## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 18  No. 1 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
PERJANJIAN YANG DIBUAT DALAM TAHANAN SEBAGAI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DITINJAU DARI KUH PERDATA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008)
Oleh :
Hepni Agustiani, Muhammad Yamin Lubis, Mukidi

## Abstract
In  making  an  agreement, sometimes  one  of  the parties  that  make  the  agreement  is  not  free  to determine his will in the agreement. As a result, the  agreement  does  not  meet  the  subjective requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil  Code.  The  circumstances  in  which  a person  is  in  an  unbalanced  position  in  making an  agreement,  in  civil  law  doctrine,  are  known as  a  form  of  abuse  of  circumstances,  including making agreements made in the custody.
This  study  aims to  determine  the  legal  rules  for agreements which is made in the custody in the perspective  of  civil  law  and  analyze  the  validity and  the  legal  considerations  of  the  Supreme Court  in  making  the  decision  to  cancel  the agreement made by the parties in the verdict of the Supreme Court no. 2356 K/PDT/2008.
As  for  the  conclusion,  the  agreement  made  in the  custody  does  not  fulfill  the  requirements  of the  will,  as  specified  in  Article  1320  of  the  Civil Code,  which  places  the  element  of  will  as  the main  element  that  must  be  fulfilled  in  the agreement.  In  addition,  the  agreement  made  in the custody is a form of abuse of circumstances carried  out  by  one  party  against  another  party. The  validity  of  an  agreement  can  be  seen whether  or  not  the  conditions  for  the  validity  of the  agreement  that  have  been  stipulated  in  the Civil Code are fulfilled. Agreements made in the custody do not fulfill the main requirements of an agreement, which an agreement is based on the freedom of will of each party. Agreements made in  the  custody  do  not  fulfill  the  requirements  of the  will,  therefore  the  agreement  in  the  custody can  be  said  to  be  invalid,  and  cancellation  can be requested.
Keywords: Agreement,  In  Custody,  Abuse  Of Circumstances.

## Abstrak
Dalam  pembuatan  perjanjian  adakalanya  salah satu  pihak  yang  membuat  perjanjian  tersebut berada dalam keadaan tidak bebas menentukan kehendaknya dalam perjanjian. Akibatnya perjanjian  tersebut  tidak memenuhi  persyaratan subjektif  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1320 KUH  Perdata.  Keadaan  di  mana  seseorang berada  dalam  posisi  tidak  seimbang  dalam membuat  perjanjian,  dalam  doktrin  hukum perdata
dikenal sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan, termasuk pembuatan perjanjian yang dilakukan di dalam tahanan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kaidah  hukum  terhadap  perjanjian  yang  dibuat dalam tahanan dalam perspektip hukum perdata dan menganalisis keabsahan serta pertimbangan  hukum  Mahkamah  Agung  dalam menjatuhkan  putusan  pembatalan  perjanjian yang  dibuat  para  pihak  dalam  putusan Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008.
Adapun  kesimpulannya,  perjanjian  yang  dibuat dalam tahanan tidak memenuhi syarat kehendak,  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1320  KUHPerdata,  yang  menempatkan unsur  kehendak  sebagai  unsur  utama  yang harus  di  penuhi  dalam  perjanjian.  Selain  itu, perjanjian yang dibuat dalam tahanan merupakan  bentuk  penyalahgunaan  keadaan yang  dilakukan  oleh  satu  pihak  terhadap  pihak lainnya.  Keabsahan  suatu  perjanjian,  dapat dilihat  terpenuhi  tidaknya  syarat-syarat  sahnya perjanjian  yang  telah  ditetapkan  dalam  KUH Perdata.  Perjanjian  yang  dibuat  di  dalam tahanan  tidaklah  memenuhi  syarat  utama  dari suatu  perjanjian  adalah  kesepakatan  yang didasari  pada  kebebasan  berkehendak  dari masing-masing  pihak.  Perjanjian  yang  dibuat dalam tahanan tidak memenuhi syarat kehendak  tersebut,  oleh  karennya  perjanjian dalam  tahanan  dapat  dikatakan  tidak  sah,  dan dapat dimintakan pembatalan.
Kata  Kunci :  Perjanjian,    Dalam  Tahanan, Penyalahgunaan Keadaan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup  bermasyarakat  atau  bernegara  yang disertai  sanksi  yang  tegas  apabila  dilanggar. Menurut  Lilik  Rasyidi  dan  Ira  Thania  Rasyidi, bahwa:
Hukum merupakan sesuatu yang
berkenaan dengan manusia terutama dalam hubungannya dengan manusia yang lainnya  dalam  suatu  pergaulan  hidup. Tanpa  pergaulan  hidup  (masyarakat)  tidak akan ada hukum ( ibi socieates ibi ius, zoon politicon ). Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan pergaulan antar manusia.
Namun tidak semua perbuatan manusia itu memperoleh pengaturannya, hanya
perbuatan atau tingkah laku yang diklasifikasikan  sebagai  perbuatan  hukum saja yang menjadi perhatian. 1
Berdasarkan  substansinya,  secara  umum hukum  dapat  dibedakan  dalam  2  (dua) kelompok,  yaitu  hukum  privat  (hukum  sipil)  dan hukum  publik  (hukum  Negara.  Dalam  arti  luar hukum  privat  meliputi  hukum  perdata  dan hukum  dagang. 2 Hukum  perdata  adalah  segala aturan  hukum  yang mengatur  hubungan  hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam  hidup  bermasyarakat.  Hubungan  hukum perdata tersebut dapat terjadi karena:
1.  Perjanjian  antara  pihak  yang  satu  dan pihak yang lain, misalnya jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
2.  Ketentuan undang-undang, yang bermanfaat  atau  saling  menguntungkan bagi  pihak-pihak,  misalnya,  perwakilan sukarela ( zaakwaarneming ), pembayaran tanpa utang ( onverschuldigde  betaling ),  perbuatan menurut hukum ( rechtmatige daad ), dan pewarisan.
1 Lilik  Rasyidi  dan  Ira  Thania  Rasyidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  PT. Citra Aditya Bhakti,  Bandung, 2004, h. 10.
2 C.  S.  T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 46
3.  Ketentuan undang-undang, yang merugikan orang lain, misalnya perbuatan melawan hukum ( onrechtmatide daad ). 3
Pengaturan hukum terkait dengan pergaulan  masyarakat  disebut  dengan    bidang hukum  perdata  ( privat ).  Hubungan  yang  terjadi dan  tercipta  dari  pergaulan  masyarakat  sering disebut  sebagai  perbuatan  hukum/peristiwa hukum.  Suatu  perbuatan  hukum  atau  peristiwa hukum  di  bidang  hukum  perdata  (privat)  adalah mengenai perjanjian/perikatan.
Menurut Munir Fuady, bahwa hukum dapat dibagi  ke  dalam  dua  kategori,  yaitu,  hukum memaksa ( dwinged recht ) dan hukum mengatur ( aanvullen  recht ).  Dalam  hal  ini  hukum perjanjian  termasuk  ke  dalam  kategori  hukum yang mengatur. 4
Asas  hukum  perjanjian  sebagai  hukum yang  bersifat  mengatur  ( optional  law ),  yang dimaksudkan  adalah  bahwa  pada  prinsipnya yang  diatur  dalam  undang-undang  baru  berlaku manakala  para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut tidak  mengaturnya  sendiri  secara  lain  dari  apa yang diatur dalam undang-undang.
Lahirnya  suatu  perikatan  dalam  Hukum Perdata  didasari  pada  ketentuan  Pasal  1233 KUH  Perdata  ya ng  menyatakan  bahwa:  “tiap- tiap  perikatan  dilahirkan,  baik  karena  perjanjian baik karena undang- undang”. Ketentuan mengenai perikatan, kemudian dipertegas kembali  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata,  yang menyatakan,  suatu  perjanjian  adalah  perbuatan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Dengan demikian, jelas setiap perjanjian akan melahirkan  perikatan  untuk  mewujudkan  antara
3 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 2.
4 Munir  Fuady, Konsep  Hukum  Perdata , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 182.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hak  dan  kewajiban  dari  para  pihak  yang membuat perjanjian.
Perjanjian  sering  disebut  kontrak.  Istilah kontrak  berasal  dari  bahasa  Inggris contract yang  sebenarnya  sudah  lama  dikenal  dalam bahasa  Indonesia  yaitu  kontrak. 5 Misalnya dalam  hukum  nasional  dikenal  kebebasan berkontrak  bukan  kebebasan  perjanjian.  Dalam sistem  hukum  nasional,  istilah  kontrak  atau perjanjian  memiliki  pengertian  yang  sama seperti  halnya  di  Belanda  tidak  dibedakan antara contract dan overeenkomst .  Para  pihak dalam  membuat  kontrak  berdasarkan  Pasal 1338  ayat  (1)  KUH  Perdata.  Pasal  ini menyatakan  “semua  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Mempertimbangkan unsur paksaan sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1324 KUHPerdata tersebut, maka harus diperhatikan, kecakapan  seseorang  dalam  bertindak,  yang dapat  dilihat  dari  usia,  jenis  kelamin  dan kedudukan orang yang bersangkutan. Di sinilah asas  larangan  “penyalahgunaan  keadaan” dalam hukum perdata kontraktual dapat menggantungkan  diri.  Dengan  kata  lain,  jelas bahwa  penyalahgunaan  keadaan  merupakan salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  gugurnya syarat  objek  “causa  yang  halal”  dalam  syarat sahnya perjanjian.
Praktiknya  di  masyarakat,  tidak  jarang terjadi suatu perjanjian di mana salah satu pihak dalam  keadaan  yang  tidak menguntungkan  dan secara  terpaksa  harus  menyepakati  suatu perjanjian yang pada dasarnya tidak dikehendaki.  Sebagai  contoh,  perjanjian  yang dibuat  di  dalam  tahanan,  di  mana  keadaan
5 Munir  Fuady, Hukum  Kontrak ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 18.
salah  satu  pihak  yang  membuat  perjanjian dalam keadaan yang tidak menguntungkan.
Contoh kasus yang dapat dianalisis secara yuridis adalah kasus perjanjian jual beli hak atas merek  yang  dilakukan  dalam  tahanan  yang dilakukan  antara  Budi  Haliman  dengan  Iwan Setia  Dharma  (Yayasan Hwa  Ing  Fonds ), Budiman Haliman menyepakati perjanjian damai dan  perjanjian  jual  beli  merek  dagang/jasa “Arise  Shine  Ces”,  yaitu  suatu  merek dagang/jasa  pendidikan,  pelatihan,  kegiatan olah  raga  dan  hiburan.  Mahkamah  Agung Republik Indonesia dalam amar putusannya No. 2356 K/Pdt/2008, menyatakan perjanjian perdamaian  dan  perjnjian  jual  beli    merek  yang dibuat  dan  ditanda  tangani  oleh  Tergugat  II dengan  penggugat  pada  tanggal  06  Oktober 2006 adalah batal demi hukum.
Pembatalan  perjanjian  oleh  Mahkamah Agung  menunjukkan  bahwa  perjanjian  damai dan  perjanjian  jual  beli  yang  dibuat  para  pihak tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  KUH Perdata.  Dengan  kata  lain,  bahwa  perjanjian yang  dibuat  oleh  para  pihak  tidak  sah  (absah). Sehingga,  Mahkamah  Agung  berpandangan perjanjian damai dan perjanjian jual beli tersebut wajib batal demi hukum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  masalah tersebut  akan  diteliti  dalam  penelitian  dengan judul: Perjanjian Yang Dibuat Dalam Tahanan Sebagai  Penyalahgunaan  Keadaan  Di  Tinjau Dari  KUH Perdata  (Studi Putusan  Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008).

