## KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN DALAM KAITANNYA PADA PEMBANGUNAN PERTANIAN

## Poverty And Welfare Concerning to Agricultural Development
Risqi Firdaus Setiawan *
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
*email: risqisetiawan2014@gmail.com
SUBMITTED 29 April 2022, REVISED 23 Mei 2022, ACCEPTED 10 Juli 2022

## ABSTRACT
This  research  is  a  study  that  discusses  the  relationship  between  poverty  and  welfare  in agricultural development. The method used in this research is to use the library method or library research. In this section, an assessment of the concepts and theories used is carried out based on the available literature, especially from articles published in various scientific journals. The results of this study show that poverty in Indonesia has begun to decline but in absolute terms it is still very high. Narrow land tenure on the main commodity lands resulted  in  the  return  on  investment  not  producing  an  adequate  surplus  so  the  lives  of farmers remained poor. Steps that can be taken to reduce the percentage of poor people, especially in areas based on land farming, are to ensure that there is no reduction in land area for the main commodity. In addition, welfare improvement can be pursued through efforts to increase income and or increase household consumption needs. In line with the increase in the purchasing power of farmers, in general it is related to two Critical aspects of the policy, namely: First, the policy to increase farmers' household income as much as possible, and secondly, the policy to reduce costs or expenditures of farmer households as much  as  possible.  Improving  the  welfare  of  farmers  can  also  be  done  by  developing partnerships and supply chains which are considered strategic as a solution to improve the quality of products produced by farmers.
Keywords: agricultural development, poverty, welfare, return of investment.

## INTISARI
Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang keterkaitan kemiskinan dan kesejahteraan dalam pembangunan pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode  kepustakaan atau library research. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama  dari  artikel-artikel  yang  dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah.  Hasil Penelitian ini menunjukkan kemiskinan di Indonesia sudah mulai menurun namun secara absolut masih sangat tinggi. Penguasaan lahan yang sempit pada lahan komoditas utama mengakibatkan return on investment tidak menghasilkan surplus yang memadai sehingga kehidupan  petani  tetap  miskin.  Langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengurangi persentase penduduk miskin terutama di wilayah-wilayah berbasis usaha tani lahan adalah dengan  mengusahakan agar  tidak  terjadi  pengurangan  luas lahan  bagi komoditas  utama. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan  dan  atau  meningkatkan  kebutuhan  konsumsi  rumah  tangga.  Sejalan  dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan,  yaitu:  Pertama,  kebijakan  untuk  meningkatkan  sebesar  besarnya  pendapatan rumah  tangga  petani,  dan  kedua,  kebijakan  untuk  sedapat  mungkin  menekan  biaya  atau pengeluaran rumah tangga petani. Peningkatan kesejahteraan petani juga dapat dilakukan
ISSN 2301 – 8607
Vol 11    No. 1
dengan  melakukan  pengembangan  kemitraan  dan  rantai  pasok  dinilai  strategis  sebagai solusi memperbaiki mutu produk yang dihasilkan petani.
Kata kunci: pembangunan pertanian, kemiskinan, kesejahteraan, pengembalian investasi.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pertanian  pada  dasarnya  ditujukan  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat terutama petani. Untuk itu dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan pertanian kesejahteraan petani selalu menjadi tujuan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 peningkatan kesejahteraan petani merupakan salah satu dari empat target utama pembangunan pertanian (Kementan, 2010). Pembangunan pertanian berperan strategis dalam  perekonomian  nasional.  Peran  strategis  tersebut  ditunjukkan  oleh  perannya  dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap  tenaga  kerja,  sumber  devisa  negara,  dan  sumber  pendapatan,  serta  pelestarian lingkungan melalui praktik usaha tani yang ramah lingkungan. Pembangunan pertanian di Indonesia  diarahkan  menuju  pembangunan  pertanian  yang  berkelanjutan  (sustainable agriculture),  sebagai  bagian  dari  implementasi  pembangunan  berkelanjutan  (sustainable development).
Pearce et al. (1994) menyatakan bahwa, Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development) mempunyai makna dan tujuan yang lebih luas daripada pertumbuhan ekonomi yang  berkelanjutan  atau  sustainable  economic  growth.  Tujuan-tujuan  ekonomi,  sosial  dan ekonomi  pada  tingkat  tertentu  dapat  bersinergi.  Namun  pada  kondisi-kondisi  tertentu  di lapangan, ketiga-tiganya dapat saling bersaing dan kurang saling mendukung. Apabila hal ini terjadi, konsep keberlanjutan mengarah pada diperlukannya keseimbangan yang benar antara tiga  dimensi  tersebut.  Pilihan-pilihan  kebijakan  perlu  ditetapkan  secara  hati-hati  dengan mempertimbangkan  masing-masing  dimensi  yang  saling  berkaitan.  Keberhasilan pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan sering kali dinilai dari perubahan tingkat kemiskinan (Wahyuni, D. 2017).
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah  penduduk  miskin perkotaan pada September 2021 turun dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta  orang.  Dari  sisi  persentase,  penduduk  miskin  perkotaan  juga  turun  menjadi  7,60%. Sementara  di  pedesaan,  jumlah  penduduk  miskinnya  sebanyak  14,64  juta  orang  pada September 2021, atau dari 15,37 juta orang pada Maret 2021. Persentasenya sebesar 12,53%, turun dari posisi Maret 2021 yang sebesar 13,10%. Besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata pada September 2021 adalah sebesar Rp2,18 juta per rumah
tangga  miskin  per  bulan.  Garis  kemiskinan  di  Indonesia  diukur  dari  nilai  pengeluaran minimum  kebutuhan  makanan  dan  non  makanan  yang  harus  dipenuhi  agar  tidak dikategorikan miskin.
Selain angka kemiskinan, BPS juga memaparkan data ketimpangan atau gini ratio pada  September  2021  dan  mendapat  kesimpulan  bahwa  gini  ratio  (koefisien  adalah  alat mengukur  derajat  ketidakmerataan  distribusi  penduduk)  di  perkotaan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  pedesaan  dikarenakan  pengeluaran  antar  penduduk  di  perkotaan jaraknya semakin lebar, sedangkan di pedesaan karena sumber pendapatannya relatif sama di  pertanian  sehingga  gini-nya  lebih  rendah.  Jika  dirinci  menurut  wilayah,  di  daerah perkotaan  angkanya  tercatat  sebesar  17,00%  yang  berarti  tergolong  pada  kategori ketimpangan  sedang,  sedangkan  untuk  daerah  pedesaan  angkanya  20,83%  yang  berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.
Pembangunan  pertanian  (termasuk  pembangunan  pedesaan)  yang  berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan di semua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai dirumuskan pada akhir tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan sebelumnya yang lebih terfokus pada tujuan utama pertumbuhan ekonomi tinggi, dan yang terbukti telah menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup akibat  dari  eksploitasi  sumber  daya  yang  berlebihan.  Keberlanjutan  pembangunan merupakan  keberlanjutan  peningkatan  kualitas  dan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  atau penduduk  tempat  mereka  berada  dan  hidup,  termasuk  di  dalamnya  ketersediaan  berbagai jenis  pangan  yang  cukup  dan  bermutu.  Ketahanan  pangan  harus  dilihat  dari  konteks peningkatan  kualitas  hidup  penduduk  dan  lingkungan  hidup  di  pedesaan  (Yacoub,  Y.,  & Mutiaradina, H. 2020).
Pembangunan pertanian hakikatnya adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan dan  tanaman  selain  ternak  dan  ikan  guna  menaikkan  pendapatan  keluarga  petani  melalui berbagai upaya baik dari internal maupun eksternal petani (Sedana, G. 2019). Oleh karena itu,  disini  penulis  akan  memberikan  penjelasan  mengenai  kemiskinan  serta  kesejahteraan dalam kaitannya pada pembangunan pertanian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kajian pustaka yang diperoleh atau dikaji dari  sumber-sumber  terpercaya  yang  berkaitan  dengan  kemiskinan,  kesejahteraan,
pembangunan  pertanian  serta  kaitan  antara  ketiganya.  Adapun  metode  penelitian  kajian pustaka  atau  studi  kepustakaan  yaitu  berisi  teori  teori  yang  relevan  dengan  masalah  – masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan  berdasarkan  literatur  yang  tersedia,  terutama  dari  artikel-artikel  yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.
Dilihat  dari  jenis  penelitiannya,  adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  atau  library  research,  yakni  penelitian  yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan  suatu masalah  yang  pada  dasarnya  bertumpu pada penelaahan  kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kemiskinan di Daerah Pedesaan dan Perkotaan
Indonesia dihadapkan pada masalah angka kemiskinan yang tinggi. Pada tahun 2021, 27.54 juta orang atau 10,14 persen dari seluruh penduduk Indonesia masih termasuk kategori miskin (BPS, 2021).  Angka  ini  rentan  dengan  perubahan  terutama  yang  disebabkan  oleh  krisis  ekonomi  dan kenaikan harga BBM atau bahan makanan pokok. Pada tahun 1998, ketika mulai krisis ekonomi pada  tahun  1998,  angka  kemiskinan  meningkat  dari  11,3  persen  pada  tahun  1996  menjadi  24,2 persen  pada  tahun  1998  (BPS,  98).  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  angka  kemiskinan  Indonesia akan meningkat tajam seiring dengan kenaikan BBM, kenaikan harga CPO dan penurunan inflasi yang tanpa disertai pertumbuhan di sektor real.
Penduduk miskin di Indonesia 63,41 persen diantaranya tinggal di pedesaan (BPS, 2021). Ini berarti, jika pembangunan pedesaan mampu menghapus angka kemiskinan penduduk desa, maka penduduk miskin akan berkurang sebanyak 63,41 persen atau 25,046,950 orang. Kondisi yang sama terjadi  di  desa-desa  pesisir.  Wilayah  desa  pesisir  meliputi  8,090  buah  desa  dan  menampung 16,420,000  jiwa  penduduk  yang  32,14  persen  diantaranya  termasuk  kategori  penduduk  miskin (DKP, 2022).
Sampai  dengan  tahun 2021  jumlah  desa  di  Indonesia  mencapai  71  215.  Jumlah  tersebut tidak menutup kemungkinan akan semakin bertambah mengingat bahwa pemerintah mengakomodir adanya pemekaran desa-desa. Namun, pedesaan dan pertanian masih lekat dengan isu kemiskinan. Sampai tahun 2021 penduduk miskin di Indonesia masih lebih banyak berada di pedesaan dari pada perkotaan.
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)
Gambar 1. Grafik Perbandingan Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018-2021

## Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan
Sebagaimana diketahui, penanggulangan kemiskinan telah lama dilakukan sejalan dengan munculnya permasalahan kemiskinan. Berbagai program tersebut telah dilakukan berbagai instansi pemerintah dengan jumlah dana yang relatif besar. Sebagai contoh berdasarkan data lima tahun yang lalu,  pada  tahun  2016  (Bina  Desa  No.88/Maret/2016)  secara  keseluruhan  pemerintah  waktu  itu menganggarkan  dana  sebesar  Rp  16,541  triliun  untuk  penanggulangan  kemiskinan  yang  akan disalurkan  melalui  16  departemen  dan  instansi  pemerintah.  Dana  tersebut  akan  mencakup  69 program dengan rincian bahwa 16 program untuk penanggulangan kemiskinan, 33 program reguler, 13  crash  program  dan  8  untuk  program  lainnya.  Pada  waktu  itu  (2016)  program-program  tadi ditujukan  untuk  mengurangi  jumlah  kemiskinan  sebesar  2,77  juta  jiwa  dan  mempunyai  sasaran hingga tahun 2018. Dengan pengurangan angka kemiskinan per tahun 2,27 juta jiwa, sehingga angka kemiskinan selama tiga tahun dapat ditekan 8,3 juta jiwa.
Sedangkan,  program-program  sektor  pertanian  yang  berorientasi  penanggulangan kemiskinan  di  pedesaan  juga  relatif  banyak,  seperti  P4K,  Delivery,  P2LK,  Pidra,  PK2PM,  Poor Farmers (PFI3P/P4UM), PKMP, LUEP, Primatani dan program lainnya. Program-program tersebut dirancang untuk dapat langsung memberdayakan para petani miskin di pedesaan, dengan berbagai pendekatan  masing-masing  (Harniati,  2017).  Program  penanggulangan  kemiskinan  dalam implementasinya  tidak  hanya dilakukan  oleh  pemerintah  tetapi  juga  telah  banyak  dilakukan  oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.
Program  penanggulangan  kemiskinan  yang  dilakukan  oleh  LSM  Bina  Swadaya diantaranya: (1) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam program-program penanggulangan kemiskinan;  (2)  Peningkatan  peran  corporate  melalui  program  CSR;  (3)  Peningkatan  kapasitas kelembagaan lokal masyarakat; dan (4) Penyediaan fasilitas kredit mikro melalui lembaga keuangan mikro  (Hermantyo et  al .,  2017  dan  Irawati,  2017).  Dari  keseluruhan  program  penanggulangan kemiskinan  tersebut,  diharapkan  pengentasan  kemiskinan  khususnya  pada  sektor  pertanian  dan
kemiskinan  di  pedesaan  secara  bertahap  dapat  mencapai  sasaran,  sehingga  jumlah  masyarakat miskin di pedesaan yang sebagian besar dialami oleh para petani dapat berkurang.

## Faktor Penyebab Kemiskinan dan Kaitannya dengan Ketahanan Pangan
Berbagai  faktor  dapat  diidentifikasi  sebagai  penyebab  dari  kemiskinan  di  pertanian. Rendahnya penguasaan sumberdaya produktif dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia sering disebut  sebagai  faktor  utama  penyebab  kemiskinan  di  pertanian.  Namun  terlalu  sederhana  jika penyebab  kemiskinan  hanya  bertumpu  pada  dua  faktor  tersebut.  Berbagai  program  yang  mampu memberikan  akses  penduduk  miskin  terhadap  sumberdaya  produktif    maupun  perbaikan  kualitas sumberdaya  manusia  tidak  akan  banyak  artinya,  apabila  struktur  ekonomi  yang  melingkupinya masih  memposisikan  penduduk  miskin  ini  hanya  sebagai  penghasil  surplus  sedangkan  penduduk miskin itu sendiri tidak mampu menikmati surplus yang dihasilkannya. Dengan kata lain, sepanjang struktur ekonomi yang terbangun di pertanian masih bersifat monopsonistik dan monopolistik, maka sulit mengharapkan adanya pengurangan kemiskinan di pertanian secara nyata.
Pengurangan  penduduk  miskin  di  pertanian  tidak  saja  perlu  ditinjau  dari  sudut  pandang petani  dan  keluarganya  serta  hubungannya  dengan  lingkungan  ekonomi  dan  sosial  yang melingkupinya,  namun  juga  perlu  dicermati  hubungan  atau  keterkaitan  antar  sektor  dan  antar wilayah.  Keberhasilan  pembangunan  pertanian  akan  ditentukan  oleh  arah  pembangunan  makro maupun  arah  pembangunan  sektor  lainnya.  Kebijakan  moneter  dan  fiskal,  di  aspek  makro,  akan secara  langsung  berpengaruh  terhadap  sektor  pertanian.  Demikian  juga,  arah  kebijakan  sektor industri akan menentukan keterkaitannya dengan sektor hulunya dan seberapa jauh pertanian dapat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.

## Gambaran Perbandingan Kemiskinan Era Sebelum dan Sesudah Reformasi
Kondisi  pada  era  Reformasi  tidak  membawa  perubahan  yang  signifikan  bagi  perbaikan perekonomian Indonesia. Semangat perubahan yang dikobarkan pada kenyataan tidak diikuti oleh perubahan  mendasar  pada  kebijakan  nasional.  Pemerintah rezim  Reformasi  masih  saja menganut strategi pertumbuhan ekonomi (economic growth strategy ) sehingga bentuk-bentuk kebijakan pun tidak jauh berbeda dibandingkan rezim sebelumnya. Rezim ini mengadopsi strategi ekonomi neo- liberal  yang  menganut  prinsip-prinsip minimum  state ,  yang  terlihat  dari  kebijakan  seperti pengurangan subsidi untuk sektor riil, privatisasi yang tidak terkendali, serta kebijakan non tarif bagi produk-produk  impor.  Kebijakan  ini  ditempuh  pemerintah  karena  dorongan  arus  globalisasi  dan perdagangan bebas yang sangat kuat. Namun jelas opportunity cost dalam menjalankan kebijakan ini sangat besar. Akibat yang mencolok dalam kondisi seperti ini adalah global private sovereignty yang  saat  ini  justru  mengontrol  ekonomi  nasional  di  satu  sisi,  sementara  sementara  di  sisi  lain melemahnya  negara  ternyata  juga  diikuti  dengan  melemahnya  swasta  nasional.  Implikasinya pencabutan subsidi untuk sektor riil dan kebijakan non tarif, sebagai contoh, akan menghancurkan sektor  riil  domestik.  Banyak  usaha  pertanian  yang  terhenti  karena  biaya  produksi  yang  semakin
tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan produk-produk impor. Kondisi ini akan memperkuat ketergantungan pada produk impor termasuk kebutuhan pokok, dan mengancam ketahanan pangan nasional. Ternyata, setelah memasuki 10 tahun sejak krisis ekonomi melanda, kondisi makro dan mikro Indonesia masih terlihat jalan di tempat dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Inilah  yang  menyebabkan  fondasi  ekonomi  yang  lemah  karena  berlandaskan bubble  economy di mana orientasi lebih besar pada sektor spekulasi finansial melalui perbankan dan perdagangan mata uang  sementara  sektor  riil  cenderung  diabaikan.  Secara  keseluruhan,  kondisi  ini  menyebabkan Indonesia sulit keluar dari krisis. Padahal era Orde Baru dengan state yang kuat ternyata mampu mendongkrak perkembangan sektor riil, terlepas dari persoalan bahwa terjadi ketimpangan ekonomi di dalamnya.
Sejarah  pembangunan  ekonomi  masa  lalu  di  Indonesia  dan  berbagai  negara  lain, memberikan  pelajaran  bagaimana  kebijakan  moneter  dan  kebijakan  fiskal  dapat  menjadi penghambat  berkembangnya  sektor  pertanian.  Masih  sedikit  perhatian  diberikan  bagi  keterkaitan kebijakan     ekonomi     makro     dan     perdagangan   dengan pembangunan pertanian. Ada dua penyebab  mengapa  timbul  sikap  seperti  itu,  yaitu  orientasi  yang  terlalu  sektoral  dalam  analisis kebijakan  pertanian  di  masa  lalu  dan  adanya  pandangan  yang  sempit  dalam  melihat  peranan pertanian dalam pembangunan pertanian.
