## KETERJANGKAUAN INFORMASI  DALAM PELAYANAN PUBLIK
Firdaus 1 , Susi Lawati 2
1) Staf Pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  Universitas Sjakhyakirti Palembang
2) Staf pengajar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang Email : firdausfakih62@gmail.com , uchi_fi2n@yahooo.com

## ABSTRAK
Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia sudah lama menjadi keluhan masyarakat.  Hal  ini    ditandai    dengan  rumit  dan  mahalnya  harga  pelayanan,  serta sulitnya untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik .  Kondisi demikian tidak sejalan  dengan    upaya  pemerintah    untuk    mewujudkan  pelayanan  prima  kepada masyarakat.  Dikeluarkannya      UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, merupakan  langkah  dan  harapan  besar  akan  terwujudnya  pelayanan  publik  yang berkualitas.  Di  dalam  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang  keterbukaan  informasi  publik dikatakan  bahwa  informasi  publik  diartikan    sebagai  informasi  yang  dihasilkan, disimpan,  dikelola  dan  atau  dikirim/diterima  oleh  suatu  badan  publik  yang  berkaitan dengan  penyelenggaraan  Negara  dan/atau  penyelenggara  dan  penyelenggara  badan publik lainnya  yang  sesuai  dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan  publik.  Aksessibilitas  informasi  merupakan  dimensi  yang  mempengaruhi pelayanan  publik,  hal  ini  didasari  oleh  pemikiran  bahwa  secara  subtansial  pengelolaan informasi  publik  saat  ini  telah  mendapatkan  perhatian  serius    dari  berbagai  kalangan, baik  pemerintah  maupun    lembaga  publik  lainnya.  Informasi  publik  merupakan  hak dasar  yang  mesti  dipenuhi  oleh  lembaga  publik  untuk  disebarkan  kepada  masyarakat. Oleh  karena  itu  dibutuhkan  pengembangan    sistem  dan  metode  pelayanan  informasi publik  yang  terpercaya  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik    Ketersediaan  informasi pelayanan  yang selalu “ up  to  date ” dan transparan merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan  berupa  informasi  mengenai  data  dan  dokumen  yang  diperlukan  secara lengkap  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat    terkait  dengan  jenis  layanan  yang dibutuhkan.
Kata Kunci: Aksessibilitas, informasi, dan pelayanan  publik.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan  upaya  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  dan  hak-hak  sipil  setiap  warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945 mengamanatkan  kepada  negara  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara  demi kesejahteraannya. Efektivitas suatu sistem pemerintahan  sangat  ditentukan  oleh  baik  atau buruknya  penyelenggaraan  pelayanan  publik.
Rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia sudah  lama  menjadi  keluhan  masyarakat.  Hal  ini ditandai    dengan  rumit  dan  mahalnya  harga pelayanan, serta  sulitnya untuk memperoleh akses terhadap pelayanan publik.  Kondisi demikian tidak sejalan  dengan    upaya  pemerintah    untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dikeluarkannya   UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik,      merupakan  langkah  dan harapan besar akan terwujudnya pelayanan publik yang  berkualitas.    Pelayanan    yang    berkualitas adalah    pelayanan  yang  dapat  memberikan kepuasan  semua  pihak,  mulai  dari  penyelenggara
pelayanan  itu  sendiri  hingga  kepada  masyarakat yang  dilayani.  Substansi  undang-undang  tersebut telah    mengarah    kepada  bentuk  perwujudan kualitas  pelayanan  yang  diinginkan  oleh  semua pihak (stakeholder). Namun demikian,  yang sering terjadi permasalahan bukan pada regulasi tersebut, tetapi  masalah  terkadang  muncul  dari  sisi implementasinya.  Pelayanan  publik  merupakan salah satu agenda pembicaraan yang cukup hangat ditengah-tengah  masyarakat.    Signifikasi  untuk mengkaji  pelayanan  publik  akhir-akhir  ini  terkait dengan  usaha-usaha  untuk  menciptakan  clean government, demokrasitisasi, hak asasi manusia dan keadilan  sosial.  Paradigma  mutahir  dalam organisasi public menurut Denhardt dan Denhardt (2007:28-29)  adalah  paradigma  New  Public Service  (NPS)  sangat  berbeda  dengan  paradigma Old Public Administration (OPA) yang menekankan peran pemerintah sebagai rowing, dan paradigma  New  Public  Manajemen  (NPM) pemerintah  bertindak sebagai steering, sedangkan paradigma  New  Public  Service  (NPS)    peran pemerintah  sebagai  serving.    Asumsi  terhadap motivasi    pegawai  dan  administrator    pada paradigma  New  Public  Service  (NPS)    yaitu pelayanan  publik  dengan  keinginan  melayani masyarakat.
Sejalan dengan perkembangan paradigma tersebut, maka peningkatan kualitas pelayan publik merupakan tugas pemerintah untuk mewujudkan. Pelaksanaan  pelayanan  publik  oleh  aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan wujud dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi Negara dan abdi  masyarakat.    Mengingat  ruang  lingkup pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  aparatur pemerintah sangat luas dan kompleks, baik menurut bentuk,  jenis  dan  sifatnya,  maka  upaya  untuk menolak  dasardasar  proses  pelayanan  sungguh merupakan suatu hal yang sangat mendesak dalam rangka  mengatasi  kompleksitas  dari  pelayanan tersebut.  Pelayanan  publik  yang  diharapkan masyarakat  saat  ini,  bukan  sekedar  untuk diperhatikan dan dilakukan pemerintah, tetapi sudah mengarah  kepada  tuntutan  pelayanan  yang berkualitas.  Tuntutan  itu  seirama  dengan  semakin meningkatnya  pengetahuan  dan  pemahaman
masyarakat  terhadap  makna  kehidupan  bernegara yang  dilandasi  paham  demokrasi  (kedaulatan rakyat), sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam UUD  1945.  Masyarakat  semakin  sadar,  bahwa mereka  tidak  hanya  memiliki  dan  memikul tanggung  jawab  terhadap  eksistensi  negara,  tetapi juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara (pemerintah)  sebagai  feed  back  atas  pemenuhan tanggung  jawab  dan  kewajiban  terhadap  negara, sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Pelayanan  publik,  dikategorikan berkaitan  dengan  keputusan  atau  ketetapan pemerintah  untuk  melakukan  suatu  layanan  yang dianggap  membawa  dampak  positif  baik  bagi kehidupan  masyarakatnya.  Pelayanan  publik kadang menunjuk pada konsep untuk menjelaskan pilihan tindakan layanan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang tertentu seperti dalam sektor layanan fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, atau kesejahteraan. Urusan yang menyangkut kelistrikan, air,  jalan  raya,  sekolah,  rumah  sakit,  perumahan rakyat,  dan  lembaga  rehabilitasi  sosial.  Selain  itu, layanan publik memiliki legalitas hukum.
Pelayanan  publik  merupakan  penjelasan ringkas  untuk  menerangkan  berbagai  kegiatan layanan  mulai  dari  pembuatan  keputusan, implementasi dan evaluasinya. Telah banyak upaya untuk mendefinisikan layanan publik secara tegas dan jelas, namun tumpang tindih, ambigu, dan luas, akibat  sempit  dan  minimnya  penafsiran  batasan layanan umum yang diidentikkan dengan layanan jasa.  Beberapa  pihak  mengartikan  layanan  publik hanya  sebatas  layanan  jasa  resmi,  seperti  layanan yang  diatur  melalui  keputusan  perundang- undangan.  Sebagian  lagi  mengartikan  layanan publik  sebagai  layanan  yang  memiliki  pedoman, acuan, strategi dan kerangka tindakan khusus yang dipilih  atau  ditetapkan  sebagai  garis  besar  atau roadmap  pemerintah  dalam  melakukan  kegiatan pelayanan  kepada  masyarakat.  Maka  dalam penelitian  ini,  yang  dimaksud  dengan  pelayanan publik adalah, segala maklumat/pernyataan layanan yang  dikeluarkan  pemerintah,  baik  itu  termaktub dalam  peraturan  perundang-undangan/  peraturan pemerintah  maupun  dokumen  kebijakan  strategis
pemerintah  yang  terkait  dengan  kepentingan  dan tuntutan masyarakat.
Walaupun  tuntutan  peningkatan  kualitas pelayanan  dari  masyarakat  semakin  deras,  tetapi menurut Sinambela (2008:4) : Patut diduga, bahwa banyak birokrat yang tidak memahami secara pasti atau  setidaknya  tidak  mengerti  filosofi  pelayanan yang akan diberikannya sehingga pelayanan publik yang  diimpikan  masyarakat  jauh  dari  kenyataan yang  mereka  alami.  Pelayanan  publik  yang diselenggarakan oleh pemerintah dipengaruhi oleh berbagai  faktor, baik faktor-faktor yang ada dalam pihak  pemerintah  sebagai  penyelenggara  layanan, maupun  faktor-faktor  pada  pihak  masyarakat sebagai penerima layanan. Berikut akan dikemukakan  pandangan  para  ahli  mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan  publik.    Thoha  (1995  :  181) mengemukakan  2  (dua)  faktor  penting  yang mempengaruhi  kualitas  pelayanan  publik  yang diselenggarakan pemerintah, yaitu:
1) Faktor  Individual  menunjuk  pada  sumber daya  manusia  yang  ada  dalam  organisasi. Semakin  tinggi  kemampuan  sumber  daya manusia  dalam  organisasi  tentu  semakin besar  kemungkinan  organisasi  yang bersangkutan  untuk  menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas.
2) Faktor  Sistem  yang  digunakan  untuk menunjuk  pada  mekanisme  dan  prosedur pelayanan  yang  digunakan.  Dalam  hal  ini pada umumnya semakin rumit dan berbelit- belit prosedur mekanisme penyelenggaraan pelayanan  publik  (public  service),  justru semakin  sulit  mewujudkan  pelayanan publik  yang  berkualitas.  Sebaliknya, semakin sederhana dan transparan mekanisme prosedur yang digunakan, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aksessibilitas informasi merupakan dimensi yang  mempengaruhi  pelayanan  publik,  hal  ini didasari oleh pemikiran bahwa   secara subtansial pengelolaan  informasi  public  saat  ini  telah mendapatkan  perhatian  serius    dari  berbagai kalangan, baik pemerintah maupun  lembaga public
lainnya.  Informasi  publik  merupakan  hak  dasar yang  mesti  dipenuhi  oleh  lembaga  publik  untuk disebarkan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  pengembangan    sistem  dan  metode pelayanan informasi public yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik Selanjutnya di dalam UU  No.  14  Tahun  2008  tentang  keterbukaan informasi publik dikatakan bahwa informasi public diartikan    sebagai  informasi  yang  dihasilkan, disimpan,  dikelola  dan  atau  dikirim/diterima  oleh suatu  badan  publik  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  Negara  dan/atau  penyelenggara dan  penyelenggara  badan  public  lainnya  yang sesuai    dengan  UU  ini  serta  informasi  lain  yang berkaitan dengan kepentingan public.
Ketersediaan  informasi  pelayanan  yang selalu  “up  to  date”  dan  trnsparan  merupakan kebutuhan  yang  mutlak  diperlukan.  Pelayanan kepada masyarakat berupa informasi mengenai data dan  dokumen  yang  diperlukan  secara  lengkap. Rosady  Ruslan  (2001  :  90)  mengatakan:  Fungsi sesungguhnya  dari  informasi  adalah  untuk mengurangi  ketidak  pastian  dalam  suatu  sistem komunikasi  disuatu  lembaga  atau  organisasi. Informasi  dewasa  ini bukan lagi berupa untaian kata  yang mengandung arti, tetapi sudah meliputi jasa, barang, proses, mulai dari sumbernya  sampai pada hasil akhir Terkait dengan hal tersebut, untuk mengukur  faktor  aksessibilitas  informasi  dalam pelayanan  public  sebagai  mana      ukuran  yang digunakan oleh PBB pada survey tahun 2008 yang dikutip oleh Martin Simaora 2010 (http://4.bp.blogspot.com)  dimana PBB melakukan survey    e-Goverment terhadap 192 negara anggota PBB pada tahun 2008 dengan melakukan asesmen pada seluruh website kementerian  disemua negara anggotanya    terhadap  keterjangkauan  informasi meliputi  indikator-indikator;  1)    Keberadaan website, 2) keberadaan web portal, 3) Keberadaan Kepala  website  Nasional,  4)  Keberadaan  sebuah seksi  e-Government,  5)  Pengadaan  berbagai sumber
arsip informasi (perundangundangan,dokumen-dokumen, kebijakan,  prioritas  dan  lain-lain),6)    Berita  dan berbagai “up date” kebijakan -kebijakan
pemerintah,7)  Akses  keberbagai  apilikasi  :back office”,   8)  Keberadaan Chief Information Officer (CIO),  9) Informasi terkait tanggung jawab aparatur pemerintah  terhadap  layanan  berbagai  online,  10) Ketersediaan  akun  personal/profil  yang  bertujuan untuk  memutahirkan  dialog  antara  pemerintah dengan masyarakat, 11) ketersediaan informasi bagi masyarakat  dalam  menggunakan  website  Dalam tulisan ini, penulis hanya menggunakan 5 (lima ) indikator  dari  11  (sebelas)  indikator    hasil  survey PBB,  hal  ini  karena  disesuaikan  dengan  hal-hal yang  terkait  langsung  dengan  pelayanan  yang dilakukan  lembanga  pemerintah    kepada masyarakat. Adapun ke-5 (lima) indikator tersebut adalah;  1)  Keberadaan  wibesite,  2).  Pengadaan berbagai  arsip  informasi    pelayanan,  3)  Berita terbaru tentangg pelayanan, 4)  Akses ke berbagai aplikasi, 5) Ketersediaan informasi  bagi masyarakat dalam menggunakan website .

## PEMBAHASAN
Keberadaan  website  Perananan  website sebagai  sarana  komunikasi  yang  memuat  segala informasi resmi dari suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Organisasi pemerintah yang    mempunyai  tugas  memberikan  layanan publik,  keberadaan website harus diyakini adalah sebuah  situs informasi,  dimana    masyarakat  yang ingin    mendapatkan  informasi    yang  mereka harapkan dapat di peroleh dari website.
Kepemilikan  situs  website  bagi  suatu organisasi  pemerintah  yang  memberikan  layanan publik  merupakan  suatu  langkah    dalam mewujudkan  e-service  pada    pelayanan  yang berkualitas. Fungsi website adalah  sebagai media sosialisasi  informasi  proses  dan  syarat-syarat pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Sosialisasi secara online yang dilakukan merupakan implementasi  dari  kebijakan  pelayanan  yang berbasis  website.  Terkait  dengan  pelayanan pelayanan  publik,    E-service  memalui  website merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi  dan  komunikasi  dimaksudkan  untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraaan pelayanan.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menawarkan    solusi  untuk  meningkatkan pelayanan      yang  berkualitas.  Oleh  karenanya keberadaan  website  pada    instansi/lembaga pemerintah  yang  memberikan  layanan  kepada masyarakat  harus dimanfaatkan secara maksimal dengan melakukan sosialisi kepada masyarakat agar dapat  di  akses  dengan  mudah  oleh  masyarakat ketika  ingin  mengetahui  proses  dan  persyaratan suatu  jenis  layanan    yang  diinginkan  oleh masyarakat..  Organisasi  pemerintah  yang  berbasis kepada  Teknologi  Informasi  menjadi  hal  yang sangat penting dalam abad ke dua puluh satu di era milineum  ketiga  ini.  Teknologi  Informasi  adalah suatu  teknologi  yang  digunakan  untuk  mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan,
menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Sejalan  dengan  itu,  peran  dan  fungsi pemerintah terkait dalam kerangka mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait dengan  pelayanan  publik    yang  telah  ditetapkan serta  memberikan    informasi  kepada  masyarakat secara  transparan  dan    cepat    mutlak  diperlukan. Salah  satu  langkah  yang  harus    dilakukan  dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membuat suatu  portal  website  yang  dapat  diakses    untuk berbagai  jenis  layanan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Dengan  adanya  website,  informasi, komunikasi,  dan  transaksi  antara  masyarakat  dan pemerintah  dapat  dilakukan  dilakukan  melalui internet. Sehingga  manfaat yang dihasilkan  dalam sistem  tersebut  berlangsung  dalam  hitungan  jam. Informasi dapat dapat diakses dari kantor, rumah, dan sebagainya  tanpa harus hadir secara langsung. Proses    pelacakan  informasi  melalui  system  ini merupakan satu cara  yang dapat  dilakukan untuk meningkatkan kualitas  pelayanan publik.
Pengadaan  berbagai  arsip  informasi pelayanan  Informasi  menjadi  kebutuhan  mutlak bagi  setiap  organisasi,  baik  organisasi  pemerintah maupun  swasta.  Keseluruhan  kegiatan  organisasi pada  dasarnya  membutuhkan  informasi.  Oleh karena itu,  informasi menjadi  bagian  yang  sangat penting untuk mendukung proses kerja administrasi
dan  pelaksanaan  fungsi-fungsi  manajemen  dari birokrasi  didalam  menghadapi  perubahan  situasi dan kondisi yang berkembang dengan cepat. Salah satu  sumber  informasi  penting  yang  dapat menunjang  proses  kegiatan  administrasi  maupun birokrasi adalah arsip  Sebagai rekaman informasi dari  seluruh  aktivitas  organisasi,  arsip  berfungsi sebagai  pusat  ingatan,  alat  bantu  pengambilan keputusan,  bukti  eksistensi  organisasi  dan  untuk kepentingan  organisai  yang  lain.  Oranisasi  akan selalu  membutuhkan  bantuan  data  dan  informasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengefektifkan  manajemennya  untuk  dapat mencapai  tujuan-tujuan  dengan  baik.  Pengelolaan arsip secara baik  yang dapat menunjung kegiatan administrasi  agar  lebih lancar  seringkali  diabaikan dengan berbagai macam alasan. Berbagai kendala seperti  kurangnya  tenaga  arsiparis  maupun terbatasnya  sarana  dan  prasarana  selalu  menjadi alasan  buruknya  pengelolaan  arsip  di  hampir sebagian besar instansi pemerintah maupun swasta. Kondisi  semacam  itu  diperparah  dengan  image yang selalu menempatkan bidang kearsipan sebagai “bidang pinggiran” diantara aktivitas -aktivitas kerja lainnya.  Problema-problema  tersebut  tentu  sangat memprihatinkan,  karena  muaranya  adalah  pada citra yang tidak baik pada bidang kearsipan. Padahal bidang inilah yang paling vital dalam kerangka kerja suatu administrasi.
Tertib administrasi yang diharapkan hanya akan  menjadi  “omong  kosong”  apabila  tidak dimulai dari tertib kearsipannya  Fungsi arsip aktif harus  dapat  memberi  dampak  positif  bagi keterbukaan  informasi  pada  pelayanan  publik seiring dengan penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa.  Sudah  selayaknya  arsip  organisasi publik memandang bahwa kearsipan mempunyai peranan penting tidak saja dalam pelayanan interen dilingkungan instansi pemerintah tetapi juga dituntut peran aktif dalam layanan publik.
Berita terbaru tentang pelayanan Perkembangan  Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi serta tuntutan modernitas masyarakat yang kian hari semakin berkembang harus mampu diimbangi oleh pemerintah  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menghendaki adanya
transparansi. Tuntutan yang sering disuarakan oleh masyarakat  yaitu    transparansi  informasi  terhadap kebijakan-kebijakan, atauran-aturan terkait langsung  dengan  jenis-jenis  layanan      yang dilaksanakan  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah.     Hak  memperoleh  informasi merupakan hak  asasi  manusia  dan  keterbukaan  informasi publik  merupakan  salah  satu  ciri  penting  negara demokratis.
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya  dan  segala  sesuatu  yang  berakibat  pada kepentingan  publik.  Untuk  itu  dalam  rangka pengimplementasian Undangundang No. 14 Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik, sosialisasi undang-undang ini. Diharapkan seluruh jajaran yang ada di lingkungan lembaga Pemerintah yang melakukan pelayanan publik, memahami dan mempersiapkan  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan. Kegiatan sosialisasi merupakan  langkah  penting  yang  diambil pemerintah  agar  supaya  dapat  memberikan maupun  menyediakan  informasi  kepada  publik dengan  cepat,  tepat  waktu,  berbiaya  ringan  dan dengan  cara  yang  sederhana.  Pelayanan  publik dalam  masyarakat  dan  keterbukaan  informasi publik tidak dapat dipisahkan. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.
Membangun  kepercayaan  masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara  pelayanan  publik  merupakan kegiatan  yang  harus  dilakukan  seiring  dengan harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga  negara  dan penduduk  tentang  peningkatan  pelayanan  publik, sebagai  upaya  untuk  mempertegas  hak  dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan  pelayanan  publik  sesuai  dengan  asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta  untuk  memberi  perlindungan  bagi  setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang  di  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  harus  dibarengi  dengan  keterbukaan informasi kepada publik.
Pelayanan  publik  merupakan  kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  Undang- Undang  No  25  Tahun  2009  bagi  setiap  warga negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik, dan keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang No 14  Tahun  2008.  Pelayanan  publik  yang  tidak dibarengi  dengan  keterbukaan  informasi  publik justru  akan  menjauhkan  harapan  masyarakat terhadap kualitas pelayanan itu sendiri.
Akses ke berbagai aplikasi Terwujudnya pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dalam  arti pelayanan  yang  cepat,  tepat,  adil  dan  akuntabel, merupakan harapan bagi setiap /lembaga/organisasi pelayanan  publik.  Oleh  itu,  perlu  melakukan penyempurnaan  sistem  pelayanan  publik  yang menyangkut  perbaikan  metoda  dan  prosedur pelayanan  publik.  Salah  satu  upaya  untuk meninkatkan hal tersebut yaitu dengan melakukan Penerapan dan pengembangan Teknologi Informasi  dan  Komunikasi    merupakan  suatu langkah  strategis  di  dalam  upaya  meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi sebagai  sarana    yang  dikembangkankan  harus menuju  terwujudnya  sistem  terpadu  yang  dapat membangun  konektivitas  antar  komponen  yang ada  sehingga  menjadi lebih  dinamis  dan    mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka menghadapi    era  globalisasi    peranan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  menjadi  semakin penting digunakan untuk mengungkapkan data dan fakta  menjadi  sebuah  informasi  yang  sangat berharga baik terhadap pemeberi layanan maupun penerima layanan. Dengan demikian   Teknologi Informasi dan Komunikasi pada hakikatnya adalah alat  untuk    mengakses  informasi.  Pembanguna pelayanan  publik  tidak  hanya  menghadapi perubahan  substansi  data  dan  fakta,  lebih  jauh ditantang  untuk  menemukan  bentuk  pendekatan, strategi  dan  metode  pelayan  yang  mampu
menjawab  tantangan  kebutuhan  bangsa  pada  era globalisasi  dan  keterbukaan  informasi  sehingga diperlukan  suatu  kiat  yang  mempunyai  karakter sesuai  perkembangan masyarakat itu sendiri.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan  masalah  layanan  publik  di  Indonesia. Setidaknya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunkasi  dalam  layanan  publik  di  Indonesia, akan dapat mengatasi permasalaan- permasalahan sebagai berikut:
1) Masalah  geografis,  waktu  dan  sosial ekonomis  Indonesia.  Negara  Republik Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan, daerah  tropis  dan  pegunungan  hal  ini  akan mempengaruhi  terhadap  pengembangan infrastruktur  layanan  publik  sehingga  dapat menyebabkan distribusi informasi yang tidak merata. 2) Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan  TIK  dalam  layanan  publik dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya.
3) Akselerasi  pemerataan  kesempatan  layanan dan  peningkatan  mutu  layanan  yang  sulit diatasi dengan cara-cara konvensional.
4) Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia melalui  pengembangan  dan  pendayagunaan TIK.
5) TIK akan membantu kinerja layanan publik secara  terpadu  sehingga  akan  terwujud manajemen  yang  efektif  dan  efisien, transparan  dan  akuntabel.  Ketersediaan informasi    bagi  masyarakat    dalam menggunakan website.
Di era informasi sekarang ini, perubahan dapat terjadi dalam waktu sangat cepat. Informasi menjadi sesuatu  yang  sangat  penting.  Tanpa  informasi, berupa  data,  informasi  atau  pengetahuan  dan sebagainya  sesuai  dengan  kebutuhan  masing- masing, maka pengguna informasi akan kesulitan untuk menentukan keputusan yang tepat. Tidak ada seorang  pun  yang  tidak  membutuhkan  informasi. Kebutuhan  informasi  seseorang  sangat  berbeda- bedasesuai  dengan  kebutuhan  yang  diinginkan. Hartono  (2000:  692)  menyatakan  bahwa  :
“Informasi  dapat  didefinisikan  sebagai  hasil pengolahan  data  dalam  suatu  bentuk  yang  lebih berarti  bagi  penerimanya  yang  menggambarkan suatu  kejadian  (events)  yang  nyata  (fact)  yang digunakan untuk pengambilan keput usan” Menurut Belkin (1978: 55-85)  Kebutuhan informasi terjadi karena keadaan tidak menentu yang timbul akibat terjadinya  kesenjangan  (gap)  dalam  diri  manusia antara  pengetahuan  yang  dimiliki  dengan  yang dibutuhkannya.    Selanjutnya  Chowdhury  dalam Ishak  (1999:  92)  menyatakan  sifatsifat  kebutuhan informasi antara lain sebagai berikut: 1. Mempunyai konsep  yang  relatif.  2.  Berubah  pada  periode tertentu. 3. Berbeda antara satu orang dengan orang lain. 4. Dipengaruhi oleh lingkungan. 5. Sulit diukur secara kuantitas. 6. Sulit diekspresikan. 7. Seringkali berubah setelah seseorang menerima informasi lain.
Mengacu  pada  pendapat  tersebut,  maka pelayanan  dapat  dikatakan  berkualitas  apabila informasi yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat terhadap berbagai jenis layanan yang  diinginkan  oleh  masyarakat  merupakan informasi yang dapat dimengerti dan percaya serta mudah  diakses  oleh  masyarakat  pengguna  jasa layanan.    Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam proses  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  berbagai instansi  pemerintah  yang  memberikan  layanan kepada  masyarakat  tidak  jarang  terdengar banyaknya  keluhan-keluhan  dari  masyaraakat tentang sulitnya untuk memperoleh informasi yang akurat  terkait  dengan  persyaratan  suatu  layanan. Misalnya; proses kepemilikan IMB,   SITU,   dan lain-lainnya. Dengan demikian maka dalam rangka meningkatkan  kualitas  pelayanan,  keterbukaan informasi kepada publik sangat memegang peranan yang  tidak  bisa  diabaikan  oleh  organisasi  dalam memberikan pelayanan    kepada masyarakat.

## PENUTUP.
Aksessibilitas informasi dalam pelayanan publik  merupakan  merupakan  cara  yang  harus didorong keberadaannya  oleh lembaga pemerintah yang  melaksanakan  tugas  pemberian  pelayanan kepada masyarakat. Dimensi-dimensi dari
aksessibilitas  informasi  perlu  dilaksanakan  secara proporsional  dan  propesional  di  berbagai    jenis pelayanan  dalam  upaya  untuk  memberikan jaminan  kepada  masyarakat  sebagai  keterbukaan informasi  publik  yang  merupakan  salah  satu  ciri penting Negara demokrasi. Selanjutnya keterbukaan  informasi  public    merupakan  sarana dalam  mengoptimalkan  pengawasan  public terhadap pelaksanaan pelayanan public.

## DAFTAR PUSTAKA
Denhardt, Janet V, and Robert B. Denhardt, 2007,
The  New  Public  Service;  Serving  not Steering. Expanded Edition, Amron, New York: MF Sharpe
Dwiyanto, Agus, 2002, Reformasi Birokrasi Publik,
Yogyakarta Pusat Media.
Hartono,  Jogiyanto, 2000, Pengendalian computer:
Dasar-dasar  Ilmu  Komputer,  Program, Sistem  Informasi  dan  intelegensi  buatan, edisi ke-3 cetakan ke2, Andi Yogyakarta. Kartajaya,  2002,  Perkembangan  Teknologi Informasi di Indonesia, Jakarta Thoha, Miftah, 1995, Deregulasi dan
Debirokratisasi  dan  Upaya  Peningkatan Mutu  Pelayanan  Masyarakat  dalam Pembangunan  Administrasi  Indonesia, LP3ES, Jakarta
Sinambela,  Lijan  Poltak,  2008,  Reformasi
Pelayanan Publik, Kebijakan dan
Implementasi,  Jakarta.  Raja  Grafindo
Pustaka.
Sulistyo-Basuki, 2003 Manajemen Arsip Dinamis,
Pengantar  Memahami  dan  mengelola Informasi dan Dokumen, Jakarta:
Gramedia
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
UU  No  14    Tahun  2008  tentang
Keterbukaan informasi.