Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK TERPIDANA KASUS KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Mohd. Yusuf D.M., Elvi Sukesih, Devi Susanti, Hifni Soba
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia yusufdm@gmail.com, elvi@gmail.com, devi@gmail.com, hifni@gmail.com

## Abstract
Where  the  meaning  of  equal  opportunity  in  government  is  inseparable  from  political  rights  which implies political rights or political rights is a right which is to take part and play a role in a form of government that exists in a country. So that in terms of civil and political rights for every Indonesian citizen,  the  implementation  is  very  clearly  regulated  in  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia, Chapter XA of Human Rights Articles 28A to Article 28J, while the explanation of political rights for citizens is regulated in Article 26D paragraph (3) states that every citizen has the right to obtain  equal  opportunities  in  government.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  how  to revoke the political rights of convicts of corruption cases based on laws and regulations, how to grant additional criminal rights to the revocation of political rights of convicts of corruption cases based on laws and regulations. The method used is normative legal research. Based on the results of the study it  is  known  that  the  Revocation  of  the  Political  Rights  of  Convicted  Corruption  Cases  Based  on Legislation  that  Based  on  these  provisions  the  additional  criminal  imposition  of  revocation  of political  rights  against  convicts  is  not  contrary  to  the  Criminal  Code  as  long  as  the  revocation  of rights is accompanied by a period of application. The right to vote and be elected to public office can be classified as the right to freedom of thought and conscience. Human rights are rooted in the human person because of their humanity, if they are revoked then their humanity will also be lost.
Keywords: Political Rights, Convicts, Corruption
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk  partisipasi  dengan  memberikan  hak  pilih  pada  saat  pemilihan  berlangsung. 1 Kemudian menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik, yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica 2
Hak-Hak Sipil dan Politik Meliputi: 3
1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
Dimana  makna  kesempatan  sama  dalam  pemerintahan  tidak  terlepas  dari  hak  politik  yang mengandung pengertian Hak Asasi Politik atau Politics Rights adalah sebuah hak yang dimana untuk ikut andil dan berperan dalam sebuah bentuk Pemerintahan yang ada pada sebuah Negara.
Sehingga  didalam  hak-hak  sipil  dan  politik  bagi  setiap  warga  Negara  Indonesia  telah  sangat jelas diatur pelaksanaannya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sedangkan penjelasan hak politik bagi warga  Negara  diatur  pada  Pasal  26D  ayat  (3)  menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Namun  kenyataannya  didalam  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018 tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rayat  Daerah  Provinsi dan  Dewan  Perwakilan  Rayat  Daerah  Kabupaten/Kota,  terjadi  adanya  pembatasan  hak  politik  bagi setiap warga Negara terutama warga Negara yang pernah terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Sehingga  secara  tidak  langsung  telah  adanya  pembatasan  atau  pencabutan  hak  politik  bagi  setiap warga Negara yang akan mengikuti ajang demokrasi dalam bentuk mencalon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rayat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten/Kota, yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten/Kota.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang  berdasarkan pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap  dalam  Asas  Iktikad Baik  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pembiayaan  Pada  Masa  Pandemi  Covid  19.  Peter  Mahmud Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 4 Dalam  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan  juga  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan
1 Fuad  Fachruddin. Agama  dan  Pendidikan  Demokrasi:  Pengalaman  Muhammadiyah  dan  Nadhlatul  Ulama . Semarang, Pustaka Alvabet, 2016, hlm. 35-36
2 Menurut Montesquieu, dalam bukunya “L‟Esprit des Lois” (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi  kekuasaan  negara  dalam  tiga  cabang,  yaitu  (i)  kekuasaan  legislatif  sebagai  pembuat  undang- undang,  (ii)  kekuasaan  eksekutif  yang  melaksanakan,  dan  (iii)  kekuasaan  untuk  menghakimi  atau yudikatif.Dari  klasifikasi  ini  melahirkan  pemahaman  Trias  Politica  sebagai  teori  pembagian  kekuasaan negara  modern  dalam  tiga  fungsi,  yaitu  legislatif  (the  legislative  function),  eksekutif  (the  executive  or administrative function), dan yudisial ( the judicial function ).Baca Jimly, Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit.hlm. 13
3 Institute  for  Criminal  Justice  Reform .  (22  Oktober  2019,  diakses  jam  20.00  wib).  Mengenal  Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Logika  keilmuan  yang  dalam penelitian  hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  displin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 5
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan  ( Statute  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu hukum.
c. Pendekatan  Kasus ( Case  Approach ) adalah  pendekatan  yang  digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan  kasus  dari  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap  terkait  dengan permasalahan penelitian. 6
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  data  sekunder  yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat  dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan  Hukum  Sekunder,  yakni  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer yaitu:
1) Buku  mengenai  Undang-undang  Dasar,  pendapat-pendapat  yang  relevan  dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan- bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus  Hukum,  dan berbagai  kamus  lain  yang  relevan.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum normatif  hanya  digunakan  teknik  studi  documenter/studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  metode melakukan  pengumpulan  data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian  kepustakaan  yang  nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga wawancara secara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.
Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier selanjutnya dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Teknik  analisis  ini  tidak  mengunakan  angka-angka  atau  statistik,  namun lebih  kepada  penjelasan  dalam  bentuk  kalimat  yang  dipaparkan  secara  lugas.  Data  yang  telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual  yang  konkrit)  yang dihadapi.  Proses  yang  terjadi  dalam  deduksi  adalah  konkritisasi  (hukum),  karena  temuan-temuan hukum  berupa  nilai-nilai,  asas-asas,  konsep-konsep,  dan  norma-norma  hukum  yang  dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna  pernyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang  dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang  diajukan  sebelumnya.  Dimana  dalam  mendapatkan  suatu kesimpulan  dimulai  dengan  melihat  faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.
5 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001), hlm. 57.
6 Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Lancang  Kuning  Tahun 2019, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencabutan  Hak-Hak  Politik  Terpidana  Kasus  Korupsi  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan
Dalam  konsep  pemidanaan  secara  umum  penjatuhan  pidana  memiliki  tujuan  untuk  mencapai keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian,  baik  bagi  pelaku  maupun  korban  serta  masyarakat.Tujuan pemidanaan  modern  menggunakan  integrative  model  of  criminal  prosecution.  Menurut  Muladi (2002),  alasan  diterapkannya  model  integratif  karena  kompleksnya  masalah  pemidanaan  sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan  pidana  bersifat  operasional  dan  fungsional,  oleh  karena  itu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  multi  dimentional  approach.  Pendekatan  ini  menekankan  efek  pemidanaan  baik  terhadap pelaku  maupun  korban  dan  masyarakat.Dampak  tindak  pidana  dapat  bersifat  individual  maupun sosial.  Pendekatan  ini  sesuai  dengan  aliran  pemidanaan  deffense  social  yang  bernuansa  modern  di mana  tidak  menekankan  pada  pemidanaan,  namun  berusaha  menciptakan  kondisi  keadilan  yang seimbang  bagi  pelaku  tindak  pidana  dan  korban,  yang  akan  berpengaruh  pula  dengan  kondisi masyarakat. Kepentingan korban atau masyarakat menjadi perhatian.
Penjatuhan  pidana  merupakan  kewenangan  dari  hakim.Hakim  mengimplementasikannya dengan mendasarkan pada jenis pidana yang secara tegas diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Pasal 10  KUHP  menyatakan  jenis  pidana:  Pidana  Pokok,  yaitu:  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana kurungan,  dan  pidana  denda;  Pidana  tambahan,  yaitu:  pencabutan  hak  tertentu,  perampasan  barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pasal 35 ayat (1) KUHP menyebutkan hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim meliputi:
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan perang;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; dan
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
Penjatuhan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak  ini  harus  ada  pembatasan  jangka waktunya. Penegasan ini diatur dalam Pasal 38 KUHP yang menyebutkan:
1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  waktu  tertentu  atau  pidana  kurungan,  lamanya pencabutan  hak  paling  sedikit  2  tahun  dan  paling  banyak  5  tahun  lebih  lama  dari  pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.
Mendasarkan  pada  ketentuan  tersebut  penjatuhan  pidana  tambahan  pencabutan  hak  politik terhadap  terpidana  tidak  bertentangan  dengan  KUHP  sepanjang  pencabutan  hak  disertai  dengan jangka waktu penerapannya.
Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir  dan  hati  nurani.Memilih  dan  dipilih  berarti  menggunakan  pikiran  dan  hati  nurani  secara merdeka tanpa intervensi siapapun.Sehingga hak politik atau hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak terkena restriksi atau batasan (Budiardjo,  2009).HAM  berakar  dari  pribadi  manusia  karena  kemanusiaannya,  jika  dicabut  maka hilang juga sifat kemanusiaannya. Namun dalam ketentuan perundangan Indonesia yaitu Pasal 73 UU HAM menyatakan HAM dapat dibatasi berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap  HAM  serta  kebebasan  dasar orang  lain,  kesusilaan,  kepentingan  umum,  dan kepentingan bangsa. Pidana pencabutan hak politik terhadap kedua terpidana korupsi yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid. Sus/2014 merupakan bentuk pembatasan  HAM  terpidana  korupsi  karena  perbuatan  korupsi  yang  dilakukannya  telah  melanggar
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kepentingan umum dan kepentingan bangsa, serta dalam rangka menjamin terlaksananya HAM orang lain.
Demikian  pula  dalam  ketentuan  ICCPR  disebutkan  negara  pihak  ICCPR  diperbolehkan mengurangi  atau  mengadakan  penyimpangan  atas  kewajiban  dalam memenuhi HAM.Penyimpangan tersebut dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat  yang dihadapi  dan tidak  bersifat  diskriminatif  terhadap  ras  dan  etnis.  Hal tersebut dilakukan demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan, dan moralitas, serta menghormati hak kebebasan orang lain.

