## AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT
Rifzki Dhian Pramuvti, Kholis Roisah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
The  transfer  of  rights  to  a  trademark  is  provided  in  Article  41 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016, in which case the right to a registered mark may be transferred or transferred because of a grant of a will, in which case after  the  transfer  of  title  to  the  mark  takes  place,  Submission.  The  transfer  of rights  to  a  mark  by  an  authentic  deed  made  by  a  Public  Official  or  Notary  has legal certainty with the anatomy of the deed in accordance with the provisions of Article  38  of  Law  Number  2  of  2014  concerning  Notary  Position.  Insofar  as  the contents of the transfer agreement of the grant will not be denied by the parties, the deed shall have the perfect proof power to be used as evidence in the Court.
The  transfer  of  Right  to  Trademark  to  another  person  has  the  consequence  that the  recipient  of  the  right  of  a  mark  shall  be  obligated  to  administer  and  finance the recording of the transfer of rights to the mark officially to the Directorate of Trademark,  Directorate  General  of  Intellectual  Property,  in  the  event  of  a transition  through  the  grant,  the  original  owner  of  the  mark  shall  provide  the original  certificate  Brands  and  power  of attorney to  regulate the  application for the transfer of rights to the mark.
Keywords : Legal Effect, Right of Trademark, Grant of Will

## Abstrak
Pengalihan hak atas merek diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016,  yang  dalam  hal  ini  hak  atas  merek  terdaftar dapat  beralih  atau  dialihkan  karena  hibah  wasiat  yang  dalam  hal  ini  setelah pengalihan hak atas merek terjadi, harus diikuti dengan penyerahan. Pengalihan hak atas merek dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris memiliki kepastian hukum dengan anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur  didalam  pasal  38  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  tentang Jabatan  Notaris.  Sejauh  isi  perjanjian  pengalihan  hibah  wasiat  tersebut  tidak dapat  disangkal  oleh  para  pihak,  maka  akta  tersebut  memperoleh  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  untuk  dijadikan  alat  bukti  di  Pengadilan.  Peralihan Hak  atas  Merek  kepada  orang  lain  memiliki  konsekuensi  bahwa  penerima  hak merek  wajib  untuk  mengurus  dan  membiayai  pencatatan  pengalihan  hak  atas merek  secara  resmi  ke  Direktorat  Merek,  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan Intelektual, dengan adanya peralihan melalui hibah wasiat tersebut, maka pemilik awal  merek  memberikan  sertifikat  asli  merek  dan  surat  kuasa  utuk  mengatur permohonan penyerahan hak atas merek.
Kata kunci Akibat Hukum, Hak Atas Merek, Hibah Wasiat

## A. Pendahuluan
Pada  awalnya  merek  merupakan  sebuah  tanda  dari  suatu  produk  agar konsumen dapat membedakan produk barang atau jasa satu dengan yang lainnya. Merek  membuat  konsumen  lebih  mudah  untuk  mengingat  sesuatu  yang dibutuhkannya,  dengan  merek  konsumen  juga  dapat  dengan  mudah  dan  cepat dalam  menentukan  apa  yang  akan  dibelinya.  Pandangan  masyarakat  terhadap sebuah  merek  bukan  hanya  dipandang  sebagai  sebuah  tanda  ataupun  pembeda, namun merek juga telah dipandang sebagai trend gaya hidup masyarakat sebagai tolak ukur pembeda strata sosial dalam tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. (Haris, 2009)
Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu :
“Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar, logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”
Secara  khusus,  berdasarkan  Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  hak  atas  merek  terdaftar tersebut dapat beralih atau dialihkan hanya karena hal-hal berikut:
a. Pewarisan;
b. Wasiat;
c. Hibah;
d. Perjanjian; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
Pengalihan  hak  atas  merek  dapat  dilaksanakan  melalui  perjanjian.  Terdapat perbedaan  antara  perjanjian  dan  perikatan.  Pada  prinsipnya  perikatan  adalah sesuatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak,  yang  dalam  hal  ini  pihak  yang  satu berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  lain  dan  yang  lain  berkewajiban
memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang atau lapangan harta kekayaan. Oleh karena itu hubungan tersebut merupakan hubungan hukum.
Pengalihan  hak  atas  merek  dapat  dibuat  dengan  perjanjian  dibawah  tangan maupun dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum atau Notaris, namun dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis tidak mensyaratkan kewajiban penggunaan akta otentik sehingga dapat dibuat  dibawah  tangan.  Perjanjian  dibawah  tangan  tentu  tetap  memiliki konsekuensi  hukum  sejauh  perjanjian  tersebut  tidak  disangkal  oleh  Para  Pihak, maka berarti Para Pihak mengakui dan membenarkan apa yang tertulis pada akta di  bawah  tangan  tersebut,  sehingga  sesuai  pasal  1857  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan.
Berdasarkan  rumusan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam suatu perikatan terdapat unsur-unsur, antara lain (Muljadi, 2004):
a. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
b. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang atau pihak;
c. Hubungan  hukum  tersebut  adalah  hubungan  hukum  dalam  lapangan  hukum harta kekayaan;
d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan dan juga melahirkan hak pada pihak yang satunya lagi.
Sedangkan  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  yang  dalam  hal  ini  seseorang berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu  hal.  Perjanjian ini akan menimbulkan  suatu perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya.  Dalam  bentuknya,  perjanjian  itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang  diucapkan  atau  ditulis.  Perjanjian  memang  sebagai  sumber  terpenting  yang melahirkan perikatan, namun ada sumber lain yaitu undang-undang. Sehingga ada perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  dan  ada  perikatan  yang  lahir  dari  undang- undang.(Muhammad, 1982)
Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam
Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Terpenuhinya  empat  syarat sahnya  perjanjian  tersebut,  maka  suatu  perjanjian  menjadi  sah  dan  mengikat secara  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya.  Salah  satunya  dapat  melalui hibah wasiat. ketentuan pasal 1234 Kitab-Kitab Undang  Hukum Perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu :
(a) memberikan sesuatu;
(b) berbuat sesuatu;
(c) tidak berbuat sesuatu.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis perlu melakukan penelitian mengenai  “Akibat  Hukum  Pengalihan  Hak  Atas  Merek  Terdaftar  Berdasarkan Akta Hibah Wasiat”.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitiannya  secara  deskriptif  analitis.  Sumber  dan  jenis  datanya  berupa  data primer  dan  data  sekunder,  lalu  teknik  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  studi lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Teknik  analisa  datanya  menggunakan  analisis kualitatif dengan pemikiran secara dedukatif-indukatif.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Cara  Memperoleh  Hak  Atas  Merek  Berdasarkan  Pengalihan  Hibah Wasiat
Berdasarkan  Pasal  41  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dikatakan  bahwa  permohonan  pengalihan hak atas merek disertai dengan dokumen yang mendukungnya. Pengalihan merek berdasarkan  pewarisan,  wasiat  dan  hibah,  maka  yang  harus  diperhatikan  adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak tersebut dengan berbagai pilihan terhadap kaidah hukum dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkannya  sesuai  dengan  sifat  kaidah  hukumnya yang  pluralistis  tersebut,  sedangkan  untuk  pengalihan  melalui  sebab-sebab  lain yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dokumen  yang  dimaksud adalah Sertifikat dan bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut.
Pengalihan merek melalui pewarisan, wasiat dan hibah, maka ketentuan untuk ketiga cara tersebut di Indonesia saat ini masih bersifat pluralisme. Hukum waris, hibah  dan  wasiat  belum  ada  yang  berlaku  secara  unifikasi,  masih  berbeda  untuk setiap golongan penduduk karena ada yang tunduk kepada hukum adat, ada yang tunduk  kepada  hukum  Islam,  dan  ada  yang  tunduk  kepada  hukum  perdata  yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Untuk  pengalihan  melalui  perjanjian,  karena  prinsip  hukum  perjanjian menganut  asas  kebebasan  berkontrak,  maka  haruslah  diperhatikan  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  (Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum Perdata) dan syarat umum lainnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan untuk sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan Pasal  41  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  dikatakan  yang dimaksud  dengan  sebab-sebab  lain  yang  dibenarkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  adalah  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  ini, misalnya  kepemilikan  merek  karena  pembubaran  badan  hukum  yang  semua pemilik merek.
Benda  bergerak  tidak  berwujud  yang  sifatnya  dapat  dibagi  sehingga  dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Pengalihan seluruhnya atau sebagian  itu  ditunjukkan  oleh  perbuatan yang  dilakukan  dengan  penggunaan  hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam KUHPerdata maupun dalam Undang- Undang Khusus.
Pengalihan  adalah  proses,  cara,  perbuatan  mengalihkan  pemindahan, penggantian,  penukaran,  pengubahan.  Sedangkan  hak  adalah  kekuasaan  untuk berbuat  sesuatu  (karena  telah  ditentukan  oleh  undang-undang,  aturan,  atau wewenang menurut hukum.
Pengalihan  benda  bergerak  tidak  berwujud  adalah  penyerahan  hak  kepada pihak  lain  atau  penerima  hak  dengan  cara  pewarisan,  hibah,  wasiat,  perjanjian tertulis,  atau  cara  lain  yang  dibenarkan  undang-undang.  Menurut  Abdulkadir Muhammad  undang-undang  menganggap  benda  bergerak  tidak  berwujud  adalah benda  bergerak  tidak  berwujud  ( intangible  movable  goods ).  Meskipun  benda
bergerak  tidak  berwujud  itu  benda  bergerak,  hak  tersebut  tidak  dapat  disita ( unconfiscable ).  Alasannya  adalah  benda  bergerak  tidak  berwujud  itu  bersifat pribadi  dan  manunggal  dengan  diri  pemiliknya.  Apabila  pemilik  hak  yang berwenang  menguasai  benda  bergerak  tidak  berwujud  dengan  haknya  itu melakukan  pelanggaran  hukum,  atau  mengganggu  ketertiban  umum,  atau bertentangan  dengan  kesusilaan  yang  dapat  dilarang  oleh  hukum  perbuatan pemilik atau pemegang hak yang menggunakan hak itu. (Badrulzaman, 1983)
Hak atas merek sebagai hak kebendaan tidak berwujud juga dapat beralih atau dialihkan.  Ini  suatu  bukti  bahwa  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan undang-undang mereknya.
Sebagai  kebendaan  immateril,  merek  harus  pula  dihormati  sebagai  hak pribadi  pemakainya.  Wujud  dari  penghormatan  hak  pribadi  itu  adalah  diakuinya oleh  undang-undang  tentang  keberadaan  hak  milik,  apakah  itu  hak  milik  atas benda  materiil  maupun  hak  milik  atas  benda  immateriil  seperti  hak  merek.  Hak milik  sebagai  hak  kebendaan  yang  paling  sempurna  tentu  saja  jika  dibandingkan dengan  hak  kebendaan  yang  lain  memberikan  kenikmatan  yang  sempurna  pula kepada  pemiliknya.  Salah  satu  wujud  pengakuan  dari  hak  kebendaan  yang sempurna  itu  adalah  diperkenankannya  oleh  undang-undang  hak  kebendaan  itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.(Badrulzaman, 1983) Penetuan bahwa akibat hukum  tersebut  baru  berlaku  setelah  pengalihan  hak  atas  merek  dicatat  dalam Daftar  Umum  Merek  dimaksudkan  untuk  memudahkan  pengawasan  dan mewujudkan kepastian hukum.
Penghibahan  dalam  sistem  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  adalah bersifat obligatoir seperti  halnya  jual-beli  dan  tukar  menukar,  hal  ini  berarti bahwa  perjanjian  hibah  belumlah  memindahkan  hak  milik  atas  barang  yang dihibahkan, hak milik baru perpindah setelah dilakukan penyerahan ( levering ).
Dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata    dikatakan : “Hibah  hanyalah  dapat  mengenai  benda-benda  yang  sudah  ada.  Jika  hibah  itu meliputi  benda-benda  yang  baru  akan  dikemudian  hari,  maka  sekedar  mengenai itu hibahnya adalah batal”.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  jika  suatu  barang  yang  sudah  ada  dihibahkan bersama-sama  dengan  suatu  barang  lain  yang  baru  akan  ada  dikemudian  hari, maka penghibahan mengenai barang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua tidak sah.
Pasal  1682  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menentukan  bahwa  suatu penghibahan harus dilakukan dengan akta Notaris, kecuali apa yang menurut Pasal 1678  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  penghibaan  dari  tangan  ke  tangan barang-barang bertubuh yang bergerak dan surat-surat piutang yang berbunyi “ aan toon  der ”  artinya  yang  dapat  ditagih  oleh  siapapun  juga  yang  memegang  dan memperlihatkan  surat  itu.  Jadi  dari  ketentuan  Pasal  1682  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  ini,  maka  akta  Notaris  merupakan  syarat  mutlak  untuk  sahnya penghibahan bukan saja merupakan suatu alat pembuktian.
Belum  ada  pengaturan  tentang  penyerahan (levering) benda  bergerak  yang terdaftar,  namun  beberapa  doktrin  dan  analogi  pernah  dikemukan  terkait  dengan pengelompokan  benda  atas  kapal.  Kapal  merupakan  benda  bergerak  yang berwujud,  tetapi  karena  kapal  juga  merupakan  benda  terdaftar  maka penyerahannya (levering) dilakukan  seperti  pada  benda  tidak  bergerak  yaitu melalui balik nama. Analogi ini juga dapat dipakai untuk hak atas merek sebagai hak  atas  benda  bergerak  yang  terdaftar  sehingga  setelah  pengalihan  terjadi penyerahan  hak  atas  merek  tersebut  dilakukan  dengan  balik  nama  yang  diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek.

## 2. Akibat  Hukum  Pengalihan  Hak  Atas  Merek  Terdaftar  yang  Dialihkan Berdasarkan Akta Hibah Wasiat
Pengalihan  hak  atas  merek  dengan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Pejabat umum  atau  Notaris  memiliki  kepastian  hukum  yang  dijamin  oleh  Undang- Undang. Syarat otentik tersebut maka sebuah akta Notaris harus memiliki anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur didalam pasal 38 Undang-undang No. 2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  No  30  tahun  2004  tentang Jabatan Notaris. Sejauh perjanjian tersebut tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mengakui dan membenarkan apa yang tertulis pada akta tersebut, sehingga
akta  tersebut  memperoleh  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  untuk  dijadikan alat bukti di Pengadilan.
Pembuatan  Akta  Hibah  Wasiat  oleh  Notaris  sesuai  struktur  pembuatan  akta yang diatur dalam Pasal 38 UUJN hanya sebagai kerangka dasar dalam menyusun Akta, berikut bagaimana konsep penyusunan Akta Hibah Wasiat Hak Atas Merek yang  dimiliki  Agar  merek  dagang  tersebut  mendapatkan  perlindungan  hukum, maka pada tanggal 26 Maret 1998 mengajukan permintaan pendaftaran merek ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Penghibahan ini dapat dikategorikan kepada perjanjian sepihak sebagai lawan dari  perjanjian  bertimbal-balik.  Perjanjian  sepihak  menagandung  arti  bahwa kewajiban  memenuhi  prestasi  hanya  dari  satu  pihak  saja  sedang  pihak  lainnya tidak  ada  kewajiban  kontra  prestasi.  Hal  ini  dapat  terlihat  berdasarkan  rumusan perjanjian hibah tersebut diatas yang menyebut “dengan cuma-cuma”.
Perkataan  “di  waktu  hidupnya”  si  penghibah  dimaksudkan  untuk membedakan  penghibahan  itu  dari  pemberian-pemberian  yang  dilakukan  dalam suatu  surat  wasiat  ( testament ),  yang  dalam  hal  ini  wasiat  itu  baru  akan  berlaku sesudah  si  pemberi  meninggal  dunia  dan  setiap  saat  selama  si  pembuat  wasiat masih  hidup  dapat  menarik  atau  merobah  wasiat  tersebut.  Penghibahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah suatu persetujuan, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.(Muhammad, 1990)
Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pada Pasal 874, wasiat  disebut  juga  dengan  testamen,  dalam  pasal  874  dapat  dipahami  bahwa wasiat,  yaitu:  “Suatu  pernyataan  dari  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendaki setelahnya ia meninggal.”
Berdasarkan  asasnya  suatu  pernyataan  yang  demikian,  adalah  keluar  dari suatu  pihak  saja  ( eenzildig )  dan  setiap  waktu  dapat  ditarik  kembali  oleh  yang membuatnya.  Dengan  sendirinya,  dapat  dimengerti  bahwa  tidak  segala  yang dikehendaki  oleh  seseorang,  sebagaimana  diletakkan  dalam  wasiatnya  itu,  juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 BW yang menerangkan tentang
arti  wasiat  atau testamen ,  memang  sudah  mengandung  suatu  syarat,  bahwa  isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
Isi suatu testamen, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta  benda  saja.  Dalam  suatu  testamen dapat  juga  dengan  sah  dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang executeurtestamentair, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan testamen.
Selanjutnya,  suatu legaat dapat  juga  digantungkan  pada  suatu  ketetapan waktu. Menurut bentuknya ada tiga macam testamen, yaitu :
a. Openbar  Testamen t,  bentuk  ini  paling  banyak  dipakai,  yang  dalam  hal  ini orang yang akan meninggalkan warisan dating menghadap pada notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi menyatakan kehendaknya.
b. Oligraphis  Testament ,  suatu  bentuk  testament  yang  dibuat/ditulis  dengan tangan si pewaris sendiri, yang harus disimpan atau diserahkan kepada notaris, dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testament itu berlaku diambil tanggal akte penyerahan. Penyerahan dapat terbuka atau tertutup. Bila tertutup,  kelak  si  pewaris  meninggal  dunia testament harus  diserahkan  oleh notaries kepada Balai Harta Peninggalan.
c. Testament Tertutup  dan  Rahasia,  suatu  testament  rahasia  harus  selalu  tertutup atau  disegel  dan  diserahkan  kepada  notaris  dengan  disaksikan  oleh  2  (dua) orang saksi.
Pemberi  dalam  testament  menurut  BW  ( Burgerlijk  Wetboek )  dinamakan hibah wasiat ( legaat) , yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibah ini adalah  suatu  perjanjian,  maka  dengan  sendirinya  tidak  dapat  ditarik  kembali secara  sepihak  oleh  si  penghibah.  Dengan  demikian  Hibah  menurut  BW ( Burgerlijk  Wetboek )  ada  2  (dua)  macam,  yaitu:  hibah  dan  hibah  wasiat  yang ketentuan hibah wasiat sering berlaku pula dalam ketentuan penghibah.
Hibah  wasiat  merupakan  suatu  jalan  bagi  pemilik  harta  kekayaan  semasa hidupnya  menyatakan  keinginannya  yang  terakhir  tentang  pembagian  harta peninggalannya  kepada  ahli  waris  yang  baru  akan  berlaku  setelah  si  pewaris meninggal dunia.
Hibah  wasiat  dapat  dibuat  oleh  pewaris  sendiri  atau  dibuat  secara  notariil. Yang  mana  Notaris  khusus  diundang  untuk  mendengarkan  ucapan  terakhir  itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen. Pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat  tidak  menyimpang  dari  aturan  –  aturan  yang  telah  ditetapkan  yang  dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum.(Amanat, 2003)
Beralihnya  Hak  atas  Merek  kepada  orang  lain  memiliki  konsekuensi  bahwa pemilik awal merek sudah tidak memiliki lagi hak ekslusif terhadap merek, karena melalui  peralihan  hak  merek  melalui  hibah  wasiat  maka  yang  memiliki  hak ekslusif  terhadap  merek  dan  yang  bersangkutan  wajib  untuk  mengurus  dan membiayai  pencatatan  pengalihan  hak  atas  merek  secara  resmi  ke  Direktorat Merek,  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dengan  adanya  peralihan melalui  hibah  wasiat  tersebut,  maka  pemilik  awal  merek  memberikan  sertifikat asli  merek  dan  surat  kuasa  utuk  mengatur  permohonan  penyerahan  hak  atas merek.

## D. Simpulan
Pengalihan hak atas merek diatur di dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 20  Tahun  2016,  yang  dalam  hal  ini  hak  atas  merek  terdaftar  dapat  beralih  atau dialihkan  karena  hibah  wasiat  yang  dalam  hal  ini  setelah  pengalihan  hak  atas merek  terjadi,  harus  diikuti  dengan  penyerahan.  Pengalihan  hak  atas  merek dengan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Pejabat  umum  atau  Notaris  memiliki kepastian  hukum  dengan  anatomi  akta  yang  sesuai  dengan  sebagaimana  diatur didalam  pasal  38  Undang-undang  No.  21  Tahun  2014  tentang  tentang  Jabatan Notaris.  Sejauh  isi  perjanjian  pengalihan  hibah  wasiat  tersebut  tidak  disangkal oleh  para  pihak,  maka  akta  tersebut  memperoleh  kekuatan  pembuktian  yang sempurna untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan.
Beralihnya  Hak  atas  Merek  kepada  orang  lain  memiliki  konsekuensi  bahwa pemilik awal merek sudah tidak memiliki lagi hak ekslusif terhadap merek, karena melalui  peralihan  hak  merek  melalui  hibah  wasiat  maka  yang  memiliki  hak
ekslusif  terhadap  merek  dan  yang  bersangkutan  wajib  untuk  mengurus  dan membiayai  pencatatan  pengalihan  hak  atas  merek  secara  resmi  ke  Direktorat Merek,  Direktorat  Jendral  Hak  Kekayaan  Intelektual,  dengan  adanya  peralihan melalui  hibah  wasiat  tersebut,  maka  pemilik  awal  merek  memberikan  sertifikat asli  merek  dan  surat  kuasa  utuk  mengatur  permohonan  penyerahan  hak  atas merek.

## DAFTAR PUSTAKA
Amanat, A. (2003). Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW . PT. Raja Grafindo Permai .
Badrulzaman,  M.  D.  (1983). Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional .  Bandung:
Alumni.
Haris,  M. (2009). Mengenal HAKI, Hak  Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya . Jakarta: Erlangga Esensi.
Muhammad, A. (1982). Hukum Perikatan . Bandung: Alumni.
Muhammad, A. (1990). Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Muljadi, K. (2004). Perikatan Pada Umumnya . Jakarta: Rajawali Press.