Tanggung Jawab Sosial PerusahaanPertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat

## Sari Rahayu
sarirahayu076@gmail.com
Yetniwati yetniwati@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 08 Maret 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

## Abstract
This study aims to identify and analyze the implementation of social responsibility and the constraints  faced  by  coal  mining  companies  through  community  development  and empowerment programs at PT.  Jambi Prima Coal. As for the formulation of the problem to be discussed in this study, namely : (1) How is the implementation of social responsibility for coal mining companies through community development and empowerment programs at  PT.    Jambi  Prima  Coal?.  (2)  What  are  the  obstacles  faced  in  implementing  the  social responsibility  of  coal  mining  companies  through  the  community  empowerment development program at PT.  Jambi Prima Coal?. The research method used in this research is  juridical  empirical.  From  the  research  results  it  can  be  concluded  that:  (1)  The implementation  of  social  responsibility  for  coal  mining  companies  through  development and empowerment programs by PT Jambi Prima Coal has not been implemented properly, resulting in the budget as contained in the RKAB is not properly absorbed. (2) The obstacles faced occur due to lack of communication from various parties, including: PT.  Jambi Prima Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the community. The settlement efforts made by PT.  Jambi Prima Coal, namely through the need assessment to the local community.
Keywords: Social Responsibility, Community Development and Empowerment.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi  perusahaan  pertambangan  batubara  melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  pertambangan  batubara  melalui  program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?, (2) Apa kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 221 - 230 ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
pertambangan batubara melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) Kelaksanaan tanggung jawab sosial  perusahaan  pertambangan  batubara  melalui  program  pengembangan  dan pemberdayaan oleh PT Jambi Prima Coal belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan anggaran biaya sebagaimana termuat dalam RKAB tidak terserap dengan baik.(2) Kendala yang dihadapi terjadi karena kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, diantaranya:  PT.  Jambi  Prima  Coal,  Kementerian  ESDM,  dan  masyarakat.  Adapun  upaya penyelesaian  yang  dilakukan  oleh  PT.  Jambi  Prima  Coal  yaitu  melalui need  assesment (analisis kebutuhan) kepada masyarakat setempat.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Pemberdayaan   Masyarakat.

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan SDA yang melimpah di Nusantara pastinya memerlukan pengelolaan yang tepat sehingga melalui program yang dikembangkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Perihal ini bisa dilihat bahwaa pengelolaan SDA diatur dalam Pasal 33 ayat (2) serta  ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan antara lain sebagai berikut.
(1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(2) Bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tiap  pengelolaan  pemanfaatan  SDA  tidak  bisa  dipisahkan  dari  akibat  yang  dapat  saja terjalin  kepada  area  hidup  dan  masyarakat  wilayah  kabupaten/  kota  sebab,  masyarakat yang sangat mengenali siatuasi serta kondisi yang terjalin pada daerahnya. 1 Berdasarkan hal  itu  dibutuhkan  metode  agar  bisa  meminimalisir  akibat  negatif  yang  terjalin  dari kegiatan  pengelolaan  sumber  energi  alam  seeperti  hilangnya  ataupun  berkurangnya ketersediaan  sumber  energi  tersebut  yang  berakibat  sangat  besar  untuk  kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut.
Salah satu cara memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melibatkan perusahaan. Perusahaan  merupakan  subjek  hukum  yang  telah  diberikan  izin  mengelola  SDA.  Yang biasanya  mempunyai  sesuatu  kewajiban  terhadap  masyarakat    ataupun  daerah  dimana perseroan terletak serta melakukan aktivitas usahanya 2 , sebagaimana dalam Pasal 74 ayat
1 Agustinus Simandjutak, Susilo Handoyo dan Sri Ayu Astuti, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Batubara  Berdasarkan  Prinsip  Keadilan  Di  Kalimantan  Timur,” Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba Vol. 1 No.1. Edisi Oktober 2019, hlm. 40.
2 Derry Imanda Putra, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility ) Di Bidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang,” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. 1 No.2. Edisi Oktober 2014, hlm. 2.
(1) UU NO 40 tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang menyebutkan, perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dbidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban perseroan terhadap masyarakat serta lingkungan ini disebut dengan tanggung jawab sosial perseroan 3 .
