## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## ASET DIGITAL BITCOIN SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER

## BITCOIN DIGITAL ASSETS AS AN OBJECT OF INHERITANCE IN THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW
Febrianti Dyahsitasari STDI Imam Syafi’i, Indonesia Email: febriantidyah27@gmail.com
Muhammad Yassir
STDI Imam Syafi’i, Indonesia
Email: yasir.najm86@gmail.com Keywords : ABSTRACT bitcoin, digital asset, inheritance, contemporary Islamic law This research aims to examine the views of contemporary Islamic law regarding bitcoin digital assets as objects of inheritance. In this  research,  a  normative  juridical  method  is  used  which involves library legal research by examining library materials or secondary  data  with  data  collection  techniques  using  a conceptual  approach.  The  results  show  that  bitcoin  meets  the criteria  to  be  used  as  inherited  property  because  the  nature  of bitcoin assets is in accordance with the nature of property, but contemporary  Islamic  scholars  differ  in  opinion  regarding  the law of using bitcoin, the Indonesian Ulema Council itself forbids bitcoin  as  a  currency  and  commodity  without  underlying,  and legalizes bitcoin as a commodity with underlying, so that the law of  inheritance  also  depends  on  the  opinion  or  fatwa  that  is trusted, because fatwa is not binding. Kata kunci : ABSTRAK bitcoin , aset digital, harta waris, hukum Islam kontemporer Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam kontemporer  mengenai  aset  digital bitcoin sebagai  objek  harta waris. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yang  melibatkan  penelitian  hukum  kepustakaan  dengan  cara memeriksa  bahan-bahan  pustaka  atau  data  sekunder  dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa bitcoin memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai harta waris karena sifat aset bitcoin sesuai dengan sifat harta,  namun  ulama  Islam  kontemporer  berbeda  pendapat mengenai hukum penggunaan bitcoin , Majelis Ulama Indonesia sendiri mengharamkan bitcoin sebagai mata uang dan komoditas tanpa underlying ,  dan  menghalalkan bitcoin sebagai  komoditas dengan underlying ,  sehingga  hukum  kewarisannya  pun tergantung  pendapat  atau  fatwa  yang  dipercaya,  karena  fatwa tidak bersifat mengikat.
Diterima :  27  Mei  2023; Direvisi :  20  Juli 2023; Disetujui :  26  Juli  2023; Tersedia  online :  25 Agustus 2023
How  to  cite: Febrianti  Dyahsitasari,  Muhammad  Yassir,  “Aset  Digital Bitcoin sebagai  Objek Harta  Waris  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Kontemporer”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4 , No. 2 (2023): 222-236. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.961.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PENDAHULUAN
Istilah bitcoin muncul  pertama  kali  di  hadapan  publik  pada  tahun  2009 silam,  kemunculan bitcoin yang  misterius  cukup  menghebohkan  pada  saat  itu, lantaran  pencipta bitcoin yang  tidak  diketahui  identitasnya  dan  publik  hanya mengenal  Satoshi Nakamoto sebagai  nama samaran,  yang sampai saat  ini  belum jelas sosok tersebut merupakan individu atau kelompok. Bitcoin atau dikenal juga sebagai  BTC  merupakan  mata  uang  baru  sebagai  alat  transaksi  dengan  wujud elektronik,  dan  kerap  di  golongkan  sebagai  salah  satu  mata  uang  kripto  atau cryptocurrency ,  yang  merupakan  sebutan  bagi  sebuah  sistem  yang  berbasis kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data dengan aman dan menjalankan pertukaran aset digital secara tersebar. Lain dari aset keuangan lainnya, aset kripto tidak bergantung pada otoritas yang lebih tinggi, tanpa memiliki wujud fisik, dan tidak  bisa  dibagi  habis.  Aset  keuangan  tradisional  bergantung  pada  aset  yang memiliki  wujud,  tidak  dengan  aset  kripto.  Nilai  aset  kripto  bergantung  pada keamanan algoritma yang dapat memantau semua transaksi yang dipengaruhi oleh ketersediaan  dan  permintaan.  Pengaplikasian    aset  kripto  oleh  para  pengguna meningkat karena rendahnya biaya transaksi berkat sistem P2P atau peer-to-peer yang memungkinkan transaksi online langsung dikirim dari satu tangan ke tangan lain  tanpa  perantara  lembaga  keuangan  dan  tanpa  harus  ada  campur  tangan  dari pemerintah. 1 Bitcoin hanya berupa saldo yang disimpan pada digital wallet dengan data  transaksi  yang  tersimpan  di  dalam  bank  data  berbasis  teknologi  atau blockchain yang berfungsi selayaknya bank data digital yang memungkinkan bagi penggunanya  mengakses  secara  transparan.  Dengan bitcoin memungkinkan  bagi para  pengguna  untuk  bertransaksi  di  internet  tanpa  perantara  pembantu,  seperti halnya  jasa  bank.    Setiap bitcoin juga  disimpan di  dompet,  yakni  dompet  digital yang ada pada komputer maupun handphone. Bitcoin mulai dirilis dan diluncurkan ke publik seharga 0,0008 dolar Amerika Serikat. Dan dua tahun kemudian bitcoin mulai diperjual belikan dengan sistem barter di dunia digital. Seiring berjalannya waktu bitcoin mulai  diadopsi  dan  sah  menjadi  instrumen  investasi  dan  alat pembayaran. 2
Meskipun mata uang digital bermacam-macam, bitcoin menjadi mata uang kripto paling populer di kalangan konsumen. Bitcoin lebih populer karena mendapat eksposur media lebih banyak dari mata uang kripto lainnya. Dan dengan meluasnya informasi  tentang bitcoin di  pasaran  menyebabkan  konstan  dan  relatifnya  harga bitcoin jika  dibandingkan  mata  uang  kripto  yang  lain.  Hal  ini  menjadi  sebab mengapa bitcoin menjadi  aset  digital  nomor  satu  paling  banyak  diminati. 3 Ditambah lagi, bitcoin memiliki suplai yang terbatas yang menjadikannya berharga hingga menjadi aset langka. Masyarakat pada era globalisasi dan digitalisasi lebih
1 Danggur Feliks, “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” Khalanah Multidisiplin 3, no. 2 (2022): 139–64.
