## PERTIMBANGAN PELIMPAHAN PIDANA ADAT OLEH  APARAT GAMPONG KE JALUR PERADILAN (Studi Kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala)
Oleh: Gamal Akhyar & Allizana Muzdalfah

## Abstrak
Setiap perbuatan yang terjadi di gampong dapat diselesaikan dengan adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, mengenai  jenis-jenis  sengketa  adat  yang  diselesaikan  melalui  lembaga  adat,  termuat  dalam pasal 13 ayat (1) Qanun tersebut, dalam hal ini terdapat 18 (delapan belas) kasus yang dapat diselesaikan secara adat, diantara lain ialah: perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat/mesum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan (dalam  skala  kecil  yang  merugikan  komunitas  adat),pelecehan,fitnah,  hasut,  dan  pencemaran nama  baik.  Pencemaran  lingkungan  (skala  ringan),  ancam  mengancam  (tergantung  dari  jenis ancaman),  dan  perselisihan-perselisihan  lain  yang  melanggar  adat  dan  adat  istiadat. Permasalahan  dalam  skripsi  ini  adalah  dengan  melihat  pertimbangan-pertimbangan  Aparat Gampong  terhadap  perkara  pidana  adat  yang  sudah  diselesaikan  secara  Adat  kemudian dilimpahkan    ke  jalur  peradilan.  Sehingga  penelitian  ini  diarahkan  terlebih  dahulu  untuk menelusuri bentuk pidana adat dan prosedur penyelesaian pidana adat di gampong Lamgugob. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  kepustakaan  (library  research)  dan  data  lapangan  (field  research), sedangkan  teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi  (pengamatan)  dan  interview (wawancara).  Adapun  hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  pelimpahan pidana  adat  oleh  Aparat  Gampong,  ada  5  pertimbangan  yaitu:  sanksi  adat  sebagai  peraturan (reusam)  gampong,  kurang  puasnya  masyarakat  pada  sanksi  gampong,  wewenang  dalam mengadili,  adanya  pemisahan  antara  Sanksi  Adat  dengan  Hukum  Syari’at,  dan  tidak  ingin menghadirkan pihak keluarga pelaku. Adapun hasil pelimpahan perkara tersebut jalur peradilan (Wilayatul  Hisbah)  tidak  diproses  lebih  lanjut,  karena  mereka  tidak  menginginkan  adanya dualisme hukum sehingga kasus khalwat tersebut dikembalikan kepada gampong.
Kata Kunci : P ertimbangan, Jalur Peradilan

## PERTIMBANGAN APARAT GAMPONG DALAM PELIMPAHAN PERKARA KE JALUR PERADILAN

## A. Sekilas  Gambaran Gampong Lamgugob

## 1. Sejarah Gampong Lamgugob
Dari  cerita  historis  tokoh-tokoh  gampong,  Gampong  Lamgugob  sudah  ada  sejak  zaman Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Lamgugob pada masa itu merupakan gampong yang sudah maju dengan jumlah penduduk yang banyak dan termasuk dalam wilayah Mukim Kayee Adang. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya batu nisan yang berukir dari makam-makam yang sudah sangat lama.
Konon Penamaan Gampong  Lamgugob terkait dengan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu  masa.  Dimana  masyarakat  gampong  yang  hidup  dalam  suasana  tentram  dan  damai  pada saat datang sekelompok tentara Belanda dan dikejutkan dengan munculnya seekor babi liar (bui). Orang-orang  memperkirakan  babi  liar  itu  berasal  dari  sebuah  gampong  yang    jauh      Le  Bui (artinya  banyak  babi)  yang  sekarang  menjadi  Labui  yang  masuk  dalam  wilayah  Aceh  Besar. Masuknya  babi  tersebut  membuat  hampir  semua  penduduk  gampong  menjadi  panik  (bahasa acehnya “gugob”), inilah yang kemudian menjadi nama gampong Lamgugob. Kata Lam diawal bermakna gampong atau desa.
Gampong  Lamgugob dulunya merupakan wilayah pertanian, perkebunan, perikanan dan juga perdagangan. Masyarakat pada masa itu bermata-pencaharian sebagai petani sawah, petani tambak, petani kebun, dan sebagiannya adalah pedagang. Dahulunya di Lamgugob juga terdapat tenun tradisional yang sangat terkenal di kalangan kerajaan Aceh, yaitu kain tenun Lamgugob.
Pada masa itu tenun Lamgugob (Ija Lamgugob) merupakan pakaian khusus bagi laki-laki yang  diikatkan  di  pinggang  di  luar  celana  panjang  gunanya  adalah  untuk  kesopanan  yaitu
menutup  selangkang  celana  yg  digunakan.  Namun  sayang  tenun  Lamgugob  kini  tinggal kenangan.
Dahulunya  gampong  Lamgugob  terdiri  dari  empat  Dusun.  Yaitu  Dusun  Kayee  Adang, Dusun  Peurada,  Dusun  Tunggai,  dan  dusun  Lamnyong.  Seiring  perjalanan  waktu,  Dusun Peurada kini sudah menjadi Gampong definitif yang berdiri sendiri, sehingga di Lamgugob kini hanya tinggal tiga dusun saja.
Sesuai  dengan  jumlah  penduduk,  maka  sejak  tahun  2016  Lamgugob  mempunyai  lima Ulee  Jurong,  yaitu  :  Ulee  Jurong  Kayee  Adang  Timu,  Ulee  Jurong  Kayee  Adang  Barat,  Ulee Jurong Tunggai Timu, Ulee Jurung Tunggai Barat, dan Ulee Jurong Lamnyong.

## 2. Struktur Organisasi  Pemerintahan Gampong Lamgugob

## a. Visi
Visi adalah suatu cita-cita, angan-angan, keadaan tentang masa depan dalam kurun waktu yang  diinginkan  oleh  masyarakat  yang  pewujudannya  dapat  terukur  secara  jelas  baik  secara
KEUCHIK ULEE JURONG KAYEE ADANG BARAT AMIRUDDIN
ULEE JURONG KAYEE ADANG
TIMUR ANSARI ULEE JURONG TUNGGAI
BARAT
MARZUKI ULEE JURONG TUNGGAI TIMUR ZUL SYUKRI ALI ISMAIL ULEE JURONG LAMNYONG ZULFIKAR KASI PEMERINTAHA N JUMADI HUSNI KASI KESEJAHTERA A N ROSMIN I KASI PELAYANAN EVI MAHDALENA SEKRETARIS MASLAN KAUR UMUM FARAH NADIA KAUR KEUANGAN SRI WAHYUNI TUHA PEUT GAMPONG SYAUQI,S.Ag
kualitatif  maupun  kuantitatif  berdasarkan  permasalahan,  potensi,  kebutuhan  masyarakat berdasarkan sekala prioritas.
Penyusunan  Visi  Gampong  Lamgugob,  adalah  konsukuensi  politik  seorang  Keuchik selaku  Kepala  Pemerintahan  kepada  masyarakat  Gampong  Lamgugob  dalam  bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Pembangunan  Kota  Banda  Aceh.  Dalam  mewujudkan  visi tersebut  maka  sesuai  dengan  amanat  Undang  undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  maka  penyusunannya  dilakukan  secara  partisipatif  melalui peran  lembaga  di  Gampong  sepert  Tuha  Peut  Gampong,Keuchik,Aparatur  Gampong,  BKM, PKK,  Pemuda,  dan  Tokoh-tokoh  Masyarakat.  Berdasarkan  Kondisi  Geografis,  Demografis  dan Sosio  Kultural  Gampong  Lamgugob  menjadi  Pertimbangan  untuk  mewujudkan  Gampong Lamgugob dalam Visi :

## “ Terwujudnya Gampong Lamgugob yang “ SASWITA”
(SEJAHTERA, AMAN, TERTIB, WIBAWA, INISIATIF, TEGUH, ASRI.)

## SEJAHTERA
Suatu  kondisi  dimana  masyarakat  Gampong  Lamgugob  mampu  mandiri,  serta meningkatkan taraf hidup yang seimbang dan Kompetitif di segala aspek Pembangunan.

## AMAN
Dimana  keadaan  dan  kondisi  Gampong  Lamgugob  yang  mampu  menangkal  segala ancaman  keamanan  baik  internal,  maupun  eksternal  dengan  meningkatkan  Persatuan  dan Kesatuan masyarakat Gampong.

## TERTIB
Kondisi  masyarakat  Gampong  Lamgugob  yang  selalu  menghormati  segala  norma  dan aturan Perundangan yang berlaku, dengan selalu mengutamakan kepentingan umum dan orang
banyak,  serta  masyarakat  yang  selalu  mampu  menghindar  dari  berbagai  ancaman  yang mengganggu ketertiban Gampong.

## WIBAWA
Pencerminan  dan  Implementasi  dari  sebuah  Pemerinthan  yang  bersih,  pelayanan terpadu dari Pemerintahan Gampong yang menjadi tauladan bagi masyarakat sehingga seluruh masyarakatpun  selalu  menjaga  kewibawaan  Gampongnya  melalui  sadar  Hukum  dan menghormati norma-norma yang berlaku.

## INISIATIF
Situasi  kondisi  Gampong  Lamgugob  yang  selalu  mampu  melihat  dan  memanfaatkan setiap celah dan kesempatan yang ada untuk bersama dalam meningkatkan kwalitas hidup, yang mencakup kesejahteraan anggota keluarganya.

## TEGUH
Keadaan  masyarakat  Gampong  Lamgugob  yang  selalu  mempertahanakan  Agama, Budaya,  Adat-istiadat,  yang  berlandaskan  kasih  sayang  dan  saling  menghormati, serta  tolong- menolong.

## ASRI
Keadaan  masyarakat  Gampong   Lamgugob yang selalu memperhatikan lingkungannya, dengan penataan lingkungan serta menjaga  kerbersihan Gampong.

## b. Misi
Untuk  mewujudkan  Visi  tersebut  di  atas,  tentunya  harus  ditetapkan  pokok-pokok program  atau  penjabaran  dari  sebuah  visi  dimaksud.  Penjabaran  visi  dalam  pokok-pokok
program  atau  disebut  dengan  MISI  agar  lebih  mudah  dilaksanakan,  dioperasionalkan, diemplementasikan  sehingga  bisa  terukur  nantinya.  Adapun  Program  Pokok  yang  digariskan nantinya adalah :
a) Menumbuhkan kesadaran masyarakat Gampong dalam pelaksanaan Syari‟at Islam secara Kaffah melalui berbagai program pendukung.
b) Menciptakan  pelayanan  masyarakat  yang  baik  profesional,  optimal,  dengan mengedepankan aparatur Pemerintah Gampong yang Bersih, berwibawa, disiplin, kreatif.
c) Meningkatkan  derajat  hidup  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  melalui  program kesehatan ibu dan anak dan kesehatan lingkungan.
d) Menumbuhkan dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik sektor pertanian, dan peternakan dan industri bersekala rumah tangga dengan diimbangi pelestarian lingkungan.
e) Pembangunan SDM, bidang pendidikan terutama pengentasan wajib belajar 9 tahun,
f) Membangun  sarana  dan  prasarana  gampong  untuk  mempermudah  akses    masyarakat dalam beraktifitas dengan tetap mengedepankan pelestarian lingkungan.
g) Mengoptimalkan  peran  lembaga  di  Tingkat  Gampong  dalam  menjalin  kemitraan  dengan pemerintah  Gampong  dengan  berpedoman  kepada  peraturan  perundang  undangan  yang berlaku.

## B. BENTUK  PIDANA DI GAMPONG LAMGUGOB
Gampong  Lamgugob,  Kecamatan  Syi‟ah  Kuala,  Banda  Aceh,  telah  menyelesaikan beberapa  perkara  pidana  yang  telah  terjadi  di  gampong  tersebut,  yang  diselesaikan  dengan Reusam/ Qanun  gampong tersebut, adapun  pidana  adat tersebut,sebagai berikut : 1

## 1. Khalwat (Mesum)
Mengenai  tindak  pidana  khalwat    penulis  menemukan  3  kasus  khalwat  yang  terjadi  di gampong tersebut.
Adapun    yang  melakukan  perbuatan  khalwat  tersebut  bukanlah  penduduk  asli  gampong tersebut melainkan mahasiswa/mahasiswi yang mengontrak di gampong tersebut.
Berikut uraian singkat mengenai tindak pidana khalwat tersebut :
1 Hasil Wawancara dengan Pak Kechik (Syauqi) Gampong Lamgugob, pada tanggal 13 September 2018.
a. Dari  data  dokumentasi  yang  ditulis  oleh  Geuchik  gampong  Lamgugob,  pada  3  Oktober 2018,  bahwa  telah  terjadi  kasus  Khalwat  pada  tahun  2016,  kasus  khalwat  ini  dilakukan oleh  salah  seorang  Pegawai  Bapeda  (honorer),  yang  terjadi  di  dalam  rumah,  pada  saat penggerebekan pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup. 2
b. Dari  data  dokumentasi  yang  ditulis  oleh  Geuchik  gampong  Lamgugob,  pada  3  Oktober 2018,  bahwa  telah terjadi  kasus  khalwat pada  tahun  2017,  khalwat  yang  kedua  kali  ini, khalwat yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, yang berada di dalam kontrakan  wanita  disaat  malam  larut    merupakan  diantaranya  itu  anak  tentara  yang merupakan bukan warga asli gampong tersebut. 3
c. Dari  data  dokumentasi  berupa  surat  pernyataan  yang  ditulis  pada  25  Maret  2018  oleh Kepala  dusun  Tunggai  Timur,  didalam  surat  tersebut  disebutkan  bahwa  kasus  khalwat tersebut  sudah  diselesaikan  dengan  sanksi  adat  gampong,  kemudian  proses  selanjutnya diserahkan  kepada  pihak  Wilayatul  Hisbah  Provinsi  Aceh. 4 Kasus  khalwat  yang  terjadi pada tahun 2018, ini merupakan khalwat terheboh di gampong Lamgugob, khalwat yang terjadi  antara  Oknum  PNS  (Pria  yang  sudah  memiliki  istri),  dan  seorang  wanita  calon dokter  yang  merupakan  anak  pemilik  hotel  ternama,  pasangan  tersebut  merupakan pasangan  yang  sudah  diintai  oleh  pihak  Wilayatul  Hisbah  (WH)  Aceh,    seminggu sebelum pihak WH ke TKP,  Komandan WH mengkonfirmasikan kepada Kepala Dusun Tunggai Timur dan mengatakan bahwa ada daerah yang menjadi target dan meminta izin untuk  masuk  gampong  Lamgugob, 5 kemudian  digerebek  oleh  Warga,  pada  saat
2 Data  dokumentasi  3  oktober  2018  dan  hasil  Wawancara  dengan  Pak  Kechik  (Syauqi)  Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019
3 Data  dokumentasi  3  oktober  2018  dan hasil  Wawancara  dengan  Pak  Kechik  (Syauqi)  Gampong Lamgugob, pada tanggal 25 Maret 2019
4 Data dokumentasi Kepala Dusun Tunggai Timur (pak Zul Syukri Ali Ismail), pada 25 Maret 2018.
5 Hasil  wawancara  dengan    Kepala  Dusun  Tunggai  Timur  gampong  Lamgugob,  (  Pak  Zul  Syukri  Ali Ismail), pada tanggal 25 Maret 2019.
penggerebekkan  dilakukan  pintu  rumah  dalam  keadaan  tertutup,  dan  penggerebekan  itu dilakukan lantaran sudah larut malam, atau dengan kata lain sudah lewat jam malam. 6 Menurut  Narasumber,  gampong  Lamgugob  tersebut  mempunyai  Intel  gampong,  adapun intel tersebut ialah : 7
a. Tukang-tukang yang bekerja di gampong Lamgugob
b. Remaja awal yang berumur (12-15 tahun)
c. Muhtasib Gampong

## 2. Maisir (Judi)
Dari hasil wawancara penulis dengan geuchik gampong Lamgugob, geuchik mengatakan bahwa, kasus judi (maisir) juga pernah terjadi di gampong Lamgugob,  perjudian ini di kalangan pemuda-pemuda  yang  terdiri  dari  5  orang  pemain,  judi  ini  dimainkan    pada  tempat  kegiatan malam,  contohnya  :  saat  pesta  perkawinan.  Judi  di  gampong  tersebut  bukan  judi  besar-besaran akan tetapi judi tersebut dengan taruhan uang. 8

## 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Dari  data  dokumentasi  yang  ditulis  oleh  Kepala  dusun  Kayee  Adang  Timur,  pada  2 februari  2018,  dalam  dokumentasi  tersebut  disebutkan  bahwa telah  terjadi  cekcok  mulut antara suami  dan  isteri,  percekcokan  tersebut  menyebabkan  terjadi  pemukulan  yang  dilakukan  oleh suami kepada isteri, sehingga adanya pembengkakan pada pipi dan kepala si isteri. 9
Mengenai  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  juga  dijelaskan  oleh  geuchik  gampong Lamgugob,  geuchik  mengatakan  awalnya  pasangan  ini  tidak  memiliki  rumah,  namun  pihak gampong  memberi  rumah  untuk mereka tempati, akan  tetapi  sangat  disayangkan  rumah  tangga
6 Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 13 September 2018
7 Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 25 Maret 2019
8 Hasil  wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret  2019
9 Data dokumentasi Kepala Dusun Kayee Adang Timur (pak Ansari), pada tanggal 2 februari  2018.
mereka tidaklah harmonis, rumah tangga mereka sering terjadi kerusuhan, menurut pak keuchik kerusahan ini terjadi beberapa fakor, antara lain sebagai berikut:
a. Suami jauh dari Allah, dalam artian tidak melaksanakan shalat
b. Lemahnya ekonomi
c. Terpengaruh lingkungan yang tidak baik
d. Sahut menyahut antara suami dan  isteri.
Ketika    suami  istri  ini  sedang  ribut,dileraikan  oleh  ibu  geuchik  dan  kemudian  dibawa kediaman ibu geuchik, kemudian si wanita ini pulang ke kampung, sekitar dua bulan  kemudian suami ini mendatangi rumah pak gechik, meminta agar si isteri ini pulang kembali kerumahnya, si  suami  membuat  perjanjian  kemudian  suami  ini  sendiri  menjemput  istrinya  ke  kampung istrinya, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang harmonis. 10

## 4. Pertikaian Antar Warga
Dari  data  dokumentasi  yang  ditulis  oleh  pak  Ansari  pada  tanggal  20  januari  2018,  di dalam  dokumentasi  tersebut  dijelaskan  pertikaian  antara  warga  dan  pemukulan  tersebut  terjadi disebabkan  oleh  tutur  kata  atau  bicara  yang  tidak  tepat  sasaran,  salah  seorang  pihak  merasa tersinggung sehingga terjadinya pemukulan. 11
Mengenai pertikaian antar warga juga dijelaskan oleh gechik gampong Lamgugob, beliau mengatakan, pertikaian Antar Warga ini terjadi dikarenakan faktor tutur kata yang menimbulkan kesalahpahaman,  kurangnya  ekonomi,  prasangka  buruk  kepada  orang  lain,  sehingga  bahasa orang  lain  salah  ditafsirkan,  si  A  minum  kopi  sambil  ngobrol-ngobrol,  begitu  selesai  si    A bertanya  kepada  B  (pemilik  warung  kopi),  berapa?  12,  jawab  si  B  makna  12  disini  Rp.12.000, akan tetapi si B menjawab  bayar 11 saja, entah tujuan yang punya warung kopi tujuannya ke hal
10 Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret 2019.
11 Data dokumentasi Kepala Dusun Kayee Adang Timur (pak Ansari), pada tanggal 20 Januari 2018.
yang negatif, entahlah si A yang mudah tersinggung sehingga berfikiran negatif kepada si B, si B berfikir mungkin si A sulit untuk mencari uang 2000, akan  tetapi si A mengartikan 11 itu, si B ini  memaki-makinya  dengan  kata  yang  kasar  (anjing),  Si  A  menganggap  kode  11  itu  sebagai kode si B  yang menyebutnya  sebagai anjing, si  A berfikir dari Rp.12.000 kenapa tidak disuruh bayar  Rp.10.000,  kemudian  si  A  tersinggung  dan  melempar  kursi,  dan  si  B  terkena  lemparan kursi dan berdarah. 12

## 5. Tuduh Menuduh
Dari  data  dokumentasi  yang  ditulis  oleh  gechik  pada  3  oktober  2018,  bahwa  tuduh- menuduh disini merupakan tuduh menuduh santet, hal ini terjadi lantaran anak si A kerasukan, si A  menyebutkan  ciri-ciri  fisik  yang  mirip  dengan  si  B,  sehingga  keluarga  si  A  beranggapan bahwa si B telah menyantet anaknya si A. 13

## C. PROSEDUR PENYELESAIAN  PIDANA  ADAT DI GAMPONG LAMGUGOB
Perlu diketahui, bahwa gampong Lamgugob ini sudah memberlakukan Qanun (Reusam) sejak lama dan secara turun-menurun secara tidak tertulis, akan tetapi Qanun (Reusam) ini ditulis pada tanggal 1 Februari 2018 yang lalu. 14 Adapun penyelesaian terhadap pidana adat yang terjadi di  Lamgugob  itu  terdapat  didalam  Reusam  (Qanun)  Gampong  Lamgugob  Kecamatan  Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Nomor 01 Tahun 2018.
BAB VI (Kemasyarakatan) Pasal 6 15
(1). Masyarakat Lamgugob dilarang :
12 Hasil wawancara dengan Kechik Lamgugob, (Syauqi), pada tanggal 18 Maret 2019.
13 Data  dokumentasi  gechik  pada  3  oktober  2018,  dan  hasil  wawancara  dengan  Pak  Kechik  (Syauqi) Lamgugob, pada tanggal 13 September 2018.
14 Hasil  Wawancara  dengan  Pak  Kechik  (Syauqi)  Lamgugob,  pada  tanggal  13  September  13  September 2018
15 Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, hlm.6.
a. Mencuri
b. Berjudi
c. Khalwat/dan atau berzina
d. Mabuk dan/atau membawa/memakai narkotika
e. Berkelahi atau tawuran
f. Merusak Aset Gampong atau milik orang lain
g. Menganggu ketertiban umum
h. Memfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik secara moril maupun materiil
i. Melakukan Transaksi Jual Beli pada saat azan berkumandang
j. Menyalakan Tv/ Tape Recorder pada saat magrib sampai selesai Shalat Isya Adapun perkara pidana adat yang terjadi di Gampong Lamgugob di antaranya :

## 1. Khalwat
Prosedur penyelesaian khalwat yaitu
a. Ditangkap,
b. Dibawa ke Meunasah
c. Diperiksa Identitas
d. Aparat  gampong  menjelaskan  mengenai  peraturan  (Reusam)  yang  terdapat  di gampong  Lamgugob,sebagaimana  terdapat  di  dalam  Reusam  No  1  tahun  2018, gampong  Lamgugob,untuk  pelanggaran  khalwat  point  (c)  ayat  1  yang  terdapat  di dalam pasal 6,Reusam gampong Lamgugob No 1 tahun 2018,dikenai sanksi berupa denda  adat  masing-masing  sebesar  Rp.2.000.000.-  (Dua  Juta  Rupiah)  atau  kerja bakti  dalam  Gampong  Lamgugob  selama  2  (Dua)  Minggu  dan  pelanggar  akan diserahkan  pada  yang  berwajib. 16 Pelaku  khalwat  boleh  memilih  antara  denda  adat berupa uang atau kerja bakti selama 2 (Dua) minggu. 17

## 2. Maisir (Judi)
Adapun prosedur penyelesaian
a. Diserahkan kepada Babinsa
16 Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, hlm.7.
17 Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, hlm.7.
b. Membuat perjanjian dengan Gampong
c. Dikenai  Sanksi  berupa  denda  adat  sebesar  Rp.300.000  (Tiga  Ratus  Ribu  Rupiah) atau kerja bakti dalam Gampong Lamgugob selama 1 (satu) minggu.

## 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
Mengenai  Prosedur  penyelesaian  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  tidak disebutkan  di  dalam  Reusam  Gampong  No  1  tahun  2018,  akan  tetapi  aparatur  gampong Lamgugob  sendiri  pernah  mengadili  kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  tersebut, hal  tersebut  lantaran  adanya  pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan,sehingga  aparat  gampong Lamgugob mencari solusi untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga itu diselesaikan dengan cara :
a. Mediasi
b. Membuat perjanjian
4. Pertikaian Antar Warga
Adapun  prosedur  penyelesaian  kasus  pertikaian  Antar    Warga  yang  terjadi  di Gampong Lamgugob, yaitu :
a. Di Mediasi oleh Aparat Gampong
b. Membayar  denda  adat  sebesar  Rp.300.000  (Tiga  Ratus  Ribu  Rupiah)  dan  wajibkan berdamai di depan perangkat gampong. 18
c. Berdamai
18 Reusam Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, nomor 01 tahun 2018, (point e) hlm. 7.

## 5. Tuduh-Menuduh
Adapun prosedur penyelesaian kasus tuduh-menuduh ini ialah:
a. Di musyawarahkan
b. Mediasi
c. Dikenakan  sanksi  berupa  perdamaian  dan  minta  maaf  secara  terbuka  di  depan Perangkat  Gampong  serta  membayar  denda  adat  sebesar  Rp.200.000  (Dua  Ratus Ribu Rupiah).

## D. ANALISIS  PERTIMBANGAN  APARATUR  GAMPONG  DALAM  PELIMPAHAN PERKARA KE JALUR PERADILAN
Di  sini  penulis  menfokus  pada  satu    kasus,  yang  sudah  diselesaikan  dengan  Adat Gampong  kemudian  dilimpahkan  lagi  ke  jalur  peradilan.  Adapun  kasus  yang  ditemukan  oleh penulis yaitu : Mesum (Khalwat).
Kasus  khalwat  ini,  kasus  yang  terjadi  pada  tahun  2018,  kasus  ini  sudah  diselesaikan dengan  sanksi  adat  gampong  lamgugob,  ini  merupakan  kasus  yang  terjadi  antara  Oknum  PNS Gubernur  dengan  Calon  dokter  kemudian  dilimpahkan  lagi  ke  pada  pihak  Wilayatul  Hisbah Aceh (WH)
1. Pertimbangan Aparatur Gampong dalam pelimpahan perkara pidana adat ke jalur peradilan
Adapun  pertimbangan  Aparatur  Gampong  dalam  pelimpahan  1  (satu)  perkara  pidana Adat tersebut ialah :
a. Sanksi Adat Gampong sebagai peraturan (Reusam) gampong.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  aparat  gampong  Lamgugob yaitu    pak  Syauqi  (Kechik)  Gampong  Lamgugob,  sanksi  adat  di  gampong    merupakan  suatu aturan  atau  kesepakatan  masyarakat  yang  telah  dimuat  dalam  reusam  (peraturan)  gampong, reusam  (peraturan)  gampong  Lamgugob    hanya  berlaku  bagi  masyarakat  yang  melakukan pelanggaran di kawasan gampong lamgugob, ketika seseorang sudah melanggar  atau mencemari
nama gampong, maka ia akan dikenakan sanksi adat di gampong lamgugob, dalam hal ini pihak gampong    bukan  mencari  siapa  yang  salah,  melainkan  jenis    pelanggaran  apa    yang  dilakukan sehingga nama gampong itu tercemar. 19
Analisis  penulis,    reusam  adalah  kebiasaan,  adat  yang  sudah  menjadi  peraturan,  ketika masyarakat  memasuki  kawasan  gampong  Lamgugob,  maka  dia  harus  mengikuti  semua peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  didalam  gampong  Lamgugob  tersebut,  sebagaimana yang telah diatur di dalam reusam gampong Lamgugob no 1 tahun 2018, reusam (peraturan) ini sudah  diberlakukan  secara  turun  temurun  sejak  nenek  moyang  hingga  sekarang,  adapun  tujuan dari  reusam  (peraturan)  untuk  menjaga  keamanan,  ketertiban  dan  kesejahteraan  gampong, seseorang dapat dikenakan sanksi adat apabila melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam reusam  gampong,  setiap  gampong  itu  memiliki    reusam  (peraturan)    sendiri,  setiap  orang  yang melakukan  perbuatan  tindak  pidana  atau  pelanggaran  pasti  akan  dikenakan  sanksi  adat,  baik berupa : nasehat, denda, teguran, diat dan lain sebagainya sesuai reusam (peraturan) gampong itu sendiri.    Sanksi  adat  diberikan  untuk  memberi  efektifitas  pelaku  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukannya,  contohnya  :  khalwat  dalam  reusam  gampong  lamgugob,  bagi  pelaku  jarimah khalwat akan dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama dua minggu.
b. Kurang puasnya masyarakat terhadap sanksi gampong
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  salah  seorang  Staff    Tuha  Peut,  yaitu  bapak Amanullah  bahwa  pertimbangan  terhadap  pelimpahan  perkara  pidana  juga  disebabkan  kurang puasnya masyarakat pada sanksi gampong, jika sanksi khalwat hanya diselesaikan dengan sanksi adat, maka bagi keluarga yang kelas sosial tinggi, dia beranggapan untuk mengikuti sanksi adat dia  hanya  perlu  mempersiapkan  uang  saja,  karena  dengan  mengeluarkan  uang  ia  dapat dibebaskan dari  sanksi syari‟at. 20
19 Hasil wawancara dengan Pak  Syauqi, ( keuchik)  Gampong  Lamgugob, pada tanggal 18 Maret 2019.
20 Hasil wawancara dengan Pak Amanullah, (Staff Tuha Peut) Gampong  Lamgugob, pada tanggal  21 Maret 2019
Analisis  penulis,  sanksi  dan  perbuatannya  tidak  sesuai,  sehingga  tidak  tertutup kemungkinan  tindak  pidana  tersebut  terjadi  kembali,  baik  dilakukan  oleh  orang  yang  sama (recidivis) maupun orang yang berbeda, sebagai contoh : tindak pidana khalwat, menurut reusam gampong  Lamgugob,  Nomor  01  Tahun  2018  Tentang  Peraturan-Peraturan  Gampong,  pasal  (6) menyatakan  bahwa  sanksi  tindak  pidana  khalwat  ialah  berupa  denda  adat  Rp.2.000.000  (Dua Juta  Rupiah)  atau  kerja  bakti  dalam  Gampong  Lamgugob  selama  2  (Dua)  Minggu,  sanksi  adat hanya  sebagai  pemberi  sanksi  karena  disebabkan  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  aturan diwilayah tersebut, bahkan sanksi adat tidak memberikan efek jera di dalam masyarakat.

## c. Wewenang dalam mengadili
Menurut  Narasumber,  yaitu  Pak  Amanullah  (Staff  Tuha  Peut),  dalam  penerapan peraturan  yang  telah  ditetapkan  di  gampong  Lamgugob,  apabila  terdapat  penduduk  gampong lamgugob  yang melakukan tindak pidana khalwat, maka wewenang atau tugas aparat gampong adalah  mengadili  dengan  Reusam  (peraturan)  gampong  ,  yakni  hanya  sebatas  memberlakukan sanksi-  sanksi  yang  sudah  ditetapkan  di  dalam  reusam, 21 seperti  sanksi  bayar  denda  sebanyak Rp.2.000.00  (Dua Juta Rupiah) atau kerja bakti selama 2 minggu bagi pelaku khawat.
Analisis  penulis,    aparat  gampong  tersebut  tidak  mempunyai  wewenang    mengadili dengan syari‟at Islam seperti : melaksanakan hukuman cambuk bagi pelaku khalwat yang terjadi di  gampong  sehingga  dalam  penerapan  Syari‟at  Islam  di  Aceh,  pelaksanaan  cambuk  tersebut diadili  oleh  Wilayatul  Hisbah  (WH),  Mahkamah  Syar‟iyyah.  Bahkan  di  dalam  Qanun  No  6 Tahun  2014,  pasal  (24)  menyebutkan  bahwa,    jarimah  khalwat  menjadi  kewenangan  peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan lain mengenai adat istiadat, dalam Qanun No 9 Tahun 2008 pasal
21 Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019
(16)  juga  disebutkan  bahwa  penyelesaian  pidana  menurut  hukum  adat  itu  diselesaikan  dengan cara  :  Nasehat,  teguran,  pernyataan  maaf,  sayam  (perdamaian),  diat,  denda,  ganti  kerugian, dikucilkan  oleh  masyarakat  atau  nama  lain,  dikeluarkan  dari  masyarakat  gampong  atau  nama lain, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.
d. Adanya Pemisahan antara Sanksi Adat dengan Hukum Syari‟at Islam
“Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Amanullah (Staff Tuha Peut), pelimpahan ini terjadi  lantaran  beliau  sendiri  mempunyai  perspektif  bahwa  adanya  pemisahan  antara  hukum adat dengan hukum syari‟at, sehingga aparat gampong ingin memunculkan dua hal, yakni hukum adat dan hukum syari‟at”. 22
Analisis penulis,  jika dilihat dari segi pengertian hukum adat dan hukum syari‟at itu sangat berbeda sekali, dapat dipahami dengan singkat hukum adat merupakan hukum yang dibuat oleh manusia,  yang  berdasarkan  aturan  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  (living  law),  yang  diikuti secara  turun-temurun  dan  sudah  menjadi  kebiasaan  didalam  masyarakat  itu  sendiri.  Sedangkan hukum  syari‟at  merupakan  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah,  baik  didalam  Al-qur‟an maupun hadits.
Dalam wawancara ini pak Amanullah juga mengatakan sanksi adat bukan putusan hakim, sanksi  adat    di  gampong  merupakan    peraturan   (reusam)  yang  telah  ditetapkan  oleh  gampong, dengan hadirnya sanksi adat di gampong,  bukan berarti ia terhapus sanksi  yang telah diatur di dalam    syariat  Islam  (Qanun  Jinayah),  dalam  hal  ini    aparatur  gampong  lamgugob  sangat menginginkan  apabila  seseorang  sudah  terbukti  melakukan  perbuatan  khalwat  tetap  harus dicambuk,  dengan  melimpahkan  perkara  ke  jalur  peradilan  tersebut,Aparatur  gampong
22 Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019.
mengharapkan ada  proses pemberian sanksi sesuai Qanun Syari‟at Islam. Secara adat gampong kedua belah pihak telah menyelesaikan denda gampong. 23
Analisis penulis, sanksi adat gampong bukanlah putusan hakim, meskipun sanksi adat itu ditetapkan  berdasarkan  keputusan  bersama  yang  merupakan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan, sanksi adat itu hanya denda gampong yang dipandang  tidak  memberikan  efek  jera  kepada  masyarakat,  dengan  kata  lain  sangat  sulit mengurangi  angka  tindak  pidana,  sehingga  aparat  gampong  mengharapkan  ketika  unsur-unsur khalwat  dan  perbuatan  tersebut  terpenuhi  maka  pelaku  khalwat  tersebut  harus  dikenakan cambuk,  dengan  kata  lain  disamping  telah  dilakukannya  sanksi  adat  juga    harus  diterapkan dengan sanksi syari‟at.

## e. Tidak Ingin Menghadirkan keluarga
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Ansari (Kepala Dusun Kayee Adang Timur),    ketika  kasus  khalwat  tersebut  diadili  oleh  pihak  gampong  Lamgugob,  maka  aparat tersebut  meminta  kepada  kedua  pelaku  khalwat  untuk  menghadirkan  keluarga  pelaku.  Namun ketika permintaan aparat gampong tersebut ditolak oleh pelaku, maka aparat gampong langsung memproses  kasus  tersebut  ke  jalur  peradilan,  baik  itu  Wilayatul  Hisbah  (WH)  maupun Mahkamah  Syar‟iyyah  (MS),  dalam  hal  ini  aparat  gampong  Lamgugob  beranggapan  bahwa pelaku tersebut tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh aparat gampong Lamgugob. 24
Analisis  penulis,  hal  yang  melatarbelakangi  pelaku  yang  tidak  ingin  menghadirkan keluarga,  disebabkan  oleh  :  menjaga  image  atau  nama  baik  orangtua,  lantaran  berasal  dari keluarga  kelas  sosial  tinggi,  perbuatan  tersebut  juga  dapat  menyebabkan  seluruh  anggota
23 Hasil wawancara dengan Pak Amanullah (Staff Tuha Peut) Gampong Lamgugob, pada tanggal 21 Maret 2019.
24 Hasil  wawancara  dengan  Pak  Ansari  (Kepala  Dusun  Kayee  Adang  Timur)  Gampong  Lamgugob,  pada tanggal 25 Maret 2019.
mendapat  cap  atau  stempel  sebagai  keluarga  yang  tidak  baik  oleh  masyarakat  sekitarnya, misalnya oleh tetangganya, selain pemberian stempel atau cap sebagai keluarga yang tidak baik, dampak  lainnya  pelaku  juga  bisa  diusir  dari  tempat  tinggal,  lantaran    timbulnya  kekhawatiran masyarakat terhadap perbuatan tersebut akan mempengaruhi anak-anak mereka, sehingga anak- anak mereka akan terjerumus, tidak hanya keluarganya saja pelaku juga bisa dipecat dari instansi tempat dirinya bekerja.
Dari lima pertimbangan yang dikemukakan oleh aparat gampong Lamgugob diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa sanksi adat di gampong tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada  masyarakat,  jika  dilihat  dari  segi  upaya  penerapannya  sanksi  adat  tersebut  sanksi  adat tersebut  tidak  cocok  diterapkan  di  dalam  masyarakat,  karena  sanksi  adat  tersebut  tidak  dapat meminimalisirkan jarimah khalwat didalam masyarakat.

## 2. Hasil pelimpahan perkara ke Jalur Peradilan (Wilayatul Hisbah)
Mekanisme setelah penyerahan dari gampong ke Wilayatul Hisbah (WH) di antaranya :
1. Diperiksa,  apakah  itu  khalwat  atau  Ikhtilath,  jika  itu  ikhtilath  maka  diserahkan  kepada penyidik agar diproses lebih lanjut
2. Jika  itu  kasus  khalwat,  tidak  melakukan  perbuatan  yang  mengarah  kepada  zina,  dalam artian hanya duduk saja, maka diselesaikan secara adat. Maka di sini ada 2 bentuk :
a. Dikembalikan ke gampong
b. Diselesaikan di Wilayatul Hisbah
Adapun hasil penyelesaian kasus khalwat terhadap  pelimpahan perkara pidana ke Jalur Peradilan  (Wilayatul Hisbah/ WH) ialah:
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  penyidik  di  kantor  Wilayatul  Hisbah  Provinsi Aceh,  beliau  mengatakan  jika  terjadi  kasus  khalwat,  maka  kasus  khalwat  tersebut  dapat diselesaikan  dengan  sanksi  adat,  jika  telah  diselesaikan  dengan  Adat  maka  pihak  Wilayatul Hisbah  (WH)  tidak  memproses  lebih  lanjut,  akan  tetapi  dikembalikan  kepada  pihak  gampong
tersebut, 25 dasar  hukumnya  terdapat  dalam  Qanun  No  6  tahun  2014,  pasal  (23)    yang menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  khalwat,  diancam  dengan Uqubat ta‟zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali  atau denda paling banyak 100 gram emas murni  atau  penjara  paling  lama  10  bulan”.  Kemudian  di  dalam  pasal  (24)  disebutkan  jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat  diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh  tentang  pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  dan/  atau  peraturan  perundang- undangan    lainnya  mengenai  adat  istiadat.    Di  dalam  pasal  24  juga  disebutkan  bahwa  ada  2 syarat,  yaitu  :  perbuatan  tersebut  dilakukan  di  gampong  tersebut,  dan  pelakunya  penduduk gampong tersebut, dalam hal ini Narasumber juga menyebutkan bahwasanya, di dalam pasal 24 tersebut  tidak  ditafsirkan  bahwa  kedua  pelaku  tersebut  harus  berdasarkan  penduduk    gampong tersebut, sehingga dalam hal ini narasumber menyimpulkan bahwa pelaku khalwat tersebut telah memenuhi  persyaratan  yang  terdapat  di  dalam  pasal  (24)  Qanun  No  6  tahun  2014,  meskipun salah  satu  dari  pelaku  tersebut  bukanlah  penduduk  gampong  tersebut. 26 Dalam  hal  ini Narasumber juga mengatakan bahwasanya mereka tidak menginginkan adanya dualisme hukum, sehingga kasus khalwat tersebut langsung dikembalikan kepada Aparatur gampong Lamgugob. 27 Analisis  penulis,  mengenai  pelimpahan  perkara  yang  sudah  diselesaikan  dikenaikan sanksi  tersebut  tidak  dibenarkan,  seperti  diketahui  bahwa  dalam  hukum  pidana  nasional  kita dikenal dengan azas Nebis In Idem, Azas Nebis In Idem adalah seseorang tidak boleh dihukum dua  kali  atas  kesalahan  yang  sama,  karena  pada  kasus  khalwat  diatas  sudah  dijatuhi  hukuman, dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Mengenai Azas Nebis In Idem ini terdapat didalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi:
“Orang  yang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk  juga  hakim  pengadilan  swapraja  dan  adat,  di  tempat-tempat  yang  mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.
Berbeda  hal  dengan  yang  disampaikan  oleh  aparat  Gampong  Lamgugob,  yaitu  pak Zulsyukri Ali Ismail, adapun tanggapan beliau, yaitu  adanya perbedaan kelas sosial antara kelas rendah  dan  kelas  tinggi,  kedua  belah  pihak  sehingga  tidak  diberlakukan    Qanun  Jinayah  dalam artian tidak ada tindak lanjut dari pihak Wilayatul Hisbah (WH). 28
25 Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 25 Maret 2019.
26 Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 24 Juli  2019
27 Hasil wawancara dengan Pak Marzuki M.Ali (Penyidik) Kantor Wilayatul Hisbah Aceh, pada tanggal 25 Maret 2019
28 Hasil Wawancara dengan Pak Zul Syukri Ali Ismail (Ulee Jurong Tunggai Timur) Gampong Lamgugob,pada tanggal 25 Maret 2019.
Analisis  penulis,  dalam  konteks  penerapannya  hukum  pidana  Islam  dikenal  dengan prinsip kesamaan di hadapan hukum atau azas keseimbangan dan keadilan, dalam hal ini Islam tidak pernah membeda-bedakan status sosial, antara si kaya dan si miskin,  yang hanya berbeda itu tingkat ketakwaan seseorang, seberapa dekat dia dengan pencipta-Nya.
Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:
“Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Salah  satu  contoh  bahwa  hukum  pidana  Islam  memiliki  prinsi  persamaan  dihadapan hukum atau keseimbangan dan keadilan, sebagaimana terdapat di dalam Sabda Nabi Saw :
“Dan demi Allah, sekalipun yang melakukan pencurian itu  Fathimah binti Muhammad, pasti kupotong tangannya”. 29
Dari Sabda Nabi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, hukum pidana islam pada masa Rasulullah memang sudah menerapkan prinsip kesamaan di hadapan hukum, sehingga tidak ada yang terdiskriminasi, siapapun yang melakukan perbuatan pidana akan dikenakan sanksi, tidak ada perbedaan ras, suku, dan bangsa didalam Islam, yang membedakan itu hanya segi ketakwaan seorang hamba Allah dalam menjalankan perintah-Nya.
Abdul Hayy Abdul „Al, Pengantar Ushul Fikih, Cetakan Ketiga, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2014.
Abdul Husain Muslim bin Hajj al-Naisaburi, Shahih Muslim, Mesir : Darul Hadits Mesir.
29 Imam Bukhari, Shahih Bukharii, Maktabah Syamilah versi 7 G & 14 G, Jilid 14, hlm. 214.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat (Dalam Pangkuan Hakim Mahkamah  Syar’iyyah)
Cetakan Pertama, Banda Aceh : Tanpa Tempat Terbit,
2011.
Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir al-Maraghi jilid 7, Semarang :   Toha   Putra, 1987.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
Ali Abu Bakar Ali Yasa, Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh   Darussalam, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam, 2006.
Al-Yasa  Abu  Bakar,  Marah  Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Aceh  (Penafsiran  dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana), Banda Aceh :   Dinas Syari‟at Islam di Aceh, 2011.
Alyasa‟ Abubakar, Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,  Paradigma,
Kebijakan dan kegiatan, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
Angry Lysyani, Pengantar Ilmu hukum, Pekan Baru : Suska Press, 2014.
Badruzzaman Ismail, Dasar-Dasar Hukum Pelaksanaan Adat dan Adat Istiadat Di Aceh, Banda Aceh : Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.
Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta  :  Balai Pustaka, 2007.
Dinas Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang,Keputusan Presiden, Peraturan
Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur
Berkaitan Pelaksanaan  Syari’at Islam, Edisi ke -7, Banda Aceh : Dinas   Syari‟at Islam, 2009.
Ende Hasbi Nassaruddin, Kriminologi, Cetakan Pertama, Bandung : CV Pustaka   Setia,   2016.
H.R. Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung : PT Alumni, 2002.
Ishaq, Dasar- Dasar Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
Kartini Kartono, Patologi Sosial , jilid I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, Cetakan Kedua, Jakarta : Amzah,  2014.
M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al  Misbah;Pesan,Kesan,  dan  Keserasian  Dalam  al- Qur’an, Vol.III, Jakarta : Lentera Hati, 2002
Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam Persepektif Yuridis- Viktimologis) , Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits
Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud), Buku I, Cetakan Pertama, Jakarta :   Pustaka
Azzam,
2007.
Muhammad Shiddiq, Chairul Fahmi, Problematika Qanun Khalwat (Analisis
terhadap perspektif Mahasiswa Aceh), Banda Aceh : Aceh Justice   Resource Center, 2009.
Mukhlis, dkk, Hukum Pidana, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2009.
Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, Cetakan Pertama, Purwokerto : Pusat Studi  Gender, 2006.
Rusdji Ali Muhammad dan Khairizzaman, Kontelasi Syariat Islam di Era Global , Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
Rusdji Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi,dan   Implementasi, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 2003 .
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ,Jakarta:PT   RajaGrafindo Persada,
2006.
Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam  di Indonesia, NAD: Yayasan Nadiya,   2004 Taqwaddin Husin, Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe, Banda  Aceh  : Bandar Publishing, 2013.
Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung : Alfabeta, 2015.