## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 6 | Nomor 2 | Juli 2022

## Collaborative Governance dalam Pengelolaan Bumdes sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Desa di Kabupaten Klaten
Collaborative Governance in BUMDes Management as an Effort to Strengthen The Village Economy in Klaten Regency

## Vindi Octaviani
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sebelas Maret Email: ocvindi@student.uns.ac.id
Keywords: Abstract BUMDes, collaboration, collaborative governance, management, village Village Ministerial Regulation, the Development of Rural Area and Migrator No.  1  of  2015  confirms  the  guidelines  on  village  owned  enterprises (BUMDes)  to  emphasize  village  authority  in  developing  village  economics with a business entity. The establishment of BUMDes is expected to be able to  improve  the  community's  economic  level  and  increase  Village  Original Income  (PADes).  From  2014  to  the  latest  data  in  December  2020,  Klaten Regency experienced a rapid increase in the number of BUMDes. From 33 BUMDes to 364 BUMDes. However, the rapid establishment of BUMDes is not accompanied by its management, which is evidenced by the low proportion of BUMDes in the advanced  category. This paper aims to map the roles of actors, strategies for developing BUMDes and how to overcome challenges in its implementation in managing BUMDes in BUMDes Tirta Mandiri and BUMDes  Janti  Jaya.  The  research  was  conducted  using  an  exploratory qualitative  method  and  will  be  analyzed  through  3  stages  from  Stephan Balogh, namely system context, drivers and dynamics of collaboration. The involvement  of  the  village  government  and  the  community  affects  the development  of  BUMDes.  The  condition  of  abundant  natural  resources supports BUMDes in terms of natural resources but still needs training and development to get qualified human resources who are not only able to manage BUMDes but can also develop and bring BUMDes able to overcome various challenges.

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam tujuan pembangunan nasional.  Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya dalam skripsi ini disebut UU Desa), pasal 1 menyebutkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam  sistem
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ujung tombak pembangunan negara, UU Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes  diharapkan  mampu  meningkatkan  taraf  perekonomian  masyarakat  dan  menaikkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Menurut UU Desa,  BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan  kekayaan Desa secara langsung yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jumlah BUMDes pun meningkat drastis dari tahun 2014 hingga tahun 2018.  BUMDes  yang  pada  tahun  2014  berjumlah  1.022  unit  kemudian  menjadi  45.549  unit  pada Desember tahun 2018. Dalam 4 tahun  berjalan pertumbuhan BUMDes mencapai 97,75% (Kemendes PDTT, 2019).
BUMDes  terkenal  dengan  keberhasilannya  mengubah  kehidupan  masyarakat  sekitar  dengan mengingkatkan perekonomian masyarakat hingga disebut dalam berita oleh Media dari Luar Negeri yaitu  Dailymail  dan  South  China  Morning  Post  (https://m.detik.com/travel/travel-news/d- 4762489/destinasi-wisata-di-klaten-ini-dipuji-media-inggris-dan-china).  Pada  tahun  2017,  BUMDes Klaten memenangkan penghargaan inovasi desa sebagai desa pemberdayaan masyarakat terbaik dari Kemendes PDTT (https://kemendes.go.id, 2017).
Pemerintah Kabupaten Klaten terus mendorong setiap desa untuk menilik apa saja potensi desa yang  dimiliki  untuk  terus  berbenah  dengan  mewajibkan  setiap  desa  (ada  391  desa  di  Kabupaten Klaten)  untuk  mendirikan  BUMDes  pada  tahun  2020  (koranbernas.id,  2019).  Data  perkembangan BUMDes  di  Kabupaten  Klaten  disajikan  dalam  tabel  di  bawah  ini,  untuk  menunjukkkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Klaten  serius  dalam  mengupayakan  pemberdayaan  ekonomi  desa  melalui pengembangan BUMDes.
Tabel 1. Perkembangan BUMDes di Kabupaten Klaten Tahun 2009 – 2019
DATA PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN JUMLAH TOTAL 2009 6 6 2010 1 7 2012 7 14 2013 11 25 2014 8 33 2015 31 64 2016 86 150 2017 90 240 2018 54 294 2019 6 300 2020 64 364
Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten per Desember 2020
Pendirian  dan  pengembangan  BUMDes  dimaksudkan  untuk  membantu  desa  menaikkan pendapatan  asli  desa.  Selain  itu  juga  untuk  memberdayakan  masyarakat  dan  membangun  desa tersebut.  Dibalik  pesatnya  pertumbuhan  BUMDes  di  Kabupaten  Klaten  belum  diimbangi  dengan perkembangan  yang  juga  signifikan  dalam  pengelolaannya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  rendahnya proporsi  BUMDes  yang  memenuhi  kriteria  maju  dan  masih  banyaknya  BUMDes  dengan  kategori berkembang.
Penelitian ini akan difokuskan pada BUMDes dengan kategori maju dan berkembang dengan mengambil sampel masing-masing 1 BUMDes dengan kriteria memiliki sumber daya alam yang sama. Studi ini menekankan pada bagaimana pola kolaborasi yang terjalin dengan membandingkan sampel BUMDes untuk mengetahui bagaimana seharusnya BUMDes dikelola. Untuk itu peneliti bermaksud melihat bagaimana kolaborasi yang terjalin pada BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok sebagai sampel dari  BUMDes  kategori  maju  dan  BUMDes  Janti  Jaya  Desa  Janti  sebagai  sampel  kategori  BUMDes berkembang  dengan  pertimbangan  sumber  daya  alam  yang  sama,  masih  dalam  satu  lokasi  (satu Kecamatan).

