Volume 13, Nomor 2, November  2022, 145 - 172 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei Doi

## EFEKTIVITAS QARDH AL-HASAN DALAM KERANGKA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM
Fauzi Rizal 1
1 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia Email Korespondensi: Fauzidinar05@gmail.com

## Abstract
Diversity in living conditions Is an inevitability in this world and poverty is a serious  problem  that  must  be  solved.  Criminality  and  the  tragedy  of  theft cannot  be  separated  from  the  problem  of  poverty.  In  the  midst  of  this problem,  zakat  is  a  solutive  step  to  solve  the  problem  of  economic inequality  in  the  midst  of  the  community.  In  addition  to  zakat  as  a command from Allah SWT, it is also a "socioeconomic" function within the framework of mutual cooperation between fellow humans. This study aims to  determine  the  potential  of  productive  zakat  and  effectively  reduce  the redistribution  of  productive  zakat  funds  for  the  participation  of  small businesses. This  paper  is  a  literature  study  using  a  grounded  teory approach with the SLR method aimed at describing and critically analyzing productive  zakat  as  an  instrument  of  community  empowerment  and synthesizing  the  results  of  previous  research. This  paper,  in  addition  to describing zakat from all its demensions, also explains zakat as a solution to  poverty  with  the  effectiveness  of  the  concept  of  productive  zakat through  the  qardh  al-hasan  agreement.  The  results  of  this  study  are  the effectiveness of productive zakat with qardh al-hasan agreements in each zakat institution is different, some are carried out as expected and assisted small  businesses  get  a  decent  life  and  some  places  still  do  not  meet expectations because of several obstacles that must be evaluated. Finally, the efforts of the qardh al-hasan contract in productive zakat to realize the life  of  the  fostered  small  businesses  for  the  better,  the  qardh  al-hasan contract  should  be  used  for  tatawwu'  contracts,  not  as  commercial transactions.
Keywords :  Effectiveness,  Productive  Zakat,  Qardh  Al-Hasan,  Small Businesses.

## Abstrak
Perbedaan  kondisi  hidup  merupakan  keniscayaan  di  dunia  ini  dan kemiskinan  adalah  persoalan  serius  yang  harus  dicari  solusinya. Kriminalitas  dan tragedi  pencurian  tidak lepas  dari  persoalan  kemiskinan. Ditengah persoalan ini, zakat adalah langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan  kesenjangan  ekonomi  ditengah  masyarakat.  Selain  zakat sebagai  perintah  dari  Allah  SWT  juga  sebagai  fungsi  “sosial  ekonomis”

## Fauzi Rizal
dalam  kerangka  gotong  royong  antar  sesama  manusia.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  potensi  zakat  produktif  dan  efektivitas redistribusi  dana  zakat  produktif  untuk  pemberdyaan  UMKM.  Tulisan  ini merupakan  studi  kepustakaan  menggunakan  pendekatan  grounded  teory dengan metode SLR bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis  zakat  produktif  sebagai  instrumen  pemberdayaan  masyarakat  serta menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu. Selain mendeskripsikan zakat dari segala dimensinya, tulisan ini juga menjelaskan  zakat sebagai solusi kemiskinan  dengan  efektivitas  konsep  zakat produktif  melalui  akad  qardh al-hasan.  Hasil  dari  penelitian  ini  efektivitas  zakat  produkif  dengan  akad qardh  al-hasan  disetiap  lembaga  zakat  berbeda-beda,  ada  yang terlaksana  sesuai  harapan  dan  umkm  binaan  memperoleh  kehidupan yang  layak  dan  dibeberapa  tempat  masih  belum  susuai  harapan  karena beberapa  kendala  yang  harus  dievaluasi.Terakhir  upaya  akad  qardh  al- hasan dalam zakat produktif untuk mewujudkan kehidupan UMKM binaan menjadi  lebih  baik,  akad  qardh  al-hasan  seharusnya  digunakan  untuk akad tatawwu’ bukan sebagai transaksi komersial.
Kata Kunci : Efektivitas, Zakat Produktif, Qardh Al-Hasan, UMKM.

## Pendahuluan
Kesenjangan penghasilan dan perbedaan mata pencaharian beserta perbedaan  sumber  pendapatan  merupakan  sebuah  keniscayaan  dalam kehidupan karena ini merupakan sunnatullah agar kehidupan bisa berjalan dengan  seimbang.  Dalam mengurangi  problematika  “kesenjangan”  Allah memberikan  kewajiban  zakat  dari  orang  yang  mempunyai  kecukupan harta  untuk  dibagikan  kepada  fakir  miskin  sebagai  solusi  pemerataan perekonomian  agar  harta  tidak  menumpuk  pada  seseorang  melainkan terus  berputar.  Kewajiban  zakat  harus  tidak  dianggap  sebagai  opsional menggugurkan kewajiban saja melainkan harus ada rasa tanggung jawab bersama  untuk  menjalankan  roda  dan  perputaran  perekonomian  untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Amri, 2022).
Zakat  sebagai  instrumen  filantropi  Islam  memiliki  potensi  yang sangat  strategis  dalam  mengentaskan  problematika  ekonomi  masyarakat (Nabila  et  al.,  2021).  Besarnya  potensi  zakat  secara  tersirat  diharapkan mampu  terealisasi  dengan  baik  meski  yang  tergambar  masih  ada  yang belum  sepenuhnya  beroperasi  karena  beberapa  kendala  yang  dihadapi seperti mustahik mengalih  fungsikan  dana  zakat  produktif  menjadi penemenuhan  keperluan  konsumtif  dan  kesehatan  (Wulansari  & Setiawan,  2014).  Hasil  kajian  terdahulu  menjabarkan  bahwa  beberapa lembaga  zakat  yang  bekerja  secara  optimal  mampu  menciptakan  siklus perekonomian  yang  baik  dan  memberikan  dampak  positif  (Usman  & Sholikin,  2021);(Amri,  2022).  Zakat  secara  implisit  dan  eksplisit merupakan instrumen fiskal dan pendapatan dalam islam, selain itu fungsi
zakat  merupakan  bentuk  redistribusi  pendapatan.  Peran  zakat  yang optimal akan berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan berupa kesenjangan  ekonomi,  kemiskinan,  pengangguran,  penumpukan  harta pada orang kaya sehinga berimplikasi pada stagnasi siklus perekonomian hingga  kriminalitas  sosial  (Putra  et  al.,  2020).  Melalui  instrumen  zakat tercipta-lah  perputaran  ekonomi  yang  berkeadilan  sebagai  implikasinya dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah dan  progresfitas  produksi  perusahaan  (Nawawi  &  Witri  Aulia  Maudy, 2019).
Setidaknya  ada  4  makna  yang  tersirat  dalam  kewajiban  zakat: pertama, zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari pencuri. Kedua , zakat merupakan bentuk bantuan humanis kepada sesama manusia agar terbantu dan bekerja keras dengan mandiri dalam merubah kehidupannya sendiri  dengan  layak. Ketiga, zakat  dapat  menyucikan  jiwa muzakki dari sifat inividu yang kotor berupa sifat kikir, rakus dan boros. Keempat, zakat merupakan  bagian  dari  rasa  syukur  yang  telah  Allah  SWT  anugerahkan kepada  hambanya  (Zuhaiyli,  2006).  Zakat  merupakan  bentuk  ritual Maliyah  Ijtimaiyah yakni  materialis  dan  sosialis  yang  sangat  dibutuhkan oleh  masyarakat.  Zakat  mempunyai  manfaat  besar  baik  bagi Muzakki sebagai bentuk penyucian harta karena terdapat harta orang yang berhak dalam  harta  orang  kaya,  juga  kepada mustahik untuk  memenuhi kebutuhan  dasarnya  dan  juga  bermanfaat  kepada  masyarakat  secara umum. Perintah zakat mengandung tiga hikmah yaitu diniyah, khuluqiyah dan ijtimaiyah (ritual, moral dan sosial) (Al-Qaradawi, 1993).
Al- ba’ly  memaparkan  bahwa  zakat  adalah  salah  satu income yang bisa  mempengaruhi  terhadap  permintaan  dan  penawaran  pada pasar.  Di sektor  produksi  zakat  mampu  menciptakan  produktivitas  lebih  efektif sehingga  perusahaan  mengalami  progresifitas  bahkan  bisa  menciptakan perusahaan  baru  untuk  memenuhi  permintaan  konsumen.  Disektor  lain modal  yang  tersalurkan  pada  perusahaan  akan  meningkatkan  eksistensi perusahaan itu sendiri dan modal yang tersalurkan tetap terjamin. Adanya peningkatan  permintaan  itu  bisa  dideteksi  dengan  adanya  harta  yang tersalurkan oleh muzakki kepada mustahik. Pemenuhan kebutuhan dasar mustahik bisa  beroperasi  dengan  aktifnya  instrumen  zakat  (Al- Ba’ly,
2006).  Zakat  mempunyai  makna  agamis,  moral  spritual,  ekonomis  dan sosial politik (Asnaini, 2008). Dari makna itu tersimpulkan menjadi dua sisi yaitu hablum Minallah hubungan pada pencipta dengan bentuk ketakwaan yang  dilakukan  oleh  hambanya  dan hablum  minannas yaitu  bentuk interaksi sosial antar sesama manusia.

## Fauzi Rizal
Zakat merupakan bagian fundamental dalam islam hal ini dipertegas dengan  disebutkan  setelah  shalat  (Zulfikar,  2021).  Zakat  dapat menciptakan  perekonomian  dengan  seimbang,  ketika  persentase  zakat dikeluarkan  oleh muzakki akan  mempengaruhi ekonomi  secara  signifikan ditengah  masyarakat.  Selain  itu  zakat  bertujuan  untuk  menyucikan individu  dari  sifat  amoral,  dalam  jangka  waktu  yang  panjang  zakat bertujuan  untuk  merubah  status mustahik menjadi muzakki (Muhammad bin qosim alghozy);(Amri et al., 2021).
Konsep  redistribusi  zakat  mempunyai  dua  pola  yaitu  penyaluran dana zakat berbentuk tradisional dan penyaluran dana modern (produktif). Dengan  pola  karitas  menyalurkan  dana  zakat  kepada mustahik tanpa adanya  target  dan  kemandirian  ekonomi  hal  ini  sekedar  konsumsi mustahik tanpa  pemberdayaan.  Sedangkan  dengan  pola  produktif menyalurkan  dana  kepada mustahik yang  disertai  visi  untuk  mengubah kondisi  penerima  yang  asalnya  berstatus mustahik bisa  berubah  menjadi muzakki dengan  bentuk  eksplorasi skill ,  pelatihan  dan  pemberian wawasan lainnya (Thoriquddin, 2014).
Hasil  kajian  terdahulu  menjelaskan  efektivitas  alokasi  dana  zakat produktif dalam  memberdayakan masyarakat melalui usaha kecil berjalan secara  maksimal  dan  sesuai  harapan  (Ridwan,  2019),  sedangkan lembaga  zakat  dibeberapa  tempat  dalam  mengalokasikan  dana  zakat produktif untuk memberdayakan masyarakat masih belum optimal karena ada  beberapa  kendala  yang  harus  dibenahi,  (Wahyuningsih  &  Makhrus, 2019);(Ramdani  et  al.,  2022).  Pemberian  dana  bergulir  kepada masyarakat  diharapkan  memberikan  kesejahteraan  pelaku  usaha  mikro kecil  dan  menengah.  Indonesia  dengan  mayoritas  penduduk  muslim sangat  berperan  penting  dalam  kaitannya  dengan  zakat  produktif.  Oleh sebab itu urgensi dari pembahasan ini perlu dikembangkan lagi.
Dengan  demikian,  meneliti  konsep  pengelolaan  zakat  produktif adalah  upaya  penting  dan  sangat  relevan  terhadap  lembaga  zakat sebagai sebuah instansi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi ditengah masyarakat.  Prosedur  redistribusi  dana  zakat  mencakup  berbagai mekanisme  penyaluran.  Mekanisme  penyaluran  dana  zakat  meliputi berbagai  cara  tergantung  kebijakan  dari  instansi  yang  bersangkutan seperti  Qardh  al-hasan  dimana  transaksi  ini  merupakan  transaksi  secara sukarela  tanpa  adanya  tambahan  saat  pengembalian  (Afif  &  Oktiadi, 2018).  Lembaga  zakat  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  maka  dalam penilaian efektivitas pendistribusian zakat  selayaknya menggunakan ZCP ( Zakat  Core  Principles )  (Arif  &  Imsar,  2022).  Peneliti  ingin  memfokuskan diri  pada  efektivitas  dana  zakat  produktif  dalam  pemberdayaan
masyarakat  melalui  skema  Qardh  al-hasan  yang  sesuai  dengan  sistem syariah.
Dari  latar  belakang  diatas  dapat  dirumuskan  sebuah  masalah: pertama ,  apa  saja  sumber  pendapatan  dana  zakat  diera  kontemporer?, kedua , bagaimana redistribusi dana zakat dalam rangka untuk mengatasi kesenjangan  ekonomi?,  dan ketiga bagaimana  efektivitas  konsep  akad qardh  al-hasan  dalam  kerangka  zakat  produktif  dalam  pemberdayaan UMKM?. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: pertama , sumber pendapatan dana zakat diera kontemporer, kedua ,  redistribusi  dana  zakat  dalam  rangka  untuk  mengatasi kesenjangan  ekonomi,  dan ketiga bagaimana  efektivitas  konsep  akad qardh al-hasan dalam zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM.

## Tinjaun Pustaka
a.  Pengertian Zakat
Zakat  dalam  tinjauan  etimologis  dan  terminologis berasal  dari kata bahasa arab: )ةاكز - ةيكزت – يكزي – ىكز( “ Zakka-yuzakky- tazkiyatan- zakatan ”.  Yang  mempunyai  banyak  makna,  yakni thaharah (suci), namaa’, berkah, atau amal soleh (Al-Qaradawi,1993).
1. Thaharah mempunyai  arti  membersihkan  atau  menyucikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. At-Taubah: 153.
ْمِهْيِ ك َزُت َو ْمُه ُرِ هَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلا َوْمَا  ْنِم ْذُخ
“Ambillah  zakat  dari  harta  mereka,  guna  membersihkan  dan menyucikan ”
2. Namaa’ mempunyai  arti  tumbuh  dan  berkembang.  Sebagaimana yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah: 276
ِتٰقَدَّصلا ىِب ْرُي َو اوٰب ِ رلا ُ هاللّٰ ُقَحْمَي
٢٧٦
“Allah  menghilangkan  (keberkahan  dari)  riba  dan  menyuburkan sedekah”.
Senada  dengan  sabda  Nabi  Muhammad  SAW  bahwa  harta yang  selalu  disedekahkan  tidak  akan  pernah  berkurang  justru semakin  tumbuh,  berkembang  dan  terus  bertambah.  Dari  Abu Rabsyah  Al-An  Maary, Sabda  Rasulullah  SAW:  “harta  (seseorang tidak  akan  berkurang  dengan  disedekahkan)”.  (HR.  Ahmad) (Hafidhuddin, 2008).

## Fauzi Rizal
3. Al-barakah mempunyai  arti  kebaikan  yang  Allah  anugerahkan kepada  hambanya.  Sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  QS. Saba’:39
َوُهَف  ٍءْيَش  ْنِ م ْمُتْقَفْنَا ٓاَم َوۗ ٗهَل  ُرِدْقَي َو  ٖهِداَبِع  ْنِم ُءۤاَشَّي  ْنَمِل  َق ْز ِ رلا ُطُسْبَي ْيِ ب َر  َّنِا  ْلُق
ُرْيَخ  َوُه َوۚ ٗهُفِلْخُي َنْيِق ِز هرلا ٣٩
Artinya: “ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan  rezeki  kepada  siapa  yang  Dia  kehendaki  diantara hamba-hamba-Nya  dan  menyempitkannya.  Segala  sesuatu  yang kalian  infakkan.  Dia  akan  menggantinya.  Dialah  sebaik-biaknya pemberi rezeki ” (QS. Saba’:39)
Orang  yang  mempunyai  harta  kemudian  hartanya  dibagikan kepada  orang  lain  yang  berhak  maka  ia  telah  melakukan  penyucian diri (thaharah) dari  sifat  amoral  berupa  boros,  kikir,  rakus  dan  lain sebagainya.  Orang  yang  mengeluarkan  sebagian  hartanya  dijalan yang  baik  akan  jauh  dari  sifat  tersebut  sekaligus  memperkuat  tali persaudaraan  antar  sesama  (Afif  &  Oktiadi, 2018).  Harta  yang  masih dimiliki  mengandung  keberkahan,  dapat  menyuburkan  harta  yang tersisa karena ada sabda Nabi bahwa harta yang disedekahkan tidak akan habis melainkan semakin tumbuh dan berkembang. Zakat dapat menyuburkan  dan  menyucikan  masyarakat  secara  luas.  Oleh  karena itu zakat bisa dikatakan sebagai representasi dari sifat gotong royong, bahu  membahu  dan  saling  membantu  antara  yang  kaya  dan  miskin serta  juga  sebagai  penyelamatan  dari  bencana  kemiskinan, kelemahan fisik dan mental (Fitri, 2017a).
Secara  terminologi  zakat  merupakan  harta  spesifik  yang  wajib dikeluarkan  dengan  mekanisme  khusus  kepada  orang-orang  tertentu (Hasan, 1996). Spesifikasi orang yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum QS. At-Taubah 60
ِباَق ِ رلا ىِف َو ْمُهُب ْوُلُق ِةَفَّلَؤُمْلا َو اَهْيَلَع  َنْيِلِماَعْلا َو  ِنْيِكٰسَمْلا َو  ِءۤا َرَقُفْلِل  ُتٰقَدَّصلا اَمَّنِا َنْيِم ِراَغْلاَو ِلْيِبَس ْيِف َو
ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُ هاللّٰ َوۗ ِ هاللّٰ َن ِم ًةَضْي ِرَف  ِۗلْيِبَّسلا ِنْبا َو ِ هاللّٰ
Artinya:  “ Sesungguhnya  sedekah  hanyalah  untuk  fakir  miskin,  amil zakat, muallaf (orang baru masuk islam), hamba sahaya, orang yang punya  hutang  yang  tidak  mampu  lagi  membayarnya,  para  pejuang  di jalan  Allah,  musafir  sebagai  kewajiban  dari  Allah  dan  Allah  maha mengetahui lagi maha bijksana”. (QS. At-Taubah 60)
Jadi, zakat ialah harta spesifik yang wajib dibagikan kepada yang berhak,  yang  dalam  al- Qur’an  disebut  dengan asnaf  tsamaniyah (delapan  orang  yang  berhak  menerima  zakat)  sebagai  implementasi dari  rasa  syukur  yang  telah  Allah  anugerahkan  kepada  hamba-Nya
dan  merupakan  bentuk  penghambaan  diri  kepada-Nya  serta  dapat membersihkan  harta  dan  jiwa  pemiliknya  dari  sifat  negatif  agar  harta yang dimiliki kelak di akhirat tidak memakan daging pemilik hartanya.

## b.  Dasar Hukum Zakat
Dalil  hukum  tentang  zakat  banyak  disebutkan  dalam  Al- Qur’an sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya.  Selain  Al- Qur’an  terdapat  juga dalil  yang  berkenaaan  dengan  zakat  dari  hadits-hadits  Nabi  antara lain:
اَمُهْنَع ُ َّ َاللّٰ َي ِض َر  ٍساَّبَع ِنْبِا ِنَع
):
) ِنَمَيْلَا ىَلِإ هنع الله يضر اًذاَعُم  َثَعَب ملسو هيلع الله ىلص َّيِبَّنلَا َّنَأ
ِهيِف َو  , َثيِدَحْلَا  َرَكَذَف
)  :
َض َرَتْفِا  ِدَق  َ َّ َاللّٰ  َّنَأ يِف  ُّد َرُتَف  ,ْمِهِئاَيِنْغَأ  ْنِم  ُذَخْؤُت  ,ْمِهِلا َوْمَأ  يِف  ًةَقَدَص  ْمِهْيَلَع
ي ِراَخُبْلِل ُظْفَّللا َو ,ِهْيَلَع ٌقَفَّتُم )ْمِهِئا َرَقُف
Dari  Ibnu  Abbas  r.a:  (bahwasanya  Nabi  Muhammad  SAW  mengutus Mu’ad  r.a  ke  Yaman)  kemudian  ia  menceritakan  yang  didalamnya terkandung  sabda  Nabi:  “Sesungguhnya  Allah  telah  mewajibkan  zakat dari  harta  mereka  yang  diambil  dari  orang-orang  kaya  dan  dibagikan kepada  orang- orang  fakir  diantara  mereka.”  Disepakati  ulama’  dan teksnya menurut Bukhari (Musman, 2011) .
Dalam  dimensi  ekonomi  zakat  adalah  perpindahan  harta  benda dari  yang  berkecukupan  kepada  fakir  miskin  (Sartika,  2008).  Menurut undang- undang  tahun  1999  menyatakan  “setiap  warga  negara Indonesia  yang  muslim  yang  kaya  atau  instansi  yang  dimiliki  orang muslim  berkewajiban  mengeluarkan  zakat"  (Kasim,  2014).  Sedangkan Dalam  UUD  No.  23  tahun  2011  pasal  1  tentang  pengelolaan  zakat berbunyi,  “zakat  adalah  harta  yang  harus  dikeluarkan  oleh  orang muslim  atau  instansi  untuk  dibagikan  kepada  yang  berhak  sesuai tuntunan  syariah"  (Fitri,  2017b).  Jadi,  zakat  merupakan  salah  satu puzzle yang  memberikan  kesempatan  untuk  tumbuh  terhadap  fakir miskin.
Zakat  produktif  adalah  harta  yang  diberikan  untuk  fakir  miskin guna  diinvestasikan  sebagai  modal  usaha  agar  mampu  meningkatkan taraf  hidupnya,  modal  yang  diproduktifkan  itu  diharapkan  dapat merubah yang statusnya berupa mustahik menjadi muzakki dikemudian hari (Hidajat, 2017); (Luth’v et al., 2022). Pengembangan usaha melalui dana  zakat  produktif  diharapkan  mampu  menjadikan mustahik penerima  dana  zakat  untuk  menjalankan,  mengembangkan  dan meningkatkan  usahanya  secara  konsisten  dan  mampu  memperoleh penghasilan  tetap  dan  selanjutnya  diharapkan  dapat  menyisihkan sebagian penghasilannya (Haidir, 2019).

## Fauzi Rizal

## c. Efektivitas Akad Qardh Al-Hasan
Efektivitas  Berasal  dari  kata  efektif  yang  berarti  ada  efek (pengaruh),  membawa  hasil,  berhasil  guna  (Fitri,  2017b).  Efektivitas adalah  tingkat  dimana  kinerja  yang  sesungguhnya  sebanding  dengan kinerja  yang  ditargetkan  (Sumarmawati  &  Kholis,  2016).  Menurut (Musman,  2011))  efektivitas  adalah  kesesuaian  antara output dengan tujuan  yang  ditetapkan.  Efektivitas  adalah  suatu  keadaan  yang  terjadi karena  dikehendaki.  Efektivitas  qardh  al-hasan  guna  mengalokasikan dana zakat produktif untuk menciptakan ekonomi masyarakat yang baik dan kehidupan yang layak (Putri et al., 2022).
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia.  Akad  merupakan  janji, perjanjian atau kontrak (Hafidhuddin, 2008). Akad adalah sesuatu yang diinginkan  seseorang  dan  dikerjakan  dengan  kemauan  sendiri,  akad dapat  dilakukan  dua  orang  maupun  lebih  yang  berimplikasi  pada berubahnya  hukum  objek  transaksi (ma’qud  alaih) (Mulyono  et  al., 2022).
ى ٰلْتُي اَم  َّلِْا  ِماَعْنَ ْلْا ُةَمْيِهَب ْمُكَل  ْتَّل ِحُا  ِۗد ْوُقُعْلاِب ا ْوُف ْوَا ا ْٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰي َّنِا  ٌۗم ُرُح ْمُتْنَا َو ِدْيَّصلا ىِ ل ِحُم  َرْيَغ ْمُكْيَلَع
ُدْي ِرُي اَم ُمُكْحَي َ هاللّٰ
١
Artinya: “wahai  orang-orang  beriman  tepatilah  janji-janji  kalian.  Semua hewan  halal  bagi  kalian  kecuali  yang  haram dan  yang  sedang  berburu saat  ihram.  Sesunggunya  Allah  menetapkan  terhadap  apa  yang  ia kehendaki ”.
Akad al-Qardh adalah memberikan pinjaman harta terhadap orang lain tanpa ada tambahan saat pengembalian. Dalam literatur fikih klasik al-Qardh dikategorikan dengan akad tatawwu’ (tolong menolong) bukan sebagai  transaksi  komersial  (Antonio,  2001).  Akad  al-Qardh  biasanya diimplementasikan  disektor  sosial  dalam  jangka  waktu  yang  pendek atau  diterapkan  untuk  usaha  kecil,  istilah  ini  dikenal  dengan  Qardh  al- hasan (pinjaman kebajikan). Qardh al-hasan diperlukan untuk kepeluan sosial dan pemenuhan usaha kecil oleh karenanya dana tersebut dapat bersumber  dari  zakat,  infak  dan  sedekah,  kemudian  jika  dipinjamkan kepada  pelaku  usaha  tidak  mengharuskan  ada  tambahan  dari  pokok pinjaman (Kasdi, 2016).

## d. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
UMKM  merupakan  aktivitas  perekonomian  yang  dijalankan  oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkupnya kecil, mikro atau menengah  dan  memenuhi  kriteria  usaha  (Ariyanto  et  al.,  2021).  Dari definisi  tersebut  dapat  diklasifikasikan  bahwa  UMKM  memiliki  kategori usaha  kecil  yang  dilakukan  masyarakat  menengah  kebawah.  Dari
klasifikasi  ini  pemerintah  diharapkan  untuk  berpartisipasi  dalam menumbuh kembangkan ekonomi nasional dimulai dengan menciptakan desa tematik dan orientasi terhadap pasar.
Menurut  UUD  No.  20  tahun  2008  tentang  UMKM  pasal  1  bahwa usaha  mikro  adalah  bisnis  individu  atau  berbentuk  badan  usaha  yang mempunyai  kriteria  usaha  mikro.  Usaha  kecil  merupakan  usaha produktif  yang  dimiliki  oleh  individu  atau  badan  usaha  yang  mampu berdiri sendiri bukan dimiliki atau dikuasai oleh cabang dari perusahaan baik  langsung  maupun  secara  tidak  langsung  yang  memenuhi  kriteria usaha menengah atau usaha besar (Lubis et al., 2022).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan  dalam  penelitian library  research (studi pustaka).  Metodologi dalam pendekatan ini menggunakan gounded theory (Ayu  &  Budiasih,  2013),  yaitu  metode  riset  yang  mencoba mengembangkan  dan  mengalisis  secara  sistematis  makna  yang tersembunyi  dibalik  data  ketika  dikumpulkan,  kemudian  dilakukan diskriptif-analisis  dengan  komprehensif  menggambarkan  secara  jelas berkaitan dengan masalah yang dihadapi kemudian dianlisis secara kritis. Dan  menggunakan  metode  SLR  ( Sistematic  Literature  Review) yaitu metode penelitian untuk menyintesis hasil-hasil penelitian, sehingga fakta lebih  komprehensif  dan  berimbang  kemudian  dapat  disuguhkan  kepada penentu  kebijakan  (Anwar,  2018).  Adapun  teknik  pengumpulkan  data melalui  penelusuran  beberapa  buku,  jurnal,  peraturan  perundang- undangan  dan  informasi  yang  berkenaan  dengan  zakat  produktif  yang menggunakan skema Qardh al-hasan.

## Hasil dan Pembahasan

## Sumber Zakat di Era Kontemporer
BAZNAS  ataupun  LAZ  merupakan  sebuah instansi  yang  beroperasi dibidang  penghimpun  dan  distribusi  zakat,  lembaga  ini  harus  berjalan dengan  progresif  mengingat  zakat  merupakan  instrumen  keuangan  dan merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiskal  guna  untuk  meminimalisir  orang- orang  fakir  miskin  dan  merubah  kehidupannya  lebih  layak.  ada  banyak sumber zakat untuk mengentaskan kemiskinan seperti berikut ini.
1.  Zakat Fitrah
Kewajiban  zakat  fitrah  didasari  karena ifthar (berbuka  dibulan puasa). Zakat fitrah dapat diistilahkan dengan sedekah sesuai dengan lafadz  yang  tercantum  dalam  al- Qur’an  dan  hadits.  Persamaan  ini seolah-olah zakat dan sedekah berasal dari satu peristiwa. Zakat fitrah

## Fauzi Rizal
adalah  kewajiban  yang  harus  direalisasikan  oleh  setiap  indvidu  yang muslim saat  menjelang hari raya idul fitri dengan kadar 2.5 kg atu 3.5 liter  sesuai  dengan  komsumsi  pokok  didaerah  yang  bersangkutan (Elfadhli,  2016).  Dasar  kewajiban  zakat  fitrah  mengacu  pada  QS:  al- Baqarah: 43.
َنْيِعِك هرلا َعَم ا ْوُعَك ْرا َو َةوٰك َّزلا اوُتٰا َو َةوٰلَّصلا اوُمْيِقَا َو
٤٣
“Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat,  dan  rukuklah  bersama orang- orang yang rukuk” .
Asbab al-Nuzul dari turunnya ayat diatas yaitu setelah mengajak kaum bani Israil untuk memeluk islam dan menjauhi kekufuran. Setelah embargo  perintah  pertama  yang  harus  dilaksanakan  adalah  shalat untuk  menghambakan  diri  kepada  Allah,  dan  memerintahkan  untuk menunaikan  zakat  guna  menyucikan  jiwanya  dan  bentuk  rasa  syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Kemudian diperintahkan  untuk  rukuk  dengan  orang-orang  yang  rukuk,  yaitu semua  orang  yang  beriman  yang  mengikuti perintah  Allah  dan  Rasul- Nya.  Penambahan  perintah  rukuk  setelah  perintah  shalat  dan  zakat mengajak  mereka  untuk  bersama  orang-orang  baik,  beriman  dan selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.
Hadits  dari  ibnu  Umar  “Rasullah  SAW  mewajibkan  zakat  fitrah saat  bulan  ramadhan  dengan  porsi  1 sha’ (3,5  liter)  kurma  atau gandum  atas  muslim  baik  merdeka  atau  hamba  sahaya,  baik  laki-laki atau  perempuan ”  (HR.  Bukhari  Muslim)  pada  hadits  Bukhari  “zakat fitrah diwajibkan  menjelang hari raya idul fitri  (Rusdiana, 2022) Syarat wajib  zakat  fitrah  yaitu  muslim,  bayi  yang  lahir  sebelum  terbenamnya matahari  saat  idul  fitri  dan  mempunyai  kecukupan  dalam  memenuhi kebutuhan primernya untuk dirinya sendiri beserta yang wajib diberikan nafkah baik manusia ataupun hewan pada malam dan siang hari saat hari raya idul fitri (Muhammad bin qosim alghozy).
2.  Zakat Maal (Harta)
Definisi  etimologi, maal adalah  harta  yang  ingin  dimiliki  semua orang,  diambil  manfaatnya  dan  disimpan.  Berdasarkan  definisi terminologi maal adalah  harta  yang  bisa  dimiliki  dan  diambil keuntungannya.  Zakat maal menuru  Yusuf  Qardhawi  adalah  harta eksklusif yang dianugerahkan Allah SWT kepada hambanya kemudian diwajibkan  untuk  dibagikan  kepada  yang  berhak.  Arti  harta  eksklusif adalah  harta  yang  sudah  mencapai  kriteria  diwajibkan  zakat  semisal, sampai satu nishab , haul, dan kepemilikan sempurna dan berkembang (Sovia et al., 2020). Sesuatu yang bisa dianggap harta jika memenuhi dua  kriteria  diantaranya: pertama, bisa  dimiliki,  dikuasai,  dihimpun
serta bisa disimpan. Kedua, bisa diambil manfaatnya sesuai kebiasaan ( ghalib )  seperti  pakaian,  makanan,  motor,  rumah,  hewan  ternak,  dan benda berharga lainnya.
Zakat  Harta  yang  wajib  dikeluarkan:  Hewan  ternak  (kambing, domba,  kerbau,  sapi  dan  unta),  Emas  dan  perak,  Makanan  pokok berupa  gandum,  beras,  jagung,  dan  sebagainya  sesuai ghalib (kebiasaan)  makanan  pokok  didaerah  tersebut,  buah-buahan  berupa kurma  dan  anggur,  harta  yang  digunakan  untuk  bisnis  atau  harta perniagaan (Muhammad bin qosim alghozy).
Masing-masing  dari  harta  diatas  mempunyai  perbedaan  dari aspek nishab yaitu  batas  minimum  kuantitas  harta  yang  harus dikeluarkan  zakatnya, haul yaitu  lingkaran  perputaran  waktu  selama satu  tahun,  dan  kadar  zakat  yakni  ukuran  kuantitas  dari  harta  yang harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya.
Dewasa ini sumber zakat tidak hanya terpaku pada zakat Zuru ’ (pertanian),  peternakan,  emas  perak, Tijarah (perniagaan)  serta  harta rikaz tetapi  diera  kontemporer  ini  bertransformasi  meliputi  zakat profesi,  dosen,  artis,  instansi  berbasis profit  oriented ,  surat-surat penting,  segala  sesuatu  yang  diperjual  belikan  dan  diperdagangkan, perniagaan  mata  uang (money  changer) ,  madu  dan  produk  hewani serta  zakat  sector  kontemporer  lainnya.  Sehingga  timbul  pertanyaan oleh  berbagai  pihak  tentang  perbedaan  antara  zakat  dan  pajak  baik hukum ataupun pelaksanaannya, khususnya di Indonesia (Hafidhuddin, 2002).
Ada  dua  pendekatan  yang  dijelaskan  Al- Qur’an  tentang  sumber
pendapatan  zakat. Pertama dengan  pendekatan  global (Ijmaly) yaitu segala  bentuk  harta  yang  mencakup  semua  syarat  maka  wajib dikeluarkan  zakatnya. Kedua dengan  pendekatan  secara  mendetail (Tafsily) ,  yaitu  memaparkan  kewajiban  zakat  mencakup  semua persyaratan  berupa nishab,  haul dan  kadar  ukuran  zakat.  Mengacu pada  pendekatan ijmaly ini,  maka  segala  macam  jenis  harta  yang belum  tampak  contoh  kongkretnya  dimasa  Rasulullah  SAW  seiring perubahan  zaman  dan  perkembangan  teknologi  maka  semua  yang bernilai zakatnya wajib dikeluarkan.
Segala  bentuk income yang  diperoleh  dari  kegiatan  profesional, jika  sudah  mencapai  satu nishab maka  hukumnya  wajib  zakatnya dikeluarkan.  Hal  ini  mengacu  pada  teks  Al- Qur’an  yang Ijmaly . misalnya firman Allah yang terdapat dalam QS. adz-Dzariyat ayat 19
ِم ْو ُرْحَمْلا َو ِلِٕىۤاَّسلِ ل ٌّقَح ْمِهِلا َوْمَا ْٓيِف َو
١٩

## Fauzi Rizal
“Pada  harta  benda  mereka  ada  hak  bagi  orang  miskin  yang meminta dan yang tidak meminta”
Beberapa  ulama  berpendapat  bahwa  teks  ini  mencakup  ruang lingkup hasil usaha manusia yang Allah keluarkan dari dalam mampun dari  atas  bumi  berupa  hasil  olahan  bumi  seperti  hasil  pertanian ataupun  berupa  hasil  tambang  seperti  emas,  perak  dan  benda berharga  lainnya,  sebab  teks  Al- Qur’an  mencakup  segala  bentuk macam  harta  yang  baik  yang  ada  diera  Rasulullah  SAW  atau  diera setelahnya.  Segala  olahan  hasil  bumi  seperti  kelapa  sawit,  padi, benda-benda  bernilai  yang  diperdagangkan  atau  disektor  jasa  yang basisnya  profesi,  semuanya  wajib  dikeluarkan  dengan  mekanisme tertentu  dan  ukuran  sebagaimana  yang  telah  dideskripsikan  dalam hadits Nabi baik yang diketahui secara eksplisit ataupun implisit.
Diera modern sekarang ini menurut Djakfar bahwa sumber zakat ada  3  sektor,  yaitu  sektor  pertanian,  sektor  perindustrian,  sektor  jasa. Beberapa  sumber  zakat  menurut  Djakfar  mengutip  dari  karya  Didin Hafiduddin  ketika  diintegrasikan  berupa  zakat  yang  basisnya  profesi seperti perusahaan yang memproduksi jasa atau produk, profesi artis, dosen,  dewan  perwakilan  rakyat,  perdagangan  mata  uang, (money excanger) surat-surat  berharga,  segala  macam  benda  yang diperuntukkan  pada  bisnis,  madu  dan  produk  hewani,  investasi properti, asuransi syariah, dan sejenis sektor modern lainnya  (Djakfar, 2014).
Djakfar  menambahkan  bahwa  teknik  dan  mekanisme  dalam mengukur nishab , ukuran dan waktu ketika mengeluarkan zakat profesi ini  menggunakan  hukum  analogi (qiyasy) yang  dapat  dilakukan sebagai salah satu instrumen hukum dan ilmu fikih berikut ini: (Djakfar, 2014)
1.  Jika di-qiyas-kan pada zakat tijarah (zakat perniagaan) maka untuk menentukan nishab , ukuran, dan waktu diwajibkannya mengeluarkan  zakat  sama  dengan  emas  perak.  Batas  minimalnya setara  dengan  85  g  emas,  2,5%  ukuran  wajib  mengeluarkan zakatnya  dan waktu menegeluarkannya satu kali tiap tahun setelah semunya dikurangi kebutuhan dasar.
2.  Jika di-qiyas-kan pada  sektor  pertanian  maka  batas nishabnya setara  653  kg  gandum  atau  padi,  ukuran  yang  wajib  dikeluarkan zakatnya  sebanyak  5%  dan  waktunya  adalah  saat  mendapatkan income atau penadapatan, dikeluarkan setiap masa panen
3.  Jika di-qiyas-kan pada  zakat rikaz (harta  yang  terpendam),  maka 20%  kadar  wajib  mengeluarkan  zakatnya  tanpa nishab dan  wajib dikeluarkan saat menerimanya.
Berdasarkan pernyataan ketua BASNAS No. KEP. 016/BP/BASNAS/XII/2015 berkaitan dengan batas minimal diwajibkannya zakat  profesi  bahwa  “Zakat  pendapatan  atau  zakat  profesi  adalah  harta yang  harus  dizakati  yang  bersumber  dari  penghasilan  profesi  dan dikeluarkan  saat  mendapatkan  gaji  (selanjutnya  dikenal  dengan  zakat pendapatan), batas minimal nishabnya setara 653 kg atau 524 kg”. “Zakat pendapatan  atau  profesi  tahun  2016  yaitu  nilai nishab pendapatan  di pulau  Jawa  adalah  Rp. 5.240.000,-  (lima  juta  dua ratus empat  puluh  ribu rupiah)  sedangkan  diluar  pulau  Jawa  didasarkan  pada  harga  makanan pokok  didaerah  yang  bersangkutan  seperti  beras  dan  lain  sebagainya, dan  cara  mengukur  zakat  pendapatan  yaitu  dengan  porsi  2,5%  dari penghasilan bruto” (Pratama, 2015).

## Mekanisme Redistribusi Zakat Era Kontemporer
Isu  ekonomi  ditengah-tengah  masyarakat  dalam  teknik  dan mekanisme manajemen zakat sudah menjadi pembahasan tersendiri oleh bebagai  pihak.  Hal  ini  dalam  aspek  kontemporer  dikenal  dengan  istilah zakat  konsumtif  dan  zakat  produktif  (Anwar,  2018).  Manajemen  zakat berbasis  kelembagaan  mulai  mengimplementasikan  tata  cara  ini, diferensiasi  dari  kedua  istilah  ini  dilihat  dari  implementasi  pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.
Pendistribusian  dana  zakat  dapat  diaplikasikan  secara  langsung (konsumtif)  dan  secara  tidak  langsung  (produktif)  (Wartoyo  &  Ernila, 2019).  Zakat  konsumtif  diintegrasikan  menjadi  konsumtif  tradisional  dan konsumtif  kreatif.  Zakat  produktif  diintegrasikan  menjadi  produktif tradisional dan produktif kreatif. Penjelasanya berikut ini:
1.  Model Zakat Konsumtif Tradisional
Implementasi  redistribusi  zakat  yang  berbentuk  konsumtif tradisional  yaitu  zakat  didistribusikan  pada  golongan  yang  berhak secara langsung guna memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, berupa pendistribusian zakat fitrah seperti beras, gandum dan makanan pokok lainnya kepada fakir miskin sebelum matahari terbenam dihari terakhir bulan  puasa.  Pendistribusian  zakat  fitrah  secara  langsung  oleh muzakki pada mustahik untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya, dibagikan  pada  orang  yang  sangat  membutuhkan  karena  faktor ketiadaan  pangan.  Pola  distribusi  ini  merupakan  program  yang

## Fauzi Rizal
berbasis  jangka  pendek  dalam  rangka  mengentaskan  problematika ditengah-tengah masyarakat (Fitri, 2017a).
2.  Model Konsumtif Kreatif.
Implementasi redistribusi zakat yang berbentuk konsumtif kreatif adalah  program  zakat  yang  diaplikasikan  dalam  bentuk  barang konsumsi sehari-hari namun lebih  berkreasi daripada model konsumtif tradisional.  Umumnya  pola  distribusi  ini  tidak  terpaku  pada  waktu dengan arti lain bisa didistribusikan kapan saja sesuai dengan desakan kebutuhan mustahik karena adanya faktor musibah atau bencana alam lainnya  hal  ini  diimplementasikan  guna  membantu  fakir  miskin  dalam mengentaskan kondisi sosial ekonomi yang dialaminya. Ada beberapa cara  dalam  pendistribusian  zakat  konsumtif  kereatif  yang  dibagikan untuk  masyarakat  diantaranya:  a.  Bantuan  kebutuhan  primer  seperti; sandang, papan dan pangan, b. Bantuan berbasis pendidikan seperti; Menciptakan  tempat  pendidikan  yang  layak,  nyaman  dan  asri  agar para pelajar termotivasi untuk mencari ilmu, Membangun perpustakaan dan Memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau karena tidak mampu (Muhajirin, 2017), c. Bantuan berbasis Kesehatan seperti;  Membangun  klinik  bagi  masyarakat  fakir  miskin,  Mendirikan tempat  bersalin  gratis, d.  Sarana  Sosial  seperti;  Wakaf  tempat  ibadah dan  bantuan  sarana ibadah  berupa  sajadah  dan  mukena  dll.  Bantuan peralatan  pertanian.  Bantuan  gerobak  untuk  pedagang  kaki  lima  dan Membangun rumah bagi disabilitas (Nabila et al., 2021).
3.  Model Produktif Konvensional
Pola  redistribusi  zakat  produktif  konvensional  merupakan  zakat yang  dibagikan  kepada mustahik berbentuk  barang  produktif,  pola redistribusi  zakat  produktif  konvensional  hampir  sama  dengan  model konsumtif  kreatif  hanya  saja  lebih  bernilai  setingkat  diatasnya.  Pola pembagian  ini  menggunakan  barang-barang  yang  sesuai  dengan kemampuan mustahik , para mustahik diharapkan mampu menciptakan usaha  yang sustainable (kontinuitas),  seperti  bantuan  sapi  perahan ternak  hewan,  mesin  pembajak  sawah,  mesin  jahit,  alat  pertukangan (Fitri, 2017a).
4.  Model Zakat Produktif kreatif
Pola redistribusi zakat produktif secara kreatif adalah zakat yang dibentuk  dengan  investasi  modal  bergulir,  baik  berupa  pemodalan proyek  sosial,  seperti  sarana  kesehatan,  pendirian  gedung  sekolah, pembangunan sosial, tempat ibadah maupun sebagai investasi modal usaha  bergulir  untuk  membantu  yang  mempunyai  kemampuan  dalam
bidang entrepreneurship atau  sebagai  produktivitas  usaha  para pedagang atau UMKM.
Konsep  zakat  produktif  kreatif  merupakan  zakat  yang  dibagikan kepada mustahik sebagai media produktivitas mustahik dengan tujuan pemberdayaan kondisi perekonomiannya, atau dana zakat diinvestasikan  pada  sektor  ekonomi  yang  mempunyai  nilai  ekonomis. Zakat  produktif  secara  umum  mempunyai  visi  yaitu  merubah  status mustahik menjadi muzakki dengan  beberapa  langkah-langkah  seperti pembagian  modal  usaha  bagi  mereka  yang  mempunyai skill dibidang entrepreneurship dan  mereka  mampu  mengembangkan  usaha  sendiri dengan  baik  tentunya  diimbangi  dengan  pendampingan  optimalisasi manajemen dari pihak lembaga terkait.
UU  No.  23  Tahun  2011  pasal  27  menjelaskan  tentang Pendayagunaan  dana  zakat:  ayat  1  menjelaskan  bahwa  zakat  dapat memberdayakan  usaha  produktif  dalam  rangka  mengentaskan  fakir miskin dan untuk peningkatan kualitas umat, sedangkan dalam ayat 2 menjelaskan  bahwa  sebagaimana  dimaksud  ayat  1  pemberdayaan zakat  produktif  dilakukan  apabila  telah  memenuhi  kebutuhan  dasar mustahik .  Dalam  pendistribusian  dana  zakat  yang  harus  didahulukan adalah kebutuhan dasar mustahik karena berkaitan dengan persoalan kebutuhan  primernya,  jika  semuanya  sudah  terpenuhi  dipersilakan beralih pada pembagian dana zakat yang berbasis produktif.
Beberapa  contoh  program  yang  dapat  diaplikasikan  oleh lembaga  dalam  pembagian  dana  zakat  produktif  diantaranya  dengan berbentuk investasi modal usaha pada pelaku UMKM untuk kemajuan usaha mustahik , menciptakan lapangan pekerjaan bagi mustahik yang memiliki  keterampilan  dalam  wirausahawan, support kepada  mitra binaan agar berpartisipasi dalam beberapa pameran atau event, dalam membentuk  lembaga  keuangan  mikro  syariah  seperti  BMT  atau  LEB (Lembaga  Bagi  Hasil).  ketika  mendirikan  perusahaan  seyogianya melibatkan mustahik dalam  manajemen, karyawan atau pada aktivitas yang sesuai dengan kemampuan mustahik (Anwar, 2018).
Dalam  manajemen  zakat  produktif  harus  visioner  guna  untuk merubah kondisi mustahik menjadi muzakki , dalam hal ini perlu adanya etos  kerja  yang  tinggi  dari  pihak  lembaga  zakat  dan  efisiensi  kerja sama  dari  berbagai  pihak  terutama mustahik itu  sendiri  untuk mencapai visi misi yang sudah direncanakan.
Salah  satu  contoh  implementasi  zakat  produktif  yaitu  aktivitas ekonomi  yang  sudah  dilakukan  oleh  KH.  Sahal  Mahfud,  beliau mendampingi dan membina masyarakat penerima zakat yang notabeni

## Fauzi Rizal
‘kurang  mampu’  untuk  mendayagunakan  dana  zakat  yang  diperoleh sebagai  modal  dalam  berbisnis  guna  meningkatkan  taraf  hidupnya menjadi lebih baik daripada sebelum menerima modal dari dana zakat (Anwar, 2018).
Thoriquddin  dalam  karyanya  menjelaskan  bahwa  dewasa  ini lembaga  zakat  yang  mengaplikasikan  secara  produktif  mulai berkembang  pesat.  salah  satunya  yang  dilakukan  oleh  KH.  Sahal Mahfudz, beliau mendirikan BPMP ( Badan Pengembangan Masyarakat Pesantren) dengan pendekatan konsumtif kreatif yaitu jika masyarakat  memiliki skill menjahit  diberikan  mesin  penjahit,  jika mampu  dalam  mengemudi  becak  diberi  becak  yang  pada  dasarnya masyarakat  diharapkan  mampu  berusahan  secara  mandiri  tanpa mengharapkan  uluran  tangan  dari  orang  kaya.  Di  sisi  lain  KH.  Sahal Mahfudz membentuk lembaga zakat sebagai koperasi yakni dana yang sudah  terkumpul  tidak  langsung  diberikan  kepada mustahik dalam bentuk  uang  melainkan  ditarik  kembali  sebagai  bentuk  tabungan mustahik .  Dengan  cara  ini  secara  tidak  langsung mustahik telah menciptakan  lapangan  pekerjaan  melalui  kapital  yang  sudah dikumpulkan berasaskan harta zakat (Thoriquddin, 2014).
Thoriquddin  menambahkan,  sudah  banyak  program  yang direalisasikan oleh lembaga zakat  di El Zawa (Sebuah lembaga zakat yang  ada  dibawah  naungan  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang) antara  lain:  pembinaan  terhadap  pelaku  UMKM,  besiswa  berprestasi bagi mahasiswa tidak mampu di Uin Maulana Malik Ibrahim, santunan fakir miskin, santunan ibnu sabil , santunan anak yatim, santunan pada karyawan atau dosen Uin Malang yang keluarganya meninggal dunia, pembiayaan  murabahah,  Qardh  al-Hasan  dan  lain-lain(Thoriquddin, 2014, p. 6)
Berikut  adalah  dokumentasi  tabel  prosedur  pelaksanaan  zakat produktif hasil penelitian oleh Thoriquddin di lembaga zakat el-Zawa:
Gambar 1. Pola Distribusi Dana Zakat di El-Zawa
Sumber: Data penelitian diolah oleh Thoriquddin (2014)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dicerna  bahwa  siklus  dana  zakat berasal dari Muzakki yang menyalurkan sebagian hartanya pada lembaga zakat berupa el-Zawa kemudian oleh el-Zawa dalam programnya dana itu dikelola  dengan  bentuk  penyaluran  dana  produktif  kepada mustahik atau bisa  disebut  dengan  Qardh  al-hasan  UMKM  (Rahman,  2021). Mustahik mengelolanya  dalam  kerangka  proyek  usaha  untuk  merubah  kondisi ekonominya  menjadi  lebih  baik.  El-Zawa  melakukan  pemantauan  dan pendampingan terhadap usaha mustahik agar sesuai dengan manajemen yang sudah disusun. Tentunya dalam usaha pasti mengalami untung dan rugi, apabila usaha mustahik untung maka dananya dikembalikan kepada el-Zawa  untuk  gulirkan  kepada mustahik lainnya,  apabila  usahanya  rugi meski  sudah  menjalankan  usaha  secara  intensif  maka mustahik tidak harus mengembalikan kepada el-Zawa dan dianggap sebagai dana hibah saja (Thoriquddin, 2014).

## Efektifitas Konsep Akad Qardh al-Hasan Dalam Kerangka Zakat
Produktif
Dalam islamic  low tidak  ditemukan  hukum  yang  menganjurkan umatnya  untuk  melakukan  hutang, namun  dewasa  ini hutang  sudah  tren, karena hutang selalu berhubungan erat dengan enterpreneurship bahkan ada yang menggambarkan bahwa para ekonom yang berani hutang ialah yang mempunyai peluang. Sedangkan pembiayaan di Bank secara umum melakukan  pinjaman  berbentuk  kredit,  qard  dan  hutang  yang  harus dibayar  dengan  tambahan  bunga  yang  besar.  Dan  aplikasi  perbankan yang  sering  digunakan  1.  Akad  jual  beli  seperti salam,  istisna  dan murabahah. 2.  Akad  sewa  menyewa  seperti ijarah atau IMBT  (ijarah

## Fauzi Rizal
mumtahiya  bittamlik) ,  3.  Akad  pinjaman  seperti qardh, 4.  Akad  bagi  hasil dalam  bentuk  investasi musyarakah dan, mudharabah 5.  Akad  sewa menyewa  atau  jasa  ijarah  untuk  akad  multi  jasa.  Indonesia  terdapat beberapa  lembaga  zakat  yangg  mengaplikasikan  zakat  produktif, diantaranya:  Baitulmaal  Muamalat  (BMM),  DPU  Daarut  Tauhid,  Pos Kemanusiaan  Peduli  Ummat  (PKPU),  Dompet  Dhuafa  (DD),  Yayasan Dana, Rumah Zakat (RZ), dan Sosial al-Falah (YDSF) (Oktaviani & Bahri, 2018).
Qardh  al-hasan  Menurut  istilah  mempunyai  arti  memberikan pinjaman  harta  kepada  orang  lain  tanpa  adanya  margin  manfaat  dari pinjamannya  itu,  pinjaman  tanpa  adanya  manfaat  apapun  waktu dikembalikan  atau  bisa  diungkapkan  dengan  pinjaman  suka  rela  (Satrio, 2015).  Implementasi  Qardh  al-hasan  tidak  hanya  berfungsi  sebagai bentuk  pembiayaan  saja  melainkan  harus  dibarengi  dengan  model manajemen  yang  masif  seperti  dalam  mekanisme  pendampingan  dan pembinaan  agar  tujuan  mulia  ini  bisa  terwujud  dengan  baik  (Fitriani, 2021).  Qordh  al-hasan  dapat  dikategorikan  sebagai  akad tathawwu’ atau akad tolong menolong dan bukan merupakan transaksi komersial.
Dana  qardh  al-hasan  berasal  dari  zakat,  infak,  sedekah  (ZIS)  dan wakaf yang dikelola secara terpisah untuk produktifitas usaha fakir miskin yang  mempunyai skill untuk  berusaha  namun  tidak  mempunyai  modal. Dengan  skema  qardh  al-hasan mustahik penerima  modal  dana  zakat  ini harus  mempunyai  etos  kerja  dan  kesemangatan  yang  tinggi  agar kehidupannya  berubah  menjadi  lebih  baik  daripada  sebelum  menerima dana  zakat.  Qardh  al-hasan  yang  mengharuskan  ada  tambahan  saat pengemaba lian  itu  tidak  diperbolehkan  oleh  syari’ah  (Purwadi,  2014).
Dalam  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sri  Apriliayni  dkk memaparkan bahwa transaksi qardh al-hasan yang dilakukan di lembaga tersebut  masih  tidak  seiring  dengan  konsep  Qardh  al-hasan  dalam ekonomi islam (Apriliyani et al., n.d.). Pada dasarnya transaksi qardh dan qardh  al-hasan  itu  sama  hanya  saja  differensiasi  dari  keduanya  ialah sumber  dana.  Sumber  dana  qardh  al-hasan  dari  ZIS  sedangkan  qardh sumber  dananya  berasal  dari  dana  kapital  BMT  atau  keuntungan  yang disisihkan.
Beberapa penyebab gagalnya dalam produktifitas dana zakat dalam pemberdayaan  UMKM  dari  berbagai  lembaga  zakat  berbeda-beda,  hasil kajian  dari  (Mufidati,  2016)  tentang  penyebab  gagalnya  zakat  produktif melalui  konsep  Qardh  al-hasan. Pertama minimnya  kuantiatas  SDM  di lembaga  zakat  yang  menyebabkan  kewalahan  dalam  melakukan produkfitas  dana  zakat, kedua kurang  bersinergi  antara  BAZNAS  dengan
lembaga  mitra,  yang  kemudian  menyebabkan  lemahnya  pengawasan terhadap  UMKM  binaan, ketiga BAZNAS  tidak  melakukan  sanksi  kepada lembaga  mitra  ketika  tidak  melakukan  poin-poin  dalam  bekerja  sama, keempat Lembaga  zakat tidak  memiliki  kriteria  terhadap  fakir  miskin, kelima lembaga  zakat  masih  lemah  dalam  mem-filter mustahik sebagai akibatnya  UMKM  binaan  kurang  memaksimalkan  usahanya, keenam terdapat alih fungsi dana zakat produktif dari mustahik menjadi konsumtif seperti  digunakan  pada  kebutuhan  dasar mustahik ,  kesehatan  atau membiayai  putra-putrinya, Ketujuh UMKM  binaan  belum  sepenuhnya mengimplementasikan materi-materi pelatihan yang sudah dirancang oleh lembaga  zakat,  alasan  utama  disebabkan  tidak  punya  waktu  untuk mempraktekkan skill baru  yang  telah  dipelajari dan  bila  diterapkan  masih terkendala dalam akses pasar (Mufidati, 2016) .
Optimalisasi  alokasi  dana  zakat  produktif  untuk  memberdayakan pelaku  usaha  agar  sesuai  harapan  harus  melakukan  tahapan-tahapan progresif  berupa  pemberian  modal  usaha,  pembinaan entrepreneurship dan  pendampingan  usaha  sehingga  usaha  yang  dijalankan  bisa  lebih produktif dan dapat meningkatkan status ekonominya, Pengelolaan zakat di  beberapa  lembaga  zakat  Kota  Cirebon  memiliki  struktur  dan manajeman  yang  baik.  Seluruh lembaga  zakat  tersebut  dalam  mengelola dan  menghimpun  dana  zakat  mengacu  pada  lima  fungsi  manajemen organisasi  yaitu  perencanaan,  pengelompokan,  pelaksanaan,  evaluasi dan pengawasan (Ridwan, 2019).
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  kegiatan pendistribusian  zakat  produktif  pemberdayaan  UMKM  LAZISMU  Gresik. Pertama adalah  tujuan  atau  target,  lembaga  zakat  harus  mempunyai tujuan untuk menciptakan mustahik menjadi mandiri dan bangkit kemudian harus ada target untuk merubah mustahik menjadi muzakki . Kedua adalah pencarian  dan  pemanfaatan  SDM,  keharusan  dalam  integrasi  dan koordinasi  berbagai  subsistem  organisasi  seperti  subsistem  produktif, pendukung,  pemeliharaan,  penyesuaian  dan  manajemen.  Selanjutnya adalah  penetapan,  implementasi,  dan  pemeliharaan  pedoman-pedoman kebijakan.  Dan  terakhir  adalah  adanya  serangkaian  umpan  balik  dan lingkaran  kendali  untuk  menjamin  organisasi  tetap  pada  target  dalam pencapaian  tujuan. ketiga adalah  lingkungan  prestasi  atau  lingkungan kerja,  hal  ini  ada  dua  yaitu  pertama  lingkungan  fisik.  Efektivitas  lembaga zakat  semakin  baik  jika  mempunyai  lingkungan  fisik  yang  memadai, diantaranya  seperti  LAZISMU  Gresik  memiliki  kantor  cabang  dengan fasilitas yang bagus, kantor layanan kecamatan, mobil layanan, serta para SDM  yang  ramah  dan  disiplin.  Mobil  layanan  pun  tidak  hanya  bagi  para

## Fauzi Rizal
mustahik .  dan  kedua  lingkungan  kerja  nonfisik  seperti  hubungan  kerja antara  pimpinan  dengan  bawahan  atau  hubungan  kerja  antar  pegawai, Keempat adalah proses komunikasi yaitu kerja sama yang baik dan jelas harus  dibentuk  melalui  komunikasi  yang  baik  antara  unsur-unsur  dalam organisasi  tersebut.  Komunikasi  yang  baik  bisa  mewujudkan  suasana kenyamanan dan sikap pengertian dalam pekerjaan.
Sendjaja  menambahkan  bahwa  fungsi  komunikasi  dalam  organisasi adalah  sebagai  fungsi  informasi,  fungsi  regulasi,  fungsi  integrasi,  dan fungsi  persuasi.  Dalam  kegiatan  pendistribusian  zakat  produktif pemberdayaan  UMKM  lazismu  Gresik,  pemimpin  selain  mengarahkan para pegawainya, pemimpin juga bertugas dalam pengambilan keputusan. pemimpin  mempunyai  peran  utama  dalam  persetujuan  calon  penerima manfaat.  Tidak  hanya  kepada  pegawai,  pemimpin  dalam  kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM juga bertugas untuk mengarahkan  para  penerima  manfaat  tentang  bagaimana  cara  untuk mengelola sebuah usaha Kelima adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan,  kepemimpinan  diartikan  sebagai  sebuah  hubungan  yang saling berpengaruh antara atasan dan pegawai dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan  dan  pengambilan  keputusan  memegang  peranan  yang sentral  dalam  organisasi.  Dalam  organisasi,  pemimpin  memiliki  banyak aktivitas  seperti  perencanaan  kerja  atau  perumusan  kerja,  pemecahan masalah,  dan  solusi  dalam  penyelesaiannya. Keenam adalah  inovasi organisasi yaitu memperbaiki suatu produk dalam organisasi, di LAZISMU Gresik proses assessment dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif tidak  lagi  menggunakan  sistem  manual  melainkan  sistem online .  Para volunteer  cukup  hanya  membawa  tab  ketika  survei  di  lapangan.  Hal tersebut  memudahkan  pemimpin  untuk  memantau  meskipun  pemimpin berada di kantor (Ainiyah & Bramayudha, 2021).
Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umi Rosidah dkk tentang  distribusi  zakat  produktif.  Penelitian  itu  dilakukan  di  LAZIZNU Jombang  yang  bekerja  sama  dengan  BMT-NU  Jombang.  Ia  menjelaskan bahwa  BMT  NU  melakukan  survei  kepada  pengusaha  kecil  yang  tidak memiliki  modal  tetapi  berpotensi  untuk  mengembangkan  usahanya, kemudia  BMT  NU  memfasilitasi  dengan  memberikan  pinjaman  modal dengan  skema  Qardh  al-hasan.  Maksud  dana  dari  qard  al-hasan  untuk produtifitas usaha UMKM adalah mustahik tidak harus membayar melebihi pokok  pinjaman  saja  seperti  biaya  admin  atau  biaya  lainnya, mustahik hanya perlu membayar pinjaman pokoknya saja (Rosyidah et al., 2021).
BMT-NU  diistilahkan  sebagai Muqridh (pemberi  pinjaman),  ia berposisi  sebagai  mediator  yang  memberikan  pinjaman  dana  kepada
Muqtaridh (penerima  pinjaman). Muqtarid merupakan  mustahik  zakat produktif  atau  pelaku  usaha  UMKM. Muqtarid mengajukan  diri  untuk mendapatkan  dana  zakat  produktif  kemudian  LAZIZNU  Jombang menyutujui  setelah  melalui  berbagai  tahap.  BMT-NU  menyeleksi  berkas- berkas berupa foto kopi KTP dan KK. Setelah kedua belah pihak sepakat maka  pencairan  dana  zakat  produktif  menggunakan  skema  qardh  al- hasan (Rosyidah et al., 2021).
Telah  terjadi  banyak  kasus  yang  mengharuskan  pelaku  usaha  kecil ketika  memperoleh  dana  dari  transaksi  qardh  al-hasan  ini  mewajibkan untuk  dikembalikan  pada  waktu  tertentu  disertai  adanya  tambahan, alasannya agar mustahik itu tidak lalai dalam menjalankan usahanya dan bagaimanapun  caranya  mereka  harus  mengembangkan  usahanya dengan  optimal.  Sedangkan  menurut  peneliti,  SDM  yang  harus  di  sorot adalah  dari  pihak  lembaga  zakat  yang  telah  melakukan  program  zakat produktif.
Agar  produktifitas  lembaga  zakat  tetap  berjalan  maka  pelaksana zakat produktif dan pelaku usaha kecil harus berjalan searah dan progres hal  ini  diperlukan  adanya  manajemen  yang  baik  dari  lembaga  zakat seperti penelitian yang di lakukan Rahmat Hidajat berupa; 1. Planing yaitu lembaga  Amil  Zakat  PKPU  melakukan  assesment  terhadap  kelayakan mustahik, 2. Organizing yaitu, PKPU melakukan pembagian job discription guna  optimalisasi  tugasnya  masing-masing,  3. Actuating yaitu,  untuk menghimpun dana zakat PKPU melakukan dakwah dan sosialiasi kepada masyarakat  tentang  zakat  dengan  detail. Actuating ini  merupakan  wujud pelaksanaan  dari  manajemen organizing, 4. Controllig yaitu,  pihak  LAZ PKPU  melakukan  pengawasan  secara  langsung  dan  tertulis  yang dilakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali terhadap mitra binaan dan silaturrahmi ke masing-masing rumah mustahik (Hidajat, 2017).
Pemberian  modal  yang  dilakukan  oleh  LAZ  PKPU  dibidang pendayagunaan  dan  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  menggunakan skema  dana  bergulir  atau  Qardh  al-hasan  yakni  meminjamkan  modal usaha  kepada  pengusaha  kecil  untuk  pengembangan  usahanya  dan berdikari  dengan  caranya  sendiri  kemudian modal  itu  dikembalikan  tanpa tambahan  pinjaman.  Setelah mustahik diberi  dana  bergulir  selanjutnya mereka  diberikan  motivasi  dan  pelatihan  manajemen  seperti  pemasaran, keuangan dll (Hidajat, 2017).
Seyogyanya  lembaga  zakat  hendaknya  konsisten  melakukan redistribusi dana zakat agar lembaga zakat yang bersangkutan eksistensi dan produktifitas keuangannya tetap terjaga salah satunya dengan Qardh al-hasan, dimana konsepnya yaitu akad pinjaman dengan suka rela tanpa

## Fauzi Rizal
isyarat  mengembalikan  dana  lebih  dari  pokok  pinjaman.  Dana  dibagikan kepada mustahik berupa  bentuk  benda  atau  modal  yang  sesuai  dengan skill dan  kemampuan mustahik untuk  berusaha  kemudian  ketika  taraf kehidupannya  berubah  menjadi  lebih  baik  dana  zakat  itu  dikembalikan oleh mustahik kepada  lembaga  zakat  guna  untuk  digulirkan  kepada mustahik lainnya  dan  saat  pengembalian  sesuai  dengan  pinjaman  awal tanpa ada dana tambahan.
Lembaga  zakat  sebagai  sebuah  institusi  boleh  mengambil  dana melebihi pokok  pinjaman dari mustahik jika usahanya betul-betul berjalan dengan  baik  tetapi  bukan  merupakan  persyaratan  diawal  akad  karena akad  qardh  al-hasan  berposisi  sebagai  akad tatawwu’ (tolong  menolong) bukan  sebagai  akad  komersial  yang  represif  dan  pelaku  usaha  yang memperoleh  dana  zakat  dan  telah  mampu  mengembangkan  usahanya dengan  baik  sangat  dianjurkan  untuk  menyisihkan  sebagian  harta  hasil usahanya  untuk  di-infak-kan  ke  lembaga  zakat  yang  bersangkutan (Mufidati, 2016).

## Kesimpulan
Secara  keseluruhan  efektivitas  transaksi qardh  al-hasan  di lembaga zakat  yang  memproduktifkan  zakat  dalam  upaya  untuk  pemberdayaan umkm  dapat  disimpulkan  bahwa  transaksi  yang  relatif  digunakan  dalam lembaga  zakat  adalah  akad  qordh  al-hasan.  Qardh  al-hasan  merupakan akad  pinjaman  suka  rela,  dana  yang  melalui  transaksi  Qardh  al-hasan berasal  dari  ZIS  (zakat,  infak,  sedekah)  dan  wakaf  yang  dikelola  secara terpisah  untuk  produktifitas  usaha mustahik.  Mustahik dituntut  untuk bertanggung  jawab  terhadap  dana  yang  sudah  diterima  dan  harus mempunyai semangat tinggi dan etos kerja yang baik untuk meningkatkan taraf  hidupnya  menjadi  lebih  baik  daripada  sebelum  yang  bersangkutan menerima  dana  zakat  produktif.  Dengan  akad  Qardh  al-hasan  tidak diperkenankan  mengambil  manfaat  apapun  dari  harta  yang  dipinjamkan atau melakukan persyaratan saat transaksi, transaksi Qardh dan Qardh al- hasan  pada  dasarnya  sama  tetapi  diferensiasi  dari  keduanya  adalah sumber dana. Sumber dana Qardh al-hasan berasal dari ZIS (zakat, infak, Sedekah)  sedangkan  sumber  dana  dari  Qardh  berasal  dari  kapital  BMT atau laba yang disisihkan.
Dalam  alokasi  dana  zakat  produktif  untuk  pemberdayaan  umkm  di setiap lembaga zakat meiliki manajemen yang berbeda sebagai akibatnya ada  yang  berhasil  dan  ada  yang  masih  tidak  sesuai  dengan  harapan. Penyebab gagalnya dalam produktifitas dana zakat dalam pemberdayaan umkm  karena  masih  ada  beberapa  kendala  yang  masih  harus  dibenahi,
sedangkan  keberhasilannya  dikarenakan  implementasi  yang  baik  dari manajemen dan optimalisasi lembaga zakat yang bersangkutan
Lembaga  zakat  jika  ingin  mendapatkan income dari  dana  zakat produktif  melalui  skema  Qardh  al-hasan  harus  melakukan  manajemen yang  baik  berupa  motivasi,  pelatihan,  pendapingan  dan  manajemen lainnya  secara  intensif  karena  bagaimanapun  juga  aktor  utama kesuksesan  dari  usaha mustahik adalah  dari  manajemen  lembaga  zakat terkait  kemudian mustahik jika  usahanya  sudah  membaik  sangat dianjurkan untuk meyisihkan sebagian hartanya sebagai infak tetapi bukan termasuk dalam skema Qard al-hasan.
Peneliti  mencoba  untuk  membahas  secara  gamblang  persoalan dana zakat yang diproduktifkan dengan transaksi qardh al-hasan sebagai instrumennya  namun  penelitian  ini  masih  perlu  dikembangkan  lagi  oleh para peneliti dimasa depan agar kualitas tulisan dan sumbangsih kepada lembaga zakat terlaksana. Tulisan ini terbatas hanya pada teori dalam arti peneliti  tidak  melakukan  penelitian  pada  objek  lembaga  zakat  karena merupakan  penelitian  kepustakaan.  Diharapkan  peneliti  selanjutnya meneliti  lembaga  zakat  secara  objektif  berkaitan  dengan  efektivitas  dan tata  Kelola  zakat  produktif  untuk  memberdayakan  masyarakat  melalui optimalisasi  usahanya  dan  kesesuaian  instrumen  qardh  al-hasan  dengan system  syariah,  diharapkan  juga  peneliti  selanjutnya  mengkomparasikan efektivitas  qardh  al-hasan  dalam  konsep  zakat  produktif  pada  lembaga zakat yang satu dengan lembaga zakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  M.,  &  Oktiadi,  S.  (2018).  Efektifitas  Distribusi  Dana  Zakat  Produktif dan  Kekuatan  Serta  Kelemahannya  Pada  BAZNAS  Magelang. Islamic Economics Journal , Vol. 4, No .
Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif  Pemberdayaan  UMKM  Di  LAZIZMU  Kabupaten  Gresik Pendahuluan Pendistribusian adalah proses tempat satu ke tempat yang  lain.  Indrajit  penyampaian  produk.  Proses  penyampaian Produsen utama bertugas untuk memproduksi b. Journal of Islamic Management , 1 (2), 91 –108.
Al- Ba’ly,  A.  H.  M.  (2006). Ekonomi  Zakat  Sebuah  Kajian  Moneter  dan Keuangan  Syariah,  terj.  Muhammad  Abqary  Abdullah  Karim .  Pt. Raja Grafindo Persada.
Al-Qaradawi, Y. (1993). Fiqh az-Zakat . Muassasah al- Risālah.

## Fauzi Rizal
Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on  costumer  loyality  in  Honda  Scoopy  brand  motorcycles  PT. Hayati Pratama Mandiri. Marketing Management Studies , 2 (1), 10. Amri,  A.,  Ramadhi,  R.,  &  Ramdani,  Z.  (2021).  Effect  of  organization commitment,  work  motivation  and  work  discipline  on  employee performance  (study  at.  Pt.  Pln  (Persero)  P3b  Sumatera  UPT Padang). International  Journal  of  Educational  Management  and Innovation , 2 (1), 88. https://doi.org/10.12928/ijemi.v2i1.3183 Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  syariah:  Dari  teori  ke  praktik  - (Dadi,  Basri, Farida, & Dewi, Eds.; cet. 1).
Anwar,  A.  T.  (2018).  Pemberdayaan  ekonomi  umat. Ziswaf , Vol.  5,  No , 45 –47.
Apriliyani,  S.,  Malik,  Z.  A.,  &  Surahman,  M.  (n.d.). Peran  Lembaga  Amil Zakat  ,  Infaq  dan  Shadaqah  Muhammadiyah  (  Lazismu  ) Banjarnegara  dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Kaum  Dhuafa . 7 –12.
Arif,  N.  Al,  &  Imsar.  (2022). Analisis  Efektivitas  Penyaluran  Dana  Zakat Oleh Baznas Kabupaten Langkat Tahun 2020 . 13 (1), 42 –51.
Ariyanto, A., Wongso, F., Wijoyo, H., Indrawan, I., Musnaini, Akbar, M. F., Anggraini,  N.,  Suherman,  Suryanti,  &  Devi,    iara  S.  G.  R.  (2021). Strategi  Pemasaran  UMKM  di  Masa  Pandemi (H.  Wijoyo,  D. Sunarsi,  &  I.  Indrawan,  Eds.;  Cet.1).  CV  INSAN  CENDEKIA MANDIRI.
Asnaini.  (2008). Zakat  Produktif  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam .  Pustaka Pelajar.
Ayu,  I.  G.,  &  Budiasih,  N.  (2013).  Metode  Grounded Theory  Dalam  Riset Kualitatif. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , Vol. 9 No. (1), 19 –27. Djakfar,  M.  (2014).  Agama,  etika,  dan  ekonomi:  Wacana  menuju pengembangan ekonomi rabbaniyah . UIN-Maliki Press, Malang . Elfadhli.  (2016).  Zakat  produktif  sebagai  salah  satu  solusi  pengentasan kemiskinan  dan  pengangguran  di  indonesia. Juris , volume 14, (zakat  produktif  sebagai  salah  satu  solusi  pengentasan kemiskinan dan pengangguran di indonesia).
Fitri,  M.  (2017a).  Pengelolaan  Zakat  Produktif  sebagai  Instrumen Peningkatan  Kesejahteraan  Umat. Economica:  Jurnal  Ekonomi Islam , Vol. 8, No , 149 –173.
Fitri,  M.  (2017b).  Pengelolaan  Zakat  Produktif  sebagai  Instrumen Peningkatan  Kesejahteraan  Umat. Economica:  Jurnal  Ekonomi
Islam , 8 (1), 149 –173. https://doi.org/10.21580/ECONOMICA.2017.8.1.1830
Fitriani,  H.  (2021).  Kontribusi  zakat  sebagai  solusi  menghadapi  krisis ekonomi  dan  keuangan  sosial  islam  di  masa  pandemi  covid-19. Journal of islamic philanthropy and disaster , vol 1,no 1 .
Hafidhuddin, D. (2008). Agar Harta Berkah dan Bertambah (B. Hardianto, Ed.; Cetakan ke). Gema Insani.
Hafidhuddin,  Didin.  (2002). Zakat  dalam  perekonomian  modern .  Gema Insani.
Haidir,  M.  S. (2019).  Revitalisasi  Pendistribusian  Zakat  Produktif  Sebagai Upaya  Pengentasan  Kemiskinan  di  Era  Modern. Jurnal  Muqtasid , 10 (1), 57 –68.
Hasan,  M.  A.  (1996). Zakat,  pajak  ansuransi  dan  lembaga  keuangan: Masail fiqhiyah .
Hidajat,  R.  (2017).  Penerapan  Manajemen  Zakat  Produktif  dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu ( Pos Keadilan Peduli Umat ) Kota  Makassar. Millah:  Jurnal  Studi  Agama , 17 (1),  63 –84. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4
Kasdi,  A.  (2016).  Filantropi  Islam  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  ( Model  Pemberdayaan  ZISWAF  di  BMT  Se-Kabupaten  Demak  ). IQTISHADIA , Vol. 9, No (2), 227 –245.
KASIM,  M.  A.  B.  (2014).  Analisis  efektivitas  pendayagunaan  zakat produktif  pada  program  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah sukabumi  (studi  kasus:  kampoeng  ternak  dompet  dhuafa). Jurnal ekonomi dan perbankan syariah .
Lubis,  N.,  Silalahi,  A.  D.,  &  Irama,  O.  N.  (2022).  Analisis  dana  zakat produktif  sebagai  modal  usaha  mikro  pada  badan  amil  zakat nasional  (baznas)  provinsi  sumatera  utara. Jurnal  Inovasi Penelitian , Vol.2 No.1 (10), 3303 –3310.
Luth’v, W. A., Sena Wangi, B. A., Lestari, R. A., Abidah, E. E., Salsabila, E.,  &  Amri,  A.  (2022).  Strategi  pelayanan  perusahaan  PT.  Kereta Api  Indonesia  (Persero)  dalam  meningkatkan  pengguna  jasa transformasi  kereta  api. Insight  Management  Journal , 2 (2),  75 –80. https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.153
Mufidati,  K.  (2016).  Peran  Badan  Amil  Zakah  dalam  Memberdayakan UMKM  Melalui  Zakah  Produktif  di  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB , 5 (1), 1 –16.
Muhajirin. (2017). Potensi dan kontribusi zakat, infaq dan shadaqah dalam peningkatan  ekonomi  dan  pendidikan  (studi  kasus  Di  wilayah  kota BOGOR). Junal Ekonomi Islam , 8 , 1 –27.

## Fauzi Rizal
Muhammad  bin  qosim  alghozy.  Fathu  al  qorib  al  mujib.  In Nurul  Huda . Universitas Muhammadiyah Malang. https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014 Mulyono,  E.,  Darussalam,  H.,  &  Naser,  M.  N.  (2022).  Penghentian  akad gadai  dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah. Dies:  Jurnal Ekonomi Syariah , Volume 1, 55 –69.
Musman.  (2011). BAPERLUZAM :  Badan  Pelaksana  Urusan  Zakat Muhammadiyah  Sebagai  Sistem  Pendidikan  Sadar  Zakat (H. Setiana, Ed.; 2nd ed.). CDAQ Stain Surakarta.
Nabila,  N.  S.,  Fistasari1,  D.  D.,  Awwaliah,  H.,  &  Wahyudi1,  N.  (2021). Peran Baznas Sebagai Filantropi Islam Dalam Menopang Ekonomi Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Islam , 12 Nomor2 (2), 129 –147.
Nawawi,  K.,  &  Witri  Aulia  Maudy.  (2019).  Pengaruh  implementasi  sistem informasi  manajemen  zakat  baznas  (simba)  terhadap  pengelolaan zakat  kota  bogor. Jurnal  Ekonomi  Islam , 10  Nomor  2 (November 2019), 227 –241.
Oktaviani,  R.,  &  Bahri,  E.  S.  (2018). Original  Research  Article  Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro . 2 (October), 101 –120. https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686
Pratama,  Y.  C.  (2015). Peran  zakat  dalam  penanggulangan  kemiskinan  ( Studi  Kasus:  Program  Zakat  Produktif  Pada  Badan  Amil  Zakat Nasional ) . 1 (1), 93 –104.
Purwadi,  M.  I.  (2014). Al-Qardh  dan  Al-Qardhul  Hasan  sebagai  Wujud Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perbankan  Syariah . 21 (1), 24 –42.
Putra,  F.  R.,  Sisillia,  A.  S.,  &  Fajrina,  A.  N.  (2020).  Optimalisasi Pengelolaan  Zakat:  Implementasi  dan  Implikasinya  dalam Perekonomiantle. Jurnal Of Islamic Ekonomc And Finance Studies , Volume  1, (Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat:  Implementasi  dan Implikasinya dalam Perekonomian), 1.
Putri, E. A., Tajriani, A., Syifa, A., Nurrachmawati, N., Rivai, A. A., & Amri, A.  (2022).  Penerapan  fungsi  MSDM  untuk  mengembangkan produktivitas  kerja  karyawan  di  lingkungan  perusahaan  Unilever Indonesia. Insight Management Journal , 2 (3), 81 –90. https://doi.org/10.47065/imj.v2i3.156
Rahman,  I.  A.  (2021).  Peran  Zakat  Produktif  dalam  Meningkatkan Pendapatan  Mustahik  di  El-Zawa  UIN  Maulana  Malik  Ibrahim Malang. Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah , Vol. 1 No.
Ramdani,  Z.,  Hadiana,  D.,  Amri,  A.,  Warsihna,  J., Widodo, W.,  Chandra, D.  T.,  &  Sopandi,  E.  (2022).  The  mediating  role  of  attitude  in  the correlation  between  creativity  and  curiosity  regarding  the performance  of  outstanding  science  teachers. Jurnal  Pendidikan IPA Indonesia , 11 (3), 8.
Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. Journal of Syntax Idea , 1 (4), 112 –123.
Rosyidah,  U.,  Ridlwan,  A.  A.,  Studi,  P.,  Islam,  E.,  Ekonomi,  F., Kecamatan, C., & Kabipaten, D. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat  Produktif  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Umkm  (Studi Kasus LAZISNU Jombang) . 2 . Rusdiana,  S.  (2022). Peranan  Kelembagaan  Peternakan,  Sebuah Eksistensi Bukan Hanya Mimpi: Ulasan dengan Metode Systematic Literature Review ( SLR ) . 19 (1), 9 –21.
Sartika,  M.  (2008).  Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  terhadap Pemberdayaan  Mustahiq  pada  LAZ  Yayasan  Solo  Peduli Surakarta. La_Riba jurnal ekonomi islam , Vol. II, N .
Satrio,  M.  A.  (2015).  Qardhul  hasan  sebagai  wujud  pelaksanaan  csr  dan kegiatan filantropi lembaga keuangan syariah untuk pemberdayaan masyarakat. Jurnal kajian bisnis , vol. 23, n . Sovia, A. K., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2020). Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif . 1 , 62 –76.
Sumarmawati, E. D., &  Kholis, N. (2016). Jurnal Ekononomi &  Keuangan Islam . 2 (2), 21 –27.
Thoriquddin,  Moh.  (2014). Pengelolaan  Zakat  Produktif  Persepektif  Ibnu Asyur . Uin Press.
Usman,  M.,  &  Sholikin,  N.  (2021).  Efektifitas  Zakat  Produktif  Dalam Memberdayakan  UMKM  (Studi  Kasus  Pelaku  UMKM  di  Pedan, Klaten,  Jawa  Tengah). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 7 (1),  174. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1599
Wahbah Zuhaiyli. (2006). Nal-Fiqh al- Islāmiy wa Adilatuh, Jilid III . Dār al- Fikr.
Wahyuningsih,  S.,  &  Makhrus,  M.  (2019).  Pengelolaan  Zakat  Produktif dalam  Pengentasan  Kemiskinan  di  Kabupaten  Banyumas. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2 (2), 179.
https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5720
Wartoyo,  W.,  &  Ernila,  N.  (2019).  Program  Pemberdayaan  Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon. At- Tijaroh:  Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Bisnis  Islam , 5 (1),  18 –37. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1629

## Fauzi Rizal
Wulansari,  S.  D.,  &  Setiawan,  A.  H.  (2014). Analisis  peranan  dana  zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik ( penerima zakat ) ( Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang ) . 3 .
Zulfikar. (2021). Pengenalan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM di Desa Gondangmanis. Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 1 –6.