ANALISIS TRANSPARANSI KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI INTERNET SAAT PANDEMI COVID-19
Khafid Fitriyanto Albahrudin 1 , Hendrawan Santosa Putra 2 , Oktaviani Ari Wardhaningrum 3*
1,2,3 Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No 37 Jember, Indonesia
* Korespondensi: oktaviani.ariw@unej.ac.id

## Abstract
Transparency  is  an  important  pillar  of  government  accountability.  A  transparent  government  is  a government that is accountable and provides information to the public regarding its strategy, plans and performance.  This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  audit  opinion,  independence  ratio,  and government size on internet financial reporting during the Covid-19 pandemic. The research sample consists of 88 district/city governments in the Java Island region for 2020-2021, using cluster sampling and logistic regression analysis. The results of this study indicate that the independence ratio has an effect  on  internet  financial  reporting  during  the  Covid-19  pandemic,  while  audit  opinions  and  size government have no effect on internet financial reporting during the Covid-19 pandemic.
Keywords : audit opinion, independence ratio, size government

## Abstrak
Transparansi  menjadi  pilar  penting  dari  akuntabilitas  pemerintah.  Pemerintah  yang  transparan merupakan  pemerintah  yang  akuntabel  dan  memberikan  informasi  kepada  publik  terkait  strategi, rencana,  dan  kinerjanya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  opini  audit,  rasio independensi, dan ukuran pemerintah terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet ( internet financial  reporting) saat  pandemi Covid-19 .  Sampel  penelitian  ini  terdiri  dari  88  pemerintah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa tahun 2020-2021, dengan menggunakan cluster sampling dan analisis  regresi  logistik.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  rasio  independensi  berpengaruh terhadap internet  financial  reporting saat  pandemi Covid-19 ,  sedangkan  opini  audit  dan  ukuran pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap internet financial reporting saat pandemi Covid-19. Kata kunci : opini audit, rasio independensi, ukuran pemerintah

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 membuat transformasi internet atau teknologi digital menjadi lebih cepat.  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  (Menkominfo),  Johnny  G.  Plate  menyatakan Indonesia telah memasuki era yang dinamakan kedaulatan digital (iNews.id, 2022). Kebijakan yang  dikeluarkan  pemerintah  akibat  pandemi  Covid-19  kemudian  mendorong  digitalisasi berkembang  semakin  pesat.  Dilansir dari  situs  BPS.go.id  (2021),  penggunaan  internet  oleh rumah  tangga  di  Indonesia  pada  tahun  2020  sebesar  78,18%.  Jumlah  tersebut  terus mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Peningkatan  jumlah  tersebut sejalan dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah. Berbagai aktivitas mulai dari bekerja, belajar, belanja, dan aktivitas lainnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital.
Pengguna  internet  yang  semakin  banyak  kemudian  dimanfaatkan  oleh  pemerintah untuk mendukung transformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel. Meskipun  demikian,  tingkat  transparansi  publik  di  Indonesia  masih  dikatakan  kurang. Kurangnya transparansi sering dikaitkan dengan korupsi di sektor pemerintahan (Yuniarta &  Purnamawati,  2020).  Berdasarkan  laporan  Corruption  Perceptions  Index  2021 menempatkan indonesia berada pada posisi 96 dari 180 negara (Transparency.org, 2022) Hal tersebut  kemudian  dapat  memberikan  pengaruh  atas  krisis  kepercayaan  publik  kepada kinerja pemerintah.
Transparansi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan good governance atas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Peningkatan  transparansi  sendiri  dapat  dilihat  dari tersedianya  informasi  dan  kemudahan  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  tersebut (Annisa  &  Murtini,  2018).  Semakin  mudah  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  akan memperkuat  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah.  Di  sisi  lain  kurangnya  kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin dirasakan seiring berkurangnya transparansi  (Yusuf & Jordan, 2015).
Pada level daerah, pengoptimalan transparansi informasi keuangan daerah menjadi upaya  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  menunjukan  kinerjanya.  Pengungkapan laporan keuangan di internet atau Internet Financial Reporting (IFR) merupakan salah satu bentuk  pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016). Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia telah menerbitkan UU No.14 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) (2008). Pada pasal 9 ayat (4) UU KIP dinyatakan bahwa informasi publik kepada masyarakat disampaikan dengan cara atau media yang mudah dan dapat dipahami. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 56  tentang  sistem  informasi  keuangan  daerah  (2005),  pasal  13  menyebutkan  bahwa penyajian  informasi  keuangan  daerah  dilakukan  melalui  situs  resmi  masing-masing pemerintah  daerah.  Meskipun  terdapat  regulasi  yang  mengatur  penyelenggaraan transparansi  informasi  keuangan  daerah  melalui  situs  atau website resmi,  namun pengungkapan tersebut masih bersifat sukarela.
Keterbukaan informasi kepada  publik  masih menjadi tantangan pemerintah sampai saat  ini.  Kebijakan-kebijakan  keuangan  daerah  yang  dibuat  harus  dapat  diketahui  dan diawasi  oleh  publik  Akses  informasi  secara  terbuka  dapat  memfasilitasi  publik  untuk mengevaluasi  kinerja  pemerintah.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  terdapat  beberapa  faktor yang  diduga  dapat  mempengaruhi  pemerintah  daerah  untuk  mengungkapkan  laporan keuangan pada masing-masing website resminya.
Opini  audit  menjadi  salah  satu  indikator  atas  kualitas  laporan  keuangan.  Kinerja pemerintah  yang  baik  dapat  tercermin  dari  kualitas  laporan  keuangan  yang  akuntabel. Laporan  keuangan  yang  telah  diperiksa  kewajarannya  oleh  BPK  dapat  ditunjukan  kepada publik sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi. Hasil opini yang semakin baik diharapkan  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  mengungkapkan  laporan  keuangan mereka.  Pemerintah  daerah  akan  cenderung  menghindari  publikasi  laporan  keuangannya apabila  mendapatkan  opini  yang  tidak  kredibel.  Penelitian  Nor et  al. (2019),  menyatakan
ketidakadaan  laporan  keuangan  pada  situs website cenderung  memiliki  hasil  audit  yang buruk.
Rasio independensi atau tingkat kemandirian merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemandirian suatu daerah menjadi cerminan atas kemampuan suatu daerah yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perolehan  PAD  yang  tinggi  tentunya  dapat  menjadi  dorongan  pemerintah  daerah  untuk menunjukan  kinerjanya.  Pemerintah  daerah  yang  memiliki  kinerja  atau  kemampuan  yang buruk akan lebih membatasi akses informasi kepada publik (Adriana & Ritonga, 2018).
Di sisi lain ukuran pemerintah  menjadi indikator  besar kecilnya suatu  daerah yang dicerminkan dengan jumlah asetnya. Semakin besar aset yang dimiliki menunjukan semakin besar  pula  ukuran  pemerintah  daerah  tersebut.  Kekayaan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah tentunya perlu dilakukan suatu pengawasan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan aset yang dimiliki  pemerintah daerah. Pemerintah yang memiliki ukuran besar  tentunya  membutuhkan  banyak  pengawasan  dan  pertanggungjawaban.  Pengawasan yang  lebih  ketat  memaksa  pemerintah  daerah  menggunakan  internet  dalam  rangka transparansi dan akuntabilitas (Yuniarta & Purnamawati, 2020).
Pada  saat  kondisi  pandemi covid-19, pembatasan  segala  aktivitas  membuat  auditor menghadapi tantangan yang lebih  berat untuk melaksanakan prosedur audit. Hal tersebut dikarenakan  auditor  tidak  bisa  secara  langsung  datang  pada  daerah  yang  masuk  pada kategori atau zona berisiko tinggi. Kondisi tersebut membuat risiko terjadinya kecurangan akan semakin sulit untuk dideteksi. Sementara itu, adanya refocusing dan realokasi anggaran membuat  pemerintah  berupaya  untuk  menata  kembali  perencanaan  dan  pengalokasian anggaran.
