p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED,

## UNREGULATED FISHING (IUUF) MENUJU LEGAL, REPORTED, REGULATED
FISHING (LRRF)
EFFECTIVITY OF ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING (IUUF) ERADICATION PROGRAM TOWARD LEGAL, REPORTED, REGULATED FISHING (LRRF)
(disubmit 28 Oktober 2021, direvisi 12 November 2021, diterima 23 November 2021)
Dida Daniarsyah 1 Lucky Rizky Rachmadi 2 Ipah Ema Jumiati 3
1 Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta
2 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta
3 Program Studi Magister Administrasi Publik, Gedung C Pascasarjana Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang
Corresponding Author : dida.daniarsyah@kkp.go.id, lucky.rizki.rachmadi@gmail.com , ipah.ema@untirta.ac.id

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  memiliki  Potensi  sumber  daya  ikan  sebesar  1.772 triliun rupiah. potensi tersebut terancam musnah dengan masifnya IUUF. Pemberantasan IUUF telah dilaksanakan  secara  intensif  mulai  dari  tahun  2015.  Akan  tetapi,  permasalahannya  adalah  IUUF masih  masif  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Negara  Republik  Indonesia.  Metode  penelitian dilakukan dengan studi literatur, temuan data-data sekunder, wawancara dilakukan dengan snowball kepada  narasumber  dan  informan  pemilik  otoritas  dan  praktisi  yang  terkait  dengan  praktek pemberantasan  IUUF.  Hasil  penelitian  pemberantasan  IUUF  melalui  pemberian  sanksi penenggelaman  efektif  membuat  terapi  kejut  tapi  tidak  menimbulkan  efek  jera,  internalisasi penyadartahuan kepada nelayan dan pelaku usaha, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, dan penguatan peran Indonesia di Kawasan ASEAN diprediksi efektif dalam mengatasi IUUF menjadi LRRF.
Kata kunci: Efektivitas, IUUF, LRRF, penagkapan ikan

## ABSTRACT
Indonesia is an archipelagic country that has potential fish resources of 1.772 trillion rupiahs. this potential is threatened with extinction by the massive IUUF. IUUF eradication has been carried out intensively starting from 2015. However, the problem is that IUUF is still massive in the fisheries management area of  the Republic of Indonesia. The research method was carried out by studying literature,  finding  secondary  data,  interviews  conducted  by  snowball  to  resource  persons  and informants who have authorities and practitioners related to the practice of eradicating IUUF. The results  of  research  on  eradicating  IUUF  through  imposing  drowning  sanctions  are  effective  in making shock therapy but not causing a deterrent effect, internalizing awareness to fishermen and business  actors,  strengthening  monitoring  facilities  and  infrastructure,  and  strengthening Indonesia's role in the ASEAN Region .
Keywords : Effectivity, IUUF, LRRF, fishing
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan  terbesar  di  dunia,  hal  ini ditunjukkan  dengan  data  luas  wilayah kepulauan
Republik
Indonesia berdasarkan kajian BIG (Badan Informasi Spesial)  dan  Pushidros  (Pusat  Hidrologi dan  Oseanograpi)  tahun  2015  (Biro Komunikasi Kemenkomar, 2018) yaitu:
1. Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah
3.110.000km2;
2. Luas  laut  teritorial  Indonesia  adalah 290.000 km2;
3. Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2;
4. Luas zona ekonomi eksklusif
Indonesia adalah 3.000.000 km2;
5. Luas  landas  kontinen  Indonesia adalah 2.800.000 km2;
6. Luas  total  perairan  Indonesia  adalah 6.400.000 km2;
7. Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2;
8. Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km; dan
9. Jumlah  pulau  di  Indonesia  kurang lebih  17.504,  dan  yang  sudah dibakukan  dan  disubmisi  ke  PBB adalah sejumlah 16.056 pulau atau 81 persen dari seluruh wilayah Indonesia.
