## TANTANGAN DAN STRATEGI KOPERASI DALAM MENERAPKAN ISO 26000 UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN
Muhammad Rusli 1*
Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, muhammad122012006053@std.trisakti.ac.id * Corresponding author
Kurniawati 2
Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. kurniawati@trisakti.ac.id
Maria Ariesta Utha 3
Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. maria.utha@trisakti.ac.id

## Abstract
Background – Family  is  a  key  factor  in  creating  quality  resources  to support  successful  development.  One  of  the  family's  responsibilities  in improving the economy is to form a business group to generate additional income  for  the  family.  The  problem  that  is  often  faced  by  family businesses  and  small  businesses  is  the  lack  of  sources  of  capital  and knowledge to run their businesses so that they can develop and expand their marketing. stated that there is a need for a forum to improve the quality of human resources in small businesses. One of the most effective and efficient forums is the formation of cooperatives.
Objective – To  analyze  and  evaluate  the  challenges  and  strategies  of  savings  and  loan  cooperatives  in implementing  ISO  26000  for  sustainable  economic  development,  so  as  to  improve  the  economy  of  the surrounding community or certain areas.
Design  /  methodology  /  approach – This study uses  an approach  to  analyze  the role of Savings and Loans Financial Institutions in good governance in terms of the implementation of ISO 26000 and the issues and  strategies  applied.  The  subject  of  this  research  is  the  Savings  and  Loans  Financial  Institution.  The survey  respondents  interviewed  the  directors  of  financial  institutions  and  operational  managers  and financial  managers  as  well  as  stakeholders  in  savings  and  loan  financial  institutions.  This  study  was analyzed using content analysis.
Findings – With these challenges and strategies, it is hoped that Savings and Loans Financial Institutions can carry out sustainable economic development (SDGs) as in point 1 and point 8 and point 9 and point 17, namely:  a)  SDGs  No.  1  concerning  Poverty  Alleviation:  Encouraging  economic  activity  in  rural  areas  and regions to reduce poverty, b) SDGs No. 8 on Decent Work and Economic Growth: Encouraging participation among  low-income  families  for  decent  work  and  growing  the  economy,  c)  SDGs  No.  9  on  Reducing Inequalities: Strengthening the social capital of the rural population to reduce inequality in the community, d) SDGs No 17 concerning Partnerships to Achieve Goals: Strengthen the social capital of rural residents for partnerships that can grow family businesses so that the goals of economic growth are achieved.
Conclusion - It is hoped that there are challenges and strategies that savings and loan financial institutions can carry out sustainable economic development (SDGs) as in point 1 and point 8 and point 9 and point 17.
Diterima : 28 November 2022 Direview : 13 Desember 2022 Direvisi : 25 Januari 2023 Disetujui : 30 Januari 2023
Research  implication – To  improve  innovation  performance,  cooperatives  must  be  more  proactive  in responding  to  various  issues  related  to  changes  in  the  cooperative  environment  both  internally  and externally. These changes must be responded to wisely through research and development activities so that cooperatives  can  maintain  their  existence  in  the  future.  One  thing  that  needs  attention  is  related  to governance  in  the  implementation  of  ISO  26000.  To  carry  out  cooperative  responsibilities  in  terms  of managing  management,  cooperatives  must  become  more  innovative  both  in  product  development,  more effective  and  efficient  work  procedures,  controlled  resource  utilization,  as  well  as  the  use  of  appropriate technology.
Limitations – This study only covers all the ISO 2600 standard topics related to organizational governance, human rights, labor practices, environment, fair practices, consumer issues and community participation and development in savings and loan institutions. And the extent to which the management of the Savings and Loans Institution for Sustainable Economic Growth (SDG) has implemented aspects of the ISO 26000 standard.
Keywords: Challenges, Strategies, Cooperatives, ISO 26000, Sustainable, Development.

## Abstrak
Latar Belakang - Keluarga merupakan faktor kunci dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas untuk  mendukung  keberhasilan  perkembangan.  Salah  satu  tanggung  jawab  keluarga  dalam meningkatkan  perekonomian  adalah  membentuk  kelompok  usaha  untuk  menghasilkan  pendapatan tambahan  bagi  keluarga.  Masalah  yang  sering  dihadapi  oleh  usaha  keluarga  dan  usaha  kecil  adalah kurangnya  sumber  modal  dan  pengetahuan  untuk  menjalankan  usahanya  sehingga  dapat mengembangkan  dan  memperluas  pemasarannya  bahwa  untuk  itu  diperlukan  wadah  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada usaha kecil. Salah satu forum yang paling efektif dan efisien adalah pembentukan Lembaga keuangan Simpan Pinjam.
Tujuan  - Untuk  menganalisa  dan  mengevaluasi  tantangan  dan  strategi  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam dalam mengimplementasikan ISO 26000 guna untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar atau daerah tertentu.
Desain  /  metodologi  /  pendekatan  - Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk menganalisis peran Lembaga Keuangan Simpan Pinjam dalam good governance dilihat dari penerapan ISO  26000  serta  isu  dan  strategi  yang  diterapkan.  Subyek  penelitian  ini  adalah  Lembaga  Keuangan Simpan  Pinjam.  Responden  survei  adalah  mewawancarai  Direktur  Lembaga  keuangan  dan  Manager Operasional dan Manager Keuangan serta stakeholders di Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis konten.
