How to cite: Pratama,  W.,  &,  Kansil,  C.  S.  T  (2024).  Perlindungan  Hukum  Layanan  Grab  Food  Berdasarkan Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Syntax  Literate . (9)4. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 4, April 2024
PERLINDUNGAN  HUKUM  LAYANAN  GRAB  FOOD  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NO  8  TAHUN  1999  TENTANG  PERLINDUNGAN KONSUMEN
William Pratama 1 , Christine S. T. Kansil 2
Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia 1,2
Email: william.205190010@stu.untar.ac.id 1 , christinek@fh.untar.ac.id 2

## Abstrak
Dalam  era  digital  yang  berkembang  pesat,  aplikasi  penyedia  layanan  seperti  Grab  telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama di perkotaan. Meskipun memberikan kemudahan dalam mobilitas dan efisiensi waktu, pengguna aplikasi sering kali mengalami tantangan seperti ketidaksesuaian produk dengan yang dijanjikan, menimbulkan kerugian  yang  memerlukan  pertanggungjawaban  dari  pelaku  usaha.  Dalam  konteks  ini, Hukum Perlindungan Konsumen menjadi penting sebagai landasan bagi kedua belah pihak dalam  transaksi  jual  beli.  Namun,  kenyataannya  banyak  konsumen  masih  kesulitan memperoleh  kompensasi  atas  kerugian  yang  dialami,  mengindikasikan  lemahnya perlindungan konsumen terutama dalam transaksi elektronik di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk  menyoroti  perlunya  perlindungan  yang  lebih  efektif  bagi  konsumen  agar  hak-hak mereka dapat terpenuhi. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan praktik bisnis,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  tingkat  perlindungan  yang  ada  dan menyimpulkan  bahwa  upaya  perlindungan  konsumen  perlu  ditingkatkan.  Implikasi  dari penelitian ini adalah perlunya upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan platform layanan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan kepada konsumen.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Grab , Pelaku Usaha

## Abstract
In today's rapidly advancing digital era, service provider applications such as Grab have become  an  integral  part  of  people's  lives,  especially  in  urban  areas.  Despite  providing convenience  in  mobility  and  time  efficiency,  users  of  such  applications  often  encounter challenges such as product non-compliance with what was promised, resulting in losses that require accountability from the business entities. In this context, Consumer Protection Law becomes crucial as the foundation for both parties in transactions. However, in reality, many consumers  still  struggle  to  obtain  compensation  for  their  losses,  indicating  the  weak consumer protection, especially in electronic transactions, in Indonesia. This study aims to highlight the need for more effective protection for consumers so that their rights can be fulfilled. By analyzing regulations and business practices, this research aims to evaluate the level  of  existing  protection  and  concludes  that  efforts  to  protect  consumers  need  to  be enhanced. The implication of this research is the need for collaborative efforts among the government, companies, and service platforms to improve consumer protection and enhance the quality of services and products offered to consumers.
Keywords: Consumer Protection, Grab, Entrepreneur

## Pendahuluan
Ditengah era yang sedang merasakan pesatnya kemajuan teknologi, berbagai hal untuk  menjalankan  kehidupan  sehari-hari  pun  semakin  dipermudah.  Kemudahan  yang dirasakan semakin mengikis batasan jarak, ruang dan waktu (Hermawanto & Anggraini, 2020). Yang berarti batasan tersebut tidak menjadi penghalang dalam beraktifitas. Salah satu  bukti  kemajuan  teknologi  adalah  dalam  bertransaksi,  dalam  kegiatan  bertransaksi secara  elektronik  sangat  mempermudah  masyarakat  seperti  melakukan  pembelian (barang atau jasa), memperoleh transportasi, dan mendapatkan jasa pengantaran barang (Yasmin  &  Amalia,  2023).  Salah  satu  aplikasi  yang  menyediakan  jasa  untuk memudahkan  masyarakat  adalah  aplikasi Grab . Grab merupakan  perusahaan  asal Malaysia  yang  menyediakan  teknologi  berupa  aplikasi  dengan  fasilitas  layanan transportasi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, fasilitas yang ditawarkan diantara lain seperti Grab Bike (kendaraan roda dua) , Grab Car (kendaraan roda empat) , Grab Food (layanan pembelian dan pengantaran makanan) , dan lain-lain (Mustaqima et al., 2018). Melalui aplikasi ini, konsumen konsumen yang memakai layanan ini dapat melihat secara langsung perkembangan dalam pemesanan layanan (Mokoagouw et al., 2023).
Pemesanan  salah  satu  layanan  yang  ditawarkan  oleh  pihak Grab secara  tidak langsung menjadi keterikatan antara driver dan konsumen (Suratni & Mayasari, 2021). Keterikatan  ini  ada  setelah  dilakukannya  pemesanan  yang  dilakukan  oleh  konsumen, kemudian  konsumen  akan  mendapatkan  info  terkait driver yang  akan  mengantarkan layanan yang dipesan. Keterikatan ini menjadi salah satu perjanjian yang dilakukan oleh driver dan konsumen yang memesan layanan. Grab Food merupakan salah satu layanan yang  banyak  dipakai  oleh  masyarakat,  layanan  ini  merupakan  layanan  pembelian  dan pengantaran  makanan  melalui  berbagai  macam  resto  yang  didaftarkan  pada Grab (Wahyuni, 2020). Penggunaan layanan Grab Food banyak dilakukan oleh masyarakat untuk memudahkan pembelian dan pengantaran makanan, cukup dengan memilih resto dan  makanan  yang  dipesan  maka  secara  otomatis  pesanan  akan  masuk  ke  resto  yang dipesan, kemudian setelah pesanan siap diantar driver akan ditemukan untuk melakukan pengantaran  kepada  konsumen  yang  memesan.  Seluruh  menu  makanan  dan  minuman yang disajikan oleh resto yang terdaftar dalam Grab Food disertakan dengan harga dan foto menu makanan yang ingin dipesan. Jika sudah melakukan pemesanan, konsumen secara  langsung  telah  melakukan  perjanjian  dengan  pihak Grab  Food untuk menggunakan  layanan.  Dalam  melakukan  transaksi  konsumen  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  harus  dilaksanakanan  dan  didapatkan,  hak  dan  kewajiban  konsumen tercantum  dalam  Pasal  4  dan  Pasal  5  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (Juita, 2011). Melalui transaksi elektronik wujud barang hanya dapat dilihat setelah pengantaran selesai dilakukan, maka dari itu konsumen berhak untuk mendapatkan infomasi mengenai barang atau jasa yang di tawarkan dengan benar, jelas, dan jujur perihal kondisi dan jaminan atas barang dan jasa sesuai dengan Pasal 4 butir (c) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (Maulana  & Ambardi, 2021; Puspita, 2014).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui;  (1)  bagiamana  hambatan  pada pelayanan  dalam  aplikasi Grab  Food sudah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  butir  (c) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terkait layanan Grab Food yang tidak sesuai dengan ketentuan  Pasal  4  butir  (c)  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.

## Metode Penelitian
Untuk melakukan pengkajian permasalahan dalam rangka mengadakan penelitian ini,  metode  yuridis  normatif  menjadi  metode  untuk  melakukan  penelitian  ini  yang berjudul  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Terkait  Layanan Grab  Food Berdasarkan Pasal 4 butir (c) Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yuridis normatif ini merupakan metode penelitian Hukum yang  dilakukan  dengan  melakukan  penelitian  menggunakan  data  sekunder  atau  data kepustakaan.  Penulis menggunakan metode penelitian ini dalam rangka menganalisis, menjelaskan  dan  memberikan  infomasi  lebih  lanjut  terkait  Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Terkait Layanan Grab Food Berdasarkan Pasal 4 butir (c)  Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan  cara  meninjau  Undang-undang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  yang  memiliki keterikatan satu sama lain.

## Hasil dan Pembahasan
Seluruh aktivitas masyarakat pada zaman sekarang banyak melibatkan teknologi sebagai sarana dalam mempermudah pergerakan kegiatan perdagangan. Kenyamanan dan kepuasan  konsumen  menjadi  prioritas  bagi  pelaku  usaha,  sehingga  konsumen  berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijanjikan oleh pelaku usaha sesuai dengan yang  sudah  diperjanjikan.  Dalam  aktivitas  jual  beli  secara  non-elektronik  maupun elektronik pelaku usaha dan konsumen di bebani hak dan kewajiban dalam melaksanakan transaksi jual beli. Berdasarkan Pasal 1474 KUHP Perdata menjelaskan bahwa sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya (Putri & Silviana, 2023). Yang berarti barang atau jasa yang menjadi objek transaksi oleh konsumen menjadi sepenuhnya tanggung jawab pelaku usaha sampai barang  atau  jasa  tersebut  sampai  ke  tangan  konsumen.  Hak  yang  akan  diperoleh konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha yang harus terpenuhi (Tampubolon, 2016). Dalam rangka  melindungi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi sebagai pembangunan ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen serta untuk menjaga harkat dan martabat konsumen, maka dibuatlah Hukum Perlindungan  Konsumen  yang  diharapkan  dapat  menyeimbangkan  perlindungan  antar konsumen dan pelaku usaha.
Hukum Perlindungan Konsumen merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Sinaga & Sulisrudatin, 2018). Sehingga dengan adanya Hukum Perlindungan Konsumen dapat membawa manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam  Pasal  4  butir  (c)  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen, layanan Grab Food dalam aplikasi Grab dinilai belum sesuai dengan yang ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  yang  menjadi  mitra Grab  Food .  Salah  satu  alasan masyarakat banyak menggunakan layanan Grab Food adalah karena banyak penawaran dengan harga yang terjangkau serta diskon-diskon yang menarik. Namun, hal itu tidak menjadi penghalang bagi perubahan kualitas produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Salah satu contohnya adalah perbedaan produk pada menu yang disajikan berbeda saat produk  tersebut  sampai  ke  tangan  konsumen,  hal  ini  menjadi  banyaknya  aduan masyarakat  yang  merasa  tidak  puas  dengan  produk  yang  di  pasarkan.  Ketidakpuasan konsumen  ini  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  pelaku  usaha,  namun  ketidakpuasan  ini seharusnya  dapat  ditindaklanjuti  oleh  pelaku  usaha.  Dalam  Pasal  4  butir  (c)  Undang-
undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “hak atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau jasa” (Devi & Simarsoit, 2020). Jika dikaitkan dengan permasalahan perihal perbedaan produk yang di pasarkan dengan produk yang sampai ke tangan konsumen, konsumen pada  kondisi  tersebut  mengalami  kerugian  karena  produk  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  yang  diperjanjikan.  Karena  mengalami  kerugian  ini,  konsumen  berhak  untuk mendapatkan kompensasi berupa pergantian barang atau ganti rugi dikarenakan barang yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  yang  sebagaimana  mestinya.  Hak  konsumen  untuk mendapatkan kompensasi ini tercatat dalam Pasal 4 butir (h) Undang-undang No. 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sebagai  pelaku  usaha  penting  juga  untuk memiliki kesadaran hukum serta moral dan etika  dalam menjalankan kegiatan usaha, dengan memiliki kesadaran hukum serta modal dan etika  yang baik akan berimbas baik kepada kelancaran kegiatan usaha serta konsumen yang menjadi penikmat dari produk yang di pasarkan (Hamid, 2017).
Maka  dari  itu  konsumen  berhak  mendapatkan  perlindungan  berupa  kompensasi atau  ganti  rugi  berupa  pergantian  dalam  bentuk  barang  maupun  dalam  bentuk  uang (Bustomi, 2018). Driver sebagai perantara untuk pengantaran produk memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan produk sampai ke lokasi konsumen dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga.  Namun, hal ini juga bisa menjadi pemicu kerugian konsumen yang menerima produk tidak sesuai dengan produk yang diperjanjikan, seperti makanan yang tumpah atau makanan yang berserakan. Hal ini menjadi kerugian bagi konsumen, sehingga  pada  aplikasi Grab memiliki  fitur rating .  Pada  fitur  ini  konsumen  dapat memberikan penilaian pada driver dan pelaku usaha perihal produk yang diterima. Fitur rating ini sangat mempengaruhi driver dan pelaku usaha, untuk driver akan ada beberapa tahapan dalam bentuk teguran.

## Kesimpulan
Layanan Grab  Food pada  aplikasi Grab menurut  penulis  masih  belum  berjalan dengan  baik  berdasarkan  Pasal  4  butir  (c)  Undang-undang  No.8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terjadi disebabkan oleh pengetahuan dan wawasan yang kurang  dari  pihak  penyedia  jasa  layanan  atau  yang  disebut  sebagai Grab .  Selain  itu, penyelesaian  masalah  terkait  keluhan  yang  menjadi  ketidakpuasan  konsumen  menjadi salah  satu  kekurangan  sehingga  dinilai  tidak  bijaksana  jika  dilihat  dari  prespektif konsumen. Perlindungan hukum yang berikan untuk konsumen yang mengalami kerugian berdasarkan Pasal 4 butir (c) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diberikan berupa kompensasi dalam bentuk penggantian dalam bentuk barang atau penggantian kerugian dalam bentuk uang kepada pelaku usaha. Pemberian kompensasi  ini  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  apabila  kualitas  dan  kuantitas  dari barang atau jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh  pelaku  usaha.  Maka  dari  itu,  sebagai  pelaku  usaha  pemberian  informasi  terkait produk harus  diberikan dengan jelas, benar, dan jujur terkait kondisi produk atau jasa yang ditawarkan sehingga jika ada konsumen merasa ada kerugian terkait produk tersebut maka  konsumen  berhak  mengajukan  pengaduan  atau  komplain,  karena  pada  dasarnya pelaku  usaha  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  kualitas  produk  atau  jasa  yang ditawarkan agar tetap memiliki kualitas yang baik sampai ke tangan konsumen.

## BIBLIOGRAFI
Bustomi,  A.  (2018).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  terhadap  Kerugian  Konsumen. Solusi , 16 (2), 154–166.
Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen E-Commerce Menurut  Undang–Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 2 (2), 119–128. Hamid, A. H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). Sah Media. Hermawanto, A., & Anggraini, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital dan Lokalitas: Dinamika Internasional dan Domestik di Era Borderless World . LPPM Press UPN" Veteran" Yogyakarta.
Juita, A. (2011). Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Dan 5 Ditinjau Menurut Hukum Islam . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Maulana,  I.,  &  Ambardi,  P.  (2021).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Dengan  Sistem Dropship Ditinjau Dari Perspektif Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Asy-Syukriyyah , 22 (2), 239–253.
Mokoagouw,  A.  J.  H.,  Mangantar,  M.,  &  Lintong,  D.  C.  A.  (2023).  Pengaruh  Brand Awareness  dan  Perceived  Quality  Terhadap  Keputusan  Pembelian  Dalam Menggunakan  Jasa  Grab  (Studi  Kasus  Mahasiswa  FEB  Unsrat  Manado). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 11 (02), 290–300. Mustaqima, Z. Z., Agustin, I. W., & Utomo, D. M. (2018). Karakteristik moda angkutan umum berbasis online di jakarta selatan. Jurnal Tata Kota Dan Daerah , 10 (2), 99– 106.
Puspita, M. I. (2014). Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online. Kertha Semaya , 1–5.
Putri, O. G., & Silviana, A. (2023). Kepastian Hukum terhadap Objek Jual Beli Tanah yang Dimasukkan dalam Harta Boedel Pailit oleh Kurator. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 23 (2), 1590–1594.
Sinaga,  N.  A.,  &  Sulisrudatin,  N.  (2018).  Pelaksanaan  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 5 (2).
Suratni, N. L. S., & Mayasari, N. M. D. A. (2021). Pengaruh Promosi dan Service Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Layanan Grab-Food pada Aplikasi Grab di Singaraja. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha , 13 (1), 50–59.
Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi , 4 (1), 53–61. Wahyuni, S. (2020). Analisis Dampak Keberadaan Go Food dan Grab Food terhadap Peningkatan  Penjualan  Usaha  Kuliner  (Studi  Kasus:  Pelaku  Usaha  Kuliner  di Kelurahan  Sei  Kera  Hilir  II  Kecamatan  Medan  Perjuangan  Kota  Medan) . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Yasmin, A., & Amalia, S. (2023). Pengaruh E-Commerce dan Perdagangan Internasional terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia. JIKEM:  Jurnal  Ilmu  Komputer, Ekonomi Dan Manajemen , 3 (1), 1753–1761.

## Copyright holder:
William Pratama, Christine S. T. Kansil (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: