## ANALISIS TERHADAP CYBER CRIME DALAM KAITANNYA DENGAN  ASAS TERRITORIALITAS
Ikhsan Yusda PP
Dosen Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang ikhsan_yusda@yahoo.com

## ABSTRAK
Cyberspace  adalah media  yang  tidak  mengenal  batas,  baik  batas-batas  wilayah  maupun  batas kenegaraan, sehubungan dengan dunia maya (Cyber Crime) tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya  berkenaan  dengan  masalah  yurisdiksi. Yurisdiksi  merupakan  refleksi  dari  prinsip  dasar kedaulatan  negara,  kesamaan  derajat  negara  dan  prinsip  tidak  campur  tangan. Hukum  Internasional tradisional  telah  meletakkan  beberapa  prinsip  umum  yang  berkaitan  dengan  yurisdiksi  suatu  negara, salahsatu prinsip itu adalah ”Prinsip Teritorial”. Berdasarkan prinsip ini setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi  nasionalnya  terhadap  semua  orang  (baik  warga  negara  atau  asing),  badan  hukum  dan  semua benda  yang  berada  didalamnya.  Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dirumuskan  pokok  masalah  sebagai berikut;  bagaimanakah  Yurisdiksi  Hukum  Pidana  dalam  kejahatan  di  Dunia  Maya  (Cyber  Crime)?,  dan bagaimanakah  Kebijakan  Kriminalisasi  Terhadap  Cyber  Crime  (Kejahatan  Mayantara)?. Hasil  yang didapat dari  kajian  ini  adalah meningkatnya  penggunaan internet  disatu  sisi  memberikan  kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana. Munculnya kejahatan dengan mempergunakan internet sebagai alat bantunya (Cyber Crime) lebih  banyak  disebabkan oleh  faktor  keamanan  sipelaku  dalam  melakukan  kejahatan,  masih  kurangnya aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dalam hal Cyber Crime,
Kata kunci: Cyber Space, Cyber Crime, Yurisdiksi, Prinsip Territorialitas, KUHP, Penegakan Hukum.

## ABSTRACT
Cyberspace is a medium that knows no boundaries, both boundaries and limits of the state, with respect to the  virtual  world (Cyber Crime) will  certainly cause  problems of  its  own, particularly with  regard to  the issue of jurisdiction. Jurisdiction is a reflection of the basic principles of sovereignty, equality state and non- interference principle. International law traditionally has  laid some general principles relating  to  the jurisdiction of  a  country, one  of  the  main principles  are "Territorial Principle". Based  on this  principle of each country can apply its  national jurisdiction against all persons (whether  citizens or foreigners),  legal entities and all things therein. Based  on  the  description  above,  the  basic  problem  can  be  formulated  as follows; how the crime Criminal Law Jurisdiction in Cyberspace (Cyber Crime)?, and how Criminalization Policy Against Cyber Crime (Crime mayantara)?. The results obtained from this study is the increasing use of the Internet on the one hand makes it easy for people in their activities, on the other hand makes it easy for certain parties to the crime. The emergence of the Internet as a crime by using the kit (Cyber Crime) caused more  by  a  safety  factor  sipelaku  in  committing  a  crime,  the  lack  of  law  enforcement  officers  who  have  the capability in terms of Cyber Crime.
Keywords: Cyber Space, Cyber Crime, Jurisdiction, Territorial Principle, Criminal Code, Law Enforcement.

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Peradaban  dunia  pada  masa  kini
ditandai dengan fenomena kemajuan informasi  dan  globalisasi  yang berlangsung hampir  di  semua  bidang  kehidupan.  Apa yang  disebut  dengan  globalisasi  pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20 yakni pada  saat  terjadi  revolusi  transportasi bermula dari awal bad ke-20 yakni pada saat terjadi  revolusi  transportasi  dan  elektronika yang  menyebar  luaskan  dan  mempercepat perdagangan  antar  bangsa,  ,  disamping
pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.
Revolusi  terjadi  diberbagai  bidang kehidupan  manusia  seperti  industri,  budaya, pendidikan,  teknologi,  sistem  informasi dan lain-lain.  Sebagaimana  yang  pernah  terjadi sebelumnya,  revolusi  kali  ini juga  membawa perubahan  yang  cepat  dan  cenderung mengubah  nilai-nilai  dan  paradigma  lama yang baku.
Dalam  masa  revolusi,  kecepatan menjadi  faktor  yang  paling  utama,  sehingga muncu l pernyataan ”siapa yang cepat ia yang
dapat”,  siapa  yang  unggul  dalam kecepatan  maka  ia  akan  memenangkan segalanya.  Hal ini juga  semakin  menguatkan hipotesis The  Winner  Takes  All yang  kurang lebih  menyiratkan  makna  bahwa  yang  kaya semakin  kaya,  sementara yang  miskin  tetap saja  miskin. Begitu  juga  halnya  dengan Revolusi Teknologi Informasi.
Revolusi teknologi informasi berawal sejak  ditemukannya  komputer  yang  dalam perkembangannya  menciptakan  suatu  dunia tersendiri  yang  lazim  disebut  dengan  dunia maya. Kemajuan dan perkembangan teknologi,  khususnya  telekomunikasi,  multi media  dan  teknologi  informasi  (telematika) pada  akhirnya  akan  mengubah  tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Fenomena baru ini tentunya
menimbulkan  dampak  positif  disamping dampak negatif. Kemajuan teknologi informasi memberikan  banyak  manfaat  bagi kehidupan manusia, aktifitas manusia menjadi  serba  cepat,  mudah  dan  praktis karena  mobilitas  manusia  semakin  cepat, jarak  tempuh  antara  satu  tempat  dan  tempat lain menjadi  singkat  bahkan  komunikasi jarak jauh terasa semakin dekat.
Melalui kemajuan
teknologi informasi,  masyarakat  memiliki  ruang  gerak yang  lebih  luas.  Aktifitas  manusia  yang semula  bersifat  nasional  telah  berubah menjadi  internasional,  peristiwa  yang  terjasi disuatu negara  dalam  hitungan  detik  sudah dapat diketahui oleh penduduk belahan dunia lainnya,  sesuatu  yang  sebelumnya  dianggap mustahil.
Sekalipun kemajuan teknologi informasi  memberikan  banyak  kemudahan bagi  kehidupan  manusia, tetapi  kemajuan inipun  secara  bersamaan  menumbulkan berbagai  permasalahan  yang  tidak  mudah ditemukan jalan keluarnya. Salahsatu masalah  yang  muncul  akibat  perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya kejahatan-kejahatan yang  sifatnya  ”baru” khususnya  yang  mempergunakan  internet sebagai alat  bantunya.  Lazaim  dikenal dengan sebutan kejahatan dunia maya (Cyber Crime).
Kata  Cyber  yang  berasal  dari  kata ” Cybernetics ” merupakan  suatu  bidang  ilmu yang  merupakan  perpaduan  antara  robotik, matematika,  elektro  dan  psikologi  yang dikembangkan  oleh Norbert  Wiener  ditahun
1948.  Salahsatu  aplikasi dari  cybernetics adalah bidang pengendalian (robot) dari jarak jauh. Dalam hal ini tentunya yang diinginkan adalah  sebuah  kendali  yang  betul-betul sempurna  (perfect  control). 1 Karena  Budi Raharjo berpendapat bahwa sedikit
mengherankan  jika  kata  ” Cyberspace ”  yang berasal darikata ” Cyber ” tidak dapat dikendalikan. Cyberspace dapat diatur. Meskipun pengaturannya membutuhkan pendekatan  yang  berbeda  dengan  cara  yang digunakan untuk mengatur dunia nyata.
Cyberspace adalah media yang tidak mengenal  batas,  baik  batas-batas  wilayah maupun batas kenegaraan, sehubungan dengan  dunia  maya  (Cyber  Crime)  tentunya akan menimbulkan masalah tersendiri, khususnya berkenaan dengan masalah yurisdiksi.
Yurisdiksi  adalah  kekuasaan  atau kompetensi  hukum  negara  terhadap  orang, benda  atau  peristiwa  (hukum).  Yurisdiksi ini merupakan  refleksi  dari  prinsip  dasar kedaulatan  negara,  kesamaan  derajat  negara dan  prinsip  tidak  campur  tangan.  Yurisdiksi juga  merupakan  suatu  bentuk  kedaulatan yang  vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum. Hukum Internasional tradisional telah  meletakkan  beberapa  prinsip  umum yang  berkaitan  dengan  yurisdiksi  suatu negara,  sal ahsatu  prinsip  itu  adalah  ”Prinsip Teritorial”. Berdasarkan  prinsip  ini  setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya  terhadap  semua  orang  (baik warga  negara  atau  asing),  badan  hukum  dan semua benda yang berada didalamnya.
Dalam hal penegakan hukum didunia virtual/maya, masalah-masalah yang berkaitan  dengan  yurisdiksi  dan  penegakan serta pemilihan hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi yurisdiksi akan bertambah penting dan kompleks.
Hal  ini  penting  untuk  diperhatikan mengingat seringkali  disatu  sisi  kewenangan aparat  penegak  hukum  dibatasi  oleh  wilayah suatu  negara yang  berdaulat  penuh  sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya, disisi lain para pelaku kejahatan dapat  bergerak  bebas  melewati  batas  negara selama  dilengkapi  dokumen keimigrasian yang  memadai,  akibatnya  sangat  sulit  bagi
negara untuk mengungkapkan sekaligus menangkap pelaku kejahatan tersebut.

## 1.2. Masalah Pokok
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  dalam  latar  belakang  masalah diatas,  maka  penulis  merumuskan  pokok masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Yurisdiksi Hukum Pidana dalam  kejahatan  di  Dunia  Maya  (Cyber Crime)?
2. Bagaimanakah  Kebijakan  Kriminalisasi Terhadap Cyber Crime (Kejahatan Mayantara)?

## 2. Tinjauan Kepustakaan
Cyber  Crime merupakan  bentuk  kejahatan yang  relatif  baru  apabila  dibandingkan dengan  bentuk-bentuk  kejahatan  lain  yang sifatnya  konvensional. Cyber  Crime muncul bersamaam dengan lahirnya revolusi teknologi informasi,
sebagaimana dikemukakan  oleh  Ronnni  R.  Nitibaskara, bahwa:  ”Interaksi  sosial  yang  meminimalisir kehadiran  secara  fisik,  merupakan  ciri  lain dari  revolusi  teknologi  informasi.  Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan  sosial  yang  berupa  kejahatan (Crime),  akan  menyesuaiakn  bentuknya dengan karakt er baru tersbut”.
Ringkasnya,
sesuatu dengan ungkapan ”Kejahatan merupakan produk dari masyarakatnya sendiri”, (Crime is product of society  its  self )”,  habitat  baru  ini,  dengan segala  bentuk  pola  interaksi  yang  ada didalamnya,  akan  menghasilkan  jenis-jenis kejahatan  yang  berbeda  dengan  kejahatan- kejahatan  yang  lain  yang  sebelumnya  telah dikenal.  Kejahatan-kejahatan  ini  berada dalam  satu  kelompok  besar  yang  dikenal dengan istilah ” Cyber Crime ”.
Belum ada kesatuan pendapat dikalangan para ahli mengenai definisi Cyber Crime. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini (Cyber  Crime)  merupakan  kejahatan  yang rleatif  baru  dibandingkan  dengan  kejahatan- kejahatan konvensional. Ada yang menerjemahkan  dengan  kejahatan  siber, kejahatan  didunia  maya,  kejahatan  virtual, bahkan ada  yang  tetap  mempergunakan istilah  aslinya,  yaitu, Cyber  Crime tanpa menerjemahkannya.
Meskipun  belum  ada  kesepahaman mengenai definisi, kejahatan teknologi
informasi  (Cyber  Crime),  namun  ada kesamaan  pengertian  universal  mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena  kehadiran  komputer  yang  sudah mengglobal mendorong terjadinya uveralisasi aksi  dan  akibat  yang  dan  dirasakan  dari kejahatan  komputer  tersebut.  Secara  umum yang  dimaksud  kejahatan komputer  atau kejahatan dunia cyber adalah:
”Upaya  memasuki  dan  atau  menggunakan fasilitas  komputer  atau  jaringan  komputer tanpa  izin  dan  dengan  jaringan  komputer tanpa  izin  dan  dengan  melawan  hukum dengan  atau  tanpa  menyebabkan  perubahan dan  atau  kerusakan  pada  fasilitas  komputer yang dimasuki atau dipergunak tersebut”.
Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer tanpa atau bagian  dari  jaringan  komputer  tanpa  seizin yang  berhak,  tindakan  tersebut  sudah tergolong kejahatan komputer dapat dikelompokkan  dalam  2  (dua)  golongan, yakni,  penipuan  data  dan  penipuan  program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak syah dimasukkan kedalam sistem jaringan komputer  atau  data  yang  seharusnya  dientry diubah  menjadi  tidak  valid  atau  syah  lagi. Fokus perhatian pada kasus ini adalah adanya pemalsuan dan atau perusakan data input.
Bentuk  kejahatan  kedua,  yang  relatif lebih  canggih  dan  lebih  berbahaya  adalah apabila seseorang mengubah program komputer,  baik  dilakukan  langsung  ditempat komputer  tersebut  berada  maupun  dilakukan secara  remote  melalui  jaringan  komunikasi data.  Pada  kasus  ini  penjahat  melakukan penetrasi  kedalam  sistem  komputer  dan selanjutnya  mengubah  susunan  program dengan tujuan menghasilkan keluaran (output) yang berbeda dari seharusnya, meski program  tersebut  memperoleh  masukan (input) yang benar.
Bainbridge  dalam  bukunya  kompuer dan  hukum  dikutip  dari  Merry  Magdalena dan Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer, yaitu:
a. Memasukkan  instruksi  yang  tidak  syah, yaitu  seseorang memasukkan  instruksi secara tidak syah sehingga menyebabkan sistem  komputer  melakukan  transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan  ini  dapat  dilakukan  oleh  orang dalam  atau  luar  bank  yang  berhasil
b. memperoleh akses kepada sistem
komputer tanpa izin.
c. Perusakan  data  input,  yaitu  data  yang secara syah dimasukkan kedalam
komputer  dengan  sengaja  diubah.  Cara ini  adalah  suatu  hal  yang  paling  lazim digunakan  karena  mudah  dilakukan  dan sulit dilacak dengan pemeriksaan berkala.
d. Perusakan  data,  hal  ini terjadi  terutama pada  data  output,  misalnya;  laporan dalam  bentuk  hasil  cetak  komputer dirobek,  tidak  dicetak  atau  hasilnya diubah.
e. Komputer  sebagai  pembantu  kejahatan, misalnya;
seseorang
dengan
menggunakan komputer menelusuri rekening  seseorang  yang tidak  aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
f. Akses  tidak  syah  terhadap  sistem komputer  atau  yang  dikenal  dengan hacking.  Tindakan  hacking  ini  berkaitan dengan  ketentuan  rahasia  bank,  karena seseorang  memiliki  akses  yang  tidak syah terhadap  sistem  komputer  bank, sudah  tentu  mengetahui  catatan  tentang keadaan  keuangan  nasabah  dan  hal-hal lain  yang  harus  dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.
Kejahatan  dalam  dunia  maya  (Cyber Crime)  secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai  jenis  kejahatan  yang  dilakukan dengan  mempergunakan  media  internet sebagai alat bantu.
Jenis-jenis  kejahatan  yang  masuk dalam kategori Cyber Crime diantaranya:
a. Cyber  Terrorism.  Merupakan  kejahatan yang  memanfaatkan  jaringan  internet untuk melakukan kegiatan teror, ancaman,  intimidasi  terhadap  pihak  lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran;
b. Cyber  Pornography.  Penyebar  luasan pornography melalui jaringan internet;
c. Cyber  Stalking, Crime  of  Stalking melalui penggunaan komputer dan internet;
d. Hacking. Penggunaan programming abilitas dengan maksud yang bertentangan dengan hukum;
e. Cyber-Harrashment.  Pelecehan  seksual melalui e-mail;
f. Carding (credit card fraud).
Mempergunakan  berbagai  macam aktivitas  yang  melibatkan  kartu  kredit. Carding muncul ketika seseorang yang bukan pemilik  kartu  kredit  menggunakan  kartu kredit tersebut secara melawan hukum.
Dengan  memperhatikan  jenis-jenis kejahatan  sebagaimana  dikemukakan  diatas, dapat  digambarkan  bahwa  Cyber  Crime memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:
a. Non-Violence (tanpa kekerasan).
b. Sedikit melibatkan kontak fisik.
c. Menggunakan peralatan dan teknologi.
d. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi,  media  dan  informatika) global.
Apabila memperhatikan ciri-ciri ke-3 dan  ke-4,  yaitu;  menggunakan  peralatan  dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika  global,  maka  tampak  jelas  bahwa Cyber  Crime dapat  dilakukan  dimana  saja, kapan  saja  serta  berdampak  kemana  saja, seakan-akan  tanpa  batas.  Keadaan  ini mengakibatkan  tempat  terjadinya  tindak pidana  (locus  delicti)  serta  akibat  yang ditimbulkan  dapat  terjadi  dibeberapa  negara dan  melampaui  batas-batas  terttitorial  suatu negara.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Yuridiksi  Hukum  Pidana  dalam
Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam membicarakan  masalah  yuridiksi diruang  maya, Masaki  Hamano  dalam tulisannya  berjudul  ” Comparative  Study  in the Approach to Jurisdiction in Cyberspace ” mengemukakan  terlebih  dahulu  adanya yurisdiksi  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip tradisional.
Menurutnya  ada  3  (tiga)  kategori yurisdiksi  maka  dapat  dikatakan  bahwa yurisdiksi tradisional yaitu: Yurisdiksi legislatif  (legislative  jurisdiction),  yurisdiksi judisial  (Judicial  jurisdiction)  dan  yurisdiksi eksekutif (executive jurisdiction).
Mengacu  pada  pengertian  ketiga yurisdiksi diatas maka dapat dikatakan bahwa yurisdiksi tradisional berkaitan dengan batas- batas  kewenangan  negara  ditiga  bidang penegakan  hukum,  pertama,  kewenangan pembuatan hukum substantif, (oleh karena itu disebut  yurisdiksi  judisial  atau  aplikatif). Ketiga
kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan
hukum yang dibuatnya (oleh karenanya disebut juga yurisdiksi eksekutif).
Dalam hal penegakan hukum didunia maya,  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  yurisdiksi  dan  penegakan  serta pemilihan  hukum  yang  berlaku  terhadap suatu sengketa multi yurisdiksi akan bertambah penting dan kompleks.
Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat seringkali disatu sisi kewenangan  aparat  penegakan  hukum  dapat melakukan  tugasnya  dibatasi  oleh  wilayah suatu  negara  yang  berdaulat  penuh  sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya,  disisi  lain pelaku  kejahatan dapat bergerak bebas. Melewati batas negara selama  dilengkapi  dokumen  keimigrasian yang  memadai,  akibatnya  sangat  sulit  bagi negara  untuk  mengungkapkan  sekaligus menangkap pelaku kejahatan tersebut.
Berdasarkan  asas  uraura  dalam Hukum Internasional, setiap negara memiliki kekuasaan  tertinggi  atau  kedaulatan  atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri,  oleh  karena  itu  suatu  negara  tidak boleh  melakukan  tindakan  yang  bersifat melampaui kedaulatannya (act of sovereignty)  didalam  wilayah  negara  lain. Sebab  tindakan  demikian  itu  dipandang sebagai  intervensi  atau  campur  tangan  atas masalah-masalah  dalam  negara  lain,  yang dilarang menurut Hukum Internasional.
Akibatnya,  apabila  diketahui  adanya pelaku  kejahatan  yang  melarikan  diri  atau berada  diwilayah  negara  lain,  maka  negara yang  memiliki  yurisdiksi  atas  sipelaku kejahatan, misalnya, negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat  dari  kejahatan  itu,  tidak  boleh melakukan  penangkapan  dan  penahanan secara  langsung  didalam  wilayah  negara tempat sipelaku kejahatan itu berada. Hal ini sangat  wajar  karena  setiap  negara  tidak menghendaki wiayahnya dimasuki oleh pihak lain  (orang/negara)  tanpa  seizin  dari  negara yang  bersangkutan.  Sedangkan  cara  yang lazim dipergunakan untuk menangkap pelaku kejahatan  yang  berada  dinegara  lain  adalah negara yang memiliki yurisdiksi itu meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada  supaya  menangkap  dan  menyerahkan orang tersebut.
Dalam  prakteknya  yurisdiksi  dapat dibedakan  antara  yurisdiksi  perdata  dan yurisdiksi  pidana,  yurisdiksi  perdata  adalah
kewenangan pengadilan suatu negara terhadap  perkara-perkara  yang  menyangkut keperdataan,  baik  yang  siffatnya  nasional maupun  internasional.  Yurisdiksi  pidana adalah  kewenangan  pengadilan  suatu  negara terhadap  perkarra-perkara  yang  menyangkut kepidanaan, baik yang tersangkut didalamnya unsur asing maupun nasional.
Harus diakui bahwa untuk menerapkan  yurisdiksi  yang  tepat  dalam kejahatan-kejahatan  didunia  maya  (Cyber
Crime)  bukan  merupakan  pekerjaan  yang mudah, karena kejahatannya bersifat internasional sehingga banyak bersinggungan dengan  sistem  hukum  negara  lain,  oleh karena itu perlu ada harmonisasi, kesepakatan dan kerjasam antar warga negara mengenai masalah yurisdiksi ini.
Salahsatu upaya harmonisasi masalah yurisdiksi ini terlihat dalam ” draft convention of  Cyber  Crime ”  diantara  negara -negara Dewan  Eropa.  Dalam  article  22  Draft  itu dinyatakan antara lain:
1. Tiap  pihak  (negara)  akan  mengambil langkah-langkah  legislatif  dan  langkah- langkah  lain  yang  diperlukan  untuk menetapkan  yurisdiksi  terhadap  setiap tindak  pidana  yang  ditetapkan  sesuai dengan Pasal 2 sampai Pasal 11 konvensi ini, apabila tindak pidana itu dilakukan:
a. Didalam wilayah territorialnya; atau b. Di  atas  kapal  yang  mengibarkan bendera  negara  yang  bersangkutan, atau
c. Di  atas  pesawat  yang  terdaftar menurut hukum negara yang bersangkutan, atau d. Oleh seseorang dari warga
negaranya,  apabila  tindak  pidana  itu dapat  dipidana  menurut  hukum pidana  ditempat  tindak  pidana  itu dilakukan diluar  yurisdiksi  teritorial setiap Negara.
1. Setiap  negara  berhak  untuk  tidak menerapkan  atau  hanya  menerapkan aturan  yurisdiksi  sebagaimana  disebut dalam  Ayat  (1)  b – Ayat  (1)  d  Pasal  ini dalam  kasus-kasus  atau  kondisi-kondisi tertentu.
2. Tiap  pihak  (negara)  akan  mengambil langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk menetapkan  yurisdiksi terhadap  tindak pidana  yang  ditunjuk  dalam  Pasal  24 Ayat  (1)  konvensi  ini,  dalam  hal tersangka  berada  diwilayahnya  dan
3. negara itu tidak mengekstradisi
tersangka  itu  ke  negara lain,  setelah adanya permintaan ekstradisi.
4. Konvensi ini tidak meniadakan yurisdiksi kriminal yang dilaksanakan sesuai dengan  hukum  domestik  (hukum  negara yang bersangkutan).
5. Apabila lebih dari 1 (satu) pihak (negara) menyatakn  berhak  atas  yurisdiksi  tindak pidana  dalam  konvensi  ini,  maka  para pihak  yang  terlibat  akan  melakukan konsultasi  untuk  menetapkan  yurisdiksi yang paling tepat untuk penuntutan.
Berdasarkan  kasus-kasus  yang  telah terjadi,  nampak  bahwa  yurisdiksi  teritorial banyak  dijadikan  dasar  penanganan  kasus Cyber  Crime dipengadilan,  misalnya;  di Amerika  Syarikat,  dengan  memperhatikan pada  keterbatasan-keterbatasan  yang  ada dalam  KUHP  yang  berkaitan  dengan Cyber Crime, maka perlu dikembangkan kemungkinan perluasan yurisdiksi kriminal.
Perluasan yurisdiksi  kriminal  ini meliputi  hak  untuk  melakukan  penuntutan dan  penjatuhan  pidana  atas  kejahatan- kejahatan  yang  dilakukan  dalam  batas wilayah  suatu  negara  tetapi  diselesaikan dalam wilayah negara lain.
Berkaitan dengan hal tersebut, Barda Nawawi  Arief menganjurkan  menerapkan prinsip- prinsip  ” ubikuitas ”  yaitu:  prinsip yang  menyatakan  bahwa  delik-delik  yang terjadi disebahagian wilayah territorial negara  dan  sebagian  diluar  territorial negara, harus  dapat  dibawa  kedalam  yurisdiksi negara terkait.

## 2. Kebijakan  Kriminalisasi  Terhadap Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)
Seiring  dengan  pesatnya  perkembangan perkembangan  teknologi  informatika  telah merubah  pola  kehidupan, virtual  life dan reality life.  Perubahan  paradigma  ini  sebagai akibat  dari  kehadiran Cyber  Space,  yang merupakan  impas  dari  jaringan  komputer global.
Peningkatan jaringan komputer global  telah  menghancurkan  hubungan  antar letak geografis dengan:
a. Kewenangan pemerintah untuk
memaksakan kontrol atas online behavior.
b. Pengaruh online behavior terhadap individu atas barang.
c. Legitimasi  pemerintah  untuk  mengatur febnomena global; dan d. Kemampuan wilayah untuk memberitahukan  kepada  orang  yang melewati  perbatasan  mengenai  hukum yang berlaku.
Perubahan  ini  disamping  membawa dampak  positif  juga  membawa  dampak negatif.  Dampak  negatif  yang  dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan.
Kejahatan mengalami metaformosa  baik  secara  kualitas  atau kuantitas,  paralel  dengan  perkembangan budaya masyarakat.
J.E  Sahetapy  telah  menyatakan dalam  tulisannya,  bahwa  kejahatan  erat kaitannya  dan  bahkan  menjadi  sebagian  dari hasil  budaya  itu  sendiri.  Ini  berarti  semakin tinggi  tingkat  budaya  dan  semakin  modern suatu  bangsa,  maka  semakin  modern  pula kejahatan  itu  dalam  bentuk,  sifat  dan  cara pelaksanaannya.
Salahsatu  dampak negatif  sebagai akibat perubahan yang diusung perkembangan teknologi adalah Cyber Crime. Cyber Crime merupakan suatu bentuk dimensi baru dalam dunia kejahatan. Volodymyr  Golubev  menyebutnya  sebagai ”The new form anti -social behavior”.
Cyber  Crime pontesial menimbulkan keriguan  pada  beberapa  bidang,  seperti; politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang signifikan
lebih
memperhatikan dibandingkan dengan kejahatan yang berintensitas  tinggi  lainnya  dan  bahkan  pada masa  yang  akan  datang  dapat  mengganggu perekonomian nasional melalui jaringan infra struktur  yang  berbasis  teknologi  elektronik (perbankan,  telekomunikasi,  satelit,  jaringan listrik dan jaringan lalu-lintas penerbangan. Melihat  fenomena  ini  maka  perlu dilakukan  upaya  untuk  pencegahan  dan penanggulangan  terhadap  kejahatan  adalah cyber ini. Salahsatu diantara upaya penanggulanngan
kejahatan adalah kriminalisasi.  Kriminalisasi  adalah  suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang  semula  bukan  tindak  pidana  (tidak dipidana)  menjadi  suatu  tindak  pidana (perbuatan dapat dipidana).
Berbicara masalah kriminalisasi sesungguhnya terkait erat dengan penyusunan  dan  kebijakan  hukum  pidana. Marc  Ancel  mendefinisikan penal  policy sebagai suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang
bertujuan untuk memungkinkan peraturan  hal  positif  (dalam  hal  ini  hukum pidana) secara lebih baik.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana juga berkaitan  dengan  merubah,  menambah, menghapus  rurausan  undang-undang  hukum pidana dalam. rangka mewujudkan peraturan hukum pidana yang lebih baik.
Berkenaan dengan pengaturan aktifitas  dunia  maya  (Cyber  Space)  ini kemudian dihadapkan pada persoalan siapakah  yang  berhak  membuat  regulasi, melakukan penuntutan  dan  proses  peradilan mengingat Cyber space tidak jelas locus-nya. Dan  juga  melewati  batas  teritorial negara. Akhirnya  ini  berkaitan  dengan  otoritas  mana yang berhak mengatur internet.
Mengenai  masalah  ini,  David  R. Johnson dan David G. Post dalam artikelnya, ” And  how  should  the  internet  be  governed ?” mengemukakan  4  model  yang  bersaing, yaitu:
a. Pelaksanaan kontrol yang dilakukan oleh badan peradilan yang ada saat ini. b. Penguasa nasional melakukan kesepakatan  internasional  mengenai  ” the governance of Cyber space ”.
c. Pembentukan
suatu
organisasi
internasional  baru  yang  secara  khusus menangani masalah dunia internet. d. Pemerintahan/pengaturan  sendiri  oleh para pengguna internet.
Dalam hal ini David R. Johnson dan David  G.  Post  mendukunng  model  ke-4,  ini dikarenakan  mereka  melihat  bahwa  dunia nyata dan dunia maya terpisah.
Menurut  hemat  penulis  dunia  nyata dan  maya  (Cyber  spcace)  tidak  terpisahkan secara  tegas.  Artinya  aktifitas  diinternet walaupun dianggap  sebagai  suatu  aktifitas maya,  dalam  pengaturannya  tidak  dapat dilepaskan  dari  manusia  dalam  dunia  nyata. Ini  dikarenakan  internet  sebagai  sebuah teknologi  menuntut  pesan  manusia  dalam mengoperasikannya.  Manusia  dalam  alam nyatalah yang bertanggung-jawab atas akibat dari perbuatannya. Dengan demikian aktifitas dalam Cyber  space tidak  dapat terpisahkan dari  alam  nyata.  Regulasi  yang  berkaitan dengan  internet  tidak  terlepas  dari  aktifitas manusia pada dunia nyata.
Sebagaimana  pengaturannya cyber law, pengaturan Cyber Crime juga menimbulakn  kontroversi.  Agus  Rahardjo tampaknya  cenderung  pada  pendekatan  yang digunakan Muladi dalam membahas kejahatan  komputer.  Pendekatan-pendekatan itu adalah sebagai berikut:
a. Pendekatan pertama dapat disebut sebagai pendekatan global (global Approach)  yang  menghendaki adanya pengaturan  baru  yang  bersifat  umum terhadapkejahatan komputer yang mencakup  berbagai  bentuk  perbuatan berupa  manipulasi,  perusakan,  pencurian dan penggunaan komputer secara melawan  hukum  dan  tanpa  kewenangan (access  to  data  processing  system).  Hal ini  tampak  misalnya  pada  Swedish  Data
Act 1973.
b. Pendekatan  kedua  adalah  pendekatan
evolusioner (evolutionary approach) yang berusaha untuk mengadakan pembaharuan  dari  amandemen  terhadap perumusan kejahatan-kejahatan tradisional dengan menambah objek cara- cara  dilakukannya  kejahatan  komputer dalam perumusannya. Penambahan dalam  hal  ini  dapat  berarti  modifikasi atau  berupa  suplementasi.  Contohnya adalah; Penal  Code  Amandement  Act
1985 di Canada; dan
c. Pendekatan  ketiga  merupaakn  kompromi antaa  pendekatan  global  dan  pendekatan evolusioner dilakukan dengan cara mencantumkan komputer didalam kodifikasi Hukum Pidana. Dalam rangka upaya untuk menanggulangi  Cyber  Crime  maka  PBB lewat  resolusinya  (resolusi  kongres  PBB VIII/1990  mengenai ” Computer  Related Crime ”,  mengajukan  beberapa  kebijakan antara  lain,  mengimbau agar  negara  anggota PBB untuk mengintensifkan upaya penanggulangan  penyalahgunaan  komputer yang  lebih  efektif  dengan  melakukan modernisasi  hukum  pidana  material  dan hukum acara pidana.
Berkaitan  dengan  resolusi  Kongres PBB  VIII/1990  mengenai  ” computer  related Crime ”  (didalam  termasuk Cyber  Crime) yang menganjurkan untuk modernisasi hukum  pidana  tersebut,  sudah  selayaknya bila  negara  (Indonesia)  memperbaharui hukum pidana nasional dalam upaya penanggulangan Cyber  Crime tersebut.
Dalam  modernisasi  hukum  pidana, atau dengan kata lain menyusun Cyber Crime law,  Mas  Wigrantoro  Roes  Setiyadi  dalam seminar Cyber Crime tanggal 19 Maret 2003 menawarkan beberapa alternatif, yaitu:
a. Menghapus Pasal-Pasal dalam UU terkait yang tidak dipakai lagi (usang).
b. Mengamandemen KUHP.
c. Mensisipkan  hasil  kajian  dalam  RUU yang ada.
d. Membuat RUU sendiri ex RUU (Teknologi Informasi).
Upaya  tersebut  tampaknya  telah dilakukan  terbukti  dengan  mulai  disusunnya RUU KUHP yang baru (Konsep tahun 2000). Kalau  dikaitkan  dengan  alternatif  yang ditawarkan  oleh  Mas  Roes,  maka  ini  sesuai dengan  alternatif  kedua.  Dalam  RUU  KUHP tersebut  didalamnya  mengatur  regulasi  yang mendukung  dalam  upaya  pemberantasan Cyber Crime.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Kemajuan  teknologi  informasi  ditandai dengan  meningkatnya penggunaan  media internet  dalam  setiap  aspek  kehidupan manusia.  Meningkatnya  penggunaan  internet disatu  sisi  memberikan  kemudahan  bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain  memudahkan  bagi  pihak-pihak  tertentu untuk melakukan tindak pidana.
Munculnya kejahatan
dengan mempergunakan internet sebagai alat
bantunya  (Cyber  Crime)  lebih  banyak disebabkan  oleh  faktor  keamanan  sipelaku dalam melakukan kejahatan, masih
kurangnya  aparat  penegak  hukum  yang memiliki  kemampuan  dalam  hal Cyber Crime, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kejahatan ini. Mengingat  adanya  beberapa  prinsip yang  dianut  dalam  kitab  undang-undang pidana  Indonesia,  yaitu;  prinsip  territorial,
prinsip
nasional, prinsip nasional pasif/prinsip perlindungan dan prinsip
universal  maka  dalam  upaya  menanggulangi kejahatan  didunia  maya  (Cyber  Crime).
KUHP Indonesia dapat diberlakukan
sekalipun  daya  berlakunya  masih  bersifat terbatas, untuk beberapa jenis kejahatan.
Oleh  karena  itu  sudah  waktunya pemerintah  melakukan berbagai  upaya  guna
mencegah  semakin  meningkatnya  kejahatan cyber  (Cyber  Crime)  diantaranya  melalui peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  aparat penegak  hukum  yang  menguasai  teknologi informasi,  meningkatkan  sarana  pendukung bagi  penyelidikan  dan  penyidikan  kejahatan siber  (cyber  Crime).  Disamping  perlu dilakukan  kebijakan  kriminalisasi  terhadap cyber  crime  yaitu  dengan  cara  mengadakan perubahan atau mengamandemen KUHP, dan menghapus  Pasal  yang  tidak  dipakai  dan membuat Undang-undang khusus yang berkaitan dengan teknologi informasi.

## 4.2. Saran-saran
Berkaitan dengan Cyber Crime tersebut maka perlu  adanya  upaya-upaya  untuk  mencegah dan  penanggulangan  terhadapnya.  Untuk  itu perlu diperhatikan adalah:
1. Segera  membuat  regulasi  yang  berkaitan dengan  cyber  law  umumnya  dan Cyber
Crime khususnya. 2. Dalam pengaturan tersebut perlu mempertimbangkan  draft  internasional yang  berkaitan  dengan Cyber  Crime, mengingat  kejahatan  ini  merupakan ”global  Crime”.  Selain  itu juga  perlu menerapkan  prinsip  ”ubukuitas”  dalam regulasi  tersebut,  dikarenakan  yurisdiksi kejahatan ini tidak jelas.
3. Sebelum  adanya  aturan  khusus  tentang Cyber  Crime hakim  juga  aparat  penegak hukum lainnya harus ”berani” melakukan ” rechtsvinding ”.
4. Melakukan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara lain.
5. Mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Rahardjo, Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. Abdul Wahid dan Muhammad Labib,
Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Cetakan ke satu. Bandung, PT Refika Aditama, 2005.
Abdul Wahid, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer Lapitalism Communism and Coexistence from a Bitter Past to a Better Prospect, Boston, Hougton Mifflin Company, 2002.

## A. I. Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta. Universitas Atmajaya, 1999.
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan
Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom,
Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama, 2005.

## Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam
Hukum Internasional, Jakarta, Rajawali Pers, 1996. I Wayan Pasthiana. Ekstradisi dalam Hukum
Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1990.
J. G. Starke, Pengantar Hukum
Internasional, Edisi Kesepuluh, Buku 1, Jakarta, Sinar Grafika, 1977. Merry Magdalena dan Mas Wigrantoro Roes
Setiyadi, Cyber Law: Tidak Perlu
Takut. Yogyakarta. CV Andi Offset, 2007.
Tubagus Roni Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologis, Jakarta, Peradaban, 2001. Hera Sutadi. Cyber Crime, apa yang bisa diperbuat, Sinar Harapan, Sabtu 5 April, Jakarta, 2003.