Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial

## Public Child Protection Law Figures
as Victims of Exploitation on Social Media

## Garry Garry, Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia garry.gilbert0801@gmail.com

## Abstract
This research examines the protection of children as public figures on social media. Involving children in the world of work, or what is known as child labor, has several applicable provisions because employing children is only allowed to develop a child's interests and talents. Exploitation can occur if children are forced to work as public figures on social media. Law Number 17 of 2016 concerning child protection was created in order to provide protection for children from all actions that are detrimental to the child's growth and development. In  addition,  the  role  of  the  government  through  institutions  related  to  child  protection  is  one  of  the  keys  to reducing the number of cases of child exploitation. The research method used is normative juridical type with a  statutory  approach  and  a  comparative  approach  supported  by  primary,  secondary,  and  tertiary  legal materials.  The  results  of  this  research  show  that  there  are  regulations  governing  the  prevention  of  child exploitation and  provisions  for  child  labor, along  with  the role  of  KPAI  as  a  child protection  institution,  so that  these  two  components  should be able  to  suppress  cases  of  child  exploitation of  public  figures  on  social media.
Keywords: Child; Exploitation; Protection

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan anak sebagai publik figur dalam media sosial. Melibatkan anak dalam dunia kerja atau disebut dengan pekerja anak memiliki beberapa ketentuan yang berlaku karena dalam mempekerjakan  anak hanya  boleh  dalam  rangka  mengembangkan  minat  dan  bakat  seorang  anak.  Eksploitasi dapat  terjadi  jika  anak  dipaksa  untuk  menjadi  pekerja  sebagai  publik  figur  di  media  sosial.  Undang-Undang Nomor  17  tahun  2016  tentang  perlindungan  anak  telah  dibuat  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  bagi anak  dari  segala  tindakan  yang  merugikan  tumbuh  kembang  anak.  Di  samping  itu  peran  dari  pemerintah melalui lembaga terkait perlindungan anak merupakan salah satu kunci dari penekanan angka eksploitasi anak. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan komparatif yang didukung bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukan  bahwa  sudah  ada  regulasi  yang  mengatur  mengenai  pencegahan  eksploitasi  anak  dan  ketentuan bagi  pekerja  anak  beserta  peran  KPAI  sebagai  lembaga  perlindungan  anak  sehingga  dengan  dua  komponen tersebut seharusnya mampu menekan kasus eksploitasi anak publik figur di media sosial.
Kata kunci :  Anak; Eksploitasi; Perlindungan
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pada masa kini globalisasi dan modernisasi terjadi di berbagai penjuru dunia dan hal ini menjadi penyebab makin beragamnya bentuk tindak pidana yang mengancam anak anak baik  di  dunia  nyata  ataupun  dunia  maya  yang  bertujuan  untuk  menggunakan  tenaga  anak. Hal tersebut yang banyak orang sering tidak sadari merupakan  suatu perbuatan eksploitasi anak  yang  bertujuan  untuk  membuat  anak  dibawah  umur  sebagai  pekerja  demi  mencari kebutuhan ekonomi serta memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Terhadap  fenomena  munculnya  permasalahan  terhadap  anak  tersebut  maka  seorang ahli bernama Burns H.Weston memberikan penjelasan yang menjadi penyebab hal tersebut, yaitu  bahwa dimanapun seorang manusia berdasarkan realitas mementingkan kesehjateraan dan kebutuhan kolektif mereka. Lalu berbagai tuntutan tersebut sering tidak terpenuhi yang menyebabkan  berbagai  penindasan,  penganiayaan,  eksploitasi  dan  berbagai  bentuk kejahatan lainnya. 1
Selain  itu  di  zaman  modernisasi  seperti  saat  ini  kesempatan  mencari  uang  tidak  lagi dipengaruhi  oleh  batasan-batasan  seperti  jarak,  waktu  dan  umur  seseorang  sehingga berbagai hal sudah dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu hal tersebut menjadi persoalan utama ketika melibatkan kalangan anak-anak dibawah  umur  walaupun  hal  tersebut  dapat  menjadi  pendorong  terhadap  pengembangan minat  dan  bakat  anak,  tetapi  seringkali  disalahgunakan  dan  berubah  motif  menjadi pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  pihak-pihak  yang  berkepentingan.    Dalam  pengembangan bakatpun setiap anak butuh proses, namun jika proses tersebut ditekankan pada kepentingan suatu  pihak  maka  hal  seperti  inilah  yang  wajib  menjadi  fokus  utama  dari  orangtua  dalam pengawasan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Permasalahan eksploitasi anak menjadi  perhatian  banyak  orang  dan  sudah  banyak  karya  tulis  yang  mengangkat  perihal permasalahan  perlindungan  anak  terutama  permasalahan  eksploitasi  anak  baik  eksploitasi ekonomi  maupun  eksploitasi  seksual. 2 Hal  ini  dirasa  sangat  penting  untuk  menjadi pembahasan  karena  banyak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  Indonesia  dikarenakan berbagai hal yang melatarbelakangi. 3
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  berkaitan  dengan  penelitian  ini  antara  lain, penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sasono  (2022).  Dalam  penelitian  tesebut  mengkaji  tentang regulasi  sebagai  langkah  pencegahan  eksploitasi  di  dunia  hiburan  ditinjau  dari  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  dengan  menerapkan  batasan  usia.  Terdapat  faktor  yang mempengaruhi  rawannya  eksploitasi  anak  mulai  dari  faktor  ekonomi,  faktor  keluarga  dan faktor pendidikan. Dalam penelitian tersebut juga membahas pentingnya peran pemerintah
1 Max Boli Sabon, Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).
2 Helen Intania Surayda, Dhian Indah Astanti, and Rizky Amelia Fathia, “Peningkatan Pemahaman Siswa SMK 3 Kota Semarang Mengenai Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah Terhadap Anak (KEPPSA)” 2, no. 2 (2021).
