## GANTI RUGI TANAH SISA PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI- TERBANGGI BESAR: AKIBAT HUKUM DAN KONFLIK PERTANAHAN

## (COMPENSATION FOR REMAINING LAND IN THE CONSTRUCTION OF THE BAKAUHENI- TERBANGGI BESAR TOLL ROAD; DUE TO LAWS AND LAND CONFLICTS)

## Andriawan Kusuma
Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung andriawankusuma@gmail.com

## Abstrak
Pembangunan  jalan  tol  trans  sumatera  ruas  Bakauheni-Terbanggi  Besar  paket  II  saat  ini menimbulkan  ketidak  jelasan    penghitungan  ganti rugi  terhadap  tanah-tanah  sisa,  hingga  terjadi  pengalih fungsian  lahan  dari  tanah  sisa  yang  terkena  dampak  pembangunan  tersebut.  Tanah  sisa  yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah sisa dari tanah yang sudah diganti rugi oleh instansi yang membutuhkan tanah, dalam  hal  ini  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  namun  masih  meninggalkan permasalahan  yang  hingga  sampai  saat  ini  belum  terselesaikan.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini berkaitan  dengan  dasar  dan  proses  penyelesaian  ganti  rugi  terhadap  tanah  sisa  yang  kehilangan  fungsi sosial dan nilai ekonominya pada pembangunan JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Upaya yang harus dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  tanah  sisa  yang  kehilangan  fungsi  sosial  dan  nilai  ekonominya  pada pembangunan JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa  Serdang  Kecamatan  tanjung  Bintang  Kabupaten  Lampung  Selatan.  Bertujuan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  masalah  hukum  normatif  (penelitian  hukum  kepustakaan).  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa tanah sisa dapat diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya yaitu, pertanian/perkebunan, pemukiman dan tempat usaha yang dikategorikan menjadi 2 (dua) berdasarkan jenis kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  yang  berhak  yaitu:  kerugian  ekonomi  dan  kerugian  sosial.  Diamana kerugian ekonomi dapat dimintakan ganti kerugian berupa uang sedangkan kerugian sosial dapat diberikan akses  jalan  menuju  tanah  sisa  sehingga  tanah  sisa  yang  kehilanganfungsi  sosialnya  akan  hidup  dan  nilai ekonomi tanah sisa tersebut tidak akan menurun sehingga tidak akan mengalami kerugian ekonomi.
Kata Kunci: Tanah Sisa, Jalan Tol Trans Sumatera, dan Sosial

## Abstract
The  development  of  the  Trans  Sumatera  toll  road  for  the  Bakauheni-Terbanggi  Besar  Section  II package currently causes uncertainty in the calculation of compensation for residual lands, so that there is a change in the function of the land from the remaining land affected by the development. The remaining land referred to in this study is the rest of the land that has been compensated by agencies that need land, in this case the Ministry of Public Works and Public Housing but still leaves problems that have not been resolved.
The problem in this study relates to the basis and process of settlement of compensation for the residual land  that  has  lost  its  social  function  and  economic  value  in  the  construction  of  the  JTTS  Bakauheni- Terbanggi Besar Section, efforts that must be undertaken by the community for the remaining land that loses social  function  and  economic  value  in  the  JTTS  development  Large  Bakauheni-Terbanggi  Section.  This research is a normative and empirical juridical research. This research was conducted in Serdang Village, tanjung  Bintang  District,  South  Lampung  Regency.  Aiming.  This  study  uses  a  normative  legal  problem approach  (library  research).  The  results  of  this  study  indicate  that  the  remaining  land  can  be  classified based  on  its  designation,  namely,  agriculture  /  plantation,  settlement  and  place  of  business  which  are categorized  into  2  (two)  based  on  the  type  of  loss  experienced  by  the  rightful  parties  namely:  economic losses  and  social  losses.  Where  economic  losses  can  be  requested  for  compensation  in  the  form  of  money
Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2019: hlm. 41-54. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo
while  social  losses  can  be  given  access  roads  to the  remaining  land  so  that  the  residual land  that  loses  its social function will live and the economic value of the residual land will not decrease so that it will not suffer economic losses.
Keywords: Land Remaining, Trans Sumatra Toll Road, and Social
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Andriawan  Kusuma,  “Ganti  Rugi  Tanah  Sisa  pada  Pembangunan  Jalan  Tol Bakauheni-Terbanggi Besar; Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan ”, Jurnal Cepalo , 3 (1), (2019): 41-54.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1785

## A. Pendahuluan
Pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (selanjutnya disebut dengan JTTS) sangat penting perannya  dalam  menunjang  perekonomian  daerah.  Ketersediaan  infrastruktur  mampu  memberikan  dampak berganda (multiplier  effect) bagi  perekonomian  nasional.  Pengadaan  tanah  saat  ini  menjadi  kendala  dalam pembangunan  infrastruktur.  Kegiatan  pengadaan  tanah  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  sangat  penting ketika  Negara  membutuhkan  tanah  untuk  pembangunan  fasilitas  umum.  Pengadaan  tanah  merupakan perbuatan  Pemerintah  untuk  memperoleh  tanah  untuk  berbagai  kegiatan  pembangunan,  khususnya  bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan. 1 Sementara ganti kerugian adalah penggantian  yang layak  dan adil kepada pihak  yang berhak  dalam proses pengadaan tanah.  Adapun  aspek-aspek  ganti  kerugian  yang  layak  pada  prinsipnya  harus  memenuhi  tiga  aspek,  yaitu aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. 2
Pada  proses  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  dalam  penelitian  ini  adalah  pengadaan  tanah pembangunan  JTTS  bakauheni-terbanggi  besar  paket  II  instansi  yang  membutuhkan  tanah  yaitu  Kemen PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK lahan) di bantu oleh Panitia Pengadaan Tanah  (selanjutnya  disebut  P2T)  yang  di  pimpin  langsung  oleh  Kepala  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional (selanjutnya  disebut  Kantah  BPN)  Wilayah  yaitu  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Lampung  Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang dibagi berdasarkan wilayah kerja serta PT. Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol (selanjutnya disebut dengan BUJT) JTTS dan PT. Waskita Karya yang melaksanakan  pembangunan  JTTS  Paket  II  ruas  Bakauheni-Terbanggi  Besar  (selanjutnya  disebut  dengan kontraktor pelaksana).
Dengan  Adanya  aktivitas  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  JTTS  khususnya  pada  panitia pengadaan  tanah  Bakauheni-Terbanggi  Besar  paket  II  saat  ini  meninggalkan  permasalahan  yang  timbul, yaitu  ketidak  jelasan  penyelesaian  ganti  rugi  terhadap  tanah-tanah  sisa,  hingga  terjadi  pengalih  fungsian lahan  dari  tanah-tanah  sisa  yang  terkena  dampak  pembangunan  tersebut.  Tanah  sisa  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  sisa  tanah-tanah  yang  telah  diganti  rugi  oleh  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  Kemen  PUPR)  namun  masih  meninggalkan  permasalahan  yang hingga sampai saat ini belum terselesaikan.
Posisi  tanah  sisa  dalam  penelitian  ini  yang  terletak  di  Desa  Serdang  Kecamatan  Tanjung  Bintang Kabupaten  Lampung  Selatan  Provinsi  Lampung  berada  dipinggir    trase Right  of  Way (selanjutnya  disebut ROW)  atau  istilah  teknisnya  Daerah  Milik  Jalan  (selanjutnya  disebut  DMJ)  sehingga ada sekitar  26  bidang tanah sisa tersebut kehilangan fungsi sosialnya 2 bidang tidak dapat ditanami dan 3 bidang bentuk tanahnya tidak  beraturan  kesemuanya  kesemuanya  tidak  lagi  terdapat  akses  jalan  menuju  tanah  sisa  tersebut dikarenakan  akses  jalan  yang  lama  diputus  oleh  ROW  dan  bahkan  yang  lebih  merugikan  lagi  tanah-tanah sisa tersebut akan menegalami penurunan bahkan kehilangan nilai ekonominya.
Berdasarkan uraian di atas maka pembahasan difokuskan pada dasar dan proses penyelesaian ganti rugi terhadap  tanah  sisa  yang  kehilangan  fungsi  sosial  dan  nilai  ekonominya  pada  pembangunan  JTTS  Ruas Bakauheni-Terbanggi  Besar,  Upaya  yang  harus  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  tanah  sisa  yang kehilangan fungsi sosial dan nilai ekonominya pada pembangunan JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara  pendekatan  yuridis  normatif dan  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mempelajari,  melihat  dan
1 Maria S. W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta :Kompas, (2008), hlm. 280.
2 Bernhad Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Margaretha , Jakarta: Pustaka, (2011),  hlm. 369.
menelaah  mengenai  beberapa  hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  konsepsi, pandangan,  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan  hukum  dan  sistem  hukum  yang  berkenaan  dengan permasalahan  penelitian  ini.  Pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan  untuk  mempelajari  hukum  dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 3 Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan).
Selanjutnya  data  yang  telah  dikumpulkan  dianalisis  dengan  cara  deskriptif  kualitatif  yaitu menjelaskan,menggambarkan,dan menganalisa data yang ada tentang penyelesaian dan pemberian ganti rugi terhadap tanah sisa sebagai akibat pembangunan JTTS ruas bakauheni terbanggi besar.
Dalam  Pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi  bagi  pihak  yang  berhak,  seringkali  aspek  keadilan dikesampingkan  dan  yang  diutamakan  adalah  kepastian  dan  kemanfaatan  bagi  pembangunan  semata. Sebagai  contoh  dalam  pelaksanaan  pembangunan  JTTS  terdapat  pihak  yang  berhak  yang  terkena pembangunan  jalan  tol  dimana  ganti  rugi  yang  diberikan  hanya  sebatas  tanah  yang  dipergunakan  untuk pembangunan  jalan  tol,  sedangkan  sisa  tanahnya  dikesampingkan  yang  mengakibatkan  kerugian  sosial bahkan kerugian ekonomi bagi pihak yang berhak yang terkena pembangunan jalan tol.
Pengadaan  tanah  harus  dilakukan  melalui  suatu  proses  yang  menjamin  tidak  adanya  pemaksaan kehendak  satu  pihak  terhadap  pihak  lain.  Di  samping  itu,  mengingat  bahwa  masyarakat  harus  merelakan tanahnya  untuk  suatu  kegiatan  pembangunan,  maka  harus  dijamin  kesejahteraan  sosial  ekonominya  tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh instansi yang membutuhkan tanah.

