## NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Arsyad Said
Dosen Fakultas  Hukum Universitas Tadulako Email :

## Abstract
Marriage is a very noble way to regulate the life of the household and the descendants and know each other, so that will open the way for mutual help-help. Marriage raises  the  Rights  and duties of  husband and wife reciprocity arranged very  neatly,  as  well  as  the  rights  and  obligations  between  parents  and  their children.  In  fact,  not  all  Islamic  societies  follow  the  procedures  or  rules  that apply.  This  is  evident  that  some  people  still  carry  out  unpublished  marriage practices known as marriages under hand. Islamic law has raised the motives and goals  of  marriage  to  a higher  and more  noble  level.  If  before  guided  by  Islamic teachings  the  purpose  of  marriage  is  solely  because  driven  by  biological  needs and  continue  life,  by  Islamic  Shari'ah  he  was  appointed  with  the  motive  of implementing sunnatullah with the basis of the purpose to worship Allah SWT.
Keyword : Marriage Under Hand, Perspective Islam

## A. PENDAHULUAN
Allah  menciptakan  hubungan  antara  pria  dan  wanita    melalui  pernikahan sebagai  jaminan  kelestarian  populasi  manusia  di  muka  bumi,    untuk  menjaga kekekalan  keturunan  mereka.      Allah  telah  mengikat  antara  pria  dan  wanita dengan  ikatan  cinta  dan  kasih  sayang,  sehingga  diatur  kehidupan  akan  terus berlangsung  dari  generasi  ke  generasi.  Jaminan  kelangsungan    hidup  itu sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah swt :
" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan istri-istri dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya,  dan  menjadikannya  di  antaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir " (S Ar-Rum : 21).
Pernikahan  merupakan  suatu  jalan  yang  amat  mulia  untuk  mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang  lain,  sehingga  akan  membuka  jalan  untuk  saling  tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat
rapi,  demikian  pula  hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak-anaknya. Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami-istri  diatur  pula  bagaimana  cara mengatasinya.  Dituntukan  pula  adat  sopan  santun  pergaualan  dalam  keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin. 1
Selain  itu,  pernikahan  merupakan  institusi  yang  sangat  penting  dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat  dan  keluarga  sebagai  pilar  penyokong  kehidupan  bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan  prosedur  guna  menghindari  kemungkinan-kemungkinan  negatif  yang merugikan.
Dalam syari'at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al- Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya  dengan  ayat  muamalat    yang  dalam  situasi  tertentu  diperintahkan  untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan,  Islam    mengatur  pencatatan  perkawinan  melalui  perundang- undangan  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai  bukti  otentik  atas  perbuatan  hukum  yang  telah  mereka  lakukan.  Apabila terjadi  perselisihan  atau  salah  satu  pihak  tidak  bertanggung  jawab,  maka  suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.
Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam mengikuti prosedur atau aturan  yang  berlaku.  Hal  ini  terbukti  bahwa  sebagian  masyarakat  masih melaksanakan  praktik  nikah  yang    tidak  dipublikasikan  yang  dikenal  dengan sebutan  nikah  dibawah  tangan.    Namun  sampai  saat  ini,  sebagian  ulama  dan masyarakat  umumnya  masih  belum  memiliki  kesamaan  rumusan  yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah dibawah tangan.
Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah dibawah tangan itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah
1 Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam, Universitas  Indonesia,  Yogyakarta  : 1989, Hlm 1
dan  dapat  menimbulkan  implikasi  negatif.  Dan  apabila  dilihat  dari  perspektif hukum  positif  dan  norma  sosial,  nikah  dibawah  tangan  dianggap  sebagai  suatu deviasi atau penyimpangan.
Sedangkan  menurut  Mahmud  Syalthut  yang  dikutip  oleh  Dadi  Nurhaedi, Nikah dibawah tangan merupakan jenis pernikahan di mana dalam akadnya tidak dihadiri  oleh  para  saksi,  tidak  dipublikasikan  (I'lanu  nikah),  tidak  tercatat  secara resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.
