administrasi yang dimaksud.  Triangulasi  dilakukan  dengan membandingkan  hasil  pengolahan  data tersebut  dengan  ketentuan  perpajakan yang berlaku.

## PEMBAHASAN
Penjelasan Keterlambatan Pembuatan Faktur Pajak
Batas  Waktu  (Saat)  Pembuatan  Faktur
Pajak
Pemerintah  telah  menentukan batas  waktu  penerbitan  faktur  pajak dalam peraturan perpajakan yang berupa saat-saat  dimana  Pengusaha  Kena  Pajak wajib  membuat  faktur  pajak.  Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mematuhi peraturan  tersebut  dan  membuat  atau menerbitkan  faktur  pajak  sesuai  dengan waktu yang sudah ditentukan. Pengusaha Kena  Pajak  harus  memerhatikan  saat wajib  pembuatan  faktur  pajak  supaya ketertiban  dan  kepatuhan  pembayaran pajak dapat terusberlangsung.
Dalam  sebuah  wawancara  yang dilakukan penulis dengan seorang Pemeriksa Pajak, pembuatan fakturpajak harus  dilakukan  pada  saat-saat  tersebut. Apabila  terdapat  keterlambatan  dalam pembuatannya,  sanksi  Pasal  14  ayat  (4) UU  KUP  sebesar  2%  terhadap  Dasar Pengenaan  Pajak  dikenakan  kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut. Keterlambatan  pembuatan  faktur  pajak yang  dikenai  denda  tersebut  sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang berbunyi:  “Terhadap  Pengusaha  Kena Pajak  atau  pengusaha  yang  telah dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau  membuat  faktur  pajak,  tetapi  tidak tepat waktu, selain wajib menyetor pajak yang
terutang, dikenai sanksi administrasi  berupa  denda  sebesar  2% (dua  persen)  dari  Dasar  Pengenaan Pajak.” Keterlambatan ini dianggap terjadi  apabila  penerbitan  faktur  pajak dilakukan  setelah  melewati  saat-saat tersebut,  baik  masih  dalam bulan berjalan  yang  sama,  ataupun  melewati juga  masa  pajaknya,  di  bulan-bulan selanjutnya.
Menurut  narasumber,  ketepatan  waktu dalam  pembuatan  faktur  pajak  oleh Pengusaha  Kena  Pajak  (penjual  atau pemberi jasa), merupakan hal yang
penting  karena  memengaruhi  pajak masukan  yang  akan  dikreditkan  oleh pembeli atau penerima jasa. Hal ini sesuai dengan  Pasal  7  pada  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013  Tentang  Tata  Cara Pembuatan  dan  Tata  Cara  Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dengan demikian,
keterlambatan  ini  juga  berhubungan dengan  masa  pengkreditan  faktur  pajak. Jika  dibuat  setelah  melewati  3  (tiga) bulan sejak waktu seharusnyaditerbitkan, maka  faktur  pajak  tersebut  sudah melewati masa berlaku faktur pajak atau sudah tidak berlaku lagi masa pengkreditannya  oleh  pembeli/penerima jasa. Dicantumkan juga dalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, bahwa Faktur Pajak  merupakan  bukti  pungutan  pajak dan  dapat  digunakan  sebagai  sarana untuk  mengkreditkan  Pajak  Masukan. Dengan  kata  lain,  apabila  faktur  pajak tidak dibuat atau terlambat pembuatannya lebih  dari  tiga  bulan  sejak  saat  faktur pajak  seharusnya  dibuat,  maka  pembeli atau  penerima  jasajuga  dirugikan  karena mereka  tidak  bisa  mengkreditkan  pajak masukan dari penyerahan tersebut.

## Perbandingan  Skenario  Kasus  Waktu Pembuatan Faktur Pajak
Setelah  memahami  apa  yang dimaksud  dengan  keterlambatan  dalam pembuatan  atau  penerbitan  faktur  pajak, penulis  akan  melakukan  perbandingan beberapa  scenario  dari  sebuah  kasus penyerahan  dan  menerapkan  aturan undang-undang  perpajakan  yang  berlaku untuk  menganalisis  bagaimana  beberapa perbedaan waktu dalam pembuatanfaktur pajak  memberikan  konsekuensi  atau perlakuan yang berbeda juga.
Kasus fiktif yang  menjadi acuan
perbandingan ini adalah sebuah penyerahan  yang  dilakukan  Pengusaha Kena  Pajak  A  atas  sebuah  Barang  Kena Pajak  kepada  Pengusaha  Kena  Pajak  B, dimana  saat  wajib  pembuatan  faktur pajaknya  seharusnya  jatuh  pada  tanggal 1  Januari,  dan  menjadi  sebuah  variabel kontrol.  Variabel  bebas  dalam
perbandingan ini adalah tanggal pembuatan  faktur  pajak  oleh  Pengusaha Kena  Pajak  A  atas  penyerahan  selaku penjual,  kemudian  waktu  pengkreditan pajak  masukan  oleh  Pengusaha  Kena
Pajak B atas penyerahan selaku pembeli.
Variabel terikat nantinya adalah konsekuensi  atau  perlakuan  dari  kedua variabel bebas tersebut. Pada skenario pertama, Pengusaha Kena Pajak A membuat faktur pajak sesuai dengan saatwajibnya, maka tidak  dikenai  sanksi  administrasi  denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Pengkreditan pajak masukan juga dilakukan pada bulan
April oleh pihak pembeli, yang diperbolehkan karena masih dalam waktu
3  (tiga)  bulan  sejak  penerbitan  faktur pajak.