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian yang dibuat  oleh  para  pihak  di  dalam  tahanan menurut perspektif hukum perdata ?

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah  Agung  dalam  menjatuhkan
putusan pembatalan perjanjian yang dibuat para  pihak  dalam  putusan  Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008?

## C.  Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah ditentukan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis keabsahan dari perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  di dalam  tahanan  menurut  perspektif  hukum perdata.
3. Untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum Mahkamah  Agung  dalam  menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian yang dibuat para  pihak  dalam  putusan  Mahkamah Agung No. 2356 K/PDT/2008.

## D.  Manfaat Penelitian
Pelaksanaan  suatu  penelitian  tentunya diharapkan  memberikan  manfaat.  Sehingga penelitian  tersebut  tidak  dilakukan  sia-sia  dan bernilai  sebagai  ilmu  pengetahuan.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  memberikan  manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  literatur  di bidang hukum perikatan, yakni menyangkut mengenai perikatan yang terjadi di masyarakat,  khususnya  berkaitan  dengan perikatan  yang  dibuat  dalam  tahanan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan.
2. Secara Praktis
Melalui  penelitian  ini  dapat  berfaedah  dan berguna  bagi  masyarakat  dan  juga  praktisi hukum,  seperti  notaris,  pengacara  untuk tidak  mengarahkan  kliennya  membuat
perikatan  jika  salah  satu  pihak  berada dalam masa penahanan.

## E.  Kerangka Teori dan Konsep
1.  Kerangka Teori Terdapat berbagai istilah untuk
menyebutkan  kerangka  teoritik,  berbagai  istilah tersebut  pada  dasarnya  sama  maksud  dan maknanya,  mungkin  ada  yang  lebih  luas  dan yang  lain  lebih  sempit  kajiannya,  akan  tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan. 6
Masing-masing  dari  teori  tersebut,  dapat uraikan sebagai berikut:

## a.  Teori Hukum Kontrak
Hukum  kontrak  di  Indonesia  diatur  dalam Buku  III  KUHPerdata   Bab  Kedua  yang mengatur  tentang  perikatan-perikaan  yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan. Pengertian  kontrak  dengan  persetujuan  adalah sama  seperti  terlihat  yang  didefinisikan  pada pasal 1313 KUHPerdata.
b.  Teori Penyalahgunaan Keadaan
Kebebasan  berkontrak  berpangkal  pada kedudukan  kedua  belah  pihak  yang  sama kuatnya,  memiliki  posisi  tawar  ( bargaining position )  yang  sama,  sehingga  masing-masing pihak  berkedudukan  sebagai  mitra  kontrak. Kenyataannya  terkadang  tidak  selalu  demikian, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi  atas  pihak  lainnya  dan  saling berhadapan sebagai lawan kontrak.
6 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Kerangka konsep Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang  memiliki  arti  sebagai  suatu kegiatan  atau  proses  berpikir,  daya  berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan  konsep  dalam  penelitian  adalah  untuk menghubungkan  dunia  teori  dan  observasi, antara  abstraksi  dan  realitas.  Konsep  diartikan sebagai  kata  yang  menyatakan  abstrak  yang digeneralisasikan  dari  hal-hal  yang  khusus, yang disebut dengan definisi operasional. 7

## II. KEABSAHAN  PERJANJIAN  YANG
DIBUAT  OLEH  PARA  PIHAK  DI DALAM TAHANAN MENURUT

## PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
A.  Keabsahan  Perjanjian  Yang  Dibuat  Oleh Para  Pihak  Di  Dalam  Tahanan  Menurut Perspektif Hukum Perdata
Mengikat  atau  tidak  mengikatnya  suatu kontrak  terhadap  para  pihak  yang  membuatnya tergantung  kepada  sah  atau  tidak  sahnya kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tersebut. Sah  atau  tidak  sahnya  suatu  kontrak  dapat dipastikan  dengan  mengujinya  menggunakan instrumen  hukum  yang  terkonkritisasi  dalam wujud  syarat-syarat  sahnya  suatu  kontrak sebagaimana  diatur  secara  sistematis  dalam Buku III KUH Perdata, yaitu:
1.  Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320 KUH Perdata. 2.  Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana  diatur  di  luar  Pasal  1320
7 Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, RajaGrafindo  Persadar,  Jakarta,
1998, h. 34.
KUH  Perdata,  yaitu  Pasal  1335,  Pasal 1339, dan Pasal 1347. 8
Khusus  Pasal  1320  KUH  Perdata  dapat ditegaskan  sebagai  instrumen  hukum  yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat  oleh  para  pihak,  karena  pasal  tersebut menentukan  adanya  empat  syarat  yang  harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:
1.  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya (de  toestemming  van  degenen die zich verbinden) ;
2.  Cakap  untuk  membuat  suatu  kontrak (de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan) ;
3.  Objek  atau  pokok  persoalan  tertentu atau  dapat  ditentukan (eene  bepald onderwerp objekt) ;
4.  Sebab  atau  causa  yang  tidak  dilarang (eene geoorloofde oorzaak) . 9
Syarat sahnya suatu kontrak yang kesatu (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya) dan syarat kedua (cakap  untuk  membuat  suatu kontrak) disebut syarat subjektif , karena menyangkut  subjek  hukum,  yaitu  orang-orang atau  pihak-pihak  yang  membuat  kontrak. Sedangkan  syarat  yang ketiga (objek  atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan) dan  syarat keempat (sebab  atau  causa  yang tidak  dilarang)  disebut  sebagai  syarat objektif , karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan  oleh  orang-orang  atau  subjek hukum yang membuat kontrak tersebut.
Syarat  subjektif  pertama  untuk  sahnya suatu  kontrak  adalah  sepakat  mereka  yang mengikatkan  dirinya.  Namun,  KUH  Perdata sendiri  ternyata  tidak  memberikan  penjelasan tentang  arti  kata  sepakat.  Oleh  karena  itu, pengertian  kata  “sepakat”  perlu  dijelaskan dengan  merujuk  kepada  pendapat  atau  doktrin bahkan teori hukum kontrak yang dikembangkan oleh ahli-ahli hukum kontrak.
8 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit ., h. 110.
9 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sepakat, menurut Herlien Budiono, dalam Muhammad  Syaifuddin  mencakup  pengertian tidak  saja  “sepakat”  untuk  mengikatkan  diri, tetapi  juga  “sepakat”  untuk  mendapatkan prestasi.  Dalam  kontrak  timbal  balik,  masing- masing  pihak  tidak  saja  mempunyai  kewajiban, tetapi  juga  berhak  atas  prestasi  yang  telah diperjanjikan.  Suatu  kontrak  sepihak  yang memuat  hak  atau  kewajiban  adanya  kata sepakat dari kedua belah pihak. 10
Muhammad Syaifuddin, menjelaskan bahwa  sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya mengandung tiga arti, sebagai berikut:
1.  Orang-orang  yang  membuat  kontrak harus  sepakat  atau  setuju  mengenai hal-hal  yang  pokok  dan  syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Contohnya,  dalam  kontrak  jual  beli, pihak  penjual  menghendaki  uang sebagai  harga  jual,  sedangkan  pihak pembeli  menghendaki  barang  yang dibeli. Harga jual dan barang merupakan  kesepakatan  mengenai hal-hal  yang  pokok  dari  kontrak  jual beli,  sedangkan  waktu  dan  tempat penyerahan barang merupakan kesepakatan di luar sepakat mengenai hal-hal yang pokok;
2.  Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga  dikehendaki  oleh  pihak  yang lainnya,  baik  yang  dinyatakan  secara tegas,  misalnya  membuat  kontrak sewa-menyewa,  kontrak  jual  beli,  dan lain-lain,  maupun  secara  diam-diam, misalnya  orang  naik  mobil  taxi, kemudian membayar ongkos angkutan kepada  sopir  sesuai  jurusan  atau trayeknya,
sehingga antara penumpang  dan  sopir  telah  sepakat mengadakan kontrak pengangkutan; 3.  Ada  kebebasan  para  pihak  dan  tidak ada unsur tekanan yang mengakibatkan  adanya  cacat  dari kebebasan itu. Kesepakatan itu dianggap  tidak  ada,  jika  sepakat  itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya  dengan  paksaan  atau penipuan. 11
10 Ibid ., h. 112.
11 Ibid .
Kesepakatan  dalam  kontrak,  dibentuk oleh  dua  unsur,  yaitu  pertama,  penawaran (aanbod,  offerte,  offer) ,  yang  diartikan  sebagai pernyataan  kehendak  yang  mengandung  usul untuk  mengadakan  kontrak,  yang  mencakup esensialia (unsur yang mutlak harus ada) dalam kontrak  yang  akan  ditutup.  Kedua,  penerimaan (aanvarding,  acceptatie,  acceptance) ,  yang artinya  pernyataan  setuju  dari  pihak  lain  yang ditawari. Kemudian, dasar keterikatan kontraktual  berasal  dari  pernyataan  kehendak, yang  dibedakan  dalam  dua  unsur,  yaitu kehendak (wils) dan  pernyataan (verklaring) .  Ini berarti bahwa kehendak dan pernyataan adalah syarat terpenting dalam suatu kontrak.
Penawaran atau
penerimaan mensyaratkan  adanya  suatu  kehendak  yang nyata  tertuju  pada  orang  tertentu,  yang terejawantahkan dalam pernyataan yang disampaikan  oleh  kedua  belah  pihak,  yang terwujud  dalam  rangkaian  kata-kata,  baik  lisan maupun tulisan. Kehendak dapat muncul dalam bentuk  pernyataan  secara  tegas  atau  diam- diam,  bahkan  juga  sikap  berdiam  diri  atau  tidak berbuat  yang  dalam  keadaan  tertentu  dapat diartikan sebagai suatu pernyataan.
Penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van omstandigheden )  dalam  perjanjian  jual  beli tersebut berawal dari sengketa kepemilikan hak atas  merek,  yaitu  sertifikat  merek  dari  etiket merek  Aries  Shine  Ces,  yang  digunakan  oleh Penggugat  berdasarkan  hak  atas  merek  yang diterbitkan  oleh  Departemen  Kehakiman  dan Hak Asasi Manusia Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek.
Tergugat  kemudian  mengklaim  bahwa merek  tersebut  adalah  milik  dari  tergugat, sehingga Tergugat membuat laporan ke Polwiltabes  Semarang  pada  tanggal  8  Agustus

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2006  dengan  tuduhan  melakukan tindak  pidana dengan  sengaja  menyiarkan,  memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan  atau  barang  hasil  pelanggaran  Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana diatur dalam Pasal  72  ayat  (1)  dan  (2)  UU.  No.  19  Tahun 2002  tentang  Hak  Cipta,  sehubungan  dengan pemasangan  logo  dengan  judul  “Arise  Shine Ces”  di  kantor  pelatihan  Bahasa  di  Jln:  Gg. Besen No. 28 Semarang.
Berdasarkan laporan Tergugat ke
Polwiltabes Semarang, pihak Kepolisian kemudian  melakukan  pemeriksaan  terhadap Penggugat pada tanggal 13 September 2006, di mana  pada  tanggal  tanggal  03  Oktober  2006 penyidik  di  Polwiltabes  Semarang  memanggil Penggugat  untuk  diserahkan  ke  Kejaksaan Negeri  Semarang,  sebab  berkas  penyidikan telah  P-21.  Polwiltabes  Semarang  kemudian mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap penggugat. Selama penggugat berada dalam tahanan di
Polwiltabes Semarang, Tergugat menawarkan  perdamaian  dengan  Penggugat, salah  satu  substansi  dari  perjanjian  damai tersebut  memaksa  Penggugat  untuk  bersedia mengalihkan  merek  milik  Penggugat  kepada Tergugat I dengan dilanjutkan kemudian adanya perjanjian jual beli  merek milik Penggugat yaitu merek  “Arise  Shine”  kepada  tergugat  dengan sebesar  Rp.  150.000.000,-  (seratus  lima  puluh juta  rupiah).  Tetapi,  penggugat  tidak  pernah menerima  pembayaran  atas  jual  beli  merek  itu, hal  tersebut  hanya  rekayasa  dari  Tergugat. Kemudian penggugat juga diminta menyerahkan sejumlah uang, yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat  ratus  juta  rupiah)  kepada  Tergugat, dengan  pembayaran  melalui  Bilyet  Giro  No. 210194. Berdasakan keterangan Tergugat uang tersebut  diperlukan  untuk  biaya  mengeluarkan
Penggugat  dan  tahanan  dengan  nantinya Tergugat  akan  mencabut  Laporan  Polisi. Setelah  itu,    Polwiltabes  Semarang  kemudian menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri penggugat dan sekaligus Surat Penetapan Penghentian Penyidikan terhadap  tersangka,  pada  tanggal  07  Oktober 2006.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  perbuatan  Penggugat  yang menyetujui  perjanjian  dilakukan  atas  suatu tekanan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian  dan  perjanjian jual  beli merek  yang dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Tergugat dengan  Penggugat  dapat  dinyatakan  sebagai suatu bentuk penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden )  yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan  terjadi,  yang  membuat  satu  di antara  dua  pihak  berada  dalam  keadaan  tidak bebas
menyatakan kehendaknya.
Penyalahgunaan keadaan ini adalah bentuk dari cacat  kehendak.  Sesuai  dengan  pendapat dikemukakan  oleh  J.Satrio  dalam  Muhammad Syaifuddin menyatakan:
Penyalahgunaan  keadaan  sejak  semula tidak  dapat  dibenarkan  oleh  hukum. Sebenarnya,  penyalahgunaan  keadaan sejak dulu dimaksukkan sebagai keadaan yang  bertentangan    dengan  ketertiban umum  atau  kebiasaan  baik  ( goede zeden ).  Jadi,  ada  anggapan  sebab  yang terlarang  sama  dengan  isi  kontrak  yang tidak  dibenarkan.  Penyalahgunaan  tidak semata-mata berkaitan dengan isi kontrak,  karena  isinya  mungkin  tidak terlarang,  tetapi  ada  sesuai  lain,  yang terjadi  pada  saat  lahirnya  kontrak,  yang menimbulkan  kerugian  pada  satu  di antara para pihak. 12
12 Ibid ., h. 121.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Kasus  jual  beli  hak  atas  merek  antara Budi Haliman Halim selaku penggugat/pemohon kasasi  yang  melawan  Lo  Iwan  Setia  Dharma selaku  Tergugat  termohon  kasasi,  dalam putusan Mahkamah Agung No. 2356
K/Pdt/2008,  dapat  diketahui  bahwa  keadaan yang dialami oleh Budi Haliman Halim menunjukkan  keadaan  ia  tidak  berada  dalam keadaan  bebas  untuk  memilih.    Dengan  kata lain,  secara  psikologis 13 pihak  Lo  Iwan  Setia Dharma memiliki keunggulan psikologis sehingga  mempengaruhi  keputusan  dari  Budi Haliman  Halim  untuk  melakukan  jual  beli meskipun dilaksanakan tanpa adanya kehendak yang murni.
Pembuatan  perjanjian  di  dalam  tahanan yang  dilakukan  antara  penggugat  dan  tergugat, selain sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan, juga merupakan pelanggaran
terhadap asas-asas
hukum dalam
perjanjian/kontrak.  Dalam  hukum  kontrak,  asas paling mendasar dalam membuat dan melaksanakan  suatu  perjanjian  adalah  asas kebebasan bekontrak.
Perjanjian  jual  beli  hak  atas  merek  yang dilakukan di dalam tahanan sebagaimana dalam
Putusan Mahkamah Agung No. 2356
K/Pdt/2008,  maka  dapat  dikatakan  dalam perjanjian  tersebut  tidak  terjadi  kehendak  yang sesungguhnya  dari  pihak  penjual  (penggugat). Dengan  kata  lain,  kesepakatan  perjanjian dengan  penandatangan  perjanjian  tersebut
13 Menurut  Van  Dunne,  penyalahgunaan keadaan  terjadi,  karena  ada  dua  unsur,  yaitu kerugian bagi satu dan penyalahgunaan kesempatan  oleh  pihak lain,  yang menimbulkan sifat  perbuatan  yaitu  adanya  keunggulan  pada satu di antara dua pihak, yang bersifat ekonomis dan atau psikologis. Lihat, Muhammad Syaifuddin.  2013. Hukum  Kontrak,  Memahami
Kontrak dalam Perspektif Filsafat,  Teori, Dogmatik,  dan  Praktik  Hukum .  Bandung  : Mandar Maju, h. 121.
didasari  adanya  tindakan  penyalahgunaan keadaan  atau  keadaan  memaksa,  karena  salah satu  pihak    dalam  perjanjian  tersebut  tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya  dan  tidak  memiliki  pilihan  lain untuk menyetujui atau tidak menyetujui penawaran dalam perjanjian tersebut.
Pihak  Tergugat/Termohon  Kasasi  dalam perkara  ini  menawarkan  perdamaian  dengan pihak  Penggugat/Pemohon  Kasasi,  penawaran perdamaian  tersebut  dibuat  dengan  syarat- syarat  tertentu  yang  diajukan  oleh  Tergugat. Salah  satu  syarat  yang  diajukan  tergugat,  agar penggugat bersedia menjual hak merek miliknya kepada  Tergugat.  Kemudian,  syarat  lainnya adalah  agar  penggugat  menyerahkan  uang sebesar  Rp.  400.000.000,-  (empat  ratus  juga rupiah) kepada tergugat untuk biaya pencabutan laporan  atau  pencabutan  perkara  (jumlah  biaya yang  cukup  fantastis  untuk  biaya  pencabutan perkara) di kepolisian.
Terlepas  dari  persoalan  dugaan  adanya penyimpangan  dalam  penyelesaian  perkara tersebut,  mengingat  jumlah  biaya  perdamaian untuk  pencabutan  perkara  yang  cukup  besar, jika  ditelaah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1320 KUH Perdata, maka perjanjian yang telah dibuat dan  disepakati  antara  penggugat  dan  tergugat juga  bertentangan  dengan  syarat  lain  sahnya suatu perjanjian, yaitu objek pretasi.
Objek prestasi yang ada dalam perjanjian antara  penggugat  dan  tergugat  adalah  jual  beli hak  atas  merek  “Arise  Shine”.  Hak  atas  merek pada  dasarnya  dibenarkan  oleh  hukum  untuk dialihkan  kepada  pihak  lain.  Dengan  demikian, objek perjanjian dalam perjanjian jual beli antara penggugat  dan  tergugat  tidaklah  bertentangan dengan  hukum.  Namun,  pemenuhan  prestasi tersebut  tidak  didasari  adanya  kesepakatan yang  sesungguhnya  antara  pihak  yang  satu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  yang  lainnya.  Oleh  karena,  dalam membentuk kesepakatan tersebut tidak didasari asas  keseimbangan  dalam  berkontrak,  sebab telah  terjadi  penyalahgunaan  keadaan  oleh pihak  yang  lain  yang  memanfaatkan  keadaan pihak yang satunya untuk menyetujui kesepakatan.
J.  Satrio  dalam  Muhammad  Syaifuddin menyebutkan,  bahwa  ada  enam  faktor  yang dianggap  sebagai  ciri  dari  penyalahgunaan keadaan, yaitu: 14
1.  Pada  waktu  menutup  kontrak,  satu  di antara  dua pihak ada dalam keadaan terjepit.
2.  Karena  keadaan  ekonomis,  kesulitan keuangan yang mendesak.
3.  Karena  hubugan  atasan  bawahan, keunggulan  ekonomis  pada  satu  di antara  dua  pihak,  hubungan  majikan buruh,  orang  tua/wali  anak  belum dewasa.
4.  Karena  keadaan,  seperti  pasien  yang membutuhkan pertolongan dokter ahli.
5.  Kontrak  mengandung  hubungan  yang timpang (prestasi yang tak seimbang), pembebasan  majikan  dari  risiko  dan menggesernya  menjadi  tanggungan  si buruh.
6.  Kerugian  yang  sangat  besar  bagi  satu di antara dua pihak.
Berdasarkan  indikator  penyalahgunaan keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden )  yang dikemukakan  oleh  J.  Satrio  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  perjanjian  jual  beli  hak  atas merek  yang  dilaksanakan  oleh  “Arise  Shine” merupakan  tindakan  penyalahgunaan  keadaan ( misbruik van omstandigheden ).
Penyalahgunaan  keadaan  merupakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum, sebagai  bentuk  perbuatan  yang  bertentangan dengan hukum, maka perjanjian yang dilakukan antara Budiman Haliman Halim dengan Lo Iwan Setia  Dharma  dapat  dimintakan  pembatalan atau dapat dibatalkan. Meskipun dalam
14 Ibid.
KUHPerdata Penyalahgunaan
keadaan ( misbruik  van  omstandigheden )  tidak  diatur sebagai  alasan  pembatalan  perjanjian,  namun dalam perkembangannya penyalahgunaan keadaan  melanggar  asas-asas  lainnya  yang harus  ada  dalam  pelaksanaan  perjanjian, seperti: asas keseimbangan, asas itikad baik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  keabsahan  perjanjian  yang dibuat dalam tahanan tidak sah menurut hukum, mengingat  tidak  terdapatnya  kehendak  yang sesunguhnya  antara  satu  pihak  dengan  pihak lainnya  dalam  membuat  perjanjian.  Unsur kehendak  yang  murni  dalam  hal  ini  tidak terbentuk,  sehingga  kesepakatan  dilakukan berdasarkan  suatu  keadaan  yang  tidak  normal yang disebut dengan cacat kehendak.
Cacat  kehendak  ( wilsgebreke )  dalam kesepakatan  terjadi  jika  terdapat  keadaan  yang tidak  normal,  dalam  arti  terdapat  unsur-unsur kekeliruan/kesesatan ( dwaling ), kekerasan/paksaan  ( berderiging,  dwang ),  dan penipuan bedrog dalam  proses  kesepakatan yang  dilakukan  oleh  satu  atau  lebih  pihak  yang membuat kontrak. 15

