## INOVASI PELAYANAN SIPANTURA (S ILAHKAN A MBIL P ASPOR T ANPA T URUN

## K ENDARAAN ) OLEH KANTOR IMIGRASI PAMEKASAN
https://10.0.205.137/jikk.v6i2.475
Submitted: 09-08-2023    Reviewed: 15-08-2023   Published: 19-08-2023
Dewi Safitri Universitas Muhammadiyah Malang dewisafitri@webmail.umm.ac.id M. Syaprin Zahidi Universitas Muhammadiyah Malang syaprin123@umm.ac.id
Abstract (In English). Class II Non TPI Pamekasan Immigration Office, located on Jl. Raya Panglegur, Ds. Tokol Prohibition, District. Tlanakan, Kab. Pamekasan, East Java, 69371. This is one of the immigration offices located in the East Java Ministry  of  Law  and  Human  Rights  (Human  Rights)  area,  where  in  general  the Class  II  Non  TPI  Pamekasan  Immigration  office  is  the  only  immigration  office located in Madura Island. In general, it serves four districts including Pamekasan Regency,  Sumenep  Regency,  Sampang  Regency,  Bangkalan  Regency.  The Pamekasan  Immigration  Office  often  makes  innovations  with  the  main  aim  of improving  and  enhancing  services,  one  of  the  innovations  carried  out  by  the Pamekasan Immigration Office is known as SIPANTURA (Silahkan Ambil Paspor Tanpa  Turun  Kendaraan  /  Please  Take  Your  Passport  Without Getting  Off  Your Vehicle).  This  research  method  uses  descriptive  qualitative.  The  SIPANTURA innovation (Silahkan Ambil Paspor Tanpa Turun Kendaraan /  Please Take  Your Passport  Without  Getting  Off  Your  Vehicle)  makes  it  easier  for  applicants  and officers because it can speed up the passport collection service process.
Keywords: Pamekasan Immigration Office; SIPANTURA (Please take your passport without getting off the vehicle); Pamekasan Immigration Office Service Innovation
Abstract  (In  Bahasa).  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Pamekasan,  yang berlokasi  di  Jl.  Raya  Panglegur,  Ds.  Larangan  Tokol,  Kec.  Tlanakan,  Kab. Pamekasan,  Jawa  Timur,  69371.  Merupakan  salah  satu  kantor  imigrasi  yang berada  di  wilayah  Kantor  Kementerian  Hukum  dan  Ham  (Hak  Asasi  Manusia) Jawa  Timur,  dimana  secara  garis  besar  kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI Pamekasan  tersebut  merupakan  satu-satunya  kantor  imigrasi  yang  berada  di pulau Madura. Secara garis besar melayani sebanyak empat kabupaten meliputi Kabupaten  Pamekasan,  Kabupaten  sumenep,  Kabupaten  sampang,  Kabupaten Bangkalan. Kantor Imigrasi Pamekasan ini sering sekali membuat inovasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan, salah satu inovasi yang  dilakukan  oleh  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  dikenal  dengan SIPANTURA (Silahkan  Ambil  Paspor  Tanpa  Turun  Kendaraan) .  Metode  penelitian  ini menggunakan  kualitatif  deskriptif.  Dimana  inovasi SIPANTURA  (Silahkan  Ambil Paspor Tanpa Turun Kendaraan) ini memberikan kemudahan bagi para pemohon dan  juga  petugas  karena  bisa  mempercepat  proses  pelayanan  pengambilan paspor.
Keywords : Kantor Imigrasi Pamekasan ; SIPANTURA (Silahkan Ambil Paspor
Tanpa Turun Kendaraan); Inovasi Pelayanan Kantor Imigrasi Pamekasan

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan  pada  Undang-undang  No.25  Tahun  2009  Pasal  1  mengenai pelayanan publik menjelaskan pada intinya bahwa pelayanan publik merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang  dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi  kebutuhan  pelayanan  yang  disesuaikan  dengan  peraturan  undang- undang  untuk  jasa,  barang,  dan  pelayanan  administrasi  yang  disediakan  oleh setiap penyelenggara pelayanan publik kepada seluruh warga negara (UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009). Pelayanan publik adalah suatu kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  yaitu  setiap  institusi penyelenggara  Negara,  korporasi,  lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan  publik. Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  oleh  pejabat,  pegawai,  petugas,  dan  setiap orang  yang  bekerja  di  dalam  organisasi  penyelenggara  yang  bertugas melaksanakan  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  pelayanan  publik (Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B, 2015).
Ruang  lingkup  pelayanan  publik  meliputi  pelayanan  barang,  jasa,  dan pelayanan  administratif  yang  telah  diatur  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku, dan  di dalam proses pelayanan  publik dalam berbagai ranah tersebut terdapat  beberapa  kode  etik  yang  harus  dipatuhi  oleh  para  petugas  layanan. Dimana  kode  etik  dalam  pelayanan  publik  tersebut  meliputi  kedisiplinan, akuntabel, menolak semua bentuk suap atau gratifikasi, transparansi, sopan dan ramah,  adil,  netral  dari  seluruh  kepentingan  politik  dan  lebih  mengutamakan kepentingan  masyarakat,  dan  yang  terakhir  adalah  harus  bersikap  profesional dalam  menjalankan  tugas  pelayanannya  terhadap  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan publik (Anugrahdwi, 2023).
Peraturan  Menteri  PANRB  No.  30  Tahun  2014  menyajikan  definisi  yang komprehensif mengenai inovasi pelayanan publik.  Menurut peraturan tersebut, inovasi  pelayanan  publik  dapat  diidentifikasi  sebagai  terobosan  dalam  jenis pelayanan  publik,  yang  mencakup  gagasan  atau  ide  kreatif  orisinal  dan/atau adaptasi  serta  modifikasi  yang  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Proses  inovasi  didefinisikan  sebagai
suatu
rangkaian langkah untuk mewujudkan, merealisasikan, mengkombinasikan,  atau mematangkan suatu pengetahuan atau gagasan ide, yang selanjutnya disesuaikan untuk memperoleh nilai baru pada produk, proses, atau jasa tertentu (PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014, 2014).
Dalam  konteks  penciptaan  inovasi,  langkah  awal  yang  krusial  adalah melakukan  pengkajian  mendalam  mengenai  gagasan  inovasi  yang  ingin diwujudkan.  Pengkajian  ini  melibatkan  analisis  menyeluruh  terhadap  potensi manfaat,  dampak,  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  akan  dilayani.  Pentingnya pengkajian tersebut mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan benar-benar relevan, efektif, dan memenuhi harapan masyarakat (Deny, 2021).
Inovasi pelayanan publik tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga melibatkan  sektor  swasta.  Dalam  kedua  sektor  ini,  inovasi  pelayanan  publik memiliki tujuan utama yang sama, yaitu memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dalam inovasi pelayanan publik menciptakan dinamika yang menarik, di mana gagasan- gagasan kreatif dari sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan sistem pelayanan publik secara keseluruhan (Rizal, 2019).
Upaya menciptakan inovasi pelayanan publik tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat kompleksitas tantangan dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan inovasi memerlukan pendekatan yang sistematis, kolaboratif, dan  terpadu,  yang  melibatkan  peran  aktif  dan  konstruktif  dari  berbagai  pihak terkait.  Hanya  dengan  demikian,  inovasi  pelayanan  publik  dapat  menjadi  alat yang efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat secara luas (Sururi, 2017).
Selain itu, dalam konteks inovasi pelayanan publik, penting untuk menyadari bahwa  tujuan  utama  bukan  hanya  memperkenalkan  sesuatu  yang  baru,  tetapi juga  memastikan  bahwa  inovasi  tersebut  memberikan  nilai  tambah  yang signifikan. Oleh karena itu, setiap inovasi perlu dipertimbangkan dengan cermat dan  diuji  secara  menyeluruh  sebelum  diimplementasikan  (Akbar,  2015). Pengujian inovasi dapat mencakup uji coba kecil di tingkat lokal atau prototipe yang  memungkinkan  identifikasi  potensi  masalah  dan  peluang  peningkatan sebelum diterapkan secara luas.
