## PAMPAS: Journal Of Criminal
Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

## Pembuat Video Pornografi
Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa. Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Author’s Email Correspond ence: wijanarkoanas@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    untuk  membahas  tentang  peran digital  forensik  dalam  pembuktian  tempus  delicti  sebagai  upaya pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pembuat  video  pornografi (studi  kasus:  video  vina  garut).  Peran  digital  forensic  digunakan dalam kasus konten pornografi yang belum lama ini terjadi yaitu kasus video Vina Garut. Kasus ini merupakan kasus video asusila yang  memperlihatkan  adegan  bermuatan  pornografi  antara beberapa  pria  dengan  seorang  wanita,  setidaknya  terdapat  dua video Vina  Garut  yang tersebar di media  sosial dan hal tersebut membuat  Kepolisian  Resor  Garut  langsung bergerak  menyelidiki kasus  ini.  Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris. Hasil Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil  uji  digital  forensik  maka  seharusnya  pertanggungjawaban pidana  yang  dikenakan  terhadap  para  pelaku  pembuat  video pornografi  dalam  kasus  video  Vina  Garut  ini  yaitu  terhadap pelaku  wanita  dalam  kasus  ini  dengan  inisial  PA  dapat dikategorikan  sebagai  korban  sedangkan  terhadap  para  pelaku lain  dengan  inisial  W  dan  D  dikenakan  Pasal  37  juncto  Pasal  11 Undang-Undang Pornografi hal ini dikarenakan berdasarkan hasil digital forensik PA masih dapat dikategorikan sebagai korban.
Kata Kunci: Digital Forensik; tempus delicti; pertanggungjawaban pidana; video pornografi.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-09-28 Accepted: 2021-10-10 Publish: 2021-10-22
KEYWORDS: Digital Forensics; tempus delicti; criminal liability; pornographic video.

## ABSTRACT
This article aims to discuss the role of digital forensics in proving tempus  delicti  as  an effort  to  criminal  liability  for  the  makers  of pornographic  video  (case  study:  vina  garut  video.  The  role  of digital  forensics  is  used  in  the  recent  case  of  pornographic content, namely the Vina Garut video case. This case is a case of immoral  videos  showing  pornographic  scenes  between  several men  and  a  woman,  there  are  at  least  two  videos  of  Vina  Garut that are spread on social media and this makes the Garut Resort Police  immediately  move  to  investigate  this  case.  This  type  of research is empirical juridical.  The result of this study lead to the conclusion  that    based  on  the  results  of  digital  forensic  tests, criminal  liability  should  be  imposed  on  the  perpetrator  of pornographic videos in this Vina Garut video case, namely against female  perpetrators  in  this  case  with  the  initials  PA  can  be categorized  as  victims  while  against  other  perpetrators  with initials  W  and  D  are  subject  to  Article  37  in  conjunction  with Article  11  of  the  Pornography  Law,  this  is  because  the  digital forensic results of the PA can still be categorized as victims.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  merupakan  suatu  faktor  yang  tidak  dapat  dihindari pengaruhnya bagi kehidupan manusia karena perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan,  pada  hakikatnya  teknologi  diciptakan  untuk memudahkan  aktivitas  manusia  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Salah  satu  aspek yang berkembang disebabkan oleh perkembangan teknologi adalah perkembangan di bidang  komunikasi,  adapun  salah  satu  bentuk  perkembangan  teknologi  di  bidang komunikasi adalah dengan diciptakannya gadget .
Gadget memiliki  pengertian  sebagaimana  yang  didefinisikan  menurut Junierissa Marpaung yaitu:
Alat  elektronik  yang  memiliki  fungsi  khusus  seperti  telepon  pintar,  sebuah teknologi  yang  pada  hakikatnya  diciptakan  untuk  membuat  hidup  manusia menjadi  semakin  mudah  dan  nyaman  karena  diciptakan  dengan  berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi dan hiburan.  Alasan  tersebut  yang  membuat gadget menarik  untuk  digunakan selain  fungsinya  memberi  kemudahan  dan  membantu  pekerjaan  orang  dalam kegiatan  sehari-hari  teknologi gadget juga  mengalami  perkembangan  yang sangat  pesat,  sejak  awal  kemunculannya  yang  hanya  sebatas  alat  yang  hanya digunakan  untuk  berkomunikasi  kini gadget berubah  menjadi  seakan-akan kebutuhan primer bagi setiap manusia . 1
Penggunaan gadget yang  telah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi  manusia disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya semakin banyak jumlah produksi gadget yang  masuk  dan  beredar  di  Indonesia  itu  menyebabkan  makin  banyak  masyarakat Indonesia yang akhirnya mampu untuk membeli dan menggunakan gadget . Selain itu alasan yang membuat gadget dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi manusia saat ini adalah tingginya penggunaan gadget.
Data  mengenai  tingginya  penggunaan gadget di  Indonesia  dijelaskan  oleh Nathan McDonald yang menyatakan bahwa:
Sejak  tahun  2016  pengguna gadget mencapai  65,2  juta  jiwa  melonjak  naik menjadi 92 juta jiwa pada tahun 2019, sedangkan pengguna telepon seluler di Indonesia  sendiri  mencapai  371,4  juta  pengguna  atau  142  persen  dari  total populasi  sebanyak  262  juta  jiwa.  Artinya  rata-rata  setiap  penduduk  memiliki 1,4 telepon seluler karena satu orang terkadang menggunakan 2 hingga 3 kartu telepon  seluler,  sementara  kaum  urban  Indonesia  mencapai  55  persen  dari total  populasi.  Pengguna  internet  di  Indonesia  mencapai  132,7  juta  dengan penetrasi sekitar 51 persen dari populasi. Terhitung sejak Januari 2016 tercatat pengguna ponsel di Indonesia meningkat 14 persen. 2
Berdasarkan data dan fakta terkait tingginya penggunaan gadget di Indonesia hal ini tentu memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif penggunaan gadget yaitu  alat  ini  terus  berkembang  untuk  memudahkan  manusia  dalam  beraktivitas sehari-hari serta menambah ilmu pengetahuan.
1 Junierissa  Marpaung,  “Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam  Kehidupan”, Jurnal  Konseling Pancawaskita , Garba Rujukan Digital, Vol. V, No. 02, 2018, hlm. 56.
2 Nathan  McDonald,  “Pengguna  Ponsel  Indonesia  Sudah  Mencapai  142  Persen  Dari  Populasi”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai- 142-dari-populasi, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 pukul 13.49 WIB.
Gadget kini  menjadi  media  yang  memungkinkan  kita  untuk  mengakses berbagai  informasi  dimana  pun  dan  kapan  pun  sehingga  dapat  menambah  wawasan dan  pengetahuan.  Selain sisi  positif  yang  terdapat  di  dalam gadget ternyata  terdapat dampak  negatif  yang  dapat  ditimbulkan  oleh gadget salah  satunya  sangat  mudahnya pengguna gadget untuk  mengakses  konten  bermuatan  pornografi  hingga  membuat pengguna gadget melakukan hal-hal yang menyimpang.
