## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran

## Fiduciary Duty

## Si  Hapsah Isfardiyana*

## Abstrak
Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang bertanggungjawab terhadap pengurusan dan perwakilan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan berdasarkan angaran dasar rumah tangga perseroan terbatas. Pengurusan dan perwakilan oleh direksi harus dijalankan sesuai prinsip ﬁduciary duty .Tulisan ini menekankan pada persoalan kecerobohan direksi sehingga melakukan pelanggaran ﬁduciary duty , yang berakibat pada penerapan piercing the coporate veil pada direksi. Dasar hukum utama yang digunakan dalam peneli an ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  Direksi  dalam  menjalankan  kepengurusannya harus didasarkan dengan i kad baik dan penuh tanggung jawab karena direksi memegang ﬁduciary duty dari perseroan. Apabila direksi lalai dalam tugasnya, direksi dapat dikenakan piercing the corporate veil yaitu pertanggungjawaban pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham, atau pihak ke ga. Hal ini  digunakan  untuk  melindungi  kepen ngan  pemegang  saham  atau  pihak  ke ga  yang dirugikan atas  ndakan direksi yang sewenang-wenang atau  dak layak yang dilakukan atas nama perseroan.
Kata kunci: perseroan, direksi, tanggung jawab direksi, ﬁduciary duty, piercing the corporate veil.

## Responsibility of The Company's Directors Regarding Breach of Fiduciary Duty

## Abstract
The  company's  directors  is  the  organ  responsible  for  the  maintenance  and  as  a representa ve  of  the  company  based  on  the  purpose  and  objec ves  of  the  ar cles  of associa on. Management and representa on by the directors must be executed according to the principle of ﬁduciary duty. This study emphasized the issue of directors' negligence that leads to the breach of ﬁduciary duty, which results to the applica on of piercing the corporate veil by the directors. Primary legal materials used in this study including the Code of Civil Law (Civil Code) and Law No. 40 of 2007 on Limited Company. The directors should be implemented  in  good  faith  and  full  responsibility  in  carrying  out  its  duty,  because  the directors hold ﬁduciary duty of the company. If the directors failed to perform their du es, they may be subject to piercing the corporate veil which is personal accountability by the directors  up  un l  their  personal  property  regarding  the  loss  received  by  the  company,
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
* Dosen  Tetap  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,  Jl.  Tamansiwa  No.  158  Yogyakarta  55151, dianhapsah@gmail.com, S.H. (Universitas Islam Indonesia), M.H. (Universitas Islam Indonesia).
shareholders or stakeholder. It is applied to protect the interests of shareholders or third par es that have been harmed by the ac ons taken arbitrary by the directors or improper conduct on behalf of the company.
Keywords: company, directors , directors responsibility, ﬁduciary duty, piercing the corporate veil.

## A.  Pendahuluan
Perseroan terbatas (perseroan) adalah subjek hukum yang  dak berjiwa dan ada karena diciptakan oleh manusia ( ar ﬁcial person). Posisi perseroan sebagai subjek hukum memberikan kedudukan perseroan sama seper  manusia pada umumnya dalam bidang hukum. Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut atau  dituntut  di  pengadilan.  Perseroan  dak  mempunyai  jiwa  sehingga  harus membentuk  pengurus  perseroan  agar  perseroan  dapat  menjadi  subjek  hukum seutuhnya.  Pengurus  perseroan  akan  menjadi  organ  perseroan  yang  bertugas membantu  perseroan  untuk  memperoleh  hak  dan  menjalankan  kewajiban perseroan.  Adapun  organ  perseroan  terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.
Pada hukum perseroan Indonesia, dianut prinsip limited liability dan separate en ty . Perseroan mempunyai wujud atau en tas ( en ty ) yang terpisah dan berbeda dari pemlikinya, yang dalam hal ini terpisah dari pemegang saham ( separate and dis nct from its owner ).¹ Kekayaan perseroan  dak dapat dimiliki atau dikuasai oleh para pemegang saham. Pegang saham  dak berhak mengalihkan harta kekayaan perseroan  kepada  pihak  ke ga.  En tas  terpisah  ( separate  en ty )  memberikan keleluasaan  kepada  perseroan  dari  tekanan  dan  penyalahgunaan  pemegang saham.  Kekayaan  yang  dimiliki  perseroan  menjadi  tanggung  jawab  dan  milik perseroan sepenuhnya. Hal tersebut membuat kewajiban yang  mbul atas kerugian yang  diterima perseroan  menjadi tanggungjawab  perseroan,  bukan  pendiri atau pengurus perseroan yang diambil dari kekayaan perseroan.
Limited  liability atau  tanggung  jawab  yang  terbatas  adalah  tanggung  jawab pendiri dan pengurus perseroan yang terbatas pada modal yang disetor. Pemegang saham  perseroan  dak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  atas  perikatan  yang dibuat atas nama perseroan dan  dak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.² Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetor kepada perseroan dan  dak melebihi modal yang telah disetor  dan  dak  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  atas  apa  yang  telah
¹  M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan , Catakan Ke ga, Edisi Ketujuh, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2011, hlm. 57. ²  Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
diperbuat  oleh  perseroan.  Harta  pribadi  pemegang  saham  dak  dapat  diminta untuk dijadikan pertanggungjawaban perseroan.
Limited liability dak hanya berlaku bagi pemegang saham tetapi juga berlaku bagi organ perseroan yang lainnya yaitu direksi dan komisaris. Direksi dan komisaris harus melakukan semua tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan  perundang-undangan  dan  Angggaran  Dasar  Rumah  Tangga  Perseroan Terbatas (ADRT PT). Jadi organ perseroan yang beri kad baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya  dak dapat dimintai pertangggungjawaban atas kerugian yang diterima perseroan atau pihak ke ga. Tidak selamanya limited liability dapat dilakukan  karena  adanya  suatu  sebab.  Terbatasnya  tanggung  jawab  perseroan terkoyak dengan prinsip piercing the corporate veil . Organ perseroan akan dimintai pertanggungjawaban  jika  organ  tersebut  ber ndak  melebihi  wewenangnya  atau telah  berbuat  lalai  atau  sengaja  sehingga  perseroan  atau  pihak  lain  mengalami kerugian.
Organ perseroan yang memegang posisi sangat pen ng adalah direksi. Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) disebutkan bahwa direksi suatu perseroan berwenang dan bertanggung jawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepen ngan  perseroan,  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan,  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar.  Maju  dan berkembangnya perseroan ditentukan oleh direksi. Direksi menjadikan perseroan hidup, tanpa direksi perseroan  dak dapat menjalankan kewajibannya. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perseroan dijalankan oleh direksi.
Tugas  direksi  didasarkan  pada  doktrin ﬁduciary  duty .  Doktrin ﬁduciary  duty berasal dari sistem hukum Common Law yang mengajarkan bahwa antar direksi dengan  perseroan  terdapat  hubungan ﬁduciary. Direksi  hanya  ber ndak  seper sprang  trustee atau  agen  semata-mata,  yang  mempunyai  kewajiban  mengabdi sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan.³ Direksi dituntut harus dapat mempunyai kepedulian dan kemampuan ( duty of care and skill ), i kad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang  nggi ( high degree ).⁴
Kepercayaan yang diberikan oleh perseroan tersebut harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ADRT PT. Direksi yang menjalankan kepengurusan perseroan di dalam garis yang telah ditentukan,  dak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁵  Hal  ini  berakibat  direksi  dak  dapat  dimintai
³  Marwan, Kamus Hukum Dic onary of Law Complete Edi on , Cetakan Kesatu, Surabaya: Reality Pubilser, 2009, hlm. 207.
⁴  Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bak , 2010, hlm. 47.
⁵  Pasal 97 ayat (5) UU PT.

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pihak perseroan atau pihak ke ga.  Apabila  direksi  terbuk   menyalahgunakan  wewenang  tersebut  untuk kepen ngan pribadi atau golongan yang mengakibatkan perseroan ataupun pihak ke ga  mengalami  kerugian,  apakah  direksi  dapat  dimintai  tanggung  jawab  atas kerugian tersebut? Dari ulasan di atas Penulis ingin mengupas mengenai penerapan ﬁduciary duty dan piercing the corporate viel dalam UU PT.