Pada skenario kedua, Pengusaha Kena Pajak A juga membuat  faktur pajak sesuai  dengan  saat  wajibnya,  makatidak dikenai denda Pasal 14 ayat (4)UU KUP.
Tetapi  pengkreditan  pajak  masukan dilakukan  pada  bulan  Mei  oleh  pihak pembeli, yang nantinya akan menimbulkan koreksi dalam pemeriksaan  karena  lebih  dari  3  (tiga) bulan sejak penerbitan faktur pajak.
Pada  skenario  ketiga,  Pengusaha  Kena Pajak A terlambat membuat faktur pajak dari  saat  wajibnya  karena  membuatnya di  tanggal  31  Maret,  maka  akan  dikenai denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Tetapi pengkreditan  pajak  masukan  dilakukan pada  bulan  Maret  oleh  pihak  pembeli, maka diperbolehkan karena masih dalam waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  penerbitan faktur pajak. Pada skenario keempat, Pengusaha Kena Pajak A juga terlambat membuat faktur pajak dari saat wajibnya karena membuatnya di tanggal 31 Maret, maka  akan  dikenai  denda  Pasal 14 ayat (4) UU KUP.  Pengkreditan pajak masukan dilakukan pada  bulan Juli  oleh  pihak  pembeli,  yang  nantinya akan menimbulkan koreksi dalam pemeriksaan  karena  lebih  dari  3  (tiga) bulan sejak penerbitan faktur pajak.
Pada  skenario  kelima,  Pengusaha  Kena Pajak A terlambat membuat faktur pajak dari  saat  wajibnya  karena  membuatnya
di  tanggal  1  April,  maka  akan  dikenai denda  Pasal  14  ayat  (4)  UU  KUP. Terlebih  lagi,  faktur  pajak  yang  dibuat melewati  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan sejak  saat  wajibnya,  maka  faktur  pajak tersebut tidak diperlakukan sebagaifaktur pajak. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan  Nilai yang tercantum dalam  faktur  pajak  tersebut  tidak  dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.
Semua  perbandingan  di  atas menjelaskan  bagaimana  keterlambatan pembuatan  faktur  pajak  akan  dikenai sanksi  administrasi  denda  sebesar  2% dari  Dasar  Pengenaan  Pajak,  dan  apa pengaruh  perbedaan  waktu  pembuatan faktur pajak terhadap pengkreditan pajak masukan oleh pihak pembeli.
Pengenaan  sanksi  administrasi denda  tersebut  adalah  sebagai  aspek pemulihan atau reparatoir dari pelanggaran  terhadap  kewajiban  atau tugas  yang  bersifat  administratif  dan legal.  Salah  satu  narasumber  penulis, seorang  akademisi  dengan  latarbelakang hukum, berpendapat bahwa sanksi administrasi  denda  tersebut  ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, agar perbuatan pelanggaran itu  dihentikan,  dimanadisini adalah  keterlambatan  pembuatan  faktur pajak. Keterlambatan ini nantinya menjadi sebuah potensi bagi keterlambatan  penyetoran  pajak  apabila penerbitan faktur pajak dilakukan setelah melewati masa pajak awalnya. Narasumber juga mempertimbangkan  sifat  sebuah  sanksi administrasi  yang  menjadi  pendorong kepatuhan, baik kepatuhan dalam pelaksanaan  peraturan  perpajakan  secara khusus  dengan  pembuatan  faktur  pajak ini,  maupun  kepatuhan  kepada  aturan perpajakan  secara  umum.  Posisi  faktur pajak  sebagai  sebuah  bukti  pungutan yang  memengaruhi  kedua  belah  pihak, baik  penjual  maupun  pembeli,  juga menjadi  faktor  penting  dari  alasan diberlakukan sanksi administrasi tersebut. Hal ini akan dibahas  lebih lanjut pada  bagian  aspek  yuridis  sanksi administrasi denda.
Perbandingan dengan Bukti Pemotongan Persamaan  dan  Perbedaan  dengan Aturan Faktur Pajak Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan  memiliki  pengertian  yang berbeda  tetapi  dalam  aturan  perundang- undangan memiliki pengaruh yang sama yaitu  dalam  penentuan  pengkreditan pajak. Tetapi persamaan tersebut tidaklah terlalu signifikan apabila dibandingkan dengan perbedannya. Dalam  rangka  mengetahui  perbedaan antara aturan faktur pajak dengan aturan bukti pemotongan, penulis akan membandingkan aturan bukti pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal 23 dengan aturan faktur pajak. Pada  aturan  bukti  pemotongan Pasal 23, dicantumkan mengenai pembuatan  bukti  pemotongan.  Bukti pemotongan  PPh  Pasal  23  wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak berdasarkan  Keputusan  Dirjen  Pajak Nomor KEP – 178/PJ/2018. Mengenai waktu pembuatan bukti  pemotongan,  Subjek dalam  hal ini Pemotong  PPh  wajib  memotong  PPh paling  lambat  akhir  bulan  terutangnya dengan  membuat  bukti  pemotongan. Tanggal  dalam  Bukti  Pemotongan  PPh menerangkan  saat  pemotongan  PPh dilaksanakan,  paling  lambat  akhir  bulan berjalan.  Dikarenakan  pemotongan  PPh wajib dilakukan di bulan terutangnya PPh atau paling lambat akhir bulan terutangnya  PPh,  maka  bisa  dikatakan bahwa  tidak  ada  sanksi  keterlambatan pembuatan  bukti  pemotongan  sampai akhir bulan terutang.