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  eksploratif.  Jenis  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  oleh Direktur  BUMDes,  Kepala  Desa,  Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa  serta  Ketua  Karang  Taruna BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok dan BUMDes Janti Jaya Desa Janti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, data BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Janti Jaya serta data lain yang bersumber dari jurnal, berita dan internet yang berkaitan  dengan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  dan  dokumentasi.  Di analisis dengan menggunakan 3 tahapan dari Stephan Balogh yaitu system context, drivers dan dinamika kolaborasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  BUMDes  dengan  kolaborasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  akan  terkait menjadi  jaringan  kolaborasi.  Dalam  perkembangannya,  jaringan  kolaborasi  dan  tantangan  yang dihadapi BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Janti Jaya dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

## Tabel 2. Jaringan kolaborasi dalam pengembangan BUMDes
Komponen Jaringan Kolaborasi BUMDes Tirta Mandiri BUMDes Janti Jaya Regulasi RPJMDes  Ponggok  2019- 2025 AD ART BUMDes Ponggok 2020 AD ART BUMDes Janti 2018 Perdes  Nomor  02  BUMDes Janti 2018 SK BUMDes Janti 2018
Perdes  BUMDes  Ponggok 2020 SK Kades Ponggok 2020 Aktor yang terlibat Kepala Desa/Komisaris BUMDes Ponggok Direktur BUMDes Ponggok Ketua BPD Ponggok Kepala Desa/Komisaris BUMDes Janti Direktur BUMDes Janti Ketua BPD Janti Ketua Karang Taruna Janti Mitra usaha BUMDes Masyarakat Masyarakat Budaya kerja Seperti karyawan pada umumnya bekerja hari Senin  –  Jumat  jam  08.00  – 16.00  dengan  reward/gaji UMR Menyesuaikan dengan sistem reward/gaji per perolehan laba dari usaha Strategi Pendekatan ilmiah Pendekatan personal Modal Dana hibah desa + investasi senilai Rp 5.000.000,-/KK Dana desa Proses Membangun Jaringan Time series 2009  awal  pembentukan sudah ada Umbul Ponggok 2020  maret  tutup  usaha wisata karena corona 2020 oktober buka lagi 2018 awal pembentukan 2019 memulai pengelolaan 2020 akhir launching wisata Janti Park Pemimpin dan gaya kepemimpinan Penggagas dan pemikir utamanya  adalah  Kepala Desa Ponggok saat terbentuknya BUMDes sampai  saat  ini.  Tegas, inovatif  dan  kemampuan memperluas relasi membuat  BUMDes  Tirta Mandiri Ponggok mendapat berbagai penghargaan nasional  serta  pada  tahun 2019 omset BUMDes mencapai 18M. Direktur BUMDes Janti Jaya dengan ketekunannya mengelola BUMDes, keberaniannya dalam memperjuangkan  hak-hak BUMDes dan kemampuannya berelasi menjadikan  BUMDes  Janti Jaya mengalami perkembangan pesat selama 2 tahun keberjalannya. Strategi  meraih  loyalitas anggota Pemberian  insentif  sesuai UMR yang berlaku. Pendekatan personal dengan  sistem  awal  gotong royong  dan  prinsip  kuat mengabdi  untuk  desa  serta
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
membangun  desa  menjadi semakin baik.
Strategi pemasaran produk Toko Desa dan media sosial  Warung  di  Janti  Park  dan
media sosial
Sumber : Wawancara langsung dengan aktor-aktor pembentuk dan pengelola BUMDes

