PENGATURAN TINDAK PIDANA MAYANTARA ( CYBER CRIME )

## DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

## M Syukri Akub
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin email : syukri.akub@ymail.com

## Abstract
Cyber  crime  is  a  crime  by  using  computers  and  internet  access  that  knows  no national borders. Losses that can arise from cyber crime also surpass the harm caused  by  conventional  crime.  Cyber  crime  prevention  encountered  many difficulties, one of them in the legal arrangement because the form of cyber crime always  experience  the  development  along  with  the  progress  of  information technology.
Keywords: legal arrangement; Cyber crime;

## Abstrak
Kejahatan dunia maya adalah kejahatan dengan menggunakan komputer dan akses internet  yang  tidak  mengenal  batas  negara.  Kerugian  yang  dapat  timbul  dari kejahatan dunia maya juga melampaui kerugian yang disebabkan oleh kejahatan konvensional.  Pencegahan  kejahatan  dunia  maya  menemui  banyak  kesulitan, salah  satunya  dalam  pengaturan  hukum  karena  bentuk  kejahatan  dunia  maya selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
Kata kunci: Pengaturan; Kejahatan Siber;

## A. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  di  berbagai negara  termasuk  di  Indonesia.Kemajuan  teknologi  informasi  membawa  pengaruh  baik dalam  perkembangan  ekonomi  serta  perolehan  informasi  yang  cepat  dari  seluruh dunia.Namun  disamping  membawa  pengaruh  yang  baik,  perkembangan  teknologi informasi  juga  membawa  pengaruh  buruk.  Salah  satu  akibat  buruk  yang  timbul  dari kemajuan  teknologi  informasi  adalah  maraknya  tindak  pidana  mayantara  (yang selanjutnya akan disebut cyber crime ).
Meningkatnya  kasus cyber  crime merupakan  masalah  yang  dihadapi  oleh  semua Negara-negara  di  dunia.  Buktinya,  dengan  dijadikannya cyber  crime sebagai  salah  satu topik  pembahasan  pada  Kongres  PBB  mengenai The  Prevention  of  Crime  and  the Treatment of Offender ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba dank e-10 di Wina, Austria.
Jumlah kasus cyber crime atau kejahatan di dunia  maya yang terjadi di  Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, antara lain, karena banyaknya aktivitas para hacker di
Tanah Air.Kasus cyber crime di Indonesia adalah  nomor  satu  di  dunia. Cyber  crime pada  anak  disebutkan  telah  menjadi  tren  baru  di  banyak  negara,  termasuk Indonesia.Penggunaan internet yang nyaris tanpa kendali menyebabkan anak-anak rentan menjadi  korban  dari  berbagai  tindak  kejahatan  di  dunia  maya.  Kejahatan  seksual, pornografi, trafficking , bullying dan bentuk kejahatan lain yang dilakukan secara online menjadi ancaman yang semakin besar mengintai generasi penerus bangsa. Menurut data yang dipublikasikan KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan  kejahatan  online  di  Indonesia  telah  mencapai  jumlah  1.022  anak.  Secara  rinci dipaparkan, anak-anak  yang menjadi korban pornografi online sebesar  28%, pornografi anak  online  21%,  prostitusi  anak  online  20%,  objek  cd  porno  15%  serta  anak  korban kekerasan  seksual  online  11%.  Jumlah  itu  diprediksi  akan  terus  meningkat  bila  tidak ditanggulangi  secara  optimal.  Pertumbuhan  angka  anak  korban  kejahatan  online  itu bertumbuh  pesat  seiring  meningkatnya  jumlah  pengguna  internet  di  Tanah  Air. (https://circlenewssite.  wordpress.com/  2016/  11/11/  kasus-cybercrime-di-indonesia- selama-5-tahun-terakhir-tahun-2010-2015/).
Pada  bulan  maret  2016,  Direktorat  Cyber  crime  Bareskrim  Polri  menangkap  tiga tersangka  pembobol  situs  layanan  penjualan  tiket  pesawat  Tiket.com.Ketiganya membobol dengan meretas situs Tiket.com yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 4 miliar dan Citilink rugi hampir Rp 2 milyar.Para tersangka diduga pernah meretas 4600 situs yang berpotensi menghasilkan uang jika berhasil mereka retas.  (https: //elshinta.com/news/ 103295/2017/03/30/hacker-lulusan-smp-bobol-situs-penjualan- tiket).
Dari  kasus  tersebut  di  atas,  memberikan  gambaran  kejahatan  yang  timbul  akibat penyalahgunaan  kemajuan  teknologi  informasi  sangat  besar  dampak  buruknya.Oleh karena  diperlukan  upaya-upaya  pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap cyber  crime , khususnya mengenai pengaturan hukumnya.

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Cyber crime
Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini  yang  mendapatkan  perhatian  luas  di  dunia  internasional.Vodymyr  Golubev menyebutnya sebagai the new form of anti-social behavior . Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya ( cyber space/virtual space offence ) dimensi baru dari high tech crime , dimensi baru dan transnasional crime , dan dimensi baru dari white collar crime ( Barda Nawawi Arief, 2007;1).
Cyber  crime merupakan  bentuk-bentuk  kejahatan  yang  ditimbulkan  karena pemanfaatan teknologi internet. Dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.
Dalam “Background paper” Kongres PBB X untuk Workshop on crimes related to  the  computer  network,  dokumen  A/CONF.187/10,3-2200,  halaman  5  dijelaskan bahwa cyber crime dibagi dua kategori yaitu:
1. Cybercrime dalam  arti  sempit  disebut computer  crime ,  yaitu  prilaku  ilegal  / melanggar  yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer.
2. Cybercrime dalam  arti  luas  disebut computer  related  crime ,  yaitu  prilaku  ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas, cybercrime dirumuskan  sebagai  perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana / alat  komputer  sebagai  objek,  baik  untuk  memperoleh  keuntungan  ataupun  tidak, dengan merugikan pihak lain.

## 2. Bentuk Cyber crime
Cyber  crime merupakan  tindak  pidana  yang  timbul  akibat  penyalahgunaan teknologi  informasi  yang  ditandai  dengan  lahirnya  internet  yang  membentuk  ruang cyber . Dalam Draft Convention on Cyber crime (Draf No. 19 dan No.25 Rev.5)th.2000 dan Draft Explanatory Memorandum ti the Draft Convention on Cyber crime th 2001, yang dipersiapkan oleh European Committee on Crime Problems.
Ada  berbagai  kategori  dari cyber  crime (Agus  Raharjo,2002;203-205)  yaitu sebagai berikut:
a. Joy Computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi computer
b. Hacking,  yaitu  mengakses  secara  tidak  sah  atau  tanpa  izin  dengan  alat  suatu terminal.
c. The Trojan Horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau  instruksi  pada  sebuah  program,  menghapus,  menambah,  menjadikan  tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
d. Data  Leakage,  yaitu  menyangkut  bocornya  data  ke  luar  terutama  mengenai  data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa rahasia negara, perusahaan,  data  yang  dipercayakan  kepada  seseorang  dan  data  dalam  situasi tertentu.
e. Data Diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data, atau output data.
f. To Frustate data communication atau penyia-nyiaan komputer.
g. Software  Piracy,  yaitu  pembajakan  perangkat  lunak  terhadap  hak  cipta  yang dilindungi HAKI.
h. Cyber Espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan  kegiatan  mata-mata  terhadap  pihak  lain,  dengan  memasuki  sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan  terhadap  saingan  bisnis  yang  dokumen  ataupun  data-data  pentingnya tersimpan  dalam  suatu  sistem  yang  computerized.Biasaynya  si  penyerang menyusupkan sebuah program mata-mata yang dapat kita sebut sebagai spyware.
i. Infringements of Privacy, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal  yang sangat  pribadi  dan rahasia.  Kejahatan ini biasanya ditujukan
terhadap  keterangan  pribadi  seseorang  yang  tersimpan  pada  formulir  data  pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril,  seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan  sebagainya.
j. Data  Forgery,  merupakan  kejahatan  dengan  memalsukan  data  pada  dokumen- dokumen  penting  yang  tersimpan  sebagai  scriptless  document  melalui  internet. Kejahatan  ini  biasanya  ditujukan  pada  dokumen-dokumen  e-commerce  dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
k. Unauthorized Access to Computer System and Service, kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer  secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.  Biasanya  pelaku  kejahatan  (hacker)  melakukannya  dengan  maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang  melakukan  hanya  karena  merasa  tertantang  untuk  mencoba  keahliannya menembus  suatu  sistem  yang  memiliki  tingkat  proteksi  tinggi.  Kejahatan  ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet/intranet.bagi yang belum pernah dengar, ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di  tingkat  internasional,  beberapa  website  milik  pemerintah  RI  dirusak  oleh hacker.Kisah seorang mahasiswa fisipol yang ditangkap gara-gara mengacak-acak data milik KPU.dan masih banyak contoh lainnya.
l. Cyber Sabotage and Extortion, merupakan kejahatan yang paling mengenaskan.Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran  terhadap  suatu  data,  program  komputer  atau  sistem  jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan  suatu  logic  bomb,  virus  komputer  ataupun  suatu  program  tertentu, sehingga  data,  program  komputer  atau  sistem  jaringan  komputer  tidak  dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program  komputer  atau  sistem  jaringan  komputer  yang  telah  disabotase  tersebut, tentunya  dengan  bayaran  tertentu.  Kejahatan  ini  sering  disebut  sebagai  cyber- terrorism.
m. Offense  against  Intellectual  Property,  kejahatan  ini  ditujukan  terhadap  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  yang  dimiliki  pihak  lain  di  internet.  Sebagai  contoh  adalah peniruan  tampilan  pada  web  page  suatu  situs  milik  orang  lain  secara  ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.Dapat kita contohkan saat ini.Situs mesin pencari  bing milik microsoft  yang  konon  di  tuduh  menyerupai  sebuah  situs  milik  perusahaan  travel online.
n. Illegal Contents, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet  tentang  sesuatu  hal  yang  tidak  benar,  tidak  etis,  dan  dapat  dianggap melanggar hukum  atau  mengganggu ketertiban  umum. Sebagai  contohnya  adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat  atau
harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu  informasi  yang  merupakan  rahasia  negara,  agitasi  dan  propaganda  untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.
Dari  bentuk cyber  crime tersebut  di  atas,  nampak  bahwa  pada  dasarnya cyber crime adalah  penyerangan  pada content , computersystem dan communicationsystem milik orang lain atau umum di dalam cyberspace .
3. Bentuk cyber crime berdasarkan motif terbagi menjadi 2 yaitu :
a. Cyber  crime sebagai  tindak  kejahatan  murni  :  dimana  orang  yang  melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan  terencana  untuk  melakukan  pengrusakkan,  pencurian,  tindakan  anarkis, terhadap suatu system informasi atau system computer.
b. Cyber crime sebagai tindakan kejahatan abu-abu : dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.
Dari berbagai macam kategori cyber crime di atas, bentuk cyber crime yang sering terjadi  di  Indonesia  adalah  kejahatan  pemalsuan  kartu  kredit  dengan  cara  melacak nama, nomor kartu kredit dilengkapi expire date-nya (tanggal jatuh tempo) seseorang untuk  dimiliki  dan digunakan sebagai  sarana untuk melakukan kejahatannya dengan melakukan  transaksi-transaksi  atau  pemesanan  barang  melalui  internet  dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang menyediakan fasilitas pembelian dan pengiriman barang melalui internet. Selain itu, hacking situs juga termasuk cyber crime yang sering terjadi di Indonesia, bahkan tak jarang situs Polri pun diretas oleh para hackers seperti yang dilakukan oleh Naufal cs.

