## Formulasi Kebijakan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat di Taman Nasional Gunung Ciremai
Policy Formulation of Collaborative Forest Management  in The Mount Ciremai National Park
Farma Yuniandra 1)* , Cecep Kusmana 2) dan Dodik Ridho Nurrochmat 3)
1) Praktisi Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar
2) Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
3) Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB

## Abstract
Implementation of Collaborative Forest Management (CFM) at 25 villages in the Mount Ciremai, Kuningan Regency, West Java Province  has became a problem because of specifying as national park.    The  objectives  of  this  research  were  to  analyze  policy  of  CFM,  examining  implementation and  it’s  impact  in  Mount  Ciremai  National  Park,  and  to  formulate  policy  strategy  of  CFM  in Mount Ciremai National Park.  Methods of this research were policy analysis, descriptive analysis, AHP,  and  SWOT.  Implementation  of  the  CFM  policy  in  Kuningan  Regency  consisted  of: socialization,  forming  of  CFM  Forum,  mapping,  inventory,  planning  of  village,  NKB,  NPK,  and village  regulation.    Economic  impact  from  the  policy  of  CFM  in  Kuningan  Regency  contributed the income to about 7,71% from the nominal of Rp 3.336.573,- per capita per year and poverty rate after  CFM  in  general  was  relatively  low.    This  research  showed  that  CFM  policy  strategies  that should  be  applied  in  Mount  Ciremai  National  Park  were  socialization  of  economic  value  of  the national  park,  regulation’s  intervention,  developing  the  utilization  of  national  park,  and empowerment of the community economic.
Keywords : policy formulation, collaborative forest management, national park, community economic

## Pendahuluan
Perubahan  fungsi  kawasan  hutan  di  Gunung Ciremai  menjadi  taman  nasional  memunculkan reaksi  berbeda  dari  berbagai  kalangan.  Sebagian pihak,  antara  lain  Pemda  Kabupaten  Kuningan dan  Universitas  Kuningan  menyambut  positif perubahan  kawasan  Gunung  Ciremai  menjadi Taman  Nasional.    Sebagian  pihak  yang  lain, seperti  sejumlah  personil  Lembaga  Pelayanan Implementasi-Pengelolaan
Hutan
Bersama Masyarakat  (LPI-PHBM)  dari  unsur  LSM    dan perorangan  serta  masyarakat  pelaku  kegiatan PHBM di kawasan hutan Gunung Ciremai menolak, belum menerima atau setidaknya mengkritisi  proses  penetapan  Taman  Nasional Gunung Ciremai dan proses lanjutannya.
________________________ *Penulis untuk korespondensi, email: fyuniandra@yahoo.com
Hal  ini  dikarenakan  pada  sebagian  kawasan hutan  Gunung  Ciremai  yang  berada  di  wilayah Kabupaten  Kuningan  terdapat  25  desa  pada  tujuh kecamatan  yang  telah  dalam  proses  implementasi PHBM dan sebagian diantaranya telah melaksanakan negosiasi  dan  penandatanganan  Nota  Kesepakatan Bersama  (NKB)  pada  18  desa  dan  Nota  Perjanjian Kerjasama  (NPK)  pada  lima  desa  dengan  Perum Perhutani  serta  melaksanakan  kegiatan  pengelolaan hutan  di  lapangan.  Perubahan  fungsi  kawasan  hutan menjadi  taman  nasional  berarti  pengelola  hutan akan  berganti  dan  kesepakatan  kerja  sama  yang telah dibuat menjadi tidak berlaku lagi.
Oleh  karena  itu,  agar  permasalahan  di  atas tidak  berlarut-larut  dan  hutan  yang  semakin  sedikit ini  bisa  dikelola  secara  lestari  perlu  rasanya kebijakan yang telah ditetapkan dan merupakan salah satu  instrumen  yang  cukup  penting  dalam  suatu pengelolaan  untuk  dikaji  kembali  keefektifan  dan keefisienannya serta dicari strategi  kebijakan terbaik dalam  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
Bertolak  dari  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka terdapat  beberapa  aspek  yang  perlu  dijawab  dalam penelitian ini, mengenai:
1.  kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung Ciremai,  Kabupaten  Kuningan,  Provinsi  Jawa Barat;
2.  implementasi  dan  dampak  kebijakan  PHBM  di Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
3.  strategi  kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  maka  penelitian  ini secara  umum  bertujuan  memformulasi  strategi kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung Ciremai,  Kabupaten  Kuningan,  Provinsi  Jawa  Barat dan secara spesifik, yaitu:
1.  menganalisis  kebijakan  PHBM  di  Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
2.  mengkaji  implementasi  dan  dampak  kebijakan PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat;
3.  merumuskan strategi kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

## Metode Penelitian

## Lokasi dan Waktu
Penelitian  dilaksanakan  di  Taman  Nasional Gunung  Ciremai,  Kabupaten  Kuningan,  Provinsi Jawa  Barat  dan  untuk  melihat  implementasi  dan dampak  kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional Gunung  Ciremai  dilakukan  pada  tiga  desa  sampel secara purpossive yang  tersebar  merata  di  utara, tengah dan selatan Taman Nasional Gunung Ciremai, yaitu Desa Padabeunghar, Linggarjati dan Karangsari.  Waktu  penelitian  dilaksanakan  selama empat  belas  bulan  selama  Januari  2006-Pebruari 2007.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  secara  survey. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal dari  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data primer  dilakukan  secara  langsung  dari  responden lewat  kuisioner  dan  wawancara  dengan  para stakeholders di  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  dokumen-dokumen  hasil  studi  atau penelitian,  peraturan  perundang-undangan,  peta-peta
dan  data  pendukung  lainnya  dari  berbagai  sektor yang  terkait,  baik  nasional  maupun  lokal  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat,  pemda  dan lembaga non pemerintah.

## Analisis Data
Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:
1.  analisis  kebijakan  PHBM  di  Taman    Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa  Barat  pada  tingkat  nasional,  provinsi  dan kabupaten dengan analisis normatif dan positif;
2.  analisis  implementasi  dan  dampak  kebijakan PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai, Kabupaten  Kuningan,  Provinsi  Jawa  Barat secara  deskriptif,  baik  kuantitatif  maupun kualitatif;
3.  perumusan  strategi  kebijakan  PHBM  di  Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten
Kuningan,  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  metode (AHP) dan SWOT yang diadopsi dan dimodifikasi dari Shrestha et al. (2004).
Di  samping  mempunyai  kelebihan  dengan kemudahan  pemakaian,  menurut  Tiryana  (2005) metode  AHP  mempunyai  kelemahan  dengan  adanya kompensasi  atau  pengaruh  nilai  rataan.  Oleh  karena itu,  untuk  menghindari  kelemahan  tersebut,  maka dalam  rangka  perumusan  strategi  kebijakan  PHBM di  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  Kabupaten Kuningan,  Provinsi  Jawa  Barat  yang  mempunyai fungsi utama untuk ekologi diberi bobot 55%, sosial 30% dan ekonomi 15%.

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung Ciremai
Kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung Ciremai,  Kabupaten  Kuningan,  Provinsi  Jawa  Barat terdapat  pada  berbagai  peraturan perundang- undangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu:
1.  peraturan  perundang-undangan  yang  disebutkan secara  langsung  dalam  Undang-Undang  Nomor 10  tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  yaitu  Undang-Undang Dasar  1945  (UUD  1945),  Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;
2.  peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan  secara  langsung  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  tahun  2004  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,
yaitu  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Gubernur, Peraturan Bupati dan peraturan lainnya.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten  Kuningan,  Provinsi  Jawa  Barat  dan
disebutkan  secara  langsung  dalam  Undang-Undang Nomor  10  tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  terdapat  pada    Tabel 1.
Tabel  1.  Peraturan  Perundang-undangan  yang  Berkaitan  dengan  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
No. Peraturan Perundang-undangan
A Undang-Undang
1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria
2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
5 Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1994  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  on  Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)
6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
9 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah B Peraturan Pemerintah
1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata  Alam di  Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
6 Peraturan  Pemerintah  Nomor  34  tahun  2002  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan, Pemanfaatan Hutan dan  Penggunaan Kawasan Hutan
7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
C Peraturan Presiden
1 Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
D Peraturan Daerah
1 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Nomor  38  tahun  2002  tentang  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR) Gunung Ciremai
2 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kuningan  Nomor  14  tahun  2004  tentang  Penyelenggaraan  Pendakian  Gunung Ciremai
3 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Pendakian Gunung Ciremai
Tabel  2.  Implementasi PHBM di Kabupaten Kuningan Tahun 2001-2004
No. Tahun Desa NKB NPK Desa % Luas (ha) Desa % Luas (ha) % 1 2001 3 3 100,00 123,35 3 100,00 123,35 100,00 2 2002 36 26 72,22 11.394,74 5 13,89 281,25 2,47 3 2003 60 39 65,00 8.365,19 3 5,00 296,79 3,55 4 2004 32 11 34,38 971,54 3 9,38 135,75 13,97 Jumlah 131 79 20.854,82 14 837,14 Sumber : LPI-PHBM Kabupaten Kuningan
Implementasi dan Dampak Kebijakan PHBM di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
Implementasi  PHBM  terdiri  atas  beberapa tahapan,  yaitu  sosialisasi,  pembentukan  Forum PHBM,  pemetaan,  inventori,  perencanaan  desa, NKB,  NPK  dan  Peraturan  Desa.  PHBM  yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2001 di  Kabupaten  Kuningan  telah  mencapai  hasil- hasil,  seperti  tertera  pada  Tabel  2.  Sedangkan implementasi  PHBM  pada  3  desa  contoh  terdapat pada Tabel 3.
PHBM telah memberi kesempatan bagi masyarakat  desa  sekitar  hutan  untuk  meningkatkan pendapatannya  dan  juga  berpartisipasi  dalam menjaga  kelestarian  hutan.  Dari  hasil  kuisioner, wawancara  dan  survey  yang  dilakukan  terhadap petani  PHBM  di  desa  contoh,  terdapat  kontribusi pendapatan PHBM pada pendapatan rumah tangga  sebesar  7,71%,  yaitu  Rp  924.905,-  dari Rp 11.957.952,- seperti terlihat  pada Tabel 4.
Tabel  5  menunjukkan  tingkat  kemiskinan masyarakat  di  desa  contoh  setelah  PHBM  yang
secara  umum  relatif  lebih  baik  dari  pada  tingkat kemiskinan  Kabupaten  Kuningan  dan  Indonesia. Tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Kuningan  sebelum dan  setelah  PHBM  ada  penurunan  sekitar  1,30% atau  hanya  0,26%  per  tahun  dan  tingkat  kemiskinan Indonesia sebelum dan setelah PHBM ada penurunan sekitar  1,39%  atau  hanya  0,23%  per  tahun.  Tingkat kemiskinan  di  desa  contoh  sebelum  PHBM  (tahun 2000) tidak ada data.
Disparitas  pendapatan  dikategorikan  tinggi,  jika nilai  Koefisien  Gini  lebih  dari  0,5,  nilai  0,4-0,5 dikategorikan  sedang  dan  nilai  di  bawah  0,4  ialah disparitas  rendah.  Tabel  6  menunjukkan  nilai Koefisien  Gini  dan  persentase  distribusi  pendapatan rumah  tangga  per  tahun  pada  masing-masing kuintil  pada  tiga  desa  contoh.  Hal  ini  menunjukkan, bahwa  nilai  Koefisien  Gini  dari  pendapatan rumah  tangga  per  tahun  pada  ketiga  desa  sampel merupakan  disparitas  pendapatan  yang  rendah karena  Koefisien  Gini  di  bawah  0,4.  Rata-rata Koefisien  Gini  dari  pendapatan  rumah  tangga  per tahun  pada  desa  contoh  ialah  0,28  yang  berarti disparitas  pendapatan  di  desa    contoh    relatif  cukup terdistribusi secara baik.
Tabel   3. Implementasi PHBM pada 3 Desa Contoh
No. Desa Kecamatan BKPH RPH Tahun NKB (Ha) NPK Luas (Ha) % 1 Padabeunghar Pasawahan Linggarjati Pasawahan 2002 1.200,46 36,90 3,07 2 Linggarjati Cilimus Linggarjati Setianegara dan Jalaksana  2003 394,83 42,26 10,70 3 Karangsari Darma Linggarjati Darma 2003 72,63 - - Jumlah 1.667,92 79,16 Sumber: LPI-PHBM Kabupaten Kuningan

## Tabel   4.  Pendapatan Petani PHBM di Desa Contoh dari PHBM dan Non PHBM
No. Desa sampel Pendapatan Non PHBM PHBM Jumlah (Rp) (Rp) % (Rp) % 1  Padabeunghar 9.635.428,- 93,81 636.143,- 6,19 10.271.571,- 2  Linggarjati 12.827.571,- 93,09 952.000,- 6,91 13.779.571,- 3  Karangsari 10.636.143,- 89,96 1.186.571,- 10,04 11.822.714,- Rata-rata 11.033.047,- 92,29 924.905,- 7,71 11.957.952,-
Sumber: Data primer (2006)

## Tabel   5.  Tingkat Kemiskinan Sebelum dan Setelah PHBM
No. Waktu Desa Contoh (%) Kuningan (%) Indonesia (%) Padabeunghar Linggarjati Karangsari Rata-rata 1  Sebelum PHBM - - - - 16,36 19,14 2  Setelah PHBM 11,43 8,57 8,57 9,52 15,06 17,75
Sumber: Data primer (2006), Bapeda Kabupaten Kuningan dan BPS
Tabel   6.  Distribusi Pendapatan Menurut Kelas Pendapatan di Desa Contoh
No. Desa Koefisien Gini Pendapatan (%) Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 1  Padabeunghar 0,31 5,99 12,03 20,70 25,53 35,75 2  Linggarjati 0,35 4,88 10.89 19,05 26,69 38,49 3  Karangsari 0,18 10,79 17,52 19,33 22,16 30,21 Rata-rata 0,28 7,22 13,48 19,69 24,79 34,82 Sumber: Data primer (2006)
Tabel   7.  Sumber Pendapatan Rumah Tangga Peserta PHBM di Desa Contoh
No. Sumber Pendapatan Desa (%) Rata-rata (%) Padabeunghar Linggarjati Karangsari 1  Pertanian 45,14 61,03 47,37 51,18 2  PHBM 6,19 6,91 10,04 7,71 3  Lainnya 48,67 32,06 42,59 41,11 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Data primer (2006)
Tabel  8.  Variabel yang Berhubungan dengan Keuntungan dari PHBM
No. Variabel Koefisien Standar Error t-ratio 1 Konstanta -920591 747977 -1.23 2 Kelas umur 121772 110582 1.10 3 Umur produktif 229844 258663 0.89 4 Pendidikan -192503 119602 -1.61* 5 Jumlah anggota rumah tangga -100339 80511 -1.25 6 Pendapatan rumah tangga 0.10351 0.01526 6.78*** 7 Tingkat kemiskinan 649177 271985 2.39** 8 Tipe rumah -133946 109047 -1.23 9 Luas kepemilikan lahan -115241 160902 -0.72 10 Luas lahan PHBM -143484 132020 -1.09 11 Waktu kerja PHBM 2809 28671 0.10 12 Porsi pendapatan dari PHBM 9565873 733959 13.03*** Sumber : Data primer (2006), regresi linier, peubah terikat: pendapatan tahunan rumah tangga dari PHBM, n = 105; *** signifikan pada tingkat kepercayaan 1%,**signifikan pada tingkat kepercayaan 5%, * signifikan pada tingkat kepercayaan 10%
Rata-rata  pendapatan  peserta  PHBM  pada  3 desa  sampel  sekitar  Rp  3.336.573,-  per  kapita  per tahun,  dimana  jauh  di  atas  garis  kemiskinan    (320 kg  beras  atau  Rp  960.000,-  per  kapita  per  tahun saat  ini).  Hal  ini  diperkuat  lagi  dengan  banyaknya masyarakat  yang  tinggal  di  rumah  permanen, yaitu  sekitar  73,33%  mempunyai  rumah  permanen. Rumah  tangga  relatif  tidak  memiliki  ketergantungan yang  tinggi  terhadap  PHBM  sebagai  sumber pendapatan.  Pada  Desa  Linggarjati,  sekitar  6,91% pendapatan  rumah  tangga  berasal  dari  PHBM,
seperti  tumpang  sari  dan  sebagainya.    Sedangkan di  Desa  Karangsari,  kontribusi  PHBM  sekitar 10,04%  terhadap  pendapatan  rumah  tangga  dan di  Desa  Padabeunghar  6,19%  dari  pendapatan rumah        tangga  berasal  dari  PHBM  disajikan  pada Tabel 7.
Selanjutnya,  keuntungan  dari  PHBM  yang  secara signifikan  dipengaruhi  oleh  faktor  pendidikan, pendapatan  rumah  tangga,  tingkat  kemiskinan  dan porsi  pendapatan  dari  PHBM  ditunjukkan  pada Tabel 8.
Tabel  9  menggambarkan  hasil  analisis  regresi linier  dengan  tingkat  kemiskinan  sebagai  variabel terikat.  Tingkat  kemiskinan  dipengaruhi  secara signifikan  oleh  faktor  pendidikan,  jumlah  anggota rumah  tangga,  pendapatan  tahunan  rumah  tangga dari PHBM dan porsi pendapatan dari PHBM.
Strategi  Kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional Gunung  Ciremai,  Kabupaten  Kuningan,  Provinsi Jawa Barat
Metode  AHP  dan  SWOT  terdiri  dari  beberapa langkah,  yaitu  identifikasi stakeholders yang  terlibat dalam  pengambilan  keputusan  dan  klasifikasi  serta evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan (Kurttila et al ., 2000; Ananda and Herath, 2003).
Identifikasi  s takeholders Berdasarkan  kepentingan dan  pengaruhnya, stakeholders yang  terlibat  dalam PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yaitu:
1.  primer langsung ialah stakeholders yang terlibat dan atau memperoleh dampak langsung;
2.  primer  tidak  langsung  ialah stakeholders yang  terlibat  secara  tidak  langsung,  tetapi memperoleh dampak langsung;
3.  sekunder  ialah stakeholders yang  tidak  terlibat langsung  dan  tidak  memperoleh  dampak  secara langsung.
Klasifikasi  faktor-faktor  keputusan Menurut Shrestha et  al. (2004),  identifikasi    dan  klasifikasi faktor-faktor  keputusan  dilakukan  dengan  studi pustaka,  survey  lapangan  dan Focus  Group Discussion (FGD).  Namun,  karena  keterbatasan peneliti  hanya  dilakukan  studi    pustaka  yang mendapatkan  12  faktor  keputusan    dan  kemudian diletakkan  pada  masing-masing  kelompok  SWOT Tabel 10.
