## PENGUATAN MODERASI BERAGAMA MELALUI PEACE
EDUCATION GUNA MEWUJUDKAN JURNALISME DAMAI
Sidik Permana 1 , Mursyid Setiawan 2 1,2 Universitas Pendidikan Indonesia
1 sidiksipengelana@gmail.com
2 mursyidsetiawan14@gmail.com
Abstract - Diversity  is  a  necessity  that  cannot  be  separated  from  human  life.  In  order  to  maintain  the harmony of life in this diversity, peace  must be fought for by all parties, one of which is through peace education. The goal of peace education is to produce people who are wise and able to position themselves through a process of strengthening moderation. This research is based on Johan Galtung's thoughts with his concept of "peace" and "violence" which is a reference for the creation of resolution and post-conflict. This research uses qualitative methods with literature studies through various reference sources, both from books,  journals,  official  websites,  and  so  on.  The  implementation  of  Johan  Galtung's  thoughts  in  peace education is expected to foster self-discipline and produce individuals who are not only able to interpret peace,  create  conflict  resolution,  are  able  to  position  themselves  in  every  problem,  but  also  lead  to  a transformative and lasting peace, without ignoring the presence of violence that will lead to peace. always present as peace is born. This is what is currently needed, especially for the world of journalism which is closely related to the flow and battle of information. With this peace education, it is hoped that a journalist can make decisions to produce journalistic work that is able to reconcile, be balanced, and even become a solution effort to produce transformation and conflict resolution.

## Keywords: Peace Education, Peace, Violence, Conflict
Abstrak – Keberagaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Guna menjaga keharmonisan hidu dalam keberagaman tersebut, perdamaian harus diperjuangkan semua pihak, salah satunya melalui peace education (pendidikan damai). Tujuan dari peace education melahirkan insan yang bijaksana dan mampu memposisikan diri melalui proses penguatan moderasi. Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran Johan Galtung dengan konsep “peace” dan “violence”-nya yang menjadi rujukan bagi terciptanya  resolusi  dan  pasca  konflik.  Riset  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka melalui  berbagai  sumber  referensi,  baik  dari  buku,  jurnal,  laman  resmi,  dan  sebagainya.  Implementasi pemikiran  Johan  Galtung  dalam  peace  education  ini  diharapkan  menumbuhkan  kebijaksanaan  diri  dan melahirkan individu yang tidak hanya mampu memaknai kedamaian, menciptakan resolusi konflik, mampu memposisikan diri dalam setiap problematika, tetapi juga membawa ke arah kedamaian yang transformatif dan abadi, tanpa mengabaikan kehadiran kekerasan yang akan selalu hadir seiring perdamaian terlahir. Hal itulah  yang  saat  ini  dibutuhkan,  terlebih  bagi  dunia  jurnalistik  yang  erat  kaitannya  dengan  arus  dan pertarungan  informasi.  Dengan  peace  education  ini,  diharapkan  seorang  jurnalis  dapat  mengambil keputusan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang mampu mendamaikan, berimbang, bahkan menjadi upaya solutif untuk menghasilkan transormasi dan resolusi konflik.
Kata Kunci: Pendidikan Damai, Damai, Korban, Konflik

## 1. PENDAHULUAN
Keberagaman di Indonesia adalah sebuah anugerah, maka dari itu perlu dirawat dan dijaga.  Yaqut  Cholil  Qoumas,  Menteri Agama Republik Indonesia, sebagaimana dikutip dari laman Lembaga Ketahanan Nasional RI (2021), mengungkapkan  bahwa  “Keragaman adalah kehendak Tuhan.” Ia
menambahkan  bahwa  Tuhan  memang menghendaki manusia beragam dan tidak sama  semua.  Oleh  karena  itu,  guna membangun rasa saling toleransi terhadap perbedaan  itu,  dialog  dan  solidaritas keagamaan harus diwujudkan.
Akan tetapi, rasa ketidakpercayaan yang berlandaskan perbedaan  antar satu  sama lain  tidak  bisa  dihindari.  Tilaar  (dalam Ansori,  2019,  hlm.  111)  mengatakan bahwa budaya yang beragam
(multikultural)  di  samping  membawa nilai  positif  di  dalam  kehidupan  juga dapat  membawa  kepada  pertikaian  dan konflik.
Dalam sebuah studi dari Pusat
Pengkajian Islam dan Masyarakat (HLMIM)  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Syarief  Hidayatullah  Jakarta
(2021), di tahun 2020 bertajuk “Kebinekaan di Menara Gading: Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi” mengungkapkan tingkat toleransi  di  kalangan  mahasiswa  dari beragam  latar  kelompok  keagamaan, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan aliran kepercayaan lainnya.
Dalam  studi  yang  dilakukan  di  34 provinsi  itu,  didapatkan  fakta  bahwa tingkat toleransi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) di 92 PT dari 100 PT  yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia tergolong sangat tinggi dengan
persentase  20%,  69,83%  bertoleransi agama tinggi, 24,89% tergolong rendah, dan 5,27% lainnya masuk kategori sangat rendah.
Riset lainnya datang dari Pusat Penelitian dan
Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Agama Republik Indonesia yang  merilis  Indeks  Kerukunan  Umat Beragama  (KUB)  2019.  Sebagaimana dikutip  dari  laman  resmi  Kementerian Agama (2019), indeks KUB Indonesia di tahun  2019  berada  di  atas  rata-rata nasional  dengan  skor  poin  73,83  dari rentang  0-100,  atau  masuk  kategori “Rukun  Tinggi”.  Tentu  saja,  kerukunan semacam ini harus dipertahankan, bahkan  ditingkatkan.  Tetapi,  Soerjono Soekanto  (2006,  hlm.  65)  menyebutkan bahwa  bila  muncul  interaksi  antara  dua kelompok masyarakat (etnis),
kemungkinan yang terjadi adalah membentuk  kerjasama,  konflik,  dan akomodasi. Jadi, sekalipun tingkat toleransi  sangat  tinggi,  namun  kehadiran sikap  sebaliknya  memang  tidak  bisa dihilangkan.
Kerap  kali  keharmonisan  yang  telah dibangun  itu  harus  pudar  akibat  ulah segelintir orang yang merusak ketertiban,
bahkan cenderung menggunakan,
membesarkan  dan  menggiring  opini publik  agar  larut  dalam  konflik/isu intoleran dan perpecahan, hingga berdampak kepada hilangnya ketentraman  hidup.  Walaupun  pada hakikatnya,  konflik  akan  selalu  ada, namun  level  konflik  itulah  yang  mesti dikhawatirkan.
Ketidaktahuan dan keterbatasan seseorang, khususnya penerimaan terhadap “perbedaan” menjadi penyebab maraknya konflik yang diakibatkan  oleh  sikap  intoleran.  KH. Abdurrahman  Wahid  atau  dikenal  Gus
Dur, sebagaimana ditulis di  laman resmi
Nahdlatul Ulama (2019), mengungkapkan  jika  konflik  keagamaan bermula  dari  adanya  ketidaktahuan  dan pendangkalan  pemahaman  agama  para pemeluknya. Ia melanjutkan jika formalisasi ajaran agama layaknya hukum positif  pun  turut  memicu  konflik keagamaan, khususnya di Indonesia. Balai  Litbang  Agama  Jakarta  (BLAJ) Balitbang Diklat Kementerian Agama RI (2019), pernah merilis sebuah penelitian. Dalam  riset  bertajuk  ”Sistem  Peringatan dan  Respon  Dini  Konflik  Keagamaan Fase II: Variasi Efektivitas Respons Dini Konflik Keagamaan”, Rudi Harisah Alam bersama timnya menemukan paling tidak ada  enam  jenis  konflik  keagamaan  yang mendominasi  di  Indonesia,  di  antaranya: 1)  Moral;  2)  Sektarian;  3)  Komunal;  4) Politik/kebijakan;  5)  Terorisme;  dan  6) lainnya. Dan, dari jenis konflik keagamaan  tersebut,  sejak  tahun  2017- 2019,  setidaknya  ada  satu  kasus  konflik terkait  isu  terorisme,  14  kasus  isu
komunal  (antaragama),  dan  12  terkait masalah sektarian (intraagama).
Kasus  intoleran  yang  pernah  terjadi  di Indonesia,
misalnya
penolakan penggunaan  rumah  warga  menjadi Gereja  untuk  Jemaat  Advent  Hari Ketujuh di  Kecamatan  Makasar, Jakarta Timur.  Lalu,  penolakan  yang  sama terjadi  pada  rumah  ibadah  GKI  (Gereja Kristen  Indonesia)  Yayasan  Wisesa Wicaksana  di  Jakarta  Selatan,  protes warga terhadap gereja damai milik umat Katolik  di  Jakarta  Barat,  dll.  Fenomena kemajemukan  bagaikan  pisau  bermata dua, di satu sisi memberi dampak positif tetapi  pada  sisi  lain  memberi  dampak negatif (Ansori, 2019, hlm. 111).
Upaya dalam menanggulangi permasalahan  moderasi  beragama  ini sering  mendapat  tantangan,  khususnya dari media massa yang kerap
menginformasikan berita dengan “bombastis” dan cenderung
memanfaatkan  situasi  dengan  judul headline yang kerap provokatif, ambigu, dan tidak komprehensif. Padahal, sebagai seorang jurnalis, informasi yang diberitakan  harus  memuat  konten  yang menyejukan dan mencerdaskan,
sekalipun  isu  yang  diangkat  sangat sensitif,  bukan  demi  tarikan  konsumen pembaca yang mudah menarik kesimpulan  dan  emosional.  Kebutuhan akan jurnalisme damai sangatlah diperlukan  di  sini.  Ishwara  (dalam Andarini,  2014,  hlm.  89)  menjelaskan bahwa sejatinya banyak media berprinsip jika  konflik  punya  nilai  berita  yang “tinggi”,  khusunya  konflik  fisik,  karena itulah  perang,  pembunuhan,  kekerasan fisik dan lainnya ditempatkan di halaman muka.
Belum  termasuk  kekuatan  media  massa yang bergerak di dunia digital yang kian masif dan luas, sehingga sulit  mencerna dan  mengontrol  karya  jurnalistik  yang disampaikan, baik secara provokatif atau damai.  Heidi  Campbell  dalam  bukunya
When  Religion  Meets  New  Media (Campbell,  2010,  hlm.  70)  menjelaskan konsep Religious-Social  Shaping  of Technology ,  yaitu  bahwa  dampak  era digital terhadap cara beragama masyarakat,  di  antaranya  yang  paling terasa  adalah  pudarnya  afiliasi  terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan,  menguatnya  individualisme, dan  perubahan  dari  pluralisme  menjadi tribalisme.
Sebagai contoh, keterlibatan media massa yang  jauh  dalam  mengimplementasikan jurnalisme damai. Berdasarkan penelitian Rindang  Senja  Andarini  (2014,  hlm.  89) yang  dituangkan  dalam  jurnal  berjudul “Jurnalisme  Damai  dalam  Pemberitaan Ahmadiyah  pada  Harian  Jawa  Pos”, didapati  bahwa  secara  analisis  struktur sintaksis ( headline , lead , latar informasi, sumber,  dan  penutup)  menunjukkan beberapa judul berita yang diangkat Jawa Pos cukup frontal dengan menampakkan sikapnya yang kontra dan tidak berimbang terhadap persoalan Ahmadiyah. Hal itu terlihat pada headline salah  satu  berita  berjudul  “Gubernur Jatim  Larang  Aktivitas  Ahmadiyah, “SBY  Minta  Ahmadiyah  Berhenti”, “Istana Ditarget 10 Hari untuk Bubarkan Ahmadiyah.  Bahkan,  dalam  beberapa kasus,  terdapat  pemberitaan  harian  yang tidak konsisten antara judul yang diangkat dan lead yang  dituliskan,  seperti  pada Edisi  18  Februari  2011  mengenai  hasil penyelidikan, di mana Jawa Pos mengangkat berita berjudul “Polisi Sebut Kiai  Ujang  Dalang  Rusuh  Ahmadiyah”, akan  tetapi  informasi  yang  dituliskan pada  latar  berita  justru  mengenai  unjuk rasa  ormas  yang  menuntut  pembubaran Ahmadiyah.
Permasalahan semacam itu bisa dihindari bila  mana  para  jurnalis  menerapkan prinsip  “jurnalisme  damai”.  Dalam  hal ini, Jake Lynch, sebagaimana dikutip dari laman  Indonesia.id  (2017),  memaparkan bahwa  jurnalisme  damai  atau peace
journalism merupakan situasi ketika para editor  dan  reporter  membuat  pilihan mengenai apa dan bagaimana melaporkannya, serta menciptakan kesempatan  bagi  masyarakat  untuk mempertimbangkan dan menilai
tanggapan non-kekerasan terhadap konflik.
Dikutip  dari  laman  Indonesiabaik.id (2017),  Arif  Zaini  mengungkapkan bahwa  pendekatan  jurnalisme  seperti yang  dicetuskan  John  Galtung,  Rune Ottosen,  Wilhem  Kempt,  dan  Maggie O’Kane  tidak  lain  berupaya  untuk menghindari atau mencegah kekerasan di masyarakat dengan memperhatikan laporan  suatu  kejadian  dengan  lebih menyeluruh,  berimbang,  dan  akurat dengan  didasarkan  pada  informasi. Prinsip jurnalisme yang diusung diharapkan  menjadi  jembatan  untuk terciptanya perdamaian.  Artinya, seluruh pihak,  baik  dalam  skema  penyusunan informasi  dalam  pemberitaan  hingga sampai  kepada  pembaca,  terlibat  dan bertanggung  jawab  menyuguhkan  karya jurnalistik yang berkualitas dan ditujukan demi perdamaian.
Juditha  (2016,  hlm.  99-100),  dalam penelitiannya  pernah  mengungkapkan beberapa  media  massa  di  Indonesia berupaya untuk mengamalkan jurnalisme damai,  salah  satunya  Tempo.co.  Dalam hal  ini,  sebesar  86,49%  konten  media Tempo.co  dari  37  berita  mengenai peristiwa Tolikara yang dirilis mengarah pada orientasi perdamaian.
Jurnalisme  damai  yang  diupayakan tersebut  memiliki  kesamaan  dengan komitmen
Kementerian Agama,
sebagaimana  tertuang  dalam  Surat Edaran  tanggal  29  Oktober  2019,  untuk menjadikan  moderasi  beragama  sebagai bagian  dari  landasan  berpikir,  bersikap, rumusan  kebijakan  dan  program  di seluruh stakeholder Kementerian Agama (Anon, 2020, hlm. 2).
Oleh  karena  itu,  membangun  budaya toleran  dan  moderasi  bergama  menjadi berguna  untuk  meminimalisir  konflik multidimensional  tersebut,  salah  satu caranya  melalui peace  building yang dapat  diimplementasikan  dengan peace education .  Dalam  sebuah  penelitian berjudul “Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di
Sekolah”,  Wulandari  (dalam  Atmanto, 2017,  hlm.  157)  menjelaskan  bahwa pendidikan  perdamaian  sejatinya  akan lebih  baik  bila  dikomunikasikan  melalui perantara  mata  pelajaran  tertentu  dan tersendiri  atau  bukan  sekadar  nilai  yang hanya  dikembangkan  implisit  ( hidden curriculum) .  Tujuan  pendidikan  damai sendiri  adalah  agar  orang  dapat  belajar untuk  saling  memahami  satu  sama  lain dan  mengasah  kebijaksanaannya  dalam menghadapi  perbedaan.  Sehingga,  dapat mewujudkan  dunia  yang  penuh  dengan keadilan, tanpa kekerasan, saling menjunjung tinggi HAM, minim konflik, minim  eksploitasi  satu  sama  lain,  dan membina  kehidupan  yang  penuh  damai (Atmanto, 2017, hlm. 157).
Inilah  yang  menjadi  alasan  utama  tim peneliti  untuk  mencari  penyelesaian masalah dari maraknya tindakan intoleran.  Melalui  pendidikan  damai, khususnya  yang  diimplementasikan  di perguruan  tinggi,  diharapkan  dapat membentuk  pola  pikir  mendamaikan. Bahkan, itu akan menjadi lebih baik bila diimplementasikan dalam jurnalisme damai, baik dalam perspektif profesional maupun  kita  sebagai  masyarakat  biasa. Artinya,  penelitian  ini  bertujuan  agar pembaca  dapat  menjadi  jurnalis  damai, baik  untuk  diri  Anda  sendiri  dan masyarakat, melalui peace building yang dihidupkan  dalam  pendidikan  damai ( peace  education ).  Hal  yang  terpenting adalah  bagaimana  pendidikan  damai  ini bisa  diterapkan  di  institusi  pendidikan, sehingga  menghasilkan  manusia  yang bijak dan mampu menerima perbedaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan studi  literatur.  Penelitian  kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna yang–oleh sejumlah individu atau sekelompok  orang—dianggap  berasal dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan (Creswell, 2014, hlm. 4) Dalam  peninjauan  literatur,  definisi formal  itu  tidak  ada  yang  umumnya digunakan  untuk  menerapkan  model kodifikasi, atau spesifikasi apapun untuk komponen/variabelnya  (Espitia,  et  al., 2016, hlm. 1111). Dengan demikian, para peneliti  tidak  perlu  membebani  diri dengan  menyusun  kembali  sebuah definisi  secara  formal,  karena  hal  itu justru  telah  diakomodir  oleh  literatur yang  telah  tersedia  sebagai  bahan rujukan.  Bisa  dikatakan,  riset  berbasis pustaka umumnya memanfaatkan sumber  dari  “perpustakaan”  untuk memperoleh  data  penelitiannya  (Zed, 2018,  hlm.  1-2).  Dengan  demikian, peneliti  bisa  melakukan  risetnya  tanpa perlu  ke  lapangan,  secara  harfiah. Mestika  Zed  (dalam  Supriyadi,  2016, hlm.  85)  menjelaskan  bila  studi  pustaka atau  kepustakaan  secara  sederhana diartikan  sebagai  serangkaian  kegiatan berkaitan  dengan  metode  pengumpulan data,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah  bahan  penelitian  berbasis pustaka (literatur).
Studi  kepustakaan  sendiri,  menurut Sugiyono (2013, hlm. 291) berhubungan dengan  kajian  teoritis  dan  referensi  lain yang  terkait  dengan  nilai,  budaya,  dan norma  yang  berkembang  pada  situasi sosial  yang  diteliti.  Ia  melanjutkan, bahwa terdapat tiga kriteria
pengembangan  teori  yang  digunakan
sebagai  pijakan  dalam  penelitian  studi literatur  ini,  diantaranya:  1)  Relevansi, relevansi yaitu kesinambungan teori yang dikemukakan dengan permasalahan yang diteliti; 2) Kemutakhiran, yaitu kebaruan ( novelty )  sebuah  teori  atau  referensi rujukan;  dan  3)  Keaslian  yang  berkaitan dengan keaslian sumber, yaitu
penggunaan sumber aslinya dalam mengemukakan teori.
Alasan  peneliti  menggunakan  studi literatur,  selain  dari  beberapa  hal  yang telah  disampaikan  di  atas,  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Mestika  Zed (2018, hlm. 4-5) dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Kepustakaan, yaitu: 1) Peneliti dihadapkan langsung dengan teks ( nash ) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata  ( eyewitness )  berupa  kejadian, orang atau benda-benda lainnya; 2) Data pustaka  bersifat  “siap  pakai”  ( ready- made );  3)  Data  pustaka  merupakan sumber  sekunder;  dan  4)  Kondisi  data pustaka  tidak  dibatas  oleh  ruang  dan waktu. Hal itu memudahkan tim peneliti, sekaligus  menjadi  pembanding  antar referensi  yang  menjadi  rujukan.  Tidak hanya  seputar  penggalian  data,  studi literatur  menjadi  jembatan  bagi  peneliti untuk mencari komparasi dari keterbatasan  ilmu  pengetahuan  yang dimiliki tim riset dan realitas di lapangan. Wertz,  dkk  (2011,  hlm. 88)  menjelaskan jika,  “ A  critical  review  of  the  literature allows researchers to identify such a gap between what is known and the portion of reality that exceeds our knowledge ”. Dan, akhirnya studi literatur membantu peneliti untuk  menjelaskan  jawaban/hasil  yang muncul di sana (Dawson, 2002, hlm. 19).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Subjek dalam Perdamaian dan Kekerasan Marthin  Luther  King  dalam  sebuah kesempatan pernah mengungkapkan, “ True peace is not merely the absence of
tension:  it  is  the  presence  of  justice ”.
Kenyataannya, menggambarkan kedamaian  seperti  yang  selama  ini dipikirkan—diupayakan  bersama—tidak sesederhana yang dipikirkan. Perbendaharaan  kamus  bisa  saja  tidak mewakili keseluruhan maksud, termasuk dalam mewakili makna damai. Beberapa menilai bahwa “damai” atau “perdamaian” adalah sesuatu yang cukup sakral dan diidamkan. Tidak mengherankan  jika  perdamaian  sendiri adalah  perjuangan  untuk  mencapai sesuatu  apa  yang  dimaksud  dengan “meminimalisir hadirnya ketakutan dalam  hidup.  Ursula  Franklin  (dalam Machali,  2013,  hlm.  43)  berpendapat bahwa damai bukan hanya sekadar tidak adanya perang, tetapi terciptanya keadilan dan hilangnya rasa takut dalam diri individu dan masyarakat.
Bila dicermati kembali, hal-hal semacam rasa  takut,  perang,  ketidakadilan,  dan persoalan  kemerdekaan  hak  manusia lainnya,  adalah  segelintir  persoalan “kekerasan” yang menjadi fokus perhatian  dalam peace  building .  “ That peace has something to do with ‘absence of violence’ is so widespread as an idea that any concept of peace research would have  to  accommodate  this  notion ” (Galtung,  1985,  hlm.  145).  Tidak  bisa dipungkiri,  kekerasan  sejatinya  antitesis perdamaian  akan  selalu  terlahir  dan berdampingan,  namun  itu  bukan  berarti tidak  bisa  diminimalisir.  Johan  Galtung (dalalm Navarro-Castro & Nario-Galace, 2010,  hlm.  18)  menjelaskan  bahwa perdamaian  adalah  merupakan  kondisi ketiadaan  kekerasan,  tidak  hanya  yang terlahir  dari  pribadi  maupun  langsung, tetapi  juga  kekerasan  yang  timbul  dari struktur sosial yang tidak langsung. Masing-masing kekerasan yang
dimaksud Johan Galtung (dalam
Eriyanti,  2017,  hlm.  2),  diistilahkan sebagai  “segitiga  kekerasan”. Itu merupakan  gagasan  cemerlang  dalam
mengidentifikasi keberadaan dan bentuk- bentuk  kekerasan  yang  ada.    Segitiga kekerasan  yang  dimaksud,  di  antaranya: 1)  Kekerasan  langsung,  yaitu  bentuk kekerasan  yang  dilihat  langsung  dan secara  nyata  dilakukan  pelakunya;  2) Kekerasan  struktural,  yaitu  kekerasan yang lahir dari adanya struktur sosial yang dibangun,  di  mana  ia  akan  melukai kebutuhan  dasar  manusia,  tetapi  tak  ada pelaku  langsung  yang  bisa  dimintai pertanggungjawaban;  dan  3)  Kekerasan kultural,  yang  merupakan  legitimasi  atas kekerasan  struktural  maupun  kekerasan langsung  secara  budaya  yang  dibentuk. Semua  itu  umumnya  lahir,  berkembang, dan terus bertahan di kehidupan seseorang dan “diresmikan” secara sosial. Semuanya cukup membuat kita bertanya- tanya  mengenai  keabsahan  perdamaian yang diperjuangkan.
Kekerasan sejatinya penghalang terhadap bentuk  aktualisasi  manusia,  sedangkan bentuk aktualisasi diri adalah bagian dari kemerdekaan manusia yang kerap bersinggungan dengan kepentingan aktualisasi orang lain. Namun,
penghalangan  yang  dimaksud  Johan Galtung, menurut Muchsin (dalam Eriyanti, 2017, hlm. 3) dapat dihindarkan, sehingga  sebenarnya  kekerasan  itu  juga bisa  dihindari  jika  penghalang  itu disingkirkan.  Bila  masukan  persoalan moderasi  yang  selama  ini  menjadi persoalan,  maka    penghalang  yang dimaksud adalah dapat berupa kejumudan pikiran dan rendahnya kemampuan dalam menganalisis kondisi sosial kontemporer, khususnya mengenai lemahnya seseorang dalam  mengambil  dan  memposisikan perannya  sebagai  insan  pembentuk perdamaian.  Johan  Galtung  (dalam Eriyanti,  2017,  hlm.  3)  menegaskan, “Kekerasan  adalah  setiap  kondisi  fisik, emosional, verbal, institusional, struktural  atau  spiritual,  juga  perilaku, sikap,  kebijakan  atau  kondisi  yang melemahkan, mendominasi atau
menghancurkan  diri  kita  sendiri  dan orang lain.” Dengan demikian, perhatian penting  sekaligus  utama  akan  tertuju pada subjek individu.
Problem  utama  dalam  permasalahan sosial  kebudayaan selalu bermuara pada kehadiran  manusia  dan  usahanya  untuk mewujudkan  sesuatu  di  kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, perdamaian  yang  berusaha  diwujudkan pun pada hakikatnya bergerak pada usaha manusia untuk menciptakan ketentraman hidup,  dan  karena  itulah  manusia menjadi subjek vital, baik secara pribadi, antara sesama, maupun relasi  struktural. Meskipun struktur itu sendiri  diciptakan oleh mereka, bila didasarkan pada prinsip perdamaian maka struktur yang dihasilkan akan menuju pada perdamaian itu  sendiri.  Hal  itu  senada  dengan ungkapan,  “ The  greatest  resurce  for bulding a culture of peace are the people themselves,  for  it  is  through  them  that peaceful relationshios and structures are created” (Navarro-Castro  &  Nario- Galace, 2010, hlm. 27).
Peace  Education  dalam  Membentuk Kebijaksanaan
Pola  pemikiran  yang  damai  ini  tidak begitu saja terbentuk, bahkan  komitmen saja tidak cukup, paling tidak ada upaya yang  terstruktur  dan  konsisten  untuk menanamkan pemikiran damai ini. Salah satunya melalui pendidikan damai ( peace education ). Pendidikan damai ini bekerja untuk mempromosikan budaya damai, di mana  pada  dasarnya peace  education bergerak  secara  transformatif  (Navarro- Castro  &  Nario-Galace,  2010,  hlm.  27). Artinya, pendidikan damai  ini bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan, keterampilan,  sikap,  dan  nilai  dalam mengubah  cara  berpikir,  sikap,  dan perilaku  yang  cenderung  destruktif  atau memperburuk  konflik.  Transformatif menuju perdamaian ini menjadi landasan bagi  pengimplementasian  pendidikan, sehingga  siapa  pun,  khususnya  jurnalis,
mampu  memandang  dunia  dengan  jauh lebih baik dan konform.
Meskipun  begitu,  hingga  saat  ini  kita masih  belum  menyepakati  bersama, sejauh mana peace education/ pendidikan damai  ini  bisa  diterima  secara  definitif, bahkan  “damai”  itu  sendiri  memiliki beragam  perspektif  dan  aksi  dalam menggambarkan.  Namun,  satu  hal  yang bisa  kita  terima  sejauh  ini  adalah peace education mendambakan  subjek  yang dengan tulus berhasil mewujudkan ketentraman, berhubungan, dan
berinteraksi  hidup,  sejalan  dengan  apa yang  kita  kenal  sebagai  “ketiadaan kekerasan”.  Dalam  hal  ini,  Thapa,  dkk., (2010, hlm. 17) berpikir demikian, bahwa pendidikan  perdamaian  ini  merupakan konsep  yang  agak  amorf  (tanpa  wujud) yang  dapat  dipahami  dan  dipraktikkan secara  berbeda  pada  tiap  negara  dan bangsa,  atau  dari  budaya  ke  budaya lainnya, di mana hal terpenting yang tidak boleh tidak ada adalah prosesnya di mana anggota masyarakat diharapkan menumbuhkan  keyakinan,  sikap  dan perilaku  yang  sejalan  dengan  gagasan non-kekerasan. Memang, tidak mudah untuk menyeimbangkan frekuensi tentang makna damai bagi semua orang, terlebih menjadi  landasan  dalam  menciptakan konten  pendidikan  yang  mendamaikan, tapi  semua  (harus)  sepakat  bahwa  itu harus  dilakukan  dan  tidak  membuang- buang  waktu  dengan  definisi  semata. Haavelsrud  (dalam  Webel  &  Galtung, 2007,  hlm.  280)  berpandangan  perlu adanya diskusi bersama berkenaan dengan pemahaman perdamaian sehingga menjadi landasan guna menyusun substansi peace  education .  Diskusi tersebut  menemukan  tiga  perspektif, yaitu:  1)  Perdamaian  harus  dilihat  apa adanya, bukan tentang “apa”-nya. Hal ini, sebagaimana  pandangan  Johan  Galtung, yang  memandang  kedamaian  adalah lawan  dari  kekerasan,  baik  dalam
bentuknya  yang  langsung,  struktural, maupun  kultural;  2)    Perdamaian memiliki  hubungan  dengan  berbagai tingkatan, seperti individu hingga global; dan  3)  Perdamaian  dipandang  sebagai struktur yang relatif permanen di mana  ia tidak hanya mampu meningkatkan nilai- nilai  perdamaian  tetapi  menghidupan proses  interaksi  di  dalam  struktur  yang bisa  jadi  lebih  atau  kurang  damai,  atau dilingkupi kekerasan.
Sebagai  contoh,  pandangan  Luigi  da Porto  (Aji  &  Indrawan,  2019,  hlm.  72) mengenai siklus perdamaian and konflik cukup  menarik  perhatian.  Menurutnya, siklus keduanya bergerak dari perdamaian yang mendatangkan kemakmuran, lalu menuju ke kemakmuran yang mendatangkan kebanggaan,  kebanggaan  mendatangkan amarah,  amarah  mendatangkan  perang, perang mendatangkan kemiskinan, kemiskinan mendatangkan kemanusiaan, kemanusiaan mendatangkan perdamaian. Bisa  dikatakan,  menurutnya  kedamaian akan  (selalu)  menghasilkan  perang,  dan itu artinya kekerasan.

## Gambar 1. Level Peace
Sumber: (Navarro-Castro & Nario- Galace, 2010, hlm. 21)
Berkenaan  dengan  hal  itu,  prinsip pendidikan damai sendiri adalah bagaimana seorang individu dapat mengembangkan kedamaian dalam dirinya sendiri. Sama seperti pembahasan sebelumnya,  ranah  di  luar  dirinya  akan bisa saja menghasilkan perdamaian yang berarti  bila  seorang  individu  tidak mengabaikan  prinsip  perdamaian  dalam pikirannya,  sikapnya,  dan  tindakannya, karena itu menjadi cikal bakal membentuk  hal  serupa  di  luar  dirinya. Kekerasan  yang  lahir—Johan  Galtung ungkap  segitiga  kekerasan—baik  secara langsung,  struktural  dan  budaya,  justru tidak  terlepas  dari  gagalnya  individu untuk menginternalisasi nilai perdamaian yang  dimaksud.  Hal  yang  jauh  lebih bahaya adalah bila jiwa-jiwa destruktif itu terefleksikan  dalam  variabel  di  luar dirinya.  Oleh  karena  itu,  pada  gambar  1 itulah,  gambaran  yang  akan  menjadi target peace education guna mewujudkan manusia  yang  damai,  di  mana  itu  akan senantiasa  berkembang  hingga  menjalin relasi  kedamaian  dengan  pihak  non humanistik seperti alam, bumi, lingkungan, dan sebagainya. Ada  hal  menarik  yang  Johan  Galtung (1981,  hlm.  195)  ungkapkan  terkait persoalan konsep kedamaian yang banyak diperbincangkan. Menurutnya, bila “ketenangan pikiran” dimasukkan dalam konsep  perdamaian,  dan  ini  diartikan sebagai  identitas,  kedekatan  dengan  diri sendiri  dan  orang  lain,  masyarakat  dan alam,  dengan  sesuatu  di  atas  dirinya (membuatnya lebih kaya daripada konsep kesehatan  mental  yang  dibangun  pada gagasan kesehatan jiwa pada seseorang), maka  segala  sesuatu  yang  mengurangi atau  menghambat  identitas  bisa  disebut sebagai  kekerasan.  Bahkan,  internalisasi non  fisikal  semacam  ini  akan  jauh  lebih rumit karena melibatkan sesuatu yang tak nampak dan ada di dalam benak manusia. Jadi, sudah kah pikiran dan jiwa damai?
Sejauh  ini,  pendidikan  damai  memiliki ragam  bentuk  dalam  tataran  praktiknya, semisal  pendidikan  perlucutan  senjata, Hak Asasi  Manusia (HAM), pendidikan berwawasan global/internasional, pendidikan  resolusi  konflik,  pendidikan multikultural, pendidikan
untuk
memahami dunia internasional, pendidikan  lintas  agama,  pendidikan gender dan nondiskriminatif , pendidikan kemajuan ( development ), dan pendidikan berbasis  lingkungan.  (Navarro-Castro  & Nario-Galace,  2010,  hlm.  39).  Terlepas dari  bentuk  apapun, peace  education , begitu juga dengan metode pembelajaran yang lainnya, perlu melibatkan berbagai komponen  yang  secara  harfiah  proses pendidikan berikrar pada pengembangan kemampuan  kognitif,  afektif,  dan  aktif (psikomotor-motorik).

## Gambar 2. Learning Process
Sumber: (Navarro-Castro & Nario- Galace, 2010, hlm. 29)
Siklus,  sebagaimana  digambarkan  pada gambar 2, merupakan kunci
kesinambungan antara penanaman prinsip kedamaian, melalui proses pendidikan dan relasi antar variabel yang membentuk manusia yang hendak dibentuk. Karenanya, berbagai dukungan untuk  membentuk  target  tersebut  tidak dapat  diabaikan.  Sebagai  contoh,  tidak mudah menanamkan prinsip perdamaian bila hanya terpaut dalam tekstual semata, sehingga  mengasah    rasa  tidak  bisa
diabaikan,  dan  tentunya  itu  memerlukan sebuah tindakan untuk menyempurnakan rasa  tersebut.  Itu  kembali  pada  sejauh mana pemahaman kita mengenai perdamaian  dan  serumit  apa  persoalan, konflik,  dan  kekerasan  yang  mesti dihadapi. Artinya, ruang kelas saja, untuk semua  definisi  tentangnya,  tidak  lah cukup.  Tapi,  itu  bisa  menjadi  tempat, setelah keluarga, untuk proses pendidikan damai yang cukup efektif untuk dilakukan, misalnya perguruan tinggi. Lantien dan Patti, (dalam Navarro-Castro
& Nario-Galace, 2010, hlm. 167), pernah menjelaskan  ruang  kelas  yang  dibangun dengan prinsip kedamaian atau peaceable classroom .  Dalam  hal  ini,  William Kreidler  hadir  sebagai  pencetus  konsep “ruang  kelas  yang  damai”  ( peaceable classroom ), di mana ia mulai menerapkan pertama  kali  di  sekolah  dasar.  Pada  saat itu,  ia  sebagai  guru,  memandang  konflik yang  terjadi  di  ruang  kelas  disebabkan oleh banyak faktor, seperti miskominukasi, pengucilan, ketidakmampuan  menunjukan  ekspresi pada umumnya, dan kurangnya kepedulian  dan  rasa  hormat  satu  sama lain.  Kehadiran peaceable  classroom ini menjadi  cerminan  dari  problem  yang kerap  ditemukan  di  instansi  pendidikan, dan  itu  merupakan  hal  yang  patut diwaspadai  karena  menjadi  cikal  bakal lahirnya  konflik  di  masa  depan  akibat ketidakmampuan seseorang dalam menilai  perbedaan.  Navarro-Castro  & Nario-Galace (2010, hlm. 167) mengungkapkan, “ A Peaceable classroom is characterized by affirmation, cooperation, communication, ahlmreciation for diversity, ahlmropriate expression  of  feelings  and  peaceful conflict resolution. ”
Daya Kritis
dan Kekuatan Pemahaman  untuk  Perdamaian  dan

## Resolusi Konflik
Pendidikan  damai  sendiri  memusatkan perhatian kepada subjek, terlebih (calon)
jurnalis  dalam  rangka  memperluas pengetahuannya dan mengasah kemampuannya dalam mempertimbangkan dua kutub berlainan,
tanpa mengabaikan sedikit pun kehadiran guru  sebagai  sumber  alternatif  nilai, selain dari buku dan adaptasi lingkungan. Webel  dan  Galtung  (2007,  hlm.  216) sendiri  menyebutkan,  “ Peace  education is concerned with developing pedagogies that enable learners to think in terms of complexities beyond the standard curricula  on  controversial  issues  that usually  teach  students  to  consider  little more  than  the  two  major  ohlmosing positions involved in the public discourse on  the  issues  in question. ”  Bahkan, pendidikan  damai  di  sini  mengizinkan setiap orang di dalamnya untuk melampaui  batasan  pemikiran  yang umumnya  terbatas  pada  kurikulum, memberi ruang kepada murid untuk bisa melihat  persoalan  dan  konflik  yang kompleks  dengan  sudut  pandang  yang luas dari setiap wacana atau problematika kontemporer  lainnya,  seperti  konflik Palestina  dan  Israel  yang  kembali bentrok  pada  pertengahan  bulan  Mei 2021.
Tidak heran, umumnya lebih baik orang banyak  “mengetahui”  secara  baik  dan utuh, daripada sedikit dan tidak memadai. Jadi, jangan lah batasi diri dan pikiran  terhadap  satu  hal  atau  bahkan kepada sesuatu
yang hanya
“menyenangkan  diri”  semata  karena  itu menutup kemungkinan memandang dunia  yang  luas,  lebih  buruk  lagi menutup keran dialog dan interaksi antar manusia.  Mungkin,  ada  benarnya  juga bila  Paulo  Freire  (2019,  hlm.  86-87) berpandangan  bahwa  dialog  yang  sejati tidak  akan  ada  jika  tidak  melibatkan pemikiran kritis—pemikiran yang melihat hubungan solidaritas tak terpisahkan antara dunia dan manusianya,  sekaligus  mengakui  bahwa tidak ada dikotomi di antara keduanya—
pemikiran  yang  melihat  realitas  sebagai proses, sebagai perubahan, bukan sebagai entitas yang statis—pemikiran yang tidak terpisah  dari  aksinya,  namun  tetap membenamkan diri dalam pikiran keduniaan  tanpa  takut  akan  resiko  yang ada. Bila demikian adanya, maka banyak hal yang cukup membuat pandangan kita sulit  menerima  suatu  hal  di  luar  sana, apalagi  bila  ia  (agak)  terbuka  hanya kepada  kesenangannya  saja  dan  sulit menerima fakta yang ada.

## Gambar  3.  Skema  “Bertarung  demi
Kedamaian dan Pertarungan
Melawan Kekerasan Sumber: (Galtung, 1985, hlm. 150) Sikap kritis yang menjadi padanan utama dalam  pemikiran  dialektis  Pauolo  Freire bisa menjadi referensi. Guna
memperkaya konten dalam peace education, dan  tentunya  mengasah  daya kritis, barangkali model yang dikemukakan  oleh  Johan  Galtung  di gambar  3  di  atas  bisa  menjadi  referensi yang  baik  untuk  digunakan.  Dalam ilustrasi
tersebut, ia sedikit
menggambarkan, bagaimana upaya
seseorang  untuk  memposisikan  dan menghadapi dua kemungkinan persoalan, yaitu  perdamaian  dan  kekerasan.  Dalam hal  ini,  salah  satu  konsep  terkenal  dari Johan  Galtung  mengenai  kekerasan langsung  dan  struktural  dapat  dihadapi
dengan berbagai cara, misalnya kekerasan  struktural  yang  meliputi eksploitasi, penetrasi, fragmentasi, marginalisasi;  dan  kekerasan  langsung mencakup  melukai,  merobek,  menusuk, menghancurkan,  membakar,  meledakan, dll, dapat dilawan melalui cara disosiatif maupun asosiatif. Misalnya, memisahkan diri  dari  kelompok,  partai,  atau  struktur penindasan,
atau
mungkin menghancurkan  struktur  palsu  melalui jalan revolusi atau reformasi, sedangkan cara lainnya dengan metode asosiatif bisa dikembangkan dengan keterlibatan dalam kegiatan, pesta bersama, membangun  struktur  yang  benar,  dan lainnya.
Dalam  proses  moderasi,  pendidikan damai  perlu  dihidupkan  dengan  cara yang  dialogis,  di  mana  pihak-pihak cukup  terbuka  untuk  saling  memahami satu sama lain, tanpa sekat, memungkinkan  berbagai  pihak  untuk bisa mengambil pelajaran dan mengasah kebijaksanaan  dalam  bersikap  terhadap perbedaan.  Paulo  Freire  (2019)  pernah menyinggung  proses  dialogis  ini,  di mana  ia  melihat  bahwa,  “ Dialogical learning is characterized by codification and  de-codification  processes  in  which the  world  of  practice  in  everyday  life  is put  on  the  agenda  for  discussion  in  the educational interactions. ” Dengan begitu,  kita  asumsikan  bahwa  sejatinya pembelajaran  yang  dialogis  merupakan proses  untuk  “membongkar”  atau sebaliknya,  di  mana  itu  merupakan  cara yang baik untuk menghidupkan interaksi. Bagaimana  pun,  guna  membangun komunikasi  dalam  kehidupan  praktis, keterbukaan  dan  keluasan  pengetahuan menjadi jembatan untuk saling menghargai  satu  sama  lain.  Secara sederhana,  tanpa  dialog,  tidak  akan  ada komunikasi, dan tanpa komunikasi tidak akan ada pendidikan yang sejati (Freire, 2019,  hlm.  87-88).  Maka,  jurnalisme sebagai  ladang  komunikasi,  pendidikan
dan  kumpulan  wacana  akan  menjadi sorotan utama, dalam hal  ini, bagaimana ia  menjadi  penebar  “benih”,  entah  itu informasi  atau  sekadar  sensasi  bahkan mungkin provokasi, yang akan berdampak  besar  pada  wajah  kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Peace  Education  dalam  Membentuk
Watak Jurnalisme yang Damai Sejauh  ini,  konsepsi peace  building (membangun kedamaian) sebagai mekanisme  penggerak peace  education tidak jauh berbeda dengan pengimplementasiannya nanti, yaitu pengejawantahan dari upaya membongkar seberkas permasalahan kompleks  yang  menjadi  cikal  bakal  dari adanya  konflik  dalam  suatu  persoalan. Tidak  heran,  bila peace  building harus mengandalkan  tidak  hanya  pemahaman yang  mendalam,  tetapi  juga  daya  kritis yang  kuat.  Simon  Fisher,  dkk  (dalam Sujibto,  2015,  (hlm.  278)  menegaskan bila intinya basis gerakan peace building bermuara  pada  upaya  mengupas  konteks dan tingkah laku yang akan menimbulkan tindak  kekerasan,  seperti  ketidakadilan aksesibilitas,  diskriminasi,  prasangka, ketidakpercayaan, ketakutan, dan permusuhan  antara  kelompok;  bukan berkaitan  dengan  perilaku  konflik  itu sendiri.  Kehadiran peace  education sebagai  bagian  dari  upaya  membangun kedamaian  pun  akan  semakin  nampak dalam  memandang  sebuah  jurnalisme sebagai  kekuatan  utama  di  era  informasi seperti  sekarang,  karena  melalui  itu  pula lah  daya  kritis  seseorang  diuji,  termasuk daya cipta jurnalistik yang akan membawa pada sebagian besar
perubahan,  entah  menuju  ke  arah  yang lebih  baik  atau  menjadi  sumber  petaka (baru).
Sedari  awal  telah  diungkapkan,  bahwa salah  satu  kekuatan  di  era  informasi  ini perlu untuk diwaspadai, yaitu jurnalisme. Sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  hak  manusia  akan  informasi  dan
kemerdekaan berpikir, jurnalisme,
kepenulisan,  dan  hal-hal  yang  berkaitan dengannya tidak bisa dielakkan.
Mungkin, kita teringat dengan optimisme peace  education dalam  membentuk kebijaksanaan dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam
menghadapi  masalah  konflik,  kekerasan dan perdamaian. Namun, apakah itu bisa menjamin  seorang  “jurnalis”  untuk mendamaikan suasana?
Sejauh  ini,  kita  tidak  akan  membatasi jurnalisme  dalam  perspektif  profesional semata,  melainkan  sesuatu  yang  dekat dengan  kita,  semisal  berbagi  informasi. Kita beranggapan bahwa apapun informasi  yang  tersampaikan,  nyatanya apa adanya dan “baik-baik saja”. Tetapi, bila  itu  diletakan  pada  masa  ini,  cukup naif  untuk  bisa  melepaskannya  dari berbagai variabel di dalamnya, termasuk ketidaktahuan. Di sini, pendidikan damai sudah  berada  di  luar  kuasanya,  karena memang  jurnalisme  berada  di  luar dimensi.  Tetapi,  paling  tidak  seorang jurnalis  yang  telah  dibentuk  menjadi manusia  berprinsip  “damai”,  bisa meletakan  dan  mengambil  porsi  sesuai hati nuraninya. Hal itu jarang ditemukan, paling  tidak  untuk  saat  ini,  karena beberapa  orang  dalam  lingkaran  media massa, secara dilematis, harus dibenturkan  dengan  “profesionalisme”, hati nurani, dan egoisme. Tidak mengherankan, beberapa karya
jurnalistik  tidak  mampu  memberikan kualitas  yang  memadai  bagi  pembaca, namun  hanya  sekadar  “berbagi”  sensasi semata atau spesialis dalam menggoreng isu  yang  tidak  karuan  dan  berpotensi merusak  pilar  perdamaian  yang  telah dibangun.
Jadi, individu (subjek) punya peran besar dalam tindakan dan dampak sosial  yang terjadi. Melalui jurnalisme dan karyanya, semua akan menentukan kondisi kebersamaan  di  lapangan.  Harapannya memang  berbunyi  demikian,  bahwa
peace education mengasah daya rasa dari individu, terlebih (wajib) bagi jurnalis di masa  depan.  Dengan  memahami  subjek sebagai  individu,  termasuk  di  dalamnya hubungan  antar  subjek,  kelompok,  dan lingkungan, untuk perannya dalam membangun  kedamaian,  akan  sangat berarti bagi berkembangnya peace education .  Itu  juga  cukup  memberi kekuatan  untuk  mewujudkan peace building yang menjadi fondasi terbentuknya upaya mewujudkan perdamaian. Weber (dalam Sujibto, 2015, hlm. 280), dalam perspektif methodology of  social  science -nya,  menggambarkan arti  subjektif  sebagai  komponen  untuk mengupas  “atom-atom”  tindakan  sosial yang  lahir  dari interest  personal dan tindakan  subjektif  secara  khusus  karena otoritas tindakan individu sangat berperan dalam  mengartikulasikan  tindakan  sosial yang  pada  akhirnya  tindakan  individu tersebut  akan  membentuk,  dalam  istilah Emile  Durkheim,  realisme  sosial  atau fakta sosial yang bisa ditandai secara riil. Tidak  heran,  beberapa  pandangan  awal menilai  bahwa  budaya  damai  dibentuk justru dari tindakan subjek itu sendiri, di mana itu dilandaskan dari metode berpikir yang  “menentramkan”  berbagai  pihak. Dan, hal itu tidak cukup kuat bila semua tanggungjawab itu diberikan pada subjek individu tersebut. Orang lain, lingkungan, dan  institusi  berbagi  peran  dalam membentuk insan yang berpikiran damai. Jadi,  konten  pendidikan  damai  tidak melulu  berbicara  perdamaian,  tapi  harus memandang  itu  dari  berbagai  sudut pandangan, keilmuan, dan keadaan. Beberapa  konten  pembelajaran  layak untuk diimplementasikan,
semisal substansi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang terintegrasi dengan beberapa pelajaran seperti civic education (pendidikan kewarganegaraan),
pendidikan  agama  atau  mungkin liberal art ,  ilmu  pengetahuan  sosial,  dan  lain sebagainya.  Sebagai  contoh,  beberapa
aspek-aspek  yang  dikembangkan  pada program peace  education, diantaranya muatan berhubungan dengan kedamaian dan  anti  kekerasan  ( peace  and  non- violence ), HAM ( human rights ), demokrasi,  toleransi,  pemahaman  antar bangsa  dan  antar  budaya  ( international and intercultural  understanding )  atau kebangsaan, dan yang cukup vital seperti pemahaman  perbedaan  budaya  dan bahasa ( cultural and linguistic diversity ) yang menjadi sorotan bila ingin mewujudkan peace  building (Machali, 2013,  hlm.  44).  Dengan  begitu,  seorang jurnalis akan terasah dan terus mengembangkan pengetahuannya, begitu  juga  perasaan  dan  pengambilan keputusannya, termasuk bagaimana seorang jurnalis dapat membawa perdamaian itu sendiri melalui karyanya.
Terdapat satu hal yang turut dipertimbangkan,  terlebih  dalam  upaya “pemulihan” perdamaian,
yaitu bagaimana  mengambil  alih  konflik  dan mentransformasikannya ke dalam resolusi untuk mengakhiri kanker dalam kehidupan yang damai.
Upaya  transformatif  menuju  kedamaian yang didengung-dengungkan itu, sejatinya  cukup  memberikan  tamparan kepada  inkonsistensi  dan  ironi  bagi jurnalis  dalam  media  massa.  Dengan begitu,  kita  bisa  mengasumsikan  bahwa memang  jurnalis  sebagai  informan kepada  masyarakat,  secara  transformatif dan progresif, harus membawa tanggung jawab  besar  dalam  terciptanya  harmoni atau  ketidakadilan  di  masyarakat.  Tidak salah  juga,  bila peace  education tetap berfokus  dalam  membentuk  manusia yang  bijak  dan  berwawasan  luas,  agar mampu  memberikan  solusi  yang  tepat dalam  menjaga  kedamaian  melalui jurnalisme damai dan sehat atau menjadi bagian  dalam  upaya  mendamaikan  dan “mediator”  konflik  dua  atau  beberapa bangsa atau negara.
Tujuan Tiada Akhir Peace Education
Demikian apa yang disebutkan sebelumnya,  kita  memerlukan  suatu konten  khusus  dalam  pendidikan  damai yang  mengakomodasi  lahirnya  resolusi dan  pemikiran-pemikiran  progresif  guna pemulihan,  termasuk  dalam  konflik sekalipun,  yaitu  yang  dikenal  sebagai studi  perdamaian  untuk  transformasi konflik.  Aji  dan  Indrawan  (2019,  hlm. 78),  dalam  hal  ini  berpandangan  bahwa transformasi  konflik  harus  mendapat perhatian yang serius.
Mereka melanjutkan,  jika  transformasi  konflik merupakan  salah  satu  metode  resolusi atau  penyelesaian  konflik  yang  menjadi bagian  dari  kajian  studi  perdamaian. Dengan  begitu,  pendidikan  damai  yang dibuat  akan  terasa  lebih  lengkap  dengan dipersenjatai  oleh  kemamuan  untuk mencegah  dan  memulihkan  keadaan ketika dan pasca konflik. Metode resolusi semacam  ini  juga  memberikan  kita pengetahuan  dan  mengasah  kemampuan responsif  kita  ketika  berhadapan  dengan konflik  yang  cenderung  kompleks  dan destruktif. Dalam metode ini juga, posisi kita dalam melihat persoalan menjadi titik penekanan  yang  tidak  bisa  diabaikan, katakan saja bagaimana
kita memposisikan diri dalam konflik, apakah netral  atau  harus  mempertaruhkan  dasar keyakinan pada suatu hal tertentu.
Kita  tidak  bisa  meremehkan  kehadiran konflik barang sekecil apapun. Bagaimana pun, konflik adalah reaksi dari dari  bentuk  egoisme  manusia  terhadap ketidaksesuaian apa yang hendak dicapainya. Maka, jangan berpikir bahwa konflik tidak melibatkan apapun—sejauh apa  yang  dimaksud  “segala  hal”—yang melingkupi  sudut-sudut  kemanusiaan. Conflict  touches  everything  in  us,  our feelings,  our  thoughts.  Conflicts  demand of  us everything we have to  offer. If not, our emotions will  easily be expressed as violence,  insulting  the  basic  needs  of others,  as  verbal  violence,  physical violence, or both (Galtung, 2004, hlm. 4).
Apapun  bentuk peace  education yang melatarbelakangi
terbentuknya perdamaian  abadi,  pada  hakikatnya model  ini  punya  satu  hal  implisit  yang harus  tetap  konsisten  hadir  sebagai bagian  dari  upaya  rekonsiliasi,  yaitu memandang  dunia  dengan  cara  yang lebih baik. Thapa, dkk., (2010, hlm. 17) menilai,  bahwa  pendidikan  damai  ini harus  berada  di  setiap  kondisi,  tanpa kecuali, “ When societies are involved in intractable  conflict,  the  objective  of peace  education  should  be  to  advance and  facilitate  peace  making  and reconciliation.  It  aims  to  construct society  members  (including  students) worldview  (i.e.  their  values,  beliefs, attitudes,  emotions,  motivations,  skills and patterns of behaviour) in a way that facilitates  conflict  resolution  and  the peace process and prepares them to live in an era of peace and reconciliation. ”
Keberhasil sederhana yang patut
diperhitungkan dalam membangun budaya  damai,  seperti  yang  diharapkan dari peace education adalah meningkatnya  rasa  kemanusiaan  dan kemampuan  mengasah  jiwa  yang  lebih humanis, salah satunya adalah kemampuan  untuk  mengakui  bahwa dirinya  (pun)  memiliki  empati  dan kekecewaan  diri  sebagai  konsekuensi dalam tindakan keliru. Bila kita cermati, kemampuan  yang  dimaksud  adalah kemampuan  memberikan  rasa  maafnya, kepada dirinya ataupun orang lain. D. R. Enright  dan  C.  T.    Coyle  (dalam  Suud, 2018,  hlm.  710)  menjelaskan  bahwa beberapa  hal  yang  turut  mempengaruhi seseorang  dalam  memberikan  “rasa maafnya”,  ialah    besarnya  empati, penilaian  terhadap  orang  lain,  tingkat rasa sakit seseorang, karakteristik kepribadian seseorang,
kualitas
hubungan
interpersonal, kualitas permintaan  maaf,  dan  kondisi  sosial kognitif  seseorang.  Dalam  Al.  Qur’an surat Asy. Syura ayat 39-40, Allah SWT
berfirman: “Dan (bagi) orang-orang yang apabila  mereka  diperlakukan  dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan suatu  kejahatan  adalah  kejahatan  yang serupa,  maka  barang  siapa  memaafkan dan  berbuat  baik  maka  pahalanya  atas (tanggungan)  Allah.  Sesungguhnya  Dia tidak  menyukai  orang-orang  yang  zalim. “
Ujian  terbesar  dari  kehadiran  konflik adalah  keinginan  “memaafkan”  untuk menghentikan  lingkaran  setan  dendam, iri, dengki dan sebagainya. Memberi maaf artinya  menghilangkan  rasa  dendam  dan menghilangkan  kemarahan,  kemampuan memberikan  maaf  dapat  dilakukan  jika seseorang  memiliki  kelebihan  untuk mampu menghilangkan keburukan
(dendam) pada dirinya (Suud, 2018, hlm.
705). Dalam hal ini, pendidikan perdamaian  bisa  menjadi  kunci  untuk mengasah  kebijaksanaan  seperti  itu,  dan mungkin perlu waktu untuk bisa menyesuaikan diri. Pendidikan perdamaian  dipahami  secara  umum bertujuan untuk menawarkan kesempatan untuk  mengembangkan  keterampilan,
pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk praktek resolusi konflik, komunikasi dan kerjasama dalam kaitannya  dengan  masalah  perdamaian, perang, kekerasan, konflik dan ketidakadilan.  Pendidikan  perdamaian dapat  dilaksanakan  dalam  masyarakat yang  berada  dalam  konflik,  masyarakat pasca konflik dan masyarakat yang stabil untuk  mencapai  penyelesaian  masalah secara  damai.  (Thapa,  dkk.,  2010,  hlm. 17)
Uri  Savir  (dalam  Aji  &  Indrawan,  2019, hlm. 80) menyebutkan bahwa perdamaian hanya  dapat  dicapai  melalui  kerja  sama dan  sikap  positif  di  antara  masyarakat negara-negara  yang  sedang  berkonflik. Tidak  salah  bila  perdamaian  sendiri sering  kali  diungkapkan  setara  sebagai “perjuangan” Teringat kata-kata menarik dalam sebuah meme yang kerap
menyebutkan,  “ Peace  was  never  an option ”,  dan  itu  bukan  bualan  semata. Sekalipun  terdapat  dimensi  politik, khususnya  dalam  struktur  sosial  dan budaya  yang  melatarbelakangi,  baik perdamaian  maupun  konflik,  tetapi sesungguhnya  kekuatan  utama  untuk menciptakan perdamaian justru lahir dan berkembang melalui
keterlibatan individu  dan  masyarakat  madani  ( civil society )  dan  bukanlah  pada  pemerintah, institusi atau lembaga manapun. Variabel itu  hanyalah  penyokong,  namun  bukan esensi utama.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN
Peace building memang cukup menjanjikan.  Sejauh  ini,  cara  ini dipandang  efektif  untuk  menghasilkan wacana-wacana yang mampu meminimalisir  konflik  karena  berhasil membendung pemikiran-pemikiran destrukftif  dari  para  pelajar,  termasuk pendidik  yang  menjadi  sumber  nilai perdamaian itu. Meskipun begitu, keberhati-hatian  dalam  mengungkapkan
“damai” secara literatur maupun perspektif lainnya harus diperhitungkan. Barangkali, beberapa
konsepsi perdamaian  dalam  pendidikan  damai, justru  memberikan  hasil  yang  tidak terduga,  bahkan  mungkin  menghasilkan model kekerasan baru yang lebih canggih dari pada sebelumnya. Itulah kedamaian palsu.
Peace education menjadi cara yang baik untuk menanamkan
nilai-nilai perdamaian,  terlepas  di  mana  pun  dan kapan  pun,  meski  kita  tidak  bisa mengingkari  bahwa  institusi  pendidikan menjadi  salah  satu  instrumen  yang mampu  menghasilkan  hal  seperti  itu. Walaupun, kita tidak sepenuhnya berharap  institusi  pendidikan  hingga perguruan  tinggi  mampu  memberikan 100%  prinsip  kedamaian,  karena  dalam beberapa  kasus,  justru  di  sana  lah menjadi  sarang  kekerasan  budaya, misalnya bullying yang cukup
mengganggu  proses  pendidikan  damai. Oleh  karena  itu,  hal  yang  semestinya diperhatikan adalah keberadaan
kedamaian  yang  ada  pada  diri  individu tersebut.
Dengan  melahirkan  banyak  insan  yang tidak hanya mampu secara intelektual tapi juga  rasa,  maka  selangkah  lebih  baik untuk  menghasilkan  harmoni,  terlebih  di bidang  komunikasi.  Dalam  hal  ini, jurnalis hadir sebagai kekuatan penting di era  informasi,  kerap  kali  dihadapkan secara dilematis antara kehidupan harmonis, mencari sensai, atau peruntungan untuk mengungkapkan
“kebenaran”  tanpa  memahami  masa depan  yang  tidak  bisa  didamaikan. Dengan  setitik  harapan  dari peace education , para jurnalis pemberi informasi,  penyebar,  dan  lainnya,  paling tidak bisa menghasilkan suatu kebijaksanaan  yang  dapat  mendukung kebenaran tanpa konflik yang berarti atau mungkin menjadi mediator untuk mendamaikan  pihak-pihak  yang  terlibat di  dalamnya.  Dengan  begitu,  jurnalisme damai  mendambakan  orang-orang  yang mampu  menjaga  keharmonisan  dan kehangatan masyarakat dan warga negara.
Pendidikan  kedamaian  memberikan  satu jalan  untuk  mengembangkan  potensi kebijaksanaan seseorang, sekalipun yang dimaksud tidak sebatas pada ruang kelas yang  dibentuk  se- peaceable mungkin. Dengan  begitu,  orang  akan  senantiasa belajar  untuk  mengasah  kemampuan dirinya  setiap  waktu  dan  di  manapun, khususnya  bila  dihadapkan  dengan konflik yang cukup rumit dan kompleks. Barangkali, tidak semua bisa terakomodir,  namun  melalui  salah  satu metodenya, peace  education, menjadi cara untuk mempertajam dan memperluas cakrawala  pengetahuan  mengenai  dunia yang  beragam  dan  bagaimana  orang- orang  di  dalamnya  mampu  mengelola perbedaan itu.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Aji,  M.  P.  &  Indrawan,  J.,  2019.
Memahami  Studi  Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan  Internasional.  Jurnal Pertahanan  &  Bela  Negara, IX(3), hlm. 65-84. Andarini,  R.  S.,  2014.  Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan
Ahmadiyah  pada  Harian  Jawa
Pos. Jurnal Interaksi, III(1), hlm. 85-93. Anon.,  2020.  Moderasi  Beragama dalam  Ruang  Digital:  Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama  di  Perguruan  Tinggi
Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islam, XIII(1), hlm. 1-22.
Ansori,  Y.  Z.,  2019.  Islam  dan Pendidikan Multikultural. Jurnal Cakrawala  Pendas,  V(2),  hlm.
110-115.
Atmanto,  N.  E.,  2017.  Pendidikan
Damai Melalui Pendidikan Agama pada Sekolah Menengah Atas  di  Daerah  Pasca  Konflik.
Jurnal SMaRT, III(2), hlm. 155- 168.
Campbell, H. A., 2010. When Religion Meets New Media. 1st ed. New York: Routledge.
Creswell, J. W., 2014. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,  dan  Campuran.  4th ed. Yogyakarta:
SAGE
Publication, Inc. Dawson,  C.,  2002.  Practical  Research Methods: A User-Friendly Guide  to  Mastering  Research
Techniques and Projects. 1st ed. Oxford: How To Books Ltd.
Eriyanti, L. D., 2017. Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam  Perspektif  Feminisme.
Jurnal  Hubungan  Internasional,
VI(1), hlm. 1-11. Espitia,  F.,  Sánchez-Torres,  J.  M.  & Galvis-Lista, E., 2016. Systematic Literature Review of the Implementation of Knowledge Codification Process. Passau, European Conference Knowledge Management. Galtung, J., 1981. Social Cosmology and the Concept of Peace. Journal of
Peace Research: Special Issue on Theories  of  Peace,  XVIII(2), hlm. 183-199.
Galtung, J., 1985. Twenty-Five Years of Peace Research: Ten Challenges and Some Responses. Journal of Peace  Research,  XXII(2),  hlm. 141-158.
Galtung,  J.,  2004.  Transcend  and Transform:  An  Introduction  to
Conflict  Work.  1st  ed.  London: Pluto Press. Indonesiabaik.id, 2017. Jurnalisme Damai Untuk Rekonsilasi. [Online] Didapat dari: http://indonesiabaik.id/infografis /jurnalisme-damai-untuk-
rekonsilasi  [Diakses  7  Mei 2021].
Juditha,  C.,  2016.  Jurnalisme  Damai dalam  Berita  Konflik  Agama Tolikara  di  Tempo.co.  Jurnal
Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, XX(2), hlm. 93-110. Kementerian  Agama  RI  ,  2019.  2019, Indeks Kerukunan Umat Meningkat.  [Online]  Didapat dari:
https://kemenag.go.id/berita/rea d/512322/2019--indeks- kerukunan-umat-meningkat [Diakses 7 Mei 2021].
Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2021.
Menteri Agama: Moderasi Beragama Menjadi Sangat Penting.  [Online]  Didapat  dari: http://www.lemhannas.go.id/ind ex.php/berita/berita-
utama/1013-menteri-agama- moderasi-beragama-menjadi- sangat-penting  [Diakses  7  Mei 2021].
Machali, I., 2013. Peace Education dan Deradikalisasi  Agama.  Jurnal Pendidikan Islam, II(1), hlm. 41- 64.
Nahdlatul  Ulama,  2019.  Penemuan Enam Jenis Konflik Keagamaan di  Indonesia.  [Online]  Didapat dari: https://www.nu.or.id/post/read/ 114890/penemuan-enam-jenis- konflik-keagamaan-di- indonesia [Diakses 7 Mei 2021].
Navarro-Castro, L. & Nario-Galace, J., 2010.  Peace  Education:  A Pathway  to  a  Culture  of  Peace.
2nd ed. Quezon City: Center for Peace Education, Miriam
College.
Soekanto,  S.,  2006.  Sosiologi:  Suatu
Pengantar.  7th  ed.  Jakarta:
Rajawali Pers.
Sugiyono,  2013.  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.  19th  ed.  Bandung:  CV Alfabeta.
Sujibto,  B.,  2015.  Spirit  Peacebuilding Melalui  Komunitas  Pemuda  di
Yogyakarta. Sosiologi Reflektif, X(1), hlm. 273-302.
Supriyadi, 2016. Community of Practitioners:  Solusi  Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan.  Lentera  Pustaka, II(2), hlm. 83-93.
Suud, F. M., 2018. Pendidikan Kedamaian  di Era Digital
(Telaah Model Forgiveness dalam Psikologi Islam). FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, VII(1), hlm. 694-716. Thapa, M., Dhungana, R. K., Mahalingam, B. & Conilleau, J., 2010. Peace by Piece: Mainstreaming Peace Education. Sweden:  Save  the  Children Sweden. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Rilis Temuan Survei, HLMIM Paparkan Potret Toleransi Beragama di Universitas. [Online] Didapat dari: https://hlmim.uinjkt.ac.id/2021/ 03/01/rilis-temuan-survei-
hlmim-paparkan-potret- toleransi-beragama-di- universitas/  [Diakses  7  Mei 2021].
Webel,  C.  &  Galtung,  J.,  2007. Handbook of Peace and Conflict Studies.  1st  ed.  New  York:
Routledge. Wertz,  F.  J.  et  al.,  2011.  Five  Ways  of Doing Qualitative Analysis: Phenomenological  Psychology,
Grounded  Theory,  Discourse Analysis,  Narrative  Research, and Intuitive Inquiry. New York: The Guilford Press.
Zed,  M.,  2018.  Metode  Penelitian Kepustakaan.  5th  ed.  Jakarta  : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.