## PENGUKURAN PEMERINGKATAN TATA KELOLA E-GOVERMENT ANALISIS DENGAN METODE PEGI DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA
Ii Sopiandi 1 , Deffy Susanti 2, Wahyuno 3
, Program Studi Informatia, Fakultas Teknik, Universitas Majalengka Email: 1 supiandi999@gmail.com , 2 deffysusanti@gmail.com , 3 wahyuno.wae@gmail.com

## ABSTRAK
Pemeringkatan e-Government Indonesia  (PeGI)  merupakan  kegiatan  yang  diadakan  oleh  Direktorat e- Government ,  Direktorat  Jenderal  Aplikasi  dan  Telematika,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kementerian KOMINFO) yang melibatkan instansi-instansi Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan PeGi ini merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dam  Komunikasi  (TIK)  oleh  lembaga  pemerintah  secara  nasional.  Departemen  Komunikasi  dan  Informatika (DEPKOMINFO) melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada pertama kalinya di tahun 2007. PeGi diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.
Penelitian  ini  bertujuan  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  terkait  administrasi  dan  Agar pengolahan  data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara  elektronis.  Penelitian  ini dimulai dengan uji instrument validitas dan reabiliti terhadap 30 responeden yang dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi  penelitian.  hasil uji validitas pada  semua dimensi, diperoleh nilai r hitung ( Corrected Item-Total Correlation ) > r tabel pada n=30 (0,362), maka seluruh item pertanyaan semua dimensi diyatakan valid (r hitung > r tabel). Pengukuran dengan pendekatan kuantitatif analisis faktor diperoleh bahwa untuk setiap dimensi PeGI yakni pada atribut kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan mempunyai variabel ( atribut ) yang valid dan reliabel berdasarkan nilai r hitung yang tinggi dan koefisien reliabilitas Cronbach Alpha
Keyword : Pemeringkatan , e-goverment, PeGI, TIK.
1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  saat  ini sudah  menjadi  kebutuhan  yang  sangat  penting  bagi hampir  semua  organisasi  dalam  rangka  meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  kinerja  organisasi.  Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu pengelolaan TIK yang baik dan benar agar keberadaan TIK mampu untuk menunjang  kesuksesan  organisasi  dalam  pencapaian tujuannya. Kesuksesan tata kelola perusahaan ( enterprise governance ) saat ini mempunyai ketergantungan  terhadap  sejauh  mana  tata  kelola IT Governance dilakukan.
Perkembangan  paradigma  kehidupan  bernegara  sejak reformasi 1998, membawa suatu tuntutan terciptanya IT Governance atau clean  and  good  governance di Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kebijakan  yang  terarah  salah  satunya  melalui pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi berupa e-government . E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan  pemerintah  dalam  memberikan  pilihan pada masyarakat  untuk  mengakses  informasi  secara  mudah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, maupun partisipasi  masyarakat  sehingga  dapat  menjadi  sarana check  and  balances kebijakan  dan  kegiatan  yang dilakukan oleh pemerintah.
Di  Indonesia  penerapan e-government ini diatur kedalam sebuah Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-government .  Inpres  ini  menuntut terbentuknya  kepemerintahan  yang  bersih,  transparan, dan  mampu  menjawab  tuntutan  perubahan  secara efektif. Sehingga secara otomatis sejak dikeluarkannya Inpres  ini  seluruh  pemerintah  baik  dari  tingkat  pusat, maupun  tingkat  provinsi/kabupaten  dan  kota,  dan pemerintah  desa  harus  mengimplementasikan  instruksi Presiden  ini  melalui  program e-goverment .  Pada Instruksi  Presiden  tersebut  sudah  jalas  arah  dan pengembangan e-goverment di  Indonesia,  pemerintah mulai  dari  pusat  dan  kota  serta  pemerintah  desa  harus melaksanakan  pengembangan e-goverment ini  sesuai tahapan  yang  dicanangkan  pada  intruksi  Presiden tersebut.
Pemeringkatan e-Government
Indonesia
(PeGI)  merupakan  kegiatan  yang  diadakan  oleh Direktorat e-Government ,  Direktorat  Jenderal  Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian
KOMINFO) yang melibatkan  instansi-instansi  Pemerintah  di  seluruh wilayah  Indonesia.  Kegiatan  PeGi  ini  merupakan kegiatan  yang  diadakan  dalam  rangka  melihat  peta kondisi  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dam Komunikasi  (TIK)  oleh  lembaga  pemerintah  secara nasional.  Departemen  Komunikasi  dan  Informatika (DEPKOMINFO)  melalui  Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan  kegiatan  Pemeringkatan e-Government Indonesia  (PeGI)  pada  pertama  kalinya  di  tahun 2007. PeGi  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh
wilayah Indonesia. Dalam
pelaksanaannya,
Kementerian KOMINFO bekerjasama dengan berbagai kalangan  baik  dari  unsur  komunitas  TIK,  perguruan tinggi  maupun  instansi  pemerintah  terkait.  Dalam pelaksanaan  PeGI,  telah  ditentukan  lima  dimensi  yang akan dikaji. Kelima dimensi tersebut adalah kebijakan, kelembagaan,  infrastruktur,  aplikasi  dan  perencanaan. Masing-masing  dimensi  tersebut  memiliki  bobot  yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait  dan  saling  menunjang  antara  satu  dengan  yang lainnya.
Dimensi-dimensi  PeGI  yang  dijelaskan  pada  situs Direktorat e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika  bahwa  dimensi  kebijakan  merupakan landasan  utama  bagi  pengembangan  dan  implementasi e- Government yaitu  berupa dokumen- dokumen resmi berisi antara lain penentuan dan penetapan arah/tujuan, program  kerja,  tata  cara  atau  pengaturan  bagi pengembangan  dan  implementasi e-  Government di lingkungan  instansi.  Dimensi  kelembagaan  berkaitan erat  dengan  keberadaan  organisasi  yang  berwewenang dan  bertanggung  jawab  terhadap  pengembangan  dan pemanfaatan  TIK.  Selanjutnya  dimensi  infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan  dan  pemanfaatan  TIK.  Kemudian dimensi  aplikasi  berkaitan  dengan  ketersediaan  dan tingkat  pemanfaatan  piranti  lunak  aplikasi  yang mendukung  layanan e-Government secara  langsung ( front office ) atau tidak langsung ( back office ). Terakhir adalah dimensi perencanaan yang berkaitan dengan tata kelola  atau  manajemen  perencanaan  TIK  yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis berinisiatif mengambil judul “Pengukuran Pemeringkatan  Tata  Kelola E-Goverment Analisis dengan Metode Pegi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka”.

## 1.2. Tinjuan Pustaka
Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), E- Government  adalah  penggunaan  teknologi  informasi oleh  instansi  pemerintah  seperti  wide  area  Networks (WAN)  internet,  moble  competing,  yang  dapat digunakan  untuk  membangun  hubungan  dengan masyarakat,  dunia  usaha  dan  instansi  pemerintah lainnya
Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Kemud
Menurut  Clay  G.  Weslatt  (15  Agustus  2007)  dalam website,  E-Goverment  adalah  menggunakan  teknologi informasi  dan  komunikasi  untuk  mempromosikan pemerintah  yang  lebih  effisien  dan  penekanan  biaya yang  efektif,  kemudian  pasilitas  layanan  terhadap
masyarakat  umum  dan  membuat  pemerintah  lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

## 1.3. Metodologi Penelitian
a. Kerangka Penelitian

## Gambar 2. 1 Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  kerangka  penelitian diatas  adalah  metode  kuantitatif  dengan  pendekatan analisis  faktor.  Data  yang  digunakan  adalah  data sekunder  hasil  penilaian  Pemeringkatan  e-Government di desa mandiri  Kecamatan Kertajati.
b. Rumusan Masalah
Berdasarkan data yang diambil dari kajian literasi jurnal dan  observasi  ke  lokasi  penelitian  maka  peneliti mengambil beberapa permasalahan yang akan dijadikan bahan untuk instrument penelitian.
c. Instrument Penelitian
Instrumen dalam penilaian e- Government menggunakan skala likert 1 sampai dengan 4, dengan 1 menunjukkan sangat kurang, 2 menunjukkan kurang, 3 menunjukkan  nilai  baik,  dan  4  menunjukkan  sangat baik. Nilai total rata- rata seluruh dimensi menunjukkan kondisi  penerapan  e-Government  dapat  dikategorikan sebagai berikut (Fitriansyah, Budiarto & Santoso, 2013).
Analisis
d. Pendekatan  analisis  faktor  digunakan  untuk menganalisis atau menguji  apakah metode PeGI masih relevan  untuk  digunakan  menilai  penerapan  e- Government  di  Indonesia  khususnya  di  tingkat pemerintahan  desa.  Dengan  kata  lain,  validitas  dari
Merumusan masalah Penyebaran Quesioner Pengumpulan Data Analisis pemeringkatan e-goverment Pembahasan Kesimpulan
setiap  dimensi  dan  atribut  PeGI  akan  dapat  dibuktikan secara empiris.
e. Uji Instrument Validitas
Validitas  adalah  ketepatan  atau  kecermatan  suatu instrument  dalam  pengukuran.  Dalam  pengujian instrument  pengumpulan  data,  validitas  dibedakan menjadi  validitas  factor  dan  validitas  item.  Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor (antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan.  Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor (penjumlahan item dalam  satu  faktor)  dengan  skor  total  faktor  (total keseluruhan faktor). Pengukuran validitas item  dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor total). Bila kita menggunakan  lebih  dari  satu  faktor,  berarti  pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item  dengan  skor  faktor,  kemudian  dilanjutkan mengkorelasikan  antara  item  dengan  skor  total  faktor (penjumlahan  dari  beberapa  faktor).  Dari  hasil perhitungan  korelasi  akan  di  dapat  suatu  koefisien korelasi  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat validitas suatu item dan menentukan apakah suatu item layak  digunakan  atau  tidak.  Dalam  menentukan  layak atau  tidaknya  suatu  item  yang  digunakan,  biasanya digunakan  uji  signifikansi  valid  jika  berkorelasi signifikan  terhadap  skor  total. Teknik  pengujian SPSS sering digunakan untuk uji validitas adalah menggunakan  korelasi Bivariate  Pearson (Produk Momen Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation .
f. Uji Instrument Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat  ukur,  apakah  alat  pengukur  yang  digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya me tode tes ulang, formula Flana gan, Cronba ch’s Alpha, metode formula KR (Kuder-Richardson) – 20,  KR  –  21,  dan  metode  Anova  Hoyt.  Metode  yang sering  digunakan  dalam  penelitia  n  adalah  me  tode Cronbach’s Alpha. Metode ini sangat cocok diguna kan pada  skor  dikotomi  (0  dan  1)  dan  akan  menghasilkan perhitungan  yang  setara  dengan  menggunakan  metode KR-20  da  n  Anova  Hoyt.  Reliabilitas  berarti  dapat dipercaya” Artinya, instrumen dapat memberikan hasil yang tepat. Alat ukur instrument dikategorikan reliabel jika  menunjukkan  konstanta  hasil  pengukuran  dan mempunyai  ketetapan  hasil  pengukuran  sehingga terbukti  bahwa  alat  ukur  itu  benar-benar  dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## 2. PEMBAHASAN
a. Hasil Uji Reabilitas

## Tabel 3. 1 Hasil Uji Reabilitas
No Dimensi Cronbach’s Alpha R tabel
1 Kebijakan 0,783 0,60 2 Kelembagaan 0,764 0,60 3 Infrastruktur 0,944 0,60 4 Aplikasi 0,866 0,60 5 Perencanaan 0,885 0,60
b. Hasil Pemeringkatan Dimensi Kebijakan
Hasil  analisis  didapatkan  skor  pemeringkatan  dimensi kebijakan  adalah  2.79,  dan  nilai  median  3.00  dengan standar  deviasi  0.34.  Hasil  pemeringkatan  dimensi kebijakan  termasuk  kategori Baik, dapat  dijelaskan bahwa  indikator  berjumlah  dan  berkualitas  cukup  baik dan  dapat  dilihat  membawa  dampak  positif  pada pemanfaatan e-Government namun  masih  diperlukan perbaikan-perbaikan  untuk  menjaga    kelangsungan implementasi e-Government pada  masa  yang  akan datang
c. Hasil Pemeringkatan Dimensi Kelembagaan
Hasil  analisis  didapatkan  skor  pemeringkatan  dimensi kelembagaan adalah 3.41 dan nilai median 3.50 dengan standar  deviasi  0.49.  Hasil  pemeringkatan  dimensi kelembagaan termasuk kategori Baik, dapat  dijelaskan bahwa  indikator  berjumlah  dan  berkualitas  cukup  baik dan  dapat  dilihat  membawa  dampak  positif  pada pemanfaatan e-Government namun  masih  diperlukan perbaikan-perbaikan  untuk  menjaga    kelangsungan implementasi e-Government pada  masa  yang  akan datang
d. Hasil Pemeringkatan Dimensi Infrastruktur
Hasil  analisis  didapatkan  skor  pemeringkatan  Dimensi Infrastruktur  adalah  2.43,  median  2.25  dengan  standar deviasi 0.46. Hasil pemeringkatan dimensi Infrastruktur termasuk  kategori Kurang ,  dapat  dijelaskan  bahwa indikator  sudah  ada  namun  masih  perlu  ditambah  dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas.
e. Hasil Pemeringkatan Dimensi Aplikasi
Hasil  analisis  didapatkan  skor  pemeringkatan  Dimensi Aplikasi  adalah  3.26,  median  3.16  dengan  standar deviasi  0.38.  Hasil  pemeringkatan  dimensi  Aplikasi termasuk  kategori Baik ,  dapat  dijelaskan  bahwa indikator  berjumlah  dan  berkualitas  cukup  baik  dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan  e-Government  namun  masih  diperlukan perbaikan-perbaikan  untuk  menjaga    kelangsungan implementasi  e-Government  pada  masa  yang  akan datang.
f.Hasil Pemeringkatan Dimensi Perencanaan
Hasil  analisis  didapatkan  skor  pemeringkatan  Dimensi Perencanaan  adalah  2.46,  median  2.40  dengan  standar deviasi 0.36. Hasil pemeringkatan dimensi Perencanaan
termasuk  kategori Kurang ,  dapat  dijelaskan  bahwa indikator  sudah  ada  namun  masih  perlu  ditambah  dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas.

## 3. KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  dari  pembahasan  journal  diatas sebagai berikut :
1. Pengukuran  dengan  pendekatan  kuantitatif analisis  faktor  diperoleh  bahwa  untuk  setiap dimensi  PeGI  yakni  pada  atribut  kebijakan, kelembagaan,  infrastruktur,  aplikasi,  dan perencanaan  mempunyai  variabel  ( atribut ) yang  valid  dan  reliabel  berdasarkan  nilai  r hitung  yang  tinggi  dan  koefisien  reliabilitas Cronbach Alpha .
2. Faktor atau dimensi yang terbentuk juga sudah sesuai  dengan  model  PeGI.  Dengan  kata  lain, seluruh variabel yang diukur dapat menjelaskan  atau  merepresentasikan  dimensi pengukuran  PeGI.  Penelitian  Tugas  Akhir  ini memberikan kontribusi ilmiah untuk membuktikan  secara  empiris  validitas  model PeGI  khususnya  pada  tingkat  Pemerintahan Desa  di  Kecamatan  Kertajati  Kabupaten Majalengka. Hal ini berarti atribut dan dimensi PeGI masih relevan digunakan untuk mengukur  penerapan e-  Government di Tingkat Kecamatan Kertajati.

## PUSTAKA
Ariyani,  Pipin  Farida.  (2009).  Kajian  Kerangka  Kerja Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya,  Karya  Akhir,  Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia.
Definition/Domain  Framework  and  Status  around  the
World, Computer Society of India.
Direktorat  e-Government.  (2011).  Pemeringkatan  e-
Government  Indonesia  (PeGI)  Tingkat  Provinsi
Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo.
Falih Suaedi (2010), E-Goverment
Giri,  C  Narayan.  (2004).  Multivariate  Statistical
Analysis Second Edition, Revised and Expanded.
New York: Marcell Dekker Inc.
Inpres  No.  3  Tahun  2003.  (2003).  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
Indonesia.
Jurnal Buana Informatika, Vol. 6, No.4, 2015, Evaluasi
Implementasi  eGovernment  Pada  Situs  Web Pemerintah
Kota
Surabaya,
Medan,
Banjarmasin, Makassar dan Jayapura.
Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,  Vol  10,  NO.  3,
ANALISIS  E-GOVERNMENT  TERHADAP PELAYANAN  PUBLIK  DI  KEMENTERIAN HUKUM  DAN  HAM  (Analysis  Of  E- Government To Public Services In The Ministry Of Law And Human Rights).
Jurnal  SISFO : Inspirasi  Profesional Sistem Informasi,
Vol.  5,  Tahun  2015,  Jurnal  SISFO  :  Inspirasi Profesional Sistem Informasi.
Kemkominfo. (2008). Pemeringkatan e-government.
Nag Yeon Lie. (2010). “Penerapan e-government”, Seri Modul  3, Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development.
Pacific  Council  International  Policy.  (2002).Working Group  on  e-government  in  the  Developing World,  Roadmap  for  e-government  in  the Developing  World  10  Questions  e-government Leaders Should Ask Themselves
Palvia Jain, Shailendra and Sharma S. Sushil. (2007). e- Government and e-Governmenternance :
Scientific  Jounal of Informatic, Vol 2 No. 1 tahun 2015, Model  Delone  and  Mclean  Untuk  Mengukur Kesuksesan E-Government Kota Pekalongan.
Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (SESINDO),  2013,  Metode  Pemeringkatan  e- Government Indonesia (PeGI) untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi.
United  Nations.  (2012).  United  Nations  e-Government Survey 2012 e-Government for The People.
Worldbank. (2011). Definition of e-government.
Wibawa Samudra (2009), Definition of e-government Yusuf,  Suwidhi,  2008,  Pemeringkatan  E-Government Indonesia, Tesis MTI UI