## B.  Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan
Tanggung  jawab  terbatas  atau  disebut  juga limited  liability atau limita ef aansprakelijheid adalah suatu kondisi di mana pemegang saham atau shareholder atau aandeelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah  saham  yang  mereka  miliki  di  perseroan  tersebut.⁶  Tanggung  jawab terbatas  dilakukan  sebagai  pilihan  investasi  yang  lebih  menguntungkan. Limited liability ini  dak  hanya  mengikat  pemegang  saham  saja  tetapi  juga  pengurus perseroan yaitu direksi dan komisaris. Limited liability mengharuskan pemegang saham,  direksi,  dan  komisaris  dapat  dengan  pas   membedakan  mana  ndakan sebagai  organ  perseroan  dan  mana  ndakannya  sebagai  perorangan.  Semua ndakan  pemegang  saham,  direksi,  atau  komisaris  suatu  perseroan  telah ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  ADRT  PT  dan  dak diperbolehkan  melakukan  ndakan  di  luar  kewenangan  yang  telah  ditentukan tersebut.
Pada Pasal 1 angka 1 UU PT disebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum. Hal ini memberikan ar  bahwa perseroan dapat memiliki hak-hak dan kewajiban- kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seper  manusia, memiliki kekayaan sendiri,  digugat  dan  menggugat  di  depan  pengadilan.⁷  Suatu  badan  hukum dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat-sayarat sebagai berikut:⁸ 1.  Adanya  harta  kekayaan  yang  terpisah  (hak-hak)  dengan  tujuan  tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan hukum yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang saham;
2.  Ada kepen ngan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan; dan
3.  Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut. Perseroan  mempunyai persoonlijkheid ,⁹  yaitu  suatu  kemampuan  untuk
⁶  Nindyo Pramono, “ Perbandingan Perseroan di Beberapa Negara ” , Kegiatan Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ,
2012, hlm. 15.Dapat diunduh di www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf.
⁷  Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi , Edisi Revisi, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009, hlm. 5.
⁸  H. M. N. Purwosutjipto, Penger an Pokok Hukum Dagang Indonesia , Jilid 2 , diku p dari Ibid , hlm. 11.
⁹  Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 24.
menjadi  subjek  hukum  dari  hubungan  hukum  namun  kecakapan  yang  dimiliki perseroan hanya terbatas dalam bidang harta kekayaan. Se ap keuntungan yang diperoleh  oleh  dari  perbuatan  hukum  perseroan  menjadi  keuntungan  pribadi perseroan. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut menjadi beban perseroan tanpa melibatkan orang-orang yang ada dalam perseroan tersebut baik para pendiri atau organ-organ perseroan atau disebut separate legal en ty .
Perseroan memiliki bentuk usaha mandiri ( legal en ty ) dengan tangung jawab terbatas  ( limited  liability ).  Kehendak  dan  kemauan  yang  dikehendaki  perseroan dijalankan  oleh  alat-alat  perlengkapannya  atau  organnya.  Organ-organ  tersebut mempunyai  kewenangan  dan  tanggung  jawab  masing-masing  sesuai  yang  telah diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  ADRT  PT.  Organ  perseroan bertugas mewakili perseroan untuk dan atas nama perseroan.
Pada Pasal 1655 KUHPerdata disebutkan bahwa para pengurus badan hukum, bila  dak  ditentukan  lain  dalam  akta  pendiriannya,  dalam  surat  perjanjian,  atau dalam reglemen, berkuasa untuk ber ndak demi dan atas nama badan hukum itu, untuk  mengikatkan  badan  hukum  itu  kepada  pihak  ke ga  atau  sebaliknya,  dan untuk  ber ndak  dalam  sidang  di  pengadilan  baik  sebagai  penggugat  maupun sebagai tergugat. Badan hukum dalam hal ini adalah perseroan, dapat melakukan perbuatan  hukum  maupun  hubungan  hukum  melalui  organ  pengurusnya  yaitu organ-organ  perseroan.  Organ-organ  perseroan  bertugas  mewakili  perseroan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam ADRT PT, dalam surat perjanjian dan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Masing-masing  organ  mempunyai  tugas dan wewenang tersendiri sesuai aturan yang berlaku dalam perseroan tersebut.
Rapat  Umum  Pemegang  Sahan  (RUPS)  adalah  forum  bagi  pemegang  saham memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan  komisaris,  sepanjang  berhubungan  dengan  mata  acara  rapat  dan  dak bertentangan dengan kepen ngan perseroan.¹⁰ Direksi merupakan penerima kuasa dari perseroan sesuai dengan kepen ngannya untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana  telah  digariskan  dalam  ADRT  PT,  sehingga  dak  diperkenankan melakukan  sesuatu  yang  dak  atau  bukan  menjadi  tugasnya.¹¹  Komisaris mempunyai  tugas  utama  mengawasi  secara  umum  dan/atau  khusus  dan memberikan nasehat kepada direksi sesuai Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 ayat (1) UU PT.¹² Organ perseroan mempunyai kewajiban mewakili perseroan untuk melakukan hubungan  hukum  dengan  pihak  ke ga  dan  untuk  mewakili  perseroan  di  dalam pengadilan  baik  sebagai  pengggugat  maupun  sebagai  tergugat.  Organ-organ tersebut bertanggungjawab hanya sebatas kewenangannya.
¹⁰  Jono, Hukum Kepailitan , Cetakan ke ga, Edisi Kesatu, Jakarta: Sinar Graﬁka, 2008, hlm. 55. ¹¹  Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas , Jakarta : Rajawali Pers, 1999, hlm. 97. ¹²  Jono, Hukum Kepailitan , Op.cit ., hlm. 67.

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
Se ap tugas dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan harus tunduk  kepada  ketentuan  atau  peraturan  yang  mengatur  mengenai  perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan tersebut.¹³ Direksi dalam menjalankan  pengurusan  perseroan  hanya  untuk  kepen ngan  perseroan  dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 92 UU PT.¹⁴ Pada Pasal 2 UU PTditegaskan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan  maksud  dan  tujuannya  serta  dak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan,  keter ban  umum,  dan  atau  kesusilaan.  Selanjutnya,  pada Pasal 18 UU PT ditentukan bahwa maksud dan tujuan tersebut harus dicantumkan dalam ADRT PT sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penjelasan pada Pasal 18 UU  PT  disebutkan  bahwa  maksud  dan  tujuan  tersebut  merupakan  usaha  pokok perseroan,  sedangkan  kegiatan  usaha  merupakan  kegiatan  yang  dijalankan  oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan  dak boleh bertentangan dengannya. Perseroan dak diperkenankan melakukan kegiatan yang  dak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan.