Penelitian  terdahulu  telah  mencoba  menilai  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah di Indonesia. Penelitian Yuniarta & Purnamawati (2020), menunjukan bahwa elemen kunci  yang  dicerminkan  oleh  ukuran  pemerintah  daerah  dan rasio  kemandirian  keuangan daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  implementasi  pelaporan  keuangan  di  internet, sedangkan  opini  audit  tidak  berpengaruh  signifikan.  Hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan penelitian Nor et al . (2019) serta Dewi & Adi (2019), menyebutkan opini audit berpengaruh positif  signifikan.  Sementara  itu,  penelitian  Dewi  &  Purwanto  (2022),  menunjukan  bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap informasi keuangan. Hal tersebut juga tidak sejalan dengan penelitian Adiputra et al. (2018), bahwa ukuran pemerintah daerah tidak mempengaruhi transparansi.
Wilayah  Pulau  Jawa  masih  mendominasi  persebaran  akses  internet  di  indonesia. Dilansir dari Cnnindonesia.com (2021), survei yang oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa Pulau Jawa menyumbang 41% dari total penggunaan internet di Indonesia. Sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Pulau Jawa juga menjadi pusat perekonomian dan pembangunan. Tingkat penyebaran kasus Covid- 19 yang tinggi di Pulau Jawa membuat pengawasan atas aktivitas pemerintah lebih terfokus pada wilayah ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  mana  jenis  penelitian  ini menekankan  pada  pengujian  teori  melalui  pengukuran  variabel  dengan  angka.  Menurut Sugiyono (2013;7), penelitian kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang dilandaskan pada  data  konkrit.  Penelitian  dilakukan  menggunakan  data  statistik  sebagai  alat  uji  guna perhitungan  dan  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti  untuk  kemudian  diambil kesimpulan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Jawa kecuali DKI Jakarta. Hal tersebut disebabkan Provinsi DKI Jakarta hanya memiliki  kabupaten  dan  kota  administrasi.  Wilayah  administrasi  berada  dalam  wewenang pemerintah provinsi, artinya wilayah tersebut tidak berstatus sebagai daerah otonom. Jumlah populasi  pada  penelitian  ini  sebanyak  113  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Adapun
besaran  sampel  sejumlah  88  pemerintah  kabupaten/kota.  Metode  yang  digunakan  dalam pengumpulan  sampel  penelitian  ini  adalah  metode cluster  sampling ,  yaitu  teknik pengambilan sampel dengan membagi populasi menjadi  beberapa klaster. Sampel diambil dari setiap klaster yang dipilih secara acak atau random. Kemudian dianalisis menggunakan metode regresi logistik.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder.  Data  yang digunakan  merupakan  neraca  terkait  dengan  total  aset,  laporan  realisasi  anggaran,  dan ikhtisar hasil semester kedua tahun 2020 dan 2021 terkait opini audit. Perolehan data terkait laporan realisasi anggaran dilakukan dengan cara mengakses situs web Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
djpk.kemenkeu.go.id.  Data  neraca  bersumber  dari  LKPD  yang  diperoleh  melalui  layanan publik  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID),  e-ppid.bpk.go.id.  Data  opini audit diperoleh dengan menelusuri situs web Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), bpk.go.id. Sementara itu, data variabel pada penelitian ini adalah IFR yang didapat dari  penelusuran  website  resmi  masing-masing  pemerintah  daerah.  Berikut  ringkasan operasional variabel penelitian.
