## URGENSI ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
Oleh Sunarto Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Peranan saksi dan keterangan ahli dalam penyelesaian perkara pidana sangatlah penting  dan  utama.  Pentingnya  alat  bukti  keterangan  saksi  ini  terkait  dengan  sistem pembuktian  yang  dianut  oleh  hukum  acara  pidana  Indonesia  yaitu negative  wettelijk “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” (Pasal  183  KUHAP).  Juga  jumlah  saksi  yang  sesuai  untuk  kepentingan  peradilan sekurang- kurangnya dua (Pasal 185 ayat (2) KUHAP) dan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja.
Adapun  sikap  Hakim  apabila  terjadi  perbedaan  antara  keterangan  saksi  dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah keterangan saksi karena pembuktian materiil. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas,  karena  tidak  mengikat  seorang  hakim  untuk  memakainya  apabila  bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim  untuk  menemukan  kebenaran,  dan  hakim  bebas  mempergunakan  sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.
Kata Kunci : alat bukti keterangan ahli, keyakinan hakim,tindak pidana korupsi

## ABSTRACT
The role of witnesses and expert information in the settlement of criminal cases is very important and primary. The importance of evidence of witness testimony is related to the evidentiary system adopted by Indonesian criminal procedure law that is negative wettelijk "The judge shall not impose a penalty on a person except when with at least two valid evidences he / she obtains the conviction that a crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing so "(Article 183 of KUHAP). Also, the number of appropriate witnesses  for  the  interest  of  the  court  is  at  least  two  (Article  185  paragraph  (2)  of  the Criminal Procedure Code and expert information only to support it.
The judge's attitude if there is a difference between the testimony of the witness and the expert's statement in the proofing process then the priority first is the witness's testimony for material proof. The power of exp؛ert evidence is free, because it does not bind a judge to wear it when it is against his belief. For expert testimony in court is a tool for judges to find the truth, and the judge is free to use as his own opinion or not.
Keywords : evidence of expert information, judge's conviction, corruption crime

## A. Pendahuluan
Peningkatan  kejahatan  di  dalam masyarakat  sangat  berkaitan  dengan perubahan- perubahan masyarakat dengan  lingkungan  penyebab  kejahatan baik  yang  terletak  pada  diri  setiap individu  manusia  maupun  pada  kondisi dan  lingkungan  sosial  yang  dapat menghasilkan peningkatan serta perkembangan  perilaku  kejahatan  yang berbeda dari masa ke masa dan tak dapat diramalkan sebelumnya. Dengan kata-kata  lain  dapat  disebutkan  bahwa perkembangan yang menyangkut frekuensi,  kualitas,  dan  intensitas,  serta kemungkinan tumbuhnya kejahatan baru banyak dipengaruhi oleh aspek modernisasi  dalam  mobilitas  sosial, urbanisasi, pertambahan penduduk, industrialisasi, dan perubahan teknologi. Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan makin
majemuknya kejahatan dengan beberapa tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda.  Sebagian  kejahatan  baru ini digolongkan inkonvensional . 1 Terdapat pepatah yang 1 Bambang  Poernomo,  1994. Pertumbuhan
Hukum  Penyimpangan  di  Luar Kodifikasi Hukum Pidana.
Jakarta:Bina Aksara.hal.10
mengemukakan  bahwa  kejahatan  itu diibaratkan  sebagai  penghisap  energi sesuatu  bangsa.  Hal  ini  dikarenakan kejahatan  mengakibatkan  kerugian  bagi masyarakat, kelancaran produksi terganggu,  perasaan  orang  menjadi cemas  dan  tidak  dapat  tenang  bekerja, dan sebagainya. Namun bagaimana pun juga  suatu  masyarakat  yang  sehat  tentu mempunyai  daya  tahan  yang  cukup terhadap  kejahatan  baik  itu  dilakukan oleh warganya maupun oleh orang luar. Tidak  ada  satu  negarapun  yang  sunyi dari  kejahatan,  apakah  itu  negara  yang sudah berkembang, ataupun negara yang sedang  berkembang.  Adalah  suatu  ilusi belaka  apabila  diharapkan  kejahatan akan  lenyap  di  muka  bumi  ini. 2
Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini memerlukan keterangan saksi maupun saksi ahli dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebagai misal kasus yang menimpa  mantan  ketua  KPK  Antasari Azhar, di mana dalam sidang Peninjauan Kembali  yang  digelar  di  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didengar keterangan saksi ahli yakni, ahli hukum pidana,  ahli  balistik,  serta  ahli  forensik
2 Sudarto, 1993, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian  Terhadap  Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung :Sinar Baru.hal.42
dr Abdul Mun‟im Idris. 3
Salah  satu  alat  bukti  yang  sah yang  hampir  selalu  ada  dan  diperlukan dalam  setiap  perkara  pidana  adalah keterangan  saksi.  Betapa  urgensinya saksi  dalam  perkara  pidana  dapat diketahui  dari  banyaknya  perkara  besar yang  terpaksa  “mangkrak”  tidak terselesaikan  dalam  tahap  penyidikan, dead-end ,  maupun  yang  kemudian membebaskan  terdakwa  dari  jeratan Penuntut  Umum  karena  kurangnya  alat bukti (keterangan) saksi. Sebagai ilustrasi  adalah  beberapa  kasus  besar yang mendapatkan perhatian public dan media  massa,  seperti:  kasus  perusakan, perkosaan, pembakaran terkait kerusuhan  13  Mei  1998  di  Jakarta  dan beberapa kota lain. Contoh-contoh kasus di  atas  merupakan  sebagian  kecil  dari fenomena puncak gunung es kasus-kasus  yang  menempatkan  saksi dalam  kedudukan  yang  sangat  krusial dalam system peradilan pidana (Criminal Justice System ) di
Indonesia. 4 Bahkan  seorang  praktisi hukum,  Muhammad  Yusuf,  secara
3 Muchamad  Iksan.  2012. Hukum  Perlindungan
Saksi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Surakarta:FakultasHukum Universitas MuhammadiyahSurakarta.hal.10- 11
4 Ikhsan, ibid,hal12
ekstrim  mengatakan,  bahwa  tanpa kehadiran  dan  peran  dari  saksi,  dapat dipastikan  suatu  kasus  akan  menjadi dark  number mengingat  dalam  system hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yang menjadi  referensi  dari  penegak  hokum adalah testimony yang  hanya  dapat diperoleh  dari  saksi  atau  ahli.  Peranan ahli atau saksi ahli dalam perkara pidana juga  sangat  penting,  sehingga  produk dari ahli yang disebut dengan keterangan ahli  juga  menjadi  salah  satu  alat  bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.
Dalam Pasal 1 Angka 8
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  memberikan gambaran tentang hakim, adalah: hakim adalah  pejabat  peradilan  negara  yang diberi  wewenang  oleh  undang-  undang untuk mengadili. Kata mengadili didefinisikan  dalam  Pasal  1  Angka  9 KUHAP,  adalah  serangkaian  tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus  perkara  pidana  berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang  pengadilan  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini.
Hakim adalah profesi yang menentukan  seorang  pencari  keadilan untuk  mendapatkan  keadilan  terhadap
peristiwa  yang  terjadi  padanya.  Untuk memberikan  keadilan  seorang  hakim dalam  proses  peradilan  melakukan tindakan.  Saleh  menyatakan  bahwa tindakan  pertama  yang  dilakukan  oleh hakim adalah menelaah tentang peristiwa  yang  diajukan  kepadanya. 5 Setelah  itu  memberikan  pertimbangan
atas peristiwa itu serta
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan  suatu  kesimpulan  dengan menyatakan  suatu  hukum  terhadap peristiwa hukum melalui putusan hakim.
Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada  pihak  yang  berperkara  ataupun pencari  keadilan.  Seorang  hakim  dalam memutus
sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa  dijatuhi  pidana  oleh  seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan  sekurang-kurangnya  terdapat  2 (dua)  alat  bukti  yang  sah,  ketentuan  ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya  yang berperan dalam persidangan,  namun  juga  adanya  alat
5 K.  WantjikSaleh.  1997. Kehakiman  dan
Peradilan. Jakarta: Ghalia
Indonesia.hal.39
bukti untuk menggali kebenaran materiil.
Kebenaran  materiil  yang  dicari dalam  proses  peradilan  pidana  melalui beberapa  tahapan.    Dalam  tahapan tersebut  agenda  siding  pembuktian mencerminkan  peristiwa  yang  terjadi berdasarkan  alat  bukti  yang  dihadirkan di siding pengadilan oleh jaksa penuntut umum  dan  atau  penasihat  hukum.Pada tahap  pembuktian,  hakim  dapat  melihat dari  alat  bukti  yang  dihadapkan  pada hakim  dan  hakim  berhak  menilai  dari keterangan dan barang bukti. Ketentuan Pasal  180  KUHAP  menyatakan  bahwa dalam  hal  jika  diperlukan  untuk menjernihkan  persoalan  yang  timbul  di siding  pengadilan,  hakim  ketua  siding dapat  meminta  bantuan  keterangan  ahli dan  dapat  pula  meminta  agar  diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
Pasal 180 KUHAP dapat dimaknai  dalam  posisi  keterangan  ahli dihadirkan  dalam  sidang  pengadilan yang diminta oleh majelis  hakim, maka hakim  memihki  keyakinan  akan  sebuah perkara  membutahkan  keterangan  ahli unhik  memberikan  keterangan  sesuai dengan  keilmuan,„'  pengalaman  dan yang diketahuinya terkait dengan profesi yang  dijalani  seorang  ahli.  Hakim meyakini jika diperlukan keterangan ahli
dapat  dihadirkan,  hal  tersebut  dapat memiliki alasan jika hadirnya ahli untuk membuat terang suatu perkara sehingga perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan dapat terselesaikan.
Seorang  ahli  dalam  memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian, dalam memberikan keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary crimes).
Tindak  Pidana  Konipsi  tergolong dalam  kejahatan  luar  biasa  Sehingga diperlukan  penegakan  hukum  yang  luar biasa  pula  pada  hal  tersebut  terbukti dengan  diaturnya  suatu  aturan  khusus yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971  tentang  Pemterantasan  Tindak Pidana konipsi diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang,  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain
yang  memiliki  andil  dalam  penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Seorang  hakim  haruslah  jeli dalam  melihat  perkara  untuk  membuat putusan  yang  seadil-adilnya,  karena dalam putusan hakim terdapat irah-irah.
Berdasarkan  KeTuhanan  Yang  Maha Esa  yang  merupakan  simbol  bahwa hakim  bekerja  sebagai  wakil  Tuhan Yang  Maha  Esa  untuk  menyelesaikan perkara yang diajukan padanya. Frase ini juga  menjadi  jaminan  ,bahwa  hakim dalam  menyelesaikan  perkara  akan bekerja  secara  jujur,  bersih,  dan  adil karena  ia  mengatas  namakan  Tuhan Yang Maha Esa.

## B. Permasalahan
Mengacu  pada  uraian  di  atas, maka dirumuskan permasalahan:
1.  Bagaimanakah  peranan  keterangan saksi  dan  keterangan  ahli  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana korapsi ?
2.Bagaimanakah sikap penegak hukum apabila  terjadi  perbedaan  antara keterangan  saksi  dan  keterangan ahli dalam proses pembuktian?

## C. Pembahasan
1. Alat  Bukti  (Bukti-Bukti)  dalam
Penyidikan
Dari segi “bukti-bukti” dari si pelaku bagi penyidik mempergunakan bukti- bukti:
a. Saksi  hidup  (saksi  mata atau eye  witness ),  yaitu orang  yang  menyaksikan /melihat,  atau  mengetahui atau mendengar sendiri atau
korban hidup.
b. Bukti fisik (physical evidence), yaitu  bukti-bukti benda  yang  dipersiapkan, dibuat, diperoleh, disimpan, dipergunakan, dialihkan,
disembunyikan, ditinggalkan, dan sebagainya oleh si pelaku. Sedangkan, dari segi perbuatan kejahatan (kriminal) beserta akibatnya, yang dilakukan si pelaku, penyidik mempergunakan bukti-bukti yang dapat meliputi:
a. Bukti  saksi  (saksi  mata),
termasuk saksi ahli.
b. Bukti fisik.
c. Korban hidup, antara lain:
korban, korban luka, cacat fisik atau psikis /kejiwaan/ kepribadian
(sementara,  jangka  waktu lama atau seumur hidup).
d. Mayat (jenazah).
2. Alat  Bukti  dan  Sistem  Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana
Adapun  alat  bukti  yang  sah sebagaimana  di  atur  dalam Pasal 184, adalah terdiri dari: 6
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa
Secara teoritis, dikenal empat macam  sistem  pembuktian dalam  perkara  pidana,  yaitu sebagai berikut:
a. Sistem atau Teori Pembuktian  Berdasarkan
Keyakinan  Hakim  melulu
(Conviction Intime)
b. Sistem atau teori Pembuktian  Berdasarkan Keyakinan  Hakim  atas Alasan yang Logis
(Conviction raisonne )
6 Soerodibroto,  Soenarto.  2002. KUHP  dan
KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi  MahkamahAgung Dan Hoge Raad. Jakarta: PT Raja Grafindo.hal.430
c. Positif/Teori  Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Positif (Positief  Wettelijk Bewijs Theorie ) d. Sistem atau Teori Pembuktian  Negatif/Teori Pembuktian  Berdasarkan Undang-undang secara Negatif ( Negatief Wettelijk Bewijs Theorie) 7 3. Macam-Macam Saksi Dalam
Sistem  Peradilan  Pidana  dalam praktek  hukum  acara  pidana,  saksi dibedakan beberapa macam, yaitu:
a. Saksi korban; seorang saksi yang juga menjadi korban dalam suatu tindak pidana.
b. Saksi mahkota; saksi yang berasal dari terdakwa yang lain dalam kasus sama.
c. Saksi verbalisan; saksi yang melakukan proses verbal (penyidik).
d. Saksi a charge ; saksi yang memberatkan terdakwa.
7 Harahap,  M.  Yahya.  2002. Pembahasan Permasalahan  Dan  Penerapan KUHAP.
Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding, Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali. Jakarta:  Sinar Grafika.hal.279
e. Saksi a de charge; saksi yang menguntungkan/
meringankan terdakwa.
4. Peranan  Keterangan  Saksi  dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
Korupsi
Dalam  penyelesaian  perkara pidana  peranan  saksi  sangatlah penting,  karena  sebuah  tindak kejahatan  harus  ada  saksi  yang mengetahui  peristiwa  itu  untuk membuat  terang  perkara,  sehingga peranan  saksi  menjadi  hal  yang utama. Disamping itu juga keterangan  ahli  diperlukan  untuk menjernihkan  duduk  perkara  yang terjadi.  Apabila  ada  peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian  terbit  surat  perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa  saksi-saksi  yang  terkait dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya, missalnya  dalam  kasus  makanan dan  obat-obatan  ada  saksi  (ahli) dari, luar yaitu dari Badan
Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM),  kasus  hubungan  dengan tubuh  manusia  ada  ahli  forensik, sengketa  bahasa  hukum  ada  ahli hukum  dari  akademisi,  ahli  dalam
bidang  Informasi  tekhnologi,  ahli balistik, dan lain-lain. Secara umum saksi  dihadirkan  oleh  jaksa  untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. Sedangkan  untuk  keterangan  ahli dibutuhkan  terhadap  kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian  terhadap  tindak  pidana itu.
Seorangahli  yang  hadir  pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang  memiliki  sedikit  pemahaman akan  keilmuan  dan  pengalaman
dalam profesinya.
Namun keterangan  ahli  sebagai  salah  satu bagian  dalam  alat  bukti  dan  sistem pembuktian  di  perkara  pidana khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan
yang memang  sebenar-  benarnya  dan sangat  ideal.  Independen  bukan hanya  milik  ahli  saja,  dalam komponen  peradilan  hakim  jauh lebih  netral,  berdiri  sendiri  dan professional adalah ciri khas hakim. Jika memandang hal tersebut adanya  keterangan  ahli  dipandang sebagai  satu  garis  lurus  yang  sama rata dalam siding pengadilan.
Kedudukan Ahli sendiri dipandang  oleh  Jaksa  Penuntut Umum,  Hakim,  Akademisi  sebagai bagian  alat  bukti  saja  dan  tidak harus  untuk  selalu  dihadirkan  pada sidang pengadilan. Ahli dipakai jika menurut penuntut umum alat buktinya  kurang  dan  untuk  majelis hakim keterangan ahli jika keterangan  tersebut  membenarkan dari pemahaman logika berfikir dan keilmuan  dari  hakim  akan  dipakai jika  bertentangan  maka  tidak  akan dignakan sebgai rekomendasi. Sifat keterangan ahli sendiri hanya sebagai  rekomendasi  bagi  hakim untuk  mengetahui  dari  sisi teoritik spesifik.
5.  Sikap  Penegak  Hukum  Apabila
Terjadi Perbedaan
antara Keterangan  Saksi  dan  Keterangan Ahli dalam Proses Pembuktian.
Penegak hukum dalam adalah mereka  yang  bertugas  sebagai penyidik,  jaksa,  pengacara,  dan hakim.  Mereka  memiliki  tugas masing-masing tapi saling berhubungan satu sama lain. Tugas-tugas mereka terangkum dalam  suatu  proses  penyelesaian perkara  pidana  mulai  dari  tingkat penyelidikan hingga tingkat
pemberian putusan/vonis.
Keterangan ahli berbeda
dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula  dibedakan  dengan  tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap  pula  sebagai  saksi.  Isi keterangan  seorang  saksi  dan  ahli berbeda.  Keterangan  seorang  saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang  ahli  ialah  mengenai  suatu penilaian  mengenai  hal-hal  yang sudah  nyata  ada  dan  pengambilan kesimpulan  mengenai  hal-hal  itu. 8
Di  mana  apabila  terjadi  perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian  maka  yang  dipakai adalah  keterangan  saksi  fakta, karena saksi tersebutlah yang melihat,  mendengar,  mengalami suatu  peristiwa  pidana  sendiri. Sedangkan  keterangan  ahli  hanya untuk  mendukung.  Kekuatan  alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena  tidak  mengikat  seorang hakim  untuk  memakainya  apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan
8 Andi  Hamzah,  2005. Hukum  Acara  Pidana
Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.hal.269.
merupakan  alat  bantu  bagi  hakim untuk  menemukan  kebenaran,  dan hakim bebas mempergunakan sebagai  pendapatnya  sendiri  atau tidak.  Apabila  bersesuaian  dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan  ahli  diambil  sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun  yang  perlu  diingat  bahwa apabila keterangan
ahli dikesampingkan harus berdasar alasan  yang  jelas,  tidak  begitu  saja mengesampingkan  tanpa  alas  an, karena  hakim  masih  mempunyai wewenang untuk meminta penelitian  ulang  bila  memang diperlukan 9 .
Dari  uraian  di  atas  diperoleh bahwa  hakim  dalam  memeriksa perkara  pidana  juga  mewakili keadilan  dalam  masyarakat,  namun hal tersebut dapat dilihat dari profesi yang  dijalankan.  Hakim  dalam melaksanakan tugasnya juga
mengemban jabatan profesi 9 Hari  Sasangka,  dan  Lily  Rosita.  2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: Mandar Maju.hal.61
sehingga  haruslah  seorang  hakim memiliki tanggungjawab akan pekerjaannnya dan melaksanakannya  sesuai  dengan kode  etik  hakim  dan  peraturan- peraturan tentang pedoman pelaksanaan dan pedoman
teknisnya.
Cara  menemukan  keyakinan hakim  dalam  membuat  putusan tindak  pidana  korupsi  memang sangat  relatif  dalam  praktiknya. Karena  memang  dalam  keyakinan terkandung  pula  sebuah individual meaning. Dalam  artian  bahwa masing-masing  individu  memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan  profesi  yang  mulia (officium  nobille). Sehingga  hakim dalam  menemukan  keyakinannya melihat  semua  hal  yang  ada  pada waktu sidang pembuktian, baik dari sikap, pakaian, etika, kesopanan dan cara  terdakwa  menjawab.  Hal tersebut dilakukan hakim semata-mata  karena  hakim  tidak ingin  melihat  hanya  dari  fakta, hakim  adalah  orang  yang  terdidik memutus  dengan  logika  dan  dasar keilmuan yang dimilikinya.
Hakikat hakim sebagai
pemutus dalam perkara di
Pengadilan, tentu saja dalam membuat pertimbangan hukum dalam  putusan  harus  bersifat  adil dan tidak berat sebelah. Dengan title
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  hakim harus  bersifat  yakin,  jika  ditarik garis maka keyakinan hakim tersebut  meihiliki  tujuan  keadilan dan  didasarkan  pada  kepercayaan hakim  tersebut.  Berangkat  dengan latar belakang tujuan hakim tersebut pada  proses  pembuktian  dengan penuturan  seorang  ahli  diharapkan hakim akan lebih melihat hal secara spesifik  atau  rinci  dari  keterangan ahli tersebut. Namun, tak patut juga jika  seorang  hakim  mengikuti  dan membenarkan keterangan ahli karena  bukan  wewenangnya  dan dalam  hal  ini  hakim  juga  memiliki pendapat  dari  hati  sanubari,  logika, keilmuan dan fakta  yang terungkap di  persidangan.  Keterangan  ahli  di Indonesia sendiri bukan merupakan seuatu  keharusan  untuk  diikuti, namun  keterangann  ahli  hanya bersifat sebagai saran atau argument semata.
Tindak Pidana Korupsi
tergolong extra  ordinary  crimes,
karena tindak pidana korupsi
merupakan benalu bagi bangsa yang menggerogoti hak hak warga negara secara  sistemik.  Kejahatan  yang merupakan musuh bagi semua orang (evil enemy of all person ) diharapkan  dari  tangan  penegak hukum,  keadilan  bagi  masyarakat dapat  diperoleh.  Melalui  proses peradilan  tindak  pidana  korupsi  ini juga  dapat  ditanggulangi  dan  dapat diberantas
guna
tercipta
kesejahteraan masyarakat.

## D. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas, dapat  dirumusakan  sebagai berikut:
1. Peranan  keterangan  saksi  dan keterangan ahli dalam
penyelesaian perkara pidana sebagai salah satu alat bukti yang sah, merupakan alat bantu untuk menemukan  kebenaran  materiil.
Oleh karena itu keterangan saksi dan  keterangan  ahli  tersebut dapat  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. Sikap  penegak  hukum  apabila terjadi perbedaan antara
keterangan  saksi  dan  keterangan
ahli  dalam  proses  pembuktian yaitu adalah yang lebih diutamakan  keterangan  saksi terlebih  dahulu,  karena  saksilah yang paling mengetahui peristiwa  pidana  itu  terjadi, sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah,  Andi.  2005. Hukum  Acara Pidana  Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan
Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Iksan, Muchamad. 2012. Hukum Perlindungan  Saksi  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia. Surakarta:
Fa
kultasHukum Universitas
MuhammadiyahSurakarta.
Poernomo, Bambang 1994. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar
Kodifikasi  Hukum  Pidana.
Jakarta:Bina Aksara.
Saleh,  K.  Wantjik.  1997. Kehakiman dan  Peradilan.  Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Sasangka,  Hari  dan  Lily  Rosita.  2003.
Hukum  Pembuktian  Dalam
Perkara Pidana Untuk
Mahasiswa  dan  Praktisi.
Bandung: Mandar Maju.
Soerodibroto,  Soenarto.  2002. KUHP
dan  KUHAP  Dilengkapi Yurisprudensi MahkamahAgung Dan Hoge  Raad. Jakarta:  PT
Raja Grafindo.
Sudarto,  1993, Hukum  Pidana  dan Perkembangan  Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Bandung  :Sinar
Baru.