Apabila  dibandingkan  dengan aturan faktur pajak, terdapat perbedaandi mana  dalam  aturan  pembuatan  faktur pajak terdapat sanksi administrasi denda yang dikenai atas keterlambatan pembuatan  faktur  pajak  meski  masih dalam bulan berjalan.

## Penjelasan  Aturan  Faktur  Pajak Gabungan
Peran  Aturan  Faktur  Pajak  Gabungan dalam Permasalahan
Aturan  Faktur  Pajak  gabungan ditentukan  dalam  rangka  meringankan beban  administrasi.  Beban  administrasi yang  dimaksud  adalah  beban  dalam penerbitan  Faktur  Pajak  oleh  Pengusaha Kena  Pajak,  dalam  hal  ini  keseluruhan meliputi beban administrasi dari penerbitan  jumlah  yang  dikeluarkan dalam  waktu  1  (satu)  bulan  kalender. Perlu  digarisbawahi  juga  penjelasan yang  menyatakan  pembuatan  Faktur Pajak  gabungan  ini  menyatakan  semua penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama  1  (satu)  bulan  kalender  kepada pembeli  yang  sama  atau  penerima  Jasa Kena Pajak yang sama.
Permasalahan  yang  dibahas  oleh
penulis di bagian sebelumnya menjelaskan bagaimana sanksi
administrasi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP  diberlakukan  kepada  Pengusaha Kena  Pajak  yang  terlambat  dalam menerbitkan  faktur  pajak  meski  masih dalam  masa  pajak  atau  bulan  berjalan yang  sama.  Sementara  itu,  dalam  aturan Bukti  Pemotongan  tidak  ditemukan sanksi  yang  serupa,  dimana  pembuatan Bukti Pemotongan dapat dilakukankapan saja  tanpa  adanya  sanksi  administrasi berupa denda dari keterlambatan.
Salah  satu  narasumber  penulis berpendapat, bahwa denda sanksi
administrasi tersebut sesungguhnya memiliki  sifat  pembangunan  kepatuhan bagi  Pengusaha  Kena  Pajak  dengan diwajibkannya  menjalankan  prosedur perpajakan  dengan  aturan  dan  tata  cara yang  sesuai.  Tetapi  sanksi  administrasi lainnya  yang  diberlakukan  dalam  aturan Bukti Pemotongan hanya meliputi keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan  maupun  keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak,tanpa adanya  sanksi  administrasi  mengenai keterlambatan pembuatan Bukti Pemotongan.  Sehingga  dalam  aturan mengenai Faktur Pajak, sanksi administrasi  selain  dengan  alasan-alasan yang  serupa  (keterlambatan  pelaporan atau pembayaran) kehilangan nilai yuridisnya  karena  apabila dalam sebuah
keterlambatan  penerbitan  Faktur  Pajak tidak  dilakukan  setelah  melewati  masa pajaknya  atau  masih  dalam  bulan berjalan,  maka  Pengusaha  Kena  Pajak sesungguhnya  tidak  merugikan  negara secara material, layaknya apabilaterdapat pembuatan  Bukti  Pemotongan  yang dilakukan  tidak  pada  saat  yang  sama dengan pemotongan penghasilan.
Meski  demikian,  narasumber lain  berpendapat,  potensi  keterlambatan penerbitan  faktur  pajak  lewat  dari  masa pajaknya  atau  dalam  bulan  selanjutnya adalah  sebuah  penahanan  penerimaan negara.  Oleh  karena  itu,  bisa  dikatakan bahwa beban administrasi dari penerbitan  faktur  pajak  tidak  hanya dalam  jumlahnya  tetapi  juga  beban  dari kemungkinan dikenainya sanksi administrasi  dari  Pasal  14  ayat  (4)  UU KUP  tersebut.  Faktur  Pajak  gabungan boleh  dibuat  dalam jangka  waktu  paling lama sampai pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa  Kena  Pajak.  Hal  ini  meringankan potensi dikenai denda karena keterlambatan  penerbitan  faktur  pajak, tetapi  perlu  diingat  lagi  bahwa  peran aturan  Faktur  Pajak  gabungan  ini  hanya berlaku  untuk  penerbitan  Faktur  Pajak atas  semua  transaksi  kepada  pembeli yang  sama  atau  penerima  Jasa  Kena Pajak  yang  sama,  sehingga  apabila penyerahan  dilakukan  kepada  pembeli atau  penerima  jasa  yang  berbeda, peraturan  Faktur  Pajak  gabungan  ini belum  tepat  untuk  menjadi  solusi  dari permasalahan.

## Aspek  Yuridis  Sanksi  Administrasi Denda
Denda  2%  dari  DPP  untuk  Sebuah Kesalahan Administratif
Denda dengan angka 2% terlihat seperti  jumlah  yang  kecil,  tetapi  apabila mempertimbangkan  bahwa  presentase tersebut  adalah  dari  Dasar  Pengenaan Pajak, maka perlu dilihat lagi bagaimana nilai Dasar Pengenaan Pajak bisa sangat besar  jika  dibandingkan  dengan  aturan denda  lainnya,  karena  pada  sebuah Faktur Pajak, angka tersebut adalahsetara dengan  harga  atau  nilai  transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena  Pajak  yang  juga  dikenai  Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Dengan kata lain, sanksinya adalah 20% dari nilai Pajak Pertambahan Nilai.
Aturan  sanksi  administrasi  ini  memang sudah  ada  sejak  Undang-Undang  PPN mulai  berlaku  pada  tahun  1985,  tetapi angka  denda  yang  diberlakukan  bisa begitu  besar,  terlebih  lagi  untuk  sebuah kesalahan  yang  bersifat  administratif. Sehingga  perlu  dikaji  lagi  bagaimana aspek  yuridis  dari  sanksi  tersebut.  Jika dibandingkan  dengan  sanksi  bunga sebesar 2% atas keterlambatan pembayaran  pajak,  sanksi  denda  atas keterlambatan penerbitan faktur pajak ini dapat memiliki nilai yang menyamai atau bahkan jauh lebih besar.
Menurut  salah  satu  narasumber penulis, apabila keterlambatan
pembuatan  faktur  pajak  tersebut  sudah melewati  masa  pajaknya  atau  sudah dalam  bulan  yang  berbeda,  maka  ada sebuah  potensi  kerugian  negara  dari kesalahan  tersebut.  Sifat  atas  kesalahan atau  pelanggaran  Wajib  Pajak  juga penting untuk diklasifikasikan berdasarkan tingkatan. Tujuan klasifikasi  ialah  untuk  menentukan perhitungan  sanksi  yang  seharusnya dibayarkan.  Menurut  Flood  &  Rowell (2018),  sebuah  klasifikasi  dapat  terbagi menjadi  tiga,  yakni  kelalaian  ( careless ), disengaja  dan  tidak  disembunyikan ( deliberate  but  not  concealed ),  serta disengaja  dan  disembunyikan( deliberate and  concealed ).  Dikarenakan  adanya sebuah  potensi  kerugian  negara  dalam keterlambatan  ini,  maka  tidak  bisa dikatakan semua kasusnya sebuah kelalaian semata. Tetapi lain halnya apabila keterlambatan  pembuatan  faktur  pajak dilakukan tanpa melewati masapajaknya, atau  masih  dalam  bulan  berjalan  yang sama. Dalam keadaan demikian, Pengusaha Kena Pajak tidak sepenuhnya melakukan  kesalahan  yang  merugikan negara secara material, tetapi lebih hanya merupakan  kesalahan  yang  bersifat administratif  atau  sebuahketidakpatuhan dalam  pelaksanaan
ketentuan  formal.  Seorang  narasumber berpendapat, bahwa sebuah sanksi denda atas  ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan formal  besarannya  seharusnya  bersifat tetap  tanpa  melihat  nilai  materialnya seperti  halnya  denda  pada  Pasal  7  UU KUP  yaitu  denda  yang  dikenakan  pada pemungut  ketika  tidak  menyampaikan SPT  Masa  dalam  batas  waktu  yang diberikan,  dengan  jumlah  tetap  sebesar Rp100.000.  Tetapi  ketentuan  Pasal  14 ayat  (4)  UU  KUP  justru  menggunakan angka 2% yang dapat menjadi suatu nilai yang  sangat  relatif  terhadap  besarnya Dasar Pengenaan Pajak.
Desain  sanksi  pajak  terdiri  dari dua  macam,  yaitu  sanksi  administratif dan  sanksi  pidana.  Pemberian  sanksi administrasi akan tepat apabila digunakan  untuk  mengatasi  kesalahan atau  pelanggaran  wajib  pajak  yang mudah dideteksi atau tergolong
pelanggaran  ringan.  Tingkat  hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak juga harus  sepadan  dengan  kesalahan  yang dilakukannya.  (Flood  &  Rowell,  2018). Dari  segi  ilmu  hukum,  hukuman  yang diberikan  tidak  boleh  terlalu  rendah ataupun terlalu tinggi.

## Sifat Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi dapat digunakan  sebagai  instrumen  yuridis baik  preventif  maupun  represif  non- yustisial (tidak melalui pengadilan)untuk menimbulkan efek jera. Sanksi administrasi  juga  bersifat reparatoir , artinya mengembalikan keadaan semula, oleh  karena  itu  pendayagunaan  sanksi administrasi  dalam  penegakan  hukum, baik  hukum  perpajakan  maupun  aturan hukum  yang  lain  sering  dilakukan. Sanksi  administrasi  juga  diterapkan tanpa  proses  pengadilan  (nonyustisial), sehingga  penerapan  sanksi  administrasi bisa cepat dilaksanakan.
Sanksi  denda  merupakan  sanksi yang  dikenakan  terhadap  pelanggaran oleh Wajib Pajak yang berupa kesalahan atau kelalaian terkait dengan pemenuhan kewajiban  perpajakan  yang  akibat  dari pelanggaran  tersebut  pada  umumnya tidak  merugikan  negara.  Tetapi,  tiga
narasumber penulis setuju dengan pendapat bahwa denda sanksi
administrasi  yang  memiliki  dasar  Pasal 14  ayat  (4)  UU  KUP  tersebut,  apabila keterlambatan  penerbitan  fakturpajaknya dilakukan  tidak  melewatibulan  berjalan, maka  tidak  sepenuhnya  berupa  sebuah kesalahan  yang  mempunyai  potensi merugikan negara.

## Perbandingan dengan Negara Lain Perbandingan dengan Negara di Eropa
Perbandingan
pertama dilakukan  dengan  salah  satu  negara  di benua  Eropa,  atas  dasar  persamaan dalam  pemberlakuan  Pajak  Pertambahan Nilai,  atau Value  Added  Tax .  Dalam perpajakaan  di  benua  Eropa,  tepatnya  di United  Kingdom (Britania  Raya),  kita mengenal istilah tax point , dimana tertulis dalam Value  Added  Tax  Act padatahun 1994  di  bagian  9 “Time of Supply” (Tax point)  dituliskan, the  "time  of  supply" rules give us the date on which an item is purchased  or  sold  for  VAT  purposes. Artinya  istilah time  of  supply atau tax point ini memiliki definisisebagai tanggal jatuh  tempo Value  Added  Tax atas transaksi  (penyerahan)  tertentu. Value Added  Tax pada  transaksi  itu  harus dimasukkan pada VAT return (SPT Masa PPN)  di  mana  tanggal  tersebut  jatuh. Tanggal  ini  sangat  penting  karena  akan menentukan  bagaimana  pengisian VAT return pada  bagian tax  output (pajak keluaran)  dan tax input (pajak masukan) yang  nantinyadiperhitungkan. Tax  point bisa  berubah  tergantung  pada  beberapa faktor:
a. Whether  the  business  is  invoice accounting  or  cash  accounting  for VAT. (Apakah pengusaha
menggunakan  akuntansi  faktur atau akuntansi  kas  dalam  menghitung
Value Added Tax ).
b. When the goods were supplied or the services carried out. (Saat penyerahan barang atau jasa).
c. When the VAT invoice was issued to the  customer. (Saat  invoice  VAT diberikan kepada pembeli).
Selanjutnya  adalah  bagaimana peraturan  mengenai penalty atau  sanksi
dalam  perpajakan  di  Britania  Raya, khususnya  yang  menyangkut Value
Added  Tax .  Pada  website  pemerintahan United Kingdom , terdapat guidance yang memuat mengenai tax penalty . Peraturan sanksi  baru  untuk  kesalahandalam Tax return (SPT)  atau  dokumen  lainnya diperkenalkan pada 1 April 2009. Ruang lingkupnya diperluas sejak
1  April  2010.  Sanksi  bisa  dikenakan apabila  terdapat  kesalahan  dalam Tax return (SPT) atau dokumen pajaklainnya yang tidak akurat sehingga pajakmenjadi: tidak  dibayar; understated ; overstated ; atau under-assessed .  Selain  peraturan sanksi  tersebut,  terdapat  juga  beberapa jenis  sanksi  lain  dalam  perpajakan  di United  Kingdom yang  diatur  oleh Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) , di antaranya adalah:
a. Penalties  for  late  filing  or  late payment (Sanksi atas keterlambatan pelaporan atau pembayaran);
b. Penalties  for  errors  on  returns, payments  and  paperwork (Sanksi atas kesalahan pada SPT, pembayaran atau dokumen);
c. Failure  to  notify  penalty (Sanksi karena tidak melakukan pemberitahuan kepada HMRC); d. Offshore penalties (Sanksi tambahan karena pelanggaran dilakukan di luar UK); dan e. VAT and Excise wrongdoing penalty (Sanksi  atas  pelanggaran PPN dan Cukai). Sanksi atas wrongdoing (pelanggaran)  dalam Value  Added  Tax disini  meliputi  penerbitan  invoice  VAT (faktur pajak) tanpa memiliki hak dalam pembuatannya  (faktur  pajak  fiktif).
Dengan kata lain, penulis tidak menemukan  aturan  yang  mengatur mengenai keterlambatan pembuatan faktur pajak itu sendiri dalam perpajakan di  Eropa,  khususnya  di  Inggris.  Aturan yang  ada  hanyalah  aturan  sanksi mengenai  pembuatan  faktur  pajak  fiktif atau keterlambatan dalam menyampaikan VAT  return (SPT  Masa PPN)  yang  dilakukan  setiap  tiga  bulan. Sanksi  tersebut  juga  dikenai  atas kesalahan input dalam VAT return itu
sendiri,  seperti  kesalahan  jumlah  dan sebagainya.
Smith  (2018) menuliskan  bahwa terdapat  peraturan  mengenai  kapan tax point ditentukan  bisa  berubah,  yaitu sebagai berikut:
• If  the  VAT  invoice  is  issued  or payment  is  made  before  the  basic tax point, the tax point becomesthe date  of  invoicing  or  the  date  of payment,  whichever  comes  first; (Apabila  faktur  pajak  diterbitkan atau pembayaran dilakukan sebelum basic  tax  point, maka tax point menjadi tanggal saat penerbitan faktur pajak atau pembayarannya,  yang  mana  yang lebih dahulu)
• If the VAT invoice is issued up to 14 days  after  the  basic  tax  point,  the date  the  invoice  was  issued becomes the tax point – however, it is possible to agree an extension by making  an  application  to  HMRC. (Apabila faktur pajak tidak diterbitkan  sampai  14  hari  setelah basic  tax  point ,  maka  tanggal dimana  faktur  tersebut  akhirnya diterbitkan menjadi tax point , tetapi ada kemungkinan melakukan pengajuan untuk pelonggaran yang dikirimkan ke HMRC). Perubahan tax  point memengaruhi  pajak masukan  yang  nantinya  diperhitungkan dalam VAT  return (SPT  Masa  PPN), sama  seperti  di  Indonesia,  dengan bagaimana  waktu  penerbitan  fakturpajak menentukan  kewajiban  perpajakan  bagi penjual  dan  hak  pengkreditan  pajak masukan  bagi  pembeli.  Tetapi,  bisa dikatakan  bahwa  tidak  terdapat  aturan mengenai  sanksi  administrasi  berupa denda  atas  keterlambatan  pembuatan faktur pajak itu sendiri di Britania Raya.

## Perbandingan  dengan  Negara  di  Asia Tenggara
Perbandingan yang kedua dilakukan dengan salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara, dengan alasan memiliki wilayah yang sama
dengan  Indonesia.  Di  Singapura,  Pajak Pertambahan Nilai disebut dengan istilah Goods and Services Tax (GST). Pengertian Goods and Services Tax yang diambil  dari  website  resmi Inland
Revenue  Authority  of  Singapore adalah
Goods  and  Services  Tax  or  GST  is  a broad-based  consumption  tax  levied  on the  import  of  goods  (collected  by
Singapore  Customs),  as  well  as  nearly all  supplies  of  goods  and  services  in Singapore.  In  other  countries,  GST  is known  as  the  Value-Added  Tax  or  VAT. Artinya  adalah  GST  merupakan  pajak konsumsi  komprehensif  yang  dipungut dari impor barang dagangan (dikumpulkan oleh Bea Singapura), serta hampir  semua  pasokan  barang  dan  jasa di Singapura.
Sehingga,  GST  dapat  diartikan hampir sama dengan Value Added Tax di negara lain atau Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Mengenai aspek sanksi atau sanksi  administrasi,  undang-  undang GST  telah  secara  jelas  mendefinisikan deskripsi pelanggaran dan hukuman yang dijatuhkan  dalam  beberapa  skenario.  Ini adalah  informasi  penting  untuk  semua pemilik  bisnis  (pengusaha),  CA,  dan Profesional Pajak karena kesalahan yang tidak  disengaja  dapat  menyebabkan konsekuensi yang parah.
Terdapat Offences dan Penalties yang  sudah  diatur  sedemikian  rupa,. Offence adalah  pelanggaran  hukum  atau aturan,  mis.,  Tindakan  ilegal.  Demikian pula, offence berdasarkan  GST  adalah pelanggaran  terhadap  ketentuan  UU GST dan Aturan GST. Ada 21 offences di dalam aturan GST. Beberapa di antaranya adalah:
• Tidak  mendaftar  di  bawah GST,  meskipun  diharuskan oleh hukum.
• Pasokan  barang  /  jasa  tanpa faktur apa pun atau mengeluarkan faktur palsu • Pengajuan  informasi  palsu saat  mendaftar  di  bawah GST • Pengajuan catatan / dokumen  atau  file  keuangan palsu,  atau  pengembalian palsu  untuk  menghindari pajak
• Memperoleh  pengembalian uang dengan penipuan
• Penindasan  penjualan  yang disengaja untuk menghindari pajak Sementara  untuk  lebih  spesifik mengenai invoice , peraturan GST mengatur  lebih  lanjut  klasifikasi offence sebagai berikut:
• Menerbitkan  faktur  palsu  / salah atau tidak menerbitkan faktur  untuk  barang  /  jasa yang telah disediakan
• Pembuatan faktur GST tanpa  pasokan  barang  /  jasa actual
• Masalah  faktur  /  dokumen menggunakan  GSTIN  dari orang / entitas terdaftar GST yang berbeda
• Pengangkutan  barang  kena pajak  tanpa  dokumentasi yang memadai / benar
• Kegagalan untuk mempertahankan dokumen / catatan yang relevan sesuai dengan persyaratan UUGST
Mengenai  sanksi (penalty yang diberikan atas pelanggaran-pelanggaran di atas. Di antaranya adalah berupa denda. Sebuah penalty memiliki pengertian hukuman yang dijatuhkanoleh hukum karena melakukan pelanggaran atau gagal melakukan sesuatu yang merupakan tugas. Lebih lanjut lagi, diatur juga kesalahan/pelanggaran  ( offence) yang tidak  dikenai  sanksi  ( penalty )  denda, tetapi  bunga.  Dijelaskan  dalam  gambar berikut.
Gambar: GST Zero Penalty Offences
Dengan demikian, dapat dipelajari bahwa sanksi yang diberikan  kepada  kesalahan  atau pelanggaran  yang  dilakukan  dalam aturan  GST,  mencakup  kurang  lebih pelanggaran  yang  bersifat fraud atau penipuan,  keterlambatan  pelaporan dan pembayaran. Kesalahan pengisian  GSTR  tidak  diberikan penalty tetapi diberikan sanksi bunga. Tetapi, keterlambatan dalam pembuatan  invoice  sendiri  tidak diberikan penalty .

## Solusi dan Tindak Lanjut Pandangan Pihak Pemberlaku Sanksi
Berdasarkan  wawancara  yang dilakukan  penulis  dengan  seorang  ketua tim  pemeriksa  pajak,  sebagai  salah  satu pemberlaku sanksi administrasi dendaini di  lapangan.  Beliau  berpendapat  bahwa Sanksi  tidak  berbanding  lurus  dengan meningkatnya  kepatuhan  Wajib  Pajak. Kemudian berdasarkan pengalaman beliau  berinteraksi  dengan  Wajib  Pajak, Wajib  Pajak  menganggap  hal  tersebut sangat  memberatkan  karena  merupakan beban tambahan diluar PPN sebesar 10% yang  masih  harus  dibayar.  Menurutnya, hal  tersebut  memang  memberatkan  bagi Wajib  Pajak,  tetapi  sebagai  Pemeriksa saya  harus  tetap  menjalankan  aturan tersebut.