Tabel 1. Ringkasan Operasional Variabel No. Variabel Konsep Definisi Operasional 1. Internet financial reporting. Bentuk pemanfaatan media internet melalui website untuk mengungkapkan informasi atas kinerja keuangan pemerintah. Jika Pemda mempublikasikan laporan  keuangan  daerah  secara lengkap  maka  diberi  angka  1, sementara  itu  bagi  Pemda  yang tidak menyediakan informasi laporan keuangan daerah atau tidak lengkap maka diberi angka 0. 2. Opini audit Opini audit merupakan pendapat auditor atas kewajaran suatu laporan keuangan Tidak memberikan Pendapat = 1 Tidak Wajar = 2 Wajar Dengan Pengecualian = 3 Wajar Tanpa Pengecualian = 4 3. Rasio Independensi Mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan atau aktivitasnya secara mandiri. 4. Ukuran Pemerintah Semakin besar aset yang dimiliki menunjukan semakin besar pula ukuran Pemda tersebut. Ln Total aset

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dilakukan pada penelitian ini untuk memberikan gambaran atau pendeskripsian  terhadap  variabel-variabel  yang  digunakan  tanpa  bermaksud menggeneralisasikan  sampel  terhadap  populasi.  Metode  tersebut  bertujuan  untuk
PAD Pendapatan Transfer
memudahkan  dalam  melakukan  pengumpulan,  pengelompokan,  dan  pengolahan  data yang  kemudian  menghasilkan  ukuran  statistik.  Data  yang  disajikan  memuat  nilai minimum,  maksimum, rata-rata,  dan  standar  deviasi.  Berikut  hasil  perhitungan  analisis statistik deskriptif.
Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Std. Deviation Opini Audit 176 2,00 4,00 3,9700 0,21100 Rasio Independensi 176 0,06 1,18 0,3055 0,22248 Ukuran Pemerintah 176 28,10 31,41 29,1643 0,61664 Internet Financial Reporting 176 0,00 1,00 0,6100 0,48800

## Sumber: Data diolah, 2023
Uji Kelayakan Model Regresi ( Goodness of Fit Text)
Uji ini bertujuan untuk menilai kelayakan dari model regresi menggunakan Hosmer Lemeshow’s goodness of fit test. Data dikatakan tidak baik jika nilai yang dihasilkan sama dengan  atau  kurang  dari  0,05. Uji Hosmer  Lemeshow’s  goodness  of  fit  test diukur menggunakan nilai chi-square. Tabel 3. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig. 1 8,036 8 0,430

## Sumber: Data diolah, 2023
Berdasarkan  analisis  tersebut,  maka  dapat  dinyatakan  bahwa  hasil  uji chi-square hitung diperoleh nilai 8,036. Nilai sig. 0,430 > 0,05. Hal tersebut mengartikan model sesuai dengan nilai observasinya atau model telah cukup menjelaskan data ( goodness of fit ).

## Uji Keseluruhan Model ( Overall Model Fit)
Uji ini bertujuan untuk mengetahui fit atau tidaknya model yang telah dihipotesiskan menggunakan fungsi Likelihood. Model regresi dikatakan baik jika terjadi penurunan nilai Likelihood dengan membandingkan antara -2 Log Likelihood pada awal dan akhir.
Tabel 4. Uji Overall Model Fit
-2 Log Likelihood Block Number = 0 -2 Log Likelihood Block Number = 1 234,817 230,181

## Sumber: Data diolah, 2023
Angka pada awal -2 Log Likelihood Block Number = 0 sebesar 234,817 dan pada -2 Log Likelihood Block Number = 1 sebesar 230,181. Nilai pada awal lebih besar dibandingkan nilai pada akhir. Hal tersebut mengartikan bahwa secara keseluruhan model regresi yang digunakan dikatakan baik atau model dihipotesiskan fit dengan data.

## Uji Regresi Logistik
Dari  hasil  uji  prasyarat  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka  untuk  selanjutnya dilakukan  analisis  mengenai  model  persamaan  regresi  dari  variabel  independen  yang terdiri atas Opini Audit (X 1 ), Rasio Independensi (X 2 ), dan Ukuran Pemerintah (X 3 ) terhadap variabel dependen yaitu Internet Financial Reporting (Y) yang tercermin dari persamaan regresi logistik. Adapun berikut hasil dari persamaan regresi logistik yang terbentuk dari hasil penelitian:
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Logistik Variabel Independen B S.E. Wald df Sig. Exp (B) Opini Audit -0,079 0,766 0,010 1 0,919 0,924 Rasio Independensi -2,002 0,988 4,103 1 0,043 0,135 Ukuran Pemerintah 0,655 0,368 3,175 1 0,075 1,925 Constant -17,702 11,194 2,501 1 0,114 0,000 Sumber: Data diolah, 2023
Melalui  hasil output koefisien  menggunakan software SPSS  v.29  yang  tersedia  pada tabel 5, maka dapat ditarik model persamaan regresi logistik sebagai berikut: Ln(p/(1-p)) = α + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + e Ln(p/(1-p)) = - 17,702 - 0,079OA – 2,002RI + 0,655SG+ e Keterangan: Ln(p/(1-p)) = Pengungkapan laporan keuangan daerah di website ; α = Konstanta; β 1-5 = Koefisien;
X 1 = Opini Audit;
X 2 = Rasio Independensi;
X 3 = Ukuran Pemerintah; e = error.

## Pembahasan Pengaruh Opini Audit Terhadap Internet Financial Reporting
Opini  audit  merupakan  indikator  atas  kualitas  laporan  keuangan  berupa  pendapat terkait kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Pendapat tersebut merupakan informasi utama  dari  laporan  audit  yang  harus  menyertakan  opini.  Pada  sektor  pemerintahan, pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat jenis opini audit yang dikeluarkan BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Hasil pengujian hipotesis pada opini audit dari tahun 2020 hingga 2021 diperoleh nilai signifikansi  yang  lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan hasil  tersebut  maka  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  ditolak.  Hal  ini  menunjukan  tidak terdapat pengaruh antara opini audit terhadap internet financial reporting pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa saat terjadinya pandemi Covid-19.
Keterbatasan dalam menjalankan prosedur audit menjadi tantangan bagi para auditor. Situasi  pandemi  Covid-19  membuat  pemeriksaan  yang  dilakukan  dimungkinkan  tidak dilakukan secara langsung. Hal tersebut memperhatikan kondisi atau status dari daerah yang dilakukan pemeriksaan. Prosedur alternatif lain seperti audit jarak jauh kemudian dilakukan dengan  mempertimbangkan  tahapanan  pelaksanaan  sesaui  dengan  pedoman  audit. Meskipun demikian, risiko kecurangan menjadi lebih sulit untuk terdeteksi saat pandemi.
Pada  saat  pandemi  Covid-19  sebagian  besar  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  berhasil untuk mempertahankan opini WTP. Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DI. Yogyakarta tetap memperoleh  opini  WTP  dari  2020-2021.  Beberapa  kabupaten  di  Jawa  Barat,  seperti Indramayu dan Bandung Barat naik dari opini WDP. Pada Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember juga berhasil naik dari opini TW yang diperoleh pada tahun 2020. Hasil opini yang semakin tinggi menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan yang disajikan semakin baik. Meskipun demikian, opini yang didapatkan tidak serta merta memberikan pengaruh kepada pemerintah  daerah  untuk  mengimplementasikan  transparansi  laporan  keuangannya  di website resminya.
Pada hubungan teori keagenan, pemerintah berupaya untuk bertanggung jawab kepada masyarakat  atas  tindakan  atau  kinerja  yang  telah  dilakukan.  Opini  yang  didapatkan  oleh pemerintah  menjadi  upaya  mekanisme  yang  digunakan  untuk  mengurangi  konflik kepentingan  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  tersebut  selaras  dengan  tujuan pemerintah  yang  memiliki  otoritas  untuk  bertindak  atas  dasar  kepentingan  masyarakat. Peraturan pemerintah No. 56 tahun 2005 mengenai informasi keuangan daerah menyebutkan
bahwa  penyajian  informasi  keuangan  daerah  dilakukan  melalui  situs  resmi  pemerintah daerah.  Adanya  peraturan  tersebut  juga  membuat  pemerintah  daerah  mau  tidak  mau berusaha untuk menampilkan informasi keuangan daerah pada situs resminya.
