## PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MENJAGA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAHKOTA PALOPO
Muh. Yusuf Q 1* ,Suhardi M. Anwar 1 , Sunarti 1 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
* yusufQ@stiem.ac.id

## Abstract
This study aims to determine and analyze  Sharia accounting principles in maintaining  the accountability of 2015 financial  statements  at  PT.  Bank  Mandiri  Syariah  Palopo  City.  Sharia  accounting  principles  in  maintaining  the accountability of 2015 financial statements at PT. Bank Mandiri Syariah Palopo City is quite good, this is due to the existence of openness, good accountability, responsibility, professionalism and fairness in the financial statements are very suitable with the percentage of 47% is in frequency 14 of the total 30 respondents. Their reason is that with the existence of accountability and good in a company, all of their employees will be satisfied with the responsibilities given.
Keywords: Principles of Syariah Accounting and Accountability of Financial Statements

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  meganalisis  prinsip-prinsip  akuntansi  Syariah  dalam menjaga  akuntabilitas  laporan  keuangan  tahun  2015  pada  PT.  Bank  Mandiri  Syariah  Kota  Palopo. Prinsip-prinsip akuntansi Syariah dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan tahun 2015  pada  PT. Bank Mandiri Syariah Kota Palopo sudah cukup baik , hal ini disebabkan karena adanya keterbukaan, akuntabilitas  yang  baik,  tanggung  jawab,  profesional  dan  kewajaran  dalam  laporan  keuangan  sangat sesuai  dengan  persentase  47%    berada  pada  frekuensi    14  dari  keseluruhan  jumlah  30  responden. Alasan mereka bahwa dengan adanya akuntabilitas dan yang baik dalam suatu perusahaan maka semua karyawanya akan merasa puas dengan tanggung jawab   yang diberikan.
Kata Kunci: Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  lembaga  keuangan merupakan  sebuah  perantara  di  mana lembaga  tersebut  mempunyai  fungsi  dan peranan  sebagai  suatu  lembaga  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  yang kekurangan  atau  membutuhkan  dana  agar terwujud  masyarakat  yang  adil,  makmur dan sejahtera.
Saat ini muncul lembaga keuangan syariah  yang  menjadi  kompetitor  dari lembaga  keuangan  konvensional.  Menurut Sudarsono  (2003)  bank  syariah  adalah suatu  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya  memberikan  kredit  dan  jasa-jasa lain  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta peredaran uang yang menggunakan system dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  Artinya,  operasi  bank  syariah tersebut  didasarkan  pada  Al  Qur’an  dan Hadist.  Sistem  operasi  bank  syariah menggunakan  sistem  bagi  hasil.  ada berusaha  untuk  selalu  meningkatkan kualitas  dan  kuantitas  pelayanannya  guna menarik  nasabah  baru  dan  menjaga
loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula  untuk  perkembangan  perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren  positif.  Tidak  hanya  pasarnya  yang semakin besar, perbankan syariah juga juga terus  mengeluarkan  berbagai  produk unggulan  yang  diminati  masyarakat. Konsepnya  yang  jauh  dari  riba  dan  sesuai dengan  syariat  islam  ,  membuat  produk perbankan  syariah  menjadi  pilihan  umat muslim  di  Indonesia  yang  berniat menjalankan agama islam secara kaffah.
Perkembangan industri perbankan syariah  di  Indonesia  saat  ini  sudah mengalami  peningkatan  yang  cukup  pesat dan sudah memiliki tempat yang memberikan  cukup  pengaruh  dalam lingkungan perbankan nasional.
Keberadaan  perbankan  syariah  ini  dimulai pada  saat  penerbitan  undang-undang  No.  7 Tahun  1992  tentang  perbankan,  dimana undang-undang  ini  menjadi  pendorong hadirnya  sistem  perbankan  berbasis syariah.  Dalam  perkembangannya,  undang- undang tersebut  akhirnya  diganti  ke dalam
undang-undang  No.  10  Tahun  1998  yang menerangkan  sistem  perbankan  syariah dengan  lebih  jelas  dibandingkan  undang- undang sebelumnya. Dengan diberlakukannya  undang-undang  tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan dual  banking  system atau sistem  perbankan  ganda,  dimana  bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu  unit  usaha  atau  bank  syariah  yang berdiri  sendiri.  Namun,  hal  tersebut  belum sepenuh mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang sebenarnya karena masih terpengaruh kepada sistem perbankan  konvensional,  sehingga  masih sering dipersamakan dengan bank konvensional. Setelah  berjalannya  peraturan perbankan yang terakhir, akhirnya diterbitkan  undang-undang  yang  lebih spesifik  menerangkan  tentang  perbankan syariah yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008.  Undang-undang  ini  menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya.  Dengan  kehadiran  undang- undang  ini  memicu  peluang  yang  lebih besar  yang  diberikan  kepada  masyarakat untuk  mendapatkan  pelayanan  perbankan sepenuhnya  yang  sesuai  dengan  syariat islam.  Salah  satunya  adalah  perbankan syariah  menawarkan  transaksi  yang  tidak berlandaskan  pada  konsep  bunga,  dapat diharapkan  untuk  lebih  optimal  melayani kalangan  masyarakat  yang  belum  dapat tersentuh  oleh  perbankan  konvensional, dan  memberikan  pembiayaan  dalam pengembangan  usaha  berdasarkan  sistem syariat  Islam.  Menurut  Karim  (2010;7) berpendapat  bahwa  secara  terminologi definisi syariah adalah:
“peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan  oleh  Allah  SWT,  atau  telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan  kepada  kaum  muslimin  supaya mematuhinya,  supaya  syariah  ini  diambil oleh  orang  Islam  sebagai  penghubung diantaranya  dengan  Allah  SWT  dan  di antaranya dengan manusia.”
Dari  definisi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  syariah  merupakan perintah  dan  larangan  yang  berbentuk
peraturan-peraturan  dan  hukum  yang menjadi  pedoman  dalam  menjalani  hidup dan sebagai penghubung antara diri sendiri dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  antara sesama  manusia.  Perbankan  syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan  sistem  bagi  hasil  ( profit and  lost  sharing )  dan  berbagi  resiko  ( risk sharing ) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan  keuangan  atas  transaksi  yang dilakukan  sehingga  akan  meminimalisir kegiatan  spekulatif  dan  tidak  produktif. Dalam  ajaran  Islam,  sebuah  transaksi  yang melibatkan  dua  orang  antara  pembeli  dan penjual  tidak  boleh  ada  yang  merasa dirugikan.  Keduanya  harus  dapat  saling bekerja  sama  dan  melakukan  transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan  bahwa  tidak  ada  salah  satu pihak  yang  merasa  dirugikan  karena kesepakatan  tersebut  merupakan  sebuah akad  (perjanjian)  yang  telah  disetujui bersama.
Dalam  hal  produk-produk  yang ditawarkan  oleh  bank  syariah,  produk- produk  tersebut  sebagian  besar  memiliki kesamaan  dengan  yang  ditawarkan  oleh bank  konvensional.  Namun,  dalam  hal penerapannya  tentunya  berbeda.  Hal  ini dikarenakan  adanya  perbedaan  prinsip diantara  keduanya.  Beberapa  produk dengan berbagai skim akad ditawarkan oleh bank syariah, diantaranya produk tabungan dengan  akad Wadiah (titipan),  jual-beli dengan akad Murabahah , sewa dengan akad Ijarah, bagi hasil dengan akad Mudharabah , penyertaan  dengan  akad Musyarakah , investasi  dengan  akad Mudharabah, serta produk jasa lainnya.
Dalam  layanan  perbankan  syariah yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti  pemberian  pembiayaan  kepada nasabah,  dapat  dilakukan  dengan  berbagai bentuk  akad  sesuai  dengan  kebutuhan  dari nasabah  sendiri.  Salah  satu  bentuk pembiayaan  yang  paling  sering  diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan konsumtif  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi  dari  nasabah.  Pembiayaan konsumtif  terbagi  dalam  beberapa  macam produk  yang  dapat  dibiayai,  mulai  dari barang,  mobil,  barang-barang  mewah,
sampai kepada kepemilikan rumah. Khusus pada  pembiayaan  atas  kepemilikan  rumah atau  umumnya  dikenal  dengan  nama  KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) untuk lingkungan  bank  konvensional  merupakan salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah  bank  syariah.  Hal  ini  disebabkan setiap  masyarakat  tentunya  ingin  memiliki rumah  mereka  masing-masing  sehingga, produk  ini  dapat  dikatakan  sebagai  salah satu produk unggulan oleh bank syariah.
Pada penerapan pembiayaan kepemilikan  rumah  di  bank  syariah  dapat dilakukan  dengan  berbagai  akad,  seperti akad jual-beli ( Murabahah ), jual-beli dengan pesanan  khusus  ( Istishna’ ),  sewa-beli
( Ijarah Muntahiyah Bittamlik ), dan penyertaan-sewa ( Musyarakah Muntanaqisah ).  Pada  setiap  akad  memiliki karakteristik masing-masing yang menggambarkan kelebihan dan kekurangannya.  Pada  akad Murabahah (jual-beli)  dan Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik (IMBT/sewa-beli)
khususnya, tentu memiliki  tata  cara  dan  keunikan  masing- masing dalam pemberian pembiayaan.

## KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI
Bank merupakan lembaga keuangan yang  bertugas  menghimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  ke masyarakat  guna  memenuhi  kebutuhan dana  bagi  pihak  yang  membutuhkan,  juga berperan sebagai lembaga intermediasi/perantara  bagi  masyarakat yang  kelebihan  dana  dan  masyarakat  yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk kegiatan produktif  maupun  konsumtif.  Jenis  bank menurut  kegiatan  usaha  terdiri  dari  bank umum  dan  bank  perkreditan  rakyat. Pengertian  bank  umum  menurut    Wiroso (2005: 34 ) , adalah sebagai berikut :
” Bank  Umum  adalah  bank  yang melaksanakan kegiatan secara konvensional  dan  atau  berlandaskan prinsip  syariah  yang  dalam  kegiatannya memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran.”
Dari  pengertian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa jenis bank berdasarkan kegiatan usahanya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Pengertian bank syariah menurut
Muhammad (2005), dijelaskan bahwa:
“Bank  syariah  adalah  bank  yang beroperasi  dengan  tidak  mengandalkan pada bunga. Atau dengan kata lain, bank Islam  adalah  lembaga  keuangan  yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  dalam lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.” Dari  pengertian  diatas,  bank  yang beroperasi  berdasarkan  prinsip  syariah adalah  bank  yang  menggunakan  hukum Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadist  dalam  melaksanakan  kegiatan perbankannya. Melalui produk-produk yang dihasilkan  oleh  bank  Islam  atau  bank syariah  dalam  produk  pengumpulan  dana tersebut  dapat  dioperasikan  sesuai  dengan ketentan  ajaran  Islam.  Perbedaan  utama antara  kegiatan  bank  berdasarkan  prinsip syariah  dengan  bank  konvensional  pada dasarnya  terletak  pada  sistem  pemberian imbalan atau jasa.
Dalam  fungsinya  sebagai  penerima amanah  bank  syariah  melakukan  kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Sebagai pengelola investasi  bank  syariah  melaksanakan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi  hasil  dan  sewa.  Sebagai  penyedia  jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah  melakukan  kegiatan  jasa  seperti wakalah, kafalah, sharf, qardh, hiwalah, rahn dan  lainnya.  Sebagai  pelaksana  kegiatan sosial, bank syariah melakukan penghimpunan  dan  penyaluran  dana kebajikan  bentuk qardhul  hasan dan  zakat, infak dan shadaqah . Menurut Islamic  Studies  of  Economics Group (2007 ) ,  bank  syariah  mempunyai fungsi  sebagai  penerima  amanah  untuk melakukan  investasi  perdagangan  dan  jasa (Mudharib),  sebagai  pengelola  investasi yang  dikehendaki    oleh  pemilik  dana (Shahibul  maal),  sebagai  penyedia  jasa  lalu lintas  pembayaran  sebagaimana  pada umumnya dijalankan oleh bank konvensional sepanjang tidak bertentangan 8
dengan  prinsip  syariah  dan  ebagai pengelola ZIS dan fungsi sosial lainnya.”
Adanya  bank  syariah  diharapkan dapat  memberikan  sumbangan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  melalui pembiayaan-pembiayaan  yang  diberikan. Melalui  pembiayaan  ini  bank  syariah  dapat menjadi  mitra  dengan  nasabah,  sehingga hubungan  bank  syariah  dengan  nasabah tidak  lagi  sebagai  kreditur  dan  debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.
Bank  syariah  mempunyai  peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia  dengan  mengkonsentrasikan pada  perbaikan  moral  para  pelaku keuangan,  karena  dengan  cara  ini perekonomian  Indonesia  akan  bisa  pulih. Salah  satu  penyebab  krisis  ekonomi  yang melanda  Indonesia  salah  satunya  karena masalah  moral  para  pelaku  keuangan  yang buruk.

## Pengertian Akuntansi Syariah
Akuntansi  merupakan  bagian  dari informsi  yang  tidak  dapat  pisahkan  dari suatu  gugusan  tugas  manajemen  dalam mencapai tujuan terutama dalam pengawasan dan perencanaan, dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis  yaitu  :  sebagai  alat  pembanding dan  rencana.  Adapun  maksud  dari pembanding  dsisini  yaitu  dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan (murabahah) yang terjadi sehingga mananjemen dapat dengan mudah melakukan  perbaikan,  penilaian  atau koreksi secara lebih dini. Sedangkan  pengertian  akuntansi  syariah menurut  Muhammad  (2002)  “Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dikembangkan  dan  bukan  hanya  dengan tambal sulam terhadap akuntansi
konvensional,  akan  tetapi  merupakan pengembangan  filosofis  terhadap  nilai-nilai alqur’an yang dikeluarkan dalam pemikiran teoritis dan teknis akuntansi.
Dengan  demikian  akuntansi  syariah dapat  diartikan  suatu  informasi  keuangan yang  dipakai  suatu  perusahaan  untuk pengambilan suatu keputusan yang berdasarkan pada syariat Islam Jika  kita  cermati  surat  Al-Baqarah ayat  282,  Allah  memerintahkan  untuk
melakukan  penulisan  secara  benar  atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan  muamalah.  Dari  hasil  penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh  seseorang.  Sehubungan  dengan  ini, beberapa definisi akuntansi dapat disajikan, diantaranya:    Littleton  mendefinisikan, tujuan  utama  dari  akuntansi  adalah  untuk melaksanakan  perhitungan  periodik  antara biaya  (usaha)  dari  hasil  (prestasi).  Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan  ukuran  yang  dijadikan  sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.
APB (Accounting  Principle  Board)
Statement No.  4  mendefinisikan  debagai berikut  “akuntansi  adalah  suatu  kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi  kuantitatif,  umumnya  dalam ukuran  uang  mengenai  suatu  badan ekonomi  yang  dimagsud  untuk  digunakan dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi, yang  digunakan  dalam  memilih  di  antara beberapa alternatif”
AICPA  ( American  Institute  of Certified  Public  Accountant) mendefinisikan sebagai  berikut:  “  Akuntansi  adalah  seri pencatatan, penggolongan, dan
pengikhtisaran  dengan  cara  tertentu  dan dalam  ukuran  moneter,  transaksi  dan kejadian  umumnya  bersifat  keuangan  dan termasuk menafsirkan hasilnya.
Dalam  keterangan  ini  penulis menyimpulkan bahwa pengertian Akuntansi Syari’ah jika ditinjau dari secara etimologi , kata  akuntansi  berasal  dari  bahasa  inggris, accounting, dalam bahasa Arabnya disebut “ Muhasabah”  yang  berasal  dari  kata  hasaba, hasiba,  muhasabah  atau  wazan  yang  lain adalah  hasaba,  hasban,  hisabah,  artinya menimbang, memperhitungkan
mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab,  yakni  menghitung  dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu Menurut  Sofyan  S.  Harahap  (2003) dalam  (  Akuntansi  Social  ekonomi  dan Akuntansi Islam hal 56 ) mendefinisikanAkuntansi Islam atau
Akuntansi  syariah  pada  hakekatnya  adalah penggunaan  akuntansi  dalam  menjalankan syariah  Islam.  Akuntansi  syariah  ada  dua versi,  Akuntansi  syariah  yang  yang  secara
nyata  telah  diterapkan  pada  era  dimana masyarakat  menggunakan  sistem  nilai Islami  khususnya  pada  era  Nabi  SAW, Khulaurrasyidiin,  dan  pemerintah  Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini  muncul  dalam  era  dimana  kegiatan ekonomi  dan  sosial  dikuasai  ( dihegemony ) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa  berbeda  dalam  merespon  situasi masyarakat  yang  ada  pada  masanya.  Tentu akuntansi  adalah  produk  masanya  yang harus  mengikuti  kebutuhan  masyarakat akan informasi yang disuplinya.
Prinsip dalam Akuntansi Syariah Nilai  pertanggungjawaban,  keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi  syari’ah.  Ketiga  nilai  tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal  dalam  operasional  akuntansi syari’ah. Apa makna yang terkandung dalam tiga prinsip umum tersebut? Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al- Baqarah: 282.
Pengertian Kuntabilitas
Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk  pertanggungjawaban  atas  segala bentuk  aktivitas  yang  dilakukan  oleh seseorang  pemegang  amanah  terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas  ini  dilakukan  sebagai  bentuk transparansi daripada  kegiatan  operasional suatu  perusahaan.  Menurut  Mardiasmo dalam  bukunya  ”Akuntansi  Sektor  Publik” menyatakan bahwa:
”Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawaban  tersebut”. (2002). Makna atau pengertian akuntabilitas  dilihat  dari  aspek  manajemen pemerintah adalah sebagai berikut: Menurut  Tim  Studi  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah-BPKP,  seperti yang  dikutip  oleh  Ihyaul  Ulum  MD  (2009) dalam bukunya ”Sebuah Pengantar
Akuntansi Sektor Publik” adalah:
”Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai  tujuan-tujuan  dan  sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”. (2004) Dari  penjelasan  diatas  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  akuntabilitas  bertujuan untuk  memberikan  pertanggungjawaban kepada  masyarakat  atas  dana  yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja  pemerintah  dalam  peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Sasaran  pertanggungjawaban  ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  yang  mencakup  penerimaan, penyimpanan,  dan  pengeluaran  uang  oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan  baik  akan  dihasilkan  suatu informasi  yang  dapat  diandalkan  dalam pengambilan keputusan, informasi tersebut akan  tercermin  didalam  laporan  keuangan yang merupakan media pertanggungjawaban.  Integritas  keuangan, pengungkapan  dan  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

## METODE Waktu dan Lokasi Penelitian
Adapun yang menjadi lokasi penelitian  adalah  PT.  Bank  Syariah Muamalat  di  Jalan  dan  waktu  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  kurang lebih  dua  bulan  Juli    sampai  dengan  bulan Juni  2016.
