## POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974

## ALI SIBRA MALISI
STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil Email : alisibramalisi66@gmail.com

## Abstract
The word polygamy comes from the Greek, polus which means many and gamein or gamos which means marriage. So polygamy is a lot of marriage. Polygamy is a form of marriage where a man at the same time has more than one woman’s wife. As for the reasons Poligami, basically a man can only have a wife. A husband who is married to more than one may be permitted by the parties concerned and the Religious Court has granted permission (Article 3 paragraph (2) of Act Number 1 of 1974). The basis for the granting of polygamy permits by the Religious Courts is set forth in Article 4 paragraph (2) of the Marriage Act (UUP) and also in Chapter IX KHI Article 57. The provisions of polygamy, stipulated in Article 5 of Law Number 1 of 1974 provide conditions against a husband who will be married more than one. Polygamy Procedures. The polygamous procedure under Article 40 of Government Regulation No. 9 of 1974 states that if a husband intends to marry more than one, he is obliged to apply in writing to the court. This is further regulated in Articles 56, 57, and 58 of the Compilations of Islamic Law

## Abstrak
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya banyak dan gamein atau gamos yang artinya perkawinan. Jadi, poligami adalah perkawinan yang banyak.Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Adapun alasan Poligami, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57. Adapun syarat-syarat poligami, termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Prosedur Poligami. Adapun prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan dalam perkawinan yang hingga saat ini belum selesai diperdebatkan dan menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para Ulama maupun Akademisi ialah masalah poligami. Di satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, maupun psikologis. Bahkan dikaitkan dengan
ketidakadilan gender karena poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan, karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dandipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.
Selain dari itu, poligami merupakan
masalah yang paling banyak diberlakukan sanksi hukum oleh hukum keluarga di negara-negara Muslim modern. Setidaknya terdapat lima belas negara Muslim yang telah mempersulit dan memberlakukan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam hukum keluarga mereka. Dari kelima belas negara tersebut, Tunisia merupakan negara yang paling keras melarang poligami, dengan menetapkan sanksi penjara atau denda terhadap pelakunya.
Sedangkan Indonesia termasuk negara yang membatasi praktik poligami dengan menetapkan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. Karena pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorangsuami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

## B. PEMBAHASAN

## 1.  Pengertian Poligami
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya banyak dan gamein atau gamos yang artinya perkawinan. Jadi, poligami adalah perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab poligami disebut ta’addud alzaujaat . Adapun dalam ensiklopedi Indonesia, poligami merupakan sistem perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam suatu saat, atau yang kurang lazim, seorang perempuan mempunyai
lebih dari seorang suami dalam suatu saat.
Kebalikan dari poligami adalah monogami, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah monogami telah mengalami penyempitan cakupan. Dalam hal ini monogami diartikan sebagai sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri pada jangka waktu tertentu. Untuk pengertian yang relatif sama juga digunakan istilah lain, yakni monogini.
Konsep poligami dalam Islam yaitu dengan pembatasan empat orang isteri dan dengan persyaratan adil. Adapun dasar pembatasan poligami dalam Islam, diatur dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu :
Artinya:  dan  jika  kamu  takut  tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :  dua,  tiga  atau  empat.  kemudian  jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Sedangkan asbabun nuzul ayat ini ialah ketika Urwah ibnu Zubair bertanya kepada Aisyah ra tentang kandungan ayat 3 surat An- Nisa ini, lalu Aisyah menjawab: “Wahai anak saudara perempuanku, anak yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya. Ia campurkan hartanya dengan harta walinya, lalu si wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian si wali itu hendak menikahinya dengan memberikan maskawin tidak sebagaimana biasa yang diberikan orang-orang lain. Karena itu mereka dilarangmenikahi perempuan-perempuan yatim itu kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin sebagaimana yang
berlaku, serta diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain“.
Tatkala ayat 3 surat An-Nisa ini turun, para wali berkeberatan untuk menjadi wali anak yatim. Kemudian di antara mereka ada orang yang memiliki sepuluh atau delapan orang isteri, sehingga ia tidak sanggup untuk berlaku adil di antara mereka, lalu turunlah ayat 4 surat An-Nisa. 1
Adapun  dalam  paradigma  ushul  fiqh, hukum poligami dapat dijelaskan dengan pertama-tama menggali beberapa lafaz atau kata kunci dalam ayat 3 surat al-Nisa’, seperti fankihuu, dan al-‘adlu. Kata fankihuu, dalam ilmu  ushul  fiqh  merupakan  kata  perintah (amr), yang berarti “maka nikahilah”. Menurut mayoritas pakar ilmu fiqh dan tafsir, bahwa kaidah umum mengenai “kataperintah” di dalam al-Qur’an, memiliki implikasi hukum wajib dan keharusan (ilzam), kecuali jika terdapat dalil atau argumentasi yang menyertainya (qaraa’in) yang mengharuskan kata perintah itu diartikan lain, selain wajib. 2
Dengan demikian, kata perintah dalam Al-Qur’an menunjuk kepada dua implikasi hukum. Pertama, kata perintah yang tidak disertai qaraa’in, maka ia memiliki implikasi hukum wajib. Kedua, kata perintah yang disertai dengan qaraa’in, maka ia memiliki implikasi hukum mubah atau boleh. Karena fankihuu merupakan bentuk kata perintah dan bermakna perintah, serta memiliki qarinah yaitu berupa pemenuhan syarat adil, maka hukum poligami dari segi kata fankihuu
1 Imam Jalaluddin Al- Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain: Berikut Asbabun Nuzul  Ayat  Surat  Al-Fatihah  s.d.  Al-Isra’ (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 310 2 Muhammad ‘Ali al-Sabuni, dalam Rawa’i‘ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur’an , Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 334.
berimplikasi hukum boleh. 3

## 2.  Dasar Hukum Poligami
a.  Yaitu terletak dalam surat An- Nisa` ayat 3
Artinya:    Dan  jika  kamu  takut  tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja, atau  budak-budak  yang  kamu  miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Maksudnya  berlakuadilialahperlakuan yang adildalammeladeniisterisepertipakaian, tempat, gilirandan lain-lain yang bersifatlahiriyah. Dan Islam memperbole hkanpoligamidengansyarat-syarattertentu. sebelumturunayatInipoligamisudahada, danpernah pula dijalankanoleh para nabisebelumnabi Muhammad SAW. AyatInimembatasipoligamisampaiempat orang saja.
b.  Juga disebutkan dalam surat An-Nisa` ayat 129, Allah SWT berfirman:
Artinya:  Dan  kamu  sekali-kali  tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan yang  lain  terkatung-katung.  dan  jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara  diri  (dari  kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3 Ibid ,
Sejak masa Rasulullah SAW , Sahabat, Tabi`in, periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat Akhkam itu sebagai berikut:
1. Perintah Allah SWT, “maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”, difahami sebagai perintah ibahah (boleh), bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai kurun waktu yang berbeda.
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana  dalam  firman  Allah  “ maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi;  dua,  tiga  atau  empat ”. Menurut alqurtuki, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat dengan pijakan nash di atas, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-Qur’an dan retorika bahasa arab.
3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan,
sebagaimana firman Allah, “ kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak- budak yang kamu miliki .” (QS. An-nisa’: 3) seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya itu.
4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “ dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian ”. adil dalam cinta diantara
istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.
5. Sebagian ulama` penganut madzhab syafi`i mensyaratkan mampu member nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam syafi’i terhadap teks al-Qur’an, “ yang demikian itu adalah lebih cddekat kepada tidak berbuat aniaya ”. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab “ akhkam al-Qur’an ”, imam baihaqi juga mendasarkan keputusannya terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain.  Dalam  pemahaman  madzhab  syafi`i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.
Dan adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain anaiaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.

## 3.  Alasan Poligami
Pada dasarnya seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974).
Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila diperhatikan alasan pemberian
izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah, dan rahmah ) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia ( mawaddah dan rahmah ).

## 4.  Syarat-syarat Poligami
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:
a)  Untuk dapat mengajukan permohonan
kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
• Adanya persetujuan dari istri/ isteri- isteri.
• Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
• Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
b)  Persetujuan yang dimaksud pada ayat
(1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.
5.  Prosedur Poligami
Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
Pasal 56 KHI
a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975.
c. Perkawinan yang dilakukan dengan
isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57 KHI
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian ia memriksa berdasarkan Pasal 57 KHI :
a. Ada atau tidaknya alasan yang memugkinkan seorang suami kawin lagi,
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan,
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hiduo istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
• Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
• Surat keterangan pajak penghasilan, atau
• Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

## Pasal 58 ayat (2) KHI
Dengan tidak mengurangi ketentuan
Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
Adapun tata cara teknis pemeriksaan menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 adlah sebagai berikut:
a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menegaskan: Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mengkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak  dalam  perjanjian,  atau  apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan (bandingkan juga dengan Pasal 58 KHI) . Namun, bila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975).
Kalau sang istri tidak mau memberikan
persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Apabila keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975.
Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita- cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

## C.  KESIMPULAN
Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Adapun alasan Poligami, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari
seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57. Adapun syarat-syarat poligami, termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang. Prosedur Poligami. Adapun prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam.

## D.  DAFTAR PUSTAKA
Rahmat Hakim, 1999, HukumPerkawinan Islam , Bandung: PustakaSetia.
Tim Depdikbud, 2001. KamusBesarBahasa Indonesia , Edisi III, Jakarta: BalaiPustaka.
Zainuddin Ali, 2006, HukumPerdata Islam di Indonesia, Jakarta: SinarGrafika.
Fada Abdul Razak Al-Qoshir, 2004,
WanitaMuslimahAntaraSyari`At Islam Dan Budaya Barat , Yogyakarta:
Darussalam Offset.
AchmadKuzari, 1995, nikahsebagaiperikatan , Jakarta: PT Raja Grafindo.
Al-qamar Hamid, 2005, Hukum Islam Alternative TerhadapMasalahFiqhKontemporer ,
Jakarta: RestuIlahi. KhoiruddinNasution, 1996, Riba Dan Poligami ,
Yogyakarta: PustakaPelajarDengan Academia.