## C. Fiduciary Duty
Direksi  diberi  dua  fungsi  dalam  mengemban  tugasnya,  yaitu  fungsi  pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).¹⁵ Fungsi pengurusan seorang direksi  dilakukan  ke ka  direksi  mengemban  tugasnya  sebagai  seorang  yang mengurus kegiatan perseroan sehari-hari. Fungsi perwakilan adalah tugas direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Begitu besar dan luas kewenangan seorang direksi perseroan. Tugas yang diemban oleh direksi ini harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Kewenangan yang diperoleh direksi dari para pemegang saham ( shareholder) didasarkan atas dasar kepercayaan ( ﬁduciary ) untuk mengurus perseroan demi kepen ngan perseroan, bukan demi kepen ngan pemegang saham atau pihak tertentu. Fidusia ( ﬁduciary ) dalam bahasa la n dikenal sebagai ﬁduciarius yang  bermakna  kepercayaan.  Secara  teknis  dapat  dimaknai sebagai memegang suatu dalam kepercayaan untuk kepen ngan orang.¹⁶
Direksi  wajib  beri kad  baik  ( good  faith )  dan  penuh  tanggung  jawab  dalam se ap  melakukan  pengurusan  perseroan.  Hal  itu  dilakukan  berdasarkan  suatu standar dari kewajiban ( standard of duty ) yang paling  nggi sesuai dengan yang
¹³  Pasal 1 angka 5 UU PT. ¹⁴  Pasal 92 UU PT dijelaskan bahwa:
(1)  Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepen ngan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
¹⁵  Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Op.cit .,hlm. 204. ¹⁶ Ibid .
dinyatakan  oleh  hukum.  Seseorang  yang  memegang  peran  sebagai  suatu  wakil ( trustee ) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini  peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan ( trust and conﬁdence ) yang dalam peran ini melipu , keteli an ( scrupulous ), i kad baik ( good  faith ),  dan  keterusterangan  ( candor ). Fiduciary ini  termasuk  hubungan seper   pengurus  atau  pengelola,  pengawas,  wakil  atau  wali,  dan  pelindung ( guardian ) yang sering disebut dengan duty .¹⁷
Hubungan antara direksi dan perseroan  dak semata-mata hanya hubungan pekerjaan saja tetapi juga hubungan ﬁdusia ( ﬁducia posi on ). Perseroan  dak dapat ber ndak sendiri dan sangat tergantung kepada pengurusannya. Ketergantungan ini  mengharuskan  perseroan  untuk  mempercayai  pengurus  yang  kemudian melahirkan  hubungan  ﬁdusia  dan  lebih  dikenal  dengan ﬁduciary  duty .  Pengurus harus menjalankan kepengurusan dan kewenangannya semata-mata hanya untuk kepen ngan perseroan. Fiduciary duty adalah tugas yang dijalankan oleh direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepen ngan ( beneﬁt ) orang atau pihak lain (perseroan).¹⁸ Apabila terjadi masalah manakala suatu perseroan beroperasi  dak layak sehingga menimbulkan kerugian pihak ke ga atau pemegang saham, dalam hal  ini  direksi  bertanggung  jawab  sebagai  pihak  ekseku f  berdasarkan  doktrin ﬁduciary duty .¹⁹ Is lah ﬁduciary  duty berasal  dari  kata duty yang  berar   tugas  dan ﬁduciary (bahasa Inggris) berasal dari bahasa La n ﬁduciarus dengan akar kata ﬁducia yang berar  kepercayaan ( trust ) atau ﬁdere yang berar  mempercayai ( to trust ). Jadi, is lah ﬁduciary diar kan  sebagai  memegang  sesuatu  dalam  kepercayaan  atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepen ngan orang lain. Bahasa Inggris menyebutkan orang yang memegang kepercayaan dari orang lain disebut trustee dan pihak yang dipegang kepen ngannya disebut beneﬁciary . Pada is lah bahasa Indonesia, pemegang kepercayaan disebut sebagai pemegang amanah.²⁰
Pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT ditentukan bahwa kepengurusan yang dipercayakan  kepada  direksi  harus  dilaksanakan  dengan  i kad  baik  dan  penuh tanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadi direksi apabila direksi terbuk lalai  dalam  menjalankan  tugasnya.²¹ Fiduciary  duty yang  telah  diberikan  kepada
¹⁷  Bismar  Nasu on,  “Tanggung  Jawab  Direksi  dalam  Pengelolaan  Perseroan”,  h p://bismar.wordpress.com/, diakses 13 Mei 2012.
Prof.  Dr.  Bismar  Nasu on,  S.H.,M.H.  adalah  Guru  Besar  Universitas  Sumatra  Utara  dengan  bidang  keahlian Hukum Ekonomi.
¹⁸  Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Op.cit., hlm. 210. ¹⁹  Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law, Op.cit., hlm. 25.
²⁰ Ibid , hlm. 30-31.
²¹  Milman dan Durrant, ada situasi dimana seorang direksi perseroan mungkin dapat dituntut untuk membayar kerugian karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum ( toruous behaviour ).Kemungkinan yang pertama
direksi  suatu  perseroan  menuntutnya  untuk  memiliki  standar  integritas  dan loyalitas yang  nggi, terampil, serta ber ndak untuk kepen ngan perseroan secara bona ﬁdes .²² Pada Pasal 97 ayat (6) UU PT ditentukan bahwa apabila anggota direksi yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik sehingga perseroan dirugikan, maka ia bertanggung jawab penuh secara pribadi dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Fiduciary duty dijalankan oleh direksi dengan cara:²³ a.  Dilakukan dengan i kad baik ( bona ﬁdes ); b.  Dilakukan dengan proper purpose;
c.  Dilakukan dengan kebebasan yang bertanggung jawab ( unfe ered discre on ); dan d.  Tidak memiliki benturan kepen ngan ( conﬂict of duty and interest ).
Tanggung  jawab  direksi  dak  hanya  terbatas  pada  ke dakjujuran  yang disengaja tetapi juga tanggung jawab dalam  ndakan mismanagement , kelalaian, kegagalan atau  dak melakukan sesuatu yang pen ng bagi perseroan.I kad baik direksi  dapat  dilihat  ke ka  direksi  benar-benar  memen ngkan  kepen ngan perseroan, shareholder, dan stakeholder . Proper  purpose (tujuan  yang  benar) dijalankan dengan menaa  ADRT PT dan peraturan perundang-undangan. Menurut M. Yahya Harahap, ada beberapa aspek pengurusan yang wajib dilakukan dengan i kad baik, yaitu:²⁴ a.  Wajib dipercaya ( ﬁduciary duty ), yakni selama dapat dipercaya ( must always bonaﬁde ) dan selamanya harus jujur ( must always honest ); b.  Wajib melaksananakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak ( duty to act for proper purpose );
c.  Wajib  menaa   peraturan  perundang-undangan  ( statutory  duty  or  duty obedience ); d.  Wajib loyal terhadap perseroan ( loyalty duty ),  dak menggunkan dana dan aset
adalah  tuntutan  karena  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  kreditor  dari  perseroan  yang  mengalami  kesulitan ekonomi.  Jenis  pertanggungjawaban  kedua  dapat  mbul  apabila  perseroan  melakukan  perbuatan  melawan hukum. Hal tersebut juga dianut oleh Indonesia yang keudian dituangkan dalam Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3)  UU PT disebutkan bahwa:
(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan se ap anggota direksi dengan i kad baik dan penuh tanggung jawab.
(3)  Se ap  anggota  direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  atas  kerugian  perseroan  apabila  yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Sutan Remi Syahdeni, “Tanggung Jawab Pribdai Direksi dan Komisaris,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, No. 7, 2001. ²²  Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Op.cit., hlm. 208.
²³ Ibid , hlm.209.
²⁴  M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan, Op.cit., hlm. 383
perseroan  untuk  kepen ngan  pribadi,  wajib  merahasiakan  segala  informasi ( conﬁden al duty of informa on ) perseroan; dan e.  Wajib menghindari kepen ngan pribadi dengan kepen ngan perseroan ( must avoid conﬂict of interest ).
Direksi wajib melaksanakan pengurusan dengan penuh tangung jawab, yang melipu  aspek:²⁵ a.  Wajib seksama dan ha -ha  melakukan pengurusan ( the duty of the due care), yakni keha -ha an yang biasa dilakukan orang ( ordinary prudent person) dalam kondisi yang wajar atau disebut dengan keha -ha an yang wajar ( reasonably care) ; b.  Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun ( duty to be diligent ), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perha an atas kejadian yang menimpa perseroan; dan
c.  Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian ( duty to display skill ) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.
Seorang direksi  dak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas ndakan yang telah dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direksi, apabila ia meyakini  bahwa  ndakan  tersebut  merupakan  ndakan  yang  terbaik  bagi perseroan dan dilakukan secara jujur, beri kad baik, dan  dak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Direksi  dak akan dimintai pertanggungjawaban walaupun salah  dalam  mengambil  keputusan  ( mere  errors  of  judgement )  ke ka  direksi beri kad baik dan penuh keha -ha an dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim  dak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sesuai dengan teori keputusan bisnis ( business judgement rule ).²⁶ Se ap keputusan direksi yang diambil dilindungi oleh business judgement rule , namun direksi tetap harus  beri kad  baik,  berha -ha ,  dan  penuh  loyalitas  dalam  menjalankan kepengurusan perseroan.
Negara-negara Common Law seper  Amerika Serikat mempunyai standar yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban direksi atas  ndakan yang diambilnya, yaitu  didasarkan  pada  standar duty  of  loyality dan duty  of  care. ²⁷  Adapun penger annya adalah:
a.  Duty  of  loyality ;  dalam  menduduki  posisi  sebagai  anggota  direksi,  dak menggunakan dana perseroan untuk dirinya atau untuk tujuan pribadinya dan secara  loyal,  wajib  merahasiakan  segala  informasi  ( conﬁden al  duty  of informa on )  perseroan  yang  melipu :²⁸  se ap  rahasia  perusahaan  yang
²⁵ Ibid. ²⁶  Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law, Op.cit. ,hlm. 48.
²⁷  Bismar Nasu on, Loc.cit.
²⁸  M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Op.cit. , hlm. 376.
berharga bagi kepen ngan perseroan, segala fomula rahasia ( secret formula ), desain  produksi,  strategi  pemasaran,  dan  da ar  konsumen  yang  harus dirahasiakan;
b.  Duty  of  care ( pruden al  duty );  anggota  direksi  dak  boleh sembrono ( carelessly ) dan lalai ( negligence ) melaksanakan pengurusan menurut hukum yang berpatokan pada standar keha -ha an yang lazim digunkan oleh orang biasa ( the kind of care that an ordinary prudent person ).²⁹ Posisi  direksi  sebagai  sebuah trustee dalam  perseroan  mewajibkan  direksi untuk bertanggung jawab kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang  saham  baik  secara  individu  maupun  kelompok.  Direksi  dak  boleh ber ndak  ceroboh  dalam  melakukan  tugasnya  ( duty  of  care ).  Selain  itu  dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direksi  dak boleh mengambil keuntungan untuk  dirinya  sendiri  atas  perusahaan  ( duty  of  loyality ).³⁰  Pelanggaran  terhadap kedua prinsip tersebut dalam kaitannya dengan ﬁduciary duty dapat menyebabkan direksi dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik oleh pemegang saham  atau  pihak  ke ga.Pembenanan  pertanggungjawaban  kepada  direksi, terlebih  dahulu  harus  dibuk kan  adanya  pelanggaran  kewenangan  yang dimilikinya. I kad baik yang dimaksud dalam ﬁduciary duty dak dijalankan oleh direksi  sehingga  dapat  dengan  jelas  bahwa  direksi  tersebut  melanggar ﬁduciary duty.
Menurut iden ﬁca on theory dalam wacana Common Law di atas, kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau organ perseroan lainnya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:³¹
a.  Tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka;
b.  Bukan merupakan penipuan yang dilakukan untuk perusahaan;
1)  Dimaksudkan  untuk  menghasilkan  atau  mendatangkan  keuntungan  bagi korporasi; dan
2)  Jika  salah  satu  syarat  ini  dak  dipenuhi,  maka  kesalahan  tersebut  dak dapat dipikul oleh korporasi, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan  ndakan tersebut.
Pada Pasal 97 ayat (2) UU PT diwajibkan se ap anggota direksi untuk beri kad baik dan penuh tangggung jawab dalam melaksanakan se ap tugas.³² Pasal inilah yang  memberikan  dasar  pemberlakuan ﬁduciary  duty oleh  direksi  di  Indonesia.
²⁹ Ibid , hlm. 379.
³⁰  Joel Seligman, Corpora ons Cases and Materials , Boston New York Toronto London: Li le Brown and Company,
1995, dalam Bismar Nasu on, Loc.cit.
³¹ Ibid .
³²  Pada  Pasal  97  ayat  (2)  UU  PT  menyebutkan  “pengurusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  wajib dilaksanakan se ap anggota direksi dengan i kad baik dan penuh tanggung jawab.”
Fiduciary duty ini berlaku bagi kepen ngan perseroan.³³ Direksi berkewajiban untuk mengelola  dan  mengurus  kepen ngan  perseroan  secara  keseluruhan  bukan kepen ngan  pemegang  saham  baik  secara  individu  maupun  kelompok  ataupun pihak ke ga. Hal ini sesuai dengan posisi seorang direksi sebagai sebuah trustee dalam  perusahaan.  Pelanggaran  terhadap  prinsip  tersebut  menyebabkan  direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang  dilakukannya  baik  kepada  para  pemegang  saham  maupun  kepada  pihak lainnya.
Pemberlakuan prinsip ﬁduciary duty kepada direksi perseroan mengharuskan direksi dalam menjalankan tugasnya memenuhi kriteria-kriteria berikut:³⁴ a.  Harus selalu beri kad baik; b.  Harus jujur kepada perseroan;
c.  Memiliki skill yang wajar seper  yang dimiliki secara wajar oleh umumnya orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sama dengannya;
d.  Memedulikan perseroan;
e.  Loyalitas yang  nggi; dan
f.  Mengambil  keputusan  yang reasonable secara  bisnis  sungguhpun  mungkin bukan keputusan yang op mal.
Pedoman dasar bagi direksi dalam menjalankan ﬁduciary duty terhadap perseroan yang dipimpinnya ialah:³⁵ a.  Fiduciary  duty merupakan  unsur  wajib  ( mandatory  element )  dalam  hukum perseroan;
b.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  seorang  direksi  dak  hanya  harus  memenuhi unsur i kad baik, tetap juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak ( proper purpose );
c.  Pada  prinsipnya  direksi  dibebani  prinsip ﬁduciary  duty terhadap  perseroan, bukan terhadap pemegang saham, arena itu hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan direksi untuk melaksanakan tuga ﬁduciary duty tersebut;
d.  Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  direksi,  secara  umum  ia  juga  harus memerha kan kepen ngan s takeholders , seper  pihak pemegang saham dan buruh perusahaaan;
e.  Sungguhpun  menyandang  tugas  sebagai  direksi,  ia  tetap  bebas  dalam memberikan suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepen ngannya dalam se ap rapat yang dihadiri;
³³  Ketentuan  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal  97  ayat  (1)  yaitu,  “(1)  Direksi  bertanggung  jawab  atas  pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”. Pada Pasal 1 bu r 5 disebutkan bahwa, “Direksi adalah  organ  perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk kepen ngan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.
³⁴  Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corprorate Law, Op.cit., hlm. 54.
³⁵ Ibid , hlm. 59.
f.  Direksi tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai per mbangan bisnis dan sense of business yang dimilikinya. Bahkan, pihak pengadilan  dak boleh ikut campur memper mbangkan sense of business dari pihak direksi; dan g.  Dalam hal-hal di mana terdapat conﬂic of interest , seorang direksi dilarang atau se dak- daknya  dibatasi  atau  diawasi  dalam  menjalankan  tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan perinsip keterbukaan ( disclosure ) terhadap se ap transaksi yang ada conﬂic of interest.
Se ap  ndakan  dari  direksi  selalu  mendapat  pengawasan  dari  komisaris perseroan.  Komisaris  adalah  organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi  nasihat  kepada  direksi.³⁶  Sistem  hukum  perseroan  di  negara  Anglo- Amerika yang  dak mengenal komisaris tetapi mereka mengenal board of directors , berbeda dengan sistem hukum perseroan di Indonesia yang mempunyai komisaris. Komisaris dalam hukum perseroan di Indonesia mirip dengan jabatan komisaris, yang  dikenal  dalam  hukum  perseroan  Belanda.³⁷ Board  of  directors juga  dikenal dalam Common Law . Pada umumnya dalam sistem Common Law, board of directors dibagi menjadi dua bagian yaitu:³⁸ a.  Chief  Execu ve  Oﬃcer (CEO),  yang  berfungsi  dan  bertanggung  jawab melaksanakan pengurusan perseroan sehari-hari; dan b.  Chairman ,  berkedudukan  sebagai  direksi  non-ekseku f  ( non-execu ve director ).
Non-execu ve  director sama  seper   CEO  karena  memiliki  keterampilan  dan pengalaman  dalam  kedireksian.  Perseroan  besar  atau  perseroan  publik  harus mempunyai non-execu ve  director.  Non-execu ve  director bersikap  independen dan objek f dalam mengambil keputusan dan pengawasan terhadap perseroan, terutama  dalam  penyelesian  benturan  kepen ngan  antara execu ve  directors dengan kepen ngan lain.³⁹
Pada Australian the Corpora on Act 2001 dalam sec on 181-183 diatur juga mengenai  direksi  yang  harus  ber ndak  dengan  i kad  baik  dan  dak menyalahgunakan  posisi  dan  informasi  yang  dia  dapat  karena  kedudukannya sebagai direksi ( company directors must act in good faight in the best interest of proper  purpose  not  misuses  one's  posi on  within  the  company  and  not  misuse informa on  obtained  because  of  their  posi on  as  a  director  or  oﬃcer  of  the company ).⁴⁰  Rudhi  Prasetya  menyatakan  bahwa  termasuk  sebagai  tugas  direksi
³⁶  Pasal 1 angka 6 UU PT. ³⁷  Bismar Nasu on, Loc.cit.
³⁸  Shinta  Ikayani  Kusumawardani,  “Pengaturan  Kewenangan,  dan  Tanggung  Jawab  Direksi  dalam  Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)”, Jurnal Magister Hukum Udayana , Vol 2, No 1 Tahun 2013, hlm. 5.
³⁹ Ibid . ⁴⁰ Ibid .
dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari, menurut anggaran dasar:⁴¹ a.  menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama komisaris;
b.  menyusun  laporan  neraca  untung  rugi  perseroan  pada  akhir  tahun,  sebagai pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya dan meminta untuk disahkan oleh RUPS;
c.  melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS (khusus untuk PT terbuka RUPS dipimpin oleh komisaris).
Tugas direksi dilihat dari substansinya dapat dibedakan menjadi empat kategori, yakni:⁴² a.  tanggung jawab berdasarkan prinsip ﬁduciary du es dan duty to skill and care;
b.  tanggung  jawab  berdasarkan  doktrin  manajemen  ke  dalam  ( indoor management rule);
c.  tanggung jawab berdasarkan prinsip ultra vires ; dan
d.  tanggung jawab berdasarkan prinsip piercieng the corporate veil.

