## PENTINGNYA JABATAN FUNGSIONAL DOSEN UNTUK MENINGKATKAN KARIER DOSEN
Lilis Setyowati lilis.setyowati@dsn.dinus.ac.id
Zaky Machmuddah zaky.machmuddah@dsn.dinus.ac.id
Desy Herma Fauza desy.herma.fauza@dsn.dinus.ac.id
Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Dian Nuswantoro Semarang

## ABSTRACT
High number of  lecturers  with low functional  occupation in Indonesia  is the main issue  of  the  article.Identifying  what  factors  faced  by  lecturers  in  process  of  lecturer functional  occupation  proposal  to  improve  career  path  of  lecturer  is  the  main  aim  of  the article.  Method  used  in  the  research  is  descriptive-qualitative,  by  gathering  research articles  about  related  problems  and  describing  them.The  research  findings  indicate    that factors faced by lecturers in these matters are lack of insight of lecturers, leader support, Tri  Dharma  burdens,  lack  of  socialization  from  institution  and  level  of  procedures  of proposal. Practical implication of the research is giving insight to the lecturers about the importance  of  functional  occupation  of  lecturers  to  support  the  career  to  contribute  in institution development.
Keyword: lecturer functional occupation, career path of lecturer, institution development.
.

## PENDAHULUAN
Masih rendahnya jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional di Indonesia, baik dosen  Perguruan  Tinggi  Negeri  maupun  dosen  Perguruan  Tinggi  Swasta  dijadikan  isu utama  dalam paper ini.  Data  forlap  dikti  tahun  ajaran  2016/2017  menunjukkan  bahwa sebanyak  109.110  dosen  atau  sebesar  45,88%  belum  memiliki  jabatan  fungsional  dengan kata lain  masih disebut sebagai tenaga pengajar. Dosen  yang  memiliki  jabatan  fungsional Asisten Ahli sejumlah 47.871 dosen atau sebesar 20,13%. Begitu pula dengan dosen yang memiliki  jabatan  fungsional  Lektor  sebanyak  46.620  dosen  atau  sebesar  19,60%, sedangkan  dosen  yang  berjabatan  fungsional  Lektor  Kepala  adalah  29.287  dosen  atau sebesar  12,31%.4.949Dosen  memiliki  jabatan  fungsional  Profesor  atau  sebesar  2,08%. Artinya tingkatan jabatan fungsional dosen di Indonesia masih rendah.

## Gambar 1 Sebaran Jabatan Fungsional Dosen
Padahal,  salah  satu  pengukuran  dari  kualitas  Perguruan  Tinggi  yaitu  dilihat  dari kualitas sumber daya manusia (dosen), sedangkan kualitas dosen dapat dibuktikan dengan tingkat  pendidikan  dan  tingkatan  jabatan  fungsionalnya.  Ketentuan  mengenai  jabatan fungsional  dosen  dan  angka  kredit  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  17  tahun  2013  tentang:  Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (ditetapkan 15 Maret 2013; diundangkan 21 Maret 2013);  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor.  46  Tahun  2013  tentang:  Perubahan  atas  Permenpan  &  RB  No.  17  Tahun  2013 (ditetapkan  27  Desember  2013;  diundangkan  04  Februari  2014);Peraturan  Bersama Mendikbud  (No.4/VIII/PB/2014)  dan  Ketua  BKN  (No.  24/2014)  tentang:  Ketentuan Pelaksanaan  Permenpan  &  RB  No.17/2013  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Permenpan  &  RB  No.  46/2013  (ditetapkan  12  Agustus  2014;  diundangkan  20  Agustus 2014);Permendikbud  No.  92  Tahun  2014  tentang:  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  PAK Jabatan  Fungsional  Dosen  (ditetapkan  17  September  2014;  diundangkan  19  September 2014);Perdirjen  Dikti  tentang  Pedoman  Operasional  PAK  Kenaikan  Pangkat/Jabatan Fungsional  Dosen  (ditetapkan  Oktober  2014);SE  Dittendik  Dikti(1)  tentang  Batas Pemberlakuan  Regulasi  Baru  (01  April  2015)  dan  Toleransi  Berkas  Lama  Kembali  ke Dittendik  (sd  31  Maret  2015),  (2)  tentang  (KI  wajib  on-line;  Pengakuan  TriDharmaPT selama BesJab; Penyusunan DUPAK; KI “Predatory”/Blacklist; dan lain-lain.)