Perkawinan  adalah  sebagai  fitrah  manusia,  karena  manusia  tidak  dapat hidup  sendiri,  ia  memiliki  ketergantungan    dan  saling  membutuhkan.  Demikian halnya pria dan wanita, agar membentuk  hubungan berupa lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejehtera sesuai dengan tuntunan ajaran.
Rasulullah  saw  telah  bersabda  “ Siapa  yang  menikah,  maka  dia  telah menyempurnakan  separuh  imannya.  Maka  hendaklah  ia  memelihara  diri  pada setengah sisanya” (HR. Al Tabrani dari Anas)
Kehadiran  syariat  Islam  di  tengah-tengah  uamt  Islam  adalah  dalam  rangka menuntun  kemaslahatan  hidup  manusia  serta  mengangkat  martabat  manusia ketingkat    yang  lebih  luhur  dan  suci.  Termasuk  satu  diantaranya  ialah menuntun dan  membimbing  umat  manusia  dalam  menegakkan  dan  membangun  kehidupan rumah tangga yang bersih dan suci, damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah swt.
Syariat  Islam  telah  mengangkat  motif    dan  tujuan  perkawinan  ketingkat yang lebih luhur dan lebih mulia. Kalau sebelum dituntun oleh ajaran Islam tujuan perkawinan  adalah  semata-mata  karena  didorong  oleh  kebutuhan  biologis    serta meneruskan  kelangsung  hidup,  oleh  syariat  Islam  ia  diangkat  dengan  motif melaksanakan  sunnatullah  dengan  didasari    oleh  tujuan  untuk  beribadah  kepada Allah SWT. 2
2 Mustafa  Kamal,  dkk, Fikih  Islam  (Sesuai Putusan  Majelis  Tarjih), Citra  Karsa  Mandiri, Yogyakarta : 2002, hlm 245

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian nikah dibawah tangan.
Nikah  secara  bahasa  adalah  berkumpul  atau  bercampur,  sedangkan menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah al-wath’u (hubungan seksual), menurut pendapat yang shahih, karena tidak diketahui  sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam  kitab Allah swt kecuali  untuk  makna at-tazwiij (perkawinan).    Apakah  sama  pernikahan dibawah tangan dengan nikah sirri?.
Nikah di bawah tangan itu = nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait,  tapi  dilaksanakan  menurut  agama  dan  kepercayaan  masing-masing. Sedangkan  nikah  sirri  adalah  nikah  yang  sembunyi-sembunyi  tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam dibawah tangan jelas-jelas  bertentangan  dengan  Hadits  Nabi  yang  memerintahkan  adanya walimah (perayaan pernikahan).
Istilah  "Nikah  Di  Bawah  Tangan"  adalah  nikah  tanpa  adanya  suatu pencatatan  pada  instansi  yang  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sembunyi”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’ah yang benar.
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tahun  1980  tentang  Nikah  dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat . Pernikahann harus dicatat secara resmi pada instatnsi  berwenang,  sebagai  langkah  prevenstif  untuk  menolak    dampak negative/ madharat (saddan lidz-dzari’ah) . 3
Jawahir  Thontowi  (2003)  mengatakan  bahwa  perdebatan  tentang nikah dibawah tangan  ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:
1. Kelompok  pertama  memandang  bahwa  nikah  dibawah  tangan    tidak dilarang  atau  boleh-boleh  saja  dilakukan,  dengan  berpegang  pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
a) Nikah dibawah tangan  dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.
3 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa , Sekretariat MUI, Jakarta : 2010, hlm 528
b) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
c) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa  Islam  mengajarkan  agar  mempermudah  pernikahan,  jangan menunda-nunda  meskipun  masih  ada  beban  ekonomi.  Selain didasarkan  pada  ketentuan  hukum  Islam,  praktik  nikah  dibawah tangan  lebih  ditentukan  karena  urusan  keluarga  masing-masing pelaku.
2. Kelompok  kedua  memandang  bahwa  nikah  dibawah  tangan    dilarang karena mudharat-nya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut.
a) Nikah  dibawah  tangan  dilarang  karena  hukum  yang  dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah ter- cover di dalamnya.
b) Nikah  tangan  dibawah  menimbulkan  dualisme  dalam  penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang.
c) Nikah  dibawah  tangan    menimbulkan  masalah,  seperti  proses perceraian  yang  menyulitkan  kedua  belah  pihak  akibat  dicatatnya pernikahan secara resmi.
d) Dalam  nikah  dibawah  tangan,  suami  tidak  mempunyai  tanggung jawab  yang  besar  dan  mengikat  karena  kecenderungan  yang  kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
e) Nikah  dibawah  tangan  menjadi  lahan  empuk  yang  sering dipraktikkan oleh pejabat dan Pegai Negeri Sipil.
3. Kelompok ketiga kecenderungannya berada ditengah, yaitu memperbolehkannya  asalkan  disesuaikan  dengan  ketentuan  hukum positif,  yaitu  mencatatkannya  secara  resmi  melalui  pejabat  yang berwenang,  meski  tanpa  harus  segera  melaksanakan walimah . Pandangan  ketiga  ini  berusaha  menjabatani  kebuntuan  antara  pro  dan kontra  terhadap  nikah  siri.  Pandangan  ketiga  ini,  selain  bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum
yang  tinggi  (baik  terhadap  hukum  agama  maupun  hukum  positif)  juga memiliki  pesan  agar  perkawinan  tersebut  didukung  oleh  pihak-pihak keluarga terlibat. 4
Pada  dasarnya  yang  dimaksud  dengan  nikah  di  bawah  tangan  adalah perkawinan  yang  dilakukan  orang-orang  Islam    dan  memenuhi  baik  rukun maupun  syarat-syarat  perkawinan,  tetapi  tidak  didaftarkan  di  Pejabat Pencatat  Nikah  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi  persyaratan  perkawinan  menurut  hukum  Islam.  Hanya  saja secara  formil  yuridis  tidak  memenuhi  persyaratan  ketentuan  yang  diatur dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  peraturan  pelaksananya,  yaitu  tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.
Nikah  yang  dilakukan  tidak  menurut  hukum  dianggap  Nikah  liar, sehingga  tidak  mempunyai  akibat  hukum,  berupa  pengakuan  dan perlindungan  hukum.“Dalam  Undang-undang  perkawinan  disebutkan bahwa  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pencatan  perkawinan  itu  adalah  sama  halnya dengan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran,    kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan,  suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”. 5
Pencatatan  pernikahan  itu  cukup  penting . Terutama  untuk  pihak wanitanya.  Untuk  jual  beli/hutang  piutang  saja,  Islam  menyuruh  kita melakukan  pencatatan,  apalagi  untuk  hal  yang  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban  yang  lebih  penting  lagi.  Ini  untuk  perlindungan  hukum  semua pihak,  terutama  istri  dan  anak-anak.  Sebenarnya  dalam  ajaran  Islam, pencatatan  nikah  itu,  diharuskan  karena  pernikahan  tersebut  termasuk kegiatan  mu’amalat  seperti  juga  dalam  kegiatan  perjanjian  utang  piutang sebagaimana tecantum dalam surat Al Baqarah ayat 282:
4 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya , Visimedia, Jakarta : 2007, hlm 26-28
5 Rahmi Meldayati, Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A’RABI , Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2015, hlm 126
” Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu`amalah  tidak secara  tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Dan  janganlah  penulis  enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah  telah  mengajarkannya,  maka hendaklah  ia  menulis,  dan  hendaklah  orang  yang  berhutang  itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada  Allah  Tuhannya,  dan  janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada  hutangnya.  Jika  yang  berhutang  itu  orang  yang  lemah akalnya  atau  lemah  (keadaannya)  atau  dia  sendiri  tidak  mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang  lelaki diantaramu).Jika  tak  ada  dua  orang  lelaki,  maka  (boleh)  seorang lelaki  dan  dua  orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang  kamu  ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi  itu  enggan (memberi keterangan)  apabila  mereka  dipanggil;  dan  janganlah  kamu  jemu menulis  hutang  itu,  baik  kecil  maupun  besar  sampai  batas  waktu membayarnya.Yang  demikian  itu,  lebih  adil  di  sisi  Allah  dan  lebih dapat  menguatkan  persaksian  dan  lebih  dekat  kepada  tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah  itu  perdagangan  tunai  yang  kamu  jalankan  di  antara kamu,  maka  tak  ada  dosa  bagi  kamu,  (jika)  kamu  tidak  menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan  saksi  saling  sulit-menyulitkan.Jika  kamu  lakukan  (yang demikian),  maka  sesungguhnya  hal  itu  adalah  suatu  kefasikan  pada dirimu.Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu ”.
Pencatatan tersebut dapat dijadikan suatu bukti kebenaran terjadinya suatu  tindakan  sebagai  antisipasi  adanya  ketidakjelasan  di  kemudian  hari (syarat  tawsiqy).  Misalnya  mengenai  asal  usul  anak,  harta  bersama,  wali nikah,  warisan,  pemberian  nafkah  iddah,  atau  nafkah  anak  (jika  terjadi perceraian),  juga  untuk  menghindarkan  kesewenang-wenangan  suami. Dalam peraturan hukum di Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur keharusan mencatatkan pernikahan (yang dengan pencatatan ini akan dikeluarkan bukti Akta Nikah), ada pula ketentuan yang mengatur mengenai isbat nikah (permohonan pengakuan secara administratif).
Pasal  7  ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan,  dalam  hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  dapat  dimintakan isbat  nikahnya  ke  Pengadilan  Agama.  Permintaan  isbat  nikah  ini  sangat
terbatas,  yaitu  yang  berkenaan  dengan  adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian  perkawinan,  adanya  keraguan  terhadap  sahnya  salah  satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974,  dan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.
Bagaimana  jika  terjadi  perceraian  dalam  kondisi  nikah  di  bawah tangan?  Bagi  si  istri,  dalam  rangka  menyelesaikan  perceraiannya  agar mendapatkan hak-haknya sebagai istri (misalnya hak atas nafkah iddah, hak atas nafkah anak, ataupun hak atas harta bersama), maka ia bisa mengajukan permohonan  isbat  nikah  terlebih  dahulu  ke  Pengadilan  Agama  di  wilayah tempat  tinggalnya.  Setelah  itu  baru  ia  mengurus  perceraiannya  dan memperjuangkan hak-haknya sebagai istri (yang di talak oleh suami).
Nah,  jika  tidak  ada  alasan  yang  jelas  yang  dapat  menghalangi pernikahan,  sebaiknya  segeralah  mencatatkan  pernikahan.  Ada  banyak factor  penghalang  untuk  mancatatkan  pernikahan.  Ada  yang  karena  alasan kontrak  mengsyaratkan  tidak  boleh  menikah  selama  mengikuti  pendidikan atau  ikatan  dinas.  Tapi  tidak  jarang  karena  salah  satu  pihak    (biasanya suami) pada saat yang sama masih terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak/belum  mendapatkan  izin  untuk  melakukan  pernikahan  berikutnya, Kalau  harus  dicatatkan  juga  sementara  tidak  mendapatkan  izin  untuk menikah lagi, maka kemungkinan yang dilakukan adalah penggelapan data. Hal ini justru akan memperberat masalah. Ini bisa kena tindak pidana.
2. Tujuan Pernikahan.
Tujuan  perkawinan  dalam  Islam,  untuk  memenuhi  tuntutan  hajat tabiat  kemanusiaan,  berhubungan  antara  pria  dengan  wanita  dalam  rangka mewujudkan  suatu  keluarga  yang  bahagia  dengan  dasar  cinta  dan  kasih sayang,  untuk  memperoleh  keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat  dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur syari’ah. 6
6 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan, Leberty, Yogyakarta : 1986, hlm 12
Imam  Al  Ghazali  filosof  Islam  membagi  tujuan  dan  faedah perkawinan  menjadi  lima  Mewujudkan  anak  yang  akan    mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku manusia.
a. Memenuhi tuntutan naluri manusia.
b. Memelihara manusia dari kejehatan dan kerusakan.
c. Membentuk dan  mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari  masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
d. Menimbulkan  kesungguhan  berusaha  mencari  rezeki  penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (A. Subaire : 185 : 37)
Tujuan  utama  pernikahan  yang  diajarkan  dalam  Islam  adalah membangun  sebuah  keluarga  yang sakinah  mawaddah  wa  rahmah ,  yaitu keluarga  yang  dihiasi  dengan  penuh  ketenteraman,  kecintaan,  dan  penuh rasa  kasih  sayang.  Tuntunan  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  SWT:  “ Di antara  tanda-tanda  kebesabaran-Nya  adalah  menjadikan  untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri (manusia) supaya kamu cenderung dan  merasa  tenteram  terhadapnya  dan  dijalinnya  rasa  kasih  dan  sayang (antara  kamu  sepasang).  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (S. Ar-Rum : 21).
Dengan  mendasari  tuntunan  ayat  tersebut,  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  pasal  3  juga  menegaskan  hal  yang  sama  bahwa “perkawinan bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah, dan warahmah”.
Menurut  Huzaemah  T  Yanggo  mengatakan  bahwa  salah  satu  ciri rumah  yang  sakinah  adalah  kemampun  menyelesaikan  konflik  atau perbedaan dalam keluarga. Semua keluarga  dapat mengalami konflik, baik konflik  priabadi  maupun  konflik    antara  anggota  keluarga.  Ini  adalah  hal yang  wajar,  lebih-lebih  aantara  dua  orang  yang  berbeda  adat  kepribadian. Untuk  mewujudkan  keluarga  sakinah  dan  sejahtera  masing-masing  harus berupaya  untuk  menyelesaikan  konflik  dengan  baik,  atau  setidak-tidaknya memperkecil  konflik  itu  sehingga  tidak  meluas.  Dari  sini  kemampuan
menyelesaikan  perbedaan  pandangan  merupakan  syarat  bagi  terwujudnya rumah  yang  sakinah.  Seorang  shahabat  Nabi  bernama  Abu  Darda  berkata kepada istrinya “ Kalau engkau melihatku marah, diamlah dan akupun akan diam jika melihat engkau marah” . 7
Jadi,  sebuah  keluarga  baru  bisa  dianggap  sukses  apabila  telah mencapai dan memenuhi tujuan yang dimaksud.
3. Awal Munculnya Perkawinan Dibawah Tangan .
Menurut  Masjfuk  Zuhdi,  nikah  di  bawah  tangan  muncul  sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari  1974  yang  berlaku  secara  efektif  tanggal  1  Oktober  1975,  nikah  di bawah  tangan  adalah  nikah  yang  dilakukan  tidak  menurut  undang-undang perkawinan,  dan  nikah  yang  dilakukan  tidak  menurut  hukum  dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan  hukum.  Dan  pada  dasarnya  nikah  di  bawah  tangan  adalah kebalikan  dari  nikah  yang  dilakukan  menurut  hukum,  dan  nikah  menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. 8
Pernikahan  sebagai  suatu  perbuatan  hukum  mempunyai  akibat-akibat hukum  bagi  suami  istri  dan  anak  yang  dilahirkan.  Akibat  hukum  yang timbul  dari  pernikahan  tersebut  antara  lain  mengenai  penyelesaian  harta bersama, sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal-usul  anak,  penguasaan  anak,  biaya  pendidikan  anak,  kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, dan kewarisan.
Untuk  terlaksana  dan  sahnya  perkawinan,  maka  pasal  2  ayat  (1)  UU No.  1  Tahun  1974  menyebutkan  :  "Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu".  Dan  sebagai  perbuatan  hukum  diperlukan  adanya  kepastian  hukum, maka  pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan  :  "Tiap-Tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku".  Sedangkan  dalam KHI  Pasal  4  menyebutkan  bahwa  "Perkawinan  adalah  sah,  apabila
7 Huzemah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalm Islam, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu, Yogyakarta : 2013, hlm 123
8 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Haji Masagung, Jakarta : 1988, hlm 2
dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (1)  Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".
Mengenai  pengertian  yuridis  tentang  sahnya  suatu  perkawinan  ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut,  yakni dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya  secara  sempurna,  sedangkan  mengenai  pencatatan  nikah,  bukan sebagai  syarat  sah  nikah,  tetapi  hanya  kewajiban  administratif.  Pendapat yang  lain,  bahwa  sahnya  suatu  akad  nikah  harus  memenuhi  ketentuan Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal  2  ayat  (2)  mengenai  pencatatan  nikah.  Jadi,  ketentuan  ayat  (1)  dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  syari'at  Islam  disertai  pencatatan oleh  Petugas  Pencatat  Nikah  (PPN).  Perkawinan  inilah  yang  kemudian setelah  berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  secara  efektif  tanggal  1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".
Namun, mengapa nikah di bawah tangan masih banyak dipraktikkan?, apakah motif yang melatarbelakanginya sehingga merahasiakan pernikahannya? Untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, karena persoalan ini merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis
4. Faktor-faktor  Menyababkan Nikah Dibawah Tangan
Berbicara  tentang  nikah  dibawah  tangan,  sebenarnya  apa    yang menjadi alasan atau latar belakang marak terjadinya nikah dibawah tangan? Jawabannya  cukup  beragam.  Di  antara  sejumlah  alasan  umum  yang  kerap terlontar, sebagai berikut:
a. Alasan kesulitan ekonomi.
Alasan  ini  merupakan  alasan  paling  mendasar  yang  bisa  saja dimaklumi. Atas dasar alasan  inilah, biasanya masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang.
Bagi  mereka,  yang  penting  pernikahan  secara  syariat  agama  bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama, tidak lagi dianggap sebagai pasangan  kumpul  kebo,  tetapi  sudah  sah  secara  hukum  agama,  meskipun belum  sah  menurut  hukum  Negara.  Kita  sering  mendengar  dan  melihat pemberitaan  tentang  kenyataan  semacam  ini,  pasangan  suami-istri  yang menikah  dibawah  tangan    tidak  terlalu  pusing  apakah  status  pernikahan mereka  secara  hukum  Negara  bisa  dianggap  sah  atau  tidak,  yang  penting bagi mereka hidup berkeluarga itu harus terus berjalan.
b. Kurangnya Kesadaran hukum.
Masyarakat  Indonesia  saat  ini  memang  masih  kurang  kesadaran kepatuhan kepada hukum. Banyak hal yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Salah satunya yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk mencatatakan  perkawinan  atau  pernikahan  sebagaimana  telah  ditentukan dalam  pasal  2  (2)  UU  No.  1/1974.  Pelanggaran  tersebut  memiliki  banyak sekali  hal  yang  menjadi  alasan,  misalnya  seperti  keinginan  menikah  yang kedua  kalinya  bagi  seorang  suami  yang  masih  beristri,  lebih  patuh  kepada adat sehingga menyepelekan hukum yang ditetapkan oleh negara, niat untuk pernikahannya  tidak  diketahui  oleh  pihak  tertentu  yang  bersangkutan,  dan sebagainya.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  tampak  bahwa  kesadaran  hukum masih  kurang,  dan  itupun  karena  beberapa  faktor  yaitu  sumber  daya manusia  yang  masih  kurang  ilmu  pengetahuannya,  pola  berfikir  dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.
c. Kurangnya Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama .
Mayoritas  masyarakat  Indonesia  adalah  pemeluk  agama  Islam. Dengan  demikian,  perkawinan  sering  dilakukan  secara  aturan  agama  Islam oleh  masyarakat  yang  beragama  Islam.  Sedangkan  dalam  syarat  dan  rukun nikah  dalam  ajaran  Islam  sudah  terpenuhi,  maka  menganggap  sudah  sah, dan  tidak  dicantumkan  secara  spesifik  mengenai  keharusan  pencatatan perkawinan/  pernikahan.  Sehingga  beberapa  orang  yang  beragama  Islam tidak  mencatatkan  pernikahannya  ke  Kantor  Urusan  Agama.  Sebenarnya
ajaran Islam, pencatatan nikah itu, diperintahkan karena pernikahan tersebut termasuk  kegiatan  mu’amalat  seperti  juga  dalam  kegiatan  perjanjian  utang piutang,  sewa  menyewa,  kontrak,    sebagaimana  tecantum  dalam  surat  Al Baqarah ayat 282.
d. Adat Istiadat
Sebagaimana  faktor  agama  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa faktor adat istiadat tidak jauh berbeda dengan faktor agama. Karena, dalam suatu adat  istiadat  itu,  yang  mana  peraturan-peraturannya  tidak  tertulis dan diturunkan  atau  dilaksanakan  secara  turun-temurun  dari  nenek  moyang, maka dalam hal perkawinan atau pernikahan seringkali dilaksanakan secara adat  yang  dianut  di  daerahnya.  Dan  dalam  pernikahan  itupun  tidak  ada syarat  untuk  melakukan  pencatatan  nikah,  sehingga  mereka  tidak mencatatkan  pernikahan  ke  Kantor  Urusan  Agama.Tetapi  dalam  hal  ini, tetap  harus  kembali  pada  kesadaran  masyarakat  sebagai  masyarakat  yang bernegara  sehingga  harus  tetap  tunduk  patuh  pada  peraturan  yang  telah ditetapkan oleh negara.
Ada sebagian masyarakat yang berlandaskan mempunyai kepercayaan yang tidak pada tuntutan syariat yang kadang menjadi penghalang seseorang melakukan  nikah  seperti  umumnya.  Misalnya,  ada  kepercayaan khurafat dan  takhayyul bahwa  barangsiapa  melakukan  pernikahan  pada  bulan muharram  akan  tertimpa  bencana,  atau  kepercayaan  lain  bahwa  seseorang tidak  boleh  menikahkan  dua  anaknya  dalam  waktu  kurun  satu  tahun. Disebabkan  adanya  kepercayaan-kepercayaan  seperti  itu,  nikah  dibawah tangan menjadi pilihan agar tidak mendapaat celaan dari masyarakat. 9
Kamal  Muchtar  menambahkan  bahwa  nikah  dibawah  tangan, dilakukan karena calon istri terlanjur hamil di luar nikah. Nikah ini akhirnya terpaksa  dilakukan sebagai jalan untuk menutupi rasa malu terhadap orang- orang  (masyarakat)  sekitarnya.  Juga  Nikah  ini  dilakukan  bagi  calon mempelai  yang  sudah  bertunangan  cukup  lama,  agar  terjauh  dari
9 Happy Susanto, Op. Cit , hlm 30
kemungkinan  berbuatan  dosa,  maka  dilakukan  akad  nikah  tanpa  disertai pencatatan pernikahan. 10

## 5. Dampak Mudarat Pernikahan Dibawah Tangan
Dampak  mudarat  seperti  apa  yang  ditimbulkan  dari  pernikahan dibawah  tangan?  Pernikahan  yang  tidak  tercatat  menurut  undang-undang perkawinan    merugikan  bagi  pihak  wanita    dan  anak  dilahirkannya.  Jika terjadi  kemungkinan  terburuk  seperti  perceraian,  istri  dan  anak  yang ditinggalkan  tidak  memiliki  payung hukum  yang  kuat  karena  mereka  tidak tercatat  dalam  admisnistrasi  pemerintah. Artinya  suami  bisa  menceraikan istri  begitu saja? Suami  memang  punya  hak  prerogratif  untuk  menceraikan istrinya. Maka dari itu, pernikahan di bawah tangan bisa berdampak mudarat karena  negara  tidak  mencatat  pernikahan  mereka. Lantas  mengapa  masih banyak  orang  yang  memilih  untuk  menikah  di  bawah  tangan?  Tentu  ada banyak hal yang mendasarinya.
Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bisa jadi diakibatkan oleh faktor  ekonomi,  tidak  terjangkaunya  Kantor  Urusan  Agama  akibat  lokasi domisili  yang  jauh,  maupun  pertimbangan  rumit  lainnya  yang  memaksa pasangan  merahasiakan  pernikahannya. Jika  alasan  itu  menjadi  faktor seseorang menikah dibawah tangan, apakah masih bisa jadi pengecualian?
Kembali  saya  tekankan,  ada  banyak  alasan  yang  melatarbelakangi pasangan memilih untuk menjalankan nikah dibawah tangan. Jadi ini bukan soal  haram  atau  halal,  tapi  harus  dilihat  persoalannya  secara  utuh.  Jangan sampai  muncul  anasir  yang  menyimpulkan  kesakralan  pernikahan  tanpa melihat  alasan  yang  melatarbelakanginya. Apakah  jasa-jasa  nikah  siri  ini bisa  menjadi  solusi  bagi  mereka  yang  punya  kendala  menikah  di  bawah undang-undang?  Pernikahan  yang  tercatat  oleh  negara  tetap  merupakan sebuah  pilihan  yang  wajib  diprioritaskan  oleh  pasangan  yang  hendak menikah.  Saya  tidak  setuju  dengan  keberadaan  jasa  nikah  siri  yang  marak
10 Kamal  Muchtar, Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  Cet  ke  III,  Bulan Bintang, Jakarta: 1994, hlm 13-14
bermunculan  di  kota-kota  besar.  Selama  masih  ada  KUA,  sebaiknya pasangan mencatatkan pernikahannya.

## C. Kesimpulan
Nikah dibawah tangan  adalah nikah yang dilaksnakan secara rahasia atau sembunyi.  Nikah  dibawahn  tangan    juga  disebut  nikah misyar atau  nikah uruf (kebiasaan)  dan  menurut  Undang-undang  Perkawinan  disebut  nikah  dibawah tangan.  Faktor  yang  menyebabkan  nikah  dibawah  tangan    antara  lain  :faktor ekonomi,  kegerahan  menikah  untuk  terhindar  dari  pebuatan  perzinahan.  Di samping  itu,  kurangnya  kesadaran  hukum  bagi  masyarakat,  kuragnya  kesadaran pengamalan  nilai-nilai  ajaaran  ajaran  Islam  dan  masyarakat  kuat  ketaatan  pada adat  kebiasaan.  Nikah  dibawah  tangan  dikalangan  ulama  terdapat  berpedaan pendapat  tentang  hukumnya  sah  atau  tidak.  Menurut  Mazhab  Maliki,  Syafii  dan Hanafi  tidak  membolehkan.  Ulama  terkemuka  di  dunia  Islam  Yusuf  Qardawi bahwa  nikah  siri  sah  selama  ada  ijab  qabul  dan  saksi.  SedangkanMajelis  Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi  syarat  dan  rukun  nikah,  tetapi  haram  jika  terdapat madharat . Pernikahann harus dicatat secara resmi pada instatnsi berwenang, sebagai langkah prevenstif  untuk  menolak    dampak  negative/ madharat  (saddan  lidz-dzari’ah.
Nikah  dibawah  tangan  lebih  banyak  dampak  negatifnya  dibanding  dampak positifnya, terutama terhadap wanita menjadi korban ketidakadilan dan anak-anak yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut.  Pernikahan  yang  tidak  dicatat  pada  Kantor Urusan agama tidak mempunyai kekuatan hukum,  maka setiap  perkawinan harus dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qur’an dan Terjemahnya : Depag RI, Yayasan Penyelenggera   Penterjemah Al Qur’an, Jakarta, 1983.
Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Perkawinan  Islam, Universitas  Indonesia, Yogyakarta, 1989.
Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya , Visimedia, 2007.
Huzemah  T.  Yanggo, Hukum  Keluarga  Dalm  Islam, Yayasan  Masyarakat Indonesia Baru, Palu, 2013.
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa , Sekretariat MUI, Jakarta, 2010.
Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Fatwa No. 1 Tahun 2011 , Jakarta.
Mustafa  Kamal,  dkk, Fikih  Islam  (Sesuai  Putusan  Majelis  Tarjih), Citra  Karsa Mandiri, 2002, Yogyakarta.
Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Haji Masagung, Jakarta, 1988.
Rahmi Meldayati, Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A’RABI , Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2015 .
Sution  Usman, Kawin  Lari  Dan  Kawin  Antara  Agama ,  Leberty,  Yogyakarta, 1989.
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Leberty, Yogyakarta, 1986.