## PERAN KPPU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI PELAKU USAHA TIDAK SEHAT
Nofita Ariyanti 1 , Widhi Cahyo Nugroho 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: anofitaa@gmail.com , wcahyonugroho@gmail.com

## Abstrak
KPPU dibentuk pada tahun 2000 berdasarkan ketentuan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  No.  5  Tahun  1999.    Latar  belakang  pembentukan KPPU  adalah  keinginan  untuk melindungi  konsumen  dari  predatory  pricing  dan  bentuk-bentuk  penyalahgunaan  pasar  lainnya sekaligus menggairahkan pasar yang dinamis dan kompetitif.  Dalam menjalankan fungsinya, KPPU berwenang  memantau  kepatuhan  terhadap  larangan  praktik  perdagangan  tidak  sehat  yang  diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Dalam pemeriksaannya sendiri terhadap dugaan perilaku monopoli dan taktik anti persaingan, KPPU hanya meminta laporan.  Kajian ini disusun dalam rangka pemantauan kegiatan  yang  melanggar  Undang-Undang  Praktik  Bisnis  Tidak  Etis  No.  5  Tahun  1999.    Apakah pengaduan itu berasal dari KPPU atau masyarakat pada umumnya, semuanya diinvestigasi.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  fungsi  KPPU  dalam  melindungi  konsumen  dari  predatory pricing.  Dengan menggunakan pendekatan regulasi dan konseptual, serta metode penelitian hukum normatif, studi ini mengkaji bagaimana KPPU melindungi konsumen dari penetapan harga yang tidak adil.    Hasil  pemeriksaan  menunjukkan  KPPU  berwenang  memeriksa  tokoh  korporasi  yang  diduga melakukan strategi monopoli.
Kata Kunci: Praktek Monopoli, KPPU, Persaingan Usaha Tidak Sehat

## Abstract
The KPPU was established in 2000 based on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Trade Competition  No.  5  of  1999.  The  background  to  the  creation  of  the  KPPU  is  the  desire  to  protect consumers from predatory pricing  and other forms of market abuse as well as stimulating a dynamic and competitive market.  In exercising its functions, the KPPU has the power to monitor compliance with the prohibition of unsound business practices regulated by Law no.  5 of 1999. In its own review of allegations of monopolistic behavior and anti-competitive tactics, the KPPU only requests a report. This survey has been prepared to monitor activities that violate the Unethical Business Practices Act No.  5  of  1999.    Whether  the  complaint  comes  from  the  KPPU  or  from  the  general  public,  all  are investigated.  The purpose of this study is to determine the function of KPPU in protecting consumers against predatory pricing.  Using regulatory and conceptual approaches, as well as normative legal research methods, this study examines how the KPPU protects consumers from unfair pricing.  The results of the investigation show that the KPPU is empowered to examine corporate figures suspected of carrying out a monopoly strategy.
Keywords: Monopolistic practices, KPPU, unfair trade competition

## PENDAHULUAN
Sesuai dengan sila kelima Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tujuan  pembangunan  ekonomi  adalah  untuk  mencapai  pemerataan  pendapatan  dalam masyarakat.  Terwujudnya  kesejahteraan  rakyat  mau  tidak  mau  harus  menjadi  tujuan pembangunan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelaku usaha selalu bersaing satu  sama  lain.  Para  pelaku  usaha  ini  terus  menerus  bekerja  untuk  memasarkan  atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
menciptakan barangnya dengan cara yang menarik pelanggan dan mendorong mereka untuk membelinya.Setiap pelaku usaha harus selalu ada di dalam lingkungan persaingan usaha yang sehat.  Hal  ini  dilakukan  untuk  kepatuhan  hukum  dan  peraturan  serta  untuk  mencegah pemusatan kekuatan ekonomi di tangan segelintir pelaku usaha atau merek.
Banyak  konsumen  dirugikan  selama  bertahun-tahun,  sehingga  masalah  konsumen selalu menjadi bahan diskusi. Pada dasarnya, para produsen ini berpikir bahwa menghormati hak-hak  konsumen  sangat  penting  untuk  membuat  produk  dan  layanan  yang  sah  dan berkualitas tinggi. Kita perlu mengevaluasi kembali hak-hak konsumen yang telah diinjak-injak oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Pelaku korporasi yang ceroboh akan mengeksploitasi konsumen jika tidak waspada dalam memilih produk atau jasa yang dibutuhkannya. Karena pembeli ini tidak memikirkan kembali merek yang mereka dukung, mudah untuk berasumsi bahwa mereka senang dengan produk yang mereka beli. Ada banyak pelanggaran yang buruk bagi masyarakat[1]
Banyak  orang  perusahaan  bahkan  tidak  menyadari  tugasnya  untuk  melindungi konsumen dan memastikan keselamatan dan keamanan mereka saat menggunakan barang yang mereka ciptakan atau buat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti sikap resmi pemerintah  terhadap  barang  berbahaya,  tidak  adanya  pemberitahuan,  rendahnya pengetahuan  konsumen  dan  produsen,  serta  kurangnya  pemahaman  hukum  aparat pemerintah,  yang  ceroboh  dalam  mengawasi  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan.  Menurut undang-undang, adalah kesengajaan produsen untuk mendistribusikan barang-barang yang berada di luar aturan untuk memaksimalkan keuntungan mereka.
Perlindungan  konsumen  merupakan  usaha  di  dalam  menjamin  kepastian  hukum sekaligus  melindungi  konsumen,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  8 Tahun  1999. Menurut  Pasal  4  UUPK, konsumen  mempunyai hak,  antara  lain  hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, yang berarti mereka berhak memperoleh barang atau  jasa  menurut  prosedur,  berhak  memilih  barang  atau  jasa,  dan  berhak  memperoleh barang atau jasa itu menurut prosedur, sesuai dengan harga jual maupun nilai tukar, serta syarat dan jaminan yang dijanjikan. Tujuan pasal ini adalah untuk memberdayakan konsumen dengan  menjamin  kebebasan  mereka  di  dalam  memilih  produk  yang  mereka  sukai  sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tersedianya informasi yang akurat, transparan, dan benar, serta  penyampaian  produk  dan  layanan  sesuai  dengan  undang-undang  perlindungan
konsumen.  dirancang  agar  melindungi  klien  dari  praktik  bisnis  yang  tidak  jujur.  Hak  atas informasi  ini  dijelaskan agar  konsumen  bisa memperoleh  citra  yang  sebenarnya  dari  suatu barang  maupun  jasa  (produk).  Undang-undang  juga  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk mengambil langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Ini adalah program yang membantu konsumen yang dirugikan oleh produk dan juga bisa mendapatkan bantuan untuk memahami hak-haknya. Hal ini dilakukan agar nasabah dapat lebih memahami perannya  sebagai  nasabah.  Mereka  juga  berhak  untuk  diperlakukan  secara  adil  dan  tanpa diskriminasi,  yang  dijamin  oleh  Pasal  27  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Apabila produk yang mereka terima tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan lain, mereka juga berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian [2]
UU  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat masing-masing melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, persaingan  komersial  yang  tidak  adil  dan  tindakan  monopolistik  adalah  dua  konsep  yang berbeda.  Tindakan  monopoli  adalah  upaya  untuk  mendapatkan  posisi  dominan  di  pasar, bukan penyebab langsung dari monopoli. Ketika pelaku usaha terlibat dengan cara yang tidak terduga, dapat terjadi kondisi persaingan yang dianggap tidak sehat dalam berbisnis.
Untuk menciptakan ketertiban terkait dengan persaingan para pelaku usaha tersebut, maka  dibutuhkanlah  seseorang  yang  bisa  mengatur  bagaimana  jalannya  suatu  persaingan usaha. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam kepentingan bersama yang mana  kepentingan  bersama  tersebut  harus  ada  ketertiban  didalamnya  agar  dapat tercapainya  kebutuhan  yang  aman,  damai,  dan  tenteram  sehingga  diperlukannya  suatu aturan yang akan menjadi pedoman bagi semua tingkah laku manusia yang disebut dengan hukum.  KPPU  berwajib  untuk  menberikan  sanksi  kepada  pelaku  usaha  yang  telah  terbukti melakukan  praktek  monopoli  atau  anti  persaingan.  Salah  satu  ciri  yang  membedakan  dari undang-undang  ini  adalah  dibentuknya  badan  pengatur  baru  yang  dinamakan  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
KPPU  memiliki  kedudukan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  demokratisasi penyelenggaraan  pemerintahan.  Keberadaan  KPPU  ini  bisa  disebut  sebagai  bentuk  yang dapat digunakan sebagai bahan koreksi bagai penyelenggara kekuasaan Negara yang dimana sebelumnya dapat dikatakan bahwa belum berjalan efektif. Untuk memenuhi kewajibannya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
terkait  maraknya  perilaku  monopoli  dan  persaingan  ekonomi  tidak  sehat,  KPPU  harus berperan aktif.
Yang  pertama  adalah  penelitian  jurnal  oleh  Tri  Mulyani,  S.Pd.,  SH,  MH,  yang menunjukkan temuan-temuan dari penelitian-penelitian terdahulu tentang tema-tema yang berkaitan  dengan  penulis.  Kajian  ini  diterbitkan  dengan  judul “Peran  Komisi  Pengawaas Persaingan  Usaha  Dalam  Rangka  Penegakan  Hukum  Terhadap  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia : Studi Normative” . Yang kedua adalah makalah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal dengan nama yang sama oleh Anak Agung Gde Oka Parwata  dan  Luh  Mita  Marhaeni.  bagaimana  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) bekerja untuk menghentikan kartel dari membangun monopoli. fokus penelitiannya adalah pencegahan yang dapat dilakukan oleh KPPU agar tidak terjadi praktek monopoli. Yang ketiga adalah  penelitian  jurnal  oleh  Sainul,  Ahmad  Syarifudin,  Monalisa,  dan  Desta  Adinda Rahmad hani  dengan  judul  penelitiannya  “perlindungan  hak  konsumen terhadap  maraknya monopoli  bisnis”  fokus  penelitiannya  adalah  perlindungan  yang  didapatkan  konsumen terhadap adanya monopoli bisnis. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang  akan  dikaji  penulis  yakni  terkait  dengan  peran  yang  diberikan  oleh  KPPU  kepada konsumen terkait dengan harga yang tidak kompetitif.
Berdasarkan  uraian  yang  diberikan,  penulis  akan  menganalisis  aspek  yang  menarik tentang bagaimana peran KPPU terkait dengan perlindungan pelanggan dari penetapan harga yang tidak adil.

## METODE PENELITIAN
Para  penulis  karya  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif adalah proses menyelidiki, mempelajari, dan mengidentifikasi suatu doktrin, kaidah, atau asas hukum yang selanjutnya akan diterapkan untuk mengatasi persoalan hukum yang mungkin dihadapi. Studi ini menunjukkan bagaimana hukum mencari koherensi, menentukan apakah aturan hukum itu sejalan dengan norma hukum dan apakah norma itu, yang meliputi kewajiban dan hukuman, sejalan dengan asas-asas hukum yang diterima.
Penulis menggunakan metode perundang-undangan dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan melihat berbagai aturan yang terkait dengan penerapan KPPU dalam melindungi konsumen yang akan menjadi fokus utama penelitian. Pendekatan secara statute approach
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bertujuan  agar  mendeskripsikan  secara  kenyatann  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  dan sampai  sejauh  apa  undang-undang  tersebut  sesuai  dengan  kenyataannya.  Pendekatan konseptual  datang  berikutnya,  yang  memerlukan  pembelajaran perspektif hukum, doktrin, konsep,  dan  prinsip.  Berbagai  pemahaman  ini  adalah  pedoman  untuk  penulis  di  dalam membangun suatu argumentasi hukum yang digunakan untuk memcahkan isu yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Kewenangan KPPU Dalam Melindungi Konsumen
KPPU  merupakan  lembaga  penegak  hukum  yang  sekaligus  menjadi  lembaga  ideal untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan persaingan usaha. Dengan perannya yang  multifungsi,  KPPU  mampu  mengatasi  dan  mempercepat  penanganan  hal-hal  yang menyangkut persaingan usaha. di awal pendiriannya, KPPU memiliki tugas yang sangat berat di dalam menghadapi krisis yang terdapat di Indonesia pada waktu itu[3]. Di dalam menjankan tugasnya,  undang-undang  juga  memberikan  asupan  mengenai  kewenangan  kepada  KPPU. Persaingan  usaha  dikendalikan  oleh  KPPU  sesuai  dengan  Pasal  30  ayat  (1)  UU  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Ayat  (2)  dan  (3)  pasal  yang  sama menyatakan  bahwa  KPPU  merupakan  lembaga  otonom  yang  bebas  dari  campur  tangan pemerintah  atau  pihak  lain.  Di  dalam  menjalankan  tugasnya  ini,  KPPU  harus  memerlukan pandangan yang jelas hal ini agar apa yang akan menjadi tujuan KPPU dapat disimpulkan dan tercapai dengan tepat[4].
KPPU yang ditunjuk sebagai lembaga pengawas persaingan usaha mempunyai banyak tugas,  selain  dari  tugas  mencegah  dan  juga  menindak  pelanggar  praktek  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat, didalam upaya untuk menegakkan undang-undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugasnya yang mana diatur di dalam pasal 35 huruf e Undang- undang  Persaingan  Usaha.  Peran  KPPU  sebagai  penasihatkebijakan  terhadap  kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Hal ini seperti ini sangat diperlukan dan penting  karena  penciptaan  persaingan  usaha  yang  sehat  adalah  amanat  Undang-Undang Persaingan usaha, dan untuk lembaga pengawasan persaingan usaha maka demikian KPPU harus memainkan perannya disini.
Hak  untuk  menentukan  pilihan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  5  sebagai  milik  pejabat  pemerintah,  badan,  atau
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
penyelenggara  negara  lainnya.  Berbeda  dengan  penegasan  Pasal  1  ayat  6  bahwa  pegawai pemerintah,  badan,  dan  penyelenggara  negara  lainnya  berhak  melakukan  tindakan  yang menjadi  hukum  publik  [5]Daftar  tugas  berikut  terdapat  dalam  Pasal  35  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
1. Langkah satu: periksa pakta.
2. menilai kewajaran kegiatan usaha dan perilaku pelaku usaha;
3. memutuskan apakah telah terjadi penyalahgunaan jabatan;
4. menjalankan tugas dalam lingkup kewenangan komisi;
5. memberikan rekomendasi dan gagasan kebijakan.
6. Buat manual hukum atau bahan referensi lainnya.
7. Memberikan  update  secara  berkala  kepada  Presiden  dan  DPR  tentang  perkembangan dan temuan komisi.
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menetapkan ruang lingkup kewenangan KPPU:
1. Kumpulkan informasi dari masyarakat umum atau dari pebisnis
2. Meneliti usaha atau pelaku usaha yang dicurigai dalam dunia usaha.
3. Terlibat dalam studi atau investigasi
4. meringkas hasil penelitian atau analisis.
5. Individu  yang  terlibat  dalam  bisnis  ilegal  dapat  dipanggil  untuk  berbagai  alasan, termasuk:
6. menghadirkan  dan  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  dan  lainnya  yang  mengetahui pelanggaran;
7. Panggilan  saksi,  ahli,  dan  siapa  pun  yang  mungkin  memiliki  informasi  tentang pelanggaran dengan bantuan penyidik.
8. Mengumpulkan  dan  mengevaluasi  bukti-bukti  seperti  surat,  kertas,  dan  dokumen lainnya, untuk digunakan dalam penyelidikan atau analisis;
9. Membuat  permintaan  resmi  kepada  instansi  pemerintah  untuk  informasi  yang diperlukan untuk penyelidikan atau pemeriksaan;
10. Membuat keputusan dan memastikan apakah telah terjadi kerugian.

## Perlindungan Kepada Konsumen Terkait Dengan Harga Yang Tidak Kompetitif
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Perlindungan konsumen memiliki persoalan perlindungan hukum kepada konsumen di dalam usaha dalam memperoleh barang atau jasa yang bisa terjadi adanya kerugian yang dikarenakan penggunaannya, maka dari itu hukum perlindungan konsumen ini sendiri bisa diartikan  sebagai  hukumyang  mengatur  mengenai  pemberian  pemberian  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sebagiai  konsumen[6].  Jenis perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dilanggar. Dengan demikian, konsumen terlindungi dari praktik bisnis yang eksploitatif, monopoli, dan persaingan tidak sehat. Uniform Commercial Code (UCC) No. 8 Tahun 1999, yang melindungi hak dan kewajiban pelaku komersial dan pelanggan. Ini dirancang untuk membantu mereka memahami  hak  dan  kewajiban  mereka.  Tujuan  perlindungan  konsumen  adalah  untuk membantu konsumen menjadi lebih sadar, mampu, dan mandiri dalam melindungi diri dari penipuan  dan  praktik  bisnis  yang  tidak  adil.  Sistem  perlindungan  ini  memberikan  tingkat kepastian hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen penting agar bisnis berhati-hati saat berbagi informasi dengan konsumen dan melindungi privasi mereka. Ini akan membantu menciptakan  pemahaman  yang  lebih  baik  di  antara  bisnis  tentang  pentingnya  melindungi kepentingan  pelanggan  mereka,  dan  membantu  memastikan  bahwa  barang  dan  layanan berkualitas  tersedia  bagi  mereka  yang  membutuhkannya..  Regulasi  ini  untuk  memastikan perlindungan konsumen di Indonesia, yang mana merupakan bagian dari tujuan negara kita untuk berkembang semaksimal mungkin. Kami percaya bahwa warga negara Indonesia yang sehat dan utuh adalah yang sadar akan haknya dan memahami kebijakan pemerintah.
Bentuk dari perlindungan kepada konsumen memiliki beberapa perspektif yaitu

## Perlindungan yang diberikan melalui peraturan
Ketika  kita  berbicara  tentang  dilindungi  dari  bahaya  oleh  undang-undang  dan peraturan,  kita  mengacu  pada  cara pemerintah memastikan  bahwa bisnis  tidak  merugikan konsumen dan mencegah mereka berperilaku tidak adil terhadap satu sama lain. Konsumen dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau menipu oleh hukum[7]. Salah satu undang- undang  tersebut  adalah UU  No.  8  Tahun 1999,  yang  menetapkan  standar  minimum  untuk keselamatan konsumen. Pasal 4 – 7 undang-undang ditujukan untuk mendidik konsumen dan pelaku  usaha  tentang  tanggung  jawab  dan  hak  masing-masing.  Di  bawah  definisi  ini, konsumen adalah siapa saja yang membeli atau menggunakan produk maupun layanan apa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pun  yang  ada  di  pasar.  Pasal  4  undang-undang  nomor  8  tahun  1999  menyatakan  bahwa konsumen  mempunyai  hak,  antara  lain  hak  atas  kemudahan,  keamanan,  dan  keselamatan pada  saat  membeli  barang  dan  jasa  serta  menentukan  pilihan  berdasarkan  nilai  tukar  dan syarat-syarat yang disepakati [8]

## Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
Pemerintah  memberikan  suatu  bentuk  perlindungan  terhadap  masalah  dengan melakukan  sesuatu  sebelum  terjadi  hal-hal  yang  dapat  menimbulkan  masalah.  Ini  disebut perlindungan  hukum  preventif.  Di  satu  sisi,  pemerintah  memberikan  keamanan  dan perlindungan dari bahaya. Di sisi lain, pemerintah juga bisa bersifat represif, menggunakan kekuasaannya untuk  mengontrol  atau  menghukum  rakyat.  Yang  dimaksud dengan  represif adalah bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang terbukti bersalah . Pelanggan yang merasa  telah  diperlakukan  tidak  adil  oleh  perusahaan  dapat  mengajukan  keluhan  kepada Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.  Agensi  adalah  bagian  dari  undang-undang  yang dimaksudkan  untuk  melindungi  konsumen.  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  hadir untuk membantu konsumen menemukan alternatif litigasi. Untuk mencegah konflik hukum diselesaikan dengan cara yang mungkin tidak disetujui oleh pemerintah, prosedur ini dapat diikuti. Untuk menjamin hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, pemerintah juga harus berperan aktif dalam mendorong perlindungan konsumen Agar undang-undang perlindungan  konsumen  efektif,  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menegakkannya. Undang-undang  ini  mengatakan  bahwa  orang  memiliki  hak  untuk  perlindungan  dari penyalahgunaan. Ini memberi orang bantuan yang mereka butuhkan untuk keluar dari situasi yang  kejam  dan  tetap  aman.  Pemerintah  dosoni  bertanggung  jawab  untuk  melindungi masyarakat  dan  membantu  bisnis  untuk  tumbuh  dan  berkembang.  Pemerintah  dapat memberikan  keamanan  dengan  mengesahkan  undang-undang,  menetapkan  aturan  untuk bisnis, dan menetapkan standar tinggi untuk produk.[9]

## Perlindungan dari pelaku usaha terhadap konsumen
Asas tanggung jawab merupakan asas hukum yang penting dalam hukum. Dikatakan bahwa orang memiliki kewajiban hukum untuk mengurus barang-barang yang telah mereka beli,  atau  yang  telah  diberikan  kepada  mereka[10].  Orang  memiliki  tanggung  jawab  untuk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mematuhi hukum, bahkan jika mereka tidak mau. Ini berarti bahwa orang harus mengikuti hukum bahkan jika mereka tidak setuju dengan itu. Batasan tentang siapa yang dapat dituntut karena  melanggar  hak-hak  konsumen  ditetapkan  oleh  undang-undang  dan  dapat  berbeda dari  satu  yurisdiksi  ke  yurisdiksi  lainnya.  Ketentuan  berikut  mengatur  kewajiban  pelaku korporasi  dan  terdapat  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen:
a. Ganti rugi atau ganti rugi atas pencemaran atau kerugian konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha
b. dapat diberikan dalam bentuk pengembalian uang atau barang atau jasa yang nilainya setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. dapat dilaksanakan sesegera mungkin tetapi paling lambat tujuh hari setelah tanggal transaksi;
d. dapat dilaksanakan dalam waktu tujuh hari sejak tanggal transaksi;
e. dapat tunduk pada syarat dan ketentuan kontrak yang berlaku.
Beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang  menimbulkan  kerugian  konsumen dapat berupa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hal tersebut.
a. Penggantian Keuangan;
b. Penggantian Produk;
c. Perawatan medis;
d. Kompensasi Moneter[11]

## Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Perlindungan Konsumen, BPKN merupakan lembaga yang  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membantu  usaha  dari  pengembangan  perlindungan konsumen.  BPKN  ini  dibentuk  sebagai  dalam  rangka  mengembangkan  upaya  dari perlindungan  konsumen.  BPKN  juga  memiliki  fungsi  untuk  memberikan  saran  dan  juga sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  pemerintah  di  dalam  usaha  untuk  mengembangkan perlindungan  konsumen  di  Indonesia.  BPKN  dibentuk  sebagai  organisasi  nasional  untuk meningkatkan  akses  konsumen  terhadap  keadilan  dengan  memantau  dan  menyelidiki masalah perlindungan konsumen. BPKN membantu pemerintah Indonesia dalam menangani masalah  perlindungan  konsumen[12].  Organisasi  konsumen  internasional  dan  BPKN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berkolaborasi.  BPKN  ini  dibentuk  untuk  lebih  memperjelas  ketentuan  perlindungan konsumen  yang  mana  diatur  dalam  pasal-pasal  lain,  khususnya  mengenai  aturan  yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Bagaimana pedoman akuntabilitas pelaku korporasi dan prosedur yang dibuat untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen[13].

## Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
Fungsi yang dilakukan oleh lembaga konsumen lain sebelum UUPK dilanjutkan oleh LPKSM  sebagai  lembaga.  Keberadaan  LPKSM  sangat  disadari  oleh  masyarakat.  Hal  ini disebabkan masih banyaknya barang di bawah standar dan palsu yang tersedia di pasaran, sehingga banyak peluang bagi perusahaan untuk menipu pelanggan dengan barang yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Sehingga LPKSM dan cabangnya harus memperhatikan dengan seksama kualitas produk yang dibuat oleh pelaku usaha yang tidak jujur[14]. Agar pelanggan tidak  mudah  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  yang  berperilaku  tidak  jujur  dan  hanya mementingkan  keuntungannya  sendiri,  LPKSM  dapat  memberikan  pembinaan  kepada masyarakat  umum  mengenai  perdagangan  yang  adil  dan  perlindungan  konsumen.  Guna mendorong  konsumen  untuk  memilih  secara  bijak  dan  cermat  saat  membeli  produk  dari pasar, LPKSM juga berkewajiban untuk sering melakukan sosialisasi melalui media[15]

## KESIMPULAN
Penting untuk diingat bahwa KPPU merupakan lembaga penegak hukum yang menjadi lembaga  ideal  untuk  penyelesaian  masalah  persaingan  usaha,  karena  kedudukannya  yang multifungsi  sehingga  dapat  menyelesaikan  dan  mempercepat  penanganan  perkara  dari persaingan usaha.  KPPU  wajib mengambil  tindakan  sesuai  kewenangannya  dalam Pasal 36 untuk melindungi konsumen dan menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Harus ada penekanan yang tegas untuk melakukan penyelidikan dan analisis terhadap dugaan kasus penipuan sebagai bagian dari tindakan tersebut. laporan masyarakat tentang monopoli dan temuan  KPPU  tentang  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Meskipun  monopoli  itu  sendiri  tidak melanggar  hukum,  tetapi  melakukan  praktek  monopoli  atau  menyalahgunakan  kekuasaan monopoli  adalah  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Tujuan  dari  perlindungan  konsumen  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak konsumen  dihormati,  dan  dapat  diimplementasikan  dalam  berbagai  cara  oleh  sejumlah pelaku  yang  berbeda.  Salah  satu  caranya  adalah  melalui  undang-undang  yang  dirancang untuk  melindungi  konsumen  dari  praktik  monopoli,  persaingan  usaha  tidak  sehat,  dan bentuk-bentuk  perilaku  buruk  korporasi  lainnya.  Konsep  tanggung  jawab  dalam  hukum perlindungan  konsumen  merupakan  konsep  sentral  kewajiban  hukum,  karena  berfungsi untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang buruk Jenis keamanan kedua adalah yang diberikan  kepada  pemerintah,  yang  berupa  perlindungan  hukum  preventif  dan  represif. Melindungi  konsumen  dan  pelaku  usaha  dengan  mengatur  hak  dan  kewajibannya  dalam berusaha merupakan tanggung jawab Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang bertugas mengembangkan perlindungan konsumen yang sudah ada dan diatur dalam pasal lain. Terakhir, ada Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah (LPKSM) yang bekerja dengan tujuan yang sama dengan kelompok konsumen lainnya sebelum UUPK dibentuk.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Bustomi, “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN,” Bulan
MEI, 2018. [Online]. Available: http://www.scribd.com/doc/35914052/,
S.  Nawi,  “HAK  DAN  KEWAJIBAN  KONSUMEN  MENURUT  UU  NO.8  TAHUN  1999  TENTANG PERLINDUNGAN  KONSUMEN,” PLENO  JURE ,  vol.  7,  no.  1,  pp.  1 – 8,  Jun.  2018,  doi: 10.37541/plenojure.v7i1.352.
“KEWENANGAN  KPPU  (Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha) DALAM PENEGAKAN  HUKUM
ANTIMONOPOLI.”
A. Nur Hayati, “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E - Commerce di Indonesia,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure , vol. 21, no. 1, p. 109, Feb. 2021, doi: 10.30641/dejure.2021.v21.109-122.
Paparang  Joshua  Anggelito,  “TUGAS  DAN  WEWENANG  KOMISI  PENGAWAS  PERSAINGAN USAHA  (KPPU)  DALAM  PENANGANAN  PELANGGARAN  HUKUM  PERSAINGAN  USAHA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999,” vol. VII, Oct. 2019. Longkutoy  Bilivo  Exel  Davidson,  “TUGAS  DAN  WE WENANG  KPPU  DALAM  PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999”.
Muljadi Kartini and Widjaja Gunawan, perikatan yang lahir dari undang-undang . 2019.
S. V. J. E. Balik Agustina, “TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA MEKANAN SIAP SAJI TERKAIT PENGGUNAAN WADAH PLASTIK YANG BERBAHAYA BAGI KONSUMEN DI KOTA AMBON”.
R.  I.  Sitepu  and  H.  Muhamad,  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indone sia.” [Online]. Available: https://www.google.com/amp/www.dslalawfirm.

## N. Anita Sinaga and D. Tetap Fakultas Hukum, “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA,” 2015.
A. Bustomi, “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN,” Bula n MEI, 2018. [Online]. Available: http://www.scribd.com/doc/35914052/,
I. A. Komang Bagus Try Permana Istri Ari Atu Dewi, “This journal contains a formulation of the problem of how tasks National Consumer Protection Agency In the Enforcement of Consumer Protection. This journal research method that normative legal research. The conclusion of this paper is the establishment of the National Consumer Protection Agenc (BPKN)  in  Law  Number  8  of  1999  on  Consumer  Protection  (BFL)  and  Government Regulation Number 57 Year 2001 on National Consumer Protection Agency. However, this institute new operational fulfilled on,” 2004.
Rondonuwu  Olivia  Theresia,  “KEDUDUKAN  BADAN  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMBANTU PENGADUAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.
H. Pengadilan and A. Ponorogo, “Siti Azizah.”
Krisma  Ida  Ayu  Komang,  “KERJASAMA  PEMERINTAH  DAN  LEMBAGA  PERLINDUNGAN
KONSUMEN  SWADAYA  MASYARAKAT  DALAM  MELAKUKAN  PENGAWASAN  TERHADAP BARANG ATAU JASA YANG DIPERDAGANGKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.