## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI DI DESA

## MEKAR JAYA KECAMATAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Sumarni 1 , M. Bahri Ghazali 2 , Bambang Budiwiranto 3 1.2.3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung nngsumarni6@gmail.com

## Abstract
Community forest management is one of the land management strategies that  can  support  household  food  availability  because  this  program provides  opportunities  for  local  communities  to  take  advantage  of protected  forest  lands.  The  Wana  Jaya  Farmers  Group  Association (Gapoktan)  is  divided  into  two  sub-groups,  namely  the  Forest  Farmers Group  (KTH)  I  and  the  Forest  Farmers  Group  (KTH)  II.  Community Forest Management (HKm). This study aims to describe the process and success  of  the  efforts  made  by  Gapoktan  Wana  Jaya  in  increasing  the economic  income  of  the  community.  This  study  uses  a  qualitative approach,  taking  the  background  in  the  Wana  Jaya  Gapoktan  located  in Mekar  Jaya  Village.  The  subject  of  this  research  is  the  Joint  Farmers Group  (Gapoktan)  of  Wana  Jaya  which  is  divided  into  two  sub  groups, namely  the  Forest  Farmers  Group  (KTH)  I  and  the  Forest  Farmers Group  (KTH) II using  the Purposive Sampling so that there are criteria in determining  the  sample.  Based  on  the  results  of  research  with  activities carried out by the Wana Jaya Gapoktan that resulted in an increase in the community's  economy,  the  results  obtained  by  the  community  did  not always  increase,  not  infrequently  they  experienced  a  decrease  in  crop yields  so  that  it  greatly  affected  income.  The  recommendation  of  this research  is  addressed  to  the  farmer  groups  so  that  they  continue  to develop their capabilities in the use of community forests.
Keywords: Islamic  community  empowerment,  community  forest,  farmer  groups, increasing income
p-ISSN: 1979-052X
E-ISSN: 2614-6215 Juni 2022
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 15 (1) (2022), 35-52 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## Abstrak
Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  merupakan  salah  satu  strategi pengelolaan  lahan  yang  dapat  mendukung  ketersediaan  pangan  rumah tangga  karena  program  ini  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  lokal untuk  memanfaatkan  lahan  hutan  lindung.  Gabungan  Kelompok  Tani (Gapoktan)  Wana  Jaya  terbagi  menjadi  dua  sub  yaitu  Kelompok  Tani Hutan  (KTH)  I  dan  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH) II  merupakan  suatu wadah organisasi petani yang ada di desa Mekar Jaya Kecamatan gedung Surian  Kabupaten  Lampung  Barat  yang  bergerak  di  bidang  pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan proses dan keberhasilan dari usaha yang dilakukan oleh Gapoktan  Wana  Jaya  dalam  meningkatkan  pendapatan  ekonomi masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan mengambil latar di Gapoktan Wana Jaya yang berada di Desa Mekar Jaya. Subyek  dari  penelitian  ini  adalah  Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan) Wana Jaya terbagi menjadi dua sub yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) I dan  Kelompok  Tani  Hutan  (KTH) II  dengan  menggunakan  teknik Purposive  Sampling sehingga  terdapat  kriteria  dalam  menentukan  sampel. Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Gapoktan  Wana  Jaya  menghasilkan  dampak  terhadap  peningkatan ekonomi  masyarakat,  hasil  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  tidak  selalu mengalami  peningkatan,  tidak  jarang  dari  mereka  mengalami  penurunan dalam  hasil  panen  sehingga  sangat  berpengaruh  terhadap  pendapatan. Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Kelompok Tani agar dengan terus  mengembangkan  kemampuan  dalam  pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan.
Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat Islam, hutan kemasyarakatan, kelompok tani, peningkatan pendapatan

## A. Pendahuluan
Hutan  ialah  suatu  lapangan  pertumbuhan  pohon-pohon  yang secara  keseluruhan  merupakan  persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.Pengelolaan hutan  diatur  dalam  Pasal  21  sampai  dengan  Pasal  51  Undang-  undang No.451 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  serta
Pemanfaatan  Hutan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  No.3  Tahun  2008.  Pengelolaan  hutan  meliputi  kegiatan  tata hutan  dan  penyusunan  rencana  pengelolaan  hutan,  pemanfaatan  hutan dan  penggunaan  kawasan  hutan,  rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan,  dan perlindungan  hutan  dan  konservasi  alam.  Pengelolaan  hutan  ini bertujuan untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 1
Namun,  pengelolaan  hutan  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih menghadapi  dua  persoalan  yaitu  kemiskinan  masyarakat  desa  dan kerusakan  sumberdaya  hutan.  Di  Indonesia  sedikitnya  ada  48  juta  orang yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, sebagian besar dari mereka pada umumnya  menggantungkan  hidup  dari  sumber  daya  hutan  yang  ada  di sekitarnya. Sekitar 15% dari mereka tergolong sebagai masyarakat miskin yang secara  ekonomi memiliki  kerentanan cukup tinggi  dan memerlukan bantuan-bantuan  nyata,  baik  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  maupun ekonomi keseharian. 2
Dalam  rangka  mengimplementasikan  kebijakan  HKm  pihak kehutanan  di  Provinsi  Lampung  menetapkan  pencadangan  areal  HKm seluas  ±  291.727  ha  yang  meliputi  Hutan  Lindung  seluas  198.470  ha, Suaka Alam/Taman Nasional seluas 59.627 ha dan Hutan Produksi seluas 33.630  ha  yang  tersebar  hampir  di  seluruh  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Lampung dan pada umumnya wilayah kawasan hutan tersebut telah rusak atau  telah  diusahakan  oleh  masyarakat  sehingga  secara  teknis menunjukkan  bahwa  fungsi  hutan  tersebut  tidak  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Dengan  diimplementasikannya  kebijakan  HKm diharapkan dapat mejawab pemasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi. 3 Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 tahun 1991 dan diresmikan pada tanggal 24 September 1991 beribukota di Liwa. Total  luas  wilayah  daratan  kabupaten  adalah  474.989  ha,  sementara  itu total luas kawasan hutannya yaitu 369.362,37 ha atau sebesar 77,76%.
1 Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 118.
2 Rizki Sanjaya, Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)  pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung  Barat, Skripsi:  Fakultas  Pertanian  Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung, 2016. h. 10.
3 Doddy Indrawirawan dkk, Pelaksanaan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Lampung, Jurnal WATALA dan World Agroforestry, 2003, h. 4.
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu strategi pembangunan/pengelolaan  lahan  yang  dapat  mendukung  ketersediaan pangan  rumah  tangga  karena  program  ini  memberikan  peluang  bagi masyarakat  lokal  untuk  memanfaatkan  lahan  hutan  lindung  dengan memahaminya  dengan  berbagai  jenis  tanaman  sumber  produksi  pangan. Selain  itu  hasil  tanamannya  dapat  dijual  untuk  memperoleh  pendapatan guna  meningkatkan  daya  beli  pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga.
Menurut  Peraturan  Menteri  Kehutanan  RI  No  P.88/Menhut- II/2014,  Hutan  Kemasyarakatan  adalah  hutan  negara  yang  pemanfaatan utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat.  Kawasan  hutan yang  dapat  dialokasikan  untuk  Hutan  Kemasyarakatan  adalah  hutan lindung dan hutan produksi. Melalui Hutan Kemasyarakatan, masyarakat dapat  memperoleh  hak  pemanfaatan  hutan  selama  jangka  waktu  35 tahun. 4 Kebijakan  kehutanan  saat  ini  memberikan  peluang  nyata  untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di  dalam  dan  sekitar  kawasan  hutan.  Hal  tersebut  antara  lain  dapat dilakukan  dengan  memberikan  hak  akses  kepada  masyarakat  dan menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  pembangunan  dan pengelolaan hutan.
Kegiatan  pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  pada  hutan produksi  meliputi  kegiatan  pemanfaatan  kawasan,  pemanfaatan  jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu. Sedangkan di hutan  lindung  meliputi  pemanfaatan  kawasan,  pemanfaatan  jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. 5
Keberadaan hutan kemasyarakatan dinilai belum mampu mencapai tujuan yang ada. Hal tersebut dikarenakan pola konsumsi  pangan rumah tangga  petani  yang  tinggal  disekitar  hutan  kemasyarakatan  di  Lampung Barat  belum  memenuhi  standar  kebutuhan  ideal.  Kondisi  tersebut disebabkan  karena  jumlah  pendapatan  petani  disekitar  hutan kemasyarakatan  tidak  sesuai dengan jumlah anggota keluarganya, dengan
4 Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014
5 Hery Santoso, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat  Versi  Kementerian  Kehutanan  RI, Jurnal  Penelitian  Hutan  Tanaman,  Vol  10 No. 1 Tahun 2013, h. 8.
kata  lain  semakin  banyak  jumlah  anggota  keluarga  maka  semakin  kecil tingkat kebutuhan ideal yang dapat dipenuhi.
Desa  Mekar  Jaya  merupakan  sebuah  desa  yang  memiliki  area Hutan Kemasyarakatan yang cukup luas yaitu 293,75 Ha dengan luas area Hutan  Kemasyarakatan  tersebut  diharapkan  mampu  meemenuhi  tingkat kebutuhan  masyarakat  yang  mengelola  atau  memanfaatkan  area  Hutan Kemasyarakatan  dengan  cara  mayoritas  menanam  pohon  Kopi  dan terdapat  beberapa  Pohon  Lada  disetiap  area  yang  dikelola.  Dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dibutuhkan sistem pengelolaan  yang terencana  yang  mendukung  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  itu  sendiri,  karena  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan yang  dilakukan  secara  personal  akan  berbeda  dengan  pengelolaan  secara kelompok.
Keberadaan  gapoktan  seharusnya  dapat  memberikan  dampak positif  bagi  anggota  dan  keberadaan  hutan  itu  sendiri.  Masyarakat  tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan keberadaan lahan  Hutan  Kemasyarakatan  dengan  tetap  memperhatikan  kelestarian lahan  Hutan  Kemasyarakatan  itu  sendiri.  Akan  tetapi  dalam  kenyataan yang  ada  di  lapangan  dengan  area  Hutan  Kemasyarakatan  tersebut, pendapatan masyarakat dapat dikatakan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tiap anggota keluarga masing-masing.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus ( case study ), studi kasus merupakan  strategi  yang  lebih  cocok  bila  pokok  pertanyaan  suatu penelitian berkenaan dengan “ how ” atau “ why ”, bila peneliti hanya memiliki sedikit  peluang  untuk  mengontrol  peristiwa-peristiwa  yang  yang  akan diselidiki,  dan  bilamana  fokus  penelitiannya  terletak  pada  fenomena kontemporer  (masa  kini)  di  dalam  konteks  kehidupan  nyata. 6 Dalam penelitain  ini,  yang  menjadi  subyek  adalah  Gabungan  Kelompok  Tani (Gapoktan)  Wana  Jaya  Desa  Mekar  Jaya  Kecamatan  Gedung  Surian Kabupaten  Lampung  Barat  yang  berujumlah  290  anggota  yang  terbagi menjadi dua sub yaitu Sub Kelompok Tani Hutan (KTH) I berjumlah 145 anggota dan Sub Kelompok Tani Hutan (KTH) II berjumlah 145 anggota.
6 Robert K. Yin, Studi Kasus, terjemahan M. Djauzi Mudzakir, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Teknik  pengambilan  sample  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling dengan jenis maximum variation sampling yaitu menentukan sample dengan pertimbangan  tertentu  yang  dianggap  dapat  memberikan  data  secara maksimal  sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menjelajahi  obyek  yang diteliti.  Pada  teknik  ini  informan  ditentukan  oleh  pertimbangan- pertimbangan informasi yang diperlukan dan jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijaring, maka penarikan informan sudah dapat diakhiri. 7 Data yang  bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  tehnik pengumpulan  data  interview,observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun kegiatan  pengumpulan  data  dilakukan  setelah  penelitian  dilakukan  atau disusun. Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang  dapat  membantu  memecahkan  permasalahan  yang  sedang  diteliti, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus cukup Analisis data dengan mengumpulkan data, redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## C. Pembahasan
Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan  Hutan  Kemasyarakatan  merupakan  salah  satu  upaya  dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia khusunya di daerah pedesaan yang memiliki wilayah hutan. Adanya kegiatan tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, disisi lain fungsi hutan  tetap  berfungsi  sebagaimana  mestinya  yaitu  sebagai  sumber penghidupan masyarakat. 8
Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  adalah  hutan  negara  yang pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan  masyarakat setempat.  Pemberdayaan  masyarakat  setempat  adalah  upaya  untuk meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat  setempat  untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Temuan  ini  dapat  dikatakan  sesuai dengan  teori  yang  dijadikan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahwa  yang dijadikan  obyek  pemberdayaan  masyarakat  adalah  masyarakat  dengan sekala  prioritas.  Dari  pandangan  sosiologis,  obyek  pemberdayaan masyarakat  adalah  masyarakat  dengan  sekala  prioritas.  Dari  pandangan
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 85.
8 Anita  Fauziah, Pemberdayaan  Masyarakat  Pendekatan  RRA  dan  PRA, (Jakarta: Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, 2009), h. 17-18.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
sosiologis,  obyek  pemberdayaan  masyarakat  dalam  perspektif  dakwah adalah masyarakat terasing, pedesaan, termarjinalkan. Sedangkan dari segi profesi adalah masyarakat pedagang, buruh, dan petani yang miskin. 9
Teori  Hutan  Kemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  Islam menempatkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas ( al-mubahât ) dengan status  bumi  mati  ( al-mawât )  dalam  hutan-hutan  liar,  serta  berstatus  bumi pinggiran  ( marâfiq  al-balad )  dalam  hutan  yang  secara  geografis  berada  di sekitar  wilayah  pemukiman.  Kedua  jenis  hutan  menjadi  garapan pemerintah, dan berhak memberikan izin penebangan hutan selama tidak berdampak  negatif  pada  lingkungan  sekitar. 10 Hal  ini  dapat  dikatakan relevan  dengan  temuan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  yaitu  kebijakan kehutanan saat ini memberikan peluang nyata untuk dapat ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan  hutan.  Hal  tersebut  antara  lain  dapat  dilakukan  dengan memberikan hak akses kepada masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pengelolaan hutan.
Pembentukan  kelompok  tersebut  untuk  mengoptimalkan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di seluruh wilayah kerja Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Wana Jaya. Ketua Gabungan Kelompok Tani Wana  Jaya  selaku  koordinator  utama  penyelenggaraan  hutan kemasyarakatan  bertugas  mengorganisir  penyelenggaraan  hutan kemasyarakatan di seluruh wilayah Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Wana  Jaya.  Kegiatan  penyusunan  program  pengelolaan  hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat yang telah memperoleh izin definitif pengelolaan hutan kemasyarakatan tetap selama 35 tahun adalah bahwa  penyusunan  program  dilaksanakan  secara  partisipatif  dengan melibatkan anggota. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program antara  lain  dapat  dilihat  dari  kehadiran  masyarakat  dalam  forum penyusunan  program  hutan  kemasyarakatan  merupakan  bentuk keterlibatan  masyarakat  secara  langsung  dalam  kegiatan  penyusunan program. Dalam kegiatan ini terjadi pertemuan langsung secara fisik antar anggota kelompok tani Hkm dengan pengurus kelompok dalam kegiatan musyawarah  penyusunan  program. 11 Temuan  ini  relevan  dengan  teori
9 Arifin, Psikologi Dakwah , (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 13-14.
10 Ahsin  Sakho  Muhammad  dkk  (ed), Fiqh  Lingkungan (fiqh  al-bî ’ah ) ,  (Jakarta:
Conservation International Indonesia, 2006), h. 46.
11 Sumber observasi di wilayah HKm Desa Mekar Jaya.
yang  menyebutkan  bahwa  pemberdayaan  menunjuk  pada  kemampuan orang,  khususnya  kepada  kelompok  lemah  sehingga  mereka  memiliki kekuatan  atau  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dan mereka  memiliki  kebebasan  dalam  mengemukakan  pendapat,  bebas  dari kebodohan, bebas dari kesakitan, serta meningkatkan pendapatannya. 12 Dalam  pengelolaan  lahan  HKm  pemerintah  memberikan  bantuan bukan berupa biaya melainkan berupa program, melalui cara pengelolaan lahan  Hutan  Kemasyarakatan.  Untuk  proses  pengelolaan  pihak  KPH membantu  para  kelompok  mulai  dari  mengurus  surat  izin  penggrapan lahan hingga cara mengelola lahan.
Penggarapan lahan HKm tidak mengubah status dan fungsi hutan, karena status HKm tetap sebagai hutan lindung, dalam pengelolaan lahan HKm  masyarakat  diberikan  izin  berupa  IUP  (izin  usaha  pemanfaatan) selama  35  tahun.  Masyarakat  pengelola  HKm  tidak  hanya  melakukan kegiatan  penanaman  tetapi  juga  diwajibkan  memelihara,  menjaga kelestarian  hutan.  Temuan  yang  dilakukan  dalam  penelitain  ini  relevan dengan  teori  yang  menyebutkan  bahwa  Islam  memandang  tanah  sebagai salah  satu  faktor  produksi  yang  terpenting  terutama  dalam  bidang pertanian.  Oleh  karena  segala  persoalan  pertanian  bersifat  sementara, maka  Islam  tidak  memberi  aturan  yang  ketat  dalam  setiap  dan  semua persoalan  sehingga  akan  menghalangi  kebebasan  bertindak  manusia. Sebaliknya,  sebagian  besar  masalah  yang  berkenaan  dengan  hal  ini diserahkan  kepada  pertimbangan  akal  manusia  disepanjang  waktu  dan tempat untuk menetapkannya, sesuai dengan situasi  sosial ekonomi yang senantiasa  berubah.  Tanah  diperlukan  oleh  manusia  baik  sebagai  tempat tinggal maupun mencari nafkah dengan cara menggarapnya.
Pihak  KPH  memberikan  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada masyarakat  bahwa  dalam  pengelolaan  HKm  harus  mempertimbangkan keanekaragaman  hayati  dan  budaya  melalui  sosialisasi  kepada  para kelompok HKm dibantu oleh para penyuluh kehutanan dan polhut Penelitian  yang  dilakukan  dalam  tulisan  ini  terdapat  beberapa temuan yang ditemukan di wilayah Hutan Kemasyarakatan di desa Mekar Jaya  merupakan  hutan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  sekitar untuk  memenhi  kebutuhan  ekonomi  mereka  yang  diwadahi  oleh  satu kelompok yaitu Gapoktan Wana Jaya dengan izin mengelola HKm selama
12 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat ,  (Bandung:  PT Rafika Aditama, 2014), h. 59.
35  tahun  rerhitung  sejak  tahun  2012.  Upaya  Dinas  Kehutanan  dalam perberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan HKm yang dilakukan oleh Gapoktan  Wana  Jaya  yang  berada  di  Desa  Mekar  Jaya  adalah  sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan Penyiapan  petugas  dalam  hal  ini, community  worker merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat dengan pendekatan non  direvtive  (partisipatif).Penyiapan  petugas,  ini  terutama  diperlukan untuk  menyamakan  persepsi  anggota  tim  agen  perubahan  mengenai pendekatan  apa  yang  akan  dipilih  dalam  melakukan  pengembangan masyarakat.  Sedangkan  dalam  tahap  penyiapan  lapangan,  petugas ( community  worker )  pada  awalnya  melakukan  study  kelayakan  tertahap daerah  yang  akan  dijadikan  sasaran,  baik  dilakukan  secara  informal maupun formal.
Upaya  pelibatan  masyarakat  dilakukan  dengan  memperkuat kelembagaan  masyarakat  pengelola  hutan  kemasyakatan  melalui pembentukan organisasi pengelola
hutan.
Organisasi dalam
pendampingan  hutan  kemasyarakatan  di  wilayah  Desa  Mekar  Jaya  yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan kemasyarakatan yang didampingi oleh Polisi Kehutanan Indonesia, sehingga mempunyai arah sebagai yaitu:
1) Aturan-aturan  internal  kelompok  yang  mengikat  dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan 2) Aturan-aturan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Rencana  lokasi  dan  luas  areal  kerja  serta  jangka  waktu pengelolaan. 13
Menurut  Bapak  Diyas  Warsito  selaku  Staff  Kesatuan  Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit Batu Tegi: Melalui kegiatan pendampingan ini, masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Wana Jaya  memperoleh manfaat antara lain :
1) Menumbuhkan  rasa  memiliki  dan  bertanggungjawab  terhadap pemeliharaan fungsi-fungsi hutan
2) Menghindari  penggarapan  lahan  hutan  oleh  pihak  lain  di  luar anggota kelompok pengelola
3) Menumbuhkan  pelaksanaan  pembinaan  petani  hutan  dan mempermudah penyebaran informasi
4) Meningkatkan  pendapatan/perekonomian  anggota  secara swadaya dan dalam kebersamaan. 14
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  berupa  kebijakan  pemerintah dalam  pemanfaatan  hutan  kemasyarakatan  meupakan  salah  satu  upaya pemerintah  untuk  memecahkan  masalah  yang  ada  dimasyarakat  yaitu mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah di Indonesia yang tidak  ada  pernah  ujungnya  meskipun  bagai  upaya  yang  dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalah tersebut.

## 2. Melibatkan  Masyarakat  dalam  Penyusunan  Rencana  Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Pada  tahap  ini  agen  perubah  ( community  worker )  secara  partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berrfikir tentang masalah yang mereka hadapi  dan  bagaimana  cara  mengatasinya.  Dalam  upaya  mengatasi permasalahan  yang  ada,  masyarakat  dapat  memikirkan  beberapa alternative program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan.
Upaya  pelibatan  masyarakat  dilakukan  dengan  memperkuat kelembagaan  masyarakat  pengelola  hutan  kemasyakatan  melalui pembentukan organisasi pengelola hutan yang memiliki :
1) Aturan-aturan  internal  kelompok  yang  mengikat  dalam pengambilan  keputusan,  penyelesaian  konflik  dan  aturan  lainnya dalam pengelolaan organisasi
2) Aturan-aturan  dalam  pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Rencana  lokasi  dan  luas  areal  kerja  serta  jangka  waktu pengelolaan. 15

## 3. Kegiatan Pemberdayaan
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kebijakan  pemerintah dalam  kebebasan  masyarakat  untuk  mengelola  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  dimulai  pada  tahun  2012.  Dalam  memanfaatkan  Hutan Kemasyarakatan  sebelum  adanya  kebijakan  pemerintah  untuk memberikan  izin  kepada  masyarakat  untuk  mengelola  Hutan
14 Wawancara  Bapak  Diyas  Warsito  selaku  Staff  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung (KPHL) Unit Batu Tegi.
15 Loc. Cit.
Kemasyarakatan,  masyarakat  sudah  mengelola  area  tersebut  untuk dijadikan  sebagai  lahan  bertani  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan ekonomi.
Hutan kemasyarakatan di Desa Mekar Jaya resmi mendapatkan izin dari  pemerintah  pada  tahun  2012  sebagai  kawasan  hutan  yang  diberikan izin untuk masyarakat mengelolanya. Hal ini dilakukan karena pemerintah berharap  bahwa  dengan  adanya  izin  bagi  masyarakat  diharapkan  area hutan  Kemasyarakatan  tetap  terjaga  kelestariannya  disamping  itu  juga dapat  membantu  mengatasi  permasalahan  di  masyarakat  yaitu permasalahan kemiskinan.
Pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan,  di  mulai  dari  kegiatan penyuluhan  dan  bimbingan  dari  pemerintah  yaitu  Kesatuan  Pengelola Hutan  Lindung  (KPHL)  Unit  Batu  Tegi  Kabupaten  Tanggamus  kepada Gapoktan Desa Mekar Jaya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberdayaan melalui kebijakan hutan kemasyarakatan (HKm).

## 4. Penyusunan Rencana Kegiatan Kelompok
Pada tahap ini agen perubah membantu masing-masing kelompok untuk  merumuskan  dan  menentukan  program  serta  kegiatan  apa  yang akan  mereka  lakukan  untuk  mengatasimpermasalahan  yang  ada.  Hal  ini biasanya dilakukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa  dituntaskan  sebelumnya  sehingga  agen  perubahan  sebagai  fasilitator dapat  membantu  mereka  untuk  menentukan  program  apa  yangmereka prioritaskan terlebih dahulu.
Program Hutan Kemasyarakatan menjadi upaya utama pemerintah dalam  memberdayakan  masyarakat  di  Desa  Mekar  Jaya.  Adanya pertimbangan-pertimbangan  mengenai  permasalahan  yang  ada  di  Desa Mekar Jaya sehingga kebijakan ini dianggap mampu mengatasi kemiskinan yang  ada  di  masyarakat.  Program  kemasyarakatan  ini  sangat  membantu masyarakat  menghadapi  kondisi  kebutuhan  keonomi  mereka  yang bervariasi antar masyarakat.
Menurut  Bapak  Dedi  Kusnano  selaku  Polusi  Kehutanan  yang mengawasi kegiatan di  area  Kawasan hutan  Kemasyarakatan  desa  Mekar Jaya:
“Hal pertama yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa prog ram hutan  kemasyarakatan  (HKm)  ini  diterapkan  di  kawasan  hutan  lindung, sudah  semestinya  kegiatan  yang  perlu  untuk  diterapkan  adalah  menjaga kawasan  hutan  lindung  dan  mengembalikan  fungsi  hutan  dengan  cara
menanam  tanaman  yang  berupa  kayu-kayuan  di  kawasan  Hutan Kemasyarakatan  Desa  Mekar  Jaya.  Pemerintah  menghimbau  masyarakat untuk menanam tanaman secara rutin, tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah  jenis  tanaman  yang  akan  ditanam  di  kawasan  hutan  harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat” 16

## 5. Penerapan  Rencana  Kegiatan  Kelompok  (Pemantauan
Pelaksanaan dan Kemajuan Kegiatan)
Tahap  pelaksanaan  ini  merupakan  salah  satu  tahap  yang  paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan melenceng dalam pelaksanaan dilapangan  bila  tidak  ada  kerja  sama  antar  agen  perubah  dan  warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.
Pemberdayaan masyarakat menyebutkan bahwa tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan  masyarakat,  karena  sesuatu  yang  sudah  direncanakan dengan baik akan melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerja sama antar agen perubah dan warga masyarakat, maupun kerja sama antar warga.
Proses  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan  Masyarakat  melalui pengelolaan  hutan  kemasyarakatan  yang  dilakukan  oleh  Kesatuan Pengelolaan  hutan  Lindung  (KPHL)  Unit  Batu  Tegi  merupakan pendampingan  kepada  gapoktan  Wana  Jaya  dalam  mengelola  area kawasan hutan Kemasyarakatan yang berada di Desa Mekar Jaya. Dengan adanya  pendampingan  dan  pemantauan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh gapoktan  wana  jaya  selain  fungsi  hutan  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya  yaitu  sebagai  sumber  kehidupan  bagi  masyarakat  setempat  dan dapat berfungsi sebagai tempat atau lahan bagi gapoktan wana jaya dalam bertani atau mencari sumber penghidupan bagi kebutuhan konsumsi dan ekonomi bagi mereka..

## 6. Memantau Proses dan Hasil Kegiatan secara Terus Menerus
Pemerintah  masih  ikut  memantau  jalannya  kegiatan  kelompok yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  tugas  dan  tupoksinya.  Karena  dalam peraturan  pemerintah  seperti  yang  tertuang  dalam  PP.  37  kemudian  PP. 88 dan juga PP. 83 di dalamnya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah itu sendiri, termasuk di dalamnya ada kegiatan me-monitoring,
16 Wawancara dengan Bapak Dedi Kusnano selaku Polusi Kehutanan.
evaluasi segala macam kegiatan HKm yang ada di wilayah tersebut. Kalau di dalam PP. 37 itu sendiri pada saat itu, mengenai kewajiban pemerintah itu sendiri sudah ada, dimana pemerintah harus membuat tegakan, harus menyusun  rencana  operasional  kegiatan. 17 Jadi  pemerintah  tetap mengarahkan dalam menyusun hal itu, karena masyarakat dianggap belum paham mengenai aturan-aturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri  Kehutanan  tersebut.  Bentuk  konkrit  yang  dilakukan  pemerintah dalam  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  Hutan  kemasyarakatan  dengan cara pemerintah turun langsung ke wilayah Hutan Kemasyarakatan Desa Mekar  Jaya,  saat  itu  juga  bukan  hanya  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung  Unit  Batu  Tegi  yang  turun  langsung  ke  lapangan,  namun  dari polisi kehutanan juga ikut rajin berpatroli biasanya dua minggu sekali rutin dilakukan  patroli  oleh  polisi  kehutanan.  Hal  tersebut  dilakukan  agar pemerintah  dapat  mengawasi  masyarakat  yang  masih  suka  merambah secara  sembarangan,  jadi  kalau  ada  masyarakat  yang  statusnya  adalah perambah  akan  ditangkap  oleh  polisi  kehutanan  dan  ada  tindak  pidana yang jelas.
Kegiatan pemantauan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan dilakukan  secara  berkala  hal  ini  diharapkan  agar  tidak  adanya  masalah- masalah  dalam  pemanfaatan  hutan  kemasyarakatan  seperti  terjadinya penebangan  liar  di  kawasan  hutan  seperti  yang  sering  terjadi  sebelum adanya izin dari pemerintah untuk mengelola hutan di Desa Mekar Jaya.
1) Proses  Pelakasanaan  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya di desa Mekar Jaya
Hutan  Kemasyarakatn  ditujukan  atau  bisa  dimanfaatkan  osleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada  kawasan  hutan  tersebut  dengan  system  pendekatan  areal kelola/hamparan  kelola.  Dalam  hal  ini,  Hutan  Kemasyarakatan memberikan  kepastian  hokum  atas  status  lahan  kelola  bagi  masyarakat yang membutuhkannya.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  pengurus Gabungan Kelompok  Tani (Gapoktan) Wana Jaya kegiatan pemanfaatan Hutan  kemasyarakat  ini  merupakan  sebuah  program  yang  sangat membantu  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka. Temuan  tersebut  relevan  dengan  teori  dalam  penelitian  ini  yang
17 Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014.
menyebutkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam padang rumput, hutan, laut,  sumber  minyak  bumi  dan  lainnya  yang  sejenis  berhak  digunakan bersama  secara  umum  oleh  masyarakat  dan  merupakan  sumber-sumber yang  bersifat  alamiah.  Cara  pemanfaatan  dan  pengelolaannya  ditetapkan oleh  negara  sesuai  kebutuhan  masyarakat. 18 Semakin  berkembang masyarakat,  semakin  bertambah  pula  ketergantungan  antara  satu  dengan yang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan.
Hutan  Kemasyarakatan  merupakan  suatu  program  yang  secara langsung  melibatkan  masyarakat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  hutan dengan  pengelolaaan  yang  mengkedepankan  aspek  keberlanjutan,  karena suatu  hal  yang  tidak  dapat  diabaikan  bahwa  keberadaan  kawasan  hutan dengan  berbagai  potensi  keanekaragaman  hayatinya,  adalah  sebagai penyangga kehidupan umat manusia baik masyarakat disekitarnya maupun masyarakat  pada  umumnya.  Dengan  adanya  program  HKm  masyarakat dan  pemerintah  dapat  bersama-sama  menjaga  kelestarian  hutan. Masyarakat  sebagai  pelaku  utama  dalam  pengelolaan  HKm  merasakan dampak  yang  besar.  Masyarakat  memiliki  akses  untuk  dapat memanfaatkan  hasil  hutan  non  kayu,  hal  tersebut  dapat  membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi.
Hutan  Kemasyarakatn  ditujukan  atau  bias  dimanfaatkan  osleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan, yang memiliki ketergantungan pada  kawasan  hutan  tersebutdengan  system  pendekatan  areal kelola/hamparan  kelola.  Dalam  hal  ini,  Hutan  Kemasyarakatan memberikan  kepastian  hukum  atas  status  lahan  kelola  bagi  masyarakat yang  membutuhkannya.  Dalam  pelaksanannya  Gapoktan  Wana  Jaya melakukan  pemanfaatan  penuh  terhadap  area  kawasan  hutann  dengan cara  menanam  pohon  yang  jenisnya  menghasilkan  buah.  Tanaman  yang mereka  fokuskan  dalam  pemanfaatan  area  kawasan  Hutan Kemasyarakatan  yaitu  tanaman  kopi  yang  menjadi  sumber  utama penghasilan  pertanian  di  Desa  Mekar  Jaya.  Selain  tanaman  kopi,  di  area kawasan  Hutan  Kemasyarakatan  juga  mereka  menanam  pohon  lada sebagai  tanaman  yang  difokuskan  kedua  setelah  kopi,  akan  tetapi  yang menjadi  dominan  tetap  saja  tanaman  kopi  yang  diutamakan.  Selanjutnya tanaman yang mereka tanam di area hutan kemasyarakatan selain tanaman kopi  dan  lada  juga  menanam  pohon  pisang  dan  tanaman  cabai  sebagai tanaman  yang  dipergunakan  untuk  mengisi  lahan-lahan  yang  kosong  di
sekitar  area  yang  sudah  di  tanami  tanaman  kopi.  Untuk  pembibitan tanaman  yang  hasilnya  di  panen  oleh  mereka  melakukan  mengadakan pembibitan secara individu tanpa adanya bantuan dari pemerintah, tetapi untuk  bibit  tanaman  yang  hasilnya  merupakan  kayu  disediakan  oleh pemerintah  yang  dibagikan  kepada  masyarakat  yang  mengelola  area kawasan hutan kemasyarakatan.
Proses  perawatan  terhadap  area  hutan  kemasyarakatan  dilakukan oleh gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya yaitu dengan cara merawat  semua  tanaman  yang  mereka  tanam  baik  dari  segi  pemupukan maupun pemangkasan terhadap tanaman yang memerlukan pengurangan dahan.  Selain  itu  juga  dalam  segi  perawatan  area  hutan  kemasyarakatan dilakukannya  pembasmian  terhadap  rumput-rumput  liar  yang  dianggap mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang mereka tanam.
Maksud  dari  diadakannya  Hutan  Kemasyarakatan  adalah  untuk pengembangan  kapasitas  dan  pemberian  akses  terhadap  masyarakat setempat  dalam  mengelola  hutan  secara  lestari  guna  menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan social yang terjadi di masyarakat.
Hutan Kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat  setempat  melalui  pemanfaatan  sumber  daya hutan  secara  optimal,  adil  dan  berkelanjutan  dengan  tetap  menjaga kelestarian  fungsi  hutan  dan  lingkungan  hidup.  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan di Desa Mekar Jaya memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola hutan produksi dan tetap menjaga kelestarian atau fungsi utama  hutan  semestinya.  Hal  ini  berdasarkan  pada  pengambilan  hasil hutan  yang  masyarakat  kelola  di  Kawàsan  Hutan  Kemasyarakatàn  Desa Mekar Jaya. Poses pengambilan hasil buah yang mereka tanam atau sering disebut dengan panen dilakukan secara berkala hal ini disesuaikan dengan produksi  buah  yang  dihasilkan  seperti  tanaman  kopi  dan  lada  yang dilakukan  setahun  sekali  sedangkan  pisang  dan  cabai  dilakukan  panen secara berkala yaitu sekiat dua sampai empat bulan sekali.
Hasil panen yang masyarakat peroleh mayoritas sepenuhnya milik anggota  Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan)  wana  Jaya  kemudian dijual kepada  tengkulak yang berada di desa Mekar  jaya. Dengan adanya hasil panen tersebut dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi tiap anggota masyarakat yang bervariasi.
2) Kondisi  Ekonomi  Masyarakat  desa  Mekar  Jaya  dengan  Adanya Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Pendapatan  adalah  jumlah  pendapatan  yang  diterima  oleh  para anggota  masyarakat  untuk  jangka  waktu  tertentu  sebagai  balas  jasa  atas factor-faktor  produksi  yang  mereka  sumbangkan  dalam  turut  serta membentuk  produk  nasional. 19 Pendapatan  rumah  tangga  merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan  dalam  kegiatan  produksi.  Pendapatan  dapat  berupa  uang maupun barang. Misalnya, berupa santunan baik berupa kebutuhan pokok seperti  beras,  minyak,  sayur  mayor  dan  lain  sebagainya.  Tingkat pendapatan  keluarga  merupakan  pendapatan  atau  penghasilan  keluarga yang  tersusun  mulai  dari  rendah,  sedang  hingga  tinggi.  Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda.
Keadaan  Ekonomi  Masyarakat  desa  mekar  jaya  sangat  bervariasi ada  yang  berada  dikeaadaan  ekonomi  rendah,  sedang  dan  tinggi.  Hal  ini juga  berkaitan  dengan  kebutuhan  ekonomi  tiap  anggota  Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Wana Jaya berbeda-beda pula. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan seperti konsumsi, biaya untuk pakaian, biaya untuk tempat tinggal, biaya pengobatan atau kessehatan, biaya pendidikan dan  biaya-biaya  lainnya.  Dengan  adanya  pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  mereka  memperoleh  hasil  yang  dapat  dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, walaupun dalam kenyataan yang  ada  di  lapangan  hasil  yang  mereka  peroleh  tidak  semua  dapat memenuhi  kebutuhan  anggota  keluaga  hal  ini  sesuai  dengan  penghasilan hasil  panen  yang  mereka  peroleh.  Hal  yang  menyebabkan  tidak mencukupi  kebutuhan  ekonomi  mereka  yaitu  dalam  pengurusan  atau perawatan area hutan kemasyarakatan memerlukan modal, dimana modal tersebut berasal dari hasil panen yaitu sekitar 20% sampai 30% dari hasil yang mereka dapatkan. Selain itu juga gaya hidup yang menuntut mereka untuk  mengikuti  perkembangan  zaman  dimana  untuk  memenuhinya tentulah membutuhkan biaya.
Bekerja  dapat  membuat  seseorang  memperoleh  pendapatan  atas kegiatan  yang  telah  dilakukannya.  Setiap  kepala  keluarga  mempunyai keuntungan  hidup  terhadap  besarnya  pendapatan  yang  diterima  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup,  mulai  dari  kebutuhan  pangan,  sandang,
19 Soediyono Reksoprayitno, Ekonomi Makro , (Yogyakarta: BPFE UGM, 2009), h. 27
papan  dan  beragam  kebutuhan  lainnya.  Dalam  penelitian  ini  terdapat temuan  bahwa  dampak  positif  dari  adanya  kegiatan  ini,  yaitu  banyak keluarga dari anggota  Gabungan Kelompok  Tani  (Gapoktan) Wana Jaya yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  anggota  keluarga  mereka  dari  segi pendidikan  hingga  sampai  jenjang  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  atau Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  walaupun  tidak  banyak  yang melanjutkan ke jenjang universitas. 20 Hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana beberapa tahun silam mayoritas masyarakat hanya mampu  membiaya  pendidikan  anggota  keluarganya  hanya  sampai  ke Jenjang Sekolah Dasar. Selain itu juga dari segi pemenuhan tempat tinggal yang  layak  dan  kendaraan  yang  menunjang  untuk  pemenuhan  aktifitas masyarakat  di  desa  Mekar  Jaya  Kecamatan  Gedung  Surian  Kabupaten Lampung Barat.

## D. Kesimpulan
Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  Unit  Batu  Tegi dalam  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  terhadap  Gabungan Kelompok  Tani  (Gapoktan  Wana  Jaya)  dalam  pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  dengan  berbagai  tahapan  dari  persiapan  hingga evaluasi  atau  monitoring  sehingga  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  tetap  berjalan  sebagaimana  mestinya  fungsi  Hutan  Lindung dipergunakan oleh masyarakat sebagai salah satu lahan untuk bertani agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat terutana anggota Gapoktan Wana Jaya baik Sub KTH I ataupun Sub KTH II.
Dalam segi meningkatkan pendapatan ekonomi belum berdampak postif  hal  ini  ditandai  dengan  tidak  menentunya  hasil  panen  yang masyarakat  peroleh  sehingga  sangat  berpengaruh  terhadap  pendapatan ekonomi  masyarakat  khusunya  yang  tergabung  dalam  Gabungan Kelompok Tani (Gapktan Wana Jaya).
Rekomendasi  yang  dapat  penulis  berikan  dalam  tesis  ini  adalah: Pertama  adalah  kepada  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL) unit Batu Tegi agar lebih memaksimalkan proses pendampingan terhadap Gapoktan Wana Jaya yang berada di Desa Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian  Kabupaten  Lampung  Barat.  Hal  ini  mengingat  bahwa  masih banyak  masyarakat  yang  pola  pikir  dalam  memanfaatkan  area  Hutan Kemasyarakatan mengguanakn cara turun-temurun tanpa inovasi baru.
20 Wawancara dengan salah satu anggota Gapoktan Wana Jaya.
Kedua  kepada  Masyarakat  Desa  Mekar  Jaya  khusunya  Gabungan Kelompok  Tani  (Gapoktan)  Wana  Jaya  (KTH  I  dan  KTH  II)  adalah dengan  terus  mengembangkan  kemampuan  dalam  pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  yang  tentunya  diimbangi  dengan  inovasi-inovasi  baru agar  hasil  yang  diperoleh  dapat  lebih  maksimal  lagi  sehingga  keadaan ekonomi masyarakat desa Mekar Jaya terus mengalami peningkatan.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Redi, Hukum  Sumber  Daya  Alam  dalam  Sektor  Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Ahsin,  Sakho  Muhammad,  dkk  (ed). Fiqh  Lingkungan (Figh  al- Bi’ah) , Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
Arifin, Psikologi Dakwah . Jakarta : Bulan Bintang, 1977. Buku panduan Gapoktan Wana Jaya Desa Mekar Jaya tahun 2012. Doddy,  Indrawirawan  dkk., Pelaksanaan  Kebijakan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  di  Provinsi  Lampung, Jurnal  WATALA  dan  World Agroforestry, 2003.
Edi, Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat , Bandung: PT Rafika Aditama, 2014. Hery,  Santoso, Hutan  Kemasyarakatan  dan  Hutan  Desa:  Pengelolaan HutanBerbasis  Masyarakat  Versi  Kementerian  Kehutanan  RI, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Vol 10 No. 1 Tahun 2013. Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/Menhut-II/2014. Rizki,  Sanjaya, Evaluasi  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan  Sumberjaya  Kabupaten  Lampung  Barat, Skripsi:  Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016. Robert K. Yin, Studi Kasus, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 Soediyono,  Reksoprayitno, Ekonomi  Makro ,  Yogyakarta:  BPFE  UGM,
2009.
Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D, Bandung: Alfabeta, 2010.