Pendapat beliau tersebut mempunyai dasar alasan bahwa pembuatan  faktur  pajak  merupakan amanat  yang  disebut  secara  langsung  di dalam  undang-undang  PPN  sedangkan bukti  pemotongan  tidak  disebut  secara langsung  di  dalam  undang-undang  PPh. Hal ini dikarenakan adanya ketidak
konsistenan  di  dalam  aturan  kita,  secara umum faktur pajak harus dibuat pada saat terutang  yakni  pada  saat  penyerahan, sedangkan  faktur  pajak  gabungan  bisa dibuat  paling  lambat  pada  akhir  bulan. Mungkin  pertimbangan  pembuat  aturan adalah  untuk  kemudahan  bagi  Wajib Pajak.  Gugatan  merupakan  hak  Wajib Pajak  yang  dijamin  oleh  Undang- Undang, tetapi di sisi lain Pemeriksa juga hanya  menjalankan  Undang-Undang. Menurut  beliau,  ketika  terjadi  banyak gugatan  berarti  ada  yang  salah  dengan aturan  tersebut,  atau  setidaknya  Wajib Pajak menganggap ada yang salah karena hal  tersebut  menjadi  beban  tambahan bagi  Wajib  Pajak.  Menurut  saya  perlu dilakukan  peninjauan  kembali atas aturan  tersebut,  termasuk  juga  aturan mengenai sanksi kenaikan 100% di dalam
Pasal 14 ayat (3) UU KUP. Narasumber tersebut
menyimpulkan  bahwa  menurut  beliau,
core bisnis  Direktorat  Jenderal  Pajak seharusnya  adalah  mengenakan  pajak bukan pada mengenakan sanksi.
Saran dan Langkah Selanjutnya Mempertimbangkan  kajian  dari aturan  perundang-undangan  perpajakan, teori  dan  konsep  hukum  atau  yuridis, perbandingan  dengan  negara  lain,  serta pendapat para narasumber dalam pembahasan  permasalahan  ini,  penulis menemukan  adanya  anggapan  bahwa sanksi  tersebut  dirasa  kurang  adil sehingga  perlu  dikaji  kembali  apakah perlu diubah tarifnya.
Tindak lanjut yang disarankan bisa dibagi menjadi beberapa kemungkinanyaitu:
a. Dikaji  ulang  atau  diubah tarifnya; b. Dihapuskan supaya kemudian sama dengan aturan bukti pemotongan; c. Disesuaikan  dengan  melihat contoh aturan di negara lain; atau d. Dilakukan sosialisasi kepada Pengusaha Kena Pajak untuk lebih memerhatikan  aspek  formal dalam penerbitan faktur pajak.

## KESIMPULAN
Dalam rangka mengetahui perbedaan  antara  aturan  faktur  pajak dengan aturan bukti pemotongan,penulis membandingkan aturan bukti pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23
dengan  aturan  faktur  pajak  Dikarenakan pemotongan  PPh  Pasal  23  wajib dilakukan di bulan terutangnya PPhPasal 23/  atau  selambat-lambatnya  di  akhir bulan  terutangnya  PPh  Pasal  23,  maka bisa  dikatakan  bahwa  tidak  ada  sanksi keterlambatan pembuatan bukti pemotongan sampai akhir bulan terutang.  Apabila  dibandingkan  dengan aturan  faktur  pajak,  terdapat  perbedaan dimana  dalam  aturan  pembuatan  faktur pajak terdapat sanksi administrasi denda yang dikenai atas keterlambatan pembuatan  faktur  pajak  meski  masih dalam bulan berjalan. Perubahan tax point memengaruhi  pajak  masukan  yang nantinya  diperhitungkan  dalam VAT
return (SPT Masa PPN), sama seperti di Indonesia,  dengan  bagaimana  waktu penerbitan  faktur  pajak  menentukan kewajiban  perpajakan  bagi  penjual  dan hak  pengkreditan  pajak  masukan  bagi pembeli.  Tetapi,  bisa  dikatakan  bahwa tidak  terdapat  aturan  mengenai  sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan  pembuatan  faktur  pajak itu sendiri di Britania Raya. sanksi yang diberikan kepada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dalamaturan
GST,  mencakup  kurang  lebih
pelanggaran  yang  bersifat fraud atau penipuan,  keterlambatan  pelaporan  dan pembayaran. Kesalahan pengisian GSTR  tidak  diberikan  penalty  tetapi diberikan sanksi bunga. Tetapi, keterlambatan  dalam  pembuatan  invoice sendiri tidak diberikan penalty .
Tindak lanjut yang disarankan bisa dibagi menjadi beberapa kemungkinanyaitu: a. Dikaji ulang atau diubah tarifnya; b. Dihapuskan  supaya  kemudian sama dengan aturan bukti pemotongan; c. Disesuaikan dengan melihat contoh  aturan  di  negara  lain; atau d. Dilakukan  sosialisasi  kepada Pengusaha  Kena  Pajak  untuk lebih memerhatikan aspek
formal  dalam  penerbitan  faktur pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian Keuangan. 2020. Laporan Belanja  Perpajakan  2018-2019 . Jakarta:  Badan  Kebijakan  Fiskal Kenentrian Keuangan.
Dupont,  L  dan  Verstraeten,  R.  1990. Handboek  Belgisch  Strafrecht .
Leuven: Acco.
Flood,  John  dan  Rowell,  George.  2017. Tax  Penalties .  Inggris:  Sweet and Maxwell.
Hadjon,  Philipus  M.  1994. Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia,
Cet.ketiga .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press. Kementrian Keuangan. 2019. Kemenkeu.go.id.   Februari  25. Diakses pada 8 Januari, 2020. https://www.kemenkeu.go.id/pu blikasi/berita/mengenal-rasio- pajak-indonesia/.
Ladjoma,  Marcelino.  2020. Tinjauan Yuridis  Sanksi  Terhadap  Wajib
Pajak yang Melakukan Pelanggaran  Pajak .  Manado: Universitas Sam Ratulangi. Lynott,    Dara.  2010. Administrative Sanctions (Online). Diakses pada 2 Juni, 2020.
https://www.slideshare.net/DLy nott/administrative- sanctions?from_action=save.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011 . Yogyakarta: Andi.
Maulida,  Rani.  2018. Fungsi  APBN  & Peran Pajak di  Dalamnya
(Online). Oktober 15. Diakses pada 9 Januari, 2020. https://www.online- pajak.com/fungsi-apbn.
Pajak.go.id. Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi.  Diakses pada 10 Januari, 2020. https://www.pajak.go.id/id/pe meriksaan-pajak-dan-sanksi- administrasi.
Pratiknyo,  Bambang.  2019. Ketentuan Faktur  Pajak  dan  Persoalan Yuridisnya (Online).  Diakses pada         2         Juni,         2020. https://news.ddtc.co.id/ketentua n-faktur-pajak-dan-persoalan- yuridisnya- 17670?page_y=10401.90429687 5.
Rafinska, Kezia. 2019. Masa Berlaku Faktur Pajak: Dasar  Hukumdan Konsekuensi (Online). Diakses
pada 1 Juni, 2020. https://www.online- pajak.com/masa-berlaku-faktur- pajak. Rahayu Kurnia, Siti. 2010. PERPAJAKAN   INDONESIA   : Konsep  dan.  Aspek Formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sari, Annisa.  2018. Sanksi Administrasi
Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan
Orang Pribadi di Kota Padang .
Sumatera: Soumatra Law Review. Saeroji, Oji. 2017. Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak (Online). Januari 3.  Diakses pada 10 Januari, 2020. https://www.pajak.go.id/id/artik el/menakar-kadar-kepatuhan- wajib-pajak.
Setiawan,  Benny.  2016. Buku  Praktik
Pemotongan dan Pemungutan PPh. Bogor: Ghalia Indonesia.
Soemarso.  2007. Perpajakan .  Jakarta:
Salemba Empat.
Susanto,  Hari.  2019. Karakter  Yuridis
Sanksi Hukum Administrasi: Suatu  Pendekatan  Komparasi . Semarang: Universitas Diponegoro. Sutedi,  Adrian.  2011. Good  Corporate
Governance . Jakarta: Sinar Grafika.
Tait,  Alan.  1988. Value  Added  Tax  : International Practice and Problems .  Inggris:  International
Monetary Fund.
Widodo, A. dan P. A. Widyadnyana. 2015. E-Faktur  :  Satu  Aplikasi Berbagai Manfaat (Online).
Diakses pada 2 Juni, 2020. https://ortax.org/ortax/?mod=iss ue&page=show&id=68 .
1.  Dokumen  Publik  atau  Peraturan Perundang-Undangan
gadilan Pajak. 2003. Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.01760/PP/M.VI/99/2003 Tentang  Gugatan  Atas  Sanksi Denda  Pasal  14  Ayat  (4)  KUP dan Gugatan Atas Sanksi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) KUP . Jakarta. Kementerian Keuangan. 2020. Anggaran Pendapatan    dan Belanja  Negara  Tahun  2020 . Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  2007. Undang- undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan .  Jakarta:
Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2009. Undang- undang Republik Indonesia Nomor  42  Tahun  2009  tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang  Nomor  8  Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan  Nilai  Barang  dan Jasa  dan  Pajak  penjualan  Atas Barang Mewah . Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2008. Undang- undang Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2008  tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan . Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2009. Undang- undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2009  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  2008 tentang Perubahan Keempatatas Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Jakarta:  Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010  tentang  Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan  atau  Penggantian Faktur Pajak . Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013  Tentang  Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan  atau  Penggantian Faktur Pajak . Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017  Tentang  Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan  Pajak  Penghasilan . Jakarta: Sekretariat Negara. Republik  Indonesia.  2017. Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-04/PJ/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak  Penghasilan  Pasal  23 dan/atau  Pasal  26  Serta  Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal  23  dan/atau Pasal  26 .  Jakarta:  Sekretariat
Negara.
Republik  Indonesia.  2018. Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor KEP-178/PJ/2018 Tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23  dan/atau  Pasal  26  yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan  dan  Diwajibkan Menyampaikan  SPT  Masa  PPh Pasal  23  dan/  atau  Pasal  26 Berdasarkan Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-04/PJ/2017 . Jakarta: Sekretariat Negara.
United Kingdom. 1994. Value Added Tax  Act. Inggris:  Pemerintahan  Inggris