## INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 111067-11076 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam
Muhammad Abdul Ghofur 1 , Saepuddin 2
(1) Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri (2) Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Email: saepuddinuddin707@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan problematika yang banyak terjadi di kalangan masyarakat muslim, banyak yang memposisikan anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung, bahkan  menyamaratakan  hak  anak  angkat  dengan  anak  kandungnya. Rumusan  masalah  dari studi ini adalah bagaimana status anak angkat dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui status anak angkat menurut ulama fikih  dan  KHI.  Kemudian  mengetahui  dan  memahami  implikasi  yang  ditimbulkan  dari pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan merujuk pada buku fikih, undang-undang, dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama menurut ulama fikih dan Kompilasi Hukum Islam antara hubungan anak angkat dengan orang tua angkat tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung. Kedua implikasi dari pengangkatan  anak  dalam  perspektif  hukum  Islam  tidak  bisa  memakai  nama  ayah  angkat dibelakang namanya, tidak saling mewarisi, karena dia bukan ahli waris tetapi sebagai gantinya mendapatkan wasiat wajibah.
Kata Kunci: Anak Angkat, Keluarga, Hukum Islam.

## Abstract
This research is motivated by the problems that often occur in the Muslim community, many of which  position  adopted  children  as  equal  to  biological  children,  even  equating  the  rights  of adopted children with their biological children. The problem formulation of this study is what is the status of adopted children and its implications in the perspective of Islamic law. The purpose of this paper is to determine the status of adopted children according to the Islamic scholars and KHI. Then know and understand the implications of adoption from the perspective of Islamic law. The method used in this study is library research, with a descriptive analysis approach. The data used  in  this  research  is  by  referring  to  fiqh  books,  laws,  and  other  references  related  to  this research. The results of this  study indicate that first, according to the scholars of fiqh and the Compilation of Islamic Law, the relationship between adopted children and adoptive parents is not disconnected from their biological parents. The second implication of adoption in the perspective of Islamic law is that you cannot use the name of the adoptive father after his name, not inherit each other, because he is not an heir but instead receives a mandatory will .
Keyword: adopted child, family, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini, banyak yang menganggap pengangkatan seorang anak dari keluarga kandung kepada  keluarga  angkat  akan  berubah  status  kemahramannya  sehingga  diposisikan  seperti  anak kandung sendiri. Bahkan ada yang beranggapan antara hak anak angkat dengan anak kandung adalah sama kedudukannya, baik sebagai ahli waris, wasiat, ataupun dalam masalah perwalian. Adapun yang dimaksud anak angkat adalah seorang anak yang dialihkan haknya dari kekuasaan orang tua kandung kepada wali yang akan bertangung jawab mulai dari perawatan, pendidikan hingga membesarkan anak tersebut di dalam lingkungan keluarga angkatnya (Rusli, 2012).