## B. Pembahasan
1. Dasar Penyelesaian Proses Ganti Rugi Terhadap Tanah.
Dahulu  “tanah  sisa”  tidak  diambil  oleh  P2T,  tidak  pernah  di  perhitungkan  nilai  kerugiannya,  padahal kerugian  dari  “tanah  sisa”  bisa  cukup  besar,  karena  tidak  bisa  dimanfaatkan  lagi  secara  optimal. 4 Pasal  ini memberikan  semangat  baru  untuk  melindungi  pemilik  tanah  dari  kerugian  dan  menunjukkan  keseriusan pemerintah  mewujudkan  asas  keadilan,kemanusian,  dan  kesejahteraan. 5 Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2 UU/2/2012 diatur mengenai Definisi Pengadaan Tanah yaitu: 6
“Kegiatan menyediakan tanah dengan cara member ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.”
Keadilan  yang  dimaksud  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  penjelasan  umum  Pasal  2  huruf  b UU/2/2012  yaitu: 7
“Memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.”
Indikator keadilan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah: 8
a. Dapat  memulihkan  kondisi  sosial  ekonomi  Pihak  yang  berhak  mendapat  ganti  rugi  minimal  setara dengan keadaan sebelum pencabutan atau pembebasan hak mereka;
b. Pihak  yang  membutuhkan  tanah  juga  dapat  memperoleh  tanah  sesuai  rencana  dan  peruntukannya  serta memperoleh perlindungan hukum; dan
c. Keadilan  yang dirumuskan  oleh  hukum dalam bentuk hak dan kewajiban harus mencerminkan  keadilan yang diterima dan dirasakan oleh para pihak.
Untuk  mencapai  hal-hal  seperti  di  atas  tersebut,  maka  pengadaan  tanah  harus  dilakukan  sesuai  dengan asas-asas berikut 9 : a. Asas  kesepakatan,  yakni  bahwa  seluruh  kegiatan  pengadaan  tanah  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan antara  pihak  yang  memerlukan  tanah  dengan  pemegang  hak  atas  tanah.  Kegiatan  fisik  pembangunan
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta, (1986), hlm. 5
4 M.  Iskandar  Syah, Pembebasan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum:  upaya  hukum  masyarakat  yang  terkena pembebasan dan pencabutan hak , Jakarta: Jala Permata  Aksara, (2015), hlm.47.
5 Zahra  Ats  Tsaurah,  Julius  Sembiring,  Rofiq  Laksamana,  Penyelesaian  Atas  “Tanah  Sisa”    Pada  Pengadaan  Tanah  di  Provinsi Lampung, Yogyakarta: Jurnal Tunas Agraria, (2018).
6 UU/2/2012, Op.Cit., Pasal 1 ayat (2) .
7 Ibid., Penjelasan Pasal 2 huruf b.
8 Hery  Zarkasih, Pelaksanaan  Prinsip  Keadilan  dalam  Pemberian  Ganti  Rugi  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum , Mataram : Jurnal IUS, (2015).
9 Maria S.W. Sumardjono , Op.Cit., hlm. 280.
baru  dapat  dilaksanakan  bila  telah  terjadi  kesepakatan  antara  para  pihak  dan  ganti  kerugian  telah diserahkan.
b. Asas  kemanfaatan,  pengadaan  tanah  diharapkan  mendatangkan  dampak  positif  bagi  pihak  yang memerlukan  tanah,  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  masyarakat  luas.  Manfaat  dari  hasil  kegiatan pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai keseluruhan.
c. Asas  keadilan,  kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  diberikan  ganti  kerugian  yang  dapat memulihkan  kondisi  sosial  ekonominya,  minimal  setara  dengan  keadaan  semula  dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun nonfisik.
d. Asas  kepastian,  pengadaan  tanah  dilakukan  menurut  tata  cara  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.
e. Asas keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi  tentang  proyek  dan  dampaknya,  kebijakan  ganti  kerugian,  jadwal  pembangunan,  rencana pemukiman  kembali  dan  lokasi  pengganti  (bila  ada)  dan  hak  masyarakat  untuk  menyampaikan keberatannya.
f. Asas keikutsertaan/Partisipasi, peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengadaan tanah  (perencanaan,  pelaksanaan,evaluasi)  diperlukan  agar  menimbulkan  rasa  ikut  memiliki  dan  dapat meminimalkan penolakan masyarakat terhadap kegiatan yang bersangkutan.
g. Asas  kesetaraan,  asas  ini  dimaksudkan  untuk  menempatkan  posisi  pihak  yang  memerlukan  tanah  dan pihak yang terkena dampak secara sejajar dalam proses pengadaan tanah.
h. Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi. Dampak negatif pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan, disertai dengan upaya untuk  memperbaiki taraf hidup  masyarakat yang terkena dampak sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak mengalami kemunduran.
Pengaturan mengenai tanah sisa diatur di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut dengan UU/2/2012) diatur dalam Pasal 35  yaitu:
“Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara untuh atas bidang  tanahnya.”
Yang  dimaksud  dengan  ”tidak  lagi  dapat  difungsikan”  adalah  bidang  tanah  yang  tidak  lagi  dapat digunakan  sesuai  peruntukan  dan  penggunaan  semula,  misalnya  rumah  hunian  yang  terbagi  sebagian  lagi tidak  dapat  dipergunakan  lagi  sebagai  rumah  hunian.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pihak  yang menguasai/memiliki tanah dapat meminta ganti kerugian atas seluruh tanahnya. 10
Kemudian  tanah  sisa  diatur  didalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  (selanjutnya  disebut  dengan Perka BPN 5/2012) diatur dalam Pasal 11 yaitu :
“Dalam  hal  terdapat  sisa  dari  bidang  tanah  tertentu  sudah  terdaftar  yang  terkena  pengadaan  tanah dan  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan    peruntukan  dan  penggunaannya,  bidang  tanah  tersebut diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan ganti kerugian atas dasar permintaan Pihak yang Berhak. Ayat  (2)  Atas  dasar  permintaan  Pihak  yang  Berhak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan verifikasi  oleh  Pelaksana  Pengadaan  Tanah.  Ayat  (3)  Dalam  hal  hasil  verifikasi  menunjukan  bahwa  sisa tanah  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan  penggunaannya  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2), Instansi yang memerlukan tanah memberikan Ganti Kerugian”.
Pada  Pasal  11  Perka  BPN  5/2012  diatas  mengatur  mengenai  tanah  sisa“  yang  dapat  dimintakan  ganti rugi  hanya  tanah  yang  terdaftar/bersertifikat”.  Pengaturan  mengenai  telah  secara tegas  diatur  didalam  pasal 35 UU/2/2012 dan Pasal 11 Perka BPN 5/2012 kemudian dimuat kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum (selanjutnya disebut dengan Perpres 71 / 2012), diatur dalam pasal 67 yaitu :
“Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan  peruntukan  dan  penggunaannya,  pihak  yang  Berhak  dapat meminta  penggantian  secara  utuh  atas  bidang  tanahnya.  Dimana  sisa  tanah  yang  tidak  lagi  dapat difungsikan  tersebut  merupakan  bidang  tanah  yang  tidak  lagi  dapat  digunakan  sesuai  dengan  peruntukan dan penggunaan semula.”
10 Penjelasan pasal 35, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pada  Perka  BPN  5/2012  Pasal  11  sebagaimana  telah  disebutkan  didalam  paragraf  sebelumnya  diatas mengatur  terkait  tanah  sisa  “  yang  dapat  dimintakan  ganti  rugi  hanya  tanah  yang  terdaftar”.  Kemudian bagaimana untuk tanah-tanah sisa yang belum terdaftar atau belum bersertifikat Hak Milik apakah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional tidak dapat melaksanakan pendataan  bidang tanah tersebut untuk diukur dan dipetakan secara utuh dan diberikan ganti kerugian.
Pertanyaan  diatas  tersebut    mengenai  tanah  sisa  yang  belum  terdaftar/bersertifikat  apakah  dapat diberikan ganti rugi atau tidak, jawabannya tetap dapat diberikan ganti rugi. Hal tersebut telah diatur didalam Pasal 13 Perka BPN 5/2012 yang telah diatur sebagaimana isinya sebagai berikut:
“Dalam  hal  terdapat  sisa  dari  bidang  tanah  tertentu  belum  terdaftar  yang  terkena  pengadaan  tanah dan  tidak  lagi  dapat  difungsikan  sesuai  dengan    peruntukan  dan  penggunaannya,  bidang  tanah  tersebut diukur  dan  dipetakan  secara  utuh  dan  diberikan  ganti  kerugian  atas  dasar  permintaan  Pihak  yang Berhak”. 11 Ayat  2  :  “Atas  dasar  permintaan  Pihak  yang  Berhak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), dilakukan  verifikasi  oleh  Pelaksana  Pengadaan Tanah”. 12 Ayat  3  :“Dalam  hal  hasil  verifikasi  menunjukan bahwa sisa tanah tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi yang memerlukan tanah memberikan Ganti Kerugian”. 13
Jadi  baik  tanah  sisa  yang  sudah  terdaftar/bersertifikat  ataupun  belum  terdaftar  tetap  dapat  dimintakan ganti  kerugian  oleh  pihak  kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah.  Setelah  Kementerian  ATR/BPN  selaku P2T  melaksanakan  proses  verifikasi  terhadap  tanah  sisa  tersebut  apakah  masih  dapat  difungsikan  lagi  atau tidak.

## 2. Proses Ganti Rugi Terhadap Tanah Sisa yang Kehilangan Fungsi Sosial dan Nilai Ekonominya
Sebagaimana telah disebutkan didalam paragraf sebelumnya diatas pengaturan mengenai tanah sisa telah diatur  secara  tegas  didalam  Pasal  11  dan  13  Perka  BPN  5/2012  tidak  menjelaskan  batas  waktu  pengajuan permohonan tanah sisa, sehingga untuk  mekanisme  waktu ganti rugi tanah sisa digambarkan  melalui bagan 1,2 dan 3 dibawah ini:

## Bagan 1

## Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Januari 2019
Saat Satgas A akan melakukan pengukuran di bidang trase, pemilik bidang tanah sisa dapat meminta tanah  sisa  miliknya  juga  diukur,  P2T  akan  menindaklanjuti  dengan  memverifikasi  tanah  sisa  jika  layak diganti  rugi.  P2T  memerintahkan  Satgas  A  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tersebut  secara utuh.  Hasil  pengukuran  dan  pemetaan  tersebut  merupakan  data  fisik  bidang  tanah.  Data  fisik  tersebut diumumkan selama 14 (empat belas) hari. Selama pengumuman berlangsung, pihak yang berhak masih dapat mengajukan  keberatan  atas  data  fisik,apabila  terdapat  keberatan  mengenai  data  fisik  maka  Satgas  A  akan melakukan  perbaikan  data  terlebih  dahulu.  Apabila  tidak  terdapat  keberatan  mengenai  data  fisik  maka  data
11 Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pasal 13 ayat 1.
12 Ibid., Pasal 13 ayat 2.
13 Ibid., Pasal 13 ayat 3.
P2T Pegumuman Trase&Tanah sisa Perbaikan data jika masih ada keberatan Daftar Nominatif diserahkan Kpd Tim Penilai (Appraisal) Ganti rugi trase + tanah sisa P2T melakukan verifikasi tanah
sisa
Tidak dapat di ganti rugi Dapat di ganti rugi Satgas A Melaksanakan Pengukuran Pemilik bidang tanah sisa mengajukan
keberatan
P2T
fisik akan diberikan kepada Tim Penilai. Tim penilai akan melakukan penilaian bidang trase dan tanah sisa, maka ganti kerugian dilakukan terhadap bidang trase dan tanah sisa bersamaan.

## Bagan 2

## Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Januari 2019
Saat pengumuman  data fisik bidang tanah berlangsung diberikan  waktu 14 (empat belas)  hari kerja (lihat  pasal  29  UU/2/2012),  pemilik  bidang  tanah  sisa  mengajukan  keberatan.  P2T  akan  menindaklanjuti dengan  memverifikasi  tanah  sisa  jika  layak  diganti  rugi,  P2T  akan  mengukur  bidang  tanah  sisa  dan memperbaiki data fisik yang diumumkan. Apabila data fisik telah diumumkan dan tidak ada keberatan maka data  fisik  tersebut  diberikan  kepada  Tim  Penilai.  Tim  penilai  akan  melakukan  penilaian  bidang  trase  dan tanah sisa, maka ganti kerugian dilakukan terhadap bidang trase dan tanah sisa bersamaan.

## Bagan 3
1.

## Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Januari 2019
Setelah  dilakukan  ganti  kerugian  bidang  trase  utama,  pemilik  tanah  sisa  mengajukan  keberatan mengenai tanah sisa. P2T akan menindaklanjuti dengan memverifikasi tanah sisa jika layak diganti rugi, P2T menugaskan  kembali  Satgas  A  untuk  melakukan  pengukuran  dan  pemetaan  tanah  sisa.  Hasil  data  fisik (daftar  nominatif)  tanah  sisa  tersebut  kemudian  diberikan  kepada  Tim  Penilai,  tim  penilai  akan  melakukan penilaian  tanah  sisa.  Ganti  kerugian  tanah  sisa  dapat  dilaksanakan  berdasarkan  penilaian  tersebut.  Bidang tanah  sisa  dapat  diproses  ganti  kerugiannya  melalui  P2T  selama  izin  penetapan  lokasi  (selanjutnya  disebut IPL) masih berlaku. Hal ini  disebabkan P2T masih ada selama IPL masih berlaku. Sebagaimana Bagan 1,2 dan 3 diatas, lalu bagaimana jika IPL sudah tidak berlaku apakah tanah sisa masih dapat diproses oleh P2T jawabannya tetap masih dapat (lihat pasal 44 PP/71/2012) dengan syarat tanah sisa luasannya tidak lebih dari 5  hektar,  apabila  terdapat  tanah  sisa  dengan  luas  total  tidak  lebih  dari  5  hektar  maka  instansi  yang memerlukan tanah dapat langsung memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak (lihat pasal 121 Perpres 148/2015).
Pada Objek tanah sisa dalam penelitian ini yang terletak di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana IPL Nomor : G/187/B.05/HK/2018 tertanggal
Pegumuman Trase Ganti rugi bidang trase utama Satgas A melakukan pemetaan&pengukuran
tanah sisa
Daftar Nominatif tanah sisa diserahkan Kpd Tim Penilai (Appraisal) Ganti rugi tanah sisa Pemilik bidang tanah sisa mengajukan permohonan P2T melakukan verifikasi tanah sisa
Dapat di ganti rugi Tidak dapat di ganti rugi P2T
Perbaikan data Trase&Tanah Sisa Daftar Nominatif diserahkan Kpd Tim Penilai (Appraisal) Ganti rugi trase + tanah sisa
P2T melakukan verifikasi tanah sisa
Dapat di ganti rugi Tidak dapat di ganti rugi Satgas A Melaksanakan
Pengukuran
Pegumuman
Trase
Pemilik bidang tanah sisa mengajukan
keberatan
13  febuari  2018,  sehubungan  proses  pengadaan  lahan  yang  dilakukan  oleh  P2T  bersama  PPK  lahan  telah selesai 100 % diganti rugi sehingga lebih tepat menggunakan mekanisme proses pada bagan 3 datas, namun permasalahan  tanah  sisa  sampai  saat  penelitian  ini  berakhir  belum  juga  ada  penyelesaian  dari stakeholder terkait. Berikut daftar bidang tanah sisa di Desa Serdang yang telah dibebaskan berdasarkan karakteristiknya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 1. Rekapitulasi bidang tanah sisa NO. Desa Jenis Penggunaan Tanah Jumlah Bidang yang terkena Jumlah Bidang “Tanah Sisa” 1. Serdang Pemukiman 17 10 Tempat Usaha Kandang Ayam 2 2 Pertanian 238 26 JUMLAH 257 38

## Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Januari 2019
Berdasarkan  data  dari  tabel  1  diatas  ganti  rugi  pada  tahap  1  terdapat  203    bidang  dan  Tahap  2 terdapat 54 bidang sehingga total bidang yang dibebaskan berjumlah 257 bidang yang terdiri dari 17 rumah tinggal beserta pekarangan, 2 tempat usaha kandang ayam biler dan ayam ras petelur dan 238 bidang lahan perkebunan  yaitu  kebun  karet,  kebun  kelapa,  kebun  jeruk,  dan  tanaman  pohon  keras  seperti  jati  dan  akasia serta lahan pertanian yaitu : sawah yang musim hujan ditanami padi ketika musim kemarau ditanami timun, semangka,  timun  suri    dan  perladangan  yang  ditanami  cabai,  jagung  dan  singkong  yang  semuanya  telah selesai  100%  diberikan  ganti  kerugian.  Berikut  daftar   tanah  sisa  berdasarkan  kreteria  jenis  penggunaannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

## Tabel 2. Rekapitulasi Kriteria Tanah Sisa Jenis
Penggunaan Tanah Pertanian NONonnNo. Desa JML Bidang Tanah Sisa Tidak Dapat Ditanami Tidak Ada Akses Bentuk Tidak Baik 1. Serdang 26 2 26 3

## Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Januari 2019
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  jumlah  bidang  tanah  sisa  dengan  jenis  penggunaan  tanah  pertanian sebanyak 238 bidang. Kriteria tanah sisa yang tidak dapat digunakan kembali paling banyak yaitu tidak ada akses  menuju  tanah  sisa  sejumlah  26  bidang.  Sebagian  besar  tanah  sisa  masih  dapat  ditanami  tetapi  sulit untuk  diambil  hasil  produksi  atau  panennya.  Dari  38    bidang  tanah  sisa,  hanya  2  (dua)  bidang  tanah  yang tidak dapat ditanami an Bpk. Kasmiran tanah yang semula sawah sekarang tergenang air sedalam ± 1m dan an. Bpk. Didik Suwandi yang semula sawah sekarang letaknya tepat didepan out let box culvert ukuran 2x2 m² yang ketika hujan lebat sudah pasti tanaman yang ditanam diatas tanah sisa tersebut akan hanyut terbawa aliran  air.  Untuk  26  bidang  yang  masih  dapat  ditanami  dengan  jenis  tanaman  karet,  singkong  dan  jagung. Akan  tetapi,  tanah  sisa  yang  masih  dapat  ditanami  tersebut  tidak  dapat  diambil  hasil  produksinya.  Hal  ini disebabkan  karena tidak adanya akses  dan  ongkos produksi  lebih tinggi  dari pada hasil penjualan produksi. Bidang  tanah  sisa  pertanian  yang  tidak  dapat  diambil  hasil  panen  juga  biasanya  berkaitan  dengan  tidak adanya akses menuju tanah sisa.
Sebelum  adanya  jalan  tol  bidang  tanah  tersebut  memiliki  akses  jalan,  tetapi  setelah  adanya  jalan  tol bidang tanah tersebut tidak memiliki akses jalan.Tidak adanya akses jalan yang menghambat pemilik bidang tanah sisa untuk menjual hasil produksi pertaniannya. Bidang tanah sisa yang tertutup akses ini juga sebagian besar  memiliki  luas  yang  masih  besar  sehingga  jalan  keluar  untuk  penyelesaian  tanah  sisa  tersebut  perlu diberikan akses jalan kembali.
Untuk    3  bidang  tanah  sisa  yang  memiliki  bentuk  tanah  yang  tidak  baik    tersebut  berbentuk  segitiga dan  tidak  beraturan  yaitu  an  Bpk.Isjudi,  Ibu  Jupi  Hartini  dan  Bpk.  Didik  Suwandi  khusus  untuk  tanah  sisa milik  bapak  Didik  Suwandi  selain  tanah  sisa  tidak  beraturan  tanah  sisa  juga  tidak  dapat  ditanami sebagaimana telah dijalaskan pada paragraf sebelumnya diatas.
Bentuk tanah sisa yang tidak baik ini/tidak beraturan menyebabkan luas tanah menjadi kecil sehingga pemilik bidang tanah sisa tidak bersedia bercocok tanam  kembali  ditanah sisa tersebut. Hal ini  dikarenakan ongkos  produksi  lebih  tinggi  dari  pada  hasil  penjualan  produksi.  Maka  dari  itu,  solusi  yang  semestinya dilakukan tanah sisa tersebut perlu diberikan ganti kerugian. Sedangkan untuk tanah sisa yang tidak memiliki akses  dengan  ukuran  yang  masih  cukup  luas  diberikan  akses  jalan  sehingga  tanaman  yang  berada  diatas tanah-tanah sisa tersebut dapat diambil  hasil produksinya sehingga potensi kerugian  ekonomi  dan sosialnya dapat  terhindari.  Berdasarkan  penggunaannya  selain  jenis    kreteria  tanah  sisa  pertanian  ada  juga  kreteria tanah  sisa  yaitu  kreteria  jenis  tanah  sisa  tanah  pemukiman  dan  jenis  tanah  sisa  tempat  usaha  yang  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 3. Rekapitulasi Kriteria Tanah Sisa Jenis Penggunaan Tanah Pemukiman dan Tanah Tempat
Usaha NONonnNo. Desa Kreteria Jenis Tanah JML Bidang Tanah Sisa Tidak Ada Akses 1. Serdang Tanah Pemukiman 10 10 Tanah Tempat Usaha 2 2

## Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, Januari 2019
Berdasarkan tabel 3 diatas, yang kesemuanya tanah sisa tidak memiliki akses yaitu 2 (dua) tempat usaha kandang  ayam  dan  10  (sepuluh)  pemukiman,  dimana  kedua  jenis  penggunaan  lahan  diatas  masih dimungkinkan untuk didirikan bangunan tempat tinggal dan meneruskan usaha dikarenakan diatas tanah sisa masih  terdapat  bangunan  dan    terdapat  tanah  yang  masih  cukup.    Maka  dari  itu,  solusi  yang  semestinya dilakukan tanah sisa tersebut tidak perlu diberikan ganti kerugian namun untuk menghidari potensi kerugian sosial dan ekonominya tanah-tanah sisa tersebut harus diberikan akses jalan sehingga nilai tanah tetap terjaga dan  bangunan  sisa  tetap  dapat  difungsikan  untuk  tempat  usaha  dan  bangunan  tempat  tinggal.  Dan  harus mementingkan  keadilan  yang  proporsional  dimana  pemberian  akses  jalan  tersebut  harus  dipertimbangkan secara matang kebutuhan pembiayaannya jangan sampai menjadi beban intansi yang memerlukan tanah.
Permasalahan terkait tanah sisa pembebasan lahan pengadaan tanah JTTS ruas bakauheni-terbanggi besar harus segera diambil langkah-langkah penyelesaian apabila hal ini dibiarkan berlaru-larut maka warga yang semula hanya  mengalami kerugian sosial akan juga mengalami kerugian ekonomi seperti halnya tanah-tanah sisa  yang  masih  cukup  luas  ukurannya  untuk  didirikan  bangunan  tempat  tinggal  namun  terhalang  oleh  row jalan  tol  dan/atau  persimpangan  sebidang/overpass  maka  tanah-tanah  sisa  tersebut  berpotensi  mengalami penurunan nilai tanahnya.
3. Upaya  Apakah  yang  Harus  Dilakukan  oleh  Masyarakat  Terhadap  Tanah  Sisa  yang  Kehilangan Fungsi Sosial dan Nilai Ekonominya Pada Pembangunan JTTS Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar

## a. Permohonan
Berdasarkan pasal 35 UU 2 / 2012, Pasal 67 Perpres 71 / 2012 dan pasal 11 dan pasal 13 Perka  BPN 5 Tahun 2012 sebagai hukum positif yang mengatur mengenai tanah sisa. Pihak yang berhak harus aktif dalam penyelesaian  tanah  sisa  dikarenakan  apabila  tidak  ada  permintaan  dari  pihak  yang  berhak,    pelaksana pengadaan  tanah  dalam  hal  ini  P2T  tidak  bisa  bertindak  hal  ini  dikarenakan  sesuai  amanah  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  P2T  dapat  bergerak  apabila ada  permintaan  dari  pihak  yang  berhak  atas kepemilikan tanah-tanah sisa tersebut.
Apabila  kita  berpegang  pada  dasar  hukum  yang  ada  dengan  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  hanya bertindak  ketika  ada  permohonan  dari  Pihak  yang  berhak  atas  kepemilikan  tanah-tanah  sisa  saja,  menurut hemat  penulis  hal  tersebut  kurang  efektif  dikarenakan  walaupun  saat  ini  sudah  masuk  era  digitalisasi  yang informasi  mudah  diperoleh  namun  masih  ada  masyarakat  yang  tidak  dapat  mengakses  informasi  dengan mudah,  apalagi  mayoritas  yang  dilewati  pembangunan  JTTS  adalah  daerah  tertinggal  yang  jauh  dari  akses keramaian/pusat pemerintahan baik kecamatan maupun kabupaten kota. Maka dari itu perlunya sosialisasi ke masyarakat  terkait  mekanisme  dan  proses  penyelesaian  tanah-tanah  sisa  dari  pegadaan  tanah  pembangunan JTTS.  Agar  masyarakat  dapat  faham  dan  mengetahui  bagaimana  perannya  dalam  penyelesaian  tanah-tanah sisa  yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  berhak.  Sosialisasi  tersebut  dapat  disampaikan  bersamaan  dengan
musyawarah konsultasi publik  yang  masuk didalam tahapan proses ganti rugi bidang tanah yang digunakan sebagai  trase  utama  pembangunan  JTTS.  Hal  tersebut  untuk  menghemat  waktu  dan  tidak  membebani anggaran.
Perlunya  hal  sosialisasi  dapat  dirasakan  pada  saat  penulis  melakukan  wawancara  dengan  pokmas  desa serdang (bpk. Suryadi) terkait nasib tanah sisa yang ada saat ini  mengapa belum ada peyelesaian ganti rugi, timpal beliau dimana pada saat musyawarah  pernah disinggung terkait nasib tanah sisa dan akses jalan yang terpotong trase lalu jawaban dari pihak BPN nanti ada ruang tersendiri  asalkan ada permintaan dari pemilik tanah  dikarenakan  ini  proyek  percepatan  sehingga  yang  difokuskan  masih  pada  ganti  rugi  terhadap  bidang yang terkena trase utama saja. 14
Seharusnya  Pihak  P2T  dalam  hal  ini  harus  dapat  menjelaskan  secara  rinci  terkait  akibat  yang ditimbulkan  dari pengadaan tanah termasuk  mengenai  tanah sisa terkait prosedur, kriteria dan  lain hal  yang berkaitan  dengan  tanah  sisa,  bukan  malah  memberikan  jawaban  yang  sulit  diterima  oleh  masyarakat,  dari penjelasan  yang  diberikan  P2T  yang  ditangkap  oleh  masyarakat  ialah  bahwa  nanti  akan  ada  ganti  rugi tersendiri mengenai tanah sisa dan kapan waktunya yang membuat masyarakat hingga sampai saat ini masih kebingungan.
Permohonan secara tertulis mengenai tanah sisa untuk dapat diukur dan dipetakan serta diberikan ganti rugi sebagaimana bunyi pasal  pasal 35 UU 2 / 2012, Pasal 67 Perpres 71 / 2012 dan pasal 11 dan pasal 13 Perka BPN 5 Tahun 2012. Kemudian setelah permohonan/permintaan ditunjukan  kepada Badan Pertanahan Nasional  setempat  akan  menindaklanjuti  sesuai  prosedur  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sebagaimana yang telah di gamabarkan pada bagan 1,2 dan 3 diatas.
Dari  proses  yang  telah  dijelaskan  diatas  penulis  masih  menemukan  permasalahan  yang  belum terpecahkan  yaitu  bagaimana  nasib  pihak  yang  berhak  atas  tanah-tanah  sisa  yang  nantinya  tidak  lolos verifikasi  oleh  pelaksana  pengadaan  tanah.  Apakah  tidak  ada  proses  penyelesaiannya  apabila  seperti  itu maka bentuk upaya keadilan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat belum dapat terwujud.
Menurut  hemat  penulis  penyelesaian  tanah-tanah  sisa  JTTS  seperti  telah  dijelaskan  pada  paragraf sebelumnya  diatas  harus  diselesaikan  secara  komperhensif  diamana  pencarian  solusi  terhadap  tanah  sisa JTTS  harus  jangan  ada  yang  dirugikan  baik  itu  masyarakat  selaku  pihak  yang  berhak  ataupun  Pihak Pemerintah,  solusi  penyelesaian  berdasarkan  jenis  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  yang  berhak  menurut hemat  penulis  sebagai  solusi  yang  baik  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tanah  sisa  JTTS.  Apabila berpotensi  mengalami  kerugian  ekonomi seperti tanah yang tidak  dapat ditanami  dengan bentuk yang tidak beraturan  sepertihalnya  dalam  penelitian  ini  tanah  sisa  milik  Ibu  Jupi  Haritini,  Bpk.  Isjudi  dan  Bpk.  Didik Suwandi  maka  P2T  hasil  verifikasinya  dapat  memintakan  ganti  kerugian  kepada  instansi  yang  memerlukan tanah sedangkan berpotensi mengalami kerugian social dengan luas bidang tanah yang masih cukup luas dan masih  dapat  ditanami  P2T  hasil  verifikasinya  dapat  merekomendasikan  kepada stakeholder terkait  dalam pembangunan JTTS baik itu intansi yang memerlukan tanah Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat,  BUJT  (Badan  Usaha  Jalan  Tol)  dan  Kontraktor  Pelaksana  untuk  memberikan  akses  jalan  menuju tanah-tanah  sisa  tersebut  sehingga  tanah-tanah  sisa  tersebut  akses  jalannya  hidup  dan  secara  otomatis  nilai ekonominya  tidak  akan  jatuh  sehingga  pihak  yang  berhak  yang  mengalami  kerugian  sosial  tidak  akan  juga mengalami kerugian ekonomi.
Seperti  halnya  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berhak atas  tanah-tanah  sisa  yang  diwakili  oleh  kepala desa  di  desa  serdang  kecamatan  tanjung  bintang  mulai  dari  km  68.00-69.700    mengajukan  permohonan kepada BUJT PT. Hutama Karya untuk dibuatkan akses jalan menuju sisa tanah pembebasan yang berada di pinggir  trase  utama . Sebagaimana  isi  surat  tersebut  menjelaskan  kondisi  dilapangan  perlunya  akses  jalan menuju tanah sisa. Surat tersebut dilampirkan berita acara dan ditanda tangani oleh masyarakat sekitar yang memerlukan  akses  jalan  serta  digambarkan  akses  jalan  yang  dimohonkan  beserta  surat  hibah  dari  pemilik tanah apabila lahan yang akan dibangun akses jalan tidak mencukupi standar jalan akses yang akan dibuat.

## b. Gugatan Kepengadilan Negeri
Kedua  melalui  gugatan  ke  pengadilan  negeri  setempat,  yaitu  melakukan  gugatan  secara  perdata  biasa atau  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama  atau  lebih  dikenal  dengan  gugatan  perwakilan  kelompok  yaitu sebagaimana  diatur  didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  no  1  Tahun  2002  tentang  Acara  gugatan perwakilan kelompok pada Pasal 1 huruf a yaitu:
14 Hasil wawancara dengan Bapak Suryadi Poksas Desa Serdang untuk ganti rugi JTTS.
“suatu  tata  cara  pengjuan  gugatan,  dalam  mana  satu  orang  atau  lebih  yang  mewakili  kelompok mengajukan  gugatan  untuk  diri  atau  diri-diri  sendiri  dan  sekaligus  mewakili  sekelompok  orang  yang jumlahnya  banyak,  yang  memiliki  kesamaan  fakta  atau  dasar  hukum  antara  wakil  kelompok  dan  anggota kelompok dimaksud. Juga diatur pada Pasal 2 huruf b Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial,serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.”
Gugatan secara kelompok lebih tepat dan efisien dilakukan oleh pihak yang berhak diakarenakan pihak yang  berhak  atas  tanah-tanah  sisa  memiliki  kesamaan  fakta  dan  peristiwa  dengan  kepentingan  tujuan  yang sama  yaitu  penyelesaian  terhadap  ganti  rugi  tanah-tanah  sisa  pembebasan  lahan  guna  pembangunan  JTTS. Untuk  memudahkan  dalam  membedakan  antara  gugatan  perdata  biasa  dengan  gugatan  kelompok  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 4 Perbedaaan Gugatan Perdata Biasa dengan Gugatan Perwakilan
No. Unsur Pembeda Gugatan Acara Perdata Biasa Gugatan Perwakilan 1. Pengajuan gugatan Diajukan oleh satu orangatau lebih kepada satu orang/lebih yang mempunyai perselisihan dengannya karena hubungan internal antar mereka. Diajukan oleh kelompok yang diwakili oleh perwakilan kelompok dimana memiliki kesamaanfakta atau kesamaan dasar hukum karena sama-samamenderita kerugian yangnyata. 2. Alasan diajukannya gugatan Karena timbulnya suatu perselisihan yang timbul atashubungan hukum antara mereka yang tidak bisa lagi diselesaikan melalui jalur damai. Karena timbulnya suatu kerugian yang nyata antara anggota kelompok dan wakil kelompok atas tindakan atau perbuatan tergugat. 3. Surat Kuasa Memakai surat kuasa khusus apabila nantinya penggugat diwakili oleh kuasa hukum. Untuk kepentingan hukum anggota kelompok ,wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. 4. Tujuan diajukannya gugatan Menuntut tergugat untuk memenuhi kewajibannyakepada penggugat baik  berupa permintaan ganti rugimaupun pemenuhan suatu pretasi tertentu. Pada dasarnya hanya meminta suatu gantikerugian atas kerugian yang telah diderita oleh pihak  penggugat. 5. Identitas Penggugat Hanya dicantumkan identitas penggugat dan kuasa hukumnya. Mencantumkan identitas lengkap dari para wakil kelompok sebagai penggugat atau kuasa hukumnya.Juga mencantumkan mengenai definisi kelompok dan keterangan anggota kelompok. 6. Isi tuduhan/Posi ta Berisikan Rechts feiten dan Rechtsgronden.  Berisikan aspek kesamaan fakta wakil kelas dengan anggota.
 Fakta hukum
 Sifat perbuatan melawan hukum kerugian yang timbul
7. Isi tuntutan/Petit um  Materi pokok yang diharapkan diputus hakim.
 Pernyataan sah dan berharganya sita jaminan.
 Permohonan provisi.
Soal permohonan Putusan Serta Merta(UVB).  Permohonan Dwangsom/uang pemaksa.
 Pihak yang dibebani biaya perkara.
 Ganti rugi harus jelas dan rinci.
 Usulan tentang mekanisme pendistribusian ganti rugi kepada anggota kelompok.
 Usulan pembentukan tim panel yang membantu pendistribusian ganti kerugian.Pihak yang dibebani biaya perkara. 8. Proses pemeriksaan Tidak memerlukan adanya pemeriksaan mengenai kriteria gugatan. Harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu apakah gugatannya memenuhi kriteria class action
Namun  solusi  kedua  ini  untuk  melakukan  gugatan  ke  pengadilan  negeri  stempat  menurut  hemat penulis adalah solusi paling akhir ditempuh apabila proses permohonan secara tertulis tidak mendapat respon yang  baik  dari stakeholder pembanguanan  jalan  tol  tran  sumatera  maka  tidak  ada  cara  lain  yaitu  dengan melakukan  gugatan  secara  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  setempat  untuk  memperoleh  kepastian  secara hukum. Hal ini dikarenakan cara ini selain memakan waktu yang lama sudah pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

## C. Kesimpulan
Dari  penelitian  mengenai  proses  penyelsaian  tanah  sisa  pembebasan  lahan  guna  pembangunan  JTTS penulis  menarik suatu kesimpulan yaitu:
1. Proses  penyelesaian  tanah-tanah  sisa  pembebasan  lahan  guna  pembangunan  JTTS  dalam  penyesaian dibagi  menjadi  dua  berdasarkan  jenis  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  yang  berhak  yaitu  kerugian ekonomi dan kerugian sosial.
2. Pada  proses  penggantian  ganti  rugi  tanah-tanah  sisa  tujuannya  ialah  menghindari  kerugian  sosial  dan ekonomi, maka dari itu P2T harus dapat memetakan berdasarkan kreteria jenis tanah sisa apakah masih dapat  ditanami  atau  tidak,  apabila  tidak  dapat  ditanami/dipergunakan  seperti  semula  dapat  dimintakan ganti rugi oleh intansi yang memerlukan tanah dalam hal ini  KemenPUPR melalui cq PPK lahan, harus terlebih  dahulu  melalui  verifikasi  dari  P2T  dalam  hal  ini  BPN  yang  terlebih  dahulu  dilakukan pendataan,  pengukuran  dan  pemetaan  yang  kemudian  dibuatkan  Daftar  Nominatif  lalu  divalidasi  oleh Kantah BPN.
3. Untuk  tanah-tanah  sisa  yang  memiliki  luasan  masih  cukup  luas  dan  masih  dapat  ditanami  dan dipergunakan  seperti  keadaan  sebelumnya  untuk  menghindari  kerugian  sosial  dikarenakan  kehilangan akses jalan menuju tanah sisa stake horder pembangunan JTTS baik itu intansi yang memerlukan tanah Kemen PUPR, BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dan Kontraktor Pelaksana untuk memberikan akses jalan menuju  tanah-tanah  sisa  tersebut  sehingga  tanah-tanah  sisa  tersebut  akses  jalannya  hidup  dan  secara otomatis  nilai  ekonominya  tidak  akan  jatuh  sehingga  pihak  yang  berhak  yang  mengalami  kerugian sosial tidak akan juga mengalami kerugian ekonomi.
4. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pihak yang berhak terhadap tanah-tanah sisa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu permohonan dari pihak yang berhak atas tanah sisa tersebut dan melalui gugatan perdata biasa  atau  gugatan  perdata  biasa  atau  gugatan  perwakilan/kelompok  ke  Pengadilan  Negeri  setempat. Kedua  upaya  tersebut    berlaku  untuk  tanah  sisa  yang  masih  dapat  ditanami  maupun  tanah  sisa  yang tidak dapat ditanami atau dipergunakan seperti pada awalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Iskandar  Syah,  M.  (2015). Pembebasan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Kepentingan  Umum;  Upaya  Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak . Jakarta: Jala Permata Aksara. Limbong, Bernhad. (2011). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Margaretha  Pustaka. Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. Sumardjono  Maria,  S.  W.  (2008). Tanah  Dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya .  Jakarta: Kompas.

## B. Jurnal
Hery  Zarkasih,  “Pelaksanaan  Prinsip  Keadilan  dalam  Pemberian  Ganti  Rugi  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal IUS Mataram , (2015).
Zahra Ats Tsaurah, Julius Sembiring, Rofiq Laksamana, “Penyelesaian Atas “Tanah Sisa”  Pada Pengadaan Tanah Di Provinsi Lampung”, Tunas Agraria , (2018).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelengaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Ke  Empat  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor 71  Tahun  2012  Tentang  Penyelengaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum.
Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.