## PENAKLUKAN RUANG PUBLIK OLEH KUASA AGAMA
Sofia Hayati
sofiahayati_uin@radenfatah.ac.id

## ABSTRACT
SARA conflict adorns the life of the Indonesian people in recent years. The tendency of  each  community  group  to  emphasize  their  respective  identities,  both  cultural  and religious  identity.  The  phenomenon  of  mastering  public  space  by  certain  religious identities  was  found  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta,  precisely  in  the  village  of Sengkan, Desa Condongcatur, Sleman. In this village, the names of the streets were found  with  the  nuances  of  city  names  written  in  the  Bible.  In  conducting  this  study, the author  examines how the impact of the emergence  of certain religious  identities in public space, as well as how the role of community leaders in creating consensus in the public space. This paper was analyzed using discourse theory and consensus of Jürgen Habermas. The concept of Habermas's public space is a space for critical discussion and is open to everyone. What discourse theory wants to show is not the purpose of society, but only the way or procedure to achieve the goal. Rationality is the  method  used  in  accepting  consensus.  As  for  the  impact  of  the  emergence  of certain  religious  identities  in  the  public  sphere,  namely  protests  from  some  minority (Muslim) communities that gave rise to conflict which resulted in residents asking to replace  street  names  with  more  general  names,  without  any  tendency  of  any religious  identity.  In  addition,  the  difficulties  of  Muslims  in  establishing  places  of worship  and  inconvenience  of  minorities  towards  their  environment.  The  role  of community  leaders  in  creating  consensus  in  the  public  sphere,  namely  community leaders who are there have a dual function, so that they can facilitate the purpose of naming the road and reducing community protests so that consensus is premature or fails because there is no awareness of accepting all citizens.
Keywords: religion, public space, discourse, consensus, dominance, rationality

## ABSTRAK
Konflik  SARA  menghiasi  kehidupan  bangsa  Indonesia  dalam  beberapa  tahun belakangan  ini.  Kecenderungan  setiap  kelompok  masyarakat  ingin    menonjolkan identitasnya  masing-masing,  baik  identitas  budaya  maupun  agama.  Fenomena penguasaan  ruang  publik  oleh  identitas  agama  tertentu  penulis  temukan  di  Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di kampung Sengkan, Desa  Condongcatur, Sleman. Di kampung ini dijumpai nama-nama  jalannya bernuansa nama kota yang tertulis di Alkitab.  Dalam  melakukan  kajian  ini,  penulis  mengkaji  bagaimana  dampak munculnya  identitas  agama  tertentu  di  ruang  publik,  serta  bagaimana  peran  tokoh masyarakat  dalam  menciptakan  konsensus  di  ruang  publik.  Tulisan  ini  dianalisis dengan  menggunakan  teori  diskursus  dan  konsensus  Jürgen    Habermas.  Konsep
ruang  publik  Habermas  ini  adalah  ruang  bagi  diskusi  kritis  dan  terbuka  bagi  semua orang.  Yang  ingin  ditunjukkan  oleh  teori  diskursus  bukanlah  tujuan  masyarakat, melainkan  hanya  cara  atau  prosedur  untuk  mencapai  tujuan.  Rasionalitas  adalah metode  yang  digunakan  dalam  menerima  konsensus.    Adapun  dampak  dari munculnya  identitas  agama  tertentu  di  ruang  publik,  yakni  protes  dari  beberapa warga  masyarakat minoritas (muslim) sehingga  menimbulkan konflik yang  berakibat warga  meminta  untuk  mengganti  nama  jalan  dengan  nama  yang  lebih  bersifat umum,  tanpa  adanya  tendensi  dari  identitas  agama  manapun.  Selain  itu,  kesulitan warga  Muslim  dalam  mendirikan  tempat  ibadah  serta  ketidaknyamanan  warga minoritas  terhadap  lingkungannya.  Adapun  peran  tokoh  masyarakat  dalam menciptakan konsensus di ruang publik yakni tokoh masyarakat yang berada di sana memiliki  fungsi  ganda,  sehingga  bisa  melancarkan  tujuan  penamaan  jalan  dan meredam  protes  warga  sehingga  konsensus  yang  terjadi  bersifat  prematur  atau gagal karena tidak ada kesadaran menerima dari seluruh warga masyarakat.
Kata kunci: agama, ruang publik, diskursus, konsensus, dominasi, rasionalitas

## A. Pendahuluan
Realitas multi-religius, multi-etnis, dan multi kelas sosial merupakan gambaran kemajemukan  Indonesia.  Keragaman  ini  harus  diakui  eksistensi  dan  keadaannya. Banyak  kajian  tentang  kondisi  riil  Indonesia  yang  multi-religius.  Sulit  untuk mengatakan  bahwa  di  Indonesia  hanya  akan  hadir  satu  jenis  keyakinan  dalam beragama  karena  Indonesia  juga  dapat  dikatakan  sebagai  miniatur  dunia,  sebab beberapa  agama  resmi  dan  agama  tidak  resmi  seperti  agama-agama  suku  banyak terdapat  di  Indonesia. Hal ini  merupakan bukti otentik bahwa  Indonesia  merupakan negara  yang  multi-religius  sekaligus  multikultur  dituntut  untuk  memahami  kondisi seperti itu agar tidak terjadi konflik SARA di Indonesia.
Konflik  SARA  menjadi  konflik  yang  menghiasi  kehidupan  bangsa  Indonesia pada  beberapa  tahun  belakangan  ini.  Orang-orang  mulai  lebih  memikirkan  dan mementingkan identitas etnik mereka, identitas agama mereka atau identitas budaya mereka daripada identitas orang lain  atau identitas bersama  yakni Bhineka Tunggal Ika.  Semua  identitas  ini  melekat  pada  masing-masing  kelompok  dan  menjadi  faktor yang  dapat  membedakannya  dari  kelompok  agama  maupun  etnis  yang  lain.  Dialog dan  ketersediaan  ruang  publik  merupakan  salah  satu  media  yang  dapat menjembatani persoalan kemunculan identitas masing-masing kelompok.
Yogyakarta  merupakan  miniatur  Indonesia  karena  semua  etnis  ada  di Yogyakarta. Sebagai kota yang mengklaim diri the city of tolerance, kota peninggalan para sultan Mataram itu belakangan justru dibuat gaduh oleh kasus-kasus intoleransi agama  yang  terus  muncul  dan  menunjukkan  intensitas  meningkat.  Konfigurasi sosial-budaya  Yogyakarta  yang  multikultur  sebenarnya  menuntut  adanya  sikap saling memahami dan menghormati perbedaan.
Sayangnya,  sesuatu  yang  diharapkan  seringkali  tidak  sesuai  dengan kenyataan di lapangan. Nilai-nilai luhur yang diwarisi dari budaya adiluhung di masa
lalu  tampaknya  secara  perlahan  mulai  tergerus.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir mulai  muncul  kelompok-kelompok  yang  kurang  memahami  dan  menghayati  norma- norma budaya Yogya yang bertumpu pada semangat kerukunan dan toleransi dalam perbedaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, konflik berbaju agama pun, konon tidak lepas dari  unsur  politik.  Artinya,  ada  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  tertentu  atau tersembunyi  di  balik  peristiwa  konflik.  Terlepas  dari  itu,  secara  umum,  konflik memang  telah  menjadi  bagian  dari  sejarah  hidup  umat  manusia  dan  mustahil dilenyapkan.  Ia  ada  seiring  dengan  adanya  perbedaan-perbedaan  dan  gesekan- gesekan. 1 Bila tidak dapat  dikelola  dengan baik, maka konflik dapat  menjurus pada kekerasan,  dan  sangat  mungkin  akan  berkepanjangan  serta  menciptakan  sentimen kebencian dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Kajian  agama  dan  ruang  publik  semakin  menjadi  diskursus  populer  abad  ini. Isu-isu  seputar  politisasi  agama  menjadi  tema  yang  selalu  hangat  untuk diperbincangkan.  Perkembangan  studi  agama  ini  dengan  sendirinya  meruntuhkan asumsi yang memprediksi bahwa agama akan hilang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Faktanya, agama justru makin menjadi komponen penting dari budaya masyarakat,  dan  bukan  sekedar  masalah  keyakinan  pribadi  dan  praktik  (Casanova 1994: 211).