3 Jody Imam Rafsanjani, “Legal Protection of Kid Influencers from Child Exploitation,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22, no. 1 (March 31, 2022): 93, https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.93-104.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
dalam  menanggulangi  pekerja  anak  dalam  industri  hiburan  dan  eksploitasi  anak.  Namun dalam  penelitian  tersebut  hanya  membahas  tinjauan  yuridis  upaya  yang  dapat  dilakukan pemerintah yang tidak merujuk pada suatu instansi pemerintahan tertentu. Namun terdapat perbedaan  antara  penulisan  ini  dengan  penulisan  terdahulu,  yakni  penulisan  ini  lebih  luas membahas  serta  melakukan  pengkajian  terhadap  produk  hukum  lainnya  baik  nasional maupun  internasional  dalam  menangani  permasalahan  eskploitasi  sebagai  publik  figur melalui media sosial dan lebih spesifik membahas mengenai fungsi lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam hal ini KPAI. 4
Penelitian selanjutnya oleh Fahmi (2023), penelitian tersebut secara umum membahas mengenai  proteksi  hukum  islam  dan  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  terhadap  eksploitasi  anak.  Penelitian  tersebut  membahas  secara mendalam  mengenai  perlindungan  anak  ditinjau  hanya  dari  hukum  islam  dan  UU perlindungan  anak  serta  tidak  membahas  mengenai  peranan  pemerintah  yang  mempunyai peran  penting  dalam  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  anak.  Namun  terdapat perbedaan  antara  penulisan  ini  dengan  penulisan  terdahulu,  yakni  penulisan  ini  tidak menggunakan hukum  Islam  sebagai  landasan hukum  tetapi  menggunakan berbagai  hukum nasional  dan  internasional  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  eksploitasi  anak  serta menjelaskan secara spesifik mengenai peran pemerintah yaitu KPAI dalam hal perlindungan anak. 5
Penelitian selanjutnya oleh Anggi (2022). Dalam penelitian tersebut membahas secara umum  dan  mendalam  mengenai  macam-macam  eksploitasi  anak  beserta  pengaturannya dalam  peraturan  yang  mengatur  tentang  perlindungan  anak  baik  nasional  maupun  hukum internasional  yang  diratifikasi.  Dalam  penulisan  tersebut  menggunakan  berbagai  dasar hukum  yang  dibahas  secara  mendalam  seperti  Undang-Undang  tentang  Perkawinan, Undang-Undang  tentang  Pornografi,  dan  Undang-Undang  tentang  Sistem  Peradilan  Anak yang tidak dibahas dalam penulisan ini. 6 Namun dalam penulisan  tersebut tidak melibatkan peran  lembaga  maupun  subjek  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  upaya  perlindungan anak. Sedangkan dalam penulisan ini dibahas secara mendalam tentang peran serta KPAI.
Dunia kerja dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan psikis  anak.  Maka  dari  itu  di  dalam  penelitian  ini  memberikan  pengetahuan  kepada pembaca  bahwa  adanya  ketentuan  jika  ingin  memepekerjakan  anak  dibawah  umur  dengan berbagai regulasi hukum yang sudah diatur baik nasional maupun internasional serta adanya peran  KPAI  sebagai  lembaga  perlindungan  anak  yang  berdasarkan  tugas  dan  fungsinya dapat  melakukan  pencegahan  dan  penanganan  terhadap  berbagai  kasus  berkaitan  dengan
4 Satryo Sasono, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Sektor Industri Hiburan,” n.d.
5 Fadhlan  Fahmi  Tarigan,  “Proteksi  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Anak  Dalam  Persfektif  Hukum  Positif  Dan Hukum Islam,” n.d.
6 Friska  Anggi  Siregar  and  Muslem,  “Eksploitasi  Anak  Di  Ruang  Media;  Sebuah  Tinjuan  Hukum,”  Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30, https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
perlindungan  anak.  Dua  komponen  pembahasan  ini  diharapkan  dapat  memberikan pengetahuan baru akan perlindungan terhadap anak. 7
Tujuan dari penulisan ini  adalah  memberikan pengetahuan tentang berbagai  jaminan hukum  terhadap  pekerja  anak  terlebih  anak  publik  figur  yang  ikut  terlibat  sebagai  pekerja dibawah umur. Tentu saja produk hukum dapat berjalan optimal seiring peran dari lembaga pemerintahan  yakni  KPAI  yang  dalam  pembahasan  ini  telah  dijabarkan  mengenai  tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan masyarakat luas mengetahui tentang jaminan hukum dan  lembaga  yang  bertanggungjawab  atas  perlindungan  anak  sehingga  dengan  adanya berbagai  produk  hukum  dan  KPAI  sebagai  lembaga  yang  bertanggungjawab  atas perlindungan anak mampu menekan kasus eksploitasi anak publik figur di media sosial.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan konsep  penelitian  normatif  dimata  penelitian  normatif berfokus  pada  aturan-aturan  atau  kaidah-kaidah  maupun  asas-asas  hukum  yang  bersumber pada  pendapat  ahli-ahli,  doktrin  serta  berbagai  macam  produk  hukum  yang  sifatnya  untuk meregulasi  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Studi  terhadap  kajian  pustaka  dijadikan  cara atau teknik pengumpulan data yang utama karena artikel ini meneliti menitikberatkan pada ajaran  hukum,  analisa  hukum,  norma-norma  hukum  positif,  penelitian  terdahulu  dimana semuanya didasari pada dokumen-dokumen tertulis. 8
Penelitian ini juga mengangkat kasus nyata yang terjadi di Indonesia yang kemudian dikaji  menggunakan  hukum  normatif  dengan  menggabungkan  komponen-komponen standarisasi  hukum  yang  kemudian  dikaitkan  pada  kasus  tersebut  sehingga  dapat memberikan kritik terhadap pelaksanaan hukum yang sudah ada dan memberikan gambaran kepada  masyarakat  tentang  peran  hukum  dalam  kasus  tersebut  serta  memberikan  solusi terhadap kasus  seputar  eksploitasi  anak.  Untuk  menganalisis data  artikel ini  menggunakan sistem deskriptif atau teknik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau  menjabarkan  atau  menjelasakan  secara  lengkap  mengenai  keadaan  hukum  dan  sosial yang  ada.  Setelah  itu  dilakukan  penyeleksian  data  terpercaya  lalu  diringkas  dari  sumber- sumber  yang  diperoleh  kemudian  dikemas  menjadi  data  yang  lengkap  dan  memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dijelaskan di dalam penulisan artikel ini dan nantinya  dilakukan  analisis.  Hasil  penelitian  yang  disusun  dalam  penulisan  ini  dilakukan dengan  memperhatikan  sistem,  klasifikasi  lalu  dikorelasikan  antar  data  yang  ada,disajikan dengan  menginterpretasikan  data  agar  memahami  maksud  data  dan  dilakukan  analisa terhadap  data  sekunder  dari  penelitian  ini.  Keseluruhan  proses  tersebut  dilakukan  secara kualitatif  sehingga  mendapatkan  pemahaman  yang  jelas  dari  persoalan  hukum  yang diangkat dalam penulisan ini. Pada akhirnya dapat memperoleh dan menyajikan data yang kualitatif, deskriptif dan sistematis. 9
7 Friska  Anggi  Siregar  and  Muslem,  “Eksploitasi  Anak  Di  Ruang  Media;  Sebuah  Tinjuan  Hukum,” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan 9, no. 1 (February 24, 2022): 215–30, https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060.