Dilihat  dari  segi  hukum  Islam  terhadap  implikasi  pengangkatan  anak  tidak  mempunyai  hak dalam  masalah  waris,  wali  dan  lain-lain.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  Zulfan  Efendi  dalam penelitiannya bahwa dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak (Hasibuan, 2019). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang disebutkan di dalam Al- Qur’an yang berbunyi:
َلَعَج اَّم ٱ هَّللّ ِهِف ۡوَج يِف ِنۡيَبۡلَق نِ م  ٖلهج َرِل ۦ همهكَج ََٰو ۡزَأ َلَعَج اَم َو ٱ يِ ـ َََّّٰٰٓل
ۡمهكَءَّٰٓاَنۡبَأ  ۡمهكَءَّٰٓاَيِع ۡدَأ َلَعَج اَم َو   ۡمهكِت ََٰهَّمهأ َّنههۡنِم َنوهرِه ََٰظهت
َو ۡۖۡمهكِه ََٰوۡفَأِب مهكهل ۡوَق  ۡمهكِلََٰذ ٱ هَّللّ هلوهقَي ٱ َّقَحۡل َي  َوهه َو يِد ۡه ٱ َليِبَّسل ٱ ۡمههوهع ۡد ِع هطَسۡقَأ  َوهه  ۡمِهِئَّٰٓاَبَّٰٓ ِلِ َدن ٱ َِّللّ يِف  ۡمهكهن ََٰو ۡخِإَف  ۡمههَءَّٰٓاَباَء ْا َّٰٓوهمَلۡعَت  ۡمَّل نِإَف ٱ ِنيِ دل َّٰٓاَميِف  ٞحاَنهج  ۡمهكۡيَلَع  َس ۡيَل َو   ۡمهكيِل ََٰوَم َو ِهِب مهتۡأَط ۡخَأ ۦ َناَك َو   ۡمهكهبوهلهق  ۡتَدَّمَعَت اَّم نِكََٰل َو ٱ هَّللّ
اًمي ِح َّر ا ٗروهفَغ
“Allah sekali -kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu  (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak  mereka,  Maka  (panggilah  mereka  sebagai)  saudara-saudaramu  seagama  dan  maula-
maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)  apa  yang  disengaja  oleh  hatimu.  dan  adalah  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang (Q.S Al-Ahzab : 4-5).
Jadi, dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang hukum Islam (Fiqh), hubungan antara anak angkat dengan keluarga tidak mengubah status menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung sebagaimana  ia  mendapat  harta  warisan,  perwalian,  dan  lain  sebagainya.  Layaknya  seorang  anak angkat  ia  tetap  bernasab  pada  orang  tua  kandungnya  dan  bukan  pada  orang  tua  angkatnya. Sebaliknya  dalam  hukum  perdata  Indonesia  menjelaskan  bahwa  hubungan  anak  angkat  dengan keluarga  angkat  mengubah  status  haknya  menjadi  sama  kedudukannya,  baik  dalam  waris,  wali, maupun hal lainnya, ia juga berhak untuk menggunakan nama bapak angkat di belakang namanya.
Hal ini begitu penting untuk dikaji dan diteliti. Mengingat belum adanya penelitian yang meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan anak dan impikasi yang ditimbulkan dari pengangkatan anak  maka  penulis  tertrik  untuk  mengangkat  suatu penelitian  tentang  Status  Anak Angkat dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka  yang  menjadi  pokok  pembahasan  studi  ini  adalah:  “Bagaimana  status  anak  angkat  dan implikasinya dalam perspektif hukum Islam?”, Sedangkan yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah bagaimana status anak angkat menurut ulama fikih dan KHI, serta apa implikasi dari  pengangkatan  anak  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Adapun  tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui status anak angkat menurut ulama fikih dan KHI dan untuk mengetahui dan memahami implikasi yang ditimbulkan dari pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam.
Jika melihat dari penelitian sebelumnya, maka sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji terkait status anak angkat dalam keluarga. Salah satunya penelitian Rahma Amir (2016), menjelaskan dalam hasil temuannya bahwa kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau  darah  dengan  orang  tua  kandungnya,  dikarenakan  prinsip  pengangkatan  anak  menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang  terwujud  dalam  bentuk  memelihara  orang  lain  sebagai  anak  dan  bersifat  pengasuhan  anak dengan  memelihara  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangannya  dengan  mencukupi  segala kebutuhannya.
Penelitian  Muhammad  Rais  (2016)  dalam  studinya  yang  berjudul “ Kedudukan  Anak  Angkat Dalam  Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) ” menjelaskan bahwa dalam hukum Islam kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Demikian juga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya, tetapi anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3  bagian.  Berbeda dengan  BW  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Staatblaad.  1927  No.  129,  yang mengatur bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps. 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps. 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat; karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang  berpangkal  pada  keturunan  karena  kelahiran  (antara  anak  dengan  orang  tua  kandung). Sementara dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena
beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.
Dalam hal ini berbeda dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum, sehingga dia berhak untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana anak kandung yang juga diasuh oleh orang tuanya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam  studi  Rais  bahwa  menurut  pasal  14  Stb.  1917  No.  129,  pengangkatan anak  memberi  akibat bahwa  status  anak  yang  bersangkutan  berubah  menjadi  seperti  seorang  anak  sah.  Hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali (Rais, 2016).
Kemudian penelitian Rais juga menjelaskan bahwa dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.
Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatblaad. 1927 No. 129, maka anak  angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak  angkat (pasal 11) anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat (pasal 12 ayat (1), anak angkat menjadi ahli  waris  orang  tua angkat;  karena  pengangkatan  anak,  terputus  segala  hubungan  perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).
Pendapat Ter  Haar dalam  penelitian  Jean  k,  Mattunkota  dengan  judul  perlindungan  hukum terhadap anak angkat dalam memperoleh kejelasan status hukum melalui pencatatan pengangkatan anak (suatu tinjauan dari perspektif hak asasi manusia)  secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan, dan social kemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tulisan ini merupakan kajian normatif, dengan melakukan penelitian  kepustakaan  ( Libraray  research)  (Anggor,  2008).  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  buku  fikih,  undang-undang  serta  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan pengangkatan anak. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis  (Sukmadinata,  2005).  Metode  Deskriptif  analisis  yaitu  metode  penelitian dengan  cara mengumpulkan  data-data  sesuai  dengan  yang  sebenarnya  kemudian  data-data  tersebut  disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Status Anak Angkat Menurut Ulama Fikih dan KHI
Secara  historis,  pengangkatan  anak  (adopsi)  sudah  dikenal  dan  berkembang  sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam,
seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam datang istilah pengangkatan anak dikenal dengan tabanni  dan  sudah  ditradisikan  secara  turun  menurun.  Pada  masa  Jahiliyah,  adopsi  sudah membudaya (Alam, 2008).
Seseorang  mengangkat  anak  orang  lain  untuk  dimiliki,  dan  statusnya  seperti  halnya  anak kandung  sendiri,  kemudian  mengumumkannya  di  hadapan  masyarakat.  Nantinya,  anak  angkat tersebut benar-benar menikmati status sebagai anak kandung. Sehingga dalam  pembagian warisan, dia pun memperoleh bagian, seperti halnya anak kandung (Poespasari & Usanti, 2020).
Dalam  perjalanan  sejarah  kehidupannya,  Rasulullah  SAW  pernah  bersentuhan  dengan kebiasaan ini (Saiin, et.al, 2021). Beliau pernah mengangkat seorang anak, yaitu Zaid bin Hariitsah. Bahkan  karenanya,  Allah  SWT  menurunkan  beberapa  firman-Nya  untuk  meluruskan  keadaan. Namun  kenyataannya  dizaman  sekarang perlakuan  terhadap  anak  angkat  seperti  anak  kandung masih saja berlaku.

## 1) Menurut Ulama Fikih
Persoalan  status  merupakan  hal  yang  harus  diperjelas  ketika  berhadapan  dengan  hukum. Demikian  itu  perlu  karena  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  harus  diterima  dan ditunaikan dalam keluarga secara benar dan tepat. Ketika status anak angkat itu sudah jelas maka jelas pulalah apa yang akan menjadi hak dan kewajiban baik sebagai orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri. Terdapat satu ayat di dalam Al- Qur’an yang secara khusus menjelaskan tentang status anak angkat dalam keluarga angkatnya, yang berbunyi”
َلَعَج اَّم ٱ هَّللّ ِهِف ۡوَج يِف ِنۡيَبۡلَق نِ م  ٖلهج َرِل ۦ همهكَج ََٰو ۡزَأ َلَعَج اَم َو ٱ يِ ـ َََّّٰٰٓل
ۡمهكَءَّٰٓاَيِع ۡدَأ َلَعَج اَم َو   ۡمهكِت ََٰهَّمهأ َّنههۡنِم َنوهرِه ََٰظهت
َو ۡۖۡمهكِه ََٰوۡفَأِب مهكهل ۡوَق  ۡمهكِلََٰذ   ۡمهكَءَّٰٓاَنۡبَأ ٱ هَّللّ هلوهقَي ٱ َّقَحۡل َي  َوهه َو يِد ۡه ٱ َليِبَّسل
“Allah sekali -kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu  (sendiri).  yang  demikian  itu  hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”. (Q.S. Al-Ahzab: 4)
Pada  ayat  tersebut  menurut  Ibnu  Katsir  Allah  SWT  mengisyaratkan  makna  bahwa  “yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja”, Artinya perbuatanmu mengangkat mereka sebagai  anak  (hanyalah)  ucapan  kalian  (semata  mata)  dan  (sama  sekali)  tidak  mengandung konsekwensi bahwa dia (akan) menjadi anak yang sebenarnya (kandung), karena dia diciptakan dari tulang sulbi laki-laki (ayah) yang lain, maka tidak mungkin anak itu memiliki dua orang ayah.