Fenomena  demikian  ditemukan  di  Indonesia  bahwa  kecenderungan masyarakat  menghidupkan  identitasnya  masing-masing,  diantaranya  identitas berbasis agama, etnik dan budaya menjadi identitas utama mereka di atas Pancasila sebagai  identitas  bangsa.  Akibatnya,  timbul  banyak  pelecehan,  penghinaan  bahkan pengrusakan  terhadap  identitas  orang  lain.  Orang-orang  yang  kemudian  merasa identitasnya  dilecehkan  dan  dihina,  bangkit  memberikan  perlawan  dan  serangan balik  kepada  orang  yang  menghina  dan  melecehkan.  Akibatnya  konflik  tidak  dapat dihindarkan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Masing-masing  kelompok mempertahankan  identitasnya.  Konflik-konflik  yang  ditimbulkan  ini  tidak  hanya merugikan  kehidupan  masyarakat  secara  individu  tetapi  juga  kehidupan  negara secara umum sebagai sebuah persekutuan bangsa.
Kecenderungan  setiap  masyarakat  menghidupkan  identitasnya  masing- masing  menarik  untuk  dikaji  secara  serius.  Fenomena  masalah  penaklukan  ruang publik  ini  penulis  temukan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  tepatnya  di Kampung  Sengkan,  Desa  Condongcatur,    Kecamatan  Depok,  Sleman.Di  kampung ini  dijumpai  nama-nama  jalannya  bernuansa  nama  kota  yang  tertulis  dalam  Alkitab. Misanya, Jalan Nasaret, Jalan Bethlehem, Jalan Yerussalem, dan lain-lain bercorak agama. Penamaan plang nama kampung tersebut berasal dari masyarakat setempat sendiri  yang  penghuninya  awalnya  banyak  yang  Kristiani.  Oleh  karena  itu,  orang- orang  menyebutnya  dengan  nama  Kampung  Kristen  walaupun  ada  entitas  di  luar agama Kristen di Kampung Sengkan.
1 William Chang,  "Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama", dalam Chaider S. Bamualim et al. (ed.), Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini (Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003), h. 27.
Penamaan  plang  nama  jalan  berlabel  agama  di  Kampung  Sengkan merupakan  penamaan  yang  pertama  dari  awal  berdirinya  pada  tahun  1984. Perubahan  nama  jalan  di  kampung    ini  salah  satunya  dikarenakan  munculnya Seminari  di  Jalan  Kaliurang  KM  7  yang  sangat  berdekatan  dengan  Kampung Sengkan. Tokoh berpengaruh di Seminari ini ikut menyebarkan ajaran agama Kristen di Kampung Sengkan.
Berbicara  tentang  identitas  dalam  masyarakat,  juga    tidak  akan  terlepas  dari konteks  mayoritas  dan  minoritas.  Artinya  selalu  muncul  istilah  penduduk  yang memiliki  identitas  lebih  banyak  dan  akhirnya  mendominasi  baik  struktur  maupun tatanan  sosial  dalam  masyarakat.  Kontestasi  perebutan  ruang  publik  ini  dapat menimbulkan  gesekan  terhadap  hubungan  sosial  dan  kerukunan  antar  umat beragama  dalam  masyarakat.  Kelompok-kelompok  identitas  ini  perlu  dipertemukan dan  didialogkan  agar  terciptanya  harmoni  sosial  umat  beragama  di  Kampung Sengkan.  Tulisan  ini  ingin  membahas  mengenai  bagaimana  awal  munculnya  nama jalan berlabel agama di Kampung Sengkan dan bagaimana dampak dari perwujudan identitas agama tertentu di ruang publik terhadap hubungan sosial masyarakat serta bagaimana  peran  tokoh  dan  ummat  beragama  dalam  menciptakan  konsesus  di ruang publik.

## B. Teori Ruang Publik
Penelitian  ini  menggunakan  teori  Jurgen  Habermas  mengenai  Ruang  Publik. Habermas  menegaskan  bahwa  sesungguhnya  ruang  publik  merupakan  sebuah ruang  otonom  yang  berbeda  dari  negara  dan  pasar.  Ia  otonom  karena  tidak  hidup dari kekuasaan administratif  maupun  ekonomi kapitalis,  melainkan  dari civil society. Habermas  mengatakan  bahwa  ruang  publik  sebagai  arena  dimana  argumentasi terjadi,  tidak  dapat  diklaim  sebagai  teritori  oleh  suatu  tradisi  apa  pun.  Sebaliknya, ruang  publik harus  bisa  menjadi locus penyatuan  yang  dapat mendamaikan konflik- konflik,  klaim-klaim  yang  bersaing,  dan  perbedaan-perbedaan  yang  tak  dapat diselesaikan. 2
Konsep  ranah  publik  yang  diangkat  Habermas  ini  adalah  ruang  bagi  diskusi kritis,  terbuka  bagi  semua  orang.  Pada  ranah  publik  ini,  warga  berkumpul  untuk membentuk sebuah opini publik, dimana “nalar publik” tersebut akan bekerja sebagai pengawas terhadap kekuasaan negara. Ruang  publik tidak dapat  dipahami sebagai suatu institusi dan tentu saja bukan sebagai suatu organisasi. Tindakan komunikatif adalah sarana utama ruang publik. 3
Untuk memberi penekanan terhadap karakteristik atau fungsi, dapat ditarik tiga (3)  elemen  yang  merupakan  unsur  konstitutif  ruang  publik.  Ketiga  elemen  itu  ialah (1)  orang-orang  privat/individu  warga  negara,  (2)  ruang  diskusi,  dan  (3)  persoalan publik.  Dari  elemen-elemen  ini,  secara  luas  ruang  publik  dapat  dimengerti  sebagai
2 Gusti  A.B.  Menoh. Agama  dalam  Ruang  Publik:  Hubungan  antara  Agama  dan  Negara  dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hal. 87-88.
3 Gusti A.B. Menoh. Agama dalam Ruang Publik…, hal. 85-86.
ruang,  dalam  arti  metaforis,  tempat  orang-orang  berkumpul  untuk  mendiskusikan persoalan-persoalan publik.
Prinsip  ideal  dalam  ruang  publik  borjuis  adalah pertama ,  dalam  ruang  publik hal  yang  menempati  posisi  lebih  tinggi  dari  yang  lain  bukanlah  status,  pangkat, harta,  atau  keturunan,  melainkan  argumen  yang  lebih  baik; kedua ,  argumen  yang muncul dalam ruang publik harus berlandaskan pada kepentingan umum dan bukan kepentingan  partikular;  dan ketiga, ruang  publik  bersifat  inklusif  (Thomassen  dalam Prasetyo,  2012:  174).  Prinsip-prinsip  ranah  publik  melibatkan  suatu  diskusi  terbuka tentang  semua  isu  yang  menjadi  keprihatinan  umum,  dimana  argumentasi- argumentasi  diskursif  (bersifat  informal,  dan  tidak ketat  diarahkan  ke  topik  tertentu) digunakan untuk menentukan kepentingan bersama.
Ruang publik bukanlah sekedar ‘tempat fisik’, melainkan komunikasi warga itu sendiri yang mereproduksi ruang di antara mereka. 4 Ada tiga ciri dasar ruang publik ini. Pertama ,  para  aktornya  bukan  berasal  dari  birokrasi  negara  ataupun  dari kalangan  bisnis  yang  dengan  cara  tertentu  berkolaborasi  dengan  kekuasaan, melainkan ‘orang-orang privat’, yaitu warga biasa yang tentu dalam konteks saat itu berasal dari kelas menengah. Karena itu, lingkup komunikasi yang terbangun berciri otonom dari otoritas dan menempatkan otoritas sebagai salah satu elemen partisipan dalam  komunikasi. Kedua ,  terjadi  suatu  proses  pemberdayaan  di  antara  mereka lewat apa  yang disebut Kant: Pertimbangan-pertimbangan rasional tanpa rasa takut dinyatakan  secara  publik  dan  dilandasi  oleh  keprihatinan  terhadap  persoalan- persoalan  yang  merugikan  publik.  Ruang  publik  menjadi  ‘tempat  pengeraman kegelisahan politik warga’ yang menghendendaki perubahan. Ketiga , ruang publik itu sendiri  menjadi  mediasi  antara  isu-isu  privat  para  individu  di  dalam  kehidupan masyarakat  diatasi  lewat  pencarian  kepentingan-kepentingan  publik. 5 Ruang  publik seyogyanya otonom dari pasar dan negara.
Kontestasi perebutan ruang publik ini penulis temukan di Kampung Sengkan, Condongcatur, Depok, Sleman yang merupakan kampung berlabel agama. Identitas agama  yang dijumpai di kampung  ini  merupakan  gambaran realita perebutan ruang publik  oleh  ummat  agama  mayoritas  atas  minoritas.  Perebutan  ruang  publik  ini mengisyaratkan  bahwa  setiap  kelompok  ingin  memperlihatkan  diri  untuk mempertahankan  eksistensinya  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  heterogen, terkadang  tanpa  memikirkan  dampak  dari  dominasi  dan  hegemoni  yang  dilakukan oleh kelompok yang berkuasa.
Dominasi  ummat  mayoritas  menghegemoni  masyarakat  Sengkan,  termasuk pada  struktuktur  sosial  masyarakat  yang  ada  di  dalamnya.  Struktur-struktur  sosial Kampung  Sengkan  didominasi  oleh  pemeluk  agama  Kristen.  Dalam  hal  ini,  aktor sosial di Kampung Sengkan tersebut terdiri dari satu RW dan tiga RT, yakni RT 005,
4 F.  Budi  Hardiman,  “Komersialisasi  Ruang  Publik  menurut  Hannah  Arendt  dan  Jurgen Habermas”dalam Ruang  Publik:Melacak  “Partisipasi  Demokratis”  dari  Polis  sampai  Cyberspace” (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hal. 187.
5 F.  Budi  Hardiman,  “Komersialisasi  Ruang  Publik  menurut  Hannah  Arendt  dan  Jurgen  Habermas” ....hal. 189.
RT  006,  dan  RT  007.  Ketua  RT  005  beragama  Kristen,  Ketua  RT  006  beragama Katolik  dan  nama-nama  Jalan  di  RT  005  dan  006  pun  bernuansa  Kristiani. Sedangkan Ketua RT 007 beragama Islam dan mayoritas warganya juga beragama Islam, serta nama-nama jalan di RT 007 bernama tokoh wayang. Dengan demikian, komposisi penduduk di Kampung Sengkan sangat multi-religius.
Melihat  realita  gambaran  agama  dan  ruang  publik  di  atas,  dapat  dikatakan bahwa  agama  tidak  hanya  memainkan  peranan  yang  integratif  dalam  menciptakan harmoni  sosial  tetapi  juga  bisa  sebaliknya.  Geertz  menggambarkan  bagaimana simbol-simbol  mempengaruhi  dan  membentuk  kehidupan  sosial  di  masyarakat. Dalam  kondisi  yang  seperti  inilah,  orang  cenderung  untuk  membentuk  kelompok- kelompok yang berbasis pada identitas.Dalam pembentukan indentitas, baik individu, kelompok  sosial,  dan  masyarakat  perlu  mengatur  kembali  tujuan  bersama  dalam menjaga harmoni sosial. Karena konstruksi sosial dari identitas  selalu terjadi dalam konteks yang ditandai oleh hubungan kekuasaan.
Sebagai  pembanding,  ada  beberapa  teori  yang  berkaitan  dengan  tema  ini, antara  lain  Gramsci  menggunakan  konsep  hegemoni  untuk  menjabarkan  dan menganalisa  bagaimana  masyarakat  diorganisir  dan  diorganisasikan.  Sehingga hegemoni  menjadi  suatu  bentuk  penguasaan  dengan  cara  transformasi  intelektual, moral, religi, kemudian dengan  gagasan, ide, emosional serta struktur, penguasaan kelas  dengan  konstruksi  kebenaran  yang  dianggap  sesuatu  yang  terjadi  secara alamiah.  Ciri  khas  dari  hegemoni  Gramsci  adalah  dominasi  sebuah  kelas  dengan kelas  yang  lain,  yang  didasarkan  atas  kepemimpinan  sehingga  kelas  yang didominasi  menerimanya  secara  sukarela  sebagai  sesuatu  yang  benar,  alamiah, sebagai common sense.
Untuk menghindari konflik dominasi mayoritas atas minoritas dalam masyarakat yang  multi-religius,  para  pelaku  sosial  dapat  membangun  identitas  baru  yang mendefinisikan  kembali  identitas  atau  posisi  mereka  dalam  masyarakat,  serta mencari  transformasi  struktur  sosial  secara  keseluruhan.  Sasaran  akhirnya  adalah transformasi  nilai –  nilai  kewarganegaraan  yang  dianut  bersama  oleh  publik  yang lebih luas.

## C.  Agama, Kekuasaan, dan Identitas di Ruang Publik
Ruang  publik  seringkali  dipahami  sebagai  ruang  penghubung  antara  ruang privat  di  satu  sisi,  dan  ruang  otoritas  publik (sphere  of  public  authority) di  sisi  lain. Ruang  privat  berkaitan  dengan  keluarga,  sementara  ruang  otoritas  publik  berkaitan langsung  dengan  legitimasi  suatu  pemerintahan  negara  tertentu.  Ruang  publik bergerak di antara dua ruang ini sedemikian rupa sehingga negara, mau tidak mau, menjalankan  pemerintahannya  dengan  terus-menerus  berkonsultasi  pada  opini publik  melalui  ruang  publik.  Ruang  publik  tidak  hanya  sebagai  institusi  atau organisasi  yang  legal,  melainkan  juga  merupakan  komunikasi  antar  warga  itu sendiri.
Habermas  menjelaskan  ruang  publik  memberikan  peran  yang  penting  dalam proses  demokrasi.  Ruang  publik  merupakan  ruang  demokratis  atau  wahana
diskursus  masyarakat,  yang  mana  warga  negara  dapat  menyatakan  opini-opini, kepentingan-kepentingan  dan  kebutuhan  -  kebutuhan  mereka  secara  diskursif. Ruang  publik  bersifat  otonom,  tanpa  intervensi  dari  pemerintah.  Ruang  publik merupakan sarana warga berkomunikasi, berdiskusi, berargumen, dan  menyatakan sikap terhadap problematika politik.
Menentukan  batas  ruang  publik  dengan  ruang  privat  memang  tidak  mudah. Perlu ada garis batas yang cukup tegas agar tidak ada tumpang tindih di dalamnya. Pembedaan  ini  diperlukan  bukan  hanya  perjanjian  sementara  antara  pihak-pihak terkait,  melainkan  sebuah  hukum  yang  bersifat  tetap  dan  berlaku  untuk  umum. Hukum memang menjadi sebuah keniscayaan bagi, dan dalam sebuah ruang publik; bukan  hanya  untuk  membedakannya  dari  ruang  privat,  melainkan  juga  untuk mengelola  perjumpaan  antar  pribadi  itu.  Hanya  perlu  diingat  bahwa  dalam perkembangannya,  pribadi  yang  dimaksud  bukan  hanya  pribadi  perseorangan melainkan  juga  pribadi  yuridis  (badan  hukum)  serta  elemen-elemen  sosial  lainnya. Fokus  perhatian  hukum  adalah  individu  atau  pribadi  manusia  yang  berjumpa  di ruang publik. Keniscayaan hukum di ruang publik bertolak dari sini.
Setiap  pembicaraan  tentang  ruang  publik  sudah  harus  berhadapan  dengan keragaman definisi, suatu persoalan yang tidak mudah dipecahkan: 6 Pertama, Henri Lefebvre,  seorang  pemikir  geografi  dan  arsitektur,  misalnya,  melihat  ruang  publik dalam  pengertian  yang  lebih  dekat  dengan  konsepsi  geografis  -  arsitektural  dalam tata ekonomi- politik modern. Bagi Lefebvre, public domain menunjuk pada “jaringan keterlibatan  dan  ruang  sosial  tertentu  yang  menyangga  kerjasama  dan  koordinasi civitas, terutama dalam interaks i antara kota besar dan ekonomi global”.
Kedua,  bagi  para  ekonom  mainstream,  ruang  publik  mempunyai  pengertian lain  lagi.  Ruang  publik  lebih  menunjuk  pada  “kapasitas  sosial  pemerintah  untuk menjadi manajer yang efektif dalam bidang-bidang dimana mekanisme pasar bebas ( free-market  mechanism )  gagal.  Lebih  jelas,  ruang  publik  adalah  sesuatu  yang muncul karena kegagalan mekanisme pasar bebas dalam menyediakan barang dan jasa  yang  dibutuhkan  semua  warga  masyarakat.  Para  ekonom  mainstream  pada umumnya  melihat  ruang  publik  sebagai  bidang  -  bidang  seperti  lingkungan  hidup, kesehatan  masyarakat,  pendidikan  massal,  keamanan,  dan  semacamnya.  Itulah bidang yang pengadaannya dianggap sebagai tugas pemerintah, bukan swasta.
Ketiga, pengertian ruang publik dalam ilmu kebijakan ( policy sciences ). Di sini, ruang  publik  adalah  istilah  lain  dari  ‘bidang  layanan  publik’  ( public  services ). Kedekatannya  dengan  konsepsi  ekonomi  mainstream  tampak  dari  apa  yang dianggap  sebagai  bidang  cakupan  ruang  publik,  yaitu  bidang-bidang  seperti infrastruktur  jalan,  jembatan,  taman,  keamanan,  jaringan  pengaman,  pendidikan, kesehatan masyarakat, dan semacamnya.
Keempat, dalam berbagai refleksi budaya, ruang publik mengacu pada gugus- gugus  keyakinan,  pandangan,  dan  praktik  yang  menyangkut  sikap,  wacana,  cara berpikir dan cara merasa kolektif, selera serta corak keberadaban yang berlangsung
6 F.  Budi  Hardiman  ( ed. )  Ruang  Publik,  Melacak  “Partisipasi  Demokratis”  dari  Polis  sampai Cyberspace: 372.
dalam  interaksi  sosial.  Jenis  dan  corak  acara  televisi  dalam  kaitannya  dengan perkembangan  selera  publik  yang  beradab,  misalnya,  merupakan  isi  dari  apa  yang se cara kultural ditunjuk sebagai ‘ruang publik’.
Kelima,  dalam  berbagai  refleksi  sosiologis,  konsepsi  ruang  publik  lebih mengacu pada jaringan trust dan resiprositas yang menentukan hidup-matinya (dan ada-tidaknya) kohesi sosial suatu masyarakat. Suatu konsepsi yang mengacu pada ciri dan kadar sosial suatu masyarakat. Keenam, dalam keragamannya, ruang publik dalam  refleksi  filsafat  politik  sesuai  dengan  konsepsi  yang  diajukan  Habermas: “ruang  publik  merupakan  arus  keterlibatan  kolektif  yang  selalu  dinegosiasikan, bersifat  tidak  stabil,  lentur,  dan  terbuka”.  Seperti  banyak  refleksi  lain  dalam  filsafat politik,  biasanya  konsepsi  tentang  ruang  publik  lebih  menunjuk  pada  bentuk ketimbang isi.
Pasca  Orde  Baru,  politik  identitas  Islam  di  Indonesia  berkembang  ke  dalam tiga  bentuk,  yaitu:  (1)  Lahirnya  kelompok-kelompok  Islam  beraliran  radikal  seperti Front  Pembela  Islam  (FPI)  yang  berdiri  tahun  1998  di  Jakarta  dalam  rangka menegakkan amar  ma'ruf nahi  munkar, (2) Gerakan Islamisasi ruang publik bangsa dalam  wujud  menjadikan  Syari'at  Islam  sebagai  kebijakan  publik,  seperti  desakan dicantumkan  kembali  tujuh  kata  yang  pernah  dicoret  dari  Piagam  Jakarta,  yakni “dengan  kewajiban  menjalankan  Syari'at  Islam  bagi  pemeluknya",  ke  dalam konstitusi  Republik  Indonesia,  UUD  1945  atau  perjuangan  menerbitkan  Peraturan Daerah  (Perda)  yang  bernuansa  syari'at  Islam  di  tingkat  daerah,  seperti  Perda  Anti Maksiat, Perda Berjilbab, ataupun Perda  baca al-Qur'an; (3) Berdirinya partai-partai Islam,  seperti  seperti  PBB  (Partai  Bulan  Bintang),  PKS  (Partai  Keadilan  Sejahtera), PKU  (Partai  Kebangkitan  Umat),  PNU  (Partai  Nahdlatul  Ummat),  atau  PUI  (Partai Umat Islam), dalam rangka mengakomodasi aspirasi umat Islam. 7
Dalam  hal  ini,  ruang  publik  menandai  bangkitnya  suatu  masa  dalam  sejarah ketika  individu-individu  dan  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  dapat membentuk  opini  publik,  memberikan  tanggapan  langsung  terhadap  apa  pun  yang menyangkut  kepentingan  mereka  sambil  berusaha  mempengaruhi  praktik  -  praktik politik.
Menurut  Habermas,  ruang  publik  paling  tepat  digambarkan  sebagai  suatu jaringan untuk mengkomunikasikan informasi dari berbagai cara pandang; arus-arus informasi,  dalam  prosesnya  disaring  dan  dipadatkan  sedemikian  sehingga menggumpal  menjadi  simpul-simpul  opini  publik  yang  spesifik  menurut  topiknya". 8 Harapannya,  opini  pubilk  akan  mempengaruhi  proses  pengambilan  putusan  dalam struktur politik dan hukum yang mapan. Kapasitas ruang publik untuk memberi solusi memang  terbatas,  namun  kapasitas  tersebut  dapat  digunakan  untuk  mengawasi
7 Lihat Jamhari dan Jajang Jahroni, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
8 Jurgen  Habermas.  Between  Facts  and  Norms:  Contributions  to  a  Discourse  Theory  of  Law  and Democracy, W Rehg (trans.). (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), h. 360.
bagaimana  sistem  politik  menangani  persoalan-persoalan  yang  muncul  di  tengah masyarakat. 9
Dimensi sejarah tentang identitas menunjukkan bahwa identitas itu tidak pasti, tidak  konstan,  dan  tidak  kekal,  tetapi  kadang  berubah  dan  dapat  dibentuk  atau dikonstruksi.  Banyak  faktor  yang  dapat  berpengaruh  dalam  konstruksi  identitas, seperti halnya agama, kekuasaan, politik, dan lain sebagainya.
Castells  padai  tahun  1997,  menulis  dalam  buku “The  Power  of  Identity” menjelaskan  konstruksi  identitas  terbentuk  dari  nilai  dan  pengetahuan.  Proses konstruksi  tersebut  didasari  oleh  atribut  kultural  yaitu  mengutamakan  atas  sumber makna  lain.  Identitas  merupakan  sumber  nilai,  pengalaman,  pengetahuan  dan atribut kultural yang menjadi nilai bagi individu atau aktor kolektif.
Merujuk  pada  apa  yang  disampaikan  Manuel  Castelles  dengan  jelas mengatakan  bahwa “The  construction  of  identities  uses  building  materials  from history, from geography, from biology, from productive and reproductive institutions, from  collective  memory  and  from  personal  fantasies,  from  power  apparatuses  and religious revelations” .