8 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Jakarta: Prenada Media, 2022).
9 Djulaeka, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Madura: Scopindo Media Pustaka, 2020).
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perlindungan hukum bagi anak publik figur yang dieksploitasi
Berkaca  pada  penelitian  sebelumnya  yang  mempunyai  pandangan  yang  sama  kasus eksploitasi  anak  serta  banyak  menjabarkan  mengenai  teori-teori,  berbagai  produk  hukum yang  menjadi  suatu  landasan  dalam  melakukan  pencegahan  terhadap  eksploitasi  ekonomi terhadap  anak,  namun  dalam  penelitian  sebelumnya  tidak  secara  spesifik  membahas mengenai  anak  publik  figur  yang  turut  serta  menjadi  pekerja  anak  dikarenakan  ketenaran orangtuanya  dan  faktor  ekonomi.  Hal  inilah  yang  akan  menjadi  pembahasan  dalam penelitian ini.
Dalam pembahasan ini harus terlebih dahulu mengenal arti dari publik figur, anak dan eksploitasi  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia.  Publik  figur  kemudian diartikan  sebagai  sosok  atau  tokoh  yang  dikenal  oleh  masyarakat  luas.  Publik  figur  juga dapat  diartikan  sebagai  sosok  yang  menjadi  panutan  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Seorang  artis  juga  dikategorikan  sebagai  publik  figur  dikarenakan  ketenarannya  di masyarakat umum. 10
Definisi anak beragam menurut aturan-aturan yang berlaku, berikut beberapa definisi anak,  yaitu:  Menurut  undang-undang  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  anak  yang pada  intinya  menjelaskan  bahwa  anak  ialah  seseorang  yang  usianya  belum  mencapai  18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Berdasarkan KUH  Perdata  yakni  yang  tertulis  di  Pasal  330  yang  pada  intinya  secara  keperdataan seseorang  dianggap  belum  dewasa  jika  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun atau belum menikah. Berdasarkan KUHP lama di mana dalam pasal 45 nya menetapkan dan menjelaskan  bahwa  seseorang  yang  dianggap  belum  dewasa  jika  belum  berusia  16  (enam belas) tahun. Berdasarkan perudang-undangan yang mengatur mengenai kesehjateraan anak pada intinya menyebutkan dan menetapkan bahwa anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap belum dewasa. Berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai sistem  peradilan  anak  dalam  sistem  pidana  bahwa  kategori  anak  yang  boleh  dimintai pertanggungjawaban  pidana  dengan  umur  antara  12  (dua  belas)  hingga  umur  18  (delapan belas)  tahun.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  4  undang-undang  yang  mengatur  mengenai pornografi menyebutkan dan menetapkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)  tahun  disebut  dengan  anak.  Berdasarkan  ketentuan  dalam  konvensi  internasional mengenai  hak-hak  anak  menyatakan  dan  menetapkan  bahwa  anak  ialah  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun terkecuali ada aturan dari suatu negara yang dapat mendewasakan anak tersebut sebelum ketentuan umur yang disepakati secara internasional. Berdasarkan  UU  tentang  HAM  yang  menyatakan  bahwa  seorang  yang  belum  berusia  18
10 Marisa  Kurnianingsih  et  al.,  “Sexual  Exploitation  of  Children  in  the  Digital  Age  in  the  Victimology Perspective,” Jurnal Jurisprudence 11, no.
2 (March 25, 2022): 205–20,
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16030.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
(delapan  belas)  tahun  atau  dalam  status  belum  nikah  dan  juga  anak  yang  masih  dalam kandungan dianggap sebagai definisi dari anak. 11
Terdapat berbagai pengertian eksploitasi anak berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku  di  Indonesia.  Diatur  di  dalam  undang  undang  TPPO  yaitu  UU  Nomor  21  Tahun 2007  lebih  spesifiknya  pada  pasal  2  ayat  (1)  yang  menjelaskan  yang  pada  intinya  jika seseorang  melakukan  tindakan  tindakan  yang  tidak  menguntungkan  orang  tersebut berdasarkan  yang  tertulis  di  dalam  hukum  positif  ini  dan  tanpa  persetujuan  orang  tersebut demi keuntungan suatu  pihak tertentu baik  secara materi maupun non materi  maka hal  itu diketegorikan sebagai tindakan eksploitasi. 12
Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  dijelaskan  yang  pada  intinya  jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bukan untuk suatu hal positif sesuai dengan yang dijabarkan  dalam  aturan  ini  maka  dikategorikan  sebagai  tindakan  eksploitasi.  Seseorang yang  dikategorikan  sebagai  anak  dalam  mengembangkan  bakatnya  tidak  boleh  berada dibawah  tekanan  pihak  manapun  karena  jika  sang  anak  dipaksa  oleh  seorang  pihak  maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan eksploitasi. Eksploitasi yang terjadi pada anak-anak dapat mengakibatkan dampak negatif  dalam proses tumbuh dan kembang anak. Maka dari itu berbagai undang-undang menjelaskan mengenai pengertian Eksploitasi beserta konsekuensi hukumnya.
Permasalahan  anak  yang  dalam  hal  ini  eksploitasi  secara  ekonomi  dapat  berkaitan dengan  perdagangan  manusia  bilamana  korban  dipaksa  melakukan  suatu  hal  diluar kehendaknya oleh si pelaku. Seseorang dapat dikategorikan sebagai korban. Sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang TPPO Nomor 21 tahun 2007 yang secara garis besar menjabarkan dan  menjelaskan  mengenai  korba  dalam  tindak  pidana  perdagangan  manusia  apabila dirugikan secara fisik, mental, psikis dan seksual. 13
Dalam  menentukan  suatu  pekerjaan  dianggap  eksploitatif    bagi  anak  maka  UNICEF mengatur  dan  menjelaskan  syarat-syarat  seseorang  anak  dieksploitasi  apabila  dalam  hal waktu  atau  jam  kerjanya  sama  dengan  orang  dewasa,  anak  lebih  banyak  menggunakan waktunya untuk bekerja, dampak dari pekerjaan terhadap pisikis, fisik dan sosialnya, upah yang  dianggap  tidak  mecukupi,anak  dibebani  tanggung  jawab  yang  berat,  menganggu pendidikan anak, akibat dari pekerjan tersebut menurunkan harkat, martabat dan harga diri anak, berdampak negatif pada proses perkembangan sosial dan psikologi anak.
