p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Tinjauan Konstruktivisme dan Ashabiyah Ibnu Khaldun
Terhadap Uni Eropa

## Hartanto
Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Respati Yogyakarta; tanto0072000@gmail.com
Diterima: 21 Desember 2020 Disetujui: 29 Januari 2021  Dipublikasikan: 1 Februari 2021
Abstract: This paper tries to review and compare the perspective of constructivism and Ashabiyah.  The  discussion  of  this  paper  includes  an  explanation  of  the  concepts  of constructivism  and  Ibn  Khaldun's  asabiyah,  the  two  concepts  will  also  be  explained  in the  case  study  of  the  European  Union,  from  the  case  study  it  will  be  seen  how  the  two perspectives  have  some  of  the  same  characters  but  some  are  different.  Constructivism and Asabiyah in the context of European integration both have unifying factors, but these factors are different if constructivism is an interest in Ashabiyah the factor is a cultural project. Constructivism and asabiyah both lead to a common interest in realizing a social order  or  political  institution,  what  is  different  is  if  in  constructivism  the  actor  tries  to form an identity that shapes interests by creating a political institution, while according to  Asabiyah  the  actor  forms  a  social  solidarity  and  brotherhood  to  realize  a  political institution  that  accommodates  interests.  So  constructivists  emphasize  the  formation  of new identities by actors on the basis of common interests, whereas in Asabiyah there is no  emphasis  on  identity  but  on  making  cultural  projects  that  can  be  accepted  by  all political institutions.
Keywords: Constructivism, Ashabiyah, European Union
Abstrak :  Paper  ini  mencoba  mereview  dan  membandingkan  perspektif  konstruktivisme dan Asabiyah. Pembahasan paper ini meliputi penjelasan tentang konsep kontruktivisme dan  asabiyyah  Ibnu  Khaldun,  akan  dijelaskan  pula  dua  konsep  tersebut  dalam  studi kasus  Uni  Eropa,  dari  studi  kasus  tersebut  akan  terlihat  bagaimana  kedua  perspektif tersebut  mempunyai  beberapa  karakter  yang  sama  tetapi  ada  juga  yang  berbeda. konstruktivisme  dan  asabiyyah  dalam  konteks  integrasi  Eropa  sama-sama  mempunyai faktor yang bersifat pemersatu, tetapi faktor tersebut berbeda jika pada konstruktivisme berupa kepentingan pada Ashabiyah faktornya adalah cultural project. Konstruktivisme dan  asabiyyah  sama-sama  mengarah  pada  sebuah  kepentingan  bersama  dalam mewujudkan sebuah tatanan sosial atau institusi politik, yang berbeda adalah jika pada konstruktivisme  aktor  berusaha  membentuk  identitas  yang  membentuk  kepentingan dengan  membuat  sebuah  institusi  politik  maka  asabiyyah  aktor  membentuk  sebuah solidaritas  sosial  dan  persaudaraan  untuk  mewujudkan  sebuah  institusi  politik  yang mengakomodasi kepentingan. Jadi konstruktivis menekankan pada pembentukan identitas baru oleh aktor atas dasar kepentingan yang sama sedangkan dalam asabiyyah tidak ada penekanan pada identitas tetapi pada pembuatan cultural project yang bisa diterima oleh semua institusi politik.
Kata Kunci: Konstruktivism, Ashabiyah , Uni Eropa
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Pendahuluan
Konstruktivisme melihat dunia sebagai sebuah proses bukan sesuatu yang sudah ada atau dengan kata lain  ” becoming ” dan bukannya ”being” . Tidak seperti idealisme dan pasca strukturalisme  serta  postmodernisme  yang  memahami  dunia  hanya  karena  dunia  dapat dibayangkan  atau  diperbincangkan,  konstruktivisme  menerima  bahwa  tidak  semua pernyataan  memiliki  nilai  pengetahuan  yang  sama  dan  sebagai  konsekuensinya  ada semacam  pondasi  bagi  pengetahuan 1 .  Sedangkan  konsep  „„ashabiyah”  merupakan  salah satu  bukti  kejelian  dan  kecerdasan  Ibnu  Khaldun  dalam  menganalisis  persoalan  politik dan Negara. „„Ashabiyah” merupakan kunci lahir dan terbentuknya sebuah Negara. Jika aspek  ”ashabiyah”  suatu  Negara  sudah  melemah,  maka  Negara  itu  berada  dalam ancaman  keruntuhan.  Alhasil,  sampai  sekarang  tesis  tersebut  masih  terbukti  benar,  dan bahkan teori ”ashabiyah” ini menjadi inspirasi bagi pergerakan politik kontemporer 2 .
Uni  Eropa  (UE)  merupakan  sebuah  entitas  organisasi  regional  yang  dianggap  paling maju  saat  ini.  Bahkan  Krasner 3 ,  seorang  realis  yang  sangat  percaya  bahwa  negara berdaulat  saat  ini  masih  sedominan  di  masa  lalu,  mengakui  bahwa  Uni  Eropa  adalah sesuatu yang berbeda. Uni Eropa adalah entitas yang unik dan bukanlah model yang bisa ditiru  oleh  belahan  dunia  lain  dari  sisi  wilayah,  pengakuan,  kontrol,  otoritas  nasional, otoritas ekstra-nasional, dan otoritas supra nasional. Oleh karena itu dalam artikel ini pun penulis  mencoba  untuk  menganalisa  fenomena  Uni  Eropa  dari  sudut  pandang  ilmu hubungan  internasional,  khususnya  perspektif  konstruktivisme  dari  Barat  dan  Konsep Ashabiyah Ibnu Khaldun dari Timur.

