Palita: Journal of Social Religion Research
April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.v9i1.4263
Ecotourism Governance Pada Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang
1 Amalia, 2 Armin, 3 Andi Lukman Irawan 1,2,3 Universitas Hasanuddin Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar, 90245 E-mail: amelameliamukhtar@gmail.com
Abstract
Ecotourism  represents  a  form  of  development  on  tourism  that  focuses  on  environmental considerations.  Activities  within  the  framework  of  ecotourism  prioritize  environmental sustainability, especially in areas dedicated to conservation. This study aims to delve into the principles governing ecotourism development and assess their applicability to the development of  the  infrastructure  within  the  Kapoposang  Island  Ecotourism  Area  in  the  Pangkajene  and Islands District. The focus lies on the permit’s aspect, which holds significance as a foundational element of ecotourism governance. The issuance of licenses serves as a gateway to understanding the dynamics of interest between political figures and the private sector in the development of the infrastructure. The primary objective is to provide an initial overview of the development of the  infrastructure  in  the  Kapoposang  Island  Ecotourism  Area,  laying  the  groundwork  for subsequent  research  on  political,  ecological,  and  tourism-related  aspects.  Using  a  qualitative desk research method, the research reveals that there are issues with permits for development of the infrastructure, showcasing indications of both ecological and political concerns.
Keywords : Ecotourism Governance, Ecotourism Principles, Infrastructure Development, Permits

## Abstrak
Ekowisata  ialah  jenis  pariwisata  yang  dikembangkan  dengan  berfokus  pada  keberlanjutan lingkungan.  Kegiatan  pariwisata  pada  konsep  ekowisata  menekankan  keberlanjutan lingkungan,  khususnya  di  daerah  konservasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan eksplorasi  terhadap  prinsip-prinsip  dalam  mengembangkan  ekowisata  dan  menilai kesesuaiannya pada pembangunan prasarana di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang, Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek perizinan sebagai elemen  dasar  tata  kelola  ekowisata  (ecotourism  governance).  Dimensi  perizinan  dianggap sebagai gerbang utama untuk memahami dinamika yang terjadi antara elit politik dan sektor privat  dalam  konteks  pembangunan  prasarana.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  utama  untuk memberikan  pemahaman  awal  sehubungan  dengan  pembangunan  prasarana  di  Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang, sebagai landasan untuk studi lanjutan yang memfokuskan pada aspek  ekologi,  pariwisata,  dan  ekologi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif, khususnya  metode  desk  research.  Temuan  penelitian  mengindikasikan  adanya  masalah  pada izin pembangunan infrastruktur, dengan dua indikasi utama, yaitu permasalahan pada dimensi politik dan ekologi.
Kata Kunci : Tata Kelola Ekowisata, Prinsip Ekowisata, Pembangunan Infrastruktur, Perizinan
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104

## Pendahuluan
Sektor pariwisata merupakan bidang yang melibatkan berbagai kegiatan yang meliputi aspek budaya, sosial, ekologi, dan ekonomi. Di Indonesia, sektor ini  secara  perkiraan  mengalami  peningkatan  sebesar  37,4  %  sejak  tahun 2020  dan  pada  tahun  2021  menyentuh  angka  4,2  %  serta  sektor  ini berkontribusi  terhadap  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  sebesar  4,3  %  per tahun 2022 1 .
Sektor  pariwisata  memberikan  dampak  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  yang  tercermin  dalam  kontribusinya  yang  meningkat  terhadap pendapatan  daerah  pada  tingkat  kabupaten  dan  kota 2 .  Berlakunya  Undang- undang yang mengatur terkait Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 yang memperluas wewenang dari pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Undang-undang tersebut berimplikasi pada peningkatan tanggung jawab dan tuntutan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  eksplorasi  dan pengembangan  terhadap  potensi  sumber  daya  daerah  guna  mendukung proses  pembangunan  daerah.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  pemerintah daerah  diamanatkan  keleluasaan  untuk  dapat  melakukan  pengembangan terhadap objek wisata yang ada di daerahnya, termasuk pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Dewasa ini, Sulsel telah bertransformasi menuju sebuah provinsi yang menunjukkan  tingkat  keterbukaan  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan berbagai  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Peningkatan  aksesibilitas  melalui perkembangan  bandar  udara  (bandara),  kemudahan  dari  segi  regulasi,  dan peningkatan  kualitas  perusahaan  pendukung  di  Sulsel  turut  berkontribusi terhadap  kondisi  tersebut.  Sulsel  sebagai  pintu  gerbang  di  Kawasan  Timur Indonesia  menawarkan  berbagai  daya  tarik  seperti  lingkungan  alam  yang indah,  keberagaman,  serta  fasilitas  yang  mendukung  aksesibilitas  sehingga berpotensi  sebagai  pendorong  untuk  mengembangkan  sektor  pariwisata. Misalnya,  pembangunan  kembali  bandara  di  Kab.  Toraja  yang  telah diselesaikan 3 . Selain itu, terdapat pula Kab. Bulukumba yang dikenal sebagai wilayah  bahari.  Kab.  Bulukumba  terus  melakukan  inovasi  pada  sektor
1 Indonesia.go.id (Portal Informasi Indonesia). “Segala Upaya untuk Kebangkitan Pariwisata.” Diakses 25 Juli, 2023. https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4273/segala-upaya-untuk-kebangkitan- pariwisata?lang=1.