Hak  setiap  anak  sudah  diatur  di  dalam  konstitusi  kita  bahkan  telah  diatur  juga  di dalam  peraturan  tertinggi  di  Indonesia  yakni  di  dalam  beberapa  pasal  UUD  (Undang-
11 Nuvazria  Achir,  “Fulfillment  of  The  Constitutional  Rights  of  Abandoned  Children  Victims  of  Economic Exploitation,” Jambura Law Review 4, no. 1 (January 30, 2022): 160–75, https://doi.org/10.33756/jlr.v4i1.11624.
12 Giorgi  Katamadze  et  al.,  “Child  Labour  Exploitation:  Politics,  Law  and  Social  Attitudes  in  Georgia,” Access Journal  -  Access  to  Science,  Business,  Innovation  in  the  Digital  Economy 4,  no.  1  (October  24,  2022):  24–33, https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1(2).
13 Jennifer Lynne Musto, “The Afterlife of Decriminalisation: Anti-Trafficking, Child Protection, and the Limits of Trauma-Informed Efforts,” Ethics and Social Welfare 16, no. 2 (April 3, 2022): 169–92, https://doi.org/10.1080/17496535.2021.2003836.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
Undang Dasar) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang di pasal 28 ayat (2) 14 bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,tumbuh  kembang,serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur secara jelas pada pasal 59 yang secara garis besar isinya menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah dan lembaga negara terkait untuk  memberikan  perlindungan  yang  bersifat  khusus  terhadap  anak  dalam  situasi  yang telah diatur dan disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam undang undang  ini  juga  mengatur  macam  macam  anak  yang  berhak  mendapatkan  perlindungan khusus dari pemerintah. 15
Selain diatur secara internasional di dalam konvensi mengenai hak anak, 16 pemerintah Indonesia juga sudah mengatur secara umum dan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  perlindungan  anak,  yakni  di  dalam  pasal  4  hingga  pasal  18  yang menjelaskan  pada  dasarnya  semua  anak  mempunyai  hak  dasar  untuk  memperoleh  hidup, bertumbuh  dan  berkembang  serta  ikut  serta  dengan  cara  wajar  tanpa  mengesampingkan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan juga berhak untuk dilindungi atas hal hal yang mengancam dirinya seperti diskriminasi dan kekerasan. Setiap individu anak memiliki hak atas  kepemilikan  nama  yang  diberikan  orang  tuanya  dan  status  kewarganegaraan  yang diberikan  oleh  negara.  Dalam  hal  beragama  maka  setiap  anak  diberi  hak  untuk  beribadah sesuaiajaran agamanya, memiliki pemikiran dan berekspresi yang disesuaikan dengan taraf kemampuan serta umurnya dengan bimbingan dari orang tua.
Sebagai  bagian  dari  negara  maka  seorang  anak  juga  berhak  memperoleh  jaminan sosial serta pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Seorang anak di dalam dunia pendidikannya  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  edukasi  yang  layak  dalam  upaya pengembangan  pribadi  dan  kemampuannya  sesuai  dengan  minat  bakatnya.  Terhadap  anak dengan  kebutuhan  khusus  baik  fisik  maupun  psikis  memiliki  hal  untuk  memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi anak yang mempunyai keunggulan pada suatu bidang berhak untuk  memperoleh  pendidikan  khusus.  Sebagai  seorang  individu  manusia  maka  seorang anak  juga  memiliki  hak  untuk  memberikan  pendapat  dan  didengarkan  pendapatnya  serta berhak  untuk  menerima,  memberikan  dan  mencari  informasi  yang  dibtuhkannya  sesuai dengan  tingkat  kecerdasannya  serta  umurnya  dalam  rangka  tumbuh  kembangnya  dengan mempertimbangkan  kesusilaan  dan  kepatutan.  Kepada  setiap  anak  berhak  untuk memperoleh  dan  menggunakan  waktu  luangnya,  berinteraksi  bersama  anak  seumurannya dan  melakukan  berbagai  kegiatan  yang  biasa  dilakukan  oleh  anak-anak  sesuai  dengan
14 Raden  Roro  Permata  Dewi  Larasati  and  Beniharmoni  Harefa,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku Turut  Serta  Tindak  Pidana  Penganiayaan,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (September  13,  2023):  783, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045.
15 Siti Novriannisya and Fadli Andi Natsif, “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum  Perlindungan  Anak,” Alauddin  Law  Development  Journal 4,  no.  2  (August  3,  2022):  321–37, https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092.
16 Bianca  Agnetha  and  Irma  Cahyaningtyas,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  yang  Lahir  di  Penjara  Dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (October 31, 2022): 593, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
kemampuan  dan  kemauannya  serta  tingkat  kepintarannya  dalam  rangka  tumbuh kembangnya. 17
Anak  yang  memiliki  keterbatasan  fisik  berhak  memperoleh  rehabilitasi,  jaminan kesehjateraan  sosial  serta  pemeliharaan  kesehjateraan  sosial.  Anak  yang  berada  dalam pengasuhan  yang  diberikan  tanggung  jawab  atas  pengasuhan  seperti  orangtua,  wali  atau pihak lainnya berhak mendapaatkan suatu perlindungan dari berbagai hal yang mengancam dirinya  seperti  eksploitasi,  diskriminasi,  ditelantarkan,  kekerasan,  rasa  tidak  adil, penganiayaan,  dan  perlakuan  buruk  lainnya.  Seorang  anak  memiliki  hak  pengasuhan  dari orangtuanya sendiri, namun terdapat pengecualian jika terdapat suatu alasan dan pengaturan dalam  hukum  yang  berlaku  untuk  dapat  menunjukan  pencabutan  hak  asuh  tersebut merupakan kepentingan  yang paling baik  bagi  anak dan menjadi  pilihan terakhir.  Individu anak  memiliki  hak  atas  perlindungan  dari  berbagai  kemungkinan  penyalahgunaan kepentingan politik,  dilibatkan dalam permasalahan sosial,  permasalahan gencatan senjata, adanya  peristiwa  yang  terkait  unsur  kekerasan,  dan  dilindungi  dari  keterlibatan  perang. Anak  memiliki  hak  untuk  dilindungi  dari  hal-hal  yang  mengancam  nyawanya  seperti dianiaya,disiksa  maupun  dijatuhi  hukuman  yang  dianggap  tidak  berperikemanusiaan. Sebagai  seorang  manusia  maka  anak  berhak  mendapatkan  kebebesannya  sesuai  dengan hukum yang ada. Proses hukum yang melibatkan anak seperti penangkapan, penahanan atau pemenjaraan anak hanya bisa dilakukan atas dasar aturan yang berlaku dan merupakan opsi terakhir.  Bagi  anak  yang  dirampas  kebebasannya  mempunyai    hak  untuk  diperlakukan dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa, serta berhak  dibantu  secara  hukum  beserta  berbagai  bantuan  lainnya  yang  dilakukan  secara efisien  dalam  setiap  upaya  perlindungan  hukum  yang  sah  serta  diberikan  hak  untuk melakukan  pembelaan  diri  untuk  memeproleh  keadilan  dihadapkan  pada  sistem  peradilan anak yang objektif dan bersikap netral  dalam  proses persidangan yang tertutup. Bagi  anak yang  merupakan  korban  maupun  pelaku  kasus  kekerasan  baik  dalam  konteks  seksual ataupun berhadapan dalam proses hukum berhak untuk dijaga kerahasiaannya. 18
Upaya  perlindungan  hukum  sendiri  menjadi  representasi  dari  tujuan  hukum  yakni menciptakan  kepastian,  keadilan,  dan  kebermanfaatan.Oleh  sebab  itu  terdapat  produk hukum yang melindungi anak dibawah umur, di antaranya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014   tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban kepada negara, pemerintah, masyarakat dan orangtua untuk menerapkan upaya perlindungan terhadap anak. Hal ini didasari UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan juga konvensi internasional mengenai  anak  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  Tidak  boleh  bersifat  diskriminatif terhadap  anak,  upaya  perlindungan  terhadap  anak  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi
17 Dessy Rakhmawati, Nelly Herlina, and Evalina Alissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi  Ekonomi  di  Kota  Jambi,” Jurnal  Sains  Sosio  Humaniora 6,  no.  1  (June  30,  2022):  1136–51, https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.23055.
18 Retrin  Roria,  “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  terhadap Perlindungan  Hak-  Hak  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  (Studi  di  Unit  Layanan  Terpadu  Perlindungan  Sosial  Anak Integratif Kabupaten Tulungagung),” n.d.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
kepentungan  yang  terbaik  bagi  anak,  dilakukan  karena  setiap  anak  berhak  memperoleh hidup,  melangsungkan  kehidupannya  dan  menjalan  proses  perkembangannya,  hal  ini dilakukan sebagai wujud penghargaan terhadap hak anak untuk berpendapat.
Lebih  lanjut  hal  ini  juga  diatur  dalam  pasal  76I  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak  secara  keseluruhan  dijelaskan  bahwa  melakukan penempatan,  pembiaran,  penyuruhan  maupun  turut  serta  melakukan  tindakan  eksploitasi baik  ekonomi  maupun  seksual  yang  dilakukan  terhadap  anak  merupakan  larangan  bagi setiap  orang. 19 Selain  daripada  regulasi  atau  pengaturan  di  dalam  Undang-Undang perlindungan  anak  ini  maka  terdapat  pula  konsekuensi  hukum  nya  dalam pertanggungjawaban  pidana  yakni  disebutkan  di  dalam  pasal  88  undang-undang  diatas bahwa  terhadap  pelanggar  dari  ketentuan-ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam  hukum positif  ini maka terdapat pertanggungjawaban pidana penjara dengan ancaman terberat 10 (sepuluh) tahun penjara atau berupa sanksi denda senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Di  Indonesia  juga  telah  meratifikasikan  Peraturan  atau  kesepakatan  yang  telah disahkan oleh ILO dengan No.138 Tahun 1999 yang kemudian menjadi Peraturan Undang- undang mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja Nomor 20 Tahun 1999 yang dijelaskan secara garis besar tentang menentukan batas usia untuk anak agar diperbolehkan bekerja  diterapkan  di  semua  sektor  yakni  berusia  18  (delapan  belas)  tahun.  Bagi  negara- negara  yang  tergabung  dalam  organisasi  ILO  dan  ikut  serta  dalam  melakukan  pengesahan kebijakan  ini  harus  menerapkan  melalui  kebijakan  nasionalnya  masing-masing  dengan tujuan  menekan  kasus  anak  dipekerjakan  dan  meningkatkan  batasan  minimum  usia  bagi pekerja anak. Terkhusus berbagai pekerjaan yang dianggap membahayakan fisik dan psikis anak  maka  kriteria  usia  anak  harus  ditetapkan  tidak  boleh  kurang  dari  18  (delapan  belas) tahun.  Bagi  negara-negara  anggota  ILO  yang  ikut  serta  melakukan  pengesahan  terhadap lonvensi  ini  wajib  menetapkan  usia  minimum  pekerja  melalui  kebijakan  nasionalnya  dan juga  mengatur  mengenai  jam  kerja  serta  menngatur  mengenai  konsekuensi  hukumnya berupa sanksi dan hukuman agar pelaksanannya dapat terjamin. Bagi negara-negara anggota ILO  yang  sudah  melakukan  penegasan  terhadap  konvensi  ini  diwajibkan  memberikan laporan  terhadap  pelaksanaannya. 20 Selain  itu  pemerintah  telah  melakukan  pengesahan Konvensi ILO No.182 yang telah diterapkan di NKRI melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2000  mengenai  pelarangan  dan  tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk  pekerja terburuk  untuk  anak  dengan  analisis  penjelasan  sebagai  berikut:  a)  Semua  bentuk  yang berkaitan  dengan  perbudakan  maupun  hal-hal  sejenis,  termasuk  menjual  dan memperdagangkan anak, kerja ijo, menghambakan serta kerja dibawah tekanan dan paksaan atau  memanfaatkan  anak  diikutsertakan  dalam  konflik  bersenjata;  b)  Memanfaatkan  atau menyediakan  atau  menawarkan  kepada  anak  untuk  melakukan  suatu  hal  berbau  prostitusi
19 Andi  Fajar  Agusnawan,  Hambali  Thalib,  and  Nur  Fadhilah  Mappaselleng,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi,” n.d.
20 Tarigan, “Proteksi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.”
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
seperti  menjadi  pelacur,  mengikutsertakan  dalam  kegiatan  pornografi  baik  ikut  dalam memproduksi  maupun  ikut  serta  dalam  pertunjukannya;  c)  Memanfaatkan,menyediakan maupun menawarkan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang terkhusus dalam hal  produksi  dan  memperdagangkan  obat  yang  telah  diatur  dalam  perjanjian  internasional yang  berhubungan;  d)  Mempekerjakan  anak  dalam  situasi  dan  kondisi  tempat  kerja  yang dapat mengancam serta membahayakan baik fisik, psikis dan moral anak.