## Pemberian  Pidana  Tambahan  Terhadap  Pencabutan  Hak-Hak  Politik  Terpidana  Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih adalah bagian dari Hak Asasi Manusia.Dalam penerapannya  harus  dipertimbangkan  dampaknya  terhadap  terpidana  dan  masyarakat.Khusus penerapannya terhadap korupsi yang pelakunya memiliki kewenangan dalam mengelola negara, baik eksekutif  maupun  legislatif  yang  memiliki  jaringan  politik  (korupsi  politik).Fungsinya  untuk menghindarkan  lembaga  negara  dipimpin  oleh  koruptor  pada  masa  mendatang.  Namun implementasinya  tetap  mendasarkan  peraturan  perundangan  yang  berlaku,  yaitu  adanya  pembatasan pelaksanaan pencabutan hak politik sesuai dengan perundangan yang berlak
Landasan yuridis yang mengatur pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu terdapat di  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Pasal  18 ayat  (1)  huruf  d,  Pasal  35  ayat  (1),  Pasal  36,  Pasal  37  (1)  dan  Pasal  38  ayat  (1)  KUHP.  Landasan yuridis yang mengenai pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia khususnya hak politik adalah Pasal  29 (2)  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  Pasal  4  Internasional  Convenant  on  Civil and Political  Rights  (ICCPR), Pasal 28  J  ayat (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  terdapat  dalam  Pasal  70,  Pasal  73  dan  Pasal  74  serta Prinsip-prinsip  Siracusa  mengenai  Ketentuan  Pembatasan  dan  Pengurangan  Hak  Asasi  Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Pencabutan hak politik dari perspektif Hak Asasi Manusia diperbolehkan. Dalam hal ini artinya bukanlah  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.Justifikasi  dalam  konsep  Hak  Asasi  Manusia  disebut adanya  teori  limitasi  (teori  pembatasan  Hak  Asasi  Manusia)  dan  teori  derogasi  (pengurangan  Hak Asasi  Manusia).Hak  asasi  boleh  dibatasi  oleh  negara  sepanjang  prasyarat-prasyarat  terpenuhi. Prasyarat-prasyarat  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Prinsip-prinsip  Siracusa  mengenai  Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
Hakikatnya  pembatasan  dan  pengurangan  asasi  manusia  harus  sesuai  dengan  prinsip-prinsip Hak  Asasi  Manusia  yakni  kesetaraan  ((hal  yang  fundamental  dari  hak  asasi  manusia  kontemporer adalah  ide  yang  meletakkan  semua  orang  terlahir  bebas  dan  memiliki  kesetaraan  dalam  hak  asasi manusia)  serta  prinsip  diskriminasi  (pelarangan  terhadap  diskriminasi  adalah  salah  satu  bagian penting  dari  prinsip  kesetaraan.  Jika  semua  orang  dianggap  setara,  maka  seharusnya  tidak  ada perlakuan  yang  diskriminatif  (selain  tindakan  afirmatif  yang  dilakukan  dalam  rangka  mencapai kesetaraan)).
Secara filosofi pembatasan dan pengurangan pemenuhan hak-hak sipil dan politik hanya dapat dilakukan  apabila  sebanding  dengan  ancaman  yang  akan  muncul  dan  tidak  bersifat  diskriminatif. Beberapa  landasan  yuridis  sebagaimana  dimaksud  dalam  poin-poin  di  atas  adalah  hanya  dapat dilakukan  terhadap  hak-hak  yang  masuk  ketegori  hak  yang  dapat  dikurangi  ( derogable  rights ),  dan oleh  karenanya  alasan  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  melakukan  pembatasan  dan pengurangan terhadap hak-hak yang masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi (nonderogable). Pasal  28  J  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  juga  menyebutkan  adanya  pengurangan  dan pembatasan  Hak  Asasi  Manusia,  ”Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan  maksud  semata-mata untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Di dalam Pasal 2 (1) Hak Asasi Manusia disebutkan ” Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial,  kekayaan,  kelahiran  atau  status  lainnya”.  Ketentuan  ini  menunjukkan,  apa  yang  harus diusahakan  oleh  negara  berkenaan  dengan  berbagai  hak  yang  diakui  dalam  Konvenan  dan  kepada siapa hak-hak itu ditujukan.
Terdapat  beberapa  perbedaan  pendapat  mengenai  putusanpencabutan  hak  politik.Menurut Anggota  Komisi  III  DPR  Bambang  Soesatyo  pencabutan hak  politik tidak  boleh  dicabut,  karena  itu melampaui  batas  hak  asasi  dan  itu  merupakan  hak  paling  dasar  kecuali  hukuman  badan diperbanyak.Selain Bambang Soesatyo yang kontra terhadap pencabutan hak politik, ada juga Mantan Mahkamah  Konstitusi  Mahfud  MD.  Menurut  Mahfud  MD  pencabutan  hak  politik  salah  tetapi  agak berlebihan, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan  ancaman  hukuman  lebih  lima  tahun  tidak  boleh  menduduki  jabatan.  Semua  undang-undang yang mengatur jabatan publik mengatur seperti itu dan untuk apalagi dimasukkan ke dalam vonis,
Salah satu dari tindak pidana di dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Secara umum,  kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  Latincorruptio  atau  corruptus  yang  kemudian  muncul  dari bahasa Inggris dan Perancis yaitu corruption , dalam bahasa Belanda koruptie dan selanjutnya dalam bahasa  Indonesia  dengan  sebutan  korupsi.  Jika  kita  liat  pengertian  dari  beberapa  para  ahli  hukum tentang tindak pidana korupsi, maka bahwa setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Apabila  seseorang  maupun sekelompok orang melakukan tindak pidana korupsi, maka orang tersebut.
Pembentuk  Undang-Undang  menggunakan  istilah  Straffbaarfeituntuk  menyebutkan  tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang Straffbaarfeit tersebut.Dalam behasa belanda Straffbaarfeit terdapat dua unsur kata, yaitu Straaffbaar dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda  diartikan  sebagaian  dari  kenyataan,  sedangkan  Straaffbaar  bearti  dapat  dihukum,  sehingga secara harfiah perkataan Straffbaarfeit bearti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( recht  staats ),  maka  setiap  orang  yang  melakukan tindak  pidana  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  melalui  proses  hukum.  Penegakan hukum  mengandung  makna  bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan  hukum,  di  mana  larangan  tersebut  disertai  dengan  ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana  tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  melainkan  telah  diatur  dalam  undangundang,  maka  bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut  dan  larangan  tersebut  sudah  di  atur  dalam  undang- undang,  maka  bagi  para  pelaku  dapat  dikenai  sanksi  atau  hukuman,  sedangkan  ancaman  pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. 7 Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Dengan  demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan  perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan  serta  memberikan  rasa  aman  dan tentram.
Moeljatno  menyatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk: 8
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilarang,  dengan  disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
7 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 15
8 Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum  Pidana ,  (Yogyakarta:  Bina  Aksara, 2012), hlm. 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  suatu  pengertian  bahwa  hukum pidana  adalah  hukum  yang  memuat  peraturanperaturan  yang  mengandung  keharusan  dan  larangan terhadap  pelanggarnya  serta  mengatur  pelanggaran-pelanggaran  dan  kejahatankejahatan  terhadap kepentingan  umum,  perbuatan  yang  diancam  hukuman  yang  merupakan  suatu  penderitaan  atau siksaan,  selanjutnya  ia  menyimpulkan  bahwa  hukum  pidana  itu  bukanlah  suatu  hukum  yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaranpelanggaran dan kejahatan- kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.
Pencabutan  hak  politik  narapidana  korupsi  adalah  langkah  progresif  yang  dilakukan  Hakim Mahkamah  Agung.  Sehingga  putusan  tersebut  bisa  menjadi  yurisprudensi  bagi  Hakim  dan  lembaga peradilan  dibawahnya  untuk  menjatuhkan  hukuman  yang  sama.  Langkah  ini  sangat  mendukung pencegahan korupsi.Namun, harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik tersebut, agar  dapat  memberikan  rasa  keadilan  bagi  tujuan  hukum  itu  sendiri  yang  mengutamakan  keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masayarakat.
Limit waktu batasan hak politik bagi nara pidana koruptor dalam putusan Mahkamah Kontitusi (MK)  NO.4/PUU/VII/2009,  “berlaku  terbatas  jangka  waktunya  hanya  berlaku  sampai  lima  tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya” dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana.  Dasar  pertimbangan  Hakim  MK,  bahwa  pasal  larangan  narapidana  yang  diancam hukuman  lima  tahun  atau  lebih  untuk  mencalonkan  sebagai  kepala  daerah  itu  dinilai  sewenang- wenang  seolah-olah  pembentuk  undang-undang  menghukum  orang  tanpa  batas.  Sehingga,  jelas bahwa berdasarkan putusan MK di atas menjelaskan adanya batasan mengenai mantan narapida untuk mengikuti  Pemilu  sebagai  calon  legislatif  atau  kepala  daerah.Akan  tetapi  putusan  MA  tidak mencantumkan limitasi atau batasan pencabutan hak politik.Sehingga, tidak dapat dipastikan sampai kapan  terpidana  menjalani  hukuman  pencabutan  hak  politik  yang  berupa,  pencabutan  hak  pilih  dan memilih dalam jabatan publik.Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Istilah  Pejabat  Publik  akan  mengundang  berbagai  pendapat  atau  pandangan  mengenai  apa  itu pengertian Pejabat Publik. Dari berbagai pandangan tersebut, hanya akan dikemukakan pendapat dan pandangan  menurut  perspektif  hukum.  Perspektif  hukum  yang  dimaksudkan  adalah  bagaimana  para sarjana hukum, dan ketentuan hukum positif nasional kita memberi pengertian tentang apa itu Pejabat Publik. Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah ”Pejabat Publik”  memiliki  makna  yang  similar  (sama)  dengan  istilah  ”Pejabat  Tata  Usaha  Negara”.  Oleh karenanya,  perlu  dikemukakan  pendapat  Hans  Kelsen  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Jimly Asshiddiqie,  bahwa  setiap  jabatan  yang  menjalankan  fungsifungsi  law  creating  function  and  law applying function adalah pejabat tata usaha negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi  pembuatan  dan  pelaksanaan  norma  hukum  negara  dapat  disebut  sebagai  pejabat  tata usaha negara atau pejabat public.
Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang sangat panjang  akibat  pencabutan  hak  politik  sebagai  pidana  tambahan.Konsekuensi  dari  pencabutan  hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selasai menjalani pidana.Hal ini menimbulkan gejolak karena negara Indonesia yang menjamin adanya HAM tetapi tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor.
Pencabutan  hak  politik  pada  dasarnya  merupakan  tambahan  atas  hukuman  yang  sudah ada.Dengan  keputusan  itu,  terpidana  kehilangan  hak  memilih  dan  dipilih  selain  menduduki  jabatan publik.Penjelasan  yang  kita  dengar  mengenai  dasar  mengapa  vonis  tambahan  tersebut  dijatuhkan, karena  hakim  memandang  terpidana  telah  menyalahgunakan  hak  dan  wewenangnya  sebagai  pejabat publik.  Banyak  kasus-kasus  narapidana  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  dicabut  hak  politiknya, seperti Djoko Susilo, Lutfi Hasan Ishaaq, Anas Urbaningrum, Ratu Atut Chosia, dan beberapa pejabat lainnya  yang  tersandung kasus  korupsi.  Terdapat  pro  dan  kontra terkait  keputusan  ini.Banyak  pihak menilai  bahwa  pencabutan  hak  politik  merupakan  tindakan  yang  inkonstitusional  mengingat  hal tersebut merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin hak-haknya secara konstitusional. Ketentuan  pencabutan  hak,  Mahkamah  Konstitusi  memberikan  tafsir  dalam  putusan  Nomor 4/PUUVII/ 2009 yang memutus bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.  KUHP  menggariskan  pada  hari  putusan  pengadilan  mulai  djalankan  pencabutan  hak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
politik  atas  terpidananya.  Itu  artinya  bagi  yang  dihukum  penjara  misalnya  akan  terhitung  masa pencabutan hak politik tersebut pada saat mulainya menjalani masa pemidanaan (penjara/kurungan). Sedangkan  Putusan  MK  sudah  menetapkan  pula  batasannya;  yaitu  hitungannya  dimulai  sejak terpidana selesai menjalani masa hukuman pokoknya (terutama pidana penjara dan kurungan).
Pencabutan  hak  politik  diatur  dalam  Pasal  35  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, bahwa  hak-hak  terpidana  yang  dapat  dicabut  dengan  putusan  hakim  di  antaranya  hak  memegang jabatan,  hak  memasuki  angkatan  bersenjata,  serta  hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan umum.Dengan  demikian,  basis  hukum  bagi  hakim  dalam  memutuskan  pencabutan  hak  politik  telah sah  karena  ada  dasar  hukum  setara  dengan  undang-undang,  yaitu  KUHP.  Berdasarkan  hal  tersebut, Penulis  berpendapat  bahwa  terhadap  kasus  pencabutan  hak  politik  bagi  koruptor.Penulis  setuju  atas pengenaan  pencabutan  hak  politik  bagi  koruptor.Korupsi  merupakan  permasalahan  yang  tidak  lagi asing  bagi  Indonesia.Hal  ini  sebagaimana  dampak  yang  ditimbulkan  dari  korupsi  yang  merupakan kejahatan Extraordinary Crime, dapat mengganggu dan menghambat pembangunan suatu negara serta mengancam  kesejahteraan  rakyat,  pertumbuhan  ekonomi  negara  bahkan  stabilitas  negara  itu sendiri.Pencabutan  hak  politik  bagi  koruptor  ini,  tidak  sebanding  dengan  kerugian  negara  dan  tidak terwkesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
Pasca reformasi selain melahirkan transparansi / keterbukaan yang seterbuka-bukanya disegala bidang kehidupan, juga melahirkan sejumlah banyak para koruptor yang dilakukan oleh para pejabat publik. Pejabat publik atau penyelenggara negara dalam istilah UU Anti KKN dimaksud adalah para kepala daerah (Bupati, Walikota dan Gubernur), para anggota DPR, DPRD, Para Mentri dan Pejabat Eselon I dan pejabat birokrasi lainnya. Sepanjang kurun waktu 2004 sampai kini Paling tidak hampir 3000  anggota  DPRD  (tepatnya  2.545 orang) terjerat  hukum  yang  sebagian  besarnya  kasus  korupsi  . Kementrian  dalam  negeri  mencatat  sebanyak  318  Kepala  Daerah  dari  524  orang  Kepala  Daerah terjerat  korupsi  ,  belum  lagi  para  pejabat  di  tingkat  pusat  demikian  halnya  beberapa  Menteri  juga terjerat  disamping  beberapa  ketua  umum  partai  (andi  Bahtiar  Hamzah,  Malaranggeng,  Lutfi  Hasan Ishak, Anas, JW dan lainnya).
Fenomena  maraknya  para  pejabat  publik  terjerat  kasus  korupsi  rasanya  sudah  cukup menimbulkan  urgensi  dilakukan  upaya-upaya  untuk  menghentikannya.Secara  politis  fenomena  itu menunjukan  telah  terjadinya  penghianatan-penghianatan  terhadap  amanat  rakyat,  karenanya diperlukan tindakan-tindakan yang menimbulkan efek jera pada para pelaku.Langkah yang dilakukan dengan memperberat  hukuman rasanya  belum  cukup efektif,  karena  korupsi yang  dilakukan  pejabat publik  belum  juga  menyurut.  Hak-hak  narapidana  atas  remisi  (pengurangan  hukuman,  yang  konon bisa  dilakukan  atas  dasar  hari-hari  besar  tertentu)  serta  lembaga  pembebasan  bersyarat  ditambah dukungan  materi  yang  dikuasai  narapidana  dan  keluarganya,  seringkali  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  “gradasi  kejeraan”  (tingkat  kekapokan)  para  pelaku  pada  level  yang  paling  rendah. Artinya  jangankan  takut,  rasa  kekhawatiran  saja  mungkin  sudah  tidak  ada  pada  mereka,  itulah sebabnya  jangan  merasa  heran  jika  melihat  para  Tersangka/Terdakwa  (  memakai  rompi  tahanan KPK/Kejaksaan)  tersenyum  melambai-lambaikan  tangan  kepada  masyarakat  melalui  press  dan tayangan-tayangan TV. Ya koruptor telah berhasil meregenerasi dengan sukses.
Dalam  kehidupan  perpolitikan  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara  itu  bisa  dilahirkan dengan  tiga  modus,  yaitu:  pejabat  publik  yang  dipilih  oleh  rakyat  langsung  (elektif),  pejabat  publik yang  diseleksi  oleh  panpel  dan  DPR  (selektif)  dan  pejabat  publik  yang  ditunjuk  oleh  atasan.  Yang pertama  adalah  Presiden  &  Wakil  Presiden,  para  anggota  DPR,  DPRD,  DPD,  Kepala  Daerah (Bupati/Walikota),  Kepala  Desa  tapi  tidak  termasuk  Ketua  RW  atau  Ketua  RT  meskipun  dipilih langsung.  Sedangkan  yang  kedua,  para  Duta  Besar,  Para  Komisioner  Komisi  negara,  Hakim, Pimpinan Bank Indonesia dan semua pejabat yang diseleksi oleh DPR, dan pejabat publik jenis ketiga antara lain Para menteri, Para pejabat Eselon I sampai III di kementrian dan lembaga negara lainnya.
Meski Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita masih peninggalan Belanda, namun dalam  beberapa  ketentuannya  cukup  berpandangan  dan  menjangkau  jauh  kedepan.  Sebagai  contoh ketentuan  Pasal  52  KUHP  yang  bernyi:  “bila  seorang  pejabat  melakukan  tindak  pidana,  melanggar satu  kewajiban  khusus  dari  jabatannya,  atau  pada  waktu  melakukan  tindak  pidana  memakai kekuasaan,  kesempatan  atau  sarana  yang  diberikan  kepadanya  karena  jabatannya,  maka  pidananya dapat  ditambah  sepertiga.  Ketentuan  tersebut  menyiratkan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh pejabat publik yg berkaitan dengan jabatan publiknya maka hukumannya diperberat sepertiga. Jangan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
tanya,  rasionya  sudah  dapat  dipastikan  berdasarkan  Mvtnya  (memorie  van  toelicting- asbabunnujulnya)  karena  pada  dasarnya  “jabatan  publik”  itu  merupakan  amanat  rakyat  yang  harus dijalankan  dalam  kerangka  perlindungan  dan  pelayanan  terhadap  publik,  rakyat,  jabatan  itu  untuk kemaslahatan umat/publik, karena itu “penghianatan terhadap jabatan” hukumannya harus diperberat. Sebagaimana dikemukakan diatas realitas penegakan hukum mengalami anomali, penghukuman yang berat  ternyata  tidak  menjerakan,  korupsi  terus  berkembang  biak  dan  meregerasi  dengan  sukses. Memang kita tidak boleh menafikan keterkaitannya dengan subsistem yang lain, sistem politik yang menstimulasi  lahirnya  materialisme,  sistem  keuangan  negara  yang  memungkinkan  lahirnya  para koruptor (Ingat: pada  kurun 2014-2015 ini Anggaran rapat dan perjalanan dinas mencapai “triliunan rupiah” ironisnya ini uang APBN). Namun begitu, tetap saja selain mengupayakan pembenahannya secara  terintengrasi  (menyeluruh)  juga  harus  ada  upaya-upaya  parsial  dalam  subsistem  penegakan hukum yang ditujukan meminimilkan terjadinya korupsi.
Pencabutan  hak  politik  merupakan  terobosan  sistemik  harus  kita  letakkan  dalam  kerangka untuk menjerakan dan meminimalkan terjadinya korupsi.Dalam khasanah hukum pidana dikenal  dua jenis  penghukuman  yaitu  hukuman  pokok  dan  hukuman  tambahan,  keduanya  merupakan  “diskresi hakim”. Hukuman pokok, antara lain : pidana mati/seumur hidup, pidana penjara (minimal satu haru maksimal  20  tahun),  pidana  kurungan  dan  pidana  denda.  Sedangkan  hukuman  tambahan  berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim.
Mengenai  hukuman  tambahan  pencabutan  hak-hak  tertentu  dielaborasi  dalam  ketentuan  Pasal 35  KUHP  antara  lain  :  hak-hak  terpidana  yang  dapat  dicabut  dengan  putusan  hakim  berdasarkan KUHP dan aturan lainnya adalah: (1). Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; (2). Hak memasuki Angkatan Bersenjata; (3).hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan;  (4).hak  menjadi  penasehat  hukum  atau  pengurus  atas penetapan  pengadilan,  hak  menjadi  wali,  pengawas,  wali  pengampu,  atau  engampu  engawas  yang bukan  anaknya  sendiri;  (5),  hak  menjalankan  ekuasaan  orang  tua,  menjalankan  perwalian  dan pengampuan  atas  anak  sendiri;  (6).  Hak  menjalankan  mata  pencaharian  tertentu.  Demikian  juga tentang  lamanya  pencabutan  hak-hak  tertentu  ini  diatur  antar  lain:  (a)  bagi  mereka  yang  dihukum pidana  mati  atau  penjara  seumur  hidup,  lamanya  pencabutan  hak  adalah  seumur  hidup;  (b)  bagi mereka yang dihukum penjara selama waktu tertentu atau kurungan lamanya pencabutan hak minimal dua  tahun  dan  maksimal  5  tahun  lebih  lama  dari  hukuman  yang  dijatuhkan;  sedangkan  (c)  bagi mereka  yang  dihukum  dengan  pidana  denda,  maka  lamanya  hukuman  pencabutan  hak  minimal  dua tahun dan maksimal lima tahun.

## IV. KESIMPULAN
Pencabutan  Hak-Hak  Politik  Terpidana  Kasus  Korupsi  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan bahwa Mendasarkan pada ketentuan tersebut penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik  terhadap  terpidana  tidak  bertentangan  dengan  KUHP  sepanjang  pencabutan  hak  disertai dengan jangka waktu penerapannya. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dapat digolongkan dalam  hak  atas  kemerdekaan  berpikir  dan  hati  nurani.  Memilih  dan  dipilih  berarti  menggunakan pikiran  dan  hati  nurani  secara  merdeka  tanpa  intervensi  siapapun.  Sehingga  hak  politik  atau  hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik termasuk salah satu hak asasi manusia yang sifat umumnya tidak  terkena  restriksi  atau  batasan  (Budiardjo,  2009).  HAM  berakar  dari  pribadi  manusia  karena kemanusiaannya,  jika  dicabut  maka  hilang  juga  sifat  kemanusiaannya.  Namun  dalam  ketentuan perundangan  Indonesia  yaitu  Pasal  73  UU  HAM  menyatakan  HAM  dapat  dibatasi  berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang  lain,  kesusilaan,  kepentingan  umum,  dan  kepentingan  bangsa.  Pidana  pencabutan  hak  politik terhadap kedua terpidana korupsi yang tercantum dalam Putusan MA Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor  1195K/Pid.  Sus/2014  merupakan  bentuk  pembatasan  HAM  terpidana  korupsi  karena perbuatan  korupsi  yang  dilakukannya  telah  melanggar  kepentingan  umum  dan  kepentingan  bangsa, serta dalam rangka menjamin terlaksananya HAM orang lain.
Pemberian  Pidana  Tambahan  Terhadap  Pencabutan  Hak-Hak  Politik  Terpidana  Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan bahwa hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu  dielaborasi  dalam  ketentuan  Pasal  35  KUHP  antara  lain  :  hak-hak  terpidana  yang  dapat dicabut  dengan  putusan  hakim  berdasarkan  KUHP  dan  aturan  lainnya  adalah:  (1).  Hak  memegang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
jabatan  pada  umumnya  atau  jabatan  tertentu;  (2).  Hak  memasuki  Angkatan  Bersenjata;  (3).  hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4). hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, wali pengampu, atau engampu engawas yang bukan anaknya sendiri; (5), hak menjalankan ekuasaan orang  tua,  menjalankan  perwalian  dan  pengampuan  atas  anak  sendiri;  (6).  Hak  menjalankan  mata pencaharian  tertentu.  Demikian  juga  tentang  lamanya  pencabutan  hak-hak  tertentu  ini  diatur  antar lain: (a) bagi mereka yang dihukum pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah  seumur  hidup;  (b)  bagi  mereka  yang  dihukum  penjara  selama  waktu  tertentu  atau  kurungan lamanya  pencabutan  hak  minimal  dua  tahun  dan  maksimal  5  tahun  lebih  lama  dari  hukuman  yang dijatuhkan; sedangkan (c) bagi mereka yang dihukum dengan pidana denda, maka lamanya hukuman pencabutan hak minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.

## REFERENSI
A.  Mukti  Arto,  2017, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,  Yogyakarta:  Pustaka Belajar.
Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (LegalTheory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) , Jakarta: Penerbit Kencana. Achmad, Aang dan Maskanah, Ummi, 2020, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Class Action, Gugatan  Sederhana,  E-court  dan  E-Litigation)  dilengkapi  yurisprudensi ,  Bandung:  Logoz Publishing.
Andi  Tarigan,  2018, Hidup  Bersama  Seperti  Apa  Yang  Kita  Inginkan?  Tumpuan  Keadilan  Rawls , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Efa Laela Fakhriah, 2013, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Bandung: PT Alumni. Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fauzan,  2015,  Peranan  PERMA  &  SEMA  Sebagai  Pengisi  Kekosongan  Hukum  Indonesia  Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung, Jakarta: Kencana.
H.A.  Mukti  Arto,  2007, Praktek  Perkara  Perdata  Pada  Pengadilan  Negeri ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Hamzah, Andi, 2009, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika. Has  Natabaya,  2008, Sistem  Peraturan  Perundang  -Undangan  Indonesia, Jakarta:  Konstitusi  Press Dan Tata Nusa.
Henry  P.  Panggabean,  2001, Fungsi  Mahkamah  Agung  Dalam  Praktek  Sehari-Hari, Jakarta:  Sinar Harapan.
Henry  Pandapotan  Panggabean,  2005, Fungsi  Mahkamah  Agung  Bersifat  Pengaturan ,  Yogyakarta: Liberty.
John  Rawls,  2006, Teori  Keadilan ,  Terjemahan  Uzair  Fauzan  dan  Heru  Prasetyo,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Lili  Rasjidi  dan  Liza  Sonia  Rasjidi,  2012, Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Lilik  Mulyadi,  2007, Hukum  Acara  Pidana;  Normatif,  Teoretis,  Praktik  dan  Permasalahannya , Bandung: PT. Alumni.