2 Khoir, Fawaidul. Ani, Hety Mutika. & Hartanto, Wiwin. “Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017.” Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial , Volume 12 Nomor 2 (2018)
3 “Diresmikan Jokowi, Bandara Toraja Dulu Bernama Buntu Kunik.” Kompas.com , 18
Maret, 2021. https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/164758278/diresmikan- jokowi-bandara-toraja-dulu-bernama-buntu-kunik?page=all.
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
pariwisata  di  daerahnya 4 .  Bagi  pemerintah  daerah  di  Sulsel,  hal  ini menciptakan  peluang  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  melalui sektor pariwisata 5 .
Di samping kedua kabupaten tersebut, terdapat berbagai daerah lainnya di provinsi Sulsel yang berpotensi sebagai sektor pariwisata, termasuk Kab. Pangkajene  dan  Kepulauan  (Pangkep).  Secara  spasial,  Kab.  Pangkep  terbagi menjadi daratan serta kepulauan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Pangkep Tahun 2014-2025 menyatakan cita-cita pada tahun  2025  untuk  menjadi  pusat  pariwisata  yang  berfokus  pada pengembangan  potensi  ekowisata  dan  wisata  bahari  yang  kompetitif  dan berorientasi global 6 .
Salah satu destinasi ekowisata di Kab. Pangkep ialah Pulau Kapoposang. Pulau  ini  disahkan  menjadi  Kawasan  Konservasi  Perairan  Nasional  (KPPN) melalui SK Menteri Kehutanan No. 588/Kpts-VI/1996 sebagai Taman Wisata Alam  sebagaimana  yang  dimuat  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD)  Kab.  Pangkep  Tahun  2022.  Kawasan  Pulau  Kapoposang  merupakan kawasan  dengan  rataan  terumbu  karang  tepi (fringing  reef) paling  luas dibandingkan  kawasan  lainnya  dengan  luas  kurang  lebih  995,6  hektar. Terumbu  karang  ini  membentang  ke  arah  barat  pada  perairan  yang  sangat jernih dengan kedalaman 1 meter sampai 45 meter 7 . Rencana Pengelolaan dan Zonasi  Taman  Wisata  di  Kepulauan  Kapoposang  dan  Laut  Sekitarnya mencakup  Pulau  Kapoposang,  Gondong  Bali,  Tambakhulu,  Suranti, Pepandangan, dan Pammanggangan. Kawasan ini mencakup wilayah dengan luas sebesar 49.946,688 Ha yang ditetapkan per 4 Maret dalam Berita Acara Serah  Terima  Kawasan  Suaka  Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam  dari Kementerian  Kehutanan  kepada  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  No. BA.01/Menhut-IV/2009-BA 108/MEN.KP/III/2009.
Ekowisata  termasuk  sebagai  pariwisata  yang  pengembangannya berfokus di aspek keberlangsungan lingkungan. Secara konseptual, ekowisata menekankan pada kegiatan wisata yang berorientasi pada aspek kelestarian
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. “Bulukumba Kian Eksis Kembangkan Pariwisata Berkat Dukungan DisBudPar SulSel.” Diakses 25 Juli, 2023. https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/readmore/45/bulukumba-kian-eksis- kembangkan-pariwisata-berkat-dukungan-disbudpar-sulsel.
5 Fadillah, Ikhsan. Mone, Ansyari. & Riskasari. “Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Destinasi Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan.” KAJIAN ILMIAH MAHASISWA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (KIMAP) , Volume 2, Nomor 1, Februari 2021
6 Trihayuningtyas, Endah. Rahtomo, Wisnu. & Darmawan, Haryadi. “Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.” Jurnal Manajemen Resost dan Leisure , Vol. 15, No. 1, April 2018
7 “Konservasi Bisa Jadi Daya Tarik WIsata.” REPUBLIKA, 20 Juli, 2022. https://www.republika.co.id/berita/qdrssh463/konservasi-bisa-jadi-daya-tarik-pariwisata.
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
lingkungan,  khususnya  dalam  kawasan  konservasi.  Prinsip-prinsip  ini mencakup  sektor  pembangunan  di  seluruh  Indonesia  dan  diterapkan berdasarkan RPJPN Tahun 2005-2025.
