## PENERAPAN PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN 1
Wien Sukarmini dan Norman Syahdar Idrus* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl.R.S. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 normansidrus@yahoo.com

## Abstract
IPR protection is identical to the commercialization of IPR, because IPR is a right that cannot be separated  from  economic  issues.  One  type  of  IPR  protection  is  law-making  policy  that determines the enforcement of norms with criminal law with negative sanctions.  Therefore, it is important  to  discuss  the  problem  of  applying  criminal  IPR  in  court  decisions.  This  study  uses normative legal research methods, using secondary data, in the form of primary legal materials, and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion, it is known that there  isa  different  criminal  application  between  one  judge  and  another,  because  the  IPR legislation  only  only  includes  the  maximum  criminal  limit,  there  is  no  minimum  criminal  limit, both in prison and criminal penalties, and does not exist the judicial standard is a guideline for the  judge  in  imposing  a  criminal  offense,  and  can  not  be  separated  from  the  influence  of  the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power, so that the judge has such extensive authority in imposing a sentence on the accused.
Keywords : Intellectual Property Rights; IPR Protection; Crime; Criminal Implementation

## Abstrak
Perlindungan  KI  identik  dengan  komersialisasi  KI,  karena  KI  adalah  hak  yang  tidak  dapat dilepaskan  dari  persoalan  ekonomi.  Salah  satu  bentuk  perlindungan  KI  adalah  kebijakan pembuat  undang-undang  yang  menentukan  penegakan  norma-normanya  dengan  hukum  pidana yang bersanksi negatif. Oleh karena itu, penting untuk membahas permasalahan penerapan pidana KI  dalam  putusan  pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif, dengan  menggunakan  data  sekunder,  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui, bahwa terdapat penerapan pidana yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, karena perundang-undangan KI hanya mengenal batas pidana maksimum, tidak mengenal batas minimum pidana, baik pidana penjara maupun  pidana  denda,  dan  tidak  ada  standar  pemidanaan  yang  menjadi  pegangan  bagi  hakim dalam menjatuhkan pidana, serta tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
Kata Kunci : Kekayaan Intelektual; Perlindungan KI; Tindak Pidana; Penerapan Pidana
1 Penelitian ini dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sesuai dengan Keputusan Rektor No.488/UN61/2018.

## A. Pendahuluan
Kekayaan  Intelektual  (KI)  merupakan hak  yang  berasal  dari  hasil  kreasi  suatu kemampuan  daya  pikir  manusia  yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai  bentuknya,  yang memiliki manfaat serta  menunjang  bagi  kehidupan  manusia, juga  mempunyai  nilai  ekonomi.  Bentuk nyata  dari  kemampuan  karya  intelektual manusia  bisa  berbentuk  teknologi,  ilmu pengetahuan,  seni,  dan  sastra  (Muhammad, 2006).  KI  baru  ada  bila  kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk  sesuatu  yang  bisa  dilihat, didengar,  dibaca,  atau  dapat  digunakan (Roisah, 2015).
Perlindungan  KI  sebagai  sebuah  hak yang  menjadi  bagian  dalam  aktivitas perekonomian  atau  tidak  dapat  dilepaskan dari  persoalan  ekonomi,  karenanya  KI identik dengan komersialisasi karya intelektual.  Dengan  demikian,  perlindungan KI  menjadi  tidak  relevan  apabila  tidak dikaitkan  dengan  proses  atau  kegiatan komersialisasi  KI  itu  sendiri  (Margono, 2015). Mata  rantai  sejarah  perkembangan hukum  KI  tentu  saja  tidak  berdiri  sendiri dalam  perspektif  tunggal,  yakni  hukum. Akan tetapi mata rantai  sejarah itu bergerak secara simetris mengikuti arus pertumbuhan peradaban  umat  manusia  yang  berpangkal pada ilmu pengetahuan.
Dalam  sejarah  perjalanannya  setelah bidang ilmu pengetahuan dilindungi sebagai copyrights yang  lahir  dari  tahapan-tahapan penelitian menurut alur pikir logika manusia untuk  kemudian  pada  saat  karya  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  itu  diterapkan dalam  aktivitas  bidang  teknologi,  babakan sejarah  berikutnya  adalah  lahirlah  karya- karya  hak  kekayaan  perindustrian  meliputi paten,  desain  industri,  varietas  tanaman  dan sirkuit  terpadu  yang  dituangkan  secara normatif. Negara-negara yang relatif memiliki  hasil  penelitian  yang  secara kuantitatif  lebih  besar  memiliki  keinginan untuk lebih dulu melindungi ilmu pengetahuan  dan  temuannya  tersebut.  Di sinilah awal kelahiran perlindungan hak atas kekayaan  perindustrian  yang  berpangkal
pada hak cipta dan kemudian secara simetris bergerak  meluas  ke  negara-negara  yang memerlukan  ilmu  pengetahuan  dan  temuan dalam  bidang  industri  tersebut.  Gabungan antara  perlindungan copyrights dengan industrial  property  rights tersebut  dikenal dengan  nama intellectual  property  rights (IPR) . IPR bertumpu  pada  penerapan temuan  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan dalam bidang industri yang berpangkal pada hak  paten.  Seiring  dengan  perlindungan paten,  proteksi  berikutnya  adalah  setelah ilmu  pengetahuan  tersebut  melahirkan karya-karya  dalam  wujud  materil,  agar  hak tersebut  tidak  ditiru  oleh  pihak  lain  muncul kemudian  merek,  yakni  untuk  membedakan satu  produk  dengan  produk  yang  lain (Saidin, 2015).
Sistem  hukum  KI  bukanlah  sistem hukum  tunggal  dalam  arti  berdiri  sendiri. Hukum KI Indonesia memiliki interaksi atau interseksi  atau  hubungan  atau  keterkaitan dengan  bidang-bidang  hukum  lain.  Secara substantif, hukum  KI terdiri dari norma dan asas  hukum.  Secara  normatif,  pengaturan hukum  hak  KI  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  tersendiri, yaitu  UU  No.  29  Tahun  2000  tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun  2000  tentang  Rahasia  Dagang,  UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak  Sirkuit  Terpadu,  UU  No.  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta,  UU  No.  13  Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.
Konsep  KI  sendiri  senantiasa  mengalami perkembangan seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.    Dengan  arti  kata  lain,  KI berkembang  secara  dinamis  (Riswandi, 2009)  sejalan  dengan  perkembangan  hasil pemikiran manusia, yang meliputi kreativitas dan inovasi (Kusmawan, 2014). Sekalipun diatur dalam norma tersendiri,  KI  tetap  dilihat  keterkaitannya dengan  peraturan  perundang-undangan  lain. Dalam  kaitannya  dengan  bidang  hukum pidana, semua peraturan perundang- undangan  dalam  bidang  KI  telah  memuat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 90-102
sanksi  pidana,  yang  merupakan  sanksi hukum  yang  harus  dapat  dipaksakan. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  fungsi sanksi  dalam  hukum  adalah  memberi wibawa  kepada  hukum  dan  memaksa  orang untuk  mematuhi  hukum.    Sanksi  dalam hukum  publik,  termasuk  hukum  di  bidang KI  merupakan  alat  utama  untuk  memaksa seseorang  mematuhi  ketentuan  undang- undang. Meskipun, seluruh perangkat perundang-undangan  di  bidang  KI  tersebut sudah  memuat  sanksi  pidana  sebagai  salah satu  bentuk  perlindungan  KI,  namun  masih banyak  ditemukan  pelanggaran-pelanggaran terhadap KI antara lain sebagaimana termuat dalam  putusan-putusan  pengadilan  pidana yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Putusan-putusan  pengadilan  tersebut  adalah hasil  yang  diperoleh  dari  proses  penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  yang mempunyai kewenangan mengadili.
Kewenangan  mengadili  oleh  hakim adalah  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana terpadu ( integrated criminal justice system ), yang  dianut  oleh  hukum  acara  pidana,  dan penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh hakim  adalah  penegakan  hukum  represif. Pada  dasarnya  hakim  dalam  melakukan pemidanaan  atau  penjatuhan  putusan  bagi pelanggar KI  didasarkan  atas  tujuan pemidanaan,  yaitu  dalam  rangka  memberi efek  jera,  akan  tetapi  tampaknya  pelanggar KI tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang  sama,  meskipun  perundang-undangan di  bidang  KI  selalu  diperbaharui  dan diharmonisasikan dengan ketentuan- ketentuan Agreement  on  Trade  Related Aspects  of  Intellectual  Property  Rights Including  Trade  in  counterfeit  Goods (TRIPs). Hal  ini  dikarenakan  penegakan hukum  dalam  bidang  KI  sebagaimana tercermin pada beberapa putusan Mahkamah Agung  RI  dinilai  kurang  memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik/pemegang  hak  karena  harus  ada pengaduan  dari  pihak  pemilik/pemegang hak yang dirugikan (Sinurat, 2014) .
Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan  pidana  dalam  putusan-putusan pengadilan  yang  terkait  KI.  Penelitian  ini
sepengetahuan  penulis  belum  pernah  ada. Umumnya penelitian yang ada mengenai KI bersifat  sektoral,  seperti  tindak  pidana merek  (Sinurat,  2014),  tindak  pidana  hak cipta  (Putra,  2017),  dan  tindak  pidana rahasia  dagang  (Timur,  2018).  Pentingnya penelitian  mengenai  penerapan  pidana  oleh hakim,  karena  pidana  menempati  posisi sentral, dan keputusan di dalam pemidanaan mempunyai  konsekuensi  yang  luas,  baik terhadap  pelaku  tindak  pidana  maupun masyarakat  secara  luas  (Muladi  &  Arief, 1992).    Dengan  melakukan  penelitian terhadap  putusan-putusan  pengadilan  akan diketahui  jenis dakwaan  yang diajukan oleh penuntut  umum,  pasal-pasal  yang  terbukti dilanggar  oleh  Terdakwa,  pertimbangan- pertimbangan hakim dalam memutuskan ada tidaknya  pelanggaran  pidana  KI  oleh Terdakwa,  jenis  sanksi  dan  lamanya  pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa.
Dalam  hal  ini,  penulis  menggunakan aliran Neo  Classical  School, yaitu  suatu aliran  yang  berasal  dari  aliran  klasik  yang bertolak dari pandangan kebebasan kehendak  manusia  ( doctrine  of  free  will ). Menurut  aliran  ini,  pidana  yang  dihasilkan oleh  aliran  klasik  terlalu  berat  dan  merusak semangat  kemanusiaan  yang  berkembang saat  itu.  Untuk  itu  aliran  ini  merumuskan pidana  minimum  dan  maksimum  dan mengakui  asas-asas  tentang  keadaan  yang meringankan  ( principle  of  extenuating circumstances) .  Salah  satu  hasil  terpenting dari  aliran  ini  adalah  diperkenankan kesaksian ahli ( expert testimony ) di pengadilan,  untuk  membantu  juri  dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.
Aliran  ini  juga  menjadi  muara  dari  ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa (i)
pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/ perorangan  (asas  personal);  (ii)  pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas  culpabilitas  “tiada  pidana  tanpa kesalahan”);  (iii)  pidana  harus  disesuaikan dengan  karakteristik  dan  kondisi  si  pelaku; jadi harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 90-102
hakim  dalam  memilih  sanksi  pidana  (jenis maupun  berat  ringannya  sanksi)  dan  harus ada kemungkinan modifikasi pidana
(perubahan/penyesuaian)
dalam
pelaksanaannya (Arief, 1996), sedang prinsip dasar teori tujuan pemidanaan dalam penelitian  ini  adalah  teori  pemidanaan  yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Menurut
Muladi, teori pemidanaan  tersebut  adalah  teori  yang paling  cocok  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia,  karena  merupakan  kombinasi tujuan  pemidanaan  yang  didasarkan  pada aspek  sosiologis,  ideologis  dan  yuridis filosofis  masyarakat  Indonesia  sendiri, dengan  asumsi  bahwa  tindak  pidana  adalah gangguan  terhadap  pengimbangan  (Muladi, 1985).  Teori  tersebut  adalah  teori  retributif- teleologis  yang  disebut  juga  teori  integratif, karena  merupakan  “ teori  pemidanaan  yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution  yang  bersifat  utilitarian  dimana pencegahan dan sekaligus  rehabilitasi  yang kesemuanya  dilihat  sebagai  sasaran  yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan ”  (Abidin,  2005).  Berdasarkan uraian  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan yang  akan  diangkat  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimanakah  penerapan  pidana  KI dalam putusan pengadilan?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  dengan  bahan  berupa  data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer,  dan  bahan hukum sekunder. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, dengan  pendekatan  kualitatif  terhadap  data sekunder  yang  didapat,  serta  dikemukakan dalam  bentuk  uraian  secara  sistematis  dan deskriptif, yang menggambarkan dan mengungkapkan  dasar  hukumnya,  serta memberikan  solusi  terhadap  permasalahan yang dimaksud.

## C. Hasil dan Pembahasan
Hakim  merupakan  bagian  dari  sistem peradilan pidana terpadu ( integrated
criminal  justice  system ).  Menurut  Barda Nawawi  Arif,  sistem  peradilan  pidana terpadu  pada  hakikatnya  identik  dengan sistem  penegakan  hukum  (Hatta,  2008). Penegakan  hukum  oleh  hakim  berupa kekuasaan  mengadili/menjatuhkan  putusan. Sebagai  salah  satu  penegak  hukum,  hakim mempunyai  kewenangan  mengadili  dan memutus sebuah perkara, khususnya perkara pidana,  yang  sebenarnya  lebih  banyak tertuju  pada  diskresi  yang  menyangkut pengambilan  keputusan  yang  tidak  sangat terikat  oleh  hukum,  dimana  penilaian pribadi  hakim  turut  memegang  peranan ( Ibid ).  Penerapan  pidana,  khususnya  pidana KI terhadap terdakwa merupakan pembahasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang hakim dalam menegakkan hukum  terhadap  norma  yang  termuat  dalam undang-undang  dan  peraturan  perundang- undangan yang  berlaku dengan  cara mengadili dan memutus perkara.
Salah  satu  bentuk  kekhususan  dari perundang-undangan  KI  adalah  jenis  tindak pidananya  ada  yang  merupakan  delik  biasa dan  ada  yang  merupakan  delik  aduan,  serta bentuk  sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan kepada  subjek  hukum  bersifat  tunggal, kumulatif  atau  kumulatif-alternatif,  yaitu pidana  penjara,  pidana  penjara  dan  pidana denda.  Penggolongan  tindak  pidana  sebagai delik  aduan  dan  perumusan  sanksi  pidana tunggal  tampak  pada  ketentuan  Pasal  165 dan  Pasal  164  UU  No.13  Tahun  2016 tentang  Paten.  Penggolongan  tindak  pidana sebagai  delik  biasa  dan sanksi  pidana kumulatif  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal 75,  Pasal  71,  Pasal  72,  Pasal  73,  dan  Pasal 74  UU  No.  29  Tahun  2000  tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Penggolongan  tindak  pidana  sebagai delik  aduan  dan sanksi  pidana  bersifat kumulatif-alternatif  termuat  baik  dalam Undang-Undang  tentang  Rahasia  Dagang, Undang-Undang  tentang  Desain  Industri,
Undang-Undang tentang Hak Cipta,
Undang-Undang  tentang  Paten,  maupun Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis.  Penggolongan  tindak  pidana  dan sifat  sanksi  pidana  tersebut  diatur  dalam
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 90-102
ketentuan  Pasal  17  ayat  (2)  dan  Pasal  17 ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2000  tentang Rahasia  Dagang,  dalam  Pasal  54  ayat  (3), dan  Pasal  54  ayat  (1),  dan  (2)  UU  No.  31 Tahun  2000  tentang  Desain  Industri,  dalam Pasal  120  dan  Pasal  112  s/d  Pasal  119  UU No.  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta, dalam  Pasal  165,  dan  Pasal  161,  Pasal  162, dan  Pasal  163  UU  No.13  Tahun  2016 tentang  Paten,  dalam  Pasal  103,  dan  Pasal 100,  Pasal  101,  dan  Pasal  102  UU  No.  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis.    Perundang-undangan  KI  juga hanya  mengenal  sanksi  pidana  maksimum. Lamanya sanksi pidana, baik pidana penjara maupun  pidana  denda  maksimum  tersebut bervariasi.
Di  dalam  melakukan  penelitian  terkait tindak pidana di bidang KI ini, peneliti tidak menemukan dan memperoleh semua putusan terkait perkara pidana di bidang KI. Dalam  hal  ini,  yang  tidak  ditemukan  dan diperoleh  adalah  putusan-putusan  perkara pidana  di  bidang  paten,  perkara  pidana  di bidang  desain  industri,  perkara  pidana  di bidang  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  dan perkara  pidana  di  bidang  perlindungan varietas  tanaman.  Putusan-putusan  perkara pidana di  bidang  KI  yang diperoleh peneliti adalah  putusan-putusan  perkara  pidana  di bidang  merek,  hak  cipta,  dan  rahasia dagang.  Putusan-putusan  tersebut  adalah putusan-putusan  perkara  pidana  di  bidang KI  yang  sampai  di  tingkat  kasasi,  bahkan sampai tingkat peninjauan kembali.
Putusan-putusan yang berhasil dikumpulkan  dan  diteliti  sebanyak  11  buah putusan  Mahkamah  Agung  RI  yang  terkait dengan  tindak  pidana  di  bidang  KI,  yang kesemuanya  memuat  amar-amar  putusan dari  pengadilan  tingkat pertama  dan pengadilan tingkat banding, kecuali putusan tingkat  pertama  yang  amarnya  melepaskan terdakwa  dari  segala  tuntutan  hukum ( onslag van rechtsvervolging ), tidak tercantum  amar  putusan  pengadilan  tingkat banding.  Dari  ke-11  putusan  tersebut, sebanyak  4  buah  putusan  terkait  tindak pidana  di  bidang  merek,  5  buah  putusan terkait  tindak  pidana  di  bidang  hak  cipta,
dan  2  putusan  terkait  tindak  pidana  di bidang  rahasia  dagang.      Dalam  hal  ini putusan-putusan  perkara  pidana  KI  di bidang  merek  dan  hak  cipta  masih menggunakan  ketentuan  undang-undang yang  lama,  yang  masih  berlaku  pada  waktu itu,  yaitu  UU  No.  15  Tahun  2001  dan  UU No. 19 Tahun 2002. Oleh karena pada waktu tindak-tindak  pidana  di  bidang  merek  dan hak  cipta  terjadi,  UU  No.  20  Tahun  2016 dan UU No. 28 Tahun 2014 belum terbit.
Dari 4 buah putusan Mahkamah Agung RI  terkait  perkara  pidana  merek,  penuntut umum  dari  2  dari  putusan  tersebut  telah mengajukan  dakwaan  kepada  terdakwa dengan  dakwaan  subsidairitas,  sedangkan dalam putusan  yang ke-1 dan ke-3 penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa  dengan  dakwaan  tunggal.  Dari  5 buah  putusan  Mahkamah  Agung  RI  terkait perkara  pidana  hak  cipta,  penuntut  umum dari 3 dari putusan tersebut telah mengajukan  dakwaan  kepada  terdakwa dengan  dakwaan  tunggal,  sedangkan  2 putusan  lainnya  terdakwa  didakwa  dengan dakwaan  alternatif.    Dari  2  buah  putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara pidana rahasia  dagang,  pada  putusan  yang  satu penuntut  umum  telah  mengajukan  dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan alternatif, dan  pada  putusan  lainnya  penuntut  umum mengajukan  dakwaan  kepada  terdakwa dengan  dakwaan  tunggal.    Sebelum  hakim sampai  pada  amar  putusan,  hakim  yang memeriksa  dan  memutus  perkara-perkara tersebut terlebih dahulu memberikan pertimbangan  hukum  yang  menjadi  dasar bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan. Berikut  di  bawah  ini  pertimbangan  hukum hakim dalam putusan-putusan yang diteliti.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  177 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara pidana merek kacamata Bonia, yang disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta Utara dalam perkara No. 1430/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. Terdakwa
didakwa  dengan  dakwaan  tunggal,  yaitu melanggar  Pasal  94  ayat  (1)  UU  No.15 Tahun  2001,  dan  diputus  dengan  amar menyatakan  penuntutan  penuntut  umum
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 90-102
tidak  dapat  diterima.  Putusan  tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi  Jakarta  dan  menyatakan  terdakwa terbukti  melakukan  tindak  pidana  “Dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  merek yang  sama  pada  pokoknya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang sejenis yang diperdagangkan”, dan menjatuhkan pidana penjara 4 bulan.  Dalam kasus  tersebut,  Mahkamah  Agung  RI  telah menolak  permohonan  kasasi  terdakwa dengan pertimbangan, bahwa putusan Judex Facti sudah  tepat,  sudah  sesuai/setimpal dengan  perbuatannya,  karena  (i)  distributor tunggal kacamata merek Bonia di  Indonesia adalah PT. Optindo Suryatama; (ii) hologram  berlogo  PT.  Optindo  Suryatama pada  kacamata  asli  merek  Bonia  berbentuk bulat  dan  ditempel  di  contoh  lensa,  serta tulisan  Bonia  yang  tertera  pada  kaca  lensa lebih  lurus  dan  rapi;  (iii)  hologram  pada kacamata  yang  dijual  terdakwa  bukan hologram PT. Optindo
Suryatama,
penempatan  hologram  terletak  pada  tangkai kacamata; dan (iv) akibat perbuatan terdakwa  omset  penjualan  PT.  Optindo Suryatama turun.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 2037 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara  pidana  merek  Vim  Kho,  dimana terdakwa  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri Medan dalam perkara No.
4636/Pid.B/2006/PN.Mdn.  dengan  dakwaan subsidairitas,  yaitu  primair  Pasal  90, subsidair  Pasal  91  dan  lebih  subsidair  Pasal 94  ayat  (1)  UU  No.15  Tahun  2001.    Di pengadilan  tingkat  pertama,  terdakwa  telah diputus  lepas  dari  segala  tuntutan  hukum ( onslag  van  rechtvervolging ).    Dalam perkara  tersebut,  baik  penuntut  umum maupun  terdakwa  sama-sama  mengajukan kasasi,  namun Judex  Juris berpendapat, bahwa Judex  Facti tidak  salah  dalam menerapkan  hukum,  sudah  sesuai  Hukum Acara  Pidana  yang  berlaku  serta  tidak melampaui  kewenangannya. Judex  Facti juga  telah  mempertimbangkan  unsur-unsur dakwaan  penuntut  umum  yang  relevan dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan  yang  diperoleh  dari  alat  bukti
yang  sah  menurut  hukum  yang  akhirnya berpendapat  perbuatan  terdakwa  terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, apalagi titik berat keberatan penuntut umum dalam memori kasasinya adalah merek Vim Kho  milik  terdakwa  mengandung  bahan pemutih, sedang  yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalah merek Vim Kho milik terdakwa  dengan  Vin  Kho  milik  saksi korban, berdasarkan bukti yang ada ternyata merek  Vim  Kho  milik  terdakwa  telah terdaftar  lebih  dahulu  di  Ditjen  Hak  Cipta Paten  dan  Merek  sesuai  sertifikat  No. 335057  tanggal  09  Juni  1994  daripada merek  Vin  Kho  No.  559997  tanggal  21 Januari 2004.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 2105 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara pidana merek Sasa, yang disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta Barat dalam perkara No. 1555/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. Terdakwa didakwa  dengan  dakwaan  subsidairitas, yaitu primair Pasal 91 dan subsidair Pasal 94
UU No. 15 Tahun 2001, dan diputus dengan menyatakan  terdakwa  terbukti  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  91  UU  No.  15  Tahun  2001,  yaitu melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama pada  pokoknya”  dan  menjatuhkan  pidana penjara  7  bulan  dan  denda  Rp.50  juta subsidair pidana kurungan 2 bulan.  Putusan tersebut  dikuatkan  oleh  putusan  Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara No.
251/PID/2014/PT.DKI.    Dan  di  tingkat kasasi,  permohonan  kasasi  terdakwa  ditolak oleh Mahkamah Agung RI yang berpendapat,  bahwa Judex  Facti tidak  salah dalam  menerapkan  hukum,  berdasarkan pertimbangan  (i)  terdakwa  membeli  bahan baku  bumbu  penyedap  merek  Sabita  dan merek  Pohon  Cemara,  kemudian  terdakwa memesan  plastik  kemasan  ukuran  250  gr dan  ukuran  1.000  gr  serta  memesan  kardus untuk  disablon  menggunakan  merek  SASA yang  sama  pada  pokoknya  dengan  merek Sasa  milik  PT.  Sasa  Inti,  kemudian memasukkan bumbu penyedap merek Sabita dan Pohon Cemarake dalam kemasan plastik
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 90-102
berbagai  ukuran  dengan  merek  Sasa  yang mempunyai  persamaan  pada  pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti,  dan dijual ke toko tradisional; (ii) Laporan Polisi No.  LP/2380/VII/2013/PMJ/Dit  Reskrimsus dibuat  pada  tanggal  9  Juli  2012,  sedangkan terdakwa  baru  mulai  berproduksi  bumbu masak  merek  Sasa  pada  bulan  September 2012  adalah  tidak  benar  karena  tidak didukung  dengan  alat  bukti  yang  sah;  (iii) keterangan  Putu  Mahardika  bahwa  dirinya menemukan  produksi  merek  Sasa  milik terdakwa  yang  palsu  pada  awal  tahun  2012 telah  didukung  dengan  adanya  barang  bukti bumbu Sasa palsu yang diproduksi terdakwa,  yang  dapat  dijadikan  petunjuk bahwa  benar tempus  delicti terjadi  pada awal  tahun  2012  lebih  dahulu  daripada waktu  pelaporan  pada  bulan  Juli  2012;  (iv) keterangan terdakwa bahwa dirinya melakukan  produksi  bumbu  Sasa  sudah cukup alasan untuk mempersalahkan terdakwa  melakukan  pemalsuan  merek;  (v) PT.  Sasa  Inti  (PT.  Sasa  Fermentasi)  adalah pemilik  merek  Sasa  terdaftar  di  Ditjen  HKI tanggal 25 November 2005 dengan Sertifikat  No.  DM000056533;  (vi)  Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) telah menderita kerugian.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  104 PK/Pid.Sus/2015  adalah  putusan  dalam perkara  pidana  merek  rokok,  dimana terdakwa  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri Kepanjen dalam perkara
No. 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj.  dengan  dakwaan tunggal,  yaitu  melanggar  Pasal  91  UU  No. 15  Tahun  2001,  dan  terdakwa  dinyatakan terbukti  melakukan  tindak  pidana  “dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan  merek yang  sama  pada  pokoknya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang sejenis
yang
diproduksi dan diperdagangkan”,  serta  pidana  penjara selama  10  bulan  dan  denda  Rp.  50  juta subsidair pidana kurungan 2 bulan.  Putusan tersebut  dikuatkan  oleh  putusan  Pengadilan Tinggi  Surabaya  No.  297/Pid/2012/PT.Sby. Permohonan  kasasi  terdakwa  ditolak  oleh Mahkamah  Agung  yang  berpendapat  (i) Judex Facti tidak melakukan kekhilafan atau
kekeliruan  yang  nyata  karena  hal-hal  yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan  benar;  (ii)  bukti  PK-3  yaitu Sertifikat  asli  No.  370277  tanggal  10 Oktober 1996 dan PK-4 yaitu Sertifikat No. 380919  tanggal  15  Agustus  1997  dengan merek  Gudang  Baru  bukan  sebagai  novum, karena  sudah  pernah  diajukan  di  tingkat penyidikan maupun dalam persidangan; (iii) keterangan ahli dari Ditjen HKI Departemen Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  dalam perkara  pidana,  bahwa  Sertifikat  dengan merek  “Gudang  Baru”  tidak  terdaftar  di Ditjen  HKI  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia;  (iv)  etiket  merek  “Gudang Baru”  yang  diproduksi  dan  diperdagangkan oleh  Terpidana  (P.R.  Jaya  Makmur)  tidak sesuai  dengan  etiket  merek  dalam  sertifikat merek  Gudang  Baru  No.  IDM  000032226 tanggal 21 Maret 2005, kelas barang/jasa 34 atas nama pemilik merek H. Ali Khosin, SE. Badan  P.R.  Jaya  Makmur  dan  sertifikat merek  Gudang  Baru  No.  IDM  00042757 tanggal  14  Juli  2005,  kelas  barang/jasa Badan P.R. Jaya Makmur Jalan Probolinggo 162  Kepanjen  Malang;  (v)  merek  Gudang Baru dan Logo mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan  dengan  merek  Gudang  Garam daftar  No.  546606  untuk  barang  sejenis, sedang  perbedaannya  terletak  pada  bunyi ucapan;  (vi)  merek  Gudang  Baru  dan  Logo mempunyai  persamaan  pada  pokoknya dalam  bentuk  dan  cara  penempatan  dengan merek  Gudang  Garam  daftar  No.  546605, daftar  No.  506190  dan  daftar  No.  06187 untuk barang sejenis, dengan letak perbedaannya  pada  bunyi  ucapan;  (vii) pengaduan/laporan  oleh  PT.Gudang  Garam pada  tahun  2010  belum  daluwarsa,  karena kejahatan  Terdakwa  baru  diketahui  tahun 2010;  (viii)  putusan  Mahkamah  Agung  RI No.  162  K/Pdt-Sus-HKI/2014  tanggal  22
April 2014 bukan novum, karena ada setelah adanya putusan pidana No. 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. dan No.
297/Pid/2012/PT.Sby.dan  kedua  putusan pidana  tersebut  sudah  pernah  diajukan  oleh saksi  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia;  dan  (ix)  rokok  merek  Gudang
Baru yang diperdagangkan Terpidana belum terdaftar  pada  Ditjen  HKI,  dan  mempunyai persamaan  pada  pokoknya  dalam  bentuk, cara penempatan dan susunan warna dengan merek Gudang Garam untuk barang sejenis, sedang  letak  perbedaannya  adalah  pada bunyi,  terpidana  tidak  menggunakan  merek dan  logo  miliknya  yang  telah  didaftarkan pada  Ditjen  HKI,  sehingga  perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 91 UU No. 15 tahun 2001. Dalam  hal  ini  Pasal  91  tersebut  memuat sanksi  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun penjara  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 800 juta.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1010 K/Pid.Sus/2013 adalah putusan dalam perkara  tindak  pidana  hak  cipta,  dimana terdakwa  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri Surabaya dalam
perkara
No. 2474/Pid.B/2010/PN.Sby.  dengan  dakwaan tunggal,  yaitu  melanggar  Pasal  72  ayat  (3) UU  No.  19  Tahun  2002  dengan  amar putusan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja dan  tanpa  hak  memperbanyak  penggunaan untuk  kepentingan  komersil  suatu  program komputer”, dengan  pidana  penjara selama 1 tahun  dalam  masa  percobaan  selama  2 tahun,  dan  denda  Rp.  10  juta  subsidair pidana  kurungan  selama  3  bulan.  Putusan Pengadilan  Tinggi  Surabaya  dalam  perkara No. 815/Pid/2011/PT.Sby menguatkan putusan  tingkat  pertama  dengan  mengubah kualifikasi  pidana  bersyarat  dalam  masa percobaan.
Dalam  perkara  tersebut,  Mahkamah Agung  RI  menolak  permohonan  kasasi  dari penuntut  umum  dan  terdakwa  dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa (i) Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena Judex Facti telah
mempertimbangkan  pasal  aturan  hukum yang  menjadi  dasar  pemidanaan  dan  dasar hukum  dari  putusan  serta  pertimbangan keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat  (1)  f  KUHAP;  (ii)  perbuatan  terdakwa memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program
komputer  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  72 ayat  (3)  UU  No.  19  Tahun  2002;  (iii) kesalahan  pengetikan  dalam  penulisan identitas  terdakwa  merupakan  kelalaian kecil,  tidak  menyebabkan  putusan  menjadi batal  demi  hukum;    (iv)  usaha  terdakwa  di bidang  usaha  jasa  promosi  website  dengan menggunakan  program  komputer  telah memiliki  9  unit  komputer  dan  baru mempunyai  2  set  lisensi  software  Adobe CS4  yang  dibeli  di  Singapura,  dan digunakan  oleh  terdakwa  untuk  memback- up  lisensi  penggunaan  software  Adobe CS2/CS3,  yang  secara  hukum  software tersebut  tidak  boleh  digunakan  untuk memback-up  software  Adobe  CS2/CS3, karena  merugikan  pemilik  hak  cipta  Adobe di  Singapura;  (v)  penggunaan  program komputer  atau  software  dan  lain-lain program  komputer  lainnya  ke  7  unit komputer tanpa lisensi dari pemilik software merupakan  pelanggaran  hak  cipta;  dan  (vi) Pihak  Corel  sebagai  pemegang  hak  cipta mengalami kerugian Rp. 35 juta.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  125 K/Pid.Sus/2014 adalah putusan dalam perkara  tindak  pidana  hak  cipta  yang terdakwanya  disidangkan  di  Pengadilan Negeri  Rantau  Prapat  dalam  perkara  No. 365/Pid.B/2012/PN.RAP.  dengan  dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 72 ayat  (1)  jo  Pasal  49  Ayat  (1)  UU  No.  19
Tahun  2002  jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1 KUHP,  kedua  melanggar  Pasal  72  ayat  (2) UU No. 19 Tahun 2002 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1  KUHP  dan  diputus  dengan  amar menyatakan  terdakwa  terbukti  melakukan tindak  pidana  “Dengan  sengaja  melakukan sesuatu  perbuatan  menjual  kepada  umum suatu  ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran hak  cipta”,  dengan  pidana  penjara  1  bulan dan  14  hari.    Putusan  tersebut  dikuatkan oleh  putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan dalam  perkara  No.  648/PID/2012/PT-MDN. Permohonan  kasasi  dari  penuntut  umum ditolak  oleh  Mahkamah  Agung  RI  yang berpendapat,  bahwa Judex  Facti tidak  salah dalam  menerapkan  hukum,  karena  putusan Judex  Facti telah  dibuat  berdasarkan pertimbangan  hukum  yang  benar,  dan
terdakwa terbukti menjual barang pelanggaran  hak  cipta  yang  berupa  kaset DVD  film  sebanyak  2890  keping  dengan berbagai  jenis  film,  kaset  VCD  lagu-lagu 7600 keping berbagai jenis lagu, dan sampul plastik 500 lembar.   Alasan kasasi penuntut umum  yang  berkenaan  dengan  penjatuhan berat  ringan  pidana  tidak  dapat  dibenarkan karena  merupakan  wewenang Judex  Facti , bukan  wewenang Judex  Juris ,  dan  bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. Judex  Facti juga  telah  mempertimbangkan pemidanaan  terhadap  terdakwa  secara  tepat dan  benar  dengan  mempertimbangkan  hal- hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang meringankan secara proporsional.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  74 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara  tindak  pidana  hak  cipta  penjualan DVD  Game  Play  Station  2  bajakan/tidak original,  yang  disidangkan  di  Pengadilan Negeri Malang dalam perkara No. 427/Pid.Sus/2012/PN.Mlg  dengan  dakwaan tunggal,  yaitu  melanggar  Pasal  72  ayat  (2) UU No. 19 Tahun 2002 dan diputus dengan menyatakan  terdakwa  terbukti  melakukan tindak pidana “Menjual kepada umum suatu ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  Hak Cipta“,  dengan  pidana  penjara  selama  6 bulan dan denda Rp. 3 juta subsidair pidana kurungan  3  bulan.    Putusan  tersebut dikuatkan  oleh  putusan  Pengadilan  Tinggi Surabaya  No.  34/PID/2013/PT.Sby  yang memperbaiki amar putusan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 3 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan.
Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan terdakwa  dengan  pertimbangan,  bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena  mengenai  berat  ringannya  pidana yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  bukan merupakan  alasan  kasasi  dan  menjadi wewenang Judex Facti untuk
menentukannya  dan  tidak  tunduk  pada pemeriksaan  tingkat  kasasi,  kecuali  apabila Judex  Facti menetapkan  pidana  diatas ancaman  maksimal  atau Judex  Facti menambah  atau  mengurangi  pidana  tanpa didukung dengan  alasan  pertimbangan  yang
cukup  jelas  dan  konkrit  mengapa  harus ditambah  atau  dikurangi  pidana  tersebut. Judex  Juris berpendapat,  bahwa  dari  fakta hukum  yang  terungkap  di  persidangan, terdakwa telah menjual  kepada umum suatu ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  hak cipta  berupa  cakram  DVD  Game  Play Station 2 bajakan di Toko Focus Game milik terdakwa yang dibeli dari distributor Jakarta dan  Surabaya  dengan  harga  yang  murah sehingga  banyak  yang  membeli.    Perbuatan terdakwa membawa dampak kerugian bukan hanya  pada  pihak  pemegang  hak  cipta ataupun lisensi  hak cipta, tetapi  juga negara berkaitan  dengan  pembayaran  pajak.  Dalam perkara  tersebut, Judex  Juris memperbaiki pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa menjadi  pidana  denda  mengingat  kondisi Lembaga Pemasyarakatan mengalami kelebihan  kapasitas  ( over  capacity )  yang potensial  menjadi  penyebab  terjadinya pelanggaran  hak-hak  terpidana,  sehingga lebih  bermanfaat  bila  terdakwa  dijatuhi pidana  denda  Rp.  25  juta  subsidair  pidana kurungan 6 bulan.
Putusan  Mahkamah  Agung  No.  453 K/Pid.Sus/2013 adalah putusan dalam perkara  tindak  pidana  hak  cipta  yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 2475/Pid.B/2010/PN.Sby.,  dengan  dakwaan alternatif,  yaitu  kesatu  melanggar  Pasal  72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 atau kedua melanggar  Pasal  72  ayat  (2)  UU  No.19 Tahun  2002  dan  diputus  dengan  amar menyatakan  terdakwa  terbukti  melakukan tindak  pidana  “dengan  sengaja  dan  tanpa hak  memperbanyak  penggunaan  untuk kepentingan komersial suatu program komputer”,  dengan  pidana  penjara  1  tahun, dalam  masa  percobaan  selama  2  tahun,  dan pidana  denda  Rp.  10  juta  subsidair  pidana kurungan 3 bulan.
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya No. 781/PID/2011/PT.Sby menguatkan putusan  tersebut,  tetapi  dibatalkan  oleh Mahkamah  Agung  RI  yang  mengabulkan permohonan  kasasi  dari  penuntut  umum pada  Kejaksaan  Negeri  Tanjung  Perak Surabaya  dan  menjatuhkan  pidana  penjara
kepada  terdakwa  selama  1  bulan  dan  15 hari, dan denda Rp. 50 juta subsidair pidana kurungan  6  bulan.    Pertimbangan Judex Juris ,  bahwa Judex  Facti kurang  dalam pertimbangan hukumnya ( onvoeldoende gemotiveerd ), karena terdakwa yang mempunyai  ide  jasa  pembuatan website design dengan menggunakan suatu  program komputer  untuk  kepentingan  komersial. Pengadaan komputer di CV. Fiesto Informatika  semuanya  dibeli  sendiri  oleh terdakwa  di  pertokoan  Hi  Tech  Mall Surabaya dari tahun 2001 sampai 2006, dan digunakan
2002, dan seluruhnya menggunakan  software/program  komputer yang sudah terinstal secara illegal,  sehingga perbuatan  terdakwa  merugikan  pemilik  hak cipta atas software-software tersebut. Menurut Judex  Juris ,  bahwa  penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta harus dilakukan  serius  dan  berkelanjutan  karena sangat berpotensi merugikan berbagai macam produksi yang harus diberi perlindungan  hukum  terhadap  pemilik  hak cipta.  Oleh  karena  itu,  untuk  memberikan perlindungan  bagi  pemilik  hak  cipta  dapat ditempuh dengan cara menjatuhkan hukuman yang setimpal.
Putusan  Mahkamah  Agung  No.  744 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara  pidana  hak  cipta,  yang  kasusnya disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Madiun dalam perkara No. 65/Pid.Sus/2014/PN.Kd.Mn., dengan
dakwaan  tunggal,  yaitu  melanggar  Pasal  72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 dan diputus dengan  amar  menyatakan  terdakwa  terbukti melakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja secara tanpa hak mengedarkan atau menjual barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta”,  serta pidana  penjara  selama  5  bulan  dan  pidana denda Rp.1 juta subsidair pidana kurungan 1 bulan.    Putusan  tersebut  dikuatkan  oleh putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  No. 394/PID/2014/PT.Sby.  Mahkamah  Agung RI  menolak  permohonan  kasasi  terdakwa dengan  pertimbangan,  bahwa  alasan  kasasi terdakwa  mengenai  permintaan  keringanan hukuman,  tidak  dapat  dibenarkan,  karena bukan  alasan  formil  dan  objek  pemeriksaan
kasasi,  yang  merupakan  kewenangan Judex Facti yang  tidak  tunduk  pada  pemeriksaan tingkat  kasasi,  kecuali  apabila  pidana  yang dijatuhkan Judex  Facti bertentangan  atau tidak  diatur  UU.    Dalam  hal  ini,  Pasal  72 ayat (2) dan ayat (3) tersebut memuat sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500 juta.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  783 K/Pid.Sus/2008 adalah putusan dalam perkara  pidana  rahasia  dagang,  dimana terdakwa  disidang  di  Pengadilan  Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 1567/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut. dengan dakwaan  alternatif,  yaitu  kesatu  melanggar Pasal  17  ayat  (1)  UU  No.30  Tahun  2000 atau  kedua  melanggar  Pasal  323  ayat  (1) KUHP dan diputus dengan amar menyatakan  terdakwa  terbukti  melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja  tanpa  hak mengingkari  kesepakatan  untuk  menjaga rahasia  dagang,  dan  menjatuhkan  pidana penjara  selama  1  tahun.  Lamanya  pidana penjara  tersebut  diperbaiki  oleh  putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/2008/PT.DKI menjadi pidana penjara  selama  1  tahun  2  bulan.  Di  tingkat kasasi,  Mahkamah  Agung  RI  menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan, seharusnya terdakwa melindungi kepentingan perusahaan tempatnya  bekerja  yang  telah  memberi  gaji dan  mengikat  perjanjian  kerja  dengan terdakwa,
yang ternyata telah mengungkapkan  informasi  pada  pihak  lain (PT.  Envico),  sehingga  PT.  Kota  Minyak Automation  tidak  dapat  memenangkan tender pengadaan cerobong api dan mengalami kerugian.
Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  332 K/Pid.Sus/2013 adalah putusan dalam perkara  pidana  rahasia  dagang,  dimana terdakwa  diajukan  ke  persidangan  di Pengadilan  Negeri  Palu  dalam  perkara  No. 55/Pid.B/2011/PN.PL. dengan dakwaan tunggal,  yaitu  melanggar  Pasal  17  ayat  (1) UU No. 30 Tahun 2000 dan diputus dengan amar  menyatakan  terdakwa  tidak  terbukti melakukan tindak pidana, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan
tersebut. Mahkamah Agung RI
mengabulkan  permohonan  kasasi  penuntut umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Palu  dan membatalkan putusan tingkat pertama dengan  pertimbangan,  bahwa  perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 17  ayat  (1)  UU  tersebut  dan  menjatuhkan pidana  penjara  1  tahun  6  bulan  dan  denda Rp. 5 juta subsidair pidana kurungan 2 bulan berdasarkan  alasan-alasan,  bahwa Judex Facti telah  salah  menerapkan  hukum, dengan tidak mempertimbangkan (i) dengan benar  hal-hal  yang  relevan  secara  yuridis, yaitu perbuatan terdakwa yang memerintahkan  saksi  Noldhy  Lagindawa membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman  kerja  pada  CV.  Bintang Harapan,  serta  mengambil  contoh  kopi mentah  dokumentasi  dan  mesin-mesin penggorengan  dan  produksi,  mengambil saringan  kopi  bubuk,  mengambil  plastik packing pada  pabrik  kopi  CV.  Bintang Harapan  dengan  maksud  agar  kopi  bubuk hasil produksi CV. Tiga Putra Berlian milik terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan; (ii) keterangan saksi- saksi  dengan  tepat  dan  benar,  dan  hanya mempertimbangkan keterangan yang menguntungkan  terdakwa;  (iii)  putusan Judex  Facti bukan  putusan  bebas  murni melainkan  putusan  bebas  tidak  murni;  dan (iv) Judex  Facti telah  salah  atau  keliru dalam  menafsirkan  unsur  tindak  pidana "menggunakan  rahasia  dagang  pihak  lain atau  memperoleh  atau  menguasai  rahasia dagang  dengan  cara  yang  bertentangan peraturan",  yang  membebaskan  terdakwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (2) KUHAP,  dengan  alasan  tidak  ditemukan penggunaan rahasia dagang mengenai pemasaran  kopi  bubuk  milik  saksi  korban oleh  terdakwa,  padahal  (i)  ada  3  karyawan saksi  korban  yang  dipengaruhi  dan  dibujuk pindah  bekerja  ke  perusahaan  terdakwa dengan  diiming-imingi  gaji  dan  fasilitas tinggi;  (ii)  beberapa  bahan  baku,  misalnya biji  kopi  serta  alat  berupa  saringan  kopi milik saksi korban untuk memproduksi kopi Bintang Harapan, digunakan terdakwa untuk
ditiru  ukuran  dan  komposisinya  dalam memproduksi kopi miliknya  yang mirip dan turunan  dari  campuran  atau  racikan  dari kopi  milik  saksi  korban;  (iii)  dokumen rahasia  perusahaan  milik  saksi  korban, misalnya  nama-nama  daftar  langganan  atau konsumen  telah  berpindah  tangan  dan dimiliki  oleh  terdakwa.    Informasi  yang diperoleh terdakwa dari tiga karyawan saksi korban  merupakan  rahasia  dagang,  karena menyangkut  soal  metode  produksi,  metode pengolahan  atau  resep  pengolahan  serta metode  pemasaran  atau  penjualan  serta informasi  produksi  lainnya.    Dalam  hal  ini Pasal  17  ayat  (1)  UU  tersebut  memuat sanksi  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta.
Merujuk pada pertimbangan- pertimbangan  hukum  yang  dimuat  dalam putusan-putusan  Mahkamah  Agung  tersebut di  atas,  maka  putusan-putusan  Mahkamah Agung RI No. 177 K/Pid.Sus/2015, No.2105 K/Pid.Sus/2015,  No.  104  PK/Pid.Sus/2015, No.1010  K/Pid.Sus/2013,  dan  No.  332
K/Pid.Sus/2013 merupakan amar-amar putusan yang didukung dengan pertimbangan  hukum  yang  komprehensif, karena Judex  Juris secara  seksama  dan cermat serta hati-hati telah
mempertimbangkan seluruh keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan  hukum  dan  diktum-diktum yang termuat dalam putusan-putusan Mahkamah  Agung  RI  tersebut  tampak, bahwa  hakim  menganut  aliran  Neo  Klasik, sedang  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  menggunakan  Teori  Pemidanaan yang  Integratif,  yang  merupakan  kombinasi tujuan  pemidanaan  yang  didasarkan  pada aspek  sosiologis,  ideologis  dan  yuridis filosofis  masyarakat  Indonesia sendiri,  yang didasarkan  pada  asumsi  dasar  dari  tujuan pemidanaan  tersebut  adalah  tindak  pidana merupakan
gangguan terhadap pengimbangan, sehingga terdapat perbedaan yang  mencolok  dalam  penerapan  pidana terhadap  tindak  pidana  KI  yang  dijatuhkan oleh  hakim  kepada  terdakwa,  meski  situasi dan  kondisinya  sama.  Perbedaan  penerapan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 90-102
pidana  dalam  tindak  pidana  KI  yang dijatuhkan oleh hakim tersebut juga merupakan  konsekuensi  logis  dari  tidak adanya  batas  pidana  miminal  pada  pidana penjara  dan  pidana  denda  serta  standar pemidanaan  yang  menjadi  pedoman  bagi hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  dan tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.

## D.   Simpulan dan Saran
Dari  keseluruhan  putusan  yang  diteliti oleh  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa tampak  sekali  adanya  penerapan  pidana yang  berbeda  antara  hakim  yang  satu dengan hakim yang lain sebagai konsekuensi  logis  dari  kewenangan  hakim yang begitu luas dalam menjatuhkan pidana kepada  terdakwa,  serta  tidak  adanya  batas pidana  minimum  baik  pada  pidana  penjara maupun pidana denda, dan standar pemidanaan  yang  menjadi  pegangan  bagi hakim  dalam  menjatuhkan  pidana,  serta tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.
Saran  yang  dapat  diberikan  terhadap permasalahan  hukum  tersebut,  Pemerintah bersama-sama  Dewan  Perwakilan  Rakyat melakukan  revisi  atas  perundang-undangan KI  yang  sekarang  berlaku,  khususnya mengenai ancaman pidananya, yaitu dengan meningkatkan  ancaman  pidana  minimum khusus  dan  maksimum  khusus,  baik  pidana penjara maupun pidana denda, serta dibuatnya  standar  pemidanaan  yang  harus menjadi  pedoman  bagi  hakim  dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z. (2005). Pemidanaan, Pidana dan Tindakan  dalam  Rancangan  KUHP.
Position  Paper  Advokasi  RUU  KUHP Seri 3 . Jakarta: ELSAM.
Arief, B. . (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana .  Bandung:  Citra  Aditya Bhakti.
Hatta,  M.  (2008). Menyongsong  Penegakan
Hukum  Responsif :  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  (Dalam  Konsepsi  dan Implementasi) Kapita Selekta . Yogyakarta: Galangpress.
Kusmawan,  D.  (2014).  Perlindungan  Hak Cipta  atas  Buku. Jurnal  Perspektif , 19 (2).
Margono,  S.  (2015). Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI):  Mencari  Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di
Indonesia .  Bandung:  Pustaka  Reka Cipta.
Muhammad,  D.  (2006). Perkembangan Doktrin  dan  Teori  Perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual .  Bandung:  Citra Aditya Bhakti.
Muladi. (1985). Lembaga Pidana Bersyarat .
Bandung: Alumni.
Muladi,  &  Arief,  B.  N.  (1992). Teori-teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni.
Putra,  R.  E.  (2017). Penerapan  Sanksi
Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Hak Cipta Program Komputer (Studi Perkara: No 127/Pid.Sus/2015/PN
Dps) . Padang: Universitas Bung Hatta.
Riswandi,  B.  .  (2009). Hak  Cipta  di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia . Yogyakarta: UII Press. Roisah,  K.  (2015). Konsep  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian  dan  Filosofi  Pengakuan HKI  dari  Masa  ke  Masa .  Malang:
Setara Press.
Saidin,  O.  (2015). Aspek  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property  Rights) .  Jakarta:  Rajawali Press.
Sinurat, A. et. a. (2014). Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Pemalsuan
Merek  Pasca  Berlakunya  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. USU Law Journal , 2 (2).
Timur,  W.  (2018).  Analisis  Efektifitas
Perlindungan  Rahasia  Dagang  Dalam Perspektif Pidana. Jurnal  Meta-Yuridis , 1 (1).