## Tantangan dalam Mengembangkan BUMDes
Tantangan BUMDes Tirta Mandiri BUMDes Janti Jaya Konflik yang ada Kurangnya kepercayaan dari masyarakat akan BUMDes Selisih paham dengan pemerintah desa Kesulitan yang dihadapi Modal Modal  dan    sumber  daya manusia Kekurangan  sumber  daya yang dihadapi Kurangnya  sumber  daya manusia yang memiliki keahlian khusus Kurangnya  sumber  daya manusia untuk mengisi posisi  di  BUMDes  sesuai bidangnya Peluang Dana dari Kemendes PDTT - - Pelatihan  dari  Kemendes PDTT - - Strategi menghadapi tantangan dan memaksimalkan peluang Komitmen, kerja keras, inovasi, dan kreatif Koordinasi, kondisional situasi, fokus

## Sumber : Wawancara langsung dengan aktor-aktor pembentuk dan pengelola BUMDes
Badan Usaha Milik Desa layaknya ujung tombak bagi perekonomian desa. Pemerintah dalam Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  Desa  dapat  mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dapat  menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan  umum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Demi  mendukung pengembangan ekonomi desa, BUMDes menjadi salah satu dari program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
a. Kondisi sumber daya
BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Janti Jaya terletak pada Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Polanharjo, dimana di daerah ini merupakan daerah dengan air melimpah dari aliran air Gunung Merapi (Sumber : RPJMD Ponggok).
b. Regulasi
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  pada  Pasal  83  menjelaskan mengenai  Pembangunan  Kawasan  Perdesaan.  Pembangunan  ini  merupakan  perpaduan pembangunan  antar  Desa  dalam  1  Kabupaten/Kota.  Dan  merupakan  upaya  pemerintah bersama  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  dan  Pemerintah Desa  yang  ditetapkan  kebijakannya  oleh  Bupati/Walikota  dalam  mempercepat  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
c. Keterlibatan aktor
Collaborative Governance diartikan sebagai aturan untuk mengatur lembaga publik yang terlibat secara langsung dengan pemangku kebijakan non publik dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk mengelola aset publik maupun mengimplementasikan  kebijakan  publik  (Ansell  dan  Gash,  2007).  Keterlibatan  para  aktor menjadi  kunci  terkelolanya  badan  usaha  dengan  baik.  Peran  pemimpin  dalam  memimpin pengelolaan  BUMDes  dan  menjalankan  komunikasi  dengan  para  aktor  yang  terlibat  pada BUMDes  Tirta  Mandiri  dan  BUMDes  Janti  Jaya  sudah  sangat  baik  terlihat  dari  kemajuan BUMDes dari awal pembentukannya hingga saat ini.
d. Mitra usaha BUMDes
Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan  aset  desa  agar  bermanfaat  untuk  kesejahteraan  desa,  meningkatkan  usaha masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi  desa,  mengembangkan  rencana  kerja  sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga,  membuka  lapangan  kerja,  meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
e. Strategi
Rumusan  strategi  menyinggung  masalah  bagaimana  penggunaan  atau  pengelolaan sumber  daya  organisasi  dan  masalah  interaksi  organisasi  dengan  lingkungan  eksternalnya (Tangkilisan  250:2005).  Melakukan  pemetaan  data  terhadap  segala  aspek  desa,  menemukan masalah-masalah  yang  terjadi  dan  mencari  solusi  sehingga  muncul  ide  dan  inovasi  untuk mengelola  dan  mengembangkan  desa  adalah  strategi  BUMDes  Tirta  Mandiri  dan  BUMDes Janti Jaya.
f. Modal
Putnam  mengatakan  bahwa,  modal  sosial  mengacu  kepada  ciri  organisasi  sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kinerja agar saling menguntungkan.  Dia  melihat  modal  sosial  sebagai  bentuk  barang  publik  berbeda pengaruhnya  terhadap  kinerja  ekonomi  dan  politik  pada  level  kolektif.  Dia  menekankan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  kehidupan  asosiasional  menghasilkan  institusi  publik yang efektif dan layanan yang lebih baik (Andikari:2010:184). Jaringan yang dimiliki Kepala Desa Ponggok dan Direktur BUMDes Janti Jaya menjadi modal utama dalam pengembangan
BUMDes ditambah dengan adanya kepercayaan dari Pemerintah Desa dan masyarakat yang kemudian saling bekerjasama mengelola BUMDes demi kemajuan desa.

## g. Tantangan yang dihadapi dan peluang
Permasalahan dan tantangan biasanya terkait dengan sumberdaya manusia dan alam dalam proses mendirikan BUMDes. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa dibutuhkan sumber daya lainnya dalam  pelaksanaannya  antara  lain  sumber  daya  finansial,  sumber  daya  alam,  dan  potensi- potensi  lain  yang  dapat  mendukung  keberhasilan  badan  usaha.  Modal  uang  pada  awal pendirian BUMDes dan minimnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas menjadi tantangan  bagi  BUMDes  Tirta  Mandiri  dan  BUMDes  Janti  Jaya.  Namun,  dengan  adanya tantangan  tersebut  tidak  menjadikan  kedua  BUMDes  menyerah  dalam  pengembangan BUMDes.  Memanfaatkan  dana  desa  sebagai  modal  awal  dan  melakukan  pelatihan  bagi pengurus  BUMDes  menjadi  sebuah  peluang  dan  langkah  awal  yang  ditempuh  untuk mengembangkan BUMDes.
h. Efektivitas kolaborasi
Pada prinsipnya adanya kolaborasi maka akan menguntungkan semua pihak dalam hal  sumber  daya,  karena  memunculkan  potensi  untuk  saling  berbagi  dan  memanfaatkan sumberdaya terbatas yang dimiliki. Pelaksanaan kolaborasi pada BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Janti Jaya sudah berjalan maksimal meskipun masih banyak pro dan kontra dalam pengelolaannya  tetapi  selalu  ada  solusi-solusi  untuk  setiap  masalah  agar  kolaborasi  antara Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes dan masyarakat bisa berjalan baik.

## D. SIMPULAN

## BUMDes Tirta Mandiri
Dari  hasil  wawancara  di  lapangan  dengan  beberapa  pihak  terkait  awal  mula  proses terbentuknya BUMDes hingga sekarang ini, jaringan kolaborasi BUMDes Tirta Mandiri terbentuk dari adanya konflik kepentingan demi kemajuan Desa. Kondisi sumber daya alam yang melimpah belum dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  pada  saat  itu.  Karena  itulah  wacana  pembentukan  BUMDes disegerakan dan digagas langsung oleh Kepala Desa Ponggok. Kepala Desa Ponggok mulai merintis apa-apa  yang  diperlukan  untuk  membangun  sebuah  BUMDes.  Dari  sinilah  tercipta  ide  dan  konsep tentang pembentukan dan bagaimana nantinya BUMDes Tirta Mandiri akan dikembangkan. Dengan melibatkan  perangkat  Desa,  BPD  dan  tokoh  masyarakat  bersama-sama  untuk  membangun  Desa Ponggok menjadi Desa Maju.
Faktor utama penggerak terciptanya kolaborasi dalam pembentukan BUMDes Tirta Mandiri adalah  kehadiran  seorang  pemimpin.  Kepala  Desa  Ponggok,  penggagas  utama  berdirinya  BUMDes Tirta  Mandiri.  Motivasi  bersama  untuk  menambah  anggaran  pendapatan  desa  adalah  dengan
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
membentuk sebuah badan usaha dimana diperlukan kerjasama bukan hanya dari pendiri BUMDes tapi juga perangkat desa dan masyarakat. Untuk itu, atas dasar motivasi ini terciptalah dinamika kolaborasi dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat, modal dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus seperti snorkling, fotografi dalam air menjadi tantangan yang dihadapi BUMDes Tirta Mandiri dalam pengelolaannya.

## BUMDes Janti Jaya
Faktor  pendorong  berkembangnya  BUMDes  yakni  masih  tingginya  angka  pengangguran  di Desa  Janti  yang  memicu  Direktur  BUMDes  bersama  Kepala  Desa,  BPD  dan  Karang  Taruna  yakin bersama-sama mendirikan sebuah badan usaha.
Adanya selisih paham dengan Pemerintah Desa saat awal pediriannya, kurangnya modal awal dan sumber daya manusia khususnya untuk mengisi posisi di internal BUMDes sebagai pengurus yang sesuai dengan bidang yang akan dijalankan menjadi penghambat berkembangnya BUMDes. Namun, dengan  hadirnya  pemimpin  yang  ulet,  tekun,  punya  koordinasi  yang  baik  dan  kondisional  dalam menghadapi tantangan merupakan strategi kunci untuk terus mengembangkan BUMDes. Saran untuk BUMDes  yakni  membuka  kesempatan  kerjasama  bagi  pihak  luar  dan  memberikan  pelatihan  bagi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

## REFERENSI
Ansell,  C.,  &  Gash,  A.  (2007).  Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice.  Journal  of  Public Administration Research, 544-546.
Data BUMDes Klaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2011).  An  Integrative  Framework  for  Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research, 1-12.
Kementerian  Desa,  P.  D.  (2017,  November  Rabu).  BUMDes  dan  Prukades  bakal  jadi  Lokomotif  Ekonomi
Desa. Retrieved November 16, 2019, from kemendesa.go.id:
https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2250/bumdes-dan-prukades-bakal-jadi-lokomotif- ekonomi-desa
Kementerian Desa, P. D. (2017, November Selasa). Mendes PDTT Dorong Desa terus Berinovasi . Retrieved
Desember 12, 2019, from kemendesa.go.id:
https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2232/mendes-pdtt-dorong-desa-terus-berinovasi Kementerian Desa, P. D. (2019, April Jumat). Tercatat Sebanyak 61 Persen Desa Telah Memiliki BUMDes.
Retrieved Desember 12, 2019, from kemendesa.go.id:
https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/2862/tercatat-sebanyak-61-persen-desa-telah-memiliki- bumdes?page=home
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  4  tahun  2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies Volume 6, No 2, Juli 2022
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa RPJMDes Desa Ponggok Tahun 2020