MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENYUSUN VISI SEKOLAH MELALUI BIMBINGAN INTENSIF  PADA SMP NEGERI 10 SUNGAI KAKAP
Oleh : Lili Ng Chui Mi 1
Pengawas Sekolah Kab. Kubu Raya
Abstract:  This  study  departs  from  the  principal  background  in formulating  the  school's  vision  not  incorporate  elements  of  skill, because there is a deep understanding of the formulation of the school's vision. this can be known when researcher holds managerial supervision by looking at the KTSP documents made, where in chapter II contains the vision of the school.
This study aims to improve the ability of principals in formulating the  school's  vision.  The  research  method  used  is  a  form  of  qualitative descriptive  approach.  Datas  were  collected  through  interviews, observation, and discussion. The implementation procedure consisted of stages:  (1)  planning,  (2)  implementation,  (3)  observation,  and  (4) reflection.
The results showed that through intensive counseling can improve the  ability  of  principals  in  formulating  the  school's  vision,  this  can  be evidenced  from  the  observation  from  cycle  1  to  cycle  2.  Before  the guidance, the school's vision reads: "faithful and devoted, Achievement and  Noble".  After  the  guidance,  the  vision  formulation  showed  an increase  with  the  addition  of  skilled  phrase  is  "faithful  and  devoted, Achievement, Skilled and noble."
Kata Kunci: Kepala Sekolah, Visi Sekolah dan  Bimbingan Intensif
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan, perlu  diselaraskan  dengan  dinamika  perkembangan masyarakat,  lokal,  nasional,  dan  global  guna  mewujudkan  fungsi  dan  tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan  amanat  GBHN  1999-2004  Tap  MPR  No.IV/MPR/1999 Bab IV-E yang isinya dalam bidang pendidikan  menyatakan perlu melakukan pembaharuan  sistem  pendidikan  termasuk  pembaharuan  kurikulum,  berupa diversifikasi  kurikulum  untuk  melayani  keberagaman  peserta  didik, penyusunan
1 Lili Ng Chui Mi adalah Pengawas Sekolah Kabupaten Kubu Raya
kurikulum  yang  berlaku  nasional  dan  lokal  sesuai  dengan  kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
Lebih  lanjut  lagi  sesuai  dengan  amanat  GBHN  Tahun  1999-2004 pemerintah  telah  menyempurnakan  kurikulum  1984,  1994,  2004  Kurikulum Berbasis  Kompetensi  (KBK),    2006  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan (KTSP)  dan  kurikulum  2013.  Pengembangan  dan  perubahan  kurikulum  dan komponen  pendidikan  lainnya  merupakan  hal  yang  wajar  terjadi,  karena pendidikan  merupakan  satu  wujud  kebudayaan  manusia  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman.  Penyempurnaan  kurikulum perlu  dilakukan  terus  menerus  dan  sistematik,  menyesuaikan  dengan kebutuhan,  perkembangan  Ilmu  dan  Teknologi  serta  untuk  menjawab tantangan masa depan.
Sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  bahwa  Pendidikan  Nasional  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan  Pasal  3  menegaskan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab.
Implimentasi  Undang-Undang  Dasar  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  dijabarkan  ke  dalam  sejumlah  peraturan  antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19 Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan.  Peraturan  Pemerintah  ini  memberikan  arahan  tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga  kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
Untuk  memenuhi  amanat  peraturan  perundangan    dan  Peraturan Pemerintah    tersebut  di  atas  dan  guna  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional pada  umumnya,  serta  tujuan  pendidikan  sekolah  pada  khususnya,  sekolah sebagai  lembaga  pendidikan  tingkat  menengah  memandang  perlu  untuk mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu  pada  Standar  Nasional  Pendidikan  untuk  menjamin  pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  merupakan  salah  satu  bentuk realisasi  kebijakan  desentralisasi  di  bidang  pendidikan  agar  kurikulum  benar- benar sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi peserta didik di sekolah pada  masa  sekarang  dan  yang  akan  datang  dengan  mempertimbangkan kepentingan lokal, nasional, dan tuntutan global dengan semangat Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS).    Melalui  Kurikulum  yang  disusun,  sekolah  dapat melaksanakan  program  pendidikannya  sesuai  dengan  karakteristik,  potensi, dan kebutuhan peserta didik. Sekolah diberikan kewenangan untuk menyusun kurikulum  yang  disesuaikan  dengan  karakteristik  sekolah  dengan  mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai tujuan,  isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan tertentu  (BSNP,  2006:8).  Pengembangan  Kurikulum  sekolah  bertujuan  untuk (1) sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan  pembelajaran;  (2)  Masterplan  dalam  mengembangkan  budaya  dan potensi  yang  ada  di  lingkungan  sekolah; dan (3) sebagai  pedoman  penentuan kebijakan sekolah.
Salah satu bab dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yaitu bab II yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan. Dengan disusun visi maka dapat diketahui pandangan jauh ke depan ke mana sekolah akan di bawa atau  gambaran  masa  depan  yang  diinginkan  sekolah  agar  sekolah  yang bersangkutan  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  perkembangannya. Visi sekolah yang dibuat harus tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yaitu tujuan pendidikan nasional.
Landasan yuridis yang harus diperhatikan dalam penyusunan visi, misi dan  tujuan  satuan  pendidikan  adalah  UU  No.20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Peraturan  Pemerintah  No.32  Tahun  2013  tentang perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan,  Permendiknas  No.19  tahun  2007  tentang  Standar Pengelolaan, Permendikbud No.54, 64, 65, 66 dan 81a Tahun 2013.
Berdasarkan    peraturan  perundangan,  Peraturan  Pemerintah  dan Permendikbud tersebut di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan nasional, sekolah sebagai lembaga pendidikan memandang perlu untuk mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Pengembangan kurikulum 2013 yaitu pada bab II yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Sekolah. Dalam perumusan visi sekolah  harus  memasukan Sikap (K1, K2),  pengetahuan  (K3)    dan    keterampilan    (K4),    hal    ini  sesuai  dengan tuntutan  permendikbud  No.  66  Tahun  2013  tentang  Standar  Penilaian Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dan  Buku  Manajemen  Implementasi
Kurikulum  2013  yaitu  tentang  Bahan  Ajar  Implementasi  Kurikulum  Untuk pengawas Sekolah ( Kemendikbud, 2014).
Masalah  yang  terjadi  di  lapangan  masih  ditemukan  kepala  sekolah dalam  menyusun    visi  sekolah  belum  sesuai  dengan  tuntutan  perumusan  visi sekolah.  Hal  ini  dapat  diketahui  pada  saat  peneliti  melakukan  supervisi manajerial yaitu dengan melihat visi sekolah  yang dibuat oleh kepala sekolah. Pada umumnya Visi sekolah yang dibuat sudah memasukan  unsur sikap (K1, K2) dan pengetahuan (K3), namun unsur keterampilan (K4) belum dimasukan . Berikut ini  dapat dilihat  perumusan visi sekolah sebagai berikut: “ Beriman dan Bertaqwa, Berprestasi dan Berakhlak Mulia”.
Berdasarkan  perumusan  visi  tersebut  di  atas    dapat  disimpulkan, bahwa  perumusan  visi  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  tuntutan  perumusan visi sekolah. Oleh karena itu  peneliti sebagai pembina sekolah berusaha untuk memberikan  bimbingan  intensif    pada  kepala  sekolah  dalam  menyusun  visi sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Tupoksi peneliti  sebagai  pengawas  sekolah  yang  terdapat  pada  Permendiknas  No.12 tahun 2007 tentang enam standar kompetensi pengawas sekolah, salah satunya supervisi  manajerial  menyatakan  “  membina  kepala  sekolah  dalam pengelolaan  dan  administrasi  satuan  pendidikan  berdasarkan    manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah”.
Kurikulum  2013  mulai  diimplementasikan  tahun  2013/2014  pada sejumlah  sekolah  sasaran.  Dalam  rangka  implementasi  selanjutnya  semua kegiatan sekolah harus disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013 tersebut. Salah  satu  kegiatan  dalam  pengelolaan  sekolah  adalah  penyusunan  visi,  misi dan tujuan satuan pendidikan.
Berdasarkan  Kemendikbud  (2014:4)  Visi  adalah  “  wawasan  yang menjadi  sumber  arahan  bagi  sekolah  yang  digunakan  untuk  memandu perumusan  misi  sekolah”  .  Dengan  kata  lain  visi  adalah  pandangan  jauh  ke depan  kemana  sekolah  akan  di  bawa.    Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat disimpulkan  visi  adalah  gambaran  masa  depan  yang  diinginkan  oleh  sekolah agar  sekolah  yang  bersangkutan  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan perkembangannya.
Lebih  lanjut  Kemendikbud  (2014:5)    menyatakan  syarat  perumusan visi  yakni:  (1)    Visi  bukanlah  fakta,  tetapi  gambaran  pandangan  ideal  masa depan yang ingin diwujudkan; (2) Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota  organisasi  untuk  menunjukkan  kinerja  yang  baik;  (3)  Dapat menimbulkan  inspirasi  dan  siap  menghadapi  tantangan;  (4) Menjembatani masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang;  (5)  Gambaran  yang  realistik  dan kredibel dengan masa depan yang menarik; (6) Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.
Berikut Kemendikbud  (2014:5) menyatakan: Perumusan  visi  satuan  organisasi  dilakukan  prosedur  dan  tahapan sebagai  berikut  yakni:  (1)  Mengkaji  makna  visi  satuan  organisasi diatasnya  untuk  digunakan  sebagai  acuan;  (2)  Menginventarisasi rumusan  tugas  satuan  organisasi  yang  tercantum  dalam  struktur  dan tata  kerja  satuan  organisasi  yang  bersangkutan;  (3)  Rumusan  tugas satuan  organisasi  tersebut  di  rangkum  dan  dirumuskan  kembali menjadi  konsep  rumusan  visi  satuan  organisasi;  (4)  Konsep  rumusan visi satuan organisasi didiskusikan dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi dan saran-saran; (5) Rumusan visi  satuan  organisasi  dikomunikasikan  dengan  seluruh  stakeholder guna memperoleh penyempurnaan;(6) Rumusan visi satuan organisasi yang  telah  menjadi  kesepakatan  ditetapkan  dengan  keputusan pimpinan  satuan  organisasi,  sehingga  visi  tersebut  menjadi  milik bersama,  mendapat  dukungan  dan  komitmen  seluruh  anggota organisasi.
Rumusan visi yang baik mempunyai kriteria (ciri-ciri) sebagai berikut: (1) Rumusannya  singkat,  padat  dan  mudah  diingat;  (2)Bersifat  inspiratif  dan menantang  untuk  mencapainya;  (3)  Sesuatu  yang  ideal  yang  ingin  dicapai dimasa  yang  akan  datang  yang  membawa  eksistensi/  keberadaan  suatu organisasi;  (4) Menarik bagi seluruh  anggota organisasi dan pihak-pihak yang terkait (stakeholders);  (5) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (6) Mampu  menjadi  perekat  dan  menyatukan  berbagai  gagasan  strategis  yang terdapat dalam suatu organisasi; (7) Memiliki orientasi terhadap masa depan , sehingga  segenap  jajaran  organisasi  ikut  berperan  dalam  pencapaiannya;  (8) Mampu  menumbuhkan  komitmen  seluruh  anggota  organisasi;  (9)  Menjamin kesinambungan  kepemimpinan  dan  kebijakan  organisasi  serta  menjembatani keadaan  masa  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang;  (10)  Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan/perubahan tugas dan fungsi.
Kemendikbud    (2014:5)  menyatakan:  “Teknik  perumusaan  visi  satuan organisasi  dirumuskan  dengan  cara  sebagai  berikut:  Mereview  (meninjau kembali)  masalah  yang  dihadapi,  baik  internal  maupun  eksternal  dengan pendekatan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats (SWOT), dengan cara menganalisis konteks tentang kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh  sekolah.  serta  melihat  peluang  dan  ancaman  yang  terjadi  di  sekeliling sekolah”.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi adalah sebagai berikut:
a. Melibatkan  seluruh  anggota  satuan  organisasi  dan  satuan  kerja  untuk memberikan  partisipasi  (sharing)  secara  maksimal  sesuai  dengan kemampuannya.
b. Menumbuhkan  sikap  rasa  memiliki  (melu  handarbeni  atau  sense  of belongingess) mengenai visi yang akan dirumuskan bersama.
c. Mengakomodasi  cita-cita  dan    keinginan  seluruh  anggota  satuan organisasi  atau  satuan  kerja.  Dengan  pendekatan  seperti  ini  (bottom  up) akan menstimulasi segenap komponen yang ada dalam satuan organisasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi pencapaian visi yang akan disepakat.
d. Rumusan  visi  yang  berasal  dari  pimpinan  (top  Down)  perlu disosialisasikan  kepada  seluruh  anggota  organisasi  dengan  pendekatan yang demokratis,  terbuka penyempurnaan dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawah.
Untuk  mencapai  maksud  tersebut  di  atas  peranan  dan  fungsi  kepala sekolah  sangat  diperlukan  dalam  mengelola  sekolah.  Peranan  kepala  sekolah ialah  bentuk  prilaku  yang  diharapkan  pada  setiap  orang  untuk  menjalankan fungsinya.  Fungsi  kepala  sekolah  sebagai  seorang  manejer    dituntut  untuk mampu  mengelola  sekolah  dengan  baik  dan  mampu  menyusun  kurikulum sekolah  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  pembelajaraan  untuk mencapai  tujuan  pendidikan  nasional.  Hal  ini  dipertegaskan  lagi  oleh Permendiknas  No.13  Tahun  2007  tentang  standar  kompetensi  kepala  sekolah menyatakan  “salah  satunya  supervisi  manajerial  yaitu    mengelola pengembangan  kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran  sesuai  dengan arah  dan tujuan pendidikan nasional”.
Kepala  sekolah  berasal  dari  dua  kata  yaitu  kepala  dapat  diartikan pimpinan atau ketua dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, sedang kata sekolah  adalah  sebuah  lembaga  di  mana  terjadi  tempat  menerima  dan memberi.  Berdasarkan  penggabungan  dua  kata  tersebut  dapat  didefinisikan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin sebuah lembaga yang menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.
Wahjosumidjo  (1994:83)  mendefinisikan  bahwa  “kepala  sekolah seorang  tenaga  fungsional  guru  yang  diberi  tugas  untuk  memimpin  suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi  interaksi  antara  guru  yang  memberi  pelajaran  dan  murid  yang menerima  pelajaran”.  Selanjutnya  Permendiknas  No.28  tahun  2010    tentang penugasan  guru  sebagai  kepala  sekolah/madrasah  menyatakan  “Kepala sekolah/madrasah  adalah  guru  yang  diberi  tugas  tambahan  untuk  memimpin sekolah”.
Berdasarkan  definisi  di  atas  dapat  dirumuskan  bahwa  kepala  sekolah adalah  tenaga  fungsional    guru  yang  diberi  tugas  sebagai  pemimpin  yang berperan  sebagai  manajer  di  lembaga  dimana  terjadi  interaksi  belajar mengajar.
Menurut  Rochman  Natawidjaja  (1987)  dalam  (www,pengertian ahli.com) bimbingan adalah “suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang  dilakukan  secara  berkesinambungan,  supaya  individu  tersebut  dapat memahami  dirinya,  sehingga  dia  sanggup  mengarahkan  dirinya  dan  dapat bertindak  secara  wajar,  sesuai  dengan  tuntutan  dan  keadaan  lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya”.
Selanjutnya Frank Parson. 1951 (dalam RM Fatihah
http://eko13.wordpress.com)  menyatakan“Bimbingan  sebagai  bantuan  yang diberikan  kepada  individu  untuk  dapat  memilih,  mempersiapkan  diri  dan memangku  suatu  jabatan  dan  mendapat  kemajuan  dalam  jabatan  yang dipilihnya”. Selanjutnya Chiskon 1959 (dalam RM Fatihah
http://eko13.wordpress.com  )  menyatakan    “Bimbingan  membantu  individu untuk lebih mengenai berbagai informasi tentang dirinya sendiri”.
Berikutnya    Bernard  dan  fullmer  1969    (dalam  RM  Fatihah http://eko13.wordpress.com ) menyatakan  ”bahwa bimbingan dilakukan untuk meningkatkan  perwujudan  diri  individu”.  Dapat  dipahami  bahwa  bimbingan membantu  individu  untuk  mengaktualisasikan  diri  dengan  lingkungannya. Menurut  Tim  Redaksi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Bimbingan    adalah ”Petunjuk  penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntutan”.
Dari beberapa pengertian bimbingan di atas, dapat ditarik kesimpulan bimbingan  adalah  pemberian  bantuan  kepada  individu  secara    berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus  untuk  itu,  dimaksudkan  agar  individu  dapat  memahami  dirinya, lingkungannya  serta  dapat  mengarahkan  diri  dan  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan  dirinya  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Menurut  kamus  Bahasa Indonesia  Modern  ”intensif”  berarti  dalam-dalam,  kuat-kuat,  sungguh- sungguh.
Berdasarkan  pengertian  bimbingan  dan    intensif  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  bimbingan intensif    adalah  pemberian bantuan  yang diberikan seorang  ahli  kepada  seseorang  atau  individu  secara  dalam-dalam,  kuat-kuat sungguh-sungguh dan berkelanjutan.

## MASALAH
Apakah  melalui  bimbingan  intensif  dapat  meningkatkan  kemampuan  kepala sekolah dalam perumusan visi sekolah   ?

## RENCANA PEMECAHAN MASALAH/TINDAKAN
peneliti  mencoba  untuk  melihat  proses  peningkatan  kemampuan    kepala sekolah  dalam  merumus  visi  sekolah,      melalui  penyiapan    instrumen  proses yang telah dirancang  oleh peneliti guna untuk melihat apakah kepala sekolah dalam  merumus  visi sekolah  sesuai dengan   ketentuan yang berlaku. Hal ini nanti  akan  dibuktikan  dengan  melihat  visi  sekolah    yang  sudah  dibuat  oleh kepala sekolah bersama timnya.

## TUJUAN
1. Untuk   meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam merumuskan visi sekolah.
2. Untuk  meningkatkan  kemampuan  kepala  sekolah  dalam  mengelola pengembangan  kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran  sesuai  dengan  arah dan tujuan pendidikan nasional.

## MANFAAT PENELITIAN
Manfaat  penelitian bagi  peneliti yaitu:    (1)  meningkatkan  profesionalisme peneliti  sebagai  pengawas  sekolah,  (2)  hasil  penelitian  ini  digunakan  sebagai evaluasi terhadap  kepala  sekolah  dalam  menyusun  kurikulum  sekolah  khusus dokumen 1,  yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pembinaan oleh peneliti sebagai pengawas sekolah khususnya di sekolah binaan. Bagi sekolah : (1)  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  di  sekolah  untuk  mencapai tujuan pendidikan;  (2) menjadi sekolah yang diperhitungkan oleh masyarakat. Bagi  guru: (1)  adanya  pedoman  dalam  melaksananakan  kegiatan pembelajaran di  kelas;  (2) guru dapat mengelola proses pembelajaran secara efektif  dan efisien, Bagi  siswa :  (1)  siswa lebih  percaya  diri  dalam  mengikuti proses  belajar  mengajar,  sehingga  tercapai  target  kompetensi  dasarnya,  (2) adanya  keseriusan  belajar,  semangat  belajar  dan  keingintahuan  yang  tinggi terhadap materi yang diberikan oleh guru.

## METODE  PENELITIAN TINDAKAN
Setting    penelitian  ini  meliputi:  tempat penelitian,  subyek  dan obyek penelitian , waktu penelitian ,  siklus Penelitian yakni: 1. Tempat Penelitian, SMP N 10  Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
2. Subyek dan Obyek  Penelitian, Kepala sekolah  SMPN 10 Sungai Kakap
3. Waktu Penelitian , dilaksanakan pada semester ganjil  Januari sampai dengan Maret  2014 selama tiga  bulan.
4.  Penelitian  Tindakan  Sekolah    dilaksanakan  melalui  dua    siklus,    untuk melihat  peningkatan  kemampuan    kepala  sekolah  dalam  menyusun  visi sekolah.
5. Sumber data dalam penelitian ini yakni: (1) kepala sekolah , (2) dokumen KTSP dan administrasi sekolah.
6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni: (1) observasi, dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data  dan  melihat  kemampuan  kepala sekolah dalam menyusun visi sekolah, (2) wawancara, dipergunakan untuk mendapat data atau informasi kemampuan kepala sekolah dalam menyusun visi  sekolah    dan  (3)  diskusi  dilakukan  antara  peneliti  dengan    kepala sekolah.
Alat pengumpulan  data PTS  meliputi   observasi, wawancara, dan diskusi.  Observasi  menggunakan  lembar  observasi  untuk  mengetahui komponen/aspek    visi  sekolah  yang  dibuat  oleh  kepala  sekolah. Wawancara  menggunakan  panduan  wawancara  untuk  mengetahui kemampuan  awal  yang  dimiliki  kepala  sekolah  dalam  perumusan  visi sekolah.

## 7. Prosedur penelitian
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Sekolah ( School Action Research), yaitu sebuah  penelitian  yang  merupakan  kerjasama  antara peneliti dan kepala sekolah untuk menciptakan suatu kinerja sekolah yang lebih baik. Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan    adalah  metode  kualitatif  dalam bentuk  pendekatan  deskriptif,  guna  untuk  melihat  peningkatan  yang  terjadi dari  siklus  ke  siklus.  Dengan  metode  ini  peneliti  berupaya  menjelaskan  data yang  peneliti  kumpulkan  melalui  komunikasi  langsung  atau  wawancara, observasi,  dan  diskusi
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kepala sekolah dalam  perumusan visi sekolah. Selanjutnya memberikan  alternative/  usaha,    guna  meningkatkan  kemampuan  kepala sekolah  dalam  merumuskan  visi  sekolah.  Hal-hal  penting  yang  harus diperhatikan  dalam  Penelitian  Tindakan  Sekolah,  menurut    Sudarsono,  F.X, (1999:2) yakni: (1) Rencana    :  Tindakan  apa  yang  akan  dilakukan  untuk memperbaiki  atau  meningkatkan  atau  mengubah  sebagai  suatu  bentuk  solusi yaitu  mengadakan  pertemuan  dengan  kepala  sekolah  dalam  suasana  yang menyenangkan,  melakukan  wawancara  dengan  kepala  sekolah  tentang  visi sekolah  dengan  menyiapkan  lembar  wawancara  untuk  kepala  sekolah;    (2) Pelaksanaan:    Apa  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sebagai  upaya  memperbaiki peningkatan  atau  perubahan  yang  diinginkan  yaitu  dengan  berkunjung/
observasi  pada  aspek  –aspek  yang  diperlukan  dan  melihat    visi  yang  dibuat oleh sekolah serta wawancara dengan guru; (3) Observasi:  Peneliti melakukan pengamatan  (pengambilan  data)  untuk  memotret    seberapa  jauh  hasil  atau dampak  dari  tindakan  yang  telah  dilaksanakan    kepala  sekolah  dalam mencapai  sasaran.  Fungsi  utama  observasi  adalah  berusaha  menangkap  apa yang terjadi selama pertemuan dan wawancara berlangsung. Ide pokok adalah mencatat  apa  yang  terjadi  dalam  pertemuan  dan  wawan  cara.  Rekaman  dari pertemuan  dan    wawancara  akan  digunakan  untuk  analisis  dan  komentar kemudian;  (4)  Refleksi:  Peneliti  mengkaji,  melihat  dan  mempertimbangkan hasil atau dampak dari rumusan visi yang  telah dilakukan. Berdasarkan hasil dari  refleksi  ini,  peneliti  bersama  kepala  sekolah    melaksanakan  revisi  atau perbaikan  terhadap  rencana  awal  yang  mungkin  saja  bisa  sesuai  dengan  apa yang peneliti inginkan.
Alur PTS dapat dilihat pada Gambar  berikut :
Prosedur  penelitian  adalah  suatu  rangkaian  tahap-tahap  penelitian  dari  awal sampai  akhir.  Penelitian  ini  merupakan  proses  pengkajian  sistem  berdaur sebagaimana kerangka berpikir yang dikembangkan oleh (Suharsimi Arikunto, dkk.  2006:74).  Prosedur  ini  mencakup  tahap-tahap:  (1)  perencanaan,  (2) pelaksanaan,  (3)  pengamatan,  dan  (4)  refleksi . Keempat  kegiatan  tersebut saling  terkait  dan  secara  urut  membentuk  sebuah  siklus.  PTS  merupakan
Permasalahan Perencanaan tindakan I
Pelaksanaan tindakan I
Pengamatan/ pengumpulan data I Refleksi I Permasalahan baru hasil refleksi Pengamatan/ pengumpulan data II Perencanaan tindakan II Refleksi II Pelaksanaan tindakan II Apabila permasalahan belum
terselesaikan Dilanjutkan ke siklus berikutnya
penelitian  yang  bersiklus.  Artinya  penelitian  dilakukan  secara  berulang  dan berkelanjutan sampai tujuan penelitian dapat tercapai.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan      kepala  sekolah  tentang penyusunan  visi  sekolah,    ternyata  kepala  sekolah  belum    pernah  mengikuti pelatihan  penyusunan visi sekolah, sehingga visi sekolah  yang dibuat  belum sepenuhnya mengacu pada  tuntutan  penyusunan visi sekolah.
Penelitian    dilaksanakan  di  SMP  Negeri  10  Sungai  Kakap,  yang merupakan  sekolah  binaan  peneliti.  Berdasarkan    hasil  pengamatan  peneliti dari  visi  sekolah    yang  dibuat,  terjadi  peningkatan  dalam    penyusunan  visi sekolah.  Pada  awalnya  visi  sekolah    yang  dibuat    “Beriman  dan  Bertaqwa, Berprestasi  dan  Berakhlak  Mulia”.    Visi  sekolah  yang  dibuat  sudah memasukan    unsur  sikap  (K1,  K2)  dan  pengetahuan  (K3),  namun  unsur keterampilan (K4) belum dimasukan .
Berdasarkan  hasil  observasi/pengamatan  peneliti  dari  siklus  satu    ke siklus  dua  terjadi  peningkatan  perumusan  visi  awalnya  perumusan  visi berbunyi  “  Beriman  dan  Bertaqwa,  Berprestasi  dan  Berakhlak  Mulia”. Selanjutnya perumusan visi setelah di beri bimbingan berbunyi: “Beriman dan Bertaqwa,  Berprestasi,  Terampil  serta  Berakhlak  Mulia”.  Visi  yang dirumuskan  sudah  sesuai  dengan  tuntutan  Permendikbud  tahun  2014,  yakni sudah memasukann unsur sikap (K1, K2),  pengetahuan (K3) dan keterampilan (K4).
Melalui bimbingan intensif tenyata kepala sekolah dapat meningkatkan  kemampuannya  dalam  menyusun  visi  sekolah.      Adapun indikator  keberhasilan  yang  dicapai  dalam  penelitian  ini,  dapat    dilihat peningkatan  penyusun  visi  sekolah  yang  dibuat  oleh  kepala  sekolah  sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tindakan  kepengawasan  dapat  disimpulkan sebagai  berikut  :  Dengan  mengadakan    bimbingan  intensif    dapat meningkatkan kemampuan  kepala sekolah dalam perumusan visi sekolah. Hal ini  dapat  dilihat  dari  rumusan  visi  sekolah  yang  dibuatnya  sebelum  ada bimbingan  visi sekolah sebagai berikut “ Beriman dan Bertaqwa, Berprestasi dan  Berakhlak  Mulia”.  Setelah  adanya  bimbingan  memperlihatkan  bahwa terjadi  peningkatan    perumusan  visi    sekolah  dengan  adanya  penambahan kalimat terampil adalah sebagai berikut: “Beriman  dan Bertaqwa, Berprestasi, Terampil serta Berakhlak Mulia”.

## SARAN
1.  Dalam perumusan visi sekolah harus didasarkan pada landasan yuridis dan tetap berada dalam koridor kebijakan nasional.
2.  pelaksanaan kegiatan di sekolah agar mengacu pada visi yang telah dibuat.
3.  Visi  sekolah  agar  dipasang    pada tempat  yang  mudah  dibaca  oleh  orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto ,  Suharsimi.  2007. Karya  Tulis  Ilmiah .  Untuk    Pengawas  Sekolah Berupa Laporan
BSNP.  2006. Panduan  Penyusunan  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah . Jakarta:BSNP
Http;//eko 13.wordpress.Com/2008/05/04/pengertian-konseling
Peraturan  Pemerintah,  No.19  Tahun  2005 Tentang  Standar  Nasional Pendidikan .  Jakarta:  Depdiknas  Direktorat  Jenderal  Manajemen Pendidikan dasar dan Menengah
Peraturan  Pemerintah  No.32  Tahun  2013 Tentang  Perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas RI No. 12 Tahun 2007a Tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah
Permendiknas RI No. 19 Tahun 2007b Tentang Standar Pengelolaan
Permendiknas  RI  No.  13  Tahun  2007c Tentang  Standar  Kompetensi  Kepala Sekolah
Permendiknas  RI  No.  28  Tahun  2010 Tentang  Penugasan  guru  sebagai Kepala/Madrasah . Jakarta: Mendiknas.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  kebudayaan  Republik  Indonesia  nomor  54
Tahun  2013  Tentang Standar  Kompetensi  Lulusan :  Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 64
Tahun  2013  Tentang  Standar  isi:  Kementerian  Pendidikan  dan kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 66 Tahun  2013  Tentang Standar  Penilaian :  Kementerian  Pendidikan  dan kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum : Kementerian Pendidikan dan kebudayaan
Pusat  Pengembangan  Tenaga  Kependidikan  badan  Pengembangan  Sumber daya  Manusia  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  Penjaminan  Mutu Pendidikan Pendidikan, Implementasi Kurikulum 2013 untuk pengawas sekolah : Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
Suharjono. 2003. Menyusun Usulan Penelitian . Jakarta: Makalah Disajikan pada Kegiatan Pelatihan Tehnis Tenaga Fungsional Pengawas.
Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi kedua
Wahjosumidjo. 1994. Kepemimpinan Kepala Sekolah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
www.pengertianahli.com/2014/07 pengertian-  bimbingan -menurut  –para  – ahli.html diakses tanggal 9 Oktober 2014
UURI. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Bagian Proyek Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional.