## PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK
Oleh: Dra. Henita Rahmayanti, M.Si*

## Abstrak
Pencemaran  laut  adalah  masuknya  atau  dimasukkannya  mahluk  hidup,  zat, energi  dan  atau  komponen  lain  ke  dalam  laut    hingga  merubah  tatanan    atau komposisi  air  karena  kegiatan  manusia  atau  karena  proses  alam,  dan  kualitas turun  sampai  ketingkat  tertentu  dan  menyebabkan  fungsi  dari  laut  tidak  sesuai dengan  peruntukannya,Pencemaran  laut  terjadi  karena  banyak  hal,  antara  lain sampah , bahan kimia dan yang paling menonjol permasalah pencemaran dilaut adalah minyak, baik yang berasal dari pemboran minyak, juga tumpahan minyak dari  kegiatan  transportasi  di  laut.Untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari pencemaran  laut  oleh  minyak,  maka  dikemukakan  alternatif  solusi  antara  lain penegakan  peraturan  dari  undang-undang  yang sudah  ada  dan  pemakaian  alat guna mengurangi atau mencegah pencemaran oleh minyak pada setiap kegiatan kapal.Perlidungan lingkungan perairan sangat penting,  karena mengingat fungsi laut yang amat penting bagi kelangsungan hidup di muka bumi.

## Kata kunci : pencemaran laut

## Pendahuluan
Dilihat  dari  angkasa,  sekitar  78%  permukaan  bumi  kita  adalah  lautan. Laut  merupakan  cadangan  terbesar  untuk  bahan-bahan  mineral,  energi,  dan bahan  makanan  serta  masih  banyak  bahan  mineral  lainnya  yang  terdapat  di dalamnya.  Selain  itu  laut  juga  merupakan  sumber  kehidupan  bagi  ekosistem binatang dan tumbuhan laut. Di bawah gelombang laut terdapat sejumlah besar ragam  kehidupan,  dari  tanaman-tanaman  laut  sampai  plankton  (tumbuhan  dan hewan kecil) hingga pada ikan paus yang sangat besar.
Selama ribuan tahun laut bermanfaat bagi manusia sebagai sumber daya alam  (SDA).  Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, pemberdayaan  hasil  laut  yang  dilakukan  oleh  manusia  tidak  diimbangi  dengan perawatan dan pelestarian yang maksimal. Populasi dunia yang meningkat tidak saja menghasilkan sejumlah besar kotoran, tetapi juga zat-zat yang dihasilkan oleh manusia dan alam lainnya menyebabkan tekanan yang serius pada
64
kapasitas laut untuk mengedarkan limbah.
Banyak diantara kita tidak pernah melihat pengaruh dari pencemaran laut. Namun  zat-zat  seperti  minyak,  plastik,  kotoran,  zat-zat  kimia  untuk  keperluan industri,  pestisida,  dan  bahkan  keradioaktifan,  semuanya  membahayakan kehidupan  di  dalam  lautan.  Jika  kita  meneruskan  untuk  menggunakan  lautan sebagai  tempat  pembuangan  yang  tak  terbatas,  kita  akan  menanggung  resiko pencemaran terhadap salah satu dari sumber daya bumi yang paling berharga. Laut  sebagai  SDA  bagi  manusia  serta  sumber  kehidupan  bagi  ekosistem binatang dan tumbuhan, tercemar akibat ulah manusia yang membuang minyak dari kapal ke laut dan pengeboran minyak di laut lepas.

## Pembahasan
Sumber dan akibat Pencemaran Laut.
Laut  adalah kumpulan air asin  yang banyak atau luas  yang di dalamnya terdapat  berbagai  kehidupan  laut  seperti  ikan,  anjing  laut,  plankton,  dan tumbuhan laut. Laut penting bagi seluruh kehidupan di atas daratan, karena laut mengandung  lebih  dari  90%  air  yang  dikandung  bumi,  dan  laut  penuh  akan sumber  daya  seperti  protein,  sumber  daya  alam,  sebagai  pengatur  suhu  atau thermostat yang  menyerap  panas  matahari,  serta  merupakan  sarana perhubungan.
Pencemaran  laut  adalah  masuknya  atau  dimasukannya  makhluk  hidup, zat,  energi,  dan  atau  komponen  lain  ke  dalam  laut  hingga  merubah  tatanan (komposisi) air karena kegiatan manusia atau karena proses alam, dan kualitas air turun sampai ketingkat tertentu dan menyebabkan fungsi dari laut tidak sesuai dengan peruntukannya.
Sumber pencemaran laut tersebut terdiri dari :
a. Air sungai yang membawa kotoran dari daratan.
b. Air  buangan  dari  kota-kota  dan  daerah  industri  lewat  saluran-saluran pembuangan yang bermuara ke laut.
c. Buangan  limbah  berasal  dari  tempat  penggalian  bahan-bahan  mentah  di dasar laut (pengeboran minyak).
d. Kotoran-kotaran yang terbawa oleh udara.
e. Zat-zat kimia yang dipakai untuk persawahan seperti pestisida yang terbawa oleh air sungai.
Sumber-sumber pencemaran laut tersebut dapat mengakibatkan :
a. Bau yang menyengat yang timbul pada pantai laut, sungai, dan danau.
b. Rusak dan berkurangnya kehidupan hewan dan tumbuhan laut.
c. Mengapungnya minyak pada permukaan air laut.
d. Warna air yang tidak nomal/perubahan warna air.

## Pencemaran laut oleh Minyak
Semula  orang  tidak  banyak  mengenal  dasar  laut  karena  belum  banyak kepentingan di tempat yang menakutkan itu. Dasar laut sukar dicapai, lebih-lebih yang  dalam.  Teknologi  untuk  mencapai  dan  memanfaatkan  dasar  laut  belum berkembang karena kebutuhan  manusia masih  dapat  dicukupi  sepenuhnya  dari hasil alam di daratan yang lebih mudah pengambilannya.
Dengan  pertambahan  penduduk  dan  perkembangan  peradaban kebutuhan yang makin kompleks, daratan tidak lagi mampu memberi kecukupan. Maka mulailah dasar laut dieksplorasi dan dieksploitasi.
Dasar  laut  yang  masih  merupakan  kelanjutan  dari  benua,  mengandung kekayaan  serupa  yang  terdapat  di  daratan.  Batu-batuan,  pasir,  kapur,  minyak bumi,  batu  bara,  dan  mineral-mineral  lain  yang  dapat  ditambang  di  dasar  laut dengan  menggunakan  teknologi  yang  lebih  diperkembangkan.  Indonesia  juga sudah  mulai  mengeksploitasi  dasar  lautnya,  seperti  pengeboran  minyak  bumi lepas  pantai  di  sebelah utara  pulau  Jawa  untuk konsumsi kota-kota  besar  yang sudah menghabiskan material di daratan sekitarnya.
Secara  sepintas  eksploitasi  dasar  laut  tidak  merusak  lingkungan  karena dilakukan  di  bawah  air.  Namun  resiko  terjadinya  kebocoran  minyak  bumi  akibat pengeboran lepas pantai menyebabkan minyak menggenang dan mengapung di atas  air  laut  yang  akan  mempengaruhi  proses  penyeimbangan  oksigen  dan karbondioksida  (dalam  air),  dan  menutup  permukaan  yang  sangat  berpengaruh pada kehidupan laut.
Sebuah  perkiraan  menyebutkan  bahwa  sekitar  tiga  juta  ton  minyak (seper-sepuluh  dari  produk  minyak  tahunan  dunia)  berakhir  di  laut  setiap tahunnya.  Polusi  minyak  tersebut  sebagian  besar  berasal  dari  tangker-tangker rongsokan, pembersihan tangker minyak dan sisa produksi minyak yang dibuang ke laut, kecelakaan kapal pada saat beroperasi,  serta limbah minyak pabrik dan mobil yang dibuang ke sungai bemuara ke laut.
Contoh  kasus  pencemaran  laut  oleh  minyak  adalah  pada  tanggal  24 Maret 1989, kapal tangker minyak EXXON Veldez karam di Prince William Sound
66
di  Alaska.  Kapal  tersebut  menumpahkan  lebih  dari  42  juta  liter  minyak  mentah. Tumpahnya  minyak  tersebut  berpengaruh  pada  perusakan  lingkungan  sekitar. Sejumlah besar ikan, burung laut, dan berang-berang laut mati. Di pantai-pantai tempat  minyak  berada,  binatang-binatang  tersebut  mati  teracuni  pada  saat meminum  dan  berenang  di  air  yang  tercampur  minyak.  Penyebab  utama kematian  binatang  tersebut  adalah  karena  mimyak  dapat  menyumbat  saluran pada  bulu-bulu,  sehingga  kemampuan  binatang  untuk  bertahan  melawan  suhu dingin menurun dan mengakibatkan kematian.
Dalam  contoh  kasus  tersebut  akibat  dari  tumpahan  minyak  yang mencemari laut tidak hanya sebatas itu saja, seperti :
1.  Adanya  minyak  menyebabkan  berkurangnya  penetrasi  sinar  ke  dalam  air.
Intensitas  sinar  di  dalam  air  sedalam  dua  meter  dari  permukaan  air  yang mengandung  minyak  adalah  90%  lebih  rendah  dari  intensitas  sinar  pada kedalaman yang sama di dalam air yang bening.
2.  Konsentrasi oksigen terlarut menurun dengan adanya minyak karena lapisan film minyak menghambat pengambilan oksigen oleh air.
3.  Adanya  lapisan  minyak  pada  permukaan  air  akan  mengganggu  kehidupan binatang di laut.
4.  Dengan  adanya  tumpahan  minyak  penetrasi  sinar  dan  oksigen  menurun sehingga dapat mengganggu kehidupan tanaman-tanaman laut.
Beberapa  komponen  yang  menyusun  minyak  juga  diketahui  bersifat beracun terhadap berbagai hewan maupun manusia, tergantung dari struktur dan berat  molekulnya.  Komponen-komponen  hidro  karbon  jenuh  yang  mempunyai titik  didih  rendah  diketahui  dapat  menyebabkan  anesti  dan  narkosis  pada berbagai hewan tingkat rendah dan jika terdapat pada tingkat konsentrasi tinggi dapat  mengakibatkan  kematian.  Komponen-komponen  hidro  karbon  aromatik yang  memiliki  titik  didih  rendah  terdapat  dalama  jumlah  besar  di  dalam  minyak dan merupakan komponen yang paling berbahaya, misalnya benzen, toluen dan xilen. Oleh sebab itu binatang dan tumbuhan tidak mampu bertahan melawan zat racun  yang  terkandung  pada  minyak.  Bukan  hanya  hewan  dan  tumbuhan  saja yang  kehidupannya  terganggu,  manusia  pun  turut  mengalami  berkurangnya persediaan  sumber  makanan  dan  protein  bahkan  menganggu  kesehatan manusia  yang  tinggal  di  sekitar  laut  dan  manusia  yang  memakan  ikan  yang sebenarnya sudah tercemar.
Minyak  dapat  diuraikan  oleh  bakteri  secara  alami  namun  memerlukan waktu yang lama. Proses penguraian minyak dapat dilakukan dengan lebih cepat oleh manusia namun memerlukan biaya yang mahal.

## Penetapan Peraturan dan Pelaksanaan
Akibat  adanya  pencemaran  laut  oleh  minyak  mengakibatkan  banyak kerugian  dan  malapetaka.    Menanggapi  hal  tersebut,  diadakanlah  Konvensi Internasional  mengenai  penanganan  dan  pencegahan  pencemaran  laut  oleh minyak  yang  dihadiri,  disepakati  dan  diwajibkan  untuk  diterapkan  oleh  seluruh negara.
Konvensi tersebut terdiri dari :
a. The  International  Conference  on  Pollution  of  the  Sea  by  Oil yang  diadakan pada tahun 1926 menghasilkan kebijakan mengenai :
 Setiap  kapal  yang  memakai  bahan  bakar  minyak  atau  mengangkut minyak  diwajibkan  untuk  memasang  alat  pemisah  air  berminyak  OWS ( Oily Water Separator ).
 Menetapkan  zona-zona  lautan  dimana  tidak  diperkenankan  membuang minyak.
b.  Konfrensi  Internasional  tentang  pencemaran  oleh  minyak  di  laut  pada tahun 1954  yang  menghasilkan  berdirinya  IMCO  ( Inter-Governmental  Maritime Consultative Organization ) di tahun 1959.
c.  Konvensi  MARPOL  ( Marine  Pollution ) pada  tahun  1973  pada  lampiran  I (peraturan  tentang pencegahan penccemaran oleh minyak) berisikan :
 Kapal-kapal tangki baru ( New Tankers ), pembuangan minyaknya dibatasi, maksimum  pada Ballast  Voyage sebanyak  1/30.000  dari  jumlah  muatan minyak.
 Kapal-kapal  tangki  minyak  lama  ( Old  Tangkers )  memakai  standar penbuangan 1/15.000 jumlah muatan minyak.
 Definisi  minyak  diperluas  termasuk  minyak-minyak  tidak  keras sebagaimana  minyak  hitam  dan  jenis-jenis  yang  telah  dicakup sebelumnya.
 Konsep daerah-daerah khusus.
Konvensi  tersebut  dianggap  suatu  pemecahan  permasalahan  untuk  mencegah dan menanggulangi masalah pencemaran oleh minyak di laut.
68

## Penetapan Peraturan
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ketentuan-ketentuan mengenai pencemaran lebih terinci dan mempunyai akibat yang lebih khusus. Pendekatan dasarnya adalah bahwa setiap negara diwajibkan untuk menetapkan ketentuan- ketentuan  dan  standar-standar  internasional  untuk  mencegah,  mengurangi  dan mengendalikan  pencemaran  lingkungan  laut  oleh  kapal-kapal,  serta  mendorong penetapan  sistem  pe-rute-an  yang  dirancang  untuk  mengurangi  ancaman kecelakaan yang dapat menimbulkan pencemaran.
Mengenai  yuridiksi  khusus  negara  pantai  atau  negara  pelabuhan ditetapkan bahwa :
a. Suatu  negara,  baik  sendiri  maupun  bekerjasama  dengan  negara  lain, menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk pencegahan pencemaran,  sebagai  suatu  syarat  pemberian  akses  kesalah-satu pelabuhannya.  Negara  tersebut  harus  mengumumkan  persyaratannya dan  menyampaikannya  kepada  organisasi  yang  kompoten  ( International Maritime Organization ).
b.  Di  laut  teritorialnya,  suatu  negara  pantai  dapat  menetapkan  peraturan perundang-undangan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran laut dari kapal asing.
c.  Kewenangan  suatu  negara  pantai  di  zona  ekonomi  eksklusif  lebih terbatas.  Untuk  tujuan  pelaksanaan/penegakan,  negara  tersebut  dapat menetapkan  peraturan  perundang-undangan  sepanjang  sesuai  dan merupakan  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  dan  standar-standar internasional yang diterima secara umum (pasal 211 (5)).
d.  Bagaimanapun jika ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang diterima secara umum tidak memadai untuk keadaan- keadaan khusus,  dan  suatu  negara  pantai  mempunyai  alasan  yang  kuat untuk  menganggap  bahwa  pada  suatu  daerah  tertentu  yanh  jelas merupakan  daerah  di  zona  ekonomi  eksklusifnya  diperlukan  penetapan tindakan-tindakan khusus untuk mencegah pencemaran dari kapal, maka setelah  berkonsultasi  dengan  negara-negara  lain,  negara  tersebut  dapat menyampaikan  bukti  ilmiah  kepada  organisasi  internasional  yang kompeten  untuk  membuktikan  perlunya  tindakan-tindakan  khusus tersebut.  Dan  setelah  organisasi  tersebut  mengeluarkan  keputusannya,
negara  pantai  dapat  mengambil  tindakan-tindakan  khusus  pada  daerah yang dipersoalkan.

## Penegakan/Pelaksanaan
Dari ketentuan-ketentuan di bawah ini akan tampak betapa sulitnya untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh negara-negara pantai  yang  mengharapkan  kewenangan  yang  besar  untuk  mengatur  kapal asing, maupun oleh negara penjelajah lautan yang menentang.
Pasal  217  menyangkut  pemaksaan  pentaatan  oleh  suatu  negara terhadap  kapal-kapal  yang  menggunakan  kebangsaannya,  hal  mana  dahulu merupakan ssesuatu yang selaku tidak efektif.
Negara-negara  harus  menjamin  bahwa  kapal-kapal  yang  mengibarkan benderanya  mentaati  ketentuan-ketentuan  dan  standar-standar  internasional yang berlaku dan peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut. Dan mereka harus menjamin bahwa kapal-kapal yang mengibarkan benderanya tidak berlayar ke laut kecuali apabila kapal-kapal tersebut mentaati persyaratan internasional (khususnya yang berhubungan  dengan  disain,  konstruksi,  perlengkapan  dan  pengawakan).  Dan selanjutnya  mereka  harus  menjamin  bahwa  kapal-kapal  tersebut  membawa sertifikat  yang  diwajibkan  di  atas  kapal.  Apabila  sebuah  kapal  melanggar  suatu ketentuan atau standar internasional, negara bendera (baik atas prakarsa sendiri ataupun  permintaan  negara  lain)  harus  melakukan  pemeriksaan  segera,  dan apabila  diperlukan  mengadakan  penuntutan  hukum,  tanpa  memandang  dimana pelanggaran terjadi.
Negara pelabuhan juga mempunyai yuridiksi dalam hal-hal tertentu. Pasal 218  menyatakan  bahwa  apabila  suatu  kapal  secara  sukarela  berada  di  suatu pelabuhan,  negara  pelabuhan  dapat  mengadakan  pemeriksaan  terhadap kemungkinan pembuangan yang melanggar hukum dari kapal itu di luar perairan pedalaman,  laut  teritorial  atau  zona  ekonomi  eksklusif  negara  yang bersangkutan.  Pada  prinsipnya  negara  pelabuhan  juga  berhak  untuk mengadakan  penuntutan  dengan  batasan  tertentu,  apabila  pembuangan dilakukan  di  perairan  pedalaman,  laut  teritorial  atau  zona  ekonomi  eksklusif negara  lain.  Selanjutnya  negara  pelabuhan  dapat  melarang  suatu  kapal  untuk berlayar  apabila  kapal  tersebut  dianggap  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan
70
dan standar-standar internasional yang berhubungan dengan kelaikan laut yang karenanya menimbulkan ancaman kerusakan pada lingkungan laut (pasal 219).
Pasal  220  tentang  pemaksaan  pentaatan  oleh  negara  pantai  terhadap kapal-kapal  asing  merupakan  hasil  di  sini  secara  khusus  tergambar persengketaan  antara  negara-negara  pantai  yang  menuntut  kewenangan  yang luas  di  daerah  ini  dan  negara-negara  pengarung  lautan  yang  menentangnya. Akibatnya,  pasal  220  tidaklah  sederhana.  Hal-hal  yang  paling  penting  dari ketentuan ini adalah :
a.  Apabila  suatu  kapal  secara  sukarela  berada  dalam  suatu  pelabuhan, negara pelabuhan dapat mengadakan penuntutan yang bertalian dengan setiap  palanggaran  peraturan  perundang-undangannya,  yang  ditetapkan sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dan  standar-standar  internasional yang  berlaku,  apabila  pelanggaran  itu  terjadi  di  laut  teritorial  atau  zona ekonomi eksklusif negara itu (pasal 220 (1));
b.  Apabila ada alasan yang jelas untuk menduga suatu kapal yang berlayar di laut teritorial suatu negara pantai, selama lintasannya telah melakukan pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  negara  itu  yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan standar internasional yang berlaku, negara pantai dapat  melakukan pemeriksaan kapal secara fisik, dan apabila terdapat pembuktian yang cukup dapat dilakukan penuntutan (pasal 220 (2));
c.  Apabila  ada  alasan  yang  jelas  untuk  menduga  bahwa  suatu  kapal  yang berlayar  di  zona  ekonomi  eksklusif  atau  laut teritorial  suatu  negara  telah melanggar  ketentuan  dan  standar  internasional  (atau  peraturan perundang-undangan  negara  tersebut  sebagai  penerapan  darinya), negara  itu  dapat  mewajibkan  kapal  untuk  memberikan  informasi mengenai identitasnya (pasal 220 (3)
d.  Apabila dalam keadaan-keadaan yang digambarkan di atas, pelanggaran menimbulkan pelepasan substansial yang mengakibatkan atau mengancam  akan  menimbulkan  pencemaran  yang  berat  terhadap lingkungan  laut,  negara  pantai  dapat  melakukan  pemeriksaan  secara fisik.  Apabila  kapal  tersebut  menolak  untuk  memberikan  informasi  yang diminta atau memberikan informasi yang jelas tidak benar (pasal 220 (5));
e.  Apabila  dalam  keadaan-keadaan  yang  digambarkan  di  atas,pelanggaran menimbulkan  suatu  pelapasan  yang  mengakibatkan  atau  mengancam
akan  menimbulkan  kerusakan  berat  di  daerah  pantai  atau  sumber kekayaan  alam  di  laut  teritorial  atau  zona  ekonomi  esklusifnya,  maka pada  prinsipnya  dapat  juga  mengadakan  penuntutan  terhadap  kapal, termasuk penahanannya (pasal 220 (6)).

## Pengamanan
Ketentuan-ketentuan  di  atas  tidak  memberikan  suatu  gambaran  yang lengkap  mengenai  pengaturan  yang  diciptakan  Konvensi  untuk  menangani pencemaran  laut  oleh  kapal.  Suatu  komponen  inti  dari  kompromi  yang  dicapai terdiri dari langkah-langkah pengamanan tertentu bagi perlindungan kapal-kapal asing. Langkah-langkah pengamanan yang paling penting diantaranya adalah :
a.  kewenangan-kewenangan  pemaksaan  pentaatan  terhadap  kapal-kapal asing  hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  para  pejabat,  kapal-kapal  perang, pesawat  udara  militer  atau  kapal/pesawat  udara  lain  yang  diberi  tanda jelas  dan  dapat  dikenal  sebagai  sedang  dalam  dinas  pemerintah  serta diberi kewenangan untuk melakukan tindakan (pasal 224).
b.  Pemaksaan pentaatan tidak boleh dilaksanakan dengan suatu cara yang dapat  menimbulkan  bahaya  terhadap  pelayaran  suatu  kapal  atau lingkungan laut (pasal 225).
c.  Kapal-kapal  asing  tidak  boleh  ditahan  lebih  lama    dari  yang  diperlukan untuk  tujuan  pemeriksaan.  Pemeriksaan  harus  dibatasi,  pertama  pada pemeriksaan surat-surat yang disyaratkan bagi kapal dan kapal itu hanya dapat  diperiksa  sesuai  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Bahkan  bila ditemukan suatu pelanggaran, kapal harus segera dibebaskan walaupun dengan  kewajiban  untuk  memberikan  uang  jaminan,  atau  umtuk keperluan berlayar ke galangan perbaikan terdekat (pasal 226).
d.  Negara-negara  tidak  boleh  melakukan  diskriminasi  terhadap  kapal-kapal asing dan kapal-kapal milik mereka sendiri (pasal 227).
e.  Apabila  suatu  negara  telah  mengadakan  penuntutan  pidana  terhadap suatu  kapal  asing  yang  melakukan  pelanggaran  di  luar  laut  teritorial, penentuan serupa oleh negara bendera dalam jangka waktu enam bulan setelah  penuntutan  pertama,  kecuali  kalau  penuntutan  tersebut berhubungan  dengan  suatu  pelanggaran  yang  telah  mengakibatkan kerusakan  berat  kepada  negara  pantai,  atau  apabila  negara  bendera berulangkali telah mengabaikan kewajiban-kewajibannya untuk
72
melakukan  pemaksaan  pentaatan  terhadap  kapal-kapalnya  sendiri. Penuntutan yang ditangguhkan di negara pantai dianggap berakhir pada saat penuntutan di negara bendera telah berakhir pula (pasal 228 (1)). f.  Denda  uang  hanya  dapat  dikenakan  terhadap  pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di luar laut teritoial. Hal yang sama berlaku bagi pelanggaran-pelanggaran oleh kapal-kapal asing di luar laut teritorial.  Hal  yang  sama  berlaku  bagi  pelanggaran-pelanggaran  kapal- kapal asing di laut teritorial, kecuali dalam perkara perbuatan pencemaran yang disengaja dan gawat (pasal 230).
g.  Negara-negara  bendera  harus  segera  diberitahukan  tentang  tindakan- tindakan  pemaksaan  pentaatan  yang  dilakukan  oleh  negara  lain    (pasal 231), dan apabila penegakan dilaksanakan secara tidak sah, negara yang bersangkutan dapat dianggap bertanggung jawab (pasal 232).

## Peraturan di Indonesia
Indonesia  sebagai  negara  maritim tidak ketinggalan  untuk  turut  menjaga lingkungan khususnya laut dengan menetapkan peraturan sebagai berikut :
a. Besarnya  bobot  ilmiah  dari  AMDAL  dapat  ditetapkan  oleh  pasal  28  ayat  (2) Peraturan Pemerintah no.20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air,  yang  berbunyi:  “Bila  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  bagi  suatu kegiatan  mensyaratkan  baku  mutu  limbah  cair  yang  lebih  ketat  dari  baku mutu  limbah  cair  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  maka  untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu limbah cair sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan”.
b. Aspek  hukum  pidana  dalam  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  terdapat dalam  Pasal  22,  yang  berbunyi:  “Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  karena  kelalaiannya  melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan rusaknya  lingkungan  hidup  atau  tercemarnya  lingkungan  hidup  dapat dipidana.
c. Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  bahwa setiap  orang  mempunyai  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Pasal  5  ayat  (2)  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  menyebutkan  bahwa memelihara  lingkungan  hidup  dan  mencegah  serta  menanggulangi pencemaran  dan kerusakan  lingkungan merupakan kewajiban  hukum  setiap orang.
d. Diterapkannya  Lindungan  Lingkungan  Perairan  (LLP)  demi  terjaminnya penyelenggaraan  layanan  kegiatan  angkutan  laut  BBM  dan  non-BBM  di wilayah kerja Pertamina UPms III dengan lancar dan aman.
Sasaran kegiatan LLP ini adalah :
 Terselenggaranya
kegiatan pencegahan, penanggulangan pencemaran  dan  tumpahan  minyak  di  wilayah  Dersus  Migas Pertamina UPms III instalansi Tanjung Priuk baik skala kecil, sedang ataupun besar dengan baik, aman.
 Terselenggaranya penanggulangan tumpahan minyak dan pencemaran  akibat  pihak  ketiga  yang  terjadi  dalam  wilayah  perairan Dersus  Migas  Pertamina  UPms  III  Instalansi  Tanjung  Priuk  dalam rangka pelestarian lingkungan perairan.
 Tingkat  pencemaran  di  wilayah  Dersus  Migas  Pertamina  UPms  III yang relatif rendah dam senantiasa mengalami penurunan.
 Terselenggaranya  kegiatan  penanggulangan  pencemaran  dengan cepat  dan  tepat  sasaran  sehingga  mengurangi  potensi  meluasnya daerah perairan tercemar.

## Kesimpulan
1. Pencemaran oleh minyak disebabkan oleh :
a.  Mulainya  manusia  mengeksplorasi  dan  mengeksploitasi  persediaan sumber daya alam.
b.  Bocornya pipa-pipa pertambangan minyak.
c.  Kecelakaan kapal.
2. Akibat pencemaran oleh minyak di laut adalah :
a.  Rusaknya  ekosistem  kehidupan  di  laut,  bahkan  kematian  hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia.
b.  Pengurangan  kadar  oksigen  dan  penetrasi  cahaya  matahari  ke  dalam lautan.
3.  Keberadaan  peraturan  dan  perundang-undangan  sangat  mempengaruhi pencemaran laut khususnya oleh minyak.
4.  Lingkungan  perairan  di  Indonesia  juga  mulai  dilestarikan,  ini  dapat  terlihat dengan ikutnya Indonesia menetapkan peraturan-peraturan dan melaksanakan LLP.
74

## Saran
1.  Tiap    negara    khususnya    Indonesia    lebih        memperketat        Peraturannya misalnya  dengan  memeriksa  secara  fisik  dari  kelengkapan  sertifikat  laik  laut hingga  peralatan  yang  dimiliki  kapal  tersebut  guna  mengurangi  pencemaran laut.
2.  Jika  diketahui  kapal  tersebut  mencemari  laut,  kapal  dilarang  masuk  ke perairan  dengan  dikenakan  denda  atas  kerugian  atau  jika  pelanggaran dikarenakan kapal rusak pihak Indonesia memasukan kapal tersebut ke dalam galangan perbaikan dan tetap dikenakan denda atas kurugian.
3. Tiap    negara    khususnya    Indonesia    seharusnya    melarang    adanya pembuangan  limbah  industri  dan  pembuangan  minyak  oleh  kapal  dengan batas tidak kurang dari 50 mil dari daratan.
4. Peraturan yang telah ada diberlakukan, ditaati, dan dilaksanakan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Drs. Daryanto. Masalah Pencemaran . Bandung : Tarsito, 1995.
Fardiaz, Srikandi. Polusi Air dan Udara . Yogyakarta : Kanisius, 1992.
Hare,  Tony. Selamatkan  Bumi  Kita:  Pencemaran  Laut .  Semarang  :  PT.  Mandiri Jaya Abadi.
Prawiro,  H.  Ruslan. Ekologi  Lingkungan  Pencemaran .  Semarang  :  Satya Wacana, 1988.
Silalahi, Daud. AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia . Bandung : CV. Mandar Maju, 1995.
Koers,  W.  Albert. Konvensi  Perserikatan  Bangsa-bangsa  Tentang  Hukum  Laut . Yogyakarta : Press UGM, 1991.
Henita. Diktat Perkuliahan Marine Pollution . Jakarta : Universitas Negeri Jakarta, 2006.