Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(4), 2022, 338-342 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2142
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v2i4.2142

## Kampung Muram Sari sebagai Sentra Pengelola Administrasi Pemerintahan Unggulan di Kabupaten Merauke
Paul Adryani Moento 1 , Hubertus Oja 2 Abdul Rizal 3
1,2,3 Universitas Musamus, Merauke, Indonesia *Corresponding Author: paulmoento@unmus.ac.id Info Artikel Diterima: 30/09/2022 Direvisi:04/10/2022 Disetujui:07/10/2022
Abstract . Muram Sari Village is one of the villages in the Semangga District, Merauke Regency. This village has a  population  of  1,496  people  with  a  growth  rate  of  0.61%.  This  number  fluctuates  from  year  to  year,  one  of which  is  caused  by  the  lack  of  population  administration  management  so  it  is  very  important  to  make improvements. This condition is in line with the government program as outlined in the Law of the Republic of Indonesia  Number 6  of 2014  concerning  Villages  that  the  village  has  the  authority  to  regulate  its  own  village both in terms of government administration equipment, villages, village finances, customs, village development, village assets, government agencies. village-owned businesses and even the village government itself with the aim  of  having  strong  legality.  A  village  that  has  a  neat  government  administration  system  certainly  involves village  apparatus  who  are  proficient  and  have  mastery  of  technology  in  managing  it.  Village  management involves all government officials, both at the sub-district and village levels. The apparatus should have optimal capabilities in carrying out their duties in supporting the government system. It is very appropriate if the village area  becomes  the  target  of  implementing  government  and  development  activities,  considering  that  the  village government is  the lowest government base in the government structure which will determine the success of a comprehensive National Development.
Keywords: Village Devices, Management, Administration
Abstrak. Kampung Muram Sari merupakan salah satu kampung yang ada di Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Kampung ini memiliki penduduk sebanyak 1.496 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,61%. Jumlah ini  bersifat  fluktuatif  dari  tahun  ketahun  yang  salah  satunya  disebabkan  oleh  kurangnya  pengelolaan administrasi kependudukan sehingga sangat penting untuk dilakukan perbaikan. Kondisi ini sejalan dengan program  pemerintah  yang  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Kampung bahwa kampung memiliki kewenangan untung mengatur kampungnya sendiri baik dalam segi  perangkat  administrasi  pemerintahan,  kampung,  keuangan  kampung,  adat  istiadat,  pembangunan kampung,  aset  kampung,  badan  usaha  milik  kampung  bahkan  pemerintah  kampung  itu  sendiri  dengan tujuan  agar  memiliki  legalitas  yang  kuat.  Kampung  yang  memiliki  sistim  administrasi  pemerintahan  yang rapih  tentu  melibatkan  perangkat  kampung  yang  mahir  dan  memiliki  penguasaan  teknologi  dalam mengelolahnya. Pengelolaan kampung melibatkan segenap  aparat pemerintahan, baik ditingkat kecamatan maupun  tingkat  kampung.  Aparat  hendaknya  memiliki  kemampuan  yang  optimal  dalam  melaksanakan tugasnya  dalam  mendukung  sistim  pemerintahan.  Sangat  tepat  jika  wilayah  kampung  menjadi  sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan kampung merupakan basis  pemerintahan  terendah  dalam  struktur  pemerintahan  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh.
Kata Kunci: Perangkat Kampung, Pengelolaan, Administrasi
How  to  Cite: Moento,  P.  A.,  Oja,  H.,  &  Rizal,  A.  (2022).  Kampung  Muram  Sari  sebagai  Sentra  Pengelola Administrasi  Pemerintahan  Unggulan  di  Kabupaten  Merauke. Prima  Abdika:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 2( 4), 338-342. https://doi.org/10.37478/abdika.v2i4.2142
Copyright (c) 2022 Paul Adryani Moento, Hubertus Oja, Abdul Rizal. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan
Kampung  Muram  Sari  merupakan  salah  satu  kampung  yang  ada  di Distrik  Semangga  Kabupaten  Merauke.  Kampung  ini  memiliki  penduduk sebanyak  1.496  jiwa  dengan  laju  pertumbuhan  0,61%  (BPS,  2020).  Jumlah ini bersifat fluktuatif dari tahun ketahun yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya  pengelolaan  administrasi  kependudukan  sehingga  sangat  penting untuk  dilakukan  perbaikan.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  program  pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Kampung  bahwa  kampung  memiliki  kewenangan  untung mengatur  kampungnya  sendiri  baik  dalam  segi  perangkat  administrasi pemerintahan,  kampung,  keuangan  kampung,  adat  istiadat,  pembangunan
kampung,  aset  kampung,  badan  usaha  milik  kampung  bahkan  pemerintah kampung itu sendiri dengan tujuan agar memiliki legalitas yang kuat.
Kampung  yang  memiliki  sistim  administrasi  pemerintahan  yang  rapih tentu  melibatkan  perangkat  kampung  yang  mahir  dan  memiliki  penguasaan teknologi  dalam  mengelolahnya  (Khumaidi,  2020).  Pengelolaan  kampung melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat kecamatan maupun tingkat  kampung.  Aparat  hendaknya  memiliki  kemampuan  yang  optimal dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  mendukung  sistim  pemerintahan (Nawawi,  2018).  Sangat  tepat  jika  wilayah  kampung  menjadi  sasaran penyelenggaraan  aktifitas  pemerintahan  dan  pembangunan,  mengingat pemerintahan  kampung  merupakan  basis  pemerintahan  terendah  dalam struktur  pemerintahan  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh (Tarmidzi dan Arismiyanti, 2018).
Mengingat  banyaknya  aktifitas  yang  dijalankan  oleh  pemerintah kampung  dalam  artian  meningkatkan  pembangunan  kampung  melalui program-program  yang  diluncurkan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  aspek pemberdayaan kampung sehingga  harus dimaksimalkan dengan pengelolaan administrasi  yang  handal.  Salah  satu  aspek  yang  lebih  diutamakan  adalah peningkatan  kemampuan  aparat  pemerintah  kampung  dalam  pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan (Hermawan et.,al, 2021). Hal ini dapat memudahkan  masyarakat,  pemerintah  kampung  maupun  partisipasi kampung  lain  dalam  melakukan  sistim  administrasi  khususnya  yang berhubungan  dengan  Kampung  Muram  Sari.  Disamping  itu,  dapat memperkuat  partisipasi  masyarakat  serta  kelembagaan  menjadi  efektif (Dwijosusilo  dan  Shafiyah,  2020).  Sejalan  dengan  penyusunan  peraturan tentang  pemerintahan  kampung  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1979,  kenyataannya  kampung  bukan  lagi  dianggap sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  otonom,  khususnya  dalam masalah  administrasi  pemerintahan  secara  umum.  Terlebih  lagi  dengan pembentukan  kelurahan,  maka  kesatuan  masyarakat  kampung  ini  hanya berstatus  wilayah  administratif  yang  ditempatkan  sebagai  kepanjangan tangan pemerintah pusat (pelaksana asas dekonsentrasi).
Pada  umumnya  pemerintah  kampung  beserta  aparatnya  adalah sebagai  administrator  penyelenggara  utama  aktifitas  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  maupun  sebagai  pembina  ketentraman dan  ketertiban  di  wilayah  kekuasaannya  (Sugiman,  2018).  Peranan  mereka sangatlah  penting  dan  banyak  menentukan  keberhasilan  suatu  unit pemerintahan  kampung.  Oleh  sebab  itu  diperlukan  aparat  kampung  yang benar-benar  mampu,  berkualitas,  menguasai  teknologi  dan  dapat bekerjasama  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Keberadaan aparat kampung yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki  posisi  yang  sangat  penting  karena  sebagai  organ  pemerintahan yang paling bawah mengetahui sacara pasti segala kondisi dan permasalahan yang  ada  di  wilayahnya,  maka  input  pada  pemerintah  distrik  yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan  kebijaksanaan  daerah  maupun  nasional  untuk  kebutuhan pembangunan  secara  menyeluruh.  Dalam  konteks  penyelenggaraan pemerintahan  kampung  yang  terpenting  adalah  bagaimana  pemerintahan kampung  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyatnya,  mampu
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(4), 2022, 338-342 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2142
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v2i4.2142
memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  kampung,  dan  mampu meningkatkan daya saing kampungnya (Amantha, 2021).

## Metode Kegiatan
Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  dua  metode  yaitu  sosialisasi  awal  dan realisasi  kegiatan  pengabdian  melalui  penyuluhan.  Kegiatan  sosialisai  awal dilakukan  agar  membangun  singkronisasi  dengan  pemerintah  kampung  dan aparatnya guna mencapai kesepakatan bersama sebelum melakukan kegiatan penyuluhan  dan  pendampingan.  Tujuan  penyuluhan  dan  pendampingan yaitu  memberikan  tambahan  ilmu  mengenai  pentingnya  pengelolaan administrasi  kampung.  Selanjutnya  dilakukan  penyuluhan  di  kantor Kampung  Muram  Sari  dengan  melibatkan  kepala  kampung,  sekertaris kampung serta seluruh aparat kampung.

## Hasil dan Pembahasan
Sistim  administrasi  kampung  memegang  peranan  penting  dalam pemerintahan. Semakin baik sistim administrasi maka semakin menunjukkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  dimiliki  oleh kampung itu sendiri terutanma aparat kampung.

## A. Sosialisai Awal Kegiatan
Pelaksanaan  sosialisi  awal  bertujuan  agar  menyamakan  persepsi  dan memberikan  gambaran  mengenai  rencana  pelaksanaan  kegiatan.  Pada tahapan  ini  pelaksana  kegiatan  meminta  waktu  atau  kesediaan  dari  mitra untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi yang dilakukan direspon positif oleh kepala  kampung  dan  aparat  kampung  karena  baru  pertama  kali  dilakukan khususnya  di  Kampung  Muram  Sari.  Harapan  pemerintah  kampung  agar kegiatan  seperti  ini  terus  menerus  dilakukan  sebagai  wujud  perhatian  dan kerja sama yang baik.
Gambar 1. Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat

## B. Penyuluhan tentang Pentingnya Pengelolaan Administrasi Kampung
Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan maksud agar memberikan gambaran  dan  edukasi  tentang  pentingnya  pengelolaan  administrasi kampung. Dalam  kegiatan  ini, kepala  kampung dan aparat sangat merespon dengan baik serta antusias dalam  mengikuti kegiatan sampai akhir. Ukuran keseriusan dari aparat kampung dapat dilihat dari hadirnya aparat kampung
serta banyaknya pertanyaan yang dilahirkan saat kagiatan berlangsung. Hasil diskusi  dijelaskan  pada  aparat  kampung  bahwa  sistim  pengelolaan administasi  merupakan  ujung  tombak  dalam  sistim  pemerintahan. Dokumentasi  penyuluhan  tentang  pentingnya  administrasi  kampung ditampilkan pada Gambar 1.

## Gambar 2. Kegiatan penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan administrasi kampung
Pelaksanaan  kegiatan  ini  mendapatkan  respon  baik  dari  aparat kampung  dan  bahkan  kedepannya  dapat  ditindak  lanjuti  dengan menggunakan  sistim  teknologi  dan  berkelanjutan.  Selain  itu,  harapan  dari mitra agar Kampung Muram Sari merupakan kampung percontohan terutama dalam pengelolaan administrasi kampung.

## C. Monitoring dan Evaluasi
Setelah  dilakukan  penyuluhan  di  Balai  Kampung  Muram  Sari, selanjutnya  monitoring  dan  evaluasi.  Monitoring  akan  dilaksanakan  dengan melihat perkembangan setiap bulanya di balai kampung dan akan berdiskusi dengan  kepala  kampung  mengenai  dampak  yang  terjadi  setelah  dilakukan penyuluhan.

## Gambar 3. Foto Bersama Dengan Aparat Kampung

## Simpulan dan Tindak Lanjut
Kegiatan penyuluhan pengelolaan administrasi kampung sangat bernilai positif  bagi  aparat  kampung  di  Kampung  Muram  Sari.  Kegiatan  ini  dapat menambah  wawasan  aparat  kampung  mengenai  pentingnya  sistim administrasi  kampung  dan  dampak  yang  terjadi  apabila  sistim  administrasi
Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat 2(4), 2022, 338-342 https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/abdika/article/view/2142
DOI: https://doi.org/10.37478/abdika.v2i4.2142
tidak  terkelolah  dengan  baik.  Tindak  lanjut  kegiatan  ini  untuk  kedepanya adalah pelatihan dan pendampingan sistim administrasi berbasis teknologi.

## Daftar Pustaka
Amantha,  G.  K.  (2021). Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  (Studi  pada  Pengelolaan  Sumber  Mata  Air Panas Desa Way Urang) . 47 (1), 67 – 79. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490
Arismiyanti,  T.  dan  I.  (2018).  Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Desa  Dalam Upaya  Meningkatkan  Ekonomi  Masyarakat  Melalui  Badan  Usaha  Milik Desa. DIMAS , 18 , 129 – 142.
BPS.  (2020).  Kabupaten  Merauke  Dalam  Angka  2020.  In Bps  Kabupaten Merauke . Badan Pusat Statistik.
Endang Hermawan, Dini Pebriyani, Dwi Nurita Julianty, Futri Safitri, G. T. L. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tirtawangunan  Kecamatan  Sidangagung  Kabupaten  Kuningan  Provinsi Jawa Barat. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (1).
Kristyan Dwijosusilo, S. S.  (2020). Partisipasi Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk  Pembangunan  Infrastruktur  di  Desa  Klobur  Kecamatan  Sreseh Kabupaten Sampang . 4 (2), 143 – 156.
Nawawi,  M.  (2018).  Pentingnya  Kualitas  Aparat  Pemerintahan  Desa  Dalam Pembangunan  di  Desa  Bedilan  Kecamatan  Belitang  Kabupaten  Oku Timur. Aktual STIE Trisna Negara , 16 (1), 28 – 38.
Nelli  Fitri  Khumaidi.  (2020). Pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal .
Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa . Journal. Binamulia Hukum. 7 (1), 82 – 95.