Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

## KEWENANGAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA
Abuyazid Bustomi 1 , Ardiana Hidayah 2 , Hotman Siahaan 3
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: abuyazidbustomi@unpal.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: dianahidayah083@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: hotmansiahaan@unpal.ac.id

## Abstract
The Regional Public Company Pasar Palembang Jaya is a Regional Owned Enterprise that was formed  to  manage,  manage  markets  and  market  facilities  in  the  context  of  economic development  and  support  the  Palembang  City  Government  budget  and  national  economic growth. This writing discusses the duties and authorities of the directors of the Palembang Jaya Regional Public Company based on the Palembang City Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning  the  Palembang  Jaya  Market  Regional  Public  Company,  as  well  as  the responsibilities  of  the  directors  of the  Palembang  Jaya Market  Regional  Public  Company in achieving  company  goals.  The  type  of  research  is  normative  legal  research,  research  by reviewing  library  materials  in  the  form  of  laws,  regulations  relating  to  setting  the  duties, authorities and responsibilities of directors at the Regional Public Company Pasar Palembang Jaya.  The  duties  and  authorities  of  the  Board  of  Directors  at  the  Palembang  Jaya  Market Regional  Public  Company  are  regulated  in  Article  32  of  the  Palembang  City  Regional Regulation  Number  1  of  2021  concerning  the  Palembang  Jaya  Market  Regional  Public Company.  In  general,  the  directors  carry  out  their  duties  in  good  faith  for  the  interests  and business  of  Perumda  Pasar.  The  Board  of  Directors  is  responsible  for  the  Regional  Public Company of Pasar Palembang Jaya in achieving the company's goals.

## Keywords: Directors; Public Company for Palembang Jaya Market

## Abstrak
Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk  untuk  melakukan  pengurusan,  pengelolaan  pasar  dan  fasilitas  pasar  dalam  rangka pengembangan  perekonomian  serta  menunjang  anggaran  Pemerintah  Kota  Palembang  dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penulisan ini membahas pada tugas dan wewenang direksi pada Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Palembang  Jaya  berdasarkan  Pearturan  Daerah  Kota Palembang  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Palembang Jaya, serta  tanggung  jawab  direksi  pada  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Palembang  Jaya  dalam mencapai  tujuan  perusahaan.  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  hukum  normatif,  penelitian dengan  mengkaji  bahan  pustaka  yang  berbentuk  undang-undang,  peraturan-peraturan  yang berkaitan  dengan  pengaturan  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  direksi  pada  Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya. Tugas dan Wewenang Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1  Tahun  2021  tentang  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Palembang  Jaya. Secara  umum menjalankan  tugas  dengan  iktikad  baik  untuk    kepentingan  dan  usaha  Perumda Pasar. Direksi  bertanggung  jawab  pada  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar  Palembang  Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan.
Kata Kunci : Direksi; Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  tahun
1945 mengamanahkan bagi kesejahteraan  rakyat  dan  keadilan sosial. 1 Negara  berkewajiban  untuk melindungi rakyat dalam rangka mendapatkan kesejahteraan.
Kesejahteraan  bukan  milik  perorangan tetapi  hak  seluruh  rakyat.  Oleh  karena itu,  kepentingan  masyarakat  umum patut  untuk  dijadikan  prioritas  dalam rangka pembangunan ekonomi.
Perekonomian  Indonesia  terus berkembang  dari  tahun  ke  tahun ditandai  dengan  adanya  pertumbuhan ekonomi. Pembangunan terus dilakukan untuk mendukung kegiatan perekonomian.  Pertumbuhan  ekonomi menjadi  kegiatan  perekonomian  di Indonesia semakin besar dan kompleks. Adanya  kompleksitas  serta  persaingan yang  ketat  menjadikan  dunia  usaha rentan terhadap berbagai konflik  dan  pelanggaran  dalam  rangka mencapai tujuan bisnis. 2
Metode  perdagangan  merupakan sebuah  alternatif  yang  digunakan  oleh beberapa  kelompok  masyarakat  untuk
1 Alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2 Efik  Zulfikar  Hafizd, Pengelolaan  Pasar Sleman Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  17  Tahun
meningkatkan partisipasi  pembeli pada produk  yang  dihasilkannya  sendiri. Laba merupakan sebuah orientasi utama dari  perdagangan  sehingga  peminatan terhadap sebuah aktifitas yang menghasilkan  keuntungan  tinggi  akan menjadi  tautan  utama  dari  para pedagang.  Di  dalam  aktivitas  dagang terdapat  produsen  sebagai  pihak  yang melakukan  kegiatan  produksi  untuk menghasilkan  produk  berupa  barang atau jasa; distributor sebagai pihak yang melakukan  distribusi  yaitu  dengan mengantarkan produk berupa jarang dan jasa  dari  produsen  ke  konsumen; konsumen sebagai pihak yang melakukan kegiatan dalam menggunakan  atau  menghabiskan  nilai produk berupa barang atau jasa.
Di  dalam  perdagangan,  pasar dalam  arti  “tempat”  sebagai  sebuah tempat untuk bertemunya antara pedagang  dan  pembeli,  dalam  arti “penawaran  dan  permintaan”  pasar sebagai tempat melakukan transaksi jual beli  barang  atau  jasa,  pasar  dalam  arti “sekumpulan  orang  yang  mempunyai kebutuhan  serta  daya  beli”  merupakan
2012  tentang  Pengelolaan  Pasar  Kabupaten , (Yogyakarta:  Tesis,  Fakultas  Syariah  dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga, 2017).
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
masyarakat yang berusaha untuk mendapatkan  barang  atau  jasa  serta mempunyai kemampuan untuk membeli  barang  tersebut.  Selain  itu pasar  juga  memiliki  fungsi  untuk memudahkan  pedagang  untuk  menjual dan memperkenalkan barangnya terhadap konsumen.
Esensi  dari  bisnis  perdagangan adalah  untuk  memperoleh  keuntungan (profit)  atau  menjadikan  aset  yang dimiliki terus tumbuh dan berkembang. Dalam  mendapatkan  keuntungan  bisa berdampak  negatif  terhadap  pihak  lain jika  dilakukan  tanpa  aturan.  Peluang untuk  memperoleh  keuntungan  akan membuat beberapa pihak tertarik untuk melakukan  usaha.  Pada  usaha  kecil persaingan usaha terjadi untuk mendapatkan  keuntungan  dari  peluang yang  ada  sedangkan  pada  usaha  besar persaingan  usaha  berada  pada  ranah perebutan pangsa pasar.
Pengelolaan pasar sangat diperlukan dalam rangka berperan aktif untuk  menjamin  adanya  persaingan usaha yang wajar dalam suatu wilayah. Dalam  pengelolaan  pasar  di  kota Palembang dipegang oleh suatu
3 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.
perusahaan  daerah  dalam  kapasitasnya pada pengurusan untuk
mengembangkan
perekonomian masyarakat dan menunjang pendapatan daerah.
Perusahaan Daerah Pasar Palembang  Jaya  Kota  Palembang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk melakukan pengurusan,  pengelolaan  pasar  dan fasilitas  serta  utilitas  pasar  dalam rangka  pengembangan  perekonomian serta  menunjang  anggaran  Pemerintah Kota  Palembang  dan  pertumbuhan ekonomi  nasional.  Selain  itu  juga, perluasan  tugas  pokok,  pengembangan usaha  dan  guna  mendukung  kebijakan dan program Pemerintah Kota Palembang.
Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah  Pasar  Palembang  Jaya,  maka tujuan  pengembangan  usaha  Perumda Pasar  untuk  meningkatkan  peran  aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas  dan  keterjangkauan  barang kebutuhan pokok di Kota Palembang. 3
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
Agar  terwujudnya  suatu  tujuan dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum  Daerah  (Perumda)  Pasar,  maka diperlukan    peran  dan  tanggung  jawab dari organ perusahaan dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya untuk mengurus dan mengelola perusahaan yang baik.
Organ perusahaan dari Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang  Jaya  berdasarkan  pasal 10  ayat  2  Peraturan  Daerah  Kota Palembang  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Perusahaan  Umum  Daerah
Pasar Palembang Jaya , bahwa Organ Perumda Pasar terdiri atas:
Kepemilikan Kekayaan Daerah
(KPM);  Dewan  Pengawas;  dan Direksi. 4 Kepala Daerah Yang Mewakili  Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah
(KPM) yang dipisahkan pada
Perumda  Pasar  merupakan  organ perusahaan  umum  Daerah  yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam Perumda Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
4 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.
Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah  organ  Perumda  Pasar  yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan  nasihat  kepada  Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar. Sedangkan  Direksi  adalah  organ Perumda  Pasar  yang  bertanggung jawab  atas  pengurusan  Perumda Pasar  untuk  kepentingan  dan  tujuan Perumda  serta  mewakili  Perumda Pasar  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan anggaran dasar.
Direksi sebagai organ pengelolaan  yang  berperan  strategis dalam  mengarahkan  dan  memimpin untuk  mencapai  tujuan  perusahaan 5
Direksi  Perumda  pasar  berperan dalam  mengelola  dan  mengurus perusahaan secara independen untuk kepentingan  perusahaan,  dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dalam hal ini Kepemilikan Kekayaan Daerah (KPM), karyawan/pegawai Perumda Pasar  dan  pemangku  kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan nilai yang
5 Agustinus  Haryono,  “Peran  dan  Tanggung Jawab  Direksi  dan  Dewan  Komisaris”  diakses dari https://icopi.or.id/peran-dan-tanggung- jawab-direksi-dan-dewan-komisaris/, 2021.
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
berkelanjutan  dan  tercapai  tujuan perusahaan.
Berdasarkan uraian
sebelumnya,  maka  dalam  penulisan ini dirumuskan dalam dua permasalahan,  yaitu:  Apakah  tugas dan wewenang direksi pada
Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang Jaya
berdasarkan
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Nomor  1  Tahun  2021  tentang Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang  Jaya,  serta  bagaimana tanggung jawab direksi pada Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang  Jaya  dalam  mencapai tujuan perusahaan..
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis  penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  dengan  mengkaji bahan  pustaka  yang  berbentuk undang-undang,  peraturan-peraturan yang  berkaitan  dengan  pengaturan tugas,  wewenang  dan  tanggung jawab  direksi  pada  Perusahaan Umum  Daerah  Pasar  Palembang Jaya.
Tipe  penelitian  ini  termasuk deskriptif  yaitu  penelitian  yang bertujuan  menggambarkan  secara jelas dan terperinci pada
pengaturan  tugas,  wewenang  dan tanggung  jawab  direksi  pada Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang Jaya berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Nomor  1  Tahun  2021  tentang Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang Jaya.

## PEMBAHASAN
A. Tugas  dan  Wewenang  Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya
Direksi memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan  yang  baik  khususnya pada  Perusahaan  Umum  Daerh Pasar  Palembang  Jaya.  Direksi sebagai salah satu organ perusahaan,  adalah  pihak  yang melakukan dan bertanggung jawab atas  pengurusan  perusahaan  untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta  mewakili  perusahaan  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  ketentuan  dalam anggaran dasar.
Terkait pengangkatan Direksi perusahaan didahului dengan  proses  pemilihan  yang dilakukan melalui seleksi.
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
Pengelolaan/pengurusan suatu perusahaan  tidak  bisa  dilepaskan dari peranan direksi, karena direksi adalah  organ  perusahaan  yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan  untuk  kepentingan  dan tujuan  dari  perusahaan  ,  serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Kegigihan direksi dalam memimpin perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, profitabilitas,
efisiensi, dan inovasi akan memberikan  dampak  positif  bagi perusahaan  itu  sendiri  dalam menjalankan fungsi sebagai
penyelenggara  layanan  publik  dan agen pembangunan. 6 Direksi adalah organ pengelolaan yang berperan
strategik  dalam  mengarahkan  dan memimpin  untuk  mencapai  tujuan korporasi.  Peran  dan  tanggung jawabnya, kedudukan, pengendalian internal, fungsi komunikasi, tanggung jawab sosial dan benturan kepentingan. 7
6 Roni Fahmi, Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas  Keputusan  Yang  Merugikan  Keuangan BUMD, Airlangga Development Journal.