Ayat di atas tidaklah mengandung makna pelarangan untuk mengangkat anak (adopsi), atau untuk menjadi ayah atau ibu asuh, apalagi untuk anak-anak yatim atau anak-anak terlantar. Menurut M. Quraish Shihab yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum  seperti  anak  kandung.  Pernyataan ad’iya’akum/anak -anak  angkat  kamu,  menunjukkan diakuinya  eksistensi  anak  angkat,  tetapi  yang  dicegah  adalah  mempersamakannya dengan  anak kandung.
Masyarakat Jahiliah mengenal luas tentang anak angkat, mereka memperlakukan sama persis
dengan anak kandung. Karena itu, menurut M. Quraish Shihab ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zaid Ibn Haritsah yang dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad saw. Zaid Ibn Haritsah yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, suatu ketika diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda tersebut dibawa ke Mekkah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibn  Khuwalid  yang  memberikannya  kepada  saudara  perempuan  ayahnya  yakni  Khadijah  binti Khuwailid. Wanita mulia yang kemudian menjadi istri Nabi saw, menghadiahkan Zaid Ibn Haritsah kepada Nabi saw. Zaid Ibn Haritsah tinggal bersama Nabi saw sekian lama.
Disamping itu, usaha pencarian oleh kakeknya berhasil mengetahui bahwa Zaid Ibn Haritsah berada di Mekkah, maka mereka menemui Nabi saw dan bersedia membayar tebusan bila Nabi saw mengizinkan Zaid Ibn Haritsah kembali kepada keluarganya. Nabi saw menawarkan kepada mereka jalan  yang  lebih  baik,  yakni  Nabi  saw  bersedia  mengizinkan  Zaid  Ibn  Haritsah  kembali  kepada keluarganya tanpa tebusan bila itu menjadi pilihannya, tetapi di sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid Ibn Haritsah tetap bersama Nabi saw, bila itu menjadi pilihan Zaid Ibn Haritsah. Tawaran  yang  sangat  simpatik  ini  diterima  semua  pihak.  Ternyata  Zaid  Ibn  Haritsah  enggan bergabung  dengan  keluarganya  dan  memilih  hidup  bersama  Nabi  saw,  ketika  itulah  Nabi  saw mengumumkan kepada masyarakat Mekkah, bahwa Zaid Ibn Haritsah adalah putra beliau, dan sejak itu pula ia dikenal dengan nama Zaid putra Muhammad.
Ayat di atas membatalkan sistem anak angkat yang dilakukan Nabi saw, dan semua sistem adobsi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  muslim  yang  memperlakukan  anak  angkat  sama  persis secara hukum dengan anak kandung. Ayat tersebut mempertegaskan bahwa status anak angkat hanyalah sebatas saudara, yang diasuh, dipelihara, tentunya memiliki kedekatan secara emosisonal dan kejiwaan, kasih sayang, tetapi tidak diposisikan secara keluarga sebagaimana anak  kandung (Nuraini, 2017). Selanjutnya mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam dapat ditinjau dari berbagai segi (Alam, 2008):
a. Dari segi arti adopsi
Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status  sebagai  anak  kandung  sendiri.  Pengangkatan  anak  menurut  agama  Islam  ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.
b. Dari segi misi keadilan sosial.
Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui wasiat dan memberikan hak kepadanya  untuk  mewasiatkan  sebagian  dari  harta  peninggalannya  kepada  anak  angkatnya untuk  menutupi  kebutuhannya  di  hari  depan,  sehingga  tidak  kacau  penghidupan  dan pendidikannya tidak akan terlantar.
c. Dari segi budi pekerti dan sosial
Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang,  sebab  yang  mengambil  anak  angkat  tersebut  kebanyakan  orang  yang  tidak  diberi keturunan oleh Allah SWT.

## d. Dari segi ajaran Islam
Di  samping  itu  Agama  Islam  memang  mengajarkan  agar  umat  manusia  saling  tolong- menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu.
2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan  Pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  seorang anak  angkat berhak  1/3  (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah (Akbar, 2018).
Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarannya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan  kepada  anak  angkat  tersebut  berupa  harta  melebihi  1/3  bagian  asalkan  ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi:
Para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
Menurut  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  diakui  untuk  dijadikan  sebagai  dasar  dan  sebab mewaris,  karena  prinsip  pokok  dalam  kewarisan  adalah  hubungan  darah  atau arhaam.  Jadi, kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab  dari  orang  tua  asal  kepada  orang  tua  angkatnya  berdasarkan  putusan  dan  penetapan pengadilan (Saiin, et.al, 2023). Dalam hal mewaris, anak angkat dalam kompilasi hukum islam pasal 209  ditempatkan  bukan  sebagai  ahli  waris,  akan tetapi  dapat  memperoleh  warisan  melalui  jalan wasiat wajibah  dengan  ketentuan  syariat  islam  yaitu  tidak  boleh  melebihi  1/3  dari harta  warisan (Muslim, 2017).
B. Implikasi Pengangkatan Anak Angkat Dalam Keluarga
Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak  angkat  tersebut. Pertama,  dalam  pandangan  hukum  Islam  anak  angkat  tidak  dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara  ayah  angkat  dengan  anak  angkat,  ibu  angkat  dan  saudara  angkat  tidak  mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat 'aurat, berkhalwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan, dan lain-lain. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi (Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010).
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah,  hubungan  wali-mewali  dan  hubungan  waris  mewaris  dengan  orang  tua  angkat.  Ia  tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.
Demikian halnya tentang implikasi adanya pengangkatan anak sangat berbeda antara konsep
hukum barat/BW dan Islam. Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam dalam hal kewarisan anak angkat tentunya akan jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di peradilan umum.
Menurut  ulama  fiqh,  dalam  Islam  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan ( al-garabah), karena hasil perkawinan yang sah ( al-mushaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian.
Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua  kandungnya  secara  timbal  balik.  Islam  begitu  tegas  mengatur  masalah  anak  angkat,  salah satunya adalah untuk menjaga hak waris dari para ahli waris agar jatuh pada tangan yang berhak (Meliala, 2006). Dalam Islam, anak  asuh atau angkat tidak  berhak  mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua ngkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) bagian, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 209 KHI (Rais, 2016). Adapun yang menjelaskannya terdapat pada ayat (1) dan ayat (2):
(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat wajibah  diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
(2).  Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak  angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau  anak  angkat  tidak  akan  memperoleh  hak  kewarisan,  karena  dia  bukan  ahli  waris.  Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta marta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal  sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya atau sebaliknyaanak angkat untuk orang tua angkatnya (Saiin, 2017).
Melihat  kepada  beberapa  pendapat  ulama  dan  Q.S  Al-Ahzab  4-5  bahwa  hukum pengangkatan anak adalah boleh (mubah) dengan memberikan kasih sayang, kebutuhan pokok, kehidupan yang layak, sama seperti ia membesarkan dan mendidik anak kandung sendiri.
Nanum yang tidak dibolehkan  dalam pengangkatan anak ini adalah mengangkat anak ke dalam keluarga angkat dan menyamakan posisi atau kedudukannya sama seperti anak  kandung sendiri. Artinya ia mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan mahram ataupun nasab.
Jika status anak angkat tersebut sama dengan anak kandung tentu artinya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya putus, dan anak angkat tersebut berhak untuk mendapatkan harta  warisan,  sebagaimana  halnya  seorang  anak  kandung.  Maka  hal  yang  seperti  inilah  yang
dilarang oleh Allah.

## SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas, dengan beberapa penjelasan yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan;
Pertama  dalam  hukum  Islam  pengangkatan  anak  hukumnya  boleh  (mubah)  guna  untuk memberikan kasih sayang, harta, pendidikan dan lainnya. Namun yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat  memiliki hak dan status hukum seperti anak kandung. Allah jelaskan dengan Surah Al-Ahzab;  4  Kata ad’iya’akum atau anak-anak  angkat  kamu  (Q.S;  Al-Ahzab:  4)  menunjukkan diakuinya  eksistensi  anak  angkat,  tetapi  yang  dicegah  adalah  mempersamakannya  dengan  anak kandung.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  hukum  Islam  kedudukan  anak  angkat  tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sebagaimana pendapat ulama; Ibnu Katsir, Quraish Shihab.
Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk  memelihara  orang  lain  sebagai  anak  dan  bersifat  pengasuhan  anak  dengan  memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.
Kedua, implikasi dari pengangkatan anak secara hukum Islam yaitu dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, sesuai dengan Q.S; al-Ahzab ayat 4 dan 5, kemudian antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah dan di antara mereka tidak saling mewarisi.
Sedangkan implikasi anak  angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat, berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak boleh memperoleh waris, karena dia bukan ahli waris tetapi sebagai gantinya mendapatkan wasiat wajibah yakni maksimal 1/3 dari harta warisan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Ade  Kurniawan. 2018.  “ Wasiat  terhadap  Harta  Peninggalan  Untuk  Anak  Angkat  Dalam Dipadang Dari Hukum Islam ” . Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3(2).
Alam, Syamsu. 2008. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Amir,  Rahma.  2016.  “Kedudukan  Anak  An gkat  Dalam  Hak  Waris  Pada  Masyarakat  Islam  di  Kota Palopo”. Palita: Journal of Social Religion Research, 1(2).
Anggor, M.T. 2008. Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka. Hasibuan, Zulfan Efendi. 2019 . “ Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam ” . Jurnal Hukum Islam,
5(1).
Meliala, Djaja S. 2006. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga. Bandung: Nuansa Aulia
Muslim, Shohib. 2017. “ Kedudukan Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam ” . Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2).
Nuraini. 2017 . “ Verifikasi Al- qur’an Tentang Status Anak Angkat” . Al- Mu’ashirah, 14(2).
Pandika, Rusli. 2012. Hukum Pengangkatan Anak . Jakarta: Sinar Grafika.
Poespasari, Ellyne Dwi & Trisadini Praasastinah Usanti. 2020. Tradisi Pengangkatan Anak  Menurut Hukum Adat Suku Toraja. Maluku: CV. Jakad Media Publishing.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia YLBHI. 2009. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia.
Jakarta: YLBHI
Rais. Muhammad. 2016 . “ Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif) ” . Jurnal Diktum 14(2).
Saiin, A., Jaelani, AK., Hayat, MJ., Warman, AB., April, M. 2021. “Islamic Law in Indonesia: Bahtsul Masail Ijtihad and the Production of Knowledge”. International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021).
Saiin, A., Karuok, MA., Hajazi, MZ., Radiamoda, AM. 2023. “ Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries ”. Al -Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 10 (1).
Saiin, Asrizal. 2015. “Menelaah Hukum Waris Pra -Islam dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar
Hukum Kewarisan Islam”. Al -Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1).
Sukmadinata, S.N. 2005. Metode Penelitian. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. Hukum Keluarga. Jakarta: Media Pressindo