Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp. 111-122.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik

## The Legal status of the Procurement of Goods and Services In the Public
Service

## Rahmawati Tomalili
Universitas Halu Oleo E-mail: Rahmawatisello@gmail.com
Guasman Tatawu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com
Abstract: The  legal  framework  and  legislation  on  procurement  of  goods  and servicesfor the Government has been progressing quite rapidly with the issuance of Presidential  Regulation  (Perpres)  No.  16  year  2018  about  the  procurement  of Government  goods  and  services.  This  regulation  encourages  the  application  of principles  dasardalam  the  process  of  procurement  of  goods  and  services  that  are transparent,  open,  fair,  competitive,economical,  and  efficient.  Regulation  of Government procurement through the decision of the President are not on the legal level is quite high.
The main problem is in the environment of decentralization, the regulation of public procurement through presidential decree does not establish the basic principles and policies that regulate Government procurement at the level of laws and regulations is quite high. This is the cause why no need to act (ACT) procurement pay attention to  the  better  conventions  that  apply  internationally  and  the  specific  interests  of Indonesia.
This type of research is normative law research, where the approach to the problems carried out to examine the provisions of the applicable laws and regulations. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. Statute  approach  is  the  approach  of  legislation  that  is  done  by  reviewing  all legislation and regulations relating to the issue of the law. For research material, collected as much as possible the data obtained regarding the problems associated with  this  research.  Because  the  research  inibersifat  juridical  normative,  then  use primary and secondary legal materials. In this study, researchers found some of the results of the Legal Status of the procurement of goods and services may warrant an
increase  in  service  publikhal  this  can  be  seen  from  the  material  content  of  the implementing regulations of procurement of goods/services that have the criteria of a  specific  state  Law  against  the  Construction  Services  which  refers  to  the  legal principles  of  transparency  and  accountability  that  fulfilled  the  public  service  the management of the procurement of goods/services.
That the legal regulation of Responsibility Office of the Budget User as an Organ of Government  Goods/Services  Procurement  has  a  correlation  between  the accountability of the judiciary to the office of budget users for the mistakes the use of the  method  of  direct  appointment  to  be  the  responsibility  of  the  institution,  to accountability to civil and criminal liability in the office of the budget user for the mistakes the use of the method of direct appointment, be a personal responsibility. Keyword: Legal Position; Procurement; Goods; Services; Public Service
Abstrak: Kerangka  hukum  dan  perundang-undangan  tentang  pengadaan  barang dan  jasa  untuk  Pemerintah  telah  mengalami  kemajuan  cukup  pesat  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  16  tahun  2018  tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Perpres ini mendorong penerapan prinsip- prinsip dasar dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien.
Regulasi  pengadaan  Pemerintah  melalui  keputusan  Presiden  tidak  berada  pada tingkat  hukum  yang  cukup  tinggi.  Masalah  utamanya  adalah  dalam  lingkungan desentralisasi,  regulasi  pengadaan  publik  melalui  keputusan  presiden  tidak menetapkan  prinsip-prinsip  dasar  dan  kebijakan  yang  mengatur  pengadaan Pemerintah  pada  tingkat  perundang-undangan  yang  cukup  tinggi.  Inilah  yang menyebabkan mengapa ada kebutuhan terhadap Undang-undang (UU) pengadaan yang  memperhatikan  baik  kelaziman  yang  berlaku  secara  internasional  maupun kepentingan spesifik Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Statute  approach adalah  pendekatan  perundang-undangan  yang dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum.  Untuk  bahan  penelitian,  dikumpulkan  sebanyak mungkin  data  yang  diperoleh  mengenai  masalah  yang  berhubungan  dengan penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka digunakan bahan hukum primer dan sekunder.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menemukan  beberapa  hasil  Kedudukan  Hukum pengadaan barang dan jasa dapat menjamin peningkatan pelayanan publik hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan pelaksana pengadaan barang/jasa yang memiliki kriteria keadaan tertentu terhadap Undang-Undang Jasa Konstruksi yang merujuk  pada  prinsip  hukum  transparansi  dan  akuntabilitas  sehingga  terpenuhi pelayanan  publik  atas  pengelolaan  pengadaan  barang/jasa.  Bahwa  pengaturan hukum  atas  Tanggung  Jawab  Jabatan  Pengguna  Anggaran  sebagai  Organ Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  memiliki  korelasi  antara  tanggung  gugat lembaga peradilan pada jabatan pengguna anggaran atas kesalahan penggunaan metode  penunjukan  langsung  menjadi  tanggung  jawab  institusi,  untuk  tanggung gugat perdata dan tanggung jawab pidana pada jabatan pengguna anggaran atas kesalahan  penggunaan  metode  penunjukan  langsung,  menjadi  tanggung  jawab pribadi.