Metode Pengumpulan Data Adapun  metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Observasi (pengamatan langsung), Interview (wawancara), Dokumentasi , .Kuisioner, yaitu membagikan angket
atau kuisioner kepada responden.untuk  membuktikan  kebenaran hipotesis  yang  telah  dikemukakan  di  atas, maka  metode  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  metode  analisis deskriptif  kualitatif  yang  metode  yang dilakukan  dengan  cara  mengklarifikasikan,
menyusun,  dan  diinterpretasiakan  dan kemudian dianalisis sehingga akan memberikan gambaran yang jelas
mengenai  prinsip  akuntansi  dan  system pengolahan akuntansi keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip  akuntansi  syari’ah  adalah aturan  keputusan  umum  yang  diturunkan dari  tujuan  laporan  keuangan  dan  konsep dasar  akuntansi  syariah  yang  mengatur pengembangan teknik akuntansi syariah. di bawah ini adalah prinsip-prinsip akuntansi syariah berikut penjelasannya. Prinsip pengungkapan penuh (full disclosure principle)
Prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk mengungkapkan hal-hal  yang  penting  agar  laporan  tersebut tidak  menyesatkan.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  menunjukkan  pemenuhan  hak  dan kewajiban  kepada  Allah,  masyarakat  dan individu  yang  berkepentingan  dengan perusahaan.  Dengan  demikian  akuntansi syariah  dilandasi  oleh  nilai  kejujuran  dan kebenaran sebagaimana telah diperintahkan  Allah  SWT  .  “..hendaklah seorang  penulis  diantara  kamu  menuliskan dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana  Alloh  telah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis . Prinsip konsistensi (consistency principle) Prosedur  akuntansi  yang  digunakan oleh  suatu  entitas  harus  sesuai  untuk pengukuran  posisi  dan  kegiatannya  dan harus dianut secara konsisten dari waktu ke waktu,  sesuai  dengan  prinsip  yang dijabarkan  oleh  syari’ah.  Penekanan  pada konsisten  terhadap  prinsip  yang  sesuai dengan  syari’ah  berarti  tak  ada  konsisten terhadap  prinsip  yang tidak   sesuai  dengan syari’ah.
Prinsip  dasar  akrual (accrual  basis principle) .  Akrual  ( accrual )  diartikan sebagai  proses  proses  pengakuan  non  kas dan  keadaannya  pada  saat  terjadinya. Akrual mengakibatkan pengakuan pendapatan  berarti  peningkatan  kewajiban sebesar jumlah tertentu yang diterima atau dibayar  (biasanya  berbentuk  cash)  di  masa depan.  Penentuan  hasil  usaha  periodic  dan posisi  keuangan  perusahaan  dipengaruhi
oleh  metode  pengakuan  dan  pengukuran atas sumber-sumber ekonomi dan kewajiban  perusahaan,  serta  seluruh perubahannya  pada  saat  transaksi  itu terjadi  ( accrual  basis ),  bukan  pada  saat realisasi penerimaan atau pengeluaran uang ( cash  basis ).  Dasar  akrual  ini  berhubungan erat  dengan  postulat  periode  akuntansi.
Dengan  kata  lain,  pengaplikasian  dasar akrual merupakan konsekuensi dari ponsulat periode akuntansi.
Analisis Hasil Penelitian
Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Penilaian  dan  pengukuran  harta, utang, modal laba, serta elemen-elemen lain laporan  keuangan  akuntansi  syari;ah, menggunakan  nilai  tukar  yang  sedang berlaku.  Imam  Malik,  mengenai  hal  ini, berpendapat bahwa dalam syarikah mudarabah ,  jika  pemilik  harta  ingin melakukan  perhitungan  harta  sebelum semua  barang  terjual,  yang  dinilai  adalah barang-barang yang masih trsisa berdasarkan  harga  jual  waktu  itu  dan penghitungan  dilakukan  dengan  cara seperti ini. Namun pada barang yang masih mempunyai pasar, barang-barang ini dinilai berdasarkan nilai jual yang mungkin.
Prinsip  penandingan  menyatakan bahwa  beban (expense )  harus  diakui  pada periode  yang  sama  dengan  pendapatan ( revenue ).  Hubungan  baik  dapat  dicapai ketika  hubungan  tersebut  menggambarkan hubungan  sebab-akibat  antara  pendapatan dan biaya. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan  kuisioner  menjelaskan  bahwa akuntasibilitas laporan keuangan pada  PT. Bank Mandiri  Syariah  Kota  Palopo  kewajiban- kewajiban  dari  individu-individu  atau  penguasa yang  dipercaya  untuk  mengelola  sumber  daya public. berikut akan dijelaskan dalam tabel 1 . Berdasarkan  data  pada  tabel  1 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden mengenai  Pengambilan  Keputusan  Pembiayaan Bank  Memakai  Prinsip-Prinsip  Party  Atau Golongan pada bank mandiri di Kota Palopo, hal tersebut  dibuktikan  jawaban  responden  paling tinggi  dengan  skor  5  kategori  jawaban  sangat sesuai dengan persentase 46,67%  berada pada frekuensi    14  dari  keseluruhan  jumlah  30 responden.  Alasan  mereka  bahwa  dengan pengambilan  keputusan  pembiayaan  bank memakai  prinsip-prinsip  Party  Atau  Golongan
pada  bank  mandiri  di  Kota  Palopo  akan memberikan  kejelasan  dalam  pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Tabel  1  Tanggapan  Responden  Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan  Dapat  Digunakan  Untuk Membandingkan  Hasil  Pencapaian pada bank mandiri di Kota Palopo N o Kategori Tanggapa n Respond en Persenta se % 1 Sangat Sesuai 14 46.67 2 Sesuai 9 30.00 3 Kurang Sesuai 5 16.67 4 Ragu-ragu 2 6.67 5 Sangat Tidak Sesuai 0 0.00 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Tabel  2  Tanggapan  Responden  Tentang laporan pertanggung jawaban keuangan  bank  mandiri  bahwa keberlangsungan  keuangan  dapat diketahui dengan adanya transparansi keuangan. No  Kategori Tanggapan Responden Persentase 1 Sangat Sesuai 11 37 2 Sesuai 13 43 3 Cukup Sesuai 4 13 4 Tidak Sesuai 2 7 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  12
menjelaskan  tentang  tanggapan  responden tentang laporan pertanggung jawaban keuangan pada bank mandiri di Kota Palopo, hal tersebut dibuktikan  jawaban  responden  paling  tinggi dengan  skor  4  kategori  jawaban  sangat  sesuai dengan persentase 43%  berada pada frekuensi 13  dari  keseluruhan  jumlah  30  responden. Alasan  mereka  bahwa  dengan  laporan pertanggung  jawaban  yang  jelas  pada  bank mandiri di Kota Palopo maka akan mudah dalam pengambilan  keputusan  perusahaan  dimasa yang akan datang.
Tabel  3  Tanggapan  Responden  Tentang laporan pertanggungjawaban keuangan  Bank  Mandiri  Dapat Memenuhi Hutang Jangka Panjang No  Kategori Tanggapan Responden Persentase 1 Sangat Sesuai 10 33 2 Sesuai 9 30 3 Cukup Sesuai 7 23 4 Tidak Sesuai 4 13 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  10 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden laporan  pertanggungjawaban  keuangan  Bank Mandiri  Dapat  Memenuhi  Hutang  Jangka Panjang  Bank  Memakai  Prinsip-Prinsip  Party Atau  Golongan  pada  bank  mandiri  di  Kota Palopo,  hal  tersebut  dibuktikan  jawaban responden paling tinggi dengan skor 5 kategori jawaban  sangat  sesuai  dengan  persentase  33% berada  pada  frekuensi    10  dari  keseluruhan jumlah  30  responden.  Alasan  mereka  bahwa dengan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan yang  jelas  dalam  suatu  perusahaan  maka memudahkan  perusahaan  dalam  pengambilan keputusan yang tepat.
Tabel  4  Tanggapan  Responden  Tentang laporan bertanggungjawaban Keuangan dapat memenuhi Hutang  jangka  Pendek  bank mandiri di Kota Palopo No  Kategori Tanggapan Responden Persentase 1 Sangat Sesuai 9 30 2 Sesuai 14 47 3 Cukup Sesuai 4 13 4 Tidak Sesuai 3 10 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  4 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden tentang laporan bertanggungjawaban Keuangan dapat memenuhi kebutuhan Hutang jangka  Pendek  bank    pada  mandiri  di  Kota Palopo,  hal  tersebut  dibuktikan  jawaban
responden paling tinggi dengan skor 5 kategori jawaban  sangat  sesuai  dengan  persentase 46,67%    berada  pada  frekuensi    14  dari keseluruhan  jumlah  30  responden.  Alasan mereka  bahwa  Pengambilan  Keputusan Pembiayaan  Bank  Memakai  Prinsip-Prinsip Party Atau Golongan pada bank mandiri di Kota Palopo,  maka  akan  membawah  dampak  yang tidak baik bagi perusahaan. Tabel  5    Tanggapan  Responden  Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran  Yang  Telah  Ditetapkan Dalam  Menjalankan  Operasionalnya Pada Bank Mandiri Di Kota Palopo No  Kategori Tanggapan Responden  Persentase 1 Sangat Sesuai 12 40 2 Sesuai 17 57 3 Cukup Sesuai 1 3 4 Tidak Sesuai 0 0 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  10 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran  Yang  Telah  Ditetapkan  Dalam Menjalankan Operasionalnya pada Bank Mandiri di Kota Palopo, hal tersebut dibuktikan jawaban responden paling tinggi dengan skor 4 kategori jawaban sesuai dengan persentase 57%  berada pada frekuensi  17 dari keseluruhan jumlah 30 responden.  Alasan  mereka  bahwa  dengan pelaporan Pertanggung Jawaban Anggaran Yang Telah Ditetapkan Dalam Menjalankan Operasionalnya  Pada  Bank  Mandiri  Di  Kota Palopo 2.  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Terjadinya krisis ekonomi disebabkan  oleh  tata  cara  penyelenggaraan pemerintahan  yang  tidak  dikelola  dan diatur  dengan  baik.    Oleh  karena  itu,  tata pemerintahan  yang  baik  perlu  segera dilakukan  agar  segala  permasalahan  yang timbul  dapat  segera  dipecahkan  dan  juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan  dengan  baik  dan  lancar.
Disadari,  mewujudkan  tata  pemerintahan yang  baik  membutuhkan  waktu  yang  tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping  itu,  perlu  juga  dibangun kesepakatan  serta  rasa  optimis  yang  tinggi
dari  seluruh  komponen  bangsa  yang melibatkan  tiga  pilar  berbangsa  dan bernegara,  yaitu  para  aparatur  negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan  rasa  kebersamaan dalam  rangka  mencapai  tata  pemerintahan yang  baik. Berdasarkan  hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  Tanggapan  Responden Tentang Keterbukaaan Laporan Keuangan pada Bank  Mandiri  di  Kota  Palopo.  Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut:
Tabel  6    Tanggapan  Responden  Tentang Keterbukaaan Laporan Keuangan pada Bank Mandiri di Kota Palopo No  Kategori Tanggapan Responden  Persentase 1 Sangat Sesuai 12 40 2 Sesuai 17 57 3 Cukup Sesuai 1 3 4 Tidak Sesuai 0 0 5 Jumlah 30 100

## Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016
Berdasarkan  data  pada  tabel  10 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden keterbukaan  laporan  keuangan  pada  bank mandiri di Kota Palopo, hal tersebut dibuktikan jawaban responden paling tinggi dengan skor 4 kategori jawaban sesuai dengan persentase 57% berada  pada  frekuensi  17  dari  keseluruhan jumlah  30  responden.    Alasan  mereka  bahwa dengan  keterbukaan  laporan  keuangan  pada bank mandiri di Kota Palopo, pimpinan perusaan akan  mudah  untuk    mengambil  ketusan  dalam suatu perusahaan.
Tabel  7    Tanggapan  Responden  Tentang Pengambilan Keputusan Pembiayaan  pada bank mandiri di Kota Palopo No  Kategori Tanggapan Responden Persentase 1 Sangat Sesuai 13 43 2 Sesuai 12 40. 3 Cukup Sesuai 2 7 4 Tidak Sesuai 3 10 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  7 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden
Pengambilan  Keputusan  Pembiayaan  Bank Memakai Prinsip-Prinsip Party Atau Golongan pada bank mandiri di Kota Palopo, hal tersebut dibuktikan  jawaban  responden  paling  tinggi dengan skor 5 kategori jawaban sangat sesuai dengan persentase 43%  berada pada frekuensi 13  dari  keseluruhan  jumlah  30  responden. Alasan mereka bahwa Pengambilan Keputusan Pembiayaan  Bank  Memakai  Prinsip-Prinsip Party Atau Golongan pada bank mandiri di Kota Palopo.
Tabel  8    Tanggapan  Responden  Tentang Akuntabilitas pada bank mandiri di Kota Palopo No  Kategori Tanggapan Responden  Persentase 1 Sangat Sesuai 14 47 2 Sesuai 7 23 3 Cukup Sesuai 5 17 4 Tidak Sesuai 4 13 5 Jumlah 30 100

## Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016
Berdasarkan  data  pada  tabel  10 menjelaskan  tentang  Akuntabilitas  pada  bank mandiri di Kota Palopo, hal tersebut dibuktikan jawaban responden paling tinggi dengan skor 5 kategori  jawaban  sangat  sesuai  dengan persentase 47%  berada pada frekuensi  14 dari keseluruhan  jumlah  30  responden.  Alasan mereka bahwa dengan  adanya akuntabilitas dan yang baik dalam suatu perusahaan maka semua karyawanya  akan  merasa  puas  dengan tanggungjawab   yang diberikan.

## Tabel  9    Tanggapan  Responden  Tentang
Tanggung Jawab Karyawan pada bank mandiri di Kota Palopo
No  Kategori Tanggapan Responden  Persentase 1 Sangat Sesuai 11 37 2 Sesuai 14 47 3 Cukup Sesuai 4 13 4 Tidak Sesuai 1 3 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  10
menjelaskan tentang tanggung jawab karyawan pada bank mandiri di Kota Palopo, hal tersebut dibuktikan  jawaban  responden  paling  tinggi
dengan  skor  4  kategori  jawaban  sesuai  dengan persentase 47%  berada pada frekuensi 14 dari keseluruhan  jumlah  30  responden.    Alasan mereka  bahwa    dengan  adanya  tanggujawab yang  baik  dimiliki  oleh  suatu  karyawan  pada bank  mandiri  di  Kota  Palopo,  maka  segala aktivitas dapat berjalan dengan baik.
Tabel 10   Tanggapan  Responden  Tentang
Profesional  Dalam  Pembuatan Laporan  Keuangan  pada  Bank Mandiri di Kota Palopo No  Kategori Tanggapan Responden  Persentase 1 Sangat Sesuai 13 43 2 Sesuai 10 33 3 Cukup Sesuai 4 13 4 Tidak Sesuai 3 10 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  10 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden Tentang  Profesional  Dalam  Pembuatan Laporan Keuangan pada bank mandiri di Kota Palopo,  hal  tersebut  dibuktikan  jawaban responden paling tinggi dengan skor 5 kategori jawaban sangat sesuai dengan persentase 43% berada  pada  frekuensi    13  dari  keseluruhan jumlah  30  responden.  Alasan  mereka  bahwa dengan  adanya  sikap  profesional  dalam pembuatan laporan keuangan adalah hal yang sangat  diharapkan  oleh  suatu  perusahaan karena  dengan  laporan  keuangan  yang  baik akan  mudah  untuk  mengetahui    kekurangan suatu perusahaan.
Tabel  11    Tanggapan  Responden  Tentang
Kewajaran  Laporan  Keuangan pada  Bank  Mandiri  di  Kota Palopo No  Kategori Tanggapan Responden Persentase 1 Sangat Sesuai 7 23 2 Sesuai 8 27 3 Cukup Sesuai 12 40 4 Tidak Sesuai 3 10 5 Jumlah 30 100 Sumber: Data Primer Hasil Olahan, 2016 Berdasarkan  data  pada  tabel  10 menjelaskan  tentang  tanggapan  responden
Tentang  Kewajaran  Laporan  Keuangan  pada Bank  Mandiri  di  Kota  Palopo,  hal  tersebut dibuktikan  jawaban  responden  paling  tinggi dengan  skor    2  kategori  jawaban  cukup  sesuai dengan persentase 40%  berada pada frekuensi 12  dari  keseluruhan  jumlah  30  responden. Alasan mereka bahwa dengan adanya kewajaran dalam  pembuatan  laporan  keuangan  tersebut maka  dapat  dijadikan  sebagai  alat  ukur  sukses atau tidaknya suatu bank.

## PEMBAHASAN
Prinsip Tanggung Jawab Laporan Keuangan
Berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah  masalah  akuntansi  akan  berkait pula dengan prinsip-prinsip syari’ah, karena syari’ah mencakup seluruh aspek kehidupan  umat  manusia,  baik  ekonomi, politik,  sosial  dan  falsafah  moral.  Dengan demikian  syari’ah  berhubungan  dengan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di  dalam  hal  akuntansi  mengemukakan beberapa  syarat  sebagai  dasar-dasar akuntansi syari’ah, sebagai berikut: 1) benar ( truth ) dan sah ( valid ), 2) adil ( justice ), yang berarti  menempatkan  sesuatu  sesuai dengan
peruntukannya, diterapkan terhadap semua situasi dan tidak bias, harus dapat memenuhi kebutuhan minimum yang harus  dimiliki  oleh  seseorang,  kebaikan ( benevolence/ihsan ), harus dapat melakukan  hal-hal  yang  lebih  baik  dari standar dan kebiasaan. Sebenarnya prinsip- prinsip  akuntansi  konvensional  telah mema-sukkan  aspek-aspek  seperti  yang diutarakan  di  atas  hanya  saja  prinsip conservatism yang selalu membela kepentingan  pemilik  modal  menjadi  tidak sejalan  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi syari’ah. Prinsip akuntansi syari’ah berdasarkan pengukuran dan
penyingkapannya  terdiri  dari,  1)  Zakat: penilaian  bagian-bagian  yang  dizakati diukur  secara  tepat,  dibayarkan  kepada mustahik  sesuai  yang  dikehendaki  oleh  Al- Qur’an  (delapan  asnaf)  atau  zakat  dapat pula disalurkan melalui lembaga zakat yang resmi.  2)  Bebas  bunga:  Entitas  harus menghindari adanya bunga dalam pembebanan-pembebanan  dari  transaksi yang  dilakukan,  menghindari  hal  ini  akan lebih tepat bila entitas berbentuk bagi hasil atau  bentuk  lain  yang  sifatnya  tidak
memakai  instrumen  bunga.  3)  Halal: menghindari bentuk bisnis yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syari’ah, seperti perjudian, alkohol, prostitusi, atau produk yang haram lainnya.  Menghindari  transaksi  yang bersifat  spekulatif,  seperti bai’  al-gharar; munabadh dan najash. Prinsip akuntansi syari’ah berdasarkan pemegang kuasa dan pelaksana  terdiri  dari:  1)  Ketaqwaan: mengakui  bahwa  Allah  adalah  penguasa tertinggi.  Allah  melihat  setiap  gerak  yang akan diperhitungkan pada hari pembalasan. Dapat  membedakan  yang  benar  ( al-haq ) dan  yang  salah  ( al-bathil ).  Mendapatkan bimbingan  dari  Allah  dalam  pengambilan keputusan. Mencari ridha dan barakah Allah dalam  menjalankan  aktivitas.  Merujuk  dari investigasi  yang  dilakukan  oleh  Syahatah (2001:73-92)  kaidah  akuntansi  yang terpenting berdasarkan hasil istimbath dari sumber-sumber  hukum  Islam  (syari’ah), adalah  Independensi  jaminan  keuangan. Perusahaan  hendaklah  mempunyai  sifat yang  jelas  dan  terpisah  dari  pemilik perusahaan, kesinambungan aktivitas. Kaidah  ini  memandang  bahwa  aktivitas suatu per-usahaan itu mesti berkesinambungan  (terus  beraktivitas), Hauliyah (pentahunan/penetapan  periode). Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an (9:36) “sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah  ialah  dua  belas  bulan  jadi  periode akuntansi  syari’ah  lebih  tepat  memakai putaran  tahun,  karena  hal  tersebut  juga berhubungan  dengan  nisab  zakat  yang menggunakan  bilangan  tahun.  Pembukuan langsung  dan  lengkap  secara  detail.  Kaidah ini  menghendaki  pembukuan  secara  rinci dalam  mencatat  transaksi,  dimuali  dari tanggal, bulan, tahun, dan aktivitas-aktivitas yang  dilakukan,  hal  ini  disarkan  perintah dalam  Al-Qur’an  (2:282)  “ uktubuhu ” perintah  mencatat  kemudian  “ ila  ajalin musamma ”  menunjukkan  suatu  tanggal kejadian tertentu. Prinsip Keadilan Laporan Keuangan Keadilan mengacu pada hubungan  yang  tidak  dicurangi,  ikhlas, dengan  persetujuan  yang  matang  atas proporsi masukan dan keluarannya.
Kebersamaan  mengacu  pada  prinsip  saling
menawarkan  bantuan  dan  nasihat  untuk saling meningkatkan
produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga  produknya  sangat  berbeda  dengan bank  konvensional.  Penentuan  harga  bagi bank  syariah  didasarkan  pada  kesepakatan antara  bank  dengan  nasabah  penyimpan dana  sesuai  dengan  jenis  simpanan  dan jangka  waktunya,  yang  akan  menentukan besar  kecilnya  porsi  bagi  hasil  yang  akan diterima  penyimpan.  Berikut  ini  prinsip- prinsip  yang  berlaku  pada  bank  syariah. Pembiayaan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil (mudharabah),  Pembiayaan  berdasarkan prinsip  penyertaan  modal  (musharakah),
Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
Pembiayaan barang modal berdasarkan  sewa  murni  tanpa  pilihan (ijarah).  Pilihan  pemindahan  kepemilikan atas  barang  yang  disewa  dari  pihak  bank oleh  pihak  lain  (ijarah  wa  iqtina).  Dalam rangka  menjalankan  kegiatannya,  bank syariah  harus  berlandaskan  pada  Alquran dan  hadis.  Bank  syariah  mengharamkan penggunaan  harga  produknya  dengan bunga  tertentu.  Bagi  bank  syariah,  bunga bank adalah riba.  Dalam perkembangannya kehadiran  bank  syariah  ternyata  tidak hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  muslim, akan  tetapi  juga  masyarakat  nonmuslim. Saat  ini  bank  syariah  sudah  tersebar  di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim,  baik  di  Benua  Amerika, Australia,  dan  Eropa.  Bahkan  banyak perusahaan  dunia  yang  telah  membuka cabang berdasarkan prinsip syariah. Contoh Bank  Syariah  di  Indonesia  yaitu  Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri. Prinsip  Kebenaran  Laporan  keungan syariah
Prinsip  kebenaran  tidak  dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Contoh:
dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan  pada  masalah  pengakuan, pengukuran,  dan  pelaporan.  Aktivitas  ini dapat  dilakukan  dengan  baik  apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.Kebenaran akan dapat menciptakan  keadilan  dalam  mengakui, mengukur & melaporkan transaksi- transaksi ekonomiBerdasarkan uraian tentang  laporan  keuangan  dapatlah  kita
temukan bahwa kebenaran yang terkandung  didalamnya  adalah  kebenaran yang  ditentukan  oleh  ikhtiar  manusia  yang sifatnya bisa terjadi bila ada syarat tertentu yang  menguatkannya  dan  jika  tidak  ada yang  menguatkannya  maka  hal  tersebut menjadi  tidak  benar,  ini  sejalan  dengan prinsip  akuntansi  yang  mengharuskan adanya  dokumen  sebagai  bukti  transaksi. Apabila dihubungkan dengan teori korespondensi  laporan  keuangan  ini mengandung  kebenaran,  yakni  adanya kesesuaian antara angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan bikti-bukti transaksi  yang  mendasarinya.  Kita  tahu pembuatan laporan keuangan tidak memiliki  nilai  manfaat  dan  sah  (utility  and validity)  jika  tidak  sesuai  dengan  bukti transaksi.  Menurut  teori  konsistensi (koherensi)  laporan  keuangan  memiliki nilai kebenaran, mengingat laporan keuangan  dibuat  berdasarkan  prinsif  dasar tertentu  yaitu  standar  akuntansi  keuangan dimana  standar  tersebut  telah  diakui kebenarannya baik dalam dunia professionalisasi  akuntansi  sendiri  maupun oleh  semua  pihak  dalam  dunia  usaha termasuk  legalitas  dari  penguasa.  Teori konsistensi  memiliki  statement  bahwa sesuatu dianggap benar bila pernyataan itu bersifat  koheren  atau  konsisten  dengan pernyataan  sebelumnya  yang  dianggap benar. Mengingat proses akuntansi memiliki unsur  konsistensi  dengan  pola  dan mekanisme  baku  maka  laporan  keuangan memiliki keuangan menurut teori koherensi (konsistensi). Kaum pragmatis mengungkapkan  bahwa  sesuatu  dikatakan benar  bergantung  kepada  berpaedah tidaknya  sesuatu  tersebut  bagi  kehidupan manusia  bukanlah  dikatakan  kebenaran melainkan  omong  kosong  belaka  (William James). Laporan keuangan adalah informasi bisnis  bagi  para  pemakai  dengan  maksud untuk  mengambil  keputusan  ekonomi  yang realistis  dan  prespektif,  oleh  karenanya laporan  keuangan  harus  memberikan karakteristik  pokok  sehingga  informasi yang  dihasilkan  memenuhi  keandalan (realible)  bagi  para  pengambil  keputusan, dengan  demikian  kebenaran  laporan keuangan relevan dengan yang diungkapkan teori pragmatis.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  menjelaskan bahwa  prinsip  pertanggung  jawaban merupakan  konsep  yang  tidak  asing  lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan.Dari hasil analisis data menjelaskan  bahwa  prinsip  keadilan,  jika ditafsirkan  lebih  lanjut,  surat  Al-Baqarah; 282  mengandung  prinsip  keadilan  dalam melakukan  transaksi.  Prinsip  keadilan  ini tidak  saja  merupakan  nilai  penting  dalam etika  kehidupan  sosial  dan  bisnis,  tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam  fitrah  manusia.Hasil  penelitian menjelaskan  bahwa  prinsip  kebenaran, prinsip  ini  sebenarnya  tidak  dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh,  dalam  akuntansi  kita  kan  selalu dihadapkan  pada  masalah  pengakuan, pengukuran  laporan.  Dengan  demikian pengembangan  akuntansi  Islam,  nilai-nilai kebenaran,  kejujuran  dan  keadilan  harus diaktualisasikan  dalam  praktik  akuntansi. Secara  garis  besar,  bagaimana  nilai-nilai kebenaran  membentuk  akuntansi  syariah dapat diterangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ascarya ,2007 .  “ Akad  dan  produk  bank  syariah ”. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
AdiwarmanKarim.  (2010). Ikatan  Akuntansi Indonesia .  Jakarta:    PT  Gramedia Pustaka Utama
Harahap , Sofyan Safri, 2003 . Teori  Akuntansi , Edisi Kelima, PT. Raspindo,. Jakarta.
Ihyaul  Ulum . 2009 . Audit  Sektor  Publik  Suatu Pengantar .  Jakarta:  Penerbit  Bumi.
Aksara.
Jusup  AL.  Haryono,  2005, Dasar-Dasar
Akuntansi Ed. 5 , STIE YKPN,
Yokyakarta.
Karim,  Hadiwarman,    2001 Bank ,  Jakarta: Preneda, Media Yogyakarta
Kasmir, 2010, Manajemen Perbankan , Cetakan di Kharisma, Jakarta
Mardiasmo . 2005 . Akuntansi Sektor Publik Edisi Mahmudi .  ( 2005 ). Manajemen  Kinerja  Sektor Publik . Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Muhammad : 2002 , Bank  Syari'ah  dan  Teori  ke Prakteknya , Jakarta: Gema Insani Press Tazkia  Institute.  Chapra,  Umer,  2001, The Future of Economics.
Triyuwono , M Ismail, AF Rahman 2007 Pembebas Sistem  Pendidikan  Tinggi  Akuntansi .  I
Triyuwono . MT Abusharba, I Triyuwono .
Sudarsono Heri  2003, Bank  Dan  Lembaga Keuangan Syariah , Ekonisia, Yogyakarta,. 2003 . Daud Ali Mohammad, Hukum Islam Sohn Omar Abdullah 2010 von seinem Vater die Führung der JKNC. Omar Abdullah war zeitweilig Staatssekretär im
Wiroso , 2005 . Penghimpun  Dana  dan  Distribusi Hasil  Usaha  Bank.  Syariah, PT. Grasindo, Jakarta.
Soemarso,  2008. Uang  dan  Bank Edisi  6 Yogyakarta
Simamora,  Henry,  2002, Akuntanasi  Basis
Pengambilan  Bisnis ,  Salemba  Empat, Jakarta. Sumitro, Djojohadikusomo, 2006, Indonesia dalam Pembangunan Dunia Kini dan
Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  No.  23, paragrap 01 poin (c) yang menyatakan bahwa  pendapat  juga  timbul  dari transaksi  dan  peristiwa  ekonomi berikut  ini  :  (c)  penggunaan  aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan  bunga,  royalti,  dan deviden.
Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk  melakukan  penulisan  secara benar  atas  segala  transaksi  yang pernah  terjadi  selama  melakukan muamalah