## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 30, Nomor 2, Juli - September 2017
Halaman 125 - 252

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ----------------------------------------------------------------
125 - 132

## PENGEMBANGAN  MODUL  BERBASIS  PENGAJARAN  DAN  PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL  ( CONTEXTUAL  TEACHING  AND  LEARNING )  PADA  MATA
PELAJARAN IPA KELAS V SEKOLAH DASAR
Arnianti  ---------------------------------------------------------------------------
133 - 144

## KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KOTA SURAKARTA: STUDI KASUS RELASI ANTARA MASJID AL FURQON DAN GEREJA BETHEL INJIL SEPENUH “NAFIRI
SION” KARANGTURI Lilam Kadarin Nuriyanto  --------------------------------------------------------- 145 - 162 MUTU  RAUDHATUL  ATHFAL  DI  KOTA  JAMBI  DALAM  PERSPEKTIF  STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Juju Saepudin --------------------------------------------------------------------- 163 - 182 STUDI TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN OPERASI BERSAMA PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU Anton Afrizal Candra  ------------------------------------------------------------- 183 - 194 RELASI  ANTARUMAT  BERAGAMA  PADA  PERGURUAN  KRISTEN  METHODIST: STUDI KASUS DI BANDA ACEH Mumtazul Fikri -------------------------------------------------------------------- 195 - 212

## POTRET KONSELING MULTIBUDAYA KONSELOR MADRASAH DAN PELATIHAN KOMPETENSI KONSELOR
Agus Akhmadi  -------------------------------------------------------------------- 213 - 228 PENELITIAN FIQIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM Sakirman  -------------------------------------------------------------------------- 229 - 248 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 249 - 252

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  7  (tujuh)  artikel,  yang  terbagi  ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Melalui Pengantar Redaksi ini, kami dari Tim Redaksi memohon maaf karena perubahan sistem  pengelolaan  menjadi  OJS  ini  ternyata  menjadi  penyebab  penerbitan  mengalami keterlambatan.  Seperti  pada  nomor  pertama  bulan  April-Juni,  perubahan  pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online . Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan  anggota  Tim  Redaksi  dan  juga  Mitra  Bestari.  Karenanya,  terdapat  perbedaan  waktu penerbitan  dengan  waktu  pengesahan  naskah  pada  nomor  kali  ini.  Seluruh  naskah  baru selesai disahkan untuk diterbitkan pada bulan Oktober, sementara jadwal penerbitan kami untuk nomor kedua ini sebenarnya adalah Juli-September. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Pada  edisi  tahun  2018,  Tim  Redaksi  memutuskan  bahwa  dalam  rangka  mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun depan juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan, bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur
dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin, MA., SS (Universitas Indonesia Depok), Prof. Dr. Oman Fathurahman, M.Hum (PPIM-UIN Syarif Hidayatullah), Prof. Arskal Salim GP., MA., Ph.D (LP2M-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Abuddin Nata, MA (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, MA (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Prof. Dr. Zulkifli, MA (FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor), Dr. Ahmad Najib Burhani, MA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Fuad Fachruddin, Ph.D (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Dr. Nurhattati Fuad, M.Pd (Universitas Negeri  Jakarta)  yang  telah  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan  untuk  artikel-artikel yang terbit pada Volume 30 Nomor 2, Juli-September Tahun 2017 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., (Universitas Negeri Jakarta) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, November 2017

## Dewan Redaksi

## PENELITIAN FIQIH: SEBUAH MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM

## FIQH RESEARCH: A MODEL OF ISLAMIC LAW RESEARCH

## SAKIRMAN

## Abstract
This  paper  examines  the  fiqih  research  as  a  role  model  of  Islamic  legal research  based  on  the  discourse  of  the  emergence  of  uṣūl  fiqh  as  the method of ijtihad has a significant role in the research and development of Islamic law. As a methodology, uṣūl fiqh has evolved along with the times. In fact, uṣūl fiqh has different characteristics between schools. This research describes  the  role  of  uṣūl  fiqh  in  the  discovery  and  formation  of  Islamic law. Through this paper described starting from the definition, history of development, the object of study and at a glance about the flow of uṣūl fiqh.  In  addition,  this  research  also  describes  the  model  and  typology  of uṣūl fiqh research. The approach used in the discussion of this research is the historical approach, by describing the development of uṣūl fiqh based on the period. Based on this study it can be seen that as a method of legal discovery, the proposed fiqih is part of Islamic legal research methods in general.  The  study  of  Islamic  law  as  a  whole  is  divided  into  two  major areas, namely the study of descriptive Islamic law and prescriptive Islamic legal research. Islamic legal research descriptive telescoped Islamic law as a social phenomenon that interacts with social phenomena.
Keywords :  Uṣūl fiqh, methodology, Islamic law, legal research

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  penelitian  fiqih  sebagai  contoh  peran penelitian hukum Islam yang didasari atas wacana munculnya uṣūl fiqh sebagai metode ijtihad mempunyai peran yang cukup signifikan dalam penelitian dan pengembangan hukum Islam. Sebagai metodologi, uṣūl fiqh mengalami  perkembangan  seiring  dengan  perkembangan  zaman. Bahkan, uṣūl fiqh mempunyai karakteristik yang berbeda antar-mazhab. Kajian ini memaparkan peran uṣūl fiqh dalam penemuan dan pembentukan hukum  Islam.  Melalui  tulisan  ini  dipaparkan  mulai  dari  definisi,  sejarah perkembangan, objek kajian dan sekilas tentang aliran uṣūl fiqh . Selain itu, penelitian ini juga memaparkan tentang model dan tipologi penelitian uṣūl fiqh . Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah  pendekatan  historis,  dengan  memaparkan  perkembangan uṣūl fiqh berdasarkan  kurun  waktu.  Berdasarkan  kajian  ini  dapat  diketahui bahwa sebagai metode penemuan hukum, uṣūl fiqh merupakan bagian dari  metode  penelitian  hukum  Islam  secara  umum.  Penelitian  hukum Islam  secara  keseluruhan  dibedakan  ke  dalam  dua  bidang  besar,  yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian  hukum  Islam  deskriptif  meneropong  hukum  Islam  sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan gejala-gejala sosial.
Kata Kunci : Uṣūl fiqh , metodologi, hukum Islam, penelitian hukum

## Sakirman
Fakultas SyariahInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jl. Ki Hajar Deantara 15A, Iringmulo, Metro, Lampung, Indonesia Email: sakirman@metrouniv. ac.id Naskah Diterima: Tanggal 16 Agustus 2017 Revisi 12 Oktober 2017 Disetujui 6 November 2017

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  mengurai  problematika  tentang bagaimana  fiqih  menjadi  standar  model penelitian  hukum  Islam.  Dengan  demikian, tulisan  ini  memaparkan  peran uṣūl fiqh sebagai  basis  penelitian  ( research ) dalam  pembelajaran,  penemuan,  dan pembentukan  hukum  Islam.  Sebagaimana diketahui  bahwa, uṣūl  fiqh dalam  dimensi hukum  Islam  mengalami  perkembangan dan  pembaruan  yang  cukup  dinamis. Karena  dalam  kehidupan  sosial  mengalami kesukaran  dalam  menjalankan  bagian- bagian tertentu dari fiqih. Adanya kesukaran itu  merupakan  sesuatu  yang  wajar,  karena kitab  fiqih  diformulasikan  oleh  mujtahid dalam masa yang relatif lama dalam situasi tertentu.  Sehingga,  dalam  kaji  ulang  fiqih sebelumnya harus dikaji ulang terhadap uṣūl fiqh . Sebab, dilihat hasil dari kajian terhadap uṣūl fiqh yang berkembang dalam mazhab, terlihat uṣūl  fiqh yang  menjadi  landasan bagi fiqih dapat berubah. Meskipun kaidah berpikir disusun dalam bentuk kaidah pokok yang  sulit  untuk  berubah,  namun  dalam pemahaman  dan  penerapan  selanjutnya mengalami perubahan.
Implikasinya, memunculkan beberapa macam metodologi berpikir untuk aktualisasi hukum Islam. Hukum Islam secara historis
menciptakan  peradaban  Islam.  Hukum Islam mendisiplinkan dan menyatukan umat Islam  selama  beberapa  generasi,  berabad- abad,  dan  di  seluruh  benua.  Hukum  Islam mendisiplinkan  dan  menyatukan  setiap lini  kehidupan,  menetapkan  pikiran,  hati, dan  perbuatan  dengan  asas  Islam.  Melalui hukum  Islam  orang  yang  masuk  Islam diangkat dari zaman batu ke modernitas, dari mitos dan takhayul ke empirisme dan bukti rasional,  dan  dari  upaya  mempertahankan
kelangsungan  hidup  individu  atau  suku  ke upaya  kekhalifahan  dalam  sejarah  manusia (al-Faruqi 2001, 310).
Hukum  Islam  merupakan  salah  satu ruang  ekspresi  pengalaman  agama  yang sangat  penting  dalam  kehidupan  umat Islam, sampai seorang pengkaji mengatakan “Hukum  Islam  adalah  ikhtisar  pemikiran Islam,  manifestasi  paling  tipikal  dari  cara hidup  Muslim,  dan  merupakan  inti  dan saripati  Islam  itu  sendiri  (Schat  2002,  13). Hukum Islam setidaknya mengacu pada dua komponen  sekaligus,  yaitu  hukum  sebagai metodologi dan hukum sebagai produk.
Hukun  Islam  pada  tataran  fiqih merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari  sebuah  usaha  ijtihad  yang  dilakukan oleh  ulama.  Fiqih  yang  dihasilkan  melalui ijtihad  tidak  terlepas  dari  peran  metode yang  digunakannya.  Bahkan,  karakteristik fiqih juga dipengaruhi oleh metode tersebut. Metode ijtihad dalam khazanah hukum Islam disebut  dengan uṣūl  fiqh .  Menurut  ulama uṣūl fiqh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, uṣūl  fiqh adalah  kaidah-kaidah  ( qawāid ) yang dapat mengantarkan pada penggalian ( istinbāṭ )  hukum  syariat  dari  dalil-dalilnya yang  terperinci  (asy-Syaukani  2005,  5). Sedangkan  menurut  ulama  mazhab  Syafi'i, uṣūl  fiqh adalah  pengetahuan  mengenai dalil-dalil fiqih yang bersifat global, tatacara pengambilan hukum dari dalil-dalil itu, serta keadaan orang yang mengambil hukum (al- Amidi 2005, 10).
Tulisan  ini  mengurai  problematika tentang  bagaimana  fiqih  menjadi  standar model  penelitian  hukum  Islam.  Dengan demikian,  tulisan  ini  memaparkan  peran uṣūl  fiqh sebagai  basis  research  dalam pembelajaran, penemuan, dan pembentukan

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
hukum Islam. Di sini dipaparkan mulai dari definisi, sejarah perkembangan, objek kajian dan  sekilas  tentang  aliran uṣūl  fiqh .  Selain itu,  kajian  ini  juga  memaparkan  tentang tipologi penelitian hukum Islam. Pendekatan yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah pendekatan  historis  dengan  memaparkan perkembangan uṣūl  fiqh berdasarkan perjalanan  masa.  Sebagai  simplifikasi  dari tipologi  penelitian  hukum  Islam,  penulis menampilkan  bagan  agar  sistematis  dan terarah.  Kebaruan  dalam  tulisan  ini  adalah konsepsi  penelitian  hukum  Islam  adalah sesuatu  yang  baru.  Selama  ini,  model penelitian  hukum  Islam  merujuk  pada konsep penelitian barat. Sehingga, kajian ini menampilkan  sesuatu  yang  baru  dari  yang sudah  ada  sebelumnya  dengan  berbagai implikasi  terhadap  model  perumusan penelitian hukum Islam.

## Kerangka Konsep

## Uṣūl fiqh dalam Objek Kajian
Definisi uṣūl  fiqh sebagai  suatu  bidang ilmu  yang  berdiri  sendiri  mempunyai pengertian:  Pertama,  terminologi uṣūl  fiqh yang  dikemukakan  oleh  ulama  Syafi’iyah, yaitu  “mengetahui  dalil-dalil  fiqih  secara global, cara penggunaan dalil-dalil tersebut, dan  mengetahui  keadaan  orang  yang menggunakannya”.  Kedua,  terminologi uṣūl  fiqh yang  dikemukakan  oleh  jumhur ulama uṣūl (Hanafiyah,  Malikiyah,  dan Hanabilah),  yaitu  “mengetahui  kaidah- kaidah umum yang dapat digunakan untuk meng istinbāṭ kan hukum-hukum syara’ yang bersifat  amaliah  melalui  dalil-dalilnya  yang terperinci” (Roy 2004, 20-21).
Berdasarkan  telaah  historis, ar-Risalah karya  asy-Syafi’i  dianggap  buku  rintisan pertama  tentang  ilmu  ini.  Dalam  karyanya, asy-Syafi’i  mendefinisikan  prinsip-prinsip deduksi  (qiyas)  dari  teks,  dan  menetapkan kriteria  untuk  keabsahan  penerapannya. Asy-Syafi’i memeriksa hujjiyyah atau bobot kebenaran  sunnah,  menyamakan  kekuatan hukum  dengan  kekuatan  hukum  Al- Qur’an.  Asy-Syafi’i  juga  memeriksa istiḥsan (penetapan hukum), yang menurutnya tidak mempunyai  kekuatan  kebenaran;  tradisi sahabat  Nabi,  yang  menurutnya  lemah kecuali didukung oleh sunnah; dan ijma yang menurutnya  tak  ada  kecuali  dalam  ibadah dan penyampaian Al-Qur’an itu sendiri (al- Syafi'i 1940, 307). Penulis ar-Risalah bercorak teologi-deduktif kemudian diikuti oleh para ahli uṣūl mazhab mutakallimun (Syafi’iyah, Malikiyah,  Hanabilah,  dan  Mu’tazilah). Sementara  itu,  ulama  Hanafiyah  memiliki cara  penulisan  tersendiri  yang  bercorak induktif-analitis. Baik ar-Risalah , buku-buku uṣūl mazhab mutakallimun maupun mazhab Hanafiyah  memiliki  kesamaan  paradigma, yaitu paradigma literalistik dalam arti begitu dominannya pembahasan teks, dalam hal ini teks berbahasa Arab, baik dari segi grammar maupun  sintaksisnya  dan  mengabaikan pembahasan  tentang  maksud  dasar dari  wahyu  yang  ada  dibalik  teks  literal. Paradigma  ini  berlangsung  selama  kurang lebih  lima  abad  (dari  abad  ke  2  H  sampai abad ke-7H) dan baru mengalami perbaikan dengan munculnya asy-Syatibi pada abad ke 8 H yang menambahkan teori maqaṣid asy- syari'ah yang mengacu pada maksud Allah yang paling dasar sebagai Pembuat hukum (Syari’, Lawgiver).
Asy-Syatibi  hanya  mengembangkan dan  mengartikulasikan  secara  lebih  jelas
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
lagi  dari  gagasan-gagasan  al-Gazali yang  sebelumnya  telah  memberikan sumbangan  pokok:  (1)  memperkenalkan dan  mempertegas  penerapan  metode induksi dalam kajian hukum Islam, di mana sebelumnya  ijtihad  hukum  lebih  bersifat deduktif;  dan  (2)  mengintrodusir  konsep tujuan  hukum  ( maqaṣid  asy-syari'ah )  dan salah satu tujuan hukum itu adalah maslahat (Anwar  2007,  13).  Dengan  demikian,  ilmu uṣūl  fiqh tidak  lagi  hanya  terpaku  pada literalisme teks. Kehadiran asy-Syatibi sama sekali  tidak  menghapus  paradigma  literal, tapi hanya ingin lebih melengkapinya agar ilmu  ini  dapat  lebih  sempurna  memahami perintah  Allah.  Dengan  demikian,  dalam perspektif filsafat ilmu, asy-Syatibi sebenarnya  tidak  melakukan  apa  yang menurut  Thomas  Kuhn  disebut  dengan pergeseran paradigma ( paradigm shift ), tapi lebih  hanya  melengkapi  paradigma  lama saja, agar tidak terlalu literalistik. Asy-Syatibi dalam perspektif Kuhn, sesungguhnya tidak melakukan  perubahan  revolusioner  pada bangunan  ilmu Uṣūl  fiqh (Abdullah  2002, 119).
Enam  abad  kemudian,  sumbangan asy-Syatibi pada abad ke-8H/14M
direvitalisasikan  oleh  para  pembaru uṣūl fiqh di  dunia  modern,  seperti  Muḥammad Abduh, Rasyid Riḍa, Abdul Wahhab Khallaf, ‘Allal al-Fasi, dan Hasan Turabi. Karena tidak menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip  maslahah  yang  ditawarkan  asy- Syatibi  melalui  teori  maqashid,  maka  Wael B.  Hallaq  mengkategorikan  para  pembaru penganut  aliran  unilitarianisme  (Hallaq 1987, 221).
Sementara  itu,  pertanyaan  tentang bagaimana  teks  suci  dapat  dipahami  dan kemudian  dijalankan  dalam  konteks  dunia
modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama  dengan  konteks  zaman  Nabi  tetap saja masih menjadi agenda besar bagi umat Islam  dewasa  ini.  Pertanyaan  ini  menurut sebagian  pakar  seperti  Muhammad  Iqbal, Mahmud  Muhammad  Taha,  Abdullahi
Ahmed an-Naim, Muhammad Said
Ashmawi,  Fazlur  Rahman,  dan  Muhammad Syahrur sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan  berpijak  pada  prinsip  maslahah klasik  di  atas.  Bahkan  prinsip  mashlahah tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam  mampu  hidup  di  dunia  modern. Dengan  mengambil  sample  tiga  orang pemikir  (Asymawi,  Fazlur  Rahman,  dan Syahrur),  Hallaq  menamakan  kelompok ini  dengan  aliran  liberalisme  keagamaan ( religious  liberalism ).  Coraknya  yang  liberal dan  cenderung  membuang  teori-teori uṣūl  fiqh lama.  Menurut  Hallaq  upaya pembaruan  di  bidang uṣūl dari  kelompok kedua  ini  dianggapnya  lebih  menjanjikan dan  lebih  persuasif.  Kelompok  kedua  ini dalam  rangka  membangun  metodologinya ingin menghubungkan antara teks suci dan realitas  dunia  modern  lebih  berpijak  pada upaya  melewati  makna  ekplisit  teks  untuk menangkap jiwa dan maksud luas dari teks (Hallaq 1987, 121). Dengan demikian, tulisan ini memberi kontribusi atau tambahan bagi kajian yang telah dilakukan oleh al-Asmawi, Khaled  Abou  Fadel,  Fazlur  Rahman,  dan pemikir  yang  concren  terhadap  kajian uṣūl fiqh ,  seperti  Muhammad  Shahrour  dan Jasser Auda.
Jumhur  ulama  sepakat,  bahwa  objek kajian  ilmu uṣūl  fiqh adalah  kaidah-kaidah atau metode istinbāṭ hukum. Kaidah-kaidah itu  biasanya  disebut  dengan  dalil-dalil syara’ yang umum ( al-adillah asy-syar’iyyah al-kulliyyah ).  Kemudian  yang  termasuk

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
al-adillah  asy-syar’iyyah  al-kulliyyah di antaranya:  kaidah-kaidah  bahasa  yang dijadikan  petunjuk  oleh  ahli  fiqih  untuk menetapkan hukum-hukum syara’ dari naṣ , kaidah-kaidah  qiyas  dan  kehujjahannya, batasan-batasan umum, perintah ( amr ) dan indikatornya, kaidah-kaidah larangan ( nahy ), kaidah mutlaq , muqayyad , dan umum. Jadi dengan  kata  lain,  objek  pembahasan uṣūl fiqh bermuara pada hukum syara’ ( al-ḥukm al-syar’i )  ditinjau  dari  hakikat,  kriteria,  dan macam-macamnya,  pembuat  hukum  ( al- ḥakm ) dari segi dalil dan perintahnya, orang yang  dibebani  hukum  ( al-maḥkum  ‘alayh ) dan  cara  berijtihadnya  (Abdullah  2002, 22-23).  Al-Ghazali  memerincinya  menjadi empat hal utama: Pertama , buah ilmu uṣūl fiqh ini  ( al-ṡamrah )  yang  meliputi  hukum- hukum  dan  yang  berkaitan  dengannya. Kedua ,  pemberi  buah  ( al-muṡmirah )  yang meliputi dalil-dalil umum, seperti: Al-Qur’an, Sunnah,  ijma,  dan  qiyas. Ketiga ,  metode pengambilan buah ( Ṭuruq al-Istiṡmar ) yang meliputi  metode  kebahasaan  dan  metode kemaknaan. Keempat , pengambil buah ( al- muṡaṡmir ), yaitu yang meliputi kriteria yang berhak disebut mujtahid.
Berdasarkan ketiga epistemologi dalam pemikiran Islam, maka jelas yang digunakan dalam uṣūl  fiqh adalah  epistemologi bayāni . Secara epistemologis, term bayāni mengendung  beragam  arti,  yaitu: kesinambungan  ( al-waslu ):  keterpilahan ( al-faṣlu ): jelas dan terang ( al-żuhur wa al- wuḍuh ):  dan  kemampuan  membuat  terang dan  generik.  Sebagai  sebuah  episteme, keterpilahan  dan  kejelasan  tadi  mewujud dalam al-bayān  al-ibarah perspektif  dan metode  yang  sangat  menentukan  pola pemikiran tidak hanya dalam lingkup estetik- susastra,  melainkan  juga  dalam  lingkup
logik-diskursif.  Dengan  kata  lain, bayān berubah  menjadi  sebuah  terminologi  yang di  samping  mencakup  arti  segala  sesuatu yang melengkapi tindakan mamahami (Arif 2002, 13).
Epistemologi bayāni muncul  bukan sebagai  hal  yang sui  generis ,  akan  tetapi memiliki  akar  historisnya  dalam  sejarah budaya  dan  tradisi  pemikiran  Arab. Sebagaimana  dimaklumi,  bahasa  Arab diyakin sebagai bahasa wahyu Tuhan. Oleh karena  itu,  cukup  berdasar  bila  dikatakan bahwa  determinan  historis  awal-mula paradaban  Islam  adalah  sinergi  bahasa dan  agama.  Awal  mula  aktivitas  ilmiah yang  mewarnai  budaya  Arab  Islam  berupa penghimpunan bahasa Arab dan peletakan dasar-dasar  tata  kebahasaannya  seiring dengan  upaya  mamahami  ajaran  agama dan memproduksi wacana keagamaan yang membangun “rasionalitas-keagamaaan Arab”  dengan  produk  intelektualnya,  yaitu ilmu kebahasaan dan ilmu agama (al-Jabiri 1991, 75).
Dalam hal ini, penggalian pengetahuan uṣūl  fiqh bersumber  pada  otoritas  teks  Al- Qur’an  dan  hadis.  Paling  tidak,  ada  dua cara  bagaimana uṣūl  fiqh mendapatkan pengetahuan dari teks; Pertama , pengetahuan  yang  didasarkan  pada teks żahir  syara’ ( żahir  alfaz  al-syari'ah ). Kecenderungan  tekstualitas  ini  terjadi sebelum masa ibn Rusyd, atau berawal pada masa  asy-Syafi’i,  dan  mencapai  puncaknya pada  masa  Ibn  Hazm  al-Zahiri.  Bagi  aliran tekstualitas  murni  ini,  seorang  mujtahid dalam  ber- istinbāṭ maupun istidlal hukum harus  berpegang  pada  dhahirnya  teks. Kedua , pengetahuan yang didasarkan pada maksud  teks syara’ ( maqaṣid  alfazh  al- syari'ah ). Artinya, ketika makna dari teks żahir
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
tidak mampu menjawab permasalahan, baru kemudian  digunakan  maksud  teks  syariah. Kecenderungan  ini  dimulai  pada  masa  Ibn Rusyd  sampai  asy-Syatibi  (Abdullah  2002, 27).
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  ilmu uṣūl  fiqh ,  maka  aksiologi  atau  fungsinya adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap  maksud  Tuhan  secara  benar. Artinya,  dengan  mempelajari  kaidah  dan teori uṣūl ( al-qawa’id al-uṣūliyah ), seseorang dapat menangkap makna yang terkandung dalam  teks-teks  Al-Qur’an  dan  as-Sunnah, sehingga selaras dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.
Sedangkan perbedaan uṣūl fiqh dengan fiqih, bahwa uṣūl fiqh merupakan timbangan atau  ketentuan  untuk istinbāṭ hukum  dan objeknya selalu dalil hukum, sementara objek fiqihnya  selalu  perbuatan  mukallaf  yang diberi status hukumnya. Meskipun demikian terdapat kesamaan, yaitu keduanya merujuk pada dalil, namun konsentrasinya berbeda, yaitu uṣūl fiqh memandang dalil dari sisi cara penunjukan  atas  suatu  ketentuan  hukum, sedangkan  fiqih  memandang  dalil  hanya sebagai rujukannya (Syafe’i 1999, 24).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengkaji  tentang Fiqih Research: Role Model Penelitian Hukum Islam . Penelitian  ini  bersifat  kualitatif-deskriptif, yaitu berusaha mengungkap keadaan yang bersifat  alamiah  secara  holistik.  Penelitian kualitatif  tidak  hanya  menggambarkan variabel-variabel  tunggal  melainkan  dapat mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, maka yang ditampilkan dalam  variabel  penelitian  ini  adalah  piranti bahan ajar yang berbasis hukum Islam.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini dikategorikan  dalam  dua  kelompok  besar: Pertama ,  sumber  data  primer,  yaitu  data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.  Untuk  memperoleh  data  ini, peneliti  melakukan  wawancara  ( interview ) dengan beberapa informan yaitu dosen uṣūl fiqh . Kedua ,  sumber  data  sekunder,  yaitu diperoleh dengan melakukan studi literatur dan  studi  dokumen.  Dalam  penelitian  ini, literatur  yang  digunakan  adalah  buku, jurnal, artikel, dan kitab, baik cetak maupun elektronik  yang  terkait  dengan  penelitian ini, yaitu fiqih sebagai model pembelajaran hukum  Islam.  Pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi.  Wawancara  semi  terstruktur dilakukan dengan menanyakan serangkaian pertanyaan  yakni  bagaimana role  model fiqih research sebagai pembelajaran hukum Islam. Dari pertanyaan tersebut maka akan diketahui  bagaimana  model  pembelajaran fiqih  research sebagai  media  pembelajaran hukum Islam yang ideal.
Wawancara mendalam ( in-depth interview )  digunakan  untuk  memperoleh informasi  yang  akurat  berkaitan  dengan masalah  yang  diteliti  (Koentjaraningrat 1991,  138-140).  Sementara  dokumentasi digunakan  untuk  memperoleh  data sekunder,  yakni  dengan  mengumpulkan dokumen-dokumen  dan  literatur  yang memiliki  relevansi  dengan  penelitian  ini. Sesuai  dengan  judul  yang  diangkat  dalam penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  adalah merupakan  pengembangan  dari  model pembelajaran hukum Islam.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  langkah

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
sebagai  berikut: Pertama ,  pengumpulan data. Kedua ,  interpretasi  data. Ketiga , penulisan  (Moleong  1989,  4-8).  Dalam penelitian  kualitatif  ini,  terdapat  tiga komponen pokok yang dilalui peneliti, yaitu data reduction , data display , dan conclusion drawing (Sutopo 1988, 34). Tiga komponen analisis  ini  berlaku  saling  menjamin,  baik sebelum,  saat,  dan  sesudah  pelaksanaan pengumpulan  data  secara  paralel.  Analisis ini  pada  umumnya  disebut  sebagai  model analisis mengalir ( flow model of analysis ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Geneologi Uṣūl fiqh
Untuk  memahami  secara  utuh  pengertian uṣūl  fiqh ,  perlu  dua  pendekatan. Pertama , secara iḍāf ī ,  yaitu  pengertian  sebagai rangkaian  kata-kata  membentuk  istilah khusus. Kedua ,  secara  ilmiah  di  mana pengertian  yang  digunakan  sebagai  nama sebuah  disiplin  ilmu.  Pengertian  pertama, perlu pemahaman arti kata demi kata, sebab dengan  pengertian  tersebut  secara iḍāfī akan dapat diformulasikan. Dari sisi bahasa, uṣūl fiqh merupakan istilah dari kata uṣūl dan fiqih .  Posisi  kata uṣūl adalah dalam  bentuk plural yang  berakar  dari  kata aṣl .  Secara etimologis,  ashl  berarti  dasar,  asal,  pokok atau  pangkal,  seperti  istilah  “ ana  yaubna alaih ”  (sesuatu  yang  di  atasnya  didirikan sesuatu yang lain), Sedangkan kata al-fiqih adalah gerund ( masḍar ) bisa berfungsi plural sekaligus singular . Al-fiqih dari fi’il “ faqiha – yafqahu ” yang berarti paham (Zahrah tt., 7).
Para uṣūliyyun ,  kadang  menggunakan kata “ aṣl ” dalam arti: 1) al-qa’idah al-kulliyah (ketentuan umum), 2) al-rājih (sesuatu yang
kuat), 3) al-mustaḥab (terus berlaku), 4) ad- dalīl (dasar), dan 5) al-maq ī sh alaih (standar) (Hakim  1972,  5-6).  Dalam  definisi  lain, aṣl mengandung  beberapa  pengertian,  yaitu: (1) far’u (cabang) seperti anak adalah cabang dari ayah; (2) qa'idah , seperti dalam sebuah hadis  riwayat  Bukhari  dari  Muslim  yang mengatakan Islam itu dibina atas lima uṣūl (kaidah);  (3) rājih (yang  lebih  kuat),  seperti pernyataan Al-Qur’an, aṣl bagi qiyās , artinya Al-Qur’an  lebih  kuat  daripada  qiyas;  4) mustahab (sesuatu  yang  dianggap  sebagai semula).  Misalnya,  seorang  yang  berwudu merasa ragu apakah ia masih suci atau tidak, sementara  dia  merasa  yakin  betul  belum melakukan  sesuatu  yang  membatalkan wudunya. Oleh sebab itu, dia tetap merasa masih  berwudu;  (5)  dalil  (alasan),  seperti ucapan  para  ulama uṣūl dari  hukum  ini adalah  ayat  Al-Qur’an  (Hakim  1972,  5-2). Dengan  demikian, uṣūl  fiqh secara iḍāfī bermakna  “sesuatu  yang  di  atasnya  ada fiqih atau fondasi yang di atasnya dibangun hukum-hukum syara’ ' amali .
Secara  pengertian  ilmiah  (terminologi) al-Ghazali  dalam al-Mustaṣfa’ mengatakan, bahwa uṣūl  fiqh adalah  pengetahuan tentang  dalil-dalil  dari  segi  ḍalālahnya kepada  hukum-hukum  secara  global  tidak secara  rinci  (al-Ghazali,  tt.:  3).  Sedangkan menurut  Abu  Zahrah  adalah  ilmu  tentang kaidah-kaidah yang memberikan gambaran metode-metode  untuk istinbāṭ hukum yang  amali  dari  dalil- tafṣīlī (Zahrah  tt.,  6). Tidak  jauh  berbeda  adalah  pengertian yang  diintrodusir  oleh  asy-Syaukani,  yaitu pengetahuan  tentang  kaidah-kaidah  yang dijadikan  sebagai  instrumen  untuk  ber- istinbāṭ hukum-hukum syara’ yang far’i dari  dalil-dalil tafṣīlī (As-Syaukani  tt.,  3). Berdasarkan  definisi-definisi  tersebut, uṣūl
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
fiqh berarti pengetahuan tentang cara atau metode untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya secara teperinci.
Adapun  objek  kajian uṣūl  fiqh antara lain: Pertama ,  pembahasan  dalil-dalil  yang dipergunakan  dalam  menggali  dalil-dalil syara’ ada  yang  disepakati  oleh  ulama, yaitu ijma dan qiyas. Ada juga yang menjadi perselisihan tentang kehujjahannya, seperti istiḥsān,  istiṣḥab (memberlakukan  hukum yang  sejak  semula), al-maṣlaḥah,  sadd  az- zara'i (mencari  inti  permasalahan  dampak suatu perbuatan), 'urf (adat istiadat). Kedua , pembahasan  dalil-dalil  yang  bertentangan dan bagaimana cara mentarjih (menguatkan), seperti  pertentangan  antara  Al-Qur’an, Sunnah,  dan  pendapat  akal. Ketiga , pembahasan ijtihad, yakni syarat-syarat sifat seorang  mujtahid. Keempat ,  pembahasan syariat  itu  sendiri  apakah  yang  bersifat tuntutan  (melakukan  atau  meninggalkan), Kelima ,  bagaimana  cara  berhujjah  dengan dalil-dalil tersebut apakah dari segi lafaz itu sendiri atau melalui mafhum (pemahaman) terhadap naṣ .  Dengan  demikian,  antara objek  fiqih  dan  objek uṣūl  fiqh sangat berbeda. Sebab objek kajian uṣūl fiqh adalah dalil-dalil,  sedangkan  objek  fiqih  adalah perbuatan  seseorang  yang  telah  mukallaf. Jika uṣūli (ahli uṣūl  fiqh )  membahas  dalil- dalil  dan  kaidah-kaidah  yang  bersipat umum,  maka  fuqaha  (ahli  fiqih)  mengkaji bagaimana  dalil-dalil juz’i (sebagian)  dapat diterapkan  pada  peristiwa-peristiwa  yang parsial (khusus).
Sedangkan syariah
didefinisikan mencakup, baik tindak tanduk hati maupun tindakan-tindakan  lahiriah  yang  nyata terlihat.  Secara  etimologi,  syariah  berasal dari  bahasa  Arab asy-syari'ah dan  sinonim
daengan  kata asy-syir’ah, yang  artinya adalah  jalan  menuju  mata  air  (al-Qurṭubi 2003,  211).  Sedangkan  dari  segi  istilah,  al- Tahtawi, sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar mendefinisikan:
Syariah  adalah  norma-norma  hukum  yang ditetapkan  Allah  untuk  para  hamba-Nya yang  dibawa  oleh  salah  seorang  Nabi  – semoga  Allah  melimpahkan  kesejahteraan dan kedamaian kepada mereka dan kepada Nabi kita- baik norma-norma itu berkaitan dengan  tingkah  laku  dan  disebut  norma- norma  hukum  cabang  atau  norma-norma hukum  mengenai  tingkah  laku  dan  untuk mengkajinya disusunlah ilmu fiqih, maupun berkaitan dengan keyakinan dan dinamakan norma-norma  pokok  agama  atau  norma- norma kepercayaan, dan untuk mengkajinya disusunlah  ilmu  kalam  (teologi). Syara’ (syariah)  dinamakan  pula ad-din atau al- millah (al-Tahtawai 2000, 120).
Definisi  di  atas  pada  dasarnya menggambarkan  syariah  sebagai  paduan perintah-perintah  Tuhan  kepada  manusia, yaitu perintah-perintah yang jelas terutama bersifat  moral.  Jadi,  syariah  bukan  sekadar peraturan  tata  cara  perilaku  formal  yang khusus  dan  utama,  tetapi  ia  sejalan  dan sama  luasnya  ( coterminous )  dengan ‘kebaikan’  itu  sendiri.  Tetapi  anehnya sedikit  sekali  usaha  yang  dilakukan  untuk memikirkan  dan  merumuskan  kembali batang tubuh fiqih yang utuh, sebagaimana dulu  pernah  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh keempat aliran hukum. Alasan utama untuk ini tampaknya, bahwa hukum ini dipandang sebagai  sesuatu  yang  semestinya  muncul dari  prinsip-prinsip  Al-Qur’an  dan  Sunnah dan  selanjutnya  disucikan  oleh  ijma. Padahal,  ijma  telah  dianggap  final,  pintu ijtihad (pemikiran orisinal) telah ditutup, dan akibatnya tak seorang pemikir pun, sehebat apapun  dia,  yang  berani  mencoba-coba untuk membukanya (Rahman 1994, 165).

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
Hukum  Islam  mencakup  berbagai dimensi.  Dimensi  abstrak,  dalam  wujud segala  perintah  dan  larangan  Allah  dan Rasul-Nya;  dan  dimensi  konkret,  dalam wujud perilaku mempola yang bersifat ajeg di kalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan titah Allah dan Rasul-Nya itu. Lebih  konkret  lagi,  dalam  wujud  perilaku manusia  (amaliah),  baik  individual  maupun kolektif.  Hukum  Islam  juga  mencakup substansi  yang  terinternalisasi  ke  dalam berbagai pranata sosial (Bisri 2004, 38).
Manakala  membicarakan  hukum  Islam terdapat  dua  pendapat  utama  tentang sumber-sumber  yurisprudensi,  pendapat dari  para  ulama  klasik  setelah  asy-Syafi’i dan  pendapat  dari  kelompok  revisionis dari  sarjana  Barat.  Pendapat  ulama  klasik menunjukkan, bahwa hukum Islam sebagai hukum yang berasal dari dua sumber utama, terpelihara  dalam  teks-teks  Al-Qur’an  dan hadis Nabi yang dituangkan dalam sebuah sunnah di samping sumber-sumber tertentu yang diakui, seperti ijma ( consensus ) dan qiyas (analogi) yang otoritas final berasal dari teks- teks normatif. Akan tetapi, paradigma yang mendominasi para sarjana barat, meskipun pada  dasarnya  menyepakati,  bahwa  Al- Qur’an  sebagai  sumber  awal  hukum  Islam, menganggap  sebagian  besar  teks-teks hadis  yang  ada  adalah  palsu  yang  pada beberapa  tahun  telah  dinisbatkan  sebagai perkataan-perkataan Nabi. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk memperkuat tradisi lokal dari  tiap-tiap  pusat  pendidikan  di  dunia Islam  dengan  otoritas  Nabi  sebagai  usaha untuk  melegitimasi  pendapat  yang  telah diakomodir.  Kemudian  muncul  pendapat yang memiliki kesamaan dengan pendapat tradisional  seraya  bertentangan  dengan para  revisionis  dalam  memandang  hukum
Islam  sebagai  hukum  yang  didasarkan pada  Al-Qur’an  dan  sunnah,  tetapi  dalam hal  pendefinisian  sunnah.  Sebab  jika sunnah  dalam  pengertian  tradisional, ‘klasik’  merujuk  hampir  selalu  pada  hadis (seperti  ditunjukkan  oleh  Schacht),  maka dalam  pengertian Muwaṭṭa ,  pra  klasik, sama  sekali  berbeda  dengan  term  hadis (seperti  juga  ditunjukkan  oleh  Schacht), tetapi  lebih  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  konsep  ‘amal  atau  tradisi  (Schacht juga  menggunakan  ungkapan  ‘tradisi  yang hidup’ untuk mendukung konsep ini), yaitu jika  hadis  merujuk  pada  teks-teks,  maka sunnah merujuk pada tindakan. Akan tetapi, sunnah  tidak  hanya  harus  dibedakan  dari hadis,  tetapi  dalam  hal  inilah  pendapat kitab Muwaṭṭa berbeda  pendapat  dengan pendapat  Schacht,  sunnah  harus  juga dibedakan  dari ‘amal walaupun  tidak melalui cara yang sama (Schacht 1967, 29). Sebagaimana  disinggung  di  atas,  bahwa syariat  Islam  adalah  hukum  Islam  yang berlaku  abadi  sepanjang  masa.  Sedangkan fiqih  adalah  perumusan  konkret  syariah Islam  untuk  diterapkan  pada  suatu  kasus tertentu di suatu tempat dan di suatu masa. Keduanya  dapat  dibedakan  tetapi  tidak dapat dipisahkan.
Fiqih  juga  diidentifikasi  sebagai  salah satu  dimensi  hukum  Islam,  yakni  produk penalaran  fuqaha  terhadap  syariah,  yang secara empiris dijadikan hukum terapan oleh Muslim di berbagai kawasan. Hukum Islam mempunyai fungsi yang ganda, yaitu fungsi syariah dan funngsi fiqih. Syariah merupakan fungsi  kelembagaan  yang  diperintahkan Allah  untuk  dipatuhi  sepenuhnya,  atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam  mengatur  hubungannya  dengan Allah,  sesame  Muslim,  sesama  manusia,
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
dan  dengan  semua  makhluk  di  dunia  ini. Sedangkan  fiqih  merupakan  produk  daya pikir  manusia.  Fiqih  merupakan  usaha manusia  yang  dengan  daya  intelektualnya mencoba  menafsirkan  penerapan  prinsip- prinsip  syariah  secara  sistematis  (Dutton 2003, 40-41).
Objek kajian ilmu syariah sebagaimana dijelaskan  oleh  Imam  al-Gazali  dalam pendahuluan al-Mustaṣfa' ,  bahwa  sisi  yang menjadi  perhatian  ahli  hukum  Islam  untuk dikaji  dari  keseluruhan  objek  kajian  ilmu- ilmu keagamaan Islam dengan mengatakan, “Ahli  hukum  mengambil  satu  sisi  tertentu, yaitu  tingkah  laku  subjek  hukum,  yang diselidikinya  dalam  kaitan  dengan  dictum hukum  (al-Ghazali  tt.,  234).”  Menurut pernyataan  al-Gazali  ini  objek  kajian  ilmu syariah  (ilmu  hukum  Islam)  adalah  tingkah laku dalam kaitannya dengan norma hukum. Konsepsi  ini  berbeda  dengan  pengertian yang lazim dalam hukum Islam, yaitu bahwa ilmu  hukum  Islam  (ilmu  syariah)  mengkaji hukum yang disimpulkan dari dalil-dalilnya berupa teks-teks Al-Qur’an dan hadis serta dalil-dalil  subsider  lainnya.  Pertanyaannya di  sini:  apakah  sesungguhnya  ilmu  syariah mengkaji  norma-norma  atau  mengkaji tingkah  laku?  Dengan  kata  lain,  apakah ilmu  syariah  adalah  suatu  ilmu  normatif murni  atau  suatu  ilmu  perilaku?  Dalam kenyataan  perkembangan  ilmu  syariah sendiri,  pendefinisian  ilmu  hukum  Islam sebagai  ilmu  yang  menyelidiki  norma- norma,  dan  ditunjang  oleh  suatu  postulat yang  berasal  dari  sistem  teologi  tertentu, bahwa  hukum  tidak  dapat  ditemukan  di luar  teks-teks,  telah  membawa  hukum Islam menjadi suatu ilmu teks, “ilmu kalam”, yaitu  ilmu  yang  mengkaji  kalam  ilahi  yang merupakan khitab asy-syar’i . Analisis hukum
karena itu berarti analisis teks. Bagi pengkaji modern, pernyataan al-Gazali mungkin lebih menarik  karena  memberi  peluang  kepada pendekatan  empiris  dalam  kajian  hukum bukan semata analisis teks ( khitab asy-syar’i ) tetapi juga berarti analisis tingkah laku (al- Ghazali tt., 47). Dengan berdasarkan konsep al-Gazali  ini  dapat  dikembangkan  suatu metode  kajian  hukum  Islam  yang  disebut metode sui generis-kum-empiris .

## Tipologi Penelitian Hukum Islam
Uṣūl  fiqh merupakan  metode  pengkajian Islam  pada  umumnya  dan  dalam  sejarah kebudayaan  Islam  inilah  satu-satunya metode  khas  Islam  yang  berkembang, namun  dalam  pengertian  khusus, uṣūl  fiqh adalah  suatu  metode  penemuan  hukum syariah. Sebagai metode penemuan hukum, uṣūl  fiqh merupakan  bagian  dari  metode penelitian  hukum  Islam  secara  umum. Penelitian ini secara keseluruhan dibedakan ke dalam dua bidang besar, yaitu penelitian hukum  Islam  deskriptif  dan  penelitian hukum  Islam  preskriptif.  Penelitian  hukum Islam  deskriptif  meneropong  hukum Islam  sebagai  suatu  fenomena  social  yang berinteraksi  dengan  gejala-gejala  sosial lainnya. Dalam kaitan ini hukum Islam dapat dilihat,  baik  sebagai  variabel  independen (bebas)  yang  memengaruhi  masyarakat maupun sebagai variabel dependen (terikat) yang  dipengaruhi  oleh  masyarakat.  Dalam penelitian  model  ini  biasanya  digunakan berbagai  pendekatan  yang  dikembangkan dalam  ilmu-ilmu  sosial  dan  kemanusiaan, seperti  pendekatan  sejarah,  pendekatan sosiologi,  pendekatan  politik,  pendekatan antropologi, dan seterusnya.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
Penelitian  hukum  Islam  preskriptif bertujuan  menggali  norma-norma  hukum Islam dalam tataran das sollen , yaitu norma- norma  yang  dipandang  ideal  untuk  dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan  bermasyarakat  yang  baik. Uṣūl fiqh termasuk  ke  dalam  bidang  penelitian hukum  Islam  preskriptif,  yang  bertujuan menemukan  norma-norma  syariah  untuk merespons  berbagai  permasalahan  dari sudut  pandang  normatif  (Anwar  2005, 2-3).  Hukum  Islam  merupakan  kumpulan peraturan  konkret  berupa  halal,  haram, makruh, mubah, atau sunat saja. Bila disebut hukum  Islam  yang  terbayang  hanyalah kategori-kategori  tersebut.  Pengertian seperti ini jelas tidak tepat. Selain terdiri atas kategori penilaian seperti halal atau haram, hukum  Islam  juga  terdiri  atas  kategori- kategori  relasional.  Lebih  penting  lagi adalah  bahwa  hukum  Islam  sesungguhnya terdiri  atas  norma-norma  berjenjang (berlapis).  Di  zaman  lampau  pelapisan  itu terdiri  atas  dua  tingkat  norma:  peraturan hukum konkret ( al-aḥkam al-far’iyyah ), dan asas-asas umum ( al-uṣul al-kulliyyah ). Asas- asas umum itu dalam pandangan para ahli hukum Islam klasik mencakup kategori yang luas, sehingga meliputi pula nilai-nilai dasar ( al-qiyām al-'aṣaṣiyyah ) hukum Islam. Oleh karena  itu,  untuk  praktisnya  norma-norma tersebut dibagi saja ke dalam tiga tingkatan, yaitu:  peraturan  konkret,  asas-asas  umum, dan nilai-nilai dasar.
Nilai-nilai  dasar  hukum  Islam  adalah nilai-nilai dasar agama Islam sendiri, karena hukum  Islam  berlandaskan  nilai-nilai  dasar Islam.  Di  dalam  Al-Qur’an  secara  harfiah dan  secara  implicit  banyak  ditemukan nilai-nilai  dasar  Islam  yang  menjadi  nilai- nilai  dasar  hukum  Islam  juga.  Misalnya,
tauhid,  keadilan,  persamaan,  kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura , amanah, fadilah,  tasamuh,  ta’awun ,  dan  sebagainya. Dari nilai-nilai dasar itu diturunkan asas-asas umum  hukum  Islam  dan  dari  asas  umum diturunkkan  peraturan  hukum  konkret. Dengan  kata  lain,  bahwa  suatu  peraturan hukum  konkret  berlandaskan  kepada  atau dipayungi oleh asas umum dan asas umum pada  gilirannya  berlandaskan  kepada  atau dipayungi oleh nilai dasar.
Penelitian  hukum  Islam  normatif bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam  untuk  menemukan  kaidah  tingkah laku  yang  dipandang  terbaik  dan  yang dapat diterapkan untuk memberi ketentuan hukum  terhadap  suatu  kasus.  Dengan kata  lain  penelitian  normatif  melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam dalam tataran dunia das sollen .
I Nilai-Nilai Filosofis/Dasar ( al-Qiyām al-Aṣaṣiyyah ) II Norma-Norma Tengah/Doktrin- Doktrin Umum Hukum Islam ( al-U ṣ ūl al-Kulliyyah )
Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah dan ad-Dawabit al-Fiqhiyyah An-Nazariyyat al-Fiqhiyyah III Peraturan-Peraturan Hukum Kongkret ( al-Aḥkam al-Far’iyyah )
Atas  dasar  pelapisan  norma-norma hukum  Islam  ini,  maka  penelitian  normatif hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: Pertama ,  penelitian  filosofis,  yaitu kajian  mengenai  nlai-nilai  dasar  hukum Islam; Kedua ,  penelitian  doktrinal,  yaitu kajian  untuk  menemukan  doktrin-doktrin atau  asas-asas  umum  hukum  Islam;  dan
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
Ketiga ,  penelitian  klinis,  yang  disebut  juga sebagai  penemuan  hukum  syar’i  untuk menemukan  hukum in  concreto guna menjawab  suatu  kasus  tertentu.  Secara keseluruhan bagan model penelitian hukum Islam sebagai berikut:
Penelitian Hukum Islam Deskriptif Penelitian Hukum Islam Normatif/Perskriptif Penelitian Nilai-Nilai Dasar Penelitian Asas-Asas Hukum Penelitian Norma- Norma In Concreto
Hukum Sebagai Independent Variable Hukum Sebagai Dependent Variable

## Sui generis-kum-empiris
Penelitian normatif hukum Islam dalam metodologi  klasik  umumnya  bersifat  sui generis,  dalam  arti  penyelidikan  mengenai norma-norma  hukum  Islam  lebih  banyak dilihat  dari  segi  ajaran  normatif  dan karenanya  terfokus  pada  teks-teks  (Al- Qur’an dan hadis). Berdasarkan tesis al-Gazali tentang  pemaduan  wahyu  dan  akal  (yang meliputi  rasio  dan  pengalaman)  manusia dan  pandangannya,  bahwa  ilmu  hukum Islam  menyelidiki  tingkah  laku,  kiranya penelitian  normatif  hukum  Islam  ini  dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat sui generis ), tetapi juga dapat dipadukan  dengan  pengalaman  sehingga menjadi penelitian sui generis-kum-empiris , yang  berarti  norma-norma  hukum  tidak hanya dicari dalam teks-teks syariah belaka, tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri (Anwar 2007, 51).
Sudut  pandang  ini  membuat uṣūl fiqh hanya  berkembang  di  kalangan  elit keagamaan  belaka.  Bahkan,  konsep- konsep  yang  ditawarkan  pun  seringkali dirasakan  “kurang”  membumi  di  tengah
masyarakat  awam  yang  merupakan mayoritas  dari  umat  Islam  sendiri.  Oleh sebab  itu,  kerangka  paradigma  aksiologi uṣūl  fiqh harus  dilengkapi  dengan  cara kombinasi  antara  fungsi  sebagai  ‘metode penemuan  hukum’  dengan  ‘metode justifikasi  hukum’.  Paradigma  pertama melihat uṣūl fiqh lebih bersifat up to down, dalam artian bagaimana dari sumber hukum diperoleh  ketentuan  dan  status  hukum suatu masalah. Sementara paradigma kedua bersifat down  on  top .  Artinya,  ketetapan- ketetapan hukum yang telah dihasilkan dan dipraktikkan  oleh  masyarakat  dijustifikasi melalui  kerangka  pikir uṣūl  fiqh dengan memperhatikan metode yang dipergunakan dari  setiap  ketentuan  hukum  tersebut. Sebab  pluralitas  manifestasi  hukum  dalam tradisi  pemikiran  masyarakat  tertentu- little tradition -sesungguhnya adalah mosaik dari realitas  universal  agama- great  tradition . Pola pikir demikian semakin bermakna jika dipertautkan  dengan  realitas  kehidupan keagamaan  saat  ini.  Berbagai  polemik  di bidang  hukum  Islam  dapat  ditarik  pada upaya  mencari  titik  temu  dalam  kerangka berpikir uṣūl fiqh .
Paradigma  aksiologi uṣūl  fiqh ini meniscayakan  sebuah  bangunan  struktur keilmuan uṣūl yang  bersifat  praktis.  Dari uraian  sebelumnya  telah  dijelaskan,  bahwa unsur  praktis  dari  ilmu uṣūl  fiqh ada  pada tataran  metodologi  penemuan  hukum. Hanya  saja  fungsi  dari  metodologi  ini diarahkan sebagai ‘alat untuk menjustifikasi’ berbagai  produk  hukum  yang  dihasilkan sebelumnya.  Dialektika  antara  kerangka pikir ( uṣūl fiqh ) dan hasil pikir ( fiqih ) menjadi tujuan akhir dari paradigma ini.
Tidak  dapat  dipungkiri,  bahwa  antara proses penemuan hukum dan terbentuknya

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
suatu  ketentuan  hukum  adalah  sebuah peristiwa  sejarah  manusia  yang  terjadi dalam  kurun  waktu  tertentu.  Bagi  generasi yang  berada  di  sekitar  peristiwa  tersebut atau  yang  memahami  bangunan  keilmuan uṣūl  fiqh ,  justifikasi  hukum  konkrit  dari proses  berpikir  tidak  merupakan  suatu masalah.  Namun  bagi  generasi  kemudian yang datang sesudahnya, peristiwa tersebut berada  di  luar  jangkauan  pengalaman empiris.  Diperparah  dengan  teralienasinya ilmu uṣūl fiqh dari masyarakat Muslim sendiri, sehingga terjadi keterputusan sejarah antara fiqih yang hidup di masyarakat dengan uṣūl fiqh sebagai  ilmu  tentang  kerangka  pikir hukum (Setiawan 2015, 15).

## Model dan Pendekatan Penelitian Fiqih
Dalam  penelitian  hukum  fiqih  variasi pendekatan  dilatarbelakangi  oleh  sejarah yang  cukup  panjang  antara  kondisi pewahyuan  dengan  kondisi  riil  sekarang. Kenyataan tersebut harus dituntut mengikuti perkembangan  yang  sesuai  dengan  objek penelitian.  Penelian  fiqih  harus  memilih pendekatan  yang  sesuai  dengan  objek penelitian  beberapa  pendekatan  pada penelitian hukum fiqih di antaranya:
1.  Pendekatan historis ( historical approach ) Pendekatan  ini  digunakan  untuk menelusuri  konteks  konteks  yang melatar  belakangi  proses  pewahyuan muncul teori asbab an-nuzul, asbab al- wurud , prinsip nasikh dan mansukh .
2.  Pendekatan kasus ( case approach )
Dalam hukum Islam  pendekatan kasus dilakukan  dengan  mempersamakan kasus  huku  baru  dengan  kasus hukum  lama  yang  terdapat  ketentuan
reasoning -nya  dalam  teks  suci.  Upaya mempersamakan ini dilakukan lantaran terdapat  persamaan reasoning antara kasus yang satu dengan kasus yang lain. Kasus  seperti  ini  dalam  hukum  islam disebut dengan analogi atau qiyas.
3.  Pendekatan analisis ( analitical approach )
Maksud  utama  pendekatan  ini  adalah mengetahui  makna  yang  terkandung oleh  istilah-istilah  dalam  Al-Qur’an dan  hadis,  sekaligus  mengetahui penerapannya dalam praktik.
4.  Pendekatan  filsafat  ( phylosophycal approach )
Dalam perspektif Islam, filsafat sangat  diapresiasi,  sehingga  salah satu  tema  bahasan  yang  populer dalam  kajian  hukum  adalah hikmah al-tasyri’  wa  falsafatuhu (hikmah dan  filsafat  pembentukan  hukum).
Selain  itu,  terdapat  sejumlah  kaidah yang  bermuara  pada  aspek  filosofis dibentuknya hukum Islam.
5.  Pendekatan perbandingan ( comparative approach )
Pendekatan  perbandingan  dilakukan secara  dialektis  untuk  menguki validasi  argumen  yang  di  ketengahkan masing-masing ketentuan hukum yang berbeda.  Hal  itu  disebabkan,  karena tidak  sebangun  visi  dalam  meresap ketentuan  ketentuan  teks  wahyu  yang global dan multi tafsir.
6.  Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )
Dalam  hukum  Islam,  kerja  penelitian mempunyai  tujuan  untuk  menemukan preskripsi  ( istinbāṭ )  dan  sekaligus menerapkannya  di  tengah  masyarakat. Tujuan  menerapkan  hukum  di  tengah
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
masyarakat sangat memerlukan perangkat  legislasi,  sehingga  produk hukum  yang  ditemukan  tidak  sekadar berupa  angan-angan  di  atas  awan. Dengan  tujuan  seperti  ini,  pendekatan undang-undang  mutlak  diperlukan dalam kerja penelitian hukum.
Berdasarkan  pendekatan  di  atas  dapat disusun  wilayah  penelitian  fiqih  tidak lepas  dari  model  penelitian  berikut:  model penelitian dalil fiqih; model penelitian kaidah fiqih;  model  penelitian  ulama  fiqih;  model penelitian  ulama  fuqaha;  model  penelitian mazhab  fiqih;  model  penelitian  kitab  fiqih; model  penelitian  substansi  fiqih;  model penelitian pengajaran fiqih; model penelitian institusional  fiqih;  model  penelitian  fiqih dan pola prilaku; Model penelitian masalah fiqih;  model  penelitian  transformasi  fiqih; model  penelitian  KHI;  model  penelitian perkembangan  fiqih;  model  penelitian rujukan prilaku (Wahyuni 2015, 5).
Adapun  model  penelitian  fiqih  yang telah  dikembangkan  oleh  beberapa  ahli sebagai berikut:
1.  Model Harun Nasution
Sebagai  guru  besar  dalam  bidang teologi  dan  filsafat,  Harun  Nasution juga  mempunyai  perhatian  terhadap fiqih.  Penelitiannya  dalam  bidang fiqih  ini  dituangkan  secara  ringkas dalam  bukunya  yang  berjudul Islam Ditinjau  dari  Berbagai  Aspeknya . Melalui  penelitiannya  secara  ringkas, namun  mendalam  terhadap  berbagai literatur  tentang  hukum  islam  dengan menggunakan  pendekatan  sejarah, Harun Nasution telah berhasil mendiskripsikan  struktur  fiqih  secara komprehensif  yaitu  mulai  dari  kajian
terhadap  ayat-ayat  hukum  yang  ada dalam  Al-Qur’an.  Latar  belakang dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan  fiqih  dari  sejak  zaman nabi sampai sekarang lengkap dengan beberapa mazhab yang ada didalamnya. Selanjutnya, melalui
pendekatan sejarah  Harun  Nasution  membagi perkembangan  fiqih  dalam  empat periode,  yaitu:  periode  nabi,  periode sahabat,  periode  ijtihad,  dan  periode taklid  (Nasution  1982,  25).  Model penelitian  fiqih  yang  digunakan  Harun Nasution  adalah  penelitian  eksploratif, deskriptif dengan menggunakan pendekatan  kesejarahan.  Interprestasi yang  dilakukan  atas  data-data  historis tersebut  selalu  dikaitkan  dengan konteks  sejarahnya.  Melalui  penelitian ini,  pembaca  akan  mengenal  secara awal untuk memasuki kajian fiqih lebih lanjut (Nata 2000, 257).
2.  Model Noel J. Coulson
Noel  J.  Coulson  menyajikan  hasil penelitiannya  di  bidang  fiqih  dalam karyanya  yang  berjudul Hukum Ulama  dalam  Perspektif  Sejarah . Penelitiannya bersifat deskriptif analitis  ini  menggunakan  pendekatan sejarah.  Seluruh  informasi  tentang perkembangan  hukum  pada  setiap periode selalu dilihat dari faktor-faktor sosio-kultural  uang  memengaruhinya, sehingga  tidak  ada  satu  pun  produk hukum  yang  dibuat  dari  ruang  yang hampa  sejarah.  Hasil  penelitian dituangkan  ke  dalam  dua  bagian, yaitu: Pertama ,  menjelaskan  tentang terbentuknya  hukum  syariat. Kedua , berbicara tentang pemikiran dan praktik hukum Islam di abad pertengahan.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
3.  Model Atho Mudzhar
Atho Mudzhar lahir di Serang, Jawa Barat pada  20  oktober  1948.  Menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1961 dan meneruskan ke Pendidikan Guru Agama selama 6 tahun di Serang hingga tahun 1966.  Selanjutnya,  dia  melanjutkan studi di IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen
Agama,  tamat  tahun  1975.  Program magisternya  ditempuh  di  Brisbane, Australia  melalui  bantuan  beasiswa Colombo  Plan,  dengan  orientasi  studi Master of Social and Development pada tahun 1978. Adapun gelar Doktoralnya diperoleh  di  University  of  California Los  Angeles  (UCLA)  pada  tahun  1990. Beberapa  buku-bukunya  yang  telah dipublikasikan  antara  lain: Belajar Islam  di  Amerika (1991)  dan Fatwa Majlis  Ulama  Indonesia (edisi  dwi bahasa:  Indonesia  dan  Inggris,  1993) yang berasal dari disertasi doktoralnya berjudul:  “ Fatwas  of  the  Council  of Indonesian  Ulama:    A  Study  of  Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988 ”.
Islam  biasanya  didefinisikan  sebagai wahyu  Allah  yang  diturunkan  kepada
Nabi Muhammad SAW. untuk kebahagiaan  dan  keselamatan  hidup umat  manusia  di  dunia  dan  akhirat. Sebagai wahyu Islam berarti ajaran dan sebagai  ajaran  berarti  Islam  sebagai gejala  budaya.  Ketika  seseorang mempelajari  bagaimana  ajaran  Islam tentang salat, puasa, zakat, haji, tentang konsep keesaan Allah, tentang argumen adanya  tuhan,  tentang  Jabariyah  dan Qadariyah, tentang arti dan tafsir kitab suci, tentang riba, tentang aturan etika dan  nilai  moral  dalam  Islam,  berarti
dia  sedang  mempelajari  Islam  sebagai gejala budaya.
Ketika  Islam  dilihat  sebagai  gejala budaya,  maka  metodologi  yang digunakan  adalah  metode  penelitian budaya  seperti  filsafat,  sejarah,  studi naskah dan arkeologi serta ilmu lainnya. Lalu, ketika Islam dilihat sebagai gejala sosial maka metodologi yang digunakan adalah  metode  penelitian  ilmu-ilmu sosial.  Atau  dapat  pula  suatu  studi Islam  mencoba  melihat  suatu  gejala Islam sebagai gejala budaya dan sosial sekaligus.  Studi  tentang  fatwa-fatwa dilihat  sebagai  studi  menggabungkan melihat  Islam  sebagai  gejala  budaya dan  sosial  sekaligus.  Ketika  studi  itu membahas dalil-dalil naqli suatu fatwa dan  pembahasan  masalah  itu  dalam kitab-kitab fiqih berarti sedang melihat fatwa sebagai gejala budaya. Manakala studi itu membahas faktor-faktor sosial politik  yang  memengaruhi  penafsiran para  ulama  tentang  dalil-dalil  tersebut berarti  sedang  melihat  Islam  sebagai gejala sosial (Abdullah 2000, 240-241).
4.  Model Muhammad Syahrur
Muhammad  Syahrur,  seorang  pemikir kontemporer  dalam  bidang uṣūl  fiqh mengatakan, bahwa kajian hukum Islam harus senantiasa berkembang dan siap menjawab tantangan zaman. Munculnya bentuk  negara-bangsa  ( nation-state ), konstitusionalisme,  prinsip  demokrasi dan  HAM,  serta  masyarakat  madani merupakan  gejaja-gejala  kontemporer yang  belum  tentu  terjawabkan  oleh paradigma fiqih- uṣūl fiqh ulama-ulama kuno.  Terlebih  lagi,  ketika  paradigma itu  sengaja  tidak  dirancang  sebagai ijtihad  aplikasi  hukum  Islam,  tetapi
hanya sebagai alat dalam ijtihad istinbāṭ saja.  Akibatnya,  aplikasi  spirit  hukum Islam  dalam  menjawab  tantangan  era modern  menjadi  terkendala.  Seperti adanya missundertsanding terhadap pesan-pesan  Al-Qur’an  dan  sunnah yang  hanya  dimaknai  secara  literal tanpa  menghubungkannya  dengan pola  kehidupan  masyarakat  masa  kini dan  konteks  pembentukan  hukumnya, sehingga  hukum  Islam  dianggap memicu  ketakutan  publik  oleh  sebab aplikasi yang gegabah.
Muhammad  Syahrur  sebagai  seorang
Muslim  dan  ilmuan  yang  merasa berkewajiban melestarikan dan mengindahkan  warisan  teori  hukum Islam  tradisional.  Syahrur  melakukan kajian  revolusioner  terhadap  ilmu uṣūl fiqh . Di mana dia mencoba melakukan scientific  revolution  atas  ilmu uṣūl  fiqh yang  merupakan  produk  umat  Islam. Dalam  kajiannya,  Syahrur  mengkritik ideologi  ilmu uṣūl  fiqh tradisional. Syahrur  mencurigai  adanya  dominasi ideologi  tirani  yang    membelenggu disiplin  ilmu  tersebut,  yang  tercermin dalam paradigma literal. Oleh karenanya,  Syahrur  berkepentingan untuk  menghancurkan  dominasi  itu dengan  menegakkan  supremasi  sipil dan demokrasi dalam teori hukum Islam kontemporer.
Upaya  yang  Syahrur  perankan  adalah melakukan redefinisi terhadap paradigma  dan  teori  lama,  seperti definisi  sunnah,  qiyas,  ijma, nasikh- mansukh .  Syahrur  menawarkan  teori baru  dengan  paradigma  historis- ilmiah  dan  melalui  pendekatan linguistik-empiris-rasional.  Berdasarkan
paradigma  dan  pendekatan  tersebut dapat  disimpulkan,  bahwa  teori  yang dimunculkan oleh Syahrur adalah teori hudud. Yakni sebuah paradigma hukum yang  meyakini  bahwa  yang  tertera dalam  wahyu  adalah  hukum  yang bersifat  batasan  (limitatif).  Dengan demikian, manusia dipersilahkan untuk berijtihad  menciptakan  hukumnya sendiri dengan tanpa menyalahi batasan yang ditentukan (Fanani 2010, 231-246).
5.  Model Jasser Auda
Pemikiran Jasser Auda berupaya untuk mendekati hukum Islam dalam berbagai dimensi,  yang  kemudian  disebut dengan pendekatan multidisiplin. Pendekatan  multidisiplin  itu  meliputi aspek  metodologi  yang  telah  mapan dirumuskan oleh ulama masa lalu, seperti uṣūl fiqh , ilmu tafsir, tasawuf, filsafat, dan rumpun  ilmu  yang  sejenis.  Selain  itu, pendekatan lapangan filsafat dan teori sistem menjadi pendekatan yang paling signifikan  dalam  menetapkan  dinamik hukum  Islam.  Pendekatan  multidisiplin inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan pendekatan maqāṣid asy-syari’ah yang dirumuskan  oleh  Jasser  Auda  yaitu suatu  pendekatan  teori  fiqih  yang bersifat  holistik  ( kulliyun )  dan  tidak membatasi pada teks atau pun hukum parsialnya  saja.  Namun  lebih  mengacu pada  prinsip-prinsip  tujuan  universal. Pendekatan  dengan  menggunakan pemahaman maqāṣid asy-syari’ah bernilai  tinggi  dan  dapat  mengatasi berbagai  perbedaan,  seperti  gap antara  Sunni  dan  Syiah,  ataupun  gap politik umat Islam. Maqāṣid asy-syari’ah merupakan sebuah budaya yang sangat diperlukan  untuk  konsiliasi  umat,

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
sehingga mampu hidup berdampingan secara  damai.  Menurut  Auda, maqāṣid asy-syari’ah hendaknya dijadikan sebagai tujuan pokok dari semua dasar metodologi  linguistik  dan  rasional dalam  ijtihad,  terlepas  dari  berbagai varian  metode  dan  pendekatannya. Karena,  merealisasikan maqāṣid  asy- syari’ah yang  dijadikan  sebagai sistem, pendekatannya akan dapat menggapai keterbukaan,  pembaruan,  realistis,  dan fleksibel  dalam  sistem  hukum  Islam. Dengan  demikian,  proses  ijtihad  akan menjadi  efektif  dan  realistis  sesuai dengan maqāṣid  asy-syari’ah ,  yang intinya  meraih  kemaslahatan  (Solikin 2012, 1).
Kelima  model  penelitian uṣūl  fiqh di atas  dapat  dirumuskan  menjadi  tipologi model  penelitian  hukum  Islam,  bahwa uṣūl  fiqh adalah  suatu  metode  penemuan hukum  Islam.  Sebagai  metode  penemuan hukum  Islam, uṣūl  fiqh merupakan  bagian dari  metode  penelitian  hukum  Islam secara  umum.  Penelitian  hukum  Islam secara  keseluruhan  dibedakan  ke  dalam dua  bidang  besar,  yaitu  penelitian  hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong  hukum  Islam  sebagai  suatu fenomena  sosial  yang  berinteraksi  dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam penelitian hukum  Islam,  deskriptif  pendekatan  yang digunakan menggunakan pendekatan serta ilmu-ilmu  sosial,  seperti  halnya  historis, sosiologis,  antropologis,  politik  ekonomi, dan  pendekatan-pendekatan  ilmu  sosial lainnya.
Tipologi  penelitian uṣūl  fiqh berbasis hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma-norma  hukum  Islam  dalam  tataran
das  sollen ,  yaitu  norma-norma  yang dipandang  ideal  untuk  dapat  mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan bermasyarakat  yang  lebih  baik. Uṣūl  fiqh termasuk  ke  dalam  bidang  penelitian hukum  Islam  preskriptif,  yang  bertujuan menemukan  norma-norma  syariah  untuk merespon  berbagai  permasalahan  dari sudut  pandang  normatif.  Penelitian  hukum Islam  preskriptif  inilah  ditentukan  hukum benar  salah,  sedangkan uṣūl  fiqh sebagai alat  penelitian  dalam  penelitian  hukum preskriptif  terletak  pada  penelitian  norma- norma in concreto .
Pola  dikotomis,  khususnya  pada  aspek orientasi, paradigma, dan tipologi penelitian, tampak  kental.  Pada  aspek  orientasi kecenderungan  normatif-deduktif  tampak lebih  mendominasi  keseluruhan  studi ketimbang  analisis  yang  bersifat  empiris- induktif. Alasan yang seringkali dikemukakan bahwa  hukum  Islam  adalah  ilmu  normatif yang steril dari berbagai persoalan empiris- sosiologis. Padahal, eksistensi hukum Islam juga tidak terlepas dari ruang waktu di mana dan kapan produk hukumnya dilahirkan.

## PENUTUP
Tulisan  ini  berusaha  menunjukkan  model- model  pengkajian  hukum  Islam  dan melacak  sejauhmana  relevansi  model- model  pengkajian  tersebut  dengan kebutuhan  mencari  yang  paling  tepat bagi  penelitian  hukum  Islam  di  Indonesia. Sehingga, dari kajian ini dapat disimpulkan, bahwa  metode  penelitian uṣūl  fiqh adalah bagian  dari  metode  penelitian  hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara  keseluruhan  dibedakan  ke  dalam dua  bidang  besar,  yaitu  penelitian  hukum
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif meneropong  hukum  Islam  sebagai  suatu fenomena  sosial  yang  berinteraksi  dengan gejala-gejala  sosial  lainnya.  Penelitian hukum Islam preskriptif bertujuan menggali norma hukum Islam dalam tataran das sollen , yaitu  norma  hukum  yang  dipandang  ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia
dan menata kehidupan bermasyarakat yang baik. Uṣūl  fiqh termasuk  dalam  bidang penelitian  hukum  Islam  preskriptif,  yang bertujuan menemukan norma syariah untuk merespons  berbagai  permasalahan  dari sudut  pandang  normatif.  Oleh  karena  itu, penelitian berbasis uṣūl fiqh dapat dijadikan role  model  penelitian  dalam  kajian  hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Amin  dkk.  2000. Antologi  Studi  Islam;  Teori  dan  Metodologi .  Yogyakarta:  DIP  PTA  IAIN KALIJAGA.
Abdullah,  Amin.  2002.  "Paradigma  Alternatif  Pengembangan  Ushul  Fiqih  dan  Dampaknya  pada Fiqih  Kontemporer".  Dalam,  Ainurrofiq  (ed.), Mazhab  Jogja:  Menggagas  Paradigma  Ushul  Fiqih Kontemporer . Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
Al-Amidi. 2005. Al-Iḥkām fî Uṣūl al-Ahkām . CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Ṡānī.
Al-Faruqi, Ismail R. 2001. Atlas Budaya Islam: Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang . Alih bahasa Ilyas Hasan, cet.3. Bandung: Mizan.
Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris 1940. Ar-Risalah , Mushtafa al-Bani al-Halabi.
Anwar, Syamsul. 2000. “Epistemologi Hukum Islam dalam al-Mustaṣfa min al-Uṣūl Karya al-Ghazali” Desertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Anwar,  Syamsul.  2002.  "Pengembangan  Metode  Penelitian  Hukum  Islam".  Dalam,  Ainurrofiq  (ed.),
Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqih Kontemporer . Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
Anwar,  Syamsul.  2005.  "Membangun Good  Governance dalam  Penyelenggaraan  Birokrasi  Publik di  Indonesia:  Tinjauan  dari  Perspektif  Syariah  dengan  Pendekatan  ilmu  Ushul  Fiqih. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fiqih, Yogyakarta: Tidak diterbitkan.
Anwar, Syamsul. 2007. "Metodologi Hukum Islam". Kumpulan Makalah. Tidak diterbitkan. Yogyakarta, tp.
Arif, Mahmud 2002. “ Pertautan Epistemologi Bayāni dan Pendidikan Islam”. Dalam, Al-Jami‟ah , Vol.40, No.1, (January-June 2002).
Asy-Syaukani. 2005. Irsyād al-Fuhūl ilā Tahq ī q al-Haqq min ‘Ilmil Uṣūl , (CD al-Maktabah al-Syâmilah al-Ishdâr al-Sânî.
Asy-Syaukani. tt. Irsyad al-Fuhul . Beirut: Matba’ah al-Maktabah al-Ijarah.
Bisri,  Cik  Hasan.  2004. Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada.

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248
Dutton, Yasin. 2003. Asal Mula Hukum Islam: Al-Qur’an, Muwatta’, dan Praktik Madinah . Yogyakarta: Islamika.
Tim Redaksi. 2008. Ensiklopedi Islam . Jakarta: PT  Ichtiar  Baru  Van Hove.
Fanani, Muhyar. 2010. Fiqih Madani; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern . Yogyakarta: LkiS.
Hakim, Abdul  al-Hamid. 1972. Al-Bayan . Jakarta: Saidah Putra.
Hallaq, Wael B. 1987. A. History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl fiqh , Cambridge: Cambridge University Press.
Nasution, Harun 1982. Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan . Jakarta: Bulan Bintang.
Nata, Abudidin. 2000. Metodologi Studi Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rahman, Fazlur. 1994. Islam . Alih bahasa: Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
Roy, Muhammad. 2004. Uṣūl fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Uṣūl fiqh . Cet. 1. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
Schacht, Joseph 1967. The Origins of Muhammadan Jurisprudence . Oxford: Clarendon Press.
Setiawan, Wahyu. 2013. “Ushul Fiqih: Alternatif Membangun Wawasan Pluralisme di Tengah Konflik Pemahaman Keagamaan”. Dalam, Jurnal Istinbath Vol. 13 No. 2 Tahun 2013.
Solikin, Nur. 2012. "Menguak Pemikiran Jasser Auda Tentang Filsafat Hukum Islam". Dalam, Jurnal al- 'Adalah: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan , Vol. 16, No. 2, 2012.
Syafe’i, Rachmat. 1999. Ilmu Ushul Fiqih . Bandung: Pustaka Setia.
Zahrah, Abu. tt. Uṣūl fiqh . Cairo: Dar al-Fikr al-Araby.
Penelitian Fiqih: Sebuah Model Penelitian Hukum Islam    (Sakirman)
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 229 - 248

## PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Akreditasi LIPI Nomor: 781/AU1/P2MI-LIPI/08/2017
ISSN/e-ISSN: 0215-782/2502-7891

## Ketentuan Umum
Redaksi Jurnal Penamas menerima naskah artikel berupa hasil penelitian dari para peneliti, akademisi, dan peminat di bidang keagamaan, baik dalam bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Lektur dan Khazanah Keagamaan. Artikel belum pernah dipublikasikan pada media atau  jurnal  lain.  Artikel  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia  atau  Bahasa  Inggris  sesuai  dengan  kaidah bahasa masing-masing, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (dwibahasa).
Redaksi  berhak  menyunting  artikel  tanpa  mengurangi  maksudnya.  Isi  artikel  sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis. Redaksi tidak berhak mengembalikan artikel yang ditolak, tetapi akan dikembalikan jika diminta oleh penulis bersangkutan.
Pengiriman  artikel  harus  disertai  dengan  surat  resmi  dari  penulis,  khususnya  menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legitimasi isi artikel. Naskah artikel dikirimkan ke:

## Redaksi JURNAL PENAMAS
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur (13950) Telp. (021) 4800725 Penulis mengirim 1 (satu) eksemplar artikel yang dicetak (hardcopy) beserta dokumen (softcopy) dalam Compact Disk (CD) atau via e-mail ke: penamasjurnal@gmail.com.
Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi: nama lengkap (tanpa gelar apapun), tempat tanggal  lahir,  pendidikan  terakhir,  pekerjaan,  alamat  lengkap  temapat  tinggal,  dan  alamat  lengkap tempat bertugas disertai nomor telepon, fax, e-mail untuk kepentingan korespondensi.

## Ketentuan Khusus
Seluruh  bagian  dari  tulisan,  mulai  judul  hingga  sumber  bacaan  diketik  1  ½  (satu  setengah)  spasi, minimum  15  halaman,  dan  maksimum  20  halaman,  menggunakan  kertas  ukuran  A4.  Pengetikan dilakukan dengan menggunakan font Times New Roman (untuk transliterasi Arab menggunakan font Times New Arabic) 12 poin, dengan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

## Ketentuan Penulisan
Penulisan naskah dilakukan dengan sistematisasi sebagai berikut:
1. Judul .  Judul  merupakan  rumusan  mengenai  pokok  isi  bahasan  yang  singkat,  padat,  dan  jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.
2. Nama Penulis . Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar. Jika penulis terdiri dari 1 orang ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang &). Nama penulis ditulis di bawah judul dengan nama dan alamat instansi bertugas (1 spasi di bawah nama penulis).
3. Instansi Penulis bertugas .
4. Abstrak dan Kata Kunci ( Abstract and Keywords ) . Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah, yang meliputi; latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode  penelitian,  kerangka  teori,  temuan  penelitian,  dan  kesimpulan.  Ditulis  satu  paragraf

## Jurnal
PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 249 - 252
dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia secara singkat, padat, dan jelas. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara 4 (empat) hingga 6 (enam) kata/frase.
5. Pendahuluan  ( Introduction ) .  Bagian  pendahuluan  merupakan  bahasan  yang  meliputi:  (1) latar belakang ( background ), (2) rumusan masalah ( research problem ), (3) tujuan dan kegunaan ( objective ), (4) kerangka teori/kerangka konsep/kerangka berpikir ( conceptual framework/theoritical framework ), dan (5)  hipotesis ( jika ada). Sebaiknya, penulis mengawali bagian pendahuluan ini dengan rumusan masalah penelitian atau temuan penelitian.
6. Metode  Penelitian  ( Research  Method ) .  Bagian  ini  merupakan  penjelasan  mengenai  metode yang digunakan dalam penelitian.
7. Hasil Penelitian dan Pembahasan ( Research Findings and Discussions ) . Bagian ini merupakan inti  dari  hasil  penelitian,  meliputi:  deskripsi  data  dan  analisis  hasil  penelitian  serta  interpretasi penulis terhadap bahasan hasil penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat.
8. Cara Penyajian Tabel . Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel ( center ), ditulis dengan font Times  New  Roman  12.  Tulisan  “Tabel”  dan  “nomor”  ditulis  tebal  ( bold ),  sedangkan  judul  tabel ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst…) untuk penomoran judul tabel. Tabel ditampilkan center.  Jenis  dan  ukuran  font  untuk  isi  tabel  menggunakan  Times  New  roman  ukuran  8  –  11, dengan jarak 1 spasi. Pencantuman sumber atau keterangan tabel diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan Times New Roman ukuran 10.
9. Cara Penyajian Gambar, Grafik, Foto, dan Diagram . Gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di tengah halaman ( center ). Keterangan gambar, grafik, foto, dan diagram ditulis di bawah ilustrasi. Tulisan “gambar,” “grafik,” “foto” dan “diagram” serta “nomor” ditulis tebal ( bold ), sedangkan isi keterangan ditulis normal. Gunakan angka Arab (1, 2, 3 dst…) untuk penomoran gambar, grafik, foto, dan diagram. Pencantuman sumber atau keterangannya diletakkan di bawah ilustrasi, rata kiri,  menggunakan  Times  New  Roman  ukuran  10.  Ilustrasi  gambar,  grafik,  foto,  dan  diagram menggunakan warna hitam putih, kecuali jika warna menentukan arti.
10. Penutup ( Closing Remarks ) . Penutup merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang dapat  meliputi:  kesimpulan  dan  saran  (jika  ada),  bukan  rekomendasi.  Tapi  umumnya,  Penutup hanya berisi kesimpulan.
11. Daftar Pustaka ( Bibliography ). 12. Ucapan  Terima  Kasih  ( Acknowledgment ) (  jika  ada):  Ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada apabila sebuah tulisan berdasarkan penelitian tim yang didanai oleh institusi tertentu. Ucapan terima kasih juga bisa ditujukan kepada pihak-pihak yang berperan, seperti pembimbing atau mitra bestari, dalam penulisan artikel.
13. Sistem Rujukan : Sistem  rujukan  menggunakan  bentuk in  note (catatan  dalam),  bukan footnote (catatan  kaki) atau endnote (catatan akhir). Footnote /catatan kaki dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan  atau  penjelasan  tertentu  yang  penting  diketahui  bagi  pembaca.  Jumlah  rujukan minimal  10  (sepuluh)  dengan  mengutamakan  jurnal  artikel  dibanding  buku.  Penulisan  daftar pustaka harus diklasifikasi menurut jenisnya, seperti buku dan jurnal, majalah/surat kabar, internet/ website. Adapun penulisan rujukan/referensi dan daftar pustaka ditulis dengan format sebagai berikut:
a.  Buku Gladwell,  Malcolm.  2000. The  Tipping  Point:  How  Little  Things  Can  Make  a  Big  Difference .
Boston: Little, Brown.
(Gladwell 2000, 64–65)
b.  Bab/bagian dalam Buku Ramírez, Ángeles. 2010. “Muslim Women in the Spanish Press: The Persistence of Subaltern Images.”  In, Muslim  Women  in  War  and  Crisis:  Representation  and  Reality ,  edited  by Faegheh Shirazi, 227–44. Austin: University of Texas Press.
(Ramírez 2010, 231)
Pedoman Menulis Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan
c.  Jurnal Bogren, Alexandra. 2011. “Gender and Alcohol: The Swedish Press Debate.” Journal of Gender Studies 20, no. 2: 155–69.
(Bogren 2011, 156)
d.  Artikel dalam Surat Kabar/Majalah Lepore, Jill. 2011. “Dickens in Eden.” New Yorker , August 29.
(Lepore 2011, 52)
e.  Artikel Surat Kabar/Majalah online Bumiller, Elisabeth, and Thom Shanker. 2013. “Pentagon Lifts Ban on Women in Combat.” New York Times , January 23. Accessed January 24, 2013. http://www.nytimes.com/2013/01/24/ us/pentagon-says-it-is-lifting-ban-on-women-in-combat.html.
(Bumiller and Shanker 2013)
f.  Internet Google. 2012. “Privacy Policy.” Google Policies & Principles. Last modified July 27. Accessed January 3, 2013. http://www.google.com/policies/privacy/.
(Google 2012)
g.  Skripsi/Tesis/Disertasi Levin, Dana S. 2010. “Let’s Talk about Sex . . . Education: Exploring Youth Perspectives, Implicit Messages, and Unexamined Implications of Sex Education in Schools.” PhD diss., University of Michigan.
(Levin 2010, 101–2)
h.  Makalah Seminar/tidak diterbitkan Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.
(Adelman 2009)
14. Rujukan berupa Wawancara
Rujukan wawancara tidak harus dituliskan dalam daftar pustaka, cukup dicantumkan dalam tulisan yang terdiri dari: nama informan, tanggal/bulan/tahun wawancara, misalnya sebagai berikut: Kadang ada umat yang minta dilayani secara agama Khonghucu ketika akan menikah atau terjadi kematian. Semula tidak tahu kalau dia Khonghucu. Semua kita layani. Tidak melihat dari mana kalau ada yang minta di urus secara Khonghucu ya pengurus melayaninya (Setiawan B dan Kis Dewi—Rohaniwan, 8 Sept. 2014).
15. Penulisan Transliterasi mengikuti pedoman Library of Congress (LoC):
Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 2, Juli-September 2017, Halaman 249 - 252
Vokal dan Diftong: