Jurnal Manajemen Dakwah Volume 9, Nomor 1, 2021, 133-172 Prodi Manajmen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd ISSN: 2338-3992 E- ISSN: 1612938462
IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM FITUR WAKAF MANFAAT POLIS ASURANSI SYARIAH
Paula Sembiring 1*, Mara Umar 2 , Yunika Fauziah 3 Muhamad Zen 4 123 Prodi Islamic Economic Finance Pascasarjana Universitas Trisakti Paula.sembiring@gmail.com
4 Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta moh.zen@uinjkt.ac.id

## ABSTRAK
Studi  ini  mencoba  melihat  implementasi  fitur  wakaf  manfaat  asuransi  dari perspektif maqasid syariah dan berdasarkan ketentuan DSN MUI. Penelitian ini  menggunakan  Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  dengan metode  studi  pustaka  ( Library  Research ).  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  terdapat  implementasi  maqashid  syariah  dalam  fitur  wakaf  manfaat polis asuransi syariah melalui fitur akad wakad yang dijalankan berdasarkan Fatwa  DSN-MUI  No.  106  tahun  2016  tentang  wakaf  manfaat  asuransi  dan manfaat  investasi  pada  asuransi  jiwa  syariah.  Implementasi  teori  maqasid syariah dalam wakaf manfaat asuransi dapat terlihat dalam upaya bagaimana produk  asuransi  syariah  melindungi  kepentingan  manusia  dalam  bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peranan asuransi dalam melindungi al-kulliyah  alkhams bisa  berupa ijabiyah (perwujudan),  bisa  juga  berupa salbiyah (pencegahan/penolakan).
Kata kunci: Asuransi Syariah; Wakaf Manfaat Asuransi; Maqashid Syariah

## ABSTRACT
This  study  tries  to  look  at  the  implementation  of  the  insurance  benefit  waqf feature from the perspective of  maqasid  sharia and based on the provisions of the MUI DSN. This study uses a qualitative approach. This research uses a literature study method (Library Research). The results show that there is an implementation  of  maqashid  sharia  in  the  waqf  feature  of  the  benefits  of sharia insurance policies through the waqd contract feature which is carried
out  based  on  the  DSN-MUI  Fatwa  No.  106  of  2016  concerning  waqf insurance  benefits  and  investment  benefits  in  sharia  life  insurance.  The implementation  of  sharia  maqasid  theory  in  the  waqf  of  insurance  benefits can  be  seen  in  the  efforts  of  how  sharia  insurance  products  protect  human interests in the form of religion, life, reason, descent, and property. The role of insurance in protecting al-kulliyah alkhams can be in the form of ijabiyah (embodiment), it can also be in the form of salbiyah (prevention/rejection).
Keywords: Sharia Insurance; Waqf Insurance Benefits; Maqashid Sharia

## PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  Asuransi  syariah  mengalami  pertumbuhan yang  signifikan  serta  dinamis  di  Indonesia.    Berdasarkan  Data  dari  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK  )  pada  Desember  2019,  Industri  asuransi  syariah mengalami  pertumbuhan,  dimana  Total  asset  menjadi  Rp  45,453  miliar, diikuti  dengan  kenaikan  atas  pengelolaan  dana  investasi  syariah  sebesar  Rp 39,846  miliar    dengan  kontribusi  bruto  sebesar  Rp  16.704  miliar.
Dikeluarkannya fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 21 tahun 2001 tentang Pedoman umum Asuransi Syariah mampu mendukung
perkembangan  sistem  informasi,  efektifitas  dan  efisiensi  operasional perusahaan khususnya pada sistem operasional syariah yang berbeda dengan asuransi  konvensional.  Perbedaan  fundamental  yaitu  Sharing  of  risk  atau pembagian risiko    antara peserta asuransi  menjadi karakteristik  khusus  yang diimpelentasikan  pada  operasional  asuransi  syariah.  Peserta  asuransi  telah sepakat  untuk  saling  tolong-menolong  (ta’awun),  tanggung  jawab,  saling menanggung  serta  saling  melindungi  terhadap  risiko  yang  terjadi  di  masa depan  dalam  bentuk  aset  atau  dana  tabarru’  dengan  melalui  akad  perjanjian (perikatan) (Nurbaya & Alam, 2019). Prinsip tersebut telah sesuai dalam Q.S. Al-Maidah (5): 2

## Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa.”
Asuransi  syariah  dalam  pelaksanaannya  berupaya  mengimplementasikan nilai-nilai  ibadah,  termasuk  hubungan  vertikal  kepada  Allah  dan  hubungan horizontal  dengan  sesama  manusia  yang  menjadi  prioritas  bagi  masyarakat dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.  Perusahaan Asuransi syariah  dalam  menjalankan  operasionalnya  merujuk  pada  sumber  dasar agama  yaitu  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  Dan  dalam  implementasinya  diperkuat
dengan  fatwa  DSN  MUI  dan  Undang-Undang  Perasuransian.  Setiap  peserta memberikan  kontirbusi  (premi)  yang  akan  di  alokasikan  ke  dalam  dua rekening terpisah yaitu rekening rekening khusus (tabarru’) yaitu berupa dana untuk  tolong  menolong  dan  rekening  tabungan  peserta.  Perusahaan  asuransi syariah  berperan  sebagai  pengelola  aset  atau  dana  tabarru’  (mudharib)  dan peserta asuransi berperan sebagai sumber dana tabarru’ (shohibul maal) yang diperoleh  dari  sebagian  kontribusi  reguler.  Akad  tabarru’  dan  akad  wakalah bil  ujrah  menjadi  landasan  kegiatan  asuransi  umum  syariah  dan  masing- masing jenis akad tersebut memiliki peran yang berbeda (Sula, 2016).
Lahirnya UU Wakaf Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  yang  dilanjutkan  dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun  2006  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 menjadi  sebuah  momentum  utama  untuk  memberdayakan  wakaf  secara produktif  secara  komprehensif.  Salah  satu  lembaga  institusi  yang  memiliki wewenang  untuk  mengurusi  wakaf  di  Indonesia  adalah  Badan  Wakaf Indonesia (BWI).
Sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan profesionalitas praktik wakaf  dalam  menyejahterakan  masyarakat,  BWI  membentuk  litbang  yaitu sebuah  divisi  penelitian  dan  pengembangan  yang  bertugas  dan  bertanggung jawab  melakukan  penelitian  dan  pengamatan  terkait  fenomena  pelaksanaan dan  perkembangan  praktik  wakaf  di  Indonesia  (Fauzia,  Rohayati,  & Garadian, 2016).
Seiring  dengan  perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah dalam  memajukan  pembangunan  ekonomi  syariah,  terutama  pada  lini asuransi  syariah  bersaing  dalam  menginovasi  produk-produk  yang  masih terasa  asing  dalam  masyarakat.  Peluang  inovasi  produk  asuransi  syariah antara  lain  memberikan  tawaran  produk  baru,  memberikan  produk  yang sesuai  dengan  ajaran  Islam,  dan  meningkatkan  rasa  keadilan  masyarakat (Ichsan,  2016).  Dengan  adanya  peluang  tersebut,  perasuransian  syariah bekerjasama  dengan  lembaga  pengelola  wakaf  dalam  mendorong pelaksanaan wakaf produktif. Dengan menghadirkan produk asuransi syariah berupa  fitur  wakaf  manfaaat  asuransi  serta  manfaat  investasi  pada  asuransi jiwa syariah.
Peluncuran  wakaf  asuransi  syariah  telah  diatur  dalam  Fatwa  DSN- MUI Nomor 106 tahun  2016 tentang Wakaf Manfaat  Asuransi  dan Manfaat Investasi  yang  terdapat  pada  produk  Asuransi  Jiwa  Syariah.  Wakaf  dalam produk asuransi syariah ini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang biasa
dilakukan  oleh  masyrakat  selama  ini,  yaitu  berupa  makam,  masjid  atau madrasah.  Wakaf  asuransi  syariah  memberikan  kemudahan  kepada masyrakat  dalam  berwakaf  yaitu  melakukan  wakaf  dari  manfaat  asuransi maupun manfaat investasi dalam asuransi syariah.
Konsep wakaf dalam produk asuransi syariah berbentuk polis asuransi syariah  yang  didalamnya  terdapat  manfaat  asuransi  dan  nilai  investasi  yang dapat  diwakafkan  oleh  pemegang  polis  dengan  persetujuan  ahli  waris. Adanya  manfaat  asuransi  dimaksudkan  untuk  melakukan  pengalihan  atau mitigasi  risiko  peserta  atau  pihak  yang  ditunjuk  untuk  menerima  wakaf tersebut. Wakaf asuransi syariah ini termasuk dalam salah satu wakaf dengan harta bergerak yaitu dalam bentuk tunai (cash) (Faolina, 2019).
Wakaf  dalam  asuransi  syariah  merupakan  salah  satu  solusi  modern dan  cerdas  dalam  mendukung  umat  Islam  untuk  mengembangkan  wakaf  di Indonesia. Selain untuk memperoleh perlindungan diri dari musibah maupun risiko  yang akan datang, wakaf  manfaat  asuransi  syariah  ini didesain  secara khusus untuk memenuhi investasi akhirat para wakif melalui wakaf produktif maupun  wakaf  sosial  yang  di  kelola  oleh  Lembaga  Wakaf  yang  sudah ditunjuk.    Kehadiran  produk    asuransi  dengan  fitur  manfaat  wakaf  ini momentum  baru  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  penetrasi  asuransi syariah  sekaligus  sebagai    kontribusi  Industri  Asuransi  Syariah  untuk  turut serta dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi Indonesia saat ini.
Maqashid  syariah  merupakan  visi  serta  tujuan  diterapkannya  syariah islam,  dalam  bidang  ekonomi,  islam  mempunyai  visi  yang  memegang peranan tatanan sosial  untuk  memberikan keadilan sosial  bersamaan dengan kemakmuran ekonomi umat, oleh sebab itu syariah islam merupakan tata cara ataupun  aturan  hidup  yang  berasal  dari  Allah  swt.  Untuk  menjadi  pedoman hidup bagi seluruh umat manusia (Dusuki & Abozaid, 2007).
Pendekatan  maqashid  syariah  dalam  menganalisis  asuransi  syariah, dapat  memberikan  pola  pikir  dan  gambaran  secara  rasional  dan  substansial pada  aktivitas  oprasional,  akad  dan  produk-produk  yang  ditawarkan, sehingga diharapkan produk yang didesign dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan  yang  berubah  secara  cepat  sesuai  perkembangan  zaman,  tentu dengan  tujuan  yang  sejalan  dengan  maqashid  syariah  untuk  mewujudkan kemaslahatan umat. Hal tersbut berbeda bila hanya menggunakan pendekatan fiqh yang mempunyai sifat formalistik dan tekstual (Zaki & Cahya, 2015).
Tujuan  akhir  dari  Maqasid  syariah  adalah  untuk  mencapai  maslahah (kemaslahatan) kepada masyarkat luas. Ada lima aspek yang dilindungi oleh
137
syara’, yang dikenal dengan al-kuliyyah alkhams, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Berdasarkan  berbagai  macam  latar  belakang  yang  telah  disebutkan diatas,  untuk  itu  tim  penulis  kemudian  ingin  menemukan  jawaban  dari sebuah  pertanyaan  yaitu  bagaimana  implementasi  maqashid  syariah  dalam mekanisme wakaf manfaat polis asuransi syariah?