Dalam  praktiknya,  kebijakan  pembangunan  masa  lalu  adalah  percepatan  industrialisasi.
Secara  aktif  pemerintah  mendorong  industri  domestik  dengan  berbagai  kebijakan.  Kebijakan- kebijakan yang memihak industri ini menciptakan distorsi insentif harga yang merugikan pertanian. Kebijakan-  kebijakan  tersebut  secara  substantif  mengurangi  efek  positif  dari  berbagai  kebijakan pertanian  yang  dimaksudkan  untuk  mendukung  pembangunan  pertanian.  Pembangunan infrastruktur di pertanian dan pedesaan, kebijakan pemasaran produk pertanian, maupun dukungan terhadap penelitian  dan  penyuluhan pertanian menjadi  kurang  berarti  saat  terjadi  distorsi  insentif tersebut.  Distorsi  insentif  yang  merugikan  pertanian  berdampak  pada:  (a)  rendahnya  output pertanian dibandingkan dengan yang seharusnya apabila tak ada distorsi, (b) daya beli riil penduduk di pertanian dan pedesaan menurun, dan (c) munculnya kendala yang nyata di sisi permintaan dalam perekonomian. Kebijakan industri substitusi impor menciptakan struktur insentif yang merugikan produsen produk untuk ekspor dan produsen produk primer, dalam hal ini adalah pertanian.
Pangsa pertanian dalam produk total perekonomian memang semakin turun. Meskipun hal ini merupakan gejala umum dari pembangunan ekonomi, namun penurunan tersebut dipercepat oleh kebijakan  yang  mengedepankan  industrialisasi.  Pada  tahap  awal  industrialisasi  pendekatan  yang digunakan  umumnya  adalah  pembangunan  industri  substitusi  impor.  Untuk  mendorong  industri substitusi impor ini ditetapkan kebijakan tarif ataupun berbagai restriksi impor lainnya. Di samping itu, kebijakan nilai tukar juga diciptakan agar memudahkan impor barang modal ataupun bahan baku dari  luar  negeri.  Saat  negara  menyadari  perlunya  mendorong  ekspor  produk  industri,  maka kebijakan-kebijakan yang diambil ternyata tetap cenderung bias melawan pertanian. Karena itulah
Indonesia  perlu  melakukan  pergeseran  paradigma  pembangunan,  yang  kondusif  bagi  upaya mengembalikan  dasar  perekonomian  pada  khittah-nya  yaitu  pertanian,yang  merupakan  sumber kehidupan  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Dasar  pembangunan  tidak  lagi  pada high  economic growth , namun mengarah pada social welfare dalam jangka panjang.
Dalam  konteks  ekonomi,  paradigma  baru  pembangunan  harus  menggeser  paradigma pembangunan  lama  yang  berorientasi  pada  semata  pertumbuhan  ekonomi  dengan  melalui industrialisasi substitusi impor dan terakhir menjadi promosi ekspor yang bersifat footloose  industry yang bias terhadap kepentingan masyarakat menengah kota, yang pada gilirannya mengorbankan sektor pertanian dalam arti luas dan pedesaan. Paradigma lama ini juga bertumpu pada pembangunan ekonomi ekstraktif semata yang pada gilirannya mencerabut hak-hak masyarakat atas sumberdaya lokal, menghancurkan kondisi ekologis dan menciptakan pemiskinan secara masif . Sementara itu paradigma  baru  pembangunan  ekonomi  adalah  pembangunan  berorientasi  membangun  pelaku ekonomi  yang  berbasis  luas  melalui  proses  industrialisasi  yang  menciptakan  kesempatan  kerja penuh ( full employment ), berbasis sumberdaya lokal, dan berdaya dukung.
Paradigma  baru  pembangunan  mengajukan  sumberdaya  alam  domestik  khususnya pertanian dalam arti luas menjadi fokus dalam proses industrialisasi dengan kandungan IPTEK yang tepat  guna,  masif,  dan  berdaya-dukung  lingkungan.  Model  industrialisasi  dapat  menciptakan kemakmuran  baru  yang  berbasis  luas  karena  akan  menciptakan  aksesibilitas  terhadap  seluruh sumberdaya  produktif  (manusia,  kelembagaan,  modal,  informasi  dan  teknologi)  bagi  masyarakat secara keseluruhan. Bersamaan dengan itu, kebangkitan kembali industri manufaktur non-agro yang ada  didorong  dengan  terciptanya  peningkatan  daya  beli  masyarakat  secara  luas  dan  lebih  lanjut mendorong  kemakmuran  baru  yang  tercipta  dari  industri  yang  berbasis  pertanian  dalam  arti  luas maupun industri manufaktur non-agro. Kombinasi agroindustri yang berbasis IPTEK dan industri manufaktur yang punya kaitan ke depan dan ke belakang diharapkan membangun pelaku ekonomi nasional yang jauh lebih luas sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja penuh.
Paradigma  baru  pembangunan  tersebut  membutuhkan  peran  negara  dan  pasar  secara proporsional, tepat guna dan bijak. Dalam kaitan tersebut, terdapat urgensi menciptakan kebijakan fiskal  progresif  yang  membangun  infrastruktur  pertanian  dalam  arti  luas  dan  perdesaan  yang ditopang  oleh  kebijakan  moneter  yang  tepat  serta  pergeseran  dari  kebijakan  sistem  perbankan berbasis  cabang  kepada  sistem  perbankan  yang  berbasis  unit  dimana  pengembangan  kebutuhan kredit diidentifikasikan berdasarkan stimulus lokal.
Upaya  penguatan  kelembagaan  petani  ini  perlu  mendapat  dukungan  dari  seluruh  pihak karena  merupakan  salah  satu  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani.  DPR  RI  melalui  fungsi  pengawasan,  hendaknya  dapat mengawal  implementasi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani. Hal yang perlu digaris bawahi dari undang-undang tersebut adalah ganti rugi gagal  panen  dan  fasilitas  pembiayaan  bagi  petani  harus  benar-benar  diimplementasikan.  Sektor
pertanian sangat dipengaruhi oleh gejolak alam sehingga semakin terbuka kemungkinan terjadinya gagal panen. Oleh karena itu, asuransi pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  tersebut  sangat  penting  agar  petani  memperoleh  modal untuk  bercocok  tanam  kembali  ketika  mengalami  gagal  panen.  Selain  itu,  terkait  pembiayaan, pemerintah  dan  pemerintah  daerah  hendaknya  segera  menugaskan  Lembaga  Pembiayaan Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  untuk  melayani  petani  agar  dapat  memperoleh  pembiayaan usaha  tani.  Hal  ini  perlu  dilakukan untuk  mengurangi  ketergantungan  petani  terhadap  kredit  dari tengkulak.

## Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Petani
Konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani mengacu kepada kemampuan daya beli petani,  yaitu  kemampuan  pendapatan  yang  diterima  petani  untuk  dapat  memenuhi  memperbaiki kebutuhan  konsumsi.  Peningkatan  kesejahteraan  identik  dengan  peningkatan  pendapatan  untuk memperbaiki/  meningkatkan  kebutuhan  konsumsi.  Dengan  demikian,  peningkatan  kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan untuk meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumah tangga petani, dan Kedua, kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya/pengeluaran rumah tangga petani.

## Kebijakan di Bidang Pendapatan Rumah Tangga Petani
Pendapatan  rumah  tangga  petani  dapat  berasal  dari  kegiatan  usaha  di  bidang  pertanian, yaitu kegiatan usahatani ( on-farm ) dan pendapatan kegiatan pertanian di luar usahatani ( off-farm ) seperti usaha pasca panen, pengolahan hasil pertanian, dan buruh tani secara luas; dan pendapatan rumah  tangga  dari  usaha  diluar  kegiatan  pertanian  ( non-farm )  seperti  kegiatan  dagang,  kegiatan industri non pertanian, jasa, pegawai, buruh non pertanian dan lain-lain. Peningkatan pendapatan rumah tangga petani berkaitan dengan peningkatan akses petani terhadap sumber pendapatan petani lebih beragam. Peningkatan pendapatan usaha komoditas pertanian (on-farm) secara luas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan dan kehutanan secara langsung akan meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga.  Beberapa  studi menunjukkan  peran  pendapatan  dari  on farm  cenderung  semakin  menurun  dan  pendapatan  rumah  tangga  petani  lebih  terdiversifikasi (Handewi et al. , 2004; Susilowati et al ., 2009; Susilowati et al ., 2012). Hal ini terutama berkaitan dengan  menurunnya  skala  pemilikan  dan  pengusahaan  lahan  petani  akibat  dari  konversi  lahan pertanian,  degradasi  lahan  dan  tekanan  penduduk  (Kasryno  dan  Soeparno,  2012;  Rachmat  dan Muslim,  2011;  Sumaryanto,  2009;  Susilowati  dan  Maulana,  2012).  Kondisi  ini  berakibat  adanya kecenderungan  tingkat  pendapatan  usahatani  tersebut  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah tangga dan upaya meningkatkan perbaikan pola konsumsi. Kondisi ini mendorong anggota rumah tangga untuk mencari sumber pendapatan lain diluar kegiatan usahatani.
Beberapa  hasil  kajian  menunjukkan  peran  pendapatan  dari  non  pertanian  menunjukkan proporsi yang semakin meningkat. Peningkatan pendapatan dari non pertanian ( non-farm ) tersebut sejalan dengan terbukanya peluang usaha di kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi yang  telah  berjalan.  Peningkatan  lapangan kerja  di  luar bidang  pertanian  akan  berdampak  positif dalam  diversifikasi  sumber  lapangan  kerja  dan  pendapatan  rumah  tangga  petani,  dan  kondisi  ini berkontribusi positif dalam perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rumah tangga petani.  Untuk  itu  pengembangan  sektor  di  luar  pertanian  perlu  terus  didorong.  Terbukanya kesempatan  kerja  di  non  pertanian  berarti  adanya  pengurangan  beban  tenaga  kerja  di  sektor pertanian (usahatani). Hal ini berdampak positif dalam peningkatan produktivitas kerja pertanian. Dengan  penurunan  beban  tenaga  kerja  pertanian  memungkinkan  penerapan  teknologi  maju  yang relatif lebih padat modal seperti dalam penerapan alsintan. Pada kondisi luas lahan garapan terbatas, peningkatan produktivitas menjadi penting, antara lain pendekatan pengembangan usahatani terpadu dengan  memaksimalkan  pemanfaatan  lahan  yang  terbatas.  Dengan  pola  usahatani  terpadu  akan mengurangi  resiko  akibat  kegagalan  produksi  dari  suatu  tanaman  tertentu.  Pengembangan  pola usahatani terpadu juga dinilai strategis sebagai langkah antisipasi kondisi anomali iklim yang sulit diprediksi yang terjadi saat ini.
Upaya  ini  perlu  didukung  oleh  peningkatan  akses  terhadap  teknologi,  perolehan  input produksi,  modal  kerja,  dan  pasar.  Dengan  keterbatasan  yang  dialami  oleh  petani  kecil,  untuk meningkatkan akses petani terhadap layanan usahatani tersebut perlu dukungan pemerintah dengan pemberian subsidi input produksi (benih, pupuk, pestisida), kredit bersubsidi, dan jaminan pasar dan harga  jual  produk  yang  dihasilkan.  Selama  ini  kebijakan  subsidi  input  produksi  telah  dilakukan pemerintah melalui pemberian bantuan dan subsidi harga benih, subsidi harga pupuk, pestisida dan subsidi bunga kredit. Kebijakan jaminan harga telah dilakukan pemerintah namun terbatas kepada komoditas  tertentu,  yaitu  beras  dan  gula,  sementara  untuk  komoditas  lain  masih  ditentukan  oleh mekanisme pasar. Kebijakan harga ( price support ) yang dilakukan pemerintah terhadap beras dan gula  ditujukan  dalam  rangka:  (a)  melindungi  produsen  dari  kemerosotan  harga  pasar,  yang umumnya terjadi pada musim panen, (b) melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli, yang umumnya terjadi pada musim paceklik, (c) mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga. Kondisi ini dinilai strategis dalam rangka pencapaian solusi terbaik pembentukan harga bagi produsen, konsumen dan pembentukan inflasi.
Dengan keterbatasan pemerintah dan dengan banyaknya komoditas pertanian yang perlu mendapat  perhatian,  maka  langkah  yang  dapat  ditempuh  adalah  melalui  pengembangan  pola kemitraan petani-pengolah-eksportir dengan mengembangkan sistem rantai pasok. Pengembangan kemitraan  dan  rantai  pasok  ini  dinilai  strategis  sebagai  solusi  memperbaiki  mutu  produk  yang dihasilkan petani, kepastian pasar dan harga yang diterima petani serta memperbaiki sistem tataniaga (pemasaran) hasil pertanian yang tidak efisien. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha pada  setiap  komoditas  dilakukan  melalui program  sektoral.  Disamping  itu  terdapat pula program
khusus  peningkatan  kesejahteraan  petani  dan  penanggulangan  kemiskinan,  pengembangan  usaha kecil, mikro, dan menengah melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program PNPM Mandiri.  Kedua  program  tersebut  masih  sangat  relevan  dalam  merangsang  tumbuhnya  usaha  di bidang pertanian .

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kemiskinan di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu sangat lama merupakan kemiskinan yang persisten, yaitu secara persentase menurun namun secara absolut masih cukup  tinggi.  Fenomena  rawan  pangan  cerminan  kemiskinan  di  agroekosistem  sawah terkait dengan gestation period tanam padi yang terjadi pada waktu dan lokasi yang relatif seragam; fenomena ijon yang menciptakan interlocking market; sharing arrangement yang adil pada sistem sakap yang sering tidak terwujud; dan kesempatan berburu pada kelompok buruh  tani  yang  hanya  periode  singkat  selama  tenaga  mereka  dibutuhkan.  Pada agroekosistem lahan kering, fenomena kemiskinan di kalangan petani kecil mengarah pada tanaman  subsisten  yang  diusahakan  kurang  intensif  karena  keterbatasan  modal  dan teknologi.
Penguasaan lahan yang sempit pada lahan komoditas utama mengakibatkan return on investment tidak menghasilkan surplus yang memadai sehingga kehidupan petani tetap miskin. Keterkaitan antara persentase kepemilikan lahan dengan kemiskinan menunjukkan korelasi negatif yang mengindikasikan menyempitnya kepemilikan lahan maka persentase penduduk miskin semakin tinggi. Dengan demikian maka salah satu kebijakan yang dapat dilakukan  untuk  mengurangi  persentase  penduduk  miskin  terutama  di  wilayah-wilayah berbasis usaha tani lahan adalah dengan mengusahakan agar tidak terjadi pengurangan luas lahan bagi komoditas utama.
Selain  itu,  peningkatan  kesejahteraan  dapat  ditempuh  melalui  upaya  untuk meningkatkan  pendapatan  dan  atau  meningkatkan  kebutuhan  konsumsi  rumah  tangga. Sejalan dengan peningkatan daya beli petani tersebut, secara garis besar terkait dengan dua aspek penting kebijakan, yaitu: Pertama, kebijakan untuk meningkatkan sebesar besarnya pendapatan rumah tangga petani, dan Kedua, kebijakan untuk sedapat mungkin menekan biaya atau pengeluaran rumah tangga petani.
Peningkatan  kesejahteraan  petani  juga  dapat  dilakukan  dengan  melakukan pengembangan  kemitraan  dan  rantai  pasok  dinilai  strategis  sebagai  solusi  memperbaiki mutu produk yang dihasilkan petani, kepastian pasar dan harga yang diterima petani serta
memperbaiki  sistem  tataniaga  (pemasaran)  hasil pertanian  yang  tidak  efisien.  Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha pada setiap komoditas dilakukan melalui program sektoral.  Disamping  itu  terdapat  pula  program  khusus  peningkatan  kesejahteraan  petani dan  penanggulangan  kemiskinan,  pengembangan  usaha  kecil,  mikro,  dan  menengah melalui  pemberian  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  dan  program  PNPM  Mandiri.  Kedua program  tersebut  masih  sangat  relevan  dalam  merangsang  tumbuhnya  usaha  di  bidang pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (2018). Badan pusat Statistik Republik Indonesia: Jakarta Badan Pusat Statistik (2021). Statistik Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Bappeda Provinsi Jawa Timur (2012). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian  Pertanian  (2010).  Rencana  Strategis  Kementerian  Pertanian  2010-2014. Kementerian Pertanian, Jakarta.
Pierce,  D.A.,  Markandya  and  E.B.  Barbier.  (1994).  Blueprint  for  a  Green Economy/Earthscan Publ. Ltd. London, 192 pp. Tersedia dari:
http://kasumbogo.staff.ugm.ac.id/?satoewarna=index&winoto=base&action=l istmenu&skins=1& id=137&tkt=2 Sedana, G. 2019, December. Menuju Pembangunan Pertanian Berkelestarian. In Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali (pp. 8- 15). Tersedia dari: https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/semnaspk/article/view/35
Susilowati, S.H. dan M. Maulana (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani:
Eksistensi  Petani  Gurem  dan  Urgensi  Kebijakan  Reforma  Agraria.  Analisis Kebijakan  Pertanian.  Vol  11  (1):  17-30.  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
Susilowati, S.H. T.B. Purwantini. D. Hidayat. (2012). Dinamika Indikator Pembangunan Pertanian  dan  Perdesaan  di  Wilayah  Agroekosistem Kering  Berbasis  Perkebunan. Laporan Penelitian Patanas. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
Susilowati, S.H., T.B. Purwantini, Sugiarto. (2009). Indikator Pembangunan Pertanian dan Perdesaan.  Laporan  Penelitian  Patanas.  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian.
Wahyuni,  D.  2017.  Penguatan  kelembagaan  petani  menuju  kesejahteraan  petani.  Jurnal Kesejahteraan Sosial, 10(17), 9-12. Tersedia dari: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-17-I-P3DI-

## September-2017-218.pdf
Yacoub,  Y.,  &  Mutiaradina,  H.  2020.  Analisis  kesejahteraan  petani  dan  kemiskinan perdesaan di Indonesia. In Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi  Pembangunan  (pp.  92-102).  Tersedia  dari: https://feb.untan.ac.id/wp- content/uploads/2020/12/Lengkap-1_compressed-min.pdf#page=101