## B.  Akibat Hukum Terhadap Suatu Perjanjian Yang Dibuat Dalam Tahanan
R.  Soeroso,  menjelaskan  bahwa  akibat hukum  merupakan  suatu  akibat  dari  tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang  diharapkan  oleh  pelaku hukum .  Akibat yang  dimaksud  adalah  akibat  yang  diatur  oleh hukum,  sedangkan  tindakan  yang  dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 16
Sedangkan  menurut  Achmad  Ali,  akibat  hukum
15 Salim HS. Loc. Cit . 16 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 295.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  suatu  akibat  yang  ditimbulkan  oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. 17
Soeroso menyatakan bahwa suatu perbuatan  hukum  adalah  setiap  perbuatan subjek  hukum  (manusia  atau  badan  hukum) yang  akibatnya  diatur  oleh  hukum  dan  karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. 18 Berdasarkan
pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan oleh Soeroso di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan hukum adalah suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana  dapat  menimbulkan  suatu  akibat  yang dikehendaki  oleh  yang  melakukannya.  Jika perbuatan  itu  akibatnya  tidak  dikehendaki  oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya,  maka  perbuatan  itu  bukan perbuatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang  melakukan  perbuatan  itu  menjadi  unsur pokok dari perbuatan tersebut.
Lebih  jelas  lagi  bahwa  akibat  hukum adalah  segala  akibat  yang  terjadi  dari  segala perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek hukum  terhadap  obyek  hukum  atau  akibat- akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian- kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan  telah  ditentukan  atau  dianggap sebagai akibat hukum.
Berkenaan  dengan  akibat  hukum  yang dibuat  dalam  tahanan,  maka  secara  umum berdasarkan  KUH  Perdata  tidak  terdapat larangan  untuk  membuat  perjanjian  di  dalam tahanan.  KUHPerdata,  terdapat  ketentuan  yang membedakan  dengan  jelas  antara  perikatan
17 Ahcmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum , Prenada  Kencana  Media  Group,  Jakarta,  2008, h. 192.
18 Soeroso., Op. Cit ., h. 296.
yang  lahir  dari  perjanjian  dan  perikatan  yang lahir  dari  undang-undang.  Akibat  hukum  suatu perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian  memang dikehendaki  oleh  para  pihak,  karena  memang perjanjian  didasarkan  atas  kesepakatan  yaitu persesuaian  kehendak  antara  para  pihak  yang membuat  perjanjian.  Sedangkan  akibat  hukum sutau  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang mungkin  tidak  dikehendaki  oleh  para  pihak, tetapi  hubungan  hukum  dan  akibat  hukumnya ditentukan oleh undang-undang. 19
Perjanjian  yang  dibuat  dalam  tahanan, pada dasarnya tidak menyalahi asas sentral dari hukum perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak.  Namun  demikian,  patut  dipahami bahwa  asas  kebebasan  dalam  berkontrak bukanlah  suatu  asas  tunggal  yang  ada  dalam hukum perjanjian. Berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian terdapat beberapa asas  lainnya  yang  penting  untuk  diperhatikan. Dengan  kata  lain,  meskipun  perjanjian  tersebut dibuat  dalam  tahanan,  bukan  berarti  perjanjian itu tidak memenuhi asas-asas hukum perjanjian. Artinya  tidak  semua  perjanjian  yang  dibuat  di dalam  tahanan  dapat  dimintakan  pembatalan, tetapi jika dalam perjanjian tersebut telah terjadi cacat  kehendak,  itu  artinya  syarat  subjektif sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.
Akibat  hukum  dari  tidak  terpenuhinya syarat subjektif sahnya suatu kontrak/perjanjian, maka  terhadap  kontrak/perjanjian  itu  dapat dimintakan  pembatalan.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1321  KUHPerdata,  yang menyebutkan  beberapa  alasan  pembatalan suatu perjanjian yang dikarenakan adanya cacat kehendak, antara lain dikarenakan:
1.  Kekhilafan ( dwaling ) Pasal 1322 KUHPerdata: bisa mengenai orang, dikira
19 Sunarhoko., Op. Cit ., h. 117.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
seorang profesional lalu dikontrak ternyata amatiran. 2.  Paksaan ( dwang ) Pasal 1323 KUHPerdata: fisik dan psikis 3.  Penipuan ( bedrog ) Pasal 1328 KUHPerdata:  penipuan  harus  sedemikian rupa  sehingga  pihak  lain  tidak  akan membuat  perjanjian  jika  tipu-tipu  itu  tidak dilakukan ( kunstbegrepen ) .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  dalam tahanan dapat dimintakan pembatalan sebabkan  dalam  perjanjian  telah  terjadi  atau terdapat  alasan-alasan  pembatalan  perjanjian sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1321 KUH Perdata.
Alasan-alasan pembatalan perjanjian yang  diatur  dalam  Pasal  1321  KUH  Perdata, berkaitan  dengan  syarat  subjektif  dari  suatu kontrak  yaitu  adanya  “kata  sepakat”  atau kesepakatan  dari  para  pihak  yang  mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.
Perjanjian  jual  beli  merek  yang  dilakukan antara Iwan Setia Dharma dengan Budi Haliman Halim, telah terjadi kesepakatan dengan ditanda tanganinya  surat  perjanjian  jual  beli  oleh  Budi Haliman  Halim.  Sehingga  dalam  perjanjian tersebut  jelas  terdapat  kesepakatan,  yang dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis.  Namun, kesepakatan  yang  terjadi  dalam  perjanjian tersebut  tidak  memenuhi  syarat  kesepakatan kehendak.
Menurut Munir Fuady, suatu kesepakatan kehendak  terhadap  suatu  kontrak  dimulai  dari adanya unsur penawaran ( offer ) oleh salah satu pihak yang diikuti oleh penerimaan ( acceptance ) dari  pihak  lainnya  sehingga  akhirnya  terjadilah suatu  kontrak,  yang  terutama  untuk  kontrak-
kontrak  bisnis  kerap  kali  dilakukan  secara tertulis. 20
Tidak terpenuhinya kesepakatan kehendak  dalam  suatu  perjanjian,  jika  ketika kontrak  ditandatangani  terjadi  salah  satu  dari unsur-unsur  sebagai  berikut:  adanya  Paksaan ( dwang ),  penipuan  ( bedrog )  atau  kesilapan ( dwaling ), terhadap atau dalam proses
pembuatan
kontrak/perjanjian tersebut. Berkenaan  dengan  perjanjian  yang  dibuat antara Iwan Setia Dharma dengan Budi Haliman Halim,  dapat  diketahui  bahwa  telah  terdapat unsur paksaan dan penipuan.
III. PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMBATALAN  PERJANJIAN  YANG DIBUAT PARA PIHAK DALAM
PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG  No. 2356 K/PDT/2008

## A.  Posisi Kasus

## 1.  Identitas
Para  pihak  dalam  perkara  kasasi  di tingkat  Mahkamah  Agung  dalam  perkara  No. 2356K/Pdt/2008,  terdiri  dari  Budi  Halim  yang beralaman  di  Jl.  Dr.  Cipto  No.  46  Semarang yang  dalam  hal ini  diwakili  atau memberi  kuasa kepada Ketut Dharma Susila, SH., advokat yang beralamat  di  Jl.  Beton  Mas  Utara  No.  208 Semarang, dalam hal ini berkedudukan sebagai pemohon
Kasasi
yang dahulu
penggugat/terbanding.
Pemeriksaan  perkara  di  tingkat  kasasi dalam perkara ini, Yayasan Hwa Ing Fonds dan Iwan  Setia  Dharma  serta  Pemerintah  Republik Indonesia, Cq. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Dirjen  HaKi
20 Munir Fuady. Op. Cit. , h. 29.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  beralaman  di Jl.  Daan  Mogot  Tanggerang Banten, berkedudukan sebagai termohon kasasi atau dahulu Turut Tergugat/Terbanding.

## 2.  Kronologis Kasus
Sengketa perdata ini berawal dari adanya laporan  dari  Tergugat  I  dan  Tergugat  yang membuat laporan polisi ke Polwiltabes Semarang.  Dalam  laporan  tersebut,  penggugat berkedudukan sebagai terlapor, dengan tuduhan  melakukan  tindak  pidana  dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hal terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 72    ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  No.  19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
Berdasarkan  laporan  polisi  yang  dibuat oleh  pelapor  I  dan  II,  kemudian  terhadap terlapor/penggugat  dilakukan  pemeriksaan  oleh penyidik.  Pada  tanggal  13  September  2006, terhadap penggugat/terlapor dilakukan pemeriksaan  oleh  penyidik  tanpa  dilakukan penahanan. Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2006,  penggugat  dipanggil  ke  Polwiltabes Semarang,  dengan  alasan  pemanggilan  bahwa berkas  penyidikan  telah  P21  dan  oleh  karenya penggugat  harus  diserahkan  ke  Kejaksaan Negeri.
Kemudian  pada  tanggal  5  Oktober  2006, Polwiltabes  Semarang  mengeluarkan  surat perintah penahanan terhadap penggugat. Ketika penggugat  berada  pada  masa  penahanan  oleh Polwiltabes  Semarang  tergugat  I  menawarkan perdamaian. Namun, dalam tawaran perdamaian Tergugat I mengajukan persyaratan tertentu,  yaitu  agar  penggugat  bersedia  untuk menjual Merek “ARISE SHINE” milik penggugat kepada  tergugat  I  seharga  Rp.  150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Sejak  penandatanganan  surat  jual  beli merek  antara  penggugat  dengan  Tergugat  I, Penggugat  sama  sekali  tidak  pernah  menerima pembayaran  atas  harga  jual  beli  merek  yang telah  disepakati  tersebut.  Bahkan,  penggugat harus membayar uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat  ratus  juta  rupiah),  yang  diserahkan kepada  anak  tergugat  I  dan II  untuk  biaya  yang diperlukan dalam penyelesaian perkara.
Setelah  tergugat  I  dan  II  mengantongi surat  perdamaian  yang  telah  ditanda  tangani oleh  penggugat,  tergugat  I  dan  II  kemudian membuat  surat  pencabutan  perkara  pada tanggal  6  Oktober  2006.  Pencabutan  perkara tersebut kemudian ditindaklanjut dengan diterbitkannya  Surat  Perintah  Pengeluaran Tahanan  terhadap  diri  tergugat,  yaitu  pada tanggal 7 Oktober 2006.
Berdasarkan  Surat  Pencabutan  Perkara yang dibuat oleh Tergugat I dan II di Polwiltabes Semarang yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Pengeluaran  Tahanan  yang  diterbitkan  oleh Polwiltabes Semarang, maka kemudian Polwiltabes Semarang menerbitkan Surat Ketetapan  Penghentian  Penyidikan  terhadap Penggugat  dengan  alasan  berdasarkan  hasil penyidikan  terhadap tersangka, perbuatan pidana yang disangkakan tidak cukup bukti atau peristiwa  hukum  bukan  tindak  pidana  atau penyidikan dihentikan demi hukum.
Rentetan  peristiwa  yang  dialami  oleh penggugat di atas, jelas bahwa posisi penggugat  dalam  hal  ini  sangat  dirugikan  oleh tergugat  I  dan  II,  di  mana  rangkaian  kerugian yang  dialami  oleh  penggugat  dapat  diperinci sebagai berikut:
1.  Penggugat  dituduh  melakukan  tindak pidana  dengan  sengaja  menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  atau hal  terkait  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  72    ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  Tuduhan  tersebut  cukup  tidak mendasar,  sebab  penggugat  adalah pemilik merek yang sebenarnya.
2.  Atas  dasar  laporan  tergugat  I  dan  II, kemudian  terhadap  penggugat  dilakukan pemeriksaan  sebagai  tersangka  dan  juga dilakukan penahanan terhadap diri penggugat.
3.  Penggugat dengan terpaksa harus
menandatangani  surat  perdamaian  dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
4.  Penggugat  juga  harus  menandatangani surat  jual  beli  m erek  “ARISE  SHINE”,
milik penggugat yang juga ditandatangani pada  saat  penggugat  berada  di  tahanan
Polwiltabes Semarang. Sejak ditandatanganinya  surat  perjanjian  jual beli  merek  tersebut,  penggugat  sama sekali tidak pernah
menerima pembayaran dari Tergugat I dan II.
5.  Pada  saat  penggugat  di  tahan  di
Polwiltabes  Semarang,  jelas-jelas  bahwa kemerdekaan  penggugat  terampas,  baik itu  kemerdekaan  dalam  arti  kebebasan bergerak secara fisik, maupun kebebasan penggugat dalam berpikir dan bertindak. Berdasarkan  kronologis  kasus  di  atas, tampak  jelas  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan oleh  Tergugat  I  dan  II merupakan  suatu  bentuk perbuatan  melawan  hukum.  Oleh  karenanya, Budi Halim mengajukan gugatan secara perdata ke  pengadilan  negeri  Semarang,  dengan  dalil- dalil  bahwa  perbuatan  tergugat  I  dan  II  telah menimbulkan kerugian materil dan juga
immaterial bagi Penggugat. Selain itu perbuatan tergugat I dan II merupakan perbuatan melawan hukum  ( onrechmatigedaad ),  yang  karenanya memberikan hak bagi penggugat untuk menuntut kerugian yang timbul akibat perbuatan tergugat I dan II sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
Adapun perbuatan Tergugat I dan II yang telah  menyebabkan  timbulnya  kerugian  bagi Penggugat dan menjadi dalil-dalil dalam gugatan  yang  diajukan  oleh  penggugat  ke Pengadilan  Negeri  Semarang,  diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Perbuatan yang dilakukan oleh penggugat,
yaitu menandatangani perjanjian perdamaian dan juga perjanjian jual  beli  merek  berada  dalam  sebuah tekanan,  oleh  karenanya  batal  demi hukum.
2.  Perjanjian  jual  beli  tersebut  dilakukan secara melawan hukum dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian jual beli merek dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan  tergugat  II  pada  tanggal  06 Oktober 2006, harus dibatalkan.
3.  Penggugat dengan terpaksa harus membayar  kepada  tergugat  II  yang diterima  melalui  kuasa  hukum  tergugat  I dan II yaitu Agus N., yang menjadi syarat yang  ditetapkan  oleh  tergugat  I  dan  II untuk  pencabutan  laporan  polisi  di Polwiltabes  Semarang,  merupakan  suatu perbuatan melawan hukum, maka tergugat  I  dan  II  harus  mengembalikan sejumlah  uang  senilai  Rp.  400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus.
4.  Laporan  polisi  yang  ditujukan  kepada penggugat yang dilanjutkan dengan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemeriksaan  juga  penahanan  terhadap diri penggugat telah menimbulkan kerugian  immaterial  yang  tidak  terhingga. Oleh  karena  itu,  adalah  cukup  bijaksana bagi  majelis  Hakim  untuk  menghukum tergugat  I  dan  II  untuk  membayar kerugian immaterial dari penggugat sebesar  Rp.  3.  000.000.  000,-  (tiga miliar rupiah).

## 3.  Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,

## Banding dan Kasasi
Berdasarkan pada gugatan yang diajukan oleh  Penggugat  dan  mempertimbangkan  fakta- fakta hukum yang ditemukan pada pemeriksaan di  muka  persidangan,  Pengadilan  Negeri Semarang  telah  mengambil  putusan  dalam perkara  No.  237/Pdt.G/2006  tanggal  28  Juni 2007  yang  pada  pokoknya  mengabulkan gugatan
Penggugat
untuk sebagian, diantaranya: a.  Menyatakan  tergugat  I  dan  II  telah melakukan perbuatan melawan hukum; b.  Menyatakan  penggugat  pemilik  merek Arise  Shine  Ces  Nomor  477275  yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual Cq. tanggal pendaftaran 22 Mei 2001; c.  Menyatakan  perjanjian  perdamaian dan  perjanjian  jual  beli  merek  yang dibuat dan ditandatangani oleh
Tergugat  II  dengan  Penggugat  pada tanggal  6  Oktober  2006,  batal  demi hukum; d.  Menghukum  Tergugat  I  dan  II  untuk mengembalikan  sertifikat  merek  Arise Shine  Ces  Nomor  477275  yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual Cq. tanggal pendaftaran 22 Mei 2001; e.  Menghukum tergugat I dan II membayar  uang  paksa  sebesar  Rp. 1.000.000.000/hari dalam setiap keterlambatan  dalam  memenuhi  isi putusan  saat  putusan  ini  mempunyai putusan hukum yang tetap;
f. Menyatakan  turut  tergugat  tunduk  pada putusan ini;
g.  Menghukum  tergugat  I  dan  II  untuk membayar biaya perkara.
Pemeriksaan  perkara  ditingkat  banding, yaitu  di  Pengadilan  Tinggi  Semarang,  putusan Pengadilan  Negeri  Semarang  telah  dibatalkan dengan  putusan  No.  45/Pdt/2008/PT.Smg., tanggal  17  Oktober  2008,  yang  amar  putusan pada  pokoknya  menolak  gugatan  Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
Sementara  itu,  pemeriksaan  Di  tingkat kasasi  di  Mahkamah  Agung  RI  dalam  perkara No.  2356  K/Pdt/2008  tanggal  18 Februari  2009, putusan  Pengadilan  Tinggi  Semarang  tersebut telah  dibatalkan  dan  selanjutnya  mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan
Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan Perjanjian  Jual  Beli  merek  yang  dibuat  dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;

## B.  Pertimbangan  Hukum  Mahkamah  Agung Dalam Putusan No. 2356K/PDT/2008
Mahkamah Agung dalam
pertimbangannya  berpendapat  bahwa Judex
Factie (Pengadilan  Tinggi  Semarang)  telah salah  menerapkan  hukum,  karena  Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat  pada  saat  dibuatnya  perjanjian  jual beli.
Berdasarkan  pada  bukti  P1,  Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek “Arise Shine Ces” yang oleh Tergugat I dan Tergugat II logo tersebut  diberi  judul  “Arise  Shine  Ces”  diakui sebagai  milik  Tergugat  I  dan  Tergugat  II.  Atas dasar  tersebut,  maka  kemudian  Tergugat  I  dab II melaporkan Penggugat ke Polisi atas tuduhan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
telah menggunakan hak merek tergugat I dan II. Konsekuensi  hukum  dari laporan  polisi tersebut telah menyebabkan terhadap penggugat dilakukan  pemeriksaan  oleh  penyidik  kepolisian dan kemudian dilakukannya penahanan terhadap penggugat.
Keadaan  di  mana  penggugat  di  tahan  di Polwiltabes  Semarang  dengan  terbitnya  surat perintah  penahanan  terhadap  penggugat,  maka kemudian  timbul  tawaran  perdamaian  dari tergugat  I  dan  II  dengan  ketentuan  atau  syarat yang  ditetapkan  bahwa  penggugat  harus bersedia  untuk menjual  hak me rek “Arise Shine Ces” kepada tergugat I dan II.
Perjanjian  jual    beli  merek  Arise  Shine Ces  yang  dilaksanakan  antara  Penggugat dengan Tergugat yang didasari adanya perdamaian  dapat  dikualifisir  bahwa  tujuan Tergugat  melaporkan  Penggugat  ke  Penyidik adalah untuk  mengambil  alih  “Merek”  tersebut. Oleh  karena  itu,  pertimbangan  Pengadilan Negeri  dalam  Putusan  No.  237/Pdt.G/2006 tanggal  28  Juni  2007,  dapat  dibenarkan  dan diambil  alih  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai pertimbangannya sendiri.
Mahkamah  Agung  dalam  menjatuhkan putusan  pada  perkara  ini  mempertimbangkan keadaan  yang  saat  itu  dialami  oleh  penggugat, di  mana  ketika  itu  Penggugat  sedang  ditahan oleh  Polisi,  karena  laporan  yang  dibuat  oleh Tergugat  I  dan  Tergugat  II.  Selanjutnya, keadaan  penggugat  tersebut  dimanfaatkan  oleh tergugat I dan II untuk menekan Penggugat agar mau membuat dan menyetujui perdamaian serta perjanjian jual beli hak merek milik penggugat.
Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat  bahwa  keadaan  yang  dialami  oleh penggugat saat itu merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan “ Misbruik Van
Omstandigheiden ”  yang  dapat  mengakibatkan
perjanjian  dapat  dibatalkan,  karena  tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata yaitu  tidak  adanya  keseimbangan  dalam pembuatan perjanjian yang menyebabkan adanya  cacat  kehendak.  Di  mana  salah  satu pihak  berada  dalam  keadaan  tidak  bebas  untuk menentukan  pilihan  dalam  membuat  perjanjian tersebut.

## C.  Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2356K/PDT/2008
Menurut
penulis, pertimbangan
Mahkamah  Agung  dalam  mengambil  alih putusan  Pengadilan  Negeri  dalam  Putusan  No. 237/Pdt.G/2006  tanggal  28  Juni  2007,  adalah pertimbangang yang cukup bijaksana. Kemudian  dalam  pertimbangannya,  Mahkamah Agung  berpendapat  bahwa Judex  Factie (Pengadilan  Tinggi  Semarang)  telah  salah menerapkan  hukum,  karena  Pengadilan  Tinggi tidak  mempertimbangkan  keadaan  Penggugat pada  saat  dibuatnya  perjanjian  jual  beli  juga sangat  di  dasari  pada  pertimbangan  hukum yang jeli dalam menerapkan hukum dalam suatu peristiwa yang konkrit.
Merumuskan  perbuatan  melawan  hukum, penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan adalah  mengenai  adanya  hanya  hak  dan kewajiban  hukum  berdasar  pada  Undang- undang  ( wet ).  Jadi,  perbuatan  itu  harus melanggar  hak  orang  lain  atau  bertentangan dengan  kewajiban  hukumnya  sendiri  yang diberikan  undang-undang.  Dengan  demikian, melanggar hukum ( onrechtmatige ) sama dengan melanggar Undang-undang
( onwetmatige ). 21 Sejak  tahun  1919,  unsur melawan  hukum  dalam  perbuatan  melawan hukum  diartikan  dalam  arti  seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
21 Ibid ., hal. 261.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Perbuatan  yang  melanggar  undang- undang yang berlaku, atau
b.  Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
c.  Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
d.  Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ( geode zeder ), atau e.  Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk  memperhatikan  kepentingan orang lain. ( indruist tegen de zorgvuldigheid,
welke in het
maatschappelijk  verker  betaamt  ten aanzein van anders person of goed ). 22
Unsur perbuatan melawan hukum setelah Putusan Hoge  Raad 31  Januari  1919  telah mengalami  perkembangan,  di  mana  paham perbuatan  melawan  hukum  dalam  arti  yang sempit beralih pada paham perbuatan melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya.
Pandangan  perbuatan  melawan  hukum  dalam arti  yang  seluas-luasnya  memasukkan  unsur kesusilaan  atau  kesopanan  dalam  kategori perbuatan melawan hukum.
Adanya  kerugian  ( schade )  bagi  korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan  Pasal  1365  KUH  Perdata  dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi  yang  hanya  mengenal  kerugian materiil,  maka  kerugian  karena  perbuatan melawan  hukum  di  samping  kerugian  materiil, yurisprudensi  juga  mengakui  konsep  kerugian immaterial,  yang  juga  akan  dinilai  dengan uang. 23
Kerugian yang dimaksud dalam perbuatan  melawan  hukum  meliputi  kerugian materil  dan  kerugian  immaterial.  Dalam  pasal- pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi,  kerugian  itu  meliputi,  yaitu  biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan diharapkan (bunga). Ukuran
22 Munir Fuady, Op. Cit ., hal. 254-255.
23 Ibid ., hal. 256.
penilaian  yang  dipakai  adalah  uang.  Pada perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian  dan  ukuran  penilaan  dengan  uang dapat  diterapkan  secara  analogis.  Dengan demikian,  perhitungan  ganti  kerugian  pada perbuatan  melawan  hukum  didasarkan  kepada kemungkinan  adanya  tiga  unsur  tersebut  dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. 24
Kesalahan  dalam  perbuatan  melawan hukum  dimaksudkan  kepada  kesalahan  dalam hukum  perdata,  tidak  untuk  kesalahan  hukum pidana.  Kesalahan  yang  dirumuskan  dalam ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata,  meliputi semua  gradasi  dari  kesalahan  dalam  arti kesengajaan sampai pada kesalahan dalam arti kelalaian. 25
Berkenaan  dengan  perbuatan  hukum yang  terjadi  di  dalam  perkara  ini,  maka  dapat dikatakan  bahwa  perbuatan  Tergugat  I  dan  II jelas-jelas  telah  menimbulkan  kerugian  bagi penggugat. Selain kerugian material, penggugat juga mengalami kerugian immaterial, yaitu harus menjalani  proses  penanahan  di  Polwiltabes Semarang.
Unsur  kesalahan  yang  dilakukan  oleh Tergugat  I  dan  Tergugat  II,  yaitu  adanya pengakuan  dari  Tergugat  I  dan  Tergugat  II bahwa  merek  dengan  judul  Arise  Shine  Ces, adalah  milik  tergugat.  Sedangkan  nyata  bahwa merek  tersebut  merupakan  milik  penggugat yang  didasari  pada  bukti  P1,  di  mana Penggugat  adalah  pemilik  Sertifikat  Hak  Merek “Arise Shine Ces” yang didaftarkan dan terdaftar di Dirjen Haki.
Berdasarkan  pengakuan  tergugat  I  dan  II tersebut,  kemudian  tergugat  I  dan  II  menuduh
24 Abdul  Kadir  Muhammad. Op.  Cit .,  hal. 263-264.
25 Ibid ., hal. 264.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bahwa  penggugat  telah  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Merek. Tuduhan  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti dengan  melaporkan  dugaan  tindak  pidana tersebut  ke  Polwiltabes  Semarang.  Kemudian pihak  kepolisian  dari  Polwiltabes  Semarang berdasarkan laporan kepolisian tersebut melakukan tindakan hukum berupa
pemeriksaan terhadap penggugat dan menetapkan  status  tersangka  dan  melakukan penahanan  terhadap  penggugat  dalam  rangka pelaksanaan proses hukum terhadap penggugat.
Setelah  penggugat  ditahan  di Polwiltabes Semarang,  kemudian  timbul  tawaran  dari Tergugat  I  dan  Tergugat  II  agar  penyelesaian perkara  pidana  tersebut  dilakukan  secara damai.  Namun,  tergugat  I  dan  II  menentukan syarat  dalam  perjanjian  damai  tersebut,  yaitu penggugat harus bersedia untuk menjual merek “Arise  Shine  Ces”  miliknya  kepada  Tergugat  I dan II.
Unsur  terakhir,  yaitu mengenai  hubungan sebab  akibat  ( causalited ),  di  mana  perbuatan yang  dilakukan  tergugat  I  dan  II  telah  nyata menyebabkan  timbulnya  kerugian  materil  dan immaterial bagi penggugat.  Dalam hal ini dapat dilihat secara faktual ( causa in fact ). Berdasarkan  fakta-fakta  yang  dialami  oleh penggugat,  maka  nyata  bahwa  kerugian  yang timbul  adalah  akibat  dari  perbuatan  Tergugat  I dan II.
Adapun  perbuatan  tergugat  I  dan  II  yang telah  mengakibatkan  kerugian    bagi  penggugat dapat dirinci sebagai berikut:
1.  Penggugat  dituduh  melakukan  tindak pidana  dengan  sengaja  menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau
barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  atau hal  terkait  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  72    ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.  Tuduhan  tersebut  cukup  tidak mendasar,  sebab  penggugat  adalah pemilik  merek  yang  sebenarnya.  Atas dasar laporan tergugat I dan II, kemudian terhadap
penggugat dilakukan pemeriksaan  sebagai  tersangka  dan  juga dilakukan penahanan terhadap diri penggugat.  Dalam  hal  ini  jelas  bahwa akibat  dari  perbuatan  tergugat  I  dan  II telah  menimbulkan  kerugian  immaterial bagi penggugat.
2.  Penggugat dengan terpaksa harus menandatangani  surat  perdamaian  dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000  (empat  ratus  juta  rupiah). Penggugat  juga  harus  menandatangani surat  jual  beli  merek  “Arise  Shine”,  milik penggugat yang juga ditandatangani pada saat  penggugat  berada  di  tahanan
Polwiltabes Semarang. Sejak
ditandatanganinya  surat  perjanjian  jual beli  merek  tersebut,  penggugat  sama sekali
tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I dan II. Dalam hal ini, maka jelas bahwa penggugat telah mengalami  kerugian  materil  akibat  dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  putusan  Mahkamah  Agung yang  amarnya  pada  pokoknya  menyatakan bahwa  perbuatan  tergugat  I  dan  II  merupakan perbuatan  melawan  hukum  adalah  didasari pada pertimbangan hukum yang tepat. Di mana dari  rentetan  perbuatan  tergugat  I  dan  II  dan peristiwa  yang  dialami  oleh  penggugat  telah

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
nyata-nyata  terpenuhinya  unsur  perbuatan melawan hukum.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1.  KUH  Perdata  telah  menentukan  patokan tentang  syarat  sahnya  suatu  perjanjian. Keabsahan  suatu  perjanjian,  dapat  dilihat terpenuhi  tidaknya  syarat-syarat  sahnya perjanjian yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata.  Perjanjian  yang  dibuat  di  dalam tahanan  tidaklah  seluruhnya  dianggap  tidak sah  atau  absah.  Karena,  KUH  Perdata menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan  kebebasan  bagi  setiap  orang untuk  membuat  perjanjian  dalam  format, dan  waktu  serta  dimanapun  saja.  Namun, jika  perjanjian  tersebut  berkaitan  dengan posisi dari  tahanan, sehingga terjadi pemanfaatan  kondisi  faktual  yang  dialami oleh  tahanan  itu,  maka  dalam  hal  ini  telah terjadi  penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik van  omstadigheden ),  yang  berakibat  tidak terpenuhinya asas-asas lain dalam perjanjian, seperti asas kepatutan, kebiasaan dan juga asas
keadilan/keseimbangan  dalam  berkontrak. Tidak  terpenuhinya  asas-asas  perjanjian lainnya,  maka berdampak pula tidak terpenuhinya  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian. Mengingat perjanjian yang dibuat dalam  tahanan  tidak  terpenuhinya  syarat kehendak,  di  mana  satu  pihak  mengalami tekanan  secara  psikis,  berupa  ketakutan, ancaman  dan  tidak  ada  pilihan  lain  untuk
tidak menyetujui  perjanjian  yang  ditawarkan oleh pihak lain tersebut.
2.  Karena  tidak  terpenuhinya  syarat  sahnya perjanjian,  dalam  hal  ini  tidak  terpenuhinya syarat  kehendak  pada  proses  pembuatan perjanjian yang dibuat dalam tahanan, maka perjanjian  yang  dibuat  dalam  tahanan adalah  batal  demi  hukum  dan  dapat dibatalkan.  Dalam  Putusan  Mahkamah Agung  No.  2356K/Pdt/  2008,  dinyatakan bahwa  perjanjian  yang  telah  disepakati antara  penggugat  dan  tergugat  dinyatakan batal  demi  hukum.  Sedang  perbuatan  yang dilakukan Tergugat, merupakan suatu bentuk  perbuatan  melawan  hukum  yang menimbulkan  konsekuennsi  hukum  untuk mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh penggugat.

## B.  Saran
Berdasarkan simpulan di atas, disarankan sebagai berikut:
1.  Agar  para  pihak  yang  ingin  membuat perjanjian di dalam tahanan dapat memperhatikan  asas-asas  yang  terkandung dalam membuat perjanjian. Khususnya asas konsensualisme, sehingga dalam pembuatan  perjanjian  tersebut  tidak  terjadi cacat  kehendak  atau  tidak  terpenuhinya syarat kehendak.
2. Jika  dalam  pemeriksaan  perkara  No.  2356 K/Pdt/2008, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan  Tergugat  sebagai  perbuatan melawan hukum, maka dalam amar putusan tersebut  mahkamah  agung  dapat  pula mempertimbangkan kerugian immaterial yang diterima oleh penggugat.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR BACAAN
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2010
Ahcmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum ,  Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
C.  S.  T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2001
Munir Fuady, Konsep  Hukum  Perdata ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2014
Munir Fuady, Hukum Kontrak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Menurut  Van  Dunne,  penyalahgunaan  keadaan terjadi,  karena  ada  dua  unsur,  yaitu kerugian  bagi  satu  dan  penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain, yang menimbulkan sifat perbuatan yaitu adanya  keunggulan  pada  satu  di  antara dua  pihak,  yang  bersifat  ekonomis  dan atau psikologis. Lihat, Muhammad
Syaifuddin. 2013. Hukum Kontrak, Memahami  Kontrak  dalam  Perspektif
Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik Hukum . Bandung : Mandar Maju
Lilik  Rasyidi  dan  Ira  Thania  Rasyidi, Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum , PT. Citra Aditya Bhakti,  Bandung, 2004
Sumadi  Suryabrata, Metodelogi  Penelitian, RajaGrafindo Persadar, Jakarta, 1998
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2011