## KERANGKA TEORI

## A. Pengertian Asuransi Syariah
Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa  Indonesia  telah  menjadi  bahasa  popular  dan  diadopsi  dalam  kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan‟. Dalam bahasa Belanda  biasa  disebut  dengan  istilah  assurantie  (Asuransi)  dan  verzekering (Pertanggungan)  menurut  AM.  Hasan  Ali,  (2004:  57).  Asuransi  syariah adalah  pengaturan  pengelolaan  resiko  yang  memenuhi  ketentuan  syariah tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal  dari  ketentuan-ketentuan  di  dalam  Al-Quran  dan  Assunah (Muhaimin, 2005).
Dalam perspektif ekonomi Islam menurut Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf  (2005:  1),  asuransi  dikenal  dengan  istilah  takaful  yang  berasal  dari bahasa  arab taka-fala-yataka-fulutakaful yang  berarti  saling  menanggung atau  saling  menjamin.  Asuransi  dapat  diartikan  sebagai  perjanjian  yang berkaitan  dengan  pertanggungan  atau  penjaminan  atas  resiko  kerugian tertentu.
Sedangkan pengertian takaful dalam muamalah ialah saling memikul risiko  diantara  sesama  orang  sehingga  antara  satu  dengan  yang  lainnya menjadi  penanggung  atas  risiko  yang  lainnya.  Saling  pikul  risiko  ini dilakukan  atas  dasar  saling  menolong  dalam  kebaikan  dengan  cara  masing- masing  mengeluarkan  dana  yang  ditujukan  untuk  menanggung  risiko  (Sula, 2004). Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:
138 ‖                                                     Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 1 (2021) 133-172 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”.
Menurut  undang-undang  No  2  tahun  1992  tentang  usaha perasuransian,  yang  dimaksud  dengan  asuransi  atau  pertanggungan  adalah perjanjian  anatara  dua  pihak  atau  lebih,  dengan  mana  pihak  penanggung mengikatkan  diri  pada  tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi  untuk memberikan  penggantian  pada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak  ketiga  yang  mungkin  diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Dalam  pengertian  asuransi  di  atas,  menunjukkan  bahwa  asuransi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya pihak tertanggung
2. Adanya pihak penanggung
3. Adanya perjanjian asuransi
4. Adanya pembayaran premi
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung).
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.
Perkembangan ekonomi modern telah muncul istilah asuransi syariah. Kerangka  kerja  dari  asuransi  ini  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang  memberikan  pola  pengembalian  untuk  menghadapi risiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan  syariah.  Akad yang  sesuai  dengan  syariah  adalah  yang  tidak  mengandung gharar
(penipuan), maysir (perjudian),  riba, dzulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.
Menurut  Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  dalam  Fatwa  DSN  No. 21/DSN- MUI/IX/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong  menolong  diantara  sejumlah  orang/pihak  melalui  investasi  dalam bentuk  aset  dan/atau tabarru’ yang  memberikan  pola  pengembalian  untuk menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai  dengan syariah.
Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi  ketentuan  syariah,  tolong-menolong  secara  mutual  yang melibatkan peserta dan perusahaan asuransi (Iqbal, 2005).

## B. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
Dzajuli dan Jazwari (2002) berpendapat prinsip utama dalam asuransi syaiah adalah ta’awwunu ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong menolonglah kamu sekalian  dalam  kebaikan  dan  takwa)  dan  al-  ta’min  (rasa  aman).  Prinsip tolong  menolong  ini  menjadikan  peserta  asuransi  seperti  sebuah  keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini  disebabkan  akad  perjanjian  yang  dibuat  dalam  asuransi  syariah  adalah akad  takafuli  (saling  menanggung),  bukan  akad  tabaduli  (saling  menukar) yang  selama  ini  digunakan  oleh  asuransi  konvensional,  yaitu  pertukaran pembayaran  premi  dengan  uang  pertanggungan.  Dzajuli  dan  Jazwari  (2002) membagi prinsip dasar asuransi syariah sebagai berikut:
1. Tauhid ( Unity )
Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang  ada  dalam  syariat  Islam.  Setiap  Bangunan  dan  aktivitas kehidupan  manusia  harus  didasarkan  pada  nilai-nilai  tauhid.  Artinya bahwa  dalam  setiap  gerak  langkah  serta  bangunan  hukum  harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan ( justice )
Prinsip  kedua  dalam  beransuransi  adalah  terpenuhinya  nilai-nilai keadilan ( justice ) antara
pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami  sebagai  upaya  dalam  menempatkan  hak  dan  kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.
3. Tolong-menolong ( ta’awun )
Prinsip  dasar  yang  lain  dalam  melaksanakan  kegiatan  berasuransi harus  didasari  dengan  semangat  tolong-menolong  ( ta’awun )  antara anggota.  Seseorang  yang  masuk  asuransi,  Sejak  awal  harus mempunyai  niat  dan  motivasi  untuk  membantu  dan  meringankan beban
temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian
4. Kerja sama ( cooperation )
Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapatkan mandat  dari  Khaliq-nya  untuk  mewujudkan  perdamaian  dan kemakmuran  di  muka  bumi  mempunyai  dua  wajah  yang  tidak  dapat dipisahkan  satu  sama  lainnya,  yaitu  sebagai  makhluk  individu  dan sebagai makhluk sosial.
5. Amanah ( trustworthy )
Prinsip  amanah  dalam  organisasi  perusahaan  dapat  terwujud  dalam nilai-nilai  akuntabilitas  (pertanggung  jawaban)  perusahaan  melalui penyajian  laporan  keuangan  tiap  periode.  Dalam  hal  ini  perusahaan asuransi  harus  memberi  kesempatan  yang  besar  bagi  nasabah  untuk mengakses  laporan  keuangan  perusahaan.  Laporan  keuangan  yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran  dan  keadilan  dalam  bermuamalah  dan  melalui  auditor public.
6. Kerelaan (al- ridha )
Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah)  asuransi  agar  mempunyai  motivasi  dari  awal  untuk merelakan  sejumlah  dana  (premi)  yang  disetorkan  keperusahaan asuransi,  yang  difungsikan  sebagai  dana  sosial.  Dan  dana  sosial memang  betul-betul  digunakan  untuk  tujuan  membantu  anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugiaan.
7. Larangan riba
Ada beberapa bagian dalam al-Qur’an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang
tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.
8. Larangan maisir (judi)
Syafi‟i  Antonio  mengatakan  bahwa  unsur  maisi’r  (judi)  artinya adanya  salah  satu  pihak  yang  untung  namun  di  lain  pihak  justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila
pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya  sebelum  masa  reversing  period,  biasanya  tahun  ketiga maka  yang  bersangkutan  tidak  akan  menerima  kembali  uang  yang telah  dibayarkan  kecuali  sebagaian  kecil  saja.  Juga  adanya  unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.
9. Larangan gharar (ketidakpastian)
Gharar dalam  pengertian  bahasa  adalah  penipuan,  yaitu  suatu tindakan yang di dalamnya
diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

## C. Pengertian Wakaf
Kata  “Wakaf”  berasal  dari  bahasa  Arab  “Waqafa”.  Asalkata
“Waqafa”  berarti  “menahan”  atau  “berhenti”  atau  “diam  di  tempat”  atau “tetap  berdiri”  (Zuhaili,  2008:151).  Menurut  arti  bahasanya,  waqafa  berarti menahan atau mencegah. Pengertian ini, relevan dengan istilah ilmu Tajwid, dimana waqaf adalah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur’an.

## D. Dasar Hukum Wakaf
Pernyataan  tentang  Wakaf  memang  tidak  ditemukan  secara  eksplisit di  dalam  Al’quran,  namun  dapat  kita  ketahui  bahwa  wakaf  dalam  kajian Qur’an  secara umum yakni  dalam artian amal  kebaikan seperti yang tertera dalam QS Al-Baqarah ayat 261:
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia - Nya) lagi Maha mengetahui”.
Dan dari Hadist Riwayat Muslim
" Dari Abu Hurairah ra , Rasulullah saw. bersabda: “ Apabila seo r ang manusia meninggal dunia, terputus darinya ama l nya k ecua li dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, i l mu yang berma n faat , atau anak saleh yang mendoakannya .”
Agama  menjanjikan  pahala  yang  abadi  bagi  pewakaf  (wakif)  selama asset yang diwakafkan memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak.
Pengertian  wakaf,  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal 1 Undang- Undang  nomor 41 Tahun 2004 tentang  Wakaf, diperluas  lagi  berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam
Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi:
a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak.
Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

## E. Wakaf Uang
Produk  wakaf  dengan  tujuan  memberdayakan  masyarakat  secara ekonomi  merupakan  salah  satu  fleksibilitas  yang  luas  dibandingkan  dengan produk  sosial  lainya.  Wakaf  tidak  bergantung  pada  model  distribusi  seperti zakat  yang  dibagikan  kepada  8  kelompok  tertentu.    Dibandingkan  sedekah, wakaf  memiliki  efek  pemberdayaan  yang  besar  karena  memiliki  area produktifitas  dengan  aset  berkualitas  tinggi.  Khusaeri  (2015)  memaparkan dari  Mubarak  (2008)  bahwa  munculnya  istilah  wakaf  produktif  dewasa  ini, menjadikan  sebuah  momentum  sebagai  suatu  upaya  transformasi  dari pengelolaan  wakaf  yang  tradisional  menjadi  pengelolaan  wakaf  yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.
Pada  saat  ini,  peran  utama  lembaga  wakaf  dibutuhkan  untuk pemberdayaan masyarakat melalui bidang ekonomi. Sayangnya
pemberdayaan  saat  ini  terbatas  terkonsentrasi  pada  kegiatan  ibadah,  masih jauh  dirasa  untuk  pemberdayaan  ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  masih terbatasnya  pemahaman  yang  di  kalangan  umat  Islam  terhadap  wakaf,  baik harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, serta nadzir wakaf.
Fenomena  wakaf  sebagai  salah  satu  instrumen  keuangan  Islam menjadi  sangat  penting  untuk  terus  dikembangkan  beberapa  belas  tahun terakhir di Indonesia.  Salah satunya pembahasan tentang wakaf uang. Wakaf uang  dalam  ekonomi  Islam  sendiri  sebenarnya  sudah  menjadi  pembahasan ulama  terdahulu; salah  satunya  Imam  az-Zuhri  yang  membolehkan  wakaf uang (dinar dan dirham).  Hal ini juga didukung sebagian ulama mazhab asy-
Syafi’i,  serta Mazhab  Hanafi  juga  membolehkan  dana  wakaf  uang  untuk investasi mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya.
Prof.  Dr.  M.A.  Mannan  seorang  ekonom  dari  Bangladesh  adalah pelopor  pemikiran  wakaf  uang,  dengan  mengeluarkan  sertifikat  wakaf  tunai ( cash  waqf  certificate )  dan  dilanjutkan  dengan  pendirian  sebuah  badan bernama  Social  Investment  Bnak  Limted  (SIBL).  Badan  ini  berfungsi mengumpulkan  dana  dari  orang-orang  yang  berpunya,  lalu  dana  tersebut dikelola,  dan  keuntungan  yang  diperoleh  disalurkan  kepada  rakyat  miskin yang membutuhkan.
Paling  tidak  dengan  wakaf  uang,  minimal  ada  4  (empat)  manfaat utama yaitu (Rahmadi, 2009): 1. Wakaf  uang  jumlahnya  bisa  bervariasi,  sehingga  seseorang  yang memiliki  dana  terbatas  sudah  bisa  mulai  memberikan  dana  wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
2. Melalui  wakaf  uang,  aset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah  kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian;
3. Dana  wakaf  uang  juga  bisa  membantu  sebagian  lembaga-lembaga pendidikan  Islam  yang  cash  flow-nya  terkadang  kembang-kempis  dan menggaji civitas akademika alakadarnya;
4. Pada  gilirannya,  Insya  Allah  umat  Islam  dapat  lebih  mandiri  dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan (APBN). Bagi  lembaga  pengelola  wakaf,  wakaf  uang  dan  wakaf  melalui  uang harus dijadikan sebagai  kesempatan berkreatifitas mengembangkan berbagai layanan  sosial  dan/atau  pemberdayaan  ekonomi  berbasis  wakaf,  sedangkan bagi  masyarakat  terbuka  kesempatan  menjadi  wakif  dengan  nominal  uang
berapa  pun  sehingga  siapapun  bisa  memperoleh  pahala  wakaf  yang  terus mengalir.
Selanjutnya pada Pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara  eksplisit  menyebut  tentang  bolehnya  pelaksanaan  wakaf  uang.  Selain hal  itu,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  telah  mengeluarkan  Fatwa  tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa:
1. Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga,
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh);
4. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang diperbolehkan secara syar’i;
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.
Dengan  demikian,  wakaf  uang  hukumnya  boleh  baik  menurut  undang- undang maupun agama.

## F. Dasar Pembagian dan Macam Wakaf
Ada  beberapa  macam  wakaf  yang  dikenal  dalam  Islam  yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria: 1.  Macam-macam  wakaf  berdasarkan  tujuannya  ada  tiga,  diantaranya  (Ali, 1988):
a. Wakaf sosial
b. Wakaf keluarga (dzurri)
c. Wakaf gabungan (musytarak)
2.  Wakaf  terbagi  menjadi  dua  macam  berdasarkan  atas  waktunya  yaitu (Rida, 205):
a. Wakaf abadi
b. Wakaf sementara
3.  Wakaf  juga  dibagi  menjadi  dua  macam  berdasarkan  atas  penggunanya, yaitu:
a. Wakaf langsung
b. Wakaf produktif

## G.  Wakaf  Wasiat  Manfaat  Asuransi  dan  Manfaat  Investasi  pada Asuransi Jiwa Syariah
Wakaf  Wasiat  Manfaat  Asuransi  Jiwa  Syariah  adalah  adalah  wakaf berupa  manfaat  asuransi  dan  wakaf  nilai  investasinya  diwakafkan  oleh tertanggung  utama  dengan  sepengetahuan  ahli  waris  ketika  manfaat  polis jatuh tempo dan atau ketika wakif meninggal dunia. Program Wakaf Wasiat Polis  Asuransi  Jiwa  Syariah  ini  didesain  secara  khusus  untuk  memenuhi kebutuhan  investasi  akhirat  para  wakif  melalui  wakaf  produktif  maupun wakaf keagamaan serta kegiatan sosial lainnya. Termaslahat atau ahli waris yang tercatat di polis tetaplah orang yang memiliki  hubungan  asuransi  dengan  tertanggung,  misalnya  istri/suami, anak/orangtua, atau saudara kandung. Selanjutnya dengan persetujuan semua ahli  waris,  maka  uang  pertangungan  asuransi  serta  hasil  investasi  bila  ada, akan diserahkan ke lembaga wakaf yang ditunjuk. Persetujuan ini dilegalkan dalam  surat  perjanjian  yang  ditandatangani  semua  ahli  waris  di  hadapan notaris.
Praktik  wakaf  wasiat  polis  asuransi  syariah  sejak  2012  sudah  mulai disosialisasikan dan dipraktikan di beberapa lembaga wakaf, hanya saja baru memiliki  legalitas  pada  Oktober  2016  dengan  dikeluarkannya  Fatwa  terkait oleh  DSN-MUI .Fatwa DSN-MUI menjadi acuan bahwa wakaf wasiat polis syariah diperbolehkan dan dilegalkan menurut hukum Islam. Berdasarkan  beebrapa  penelitian  telah  ditemukan,  bahwa  wakaf asuransi  nantinya  akan  mengalami  pertumbuhan  yang  baik  di  industri asuransi.  Hal  ini  lantaran  produk  wakaf  asuransi  merupakan  salah  satu produk yang spesifik dan hanya berlaku di asuransi syariah.

## H. Teori Maqasid Syariah
Dari  pemaparan  Marimin  (2019)  yang  mengambil  referensi  terkait maqasid  syariah  dari  Al-Syatibi  (2004)  menjelaskan  bahwa  teori maqasid asy-syariah ini  telah  dikembangkan  oleh  para  ulama  seperti  al-Ghazali.
Secara  khusus,  pendapat  Abozaid,  A.,  &  Dusuki,  A.  W.  (2007:  23-25) menerapkannya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Kamarulzaman,  A.,  &  Saifuddeen,  S.  M.  (2010:  115-118)  berpendapat menerapkan hukum maqasid dalam bidang kesehatan. Sulayman, H. I. (2014: 477-484)  menerapkan  maqasid  dalam  dunia  pendidikan.  Dari  teori  uraian
diatas,  maka  kita  akan  menfokuskan  kajian  padaimplementasi Maqasid  asy- syariah dalam bidang asuransi.
Marimin  (2019)  juga  menyebutkan  bahwa  Secara  konseptual, Maqasid  asy-syariah adalah  tujuan  atau  rahasia  yang  ditetapkan  oleh Syari’ (pembuat  hukum)  pada  setiap  hukum  dari  hukum-hukum  syari’ah. Maqasid asy-syariah didefinisiakn  sebagai  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  oleh syari‟ah  dan  rahasia-  rahasia  dibalik  setiap  ketetapan  hukum  syari’ah. Kemudian  disimpulkan  dari  Khalaf,  A.  W.  (1979:  197)  dalam  Marimin (2019)  bahwa  tujuan  syari’ah  adalah  untuk  membawa  manusia  kepada kebahagiaan dunia dan akhirat ( maslahah ).
Maqasid asy-syariah adalah tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syari’ah, Az- Zuhaili,  Wahbah  II. (1986:  017). Menurut  ‘Alal  al-Fasi  (tt:  3) Maqasid asy- syariah adalah  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  oleh  syari‟ah  dan  rahasia- rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Konsep Maqasid asy-syariah merupakan lanjutan dari konsep maslahah. Maslahah, menurut syara’ dibagi menjadi  tiga,  yaitu maslahah mu’tabarah (didukung  oleh  syara’) ,  maslahah mulghah (ditolak syara’), maslahah mursalah (tidak didukung dan tidak pula ditolak syarai, namun didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur’an dan al-Hadits).
Dari  Wegayanti  (2018)  definisi  singkat  dan  operasional  yang menghubungkan  antara  Allah  dan  pembagian  maqasid  syari’ah  dalam susunan  yang  hirarkis  didapatkan  pada  perkembangan  berikutnya  yang dipelopori oleh Abu Ishaq Al Syatibi, tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu maqasid syari’ah. Al Syatibi menyatakan bahwa beban syari'at kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Maqasid ini tidak lebih dari tiga  macam;  dharuriyyat  (kepentingan  pokok),  hajiyat  (kepentingan sekunder)  dan  tahsiniyyat  (kepentingan  tersier).  Lebih  lanjut  Al-Syatibi menyatakan bahwa Allah memiliki tujuan dalam setiap penentuan hukumnya, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. (Al-Syatibi, 1997)
Dharuriyat  artinya  harus  ada  demi  kemaslahatan  hamba,  jika  tidak ada,  akan  menimbulkan  kerusakan,  misalnya  rukun  Islam.  Hajiyat maksudnya  sesuatu  yang  dibutuhkan  untuk  menghilangkan  kesempitan, seperti  rukhsah  (keringanan)  tidak  berpuasa  bagi  orang  sakit.  Tahsiniyat artinya sesuatu  yang diambil  untuk  kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan,  semisal  akhlak  yang  mulia,  menghilangkan  najis,  dan  menutup aurat.
Dharûriyat jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu:
1. Menjaga agama (hifzh al-din);
2. Menjaga jiwa (hifzh al-nafs);
3. Menjaga akal (hifzh al-‘aql);
4. Menjaga keturunan (hifzh al-nasl);
5. Menjaga harta (hifzh al-mâl). Dari  Priyatno,  Sari  dan  Atiah  (2020)  bahwa  Syahroni  dan  Karim (2006)  menjelaskan  bahwa  dalam  aktivitas  perekonomian,  khususnya  dalam pemenuhan  kebutuhan  manusia,  mempunyai  tingkatan  dharuriat  (Primer), hajiyat  (Sekunder)  dan  tahsiniat  (Tersier).  Prilaku  tiap  individu  dalam pemenuhan  akan  kebutuhan  kelima  hal  tersebut  adalah  maslahat,  dan  setiap prilaku  yang  mencegah  atau  menghilangkan  kelima  hal  tersebut  adalah mafsadat.  Dari  telaah  nash-nash  syar’i,  ulama  sepakat  bahwa  diturunkannya syariah adalah untuk memenuhi kelima hajat tersebut.

## I. Maqasid Syariah Dan Implikasinya Dalam Aplikasi Keuangan Islam
Maqasid asy-syariah merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum  Islam.  Ini  sekaligus  sebagai  jawaban  bahwa  hukum  Islam  itu  dapat dan bahkan sangat  mungkin  beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Namun Maqasid asy-syariah (dalam Ushul Fiqh tradisional)  selalu  dianggap  sebagai  ilmu  pelengkap,  bukan  sebagai  sebuah disiplin ilmu yang independen dalam menetapkan suatu hukum. (Putra, 2017)
Putra  (2017)  juga  memaparkan  analisisnya  dari  Dr  Achene  Lahsasa (2013)  bahwa Maqasid  asy-syariah di  t a kaful,  perlindungan  hak  milik  dari kerusakan dan kehancuran adalah salah satu tujuan maqasid syariah. Tujuan ini  diwujudkan  dengan  takaful  dimana  kebijakan  takaful  adalah  untuk menjaga nilai  aset  dan tentunya hal  ini harus bebas dari, gharar,  maysir  dan riba.

## J. Wujud Maqasid Syariah Dalam Asuransi Syariah
Hakikat  dari  teori  maqasid  syariah  adalah  bahwa  tujuan  dari  hukum Islam adalah maslahah (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syarai,  yang  dikenal  dengan  al-kuliyyah  al-khams,  meliputi  agama,  jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta,  pendapat  menurut  Al-Ghazali.  (1322H:  287). Perlindungan  syariah  terhadap  lima  aspek  dimaksud,  bisa  dari  segi
perwujudan  (ijabiyah)  maupun  pencegahan  (salbiyah).  Berdasarkan  Ismanto (2017)  keterkaitan  kelima  aspek  diatas  dengan  asuransi  dibahas  secara berurutan sebagai berikut:
1. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Agama Muhammad  Utsman  Najati  (2008)  dalam  Ismanto  (2017)  mengatakan bahwa secara fitrah, manusia memiliki kesiapan (potensi) untuk mengenal dan  beriman  kepada  Allah.  Manusia  berpotensi  untuk  bertauhid, mendekatkan  diri  kepada  Allah,  kembali  kepada-Nya  dan  meminta pertolongan kepada-Nya dalam menghadapi kesulitan. Wujud  terlaksananya  Islam  bagi  umat  Islam  adalah  apabila  ia  mampu menjalankan  rukun  Islam  dengan  baik,  yang  terdiri  dari  membaca  dua kalimat  syahadat,  menjalankan  sholat,  membayar  zakat,  menunaikan ibadah  haji  bagi  yang  mampu,  serta  menjalankan  ibadah  puasa (Wegayanti, 2018).
Contoh  penerapan  asuransi  syariah  dalam  memberikan  perlindungan terhadap  agama  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  produk  asuransi  haji  yang memberikan  perlindungan  risiko  bencana  yang  terjadi  pada  jamaah  haji yang  sedang  melaksanakan  ibadah  haji.  Produk  asuransi  haji  ini  tertuang dalam aturan fatwa DSN-MUI No 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Dalam  perlindungan  terhadap  agama  pun,  asuransi  syariah  bisa merealisasikannya  dalam  bentuk  akad  transaksi  yang  dimulai  dengan kontribusi dalam bentuk tabarru' (donasi). Ini dianggap sebagai kontribusi tulus  seseorang  untuk  kumpulan  kontribusi.  Hubungan  antar  peserta  dan kumpulan risiko  (sebagaimana dikelola oleh perusahaan asuransi  syariah) disebut sebagai Tabarru’. Penerapan  konsep  serta  operasional  asuransi  syariah  juga  diawasi  oleh dewan  pengawas  syariah  (DPS)  yang  mempunya  tugas  untuk  mengawal dan  menjadi  kepanjangan  tangan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DSN-MUI), sehingga  setiap  aktivitas  bisnis  dalam  asuransi  syariah  benar-benar menjalankan sesuai dengan tuntunan syariah, hal tersebut juga masuk pada penjagaan agama (hifdz ad-dien).
2. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Jiwa
Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sangatlah jelas  hikmah  dari  penciptaan  manusia  yakni  fitrah  yang  diciptakan-Nya dan menjadikannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Jauhar, 2010).
Contoh  penerapan  aspek  perlindungan  kemaslahatan  jiwa  pada  asuransi syariah  terletak  pada  hal-hal  negatif  ( salbiyah ),  yaitu  sebuah  upaya pencegahan, pelestarian, atau perlindungan yang menyebabkan terancamnya  jiwa,  risiko  terhadap  krerusakan  anggota  badan  yang menyebabkan  kecacatan  ataupun  kematian  seseorang.  Peranan  asuransi dalam  kemaslahatan  jiwa  ini  lebih  difokuskan  pada  aspek  pencegahan (min nahiyyati al- ‘adam).
3. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Akal Salah  satu  kelebihan  manusia  dibandingkan  dengan  mahluk  lainnya  ialah memiliki akal. Selain sebagai dimensi berfikir, akal juga memiliki makna kemuliaan.  Maksudnya  adalah  orang  yang  menggunakan  akalnya  sesuai dengan  petunjuk  Allah  SWT  disebut  sebagai  orang  yang  berakal  dan ketika  ia  istiqamah  dengan  hasil  pemikirannya  yang  benar  maka  ia menjadi  mulia  dengan  hakikat-hakikat  yang  diketahuinya  tersebut sehingga  mencegah  pemiliknya  untuk  melakukan  hal-hal  buruk  dan mengerjakan  kemungkaran.  Netta  Agusti  dalam  Jurnal  Hukum  Ekonomi Syariah  (2019)  mengatakan  bahwa  menjaga  dan  melindungi  akal  bisa dilaksanakan  dengan  penjagaan  antara  akal  itu  sendiri  dengan  ujian  dan bencana  yang  bisa  melemahkan,  dan  merusakkannya,  atau  menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat. Salah  satu  upaya  untuk  melindungi  akal  adalah  Allah  melarang  muslim untuk  minum  minuman  keras  atau  beralkohol.  Diantara  ayat-ayat  yang mengandung makna penghormatan terhadap akal adalah surat an-nahl ayat 10-12 dan ar-rum ayat 24 dan 28.
Nilai  kemaslahatan  akal  itu  terletak  pada  tetap  terjaganya  akal  dari kerusakan  sehingga  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Dalam  al-Qur’an ayat  yang  menegaskan  tentang  akal  manusia,  salah  satunya  ialah  dalam QS. al-Ankabut ayat 35:
“Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal”.
Meskipun  asuransi  secara  spesifik  melindungi  kemaslahatan  akal,  akan tetapi  asuransi  ini  membantu  seseorang  untuk  menjaga  keberadaan  akal dari kerusakan akal. Asuransi berperan mewujudkan tujuan syariah, yaitu melindungi  akal  dari  kemusnahan  sebagai  salah  satu  aspek  maqasid syariah.  Bentuk  asuransi  yang  ada  pada  perlindungan  kemaslahatan  akal adalah  masuk  kategori  asuransi  jiwa.  Oleh  karena  itu  prinsip  indemnitas tidak masuk dalam pembahasan tentang perlindungan akal. Proses belajar yang pada umumnya di Indonesia dilakukan secara formal, yaitu  melalui  sekolah  maupun  perguruan  tinggi  tidak  menutup kemungkinan  membutuhkan  dana  yang  banyak.  Tidak  jarang  seseorang tidak  mampu  membiayainya  secara  serentak.  Pada  umumnya  seorang siswa  mendapatkan  biaya  dari  orang  tuanya  atau  walinya,  akan  tetapi karena suatu hal, mungkin meninggal, lanjut usia, pensiun, PHK, sehingga orang  tua  tersebut  tidak  mampu  kembali  membiayai  putra/inya sebagaimana  mestinya.  Kondisi  ini  tentu  menghambat  seseorang  untuk mencapai  keinginannya  yaitu  melanjutkan  belajar  (sekolah)  atau  bahkan ke perguruan tinggi, dengan demikian akal tidak berkembang dengan baik. Disinilah  letak  asuransi  memainkan  perannya  sebagai  penyandang  dana pendidikan. Sebagai misal asuransi dana pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan.  Asuransi  ini  akan  melindungi  kebutuhan  sesorang  akan kebutuhan  dana  pendidikan  pada  masa  yang  akan  datang.  Sebab  tidak semua orang bisa dipastikan memiliki dana yang cukup untuk membiayai pendidikan anaknya. 4. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Keturunan Berdasarkan  Marimin  (2019)  bahwa  makna  penting  dari  perlindungan keturunan  adalah  tetap  terjaganya  keturunan  dari  keadaan  lemah  maupun kepunahan.  Keturunan  merupakan  bagian  dari  maslahah  dharuriyah  yang harus dilindungi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, terutama di zaman modern  ini  adalah  mengikuti  program  asuransi.  Ilustrasi  yang  bisa disampaikan  sebagai  berikut:    Jika  orang  tua  meninggal,  sementara  ia meninggalkan keluarga, istri, dan anak yang masih kecil tentu ini menjadi
problem.  Bisa  saja  anak  yang  masih  usia  sekolah  tersebut  tidak  bisa melanjutkan  sekolah  karena  penyandang  dana  telah  tiada.  Atau  kondisi yang lebih buruk lagi ia tidak mampu menjalankan kehidupan yang lebih layak secara  ekonomi. Kerangka ini semua berjalan sebagai  aspek positif syariah yang harus diwujudkan. Kemaslahatan  keturunan  dalam  Islam  sangat  perlu  dijaga.  Islam mengajarkan  kepada  seseorang  untuk  khawatir  bila  kemudian  hari meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah dan menyulitkan bagi orang lain.  Atas  dasar  ini  ada  upaya  yang  bisa  dilakukan  untuk  mengeliminir kekhawatiran  tersebut  dengan  ikut  program  asuransi.  Dengan  mengikuti progam  asuransi  maka  keluarga  yang  ditinggalkan  akan  masih  dapat melanjutkan  pendidikan  dan  melanjutkan  kehidupan  dengan  kondisi ekonomi  yang  layak.  Hal  ini  selaras  dengan  perintah  Allah  untuk  tidak meninggalkan  keturunan  dalam  keadaan  miskin  dan  kelaparan  dalam Quran surat an-Nisa ayat 9:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. Sesungguhnya  syariah  melindungi  keturunan  sebagaimana  termaktub dalam  maqasid  syariah,  yaitu  hifdz  an-nasl.  Hal  ini  memiliki  kesamaan makna  asuransi  yaitu  melindungi,  jadi  fungsi  asuransi  adalah  melindungi keturunan sebagaimana dilindungi oleh syariah. Dengan demikian asuransi memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuna maqasid asy-syariah.
5. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Harta
152 ‖                                                     Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 1 (2021) 133-172 Dari  Marimin  (2019)  juga  dijelaskan  bahwa  harta  merupakan  salah  satu aspek maqasid syariah yang harus dilindungi oleh syariah. Meskipun pada dasarnya  harta  milik  Allah  tetapi  manusia  memiliki  hak  kepemilikan  dan kewajiban  untuk  mengelolanya  dengan  baik.  Aturan  main  dalam  bidang ekonomi  dalam  Islam  diatur  dalam  fikih  muamalat.  Islam  menghalalkan umatnya  untuk  menjalankan  bisnis  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan hidup.  Oleh  karena  itu  bentuk  perekonomian  seperti  jual  beli,  rahn, mudharabah,  musyarakah,  dan  lain-lainnya  menjadi  halal.  Kegiatan- kegiatan  ini  termasuk  aspek  positif  ( ijabiyyah ).  Berkaitan  dengan  aspek negatif  ( salbiyah )  Islam  melarang  jual  beli  yang  mengandung  unsur  riba, tagrir  (spekulasi  tinggi),  tadlis  (penipuan),  maisir  (judi).  Salah  satu  ayat yang  melarang  aktivitas  bisnis  dengan  cara  yang  tidak  benar  misalnya surat al-Baqarah ayat 275.
"Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli  itu sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."
Perlindungan asuransi pada kemaslahatan harta terletak pada aspek negatif tidak  pada  aspek  positif  yaitu  usaha  perwujudannya  (Ismanto,  2017). Asuransi yang menangani pada permasalahan ini adalah asuransi kerugian.
Maksud  dari  asuransi  ini  adalah  memberikan  jasa  dalam  penanggulangan risiko  atas  kerugian,  kehilangan  manfaat,  dan  tanggung  jawab  hukum kepada  pihak  ketiga  yang  timbul  dari  peristiwa  yang  tidak  pasti.  Aspek salbiyah  dari  kemaslahatan  harta  adalah  Islam  melarang  pencurian, perampokan,  dll.  Agar  harta  terhindar  dari  hal  yang  demikian  maka hendaknya  seseorang  mengikuti  program  asuransi  untuk  menghindari kerugian  yang  lebih  besar.  Sebagai  missal  seseorang  bisa  mengambil asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan mobil, dll.
Berikut  skema  mekanisme  asuransi  syariah  terkait  maqasid  syariah  yang dikutip dari Wegayanti (2018)
Gambar 1

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode penelitian  lapangan  (Field  Research)  dan  studi  pustaka  (Library  Research). Peneliti  juga  melakukan  wawancara  secara  langsung  terhadap  objek  yang diteliti  dan  kajian  literatur  untuk  memperoleh  data  kongret  tentang  segala fenomena yang terjadi.
Penelitian ini menganalisis data dengan metode analisis deskriptif dan normatif  yuridis  untuk  mendapatkan  kesimpulan  yang  benar  dan  akurat seputar akad dan kesesuaian penerapan fitur wakaf dengan Fatwa DSN MUI dengan  mengambil  referensi  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Sumber  data diambil  dari  berbagai  macam  sumber  literature  untuk  menunjukkan  dan meningkatkan  validitas  data.  Metode  dalam  mengumpulkan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  teknik  dokumentasi.  Penulis  menggunakan  sumber  data primer dan sekunder, yang mana sumber data primer yaitu agen dari sebuah perusahaan  asuransi  syariah.  Sumber  data  sekunder  yaitu  diambil  dari literatur polis asuransi, berita aktual, artikel, brosur, file materi dalam format PPT, serta beberapa formulir yang digunakan dalam fitur wakaf asuransi jiwa syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis implementasi pelaksanaan fitur wakaf pada produk asuransi di  perusahaan  asuransi  syariah  berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI  No.  106/ DSN-MUI/ X/ 2016
Fatwa  DSN  MUI  No.  106  Tahun  2016  sebagai  dasar  dalam operasional  (Majelis  Ulama  Indonesia,  2016)  untuk  wakaf  wasiat  manfaat asuransi  dan  manfaat  investasi.  Analisis  implementasi  pelaksanaan  fitur wakaf  pada  produk  asuransi  syariah  menurut  dalam  jurnal  yang  ditulis  oleh Azhar  Alam 1 dan  Sukri  Hidayati , (2020). Pertama,  ketentuan  wakaf  manfaat asuransi adalah sebagai berikut:
1. Pihak yang ditunjuk  untuk  menerima manfaat  asuransi  menyatakan janji yang mengikat ( wa’d mulzim ) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
Dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi  syariah  telah  menyiapkan  formulir janji  ( wa’d ).  Formulir  janji  ( wa’d) bertujuan  untuk  menyatakan  jumlah persentase  harta  wakaf  yang  diwakafkan  serta  menunjuk  ahli  waris  dan lembaga  wakaf  (nadzir)  untuk  menerima  manfaat  atas  wakaf  tersebut. Formulir  janji  ( wa’d) bersifat  mengikat  (muzlim)  yang  telah  mengikat  4 pihak diantaranya pemegang polis (wakif), ahli waris, lembaga pengelola wakaf (nadzir) serta perusahaan asuransi syariah. Keempat pihak tersebut menyatakan  telah  memahami,  menyetujui serta  berjanji  akan melaksanaan  seluruh  ketentuan  yang  nantinya  menjadi  kewajiban  yang tercantum dalam formulir janji ( wa’d ).
2. Manfaat  asuransi  maksimal  diwakafkan  sejumlah  45%  dari  total keseluruhan manfaat asuransi. Pelaksanaan  fitur  wakaf  asuransi  jiwa  syariah  pada  produk  asuransi syariah  berdasarkan  hasil  data  observasi  dan  wawancara  yang  peneliti lakukan,  tidak  ada  penyelewengan  mengenai  batas  maksimal  persentase yang  diperbolekan  untuk  wakaf.  Fitur  wakaf  tersebut  telah  sesuai berdasarkan  fatwa  yang  menyatakan  bahwa  batas  maksimalpersentase wakaf sebanyak 45% dari total semua manfaat asurasi, baik dari asuransi jiwa dasar maupun asuransi jiwa tambahan. 3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya.
Dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) syariah maupun formulir janji  ( wa’d) ,  pemegang  polis  telah  menunjuk  ahli  waris  serta  lembaga pengelola  wakaf  (nadzir).  Baik  SPAJ  syariah  serta  formulir  janji  ( wa’d ) tersebut  telah  dibaca,  dipahami,  dan  disetujui  oleh  pihak-pihak  yang saling  terikat  yaitu  pemegang  polis  (wakif),  ahli  waris,  lembaga  wakaf (nadzir) serta pihak perusahaan asuransi syariah. Proses kesepakatan yang dilakukan  keempat  pihak  tersebut  menjadi  suatu  akad  (perikatan)  yang bersifat  mengikat  (muzlim)  antara  satu  dengan  yang  lain  untuk melaksanakan kewajibannya. Proses kesepakatan dilaksanakan bersamaan  dengan  proses  persaksian  yang  dijadikan  sebagai  penguat adanya  akad-akad  yang  dilakukan  oleh  keempat  pihak  tersebut.  Dimana perusahaan  asuransi  syariah  dan  ahli  waris  berperan  sebagai  saksi  yang yang  ikut  berperan  dalam  mengetahui,  menyetujui  serta  menyaksikan adanya  proses  penyerahan  wakaf.  Persaksian  ahli  waris  ditunjukkan dengan  adanya  penandatanganan  dalam  formulir  janji  (wa’d)  yang bermakna  bahwa  ahli  waris  tersebut  menyetujui  besar  manfaat  asuransi maupun investasi yang akan diwakafkan oleh pemegang polis agar tidak ada  perselisihan  dimasa  yang  akan  datang.  Sedangkan  persaksian peusahaan asuransi syariah ditunjukkan pada saat pemegang polis (wakif) menunjuk langsung serta mencantumkan nama lembaga pengelola wakaf (nadzir)  yang  berhak  menerima  wakaf  manfaat  asuransi.  Penunjukkan tersebut  dinyatakan  dalam  SPAJ  syariah  maupun  formulir  janji  (wa’d) yang  nantinya  diserahkan  kembali  kepada  perusahaan  asuransi  sebagai tanda  bukti  adanya  wakaf  manfaat  asuransi  maupun  untuk  kepentingan operasional  serta  administrasi  lainnya.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa
perusahaan  asuransi  syariah  menjadi  salah  satu  bukti  dalam  proses perwakafan atas manfaat asuransi.
4. Ikrar  wakaf  dilaksanakan  setelah  manfaat  asuransi  secara  prinsip  sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Dalam  proses  penyerahan  dana  wakaf  kepada  penerima  wakaf  atau lembaga  pengelola  wakaf  (nadzir)  harus  disertai  dengan  adanya  sebuah ikrar.  Penyerahan  dana  wakaf  dilaksanakan  setelah  adanya  pengajuan klaim yang dilakukan oleh ahli waris selambat-lambatnya 90 hari setelah meninggalnya  pemegang  polis.  Yang  mana  setelah  meninggalnya pemegang polis,  dana manfaat  asuransi  akan disalurkan kepada lembaga pengelola  wakaf  yang  telah  ditunjuk  untuk  menerima  manfaat  asuransi tersebut.  Lembaga  pengelola  wakaf  menjalankan  amanahnya  dengan mengelola  dana  wakaf  seproduktif  mungkin  sesuai  dengan  progamnya. Ikrar dilaksanakan apabila secara prinsip harta wakaf  sudah menjadi hak pihak  penerima  wakaf.  Maka,  santunan  asuransi  maupun  investasi  yang dinyatakan  dan  diperjanjikan  dalam  formulir  janji  ( wa’d )  yang dialokasikan untuk wakaf tidak boleh dibatalkan.
Alam  dan  Hidayati  (2020)  juga  menjelaskan  ketentuan  wakaf  manfaat investasi adalah sebagai berikut:
1. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi Perusahaan  asuransi  syariah  disamping  melakukan  proteksi  jiwa, perusahaan  juga  melakukan  pengelolaan  investasi  yang  operasionalnya berdasarkan  prinsip  syariah.  Dana  investasi  tersebut  dapat  dialokasikan dan  dikembangkan  dalam  bentuk  saham  syariah,  obligasi  syariah, reksadana  syariah,  deposito  syariah,  dan  instrumen  keuangan  syariah lainnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengelola  serta  mengembangkan  dana kontribusi  (premi)  yang  diinvestasikan  oleh  peserta  asuransi.  Selain manfaat asuransi yang diwakafkan, potensi dari nilai investasi dapat juga diwakafkan  secara  bersamaan.  Tidak  hanya  diwakafkan  saja,  nilai investasi  juga  dapat  membantu  dalam  menggantikan  pembayaran  premi disaat  pemegang  polis  mengalami  krisis  ekonomi.  Selain  itu  nilai investasi  juga  dapat  diwariskan  kepada  ahli  waris  yang  telah  ditunjuk langsung oleh pemegang polis semasa hidupnya.
2. Kadar  jumlah  manfaat  investasi  yang  boleh  diwakafkan  paling  banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.
Menurut  data  yang  diperoleh  peneliti  melalui  proses  observasi  maupun wawancara,  dari  pelaksanaan  fitur  wakaf  manfaat  investasi  pada  produk syariah  tidak  adanya  penyelewangan  yang  dilakukan  oleh  pihak aperusahaan  asuransi  syariah  mengenai  batasan  atau  jumlah  maksimal nilai  investasi  yang  boleh  diwakafkan.  Dalam  fatwa  maupun pelaksanaannya telah membuktikan bahwa batasan atau jumlah maksimal investasi yang diwakafkan sebesar 30% dari kontribusi berkala. Adapun  mengenai  ketentuan  ujrah  terkait  dengan  produk  wakaf  dari pemaparan Alam dan Hidayati (2020) adalah sebagai berikut: 1. Pada  tahun  pertama,  ujrah  yang  dikenakan  dalam  produk  wakaf  paling banyak 45% dari kontribusi regular. Besar  persentase  ujrah  yang  terdapat  dalam  kontrak  polis  asuransi  jiwa syariah  tidak  menyimpang  dari  ketentuan  khusus  yang  terdapat  dalam fatwa.  Baik  dalam  fatwa  dan  pelaksanaannya  telah  membuktikan  bahwa keduanya  telah  menentukan  persentase  maksimal  ujrah  pada  tahun pertama  sebanyak  45%  dari  kontribusi  reguler.  Besar  ujrah  pada  tahun pertama  berasal  dari  akumulasi  besar  ujrah  administrasi,  ujrah  investasi dan  ujrah  pengelolaan.  Dan  apabila  semua  ujrah  diakumulasikan  maka hasilnya  tidak  melebihi  45%  dari  kontribusi  reguler.  Berdasarkan kesepakatan dalam polis, bahwa ujrah pada tahun pertama meliputi ujrah administrasi  sebesar  Rp  27.500,  ujrah  untuk  pengelolaan  investasi  rata- rata  sebesar  1%-2%  dan  ujrah  pemeliharaan  sebesar  5%  dari  kontribusi berkala. Adapun terjadi proses pengalihan dana investasi akan dikenakan ujrah  pengalihan  (switching)  yang  dibebankan  pada  proses  pengalihan yang  keenam  sebanyak  1  %  dari  dana  yang  telah  dialihkan,  sehingga ujrah pengalihan pertama sampai kelima kalinya masih gratis. 2. Akumulasi  ujrah  tahun  berikutnya  paling  banyak  50%  dari  kontribusi regular Ujrah  pada  tahun  pertama  berbeda  dengan  tahun  kedua  dan  seterusnya. Ujrah  administrasi  pada  tahun  pertama  bersifat  terhutang.  Dimana  ujrah adminitrasi  yang  terhutang  pada  tahun  pertama  akan  dibayarkan  pada tahun  kedua  ebesar  50%  dan  tahun  ketiga  sebesar  50%  peserta.  Adapun besar  persentase  ujrah  yang  terdapat  dalam  fitur  wakaf  produk  asuransi syariah adalah sebagai berikut: a. Ujrah  pengelolaan  risiko  berasal  dari  besar  iuran  biaya  asuransi tambahan  dan  asuransi  tambahan  (apabila  ada).  Iuran  biaya  asuransi dapat  mengalami  kenaikan  disetiap  tahunnya  yang  besarnya  tidak
lebih dari 30%-35% dari kontribusi regular. Pada tahun pertama polis, biaya asuransi bersifat terhutang sehingga tahun ke 2 dan ke 3 wajib membayar iuran biaya asuransi yang terhutang pada tahun pertama. b. Ujrah administrasi sebesar Rp 27.500,- perbulan
c. Ujrah akuisisi dan pemeliharaan sebesar 5 % dari kontribusi berkala
d. Ujrah  pengelolaan  investasi  besarnya  bervariasi  antara  1%-2% pertahun
e. Adapun  ujrah  pengalihan  (switching)  yang  dikenakan  apabila  terjadi proses pengalihan dana investasi yang dibebankan sebanyak 1 % dari dana  yang  telah  dialihkan.  Ujrah  pengalihan  dikenakan  pada  proses pengalihan  keenam  kalinya  (pengalihan  pertama  sampai  kelima  kali masih gratis).
Dari  analisis  diatas,  pelaksanaan  fitur  wakaf  manfaat  asuransi  dan manfaat  investasi  pada  perusahaan  asuransi  syariah  tidak  menyimpang dan  telah  sesuai  ketentuan  yang  terdapat  dalam  fatwa.  Besar  persentase ujrah  pada  tahun  kedua  dan  seterusnya  maksimal  sebanyak  50%  dari kontribusi regular.

## B. Akad-akad dalam Fitur Wakaf pada Produk Asuransi Syariah
Akad  merupakan  bingkai  transaksi  dalam  berbagai  kegiatan  bisnis serta usaha dalam ekonomi syariah. Istilah akad dalam fiqh muamalah dapat diartikan  sebagai  perjanjian  ( overeenkomst) maupun  kontrak  (contract) (Budiwati,  2018).    Keberadaan  akad  ini  mengikat  para  pihak  untuk memenuhi  kewajibannya.  Para  pihak  yang  saling  mengikatkan  janji  dalam produk  ini  adalah  peserta  asuransi,  perusahaan  asuransi  dan  lembaga pengelola  wakaf  (nadzir).  Masing-  masing  pihak  memiliki  tanggungjawab yang berbeda dalam pengelolaan dana, yaitu kontirbusi dari peserta (premi), dana tabungan peserta serta dana wakaf.
Akad  (perikatan)  syariah  dalam  asuransi  syariah  merupakan  akad yang  mengandung  kebaikan  dan  melarang  adanya  segala  tindakan  yang mengandung  riba  (bunga),  maysir  (perjudian),  penganiyayaan,  risywah (suap),  gharar  (penipuan),  barang  haram  dan  kemaksiatan.  (Dewan  Syariah Nasional  MUI, 2001).  Berikut  skema dari penelitian sebelumya yang dibuat oleh Alam dan Hidayati (2020)
Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 1 (2021) 133-172

## Gambar 2
Alam  dan  Hidayati  (2020)  juga  menjelaskan  bahwa Pada  produk asuransi jiwa syariah terdapat 5 akad didalamnya Akad Tabbaru’ . Akad yang merupakan karakteristik akad yang terdapat dalam asuransi syariah sehingga akad ini menjadi konsep yang paling dasar dari adanya asuransi syariah.
Dalam  pelaksanaan  polis  asuransi  syariah,  semua  peserta  asuransi wajib membayar premi (kontribusi reguler berkala) ketika jatuh tempo masa polis untuk dialokasikan kedalam dana tabarru’. Dana tabarru’ diperuntukkan bagi  semua  peserta  asuransi  sebagai  bentuk  kebajikan,  saling  menanggung serta  tolong-menolong  (ta’awun)  yang  diberikan  untuk  menghadapi  risiko maupun  musibah  yang  mungkin  terjadi  (Puspitasari,  2012).  Prinsip kepedulian  untuk  saling  melindungi  dari  berbagai  musibah  yang  menimpa juga  dijunjung  tinggi  oleh  semua  peserta  asuransi  syariah  yang  telah  saling bersepakat untuk menghimpun dana tabarru’ di perusahaan asuransi syariah. Dalam  praktiknya  dimana  salah  satu  peserta  asuransi  mengalami musibah dan mengajukan klaim, maka pihak asuransi akan memberikan dana klaim yang mana berasal dari dana tabarru’ tersebut. Sehingga dana tabarru ’ ini  dapat  disebut  juga  sebagai  dana  kebajikan  yang  diberikan  dalam  bentuk hibah  (pemberian).  Dari  paparan  diatas  menunjukkan  bahwa  akad  tabarru’ bermisi  dalam  menjalin  solidaritas  serta  merupakan  konsep  dasar  asuransi syariah,  sehingga  perusahaan  syariah  melekatkan  akad  tabarru’  pada  semua produk asuransi syariah yang dimilikinya.
Dana tabarru’ dikelola secara terpisah dari dana lainnya karena dana tabarru’ bersifat  murni  yang  dimiliki  peserta  asuransi  dan  perusahaan asuransi tidak memiliki otoritas dan hak terkait dana ini. Perusahaan asuransi ditunjuk  sebagai  pengelola  yang  diberi  kepercayaan  (amanah)  sehingga
berkewajiban untuk  melakukan manajemen dana dengan profesional dengan memenuhi beberapa prinsip syariah diantaranya prinsip keadilan (‘ adl ), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan ( tawazun ), kemaslahatan ( maslahah ), dan keuniversalan ( syumul ), sehingga terjamin kehalalannya.

## 1) Akad Wakalah bil Ujrah
Akad  wakalah  bil  ujrah  merupakan  akad  pelimpahan  kekuasaan  yang diberikan peserta asuransi sebagai pihak tertanggung (muwakkil/ pemberi kuasa) kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung (wakil/ penerima kuasa)  sehingga  pihak  asuransi  mendapat  ujrah  atas  pengelolaan  dana premi.
Akad  ini  terjadi  ketika  peserta  asuransi  memberikan  kuasa  kepada perusahaan  asuransi  syariah  dalam  pengelolaan  maupun  manajemen operasional serta dalam berbagai objek transaksi. Akad wakalah bil ujrah dalam SPAJ syariah sebgai berikut:
a) Peserta  asuransi  menyatakan  dan  menyetujui  untuk  saling tolongmenolong  secara  ikhlas  dan  menanggung  risiko  melalui  dana tabarru’ yang terkumpul;
b) Peserta  asuransi  membuat  pernyataan  dan  persetujuan  berdasarkan akad  wakalah  bil  ujrah  memberi  kuasa  kepada  perusahaan  asuransi syariah untuk mengelola dana, risiko dan transaksi atas nama saya;
c) Peserta  asuransi  menyatakan  dan  menyetujui  untuk  membayar  ujrah akuisisi  dan  pemeliharaan,  ujrah  pengelolaan  risiko,  ujrah  lainnya sehubungan  dengan  transaksi  polis  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku;
d) Peserta  asuransi  menyatakan  dan  menyetujui  untuk  mewakilkan kepada  perusahan  asuransi  syariah  sebagai  manajer  investasi  untuk melakukan  transaksi  investasi  sesuai  jenis  investasi  yang  saya  pilih dan bersedia untuk membayar segala ujrah yang dikenakan;
e) Peserta  asuransi  mengikhlaskan  dan  menyetujui  adanya  pengelolaan suplus  underwriring  dan  defisit  underwriting.  Dimana  persentase pembagian  surplus  underwriting  sebesar  60%  kepada  peserta,  20% kedalam dana tabarru ’ dan 20% kepada perusahaan asuransi syariah. Objek yang terdapat  dalam  perusahaan asuransi  dalam akad wakalah bil ujrah sebagai berikut:
a) Urusan administrasi
b) Manajemen dana
c) Pembayaran klaim
d) Underwriting
e) Pengelolaan portofolio risiko
f) Pemasaran
g) Investasi
Berikut  skema  akad  wakalah  yang  diambil  dari  referensi  Agus  Haryadi (2018)

## Gambar 3
Dengan adanya pengelolaan tersebut perusahaan asuransi akan mendapat pemberian ujrah atas jasanya sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku .

## 2) Akad Mudharabah
Akad  mudharabah  yang  terdapat  pada  asuransi  syariah  merupakan  salah satu  akad yang termasuk dalam akad tijarah yang mana bertujuan dalam mendapatkan  keuntungan.  Sebuah  perjanjian  antara  perusahaan  asuransi syariah yang berpean sebagai  pengelola dana (mudharib) dengan peserta asuransi  syariah  sebagai  pemegang  polis  (shahibul  maal)  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  mudharabah.  Dari  Hasan  (2014) dalam  pemaparan  Alam  dan  Hidayati  (2020)  dijelaskan  bahwa penerimaan pembayaran premi (kontribusi reguler berkala) akan dikelola
dan  diperuntukkan  dalam  skema  santunan  (proteksi)  asuransi  maupun investasi.  Dengan  adanya  pengelolaan  tersebut  akan  menghasilkan keuntungan.  Profit  (keuntungan)  dibagi  berdasarkan  sistem  bagi  hasil (mudharabah)  antara  perusahaan  (mudharib)  dengan  peserta  (shahibul maal) sesuai persetujuan yang berlaku.
Bagi  hasil  dalam  perusahaan  asuransi  syariah  dilakukan  berdasarkan sistem surplus sunderwriting yang diperoleh dari kumpulan hasil investasi dana tabarru’. Surplus underwriting (SUW) adalah hasil pengurangan dari premi bersih atau netto  akhir tahun dikurangi  dengan total  jumlah klaim yang  terjadi.  Bilamana  hasil  pengurangan  tersebut  masih  terdapat  saldo positif,  maka  perusahaan  akan  memiliki  surplus  underwriting.  Dari Waskito  (2017)  dalam  penelitian  Alam  dan  Hidayati  (2020),  jika  hasil pengurangan  negatif,  maka  perusahaan  mengalami  defisit  underwriting. Surplus  underwriting  (SUW)  pada  invetasi  dana tabarru’ akan memberikan efek positif bagi perusahaan, dengan alasan perusahaan akan mendapatkan bagi hasil atas kegiatan kerjasama syariahnya. Setelah hasil investasi  dikurangi  dengan  biaya-biaya  operasional  lainnya,  surplus tersebut akan dibagikan kepada peserta asuransi sebesar 60%, untuk dana tabarru ’ 20% dan untuk perusahaan asuransi sebesar 20%. Peserta yang berhak mendapat SUW dengan persyaratan:
a) Polis masih berlaku (inforce) per 31 Desember dan tanggal pembagian SUW;
b) Usia polis minimal 12 bulan;
c) Tidak ada klaim 1 Januari-31 Desember
Berikut skema akad mudharabah yang diambil dari referensi Agus Haryadi (2018)
Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 1 (2021) 133-172

## Gambar 4
Pada prinsipnya investasi dana tabarru’ diperuntukkan pada pembiayaan klaim atas musibah yang menimpa para peserta asuransi. Namun apabila terjadi  saldo  negatif  atau  defisit  underwriting  atas  investasi  yang dilakukan, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kekurangan dana apabila terjadi klaim yang dialami para nasabah asuransi.
4) Akad Wakaf Selanjutnya  Alam  dan  Hidayati  (2020)  menerangkan  bahwa  adanya pernyataan  dan  persetujuan  dari  pihak  wakif  (pihak  yang  mewakafkan hartanya) dalam formulir janji (wa’d) wakaf atas santunan asuransi dan/ atau  investasi  menjadi  bukti  pelaksanaan  akad  wakaf  dalam  fitur  wakaf. Pihak wakif menyatakan besar persentase manfaat asuransi dan investasi yang akan diwakafkan dengan persetujuan para ahli waris serta menunjuk nadzir  (pengelola  wakaf)  dalam  formulir  tersebut.  Kedua  pihak  saling berjanji dengan disahkannya formulir janji ( wa’d) tersebut. Dimana pihak yang  berjanji  akan  melaksanakan  sesuatu  yang  menjadi  kewajibannya yaitu  menunaikan  janjinya  pada  waktu  yang  sudah  ditetapkan.  Sama dengan  kewajiban  pihak  yang  menerima  janji,  ia  juga  harus  menerima dan  memenuhi  amanat  dari  janji  yang  dilimpahkan  kepadanya.  Janji ( wa’d )  dalam  transaksi  keuangan  dan  bisnis  syariah  adalah  muslim  dan wajib untuk menunaikan (Putra, 2018). Maka dari itu selain pihak wakif yang  berkewajiban  untuk  memenuhi  janji  tersebut,  pihak  nadzir  juga berkewajiban  menyatakan  kesanggupan  dan  berjanji  akan  melakukan seluruh ketentuan didalam janji wakaf tersebut.
Haryadi (2018)

## Gambar 5
5) Akad Wasiat dan Waris
Kemudian  pada  penjelasan  Alam  dan  Hidayati  (2020)  bahwa  dengan adanya  penyerahan dana santunan  asuransi  dasar (kematian) kepada ahli waris pemegang polis merupaan bukti pelaksanaan akad waris pada fitur wakaf.  Penunjukkan  ahli  waris  serta  jumlah  harta  warisan  ditetapkan dalam SPAJ syariah. Hal ini menunjukkan adanya wasiat pemberian harta waris dari pemegang polis ketika masih hidup yang ditujukan kepada ahli warisnya.  Setelah  melalui  proses  pengajuan  klaim  warisan  diberikan dalam  bentuk  tunai  (cash)  kepada  ahli  waris.  Harta  warisan  berasal  dari santunan  asuransi  dasar  dan  hasil  investasi.  Jumlah  nilai  investasi  yang dapat  diwariskan  adalah  setelah  dikurangi  dengan  persentase  investasi yang  diwakafkan  dan  yang  sudah  terambil  ketika  pemegang  polis  masih hidup.
6) Akad Qardh
Qardh dalam asuransi syariah merupakan pinjaman murni dari dana milik perusahaan  asuransi  (pengelola)  kepada  dana tabarru ’.  Waskito  (2017)
dalam  penjelasan  Alam  dan  Hidayati  (2020)  dinyatakan  bahwa pelaksanaan  akad  qardh  ini  dijalankan  ketika  tejadinya  defisit underwriting (kelemahan keuangan) pada dana tabarru’ (defisit tabarru ’) yang  mengakibatkan  dana tabarru ’  tidak  mencukupi  dalam  pembayaran santunan  asuransi  (klaim).  Sehingga  perusahaan  berkewajiban  untuk menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh (pinjaman). Hal tersebut  juga  mengartikan  bahwa  pihak  perusahaan  asuransi  yang berperan  sebagai  penanggung  telah  taat  dalam  melaksanakan  prinsip saling  bertanggungjawab  dan  gotong  royong  dengan  peserta  asuransi lainnya  apabila  terjadi  musibah  pada  peserta  asuransi  sebagai tertanggung.  Jika  dikemudian  hari  terjadi  surplus  underwriting,  maka pengembalian  dana qardh  k epada  perusahaan  asuransi  yang  telah dipergunakan akan dikembalikan dari dana tabarru ’.
Perusahaan  mempunyai  beberapa  cara  untuk  meminimalisir  tingginya defisit  jika  terjadi  defisit  underwriting  diantaranya  perusahaan  asuransi dan  peserta  asuransi  harus  menetapkan  persentase  yang  aman  sehingga kedua  belah  pihak  tidak  dibebankan  tanggung  jawab  yang  besar.  Selain itu,  perusahaan  asuransi  syariah  mereasuransikan  kepada  perusahaan reasuransi syariah.

## C.  Implementasi  Maqashid  Syariah  dalam  Fitur  wakaf  wasiat  dalam Produk Asuransi Syariah
Adapun  berdasarkan  pemaparan  dari  Wegayanti  (2018),  berikut adalah  bagaimana  fitur  wakaf  wasiat  dalam  produk  asuransi  syariah  dapat sejalan dengan maqashid syariah:
1. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Agama Indikator  dalam  perlindungan  terhadap  kemaslahatan  agama  dalam asuransi adalah kesempurnaan ibadah manusia. Dengan adanya sejumlah dana  yang  di  wakafkan,  dan  selama  menjadi  asset  yang  memberikan manfaat  kepada  masyarakat  untuk  kegiatan  keagamaan  ataupun  sosial maka  akan  mengalirkan  pahala  abadi  kepada  wakif  (Pemegang  Polis) walaupun sudah meninggal dunia (Wegayanti, 2018). Dalam hal ini dapat disimpulkan wakaf manfaat asuransi mengimplementasikan  perlindungan  agama  dengan  membantu  peserta atau masyarakat untuk mewujudkan kesempurnaan amal ibadahnya yaitu
amal  jariyah.  Hal  tersebut  selaras  dengan  perintahdan  ajuran  Rasullah SAW, dari
Dan dari Hadist Riwayat Muslim
" Dari Abu Hurairah ra , Rasulullah saw. bersabda: ' Apabilaseo r ang manusia meninggal dunia, terputus darinya ama l nya k ecua li dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, i l mu yang berma n faat , atau anak saleh yang mendoakannya .”
Implementasi kemaslahatan agama dari wakaf manfaat asuransi ini sangat jelas yaitu sebagai sedekah jariyah yang abadi bagi pemegang polis.
2. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Jiwa Usaha  asuransi  syariah  dalam  aspek  perlindungan  kemaslahatan  jiwa terletak  pada  hal-hal  yang  menyebabkan  terancamnya  jiwa,  kerusakan anggota  badan  akibat  sakit  keras  atau  kecelakaan  yang  menyebabkan kecacatan  dan  kebutuhan  untuk  biaya  pengobatan  rumah  sakit  ataupun yang  menyebabkan  kematian  seseorang  (Wegayanti,  2018).  Asuransi produk  wakaf  manfaat  asuransi  ini  bisa  ditambahkan  dengan  asuransi tambahan  lain  yang  memberikan  manfaat  pembiayaan  perawatan  di rumah sakit akibat sakit ataupun karena kecelakaan. Dan apabila akhirnya pemegang  polis  meninggal  dunia,  maka  tersedia  dana  tolong  menolong serta  dana  investasi,  yang  dapat  digunakan  untuk  melunasi  biaya-biaya kesehatan  selama  pengobatan  sehingga  tidak  meninggalkan  hutang misalnya.  Peranan  asuransi  pada  kemaslahatan  jiwa  ini  lebih  ditekankan pada aspek pencegahan ( min nahiyyati al-‘adam ).
Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 1 (2021) 133-172

## 3. Perlindungan terhadap Keturunan dalam Asuransi Syariah
Asuransi yang menangani pada permasalahan ini adalah memberikan jasa dalam  penanggulangan  risiko  atas  kerugian  atau  kehilangan  sumber pendapatan  yang  timbul  dari  peristiwa  yang  tidak  pasti  kepada  sumber pencari nafkah utama yaitu apabila pemegang polis meninggal dunia. Keturunan  merupakan  bagian  dari  maslahah  dharuriyah  yang  harus dilindungi.  Asuransi  dirancang  untuk  melindungi  manusia  dari  risiko- risiko  kehilangan  finansial  yang  kemungkinan  datang  di  kemudian  hari (Wegayanti,  2018).  Pada  dasarnya  asuransi  merupakan  salah  satu  cara untuk  melindungi  keturunan  dari  kepunahan.  Peranan  asuransi  pada kemaslahatan  keturunan  ini  lebih  ditekankan  pada  segi  adanya  ( min nahiyyati  alwujud )  yaitu  mewujudkan  kemaslahatan  ahli  waris  atau keluarga yang ditinggal (Wegayanti, 2018).
Dengan mengikuti progam asuransi ini maka keluarga yang ditinggalkan akan  mendapatkan  sejumlah  dana  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan dharuriyah  keluarga  untuk  dapat  melanjutkan  kehidupan  dengan  kondisi ekonomi  yang  layak.  Hal  ini  selaras  dengan  perintah  Allah  untuk  tidak meninggalkan  keturunan  dalam  keadaan  miskin  dan  kelaparan  dalam surat An-Nisa ayat 9:
“Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya meninggalkan  dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka khawatir  terhadap  (kesejahteraan)  mereka.  Oleh  sebab  itu  hendaklah mereka  bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka  mengucapkan perkataan yang benar”.

## 4. Perlindungan Asuransi dalam Kemaslahatan Harta
Implementasi hifdzu al-maal dalam hal perlindungan terhadap harta, yaitu adanya  iuran/dana  kontribusi  dari  peserta  berupa  dana  tolong  menolong (dana  tabarru)  serta  dana  investasi.  Perusahaan  asuransi  akan  mengelola dana  tersebut  dengan  cara  diinvestasikan  pada  instrument  keuangan syariah  berupa  deposito,  reksadana,  dan  lain  sebagainya.  Dana  ini  di kelola secara professional di lembaga keuangan syariah yang terdaftar di OJK serta pengelolaannya diawasi juga oleh OJK.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  penulis  menganalisa  bahwa  penerapan perlindungan  terhadap  harta  adalah  harta  yang  dititipkan  kepada perusahaan  asuransi  dikelola  dengan  baik,  sesuai  dengan  syariat  dan terhindar  dari  riba  dan  muamalah  lainnya  yang  dilarang  oleh  syariah, sehingga    peserta  asuransi/keluarga  peserta  dipastikan  mendapatkan penghasilan/dana  yang  sah  dan  halal,  bebas  dari  riba,  sehingga  kesucian akan harta akan aman dan berkah.

## 5. Perlindungan Terhadap Kemaslahatan Akal
Penjelasan  Agusti  (2019)  dalam  penelitian  Priyanton,  Dwi  dan  Sari (2020)  mengatakan  bahwa  menjaga  dan  melindungi  akal  bisa dilaksanakan  dengan  penjagaan  antara  akal  itu  sendiri  dengan  ujian  dan bencana  yang  bisa  melemahkan,  dan  merusakkannya,  atau  menjadikan pemiliknya  sebagai  sumber  kejahatan  dan  sampah  dalam  masyarakat.
Dalam  al-Qur’an  terdapat  beberapa  ayat  yang  menegaskan  tentang  akal manusia, salah satunya ialah dalam QS. al-Ankabut ayat 35:

## “Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang
nyata bagi orang-orang yang berakal”.
Agusti  (2019)  dalam  penelitian  Priyanton,  Dwi  dan  Sari  (2020)  juga mengatakan  pada  dasarnya,  asuransi  tidak  secara  spesifik  melindungi kemaslahatan  akal,  akan  tetapi  asuransi  ini  membantu  seseorang  untuk menjaga  kebaradaan  akal  dari  kerusakan.  Bentuk  perlindungan  asuransi syariah terhadap akal adalah aspek perwujudan (min nahiyyati al-wujud). Salah  satu  cara  manusia  untuk  menjaga  akal  dari  kerusakan  adalah dengan  belajar  atau  menuntut  ilmu.  Dengan  adanya  sejumlah  dana  yang diberikan  kepada  ahli  waris  apabila  pemegang  polis  meninggal,  maka anak-anak dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  kajian  disimpulkan  bahwa  fitur  wakaf  manfaat asuransi syariah diimplementasikan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 106 tahun  2016  tentang  wakaf  manfaat  asuransi  dan  manfaat  investasi  pada asuransi  jiwa  syariah.  Peninjauan  dari  pelaksanaannya  mulai  dari  adanya formulir  janji  (wa’ad)  wakaf  sebagai  pernyataan  janji  dari  peserta,  besar persentase  maksimal  manfaat  asuransi  yang  dapat  diwakafkan  sebesar  45% dan  manfaat  investasi  maksimal  sebesar  30%.  Ketentuan  ujrah  pada  tahun pertama  tidak  melebihi  45%  dari  kontribusi  reguler  serta  ujrah  tahun berikutnya  maksimal  sebanyak  50%  dari  konstribusi  reguler.  Akad merupakan  bingkai  transaksi  dalam  berbagai  kegiatan  bisnis  maupun aktivitas  muammalah  perekonomian  syariah  salah  satunya  adalah  asuransi syariah.  Pada  produk  fitur  wakaf  manfaat  pada  produk  asuransi  syariah terdapat  5  akad  yaitu  akad  tabbaru’,  akad  wakalah  bil  ujrah,  akad mudharabah, akad wakaf, akad wasiat waris, dan akad qardh.
Penerapan  teori  maqasid  al  syariah  memberikan  warna  baru  dalam pembahasan tentang produk wakaf manfaat asuransi syariah.  Ada titik temu antara  tujuan  pembentukan  hokum  syriah  dan  tujuan  produk  wakaf  manfaat asuransi syariah.  Keduanya bertemu untuk melindungi kepentingan manusia berupa  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Peranan  asuransi  dalam melindungi al-kulliyah alkhams bisa berupa ijabiyah (perwujudan), bisa juga berupa salbiyah (pencegahan/penolakan).  Secara  filosofi  tujuan  seorang muslim  dalam  mengikuti  program  asuransi  syariah  adalah  niat  untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  himbauan  kepada  para  nasabah dan  masyarakat  luas  perlunya  mempertimbangkan  untuk  memilih  produk asuransi  jiwa syariah yang  memiliki  fitur wakaf  sebagai  salah satu  investasi akhirat  yang  dapat  terus  mengalirkan  pahala  kebaikan  serta  memberikan manfaat sosial kepada sesama manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Djazuli,  Yadi  Janwari.  2002.  Lembaga-Lembaga  Perekonomian  Umat (Sebuah pengenalan). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
170 ‖                                                     Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 9 No. 1 (2021) 133-172 Agusti,  Netta.  (2019).  “Relevansi  Asuransi  Syari’ah  Dengan  Konsep Maqashid Syari’ah: Telaah Indikator”. Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi
Syari’ah. 4 (1); 65-74
Ali,  AM.  Hasan.  2004.  Asuransi  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.  Jakarta: Prenada Kencana
Ali,  Muhammad  Daud,  1988,  Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  Dan  Wakaf, Jakarta: UI Press.
Al-Syatibi,  Abu  Ishaq.  Al-Muwafaqat  Fi  Ushuli  Al-Syariah,  2004.  Beirut:
Dar Al-Kotob Alilmiyah
Azhar  Alam1,  Sukri  Hidayati.  2020.  Akad  Dan  Kesesuaian  Fitur  Wakaf .Produk Asuransi Jiwa Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Volume 8, Nomor 1, 2020, 109 – 128
Budiwati, Septarina. 2017. “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”
Jurnal Jurisprudence Muhamadiyah University Press, Vol 7, No 2. Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  Fatwa  DSN-MUI  No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah (2001). Indonesia.
Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. 2007. "Maqashid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate  Social  Responsibility". The  American  Journal  of  Islamic  Social Sciences (Ajiss), Vol.24, Pp.25-45.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman umum asuransi syariah.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  53/DSN- MU/III/2006 tentang Tabarru‟ pada Asuransi Syariah
Faolina,  D.  (2019),  Tinjauan  Yuridis  Wakaf  Wasiat  Polis  Asuransi  Jiwa Syariah  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Pada  Lembaga  Wakaf  Al- Azhar  Jakarta), Jurnal  Studi  Islam  Dan  Sosial :  Al  Mabsut,  ISSN:  2089- 3426/E-ISSN:  2502-213X  Vol.  13.  No.2,  September  2019  Institut  Agama Islam Ngawi
Faradis,  Jauhar.  2010.  Analisis  Strategi  Penghimpunan  Wakaf  Uang  Tunai (Studi  Kasus  Badan  Wakaf  Uang  Tunai  Majelis  Ulama  Indonesia Yogyakarta). Tesis. Universitas Gadjah Mada. Media Grop.
Fauzia,  A.,  Rohayati,  T.,  &  Garadian,  E.  A.  (2016).  Fenomena  Wakaf  Di Indonesia. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Retrieved From www.Bwi.Or.Id Hasan,  N.  I.  (2014).  Pengantar  Asuransi  Syariah.  (S.  Ibad,  Ed.).  Jakarta: Gaung Persada Press

## Group. Retrieved From Referensi_Jkt@Yahoo.Co.Id
Ichsan,  Nurul.  2016.  “Peluang  Dan  Tantangan  Inovasi  Produk  Asuransi Umum Syariah.” Jurnal Ekonomi Islam .
Ismanto,  Kuat.  2017.  “Peran  Asuransi  Dalam  Mewujudkan  Kemaslahatan Manusia:  Studi  Implementasi  Maqasid  Asy-Syariah  Dalam  Asuransi.” Asuransi Dalam Kajian Maqasid Asy Syariah. Kamarulzaman, A., & Saifuddeen, S. M. (2010). Islam and Harm Reduction. International Journal of Drug Policy, 21(2), 115-118. Khusaeri,  Khusaeri.  2015.  “Wakaf  Produktif.”  Al-A’raf: Jurnal  Pemikiran Islam dan Filsafat . Vol. XII, No. 1.
Marimin,  Agus.  2019.  “Maqashid  Kajian  Asuransi  Syariah” Jurnal Education and Economics –Vol.02, No.03 Muhaimin,  Iqbal,  2005,  Asuransi  Umum  Syariah  Dalam  Praktik,  Jakarta:
Gema Insani Press
Muhyiddin Mas Rida, 2005. Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2005) Nurbaya,  S.,  &  Alam,  A.  (2019).  Analysis  Of  Factors  Affecting  Islamic Insurance  Profitability  (Case  Study  Of  Sinar  Mas  Islamic  Insurance Period 2011-2017). Journal of Islamic Economic Laws, 2(2), 234–251
OJK.  (2017). Undang-undang  No  2  tahun  1992  tentang  Usaha

## Perasuransian.
Priyatno,  Prima  Dwi,  Lili  Puspita  Sari,  And  Isti  Nuzulul  Atiah.  2020.
“Penerapan  Maqashid  Syariah  Pada  Mekanisme  Asuransi  Syariah.” Journal of Islamic Economics And Finance Studies. Vol. 1 No. 1 (June,
2020), Pp. 1 – 18
Puspitasari, Novi. 2012. “Model Proporsi Tabarru’ Dan Ujrah Pada Bisnis
Asuransi  Umum  Syariah  Di  Indonesia.” Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia .
Putra,  Muhammad  D.  "Maqasid  Al  Shari'ah  Dalam  Keuangan  Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)." Iltizam, Vol. 1, No. 1, 2017, Pp. 61-77 Rizki,  Sandy  Febriadi.  2017.  Aplikasi  Maqasid  Syariah  Dalam  Bidang Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017).Universitas Islam Bandung
Suhendi, Hendi Dan Deni K Yusuf. 2005. Asuransi Takaful Dari Teoritis Ke Praktis. Bandung: Mimbar Pustaka.
Sula, Muhammad Syakir, 2004, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep Dan Sistem
Operasional, Jakarta: Gema Insani Press Sulayman,  H.  I.  (2014).  Values-Based  Curriculum  Model:  A  Practical Application  of  Integrated  “Maqasid  Al-Sharia‟For  Wholeness Development  of  Mankind. Procediasocial  and  Behavioral  Sciences ,
123, 477-484.
Usman,  Rachmadi.  2009.  Hukum  Perwakafan  Di  Indonesia.  Jakarta:  Sinar
Grafika
Wegayanti,  Intan  Ayu  Nur.  2018.  “Implementasi  Maqasid  Syariah  Dalam Mekanisme  Asuransi  Takaful  Keluarga  Yogyakarta”,  Program  Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Zaki,  Muhammad,  And  Bayu  Tri  Cahya.  2015.  “Aplikasi  Maqasid  Asy- Syari‘Ah Pada Sistem
Keuangan  Syariah.” Bisnis :  Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen  Islam ,
Vol. 3, No. 2, Desember 2015
http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/undang- undang/Default.aspx .