M.  Yahya  Harahap,  2005, Hukum  Acara  Perdata:  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika. Mahkamah  Agung  RI,  2019, Buku  Panduan  e-Court  Mahkamah  Agung  2019 ,  Jakarta:  Mahkamah Agung RI.
Mulyadi,  Lilik,  2012, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia:  Suatu  Tinjauan  Khusus  Terhadap  Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Nur dan Fakhrur, 2019, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia , Sidoarjo: Nizami Learning Center. Pangaribuan,  Aristo  M.A,  dkk,  2017, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo.
Ronald  S.  Lumbuun,  2011, PERMA  RI  (Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia)  Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Jakarta: Rajawali Pers.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Saleh,  Mohammad,  2016, Penerapan  Asas  Peradilan,  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata , Cet. 3, Yogyakarta: Graha Cendekia. Satjipto Raharjo, 2008, Membedah Hukum Progresif , Cet. III, Jakarta: Kompas Media Nusantara. Sophar Maru Hutagalung, 2019, Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika. Suadi,  Amran,  2019, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia  Menakar  Beracara  di Pengadilan Secara Elektronik , Jakarta: PT. Prenadamedia Group. Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia , Edisi enam, Yogyakarta: Liberty. Suriani,  Suriani,  dan  Ismail  Ismail,  2020, Pengaruh  Pandemi  Covid-19  terhadap  Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan , Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan.
Suryana, Yana, 2019, Penegakkan Hukum dan Peradilan , Klaten: Cempaka Putih. Wardaningsih, N., 2019, Hukum dan Peradilan , Semarang: Alprin. Yahya  Harahap,  2017, Hukum  Acara  Perdata:  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Jakarta: Sinar Grafika. Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia , Bandung: Widia Padjajaran.
Zainuddin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam , Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal/Tesis Anggraeni, RR Dewi, Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik , Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 4.1, 2020.
Anissa, Analisis  Hukum e-Litigasi  Jo.  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  elektronik  dihubungkan  dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50  Tahun  2009  Tentang  Pengadilan  Agama ,”  Jurnal  Negara  dan  Keadilan  Vol  9  Nomor  2, 2020.
Anistia Ratenia Putri Siregar, Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  Dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP  Pada Peradilan Pidana, Medan, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
Bernadette Mulyati Waluyo, Asas Terbuka Untuk Umum , Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 6, No. 1, 2020.
Dewi  Rahmaningsih  Nugroho  and  Suteki  Suteki,  2020, Membangun  Budaya  Hukum  Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi) , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3.
Iswantoro,  Wahyu, Persidangan  Pidana  secara  Online,  Respon  Cepat  MA  Hadapi  Pandemi  Covid- 19 , Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 6.1, 2020. Ni  Putu  Riyani  Kartika, Eksistensi  E-Court  untuk  Mewujudkan  Asas  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan  dalam  Sistem  Peradilan  Perdata  di  Indonesia ,  Bali:  Universitas  Ngurah  Rai,  Jurnal Yustitia, Vol.13 No.1, 2019.
Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki, Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi) , Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2.3, 2020.
Nur  Solikin, Mencermati  Pembentukan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA) ,  Jurnal RechtsVinding, 2017.
Baiq Paridah, dengan judul Jurnal “Implementasi Dan Dampak E-Court ( Electronics Justice system ) Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaianperkara Di Pengadilan Negeri Selong” , Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Volume 2, Nomor 1, November 2020.
Dewi  Rahmaningsih  Nugroho  mahasiswi  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro  Fakultas  Hukum,  Universitas  Diponegoro  Tahun  2020,  Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia  Volume  2,  Nomor  3,  Tahun  2020  dengan  judul  penelitian Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pranawa,  Burham,  and  Joko  Mardiyanto, Pengaruh  Pelaksanaan  Sidang  Peradilan  Pidana  Secara Online  Terhadap  Pembuktian  Dalam  Persidangan  Di  Pengadilan  Negeri  Boyolali ,  Jurnal Bedah Hukum 4.2, 2020.
Razaq,  Nur  Akmal, Legalitas  Persidangan  Daring  Di  Masa  Pandemi  Covid–19  Dalam  Pespektif Hukum Pidana , Jurnal Inovasi Penelitian 1.6, 2020. Retnaningsih, Sonyendah, dkk., Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi  Perkara  Di  Pengadilan  Secara  Elektronik  Dan  E-Litigation  Menurut  Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik  (Studi  Di  Pengadilan  Negeri  Di  Indonesia) ,  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  50.1, 2020.
Rifqi, M. J., Perkembangan dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi Pengadilan Agama , Al-QadaU, 7 No 1, 2020.
Sonyendah  Retnaningsih,  Distiani  Latifah  Soroinda  Nasution,  Rouli  Anita  Valentina,  Kelly Mantovani, Pelaksanaan e-court menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  dan  e-Litigation  Menurut  PERMA  Nomor  1  Tahun 2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  (Studi Pengadilan Negeri di Indonesia) , Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 50 No. 1, 2020.
Visca  J  Saija, Peraturan  Mahkamah  Agung  dan  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  menurut  jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia , Jurnal Sasi Vol 20 No. 2, 2014.