p-ISSN 2087-5630 | e-ISSN 2685-158X
Partisipasi Masyarakat dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis

## Asruari Misda
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis asruari.misda76@gmail.com

## Abstrak
Kajian  ini  dilakukan  berawal  dari  kondisi  masyarakat  Desa  Sekodi  Kecamatan  Bengkalis  yang  cenderung belum  menunjukkan  perubahan  sosial  ekonomi  dari  pelaksanaan  Program  Peningkatan  Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) Kabupaten Bengkalis yang telah berjalan mulai tahun 2011. Penelitian ini ingin melihat  bagaimana partisipasi  masyarakat  Desa Sekodi  terhadap program  PPKMP sebagai  lembaga ekonomi  mikro  desa  yang  dapat  memberikan  stimulus  peningkatan  ekonomi  masyarakat  desa.  Sebagai penelitian  deskriptif  kualitatif,  maka  untuk  mendapatkan  data  penelitian  tersebut  penulis    menggunakan metode  observasi,  dokumentasi  serta  wawancara  terhadap  beberapa  informan  dengan  cara  Snowball Sampling  yang  telah  dilakukan  selama  tiga  bulan  dilokasi  kajian.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat  belum  sepenuhnya  terjadi  seperti  yang  diharapkan  pada  Petunjuk  Teknis  Program PPKMP  Kabupaten  Bengkalis.  Sebagian  masyarakat  Desa  Sekodi  cenderung  pasif  dan  tidak  memberikan pandangan  atau  pendapat  khususnya  pada  tahap  perencanaan  dan  penilaian  program.  Akan  tetapi  proses tersebut tetap dilaksanakan dengan tingkat partisipasi yang rendah, yang dalam konsep Arnstein hal tersebut dapat digolongkan kepada tidak adanya partisipasi (nonpartisipasi).
Kata kunci: Partisipasi, PPKM, Unit Simpan Pinjam

## PENDAHULUAN
Tak  pernah  terlupakan  masa  dimana  krisis  ekonomi  melanda  bangsa  ini,  ekonomi masyarakat  terpuruk,  perusahaan  mengalami  banyak  kerugian,  PHK  dimana-mana  serta harga  kebutuhan  sehari-hari  menjulang  tinggi.  Situasi  itu  menjadikan  negara  semakin kacau  dengan  munculnya  berbagai  gerakan  demonstrasi  dari  berbagai  daerah  yang ditujukan kepada penguasa yang dianggap rezim yang kejam (Hasan et al., 2021). Gerakan sosial  tersebut  semakin  besar  yang  meluluh  lantahkan  semua  pundi-pundi  ekonomi nasional,  stabilitas  nasional  semakin  rapuh  sehingga  pada  klimaksnya  tuduhan  terhadap orde  baru  yang  tidak  mampu  mensejahterakan  rakyat  semakin  mengkristal.  Pemerintah pada saat itu hanya bisa pasrah karena tidak bisa menangani krisis ekonomi serta tak dapat mengelola lonjakan harga kebutuhan dasar masyarakat yang cukup mencekik. Tahun 1997 merupakan  awal  perlawanan  masyarakat  terhadap  pemerintah  sebagai  ekspresi ketidaksetujuan  serta  sikap  atas  ketidakberdayaan  pemerintah  Orde  Baru  saat  itu,  dan memuncak menjadi eskalasi yang semakin besar pada tahun berikutnya.
Perlawanan  masyarakat  secara  meluas  pada  tahun  1998  telah  memunculkan kelompok-kelompok yang konsen terhadap cita-cita gerakan perubahan dengan melakukan
resources mobilization 1 yang  selanjutnya  melahirkan satu gerakan sosial  yang besar pada tahun  tersebut.  Tahun  inilah  menjadi  catatan  penting  melahirkan  gagasan  baru  untuk melakukan redesain konsep pembangunan sehingga melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Perubahan paradigma baru sebagai ide dasar menuju “Good Governance dan Clean Governance” telah  merubah  pola  pembangunan  yang  dianggap  tidak  berpihak  dengan masyarakat . Pada  masa  itu,  masyarakat  sudah  mulai  sadar  bahwa  keterlibatan  mereka sangat  diperlukan  dalam  menentukan  nasib  bangsa  pada  masa  hadapan.  Oleh  karenanya seiring  dengan  evaluasi  serta  kesadaran  setiap  individu  itulah  maka  kebijakan pembangunan melakukan perubahan pola dari Top Down Planning kepada sebuah proses yang menekankan kepada transparansi dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan ( Bottom Up Planning ) 2 .
Perubahan  paradigma  sebagaimana  diusung  dalam  konsep  otonomi  daerah,  belum juga  menunjukkan  perubahan  yang  secara  signifikan  pada  sisi  proses  serta  sisi  output terhadap  pembangunan  masyarakat  lokal  pada  saat  itu.  Kewenangan  desa  yang  masih terbatas  terlihat  dari  kecenderungan  dengan  masih  menempatkannya  pemerintahan  desa sebagai  objek  atau  sasaran  pembangunan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  UU  tentang Pemerintahan  Desa  Nomor  32  Tahun  2004,  yang  menyebutkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten atau kota merupakan pelaksana program pembangunan daerah. Memperhatikan UU  tersebut  terlihat  bahwa  desa  hanya  bagian  pendukung  Pemerintahan  Daerah  untuk pelaksanaan  otonomi  daerah.  Kondisi  ini  dipertegas  dengan  ketentuan  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang  desa  yang  menyebutkan  bahwa  perencanaan pembangunan  desa  menjadi  satu  kesatuan  dengan  sistem  perencanaan  pembangunan Daerah.
Perubahan  terhadap  konsep  otonomi  desa  sebenarnya  terjadi  ketika  diterbitkannya UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Undang-undang  tersebut  pada  pasal  4  ayat  (b) telah menjelaskan bahwa “Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan kejelasan status dan  kepastian  hukum  atas  desa  dalam  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemudian pada Pasal 4 ayat (i) juga dijelaskan  bahwa  Undang-Undang  desa  bertujuan  untuk  “memperkuat  masyarakat  desa sebagai  subjek  pembangunan”.  Aturan  inilah  yang  kemudian  secara  jelas  menggantikan
1 Dady  Hidayat, Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi, ( Jurnal Sosiologi MASYARAKAT Vol. 17, No. 2, Juli 2012). hlm. 122
2 Riedel  Legi,  dkk, Implementasi  Pendekatan  Bottom-Up  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa  di  Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, ( Jurnal Administrasi Publik, Vol, 1 nomor 010, 2015), hlm. 51
sistem demokrasi representatif atau perwakilan desa menjadi sistem demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan.
Melihat  perubahan  sistem  pada  sisi  hukum  tersebut  diatas,  menunjukkan  bahwa babak  awal  reformasi  tersebut  diatas  cenderung  memantik  serta  tumbuhnya  perhatian masyarakat  lokal.  Dengan  adanya  UU  ini,  menjadi  landasan  bagi  desa  untuk  melakukan reformasi  sistem,  yang  terlihat  dengan  adanya  dalam  pembuatan  kebijakan  serta  adanya akuntabilitas  publik  secara menyeluruh.  Menurut  Ari  Sutejo 3 hal  ini  mampu  memberikan pergeseran  secara  signifikan  terhadap  beberap  hal  iaitu, pertama ,  berkurangnya  dominasi birokrasi  yang  digantikan  dengan  peran  institusi  warga  lokal,  seperti  lembaga  adat. Semakin  berkembangnya  forum-forum  masyarakat  desa  dengan  nilai-nilai  partisipasi secara lebih baik. Kedua , Tumbuhnya semangat demokrasi delegatif-liberatif yang cukup besar,  dan  kehadiran  BPD  dipandang  cukup  bermakna  menjadi  lembaga  demokrasi ditingkat desa. Ketiga , semangat partisipasi masyarakat yang  sangat bak, sehingga proses pembangunan  di  desa  tidak  lagi  dengan  system top-down ,  tetapi  berasal  dari  partisipasi penuh masyarakat ( bottom-up ).
Pembangunan  desa  bersifat multidimensional, dengan  arti  bahwa  pembangunan desa mengarah pada banyak aspek seperti layanan sosial, membuka kesempatan partisipasi masyarakat  untuk  menggali  pendapatan  dan  pembangunan  ekonomi  desa,  perbaikan infrastruktur,  memperkuat  hubungan  sosial  dan  keamanan  masyarakat,  memperkuat kapasitas  masyarakat  desa  untuk  mengelola  pemerintahan  dan  pembangunan,  terciptanya demokrasi dalam proses politik di tingkat desa, serta mengatasi kerentanan sosial, ekonomi dan politik masyarakat desa 4 . Melihat dari pemahaman Abdul Rozaki menunjukkan bahwa pembangunan  desa  yang  dimaksudkan  tersebut  sangat  menaruh  perhatian  pada  proses memfasilitasi  perubahan  di  komunitas  masyarakat  lokal  yang  memungkinkan  mereka memperoleh  nilai  tambah,  meningkatkan  investasi  bagi  diri  dan  komunitas  serta  hal lainnya.
Menurut Sutoro Eko 5 bahwa wujud partisipasi tidak hanya sekadar kehadiran secara ﬁsik  atau  mobilisasi  warga (Demokrasi  Prosedural) tetapi  sudah  menekankan  pada (Demokrasi Substansial) yang mengarah kepada partisipasi untuk bersuara, memanfaatkan akses dan kontrol dalam pembuatan kebijakan publik di desa, dan adanya penghargaan atas
3 Arie  Sujito, Konteks  dan  Arah  Pembaharuan  Desa  Dalam  Advokasi  RUU  Desa .  (Jurnal  Mandatory,  Vol.  10,  No.  1, 2013),  hlm. 145.
4 Abdur  Rozaki, Kaya  Proyek  Miskin  Kebijakan  “Membongkar  Kegagalan  Pembangunan  Desa”, (Yogyakarta:  IRE Press, 2006), hlm. 73.
5 Sutoro Eko, dkk, Desa Membangun Indonesia. (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hlm. 131.
hak-hak  kewarganegaraan  terutama  orang  miskin,  perempuan,  kaum  minoritas  dan marginal lainnya.
Partisipasi juga dianggap sebagai faktor penentu tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat  secara  umum.  Pemikiran  inilah  yang  menjadi  landasan  filosofis  akan pentingnya partisipasi masyarakat, sehingga pada pasal 68 ayat 2e Undang-Undang Nomor 6  tahun  2014  menyebutkan  secara  tegas  bahwa  “masyarakat  wajib  berpartisipasi  dalam semua  kegiatan  desa”.  Makna  Partisipasi  dalam  hal  ini  mengisyaratkan  akan  pentingnya campur  tangan  anggota  masyarakat  dalam  setiap  proses  pembangunan  yang  meliputi kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  (implementasi)  program/proyek  pembangunan  serta pengawasan yang dikerjakan di dalam masyarakat desa.
Pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  suatu  program  pembangunan  maupun pemberdayaan,  adalah  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  kondisi,  kebutuhan,  dan sikap  masyarakat  setempat  berkaitan  dengan  ide  program  pemberdayaan  maupun pembangunan.  Program  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  salah  satu  program  yang memberikan  dampak  positif  dalam  pembangunan  karena  di  dalam  pemberdayaan  adanya unsur partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan program-program pemberdayaan. Partisipasi  memberikan  ruang  dan  kapasitas  kepada  masyarakat  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  hak  mereka,  mengembangkan  potensi  desa  dan  prakarsa  lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat.
Menurut  Dede  William 6 program  pemberdayaan  dianggap  berhasil  melibatkan masyarakat  jika  memenuhi  tiga  kriteria  1)  Masyarakat  berpartisipasi  aktif  dalam  proses pengambilan  keputusan.  2)  Adanya  pemerataan  distribusi  baik  dalam  biaya  maupun manfaat  3)  Upaya  pengelolaan  sumberdaya  yang  berkelanjutan  telah  dilakukan  dengan efisien.
Indikator  keberhasilan  program  pemberdayaan  tersebut  di  atas  perlu  juga  dilihat pada  sisi  objek  sasaran  utama  dari  proses  tersebut,  hal  ini  karena  tujuan  utama  dari pemberdayaan  adalah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  dalam  konteks  status sosial.  Oleh  karena  itu  pemberdayaan  masyarakat  harus  lebih  memfokuskan  kepada kelompok-kelompok minoritas, masyarakat lemah yang tidak memiliki daya dari sisi Soial politik untuk mengkases sumberdaya ekonomi produktif. 7
6 Dede  William-de  Vries, Gender  Bukan  Tabu:  Catatan  Perjalanan  Fasilitasi  Kelompok  Perempuan  di  Jambi, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2006), hlm. 23-24.
7 Kesi Widjajanti. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat . (Jurnal  Ekonomi Pembangunan  Volume 12,  Nomor 1, Juni 2011), hlm. 16
Kabupaten Bengkalis sampai hari ini di anggap sangat konsen melibatkan berbagai elemen  masyarakat  dalam  setiap  program  pembangunan  khususnya  dalam  program- program  pemberdayaan  masyarakat.  Sebagai  daerah  yang  memiliki  136  Desa  dan  19 Kelurahan,  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  telah  melakukan  distribusi  aset  ekonomi mulai tahun 2006 kepada beberapa desa dan kelurahan secara bertahap. Bantuan keuangan untuk  program  pemberdayaan  masyarakat  ini  meningkat  pada  tahun  2011  ketika Kabupaten  Bengkalis  memiliki  program  pemberdayaan  yang  dikelola  secara  mandiri dengan nama Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP). Secara akumulatif,  bantuan  modal  keuangan  untuk  program  PPKMP  dari  Kabupaten  Bengkalis mencapai rata-rata sebesar 5 Milyar untuk setiap desa dan kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa  keberpihakan  pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  cukup  tinggi  sebagai  upaya  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsentrasi ini juga sebagai bentuk perwujudan penguatan proses desentralisasi dan pengembangan kualitas masyarakat desa secara umum.
Sebagai bentuk perwujudan otonomi, Desa Sekodi juga telah menerapkan  PPKMP sebagai  penggerak  ekonomi  masyarakat  dengan  dasar  partisipasi  aktif  masyarakat.  Dari observasi yang telah dilakukan beberapa bulan lalu, menunjukkan bahwa PPKMP di  Desa Sekodi  sampai  hari  ini  masih  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dengan  masih berjalannya  regulasi  pinjaman  dana  di  Unit  Simpan  Pinjam  serta  telah  terbentuknya lembaga  keuangan  seperti  BUMDesa  sebagai  induk  dari  semua  unit  usaha  perekonomian yang  ada  di  Desa  Sekodi  tersebut.  Keberadaan  lembaga  ekonomi  ini  tidak  terlepas  dari proses  partisipasi  masyarakat  yang  dianggap  cukup  baik  dalam  setiap  proses pemberdayaan.
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  lebih  jauh  ingin  melihat  bagimana  keterlibatan masyarakat  dalam  pelaksanaan  PPKMP  yang  ada  di  Desa  Sekodi  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten  Bengkalis.  Keterlibatan  masyarakat  tersebut  akan  memberikan  gambaran berkaitan  dengan  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  program  tersebut  pada  tahun 2017-2019.

## PEMBAHASAN
Partisipasi Masyarakat
Menurut  Iqbal  partisipasi  bisa  disamakan  dengan  makna peranserta,  ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama” 8 . Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa juga menyebutkan bahwa partisipasi adalah “turut berperan aktif dalam suatu kegiatan” .
8 Ikbal Bahua, Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2018), hlm. 4
Peran  aktif  dalam  UU  tersebut  menunjukkan  keaktifan  setiap  orang  dalam  berbagai tahapan proses program.
Menurut  Deepa  Narayan  dalam  Abdur  Rozaki 9 bahwa  secara  teoritis  partisipasi mengandung  dua  makna  yakni  keterlibatan  secara  terbuka  ( inclusion )  dan  keikutsertaan ( involvement ).  Keduanya  mengandung  kesamaan  tetapi  berbeda  titik  tekannya.  Makna Inclusion adalah berkenaan tentang “siapa saja yang ikut terlibat”, sedangkan involvement berkaitan  “bagaimana  masyarakat  terlibat”.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  dalam  kedua  hal tersebut  bermakna  “memberikan  ruang  kepada  siapa  sahaja  untuk  ikutserta  dalam  setiap proses,  baik  kelompok  minoritas,  Kelompok  perempuan,  rakyat  kecil,  kelompok masyarakat miskin, dan kelompok marginal lainnya”.
Dalam  pandangan  sosiologis,  ada  beberapa  asumsi  yang  digunakan  terhadap pentingnya mendorong partisipasi masyarakat, yaitu (1) Bahwa masyarakatlah yang paling memahami kebutuhannya, dan mereka juga yang mempunyai hak untuk mengidentifikasikan  dan  menentukan  kebutuhan  mereka.  (2)  Partisipasi  dapat    menjamin suara  serta  kepentingan  kelompok  yang  termarjinalkan.  (3)  Partisipasi  dalam  hal pengawasan  mampu  jaminan  agar  tidak  terjadinya  penyimpangan,  sehingga  kualitas pembangunan dapat terjaga.
Pendekatan  sosiologis  dalam  partisipasi  tersebut  diatas  mengisyaratkan  bahwa partisipasi  lebih  berorientasi  pada  perencanaan  dan  implementasi  pembangunan.  Oleh karena  itu  keterlibatan  masyarakat  dalam  seluruh  proses  sangat  penting  baik  berkenaan dengan  data,  pengambilan  keputusan,  evaluasi  dan  penilaian,  implementasi  dan  juga pemantauan.  Oleh  karenanya  partisipasi  masyarakat  adalah  sebuah  agenda  yang mengusung  beberapa  hal  seperti voice,  access dan control .  Ketiga  agenda  tersebut menyiratkan  bahwa  masyarakatlah  yang  memiliki  hak  untuk  menyampaikan  pendapat, masyarakat  juga  harus  diberi  kemudahan  untuk  mengakses  terhadap  berbagai  pelayanan publik  dan  khususnya  informasi  dan  masyarakat  harus  diberikan  ruang  untuk  melakukan kontrol atas berbagai kinerja dalam berbagai program.
Jika  dikaitkan  dengan  pemerintahan,  maka  partisipasi  lebih  dipahami  sebagai bentuk  relasi  kekuasaan,  relasi  ekonomi,  relasi  politik  dan  lainnya.  Menurut  Abdur Rozaki 10 bahwa  partisipasi  warga  masyarakat  dalam  konteks governance ,  adalah  relasi antara  negara  (pemerintah)  dan  masyarakat  (rakyat).  Jika  negara  dianggap  sebagai  pusat kekuasaan, kewenangan dan kebijakan yang mengatur (mengelola) alokasi barang-barang
9 Rozaki, Kaya Proyek Miskin Kebijakan..., hlm. 318
10 Ibid, hlm. 318
(sumberdaya) publik pada masyarakat, maka sebaliknya di dalam masyarakat terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lainnya. Dalam hal ini, partisipasi berfungsi  menjadi  penghubung  jika  adanya  perbedaan  ide,  persepsi  dan  lainnya  antara negara dan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
Partisipasi  berkaitan  erat  dengan  kapital,  dimana  apabila  tidak  adanya  jaringan sosial, norma dan kepercayaan, maka hubungan peranserta tersebut tidak dapat terwujud 11
Menurut  Tumpal  P  saragi  bahwa  jaringan  sosial,  norma  dan  kepercayaan  menjadi  hal penting  ketika  partisipasi  ingin  dilakukan.  Jika  seseorang  tidak  memiliki  ketiga  hal tersebut,  maka  akan  mustahil  pastisipasi  bisa  terwujud.  Ketiga  hal  tersebut  diilustrasikan bahwa jaringan merupakan lintasan untuk proses berlangsungnya pertukaran, kepercayaan menjadi stimulus agar proses pertukaran berjalan baik, dan norma menjadi jaminan bahwa proses pertukaran itu berlangsung secara adil.