Syarat minimal  sebagai  seorang dosen yaitu pendidikan Magister, selain  itu dalam peraturan  ini  seorang  dosen  harus  memiliki  jabatan  fungsional  minimal  Asisten  Asli dengan  pangkat/  golongan  IIIb.  Selanjutnya  dosen  harus  melanjutkan  studi  S3  agar jabatannya naik ke Lektor Kepala atau Guru Besar, karena syarat untuk Lektor Kepala dan Guru Besar yaitu Doktor serta publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.
Secara  umum  aturan  jabatan  fungsional  diarahkan  untuk  mendorong  fungsi  dosen lebih  agar  optimal,  menunjukkan  kinerja  yang  semakin  terukur  dan  berkualitas,  mengacu kepada  kompetisi  dosen  secara  internasional.  Peningkatan  jumlah  Doktor  dan  jabatan
46% 20% 20% 12% 2% Sebaran Jabatan Fungsional Dosen Tahun Ajar 2016/2017 TP AA LEKTOR LK PROFESOR
fungsional dosen  yang  juga diiringi dengan pertumbuhan publikasi di  jurnal  internasional bereputasi  dan  paten  yang  meningkat  di  Perguruan  Tinggi  akan  menjadikan  sebuah Perguruan Tinggi yang berkualitas dan produktif.
Proses  pengurusan  jabatan  fungsional  dosen  di  Perguruan  Tinggi  adalah  sebagai berikut: dosen yang akan mengajukan angka kredit jabatan fungsional harus login terlebih dahulu  di  SIJAGO  yang  telah  disediakan  oleh  Kopertis.  Pada  proses  awal,  dosen  harus mengisi  master  profil  dan  mengisi  daftar  di  setiap  unsur  kegiatan  serta  mengunggah seluruh berkas pendukungnya. Jika seluruh dokumen lengkap, maka dosen akan memohon kepada  tim  PAK  Fakultas  untuk  merivew  dokumen  pengajuan  yang  kemudian  tim  PAK Fakultas  akan  menyiapkan  berita  acara  senat  dan  juga  mencetak  Daftar  Usul  Penetapan Angka  Kredit  (DUPAK)  serta  melakukan  validasi  dokumen  dengan  proses  ajukan dokumen  ke  pihak  tim  PAK  Universitas.  Selanjutnya  tim  PAK  Universitas  akan  login  di SIJAGO sebagai user pimpinan yang akan memeriksa dan memvalidasi data profil, daftar setiap unsur kegiatan, dan seluruh berkas pendukung untuk pengajuan yang kemudian akan mengajukan dokumen ke Kopertis serta memantau proses pengajuan Jabatan Fungsional di Kopertis dan Ristekdikti.
