NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702

## Tinjauan Yuridis Terhadap  Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009
Gandes Ristiyana, Paramita Prananingtyas, Irawati Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponogero. E-mail: gandesr4@gmail.com

## Abstract
The  problems  in  this  article  aim  to  find  out  the  legal  consequences  of  violating  the  use  of  foreign languages  as  stated  in  Article  31  of  Law  Number  24  of  2009  as  well  as  legal  certainty  for  foreign language business contracts in the same law. According to Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, and State Symbol, and National Anthem in Article 36 paragraphs (3) and (4), it is stated that  the  Indonesian  language  must  be  used  for  the  name  of  a  building  or  building  unless  it  has historical, cultural, customary values, and / or religious This article uses the normative juridical legal method.  sources  of  legal  materials  used  are  primary  and  secondary  legal  materials.  The  data collection  technique  used  is  literature  study.  The  analysis  technique  used  is  qualitative.  The  legal consequence  of  the  mandatory  use  of  the  Indonesian  language  in  a  contract  agreement  is  null  and void then can be requested for cancellation to the court, with Article 87 of Law Number 12 of 2011 providing legal certainty that after Law Number 24 of 2009 is passed, a business contract is made. foreign language is against the law so that it is null and void.

## Key words :business contract; legal effect; legal certainty

## Abstrak
Pada artikel ini lebih mengangkat permasalahan mengenai akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa asing, sesuai dengan pasal 31 undang-undnag nomor 24 tahun 2009 serta mengenai kepastian hukum  yang di dapat apabila terdapat konrrak bisnis yang sudah terlanjur berbahasa asing menurut undang-undang  tersebut  diatas.  Pada  undnag-undang  tersebutterdapat  beberapa  pasal  yang menyatakan  bahwa  bahasa  Indonesia  harud  digunakan  untuk  nama-nama  tempat  terkecuali  pada bangunan tersebut memang memiliki sejarah budaya yang terkandung di dalamnya. Pada artikel ini menggunakan metode hukum yuridisnormative, mengambil beberapa sumber hukum berupa sumber hukum  primer  dan  sekunder,  serta  menggunakan  tekhnik  pengumpulan  data  berupa  studi kepustakaan  yang menggunakan tekhnik analisis kualitatif. Artikel ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang di capai apabila tidak menggunakan bahasa indonesia dalam perjanjian kontrak adalah batal  demi  hukum  yang  kemudian  dapat  berlanjut  ke  ranah  pengadilan,  pada  pasal  87  pada undnag0undnag  nomor  12  tahun  2011  memberikan  kepastian  bahwa  bahasa  yang  di  gunakan  pada suatu kontrak bertentangan dehingga dapat batal demi hukum.

## Kata kunci: kontrak bisnis; akibat hukum; kepastian hukum

## A. Pendahuluan
Bahasa merupakan  simbol bunyi  yang bermakna dan berartikulasi  yang bersifat  arbiter dan  konvensional,  yang  dipakai  sebagai  alat  berkomunikasi  oleh  sekelompok  manusia  untuk melahirkan  perasaan  dan  pikiran(Wibowo,  2001).Di  negara  Indonesia  Bahasa  yang  menjadi bahasa persatuan yang umum di gunakan dalam pergaulan  bahkan di gunakan dalam lembaga
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
pendidikan adalah  bahasa  Indonesia,  serta  bahasa adalah  bahasa  Resmi  yang  sudah  diatur Undang-undang  untuk  di  gunakan  dalam  kepemerintahan  Negara(Hadikusuma,  2010). Undang-  undang  dasar  Negara  Indonesia  mengatur  hal  tersebut      dalam  Pasal  36  mengenai bahasa.
Bahasa  asing  menjadi  bagian  dari  pergaulan  masyarakat,  bahkan  secara  perlahan memasuki  perkembangan  bisnis  di  Indonesia.  Pergerakan  bisnis  di  Indonesia  saat  ini  sudah mencapai  standar  internasional,  dalam  perkembangannya  bisnis  kecil  maupun  besar  sudah mencapai  taraf  internasional,  dapat  di  katakan  demikian  karena  bisnis  tersebut  sudah menyangkut  hubungan  dengan  negara  lain  yang  di  lakukan  baik  pihak  perseorangan  maupun pemerintah.  Dalam  melakukan  bisinis  ini  tentunya  dibutuhkan  suatu  kepastian  hukum  untuk menjamin seggala hak dna kewajiban dari pihak-pihak yang berperan didalamnya dan harus di atur  lebih  lanjut  dalam  hubungan  hukum,  yang  di  maksud  hubungan  hukum  disini  adalah menurut  prof  soeroso  merupakan  hubungan  antara  kedua  belak  pihak    selaku  subjek  hukum mengenai  hak  dan  kewajibannya  masing  masing,  sehingga  hak  dan  kewajiban  tersebut kemudian di tuangkan dalam bentuk Kontrak.(Soeroso, 2014).
Hukum Kontrak pada era modern saat ini merupakan suatu trobosan  yang sudah umum di seluruh penjuru dunia, mengikuti perkembangannya  dalam praktik mengikat para pihaknya sehingga tidak dapat bertindak secara bebas melainkan menimbulkan batasan-batasan sehingga sulit untuk membuat suatu perjanjian. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) lebih khususnya pada pasal 1338 mengatur mengenai kebebasan berkontrak atau saat ini lebih di  kenal  dengan “freedom  of  contract” atau “liberty  of  contract” ,  yang  di  maksud  dengan kebebasan  berkontrak  ini adalah  asas  mengenau  pembebasan  oleh  para  pihak  untuk menentukan mengenai apa saja yang diinginkan oleh para pihak untuk di perjanjikan dan juga menentukan  batasan-batasan  mengenai  apa  saja  yang  tidak  boleh  di  cantumkan  dalam  suatu perjanjian kontrak.(Sjahdeni, 2009).
Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang melibatkan  lembaga  negara,  instansi  pemerintah  Republik  Indonesia,  lembaga  swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Republik Indonesia. Pada pertengahan tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31  dinyatakan  bahwa  Nota  kesepahaman  atau  perjanjian  yang  melibatkan  pihak  asing  ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut   dan/atau bahasa Inggris.
Keberadaan pasal  ini menimbulkan  pro dan kontra ditengah masyarakat  umum maupun kalangan  praktisi  dan  akedemisi  hukum.  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
2009 dibuat dengan pertimbangan matang. Latar belakang dibuatnya Pasal 31 Undang-undang Nomor  24  Tahun  2009 adalah  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  perlindungan  bahasa Indonesia dan secara yuridis memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional (Rodja, 2010).
Ketidakpastian  hukum  yang  di  akibatkan  oleh  lahirnya  undang-undnag  nomor  24  tahun 2009  ini  kemudian  pihak  Kemenkumham  mengeluarkan  suatu  surat  edaran  yang  bernomor M.HH.UM.01.01.35  pada  tanggal  28  Desember  tahun  2009  silam,  surat  edaran  tersebut mengenai  kejelasan  mengenai  pengimplikasian  dari  undang-undang  tersebut  diatas.  Mentri Kemenkumham  pada  waktu  itu  berpendapat  bahwa  penggunaan  bahasa  asing  merupakan pelanggaran  syarat  formil  dari  Undang-undnag  nomor  24  tahun  2009  tersebut.  Kemudian lehirlah  Peraturan  presiden  yang  dianggap  perlu  untuk  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenain pasal 40 dari Undang-undang tersebut
Peraturan  presiden  sampai  saat  ini  masih  belum  di  keluarkan  untuk  memberikan kepastian  mengenai  Undangundang  nomor  24  tahun2009  ini  yang  menimbulkan  beberapa ketidak pastian bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian kontrak. Dengan adanya kewajiban pada pasal 31 Undang-undang ini tidak memilliki pasal yang kemudian menyatakan sanksi bila kontrak  itu  dibuat  menggunakan  bahasa  asing.  Lain  hal  terdapat  fakta  mengenai  pembatalan kontrak yang berbahasa asing oleh pengadilan Jakarta Barat, yang ada pada tahun 2012, yang ada  pada  perkara  antara  perusahaan  swasta  Indonesia  dengan  perusahaan  asing  yang  mana mengalami persoalan pembatalan kontrak lantaran Loan Agreement yang dibuat dalam bahasa asing.
Pasal  31  Undang-undang  nomor  24  tahun  2009  sedikit  banyak  membuat  suatu permasalahan  baru  sekaligus  membantu  Negara  untuk  menegaskan  bahwa  atribut  Negara seperti  bahasa  dan  lambang  memang  harus  di  gunakan  di  Negara  kita,  permasalahan  yang timbul adalah  pada  saat  membuat  satu  keepakatan  baik  dalam  membuat  suatu  nota kesepahaman  atau  perjanjian-perjanjian  lain.  Hal  tersebut      terjadi  karena  sebagian  korporasi dan perusahaan yang bekerjasama dengan pihak ke 3 dalam hal ini adalah pihak asing selalu menggunakan  kontrak  perjanjian  bisnis  berbahasa  asing  dalam  hal  ini  yang  menjadi  bahasa paling umum adalah bahasa inggris. Tidak adanya sanksi yang hidup di masyarakat mengenai hal ini menjadi titik lemah dan enimbulkan ketidak pastian hokum.
Berdasarkan  uraian  tersebut    ,  hal  menarik  inilah  yang  mendorong  penulis  untuk melakukan  artikel  hukum  yang  berjudul  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Berlakunya  Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009” sebagai bahan kajian dalam penulisan hukum
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
Artikel ini memiliki 2 rumusan masalah yan menjadi issue yang pertama adalah akibat hukum  yang  timbul  dari  dari  pelanggaran  Pasal  31  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan,  dan  yang  kedua adalah  keberlakuan  dari  perjanjian  kontrak  berbahasa  asing  pasca  adanya  undang-undang nomor 24 tahun 2009 di Indonesia.
Artikel ini ditujukan untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran Pasal 31 Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2009  danBerlakunya  perjanjian  kontrak  berbahasa  asing  pasca adanya undang-undang nomor 24 tahun 2009 di Indonesia.
Penulis  menggunakan  3  (tiga  )  tulisan  yang  memiliki  persamaan  dalam  pembahasan mengenai  keabsahan  berkontrak  dengan  bahasa  asing,  Perbandingan  yang  pertama menggunakan  Artikel  dari    saudari  Maya  Rismauly  Hutapea      yang  berasal  dari  Universitas Indonesia  2010  dengan  judul  Analisis  Akibat  Hukum  Pelanggaran  Kewajiban  Penggunaan Bahasa  Indonesia  Dalam  Perjanjian  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dan memiliki 2 (dua) Rumusan  masalah  yaitu    Apakah  yang  sebernarnya  dimaksud  dengan  "batal  demi  hukum"
dalam hapusnya suatu perjanjian
dan    apakah  akibat  hukum  dari  pelanggaran  pasal  31  Undang-undang  Nomor  24  tahun  2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan.  Persamaan  antara artikel  dari  judul  tersebut      dengan  peneltian  penulis adalah  persamaan  Artikel  dengan artikelpenulis    sama  -sama  meneliti  mengenai  Undang-undang  nomor  24  tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan,  sedangkan      perbedaan Artikel  dengan  artikel    penulis  yaitu  apa  sebenarnya  maksud  dari  "batal  demi  hukum"  dalam hapusnya  suatu  perjanjian  dan  mengetahui  apakah  pasal  31  UU  Nomor  24  thn  2009  dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perjanjian (M. R., 2010).
Perbandingan  kedua  menggunakan  artikel  Artikel  dari  saudara  Bili  Achmad dari  Universitas  Diponegoro  tahun  2016  dengan  artikel  yang  berjudul  Keabsahan  Berkontrak Berbahasa  Asing  Dan  Kepastian  Terhadap  Akibat  Hukum  Berdasarkan  Asas  Kebebasan Berkontrak,  Menurut  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  Dan  Surat  Kementrian  Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  :M.Hh.01.01-35  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Barat  Nomor  :451/Pdt.G/2012.Pn.Jkt.Bar)  dan  memiliki  2  (dua)  rumusan  masalah  yaitu Bagaimana  keabsaan  kontrak  yang  tidak  menggunakan  bahasa  indonesia  berdasarkan  asas kebebasan  berkontrak  menurut  UU  nomor  24  tahun  2009  dan  Surat  Kementrian  Hukum  dan HAM  nomor  M.HH.UM.01.01-35  dan  yang  kedua adalah    Bagaimana  Kepastian  Hukum terhadap  akibat  hukum  kontrak  yang  tidak  berbahasa  Indonesia.  Persamaan  artikel  tersebut
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
dengan tulisan penulis adalah persamaan Artikel dengan artikel penulis  sama -sama meneliti mengenai  Undang-undang  nomor  24  tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  sedangkan  perbedaannya adalah  perbedaan  Artikel  dengan tulisan penulis adalah mengetahui keabsahan kontrak yang berdasarkan kebebasan berkontrak UU nomor 24 tahun 2009 dan surat KEMENKUMHAM nomor M.HH,UM,01,01-35 (Achmad, Bili Turisno, Bambang Eko, 2016).