Indikasi  lain  terkait  besarnya sumber  daya  sebagai  negara  kepulauan dapat ditunjukkan dengan hasil penelitian Komisi  Nasional  Pengkajian  Stok  Ikan (Komnasjiskan) pada tahun 2018 melaporkan  bahwa  stok  ikan  Indonesia sebanyak 12,5 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tren
Gambar 1 . Data Tangkapan Pelaku UUF (Sumber: DPSDKP-KKP, 2021)
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
ketersediaan  stok  ikan  naik  yang  pada tahun 2015 sekitar 9,93 juta ton. Demikian pula  dengan  biomassa  laut  Indonesia menurut  Komnasjiskan  naik  sekitar  300 persen.  Ini  berarti  3  kali  lebih  baik daripada  lautan-lautan  di  belahan  dunia lainnya.
Dengan  modal  kekayaan  laut
Indonesia  di  atas,  sangat  wajar  kalau seharusnya  bangsa  Indonesia  sejahtera apabila mampu mengelola dan memanfaatkan  kekayaan  laut  tersebut. Namun  demikian,  sampai  saat  ini  (2021) masih  terdapat  nelayan  berada  pada  taraf hidup miskin, kontribusi produksi perikanan  rata-rata  hanya  3,2  persen terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB) Indonesia, angka yang sangat tidak wajar untuk sebuah negeri bahari (KKP, 2020).
Di sisi lain, besarnya potensi sumber daya  ikan  di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Republik  Indonesia (WPPNRI)  menjadi  magnet  bagi  Kapal Ikan Asing (KIA) untuk menangkap ikan di  perairan  Indonesia.  Namun,  KIA tersebut  menangkap  ikan  dengan  cara
IUUF ( Irregular Unreported, Unregulated, Fishing ), sehingga Indonesia  sejak  tahun  2015  membuat kebijakan untuk memerangi atau memberantas  IUUF  melalui  kebijakan pemberantasan IUUF dengan
penenggelaman  kapal  sebagai  vonis terhadap pelaku.
Kondisi  IUUF  sampai  pada  tahun 2021  masih  marak  atau  masif  terjadi  di WPPNRI.  Terdapat  data  yang  dapat menunjukkan  masih  maraknya  IUFF  di WPPNRI  oleh  KIA  dan  Kapal  Ikan Indonesia (KII).
Kurun  waktu  tahun  2020-2021 terdapat  170  unit  kapal  pelaku  IUUF. Pelaku  IUUF  mayoritas  berasal  dari negara  Vietnam,  Malaysia  dan  Filipina. Daerah rawan berada pada Selat Malaka, Laut  Natuna  Utara,  Laut  Sulawesi, Samudera  Pasifik,  Laut  Arafura.  Hal  ini juga  menunjukkan  masih  marak  terjadi IUUF,  yang  seharusnya  dalam  kurun waktu  5  (lima)  tahun  tersebut  kebijakan penenggelaman kapal efektif menghilangkan  IUUF  pada  WPPNRI menuju LRRF.
Beberapa penelitian terdahulu tentang  IUUF telah  banyak  dilakukan. Akan  tetapi,  dominan  fokus  penelitian pada  kebijakan  sanksi  penenggelaman terhadap pelaku IUUF. Penelitian tersebut antara  lain,  Tinjauan  Yuridis  Illegal Fishing di Indonesia berdasarkan Undang- Undang  Perikanan.  Simpulannya  adalah dalam  undang-undang  Perikanan  Nomor 45  Tahun  2009  sanksi  terhadap  pelaku IUUF lebih berat. Akan tetapi tidak serta merta  membuat  efek  jera  (Inggrit,  2017).
