Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Sep-2021, Vol.6, No2., hal.24-39 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910 ©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal

## PILIHAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH: KONSEP MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI

## Hendrianto
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup E-mail: hendrianto@iaincurup.ac.id

## Abstract
This  study  aims  to  reveal  the  main  options  for  resolving  sharia  economic  disputes  through litigation  and  non-litigation,  both  in  terms  of  settlement  time,  costs,  procedures,  settlement institutions, enforcement of rights, and justice. This library research uses documentation data collection techniques with data analysis, namely comparative analysis. The results of the study show that litigation and non-litigation both seek to apply legal justice in resolving cases. While being  an  option  lies  in  the  difference  in  terms  of  the  relatively  long  settlement  time  through litigation, the cost of cases through litigation is relatively expensive, procedures through formal litigation  while  non-informal  litigation,  only  one  litigation  settlement  institution,  namely  the court  while  non-litigation  is  more  varied  through  deliberation,  consultation,  mediation, conciliation  or  the  assessment  of  experts  and  arbitrators,  litigation  is  enforcing  rights,  while non-litigation is not, and through litigation it feels less fair, while non-litigation prioritizes the agreement of both parties.
Keywords : Disputes, Economics, Sharia, Litigation, Nonlitigation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan  untuk mengungkapkan pilihan utama  penyelesaian sengketa ekonomi syariah  melalui  litigasi  dan  nonlitigasi,  baik  dari  segi  waktu  penyelesaian,  biaya,  prosedur, lembaga  penyelesaian,  penegakkan  hak,  maupun  keadilan.  Penelitian  kepustakaan  (Library Research) ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dengan analisis data yaitu analisis  komparasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  litigasi  dan  non  litigasi  sama-sama berupaya  menerapkan  keadilan  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara.  Sedangkan  menjadi pilihan terletak adanya perbedaan pada segi waktu penyelesaian melalui litigasi relatif lama, biaya  perkara  melalui  litigasi  relatif  mahal,  prosedur  melalui  litigasi  formal  sedangkan nonitigasi  informal,    lembaga  penyelesaian  litigasi  hanya  satu  yaitu  pengadilan  sedangkan nonlitigasi lebih berfariasi musyawarah, konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilain para ahli dan arbiter, litigasi adaya penegakkan hak, sedangkan non litigasi tidak, dan melalui litigasi terasa kurang keadilan, sdangkan non litigasi mendahulukan kesepakatan kedua belah pihak. Kata Kunci : Sengketa, Ekonomi, Syariah, Litigasi, Nonlitigasi

## PENDAHULUAN
Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan  melalui  pengadilan atau  yang  sering  disebut  dengan  istilah  “litigasi”  yaitu  suatu  penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh hakim di pengadilan, untuk mengatur dan
memutuskan  sengketa  yang    dilaksanakan  oleh  hakim. 1 Litigasi  adalah penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan,    sengketa  diselesaikan  dengan seadil-adilnya, supaya perkara yang diadili pada saat persidangan mendapat solusi  yang  baik  dan  efektif  dan  kedua  belah  pihak  tidak  menimbul kekecewaan terhadap putusan hakim.
Penyelesaian  melalui  pengadilan  termasuk  amanat  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang    Peradilan  Agama,  pada  Pasal  49  Undang- Undang  ini  dikatakan  bahwa:  Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat;  (d)  hibah;  (e)  wakaf;  (f)  zakat;  (g)  infaq;  (h)  shadaqah;  dan  (i) ekonomi syari’ah. 2
Undang-undang  diatas  menerangkan  bahwa  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah bisa diselesaikan melalui litigasi dan bisa juga penyelesaian sengketa  melalui  non  litigasi,  sebagai  alternatif  lain  untuk  menerapkan menyelesaikan  sengketa  khususnya  ekonomi  syariah.  Supaya  tidak terjadinya monopoli penyelesaian sengketa pada pengadilan maka perlu ada wadah  alternatif  untuk  penyelesaian  sengketa.    Alternative  Dispute Resolution (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS)  merupakan  cara  yang  dapat  dipergunakan  dalam  menyelesaikan sengketa disebut juga non litigasi. 3
Dari kedua penyelesaian sengketa di atas terdapat perbedaan  norma- norma penyelesaian sengketa. Hal ini terlihat pada saat pilihan bersengketa, seperti  ada  yang  lebih  memilih  pada    non  litigasi,  yaitu    pada  penelitian Azharuddin  Lathif  dan  Diana  Mutia  Habibaty  diketahui  bahwa  masih ditemukan  polis  dan  perkara  asuransi  syariah  yang  tidak  menggunakan Peradilan  Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  asuransi  syariah  tapi memilih non litigasi. 4
Hal  ini  menunjukkan  kurangnya  ketertarikan  menyelesaikan  perkara melalui pengadilan atau litigasi, padahal pengadilan juga termasuk lembaga yang  menyelesaikan  perkara,  senada  juga  dengan  negara-negara  lain.  Di Amerika  dan  di  Australia  hampir  90%  sengketa  diselesaikan  melalui  non litigasi,  terutama  di  kalangan  usahawan.  Demikian  juga  di  Indonesia
1 Ah.  Azharuddin  Lathif  dan  Diana  Mutia  Habibaty,  “Disparitas  Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan,” Αγαη 8, no. 5 (2019):
55.
2 Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty.
3 Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty.
4 Ah. Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty.
penyelesaian sengketa melalui lembaga ini sudah mulai tampak, terutama di kalangan usahawan, walaupun frekuensinya masih sangat sedikit. 5
Dari  penjelasan  di  atas  perlu  penleiti  melihat  penyebab  pilihan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  litigasi  dan  non  litigasi. Sebagai  bentuk  pentingnya  aturan  hukum  sesama  manusia, 6 mendapat pemahaman  mengenai  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  beralihnya penyelesaian  sengketa  ke  non  litigasi,  dan  perbandingan  antara  litigasi  dan non litigasi. Sehingga perbandingan tersebut menambah wawasan dan dapat dijadikan rujukan pilihan dalam bersengketa.

## METODE
Kajian dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan ( Library Research ), peneliti  mengambil  data  yaitu  tulisan-tulisan  yang  terkait  dengan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  litigasi  dan  non  litigasi. sumber  data  yang  penulis  ambil  berupa  buku  dan  artikel-artikel  ilmiah. Analisis  data  yang  peneliti  gunakan  adalah  analisis  komparasi,  yaitu menganalisis  semua  sumber  yang  diperoleh  yang  terkait  artikel  ini, kemudian  menemukan  perbedaan  terhadap  norma-norma  penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi.

## LANDASAN BERPIKIR
A. Jalur Litigasi dan Non litigasi
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi
Penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  melibatkan  pengadilan disebut juga litigasi. Bila ada pelanggaran yang dilakukan terkait ekonomi syariah  maka  yang  menyelesaikan  perkara  itu  pengadilan  Agama. 7
Menurut  Nurnaningsih  Amriani  Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian
5 Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Ligitasi,” Ekonomi  Syariah  Dan  Hukum  Ekonomi  Syariah Volume  1  N  (2014):  87 – 105, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138.
6 Hendrianto  and  Lutfi  Elfalahy,  “Ayat -Ayat  Hukum  Dalam  Alquran  Mengatur Hubungan Sesama Manusia,” Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2021): 165 – 78.
7 Hendrianto  Hendrianto,  Juhaya  S.  Praja,  and  N urrahman,  “Sharia  Philosophy Correlation  and  the  Islamic  Economic  Philosophy,” Economit  Journal:  Scientific  Journal  of Accountancy, Management and Finance
1, no. 1 (2021): 12 – 20, https://doi.org/10.33258/economit.v1i1.370.
sengketa  di  pengadilan,  di  mana  semua  pihak  yang  bersengketa  saling berhadapan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan  hak-haknya  dimuka pengadilan.  hasil  akhir  dari  suatu  penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. 8
Adapun tata cara penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan Agama) penyelesaian sengketa ekonomi syariah 9 dipengadilan menggunakan  2  perangkat  hukum,  yaitu:    acara  sederhana  dan  acara biasa. 10
a. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi sebagai berikut:
1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti;
4. Pemeriksaan pendahuluan;
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian;
8. Putusan
b. Tahap penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Biasa
1. Pendaftaran;
2. Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti;
3. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
4. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
5. Pembuktian;
6. Putusan
Tabel: Perbedaan Cara Sederhana Dan Cara biasa
8 Safitri  Mukarromah,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari  ’  Ah  Di  Lembaga Keuangan Syari ’ Ah Kabupaten Banyumas,” Jurnal ISLAMADINA Vol 20, no. 1 (2019).
9 Ika Gustin Rahayu and Hendrianto Hendrianto, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong,” AL- FALAH : Journal of Islamic Economics 3, no. 2 (2018): 85, https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638.
10 Ummi  Azma,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama Bekasi,” Nurani:  Jurnal  Kajian  Syari’ah  Dan  Masyarakat 17,  no.  2  (2018):  219–34, https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845.
Aspek Cara Sederhana Cara Biasa Nilai Maksimal Rp200 juta Minimal  Rp200 juta Tempat Domisili kedua pihak Kedua belah pihak berdomisili yang sama wilayah hukum Bebas Jumlah para pihak Kedua belah pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama Bebas Alamat tergugat Harus diketahui Tidak harus diketahui Pendaftaran perkara Menggunakan blanko gugatan Membuat surat gugatan Pengajuan bukti-bukti Bersamaan dengan pendaftaran perkara Pada saat sidang ada agenda pembuktian Pemeriksa dan pemutus Hakim tunggal Majelis hakim Pemeriksaan pendahuluan Ada Tidak ada Mediasi Tidak ada Ada Kehadiran para pihak Kedua belah pihak wajib hadiri persidangan  (impersonal), walaupun punya kuasa hukum Kedua belah pihak tidak wajib hadiri setiap persidangan Konsekuensi penggugat tidak hadir saat sidang pertama tanpa ada alasan yang sah Gugatannya dinyatakan gugur Gugatanya  tidak dinyatakan gugur Pemeriksaan perkara Gugatan dan jawaban memungkinkan adanya tuntutan eksepsi, provisi, intervensi, rekonvensi, replik, duplik, dan
kesimpulan Waktu penyelesaian perkara 25 hari saat sidang pertama Tingkat pertama 5 bulan, banding 3 bulan, kasasi dan peninjauan kemali 3 bulan Penyampaian putusan Paling lambat 2 (dua) hari sejak putusan diucapkan Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan Batas waktu pendaftaran upaya hukum 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan wewenang pengadilan tingkat banding dan MA
Tidak ada Ada
Prosedur melalui litigasi, pada prinsipnya lebih bersifat formal dan teknis,  sehingga  ada  sebagian  yang  merasa  puas  terhdap  penyelsaian  dan ada  pula  yang  kurang  puas,  akhirnya  bila  tidak  merasa  puas  dia  mencari cara lain dalam menyelesaikan perakara, cara lain dari litigasi adalah non litigasi yang tidak menyelesaikan perkara melalui pengadilan. Keunggulan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  melalui  litigasi  adalah  sebagai berikut:
a. Memiliki sumber daya insani yang baik terhadap masalah syariah
b. Memiliki hukum materil yang up to date seperti kitab fiqih muamalah
c. Memiliki kantor di setiap wilayah baik kabupaten maupun kota madya sehingga mudah dijangkau
d. Sudah mendapat dukungan mayoritas masyarakat muslim
e. Sudah mendapat persetujuan dari DPR dan Pemerintah yaitu keluarnya UUPA No.3 tahun 2006
f. Dapat dukungan dari otoritas perbankan dan lembaga keuangan Islam diseluruh dunia.
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  selain  dari  litigasi  juga  ada  non  litigasi. Mengenai  non  litigasi  salah  satu  upaya  alternatif  untuk  menyelesaikan perkara  di  luar  pengadilan,  supaya  masalah  tidak  bertumpuk  pada pengadilan semua. Apalagi setiap manusia punya masalah bila masalahnya hanya  bertumpuk  di  satu  tempat, 11 hal  ini  dikhawatirkan  terjadinya pekerjaan  tidak  efektif  dan  efisien,  oleh  sebab  itu  perlu  alternatif  lain supaya  penyelesaian    masalah  bisa  efektif  dan  efisien.  Adapun  alternatif penyelesaian masalah, yaitu sebagai berikut:
a. Alternative Dispute Resolution (ADR)
ADR  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa  yakni penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  cara  :  konsultasi, mediasi,  konsiliasi  atau  penilaian  para  ahli. 12 Dalam  hal  ini  penulis menambahkan menjadi enam, yaitu:
1. Musyawarah
Musyawarah  adalah  berunding  dalam  menyelesai  masalah ekonomi  syariah,  untuk  diputuskan  secara  bersama-sama  tanpa adanya  paksaan,  dengan  tanpa  membedakan  atasan  atau  bawahan, pejabat atau tidak, semua itu dilakukan dengan tulus.
1) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan  melibatkan  pihak  ketiga  atau  mediator,  karena  mediator sebagai juru damai untuk mendapat arahan dan saran.
2) Konsultasi
Konsultasi  adalah  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah melalui  konsultan.  Konsultan  berupaya  membantu  klien  yang bersengketa dengan cara berkonsultasi terkait perihal tersebut, untuk
11 Hendrianto  Hendrianto  and  Hasan  Bisri,  “Implementation  of  Qawa’id  Al- Fiqhiyyah Mazhab Hambali in Islamic Economic,” AL-FALAH : Journal of Islamic Economics 6, no. 1 (2021): 61, https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2521.
12 Atang  Abd  Hakim  Sofyan  Al-Hakim,  “KERANGKA  PENYELESAIAN SENGKETA  BISNIS  SYARIAH  Atang  Abd  Hakim  Sofyan  Al-Hakim  Fakultas  Syariah  Dan Hukum UIN Bandung,” 2004, 33–49.
diselesaikan dengan  cara berdamai.  Bukti perdamaian ditanda tanda tangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh konsultan.
3) Negosiasi
Negosiasi  adalah  penyelesaian  dilakukan  dengan  cara  dua arah  atau  kedua  belah  pihak,  untuk  bernegosiasi  supaya  bisa terpenuhi berbagai kepentingan dan tidak melibatkan orang lain. cara ini termasuk cara yang mudah, cepat dan lebih efektif.
4) Konsiliasi
Konsiliasi  adalah  upaya  mempertemukan  kedua  belah  pihak untuk  diselesaikan  perkara  ekonomi  syariah.  Namun  keputusan diberikan kepeada kedua belah pihak dengan mepertimbangkan dari hasil konsiliator.
5) Penilaian Ahli
Penilaian  Ahli  adalah  upaya  mempertemukan  kedua  belah pihak  yang  berselisih  mengenai  ekonomi  syariah  untuk  melihat tanggapan para ahli dari hasil temuan ilmiahnya.

## b. Arbitrase ( Tahkim )
Arbitrase  merupakan  suatu  lembaga  alternatif  yang diselenggarakan dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak yang  berselisih  agar  perselisihan  mereka  tersebut  diselesaikan  oleh hakim  yang  mereka  tunjuk  dan  angkat  sendiri,  dengan  pengertian bahwa  putusan  yang  diambil  oleh  hakim  tersebut  merupakan  putusan yang  bersifat  final  dan  mengikat  kedua  belah  pihak  untuk melaksanakannya. 13
Tahapan-tahapan  prosedur  penyelesaian  sengketa  adalah  sebagai berikut: 14
1) Permohonan Arbitrase
2) Penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
13 Mukarromah,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari  ’  Ah  Di  Lembaga Keuangan Syari ’ Ah Kabupaten Banyumas.”
14 Riski  Riski  Rinanda,  “Penyelsaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  Melalui  Badan Arbitrase Syariah Nasioanl (BASYARNAS),” Pactum Law Journal 1, no. 2 (2018): 145–54.
3) Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Termohon
4) Perdamaian
5) Pembuktian dan Saksi/Ahli
6) Pencabutan Permohonan
7) Putusan
8) Pendaftaran Putusan
9) Eksekusi Putusan BASYARNAS
Tahap-tahap penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS di atas  dapat  kita  jelaskan  bahwa  diawalai  dengan  adanya  pendaftaran untuk mendapatkan arbiter, dalam hal ini melakukan perjanjian dengan disertai  klausula  yang  memuat  bahwa  sengketa  akan  diselesaikan melalui  arbitrase,  setelah  itu  baru  kertua  BASYARNAS  menanggapi permohonan  tersebut  dengan  menunjukkan  arbiter  tunggal  atau  arbiter majlis,  arbiter  yang  sudah  ditunjuk  segera  memeriksa  perkara  sesuai aturan  yang  berlaku  dan  memanggil  kedua  belah  pihak,  untuk  dilihat pertanggung jawaban perkara yang diajukan dan pihak arbiter berupaya untuk  memberikan  perdamaian  terlebih  dahulu.  Bila  perdamaian  tidak terwujud perkara akan diproses oleh arbiter, sebelum terjadinya putusan kedua  belah  pihak  boleh  mencabut  perkara  untuk  tidak  dilanjutkan  ke tahap selanjutnya atau tahap putusan. Bila kedua belah pihak tidak mau mencabut  perkara  maka  akan  diproses  pendalamannya  seminggu kemudian  diberikan  putusan  dan  untuk  biaya  akan  ditanggung  kedua belah pihak.

## B. Eksekusi  atau  Pelaksanaan  Putusan  dalam  Sengketa  Ekonomi Syariah
Menurut  M.  Yahya  Harahap  yang  dimaksud  eksekusi  yaitu merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan tata cara lanjutan proses
dari pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. 15
Penjelasan dari pengertian di atas bahwa eksekusi adalah hasil dari keputusan sidang, namun pihak yang menang dalam perkara berhak untuk memberikan  permohonan  ke  pengadilan  Agama  untuk  proses  eksekusi, adapun bentuk-bentuk eksekusi perkara ekonomi syariah:
1) Eksekusi hak tanggungan
Eksekusi  hak  tanggungan  dengan  cara  dilelang  setelah melalui beberapa peringatan. Misalnya pada saat debitur pergi ke salah satu  lembaga  keuangan  syriah  untuk  mendapatkan  pembiayaan,  ia membawa  anggunan  yang  lebih  dari  pembiayaan,  kemudian  kreditur membawa  debitur  ke  notaris  untuk  dituangkan  dalam  sebuah  akta perjanjian,  debitur  menyerahkan  berbentuk  sertifikat  atas  hak  benda tersebut  kepada  kreditur  seperti  SHM,  SHGB,  SHGU,  sesuai  dengan ketentuan  lembaga  keuangan  syariah  dan  kesepakatan  kedua  belah pihak.
Adapun bentuk Proses pelelangan Pemegang hak tanggungan mendaftarkan pada pelelangan umum untuk dilelang, kemudian terjadi transaksi  hasil  lelang,  pemenang  lelang  hanya  berhak  mengambil  sisa pelunasan yang masih belum selesai. Semua ini harus berdasarkan Fiat (persetujuan pengadilan).
2) Eksekusi  putusan  arbitrase  syariah  (dilakukan  oleh  ketua  pengadilan agama atas permohonan salah satu pihak.
Terhitung  saat  putusan  diucapkan  dalam  waktu  30  hari, putusan  arbiter  diserahkan  atau  didaftarkan  pada  panitera  Pengadilan Agama, kemudian tugas arbiter juga wajib melampirkan lembaran asli sebagai  bukti  otentik.  Setelah  itu  barulah  Kepala  Pengadilan  Agama (KPA)  memeriksa  kesesuaian  putusan  dan  memperhatikan  tidak  ada perbuatan  yang  mengganggu  ketertiban  umum.  Akhirnya  barulah putusan arbiter dibubuhi oleh KPA.
3) Eksekusi jaminan fidusia.
15 Azma,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan  Agama Bekasi.”
Jaminan  fidusia  adalah  bukti  pemberian  kuasa  pada  pihak lain atas kepercayaan, namun kepemilikan masih dikuasai oleh pemilik benda tersebut. Permohonan dilakukan pada pengadilan agama dengan memuat  pelanggaran  yang  jelas  terhadap  jaminan  fidusia,  setelah  itu pihak  pengadilan  memberikan  teguran  pada  pelanggar,  supaya mematuhi  perjanjian  yang  sudah  disepakati,  bila  teguran  itu  tidak diperindahkan  atau  dipenuhi  dengan  baik,  maka  pihak  pengadilan melakukan eksekusi dengan paksa hal ini melibatkan alat negara yaitu kepolisian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pilihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Penyelesaian sengketa  ekonomi syariah, di lakukan dengan dua cara yaitu  litigasi  dan  non  litigasi,  kedua  cara  ini  sama-sama  berupaya  untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang adil dan bermartabat, upaya yang  dilakukan  ini  sangat  baik  apalagi  di  tengah-tengah  perkembangan zaman modern. Dalam hal ini perlu kita lihat menjadi pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi dan non litigasi, sebagai berikut:
a. Waktu
Perkara  atau  sengketa  ekonomi  syariah  dapat  diajukan  dalam bentuk  gugatan  sederhana  maupun  dengan  cara  gugatan  acara  biasa. Penyelesaian  Gugatan  di  pengadilan  waktunya  terhitung  pada  saat sidang pertama, untuk  gugatan sederhana selama  25 hari sedangkan  5 bulan gugatan biasa. 16
Penyelesaian  perkara    melalui  pengadilan  relatif  lama,  karena banyaknya halangan dan rintangan dalam mencapai putusan, misalnya menunjuk  hakim,  proses  pengadilan,  apalagi  terjadinya  banding  atau kasasi. Dalam hal ini berbeda dengan persidangan melalui non litigasi, karena non litigasi lebih cepat dan mudah. Bila kedua belah pihak sudah mendapatkan  arbiter,  langsung  diproses  bila  memungkinkan  segera diputuskan.

## b. Biaya
16 Lisa Aminatul  Mukaromah,  “Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah  Dengan Gugatan Acara Sederhana Dan Acara Biasa Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 )” 7, no. 1 (2018): 109– 24.
Jika  dikaitkan  dengan  lamanya  penyelesaian  suatu  perkara. Semakin  lama  penyelesaian  suatu  perkara,  semakin  tinggi  biaya  yang harus dikeluarkan. Hal ini tentunya bagi masyarakat bisnis sangat tidak menguntungkan yang dapat berakibat pada keengganan investor dalam berinvestasi. 17
Biaya  berperkara  di  pengadilan  termasuk  hal  yang  urgen  untuk dipikirkan.  Bila  biaya  yang  mahal  bisa  membuat  perkara  tidak diselesaikan  di  pengadilan,  misalnya  mulai  pendaftaran,  pengacara, pengadilan,  belum  lagi  sampai  pada  tahap  banding  dan  kasasi,  ini membuat  orang  berpikir  berulang-ulang  kali  bila  berperkara  di pengadilan.  Sementara  melalui  arbitrase    tidak  serumit  dan  semahal pengadilan.  Hal  ini  seiring  kehadiran  arbitrase  adalah  menawarkan alternatif  untuk  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  karena  biaya yang  murah.  alternatif  yang  dimaksud  misalnya  Badan  Arbitrase Syariah Nasional.

## c. Prosedur
Prosedur  dalam  jalur  litigasi  ini  sifatnya  lebih  formal  dan teknis. 18 Pengadilan  dilakukan  secara  formal  menurut  aturan  yang berlaku, hal ini menunjukkan prosedur sudah terstruktur dengan baik, sehingga  upaya  penyelesaian  sengketa  lebih  teratur,  misalnya pembaca  putusan  dilakuan  di  ruang  sidang  pengadilan.  Sedangkan prosedur di arbitrase bersifat informal, artinya penyelesaian sengketa dilakukan  berdasarkan  temuan  teori-teori  oleh  arbiter  yang  sudah dianggap  efektif  dan  efisien  kemudian  pembacaan  putusan  boleh dimana saja.

## d. Lembaga penyelesaian hukum
Mengklasifikasikan  bahwa  melalui  litigasi  menyelesaikan perkara  ekonomi  syariah  hanya  di  pengadilan,  wewenang  ini menunjukkan  bahwa  litigasi  hanya  satu  lembaga  yang  bisa menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara untuk non litigasi upaya  penyelesaiannya  lebih  banyak  dan  bervariasi,  misalnya musyawarah,  konsliasi,  mediasi,  konsultasi, negosiasi,  pendapat  para ahli dan arbitrase
17 Indriati  Amarini,  “P enyelesaian  Sengketa  Yang  Efektif  Dan  Efisien  Melalui optimalisasi  mediasi  DI  pengadilan ,” Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling 110,  no.  9 (2017): 1689 – 99. 18 Mukarromah,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari  ’  Ah  Di  Lembaga Keuangan Syari ’ Ah Kabupaten Banyumas.”
Undang-Undang  Nomor:  30  Tahun  1999  dijelaskan  bahwa alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  prosedur  yang  disepakati para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  litigasi  (pengadilan)  dengan cara    non  litigasi  (konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau penilaian ahli). 19

## e. Menegakkan Hak
Melalui  litigasi  bila  sudah  ada  keputusan  hukum,  pengadilan menegakkan  hak  untuk  dipenuhi  supaya  tidak  terjadi  pelanggaran hukum,  misalnya  mencegah  terjadinya  kerusakan  dan  tindakan kriminal  yang dilakukan bagi yang kalah dari persidangan. Sedangkan penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  tidak  adanya  upaya menegakkan  hak,  untuk  tidak  terjadinya  pelanggaran  hukum,  hanya saja berupaya mengutamakan kesepakatan kedua belah pihak.
f. Keadilan Hukum
Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  bertugas  menyelenggarakan  penegakan  hukum  dan keadilan  bagi  rakyat  pencari  keadilan  perkara  tertentu,  antar  orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. 20
Pengadilan  berupaya  memberikan  keadilan  hukum,  tidak menetapkan  hukum  yang  berlainan  dengan  hati  nuraninya.  hal  ini belum tentu bisa diterima adil oleh salah satu pihak yang berperkara, sehingga  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  pengadilan bersifat  wainner-losser    (menang  atau  kalah)  dan  keadilan  hanya dirasakan sebagai simbolik saja, disebabkan ada salah satu pihak yang kalah  merasa  kecewa  dan  bisa  jadi  menimbulkan eigenrichting (dendam).  Berbeda  halnya  non  litigasi  yang  selalu  mengedepankan win-win  solution (solusi  yang  baik)  dengan  upaya  mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak.
19 Ikhsan  Al  Hakim,  “ Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan Agama,” Pandecta: Research Law Journal 9, no. 2 (2014): 273, https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580.
20 Erie  Hariyanto,  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia,” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 1, no. 1 (2014): 42, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365.

## PENUTUP
Dari  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa melalui litigasi dan non litigasi sama-sama berupaya menyelesaikan perkara ekonomi  syariah,  supaya  terjadinya  kerukunan  dalam  bermuamalah terutama  dalam  bidang  ekonomi  syariah.  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa melalui  litigasi  dan  non  litigasi  terdapat    perbedaan,  yaitu:  waktu penyelesaian,  biaya,  prosedur,  lembaga  penyelesaian,  penegakan  hak,  dan keadilan.  perbedaan  kedua  tersebut  menjadi  pilihan  utama  adalah penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  atau  lebih  cenderung  memilih tidak  melalui  pengadilan.  Hasil  penelitian  ini  banyak  kekurangan  dan kealpaan.  Supaya  terinspirasi  bagi  peneliti  berikutnya  dengan  melihat  lebih dalam mengenai perbedaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui melalui  litigasi  dan  non  litigasi.  Tidak  sekedar  paham  terhadap    perbedaan tetapi bisa menjadi konsep implementasi perubahan ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ah.  Azharuddin  Lathif  dan  Diana  Mutia  Habibaty.  “Di sparitas  Penyelesaian Sengketa  Jalur  Litigasi  Pada  Polis  Asuransi  Syariah  Dan  Putusan Pengadilan.” Αγαη 8, no. 5 (2019): 55.
Al- Hakim, Atang Abd Hakim Sofyan. “KERANGKA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  SYARIAH  Atang  Abd  Hakim  Sofyan  Al-Hakim  Fakultas  Syariah Dan Hukum UIN Bandung,” 2004, 33– 49.
Azma, Ummi. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 17, no. 2 (2018):
219 – 34. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845.
Hakim,  Ikhsan  Al.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Pengadilan Agama.” Pandecta:  Research  Law  Journal 9,  no.  2  (2014):  273. https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580.
Hariyant o,  Erie.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia.” IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan  Syariah 1,  no.  1  (2014):  42. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365.
Hendrianto, and Lutfi Elfalahy. “Ayat -Ayat Hukum Dalam Alquran Mengatur Hubunga n  Sesama  Manusia.” Al-Istinbath:  Jurnal  Hukum  Islam 6,  no.  1
(2021): 165 – 78.
Hendrianto,  Hendrianto,  and  Hasan  Bisri.  “Implementation  of  Qawa’id  Al - Fiqhiyyah Mazhab Hambali in Islamic Economic.” AL- FALAH : Journal of
Islamic Economics 6, no. 1 (2021): 61.
https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2521.
Hendrianto, Hendrianto, Juhaya S. Praja, and Nurrahman. “Sharia Philosophy Correlation  and  the  Islamic  Economic  Philosophy.” Economit  Journal:
Scientific  Journal  of  Accountancy,  Management  and  Finance 1,  no.  1 (2021): 12 – 20. https://doi.org/10.33258/economit.v1i1.370.
Indriati  Amarini.  “PENYELESAIAN  SENGKETA  YANG  EFEKTIF  DAN EFISIEN MELALUI OPTIMALISASI MEDIASI DI PENGADILAN.” Journal of Chemical Information and Modeling 110, no. 9 (2017): 1689 – 99.
Komarudin,  Parm an.  “Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Jalur Non Ligitasi.” Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 N (2014):
87 – 105. https://ojs.uniska-
bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138.
Mukaromah, Lisa Aminatul. “Penyelesaian Perkara Ekonom i Syariah Dengan Gugatan  Acara  Sederhana  Dan  Acara  Biasa  Di  Indonesia  (Studi Komparasi Antara Perma Nomor 14 Tahun 2016 Dengan Perma Nomor
2 Tahun 2015 )” 7, no. 1 (2018): 109– 24.
Mukarromah, Safitri. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ’ Ah Di Lembaga Ke uangan Syari ’ Ah Kabupaten Banyumas.” Jurnal ISLAMADINA Vol 20, no. 1 (2019).
Rahayu, Ika Gustin, and Hendrianto Hendrianto. “Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Safir  Cabang  Curup Kabupaten  Rejang  Lebong.” AL- FALAH :  Jo urnal  of  Islamic  Economics 3, no. 2 (2018): 85. https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.638.
Rinanda,  Riski  Riski.  “Penyelsaian  Sengketa  Bisnis  Syariah  Melalui  Badan Arbitrase Syariah Nasioanl (BASYARNAS).” Pactum Law Journal 1, no. 2 (2018): 145 – 54.