Perbandingan  artikel  yang  terakhir adalah  menggunakan  Artikel    dari  saudari  Aliya Sandra  Dewi  berasal  dari  Universitas  Pamulang  tahun    2013  yang  memiliki  judul  artikel
Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang  Jabatan  Notaris  dan  memiliki  1  (satu)  rumusan  masalah  yaitu  bagaimanakah keabsahan perjanjian berbahasa asing yang di buat oleh notaris berdasarkan UUJN. Persamaan artikel tersebut   dengan artikel penulis adalah adalah untuk mengetahui keabsahan berkontrak dengan berbahasa asing dan perbedaan Artikel tersebut   dan tulisan penulis adalah perjanjian dengan  bahasa  asing  pada  Artikel  lebih  di  tujukan  untuk  kontrak  yang  di  buat  oleh  Notaris (A.S, 2013).

## B. Metode Penelitian
Menurut  bapak  mahmud  marzuki  artikel  merupakan  suatu  sarana  yang  di  gunakan  oleh manusia guna memberikan kekuatan, pembinaan, dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang memiliki induk.(Marzuki, 2013).artikel hukum Yang di maksud artikel hukum merupakan proses  dalam  penemuan  suatu  aturan  hukum  baru,  doktrin-doktrin  yang  di  gunakan  untuk menjawab  isu  isu  hukum  yang  timbul,  sehingga  menurut  bapak  soekanto  artikel  hukum merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  berdasarkan  metode,  sistematika  dan  pemikiran    tertentu  yang memiliki  tujuan  untuk  mempelajari  hukum  dengan  cara  analisa(Soekanto,  2010).  Artikel  ini menggunakan  metode  hukum  yuridis  normative  dan  menggunakan  sumber  bahan  hukum  yang digunakan merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  kepustakaan  dan  juga  menggunakan  teknik analisis yang di gunakan  kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
1. Akibat Hukum Pelanggaran Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009
Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  menjadi  jawaban  dari  pertanyaan mengenai  akibat  hukum  dari  Pelanggaran  pasal  31  Undang  undang  tersebut  jika  kontrak bisnis  yang  bersifat  internasional  namun  melibatkan  pihak  Indonesia  namun  kontrak  hanya dibuat dalam bahasa asing sehingga memiliki dua kemungkinan apabil tidak dilaksanakannya kewajiban  penambahan  versi  bahasa  Indonesia  pada  kontak    maka  kontrak  itu  batal  demi hukum  dan  kontrak  itu  dapat  dibatalkan  oleh  majelis  hakim  seandainya  pihak-pihak  yang berhak untuk itu mengajukan permohonan pembatalannya ke Pengadilan.
a) Kontrak Batal Demi Hukum
Untuk  mengetahui  akibat  dari  pelanggaran  kewajiban  penggunaan  bahasa Indonesia pertama-tama haruslah mengetahui apakah itu batal demi hukum Dalam artikel Batal Demi Hukum, Utrech mengatakan terdapat 3 (tiga) macam batal  yakni batal,batal demi  hokum,  dan  dapat  dibatalkan.  Mengenai  ketetapan  batal  demi  hokum adalah perbuatan yang sudah dilakukan tersebut   dianggap tidak di lakukan atau dianggap tidak ada. Menurut hokum  akibat  dari perbuatan  tersebut     tidak ada sejak semula. Dan batal demi  karena  hokum  berakobat  bahsa  suatu  perbuatan  untuk  sebagian  atau keseluruhannya dianggap tidak pernah ada tanpa keharusannya suatu keputusan hakim.
Pasal  31  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  berisikan  perintah  mengenai kewajiban untuk di laksanakannya penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian kontrak yang di buat oleh salah satu atau kedua pihak yang berasal dari  Indonesia, baik berupa  suatu  lembaga  pemerintahan  maupun  perseorangan.  Pada  pasal  tersebut terkandung suatu unsur kepentingan yang menjadikannya suatu paksaan (Mertokusumo, 2004).  Peraturan  yang  bersifat  memaksa  ini  dapat  dikatakan  mengandung  unsur kepentingan  umum,  karena  terdapat  pihak-pihak  yang  dilindungi  dari  kesalahpahaman penafsiran  kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat  menggunakan  bahasa  asing  atau  bahasa Inggris  tanpa  versi  bahasa  Indonesia.  Selain  itu,  adanya  kata  “wajib”  dalam  Pasal  31 Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  menunjukan  bahwa  ketentuan  penggunaan bahasa  Indonesia  dalam  pasal  tersebut      bersifat  normatif.  Kaidah  hukum  normatif merupakan  kaidah  hukum  yang  menciptakan  kewajiban-kewajiban  bagi  subjek  hukum dalam bentuk perintah atau larangan (Mertokusumo, 2004b).
Pasal  31  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  yang  mana  mengatur  mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia merupakan kaidah hukum yang berupa perintah serta bersifat memaksa dan normatif sangatlah tidak mungkin apabila kewajiban tersebut dikesampingkan  dan  tidak  dilaksanakan.  Apabila  ditemukan  suatu  kontrak  tidak  dalam
bahasa  Indonesia  atau  kontrak  bisnis  berbahasa  asing  yang  dibuat  tanpa  versi  bahasa Indonesia,  maka  dapat  dikatakan  kontrak  tersebut      melanggar  ketentuan  Perundang- undangan  sehingga  akan  ada  suatu  konsekuensi  hukum  yang  harus  diterima  akibat pelanggaran kewajiban tersebut  . Namun, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak mengatur  mengenai  konsekuensi  hukum  atau  sanksi  terhadap  suatu  kontrak  yang  tidak dibuat  menggunakan  bahasa  Indonesia.  Padahal  secara  jelas  terdapat  kata  “wajib”  yang berimplikasi  bahwa  seluruh  kontrak  atau  perjanjian  wajib  dibuat  menggunakan  bahasa Indonesia. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran kewajiban tersebut   dapat digunakan  teori  penafsiran  Undang-undang.  Teori  penafsiran  Undang-undang  yang digunakan adalah  penafsiran  sistematikal,  yaitu  menafsirkan  Undang-undang  dengan jalan  menghubungkan  pasal  yang  satu  dengan  pasal  yang  lain  dalam  suatu  perundang- undangan atau dengan undang undang lain (Ardiwisastra, 2012). Oleh karena itu, sudah tepat  bila  dirujuk  Buku  III  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang  pada  salah  satu bagiannya  mengatur  mengenai  syarat  sahnya  kontrak  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat mengetahui akibat hukum apa  yang  akan  menimpa  kontrak  yang  melanggar  kewajiban  penggunaan  bahasa Indonesia tersebut  .
Suatu  kontrak  bisnis  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  atau  kontrak  bisnis berbahasa  asing  yang  dibuat  tanpa  versi  bahasa  Indonesia  dapat  dikatakan  melanggar peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  hal  ini  kontrak  tersebut      dianggap  tidak memenuhi  syarat  obyektif,  berupa  sebab  yang  halal.  Sehingga  kontrak  tersebut dianggap  batal  demi  hukum  Pasal  1337  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  yang menyatakan  suatu  sebab  dikatakan    terlarang, adalah  jika  sebab  itu  telah  diatur  dalam larangan  oleh  Undang-undang  atau  apabila  sebab  tersebut    bertentangan  dengan kesusilaan  dan  atau  dengan  ketertiban  umum,  dari  pengaturan  pasal  tersebut    ,  dapat disimpulkan  bahwa  Pasal  1337  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  menetapakan sebab      apa  saja  yang  terlarang,  yang  salah  satunya adalah  sebab      yang  dilarang  oleh Undang-undang.  Sehingga  apabila  menafsirkan  penerapan  Pasal  1337  Kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  terhadap  kewajiban  dalam  Pasal  31  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2009. Dengan tidak dipenuhinya Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat  dikatakan  kontrak  menjadi  tidak  sah,  sehingga  kontrak  tersebut      secara  otomatis akan batal demi hukum.
Pasal  27 dan Pasal  31  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak menyatakan secara eksplisit tentang larangan penggunaan bahasa asing dalam suatu kontrak atau perjanjian.
Namun sebagai suatu kaidah yang bersifat memaksa, secara tidak langsung dalam pasal tersebut   terdapat larangan untuk tidak patuh terhadap pasal tersebut  , sehingga apabila perintah  dari  kewajiban  dalam  penggunaan  bahasa  Indonesia  tidak  di  jalankan  maka kontrak dapat di kategorikan sebagai kontrak yang mengandung sebab terlarang. Sebagai peraturan yang memang di buat untuk kepentingan masyarakat apabila tidak di jalankan maka  sama  saja  dengan  bertentangan  denganketertiban  umum.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  apabila  penggunaan  bahasa  asing  pada  kontrak  tersebut      tetap  di lakukan maka melanggar hokum yang berkaitan dengan ketertiban umum.
Berdasarkan  syarat  sah  berkontrak  jika  terdapat  kontrak  yang  mengandung  suatu sebabterlarang,  maka  kontrak  tersebut  di  katakan  batal  demi  hukum.  Karena  kembali kepada syarat sah kontrak yang masuk dalam klasifiikasi syarat objektif yaitu sebab yang halal.(Subekti., 2004).
Pendapat  diatas  diperkuat  dengan  adanya  pernyataan  Prof.  DR.  Jaap  Hijma  dari Leiden  University  yang  beliau  sampaikan  di  teleconference  kuliah  umum  Fakultas Hukum  Indonesia  pada  tanggal  22  Juni  2010(Hutapea,  2010b).  Pernyataan  beliau  dapat di  simpulkan  tersebu  bahwa  bila  suatu  kontrak  melanggar  suatu  PerUndang-undangan atau bertentangan dengan norma hukum yang ada, maka kontrak itu dianggap batal demi hukum.
b) Kontrak Dapat Dibatalkan
Keberadaan  suatu  kontrak  tidak  terlepas  dari  terpenuhinya  syarat  sahnya  suatu kontrak  yang tercantum dalam Pasal  1320 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  yaitu syarat  subyektif  dan  syarat  objektif.  Terkait  dengan  kontrak  dapat  dibatalkan  maka apabila  suatu  kontrak  tidak  memenuhi  syarat  subjektif  maka  kontrak  tersebut      dapat dimintai pembatalan.
Syarat-syarat subjektif tersebut   terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri serta kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa  Indonesia,  kontrak  itu  dapat  dibatalkan  dapat  mendasarkan  pemikirannya  pada tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif dari syarat-syarat sah perjanjian. Salah satu syarat subjektif itu adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sepakat ialah dengan kesepakatan disini, adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara  para  pihak  yang  membuat  kontrak  tersebut    .  Kesepakatan  tidak  ada  apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 Kitab Undang- undang Hukum Perdata) (Baron, Wijaya dan Sarimaya, 2012). Tidak dipenuhinya syarat subjektif  berupa  kesepakatan  dalam  suatu  kontrak  dapat  digunakan  sebagai  alasan  bagi
salah  satu  pihak  untuk  menuntut  pembatalan  lantaran  kontrak  tersebut      tidak  dibuat dalam  versi  bahasa  Indonesia.  Pembatalan  dapat  diajukan  dengan  dasar  kesepakatan kontrak diberikan karena kekhilafan lantaran tidak paham isi kontrak. Pembuatan kontrak yang  dilakukan  oleh  pihak  Indonesia  dapat  di  katakan  khilaf  apabila  pihak  tersebut mengakui akan ketidak tahuannya terhadap bahasa asing yang di gunakan dalam kontrak tersebut kemudian pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian, dalam ranah pengadilan  dengan  alasan  khilaf.    Sehingga  alasan  yang  dapat  daijukan  pada  majelis hakim adalah tidak begitu memahami yang di maksudkan dalam kontrak dan menyetujui kontrak  dalam kondisi khilaf. (Hutapea, 2010).
Pendapat  akibat  hukum  dari  tidak  dilaksanakannya  Pasal  31  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2009  sebagaimana  dipaparkan  diatas,  dikuatkan  dengan  adanya  fakta pembatalan  kontrak  bisnis  berbahasa  asing  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  pada tahun 2012 melalui putusan nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, dalam perkara antara perusahaan  swasta  Indonesia      dengan  perusahaan  asing,  yang  mana  mengalami persoalan pembatalan kontrak lantaran loan agreement dibuat dalam bahasa Inggris yang dibatalkan  oleh  Majelis  Hakim  dan  dikuatkan  dengan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014. Serta diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang mana menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  dalam  putusan  nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR  mempertimbangkan  bahwa loan  agreement  tertanggal 23  April  2010  yang  dibuat  oleh  PT  Bangun  Karya  Pratama  selaku  Penggugat  serta Perusahaan  Asing  selaku  Tergugat  batal  demi  hukum  atau  setidak-tidaknya  tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat (Null  an  Void atau ab  intio  Nietig ).  Pertimbangan tersebut   mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya  perjanjian.  Awal  mula  kasus  ini  dimulai  dengan  adanya  gugatan  Penggugat dimana  Penggugat  mendalilkan  bahwa loan  agreement yang  ditanda-tangani  oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 23 April 2010 telah dipersiapkan oleh Tergugat dimana Penggugat  tinggal  menanda-tangani  saja,  dibuat  dalam  bahasa  Inggris.  Penggugat mendalilkan bahwa meskipun loan agreement tersebut   dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan  pada loan  agreement tersebut    adalah  bahasa  Inggris  sehingga  melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Dalil  penggugat  tersebut      disangkal  oleh  Tergugat  dalam  jawaban  gugatannya yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun 2009 tersebut   belum dapat diterapkan dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang- undang  Nomor  24  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  “ketentuan  lebih  lanjut  mengenai penggunaan  Bahasa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  sampai  Pasal  39 diatur dalam Peraturan Presiden.” Namun Peraturan Presiden tersebut   belum ada, yang kemudian  dipertegas  dengan  Surat  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  M.HH.UM.01.01.35  tertanggal  28  Desember  2009  yang  menyatakan bahwa  penggunaan  Bahasa  Inggris  pada  perjanjian  tidak  melanggar  syarat  formil  yang ditentukan  dalam  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  sampai  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  40  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2009.
Berdasarkan  yang  diucapakan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut    diatas,  maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa loan agreement tertanggal 23 April 2010yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya Bahasa Indonesia, maka  berdasarkan  UU  Nomo  24  Tahun  20099  ini  secara  tegas  mewajibkan  Bahasa Indonesia untuk  dipergunakan dalam  nota kesepahaman  atau Perjanjian-perjanjian  yang menjadi subyek hukumnya adalah Negara, Instansi Kepemerintahan di RI serta Lembaga lembaga  atau  bahkan  perseorangan  WNI.  Keterikatannya  undang-undang  ini  dihitung dimulai  sejak  tanggal  9  Juli  tahun  2009  sehingga  seluruh  kesepakatan  yang  subjek hukumnya  sudah  disebutkan  diatas  tadi  yang  dibuat  setelah  tanggal  9  Juli  2009  apabila menggunakan bahasa asing maka bertentangan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2009.  Sedangkan  Peraturan  Presiden  sebagai  Peraturan  Pelaksana  Undang-undang Nomor  24  Tahun  2009  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  Undang-undang  Nomor 24  Tahun  2009  Tidak  dapat  menghilangkan  kata  kata  wajib  yang  di  sebutkan  karena peraturan presiden berada lebih rendah kedudukannya dari Undang-undang sama halnya dengan surat mentri tersebut juga tidak mampu untuk menghilangkan kata wajib karena surat kementrian tidak masuk pada urutan perundang undangan.
Pada kasus ini, loan agreement yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal  23  April  2010  yaitu  sesudah  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009 diundangkan  maka  tidak  dibuatnya  perjanjian  atau loan  agreement tersebut      dalam Bahasa  Indonesia adalah  bertentangan  dengan  Undang-undang  yang  dalam  hal  ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena  dibuat  dengan  sebab  yang  terlarang.  Sehingga  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat
Esensialia  dari  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian loan agreement tersebut  adalah batal demi hukum.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Barat tersebut   diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI yang dalam  pertimbangannya  berpendapat  bahwa  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim Tingkat  Pertama  dalam  putusan  perkara  aquo  sudah  tepat  dan  benar  serta  tidak bertentangan dengan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut   diperkuat lagi  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1572  K/PDT/2015,  yang  mana  Majelis Hakim  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mempertimbangkan  bahwa  perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah Undang- undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Sehingga loan  agreement tersebut      yang  terbukti  tidak  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga perjanjian  tersebut      dibuat  berdasarkan  sebab  yang  terlarang,  maka  sesuai  dengan ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dianggap batal demi hukum.
Apabila melihat putusan majelis hakim diatas serta menafsirkan ketentuan Pasal 31 Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  dengan  syarat  sahnya  kontrak  sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara eksplisit jelas bahwa akibat hukum  dari  pelanggaran pasal  31  Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 apabila suatu kontrak bisnis ditulis hanya dalam bahasa asing saja tanpa ada versi bahasa Indonesianya adalah  batal  demi  hukum  atau  dapat  dimintai  pembatalan.  Akan  tetapi Pasca  berlakunya  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  khususnya  Pasal  31  ini memungkinkan suatu kontrak atau perjanjian dengan menggunakan bahasa asing menjadi tidak  berlaku  sebagai  alat  bukti  di  Pengadilan  dikarenakan  pembatalan  suatu  kontrak dengan  mendasarkan  pada  Pasal  31  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009 memiliki  makna  kata  yang  dapat  menyebabkan  multitafsir  saat  kontrak  atau  perjanjian masuk ke ranah hukum (Halim, 2015). Namun terkait dengan penggunaan bahasa asing dalam  kontrak  melanggar  ketentuan  peraturan  Undang-undang  atau  tidak,  maka  hakim sendirilah yang akan memutuskan.
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
2. Berlakunya Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Di Indonesia.
Penggunaan  bahasa  asing  dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  kontrak  tidak  secara eksplisit  merupakan  bagian  dari  asas-asas  dalam  hukum  kontrak.  Asas-asas  dalam  hukum kontrak mengatur mengenai pelaksanaan subjek hukum dan objek hukum tetapi tidak secara langsung  menekankan  atau  menyebut  pengaturan  perjanjian  atau  kontrak  dalam  hal penggunaan bahasa asing.
Asas pacta  sunt  servanda merupakan  asas  bahwa  hakim  atau  pihak  ketiga  harus menghormati  substansi  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak,  sebagaimana  layaknya  sebuah Undang-undang.  Mereka  tidak  boleh  melakukan  intervensi  terhadap  substansi  kontrak  yang dibuat oleh para pihak (Soimin, 2010: 30). Sebagaimana disimpulkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  “semua  persetujuan  yang  dibuat sesuai  dengan  Undang-undang  berlaku  sebagai  Undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya.”
Setelah  diundangkannya  undang  undang  nomor  24  tahun  2009  pelaksanaan  kontrak memaksimalkan  upaya  untuj  memberikan  kepastian  hokum  pada  khususnya  yang  dibuat dalam  bahasa  asing,  sehingga  harus  tunduk  kepada  Undang-undnag  tersebut    ,  bermaksud untuk  melindungi  pihak  Indonesia  dari  kontrak  yang  menggunakan  bahasa  Asing  yang biasanya memberikan dampak merugi dipihak kita. Namun dilain sisi dalam sebuah kontrak yang  berbahasa  asing  tetap  dapat  di  laksanakan  yang  terpenting adalah  isi  dari  perjanjian kontrak  tersebut      jelas  dan  tidak  melanggar  norma  hokum  serta  sejauh  kedua  belah  pihak memang  sudah  sepakat  bahwa  kontrak  memang  di  maksudkan  untuk  dibuat  dalam  bahasa inggris.
Pada  kehidupan  prakteknya  suatu  penerapan  dari  undang-undang  berarto  bahwa peraturan pada pelaksanaannya timbul ketidak sesuaian dan berakibat tujuan utamanya tidak tercapai. Penerapan undang-undang ini mencerminkan bukanlah asas kepastian hukum dalam kontrak  yang  dibuat  dalam  bahasa  asing  sementara  dalam  keseharian  yang  menjadi landasannya adalah pada asa hukum kontrak..
Terbitnya  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa  dan Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan  membawa  komplikasi  dalam  transaksi  bisnis terutama  yang  bertaraf  internasional.  Pasal  31  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009 memunculkan kewajiban penggunaan bahasa  Indonesia dalam suatu  nota  kesepahaman atau perjanjian.  Dengan  adanya  kewajiban  untuk  menggunakan  Bahasa  Indonesia,  maka  ada pembatasan  asas  kebebasan  berkontrak  oleh  Undang-undang.  Selain  itu,  adanya  ketentuan
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 menimbulkan keresahan baik di masyarakat maupun  praktisi  hukum.  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  dirasa  tidak  memberikan kepastian hukum, karena diantara sekian banyak pasal dalam Undang-undang tersebut   tidak ada  pasal  yang  mengatur  mengenai  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  seandainya  terjadi pelanggaran  terhadap  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  tersebut    .  Tidak dimasukkannya  ancaman  sanksi  atas  pelanggaran  terhadap  kewajiban  berbahasa  Indonesia dalam  perjanjian  justru  menjadi  hal  yang  patut  dipertanyakan.  Isu  penegakan  hukum  itu semestinya  sudah  ditegaskan  oleh  pembuat  Undang-undang  dalam  peraturan  yang disusunnya.
Dengan  di  sahkannya  undang-undang  nomor  24  tahun  2009  ini  kemudian  mentri Hukum dan hak asasi manusia  republic  Indonesia kemudian mengeluarkan Surat bernomor M.Hh.Um.01.01-35  Tahun  2009  mengenai  klarifikasi  atas  penerapan  pelaksanaan  Undang- undang  nomor    24  tahun  2009.  Menurut  penjelasan  tersebut      dapat  disimpulkan  bahwa mentri  dan jajaean  yang  membahas mengenai   undang undang ini berpendapat  bahwa Pasal 31 pada Undang  –undang terebut  hanya mewajibkan penggunaan bahasa  Indonesia didalam perjanjian  kontrak  yang  melibatkan  lembaga  swasta  Indonesia  dan  perjanjian  privat  yang bersifat  komersial  untuk  di  tanda  tangani  ( private  commercial  agreement )dalam  bahasa inggris  yang  tidak  di  lampirkan  versi  translate  bahasa  Indonesia  ,  sehingga  tidak  dianggap melanggar  persyaratan  dari    Undang-undang  tersebut    ,  kemudian  di  singgung  mengenai lembaga swasta pada pembahasan ini yang di maksud dengan lembaga swasta adalah bukan lembaga  public  yang  terkait  dengan  pemerintahan.  Sehingga  perjanjian  yang  di  buat  dalam bahasa asing tersebut   tidaklah batal demi hokum, karena di jelaskan dalam pasal 40 undang- undang  nomor  24  tahun  2009  tersebut      mengenai  pelaksanaan  pasal  31  akan  menunggu sampai Peraturan Presiden yang tekait di sahkan.
Klarifikasi  yang  di  keluarkan  Oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  tersebut      dapat  disimpulkan  ahwa  Peraturan  Presiden  yang  sudah  di  jelaskan sebelumnya  tidak  mampu  untuk  memberikan  kepastian  hokum  untuk  menghilangkan kewajiban  untuk  menggunakan  bahasa  Indonesia  dalam  kontrak  perjanjian  yang  dibuat, karena jika di perhatikan dari Hierarkinya Peraturan Presiden kedudukannya berada di bawah Undang-undang  sama  halnya  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Hokum  Dan  Hak  Asasi Manusia  No.M.HH.UM.01.01.35  yang  di  terbitkan  tanggal  28  Desember    2009  mengenai klarifikasi dari pelaksanaan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tersebut  juga tidak mampu meniadakan  kewajiban  dari  penggunaan  bahasa  Indonesia  sesuai  pada    pasal  31  Undang  – undang nomor 24 tahun 2009.
Pasal  8  ayat  (2)  Undang-undang  nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  menyatakan  bahwa  suatu  peraturan  diakui  keberadaannya  dan berkekuatan hokum tetap apabila sepanjang peraturan yang lebih tinggi dan kewenangan oleh pejabat  yang  lebih  tinggi    mengatur  demikian,  sehingga  kekuatan  hokum  dari  dari  surat menteri  yang  sudah  dijelaskan  diatas  tidak  dapat  mengesampingkan  dari  Undang-undang nomor 24 tahun 2009.
Pasal  7  Undang  undang  nomor  7  tahu  2011  mengatur  mengenai  klasifikasi  hierarki peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia,  ialah  :  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang- undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang;  Peraturan  Pemerintah;Peraturan Presiden;  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  atau  Kota,  maka sudah  jelas  mengenai  surat  keputusan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  tidak termasuk  diantaranya.  Sehingga  dapat  di  katakana  bahwa  surat  keputusan  mentri  tersebut hanya  sebatas  HImbauan  atau  Anjuran  yang  tidak  dapat  dijadikan  dasar  hokum  untuk memutus  sengketa  perkara  pembatalan  kontrak  berbahasa  asing  ini.  Surat  keputusan  mentri ini  umumnya  hanya  di  pakai  sanggahan  untuk  pembelaan  Advokat  dalam  membela  klien dalam  persidangan.    Undang-undang  nomor  24  tahun  2009  ini  tidak  secara  tegas  mengatur secara keseluruhan, masih harus melihat KUHPer yang berlaku di Indonesia.
Hukum di Indonesia memiliki beberapa Asas yang harus mencakup keseluruhan. Salah satunya    adalah  Asas  legalitas,  yang  di  maksud  asas  legalitas adalah  suatu  undang-undang hanya mengikan  apa  yang terjadi  saat  undang-undang itu terbentuk  dan tidak berlaku surut, ketentuan yang dapat menyatakan suatu Undang-undang atau peraturan berlaku surut adalah ketentuan  undang-undang  yang  memiliki  kedudukan  diatas  peraturan  itu  sendiri,  dalam  hal ini adalah  Undang-undang  Dasar  atau  KOnstitusi  Negara,  keberadaan  Asas  Legalitas  ini tentu saja memberikan rasa kepastian hokum bahwa terjadinya perjanjian kontrak bisnis yang berbahasa  asing  yang  telah  di  buat  sebelum  adanya  Undang-undang  ini.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  Kontrak  bisnis  yang  sudah  di  bentuk  sebelum  adanya  Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini di bentuk tidak perlu menyesuaikan setelak adanya undang-undang ini berlaku di Indonesian (Bili Achmad, et al., 2016: 9).
Kontrak bisnis sebelum adanya pengaturan Undang-undang nomo 24 tahun 2009, tidak memiliki  kewajiban  untuk  menggunakan bahasa  Indonesia dalam penyusunannya perjanjian tersebut    ,  sebelumnya,  yang  menjadi  tolok  ukur  dalam  suatu  perjanjian  kontak  ini adalah segala ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu sesuai dengan butir-butir unsur yang terdapat pada Pasal 138 yang menyatakan bahwa segala
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  tersebut      tidak  dpat  dibatalkan  secara  sepihak terkecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihakatau alesan yang sudah di atur dalam Undang-undang dan sesuai dengan syarat sah berkontrak.
Pasca diundangkannya Undang-undang nomor 24 tahun 2009 ini maka keseluruhan isi, klausal-klausal  dan  pasal-pasal  yang  tercantum  dalam  suatu  perjanjian  kontrak  di  wajibkan untuk berbahasa Indonesia.ketegasan yang sudah di ikrarkan Undang-undang ini menjadikan kewaiban berbahasa  Indonesia dalam segala nota kesepahaman, maupun  Perjanjian Kontrak yang  melibatkan  dan  atau  berada  di  lingkungan  pemerintah.  Menjadi  berkewajiban  untuk berbahasa Indonesia.
Pasal 87 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 mengatakan bahwa Peraturan Undang- undang  berlaku  mulai  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  dimulai  sejak  tanggal diundangkannya  perundang-undangan  itu,  terkecuali  di  tentukan  pada  peraturan  perundang- undangan lain, dengan demikian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Setelah di sahkannya Undang-undnag  nomor  24  tahun  2009  ini  pada  tanggal  9  juli  2009  maka  segala  kontrak perjanjian  dalam  bentuk  apapun  yang  di  buat  setelah  berlakunya  perundang-undangan  ini wajib  menggunakan  bahasa  Indonesia  dan  atau  memiliki  versi  terjemahan  dalam  bahasa Indonesia, sehingga Kontrak Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau tidak memiliki versi Bahasa Indonesianya dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-undnag nomor 24 tahun 2009.
Sehingga  dengan  adanya h penjelasan  tersebut    diatas  memberikan  adanya  kepastian hukum  terhadap  kontrak  perjanjian  yang  berbahasa  asing  pasca  diundangkannya  Undang- undang  nomor  24  tahun  2009,  bahwa  Kontrak  perjanjian  yang  berbahasa  Asing  pasca diundangkannya Undang- undang nomor 24 tahun 2009 ini dapat di katakan melanggar dan bertentangan  dengan  undang—undang  maka  dapat  dikatakan  sebagai  kontrak  yang  telarang karena  dibuat  dengan  sebab  yang  melanggar  perundang-undangan  lain  dan  tidak  memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, di lain sisi sedangkan kontrak dalam berbahasa Asing dan atau kontrak  perjanjian  yang  tidak  memiliki  versi k terjemahan  bahasa  Indonesia  yang  dibuat sebelum Undang-undang Nomor v 24 tahun 2009 ini di sahkan yaitu pada tangal 9 Juli 2009 tetap dianggap sah atau tetap dapat di jalankan karena adanya pemberlakuan Asas Legalitas.
Terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh suatu kontrak bisnis berbahasa asing yang tidak dibuat dalam versi bahasa f Indonesia, ia dapat mengupayakan pembatalan kontrak atas  dasar  pemberian  kesepakatan  dengan  disertai  kekhilafan  karena  tidak  mengerti  tentang isi  kontrak  atau  perjanjian,  dimana b sudah  dijelaskan  sebelumnya  dijelaskan  bahwa
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
kesepakatan dengan disertai kekhilafan dari pihak yang memberikan sepakat dapat dijadikan sebagai  alasan  atau  dasar  mengajukan  pembatalan  kontrak  ke  Pengadilan.  Kekhilafan dikarenakan  kontrak  ditulis  dalam  bahasa  asing  (bahasa  Inggris)  dapat  dijadikan  sebagai salah  satu  dasar  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  sebagaimana  pada  fakta  pembatalan kontrak bisnis berbahasa asing oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2012 melalui putusan  nomor  451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR,  dalam  perkara  antara  perusahaan  swasta Indonesia    dengan perusahaan asing    karena loan agreement dibuat dalam bahasa Inggris dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014. Serta diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015  tertanggal  23  Oktober  2015  yang  mana  menguatkan  putusan  Pengadilan  Tinggi DKI  Jakarta.  Namun  kembali  lagi,  terkait  apakah  kontrak  bisnis  yang  dibuat  menggunakan bahasa  asing  tersebut    adalah  melanggar  Undang-undang  atau  tidak  tetaplah  hakim  sendiri yang akan memutuskan apakah kontrak  tersebut   dibuat dengan sebab  yang tidak halal dan tidak  sesuai  dengan  syarat  sahnya  kontrak  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1320  Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## D. Simpulan
Berdasarkan  dari  keseluruhan  penjelasan  diatas  maka  timbullah  kesimpulan  mengenai akibat  hukum  dari  pelanggaran  hukum  pasal  31  Undang  Undang  nomor  24  tahun  2009  bahwa suatu kontrak atau perjanjian yang di tulis dalam bahasa asing dengan tidak memberikan lampiran beripa  versi  bahasa  indonesia  padahal  perjanjian  tersebut      melinatkan  pihak  yang berkewarganegaraan Indonesia atau objek perjanjiannya berada pada wilayah NKRI harus tunduk pada hukum  yang berlaku pada negara  Indonesia dan kemudian memberikan antara 2 keputusan yaitu batal demi ukum karena mengandung sebab yang bertentangan dengan Undang-undang dan yang  kedua  akan  dibatalkan  oleh  majelis  hakim  apabila  pihak  mengajukan  permohonan pembatalan kontrak dengan alasan khilaf karena tidak mengetahui isi kontrak.
Kewajiban  berbahasa  Indonesia  dalam  Undang-undang  nomor  24  tahun  2009  ini  yang  di gunakan  dalam  lingkup  negara,  baik  berupa  Kontrak  Bisnis,  maupun  Nota  kesepahaman  dan Perjanjian  lainnya  yang  menyangkut  dengan  Instansi  kepemerintahan,  Lembaga  Swsta,  maupun perseorangan  berdasarkan  Asas  Legalitas  maka  kewajiban  tersebut      hanya  dapat  mengikat Kontrak  perjanjian  yang  di  buat  setelah  Undang-undang  nomor  29  tahun  2004  tersebut      di undangkan  atau  di  sahkan,  dan  apabila  perjanjian  kontrak  tersebut      tidak  menggunakan  bahasa Indonesia  sebagaimana  yang  sudah  di  wajibkan  mamka  dapat  dikatakan  batal  demi  hukum,  dan juga  sebaliknya  apabila  segala  bentuk  perjanjian  kontrak  yang  menyangkut  subjek  hukum  yang
berada  di  bawah  kepemerintahan  yang  di  buat  sebelum  adanya  Undang-undang  tersebut      tetap dianggal Legal dan tidak menyalahi syarat sah berkontrak.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku :
Marzuki, P. M. (2013). Artikel Hukum. Kencana Pernada Media Group.
Mertokusumo, S. (2004a). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Liberty. Mertokusumo, S. (2004b). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Liberty.
Rodja, S. M. et.  al.  (2010). Catatan PSHK tentang Kinerja Legalisasi DPR 2009: Legislasi Tak Tuntas di Akhir Masa Bakti. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Sjahdeni,  S.  R.  (2009). Kebebabasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia.
Soekanto, S. (2010). Pengantar Artikel Hukum. Universitas Indonesia-Press.
Soeroso, R. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika.
Subekti. (2004). Hukum Perjanjian. PT Intermassa.
Wibowo, W. (2001). Manajemen Bahasa. Gramedia.
Ardiwisastra, Y. B. (2012). Penafsiran dan Konstruksi Hukum Bandung. PT Alumni.
Baron,  Wijaya  dan  Sarimaya,  D.  (2012). Kitab  Terlengkap  Surat  Perjanjian  (Kontrak)  ternasuk surat Resmi & Memo Internal. Laskar Aksara.
Hadikusuma, H. (2010). Bahasa Hukum Indonesia. Alumni.

## 2. Artikel Jurnal:
A.S, D. (2013). Perjanjian Bahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris .
Achmad, Bili Turisno,  Bambang  Eko,  S.  (2016).  "Keabsahan  Kontrak  Berbahasa  Asing  dan Kepastian  Terhadap  Akibat  Hukun  Berdasarkan  Asas  Kebebasan  Berkontrak,  Menurut Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  dan  Surat  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor: M.HH.UM.01.01-35 (Studi Pengadilan Negeri Jakar. Diponegoro Law Review. , 5 , No.2 .
Halim,  C. (2015).  "Analisis Penerapan Pasal  31  Undang-undang  Nomor  24 Tahun 2009 tentang Kewajiban  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Terhadap  Kontrak  Internasional  yang Berpedoman  Pada  Asas-Assas  dalam  Hukum  Kontrak  (Studi  Kasus  Putusan  Perkara Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR). Premise Law Journal. , 9 , No.3 .
Hutapea, M. R. (2010a). “ Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia  dalam  Perjanjian  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  24  TahUn  2009
NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021                                                      E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.” Universitas Indonesia,.
Hutapea, M. R. (2010b). “ Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  Serta  Lagu  Kebangsaan.” Universitas Inoonesia.
M. R., H. (2010). Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam  Perjanjian  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang N. Universitas Indonesia.

## 3.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan. Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta Lagu Kebangsaan.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk  Wetboek ),  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti, Cet 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 48/PDT/2014/