Tabel   9.  Analisis Regresi dari Variabel yang Berhubungan dengan Tingkat Kemiskinan
No. Variabel Koefisien Standar Error t-ratio 1 Konstanta 0.8500 0.2648 3.21*** 2 Kelas umur 0.03069 0.04107 0.75 3 Umur produktif 0.06355 0.09591 0.66 4 Pendidikan -0.07309 0.04423 -1.65* 5 Jumlah anggota rumah tangga -0.06097 0.02937 -2.08** 6 Pendapatan rumah tangga 0.00000001 0.00000001 0.73 7 Tipe rumah 0.02102 0.04062 0.52 8 Luas kepemilikan lahan 0.07564 0.05919 1.28 9 Luas lahan PHBM 0.00379 0.04917 0.08 10 Waktu kerja PHBM 0.00748 0.01058 0.71 11 Pendapatan tahunan rumah tangga dari PHBM 0.00000009 0.00000004 2.39** 12 Porsi pendapatan dari PHBM -1.5662 0.4268 -3.67***
Sumber: Data primer (2006), regresi linier, peubah terikat: tingkat kemiskinan, n = 105; ***signifikan pada tingkat  kepercayaan  1%,  **signifikan  pada  tingkat  kepercayaan  5%,  *signifikan  pada  tingkat kepercayaan 10%
Tabel  10.  Faktor-faktor  SWOT  yang  Mempengaruhi  Strategi  Kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
No. Strength Opportunity 1 Potensi keanekaragaman hayati, ekowisata dan jasa lingkungan yang besar Permintaan ekowisata dan jasa lingkungan yang cukup besar 2 Kerja sama stakeholders yang cukup baik
Iklim usaha yang cukup kondusif
3 Dukungan pemerintah dan stakeholders lainnya yang cukup menjanjikan Investasi dari pihak luar yang peduli terhadap kelestarian hutan Weakness Threat 1 Keanekaragaman hayati, satwa dan habitatnya yang sangat sensitif Gangguan terhadap hutan yang cukup tinggi 2 Kapasitas stakeholders yang relatif rendah Jumlah penduduk yang cukup besar 3 Ketergantungan masyarakat terhadap hutan cukup tinggi Pasar produk kayu yang cukup potensial Sumber: Data primer (2006)
Tabel  11.  Evaluasi  faktor  internal  dan  eksternal  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
No. Faktor-faktor internal eksternal Rata-rata 1 Strength 0,259 2 Weakness 0,255 Skor Faktor Strength – Weakness 0,004 3 Opportunity 0,271 4 Threat 0,215 Skor Faktor Opportunity – Threat 0,056
Sumber: Data primer (2006)
Evaluasi  faktor-faktor  keputusan Pada  tingkat pertama  dari  struktur  hirarki  dalam  perumusan strategi  kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional Gunung  Ciremai,  Kabupaten  Kuningan,  Provinsi Jawa  Barat  rasio  konsistensinya  pada  perbandingan berpasangan cukup bagus. Hal ini berarti perbandingan  berpasangan  pada  tingkat  ini  tidak menyulitkan stakeholders dan  dengan  mudah dapat mengambil keputusan yang prioritas.
Data  yang  diperoleh  dari  responden  dihitung secara  terpisah  untuk  mendapatkan  nilai  faktor prioritas  dan  semua  prioritas,  sehingga  memperoleh nilai  rata-rata.  Nilai  faktor  prioritas  menunjukkan kepentingan  relatif  dari  masing-masing  faktor SWOT.  Nilai  semua  prioritas  diperoleh  dengan mengalikan  nilai  faktor  prioritas  dengan  skala
parameter yang menggambarkan kepentingan relatif  dari  masing-masing  faktor    terhadap  semua kelompok  SWOT.  Nilai  rata-rata  menggambarkan pilihan  semua  responden  terhadap  PHBM  di  Taman Nasional  Gunung  Ciremai,  Kabupaten  Kuningan, Provinsi  Jawa  Barat.  Perbandingan  berpasangan membuktikan,  bahwa  pada  tingkat  ini  cukup  rumit dengan rasio konsistensi mencapai 9%. Hal ini masih dapat  diterima,  namun  memang  lebih  tinggi  dari pada  tingkat sebelumnya.
Nilai  rata-rata  dari  faktor-faktor  internal  dan eksternal yang didapat dibandingkan seperti Tabel  11.  Hasil  tersebut,  kemudian  diletakkan  pada Gambar  1,  sehingga  terlihat  situasi  saat  ini  berada pada kuadran I dengan strategi agresif.

## Opportunity
0,056
Kuadran I (Strategi Agresif) Weakness Strength 0,004

## Threat
Gambar    1.  Posisi  Kebijakan  PHBM  di  Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
Analisis SWOT yang merupakan analisis situasi, maka  jika  situasinya  berubah  maka  strateginya  juga akan  berbeda.    Namun,  berdasarkan  situasi  saat  ini dari  analisis  SWOT  disarankan  strategi  (S-O), sebagai berikut:
1.  sosialisasi  nilai  ekonomi  Taman  Nasional Gunung Ciremai dan intervensi regulasi;
2.  pengembangan  pemanfaatan  Taman  Nasional Gunung Ciremai;
3.  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai.

## Kesimpulan
1.  Implementasi  kebijakan  PHBM  di  Kabupaten Kuningan  terdiri  atas  beberapa  tahapan,  yaitu sosialisasi, pembentukan Forum PHBM, pemetaan,  inventori,  perencanaan  desa,  NKB, NPK dan Peraturan Desa.
2.  Dampak  ekonomi  dari  kebijakan  PHBM  di Kabupaten  Kuningan  ialah  terdapat  kontribusi pendapatan  PHBM  pada  pendapatan  rumah tangga  sebesar  7,71%,  yaitu  Rp  924.905,-  dari Rp  11.957.952,-  dengan  rata-rata  pendapatan sekitar Rp 3.336.573,-  per kapita per tahun   dan tingkat  kemiskinan  masyarakat  setelah  PHBM secara umum relatif baik.
3.  Rata-rata Koefisien Gini dari pendapatan  rumah tangga  per  tahun  ialah  0,28  yang  berarti
disparitas  pendapatan  relatif  cukup  terdistribusi secara baik dan relatif tidak memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  PHBM sebagai sumber pendapatan.
4.  Keuntungan dari PHBM di Kabupaten Kuningan secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  pendidikan, pendapatan  rumah  tangga,  tingkat  kemiskinan dan  porsi  pendapatan  dari  PHBM  serta  tingkat kemiskinan  dipengaruhi  secara  signifikan  oleh faktor  pendidikan,  jumlah  anggota  rumah tangga,  pendapatan  tahunan  rumah  tangga  dari PHBM dan porsi pendapatan dari PHBM.
5.  Strategi kebijakan PHBM yang dapat diterapkan di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, yaitu:
a.  sosialisasi  nilai  ekonomi  taman  nasional dan intervensi regulasi;
b.  pengembangan pemanfaatan taman nasional;
c.  pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## Saran
1.  Perlu  dilakukan  penilaian  ekonomi  lainnya  di Taman  Nasional  Gunung  Ciremai,  sehingga memiliki  informasi  nilai  ekonomi  dan  kegiatan sosialisasi  tentang  nilai ekonomi  kepada masyarakat mempunyai landasan informasi yang kuat.
2.  PHBM  yang  sekarang  ada  pada  kawasan Taman  Nasional  Gunung  Ciremai  bisa  tetap berjalan selama masa transisi ini dan kesepakatan  lama  masa  transisi  merupakan kebijakan  bersama  Pemda  Kabupaten  Kuningan dengan  Departemen  Kehutanan  berdasarkan kepentingan,  perkembangan  permasalahan  dan sebagainya.
3.  Selama  masa  transisi  ini,  semua  pihak  bersama- sama  secara  bertahap  berusaha  melaksanakan strategi  di  atas  karena  perubahan  pola  budaya masyarakat memerlukan pendekatan yang bersifat elegan dan persuasif.

## Daftar Pustaka
Ananda,  J.  and  Herath,  G.    2003.    The  Use  of Analytic  Hierarchy  Process  to  Incorporate Stakeholder  Preferences  in  to  Regional Forest Planning. Forest Policy and Economics
5: 13-26.
Kurttila,  M.,  Pesonen,  M.,  Kangas,  J.,  and  Kajanus, M.    2000.  Utilising  the  Analytic  Hierarchy Process  AHP  in  SWOT  Analysis-A  Hybrid Method  and  it’s  Application  to  a  Forest- Certification Case. Forest Policy and Economics 1: 41-52.
Shrestha, R.K., Alavalapati, J.R.R., and Kalmbacher, R.S.  2004.  Exploring  the  Potential  for Silvopasture  Adoption  in  South  Central Florida:  An  Application  of  SWOT-AHP Method.  Jurnal Agricultural Systems:1-15.
Tiryana, T.  2005.  Assessment of Sustainable Forest Management Using Fuzzy Rule-Based Model. International  Institute  for  Geo-Information Science and Earth Observation.  Enschede.