Perkembangan sektor kepariwisataan telah mengalami berbagai bentuk transformasi  paradigma,  mulai  dari  paradigma mass  tourism hingga sustainable  tourism 8 . Konsep alternative  tourism berkembang  pada  tahun 1980-an  adalah  bentuk  kritik  terhadap  paradigma  pariwisata  yang  lama. Paradigma  lama  ini  ditandai  dengan  pembangunan  yang  dilakukan  secara masif  dengan  ciri  cepatnya  pertumbuhan  yang  terjadi,  praktik-praktik eksploitasi  terhadap  sumber  daya  alam  yang  tidak  mempertimbangkan kelestarian alam, serta kepentingan masyarakat lokal yang mengalami praktik marginalisasi.  Paradigma  baru  ini  lahir  sebagai  bentuk  tanggapan  terhadap paradigma lama yang selanjutnya mengalami perkembangan yang mengkritik segala  bentuk  penyelewengan  pada  paradigma mass  tourism .  Gagasan  yang lahir dari paradigma baru ini secara umum dikenal dengan istilah ekowisata yang dicirikan dengan aktivitas pariwisata yang berpusat pada keberlanjutan dari  aspek  alam  dan  menekankan  pada  sisi  edukasi  dan  pengalaman  yang berhubungan dengan alam melalui implementasi sistem pengelolaan spesifik untuk meminimalkan konsekuensi yang merugikan terhadap lingkungan, non- konsumtif, dan mengedepankan pengendalian dan keuntungan dari kegiatan usaha yang bersifat lokal.
Saat ini, ekowisata tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan seperti melakukan  pengamatan  terhadap  burung,  berkuda,  maupun  kegiatan penjelajahan di hutan belantara, namun juga berkembang hingga mencakup upaya  untuk  menjaga  kelestarian  hutan  serta  masyarakat  lokal.  Dalam perkembangannya, ekowisata memadukan berbagai minat yang berkembang sebagai respons terhadap isu-isu ekologi, sosial, dan ekonomi. Maka dari itu, ekowisata juga dikatakan sebagai model wisata yang bertanggung jawab. Ary Suhandi,  pencetus  organisasi  non  profit Indonesian  Ecotourism  Network (Indecon)  menyatakan  bahwa  sejumlah  besar  wisatawan  yang  memiliki anggapan bahwa perjalanan dengan tujuan ekowisata kurang diminati akibat dari  kendala  aksesibilitas  pada  sarana  transportasi  dan  akomodasi.  Hal  ini menyebabkan  setiap  pemerintah  daerah  memerlukan  strategi  untuk mengelola  kawasan  ekowisatanya 9 ,  termasuk  pemerintah  daerah  Kab. Pangkep.
8 Nasution, R. Hendrik. Avenzora, Ricky. & Sunarminto, Tutut. “Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia.” Media Konservasi , Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17
9 “Konservasi Bisa Jadi Daya Tarik WIsata.” REPUBLIKA, 20 Juli, 2022. https://www.republika.co.id/berita/qdrssh463/konservasi-bisa-jadi-daya-tarik-pariwisata.
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104

## Metode
Studi ini dalam prosesnya, menerapkan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan mendeskripsikan masalah tertentu sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada data serta didukung oleh teori yang ada. Penelitian ini akan  menekankan  pada  penggunaan  metode desk  research .  Nick  Moore menyatakan bahwa metode desk research merupakan metode yang mencari dan  mengumpulkan  berbagai  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  internet, misalnya dokumen yang diterbitkan oleh institusi pemerintahan, institusi non pemerintah,  dan  hasil  penelitian  dari  lembaga-lembaga  pendidikan 10 .  Data yang  terhimpun  akan  mengalami  proses  pengolahan  dan  analisis  secara deskriptif  yang  secara  sistematis  menguraikan  fakta  atau  objek  penelitian sebagaimana adanya 11 .
Penulis  dalam  penelitian  ini  akan  menjelajahi  prinsip-prinsip pengembangan  ekowisata  untuk  mengevaluasi  relevansinya  dalam  konteks pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  di  Kawasan  Ekowisata  Pulau Kapoposang. Secara khusus, penelitian ini akan berfokus pada aspek perizinan yang  merupakan  aspek  mendasar  dalam  tata  kelola  ekowisata (ecotourism governance) .  Aspek  perizinan  ini  menjadi  pintu  masuk  untuk  mengetahui keberadaan  relasi  kepentingan  dalam  realitas  pembangunan  infrastruktur antara elit politik dan pihak swasta. Tujuan dari penelitian yang ditetapkan ialah  agar  dapat  memperoleh  pemahaman  awal  tentang  pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang yang mencakup aspek dari  sisi  ekologi  dan  politik.  Pemahaman  awal  tersebut  berfungsi  sebagai referensi  yang  dapat  mendasari  penelitian  lanjutan  terkait  topik  ekologi, pariwisata, dan politik. Sedangkan secara khusus, dari penelitian ini ditujukan untuk  menjaga  keberlangsungan  lingkungan  di  Kawasan  Ekowisata  Pulau Kapoposang.
10 Ramadhan, Rury. dkk. “Politik Pangan Lokal “Setengah Hati” Indonesia Setelah Pandemi COVID-19.” Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-212 11 Sudaryono, METODOLOGI PENELTIAN: Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method (Depok: Rajawali Pers, 2019).
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104

## Hasil dan Diskusi

## Ekowisata, Kawasan Konservasi, dan Prinsip Pengembangannya
Istilah  ekowisata  dalam  istilah  yang  diungkapkan  oleh The  Ecotourism Society 12 mengacu pada wisata yang melakukan perjalanan ke daerah alami untuk  melakukan  konservasi  lingkungan,  pelestarian  terhadap  kehidupan, serta kesejahteraan penduduk setempat. Secara intrinsik, ekowisata berkaitan dengan  konsep  konservasi  dimana  pengelolaan  ekowisata  dilaksanakan dengan  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  konservatif.  Konservasi dalam definisi The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 13 dijelaskan sebagai upaya untuk mengelola biosphere oleh manusia demi kepentingan generasi saat ini dan generasi mendatang.
Rafl Buckley 14 menyatakan bahwa ekowisata memiliki ketergantungan terhadap  konservasi,  bukan  sebaliknya  dimana  konservasi  yang  memiliki ketergantungan  terhadap  ekowisata  karena  esensi  dari  kawasan  konservasi terletak  pada  lingkungan  dan  pemandangan  alam  serta  satwa  liar. Keberhasilan ekowisata di kawasan konservasi dipengaruhi oleh aspek politik di  daerah  tersebut  serta  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  korporasi  yang bergerak di bidang pariwisata.
Ekowisata  dapat  dilihat  dari  berbagai  perspektif  yang  berbeda, diantaranya  ekowisata  dapat  dipandang  sebagai  sebuah  komoditas,  pasar, maupun sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan. Ekowisata sebagai sebuah komoditas meliputi seluruh daya tarik yang berasal dari sumber daya alam.  Sementara  ekowisata  sebagai  sebuah  pasar  dipandang  sebagai  usaha untuk  melestarikan  alam  melalui  sebuah  perjalanan.  Terakhir,  ekowisata sebagai  pendekatan  pengembangan  dipandang  sebagai  cara  untuk memanfaatkan  serta  mengelola  sumber  daya  pariwisata  melalui  praktik- praktik  yang  ramah  lingkungan 15 . The  Ecotourism  Society 16 menguraikan prinsip-prinsip dalam pengembangan ekowisata sebagai berikut:
12 Fandeli, Chafid.  &  Mukhlison  (Ed.), Pengusahaan  Ekowisata (Yogyakarta:  Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2000). Diakses 25 Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf.
13 Fandeli, Chafid.  &  Mukhlison  (Ed.), Pengusahaan  Ekowisata (Yogyakarta:  Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2000). Diakses 25 Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf.
14 Buckley, Ralf. Ecotourism and Conservation (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2013).
15 Arida,  I  Nyoman  Sukma. EKOWISATA:  Pengembangan,  Partisipasi  Lokal,  dan Tantangan Ekowisata (Cetakan Kedua) (Bali: CAKRA PRESS, 2017).
16 Fandeli, Chafid.  &  Mukhlison  (Ed.), Pengusahaan  Ekowisata (Yogyakarta:  Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, 2000). Diakses 25 Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf.
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
1. Pencegahan serta mitigasi konsekuensi kegiatan wisata terhadap aspek kultural  dan  lingkungan  memerlukan  adaptasi  yang  disesuaikan dengan sifat serta keunikan yang dimiliki oleh lingkungan dan kultur lokal.
2. Sebagai  bentuk  edukasi  terkait  konservasi  alam  dimana  masyarakat lokal dan wisatawan dididik tentang peran penting yang dimiliki oleh konservasi yang dapat dilaksanakan secara langsung di alam.
3. Sebagai  sumber  pemasukan  langsung  bagi  wilayah  tersebut  melalui pengelolaan  terhadap  kawasan  ekowisata  agar  kawasan  serta penanggung  jawab  kawasan  tersebut  memperoleh  pendapatan  atau penghasilan  langsung.  Pendapatan  tersebut  dapat  diperoleh  melalui penarikan pajak konservasi (conservation tax) dan retribusi yang dapat digunakan  untuk  melakukan  pembangunan,  pelestarian,  dan peningkatan kualitas kawasan konservasi alam.
4. Melibatkan  keterlibatan  aktif  masyarakat  pada  proses  perencanaan pengembangan kawasan ekowisata, termasuk pada tahap pengawasan.
5. Sebagai  sumber  penghasilan  masyarakat  dimana  masyarakat  dapat memperoleh  manfaat  ekonomi  secara  nyata  melalui  kegiatan ekowisata  yang  mendorong  masyarakat  untuk  turut  berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan alam.
6. Usaha untuk mengembangkan kawasan ekowisata yang meliputi upaya untuk mengembangkan sarana dan prasarana harus dilakukan melalui cara  yang  selaras  dengan  alam.  Setiap  upaya  yang  mengganggu keselarasan  atau  keharmonisan  ini  dapat  menyebabkan  kerusakan pada produk wisata ekologis ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk  meminimalkan  pemakaian  minyak,  melestarikan  hewan  dan tumbuhan, serta melestarikan orisinalitas kultur setempat.
7. Sebagai  pendukung  lingkungan  dimana  secara  umum  daya  dukung alam  lebih  terbatas  dibandingkan  dengan  lingkungan  buatan.  Oleh karena itu, walaupun pasar menunjukkan permintaan yang tinggi pada sektor pariwisata, daya dukung tersebut tetap menjadi batasannya.
8. Kawasan  konservasi  yang  dikembangkan  untuk  tujuan  ekowisata memiliki  potensi  sebagai  penghasilan  yang  dapat  memberikan kontribusi  besar  terhadap  pendapatan  negara  melalui  peningkatan devisa dan belanja wisatawan yang menguntungkan bagi negara atau pemerintah daerah.
Penjelasan maupun prinsip dari pengembangan ekowisata di Indonesia tertuang  dalam  Pedoman  Pengembangan  Ekowisata  di  Daerah  melalui Permendagri  No.  33  Tahun  2009.  Melalui  definisinya,  ekowisata  dijelaskan
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
sebagai aktivitas wisata yang berkaitan dengan alam di suatu wilayah secara bertanggung  jawab  melalui  pertimbangan  terhadap  aspek  pengetahuan, edukasi,  dan  dukungan  terhadap  berbagai  upaya  untuk  menjaga keberlangsungan  dari  sumber  daya  alam,  serta  untuk  meningkatkan pendapatan  dari  masyarakat  setempat.  Prinsip-prinsip  pengembangan tersebut mencakup:
1. Keselarasan antara jenis serta keunikan dari ekowisata.
2. Upaya  yang  bersifat  konservatif  terhadap  sumber  daya  alam  dengan tujuan  untuk  memberikan  perlindungan,  memelihara,  dan menggunakannya  secara  berkelanjutan  untuk  dimanfaatkan  sebagai ekowisata.
3. Ekonomis, yakni menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat lokal dan menggerakkan  perekonomian  di  wilayah  tersebut  serta  memberikan kepastian  bahwa  usaha  berkelanjutan  dalam  ekowisata  dapat dilakukan.
4. Memiliki unsur edukasi dengan tujuan membentuk persepsi individu yang  peduli,  bertanggung  jawab,  serta  berkomitmen  dalam melestarikan alam dan kebudayaan.
5. Menghadirkan pengalaman dan kepuasan bagi wisatawan.
6. Mendukung keterlibatan masyarakat melalui keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  merencanakan,  memanfaatkan,  dan melakukan pengelolaan terhadap ekowisata dengan tetap menjunjung nilai sosial budaya serta aspek religiusitas masyarakat lokal.
7. Melibatkan  kearifan  lokal  sebagai  bagian  dari  pengembangan ekowisata.
Evolusi yang terjadi pada paradigma pembangunan pariwisata ditandai dalam  bentuk  terjadinya  pergeseran  dari  paradigma mass  tourism ke paradigma sustainable  tourism .  Secara  eksplisit,  Deklarasi  Quebec memberikan  penjelasan  berupa  ekowisata  ialah  jenis  wisata  yang  secara prinsip  menganut  konsep  berkelanjutan.  Aspek  kebijakan  dan  peraturan memiliki urgensi untuk ditelaah sebagai faktor penting dalam pengembangan ekowisata  secara  nasional  karena  berfungsi  sebagai  landasan  yang membentuk  orientasi  dari  beragam stakeholder yang  memiliki  keterlibatan dalam pengembangan pariwisata berbagai daerah. Pengembangan ekowisata sering kali mengalami kegagalan akibat dari pengelolaan yang tumpang tindih, ketidakharmonisan  regulasi,  serta  kepentingan  yang  bersifat  sektoral  di kementerian  yang  mengemban  tanggung  jawab  terkait  pengembangan ekowisata.  Kementerian  Pariwisata,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Dalam
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
Negeri merupakan institusi yang berwenang dalam mengelola dan menyusun regulasi  yang  mengatur  ekowisata.  Namun  di  Indonesia,  perkembangan regulasi  terkait  ekowisata  dan  pariwisata  di  Indonesia  masih  tidak sepenuhnya mampu untuk mendukung objektivitas ilmiah dan implementasi visi  secara  jelas.  Di  samping  itu,  kehadiran  pengaruh  politik  dalam konseptualisasi  dan  implementasi  pengembangan  ekowisata  juga  masih memerlukan studi yang komprehensif 17 .

## Perizinan Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekowisata
Kamus  terminologi  hukum  menjelaskan  bahwa  izin (vergunning) merupakan bentuk otorisasi pemerintah dan diperlukan dalam tindakan yang biasanya  secara  khusus  butuh  untuk  diawasi,  namun  secara  umum  tidak dianggap  sebagai  hal-hal  yang  sepenuhnya  tidak  diinginkan.  Perizinan didefinisikan  sebagai  implementasi  fungsi  peraturan  serta  memiliki  sifat pengelolaan  yang  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  atas  aktivitas- aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Berbagai  bentuk  perizinan meliputi registrasi, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota serta izin usaha yang umumnya wajib terpenuhi sebelum melaksanakan aktivitas. Ketentuan yang berkaitan dengan perizinan berfungsi untuk mengatur dan menertibkan.
Dalam  fungsinya  untuk  mengatur,  perizinan  ditujukan  untuk  memastikan bahwa  perizinan  yang  diberikan  kepada  entitas  bisnis,  bangunan,  serta kegiatan  masyarakat  lainnya  yang  tidak  saling  berkontradiksi  agar  dapat menciptakan kondisi yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat 18 .
Kawasan  ekowisata  berkaitan  dengan  pengelolaan  lingkungan  alam yang ditujukan untuk keperluan pariwisata. Prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan  ekowisata  meliputi  infrastruktur  keras (hard  infrastructure) seperti pembangunan akses jalan, pos keamanan, jalur pasokan air dan listrik, gedung  informasi,  fasilitas  penginapan,  warung  makan  dan  kafe,  serta prasarana  lunak (soft  infrastructure) yang  meliputi  media  informasi  seperti petunjuk jalan, papan informasi, brosur, dan lain-lain serta media komunikasi seperti jaringan internet dan telepon 19 . Pengembangan prasarana akomodasi di  kawasan  ekowisata  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aspek  perizinan  sebagai bentuk  legalitas  melalui  pengesahan  yang  dilakukan  oleh  otoritas  yang
17 Nasution, R. Hendrik. Avenzora, Ricky. & Sunarminto, Tutut. “Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia.” Media Konservasi , Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17
18 “BAB II - TINJAUAN PUSTAKA.” Diakses 25 Juli, 2023. https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummpp-gdl-ditaarditr-47548-3-babii.pdf.
19 Hanum,  Siti  Fatimah.,  dkk  (Ed.). Pedoman  Fasilitator  untuk  Pembangunan Ekowisata . (Jakarta: LIPI Press, 2013).
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
memiliki  kewenangan.  Terdapat  beragam  jenis  perizinan  yang  wajib  untuk dilaksanakan, antara lain 20 :
1. Perizinan  terkait  pengembangan  ekowisata  pada  kawasan  cagar biosfer,  hutan  alam,  dan  cagar  alam  diatur  oleh  Balai  Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
2. Perizinan terkait pengembangan ekowisata di kawasan hutan lindung diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
3. Tiap pihak yang mengelola wisata diharuskan untuk mempunyai tanda pendaftaran bisnis pariwisata melalui Badan Perizinan Daerah.

## Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang Saat Ini
Pertumbuhan  pada  kuantitas  perjalanan  wisatawan  di  Pulau Kapoposang  memperlihatkan  kecenderungan  mengalami  peningkatan  dari tahun  2018  hingga  tahun  2021,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kecenderungan wisatawan termasuk sangat tinggi untuk mengunjungi wisata tersebut.
Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Pulau Kapoposang (2018-2021)
Bulan Kunjungan Tahun Jumlah 2018 2019 2020 2021 Januari 0 0 20 0 20 Februari 0 0 0 45 45 Maret 0 8 0 24 32 April 0 0 0 14 14 Mei 0 6 0 61 67 Juni 0 32 0 94 126 Juli 0 21 16 48 85 Agustus 44 12 53 45 154 September 12 14 15 57 98 Oktober 0 40 92 0 132 November 19 0 25 0 44 Desember 0 30 3 0 33 Total 75 163 224 388 850
Sumber: Balai Kawasan Konservasi Nasional Kupang
20 Hanum, Siti Fatimah., dkk (Ed.). Pedoman Fasilitator untuk Pembangunan Ekowisata . (Jakarta: LIPI Press, 2013).
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
Argumentasi yang dikemukakan Ary Suhandi yang merupakan pencetus entitas  non-profit Indonesian  Ecotourism  Network (Indecon),  diketahui sebagian  besar  dari  pengunjung  yang  menilai  bahwa  tujuan  ekowisata dianggap  tidak  terlalu  menarik  akibat  aksesibilitas  yang  sulit  yang melingkupi  prasarana  penginapan  serta  transportasi  yang  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
1. Infrastruktur  Transportasi .  Pada  aspek  transportasi,  masalah  utama yang  dimiliki  oleh  Pulau  Kapoposang  adalah  tidak  adanya  kapal penumpang  atau  kapal  reguler  yang  terintegrasi  dengan  pengelola ekowisata.  Oleh  karena  itu,  pengunjung  yang  bermaksud  untuk mengunjungi  Kawasan  Ekowisata  Pulau  Kapoposang  perlu  untuk menyewa atau menumpang pada kapal-kapal nelayan. Masalah terkait prasarana  transportasi  ini  telah  diidentifikasi  dan  dibahas  dalam dokumen RPKD Kab. Pangkep Tahun 2022.
2. Infrastruktur  Penginapan .  Ketiadaan  rumah  singgah (homestay) di Pulau  Kapoposang  telah  menjadi  hambatan  utama  yang  membatasi kunjungan wisatawan ke pulau tersebut. Informasi terkait masalah ini diketahui melalui usulan DPRD Kab. Pangkep pada tahun 2022. Namun, perlu untuk dicatat bahwa jika semua penginapan di Pulau Kapoposang dianggap  termasuk  dalam  kategori  rumah  singgah,  maka  pernyataan dalam  dokumen  tersebut  dapat  dianggap  tidak  akurat  mengingat adanya lebih dari satu pilihan penginapan di pulau tersebut.
Tidak  terdapat  masalah  yang  berarti  saat  ini  di  Pulau  Kapoposang terkait  prasarana  transportasi  dan  penginapan  yang  disediakan  untuk pengunjung.  Namun,  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembangunan prasarana  untuk  menunjang  pariwisata  di  Pulau  Kapoposang  mengalami kendala pada perizinannya. Hasil survei pendahuluan yang dilaksanakan oleh penulis  mengindikasikan  terdapat  pihak  swasta  yang  melakukan pembangunan  penginapan  tanpa  adanya  izin  pembangunan,  meskipun seharusnya pihak swasta wajib untuk memperoleh izin pembangunan untuk membangun kategori penginapan tersebut.
Lebih lanjut, kategorisasi prasarana penginapan di Pulau Kapoposang juga  tidak  memiliki  standar  yang  tetap  sesuai  dengan  yang  diatur  oleh pemerintah  daerah  Kab.  Pangkep.  Pada  umumnya,  terdapat  kategori penginapan  yang  meliputi vila , villa , resort , homestay ,  dan  sebagainya.  Oleh karena  itu,  agar  dapat  menghasilkan  pemahaman  terkait  kategorisasi
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
infrastruktur  penginapan  yang  terdapat  di  Pulau  Kapoposang,  penulis mengacu pada kategorisasi yang ditetapkan oleh pihak pengelola, baik yang dalam  pengelolaan  langsung  oleh  masyarakat  setempat  seperti Cemara Homestay dan Villa  Suaib ,  maupun  yang  dalam  pengelolaan  pihak  swasta seperti Tirta Wisata , Villa Rudi , dan Paradise Resort .
Pemberian  izin  juga  merupakan  faktor  penting  untuk  membangun prasarana  penginapan  di  Pulau  Kapoposang.  Sebab  Pulau  Kapoposang termasuk  sebagai  kawasan  ekowisata  yang  jika  dalam  pembangunan prasarananya  seperti  transportasi  dan  penginapan  dilaksanakan  tanpa mematuhi  prinsip-prinsip  yang  berlaku  di  kawasan  ekowisata,  maka  hal tersebut  dapat  menyebabkan  ketidakstabilan  pada  aspek  ekologis  dan berdampak terhadap masyarakat setempat.

## Kesimpulan
Tren  peningkatan  pada  frekuensi  kunjungan  wisatawan  di  Pulau Kapoposang dari tahun ke tahun, sekilas dapat dinyatakan bahwa secara fisik tidak  terdapat  permasalahan  dari  segi  prasarana  atau  infrastruktur penginapan dan transportasi di pulau tersebut.Namun, permasalahan dalam pembangunan  prasarana  tersebut  terletak  pada  segi  non-fisik,  yakni  terkait aturan  perizinan,  terutama  pada  prasarana  penginapan  yang  secara administratif menunjukkan kerapuhan. Hal ini mencerminkan setidaknya dua aspek: Pertama , terdapat prasarana penginapan tanpa izin yang dimiliki oleh pihak  swasta  menunjukkan  adanya  pengaruh  yang  bersifat  politis  antara berbagai stakeholder yang terlibat terkait aturan perizinan; Kedua , ketiadaan izin  pembangunan  prasarana  penginapan  menunjukkan  gejala  terjadinya masalah  ekologis  dimana  terdapat  pembangunan  yang  dilakukan  tanpa mempertimbangkan  prinsip-prinsip  ekowisata.  Oleh  karena  itu,  penting untuk  segera  melaksanakan  praktik  tata  kelola  ekowisata (ecotourism governance) oleh  pemerintah  daerah  Kab.  Pangkep.  Sebagaimana  ungkapan Rafl  Buckley  yang  menyatakan  bahwa  keberhasilan  ekowisata  di  wilayah konservasi  berkaitan  erat  dengan  aspek  politik  dan  ciri  khas  dari  entitas bisnis pariwisata di daerah tersebut.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  berfungsi  sebagai  bentuk telaah awal, oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan yang secara lebih mendalam  melakukan  analisis  terhadap  indikasi  politis  dan  ekologis  yang terjadi  pada  proses  pembangunan  prasarana  penginapan  dan  transportasi pada Kawasan Ekowisata Pulau Kapoposang.
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104

## Daftar Pustaka
Arida,  I  Nyoman  Sukma. EKOWISATA:  Pengembangan,  Partisipasi  Lokal,  dan Tantangan Ekowisata (Cetakan Kedua) (Bali: CAKRA PRESS, 2017).
Buckley,  Ralf. Ecotourism  and  Conservation (Cheltenham:  Edward  Elgar Publishing Limited, 2013).
Bab  II. Tinjauan Pustaka.  Diakses 25 Juli, 2023. https://eprints.umm.ac.id/36230/3/jiptummpp-gdl-ditaarditr-47548-
3- babii.pdf.
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  “Bulukumba Kian  Eksis  Kembangkan  Pariwisata  Berkat  Dukungan  DisBudPar SulSel.” Diakses 25 Juli, 2023. https://disbudpar.sulselprov.go.id/page/readmore/45/bulukumba- kian- eksis-kembangkan-pariwisata-berkat-dukungan-disbudpar-sulsel. Direktorat Pendayagunaan  Pulau-Pulau Kecil.  “Kapoposang.” Diakses 25  Juli, 2023. http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori- pulau/index.php/public_c/pulau_info/8080. Diresmikan Jokowi, Bandara Toraja Dulu Bernama Buntu Kunik.” Kompas.com ,  18
Maret, 2021. https://regional.kompas.com/read/2021/03/18/164758278/diresmika n- jokowi-bandara-toraja-dulu-bernama-buntu-kunik?page=all.
Fadillah,  Ikhsan.  Mone,  Ansyari.  &  Riskasari.  “Pariwisata  dalam Meningkatkan  Kunjungan  Destinasi  Wisata  di  Provinsi  Sulawesi Selatan.” KAJIAN  ILMIAH  MAHASISWA  ILMU  ADMINISTRASI  PUBLIK (KIMAP) , Volume 2, Nomor 1, Februari 2021
Fandeli,  Chafid.  &  Mukhlison  (Ed.), Pengusahaan  Ekowisata (Yogyakarta: Fakultas  Kehutanan  Universitas  Gajah  Mada,  2000).  Diakses  25  Juli, 2023: https://saveforest.webs.com/konsep_ekowisata.pdf
Hanum,  Siti  Fatimah.,  dkk  (Ed.). Pedoman  Fasilitator  untuk  Pembangunan Ekowisata . (Jakarta: LIPI Press, 2013). Indonesia.go.id.  (Portal  Informasi  Indonesia).  “Segala  Upaya  untuk Kebangkitan Pariwisata.” Diakses 25 Juli, 2023. Indonesia.Go.Id.https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4273/ segala-upaya-untuk- kebangkitan-pariwisata?lang=1.
Konservasi  Bisa  Jadi  Daya  Tarik  WIsata.  REPUBLIKA,  20  Juli,  2022. https://www.republika.co.id/berita/qdrssh463/konservasi-bisa-jadi- daya- tarik-pariwisata.
Khoir,  Fawaidul.  Ani,  Hety  Mutika.  &  Hartanto,  Wiwin.  “Kontribusi  Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017.” Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial , Volume 12 Nomor 2 (2018). Nasution,  R.  Hendrik.  Avenzora,  Ricky.  &  Sunarminto,  Tutut.  “Analisis Kebijakan  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Ekowisata  di Indonesia.” Media Konservasi , Vol. 23 No. 1 April 2018: 9-17
Amalia, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, April-2024, Vol.9, No.1, hal.91-104
Ramadhan,  Rury.,  dkk.  “Politik  Pangan  Lokal  “Setengah  Hati”  Indonesia Setelah Pandemi COVID-19.” Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2022, Vol.7, No.2, hal.197-212
Sudaryono, Metodologi  Penelitian:  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Mix  Method (Depok: Rajawali Pers, 2019).
Trihayuningtyas, Endah. Rahtomo, Wisnu. & Darmawan, Haryadi. “Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambang dan Sekitarnya  di  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan.” Jurnal Manajemen Resost dan Leisure , Vol. 15, No. 1, April 2018