Penegakan  hukum  IUUF  yang  dapat dilakukan  Pemerintah  Indonesia  adalah hukuman  pidana  penjara,  pembakaran/ penenggelaman  kapal,  denda  setelah mengalami  proses  hukum  di  pengadilan perikanan  (Harliza  &  Michael,  2020). Aprizal  dan  Muslimah  (2019)  meneliti tentang Penegakkan hukum IUUF terhadap  kapal  KM  BD  95599  hasil penelitiannya  adalah  proses  penegakan terhadap Kapal KM BD 95599 TS beserta nahkoda  dan  awak  kapal  KM  BD  95599 TS  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang ada  dalam  hukum  internasional  dan hukum nasional, penegakan hukum hanya terbatas  pada  pemberian  sanksi  pidana denda  tanpa  adanya  pidana  penjara. Maryani dan Nasution (2019) menyimpulkan  hasil  penelitian  pada rekonsepsi  model  yang  digunakan  dalam pencegahan maupun pemberantasan IUUF, yaitu membentuk sistem pemantauan  terhadap  kapal  perikanan Sistem Pemantau Kapal Perikanan (SPKP),  pembuatan  peraturan  yang berkaitan  dengan  kelautan  dan  kegiatan IUUF, penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan  IUUF,  kerja  sama  internasional. Kusumawardhani  (2020)  menyimpulkan hasil  penelitiannya  bahwa  berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi, peraturan perundang  –  undangan  nasional  dan hukum  internasional  publik  mengenai
perikanan  tangkap,  kelautan,  ZEE,  serta penanganan IUUF, dan mendasarkan pada teori legal  positivism ,  maka  kesimpulan yang dihasilkan mengenai legalitas kebijakan  dan  tindakan  penenggelaman kapal – kapal asing pelaku  IUUF di ZEE Indonesia  adalah  sebagai  sesuai  dengan terori legal positivism .
Selanjutnya,  penenggelaman  kapal asing  pelaku  IUUF  tersebut  menjadi langkah  konkrit  komitmen  Pemerintah Indonesia  yang  telah  menyatakan  diri untuk  terikat  dalam  berbagai  instrumen hukum internasional terkait dalam menghadapi  permasalahan  IUUF  dan konsevasi sumber daya kelautan.
Penelitian  ini  terdapat  perbedaan dengan  penelitian  terdahulua.  Kebaruan penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemberantasan IUUF
dilaksanakan  dan  menyajikan  fakta  dan data terkait pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam memberantas  IUUF  menuju  LRRF. Sehingga  dapat  mengukur  efektivitas kebijakan yang dinilai telah efektif dengan beberapa rekomendasi yang akan memberikan strategi tambahan kelanjutan pemberantasan IUUF menuju LRRF.
Menurut  penulis,  bahwa  kebijakan pemberantasan IUFF merupakan kebijakan  yang  bersifat top  down . Pendekatan top  down bersifat  aktor  yang
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
menjadi pelaksana dalam kebijakan sangat dominan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012) atau dapat disepadankan dengan pendekatan commond center (Deleon dan Deleon,  2002).  Namun  dalam  penelitian ini akan difokuskan pada kinerja implementasi  kebijakan  IUUF  menuju LRRF. Pendekatan teoritis yang dijadikan kerangka  dalam  berpikir  menggunakan kerangka logis pengukuran kinerja
Implementasi  yang  dijelaskan  oleh  Cole dan Parston (2006).
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengukur  efektivitas  kinerja  kebijakan pemberantasan  IUUF  menuju  LRRF  di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020.

## METODE
Peneliti  menggunakan  penelitian bersifat  deskriptif  melalui  pendekatan kualitatif,  analisis  melalui  studi  litratur dan  dokumentasi,  baik  dari  buku  buku kepustakaan,  media  baik  cetak  maupun elektronik.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  wawancara  secara snowball kepada narasumber, informan, responden, stakeholder yang  terkait  dengan  masalah penelitian.    Singarimbun  dan  Effendi (2009)  menyatakan  pendapatnya  bahwa penelitian  deskriptif  dimaksud  untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu, di mana peneliti
mengembangkan konsep dan menghimpun  konsep  serta  menghimpun fakta, dengan tidak melakukan hipotesa.
Dengan menggunakan metode penelitian  deskriptif  kualitatif,  hasilnya berupa deskripsi fakta aktual yang ada di lapangan.

## IUUF  dalam  Persfektif  Kebijakan Internasional
Ditinjau dari konteks kejahatannya, IUUF dapat dikatakan sebagai bagian dari transnational organized crime (Bondaroff,  et  al.,  2015),  hal  ini dikarenakan  dalam  kebanyakan  kasus yang  terjadi  memiliki  beberapa  ciri  yang serupa.  Pertama,  adanya  kolaborasi  lebih dari  dua  orang  yang  terlibat.  Operasi penangkapan  ikan  bukan  upaya  tunggal, operasi ini melibatkan nelayan itu sendiri, pemilik  kapal,  penyandang  dana,  dan pihak lainnya berkolaborasi dalam pembiayaan  dan  melaksanakan  operasi penangkapan ikan, serta dalam penjualan akhir  dari  ikan  tersebut.  Kedua,  IUUF beroperasi  dalam  level  internasional. Penangkapan  ikan  secara  ilegal  dapat terjadi di perairan satu negara, lintas batas atau  di  laut  lepas.  Ikan  yang  ditangkap secara  ilegal  diangkut  dan  dijual  di berbagai negara.  Ketiga, pelaku kejahatan tersebut umumnya menggunakan berbagai strategi pencucian keuangan untuk
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
menyembunyikan  keuntungan  dan  hasil dari  tangkapan  ilegal  mereka.  Tentunya ada banyak tahapan dalam rantai pasokan industri  perikanan  dimana  keuntungan dari  penangkapan  ikan  secara  ilegal dikelola sedemikian rupa sehingga tampak menjadi  keuntungan  yang  legal  dan  sah, proses tersebut dikenal sebagai pencucian uang. Dana gelap tersebut dapat diinvestasikan dalam infrastruktur (peralatan  baru,  pabrik,  pengelahan  ikan, kapal) atau dalam kepentingan operasional  (penangkapan,  memproses, dan transportasi).
Pandangan  IUUF  menurut  sumber

## FAO  dan  RFMO  menyatakan  bahwa
International Plan of Action (IPOA) 2001, implementasi  Code  of  Conduct  for
Responsible
Fisheries
(CCRF)
memberikan  pengertian Illegal  Fishing dijelaskan sebagai berikut:
1) Kegiatan  penangkapan  ikan  yang dilakukan  oleh  suatu  negara  tertentu
atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan  yurisdiksinya  tanpa  izin dari  negara  yang  memiliki  yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut  bertentangan  dengan  hukum dan peraturan negara itu.
2) Kegiatan  penangkapan  ikan  yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera  salah  satu  negara  yang tergabung  sebagai  anggota  organisasi pengelolaan perikanan regional,
Regional Fisheries Management Organization (RFMO) tetapi pengoperasian
kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan- tindakan  konservasi  dan  pengelolaan perikanan  yang  telah  diadopsi  oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti  aturan  yang  ditetapkan  itu atau aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional.
3) Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional,  termasuk  juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan  regional  terhadap organisasi tersebut; dan 4) Kegiatan penangkapan ikan  yang  melanggar  hukum yang  paling  umum  terjadi  di Wilayah Penangkapan
Perikanan  Negara  Republik
Gambar 2. Fakta tahap IUUF Sumber: DJPSDKP-KKP, 2021
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Indonesia  adalah  pencurian  ikan  oleh kapal  penangkap  ikan  berbendera asing, khus usnya dari beberapa negara tetangga.

## Hasil  Implementasi  pemberantasan IUUF menuju LRRF di Indonesia
Indonesia  dikenal  sebagai Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia. Hasil riset  yang  dilakukan  oleh  Puji  Rahmadi, peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia (P2O LIPI, 2019), mengungkapkan bahwa nilai  kekayaan  laut  di  Indonesia  ternyata mencapai  Rp  1.772  triliun.  Namun, potensi  laut  Indonesia  terganggu  akibat ancaman dari adanya IUUF.
Indonesia memiliki pandangan tidak hanya pada IUUF, akan tetapi
penangkapan  ikan  yang  disertai  dengan tidak  memenuhi  peraturan  dan  tidak melaporkan hasil tangkapan juga merupakan kejahatan atau praktek illegal.
Sehingga  kebijakan  yang  diputuskan adalah memberantas IUUF dengan menerbitkan regulasi Keputusan Menteri
Kelautan  dan  Perikanan
Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang  Rencana  Aksi Nasional  Pencegahan  dan
Penanggulangan Illegal,  Unreported  and Unregulated  Fishing Tahun  2012-2016 dan  Keputusan  Menteri  KP  Nomor 39/PERMEN-KP/2019 tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk  mencegah,  menghalangi,  dan memberantas  Penagkapan  Ikan  Secara Ilegal, Tidak dilaporkan dan Tidak diatur.
Dalam  regulasi  tersebut  kebijakan yang dituangkan terkait IUUF di Indonesia adalah kegiatan Illegal Fishing di  perairan  Indonesia  dalam  bentuk:  1) penangkapan ikan tanpa izin; 2) penangkapan  ikan  dengan  menggunakan izin palsu; 3) Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang; dan  4)  Penangkapan  jenis  (spesies)  ikan yang  dilarang,  atau  tidak  sesuai  dengan izin.
Sedangkan  Kegiatan Unreported Fishing di Indonesia antara lain: emalsuan data  tangkapan,  atau  tidak  melaporkan hasil tangkapan yang dengan sesungguhnya  dan    membawa  hasil
Gambar 4. Fakta Keterkaitan IUUF dengan Kejahatan lainnya Sumber: DJPSDKP-KKP, 2021
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
tangkapan langsung
ke negara lain ( transhipment di laut).
Kegiatan
Unregulated  Fishing di perairan Indonesia, antara lain masih
belum  diaturnya:  1) mekanisme pencatatan  data  hasil tangkapan dari
seluruh  kegiatan  penangkapan  ikan  yang ada;  2)  wilayah  perairan-perairan  yang diperbolehkan dan dilarang; 3) pengaturan aktivitas sport fishing ; dan 4) Penggunaan alat penangkap ikan yang belum diatur
Kebijakan  pemberantasan  IUUF telah  dilaksanakan  secara  masif  sejak tahun  2015.  Dari  penelusuran  praktek IUUF  dilapangan  bahwa  IUUF  dapat terjadi  dari  hulu  sampai  hilir.  Gambar  2 menunjukkan  fakta  terungkap  terdapat  6 tahap IUUF.
Fakta lain terungkap bahwa terdapat modus  operandi  dalam  IUUF.  Gambar  3 menunjukkan modus operandi IUUF.
Praktek IUUF ternyata berimplikasi dengan  keterkaitan  kejahatan  lainnya. Gambar 4 menujukkan keterkaitan kejahatan IUUF dengan kejahatan lainnya.
Pemberantasan
IUUF
telah menyasar kepada awak kapal dan nelayan.
Tabel  1  dan  Tabel  2  Menunjukkan  data awak kapal dan nelayan yang ditangani.
Tabel 1. Penanganan terhadap Awak Kapal Ilegal ditangkap di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2020
Jumlah AK Sudah dipulang kan Masih di Indonesia 1283 orang 705 orang • 47 orang menunggu pemulangan • 152 orang proses hokum
• 379 orang saksi/bukan tersangka
Sumber: DJPSDKP-KKP, per 15 September 2021
Tabel 2 . Penanganan terhadap Nelayan Indonesia yang Tertangkap di LN dari tahun 2015 sampai tahun 2020
Jumlah AK Sudah dipulangk an Menunggu proses pemulangan 170 orang 122 orang • 10 orang (Malaysia) • 3 orang (India)
• 28 orang (Thailand)
• 7 orang (Papua Nugini)
Sumber: DJPSDKP-KKP, per 29 Oktober 2021
Gambar 3 menunjukkan modus operandi IUUF. Sumber: DJPSDKP-KKP, 2021
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Tabel 3. Grand Design Kebutuhan Kapal
Pengawas
Kelas
Kapal Panjang LOA (meter) Existing Kondisi Ideal Kebutuhan A > 50 4 14 10 B 40 – 50 2 20 18 C 30 – 40 13 21 8 D 20 – 30 10 15 5 E 15 – 20 1 - - TOTAL 30 70 41 Sumber : DJPSDKP-KKP, 2021
Strategi pemberantasan IUUF lainnya  yang  telah  dilakukan  Indonesia adalah  pengawasan  pemanfaatan  sumber daya  kelautan  dan  perikanan  dengan system  pengawasan  terpadu  berbasis Internet  of  Things (IoT),  Penguatan armada  pengawasan  dan  peningkatan operasi pengawasan, dan Penguatan peran Indonesia di Kawasan ASEAN
Rencana penguatan armada pengawasan  dan  peningkatan  operasi pengawasan  seperti  ditunjukan  pada Tabel 3.
Model pengawasan berbasisi IoT telah dilaksanakan (Talita dkk,
2016).  Hal  ini  dapat ditunjukkan pada
Gambar 5.
Penguatan  armada menjadi pilihan kebijakan dalam pemberantasan IUUF karena saat ini
ketersediaan armada pengawasan sejumlah  30  unit  belum  maksimal menjangkau titik pengawasan WPPNRI.
Selanjutnya, implementasi pemberantasan IUUF dilaksanakan dengan  memainkan  peran  diplomasi Indonesia  di  kawasan  Internasional  dan ASEAN. Melalui penulusuran data sekunder maka didapatkan peran Indonesia  dalam  memanfaatkan  forum- forum  meeting  sebagai  upaya  diplomasi mempropagandakan pemberantasan IUUF.
Pada  tahun  2015,  Indonesia  juga telah  memprakarsai  disepakatinya  EAS Statement on Enhancing Regional Maritime  Cooperation yang  mencakup  5 pilar  kerja  sama  maritim  di  Kawasan. Dalam kerja sama tersebut, pemberantasan  dan  pencegahan  IUUF menjadi  bagian  penting  yang  berhasil disepakati.
Gambar 5 . Teknologi IoT dalam Integrasi Pemantauan Deteksi Kapal Ikan
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Kerja  sama  terkait  IUUF  dibahas dalam  konteks  penanganan  isu-isu  lintas batas ( transboundary challenges ), lingkungan  laut  ( marine  environment ), serta  kerja  sama  pencegahan  produksi hasil-hasil  perikanan  jika  dihasilkan  dari aktifitas IUUF.
Pada  saat  menjadi  tuan  rumah Pertemuan ASEAN Maritime Forum ke-6 dan  Expanded  ASEAN  Maritime  Forum (EAMF)  ke-4  di  Manado,  September 2015, Indonesia secara khusus
mengangkat  pentingnya  penanggulangan isu IUUF.
Pada  pertemuan  ini,  Indonesia kembali mengusulkan dibentuknya pengaturan regional penanggulangan IUUF  dan  mengajak  negara-negara  di Kawasan untuk mendukung inisiatif ini.
Dalam mekanisme
ASEAN
Regional  Forum  (ARF),  Indonesia  telah berhasil memasukkan kerja sama penanganan  IUUF  dalam  dokumen  kerja ARF  di  bidang  keamanan  maritim,  yaitu ARF  Work  Plan  on  Maritime  Security 2015-2017.
Sebagai implementasinya,
Indonesia, bersama Amerika Serikat, telah menyelenggarakan  2  (dua) workshop terkait  IUUF,  yakni ARF  Workshop  on Improving  Fisheries  Management di Honolulu  pada  Maret  2016  dan  ARF
Workshop  on  IUUF  di  Bali  pada  April 2016.
Kerja sama lain dalam bentuk Joint Statement  of  the  ASEAN-U.S.  Special Leaders’ Summit: Sunnylands Declaration yang disepakati pada Februari 2016 di AS. Selain itu, isu IUUF telah masuk dalam Plan of Action (PoA), rujukan berbagai kegiatan, antara ASEAN dengan  Mitra  Wicaranya,  seperti  dalam ASEAN – US PoA, ASEAN – China PoA, ASEAN  –  Canada  PoA,  ASEAN  –  India PoA,  ASEAN  –  New  Zealand  PoA, ASEAN  –  RoK  PoA,  ASEAN-  Russia POA.
Mengukur kinerja efektivitas pemberantasan IUUF berdasarkan temuan data dan fakta di atas pada indikator tujuan kebijakan  telah  efektif  menurunkan tingkat  IUUF.  Walaupun  masih  marak terjadi IUUF, hal tersebut lebih ditentukan oleh  komitmen  negara  pelaku  IUUF  di Kawasan ASEAN dan Global yang belum maksimal  dalam  mendorong  tingkat kepatuhan  nelayan  dan  pelaku  usaha menyadari bahaya IUUF.
Indikator  output  pemberantasan IUUF adalah semakin menurunya tingkat IUUF  dan  semakin  tinggi  tingkat kesepahaman  dan  kesadaran  terhadap komitmen pemberantasan IUUF di negara mitra wicara seperti ASEAN.
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122
p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079
Indikator outcome
dengan melimpahnya  stok  ikan  di  WPPNRI berdampak  terhadap  tingkat  tangkapan atau  produksi  ikan  bagi  nelayan  bahkan ekspor  akan  meningkat,  sehingga  tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.
Peningkatan  ini  dapat  ditunjukkan dengan data tahun 2019 nilai pasar produk perikanan dunia USD 162,7 miliar, ekspor Indonesia USD 4,9 miliar (3,03%), secara detail dapat dibaca dalam Tabel 4.
Gambar  6  Menunjukkan  data produksi  perikanan  (juta  ton)  s.d  tahun 2020
Gambar 6. Produksi Perikanan (juta ton) 2015 – 2020 Sumber:  2015-2016  DJPT  dan  DJPB,  2017-2020 Aplikasi Satu Data KKP *) angka sementara **) angka sangat sementara
Sedangkan  Gambar  7  menunjukan data nilai produksi perikanan (Rp triliun) tahun 2015 s.d 2020.
Tabel 7. Nilai Produksi Perikanan (Rp triliun) 2015 – 2020 Sumber:  2015-2016  DJPT  dan  DJPB,  2017-2020 Aplikasi Satu Data KKP *) angka sementara **) angka sangat sementara
Strategi  IUUF  dengan  menguatkan armada  dan  operasinya,  penyadartahuan nelayan  dan  pelaku  usaha  dengan  proses internalisasi  maka  IUUF  akan  menjadi LRRF.

## Tabel 4. Data Produksi dan Ekspor 2015 – 2019
Uraian Nilai USD Juta Rata rata kenaikan (%) 2015 2016 2017 2018 2019 Pasar Dunia 133.894 141.693 156.022 163.436 162.749 5,05% Ekspor 3.944 4.172 4.524 4.861 4.936 5,80% Persentase Indonesia Terhadap dunia 2,94% 2,94% 2,90% 2,97% 3,03% 0,76%
Sumber: BPS (2020) dan UN Comtrade Database (2020)
Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.5, No.2, Desember 2021, Hal. 110 – 122 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## Kesimpulan
Pemberantasan  IUUF  bukanlah  isu baru.  Isu  ini  telah  diatur  dalam  berbagai instrumen  internasional  seperti  dalam UNCLOS, FAO, dan RFMO.
Indonesia semakin gencar mengupayakan  penguatan  kerja  sama pemberantasan  IUUF  dengan  negara- negara  Mitra  Wicara  ASEAN.  Berbagai statement dan  dokumen  kerja  sama dengan  negara  Mitra,  telah  diupayakan mengakui  isu  IUUF  menjadi  bagian penting dan termasuk di dalamnya. Masih maraknya  IUUF  lebih  ditentukan  oleh aspek eksternal di kawasan ASEAN.
Vonis  penenggelaman  kapal  tidak membuat  efek  jera,    tetapi  telah memberikan  efek  kejut  terhadap  pelaku IUUF.
Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia  dalam  memajukan  kerja  sama dan  pembahasan  isu  IUUF  di  ASEAN utamanya  dilakukan  melalui  dua  pilar, yakni pilar Politik dan Keamanan ASEAN dan pilar Ekonomi ASEAN.
Berbagai  kebijakan  serta  upaya peningkatan  pemberantasan  IUUF  terus dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia melalui KKP:
1. Perbaikan  dan  penerbitan  sejumlah
peraturan baru,
2. Penguatan  armada  pengawasan  dan publikasi data kapal pencuri ikan,
3. Pengetatan pemantauan kapal penangkap ikan dengan IoT,
4. Internalisasi  penyadartahuan  nelayan dan  pelaku  usaha  terhadap  dampak IUUF,
5. Penguatan peran Indonesia di Kawasan ASEAN dan global,
6. Peningkatan penegakan hukum, termasuk  penenggelaman  kapal-kapal asing  yang  tertangkap  tangan  dan terbukti  melakukan  kegiatan  IUUF  di perairan Indonesia yang banyak mendapat  sorotan  dari  masyarakat nasional dan internasional.

## Rekomendasi
Regulasi  yang  sudah  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  dan  tuntutan  publik sudah waktunya dilakukan revisi.
Penambahan  prosentase  anggaran pengadaan aramada pengawasan, updating teknologi pengawasan,
pengingkatan  kompetensi  sumber  daya manusia pengawasan, frekuensi penyedartahuan  bahaya  IUUF  secara terpadu  antar  kementerian  dan  lembaga yang terkait.

## REFERENSI
Aprizal,  F.  &  Muslimah,  S.,  (2019). Penegakan  Hukum  Terhadap  Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing  yang  Dilakukan  Terhadap Kapal  KM  BD  95599  TS  di  Laut Natuna  Sesuai  Dengan  Hukum Internasional. Belli Ac Pacis, 5(2).
Biro  Komunikasi  Kemenkomar,  (2018).
Menko  Maritim  Luncurkan  Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia. https://maritim.go.id/ menko-maritim-luncurkan-data- rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/
[Diakses pada 13 Oktober 2021].
Bondaroff, T. N. P., van der Werf, W. & Reitano,  T.,  (2015). The  Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal  Fishing  as  Transnational
Organized  Crime. Geneva:  The Global Initiative Against Transnational  Organized  Crime  dan The Black Fish.
BPS.  (2020).  Ekspor  Indonesia,  diolah Ditjen  PDS  –  KKP  (480  kode  HS  8 digit).
Cole, M. & Parston, G., (2006). Unlocking Public  Value. New  Jersey:  John Wiley & Sons, Inc.
Deleon,  L.  &  Deleon,  P.,  (2002).  The Democratic Ethos and Public Management. Administration & Society, 34(2), pp. 229-250.
Harliza,  E.  R.  &  Michael,  T.,  (2020). Penegakan  Hukum  Illegal  Fishing.
Mimbar Keadilan, 13(1).
Inggrit,  F.,  (2017).  Tinjauan  Yuridis
Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Republika, Volume 17, pp. 189-209.
Kusumawardhani,  I.,  (2020)  Kebijakan Penenggelaman  Kapal  Ikan  Asing sebagai Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan  IUU  Fishing. Opinio Juris, Volume 26, pp. 23-56.
Maryani,  H.  &  Nasution,  A.,  (2019)
Rekonsepsi  Model  Pemberantasan
Illegal  Fishing  di  Perairan  Indonesia (Analisis Perspektif Hukum
Internasional). Legislasi  Indonesia,
16(3).
UN  Comtrade  Database.  (2021).  ITC calculations  based  on  UN  Comtrade and
ITC statistics. https://comtrade.un.org/data
Purwanto,  E.  A.  &  Sulistyastuti,  D.  R.,
(2012). Implementasi Kebijakan Publik:  Konsep  dan  Aplikasinya  di Indonesia. 1  ed.  Yogyakarta:  PT Gavamedia.
Singarimbun,  M.  &  Effendi,  S.,  (2009). Metode  Penelitian  Survai. Jakarta: LP3ES.
Talita, A.,   Isnanto, R.,  & Kurniawan K.T.
(2016). Pembuatan Aplikasi Pengembangan  Sistem  Pengawasan Kepatuhan Berbasis Web Pada
Perusahaan Kontraktor Pertam-
bangan,  Fakultas  Teknik  Universitas Diponegoro, Jurnal  Teknologi  dan Sistem Komputer, 4(01).