## EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

## Oleh: YB. Irpan
A. PENDAHULUAN
Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dalam negeri serta situasi politik internasional. Sementara itu, faktor subjektif dan objektif seperti kepentingan nasional, sejarah nasional, dan lingkungan eksternal turut memengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kondisi dan dinamika yang terjadi di Indonesia dan perkembangan yang terjadi di dunia internasional juga akan turut memengaruhi Indonesia dalam meletakkan hak asasi manusia sebagai kebijakan politik sekaligus merealisasikan serta menghormati hak-hak tersebut.
Pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia internasional tidak terlepas dari upaya dan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena salah satu tujuan dari PBB adalah untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan serta dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan dan diskriminasi. Selanjutnya, dalam pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia dalam Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 maupun Deklarasi Vienna “The Vienna Declaration” tanggal 25 Juni 1993, merupakan jalan tengah mempertemukan konsep hak asasi manusia Barat dan Timur, yang mana negara Asia, termasuk Indonesia, menyetujui bahwa hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam bentuk sebuah proses yang berevolusi dengan mengingat signifikasi kekuasaan regional dan nasional serta sebagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama. Walaupun deklarasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bersifat pernyataan, tetapi deklarasi ini memiliki nilai sebagai hukum kebiasaan internasional karena secara luas telah diterima dan dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional di banyak negara dan sebagai tolok ukur untuk menilai tindakan suatu negara. Perdebatan tentang pidana mati di Indonesia mengemuka menjadi bagian dari diskursus sosial, terutama di bidang ilmu hukum, dengan adanya pengujian konstitusionalitas pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta pengujian Undang-Undang Nomor 02/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati. Namun, sesungguhnya perdebatan tersebut telah lama ada sebagai bagian dari perkembangan peradaban umat manusia, bersamaan dengan dipraktikkannya pidana mati itu sendiri.
Di era modern, gerakan menghapus pidana mati menguat pada abad ke-18. Gerakan ini mengkritik pidana mati sebagai bentuk pidana yang tidak manusiawi dan tidak efektif. Roger Hood mengutip pendapat Cesare Beccaria dalam buku On Crime and Punishment yang dipublikasikan pada tahun 1974 sebagai berikut “Capital punishment, Beccaria declared, was both inhumane and ineffective: an unacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and less effective the certainty of imprisonment. Furthermore, he argued that capital punishment was counter productive if the purpose of law was to impart a moral conception of the duties of citizens to each other. For, it the state were to resort to killing in order to enforce its will, it would legitimize the very behavior which
the law sought to repress, namely the use of deadly force to settle dispute” (Roger Hood, 2002: 9).
Nilai-nilai universal telah menghendaki adanya penghapusan hukuman mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian untuk menyimpangi hak-hak yang tercantum dalam perjanjian itu sendiri yang salah satunya, yaitu hak hidup, dan Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sebagian besar negara anggota PBB telah meratifikasi ICCPR untuk tidak menerapkan pidana mati. Khususnya negara-negara di kawasan Uni Eropa saat ini sudah tidak menerapkan lagi pidana mati sebagai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.
Pidana mati sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap manusia sebagai makhluk Tuhan diberikan hak untuk hidup dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Lahirnya paham restorative justice mengubah paradigma hukuman sebagai pembalasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan pemasyarakatan. Hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat sehingga hukuman mati akan menutup upaya perbaikan dan pemulihan narapidana.
Menurut pandangan teori hukum modern (Van Hammel), tujuan pemidanaan ialah agar dilakukan pembinaan terhadap terpidana sehingga terpidana tersebut dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari. Bila terpidana dieksekusi mati maka terpidana tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan sehingga penerapan pidana mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penerapan pidana mati hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra, terutama terhadap eksistensi dan eksekusinya dengan argumentasi yang beragam karena mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) ICCPR bahwa “Every human being has the inherent right to live. ... No one shall be arbitrarily deprived of his life”. Bahkan, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada perubahan kedua juga telah mengakomodasi hal tersebut yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Tokoh-tokoh yang menentang penerapan pidana mati, antara lain Hans von Hentig, yang berpendapat bahwa seharusnya negara wajib mempertahankan nyawa orang dalam keadaan yang bagaimanapun. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dengan tindakan pidana mati, negara hanya memperlihatkan ketidakmampuannya, kelemahannya untuk memberantas kejahatan. Jika negara masih dapat mencapai tujuannya dengan melaksanakan penerapan pidana yang lain maka negara berkewajiban menghapus pidana mati. Alasan lain yang harus diperhatikan ialah jika terjadi kekeliruan atas vonis hakim dan pidana mati itu telah dilaksanakan maka kekeliruan itu tidak dapat diperbaiki lagi (Roeslan Saleh, 1979: 14–15). Cesare Beccaria dalam tulisannya yang berjudul Del Delitti e Delle Pene (On Crimes and Punishment) menghendaki supaya dalam penerapan pidana lebih memperhatikan kemanusiaan, dan penerapan pidana mati dianggap telah menyia- nyiakan sumber daya manusia yang merupakan modal utama bagi negara (S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean, 1996: 52).
Beberapa negara di dunia, baik yang menganut sistem hukum Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, satu per satu telah menghapus pidana mati. Bahkan, Belanda, negara tempat KUHP kita berasal, juga telah meniadakan pidana mati dan dalam perkembangannya ternyata antara Belanda dan Indonesia terdapat perbedaan perlakuan terhadap pidana mati.
Perdebatan mengenai pidana mati juga terkait dengan hak hidup yang dalam instrumen hukum internasional maupun dalam UUD 1945 masuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Namun demikian, instrumen hukum internasional, khususnya ICCPR, sama sekali tidak melarang pidana mati, melainkan membatasi penerapannya.
Berdasarkan beberapa kondisi yang telah diuraikan tersebut, pertanyaan mendasarnya ialah tentang eksistensi pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia.

## B. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Bicara tentang penegakan hak asasi manusia, seyogianya fokus perhatian diarahkan pada penegakan hukum hak asasi manusia itu sendiri. Di dalamnya tersirat makna tidak hanya menyangkut aparatur hukumnya saja, tetapi juga meliputi aturan hukum, sarana dan prasarana hukum, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak asasi manusia itu. Barda Nawawi Arief membagi pengertian hukum menjadi dua. Pengertian penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu kondisi dalam praktik peradilan. Sementara penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan seluruh norma/tatanan kehidupan masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2001: 21).
Secara konsepsional, menurut Soerjono Soekanto, “inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup” (Soerjono Soekanto, 1983: 21).
Untuk terlaksananya penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut (Soerjono Soekanto, 1983: 24):
1)  Faktor hukumnya sendiri
2)  Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3)  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4)  Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5)  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan karsa manusia dalam pergaulan hidup
Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Pertama mengenai faktor hukumnya, kedua mengenai faktor penegak hukumnya. Mengenai faktor hukumnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, telah menampakkan keseriusan rakyat dan bangsa Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan adanya kedua undang-undang ini, rakyat dan bangsa Indonesia telah memenuhi kriteria yang diharapkan masyarakat internasional. Karena kedua undang- undang ini merupakan payung dari seluruh nilai yang melegalisasi hak asasi manusia dan dengan adanya kedua undang-undang ini maka dapat dipandang bahwa rakyat dan bangsa Indonesia telah berada dalam koridor rakyat dan bangsa yang beradab menurut standar internasional.
Faktor hukum ini adalah masalah yang esensial dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan itu, apa yang dikemukakan oleh Jeremy Benthan bahwa praktik-praktik
penegakan hukum merupakan sentral bagi eksistensi hak dan bahwa praktik-praktek nonhukum merupakan hak-hak palsu. Pada prinsipnya, secara tegas Jeremy Benthan menyatakan ide tentang hak yang tidak diciptakan oleh hukum yang positif, adalah omong kosong belaka (James W. Niekel, 1996: 48).
Penempatan hak asasi manusia dalam suatu hukum positif tidak saja penting, tetapi juga mutlak karena untuk mempertanggungjawabkan seseorang dari sisi hukum harus ditentukan lebih dahulu apakah pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan tindak pidana atau bukan. Menurut Sudarto, “Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi logis dari asas legalitas”. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip hukum. Undang-undang sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan (Sudarto, 1973: 39).
Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, “Dalam penegakan hukum, yang ingin dilakukan sebetulnya bukan sekadar menindak para pelaku pelanggaran hukumnya, melainkan menegakkan satu nilai tertentu, yaitu prediktabilitas dalam lalu lintas sosial, atau dengan kata lain bisa juga disebut sebagai nilai kepastian hukum” (Satjipto Rahardjo, 1997: 11).
Hukum, menurut teori diperkenalkan sebagai satu-satunya instrumen yang sejak berabad-abad “mampu mewujudkan keadilan dan pada saat yang sama hukum merupakan pencerminan dan penjabaran nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat” (Sukarton Marwosudjono, 1989: 2). Hukum di satu sisi memang menjanjikan kepastian, perlindungan, dan keamanan bagi anggota masyarakat pencari keadilan, tetapi pada sisi lain dapat merugikan negara anggota masyarakat pencari keadilan jika tidak cermat menerapkannya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Van Bemelhen mengatakan bahwa “pidana itu bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi dapat menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain dapat melukai si pencari keadilan” (Sudarto, 1973: 39). Perlakuan yang tidak semestinya terhadap para pencari keadilan terus berlangsung, meskipun hukum acara pidana menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, perlakuan yang tidak semestinya tetap juga diterima oleh pencari keadilan. Perlakuan tersebut ditayangkan di media cetak atau elektronik, dan menggugah pemerhati penegakan HAM di Indonesia.
Konsep tentang hak asasi manusia yang telah diakui legalitasnya oleh kedua undang- undang tersebut bukan merupakan pertanda bahwa suatu hak asasi telah diberikan. Tidak berarti juga hukum telah melahirkannya, tetapi sekadar sarana untuk melindunginya dari pelanggaran hak, meskipun hak-hak itu sering dilanggar.
Mengenai faktor penegak hukum, berkaitan erat dengan sumber daya manusia, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dimyati Hartono mengungkapkan bahwa “Politics legibus non leges polities adoptandae” atau “Politics are to be adopted to the laws, and not the laws to polities” yang mengindikasikan asas retroaktif hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, politik tertentu, suaka, kehendak murni bagi pembaruan hukum (Indriyanto Seno Adji, 2012: 12).
Hal ini tampak dengan dicantumkannya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
1)  Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM Ad Hoc.
2)  Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan kriteria tertentu dengan Keputusan Presiden.
Pasal 43 ini merupakan produk politik yang legislasinya tidak lain perwujudan kehendak politik dari para pembentuk undang-undang di Indonesia atas usul pemerintah
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang disinyalir oleh Boutros Goutros Ghali, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Pidato Pembukaan Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 Juni 1993 di Vienna, menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam penerapannya mencerminkan juga adanya hubungan kebebasan.
Dalam penerapannya, pelanggaran hak asasi manusia tidak saja dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat, tetapi paling sering dilakukan oleh penguasa, baik di dalam maupun di luar konteks penegakan hukum. Apa pun dalih yang dimunculkan ke permukaan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar konteks penegakan hukum, tentunya akan berdampak terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Ironisnya, beberapa putusan pengadilan HAM Timor Timur menimbulkan kesan diskriminatif sehingga dapat semakin membuat rakyat dan bangsa Indonesia sulit keluar dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, baik krisis politik maupun ekonomi. Hal yang demikian menampakkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia belum sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah dan aparat penegak hukum. Dengan pertimbangan itu, akhirnya semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dibebaskan oleh Mahkamah Agung.
Dalam penerapannya di lapangan, dibutuhkan pemahaman yang sama sebagai aparat penegak hukum tentang penafsirannya terhadap undang-undang tersebut, baik Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tanpa itu, sebaik apa pun undang-undang dan tekad serta semangat untuk menegakkannya tidak berarti apa-apa. Upaya ke arah itu menurut Mochtar Kusumaatmadja “perlu dimantapkan penyempurnaan sistem, keadilan, serta pengertian tugas-tugas di antara instansi penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan, antara lain dengan mensosialisasikan fungsi, tugas, kekuasaan, dan wewenang lembaga yang tugasnya menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik” (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 118). Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, perlu direnungkan apa yang dikemukakan oleh Sri Soemantri bahwa “tanggung jawab untuk memasyarakatkan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia bangsa Indonesia terletak pada penyelenggara negara, masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia” (Sri Soemantri Martosoewignyo, 2003: 22).
Bahkan, lebih jauh Sri Soemantri mengatakan pemahaman terhadap hak asasi manusia bukan hanya konsumsi para sarjana hukum saja, melainkan juga diperlukan oleh segenap lapisan masyarakat, baik itu dokter, insinyur, maupun ekonom dan lain-lain tanpa kecuali, lebih-lebih aparat penegak hukum, agar mereka tidak terjebak pelanggaran hak asasi manusia (Sri Soemantri Martosoewignyo, 2003).
Hak asasi manusia telah menjadi isu sentral masyarakat internasional. Perhatian terhadap hak asasi manusia sejalan dengan perkembangan era globalisasi yang membutuhkan pengakuan terhadap nilai-nilai universal yang diyakini kebenarannya. Nilai universal tersebut adalah nilai kemanusiaan yang disandang setiap manusia dunia. Dengan adanya pengakuan nilai universal tersebut, setiap hak insan seharusnya dihormati dan dilindungi.
Pelanggaran hak asasi manusia akan senantiasa menjadi isu sentral apabila terus terjadi, seperti juga apabila upaya penegakan hak asasi manusia belum dilaksanakan secara serius. Masalah hak asasi manusia menjadi perspektif hukum terkait erat dengan konsepsi penegakan hukum, baik undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia maupun tentang pengadilannya.
Faktor hukum ini adalah masalah yang esensial dalam penegakan hak asasi manusia seperti yang dikatakan oleh Jeremy Benthan bahwa praktik-praktik penegakan hukum merupakan sentral bagi eksistensi hak dan bahwa praktik-praktik nonhukum adalah hak-
hak palsu. Pada prinsipnya, secara tegas Jeremy Benthan menyatakan ide tentang hak yang tidak diciptakan oleh hukum positif adalah omong kosong belaka (Jeremy Benthan, 1970: 30–31).
Penempatan hak asasi manusia dalam suatu hukum positif tidak saja penting, tetapi juga mutlak. Karena untuk mempertanggungjawabkan seseorang dari sisi hukum harus ditentukan lebih dahulu apakah pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan tindak pidana atau bukan, dan hal ini merupakan prinsip dari suatu asas legalitas yang secara normatif dianut dalam ilmu hukum pidana. Selain itu, hanya hukum oleh berbagai teori berabad-abad lalu diperkenalkan sebagai satu-satunya instrumen yang dipandang mampu mewujudkan keadilan dan pada saat yang sama hukum juga dipandang merupakan pencerminan serta penjabaran nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dimulai dengan munculnya Keppres RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mempunyai tugas:
1)  Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional.
2)  Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan aksesi dan ratifikasi.
3)  Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM.
4)  Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM.
Dalam perkembangannya, sehubungan dengan tugas komisi tersebut, tampak adanya kendala, yakni belum adanya perumusan yang mantap tentang hak dan kewajiban asasi warga negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan fragmentasi pemikiran tentang hak asasi manusia di masyarakat, di samping belum dilakukannya ratifikasi terhadap dokumen-dokumen internasional.
Kewajiban menghormati hak asasi manusia sebetulnya telah tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD Negara RI 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Dalam melaksanakan amanat tersebut, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai implementasinya yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia “untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum” lahirlah Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan respons untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lahirnya kedua undang-undang tersebut merupakan langkah maju, meskipun banyak menimbulkan polemik, terutama tentang pemberlakuan asas retroaktif. Beberapa kalangan dan para ahli hukum pidana berpendapat bahwa diberlakukannya asas retroaktif bertentangan dengan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan TAP MPR RI Nomor: III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang- undangan. Terlepas dari perbedaan pandangan dalam penafsiran tentang hak asasi manusia dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, dapat dipandang bahwa rakyat dan bangsa Indonesia telah berada dalam koridor rakyat dan bangsa yang beradab
menurut standar internasional karena kedua undang-undang tersebut merupakan payung dari seluruh nilai yang melegalisasi hak asasi manusia di Indonesia.
Terlepas dari perbedaan pandangan dalam penafsiran tentang hak asasi manusia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang perlu mendapat perhatian adalah tentang persoalan penegakannya. Oleh karena itu, kiranya perlu dicermati apa yang dikemukakan Jimly Assidiqie bahwa “penegakan HAM adalah masalah hukum, di dalamnya terkandung dimensi hak dan kewajiban yang sama-sama harus diperhatikan” (Jimly Assidiqie, 2002: 14).

## C.  EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA
Pidana mati sudah dikenal sejak zaman dahulu, dan bisa dikatakan sebagai pidana yang sudah lama digunakan selain pidana penjara. Pada zaman perundang-undangan atau hukum Nabi Musa (Mozaische wetgeving), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi, dan Jerman, pidana mati telah dikenal (S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996: 51) di Indonesia. Hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukum tertulis yang tercantum dalam plakat tertanggal 22 April tahun 1808, yang mana pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada sebuah tiang (paal), dimatikan dengan menggunakan keris (kerissen), dicap bakar (brandmerken), dipukul (geeselen), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (confinement), dan kerja paksa di pekerjaan umum (E. Uttrecht, 1986: 19).
Semula, dalam perkembangannya, pelaksanaan pidana mati di Indonesia resminya dijalankan oleh algojo di tiang gantungan (Pasal 11 KUHP). Kemudian, tata caranya oleh Stb. 123 Tahun 1945 diganti dengan cara tembak mati. Setelah Indonesia merdeka, tata cara tersebut diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Eksekusi dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati yang tidak dilakukan di muka umum, dengan cara sesederhana mungkin. Tokoh-tokoh yang setuju terhadap penerapan pidana mati, antara lain adalah Bichon van Ysselmonde, yang mengatakan bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada di tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya. Keduanya jure divino humano, pedang pidana, seperti juga pedang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkan begitu saja, tetapi haruslah dipertahankan dan juga digunakan (Andi Hamzah, A. Sumangelipu, 1984: 25). Sedangkan Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi (Andi Hamzah, A. Sumangelipu, 1984: 7). Oemar Seno Adjie berpendapat bahwa selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal peri kemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati (Andi Hamzah, A. Sumangelipu, 1984: 8). Pidana mati memang mempunyai sejarah dan perkembangan panjang sebagai salah satu bentuk pidana yang paling tua. Dalam berbagai literatur ditemukan sejarah panjang pidana mati ini bukan hanya pada kerajaan-kerajaan, melainkan juga di daerah-daerah tertentu dikenal ada pidana mati.
Pidana mati di Indonesia eksistensinya masih diakui dan dipertahankan dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 12 Drt. 1951 tentang Senjata Api. Berbeda dengan beberapa negara lain, baik yang menganut paham Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, satu per satu telah menghapus pidana mati. Bahkan, Belanda, negara tempat KUHP kita berasal, telah meniadakan juga pidana mati, dan dalam perkembangannya, ternyata antara Belanda dan Indonesia terdapat perbedaan perlakuan terhadap pidana mati. Pelaksanaan pidana mati ini pun tidak dapat dilakukan seketika, seperti halnya pidana lain. Meskipun putusan pengadilan sudah in kracht van gewijsde, terdakwa harus terlebih dahulu melewati fase upaya hukum luar biasa dan/atau grasi, walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi.
Peninjauan kembali merupakan filter dari The Last Corner Stone, dalam hal ini Mahkamah Agung, sedangkan grasi merupakan filter dan pemegang kedaulatan rakyat yang memiliki hak konstitusional, dalam hal ini Presiden RI. Tanpa melalui alternatif atau kumulatif kedua filter ini maka eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan oleh penuntut umum.
Penjatuhan pidana, terlebih pidana mati, merupakan hal penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Oleh karena itu, proses, aktivitas, dan penjatuhan putusan harus ditetapkan secara bijak, selektif, dan objektif. Penjatuhan pidana mati tidak hanya harus sesuai hukum acara, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia, tujuan pemidanaan, dan politik kriminal suatu negara. Menurut Muladi, ada lima indikator hal yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana mati, yaitu hal- hal objektif yang berkaitan dengan perbuatan, faktor-faktor subjektif tentang si pelaku, kesan masyarakat terhadap kejahatan tersebut, besar kecilnya kerugian atau korban kejahatan, dan prediksi hakim dalam penjatuhan pidana (Muladi, 1987: 157). Aspek penting lain dalam penerapan pidana mati adalah hakikat dan tujuan pemidanaan dengan pertimbangan:
1.  Justru untuk melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas dan yang dapat mengancam hak hidup orang lain, baik orang perorangan maupun massal.
2.  Mengingat kondisi sosial masyarakat belum sepenuhnya mendukung pencegahan terjadinya suatu tindak pidana hanya menggantikan pidana mati dengan pidana lain.
3.  Untuk memberikan efek jera (deterrent effect) dan daya tangkal (prevention effect).
Pertimbangan tersebut relevan dengan perkembangan negara hukum sebagai negara modern dalam konsepsi negara hukum kesejahteraan (welvaartsstaat) atau negara hukum sosial (sosiale rechtsstaat) (P. de Haan, Th. G. Drupssteen, en R. Fernhout, 1986: 15). Artinya, penyelenggaraan kegiatan negara telah menyebar untuk mengatur berbagai persoalan kehidupan masyarakat, tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban umum dan keamanan semata (nachwakersstaat), mengingat mustahil diperoleh suatu kesejahteraan jika masyarakat merasa haknya terancam. Kondisi objektif konsepsi negara hukum yang demikian ini sejalan dengan konsepsi negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.
Dalam perjalanan sejarah, timbul dan dipertahankannya pidana mati, tidak terlepas dari teori-teori ilmu hukum yang mendasarinya, seperti teori klasik, teori pembalasan, dan teori relatif, atau gabungan antara teori pembalasan dan prevensi. Ternyata teori- teori baru yang timbul itu dalam perkembangannya tidak dapat menghindarkan unsur- unsur pembalasan dalam hal-hal tertentu. Seperti dikemukakan oleh VOS dan yang
tampaknya menganut Van Hamel, bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan) juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakuti (afschrikking), memperbaiki (verbetering), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (onschadelijkmaking) sehingga tidak mungkin tercapai tujuan pidana dengan murni satu teori, yang karenanya dinamakan teori relatif (Bambang Poernomo, 1982: 7).
Terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, penerapan pidana mati dianggap sebagai suatu pilihan yang tepat, seperti tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM yang berat, narkotika dan psikotropika, serta kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Bagi koruptor, dalam skala tertentu, secara normatif pelaku tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana mati, apabila dilakukan dalam “keadaan tertentu”, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan melakukan tindak pidana korupsi.
Mengingat sifat pidana mati yang khas, berat, dan bersangkutan dengan nyawa, sangat logis jika timbul pro dan kontra. Bagi yang tidak menyetujui pidana mati, harus mempunyai argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika pidana mati dihapuskan, apakah layak diganti dengan pidana lain atau pidana mati itu diterapkan secara selektif, dalam keadaan tertentu bersifat khusus.
D. PENUTUP
Perbedaan pendapat terhadap eksistensi, urgensi, dan eksekusi pidana mati merupakan sesuatu hal yang wajar. Perbedaan seperti ini dijamin sepenuhnya oleh undang-undang, sebagai salah satu hak asasi manusia. Meskipun demikian, karena pidana mati tersebut dalam khazanah perundang-undangan Indonesia masih diatur, maka ketentuan tersebut harus ditegakkan dan diterapkan secara objektif dan konsisten. Perkembangan pengaturan dan penegakan hak asasi manusia bukanlah persoalan baru bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Namun, dinamika domestik politik dan perkembangan politik internasional telah memainkan peran dalam perkembangan pengaturan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Indonesia dewasa ini telah menunjukkan tingkat kemajuan dalam upaya perkembangan pengaturan dan penegakan hak asasi manusia, tetapi kemajuan tersebut tidak disertai tantangan yang muncul sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Perkembangan pengaturan dan penegakan hak asasi manusia sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia itu bersifat universal yang juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Walaupun demikian, banyak pedoman pengaturan hak asasi manusia di dunia, tetapi pelanggaran hak asasi manusia itu tetap saja terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. Sementara penegakan hukum hak asasi manusia itu sendiri masih banyak kendalanya, baik secara politik maupun ekonomi, termasuk juga dalam penegakan hukum itu sendiri sehingga masih diperlukan goodwill dari pemerintah.
Namun, perlu disadari bahwa perdebatan mengenai perlu atau tidaknya hukuman mati tidak akan pernah berakhir. Secara teori, posisi keduanya berimbang, tetapi jika itu harus ditempuh, pelaksanaan hukuman mati harus selektif, baik dalam bentuk-bentuk ancaman pidananya maupun penjatuhan pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Assidiqie, Jimly. 2001. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Benthan, Jeremy. 1970. “Anarchical Fallacies” dalam A.l. Melden (Ed.), Human Right, Belmont, Calif.: Wadsworrth.
Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung:
PT. Alumni.
Marwosudjono, Sukarton. 1989. Penegakan Hukum di Negara Pancasila. Jakarta: Pustaka Kartini.
Muladi. 1987. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Niekel, James W. 1996. Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights. Jakarta:
PT. Gramedia Pustaka.
Poernomo, Bambang. 2002. “Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Indonesia”. Jurnal Keadilan.
Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya. Saleh, Roeslan. 1978. Masalah Pidana Mati. Jakarta: Aksara Baru. Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean. 1996. Hukum Penitensier di Indonesia. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
Soekanto, Soerjono. 1979. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sudarto. 1973. Hukum Pidana. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sumangelipu, Andi Hamzah A. 1984. Pidana Mati di Indonesia. Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Utrecht, E. 1959. Pengantar dalam Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.