7 Agustinus  Haryono,  “Peran  dan  Tanggung Jawab  Direksi  dan  Dewan  Komisaris,”
Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya mengatur tugas, wewenang dan kewajiban direksi. Pembagian  tugas  dan  wewenang anggota  Direksi  ditetakan  dalam anggaran  dasar  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Pasal  32,  Direksi mempunyai wewenang: 8
1. merencanakan
dan melaksanakan program dan  kegiatan  dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Pasar;
2. mengambil keputusan dalam  rapat  Direksi  dan  di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju  tentang  tata cara dan materi yang diputuskan;
3. mengangkat
dan memberhentikan pegawai Perumda  Pasar berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
https://icopi.or.id/peran-dan-tanggung-jawab- direksi-dan-dewan-komisaris/, 2022.
8 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
4. menetapkan penghasilan
pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
5. membentuk satuan pengawas intern dan mengangkat kepala
pengawas intern;
6. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
7. melaksanakan  kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban
Direksi  diatur  dalam  pasal  33, yakni: 9 1. dengan itikad baik tanggung jawab menjalankan  tugas  untuk kepentingan dan usaha
Perumda Pasar;
2. bertanggung jawab penuh secara pribadi  apabila  yang bersangkutan  bersalah  atau lalai menjalankan tugasnya;
3. menyiapkan  rencana  bisnis yang  hendak  dicapai  dalam
9 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya
jangka  waktu 5 (lima) tahun; 4. menyiapkan  rencan    kerja dan anggaran yang merupakan
penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
5. menyusun standar
operasional prosedur;
6. menyusun  dan  menerapkan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik;
7. menyampaikan laporan yang  terdiri  dari  laporan bulanan,  laporan  triwulan dan  laporan  tahunan  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dalam  Pasal  34  mengatur hubungan  antara  Direksi  dengan
Dewan Pengawas.
Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal: 10
1.  mengadakan perjanjian- perjanjian kerja sama usaha dan pinjaman; atau
2.  penyertaan  modal  dalam perusahaan lain.
Segala  keputusan  Direksi diambil dalam rapat Direksi. Dalam keadaan tertentu,
10 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh  anggota  Direksi  setuju tentang  cara  dan  materi  yang diputuskan.  Dalam  setiap  rapat Direksi  dibuat  risalah  rapat  yang berisi  hal  yang  dibicarakan  dan diputuskan, termasuk apabila
terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda
Pasar  apabila:  terjadi  perkara  di pengadilan  antara  Perumda  Pasar dengan  anggota  Direksi  yang bersangkutan;  dan/atau  anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan  dengan  kepentingan Perumda  Pasar.  Dalam  hal  terjadi keadaan  tersebut,  yang  berhak mewakili Perumda Pasar yaitu:
1. anggota  Direksi  lainnya  yang tidak mempunyai benturan kepentingan  dengan  Perumda Pasar;
2. Dewan  Pengawas  dalam  hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan
11 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya
kepentingan  dengan  Perumda Pasar; atau
3. pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh KPM dalam hal seluruh anggota  Direksi  atau  Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan  dengan Perumda Pasar.
Ketentuan  larangan  bagi Direksi  diatur  dalam  Pasal  37, yaitu: 11
1. Direksi dilarang memangku  jabatan  rangkap sebagai:
a. anggota  Direksi  pada BUMD lain, Badan Usaha  Milik  Negara/ Badan Usaha Milik
Swasta;
b. jabatan  lainnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau c. jabatan  lain  yang  dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Dapat menimbulkan konflik
kepentingan,
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
sebagaimana
dimaksud
pada  ayat  (1)  huruf  c adalah kondisi anggota
Direksi yang  memiliki
kepentingan  pribadi  untuk menguntungkan diri sendiri
dan/atau  orang  lain  dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan    kualitas    keputusan dan/  atau  tindakan  yang dibuat dan/atau dilakukannya. 3. KPM  memberikan  sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
diberhentikan sewaktu-
waktu sebagai Direksi.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan  oleh  KPM paling lama 20 (dua puluh)
hari    kerja  sejak yang
bersangkutan diangkat memangku  jabatan  baru sebagai dimaksud pada
ayat (1) jabatan yang bersangkutan
sebagai
Direksi pada Perumda
Pasar dinyatakan berakhir.

## B. Tanggung  Jawab  Direksi  pada Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang Jaya
Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk  kepentingan  dan  tujuan Perumda serta mewakili Perumda  Pasar  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Pengurusan Perumda Pasar dilakukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana  dalam  ketentuan pasal  59  Peraturan  Daerah  Kota Palembang  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya.
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
Adapun  ketentuan  Pasal  59, yakni: 12
1. Pengurusan  Perumda  Pasar dilaksanakan  sesuai  dengan Tata  Kelola  Perusahaan  Yang Baik.
2. Tata  Kelola  Perusahaan  Yang Baik terdiri atas prinsip- prinsip:
a. transparansi; b. akuntabilitas;
c. pertanggungjawaban;
d. kemandirian; dan
e. kewajaran.
3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
bertujuan untuk:
a. mencapai  tujuan  Perumda Pasar;
b. mengoptimalkan nilai Perumda Pasar agar perusahaan  memiliki  daya saing  yang  kuat,  baik
secara  nasional  maupun internasional;
c. mendorong pengelolaan Perumda Pasar secara profesional,  efisien,  dan efektif, serta
12 Peraturan  Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
Perumda Pasar;
d. mendorong agar organ Perumda Pasar dalam membuat  keputusan  dan menjalankan tindakan dilandasi  nilai  moral  yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, serta  kesadaran  tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumda Pasar terhadap pemangku
kepentingan
maupun kelestarian  lingkungan  di sekitar Perumda Pasar;
e. meningkatkan kontribusi Perumda Pasar dalam perekonomian nasional; dan
f. meningkatkan  iklim  usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
Prinsip-prinsip  dasar  tata kelola perusahaan yang baik
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
berkiblat  dari Good  Corporate
Governance (GCG)  yang  disusun oleh The Organization for Economic Corporation and Development yang terdiri dari lima aspek yaitu transparancy, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Adapun penjelasan  kelima  prinsip  tersebut sebagai berikut: 13
1. Transparancy ,  dapat  diartikan sebagai  keterbukaan  informasi, baik  dalam proses  pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan
informasi material  dan  relevan  mengenai perusahaan.  Prinsip  ini  sangat penting  bagi  pemegang  saham dan  merupakan  hak  pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal  yang  penting  bagi  kinerja perusahaan,  kepemilikan,  dan para  pemegang  kepentingan (stakeholders). Prinsip ini diwujudkan  antara  lain  dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi  dan best  practices
13 Joni Emirzon, Prinsip-Prinsip Good Corporate  Governance,  Paradigma  Baru
yang  menjamin  adanya  laporan keuangan dan pengungkap yang berkualitas.
2. Accountability , adalah kejelasan fungsi,  struktur,  sistem  dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga penge lolaan  perusahaan  terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana
bentuk
pertanggungjawaban
manajemen  kepada  perusahaan dan para pemegang saham.
3. Responsibility ,
pertanggungjawaban
perusahaan  adalah  kesesuaian
(kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki  tanggungjawab  sosial terhadap masyarakat atau stakeholder  dan  menghindari penyalagunaan  kekuasaan  dan menjunjung  etika  bisnis,  serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang  sehat.  Oleh  karena  itu
Dalam  Praktik  Bisnis  Indonesia (Yogyakarta: Genta Press, 2007).
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
setiap perusahaan harus
menyadari bahwa beroperasinya perusahaan  tidak  dapat  dengan sendiri  tanpa  adanya  dukungan dan  kerjasama  aktif  dengan pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders).
4. Independency atau  kemandirian adalah  suatu  keadaan  dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan  dan  pengaruh  atau tekanan  dari  pihak  manapun, sehingga  dalam  pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan  atau  pengaruh  dari pihak  manapun  dan  dapat menghasilkan  keputusan  yang obyektif.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)  yaitu  pelakuan  adil dan  setara  di  dalam  memenuhi
14 Prinsip dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan, https://jlbsatu.com/id/about-us/prinsip-dan-
hak-hak stakeholder timbul yang  berdasarkan  perjanjian serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Adapun Tujuan Perusahaan untuk menerapkan GCG ialah: 14
1. Mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme dan obyektivitas organ Perusahaan dalam membuat keputusan
dan dalam menjalankan  tindakannya  agar selalu dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan  serta  kewajaran  dan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan  terhadap  peraturan dan  perundangundangan  yang berlaku.
2. Meningkatkan  kinerja  dan  daya saing Perusahaan.
3. Mendorong terciptanya
hubungan  dan  lingkungan  kerja yang baik, kondusif dan profesional  di  antara  Organ Perusahaan, Karyawan dan Masyarakat Lingkungan.
tujuan-tata-kelola-perusahaan/, 2022.
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
4. Menghindari praktek yang melanggar  etika  bisnis  seperti menghindari adanya benturan kepentingan, penyelewengan, pernyataan
palsu,  pemberian  suap  dan diskriminasi.

## KESIMPULAN   DAN REKOMENDASI
Tugas  dan  Wewenang  Direksi pada  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang Jaya diatur dalam Peraturan Daerah  Kota  Palembang  Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya. Secara umum  direksi  menjalankan  tugas dengan iktikad baik untuk kepentingan  dan  usaha  Perumda Pasar.
Pasal 32,
Direksi mempunyai wewenang dalam merencanakan  dan  melaksanakan program    dan    kegiatan    dalam upaya  mencapai  maksud  dan tujuan Perumda Pasar; mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan di  luar  rapat  Direksi  sepanjang seluruh  anggota  Direksi  setuju tentang  tata cara  dan  materi  yang diputuskan; mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Pasar berdasarkan
perjanjian  kerja  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan  penghasilan  pegawai Perumda  Pasar  sesuai  dengan rencana kerja dan anggaran; membentuk satuan pengawas intern  dan  mengangkat  kepala pengawas  intern; menetapkan  tata kelola  perusahaan  yang  baik;  dan melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tanggung  jawab  direksi  pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan.  Direksi  adalah  organ Perumda Pasar yang  bertanggung jawab  atas  pengurusan  Perumda Pasar  untuk  kepentingan  dan tujuan  Perumda  serta  mewakili Perumda  Pasar  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  sesuai dengan  ketentuan  anggaran  dasar. Pengurusan Perumda Pasar dilakukan dengan menerapkan tata kelola  perusahaan  yang  baik, sebagaimana dalam ketentuan pasal  59  Peraturan  Daerah  Kota Palembang  Nomor  1  Tahun  2021 tentang  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya dengan menerapkan prinsip-prinsip:
Abuyazid  Bustomi,  Ardiana  Hidayah,  Hotman  Siahaan,  Kewenangan  Direksi  Perusahaan  Umum  Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban;kemandirian; dan kewajaran.
Diharapkan segenap Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar
Palembang Jaya agar senantiasa konsisten dan komitmen dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agar  tanggung  jawab  direksi pada  Perusahaan  Umum  Daerah  Pasar Palembang Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Perlu adanya ketegasan dan kemandirian bagi direksi untuk melawan pengaruh internal dan ekternal dalam  membuat  keputusan.  Untuk  itu, dalam meningkatkan independensi dalam  pengambilan  keputusan  bisnis, perusahaan seharusnya mengembangkan  aturan  atau  pedoman yang  jelas  dan  tegas.  Karena  secara umum perusahaan umum daerah masih banyak dipengaruhi kepentingan pihak- pihak tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustinus  Haryono,  “Peran  dan Tanggung  Jawab  Direksi  dan Dewan Komisaris” diakses dari https://icopi.or.id/peran-dan-
tanggung-jawab-direksi-dan- dewan-komisaris/, 2021.
Efik  Zulfikar  Hafizd, Pengelolaan Pasar Sleman Perspektif Hukum Islam  dan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sleman  Nomor  17
Tahun 2012
tentang Pengelolaan  Pasar  Kabupaten , Yogyakarta:  Tesis,  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga, 2017.
Joni  Emirzon, Prinsip-Prinsip  Good Corporate Governance, Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis  Indonesia ,  Yogyakarta: Genta Press, 2007.
Peraturan  Daerah  Kota  Palembang Nomor  1  Tahun  2021  tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.
Prinsip  dan  Tujuan  Tata  Kelola Perusahaan,
https://jlbsatu.com/id/about- us/prinsip-dan-tujuan-tata- kelola-perusahaan/, 2022.
Roni  Fahmi,  Tanggung  Gugat  Direksi BUMD  Atas  Keputusan  Yang Merugikan  Keuangan  BUMD, Airlangga Development Journal.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.