## D. Piercing the Corporate Veil
Beberapa  pakar  dan  ilmuwan  hukum  merumuskan  kedudukan  direksi  dalam perseroan  sebagai  gabungan  dari  dua  macam  persetujuan/perjanjian,  yaitu perjanjian  pemberian  kuasa  di  satu  sisi  dan  perjanjian  kerja/perburuhan  di  sisi lain.⁴³  Berdasarkan  perjanjian  tersebut  pelaksanaannya  harus  di  tafsirkan berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1601c  KUHPerdata,  yang  memberatkan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai suatu perjanjian perburuhan.⁴⁴ Rumusan  kedudukan  direksi  dalam  dua  hubungan  hukum  seper   yang  telah disebutkan  di  atas  bukan  masalah,  sepanjang  kedua  hubungan  hukum  tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan sejalan.
⁴¹  M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Prak k di Peradilan, EdisiPertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm.  227. ⁴² Ibid .
⁴³  Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi , Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 37-38.
⁴⁴  Pasal 1601 c KUHPerdata menjelaskan bahwa, “Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja  dan  persetujuan  lain,  maka  baik  ketentuan-ketentuan  mengenai  perjanjian  kerja  maupun  ketentuan- ketentuan mengenai persetujuan lain yang sifat-sifatnya terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika ada pertentangan antara kedua jenis ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja. Jika pemborongan kerja diiku  dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun  ap kali dengan  suatu  selang  waktu,  atau  jika  pada  waktu  persetujuan  dibuat,  ternyata  maksud  kedua  belah  pihak membuat  beberapa  persetujuan  secara  demikian  ialah  supaya  pemborongan-pemborongan  itu  dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendiri-sendiri. Kecuali ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 pada bab ini. Akan tetapi bila dalam  hal  demikian  persetujuan  yang  pertama  hanya  diadakan  untuk  percobaan  saja,  maka  persetujuan demikian harus dianggap mengandung sifat pemborongan kerja dan segala ketentuan dalam Bab 6 itu berlaku baginya”.

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
Direksi sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan sesuai  dengan  kepen ngannya  untuk  mencapai  tujuan  perseroan  sebagaimana telah digariskan dalam ADRT PT. Direksi diperlakukan sebagai karyawan perseroan, namun dalam hubungan atasan dan bawahan dalam perjanjian perburuhan, direksi dak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasnya.
Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab  terbatas  pemegang  saham,  komisaris,  dan  direksi.  Sejak  disahkan  Akta Pendirian Perseroan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, status perseroan  berubah menjadi badan hukum yang membawa konsekuensi terbatasnya tanggung jawab. Pemegang saham perseroan  dak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang  dibuat  atas  nama  perseroan  dan  dak  bertanggung  jawab  atas  kerugian perseroan  yang  melebihi nilai saham  yang  telah  diambilnya.⁴⁵  Pemegang  saham dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap perseroan hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁴⁶
Perseroan sebagai badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi. Pada perkembangannya, prinsip limited  liability dak  berlaku  mutlak  sejak  dikenal  doktrin piercing  the corporate  veil ,  yang  dalam  hal  tertentu  tertutup  kemungkinan  dihapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham, komisaris, dan direksi perseroan. Is lah piercing the corporate veil kadang-kadang disebut juga dengan is lah “ li ing the corporate  veil ”  atau  “ going  behind  the  corporate  veil ”.  Secara  haraﬁah,  is lah “ piercing the corporate veil ” berar  mengoyak  rai perusahaan. Pada ilmu hukum perusahaan, is lah piercing the corporate law merupakan suatu doktrin atau teori yang diar kan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang  atau  perusahaan  lain,  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut  sebenarnya  dilakukan  oleh  pelaku  perseroan  tersebut.⁴⁷  Terbatasnya tanggung  jawab  tersebut  dak  hanya  berlaku  bagi  pemegang  saham  tetapi  juga berlaku bagi organ perseroan yang lainnya baik direksi maupun komisaris. Pada hal tertentu, tanggung jawab terbatas dapat dihapuskan dan dimungkinkan menembus harta  pribadi  pemegang  saham.  Hal  inilah  yang  disebut  sebagai piercing  the corporate veil .⁴⁸
⁴⁵  Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan , Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Graﬁndo Persada, 2004 , hlm. 19.
⁴⁶  Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 26, Nomor 3, 2007, hlm. 5. ⁴⁷  Munir Fuady, Doktrin-doktrin modern, Op.cit ., hlm. 7.
⁴⁸  Hapusnya tanggung jawab terbatas antara lain disebabkan perseroan belum disahkan menjadi badan hukum oleh penguasa/pemerintah, pemegang saham beri kad buruk memanfaatkan perseroanaan untuk kepen ngan pribadi,  terlibat  perbuatan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  perseroan,  menggunakan  kekayaan  perseroan sehingga perseroan  dak memiliki cukup kekayaan untuk membayar utang.
Se ap perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang jelas  dan  tegas  yang  merupakan  landasan  bagi  direksi  mengadakan  kontrak  dan transaksi bisnis dan menentukan batasan kewenangan direksi melakukan kegiatan usaha.Seluruh  kewenangan  dan  tugas  direksi  telah  ditentukan  dalam  ADRT  PT. Peraturan perundang-undangan  dak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan keter ban umum. Apabila direksi dengan sengaja berbuat melampaui kewenangannya, maka dapat dikenakan ultra vires . Direksi yang dengan sengaja melanggar  batas  kewenangan  tersebut  dapat  disebut  telah  melakukan  ndakan ultra vires. Se ap  ndakan ultra vires batal demi hukum karena  dak mempunyai landasan yuridis. Tindakan direksi tersebut  dak mempunyai kewenangan baik dari ADRT PT ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan keadilan menyebabkan  beberapa  perbuatan  yang  digolongkan  dalam ultra  vires dak dibatalkan, yaitu:⁴⁹ a.  Res tusi (pengembalian) aset yang sudah dialihkan dengan transaksi yang ultra vires dak mungkin dikembalikan lagi;
b.  Perseroan  telah  diberi  gan   rugi  terhadap  kerugian  yang  terjadi  karena transaksi ultra vires tersebut;
c.  Pembatalan transaksi akan merugikan hak yang didapat  dak secara gra s dari pihak ke ga yang beri kad baik di luar kontrak;
d.  Transaksi  yang  mengandung ultra  vires tersebut  telah  dira ﬁkasi  oleh  RUPS atau oleh resolusi dari pemegang saham.
Akibat dari  dakan ultra vires adalah pihak yang dirugikan dapat meminta gan rugi kepada direksi yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi tanggung jawab  dak terbatas  menjadi  terkoyak  karena  kesalahan  direksi.  Apabila  direksi  terbuk melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan  mbulnya kerugian bagi perseroan, maka direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk menggan segala kerugian yang di mbulkan terhadap perseroan. Direksi yang secara sengaja dengan i kad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepen ngan pribadinya sehingga menyebabkan mbulnya  kerugian  bagi  perseroan  dapat  dijerat  dengan piercing  the  corporate veil. ⁵⁰ Piercing the corporate veil diberlakukan pada direksi apabila direksi terbuk melakukan  kesalahan  secara  pribadi  yang  menyebabkan  mbulnya  kerugian
⁴⁹ Ibid ., hlm. 124. ⁵⁰  Pada UU PT diakui teori peircing the corporate veil dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak-pihak sebagai berikut:
a.   Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak pemegang saham. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) beserta penjelasannya.
b.   Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 69 ayat (3), Pasal 97 ayat (3), Pasal 104 ayat (2).
c.   Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak komisaris. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 114 ayat (2), Pasal 108 ayat (1), Pasal 115 ayat (1).