2 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211109101745-92-718525/sejarah-panjang- bitcoin-hingga-booming-kripto. Diakses 6 Mei 2023.
3 https://www.liputan6.com/tekno/read/3883060/ini-alasan-bitcoin-lebih-terkenal- ketimbang-mata-uang-kripto-lain. Diakses 8 Mei 2023.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tertarik akan mata uang bitcoin yang memiliki banyak keunggulan di banding uang konvensional,  pertama,  transaksi  yang  jauh  lebih  cepat  dan  murah  karena  tidak melalui  perantara  seperti  bank  atau  lembaga  keuangan  lainnya.  Kedua, bitcoin dapat  digunakan  di  seluruh  dunia  tanpa  adanya  batasan  geografis  atau  kebijakan pemerintah.  Namun  dibalik  klaim  nya  yang  menawarkan  banyak  keunggulan, bitcoin juga  memiliki    sejumlah  kekurangan  yakni  fluktuasi  harga  yang  sangat tinggi -yang mana sangat berpengaruh sebagai aset investasi- dan sangat berpotensi untuk  digunakan  sebagai  media  kejahatan  pencucian  uang  dan  pendanaan terorisme. Selain itu, bitcoin dan mata uang kripto lainnya secara umum juga tidak dijamin dengan aset berwujud tertentu. 4
Salah satu  contoh  dari lahirnya digitalisasi  pada sektor aset  digital adalah perubahan bentuk investasi fisik menjadi bentuk digital. 5 Oleh karena banyaknya peminat  aset bitcoin khususnya  dari  kalangan  investor,  banyak  kemungkinan  di antaranya  untuk  meneruskan  kepemilikan  aset  tersebut  kepada  penerusnya, termasuk di antaranya adalah bergantinya kepemilikan aset bitcoin dari satu tangan ke  tangan  lain  sebagai  harta  waris.  Hukum  kewarisan  mempunyai  peran  yang urgent dalam  hukum  keluarga,  selain  hukum  perkawinan.  Hal  ini  bahkan menunjukkan bahwa sistem dan bentuk hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus  ditetapkan  dengan  baik.  Hukum  kewarisan  yang  sangat  berkaitan  dengan kehidupan  manusia  memunculkan  kebutuhan  akan  pemahaman  dalam  ilmu mawaris  atau  faraid  (dalam  Islam).  Pembagian  warisan  didasarkan  pada  sumber hukum  utama  yaitu  Al-Qur'an,  dimana  terdapat  ketentuan  bagi  setiap  ahli  waris yang  dijelaskan  dalam  beberapa  ayat  seperti  QS  al-Nisā'/4:    7,  11,  12,  176,  dan surat-surat lainnya. Selain itu, sumber hukum lainnya adalah Hadis, ijmak para ahli, dan  ijtihad  para  sahabat  yang  diambil  dalam  beberapa  masalah  yang  berkaitan dengan pembagian warisan. 6
Para  ahli  hukum  dituntut  untuk  lebih  sensitif  dan  responsif  terkait  situasi hukum  waris  kontemporer  Indonesia  dalam  memahami  permasalahan  yang  ada dengan tetap berpegang teguh pada hukum Islam agar bisa menemukan jalan keluar sebagai  solusi  dari  problem  kewarisan.  Seperti  tema  yang  di  angkat  dalam penelitian  ini  yaitu  tentang  kewarisan  aset  digital bitcoin yang  timbul  dari  efek globalisasi dan perkembangan zaman yang serba dinamis, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Gambaran Eksistensi Bitcoin Sebagai Harta?, (2) Bagaimana  Pandangan  Hukum  Islam  Kontemporer  Terkait Bitcoin ?,  Dan  (3)
Bagaimana Status Aset Bitcoin Dalam Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam? Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  aspek- aspek  yang  yang  mendukung  aset bitcoin sebagai  harta  dan  menganalisa  hukum pembagian  aset bitcoin sebagai  objek  harta  waris  yang  ditinjau  dari  perspektif Ulama Islam kontemporer.
4 https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,- Buntung-dan-Depresi.aspx. Diakses 8 Mei 2023.
5 Feliks,  “Aset  Kripto  Sebagai  Objek  Harta  Waris  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif Indonesia.”
6 S.  Supangat,  “Hak  Paten  (Immatareial)  Sebagai  Harta  Waris,” Islamadina:  Jurnal Pemikiran Islam , 2015, 82–99.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Metode yang digunakan  pada penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis  normatif  yang  bersifat  kualitatif  yakni  penelitian  penelitian  hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder  belaka.  Sumber  penelitian  merujuk  dari  beberapa  penelitian  terdahulu, buku,  dan  website  terpercaya,  Dalam  penelitian  hukum,  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) menjadi  salah  satu  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan.  Pendekatan  ini  memberikan  perspektif  analitis  untuk  menyelesaikan masalah  dalam  penelitian  hukum,  dengan  melihat  aspek  konsep-konsep  hukum yang melatarbelakanginya. Selain itu, cara pendekatan ini dapat dilihat dari nilai- nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep  yang  digunakan.  Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  terkait pembahasan ini, di antaranya:
1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  Nurjanah  dan  I  Gede  Artha  tentang “ Bitcoin Sebagai  Aset  Kripto  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Perdagangan” yang dilakukan pada tahun 2019. Pedekatan yang digunakan pada penelitian ini  adalah  kualitatif.  Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  dalam  konteks Indonesia, bitcoin bukanlah alat pembayaran sah karena hanya Rupiah yang diakui  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  menurut  Undang-Undang  Dasar yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran tidak dapat diakui secara hukum di negara ini. Meskipun begitu, bitcoin telah ditetapkan  sebagai  komoditi  dalam  aset  digital,  sehingga  dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan  tentang bitcoin ,  sedangkan  sisi  perbedaannya  adalah  pada penelitian ini pembahasan berfokus pada hukum aset digital bitcoin sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer. 7
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma yang dilakukan pada tahun 2019 tentang “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E- Contract )  Dalam  Transaksi  E- Commerce Yang  Menggunakan Bitcoin Sebagai  Alat  Pembayaran”.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  Dalam transaksi e- commerce dengan metode pembayaran bitcoin ,  keabsahan  kontrak  elektronik  harus  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Pasal  1320  KUH  Perdata  tentang  syarat sahnya  perjanjian.  Sisi  persamaannya  adalah  terdapat  poin  pembahasan tentang bitcoin ,  sedangkan  sisi  perbedaannya  adalah  pada  penelitian  ini pembahasan  berfokus  pada  hukum  aset  digital bitcoin sebagai  objek  harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer. 8
3. Penelitian yang dilakukan oleh Demak Aspian, Mahmul Siregar dan Detania Sukarja tentang “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin Di  Amerika  Serikat,  Jepang  Dan  Indonesia”  yang  dilakukan  pada tahun  2019.  Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum normatif  atau  doktrinal.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  regulasi
7 Siti  Nurjannah  and  I.  Gede  Artha,  “Bitcoin  Sebagai  Aset  Kripto  Di  Indonesia  Dalam Persepektif Perdagangan,” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 9 (2019): 1–15.
8 Ridwan Romadhoni, “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E- Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran,” 2018.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
mengenai  mata  uang  virtual  sudah  ada  di  Amerika  Serikat  dan  Jepang, sementara Indonesia masih belum mengatur penggunaan bitcoin sebagai mata uang  virtual.  Sisi  persamaannya  adalah  terdapat  poin  pembahasan  tentang bitcoin , sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan berfokus  pada  hukum  aset  digital bitcoin sebagai  objek  harta  waris  dalam perspektif hukum Islam kontemporer. 9
4. Penelitian yang dilakukan oleh Danggur Feliks tentang “Aset Kripto Sebagai Objek  Harta  Waris  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  Indonesia”  yang dilakukan  pada  tahun  2022.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis- normatif.  Menurut penelitian ini, aset kripto termasuk dalam kategori benda bergerak  tak  berwujud  dan  dapat  diwariskan  karena  memiliki  hak  atau kepentingan yang unik. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan tentang harta waris, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan  berfokus  pada  hukum  aset  digital bitcoin sebagai  objek  harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer. 10
5. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Ayu tentang “Perjuangan Perempuan Bali Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Dusun Antarsari Desa Balinggi Jati” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  di  Dusun  Antasari,  Bali,  masyarakat  adat  masih  memegang  teguh hukum  adat  waris  yang  tidak  mengakui  perempuan  sebagai  ahli  waris. Namun,  ada  perubahan  yang  terjadi  seiring  berjalannya  waktu,  di  mana masyarakat  mulai  mempertimbangkan  perempuan  dalam  pembagian  waris sesuai dengan hukum waris adat Bali. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan  tentang  harta  waris,  sedangkan  sisi  perbedaannya  adalah  pada penelitian ini pembahasan berfokus pada hukum aset digital bitcoin sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer. 11

## PEMBAHASAN

## Eksistensi Bitcoin sebagai Harta
Harta dalam perspektif syariat mempunyai makna yang berbeda dibanding harta  dalam  perspektif  konvensional.  Secara  keseluruhan,  kedudukan  harta merupakan faktor pembeda antara keduanya. Dalam perspektif konvensional harta merupakan alat pemuas, berangkat dari definisi harta secara etimologi yang artinya segala  sesuatu  yang  dapat  dipelihara  manusia  dan  dapat  menyenangkan  mereka, bisa  berupa  manfaat  ataupun  materi,  sedangkan  menurut  perspektif  syariat kedudukan  harta  merupakan jembatan bagi  penghambaan seorang hamba kepada Allah. Perbedaan perspektif ini  memiliki  keterlibatan pada definisi  harta,  seputar
9 Demak Aspian Sormin, “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018).
10 Feliks,  “Aset  Kripto  Sebagai  Objek  Harta  Waris  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif Indonesia.”
11 Ayu Krisna Dewi, “Perjuangan Perempuan Bali Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Dusun Antasari Desa Balinggi Jati” (PhD Thesis, Universitas Tadulako, 2019).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
fungsinya, dan bahkan eksistensi nya. 12 Contoh saja seperti definisi ulama klasik bahwa  harta  menurut  mereka  adalah  segala  sesuatu  yang    memiliki  nilai,  dapat disimpan  dan  dicintai  manusia  secara  naluriah.  Definisi  tersebut  dianggap  tidak konkret merujuk pada keaneka ragaman sesuatu yang disukai dan dicintai manusia.
Muṣṭafā Zarqā berpendapat bahwa para ahli fikih memusatkan harta pada dua faktor yang terdiri dari dua komponen yaitu harta yang berwujud materi aktual, dan  segala  sesuatu    yang  bernilai  baik  menurut  penilaian  semua  orang  atau setengahnya  saja,    cara  mengetahuinya  adalah  melihat  apakah  masih  laku  jika dibarterkan, dan jika dilihat dari sisi ekonomi masih dapat diuangkan. Berangkat dari fakta berikut, harta menurut definisi Muṣṭafā Zarqā adalah wujud materi aktual yang memiliki nilai uang. Definisi ini jelas mengeluarkan berbagai hal yang bersifat haq , kemudian masuk ke dalam kategori kepemilikan. 13
Mayoritas Ulama berpendapat bahwa harta dan hak milik bermakna sama. Berbeda dengan ulama Hanafi yang berpendapat bahwa adanya perbedaan antara kedua istilah tersebut.
Menurut mayoritas Ulama, definisi harta adalah
ِهِناَمُضِب اَهُفِلْتُم ُمِزْلَ ي ُهَتَميِق ُهَلاَم ُّلك
14
Maksudnya:
“Segala  sesuatu  yang  mempunyai  nilai,  dan  dikenakan  ganti  rugi  kepada orang merusak atau melenyapkan.”