Dalam  perspektif  sosiologi,  semua  menyepakati  bahwa  seluruh  identitas adalah dikonstruksikan. Permasalahan utama dalam hal ini adalah, bagaimana, dari apa,  oleh  siapa,  dan  untuk  apa.  Sebagai  sebuah  hipotesis  Manuel  Castells,  yang menyebutkan bahwa secara umum, siapa yang mengkonstruksikan identitas kolektif, dan  untuk  apa,  secara  luas  menunjukkan  makna  simbolik  dari  identitas  ini,  hal tersebut berarti bagi  mereka yang  mengidentifikasikan diri  mereka dengan  identitas ini atau menempatkan diri mereka diluar identitas tersebut.
Dikarenakan  konstruksi  sosial,  identitas  selalu  dalam  konteks  yang  ditandai dengan  relasi  kekuasaan,  Manuel  Castells  membuat  perbedaan  di  antara  tiga bentuk dan asal bangunan identitas 10 :
a. Legitimizing  identity: diperkenalkan  oleh  institusi  masyarakat  dominan  untuk memperluas  dan  merasionalisasikan  dominasi  mereka  terhadap  aktor  sosial. Tahap  ini  bersifat  sosialisasi  atau  memperkenalkan  ke  masyarakat  tentang nilai – nilai yang dibawanya.
b. Resistance  Identity :  dihasilkan  oleh  aktor-aktor  yang  berada  dalam posisi/kondisi terstigmatisasi oleh logika dominasi, sehingga membangun parit perlawanan dan pertahanan dalam basis dengan prinsip bentuk yang berbeda, atau melawan.
c. Project  Identity :  ketika  seorang  aktor  sosial,  dengan  basis  materi  budaya apapun  yang  melekat  padanya,  membangun  sebuah  identitas  baru  yang mengubah posisi mereka, dan dengan demikian mencari transformasi  struktur sosial secara keseluruhan.
Selain  konsep  pembentukan  identitas  di  atas,  kontruksi  identitas  pun  secara sosial  pernah  dijelaskan  oleh  Peter  L.  Berger  dan  Thomas  Luckmann,  yang
9 Habermas, Between Facts and Norms, h. 359.
10 Castells, Manuel. 1997. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, hlm. 8
mencoba menganalisis proses dimana orang menciptakan realitas sosial sehari-hari. Meraka  menyebut  proses  tersebut  sebagai  proses  kontruksi  realitas  simbolik. Menurut  Berger  dan  Luckmann,  dunia  sosial  adalah  produk  manusia,  ia  adalah konstruksi  manusia  dan  bukan  merupakan  sesuatu  yang  diberi  begitu  saja.  Dunia sosial dibangun  melalui tipifikasi-tipifikasi yang  memiliki referensi utama pada objek dan  peristiwa  yang  dialami  secara  rutin  oleh  individu  dan  dialami  bersama  dengan orang lain dalam sebuah pola yang taken for granted. 11
Banyak  cara  sebuah  komunitas  mengekspresikan  identitas  mereka  di  ranah publik  mulai  dari  cara  berpenampilan,  berbicara,  berperilaku  dan  bahkan  sampai dalam  perebutan ruang publik berupa klaim identitas terhadap  akses publik. Ruang publik  bukan  hanya  ruang  fisik,  tetapi  suatu  ruang  sosial  yang  diproduksi  oleh tindakan komunikatif.
Dalam kaitannya dengan kekuasaan dalam ruang publik, penguasa seringkali ikut  campur  dalam  membentuk  memori  kolektif   yang  diinginkan  dengan mengkondisikan atau membangun ruang publik. Selain itu, penguasa beserta pihak yang  berkepentingan  juga  ikut  dalam  melepaskan  ingatan  masyarakat.  Dengan demikian,  ruang  publik  tidak  hanya  sebagai  tempat  pembentukan  memori  kolektif, tetapi juga sebagai tempat pembentukan wacana lupa.
Ruang  publik  berifat  bebas  dan  tidak  terbatas.  Ia  tidak  terikat  dengan kepentingan-kepentingan  pasar  ataupun  kepentingan-kepentingan  politik.  Siapa yang bisa mengendalikan ruang publik, maka dialah yang bisa mempertahankan dan melestarian  kekuasaan.  Karena  ruang  publik  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan kuasa.  Sehingga  dalam  catatan  sejarah  hingga  kini,  penguasa  selalu berkepentingan  untuk  mengkondisikan  bahkan  memaksakan  kehendak  agar  ruang publik bisa mendukung arah politik kekuasaannya.
Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  penggambaran  terbaik  tentang  ruang publik itu sebagai sebuah jaringan komunikasi informasi dan opini, baik opini negatif maupun positif tentang suatu persoalan. Dari aktivitas komunikasi informasi tersebut maka  ruang  publik  menjadi  mediator  bagaimana  beragam  pendapat,  pandangan atau  opini  itu  dikembangkan,  diproses,  dan  disarikan  yang  akhirnya  disimpulkan dengan cara-cara tertentu membentuk sebuah opini publik yang lebih spesifik.
Secara ideal, komunikasi tersebut bebas dan terbuka serta tidak ada tekanan. Bagi  Habermas  komunikasi  yang  bebas  dan  terbuka  berarti  suatu rasionalisasi dalam kehidupan. Artinya, yang berinteraksi dengan yang lain akan secara rasional termotivasikan untuk menerima komunikasi yang bebas dan terbuka yang mengarah pada  kesalingpahaman.  Metode  rasional  akan  digunakan  untuk  menerima konsensus. Konsensus  akan  muncul  dan  dipahami  jika  argumen  yang  lebih  baik menang.  Artinya,  orang-orang  memperdebatkan  isu-isu  dari  konsensus  dicapai hanya  berdasarkan  pada argumentasi yang  paling  baik. 12 Habermas  menegaskan sebagai berikut:
11 Lihat Berger, Peter L. and Thomas Luckman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan, LP3ES: Jakarta,1990, hlm. 23
12 F. Budi Hardiman, Teori Diskursus Dan Demokrasi , h. 8
All  decisions  are  for  now,  provisional  and  can  be  returned  to  at  any time. These deliberations also include the interpretation of needs and wants. There are three principles of this discourse: (1) universalization -  it  constrains  all  to  adopt  the  perspectives  of  all  others  in  the balancing of interests - in a scaled down version of Kant's categorical imperative;  (2)  only  those  norms  can  be  valid  that  meet  with  the approval  of  all  affected  in  their  capacity  as  participants  in  the  dis- course;  (3)  consensus  can  be  achieved  only  if  all  participants participate freely. 13
Dengan  demikian,  dunia  kehidupan  tampak  sebagai  “jaringan  kerjasama  - kerjasama  yang  dimungkinkan  lewat  komunikasi.  Tindakan  komunikatif  pada akhirnya  bertujuan  pada  konsensus.  Konsensus  ini  dapat  dianggap  rasional,  jika para peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim- klaim  kesahihan  tersebut  secara  bebas  dan  tanpa  paksaan.  Menurut  Habermas, keberhasilan komuni kasi tergantung pada kemampuan pendengar untuk “menerima a tau  menolak”  klaim-klaim  kesahihan  itu.  Artinya,  klaim-klaim  kesahihan  itu  harus benar, tepat dan jujur, agar pendengar dapat mengambil sikapnya.
Namun demikian, tentu saja, keterlibatan agama di ruang publik tetap memiliki batasan,  yaitu  bahasa  religius  partikular  agama  mesti  "diterjemahkan"  terlebih dahulu  ke  dalam  bahasa  yang  dapat  diterima  oleh  publik,  yaitu  memiliki  'status epistemis'  yang  dapat  diterima  oleh  para  warga  lainnya.  Kesejajaran  inilah  yang disebut  dengan  masyarakat  'postsekular'yang  di  dalamnya  warga  beriman  memiliki hak  komunikasi  yang  sama.  Dengan  demikian,  keabsahan  suatu  keterlibatan kelompok  keagamaan  dalam  ruang  publik  kebangsaan,  sebagaimana  yang diperlihatkan oleh kelompok-kelompok Islam formalis-radikal, sama sekali tidak bisa dibenarkan karena akan mencederai nilai-nilai kemajemukan bangsa.