Upaya  perlindungan  hukum  sendiri  menjadi  representasi  dari  tujuan  hukum  yakni menciptakan  kepastian,  keadilan,  dan  kebermanfaatan.    Pada  faktanya  bukan  hanya  orang dewasa yang bekerja di berbagai sektor pekerjaan melainkan juga anak anak terutama dalam sektor yang berkaitan dengan media sosial yang sering kita kenal sebagai publik figur. Perlu diingat bahwa upaya hukum dalam melindungi pekerja terutama pekerja anak yang berusia dibawah  usia  kerja  merupakan  hal  yang  paling  mendasar  dan  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yakni  pada  pasal  68  yang  berbunyi “pengusaha dilarang mempekerjakan anak.”
Salah  satu  syarat  suatu  pekerjaan  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  adalah  adanya  kontrak  kerja  yang  mengikat  antara  pihak perusahaan  dan  pekerja.  Undang  Undang  Ketenagakerjaan  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  buku  ketiga  Pasal  1601g  menjelaskan  bahwa  pekerja  anak  yang  belum dewasa  dianggap  tidak  cakap  secara  hukum  untuk  melaksanakan  ikatan  kerja,  untuk  itu diperlukannya mendapatkan kuasa dari orangtua  maupun walinya.  Kuasa  yang diwakilkan oleh orangtua maupun walinya dapat berupa tulisan, secara lisan maupun dilakukan secara tertutup.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan mengatakan bahwa diperbolehkan anak anak bekerja untuk suatu pekerjaan dalam kategori ringan antara umur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan tujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak. Bagi pihak pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan  ini    maka  bisa  dikenai  sanksi  berdasarkan  penjelasan  yang  telah tertulis di pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam ayat (1) dengan penjelasan dan analisa sebagai berikut: a) Dapat memberikan teguran sebagai langkah awal; b)  Memberikan  peringatan  tertulis;  c)  Membatasi  usaha;  d)  Membekukan  usaha;  e) Membatalkan segala bentuk persetujuan; f) Segala bentuk pendaftaran dapat dibatalkan; g) Memberhentikan  dalam  waktu  sementara  berupa  sebagian  maupun  seluruh  alat  produksi usaha; h) Mencabut izin berusaha.
Perlindungan  terhadap  anak-anak  yang  merupakan  korban  eksploitasi  dan  dalam penulisan  ini  konteksnya  adalah  eksploitasi  secara  ekonomi  terhadap  anak  sebagai  publik figur telah diatur di dalam berbagai aturan hukum maupun kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku  baik  di  Indonesia  maupun  dunia  internasional.  Kasus  anak  yang  di  eksploitasi secara  ekonomi  sebagai  publik  figur    melibatkan  berbagai  undang  undang  karena  dalam mempekerjakan anak dapat dilakukan hanya dalam rangka upaya pengembangan minat dan bakat  sang  anak  yang  berarti    tidak  bisa  digunakan  untuk  kepentingan  atau  keuntungan
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
ekonomi  bagi  pihak  manapun.  Anak  yang  menekuni  dunia  hiburan  sebagai  artis  juga terkesan  bukan  ditujukan  sebagai  upaya  pengembangan  minat  dan  bakat  anak  namun menjadi  ambisi  untuk  mendapatkan  upah,  menjadi  terkenal  dan  berbagai  alasan  ekonomi lainnya.  Secara  cepat  para  anak  menjadi  seorang  selebritis  di  dunia  hiburan  dan  membuat mereka  sibuk  terhadap  tuntutan  kerjanya  dan  tidak  dapat  menjalankan  aktivitas  layaknya orang orang sebayanya. 21

## 3.2  Peran  KPAI  Dalam  Menangani  Permasalahan  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Sebagai Publik Figur
Pemerintah  memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dan  signifikan  terhadap  setiap permasalahan  yang  terjadi  di  negara  ini. 22 Peran  pemerintah  dalam  penanganan  masalah eksploitasi  anak  adalah  memfasilitasi  melalui  wewenang  dan  tugasnya  demi  kepentingan terbaik bagi setiap anak untuk meyelamatkan generasi penerus bangsa, hal ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya kerjasama antar lembaga pemegang kekuasaan di negara ini.
Peran  pemerintah  dalam  menangani  persoalan  eksploitasi  terhadap  anak  akan  sangat signifikan  perannya  oleh  KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia).  KPAI  merupakan lembaga  yang  mandiri  tidak  berada  dibawah  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif. Meskipun KPAI merupakan lembaga independen yang setara dengan Komnas HAM namun berdasarkan Pasal  75 di  ayat  (3)  nya menjelaskan bahwa keanggotaan KPAI diangkat  dan diberhentikan  oleh  presiden  setelah  mendapatkan  pertimbangan  dari  DPR  (Dewan Perwakilan  Rakyat).  Pembentukan  KPAI  terjadi  pada  tahun  2002  dengan  didasari  oleh Undang-undang  No  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak.  Dijelaskan  bahwa  dalam pasal  76  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menjelaskan  tugas  KPAI  yakni  melakukan sosialisasi  seluruh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perlindungan anak,mengumpulkan data dan informasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak  serta  memberikan  laporan,  saran,  masukan, pertimbangan  kepada  presiden.  Landasan  hukum  KPAI  selain  pada  pasal-pasal  di  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Anak  juga  sudah  ada  pada  Keputusan  Presiden  Nomor  77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
KPAI sendiri memiliki tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan Undang-Undang No 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal  76  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  telah  menjelaskan mengenai  tugas  KPAI.  Adapun  bidang-bidang  KPAI  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini yakni  berkaitan  dengan  bidang  keluarga  dan  pengasuhan,  bidang  pendidikan,  bidang pornografi dan cyber crime, dan bidang trafficking dan eksploitasi.
Bidang  keluarga  dan  pengasuhan  yakni  menjelaskan  bahwa  KPAI  berperan  penting dalam  pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  agar berjalan efektif. Lingkungan anak sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak terutama
21 Radhyca  Nanda  Pratama  and  Eny  Sulistyowati,  “Kajian  Yuridis  Tentang  Eksploitasi  Anak  Sebagai  Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga” 7 (2020).
22 Nopiana  Mozin  and  Maisara  Sunge,  “Pemberian  Edukasi  dan  Bantuan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan,” Jurnal Ius Constituendum 6, no. 1 (April 22, 2021): 166, https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
pada  lingkungan  keluarga  anak  sebagai  lingkungan  utama  yang  sangat  berpengruh  pada tumbuh  kembang  anak.  KPAI  harus  tanggap  dalam  isu-isu  yang  berkaitan  dengan pengasuhan  di  dalam  keluarga  anak.  Bidang  ini  juga  seharusnya  dapat  digunakan  oleh KPAI  dalam  langkah  pencegahan  terhadap  eksploitasi  terhadap  anak  publik  figur  yakni memberikan  edukasi  kepada  orangtua  yang  merupakan  publik  figur  tentang  cara menciptakan keluarga yang baik dan teknik pengasuhan terhadap anak.
Bidang  pendidikan  menjelaskan  bahwa  KPAI  harus  memastikan  bahwa  kebutuhan pendidikan  anak  dapat  berjalan  dengan  efektif  ditinjau  dari  hak  dasar  anak  serta  terhindar dari  berbagai  kekerasan  fisik  dan  psikis  baik  dari  tenaga  pendidik  maupun  dari  sesama murid.  Selain  dari  kekerasan  fisik  dan  psikis  hal  yang  patut  dijaga  adalah  terhindar  dari kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungan  sekolah  yang  kemungkinan  dapat  dilakukan oleh berbagai  pihak di  lingkungan sekolah.  KPAI juga harus menjamin pemenuhan waktu sekolah dan kelayakan belajar bagi anak publik figur yang menjadi pekerja anak, disamping mengembangkan  bakat  dan  talentanya  seseorang  pekerja  anak  juga  diwajibkan mendapatkan  pendidikan  yang  sama  layaknya  anak  pada  usianya.  Hal  inilah  yang  harus menjadi fokus dari KPAI.
Bidang  pornografi  dan cyber  crime menjelaskan  bahwa  fenomena  modernisasi menjadi  suatu  hal  menjadi  penyebab  mudahnya  menyebarkan  informasi.  Dampak negatifnya  adalah  ketika  dimanfaatkan  melakukan  kejahatan  seperti  menyebarkan  konten pornografi  dan  kejahatan  dengan  sarana  teknologi  informasi  atau cyber  crime .  Tidak dipungkiri  bahwa  dengan  majunya  kecanggihan  teknologi  dapat  mempermudah  berbagai tindak  kejahatan  berbasis  teknologi  dan  anak  seorang  publik  figur  juga  rentan  menjadi korban  dari  praktek  kejahatan  tersebut.  Oleh  sebab  itu  KPAI  melakukan  pencegahan keterlibatan anak sebagai target dari konten pornografi maupun cyber crime adalah dengan menggalakan literasi digital. KPAI telah bekerjasama dengan sejumlah komunitas IT untuk turut  serta  dalam  mendorong  literasi  digital.  Tujuan  dari  literasi  digital  ini  adalah mendorong  pengetahuan  dalam  menggunkan  dan  memahami  pemanfaatan  teknologi komunikasi  dan  informasi  misalnya  teknologi  digunakan  untuk  mendukung  dalam  dunia pendidikan anak. KPAI juga mengajak para pengguna media sosial untuk berhati-hati dalam berekspresi  dalam  media  sosial  agar  tidak  membuat  konten-konten  yang  tidak  mendidik bagi  anak.  Di  samping  itu  KPAI  juga  mendorong  peran  orangtua  dalam  mengawasi penggunaan  teknologi  oleh  anaknya  agar  tidak  menyalahgunakan  informasi  yang  tersebar luas di masyarakat agar anak terhindar dari aksi konten pornografi dan cyber crime . 23
Bidang trafficking dan eksploitasi menjelaskan bahwa KPAI harus ikut menekan dan mencegah  kasus  eksploitasi  terhadap  anak  baik  dalam  bidan  ekonomi,sosial  maupun seksual. Kasus eksploitasi masih sangat tinggi terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor  terutama  faktor  ekonomi.  Kasus  eksploitasi  juga  sering  dialami  oleh  anak  publik
23 Kartika  Hardiyanti  and  Yana  Indawati,  “Perlindungan  Bagi  Anak  Korban Cyber  Bullying :  Studi  Di  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  Daerah  (KPAID)  Jawa  Timur,” Sibatik  Journal:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 2, no. 4 (March 30, 2023): 1179–98, https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
figur  dikarenakan  mengikuti  jejak  orangtua  sebagai  publik  figur  sehingga  anak  juga  ikut dipekerjakan.  Kasus  eksploitasi  eksonomi  menjadi  latar  belakang  bagi  anak  publik  figur yang sering menjadi  korban sehingga hak dasar  dirinya sebagai  anak dikesampingkan dan hal  ini  memperbesar  kemungkinan  terjadinya  eksploitasi  lainnya.  Oleh  sebab  itu  KPAI bersama kementerian terkait harus bekerjasama menekan kasus ini. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan yakni optimalisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan trafficking  dan  eksploitasi  seperti  Undang  Undang  TPPO  (Tindak  Pidana  Perdagangan Orang),  Undang-undang Ketenagakerjaan  mengenai  usia  minimum  bekerja  dan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak.  Selain  itu  KPAI  harus  mampu  bekerjasama  dengan  semua stakeholder seperti  perusahaan  swasta,  pertelivisian  serta  berbagai  perusahaan  yang memiliki  tenaga  kerja  untuk  meninjau  setiap  peraturan  di  perusahaannya  masing-masing untuk  mencegah  adanya  anak  terlibat  sebagai  pekerja  anak  yang  dieksploitasi.  KPAI  juga harus  turun  ke  daerah  daerah  baik  ke  pemerintah  daerahnya  maupun  ke  warga  daerahnya untuk  melakukan  sosialisasi  dan  mediasi  mengenai  kasus trafficiking dan  ekploitasi terhadap anak. 24
Dari  keseluruhan  penjabaran  mengenai  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  KPAI  serta regulasi hukum yang ada, penulis merasa hal tersebut masih belum berjalan dengan optimal dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  kasus  eskploitasi  ekonomi  terhadap  anak  yang  masih marak  terjadi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  laporan  data  KPAI  yang  menunjukan  terjadinya peningkatan kasus pada tahun 2021 yang tadinya terdapat 149 kasus menjadi 234 kasus. Di samping itu masih banyaknya perusahaan yang melakukan endorsement sebagai pemasaran dari  produk  yang  tidak  memiliki  persyaratan  minimal  usia  sehingga  perusahaan  sering menargetkan anak dari publik figur sebagai brand ambassador dari produk perusahaannya.

## 4. PENUTUP
Bahwa  anak  dari  seorang  publik  figur  juga  merupakan  sosok  publik  figur  yang menjadi  sorotan  karena  ketenaran  orangtuanya  di  masyarakat.  Seseorang  anak  dari  publik figur  sering  menjadi  pusat  perhatian  masyarakat  maupun  pihak  yang  berkepentingan. Seorang  anak  publik  figur  yang  turut  serta  dipekerjakan  sebagai  publik  figur  dalam menjalankan profesinya harus didasari pada pengembangan minat dan bakatnya karena jika bukan  didasari  pengembangan  minat  dan  bakat  maka  hal  tersebut  dikategorikan  sebagai tindakan  eksploitasi  yang  diidentifikasikan  dengan  adanya  suatu  paksaan  demi  memenuhi kepentingan  pihak  yang  berkepentingan.  Tindakan  eksploitasi  terhadap  anak  publik  figur sudah  menjadi  perhatian  berbagai  pihak  baik  nasional  maupun  internasional  karena  masih maraknya  terjadi  di  era  modern  ini.  Maka  dari  itu  terdapat  peran  dan  fungsi  dari  lembaga perlindungan  anak  yakni  KPAI  yang  sangat  diperlukan  dalam  mencegah  dan  menangani kasus  eksploitasi  yang  melibatkan  anak  publik  figur.  KPAI  memiliki  bidang  pokok  dan fungsi  dalam  menajalankan  perannya  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  tugas  menjamin perlindungan  anak.  Melalui  KPAI  yang  dapat  mengawasi  pengimplementasian
24 Apri Rotin Djusfi, “Kedudukan dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak,” Jurnal Public Policy 2, no. 2 (June 24, 2019), https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
perlindungan  anak  di  Indonesia  diharapkan  dapat  mencegah  dan  menekan  kasus-kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak terutama anak dari seseorang publik figur.

## DAFTAR PUSTAKA
Achir, Nuvazria. “Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation.” Jambura  Law  Review 4,  no.  1  (January  30, 2022):  160– 75. https://doi.org/10.33756/jlr.v4i1.11624.
Agnetha, Bianca, and Irma Cahyaningtyas. “Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2 (October 31, 2022): 593. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723.
Agusnawan,  Andi  Fajar,  Hambali  Thalib,  and  Nur  Fadhilah  Mappaselleng.  “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi,” n.d. Djusfi, Apri Rotin. “Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi  Hak-Hak  Anak.” Jurnal  Public  Policy 2,  no.  2  (June  24,  2019). https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763.
Djulaeka. Buku Ajar:Metode Penelitian Hukum . Madura: Scopindo Media Pustaka, 2020. Jonaedi Efendi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Jakarta: Prenada Media, 2022.
Max Boli Sabon. Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi . Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
Hardiyanti, Kartika, and Yana Indawati. “Perlindungan Bagi Anak Korban Cyber Bullying : Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur.” Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah  Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan 2, no. 4 (March 30, 2023): 1179–98. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763.
Katamadze,  Giorgi,  Batumi  Shota  Rustaveli  State  University,  Batumi,  Georgia,  Lela Tavdgiridze,  Batumi  Shota  Rustaveli  State  University,  Batumi,  Georgia,  Maia Bolkvadze,  and  Batumi  Shota  Rustaveli  State  University,  Batumi,  Georgia.  “Child Labour Exploitation: Politics, Law and Social Attitudes in Georgia.” Access Journal - Access to Science, Business, Innovation in the Digital Economy 4, no. 1 (October 24, 2022): 24–33. https://doi.org/10.46656/access.2023.4.1(2).
Kurnianingsih, Marisa, Khudzaifah Dimyati,  Kelik Wardiono, and Absori  Absori.  “Sexual Exploitation  of  Children  in  the  Digital  Age  in  the  Victimology  Perspective.” Jurnal Jurisprudence
11, no. 2 (March 25, 2022): 205–20.
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.16030.
Larasati,  Raden  Roro  Permata  Dewi,  and  Beniharmoni  Harefa.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Pelaku  Turut  Serta  Tindak  Pidana  Penganiayaan.” Jurnal  USM  Law Review 6, no. 2 (September 13, 2023): 783. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7045. Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak  Korban  Kekerasan.” Jurnal Ius Constituendum 6,  no. 1 (April 22,  2021):  166. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485.
Musto,  Jennifer  Lynne.  “The  Afterlife  of  Decriminalisation:  Anti-Trafficking,  Child Protection,  and  the  Limits  of  Trauma-Informed  Efforts.” Ethics  and  Social  Welfare 16, no. 2 (April 3, 2022): 169–92. https://doi.org/10.1080/17496535.2021.2003836.
Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Garry Garry, Beniharmoni Harefa
e-ISSN: 2621-4105
Novriannisya, Siti, and Fadli Andi Natsif. “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak.” Alauddin Law Development Journal 4, no. 2 (August 3, 2022): 321–37. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092.
Pratama, Radhyca Nanda, and Eny Sulistyowati. “Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga” 7 (2020).
Rafsanjani,  Jody  Imam.  “Legal  Protection  of  Kid  Influencers  from  Child  Exploitation.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 22,  no.  1  (March  31,  2022):  93. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.93-104.
Rakhmawati,  Dessy,  Nelly  Herlina,  and  Evalina  Alissa.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  Korban  Eksploitasi  Ekonomi  Di  Kota  Jambi.” Jurnal  Sains  Sosio Humaniora 6, no. 1 (June 30, 2022): 1136–51.
https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.23055.
Roria, Retrin. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  terhadap  Perlindungan  Hak-  Hak  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  (Studi  di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung),” n.d.
Satryo  Sasono.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Anak  Dalam  Sektor  Industri Hiburan,” n.d.
Siregar,  Friska  Anggi  and  Muslem.  “Eksploitasi  Anak  Di  Ruang  Media;  Sebuah  Tinjuan Hukum.” Al-Qadha :  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan 9,  no.  1 (February 24, 2022): 215–30. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060.
———. “Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjuan Hukum.” Al-Qadha : Jurnal Hukum  Islam  dan  Perundang-Undangan 9,  no.  1  (February  24,  2022):  215–30. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060.
Surayda,  Helen  Intania,  Dhian  Indah  Astanti,  and  Rizky  Amelia  Fathia.  “Peningkatan Pemahaman  Siswa  SMK  3  Kota  Semarang  Mengenai  Kekerasan,  Eksloitasi, Penelantaran Dan Perlakuan Salah Terhadap Anak (KEPPSA)” 2, no. 2 (2021).
Tarigan,  Fadhlan  Fahmi.  “Proteksi  Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Anak  Dalam  Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” n.d.