Adapun menurut ulama Hanafi, ةَجاَلحا  ِتْقَو لىِإ ُهُراَخْدِإ ُنِكُْيَ َو ِناَسْنِلإا ُعْبَط ِهْيَلِإ ُلْيَِيَ اَم

## 15
Maksudnya:
“Segala seuatu yang dapat menimbulkan kecendrungan berdasarkan tabi`at manusia dan mungkin untuk disimpan sampai pada waktu dibutuhkan/digunakan”
Hak milik merujuk  pada benda yang dapat  dipergunakan secara eksklusif dan orang lain tidak dapat mengganggu gugat, sedangkan harta mencakup segala sesuatu  yang  memungkinkan  untuk  disimpan  baik  untuk  waktu  yang  singkat maupun  lama,  untuk  dapat  digunakan  pada  masa  yang  akan  datang  dan  dapat digunakan oleh orang lain. Manusia cenderung memandang harta sebagai sesuatu yang berharga, sehingga harta seringkali disimpan untuk  digunakan di  kemudian hari. Sedangkan menurut mazhab Maliki,  harta juga termasuk dari manfaat suatu benda, bukan hanya yang bersifat materi saja.
Berangkat dari definisi para ulama dan para ahli, bitcoin sebagai aset digital dan  mata  uang  virtual  masuk  kedalam  keumuman  sifat-sifat  harta  yang  telah disebutkan.  Pertama, bitcoin masuk  kedalam  keumuman  definisi  harta  secara
12 M.  Yalid  Afandi, Fiqh  Muamalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Lembaga  Keuangan Syariah (Logung Pustaka, 2009).
13 Muṣṭafā  Ahmad  Al-Zarqā, Al-Madkhal al-Fiqh  al-‘Amm , Jilid    2,  Cet.  VII,  (Damaskus: Mathba‟ Ah Jāmi'ah, 1983).
14 Al-Zarqā.
15 Wahbah al- Zuhaily, Fiqh Islam wa Adilatuhu , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid VI, h. 40.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
etimologi, dan selaras dengan definisi harta secara konvensional yakni sesuatu yang dapat  dipelihara dan menyenangkan manusia.  Hal  ini dibuktikan oleh meluasnya popularitas bitcoin yang semakin signifikan, sebab laku kerasnya bitcoin sebagai instrumen  investasi  dan  instrumen  transaksi  bisnis  yang  membuat  harganya semakin mahal.
Kedua, bitcoin masuk  kedalam  keumuman  sifat  harta  melihat  dari  sisi nilainya. Bitcoin merupakan  aset  digital  yang  jumlahnya  hingga  saat  ini  hanya mencapai pada angka 21 juta, yang tersebar di tangan konsumen di seluruh penjuru dunia,  dan  angka  ini  tidak  akan  pernah  berubah  lantaran  pencipta bitcoin menetapkan  batas  suplai  maksimum  sejak  diciptakannya  jaringan bitcoin .  Oleh karena  jumlahnya  yang  tetap,  semakin  banyak  peminat  akan  menyebabkan melonjaknya harga bitcoin di pasaran, yang akhirnya akan menjadi barang langka.
Oleh karena ini bitcoin dipandang memiliki nilai dan berharga di mata manusia. Ketiga,  definisi  harta  sebagai  hak  milik  juga  cocok  dengan  sifat bitcoin ;
Suatu barang yang hanya digunakan oleh satu orang dan aksesnya tidak bercampur dengan  orang  lain. Bitcoin merupakan  alat  transaksi  virtual  berbasis  kriptografi, menganut  skema online peer  to  peer ,  yang  setiap  transaksi  oleh  penggunanya direkam oleh basis data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai (blockchain ).  Data  bersifat  konsisten  secara  kronologis  karena  data  tidak  dapat dihapus atau dirubah tanpa konsensus dari jaringan.
Keempat, bitcoin sesuai dengan sifat harta yang dapat dinikmati manfaatnya lantaran  pengaplikasian bitcoin sebagai  instrumen  investasi  yang  sudah  sah diberlakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bitcoin telah terdaftar sebagai mata uang kripto yang telah dilegalkan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai alat investasi. 16
Kelima,  selarasnya bitcoin dan  harta  ditinjau  dari  aspek  mata  uang, meskipun Indonesia belum menetapkan bitcoin sebagai mata uang yang sah untuk bertansaksi,  berbagai  negara  maju  seperti  Jepang,  Korea  Selatan,  dan  Amerika Serikat telah mengadopsi bitcoin sebagai mata uang yang sah sebagai alat transaksi. Dari  sekian  definisi  harta,  posisi  dan  sifat  harta,  peneliti  menarik  sebuah  simpul bahwa bitcoin tergolong kedalam kategori harta virtual.
Bitcoin dianggap  sebagai  harta  virtual  karena  memiliki  nilai  yang  diakui oleh  para  konsumen.  Hal  ini  membuat  status bitcoin menjadi  lebih  umum dibandingkan dengan mata uang virtual. Mata uang sendiri termasuk dalam kategori māl atau  harta,  yang  termasuk  dalam  kategori  harta qimī yakni  merupakan  salah satu kategori harta yang di definisikan Islam. Harta qimī berarti harta  yang  tidak terdapat  padanannya  di  pasar atau  terdapat padanannya, akan tetapi nilainya tiap satuannya berbeda, lain halnya dengan harta miṡlī yang didefinisikan Islam sebagai harta yang terdapat padanannya di pasar, seperti beras dan gandum. 17
Kendati demikian harta tidak hanya terbatas pada mata uang. Definisi harta menurut  para ulama kontemporer  adalah  sesuatu  yang dapat diambil manfaatnya
16 https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf.  Diakses 16 Mei 2023.
17 Lalu Ahmad Ramadani, “Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis),” IQTISHADUNA 9, no. 2 (2018): 99–109.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan  dapat  menjadi  hak  milik  bagi  seseorang.  Oleh  karena  itu, bitcoin dapat diklasifikasikan  sebagai  harta  karena  memiliki  nilai  yang  diakui  oleh  para konsumen,  namun  jikalau  suatu  saat  masyarakat  atau  para  konsumen  menilai bitcoin sudah tidak berharga lagi dan tidak bernilai, saat itulah bitcoin sudah tidak lagi dianggap sebagai harta. 18

## Hukum Islam Kontemporer Memandang Bitcoin
Islam  adalah  agama  yang  penuh  pertimbangan  dan  kehati-hatian. Perkembangan zaman menuju ke arah globalisasi dan digitalisasi tentu tidak dapat di samakan dengan keadaan zaman sebelumnya-sebelumnya. Era globalisasi dapat dikatakan merupakan periode perlombaan untuk mencapai keunggulan dan kualitas yang lebih baik, sehingga masyarakatnya menjadi lebih dinamis, kreatif dan aktif. Kemunculan bitcoin sebagai  mata  uang  virtual  adalah  salah  satu  bukti  nyatanya. Namun  suatu  keadaan  yang  telah  berubah  pada  suatu  zaman,  tidak  lantas  dapat begitu  saja  mengubah  aturan-aturan  dan  hukum-hukum  yang  telah  diberlakukan dalam  suatu  agama,  hukum  dan  aturan  yang  sudah  ada  berlaku  sejak  awal diturunkannya wahyu, tidak lantas mengalir sesuai arus perkembangan zaman, akan tetapi  Islam  akan  tetap  mempertimbangkan  dan  menyesuaikan  apa  yang membutuhkan  pemberlakuan  hukum  di  zaman  sekarang  dengan  tetap  mengacu pada dalil-dalil dan pedoman yang sudah ditetapkan.