Pemerintah  dan  sektor  swasta  perlu  memahami  bahwa  inovasi  pelayanan publik  tidak  hanya  tentang  adopsi  teknologi  baru,  tetapi  juga  melibatkan perubahan  dalam  budaya  organisasi  dan  cara  berpikir.  Mendorong  budaya inovasi  yang  terbuka  terhadap  ide-ide  baru  dan  memberikan  ruang  bagi eksperimen  merupakan  langkah  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  yang mendukung kemajuan pelayanan publik.
Dalam konteks penerapan inovasi pelayanan publik, keterlibatan masyarakat sebagai  pemangku  kepentingan  utama  juga  sangat  penting.  Partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengembangan  dan  implementasi  inovasi  dapat memastikan  bahwa  solusi  yang  dihasilkan  benar-benar  mencerminkan kebutuhan  dan  harapan  masyarakat.  Dengan  melibatkan  masyarakat  secara proaktif, inovasi pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
Pada  akhirnya,  implementasi  inovasi  pelayanan  publik  perlu  diawasi  dan dievaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi berkala dapat membantu mengidentifikasi  keberhasilan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  inovasi tersebut,  sehingga  perbaikan  dan  penyesuaian  dapat  dilakukan  secara  tepat
waktu.  Dengan  pendekatan  ini,  inovasi  pelayanan  publik  dapat  terus berkembang,  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  kontekstual,  dan memberikan  dampak  positif  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  (Meyliano  & Putra, 2018).
Instansi  pemerintah  yang  menunjukkan  dedikasi  yang  tinggi  dalam melakukan inovasi pelayanan publik adalah Kantor Imigrasi Pamekasan. Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh kantor ini adalah layanan pengambilan paspor  drive-thru  yang  dikenal  dengan  sebutan  SIPANTURA  (Silahkan  Ambil Paspor Tanpa Turun Kendaraan). Penyelenggaraan layanan inovatif ini secara resmi  disahkan  pada  tanggal  26  Januari  2023.  Tujuan  utama  dari  inovasi  ini adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pengambilan paspor, memfasilitasi  masyarakat  agar  dapat  mengakses  layanan  dengan  lebih  cepat dan mudah.
Implementasi  SIPANTURA  oleh  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  menandai langkah progresif dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Keputusan  untuk  mengenalkan  layanan  pengambilan  paspor  drive-thru mencerminkan  respons  terhadap  tuntutan  masyarakat  akan  pelayanan  yang lebih  efisien  dan  terjangkau.  Dengan  adanya  SIPANTURA,  diharapkan  bahwa masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  langsung  dalam  bentuk  pengurangan waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengurus  paspor  mereka,  sejalan  dengan semangat  reformasi  birokrasi  dan  perbaikan  pelayanan  publik  yang  sedang gencar diperjuangkan oleh pemerintah.
Tidak  hanya  itu,  SIPANTURA  juga  dapat  dipandang  sebagai  bagian  dari strategi pemerintah dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik. Penggunaan konsep drive-thru dalam pengambilan paspor
mencerminkan  penyesuaian  dengan  tren  global  terkini  yang  mengarah  pada pemanfaatan  teknologi  dalam  mendukung  berbagai  aspek  kehidupan masyarakat. Dengan demikian, SIPANTURA tidak hanya mempercepat proses pelayanan,  tetapi  juga  menciptakan  paradigma  baru  dalam  cara  instansi pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya.
Meskipun  demikian,  implementasi  inovatif  seperti  SIPANTURA  juga menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait dengan keamanan dan perlindungan data  pribadi.  Pemerintah  dan  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  perlu  memastikan bahwa  mekanisme  keamanan  yang  ketat  diterapkan  dalam  seluruh  proses layanan drive-thru ini, sehingga data pribadi pengguna paspor tetap terlindungi. Langkah-langkah  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  kemajuan  dalam pelayanan publik tidak dikorbankan oleh risiko keamanan yang tidak terkendali.
Secara  keseluruhan,  implementasi  layanan  pengambilan  paspor  drive-thru SIPANTURA  oleh  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  memberikan  gambaran  tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Meskipun demikian, tantangan dan pertanyaan etis terkait keamanan data perlu ditangani  secara  serius  untuk  memastikan  bahwa  inovasi  ini  memberikan manfaat  maksimal  bagi  masyarakat  tanpa  mengorbankan  aspek-aspek  kritis seperti privasi dan keamanan.

## 2. M ETODE
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (Meleong, 2007). Dengan metode pengumpulan  data  studi  kepustakaan,  Studi  pustaka  atau  kepustakaan  dapat diartikan  sebagai serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode
pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan penelitian (Mestika, 2003). Dimana data yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, media massa, dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian kali ini.

## 3. PEMBAHASAN
Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Pamekasan,  yang  berlokasi  di  Jl.  Raya Panglegur, Ds. Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur, 69371.  Merupakan  salah  satu  kantor  imigrasi  yang  berada  di  wilayah  Kantor Kementerian Hukum dan Ham (Hak Asasi Manusia) Jawa Timur, dimana secara garis  besar  kantor  Imigrasi  Kelas  II  Non  TPI  Pamekasan  tersebut  merupakan satu-satunya kantor imigrasi yang berada di pulau Madura. Cakupan pelayanan dari  kantor  imigrasi  tersebut  meliputi  empat  kabupaten  yang  terdapat  di  pulau Madura  tersebut,  meliputi  Kabupaten  Pamekasan,  Kabupaten  Sumenep, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Sampang. Selain memberikan pelayanan bagi  Warga  Negara  Indonesia  (WNA)  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  juga menyediakan pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) ( SEJARAH KANTOR IMIGRASI PAMEKASAN , n.d.).
Kantor  Imigrasi  pamekasan  tersebut  mulai  beroperasi  di  tahun  2011,  dari awal  pengoperasiannya  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  ini  banyak  melakukan berbagai  macam  inovasi  pelayanan.  Mulai  dari  inovasi eazy-paspor, layanan IDAMAN (Imigrasi Datang Melayani Anda), layanan IDOLA (migrasi Datang On the  spot  di  Lokasi  Anda),  dan  masih  banyak  lagi  inovasi  pelayanan  yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tersebut. Salah satu inovasi terbaru yang diperkenalkan di awal tahun 2023 oleh Kantor Imigrasi Pamekasan adalah layanan SIPANTURA (Silahkan Ambil Paspor Tanpa Turun Kendaraan), dimana
ini  inovasi  layanan  tersebut  menggunakan  konsep drive  thru (Kumham  Jatim, 2023) .
Tentu  saja  tujuan  utama  dari  inovasi  tersebut  bertujuan  untuk  lebih memudahkan  para  pemohon  kantor  imigrasi  pamekasan,  dimana  inovasi SIPANTURA (Silakan Ambil Paspor Tanpa Turun Kendaraan) ini memungkinkan para pemohon untuk tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan para petugas  imigrasi  dengan  harapan  mengurangi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan seperti penularan virus Covid-19, pungli, mempersulit kepada masyarakat agar supaya mereka mengeluarkan uang dan sebagainya. Sehingga belajar dari hal- hal  tersebutlah  maka  pihak  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  membuat  terobosan tersebut  dengan  mekanisme  yang  mudah  di  pahami  oleh  para  pemohon, mekanisme dari penerapan SIPANTURA (Silahkan Ambil Paspor Tanpa Turun Kendaraan)  ini  dimulai  dengan  para  pemohon  melakukan  pendaftaran, wawancara, biometri, dan sampai pada tahap proses pengambilan foto.
Berdasarkan  ketentuan  yang  telah  berlaku  maka  para  pemohon  bisa mengambil paspor tersebut dalam jangka waktu tiga hari kerja, yang mana para pemohon  akan  mendapatkan  konfirmasi  dari  pihak  imigrasi  melalui Short Message  Service (SMS)  yang  berisi  bahwa  paspor  pemohon  telah  selesai dicetak dan bisa dilakukan pengambilan, namun apabila dalam waktu tiga hari kerja  pemohon  mendatangi  kantor  imigrasi  dan  ternyata  paspor  belum  selesai dicetak  maka  akan  diarahkan  ke  bagian customer  service ,  dan  bagi  paspor pemohon yang telah dicetak bisa dilakukan pengambilan secara langsung tanpa harus turun dari kendaraannya (Lensa Nusantara, 2023). Dengan adanya inovasi tersebut  bisa  meningkatkan  efisiensi  waktu  bagi  kantor  imigrasi  dalam memberikan pelayanan kepada para pemohon.

## 4. K ESIMPULAN
Dengan  adanya  inovasi  dari  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  yang  dikenal dengan  SIPANTURA  (Silahkan  Ambil  Paspor  Tanpa  Turun  Kendaraan)  ini memberikan  kemudahan  bagi  kedua  belah  pihak,  baik  bagi  para  petugas maupun  pemohon  yang  bisa  meminimalisir  kejadian  tidak  diinginkan  seperti penularan  virus  Covid-19  atau  pun  penularan  penyakit  lainnya  dan  juga  bisa meminimalisir aksi pemerasan atau aksi suap yang  dilakukan antara pemohon dan petugas Kantor Imigrasi Pamekasan.

## 5. S ARAN
Pihak  Kantor  Imigrasi  Pamekasan  harus  lebih  gencar  lagi  dalam mempromosikan  inovasi  SIPANTURA  (Silahkan  Ambil  Paspor  Tanpa  Turun Kendaraan)  tersebut,  karena  tidak  semua  lapisan  masyarakat  Madura  bisa mengakses  informasi  mengenai  inovasi  pelayanan  baru  yang  disediakan  oleh Kantor Imigrasi Pamekasan tersebut, di samping itu Kantor Imigrasi Pamekasan bisa  membuat  inovasi-inovasi  baru  lagi  seperti  membuat  sosialisasi  dengan terjun  langsung  di  Tengah  Masyarakat  Madura  sehingga  para  Masyarakat Madura yang ukurannya kurang memahami mengenai  regulasi dan mekanisme pembuatan paspor bisa mulai memahami dengan adanya pemahaman tersebut juga akan menghindari praktek calo dalam proses pembuatan paspor.

## R EFERENCES
Akbar, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip New Public Management dan Governance Dalam Reformasi Administrasi. Reformasi , 5 (2), 1 –17.
Anugrahdwi. (2023). Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Publik . Program Pasca Sarjana UMSU. https://pascasarjana.umsu.ac.id/ruang-lingkup- manajemen-pelayanan-publik/
Deny, S. (2021). Sederet Inovasi Pemerintah di Bidang Keimigrasian, Apa Saja? Liputan 6.Com.
Kumham Jatim. (2023). Goes to WBBM, Kanim Pamekasan Soft Launching
Layanan Inovasi SIPANTURA . Kementrian Hukum Dan HAM Kantor
Wilayah Jawa Timur. https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/23695-goes-to-wbbm-kanim-pamekasan-soft-launching- layanan-inovasi-sipantura
Lensa Nusantara. (2023). Imigrasi Pamekasan Launching Pelayanan Drive Thru . Lensa Nusantara. https://lensanusantara.co.id/2023/01/26/imigrasi- pamekasan-launching-pelayanan-drive-thru/
Meleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif (p. 4). PT Remaja Rosda Karya.
Mestika, Z. (2003). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Meyliano, R., & Putra, D. (2018). Inovasi Pelayanan Publik di Era Disrupsi (Studi tentang Keberlanjutan Inovasie-Health di Kota Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Kebijakan Dan Manajemen Publik ,
Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. (2015). PELAYANAN PUBLIK .
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B. https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973- pelayanan-publik#
PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014. (2014). Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Journal of Chemical Information and Modeling , 110 (9), 1689 –1699.
Richard, L. (2003). Managing Creativity and Innovation. Harvard Business Publishing Corporation.
Rizal, H. S. (2019). Inovasi Pelayanan Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pinang Balai Karimun Provinsi Riau .
SEJARAH KANTOR IMIGRASI PAMEKASAN . (n.d.). IMIGRASI PAMEKASAN.
Retrieved September 8, 2023, from https://www.imigrasi- pamekasan.com/index.php/2012-11-21-14-08-39/2012-11-23-11-01-01
Solong, A., & Muliadi, M. (2021). Inovasi Pelayanan Publik. Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik , 10 , 76 –86. https://doi.org/10.47030/aq.v10i2.82
Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan Empiris).
Sawala : Jurnal Administrasi Negara , 4 (3), 1 –14.
https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241
UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Lembaran Negara
RI Tahun 2009. Sekretariat Negara. Jakarta , 2003 (1), 20 –28.