Ester menyebutkan bahwa tindakan pengguna gadget yang melakukan hal-hal menyimpang  seperti  mengakses  konten  bermuatan  pornografi  diikuti  data  mengenai total situs porno saat ini yang mencapai 28 hingga 30 juta bahkan dalam kurun waktu satu tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 773 ribu situs selama tahun 2016. 3
Pendapat di atas juga hampir sama dengan pendapat Peter David Goldberg dan Mark Griffiths yang menyatakan bahwa:
Dunia  maya  ( virtual world )  dan world  wide  web (www) saat  ini  sudah  sangat banyak  berisi  bahan-bahan  pornografi  atau  yang  berkaitan  dengan  masalah seksual.  Empat  puluh  persen  dari  berbagai  situs  di word  wide  web (www) menyediakan  bahan-bahan  pornografi  bahkan  seks  merupakan  topik  paling menarik  di  internet  dan  seks  merupakan  topik  yang  paling  banyak  dicari  di internet.  Dikemukakan  pula  bahwa  sekitar  dua  puluh  lima  persen  pengguna internet  mengunjungi  lebih  dari  enam  puluh  ribu  situs  pornografi  setiap bulannya  dan  sekitar  tiga  puluh  juta  orang  memasuki  situs  pornografi  setiap hari. 4
Banyaknya  situs  yang  berkaitan  dengan  pornografi  tersebut  sejalan  dengan semakin meningkatnya penggunaan gadget sebagai barang elektronik, hal ini membuat semakin  banyak  kejahatan  dengan  barang  bukti  elektronik  yang  akan  dihadapi investigator dalam menangani suatu kasus kejahatan. 5
Perkembangan  kejahatan  sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  dari teknologi  yang  mana  perkembangan  teknologi  tersebut  menghasilkan  dua  dampak yang  berbeda  tergantung  pemanfaatannya,  yaitu  sisi  positif  dan  sisi  negatif. Pemanfaatan  dalam  aspek  positif  perkembangan  teknologi  salah  satunya  untuk mengungkap  kejahatan  dijabarkan  oleh  Muhammad  Nuh  Al-Azhar  yang  menyatakan bahwa:
Investigasi yang benar terhadap kejahatan sehingga kejahatan dapat terungkap maka  diperlukan  sisi  positif  perkembangan  teknologi  bidang  komputer  yaitu aplikasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  komputer  untuk  memeriksa  dan menganalisa  setiap  barang  bukti  elektronik  dan  barang  bukti  digital  dalam rangka  melihat  keterkaitan  antara  bukti  digital  yang  satu  dengan  yang  lain, sehingga  kejahatan  tersebut  dapat  menjadi  terang  dalam  proses pengungkapannya untuk selanjutnya kemudian
pelaku dapat
mempertanggungjawabkan  kejahatan  yang  dilakukan  olehnya.  Bentuk
3 Ester,  ”773  Ribu  Situs  Diblokir  Kemkominfo  Selama  Setahun,  Pornografi  Paling  Banyak”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8639/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun- pornografi-paling-banyak/0/sorotan_media,  diakses  pada  tanggal  20  Oktober  2019  pukul  19.33 WIB.
4 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 177.
5 Muhammad  Nuh  Al-Azhar, Digital  Forensik  Panduan  Praktis  Investigasi  Komputer ,  Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hlm. 4.
pengaplikasian  teknologi  komputer  tersebut  salah  satunya  melalui  ilmu pengetahuan tentang digital forensik.
Digital forensik memiliki pengertian sebagaimana yang didefinisikan oleh Van Solms yaitu suatu teknik analisis dan investigasi yang memiliki tahapan-tahapan dalam prosesnya serta dilakukan untuk menganalisis dan menginterpretasi suatu media data digital yang tersimpan dengan tujuan yaitu untuk mencari pembuktian. 6
Pendapat  di  atas  juga  hampir  sama  dengan  pendapat  Feri  Sulianta  mengenai definisi digital forensik yaitu:
Teknik  pengumpulan  dan  analisis  data  dari  berbagai  sumber  daya  komputer yang dikatakan layak untuk diajukan dalam sidang pengadilan yang mencakup sumber  daya  sistem  komputer,  jaringan  komputer  serta  media  komunikasi mencakup  secara  fisik  menggunakan  media  kabel  dan wireless dan  berbagai media  penyimpanan,  komputer  forensik  menjadi  bidang  ilmu  yang mengawinkan dua bidang keilmuan, yakni ilmu hukum dan komputer. 7
Digital  forensik  selanjutnya  terbagi  menjadi  beberapa  spesialisasi,  menurut Muhammmad  Nuh  Al-Azhar  berpendapat  bahwa  digital  forensik  terbagi  menjadi beberapa  spesialisasi  yaitu  komputer  forensik, mobile forensik, audio forensik, video forensik, image forensik. 8
Pembagian  digital  forensik  menjadi  beberapa  spesialisasi  akan  membantu dalam  penggunaan  digital  forensik  yang  menurut  Muhammad  Nuh  Al-Azhar merupakan upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menegakan keadilan karena dalam  proses  digital  forensik  terdapat  prosedur  yang  dijalankan  secara  ilmiah  dan sistematis dalam menemukan fakta mengenai suatu kasus tindak pidana. 9
Peran  digital  forensik  selanjutnya  digunakan  seperti  dalam  kasus  konten pornografi  yang  belum  lama  ini  terjadi  yaitu  kasus video Vina  Garut.  Kasus  ini merupakan  kasus video asusila  yang  memperlihatkan  adegan  bermuatan  pornografi antara beberapa pria dengan seorang wanita, setidaknya terdapat dua video Vina Garut yang  tersebar  di  media  sosial  dan  hal  tersebut  membuat  Kepolisian  Resor  Garut langsung bergerak menyelidiki kasus ini.
Tindakan  Kepolisian  Resor  Garut  dalam  menyikapi  kasus  ini  menurut Mohamad  Hafiz  Aldi  bahwa  Kepolisian  Resor  Garut  dalam  waktu  singkat  langsung mengamankan dua orang yang diduga pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 dua orang tersebut adalah pemeran di dalam video yang juga mantan pasangan suami istri yaitu A dan PA. 10
Perkembangan  mengenai  penanganan  kasus  ini  selanjutnya  dijabarkan  oleh Firman Wijaksana yang menyatakan bahwa:
6 Didik  Suyatna, Belajar  Mengenali  Forensika  Digital ,  Kelompok  Penerbit  Diandra,  Yogyakarta, 2015, hlm. 15.
7 Feri Sulianta, Komputer Forensik Melacak Kejahatan Digital , Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.
8 Muhammad Nuh Al-Azhar , Op.Cit., hlm. 5.
9 Ibid., hlm. 7.
10 Mohamad  Hafiz  Aldi,  “Polisi  Tangkap  Terduga  Pelaku  Video  Syur  Vina  Garut”, https://www.liputan6.com/regional/read/4038386/video-polisi-tangkap-terduga-pelaku-video- syur-vina-garut, diakses pada tanggal 21 Oktober pukul 11.54 WIB.
Tahap selanjutnya dalam proses penyelesaian permasalahan kasus Vina Garut ini  Kepolisian  Resor  Garut  melakukan  uji  digital  forensik  dimana  menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut yaitu Dapot Dariarma pihak Kepolisian  Resor  Garut  selaku  penyidik  mengirimkan  dua video yang  viral beserta  barang  bukti  satu  buah  gadget  kepada  Pusat  Laboratorium  Forensik Markas  Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia,  sedangkan  untuk  mengetahui penyebaran video melalui google  drive dilakukan  uji  digital  forensik  di Direktorat  Tindak  Pidana  Siber  (Dittipidsiber)  Badan  Reserse  Kriminal Kepolisian  Republik  Indonesia  (Bareskrim  Polri)  tindakan  ini  dilakukan  oleh pihak  Kepolisian  untuk  melengkapi  berkas  perkara  yang  masih  terkendala bukti  digital  forensik  dan  untuk  mencari  waktu  pembuatan  dan  orang  yang memperjual belikan video tersebut. 11
Permasalahan  utama  dalam  penyelesaian  kasus video Vina  Garut  adalah mengenai  kapan  waktu  pembuatan video tersebut,  adapun  dalam  hukum  pidana permasalahan mengenai waktu terjadinya tindak pidana disebut dengan tempus delicti. Tempus  delicti merupakan  waktu  terjadinya  tindak  pidana,  adapun  dalam penentuan tempus delicti suatu tindak pidana memiliki fungsi menurut Moeljatno diantaranya: Penentuan tempus  delicti untuk  menentukan  apakah  perbuatan  yang bersangkut-paut  pada  waktu  terjadinya  tindak  pidana  telah  dilarang  dan diancam dengan pidana lalu untuk mengetahui apakah terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, selanjutnya penentuan tempus delicti juga berfungsi untuk mengetahui usia pelaku saat melakukan tindak pidana yang akan berimplikasi terhadap proses dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dan untuk  mengetahui  apakah  tindak  pidana  tersebut  dapat  dikatakan  telah daluwarsa ataupun belum daluwarsa. 12
Tindakan pihak Kepolisian dengan melakukan uji digital forensik dalam kasus ini menjadi sangat penting dan sesuai dengan pendapat tersebut di atas karena tujuan dari  proses  yang  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  adalah  untuk  menciptakan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang adil karena dalam kasus ini terdapat potensi  tersangka  wanita  dengan  inisial  PA  sebagai  korban  namun  tidak  menutup kemungkinan juga menjadi pelaku dalam kasus ini.
Menurut  Dapot  Dariarma  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum    apabila  hasil pemeriksaan  digital  forensik  menunjukan  bahwa tersangka  wanita  dengan  inisial  PA berumur lebih dari delapan belas tahun maka para tersangka di dalam video tersebut yaitu  PA,  WW  dan  AD  akan  dikenakan Pasal 29 juncto Pasal  4 ayat  (1)  dan  Pasal  34 juncto Pasal  8 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang Pornografi. 13
Melihat  fakta  tersebut  diperlukan  peran  digital  forensik  untuk  menentukan tempus  delicti sebab  apabila tersangka  wanita  dengan  inisial  PA masih  berusia  di bawah delapan belas tahun maka aturan hukum yang akan dikenakan adalah Pasal 37 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi dan
11 Firman Wijaksana, “100 Video Jadi Bukti dalam Kasus Video Vina Garut”, https://jabar.tribunnews.com/2019/11/11/100-video-jadi-bukti-dalam-kasus-video-vina-garut, diakses pada tanggal 16 Desember pukul 11.54 WIB
12 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana , PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 85.
