## Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa
S.Y. Pudjianto 1 , Joko Triyono 1 , Agus Eka 1 , Agus Sikwan 1 , Marini 2,*
1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia 2 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Prodi Pembangunan Sosial, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email: 1 S.Y.pudjianto@fisip.untan.ac.id, 2 joko.triyono@fisip.untan.ac.id, 3 agus.eka@fisip.untan.ac.id,
4 agus.sikwan@fisip.untan.ac.id, 5,* marini@fisip.untan.ac.id Email Penulis Korespondensi: marini@fisip.untan.ac.id
Abstrak−Desa sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan, karena desa  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat  dengan  segala  latar  belakang  kebutuhan  dan  kepentingan.  Banyaknya kebijakan yang harus di jalankan oleh pemerintah  desa, maka masih sering terjadi salah persepsi yang diakibatkan karena masih lemahnya sumberdaya manusia yang ada di pemerintahan Desa sehingga mengakibatkan tuntutan tepat waktu dalam laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  anggaran  belum  dapat  tercapai.  Kondisi  tersebut  juga  terjadi  di  Kabupaten Mempawah masih banyak desa yang belum sepenuhnya memahami perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa  dengan  baik  salah  satunya  desa  di  Kecamatan  Mempawah  Hilir.  PKM  ini  bertujuan  untuk  melalui  bimbingan  teknis memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di desa, serta pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam PKM yaitu pendekatan partisipatif dan instruksional. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan PKM yaitu peserta memperoleh pemahaman dan informasi pentingnya perencanaan  pembangunan  desa,  proses  pengelolaan  keuangan  desa  sampai  pertanggungjawaban,  juga  sekaligus  dapat menyelesaikan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  pada  tahun  berjalan  dan  dapat  menyusun  perencanaan pembangunan dan kegiatan serta RAPBDes untuk tahun berikutnya dapat tersusun dengan baik.

## Kata Kunci: Perencanaan; Pengelolaan Keuangan Desa; Perencanaan Pembangunan; Anggaran Desa
Abstract−A village as a government organization that has a strategic role in the implementation of development, because the village deals directly with people with all backgrounds needs and interests. Many policies must be implemented by the village government,  so  there  are  still  often  misperceptions  caused  by  the  still  weak  human  resources  in  the  village  government, resulting  in  timely  demands  in  budget  use  accountability  reports  that  cannot  be  achieved.  This  condition  also  occurs  in Mempawah Regency, there are still many villages that do not fully understand development planning  and village financial management properly, one of which is a village in Mempawah Hilir District. This PKM aims to through technical guidance provide an understanding of village development planning by the needs of the community and the potential that exists in the village, as well as village financial management. The methods used in PKM are participatory and instructional approaches. The results obtained in the implementation of PKM are that participants gain understanding and information on the importance of village development planning, and the process of village financial management to accountability, also at the same time can complete village financial accountability reports in the current year and can compile development plans and activities and the RAPBDes for the next year can be compiled properly.
Keywords: Planning; Village Financial Management; Development Planning; Village Budget

## 1. PENDAHULUAN
Setelah di berlakukannya Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus  semua  penyelenggaraan  pemerintahan  di  luar  kewenangan  Pemerintah  Pusat.  Daerah  diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab (Faisal & Nasution, 2016) . Kewenangan  yang  diberikan  untuk  mengurus  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak  hanya  terbatas  pada Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota,  namun  termasuk  Pemerintah  Desa.  Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai bagian dari sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  RI,  oleh  sebab  itu  Desa  dapat  diberikan  penugasan  pemerintahan  dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa.
Desa sebagai organisasi pemerintah mempunyai peranan yang setrategis, karena Desa yang berhadapan langsung  dengan  masyarakat  dengan  segala  latar  belakang  kebutuhan  dan  kepentingan.  Keberhasilan  dalam pelaksanaan pembangunan sebuah negara akan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilakukan di Desa (Mulyadi, 2019). Guna melaksanakan pembangunan desa maka diperlukan adanya dukungan sumber daya, baik  berupa  sumberdaya  manusia,  dana,  maupun  peralatan  atau  perlengkapan  penunjang  serta  adanya perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi Desa (Handono & Fanani, 2018).
Berkenaan  dengan  dukungan  sumberdaya  tersebut  maka  pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang sumber pembiayaan bagi Desa sebagai bentuk pengutan pembiayaan bagi Desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes),  Dana  Transfer  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Hibah  dan  Donasi  dari  pihak  lain (Simamora  et  al.,  2019).  Bentuk  transfer  dana  dari  pemerintah  terdiri  dari  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang
merupakan  dana  perimbangan  yang  diterima  oleh  pemerintah  Kabupaten  yang  dimasukan  kedalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di maksudkan sebagai perangsang untuk mendorong Desa agar dapat melaksanakan  aktivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  pembinaan masyarakat desa dan pembangunan desa dan tetap harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat desa (Anwar et al., 2023), karena dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah hanya bersifat stimulant yang selanjutnya diharapkan desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan menjadi desa mandiri.
Dengan  dikeluarkannya  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  keuangan  desa merupakan  perwujutan  dari  desentralisasi  keuangan.  Dengan  adanya  desentralisasi  keuangan  desa  akan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sangatlah penting karena baik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan dana publik yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
Penggunaan keuangan desa diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban yang dilakukan dengan baik dan benar. Meskipun keuangan desa merupakan hak dari Pemerintah Desa dalam  penggunaannya,  namun  dalam  perencanaan  pembangunan  desa  tidak  terlepas  dari  perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten (Pudjianto et al., 2023), sehingga perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah  Desa  harus  tetap  diselaraskan  dengan  perencanaan  pembangunan  Pemerintah  Pusat  maupun Kabupaten.  Pelaksanaan  pembangunan  desa  juga  harus  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  bersama  aparat pemerintahan  desa  karena  mereka  berhak  mengetahui  dan melakukan  pengawasan  jalannya  pembangunan  di desa. Dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan anggaran desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dijelaskan  bahwa  penggunaan  dana  ADD  paling  tinggi  sebesar  30%  dipergunakan  untuk  membiayai  aparat pemerintahan Desa dan biaya operasional pemerintahan desa dan sebesar 70% dipergunakan untuk pelaksaanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa (Yusup, 2022), namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Mempawah  hampir semua desa yang ada mengalokasikan biaya aparatur desa dan operasional pemerintahan desa telah melibihi ketentuan Peraturan Bupati.
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  sebanyak  89%  dana  Alokasi  Dana  Desa  dipergunakan untuk aparatur desa dan biaya operasional pemerintah desa. Selain itu laporan pertanggung jawaban penggunaan pengelolaan  keuangan  desa  per  tahapan  (dua  tahap  atau  per  6  bulan)  sebagai  dasar  pencairan  dana  tahap berikutnya mengalami keterlambatan dan juga laporan akhir tahun anggaran desa, hanya 47% desa yang dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan hanya 24,8% yang dapat membuat atau melengkapi lampiran terpisah penerimaan dan penggunaan dari masing-masing sumber penerimaan. Hal ini dimungkinkan adanya tumpang tindih pembiayaan (double accounting) dalam satu kegiatan.
Belum efektivnya kinerja dalam pengelolaan keuangan desa selain disebabkan lemahnya pengawasan yang di  lakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  juga  faktor  sumberdaya  manusia  dalam  melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa (I Komang Gerdion et al., 2021).
Permasalahan  Mitra  pada  PKM  ini  dilihat  dari fenomena,  setiap  penggunaan  dana  yang  bersumber  dari masyarakat atau dana publik harus mempunyai manfaat bahkan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik yaitu  melalui  laporan  keuangan  yang  dibuat  secara  periodik  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan para pihak yang telah turut memberikan donasi, investasi maupun pinjaman.
Agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan anggaran desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya perencanaan  pembangunan  desa  yang  baik,  karena  perencanaan  merupakan  acuan  dalam  menyusun  dan pelaksanaan anggaran.
Perencanaan  merupakan  tahap  awal  dari  suatu  proses  manajemen  pemerintahan  dan  juga  merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tahap perencanaan perlu  adanya  musyawarah  yang  harus  dilakukan  pemerintah  baik  pemerintah  pada  tingkat  atas  maupun pemerintah  pada  tingkat  bawah.  Keberhasilan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sangat  ditentukan  pada tahap  perencanaan  atau  formulasi,  dan  dapat  dikatakan  jika  perencanaan  suatu  pemerintahan  tidak  berjalan dengan baik maka proses pelaksanaannya akan mengalami masalah dan hasil yang dicapai tidak akan efektiv dan efisien.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  suatu  perencanaan  merupakan  tahap  yang  paling  penting  dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang  Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam  Pemerintahan  Indonesia  tahap  perencanaan  dalam  melaksanakan  pembangunan  dikenal  adanya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum  antar pemangku kepentingan  dalam  rangka  menyusun  rencana  pembangunan  daerah.  Menurut  Pasal  4  ayat  (2),  Rencana Pembangunan  disusun  dengan  tahapan  yang meliputi:  penyusunan  rancangan  awal,  pelaksanaan  Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana (Putri Angelina et al., 2019).
Dalam  ketentuan  Perencanaan  anggaran  desa  (Permendagri  113/2014)  termasuk  didalamnya perencanaan penerimaan dan penggunaan dana desa, disusun dan dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa. Perencanaan keuangan desa dimulai dari pelaksanaan musawarah pembangunan desa (Musrenbangdes). Apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka akan terjadi kesinambungan antara kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Sari et al., 2022).
Berdasarkan hasil musrenbangdes selanjutnya Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa yaitu merupakan sekumpulan rencana pembangunan yang dipilih sesuai kebutuhan masyarakat desa yang disesuaikan dengan  RPJM  Desa.  Setelah    Rancangan  Peraturan  Desa  disusun  selanjutnya  kepala  desa  bersama  BPD mendiskusikan hal-hal apa atau kegiatan apa yang akan dilakukan ditahun yang akan datang. Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa dengan BPD selanjutnya melaporkannya kepada Bupati melalui Camat dan menunggu hasil  evaluasinya.  Setelah  mendapat  evaluasi  dan  disetujui  dari  Bupati  melalui  Camat,  selanjutnya  Rancangan Peraturan  Desa  segera  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa,  dan  disusunlah  anggaran  desa  yang  harus  di publikasikan, dengan tujuan masyarakat desa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dan juga sebagai alat pengawasan pada saat pelaksanaan anggaran sebagai perwujudan asas transparansi.
Menurut Permendagri 20/2018, perangkat desa dalam hal ini Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan  anggaran  desa  maka  Kaur  dan  Kasi  mempunyai  tugas  :  1.  melakukan  tidakan  yang  mengakibatkan pengeluaran  atas  beban  anggaran  belanja  desa  sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  2.  melaksanakan  anggaran kegiatan  sesuai  bidang  tugasnya,  3.  mengendalikan  kegiatan  sesuai  bidang  tugasnya,  4.  menyusun  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA),  Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran  (DPPA) dan  Dokumen  Pelaksanaan Anggran  Lanjutan  (DPAL)  sesuai  bidang  tugasnya,  5.  menandatangani  kerjasama  dengan  pihak  lain,  dan  6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa (Gafar et al., 2023).
Dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan Anggaran Desa telah dijelaskan bahwa penggunaan dana  desa  sebagian  besar  diharapkan  untuk  pelaksaanan  pembangunan  desa,  pemberdayaan  dan  pembinaan masyarakat desa (Perbub Mempawah, 2015), namun dalam pelaksanaan di Kabupaten Mempawah  hampir semua Desa yang ada mengalokasikan biaya aparatur desa dan operasional Pemerintahan Desa telah melebihi ketentuan Peraturan  Bupati  termasuk  desa  di  Kecamatan  Mempawah  Hilir.  Selain  itu  laporan  pertanggung  jawabkan penggunaan dana desa terutama dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah per tahapan sebagai dasar desa pencairan dana tahap berikutnya dan juga laporan akhir tahun anggaran belum sesuai dengan ketentuan yang ada (belum  tepat  waktu).  Demikian  juga  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  belum  berjalan  sesuai  dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam musrenbang desa. Hal tersebut disebabkan karena belum dipahaminya penyusunan perencanaan Pembangunan desa.
Pelaksanaan  keuangan  desa  merupakan  kelanjutan  dari  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  dalam peraturan desa  sebelumnya. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pengajuan  pendanaan kegiatan, verifikasi dan  persetujuan  pemerintah  desa,  pencairan  dana  dan  pelaksanaan  kegiatan  (Nafidah  &  Anisa,  2017). Berdasarkan prioritas kegiatan maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggungjawab dan bukti transaksi kepada Kepala Desa untuk disetujui. Apabila ada ketidak sesuaian dengan RAB dan perencanaan yang ada atau anggaran yang diajukan terlalu  besar  maka  pemerintah  desa  harus  menolak  pelaksanaan  kegiatan  dan  memberikan  saran  untuk memperbaikinya. Dalam hal kegiatan yang telah mendapat persetujuan dan verifikasi dari pemerintah desa, maka bendahara desa akan melakukan pembayaran sesuai yang tertera dalam SPP yang telah disetujui.
Aparat pemerintahan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan keuangan desa (Wicaksono et al., 2021), karena Kepala Desa sebagai ketua pelaksana dan aparat desa lainnya menjadi pelaksana program dan kegiatan.  Agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar, diperlukan adanya tim pelaksana  yang  dapat  bekerjasama  dalam  mengatur  jalannya  kegiatan  pembangunan  (Soleh  &  Rochmansjah, 2015).
Jika  pemerintahan  desa  dapat  menjalankan  prinsip  pengelolaan  keuangan  desa  yang  telah  ditetapkan dalam Peraturan Bupati, maka akan mempermudah pemerintah desa membuat pertanggungjawaban penggunaan dana desa tepat pada waktu yang telah ditetapkan, baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan yang berkaitan dengan termin pencairan dana desa persemester maupun pada saat pertanggungjawaban APB Desa di akhir tahun anggaran.  Agar  pemerintah  desa  dapat  melaksanakan  prinsip  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  baik  maka sangat diperlukan pemahaman tentang sistem dan prosedur keuangan desa dengan baik, pengetahuan tentang sistem  dan  prosedur  keuangan  desa  ini  sangatlah  penting  dipahami  oleh  semua  aparat  desa  khusnya  yang menangani dan bertanggungjawab secara langsung mengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan penjelasan kondisi yang ada tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaan anggaran desa  termasuk  di  dalamnya  penggunaan  dana  ADD  dan  DD  di  Kecamatan  Mempawah  Hilir,  maka  dapat  di identifikasi masalah masalah yang ada sebagai berikut :
Peratama Laporan Pertanggungjawabkan penggunaan dana Alokasi Dana Desa per tahapan (per 6 bulan) dan juga Laporan Akhir Tahun Anggaran Desa belum tepat waktu, kedua Laporan pertanggung jawaban APBDes belum  melengkapi  lampiran  terpisah  berdasarkan  sumber  penerimaan  dan  penggunaan  dana,  ketiga  masih adanya tumpang tindih pembiayaan (double accounting) dalam pembiayaan kegiatan  atau pembangunan fisik, keempat Pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana Alokasi Dana Desa dan Dana Dasa belum sesuai dengan aspirasi  atau  yang  diinginkan    masyarakat,  kelima  belum  dapat  meningkatkan  partisipasi  gotong  royong masyarakat  Desa.  Dan  ke  enam  aparatur  desa  belum  sepenuhnya  memahami  pembuatan  perencanaan pembangunan desa yang dituangkan ke dalam APBDes serta proses dan prosedur tata kelola keuangan desa.
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  ada,  maka  Tim  PKM  bermaksud  untuk  ikut  memberikan pemahaman  tentang  penyusunan  dan  proses  perencanaan  pembangunan  desa  serta  memberikan  pelatihan singkat  dalam  hal  melakukan  pembukuan  keuangan  desa  dan  penerapan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  agar laporan keuangan desa dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
Solusi dan Luaran yang mengacu pada permasalahan yang ada di lokasi PKM dan telah di diskusikan dengan mitra dan Tim PKM, maka dirumuskan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi beserta target luarannya dapat terlihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Solusi dan Luaran PKM No Masalah Solusi Target Luaran 1 Perencanaan Pembangunan Desa dan Anggaran Desa Penjelasan proses pembuatan perencanaan  pembangunan  dan penyusunan anggaran serta diskusi dengan aparat desa/ BKD, merumuskan  masalah  yang  jelas dan  spesifik,  merumuskan  tujuan dan  sasaran  yang  berkaitan langsung dengan masalah, menyusun anggaran dengan memperhitungkan kan kinerja Membuat Rencana Kerja Pemerintah  Desa  (RKPDes), Membuat  Rencana  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa (RAPBDes),  Membuat  Publikasi RKPDes  dan  RAPBDes,  sesuai dengan potensi desa 2 Pelaksanaan  dan  pengelolaan keuangan desa dan penggunaan pembukuan keuangan desa Penjelasan proses akuntansi publik, Membuat  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan  Perubahan  Anggaran (DPPA),  dokumen  Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan  Dana  Desa  (per semester  dan  per  tahun), Menyusun Laporan Akhir APBDes 3 Penerapan IT pengelolaan keuangan desa Melakukan  bimtek  pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan  aplikasi  keuangan desa Dapat  mengoperasikan  aplikasi sistem keuangan desa
Sebagai gambaran kegiatan PKM yang dilaksanakan dan ditransfer pada mitra dapat disajikan diantaranya 1) Tim PKM memberikan pemahaman secara umum tentang pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan desa dan penyusunan RAPBDes; 2) Tim PKM bersama mitra menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, pembangunan, dan anggaran desa; 3) Tim PKM memberikan bimtek secara langsung kepada mitra yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan para pelaksana anggaran, khususnya para  aparatur  yang  secara  langsung  menangani  pengelolaan  keuangan  desa;  4)  Pengetrapan  aplikasi  sistem keuangan  desa  dan  pembuatan  Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan  persemester  serta  Laporan  Keuangan akhir tahun.

## 2. METODE PELAKSANAAN

## 2.1Kegiatan PKM
Kegiatan ini dilakukan pada bulan November 2023, melibatkan dua mitra yaitu Kecamatan  dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya: pertama  Persiapan  tim  PKM  berupa  rapat  tim,  diskusi  tema  kegiatan,  pemilihan  masalah  yang  diangkat, pertimbangan penentuan mitra untuk berkolaborasi, dan penyusunan proposal kegiatan. Kedua persiapan berupa
penjajakan kepada pihak mitra dan para ahli mengenai pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa dan ke  tiga  menghubungi  pihak  terkait  untuk  kerjasama  dalam  kegiatan  PKM,  mendiskusikan  mengenai  metode kegiatan dan evaluasi.

## 2.2Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan dengan penjabaran tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Pengaturan jadwal pelaksanaan dengan parapihak yang terkait baik mitra maupun Tim PKM.
2. Melaksanakan kegiatan PKM (penyampaian materi dan bimtek) di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir selama dua hari.

## 2.3Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan  kegiatan  PKM  ini  secara  teknis  dalam  bentuk  penyuluhan  dan  bintek  sebagai  edukasi  publik mengenai perencanaan pembangunan desa dan anggaran desa. Metode penyuluhan dimaksud dilakukan dengan dua cara, yakni metode ceramah dan diskusi guna mengedukasi perangkat desa dan masyarakat dan bimtek bagi perangkat desa yang secara langsung menangani keuangan desa.
Dalam pelaksanaan kegiatan pertama tim PKM dan juga narasumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  Kabupaten Mempawah menyampaikan materi  sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah di sepakati sebelum pelaksanaan kegiatan. Tim PKM dari Untan memberikan materi secara teoritis praktis tentang  perencanaan  pembangunan  dan  proses  akuntansi  publik,  sedangkan  tim  dari  Pemerintah  Daerah memberikan  materi  tentang  berbagai  kebijakan  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  desa  yang  harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
Untuk  kegiatan  bimbingan  teknis  aplikasi  sistem  keuangan  desa  dilakukan  secara  langsung  kepada aparatur/staf yang  secara  langsung  menangani  pembukuan  juga  para  operator  IT  yang  melakukan  input  data keuangan yang langsung dapat diakses ke bagian keuangan Pemerintah Desa.
a. Pendekatan Partisipatif
Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Dengan demikian, peserta PKM dapat melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber / pemateri dan pelatih/ instruktur bintek. Pendekatan ini efektif  untuk  mengukur  tingkat  atensi  peserta/  para  pelaksana  keuangan  desa.  Pendekatan  ini  digunakan karena dianggap paling cocok untuk kegiatan bimbingan teknis (Merta, 2018; Sangian et al., n.d.; Sariah, 2013).
b. Pendekatan Instruksional
Kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan narasumber dan Tim PKM mengenai pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa, pada kegiatan PKM juga memberikan buku panduan singkat operasional aplikasi sistem keuangan desa.

## 2.4Evaluasi Kegiatan
Evaluasi materi perencanaan dan anggaran desa serta bimtek aplikasi keuangan desa melalui tanya jawab peserta PKM  serta  menerapkan  dalam  pembuatan  perencanaan  desa  yang  telah  ada  dan  melakukan  secara  langsung proses pembukuan yang dilakukan oleh staf keuangan  desa sampai dapat membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Evaluasi  kegiatan  PKM  dilaksanakan  setelah  semua  kegiatan  dilakukan, baik metode  diskusi  dan  bintek dilakukan secara langsung dilokasi PKM, diikuti oleh perangkat desa dan juga BKD serta masyarakat yang telah mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan PKM dari pihak desa.  Bentuk evaluasi dilihat dari jumlah respon yang masuk selama pelaksanaan kegiatan dan juga mampu melaksanakan materi bintek.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Penjelasan Kegiatan
PKM dilaksanakan pada bulan November 2023, dalam pelaksanaan kegiatan PKM, tim diawali dengan persiapan rapat anggota untuk menentukan tema, teknis pelaksanaan dan evaluasi serta lokasi PKM. Selanjutnya masing- masing anggota tim PKM mencari materi yang akan di sampaikan dalam kegiatan PKM. Kemudian menyampaikan dan  koordinasi  dengan  mitra  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  mendapatkan  persetujuan  dan  para  pejabat  yang bersedia memberikan materi penyuluhan maupun bimtek keuangan desa.
Berdasarkan beberapa pertemuan koordinasi dan observasi lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan PKM. Berikut hal-hal yang berhasil disepakati:
1) Perwakilan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjuk untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan perencanaan pembangun dan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2) Perwakilan dari tim PKM Untan menyampaikan proses akuntansi publik dan perencanaan pembangunan.
3) Perwakilan dari Keuangan Daerah menyampaikan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dan cara input data keuangan.
4) Tim PKM Untan dan perwakilan/ staf Keuangan Daerah secara bersama-sama memandu para staf keuangan desa  untuk  memasukan  data  keuangan  desa  masing-masing  ke  dalam  aplikasi  keuangan  sampai  menjadi laporan keuangan akhir tahun yang siap untuk di pertanggungjawaban.

## Gambar 1. Dokumentasi praktik input data
Kegiatan  PKM  dilaksanakan  di  Desa  Penibung  Kecamatan  Mempawah  Hilir  Kabupaten  Mempawah, sedangkan  peserta  yang  diundang  untuk  mengikuti  kegiatan  PKM  terdiri  dari  unsur  Kepala  Desa  dan  staf keuangan,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  dari  unsur  masyarakat  di  5  desa.  Pelaksanaan  kegiatan  PKM dilakukan  pada  tanggal  15  November  2023  pukul  10.00  –  12.00  untuk  kegiatan  pemahaman  perencanaan pembangunan desa dan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa.
Kegiatan bimtek dilaksanakan mulai pukul 13.00 sampai selesai, kegiatan ini didahului dengan penjelasan secara singkat tentang aplikasi sistem keuangan desa, selanjutnya peserta bimtek melakukan input data yang telah di  persiapkan  oleh  masing-masing  peserta.  Instruktur  dan  tim  PKM  Untan  membantu  peserta  yang  masih mengalami  kesulitan  dalam  penggunaan  aplikasi  dan  menjelaskan  tentang  apa  yang  menjadi  kendala  dalam melakukan input data keuangan.
Kegiatan  bimtek  dilakukan  dengan  pendekatan  secara  langsung,  artinya  instruktur  tidak  memberikan pengajaran  formal,  namun  dilakukan  dengan  pendekatan  interaktif  secara  langsung  untuk  mengatasi  atau membantu  kesulitan  penerapan  baik  yang  berkaitan  dengan  pembukuan  keuangan  desa  maupun  penggunaan aplikasi  sistem  keuangan  desa.  Dengan  model  tersebut  dihadapi  para  peserta  bimtek  dapat  memahami  dan menyelesaikan permasalahan tugasnya di kantor desa masing-masing. Model ini dilakukan oleh tim PKM untuk membantu para staf kantor desa  agar dapat segera menyelesaikan tugasnya membuat Laporan Keuangan Desa dengan baik benar, sehingga para peserta setelah selesai mengikuti bimtek selesai juga pekerjaannya dan tidak terbebani lagi tugas pada akhir tahun.
Pada  kegiatan  ini  instruktur  membekali  peserta  dengan  materi  yang  bertujuan  agar  peserta  memiliki pemahaman tentang;
1) Pemahaman  tujuan  pembangunan  desa  berdasarkan  Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa,  yang terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, pengelolaan SDA dan lingkungan serta memahami kesenangan desa.
2) Pemahaman  perencanaan  pembangunan,  anggaran  dan  pelaksanaan  kegiatan,  meliputi  rumusan  masalah, tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah, penyusunan rencana partisipatif, anggaran disusun berdasarkan kinerja.
3) Pemahaman  pengelolaan  keuangan  desa  yang  tertib  dan  disiplin  anggaran  berdasarkan  asas  akuntabel, partisipatif dan transparan.
4) Pemahaman pendapatan dan belanja desa serta pengelolaan keuangan desa.
5) Pemahaman proses pengelolaan keuangan desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Gambar 2. Dokumentasi kegiatan PKM

## 3.2 Tingkat Pemahaman Tentang Kegiatan yang Berlangsung
Guna  mencapai  tujuan  PKM  kegiatan  yang  dilakukan  terdiri  dari  beberapa  cara  pertama  narasumber menyampaikan materi 3 jam (10.00-12.00), kemudian tanya jawab dan jika peserta sudah mengerti semuanya maka acara kedua pukul 13.00 adalah bimbingan teknis penerapan IT dalam mengelola keuangan desa, berupa praktik input data ke aplikasi keuangan desa, sehingga peserta yang ditugaskan dari desa mampu melakukannya yang nanti akan diterapkan didesa masing-masing.
Indikator  tercapainya  tujuan  kegiatan  PKM  ini  diantaranya;  pertama  peserta  mampu  membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan dan desa dan pengelolaan keuangan desa, kedua peserta mampu mengelola menggunakan aplikasi keuangan desa. Tolak ukur untuk mencapai indikator tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara (evaluasi) peserta dan melihat hasil kerja saat peserta diberikan tugas.
Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh tim PKM tentang pelaksanaan kegiatan PKM sebagai berikut:
1) Memahami proses perencanaan dan kegiatan pembangunan yang seharusnya dilakukan di desa, namun proses perencanaan pembangunan yang ada di desanya belum sepenuhnya dilakukan.
2) Memahami perlunya partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan di desa sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan selaras dengan kebutuhan atau yang diharapkan oleh masyarakat desa.
3) Memahami  bahwa  perencanaan  kegiatan  pembangunan  yang  dihimpun  dari  masyarakat  atau  aspirasi masyarakat  harus  dipilih  sesuai  sekala  prioritas  karena  terbatasnya  anggaran/  dana  yang  tersedia  setiap tahun.
4) Memahami ternyata proses pembukuan/ administrasi keuangan saling keterkaitan mulai dari  perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat sampai tersusunnya laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
5) Memahami pentingnya pencatatan dokumen transaksi sebagai dasar input data pada aplikasi keuangan desa yang selanjutnya akan terhubung dengan keuangan Pemerintah Daerah.
6) Memahami pentingnya menggunakan aplikasi keuangan yang meringankan tugas mereka. Kelebihan dari metode PKM ini peserta antusias untuk ikut mencoba sebab yang diundang memang yang memiliki  tugas,  sehingga  PKM  ini  dirasakan  manfaatnya  untuk  membantu  pekerjaan.  Kegiatan  yang  disajikan sesuai kebutuhan maka akan bermanfaat dan memberikan dampak pada kemajuan (Kuswandoro, 2016; R Fathy, 2019), selain itu peserta juga semangat mengikutinya karena sesuai kebutuhan (K Endah, 2020; Marini & Nurhadi, 2019). Pada PKM ini  juga melibatkan tokoh masyarakat  sebagai  kontrol untuk pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
Rencana  tindak  lanjut  pada  PKM  ini  karena  kegiatan  PKM  yang  singkat, maka  akan  ada  lagi  pertemuan untuk  melakukan  monitoring  dan  evaluasi,  yang  dilakukan  bersama  dengan  mahasiswa  sebagai  bentuk  KKN mahasiswa.

## 4. KESIMPULAN
Kegiatan  PKM  yang  di  laksanakan  di  Desa  Penibung  Kecamatan  Mempawah  Hilir  Kabupaten  Mempawah khususnya yang dilaksanakan oleh tim PKM Untan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan PKM ini berusaha membantu dan mempertemukan secara terbuka antara aparat Pemerintahan Desa khususnya yang  menangani  APBDes  dengan  Pemerintah  Daerah  sebagai  pembuat  kebijakan  dan  pengalokasian  keuangan desa.  Dimana  selama  ini  sering  terjadi  salah  persepsi  yang  diakibatkan  karena  masih  lemahnya  sumberdaya manusia  yang  ada  di  pemerintahan  desa  sehingga  mengakibatkan  tuntutan  tepat  waktu  dalam  laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belum dapat tercapai. Para peserta yang menghadiri kegiatan PKM baik dari pemerintahan desa, BPD dan masyarakat yang diundang merasa puas telah memperoleh pemahaman yang lebih jelas dari para narasumber yang memberikan materi penyuluhan maupun instruktur yang memberikan
pelatihan secara langsung, sehingga peserta selain memperoleh pemahaman juga sekaligus dapat menyelesaikan laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pada  tahun  berjalan  dan  dapat  menyusun  perencanaan  pembangunan dan kegiatan serta RAPBDes untuk tahun berikutnya dapat tersusun dengan baik. Beberapa peserta masih ada yang merasa kesulitan untuk meng input datanya dikarenakan kegiatan pembangunan desa yang telah dilakukan, namun data pendukungnya belum ada. Hal ini dikarenakan adanya berbagai masalah antaranya penunjukan pihak ketiga yang kurang tepat, adanya masalah kepentingan antara aparat desa dengan BKD, staf bagian keuangan yang ada sering mengalami penggantian dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas di bagian keuangan serta tidak memahami tentang IT.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, H., Chainar, Rasidar, Thea Purnama, D., & Marini. (2023). Management of APB DESA in Community Empowerment in Sejegi Village, East Mempawah District, Mempawah Regency. International Journal Of Education, Vocational and Social Science (IJEVSS), 02(4), 2023. www.suarasurabaya.net,
Faisal, & Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. Jurnal Akuntansi, 4(2), 206– 215.
Gafar, T. F., Suryaningsih, Zamhasari, & Krisnawansyah, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    (Permendagri)  Nomor  20  Tahun  2018.  Eksekusi:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Administrasi Negara, 1(3), 207–2018.
Handono, A. T., & Fanani, Z. (2018). Realitas Pengelolaan Keuangan Desa: Dominasi dalam Pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Mojokerto. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 1(2). https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5168
I  Komang  Gerdion,  A.,  I  Ketut  Kasta  Arya  Wijaya,  &  I  Wayan  Arthanaya.  (2021).  Efektivitas  Pengawasan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  (Desa  Blahkiuh,  Kecamatan  Abiansemal,  Kabupaten Badung). Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 391–396. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396 K  Endah.  (2020).  Pemberdayaan  masyarakat:  Menggali  potensi  lokal  desa.  Jurnal.Unigal.Ac.Id,  6(1). https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3319
Kuswandoro, W. E. (2016). Strategi pemberdayaan masyarakat desa berbasis partisipasi. Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa, November, 380–391.
Marini, & Nurhadi. (2019). Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Kelompok Tani Daya Karya Mandiri (Dkm) Studi Pada Program Csr Pertamina Ep Asset-Sanga Sanga Field Kabupaten Kutai Kartanegara  Provinsi Kalimantan Timur  [Universitas Gadjahmada]. http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/183723
Merta, M. (2018). Penerapan Teknik Partisipatory  Rapid Appraissal  (Pra)  Dalam Pengelolaan Lingkungan  Di Dataran Tinggi Nusa Tenggara Timur. Eknologi Pertanian Universitas Udayana Journal.
Mulyadi, I. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 9(2).
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di  Kabupaten  Jombang.  Akuntabilitas,  10(2). https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936
Perbub Mempawah. (2015). Peraturan Bupati Mempawah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten  Mempawah.
Pudjianto, S., Rasidar, Chainar, Thea Purnama, D., & Marini. (2023). The effectiveness of village financial management in the implementation of accounting systems and procedures in Paloh District, Sambas Regency. Research Horizon , 3(6), 611– 627.
Putri Angelina, S. D., Yulianto, A., & Wijayanty, H. (2019). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,  Tatacara  Penyusunan,  Pengendalian,  Dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  Terkait Partisipasi Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Daerah  Di  Kota  Mojokerto.  Brawijaya  Law  Student Journal Published by Faculty of Law, Universitas Brawijaya. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3356
R  Fathy.  (2019).  Modal  sosial:  Konsep,  inklusivitas  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Journal.Ugm.Ac.Id. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463
Sangian, D. A., Dengo, S., & Pombengi, J. D. (n.d.). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.
Sari, Y. K., Sholihah, Q., & Wanusmawatie, I. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Kajian Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro pada Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 8(2). https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.11
Sariah. (2013). Kegiatan Belajar Partisipatif. Jurnal Pemikiran Islam, 37(1).
Simamora, J. T., Siallagan, H., & Siregar, H. (2019). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. PATIK : Jurnal Hukum, 8(2), 85–99. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16770/SKRIPSI%20LENGKA Soleh, C., & Rochmansjah. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Revisi . Fokusmedia. Wicaksono, I., Bahtiar, B., & Maulana, A. (2021). Pelatihan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Di Randuagung Sumberjambe Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage, 2(1). https://doi.org/10.32528/jpmm.v2i1.5000
Yusup, Y. (2022). PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMPULANGIT KECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR. Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan, 4(2). https://doi.org/10.20527/jpp.v4i2.5731