…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Anak di Panti Asuhan
Palma Fitria Fahlevi 1 , Emerich Simangunsong 2 , Onkoseno Grandiarso Sukahar 3 , Hanif Fatih Wicaksono 4 , Irawan Setyono 5 , Teguh Siswoyo 6 1,2,3,4,5,6 Kepolisian Republik Indonesia, Sespim Lemdiklat Polri E-mail: palmafitriafahlevi@gmail.com 1

## Article History:
Received: 25 Februari 2024 Revised: 11 Maret 2024 Accepted: 13 Maret 2024 Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena kekerasan terhadap anak di Panti Asuhan Palembang. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  mendalam  tentang konteks  kekerasan  yang  terjadi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kekerasan  terhadap  anak  di Panti  Asuhan  Palembang  terjadi  dalam  berbagai bentuk,  termasuk  fisik,  psikologis,  dan  seksual. Faktor-faktor  yang menyebabkan kekerasan  tersebut antara  lain  kurangnya  pengawasan,  kurangnya pelatihan  bagi  pengasuh,  serta  ketidakmampuan mengatasi  konflik  secara  sehat.  Dampak  dari kekerasan ini sangat serius, mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak-anak serta perkembangan sosial mereka.  Penelitian  ini  menyoroti  perlunya  tindakan preventif dan intervensi yang efektif dari pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak di panti asuhan dari kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang  aman  dan  mendukung  bagi  perkembangan mereka.

## Keywords: Anak, Kekerasan,
Panti Asuhan

## PENDAHULUAN
Peran orang tua dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan aspek yang sangat penting, sebagaimana mereka bukan hanya bertindak sebagai figur kepemimpinan, namun juga  sebagai  inisiator  utama  dalam  proses  pendidikan,  pembimbingan,  fasilitasi,  serta  sebagai teladan bagi anak-anak mereka. Anak, dalam konteks ini, dianggap sebagai manifestasi dari kasih sayang  yang  diberikan  oleh  orang  tua,  sementara  orang  tua  berperan  sebagai  pelindung  yang bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  anak-anak  mereka.  Kehadiran  anak  mengubah  dinamika kehidupan  orang  tua  secara  signifikan,  mendorong  mereka  untuk  menyesuaikan  diri  dan mempersiapkan generasi penerus dengan sebaik-baiknya. Sebagai pengemban peran sebagai guru pertama, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan masa depan anak-anak mereka agar  dapat  menjadi  kontributor  yang  berarti  bagi  kemajuan  bangsa.  Institusi  pendidikan  formal seperti sekolah memegang peran penting sebagai mitra bagi  orang tua dalam menyiapkan anak- anak  untuk  menghadapi  perjalanan  kehidupan,  memberikan  wawasan,  pengalaman  sosial,  serta pengetahuan yang berharga (Margareta & Jaya, 2020).
Orang  tua,  sebagai  agen  pendidikan,  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  bahwa pengalaman awal yang diberikan kepada anak-anak di lingkungan keluarga memberikan fondasi
yang  kuat  untuk  mengarungi  kehidupan  dewasa.  Selain  orang  tua,  peran  individu  lain  dalam lingkungan sosial anak juga memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan karakter anak. Oleh  karena  itu,  memberikan  teladan  positif  dan  pengalaman  yang  membangun  merupakan tanggung jawab bersama bagi semua individu yang terlibat dalam kehidupan anak. Menjadi orang tua  mengharuskan  individu  untuk  menerima  serta  memikul  tanggung  jawab  dalam  mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang yang memadai untuk memastikan pertumbuhan anak menjadi  pribadi  yang  berbudi  luhur,  sehat,  dan  cerdas.  Anak  dianggap  sebagai  representasi  dan cerminan masa depan, sekaligus merupakan aset bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perlakuan kasih sayang yang diberikan kepada anak merupakan bentuk penghargaan atas anugerah yang diberikan, dan seharusnya dilakukan dengan penuh kesadaran serta cinta yang tulus. Namun, disayangkan bahwa masih terdapat kasus dimana beberapa orang tua, baik biologis maupun angkat, tidak memenuhi amanah tersebut, bahkan menjadikan anak-anak sebagai korban kekerasan dan penelantaran (Asy'ary, 2019).Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak anak yang harus dilindungi oleh negara. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara  wajar,  aman,  damai,  dan  bahagia.  Kasus  kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia  masih menjadi masalah yang serius. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 4.683 aduan sepanjang tahun 2022 dan 2113 adukan berkaitan dengan perlindungan khusus anak (Nababan, 2023). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini terjadi di berbagai tempat, termasuk di panti  asuhan.  Panti  asuhan  seharusnya  menjadi  tempat  yang  aman  bagi  anak-anak,  tetapi kenyataannya, panti asuhan juga bisa menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka, menurut Purwono (2008), adalah suatu proses pengumpulan  informasi  dari  sumber-sumber  tertulis  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  atau kajian  tertentu.  Dalam  konteks  ini,  studi  pustaka  menjadi  landasan  utama  bagi  peneliti  untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang sedang dipelajari atau diteliti. Metode ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, laporan penelitian, serta sumber-sumber elektronik lainnya yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Studi Kasus
Dalam rekaman video yang beredar, tampak pengasuh panti asuhan berkali-kali melakukan penganiayaan terhadap beberapa anak panti. Ia terlihat memukul, menampar, dan mengeluarkan cacian  dengan  kata-kata  kasar  yang  dilontarkan  kepada  sejumlah  anak  asuhnya  di  panti. Diberitakan  Kompas.com,  Senin  (27/2/2023),  penyidik  Satres  Polrestabes  Palembang  telah menetapkan  Hidayatullah  (51),  pemilik  panti  asuhan  Fisabilillah  Al-Amin,  sebagai  tersangka penganiayaan anak-anak asuhnya. "Sudah, nanti perkembangan kita update kembali. Hingga saat ini sudah 24 saksi diperiksa dan masih kita akan lakukan pengembangan," ungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Mokmahad Ngajib, Senin, (27/2/2023). Tanggapan KPAI Asra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengatakan, bahwa sebelumnya pernah ada dugaan kekerasan serupa yang dialami oleh anak-anak di panti suhan tersebut dengan pelaku yang sama.  "Sudah banyak kekerasan yang dilakukan selama kurang lebih setahun terakhir. Puncaknya ada  pada  video viral  kemarin,  yang menampilkan peristiwa  kekerasan yang direkam  oleh  anak- anak panti," ujarnya dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/3/2023).  Karena hal inilah, KPAI  menyayangkan  selama  1  tahun  anak-anak  disabilitas  dan  non-disabilitas  berada  dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
pengasuhan tidak layak dalam panti asuhan tersebut. "Saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar besarnya, atas keberanian anak asuh mengunggah video tersebut," kata Jasra Putra. "Padahal kita tahu peristiwa kekerasan tersebut sudah diselesaikan secara damai, antara pihak panti dan orang tua yang menitipkan anak," tambahnya.
Menurut  KPAI,  selepas  ada  kesepakatan  damai,  ternyata  anak-anak  panti  tetap  berada dalam kegusaran. Hingga akhirnya dengan sekuat tenaga mereka berusaha menggugah kekerasan tersebut di media sosial. "Jadi ini tidak bisa dilihat sederhana ya, kekerasan di mata anak, disimpan sekian lama, setahun, dan berani mengungkap setelah ada kata damai orang tua dan lembaga atau panti ini," ucapnya. KPAI juga mendorong POLRI untuk menuntaskan kekerasan pada anak ini. Kekerasan pada anak ini sering terjadi lantaran anak secara fisik mudah dikuasai dan secara pikiran atau  kognitif  mudah  dibelokkan.  Ditambah,  anak  juga  belum  matang  secara  emosi.  "Tentu keberanian anak ini sangat perlu diapresiasi karena menjadi bagian dari pemulihan jangka panjang. Untuk  itu  semua  yang  terlibat mendamaikan, perlu  diperiksa  Kepolisian, agar  terang benderang apa penyebab terjadinya perdamaian dan siapa yang terlibat mendamaikan," jelasnya. Sebelumnya, Polrestabes  Palembang  pada  25  Februari  merespons  video  viral  kekerasan  anak  di  panti,  atas laporan masyarakat (Diahwahyuningtyas & Pratiwi, 2023).

## Upaya Penanganan Kekerasan Terhadap Anak
Menurut R.A. Kosnan, anak-anak merupakan individu muda dalam segi usia dan jiwa yang rentan  terhadap  pengaruh  dari  lingkungannya.  Oleh  karena  itu,  perhatian  yang  serius  terhadap anak-anak sangatlah penting. Ironisnya, meskipun anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dan lemah dalam masyarakat, mereka seringkali terpinggirkan dan kehilangan hak-haknya, bahkan menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Pengertian tentang anak dalam  sistem  hukum  Indonesia  masih  belum  seragam,  dengan  setiap  peraturan  perundang- undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dari berbagai definisi tentang  anak  yang  ada,  dapat  ditarik  benang  merah  yang  menggambarkan  identitas  dan  kondisi anak  sebagai  subjek  yang  menghadapi  berbagai  konsekuensi  sebagai  pemegang  gelar  anak. Pengertian anak dalam konteks hukum menempatkannya sebagai subjek dan objek utama dalam proses legitimasi, generalisasi, dan sistematika aturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban anak. Dalam  hal  ini,  anak  diberikan  perlindungan  hukum  serta  diakui  hak-haknya  sesuai  dengan statusnya sebagai anak.
Perlindungan hukum merupakan instrumen yang esensial dalam menjamin eksistensi dan hak-hak  anak.  Anak,  dalam  kerangka  hukum,  diakui  sebagai  subjek  hukum  yang  memiliki  hak asasi manusia yang diatur oleh perundang-undangan. Persamaan hak dan kewajiban antara anak dengan  orang  dewasa  juga  diatur  secara  tegas  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Terdapat unsur-unsur eksternal dalam diri anak yang perlu diperhatikan, seperti adanya ketentuan hukum yang  mendasarkan  prinsip  persamaan  dalam  hukum  ( equality  before  the  law )  serta  hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya  secara  wajar,  dengan  memperhatikan perkembangan  fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak menjadi cermin adanya keadilan dalam masyarakat, dan oleh  karena  itu,  berbagai  bidang  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat  harus  berupaya mewujudkannya. Kegiatan perlindungan anak memiliki dampak hukum, baik yang terkait dengan hukum  tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis.  Hukum  menjadi  jaminan  bagi  pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak sebaiknya dilakukan sejak dini, mulai dari masa janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia delapan belas tahun. Konsep perlindungan anak
yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip menjadi dasar bagi Undang-undang untuk memberikan kewajiban  perlindungan  kepada  anak,  yang  didasarkan  pada  asas-asas  Non  diskriminasi, kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup,  dan  perkembangan,  serta penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Perlindungan  anak  dapat  dibedakan  menjadi  dua  bagian, yaitu yang bersifat yuridis dan yang bersifat non-yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis mencakup  perlindungan  dalam  bidang  hukum  publik  dan  hukum  keperdataan,  sementara perlindungan anak yang bersifat non-yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah  dari  masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36  Tahun  1990,  dijelaskan  bahwa  anak  harus    sepenuhnya    dipersiapkan    untuk    menjalani kehidupan. Pengertian   anak    dalam    sistem    hukum    Indonesia  belum    ada    keseragaman,   tiap peraturan  perundang-undangan  memberikan  batasan  usia  anak  yang  berbeda. Jadi  dari berbagi definisi    tentang    anak    di    atas    sebenarnya    dapatlah    diambil    suatu    benang    merah  yang menggambarkan    apa    atau    siapa    sebenarnya    yang    dimaksud    dengan    anak    dan  berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Pengertian anak secara hukum,  dimana  pengertian  anak  diletakkan  sebagai  objek  sekaligus  subjek  utama  dalam  suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan salah satu kewajiban orang tua, pemerintah dan masyarakat demi  kelangsungan  hidup  anak  sehingga  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik.  Adapun pengertian anak menurut Pasal 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Demi terpenuhinya hak anak maka  pemerintah  mendirikan  suatu  lembaga  yang consent terhadap  perlindungan  anak,  yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang diberi  mandat  oleh  Undang-Undang  untuk  meningkatkan  efektivitas  penyelenggaraan perlindungan  anak.  Adapun  kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah  dalam perlindungan anak, yaitu:
1. Menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan  kesejahteraan  anak  dengan  memperhatikan  hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
5. Menjamin  anak  untuk  menggunakan  haknya  dalam  menyampaikan  pendapat  sesuai  dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Landasan hukum  yang  menjadi  pijakan  berdirinya  KPAI  adalah  Keputusan  Presiden RI. No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai pelaksanaan atas mandat pada Pasal 74, 75, 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peranan Komisi Perlindungan Anak secara normatif sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan sosialisasi segala ketentuan peraturan perundangan terkait perlindungan anak;
2. Mengumpulkan data dan informasi;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
3. Menerima pengaduan masyarakat;
4. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
5. Memberikan  laporan,  saran,  masukan,  dan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  rangka perlindungan anak.
Komisi  Perlindungan  Anak  secara  ideal  berperan  memantau,  mengawasi  dan  memberi dorongan agar penyelenggara perlindungan anak semakin efektif. Ini dituangkan secara eksplisit di  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Perlunya perhatian pada aspek kemanusiaan, cara-cara penanganan itu bersifat demokratis, bahkan banyak kalangan terutama para akademisi menyatakan langkah yang tepat haruslah profesional.

## KESIMPULAN
Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak-anak sering terjadi di lingkungan panti asuhan di Palembang. Bentuk kekerasan tersebut dapat beragam, mulai dari fisik, psikologis, hingga  seksual.  Berbagai  faktor  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  di panti asuhan, termasuk kurangnya pengawasan, kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengasuh panti, serta ketidakmampuan untuk mengatasi konflik secara sehat. Kekerasan yang dialami oleh anak-anak di panti asuhan memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan dan perkembangan mereka. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perkembangan sosial, serta prestasi akademik. Perlindungan terhadap anak-anak di panti asuhan menjadi prioritas utama. Langkah-langkah preventif, seperti peningkatan pengawasan, pelatihan bagi pengurus dan pengasuh panti, serta pembentukan mekanisme penanganan konflik yang efektif, sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di panti asuhan. Diperlukan kerja (Mulyana, Resnawaty,  &  Ginanjar,  2018)sama  antara  pemerintah,  lembaga  terkait,  organisasi  masyarakat sipil,  serta  panti  asuhan  itu  sendiri  untuk  mengatasi  masalah  kekerasan  anak  dengan  cara  yang holistik dan berkelanjutan. Kesimpulan tersebut menekankan perlunya tindakan yang konkret dan terkoordinasi untuk melindungi anak-anak di panti asuhan dari kekerasan, serta memastikan bahwa lingkungan di dalam panti asuhan menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak tersebut.

## DAFTAR REFERENSI
Asy'ary, S. (2019). Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal Keislaman, 2 (2), 178-194.
Diahwahyuningtyas, A., & Pratiwi, I. E. (2023, Maret 1). Kasus Kekerasan Anak di Panti Asuhan Palembang, KPAI Khawatir Dampak Trauma pada Anak . Dipetik Februari 16, 2024, dari kompas.com: https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/01/173000365/kasus- kekerasan-anak-di-panti-asuhan-palembang-kpai-khawatir-dampak-trauma
Fitriani,  R.  (2016).  PERANAN  PENYELENGGARA  PERLINDUNGAN  ANAK  DALAM MELINDUNGI  DAN  MEMENUHI  HAK-HAK  ANAK. Jurnal  Hukum  Samudra Keadilan, 11 (2), 250-258.
Margareta,  T.  S.,  &  Jaya,  M.  P.  (2020).  KEKERASAN  PADA  ANAK  USIA  DINI  (STUDY KASUS PADA ANAK UMUR 6-7 TAHUN DI KERTAPATI). Wahana Didaktika, 18 (2), 171-180.
Melati,  D.  P.  (2015).  Implementasi  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak  oleh  Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 9 (1).
Mulyana,  N.,  Resnawaty,  R.,  &  Ginanjar,  G.  (2018).  Penanganan  Anak  Korban  Kekerasan. Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 13 (1), 77-89.
Nababan,  W.  M.  (2023,  Januari  20). KPAI:  Indonesia  Darurat  Kekerasan  pada  Anak .  Dipetik Februari 16, 2024, dari kompas.id:
https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kpai-indonesia-darurat-kekerasan- pada-anak
Noviana,  I.  (2015).  KEKERASAN  SEKSUAL  TERHADAP  ANAK:  DAMPAK  DAN PENANGANANNYA. Sosio Informa, 1 (1), 13-28.
Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
Surjastuti,  C.  S.  I.  (2012). Landasan  Konseptual  Perencanaan  dan  Perancangan  Panti  Asuhan Anak Telantar di Yogyakarta (Doctoral dissertation, UAJY).