## AKTIVITAS MEDIASI DALAM MENANGGULANGI  KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG
Yudi Guntara
Sekolah Tinggi Dakwah Islam Sirnarasa Ciamis, Indonesia Email: yudiguntara20@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  mediasi,  hasil yang  dicapai  dalam  proses  mediasi  serta  untuk  mengetahui  faktor penghambat  dan  pendorongnya  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama Bandung  dalam  menanggulangi  kasus  perceraian.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan alasan untuk melihat proses medisi di Pengadilan Agama Bandung akan lebih mendalam  jika  menggunakan  pendekata  kualitatif.  Peneltian  ini dilakukan  dengan  menempuh  langkah-langkah:  menentukan  lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menetukan jenis dan sumber data  dan  akhirnya  mengolah  dan  menganalisis  data.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Bandung adalah  mediasi  awal  ligitasi  dan  mediasi  selama  ligitasi,  hasil  mediasi yang  dicapai  dari  tahun  2009-2010  dari  585  perkara  yang  berhasil  di mediasi  hanya  69  perkara  (15,0  persen)  dan  yang  gagal  497  perkara
(85,0),  kemudia  faktor  penyebab  kegagalan  mediasi  adalah  aspek perkara,  aspek  mediator,  aspek  para  pihak,  aspek  advokat  dan  aspek tempat  mediasi,  sedangkan  faktor  penyebab  keberhasilan  mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana. Kata kunci : aktivitas, mediasi, pengadilan agama, perceraian

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  mediation  process,  the  results achieved in the mediation process and to find out the inhibiting factors and the drivers that were carried out in the Bandung Religious Court in dealing with divorce cases. The method used in this research is descriptive method with the reason to see the process of medicine in the Bandung Religious Court will be more profound if using a qualitative approach. This
research is carried out by taking steps: determining the location of the study,  determining  the  research  method,  determining  the  type  and source of data and finally processing and analyzing the data. The results showed that the mediation process in the Bandung Religious Court was the initial mediation of litigation and mediation during the litigation, the results of mediation achieved from 2009-2010 out of 585 cases that were successfully mediated only 69 cases (15.0 percent) and 497 failed cases (85.0), then the factors causing failure of mediation are aspects of cases, mediator aspects, aspects of parties, aspects of advocates and aspects of mediation, while the factors causing success of mediation are aspects of mediators, aspects of parties, aspects of cases, aspects of facilities. Keywords: activity, mediation,devorce and religion court.

## PENDAHULUAN
Kasus  perceraian  sering  dianggap  suatu  pristiwa  tersendiri dan menegangkan dalam kehidupan keluarga. tetapi, pristiwa ini sudah  menjadi  bagian  kehidupan  dalam  masyarkat.  Kita  boleh mengatkan  bahwa  kasus  itu  bagian  dari  kehidupan  masyarakat, tetapi  yang  jadi  pokok  permasalahan  yang  perlu  direnungkan bagaimana  akibat  dan  pengaruhnya  bagi  anak.  Peristiwa perceraian  dalam  keluarga  senantiasa  membawa  dampak  yang mendalam,  kasus  ini  bisa  menimbulkan  setres,  tekanan  dan menimbulkan tekanan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga ayah, ibu dan anak.
Penyebab terjadinya suatu perceraian, mulai dari pernikahan yang  dilakukan  pada  usia  dini,  yang  diakibatkan  karena  kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan  yang  rendah, dorongan seks  yang  kuat,  tekanan  adat  istiadat  bahkan  faktor  lingkungan lainnya. Namun mengapa dahulu mereka bisa sampai menikah jika terdapat  suatu  perselisihan,  atau  memang  mereka  dibutakan dengan  yang  namanya  cinta.  Terlebih  lagi  mereka  menyimpan rahasia  terhadap  pasangan  yang  tidak  terbuka  selama  pacaran hingga  mereka  pada  akhirnya  mereka  memutuskan  untuk melaksanakan  suatu  pernikahan.  Setelah  itu  barulah  rahasia
dibuka kepada pasangannya setelah pernikahan sudah terjadi dan pada akhirnya timbul suatu kekecewaan yang didapat oleh setiap pasangan. 1
Padahal Perkawinan dipandang sebagai sakralitas amal atas wujud  ketundukan  seorang  hamba  kepada  Allah  SWT  (ibadah) untuk  kemudian  mampu  melanjutkan  legalisasi  estapet keberlangsungan  hidup  manusia  yang  secara  fitrah  senantiasa mengalami  pertumbuhan  fisik  dan  perkembangan  psikis.  Ketika akad  telah  diucapkan  oleh  seorang  calon  suami,  maka  disitu terdapat  hak  dan  kewajiban  masing-masing  mempelai  akan berlangsungnya perkawinan setelah akad diucapkan oleh seorang laki-laki. 2
Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawian (selanjutnya  disebut  UU  perkawinan),  tidak  memberikan  suatu definisi  mengenai  perceraian  secara  khusus.  Pasal  39  ayat  2  UU perkawinan  serta  penjelasannya  secara  jelas  menyatakan  bahwa perceraian  dapat  dilakukan  apabila  sesuai  dengan  alasan-alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan dalam UU perkawinan di jelaskan bahwasanya perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian dan karena putusnya pengadilan.
Adapun  alasan  yang  dimaksud,  sebagaimana  telah tercantum  dalam  pasal  39  ayat  2  yaitu  undang-undang  tentang perkawinan  dan  diulangi  lagi  dalam  pasal  19  tentang  peraturan pelaksanaannya.  Diantara  yang  menjadi  penyebab  terjadinya suatu perceraian yaitu: 3
 Perbedaan persepsi
1 Departemen Agama RI, Pembinaan Keluraga Pra Sakinah dan Sakinah (Direktorat  Jendra l: Bandung. 2000), hlm. 12
2 Muhamad Dani Somantri, dkk.,  “ Analisa Hukum  Menunda kehamilan Perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas ,” Vol. 3, No. 2, Desember 2018, PDF File, hlm. 203
3 Karim Asy-Syadzily, Bersamamu Kugapai Sakinah : (Bandung: Ziyad Visi Media,  20110, hlm. 46
 Faktor ekonomi yang kurang mencukupi
 Wanita karir
 Pernikahan dini
 Perbedaan tingkat pendidikan
 Kebutuhan seksual yang kurang terpenuhi
 Perbedaan tingkat sosial
 Peselingkuhan dan poligami
 Kurangnya  komunikasi  sehingga  sering  terjadi  perbedaan pendapat atau kesalahpahaman didua belah pihak.
Jika dilihat dari faktor yang menyebabkan perceraian diatas, kejadian  seperti  ini  biasanya  menjadi  pemicu  dari  terjadinya perceraian,  karena  merasa  dikhianati  dan  dibohongi.  Terlebih terasa  tertipu,  rasa  tidak  menerima  dari  salah  satu  pihak  yang mengakibatkan semakin besarnya masalah yang berakhir dengan perceraian.  Sebagai  akibat  dari  perceraian  ini  akan  berpengaruh terhadap  bekas  istri  atau  janda  yang  mana  dalam  pandangan masyarakat pada masa ini, seorang janda masih dianggap rendah bila  dibandingkan  dengan  status  wanita  yang  belum  dinikahi 4
Terlebih  lagi  apabila  dalam  perkawinan  itu  telah  ada  penerus keturunannya, maka perceraian mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap keturunannya.
Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam mengenai  perkara  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  :  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Peradilan  Agama  merupakan  lingkungan  peradilan  yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaku kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan
4 Nasarudin Latif, Marriage Counseling , (Jakarta: Pustka Hidayah, 2005), hlm. 122
guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor:  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama disebutkan  bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  berbagai bidang.
Dalam  sistem  Peradilan  Agama,  kedudukan  mediasi merupakan  bagian  internal  dari  sistem  beracara  di  Pengadilan Agama.  Penegasan  dalam  pasal  2  ayat  3  Perma  Nomer  1  Tahun 2008 yang meyatakan bahwa tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan  peraturan  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap ketentuan  pasal  130  HIR  dan  atau  pasal  154  Rbg  yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Mediasi  yang  di  selenggrakan  di  Pengadilan  Agama merupakan  bentuk  mediasi  yang  terkoneksi  dengan  proses pemerikasaan perkara sehingga ketika perkara sudah disidangkan pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim akan memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi. 5
Kantor  Pengadilan  Agama  (PA)  merupakan  lembaga  yang memberikan suatu layanan mediasi dalam upaya menanggulangi masalah  perceraian.  Akan  tetapi  dalam  menangani  masalah perceraian tersebut, dalam layanan konseling di Pengadilan Agama ini  istilah  layanannya  dinamakan  dengan  layanan  mediasi,  akan tetapi di Pengadilan Agama sekarang sudah dimulai sejak adanya surat  edaran  dari  Mahkamah  Agung  No  1  tahun  2002.  Seluruh hakim  di  Pengadilan  Agama  benar-benar  mengoptimalkan lembaga  media  tersebut.  Melalui  mediasi  tersebut,  banyak pasangan  yang  mendapat  pencerahan  dari  proses  penasehatan,
5 Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Bandung, tanggal 29 November 2011.
sehingga  mereka  dapat  kembali  membina  hubungan  rumah tangganya.
Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa  hasil  yang  positif.  Lembaga  mediasi  ini  selalu  kembali kepada  al-Qur’an  dan  Sunah  Nabi  Muhamad  SAW.  Dan    selalu kembali pada lembaga hakim itu. Jadi, hakim dari pihak suami dan hakim  dari  pihak  istri.  Jadi,  setiap  perkara  yang  bisa  diarahkan dengan menggunakan lembaga hakim dan mengarah pada syiqoq (perceraian  atau  perpecahan)  sebisa  mungkin  menggunakan lembaga  mediasi.  Alasan-alasan  cerai  yang  disebutkan  oleh undang-undang  perkawinan  yang  pertama  adalah  apabila  salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syari’at. Melihat dari hasil  yang  telah  dicapai  dari  tahun  2003-2010  dalam penanggulangan  kasus  perceraian  dipengadilan  agama  Bandung ini,  ketika  dilakuan  obesrvasi  awal  dengan  seorang  hakim  yang yang  bernama  Mohammad  Jumhari  adalah  seorang  hakim sekaligus sebagai mediator yang biasa menangani mediasi dalam kasus perceraian, beliau mengatakan bahwasanya yang tidak jadi melakukan perceraian atau yang terselamatkan dari sekian kasus perceraian  yang  ditangani  hanya  5  -7  persen  yang  tidak  jadi melakukan  perceraian.  Akan  tetapi  walaupun  terjadi  suatu percerain kepada kedua belah pihak fungsi dan peran dari mediasi disana  tidak  bisa  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  akan bercerai  menjadi  bersatu  lagi,  akan  tetapi  dari  hasil  dari pelaksanaannya  mediasi  ada  beberapa  kesepkatan  yang  diabuat oleh  kedua  belah  pihak  diantaranya  dari  hasil  mediasinya  yaitu pertama kewajiban  memberi    nafkah  terhadap  anak-anak,  biaya ketika masa iddah Selama 3 bulan , dan mut’ah yaitu pemebrian kepada  istri  dari  suami  sebagai  tanda  kasih  sayang  dengan memberikan kenang-kenangan baik berupa uang maupun barang. Hal  tersebut  disanahlah  keberhasilan  layanan  mediasi  dalam peroses konselingnya. Dengan demikian hal ini menunjukan bahwa
ada  kegagalan  Pengadilan  Agama  dalam  menangani  kasus perceraian. 6
Melihat kondisi kasus pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama  Bandung,  merupakan  hal  yang  sangat  memperihatinkan. Mengingat  telah  banyak  layanan  konseling  di  lembaga-lembaga khususnya yang ada di Pengadilan Agama Bandung belum mampu memaksimalkan dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan baik,  yaitu  dalam  menangani  atau  menanggulangi  kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
Menjadi suatu alasan tersendiri untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut,  khususnya  dalam  pelaksanaan,  teknik  trutama    mengkaji proses  konseling  (mediasi)  di  Pengailan  Agama  sehingga  dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan hasil yang maksimal. Maka  penulis  tertarik  untuk  penelitian  secara  langsung  kedalam kegiatan  konseling  dalam  mengurangi  kasus  perceraian  di Pengadilan  Agama Bandung.
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama,  untuk mengetahui  bagaimanakah  proses  mediasi  yang dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  dalam  menangani  kasus perceraian. Yang kedua, Mengetahui bagaimana hasil yang dicapai dalam mengurangi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bandung melalui mediasi.Bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang dialami oleh Pengadilan Agama Bandung.
Sedangkan  secara peraktis yang  ingin  dicapai  dengan dilaksanakannya  penelitian  ini  adalah  dipahaminya  layanan konseling  dalam  mengurangi  kasus  perceraian  di  Pengadilan Agama  Bandung.  Adapun  kegunaan  yang  diharapkan  dari penelitian ini adalah tentang  layanan konseling dalam mengurangi kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Bandung.Sekaligus diharapkan  menjadi  pijakan  berarti  bagi  para  pihak  pengadilan
6 Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Bandung, tanggal 23 juni 2011.
Agama  dalam  menjalankan  lembaganya  terutama  dalam konslingnya,  sehingga  dapat  melakukan  evaluasi  terhadap kekurangan-kekurangannya

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  denga n  alasan    untuk  melihat  proses  medisi  di Pengadilan  Agama  Bandung  akan  lebih  mendalam  jika menggunakan pendekata kualitatif. Peneltian ini dilakukan dengan menempuh  langkah-langkah:  menentukan  lokasi  penelitian, menentukan  metode  penelitian,  menetukan  jenis  dan  sumber data dan akhirnya mengolah dan menganalisis data.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Mediasi
Istilah  mediasi  cukup  gencar  dipopulerkan  oleh  para akademisi  dan  praktiksi  akhir-akhir  ini,  Para  ilmuan  berusaha mengungkap secara jelas makna mediasi bagai berbagai literatur ilmiah  melalui  riset  dan  studi  akademik. Para  praktisi  juga  cukup banyak  menerapkan  mediasi  dalam  peraktik  penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi  ini.  Namun,  istilah  mediasi  tidak  mudah  didefinisikan secara  lengkap  dan  menyeluruh,  karena  cakupannya  culup  luas. Mediasi  tidak  memberikan  suatu  model  yang  dapat  diuraikan secaraterperinci  dan  dibedakan  dari  proses  pengambilan keputusan lain.
Secara  etimologi,  istilah  mediasi  berasal  dari  bahasa  latin, mediare yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada
peran  yang  ditampilkan  pihak  ketiga  sebagai  mediator  dalam menjalankan  tugasnya  menengahi  dan  menyelesaikan  sengketa antara  para  pihak.  Menurut  Syahrizal  Abbas  disebutkan  bahwa mediasi  adalah  kegiatan  menjembatani  antara  dua  pihak  yang bersengketa  guna  menghasilkan  kesepakatan  ( agreement) .
Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  mediator  sebagai  pihak  yang  ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaiaan sengketa.
Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisian dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk  menerima  tawaran  penyelesaian  sengketa  darinya.  Para pihaklah  yang  menentukan  kesepakatan-kesepakatan  apa  yang mereka  inginkan.  Mediator  hanya  membantu  mencari  alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa. 7
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  mediasi  diberi arti  sebagai  proses  pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam penyelesaian  suatu  perselisihan  sebagai  penasehat.  Pengertian mediasi  dalam  Kamus  Besar  Indonesia  mengandung  tiga  unsur penting. Pertama ,  mediasi  merpakan  proses  penyelesaian perselisihan  atau  sengketa  yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau lebih. Kedua, Pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian  sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa- apa dalam pengambilan keputusan.
a. Ruang Lingkup Mediasi
Mediasi  sebagai  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa memiliki  ruang  lingkup  utama  berupa  wilayah  privat/perdata. Sengketa-sengketa  perdata  berupa  sengketa  keluarga,  waris,
7 Syahrizal  Abbas, Mediasi  Dalam  Perspektif    Hukum  Syari’ah,  Hukum Adat dan HukumNasional, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 2
kekayaan,  kontrak,  perbankan,  bisnis,  lingkungan  hidup  dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian   sengketa melalui jalur mediasi  dapat ditempuh  diPengadilan  maupun  diluar  pengadilan.  Mediasi  yang dijalankan  diPengadilan,  sedangkan  bila  mediasi  dilalukan  diluar Pengadilan,  maka  proses  mediasi  tersebut  merupakan  bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara Pengadilan.
Dalam  perundang-undangan  Indonesia  ditegaskan  ruang lingkup  sengketa  yang  dapat  di  jalankan  kegiatannya  dalam mediasi.  dalam  UU  No.  30  Tahun  2000  tentang  arbitrase  dan alternatf  penyelesaian  sengketa  disebutkan  sengketa  atau  beda pendapat  perdata  dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui alternatif  penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad yang baik  dengan  menyampaikan  penyelesaian  secara  ligitasi  di Pengadilan  Negeri  (pasal  6).  Ketentuan  dalam  pasal  ini  memberi ruang  mediasi  yang  cukup  luas,  yaitu  seluruh  perbuatan  hukum yang  termasuk  dalam  ruang  lingkup  perdata.  Bahkan  undang- undang  ini  memberikan  penegasan  ruang  lingkup  yang  berbeda antara arbitrase dan mediasi.
Dalam  hal  senada  juga  dapat  ditegaskan  dalam  peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 2 perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama  yang  wajib  terlebih  dahulu  diselesaikan  melalui perdamaian  dengan  bantuan  mediator.  Ketentuan  pasal  ini menggambarkan bahwa ruang lingkup yang dapat dimediasi adalah seluruh  perkara  perdata  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan umum  dan  Peradilan  Agama  pada  tingkat  pertama.  Kewenangan Peradilan  Agama  meliputi  perkara  perkawianan,  warisan,  wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam. 8
8 Ibid ., hlm. 21-24

## b. Tujuan dan Manfaat Mediasi
Tujuan  dilakukan  mediasi  adalah  menyelesaikan  sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial.  Mediasi  dapat  menghantarkan  para  pihak  pada perwujudan  kesepakatan  damai  yang  permanen  dan  lestari, mengingat  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  menempatkan kedua  belah  pihak  yang  dikalahkan (win-win  soluton) .  Dalam mediasi  para  pihak  yang  bersengketa  proaktif  dan  memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki  kewenangan  dalam  pengambilan  keputusan,  tetapi  ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.
Modal  utama  penyelesaian  sengketa  adalah  kinginan  dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelsesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.
c. Prinsip-Prinsip Mediasi
Dalam  berbagai literature ditemukan  sejumlah  perinsip mediasi. prinsif dasar ( basic princiles) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya  kegiatan  mediasi.  prinsif  atau  filosofis  ini merupakan  kerangka  kerja  yang  harus  diketahui  oleh  mediator, sehingga  dalam  menjalankan  mediasi  tidak  keluar  dari  filosofis mediasi  yang  melatabelakangi  lahirnya  instusi  mediasi. David Spacer Dan Meichel Brogan merujuk pada pandangan ruth Charton tentang lima perinsif dasar mediasi. lima prinsif ini dikenl dengan lima  dasar  filsafat  mediasi.  kelima  prinsif  tersebut  adalah  prinsif kerahasiaan  ( cinfidentiality) ,  prinsif  sukarela  ( volunteer )    prinsif memberdayakan  ( empowerment ),  prinsif  netraliatas  ( neutrality ),
dan prinsif solusi yang unik ( a unique solution).
Prinsif pertama mediasi adalah kerahasian atau confidentiality. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa
segala  yang  terjadi  dalam  pertemuan  yang  diselengrakan  oleh mediator  dan  pihak-pihak  yang  besengketa  tidak  boleh  disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta  sebaikanya  menghancurkan  seluruh  dokumen  diakhiri  sesi yang ia lakukan.
Prinsif kedua,volunteer (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai  datang  kemediasi  atau  keinginan  dan  kemauan  mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain atau  pihak  luar.  Prinsif  sukarela  ini  dibangun  atas  dasar  bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
Prinsif ketiga, pemberdayaan (empowerment ).  Prinsif  ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang kemediasi sebenarnya  mempunyai  kemampuan  untuk  menegosiasikan masalah  mereka  sendiri  dan  dapat  mencapai  kesepakatan  yang mereka  inginkan.  Kemampuan  mereka  dalam  yang  harus  diakui dan  dihargai,  dan  oleh  karena  itu  setiap  solusi  atau  jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan  dari luar. Peneyelesaian sengketa  harus  muncul  dan  pemberdayaan  terhadap  masing- masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusi.
Prinsif keempat, netralis ( neutrality ), didalam mediasi, peran seorang  mediator  hanya  menfasilitasi  prosesnya  saja,  dan  isinya tetap  menjadi  milik  para  pihak  yang  besengketa.  Mediaror hanyalah  berwenang  mengontrol  proses  berjalan  atau  tidaknya mediasi. dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang  hakim  atau  juri  yang  memutuskan  salah  atau  benarnya salah  satu  pihak  atau  menduku  dari  salah  satunya,  atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kedua belah pihak.
Prinsif kelima, solusi  yang  unik  ( a  unique  solution).
Bahwasanya  solusi  yang  dihasilkan  dari  hasil  mediasi  tidak  harus dengan  standar  legal,  tetapi  dapat  dihasilakan  dari  proses kreaktivitas.  Oleh  karena  itu,  hasil  mediasi  akan  lebih  banyak mengikuti  keinginan  kedua  belah  pihak,  yang  terkait  dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.
d. Proses Mediasi
Proses mediasi dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pramediasi,  tahap  pelaksanaan  mediasi,  dan  tahap  akhir implementasi hasil mediasi. dalam tahap ini merupakan yang akan ditempuh  oleh  mediator  dan  para  pihak  dalam  menyelesaikan sengketa mereka.
1. Tahap Pramediasi
Tahapan  pramediasi  adalah  tahap  awal  dimana  mediator menyusun  sejumlah  langkah  dan  persiapan  sebelum  mediasi benar-benar  dimulai.  Tahap  pramediasi  merupakan  tahap  amat penting, karena akan menentukan berjalan tidanya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan bebarapa langkah anatara lain:
 Membangun kepercayaan diri
 Menghubungi para pihak
 Menggali dan memberikan informasi awal mediasi
 Fokus pada masa depan
 Mengkordianasi pihak yang bertikai
 Mewaspadai perbedaan budaya
 Menetukan siapa yang hadir
 Menentukan tujuan pertemuan
 Menentukan waktu dan tempat
 Menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka. 9

## 2. Pelaksanaan mediasi
9 Ibid ., hlm. 37
Tahap  pelaksaan  mediasi  adalah  tahap  dimana  pihak-pihak yang  berikut  sudah  berhadapan  satu  sama  lain,  melalui  proses mediasi.  dalam  tahap  ini,  terdapat  beberapa  langkah  penting anatara  lain;  sambutan  pendahuluan  mediator,  presentasi  dan pemaparan  kisah  para  pihak,  mengurutkan  dan  menjernihkan permasalahan,  berdiskusi  dan  bernegosiasi  masalah  yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.
Tahapan  pelaksanaan  mediasi  dapat  dilakukan  dengan beberapa tahap diantaranya yaitu:
a. Tahap sambutan pendahuluan
Dalam tahap sambutan pendahuluan, mediator menyampaikan  “salam  selamat  datang”  kepada  para  pihak  dam mempersilahkan  mereka  duduk  pada  tempat  yang  telah disediakan. Mediator memperlihatkan identitas diri dan perannya dalam mediasi serta para pihak mengetahui kedudukan mediator dalam menjalankan tugas mediasi. dalam sambutan pendahuluan ini mediator memberikan penghormatan dan penghargaan kepada para  pihak  yang  telah  bersedia  memberikan  jalan  keluar  secara terbuka terhadap permasalahan yang mereka persengketakan.
Dalam  tahap  pendahuluan  ini,  mediator  juga  harus menjelaskan secara konkrit langkah-langkah yang akan ditempuh dalam  proses  medaisi.  Mediator  mengemukakan  kepada  para pihak  bahwa  mereka  diberikan  kesempatan  untuk  mengemukan persoalan yang mereka pesengketakan.
Selanjutnya,  dalam  tahap  pendahuluan  ini  mediator  harus juga  menjelaskan  kedudukan  dalam  proses  mediasi.  ia  hanya berfungsi membantu para pihak dalam mencari jalan pemecahan terhadap  persolan  yang  mereka  hadapi,  dan  ia  tidak  memiliki
kewenangan  untuk  memaksakan  kedua  belah  pihak  untuk mengikuti tawaran atau solusi yang dimiliki oleh mediator. 10
Hal  penting  lain  dalam  tahap  pendahuluan  ini  adalah mediator  harus  menjelaskan  aturan  main  kepada  para  pihak. Mediator  dapat  mengemukakan  bahwa  dalam  proses  mediasi selanjutnya para pihak harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak menyela atau menyanggah ketika satu pihak mengungkapkan persoalan lainnya.
b. Persentasi dan pemaparan kisah para pihak
Dalam  tahap  ini  mediator  harus  hati-hati  memilih  dan menentukan  pihak  mana  yang  diberikan  kesempatan  terlebih dahulu  untuk  mengungkapkan  kisahnya,  karena  jangan  sampai menimbulkan kesalahan persepsi dari para pihak, bahwa mediator memihak  untuk  salah  satu  pihak.  Tujuan  pemaparan  kisah  ini secara bergantian adalah member kesempatan kepada para pihak untuk saling mendengar secara langsung persoalan yang  mereka hadapi masing-masing.
c. Mengurutkan dan Menjernihkan Permasalahan
Mengurutkan  dan  menjernihkan  permasalahan  adalah tindakan mediator untuk membuatkan suatu struktur pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang diperselisihkan dan sedang  berkembang.  Dalam  menyusun  dan  mengurut permasalahan  mediator  harus  selalu  mengklarifikasi  dan menanyakan kepada para pihak, apakah persolan itu penting bagi mereka, dan apakah kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan tiap-tiap masalah yang telah diurutkan satu persatu.
d. Berdiskusi dan Bernegosiasi
Dalam  tahap  diskusi  ini  mediator  mengarahkan  para  pihak untuk  fokus  kepada  persolan  yang  telah  dipilih  terlebih  dahulu untuk  dibahas.  Ia  tetap  meminta  tetap  para  pihak  memaparkan
10 Ibid .
kembali persoalan secara detail dengan mengingatkan agar salah satu  pihak  tidak  meyela  pihak  lain  ketika  ia  menyatakan prsoalannya.
e. Menciptakan opsi-opsi
Dalam  tahap  ini  setelah  mereka  saling  memahami kebutuhan  khusus  dan  kepentingan  masing-masing  pihak, mediator  meminta  para  pihak  untuk  memikirkan  cara penyelesaian  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka,  melalui kebebasan  menciptakan  dan  mengembangkan  ide-ide  mereka, sehingga  mereka  mampu  menciptakan  pilihan  ( opsi )  yang  dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Ada bebarapa cara dalam menciptakan  opsi  antara  lain:  curah  pendapat,  usul  tertulis, pengalaman orang lain dan melalui orang ketiga yang disegani. f. Menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan
Dari  jumlah  opsi  yang  ditawarkan  para  pihak  baik  melalui curah  pendapat,  usul  tertulis,  pengalaman  orang  lain  maupun melalui pandangan orang yang disegani, mediator dapat mengajak para pihak untuk menemukan butir kesepakatan dan merumuskan dalam suatu keputusan. Jika para pihak setuju dengan butir-butir kesepakatan  tersebut  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian.  Dalam peraktik  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  suatu  perjanjian menjadi  prasyarat  dalam  kontrak    mediasi.  namun,  praktik kebanyakan yang ditandatangi dalam medasi adalah pokok-pokok kesepakatan yang kemudian disempurnakan oleh pihak pengecara menjadi kesepakatan akhir.
g. Langkah terkhir dari pelaksaan proses  medisi  adalah penutup mediasi.
Dalam  penutup  mediasi,  mediator  mengucapkan  selamat kepada  kedua  belah  pihak  atas  kesepakatan  mereka  membuat solusi  atau  penyelesaian  sengketa  yang  baru  saja  mereka tandatangi  bersama.  Mediator  memberikan  penjelasan  bahwa kesepakatan  yang  mereka  buat  adalah  hasil  kerja  keras  mereka
dan  itu  merupakan  keputusan  mereka  sendiri.  Mediator mengingatkan  juga  bahwa  kesepakatan  yang  telah  mereka capai akan  bermamfaat  jika  mereka  menindaklanjutinya.  Setelah penandatangan  kesepakatan  para  pihak  ditanda  tangani  oleh adanya  kata  penutup  dari  mediator,  maka  secara  formal berakhirlah kegiatan medasi.
Perceraian 1. Pengertian Perceraian
Dalam  istilah  ilmu  Fiqih,  perceraian  disebut  juga  dengan talak atau furqoh.  Talak artinya  membuka  ikatan  atau membatalkan  perjanjian,  sedangkan furqoh berarti  bercerai.
Kedua  perkataan  tersebut  dijadikan  istilah  oleh  para  ahli  Fiqih dengna arti perceraian antara suami istri.
Menurut  Rahmat  Haki  perceraian  atau  talaq  ialah melepaskan  ikatan  perkawinan  dengan lapazd talaq  atau sebagainya.  Sementara  itu,  menurut  Al-Hamdani  bahwa perceraian/ talaq merupakan  lepasnya  ikatan  perkawinan  dan berakhirnya  hubungan  perkawinan.  Adapun  dalam  rumusan kompilasi  Hukum  Islam,  talak  ialah  ikrar  suami  dihadapan  sidang pengadilan agama karena suatu sebab tertentu. 11
Dari  pengertian-pengertian  tersebut  di  atas,  jelaslah  bagi kita bahwa perceraian itu adalah membatalkan atau memutuskan hubungan perjanjian atau ikatan antara suami istri dengan melalui gugatan  suami  atau  istri  yang  diputuskan  baik  oleh  pihak  suami dihadapan  pengadilan  agama  ataupun  diputuskan  oleh  hakim pengadilan agama.
Perceraian merupakan masalah yang harus kita tanggulangi secara  seksama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Sebab perceraian itu dapat mengakibatkan aspek-aspek yang kurang baik terutama bagi pihak anakdan  istri, kedua belah pihak keluarga dan
11 Rachmat  Taufiq  Hidayat, Al-Manak  Alam  Islami, (Jakarta:  PT.  Dunia Pustaka Jaya, 2000), hlm. 59
lain-lain. Dilihat dari segi kemanusiaan atau keadilan, adakalanya perceraian  dilakukan  dengan  cara  sewenang-wenang  oleh  pihak suami  yang  tidak  sedikit  menyengsarakan  pihak  istri  dan keturunan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar perceraian itu tidak banyak dilakukan dengan cara sewenang-wenang dan pihak pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar tingkat perceraian dapat menurun.
2. Hukum Perceraian
Agar perceraian itu menjadi sah sesuai dengan syraiat Islam, maka perceraian itu perlu diatur. Adapun hukum perceraian pada asalnya  adalah  makruh  karena  perceraian  merupakan  perbuatan yang halal namun sangat dibenci Allah. Sabda Nabi Saw. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda “ sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq , “ (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah).
Namun  demikian,  hukum  perceraian  dapat  berubah  pada hukum yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi orang yang hendak melaksanakan perceraian. Oleh karena itu, bercerai dapat berbeda hukumnya sesuai dengan perbedaan penyebabnya, yaitu: Haram, yaitu  jika  suami  menjatuhkan  talaq  kepada  istri  tanpa alasan  yang  jelas,  perceraian  tersebut  diharamkan  karena  tidak ada manfaatnya. Wajib, yaitu jika suami menceraikan istri dengan sumpah illa .  Misalnya,  suami  bersumpah  (demi  Allah)  bahwa  ia tidak akan menjima istrinya sesudah melewati waktu empat bulan. Perceraian  juga  dapat  menjadi  wajib  jika  menurut  juru  damai (hakam) perselisihan (syikok) antara suami dan istri sudah sangat berat sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua belah pihak memnadang  perceraian  sebagai  jalan  yang  terbaik  untuk mengakhiri  perselisihan  mereka. Sunnah ,  yaitu  jika  suami  tidak sanggup memenuhi kewajiban (nafkah) terhadap istrinya atau jika perempuan tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Mubah , yaitu jika perceraian itu diperlukan, misalnya, karena prilaku istri sangat
jelek atau tidak dapat diharapkan lagi adanya kebaikan dari pihak istri.
3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian
Dalam  undang-undang  perkawinan  dicantumkan  bahwa tujuan  pernikahan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia, kekal dan sejahtera. dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian karena perceraian bukanlah tujuan  utama  dari  adanya  pernikahan  dan  Allah-pun mengkatagorikannya sebagai perbuatan yang halal namun sangat dibenci,  oleh  karena  itulah  perceraian  harus  didasarkan  dengan alesan-alesan yang dibenarkan oleh syara.
Menurut  undang-undang  Perkawinan  (UU  Nomor  1  Tahun 1974 Pasal 39) menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus  ada  cukup  alasan,  adapun  alasan-alasan  terjadinya perceraian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1975 12 yaitu Pertama ,  salah  satu  pihak  tersebut  melakukan  zina  atau pemabuk,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan. Kedua ,  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena  hal  lain  di  luar  kemampuannya. Ketiga, salah  satu  pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat , salah satu pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan  lawan. Kelima ,  salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajiban  suami  istri. keenam ,  antara  suami  istri  terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Selain  alasan-alasan  yang  dikemukakan  dalam  undang- undang  tersebut,  terdapat  beberapa  faktor  lainnya  yang  dapat
12 Nasarudin Latif, Marriage Counseling , (Jakarta: Pustka Hidayah, 2005), hlm. 20
mengakibatkan  terjadinya  perceraian.  Faktor-faktor  tersebut  di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Faktor  istri  :  Istri  tidak  melakukan  kewajiban  terhadap  suami, disebabkan  karena  jahil,  lalai,  atau  sengaja  menentang syari’at
Allah,  istri  tidak  taat  bersuamikan  pria  yang  shaleh,  mengadukan berbagai macam permasalahan anak atau membantah suami yang sedang marah atau keletihan, nusyus (menentang suami) dan sikap buruk istri dan istri tidak mencintai suami.
b. Faktor Suami : Kondisi rumah tangga jauh dari suasana religius serta  taat  kepada  Allah.  Dengan  kata  lain,  suami  tidak memperhatikan  kondisi  moral  dan  keagamaan  rumah  tangganya. Dan kemarahan yang meluap banyak menjadikan suami terlampau cepat menjatuhkan talak. Dengan kata lain, suami memiliki tabiat jelek,  yaitu  selalu  mengancam  akan  menceraikan  istri  jika melanggar apa yang dibencinya walaupun masalah sepele.
Adapun menurut Sulaiman Rasyid menyebutkan bahwa faktor- faktor  yang  menyebabkan  perceraian,  di  antaranya  sebagai berikut. 13
1) Faktor Ekonomi
Ekonomi merupakan sumber penghidupan bagi setiap keluarga  atau  rumah  tangga.  Oleh  karenanya,  maka  hendaknya bagi  yang  akan  membina  rumah  tangga  diharuskan  mempunyai kemampuan  dan  kesiapan  dalam  hal  perekonomian,  sebab permasalahan  ekonomi  sering  kali  menjadi  sumber  lahir perselisihan  di  antara  suami  istri  sehingga  tidak  jarang  masalah ekonomi menimbulkan terjadinya perceraian.
2) Faktor Ketidaksesuaian antara Suami Istri
Suami  istri  bagaiakan  pakaian  dan  pemakainya.  Antara harus  ada  kesesuaian  ukuran,  mode  asesoris,  dan  pemeliharaan
13 Sulaiman  Rasyid, Fiqih  Islam ,  (Bandung:  Sinar  Baru  Algensindo, Bandung, 2005), hlm. 134
kebersihan. Layaknya pakaian, masing-masing suami istri harus bisa menjalanan fungsinya. Sebab apabila seorang istri atau suami yang tidak  biasmenjalankan  fungsinya  masing-masing,  maka  hal  ini seringkali menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.
3) Hilangnya Cinta dan Kasih sayang
Tercapainya tujuan rumah tangga tentunya sangat didorong oleh rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami-istri. Oleh karenanya,  apabila  suatu  rumah  tangga  tidak  didasari  oleh  cinta dan kasih sayang  maka keadaan rumah tangga sering mengalami keretakan  sehingga  pada  akhirnya  mengakibatkan  terjadinya perceraian.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  mediasi  di Pengadilan  Agama  Bandung  adalah  mediasi  awal  ligitasi  dan mediasi selama ligitasi, hasil mediasi yang dicapai dari tahun 2009- 2010 dari 585 perkara yang berhasil di mediasi hanya 69 perkara (15,0  persen)  dan  yang  gagal  497  perkara  (85,0),  kemudia  faktor penyebab  kegagalan  mediasi  adalah  aspek  perkara,  aspek mediator,  aspek  para  pihak,  aspek  advokat  dan  aspek  tempat mediasi, sedangkan faktor penyebab keberhasilan mediasi adalah aspek mediator, aspek para pihak, aspek perkara, aspek sarana.
Berdasarkan    ditemukan  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam proses  mediasi  terdapat  aspek  penasehatan,  penyelesaian masalah  atau  sengketa  dan  menanggulangi  konflik,  hal  tersebut merupakan  proses  yang  dilakukan  dalam  konseling    dengan demikian,  mediasi  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Bandung bisa nyatakan bagian dari konseling percerain.

## SIMPULAN
Implementasi  penyelesain  sengketa  melalui  mediasi  di Pengadilan  Agama  Bandung  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu mediasi  awal  ligitasi  yakni  mediasi  yang  dilaksanakan  sebelum pokok  sengketa  diperiksa,  dan  mediasi  selama  ligitasi,  yakni
mediasi  yang  dilaksanakan  ketika  pokok  sengketa  dalam  tahap pemeriksaan. Mediasi yang dilakuakn pada proses awal ligitasi di Pengadilan  Agama  Bandung  terdapat  dua  tahapan  yaitu  (a)  Pra mediasi  dilakukan  dengan  cara  beberapa  tahap  (b)  Pelaksanaan mediasi  yang  dilakukan  dalam  proses  ligitasi  dapat  di  tempuh melalui  (a)  mediasi  selama  pemerikasaan  tingkat  pertama  (b) mediasi  selama  pemeriksaan  tingkat  banding,  kasasi  dan peninjauan  kembali.  Jumlah  perkara  yang  berhasil  dan  gaga dimediasi selama tahun 2009-2010 di Pengadilan Agama Bandung sebagai berikut:Pengadilan Agama Bandung, perkara mediasi 585 perkara,  berhasil  69  perkara  (15,0  persen)  dan  gagal  497  (85,0 persen).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdur Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat . Preneda Mesia Group: Jakarta. 2008Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling . PT. Refika Aditama: Bandung. 2006.
Andi Mapiare, Pengantar Bimbingan dan Konseling di
Sekolah .Usaha Nasional: Bandung. 1994.
Departemen Agama RI, Pembinaan Keluraga Pra Sakinah dan Sakinah 1 . Direktorat  Jendral: Bandung. 2000.
Dewa ketut Sukardi, Nila Kusmawati, Proses Bimbingan dan
Konseling di Sekolah . PT. Rineka: Jakarta. 2008.
Enjang, Komunikasi Konseling . NUANSA: Bandung. 2009.
Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam . Pustaka al-Husna: Jakarta. 1994.
Isep Zainal Arifin, Bimbingan dan Penyuluhan . PT. Raja Grafindo Persada: Jakarata. 2009.
Karim Asy-Syadzily, Bersamamu Kugapai Sakinah : Ziyad Visi Media: Bandung. 2011.
Mohamad Sury, Psikologi  Konseling . C.V. Pustaka Bani Quraisy: Bandung. 2003.
--------------------, Teori Konseling . C.V. Pustaka Bani Quraisy:
Bandung. 2003.
Muhamad Dani Somantri, dkk., “ Analisa Hukum Menunda kehamilan perspektif Istihsan Sebuah Upaya Membangun
Keluarga Berkualitas ,” Vol. 3, No. 2, Desember 2018, PDF File.
Nasarudin Latif, Marriage Counseling. Pustka hidayah: Jakarta. 2005.
Prayitni,dkk, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling : PT. Asdi
Mahasatya: Jakarta. 2004.
Rachmat Taufiq Hidayat, Al-Manak Alam Islami . PT. Dunia Pustaka
Jaya: Jakarta 2000.
Save M. Dagun, Psikologi Keluarga . PT. RINEKA CIPTA: Jakarta.
2002.
Siti hartinah, K onsep Dasar Bimbingan Kelompo k. PT. Refika Aditama: Bandung.
Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga . ALFABETA: Bandung.2009.
Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam. Sinar Baru Algensindo: Bandung.
2005.
Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. PT. Raja Grafindo persada: Jakarata. 2007. Taufiq Kamil, Bimbingan dan Konseling . PT. Refika Aditama: Bandung. 2002.
Kathryn Geldard, Konseling Keluarga . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
2009.
Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah ,
Hukum Adat dan Hukum Nasional . Prenada Media Group:
Jakarta. 2009.