POSITION OF WORKERS WITH DISABILITIES ACCORDING TO THE JURIDICAL REVIEW OF THE MANPOWER ACT AND THE EMPLOYMENT CREATION ACT
Nilam Hidayah 1 , Imam Budi Santoso 2
Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia nilamhida00@gmail.com, budisantoso@gmail.com
Received 20 September 2022 • Revised 25 October 2022 • Accepted 28 November 2022

## Abstract
This study discusses the rights of persons with disabilities to obtain decent work in order to maintain their  lives.  Regulations  regarding  disabled  workers  have  been  stated  in  the  Manpower  Act  and  the Job Creation Act. These two laws have not been fully understood and implemented by employers who employ  disabled  workers,  as  evidenced  by  the  high  number  of  cases  of  violations  of  the  rights  of disabled  workers  in  various  regions.  Writing  articles  using  normative  juridical  research  related  to researching  secondary  data  and  legislation, namely  Law  Number  13  of  2003  concerning  Manpower and  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation.  The  position  of  disabled  workers  has  been regulated  in  the  Manpower  Act,  this  has  met  the  level  of  sufficient  regulatory  policy.  However,  the emergence of the Employment Creation Law has created a disharmony between the rights or needs for respect and protection of workers with disabilities. The emergence of various cases of violations of the  rights  of  workers  with  disabilities  is  a  matter  of  great  concern.  The  Manpower  Act  and  the  Job Creation Act have regulated this matter, but have not been able to maximize the protection of disabled workers.
Keywords : Disability, human rights, Workers

## INTRODUCTION
Baik  memulai  bisnis  sendiri  atau  bekerja  dengan  orang  lain,  ini  adalah  cara  yang  manusia lakukan  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan  kelangsungan  hidup. Pasal  27  ayat  2  UUD  1945 menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Dinyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  pekerjaan.  Namun,  dalam kondisi revolusi industri keempat atau tingkat dunia 4.0, kualitas setiap pekerja harus menjadi prioritas yang tujuannya untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan menghasilkan produk tenaga kerja yang  baik.  Menentukan  kualitas  tenaga  kerja  yang dimaksud  akan  sulit,  karena  ada  faktor  penilaian yang  berbeda  untuk  setiap  pemberi  kerja. Salah  satu  faktor  yang  mempersulit  penentuan  kualitas personel adalah keragaman kondisi fisik  setiap individu. Tidak semua orang dilahirkan dalam kondisi fisik yang ideal, sangat sering dalam masyarakat terdapat seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau emosional yang disebut dengan disabilitas 1 . Dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016,  istilah  “cacat”  diberikan  pengakuan  publik. Setiap  orang  berpotensi  menjadi  cacat,  karena  ini  bisa  terjadi  kapan  saja,  bukan  hanya  karena kelainan  genetik  pada  gen  atau  saat  seseorang  masih  dalam  kandungan,  tetapi  juga  karena  nasib buruk.  Nasib  ini  tampaknya  menjadi  faktor  dalam  kecelakaan  atau  semacam  penyakit. Kecelakaan dan penyakit yang melumpuhkan dapat terjadi kapan saja pada anak-anak, orang dewasa, dan orang tua. Namun, dalam lapangan pekerjaan para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan manusia  non  disabilitas. Hal  ini  ditegaskan  dengan  munculnya  kebijakan  terkait  kewajiban perusahaan  mempekerjakan  minimal  2%  penyandang  disabilitas  dan  minimal  1%  perusahaan swasta 2 . Meskipun telah ada aturan resmi dari pemerintah untuk memberikan kuota tersebut 3 , namun tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas masih sangat minim.
Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  untuk  penyandang  disabilitas  ditetapkan  sebesar 69%.  Namun,  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  untuk  tahun  2021,  jumlah  pekerja  penyandang disabilitas  hanya  7,8  juta  orang.  Ini  hanya  mewakili  44%  dari  total  angkatan  kerja  dari  17,74  juta penyandang disabilitas.   Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam memasuki dunia kerja karena  adanya  gangguan  internal  yang  membuat  mereka  merasa  berbeda  dengan  orang  lain  dan ragu-ragu  untuk  memasuki  dunia  usaha.  Selain  itu,  pengusaha  masih  belum  sadar  akan kewajibannya  mempekerjakan  penyandang  disabilitas..  Mengingat  persaingan  dalam  dunia ketenagakerjaan memang sangat kompetitif.
Salah satu faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja adalah tingkat pendidikan yang sulit bagi mereka. Akses yang mahal dan kurangnya dorongan dari orang lain untuk  mengenyam  pendidikan  formal  menjadi  kendala  di  masyarakat.  Konstitusi  Indonesia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara sesuai dengan Pasal 31 (1) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pendidikan  merupakan  aset  penting  dalam segala  aspek  kehidupan. Dalam  revolusi  ekonomi  saat  ini,  pendidikan  disebut-sebut  sebagai  salah satu  faktor  yang  terlibat  dalam  evaluasi  ketenagakerjaan.  Hal  ini  perlu  mendapat  perhatian  serius agar  penyandang  disabilitas  yang  telah  mencapai  usia  kerja  tidak  tertinggal  dalam  pendidikan dibandingkan dengan orang non disabilitas.
Situasi  di  atas  menciptakan  situasi  yang  mengkhawatirkan  bagi  penyandang  disabilitas. Kurangnya  kesempatan  dan  keterbelakangan  mental  menjadi  keadaan  darurat  yang  perlu diperhatikan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pembukaan  lapangan  pekerjaan  bagi penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  pada  umumnya  memiliki  hak  akses  yang  sama dengan  dengan  orang  pada  umumnya, sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Disabilitas. Demikian pula, akses peluang usaha bagi penyandang disabilitas dapat  dipermudah. Di samping itu, tidak  terjadi  diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas  yang  melanggar  nilai-nilai  kemanusiaan. Norma-norma  dalam  masyarakat  serta  peraturan  yang  ada  diarahkan  untuk    memberikan  peluang yang sama kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.
Diskriminasi  dirasakan  dalam  berbagai  situasi  di  mana  hak-hak  penyandang  disabilitas dilanggar.  Meski  pemerintah  sendiri  telah  mengesahkan  undang-undang  khusus  disabilitas,  namun pemerintah masih terkesan diskriminatif 4 , meskipun Pemerintah sendiri telah mengeluarkan undang- undang  khusus  mengenai  penyandang  disabilitas,  namun  hal  ini  belum  sepenuhnya  diketahui  oleh masyarakat.  persepsi masyarakat  mengenai penyandang  disabilitas  masih  terkesan  negatif, mereka
1 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ( Nomor 8 Tahun 2016)
2 Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ( Nomor 8 Tahun 2016)
3 Ginung Nurtyasto Sumarno, Muhammad Akhyar, Heru Irianto, 2020, Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Adaptasi Pekerjaan Pekerja Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Semarang, Prosiding Senantias
4 Dyah  Ayu  Purwati,  2020,  Kewajiban  Pemenuhan  Kuota  Pekerja  Penyandang  Disabilitas  Di  Perusahaan BUMN, Jurist-Diction
menganggap  disabilitas  fisik  sebagai  sesuatu  yang  buruk  dan  tidak  mampu  melakukan  apa  yang biasa dilakukan orang normal. Perlakuan yang sama sesama manusia telah dicanangkan sejak lama, seperti adanya hak asasi manusia. Dalam perundang-undangan positif Indonesia, hak asasi manusia termaktub  dalam  Pasal  28A-28J  UUD  1945.  Hak-hak  tersebut  menjamin  bahwa  semua  orang diperlakukan sama untuk menciptakan kehidupan yang adil dan manusiawi.
UU Ketenagakerjaan menjamin perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas. Pasal 5 UU  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pekerjaan  tanpa  diskriminasi 5 . Diskriminasi  berkaitan  dengan  kurangnya  jenis  kelamin,  ras,  asal  suku,  budaya, agama,  pandangan politik dan termasuk kondisi fisik penyandang disabilitas. Kondisi ini melekat pada akses dan otoritas individu  para  penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dengan  kehendak  bebasnya tanpa  adanya  paksaan  atau bahkan perlakuan  yang  tidak mencerminkan adanya hak-hak  lain  yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
Fokus  kehadiran  disabilitas  tidak  hanya  dalam  proses  ketenagakerjaan,  tetapi  juga  di  luar lingkungan  kerja  pekerja  disabilitas.  Karena  penyandang  disabilitas  harus  berinteraksi  dengan dengan  orang-orang  non-disabilitas.  Penyesuaian  diri  mereka  dalam  meningkatkan  keterampilan harus  diawasi  oleh  Pemerintah  atau  pihak  terkait.  Ini  menjadi  masalah  yang  semakin  sulit  karena penyandang disabilitas perlu dilindungi di setiap tahap untuk mencegah diskriminasi dari pekerja lain.
Undang-undang  tentang  Bangunan  Gedung  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  telah  mengungkapkan mengenai  akses  aksebilitas  baik  ke,  dari  dan  di  dalam  bangunan  gedung  haruslah  mencerminkan keremahan  terhadap  penyandang  disabilitas 6 . Hal  ini  berlaku  untuk  fasilitas  yang  ada  yang seharusnya  memberikan  kenyamanan  dan  keamanan  bagi  penyandang  cacat  dan  lanjut  usia 7 . Bangunan gedung dalam hal ini tentu juga termasuk bangunan tempat bekerja. Sebagai pusat bisnis bagi  banyak  orang,  perusahaan  harus  menyediakan  lingkungan  sosial  yang  kondusif,  serta  kondisi yang sesuai bagi penyandang disabilitas maupun non disabilitas.
Kecelakaan  di  tempat  kerja  tidak  dapat  dihindari  dalam  lingkungan  kerja,  dan  ini  juga  bisa menjadi  latar  belakang  bagi  seorang  penyandang  disabilitas.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  harus bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan. Diberikan waktu bagi pekerja yang kecelakaan serta pemenuhan  finansial  untuk  proses  berobatnya.  Dalam  hal  tidak  mampu  bekerja  karena  kecelakaan kerja, perusahaan tidak dapat langsung memberhentikan karyawan tersebut. Jika seorang karyawan dapat melanjutkan pekerjaannya meskipun cacat, perusahaan harus menerima ini dengan risiko yang mungkin  terjadi  setelah  kecelakaan  di  tempat  kerja  atau  dengan  kesepakatan  internal  kedua  belah pihak.
Pada  tahun  2020  ada  suatu  terobosan  baru  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah,  yakni  dengan membuat  suatu  Undang-Undang  tentang  Cipta  Kerja.  Undang-undang  ini  memiliki  banyak  pro  dan kontra  pada  saat  diadopsi,  tidak  sedikit  yang  secara  langsung  mengkritiknya  karena  persyaratan formal  dan  materialnya.  Namun,  keberadaan  pekerja  difabel  kurang  diperhatikan  oleh  masyarakat. Faktanya,  pembuatan  dan  pembentukan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  tidak  mencerminkan pendekatan  yang  ramah  disabilitas.  Dalam  hal  ini,  kelompok  disabilitas  tidak  ikut  serta  dalam penciptaan UU Cipta Kerja tersebut.
Penyandang  disabilitas  harus  memiliki  akses  yang  sama  dengan  orang  sehat.  Aksesibilitas informasi  pada  setiap  kebijakan  harus  dirasakan  oleh  penyandang  disabilitas.  UU  Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan informasi dalam format yang terbuka  dan  mudah  dipahami  yang  sesuai  dengan  keragaman  penyandang  disabilitas 8 . Akses informasi ini juga terkait dengan pembuatan Undang-undang Cipta Kerja, mengingat undang-undang tersebut telah mempengaruhi pekerja penyandang disabilitas pada tingkat yang lebih besar. Namun, seperti  yang  tersebar  di  media  elektronik  bahwasanya  dokumen  undang-undang  ini  hanya menggunakan format portable document format (pdf) yang sulit diketahui oleh penyandang disabilitas. Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2019  tentang Perencanaan,  Penyelenggaraan,  dan  Evaluasi  terhadap  Penghormatan,  Pelindungan,  dan Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  mengamanatkan  bahwasanya  dalam  pembentukan  suatu peraturan perundang-undangan, kelompok penyandang disabilitas harusnya dilibatkan dalam proses pembentukannya. Menyadari  bahwa  UU  Ciptaker  merupakan  ketentuan  baru  bagi  penyandang disabilitas,  maka  mereka harus  dilibatkan  dalam  semua  aspek  pengembangannya.  Hal  ini  berkaitan
5 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (Nomor 13 Tahun 2003)
6 Fahri Nursyamsi, 2020, UU Cipta Kerja: Kebijakan Melawan  Arus Perlindungan Hak Disabilitas, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
8 Pasal 124 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016
dengan  keberadaan  hak  dan  kedudukan  pekerja  penyandang  disabilitas  untuk  mengetahui kedudukan mereka dalam suatu peraturan yang baru.
Kedudukan mengenai pekerja disabilitas dengan pekerja nondisabilitas adalah sama. Undang- undang  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-undang  tentang  Penyandang  cacat,  Undang-undang tentang  Penyandang  Disabilitas,  Undang-undang  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-undang tentang  Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  serta  Undang-undang  tentang  Cipta Kerja  telah  menegaskan  mengenai  kedudukan  para  penyandang  disabilitas  terutama  dalam  hal kesempatan  mendapatkan  pekerjaan. Ini  harus  menjadi  acuan  atau  panduan  untuk  setiap  aplikasi dan implementasi proses di tempat kerja. Seperti banyak kasus di mana hak-hak pekerja penyandang disabilitas  dilanggar.  Tidak  ada  suatu  diskriminasi  mental  maupun  psikis  seperti  yang  terjadi  di beberapa kasus pelanggaran hak para pekerja penyadang disabilitas.
Dengan  kenyataan  diatas,  tentu  terjadi  suatu  ketidakharmonisan  antara  Undang-undang ketenagakerjaan  dan  Undang-undang  cipta  kerja.  Dalam  hal  ini  penulis  merasa  tertarik  untuk meninjau ketentuan yuridis mengenai kedudukan disabilitas melalui kedua Undang-undang tersebut. Maka  rumusan  masalah  yang  diangkat  oleh  penulis  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah: Pertama , Bagaimanakah  kedudukan  para  pekerja  disabilitas  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan?. Kedua ,  Bagaimanakah  kedudukan  para  pekerja  disabilitas  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  sebagai  suatu  terbosan  baru  dalam berjalannya  hukum  positif  Indonesia?.  Melihat  rumusan  masalah  tersebut,  penulis  mengharapkan penulisan  jurnal  ini  agar  mencapai  suatu  tujuan,  yaitu  menumbuhkan  pemahaman  dan  kesadaran masyarakat  mengenai  kedudukan  Undang-undang  ketenagakerjaan  serta  memberikan  gambaran mengenai  perubahan-perubahan  kedudukan  pekerja  disabilitas  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja. Dengan  hal  ini  diharapkan  pembaca  dapat  menelaah  lebih  jauh  mengenai  pekerja  disabilitas  yang sekarang ini banyak dilupakan kedudukannya.

## RESEARCH METHOD
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder dan daftar  pustaka.  Kajian  ini  ditulis  untuk  menjawab  permasalahan  pengembangan  pandangan  positif terhadap  hukum  beserta  teori-teori  hukum  yang  relevan.  Hal  ini  dibandingkan  dengan  analisis  kritis terhadap  posisi  penyandang  disabilitas  di  perusahaan  menurut  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU  Cipta Kerja.
Pendekatan  perundang-undangan,  yakni  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  dan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  merupakan metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  analisis,  menggunakan  metode kualitatif yakni data yang disajikan melalui penguraian kalimat secara  deskriptif.

## RESULTS AND DISCUSSION
Ketenagakerjaan  adalah  angkatan  kerja  yang  bekerja  baik  fisik  maupun  mental  dalam hubungan  kerja  dengan  alat  produksi  utama,  serta  proses  produksi  tenaga  kerja  itu  sendiri (Dr.A.Hamzah  SH).  Ketenagakerjaan  mempelajari  mengenai  bagaimana  hubungan  antara  pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha serta hubungan antar serikat pekerja itu sendiri dalam suatu Perusahaan.  Dalam  suatu  lingkup  pekerjaan  yang  terdiri  dari  berbagai  pekerja  pasti  timbul  suatu interaksi  sosial  didalamnya.  Interaksi  sosial  mencerminkan  posisi  seseorang  atau  kelompok  dalam perusahaan yang menampungnya.
Lingkungan  sosial  dalam  dunia  bisnis  terdiri  dari  orang-orang  yang  beragam  dalam  watak, perangai,  latar  belakang  dan  kondisi  mental,  psikis  dan  fisik..  Hal  ini  merupakan  pencerminan  bagi amanat Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (2) ya ng berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Pemberi  kerja  dilarang  melakukan diskriminasi terhadap karyawan yang ada atas dasar ras, kebangsaan, budaya,  atau bahkan kondisi mental dan fisik orang tersebut. Setiap orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau emosional  harus  diperlakukan  dan  menduduki  posisi  yang  sama  di  perusahaan  tempat  mereka bekerja, meraka inilah yang disebut sebagai penyandang disabilitas.
Undang-Undang  Tentang  Penyandang  Disabilitas  menyebutkan  bahwa  penyandang disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau emosional jangka panjang yang mengganggu  kemampuannya  untuk berinteraksi  dengan  lingkungan  dan  untuk  berpartisipasi  secara penuh  dan  efektif  dalam  kehidupan  dengan  warga  negara  lainnya  berdasarkan  kesamaan  hak 9 .
9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Angka 1
Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang  ketenagakerjaan.  Ini  bukan  hanya  tentang  mendapatkan  keuntungan  finansial  yang  berguna untuk  kehidupan,  tetapi  juga  tentang  mengajari  para  penyandang  disabilitas  keterampilan.  Semakin kompetitif  kumpulan  pelamar,  semakin  besar  kemungkinan  setiap  tenaga  kerja  potensial  akan memiliki  keterampilan  atau  pengalaman  unik  yang  dapat  digunakan  sebagai  nilai  tambah  untuk diterima di dunia bisnis.

## Kedudukan Pekerja Disabilitas Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
Hak  Asasi  Manusia  adalah  hak  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  orang  di  dunia. Pengaturan  hak  asasi  manusia  dalam  konstitusi  Indonesia  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hak-hak tersebut, Indonesia menangani hak-hak  dasar  tersebut,  khususnya  hak-hak  penyandang  disabilitas.  U  Ketenagakerjaan  mengatur tentang tempat penyandang disabilitas di lingkungan kerja dan merupakan pernyataan tertulis tentang kepastian  hukum  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dan  jaminan  ketenagakerjaan  penyandang disabilitas.
Dalam  pasal 1  bagian  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan, p engertian ketenagakerjaan diartikan sebagai “segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan sebelum, selama dan setelah jam kerja”. Hubungan bisnis terjalin secara harmonis tanpa diskriminasi, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  dan  6  Undang-Undang  ini. Perlindungan  penyandang  disabilitas didefinisikan  sebagai  keinginan  untuk  menciptakan  lingkungan  dan  kondisi  sosial  yang menguntungkan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri  dan  bermasyarakat 10 .  Pengusaha  yang  memiliki  atau  mempekerjakan  pekerja  penyandang disabilitas  atau  pekerja  penyandang  disabilitas  harus  memberikan  perlindungan  berdasarkan  jenis dan  derajat  disabilitas untuk  memenuhi  kebutuhan  dukungan pekerja disabilitas.  Misalnya,  memberi pekerja penyandang disabilitas akses atau waktu untuk minum obat dll.
Penyandang disabilitas di perusahaan memiliki kuota sendiri, karena dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, pemerintah telah menetapkan ambang batas minimal untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Sekurang-kurangnya 2% dari jumlah pekerja dan 1% penyandang disabilitas di perusahaan swasta harus dipekerjakan. Jika perusahaan tidak memenuhi norma yang ditetapkan, Undang-undang ini memberikan sanksi, yaitu sanksi administratif. Sanksi tersebut antara lain berupa teguran  tertulis,  pembatasan  kegiatan  perusahaan,  penghentian  sementara  kegiatan  perusahaan, pembekuan izin usaha, bahkan pencabutan izin usaha perusahaan.
Setiap  Warga  Negara  memiliki  kedudukan  yang  sama,  seperti halnya  penyadang  disabilitas yang memiliki  suatu hak,  kewajiban,  kedudukan,  kesempatan  kerja  serta  peran  yang  sama   dengan non  disabilitas 11 . Pasal 31 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “setiap pekerja mempunyai hak dan  kesempatan  yang  sama  untuk  memilih  pekerjaan  di  dalam  negerinya  atau  di  luar negeri,  untuk memulai atau berganti pekerjaan dan menerima penghasilan yang layak”. Setiap tenaga kerja dalam Ayat  tersebut  dimaksudkan untuk  semua orang  yang berstatus  sebagai  pekerja  dan  tidak  terkecuali pekerja  disabilitas.  Mereka  bebas  memilih  dan  mencari  pekerjaan  sesuai  dengan  kemampuan  dan minatnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.
Menurut Soepomo, perlindungan pekerja penyandang disabilitas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perlindungan  ekonomi,  perlindungan  sosial,  dan  perlindungan  teknis.  Perlindungan  ekonomi dirancang  sebagai  tindakan  perlindungan  yang  terkait  dengan  upaya  memberikan  penghasilan  bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti upah, jaminan sosial dan THR. Perlindungan sosial  diartikan  sebagai  perlindungan  yang  memungkinkan  pekerja  untuk  berinteraksi  dalam masyarakat,  meningkatkan  taraf  hidupnya  sebagai  manusia  pada  umumnya. Perlindungan  teknis adalah  tindakan  yang  ditujukan  untuk  mencegah  kecelakaan  atau  penderitaan  pekerja,  seperti  K3 atau perlindungan tenaga kerja 12 .
Dalam UU Ketenagakerjaan, kajian tentang perlindungan tenaga kerja diatur dalam Pasal 86 (1).  Setiap  karyawan  berhak  diperlakukan  sesuai  dengan  aturan  perlindungan  tenaga  kerja,  moral dan  etika,  martabat  dan  nilai  kemanusiaan,  serta  nilai-nilai  agama,  tanpa  diskriminasi.  Selain  itu, pengusaha  juga  harus  mengambil  tindakan  khusus  untuk  mencapai  kesehatan  dan  keselamatan kerja, seperti menyediakan program K3, peralatan yang sesuai, peralatan teknis produksi yang aman,
10 Ismail  Shaleh,  2018,  Implementasi  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Ketenagakerjaan  Di Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kanun Jurnal Ilmu Hukum
11 Geminastiti  Purinami  A,  Nurliana  Cipta  Apsari,  Nandang  Mulyana,  2018,  Penyandang  Disabilitas  Dalam Dunia Kerja, Jurnal Pekerjaan Sosial
12 Pamungkas Satya Putra, 2018, Aksebilitan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupatan Karawang, Jurnal Mimbar Hukum
dan  unit  yang  ditentukan  secara  moral.  Hal  ini  secara  tegas  dinyatakan  dalam  ayat  2  Pasal  86 Undang-undang Ketenagakerjaan.
Tidak  ada  aturan  pengupahan  khusus  bagi  pekerja  penyandang  disabilitas,  pada  dasarnya besaran  upah  yang  diterima  pekerja  dinyatakan  dalam  kesepakatan  tersendiri  antara  Majikan  dan Pekerja. Namun upah harus memenuhi unsur Pasal 88 UU Ketenagakerjaan, yaitu penghasilan yang sesuai  dengan  penghidupan  yang  layak  bagi  umat  manusia.  Upah  meliputi  upah  minimum,  upah lembur,  pesangon  atau  uang  cuti  sakit,  upah  cuti  sakit,  dan  lain-lain.    Pengupahan  ini  berlaku  bagi para pekerja disabilitas maupun non disabilitas.
Kontrol  diperlukan  untuk  menghindari  perlakuan  yang  melanggar  hak-hak  pekerja penyandang  disabilitas.  Pasal  176  UU  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  "Pengawasan  personel dilakukan  oleh  pengawas  ketenagakerjaan  yang  berwenang  dan  independen  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  undang-undang  dan  peraturan  ketenagakerjaan."  Audit  semacam  itu  harus mencerminkan  perlindungan  penyandang  disabilitas  yang  bekerja  untuk  Perusahaan.  Menegakkan keadilan  antara  penyandang  disabilitas  dan  non  disabilitas  tanpa  diskriminasi.  Apabila  ada  suatu penyimpangan  yang  merugikan  pekerja,  maka  hal  ini  harus  ditindaklanjuti  melalui  proses penyelesaian hubungan industrial yang telah ditetapkan.

## Kedudukan Pekerja Disabilitas Menurut Undang-Undang Cipta Kerja
Ombibus  Law  atau  disebut  sebagai  Undang-undang  Sapu  Jagad  merupakan  konsep mereduksi dan menyederhanakan hal-hal tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial saat  ini.  Undang-undang  Cipta  Kerja  memiliki  11  klaster  yang  diantaranya  adalah  mengenai Ketenagakerjaan. UU  yang  termasuk  dalam  Satgas  tersebut  adalah  UU  Ketenagakerjaan  No.  13 Tahun 2003, UU Jaminan Sosial No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011 13 .
Problematika  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  sangat  santer dibicarakan  oleh  banyak  orang  dari  berbagai  kalangan.  Substansi  dan  proses  pembentukan  yang dinilai  terburu-buru  dan  tidak  banyak  melibatkan  elemen  dari  semua  kalangan  masyarakat  yang terdampak  dari adanya  Undang-undang  Cipta  Kerja  tersebut.  Dari banyaknya  isu  persoalan,  namun sedikit  sekali  yang  membahas  mengenai  isu  kedudukan  pekerja  penyandang  disabilitas  dalam Undang-undang  Cipta  Kerja  tersebut.  Kelompok  kerja  penyandang  disabilitas  tidak  berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan yang mengandung konten yang bermasalah.
Organisasi penyandang disabilitas tidak pernah dipertimbangkan dalam pembuatan Undang- Undang  Penciptaan  Lapangan  Kerja.  Hal  ini menjadi  catatan  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses pembuatan  Peraturan  Perundang-undangan  selanjutnya.  Setiap  masyarakat  yang  berdampak  dari adanya  suatu  Undang-undang  baru  haruslah  diikutsertakan  keberadaannya.  Ada  persepsi  di  media sosial  bahwa  RUU  Cipta  Kerja,  dinilai  tidak  memberikan  akses  kemudahan  bagi  para  penyandang disabilitas untuk dapat mengetahuinya. Sulitnya akses tersebut yang mempersempit ruang partisipasi para pekerja disabilitas untuk ikut andil dalam pembentukan Undang-undang Cipta Kerja.
Istilah  disabilitas  dalam  Undang-undang  Cipta  Kerja  nampaknya  telah  berubah  seperti Undang- undang  sebelumnya  yakni  menggunakan  istilah  “Cacat”. Sedangkan  istilah  “disabilitas” merupakan  hasil  dari  Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas  (CRPD)  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Disabilitas  No.  8  Tahun  2006.  Penggunaan  kem bali  istilah  “cacat” menunjukkan  bahwa pembuat undang-undang  telah mengabaikan  penghormatan,  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak penyandang disabilitas 14 .
UU  Ciptaker  tidak  hanya  mempersulit  akses  informasi,  tetapi  juga  menutup  akses  ke bangunan  gedung.  Padahal  akses  ini  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang  Bangunan  Gedung.  Tidak  adanya  kemudahan  dalam  aspek  bangunan  gedung  semakin memperlemah  aksebilitas  pekerja  penyandang  disabilitas  dalam  lingkungan  kerjanya.  Selain  itu, penggunaan frasa “sehat jasmani dan rohani”. sebagai syarat untuk masuk ke posisi yang ditentukan dalam  pasal  168  Undang-Undang  Penciptaan  Lapangan  Kerja  dianggap  sangat  bias  terhadap pekerja  penyandang  disabilitas.  Istilah  yang  digunakan  menyebabkan  diskriminasi  dalam  proses perekrutan  perusahaan,  karena  penyandang  disabilitas,  terutama  penyandang  disabilitas  mental, seringkali dianggap sakit jiwa.
13 Fajar  Kurniawan,  2020,  Peoblematika  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja  Dengan  Konsep  Omnibus  Law  Pada Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45 Tentang  Pemberian Pesangon  Kepada  Pekerja  Yang Di  PHK, Jurnal Panorama Hukum
14 Fajri  Nursyamsi,  2020,  Kertas  Advokasi  Kebijakan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja Dalam Kerangka Perlindugan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitaa, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
UU  Ciptaker  menghapus  persyaratan  untuk  mempekerjakan  penyandang  disabilitas,  yang semula 2%  untuk  BOMN  dan 1%  untuk  perusahaan  swasta.  Hal  ini  sangat  merugikan  pencari  kerja penyandang  disabilitas,  semakin  kompetitif  persaingan  dalam  mencari  pekerjaan  ditambah  dengan hilangnya  kuota  minimum  penyerapan  tenaga  kerja  disabilitas  dalam  suatu  Perusahaan memperlihatkan  bahwa  banyak  Pasal  yang  bertabrakan  antara  Undang-undang  Cipta  Kerja  dengan Undang-undang sebelumnya.
Aktivis  disabilitas  Bahrul  Fouad  juga  bereaksi  terhadap  Pasal  154A  UU  Cipta  Kerja  yang menyatakan  bahwa  pemecatan  seorang  pekerja  atau  karyawan  karena  lumpuh  atau  sakit berkepanjangan  atau  kecelakaan  di  tempat  kerja,  melebihi  batas  12  bulan. Ketentuan  ini bertentangan  dengan  pasal  53  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas,  yang  mengatur  tentang penyelenggaraan  jaminan  sosial  bagi  penyandang  cacat,  dan  juga  merupakan  bagian  dari pembangunan yang inklusif di segala bidang kehidupan 15 .

## CONCLUSION
Penyandang  disabilitas  di  perusahaan  memiliki  kuota  sendiri,  karena  dalam  Undang-Undang Penyandang Disabilitas, pemerintah telah menetapkan ambang batas minimal untuk mempekerjakan penyandang  disabilitas.  Pasal  31  UU  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  “setiap  pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih pekerjaan di dalam negerinya atau di luar negeri, untuk memulai atau berganti pekerjaan dan meneri ma penghasilan yang layak”. Sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  tersebut,  keberadaan  penyandang  disabilitas  memiliki  kesempatan  kerja yang setara dengan orang normal pada umumnya.
Undang-undang  Cipta  Kerja  memiliki  11  klaster  yang  diantaranya  adalah  mengenai Ketenagakerjaan. Namun,  organisasi  penyandang  disabilitas  tidak  pernah  diperhitungkan  saat menyusun Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi posisi  pekerja  penyandang  disabilitas,  hal  ini  terlihat  dari  keberadaan  Undang-undang  Cipta  Kerja yang banyak bertabrakan atau bertentangan dengan Undang-undang sebelumnya.

## REFERENCES
A  Geminastiti  Purinami,  Apasari  Nurliana  Cipta,  Mulyana  Nandang.  “Penyandang  Disabilitas  Dalam Dunia Kerja, Jurnal Pekerjaan Sosial”. Jurnal Pekerjaan Sosial , 1.3 (2018), 234-244.
Kurniawan Fajar. “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45  Tentang  Pemberian  Pesangon  Kepada  Pekerja Ya ng Di PHK”. Jurnal Panorama Hukum, 5.1 (2020), 63-76. Nursyamsi,  Fajri. Kertas  Advokasi  Kebijakan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja  Dalam  Kerangka  Perlindugan  Dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas . Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020.
Nursyamsi,  Fa hri.  “UU  Cipta  Kerja:  Kebijakan  Melawan  Arus  Perlindungan  Hak  Disabilitas”. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia , pshk.or.id, diakses pasa 12 Oktober 2021.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Aksebilitan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Penyandang Disabilitas Di Kabupatan Karawang”. Jurnal Mimbar Hukum, 31.2 (2018), 205-211.
Purwati,  Dyah  Ayu.  “Kewajiban  Pemenuhan  Kuota  Pekerja  Penyandang  Disabilitas  Di  Perusahaan BUMN”. Jurist-Diction , 3.3 (2020), 921-934.
Shaleh,  Ism ail.  “Implementasi  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Ketenagakerjaan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 20.1 (2018), 63-82.
Sumarno,  Ginung  Nurtyasto,  Akhyar  Muhammad,  Irianto  Heru.  “Pengaruh  Efikasi  Diri  Terhadap Adaptasi  Pekerjaan  Pekerja  Penyandang  Disa bilitas  Fisik  di  Kota  Semarang”. Prosiding Senantias , 1.1 (2020), 239-250.
Tampubolon,  Indah  Anggriany.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Penyandang  Disabilitas Dalam Mnedapatkan Pekerjaan Yang Layak (Studi Kasus PT Deaf Cafefingertalk Tangerang)”. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan , 5.3 (2019), 45-55.
Widjaja,  Alia  Harumdani,  Wijayanti  Winda  ,  Yulistyaputri  Rizkisyabana.  “Perlindungan  Hak Penyandang  Disabilitas  Dalam  Memperoleh  Pekerjaan  dan  Penghidupan  Yang  Layang  Bagi Kemanusiaan”. Jurnal Konstitusi , 17.1 (2020), 198-223.
Indonesia. Undang-undang Tentang Cipta Kerja. UU No. 11 Tahun 2020. LN Nomor 245 Tahun 2020. TLN Nomor 6573.
15 4 Poin di UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU Penyandang Disabilitas, https://difabel.tempo.co , diakses pada 11 Oktober 2021
_______.  Undang-undang  Tentang  Penyandang  Disabilitas.  UU  No.  8  Tahun  2016.  LN  Nomor  69 Tahun 2016. TLN Nomor 5871.
_______.  Undang-undang  Tentang  Ketenagakerjaan.  UU  No.  13  Tahun  2003.  LN  Nomor 39  Tahun 2003.
_______.  Undang-undang  Tentang  Bangunan  Gedung.  UU  No.  28  Tahun  2002.  LN  Nomor  134 Tahun 2002. TLN Nomor 4247.