Adanya  aturan  yang  menyebutkan  tentang  tanggung  jawab  sosial  akhirnya  dapat memberikan  jawaban  terhadap  masyarakat  sehingga  dapat  membangun  kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, tidak  hanya aturan dalam UU NO 40 Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  saja,  pemerintah  juga mengeluarkan  PP  NO  47  Tahun  2012  Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang dalam  pasal  4 ayat (2) menyebutkan tentang rencana kerja tahunan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan di pasal 5 ayat (2)  yang  menyebutkan  realisasi  anggaran  untuk  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan diperhitungkan sebagi biaya perseroan.
Tanggung  jawab  perusahaan  dalam  bidang  sosial  dilandasi  dengan  pemikiran  bahwa perusahaan  adalah  perusahaan  yang  hidup,  melakukan  kegiatan  usaha  dan  mempunyai dampak  usaha  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  yang  memegang  kepentingan dalam sebuah  perusahaan  bukan  hanya  pemegang  saham  tetapi  juga  masyarakat  baik  itu karyawan,  konsumen  produk,  maupun  orang-orang  yang  tinggal  disekitar  tempat   usaha perusahaan.
Salah  satu  perusahaan  yang  diharapkan  dapat  membantu  perekonomian  masyarakat adalah perusahaan pertambangan  batubara.  Perseroan pertambangan  batubara  memiliki peran serta peranan yang penting sebab bisa memberikan akibat positif dalam mendukung pembangunan nasional ataupun regional, dan kenaikan kesejahteraan masyarakat. 4 Perihal tersebut nampak dari meningkatnya pemasukan negeri, meningkatnya pemasukan wilayah, melaksanakan  penyerapan  tenaga  kerja  serta  membuka  kesempatan  usaha  selaku  mitra perseroan tambang batubara 5 .
Meskipun demikian yang diharapkan, kenyataannya tetap saja sebagian besar penduduk sekitar wilayah pertambangan masih miskin dan dampak dari pertambangan batubara juga masih menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup besar, baik itu air, tanah, udara dan hutan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat disekitar wilayah pertambangan. 6
3 Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 2010. hlm.1
4 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.67 5 Marten  B.  Salinding,  “Prinsip  Hukum  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  Yang  Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi Vol. 16 No. 1. Edisi Maret 2019 hlm. 151
6 ibid
Meminimalisir kerugian yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekitar wilayah  pertambangan  batubara  maka  pemerintah  mengeluarkan  sebuah  aturan  yang isinya  tentang  kewajiban  perusahaan  pertambangan  batubara  untuk  membantu masyarakat sekitar wilayah pertambangan tersebut yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  sekarang  diganti menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  yang  dalam  pasal  108  disebutkan  bahwa  perusahaan  pemegang  izin  usaha diwajibkan  untuk  menyususn  program  PPM.  Kemudian  diperjelas  dengan  keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 41 Tahun 2016 tentang PPM Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.
Program PPM tersebut menggambarkan salah satu wujud upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam mewujudkan konsep tanggung jawab sosial di dunia tambang, dengan tujuan  agar  lebih  baik  tingkat  perekonomian,  pendidikan,  sosial  budaya,  kesehatan  serta lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang baik secara individual ataupun secara kolektif supaya tingkatan kehidupan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi tambang jadi lebih baik serta mandiri.
PT Jambi Prima Coal (selanjutnya disingkat JPC) yang merupakan salah satu perusahaan yang ada di jambi yang bergerak dibidang pertambangan. Sebagai sebuah perusahaan, JPC tentu  memiliki  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  berdasarkan  UUPT  dengan  terus berusaha meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder guna mendapatkan feedback dan  masukan  sebagai  bahan  untuk  perbaikan  atas  kinerja  perusahaan.  demikian  pula mengingat posisi JPC selaku perseroan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, sehingga  kewajiban  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  lebih  ditekan  yang termuat  dalam  program  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  menurut  UU Minerba dan dipertegas dengan PERMEN ESDM tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi tanggung jawab bagi JPC.
PT.  JPC  terus  berupaya  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  perusahaan  yang  handal, dengan  selalu  melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  disegala  bidang.  Namun,  hal  tersebut belum  mampu  tercapai  sepenuhnya  karena  banyaknya  faktor  yang  menyebabkan hubungan  perusahaan  dengan  masyaraakat  terkendala.  Seperti,  tidak  sesuainya  harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan rencana yang dibuat oleh perusahaan.
Sehubungan dengan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Pertambangan Batubara Lewat Program PPM di PT Jambi Prima Coal sehingga penulis tertarik menuangkan dalam sesuatu yang berbentuk jurnal.
Dari latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah begaimana  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  serta  kendala-kendala  yang  dihadapi perusahaan pertambangan batubara melalui program PPM di PT. Jambi Prima Coal.

## B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Program PPM pada Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara di PT Jambi Prima Coal
PT. JPC, pada tahun 2017 diakuisisi oleh perusahaan PT. PLN Batubara yang sahamnya dibeli  oleh  PT.  Indobagus,  sehingga  program  PPM  yg  dilakukan  oleh  PT.  JPC  baru  dapat terlaksana pada saat produksi yaitu tahun 2018. 7 Pada tahun 2018 hanya 4 program yang direncanakan oleh PT. JPC, yaitu:
1. Kemandirian ekonomi, kegiatannya tidak terlaksana
2. Sosial budaya, kegiatannya pemberian hewan Kurban di Desa Pemusiran dan Desa Kutejeye dan pembagian sarung di Desa Pemusiran dan Desa Kutejeye
3. Pembentukan  lembaga  komunitas,  kegiatannya  yang  merupakan  usulan  dari masyarakat melalui proposal yang terdiri dari:
a. Proposal sedekah bumi desa Pemusiran
b. Proposal HUT RI oleh desa Kutejeye
c. Proposal dinas lingkungan hidup dan proposal Madrasah al-fath desa Kutejeye
Kemudian Pada tahun  2019  program yang direncanakan  oleh  PT.  Jambi Prima Coal mulai  terarah  dan  sesuai  dengan  Pasal  6  ayat  (2)  Permen  ESDM,  yang  mana  program- program tersebut meliputi bidang sebagai berikut:
1. Pendidikan, berupa:
a. Beasiswa (belum terlaksana)
b. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar (belum terlaksana)
c. Bantuan tenaga pendidik (belum terlaksana)
d. Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan (terlaksana), kegiatan tersebut berupa  bantuan  pemberian  perlengkapan  permainan  di  TK  Hamnur  di  desa Pemusiran dan bantuan pembagian peralatan sekolah dasar di desa Pemusiran dan desa Kutejeye.
7 Wawancara dengan Singgih Puja Pangestu, Humas PT. Jambi Prima Coal, Tanggal 6 November 2020.
e. Pelatihan dan kemandirian masyarakat (belum terlaksana)
2. Kesehatan, berupa:
a. Kesehatan  masyarakat  sekitar  tambang  (terlaksana),  kegiatan  berupa pembagian  masker  di  desa  Pemusiran  ,  desa  Rangkiling  Simpang,  Rangkiling Bakti, dan Desa Kutejeye
b. Tenaga  kesehatan  (terlaksana),  kegiatan  berupa  khitanan  masal  di  desa Pemusiran , desa Rangkiling Simpang, Rangkiling Bakti, dan desa Kutejeye
c. Sarana dan/atau prasarana kesehatan (belum terlaksana)
3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan;
a. Kegiatan  ekonomi  menurut  profesi  yang  dimiliki  seperti  perdagangan, perkebunan,  pertanian,  peternakan,  perikanan,  dan  kewirausahaan  (belum terlaksana)
b. Pengutamaan pengguna tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi (belum terlaksana)
4. Kemandirian ekonomi;
a. Peningkatan  kapasitas  dan  akses  masyarakat  setempat  dalam  usaha  kecil  dan menengah (belum terlaksana)
b. Pengembangan usaha kecil dan menegah masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpastisipasi dalam  pengembangan usaha kecil  dan menengah  sesuai dengan profesinya (belum terlaksana).
5. Sosial budaya, berupa:
a. Bantuan  pembangunan  sarana  dan/atau  prasarana  ibadah  dan  hubungan dibidang keagamaan (terlaksana), bantuan berupa renovasi masjid Al-Jihad di desa  Rangkiling  Bakti  dan  bantuan  pemberian  mukenah  dan  Al-Quran  desa Pemusiran, desa Rangkiling Simpang, Rangkiling Bakti, dan desa Kutejeye.
b. Bantuan bencana alam (belum terlaksana)
c. Partisifasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat (terlaksana), kegiatan  berupa  bantuan  lomba  MTQ  sekecamatan  Mandiangin  di  desa Rangkiling Simpang, bantuan pembagian dua hewan kurban di desa Pemusiran dan  di  desa  Kutejeye  dan  bantuan  lomba  desa  maju  sekabupaten  bagi  desa Pemusiran.
6. Pemberian  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  berpartipasi  dalam  pengelolaan llingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan (terlaksana), yaitu kegiatan pembuatan parit di sekitar tambang PT. JPC.
7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM (belum terlaksana).
8. Pembangunan Infrastruktur yang meunjanng PPM (terlaksana), kegiatan tersebut berupa  bantuan  pemasangan  papan Bill  Board di  desa  Rangkiling  Simpang  dan bantuan pembuatan sumur bor di desa Pemusiran.
Apabila  situasi  serta  kondisi  yang  terjadi  masih  seperti  tersebut  di  atas,  sehingga hukum  wajib  berperan.  Tanggung  jawab  perseroan  yang  semula  merupakan  tanggung jawab non hukum (  responsibility) hendak berganti jadi tanggung jawab hukum( liability).
Otomatis perseroan yang tidak penuhi perundang- undangan bisa diberi sanksi. 8
Sanksi  tersebut  dapat  diberikan  apabila  perusahaan  tidak  memeuhi  tanggung jawabnya  sehingga  penegakan  hukum  dapat  ditegakkan,  sebagaimana  teori  penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yang mengatakan permasalahan pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang memperngaruhinya ialah: 9
a. Faktor hukumnya sendiri
b. Faktor penegak hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas
d. Faktor masyarakat
e. Faktor kebudayaan.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan  pertambangan  batubara  melalui  program  PPM  di  PT  Jambi  Prima Coal
Pada bagian  ini  penulis  akan  menjelaskan kendala yang dirasakan dari  perusahaan, pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:
a. Kendala yang dirasakan pihak perusahaan yaitu PT. JPC
1. Tidak ada Blue Print di Provinsi Jambi
2. Struktur bumdes yang menunjang PPM baru terbentuk sehingga belum terlaksana secara maksimal.
3. Keterbatasan  pengetahuan  masyarakat  di  Desa  Pemusiran  sehingga  pelaksanaan program tersebut harus diarahkan secara perlahan terlebih dahulu
8 Muskibah, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal,” Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No. 5 Edisi Juli 2011, , hlm. 162 9 Soerjono Soekanto , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 16 , Rajagrafindo Persada, Depok 2019 hlm. 8
b. Kendala yang dirasakan Kementerian ESDM
1. Pihak  perusahaan  terlambat  melaporkan  pelaksanaan  program  PPM  yang  mana seharusnya dilaporkan setiap berakhirnya satu triwulan.
2. Program PPM masih ada yang tidak sesuai antara yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan.
c. Kendala dari masyarakat Desa Pemusiran
1. Respon  dari  pihak  perusahaan  yang  kurang  cepat  dan  tepat  ketika  masyarakat meminta bantuan.
2. Ketika  memberikan  bantuan,  pihak  prusahaan  memberikan  dalam  bentuk  uang sehingga penulis merasa hal tersebut kurang efektif.
3. Realisasi  dari  program  yang  diusulkan  masyarakat  dengan  program  yang diajalankan oleh perusahaan tidak jelas pelaksanaannya.
4. Masyarakat  banyak  yang  tidak  mengetahui  tentang  program  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat tersebut.
5. Dalam  hal  penerimaan  bantuan  tenaga  kerja,  pihak  perusahaan    cenderung  tidak adil antara desa pemusiran dengan desa rangkiling.
Terkait penjelasan di atas jika dihubungkan dengan teori tanggung jawab berdasarkan KUHPerdata  Pasal  1367  yang  menyebutkan,  seseorang  subjek  hukum  tidak  cuma bertanggung jawab atas  perbuatan melawan hukum yang  dikerjakannya saja, namun jua perbuatan yang dicoba oleh orang lain yang jadi tanggungan serta beberapa barang yang terletak  dibawah  pengawasannya.  Tanggung  jawab  atas  akibat  yang  ditimbulkan  oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya tidak hanya terletak  pada  pelakunya  sendiri  dapat  pula  dialihkan  pada  pihak  lain  ataupun  kepada Negeri, bergantung siapa yang melaksanakannya.
Rencana  pelaksanaan  dari  program  PPM  yang  merupakan  bentuk  tanggung  jawab sosial  perusahaan  PT  JPC  seperti  yang  dijelaskan  diatas  bertujuan  untuk  peningkatan kualitas  hidup  masyarakat.  Walaupun  secara  keseluruhan  rencana  tersebut  dapat berpengaruh  baik,  tetapi  dalam  hal  pelaksanaan  program  pengembangan  dan pemberdayaan masyarakat tersebut kurang efektif karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui  tentang  program  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  tersebut sehingga  perusahaan  cenderung  kurang  aktif  melibatkan  masyarakat  di  sekitar  daerah perusahaan beroperasi.
Upaya penyelesaian kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara pemerintah dan perusahaan  pertambangan  batubara  mensosisialisasikan  program-  program  PPM  yang
telah  dirumuskan  kepada  masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  secara keseluruhan  maksud  dan  tujuan  dari  program  tersebut,  kemudian  setelah  masyarakat paham  maksud  dari  program-program  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat tersebut  pemerintah  dan  perusahaan  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk membicarakan  usulan  atau  aspirasi  dan  masukan  dalam  pelaksanaan  program  tersebut. Setelah terjalin komunikasi yang baik dan program tersebut sudah selaras dengan tujuan masyaraakat  dan  perusahaan,  pemerintah  dan  perusahaan  dapat  menetapkan  dan melaksanakan program tersebut.
C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  pertambangan  batubara  melalui program  PPM  di  PT.  Jambi  Prima  Coal  masih  terdapat  program  yang  belum terlaksana sehingga anggaran dana tersebut tidak terserap dengan baik.
b. Hal tersebut terjadi karena terkendala kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, diantaranya: PT. Jambi Prima Coal, Kementerian ESDM, dan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan batubara tersebut.
Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Jambi Prima Coal yaitu melalui need assesment (analisis kebutuhan) kepada masyarakat setempat pada saat sosial mapping.

## 2. Saran
a. PT. Jambi Prima Coal  hendaknya bersifat transparan agar dapat terjalin komunikasi yang baik anatara masyarakat dengan perusahaan
b. Pemerintah secepatnya dapat mensosialisasikan blue print di provinsi Jambi tidak hanya  kepada  perusahaan  pertambangan  batubara  tapi  juga  kepada  masyarakat minimal  masyarakat ring satu  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  program yang dilaksanakan tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhan mereka

## DAFTAR PUSTAKA
Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Cet.  16  , Rajagrafindo Persada, Depok 2019
Agustinus  Simandjutak,  Susilo  Handoyo  dan  Sri  Ayu  Astuti,  “Pemberdayaan  Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan Di Kalimantan Timur,” Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba Vol. 1 No.1. Edisi Oktober 2019
Derry Imanda Putra, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility ) Di  Bidang  Pertambangan  Bauksit  PT.  Kereta  Kencana  Bangun  Perkasa Terhadap  Lingkungan  dan  Masyarakat  Kota  Tanjung  Pinang,” Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Hukum Vol. 1 No.2. Edisi Oktober 2014
Marten B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Konstitusi Vol. 16 No. 1. Edisi Maret
2019
Muskibah, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal,” Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No. 5 Edisi Juli 2011
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  NO  41  Tahun  2016  tentang Pengembangan  dan  Pemberdayaan  masyarakat  pada  kegiatan  usaha pertambangan batubara.