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
perseroan. Tanggung jawab direksi berubah menjadi tanggung jawab  dak terbatas dan  direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  untuk  menggan   segala kerugian yang di mbulkan terhadap perseroan.
Nindyo  Promono  memberikan  kelanjutan  dari piercing  the  corporate  veil dikenal  dengan  nama alter  ego yaitu,  jika  seorang  pemegang  saham  suatu perseroan  menguasai  mayoritas  saham  pada  perseroan  tertentu,  kemudian perseroan  tersebut  dipakai  untuk  tujuan-tujuan  tertentu  oleh  pemegang  saham tersebut melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham. Maka, secara dak  langsung  perseroan  digunakan  sebagai  alat  oleh  pemegang  saham  untuk tujuan tertentu dari pemegang saham, yakni untuk mencapai keuntungan pribadi bahkan  dak tertutup kemungkinan dapat merugikan pihak ke ga. Kedua doktrin ini  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  ke ga  apabila  organ  perseroan ber ndak  di  luar  wewenangnya  untuk  kepen ngan  pribadi  ataupun  golongan sehinga merugikan pihak ke ga.
Piercing  the  corporate  veil dak  dengan  mudah  diterapkan  oleh  pengadilan karena limited liability yang dimiliki perseroan amat kuat dan  dak tergoyahkan begiu saja. Penerapan percing the corporate veil oleh pengadilan dilakukan dengan memperha kan  substansi  atau  kenyataan  prak s  pada  bentuk  formal  dari perseroan  tersebut.⁵¹  Apabila  terdapat  kemungkinan  perseroan  disalahgunakan atau dijadikan selubung oleh pemegang saham atau direksi atau komisaris, maka pengadilan  akan  menyingkap  tabir  perseroan  tersebut  dan  membuka  maksud terselubung organ perseroan tersebut.
Sebagaimanana  menurut  Philiip  Lepton,  Pengadilan  Australia  secara  umum tabu untuk membuka cadar perseroan tertabatas.⁵² Penerobosan cadar perseroan di  Australia  sangat  jarang  terjadi.  Penulis  buku Understanding  Company  Law menyebutkan  beberapa  alasan  yang  menyebabkan  pengadilan  di  Australia menerobos cadar perseroan diantara adalah:⁵³ a.  where a company is used as vehicle for fraud;
b.  if a company has been used so as to avoid a legal duty;
c.  if the incorpora on of a company can be seen to be a sham77 or the company is mere “puppet” of its controller;
d.  if a company knowingly par cipates in a director's breach of her or his ﬁduciary du es.
Penerobosan  tanggung  jawab  terbatas  pada  perseroan  di  Australia  dapat dilakukan  antara  lain  dalam  hal  perseroan  dipergunakan  sebagai  alat  untuk
⁵¹  Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan , Jakarta: Citra Aditya Bak , 2004, hlm. 14.
⁵²  Phillip and Lipton dan Abe Herzberg, Understanding Company Law , Perth: The Law Book Company Limited, 1993, hlm. 31, dalam Shinta Ikayani Kusumawardani, Loc.cit. ⁵³ Ibid .
melakukan  penipuaan,  penghindaran  suatu  kewajiban  hukum,  sebagai  topeng semata oleh pengendali, atau jika direksi melanggar kewajiban ﬁduciary .⁵⁴ Doktrin ultra vires dimaksudkan untuk melindungi para investor atau pemegang saham dari ndakan direksi yang merugikan perseroan. Tindakan ultra vires adalah  dak sah ( unlawful )  dan  batal  demi  hukum  sehingga  RUPS  dak  dapat  mengesahkannya. Kontrak  tersebut  dak  mengikat  perseroan  dan  perseroan  dak  wajib melaksanakannya.

## E.  Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
Direksi  sebagai  organ  yang  bertugas  dan  bertanggung  jawab  melaksanakan pengurusan  perusahaan  sangat  berpotensi  melakukan  pelanggaran  atau penyimpangan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada direksi. Direksi yang secara sengaja dengan i kad buruk melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan harta kekayaan perseroan untuk kepen ngan pribadinya, sehingga menyebabkan  mbulnya kerugian bagi perseroan, maka diterapkan asas piercing the  corporate  veil yaitu  pertanggungjawaban  penuh  secara  pribadi  untuk menggan   segala  kerugian  yang  di mbulkan  terhadap  perseroan  jika  direksi terbuk   melakukan  kesalahan  secara  pribadi  yang  menyebabkan  mbulnya kerugian bagi perseroan. Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum perseroan  tersebut  dan  membebankan  tanggung  jawab  kepada  direksi  dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas. Apabila direksi terbuk  melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan  mbulnya kerugian bagi perseroan, maka  dak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham, ataupun pihak ke ga.
Pada  ndakan direksi yang menyebabkan kerugian bagi perseroan dan berakhir kepada pailitnya perseroan, direksi wajib bertanggung jawab secara renteng atas kerugian  tersebut.⁵⁵  Ini  merupakan  akibat  dari  kegagalan  direksi  yang  dipercaya untuk  mengurus  perseroan.  Apabila  kekayaan  perseroan  dak  cukup  untuk menutup  kewajiban  perseroan,  maka  harta  direksi  yang  bersangkutan  akan digunakan untuk menutup kewajiban tersebut. Sifat pertanggungjawaban renteng dan pertanggungjawaban pribadi direksi menjadi sangat relevan dalam hal direksi melakukan penyimpangan atas kuasa dan perintah perseroan untuk kepen ngan perseroan.
Hal itu secara tegas diakui Pasal 92 ayat (2) UU PT dan penjelasannya. Direksi berwenang menjalankan kepengurusan perseroan dengan menerapkan kebijakan yang dianggap tepat, yaitu kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang
⁵⁴ Ibid . ⁵⁵  Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab , Op.cit. , hlm. 145.

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
tersedia,  dan  kelaziman  dalam  dunia  usaha  yang  sejenis.⁵⁶  Direksi  harus  selalu ber ndak berdasarkan i kad baik dengan mengacu pada informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuannya.⁵⁷
Apabila  direksi  terbuk   melakukan  kesalahan  secara  pribadi  yang menyebabkan  mbulnya  kerugian  bagi  perseroan,  maka  tanggung  jawab  direksi berubah  menjadi  tanggung  jawab  dak  terbatas,  sehingga  direksi  bertanggung jawab  penuh  secara  pribadi  untuk  menggan   segala  kerugian  yang  di mbulkan terhadap perseroan. Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum dari perseroan  tersebut  dan  membebankan  tanggung  jawab  kepada  direksi  dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas apabila direksi terbuk  melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan  mbulnya kerugian bagi perseroan. Hal tersebut membuat  dak ada lagi ruang bagi direksi sebagai pengurus perseroan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan.
Apabila  di  dalam  pelaksanaan  dan/atau  berjalannya  perseroan  direksi melakukan kesalahan pelanggaran atas tugas-tugasnya, maka sebagaimana pada Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
“(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib  dilaksanakan se ap anggota direksi dengan i kad baik dan penuh tanggung jawab; (3) Se ap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian  perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2).”
Direksi bertanggung jawab secara renteng dalam pasal di atas berar  masing- masing anggota direksi memiliki tanggung jawab, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut gan  rugi dari anggota direksi atas keseluruhan jumlah kerugian yang dideritanya.⁵⁸  Kerugian  perseroan  yang  disebabkan  kelalaian  direksi  dalam menjalankan  kewajiban  atau  melanggar  larangan  atas  kepengurusan,  direksi bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  ( persoonlijk  aansprakelijk,  personally liable )⁵⁹ atas kerugian tersebut.
⁵⁶  Pasal 92 ayat (2) dan Penjelasannya menyatakan: ”Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.” Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat“ adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.
⁵⁷  Wahyono  Darmabrata,  “Implementasi Good  Corporate  Governance dalam  Menyikapi  Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary  Duty Direksi  dan  Komisaris  Perseroan  Terbatas”, Jurnal  Hukum  Bisnis ,  Volume  22, Nomor 6, 2003, hlm. 30.
⁵⁸  Sutan  Remy  Sjahdeini, Tugas,  Wewenang  dan  Tanggung  Jawab  Direksi  dan  Komisaris  BUMN  Perseroan , h p://wordpress.com, diakses pada tanggal 23  Maret 2012.
Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., FCBArb adalah Guru Besar Universitas Indonesia dengan bidang keahlian Hukum Bisnis.
⁵⁹  M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Op.cit ., hlm. 384.
Pada Pasal 97 UU PT diatur bahwa kepengurusan yang dipercayakan kepada direksi harus dilaksanakan dengan i kad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila direksi  terbuk   salah  atau  lalai  dalam  menjalankan  kepengurusannya  (beri kad dak  baik)  mengakibatkan  perseroan  rugi,  pemegang  saham  yang  mewakili minimal  1/10  bagian  dari  jumlah  seluruh  saham  dengan  hak  suara  yang  sah,⁶⁰ sesuai ketentuan yang ada berhak menggugat direksi bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban  secara  penuh  dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan negeri.
Direksi juga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal perusahaan pailit apabila direksi terbuk  memenuhi semua syarat sebagaai berikut:⁶¹
a.  Terdapat  unsur  kesalahan  (kesengajaan)  atau  kelalaian  dari  direksi  (dengan pembuk an biasa);
b.  Untuk  membayar  utang  dan  ongkos-ongkos  kepailitan,  haruslah  diambil terlebih  dahulu  dari  aset-aset  perseroan.  Apabila  aset  perseroan  dak memenuhi barulah diambil dari aset direksi pribadi; dan
c.  Diberlakukan  pembuk an  terbalik  ( omkering  van  bewijslast )  bagi  anggota direksi  yang  dapat  membu kan  bahwa  kepailitan  perseroan  bukan  karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.
Kriteria dasar dan universal agar suatu piercing the corporate veil secara hukum dapat dijatuhkan adalah sebagi berikut:⁶² a.  Terjadinya penipuan; b.  Didapat suatu ke dakadilan; c.  Terjadi suatu penindasan ( oppression );
d.  Tidak memenuhi unsur hukum ( illegal );
e.  Dominasi pemegang saham berlebihan; dan
f.  Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham mayoritas. Penerapan piercing  the  corporate  veil ini  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk melindungi kepen ngan pemegang saham ataupun pihak ke ga yang dirugikan atas ndakan direksi yang sewenang-wenang atau  dak layak yang dilakukan atas nama perseroan. Perbutan yang dilakukan terbit dari suatu transaksi dengan pihak ke ga maupun  mbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.
Direksi dapat dikenakan piercing the corporate veil apabila direksi melakukan hal-hal sebagai berikut:⁶³ a.  Direksi  dak  melaksanakan ﬁduciary  duty kepada  perseroan.  Direksi  yang dengan sengaja atau lalai dalam menjalankan kewajiban ﬁduciary duty ,  dak bertanggung jawab dan  dak beri kad baik dalam menjalankan pengurusan
⁶⁰ Jono, Hukum Kepailitan, Op.cit. , hlm. 65.
⁶¹ Ibid ., hlm. 24.
⁶² Ibid . ⁶³  Munir Fuady, Doktrin-doktrin modern , Op.cit., hlm. 22- 25.

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
perseroan  maka  direksi  tersebut  bertanggung  jawab  secara  pribadi  sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) UU PT. Gugatan terhadap piercing the corporate veil ini dapat dilakukan oleh pihak ke ga yang merasa dirugikan dan/atau  pemegang  saham  yang  merasa  dirugikan.  Pemegang  saham ber ndak untuk dan atas nama perseroan. Pemegang saham yang diwakikan minimal 10% dari seluruh saham dan dengan suara yang sah;⁶⁴ b.  Dokumen  perhitungan  tahunan  dak  benar.  Salah  satu  tugas  direksi  adalah menyediakan perhitungan laporan tahunan yang benar, bila terbuk  laporan tahunan  tersebut  dak  benar  maka  direksi  bersama  dengan  komisaris bertanggung jawab secara renteng berdasarkan doktrin piercing the corporate veil ⁶⁵ sesuai denga ketentuan Pasal 69 ayat (3) UU PT. Pada Pasal 69 ayat (4) UU PT diberikan pembuk an terbalik oleh direksi dan komisaris; dan
c.  Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit:
1)  Terdapat unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuk an biasa);
2)  Untuk  membayar  utang  dan  ongkos-ongkos  kepailitan,  haruslah  diambil terlebih  dahulu  dari  aset-aset  Perseroan.  Apabila  aset  perseroan  dak memenuhi, barulah diambil dari aset direksi pribadi; dan
3)  Diberlakukan pembuk an terbalik ( omkering van bewijslast ) bagi anggota direksi yang dapat membu kan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian.⁶⁶
Direksi  dapat  lepas  dari  tanggung  jawab  apabila  direksi  tersebut  dapat membuk kan bahwa ia  dak bersalah sesuai dengan Pasal 104 dan Pasal 115 ayat (1) UU PT:
a.  Permodalan  yang  dak  layak.  Manakala  modal  perseroan  dak  cukup  layak untuk  menunjang  suatu  kegiatan,  maka  kegiatan  tersebut  wajib  untuk  dak dilakukan oleh direksi;⁶⁷ dan
b.  Perseroan beroperasi secara  dak layak. Apabila perseroan  dak beroperasi secara  dak layak sehingga merugikan pihak ke ga dan/atau pemegang saham, maka  direksi  bertanggung  jawab  sebagai  pihak  ekseku f  perseroan berdasarkan  doktrin ﬁduciary  duty ,  kecuali  apabila  ia  telah  menjalankan tugasnya  dengan  benar  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ( business  judgement rule ).⁶⁸
⁶⁴  Pasal 97 ayat (6) UU PT yang berbunyi :” (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”.
⁶⁵  Munir Fuady, Op.cit ., hlm. 23. ⁶⁶ Ibid ., hlm. 24.
⁶⁷ Ibid . ⁶⁸ Ibid .
Pada Pasal 45 KUHD ditentukan bahwa para pengurus  dak bertanggung jawab lebih daripada untuk menunaikan sebaik-baiknya tugas yang diberikan kepadanya; mereka  dak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  terhadap  pihak  ke ga  atas perikatan perseroan. Apabila mereka melanggar suatu ketentuan dalam akta atau perubahan syarat-syaratnya yang diadakan kemudian, maka mereka bertanggung jawab  masing-masing  secara  tanggung  renteng  untuk  keseluruhannya  atas kerugian-kerugian yang diderita oleh pihak ke ga karenanya.
Direksi juga dapat dijerat dengan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Pada Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  diwajibkan  orang  yang  menimbulkan kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk  menggan kan  kerugian  tersebut.  Pada Pasal 1366 KUHPerdata juga ditegaskan bahwa se ap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Kedua pasal di atas merupakan dasar seseorang untuk dijerat berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum ( onrechtma ge daad ). Pada pasal tersebut ditegaskan mengenai seseorang  yang  melanggar  hukum  dalam  hal  ini  UU  PT  dan  ADRT  PT  yang bersangkutan  wajib  menggan   kerugian  kepada  pihak  yang  dirugikan  karena kesembronoannya atau kelalaiannya.
Selain dapat dijerat dengan perkara perdata, kelalaian maupun kesalahan dari direksi tersebut dapat jua dijerat dengan ketentuan pidana melalui Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP. Pada Pasal 398 KUHP dinyatakan bahwa seorang pengurus atau komisaris  perseroan,  maskapai  andil  Indonesia  atau  perkumpulan  koperasi  yang dinyatakan  dalam  keadaan  pailit  atau  yang  diperintahkan  penyelesaian  oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:
1.  jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  anggaran  dasar,  sehingga oleh  karena  itu  seluruh  atau  sebagian  besar  dari  kerugian  diderita  oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan;
2.  jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan  peminjaman  uang  dengan  syarat-syarat  yang  memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya; dan
3.  jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan  dak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Pasal  27  ayat  (1)  Ordonansi  tentang  Maskapai  Andil  Indonesia,  atau  bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi,  dak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
Pasal  399  KUHP  menambahkan  bahwa  seorang  pengurus  atau  komisaris perseroan, maskapai andil Indonesia, atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika yang bersangkutan mengurangi  secara  curang  hak-hak  pemiutang  dari  perseroan,  maskapai  atau perkumpulan untuk:
1.  membuat pengeluaran yang tak ada, maupun  dak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;
2.  telah melijerkan (verureemden) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3.  dengan  sesuatu  cara  menguntungkan  salah  seorang  pemiutang  di  waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah;
4. dak  memenuhi  kewajiban  mengadakan  catatan  menurut  Kitab  Undang- undang  Hukum  Dagang  atau  Pasal  27  ayat  (1)  Ordonansi  tentang  Maskapai Andil  Indonesia,  dan  tentang  menyimpan  dan  memperlihatkan  buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu. Pada Pasal 398 KUHP dapat disimpulkan bahwa direksi maupun komisaris dapat dituntut pidana penjara selama satu tahun empat bulan (1 tahun 4 bulan) apabila direksi  maupun  komisaris  menyebabkan  kerugian  bagi  perseroan  maupun  pihak lain.  Menurut  Pasal  399  KUHP  direksi  maupun  komisaris  dapat  dijerat  dengan pidana  penjara  selama  tujuh  tahun  apabila  yang  bersangkutan  membuat kecurangan dengan mengurangi hak-hak para kreditor dan lalai dalam membuat pembukuan  sebagaimana  diwajibkan  dalam  anggaran  dasar  dan  peraturan perundang-undangan.

## F.  Penutup
Perseroan merupakan ar ﬁcial person dan memerlukan organ dalam melakukan hak dan kewajibannya. Hukum perseroan di Indonesia menganut sistem separate legal en ty (en tas yang terpisah) dan limited liability (tanggung jawab terbatas). Kekayaan  dan  tanggung  jawab  dari  perseroan  terpisah  dengan  para  pendiri  dan pengurusnya. Para pendiri dan pengurus disebut sebagai organ perseroan, yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Direksi memegang posisi yang sangat pen ng. Nasib perseroan  dipertaruhkan  di  tangan  direksi  karena  direksi  yang  menjalankan kepengurusan dan mewakili perseroan dalam semua  ndakannya perseroan.
Direksi perseroan dalam menjalankan pengurusan perseroan dilandasi oleh amanah yang diberikan oleh perseroan. Amanah ini dinamakan ﬁduciary duty , yang mengahruskan  direksi  berha -ha   dan  beri kad  baik  dalam  menjalankan pengurusannya.  Wewenang  yang  dimiliki  direksi  harus  dijalankan  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  perseroan  yang  terdapat  dalam  ADRT  PT  dan  peraturan
perundang-undangan. Apabila direksi ber ndak melampaui batas kewenangannya, ndakan  direksi  tersebut  menjadi  ndakan ultra  vires .  Akibat  dari ultra  vires , ndakan  tersebut  batal  demi  hukum  dan  pihak  yang  dirugikan  dapat  meminta pertanggungjawaban direksi yang bersangkutan. Hal tersebut membuat tanggung jawab direksi menjadi  dak terbatas dengan terkoyaknya cadar perseroan ( piercing the corporate veil ).
Pertanggungjawaban  oleh  direksi  dak  hanya  sebatas  pertanggungjawaban perdata tetapi juga pertanggungjawaban pidana. Adapun pasal-pasal yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban direksi adalah: a.  Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU PT; b.  Pasal 97 ayat (2) UU PT; c.  Pasal 104 ayat (2) UU PT; d.  Pasal 1365 KUHPerdata; e.  Pasal 1366 KUHPerdata; f.  Pasal 398 KUHP; dan g.  Pasal 399 KUHP.

## Da ar Pustaka Buku
Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas , Jakarta, Rajawali Pers, 1999. Chatamarrasjid  Ais, Penerobosan  Cadar  Perseroan  dan  Soal-soal  Aktual  Hukum Perusahaan , Jakarta,Citra Aditya Bak , 2004.
Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung, Alumni, 1987. Freddy  Harris  &  Teddy  Anggoro, Hukum  Perseroan  Terbatas  Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi , Bogor, PT Ghalia Indonesia, 2010.
Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan , Cetakan Kedua, Jakarta,
PT Raja Graﬁndo Persada, 2004.
Jono, Hukum Kepailitan , Cetakan ke ga, Edisi Kesatu, Jakarta, Sinar Graﬁka, 2008.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Perseroan  Terbatas ,  Catakan  Ke ga,  Edisi  Ketujuh, Jakarta, Sinar Graﬁka, 2011.
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Prak k di Peradilan, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, 2008.
Marwan, Kamus  Hukum  Dic onary  Of  Law  Complete Edi on,  Cetakan  Kesatu, Surabaya, Reality Pubilser, 2009. Munir  Fuady, Doktrin-doktrin  Modern  dalam  Corporate  Law  dan  Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia , Cetakan Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bak , 2010. Ridwan  Khairandy, Perseroan  Terbatas  Doktrin,  Peraturan  Perundang-Undangan dan Yurisprudensi , Edisi Revisi, Yogyakarta, Total Media Yogyakarta, 2009.

## Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas

## Dokumen Lain
Ridwan  Khairandy,  “Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum”, Jurnal  Hukum Bisnis , Volume 26 Nomor 3, 2007.
Nindyo  Pramono,  “Perbandingan  Perseroan  di  Beberapa  Negara”, Kegiatan Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI , 2012, hlm. 15. Dapat diunduh di www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-1.pdf. Shinta  Ikayani  Kusumawardani,  “Pengaturan  Kewenangan,  dan  Tanggung  Jawab
Direksi  dalam  Perseroan  Terbatas  (Studi  Perbandingan  Indonesia  dan
Australia)”, Jurnal Magister Hukum Udayana , Volume 2, No 1 Tahun 2013.
Sutan  Remi  Syahdeni,  “Tanggung  Jawab  Pribdai  Direksi  dan  Komisaris,” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001. Wahyono  Darmabrata,  “Implementasi Good  Corporate  Governance dalam Menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 22, Nomor 6, 2003.

## Dukumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.