## Konstruktivisme
Gagasan  utama  konstruktivisme  adalah: pertama ,  struktur  merupakan  pembentuk perilaku  aktor  sosial  dan  politik.  Individu  atau  negara  tidak  hanya  memiliki  aspek material,  akan  tetapi  ada  aspek  normatif  dan  ideasional.  Kepentingan  inilah  yang dikembangkan oleh aktor-aktor politik tersebut. Kedua , antara struktur dan agen terdapat hubungan untuk menentukan satu dengan yang lain. Terdapat hubungan yang resiprokal antara  aktor  dengan  struktur  dimana  struktur  dipengaruhi  oleh  aktor,  dan  sebaliknya. Ketiga, kepentingan  merupakan  wujud  dari  identitas  aktor  politik.  Ada  tiga  varian konstruktivisme  yang  masing-masing  dikemukakan  oleh  Alexander  Wendt,  Friedrich Kratochwil, dan Nicholas Greenwood Onuf 4 .
Wendt’s constructivism , mengemukakan bahwa cara politik internasional adalah tingkah laku  yang  diciptakan,  bukan given, karena  identitas-identitas  dan  kepentingan- kepentingan  diciptakan  dan  didukung  oleh intersubjective  practice. Menurut  Went,
1 Price,  Richard,  and  Christian  Reus-Smit.  "Dangerous  Liaisons?  Critical  International  Theory  and Constructivism." European Journal of International Relations Vol. 4. No. 3, 1998, h. 263.
2 Ilham, Muh. "Konsep “Ashabiyah” dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun." Jurnal Politik Profetik , Vol. 4. No. 1. 2016, h. 2.
3 Stephen, Krasner. Sovereignty: Organized Hypocrisy . Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1999, h. 235.
4 Jackson, Richard, Georg Sørensen, and  Jørgen Møller. Introduction to  International  Relations: Theories and Approaches . Oxford: Oxford University Press, USA, 2019, h. 206.
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
perilaku    lebih  dipengaruhi  oleh intersubjective daripada material  structure. Went menekankan  bahwa  anarki  merupakan  salah  satu  bentuk  produk  negara.  Hal  ini diterangkan dengan jelas oleh Went melalui salah satu tulisannya yakni ’Anarchy is What States  Make  of  It’ 5 .  Kratochwil’s  constructivism, yang  mengkritik  pemikirian  teori Hubungan  Internasional  yang  merupakan  sebuah  konsep  politik  dan  perilaku  manusia yang  sempit.  Kratochwil  berusaha  untuk  memperkenalkan  kembali  dimensi  politik kepada  kepercayaan  hubungan  internasional  dalam  memahami  aksi  politik  secara  utuh daripada  instrumen  saja.  Kratochwil  melihat  ini  berdasarkan  media  aturan-aturan  dan norma-norma.  Bentuk  konstruktivisme  ini  lebih  kepada  usaha  untuk  melihat  pengaruh norma sosial yang legal oleh identitas 6 . Onuf’s constructivism, Garis focus konstruktivis Onuf  berdasarkan  pada  sebuah  penjelajahan  aturan-aturan.  Diawali  dengan  keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan kata lain, hubungan sosial membuat dan menciptakan  manusia  pada  bentuk  yang  diinginkan.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa konstruktivisme berdasarkan dugaan bahwa masyarakat satu dengan yang lain menjalani proses  dua  cara.  Inti  pemikiran  Onuf  adalah  area  dimana  adanya  pertemuan  antara hubungan internasional dan hukum internasional. Menurut Onuf, makna hubungan sosial manusia  tergantung  pada  eksistensi  aturan-aturan (rules) .  Aturan  itu  adalah statement yang mengatakan apa yang seharusnya dilakukan people 7 .
Munculnya  konstruktivisme  memberikan  konstribusi  beberapa  penting  dalam  dunia hubungan  internasional,  yakni: pertama, bertambahnya  materi  cara  pandang  dalam menganalisa  suatu  fenomena  dalam  hubungan  internasional  kaitannya  dengan  teori perspektiv. Sehingga fenomena di dunia internasional dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang. Kedua, munculnya konstruktivisme juga sebagai pencetus sebuah pembaharuan kepentingan  dalam  teori  internasional. Ketiga, konstruktivisme  membawa  sebuah  level konseptual dan pengalaman baru dalam menganalisa internasional dan masyarakat dunia.
Ada  beberapa  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  konstruktivisme  yang  dapat  kritisi,  antara lain: Pertama, tidak adanya kesepakatan antara penganut konstruktivis itu sendiri tentang sifat  dasar  konstruktivisme,  sehingga  terdapat  perbedaan  pandangan  antara  kaum konstruktivis  satu  dengan  yang  lain. Kedua, belum  ada  kepentingan  ketika konstruktivisme  terjun  ke  masyarakat,  akan  tetapi  nilai-nilai  dalam  masyarakatlah  yang menentukan  kepentingan  itu  seperti  interaksi,  kultur,  dan  komunikasi. Ketiga, adanya pandangan  bahwa  kontruktivisme  muncul  untuk  melengkapi  keberadaan  realis,  dan menjadi  sub  ordinat  dari  realis. Keempat, menurut  teori  kritis,  pandangan  konstruktivis dianggap  berusaha  untuk  menghilangkan  aspek  power  dalam  memahami  nilai. Konstruktivisme  tidak  memandang  hubungan  antar  nilai  sebagai  sebuah  proses  politik yang mempengaruhi aspek-aspek tertentu seperti keadilan. 8
5 Wendt,  Alexander.  "Anarchy  is  What  States  Make  of  It:  The  Social  Construction  of  Power  Politics”. International Organization , Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), h. 394
6 Della Porta, Donatella, and Michael Keating, eds. Approaches and Methodologies in The Social Sciences: A Pluralist Perspective . Cambridge: Cambridge University Press, 2008, h. 87.
7 Kubalkova,  Vendulka,  Nicholas  Onuf,  and  Paul  Kowert.  "Constructing  Constructivism."  dalam International Relations in a Constructed World . London: Routledge, 2015, hal. 14
8 Christian  Reus-Smith, “ Constructivism ” dalam  Scot  Burchill,  Richard    Devetak,  (et  all), Theories  of International Relations, Second Edition , London: Palgrave, Cet. I, 2001.
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Assabiyah Ibnu Khaldun
Umat  manusia  secara  alamiah  adalah  kelompok  sosial  dan  cenderung  untuk  hidup bersama.  Ini  dikarenakan,  kapasitas  individu  yang  tidak  memungkinkan  mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan untuk mempertahankan diri. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain. Tetapi manusia tidak dapat hidup bersama  dan  bekerjasama  dalam  suasana  konflik,  permusuhan  ('udwan),  dan ketidakadilan  (zalim).  Hal-hal  tersebut  akan  membuat  kehidupan  sosial  tidak  mungkin diwujudkan. Untuk itulah diperlukan solidaritas sosial (Solidaritas sosial itu berasal dari ikatan darah atau ikatan lain yang memiliki fungsi yang sama) yang akhirnya membentuk 'asabiyyah  ( group  feeling )  dan  wazi'  (kekuatan  pengendalian  atau  pemerintah)  untuk mencegah  konflik  dan  ketidakadilan  dan untuk  menjaga  kebersamaan  masyarakat 9 .  Hal inilah yang saat ini ingin dan mungkin telah terwujud pada integrasi Eropa.
Secara  bahasa  terminologi  'asabiyyah  digunakan  di  Arab  dalam  dua  pengertian.  Yang pertama  berkonotasi  positif  dengan  konsep  persaudaraan  (brotherhood)  dalam  Islam. Inilah yang membuat masyarakat (N) bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengekang kepentingan pribadi (self-interest) dan memenuhi kewajiban kepada sesama,  dengan  demikian  persaudaraan  mendorong  keselarasan  sosial  dan  menjadi kekuatan  penentu  dalam  kebangkitan  dan  kemajuan  suatu  peradaban.  Dalam  pengertian persaudaraan,  'Ashabiyah  dipuji  dan  dianjurkan  oleh  Syari'ah  (S).  Pengertian  lain 'asabiyyah digunakan untuk merujuk pada kesetiaan buta pada kelompok sendiri. Hal ini membawa  kecintaan  pada  kelompok  sendiri  tanpa  memperdulikan  benar  salah, mendorong  terjadinya  ketimpangan,  kebencian  dan  konflik.  Konotasi  negatif  ini  tidak sesuai dengan Syari'ah dan dikutuk oleh Rasulullah saw. Dua konotasi tersebut terdapat dalam  Al-Qur'an  5:2  "Dan  bertolong-tolonglah  kalian  dalam  kebaikan  dan  takwa,  dan janganlah  bertolong-tolongan  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan."  Ibnu  Khaldun menggunakan terminologi 'asabiyyah dalam pengertian pertama. 10

## Studi Kasus Integrasi Eropa
Gagasan integrasi Eropa tidak lepas dari berakhirnya Perang Dunia II yang ternyata tidak serta-merta  mewujudkan  perasaan  aman  di  hati  masyarakat  Eropa.  Ancaman  akan terjadinya  Perang  Dunia  III  antara  pihak Barat  dan  Timur  berkembang  demikian  cepat, terlihat  dengan  buntunya  Konperensi  Moskow  tanggal  24  April  1947  mengenai  isu Jerman.  Kebuntuan  ini  makin  meyakinkan  Barat  bahwa  Uni  Soviet,  sekutu  saat bertempur  melawan  Nazi  Jerman,  akan  menjadi  sumber  ancaman  seketika  terhadap demokrasi Barat. Blokade kota Berlin oleh pihak Soviet pada Juni 1948 membagi negara tersebut menjadi dua negara,  yang kemudian makin meningkatkan ketegangan di antara dua  blok  tersebut.  AS  berkepentingan  menarik  Jerman  (Barat)  ke  dalam  suatu persekutuan  negara-negara  Eropa  Barat  agar  dapat  menghadapi  ancaman  Blok  Timur. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan menyingkirkan rivalitas lama antara Prancis dan Jerman.  Karena  itu,  AS  melancarkan  strategi  meminta  Prancis  melakukan  pendekatan
9 Khaldun, Ibn, Muqddimah , terj. Ahmadie Toha. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, h. 151.
10 Ibn Khaldun. The Muqaddimah: An Introduction to History , London: Routledge dan Kegan Paul, 1967, Chapter 2.
kepada  pihak  Jerman  (Barat).  Musim  semi  1950,  Menteri  Luar  Negeri  Prancis  Robert Schuman,  dipercaya  AS  dan  Inggris  untuk  menjalankan  misi  penting:  membawa Republik  Federal  Jerman  (RFJ)  kembali  ke  persekutuan  Blok  Barat.  Menlu  Schuman bekerjasama dengan Jean Monnet, seorang pejabat tinggi Prancis. Monnet lalu menyusun satu  deklarasi  yang  kemudian  disepakati  Jerman  dan  Prancis  pada  9  Mei  1950,  yang dapat dianggap sebagai landasan awal bagi Federasi Eropa 11 .
Deklarasi tersebut, antara lain berisi penghilangan rivalitas di antara Jerman dan Prancis, serta  melakukan  terobosan  kerjasama  di  bidang  baja  dan  batubara  (ECSC)  atau Masyarakat  Batu  Bara  dan  Baja  Eropa  (MEE)  dan  Masyarakat  Energi  Atom  Eropa (EURATOM)  yang  dianggap  lebih  mudah  untuk  diwujudkan. 12 Eropa  yang  terintegrasi mempertegas identitas tertentu. Fakta-fakta menunjukkan bahwa komunitas Eropa terdiri dari  kultur  yang  berbeda,  sehingga  awalnya  menyulitkan  integrasi  seperti  perbedaan Inggris dan Irlandia, Skotlandia atau Wales. Selain itu, pandangan masyarakat yang kuat atas  integrasi  komunitas  Eropa  ketika  proses  relasi  itu  berlangsung face  to  face. 13 Perjanjian  Maastricht  (Maastricht  Treaty)  tahun  1992  merupakan  sebuah  langkah  yang lebih  besar,  yang  secara  resmi  membentuk  Uni  Eropa.  Uni  Eropa  merupakan  sebuah organisasi  kawasan  dimana  negara-negara  anggotanya  menyerahkan  sebagian kedaulatannya 14 .

## Metode
Penulis  menggunakan  metode  Penulisan  kualitatif.  Metode  Penulisan  kualitatif menampilkan  bentuk  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  memiliki  fokus  pada penekanan  dan  pemahaman  makna.  Data  yang  dikumpulkan  berasal  dari  buku,  jurnal ilmiah  serta  dokumen  resmi  yang  mendukung.  Penulis  dalam  metode  ini  membuat interpretasi dari apa yang di baca, dengar, dan pahami 15 .

## Integrasi Eropa ditinjau dengan Perspektif Konstruktivisme.
Integrasi  Eropa  (IE)  dalam  konteks  konstruktivisme  adalah  sebuah  kesadaran  atas bagaimana  konstruksi  sosial  Eropa  dilakukan.  IE  adalah  bentuk  dari  konstruksi  norma, gagasan dan kolektivitas identitas yang dianggap sangat penting dalam perspektif politik maupun  tataran  praktis.  Dengan  kata  lain  bagaimana  seharusnya  masyarakat  Eropa memandang identitasnya dan selanjutnya mengkonstruksi realitas sosial tersebut menjadi identitas sosial. Konstruktivisme bertolak dari tiga proposisi utama,  yakni aktor sebagai pembentuk struktur sosial dan politik (aktor bukan struktur yang berperan), kepentingan sebagai produk dari identitas aktor serta struktur dan agen saling menentukan satu sama lain.  Bangunan  ini  mengusung  setting  historis  sebagai  aspek  penting  pemaknaan,  maka berangkat  dari  itu  sejarah  pembentukan  dan  konteks  politik  internasional  menjadi standing  point  guna  memandang  integrasi  Eropa  dengan  kacamata  konstruktivisme.
11 McCauliff, C. M. A. "Union in Europe: Constitutional Philosophy and the Schuman Declaration, May 9, 1950." Colum. J. Eur. L. 18 , 2011, hal. 441.
12 Ibid
13 Rob Sibley. Eropa sebagai kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan tantangan Masa Depan , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 4.
14 The Economist, August 26, 2006
15 Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. An Applied Guide to Research Designs: Quantitative, Qualitative, and Mixed methods 2nd Edition . California: Sage Publications Inc, 2017, h. 141.
Integrasi  Eropa  menurut  perspektif  konstruktivisme  dipengaruhi  oleh  intersubyektifitas komunitas  dan  kolektivitas  makna  yaitu  kultur  dan  daya  tarik  sejarah  oleh  aktor-aktor politik.  Antara  sejarah  dan  aktor  melahirkan  identitas  yang  secara  terus  nenerus berhubungan  dalam  norma  dan  aturan  yang  disepakati.  Identitas  aktor,  yakni  negara- negara  Eropa  menyediakan  dasar-dasar  kepentingannya  berupa  kerja  sama  yang  telah dimulai  sejak  dicetuskan The  Treaty  of  Rome oleh  enam  negara  Belgia,  Belanda, Luxemburg, Perancis, Jerman dan Italia pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatangan  ECSC  Treaty  bersidang  di  Messina,  Itali,  dan  memutuskan  untuk memperluas  integrasi  Eropa  ke  semua  bidang  ekonomi.  Pada tanggal  25  Maret  1957  di Roma  ditandatangani  European  Atomic  Energy  Community  (EAEC),  namun  lebih dikenal  dengan  Euratom  dan  European  Economic  Community  (EEC).  Keduanya  mulai berlaku  sejak  tanggal  1  Januari  1958.  Jika  ECSC  dan  Euratom  merupakan  traktat  yang spesifik,  detail  dan  rigid  law  treaties,  maka  EEC  Treaty  lebih  merupakan  sebuah framework  treaty.  Tujuan  utama  EEC  Treaty  adalah  penciptaan  suatu  pasar  bersama diantara  negara-negara  anggotanya  melalui:  Pencapaian  suatu Custom  Unions yang  di satu sisi melibatkan penghapusan customs duties, import quotas dan berbagai hambatan perdagangan  lain  diantara  negara  anggota,  serta  di  sisi  lain  memberlakukan  suatu Common  Customs  Tariff (CCT)  vis-á-vis  negara  ketiga  (non  anggota).  Implementasi, inter  alia  melalui  harmonisasi  kebijakan-kebijakan  nasional  anggota, freedom  of movement -  barang, jasa, pekerja dan modal 16 .
Bagi  perspektif  konstruktivis,  integrasi  ini  merupakan  akumulasi  dan  arus  balik  dari terdefinisikannya  situasi  dunia  yang  anarki  yag  turut  menjelaskan  peran  identitas  aktor negara. Masyarakat Eropa dibangun dan ditegakkan dalam interaksi sosial yang lainnya semata.  Maka  identitas  masyarakat  Eropa  secara  sosial  menentukan  lingkungan  anarki atau keamanan. Integrasi juga merupakan bagian dari cita-cita founding father Eropa atas kesepakatan pada format identitas  yang kolektif, dimana identitas Eropa tersebut secara kolektif tergantung pada bagaimana kepentingan politik dan ekonomi itu didefinisikan.
Kerja  sama  antar  negara  Eropa  mulai  diupayakan  pada  tahun  1991  dengan  adanya The Maastricht  Treaty sampai  dengan  Konvensi  Masa  Depan  Eropa  dan  Traktat  Aksesi  10 Negara  Anggota  Baru.  Berbagai  traktat  UE  tersebut  mungkin  akan  segera  mengalami perubahan, sebagai hasil dari Konvensi mengenai Masa Depan UE dan Traktat Aksesi 10 negara anggota baru yang ditandatangani tanggal 16 April 2003 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Mei 2004. Sementara ini beberapa pembahasan utama adalah di bidang:
1. Penyederhanaan traktat-traktat UE kedalam satu Traktat, dengan penyajian  yang lebih jelas dan lebih mudah dimengerti.
2. Demarkasi  kewenangan  (who  does  what  in  the  EU,  wewenang  UE,  wewenang negara anggota, dll).
3. Peran Parlemen negara-negara anggota dalam struktur UE.
4. Status Charter of Fundamental Rights yang diproklamirkan di Nice. 17
Identitas  kolektif  Eropa  menekankan  aspek-aspek  yang  bertujuan  positif,  melibatkan seluruh  anggota  dalam  peningkatan  kesejahteraan  sebagai  perhatian  utama.  Masing- masing  negara  sebagai  aktor  yang  memiliki  identitas  kolektif  menggambarkan
16 Urwin,  Derek  W. The  Community  of  Europe:  A history  of  European  Integration  Since  1945 .  London: Routledge, 2014, hal. 5.
17 Ibid, hal 7.
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
kepentingannya  atas  sebuah  level  agregasi  yang  lebih  tinggi  yang  berdasarkan  pada perasaan-perasaan  atas  solidaritas,  komunitas  dan  loyalitas.  Integrasi  tersebut  tidak berarti  bahwa  seluruh  kepentingan  masing-masing  aktor  (negara)  diabaikan, melainkan, meminjam  Wendt,  akan  ditempatkan  kembali  dalam  satu  kolektivitas  sehingga  dapat mengubah  identitas  aktor  dari  struktur  yang  dihasilkan.  Wendt  melihat  bahwa pemahaman  atas  identitas  suatu  aktor  tetap  memfokuskan  atas  hubungan  antara  “apa yang  dilakukan  oleh  para  aktor”  dan  “siapakah  mereka”.  Identitas  kepentingan  pribadi terletak pada jantung “self help” dan perubahan identitas. 18 Pada konteks ini, salah satu alasan  mengapa  perlu  adanya  integrasi  Eropa  adalah  adanya  identitas  kepentingan  atas dinamika politik, ekonomi, budaya dan keamanan internasional.
Identitas  intersubyektif  mempengaruhi  distribusi  struktur  komunitas  Eropa.  Masing- masing negara memiliki nilai, institusi budaya, tradisi dan diskursus yang pada awalnya berbeda. Namun ketika interaksi sosial berupa integrasi Eropa dilakukan dalam berbagai tahapan-tahapan  kerjasama,  integrasi  dan  pembentukan  institusi  akan  menimbulkan interpretasi secara intersubyektif. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh masing-masing komunitas  dalam  integrasi  Eropa  didasarkan  atas  pemahaman  norma  intersubyektif. Integrasi  Eropa  disertai  juga  usaha  untuk  menafsirkan  dan  membangun  keselarasan antara hukum domestik agar sesuai sengan kerangka hukum bersama yang dirumuskan di Kopenhagen.
Pasca perang dingin dunia bergerak di rel unipolar dengan Amerika sebagai masinisnya. Kondisi ini membuat Integrasi Eropa kembali mereposisi tujuan dan fungsinya. Integrasi Eropa  tidak  lagi  bercita-cita  sebagai  kekuatan  penyeimbang  dan  oleh  karenanya menyatukan  kekuatan  ekonomi, melainkan  berambisi  menjadi  the  next  super  state guna menandingi  hegemoni  Amerika.  Kerjasama  ekonomi  hanyalah  kamuflase  yang  diusung untuk membungkus tujuan yang sebenarnya kepada penyatuan politik. Asumsinya adalah bahwa  keberhasilan  dalam  kerja  sama  ekonomi  pada akhirnya  akan  dapat  memfasilitasi integrasi  ekonomi  dan  integrasi  politik  menjadi  lebih  besar.  Ketika  negara-negara anggota memiliki komitmen untuk memberikan kebebasan bagi pekerja untuk melintasi batas-batas  negara  misalnya,  tetapi  karena  perbedaan  peraturan  nasional  mengenai sertifikasi,  akan  menghambat  mereka  untuk  bekerja  di  negara  lain.  Karena  itu,  guna menghindari terjadinya pembatasan pergerakan pekerja dari suatu negara ke negara lain, negara-negara anggota harus membuat kebijakan bersama dalam bidang pendidikan. Ini tentu saja memerlukan kebijakan politik masing-masing negara anggota.  Artinya  bahwa pembentukan kerja sama unit ekonomi akan mendorong kerja sama pada unit politik, dan penyatuan  unsur-unsur  perekonomian  sesungguhnya  merupakan  upaya  untuk  mencapai tujuan politik.
Pada  sisi  lain,  integrasi  Eropa  sebagai  pengejawantahan  kepentingan  para  aktor  dengan mengusung  ide  sense  of  identitiy.  Kesamaan  identitas  dan  karenanya  harus  berintegrasi lalu  menjadi  ide  yang  diamini  tidak  hanya  kalangan  elit  tapi  juga  nongovernmental groups  atau  kelompok-kelompok  transnasional  di  tingkat  regional,  baik  secara  formal maupun  informal.  Penguatan  isu  integrasi  identitas  kawasan  bahkan  mempengaruhi kondisi  suksesi  negara  anggota  UE.  Pada  titik  ini,  struktur  (UE)  dan  agen  (aktor-aktor) saling  menentukan  satu  sama lain  dalam  pewujudan  kepentingan  masing-masing.  Bukti
18 Wendt,  Alexander. Social  Theory  of  International  Politics,  cetakan  ke-2 .  Cambridge  University  Press. 2001, hal. 47.
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
perkembangan  Uni  Eropa  menunjukkan  bahwa  sistem  nilai  dan  gagasan  bersama memiliki karakteristik struktural dan menentukan tindakan sosial dan politik. Kebijakan penyatuan  mata  uang  (euro)  menjadi  bukti  bahwa  kepentingan  Uni  Eropa  bukanlah rangkaian  preferensi  yang  baku  melainkan  produk  dari  identitas  aktor-aktor  Uni  Eropa, identities are basis of interest .
Integrasi Eropa ditinjau dengan Perspektif Ashabiyah Ibnu Khaldun.
Umat  manusia  secara  alamiah  adalah  kelompok  sosial  dan  cenderung  untuk  hidup bersama.  Ini  dikarenakan,  kapasitas  individu  yang  tidak  memungkinkan  mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan untuk mempertahankan diri. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain. Tetapi manusia tidak dapat hidup bersama  dan  bekerjasama  dalam  suasana  konflik,  permusuhan  ('udwan),  dan ketidakadilan  (zalim).  Hal-hal  tersebut  akan  membuat  kehidupan  sosial  tidak  mungkin diwujudkan.  Untuk  itulah  diperlukan  solidaritas  sosial  yang  akhirnya  membentuk 'asabiyyah  ( group  feeling )  dan  wazi'  (kekuatan  pengendalian  atau  pemerintah)  untuk mencegah  konflik  dan  ketidakadilan  dan  untuk  menjaga  kebersamaan  masyarakat.  Hal inilah  yang  saat  ini  ingin  dan  mungkin  telah  terwujud  pada  integrasi  Eropa.  Dimana negara-negara eropa melakukan integrasi atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dalam  hal  ekonomi  dengan  penetapan  Euro  sebagai  mata  uang  tunggal  Eropa  dan melakukan kerja sama pertahanan.
Secara  bahasa  terminologi  'asabiyyah  digunakan  di  Arab  dalam  dua  pengertian.  Yang pertama  berkonotasi  positif  dengan  konsep  persaudaraan  (brotherhood)  dalam  Islam. Inilah yang membuat masyarakat (N) bekerjasama satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengekang kepentingan pribadi (self-interest) dan memenuhi kewajiban kepada sesama,  dengan  demikian  persaudaraan  mendorong  keselarasan  sosial  dan  menjadi kekuatan  penentu  dalam  kebangkitan  dan  kemajuan  suatu  peradaban.  Dalam  pengertian persaudaraan,  'Ashabiyah  dipuji  dan  dianjurkan  oleh  Syari'ah  (S).  Pengertian  lain 'asabiyyah digunakan untuk merujuk pada kesetiaan buta pada kelompok sendiri.  Hal ini membawa  kecintaan  pada  kelompok  sendiri  tanpa  memperdulikan  benar  salah, mendorong  terjadinya  ketimpangan,  kebencian  dan  konflik.  Konotasi  negatif  ini  tidak sesuai dengan Syari'ah dan dikutuk oleh Rasulullah saw. Dua konotasi tersebut terdapat dalam  Al-Qur'an  5:2  "Dan  bertolong-tolonglah  kalian  dalam  kebaikan  dan  takwa,  dan janganlah  bertolong-tolongan  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan."  Ibnu  Khaldun menggunakan terminologi 'asabiyyah dalam pengertian pertama. Terminologi „asabiyyah dalam pengertian pertama ada pada Integrasi Eropa dimana kerja sama dalam masyarakat Eropa  merupakan  hasil  dari  adanya group  feeling yang  ditunjukan  dengan  adanya berbagai kesepakatan dimulai dari The Treaty of Paris (ECSC) pada tahun 1952 sampai pada  Konvensi  mengenai  Masa  Depan  UE  dan  Traktat  Aksesi  10  negara  anggota  baru yang ditandatangani tanggal 16 April 2003 dan mulai berlaku 1 Mei 2004. Group feeling pada  Integrasi  masyarakat  Eropa  secara  historis  nampak  apabila  ada  ancaman  terhadap Eropa  secara  keseluruhan,  terutama  sekali  apabila  ancaman  tersebut  berasal  dari  luar. Pada  zaman  pertengahan  Islamlah  solidaritas  sosial  yang  menimbulkan group  feeling pada  masyarakat  Eropa  dalam  menghadapi  Perang  Salib.  Kemudian group  feeling itu muncul  kembali  dari  pembentukan  Coal  and  Steel  Community  pada  tahun  1952  dan pembentukan  traktat  lanjutan  setelah  traktat  tersebut  seperti  telah  dikemukakan  pada konsep integrasi Eropa dimuka.
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Asabiyyah  itu  sendiri  bergantung  pada  sejumlah  variabel  yang  sudah  dimasukkan  Ibnu Khaldun  dalam  analisisnya  tentang  hubungan  sebab-akibat  sirkular.  'Ashabiyah berkembang  dan  menjadi  kuat  jika  terdapat  keadilan  (justice)  untuk  memastikan kesejahteraan  (well-being)  tercukupi  untuk  semua  masyarakat  melalui  pemenuhan kewajiban  mutual  dan  pembagian  hasil  pembangunan  yang  setara  (Wealth  dan government).  Ketiadaan  keadilan  akan  menimbulkan  ketidakpuasan  dalam  masyarakat, menyakiti masyarakat dan membawa pengaruh negatif terhadap solidaritas. Hal tersebut pada  gilirannya  tidak  saja  berpengaruh  buruk  terhadap  motivasi  kerja  melainkan  juga melemahkan  efisiensi,  inovasi,  enterpreneurship,  dan  kualitas  positif  lain  dalam masyarakat,  dan  tentu  menjadi  pendorong  distintegrasi  dan  kemunduran  masyarakat. Dalam  konteks  integrasi  Eropa  yang  menekankan  pada  aspek-aspek  yang  bertujuan positif,  melibatkan  seluruh  anggota  dalam  peningkatan  kesejahteraan  sebagai  perhatian utama. Pada konteks ini, salah satu alasan mengapa perlu adanya integrasi Eropa adalah adanya  usaha  untuk  mengembangkan  ikilm  yang  kondusif  dalam  konteks  politik, ekonomi, budaya dan keamanan internasional.
Tanpa  keberadaan  keadilan,  maka  tidak  akan  ada  'asabiyyah,  tanpa  adanya  'asabiyyah maka  tidak  terjadi  lingkungan  yang  tepat  untuk  implementasi  Shari'ah,  sehingga  tidak terdapat  penegakan  keadilan,  pembangunan  dan  kesejahteraan.  Ketiadaan  'asabiyyah, penegakan  keadilan,  pembangunan  dan  kesejahteraan  pada  gilirannya  akan  membuat otoritas politik (G) lemah dan tidak efektif. Kesemuanya direfleksikan dalam pelemahan semua variabel-variabel utama sosial ekonomi yang akan membawa pada kerusakan dan kehancuran  peradaban.  Integrasi  Eropa  yang  diwujudkan  dengan  Uni  Eropa  merupakan sebuah institusi politik yang terdiri dari 27 negara, Badan ini memiliki 4 institusi utama: Dewan Uni Eropa, Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa dan Komisi Eropa. Tiap institusi memiliki  Presiden  sendiri,  dan  memiliki peran  dan  tanggung  jawab  tertentu.  Uni Eropa dibentuk  atas  upaya  pencarian  suatu  model  penyatuan  Eropa  yang  dapat  mencegah terjadinya kembali perang di antara para anggotanya. Perang di antara negara-negara Uni Eropa  sekarang  tampaknya  merupakan  hal  yang  mustahil  setelah  lebih  dari  50  tahun membangun  persatuan.  Uni  Eropa  lebih  terlibat  dalam  pemeliharan  perdamaian  dan stabilitas  di  negara-negara  tetangga  dan  bagian  dunia  lainnya.  Uni  Eropa  merupakan donor bantuan keuangan terbesar di dunia untuk negara-negara yang mengalami masalah.
Hal  ini  sesuai  dengan  pandangan  Ibnu  Khaldun  dimana  institusi  politik  tidak  hanya negara,  institusi  politik  terbentuk  dari  perkembangan  sosial  disekitarnya.  Jika  dibuat sebuah  siklus  tentang  perkembangan  sosial  ( identity  formation) Integrasi  Eropa  dapat dilihat sebagai berikut :
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Perkembangan Sosial Integrasi Eropa Menurut Ashabiyah
Religion Eropa relatif lebih homogen dalam Agama yaitu Kristiani Etnisitas Eropa merupakan sebuah benua dengan tradisi dan bahasa yang beranekaragam Nasionalisme Eropa merupakan sebuah benua dengan negara yang beranekaragam Cultural Project Upaya pencarian suatu model penyatuan Eropa yang dapat mencegah terjadinya kembali perang di antara para anggotanya Solidaritas Sosial Menciptakan kerjasama yang makin erat diantara rakyat Eropa dimana keputusan- keputusan yang diambil diusahakan untuk sedekat mungkin mewakili aspirasi rakyatnya Asabiyyah (Persaudaraan) Komitmen untuk bekerjasama mencapai perdamaian dan kemakmuran (Uni Eropa)
Sumber: Olahan Penulis
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Kesimpulan
Gagasan  utama  konstruktivisme  adalah: pertama ,  struktur  merupakan  pembentuk perilaku  aktor  sosial  dan  politik.  Individu  atau  negara  tidak  hanya  memiliki  aspek material,  akan  tetapi  ada  aspek  normatif  dan  ideasional.  Kepentingan  inilah  yang dikembangkan oleh aktor-aktor politik tersebut. Kedua , antara struktur dan agen terdapat hubungan untuk menentukan satu dengan yang lain. Terdapat hubungan yang resiprokal antara  aktor  dengan  struktur  dimana  struktur  dipengaruhi  oleh  aktor,  dan  sebaliknya. Ketiga, kepentingan  merupakan  wujud  dari  identitas  aktor  politik.  Jika  dibandingkan dengan konsep asabiyyah Ibnu Khaldun, secara bahasa terminologi 'asabiyyah digunakan di  Arab  dalam  dua  pengertian.  Yang  pertama  berkonotasi  positif  dengan  konsep persaudaraan  ( brotherhood )  dalam  Islam.  Inilah  yang  membuat  masyarakat  (N) bekerjasama  satu  sama  lain  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  mengekang  kepentingan pribadi  ( self-interest )  dan  memenuhi  kewajiban  kepada  sesama,  dengan  demikian persaudaraan  mendorong  keselarasan  sosial  dan  menjadi  kekuatan  penentu  dalam kebangkitan dan kemajuan suatu peradaban. Dalam pengertian persaudaraan, 'Ashabiyah dipuji  dan  dianjurkan  oleh  Syari'ah  (S).  Pengertian  lain  'asabiyyah  digunakan  untuk merujuk  pada  kesetiaan  buta  pada  kelompok  sendiri.  Hal  ini  membawa  kecintaan  pada kelompok sendiri tanpa memperdulikan benar salah, mendorong terjadinya ketimpangan, kebencian dan konflik. Konotasi negatif ini tidak sesuai dengan Syari'ah dan dikutuk oleh Rasulullah  saw.  Dua  konotasi  tersebut  terdapat  dalam  Al-Qur'an  5:2  "Dan  bertolong- tolonglah  kalian  dalam  kebaikan  dan  takwa,  dan  janganlah  bertolong-tolongan  dalam berbuat  dosa  dan  permusuhan."  Ibnu  Khaldun  menggunakan  terminologi  'asabiyyah dalam pengertian pertama.
Kepentingan  dalam  konstruktivisme  menjadi  sebuah  faktor  pemersatu  dalam  integrasi Eropa,  menurut  Ibnu  Khaldun  yang  menjadi  faktor  pemersatu  adalah  solidaritas  sosial yang  didasarkan  atas  pada cultural  project ,  dalam  konteks  integrasi  Eropa cultural project seperti dijelaskan pada skema diatas adalah sebuah upaya pencarian suatu model penyatuan  Eropa  yang  dapat  mencegah  terjadinya  kembali  perang  di  antara  para anggotanya  yang  kemudian  berkembang  menjadi  sebuah asabiyyah Komitmen  untuk bekerjasama  mencapai  perdamaian  dan  kemakmuran  (Uni  Eropa).  Jadi  bisa  ditarik sebuah kesimpulan bahwa konstruktivisme dan asabiyyah dalam konteks integrasi Eropa sama-sama mempunyai faktor yang bersifat pemersatu, tetapi faktor tersebut berbeda jika pada  konstruktivisme  berupa  kepentingan  pada  Ashabiyah  faktornya  adalah cultural project. Konstruktivisme dan asabiyyah sama-sama mengarah pada sebuah kepentingan bersama  dalam  mewujudkan  sebuah  tatanan  sosial  atau  institusi  politik,  yang  berbeda adalah  jika  pada  konstruktivisme aktor  berusaha membentuk identitas  yang  membentuk kepentingan dengan membuat sebuah institusi politik maka asabiyyah aktor membentuk sebuah  solidaritas  sosial  dan  persaudaraan  untuk  mewujudkan  sebuah  institusi  politik yang  mengakomodasi  kepentingan.  Jadi  konstruktivis  menekankan  pada  pembentukan identitas baru oleh aktor atas dasar kepentingan  yang sama sedangkan dalam asabiyyah tidak  ada  penekanan  pada  identitas  tetapi  pada  pembuatan cultural  project yang  bisa diterima oleh semua institusi politik.
p-ISSN: 0216-4396                      Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam 16 (2) 2020 57-68 e-ISSN: 2655-6057                      https://http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## Daftar Pustaka
Christian Reus-Smith, “ Constructivism ” dalam Scot Burchill, Richard  Devetak, (et all), Theories  of  International  Relations,  Second  Edition ,  London:  Palgrave,  Cet.  I, 2001.
Della Porta, Donatella, and Michael Keating, eds. Approaches and Methodologies in The Social  Sciences:  A  Pluralist  Perspective .  Cambridge:  Cambridge  University Press, 2008, h. 87.
Edmonds,  W.  A.,  &  Kennedy,  T.  D. An  Applied  Guide  to  Research  Designs: Quantitative,  Qualitative,  and  Mixed  methods  2nd  Edition .  California:  Sage Publications Inc, 2017, h. 141.
Ilham,  Muh.  "Konsep  “Ashabiyah”  dalam  Pemikiran  Politik  Ibnu  Khaldun." Jurnal Politik Profetik , Vol. 4. No. 1. 2016, h. 2. Jackson,  Richard,  Georg  Sørensen,  and  Jørgen  Møller. Introduction  to  International Relations:  Theories  and  Approaches .  Oxford:  Oxford  University  Press,  USA, 2019, h. 206.
Khaldun, Ibn, Muqddimah , terj. Ahmadie Toha. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986, h. 151. Khaldun,  Ibn. The  Muqaddimah:  An  Introduction  to  History ,  London:  Routledge  dan Kegan Paul, 1967, Chapter 2.
Kubalkova, Vendulka, Nicholas Onuf, and Paul Kowert. "Constructing Constructivism." dalam International  Relations  in  a  Constructed  World .  London:  Routledge, 2015, hal. 14
McCauliff,  C.  M.  A.  "Union  in  Europe:  Constitutional  Philosophy  and  the  Schuman Declaration, May 9, 1950." Colum. J. Eur. L. 18 , 2011, hal. 441.
Price,  Richard,  and  Christian  Reus-Smit.  "Dangerous  Liaisons?  Critical  International Theory and Constructivism." European Journal of International Relations Vol. 4. No. 3, 1998, h. 263.
Rob  Sibley. Eropa  sebagai  kekuatan  Dunia:  Lintasan  Sejarah  dan  tantangan  Masa Depan , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 4. Stephen,  Krasner. Sovereignty:  Organized  Hypocrisy .  Princeton,  New Jersey:  Princeton University Press. 1999, h. 235.
The Economist, August 26, 2006
Urwin,  Derek  W. The  Community  of  Europe:  A  history  of  European  Integration  Since 1945 . London: Routledge, 2014, hal. 5.
Wendt,  Alexander.  "Anarchy  is  What  States  Make  of  It:  The  Social  Construction  of Power  Politics”. International  Organization ,  Vol.  46,  No.  2  (Spring,  1992),  h. 394
Wendt,  Alexander. Social  Theory  of  International  Politics,  cetakan  ke-2 .  Cambridge University Press. 2001, hal. 47.