Para ulama fikih Islam sedang mempelajari dengan cermat dan mendalam tentang mata uang digital karena banyak orang menggunakan bitcoin sebagai cara untuk melakukan transaksi online . Ada perbedaan yang signifikan antara mata uang yang  diresmikan  dan  diadopsi  dalam  Islam  seperti  dinar  yang  berbahan  emas, dirham yang berbahan perak, dan fiat money atau uang kertas yang digunakan saat ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa bitcoin sebagai alat transaksi bak fresh air yang  memberikan  sekian  kemudahan  bagi  penggunanya,  penggunaan bitcoin sebagai  alat  transaksi  juga  dikelilingi  berbagai  dampak  yang  mengancam penggunanya.  Mulai  dari  segi  keamananannya  yang  tidak  dapat  dipertanggung jawabkan karena bitcoin tidak dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas resmi di  bidang  tersebut, 19 akan  tetapi  mekanisme  munculnya bitcoin adalah  dengan ditambang (mining) menggunakan  cara  kerja  komputer  dengan  menyelesaikan puzzle matematika  kompleks.  Selain mining bitcoin dapat  diperoleh  pula  dengan bertransaksi  antar  pengguna,  dan  juga  lewat  perdagangan. 20 Pemerintah  tidak menghalangi penggunaan bitcoin , namun para pengguna harus memahami bahwa mereka  bertanggung  jawab  atas  segala  risiko  keamanan  yang  terkait  dengan penggunaan  mata  uang  digital  ini.  Pemerintah  tidak  akan  terlibat  dalam  hal  ini, sehingga jika terjadi masalah atau tindak kejahatan atau kriminalitas yang terkait dengan bitcoin , maka pemerintah tidak akan bertindak karena hal tersebut bukan dalam kewenangannya.
18 Feliks,  “Aset  Kripto  Sebagai  Objek  Harta  Waris  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif Indonesia.”
19 Luqman  Nurhisam,  “Bitcoin  Dalam  Kacamata  Hukum  Islam,” Ar-Raniry:  International Journal of Islamic Studies 4, no. 1 (2020): 165–86.
20 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202100509-37-296039/apa-itu-bitcoin-dan- bagaimana-cara kerjanya/2. Diakses 16 Mei 2023.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Melindungi  penerbitan  uang  yang  merupakan  otoritas  pemerintah  juga ditekankan  dalam  syariat  Islam,  karena  penerbitannya  dan  penentuan  jumlahnya harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  kemashlahatan umat. Jika poin ini terlewatkan maka akan menimbulkan berbagai macam kerugian, di  antaranya  seperti  terjadinya  inflasi  dan  pembengkakan  nominal,  pemalsuan, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, belum lagi kerugian yang akan  ditanggung  oleh  masyarakat  dengan  pendapatan  tetap.  Oleh  karena  itu, penerbitan  uang  merupakan  tanggung  jawab  negara  dan  individu  dilarang melakukan penerbitan mandiri. 21
Adopsi mata uang yang diluar wewenang pemerintah dilarang para ulama karena  dapat  menimbulkan  mudarat  akibat  penggunaannya  dalam  bertransaksi sebagai  mata  uang.  Beberapa  diantara  para  ulama  yang  berpendapat  demikian adalah Imam Ahmad yang mengatakan,
َلا ِئاَظَعلا اْوُ بِكَر ْمَُلَ صخر نِإ َساَّنلا َّنَِلِ ،ِناَطْلُّسلا ِنْذبإ  ِبْرَضلا ِراَد ِْفِ َّلاإ مِهاَرَدلا ُبْرَض ْحُلْصَي

## م
Maksudnya:
“Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika measyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar.” 22
Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah “sepatutnya ulul amri mencetak uang sebagai  ganti  nilai  dalam  kegiatan  ekonomi  rakyat.” 23 Umar  bin  Khaṭṭāb  juga beranggapan bahwa penerbitan uang adalah otoritas pihak berwenang (pemerintah) sebab hal ini selaras dengan perkataan Umar bin Khaṭṭāb sewaktu menjabat sebagai khalifah  yang  memiliki  angan-angan  untuk  menjadikan  dirham  dari  kulit  unta. Wajhu  dilalah nya terletak  pada  kedudukan  Umar  bin  Khaṭṭāb  saat  itu  yang memiliki  otoritas  yang  berwenang  untuk  menerbitkan  mata  uang.  Yang dimaksudkan sebagai pihak berwenang di sini  yakni sebagai imam, otoritas telah diberikan untuk mengeluarkan uang dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam konteks keuangan, otoritas ini memiliki karakteristik yang membatasi jumlah uang yang  dihasilkan  sesuai  dengan  bentuk  produksi  dan  tingkat  perkembangan  umat Islam. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  juga  selaras  dengan  dilarangnya bitcoin sebagai mata uang, MUI bersepakat atas haramnya penggunaan cryptocurrency - sebagai mata uang yang mana bitcoin termasuk didalamnya. 24 Grand Mufti Mesir Sheikh  Shawki  Allam,  Sheikh  Haitam  al-Haddad  dari  Inggris,  dan  Pemerintah Turki  juga  turut  mengharamkan  lantaran  ditemukan    elemen  ketidakpastian  atau garar dan anonimitas pada cryptocurrency . Transaksi perdagangan kripto, termasuk bitcoin , dianggap mirip dengan judi (maysir) yang diharamkan dalam Islam karena
21 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab (Pustaka Al-Kautsar, 2006).
