## SPIRIT HUKUM ISLAM DALAM REFORMASI TATA KEPEMERINTAHAN DI ERA GLOBALISASI

## Ichsan Kabulah
Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas Alamat: Kampus Limau Manis Unand Padang 25163
Abstract: With  the  post-reform  euphoria  Indonesian  politics  keenly  indeed  been used as a momentum to strengthen its global influence has unwittingly demonstrated tremendous influence in people's lives, especially in efforts to reform governance. In this case, the challenges faced by Muslims themselves to participate participating in a bureaucratic  reform  is  certainly  not  easy.  Very  susceptible  to  bring  Islam  into  the formal legal approach  nationally because it  will bring a lot of rejection. Itself  more apparent rejection caused understand that brought only belong to one group and not owned  by  other  groups,  although  they  may  also  bring  understanding  towards  good. Therefore,  we  do  not  get  stuck  with  the  issue  of  bringing  Islamic  law  to  erect  that legally as soon as possible. Terelebih should first is how Islamic values  is reflected as  the  spirit  of  the  law  in  governance.  Of  course  this  Islamization  spirit  to  be encouraged  by  technical  measures  of  governance  reform  by  improving  the recruitment  process,  institutional  restructuring,  optimization  of  bureaucratic  work, maintaining  the  remuneration  system,  strengthening  oversight  and  enforcement action against violations of the law that are clearly detrimental to society at large.
Keywords: Islamic law, government, globalization.
Abstrak: Dengan euforianya  perpolitikan Indonesia pasca  reformasi  sesungguhnya secara  jeli  telah  dijadikan  momentum  untuk  semakin  memperkuat  pengaruh  global yang  tanpa  disadari  telah  menunjukkan  pengaruhnya  yang  luar  biasa  dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam upaya reformasi tata pemerintahan. Dalam hal  ini,  tantangan  yang  dihadapi  Islam  sendiri  untuk  turut  berpartipasi  dalam reformasi  birokrasi  tentulah  tidak  mudah.  Sangat  rentan  membawa  Islam  kedalam pendekatan legal formal secara nasional karena akan memunculkan penolakan yang banyak.  Penolakan  itu  sendiri  lebih  nyata  disebabkan  paham  yang  dibawa  hanya dimiliki  oleh  satu  golongan  dan  tidak  dimiliki  golongan  lain,  meskipun  paham tersebut  mungkin  juga  membawa  kearah  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  kita  jangan terjebak  dengan  isu  membawa  hukum  Islam  itu  untuk  tegak  secara  legal  formal sesegera mungkin. Sebaiknya terelebih dahulu adalah bagaimana nilai-nilai Islam itu tercermin  sebagai  spirit  hukum  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Tentu  saja spirit  ke-Islaman  ini  perlu  didorong  dengan  langkah-langkah  teknis  reformasi ketatapemerintahan melalui perbaikan proses rekruitmen, restrukturisasi kelembagaan,  optimalisasi  kerja  birokrasi,  mempertahankan  sistem  remunerasi, penguatan  fungsi  pengawasan  dan  penindakan  tegas  terhadap  pelanggaran  hukum yang nyata-nyata merugikan masyarakat luas.
Kata Kunci: hukum Islam, pemerintahan, globalisasi.

## Pendahuluan
Mei  1998  menjadi  titik  tolak  Indonesia  melakukan  reformasi.  Reformasi berjalan dengan cepat dengan ditandai percepatan pemilu sehingga memunculkan secercah harapan. Hari ini setelah dua belas tahun lebih reformasi berjalan, apakah masyarakat  Indonesia  telah  merasakan  manfaatnya  secara  nyata.  Faktanya reformasi  hanya  bertumpu  pada  aspek  politik  saja.  Partai  politik  tumbuh  secara pesat, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara langsung namun hal itu semua  belum  mampu  merealisasikan  tujuan  bernegara  itu  sendiri.  Reformasi justru dipertanyakan keberadaannya mengingat Indonesia masih mengalami krisis multidimensi  yang  belum  tahu  kapan  berakhirnya.  Mengutip    Studi  World Economic  Forum  dan  Universitas  Harvard  tentang  negara  gagal,  dari  59  negara, Indonesia  masuk  karakteristik  negara  gagal  karena  tingginya  angka  kriminalitas dan kekerasan, korupsi merajalela serta suasanan ketidakpastian yang tinggi. 1
Mengarahnya kondisi menuju negara gagal menjadi peringatan serius bagi pemerintah  dan  masyarakat.  Tidak  dipungkiri  bahwasannya  masalah  yang dihadapi  sangatlah  kompleks.  Pengaruh  nyaris  sempurnanya  kegagalan  negara kita saat  ini tidak hanya  dipengaruhi oleh faktor  domestik melainkan juga faktor internasional.  Dengan  euforianya  perpolitikan  Indonesia  pasca  reformasi sesungguhnya  secara  jeli  telah  dijadikan  momentum  untuk  semakin  memperkuat pengaruh global yang tanpa kita sadari telah menunjukkan pengaruhnya yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat.
Globalisasi: Bagaimana Cara Mereka Masuk ?
Globalisasi  merupakan  terminologi  yang  sering  dipakai  dalam  latar belakang ilmu hubungan internasional. Sering kali penggunaan istilah globalisasi saling  melengkapi  dengan  istilah  lain  yakni  internasionalisasi,  liberalisasi  dan westernisasi.  Menurut  Jadgish  (2004) Globalization  (or  globalisation)  describes the  process  by  which  regional  economies,  societies,  and  cultures  have  become integrated through a global network of communication, transportation, and trade. Globalisasi  membuat  peningkatan  keterkaitan  dan  ketergantungan  antarbangsa
1 Kompas, 1 Oktober 2010.
dan  antar  manusia  di  seluruh  dunia  dunia  melalui  aktivitas  ekonomi,  sosial masyarakat  dan  budaya.  Melalui  globalisasi  maka  tidak  ada  sekat  antar  negara sehingga membuat interaksi menjadi lebih maksimal.
Globalisasi sendiri dalam perkembangannya menimbulkan pro dan kontra. Bagi kelompok yang pro dengan globalisasi menyatakan bahwasannya globalisasi dapat  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  ekonomi  masyarakat  dunia melalui  proses  perdagangan  antar  negara.  Globalisasi  perekonomian  membuat suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia  menjadi  satu  kekuatan  pasar  yang  semakin  terintegrasi  dengan  tanpa rintangan  batas  teritorial  negara.  Adapun  kelompok  kontra  melihat  globalisasi merupakan  sebuah  ide  lama  yang  dikemas  dengan  produk  baru.  Ide  lama  itu sendiri adalah membuat negara-negara berkembang dijajah secara tidak langsung melalui  ketergantungan  dengan  negara-negara  maju.  Penguasaan  negara  dan masyarakat  dinegara  berkembang  tidak  lagi  dilakukan  secara  fisik,  namun diserang  melalui  pendekatan  ekonomi,  politik  dan  budaya.  Penguasaan  non  fisik ini  nyata  mempengaruhi mind  set sebagian  masyarakat.  Lihatlah  fenomena- fenomena  masyarakat  perkotaan  di  Indonesia  saat  ini  memiliki  kelompok masyarakat seperti komunitas punk , yang sebelumnya tidak dikenal dalam budaya Indonesia.
Ada  skenario  global  yang  membuat  ideologisasi  globalisasi  bisa mentransformasi  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  dewasa  ini.  Ide  besar dibelakang  globalisasi  itu  sendiri  adalah  liberalisme.  Liberalisme  sendiri merupakan  ideologi  yang  dibawa  dunia  barat  dan  sampai  sekarang  eksistensinya terus menguat pasca runtuhnya rezim komunis di eropa sejak tahun 1989. Uraian Ian  Adams  (2004)  bahwa liberte (kebebasan)  menyiratkan  hal-hal  yang  akan menyelematkan  dan  mempertinggi  kebebasan  itu,  seperti  persamaan  hak, pemerintahan konstitusional, aturan hokum dan toleransi.
Ide  besar  liberalisme  mengalami  reduplikasi  menjadi  neoliberalisme. Melalui  ideologi  pasar  bebas,  liberalisme  masuk  ke  negara-negara  berkembang melalui dukungan pemerintah Negara Amerika Serikat dan beberapa negara kuat di  kawaasan  Uni  Eropa,  perusahaan  multi  nasional  dan  lembaga-lembaga  donor
internasional.  Ide-ide  ini  semakin  dilanggengkan  melalui  penyebaran mind  set oleh  akademisi  yang  telah  mengenyam  pendidikan  dibarat  melalui  penyebaran bahan ajar dari text book yang berasal dari barat serta tekanan-tekanan NGO baik lokal  maupun  internasional.  Berjalannya  ideologi  ini  disuatu  negara  juga didukung  elemen  pengusaha  lokal,  militer  dan  birokrat.  Dampaknya  sendiri langsung dirasakan masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan yakni ekonomi, politik, sosial dan budaya.
TNC/ MNC UNI
EROPA USA Konstruksi Ide Globalisasi dan Pembangunan di Dunia /Negara Berkembang International NGOs
IMF World Bank WTO PBB

## PARA KAPITALIS DUNIA DAN PARA IDEOLOG KAPITALIS YANG BERADA DI NEGARA- NEGARA BERKEMBANG SEBAGAI PINTU MASUK  IDEOLOGI PASAR BEBAS

## NEGARA
Pengusaha
Militer                Birokrat
Sosok Birokrasi Negara ODA/ OECDA FREE MARKET IDEOLOGY NEOLIBERALSME NGO NAS NGO LOKAL

## EKONOMI
PRIVATISASI
PENGGUSURAN
TANAH EXLOITASI LINGKUNGAN ALAM

## POLITIK
DE-DEMOKRASI
STRONG STATE KEBIJAKAN
SENTRALISTIK MINIM PELAYANAN SOS

## SOSIAL
KEMISKINAN
PENINDASAN HAK PENGANG GURAN MASLAH SOS LAINNYA

## BUDAYA
PENGHANCURA
N: BUD LOKAL LOCAL WISDOM LOCAL KNOWLEDGE & TECHNOLOGY

## Globalisasi mempercepat liberalisme politik hukum
Demokrasi  menjadi  ide  nyata  yang  dibawa  dalam  aspek  politik.  Pasar bebas  sendiri  merupakan  ide  ekonominya.  Celakanya  perkembangan  ide-ide tersebut berlangsung secara massif dan bersifat global. Secara khusus kita melihat demokrasi,  sesungguhnya  yang  ditonjolkan  selama  ini  adalah  saat  proses pengambilan keputusannya saja padahal demokrasi memiliki konsepsi  yang luas. Robert A Dahl (1982) menjelaskan proses demokrasi  yang ideal  akan memenuhi lima  kriteria  yakni  persamaan  hak  pilih,  partisipasi  efektif,  pembeberan kebenaran,  kontrol  terakhir  terhadap  agenda  dan  pencakupan.  Bahkan  Plato sendiri  mengungkapkan  demokrasi  merupakan  salah  satu  bentuk  pemerintahan yang buruk. G.H Sabine (1963) mengutip dari Plato dalam Republuc menjelaskan demokrasi  itu  adalah  yang  terjelek  diantara  negara-negara  yang  berdasarkan hukum.
Saat  ini  kita  terwacanakan  dengan  sendirinya  dan  terbawa  arus  padahal hakikat demokrasi itu sendiri adalah menyuarakan aspirasi masyarakat (kolektif). Pergeseran  makna  ini  berdampak  demokrasi  kita  yang  kebablasan.  Jika  saat  ini terdapat 485 kabupaten/kota dan 33 Provinsi maka sesungguhnya penyelenggaraan  Pemilukada  di  Indonesia  berlangsung  3,5  hari  sekali  dalam kurun waktu lima tahun.
Tentu  saja  pesta  3,5  hari  sekali  ini  menghabiskan  sumber  daya  yang  luar biasa. Tidak hanya pemerintah selaku penyelenggara, para calon selaku kontestan dan  masyarakat  selaku  partisipan  dibuat  riuh  dengan  suasana  pemilukada. Riuhnya  pesta  demokrasi  ini  sesungguhnya  menghabiskan  energi  seluruh  pihak karena  bagi  kepala  daerah/wakil  kepala  daerah  mereka  lebih  memfokuskan  pada meraih dan mempertahankan kelangsungan kekuasaannya sehingga roda birokrasi pemerintahan  dan  visi  yang  mereka  usung  saat  janji  kampanye  sulit  untuk direalisasikan.
Marilah  kita  gambarkan  secara  singkat  bagaimana  penyelenggaraan Pemilukada telah menguras energi seluruh pihak. Bagi para calon kepala daerah/ wakil kepala daerah mereka membutuhkan biaya milyaran rupiah untuk berbagai pos  ongkos.  Mulai  dari  pos  sosialisasi  melalui  pembuatan  stiker,  pamflet  dan
spanduk,  lalu  pos  sewa  perahu  partai  dan  yang  terbesar  adalah  pos  pemenangan dengan  memobilisasi  banyak  orang  dan  berbagai  tim  sukses.  Pengalaman  Faisal Basri yang ingin mengikuti Pilkada Provinsi DKI Jakarta yang lalu, sampai pada tahapan pencalonan kepada partai saja sudah menghabiskan anggaran satu milyar lebih.  Meskipun  terdapat  variasi  daerah  yang  berpengaruh  terhadap  variasinya harga,  ongkos  setiap  calon  dapat  disimpulkan  tidaklah  murah.  Akibatnya  jangan heran  ketika  publik  menemukan  kasus  bagi  calon  yang  tidak  terpilih  Pilkada ketika dililit hutang menjadi gila dan bahkan meninggal dunia.
Bagi  penyelenggara  Pemilukada  sendiri  yakni  pemerintah  juga berpengaruh  terhadap  kinerja  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sesuai  dengan  UU Nomor  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  maka pembiayaan pemilukada berasal murni dari APBD sehingga menyebabkan ditahun penyelenggaraan  pemilukada  anggaran  sebagian  besar  pemerintah  daerah  bagi sektor  publik  menjadi  berkurang.  Riset  yang  dilakukan  Setnas  Fitra  bekerjasama dengan  Maarif  Institute  (2010)  di  14  daerah  menunjukkan  sebagian  besar pemerintah  daerah  yang  sedang  menyelenggarakan  Pemilukada  mengurangi anggaran pada pos belanja langsung.
Penurunan  belanja  terlihat  dari  belanja  langsung  secara  keseluruhan, termasuk  pada  belanja  langsung  disektor  pendidikan  dan  kesehatan.  Belanja langsung  merupakan  belanja  program  kegiatan  sehingga  alokasinya  langsung menyentuh pelayanan masyarakat.
Provinsi  Sumatera  Barat,  Kabupaten  Bandung,  Kota  Medan,  dan Kabupaten Lombok Utara adalah daerah yang tidak mengalami penurunan belanja langsung  ditahun  penyelenggaraan  Pemilukada.  Tidak  terpengaruhnya  belanja publik  pada  tahun  Pemilukada  di  Kabupaten  Bandung  dan  Kota  Medan, dikarenakan kedua daerah ini mempergunakan dana cadangan  yang dipersiapkan untuk  pemilukada  dua  sampai  tiga  tahun  sebelumnya.  Sementara  Kabupaten Lombok  Utara  merupakan  daerah  pemekaran,  yang  APBD  pada  tahun sebelumnya  masih  pada  daerah  induk  dan  pembiayaan  pemilukada  dibebankan pada  daerah  induk.  Sedangkan  tidak  terpengaruhnya  Provinsi  Sumatera  Barat dikarenakan  penyelenggaraan  Pemilukada  Gubernur  dilakukan  serentak  dengan Pemilukada Bupati/ Walikota di 14 kabupaten/ kota.
Dengan  besarnya  biaya  politik  yang  dikeluarkan  calon  menyebabkan mesin birokrasi menjadi salah satu sasaran sumber kepentingan. Sangatlah leluasa bagi  calon  yang  terpilih  menjadi  kepala  daerah/  wakil  kepala  daerah  karena dengan  jabatan  politik  yang  diembannya    bisa  membawahi  birokrasi  mulai  dari sekretaris  daerah  sampai  pada  staf  ditingkat  kelurahan.  Birokrasi  bisa  menjkadi sumber  kepentingan  bagi  incumbent  yang  ingin  maju  pada  putaran  kedua  dan sumber  kepentingan  bagi  calon  terpilih  untuk  mengembalikan  modal  yang  telah dikeluarkan  ketika  Pemilukada  berlangsung.  Untuk  itulah  dampak  liberalisme politik hukum yang telah mengglobal ini perlu dilawan dengan tindakan reformasi tata  pemerintahan  (birokrasi).  Pertanyaan  yang  muncul  kenapa  reformasi  tata pemerintahan menjadi pilihan. Kutipan dari Dunleavy dan O’Leary (1987):
“...professional communities act as a key forum for developing and testing knowledge,  setting  standarts  and  policing  the  behaviour  of  individual policy-  makers  and  policy-implementers.  Knowledge  elites  are  crucial sources of innovations in public policy making”.
Kutipan  tersebut  menunjukkan  birokrat  sebagai  salah  satu  bagian komunitas  professional  sesungguhnya  mampu  menjadi  kunci  dari  inovasi
pelaksanaan  kebijakan  publik.  Peran  strategis  inilah  yang  dapat  dilakukan birokrasi jika berada dalam kondisi yang sehat dan kuat.

## Reformasi Tata Pemerintahan
Tujuan  bernegara  yang  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945  alinea keempat yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  menjadi  acuan  bagi  seluruh  masyarakat dan  amanat  yang  mesti  dijalankan  pemerintah.  Keberadaan  pemerintah  sebagai alat  pelayan  publik  setidaknya  harus  mampu  menyelengarakan  pelayanan  secara maksimal  kepada  masyarakat.  Untuk  itulah  reformasi  tata  pemerintahan  perlu didorong  dalam  rangka  memperbaiki  arah  reformasi  dan  menjaga  eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah  dalam  arti  sempit  sering  diartikan  sebagai  eksekutif.  Adapun didalam eksekutif sendiri terdapat dua bagian yang saling berkaitan yakni pejabat politik  yang  menjadi  kepala  daerah/  wakil  kepala  daerah  dan  birokrat  sendiri. Suasana intervensi politis yang terlalu kental selama ini kepada birokrat membuat mesin birokrasi menjadi tidak berjalan dengan baik.
Sejarah di  Indonesia sendiri mencatat peran birokrasi  memang  cenderung ditempatkan  sebagai  agen  atau  alat  kekuasaan  daripada  sebagai  agen  pelayanan. Birokrasi  dibentuk  dan  dikelola  penguasa  untuk  mencapai  dan  mempertahankan kelangsungan  kekuasaan.  Konsepsi  abdi  dalem,  pegawai  pemerintah  kolonial Belanda  dan  ABG  (ABRI,  Golkar,  Birokrasi)  adalah  hal  jamak  yang  ditemukan pada fase-fase konstilasi politik di Indonesia. Pelembagaan birokrasi sebagai alat kekuasaan  tampaknya  terus  dikembangkan  hingga  saat  ini  dengan  modifikasi penggunaan nilai, bahasa dan prilaku penguasa.
Untuk  itu  proses  rekonstruksi  budaya  yang  mencakup  pengembangan sistem  nilai,  bahasa,  mindset  dan  perilaku  birokrasi  yang  selama  ini  telah  salah perlu diluruskan kembali sesuai dengan perannya yaitu agen pelayan masyarakat. Mengingat  kompleksnya  masalah  yang  dihadapi  birokrasi  saat  ini  maka  upaya membangun  dan  merevitalisasi  birokrasi  harus  dilakukan  secara  menyeluruh. Pengembangan  reformasi  harus  menyentuh  berbagai  dimensi  masalah  sehingga
perubahan  dalam  satu  aspek  birokrasi  tidak  terkooptasi  oleh  buruknya  aspek birokrasi  lainnya.  Atas  dasar  itulah  reformasi  birokrasi  seharusnya  menjadi tuntutan nyata yang harus dijalankan sesegera mungkin.
Reformasi  tata  kepemerintahan  (birokrasi)  menjadi  salah  satu  isu  penting Presiden  SBY  pada  Kabinet  Indonesia  Bersatu  jilid  II.  Mulai  dari  penamaan nomenklatur Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokorasi sesungguhnya  sudah  membuktikan  upaya  serius  yang  hendak  dilakukan pemerintah.  Meskipun  demikian  definsi  reformasi  ketata  pemerintahan  secara konkrit  hanya  terbatas  dalam  konteks  perbaikan  remunerasi  birokrat  semata. Kebijakan  remunerasi  pada  beberapa  lembaga  tinggi  negara  dan  kementerian ternyata juga mendapat tantangan dengan masih terjadinya praktik penyimpangan oleh oknum birokrat. Hipotesis yang menyatakan birokrasi menjadi korup karena minimnya  penghasilan  didapat  birokrat  terpatahkan  dengan  serangkaian pelanggaran  seperti  dialami  dalam  kasus  mafia  pajak  yang  melibatkan  Gayus Tambunan.
Ketidakpastian birokrasi dalam penyelenggaraan tugasnya untuk melayani publik menyebabkan persepsi  sebagian besar masyarakat terhadap  citra birokrasi adalah negatif. Caiden pernah mengungkapkan ironi yang terjadi di banyak negara maju  maupun  negara  berkembang  dalam  upaya  reformasi  ketata  pemerintahan. Ketidak seriusan upaya reformasi tata pemerintahan dibanyak negara diungkapkan Caiden (1991):
“...  by  the  time  it  was  realized  that  defective  administrative  system  were serious  obstacle  to  progress,  that  what  was  wrong  with  them  was fundamental,  and  higher  priority  should  be  to  putting  them  right,  the prevailing gales were fast blowing into hurricanes”.
Pemerintah  seakan  baru  menyadari  perlunya  reformasi  administasi  ketika keadaan sudah membuat birokrasi bobrok. Adapun reformasi yang didengungkan selama  ini  baru  menyentuh  kulit  luar  saja  dan  tidak  pernah  mencapai  inti permasalahan,  karena  seringkali  hanya  sebatas  formalitas  semata. Survei  Agus Dwiyanto  (2006)  terhadap  biaya  pelayanan,  menunjukkan  sebagian  besar masyarakat  masih  mengatakan  biaya  pelayanan  diberbagai  sektor  publik  masih mahal.
Rendahnya  upaya  reformasi  birokrasi  juga  membuat  minimnya pemenuhan sektor-sektor publik.  Kondisi infrastruktur  yang belum memadai  dan mahal  merupakan  salah  satu  hambatan  didalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  terutama  didaerah-daerah.  Sampai  sekarang  masih  banyak  daerah  di Indonesia  yang  belum  terjangkau  saluran  telepon  dan  bahkan  sambungan  listrik berlangganan.  Berdasarkan  Laporan  Bank  Dunia  (2007)  maka  Indonesia dikategorikan  sebagai  negara  yang  sudah  tertinggal  dari  China  menurut  persepsi kalangan  bisnis  menyangkut  kualitas  pelayanan  infrastruktur  (peringkat:  1 terburuk, 7 terbaik).
0 1 2 3 4 5 6 7 Fasilitas pelabuhan
Jaringan Listrik Pelayanan jalan raya Sarana Air Telpon Indonesia China BIAYA PELAYANAN 41,59 42,57 44,31 24,67 22,29 21,64 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pelayanan Pendidikan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Perijinan P e rs e n ta s e Mahal Murah
Kebutuhan  infrastuktur  dasar  seperti  jaringan  listrik  dan  telepon seharusnya  mampu  didorong  pemerintah  secara  kuat.  Apalagi  pemerintah menargetkan  pertumbuhan  ekonomi  7  %.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya pemerintah  belum  mampu  mewujudkan  pelayanan  tersebut.  Dalam  fasilitas pelabuhan  saja,  88%  aktivitas  berada  di  Pulau  Jawa  dengan  fokus  di  Pelabuhan Internasional  Tanjung  Priok.  Untuk  penyediaan  layanan  jaringan  listrik,  Perpres Nomor  77  Tahun  2007  tentang  Dafttar  Bidang  Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang  Penanaman  Modal memungkinkan  swasta  masuk  dan  menjual  listrik  ke  masyarakat.  Kasus  tuntutan warga  empat  desa  di  Kabupaten  Bungo  baru-baru  ini  terhadap  tingginya  biaya listrik  yang  dikeluarkan  kepada  perusahaan  listrik  swasta  setempat  seharusnya menjadi  salah  satu  bukti  pemerintah  belum  serius  membenahi  jaringan  listrik, Kebijakan  PLTMH  dibeberapa  desa  oleh  Gubernur  Provinsi  Jambi  dibeberapa kabupaten  patut  diapresiasi  sehingga  menjadi  terobosan  nyata  peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Perbaikan  pelayanan  publik  sesungguhnya  tidak  semata-mata  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Jauh  dari  itu,  dia  akan  berdampak terhadap  peningkatan  daya  saing  nasional  di  pasar  internasional  sehingga diharapkan investasi luar negeri akan meningkat  sehingga mampu meningkatkan aktivitas  perekonomian  nasional  melalui  berbagai  hal  seperti  diprioritaskannya komoditas lokal sebagai bahan baku produksi, penyerapan tenaga kerja lokal dan rendahnya biaya yang akan dikonsumsi masyarakat luas terhadap produk tersebut karena akses terhadap sumber produksi menjadi dekat. Indonesia patut bersyukur krisis  global  akhir  tahun  2009  lalu  tidak  berpengaruh  secara  signifkan  terhadap kondisi  perekonomian  nasional.  Indonesia  bersama  China  dan  India  masih mengalami  pertumbuhan  yang  positif  ketika  sebagian  besar  negara  di  kawasan Amerika  dan  Eropa  menghadapi  masa  yang  sulit.  Meskipun  ketahanan  ekonomi kita  kuat  namun  ancaman  nyata  sudah  terlihat.  Investasi  luar  negeri  sebagai komponen  ekstra  pembiayaan  negara  bisa  sewaktu-waktu  hilang  mengingat rumitnya birokrasi yang mesti dilalui dalam penyelesaian perijinan investasi.
Perbandingan Biaya, Jumlah Instansi dan Waktu Penyelesaian Perijinan Investasi Negara Biaya Instansi Waktu Australia US$ 600 2 2 hari Thailand US$ 160 8 33 hari Malaysia US$ 966 9 30 hari Cina US$ 158 12 41 hari Indonesia US$1.163 12 151 hari
Dari tabel di lima negara menunjukkan Indonesia merupakan negara yang termahal,  terpanjang  dan  terlama  dalam  penyelesaia  perijinan  investasi. Pemasalahan  (dalam  ilmu  administrasi  negara  lebih  akrab  diistilahkan  patologi) birokrasi menjadi budaya yang mengakar dan sulit dirubah. Para birokrat terlanjur memasuki zona nyaman karena penghasilan ekstra yang didapat.
Ketika reformasi tata pemerintahan menjadi terhambat, apa hal yang dapat dilakukan?  Islam  sesungguhnya  dapat  menjadi  tawaran  nyata.  Natsir  (2004) menyampaikan manusia membutuhkan suatu pegangan hidup  yang azasnya tidak berubah.  Dengan  demikian  citra  negatif  yang  cenderung  melekat  pada  birokrasi dapat  dihilangi  jika  Islam  tercermin  dalam  nilai  dan  norma  perilaku  birokrat sendiri.  Salah  satu  aspek  yang  Islam  tekankan  dan  selaras  dengan  falsafah Pancasila  adalah  mengedepankan  prinsip  musyawarah.  Berbeda  dengan demokrasi  modern  yang  sering  kali  mengedepankan  pengambilan  keputusan berdasarkan  suara  terbanyak,  prinsip  musyawarah  didapat  melalui  dialektika pemikiran yang beragam.
Karena  itu  maafkanlah  mereka  dan  mohon  ampunlah  untuk  mereka  dan bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu.  Kemudian,  apabila  engkau telah  membulatkan  tekad,  maka  bertawakallah  kepada  Allah.  Sungguh,  Allah mencintai  orang  yang  bertawakal  (Ali  Imran:159).  Dan  (bagi)  orang-orang  yang menerima  (mematuhi)  seruan  Tuhan  dan  melaksanakan  salat,  sedang  urusan
mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  antara  mereka,  dan  mereka menginfakkan  sebagian  dari  rezeki  yang  kami  berikan  pada  mereka  (Asy- Syura:38).  Dua  ayat  Al  Qu’ran  diatas  menjelaskan  prinsip  musyawarah seharusnya diselenggarakan dalam urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti  urusan  politik,  ekonomi,  kemasyarakatan  dan  lainnya.  Pada  konteks penyelenggaraan pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan birokrasi seharusnya prinsip  musyawarah  dapat  menjadi  panduan  mutlak.  Hamka  (2002)  menjelaskan ditetapkan  dasar  pemerintahan  ialah  atas syura (mesyuarat),  pemerintahan  yang sewenang-wenang  dan  menurut  kehendak  yang  berkuasa  saja,  akan  menjauhkan hati  rakyat.  Dengan  musyawarah  maka  sesungguhnya  prinsip  transparansi, konsensus dan akuntabilitas telah dilaksanakan dengan sendirinya oleh birokrasi. Kecurigaan yang diarahkan kepada birokrasi sendiri akan berkurang karena semua pihak bisa dengan leluasa memantau birokrasi.

## Penutup
Reformasi  tata  pemerintahan  dengan  cerminan  keislaman  bisa  pula dilakukan  melalui  pendekatan  politik.  Politik  modern  menempatkan  sistem perwakilan  merupakan  satu-satunya  jalur  konstitusional  yang  diakui  untuk mendapatkan  jabatan  politik.  Bersama  jabatan  itu  disertai  pula  dengan kewenangan  yang  akan  didapatnya.  Misalkan  legislatif  maka  kewenangannya terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pembiayaan dan kontrol. Bagi partai- partai Islam yang memiliki kursi di DPR sesungguhnya bisa mendorong reformasi birokrasi  melaui  kewenangan  dan  tekanan  politik  kepada  elite  di  eksekutif. Meskipun akan sangat  sulit  melepas dari kepentingan politik karena aktivitasnya partai  yang  merupakan  salah  satu  aktor,  partai  politik  bisa  mengawal  reformasi birokrasi selama masih dipercayai masyarakat.
Tantangan yang akan didapat Islam sendiri untuk turut berpartipasi dalam reformasi birokrasi tentulah tidak mudah. Sangat rentan membawa Islam kedalam pendekatan  legal  formal  secara  nasional  karena  akan  memunculkan  penolakan yang  banyak.  Penolakan  itu  didasarkan  bukan  pada  isi  dan  paham  hidup  Islam. Penolakan  itu  bukan  pula  karena  masalah  berakar  tidaknya  paham  hidup  itu
didalam  jiwa  masyarakat  yang  saat  ini  menjadi  agama  mayoritas  masyarakat  di Indonesia.  Penolakan  itu  sendiri  lebih  kentara  disebabkan  paham  yang  dibawa hanya  dimiliki  oleh  satu  golongan  dan  tidak  dimiliki  golongan  lain  meskipun paham  tersebut  membawa  arah  yang  baik  bagi  siapapun  juga.  Upaya  melalui pendekatan  ini  seringkali  dinilai sebagai  upaya  ingin  menegakkan  Negara  Islam, padahal  belum tentu demikian. Setidaknya ada tiga alasan di  Indonesia  mengapa pendekatan legal formal akan memunculkan resistensi.
Pertama,  karena  dulum  politik  sebagian  besar  masyarakat  di  Indonesia berada  dipartai-partai  tengah  dengan  ideologi  pancasila  (nasionalisme). Masyarakat  Indonesia  pernah  memiliki  pengalaman  trauma  historis  ketika ideologi  negara  berpihak  kepada  ideologi  partai  yang  berhaluan  komunisme. Ratusan  ribu  jiwa  yang  menjadi  korban  dijadikan  pelajaran  berharga.  Landasan historis  itulah  yang  menjadi  referensi  kedepan  masyarakat  untuk  memilih  posisi partai digaris tengah sebagai sebuah pilihan yang aman.
Alasan  kedua  karena  didalam  Islam  sendiri  ada  yang  takut  agama dijadikan  tameng  untuk  meraih  kekuasaan.  Padahal  pada  hakikatnya  kekuasaan bukanlah  tujuan  melainkan  sarana  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan kemaslahatan.  Alasan  ketiga,  trend  menurunnya  perolehan  suara  partai-partai dengan ideologi agama. Partai dengan ideologi agama Kristen seperti PDS saat ini tidak ada yg lolos Parliamentary Treeshold . Adapun sebagian partai-partai Islam yang sempat jaya ditahun 2004 mengalami penurunan di Pemilu 2009 seperti PPP dan  PKB  meskipun  mereka  memiliki  basis  massa  tradisional  yang  loyal.  Faktor ketokoham pada partai Islam lainnya seperti PBR dengan KH.Zainuddin MZ dan PBB  melalui  Yusril  Ihza  Mahendra  justru  tidak  lolos Parliamentary  Treeshold. PKS  pun  meskipun  secara  jumlah  kursi  di  DPR  meningkat  namun  secara persentase  perolehan  suara  ditahun  2004  dan  2009  sudah  menunjukkan  pada posisi stabil dan akan sulit menembus 10%. Justru fenomena masuknya dua partai baru  Hanura  dan  Gerindra  kedalam  legislatif  ditahun  2009  menunjukkan  partai yang menempatkan diri diposisi tengah menjanjikan di masa depan.
Partai-partai  Islam  tentunya  menyadari  sulitnya  untuk  meningkatkan perolehan  suara  dengan  mesin  politik  yang  dimiliki  sehingga  beberapa  partai
mulai  merubah  kemasan  dengan  membawa  ketengah  ideologi  partai  tanpa menghilangkan  corak  Islam.  Meskipun  ini  bisa  diasumsikan  sebagai  langkah pragmatis  tetapi  disisi  yang  lain  bisa  menjadi  responsifnya  partai  Islam membenahi dan menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat.
Kita  jangan  terjebak  dengan  isu  membawa  hukum  Islam  itu  tegak  secara legal  formal  sesegera  mungkin.  Sebaiknya  terelebih  dahulu  adalah  bagaimana nilai-nilai  Islam  itu  tercermin  sebagai  spirit  hukum  dalam  penyelenggaraan  roda pemerintahan. Saat ini pelaksanaan desentralisasi yang semakin kuat memberikan ruang  bagi  daerah  melakukan  inovasi  sehingga  bisa  menjadi  ruang  untuk memasukan  nilai-nilai  Islam.  Beberapa  daerah  telah  melakukan  pendekatan hukum islam melalui perda. Di Kota Padang sendiri terdapat Perda Anti Penyakit Masyarakat  (Pekat)  sebagai  satu-satunya  perda  yang  lahir  dari  inisiatif  legislatif periode  2004-2009.  Ada  juga  pemerintah  daerah  dengan  status  otonomi  khusus seperti  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam  mengenalkan  hukum  Islam  seperti qanun.  Pendekatan  tersebut  sesungguhnya  sah  meskipun  menimbulkan  pro  dan kontra.  Tentu  saja  perlu  dikaji  lebih  mendalam  bagaimana  efektifitas  aturan- aturan  yang  mencerminkan  hukum  Islam  dibeberapa  daerah  tersebut  apakah berhasil meningkatkan ketentraman dan etika masyarakat  atau keberadaan aturan tersebut hanya menjadi komoditas yang akan memiliki nilai jual bagi peningkatan popularitas kepala daerah yang ingin maju diperiode berikutnya.
Maksimalisasi  pemanfaatan  ruang  melalui  desentralisasi  daerah  juga  bisa dilakukan  dengan  memasukkan  nilai-nilai  pendidikan  agama  sejak  dini  kedalam kurikulum  pendidikan.  Program  pendidikan  subuh  dihari  minggu  bagi  siswa ataupun  ketentuan  tambahan  berupa  bisa  membaca  ayat  Al-Quran  bagi  lulusan sekolah  dasar  untuk  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  pertama  merupakan langkah positif untuk membentuk kepribadian yang baik.
Tentu  saja  spirit  keIslaman  ini  perlu  didorong  dengan  langkah-langkah teknis  reformasi  ketatapemerintahan  melalui  perbaikan  proses  rekruitmen, restrukturisasi kelembagaan, optimalisasi kerja birokrasi, mempertahankan sistem remunerasi,  penguatan  fungsi  pengawasan  dan  penindakan  tegas  terhadap pelanggaran  hukum  yang  nyata-nyata  merugikan  masyarakat  luas.  Dengan
demikian reformasi birokrasi diharapkan mampu mengembalikan khittah birokrasi sendiri sebagai alat pelayanan publik.

## Bibliografi
Agus  Dwiyanto, Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2006.
Gerald  E.  Caiden, Adminsitrative  Reform  Comes  of  Age, New  York:  Walter  de Gruyer, 1991.
G.H. Sabine, Teori-Teori Politik (1): Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Jakarta: Binacipta, 1963.
Hamka, Sejarah Umat Islam, Singapore: Pustaka Nasional PTE LTD, 2004.
Hill Michael, The Public Policy Process Fourth Edition, UK: Pearson Education Limited, 2005.
Ian Adams, Ideologi Politik Muktakhir, Yogyakarta: Qalam, 2004.
Jagdish  Bhagwati, In  Defense  of  Globalization ,  Oxford,  New  York:  Oxford University Press, 2004.
Mohammad Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara, Bandung: Sega Arsy, 2004.
Robert  A.  Dahl, Dilema  Demokrasi  Pluralis:  Antara  Otonomi  dan  Kontrol , Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
Setnas  Fitra  &  Maarif  Institute, Laporan  Penelitian:  Kebijakan  Anggaran Pemilukada, Jakarta: Tidak dipublikasi, 2010.
World Bank, Report: Making The New Indonesia for The Poor, Washington: The World Bank, 2007.

## Peraturan-peraturan
Peraturan  Presiden  No.  77  Tahun  2007  tentang  Daftar  Bidang  Usaha  yang Tertutup  dan  Bidang  Usaha  yang  Terbuka  dengan  Persyaratan  di  Bidang Penanaman Modal.

## Media
Kompas, 1 Oktober 2010.
“Korupsi Bisa Membuat Negara Gagal” , Kompas, 1 Oktober 2010