Selanjutnya Untuk melihat bagimana partisipasi masyarakat dalam program, maka hal tersebut dapat dijelaskan dalam substansi partisipasi yang mereka lakukan sebagaimana di  jelaskan  Eko  Sutoro.  Menurut  Eko  Sutoro 12 bahwa  untuk  melihat  bentuk  partisipasi masyarakat dalam program, maka dapat dilihat pada tiga substansi yaitu Voice, akses dan kontrol.
a. Voice menurut  Eko  Sutoro adalah  pendapat  masyarakat  yang  disuarakan  melalui berbagai cara.
b. Akses  mengandung  makna  bahwa  masyarakat  bisa  terlibat  dalam  poros  penentuan kebijakan, serta mempengaruhi dalam pengambilan keputusan publik.
c. Kontrol adalah masyarakat dapat mengawasi kebijakan publik.
Ketiga  substansi  tersebut  menurut  Eko  Sutoro  adalah  bagaimana  warga  masyarakat mempunyai  kemampuan  untuk  membuat  penilaian  secara  kritis  dan  mempertimbangkan secara seksama terhadap apa yang menjadi keputusan masyarakat sendiri.
Penjelasan  Eko  Sutoro  diatas  dipertegas  oleh  Septyasa 13 bahwa  bentuk  partisipasi tersebut dapat dilihat dalam tiga tahap pelaksanaan iaitu:
1. Tahap perencanaan dimana masyarakat harus ikut menyumbangkan ide serta gagasan.
2. Tahap  pelaksanaan  dimana  masyarakat  diminta  untuk  ikut  partisipasi  melalui keikutsertaan dalam program.
11 Tumpal  P  Saragi, Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa  -  Alternatif  Pemberdayaan  Desa, (Yogyakarta:  yayasan Adikarya IKAPI, 2004), hlm. 49.
12 Sutoro Eko, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: APMD Press, 2004), hlm.
13 Septyasa Nuring, Bentuk-Bentuk Partisipasi  Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Gunung Kidul , (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik . Vol. 1 (1), 2013),  hlm. 11.
3. Tahap  penilaian  dengan  adanya  penilaian  dari  masyarakat  dalam  berbagai  program sesuai.
Selanjutnya  waryono 14 menyebutkan  bahwa  untuk  mewujudkan  keberdayaan  dan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan sangat dibutuhkan partisipasi aktif dan inisiatif dari  masyarakat.  Beliau  juga  menyebutkan  bahwa  partisipasi  tersebut  meliputi  partisipasi dalam  perencanaan,  partisipasi  dalam  pengembangan  program  maupun  partisipasi  dalam gerakan sosial. Pertama partisipasi dalam perencanaan program dimaksudkan adalah ketika di  dalam  pengambilan  keputusan  yang  akan  dilaksanakan,  hendaknya  semua  kebutuhan, kepentingan  dan  permasalah  semua  lapisan  masyarakat  tercermin  dalam  program. Kedua partisipasi  dalam  pengembangan  program,  hal  ini  bermaksud  bahwa  sebagai  kelompok masyarakat  pengguna  pelaksana  program,  agar  program  sesuai  dengan  kondisi  riil kebutuhan dan persoalan masyarakat, maka mereka harus didesain dengan ide dan pendapat serta  keluhan-keluhannya,  terutama  aspirasi  mereka  terkait  dengan  kebutuhan  dan kepentingan  hidup  mereka  secara  nyata. Ketiga partisipasi  dalam  gerakan    social bermaksud  bahwa  dalam  hal  pelaksanaan  program  maka  penglibatan  seluruh  lapisan menjadi sesuatu yang tidak bisa di tawar lagi.
Dalam  pandangan  para  pekerja  social  (LSM)  partisipasi  lebih  dikenal  dengan Participatory Rural Appraisal (PRA) . Untuk menerapkan berbagai program pembangunan kebanyakan  para  pekerja  sosial  lebih  menekankan  pada  konsep Putting  the  Last  Firs. Konsep Putting  the  Last  Firs dijelaskan oleh  Robert  Chambers  sebagaimana  dikutip  oleh Zubaedi 15 bahwa  mengandung  gagasan  untuk  mendahulukan (First) pihak  yang  paling marginal (last) dalam penyusunan suatu keputusan dan program aksi.
Pada  asasnya,  bahwa  partisipasi  masyarakat  berbeda  jika  dilihat  dari  kadar partisipasi yang di tunjukkan masyarakat. Perbedaan kadar partisipasi yang dimaksud dapat dilihat  dari  tangga  partisipasi (Ladder  of  Partcipation) yang  dikemukakan  oleh  Arnstein dengan  tiga  derajat  partisipasi 16 .  Menurut  Arnstein  derajat  yang  terendah  adalah nonpartisipasi. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa aktivitas partisipasi yang terjadi pada derajat  ini  sebenarnya  merupakan  distorsi  partisipasi.  Derajat  kedua  merupakan  derajat yang  menunjukkan  pertanda  adanya  pertisipasi (tokenism), dimana adanya  keterlibatan masyarakat  dalam  dialog  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Derajat  ketiga  adalah  dimana warga  melibatkan  dirinya  lebih  intens  dalam  pembuatan  kebijakan,  sehingga  di  anggap
14 Waryono,  dkk, Interkoneksi  Islam  dan  Kesejahteraan  Sosial,  Teori,  Pendekatan  dan  Studi  Kasus, (Yogyakarta: Samudera Biru: 2012), hlm. 196.
15 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktek, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group: 2014), hlm. 153.
16 Khairul  Muluk, Menggugat  Partisipasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Daerah:  Sebuah  Kajian  dengan  pendekatan berpikir Sistem, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 59.
derajat yang paling tinggi dalam partisipasi. Ketiga derajat ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein 8 Kendali Warga Derajat Kuasa Warga 7 Kuasa yang didelegasi 6 Kemitraan 5 Penentraman Derajat Tanda Partisipasi 4 Konsultasi 3 Pemberian Informasi 2 Terapi Nonpartisipasi 1 Manipulasi

## Partisipasi dalam konsep Islam
Partisipasi dalam konteks Islam, tentunya akan merujuk kepada Al-Qur‟an dan juga merujuk kepada  apa  yang  telah  dipraktekkan  oleh  Nabi  Muhamamd  saw  sebagai  rosul  pembawa kebenaran. Ketika zaman nabi, Muhammad saw banyak mempraktekkan prinsip hidup yang sangat  baik  seperti  berpedoman  kepada  konsep  keadilan,  persamaan,  sikap  toleransi,  etos kerja, dan saling tolong-menolong 17 . Lebih lanjut Yuwono 18 , menjelaskan partisipasi dapat dimaknakan beberapa hal :
1. Partisipasi  berarti  apa  yang  kita  jalankan  adalah  bagian  dari  usaha  bersama  yang dijalankan  dengan  bahu  membahu  (Tolong  Menolong).  Dalam  bahasa  Arab  konsep tolong-menolong  itu  disebutkan  pada  kata  ta‟awun,  yang  bermakna  berbuat  baik. Sedangkan  menurut  istilah  ianya  merujuk  kepada  suatu  pekerjaan atau  perbuatan  yang didasari  pada  hati  nurani  dan  semata-mata  mencari  ridho  Allah  swt.  Prinsip  partisipasi adalah  penglibatan  peran  serta  masyarakat  secara  langsung  dan  aktif.  Hal  ini  untuk menjamin  dalam  kemufakatan  bersama  untuk  membangun  diri,  kehidupan,  dan lingkungan.  Partisipasi  dipandang  sebagai  proses  interaktif  yang  berkelanjutan  dari suatu aktivitas yang dilakukan setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, maka setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk  saling membantu dan bekerjasama antara satu dengan yang lainnya.
17 Adib Susilo, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1. 2016, hlm. 201.
18 Adam  Latif,  Dkk, Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Timoreng  Panua  Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang , Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 3-4.
Konsep  partisipasi  dalam  tolong  menolong  tersebut  sebenarnya  sudah  ada  pada zaman  Rasulullah  SAW  yang  memberikan  dampak  positif  terhadap  keseimbangan pemberdayaan  diantara  masyarakat  pada  saat  itu 19 .  Prinsip  tolong  menolong  ini  tertuang dalam Al-Qur‟an pada surah Al Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:
َۤلَقْنا  َلَ َو  ٌَْدَهْنا  َلَ َو َوا َسَحْنا  َسْهَّشنا  َلَ َو ِ هاللّٰ  َسِٕىۤاَعَش ا ْىُّه ِحُت  َلَ ا ْىَُُيٰا  ٍََِْرَّنا اَهََُّآَٰٰ ِّي ٰۤا ٰٓ َلَ َو َدِٕى ٌَ ْىُغَتْثََ َوا َسَحْنا  َتَُْثْنا  ٍَُْ ُك ْوُّدَص  ٌَْا  ٍو ْىَق  ٌُٰاََُش  ْىُكََُّي ِسْجََ  َلَ َوۗ ا ْوُداَطْصاَف  ْىُتْهَهَح اَذِا َوۗ ااَا َىْض ِز َو  ْىِهِّت َّز  ٍِّْي  الْضَف ٌَْا  ِوا َسَحْنا  ِد ِجْسًَْنا  ٍَِع  ْى
ٰىْقَّتنا َو  ِّسِثْنا ًَهَع ا ْىَُ َواَعَت َو ا ْۘوُدَتْعَت
ِباَقِعْنا ُدَِْدَش َ هاللّٰ ٌَِّاۗ َ هاللّٰ اىُقَّتا َوۖ ٌِا َوْدُعْنا َو  ِىْثِ ْلَا ًَهَع ا ْىَُ َواَعَت  َلَ َو  ۖي
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  melanggar  syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)  hadyu  (hewan-hewan  kurban)  dan  qala'id  (hewan-hewan  kurban yang  diberi  tanda),  dan  jangan  (pula)  mengganggu  orang-orang  yang mengunjungi  Baitulharam;  mereka  mencari  karunia  dan  keridaan  Tuhannya. Tetapi  apabila  kamu  telah  menyelesaikan  ihram,  maka  bolehlah  kamu  berburu. Jangan  sampai  kebencian(mu)  kepada  suatu  kaum  karena  mereka  menghalang- halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka).  Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan  permusuhan. Bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh,  Allah  sangat  berat  siksaan-Nya”. (Q.S.  Al Maidah (5) ayat 2)
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  konsep  tolong  menolong  sebenarnya mempunyai  makna  yang  sama  dengan  konsep  partisipasi.  Hal  ini  disebabkan  partisipasi mempunyai makna adanya seseorang yang mau membantu antara satu dengan yang lain. 2. Partisipasi  berarti  adanya  Persamaan  semua  warga  negara  yang  mempunyai  latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam (persamaan).
Dalam  sejarah,  kepemimpian  Nabi  besar  Muhammad  SAW  di  Madinah,  bahwa prinsip persamaan dan persaudaraan di junjung tinggi ketika menyusun piagam Madinah. Pada  masa  tersebut  nabi  mengakui  bahwa  adanya  perbedaan  latar  belakang,  baik  agama maupun  suku,  namun  pada  prakteknya  sosial  hak  dan  kewajiban  diperlakukan  sama  bagi seluruh masyarakat pada waktu itu. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa  Islam menganut persamaan  dihadapan  hukum  dan  penciptanya,  namun  yang  menjadi  pembedanya  adalah kualitas ketaqwaan drtisp individu 20 .
19 Susilo. Model Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 204.
20 Imam Mawardi, dkk, Seri Studi Islam: Pranata Sosial di dalam Islam , Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM): Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012, hlm.  218.
Keberpihakan  Islam  pada  prinsip  persaudaraan  dan  persamaan  didasarkan  pada tujuan  yang  hendak  diraih  yakni  adanya  pengakuaan  terhadap  persaudaraan  semesta  dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai. Didalam al-Qur‟an dijelaskan pada Q.S. Al-Hujarat (49): 13
ٌَِّا ۚ ا ْىُف َزاَعَتِن  َمِٕىۤاَثَق َّو اات ْىُعُش ْىُكُْٰهَعَج َو ًٰثَُْا َّو  ٍسَكَذ  ٍِّْي ْىُكُْٰقَهَخ اََِّا  ُساَُّنا اَهََُّآَٰٰ ِاۗ ْىُكىٰقْتَا ِ هاللّٰ َدُِْع ْىُكَي َسْكَا ٌىُِْهَع َ هاللّٰ  ٌَّ
ٌسُِْثَخ
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki laki dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa  bangsa  dan  bersuku-suku supaya  kamu  saling  kenal  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di antara  kamu  di  sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa  di  antara  kamu. Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui lagi  Maha  Mengenal”. (Q.S.  Al-Hujarat (49): 13)
Dari  ayat  diatas,  mengisyaratkan  bahwa  Allah  SWT  menghapus  penghambaan manusia  terhadap  manusia  lain,  dan  menetapkan  bahwa  semua  manusia  adalah  makhluk Allah  SWT.  Perbedaan  warna  kulit,  suku,  dan  bahasa  bukanlah  menjadi  ukuran,  namun takwa  dan  amal  soleh  menjadi  standar  kemuliaan  manusia  di  mata  Allah  SWT.  Dalam prinsip  persamaan,  tidak  ada  yang  di  anggap  lebih  dari  sebagian  yang  lain  pada  sisi  asal maupun penciptaan manusia. Namun perbedaan hanya pada perspektif bakat, kemampuan, amal usaha, dan perbedaan profesi 21 , dan sebenarnya konsep persamaan menjadi asas untuk terbangunnya keadilan 22 .
3. Partisipasi  tidak  hanya  berarti  mengambil  bagian  dalam  pelaksanaan,  tetapi  juga bermakna memberikan sesuatu dengan ikhlas (Ikhlas)
Ikhlas menurut bahasa adalah tulus dan bersih, Sedangkan menurut istilah bermakna mengerjakan  kebaikan  semata-mata  mengharap  ridha  Allah  SWT.  Lebih  lanjut  bahwa ikhlas merupakan suatu cerminan motivasi batin ke arah ketulusan niat untuk berbuat hanya semata-mata  kepada  Allah.  Hal  ini  sebagaimana  terdapat  pada  surah  Al-An‟am  (6):  162- 163 :
ًََي َو ٌَاَُْحَي َو ٍِْكُسَُ َو ٍِْت َلَص ٌَِّا ْمُق
ٍَُْ ًِِهْسًُْنا ُل َّوَا ۠اَََا َو  ُت ْسِيُا  َكِنٰرِت َوۚ َّٗن  َكَْ ِسَش  َلَ  ًٍََُِْۙهٰعْنا ِّب َز ِ ه ِلِلّ ٍِْتا
(162)  Katakanlah  (Muhammad),  “Sesungguhnya  salatku,  ibadahku,  hidupku  dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.  (163)  Tidak ada sekutu  bagi-
21 Susilo. Model Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 203.
22 ……. Hak-hak  Sipil  dalam  Islam:  Tinjauan  Kritis  Tektual  dan  Kontektual  atas  Tradisi  Ahlulbait  as, Terjemahan , (Jakarta: Al Huda, 2004), hlm. 23.
Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).” (Q.S. Al-An‟am (6): 162-163)
Dengan  merujuk  pada  ayat  di  atas,  menunjukkan  bahwa  partisipasi  merupakan bentuk  keikhlasan  seseorang  dalam  menjalankan  aktifitas,  baik  ikhlas  dalam menyampaikan  pandangan  dan  pendapat  maupun  dalam  sikap.  Orang  yang  ikhlas  dalam menyampaikan  pendapat  tentunya  akan  diiringi  dengan  kejujuran  dengan  mengatakan sesuatu  dengan  benar  serta  memberikan informasi  sesuai  dengan  fakta.  Sementara  bentuk ikhlas  dalam  bentuk  sikap  akan  di  tunjukkan  dengan  tanggung  jawab  yang  tinggi,  karena orang  yang  berpartisipasi  sudah  tentu  secara  sadar  ingin  terlibat  dalam  berbagai  program serta menganggap pekerjaan yang dilakukannya adalah bagian dari ibadah.
4. Partisipasi berarti mendorong ke arah sesuai dengan martabat manusia (Keadilan).
Prinsip  keadilan  sebenarnya  berlaku  pada  seluruh  masyarakat  dengan  berbagai agama,  warna  kulit,  ras  maupun  bahasa.  Menurut  Abdurahman  Wahid  Keadilan  menjadi salah  satu  dari  lima  prinsip  asas  Islam  yang  sejalan  dengan  hak  dasar  manusia.  Beliau menyebutkan    bahwa  keberadaan  pemerintahan  harus  mampu  menjamin  perlakuan  yang sederajat kepada setiap warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, dan Islam mengakui pentingnya  kesetaraan  dan  keadilan  sebagai  pondasi  normatif    suatu  masyarakat  yang baik 23 .
Melihat  begitu  pentingnya  prinsip  keadilan,  maka  kata  keadilan  disebutkan  dalam Al-Qur‟an  sebagai  urutan  ketiga  terbanyak  setelah  kata  Allah  dan  „ilm.  Ini  tentu memberikan  makna  yang  sangat  dalam  bahwa  betapa  besarnya  nilai  keadilan  sehingga menjadi satu kemuliaan yang tinggi dalam Islam. Keadilan ini  berarti kebebasan bersyarat dengan  akhlak  Islam,  yang  jika  keadilan  dimaknakan  dengan  kebebasan  yang  tidak terbatas, maka akan menghancurkan tatanan sosial dalam pemberdayaan manusia 24 .
Al-Qur‟anul Karim dalam surah Al-Hadid (57) ayat 25 menyebutkan tentang model pemberdayaan masyarakat.
ِۚطْسِقْناِت  ُساَُّنا  َو ْىُقَُِن  ٌَا َزًُِْْنا َو  َةٰتِكْنا  ُىُهَعَي اَُْن َزََْا َو  ِتَُُِّٰثْناِت اََُهُس ُز اَُْهَس ْزَا ْدَقَن ٌدَِْدَش  ٌسْأَت  ُِِّْف َدَِْدَحْنا  اَُْن َزََْا َو
َّو
ٌزَْ ِزَع ٌٌِّىَق َ هاللّٰ ٌَِّا  ِۗةَُْغْناِت َّٗهُس ُز َو ِٗ ُسُصََُّْ ٍَْي ُ هاللّٰ َىَهْعَُِن َو  ِساَُّهِن ُعِفاََُي ࣖ
“Sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  Rasul-rasul  Kami  dengan  membawa bukti-bukti  yang  nyata  dan  telah  Kami  turunkan  bersama  mereka  Al  kitab  dan
23 Muhmmad AS Hikam, Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society, (Jakarta: Erlangga. 2000), hlm. 24.
24 Susilo. Model Pemberdayaan Masyarakat, hlm. 201.
neraca  (keadilan)  supaya  manusia  dapat  melaksanakan  keadilan.  dan  Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi  manusia,  (supaya  mereka  mempergunakan  besi  itu)  dan  supaya  Allah mengetahui  siapa  yang  menolong  (agama)Nya  dan  rasul-rasul-Nya  Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa ” (QS. Al-Hadid : 25).
Dalam  konsep  ini  sesungguhnya  mengisyaratkan  bahwa  k etika  keadilan  dapat diterapkan oleh setiap masyarakat muslim, maka  masyarakat tidak lagi cemas untuk tidak berdaya dan tertindas oleh pihak yang lebih beruntung.

## Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP)
Program  PPKMP  merupakan  salah  satu  program  yang  berupaya  untuk  melakukan penanggulangan  kemiskinan  di  tingat  desa  dengan  menitikberatkan  pada  pemberdayaan masyarakat  sebagai  pendekatan  operasional 25 .  Program  ini  merupakan  wujud  komitmen pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dalam  merealisasikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat secara  umum  dan  masyarakat  desa  secara  khusus.  Oleh  karena  itu,  dengan  hadirnya program ini di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu mempercepat penanggulangan  kemiskinan  dengan  cara  menyediakan  Dana  Usaha  Desa,  memperkuat koordinatif,  melakukan  sinergisitas  secara  sektoral,  serta  memberdayakan  masyarakat dalam proses pembangunan desa yang partisipatif 26 .
Ada tiga dimensi yang ingin dicapai dalam proses program PPKMP 27 , yaitu:
a. Memberdayakan masyarakat agar dapat menentukan kebutuhannya secara mandiri.
b. Memberikan  dukungan  untuk  terciptanya  lingkungan  kondusif  untuk  terwujudnya peran masyarakat dalam pembangunan.
c. Menyediakan Dana Usaha guna pengembangan ekonomi masyarakat. Adapun tujuan khusus Program PPKMP adalah untuk :
a. Mendorong bangkit dan berkembangnya perekonomian masyarakat.
b. Mendorong peningkatan usaha bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja.
d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
e. Meningkatkan peran dalam pengelolaan dana masyarakat.
25 BPMPD, Petunjuk  Teknis  Program  Peningkatann  Keberdayaan  Masyarakat  Perdesaan  (PPKMP), (Bengkalis: BPMPD), 2014, hlm. 1.
26 BPMPD, Petunjuk Teknis Program, hlm. 38.
27 BPMPD, Petunjuk Teknis Program, hlm. 1.
f. Meningkatkan kebiasaan gotong-royong dan gemar menabung.
g. Meningkatkan  peran  perempuan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatan masyarakat.
h. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  Program  juga  mengedepankan  prinsip  transparansi  dan partisipatif  dengan  arti  bahwa  setiap  proses  program  dilaksanakan  secara  terbuka  dan melibatkan partisipasi dari masyarakat 28 .
PPKMP  merupakan  program  yang  melibatkan  semua  unsur  secara  struktural  di dalam  masyarakat  dalam  konteks  partisipasi.  Program  pemberdayaan  ini  telah  ada  sejak tahun  2006  yang  berinduk  serta  dikelola oleh  Provinsi  Riau  pada  waktu itu  dengan  nama Program  Pemberdayaan  Desa  (PPD).  Sekitar  tahun  2011,  Kabupaten  Bengkalis  telah mengelola  program  pemberdayaan  secara  mandiri  dengan  melibatkan  seluruh  desa  dan Kelurahan  termasuk  Desa  Sekodi  dengan  nama  Program  Peningkatan  Keberdayaan Masyarakat  Desa  (PPKMP).  Sejak  tahun  2011  tersebut  seluruh  desa  dan  kelurahan menerima dana hibah program lima tahun berturut-turut dengan modal mencapai rat-rata 5 milyar  untuk  setiap  desa  kelurahan  selama  5  tahun.  Suntikan  dana  untuk  setiap  desa  dan kelurahan tersebut sebagai upaya untuk  mendekatkan akses modal kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat bangkit pada sektor ekonomi telah berjalan dengan baik.
Dengan  modal  yang  cukup  besar  disetiap  desa  dan  kelurahan,  membuat  progam PPKMP  menjadi  berkembang,  baik  dari sisi  partisipasi  masyarakat  yang  tergolong  tinggi, maupun  dari  sisi  perputaran  modal  yang  cukup  besar.  Khusus  perkembangan  PPKMP  di Desa  Sekodi,  menunjukkan  proses  yang  semakin  baik.  Pengelolaan  kelembagaan  terlihat profesional  yang  disebabkan  pelatihan  yang  senantiasa  dilakukan  oleh  pihak  Kabupaten Bengkalis, maupun pembinaan dari pendamping Desa yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah
Penelitian  ini  adalah  merupakan  kajian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  normatif  dan  empiris.  Pendekatan  normatif  penulis  lakukan  untuk  melihat berbagai  gambaran  tentang  partisipasi  dalam  konsep  teori  (normatif)  dengan membandingkan  proses  yang  sesungguhnya  (empiris)  terjadi  pada  penelitian  lapangan. Adapun  teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik  wawancara  dan dokumentasi untuk mendapatkan jawaban terhadap.
Untuk mendapatkan data tersebut, penulis lebih cenderung menggunakan snowball sampling yakni  pendekatan  untuk  menemukan  informan-informan,  baik  informan  kunci,
28 BPMPD, Petunjuk Teknis Program, hlm. 4.
informan  utama  maupun  informan  tambahan 29 yang  memiliki  informasi  dengan karakteristik  yang  sama.  Setelah  mendapatkan  data  tersebut,  penulis  membahas  dan mendeskripsikannya  sesuai  hasil  kajian  lapangan  dan  pada  akhirnya  berusaha  membuat kesimpulan berkaitan dengan partisipasi yang dilakukan masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  Desa  Sekodi  dapat dilihat dalam 3 tahapan sebagaimana yang  disebutkan oleh Eko Sutoro yaitu perencanaan, pelaksanaan dan tahap penilaian. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan kunci (Key  Informan) didapati  bahwa  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  memberikan sumbangan  ide  dalam  setiap  pertemuan  sangat  kecil.  Mereka  cenderung  diam  serta  tidak memberikan  ide  dengan  alasan,  kurang  memahami  program,  atau  tidak  mampu menyampaikan pendapat di kalayak ramai.
Pernyataan  key  informan  tersebut  diatas  juga  di  dukung  oleh  hampir  seluruh masyarakat sebagai informan utama, dengan menyebutkan bahwa mereka hanya hadir dan mendengarkan  saja  ketika  pertemuan  berlangsung.  Mereka  merasa  bahwa  pemahaman terhadap  program  masih  minim,  serta  tidak  mempunyai  kemampuan  komunikasi  dengan baik,  sehingga  membuat  mereka  kurang  percaya  diri  dalam  menyampaikan  pandangan  di depan umum.
Sementara  beberapa  tokoh  masyarakat  dan  kepala  desa  menyebutkan  bahwa keterlibatan  partisipasi  masyarakat  dianggap  sudah  baik  dari  sisi  memberikan  ide  dan pandangan  dalam  setiap  pertemuan,  meski  dalam  kenyataannya  bertolak  belakang  dengan pernyataan masyarakat secara umum.
Sementara  keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  program  tergolong signifikan,  hal  ini  terlihat  dari  data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  masyarakat  yang memanfaatkan dana dari program PPKMP semakin lama semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat  dari  partisipasi  masyarakat  dalam  memanfaatkan  modal  usaha  yang  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel Jumlah Nasabah pada Program PPKMP tahun 2015-2018
No Nasabah Tahun 2015 2016 2017 2018 1 Laki-laki 123 147 158 178 2 Perempuan 207 224 249 269 Total 330 371 407 447
29 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 171-172.

## Sumber : Olahan data keuangan Usaha Simpan Pinjam (USP) Desa Sekodi 2019
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  nasabah  setiap  tahun  meningkat  setiap tahun  baik  nasabah  laki-laki  maupun  nasabah  perempuan.  Peningkatan  tersebut  terlihat sekitar 30 – 40 orang nasabah setiap tahun.
Data  tabel  tersebut  juga  didukung  oleh  pernyataan  dari  pendamping  desa  sebagai key  informan menyebutkan  bahwa  pinjaman  masyarakat  selalu  meningkat,  sehingga berakibat terhadap kekurangan modal dalam usaha masyarakat.
Selanjutnya  hasil  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  key  informan,  informan utama  serta  informan  pendukung  menyebutkan  bahwa  partisipasi  kehadiran  masyarakat dalam  musyawarah  evaluasi  program  atau  yang  dikenal  dengan  nama  Musyawarah  Desa Pertanggungjawaban  Tahunan  (MDPT)  sangat  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam kegiatan tersebut, adanya pembagian doorprize (hadiah) bagi seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program.
Keikutsertaan masyarakat dalam MDPT tersebut secara program tidak memberikan ruang  kepada  masyarakat  untuk  memberikan  masukan  dan  penilaian  terhadap  kinerja program,  akan  tetapi  lebih  kepada  penyampaian  pandangan  terhadap  perkembangan program  kepada  masyarakat.  Kondisi  ini  juga  menyebabkan  masyarakat  tidak  bisa memberikan masukan dan penilaian terhadap program secara langsung.
Informasi  yang  didapatkan  juga,  bahwa  keterlibatan  penilaian  masyarakat  juga tergolong  rendah,  baik  disampaikan  secara  langsung  maupun  melalui  media  lain  seperti surat kepada pengurus sebagai pengelola program di tingkat desa.

## KESIMPULAN
Dari  berbagai  data  yang  telah  didapatkan  jika  di  sandingkan  dengan  konsep  operasional menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  kontek  pemberian  dalam  bentuk  ide  / saran  dan  juga  evaluasi  yang  tidak  terlihat  cukup  signifikan  dari  hampir  semua  sumber data. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memahami program bahkan juga mungkin disebabkan oleh faktor pendidikan yang rata-rata tergolong rendah.
Partisipasi  masyarakat  dalam  menghadiri  berbagai  pertemuan  cukup  tinggi,  tetapi cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan partisipasi masih pada level yang sangat rendah jika  di  lihat  dari  konsep  Arnstein  tentang  tangga  partisipasi.  Kondisi  tersebut  dapat dinyatakan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  masih  tergolong  derajat  yang  rendah,  di
mana  aktivitas  partisipasi  masyarakat  dianggap  partisipasi  manipulasi  atau  di  golongkan dengan tidak adanya partisipasi (nonpartisipasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Bahua,  Ikbal, Perencanaan  Partisipatif  Pembangunan  Masyarakat, Gorontalo:  Ideas Publishing, 2018.
BPMPD. Petunjuk  Teknis  Program  Peningatan  Keberdayaan  Masyarakat  Perdesaan (PPKMP) . Bengkalis: BPMPD. 2014.
Dede  William-de  Vries, Gender  Bukan  Tabu:  Catatan  Perjalanan  Fasilitasi  Kelompok Perempuan  di  Jambi, Bogor:  Center  for  International  Forestry  Research  (CIFOR), 2006.
Eko,  Sutoro,  dkk, Desa  Membangun  Indonesia, Yogyakarta: Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.
Eko, Sutoro, Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: APMD Press, 2004.
Hasan,  Z.,  Rosiana,  M.,  &  Putri,  N.  (2021).  Islamic  Banking  in  Indonesia  and Globalization in Era 4 . 0. Management Research Journal , 10 (2), 103–111.
Hidayat,  Dady, Gerakan  Dakawah  Salafi  di  Indonesia  pada  Era  Reformasi, Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol. 17, No. 2, Juli, 2012.
Hikam,  Muhmmad  AS, Islam:  Demokratisasi  dan  Pemberdayaan  Civil  Society, Jakarta: Erlangga, 2000.
Latif,  Adam,  dkk,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa Timoreng  Panua  Kecamatan  Panca  Rijang  Kabupaten  Sidenreng  Rappang,  Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 1, Februari 2019.
Legi,  Riedel,  dkk, Implementasi  Pendekatan  Bottom-Up  Dalam  Perencanaan Pembangunan  Desa  Di  Kecamatan  Tumpaan  Kabupaten  Minahasa  Selatan,  Jurnal Administrasi Publik , Vol, 1 nomor 010, 2015.
Mawardi,  Imam,  dkk, Seri  Studi  Islam:  Pranata  Sosial  di  dalam  Islam ,  Universitas Muhammadiyah  Magelang  (UMM):  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Studi Islam (P3SI), 2012.
Muluk,  Khairul, Menggugat  Partisipasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Daerah:  Sebuah Kajian dengan pendekatanberpikir Sistem, Malang: Bayumedia Publishing, 2007. Rozaki,  Abdur, Kaya  Proyek  Miskin  Kebijakan:  Membongkar  Kegagalan  Pembangunan Desa, Yogyakarta: IRE Press, 2006.
Saragi,  Tumpal  P, Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa:  Alternatif  Pemberdayaan Desa, Yogyakarta: yayasan Adikarya IKAPI, 2004.
Septyasa,  Nuring, Bentuk-Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  Desa  dalam  Program  Desa Siaga  di  Desa  Bandung  Gunung  Kidul ,  Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik . Vol. 1 (1), 2013.
Sujito,  Arie, Konteks  dan  Arah  Pembaharuan  Desa  Dalam  Advokasi  RUU  Desa ,  Jurnal Mandatory, Vol. 10, No. 1, 2013.
Susilo, Adib, Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, 2016.
Suyanto, Bagong, Metode Penelitian Sosial-Berbagai Alternatif Pendekatan, Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana. 2013.
Waryono, dkk, Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial, Teori, Pendekatan dan Studi Kasus, Yogyakarta: Samudera Biru, 2012.
Widjajanti,  Kesi, Model  Pemberdayaan  Masyarakat .  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni, 2011.
Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana & Praktek, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014