Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa

## Stevani Komara
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Email: stevanikomara84@gmail.com
Abstract. Extradition  is  known  as  the  process  of  sending  a  person  who  is  a  defendant  or convict who has fled abroad to avoid punishment or trial proceedings. Extradition can be carried out on the basis that the two countries already have previous extradition treaties or based on the principle of reciprocity. It is not uncommon for a country to refuse to hand over a defendant to the applicant's country for various reasons. For example in the case of Maria Lumowa, a fugitive in the bank burglary case for 17 years who was finally extradited back to Indonesia from Serbia. The two countries have never previously entered into an extradition treaty. However, Serbia has a good intention to extradite Maria based on the historical closeness of the two countries' longstanding bilateral relations, as well as remuneration to Indonesia for granting Serbia's extradition request against the perpetrator of theft of customer data in 2015. It can be seen that extradition is not always about having an agreement in order to work, but also seeing the goodwill of the requested country.
Keyword : Extradition, International Law, Principle of Reciprocity
Abstrak. Ekstradisi  dikenal  sebagai  sebuah  proses  pengiriman  seseorang  yang  merupakan seorang terdakwa maupun terpidana yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman atau proses persidangan. Ekstradisi dapat dilakukan atas dasar bahwa kedua negara telah memiliki perjanjian ekstradisi terdahulu ataupun berdasarkan pada asas resiprositas. Tidak jarang suatu negara menolak untuk menyerahkan terdakwa kepada negara pemohon karena berbagai alasan. Contohnya dalam  kasus  Maria  Lumowa,  buronan  kasus  pembobolan  Bank  selama  17  tahun  yang  akhirnya diekstradisi  kembali  ke  Indonesia  dari  negara  Serbia.  Kedua  negara  tersebut  sebelumnya  belum pernah  membuat  perjanjian  ekstradisi.  Namun  Serbia  memiliki  iktikad  baik  untuk  mengekstradisi Maria berdasarkan kedekatan histori hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin begitu lama, juga sebagai balas jasa kepada Indonesia atas dikabulkannya permintaan ekstradisi Serbia terhadap pelaku pencurian pada data nasabah tahun 2015 silam. Dapat dilihat bahwa ekstradisi tidak selalu mengenai adanya perjanjian agar dapat berjalan, tetapi juga melihat niat baik dari negara yang diminta.
Kata Kunci: Ekstradisi, Hukum Internasional, Asas Timbal Balik

## PENDAHULUAN
Latar Belakang Umum Proses ekstradisi sering menjadi masalah  dan  mendapatkan  komentar  atas ketidakpuasan beberapa kelompok masyarakat. Hal  ini  berawal  ketika  banyaknya  warga negara  Indonesia  yang  disangkakan  atau dituduh  melakukan  suatu  kejahatan  di Indonesia,  baik  sebelum,  saat,  maupun  yang telah diproses oleh pengadilan, lalu kemudian melarikan  diri  dari  proses  hukum.  Larinya orang-orang  ini  keluar  negeri  menciptakan narasi  bahwa  pemerintah  Indonesia  menjadi tidak  berdaya  untuk  mengembalikan  orang-
orang  tersebut  untuk  menghadapi  proses hukum  dan  kasus  tersebut  berangsur-angsur lenyap ditelan waktu.
Sebagai contoh adalah Maria Lumowa, seorang  buronan  dalam  kasus  pembobolan bank dimana dia melarikan diri begitu lamanya dari  proses  hukum,  sempat  memperoleh kewarganegaraan Belanda, membuat pemerintah Indonesia semakin kesulitan untuk memulangkan  Maria,  karena  Belanda  yang enggan  untuk  menyerahkan  warga  negaranya karena  adanya  kewajiban  untuk  melindungi warga negaranya. Ekstradisi merupakan suatu proses pengembalian seseorang yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
disangkakan  atau  dituduh  melakukan  sebuah kejahatan,  yang  prosesnya  hanya  dapat terlaksana  setelah  Negara  dimana  individu tersebut  berada  telah  mengadakan  perjanjian sebelumnya mengenai ekstradisi, dikarenakan proses  ekstradisi  adalah  berkaitan  dengan kedaulatan negara, sehingga tidak dapat serta- merta dilakukan.
Ekstradisi  sendiri  bertujuan  agar individu yang melarikan diri dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kejahatan yang telah diperbuat  dan  sebagai  langkah  preventif  agar seorang  individu  tidak  lagi  melarikan  diri. Namun  seiring  perkembangannya,  kewajiban bagi  negara  untuk  terlebih  dahulu  memiliki perjanjian  ekstradisi  agar  dapat  melakukan ekstradisi  dirasa  sebagai  suatu  proses  yang cukup  rumit  dan  berbelit-belit,  mengingat proses  pembentukan  sebuah  perjanjian  yang melibatkan  negara  sebagai  pihak  bukanlah suatu  hal  yang  mudah.  Prinsip  timbal  balik atau  yang  dikenal  juga sebagai  asas resiprositas  sebenarnya  menjadi  salah  satu alternatif  untuk  melakukan ekstradisi.  Seperti upaya  Indonesia  yang  memulangkan  Maria Lumowa  dari  Serbia,  sekalipun  tidak  ada perjanjian  ekstradisi  sebelumnya.  Penelitian ini  akan  mengelaborasikan  lebih  jauh  apakah asas  resiprositas  dapat  diimplementasikan secara nyata dalam upaya  suatu negara untuk melakukan  ekstradisi,  khususnya  mengenai apakah  asas  resiprositas  benar-benar  dikenal dan diakomodir dalam hukum internasional.

## METODE
Soerjono  Soekanto  (2006),  dalam tulisannya menyatakan suatu penelitian adalah suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.  Kecuali  ini,  maka  juga diadakan  pemeriksaan  mendalam  terhadap fakta  hukum  tersebut  untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala yang bersangkutan.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang
mengacu  pada  hukum  internasional  dan peraturan  perundang-undangan  tertentu  yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, untuk  selanjutnya  dianalisis  hubungan  antara aturan-aturan  hukum  tersebut  agar  dapat menghasilkan penjelasan yang sistematis
Adapun  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalaha Statute Approach dan Conceptual Approach . Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang sedang  dibahas  (Peter  Mahmud  Marzuki, 2008), dan pendekatan konseptual
( Conceptual Approach ) beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  (Peter Mahmud  Marzuki,  2008).  Pendekatan  ini didasarkan  pada  pendapat  para  ahli  hukum yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, artikel,  dan  karya  ilmiah  yang  berkaitan ketentuan ekstradisi dalam hukum internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ekstradisi  dipahami  sebagai  suatu praktik pengambilan dan membawa seseorang pelaku  kejahatan  atau  penyerahan  dari  satu negara ke negara lain, atas permintaan, orang yang dituduh atau dihukum karena melakukan kejahatan  serius  di  wilayah  hukum  negara yang  meminta  ekstradisi  (Joanna  Harrington, 2018).
Indonesia  telah  mengatur  mengenai ekstradisi,  yang  dituangkan  dalam  Undang- Undang No. 1 tahun 1979, dimana dalam Pasal 1 dituliskan bahwa ekstradisi adalah penyerahan  seseorang  yang  disangka  atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam  yurisdiksi  wilayah  negara  yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
Ekstradisi  sendiri  hadir  di  tengah- tengah masyarakat internasional sebagai suatu upaya  untuk  mengusahakan  pencegahan, pemberantasan  dan  bahkan  memberikan hukum  bagi  pelaku  kejahatan  internasional
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ataupun pelaku kejahatan dalam lingkup lintas negara (Yordan Gunawan, R. Wilanti, 2015)
Ekstradisi  pada  dasarnya  akan  dapat terlaksana apabila di antara kedua negara yang mengajukan  permintaan  dan  negara  dimana pelaku  berada,  telah  mengadakan  sebuah perjanjian internasional mengenai ekstradisi.
Cara lain  yang  dapat  dilakukan  dalam hal  tidak  atau  belum  adanya  perjanjian ekstradisi antar kedua negara, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika  kepentingan  negara  menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974)
Proses  ekstradisi  dimulai  dengan permintaan  ekstradisi  yang  diajukan  melalui saluran  diplomatik,  baik  itu  Menteri  ataupun kepala negara, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui duta besar dari negara yang bersangkutan.
Permintaan untuk melakukan ekstradisi  harus  dilakukan  oleh  negara  yang memang memiliki yurisdiksi  untuk mengadili dan menghukum pelaku kepada negara dimana pelaku  sedang  berada  atau  melarikan  diri. Dalam  hal  ini,  negara  dimana  pelaku  berada tidak  boleh  menyerahkan  langsung  orang tersebut  kepada  negara  yang  memiliki yurisdiksi,  karena  hal  tersebut  akan  berujung kepada  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia berkait  dengan  hak  atas  rasa  aman  dan kebebasan  dari  rasa  takut  selama  berada  di negara tersebut (Belardo Prasetya, 2020)
Adapun beberapa pendapat lain mengenai  ekstradisi  dapat  dilihat  dalam beberapa  sumber  maupun  pendapat,  sebagai contoh  dalam  peraturan  international  maupun ahli sebagai berikut:
1. J.G.  Starke,  mendefinisikan  ekstradisi yaitu “the process whereby under treaty or upon  a  basis  of  reciprocity  one  state surrenders to another state at its request a person  accused  or  convicted  against  the laws  of  the  requesting  state  competent  to try the alleged offender (J.G. Starke, 1972)
2. I Wayan Parthiana pada suatu kesempatan menyatakan  bahwa  ekstradisi  adalah penyerahan  secara  formal  yang  dilakukan baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan  sebelumnya  atau  berdasarkan prinsip  timba  balik,  atas  seseorang  yang
dituduh melakukan tindak pidana kejahatan  (tersangka,  tertuduh,  terdakwa) atau  atas  seseorang  yang  telah  dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya  (terhukum,  terpidana)  oleh negara  tempatnuya  melarikan  diri  atau berada  atau  bersembunyi  kepada  negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara  tersebut  dengan  tujuan  untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya. (I Wayan Parthiana, 1990)
Beberapa  definisi  tersebut  menunjukkan unsur-unsur  yang  dibutuhkan  agar  dapat dilakukannya  ekstradisi,  yaitu  perlu  adanya negara yang diminta dan juga negara peminta. Negara peminta adalah negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku baik karena pelaku  adalah  merupakan  warga  negara  dari negara  peminta  ataupun  si  pelaku  melakukan kejahatannya  di  negara  tersebut  atau  yang sering  dikenal  dengan  istilah Locus  Delicti. Selain  subjek,  yaitu  negara,  tentu  saja  perlu adanya  objek  untuk  ekstradisi  dapat  terjadi, dalam  hal  ini  yaitu  pelaku  kejahatan. Meskipun  pelaku  kejahatan  dalam  hal  ini dikategorikan sebagai objek, perlu digarisbawahi  bahwa  objek  yang  dimaksud adalah  sebagai  objek  perjanjian  dengan  tetap mengedepankan  hak  dan  kewajiban  pelaku sebagai  individu  yang  perlu  dilindungi kodratnya  sebagai  manusia.  (Deli  Waryenti, 2012).  Dilanjutkan  dengan  proses  ekstradisi, sebagai  sempat  disinggung  di  atas  bahwa ekstradisi dilakukan dengan adanya permintaan  terlebih  dahulu  oleh  negara peminta  kepada  negara  yang  diminta  yang didahului  oleh  perjanjian  ekstradisi,  namun dalam  hal  negara  tidak  memiliki  perjanjian, dapat  diberlakukan  asas  timbal  balik  untuk memuluskan  proses  ekstradisi  tersebut,  dan pada  akhirnya  negara  yang  diminta  perlu memastikan proses penyerahan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-perundangan di negara tersebut.
Dalam  kasus  Maria  Lumowa,  buron kasus  LC fiktif, dalam pelariannya selama 17 tahun  akhirnya  menemukan  titik  terang. Setelah ditolak oleh Belanda untuk memulangkan  Maria  ke  Indonesia,  pelarian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Maria  berakhir  di  Serbia  pada  tahun  2019, yang sejatinya Serbia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, namun proses  ekstradisi  Maria  ke  Indonesia  dapat berhasil  melalui  pendekatan  yang  dilakukan oleh  Duta  Besar  Republik  Indonesia  untuk Republik  Serbia  dan  Montenegro,  yang merupakan balas jasa Serbia atas dikabulkannya  permintaan  oleh  Serbia  atas pemulangan  pelaku  pencurian  data  nasabah pada tahun 2015. (iNews.id, 2020).
Terlihat bahwa asas resiprositas dalam proses  ekstradisi  ini  memiliki  jangkauan hukum  yang  sangat  luas  dan  hampir  tidak terbatas,  yang  menjadi  penting  dan  relevan adalah adanya komitmen dari seluruh negara di dunia  untuk  memberantas  kejahatan  sekecil apapun, dan penerapan asas resiprositas ini pun terhadap  yurisdiksi  negara  lain  tidak  akan menyebabkan ataupun mengabaikan kedaulatan dari negara lain.
Asas  resiprositas  tidak  hanya  sekedar menjadi  sebuah  asas  yang  berlaku  pada masyarakat  internasional.  Hal  ini  sejatinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa dalam hal belum ada perjanjian internasional mengenai ekstradisi antara kedua negara, maka ekstradisi tetap dapat dilaksanakan  atas  dasar  hubungan  baik  dan demi  kepentingan  negara.  Namun  dengan kemudahan  yang  ditawarkan  oleh  asas  ini, tetap  masih  ada  koridor-koridor  hukum  yang tetap perlu untuk dipatuhi, semisal untuk tidak mengekstradisi  warga  negara  sendiri  maupun pelaku kejahatan politik.
Namun,  pertanyaan  berikut  yang muncul  adalah  apakah  asas  resiprositas merupakan  bagian  dari  sumber  hukum internasional sebagaimana diatur dalam Statuta  Mahkamah  Internasional.  Dalam Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat 1,  mengatur  tentang  sumber-sumber  hukum internasional,  yaitu  perjanjian  internasional, kebiasaan  internasional,  asas  hukum  yang diakui oleh negara beradab, putusan pengadilan, dan ajaran para ahli.
Merujuk pada isi pasal tersebut, berarti bahwa  asas-asas  hukum  merupakan  suatu sumber hukum yang sah, bahkan asas ini pun
tidak  hanya  mendasari  hukum  internasional saja  melainkan  juga  tetapi  juga  hukum nasional. Sebagaimana diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (2002), sama seperti halnya  asas  resiprositas,  asas  ini  menjadi sebuah  asas  universal  yang  dianut  oleh berbagai  negara.  Asas  lain  yang  dapat dijadikan contoh adalah Pacta Sunt Servanda . Asas  ini  menjadi  asas  umum  dalam  hukum perdata  yang  menyatakan  bahwa  suatu perjanjian  yang  sudah  dibuat  harus  ditepati. Asas-asas hukum umum yang dikenal tersebut termasuk sebagai sumber hukum primer, selain kodratnya  yang  berdiri  di  samping  perjanjian dan kebiasaan internasional. Asas-asas dimaksud juga memberikan kontribusi penting terhadap  perkembangan  hukum  internasional dalam  hubungannya  dengan  perkembangan sistem hukum positif (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

## KESIMPULAN
Bahwa dalam praktiknya, asas resiprositas  merupakan  asas  hukum  umum yang  keberadaannya  diakui  oleh  Hukum Internasional  dan  diatur  dalam  Statuta Mahkamah  Internasional.  Asas  ini  dapat menjadi  jawaban  bagi  negara-negara  yang belum  atau  tidak  mempunyai  perjanjian ekstradisi,  tetapi  membutuhkan  tindakan ekstradisi.  Asas  resiprositas  menjadi  sebuah solusi  untuk  meniadakan  kompleksitas  bagi negara-negara  dalam  melaksanakan  proses ekstradisi demi menjaga ketertiban hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Apresiasi  dan  terima  kasih  yang  tidak terhingga  disampaikan  terhadap  para  editor dan reviewer dari  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan  (JISIP)  yang  telah  membantu mendukung  dan  meningkatkan  eksistensi maupun  kualitas  penelitian  ini.  Terima  kasih juga  kepada  orang  tua  dan  segenap  keluarga yang  telah  memberikan  dukungan  moril selama dilaksanakannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan,  Yordan,  Wilanti.  R.  2015.  The Urgency  of  Rome  Statute  of  the
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
International Criminal Court Reflection. US-China Law Review. Harrington, Joanna. 2018. The Role of Human Rights Obligations in Canadian
Extradition  Law.  Canada:  Canadian Yearbook of International Law. Kusumaatmadja,  Mochtar.  2002.  Pengantar Hukum Internasional. Bandung:
Aktual. Mar’uf, Irfan (ed.). 2020. Cerita Mengagetkan Yasonna  tentang  Maria  Lumowa, Presiden  Serbia  Sampai  Ikut  Bicara. iNews.id Marzuki,  Peter  Mahmud.  2008. Penelitian
Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Parthiana,  I  Wayan.  1990.  Ekstradisi  dalam Hukum  Internasional  dan  Hukum
Nasional  Indonesia.  Bandung:  CV
Mandar Maju. Prasetya, Belardo. 2020. Transnational Criminal  Case  Settlement  Through
International  Cooperation  (A  Case Study  of  Harun  Masiku).  Serang: Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI-Press. Starke,  J.G.  1972.  An  Introduction  to International Law: 7 th edition. London: Butterworths. Waryenti, Deli. 2012. Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya. Lampung: Fiat
Justitia Jurnal Ilmu Hukum.