Hasil  dan  Pembahasan – Dengan  adanya  tantangan  dan  strategi  diharapakan  Lembaga  Keuangan Simpan Pinjam bisa melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (SDGs) seperti pada point 1 dan poin 8 dan poin 9 dan poin 17  yaitu: a) SDGs No 1 tentang Pengentasan kemiskinan : Mendorong kegiatan  ekonomi  di  pedesaan  dan  daerah  tersebut  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  b)  SDGs  No  8 tentang  Pekerjaan  Layak  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  :  Mendorong  partisipasi  di  kalangan  keluarga berpenghasilan  rendah  untuk  pekerjaan  yang  layak  dan  menumbuhkan  perkonomian,  c)  SDGs  No  9 tentang Berkurangnya Kesenjangan : Memperkuat modal sosial penduduk pedesaan untuk bertujuan berkurangnya kesenjangan di masyarakat, d) SDGs No 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan : Memperkuat  modal  sosial  penduduk  pedesaan  untuk  kemitraan  yang  bisa  menumbuhkan  bisnis keluarga agar tujuan pertumbuhan ekonomi tercapai.
Kesimpulan  - Adanya  tantangan  dan  strategi  diharapakan  Lembaga  Keuangan  simpan  pinjam  bisa melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (SDGs) seperti pada point 1 dan poin 8 dan poin 9 dan poin 17.
Implikasi  Penelitian  - Untuk  meningkatkan  kinerja  inovasi,  koperasi  harus  lebih  proaktif  dalam menanggapi berbagai isu terkait adanya perubahan lingkungan koperasi baik secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut harus ditanggapi secara bijak melalui kegiatan research and development agar  koeprasi  dapat  mempertahankan  eksistensinya  di  kemudian  hari.  Salah  satu  hal  yang  perlu diperhatikan  yaitu  terkait  dengan  tata  kelola  dalam  pelaksanaan  ISO  26000.  Untuk  menjalankan tanggung jawab koperasi dalam hal Kelola manajemen, Koperasi harus menjadi lebih inovatif baik dalam pengembangan  produk,  tata  cara  kerja  yang  lebih  efektif  dan  efisien,  utilisasi  sumber  daya  yang terkontrol, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.
Batasan Penelitian - Studi ini hanya mencakup semua topik standar ISO 2600 yang terkait dengan tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik yang adil, masalah konsumen dan partisipasi dan pengembangan masyarakat dalam Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Dan  sejauh  mana  manajemen  Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam  untuk  Pertumbuhan  Ekonomi Berkelanjutan (SDG) telah menerapkan aspek standar ISO 26000.
Kata Kunci: Tantangan, Strategi, Koperasi, ISO 26000, Sustainable, Development.

## PENDAHULUAN
Keluarga  merupakan  faktor  kunci  dalam menciptakan sumber daya yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan pembangunan (Cabrera-Suarez, 2001). Salah satu peran keluarga dalam meningkatkan
perekonomian adalah membentuk kelompok usaha untuk menghasilkan  tambahan  pendapatan  bagi keluarga (Morck dan Young, 2003). Masalah yang  sering  dihadapi  bisnis  keluarga  dan usaha  kecil  adalah  kurangnya  modal  dan pengetahuan untuk memulai dan mengembangkan  pemasaran  mereka.  (Luo dan  Shen,  2009)  menyatakan  bahwa  oleh karena  itu  diperlukan  suatu  forum  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia  di  perusahaan  kecil.  Salah  satu forum yang paling efektif dan efisien adalah pembentukan  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam. Lembaga Keuangan Simpan Pinjam adalah  tempat  di  mana  dana  masyarakat
(anggota) dapat dikumpulkan dan didistribusikan,  dan  dana  tersebut  dapat membantu usaha kecil memulai bisnis atau mengembangkan  bisnis  mereka  (Birchall dan Ketilson, 2009).
Salah  satu  keuntungan  Lembaga Keuangan Simpan
Pinjam adalah kesejahteraan  anggotanya.  Dengan  kata lain,  seiring  berkembangnya  Lembaga Keuangan
Simpan Pinjam, maka keuntungan  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam  juga  akan  dibagi  di  antara  para anggotanya  (Thomas,  2004).  Mojo  et  al., (2017)  Penduduk  desa  harus  didorong untuk  membentuk  Lembaga  Keuangan Simpan Pinjam dan terlibat dalam keanggotaan  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam.  Karena  jika  ditangani  dengan benar, akan berdampak positif bagi semua anggota.  Battilana,  (2018)  keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam di garda depan  perkembangan  usaha  merupakan
fenomena nyata yang tidak dapat ditanggapi oleh  badan  hukum  atau  badan  sejenis lainnya.  Kehadiran  Lembaga  Keuangan diharapkan  mampu  mengimbangi  pilar ekonomi  lainnya  (BUMN  dan  swasta). Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam sangat selaras  dengan  budaya  dan  gaya  hidup masyarakat
Indonesia karena
menggabungkan  prinsip  Gotong  Royong,
Gotong Royong untuk kesejahteraan bersama  (Gotong  Royong)  dan  beberapa esensi moral lainnya (Suryanti et al., 2021). Wahyuningtyas  et  al.,  (2022),  Indonesia memiliki jumlah Lembaga Keuangan Simpan Pinjam terbanyak di dunia  dengan 127.124  unit.  Jika  dikelola  dengan  baik, seperti  di  Denmark,  kontribusinya  bisa mencapai  produk  domestik  bruto  (PDB). Karena banyak Lembaga Keuangan Simpan Pinjam di Indonesia yang tidak aktif karena tidak dikelola dengan baik dan bergantung pada dana negara (Hamada, 2010). Bretos et al.,  (2020),  fenomena  ini  menjelaskan mengapa  peningkatan  volume  Lembaga Keuangan  Simpan  Pinjam  tidak  dibarengi dengan  peningkatan  kualitas  dan  banyak Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam  yang pasif.  Salah  satu  kendalanya  adalah anggota tidak berpartisipasi dalam
kehidupan  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam.
Partisipasi  anggota  sangat  penting untuk kemajuan dan perkembangan Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam  (Özgül
et  al.,  2020).  Notaris  Dewi  Tenty  Septi Artiany  dari  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam  dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (MEME)  melaporkan  bahwa produk  domestik  bruto  (PDB)  Lembaga Keuangan  Simpan  Pinjam  masih  sekitar 4,4% menurut data tahun 2016. “Indonesia memiliki  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam terbanyak di dunia, tetapi jumlahnya  tidak  ada  kaitannya  dengan tingkat  pendapatan,  dan  bagian  terbesar dari pendapatan simpan pinjam,” kata (Lisa, 2016). Studi oleh Brandsen dan Helderman, (2013), “ Lembaga Keuangan Simpan Pinjam berperan cukup efektif dalam mensejahterakan dan membanggakan masyarakat kecil menjadi anggota Lembaga Keuangan Simpan Pinjam .” Demikian pula, (Yildiz et  al ,  2015)  mengemukakan  hasil penelitian  bahwa  “keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam di kota dan desa tempat Lembaga Keuangan Simpan Pinjam berbadan  hukum  atau  bermarkas  mencari perlindungan  berupa  Lembaga  Keuangan Simpan  Pinjam  yang  dicari  Anggota masyarakat  melalui  keberadaan  Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang baik untuk tempat  dan  diharapkan  mengikuti  standar terkait  dengan  kebijakan  dan  peraturan yang jelas untuk dikelola, seperti ISO 26000 (Kholis et al., 2021).
ISO 26000 mengartikan tanggung jawab sosial  sebagai  tanggung  jawab  organisasi atas  dampak  keputusan  dan  aktivitasnya
terhadap  masyarakat  dan  lingkungan melalui  perilaku  transparan  dan  etis (Chakroun et al., 2019). Kesesuaian dengan kemungkinan perkembangan dan kepentingan masyarakat. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan standar internasional,  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku.  Ini  terintegrasi  ke  dalam  semua fungsi organisasi dan dalam pengertian ini mencakup fungsi dan produk serta layanan (Chakroun et al., 2019).
Child  et  al.,  (2005)  pemahaman  yang menyeluruh  tentang  konsep,  manfaat, praktik,  dan  persyaratan  tata  kelola perusahaan yang baik, dilanjutkan ke tahap implementasi  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam.  (Tripathy  et  al.,  2021)  Pengenalan Lembaga Keuangan Simpan
Pinjam kemudian  menjadi  pengelolaan  Lembaga Keuangan  Simpan  Pinjam  yang  baik  atau pengelolaan  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam/GGC  yang  baik.  Pelaksanaan pengelolaan  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam  yang  baik,  sebagai  sebuah  inovasi, memerlukan  kemauan  untuk  mengubah cara  berpikir,  organisasi  dan  praktek organisasi masyarakat, yang dapat menjadi signifikan  dibandingkan  dengan  keadaan saat  ini.  Perubahan  yang  diperlukan memiliki konsekuensi dan risiko nyata dan tidak berwujud saat mempertimbangkanya. Menerapkan manajemen Lembaga Keuangan  Simpan  Pinjam  yang  baik
membutuhkan  komitmen,  proses  dan waktu dan tidak dapat dilaksanakan dalam semalam  atau  sebagai  "tanggapan  acak" untuk peristiwa tertentu. Namun perubahan tata kelola simpan pinjam yang baik  membawa  hasil  dengan  keuntungan dan  hasil  yang  dicapai  (Tripathy  et  al., 2021).
Organisasi dikelola  secara sehat untuk mencapai  efisiensi  dan  efektifitas  untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang  yang  dapat  dicapai.  Pelaksanaan tata  kelola  Spar-  und  Kreditanstalt  diatur dengan  mengatur  unsur-unsur  organisasi Spar-  und  Kreditanstalt  sesuai  dengan aturan  dan  kriteria  tata  kelola  Spar-  und Kreditanstalt  (Dasuki  dan  Lestari,  2019). Khan,  (2010)  Berdasarkan  konsep  ISO 26000  Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial didasarkan  pada  tujuh  tema  inti  sesuai dengan  standar  pedoman  tanggung  jawab sosial:  Tata  Kelola  Perusahaan,  Hak  Asasi Manusia, Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan,  Praktik  Adil,  Perlindungan Konsumen  dan  Tanggung  Jawab  Sosial. Partisipasi dan pengembangan masyarakat. (Hiller,  2013)  Penerapan  tujuh  tema  inti diharapkan  membawa  manfaat  atau  efek positif  bagi  pemangku  kepentingan  dan harus  dikelola  dan  distandarisasi  dengan baik.
Kalogiannidis  (2020)  Manajemen  bank tabungan  dan  lembaga  kredit  untuk mempromosikan  kelangsungan  usaha  dan
menyelenggarakan kursus pelatihan manajemen  untuk  bank  tabungan  dan lembaga  kredit  dan  mengembangkan kursus  pelatihan  untuk  manajer  dan pengawas  bawahan  bank  tabungan  dan lembaga  kredit.  Peserta  merasa  mendapat informasi  tentang  isu-isu  penting  dan karenanya merasa terbantu untuk memahami  sistem  tata  kelola  perusahaan. Goell, (2018) Pengetahuan, pemahaman dan keterampilan  peserta  tentang  pentingnya membangun  manajemen  masyarakat  dan pengembangan  bisnis  meningkat  secara signifikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  hasil eksternal,  kemampuan  peserta  untuk merestrukturisasi tata kelola, dan manajemen  baru  agar  Lembaga  Keuangan Simpan  Pinjam  berhasil.  Perera,  (2008) Studi  ini  merupakan  adaptasi  dari pekerjaan  sebelumnya  dan  berfokus  pada tujuh  bidang  utama  ISO  26000  tentang Lembaga Keuangan Simpan Pinjam simpan pinjam yang terkait dengan tata kelola, hak asasi manusia, praktik perburuhan, lingkungan,  praktik  operasi  yang  adil, masalah  konsumen,  keterlibatan  dan pengembangan.  Kami  hanya  berurusan dengan topik komunitas Lembaga Keuangan simpan pinjam. Shirado  et  al.,  (2013)  Keberadaan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam memang menggembirakan secara
kuantitatif,  namun  perlu  perhatian  yang lebih serius  dari segi  kualitas.  Bauwens  et
al.,  (2016)  Berbagai  permasalahan  yang dihadapi  oleh  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam  yang  menghambat  perkembangan Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam  perlu diidentifikasi dan dicari alternatif pemecahannya.  Sehingga  dapat  terus mengimplementasikan  tujuan  bersama  di masa  depan,  yang  memiliki  kekhasan  dan permasalahannya  masing-masing.  Nasila dan  Akib  (2014)  Perhatian  yang  hati-hati dan  bijaksana  juga  harus  diberikan  pada perbedaan karakteristik kearifan lokal bank tabungan  dan  lembaga  kredit.  Beberapa permasalahan  yang  ada  pada  Lembaga Keuangan  Simpan  Pinjam  saat  ini:  (1) Kualitas  sumber  daya  manusia.  (2) Registrasi  Pemangku  Kepentingan.  (3) Sistem  pengawasan  kelembagaan  pada periode  milenium.  Guna  membangun komunitas  simpan  pinjam,  pemangku kepentingan
memprioritaskan
pengembangan  dan  peningkatan  Lembaga
Keuangan Simpan Pinjam untuk memperkuat  struktur  ekonomi  nasional (Bretos dan Marcuello, 2017). Studi ini menguraikan semua pertanyaan kunci ini dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keadaan Sparkasse. Secara  lebih  khusus,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  ada perbedaan  antara  penerapan  tujuh  topik inti Sparkasse dengan topik yang dijelaskan dalam ISO 26000. Tantangan dari penelitian ini  adalah  untuk  dapat  menerapkan  dan
mengimplementasikan tujuh tujuan inti ISO 26000,  yang  menyangkut  manajemen organisasi,  hak  asasi  manusia,  praktik ketenagakerjaan,  lingkungan,  praktik  yang adil,  masalah  konsumen,  dan  partisipasi dan  pengembangan  masyarakat  dalam Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam  untuk tujuan  berkelanjutan.  Berdasarkan  latar belakang  yang  telah  dijelaskan,  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang:  “ Challenges  and  Strategies  of Cooperatives in Implementing ISO 26000 for Sustainable Economic Development ” .

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sustainable Economic Development
Pembangunan berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang
sistematis  sosial  dan  ekonomi,  yang menjamin  keberlanjutan  tujuan  tersebut, yaitubahwa pendapatan benar-benar meningkat,  tingkat  pendidikan  meningkat, kesehatan masyarakat  meningkat, kualitas hidup  secara  umum  meningkat  (Pearce  et al.,  1989).  Suatu  sistem  ekonomi  yang didalamnya terdapat jumlah penduduk dan jumlah barang dipertahankan pada tingkat tertentu.  Kalimat  ini  adalah  berkelanjutan secara  ekologis  dan  memenuhi  setidaknya kebutuhan dasar semua kelompok populasi" (Millar, 1994).
Sustainable Development Goals (SDGs)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) adalah agenda untuk
mencapai
pembangunan  berkelanjutan  global  dalam tiga  dimensi  Ekonomi,  Masyarakat  dan Lingkungan  dan  Rencana  Aksi  untuk Manusia, Planet,
Kemakmuran dan Perdamaian Dunia. diimplementasikan dalam bentuk Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.  Sasarannya  terintegrasi,
komprehensif, bersifat global, dapat diterapkan secara universal, dengan mempertimbangkan  realitas  negara-negara dengan kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda, dan mengoordinasikan  kebijakan  dan  prioritas nasional.  Peran  negara  sangat  penting untuk menciptakan strategi yang komprehensif  antara  pembangunan  sosial dan  lingkungan,  antara  kekhususan  dan prioritas  nasional  (PBB,  2015:  3,  14; Statistik Finlandia, 2016:3; Panul dan Fitri, 2016:11). Tujuan
pembangunan
berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan dan 169 sub-tujuan  yang  berlaku  dari  tahun  2016
hingga 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup berbagai tantangan dan tujuan pembangunan untuk mencapai  setiap  tujuan  sepenuhnya.  Ini adalah negara universal yang menawarkan peran yang seimbang untuk semua negara, baik  negara  maju,  maju  atau  terbelakang, dan  mampu  memenuhi  peran  ini.  Upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus menguntungkan
semua  pemangku  kepentingan.  Tujuan SDGs  teragkum  antara  lain  (1)  Tanpa
Kemiskinan,  (2)  Tanpa  kelaparan,  (3) Pendidikan  Berkualitas,  (4)  Kehidupan sehat dan sejahtera, (5) Kesetaraan Gender, (6) Pendidikan berkualitas, (7) Energi Bersih dan  Terjangkau,  (8)  Pekerjaan  Layak  dan Pertumbuhan  Ekonomi,  (9)  Berkurangnya Kesenjangan,  (10)  Industri,  Inovasi  dan Infrastruktur,  (11)  Kota  dan  Pemukiman yang  berkelanjutan,  (12)  Konsumsi  dan Produksi  yang  bertanggung  jawab,  (13)
Penanganan perubahan iklim, (14) Ekosistem Lautan, (15) Ekosistem Daratan, (16) Perdamaian, Keadilan dan
Kelembagaan  yang  Tangguh,  dan  (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

## Lembaga Keuangan Simpan Pinjam
Kegiatan utama Lembaga Keuangan Simpan Pinjam simpan pinjam adalah memberikan pelayanan  simpan  pinjam  kepada  anggota Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam  yang tidak  memiliki  nilai  kredit  yang  tinggi  dan yang mematuhi peraturan Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Aktivitas
Lembaga Keuangan Simpan Pinjam simpan pinjam  saat  ini  banyak  yang  tidak berkembang  dan  hanya  mementingkan profit  semata.  Penelitian  ini  membahas tentang  penerapan  Impelementasi  ISO 26000  7  subyek  inti  ISO  26000  tentang organizational  governance,  human  right, labor  practices,  the  environment,  fair operating  practices,  consumer  issues ,  serta community  involvement  and  development
pada  Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam simpan  pinjam  yang  ada  di  Kabupaten lamongan  dan  Kabupaten  Mojokerto  dan membahas apasaja tantangan saat melakukan  penerapan  dan  bagaimana strateginya  apabila  menemukan  tantang tersebut dan untuk bertujuan berkelanjutan  pada  Lembaga  Keuangan Simpan Pinjam.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran Lembaga  Keuangan  Simpan  Pinjam  dalam good governance dilihat dari penerapan ISO 26000  serta  isu  dan  strategi  yang diterapkan.  Metode  penelitian  kualitatif sering  juga  disebut  metode  penelitian naturalistik  karena  penelitian  dilakukan dalam  kondisi  alamiah.  Studi  kualitatif dilakukan pada objek alami yang berkembang secara alami daripada dimanipulasi oleh peneliti, dan peneliti tidak benar-benar mempengaruhi dinamika objek tersebut.
Subyek  penelitian  ini  adalah  Lembaga Keuangan  Simpan  Pinjam.  Responden survei  adalah  mewawancarai  Direktur Lembaga keuangan dan Manager Operasional  dan  Manager  Keuangan  serta stakeholders di Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Penelitian
ini dianalisis menggunakan  analisis  konten.  Analisis Konten  adalah  metode  untuk  mempelajari
dan  menganalisis  komunikasi  secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap  pesan  yang  terlihat.  Data  primer diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan kuisioner  yang  dibagikan  kepada  anggota dan pengurus yang menanggapi. Sedangkan data  sekunder  diambil  dari  Laporan  Rapat Anggota Tahunan 2019.
Masalah  yang  akan  dikaji  oleh  peneliti adalah masalah sosial dan dinamis. Peneliti memilih  menggunakan  metode  penelitian kualitatif untuk menentukan cara
mengumpulkan,
mengolah, dan menganalisis data dari penelitian. Penelitian kualitatif  ini  dapat  digunakan  untuk memahami  interaksi  sosial,  misalnya dengan  cara  wawancara  dan  observasi mendalam  sehingga  akan  ditemukan  pola yang jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di bagian awal Pembahasan ini, dijelaskan tentang  karakterisitik  informan.  Informan yang dilibatkan dsedapat mungkin mewakili tema  yang  akan  dibahas  oleh  peniliti. Informan dipilih juga dipertimbangkan dari segi jabatan, usia, status dan ruang linkup tugas  yang  bersinggungan  dengan  ISO 26000.  Selanjutnya,  dibahas  temuan  yang berisi  tentang  factor-faktor  yang  menjadi hambatan / tantangan dalam menjalankan ISO  26000.  Selanjutnya,  dibahas  strategi untuk  menjalankan  ISO  26000.  Dan menganalisa  bagaimana  hasil  temuan  di
kaitkan dengan keberlanjutan pembangunan (SDGs) di Lembaga
Keuangan Simpan Pinjam.
Berdasarkan hasil wawancara terdapat hasil  analisa  diskriptif  yang  menghasilkan hambatan atau tantangan dalam pelaksanaan  ISO  26000  pada  Lembaga Keuangan  Simpan  Pinjam.  Sebagaimana ada  7  subyek  Inti  ISO  26000  yang  belum optimal  dilaksanakan  dan  ada  banyak kekurangan  dalam  pelaksanaan  pada Subyek Inti Tata Kelola, lihat tabel 1.
Berdasarkan analisis deskriptif mengenai  tantangan  yang  di  dijalankan dalam  melaksanakan  ISO  26000  sebagai berikut :
1. Belum  dijalankan  SOP  yang  jelas sehingga  dapat  mengakibatkan  error pada  karyawan/pegawai  dan  dapat mengakibatkan tidak optimalnya
kinerja  Lembaga  Keuangan  simpan pinjam.
2. Belum  menjalankan  praktik  operasi yang  adil  kepada  sesama  anggota koperasi  dan  masih  terlihat  kurang optimal  nya  pengawasan  di  Lembaga Keuangan simpan pinjam.
3. Belum  mempunyai  keputusan  yang strategis untuk keberlangsungan koperasi simpan pinjam yang mengacu pada  visi  dan  misi  sehingga  hanya mengandalkan  keputusan  dari  monev untuk  mengimplementasikan  strategi
yang  menyesuiakan  kebutuhan  yang dihadapi.
4. Permasalah  issue  konsumen  yang dihadapi masing masing Koperasi masih belum  bisa  terselesaikan  dengan  cepat dan  tepat  begitu  juga  belum  bisa memberikan  win  win  solution  bagi kedua belah pihak.
5. Tidak  dilaksanakan  tanggung  jawab sosial  terhadap  pelaksanaan  kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi sehingga  banyak  hambatan  dalam setiap pelaksanaan usaha koperasi yang dijalankan,  serta  fungsi  pengawasan masih lemah dan belum konsisten.
Strategi  mengatasi  tantangan  dalam penerapan Tata Kelola Manajemen berkaitan dengan hasil temuan penelitian
Berdasarkan  analisis  deskriptif  mengenai strategi yang di dijalankan dalam melaksanakan ISO 26000 sebagai berikut: 1. Pemangku kepentingan harus menjalankan  SOP  secara  konsisten dan bertanggung jawab dengan cara bermusyawarah  pada  para  anggota ataupun  pemangku  kepentingan lainnya  guna  untuk  meningkatkan kinerja  Lembaga  Keuangan  simpan pinjam dalam manajemen tata kelola.
2. Anggota  Lembaga  Keuangan  simpan pinjam  harus  berpegang  teguh  pada prinsip prinsip praktik yang adil agar kinerja bisa berjalan dengan baik dan mencari  karyawan  yang  memahami ketentuan  yang  baik  mengenai koperasi.
3. Pemangku kepentingan harus
menetapkan  strategi  jangka  panjang untuk  keberlangsungan  Lembaga Keuangan  simpan  pinjam  dengan adanya  seperti  itu  maka  terdapat target  yang  jelas  dan  tujuan  yang jelas  bagi  karyawan  dan  pegawai dalam mencapai tujuan tersebut.
4. Merekrut kayrawan yang mempunyai lulusan  sarjana  hukum  agar  bisa memberikan ketegasan sanksi/ punishment bagi  konsumen  yang bermasalah sehingga tidak
mengganggu  kinerja  koperasi  untuk kedepannya.
5. Merekrut karyawan yang professional dan  memahami  tentang  tata  kelola manajemen koperasi
sehingga terciptanya  tanggung  jawab  social yang  selama  ini  menjadi  tantang tersendiri  pada  Lembaga  Keuangan simpan pinjam.

## Tabel 1
Matriks Hasil Penelitian ISO 26000 Variabel Subyek Inti Penerapan ISO 26000 Simpulan Lembaga Keuangan A Lembaga Keuangan B Tata kelola Belum menerapkan tata Kelola manajemen yang baik dan belum terstruktur Belum melakukan prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan koperasi Kedua pihak Anggota Koperasi belum menjalankan tata kelola yang baik. Hak Asasi Manusia Sudah memberikan hak dan kewajiban yang sama tidak membedakan laki laki dan perempuan Sudah melakukan pemberian Hak sebagai karyawan koperasi Kedua koperasi sudah menjalankan dan menyesuaikan kesanggupan koperasi. Praktik Perburuhan Belum memberikan gaji sesuai dengan UMR Belum mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan Kedua koperasi belum melakukan praktik perburuhan yang berlaku. Lingkungan Sudah mendukung dengan daerah sekitar melalui program kebersihan kampung/desa Sudah memberikan bantuan kepada daerah sekitar dengan peduli kebersihan. Dan memberikan tempat sampah di setiap RW nya. Kedua pihak koperasi sama sama peduli dengan Lingkungan sekitar. Praktik Operasi yang adil Belum optimalnya fungsi pengawasan untuk pengelolaan koperasi Belum bisa memilih nasabah dengan baik. Masih tebang pilih dalam pemilihan nasabah koperasi. Kedua Anggota Koperasi belum melaksanakan yang sesuai bagaimana dengan semestinya. Permasalahan Konsumen Belum optimal dalam penyelesaian  masalah nasabah yang punya dengan kredit macet. Belum bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dalam koperasi, dan belum bisa memberikan win win solution bagi nasabah. Kedua Anggota Koperasi belum bisa memberikan win win solution kepada konsumen yang terdapat masalah. Keterlibatan dan pengembangan komunitas Sudah memberikan dan membantu nasabah yang mempunyai komunitas untuk berkembang. Sudah membantu nasabah dalam memperluas jaringan komunitas ukm nya agar tetap sustain. Anggota Koperasi sudah mendukung keterlibatan komunitas dengan anggota koperasi sehingga bisa membuat jaringan yang luas. Pembahasan Sustainable Economic Development Hasil  temuan  berkatian  dengan  SDGs  di Lembaga Keuangan Simpan Pinjam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menciptakan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG) sebagai agenda global untuk  memajukan  Tujuan  Pembangunan Milenium  (MDG).  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  memiliki  18  tujuan  yang dapat  dicapai,  termasuk  hidup  tanpa kemiskinan,  tanpa  kelaparan,  kesehatan
dan  kesejahteraan  yang  baik,  pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.
Salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengotorisasi  Lembaga  Keuangan  Simpan Pinjam  dan  keuangan  mikro  di  daerah pedesaan atau kabupaten di mana sebagian besar  pendapatannya  rendah.  Salah  satu bentuk  dukungan  Pemprov  Jatim  untuk pengembangan usaha mikro adalah dengan memberikan  pinjaman  kepada  keluarga yang membutuhkan modal usaha. Lembaga Keuangan Simpan Pinjam yang anggota dan pengurusnya adalah keluarga dengan UKM.
Keberadaan Lembaga
Keuangan
Simpan  Pinjam  di  pedesaan  dan  daerah miskin  a)  mendorong  kegiatan  ekonomi  di desa  dan  daerah  tersebut,  b)  mendorong partisipasi keluarga miskin dalam pendidikan  formal,  c)  memperkuat  modal sosial penduduk pedesaan. Semua ini dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun,
beberapa  warga  desa  tetap  berhubungan dengan  rentenir  desa.  Bank  tabungan  dan lembaga  perkreditan  desa  memerlukan tambahan  dukungan  dan  pengembangan secara  kualitatif  dan  kuantitatif,  agar tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dapat lebih tercapai secara menyeluruh.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pengelola  Dana  Simpan  Pinjam  terus membangun kepercayaan anggotanya
dalam  pengelolaan  agar  berjalan  dengan lancar.

## KESIMPULAN
Adanya tantangan dan strategi diharapakan Lembaga  Keuangan  simpan  pinjam  bisa melakukan  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan  (SDGs)  seperti  pada  point  1 dan poin 8 dan poin 9 dan poin 17. SDGs No 1 tentang Pengentasan kemiskinan  dengan mendorong  kegiatan  ekonomi  di  pedesaan dan  daerah  tersebut  untuk  mengentaskan kemiskinan,  SDGs No  8  tentang  Pekerjaan Layak  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  dengan Mendorong partisipasi di kalangan keluarga berpenghasilan  rendah  untuk  pekerjaan yang layak dan menumbuhkan perkonomian, SDGs No 9 tentang Berkurangnya Kesenjangan dengan Memperkuat modal sosial penduduk pedesaan  untuk  bertujuan  berkurangnya kesenjangan  di  masyarakat,  SDGs  No  17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan dengan memperkuat modal sosial penduduk pedesaan untuk kemitraan yang bisa  menumbuhkan  bisnis  keluarga  agar tujuan pertumbuhan ekonomi tercapai.

## IMPLIKASI PENELITIAN
Untuk  meningkatkan  kinerja  inovasi, koperasi  harus  lebih  proaktif  dalam menanggapi  berbagai  isu  terkait  adanya perubahan lingkungan koperasi baik secara internal  maupun  eksternal.  Perubahan
tersebut  harus  ditanggapi  secara  bijak melalui kegiatan research and development agar  koeprasi  dapat  mempertahankan eksistensinya di kemudian hari. Salah satu hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  terkait dengan tata kelola dalam pelaksanaan ISO 26000. Untuk menjalankan tanggung jawab koperasi  dalam  hal  Kelola  manajemen, Koperasi  harus  menjadi  lebih  inovatif  baik
dalam  pengembangan  produk,  tata  cara kerja yang lebih efektif dan efisien, utilisasi sumber  daya  yang  terkontrol,  serta pemanfaatan teknologi  tepat  guna.  Adanya kepedulian  yang  tinggi  pada  tata  Kelola manajemen, secara tidak langsung koperasi berinisiatif  untuk  melakukan  perubahan melalui kegiatan inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bauwens,  T.,  Gotchev,  B.,  dan  Holstenkamp,  L.  (2016).  What  drives  the  development  of community energy in Europe? The case of wind power cooperatives. Energy Research dan Social Science, 13, 136-147.
Battilana, J. (2018). Cracking the organizational challenge of pursuing joint social and financial goals: Social enterprise as a laboratory to understand hybrid organizing. M@ n@ gement, 21(4), 1278-1305.
Birchall, J., dan Ketilson, L. H. (2009). Resilience of the cooperative business model in times of crisis. International Labour Organisation.
Brandsen,  T.,  dan  Helderman,  J.  K.  (2013).  The  conditions  for  successful  co-production  in housing:  A  case  study  of  German  housing  cooperatives.  In  New  public  governance, the third sector, and co-production (pp. 187-209). Routledge
Bretos,  I.,  Errasti,  A.,  dan  Marcuello,  C.  (2020).  Is  there  life  after  degeneration?  The organizational life cycle of cooperatives under a ‘grow ‐ or ‐ die ’ dichotomy. Annals of Public and Cooperative Economics, 91(3), 435-458.
Cabrera ‐ Suárez, K., De Saá ‐ Pérez, P., dan García ‐ Almeida, D. (2001). The succession process from  a  resource ‐ and  knowledge ‐ based  view  of  the  family  firm.  Family  business  review, 14(1), 37-48.
Chakroun, S., Salhi, B., Amar, A. B., dan Jarboui, A. (2019). The impact of ISO 26000 social responsibility  standard  adoption  on  firm  financial  performance:  Evidence  from  France. Management Research Review.
Child, J., Faulkner, D., dan Tallman, S. B. (2005). Cooperative strategy. Oxford University Press, USA.
Dasuki,  R.  E.,  dan  Lestari,  A.  (2019).  Implementation  of  Good  Corporate  Governance  to  the Value of Cooperative Company. Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES), 2(1), 24-41.
Goel, P. (2018). Implications of corporate governance on financial performance: an analytical review of governance and social reporting reforms in India. Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 3(1), 1-21.
Hamada, M. (2010). Commercialization of microfinance in Indonesia: The shortage of funds and the linkage program. The Developing Economies, 48(1), 156-176.
Kalogiannidis, S. (2020). Economic cooperative models: agricultural cooperatives in Greece and the need to modernize their operation for the sustainable development of local societies. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10(11), 452- 468.
Khan,  H.  U.  Z.  (2010).  The  effect  of  corporate  governance  elements  on  corporate  social responsibility  (CSR)  reporting:  Empirical  evidence  from  private  commercial  banks  of Bangladesh. International Journal of Law and Management, 52(2), 82-109
Kholis,  A.,  Syah,  D.  H.,  dan  Lubis, S.  (2021,  February).  The Research  on  the  Model of  SOE Corporate CSR Budget Management for Optimizing Disaster Management. In International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020) (pp. 122-128). Atlantis Press
Lisa,  O.  (2016).  Determinants  Distribution  of  Financing and the  Implications  to  Profitability: Empirical Study  on  Cooperative  Sharia  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT)  in  Indonesia.  Asian  Journal  of Accounting Research.
Luo, X., dan Shen, J. (2009). A study on inter-city cooperation in the Yangtze River Delta region, China. Habitat International, 33(1), 52-62.
Mojo,  D.,  Fischer,  C.,  dan  Degefa,  T.  (2017).  The  determinants  and  economic  impacts  of membership in coffee farmer cooperatives: recent evidence from rural Ethiopia. Journal of Rural studies, 50, 84-94
Morck,  R.,  dan  Yeung,  B.  (2003).  Agency  problems  in  large  family  business  groups. Entrepreneurship theory and practice, 27(4), 367-382.
Nasila, J. W., dan Akib, H. (2014). Participative leadership of village head based local wisdom" H4"  in  district  suwawa,  bolango  bone  regency,  gorontalo  province  Indonesia.  Global Journal of Business, Economics and Management, 4(1).
Özgül,  S.,  Koçar,  G.,  dan Eryaşar,  A.  (2020).  The  progress,  challenges,  and  opportunities  of renewable energy cooperatives in Turkey. Energy for Sustainable Development, 59, 107- 119.
Perera, O. (2008). How material is ISO 26000 social responsibility to small and medium-sized enterprises (SMEs)?. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.
Shirado, H., Fu, F., Fowler, J. H., dan Christakis, N. A. (2013). Quality versus quantity of social ties in experimental cooperative networks. Nature communications, 4(1), 1-8
Suryanti, N., Wahjoedi, W., Utomo, S. H., dan Haryono, A. (2021). The learning model and the development of small medium enterprises in Indonesia. Pegem Journal of Education and Instruction, 11(4), 138-147.
Thomas, A. (2004). The rise of social cooperatives in Italy. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15(3), 243-263.
Tripathy,  K.  K.,  Paliwal,  M.,  dan  Nistala,  N.  (2021).  Good  governance  practices  and competitiveness in cooperatives: An analytical study of Kerala Primary Agricultural Credit Societies. International Journal of Global Business and Competitiveness, 16(2), 153-161
Wahyuningtyas, R., Disastra, G., dan Rismayani, R. (2022). Toward cooperative competitiveness for  community  development  in  Economic  Society  5.0.  Journal  of  Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Yildiz,  Ö.,  Rommel,  J.,  Debor,  S.,  Holstenkamp,  L.,  Mey,  F.,  Müller,  J.  R.,  ...  dan  Rognli,  J.
(2015). Renewable energy cooperatives as gatekeepers or facilitators? Recent developments in Germany and a multidisciplinary research agenda. Energy Research dan Social Science, 6, 59-73.