22 , Al-Qadhi Abu Ya’la Muhammad bin Husen al-Farra’, Al-Ahkam AsSulthaniyah (Beirut: Dar Al-Fikr 1406H).
23 Ibnu Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, (Madinah: Majma’ Al-Malik Al –Fahdi li Thiba’ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H).
24 https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/ . Diakses 17 Mei 2023.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sangat cepat dan berdasarkan spekulasi. Oleh karena itu, penggunaan kripto sebagai mata uang dilarang di Arab Saudi, yang menggunakan syariat Islam. Sama halnya dengan  Bank  Indonesia,  Bank  Sentral  Arab  Saudi  (SAMA)  menyatakan  bahwa mata  uang  virtual  seperti Bitcoin berpeluang  membawa  besarnya  kerugian  juga risiko tinggi, untuk itulah masyarakat diperingatkan untuk berhati-hati. 25 Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari aspek mata uang, Islam mengharamkan adopsi bitcoin sebagai  alat transaksi,  karena larangannya disebabkan oleh yang lain  dan bukan pada zat bitcoin itu sendiri maka hukumnya haram ligairihi . 26
Namun jika ditinjau dari sisi bitcoin sebagai aset penyimpanan nilai yang telah  meraih approvement dari  banyak  orang  dan  memiliki  nilai  yang  melekat sehingga  memenuhi  definisi  harta, menjadi  landasan  sejumlah  ahli  agama  atas halalnya bitcoin , di antaranya adalah Dr. Ziyaad Mahomed selaku Ketua Komite Syariat di HSBC Amanah Malaysia Bhd, Mufti Muhammad Abu Bakar, Maulana Jamal Ahmed dan Mufti Faraz Adam yang merupakan cendekiawan di Islamqa.org, demikian pula Pusat Fatwa Darul Uloom Zakariyya di Afrika Selatan.
Jika  dikembalikan  pada  definisi  harta,  maka bitcoin sah  diakui  sebagai harta, karena harta adalah apa yang dianggap harta oleh manusia. Adapun sebagai mata  uang,  pandangan  sebagian  orang  saja  tidak  cukup  untuk  menjadi  landasan sahnya bitcoin untuk di berlakukan sebagai mata uang yang nantinya akan berefek kepada  berbagai  transaksi  jual  beli,  zakat  dan  lainnya,  maka  dari  itu  perlu  dikaji kembali lebih lanjut apakah mata uang kripto ini sudah diakui oleh negara tersebut, karena wewenang ini seluruhnya milik pemerintah suatu negara.
Selain penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi, bitcoin meraih popularitas yang  tinggi  sebagai  instrumen  investasi  di  berbagai  negara,  di  antaranya  adalah Indonesia.  Meskipun  ketentuan  Bank  Indonesia  menolak  adopsi bitcoin sebagai mata  uang  dan  alat  transaksi  yang  sah, bitcoin masuk  dalam  jajaran  daftar  aset kripto  yang  di  sahkan  pada  september  2018,  ketika  kementrian  perdagangan menyetujui perdagangan bitcoin dan aset kripto sebagai komoditas.
Bitcoin menjadi alat investasi melalui perdagangan aset digital, atau yang biasa  dikenal  dengan  istilah trading.  Bitcoin diperdagangkan  sebagai  aset  digital pada bursa berjangka. Menurut UU No. 32 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU  No.  10/2011,  perdagangan  berjangka  komoditi  adalah  transaksi  jual  beli komoditi  dengan  margin  yang  dilakukan  melalui  kontrak  berjangka,  kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya dengan penyelesaian di kemudian hari. Peraturan kepala BAPPEBTI mengatur komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya.  Investasi di bursa berjangka ini dapat memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun  di  sisi  lain,  ada  segudang  risiko  yang  sewaktu-waktu  dapat  merugikan investor.
Bersandarkan pada lebih banyaknya mudarat yang dihasilkan dibandingkan manfaatnya, menjadikan hukum investasi bitcoin menjadi dipertanyakan, pada poin
25 https://id.beincrypto.com/belajar/investasi-aset-kripto-haram-atau-halal-ini-pandangan- mui/ Diakses 17 Mei 2023.
26 https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/. Diakses 20 Juli 2023.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
ini peneliti akan mengkorelasikan penggunaan bitcoin sebagai instrumen investasi dengan kaidah-kaidah fikih.
Pasar yang bergejolak dan fluktuatif, kejahatan cyber , penipuan transaksi, minim  regulasi,  dan  ketergantungan  teknologi  merupakan  segilintir  dari  risiko penggunaan bitcoin sebagai  alat  investasi,  banyaknya  risiko  yang  diperkirakan mengancam  pengguna,  dinilai tidak  selaras dengan ketentuan syariat,  yang mana muamalat yang menimbulkan kerugian sebaiknya ditinggalkan.
Sebagaimana yang termaktub dalam kaidah fikih yaitu:
َّضلا َر ُ ر ُ ي َز ُلا 27
Bunyi  dari  pada  kaidah  diatas  memberi  pengertian  bahwa  manusia  harus dihindarkan  dari idrar (tindak  menyakiti),  baik  dari  orang  lain  maupun  dirinya sendiri.
Terdapat juga kaidah dengan bunyi penekanan serupa:
َد ْر ُء ْا َل َف ِسا ِد ُم َق َّد  م َع َل َج ى ْل ِب ْا َ ل َص ِلا ِح 28
“menolak kemafsadatan lebih utama dari pada memperoleh manfaat” Dalam  ditolaknya  kemafsadatan,  kemaslahatan  pun  dapat  diraih.  Syariat Islam  bertujuan  guna  mencapai  kemaslahatan  di  dunia  dan  akhirat.  Namun,  jika suatu hal mengandung kerugian dan manfaat yang seimbang dan sulit ditarjihkan, maka  menurut  kaidah  fikih  hal  tersebut  harus  ditolak.  Dalam  hal  ini,  lebih  baik menghindari syubhat daripada melakukan hal yang merugikan. Yang menjadi tolak ukur kriteria kemaslahatan dan kemafsadatan, adalah kesesuaiannya dengan dalil- dalil yang terdapat pada al-Qur’an dan al Hadis secara general, maqāṣid al-syarī’ah, kaidah-kaidah hukum Islam, dan ijtihad jamā’ī .
