Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

## KOLABORASI POLRES KOLAKA DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK
Anis Ribcalia Septiana 1 , Rustam Tohopi 2 , Irabiah 3
1 Prodi Administrasi Publik, Universitas Sembilan belas November, Kolaka, 2 Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 3 Prodi Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka,

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  the  synergy  between  the  Kolaka  Resort  Police  and  the Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPA) in dealing with acts of violence against  children. Violence  against  children is a  serious problem that  requires integrated  treatment  from  various  parties.  The  method  used  is  qualitative  with  a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation  studies.  The  research  results  show  that  synergy  between  the  two institutions has been carried out but is still not running well, marked by coordination in handling cases, socialising violence prevention, and providing legal and psychological assistance for victims hampered by refocusing budget allocations. The need for synergy between the police and local government in handling cases of violence against children needs  to  be  improved  by  creating  an MoU that includes the division  of  work  for each party. The Regional Government, through the Kolaka Regency DPPA, should carry out outreach by putting up banners that include contact numbers that the public can contact if they find out that there has been an act of violence against children. Apart from that, community cooperation is needed to be more proactive in reporting incidents of violence against children in the environment where they live.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Kepolisian Resort Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) dalam  mengatasi  tindak  kekerasan  terhadap  anak.  Kekerasan  terhadap  anak merupakan  masalah  serius  yang  memerlukan  penanganan  terpadu  dari berbagai pihak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  mendalam,  observasi,  dan studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  sinergitas  antara  kedua lembaga  tersebut  telah  dilakukan  namun  masih  belum  berjalan  dengan  baik, ditandai  dengan  adanya  koordinasi  dalam  penanganan  kasus,  sosialisasi pencegahan kekerasan, serta pemberian pendampingan hukum dan psikologis bagi  korban  terkendala  dengan  recofusing  pengalokasian  anggaran.  perlunya sinergitas  antar  kepolisian  dan  pemerintah  daerah  dalam  menangani  kasus kekerasan  pada  anak  perlu  ditingkatkan  dengan  membuat  MoU  yang mencantumkan  pembagian  kerja  masing-masing  pihak.  Pemerintah  Daerah melalui  DPPA  Kabupaten  Kolaka  sebaiknya  melakukan  sosialisasi  dengan memasang spanduk yang mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika mengetahui ada tindak kekerasan pada anak yang terjadi. Selain  itu,  dibutuhkan  kerjsama  masyarakat  agar  lebih  pro-aktif  dalam melaporkan kejadian kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggalnya. Kata  kunci:  Sinergitas, Kekerasan terhadap  anak, Kepolisian,  Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak.
Keywords: Synergy, Violence against children, Police, Women's empowerment, Child protection
Article history: Submission: April 2024 Revised: May 2024 Accepted: May 2024 Published: Juni  2024
*Corresponding author Email: niest777@gmail.com
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

## PENDAHULUAN
Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan mengalaminya. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap  anak  meningkat  setiap  tahun,  termasuk  pada  usia  balita.  Pelaku  kekerasan  dapat berasal dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat sekitar, dengan mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban. Bentuk kekerasan terhadap anak mencakup tindakan yang menyakiti fisik atau emosional, yang menghambat kesehatan mental dan fisik, serta mengganggu tumbuh kembang dan martabat anak.
Untuk melindungi anak, negara Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  optimal,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Pemerintah daerah  juga  memiliki  kewajiban  untuk  mendukung  kebijakan  nasional  dalam  perlindungan anak,  termasuk  membangun  kabupaten/kota  layak  anak  dan  menyediakan  sarana,  prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.
Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari 11.057 kasus pada 2019 menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual (45 persen),  psikis  (19  persen),  dan  fisik  (18  persen).  Menteri  PPPA  Bintang  Puspayoga mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak-anak, dengan 7.004 kasus dari total 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, yang berarti 58,6 persen adalah kasus kekerasan seksual.Sementara itu, untuk Kabupaten Kolaka angka kekerasan terhadap  anak  juga  dikategorikan  cukup  tinggi.    Adapun  Data  kekerasan  pada  anak  di Kabupaten Kolaka selama tiga tahun terakhir yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kolaka, disajikan dalam tabel dibawah ini:
Tabel 1. Data Kekerasan pada Anak di kabupaten Kolaka 2020-2022 No  Jenis Kelamin Tahun 2020 2021 2022 1 Kekerasan Fisik 5 7 2 2 Persetubuhan Anak 16 20 32 3 Pencabulan Anak 4 2 7 Total 25 29 41 Sumber: Unit PPA Polres Kolaka (2023)
Dari  tabel  di  atas,  Nampak  bahwa  selama  tiga  tahun  terakhir  (2020  s/d  2022)  terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka, dimana pada tahun 2019 terdapat 25 kasus, tahun 2020 sebanyak 29 kasus dan melonjak tajam pada tahun 2022 sebanyak 41 kasus. Kasus-kasus tersebut di atas adalah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke unit Satreskim Polres Kolaka; belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik dan tidak terlaporkan ke Lembaga lainnya.
Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah telah mengambil beberapa langkah penting. Langkah-langkah ini meliputi penyebaran informasi hak perempuan dan anak ke seluruh masyarakat Indonesia, memastikan kelembagaan di tingkat desa berfungsi untuk memenuhi hak perempuan dan anak, mengaktifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
Anak  di  daerah,  serta  menggalang  dukungan  luas  dari  pemangku  kepentingan  seperti Kementerian/Lembaga,  Pemerintah  Daerah,  dan  Lembaga  Masyarakat,  (Noviana,  2015). Kebijakan  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  tindak  kekerasan  difokuskan  pada  aspek pencegahan, pelayanan, dan penanganan.
Perlakuan  baik  terhadap  anak  adalah  kewajiban kita  bersama  untuk  memastikan  mereka dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik,  sehingga  mereka  dapat  menjadi  penerus  yang membawa  risalah  peradaban.  Kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan  adalah  tindakan penistaan  dan  pengebirian  terhadap  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  (Ismaindar  & Rahmayanti, 2021). Kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan perhatian penuh dari pemerintah,  karena  anak-anak  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  mungkin  mengalami masalah  kejiwaan  yang  parah,  mengganggu  pola  perkembangan  mereka,  (Noviana,  2015; Saputra & Tukiman, 2021).
Kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi cara efektif untuk mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi, (Hulahi et al., 2022; Ngo, 2021).  Di  tingkat  nasional,  KemenPPPA  dan  Polri  memainkan  peran  penting  dalam perlindungan  perempuan  dan  anak  dengan  terus  berupaya  mengoptimalkan  koordinasi  dan kolaborasi  kelembagaan.  Indikator  dalam  pelaksanaan  sinergitas  untuk  mencapai  jaminan kesehatan  semesta,  dengan  sinergitas,  maka  yang  hubungan  antar  aktor  dalam  mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan, (Hardani, Nurhasanah Bakhtiar, et al., 2010).
The interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined  effect  greater  than  the  sum  of  their  separate  effects yang  dapat  dipahami  bahwa  sinergi adalah interaksi atau kerja sama antara dua atau lebih organisasi, materi fisik, atau agen yang menghasilkan  efek  gabungan  yang  lebih  besar  daripada  jumlah  efek  yang  dihasilkan  oleh masing-masing secara individu, (Rasyid et al., 2020).
Hampden-Turner  dalam  (Sujono,  2022)  menyatakan  bahwa  kegiatan  sinergi  merupakan suatu  tindakan  yang  melibatkan  segala  aktivitas,  kegiatan  tersebut  akan  beriringan  bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Bekerja sama dengan pihak lain efektif ketika terdapat kesamaan  dalam  visi,  misi,  dan  nilai-nilai.  Keselarasan ini  membentuk  fondasi  krusial  dalam membangun  kepercayaan  dan  kerja  sama  yang  solid,  (Fridayani,  2022).  Dengan  demikian, mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru, (Ismaindar & Rahmayanti, 2021).
Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Dania, 2020) diuraikan bahwa Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta mencatat peningkatan kasus kekerasan dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Hampir 50% dari total  kasus  tersebut  merupakan  korban  kekerasan  seksual,  di  mana  47%  di  antaranya  adalah anak-anak  di  bawah  usia  18  tahun.  Faktor-faktor  risiko  terhadap  kekerasan  seksual  anak diperiksa  dari  berbagai  aspek.  Penelitian oleh  (Rahmawati &  Hertati,  2023)  Setiap  aktor yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Surabaya menunjukkan komitmen terhadap  proses  kolaborasi.  Mereka  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk  berpartisipasi  dalam kolaborasi  ini,  sehingga  terjalinlah  komitmen  yang  kokoh.  Selanjutnya  penelitian  oleh (Sommaliagustina,  2023)  kekerasan  terhadap  anak  pada    umumnya    belum    mendapatkan penanganan  serius  oleh  negara  dalam  hal  ini  aparatur penegak hukum. Sedangkan penelitian oleh  (Waruwu  et  al.,  2023)  perlunya  memainkan  peran  dalam  mengidentifikasi,  melapor,
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
menangani  dalm  memberikan  konseling  (psikososial)    kasus  kekerasan  seksual  pada  anak, melakukan koordinasi lintas lembaga dalam pengananan secara komprehensif dalam penganan kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya diperlukan kolaboratif dengan pihak-pihak lainnya dalam meningkatkan efektivitas penganan kasus yang terjadi di Kabupaten Nias Barat.
Berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu,  maka  kajian  ini  masih  tetap  membahas kemampuan  secara  bersama  dalam  pengananan  kasus  kekerasan  anak,  khususnya  ditingkat daerah, sehingga diperlukan sinergi antara Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka sangat penting untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak  di  Kabupaten  Kolaka.  Polres  Kolaka  memiliki  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (PPA)  di  bawah  Satreskrim,  sementara  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Kolaka  memiliki  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A).  Kedua  lembaga  ini  menandatangani  Nota  Kesepahaman  (MoU)  pada  tahun  2019 untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Namun,  dalam  praktiknya,  masih  terdapat  permasalahan  dalam  koordinasi  dan komunikasi  antara  kedua  lembaga  ini.  Tujuan  kajian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis tentang Sinergitas antara Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Kolaka.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  menggambarkan sinergitas antara Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam  mengatasi  kekerasan  terhadap  anak  di  Kabupaten  Kolaka.  Berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  metode  kualitatif  ini  menjadikan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  dan mengumpulkan  data  melalui  teknik  triangulasi.  Analisis  data  dilakukan  secara induktif/kualitatif dengan penekanan pada makna. Lokasi Penelitian di Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kolaka,  masing-masing  memiliki  unit khusus  untuk  menangani  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak,  yaitu  Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  (PPA)  dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A). Informan  Penelitian  Dipilih secara  purposive sampling,  melibatkan individu yang diharapkan memiliki informasi relevan terkait sinergitas kedua lembaga. Jenis dan Sumber Data  yakni  Data  Primer,  Diperoleh  langsung  melalui  observasi,  wawancara,  kuesioner,  dan dokumentasi, dan Data Sekunder, Mencakup dokumen, literatur, dan penelitian terdahulu.