Habermas  menyebut  perlunya  ‘sikap  epistemis’  para  warga  religius  untuk memungkinkan  deliberasi  publik,  yaitu  bukan  mendialogkan  isi  doktrin  religius eksklusif,  melainkan  mengambil  isi  rasional  inklusif  dalam  iman  religius  yang bersentuhan  dengan  persoalan  keadilan  sosial  kemanusiaan  universal.  Sikap  ini tidak hanya harus dimiliki di antara waranegara yang berbeda-beda agama. Bahkan sekiranya masih ada masyarakat homogen dengan satu agama, menurut Habermas, para  anggotanya  akan  memahami  diri  mereka  bukan  sebagai  'jemaat'  atau  'umat', melainkan sebagai 'warganegara' bila mereka hendak hidup  bersama secara politis di dunia ini. Dengan ungkapan lain, Habermas tetap menuntut bahwa alasan-alasan religius  yang  disampaikan  oleh  kelompok-kelompok  agama  harus  lulus  dari  ujian universalisasi ("U").
Prinsip  universalisasi (“U”)  menyiratkan bahwa ketepatan suatu  norma  moral ditentukan  melalui  sebuah  konsesus  rasional.  Akan  tetapi  pemahaman  seperti  itu tidak  sepadan  dengan  kebenaran  moral  karena  persetujuan  semua  orang.
13 Habermas, Between facts and norms, 1996. h. 305.
Konsensus  dalam  politik  jauh  lebih  tergapai  daripada  dalam  kebenaran  moral universal.  Yang  dipersoalkan  di  sini  bukanlah  bagaimana  kita  sebagai  manusia, melainkan bagaimana kita sebagai warganegara seharusnya bertindak secara tepat, jika kita hendak hidup bersama dalam kerangka norma-norma politis yang mengikat semua.
Menurut Habermas, visi dan bahasa keagamaan dapat memainkan peran dan menyumbang  pada  proses  dan  pengambilan  keputusan  politik, hanya  jika visi  dan bahasa itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa universal tadi serta dijustifikasikan oieh pertimbangan-pertimbangan yang semata- mata rasional. Proses penerjemahan ini berlangsung pada ranah publik — yang bagi Habermas berfungsi bagaikan  filter  di  antara  ranah  agama  dengan  negara —  melalui  proses  deliberasi bersama,  dan bukan di  dalam  atau  bahkan  menjadi  bagian  dari  tarik-menarik kekuatan politik di parlemen, peradilan, atau dalam birokrasi pemerintahan. 14 Kedua, tuntutan  yang  sama  juga  ditujukan  Habermas  kepada  para  warga sekular  atau  yang  beragama  lain.  Demokrasi  deliberatif  menghargai  sikap  saling belajar untuk mengerti dari posisi partner diskursus. Seperti arogansi eksklusivisme agama  yang  dapat  memandang  para  warganegara  sekular  sebagai  'jiwa-jiwa  yang tersesat',  arogansi  sekularisme  juga  dapat  dimiliki  oieh  para  warga  negara  sekular jika mereka menilai agama sebagai irasional.
Ketiga, sikap  negara  sendiri  dalam  deliberasi  harus  seperti  neraca  yang setimbang.  Di  sini  Habermas  mewaspadai  bahaya  kesalahpahaman  yang  dapat muncul  jika asas netralitas  yang seharusnya dilaksanakan oieh  negara diidentikkan begitu  saja  dengan  sekularisme  sehingga  asas  netralitas  justru  menyembunyikan pemihakan terhadap sekularisme. Netralitas kekuasaan negara terhadap pandangan hidup  yang  menjamin  kebebasan-kebebasan  etis  yang  sama  bagi  setiap warganegara  tidak  dapat  disamakan  dengan  universalisasi  politis  sebuah pandangan  dunia  sekular.  Di  hadapan  asas  netralitas  sekularisme  juga  merupakan sebuah  pandangan  dunia  substantif  di  antara  pandangan-pandangan  dunia  lain, maka negara juga harus bersikap netral terhadapnya seperti juga terhadap agama.
Keempat, dalam  konteks  sebuah  negara  dengan  mayoritas  agama  tertentu, bukan  hanya  argumen-argumen  minoritas  agama,  melainkan  juga  kontribusi- kontribusi kelompok sekular tidak boleh dibendung begitu saja. Dominasi  mayoritas menjelma  menjadi  penindasan.  Menurut  Habermas,  kelompok  mayoritas  dalam demokrasi  tidak  boleh  mengabaikan  atau  membungkam  potensi  kebenaran argumentasi yang berasal dari kelompok-kelompok minoritas.
Dalam  real  politik,  keempat  batasan  normatif  di  atas  tidak  akan  segera menyelesaikan persoalan agama dalam ruang publik. Agama bukan sekedar atribut sosial, seperti keanggotaan dalam sebuah partai atau kelompok profesi, yang dapat cepat  diganti  dengan  atribut  sosial  lain,  melainkan  sebuah 'comprehensive worldview'. Orang-orang  shaleh  dengan  keyakinan  religius  yang  condong  pada totalitas  dan  integritas  sering  mengalami  kesulitan  untuk  menarik  konsepsi  tentang
14 Habermas dan Ratzinger, The Dialectics of Secularization, h. 130-136.
keadilan ke luar dari keyakinan religius spesifiknya, sehingga mereka melihat orang dan agama lain hanya dari sudut pandangnya yang terbatas.
Peran  agama  untuk  menggalang  solidaritas  sosial  dan  memotivasi  warga beriman  untuk  mematuhi  konstitusi  tidak  ditolak,  namun  peran  itu  akan  berlebihan bila  berubah  menjadi  aspirasi  politis  untuk  mengganti  konstitusi  dan  sistem  hukum dengan  hukum  sakral.  Hal  yang  hendak  dihindarkan  di  sini  tidak  lain  daripada politisasi agama yang akan mencederai otonomi agama itu sendiri dari kepentingan- kepentingan politis.
Di tempat yang lain, Habermas juga menegaskan sebagai berikut:
"...  postmetaphysical  thinking  is  prepared  to  learn  from  religion  while at  the  same  time  remaining  agnostic.  It  insists  on  the  difference between the certainties of faith and publicly criticizable validity claims; but  it  eschews  the  rationalist  presumption  that  it  can  itself  decide which aspects of religious doctrines are rational and which irrational. ”
Dengan  mencermati  uraian  di  atas,  maka  dalam  perspektif  teori  Diskursus, dapat  digarisbawahi  bahwa  netralitas  ruang  publik  bukan  berarti  ruang  hampa  dari agama. Atas nama demokrasi, posisi agama seharusnya ditempatkan secara sejajar dengan  formasi  opini  dan  aspirasi  politis  lainnya.  Diferensiasi  fungsional  dalam masyarakat  modern  yang  mendorong  ke  arah  individualisasi  agama  tidak  secara niscaya mengimplikasikan hilangnya pengaruh dan relevansi agama di ruang publik.
Teori-teori  klasik  ini  hendak  mengarahkan  sejarah  umat  manusia  sebagai keseluruhan untuk mencapai tujuan tertentu dan beroperasi dengan grand narrative yang hendak menata kehidupan umat manusia sebagai keseluruhan untuk bersama- sama menuju ke sebuah tujuan tunggal. Sebaliknya teori diskurkus sama sekali tidak menawarkan  tujuan  apa  pun  yang  harus  dicapai  oleh  masyarakat  modern.  Yang ingin ditunjukkan oleh teori diskurkus bukanlah tujuan masyarakat, melainkan hanya cara  atau  prosedur  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Tujuan  itu  sendiri  pada  gilirannya harus disepakati bersama menurut sebuah prosedur komunikasi yang tepat.
Tantangan  berkaitan  dengan  pluralitas  ini  tentu  saja  bukan  hal  baru  bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini kita berhutang  budi pada para pendiri bangsa kita. Overlapping  consensus  yang  dicari  itu  adalah  Pancasila.  Franz  Magnis-suseno menuliskan: Bangsa Indonesia pernah berhadapan dengan tugas untuk meletakkan tatanan  dasar  kehidupan  kenegaraan  bersama  yang  didambakan,  yaitu  dalam diskusi-diskusi BPUPKI  bulan  Mei sampai Juli 1945. Waktu itu ada  dua pandangan yang  berhadapan  satu  sama  lain:  yang  satu  ingin  menjadikan  agama  mayoritas sebagai  tatanan  dasar  negara,  yang  lain  murni  kebangsaan.  Ternyata  dua pandangan  itu  reasonable:  mereka  masing  -  masing  bersedia  merelakan  sebagian dari cita - cita mereka untuk mencapai cita-cita mereka, penciptaan satu negara dari sabang  sampai  merauke  dimana  semua  suku,  ras,  umat  beragama  dan  komunitas budaya  dapat  hidup  bersama  dengan  baik,  dengan  kewajiban  dan  hak-hak  yang sama,  tanpa  harus  melepaskan  cita-cita  dan  keyakinan  masing  -  masing.  Dengan demikian  seluruh  pluralitas  di  Nusantara  itu  dapat  menerima  negara  yang  ingin
didirikan  itu  sebagai  rumahnya  sendiri  dan  memberikan  komitmen  mereka kepadanya.  Overlapping  consensus  itu  adalah  Pancasila.  Sejak  itu  Pancasila merupakan  jaminan  bahwa  semua  komunitas  yang  bersama-sama  merupakan bangsa Indonesia, termasuk minoritas - minoritas yang paling kecil pun, dapat hidup bersama secara damai dan positif dalam satu negara Indonesia. (Magnis  - Suseno, 2006: 174-175).
Ruang  publik  dalam  pemikiran  Habermas  bertujuan  membentuk  opini  dan kehendak (opinion and will formation) yang mengandung kemungkinan generalisasi, yaitu  mewakili  kepentingan  umum.  Dalam  tradisi  teori  politik,  kepentingan  umum selalu bersifat sementara dan mudah dicurigai sebagai bungkus kehendak kelompok elite  untuk  berkuasa.  Generalisasi  yang  dimaksud  Habermas  sama  sekali  bukan dalam arti statistik, melainkan filosofi karena bersandar pada etika diskurkus.
Tujuan  akhir  dari  multikulturalisme  terletak  pada  pencapaian  “hidup  baik” seperti  yang  terdapat  pada  substansi  etis  setiap  kebudayaan.  Isi  “hidup  baik” tersebut  ikut  menentukan  penerimaan  terhadap  rumusan  kepentingan  umum  yang dibicarakan di ruang publik. Kendati ada kekurangan, pencarian Habermas terhadap ruang  publik  pantas  dibela  di  hadapan  situasi  konflik  di  mana  masing-masing  pihak berkeras  membela  diri  demi  kepentingannya  sendiri.  Fakta  bahwa  kita  semua berbagi  dunia  yang  sama  dan  setiap  orang  terus  -  menerus  berhadapan  dengan pengalaman perbedaan berarti bahwa kita hanya punya dua pilihan: mengusahakan ruang publik atau menanggung akibatnya.

## D.  Penutup
Berangkat  dari  realita  yang  didapatkan  di  lapangan  terkait  adanya penguasaan  ruang  publik  oleh  agama  tertentu,  dapat  disimpulkan  bahwa  dampak dari munculnya identitas agama tertentu di ruang publik, yakni protes dari beberapa warga masyarakat minoritas (Muslim) sehingga menimbulkan konflik hingga saat ini, walaupun  konflik  tersebut  bersifat  tersembunyi.  Selain  itu,  kesulitan  warga  Muslim dalam  mendirikan  tempat  ibadah  serta  ketidaknyamanan  warga  minoritas  terhadap lingkungannya.
Adapun  peran  tokoh  masyarakat  dalam  menciptakan  konsensus  di  ruang publik  sangatlah  besar.  Tokoh  masyarakat  memiliki  fungsi  ganda,  selain  tokoh agama  juga  tokoh  masyarakat  sehingga  bisa  melancarkan  tujuan  penamaan  jalan dan  meredam  protes  warga  terkait  permintaan  untuk  mengganti  penamaan  jalan, sehingga  konsensus  yang  terjadi  bersifat  prematur  atau  gagal  karena  tidak  dapat menampung aspirasi atau keinginan seluruh masyarakat.
Kritik  terhadap  Habermas:  Demokrasi  Habermas  adalah  demokrasi  yang strukturalis.  Tetapi  itu  mengakibatkan  agenda  perlawanan.  (hidden  resisten). Konsensus mengartikan upaya akomodatif terhadap semua elemen. Semua elemen itu  berarti  di  dalamnya  terdapat  multi  identitas.  Menurut  Habermas,  konsensus  itu bisa  terjadi  dengan  bahasa  hukum  universal.  Artinya,  di  sana  ada  pemaksaan  dan tidak  akan  tercapai  equiblirium.  Konsensus  selalu  melahirkan  resistensi  jika  tidak dibangun  dengan  equiblirium  karena  di  sana  ada  diskursus  yang  dominan.
Konsensus terjadi bukan  pada penggalangan  massa, tetapi  lebih pada penguasaan wacana  yang  dimainkan  kelompok-kelompok  yang  kuat.  Teori  Habermas  mengenai konsensus  di  ruang  publik  tersebut  sangat  ideal,  namun  tidak  realistis  mengingat sulit  untuk  mengabaikan  tendensi  beragama  dalam  suatu  wilayah  yang  terdapat mayoritas  di  dalamnya.  Dengan  demikian,  sulit  mengakomodir  beragam  kelompok yang memiliki kepentingan berbeda-beda dalam mencapai tujuannya masing-masing karena  tidak  semua  proses  konsensusional  berjalan  mulus,  yang  dapat  melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang sering diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeney,Bernard –Risakotta.  "Ruang  Publik  Indonesia:  Politik,  Ekonomi  dan  Agama di  Ruang  Umum"  dalam  Etika  Sosial  dalam  Interaksi  Lintas  Agama. Globethics.net  Focus  No  2.  Nina  Mariani  Noor/Ferry  Muhammadsyah Siregar (ed.). ICRS UGM: Yogyakarta. 2014.
Al-Ghazali,  Muhammad.    Sejarah  Perjalanan  Hidup  Muhammad.  Mitra  Pustaka: Yogyakarta, 2004.
Arikunto, Suharsimi.Prosedur Penelitian. Yogyakarta: Rineka Cipta,1993. Azhari,  M.  Subh.  Laporan  Tahunan  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  dan Intoleransi  2014:  "Utang"  Warisan  Pemerintah  Baru.  Jakarta:  The  Wahid Institute. 2014.
Aziz,Abdul.Esai-Esai Sosiologi Agama. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
Azra,  Azyumardi.  "1530-1670:  A  Race  Between  Islam  and  Christianity?"  dalam  Jan Sihar  Aritonang  dan  Karel  Steenbrink  (ed.).  A  History  of  Christianity  in Indonesia. Leiden: Brill. 2008.
Barker,  Chris.  Cultural  Studies:  Theory  and  Practice.  London  and  New  Delhi.  Sage Publication, 2000.
Berger,  Peter  dan  Thomas  Luckman.  The  social  construction  of  reality,  an  ancor book, Garden city. New York: Doubleday, 1996.
Berger,  Peter  L.  and  Thomas  Luckman,  Tafsir  Sosial  Atas  Kenyataan,  LP3ES:
Jakarta,1990.
BPS  Provinsi  D.I.  Yogyakarta,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Angka  2013. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta, 2013.
BPS  Provinsi  D.I.  Yogyakarta.  2013.  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Angka 2013. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
Buku Kenangan 75 tahun Seminari Tinggi St Paulus 1936 – 2011: “Membarui Hidup Bersama  menjadi  Komunitas  Kemuridan”,  bagian  1  Belajar  dari  Sejarah, 2011.
Carter, April, Otoritas dan Demokrasi, Jakarta: Rajawali, 1979. Castells,  Manuel.The  Information  Age:  Ekonomy,  Society  and  Kultur  Volume  I:  The Power Of  Identity. London: Blackwell Publishing, 2001.
Castells, Manuel. The Power of Identity:Second Edition with  A New Preface, Oxford: Wiley-Blackwell, 1997.
Chang,  William.  "Berkaitan  dengan  Konflik  Etnis-Agama",  dalam  Chaider  S. Bamualim  et  al.  (ed.).  Konflik  Komunal  di  Indonesia  Saat  Ini.  Leiden- Jakarta: INIS dan PBB. 2004.
Clifford  Geertz,  Abangan,  Santri,  Priyayi  dalam  Masyarakat  Jawa,  terj.  Aswab Mahasin. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
Darmojuwono, Pr J. Kardinal “Seminari Tinggi Santo Paulus”, dalam Buku Kenangan 25  tahun  Seminari  Tinggi  St.  Paulus  di  Kayen-Kentungan  Yogyakarta. 1993.
Dinuth, Alex. Yerusalem Kota Suci, Jakarta Timur: Pustaka Anno Domini, 2005. Gering, Howard M. Ensiklopedia Alkitab, Djakarta: Immanuel, 1970.
Habermas,  Jurgen  dan  Joseph  Ratzinger,  The  Dialectics  of  Secularization:  On Reason  and  Religion,  disunting  oleh  Florian  Schuller,  (San  Francisco: Ignatius Press, 2006.
——,  Ruang  Publik:  Sebuah  Kajian  tentang  Kategori  Masyarakat  Borjuis. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2012.
——, “Religion in the Public Sphere: Cognitive Presuppositions for the 'Public Use of Reason' by Religious and Secular Citizens”, dalam Between Naturalism and Reli¬gion.
——,The Structural Transformation of the Public Sphere: an In¬quiry into a Category qf Bourgeois Society. Cambridge MIT Prees, 1991.
——,  “Teori  Diskursus  Dan  Demokrasi:  Peralihan  Habermas  ke  dalam  Filsafat Politik”, dalam DISKURSUS, Vol. 7, No. 1, April 2008.
——,Between  Facts  and  Norms:  Contributions  to  a  Discourse  Theory  of  Law  and Democracy, W Rehg (trans.). Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
, Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum' dan 'Ruang Publik ,The  Theory  of  Communicative  Action.  Vol.  I:  Reason  and  the Rationaliza¬tion of Society, T. McCarthy (trans.). Boston: Beacon, 1984. ,The Theory of Communicative Action. Vol. II: Lifeworld and System, T.
Hadiwijoyo,  Suryo  Sakti.  Menggugat  Keistimewaan  Jogjakarta.  Yogyakarta:  Pinus. 2009.
Ha rdiman, F Budi. “Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?”, dalam Basis, no. 11-12, Nov-Des 2004.
——, “Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas” dalam  Ruang  Publik:  Melacak  “Partisipasi  Demokratis”  dari  Polis  sampai Cyberspace”. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
——,Ruang Publik: Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace, PT Kanisius: Yogyakarta, 2014.
——,Demokrasi  Deliberatif:  Menimbang  ‘Negara  Hukum’  dan  ‘Ruang  Publik’  dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
——,Kritik Idiologi. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
Hasan,  Noorhaidi  dan  Irfan  Abubakar  (Ed.),  Islam  di  Ruang  Publik:  Politik  Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia, CSRC UIN Jakarta, 2011.
Heuken, A. (Ed.), Ensiklpoedi Populer tentang Gereja, Yayasan Cipta Loka Caraka: Jakarta, 1975.
Indiyanto,  Agus.  Agama  di  Indonesia  dalam  Angka:  Dinamika  Demografis Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 dan 2010. Yogyakarta: CRCS. 2013.
Ishomuddin. Pengantar Sosiologi Agama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
J.Chr.  Purwawidyana,  Pr,  “Dua  puluh  Lima  Tahun  Seminari  Tinggi  Santo  Paulus  di Kentungan” dalam Buku Kenangan 25 tahun Seminari Tinggi St. Paulus di Kayen-Kentungan Yogyakarta, 1993.
Jamhari  dan Jajang Jahroni. Gerakan Salafi Radikal  di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
Jeffley  K.  Hadden,  "Desacralizing  Secularization  Theory",  dalam  Jeffiey  K.  Hadden dan Anson Shupe (eds.), Religion and Political Order vol. III: Secularization and Fundamentalism Reconsidered. New York: Para¬gon House, 1989.
Kadarsih, Ristiana. Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia, Jurnal Dakwah,Vol. IX No. 1, Januari-Juni 2008. Ki  Sabdacarakatama.  Sejarah  Keraton  Yogyakarta.  Yogyakarta:  Narasi,  Cet.  ke-1. 2009.
\
M.  Subhi  Azhari  et  al.,  Laporan  Tahunan  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  dan Intoleransi  2014:  “Utang”  Warisan  Pemerintah  Baru.  Jakarta:  The  Wahid Institute, 2014.
Mardalis.Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.Jakarta: Bumi Aksara, 1995. Menoh,  Gusti  A.B.  Agama  dalam  Ruang  Publik:  Hubungan  antara  Agama  dan Negara  dalam  Masyarakat  Postsekuler  Menurut  Jurgen  Habermas. Kanisius: Yogyakarta, 2015.
Michael,  Pusey.  Habermas:  Dasar  dan  Konteks  Pemikirannya.  Yogyakarta:  Resist Book, 2011.
Muchtadlirin, Pesantren untuk Perdamaian (PFP): Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik secara Damai, Laporan Penelitian Pemetaan Analisis Konflik di Yogyakarta, 2015.
Muqoyyidin, Andik Wahyu. "Potret Konflik Bernuansa Agama di Indonesia". Analisis. Vol. XII, No. 2, Desember. 2012.
Neuhaus,  Richard  John.  The  Naked  Public  Square:  Religion    and  Democracy  in America  (Grand  Rapids:  W.B.  Eerdmans,  1984)  pada  Islam  di  Ruang Publik:  Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Demokrasi  di  Indonesia,  CSRC UIN Jakarta, 2011.
Parera,  Frans,  M.,  T.  Jakob  Koekerits  (eds.),  Masyarakat  Versus  Negara,  Bogor: Grafika Mardi Yuana, 1999.
Penetapan  Presiden  No.  1  Tahun  1965  (UU  No.1/PNPS/1965),  yang  menetapkan enam  agama  resmi,  yaitu  Islam,  Protestan,  Katholik,  Hindu,  Buddha,  dan Konghucu.
Piliang,  Yasraf  A.  ‘Minimaslisme  Ruang  Publik:  Budaya  Politik  di  dalam  Abad Informasi’ dalam Republik tanpa Ruang Publik.
Prasetyo,  Antonius  Galih.  Menuju  Demokrasi  Rasional:  Melacak  Pemikiran  Jürgen Habermas tentang Ruang Publik, Jurnal  Ilmu Sosial dan PolitikVolume 16, Nomor 2, November 2012, Yogyakarta: UGM.
Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi. 2008.
Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai  Perkembangan  Mutakhir  Teori  Sosial  Postmodern.  Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
Salim,  Agus.Teori  Dan  Paradigma  Penelitian  Sosial:  Buku  Sumber  untuk  Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
Shidqi,Ahmad. Sepotong Kebenaran Milik Alifa. Kanisius: Yogyakarta, 2008. Subkhan,  Imam.  Hiruk  Pikuk  Wacana  Pluralisme  di  Yogya.  Kanisius:  Yogyakarta, 2007.
Sugiyono.Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010. Suseno, Franz Magnis, 12 Tokoh Etika Abad ke-20, Yogyakarta: Kanisius, 2000. Ujan,  Andre  Ata.  Membangun  Hukum,  Membela  Keadilan:  Filsafat  Hukum.
Yogyakarta: Kanisius. 2009.
W.N.  McElrath  dan  Billy  Mathias.  Ensiklopedi  Alkitab  Praktis.  Lembaga  Literatur Baptis: Bandung, 2000.
Wattimena,  Reza  A.A.  Melampaui  Negara  Hukum  Klasik:  Locke-Rousseau-Jürgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius. 2007.
Widjaja, Albert. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES, 1982.