## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  pemberlakuan otonomi  daerah  di  Indonesia  adalah untuk  kemandirian  keuangan  daerah. Hal ini membuat topik tentang kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi,  terlebih  sejak  digulirkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dimana  Pemerintah  Daerah  berhak
untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  azas otonomi daerah dan tugas pembantuan,
diarahkan  untuk  mempercepat tercapainya  kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan  dan  peran  serta  semua masyarakat,  serta  meningkatkan  daya saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,  dan  kekhususan  suatu  daerah

## KEMANDIRIAN KEUANGAN DI ERA OTONOMI DAERAH PADAPEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
Zaenal Hirawan, M.AP Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Niaga Universitas Subang
zaenal_hirawan@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  pada  periode  2010  sampai  2014.  Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  analisis  dan  perhitungan  rasio tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Subang  pada  periode  2010-2014 adalah  13.75%  dengan  tingkat  penilaian  kurang  baik.  Untuk  kemampuan  keuangan daerah dalam mengelola anggaran dikatakan baik dengan nilai 101.59%.
Kata kunci: kemandirian keuangan, kemampuan keuangan daerah

## ABSTRACT
This research aims to find out the level financial autonomy and ability Subang regency government in the period 2010 to 2014. This research uses descriptive method. Based on the analysis and calculation of the ratio of the level of financial independence Subang regency in the period 2010-2014 is 13.75% with the level of assessment is less good.  For  the  fiscal  capacity  to  manage  a  budget  said  to  be  good  with  a  value  of 101.59%.
Keywords: financial autonomy , fiscal capacity
dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pemberlakuan  Undang-undang di  atas,  merupakan  salah  satu  bukti tuntutan desentralisasi khususnya dalam bidang  keuangan.  Berkaitan  dengan kemandirian  keuangan  daerah  hal  ini dapat  dilihat  dari  besarnya  pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri.
Namun  yang  terjadi,  banyak daerah  masih  bergantung  pada  dana transfer  yaitu  DAU  dan  DAK  sebagai dana bantuan dari pemerintah.
Kemampuan suatu daerah untuk menyediakan  pendanaan  berasal  dari daerah  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) sangat bergantun pada
kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi kegiatan-kegiatan yang  dapat  menyebabkan  bergulirnya dana  atau  uang  untuk  pembangunan daerah  yang  bersangkutan.  Jika  dilihat dari  perspektif  keuangan  daerah  dalam mencapai  Pendapatan  Asli  Daerah, maka  pelaksanaan  otonomi  dalam bidang keuangan sangatlah kecil.
Kabupaten  Subang  merupakan salah  satu  Kabupaten  di  Jawa  Barat yang  mempunyai  potensi  wilayah  yang cukup  besar  mulai  dari  potensi  wisata,
pertanian  dan  industry.  Namun  potensi yang  ada  belum  dapat  digali  secara maksimal  yang  dapat  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah.  Kondisi  ini menyebabkan  tinggi  bantuan  dalam bentuk DAU dan DAK untuk membiayai  pembangunan  khususnya belanja pegawai.
Melihat  gambar  di  atas,  jelas bahwa  PAD  dari  tahun  2010  sampai dengan  tahun  2014  mempunyai  trend yang  positif,  namun  hal  ini  kurang diimbangi dengan belanja pemerintah.

## 1.1 Identifikasi Masalah
Bagaimana kemandirian keuangan  dan  kemampuan  keuangan Kabupaten Subang periode 2010 sampai 2014
1.2 Maksud dan tujuan Adapun maksud dalam penelitian ini adalah untuk
menggambarkan dan menganalisis rasio tingkat  kemandirian  dan  kemampuan keuangan  Daerah  Kabupaten  Subang periode 2010 sampai 2014

## 2.1 Konsep  Kemandirian  keuangan daerah
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1 ayat  5  “Otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.”
Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu:
1. Penyelenggaraan  otonomi  daerah
dilaksanakan  dan  memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan  pada  otonomi  yang  luas, nyata, dan bertanggung jawab;
3. Pelaksanaan  otonomi  daerah  yang
luas  dan  utuh  diletakkan  pada
daerah  kabupaten  dan  daerah  kota, sedangkan  otonomi  daerah  propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
4. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus sesuai  dengan  konstitusi  negara, sehingga  tetap  terjalin  hubungan yang  serasi  antara  pusat  dan  daerah serta antardaerah;
5. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus lebih  meningkatkan  kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah  kabupaten  dan  daerah  kota tidak ada lagi wilayah administrasi. 6. Pelaksanaan  otonomi  daerah  harus lebih  meningkatkan  peranan  dan fungsi  badan  legislatif  daerah,  baik sebagai  fungsi  legislasi,  fungsi pengawasan maupun fungsianggaran dan
penyelenggaraan pemerintah daerah;
dan
7. Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah,  tetapi  juga  pemerintah daerah  kepada  desa  yang  disertai dengan  pembiayaan,  sarana  dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan  dan  mempertanggung
jawabkan kepada yang menugaskan.
Hubungan  keuangan  pusat  dan
daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relative kecilnya  sumbangan  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)
Menurut  Mamesah  (1995:45) “keuangan  daerah  adalah  semua  hak dan  kewajiban  yang  dapat  dimulai dengan  uang,  demikian  pula  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah
sepanjang belum dimiliki/dikuasai  oleh  negara  atau daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak- pihak lain
sesuai ketentuan/peraturan”.
Dari  uraian  di  atas  dapat dipetik  kata  kunci  dari  keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan  hak  daerah  untuk  mencari sumber  pendapatan  daerah  berupa memungut  pajak  daerah,  retribusi daerah atau sumber-sumber
penerimaan  lain  yang  sesuai  dengan ketentuan  perundangan  yang  berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan
uang  dalam  rangka  melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.
Adapun  yang  dimaksud  dengan kemampuan keuangan itu sendiri adalah kemampuan  daerah  membiayai  segala urusan rumah tangganya baik pemerintahan  maupun  pembangunan dengan  menggunakan  pendapatan  yang berasal dari daerah itu sendiri atau PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kemandirian daerah  dapat  dilihat  dari  besarnya derajat desentralisasi fiskal suatu daerah,  yaitu  dengan  menggunakan variabel  pokok  kemampuan  keuangan daerah.  Kemampuan  keuangan  daerah dapat  dilihat  dari  rasio  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan),  sehingga  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  erat  kaitannya dengan  kemandirian  keuangan  suatu daerah
Menurut
Santoso (1995),
walaupun  PAD  tidak  dapat  seluruhnya membiayai  APBD, tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan  suatu  pemerintah  daerah.  Hal yang  sama  dikatakan  Kuncoro  (1995) bahwa  indikator  desentralisasi  fiskal
adalah  rasio  antara  PAD  dengan  total APBD.
Menurut Kuncoro (1995), pembangunan  terutama  fisik yang
cukup pesat selama orde baru merupakan  akibat  dari  kebijakan  fiskal yang  sentralistis,  tetapi  di  sisi  lain ketergantungan  fiskal  antara  daerah terhadap  pusat  juga  semakin  besar. Kertergantungan  daerah  yang  tinggi terhadap pusat mengakibatkan pemerintah pusat memiliki kontrol yang kuat  terhadap  daerah  dalam  berbagai kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan  pembangunan.  Hal  ini  akan membatasi  pemberdayaan  masyarakat, prakarsa  dan  kreatifitas  dan  peran  serta masyarakat.
Kemandirian  keuangan  daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali
sumber-sumber  keuangan,  mengelola dan  menggunakan  keuangan  sendiri yang  cukup  memadai  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahannya  ( Dwirandra  dalam  Halim,  2001:167). Sehingga  jelas  bahwa  kemandirian keuangan merupakan bagaimana daerah tersebut dapat menggali potensi ekonomi  sampai  dengan  menggunakan secara  efektif  dan  efesien  sebagai
sumber keuangan daerah untuk
membiayai pembangunan. Menurut Halim (2001) kemandirian  keuangan  daerah  dapat dicari dengan rumus Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), yaitu Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal PAD/TPD (%)   Kemampuan Keungan Daerah <10 Sangat kurang 10.01 – 20.00 Kurang 20.01 – 30.00 Cukup 30.01 – 40.00 Sedang 40.01 – 50.00 Baik >50 Sangat baik Sumber: Munir,2004:106 Penentuan tolok ukur kemampuan  keuangan  daerah  dilihat dari  rasio  antara  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan  Daerah  (TPD)  tersebut dinilai  wajar  mengingat  sebagian  besar sumber  penerimaan  di  daerah  telah dijadikan  pajak  sentral  dan  dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi  pajak  daerah  dan  retribusi
serta  Pendapatan  Asli  Daerah  lainnya terhadap total penerimaan daerah sangat kecil.

## 2.1.1 Pola  Hubungan  Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Hersey  dan  Blanchard dalam  Halim  (2004:284)  ada  empat macam  pola  hubungan  kemandirian keuangan  daerah  dalam  pelaksanaan otonomi yaitu:
(a) Pola  hubungan  instruktif,  peranan pemerintah  pusat  lebih  dominan daripada  kemandirian  pemerintah daerah
(b) Pola  hubungan  konsultatif,  campur tangan  pemerintah  pusat  sudah mulai  berkurang,  karena  daerah dianggap  sedikit  lebih  mampu melaksanakan otonomi
(c) Pola  hubungan  partisipatif,  peranan pemerintah pusat semakin berkurang  mengingat  daerah  yang bersangkutan tingkat
kemandiriannya  mendekati  mampu melaksanakan urusan otonomi (d) Pola  hubungan  delegatif,  campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar
mampu dan mandiri dalam
melaksanakan otonomi daerah Berdasarkan keempat pola hubungan di atas, masih banyak daerah- daerah di Indonesia khususnya
Kabupaten  Subang  masih  berada  pada pola hubungan instruktif dan konsultatif.  Hal  ini  mengingat  masih tingginya bantuan yang diberikan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli
Daerah merupakan  tulang  punggung pembiayaan  daerah,  oleh  karenanya kemampuan  melaksanakan  ekonomi diukur  dari  besarnya  kontribusi  yang diberikan  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi  yang  dapat  diberikan  oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah
merupakan salah satu komponen sumber  penerimaan  keuangan  Negara disamping   penerimaan  lainnya  berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain  penerimaan  yang  sah  juga
sisaanggaran  tahun  sebelumnya  yang dapat  ditambahkan  sebagai  sumber pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.  Keseluruhan bagian  penerimaan  tersebut  stiap  tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak  seluruhnya  dapat  membiayai APBD.
Menurut  Mardiasmo  (2002:132)
“Pendapatan asli daerah adalah
penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor pajak  daerah,  retribusi  daerah  hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan asli daerah.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan
keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  disebutkan  bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah,
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
Klasifikasi  Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang  dilakukan  oleh  orang pribadi atau badan kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan
berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  yang  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.  Retribusi
Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang khusus  disediakan  dan  atau diberikan oleh pemerintah daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
 Hasil  Pengolahan  Daerah  Yang Sah
Selain pajak daerah dan retribusi daerah,  bagian  laba  perusahaan milik daerah (BUMD)
merupakan  salah  satu  sumber yang  cukup  potensial  untuk dikembangkan.

## Metode Penelitian
3.1 Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian penelitian deskriptif.  Penelitian  desktiptif  yaitu menggambarkan  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  tujuan  penelitian seperti apa adanya,
dengan mengumpulkan data dan menjelaskan  data  yang  diperoleh  sesuai dengan  keperluan,  menurutSuryabrata (2004:19)  ”metode  deskriptif  adalah metode  untuk  membuat  suatu  deskripsi mengenai  situasi-situasi  atau  kejadian- kejadian”

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Pendapatan Asli Daerah Penerimaan dari sumber pendapatan  asli  daerah  dalam  kurun waktu  5  tahun  (dari  tahun  2010  sampai 2014).  Hal  ini  terlihat  pada  table dibawah menunjukan struktur keuangan dari  sisi  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Subang
Table 1 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010 – 2014 (dalam ribuan rupiah) Tahun pajak retribusi BUMD 2010 23,114,864 9,752,048 5,936,517 2011 35,984,516 9,434,823 9,297,665 2012 40,205,227 18,631,996 10,686,412 2013 47,738,839 20,274,061 11,486,073 2014 88,667,002 15,988,859 13,613,292 Tahun penerimaan lain PAD % 2010 36,728,861 75,532,290 3.97 2011 39,464,840 94,181,844 10.99 2012 51,448,400 120,972,035 12.45 2013 62,978,206 142,972,035 8.34 2014 18,193,213 262,614,860 29.50
Sumber : Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis
Berdasarkan table di atas,
Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Subang  selama  kurun  waktu  5  tahun (2010-2014), menunjukkan peningkatan pertumbuhan walaupun bersifat
fluktuatif. Pada Tahun 2010,
peningkatan  atau  pertumbuhan  sebesar 3.97%  meningkat  menjadi  10.99%.  Hal ini adanya peningkatan penerimaan dari sector pajak yang menyumbang
Pendapatan  Asli  Daerah  yang  cukup besar.
Pada Tahun 2012, PAD
meningkat  sebesar  12.45%  dari  tahun sebelumnya,  dengan  asumsi  bahwa pendapatan  dari  sector  pajak,  retribusi juga  penerimaan  lain yang  syah mengalami  peningkatan.  Namun  hal  ini belum  berbanding  lurus  dengan  Tahun berikutnya  yang  mengalami  penurunan. Untuk Tahun 2014 PAD juga mengalami peningkatan namun
peningkatan ini tidak diimbangi  dengan kualitas  pembangunan,  baik  itu  pada
bidang infrastuktur ataupun
pembangunan manusia. 4.1.1 Peranan

## PAD Kabupaten
Subang Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang dalam mendukung  penerimaan  daerah  masih sangat  kecil  hal  ini  dapat  dilihat  pada tabel 2. Perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap total penerimaan daerah selama 5 Tahun dari tahun 2010 sampai dengan  Tahun  2014  menunjukan  rata- rata 9.27%.

## Tabel2
Perbandingan PAD Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2010 – 2014 Tahun PAD Total Pendapatan Peranan PAD % 2010 75,532,290 1,188,450,070 6.36 2011 94,181,844 1,409,685,487 6.68 2012 120,972,035 1,345,029,049 8.99 2013 142,972,035 1,487,970,536 9.61 2014 262,624,860 1,787,527,130 14.69 Rata-rata 9.27
Sumber :Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis
Peranan  PAD  yang  sangat  kecil terhadap  total  penerimaan  pendapatan dan  berarti  otonomi  daerah  dalam
menyusun  RAPBD  belum  didukung oleh kemandirian daerah secara finansial.  Karena  itu  usaha  untuk
meningkatkan kemandirian daerah secara finansial masih merupakan tantangan  penting  yang  akan  dihadapi oleh  Pemerimtah  Daerah  Kabupaten Subang pada periode yang akan datang
4.1.2 Kemandirian Keuangan

## Daerah
Untuk menganalisis kemandirian
keuangan  daerah  yaitu  perbandingan
antara  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dengan  Total  Penerimaan  dari  transfer pemerintah pusat, propinsi dan pinjaman (TPD) yang merupakan indikator  tingkat  kemandirian  daerah.
Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Subang  selama kurun waktu 5  tahun  (2010-2014)  dapat  dilihat  pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3
Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran
2010 -2014 Tahun PAD Transfer+ Pinjaman % 2010 75,532,290 770.741.907 9.80 2011 94,181,844 789.215.510 11.80 2012 120,972,035 974.520.933 12.41 2013 142,972,035 1.092.064.632 13.09 2014 262,624,860 1.214.489.123 21.62 Rata-rata 13.75
Sumber : Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis
Berdasarkan rasio
tingkat kemandirian  keuangan  pada  Tabel  di atas,  rata-rata  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Subang selama  periode    tahun  anggaran  2010- 2014 adalah 13,75 % sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian  kemandirian  keuangan  daerah
adalah  Kabupaten  Subang  dengan tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah Kurang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Kabupaten  Subang  selama  periode tahun  anggaran  2010-2014  memiliki kemandirian  keuangan  yang  kurang sehingga memiliki ketergantungan
tinggi  terhadap  bantuan  pemerintah pusat melalui dana perimbangan
Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari
perbandingan  total  pendapatan  dengan total  belanja  daerah,  kemudian  diukur
dengan  kriteria  kinerjanya,  kemudian dibandingkan  dari  tahun  ke  tahun. Analisis  kemampuan  keuangan  daerah selama  5  (lima)  tahun  dari  Tahun  2010 sampai Tahun 2014 tersaji pada tabel 4.
Tabel 4

## Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun
Anggaran 2010 -2014 Tahun Total Pendapatan Total pengeluaran % 2010 1,188,450,070 1.098.455.942 108.19 2011 1,409,685,487 1.218.455.942 115.69 2012 1,345,029,049 1.349.749.018 99.65 2013 1,487,970,536 1.579.383.935 94.21 2014 1,787,527,130 1.982.096.218 90.18 Rata-rata 101.59
Sumber : Subang Dalam Angka Tahun 2015, dan analisis
Berdasarkan rasio tingkat kemampuan  keuangan  pada  Tabel  9  di atas,  rata-rata  tingkat  kemampuan keuangan  daerah  Kabupaten  Subang selama  periode  tahun  anggaran  2010- 2014  adalah  101,59  %  sehingga diklasifikasikan mempunyai kemampuan  Keuangan  Daerah  sangat baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Kabupaten  Subang  selama  periode tahun  anggaran  2010-2014  memiliki kemampuan  yang  sangat  baik  dalam mengelola anggaran untuk menjalankan
roda pemeritahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan  hasil  analisis  data terhadap “Kemandirian Keuangan
Daerah di Era Otonomi Pada
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang selama 5 tahun dari Tahun 2010 – 2014 dapat disimpulan sebagai berikut :
1) Kabupaten Subang memiliki kemandirian  keuangan  yang  kurang baik.  Hal  ini  terlihat  dari  rasio tingkat kemandirian keuangan
Kabupaten  Subang  dalam  kurun waktu 5 tahun hanya 13.75%
2) Dari  segi  kemampuan  keuangan,
Kabupaten  Subang  dikatakan  baik sehingga  mampu  membiayai  roda pemerintahannya
Saran
1) Mengoptimalkan tingkat rasio kemandirian  keuangan  daerah  perlu mendongkrak PAD melalui kebijakan arah pembelanjaan daerah
kepada belanja langsung yang terfokus  pada  perbaikan  struktur peningkatan  PAD  masih  sangat minim dalam pengembangnnya.
Peningkatan  sumberdaya  manusia yang  terencana,  pembukaan  jalan dan  transportasinya  sebagai  akses peningkatan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat.  Apabila  semua  pintu akses  perekonomian  telah  dibuka maka  sumber-sumber  penerimaan pemerintah  daerah  terutama  pajak dan retribusi akan meningkat.
Sementara itu pengaruh efek
pengganda (multi player efect) akan
berpengaruh  positif  pada  sumber- sumber penerimaan daerah
2) Pengembangan  kawasan  strategis yang  memperhatikan  daya  dukung kewilayahan dan
rencana pembangunan wilayah sehingga dapat meningkatkan retribusi daerah

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Kabupaten Subang Tahun 2014 Halim, Abdul. 2001. Pengelolaan
Keuangan  Daerah.  Edisi  Ketiga.
UPP AMP YKPN. Halim, Abdul. 2012. Akutansi Keuangan Daerah. Jakarta. Edisi 4.Salemba Empat Kuncoro, Mudjarad. 2005. Desentralisasi Fiskal di Indonesia  Dilema  Otonomi  dan Ketergantungan. Jakarta: Prisma Kuncoro,  Mudrajad.  2012.  Perencanaan Daerah : Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan  kawasan.  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta Mamesah,
DJ. (2004). Sistem Administrasi  Keuangan  Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama
Subang Dalam Angka 2015
Suryabrata,  Sumadi.  (2004).  Metode Penelitian.    Jakarta:  Rajawali
Press Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang  Perubahan  atas  Undang undang  No.  18  Tahun  1997 tentang Pajak daerah dan
Retribusi Daerah.