ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 4 Nomor 1 Februari 2023 Halaman  63-74 Article History: Received : 14 Januari 2023 Reviewed : 26 Januari 2023 Accepted : 21 Februari 2023 Published : 23 Februari 2023 DOI : https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.23442

## PERAN PEMERINTAH DALAM MEREDUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH
Mohammad Buchori Muslim
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya buchorimuslim@fh.um-surabaya.ac.id
Achmad Hariri Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya achmadhariri@um-surabaya.ac.id

## Abstract
Corruption in recent years has been fussed over by many who have been entangled in corruption cases. This corruption then results in losses suffered by the  public, such as poverty and social inequality and has an impact on hampering public services. From 2004 to February 2021, a total of  126  regional  heads  have  been  designated  by  the  Corruption  Eradication  Commission  as suspects. Corruption crimes that occur in the government, especially local governments, cannot be  separated  from  the  weak  function  of  prevention  from  within.  Based  on  data  from  the Corruption Eradication Commission, the highest number of corruption crimes from 2004 to 2019 was in local government agencies (provinces and regencies/cities) as many as 500 cases out of a total of 1032 cases. Efforts to fight or eradicate corruption are not enough to arrest and throw corruptors in jail, but preventive efforts also need to be fierce. Preventive efforts can be carried out  by  strengthening  existing  supervisory  institutions  in  the  regions  such  as  the  Government Internal  Supervisory  Apparatus  (APIP),  the  Financial  and  Development  Supervisory  Agency (BPKP) and community participation is also needed in this effort. In addition, it is also necessary to instill good integrity values and carry out prevention efforts pioneered by the local government itself without waiting for action taken by the Corruption Eradication Commission.
Keywords: Corruption; Local Government; Prevention.

## Abstrak
Korupsi  pada  tahun-tahun  terakhir  ini  diributkan  dengan  banyaknya    yang  terjerat  kasus korupsi.  Korupsi  ini  kemudian  berbuah  pada  kerugian  yang  diderita  publik,  seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial serta berdampak pada terhambatnya pelayanan publik. Sejak 2004 hingga Februari 2021, total sudah ada 126 kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan  Korupsi  sebagai  tersangka.  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  yang  terjadi  di
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
pemerintah, khususnya pemerintah daerah tidak lepas dari lemahnya fungsi pencegahan dari dalam. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi jumlah tindak pidana korupsi dari  tahun  2004  sampai  dengan  2019  terbanyak  yaitu  pada  instansi  pemerintah  daerah (provinsi  dan  kabupaten/kota)  sebanyak  500  kasus  dari  total  1032  kasus.  Upaya  untuk melawan  atau  memberantas  korupsi  tidak  cukup  dengan  menangkap  dan  menjebloskan koruptor  ke  penjara,  namun  upaya  preventif  juga  perlu  galakkan.  Upaya  preventif  dapat dilakuakan  engan  meperkuat  Lembaga  pengawasan  yang  ada  di  daerah  seperti  Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta  peran  serta  masyarakat  juga  diperlukan  daam  upaya  ini.  Selain  tu  juga  diperlukan penanaman  nilai-nilai  integritas  yang  baik  serta  melakukan  upaya  pencegahan  yang  di pelopori oleh pemerintah daerah itu sendiri tanpa menunggu aksi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kata Kunci: Korupsi; Pemerintah Daerah; Pencegahan.

## A. Pendahuluan
Tindak Pidana Korupsi salah satu musuh utama  bagi  kita  sebagai  bangsa  yang beradab,  sebagaimana  nilai  yang  tertang dalam  Pancasila  yaitu  di  sila  kedua “kemanusiaan  yang  adil  dan beradap” 1 . Sehingga  Tipikor  menjadi  musuh  Bersama yang  harus  dibumi  hanguskan  dari  negara Indonesia.  Tipikor  yang  muli  menggurita tidak  hanya  terjadi  pada  pemerintah  pusat melainkan  sudah  mulai  merambah  pada pemerintah daerah.
Peran serta instansi pemerintah daerah khususnya  harus  lebih  kuat  dalam  aspek pencegahan  lewat  internal  instansi  atau lembaga. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintah  daerah,  tidak  lepas  dari lemahnya  fungsi  pencegahan  dari  dalam. 2

## Kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di
1 Nico Andrianto and Ludy Prima Johansyah, Korupsi Di Daerah Modus Operandi Dan Peta Jalan Pencegahannya , ed. Nila Permatasari,
Pertama (Surabaya: Putra Media Nusantara,
2010).
2 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, ICW.Mayoritas.Pelaku.Korupsi.dari.Pejabat.Dae rah.Merata.di.Seluruh.Indonesia. (2014).
daerah  menurut  Komisi  Pemberantasan Korupsi sudah ada 119 kepala daerah yang ditetapkan  sebagai  tersangka  sejak  Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri tahun 2002 3 . Adapun  berdasarkan  data  dari  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  jumlah tindak  pidana  korupsi  dari  tahun  2004 sampai  dengan  2019  terbanyak  yaitu  pada instansi  pemerintah  daerah  (provinsi  dan kabupaten/kota)  sebanyak  500  kasus  dari total 1032 kasus. 4
Banyaknya  kasus  korupsi  yang  terjadi pada  pemerintah  daerah  perlu  menjadi perhatian  khusus  dari  segala  elemen, khususnya  dari  pihak  pemerintah  daerah masyarakat  publik.  tentunya  banyak  factor yang menyebabkan tingginya angkat Tipikor di  daerah,  diantaranya  sejak  reformasi pemerintah daeah diberikan asas
3 Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa,  “A nti- Corruption Survivor, Academic Freedom , And The ,” Petita:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  Dan Syariah, Volume 4, Nomor 2 (2019), hlm. 163 – 73.
4 Aji Prasetyo, Mengapa Kepala Daerah “Gemar”
Korupsi? Ini Kajian KPK (2018).
desentraisasi  sehingga  pemerintah  daerah menjadi daerah otonom. Daerah otonom ang tidak diimbangi dengan sumber daa manusia daerah  yang  baik  maka  berpotensi  untuk melakukan penyelewengan
terhadap kewenangan yang diberikan. 5 Maka dari itu pentingnya  suatu  nilai  yang  dimiliki  oleh pejabat  daerah,  nilai  tersebut  diantaranya adalah  nilai  integritas,  sehingga  dengan memiliki nilai integritas ini tipikor di daerah dapat diminimalisir dan bahkan bisa hilang sama sekali.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  yaitu  menggunakan  metode penelitian  Normatif.  Dengan  pendekatan Perundang-undanagan. 6 Pendekatan  ini adalah  mengkaji  undang-undang  yang berlaku  khususnya  yang  mengatur  terkait tipikor, Adapun bahan hukum primer adlah undang-undang  dan  peraturan  lainnya, sedangkan  bahan  bahan  hukum  sekunder mengambil dari artike ilmiah hukum
5 Fathur  Rahman,  “K orupsi  Di  Tingkat  Desa ” , Governance , Volume 2, Nomor 1 (2011), hlm.
13 – 14.
6 Herlambang  P  Wiratraman  and  Widodo  D.
Putro, “T antangan Metode Penelitian Interdisipliner  Dalam  Pendidikan  Hukum Indonesia ,” Mimbar  Hukum ,  Volume  31 (2019), hlm. 18.
7 Teguh Riyanto, “Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),” Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 , 2015,https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004.
8 Achmad Hariri, “Eksistensi Pemerintahan Desa
Ditinjau  Dari  Perspektif  Asas  Subsidiaritas
C. Pembahasan Dan Analisis
Reformasi telah menghasilkan desentralisasi dan otonomi daerah dan juga merubah Indonesia menjadi lebih demokratis. Akan tetapi masih ada persoalan serius yang dihadapi demokrasi belakangan ini  yaitu  demokrasi  gagal  melahirkan pemimpin yang berintegritas. 7 Hal ini jamak terjadi  karena  orientasi  pemimpin  lebih pada  kekuasaan  serta  mengedepankan kepentingan  goongan.  Artinya  reformasi belum  berhasil  membawa  negara  pada kondisi yang lebih baik. 8 Seharusnya demokasi melahirkan pemimpin  yang  berintegritas. 9 Melainkan sebaliknya banyak pemimpin yang tersandung  kasus  tipikor.  Akibatnya, kesejahteraan  rakyat  sulit  terwujud  yang pada giliannya akan meningkatnya kemiskinan.  Itu  artinya  pemimpin  bangsa tidak  mengamalkan  nilai-nilai  Pancasila. 10 Mereka telah meninggalkan ajaran dan nilai- nilai  yang  baik.  Seperti  misalnya  kasus- kasus  korupsi  yang  semakin  merajalela  di tubuh pemerintahan daerah belakangan ini.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Legality , Volime 26, Nomor 6 (2019), hlm. 66.
9 Achmad  Hariri,  “Dekonstruksi  Ideologi Pancasila  Sebagai  Bentuk  Sistem  Hukum  Di Indonesia,” Ajudikasi : Jurnal  Ilmu  Hukum , Volume  3,  Nomor  1  (2019),  hlm.  1, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.105 5.
10 Achmad  Hariri,  “Rekonstruksi  Ideologi Pancasila  Sebagai  Sistem  Ekonomi  Dalam Perspektif  Welfare  State,” Jurnal  Hukum Replik ,    Volume  7,  Nomor 1  (2020),  hlm.  19,
https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2447.
Dampak  yang  dihasilkan  Covid  19  bukan hanya melanda terhadap krisisnya
kesehatan  dan  ekonomi  di  seluruh  umat manusia,  melainkan  juga  berdampak terhadap korupsi. 11
Adapun  ekses  lain  dari  korupsi  adalah kurangnya  kualitas  dalam  pendidikan, ekonomi,  dan  dari  faktor  yang  lain sebagainya.  Jika  korupsi  dalam  suatu masyarakat  telah  merajalela  dan  menjadi makanan  masyarakat  setiap  hari,  maka akibatnya  akan  menjadikan  masyarakat tersebut  sebagai  masyarakat  yang  kacau, tidak  ada  sistem  sosial  yang  dapat  berlaku dengan baik. 12
Pada  Tahun  2021  saja  yang  masih memasuki  bulan  kesepuluh.  Namun,  sudah ada  tujuh  kepala  daerah  yang  menjadi tersangka dugaan korupsi. Dari tujuh orang yang  terjerat  korupsi,  lima  di  antaranya merupakan Bupati Lalu, dua sisanya adalah seorang  gubernur  dan  wali  kota. 13 Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh daerah lebih  banyak  menyangkut  suap  di  bidang perizinan  karena  merupakan  sektor  favorit terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Misalkan Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati
11 Hariri,  “Dekonstruksi  Ideologi  Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum Di Indonesia.”
12 Ramlan  Surbakti  and  Didik  Supriyanto, Partisipasi  Warga  Masyarakat  Dalam  Proses Penyelenggaran  Pemilihan  Umum ,  2013,
https://www.neliti.com/publications/45203
/partisipasi-warga-masyarakat-dalam- proses-penyelenggaran-pemilihan-umum.
13 Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Dan  Pembentukan  Undang- Undang,” Jurnal
Purbalingga  pada  tahun  2018  merupakan bukti  sistem  pemberantasan  korupsi  pada sektor  pelayanan  publik  di  pemerintah daerah.  Tasdi,  Bupati  Purbalingga  pada tahun  2018  ditangkap  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  karena diduga  terjadi  tindak  pidana  korupsi  pada proyek pembangunan Islamic Center. 14
Proyek  pembangunan  Islamic  Center merupakan proyek untuk fasilitas pelayanan publik.  Tasdi  akhirnya  diputus  bersalah melakukan  tindak  pidana  korupsi  secara bersama-sama serta berlanjut dan melakukan  tindak  pidana  gratifikasi. Putusan  tersebut  tertuang  dalam  Putusan Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri  Semarang  Nomor: 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg. Menariknya, Tasdi  dalam  melakukan  tindak  pidana korupsi bersama-sama dengan bawahannya yang  saat  itu  menjabat  Kepala  Bagian  Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Purbalingga.
Otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah dalam kenyataannya belum menjamin bebas korupsi  di  daerah. 15 Sangat  disayangkan yang  seharusnya  Gerakan  reformasi,  juga diikuti dengan terimplementasinya Konstitusi , Volume 16, Nomor 3 (2019), hlm. 559, https://doi.org/10.31078/jk1636.
14 Hezron  Sabar  Rotua  Tinambunan  and  Dicky Eko Prasetio, “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional  Representative  Dewan  Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif,” Masalah- Masalah Hukum , Volume 48, Nomor 3 (2019), hlm.266,https://doi.org/10.14710/mmh.48.
3.2019.266-274.
15 Riyanto,  “Akuntabilitas  Finansial  Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).”
kebijakan  otonomi  daerah,  sejatinya  telah memberikan  peluang  untuk  membangun daerahnya  dengan  sebaik  baiknya  untuk kesejahteraan warganya.
Berbagai  dampak  kerugian  dari  segala faktor yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana  Korupsi  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu: 16
1. Rusaknya sistem keuangan negara;
2. Berkurangnya  kepercayaan  rakyat kepada pemerintah;
3. Berkurangnya pendapatan negara;
4. Penegakan hukum tidak adil;
5. Rusaknya demokrasi;
6. Pelanggaran hak asasi manusia.
7. Menyebabkan kejahatan lain berkem-bang 17 .
8. Menurunkan  kepercyaan  investor untuk berinvestasi;
9. Anggaran  yang  harusnya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan pelayanan publik tidak terjadi.
10. Kualitas pelayanan publik buruk;
11. Meningkatkan  kesenjangan  sosial; dan
12. Korupsi di Pemerintah Daerah Ibarat  anatomi  tubuh  manusia  tindak pidana korupsi merupakan sebuah penyakit
16 Andrianto  and  Johansyah, Korupsi  Di  Daerah Modus Operandi Dan Peta JalanPencegahannya .
17 Pengaturan Dana Kampanye et al., “ Legislative Candidate By Law Number 8 In 2012 Election Of Members Of The House Of Representatives , The House  Of  Representatives  And  The  House  Of Irwan Anjalline , R . A . Rini Anggraini , Rosita Indrayati Abstrak,” Nomor 8 (2014).
bagi  Bangsa  dan  Negara.  karna  sebuah penyakit  praktik  korupsi  tidak  memberi manfaat  dan  bahkan  menjadi  endemic  bagi perkembangan  dan  kemajuan. 18 Kata  lain korupsi  merupakan  penyakit  sosial  yang harus dikikis betapapun banyak orang  yang terjangkit  olehnya.  Terkait  mengguritanya tipikor di China di ceritakan Tikus di Kuil. 19
Karena itu Korupsi merupakan perbuatan amoral  yang  dilakukan  oleh  siapa  pun, kapanpun, dan di manapun yang menyalahguna- kan wewenang atau
kekuasaan  dan  menyimpang  dari  aturan yang  berlaku  yang  dimanfaatkan  untuk kepentingan  pribadi,  orang  lain,  atau kelompok.  Ada  pendapat  kalau  kemiskinan menjadi  sebab  muncunya  perilaku  korupsi, namun hal tersebut tidak benar sepenuhnya sebab banyak juga korupsi terjadi di negara maju  dan  dilakukan  oleh  pejabat  yang notabene kaya raya. 20
Bahkan tidak jarang korupsi yang mereka lakukan  lebih  rapi  dan  sistematis,  sehingga seolah-olah yang dilakukan bukan perbuatan korupsi, apalagi jika hasilnya dibagi-bagikan kepada semua pihak
Adapun  nilai  antikorupsi  terdapat  tiga konsep  yaitu  nilai  inti,  etos  kerja,  dan  nilai
18 Jazim  Hamidi  and  Mustafa  Lutfi, Dekontruksi Hukum  Pemerintahan  Daerah (Malang: Universitas Bawijaya Malang Press, 2011).
19 Josef  Mario  Monteiro, Pemahaman  Dasar Hukum  Pemerintahan  Daerah ,  Pertama (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).
20 Samsul  Wahidin, Hukum  Pemerintahan  Dae- rah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa ,  1st  ed.  (Yogjakarta:  Pustaka  Pelajar,
2013).
sikap. Nilai inti dari antikorupsi yaitu jujur, tanggung  jawab,  dan  disiplin.,  maka  akan selaras dengan etos kerja yang mandiri, kerja keras, dan sederhana. Selanjutnya, nilai inti serta  etos  kerja  dapat  dicermikan  melalui nilai sikap yang berani, peduli, dan adil. Nilai- nilai  antikorupsi  sama  dengan  nilai-nilai integritas. Integritas dapat berperan dengan baik dalam upaya pembenahan karakter dan moral  bangsa  yang  mendukung  sikap antikorupsi.  integritas  merupakan  suatu kebajikan/keutamaan  yang  mendorong untuk  melakukan  upaya  partisipatif  yang terbaik.  Bagi  masyarakat,  kejujuran  adalah karakter yang baik, sedangkan dalam sebuah institusi/organisasi, kejujuran adalah budaya organisasi yang baik.. 21
Misalnya,  sejauh  menyangkut  orang, integritas  biasanya  dikaitkan  dengan kebajikan  atau  karakter  yang  baik. 22
Perkembangannya biasanya dikaitkan dengan upaya pencegahan korupsi, sehingga salah  satu  indikator  karakter  orang  yang berintegritas adalah kejujuran. Tapi
bagaimana menjelaskan kejujuran dalam hal kohesi/integritas?  Memang  tidak  mungkin seseorang  yang  tidak  jujur  memiliki integritas, tetapi bagi orang yang selalu jujur bukan  tidak  mungkin  memiliki  tingkat
21 Lukman  Santoso, Hukum  Pemerintahan Daerah;  Mengurai  Problematika  Pemekaran Daerah  Pasca  Reformasi  Di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
22 Prasetyo,  Mengapa  Kepala  Daerah  “Gemar”
Korupsi? Ini Kajian KPK, 1.
integritas  yang  rendah. 23 Kejujuran  buta tanpa mempertimbangkan kesesuaian konteks  dapat  menunjukkan  sifat  narsisme dan  ketidakpedulian  terhadap  konsekuensi buruk yang akan menimpa orang lain.
Tindak  pidana  Korupsi  terjadi  karena adanya kesempatan yang dimiliki pemegang otoritas  utamanya  dalam  hal  ini  yaitu  para pemimpin  kepala  daerah  namun  tidak dilandasi  dengan  integritas  yang  baik. 24
Padahal integritas merupakan kunci penting yang  mengendalikan  sikap  dan  perilaku manusia. Pada posisi ini, integritas menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin kepala daerah agar nantinya bisa terhindar  dari  jerat  pidana  korupsi  yang selalu  membayangi  disetiap  kesempatan yang ada.
Secara umum, jika setiap masing- masing pemimpin  daerah  memiliki  nilai-  nilai integritas  yang  bagus  berarti  memiliki pribadi  yang  jujur  dan  memiliki  karakter yang  kuat.  Ia  juga  akan  konsisten  dalam bersikap  dan  bertindak  maupun  apa  yang dikatakan.  Hal  tersebut  mencerminkan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan  norma.  Orang  yang  memiliki  integritas akan tetap teguh baik di tengah api godaan
23 D iyan Isnaeni, “Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pemberian  Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” Yurispruden , Volume 1,
Nomor 1, (2014), hlm. 35 – 46.
24 Prasetyo,  Mengapa  Kepala  Daerah  “Gemar” Korupsi? Ini Kajian KPK, 1.
maupun ketika tidak ada orang yang melihat sekalipun, dan akan bersabar ketika sedang diterpa  segala  masalah  dari  segala  segala arah.
Sebaliknya jika masing-masing pemimpin daerah tidak mempunya nilai-nilai integritas yang bagus, maka perbuatan tercela korupsi akan  lebih  mudah  masuk  dalam  setiap langkahnya, oleh karenanya perlu dipahami dan dilatih secara sungguh terkait nilai-nilai integritas  di  setiap  langkah  kehidupan sehari- seharinya, karena hal tersebut tidak semudah  membolak  balikkan  telapak tangan,  perlu  adanya  kebiasaan  yang perlahan-  lahan  dan  terus  menerus  agar nilai- nilai integritas tersebut dapat melekat di dalam tubuh.
Jika  berbicara  mengenai peran  pemerin- tah  daerah  dalam  mereduksi  tindak  pidana korupsi  di  lingkungan  pemerintah  daerah. Sejarah  pemberantasan  tindak  pidana korupsi di Indonesia relative Panjang namun sampai hari ini masih menjadi tindak pidana yang  cukup  serius.  perlu  penanganan  yang ekstra serta political will dari semua pihak. Politik  pemberantasan  tindak  pidana korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundangan.  Lahirnya  undang-undang yang  secara  khusus  mengatur  mengenai pemberantasan  tindak  pidana  korupsi
sesungguhnya tidaklah cukup untuk 25 Hendra  Karianga, Politik  Hukum  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah ,  pertama (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2013).
menunjukkan  keseriusan  atau  komitmen pemerintah. 25
Bagi masayarakat Indonesia, dalam masa reformasi ini tyerlebih khusus di masa-masa pandemi  Covid  19  yang  merusak  dan menghambat  segala  macam  faktor  masalah korupsi  merupakan  masalah  yang  sangat menonjol dan utama, yang tercermin antara lain  semakin  rendahnya  kualitas  pelayanan publik,  rendahnya  kualitas  sarana  dan prasarana yang dibangun pemerintah, makin meningkatnya  beban  dan  yang  tidak  kalah pentinya  kemiskinan  semakin  meningkat yang  mengakibatkan  tingkat  kesejahteraan semakin menurun. Walaupun banyak pelaku korupsi  dari  kepala-kepala  pemerintah daerah  yang  tertangkap,  namun  masih  saja belum  menjawab  keresahan  masyarakat indonesia pada umumnya. 26
Karena  itu,  harapan  masyarakat  untuk mereduksi Tipikor rupanya bukanlah suatu hal  yang  mudah,  sikap  skeptisme  terhadap persoalan  pencegahan  dan  pemberantasan korupsi  menjadi  persoalan  serius.  Membe- rantas  kejahatan  Korupsi  baru-baru  ini tampaknya  Menghadapi  dilema.  Setelah adanya  revisi  Undang-Uundang  Tindak Pidana Korupsi yang bergulir di tahun 2019, Komisi  Pemberantasan  Korupsi  lebih
26 Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, Dekonstruksi Hukum  Pengawasan  Pemerintahan  Daerah , Pertama  (Malang:  Universitas  Brawijaya Press, 2011).
mendorong  semua  aspek  pencegahan memberantas korupsi.
27 Pemerintah sebenarnya sudah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi  untuk  melakukan  pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah. Melalui  instrumen  hukum  Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2018  tentang Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi (Perpres  Stranas  KPK)  dan  Keputusan Bersama  Pimpinan  Komisi  Pemberantasan Korupsi,  Menteri  Perencanaan  Pembangu- nan  Nasional/Kepala  Badan  Pembangunan
Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01/SKB/M.PPN/10/2018, Nomor 119/87774/SJ,  Nomor  15  Tahun  2018,  dan Nomor  NK-03/KSK/10/2018  tentang  Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019- 2020 yang selanjutnya  disebut  SKB  Aksi  Pencegahan Korupsi.
Dua instrumen hukum tersebut mengatur tentang  pencegahan  korupsi  diberbagai sektor  dan  berbagai  kementerian/lembaga sampai  dengan  pemerintah  daerah.  Teori politik hukum pidana memberikan alternatif pilihan terhadap pembagian tugas tersebut. Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa teori politik hukum pidana merupakan teori
27 Aditya  Rahman,  “Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Dalam Prespektif Akuntabilitas Di Desa Centong  Kecamatan  Gondang  Kabupaten Mojokerto,” E-Journal UNESA , 2016.
yang  berkaitan  dengan  penanggulangan kejahatan.  Ada  dua  konsep  dalam  teori politik hukum pidana yaitu penanggulangan kejahatan berdasarkan penal dan non penal. Teori  politik  hukum  pidana  dengan  konsep penal  menekankan  pada  adanya  aspek represif  atau  pembalasan  dengan  tujuan untuk  menciptakan  efek  jera  bagi  pelaku kejahatan.
Teori  politik  hukum  pidana  dengan konsep  non  penal  menitikberatkan  pada aspek pencegahan dimana tujuan utama dari pidana adalah pencegahan sehingga tercipta suatu  kesejahteraan  bagi  masyarakat. 28
Konsep  penal  tepat  digunakan  oleh  Komisi
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam menjalankan tugas pemberantasan
(penindakan)  tindak  pidana  korupsi  di pemerintah daerah. Sedangkan Konsep non penal  yang  bertujuan  pada  pencegahan sangat  tepat  apabila  dilakukan  oleh pemerintah daerah.
Pendekatan  non  penal  harus  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  dalam  mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Pertanyaannya adalah, melalui apa pencegahan  korupsi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah?  Tjipta  Lesmana  telah menyatakan  bahwa  instansi  atau  lembaga termasuk pemerintah daerah dapat melaku- kan pencegahan melalui internal pemerintah
28 Indra  Rahmatullah  and  Dewan,  “Rejuvinasi Sistem  Checks  and  Balances  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Di  Indonesia,” Cita  Hukum , Volume  1,  Nomor  2  (2013),  hlm.  26, https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2992.
daerah. Pemerintah daerah harus
mengoptimalkan  peran  pengawas  internal untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di pemerintah daerah.
Peran  pengawas  internal  juga  sebagai institusi  yang  bertugas  memutus  koneksi antara  kepala  daerah  dengan  birokrasi  di bawahnya  apabila  ada  dugaan  akan dilakukan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah  dan  birokrasi  di  bawahnya. Bagaimana caranya agar pencegahan tindak pidana  korupsi  dapat  dilakukan  secara optimal melalui peran pengawas internal.
Pemerintah  daerah  dapat  memaksimal- kan  tugas  inspektorat  untuk  melakukan pencegahan  tindak  pidana  korupsi.  Karena, dengan upaya pencegahan dari internal akan lebih  efektif  mengingat  setiap  pemerintah daerah mempunyai instansi pengawas. Oleh karenanya  Langkah  utama  yang  bisa dilakukan  dalam  mencegah  adanya  tindak pidana  korupsi  yaitu  dengan  melakukan pencegahan  yang  dilakukan  dan  diinisiasi oleh  elemen  dari  pemerintah  daerah  itu sendiri  yang  satu  contonya  seperti diberikannya  pengawas  internal  agar pencegahan tersebut lebih optimal
dibandingkan  dengan  pengawasan  yang dilakukan  dari  pihak-pihak  eksternal misalnya  lembaga  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) ataupun lembaga anti korupsi yang berasal dari masayarakat.
Serta  diperlukannya  Soliditas  antara Inspektorat  dan  Perusahan  Daerah  dalam mencegah  adanya  perilaku  korupsi  yang
dilakukan  oleh  lingkungan  pemerintah. Selain itu peran dari kepala masing-masing dinas  di  lingkungan  pemerintah  daerah Menolak Memberi Upeti jika ada permintaan dari atasan seperti kepala daerah, dan dalam hal lain untuk mencegah adanya korupsi di di lingkungan pemerintah daerah kepala dinas sangat perlu Membangkang jika didapati dan diketahuinya ada Proyek Abal-Abal.
Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan  koruptor  ke  penjara,  sebab peluang  untuk  berbuat  korupsi  terhampar luas di hadapan para calon koruptor, terlebih lagi  banyak  tersedia  arena  bagi  koruptor- koruptor  baru  untuk  melampiaskan  hasrat korupsinya.  Itulah  sebabnya  diperlukan penanaman  nilai-nilai  antikorupsi  sebagai upaya  pencegahan.  Nilai-nilai  antikorupsi sebagai  bagian  dari  nilai-nilai  integritas sangat  perlu  dimiliki  oleh  setiap  orang dilingkungan pemerintah daerah.
Tidak  hanya  sampai  disitu  perlu  adanya mekanisme check and balance. Meskipun CPI Denmark bagus, masih ada kasus korupsi di Denmark.  Sebagai  contoh  walikota  yang menggunakan  balai  kota  untuk  pernikahan dan  kasus  pemberian  gratifikasi  yang dilakukan perusahaan untuk memenangkan kontrak  pengadaan.  Oleh  karena  itu pemerintah  tidak  boleh  mudah  puas  dan perlu mekanisme check and balance .
Tidak hanya dari uapaya yang dilakukan dari  lingkungan  internal  sendiri  dalam mencegah  adanya  korupsi  peran  serta
masyarakat adalah peran aktif perorangan , organisasi  masyarakat,  atau  lembaga swadaya masyarakat dalam pemberantasan tindak  pidana  korupsi.  Dewasa  ini masyarakat  sendiri  timbul  aspirasi  untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan  lainnya  semakin  meningkat.
Ini  diyakini  sebagai  akibat  korupsi  telah menimbulkan  kerugian  Negara  yang  sangat besar dan pada gilirannya berdampak pada krisis berbagai bidang.

## D. Kesimpulan
Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi tidak cukup dengan menangkap dan menjebloskan  koruptor  ke  penjara,  sebab peluang  untuk  berbuat  korupsi  ada  di hadapan  para  calon  koruptor,  terlebih  lagi banyak  tersedia  arena  bagi  koruptor koruptor  baru  untuk  melampiaskan  hasrat korupsinya.  Itulah  sebabnya  diperlukan penanaman  nilai-nilai  Integritas  yang  baik. Jika setiap masing- masing pemimpin daerah memiliki  nilai-  nilai  integritas  yang  bagus berarti  memiliki  pribadi  yang  jujur  dan memiliki  karakter  yang  kuat.  Ia  juga  akan konsisten  dalam  bersikap  dan  bertindak maupun apa yang dikatakan.

## E. Saran
Pemerintah  harus  terus  meningkatkan upaya  pencegahan  korupsi.  mekanisme check  and  balance  sangat  perlu  dilakukan bahkan  pada  mekanisme  pencegahan  yang sudah sangat terbangun dengan baik. Peran
dari  internal  sendiri  dan  eksternal  sangat berperan  dalam  mendukung  strategi pencegahan  korupsi  yang  dilakukan.  peran masyarakat  dalam  melakukan  deteksi  dan melaporkan  tindakan  korupsi  agar  korupsi bisa dicegah dan tidak berkembang menjadi budaya .

## Ucapan Terima Kasih
Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Andrianto, Nico, and Ludy Prima Johansyah. Korupsi Di Daerah Modus Operandi Dan Peta  JalanPencegahannya .  Edited  by Nila  Permatasari.  Pertama.  Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
Barakati, Morais. “P erspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan .” Lex  et  Societatis . Volume III, Nomor 8 (2015).
Fathur  Rahman.  “K orupsi  Di  Tingkat  Desa .” Governance . Volume 2. Nomor 1 (2011).
Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah . Pertama. Malang:  Universitas  Brawijaya  Press, 2011. ——— . Dekontruksi  Hukum  Pemerintahan Daerah .  Malang:  Universitas  Bawijaya Malang Press, 2011.

## Hariri,  Achmad.  “Dekonstruksi  Ideologi
Pancasila  Sebagai  Bentuk  Sistem Hukum Di Indonesia.” Ajudikasi : Jurnal Ilmu  Hukum .  Volume  3.  Nomor  1 (2019). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3 i1.1055.
———.  “Eksistensi  Pemerintahan  Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas  Dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.”
Legality . Volume 26. Nomor 6, (2019).

## ———.  “Rekonstruksi  Ideologi  Pancasila
Sebagai  Sistem  Ekonomi  Dalam Perspektif Welfare State.” Jurnal Hukum Replik .  Volume  7.  Nomor  1  (2020).
https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.244
7.

## Indra  Rahmatullah,  and  Dewan.  “Rejuvinasi
Sistem Checks  and  Balances Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Di  Indonesia.”
Cita Hukum . Volume 1. Nomor 2 (2013). https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.299 2. Isnaeni, Diyan. “ Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 .”
Yurispruden .  Volume  1.  Nomor  1 (2014).
Kampanye,  Pengaturan  Dana,  Undang Nomor,  Tahun  Tentang,  Pemilihan Umum,  Anggota  Dewan,  Wakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  et al.  “ Legislative  Candidate  By  Law Number 8 In 2012 Election Of Members Of  The  House  Of  Representatives  ,  The House Of Representatives And The House Of Irwan Anjalline , R . A . Rini Anggraini.
Rosita  Indrayati  Abstrak,” Nomor  8
(2014).
Karianga,  Hendra. Politik  Hukum  Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah . Pertama.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2013.
Maulana, Alfhadri, Ikhsan dan Dessy Artina. “Kedudukan  Hukum  Rekomendasi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Dalam  Pembangunan  Di  Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang  Pemerintahan  Daerah.” JOM Fakultas  Hukum .  Volume  V,  Nomor April 2018 (2018).
Monteiro,  Josef  Mario. Pemahaman  Dasar Hukum Pemerintahan Daerah . Pertama. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
Movanita,  Ambaranie  Nadia  Kemala. ICW.Mayoritas.Pelaku.Korupsi.dari.Pej abat.Daerah.Merata.di.Seluruh.Indones ia. (2014).
Prakasa,  Satria  Unggul  Wicaksana.  “ Anti- Corruption Survivor, Academic Freedom, And  The .” Petita:  Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum Dan Syariah . Volume 4, Nomor 2 (2019).
Prasetyo,  Aji.  Mengapa  Kepala  Daerah “Gemar”  Korupsi?  Ini  Kajian  KPK (2018).

## Rahman, Aditya. “Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Dalam Prespektif Akuntabilitas Di Desa  Centong  Kecamatan  Gondang
Kabupaten Mojokerto.” E-Journal UNESA , 2016.

## Riyanto,  Teguh.  “Akuntabilitas  Finansial
Dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa
(ADD).” Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015 , 2015. https://doi.org/10.1017/CBO9781107 415324.004. Santoso,  Lukman. Hukum  Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran  Daerah  Pasca  Reformasi  Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015.
Satriawan, Iwan, and Ta nto Lailam. “Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang- Undang.” Jurnal Konstitusi . Volume 16. Nomor 3, (2019). https://doi.org/10.31078/jk1636.
Surbakti,  Ramlan,  and  Didik  Supriyanto.
Partisipasi  Warga  Masyarakat  Dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan
Umum , 2013. https://www.neliti.com/publications/4 5203/partisipasi-warga-masyarakat- dalam-proses-penyelenggaran- pemilihan-umum.
Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, and Dicky Eko Prasetio. “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan  Daerah  Terhadap  Fungsi Legislatif.” Masalah-Masalah  Hukum . Volume  48.  Nomor  3  (2019). https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2 019.266-274.
Wahidin,  Samsul. Hukum  Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa  Ke  Masa .  1st  ed.  Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Wiratraman, Herlambang P, and Widodo D.
Putro.  “T antangan  Metode  Penelitian
Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia.” MIMBAR HUKUM 31 (2019).