13 Jayadi  Supriadin,  “Sanksi  Berat  Menanti  Tiga  Terdakwa  Kasus  Video  Syur  Vina  Garut”, https://www.liputan6.com/regional/read/4122062/sanksi-berat-menanti-3-terdakwa-video- syur-vina-garut, diakses pada tanggal 17 Desember pukul 11.54 WIB
untuk tersangka  wanita  dengan  inisial  PA harus  ditetapkan  sebagai  korban  karena dalam persetubuhan dan pencabulan terhadap anak tidak mengenal istilah suka sama suka, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun  anak  yang  minta  berhubungan  badan  atau  dicabuli  oleh  orang  lain. Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk menyusun  skripsi  dengan  judul: “ Peran  digital  forensik  dalam  pembuktian tempus delicti sebagai  upaya  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  pembuat video pornografi (studi kasus: video vina garut) ”.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris,  yaitu  penelitian yang dilakukan  atau  dituju  hanya  pada  peraturan-peraturan  tertulis  atau  bahan-bahan hukum  terdiri  dari  bahan  primer  meliputi  peraturan  perundangan,  bahan  hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan literatur lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara.

## C. PEMBAHASAN
1. Peran  Digital  Forensik  dalam  Pembuktian  Tempus  Delicti  dari  Kasus  Video Pornografi Vina Garut
Pada  hakikatnya  digital  forensik  merupakan  ilmu  pengetahuan  mengenai teknologi  komputer  yang  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pembuktian  hukum dalam  hal  ini  guna  membuktikan  kejahatan  berteknologi  tinggi  secara scientific (ilmiah)  dengan  tujuannya  untuk  mendapatkan  bukti-bukti  digital  yang  dapat digunakan  untuk  menjerat  pelaku  kejahatan,  hal  tersebut  dikarenakan  dalam pencarian bukti-bukti digital untuk menjerat pelaku sering kali menjadi pekerjaan yang sangat  rumit  yang  membuat  seorang digital  forensic  analyst harus  melakukan pemeriksaan  secara  teliti  dengan  mengikuti  prosedur-prosedur  yang  diakui  hukum baik nasional maupun internasional.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  digital  forensik merupakan  salah  satu  bidang  spesialisasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  komputer yang  memiliki  posisi  signifikan  untuk  melakukan  investigasi  kasus-kasus  kejahatan dengan  barang  bukti  elektronik  ( computer  crime )  guna  menemukan  bukti  untuk kepentingan pembuktian hukum.
Salah satu barang bukti elektronik adalah computer-related crime yang memiliki pengertian sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar yaitu segala jenis  macam  kejahatan  dimana  dalam  kejahatan  tersebut  terdapat  barang  bukti elektronik berupa komputer maupun gadget yang digunakan pelaku kejahatan untuk menyimpan data-data hasil kejahatan. 14
Perkembangan  kejahatan  yang  berasal  dari computer-related  crime sangat dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi  yang  mana  perkembangan  teknologi tersebut  menghasilkan  dua  dampak  yang  berbeda  tergantung  pemanfaatannya  yaitu sisi positif dan sisi negatif.
Pemanfaatan dalam aspek positif perkembangan teknologi salah satunya untuk mengungkap  kejahatan  dijabarkan  oleh  Muhammad  Nuh  Al-Azhar  yang  menyatakan bahwa:
14 Muhammad Nuh Al-Azhar , Op.Cit., hlm. 6.
Investigasi yang benar terhadap kejahatan sehingga kejahatan dapat terungkap maka  diperlukan  sisi  positif  perkembangan  teknologi  bidang  komputer  yaitu aplikasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  komputer  untuk  memeriksa  dan menganalisa  setiap  barang  bukti  elektronik  dan  barang  bukti  digital  dalam rangka  melihat  keterkaitan  antara  bukti  digital  yang  satu  dengan  yang  lain, sehingga  kejahatan  tersebut  dapat  menjadi  terang  dalam  proses pengungkapannya untuk selanjutnya kemudian pelaku dapat
mempertanggungjawabkan  kejahatan  yang  dilakukan  olehnya.  Bentuk pengaplikasian  teknologi  komputer  tersebut  tersebut  dikenal  dengan  istilah digital forensik. 15
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas selanjutnya Muhammmad Nuh Al-Azhar membagi  digital  forensik  menjadi  beberapa  spesialisasi  yang  diantaranya  digital forensik  terbagi  menjadi  komputer  forensik, mobile forensik, audio forensik, video forensik, image forensik.
Pembagian digital forensik menjadi beberapa spesialisasi akan membantu dalam penggunaan  digital  forensik  yang  menurut  Muhammad  Nuh  Al-Azhar  merupakan upaya  yang  dilakukan  penegak  hukum  dalam  menegakan  keadilan  karena  dalam proses digital forensik terdapat prosedur yang dijalankan secara ilmiah dan sistematis dalam menemukan fakta mengenai suatu kasus tindak pidana. 16
Peran  digital  forensik  selanjutnya  digunakan  seperti  dalam  kasus  konten pornografi  yang  belum  lama  ini  terjadi  yaitu  kasus video Vina  Garut.  Kasus  ini merupakan  kasus video asusila  yang  memperlihatkan  adegan  bermuatan  pornografi antara beberapa pria dengan seorang wanita, setidaknya terdapat dua video Vina Garut yang  tersebar  di  media  sosial  dan  hal  tersebut  membuat  Kepolisian  Resor  Garut langsung bergerak menyelidiki kasus ini.
Tindakan Kepolisian Resor Garut dalam menyikapi kasus ini menurut Mohamad Hafiz Aldi bahwa Kepolisian Resor Garut dalam waktu singkat langsung mengamankan dua  orang  yang  diduga  pelaku  pada  hari  Selasa  tanggal  13  Agustus  2019  dua  orang tersebut adalah pemeran di dalam video yang juga mantan pasangan suami istri yang berinisial A dan PA. 17
Perkembangan  mengenai  penanganan  kasus  ini  selanjutnya  dijabarkan  oleh Firman Wijaksana yang menyatakan bahwa:
Tahap  selanjutnya  dalam  proses  penyelesaian  permasalahan  kasus video Vina Garut ini Kepolisian Resor Garut melakukan uji digital forensik dimana menurut Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Garut yaitu Dapot Dariarma pihak Kepolisian  Resor  Garut  selaku  penyidik  mengirimkan  dua video yang  viral beserta  barang  bukti  satu  buah  gadget  kepada  Pusat  Laboratorium  Forensik Markas  Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia,  sedangkan  untuk  mengetahui penyebaran video melalui google drive dilakukan uji digital forensik di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tindakan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk melengkapi  berkas  perkara  yang  masih  terkendala  bukti  digital  forensik  dan
15 Ibid., hlm. 5.
16 Ibid., hlm. 7.
17 Mohamad  Hafiz  Aldi,  “Polisi  Tangkap  Terduga  Pelaku  Video  Syur  Vina  Garut”, https://www.liputan6.com/regional/read/4038386/video-polisi-tangkap-terduga-pelaku-video- syur-vina-garut, diakses pada tanggal 21 Oktober pukul 11.54 WIB.
untuk  mencari  waktu  pembuatan  dan  orang  yang  memperjual  belikan video tersebut. 18
Permasalahan  utama  dalam  penyelesaian  kasus video Vina  Garut  adalah mengenai  kapan  waktu  pembuatan video tersebut,  adapun  dalam  hukum  pidana permasalahan mengenai waktu terjadinya tindak pidana disebut dengan tempus delicti. Tempus  delicti merupakan  waktu  terjadinya  tindak  pidana,  adapun  dalam penentuan tempus delicti suatu tindak pidana memiliki fungsi menurut Moeljatno diantaranya:
Penentuan tempus delicti dilakukan untuk menentukan apakah  perbuatan yang bersangkut-paut  pada  waktu  terjadinya  tindak  pidana  telah  dilarang  dan diancam dengan pidana lalu untuk mengetahui apakah terdakwa mampu untuk bertanggung  jawab,  selanjutnya  penentuan tempus  delicti juga  berfungsi  untuk mengetahui  usia  pelaku  saat  melakukan  tindak  pidana  yang  akan  berimplikasi terhadap  proses  dan  penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dan untuk  mengetahui  apakah  tindak  pidana  tersebut  dapat  dikatakan  telah daluwarsa ataupun belum daluwarsa. 19
Tindakan pihak Kepolisian dengan melakukan uji digital forensik dalam kasus ini menjadi sangat penting dan sesuai dengan pendapat tersebut di atas karena tujuan dari proses yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah untuk menciptakan perlindungan hukum  dan  penegakan  hukum  yang  adil  karena  dalam  kasus  ini  terdapat  potensi pelaku wanita dengan inisial PA sebagai korban namun tidak menutup kemungkinan juga menjadi pelaku dalam kasus ini maka dari itu diperlukan pembuktian.
Melihat  fakta  tersebut  diperlukan  peran  digital  forensik  untuk  menegakan keadilan dan menciptakan kepastian hukum dengan cara dibuktikannya kapan waktu pembuatan video Vina  Garut  sebab  apabila  tersangka  Vina  masih  berusia  di  bawah delapan  belas  tahun  maka  aturan  hukum  yang  akan  dikenakan  adalah Pasal  37 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi dan untuk  PA  harus  ditetapkan  sebagai  korban  karena dalam  persetubuhan  dan pencabulan terhadap anak tidak mengenal istilah suka sama suka, meskipun dilakukan atas  dasar  suka  sama  suka,  posisi  anak  tetap  sebagai  korban  walaupun  anak  yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain.
Berbeda  apabila  hasil  pemeriksaan  digital  forensik  menunjukan  bahwa  PA berumur lebih dari delapan belas tahun maka para tersangka di dalam video tersebut yaitu PA, WW dan AD akan dikenakan dikenakan Pasal 29 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal  34 juncto Pasal  8 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang Pornografi.
Berdasarkan keterangan tersebut di atas maka diperlukan peran digital forensik dalam  pembuktian tempus  delicti sebagai  upaya  pertanggungjawaban  pidana  pelaku pembuat video pornografi dalam kasus video Vina Garut, adapun peran digital forensik dalam kasus ini adalah untuk menentukan waktu pembuatan pertama kali dari video yang  mengandung  muatan  pornografi  yang  akan  berimplikasi  terhadap pertanggungjawaban pidana para pelaku.
18 Firman  Wijaksana,  “100  Video  Jadi  Bukti  dalam  Kasus  Video  Vina  Garut”, https://jabar. tribunnews.com/2019/11/11/100-video-jadi-bukti-dalam-kasus-video-vina-garut,  diakses  pada tanggal 16 Desember pukul 11.54 WIB
19 Moeljanto, Op.cit. , hlm. 85.
Heri  Priyanto  selanjutnya  menjabarkan  mengenai  peran  digital  forensik  dalam pembuktian tempus delicti sebagai upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat video pornografi dalam kasus video Vina Garut:
Peran  digital  forensik  dalam  kasus video Vina  Garut  adalah  sebagai  ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman maupun landasan bagi pusat laboratorium forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam kasus ini dengan berdasarkan prinsip dan prosedur yang berlaku  dan diakui serta dapat dipertanggungjawabkan  di  pengadilan  hasil  dari  pemeriksaan  tersebut  sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 20
Lebih  lanjut  Heri  Priyanto  menjelaskan  mengenai  proses  pemeriksaan  barang bukti dalam kasus ini hingga berhasil memperoleh tempus delicti dalam kasus ini:
Pemeriksaan  digital  forensik  dalam  kasus video Vina  Garut  ini  berawal  pada bulan Agustus tahun 2019, pusat laboratorium forensik mendapat kiriman benda berupa dua video yang berisi muatan pornografi yang tersimpan di dalam sebuah flashdisk . Dalam kiriman benda tersebut terdapat keterangan mengenai identitas pengirim dua video tersebut yaitu Kepolisian Resor Garut sebagai penyidik dalam kasus video Vina  Garut.  Adapun  mengenai  keperluan  dikirimnya  dua video tersebut adalah untuk dilakukan pemeriksaan digital forensik untuk menemukan waktu pembuatan atau tempus delicti pertama kali dari dua video tersebut. 21
Pada  kasus  ini  menurut  Heri  Priyanto  pihak  pusat  laboratorium  forensik bertindak  sesuai  dengan  permintaan  penyidik  yang  dalam  hal  ini  adalah  Kepolisian Resor  Garut  yang  meminta  pusat  laboratorium  forensik  untuk  menemukan  waktu pembuatan terhadap dua video yang dikirim ke pusat laboratorium forensik tersebut. 22 Proses  selanjutnya  Heri  Priyanto  menjelaskan  mengenai  tahapan  pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan tempus delicti dalam kasus video Vina Garut:
Tahapan  selanjutnya  pihak  pusat  laboratorium  forensik  langsung  melakukan pemeriksaan terhadap dua video tersebut namun untuk keperluan pemeriksaan pihak  pusat  laboratorium  forensik  meminta  barang  bukti  berupa gadget yang digunakan untuk merekam proses pembuatan video Vina Garut. Hal ini dilakukan bukan  tanpa  alasan,  menurut  Heri  Priyanto  untuk  dapat  diketahuinya tempus delicti pertama kali dari suatu video diperlukan satu syarat yaitu video yang akan diperiksa harus berasal dari perangkat yang membuatnya dan bukan video hasil download melainkan harus  berasal  dari  perangkat  yang  pertama  kali  membuat video tersebut, hal ini dikarenakan keterangan waktu video tersebut dibuat atau timestamp dalam  digital  forensik  akan  berubah  setiap  kali video tersebut diunduh perangkat lain baik berupa gadget maupun komputer. 23
Mengenai timestamp itu  sendiri  menurut  Didik  Sudyana timestamp merupakan catatan  waktu  dalam  sebuah file ataupun  sistem  yang  memuat  keterangan  yang menunjukkan  tanggal  ataupun  waktu  mengenai  kapan  suatu    peristiwa  terjadi  yang tercatat dalam sebuah sebuah file ataupun sistem. 24
20 Hasil Wawancara dengan Kepala Subbid Komputer Forensik Heri Priyanto Pada 16 Januari Pukul 10.48 WIB.
21 Ibid .
22 Ibid . 23 Ibid . 24 Didik Suyatna, Op.Cit. , hlm. 28.
Pada  proses  menemukan timestamp dalam  kasus video Vina  Garut  tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh pusat laboratorium forensik dijelaskan menurut Heri Priyanto bahwa:
Tindakan  selanjutnya  setelah  pihak  pusat  laboratorium  forensik  memperoleh barang  bukti  berupa gadget yang  digunakan  oleh  para  pelaku  untuk  merekam hasil  pembuatan video pornografi  adalah  melakukan  proses  pemeriksaan  yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh ACPO ( Association of Chief  Police  Officers ).  Setelah  proses  pemeriksaan  tahap  pertama  dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikeluarkan oleh ACPO ( Association of Chief  Police  Officers )  selesai,  tahap  selanjutnya  adalah  pemeriksaan  di laboratorium. 25
Heri  Priyanto  selanjutnya  menjabarkan  tahapan-tahapan  yang  dilakukan  oleh pihak pusat laboratorium forensik selama penanganan barang bukti berupa gadget di laboratorium:
Penjelasan  mengenai tahapan-tahapan  penanganan  barang  bukti  elektronik  di laboratorium  dalam  kasus video Vina  Garut  diawali  dengan  pencatatan  nama lembaga pengirim barang bukti elektronik, nama petugas pengirim barang bukti elektronik, termasuk identitasnya, jumlah, spesifikasi seperti ukuran ( size ) serta tanda tangan petugas yang menerima. Dalam kasus ini identitas pengirim barang bukti kasus video Vina Garut adalah Kepolisian Resor Garut dengan barang bukti berupa satu buah gadget merk vivo dengan penerima Heri Priyanto. 26
Proses  selanjutnya  dalam  pemeriksaan  digital  forensik  adalah  dilakukan ekstraksi yang prosesnya dijabarkan menurut Heri Priyanto sebagai berikut:
Ekstraksi yang prosesnya dilakukan dengan cara menghubungkan gadget dengan alat  untuk  mengekstraksi  data  seperti  Cellebrite  UFED (Universal  Forensic  Extraction Device) dan Micro  Systemation  X-Ray melalui  kabel  data, bluetooth maupun Infra  red dalam  kasus  ini  menurut  Heri  Priyanto  alat  yang  digunakan  adalah  Cellebrite  UFED (Universal Forensic Extraction Device) yang dihubungkan dengan gadget melalui kabel data, Cellebrite UFED (Universal Forensic Extraction Device) forensik sistem merupakan sebuah  perangkat portable yang  mampu  mendukung  lebih  dari  8.200  identitas perangkat gadget . 27
Proses selanjutnya setelah ekstraksi telah selesai dilakukan dijabarkan menurut Heri Priyanto yaitu:
Proses  selanjutnya  yaitu  proses  akuisisi  dimana  proses  ini  dilakukan  dengan maksud  untuk  mendapatkan  data-data  digital  dari  hasil  proses  ekstraksi  yang sesuai  dengan  tujuan  dilakukan  investigasi.  Selanjutnya,  dilakukan  analisa setelah mendapatkan file-file atau data-data digital yang diperlukan dari proses pemeriksaan.  Analisa  setelah  mendapatkan file-file atau  data-data  digital  yang diperlukan dari proses pemeriksaan. 28
25 Hasil Wawancara dengan Kepala Subbid Komputer Forensik Heri Priyanto Pada 16 Januari Pukul 10.55 WIB.
26 Ibd . 27 Ibid . 28 Hasil Wawancara dengan Kepala Subbid Komputer Forensik Heri Priyanto Pada 16 Januari Pukul 11.00 WIB.
Tahap selanjutnya menurut Heri  Priyanto  adalah  laporan, setelah  didapat hasil dari proses pemeriksaan data-data mengenai barang bukti digital tersebut dimasukkan ke dalam laporan teknis. Laporan ini secara umum dibagi menjadi judul, pendahuluan, barang bukti, maksud pemeriksaan, prosedur, hasil pemeriksaan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti hingga penutup. 29
Tahap  terakhir  menurut  Heri  Priyanto  yaitu  administrasi  penyerahan  setelah semua proses di atas selesai dengan baik selanjutnya laporan hasil pemeriksaan secara digital  forensik  berikut  barang  bukti  elektroniknya  diserahkan  kembali  kepada investigator atau lembaga pengirimnya guna keperluan lebih lanjut. 30
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  menurut  Heri  Priyanto  dalam  proses pemeriksaan  digital  forensik  ini  pihak  pusat  laboratorium  forensik  meminta  barang bukti berupa gadget dengan tujuan yaitu:
Pada proses pemeriksaan digital forensik ini pihak pusat laboratorium forensik meminta  barang  bukti  berupa gadget dikarenakan  untuk  diketahuinya tempus delicti dalam  suatu  kasus  maka  pemeriksaan  harus  terhadap  perangkat  yang digunakan untuk merekam pembuatan video bermuatan pornografi karena tidak dapat diketahui waktu pembuatan suatu video apabila tidak bersumber dari alat yang  digunakan  untuk  merekam  pertama  kali.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan digital forensik dengan alat-alat dan prosedur-prosedur yang sesuai dan diakui oleh  hukum  baik  nasional  maupun  internasional,  menurut  keterangan  Heri Priyanto  hasil  pemeriksaan  digital  forensik  oleh  pusat  laboratorium  forensik menunjukan bahwa ditemukan video dengan jumlah 113 video yang mengandung muatan pornografi dalam gadget yang diperiksa tersebut. 31
Hal  ini  dapat  diketahui  berdasarkan  komparasi  usia  dari  tersangka  PA  yang dijelaskan menurut keterangan dari Rafli Apriliana bahwa:
Tercatat PA lahir di Garut pada tanggal 11 bulan April tahun 2000 berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari data murid SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri)  5  Garut  yang  beralamat  di  Jalan  Gunung  Payung  Nomor  36  Kelurahan Ciwalen  Kecamatan  Garut  kota  Kabupaten  Garut  Provinsi  Jawa  Barat,  tercatat pelaku  wanita  dengan  inisial  PA  lulus  dari  SMPN  (Sekolah  Menengah  Pertama Negeri) 5 Garut pada tahun 2016. 32
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  hasil  pemeriksaan  digital  forensik  ini menjadi sangat penting guna keperluan pembuktian karena dalam sistem pembuktian perkara pidana menganut prinsip bahwa yang harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran  materiil.  Maksudnya,  agar  rangkaian  setiap  kejadian  dan  fakta  di  dalam perkara pidana haruslah dapat dibenarkan menurut kejadian atau peristiwa itu sendiri secara objektif impersonal .
Proses  pembuktian  dengan  tujuan  memberikan  putusan  yang  tepat membutuhkan  suatu  sistem  pembuktian  adapun  prinsip  sistem  pembuktian  perkara pidana menurut Ridwan Eko Prasetyo yaitu:
Sistem  pembuktian  perkara  pidana  menganut  prinsip  bahwa  yang  harus dibuktikan adalah ditemukannya kebenaran materiil, maksudnya agar rangkaian
29 Ibid .
30 Ibid . 31 Ibid .
32 Hasil Wawancara dengan Alumni Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Garut Rafli Apriliana Pada 15 Maret Pukul 14.50 WIB.
setiap  kejadian  dan  fakta  di  dalam  perkara  pidana  haruslah  dapat  dibenarkan menurut  kejadian  atau  peristiwa  itu  sendiri  apa  adanya  secara  objektif impersonal .  Material  objektif impersonal berarti  bahwa  kebenaran  itu  bukan sekedar  bentuk-bentuk  peristiwa  itu  saja  secara  formil  dalam  perkara  pidana harus  dapat  diungkapkan  juga  mengenai  kebenaran  substansi,  isi,  hakikat, nature, dan sifat dari peristiwa atau kejadian itu. 33
Hal  tersebut  di  atas  sesuai  dengan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana yang  menganut  teori  sistem  pembuktian  berdasar  undang-undang  secara  negatif ( negatief  wettelijke  bewijs  theorie ).  Keyakinan  hakim  tetap  ada,  tetapi  bukan  atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian final karena hukum pidana tidak hanya mencari kebenaran secara formil.
Menurut Nikolas Simanjuntak keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang (limitatif) sedah terpenuhi yaitu:
Dikatakan  bahwa  bukan  keyakinan  hati  nurani  yang  menjadi  alat  bukti,  tetapi alat-alat  bukti  itulah  yang  diyakini  dengan  sah.  Oleh  sebab  itu,  disebut  dengan terbukti secara sah dan meyakinkan. Negatif dalam hal ini yang dimaksudkan itu adalah  tidak  ada  alat  bukti  di  luar  undang-undang  dan  tidak  ada  keyakinan terhadap  pengetahuan  selain  itu  dari  pada  keyakinan  terhadap  alat-alat  bukti yang disebut undang-undang itu saja. 34
Hal  tersebut  di  atas  dasarkan  kepada  tujuan  dari  pembuktian  adalah  untuk mencari  kebenaran  materiil  yang  dilakukan  demi  kepentingan  hakim  dalam memutuskan  perkara  tentang  kejadian  yang  konkret.  Meskipun  hakim  tidak  melihat langsung  namun  pembuktian  tersebut  dapat  menggambarkan  peristiwa  yang sebenarnya sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat . 35
Mengenai proses pembuktian itu sendiri dijabarkan menurut Eddy Hiariej yang menyatakan bahwa:
Pada proses penyelesaian suatu perkara pidana pembuktian sudah dimulai sejak tahap  penyelidikan  untuk  mencari  dan  menemukan  peristiwa  yang  diduga sebagai  tindak  pidana  guna  dapat  membuat  terang  suatu  tindak  pidana  serta menentukan  atau  menemukan  tersangka  dari  tindak  pidana  tersebut.  Namun dalam  usaha  mencari  kebenaran  baik  oleh  hakim,  penuntut  umum,  kepolisian, terdakwa, maupun penasihat hukum semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara  serta  penilaian  alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Tidak dibenarkan  untuk  melakukan  tindakan  yang  leluasa  sendiri  dalam  menilai  alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 36
Pada  kasus video Vina  Garut  pihak  Kepolisian  melakukan  cara  untuk membuktikan tempus  delicti dengan  bantuan  ilmu  digital  forensik  guna  kepentingan pembuktian dimana digital forensik tersebut digunakan untuk mengungkap fakta-fakta
33 Nikolas  Simanjuntak, Acara  Pidana  Indonesia  dalam  Sirkus  Hukum ,  Ghalia  Indonesia,  Bogor, 2009, hlm. 238.
34 Nikolas Simanjuntak, Op.Cit. ,  hlm. 243.
35 Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana , Pustaka Setia, Bandung, 2015,  hlm. 109.
36 Eddy Hiariej, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia , hlm. 25.
dalam kasus ini yang tujuannya untuk menemukan jejak-jejak dari suatu tindak pidana karena tidak mungkin suatu tindak pidana tidak meninggalkan jejak.
Hal  tersebut  didukung  oleh  penjelasan  mengenai  prinsip Locard  Exchange . Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa “ Every Contact Leaves a Trace ”  yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti  “setiap  kontak  yang  terjadi  akan meninggalkan jejak”. 37
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  peneliti  berkesimpulan  bahwa  peran digital forensik  dalam  pembuktian tempus  delicti sebagai  upaya  pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat video pornografi dalam kasus video Vina Garut adalah digital forensik  menjadi  landasan,  pedoman  serta  acuan  bagi  pusat  laboratorium  forensik dalam  bertindak  memeriksa  barang  bukti  berupa  sebuah gadget dengan merk  vivo karena dalam ilmu pengetahuan mengenai digital forensik terdapat prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur dalam pemeriksaan ataupun investigasi kasus dengan barang bukti elektronik.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi
Pertanggungjawaban  pidana  yang  merupakan  masalah  pokok  dalam  hukum pidana  yang  memiliki  pengertian  dikenakannya  hukuman  yang  objektif  akibat  dari suatu  perbuatan  pidana  dan  secara  subjektif  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dipidana karena  perbuatannya  itu  hal  tersebut  dikarenakan  perbuatan  yang  dilakukan  itu memang  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  yang  memiliki  indikator  bahwa perbuatan tersebut melawan hukum baik materiil maupun formil.
Secara  teoritis  hukum  pidana  memiliki  pengertian  yang  beragam,  sebagaimana yang  dirumuskan  oleh  beberapa  ahli  diantaranya  adalah  menurut  Sudarto  yang memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu  perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  suatu  akibat  yang  berupa pidana. 38
Definisi  mengenai  hukum  pidana  juga  dijabarkan  oleh  Abdoel  Djamali  yang memberikan pengertian hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi  tingkah  laku  manusia  dalam  meniadakan  pelanggaran  kepentingan umum. 39
Hukum  pidana  memiliki  3  (tiga)  masalah  pokok.  Soedarto  membagi  3  (tiga) masalah  pokok  da lam  hukum  pidana  yaitu  “tindak  pidana”,  “pertanggungjawaban pidana”  dan  “pemidanaan”.  Masing - masing  merupakan  “sub - sistem”  dan  sekaligus “pilar - pilar” dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. 40
Pertanggungjawaban  pidana  yang  merupakan  masalah  pokok  dalam  hukum pidana didefinisikan oleh Roeslan Saleh yaitu diteruskannya celaan yang objektif yang ada  pada  perbuatan  pidana  dan  secara  subjektif  memenuhi  syarat  untuk  dapat dipidana karena perbuatannya itu. 41
Hanafi  mencoba  menjelaskan  maksud  dari  celaan  yang  objektif  sebagai perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  memang  merupakan  suatu  perbuatan  yang dilarang  yang  memiliki  indikator  bahwa  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  baik
37 Didik Suyatna, Op.Cit. , hlm. 8.
38 Sudarto, Hukum Pidana 1 Edisi Revisi , Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009, hlm.13.
39 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016 , hlm. 173.
40 Barda Nawawi Arief, Op.Cit. , hlm. 40.
41 Ibid ., hlm. 20.
materiil maupun formil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. 42
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  dalam  kasus video Vina  Garut  diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya  tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi ini dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Pornografi, apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 Pasal.
Undang-undang  pornografi  tidak  memberikan  pengertian  tindak  pidana pornografi,  undang-undang  pornografi  hanya  memuat  batasan  pornografi  dan merumuskan  bentuk-bentuk  tindak  pidana  pornografi.  Tindak  pidana  itu  sendiri adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  undang-undang  disertai  ancaman  pidana terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut. 43
Pornografi menurut undang-undang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau  bentuk  pesan  lainnya  melalui  berbagai  bentuk  media  komunikasi  dan  atau pertunjukan  di  muka  umum  yang  memuat  kecabulan  atau  eksploitasi  seksual  yang melanggar  norma  kesusilaan  dalam  masyarakat  yang  dirumuskan  dalam  undang- undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Perihal  kejahatan  pornografi  dalam  hal  ini  terjadi  pada  kasus video Vina  Garut yang ditandai dengan pihak kepolisian yang berhasil mengamankan barang bukti yang berupa satu buah gadget merek vivo dari salah satu pelaku dengan inisial A yang mana di dalam gadget tersebut pihak kepolisian menemukan terdapat 113 video yang berisi adegan  persenggamaan  yang  dilakukan  oleh  3  orang  laki-laki  dengan  satu  orang perempuan.
Berdasarkan  fakta  tersebut  maka  terhadap  seluruh  pelaku  dalam  kasus video Vina  Garut  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  dengan  dakwaan  alternatif dalam  pasal  29 juncto Pasal  4  ayat  (1)  dan  Pasal  34 juncto Pasal  8  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dirumuskan sebagai berikut:
“ Setiap  orang  yang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6  (enam)  bulan  dan  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  pidana  denda paling  sedikit  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
Aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang  dapat  dikenakan  terhadap  para  pelaku  adalah  Pasal  4  ayat  (1)  dirumuskan sebagai berikut:
“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan, memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan  pornografi  yang  secara eksplisit  memuat  persenggamaan  termasuk  persenggamaan  yang  menyimpang, kekerasan  seksual,  masturbasi  atau  onani,  ketelanjangan,  alat  kelamin  dan pornografi anak”
42 Ibid., hlm. 21.
43 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 116.
Pasal  lain  yang  juga  dapat  dikenakan  sebagai  dakwaan  alternatif  dalam  kasus video Vina  garut  adalah  Pasal  34 juncto Pasal  8  Undang-Undang  Pornografi,  adapun Pasal 34 dirumuskan sebagai berikut:
”Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  8  dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Pasal 8 Undang-Undang Pornografi berbunyi:
“Setiap  orang  dilara ng  dengan  sengaja  atau  atas  persetujuan  dirinya  menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.
Berdasarkan fakta ditemukannya video yang mengandung muatan pornografi di dalam gadget milik salah satu pelaku dengan inisial A hal ini jelas melanggar salah satu dari 12 macam perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 29 Undang-Undang Pornografi yang diantara memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,
menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor,
menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan.
Salah  satu  dari  12  tindakan  yang  diancam  dalam  Pasal  29  Undang-Undang Pornografi  yang  sudah  terbukti  dilanggar  adalah  perbuatan  membuat  muatan pornografi,  perbuatan  ini  merupakan  perbuatan  dengan  cara  apapun  terhadap  suatu barang  yang  sebelumnya  tidak  ada  menjadi  ada,  ditinjau  dari  sudut  penyelesaian tindak  pidananya,  tindak  pidana  dengan  perbuatan  membuat  atau  memproduksi merupakan  tindak  pidana  materiil.  Selesainya  tindak  pidana  diletakan  pada  adanya objek  pornografi  yang  dihasilkan,  tanpa  terbukti  adanya  benda  pornografi  yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi.
Hal  tersebut  di  atas  dapat  terjadi  apabila  hasil  digital  forensik  menunjukan bahwa salah satu pelaku dengan inisial PA terbukti telah mencapai batas usia 18 tahun dan dapat dikatakan dewasa, berbeda halnya apabila  pelaku  dengan inisial PA masih berusia di bawah 18 tahun maka pelaku PA dapat dikategorikan sebagai korban dalam kasus video Vina Garut sedangkan terhadap para pelaku lain selain PA dikenakan Pasal 37 Undang-Undang Pornografi.
Anak sebagai pelaku tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban  kejahatan,  korban  doktrin,  eksploitasi  pemikiran,  propaganda  dari  ajakan orang  tua  atau  orang  dewasa  di  sekitarnya  sehingga  harus  dilindungi  secara  khusus. Anak  seperti  ini  hanya manus  ministra ,  tidak  boleh  dipidana  penjara,  melainkan diedukasi, diberi konseling dan direhabilitasi. 44
Tindak pidana pornografi dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dirumuskan sebagai berikut:
“ Setiap  orang  yang  melibatkan  anak  dalam  kegiatan  dan  atau  sebagai  objek sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  dipidana  dengan  pidana  yang  sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32,  Pasal  34,  Pasal  35,  dan  Pasal  36,  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari maksimum ancaman pidananya”.
44 Ahmad  Mahyani,  “ Perlindungan  Hukum  Anak  Sebagai  Pelaku  Terorisme ,  Jurnal  Universitas  17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 02 No. 01, 2019, hlm. 54.
Pasal  37  Undang-Undang  Pornografi  bukan  rumusan  tindak  pidana  pornografi yang  berdiri  sendiri  melainkan  ketentuan  mengenai  alasan  pemberatan  pidana  pada semua  tindak  pidana  pornografi,  berbeda  halnya  dengan  Pasal  38  Undang-Undang Pornografi  yang  merupakan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  meskipun  juga menyangkut anak. 45
Unsur  anak  menurut  pasal  37  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi merupakan alasan pemberatan tindak pidana pasal 29, pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Pornografi. Ada 2 kedudukan anak sebagai faktor pemberatan pidana, yaitu anak yang dilibatkan dalam kegiatan yang dimaksud pasal 11 Undang-Undang Pornografi dan anak sebagai objek kegiatan yang dimaksud pasal 11.
Kegiatan yang dimaksud pasal 11 adalah kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 37, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi.  Dengan  kata  lain  kegiatan  tersebut  sama artinya  dengan  tindak  pidana  yang  dirumuskan  dalam  pasal  29,  pasal  30,  Pasal  31, Pasal  32,  Pasal  33,  Pasal  34,  Pasal  35  dan  pasal  36.  Oleh  sebab  itu  pidana  yang dijatuhkan  pada  pembuat  tindak  pidana  pada  pasal-pasal  tersebut  dapat  ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pasal-pasal yang dilanggar.
Alasan  PA  dikatakan  sebagai  korban  dalam  kasus  ini  adalah  karena  PA  dapat dikategorikan  sebagai manus  ministra meskipun  PA  dapat  dikategorikan  memenuhi syarat seseorang dapat dipidana yaitu dengan melakukan tindak pidana dan terdapat pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap batin yang tercela. 46
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  di  atas  menurut  Adami  Chazawi  mengenai ditetapkannya rasio atau latar belakang anak sebagai dasar pemberatan yaitu:
Ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak yang lebih besar dari pada perlindungan  hukum  bagi  orang  dewasa.  Oleh  karena  itu  anak  yang  terlibat bukan  sebagai  subjek  tindak  pidana  yang  dapat  dipidana  maka  dari  itu  anak tidak  boleh  dipidana  maka  keterlibatan  anak  dalam  tindak  pidana  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  bersama  pelaku  lainnya  dalam  suatu  penyertaan ( deelneming ) menurut hukum penyertaan. 47
Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dalam konvensi tentang hak anak ( convention on the  rights  of  the  child )  resolusi  Nomor  109  Tahun  1990  yang  diratifikasi  dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang isinya melindungi hak-hak anak. 48
Konvensi  hak  anak mengatur  hak-hak anak  secara  rinci  selanjutnya  dijabarkan menurut M. Nasir Djamil yang menyatakan bahwa:
Konvensi  ini  merumuskan  prinsip-prinsip  hak  anak  yang  ditujukan  untuk melindungi hak anak. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara  tidak  sah  atau  sewenang-wenang,  menjadi  sasaran  penyiksaan  atau perlakuan  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  mendapat  hukuman  mati,  hukuman penjara seumur hidup dan penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum serta hanya sebagai upaya terakhir. 49
45 Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 123.
46 Moeljatno , Op.Cit., hlm. 153. 47 Adami Chazawi , Op.Cit., hlm. 185.
48 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 13.
49 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 58.
Berdasarkan  hal  tersebut  dalam  Undang-Undang  Pornografi  keterlibatan  anak dalam  hal  ini  bukan  terlibat  sebagai  pembuat  pembantu  ( medeplichtige ),  pembuat penganjur ( uitlokker ), pembuat peserta ( medepleger ), atau pembuat pelaksana ( pleger ) sebab jika terlibat dan memenuhi syarat-syarat sebagai salah satu dari bentuk-bentuk penyertaan  anak  tersebut  dapat  dipidana  atau  dijatuhi  tindakan.  Padahal  Pasal  37 Undang-Undang Pornografi ini justru untuk melindungi kepentingan hukum anak. Oleh sebab  itu,  apabila  secara  fisik  anak  benar-benar  terlibat  tindak  pidana  pornografi keterlibatannya hanya sebagai manus ministra saja, sebagai alat yang digunakan oleh pembuat penyuruh ( manus domina ). Manus ministra tidak dapat dipidana hal ini sesuai dengan  keterangan  di  dalam  MvT  WvS  Belanda  bahwa  pelaku  penyuruh  adalah pembuat tidak secara pribadi melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam  tangannya,  yang  berbuat  tanpa  kesengajaan,  tanpa  kealpaan,  tanpa tanggungjawab karena keadaan tidak tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.
Mengenai  Bentuk  penyertaan  dalam  kasus  ini  dijelaskan  menurut  Fahrurozzi yaitu:
Bentuk  penyertaan  “menyuruh  melakukan”  terdiri  dari  lebih  dari  dua  orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh ( manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader ) dan di sisi lain terdapat seorang yang  berperan  sebagai  orang  yang  disuruh  melakukan  ( onmiddelijke  dader, materiel  dader,  manus  ministra )  bentuk  tersebut  merupakan  syarat  terjadinya bentuk  penyertaan  “menyuruh  melakukan”.  Karena  tanpa  adanya  pihak  yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”. 50
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut  di  atas  mengenai  tidak  dapat  dipidananya manus ministra dijabarkan menurut Marlina bahwa:
Undang-Undang  Pornografi  telah  memberi  parameter  yang  pasti  tentang  anak yang ditetapkan berdasarkan umur. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18  tahun,  norma  yang  sudah  jelas  tidak  dapat  ditafsirkan  lagi  sesuai  dengan adagium interpretation cessat in claris, oleh karena itu anak dalam hal ini menjadi objek  tindak  pidana  anak  sebagai  objek  atau  sasaran  tindak  pidana  tidak mungkin  dapat  dipidana,  kecuali  tindak  pidana  yang  secara  tegas  ditentukan bahwa objeknya adalah diri si pembuat sendiri. Seperti tindak pidana pornografi Pasal  34  Undang-Undang  Pornografi.  Berdasarkan  alasan  itulah  maka manus ministra tidak boleh dipidana pembuat penyuruh atau manus domina saja yang dipidana. 51
Tindak  pidana  seperti  itu  disebut  tindak  pidana  tanpa  korban  ( crime  without victim ) di luar tindak pidana tanpa korban selalu dan pasti orang sebagai objek tindak pidana  tidak  mungkin  dapat  dipidana  justru  tindak  pidana  dibentuk  serta  ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum korban.
Bertitik  tolak  kepada  penjelasan  tersebut  di  atas  maka  wajarlah  bila  seorang anak sebagai objek atau korban tindak pidana pornografi anak tersebut tidak mungkin dipidana,  meskipun  tindak  pidana  tersebut  terwujud  oleh  karena  perbuatan  anak.
50 Fahrurrozi,  “ Sistem  Pemidanaan  dalam  Penyertaan  Tindak  Pidana  Menurut  KUHP ”, Jurnal  Ilmu Hukum , Media Keadilan, Vol. 10 No. 01, 2019, hlm. 55.
51 Marlina ,  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice, Refika Aditama, Medan, 2009, hlm. 187.
Pertanggungjawaban  pidana  yang  akan  dikenakan  kepada  para  pelaku  seperti  yang telah  dijabarkan  di  atas  tidak  dapat  dilepaskan  dari  soal  apakah  dalam  melakukan perbuatan ini pelaku mempunyai kesalahan.
Alasan  PA  dikatakan  sebagai  korban  dalam  kasus  ini  adalah  karena  PA  dapat dikategorikan  sebagai manus  ministra meskipun  PA  dapat  dikategorikan  memenuhi syarat seseorang dapat dipidana yaitu dengan melakukan tindak pidana dan terdapat pula kesalahan atau menurut Moeljatno sikap batin yang tercela namun dalam hal ini kesalahan  yang  ditimbulkan  disebabkan manus  ministra disesatkan  ataupun  tunduk kepada manus domina ataupun orang yang berkuasa atas manus manistra dalam hal ini manus  manistra hanya  sebagai  alat  yang  berbuat  tanpa  kesengajaan,  tanpa kealpaan, tanpa  tanggungjawab  karena  keadaan  tidak  tahu,  disesatkan  atau  tunduk  pada kekerasan. Selain itu itu anak dalam hal ini menjadi objek tindak pidana, anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana tidak mungkin dapat dipidana kecuali tindak pidana yang  secara  tegas  ditentukan  bahwa  objeknya  adalah  diri  si  pembuat  sendiri.  Anak sebagai  pelaku  tidak  bisa  dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan,  melainkan  korban kejahatan,  korban  doktrin,  eksploitasi  pemikiran,  propaganda  dari  ajakan  orang  tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini  hanya manus  ministra ,  tidak  boleh  dipidana  penjara,  melainkan  harus  diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.
Berdasarkan  hal  tersebut  peneliti  berkesimpulan  bahwa  pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  pembuat video pornografi  dalam  kasus video Vina  Garut  ini adalah untuk  PA  dapat  dikategorikan  sebagai  korban  dalam  kasus video Vina  Garut sedangkan  terhadap  para  pelaku  lain  selain  PA  dikenakan  Pasal  37  Undang-Undang Pornografi.

## D. SIMPULAN
Peran  digital  forensik  dalam  pembuktian tempus  delicti sebagai  upaya pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat video pornografi dalam kasus video Vina Garut menurut peneliti yaitu digital forensik menjadi landasan, pedoman serta acuan bagi  pusat  laboratorium  forensik  dalam  bertindak  memeriksa  barang  bukti  berupa sebuah gadget dengan merk  vivo karena  dalam  ilmu  pengetahuan  mengenai  digital forensik terdapat prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur dalam pemeriksaan ataupun investigasi  kasus  dengan  barang  bukti  elektronik,  sehingga  dalam  kasus video Vina Garut dapat diketahui mengenai tempus delicti ataupun waktu pembuatan pertama kali dari kasus ini yaitu pada bulan Januari yang mana hasil pemeriksaan digital  forensik mengenai tempus  delicti tersebut  akan  berimplikasi  terhadap  penentuan pertanggungjawaban pidana para pelaku dalam kasus ini.
Pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  pembuat video pornografi  dalam kasus video Vina Garut terhadap seluruh pelaku dalam kasus video Vina Garut yaitu PA, WW, dan AD dapat dikenakan ancaman pidana dengan dakwaan alternatif dalam pasal 29 juncto Pasal  4  ayat  (1)  dan  Pasal  34 juncto Pasal  8  Undang-Undang  Pornografi apabila  hasil  uji  digital  forensik  menunjukan  bahwa pelaku  wanita  dengan  inisial  PA dapat dikategorikan sudah dewasa ataupun berusia lebih dari 18 tahun berbeda halnya apabila  pelaku  dengan  inisial  PA  masih  berusia  di  bawah  18  tahun  maka  pelaku  PA dapat dikategorikan sebagai korban dalam kasus video Vina Garut sedangkan terhadap para  pelaku  lain  selain  PA  dikenakan  Pasal  37 Undang-Undang  Pornografi . Terhadap PA  dapat  dikategorikan  sebagai  korban  dalam  kasus video Vina  Garut  sedangkan
terhadap  para  pelaku  lain  selain  PA  dikenakan  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil digital forensik PA  masih  dapat  dikategorikan  sebagai  anak-anak. Anak  sebagai  pelaku  tidak  bisa dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan,  melainkan  korban  kejahatan,  korban  doktrin, eksploitasi  pemikiran,  propaganda  dari  ajakan  orang  tua  atau  orang  dewasa  di sekitarnya  sehingga  harus  dilindungi  secara  khusus.  Anak  seperti  ini  hanya manus ministra tidak  boleh  dipidana  penjara  melainkan  harus  diedukasi,  diberi  konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial. Selain itu itu anak dalam hal ini menjadi objek tindak  pidana,  anak  sebagai  objek  atau  sasaran  tindak  pidana  tidak  mungkin  dapat dipidana  kecuali  tindak  pidana  yang  secara  tegas ditentukan  bahwa  objeknya  adalah diri si pembuat sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Nomor 1 tahun 1946.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981.
Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pornografi, Nomor 44 Tahun 2008.

## Buku
Abdussalam,  R.  dan  Adri  Desasfuryanto, Buku  Pintar  Forensik  (pembuktian  ilmiah) , PTIK Press, Jakarta, 2013
Al-Azhar,  Muhammad  Nuh. Digital  Forensik  Panduan  Praktis  Investigasi  Komputer , Salemba Infotek, Jakarta, 2012
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Amrani,  Hanafi  dan  Mahrus  Ali, Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana  Perkembangan dan Penerapannya , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
. Perkembangan  Sistem  Pemidanaan  Di  Indonesia ,  Program  Magister  Ilmu Hukum Pascasarjana Undip, Semarang, 2011
. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
Chazawi, Adami. Tindak Pidana Pornografii , Sinar Grafika, Jakarta, 2016
Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Efendi, Tolib. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuanya di Indonesia , Setara Press, Malang, 2014
Hamzah , Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Hiariej,  Eddy  O.S. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi ,  Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2016
. Teori dan Hukum Pembuktian , Erlangga, Surabaya, 2012
Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2016
Marlina. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice , Refika Aditama, Medan, 2009
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2005
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004
Muhammad,  Rusli. Hukum  Acara  Pidana  Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2007
Prasetyo, Ridwan Eko. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , Untirta Press, Serang, 2017
. Hukum Acara Pidana , Pustaka Setia, Bandung, 2015
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana Edisi Revisi , PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014
Rusianto, Agus. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya , Prenamedia Group, Jakarta,
2016
Setiadi,  Edi  dan  Kristian. Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan Hukum di Indonesia , Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
Simanjuntak, Nikolas. Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2014
Sofyan,  Andi  Muhammad  dan  Abdul  Asis. Hukum  Acara  Pidana  Suatu  Pengantar , Kencana, Jakarta, 2014
Sudarto. Hukum Pidana 1 Edisi Revisi , Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 2009
Sulianta,  Feri. Komputer  Forensik  Melacak  Kejahatan  Digital ,  Andi  Yogyakarta, Yogyakarta, 2016

## 2021 Anas Aditya Wijanarko
Suyatna,  Didik. Belajar  Mengenali  Forensika  Digital ,  Kelompok  Penerbit  Diandra, Yogyakarta, 2015
Wahid,  Abdul  dan  Mohammad  Labib. Kejahatan  Mayantara  (Cyber  Crime) ,  Refika Aditama, Malang, 2005
Wiyono, R. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2016

## Jurnal
Agustiningsih. “ Kegunaan  Video  Sebagai  Alternatif  Pembelajaran ,  Jurnal  Universitas Jember, Jurnal Pancaran, Vol. 04 No. 01, 2015.
Agusto,  Harol. “Analisis  Yuridis  Kejahatan  Pornografi  Sebagai  Kejahatan Transnasional”, Diponegoro Law Journal , Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 03, 2016.
Fahrurrozi. “ Sistem  Pemidanaan  dalam  Penyertaan  Tindak  Pidana  Menurut  KUHP ”, Jurnal Ilmu Hukum , Media Keadilan, Vol. 10 No. 01, 2019.
Madiyanto. “Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Terbaik Untuk Komputer Forensik”, Jurnal Universitas Telkom , Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri, Vol. 4 No. 01, 2017.
Mahyani,  Ahmad. “ Perlindungan  Hukum  Anak  Sebagai  Pelaku  Terorisme ,  Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 02 No. 01, 2019.
Marpaung,  Junierissa. “Pengaruh  Penggunaan  Gadget  Dalam  Kehidupan”, Jurnal Konseling Pancawaskita , Garba Rujukan Digital, Vol. V No. 02, 2018.

## Internet
Aldi,  Mohamad  Hafiz. “Polisi  Tangkap  Terduga  Pelaku  Video  Syur  Vina  Garut”, https://www.liputan6.com/regional/read/4038386/video-polisi-tangkap- terduga-pelaku-video-syur-vina-garut
Ester. ”773  Ribu  Situs  Diblokir  Kemkominfo  Selama  Setahun,  Pornografi  Paling Banyak”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/8639/773-ribu-situs- diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak/0/sorotan_media
McDonald,  Nathan. “Pengguna  Ponsel  Indonesia  Sudah  Mencapai  142  Persen  Dari Populasi”,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel- indonesia-mencapai-142-dari-populasi
Supriadin, Jayadi. “Sanksi Berat Menanti Tiga Terdakwa Kasus Video Syur Vina Garut”, https://www.liputan6.com/regional/read/4122062/sanksi-berat-menanti-3- terdakwa-video-syur-vina-garut,  diakses  pada  tanggal  17  Desember  pukul 11.54 WIB
Wijaksana,  Firman. “100  Video  Jadi  Bukti  dalam  Kasus  Video  Vina  Garut”, https://jabar.tribunnews.com/2019/11/11/100-video-jadi-bukti-dalam- kasus-video-vina-garut