Tumpang Tindih Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dengan Pertambangan Timah di Perairan Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung
[The Overlapping of Fisheries Resources Utilization with Tin Mining in the Coastal of Pangkalpinang, Bangka Belitung]
Siti Aisyah 1 , Leni Anggeraini 2 , Endang Bidayani 3 , Kurniawan 1
1 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Bangka Belitung
2 Bappeda Kota Pangkalpinang,
3 Jurusan Akuakultur Universitas Bangka Belitung

## Abstrak
Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi timah yang cukup besar dan dimanfaatkan sejak ratusan tahun lalu sebagai penghasil devisa bagi Indonesia. Lokasi penambangan timah yang  menjadi  kajian  ini  yaitu  perairan  Kota  Pangkalpinang.  Selain  menjadi  sumber  eksploitasi penambangan  timah  laut,  perairan  Kota  Pangkalpinang  juga  dimanfaatkan  sumberdayanya dengan  kegiatan  perikanan  tangkap  oleh  nelayan.  Masalah  dalam  pemanfaatan  ganda sumberdaya pesisir adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak penambangan timah di  laut  dan  rekomendasi  kebijakan  pengelolaan  sumberdaya  yang  tepat  di  Perairan  Kota Pangkalpinang. Metode penelitian ini adalah metode survei dengan analisis deskriptif kualitatif. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling .  Hasil dari penelitian menunjukan bahwa analisis  konflik  pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  terdiri  dari  empat  isu  utama  meliputi  1)  isu lingkungan    bahwa  kondisi  perairan  yang  mulai  tercemar  sebagai  dampak  dari  penambangan timah ilegal di laut; 2) penertiban  oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap penambangan timah  ilegal  untuk  menegakan  aturan; 3)  isu  sosial  layaknya  fenomena  gunung  es  yang  suatu saat  dapat  meledak  dan  menjadi  masalah  yang  berujung  konflik,  terutama  dalam  perebutan pemanfaatan  sumberdaya  pesisir  antara  nelayan  dan  penambang  timah  di  laut;  dan  4)  isu ekonomi,  terkait  perbedaan  pendapatan  antara  nelayan  dan  penambang  timah  menyebabkan kegiatan  penambangan  sulit  ditinggalkan  oleh  masyarakat,  dan  berpotensi  menjadikan penambang sebagai profesi sampingan bagi sebagian nelayan. Adapun analisis resolusi konflik perlu  dilakukan  secara  harmoni  antara  pemerintah,  masyarakat,  swasta,  perguruan  tinggi  dan LSM dengan pendekatan pemahaman kepentingan pelestarian lingkungan, sehingga kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir yang tepat dapat dilakukan.
Kata kunci : Pangkalpinang; pertambangan timah; sumberdaya perikanan

## Abstract
Bangka Belitung Islands have considerable tin potential. This potential has become one of the major  foreign  exchange  earners  for  Indonesia.  However,  the  majority  of  tin  mining  activities carried out without permission or illegal and indicated the emergence of various implications for environmental  damages.  This  study  focuses  on  one  tin  mining  location  in  the  coast  of Pangkalpinang, one of many tin mining locations in the area. There are two economic activities in the coastal of Pangkalpinang: fishing and tin mining activities. One important problem in the dual utilization of coastal resources is the imbalance in the use of these resources, which has the potential to cause conflicts. The purpose of this study is to determine the impact of tin mining and propose recommendations for appropriate resource management policies in the coastal area of Pangkalpinang. The results of the study show that the conflict analysis of coastal resource use consists of four main issues including a) environmental issues which indicate that the condition of waters that are starting to be polluted and largely caused by the impact of illegal tin mining at the sea; b) law issues, control by the Government of Pangkalpinang against illegal tin mining as
a form of enforcement of the rules; 3) social issues, in the struggle for the utilization of coastal resources between fishermen and tin miners; and 4) economic issues, related to the difference in income between fishermen and tin miners, making mining activities difficult for the community to abandon, and may cause some fishermen to take shift livelihood as tin miners too. The conflict resolution analysis needs to be done in harmony among the local government, the community, the private sectors, local universities and NGO by using environmental preservation approach, so that appropriate coastal resource management policies can be implemented.
Keywords : fisheries resources; Pangkalpinang; tin mining

## Penulis Korespondensi
Siti Aisyah  |  sitiaisyahsa057@gmail.com

## PENDAHULUAN
Wilayah Kepulauan Bangka
Belitung  memiliki  potensi  timah  yang cukup  besar  baik  di  darat,  sungai  dan laut. Potensi ini telah dimanfaatkan sejak ratusan  tahun  lalu  dan  menjadi  salah satu  penghasil  devisa  yang  besar  bagi Indonesia.  Namun  kegiatan  mayoritas penambangan  timah  yang  dilakukan  di Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  ini tanpa  ijin  atau  ilegal  dan  diindikasikan merupakan penyebab munculnya berbagai kerusakan lingkungan khususnya  di  kawasan  laut  yang  dapat menimbulkan
sedimentasi dan kerusakan ekosistem. Sebagaimana diketahui  untuk  melakukan  kegiatan penambangan di Indonesia harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang  diajukan  oleh  badan  usaha, koperasi atau perorangan.
Salah  satu  lokasi  penambangan timah  yang  menjadi  kajian  dalam penelitian  ini  yaitu  lokasi  perairan  Kota Pangkalpinang. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pangkalpinang merupakan
daerah  yang  strategis,  terutama  dalam kaitannya dengan pembangunan nasional  dan  pembangunan  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung.  Wilayah pesisir dan perairan Kota Pangkalpinang tidak  hanya  menjadi  sumber  eksploitasi penambangan  timah  laut  saja  namun berbagai pemanfaatan sumberdaya dilakukan  di  wilayah  tersebut,  terutama kegiatan perikanan tangkap oleh
nelayan. Konsep pemanfaatan perlu
memperhatikan  keterpaduan  berbagai macam kegiatan, sehingga pemanfaatan ganda wilayah pesisir yang terpadu dan serasi dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu  (Prianto  dan  Husnah  2009). Ditinjau  dari  sudut  pandang  persaingan antara nelayan dalam kegiatan penangkapan ikan dan para penambang timah  di  laut,  masalah  penting  dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk
mengetahui dampak penambangan timah di laut dan rekomendasi kebijakan pengelolaan  sumberdaya  yang  tepat  di Perairan Kota Pangkalpinang
-
Kepulauan Bangka Belitung.

## BAHAN DAN METODE
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif  dengan  metode  survei.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di daerah  penelitian  melalui  wawancara langsung  kepada  nelayan  dan  pekerja tambang  berdasarkan  kuesioner.  Data sekunder diperoleh dari kelurahan setempat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pangkalpinang, Badan Pusat Statistik  (BPS)  Kota  Pangkalpinang, Bappeda Kota Pangkalpinang dan literatur  penting  lainnya,  seperti  jurnal dan laporan hasil penelitian.
Metode pengambilan sampel/responden yang digunakan adalah teknik sampling purposive .
Metode  ini  dilakukan  dengan  pemilihan sampel/responden  berdasarkan  pada karakteristik tertentu yang telah ditentukan  sebelumnya  (Nazir  1988). Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat (nelayan pemilik yang mewakili  sifat-sifat  dari  keseluruhan nelayan  yang  menangkap  ikan  dan pengunjung  pantai)  yang  memperoleh
dampak langsung dari kegiatan penambangan  timah  di  laut,  serta penambang timah, dengan
perbandingan persentase yang sama.
Jumlah  contoh  yang  representatif menggunakan  formula  sebagai  berikut (Fahrudin dan Adrianto 2007):
n ≥ pq ( b Z  2 / 1 )²
Dimana: n = Jumlah contoh yang akan diukur p  =  Proporsi  kelompok  yang  akan  diambil contohnya q = Proporsi sisa dalam populasi contoh Z = Nilai tabel Z dari ½ α dimana jika α = 0,05 maka Z = 1,96 atau jika α = 0.1 maka Z = 2,58 (bisa dilihat pada tabel Z) b  =  Persentase  perkiraan  kemungkinan kesalahan dalam menentukan ukuran contoh.
Analisis konflik dilakukan menggunakan  pendekatan  tahap  konflik meliputi:  a)  prakonflik,  yakni  periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih; b) konfrontasi,  yakni  keadaan  dimana konflik menjadi semakin terbuka; c) krisis,  yakni  periode  puncak  konflik, ketika  ketegangan  dan  atau  kekerasan terjadi  paling  hebat;  d)  akibat,  yakni kedua belah pihak mungkin setuju untuk melakukan perundingan; e) pasca konflik, yakni situasi diselesaikan, ketegangan  berkurang  dan  hubungan mengarah kepada kondisi normal diantara kedua belah pihak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai Ibukota  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  dan  merupakan  provinsi  ke-31 Republik  Indonesia.  Berdasarkan  PP Nomor 79 Tahun 2007, Kota
Pangkalpinang  merupakan  salah  satu daerah otonomi yang letaknya di bagian timur  Pulau  Bangka  dan  berada  pada garis 106 o 4’ sampai dengan 106 o 7’ Bujur Timur  dan  garis  2 o 4’  sampai  dengan 2 o 10’  Lintang  Selatan  dengan  luas daerah  seluruhnya  118,40  km 2 .  Kota Pangkalpinang yang berkedudukan sebagai  ibukota  provinsi  memiliki  fungsi sebagai  pusat  pengembangan  wilayah yang meliputi: pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan industri, pusat kegiatan  politik,  pusat  pelayanan  sosial seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan  sosial,  pusat  distribusi barang  dan  jasa,  pusat  kantor  kegiatan penambangan timah serta pusat
lembaga
keuangan (Pemkot Pangkalpinang 2016). Kota Pangkalpinang memiliki potensi  perikanan  tangkap  yang  cukup prospektif.  Hal  ini  dikarenakan  secara geografis  posisi  Kota  Pangkalpinang berada dekat dengan perairan. Kegiatan penangkapan ikan di Kota Pangkalpinang sebagian besar
didominasi  oleh  nelayan  usaha  kecil dengan  alat  tangkap  berupa  perahu tanpa  motor,  perahu  dengan  motor tempel dan kapal motor terdaftar dengan bobot  kurang  dari  5  GT  hingga  50  GT. Penduduk  Kota  Pangkalpinang  yang berprofesi sebagai nelayan hingga tahun 2014  sebesar  1,97  %  dari  total  jumlah penduduk (Pemkot Pangkalpinang 2016).  Hasil  penelitian  menunjukkan, rata-rata nelayan
Pangkalpinang menggunakan  kapal  dengan  ukuran kurang  dari  5  GT  (Gambar  1).  Nelayan Kota  Pangkalpinang  sebagian  besar berada di wilayah Kecamatan Bukit Intan yang  tersebar  diberbagai  kelurahan,
Gambar 1. Ukuran Kapal (GT) yang Digunakan oleh Nelayan Kota Pangkalpinang
97% 3% 0% <5 5 s.d 10 10<
terutama  Kelurahan  Sinar  Bulan  dan Kelurahan  Temberan  yang  letaknya berada di dekat pesisir.

## Analisis Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir
Terdapat  4  (empat)  isu  utama dalam  analisis  konflik  pemanfataan sumberdaya  pesisir  meliputi  1)  isu lingkungan;  2)  isu  pelanggaran  hukum (penertiban penambangan ilegal); 3)  isu sosial dan 4) isu ekonomi.

## Isu Lingkungan
Wilayah  pesisir  yang  meliputi daratan  dan  perairan  pesisir  sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia.  Wilayah  ini  bukan  hanya sumber pangan yang diusahakan melalui kegiatan perikanan dan pertanian, tetapi
merupakan bagian dari lokasi bermacam sumberdaya  alam,  seperti  mineral,  gas dan minyak bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Masalah penting dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumberdaya tersebut, ditinjau dari persaingan antara nelayan dalam kegiatan  penangkapan  ikan  dan  para penambang timah di laut. Tidak
dipungkiri bahwa kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan  dapat  berdampak  pada lingkungan itu sendiri. Kegiatan perikanan tangkap misalnya, jika dilakukan  dengan  menggunakan  alat tangkap  yang  tidak  ramah  lingkungan dapat merusak terumbu karang sebagai habitat  ikan  karang.  Sama  halnya
Gambar 2. Nilai Total Suspended Solid (TSS) di Perairan Pulau Bangka
dengan  kegiatan  penambangan  laut yang  dapat  menyebabkan  sedimentasi sehingga  habitat  ikan  semakin  jauh  ke laut  lepas  dan  menyebabkan  nelayan semakin jauh untuk melakukan
penangkapan ikan. Hasil  pengambilan  data  lapangan pada responden nelayan dan penambang  timah  di  Pangkalpinang menunjukan  bahwa  terdapat  persepsi kondisi  perairan  sudah  mulai  tercemar yang  sebagian  besar  disebabkan  oleh dampak  dari  penambangan  timah  ilegal di  laut  yang  berada  di  perairan  Kota Pangkalpinang  sehingga  berpengaruh terhadap penangkapan ikan bagi nelayan  Kota  Pangkalpinang.  Hal  ini selaras  dengan  hasil  pengolahan  data pemodelan dampak penambangan timah terhadap  nilai Total  Suspended  Solid
(TSS)  di  perairan  Kota  Pangkalpinang 0.20-0.23 kg.m -3 (Gambar 2).
Prianto dan Husnah (2009)
menjelaskan  bahwa  sedimentasi  yang tinggi di wilayah pesisir telah menyebabkan terjadinya perubahan bentang  alam  di  daerah  pantai.  Hal  ini disebabkan adanya penambangan timah di  sepanjang  pantai  Pulau  Bangka. Tingginya  aktivitas  penambangan  di sepanjang  pantai  telah  menyebabkan pada  beberapa  bagian  terjadi  proses pendalaman  akibat  pengambilan  tanah dasar  laut  dan  pada  bagian  lain  terjadi penumpukkan butiran tanah.
Dampak penimbunan oleh sedimen  (sedimentasi)  yang  terjadi  di perairan  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  berhubungan  dengan keberadaaan  keanekaragaman  hayati. Penimbunan  sedimen  di  dasar  perairan dapat  merusak  dan  memusnahkan komunitas  hewan  bentik  dan  lokasi pemijahan biota perairan lainnya.
Partikel  tanah  yang  tersuspensi  akan menutupi habitat (tanaman air, permukaan tanah) dan telur-telur seluruh biota perairan, sehingga telur tidak dapat berkembang  dengan  baik.  Lambat  laun akan  terjadi  penurunan  populasi  secara masal  yang  akhirnya  dalam  jangka panjang dapat menurunkan keanekaragaman hayati perairan (Prianto dan Husnah 2009). Isu Pelanggaran Hukum (Penertiban Penambangan Ilegal) Keberadaan timah sebagai komoditas sumber daya yang mempesona  tentunya  akan  mampu memberikan  keuntungan  dan  menjadi ajang  perebutan  bagi  berbagai  aktor untuk  menikmati  keuntungan  tersebut. Tidak  menutup  peluang,  masyarakat yang  berada  di  Pangkalpinang  pun berupaya  mengeruk  keuntungan  dari timah  tersebut,  namun  tidak  sedikit dilakukan  dengan  jalan  penambangan tanpa  ijin  atau  ilegal.  Dikutip  dari Antaranews.com (2019) Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menertibkan dan
membakar  tambang  bijih  timah  ilegal yang beroperasi di alur Sungai Rangkui, karena melanggar aturan dan meresahkan  wilayah  tersebut.  Walikota Pangkalpinang menegaskan untuk
menindak  tegas  seluruh  penambangan ilegal  yang  beroperasi  di  wilayah  kota Pangkalpinang.
Pemerintah
Kota Pangkalpinang  bekerja  sama  dengan TNI  dan  Polri  untuk  memberantas penambangan  bijih  timah  ilegal  yang meresahkan masyarakat, merusak lingkungan  dan  menambah  potensi terjadinya  bencana  alam  di  daerah Pangkalpinang.
Walikota Pangkalpinang memimpin langsung setiap upaya penertiban penambangan ilegal di Pangkalpinang  untuk  mengantisipasi kebocoran informasi saat dilakukan sidak dan penertiban. Hal ini dilakukan sebagai penegasan bahwa di wilayah Pangkalpinang  tidak  ada  pertambangan timah di laut. Hasil sidak memperlihatkan bahwa  penambang  di  Pangkalpinang bukanlah  warga  setempat  melainkan kebanyakan warga yang berasal dari luar Pangkalpinang (Kumparan.com 2019).
Menurut  Murty  dan  Yuningsih (2017),  tambang  timah  ilegal  semakin marak sejak dikeluarkannya SK Menperindag nomor 144/MPP/Kep/4/1999  tanggal  22  April 1999 bahwa Timah dikategorikan
sebagai  barang  bebas  (tidak  diawasi) dan  pencabutan  status  timah  sebagai komoditas  stategis,  sehingga  tidak dimonopoli  lagi  oleh  satu  BUMN  dan dapat  diekspor  secara  bebas  oleh siapapun.  SK  Memperindag  tersebut menyebabkan maraknya kegiatan penambangan  timah  ilegal,  sehingga Pemerintah perlu menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai upaya mengantisipasi pelanggaran maupun tindak pidana di bidang pertambangan,
khususnya
pertambangan  timah.  Peraturan  yang telah  dibuat  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam rangka  menanggulangi  pertambangan timah ilegal ini adalah Peraturan Daerah No.  7  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan Pertambangan Mineral. Pemerintah
Pusat juga telah mengeluarkan undang- undang yang mengatur mengenai Pertambangan Timah ini, melalui Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.

## Isu Sosial
Isu sosial yang terjadi dalam konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dalam penelitian  ini  diperoleh  dua  sumber utama  yang  saling  berperan,  yakni  para penambang  timah  di  laut  dan  nelayan perikanan  tangkap.  Hasil  penelitian lapangan di Kota Pangkalpinang
menunjukkan  terdapat  isu  sosial  yang cukup  menonjol.  Salah  satu  contohnya kasus  yang  terjadi  di  Kelurahan  Sinar Bulan, Kota Pangkalpinang. Ketua Kelompok  Nelayan  di  lokasi  tersebut selain berprofesi sebagai nelayan, berprofesi  juga  sebagai  penambang timah  ilegal  dan  memanfaatkan  status nelayannya  untuk  memperoleh  harga solar bersubsidi untuk keperluan penambangan. Hal
tersebut menimbulkan  potensi  konflik  sosial  bagi
nelayan  lainnya  yang  berprofesi  penuh sebagai  penangkap  ikan.  Sehingga kejadian  ini  menyebabkan  tidak  sedikit nelayan  dan  penambang  timah  di kelurahan
tersebut
saling
bersinggungan. Permasalahan penambangan
timah  di  Pulau  Bangka  saat  ini merupakan  fenomena  gunung  es  yang suatu  saat  dapat  meledak  dan  menjadi masalah  sosial  yang  berujung  konflik dengan masyarakat lainnya. Baik dalam
Gambar 3. Pendapatan Penambang Timah
Gambar 4. Pendapatan Nelayan Kota Pangkalpinang 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 Total Pendapatan Hadi Candra Nana Ari Jerry Aji Yusuf Fajri 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 Total Pendapatan Pancing Pancing ulur Rawai Hanyut Jaring insang hanyut Bagan Tancap Pukat Udang Jaring Jaring udang
perebutan  pemanfaatan  sumberdaya pesisir  maupun  seperti  kasus  yang terjadi di Kelurahan Sinar Bulan tersebut.

## Isu Ekonomi
Tidak dapat dipungkiri bahwa timah sudah menjadi bagian vital bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Jika dihentikan secara mendadak, dapat memungkinkan  terjadinya  kegoyahan  di dalam  perekonomian  daerah.  Sebagian besar  masyakarat  Kepulauan  Bangka Belitung  yang  bermata  pencaharian sebagai penambang saat ini hampir tidak bisa  lepas  dari  kegiatan  menambang timah.  Walaupun  potensi  lainnya  cukup menggiurkan  seperti  perikanan  tangkap dan pengolahan hasil perikanan, namun pendapatan  tersebut  jauh  lebih  rendah dari  hasil  pendapatan  timah  yang  bisa mencapai  ratusan  juta  per  bulan.  Hasil pengambilan data
responden
penambang timah di lapangan memperlihatkan  rata-rata  penghasilan yang diperoleh dimulai dari 40 – 100 juta perbulan  (Gambar  3),  di  mana  status usaha terdiri dari kelompok, milik sendiri dan  kerja  dibawah  orang  lain  “ bos ” dengan  harga  timah  perkilogram  bisa mencapai Rp. 90.000,-.
Jauhnya  perbedaan  pendapatan antara nelayan dan penambang timah di Kota Pangkalpinang menyebabkan kegiatan penambangan timah sulit ditinggalkan oleh masyarakat, dan
berpotensi membuat masyarakat lainnya berpindah  profesi  menjadi  penambang. Hal  ini  terjadi  di  lokasi  penelitian  Kota Pangkalpinang area Tanjung Bunga dan Sinar  Bulan  dimana  nelayan  yang dijadikan  responden  memiliki  pekerjaan sampingan  sebagai  penambang  timah ilegal.
Walaupun potensi pendapatan dari aktivitas  penambangan  jauh  lebih  tinggi daripada  aktivitas  perikanan  tangkap, jika dimasukkan variabel waktu di dalam perhitungan  dan  analisa  pendapatan mereka,  bisa  saja  pada  titik  waktu tertentu keadaan akan berbalik. Pendapatan  para  nelayan  dapat  jauh lebih  tinggi  dan  terjamin  daripada penambang.  Hal  ini  disebabkan  karena jumlah  timah  yang  ada  di  dalam  bumi bersifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui  sedangkan  jumlah  ikan yang ada di laut (asalkan diambil secara bijaksana)  memberikan  gambaran  yang sebaliknya.
Hal lain juga yang perlu dipertimbangkan diantara kedua aktivitas ekonomi tersebut adalah besaran potensi  kerusakan  lingkungan  yang dapat  terjadi.  Hal  ini  menjadi  penting  di dalam isu ekonomi tatkala jika kerusakan lingkungan tersebut sudah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, contoh pencemaran dan sedimentasi hilir sungai akibat  penambangan  di  hulu  yang mengakibatkan  banjir  dan  banyak  ikan
yang  mati.  Tentu  saja  di  dalam pemulihan  kondisi  lingkungan  ini  akan mengeluarkan biaya-biaya yang seringkali  tidak  sedikit.  Sehingga  bisa jadi  total  keuntungan  bersih  setelah dikurangi  total  biaya  yang  dikeluarkan untuk  pemulihan  lingkungan,  aktivitas penambangan  dapat  bahkan  jauh  lebih kecil  dari  penangkapan  ikan.  Perlu  data dan analisis lebih jauh untuk pembuktiannya.  evaluasi  Ekonomi  dan Analisis  Biaya  Manfaat  mungkin  dapat direkomendasikan  dalam  melakukan kajiannya,  (Georgiou et  al. 1997;
Sukhdev et  al. 2010;  Tuan  dan  Tinh 2013).

## Analisis Resolusi Konflik
Penurunan kualitas perairan (pencemaran)  yang  terjadi  di  Pulau Bangka,  menunjukkan  permasalahan yang cukup kompleks dan sulit dipahami jika  hanya  menggunakan  satu  disiplin keilmuan. Pendekatan
sistem, merupakan cara penyelesaian persoalan yang  dimulai  dengan  dilakukannya identifikasi terhadap sejumlah kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi sistem yang
efektif.  Dengan  pendekatan  sistem dalam  membangun teknik  pengendalian pencemarannya dalam upaya
mewujudkan perairan umum yang bersih dan  lestari,  sehingga  pemanfaatan fungsinya dapat berkesinambungan.
Upaya pengelolaan terhadap perairan  di  Pulau  Bangka  sudah  sangat mendesak.  Menyikapi  hal  ini  diperlukan koordinasi  antara  pemerintah  daerah dengan masyarakat dalam upaya merehabilitasi ekosistem perairan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan,  karena  penambangan  timah illegal dan inkonvesional yang berkembang  sebagian  besar  dilakukan oleh  masyarakat  awam.  Pemerintah sebagai pengambil
keputusan mensinergikan berbagai komponen lainnya seperti swasta, perguruan tinggi, dan  lembaga  swadaya  masyarakat (LSM) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga permasalahan penambangan timah
inkonvensional  ini  dapat  memiliki  solusi yang  baik  dan  memenuhi  persyaratan perundang-undangan tentang pertambangan yang berlaku.
Menurut  Prianto  dan  Husnah (2009),  pendekatan  yang  diterapkan dalam  upaya  pengelolaan  tambang timah  di  Pulau  Bangka  mengandung unsur-unsur akomodatif, suportif, protektif,  dan  antisipatif.  Akomodatif berarti  bahwa  pengelolaan  kawasan mampu  mengakomodasi  kepentingan masyarakat  luas tanpa merugikan pihak lain.  Suportif  berarti  mampu  mendorong pembangunan  dan  menjaga  kelestarian sumber  daya  alam  terutama  ekosistem perairan. Protektif berarti mampu
melindungi  sumber  daya  yang  secara ekologis  sangat  penting  dan  aspek- aspek lingkungan fisik lainnya. Antisipatif berarti  mampu  mengatasi  konflik  dalam pemanfaatan  ruang.  Yunianto  (2009) mengungkapkan  pendapat  lain,  dalam rangka  menyelesaikan  permasalahan pertambangan timah di Propinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  diperlukan harmonisasi  dan  sinkronisasi  kebijakan lintas sektoral dan di berbagai tingkatan pemerintahan.

## Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Tepat
Berbagai isu-isu dan permasalahan  yang  muncul  dalam
pengelolaan sumberdaya pesisir, dibutuhkan  suatu  model  pengelolaan yang  kolaboratif  yang  memadukan antara  unsur  masyarakat  pengguna (seperti  kelompok  nelayan,  pengusaha perikanan,  penambang  di  laut  jika kaitannya  dengan  kasus  di  Pulau Bangka)  dan  pemerintah  yang  dikenal dengan Co-management . Model pengelolaan  ini  berusaha  menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak  dalam  pengelolaan  sumberdaya pesisir  dan  laut  sehingga  pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dihindari. Melalui  model  ini  pula,  pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan
lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta
stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan  sumberdaya,  mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Susunan dalam  model  pengelolaan  ini  bukanlah sebuah struktur legal yang statis terhadap  hak  dan  aturan,  melainkan sebuah  proses  yang  dinamis  dalam menciptakan  sebuah  struktur  lembaga yang baru.
Dalam jangka panjang, pelaksanaan Co-management ini diyakini  akan  memberikan  perubahan- perubahan ke arah yang lebih baik yaitu:
1. Meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya  pesisir  dan  laut dalam menunjang kehidupan.
2. Meningkatkan
kemampuan masyarakat,  sehingga  mampu berperan  serta  dalam  setiap tahapan pengelolaan secara
terpadu.
3. Meningkatkan pendapatan
masyarakat dengan bentuk- bentuk pemanfaatan yang lestari dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.
Keberhasilan  pengelolaan  dengan model Co-management ini sangat dipengaruhi  oleh  kemauan  pemerintah untuk  mendesentralisasikan  tanggung jawab dan wewenang dalam pengelolaan kepada nelayan dan
stakeholder  lainnya.  Oleh  karena Co- management membutuhkan  dukungan secara  legal  maupun  finansial  seperti formulasi kebijakan yang mendukung ke arah Co-management ,  mengijinkan  dan mendukung  nelayan  dan  masyarakat pesisir  untuk  mengelola  dan  melakukan restrukturisasi peran para pelaku pengelolaan perikanan. Pengelolaan Co- management menggabungkan  antara
pengelolaan sumberdaya yang sentralistis  yang  selama  ini  banyak dilakukan  oleh  pemerintah  ( government based
management) dengan pengelolaan  sumberdaya  yang  berbasis masyarakat (Rudyanto 2004).

## SIMPULAN DAN SARAN
1.  Analisis
konflik pemanfataan sumberdaya  pesisir  terdiri  dari empat  isu  utama  meliputi  1)  isu lingkungan yang menunjukan bahwa kondisi  perairan  yang  sudah  mulai tercemar dan sebagian besar disebabkan oleh dampak dari
penambangan timah ilegal di laut; 2) penertiban penambangan ilegal yang sering dilakukan oleh
Pemerintah  Kota  Pangkalpinang yang  bekerja  sama  dengan  Polisi dan  TNI  sebagai  bentuk  dari penegakan  aturan;  3)  isu  sosial layaknya fenomena gunung es yang suatu  saat  dapat  meledak  dan menjadi masalah sosial yang
berujung konflik dengan masyarakat lainnya,  terutama  dalam  perebutan pemanfaatan  sumberdaya  pesisir antara  nelayan  dan  penambang timah  di  laut;  dan  4)  dari  isu ekonomi, jauhnya perbedaan
pendapatan  antara  nelayan  dan penambang timah di Kota Pangkalpinang menyebabkan
kegiatan  penambangan  timah  sulit ditinggalkan  oleh  masyarakat,  dan berpotensi  membuat  masyarakat lainnya  berpindah  profesi  menjadi penambang;
2.  Resolusi  konflik  dilakukan  secara harmoni antara pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan LSM dengan pendekatan pemahaman kepentingan
pelestarian lingkungan;
3.  Kebijakan  pengelolaan  sumberdaya pesisir  yang  tepat  dengan  model pengelolaan  yang  kolaboratif  yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna dan pemerintah  yang  dikenal  dengan
Co-management yang  menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

## PERSANTUNAN
Peneliti mengucapkan terima kasih atas kerjasama penelitian dengan Conservation  Strategy  Fund (CSF),
Kelurahan  Temberan,  nelayan  dan penambang timah di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini terselenggara  juga  dengan  dukungan dari The  David  and  Lucille  Packard
Foundation .

## DAFTAR PUSTAKA
Antaranews.com. 2019. “Pemkot
Pangkalpinang  Bakar  Tambang Ilegal.”  Diambil  11  Juli  2019 (https://www.antaranews.com/berit a/928508/pemkot-pangkalpinang- bakar-tambang-ilegal).
Fahrudin,  Akhmad  dan  Luky  Adrianto.
2007. “Pendekatan Langsung Dengan Contingent Valuation Method.  Modul  disampaikan  pada Kegiatan  Pelatihan  Teknik  dan Metode Pengumpulan Data Valuasi Ekonomi. Bogor.”
Georgiou,  Stavros,  Dale  Whittington,
David Pearce, dan Dominic Moran. 1997. Economic  values  and  the environment  in  the  developing world. Cheltenham  (GB):  Edward
Elgar Publishing Ltd. Kumparan.com. 2019. “Walikota
Pangkalpinang Tertibkan Tambang
Ilegal.”  Diambil  11  Juli  2019
(https://kumparan.com/babelhits/w alikota-pangkalpinang-tertibkan- tambang-ilegal-1rGoaQCXHFO).
Murty,  Theta  dan  Henny  Yuningsih.
2017.  “Upaya  Penegakan  Hukum
Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penambangan  Timah  Ilegal  di Provinsi Bangka Belitung.” Simbur Cahaya 24(1 Jan 2017):4348 –74.
Nazir,  Moh.  1988. Metode  Penelitian .
Jakarta (ID): Ghalia Indonesia. Pemkot  Pangkalpinang.  2016.  “Profil Kota  Pangkalpinang  Tahun  2016: Potensi  dan  Peluang.”  Diambil  11
Juli 2019 (https://www.pangkalpinangkota.g o.id/profil-kota-pangkalpinang- 2016/). Prianto, Eko dan Husnah Husnah. 2009. “Penambangan Timah Inkonvesional: Dampaknya
terhadap  Kerusakan  Biodiversitas Perairan Umum di Pulau Bangka.” BAWAL  Widya  Riset  Perikanan Tangkap 2(5):193 –98.
Rudyanto,  Arifin.  2004.  “Kerangka Kerjasama  dalam  Pengelolaan Sumberdaya  Pesisir  dan  Laut.”
Makalah Disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP . Sukhdev, Pavan, Heidi Wittmer, Christoph Schröter-Schlaack, Carsten Nesshöver, Joshua Bishop,  P.  ten  Brink,  Haripriya Gundimeda, Pushpam Kumar, dan Ben Simmons. 2010. The economics  of  ecosystems  and biodiversity:  mainstreaming  the
economics of nature: a synthesis of the  approach,  conclusions  and recommendations of TEEB . UNEP, Ginebra (Suiza).
Tuan, Tran Huu dan Bui Duc Tinh. 2013.
Cost-Benefit Analysis of Mangrove Restoration in Thi Nai Lagoon, Quy
Nhon City, Vietnam . IIED.
Yunianto,  Bambang.  2009.  “Kajian Problema Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Masukan Kebijakan  Pertimahan  Nasional.” Jurnal  Teknologi  Mineral  dan
Batubara 5(3):97 –113.