Sejalan dengan penelitian Yuniarta & Purnamawati (2020),  menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan di internet.  Penelitian  (Saraswati et al. 2019), juga mengatakan tidak terdapat pengaruh antara opini audit terhadap publikasi di internet.  Hal  ini  menunjukan  bahwasanya  opini  yang  semakin  baik  tidak  mempengaruhi transparansi keuangan pemerintah daerah di website resminya.
Pengaruh Rasio In d ependensi Terhadap Internet Financial Reporting
Rasio  independensi  atau  disebut  juga  dengan  tingkat  kemandirian  merupakan  rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai segala aktifitas pemerintahanya. Perolehan rasio tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Pendapatan  transfer.  Semakin  tinggi  nilai rasio kemandirian menunjukan semakin berkurangnya ketergantungan atau campur tangan dari bantuan pemerintah pusat atau pihak lain yang berhubungan.
Hasil  pengujian  hipotesis  pada  rasio  independensi  dari  tahun  2020  hingga  2021 diperoleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  diterima.  Hal  ini menunjukan  terdapat  pengaruh  antara  rasio  independensi  terhadap  internet  financial reporting  pada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  wilayah  Pulau  Jawa  saat  terjadinya pandemi Covid-19.
Pada masa awal pandemi Covid-19 realisasi PAD pada seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami  penurunan.  Astera  Primanto  Bhakti,  Direktur  Jenderal  Perimbangan  Keuangan Kemenkeu juga menyatakan bahwa sebanyak 530 daerah di Indonesia mengalami penurunan pendapatan sebesar 15,81% (Tirto.id, 2020). Kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah serta  dana  desa  turut  memberikan  pengaruh  terhadap  penurunan  pendapatan.  Meskipun demikian, pada tahun 2021 realisasi PAD untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Kenaikan  tersebut  seiring  dengan  laju pemulihan ekonomi yang semakin menguat.
Hasil  penelitian ini mendukung teori keagenan yaitu bahwa pemerintah bertanggung jawab  untuk  menggali  sumber-sumber  PAD  yang  didukung  dengan  kebijakan-kebijakan perimbangan  pusat  serta  daerah.  Kontribusi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan retribusi  menjadi  salah  satu  komponen  utama  atas  pendapatan.  Pemerintah  daerah  yang memiliki PAD tinggi tentunya ingin menunjukan kepada para stakeholder atas keberhasilan dari hasil kinerjanya. Disamping itu, ketergantungan yang masih tinggi membuat pemerintah akan  lebih  memonitor  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  tersebut  mendorong  pemerintah daerah melakukan transparansi laporan keuangan kepada publik.
Hasil yang signifikan tersebut menunjukan bahwa tinggi rendahnya kemandirian dari pemerintah  daerah  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  transparansi keuangan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuniarta & Purnamawati (2020), bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap implementasi laporan keuangan di  internet.  Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Wicaksono  &  Prabowo  (2016), menyatakan  bahwa  tingkat  kemandirian  memberikan  pengaruh  terhadap  pengungkapan laporan keuangan di internet. Hal tersebut menunjukan bahwasanya ketergantungan yang masih  tinggi  maka  memungkinkan  tingkat  transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah kabupaten/kota semakin besar.
Pengaruh Ukuran Pemerintah Terhadap Internet Financial Reporting
Ukuran Pemerintah atau disebut juga dengan ukuran pemerintah merupakan indikator untuk mengetahui besar kecilnya pemerintah daerah yang salah satunya dicerminkan oleh jumlah  asetnya.  Semakin  besar  aset  yang  dimiliki  mengindikasikan  semakin  besar  juga ukuran pemerintah tersebut. Kepemilikan aset yang besar dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, pemerintah yang memiliki skala ukuran yang besar juga tentunya membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban.
Hasil pengujian hipotesis pada ukuran pemerintah daerah 2020 hingga 2021 diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis yang telah dirumuskan ditolak. Hal ini menunjukan tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah terhadap internet financial reporting pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa saat terjadinya pandemi Covid-19.
Perhitungan yang dilakukan secara deskriptif menyatakan bahwa nilai rata-rata ukuran pemerintah relatif kecil dengan melihat dekatnya nilai rata-rata dan minimum. Artinya, rata- rata  ukuran  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  yang  dilihat  dari  jumlah asetnya  menunjukan  skala  yang  relatif  kecil.  Selain  itu,  pemanfaatan  aset  yang  belum maksimal masih menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah daerah. Permasalahan dalam pengelolaan barang milik negara yang sebagian tersebar dari aset daerah yaitu belum tercatat dan dilaporkan dengan baik. Hal tersebut kemudian dapat menimbulkan permasalahan saat penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Meskipun  demikian,  pada  saat  situasi pandemi  Covid-19  besaran  angka  aset  pemerintah  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  relatif mengalami kenaikan. Adanya dukungan pemimpin daerah untuk terus meningkatkan aset daerah meskipun di tengah situasi pandemi memberikan pengaruh pada kenaikan tersebut.
Pada  teori  keagenan,  ketersediaan  informasi  keuangan  pemerintah  daerah  menjadi upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi  asimetri  informasi  kepada  masyarakat. Kekayaan  pemerintah  daerah  tentunya  perlu  dilakukan  suatu  pengawasan.  Meskipun besarnya  aset  tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  publikasi  keuangan  daerah  di  situs resminya,  pemerintah  harus  tetap  memenuhi  tuntutan  transparansi  kepada  publik.  Hal tersebut menjadi upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan kepada masyarakat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adiputra et al . (2018), menyatakan tidak terdapat pengaruh antara ukuran pemerintah terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian Annisa & Murtini (2018), juga menyatakan ukuran pemerintah tidak mempengaruhi pemerintah daerah di Pulau Jawa baik dari segi transparansi maupun aksesibilitas.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  semakin  besar  ukuran  dari  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Pulau jawa tidak serta merta mempengaruhi implementasi transparansi keuangan daerah pada website resminya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Tidak terdapat pengaruh antara opini audit (X1) terhadap internet financial reporting (Y),  artinya  hasil  opini  yang  semakin  baik  tidak  mempengaruhi  pemerintah  daerah untuk  mengimplementasikan  transparansi  keuangan  daerah  kepada  publik  melalui website resminya.
2. Terdapat pengaruh antara rasio independensi (X2) terhadap internet financial reporting (Y), artinya tingkat kemandirian yang masih rendah, maka akan mendorong pemerintah daerah  untuk  mengimplementasikan  transparansi  keuangan  daerah  kepada  publik melalui website resminya.
3. Tidak  terdapat  pengaruh  antara  ukuran  pemerintah  (X3)  terhadap  internet  financial reporting  (Y),  artinya  besar  kecilnya  pemerintah  daerah  yang  diukur  dengan  jumlah asetnya  tidak  mempengaruhi  pemerintah  daerah  untuk  mengimplementasikan transparansi keuangan daerah kepada publik melalui website resminya.

## KETERBATASAN DAN SARAN
Adapun keterbatasan dan saran pada penelitian ini yang kemudian  dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya meliputi hal-hal berikut:
1. Perolehan data variabel internet financial reporting tidak dilakukan secara seragam. Hal ini  disebabkan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  publikasi  laporan  keuangannya tidak hanya dilakukan melalui halaman utama website resminya. Peneliti selanjutnya
diharapkan  menggunakan  sumber  data  yang  seragam  untuk  perolehan  data  variabel internet financial reporting .
2. Perolehan  data  neraca  untuk  variabel  ukuran  pemerintah  membutuhkan  waktu  yang tidak pasti. Hal ini  disebabkan dibutuhkan pengajuan permohonan informasi kepada PPID  BPK  RI.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  melakukan  estimasi  waktu  untuk memperoleh data neraca yang digunakan pada variabel ukuran pemerintah.
3. Rentang waktu untuk data saat kondisi pandemi covid-19 pada penelitian ini hanya 2 tahun,  yaitu  2020-2021.  Hal  ini  disebabkan  beberapa  data  untuk  tahun  selanjutnya belum  tersedia.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  membandingkan  kondisi  sebelum pandemi covid-19 dengan kondisi setelah pandemi covid-19.

## DAFTAR RUJUKAN
Adiputra,  I.  M.  P.,  Utama,  S.,  &  Rossieta,  H.  (2018).  Transparency  of  local  government  in
Indonesia. Asian Journal of Accounting Research , 3 (1), 123–138. https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019.
Adriana,  A.,  &  Ritonga,  I.  T.  (2018).  Analysis  of  Local  Financial  Management  Transparency Based on Websites on Local Government in Java. Jurnal Dinamika Akuntansi , 10 (1), 13– 26. https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12558.
Annisa, R., & Murtini, H. (2018). Accounting Analysis Journal The Determinant of Regional Financial  Information  Transparency  on  the  Official  Website  of  Local  Government. Accounting Analysis Journal , 7 (1), 43–51. https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.18213. BPS.go.id. (2021). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020 .
https://www.bps.go.id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik- telekomunikasi-indonesia-2020.
Cnnindonesia.com.  (2021). Pengguna  Internet  Indonesia  Masih  Didominasi  di  Jawa .  CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210901114436-185- 688266/pengguna-internet-indonesia-masih-didominasi-di-jawa.
Dewi,  S.  A.  N.  K.,  &  Purwanto,  A.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Dearah, Kualitas  LKPD,  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerar,  dan  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat  Terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan  Daerah  Pada  Situs  Resmi Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Daerah  K. Diponegoro  Journal  of Accounting , 11 (2), 710–721. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting. Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit  Terhadap  Transparansi  Informasi  Keuangan  Pemerintah  Daerah. International Journal of Social Science and Business , 3 (4), 358. https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21322.
iNews.id.  (2022). Efek  Pandemi,  Pengguna  Internet  Indonesia  Tumbuh  Signifikan . https://www.inews.id/techno/internet/efek-pandemi-pengguna-internet-indonesia- tumbuh-signifikan.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI.  (2005). Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah . Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (2008). UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008) .
Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). Asian Journal of Accounting Research , 4 (1), 112–128. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043.
Nosihana  &  Yaya.  (2016).  Internet  Financial  Reporting  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis , 3 (2), 89–104. https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389. Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  di  Internet  dan  Faktor  yang  Mempengaruhinya. Reviu  Akuntansi  Dan  Bisnis Indonesia , 3 (1), 85–101. https://doi.org/10.18196/rab.030138. Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . Alfabeta, Bandung. Tirto.id. (2020). PAD Menyusut Akibat COVID-19, Bagaimana Pemda Menyiasatinya? Tirto.Id.
https://tirto.id/pad-menyusut-akibat-covid-19-bagaimana-pemda-menyiasatinya-fQD2 Transparency.org.  (n.d.). 2021  Corruption  Perceptions  Index  -  Explore  the…  -
Transparency.org . Retrieved October 12, 2022, from
https://www.transparency.org/en/cpi/2021
Wicaksono,  D.,  &  Prabowo,  A.  (2016).  Publikasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Lkpd114)  Melalui  Internet  (Iflgr)  Dan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi , 16 (1), 114.
https://doi.org/10.30595/medek.v16i1.1278.
Yuniarta,  G.  A.,  &  Gusti  Ayu  Purnamawati,  I.  (2020).  Key  elements  of  local  government transparency in new public governance. Problems and Perspectives in Management , 18 (4),
96–106. https://doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.09. Yusuf & Jordan.  (2015). Popular Financial Reports: Tools for  Transparency, Accountability and Citizen Engagement. YusufThe Daily Independent , 64 (1), 12–17. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj.