Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…

## INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA
Muhammad Rheza Ramadhan
Politeknik Keuangan Negara-STAN
Email: rhezakz@gmail.com
Abstrak.  Integrasi  Pajak  Dan  Zakat  Di  Indonesia. Pemungutan  dan  pengelolaan zakat  saat  ini  dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional  dan  dibantu  oleh  Lembaga Amil  Zakat  yang  didirikan  masyarakat.  Hal  ini  tentu  menjadi  permasalahan  karena seharusnya  pemerintah  lah  yang  berkewajiban  untuk  melakukan  pemungutan  dan pengelolaan  zakat.  Kemudian  dalam  pengelolaannya  pun  dana  zakat  masih  belum dikelola dengan baik, bahkan terkesan terdapat suatu bidang yang dibiayai baik oleh zakat maupun oleh pajak. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pajak dan  zakat  di  Indonesia  baik  dalam  pemungutannya  maupun  pengelolaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa belanja pemerintah yang dapat dibiayai  oleh  zakat  sehingga  dengan  pemungutan  dan  pengelolaan  zakat  yang  lebih baik, mengakibatkan adanya perbaikan dalam defisit anggaran pemerintah dan saldo utang  pemerintah  yang  semakin  berkurang.  Selain  itu,  penelitian  ini  memberikan usulan  mengenai  integrasi  sistem  pemungutan  pajak  dan  zakat  di  Indonesia  serta bagaimana  hubungan  antara  zakat  dan  pajak  dalam  hal  kewajiban  pemenuhannya yang terutang kepada seseorang atau suatu badan yang sama.
Kata Kunci: Zakat, Pajak, Integrasi, APBN, Penerimaan Negara.
Abstract.  The  Property  in  Islam  (Imam  Muhammad  Abu  Zahrah’s  Perspective). Based on an observation through many communities, it is obviously that people are very careless on the possession of property, or even merely to get the advantage from it. They used not to think about, but prefer to neglect, the rightness of owning, the rightness of acquiring and the rightness of spending the property. In their mind is whatever they can gain, irrespective to the ethic and moral on the way of reaching and gaining, is totally belong to them, and they are free to do so ever. It is a very liberal concept of property. As a  way  of  life,  Islamic  order  ruled  all  aspects  of  life  including  the  ownership  of  the property.  There  many  verses  of  Al  Qur’an  as  well  as  the  teaching  of  the  prophet Muhammad PBUH about the property. Imam Muhammad Abu Zahrah, the famous and prominent  Egyptian  muslim  scholar  in  the  first  twentieth  century  who  has  great intention and desire of the implementation of Islamic law was one who has keen interest on the issue of economy, especially on the issue of usury (riba). He has written several articles, papers and a book as well, on the subject of riba. Moreover, he has also written a set of Qur’anic Interpretation in which he commented on some verses concerning the property and wealth
Keywords: Property, Provision, Infaq, Sadaqah.
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 1 Januari - Juni 2017 P-ISSN: 2085-3696; E-ISSN: 2541-4127 Page: 77 - 94

## Pendahuluan
Zakat  dan  pajak  merupakan  dua  hal  yang  memiliki  kesamaan,  yaitu  keduanya merupakan bagian pendapatan yang diambil dari wajib pajak dan wajib zakat untuk membiayai  suatu  kebutuhan  tertentu.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  sedangkan  At-Tuwajiri  (125,  2012) menjelaskan  pengertian  zakat  secara  bahasa  sebagai  berkembang  dan  bertambah, sedangkan zakat secara istilah berarti hak wajib pada harta tertentu untuk golongan tertentu  di  waktu  tertentu.  Pengelolaan  pajak  di  Indonesia  saat  ini  dibagi  menjadi dua, pertama pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP),  mengelola  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah,  Bea  Meterai,  dan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan-P3,  sedangkan  pajak lainnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan-P2, BPHTB, Pajak Restoran, dan sebagainya dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan  pengelola  zakat  menurut  Undang- Undang  nomor  23  tahun  2011  adalah  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat.
Adanya dualisme pengelolaan zakat dan pajak oleh dua lembaga yang  berbeda menyebabkan  adanya  ketidaksinkronan  antara  pajak  dengan  zakat  dan  efek  buruk yang  lain,  diantaranya pertama, zakat  tidak  dapat  digunakan  pemerintah  untuk mendanai  kegiatan  pemerintah  karena  pengelola  zakat  menyerahkan  zakat  secara langsung  kepada  masyarakat  sehingga  hal  ini  menyebabkan  adanya  dualisme kegiatan yang dibiayai dengan zakat namun juga dibiayai oleh APBN yang bersumber dari pajak, kedua , pemungutan zakat masih jauh dari optimal, BAZNAS, dalam laman resminya,  menyatakan  bahwa  potensi  zakat  Indonesia  mencapai  3,4%  dari  Produk Domestik  Bruto  (PDB),  PDB  Indonesia  pada  tahun  2014  mencapai  10.542,7  triliun rupiah,  artinya  potansi  zakat  seharusnya  mencapai  angka  358,45  triliun  rupiah, padahal  zakat  yang  dipungut  pada  tahun  2014  hanya  sebesar  82,94  triliun  rupiah, artinya  persentase  penerimaan  zakat  hanya  mencapai  23,13%. Ketiga, zakat  yang saat  ini  dipungut  baik  oleh  BAZNAS  maupun  LAZ  mayoritas  merupakan  zakat
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…
penghasilan,  padahal  masih  banyak  terdapat  jenis  zakat  lain  yang  dapat  dipungut yang belum dapat terjangkau baik oleh BAZNAS maupun LAZ.
Pemungutan  dan  pengelolaan  zakat  sebenarnya  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  setidaknya  hal  ini  disampaikan  oleh  Al-Qardhawi  (2011,  545),  Al- Mawardi  (2006,  201),  dan  An-Nabahan  (2000,111).  Oleh  karena  itu,  pemerintah seharusnya  dapat  mengintegrasikan  sistem  zakat  ke  dalam  sistem  penerimaan negara yang sudah ada. Dengan adanya hal tersebut perlu kiranya penulis melakukan riset tentang integrasi zakat dan pajak di Indonesia. Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: pertama, seberapa penting zakat  dijadikan  sebagai  sumber  penerimaan  negara  dan kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem pemungutan pajak dan zakat di Indonesia.

## Metode
Dalam menjelaskan kedua pertanyaan penelitian di atas, penulis menggunakan metode studi pustaka dan sebisa mungkin akan membawakan dalil-dalil dari Alquran, hadis  nabi, ijma,  qiyas ,  dan  perkataan  para  ulama-ulama  yang  telah  diakui kebesarannya  di  tengah  kaum  muslim.  Hal  ini  didasarkan  kepada  pernyataan  Al- Utsaimin  (2005,  82)  yaitu  bahwa  urutan  pengambilan  dalil  terdiri  dari  Alquran  dan hadis,  apabila  dalam  Alquran  dan  hadis  hal  tersebut  belum  ditentukan  secara  jelas, maka diperbolehkan menggunakan ijma’ (kesepakatan umat muslim) dan dilanjutkan dengan qiyas .

## Pembahasan
1. Pentingnya Zakat Sebagai Sumber Penerimaan Negara
Pentingnya  zakat  untuk  dikelola  sebagai  suatu  sumber  penerimaan  negara setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal berikut: pertama , objek pemungutan zakat, kedua, pihak-pihak  yang  dapat  menerima  zakat,  dan ketiga ,  motivasi  pemenuhan kewajiban zakat.

## a. Objek Zakat
Dalil  dari  Alquran  tentang  diwajibkannya  zakat  adalah  sesuai  yang  Allah sampaikan  dalam  surat  9:  103,  “Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dan berdoalah  untuk  mereka.”  Jenis-jenis  objek  zakat  sebagaimana  disebutkan  oleh  Al-
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam
Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
Bugho (2009, 182) adalah sebagai berikut, pertama, binatang ternak , kedua , barang berharga, ketiga hasil  pertanian, keempat ,  hasil  buah-buahan,  dan kelima, barang dagangan.  Kemudian  Al-Qardawi  (2011,  170)  menambahkan  beberapa  jenis  objek zakat yang tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan hadis yaitu zakat barang tambang  dan  hasil  laut,  zakat  investasi  pabrik,  zakat  pencairan  dan  profesi,  serta zakat saham dan obligasi.
Kemudian, zakat akan dipungut atas objek zakat jika dan hanya jika memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana disampaikan oleh Salim (2006, 16) yaitu pertama, harta  objek  zakat  telah  mencapai  nishab,  yaitu  kadar  yang  telah  ditetapkan  oleh syariat  akan  wajibnya  zakat  setelah  nishab  terlampaui, kedua harta  dimiliki  secara utuh dan sempurna oleh pemiliknya.
Sedangkan  objek  pemungutan  pajak  hanya  terbatas  kepada  penghasilan, pertambahan nilai, penjualan barang mewah, bea meterai, serta bumi dan bangunan untuk  pajak  pusat.  Sedangkan  untuk  pajak  daerah  meliputi  pajak  kendaraan bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  pajak  bahan  bakar  kendaraan bermotor,  pajak  air  permukaan,  dan  pajak  rokok  untuk  pajak  provinsi,  kemudian pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan, pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir,  pajak  air  tanah,  pajak  sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas ranah dan Bangunan.
Oleh karena itu, jika  kita membandingkan antara objek pajak dan objek zakat, terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan,  sebagaimana  ditampilkan  dalam  tabel  di bawah ini:
Tabel 1 Perbandingan Objek Pajak dan Zakat Jenis Objek Objek Zakat Objek Pajak Binatang ternak V X Barang  berharga  (emas  dan perak) V X Hasil pertanian V X Hasil buah-buahan V X Barang dagangan V X
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan… Jenis Objek Objek Zakat Objek Pajak Barang tambang dan hasil laut V V (PDRD) Investasi pabrik dan gedung V V (PBB) Penghasilan V V (PPh) Saham dan obligasi V X Pertambahan Nilai X V (PPN) Bumi  dan  Bangunan  selain pabrik dan gedung X V (PBB) Penjualan barang mewah X V (PPn-BM) Kendaraan bermotor X V (PDRD) Bahan bakar kendaraan bermotor X V (PDRD) Air permukaan X V (PDRD) Rokok X V (PDRD) Hotel X V (PDRD) Hiburan X V (PDRD) Reklame X V (PDRD) Penerangan jalan X V (PDRD) Air tanah X V (PDRD) Sarang burung walet X V (PDRD)
Dari  data  pada  tabel  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  mayoritas  objek  zakat  yang tidak  menjadi  objek  pajak,  sehingga  masih  banyak  potensi  penerimaan  negara  yang masih dapat digali dari objek zakat yang tidak dikenai pajak. Oleh karena itu, dengan data  di  atas,  pemerintah  dapat  meningkatkan  penerimaan  negaranya  dengan meningkatkan upaya pemungutan zakat di masyarakat.

## b. Alokasi Dana Zakat
Setelah  sebelumnya  penulis  membahas  mengenai  perbandingan  antara  objek pajak  dan  zakat.  Maka,  dalam  bagian  ini  penulis  akan  menyampaikan  pentingnya zakat  bagi  penerimaan  suatu  negara  dari  segi  belanja  apa  saja  yang  dapat  dibiayai
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
dengan  zakat.  Dalam  APBN  2016  dianggarkan  belanja  negara  Rp  1.325,6  Triliun, sebagaimana dibagi menurut fungsi sebagai berikut:
Tabel 2 Pembagian Belanja Berdasarkan Fungsi Belanja Nilai Belanja (Rp) Belanja perlindungan sosial 158 T Pelayanan umum 316 T Pertahanan 99,6 T Ketertiban dan keamanan 109,8 T Ekonomi 360,2 T Lingkungan hidup 12,1 T Agama 9,8 T Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif 7,4T Pendidikan 150,1 T Kesehatan 67,2 T Perumahan  dan  ekonomi kreatif 7,4 T Transfer ke daerah 770,2 T Jumlah 2095,7 T
Sedangkan menurut jenis belanja, belanja pemerintah pusat dibagi sebagai berikut:
Tabel 3 Pembagian Belanja Menurut Jenis Belanja Nilai Belanja (Rp) Belanja pegawai 347,5 T Belanja barang 325,4 T Belanja modal 201,6 T Pembayaran bunga utang 184,9 T Subsidi 182,6 T Belanja hibah 4 T Belanja bantuan sosial 54,9 T Belanja lain-lain 24,7 T
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…
Dengan belanja yang begitu besar, pendapatan negara sebesar Rp 1.822 Triliun belum  mampu  mencukupi  seluruh  belanja  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah.  Oleh karena  itu,  pemerintah  harus  menganggarkan  pembiayaan  karena  defisit  APBN sebesar Rp 273,7 Triliun.
Kemudian, dimisalkan persentase potensi zakat terhadap PDB pada tahun 2016 sama  dengan  persentase  tahun  2014  yaitu  3,4%  dari  PDB,  kemudian  pada  tahun 2016,  diasumsikan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  mampu  mencapai  tingkat pertumbuhan  sesuai  dengan  asumsi  ekonomi  makro  yang  telah  ditetapkan  yaitu sebesar 5,7%. Maka, PDB pada tahun 2016 akan mencapai Rp 12.198,6 Triliun (data BPS),  sehingga  potensi  zakat  dapat  mencapai  angka  Rp  414,75  Triliun.  Maka,  jika zakat  digunakan  untuk  penerimaan  negara,  maka  pemerintah  akan  mengalami surplus sebesar Rp 141,05 Triliun.
Hanya  saja,  terdapat  pertanyaan,  apakah  zakat  dapat  digunakan  untuk membiayai  belanja  pemerintah?  Allah  telah  menyebutkan  dalam  Alquran  bahwa penerima harta zakat terdiri dari orang fakir,  orang miskin, ‘amil (pemungut zakat), mu’allaf (orang  yang  baru  masuk  islam),  memerdekakan  budak,  orang  yang berhutang, fi sabilillah (orang yang berperang untuk membela islam), dan ibnu sabil (musafir yang  kehabisan biaya  perjalanan). Oleh karena itu, banyak ulama  dan para ahli ekonomi mengatakan bahwa penggunaan  zakat sangat terbatas dan tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah.
Namun, banyak pula ulama yang memperluas cakupan dari orang yang  berhak menerima  zakat  dengan  menggunakan qiyas ,  misalnya  adalah  Ibnu  Rusyd sebagaimana dikutip oleh Al-Qardhawi (2011, 561) menganalogikan antara pegawai negeri dan pejabat negara dengan ‘amil zakat. Oleh karena itu zakat dapat digunakan untuk  membiayai  penghasilan  dari  pegawai  negeri  dan  pejabat  negara  yang melakukan  pekerjaannya  untuk  kepentingan  masyarakat.  Selain  itu,  pengertian fi sabilillah juga dapat dipersamakan dengan belanja untuk pertahanan dan keamanan, hal  ini  sebagaimana  disampaikan  oleh  Ibnu  Arabi,  Abdul  Hakam,  dan  An-Nawawi sebagaimana dikutip dalam Al-Qardhawi (2011, 613). Selain itu, Al-Qardhawi (2011, 642)  juga  menganalogikan  belanja  di  bidang  kebudayaan,  pendidikan,  dan penerangan  dengan fi  sabilillah asalkan  belanja  tersebut  digunakan  untuk
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
kepentingan  islam,  Selain  itu,  menurut  Al-Qardhawi  (2011,  661)  termasuk  juga pengertian  dari ibnu  sabil ,  yaitu  orang  yang  diusir  dari  negara  lain  dan  meminta suaka dan tuna wisma.
Oleh  karena  itu,  dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan,  menurut  pendapat para ulama yang  didasarkan  dengan qiyas , zakat dapat digunakan  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah selain yang disebutkan di Alquran. Oleh karena itu, belanja pemerintah yang dapat dibiayai dengan zakat menurut fungsinya adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Identifikasi Belanja yang Dapat Dibiayai dengan Zakat Menurut Fungsinya
Jenis Belanja Nilai Belanja (Rp) Bisa/Tidak Keterangan Belanja perlindungan sosial 158 T Bisa Pelayanan umum 316 T Tidak Pertahanan 99,6 T Bisa Ketertiban dan keamanan 109,8 T Bisa Ekonomi 360,2 T Tidak Lingkungan hidup 12,1 T Tidak Agama 9,8 T Bisa Digunakan untuk kepentingan islam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7,4T Tidak Pendidikan 150,1 T Bisa Digunakan untuk pendidikan umat muslim Kesehatan 67,2 T Tidak Perumahan dan 7,4 T Tidak
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…

## ekonomi kreatif
Transfer ke daerah 770,2 T Tidak
Sedangkan,  menurut  jenisnya,  belanja  yang  dapat  dibiayai  oleh  zakat  adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Identifikasi Belanja yang Dapat Dibiayai dengan Zakat Menurut Jenisnya Jenis Belanja Nilai Belanja (Rp) Bisa/Tidak Keterangan Belanja pegawai 347,5 T Bisa Digunakan untuk kemaslahatan masyarakat muslim Belanja barang 325,4 T Bisa Digunakan untuk kemaslahatan masyarakat muslim Belanja modal 201,6 T Bisa Digunakan untuk kemaslahatan masyarakat muslim Pembayaran  bunga utang 184,9 T Tidak Subsidi 182,6 T Tidak Belanja hibah 4 T Tidak Belanja bantuan sosial 54,9 T Bisa Belanja lain-lain 24,7 T Tidak
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  walaupun  zakat  belum  mencukupi  untuk membiayai  seluruh  belanja  pemerintah  yang  dapat  dibiayai  oleh  zakat,  penerimaan dari zakat tetap menjadi sangat berarti untuk membiayai belanja pemerintah karena dapat  mengurangi  defisit  anggaran  yang  dialami  oleh  pemerintah  atau  bahkan mengubah anggaran pemerintah yang sebelumnya defisit menjadi surplus.

## c. Motivasi Pemenuhan Kewajiban Zakat
Pentingnya  zakat  sebagai  sumber  penerimaan  negara  juga  dapat  dilihat  dari besarnya motivasi kaum muslimin untuk membayar zakat. Bakar dan Rahman (2007, 34)  dan  Al-Qardhawi  (2011,  1002)  menjelaskan  bahwa  umat  muslim  membayar zakat  karena  kecintaan  mereka  kepada  Allah  dan  pengharapan  untuk  mendapatkan pahala.  Berbeda  dengan  zakat,  pemerintah  harus  menerapkan  aturan-aturan  yang ketat  agar  masyarakat  bersedia  membayar  pajak  karena  pada  dasarnya  hampir semua  orang  tidak  bersedia  membayar  pajak  jika  tidak  dipaksa.  Oleh  karena  itu, dengan adanya perbedaan tersebut, pemerintah akan lebih mudah dalam memungut zakat dibandingkan dengan memungut pajak.

## 3. Mengintegrasikan Pajak dan Zakat: Suatu Rekomendasi
Setelah  di  bagian  sebelumnya,  penulis  menyajikan  pentingnya  zakat  sebagai sumber penerimaan di suatu negara, maka pada bagian ini penulis akan menampilkan rekomendasi atas sistem pemungutan zakat di Indonesia yang terdiri dari pihak yang harus  melakukan  pemungutan  dan  administrasi  zakat,  pihak  yang  harus  mengelola dana zakat, dan hubungan antara zakat dengan pajak.

## a. Pihak yang Bertanggung jawab
Dalam  sahih  bukhori,  terdapat  sebuah  hadis  yang  menjelaskan  secara  jelas mengenai  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pemungutan  zakat  di  Indonesia  yaitu sebuah  hadis  yang  diriwayatkan  dari  sahabat  Ibnu  Abbas  sebagaimana  dikutip  oleh Al-Qardhawi  (2011,  735):  “beritahukan  kepada  mereka,  bahwa  Allah  telah mewajibkan  dari  sebagian  harta-harta  mereka,  untuk  disedekahkan.  Diambil  dari orang  kaya  untuk  diberikan  kepada  mereka  yang  fakir.  Apabila  mereka  menaatimu dalam hal ini, maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka dan takutlah akan doa  orang  yang  teraniaya.”  Ibnu  Hajar  sebagaimana  dikutip  dalam  Al-Qardhawi
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…
(2011,  735)  menjelaskan  bahwa  hadis  di  atas  menjelaskan  kewajiban  pemerintah dalam  memungut  zakat  atas  masyarakatnya  baik  secara  langsung  atau  diwakilkan oleh  suatu  lembaga  lain,  dan  apabila  terdapat  orang  yang  enggan  membayar  zakat, maka  pemerintah  harus  mengambil  zakat  dari  orang  tersebut  secara  paksa.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pemungutan zakat  terdiri  dari pertama, pembuatan  aturan  mengenai  pemungutan  zakat, kedua, melakukan  pengawasan  terhadap  zakat  yang  dibayar  oleh  masyarakat, ketiga, melakukan  penegakan  hukum  terhadap  orang  yang  enggan  membayar  zakat  dan membayar  zakat  dengan  jumlah  yang  kurang  dari  seharusnya,  dan  melakukan pengelolaan  dana  zakat  dan  mendistribusikannya  kepada  pihak  yang  berhak menerima.
Pemerintah  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pemungutan  dan pengelolaan dana zakat harus menentukan perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab  terhadap  pemungutan  zakat  dan  administrasi  serta  pengawasan  wajib  zakat. Indonesia  saat  ini  mengandalkan  BAZNAS  dan  LAZ  sebagai  pemungut  dana  zakat, pengelola,  serta  pendistribusi  dana  zakat  dan  sebagaimana  yang  telah  penulis sebutkan  di  bagian  pendahuluan,  penerimaan  zakat  hanya  mencapai  23,13%  dari potensi yang seharusnya dapat dipungut. Maka dari itu, perlu adanya suatu lembaga khusus  yang  hanya  bertugas  untuk  pemungutan  zakat  dan  administrasi  zakat  yang terpisah dari pendistribusi dana zakat dengan kriteria sebagai berikut:
1) Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan
Lembaga tersebut harus berada dibawah kementerian keuangan sebagai bentuk adanya  integrasi  fiskal  antara  pajak  dengan  zakat.  Kementerian  keuangan  selaku penanggung jawab kebijakan fiskal akan lebih mudah mengatur kebijakan yang akan diambil apabila lembaga pemungutan zakat berada di bawah Kementerian Keuangan.
2) Lembaga tersebut dapat disatukan dengan Direktorat Jenderal Pajak
Mengingat  adanya  kesamaan  fungsi  antara  zakat  dengan  pajak,  lembaga pemungut  zakat  dan  pajak  dapat  disatukan  dalam  satu  organisasi  karena  hal  ini tentunya  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  membentuk  suatu  lembaga  baru  yang khusus menjalankan pemungutan pajak. Selain itu, dengan sebaran Kantor Pelayanan Pajak  yang  berada  di  seluruh  Indonesia,  akan  lebih  mengefektifkan  pemungutan zakat  apabila  di  dalam  Kantor  Pelayanan  Pajak  ditambahkan  fungsi  baru  yang
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
melakukan  pemungutan  zakat.  Apabila  lembaga  pemungut  zakat  digabungkan  ke dalam Direktorat Jenderal Pajak perlu ditambahkan beberapa unit organisasi baru di dalam Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya:
a) Membentuk suatu sub direktorat di Direktorat Peraturan Perpajakan I/II yang memiliki fungsi untuk membuat regulasi terkait pemungutan zakat
b) Membentuk  suatu  sub  direktorat  di  Direktorat  Potensi,  Kepatuhan,  dan Peneimaan  yang  memiliki  fungsi  membuat  kebijakan  terkait  penggalian potensi di bidang zakat.
c) Menambahkan fungsi di sub direktorat penilaian sebagai penilai harta zakat
d) Membentu  suatu  bidang  baru  di  setiap  Kanwil  DJP  yang  bertugas  untuk melakukan penggalian potensi zakat di wilayahnya masing-masing
e) Membentuk suatu seksi baru di Kantor Pelayanan Pajak yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas zakat yang dibayar.
Selain  lembaga  pemungutan,  perlu  juga  dipikirkan  mengenai  lembaga  yang bertugas  mengelola  dana  zakat  dan  mendistribusikan  zakat  kepada  pihak  yang berhak menerimanya. Saat ini, yang bertugas dalam pengelolaan dan pendistribusian kas negara adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB). Guna efisiensi, pemerintah  tidak  perlu  membuat  lembaga  baru  untuk  pengelolaan  dan pendistrbusian  zakat,  akan  tetapi  dapat  menggabungkan  fungsi  pengelolaan  dana zakat di DJPB dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
1) DJPB harus dapat memisahkan aset dan kas yang bersumber dari pajak, PNBP, dan Zakat
Pemisahan  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadi  pencampuran  antara  kas  yang didapat  dari  pajak  dengan  zakat.  Bahkan  Al-Qardhawi  (2011,  743) menyebutkan seharusnya pemerintah memiliki empat baitul maal yaitu baitul mal khusus untuk zakat, baitul mal untuk penyimpanan pajak dan upeti, baitul mal untuk ghonimah dan rikaz, dan baitul mal khusus untuk harta yang tidak ada  pemiliknya.  Hanya  saja,  saat  ini  banyaknya  baitul  mal  tersebut  dapat dipenuhi  dengan  pemisahan  rekening  yang  dimiliki  pemerintah  di  Bank menjadi rekening khusus untuk penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan rekening khusus untuk penerimaan dan pengeluaran dana non-zakat.
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…
2) DJPB harus menyediakan tempat untuk penyimpanan harta zakat non-kas
Berbeda dengan pajak dan PNBP, hasil pemungutan zakat tidak hanya berupa uang  kas,  tetapi  juga  berupa  barang  seperti  hewan  ternak,  emas,  dan sebagainya.  DJPB  harus  memikirkan  tempat  yang  dapat  menyimpan  hasil pemungutan zakat berupa barang sebelum dibagikan kepada masyarkat.
3) DJPB harus membentuk suatu unit kerja baru yang bertugas mendistribusikan harta zakat
Saat ini, DJPB, dalam mekanisme pencairan anggarannya menggunakan sistem pasif,  maksudnya  adalah  pengguna  anggaran  harus  aktif  untuk  meminta pencairan  dana  APBN  kepada  DJPB.  Sedangkan,  untuk  pendistribusian  zakat, pemerintah  tidak  hanya  menggunakan  sistem  pasif,  tetapi  juga  harus  secara aktif  mencari  orang  yang  berhak  menerima  zakat.  Sistem  aktif  ini  dapat dilakukan  oleh  Kementerian/Lembaga  teknis  terkait  dengan  bekerja  sama dengan unit kerja baru di DJPB yang bertanggung jawab dalam pendistribusian harta zakat non-kas.
Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai arus kerja apabila lembaga zakat terebut berada di bawah kementerian keuangan:
1) Zakat dibayar dan diilaporkan secara self assessment oleh wajib zakat,
2) Besaran zakat yang dibayar harus diawasi oleh petugas pengawas zakat di KPP,
3) Zakat  berupa  kas  akan  langsung  masuk  ke  rekening  kas  negara  untuk penampungan dana zakat, sedangkan zakat berupa barang harus disimpan dalam tempat khusus sebelum didistribusikan kepada yang berhak,
4) Kementerian/Lembaga  teknis  terkait  melalui  unit  khusus  pendistribusian  zakat harus secara aktif mendistribusikan harta zakat bekerja sama dengan unit kerja di DJPB yang bertanggung jawab atas distribusi harta zakat non-kas, terutama yang berupa  harta  zakat  non-kas,  sedangkan  untuk  belanja  pemerintah  yang  dibiayai oleh zakat, DJPB melakukan mekanisme pencairan anggaran seperti biasa.

## 4. Hubungan Antara Zakat Dengan Pajak
Para  ulama  sebenarnya  sudah  banyak  yang  menjelaskan  mengenai  sumber pendapatan  pemerintah  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanjanya, misalnya  Al-Mawardi  (2006,  227)  telah  menjelaskan  bahwa  sumber  pendapatan pemerintah  dapat  berasal  dari ghonimah (harta  rampasan  perang), fai (harta  yang didapatkan  oleh  pemerintah  dari  negara  non-muslim  tanpa  perang), kharaj (pajak atas  tanah), ushur (bea  masuk),  dan  zakat.  Akan  tetapi,  saat  ini  jenis  pendapatan ghonimah serta fai sudah tidak mungkin lagi didapatkan oleh suatu negara, sehingga menurut Chapra (2001, 335) pada zaman ini pemerintah dapat membuat jenis pajak baru yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Kemudian  para  ulama  juga  telah  berselisih  pendapat  mengenai  bolehnya pemerintah  memungut  pajak  lain  selain  zakat.  Sebagian  dari  mereka  membolehkan pemerintah  memungut  pajak,  ini  adalah  pendapat  Al-Qardhawi  (2011,  966),  Chapra (2001,  335),  Ibnu Taimiyah dalam Islahi (1997, 254), Al-Ghazali dalam Al-Qardhawi (2011,1077), An-Nawawi dalam Al-Qardhawi (2011, 1076), dan ulama-ulama lainnya. Sedangkan  ulama  yang  melarang  pemerintah  memungut  pajak  kepada  rakyatnya adalah  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  sebagaimana  dikutip  oleh  Al-Hanbali  (1993,  157), kemudian Al-Baghawi (1983, 61) serta Asy-Syaukani (2009,279).
Akan  tetapi  menurut  Chapra  (2001,337),  adanya  pendapat  yang  melarang pemerintah  memungut  pajak  disebabkan  karena  pemerintah  yang  ada  pada  zaman ulama  tersebut  sewenang-wenang  dalam  memungut  pajak,  sehingga  rakyat  hidup dalam  kemiskinan  sedangkan  pemerintah  hidup  dalam  kekayaan  yang  berlimpah. Adapun Al-Qardhawi (2011, 1079) menjelaskan bahwa pemerintah boleh melakukan pemungutan zakat dengan syarat empat hal berikut terpenuhi:
1. Pemerintah benar-benar sedang membutuhkan uang dan sumber lain tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
2. Pembagian beban pajak yang adil diantara masyarakat,
3. Pajak  hendaknya  digunakan  untuk  membiayai  kepentingan  umat  bukan  untuk maksiat dan hawa nafsu,
4. Pajak harus dipungut dengan kesepakatan para ahli ekonomi dan ulama.
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…
Kemudian  Chapra  (2001,  337)  juga  menjelaskan  tentang  syarat  yang  harus dipenuhi agar pemerintah dapat memungut pajak dari rakyatnya yaitu:
1. Pajak  harus  dipungut  hanya  untuk  membiayai  pengeluaran  yang  benar-benar dianggap perlu dan untuk kepentingan mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
2. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan masyarakat,
3. Hasil dari pajak harus dibelanjakan secara hati-hati dan aapsesuai dengan tujuan awal pemungutan pajak tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus menjaga syarat-syarat tersebut di atas harus terpenuhi dalam penggunaan belanja dalam APBN.
Kemudian,  yang  menjadi  pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana  hubungan antara  zakat  dengan  pajak?  Apakah  zakat  yang  sudah  dibayar  dapat  mengurangi pajak yang terutang? Bakar dan Rahman (2007, 37) menjelaskan di negara Malaysia, zakat bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan untuk  wajib  pajak  badan,  zakat  dapat  dibebankan  sebagai  pengurang  penghasilan maksimal dua setengah persen dari penghasilan. Sedangkan di Indonesia, zakat dapat dibebankan  sebagai  pengurang  penghasilan  maksimal  dua  setengah  persen  dari penghasilan baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dalam periode  islam di masa  lalu, Al-Mawardi (2006, 261) menjelaskan  bahwa tanah yang sudah  dikenai  zakat,  tidak  boleh  dikenai kharaj (pajak  atas  tanah).  Oleh  karena  itu, dapat disimpulkan dalam periode islam di masa lalu, zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak yang harus dibayar.
Hanya  saja,  pada  dasarnya  tidak  terdapat  dalil  yang  kuat  yang  menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan sebagai pengurang pajak, dalam praktik periode islam di masa lalu pun, Al-Mawardi (2006, 261) hanya menyampaikan mengenai pendapat imam  Asy-Syafii  tanpa  menyebutkan  dalil  yang  tegas  dari  Alquran,  hadis, ijma , maupun qiyas .  Oleh  karena  itu,  penerapan  hubungan  antara  zakat  dengan  pajak mengikuti prinsip umum sebagaimana telah ditegaskan oleh imam An-Nawawi dalam Al-Qardhawi  (2011,  1077)  bahwa  dalam  hal  pemerintah  mengalami  kekurangan harta  untuk  membiayai  pengelurannya,  maka  pemerintah  dapat  memungut  pajak dalam  bentuk  pemungutan  selain  zakat.  Oleh  karena  itu,  boleh  atau  tidaknya  zakat menjadi  pengurang  pajak  yang  harus  dibayarkan  masyarakat  bergantung  kepada sebesar  apa  kekurangan  harta  yang  dibutuhkan  pemerintah.  Apabila  kekurangan
Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam Vol.8 No.1 Januari - Juni 2017
tersebut  sangat  besar,  pemerintah  dapat  membuat  aturan  yang  tidak memperbolehkan  zakat  digunakan  untuk  mengurangi  pajak  yang  harus  dibayar. Sedangkan, ketika pengeluran pemerintah sudah  dapat dibiayai dengan penerimaan dari  pajak  dikurangi  dengan  zakat  yang  telah  dibayarkan  oleh  masyarakat, pemerintah  seharusnya membuat  suatu aturan  mengenai bolehnya  zakat digunakan sebagai pengurang pajak yang masih harus dibayar.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dejelaskan  di  atas,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Zakat  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  penting  setidaknya  dengan tiga  alasan, pertama, objek  zakat  lebih  luas  dibandingkan  dengan  objek  pajak dimana  masih  sangat  banyak  objek  zakat  yang  belum  tertangani  dengan  baik sehingga  potensi  dari  penerimaan  zakat  yang  belum  tergali  masih  sangat  besar, kedua, dana  zakat  juga  dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanja  pemerintah, ketiga, motivasi masyarakat yang tinggi dalam pembayaran zakat karena terdapat hubungan spiritual yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah.
2. Pemungutan  zakat  harus  dilaksanakan  secara  terintegrasi  dengan  pajak  dan dijalankan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak,  sedangkan  untuk  pengelolaan  dan penyalurannya  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  dengan bekerja  sama  dengan  Kementerian  /  Lembaga  yang  terkait.  Kemudian  untuk hubungan antara kewajiban pajak dan zakat per masing-masing Wajib Pajak pada dasarnya tidak ditentukan secara spesifik dalam hukum islam, akan tetapi hal ini bergantung  kepada  kebutuhan  pemerintah,  apabila  pemerintah  sedang membutuhkan  dana  yang  besar,  maka  pemungutan  zakat  dilakukan  tanpa  dapat mengurangi  pajak  yang  masih  harus  dibayar,  sedangkan  apabila  pemerintah sedang  dalam  keadaan  tidak  membutuhkan  dana  besar,  maka  dapat  membuat suatu aturan mengenai bolehnya zakat digunakan sebagai pengurang pajak.

## Pustaka Acuan
Al-Hanbali,  Ibnu  Rajab.  1993.  Iqozh  ul-Himmam  Al-Muntaqo  min  Jami’il  Ulum  Wal Hikam. Damam: Dar Ibnu Al-Jauzy
Muhammad Reza Ramadhan : Integrasi Pajak dan…
Al-Mawardi.  2013.  Al-Ahkam  As-Sulthaniyyah:  Hukum-Hukum  Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Penerjemah Fadli Bahri. Bekasi: Darul Falah.
Al-Qardhawi,  Yusuf.  2011.  Hukum  Zakat:  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan Filsafat  Zakat  berdasarkan  Alquran  dan  Hadis.  Penerjemah  Didin  Hafidhuddin, dan Hasanuddin Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
Al-Utsaimin,  Muhammad  bin  Shalih.  Ushul  Fiqih.  2008.  Penerjemah  Ahmad  S. Marzuqi. Yogyakarta: Media Hidayah.
An-Nabhan, M. Faruq. 2000. Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis  dan  Sosialis.  Penerjemah  Muhadi  Zainuddin  dan  A.  Bahaudin Noersalim. Yogyakarta: UII Press.
At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim. 2012. Ringkasan Fiqih Islam. Penerjemah Eko Haryanto dan Mohammad Latif. Jakarta: Islamhouse.
Bakar, Nur Barizah Abu dan Abdul Rahim Abdul Rahman. 2007. "A Comparative Study of Zakah and Modern Taxation." Journal King Abdul Aziz University vol. 20, 25- 40.
BAZNAS. http://pusat.baznas.go.id/ib-peduli/ (diakses 26 Januari 2015).
Chapra, M. Umer. 2001. The Future of Economics: an Islamic Perspective. Penerjemah Amdiar Amir et. al. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
Islahi, A.A. 1997. Konsep Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah. Penerjemah Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu.
Salim,  Abu  Malik  Kamal  bin  As-Sayid.  2006.  Shahih  Fiqih  Sunnah  jilid  3. Dialihbahasakan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1983  stdd  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2015  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara 2016
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah