Supriyatna  Adi  Sujatno,  Umar  Aris  (2023) Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  yang  sedang  Menjalani Proses  Pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak, (8)  9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG SEDANG MENJALANI PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
Supriyatna, Adi Sujatno, Umar Aris Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: lawzhay@gmail.com, adisujatno@iblam.ac.id, umararis@Iblam.ac.id

## Abstrak
Anak  yang  tumbuh  dalam  lingkungan  yang  berisi  orang-orang  terpelajar,  sopan, ramah cenderung akan mengikuti orang sekitarnya karena yang dilihat adalah tata krama yang dilakukan oleh orang dewasa. Jika anak tumbuh dalam lingkungan yang berisi orang-orang yang tidak berpendidikan atau bahkan dikelilingi pelaku-pelaku kejahatan,  maka  anak  tersebut  akan  lebih  cenderung  berperilaku  kasar  dan  tidak segan  untuk  melakukan  kejahatan  ataupun  kekerasan.  Metode  penelitian  yang penulis  gunakan  adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder.  Data sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,sekunder  maupun  tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan  hasil  penelitian,  penulis  menyimpulkan  bahwa  Bentuk  perlindungan hukum  terhadap  anak  yang  menjalani  proses  pembinaan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  adalah  berhak  melakukan  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaan  masing-masing,  berhak  mendapatkan  perawatan  baik  perawatan jasmani  atau  rohani,  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran,  berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan,  berhak  mendapatkan  bahan  bacaan  dan  mengikuti  siaran  media  massa lainnya  yang  tidak  dilarang,  berhak  mendapatkan  kunjungan  keluarga,  penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),  pembebasan  bersyarat  (asimilasi),  mendapatkan  cuti  (cuti  mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas).
Kata kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Pembinaan Di LPKA.

## Abstract
Children who grow up in an environment that contains educated, polite, friendly people  tend  to  follow  people  around  them  because  what  is  seen  is  the  manners carried  out  by  adults.  If  the  child  grows  up  in  an  environment  that  contains uneducated people or even surrounded by perpetrators of crime, then the child will be more likely to behave violently and not hesitate to commit crimes or violence.
The research method that the author uses is the normative juridical method, which is research that prioritizes literature data, namely research on secondary data. The secondary data can be primary, secondary or tertiary legal material. This research includes research on positive legal provisions in force in Indonesia relating to legal protection  of  children  who  are  undergoing  the  formation  process  at  the  Special Child Development Institute (LPKA). Based on the results of the study, the author concludes that the form of legal protection for children who undergo the formation process  at  the  Special  Child  Development  Institute  is  the  right  to  worship  in accordance  with  their  respective  religions  and  beliefs,  the  right  to  get care  both physical  and  spiritual  care,  the  right  to  education  and  teaching,  the  right  to  get proper  health  and  food  services,  the  right  to  complain,  the  right  to  get  reading materials  and  to  follow  broadcasts  Other  mass  media  that  are  not  prohibited, entitled to visits by family, legal counsel, or certain other persons, are entitled to reduced  criminal  terms  (remission),  parole  (assimilation),  leave  (leave  to  visit family and leave before release.
Keywords: Child; Legal Protection; Coaching at LPKA.

## Pendahuluan
Anak  merupakan  suatu  faktor  yang  penting  dari  suatu  bangsa,  dimana  anak merupakan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  generasi  penerus  bangsa  yang seharusnya  dijaga  dan  dilindungi.  Sebagaimana  amanat  konstitusi  Indonesia  atau Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  bahwa:  “setiap  anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Setiadi, 2017).
Faktor  lingkungan  memiliki  pengaruh  dalam  pembentukan  karakter  anak. Lingkungan sosial tempat anak bersosialisasi akan mempengaruhi sifat dan karakter anak tersebut karena anak sangat mudah terpengaruh dengan orang sekitarnya (Santika et al., 2019). Jika anak berada dalam lingkungan yang baik maka akan berpengaruh baik bagi karakter  anak  tersebut,  begitu  pula  sebaliknya,  lingkungan  yang  buruk  akan  memberi pengaruh buruk karena anak belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang berisi orang-orang terpelajar, sopan, ramah cenderung akan mengikuti orang sekitarnya karena yang dilihat adalah tata krama yang  dilakukan  oleh  orang  dewasa (Nawawi  Arief,  2009).  Jika  anak  tumbuh  dalam lingkungan  yang  berisi  orang-orang  yang  tidak  berpendidikan  atau  bahkan  dikelilingi pelaku-pelaku kejahatan, maka anak tersebut akan lebih cenderung berperilaku kasar dan tidak segan untuk melakukan kejahatan ataupun kekerasan.
Hal-hal seperti diataslah yang biasanya menjadi faktor anak dibawah umur pun dapat  melakukan  tindak  pidana,  mulai  dari  melakukan  pencurian,  penganiayaan, pemerkosaan,  penyalahgunaan  narkoba,  bahkan  pembunuhan  di  umur  yang  terbilang masih  sangat  muda.  Anak  dibawah  umur  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak  bisa
sepenuhnya  disalahkan  karena  perbuatannya.  Peran  orang  tua,  masyarakat  serta pemerintah mempunyai andil  yang  besar dalam  mencegah  terjadinya  kejahatan  di usia dini.
Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  harus  tetap  mempertanggungjawabkan tindakannya agar anak tersebut menyadari perbuatannya itu salah dan tidak mengulangi kesalahannya.  Salah  satunya  adalah  menempuh  proses  hukum  jika  kejahatan  yang dilakukan  tergolong  berat.  Salah  satu  hak  dari  seorang  anak  adalah  mendapatkan perlindungan. Secara hukum, negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak khususnya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu  perlindungan  anak  juga  diberikan  kepada  anak  yang  telah  disempurnakan  dengan berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Siddiq, 2015).
Anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  oleh  pengadilan  maka  akan  ditempatkan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Adanya LPKA yang menjadi tempat anak menjalani hukumannya diharapkan dapat membina atau menata kembali perilaku anak yang  menyimpang  sehingga  dikemudian  hari  anak  tersebut  tidak  mengulangi perbuatannya dan siap dikembalikan kepada masyarakat. LPKA dibuat agar narapidana anak tidak digabungkan dengan narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Secara  psikologi,  seorang  anak  yang  sering  berinteraksi  dengan  orang  dewasa pola  perilakunya  akan  mengikuti  orang  sekitarnya  terlebih  lagi  jika  narapidana  anak sering  berinteraksi  dengan  narapidana  dewasa  yang  telah  melakukan  kejahatan  akan timbul  kecenderungan  anak  tersebut  semakin  jahat  atau  mengetahui  cara  berbuat kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang lebih berpengalaman. Belum lagi masalah kekerasan  seksual  yang  kerap  terjadi  di  Lapas,  tentu  saja  anak  akan  menjadi  sasaran utama  karena  fisiknya  yang  lemah  sehingga  sulit  melakukan  perlawanan.  Banyaknya dampak negatif yang akan timbul maka perlu dipisahkan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa (Anak, 2016).
Penjatuhan  pidana  bagi  anak  yang  melakukan  pidana  harus  memperhatikan kesejahteraan  anak  tersebut  supaya  tidak  memberi  pengaruh  buruk  bagi  tumbuh kembangnya. Meskipun anak tersebut telah melakukan kejahatan di masa kecilnya namun masih besar harapan untuk anak tersebut berubah menjadi lebih baik. Masa depannya pun masih panjang sehingga masih dapat diperbaiki dengan penanganan dan pembinaan yang benar.
Untuk  melaksanaan  pembinaan  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  anak, diperlukan  dukungan,  baik  yang  menyangkut  kelembagaan  maupun  perangkat  hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan  bagi  anak  perlu  dilakukan  secara  khusus.  Ditetapkannya  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum yang melindungi anak yang tersangkut masalah hukum, yang  dalam  Pasal  1  angka  (1),  pengertian  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah
keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
Perlu perlakuan khusus dalam membina narapidana anak, menurut Pasal 28 huruf b  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  setelah amandemen setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Negara  Indonesia  yang  juga  menjadi  pihak  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  yang  mengatur  prinsip  perlindungan  hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Meskipun  ditempatkan  dalam  LPKA,  hak mendapat pendidikan tidak boleh diabaikan sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  yang  menjelaskan  bahwa  setiap  LPKA  wajib melaksanakan  kegiatan  pendidikan  dan  pengajaran  bagi  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan.  Pendidikan  tersebut  dilaksanakan  di  dalam  LPKA  dan  apabila  telah berhasil menempuh pendidikan tersebut maka akan diberikan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Terkait  dengan  hal-hal  yang  uraikan  diatas,  kiranya  perlu  dikaji  mengenai perlindungan hukum terhadap anak, apakah pembinaan khususnya di bidang pendidikan yang  disediakan  LPKA  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  ada  sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  rumusan  penelitian  ini  yaitu;  1)  Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak?  2)  Bagaimana  hambatan  dalam  proses  pembinaan  anak  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

## Metode Penelitian
Menurut  Peter  Mahmud,  “Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2013). Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman  bagi  ilmuwan  dalam  mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai (Soekanto, 2007).
Jenis  Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian  terhadap data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,sekunder maupun  tersier (Hanitijo,  2000). Penelitian  ini  meliputi  penelitian  mengenai  ketentuan hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum
terhadap anak yang sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

## Hasil dan Pembahasan
A. Bentuk  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Yang  Menjalani  Proses  Pembinaan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita  luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi  generasi  terdahulu,  perlu  mendapat kesempatan  seluas-luasnya  untuk tumbuh  dan berkemang  dengan  wajar  baik  secara  rohani,  jasmani,  dan  sosial.  Perlindungan  anak merupakan  sebuah  usaha  dan  kegiatan  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari (Cahyaningtyas, 2017).
Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Proses  perlindungan  anak  tidak  boleh  dilakukan  secara berlebihan dan harus mempehatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.
Perlindungan  anak  dilaksanakan  secara  rasional,  bertanggung  jawab danbermanfaat  yang  mencerminkan  suatu  usaha  yang  efektif  dan  efisien.  Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisistif, kratifitas, dan hal-hal lain yang  menyebabkan  ketergantungan  kepada  orang  lain  dan  berperilaku  tak  terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya (Marsaid, 2018).
Perlindungan  hak-hak  anak  pada  hakikatnya  menyangkut  langsung  pengaturan dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kebijaksanaan,  usaha  dan  kegiatan  yang menjamin  terwujudnya  perlindungan  hak-hak  anak,  pertama-tama  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  anak-anak  merupakan  golongan  yang  rawan  dan  dependent, disamping  karena  adanya  golongan  anak-anak  yang  mengalami  hambatan  dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak  bermanfaat  bagi  anak  dan  orang  tuanya  serta  bagi  pemerintah,  maka  koordinasi kerjasama perlinduungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan (Gosita, 1985).
Dari bunyi pasal tersebut, tentunya sudah sangat jelas bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama bagi setiap Warga Negara. Setiap Warga Negara pada hakekatnya ikut  bertanggungjawab  akan  perlindungan  anak  yang  mana  implemetasi  dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak. Proses perlindungan anak bertujuan  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berprestasi  secara  optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusaiaan, serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan Sejahtera (Gultom & Sumayyah, 2014).
Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  Hak-Hak  Anak  berdasar  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), oleh karena itu Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak- Hak Anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori Hak-Hak Anak yaitu: a) Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (the Right to Survival). b) Hak Tumbuh Kembang (development right). c) Hak Terhadap Perlindungan (protection rights). d) Hak untuk berpartsipasi (participation rights).
Berbicara  mengenai  pemenuhan  hak-hak  terhadap  anak  tentunya  haruslah memperhatikan pula terhadap pemenuhan hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum,  menginggat  ketika  seorang  anak  masuk  dalam  proses  peradilan  hak-hak  yang melekat pada anak tersebut lebih rentan untuk dilanggar ketika sedang menjalani proses peradilan.  Selain  itu  di  dalam  pelaksanaan  hukuman  haruslah  dibedakan  antara penanganan orang dewasa dengan anak yang sedang menjalani masa pidana.
Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum  yang  berlaku.  Perlindungan ini  diperlukan menginggat  anak  merupakan  bagian masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  secara  fisik  dan  mental  dimana  anak memerlukan  sebuah  perlindungan  dan  perawatan  khusus.  Perembangan  perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga di Negara-negara di dunia antara lain di Chicago.
Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak diatur  oleh  sejumlah  konvensi  internasional  yang  menjadi  dasar  acuan  pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi dasar perlakuna terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana dapat diuraikan sebagai berikut:
Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (Universal  Declaration  Of Human  Rights),  yang  mengatur  tentang:  1)  Setiap  orang  tidak  boleh  dianiaya  atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan. 2) Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 3) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dibuang secara sewenang-wenang.
Konvenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (International Convenan on Chivil and Political Right) yang mengatur tentang: 1) Setiap orang yang ditahan,  saat  penahanan  harus  diberitahukan  alasan  dan  secepat  mungkin  diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya. 2) Setian orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan  oleh  undang-undang.  3)  Setiap  orang  yang  ditahan  atas  tuduhan  kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa.
Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the child). Hak anak  yang  wajib  diberikan  perlindungan  oleh  Negara  ketika  anak  tersebut  berhadapan dengan hukum yaitu: 1) Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau
pemenjaraan  seumur  hidup  tanpa  kemungkinan  pembebasan.  2)  Anak  tidak  dapat dirampas  kebebasannya  secara  melanggar  hukum  atau  dengan  sewenang-wenang. Penagkapan,  penahanan  atau  pemenjaraan  sesuai  dengan  undang-undang,  dan  harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. 3) Anak yang ditahan arus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
Peraturan-peraturan  Minimum  Standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (The Beijing Rules). Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan  dengan  peradilan  anak  berhak  medapatkan  perlakuan  sebagai  berikut:  1) Pelaksanaan peadilan pidana harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi. 2)  Usia pertanggungjawaban pelaku anak berkisar 7tahun hingga 18 tahun atau lebih tua. 3) Saat penangapan anak harus dihindarkan dari tindakan kekerasan fisik  dan  bahasa  kasar.  4)  Anak  pelaku  tindak  pidana  diupayakan  untuk  dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
Pedoman  Peserikatan  Bangsa-Bangsa  dalm  rangka  pencegahan  tindak  pidana remaja tahun 1990 (United Nation Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, “Riyadh  Guidelines’),  yang  antara  lain  menyebutkan:  1)  Keberhasilan  pencegahan terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  memerlukan  upaya  dari  seluruh  masyarakat  guna menjamin perkembangan kea rah proses dewasa secara harmonis dengan meghormati dan mengembangkan  kepribadian  mereka  sejak  masa  kanak-kanak.  2)  Anak  harus mempunyai  peran  dan  kerja  sama  aktif  dengan  masyarakat  agar  tidak  semata-mata menjadi objek sosialisai ataupengawasan. 3) Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan  tindak  pidana  anak  agar  dikembangkan,  terutama  dalam  hal  badan pengawasan sosial yang resmi agar dapat digunakan sebagai upaya terakhir.

## 2. Pembinaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
Pada hakikatya pola sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi Standard Minimum Rules for the Treatment  of  Prisoners  (SMR).  Salah  satu  konsep  pemasyarakatan  yang  merujuk pada SMR  dapat  dilihat  dari  tujuan  akhir  pemasyarakatan,  dimana  pembinaan  dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat.
Dalam  konsideran  UU  No.  12  Tahun  1995  juga  jelas  disebutkan  bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam  sistem  pemasyarakatan  mengedepankan  prinsip  pengakuan  dan  perlakuan  yang lebih  manusiawi  dibandingkan  dengan  sistem  peenjaraan  yang  mengedepankan  balas dendam dan efek jera.
Tujuan  penyelenggaraan  sistem  pemasyarakatan  adalah  pembentukan  warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi  tindak  pidana,  kembali  ke  masyarakat,  aktif  dalam  pembangunan,  hidup wajar  sebagai  warganegara  dan  bertanggugjawab.  Terkait  dengan  hal  ini  Soejono
Dirdjosisworo (1977) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap narapidana dengan maksud secara langsung dan  minimal  menghindarkan  pengulangan  tingkah  laku  yang  menyebabkan  keputusan hakim tersebut.
Lapas  mempunyai  tugas  pemasyarakatan  dan  berfungsi  dalam  melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan (Dirjosisworo, 1977).
Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  bukanlah  tempat  untuk  menghukum  anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tetapi tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan anak dikembangkan dalam rangka memelihara  masa  depan  anak  yang  bersangkutan.  Hal  tersebut  bukan  hal  yang  mudah untuk diimplementasikan pada semua narapidana anak.
Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran  dari  peradilan  anak  (juvenile  justice)  itu  sendiri  yang  bertolak  dari  dasar pemikiran  baru  yang  dapat  ditentukan  apa  dan  bagaimana  hakikat  wujud  dari perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari  peradilan  anak  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan  utama  untuk  mewujudkan kesejahteraan  anak  yang  pada  dasarnya  merupakan  bagian  integral  dari  kesejahteraan social (dan Muladi, 2007).

## B. Hambatan Dalam Proses Pembinaan Anak Di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai organiasi yang mempunyai tugas  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap  Anak  Pidana  yang  dititipkan  di  lembaga, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan agar Anak Pidana mengalami perubahan  dalam  bertingkah  laku  selama  masa  pembinaan  di  dalam  lembaga  maupun kesiapan untuk kembali dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Anak Pidana yang berusia  12  tahun  sampai  dengan  18  tahun,  adalah  usia  yang  sedang  memasuki  masa pubertas  di  mana  faktor  kelompok  bermainnya  maupun  dari  lingkungannya  memiliki pengaruh yang besar terhadap diri mereka.
Usia  12  tahun  sampai  dengan  18  tahun  adalah  suatu  masa  di  mana  anak-anak berusaha mencari jati dirinya di mana anak berusaha untuk memperoleh mpengakuan dari orang lain, baik dari teman-teman sepemainannya, sekolah maupun lingkungan sosialnya. Hal  ini  berkaitan  dengan  kegiatan  pembinaan  yang  akan  diberikan  kepada  anak-anak seusia mereka sehingga tujuan dari pembinaan tersebut dapat tercapai artinya kegiatan pembinaan  yang  akan  dilaksanakan  harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang  berkaitan dengan masa pertumbuhan mereka.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan,  pembinaan  bagi  Anak Pidana di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah sebagai berikut:

## a. Hambatan di Bidang Pendidikan
Istilah  pendidikan  berasal  dari  kata  paedagogie.  Istilah  tersebut  berasal  dari bahasa  Yunani,  yaitu  puedos  dan  agoge  vang  berarti  "saya  membimbing,  memimpin anak".  Berdasarkan  asal  kata  tersebut,  maka  pendidikan  memiliki  pengertian  seorang yang tugasnya membimbing anak Pidana di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) di  dalam  pertumbuhannya  kepada  arah  berdiri  sendiri  serta  bertanggung  jawab. Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek.
Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara  konkret  (nyata).  Kumpulan  dari  semua  proses  yang  memungkinkan  seseorang Anak  Pidana  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  untuk  mengembangkan kemampuan dan sikap-sikap serta bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif dalam masyarakat dimana dia hidup.
Proses sosial di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan  terkontrol  (khusus  di  lingkungan  sekolah),  sehingga  mereka  dapat  memperoleh kemampuan  sosial  dan  perkembangan  individu  yang  optimum.  Setiap  anak  berhak memperoleh pendidikan. Bahkan anak-anak yang cacat dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetap berhak memperoleh pendidikan dalam keterbatasannya. Walaupun harus mendekam di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, bagi anak yang berhadapan dengan  hukum  tetap  berhak  memperoleh  pendidikan  melalui  pembinaan  di  dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Pembinaan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA))  diperlukan  suatu  tahapan-tahapan,  sehingga efektifitas sanksi vang dijatuhkan kepada anak dapat mencapai sasaran yang diharapkan yaitu anak dapat kembali hidup secara normal tanpa ada suatu tekanan secara psikologi dalam  menjalani  kehidupan  masa  depannya.Salah  satu  tahap  yang  terpenting  adalah tahapan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.Melalui pembinaan yang bersifat mendidik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak,  memberi  kesempatan  bagi  anak  yang berhadapan dengan hukum untuk menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab.