Berdasarkan  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  hasil  Perhelatan  rutin  pada November  2021  bahwa  dalam  pandangan  syariah, cryptocurrency tidak  dapat dianggap  sebagai  komoditi  atau  aset  yang  sah  untuk  diperjualbelikan  karena terdapat unsur-unsur gharar, dharar, dan qimar . Selain itu, cryptocurrency tidak memenuhi syarat sil’ah karena tidak memiliki wujud fisik, nilai yang pasti, dan hak milik yang jelas. Namun, MUI memberi pengecualian bahwa cryptocurrency yang memenuhi  syarat  sebagai sil’ah ,  memiliki underlying ,  dan  memberikan  manfaat yang  jelas  dapat  dijual  belikan  secara  sah  sebagai  komoditi  atau  aset  digital . Pengecualian inilah yang menjadi salah satu pertimbangan BAPPEBTI melegalkan perdagangan aset kripto termasuk bitcoin pada bursa berjangka.

## Status Aset Digital Bitcoin dalam Pembagian Waris Hukum Islam
Masalah  terkait  berpindahnya  suatu  kepemilikan  harta  milik  orang  yang telah meninggal kepada yang masih hidup dipelajari dalam suatu cabang ilmu fikih, yakni  ilmu  mawaris  dan  seringkali  disebut  ilmu  faraid,  faraid  merupakan  kata berbentuk  jama’  yang  secara    bahasa “bagian  tertentu”  atau  “ketentuan”.  Ilmu faraid  membahas  aturan  syariat  yang  menetapkan  ketentuan  terkait  harta
27 Al-Zuhailī, Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi Mażāhib Al-Arba’ah , (Damaskus: Dar Al-Fikr 1427 H).
28 Al-Zuhailī, Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi Mażāhib Al-Arba’ah , (Damaskus: Dar Al-Fikr 1427 H).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
peninggalan atau yang ditinggalkan, termasuk siapa yang berhak menerima bagian, jumlah masing-masing, dan tata cara pembagian yang harus diikuti.
Pada  pasal  171  a.  KHI  menjelaskan  hukum  kewarisan  sebagai  peraturan yang  memuat  proses  berpindahnya  kepemilikan  harta  peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli waris yang sah, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan membagi bagian masing-masing. 29
"Tirkah/tarikah" adalah  istilah  Bahasa  Arab  untuk  harta  waris,  yang merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk  benda,  hak  kebendaan,  dan  hak  non-kebendaan.  Menurut  Kompilasi Hukum Islam pasal 171 d. dan e. harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh  pewaris,  termasuk  harta  benda  dan  hak-haknya.  Warisan  termasuk  harta pribadi dan sebagian dari harta bersama yang telah digunakan oleh pewaris selama sakit  hingga  kematiannya,  biaya  pengurusan  jenazah,  pembayaran  hutang,  serta pemberian  kepada  kerabat. 30 Pendapat  umum  di  kalangan  fuqoha  adalah  bahwa harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang tidak memiliki hubungan dengan pihak ketiga. 31
Al-Qur’an secara gamblang mengatur tentang dasar hukum  yang menjadi pedoman  dalam  membagi  harta  peninggalan,  menentukan  ahli  waris,  serta pembagian kadarnya untuk masing-masing penerima. Menyangkut harta peninggalan dan pewarisan ditemui dalam QS al-Nisā’/4: 33
َّلاَو ۗ َنْوُ بَرْ قَْلااَو ِنٰدِلاَوْلا َكَرَ ت اَِّمِ َِلِاَوَم اَنْلَعَج ٍّ لُكِلَو َناَك َٰ للّا َّنِا ۗ ْمُهَ بْ يِصَن ْمُهْوُ تٰاَف ْمُكُناَْيََا ْتَدَقَع َنْيِذ اًدْيِهَش ٍّءْيَش ِ لُك ىٰلَع
Terjemahnya:
“Bagi  setiap  (laki-laki  dan  perempuan)  Kami  telah  menetapkan  para  ahli waris  atas  apa  yang  ditinggalkan  oleh  kedua  orang  tuanya  dan  karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah  bagian  itu  kepada  mereka.  Sesungguhnya  Allah  Maha Menyaksikan segala sesuatu. 32
Menyangkut  pembagian  harta  peninggalan  kepada  pewarisnya  ditemui dalam QS al-Nisā’/4: 7
َْلااَو ِنٰدِلاَوْلا َكَرَ ت اَّ ِمِ  بْيِصَن ِء ۤا َسِ نل ِلَو َۖ َنْوُ بَرْ قَْلااَو ِنٰدِلاَوْلا  َكَرَ ت اَِّ مِ  بْيِصَن  ِلاَجِ رلِل َرُ ثَك ْوَا ُهْنِم َّلَق اَِّمِ َنْوُ بَرْ ق ۗ اًضْوُرْفَّم اًبْ يِصَن
Terjemahnya:
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya  dan  bagi  perempuan  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak,
29 Mahkamah  Agung  RI,  “Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan 1 (2011).
30 RI.
31 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
32 Al-Qur’ān, An-Nisā/4:33.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## menurut bagian yang telah ditetapkan.”.
33
Oleh  karena  aset bitcoin dipandang  sesuai  dengan  sifat-sifat  harta sebagaimana  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  otomatis  aset bitcoin juga memenuhi  kriteria  sebagai  harta  waris.  Aset bitcoin yang  ditinggalkan  statusnya akan menjadi harta peninggalan (tirkah) dan akan berpindah kepemilikan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan ilmu faraid.
Sebagaimana  yang  telah  disebutkan,  terdapat  banyak  ulama  di  Indonesia yang  telah  mengeluarkan  fatwa  terkait cryptocurrency .  Kebanyakan  dari  mereka mengharamkan perdagangan fisik aset kripto karena dianggap mengandung unsur garar , mudarat , maisir, dan tidak memiliki underlying asset sebagai penunjang nilai dari mata uang kripto.
Terdapat  perdebatan  mengenai  hukum  kripto  di  Indonesia,  namun  bisa disimpulkan  bahwa  hukum  pewarisan  aset  kripto  menurut  hukum  Islam  akan bergantung pada pandangan masing-masing pelaku perdagangan aset kripto. Jika seseorang mengikuti fatwa bahwa aset kripto adalah haram, maka pewarisan aset bitcoin akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat warisan yang harus terjaga kesuciannya.  Namun,  jika  seseorang  mengikuti  fatwa  yang  mengizinkan kepemilikan aset kripto adalah halal, maka ia dapat menerapkan sistem waris Islam dalam  menentukan  pewaris  aset bitcoin .  Aset  kripto  yang  dianggap  haram  dapat dialokasikan untuk kemaslahatan umum. 34

## KESIMPULAN
1. Bitcoin masuk  kedalam  keumuman  sifat-sifat  harta  ditinjau  dari  aspek  nilai, posisi dan kedudukannya, lantaran bitcoin dipandang manusia sebagai sesuatu yang  berharga,  dapat  di  nikmati  manfaatya,  dapat  diperdagangkan,  bahkan disebagian  negara  kedudukannya  setara  dengan  mata  uang  karena  sah  di jadikan sebagai alat transaksi.
2. Para  Ulama  Kontemporer  berbeda  pendapat  mengenai  status  dan  hukum penggunaan bitcoin . Sebagian ulama kontemporer mengharamkan penggunaan bitcoin lantaran  mengandung  unsur  garar , mudarat , maisir,  termasuk  MUI.
Dalam rangka memenuhi definisi harta, bitcoin dianggap haram menurut fatwa MUI karena dianggap sebagai mata uang yang tidak mempunyai wujud fisik. Namun,  MUI  menyatakan  bahwa cryptocurrency dapat  diperdagangkan sebagai komoditi atau aset yang memiliki sil’ah dan underlying serta manfaat hukumnya  yang  sah.  Sedangkan  sebagian  ulama  kontemporer  lainnya berpendapat halalnya penggunaan bitcoin dengan pertimbangan mufakat dari banyak  orang  dan  juga  mempunyai  nilai  yang  melekat  sehingga  memenuhi definisi harta.
3. Aset bitcoin memenuhi  kriteria  sebagai  objek  harta  waris  karena  sifat-sifat bitcoin yang  dipandang  sesuai  dengan  hakikat  harta.  Sebelum  memutuskan terkait  pembagiannya,  seseorang  perlu  mempercayai  fatwa  antara  halal  dan haramnya  penggunaan bitcoin ,  karena  sifat  fatwa  tidak  mengikat.  Apabila
33 Al-Qur’ān, An-Nisā/4:7.
34 Naufaldi Nuranugrah Akbar, “ Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
seseorang  meyakini  bahwa  penggunaan bitcoin haram,  maka  kepemilikan warisan kripto akan dibatalkan menurut hukum karena melanggar persyaratan warisan  bahwa  harta  yang  diwariskan  harus  bersih  dan  halal.  Dan  apabila seseorang meyakini hukumnya halal, maka aset peninggalan tersebut dapat di bagi sesuai dengan ketentuan ilmu faraid.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’ â n Al-Karim.
Afandi,  M.  Yazid. Fiqh  Muamalah  Dan  Implementasinya  Dalam  Lembaga Keuangan Syariah . Logung Pustaka, 2009. Akbar,  Naufaldi  Nuranugrah.  ..“..(TAMBAHKAN  LEMBAR  PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG).. Aset Kripto Sebagai Harta  Waris  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.”  PhD  Thesis, IAIN Ponorogo, 2022.
Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab . Pustaka Al- Kautsar, 2006.
Al-Zarqā,  Muṣṭafā  Ahmad.  “Al-Madkhal  al-Fiqh  al-‘Amm.” Juz  II,  Cet.  Ke-7, Damaskus: Mathba‟ Ah Jâmi‟ Ah , 1983. Dewi, Ayu Krisna. “Perjuangan Perempuan Bali Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum  Waris  Adat  Bali  Di  Dusun  Antasari  Desa  Balinggi  Jati.”  PhD Thesis, Universitas Tadulako, 2019.
Feliks,  Danggur.  “Aset  Kripto  Sebagai  Objek  Harta  Waris  Dalam  Perspektif Hukum Positif Indonesia.” Khazanah Multidisiplin 3, no. 2 (2022): 139–64. Nurhisam,  Luqman.  “ Bitcoin Dalam  Kacamata  Hukum  Islam.” Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies 4, no. 1 (2020): 165–86. Nurjannah,  Siti,  and  I.  Gede  Artha.  “ Bitcoin Sebagai  Aset  Kripto  Di  Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 7, no. 9 (2019): 1–15.
Ramadani,  Lalu  Ahmad.  “Implementasi  Harta  Dalam  Akad  (Harta  Sebagai  Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis).” IQTISHADUNA 9, no. 2  (2018): 99– 109.
RI,  Mahkamah  Agung.  “Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang Berkaitan  Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Serta  Pengertian  Dalam Pembahasannya.” Perpustakaan  Nasional  RI:  Data  Katalog  Dalam Terbitan 1 (2011).
Romadhoni,  Ridwan.  “Aspek  Hukum  Kontrak  Elektronik  (E-Contract)  Dalam Transaksi  E-Commerce  Yang  Menggunakan Bitcoin Sebagai  Alat Pembayaran,” 2018.
Sormin, Demak Aspian. “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin Di  Amerika  Serikat,  Jepang  Dan  Indonesia.”  PhD  Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018.
Supangat, S. “Hak Paten (Immatareial) Sebagai Harta Waris.” Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam , 2015, 82–99. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211109101745-92-718525/sejarah- panjang- bitcoin -hingga-booming-kripto .

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
https://www.liputan6.com/tekno/read/3883060/ini-alasan- bitcoin -lebih-terkenal- ketimbang-mata-uang-kripto-lain . https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-
Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx. https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf . https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202100509-37-296039/apa-itu- bitcoin -dan-bagaimana-cara kerjanya/2 https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau- cryptocurrency/ https://id.beincrypto.com/belajar/investasi-aset-kripto-haram-atau-halal-ini- pandangan-mui/