Teknik  Pengumpulan  Data,  Melibatkan  observasi  langsung,  wawancara  mendalam,  dan dokumentasi. Teknik Analisis Data, Dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data mencapai  titik  jenuh.  Langkah-langkah  analisis  meliputi:  1)  Reduksi  Data:  Memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data yang relevan. 2) Penyajian Data: Menyusun informasi secara  terstruktur  untuk  memungkinkan  penarikan  kesimpulan.  3)  Penarikan  Kesimpulan: Verifikasi  data  secara  terus  menerus untuk  mencapai  temuan  baru yang  kredibel.  Keabsahan Data, Diperiksa melalui uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability untuk memastikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus Penelitian, Mengkaji sinergitas antara  Polres  Kolaka  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam mengatasi  kekerasan  terhadap  anak.  Teori  sinergitas  yang  digunakan  menekankan  pada  dua aspek utama: koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga.
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)

## HASIL DAN DISKUSI
Tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Kabupaten Kolaka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  mempunyai  tugas  pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang perlindungan hak  perempuan dan perlindungan khusus anak, bidang pemenuhan hak anak, bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga.  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  menyelenggarakan  fungsi:  1)  Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak;  2)  Pemberian  dukungan  atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;  3)  Pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan anak; 4) Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Penguatan Komunikasi dalam Penanganan Kekerasan Anak
Tujuan dari komunikasi yang efektif memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh  pemberi informasi lebih jelas  dan lengkap, serta  dapat  dimengerti  dan  dipahami  dengan baik oleh penerima informasi, atau komunikan. Dalam penelitian ini, harus terjadi komunikasi dua  arah  antara  pihak  Polres  Kolaka  dengan  pihak  DPPA  Kabupaten  kolaka  dan  juga komunikasi antara kedua lembaga tersebut dengan masyarakat di wilayah kabupaten Kolaka.
Komunikasi yang diharapkan adalah bagaimana proses yang menyeluruh dapat dilakukan untuk percepatan menyelesaikan masalah ini sampai korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum,  (Ismaindar & Rahmayanti, 2021; KemenPPA & BPS RI, 2017). Pada aspek pelayanan yang  efisien  dan  efektif,  semestinya  bentuk  penanganan perempuan  dan  anak  korban kekerasan membutuhkan  respons  yang cepat  dan tepat,  (F.  N.  Eleanora  et  al.,  2021a;  Tim Penyusun Lembaga Sapda, 2016). Komunikasi yang efektif merupakan dambaan dalam setiap aktivitas layanan baik oleh pihak kepolisian  Kolaka dan UPPA yang diberikan kepada korban kekerasan  harus menjadi  prioritas  utama dan prosedur  dan  administrasi tidak  boleh berlarut- larut, (Kirwan et al., 2022; Saputra & Tukiman, 2021; Susilawati, 2021).
Polres  Kolaka  dalam  menangani  kasus  kekerasan  Anak  yang  dibentuk  khusus  yang menangani  tindak  kekerasan  pada  perempuan  dan  anak,  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan Anak  (PPA)  yang  bernaung  dalam  Satreskrim  Polres  Kolaka,  sedangkan  DPPA  Kolaka  juga memiliki  satu  unit  khusus  yang  menangani  hal  tersebut  yakni  P2TP2A.  Olehnya  kedua organisasi  ini  memperkuat  komunikasi  yang  intens  dan  jelas  maka  kedua  organisasi  tersebut memerlukan komunikasi baik itu internal maupun eksternal untuk tujuan di atas dapat tercapai sesuai harapan, (Deckert, 2020).
Berdasarkan  hasil  penelitian  dinyatakan  bahwa  ada  laporan  masuk  dipihak  kepolisian terkait  kekerasan  anak,  maka  dari  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  yang bernaung dalam Satreskrim Polres Kolaka selalu mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah dalam  hal  ini  P2TP2A  untuk  dilakukan  pendampingan  kepada  korban.  Dalam  hal  ini  proses pendampingan korban, bentuk komunikasi harus perlu melibatkan pihak-pihak seperti psikiater
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
atau  pihak  lain  yang  mampu  melakukan  pendampingan  yang  dapat  membantu  korban  agar cepat pulih dari apa yang dirasakan secara psiologis, (Sirvent Garcia del Valle, 2020). Sementara itu dari P2TP2A, bahwa Pihak (PPA) Satreskrim Polres Kolaka selalu menghubungi kepolisian, jika  ada  laporan  terkait  kekerasan  anak  di  wilayah  kabupaten  Kolaka.  Tugas  P2PTPA  yakni melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan yang terjadi. Pendampingan dimaksud dengan menyediakan rumah aman, pendampingan secara psikologis dan juga pemulihan fisik korban, (Ades et al., 2019). Dalam rangka menangani kasus dan mencegah kekerasan terhadap anak maka pihak kepolisian melalui Unit PPA bersama P2TP2A selalu mengadakan rapat guna membahas kegiatan apa saja yang akan dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  pasal  76  bahwa  setiap  orang  dilarang  menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dan  Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal 7 bahwa intansi terkait menyusun rencana strategi perlindungan anak jangka pendek, menengah dan jangka panjang,  (Hulahi et al., 2022; Sabrina Sheilla Shafira et al., 2023). Jika pihak Polres mendapat laporan terkait kasus kekerasan pada anak, maka pihak Polres melalui  unit  PPA  akan  segera  menghubungi  pihak  P2TP2A  untuk  dilakukan  pendampingan terhadap korban.
Dalam  rangka  mencegah  tindak  kekerasan  terhadap  anak,  maka  perlunya  memperkuat bentuk komunikasi sebagai jembatan dalam memberikan  pemahaman atas aturan atau regulasi yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, (Gantika, Heri, & Caesar, 2020; Septiana et al., 2020). P2TP2A  bersama  dengan  unit  PPA  melakukan  program  pencegahan  berupa  sosialisasi. Sosialisasi  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  undang- undang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  undang-undang  tentang  perlindungan  anak dan Perda Kolaka Nomor  3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,  (Bows, 2019; Glace et al., 2021).
Dalam rangka mengedukasi warga masyarakat tentang kekerasan pada anak, pihak dinas melakukan  komunikasi  dengan    cara  melakukan  sosialisasi  terkait  undang-undang  KDRT, undang-undang perlindungan anak, dan upaya mengakhiri tindak pidana perdagangan orang atau Human  trafficking, (Wulandari  et  al.,  2023).  Upaya-upaya  pencegahan  tindak  kekerasan terhadap  anak  dilakukan  bersama  dengan  cara  melindungi  10  hak  anak.  10  hak  anak  yang dimaksud yaitu hak bermain, hak pendidikan, hak perlindungan, hak nama, hak kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, dan hak peran dalam pembangunan.
Berdasarkan data yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir ini, kasus kekerasan pada anak mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Oleh  sebab  itu,  upaya  dalam    menggali  informasi terkait  proses  sosialisasi  dari  instansi  pelaksana  (Polres  dan  Dinas)  terhadap  warga  dalam pencegahan kekerasan pada anak, dalam hal ini  melakukan sosialisasi ke warga jika pihak dinas mengundang kepolisian dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, (Abdurrachman et al., 2022; Amalia et al., 2021).
Untuk  memperoleh  informasi  lebih  terkait  hal  tersebut,  selama  masa  pandemi  Covid-19, memang sama sekali tidak melakukan sosialisasi terhadap warga terkait kekerasan pada anak. Hal ini disebabkan oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka mengatasi pandemi covid-19, sehingga pos anggaran untuk sosialisasi dialihkan sepenuhnya ke hal tersebut. Komunikasi labih dilakukan  dengan  cara  melakukan  sosialisasi,  (Sazali  et  al.,  2022)  meskipun  masa  pandemi, program  sosialisasi  kewarga  dan  di  sekolah-sekolah  akan  bahaya  kekerasan  pada  anak  juga
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)

## ditiadakan akibat tidak adanya anggaran.
Dilihat dari hasil penelitian ditemukan bahwa selama tiga tahun terakhir, baik pihak DPPA maupun  Polres  Kolaka  sama  sekali  belum  pernah  melakukan  sosialisasi  dalam  rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak, oleh karena itu, tidaklah dipungkiri terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan pada anak. Hal tersebut terjadi, diakibatkan karena belum optimalnya komunikasi diatara kedua lembaga tersebut dan juga adanya alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Selama masa pandemi hingga saat ini, kedua instansi tersebut juga tidak  pernah  menyelenggarakan  rapat  khusus  membahas  kerjasama  mereka  dalam  proses penanganan kekerasan pada anak.
Komunikasi yang baik antara lembaga-lembaga pelaksana program menjadi syarat utama keberhasilan pelaksanaan suatu program. Komunikasi yang terjalin dengan baik “dengan cara saling bertukar informasi” terkait kasus kekerasan anak yang terjadi di kabupaten Kolaka antara pihak kepolisian dan pihak dinas menjadi dasar terciptanya koordinasi yang baik dalam rangka penanganan kasus kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka.
Dari apa yang di sampaikan oleh informan dinyatakan bahwa komunikasi yang terbangun di  antara  kedua  lembaga  pelindung  kekerasan  anak  tersebut  belum  berjalan  dengan  baik dibuktikan dengan tidak adanya rapat rutin yang diselenggarakan oleh kedua lembaga tersebut. Selain itu, pandemi juga membuat kegiatan sosialisasi dalam rangka mengedukasi warga terkait pencegahan  dan  penanganan  kerkerasan  pada  anak  selama  tiga  tahun  terakhir  tidak  pernah diselenggarakan akibat adanya refocusing anggaran di pemerintahan daerah.

## Penguatan  Dalam  Fungsi  Koordinasi  Penanganan  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap Perempuan dan Anak
Koordinasi  yang  terjalin  antara  Polres  Kolaka  dan  DPPA  Kabupaten  Kolaka  dituangkan kedalam  Nota  Kesepahaman  (MoU)  Nomor  17/02/2019  dan  Nomor  B/23/I/2019  Tentang Koordinasi  Dalam  Rangka  Penanganan  Tindak  Pidana  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan Anak  di  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Kolaka.  Jenis  Koordinasi  ini  ialah  koordinasi  eksternal, yakni  koordinasi  yang  dilakukan oleh instansi  kepolisian Resort  Kolaka yang  membahas  atau mengkomunikasikan  tentang  perkara  yang  sedang  ditangani  baik  dalam  tahap  penyelidikan maupun pada tingkat penyidikan (Agussani, 2010).
Koordinasi dan hubungan kerja sama adalah dua pengertian yang saling terkait, koordinasi dapat tercapai atau terjalin jika terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapaianya koordinasi, karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi ialah tercapainya koordinasi yang berdaya guna (efektif dan efisien),  (Youvita  et  al.,  2023). Pihak  kepolisian melalui  Unit  PPA  dan  DPPA  melalui  P2TP2A selalu berkoordinasi dalam menangani kasus kekerasan anak.
Untuk  menggali  lebih  dalam  terkait  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  kedua  lembaga  ini dalam  rangka  penanganan  kasus  kekerasan  terhadap  anak,  informan  penelitian  banyak menyatakan  bahwa  dalam  Penanganan  terhadap  kasus  kekerasan  pada  anak,  DPPA  dan Kepolisian Resort Kolaka telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor 17/02/2019  dan  Nomor  B/23/I/2019  Tentang  Koordinasi  Dalam  Rangka  Penanganan  Tindak Pidana  Kekerasan  terhadap  Perempuan  dan  Anak  di  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Kolaka; dimana  tujuan  dari  MOU  tersebut  untuk  menyamakan  persepsi  dalam  rangka  menjabarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penanganan kasus
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
terhadap perempuan dan anak serta untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Koordinasi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diharuskan untuk melakukan koordinasi. Jadi ketika ada kasus kekerasan anak baik fisik maupun  psikis  kami  melalui  P2TP2A  dari  DPPA  melakukan  pendampingan  seperti  visum, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, melakukan kunjungan rumah korban, dan  membantu  kekurangan  dari  korban  seperti  halnya  membantu  membiayai  dan menyekolahkan kembali. Pihak kepolisian bertugas menerima aduan/laporan dari pihak korban yang  selanjutnya  akan  proses  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  memproses  kasus tindak  kekerasan  pada  anak,  selalu  melakukan  proses  koordinasi  dengan  pihak  dinas,  untuk dilakukan pendampingan terhadap korban.
Pihak Kepolisian Resort Kolaka bertugas menerima aduan/laporan dari pihak korban untuk diproses secara hukum yang berlaku sedangkan  DPPA dalam menangani kasus kekerasan anak bertugas  untuk  melakukan pendampingan  kepada  korban seperti  visum,  menyiapkan  tempat tinggal  sementara  terhadap  korban,  melakukan  kunjungan  ke  rumah  korban,  menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, mengawal sampai kasus di proses hukum dan juga melakukan  sosialisasi  di  sekolah  dan  di  masyarakat  dengan  menjelaskan  tentang  bahaya kekerasan pada anak.
Keberhasilan koordinasi dilihat dari pencapaian tujuan bersama, yang tercermin dari usaha- usaha  dalam  perlindungan  anak  baik  secara  pencegahan  melalui  sosialisasi  tentang  bahaya kekerasan  anak  ataupun  melakukan  usaha-usaha  bantuan  hukum  dan  penegakan  hukum, (Purwanti  &  Tridewiyanti,  2019).  Keberhasilan  koordinasi  juga  dilihat  sejauh  mana  anggota berinteraksi antar instansi dan bekerja sesuai pembagian kerja yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengedepankan tujuan bersama.
Koordinasi antar instansi ini dimaksudkan agar penanganan kekerasan anak dapat berjalan dengan  baik  dan  mendapatkan  hasil  yang  di  harapkan.  Fokus  utama  kerjasama  ini  yaitu bagaimana  tujuan  bersama  yaitu  penanganan  kasus  kekerasan  pada  anak  berjalan  secara maksimal, (Mawar et al., 2020). Jika ada aduan dari masyarakat terkait dengan kasus kekerasan pada anak, kami berusaha memprosesnya dengan baik untuk memberi efek jera pada pelaku dan mencegah  adanya  kasus  yang  sama  terulang  kembali  untuk  memperjelas  terkait  proses koordinasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi adanyanya kasus kekerasan pada anak dari pihak  kepolisian,  maka  langsung  mengadakan  pendampingan  kepada  korban  untuk mempercepat proses pemulihan baik secara fisik maupun pshikis, (F. N. Eleanora et al., 2021b). Untuk  melakukan  visum  dan  proses  pemulihan  secara  fisik,  pihak  kepolisian  bekerja  sama dengan  tim  dokter  dari  RSUD  kabupaten  Kolaka  sedangkan  untuk  pendampingan  terhadap pemulihan  psikhis  korban,  kepolisian  masih  mengalami  kendala  karena  tidak  tersedianya Psikiater di Kolaka. Selain itu kami juga bekerja sama dengan pihak LBH di kabupaten Kolaka jika  korban  membutuhkan  pendampingan  hukum  selama  proses  peradilan  berlangsung. Kendala kepolisian yang utama dalam proses pendampingan korban sebenarnya adalah, belum tersedianya “Rumah Aman” bagi korban  dan tidak tersedianya psikiater di kota ini, sehingga biasanya  kami  mendatangkan  psikiater  dari  kota  Kendari  untuk  pemulihan  trauma  korban kekerasan, seperti pada gambar berikut ini:
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
KORBAN PENANGANAN DP2TP2A UPPA Polres POLRES KOLAKA PSIOKOLOG RUMAH PEMULIHAN Komunikasi & Koordinasi Komunikasi & Koordinasi MASYARAKAT UMUM Komunikasi (Sosialisasi)
Komunikasi (Sosialisasi)
Gambar: Desain Komunikasi dan Koordinasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Kolaka
Pelaksanaan  koordinasi  dalam  menangani  kasus  kekerasan  anak  yang  di  lakukan  oleh kepolisian  dan  DPPA  Kabupaten  Kolaka  sangat memfokuskan  pada  tujuan  bersama,  bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati yakni menekan angka kekerasan seksual di wilayah hukum Kabupaten Kolaka.
Menurut (Silalahi, 2015) menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan- kegiatan  individual  dan  unit-unit  dalam  suatu  usaha  bersama  yaitu  bekerja  kearah  tujuan bersama.  Dalam  rangka  penanganan  terhadap  kasus  kekerasan  pada  anak,  dibutuhkan keterlibatan  berbagai  aktor  kepentingan  yang  saling  terkait  untuk  bisa  bekerja  sama mewujudkan tujuan bersama, (Silalahi, 2004).
Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk  saling  menyesuaikan  diri  dengan  satuan  organisasi  lainnya  agar  anggota  organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Kepolisian dan DPPA di Kabupaten Kolaka dalam memberikan efek jera agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Memberikan efek jera itu bukan ditangani oleh P2TP2A tapi itu diputuskan oleh pengadilan. Kita hanya menangani laporan  korban  hingga  penangkapan  dan  penyelesaian  berkas  perkara,  pengadilanlah  yang memutuskan sanksi hukumnya, (Hardani, Wilaela, et al., 2010). Tugas kami hanya mengawal memberikan perlindungan, pengayoman, dan menegakkan hukum yang memutuskan adalah pengadilan  karena  mereka  memeriksa  dan  juga  memutuskan  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya, (KemenPPA, 2017; Kemenpppa & Komnas Perempuan dan FPL, 2021). Kemudian kepolisian mengkoordinasikan kepada DPPA untuk mendampingi pengecekan fisik-psikisnya korban. Jika korban sudah dilakukan pendampingan untuk dicek fisik dan psikisnya,  (Gao et al.,  2023).  Kemudian  korban  atau  keluarga  korban  ingin  melaporkan  kasusnya  lebih  lanjut
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara

## ISSN: 2598-4039 (Online)
ISSN: 2302-2221 (Print)
pihak kepolisian akan menerima laporan sesuai bukti dan saksi yang ada ketika bukti dan saksi sudah ada dan terbukti terjadi maka laporan itu akan kami proses, sekalipun pelaku melarikan diri dan sulit dilacak kepolisian tidak bisa mencabut laporan korban kecuali korban itu sendiri yang mencabut laporannya dari kepolisian tetap mengawal kasus sampai pelaku ini ditemukan walaupun pelaku sudah menghilang beberapa tahun namun laporan masih ada maka kembali diproses  si  pelaku  sampai  pengadilan  yang  memutuskan,  (Ismaidar  &  Rahmayanti,  2023; Kemendikbud, 2017).
Berdasarkan berbagai informasi dari informan, peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  dalam  menangani  kasus  kekerasan  anak  di  Kabupaten  Kolaka  berjalan  dengan  baik namun masih terkendala oleh berbagain hambatan dalam proses pendampingan korban karena belum  adanya  “rumah  aman”  bagi  korban  dan  juga  tidak  tersedianya psikiater yang sangat berguna dalam pemulihan pshikis korban kekerasan, (KemenPPA, 2017).
Dengan  adanya  koordinasi  yang  jelas  anatara  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Kolaka  dengan  pihak  Kepolisian  Resort  Kolaka  diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif dalam penanganan kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah  kabupaten  Kolaka.  Koordinasi  yang  baik  antar  instansi  menjadi  modal  utama terlaksananya sinergitas antara  kedua  lembaga  tersebut  (Kemenpppa &  Komnas  Perempuan dan FPL, 2021).
Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  kedua  lembaga  ini  selalu  bekerjasama  untuk menanganai kasus kekerasan pada anak. Pihak Kepolisian Resort Kolaka bertugas menerima aduan/laporan dari pihak korban untuk diproses secara hukum yang berlaku sedangkan  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak bertugas untuk melakukan pendampingan kepada korban seperti visum, menyiapkan tempat tinggal  sementara  terhadap  korban,  melakukan  kunjungan  ke  rumah  korban,  menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, mengawal sampai kasus di proses hukum dan juga melakukan  sosialisasi  di  sekolah  dan  di  masyarakat  dengan  menjelaskan  tentang  bahaya kekerasan pada anak, (Amalia et al., 2021).
Keberhasilan  koordinasi  dilihat  dari  pencapaian  tujuan  bersama,  dimana  baik  pihak kepolisian  maupun  pihak  dinas  melakukan  usaha-usaha  dalam  perlindungan  baik  secara pencegahan  melalui  sosialisasi  tentang  bahaya  kekerasan  anak  ataupun  melakukan  usaha- usaha  bantuan  hukum  dan  penegakan  hukum.  Keberhasilan  koordinasi  juga  dilihat  sejauh mana  anggota  berinteraksi  antar  instansi  bekerja  sesuai  pembagian  kerja  dengan mengendepankan tujuan bersama, (Gantika, Heri, & Caersar, 2020).
Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  koordinasi  yang  di  lakukan  kepolisian  dan  Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak Kabupaten  Kolaka  terbukti  dilakukan  dengan  membangun  komunikasi  guna  berhasilnya tujuan koordinasi yang dilakukan. Pelaksanaan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan anak yang di lakukan oleh kepolisian dan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten  Kolaka  sangat  memfokuskan  pada  tujuan  bersama,  bahwa  proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  diketahui  bahwa  proses  penanganan kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka masih terhambat dengan minimnya anggaran yang dialokasikan  untuk  menangani  masalah  tersebut;  selain  itu  pendampingan  korban  yang
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
menjadi tanggung jawab Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkendala dengan  belum  adanya  “Rumah  Aman”  dan  Psikiater  sebagai  tempat  rehabilitasi  dan  pihak yang paling berperan dalam pemulihan pshikis korban.
Dalam  penanganan  kasus  secara  hukum  yang  merupakan  tugas  dari  Kepolisian,  pihak polres Kolaka akan tetap memproses dan menindak lanjuti kasus yang di laporkan oleh korban sekalipun  pihak  korban  mencabut  laporannya  dan  pelaku  sudah  melarikan  diri  selama beberapa tahun, pelaku kekerasan anak tidak bisa bebas hingga pengadilan yang memutuskan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait  Sinergitas  Kepolisian  Resort  Kolaka  dan  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dalam  Mengatasi  Tindak  Kekerasan Terhadap  Anak  di  Kabupaten  Kolaka,  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Komunikasi  yang terbangun  di  antara  kedua  lembaga  pelindung  kekerasan  anak  belum  berjalan  dengan  baik karena minimnya rapat/pertemuan rutin antara pihak dinas dan kepolisian. Selain itu, kegiatan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan anak selama tiga tahun terkahir tidak pernah dilaksanakan di wilayah kabupaten Kolaka; dan 2) Dalam proses koordinasi, kedua lembaga memiliki  fungsi  yang  berbeda  dimana  pihak  kepolisian  bertugas  menerima  aduan  dan mengawal  proses  hukumnya  sedangkan  pihak  dinas  bertugas  melakukan  pendampingan terhadap  korban.  Proses  koordinasi  antara  kedua  lembaga  ini  terkendala  dengan  minimnya anggaran  yang  dialokasikan  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  pada  anak  di  Kabupaten Kolaka,  tidak  tersedianya  “rumah  aman”  dan  psikiater  untuk  proses  pemulihan  terhadap korban.
Berdasarkan hasil kesimpulan, maka perlunya sinergitas antar kepolisian dan pemerintah daerah  dalam  menangani  kasus  kekerasan  pada  anak  perlu  ditingkatkan  dengan  membuat MoU yang mencantumkan pembagian kerja masing-masing pihak. Pemerintah Daerah melalui DPPA  Kabupaten  Kolaka sebaiknya  melakukan sosialisasi  dengan  memasang  spanduk  yang mencantumkan  nomor  kontak  yang  dapat  dihubungi  oleh  masyarakat  jika  mengetahui  ada tindak kekerasan pada anak yang terjadi. Selain itu, dibutuhkan kerjsama masyarakat agar lebih pro-aktif dalam melaporkan kejadian kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggalnya.

## REFERENSI
Abdurrachman,  H.,  Sudewo,  F.  A.,  Dian  Aryani,  F.,  &  Aditya  Pratama,  E.  (2022).
Penguatan  Peran  Kepolisian  Dalam  Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Seksual Terhadap  Anak  Dan  Perempuan. Diktum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (1),  23–41. https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.141
Ades, V., Goddard, B., Pearson Ayala, S., & Greene, J. A. (2019). Caring for  long-term health needs in women with a history of sexual trauma. BMJ (Clinical Research Ed.) , 367 , l5825. https://doi.org/10.1136/bmj.l5825
Agussani. (2010). Integrasi Model Penanganan Trafiking. Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi , 3 (2).
Amalia,  S.,  Dwi,  I.,  &  Nurhaeni,  A.  (2021).  Komunikasi  dan  Disposisi  Penanganan Kekerasan  Pada  Perempuan  dan  Anak:  Studi  Kasus  Pada  Pelayanan  Terpadu Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta. Jurnal  Mahasiswa  Wacana  Publik , 1 (2),  380–
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
397.
Amalia,  S.,  Dwi,  I.,  &  Nurhaeni,  A.  (2021).  Komunikasi  dan  Disposisi  Penanganan Kekerasan  Pada  Perempuan  dan  Anak:  Studi  Kasus  Pada  Pelayanan  Terpadu Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta. Jurnal  Mahasiswa  Wacana  Publik , 1 (2),  300– 397.
Bows, H. (2019). Sexual Violence Against Older Women in the UK. In Violence Against Older  Women,  Volume  I (pp.  81–95).  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16601-4_5
Dania,  I.  A.  (2020).  Kekerasan  Seksual  pada  Anak. Ibnu  Sina:  Jurnal  Kedokteran  Dan Kesehatan-Fakultas  Kedokteran  Universitas  Islam  Sumatera  Utara , 19 (1),  46–52. http://bit.ly/OJSIbnuSina
Deckert,  A.  (2020).  Daughters  Inside:  Toward  a  Theory  of  Structural  Sexual  Violence Against Girls Through Male Mass Incarceration. Violence Against Women , 26 (15–16), 1897–1918. https://doi.org/10.1177/1077801219886379
Eleanora,  F.  N.,  Ismail,  Z.,  Ahmad,  &  Lestari,  M.  P.  (2021a). Buku  Ajar  Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (F. Eleanora, Z. Ismail, Ahmad, & M. P. Lestari, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Madza Media.
Eleanora,  F.  N.,  Ismail,  Z.,  Ahmad,  &  Lestari,  M.  P.  (2021b). Buku  Ajar  Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Vol. 1).
Fridayani,  J.  A.  (2022).  Kolaborasi  Yang  Sungguh  Bersinergi. WartaKita.Org ,  1–4. https://www.wartakita.org/kolaborasi-yang-sungguh-bersinergi/
Gantika, S., Heri, & Caersar, M. R. (2020). Penguatan Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Di Kabupaten Bandung Barat. DECISION: Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 13–32.
Gantika, S., Heri, & Caesar, M. R. (2020). Penguatan Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat. Decision: Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 13–32.
Gao,  P.,  Kothari,  A.,  &  Lei,  Y.-H.  (2023). School  Sanitation  and  Sexual  Violence  Against Children . https://ssrn.com/abstract=4601356
Glace, A. M., Zatkin, J. G., & Kaufman, K. L. (2021). Moving Toward a New Model of Sexual  Consent:  The  Development  of  the  Process-Based  Consent  Scale. Violence Against Women , 27 (12–13), 2424–2450. https://doi.org/10.1177/1077801220952159 Hardani, S., Nurhasanah Bakhtiar, W., & Pusat, H. (2010). Perempuan Dalam Lingkaran KDRT (S. Hardani, Wilaela, N. Bakhtiar, & Hertina, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
Hardani, S., Wilaela, Bakhtiar, N., & Hertina. (2010). Perempuan dalam Lingkaran KDRT (Vol. 1).
Hulahi, E., Kulsum, U., Fitriani, F., Rahmawati, D. E., & Husein, R. (2022). The Role of the  Government  of  Indonesia  in  Handling  Cases  of  Sexual  Violence  Against Women. Journal of Governance , 7 (1). https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14143
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Ismaidar,  &  Rahmayanti.  (2023). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Vol. 1).
Ismaindar,  &  Rahmayanti.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhada  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Vol. 1).
Kemendikbud. (2017). Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual (Vol. 1).
KemenPPA. (2017). Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Vol. 1).
KemenPPA  &  BPS  RI.  (2017). Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  di Indonesia (Vol. 1).
Kemenpppa, & Komnas Perempuan dan FPL. (2021). Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan (Vol. 1).
Kirwan, M., Lanni, D. J., Nagy, S., & Pickett, S. M. (2022). Building a Model to Predict Sexual  Assault  Victimization  Frequency  Among  Undergraduate  Women. Violence Against Women , 28 (9), 1925–1946. https://doi.org/10.1177/10778012211022777 Mawar, Tuti, R. W., Handayani, N., & Sahrul, M. (2020). Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah (Vol. 1).
Ngo,  N.  (2021).  Child  sexual  abuse  is  violence  against the  human  dignity  of  children.
International Journal of Research Studies in Education , 10 (15). https://doi.org/10.5861/ijrse.2021.a124
Noviana,  I.  (2015).  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan  Penanganannya.
Sosio Informa , 1 (1). https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87
Purwanti, A., & Tridewiyanti, K. (2019). Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Anak (Vol. 1).
Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative  Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (1),
2614–4336. https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616
Rasyid, A. A., Sijdabat, E., Bir, D., Anastasia, I., Sineri, O., Djodjobo, R., & Manufandu, S. (2020). Memahami SInergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan Dalam Program Landasan (Vol. 1).
Sabrina Sheilla Shafira, Abdul Hakim, H., Augusting Caparanga Camo, & Basri. (2023). Comparative Study of Death Penalty Against Crimes of Sexual Violence in Children and  Causes  of  Crimes  of  Sexual  Violence  Given  Differential  Association  Theory. Law and Justice , 8 (2), 138–152. https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.1851
Saputra,  I.  D.,  &  Tukiman.  (2021).  Strategy  for  Handling  Children  Victims  of  Sexual Violence  By  DP5A  City  of  Surabaya. DiA:  Jurnal  Administrasi  Publik, 19 (2),  2615– 7268.
Sazali,  H.,  Mailin,  M.,  &  Harahap,  N.  (2022).  Komunikasi  Pembangunan  Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study , 8 (1), 26–34. https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i1.5640
Copyright © 2024, Anis Ribcalia Septiana, Rustam Tohopi, Irabiah http://doi.org/ 10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 1-14 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024

## Sawala

## Jurnal Administrasi Negara
ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print)
Septiana,  A.  R.,  Zahari,  A.  F.  M.,  &  Tohopi,  R.  (2020).  Policy  Implementation:  The Strengthen Communication In Fishermen Insurance Government Program (BPAN) Tanggetada District, Kolaka Regency. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal
Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik , 10 (2), 507–517. https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.16198
Silalahi,  U.  (2004).  Komunikasi  Pemerintahan:  Mengirim  dan  Menerima  Informasi Tugas dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik , 3 (1).
Silalahi, U. (2015). Asas-Asas Manajemen (Vol. 5).
Sirvent Garcia del Valle, E. (2020). Acceptability of Sexual Violence Against Women In Spain:  Demographic,  Behavioral,  and  Attitudinal  Correlates. Violence  Against Women , 26 (10), 1080–1100. https://doi.org/10.1177/1077801219854536
Sommaliagustina,  D.  (2023).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan Seksual. JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) , 2 (1), 60–67.
Sujono,  I.  (2022).  Implementation  of  Chemical  Castration  Punishment  for  Sexual Violence Against Children Perpetrator. Journal of Law and Policy Transformation , 7 (1),
67–84. https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87
Susilawati, E. Y. (2021). Castration Punishment for perpetrators of Criminal Offenses of
Sexual Violence Against Children. Wacana Hukum , 27 (1), 9–18. https://nasional.tempo.co/read/1240505/vonis-kebiri-kimia-hakim-pn-mojokerto- perbuatan-terdakwa-sadis
Tim  Penyusun  Lembaga  Sapda.  (2016). Buku  Saku  Kekerasan  Terhadap  Perempuan Disabilitas (Vol. 4).
Waruwu, P. S., Lahagu, P., & Ndraha, A. B. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  di  Kabupaten  Nias  Barat. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research , 3 (5), 1101–1110.
Wulandari,  Firman  Umar,  &  Nurharsya  Khaer  Hanafi.  (2023).  The  Effectiveness  of Handling  Cases  of  Sexual  Violence  Against  Women  in  the  Regional  Technical Implementation  Unit  for  the  Protection  of  Women  and  Children  (UPTD  PPA)  in Makassar  City. HISTORICAL:  Journal  of  History  and  Social  Sciences , 2 (2),  64–78. https://doi.org/10.58355/historical.v2i2.49
Youvita,  Sudarmi,  &  Mone,  A.  (2023).  Koordinasi  Kepolisian  Dengan  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Dalam  Menangani  Kasus Kekerasan  Seksual  Kabupaten  Enrekang. Jurnal  Kajian  Ilmiah  Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar , 4 (5), 1144–1156.