Kata kunci: Kedudukan Hukum; Pengadaan; Barang; Jasa; Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Konsep  Pemerintahan  mengalami  transformasi  paradigma  dari  yang  serba  negara  ke orientasi  pasar (market  or  public  interest) ,  dari  Pemerintahan  yang  kuat,  besar  dan otoritarian  ke  orientasi small  and  less  government ,  egalitarian  dan  demokratis,  serta transformasi sistem Pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik. 1
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai  dengan  menguatnya  kontrol  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan Pemerintahan,  sementara  fenomena  globalisasi  ditandai  dengan  saling  ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan Pemerintahan.
Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali Pemerintahan, cepat atau lambat mengalami  pergeseran  peran  dari  posisi  yang  serba  mengatur  dan  mendikte  ke  posisi sebagai  fasilitator.  Dunia  usaha  dan  pemilik  modal,  yang  sebelumnya  berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai  menyadari  pentingnya  regulasi  yang  melindungi  kepentingan  publik.  Sebaliknya, masyarakat  yang  sebelumnya  ditempatkan  sebagai  penerima  manfaat (beneficiaries) , mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku. 2
Terjadinya  krisis  ekonomi  di  Indonesia  antara  lain  disebabkan  oleh penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  tidak  dikelola  dan  diatur  dengan  baik.  Akibatnya timbul  berbagai  masalah  seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN)  yang  sulit diberantas,  masalah  penegakan  hukum  yang  sulit  berjalan,  monopoli  dalam  kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.
Sistem  pengadaan  Pemerintah  yang  efektif  sangat  penting  dalam  rangka mewujudkan  penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  baik.  Sistem  pengadaan  yang  buruk mengakibatkan  biaya-biaya  tinggi  bagi  Pemerintah  maupun  masyarakat.  Sistem  yang demikian  mengakibatkan  terhambatnya  pelaksanaan  proyek  yang  selanjutnya memperbesar  biaya,  menghasilkan  kinerja  proyek  yang  buruk  dan  menunda  manfaat
1 Bappenas. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang Baik . Jakarta: Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik Bappenas, 2004, hlm. 1.
2 Lalolo Krina. Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Traansparansi dan Partisipasi . Jakarta Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik Bappenas. 2003, hlm. 1.
proyek  bagi  masyarakat.  Ketidakberesan  sistem  pengadaan  juga  membuka  peluang korupsi,  menimbulkan  banyak  protes  dan  kecurigaan  terhadap  integritas  proses pengadaan.
Kerangka  hukum  dan  perundang-undangan  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa untuk  Pemerintah  telah  mengalami  kemajuan  cukup  pesat  dengan  dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.  Perpres  ini  mendorong  penerapan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  yang  transparan,  terbuka,  adil,  kompetitif,  ekonomis,  dan efisien.
Regulasi  pengadaan  Pemerintah  melalui  keputusan  Presiden  tidak  berada  pada tingkat  hukum  yang  cukup  tinggi.  Masalah  utamanya  adalah  dalam  lingkungan desentralisasi, regulasi pengadaan publik melalui keputusan presiden tidak menetapkan prinsip-prinsip dasar dan kebijakan yang mengatur pengadaan Pemerintah pada tingkat perundang-undangan  yang  cukup  tinggi.  Inilah  yang  menyebabkan  mengapa  ada kebutuhan  terhadap  Undang-undang  (UU)  pengadaan  yang  memperhatikan  baik kelaziman yang berlaku secara internasional maupun kepentingan spesifik Indonesia. 3
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting, karena akan mempengaruhi  efektivitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  pembangunan,  dan  pada  akhirnya akan mempengaruhi kinerja pembangunan bangsa Indonesia dalam mencapai berbagai sasaran  dan  tujuan  pembangunan.  Pembangunan  diterjemahkan  dalam  berbagai kebijakan,  program,  dan  proyek-proyek.  Proyek  adalah  satuan  investasi  terkecil  yang terdiri  dari  sejumlah  bagian  ataupun  kegiatan  yang  bersifat  operasional,  termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaannya akan secara  langsung  dan  signifikan  mempengaruhi  tingkat  kesuksesan  maupun  kegagalan pembangunan.  Penerapan  prinsip-prinsip good  governance secara  konsisten  dalam pengelolaan kebijakan, program, dan proyek pembangunan, termasuk dalam pengelolaan pengadaan  barang  dan  jasa,  dimaksudkan  untuk  menghindarkan  kegagalan pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  adalah  proses  dan  tata  cara  memecahkan  masalah,  sedangkan
3 UNDP, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 . Jakarta: Kemitraan, 2008, hlm. 112.
penelitian adalah  pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk  menambah  pengetahuan  manusia.  Dengan  demikian  metode  penelitian  dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi  dalam  melakukan  penelitian.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  dimana  pendekatan  terhadap  permasalahan  dilakukan  dengan  mengkaji ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dinamika perubahan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dari waktu ke waktu mengalami  penyempurnaan.  Peraturan  perundangan-undangan  yang  mengikuti  asas formil  dan  asas  materil  pembentukannya  dipastikan  berkarakter  akomodatif  pada tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis atau disebut negara kesejahteraan modern (walfare state) . 4 Tata  kelola  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik (electronic procurement) merupakan  sarana  mewujudkan  pemilihan  penyedia  barang/jasa  sesuai prinsip hukum transparan, akuntabel, dan persaingan. Adapun prinsip hukum transparan yang dimaksud adalah pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha  yang  diperkirakan  akan  ikut  proses  pengadaan  barang/jasa.  Selanjutnya  prinsip hukum akuntabel adalah akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  serta  ketentuan  yang  berlaku  dalam pengadaan barang/jasa. Selanjutnya prinsip hukum terbuka dan bersaing adalah artinya pengadaan  barang  dan  jasa  harus  terbuka  bagi  penyedia  barang/jasa  yang  memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Persaingan sehat prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang dan jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
4 Achmad Ruslan. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia . Yogyakarta: Rangkang Education, 2011, hlm. 3-4.
Pentingnya  keberlakuan  prinsip-prinsip  pengadaan  tersebut,  sehingga pengaturannya ditempatkan di dalam konstitusi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dinyatakan:
“ Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  sebagai  wujud  dari  pengelolaan keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang-undang  dan dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kem akmuran rakyat”.
Sebelumnya,  keberlakuan electronic  procurement diatur  pada  Lampiran  I  Bab  IV huruf d Keppres RI No. 16 Tahun 2018, dinyatakan:
“Dalam  menyikapi  era  globalisasi,  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  dapat menggunakan sarana elektronik ( internet , electronic data interchange dan e-mail ), maka  pelaksanaan e-procurement disesuaikan  dengan  kepentingan  pengguna barang/jasa  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”. Dijelaskan  tujuan e-procurement yaitu:  a)  memudahkan sourcing, proses pengadaan,  dan  pembayaran;  b)  komunikasi on  line antara  pengguna (buyers) dengan  penyedia (vendors); c)  mengurangi  biaya  proses  dan  administrasi pengadaan; d) menghemat biaya dan mempercepat proses”. 5
Dalam  mengatasi  kondisi  tersebut,  pengguna  anggaran 6 bersama  organ-organ pengadaan  lainnya,  melakukan  metode  penunjukan  langsung  pemilihan  penyedia barang/jasa pemerintah. Masalah lainnya adalah penegakan hukum hanya membebankan tanggung jawab hukum pengguna barang/jasa atau pejabat pembuat komitmen maupun panitia  pengadaan.  Sebaliknya,  tanggung  jawab  itu  tidak  terkait  dengan  perbuatan pengguna  anggaran  yang  melampaui  kewenangannya  dalam  menetapkan  metode penunjukan langsung.
Korupsi  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  menggunakan  metode penunjukan  langsung,  dalam  fakta  hukumnya  menjelaskan  ada  3  (tiga)  bentuk penyimpangan, sebagai berikut:
5 Setelah terjadi perubahan aturan, electronic procurement diatur pada Perpres No.4 Tahun 2015,Pasal 106 ayat (1): “pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik” Jo Pasal 107: “pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: a) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b)  meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan  usaha  yang  sehat;  c)  memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses pengadaan; d) mendukung proses monitoring dan audit; dan e) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time . 6 UU  No.1  Tahun  2004  tentang  perbendaharaan  negara,  Pasal  4  ayat  (1)  bahwa  pengertian  pengguna anggaran  ialah  Menteri/pimpinan  lembaga  adalah  Pengguna  Anggaran/Pengguna  Barang  bagi kementerian  negara/lembaga  yang  dipimpinnya,  Pasal  5  bahwa  Gubernur/Walikota/Bupati,  disebut pengguna anggaran dalam lingkup pemerintah daerah, sedangkan Pasal 6 ayat (1): SKPD/Kepala Dinas disebut pengguna anggaran lingkup satuan kerja pada unit/dinas dipimpinnya.
a) Pengguna  anggaran  menetapkan  metode  penunjukan  langsung  tidak  sesuai kualifikasi barang/jasa kriteria keadaan tertentu dan kriteria keadaan khusus serta kewenangannya;
b) Tanggung  jawab  hukum  hanya  pada  organ-organ  pengadaan  lapisan  bawah, namun tidak melibatkan tanggung jawab pengguna anggaran sebagai pimpinan;
c) Proses  pengadaan  yang  menggunakan  metode  penunjukan  langsung  telah menyimpangi prinsip hukum transparansi, akuntabilitas dan persaingan dalam hal  penetapan  penyedia  barang/jasa,  penyusunan  harga/anggaran  dan spesifikasi teknis barang/jasa.
Merujuk pada posisi kasus demikian, maka diperlukannya langkah pembaharuan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa kriteria keadaan tertentu, di antaranya yaitu: “Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan  yang  menyangkut  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  yang  ditetapkan  oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”, meliput i: 7
a. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan  untuk  kepentingan  pertahanan  negara  ditetapkan  oleh  Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI;
b. Alat  material  khusus  (almatsus)  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang digunakan  untuk  kepentingan  penyelenggaraan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Problematika hukum pada penggunaan metode penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah dirasakan belum dapat mewujudkan suatu pemilihan penyedia barang/jasa  pemerintah  yang  bersih  dan  berkualitas.  Dari  fakta-fakta  materil  dan pertimbangan hukum hakim, menunjukkan bahwa organ-organ pengadaan menetapkan metode  penunjukan  langsung  pengadaan  barang/jasa  untuk  kepentingan  pribadi  atau golongan tertentu.

## Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Pelayanan Publik
Bahwa  hukum  itu  dituntut  untuk  memenuhi  keadilan (Grechtmategheit) ,  kegunaan (zweekmaszigkeit) dan  kepastian  hukum (rechtszekerheid) .  Sekalipun  ketiganya
7 Menggunakan metode Penafsiran sistematis tentang pengadaan barang/jasa kriteria keadaan tertentu, Pasal 38 ayat (4) huruf a angka 1, angka 2 Jo Pasal 113 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
merupakan  nilai-nilai  dasar  dari  hukum,  namun  antara  mereka  terdapat  suatu spannungsverhalthis (ketegangan  satu  sama  lain).  Ketiganya  berisi  tuntutan  yang berlainan  dan  yang  satu  sama  lain  mengandung  potensi  yang  bertentangan  sifatnya. 8
Ketiga  nilai  dasar  tersebut,  dapat  menjadi  pedoman  asas  dan  norma  hukum  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam pandangan Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa peristilahan perundang- undangan  ( legislation,  wetgeving, atau gesetzgebung )  mempunyai  dua  pengertian  yang berbeda, yaitu: 9
a. Perundang-undangan  merupakan  proses  pembentukan/proses  membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
b. Perundang-undangan  adalah  segala  peraturan  negara,  yang  merupakan  hasil pembentukan  peraturan-peraturan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat daerah.
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  adalah  proses  pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. 10 Menurut Solly Lubis, perundang-undangan yaitu:
“Proses  pembuatan  peraturan -peraturan  negara  melalui  tata  cara  mulai  dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan”. 11
Sifat dari asas-asas hukum pengadaan barang/jasa pemerintah mengatur perilaku bagi organ-organ pengadaan dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa. Materi muatan asas hukum tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, dinyatakan:
“Pengaturan  jasa  konstruksi  berlandaskan  pada  asas  kejujuran  dan  keadilan, manfaat,  keserasian,  keseimbangan,  kemandirian,  keterbukaan,  kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara”.
8 Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum . Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 19.
9 Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan:Jenis, Fungsi dan Materi . Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 10
10 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
11 Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan . Bandung: CV Mandar Maju, 1989. hlm. 1
Dengan demikian, bahwa pertanggungjawaban hukum atas pengadaan barang/jasa dapat  menjamin  pelayanan  publik  bila  tetap  berdasarkan  aturan  yang  telah  memenuhi syarat dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan.
Pengaturan  Hukum  Atas  Tanggung  Jawab  Jabatan  Pengguna  Anggaran  Sebagai  Organ- organ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tanggung  jawab  hukum  pengguna  anggaran  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  berkenaan perilaku menyimpang dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai organ-organ pengadaan  dalam  institusinya.  Praktik  penyalahgunaan  wewenang  oleh  pengguna anggaran  sebagai  organ  pengadaan,  akan  berakhir  menjadi  tanggung  jawab  pribadi. Tanggung  jawab  hukum  pengguna  anggaran  dalam  penetapan  penggunaan  metode penunjukan  langsung  dapat  diketemukan  di  antara  tahapan  persiapan  pengadaan barang/jasa. 12 Adapun  tahap  persiapan  yang  dimaksud  di  antaranya  kegiatan  yaitu penetapan sistem pengadaan barang dan jasa. 13
Dalam  ajaran  pertanggungjawaban  pidana  berpandangan  dualistis,  keputusan pengguna anggaran dipandang sebagai unsur objektif (perbuatan pidana), sebaliknya unsur subjektif  adalah  keadaan  batin  pengguna  anggaran  (kesalahan)  yang  melakukan perbuatan. 14
Kesalahan  adalah  unsur  bahkan  syarat  mutlak  bagi  adanya  pertanggungjawaban pidana yang berupa pemidanaan seseorang. 15 Dalam membicarakan pertanggungjawaban pidana pengguna anggaran, asas kesalahan merupakan unsur utama. 16
Menurut Roeslan Saleh, kesalahan-kesalahan para pembuat yaitu sebagai berikut: “Pertama, mengenai keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggung jawab; Kedua, mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan dan kealpaan. 17 Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang  adanya  kesengajaan  ataupun  kealpaan,  apabila  orang  itu  tidak  mampu bertanggung  jawab,  begitu  pula  tidak  dapat  dipikirkan  mengenai  alasan  pemaaf,
12 Amiruddin. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010 . hlm. 46-47. 13 Ibid.
14 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar). Bandung: PT Refika Aditama. 2011 . hlm. 115. 15 Ibid. hlm. 116.
16 Ibid. hlm. 118.
17 Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana). Jakarta: Aksara Baru, 1981 hlm. 83.
apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan”. 18
Konseptualisasi  Von  Liszt  tampil  dengan  pandangan  bahwa  kesalahan  dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat. Sementara Fletcher menyebut teori kesalahan psikologis  sebagai  teori  deskriptif  tentang  kesalahan,  mengingat  unsur  mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana. 19
Selanjutnya bahwa ketika menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan.  Maka  Penyalahgunaan  wewenang merupakan  salah  satu  bentuk  dari “onrechtmatige  daad”. Penyalahgunaan  wewenang “ Species” dan “ Genus” - nya “onrechtmatige daad”.
Konsep  penyalahgunaan  wewenang,  dikemukakan  oleh  Jean  Rivero  dan  Jean Waline, yaitu: 20
1) Penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan-tindakan  yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk  menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2) Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat  tersebut adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tetapi  menyimpang  dari tujuan  apa  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  undang-undang  atau peraturan-peraturan lain.
3) Penyalahgunaan  kewenangan  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur  yang seharusnya  digunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  tetapi  telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana maksud tertentu.
Dengan demikian, suatu tindakan kealpaan atau kelalaian dari pengguna anggaran selaku  atasan  panitia  pengadaan  berupa  ketidaktelitiannya  menilai  adanya  keganjilan substansi dan prosedur usulan penandatanganan keputusan penunjukan langsung.
Pembaharuan  sistem  pemilihan  pengadaan  barang/jasa  kriteria  keadaan  tertentu, bertumpu pada filsufi negara hukum, dapat disimak konsiderans Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dinyatakan:
18 Ibid.
19 Roeslan Saleh. Masih Saja Tentang Kesalahan . Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994. hlm. 53.
20 Amir Syamsuddin et al. Putusan Akbar Tandjung, Analisis Yuridis Para Ahli Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004, hlm. 24-25.
“Bahwa  penyelenggaraan  negara  mempunyai  peranan  yang  sangat  menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang  adil  dan makmur sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar 1945”.
Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, konsideransnya bahwa:
“Penyelenggaraan  pemerintahan  negara  untuk  mewujudkan  tujuan  bernegara menimbulkan  hak  dan  kewajiban  negara  yang  perlu  dikelola  dalam  suatu  sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945  perlu dilaksanakan secara  profesional,  terbuka,  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat,  yang  diwujudkan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Kedudukan Hukum pengadaan barang dan jasa dapat menjamin peningkatan pelayanan  publik  apabila  dilihat  dari  materi  muatan  peraturan  pelaksana pengadaan  barang/jasa  yang  memiliki  kriteria  keadaan  tertentu  terhadap Undang-Undang  Jasa  yang  pada  prinsipnya,  tindakan  hukum  administrasi hanya dapat dilakukan dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa pengaturan hukum atas Tanggung Jawab Jabatan Pengguna Anggaran sebagai  Organ  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  memiliki  korelasi  antara tanggung  gugat  lembaga  peradilan  pada  jabatan  pengguna  anggaran  tanggung jawab institusi dan tanggung jawab pribadi, terletak pada perilaku pemangku jabatan  apakah  menitikberatkan  kepentingan  masyarakat  atau  untuk kepentingan pribadi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Amiruddin. Korupsi  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa, Yogyakarta:  Genta  Publishing,
2010 .
Bappenas. Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang Baik . Jakarta: Sekretariat Pengembangan  Kebijakan  Nasional  Tata  Kepemerintahan  yang  Baik  Bappenas,
2004.
Effendi,  Erdianto. Hukum  Pidana  Indonesia  (Suatu  Pengantar). Bandung:  PT  Refika Aditama. 2011 .
Krina,  Lalolo. Indikator  dan  Tolok  Ukur  Akuntabilitas,  Traansparansi  dan  Partisipasi . Jakarta Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemrintahan yang Baik Bappenas. 2003.
Lubis, Solly, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan . Bandung: CV Mandar Maju, 1989.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Ruslan, Achmad. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia . Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
Saleh, Roeslan. Masih Saja Tentang Kesalahan . Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994.
__________. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana). Jakarta: Aksara Baru, 1981.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati. Ilmu  Perundang-Undangan:Jenis,  Fungsi  dan  Materi .
Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Syamsuddin, Amir et al. Putusan Akbar Tandjung, Analisis Yuridis Para Ahli Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
UNDP, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007 . Jakarta: Kemitraan, 2008.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang No. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  No.  4  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.