## ETNOGRAFI UPAYA MENEMPATKAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN TIK BERLANDASKAN PADA MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN

## AN ETHNOGRAPHY OF ICT DEVELOPMENT POLICY PUTS EFFORT BASED ON
SOCIETY AND CULTURE

## Ahmad Sihabudin
FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Jakarta KM. 04 Pakupatan, Kota Serang – Banten (sihab_tea@yahoo.com)
Diterima  tanggal:11-10-2012,  Dikembalikan  untuk  direvisi  tanggal:  24-10-2012:  Disetujui  tanggal:  10-11-2012
Abstrak: Tulisan ini menjelaskan pentingnya pemahaman terhadap masyarakat dan kebudayaan sebelum sebuah  kebijakan  pembangunan  diputuskan.  Kebijakan  pembangunan  memang  untuk  memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan manusia, hanya sayang dalam hal ini sering lupa memperhatikan manusia manakah yang dimaksud. Dalam lingkup Indonesia dengan berbagai kebudayaan dan etnik masalah ini menjadi  penting  diperhatikan.    Tidak  sedikit  sebuah  kebijakan  pembangunan  diambil  dengan  tidak memperhatikan kebutuhan dan budaya masyarakat tidak optimal manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.  Karena  itu,  persoalan  pembangunan  untuk  siapa  menjadi  sangat  penting  diperhatikan, artinya, kita tidak dapat menggunakan ukuran yang ada pada sistem nilai kita saja, yang biasa menjadi penentu ukuran penentu kebijakan itu. Dengan pemahaman ini kebijakan pembangunan dapat ditentukan dari pandangan atau pemikiran yang ada pada masyarakatnya, sehingga langkah yang akan ditentukan itu  mengikuti  realitas  budaya  yang  dihadapi  masyarakat.  Salah  satu  pendekatan  dan  riset  yang  dapat menjawab permasalahan tersebut adalah etnografi komunikasi, karena berupaya mengkonstruksi tradisi dan  pola  komunikasi  dalam  suatu  etnik  atau  komunitas  tertentu.

## Kata  kunci:  Kebijakan  Pembangunan  TIK,  Masyarakat  dan  Kebudayaan,  Etnografi.
Abstract:  This  paper  explains  the  importance  of  understanding  the  culture  and  society  before  a development  policy  was  decided.  Development  policy  is  to  improve  the  standard  of  living  and  well- being,  just  a  shame  in  this  case  often  forget  to  consider  the  question  Which  human.  Within  the scope  of  Indonesia  with  a  variety  of  cultural  and  ethnic  diversity  has  become  an  important  issue addressed. Not a bit of a development policy is taken with no regard to the needs and culture of the people is not optimal benefit and beneficial to the people. Therefore, the problem of development is very important for anyone to be considered, that is, we can not use existing size on our value system only, which used to be the decisive determinant of the size of the policy. With this understanding of development policy can be determined from the sight or thought is the people, so it’s a step that will be  determined  following  the  cultural  realities  faced  by  the  community.  One  of  the  approaches  and research that can address those problems is ethnography of communication, for attempting to construct the  traditions  and  patterns  of  communication  within  a  particular  ethnic  or  community.
Keywords:  ICT  for  Development  Policy,  Society  and  Culture,  Ethnography.

## Pendahuluan
Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sector  kehidupan  dimana  memberikan  andil  besar terhadap perubahan – perubahan yang mendasar pada struktur  operasi  dan  manajemen  organisasi, pendidikan, trasportasi, kesehatan dan penelitian. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber  daya  manusia  (SDM)  TIK,  mulai  dari keterampilan  dan  pengetahuan,  perencanaan, pengoperasian,  perawatan  dan  pengawasan,  serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, perusahaan, UKM (usaha kecil menengah) dan LSM. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sector kehidupan. (Ady Prabowo, 2008).
Pembangunan  berkelanjutan  (sustainable development) merupakan pendekatan proses “socio- ecological”, artinya suatu proses pembangunan yang bercirikan pemenuhan kebutuhan umat manusia seraya memperhatikan dan memelihara kualitas lingkungan hidup. Paradigma pembangunan berkelanjutan muncul pertama kali pada tahun 1980 ketika The Union for the Conservation of Nature, menerbitkan strategi pelestarian dunia dengan judul ”The World Conservation Strategy”. Dalam laporan itulah untuk pertama kalinya tampil istilah ”sustainable development”. Selanjutnya konsep tersebut menjadi istilah yang dipakai diseluruh dunia, terutama setelah  diterbitkannya  laporan  dari  the  World Commission on Environment and Development (UN, 1987) , yang dibentuk oleh PBB. (Kartasasmita, 2007).
Pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya  dan  sosial  ekonomi  masyarakat  sekitarnya akan  memberi  manfaat  yang  maksimal  bagi masyarakat, dan dengan demikian masyarakat akan mampu  memeliharanya.  Pola  pembangunan  yang sesuai  dengan  kondisi  ekologis  akan  mengikuti kecenderungan siklus alamiah dan akan mendapat hambatan minimum secara alamiah, sehingga mudah dan murah memeliharanya serta dapat me-ningkatkan kemampuan ekosistem untuk mengadopsinya sebagai bagian  yang  tidak  terpisahkan.  Pengalaman memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya ekosistem
itu mampu memelihara dirinya sendiri asal tidak dirusak oleh manusia sendiri. Ada dua persyaratan yang secara umum harus diperhatikan, yaitu (1) kesesuaian sosial budaya  dan  sosial  ekonomi,  dan  (2)  kesesuaian ekologi-alam. (Kartasasmita, 2007).
Hal  ini  menjadi  penting  kita  memahami  suatu kelompok masyarakat sebelum suatu kebijakan akan diterapkan, sehingga kita mengetahui kebutuhan yang sesungguhnya,  tidak  terkecuali  dalam  penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan, meskipun tidak bisa kita bantah dan banyak argumen penting dan sangat bermanfaat TIK dalam membantu berbagai pekerjaan. Tetapi kita tetap harus selalu berorientasi  pada sasaran masyarakat yang menjadi pengguna, dari berbagai software yang ada,  software  dan  hardware  yang  mana  yang dibutuhkan.

## Memahami  Masyarakat  dan  Budaya  dengan Etnografi
Yudistira  K  Garna  (2008)  menuturkan,  etnografi diarahkan pada pengertian yang kini disebut sebagai etnosains (ethno-science), dan etnometodologi (ethno- methodology) atau sering disebut entografi baru (The New Ethnography). Artinya dalam pendekatan ini kita mencoba  memahami  gejala  sosial  tidak  dari  sudut dirinya sebagai peneliti, melainkan dari anggapan dan pandangan  orang-orang  yang  terlibat  di  dalamnya. Dengan demikian, melalui pendekatan ini peneliti tidak bermaksud  menilai  apakah  pandangan  mereka  itu salah ataukah benar, baik atau buruk, tetapi mencoba memahami dan menjelaskan pandangan mereka, yang dapat dilihat secara etik dan emik atau secara objektif dan  subjektif.  Dalam  antropologi  dan  sosiologi, pendekatan ini bukanlah hal yang baru, tetapi sudah lama dikenal sebagai metode verstehen , yang biasa juga disebut kualitatif.
Gerry  Phillipsen  dalam  Littlejohn,  dalam  buku berjudul Theories of Human Communication . (2009 : 184),  menyebutkan,  Ada  empat  asumsi  etnografi komunikasi,  “ Pertama ,  para  anggota  budaya  akan menciptakan makna yang digunakan bersama. Mereka menggunakan  kode-kode  yang  memiliki  derajat pemahaman  yang  sama. Kedua ,  para  komunikator dalam  sebuah  komunitas  budaya  harus
mengkordinasikan tindakan-tindakannya. Oleh karena itu di dalam komunitas itu akan terdapat aturan atau sistem dalam komunikasi. Ketiga , makna dan tindakan bersifat spesifik dalam sebuah komunitas, sehingga antara komunitas yang satu dan lainnya akan memiliki perbedaan dalam hal makna dan tindakan tersebut. Keempat , selain memiliki kekhususan dalam hal makna dan  tindakan,  setiap  komunitas  juga  memiliki kekhususan  dalam  hal  cara  memahami  kode-kode makna dan tindakan.”
Etnografi merupakan pengamatan tentang aktivitas suatu kelompok sosial tertentu, dan deskripsi serta evaluasi  aktivitas,  kegiatan  seperti  itu  juga  disebut etnografi (Garna, 2009). Artinya kajian lapangan dengan model pendektan etnografi relative lebih baik dilakukan sebelum pembangunan itu dilaksanakan, karena terjadi komunikasi  dan  dialog  yang  intensif  dengan masyarakat sehingga kita dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat.  Deskripsi dan uraian etnografi itu biasanya ditulis dalam bentuk esei, yang diterbitkan sebagai artikel atau monografi, laporan ilmiah tentang kebudayaan  suatu  masyarakat  ataupun  aspek kebudayaan dari masyarakat tertentu. Sederhananya kajian lapangan ini  dapat dilakukan oleh siapapun

## Kebijakan  Pembangunan  berlandaskan  pada Masyarakat dan Kebudayaan.
Kebijakan kebudayaan bukan berarti tidak pernah ada di tatanan peta politik Nusantara, pemerintah kolonial Belanda  tatkala  menguatkan  kekuasaannya  di Nusantara, menempatkan semua jabatan di wilayah yang  paling  gawat  dalam  kacamata  Belanda dipercayakan  kepada  ahli-ahli  yang  tahu  tentang kebudayaan dan masyarakat setempat untuk dengan bijak (lihay?) menangani masalah politik, dan sosial regional, ekonomi dan kebudayaan lokal kaum terjajah tanpa menimbulkan pemberontakan bersenjata yang akan  amat  mahal  harganya  untuk  dibasmi  (Garna, 2001), (Sihabudin, 2011).
Pendekatan  etnologi  ketika  itu  amat  sangat diperhatikan  untuk  dapat  lebih  mengenal  dan memahami suku bangsa yang beragam di Indonesia. Pendekatan itu mendapat tempat yang utama dalam melahirkan kebijakan untuk meneguhkan kewibawaan kolonial di Nusantara melalui penelusuran Nusantara
sebagai ethnologisch studiveld. Profesor De Josseline De Jong, mengungkapkan dua konsep untuk dapat memahami masyarakat di Nusantara, yaitu: Pertama, menganggap seluruh kepulauan Indonesia itu sebagai suatu lapangan penelitian etnologi, melalui konsep itu dimaksudkan satu daerah di mana tersebar banyak kebudayaan yang beraneka warna bentuknya, tetapi yang semuanya mengundang perhatian akan betapa sifat  dasar  itu  cukup  konsisten,  sehingga  dapat dilakukan  suatu  metode  perbandingan  antara masyarakat  yang  memiliki  sifat  dasar  yang  sama. Kedua, konsep mengenai pendiriannya tentang sifat dasar yang secara konsisten melandasi semua aneka warna masyarakat dan kebudayaan yang tersebar di seluruh Nusantara, dan sekaligus merupakan prinsip- prinsip inti susunan dari bentuk masyarakat Indonesia, (Garna,  2001).  Karena  itulah  melalui  pendekatan tersebut,  diupayakan  penguasaan  wilayah  atau perluasan territorial dengan cara “aman”.
Bagaimana  dengan  pelaksanaan  program pembangunan  di  indoenesia  yang  cenderung  tidak memperhatikan  kebudayaan  dan  masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung mengabaikan  kebijakan  yang  berlandaskan  pada kebudayaan.
Bila kita lihat kebelakang beberapa tahun lalu, ada kelaparan penduduk di Papua. Padahal wilayah itu secara  kasat  mata  alamnya  telah  menyediakan melimpah  keperluan  mereka;  dan  bukan  itu  saja, adanya kematian ratusan penduduk asli yang bukan sekedar berita, tetapi suatu kenyataan yang dijumpai di Mapanduma dan Timika, penyelesaian Timor Timur yang  kemudian  menjadi  Timor  Leste,  Peristiwa Sanggau Ledo di Kalimantan Barat, dan kerusuhan antra-etnik di Sampit, kerusuhan di Poso, perseteruan yang tiada henti di Ambon dan Maluku, atau kerusuhan lainnya di berbagai kota di Indonesia, dan keinginan beberapa daerah membentuk provinsi atau melepaskan diri dari ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Garna, 2001), (Sihabudin, 2011).
Semuanya itu tidaklah dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan pembangunan yang mengabaikan kebudayaan, dan masyarakat. Dan dari pemahaman serta keinginan membentuk  kebudayaan  nasional  sebagai pengejawantahan peradaban Indonesia (Garna, 2001).
Kebijakan  pembangunan  memang  untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan manusia, hanya sayang dalam hal ini sering lupa memperhatikan manusia  manakah  yang  dimaksud.  Dalam  lingkup Indonesia  dengan  berbagai  kebudayaan  dan  etnik masalah ini menjadi penting diperhatikan. Apa yang dianggap sebagai hidup yang baik oleh orang Sunda tidak selamanya cocok bagi orang Banten atau Bugis; apa  yang  dipandang  menguntungkan  oleh  orang Minangkabau tidak selamanya demikian bagi orang Batak atau orang Asmat; atau apa yang bernilai bagi orang Bali belum tentu bernilai bagi orang Baduy di Banten Selatan atau orang Bima di Pulau Sumbawa. Karena  itu,  persoalan  pembangunan  untuk  siapa menjadi sangat penting diperhatikan, artinya, kita tidak dapat menggunakan ukuran yang ada pada sistem nilai kita saja, yang biasa menjadi penentu ukuran penentu kebijakan itu.
Dengan pemahaman ini kebijakan pembangunan dapat ditentukan dari pandangan atau pemikiran yang ada pada masyarakatnya, sehingga langkah yang akan ditentukan itu mengikuti realitas budaya yang dihadapi masyarakat.
Salah  satu  pendekatan  dan  riset  yang  dapat menjawab  permasalahan  tersebut  adalah  etnografi komunikasi, karena berupaya mengkonstruksi tradisi dan pola komunikasi dalam suatu etnik atau komunitas tertentu.
Perhatian pemerintah tersebut hanya mungkin akan menjadi efektif bila paradigma pembangunan secara keseluruhan  telah  digeser  ke  arah  tercapainya pembangunan  yang  berpusat  pada  rakyat  (people- centered development). Konsep ini merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisitaf kreatif  rakyat  sebagai  sumberdaya  pembangunan utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual  sebagai  tujuan  proses  pembangunan. Tumpuan  utamanya  adalah  partisipasi  masyarakat secara riil sejak proses inisiasi (penggalian gagasan), implementasi (perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) sampai dengan tahap pasca proyek yang berupa kegiatan pemeliharaan dan pelestarian. Guna menciptakan hal tersebut, diperlukan penyiapan dan pemberdayaan aparat dan masyarakat.
Paradigma  pembangunan  berbasis  rakyat  ini sebenarnya  bermakna  dua.  Pertama,  sebuah paradigma  yang  dikembangkan  bagi  mereka  yang kurang  beruntung  dalam  proses  pembangunan kelompok miskin, catat, terbelakang dan sebagainya. Kedua, sebagai paradigma menyeluruh yang melihat bahwa pembangunan sebagai sebuah gerak bersama yang saling terpadu dan terkait dari rakyat, baik “rakyat besar, menengah, kecil” maupun “rakyat maju, sedang dan  terbelakang.”  Paradigma  tersebut  bisa dipergunakan salah satu atau keduanya.
Kematian akibat kelaparan seperti terjadi di Papua tidak bakalan terjadi, manakala pengenalan beras dan nasi sebagai makanan pokok mereka di introduksi melalui teknik bercocok tanam yang sesuai dengan tuntutan lingkungan alam mereka sendiri. Bukan kebijakan yang dipaksakan  untuk  penyeragaman  makanan  pokok Indonesia (Garna, 2001).
Padahal  dahulu  kita  pernah  mendengar  bahwa makanan pokok orang Papua, Maluku dan sekitarnya adalah sagu, masyarakat Madura makann pokoknya jagung.  Kemudian  dalam  perkembangannya  mulai mengalami pergeseran. Namun demikian dalam dua tahun terakhir ini kampanye  dan sosialisasi makanan yang mengandung karbohidrat mulai marak di gerakkan melalaui media massa, intinya mengajak masyarakat untuk tidak tergantung pada beras (nasi).
Demikian juga dengan intensifikasi pertanian di desa‘Kanekes pada Orang Baduy seperti dikenalkan pemerintah  itu  tidak  berjalan,  karena  selain bertentangan  dengan  pikukuh  (adat  istiadat,  dan kepercayaan serta norma agama Sunda Wiwitan) yang merupakan  keyakinan  Orang  Baduy  yang  mampu bertahan dari waktu ke waktu. Program itu juga tidak sesuai dengan kondisi geografis yang berbukit serta sumber  atau  hulu  bagi  sungai-sungai  besar  yang mengalir ke Banten Utara.(Kurnia dan Sihabudin, 2010). Dalam lingkup tersebut, program pembangunan yang seharusnya memperhatikan kepentingan dan tuntutan akan kebutuhan budaya dan masyarakat lokal dalam kerangka pengembangan kebudayaan nasional, artinya dengan metode etnografi komunikasi salah satunya dapat  membantu  kebijakan  pembangunan  dengan memperhatikan  kebudayaan  lokal,  sekaligus  untuk kepentingan nasional.
Ahmad Sihabudin: Etnografi Sebuah Upaya Menempatkan Kebijaksanaan Pembangunan TIK Berlandaskan Pada Masyarakat dan Kebudayaan
Dari sisi ini menunjukkan kepada kita bahwa politik penyeragaman  kebudayaan  yang  dikemas  dalam selimut kebudayaan nasional itu kini banyak digugat banyak pihak. Sehingga wujud UU No. 22 Tahun 1999, tentang  Pemerintah  daerah  yang  dikenal  dengan otonomi daerah banyak disalah artikan yang cenderung hanya berorientasi pada kekuasaan dan pemerintahan saja,  hal-hal  yang  terkait  dengan  potensi  dan keunggulan  lokal,  budaya  nyaris  tidak  banyak dibicarakan dan dibahas.
Semangat otonomi ini di apresiasi beragam dan berlebihan oleh setiap daerah, telah banyak melahirkan sikap ingin melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan pusat. Namum demikian, dari sudut pandang ilmu yang saya tekuni, realitas sosial-budaya yang berkembang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Sebab, kenyataan yang  berkembang  itu  dapat  menimbulkan  banyak persoalan yang terwujud sebagai akibat meningkatnya sentimen  kemasyarakatan  yang  didasarkan  pada semakin menebalnya rasa kesuku-bangsaan di setiap daerah, terutama pada tataran daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Komunikasi  Lokal:  Komunikasi  Partisipatoris, Kebersamaan, dan Musyawarah
Dari uraian tentang cara melihat kehidupan masyarakat Indonesia dan geraknya yang dinamik, yang tersimpul melalui etnografi, hal itu memberikan kemungkinan tidak hanya bermanfaat bagi pemahaman landasan ideal belaka tetapi juga bagi upaya pada tataran tertentu yang bersifat operasional
Partisipasi  masyarakat  secara  sadar,  kritis, sukarela, murni, dan bertanggung jawab adalah baik, karena ada kemungkinan biaya pembangunan menjadi murah, baik karena memang sesuai dengan prinsip- prinsip dasar membangun masyarakat bangsa dan negara.  Tetapi  kenyataannya  sulit  dilaksanakan. Sulitnya partisipasi masyarakat dilibatkan, lebih banyak bersumber dari kurangnya kemauan atau itikad baik, komitmen moralitas, dan kejujuran dari sebagian para komunikator, pemimpin atau penguasa, baik kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat dari semua tingakatan. (Hamijoyo, 1993:11).
Ikut sertanya masyarakat secara aktif, belum tentu dapat  didefinisikan  sebagai  partisipasi  masyarakat
murni. Hal ini tergantung dari dari jenis dan kualitasnya peran  dan  aktivitas‘masyarakat.  Peran  yang  paling berkualitas  adalah  partisipasi  masyarakat  sebagai perencana aktif, pemilik, dan pengelola program.
Pengamatan dan pengalaman di beberapa negara menunjukkan  bahwa  tumbuh  dan  berkembangnya partisipasi murni masyarakat ada hubungannya dengan faktor-faktor  kultural  dan  struktur  sosial  dalam masyarakat.  Indonesia  di  kenal  dengan  “gotong royong”, “mapalus” (Sulawesi Utara), “Subak” (suatu bentuk gotong royong untuk mengatur pengairan sawah di Bali). Di Srilanka ada “Smaradana”, Philipina dikenal “Bayanihan”. (Hamijoyo, 1993).
Partisipasi  murni  masyarakat  kenyataannya berawal dengan adanya kebersamaan (togetherness, commonality). Kebersamaan dalam mengartikan atau mempersepsikan sesuatu. Kebersamaan dalam cara memecahkan masalah atau kesulitan, yang penting bagi masyarakat yang bersangkutan.
Kebersamaan dalam persepsi di kalangan suatu komunitas  hanya  mungkin  dicapai  manakala diprasyarati  oleh  komunikasi  arus  dua  arah  atau sirkular yang teratur, intensif, dan ektensif. “Extensif” disini maksudnya upaya utunk memperteguh hubungan dengan lain-lain organisasi, lembaga, dan tokoh serta orang, selain kelompoknya sendiri. Menurut Hamijoyo (1993)  ini  penting  demi  kerjasama  persahabatan (partnership) antar kelompok yang berbeda tujuan dan kegiatannya, yang akan memperlancar komunikasi. Sekaligus mengurangi persaingan atau ancaman suatu program dari pihak yang kurang mengerti.
Konsepsi kebersamaan ini memang penting sekali, bahkan menentukan, dalam proses komunikasi. Karena komunikasi  dapat  berarti  proses  atau  usaha  untuk “menciptakan  kebersamaan  dalam  makna”  (the production  of  commonness  in  meaning).  Yang terpenting  dalam  komunikasi  adalah  kebersamaan dalam  makna  itu.  Menurut  Hamijoyo  (1993),  agar komunikasi dipahami dan diterima serta dilaksanakan bersama,  harus  dimungkinkan  adanya  peran  serta untuk “mempertukarkan” dan “merundingkan” makna diantara semua pihak dan unsur dalam komunikasi (“exchange” and “negotiation” of meaning). Sebagai tujuan akhir berbagai kegiatan dalam masyarakat yang kita  kejar  adalah  harmoni  dan  compatability  atau
menurut istilah kita keselarasan dan keserasian.
Pertukaran  dan  perundingan  makna  ini  dalam masyarakat  Indonesia  ada  “lembaga”  yang  sudah membudaya  dan  khas  untuk  itu,  yaitu  lembaga musyawarah.  Tekniknya  adalah  dialog  yang  dapat diartikan  sebagai  proses  untuk  mengenal, membandingkan dan mempertemukan unsur-unsur yang sama dari logika yang dimusyawarahkan.
Kebudayaan  digunakan  untuk  membicarakan tentang  pola  tingkah  laku  dan  perangkat  kebiasaan tertentu sebagai acuan sikap dan tindakan manusia. Semua orang sebagai warga dan pendukung budaya masyarakat itu biasanya sepakat tentang nilai-nilai serta norma  pokok  bagi  acuan  berpikir  dan  tindakan. Akhirnya,  dari  situasi  sosial  seperti  itu  melahirkan peradaban  Indonesia  yang  mengarahkan  pada terciptanya sociatel state (masyarakat yang bebas dari bayang-bayang satu kekuasaan yang mengatasnamakan organisasi pemerintahan), dan kemudian lahir sebuah civil society. Berkenaan dengan kenyataan yang dihadapi ini,  saya  kembali  menegaskan  bahwa  pendekatan etnografi dapat dijadikan pijakan ke arah penentuan kebijakan pembangunan untuk mencapai peradaban Indonesia sehingga cita-cita civil society menjadi nyata yang  dikembangkan  dari  realitas  kebudayaan  yang memang tumbuh di bumi Nusantara ini.

## TIK Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Menurut Abdullah  (2009),  satu  bentuk  produk  TIK adalah internet yang berkembang pesat di penghujung abad 20 dan di ambang abad 21. Kehadirannya telah memberikan  dampak  yang  cukup  besar  terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi.  Internet  merupakan  salah  satu  instrumen dalam era globalisasi yang telah menjadikan dunia ini menjadi transparan dan terhubungkan dengan sangat mudah  dan  cepat  tanpa  mengenal  batas-batas kewilayahan atau kebangsaan.
Melalui internet setiap orang dapat mengakses ke dunia  global  untuk  memperoleh  informasi  dalam berbagai bidang dan pada glirannya akan memberikan pengaruh dalam keseluruhan perilakunya. Dalam kurun waktu yang amat cepat beberapa dasawarsa terakhir telah terjadi revolusi internet di berbagai negara serta penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan.
Keberadaan  internet  pada  masa  kini  sudah merupakan satu kebutuhan pokok manusia modern dalam menghadapi berbagai tantangan perkembangan global.  Kondisi  ini  sudah  tentu  akan  memberikan dampak terhadap corak dan pola-pola kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, setiap orang atau bangsa yang ingin lestari dalam menghadapi tantangan global, perlu meningkatkan kualitas dirinya untuk  beradaptasi  dengan  tuntutan  yang  terus berkembang. (Abdullah, 2009).
Peningkatan  kualitas  hidup  semakin  menuntut manusia  untuk  melakukan  berbagai  aktifitas  yang dibutukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan  manusia  untuk  menggunakannya dalam segala aktivitasnya.
Beberapa penerapan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi  menurut  Prabowo  (2008),    antara  lain dalam perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyebabkan  perubahan  pada  kebiasaan  kerja. Misalnya  penerapan  Enterprice  Resource  Planning (ERP). ERP adalah salah satu aplikasi perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam perusahaan, cara lama kebanyakan.
Dalam  dunia  bisnis  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik  atau  dikenal  sebagai    E-Commerce.  E Commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet.
Dalam dunia perbankan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan Internet Banking. Beberapa  transaksi  yang  dapat  dilakukan  melalui Internet Banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo,  pemindahbukuan,  pembayaran  tagihan,  dan informasi rekening.
Dalam Pendidikan Teknologi pembelajaran terus mengalami  perkembangan  seirng  perkembangan zaman. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio/data, video/
Ahmad Sihabudin: Etnografi Sebuah Upaya Menempatkan Kebijaksanaan Pembangunan TIK Berlandaskan Pada Masyarakat dan Kebudayaan
data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi  yang  murah  dimana  memungkinkan terjadinya  interaksi  antara  dua  orang  atau  lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya  proses  belajar  mengajar  jarak  jauh  (e- Learning) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik.
Dan  dalam  bidang    kesehatan  Sistem  berbasis kartu  cerdas  (smart  card)  menurut  Prabowo  dapat digunakan  juru  medis  untuk  mengetahui  riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Digunakannya robot untuk membantu  proses  operasi  pembedahan  serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. (Prabowo,2008).

## Simpulan  dan  Sraan Simpulan
1)  Memahami  masyarakat  melalui  pendekatan etnografi  merupakan  strategi  dalam  menentukan kebijakan pembangunan dan penataan tradisi dalam sebuah  komunitas  masyarakat.  2)  Pendekatan
etnografi  dapat  dihubungkan  dalam  upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kukuh dari Sabang sampai Merauke, kesatuan itu  ialah  melalui  pemahaman  tradisi  dan  pola-pola komunikasi yang berkembang dalam kelompok etnik masyarakat indonesia, yang merupakan institusi sosial yang dihasilkan oleh peradaban sebagai kebudayaan yang  tersebar  di  Wilayah  Republik  Indonesia.  3) Pendekatan etnografi dapat meminimalkan penolakan sebuah kebijakan pembangunan yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

## Saran
1)  Penerapan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi dengan menggunakanpp pendekatan etnografi dapat meminimalkan  penolakan  sebuah  kebijakan pembangunan  yang  mengarah  pada  disintegrasi bangsa. 2) Kebijakan pembangunan berbasis teknologi informasi  perlu  mempertimbangkan  kebijakan kebudayaan  sebagai  bagian  dari  pembangunan masyarakat. dan 3) Pendekatan etnografi berkaitan dengan proses pemberdayaan TIK dalam mengangkat kebudayaan lokal.

## Pustaka Acuan
Abdullah, Dahlan. 2009. Potensi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Kelas. Makalah Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
Ady Prabowo, Darmawan, 2008. Makalah Mendeskripsikan Peranan Teknologi Informasi  Dan Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari–Hari. Makalah. SMP Negeri 5 Probolinggo.
Garna,  Judistira  K.  2009. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung.  Primako Akademika: The  Judistira  Garna Foundation.
Garna, Judistira K. 2008. Studi Perbandingan Etnografi , Bandung.Primako Akademika: The Judistira Garna Foundation.
Garna, Judistira K. 2007. Sistim Budaya Indonesia . Bandung. Primako Akademika : The Judistira Garna Foundation. Garna, Judistira K. 2001. Pendekatan Etnografi Ke Arah Kebijakan Kebudayaan Dalam Perkembangan Peradaban Indonesia . Pidato Pengukuhan Jabatan Gurubesar Antropologi dan Sosiologi. Bandung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran.
Hamijoyo, Santoso.S. 1993. Landasan Ilmiah Komunikasi . Pidato Ilmiah. Penerimaan Jabatan Gurubesar Tetap Pada Fakultas Ilmu Komunikasi.  Surabaya. Universitas DR. Soetomo.
Josseline  De  Jong,  J.P.B.  1971. Kepulauan  Indonesia  sebagai  Lapangan  penelitian  Etnologi .  Jakarta.  Seri terejemahan karangan-karangan Belanda, kerjasama antara LIPI dan KITLV.
Kurnia, Asep., dan Sihabudin, Ahmad. 2010. Saatnya Baduy Bicara . Jakarta. PT. Bumi Aksara.
Kartasasmita, Ginandjar. 2007. Revitalisasi Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Disampaikan pada acara Wisuda Ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara
Jakarta, 3 November 2007.
Kuswarno, Engkus, 2008, Etnografi Komunikasi , Bandung. Widya Padjajaran.
Liitlehjohn, Stephen W. dan Foss Karen A.2009. Theories of Human Communication. Jakarta. Penerjemah. Muhammad Yusuf Hamdan. Penerbit Salemba Humanika. Sihabudin,  Ahmad,  2011. Etnografi  Komunikasi  sebuah  Pendekatan  Kebijakan  Pembangunan  Berbasis Kebudayaan dan Pola Komunikasi Komunitas. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
Yusanto, Yoki. 2011. Tradisi Komunikasi Anggota kelompok Rendangan Dengan Kepala Adat. Studi Etnografi Komunikasi  Dalam  Ritual Adat  Bulan  Purnama  Opat  Belas  di  Komunitas Adat  Kesepuhan  Cisungsang. Kabupaten Lebak. Banten. Thesis. Bandung. Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Padjadjaran.
********
Ahmad Sihabudin: Etnografi Sebuah Upaya Menempatkan Kebijaksanaan Pembangunan TIK Berlandaskan Pada Masyarakat dan Kebudayaan