Berperannya  sistem  informasi  dalam  proses  pengajuan  jabatan  fungsional  saat  ini sangat  membantu  memperlancar  proses  bagi  dosen  yang  akan  mengajukan  jabatan fungsional  dan  juga  tim  PAK  Fakultas  maupun  PAK  Universitas  dalam  melakukan pengecekan dokumen-dokumen. Namun, realisasinya tidak sedikit dosen yang  mengalami kendala  dalam  memproses  jabatan  fungsionalnya  tersebut.  Hal  ini  terbukti  masih banyaknya  dosen  di  Indonesia  yang  sampai  saat  ini  masih  belum  mempunyai  jabatan fungsional.  Maka  dari  itu,  permasalahan  yang  mendasar  dalam  penelitian  ini  yaitu mengidentifikasi  faktor-faktor  apa  yang  dihadapi  oleh  dosen  dalam  proses  pengajuan jabatan fungsional dosen untuk mengikuti jenjang karir.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra,  dkk.  (2013)  menemukan  bukti  bahwa p rosedur  pengusulan,  dukungan  kebijakan  pimpinan  Perguruan  Tinggi  dan  beban  tugas mengajar  menjadi  faktor  dominan  dalam  mempengaruhi  pengajuan  jabatan  fungsional. Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Jakarta,  UIN  Yogyakarta,  dan  UIN  Bandung  dijadikan obyek penelitian dalam Putra, dkk. (2013).
Hasil  penelitian  dari  Putra,  dkk.  (2013)  dijadikan  acuan  dalam  penelitian  ini. Namun  demikian,  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  Putra  dkk.  (2013).  Adapun perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  Putra  dkk.  (2013)  adalah  metode  yang digunakan.  Penelitian  ini  hanya  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  dijadikan  kendala dalam  pengusulan  jabatan  fungsional  dosen,  sedangkan  penelitian  dari  Putra  dkk.  (2013) menganalisis  faktor-faktor  yang  layanan  jabatan  fungsional  dosen  berbasis  TIK.  Metode yang  digunakan,  Putra  dkk.  (2013)  menggunakan  metode  eksplanatory  sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif .

## Rerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

## Teori Perubahan Perilaku
Perilaku  merupakan  hasil  hubungan  antara  stimulus  dan  respon,  yang  diakibatkan dari  proses  interaksi  dengan  lingkungan.  Perilaku  yang  muncul  dari  masing-masing individu tidaklah muncul dengan sendirinya. Dalam perkembangannya, perilaku seseorang dapat  berubah-ubah  sesuai  dengan  hal-hal  yang  memungkinkan  perubahan  itu  terjadi. Dalam perkembangannya di kehidupan, perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor intern  dan  ekstern  yang  memungkinkan  suatu  perilaku  mengalami  perubahan.  Faktor- faktor intern yang dimaksud antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian,  bakat,  dan  intelegensia  yang  berasal  dari  dalam  diri  individu.  Sedangkan faktor-faktor ekstern antara lain pendidikan, agama, kebudayaan,  lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi.
Terdapat  beberapa  teori  perubahan  perilaku,  antara  lain  Teori  S-O-R  yang mempunyai  asumsi  bahwa  perubahan  perilaku  tergantung  kepada  kualitas  rangsang (stimulus) yang  berkomunikasi  dengan  organisme.  Artinya  kualitas  dari  sumber komunikasi (sources) misalnya  kredibilitas,  kepemimpinan,  gaya  berbicara  sangat menentukan  keberhasilan  perubahan  perilaku  seseorang,  kelompok  atau  masyarakat. Hosland,  et  al.  (1953)  dalam  Putra,  dkk  (2013)  mengatakan  bahwa  proses  perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Selain itu, terdapat teori perubahan perilaku “Driving  Forces” .  Kurt  Lewin  (1970)  dalam  Putra,  dkk  (2013)  berpendapat bahwa  perilaku  manusia  adalah  suatu  keadaan  yang  seimbang  antara  kekuatan-kekuatan pendorong ( driving forces ) dan kekuatan-kekuatan penahan ( restrining forces ). Perilaku ini dapat  berubah  apabila  terjadi  ketidakseimbangan  antara  kedua  kekuatan  tersebut  didalam diri  individu.  Teori  perubahan  perilaku  yang  selanjutnya  adalah  teori  perubahan  perilaku dari  mazhab  behavioristik.  Menurut  mazhab  behavioristik,  pola-pola  perilaku  dibentuk melalui  proses  pembiasaan  dan  pengukuhan  ( reinforcement )  dengan  mengondisikan stimulus  dalam  lingkungan  individu  yang  bersangkutan  (Makmun,  2005). Ini  berarti  agar setiap  dosen  mau  dan  mampu  untuk  mengikuti  Jabatan  Fungsional  Dosen  perlu  proses pengkondisian dan pembiasaan, serta memberikan kemudahan dari lingkungan institusinya atau perguruan tinggi tempat para dosen bekerja.
Jabatan fungsional dosen hakekatnya merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengatur  karier  dosen.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengkaji  tentang  implementasinya  dapat menggunakan teori implementasi kebijakan. Teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van  Horn  dalam  Putra,  dkk  (2013)  bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh:  1) ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan,  2)  sumber-sumber  kebijakan,  3) komunikasi  antarorganisasi  dan  kegiatan-kegiatan  pelaksana,  4)  karakteristik  badan pelaksana, 5) kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan 6) kecenderungan pelaksana
Persepsi  dosen  tentang  kenaikan  jabatan  fungsional  dapat  memberikan  harapan, peluang  dan  manfaat,  yaitu  disamping  untuk  meningkatkan  tugas  dan  tanggungjawab sebagaimana  tercermin  dari  peningkatan  kemampuan,  kewenangan  dan  profesi  dosen,  di sisi  lain dapat mendongkrak akreditasi  yang dapat meningkatkan kepercayaan  masyarakat
terhadap kualitas pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Putra dkk. (2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses jabatan fungsional  antara  lain  wawasan  dosen  tentang  jabatan  fungsional  dosen,  kemudahan prosedur  pengusulan,  beban  mengajar  dan  tugas  lainnya  di  perguruan  tinggi  tempat bekerja.

## Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Dunia Pendidikan
Manajemen  sumber  daya  manusia  sangat  penting  artinya  bagi  kelangsungan organisasi.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  upaya  mencapai  tujuan  organisasi,  permasalahan yang  dihadapi  bukan  hanya  terdapat  pada  masalah  uang  dan  lingkungan  kerja  saja,  tetapi menyangkut  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  dalam  organisasi.  Sumber  daya  manusia perlu  dikelola  secara  tepat  dan  profesional  agar  dapat  tercipta  keseimbangan  antara kebutuhan  SDM  yang  ada  dengan  kebutuhan  organisasi  (Rivai,  2011:6).  Keseimbangan tersebut  merupakan  kunci  utama  organisasi  agar  dapat  berkembang  secara  produktif  dan wajar (Mangkunegara, 2005).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  menyebutkan  bahwa  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  dapat mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kepribadian,  kecerdasan,  pengendalian diri,  dan  akhlak  mulia  yang  diperlukan  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Menurut Sudarman  Denim  (2002),  terdapat  dua  jenis  tenaga  pendidikan,  yaitu  pendidikan prajabatan  dan  pendidikan  dalam  jabatan.  Menurut  Page  dan  Thomas  (1978)  pendidikan prajabatan  merupakan  istilah  yang paling  lazim digunakan  lembaga pendidikan keguruan. Sedangkan  untuk  jenis  pendidikan  yang  kedua  adalah  pendidikan  dalam  jabatan  yang sering  disebut  juga  sebagai  pendidikan,  pelatihan  dan  pengembangan.  Berangkat  dari asumsi  bahwa  walaupun  karyawan  telah  menjalani  proses  orientasi  ketika  mulai  meniti karir  dan  sudah  lama  bekerja,  dalam  praktik  tidak  jarang  sering  muncul  kebiasaan  buruk dan  produktivitas  yang  rendah.  Untuk  menghadapi  tuntutan  tugas  sekarang  merupakan suatu  keharusan  yang  mutlak.  Flippo  (1983)  mengemukakan  bahwa  setelah  ditempatkan pada posisi tertentu, maka harus ditingkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan agar menghasilkan kinerja yang baik.
Dosen merupakan sumber daya manusia yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu di tingkat  perguruan  tinggi.  Dosen  yang  bermutu  ditunjukkan  dengan  adanya  pandangan mahasiswa  tentang  kompetensi  keilmuwan,  penguasaan  metode  belajar,  pengendalian emosi,  dan  disiplin  waktu  yang  dimiliki  oleh  dosen.  Kualitas  dosen  yang  bermutu membentuk citra baik terhadap publik khususnya mahasiswa sebagai konsumen (Hamalik, 2008).

## Peraturan Pemerintah
Pemerintah  telah  mengatur  menganai  karir  dosen  melalui  regulasinya  dalam beberapa  peraturan  terkait  dengan  jabatan  fungsional  dosen.  Peraturan-peraturan  tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut:
1. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  17  tahun  2013  tentang:  Jabatan  Fungsional  Dosen  dan  Angka  Kreditnya (ditetapkan 15 Maret 2013; diundangkan 21 Maret 2013);
2. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor.  46  Tahun  2013  tentang:  Perubahan  atas  Permenpan  &  RB  No.  17  Tahun 2013 (ditetapkan 27 Desember 2013; diundangkan 04 Februari 2014);
3. Peraturan Bersama Mendikbud (No.4/VIII/PB/2014) dan Ketua BKN (No. 24/2014) tentang: Ketentuan Pelaksanaan Permenpan & RB No.17/2013 Sebagaimana Telah Diubah  Dengan  Permenpan  &  RB  No.  46/2013  (ditetapkan  12  Agustus  2014; diundangkan  20  Agustus  2014);  Permendikbud  No.  92  Tahun  2014  tentang: Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  PAK  Jabatan  Fungsional  Dosen  (ditetapkan  17 September 2014; diundangkan 19 September 2014);
4. Perdirjen  Dikti  tentang  Pedoman  Operasional  PAK  Kenaikan  Pangkat/  Jabatan Fungsional Dosen (ditetapkan Oktober 2014);
5. SE Dittendik Dikti tentang Batas Pemberlakuan Regulasi Baru (01 April 2015) dan Toleransi Berkas  Lama  Kembali ke Dittendik (sd 31 Maret 2015), (2)  tentang (KI wajib on-line; Pengakuan Tri Dharma PT selama BesJab; Penyusunan DUPAK; KI “Predatory”/Blacklist; dan lain-lain.).

## Karir Dosen
Pengangkatan  pertama  dosen  dalam  jabatan  fungsional  dosen  diatur  dalam PERMENDIKBUD  92-2014  pasal  6.  Jabatan  fungsional  dosen  yang  pertama  adalah Asisten  Ahli.  Dosen  dapat  berproses  dalam  pengangkatan  pertama  jabatan  fungsional Asisten Ahli jika memenuhi persyaratan berikut ini :
1. memiliki  ijazah  magister  atau  yang  sederajat  dari  perguruan  tinggi  dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
2. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
5. mempunyai  paling  sedikit  1  (satu)  karya  ilmiah  yang  dipublikasikan  pada  jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;
6. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
7. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang  dihitung  sejak  yang  bersangkutan  melaksanakan  tugas  sebagai  dosen  tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
8. memiliki  kinerja,  integritas,  etika  dan  tata  krama,  serta  tanggung  jawab  yang dibuktikan  dengan  Berita  Acara  Rapat  Pertimbangan  Senat  Fakultas  bagi Universitas/  Institut  atau  Senat  Perguruan  Tinggi  bagi  Sekolah  Tinggi/Politeknik dan Akademi.
Asisten  Ahli  merupakan  jabatan  fungsional  dosen  yang  paling  awal  ditempuh. Jenjang  jabatan  fungsional  dosen  berikutnya  adalah  Lektor,  Lektor  Kepala  dan  Profesor. Berikut  ini  adalah  tabel  persyaratan  kenaikan  jabatan  fungsional  dosen  yang  harus ditempuh:

## Tabel 1

## Persyaratan Kenaikan Jabatan Fungsional
No Jabatan Kualifikasi Akademik Unsur Utama Unsur Penun- jang Laksdik Lakslit Laksabdimas 1 Asisten Ahli Magister ≥ 55% ≥25% ≤10% ≤ 10% 2 Lektor Magister ≥ 45% ≥ 35% ≤10% ≤10% 3 Lektor Kepala Magister/ Doktor ≥ 40% ≥ 40% ≤10% ≤10% 4 Profesor Doktor ≥ 35% ≥ 45% ≤10% ≤10%

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam paper ini  adalah  kualitatif  deskriptif. Dengan melaksanakan literature review terkait dengan hasil temuan penelitian sebelumnya dan  peraturan-peraturan  yang  menjadi  dasar  yang  mengatur  mengenai  jabatan  fungsional dosen. Hasil temuan penelitian sebelumnya beserta peraturan-peraturan pemerintah terkait jabatan  fungsional  dikumpulkan  untuk  selanjutnya  hasil  tersebut  dianalisis  dan  kemudian dideskriptifkan dalam bentuk kata-kata.

## ANALISIS
Pada  hakekatnya  jabatan  fungsional  dosen  merupakan  kebijakan  dari  Pemerintah untuk  mengatur dosen dalam  berkarir. Sehingga wawasan  jabatan  fungsional dosen  harus dipahami oleh setiap dosen. Wawasan jabatan fungsional tersebut antara lain pengetahuan mengenai  konsep  jabatan  fungsional  dosen,  kebutuhan  angka  kredit  untuk  setiap  tingkat jabatan  fungsional  yang  berbeda,  perhitungan  angka  kredit  untuk  pengajuan  jabatan fungsional  dosen,  unsur-unsur  yang  dinilai  dalam  pengajuan  jabatan  fungsional  dosen, manfaat  yang  diperoleh  setelah  mengurus  jabatan  fungsional  dosen  selain  untuk meningkatkan  karir  dosen  manfaat  yang  lainnya  adalah  meningkatnya  pendapatan sehingga kesejahteraan keluarga juga akan ikut meningkat.
Dukungan Pimpinan Perguruan Tinggi dirasa perlu ditingkatkan untuk memotivasi para  dosen  Perguruan  Tinggi  mengajukan  jabatan  fungsional  dosen.  Motivasi  yang diberikan  oleh  Pimpinan  Perguruan  Tinggi  bisa  dengan  memberikan reward ataupun punishment agar  dapat  memicu  para  dosen  dalam  pengajuan  jabatan  fungsional  dosen sehingga akan meningkatkan karir dosen.
Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  adalah  tugas  utama  dari  dosen,  yang  terdiri  dari pendidikan  dan  pengajaran,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Beban mengajar  yang cukup  banyak dan tugas  lainnya  yang diberikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi  dijadikan  faktor  yang  harus  dihadapi  dosen  dalam  pengajuan  jabatan  fungsional. Sehingga dosen  harus dapat  membagi waktu sebaik  mungkin untuk  mengatur tugas-tugas tersebut.  Artinya  bahwa  perlu  adanya  kebiasaan  dan  pengkondisian  dosen  agar  mau  dan mampu mengikuti jabatan fungsional dosen karena untuk meningkatkan karir dosen.
Sosialisasi  dari  Perguruan  Tinggi  perlu  dilakukan  hal  ini  disebabkan  karena  data yang  tersaji  dalam  forlap  dikti  membuktikan  bahwa  masih  rendahnya  tingkat  jabatan fungsional dosen di Indonesia. Sehingga Pemerintah ataupun Perguruan Tinggi seharusnya meningkatkan frekuensi sosialisasi mengenai  pentingnya jabatan fungsional dosen. Alasan berikutnya  yang  mendukung  pentingnya  dilakukan  sosialisasi  jabatan  fungsional  dosen adalah  adanya  perubahan  pola  pengajuan  jabatan  fungsional  dosen,  yang  sebelumnya menggunakan sistem tradisional dan sekarang telah menggunakan sistem komputerisasi.
Berdasarkan  SE  Dittendik  Dikti  tentang  Batas  Pemberlakuan  Regulasi  Baru  (01 April  2015)  dan  Toleransi  Berkas  Lama  Kembali  ke  Dittendik  (sd  31  Maret  2015),  (2) tentang  (KI  wajib  on-line;  Pengakuan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  selama  BesJab; Penyusunan DUPAK; KI “Predatory”/Blacklist; dan lain-lain.) maka kemudahan prosedur pengajuan  jabatan  fungsional  dosen  telah  diimplementasikan.  Selain  itu,  Pemerintah  juga telah  memberikan  kemudahan  prosedur  pengajuan  jabatan  fungsional  dosen  melalui kenaikan jabatan loncat dengan syarat dan ketentuan berlaku.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Kesimpulan  dari paper ini  adalah  wawasan  jabatan  fungsional  dosen,  dukungan pimpinan Perguruan Tinggi,  beban  mengajar dan  tugas lainnya, sosialisasi dari Perguruan Tinggi  dan  kemudahan  prosedur  pengajuan  jabatan  fungsional  dosen  merupakan  faktor- faktor  yang  dihadapi  oleh  dosen  dalam  proses  pengajuan  jabatan  fungsional.  Masih kurangnya  dukungan  penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  jabatan  fungsional  dosen sehingga  Peraturan  Pemerintah  dijadikan  dasar  dalam paper ini  dijadikan  sebagai keterbatasan  dalam paper ini.  Sehingga  saran  yang  diberikan  dalam paper ini  adalah menambah  sumber  informasi  yang  lain  dan  mengkaitkan  variabel  dalam  temuan  terkait dengan jabatan fungsional dosen sehingga hasilnya akan lebih bervariatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Makmun,  A.S.  2005.  Psikologi  Kependidikan;  Perangkat  Sistem  Pengajaran  Modul. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Putra, S.J., Hidayah, N.A., Sugiyarti, Y. Pengembangan Implementasi  Jabatan  Fungsional Dosen  Berbasis  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi. Jurnal  Teknodik, Vol.  17, No. 1, pp. 533-546.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  17 tahun 2013 tentang: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (ditetapkan 15 Maret 2013; diundangkan 21 Maret 2013).
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor.  46 Tahun  2013  tentang:  Perubahan  atas  Permenpan  &  RB  No.  17  Tahun  2013 (ditetapkan 27 Desember 2013; diundangkan 04 Februari 2014).
Peraturan  Bersama  Mendikbud  (No.4/VIII/PB/2014)  dan  Ketua  BKN  (No.  24/2014) tentang: Ketentuan Pelaksanaan Permenpan & RB No.17/2013 Sebagaimana Telah Diubah  Dengan  Permenpan  &  RB  No.  46/2013  (ditetapkan  12  Agustus  2014; diundangkan  20  Agustus  2014);  Permendikbud  No.  92  Tahun  2014  tentang: Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  PAK  Jabatan  Fungsional  Dosen  (ditetapkan  17 September 2014; diundangkan 19 September 2014).
Perdirjen  Dikti  tentang  Pedoman  Operasional  PAK  Kenaikan  Pangkat/Jabatan  Fungsional Dosen (ditetapkan Oktober 2014).
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (No.  92/2014)  tentang:  Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional.
SE  Dittendik  Dikti(1)  tentang  Batas  Pemberlakuan  Regulasi  Baru  (01  April  2015)  dan Toleransi Berkas  Lama  Kembali ke Dittendik (sd 31 Maret 2015), (2) tentang (KI wajib  on-line;  Pengakuan  TriDharmaPT  selama  BesJab;  Penyusunan  DUPAK;  KI “Predatory”/Blacklist; dan lain-lain.).