## b. Hambatan di Bidang Pembina
Pembina  yang  berada  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  masih membutuhkan  suatu  pengetahuan  khusus  tentang  pembinaan  terhadap  anak  yang bermasalah.Pengetahuan  khusus  ini  salah  satunya  mengenai  kemampuan  menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik antara pembina dengan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Menciptakan pola hubungan dan komunikasi yang baik antara pembina dan Anak Pidana merupakan suatu tugas yang tidak gampang karena para pembina membutuhkan keterampilan  khusus  termasuk  pengetahuan  mengenai  psikologi  perkembangan  Anak Pidana  (Silalahi  et  al.,  2019).  Hambatan  dalam  pola  hubungan  dan  komunikasi  antara
Pembina  dengan  Anak  Pidana  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  semua  pihak  untuk terwujudnya tuivan pembinaan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  terhadap  Anak  Pidana  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  diperoleh  keterangan  bahwa  salah  satu  faktor penghambat yang dihadapi Anak Pidana di dalam mengikuti kegiatan pembinaan adalah faktor  pembina  atau  pegawai.  Anak  Pidana  menganggap  pembina  yang  memberikan masih kurang dalam hal kejiwaan, perasaan dan keinginan Anak Pidana.

## c. Hambatan di Bidang Motivasi
Motivasi adalah suatu dorongan/keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sosialnya. Setiap anak memiliki semangat/motivasi yang masih kuat dan hal ini merupakan potensi yang harus kembangkan ke arah yang positif. Namun disisi lain, seorang anak yang berusia dari 14 tahun sampai dengan 18 tahun sangat rentan terhadap pengaruh negatif yang datang baik dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga akan  mempengaruhi  motivasi  dalam  mengikuti  suatu  kegiatan  termasuk  kegiatan pembinaan  seperti  dalam  mengikuti  program  pembinaan  Pembebasan  Bersyarat  (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Assimilasi dan Cuti Bersyarat (CB) yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi atau semangat Anak Pidana  dalam  mengikuti  kegiatan  pembinaan  adalah  keadaan  ekonomi  keluarga  yang kurang mampu, yaitu Anak Pidana, "Anak Hilang" (tidak- jelas asal usul keluarganya), anak  yang  orang  tuanya  yang  bekerja  sebagai  penarik  becak,  anak  yang  orang  tuanya tidak memiliki pekerjaan tetap, serta anak yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang kecil.

## d. Hambatan di Bidang Sarana dan Prasarana
Hambatan  yang  dihadapi  pembina  dalam  mendidikan  Anak  Pidana adalahterbatasnya sarana atau fasilitas yang diadakan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak  (LPKA).  Minimnya  sarana  penunjang  kegiatan  olahraga,  sarana  prasarana  untuk mengembangkan  bakat  yang  dimiliki,  dll  akan  mengakibatkan  keengganan  dari  Anak Pidana untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di LPKA
Pembina  maupun  Kepala  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri kegiatan yang diadakan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan Anak Pidana. Pihak lembaga hanya diperkenankan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS)  sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.
Selanjutnya  hasil  pengamatan  penulis  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  mengatakan  bahwa  salah  satu  hambatan  yang  dihadapi  di  dalam  mengikuti kegiatan pembinaan adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Diantaranya yaitu; belum tersedianya buku-buku yang memadai di Perpustakaan, terbatasnya pakaian dan sepatu
yang  dibutuhkan  untuk  kegiatan  Pramuka,  peralatan  untuk  kegiatan  pelatihan  kerja seperti pelatihan perbengkelan, meubel dan pelatihan menjahit kurang memadai.

## Kesimpulan
Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani proses pembinaan di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  adalah  berhak  melakukan  ibadah  sesuai  dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani  atau  rohani,  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran,  berhak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak,  berhak  menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang  tidak  dilarang,  berhak  mendapatkan  kunjungan  keluarga,  penasihat  hukum,  atau orang  tertentu  lainnya,  berhak  mendapatkan  pengurangan  masa  pidana  (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas).
Perlindungan hukum bagi anak yang melanggar tindak pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak anak. Keadilan restoratif sebagai tujuan dalam melaksanakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan mampu menjauhkan anak dari proses peradilan  sehingga  dapat  menghindari  stigma  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan si anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar. Karena kejahatan narkotika  adalah  kejahatan  tanpa  korban,  maka  anak  yang  terlibat  dalam  kejahatan narkotika haruslah dianggap sebagai korban.
Hambatan dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pendidikan Khusus Anak, yaitu  hambatan  dalam  mewujudkan tujuan  pembinaan  yaitu  reintegrasi  sosial;  a) Alat- alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan belum tercukupi; b) Alat-alat yang dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  pembinaan  mengalami  kerusakan;  c).  Tidak  adanya tenaga  pengajar  atau  guru  yang  ahli  dalam  bidangnya;  d)  Program  konseling  belum memiliki  seorang  konselor  dari  LPKA;  e)  Masyarakat  Indonesia  masih  belum  terbuka untuk menerima kembali anak sebagai mantan pelaku tindak pidana; f)  Kebutuhan terkait anggaran  pembinaan  belum  terpenuhi;  g)  Beberapa  Anak  masih  belum  terbuka  atas dirinya dengan walinya di LPKA dan sulit diajak berubah untuk menjadi lebih baik; dan h)  Belum  ada  program  yang  berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  sehingga masyarakat  tidak  mempercayai  Anak  sebagai  mantan  narapidana  untuk  hidup berdampingan dengan mereka

## BIBLIOGRAPHY
Anak, K. P. (2016). Menggugat Peran Negara, Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua dalam Menjaga dan Melindungi Anak .
Cahyaningtyas,  I.  (2017).  Perlindungan  Anak  Pidana  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Secara Perorangan. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 24 (1), 27–39.
dan Muladi, B. N. (2007). Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni, Bandung .
Dirjosisworo,  S.  (1977). Sosio  kriminologi:  amalan  ilmu-ilmu  sosial  dalam  studi kejahatan . Tribisana Karya.
Gosita, A. (1985). Masalah perlindungan anak. (No Title) .
Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia .
Hanitijo, R. (2000). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Marsaid,  D.  R.  H.  (2018). DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM  (MAQASID  ASY- SYARI ‘AH) .
Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno .
Nawawi  Arief,  B.  (2009).  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan  Perspektif  Pembaharuan Hukum  Pidana  dan  Perbandingan  Beberapa  Negara. Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro .
Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W. R. (2019). Pendidikan karakter: studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa. Widya Accarya , 10 (1).
Setiadi, E. M. (2017). Ilmu sosial & budaya dasar . Kencana.
Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. Pandecta Research Law Journal , 10 (1).
Silalahi, A., Marlina, M., Eddy, T., & Nasution, A. R. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan  Anak  Pidana  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  I  Medan. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 1 (1), 98–108.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .

## Copyright holder:
Supriyatna Adi Sujatno, Umar Aris (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: