(TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi …

## FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP FEE AUDIT PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN
SELAMA TAHUN 2011-2015
Choirul Anwar Universitas Negeri Jakarta Anwar_choirul@yahoo.com
ABSTRACT  : This  study  aims  to  determine  the  factors  that  affect  the  audit  fee  on  non- financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). Total sample iniadalah 85  observations  over  the  period  2011-2015  were  selected  based  on  purposive  sampling method.  The  data  used  are  secondary  data  from  the  company's  annual  report.  The hypothesis in this study was tested by multiple regression consisting of 4 variabel.Vaiabel first  is  the  dependent  variable  is  the  audit  fee.  The  second  variable  is  the  independent variable  that  consists  of  financial  performance  of  liquidity,  leverage,  related  party transactions and the audit assignment period. The results showed that the variables related party  transactions  and  the  audit  assignment  period  significantly  influence  the  audit  fee. While variable liquidity and leverage financial performance does not significantly influence the audit fee.
Keywords: Fee  Audit,  Financial  Performance,  Liquidity,  Leverage,  Audit  Assignment Period, Transactions with Related Parties.

## PENDAHULUAN
Dalam hubungan prinsipal dan agen, selalu terdapatmasalah klasik dimana  para  pemilik  perusahaan  (prinsipal)  mengasumsikan  bahwa manajer  (agen)  akan  menyalahgunakan  kepercayaan  mereka  dengan memanfaatkan  asimetri  informasi  tersebut  untuk  meraih  keuntungan pribadi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan suatu mekanisme monitoring dari pihak independen untuk meyakinkan bahwa manajer tidak menyalahgunakan kepercayaan para pemilik. Dari sinilah permintaan jasa audit muncul. Hadirnya jasa audit dianggap dapat membantu menambah kredibilitas  laporan  dan  mengurangi  risiko  informasi  yang  salah  dan menyesatkan (Messier, 2014).
Melihat pentingnya peran audit sebagai mekanisme monitoring atas tata  kelola  perusahaan,  membuat  penggunaan  jasa  audit  diwajibkan  bagi perusahaan go publik dalam beberapa peraturan. Sebagaimana telah diatur dalam  UU  Perseroan  Terbatas  Nomor  40  Tahun  2007  Pasal  68  dan BAPEPAM-LK  melalui  Kep-346/BL/2011  yang  menyatakan  bahwa perusahaan  wajib  menyerahkan  laporan  keuangan  yang  telah  diaudit kepada publik. Kewajiban ini didasarkan pada asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan.
Namun, belajar dari beberapa skandal akuntansi besar yang pernah terjadi, seperti Enron, World Com, Ahold, PT. KAI, Kimia Farma dan lain- lain,  membuat  kepercayaan  pengguna  laporan  keuangan  kepada manajemen  semakin  menurun.  Keterlibatan  auditor  dalam  kasus-kasus
tersebut  juga  berdampak  pada  profesi  auditor  yang  selama  ini  diyakini sebagai pihak independen juga dipertanyakan.
Dalam  rangka  mengembalikan  kepercayaan  pengguna  laporan keuangan  tersebut,  Kongres  Amerika  Serikat  mengesahkan  Undang- Undang Sarbanes-Oxley  Act (SOX)  pada  bulan  Juli  2002  (Messier,  2014). Peraturan  tersebut  dibuat  untuk  menguatkan  standar  audit  sebelumnya, yang  terdiri  dari  kewajiban,  hak  dan  larangan  bagi  akuntan  publik, termasuk  di  dalamnya  peraturan  mengenai  auditor  tidak  boleh memberikan  jasa  non-audit  kepada  perusahaan  yang  sedang  diaudit, auditor  harus  berotasi  setiap  5  tahun  sekali,  serta  tidak  boleh  memiliki hubungan dengan perusahaan yang sedang diaudit dan sebagainya.
Adanya  kasus-kasus  tersebut  juga  berdampak  pada  kebijakan  di Indonesia.  Dalam  menjaga  independensi  auditor  dan  mencegah  kasus serupa  kembali  terjadi,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Kementrian Keuangan  (PMK)  Nomor  17  Tahun  2008.  Peraturan  ini  kemudian diperbaharui  dalam  UU  Nomor  5  Tahun  2011  dan  PP  Nomor  20  Tahun 2015.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  juga  dibuat  untuk memperkuat Standar Audit dan Kode Etik Akuntan Publik yang sudah ada sebelumnya.
Seiring  dengan  perkembangan  perusahaan-perusahaan  di Indonesia  saat  ini,  disertai  dengan  semakin  besarnya  tuntutan  pada penerapan  prinsip  transparansi  dalam  tata  kelola  perusahaan  termasuk pelaksanaan  auditnya,  membuat  pengungkapan fee audit  menjadi  sebuah kebijakan  penting.  Sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  Sarbanes -Oxley (SOX) yang mewajibkan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat untuk mengungkapkan fee audit  dalam  laporan  tahunannya.  Hal  ini  didasarkan pada  alasan  bahwa  pengungkapan fee audit  ini  penting  dalam  menjaga independensi auditor (Dye, 1991) dalam Aswadi (2013). Pengungkapan fee audit juga dapat mengindikasikan keadaan ekonomi perusahaan (Stanley, 2011).
Meskipun  demikian,  pengungkapan  jumlah fee audit  yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum diatur dalam  perundang-undangan,  sehingga  masih  sedikit  perusahaan- perusahaan go public yang mencantumkan besarnya jumlah fee audit yang mereka  bayarkan.  Hal  ini  patut  disayangkan,  karena  pengungkapan jumlah fee audit penting untuk menjaga independensi auditor. Mengingat semakin  tingginya  tuntutan  atas  transparansi  perusahaan,  bukan  tidak mungkin  bila  di  beberapa  tahun  yang  akan  mendatang  akan  terdapat tuntutan pengungkapan atas dasar penghitungan fee audit ke publik. Hal  inilah  yang  membuat  besarnya  jumlah fee audit  yang  dibayarkan perusahaan  menjadi  objek  yang  menarik  untuk  diperhatikan.  Dengan semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya pengungkapan jumlah fee audit  dan  dasar  perhitungannya,  serta  semakin  banyaknya  pihak  yang bersinggungan  langsung  dengan  akuntan  publik  dan  pengauditan,  maka faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah fee audit juga semakin menarik untuk diperhatikan.
Fee audit  adalah  biaya  yang  dibayarkan  atas  jasa  pemeriksaan laporan  keuangan.  Regulasi  mengenai  penetapan  jumlah fee audit  yang
dibayarkan  oleh  perusahaan  di  Indonesia  diatur  oleh  Intitut  Akuntan Publik  Indonesia  (IAPI)  melalui  Surat  Keputusan  (SK)  Nomor 024/IAPI/VII/2008  tentang  kebijakan  penentuan fee .  Dalam  SK  tersebut disebutkan  bahwa  dalam  menetapkan  besarnya  jumlah fee audit,  auditor harus  memperhatikan  prosedur  tahapan  audit.  Selain  itu,  auditor  harus mempertimbangkan  beberapa  faktor,  antara  lain  kebutuhan  klien,  tugas dan  tanggung  jawab  hukum,  independensi,  tingkat  keahlian  dan  waktu yang diperlukan, tingkat kompleksitas, serta basis penetapan fee .
Sebelum  munculnya  beberapa  regulasi  yang  mengatur  tentang penetapan jumlah fee audit di Indonesia, sudah terdapat teori dan beberapa penelitian  terdahulu  yang  meneliti  mengenai  faktor  yang  mempengaruhi fee audit.  Holmes  dan  Burns  (1996)  menyatakan  bahwa fee audit dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  risiko  audit,  kompleksitas, permintaan jasa spesialis, penugasan audit dan wilayah hidup auditor. Sedangkan  Hay  (2012)  mengumpulkan  dan  menganalisis  penelitian mengenai fee audit  selama  3  dekade  dari  beberapa  negara,  kemudian merumuskan  beberapa  faktor  penentu fee audit, diantaranya  adalah client attribute yang  terdiri  dari  ukuran  perusahaan,  komplektisitas  perusahaan, risiko  perusahaan,  profitabilitas  perusahaan, corporate  governance dan pengendalian  internal; auditor  attribute yang  terdiri  dari  ukuran  KAP, reputasi  KAP,  spesialisasi  auditor  dan  masa  perikatan  KAP;  dan engagement attribute yang terdiri dari report lag, busy season, non-audit fee dan masalah teknis lainnya.
Pada  penjelasan  sebelumnya,  disebutkan  bahwa  risiko  audit mempengaruhi  besarnya  jumlah fee audit  yang  dibayarkan.  Hal  ini dikarenakan risiko audit merupakan dasar bagi auditor untuk merancang prosedur audit (Gray dan Manson, 2008). Risiko audit adalah risiko bahwa auditor  menerbitkan  opini  yang  tidak  tepat  ketika  laporan  keuangan mengandung  salah  saji  yang  material  (Messier,  2014).  Risiko  audit  terdiri atas  risiko  bawaan  ( inherent  risk ),  risiko  pengendalian  ( control  risk )  dan risiko deteksi ( detection risk ).
Arens (2003) menyatakan risiko bawaan dipengaruhi oleh beberapa faktor  antara  lain  kondisi  bisnis  klien  (tipe  kepemilikan  perusahaan,  sifat bisnis,  kinerja  keuangan  dan  peraturan  perundang-undangan),  hasil temuan  audit  sebelumnya,  penugasan  awal  atau  berulang,  pihak-pihak terkait, transaksi non-rutin, penyusunan populasi dan lain-lain.
Kinerja keuangan perusahaan sering dikaitkan dengan faktor risiko bawaan  yang  harus  dihadapi  auditor.  Jika  perusahaan  mengalami kesulitan  keuangan  hingga  terpaksa  menyatakan  dirinya  bangkrut  atau menderita  kerugian  yang  besar  setelah  penugasan  audit  dilaksanakan, maka semakin besar kemungkinan auditor akan membela diri atas kualitas audit  yang  telah  dilakukannya  daripada  ketika  perusahaan  tidak  berada dalam  tekanan  finansial  apapun.  Terdapat  kecenderungan  bahwa  pihak pihak yang turut menderita kerugian atas peristiwa kebangkrutan ini atau penurunan  harga  saham  akan  mengajukan  gugatan  hukum  terhadap auditor atau umumnya disebut litigasi. Hal ini dapat terjadi akibat adanya suatu keyakinan umum bahwa auditor telah mengalami kegagalan dalam melaksanakan suatu audit yang memadai (Arens, 2003).
Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi  risiko  litigasi  yang  dihadapi auditor, semakin banyak waktu dan prosedur yang dilakukan auditor. Hal ini berdampak pada semakin besarnya fee audit yang dikenakan. Sehingga semakin  bagus  kinerja  keuangan  perusahaan,  maka fee audit  semakin rendah.  Sebaliknya,  semakin  buruk  kinerja  keuangan  perusahaan perusahaan,  maka fee audit  semakin  tinggi.  Asumsi  ini  didukung  oleh beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  antara  lain  Hay  D  (2012),  Stanley (2011), Aswadi (2013), Wang (2014) dan Habib (2015).
Meskipun  kinerja  keuangan  ditemukan  berpengaruh  terhadap fee audit,  masih  terdapat  beberapa  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa kinerja  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap fee audit,  antara  lain penelitian Xu Ying (2011), Hassan (2013), Kusharyanti (2013) dan Casterella (2014).
Faktor risiko bawaan lainnya yang mempengaruhi fee audit adalah adanya  sejumlah  transaksi  pihak  berelasi  yang  dilakukan  perusahaan. Transaksi  pihak  berelasi  adalah  transaksi  yang  terjadi  antara  perusahaan dengan  pihak-pihak  berhubungan  dengan  manajemen  perusahaan, perusahaan  afiliasi,  perusahaan  induk-anak  dan  lain-lain  (Arens,  2003). Transaksi  pihak  berelasi  merupakan  hal  yang  penting  yang  harus diidentifikasi  auditor  karena  transaksi  ini  tidak  terjadi  pada  dua  belah pihak  yang  saling  independen,  sehingga  kemungkinan  bahwa  transaksi- transaksi tersebut mengalami salah saji menjadi lebih besar (Arens, 2003). Keberadaan  transaksi  pihak  berelasi  dianggap  sebagai opportunity dalam sebuah risiko kecurangan (Tuanakotta, 2013).
Sebagaimana  dibuktikan  pada  kasus-kasus  yang  telah  terjadi, banyak  perusahaan  yang  menggunakan  transaksi  dengan  pihak  berelasi sebagai  metode  untuk  melakukan  kecurangan  laporan  keuangan.  Contoh kasus  terjadi  pada  Enron  yang  melakukan  penyalahgunaan special  purpose entites (SPE) dengan membentuk perusahaan bayangan dengan kapitalisasi rendah  dan  menggunakannya  untuk  menyembunyikan  hutang  dan membeli  aktiva  Enron  pada  harga  yang  tinggi,  sehingga  Enron  dapat meningkatkan  laba.BahkanEnron  memperlakukan  SPE  tersebut  sebagai perusahaan independen yang tidak terkonsolidasi dengan Enron, sehingga Enron  dapat  menyembunyikan  kerugian  yang  belum  direalisasi  dari investor (Gray dan Manson, 2008).
Sedangkan kasus di Indonesia terjadi pada PT. Adaro, dimana pada tahun  2008  melakukan  penjualan  batubara  dibawah  harga  pasar  kepada perusahaan  afiliasinya  di  Singapura  tetapi  dengan  sengaja  tidak mengungkapkannya  untuk  menekan  laba  dan  menghindari  pajak (hukumonline.com).
Melihat  banyaknya  modus  kecurangan  laporan  keuangan  yang terjadi  melalui  transaksi  pihak  berelasi,  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 yang mengatur  bahwa  dalam  menyusun  laporan  keuangan,  perusahaan  harus mengungkapkan  pihak-pihak  yang  memiliki  hubungan  relasi,  baik  yang melakukan transaksi pada tahun bersangkutan maupun tidak.
Selain  IAI,  Ikatan  Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI)  juga menekankan  aturan  bahwa  auditor  harus  mengidentifikasi  dan
mewaspadai  mengenai  keberadaan  transaksi  pihak  berelasi  melalui Standar Audit Seksi 550 tentang pihak berelasi. Adanya sejumlah transaksi dengan  pihak  berelasi  mengakibatkan  suatu  peningkatan  pada  tingkat risiko  bawaan  dan  auditor  wajib  untuk  melakukan  prosedur  yang  lebih banyak untuk mengidentifikasi transaksi pihak berelasi ini. Sehingga dapat diasumsikan  bahwa  semakin  besar  jumlah  transaksi  pihak  berelasi,  maka semakin tinggi fee audit.
Meski  sudah  terdapat  peraturan  Standar  Audit  mengenai pentingnya mengidentifikasi transaksi pihak berelasi dan dibuktikan oleh beberapa banyak kasus yang telah terjadi, masih sangat sedikit penelitian yang  meneliti  mengenai  pengaruh  transaksi  pihak  berelasi  terhadap fee audit. Penelitian Habib (2015) mendukung asumsi bahwa jumlah transaksi pihak berelasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan fee audit.
Faktor  risiko  bawaan  lainnya  yang  turut  mempengaruhi  besarnya jumlah fee audit  adalah  masa  perikatan/penugasan  audit  ( audit  tenure ). Periode  penugasan  audit  merupakan  isu  yang  masih  kontroversial, mengingat  terjadinya  kasus  kebangkutan  Enron dan  dibubarkannya  KAP Arthur  Andersen  yang  diakibatkan  lamanya  hubungan auditor-client tersebut,  menyebabkan  dikeluarkannya  UU Sarbanes-Oxley (SOX)  yang mewajibkan  bahwa  perusahaan  harus  melakukan  rotasi  audit  untuk menghindari  hubungan  perusahaan  yang  terlalu  dekat  dengan  auditor (Huang, 2009).
Adanya  rotasi  audit  membantu  untuk  mempertahankan independensi  auditor  dan  kualitas  audit  (Castarella,  2014).  Selain  itu, adanya  rotasi  audit  diharapkan  akan  mengurangi  fenomena  “ lowballing ”. Lowballing adalah  pemberian fee audit  yang  terlalu  rendah  oleh  KAP kepada perusahaan-perusahaan, sebagai akibat dari persaingan tarif audit antar KAP untuk mendapatkan klien, dengan harapan akan mendapatkan pengembalian  berupa  hubungan  klien  dalam  jangka  panjang  (Huang, 2009).  Namun,  meskipun  sudah  terdapat  kebijakan  rotasi  audit,  praktik lowballing masih  tetap  ada.  Sebagaimana  dibuktikan  oleh  hasil  penelitian Stanley  (2011),  Aswadi  (2013),  Castarella  (2014),  Wang  (2014)  dan  Habib (2015).
Secara  teori,  pada  penugasan  pertama  audit,  auditor  seharusnya menetapkan risiko bawaan dan tingkat kesulitan pada tingkat tinggi akibat kurangnya  pemahaman  auditor  atas  klien  (Arens,  2003).  Oleh  karena  itu, untuk  mengatasi  hal  tersebut,  auditor  melakukan  prosedur  audit  yang lebih  banyak  dalam  mendapatkan  pemahaman  tentang  klien  dan keyakinan  yang  memadai.  Dengan  banyaknya  prosedur  audit  yang dilakukan,  seharusnya  penetapan fee audit  lebih  tinggi  dibanding  tahun berikutnya. Bagaimanapun, hal  itu tidak terjadi demikian pada fenomena yang ada.
Konsekuensi  dari  “ lowballing ”  dapat  menyebabkan  pengurangan pada  prosedur  pekerjaan  audit  yang  dilakukan,  sampel  yang  diambil, independensi auditor, hingga dapat menurunkan kualitas audit itu sendiri (Gray dan Manson, 2008). Pemberian diskon atas fee audit yang tidak wajar kepada klien pada saat penugasan awal audit dapat melanggar Kode Etik Akuntan  Publik  Nomor  302  mengenai Fee Profesional  poin  A,  yang berbunyi:
“Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi .”
Dengan banyaknya dampak buruk yang diakibatkan oleh fenomena tersebut,  membuat  “ lowballing ”  mendapatkan  perhatian  berbagai  pihak, salah  satunya  adalah  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI).  Sebagai lembaga yang menaungi profesi akuntan publik dan mengeluarkan standar dan peraturan terkait pelaksanaan audit, IAPI berencana akan merevisi SK penetapan fee audit  No.  024/IAPI/VII/2008  dan  membentuk  suatu  tim penyusunan  panduan  penetapan fee audit  melalui  SK  tanggal  27  April 2015.  Tim  tersebut  bertugas  untuk  menyusun  rancangan  panduan penetapan fee audit  dan  ilustrasi  perhitungan fee audit , serta  penetapan sanksi kepada KAP yang memberikan fee audit yang terlalu rendah. SK ini nantinya akan diterapkan pada seluruh KAP di Indonesia (iapi.or.id, 2015).
Berdasarkan  penjelasan  yang  dikemukakan  pada  latar  belakang, maka  diidentifikasi  beberapa  poin  masalah  yang  mempengaruhi fee audit,
antara lain:
1. Adanya keterlibatan auditor dalam beberapa skandal akuntansi yang terjadi membuat kepercayaan publik terhadap profesi auditor semakin menurun.
2. Belum  adanya  kebijakan  yang  secara  kongkrit  mewajibkan pengungkapan atas fee auditdi Indonesia, membuat pengungkapan fee audit masih rendah.
3. Rendahnya  tingkat  likuiditas  dalam  kinerja  keuangan  perusahaan, membuat risiko gugatan yang dihadapi auditor semakin tinggi.
4. Tingginya  tingkat leverage dalam  kinerja  keuangan  perusahaan, membuat risiko gugatan yang dihadapi auditor semakin tinggi.
5. Tingginya jumlah transaksi yang terjadi diantara dua pihak yang tidak saling  independen  dalam  transaksi  pihak  berelasi,  membuat  risiko salah saji semakin tinggi.
6. Adanya persaingan harga antar KAP dalam mendapatkan klien. Berdasarkan  identifikasi  masalah  diatas,  pembatasan  masalah  dan fokus  penelitian  dilakukan  pada  pengaruh  kinerja  keuangan,  transaksi pihak berelasi dan periode penugasan audit terhadap besarnya jumlah fee auditpada  perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  pada  Bursa  Efek Indonesia (BEI) selamatahun 2011-2015.
Berdasarkan  pembatasan  masalah  yang  dilakukan  sebelumnya, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:
1. Apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap fee audit?
2. Apakah terdapat pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap fee audit?
3. Apakah  terdapat  pengaruh  periode  penugasan  audit  terhadap fee audit?
Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut : Kegunaan Teoritis
Diharapkan  mampu  menjawab  perbedaan  hasil  penelitian mengenai  pengaruh kinerja keuangan terhadap fee audit, serta perbedaan teori  dan  fenomena  mengenai  pengaruh  periode  penugasan  terhadap fee audit.Penelitian ini juga diharapkan menambah hasil penelitian mengenai pengaruh  transaksi  pihak  berelasi  terhadap fee audit  yang  masih  sangat
sedikit, sehingga dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah fee audit kepada akademisi. Kegunaan Praktis Diharapkan dapat memberikan informasi kepada praktisi maupun pihak-pihak  lainnya  yang  terkait  sebagai  bahan  masukan  dan pertimbangan dalam menentukan jumlah fee audit.

## REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS Teori Keagenan
Brooks  dan  Dunn  (2008)  menyatakan  dalam  teori  keagenan  selalu terdapat  konflik  bawaan  antara  prinsipal  (pemilik  perusahaan)  dan  agen (manajer  perusahaan)  atau  selanjutnya  disebut agency  problem ,  yaitu perbedaan kepentingan dan asimetri informasi.
Untuk  mengurangi agency  problem tersebut , para  pemilik perusahaanmengimplementasikan  beberapa  mekanisme  kontrol  terhadap manajer.  Dua  mekanisme  kontrol  yang  paling  sering  digunakan,  antara lain:
1. Biaya  Monitoring  ( monitoring  cost );  biaya  yang  dikeluarkan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  aktivitas-aktivitas  yang  dilakukan oleh agen, seperti menggunakan jasa auditor internal dan  jasa auditor eksternal.
2. Biaya Bonding ( bonding cost ); biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan  bertindak  merugikan principal ,  seperti  meningkatkan  insentif manajer  apabila  perusahaan  berhasil  mendapat  tingkat  pengembalian yang  tinggi  atau  memberikan  sebagian  dari  kepemilikan  perusahaan kepada manajer.

## Auditing
Menurut  Messier  (2014), auditing adalah  proses  yang  sistematik untuk  memperoleh  dan  mengevaluasi  bukti  secara  objektif  mengenai asersi-asersi  tentang  kegiatan  dan  peristiwa  ekonomi  untuk  menentukan tingkat  kesesuaian  antara  asersi-asersi  tersebut  dengan  kriteria  yang ditetapkan,kemudian  mengkomunikasikan  hasilnya  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan.
Sedangkan  pelaksanaan  praktik  audit  di  Indonesia  diatur  oleh beberapa regulasi, antara lain:
a. UU Nomor 5 Tahun 2011
b. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
c. Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Fee Audit Biaya yang harus dibayarkan untuk membayar jasa auditor disebut fee audit  (El-Gammal,  2013). Fee audit  merupakan  salah  satu  biaya monitoring  atau agency  cost .  Besarnya  jumlah fee audit  yang  dibayarkan, basis  penetapan  serta  cara  penagihannya  ditentukan  pada  saat  perikatan awal auditor dengan klien dalam surat perikatan (Arens, 2003).
Di  Indonesia,  penetapan  atas fee audit diatur  oleh  Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) melalui  Surat Keputusan No. 024/IAPI/VII/2008 yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2008.
Pada  bagian  lampiran  1  disebutkan  bahwa  dalam  menetapkan imbalan  jasa  ( fee )  audit,  Akuntan  Publik  harus  memperhatikan  tahapan pekerjaan audit, serta mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
1. Kebutuhan klien;
2. Tugas dan Tanggung jawab menurut hukum;
3. Independensi;
4. Tingkat Keahliam;
5. Tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan;
6. Tingkat kompleksitas pekerjaan;
7. Banyaknya  waktu  yang diperlukan  dan  secara  efektif  digunakan  oleh akuntan publik dan sifatnya untuk menyelaikan pekerjaan
8. Basis penetapan fee yang disepakati
Penetapan fee audit  juga  diatur  dalam  Kode  Etik  Akuntan  Publik IAPI  Nomor  302  poin  A  tentang  Fee  Profesional,  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas  jasa  yang  diberikan,  tingkat  keahlian  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  jasa  tersebut,  struktur  biaya  KAP  yang  bersangkutan  dan pertimbangan professional lainnya.”.
Hay  (2012)  mengumpulkan  beberapa  penelitian fee audit  dari berbagai negara selama 2 dekade, kemudian merumuskan beberapa faktor yang mempengaruhi fee audit antara lain:
a. Auditor  attribute ;  terdiri  dari  reputasi  KAP,  masa  perikatan  KAP  dan lokasi KAP.
b. Client  attribute ;  terdiri  dari  ukuran  perusahaan,  kompleksitas perusahaan,  risiko  bawaan,  profitabilitas,  likuiditas  dan  leverage,  dan yang  paling  terbaru  adalah  struktur corporate  governance dan pengendalian internal.
c. Engagement attribute ; terdiri dari report lag, busy season, non- fee auditdan masalah teknis yang ditemui pada saat melaksanakan audit.

## Risiko Audit
Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyatakan sebuah opini yang  wajar  ketika  laporan  keuangan  disalahsajikan  secara  material (Messier, 2014). Risiko audit digunakan sebagai dasar dalam perencanaan audit (Arens, 2003).
Tuanakotta  (2013)  menyatakan  risiko  audit  terdiri  atas  tiga komponen yaitu:
a. Risiko bawaan ( inherent risk )
b. Risiko pengendalian ( control risk )
c. Risiko deteksi ( detection risk ).
Risiko bawaan ( inherent risk / IR)
Menurut  Arens  (2003),  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi risiko bawaan, antara lain:
1. Sifat atau kondisi bisnis klien
2. Temuan audit yang diperoleh dari audit-audit sebelumnya
3. Penugasan awal versus penugasan ulangan
4. Pihak-pihak terkait
5. Berbagai transaksi non-rutin
6. Pertimbangan yang diperlukan untuk mengoreksi pencatatan berbagai saldo dan transaksi akun
7. Penyusunan populasi

## Kinerja Keuangan
Berdasarkan lampiran 1 pada SA Seksi 318, salah satu kondisi bisnis yang dipertimbangkan untuk penilaian risiko bawaan klien adalah kinerja keuangan perusahaan.
Jika  perusahaan  mengalami  kesulitan  keuangan  hingga  terpaksa menyatakan dirinya bangkrut atau menderita kerugian yang besar setelah penugasan audit dilaksanakan, maka semakin besar tekanan bagi auditor. Terdapat  kecenderungan  bahwa  pihak  pihak  yang  turut  menderita kerugian  atas  peristiwa  kebangkrutan  atau  penurunan harga  saham  akan mengajukan gugatan hukum terhadap auditor.
Hal ini dapat terjadi akibat adanya suatu keyakinan umum bahwa auditor telah mengalami kegagalan dalam melaksanakan suatu audit yang memadai, yaitu dalam hal memprediksi kebangkrutan dan memberitahukan hal tersebut ke publik (Arens, 2003).
Kinerja  keuangan  diukur  dengan    menggunakan  analisis  rasio laporan  keuangan.  Keown  (2008)  menyatakan  analisis  rasio  diterapkan pada empat area penting dalam perusahaan, antara lain:
1. Likuiditas Perusahaan
2. Analisis Profitabilitas
3. Keputusan Pendanaan ( Leverage )
4. Pengembalian Atas Ekuitas

## Transaksi Pihak Berelasi
Transaksi  dengan  pihak  berelasi  ( related  party  transaction )  adalah transaksi  yang  terjadi  antara  perusahaan  dengan  pihak-pihak  berelasi, seperti  perusahaan  induk,  anak,  manajemen  dan  perusahaan  afiliasi (Arens, 2003).
Dampak  dari  transaksi  pihak  berelasi  dapat  berupa  laba  yang dinyatakan  terlalu  tinggi  ( overstated )  atau  terlalu  rendah  ( understated ) karena harga yang “diatur” ( transfer pricing ).
Arens (2003) menyatakan karena transaksi ini tidak terjadi pada dua belah pihak yang saling independen, kemungkinan bahwa transaksi pihak berelasi  mengalami  salah  saji  lebih  besar  dibandingkan  dengan  transaksi diantara pihak yang tidak berelasi.
Oleh  karena  itu,  PSAK  Nomor  7  mewajibkan  perusahaan  untuk mengungkapkan  hubungan  pihak  berelasi,  serta  transaksi  dan  saldo- saldonya  dalam  laporan  keuangan.Kewajiban  ini  baru  diterapkan  di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2011.
Dengan  tingkat  risiko  bawaan  yang  tinggi,  auditor  harus mengurangi  risiko  pendeteksian  dengan  menambah  prosedur  dan  bukti
audit  yang  dikumpulkan.  Bertambahnya  prosedur  dan  bukti  audit  yang dibutuhkan akan meningkatkan fee audit (Arens, 2003).

## Periode Penugasan Audit
Secara  umum,  masa  penugasan  auditor  dibagi  menjadi  2,  yaitu penugasan  awal  dan  penugasan  berulang.  Penugasan  awal  adalah penugasan  audit  pada  tahun  pertama.  Sedangkan  penugasan  berulang adalah penugasan audit pada tahun kedua dan seterusnya.
Menurut Arens (2003), para auditor baru memperoleh pengetahuan serta pengalaman secara mendalam tentang kemungkinan terjadinya salah saji  setelah  mereka  melaksanakan  penugasan  audit  pada  klien  selama beberapa tahun. Kurangnya temuan audit yang diperoleh dari penugasan audit  tahun-tahun  sebelumnya  dapat  menyebabkan  para  auditor menetapkan suatu tingkat risiko bawaan yang lebih tinggi pada penugasan audit awal.
Dengan  tingginya  tingkat  risiko  bawaan  yang  diidentifikasi  pada penugasan  awal,  auditor  harus  mengumpulkan  bukti  audit  yang  lebih banyak.  Semakin  banyak  prosedur  audit  yang  dilakukan  dan  bukti  audit yang dikumpulkan, maka jumlah fee audit semakin tinggi pada penugasan awal.
Di  Indonesia,  periode  penugasan  audit  diatur  dalam  PMK  No.  17 Tahun 2008 pasal 4, yaitu periode penugasan auditor paling lama adalah 6 tahun berturut-turut  oleh  KAP  dan  3  tahun  bertutur-turut  untuk  seorang akuntan  publik.  Peraturan  ini  diperbaharui  kembali  dengan dikeluarkannya  PP  Nomor  20  Tahun  2015,  yang  mengatur  bahwa  masa penugasan  auditor  paling  lama  adalah  5  tahun  berturut-turut  untuk seorang akuntan publik.
Gray  dan  Manson  (2008)  menyatakan  disamping  kurangnya pengetahuan  auditor  pada  saat  penugasan  awal,  terdapat  sebuah  risiko yang  dapat  mengancam  independensi  auditor,  yaitu  terjadi  pada  saat proses  penawaran  jasa  audit  ke  klienatau  dikenal  sebagai  “ low  balling ”. Penawaran fee audit  pada  hargarendah  ini  dilakukan  seiring  dengan adanya  tingginya  persaingan  antar  KAP  dalam  mendapatkan  klien (Huang, 2009).
Alasan  dibalik  adanya  praktik low  balling adalah  pada  tahun pertama audit biasanya melibatkan biaya tambahan yang cukup besar, dan sejauh  ekstra  biaya start-up tidak  diteruskan  kepada  klien  dalam  bentuk biaya  tambahan,  biaya  tambahan  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  investasi oleh  auditor,  yang  mengharapkan  pengembalian  di  masa  depan  berupa hubungan dengan klien dalam jangka panjang (Huang, 2009).

## Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian  tentang  pengaruh  kinerja  keuangan,  transaksi  pihak berelasi dan penugasan awal telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai Negara, antara lain:
1. Penelitian  Habib  (2015)  yang  berjudul “Related-Party  Transactions  and Audit  Fees:Evidence  from  China” menemukan  bahwa  terdapat  pengaruh positif  signifikan  antara related  party  transactionLeverage dan  periode
penugasan  terhadap audit  fee .  Namun,  tidak  ditemukan  hubungan signifikan antara current ratio dan audit fee .
2. Penelitian  Aswadi  (2013)  yang  berjudul “Audit  fees  during initialengagement  in  Malaysia” menemukan  bahwa  terdapat  hubungan positif antara debt ratio terhadap audit fee. Sedangkan first engagement dan Current Ratio berpengaruh negativeterhadap audit fee .
3. Penelitian Casterella (2014) yang berjudul “A Reexamination of Audit Fees for Initial Audit Engagements in the Post-SOX Period” menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara initial engagement terhadap audit fee.
4. Penelitian  Wang  (2014)  yang  berjudul “Product  Market  Competition  and Audit  Fees” menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  signifikan antara leverage  ratio dengan audit  fee. Sedangkan auditor  switch berpengaruh negative terhadap audit fee.
5. Penelitian  Stanley  (2011)  yang  berjudul “Audit  Fees  for  Initial  Audit EngagementsBefore  and  After  SOX” menemukan  bahwa  terdapat hubungan negatif antara intial engagement dan audit fee.
Kerangka Teoritik Pengaruh kinerja keuangan terhadap fee audit Kinerja keuangan mempengaruhi besarnya fee audit karena kinerja keuangan  merupakan  bagian  dari  risiko  bawaan  perusahaan,  sesuai dengan  pemikiran  Arens  (2003)  dan  pernyataan  Standar  Audit  Seksi  318. Hal  ini  dikarenakan,jika  perusahaan  mengalami  kesulitan  keuangan hingga  terpaksa  menyatakan  dirinya  bangkrut  atau  menderita  kerugian yang  besar  setelah  penugasan  audit  dilaksanakan,  maka  semakin  besar risiko gugatan hukum yang diajukan terhadap auditor (Arens, 2003).
Aspek  kinerja  keuangan  yang  sering  digunakan  untuk  mengukur risiko  bawaan  adalah  aspek  kinerja  keuangan  likuiditas  dan  leverage (Subramanyam, 2010)
Hasil  penelitian  Stanley  (2011),  Aswadi  (2013),  Wang  (2014)  dan Habib  (2015)  menunjukkan  bahwa Current  Ratio (CR)  berpengaruh signifikan  terhadap fee audit.  Hasil  yang  sama  juga  ditunjukkan  oleh pengaruh Debt to Total Asset (DTA) terhadap fee audit.
Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap fee audit
Menurut  Arens  (2003),  transaksi  pihak  berelasi  harus  diwaspadai karena  transaksi  ini  tidak  terjadi  pada  dua  belah  pihak  yang  saling independen,  sehingga  kemungkinan  bahwa  transaksi-transaksi  tersebut mengalami salah saji lebih besar. Adanya sejumlah transaksi dengan pihak berelasi mengakibatkan suatu peningkatan pada tingkat risiko bawaan.
Meningkatnya  risiko  bawaan  membuat  auditor  akan  menekan risiko  deteksi  untuk  mencapai  tingkat assurance yang  diinginkan  dengan menambah  prosedur  dan  bukti  audit  yang  dikumpulkan  (Messier,  2014). Semakin banyak prosedur dan bukti audit, maka jumlah fee audit semakin tinggi.
Pendapat ini dibuktikan oleh adanya hasil  penelitian Habib (2015) yang  menyatakan  bahwa  transaksi  pihak  berelasi  berpengaruh  positif siginifkan terhadap jumlah fee audit. Pengaruh periode penugasan audit terhadap fee audit
Arens  (2003)  menyatakan  kurangnya  temuan  dan  pengetahuan auditor  tentang  perusahaan  yang  diperoleh  dari  penugasan  audit  tahun- tahun  penugasan  pertama  dapat  menyebabkan  para  auditor  menetapkan suatu  tingkat  risiko  bawaan  yang  lebih  tinggi  daripada  tingkat  risiko bawaan  yang  ditetapkan  atas  penugasan  audit  ulangan.  Kemudian  pada tahun-tahun  berikutnya  akan  mengurangi  tingkat  risiko  tersebut  setelah mereka memperoleh sejumlah pengalaman.
Sehingga  diasumsikan  bahwa fee audit  akan  tinggi  pada  tahun pertama  penugasan  audit,  kemudian  menurun  pada  tahun-tahun berikutnya  seiring  dengan  menurunnya  tingkat  risiko  bawaan  yang ditetapkan auditor dan berkurangnya prosedur audit yang dilakukan.
Namun  menurut  Gray  dan  Manson  (2008),  pada  saat  penugasan awal,  KAP  cenderung  menurunkan  harga  karena  persaingan  antar  KAP dalam  mendapatkan  klien.  Pernyataan  ini  dibuktikan  oleh  penelitian Stanley  (2011),  Aswadi  (2013)  Wang  (2014),  Casterella  (2014)  dan  Habib (2015).
Audit Fee Likuiditas Perusahaan (CR) (X1) Leverage Perusahaan (DTA) (X2) Transaksi Pihak Berelasi (X3) Periode Penugasan (X4) H3 H1 H2 H4 Gambar II.1. Kerangka Konseptual Penelitian

## Perumusan Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penjelasan pada kerangka  teoritik diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut:
H1: Current ratio (CR) berpengaruh terhadap fee audit H2: Debt to total asset (DTA) berpengaruh terhadap fee audit H3: Jumlah transaksi pihak berelasiberpengaruh terhadap fee audit H4: Periode penugasan audit berpengaruh terhadap fee audit

## METODE Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah pada pendahuluan,  maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap fee audit .
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  transaksi  pihak-pihak  berelasi  terhadap fee audit .
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  periode  penugasan  audit  terhadap fee audit .

## Objek dan Ruang Lingkup Penelitian
Objek  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah fee audit  seluruh perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) selama tahun 2011-2015, sebanyak 425 perusahaan.
Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada pengaruh kinerja keuangan,  transaksi  pihak  berelasi  dan  periode  penugasan  terhadap besarnya jumlah fee audit.
Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian kuantitatif.

## Populasi dan Sampling
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  non- keuangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tahun  2011- 2015.
Sedangkan  sampel  penelitian  diambil  dengan  menggunakan metode purposive sampling . Adapun kriteria tersebut antara lain:
1. Perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  selama  tahun  2011- 2015.
2. Perusahaan  non-keuangan  yang  menerbitkan  laporan  keuangan  yang telah diaudit secara lengkap periode 31 Desember selama tahun 2011- 2015.
3. Perusahaan  non-keuangan  yang  mencantumkan fee audit  secara lengkap pada laporan tahunannya selama tahun 2011-2015.
4. Perusahaan non-keuangan yang memiliki jumlah fee auditdibawah Rp 10 Milyar selama tahun 2011-2015.
5. Perusahaan  non-keuangan  yang  melakukan  pergantian  KAP  selama tahun 2011-2015.

## Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Dependen
Deskripsi Konseptual Fee audit adalah jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar jasa audit.
Deskripsi Operasional
Fee auditdiukur  menggunakan  logaritma  natural fee audit. Fee auditdilihat dari jumlah fee audityang tercantum pada sub bagian “auditor
eksternal”  dalam  bagian  “tata  kelola  perusahaan”  atau  pada  bagian “lembaga penunjang pasar modal” pada laporan tahunan perusahaan.

## Variabel Independen
Kinerja Keuangan Deskripsi Konseptual Aspek  kinerja  keuangan  yang  berhubungan  dengan  aspek  risiko perusahaan adalah aspek likuiditas dan leverage
Likuiditas  menggambarkan  ketersediaan  aset  lancar  perusahaan untuk  membayar  hutang  jangka  pendek.  Sedangkan leverage menggambarkan berapa persen dari jumlah aset perusahaan yang didanai oleh hutang.
Deskripsi Operasional Aspek  likuiditas  diukur  dengan  menggunakan  rumus current  ratio (CR)sebagai berikut:
Aspek leverage diukur dengan menggunakan rumus debt to total asset (DTA) sebagai berikut:
Penggunaan current ratio (CR) dan debt to total asset (DTA) mengacu pada penelitian Habib (2015) dan Aswadi (2013).
Transaksi Pihak-Pihak Berelasi Deskripsi Konseptual
Transaksi  pihak  berelasi  adalah  transaksi  yang  terjadi  antara perusahaan  dengan  pihak-pihak  berelasi,  seperti:  transaksi  antara perusahaan  induk  dan  perusahaan  anak,  karyawan,  perusahaan  afiliasi dan para pemilik saham (Arens, 2003).
Deskripsi Operasional Jumlah transaksi pihak berelasi dapat dilihat dari penjumlahan aset, liabiilitas  penjualan  dan  beban  pihak  berelasi  yang  terjadi  selama  tahun yang bersangkutan.Hal ini mengacu pada penelitian Habib (2015).

## Periode Penugasan
Deskripsi Konseptual
Periode  penugasan  adalah  suatu  periode  dalam  kurun  waktu tertentu dimana auditor melaksanakan audit pada suatu perusahaan. Deskripsi Operasional
Periode  penugasan  auditor  dapat  dilihat  dari  berapa  kali  auditor sudah ditugaskan untuk melaksanakan audit.
Adapun  pengukuran  untuk  variabel  periode  penugasan  audit, menggunakan variabel dummy .yaitu skor 1 untuk KAP dengan penugasan tahun pertama; dan skor 0 untuk KAP dengan penugasan tahun kedua dan seterusnya.  Pengukuran  ini  mengacu  pada  penelitian  Aswadi  (2013)  dan Castarella (2014).

## Teknik Analisis Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  deskripsi  suatu data yang dilihat dari rata-rata ( mean ), standar deviasi (standard deviation), dan  maksimum-minimum.Hal  ini  dilakukan  untuk  melihat  gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

## Penentuan Model Regresi
Analisis  regresi  data  panel  memiliki  tiga  macam  model  yaitu Pooled Least Square, Fixed Effect Model dan Random Effect Model . Pemilihan metode regresi  data  panel  dilakukan  melalui Uji  Redundant  Fixed  Effect dan Uji Hausman.

## Pooled OLS atau Common OLS
Model  ini  merupakan  model  yang  paling  sederhana,  dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel (Winarno, 2015).

## Fixed Effect Model
Model fixed effect mengasumsikan bahwa individu atau perusahaan memiliki  intersep  atau  perbedaan  yang  bervariasi  antar  individu (perusahaan)  yang  memiliki  periode  waktu  yang  tetap  atau  konstan (Winarno, 2015).
Untuk  dapat  mengetahui  model Pooled  OLS (H0)  atau Fixed  Effect (Ha)  yang  lebih  baik  dan  sesuai  dengan  penelitian  ini,  peneliti menggunakan Uji Redundant Fixed Effect.

## Random Effect Model
Model random  effect menggunakan  residual  yang  diduga  memiliki hubungan  antar  waktu  dan  antar  individu  atau  antar  perusahaan.  Untuk dapat mengetahui model Fixed Effect atau Random Effect yang lebih baik dan sesuai dengan penelitian ini, peneliti menggunakan Ujii Hausman.

## Uji Asumsi Klasik
Menurut  Ghozali  (2013),  Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  uji normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji autokorelasi. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan sebuah model regresi  memenuhi  semua  asumsi  regresi  linier  sehinggadapat  digunakan sebagai alat prediksi yang baik (Winarno, 2015).

## Analisis Pengujian Hipotesis Regresi Liner Ganda
Persamaan regresi liner ganda  dalam penelitian ini adalah:
LnAF = α + β1CR + β2DTA + β3LnRPT+ β4AT + ε
Keterangan: AF : logaritma natural fee audit α : konstanta CR : C urrent ratio (aset lancar/hutang lancar) DTA : Debt to total asset (total hutang/total aset) RPT :  logaritma  natural  jumlah  tansaksi  pihak  berelasi dari penjumlahan  aset,  liabilitas.  Penjulan  dan    beban pihak berelasi. AT : Variabel dummy, Skor 1, untuk penugasan pertama audit.  Skor  0,  untuk  penugasan  tahun  ke-2  dan seterusnya ε : error

## Uji Koefisien Determinasi
Menurut  Winarno  (2015),  koefisien  Determinasi  (R²)  pada  intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Menurut Winarno (2015), uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)
Winarno  (2015)  menyatakan  bahwa  uji  statistik  T  pada  dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel  dependen  dengan  menganggap  variabel  independen  lainnya konstan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Pemilihan Sampel
Berikut rincian perhitungan pemilihan jumlah sampel berdasarkan teknik purposive sampling :
Tabel IV.1. Perhitungan Pemilihan Jumlah Sampel Keterangan Jumlah Jumlah Populasi 1. Perusahaan non- keuangan yang terdaftar di BEI. (425) Kriteria Pemilihan Sampel 1. Perusahaan non- keuangan yang tidak terdaftar di BEI selama tahun 2011-2015. (76)
2. Perusahaan non- keuangan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap tahun 2011-2015. (66) 3. Perusahaan non- keuangan yang tidak mengungkapkan fee audit secara lengkap selama tahun 2011-2015. (249) 4. Perusahaan non- keuangan yang memiliki jumlah fee audit di atas Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah). (2) 5. Perusahaan non- keuangan yang tidak melakukan pergantian KAP selama tahun 2011-2015. (15) Jumlah Sampel Terpilih 17 Jumlah Observasi Selama 5 Tahun (2011-2015) 85 Analisis Statistik Deskriptif Tabel IV.2. Statistik Deskriptif AF CR DTA RPT AT Mean 20.7702 9 1.59281 1 0.49760 5 27.3459 3 0.2470 59 Median 20.6719 7 1.39100 3 0.51795 7 27.4159 5 0.0000 00 Maxim um 22.2117 8 5.34708 2 0.84998 6 31.2940 8 1.0000 00 Minim um 19.1138 3 0.18495 0 0.05602 5 24.1593 3 0.0000 00 Std. Dev. 0.78198 2 0.92794 9 0.18028 6 2.07265 1 0.4338 61 Observ ation 85 85 85 85 85 Berdasarkan hasil tabel IV.2 dapat memberikan informasi mengenai nilai minimum , maximum , mean ,  dan  standar  deviasi  dari  masing-masing variabel independen dan dependen yang akan diuji dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis
Uji Pemilihan Model Regresi Uji Redundant Fixed Effect
Tabel IV.3. Hasil Uji Redundant Fixed Effect RedundantFixed
Effects Tests Equation: FE Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f.  Prob. Cross-section F 21.30672 9 (16,64) 0.000 0 Cross-section Chi-square 156.8059 57 16 0.000 0
Berdasarkan  hasil  uji redundant  fixed  effect pada  tabel  IV.3,  maka fixed  effect model yang terpilih dan langkah selanjutnya adalah melakukan uji hausman .
Uji Hausman
Tabel IV.4. Hasil Uji Hausman Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: RE Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq.
Statistic Chi- Sq. d.f. Prob . Cross-section random 3.03335 6 4 0.55 23 Berdasarkan hasil uji hausman pada tabel IV.4 di atas, maka random effect model yang terpilih sebagai model yang paling cocok untuk pengujian hipotesis.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

## Gambar IV.6. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  hasil  uji  normalitas  pada  Gambarl  IV.6,  diketahui bahwa nilai JB diperoleh lebih kecil dari 2 (0,55 < 2) dan nilai probabilitas lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  (0,7601  >  0,05),  sehingga  dapat disimpulkan bahwa data variabel dependen dan independen  dalam model regresi ini terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas
Tabel IV.5. Hasil Uji Multikolinearitas CR DTA RPT AT CR 1.00000 0 - 0.706443 - 0.028834 0.0375 40 DT A - 0.706443 1.00000 0 - 0.019983 - 0.0171 93 RPT - 0.028834 - 0.019983 1.00000 0 0.0067 56 AT 0.03754 0 - 0.017193 0.00675 6 1.0000 00
Berdasarkan  matriks  korelasi  pada  tabel  IV.5,  diketahui  bahwa semua  nilai  koefisien  korelasi  antar  variabel  independen  lebih  kecil  dari 0,89,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak  memiliki masalah multikolinearitas.

## Uji Heterokesdastisitas
Tabel IV.6. Hasil Uji Heterokesdastisitas: Uji Park. Dependent Variable: LOG(RES2) Method: Least Squares Date: 06/28/16   Time: 03:50 Sample: 1 85 Included observations: 85
Variable Coeffici ent Std. Error t- Statisti c Prob. C - 3.32809 8 3.29422 5 - 1.01028 3 0.3154 CR - 0.18312 8 0.33880 9 - 0.54050 4 0.5904 DTA - 1.02445 6 1.74251 7 - 0.58791 7 0.5582 RPT 0.08030 7 0.10731 7 0.74831 5 0.4565 AT - 0.16670 1 0.51202 6 - 0.32557 2 0.7456 R- squared 0.01369 8 Mean dependent var - 1.9746 58 Adj R- squared - 0.03561 7 S.D. dependent var 1.9990 46 S.E. of regressio n 2.03433 4 Akaike info criterion 4.3152 37 Sum squared resid 331.081 3 Schwarz criterion 4.4589 22 Log likelihood - 178.397 6 Hannan- Quinn criter. 4.3730 31 F-statistic 0.27776 9 Durbin- Watson stat 1.4511 56 Prob(F- statistic) 0.89154 6
Hasil  uji park pada  tabel  IV.6  di  atas  menunjukkan  nilai  koefiseien dan  probabilitas  semua variabel  independen  lebih  besar  daripada  tingkat signifikansi  ( p-value >0,05). Berdasarkan kriteria pengujian yang dijelaskan sebelumnya,  jika  nilai  koefiseien  dan  probabilitas  semua  variabel independen  lebih  besar  daripada  tingkat  signifikansi,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  model  regresi  ini  tidak  terjadi heterokesdastisitas.

## Uji Autokorelasi
Uji Durbin Watson
Tabel IV.7. Uji Autokorelasi: Durbin Watson.
Weighted Statistics Mean dependent var 4.1996 40 S.D. dependent var 0.3176 56 Sum squared resid 7.0329 90 Durbin-Watson stat 1.5410 61
Berdasarkan hasil pada tabel IV.7, diketahui nilai dw sebesar 1,541. Sesuai  dengan  kriteria  pengujian,  jika  nilai dw berada  diantara  1,54  dan 2,46;  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  bebas  dari  masalah auto korelasi.
Uji LM Tabel IV.8. Hasil Uji Autokorelasi: Uji Breusch-Godfrey
Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test: F- statisti c 0.4467 93 Prob. F(2,76) 0.64 13 Obs*R- square d 0.9761 69 Prob. Chi- Square(2) 0.61 38 Hasil uji breusch-godfrey (LM test ) pada tabel IV.8 menunjukkan nilai probabilitas Obs*R-square yang  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi (0,6138>0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah autokorelasi.
Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel IV.9. Tampilan Hasil Regresi Dependent Variable: AF Method: Panel EGLS (Cross- section random effects) Date: 07/19/16 Time: 08:25
Sample: 2011 2015
Periods included: 5 Cross-sections included: 17 Total panel (balanced)
observations: 85 Swamy and Arora estimator of component variances Varia ble Coeffici ent Std. Error t- Statistic Prob. C 16.7028 4 1.6115 17 10.3646 7 0.000 0 CR - 0.135800 0.0828 58 - 1.638946 0.105 2 DTA - 0.567777 0.5329 58 - 1.065332 0.289 9 RPT 0.16860 7 0.0597 07 2.82389 0 0.006 0 AT - 0.179961 0.0767 33 - 2.345268 0.021 5
Berdasarkan  hasil  persamaan  regresi  yang  tunjukkan  pada  tabel IV.9, maka persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini  dapat dituliskan sebagai berikut :
Keterangan:
AF : Fee Audit CR : Kinerja Keuangan Likuiditas DTA :Kinerja Keuangan Leverage RPT :Transaksi Pihak Berelasi AT : Periode Penugasan Audit
Uji Hipotesis Koefisien Determinasi
Tabel IV.10. Koefisien Determinasi (Adj. R 2 ) Weighted Statistics R-squared 0.170251 Adjusted R-squared  0.128763 S.E. of regression 0.296500 F-statistic 4.103668 Prob(F-statistic) 0.004472 AF = 16,70284 – 0,135800*CR – 0,567777*DTA + 0,168607*RPT – 0,179961*AT
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  IV.10,  diketahui  nilai  koefisien determinasi  sebesar  0,1287.  Hal  ini  berarti  12,87%  dari  varian  jumlah fee audit  dipengaruhi  dan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  kinerja  keuangan likuiditas, leverage ,  transaksi  pihak  berelasi  dan  periode  penugasan  audit. Sedangkan  sisanya  dipengaruhi  dan  dijelaskan  oleh  variabel-variabel independen lainnya di luar model regresi.
Uji F Tabel IV.11. Hasil Uji F Statistik Weighted Statistics R-squared 0.1702 51 Mean dependent var 4.1996 40 Adj R- squared 0.1287 63 S.D. dependent var 0.3176 56 S.E. of regression 0.2965 00 Sum squared resid 7.0329 90 F-statistic 4.1036 68 Durbin- Watson stat 1.5410 61 Prob(F- statistic) 0.0044 72
Dari tabel hasil uji F-statistik pada tabel IV.11., diperoleh nilai F hitung lebih  besar  dari  nilai  F tabel (4,10>2,49).  Begitupula  dengan  pada  nilai probabilitas  F-statistik  menunjukkan  nilai  lebih  kecil  dari  signifikansi (0,004<0,05),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel independen  secara  simultan  atau  bersama-sama  berpengaruh  signifikan terhadap variabel independen.
Uji T Pengaruh Leverage Terhadap Fee Audit
Berdasarkan  hasil  uji  T  pada  Tabel  IV.12,  diketahui  nilai  t-hitung lebih  kecil  dari  t-tabel  (-1,639<1,990)  dan  nilai  probabilitas  sebesar 0,1052;sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H1  ditolak.Hal  ini  berarti kinerja keuangan likuiditas perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap fee audit. Hal ini terjadi karena likuiditas yang rendah bukan berarti perusahaan menghadapi risiko yang tinggi, sehingga auditor tidak perlu menambahkan jumlah prosedur dan fee audit.
Tabel IV.12. Hasil Uji T Statistik Dependent Variable: AF Method: Panel EGLS (Cross- section random effects) Date: 07/19/16 Time: 08:25
Sample: 2011 2015
Periods included: 5 Cross-sections included: 17 Total panel (balanced) observations: 85
Swamy and Arora estimator of component variances Variab le Coeffic ient Std. Error t- Statisti c Prob . C 16.702 84 1.6115 17 10.364 67 0.00 00 CR - 0.1358 00 0.0828 58 - 1.6389 46 0.10 52 DTA - 0.5677 77 0.5329 58 - 1.0653 32 0.28 99 RPT 0.1686 07 0.0597 07 2.8238 90 0.00 60 AT - 0.1799 61 0.0767 33 - 2.3452 68 0.02 15 Pengaruh Leverage Terhadap Fee Audit
Berdasarkan  hasil  uji  T  pada  Tabel  IV.12,  diketahui  nilai  t-hitung lebih  kecil  dari  t-tabel  (-1,065  <1,99)  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,2899, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H2  ditolak.Hal  ini  berarti  kinerja keuangan leverage perusahaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap fee audit.  Hal  ini  terjadi  karena  likuiditas  yang  rendah  bukan berarti  perusahaan  menghadapi  risiko  yang  tinggi  (Birgham,  2011), sehingga auditor tidak perlu menambahkan jumlah prosedur dan fee audit.
Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Fee Audit Berdasarkan  hasil  uji  T  pada  Tabel  IV.12,  diperolehnilai  t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,824 > 1,990) dan nilai probabilitas sebesar 0,006, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Hal  ini berarti  transaksi pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit. Hal ini terjadi karena sifat dan dampak dari  transaksi pihak berelasi yang rawan akan risiko salah saji (Arens, 2003)
Pengaruh Periode Penugasan Audit Terhadap Fee Audit Berdasarkan  hasil  uji  T  pada  Tabel  IV.12,  diperoleh  nilai  t-hitung lebih besar dari t-tabel (-2,345 > 1,990) dan nilai probabilitas sebesar 0,0215,
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  H4  diterima.  Hal  ini  berarti  periode penugasan  audit  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap fee audit  atau dengan kata lain pada periode penugasan awal cenderung membayarkan fee audit  yang  lebih  rendah.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  penugasan  awal KAP-KAP  bersaing  dalam  menurunkan  tarif  audit,  agar  mereka mendapatkan  klien  (Aswadi,  2013).  Fenomena  ini  selanjutnya  sering disebut dengan lowballing .

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  mengacu  pada perumusan  dan  tujuan  penelitian,  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah sebaga berikut:
1. Kinerja  keuangan  likuiditas  menunjukkan  pengaruh  negatif  namun tidak  signifikan  terhadap fee audit.  Rendahnya  likuiditas  yang  tidak selalu  menunjukkan  kinerja  perusahaan  yang  buruk  dan  ancaman risiko  kebangkrutan  yang  tinggi,  membuat  likuiditas  tidak  menjadi pertimbangan dalam penentuan fee audit.
2. Kinerja keuangan leverage menunjukkan pengaruh negatif namun tidak
signifikan  terhadap fee audit.  Tingginya leverage yang  tidak  selalu menunjukkan  perusahaan  terancam  risiko  kebangkrutan  yang  tinggi, membuat leverage tidak  menjadi  pertimbangan  dalam  penentuan fee audit .
3. Transaksi pihak berelasi mempengaruhi jumlah fee audit secara positif signifikan.  Hal  ini  disebabkan  sifat  dan  bawaan  dari  transaksi  yang tidak independen dan rawan disalahgunakan. Sehingga semakin besar jumlah  transaksi  pihak  berelasi,  maka  jumlah fee audit  juga  semakin besar.
4. Periode  penugasan  audit  mempengaruhi fee audit  secara  negatif signifikan.  Hal  ini  berarti  pada  periode  penugasan  awal,  perusahaan cenderung membayarkan fee audit yang lebih rendah dibanding tahun berikutnya akibat adanya fenomena lowballing .
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran bagi pengambil kebijakan serta peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut antara lain:
1. Peneliti selanjutnya agar mengambil sampel selama 3 tahun saja, agar bisa  mendapatkan  sampel  penelitian  yang  lebih  banyak.  Sehingga hasilnya dapat mewakili populasi lebih baik.
2. Lembaga  pemerintah  maupun  IAPI  agar  segera    mengeluarkan kebijakan kewajiban pengungkapan fee audit bagi perusahaan go public dalam laporan tahunannya. Bukan hanya pengungkapan fee audit saja, melainkan  juga  dasar  dan  proses  perhitungannya.  Hal  ini  penting mengingat  semakin  tingginya  tuntutan  transparansi  dari  publik  serta berguna untuk mengurangi fenomena lowballing.
3. Peneliti  selanjutnya  agar  menggunakan  indikator  lainnya  untuk mengukur pengaruh kinerja keuangan terhadap fee audit, seperti rasio times interest earned , rasio profitabilitas dll .
4. Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  lebih  banyak  melakukan penelitian mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap jumlah fee audit yang masih sangat sedikit.
5. Peneliti  selanjutnya  agar  menggunakan  indikator  yang  lain  untuk mengukur  pengaruh  periode  penugasan  audit,  agar  mendapatkan gambaran  lebih  baik  mengenai  pengaruh  dari  masing-masing  periode penugasan  terhadap fee audit , seperti  logaritma  natural  dari  tahun penugasan audit.
6. Perusahaan agar tidak membayarkan fee audit yang lebih rendah pada saat  penugasan  awal,  karena  pengurangan fee audit  dapat menyebabkan  turunnya  pekerjaan,  waktu  dan  prosedur  audit  yang dilakukan  hingga  penurunan  kualitas  audit,  sehingga  dapat menyebabkan kurang andalnya hasil audit laporan keuangan.
7. Lembaga  pemerintah  maupun  IAPI  agar  segera    mengeluarkan kebijakan mengenai pengenaan sanksi bagi KAP yang menawarkan fee audit yang terlalu rendah untuk memberi efek jera bagi pelakunya .

## DAFTAR PUSTAKA
Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2003). Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu (9 ed.). Jakarta: Indeks.
Aswadi, E., & Zain, M. M. (2013). Audit Fees During Intial Engagement in Malaysia. Managerial Auditing Journal , 28 (8), 735-754. Brigham, E. F. & Houston F. J. (2011). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan
(11 ed). Jakarta: Salemba Empat.
Brooks, L. J. (2008). Business & Professional Ethics . Canada: South Western CENGAGE Learning.
Casterella, J., Desir, R., & Kokina, J. (2012). Reexamination of Audit Fees for Initial Audit Engagement in the Post-SOX Period.
El-Gammal,  W.  (2012).  Determinants  of  Audit  Fees:  Evidence  from
Lebanon. International Business Research , 5 (11).
Ghozali,  I.  (2013). Analisis  Multivariat  dan  Ekonometrika  Teori,  Konsep, dan  Aplikasi  dengan  Eviews  8 . Semarang:  Universitas
Diponegoro.
Gray, I., & Manson, S. (2008). The Audit Process: Principles. Practices and Cases (4 ed.). London: Thomson.
Habib,  A.,  Jiang,  H.,  &  Zhou,  D.  (2015).  Related-Party  Transactions  and Audit  Fees:  Evidence  from  China. Journal  of  International Accounting Research , 14 (1).
Hassan, Y. M., & Nasser, K. (2013). Determinants of Audit Fees: Evidence from  an  Emerging  Economy. International  Business  Research ,  6 (8).
Hay,  D.  (2012).  Further  Evidence  from  Meta-Analysis  of  Audit  Fee Research. International Journal of Auditing . Holmes,  A.  W.,  &  David,  B.  C.  (1996). Auditing:  Norma  dan  Prosedur (9 ed.). Jakarta: Erlangga.
Huang, H. W., Raghunandan, K., & Rama, D. (2009). Audit Fees for Initial Audit Engagements. Auditing: A Journal of Practice & Theory , 28
(1), 171-190.
IAPI.  (2015). IAPI  Segera  Revisi  SK  Kebijakan  Penentuan  Fee  Audit . Dipetik  Maret  20,  2016,  dari  Ikatan  Akuntan  Publik  Indonesia: http://iapi.or.id/detail/67-IAPI-Segera-Revisi-SK-Kebijakan- Penentuan-Fee-Audit IAPI.  (2001). Standar  Profesional  Akuntan  Publik  Per  1  Januari  2001 . Jakarta: Salemba Empat.
Keputusan  BAPEPAM  Nomor:  KEP-346/BL/2011  Tentang  Penyampaian
Laporan Keuangan Secara Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. (2011). Jakarta. Keputusan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Kep.024/IAPI/VII/2008 Tentang Kebijakan Ketentuan Fee Audit. (2008). Jakarta.
Kiptum, K. E. (2012). Determinants of Audit Fees for Listed Firms in Kenya. Kusharyanti.  (2013).  Analysis  of  The  Factors  Determining  The  Audit  Fee. Journal of Economics, Business, and Accountancy Venture , 16 (1), 147-160.
Messier,  W.  F.,  Glover,  S.  M.,  &  Prawitt,  D.  F.  (2014). Jasa  Audit  dan Assurance: Pendekatan Sistematis (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:  17/PMK.01/2008  Tentang  Jasa Akuntan Publik. (2008). Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang  Praktik  Akuntan Publik. (2015). Jakarta.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.7  Tentang
Pengungkapan  Pihak-Pihak  yang  Mempunyai  Hubungan Istimewa. (2010). Jakarta.
Scott JR., D. F., Martin, J. D., Petty, J. W., & Keown, A. J. (2008). Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan (10 ed.). Jakarta: Indeks.
Stanley,  J.  D.  (2011).  Is  the  Audit  Fee  Disclosure  a  Leading  Indicator  of Clients’ Business Risk? Auditing: A Journal of Practice & Theory ,
30 (3), pp. 157–179. Subramanyam,  K.  R.,  &  Wild,  J.  J.  (2010). Analisis  Laporan  Keuangan (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Tuanakotta,  T.  M.  (2013). Audit  Berbasis  ISA  (International  Standar Auditing) . Jakarta: Salemba Empat. Tuanakotta, T. M. (2015). Audit Kontemporer . Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. (2007). Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2011  Tentang  Akuntan  Publik.  (2011).
Jakarta.
Wang,  Y.,  &  Chui,  A.  C.  (2014).  Product  Market  Competition  and  Audit
Fees. Auditing: A Journal of Practice & Theory , 34 (4), 139-156.
Winarno,  W.  W.  (2015). Analisis  Ekonometrika  dan  Statistika  dengan Eviews (4 ed.). Jakarta: UPP STIM YKPN.
Xu,  Y.,  &  Tagesson,  T.  (2011). Determinants  of  Audit  Fees  An  Empirical Study of China's Listed Companies . Sweden: LUND University.