## 4. Pengaturan cyber crime melalui Hukum Pidana
Kongres  PBB  telah  menghimbau  Negara  anggota  untuk  menanggulangi  cyber crime dengan sarana penal.Walaupun kenyataannnya tak mudah, namun karena kasus cybercrime yang  terjadi  dewasa  ini  telah  menimbulkan  keresahan  bagi  masyarakat, khususnya  mereka  yang  menggunakan  sarana-sarana  komputer  dan  informasi,  maka perlindungan hukum bagi mereka  yang dirugikan tersebut adalah merupakan sebuah kebutuhan yang harus segera dibuat oleh Negara.
Pengaturan cyber  crime didasarkan  pada  sumber  hukum  yang  berlaku  saat  ini baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP.
Pengaturan bentuk  cyber crime di  dalam KUHP  dapat  dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut:
a. Pasal 362 KUHP tentang pencurian;
b. Pasal 369 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman;
c. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan;
d. Pasal 386 KUHP tentang Perbuatan Curang;
e. Pasal 506 KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum;
f. Pasal 382 bis KUHP;
g. Pasal 383 KUHP.
Berikut ini adalah beberapa kategori kasus Cybercrime yang telah ditangani dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 sampai dengan Pasal 35) :
a. Pasal 27 Illegal Contents
- muatan yang melanggar kesusilaan (Pornograph);
- muatan perjudian ( Computer-related betting);
- muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
- muatan pemerasan dan ancaman (Extortion and Threats).
b. Pasal 28 Illegal Contents
- berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (Service Offered fraud)
- informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (SARA).
c. Pasal 29 Illegal Contents
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancamankekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
d. Pasal 30 Illegal Access
- Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
e. Pasal 31 Illegal Interception
- Intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dalam  suatu  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  tertentu  milik Orang lain.
- Intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  sedang ditransmisikan.
f. Pasal 32 Data Leakage and Espionag
Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
g. Pasal 33 System Interferenc
Melakukan  tindakan  apa  pun  yang  berakibat  terganggunya  Sistem  Elektronik dan/atau  mengakibatkan  Sistem  Elektronik  menjadi  tidak  bekerja  sebagaimana mestinya.
h. Pasal 34 Misuse Of Device
Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan,  menyediakan,  atau  memiliki:  perangkat  keras  atau  perangkat lunak  Komputer  yang  dirancang  atau  secara  khusus  dikembangkan  untuk memfasilitasi cybercrime, sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan  itu  yang  ditujukan  agar  Sistem  Elektronik  menjadi  dapat  diakses  dengan tujuan memfasilitasi cybercrime.
i. Pasal 35 Data Interference
- Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan manipulasi,  penciptaan,  perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah  data yang otentik.
- Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan  tujuan  untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses  Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.
j. Pasal 31 Illegal Interception
- Intersepsi  atau  penyadapan  atas  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dalam  suatu  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  tertentu  milik Orang lain.
- Intersepsi  atas  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik  tertentu  milik  Orang  lain,  baik  yang  tidak  menyebabkan  perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  sedang ditransmisikan.
k. Pasal 32 Data Leakage and Espionag
Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  Informasi  Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
l. Pasal 33 System Interferenc
Melakukan  tindakan  apa  pun  yang  berakibat  terganggunya  Sistem  Elektronik dan/atau  mengakibatkan  Sistem  Elektronik  menjadi  tidak  bekerja  sebagaimana mestinya.
m. Pasal 34 Misuse Of Device
Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: perangkat keras atau perangkat lunak Komputer  yang  dirancang  atau  secara  khusus  dikembangkan  untuk  memfasilitasi cybercrime,  sandi  lewat  Komputer,  Kode  Akses,  atau  hal  yang  sejenis  dengan  itu yang  ditujukan  agar  Sistem  Elektronik  menjadi  dapat  diakses  dengan  tujuan memfasilitasi cybercrime.
n. Pasal 35 Data Interference
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

## C. PENUTUP
Tindak  pidana  mayantara  ( cyber  crime) adalah  tindak  pidana  yang  menggunakan computer dan internet sebagai sarana.Bentuk tindak pidana mayantara ( cyber crime) dapat dibedakan berdasarkan aktifitas dan motif pelakunya.Pengaturan hukum pidana mengenai tindak pidana mayantara ( cyber crime) melalui KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid  dan  Mohammad  Labib.2005.  Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), PT. Rafika Aditama, Bandung.
Ahmad M.Ramli. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia . PT.Refika Aditama, Bandung.
Agus Raharjo. 2002. Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi . PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
Barda Nawawi Arief. 2007. Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia . PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Djanggih, H., Thalib, H., Baharuddin, H., Qamar, N., & Ahmar, A. S. 2018. The effectiveness of law enforcement on child protection for cybercrime victims in Indonesia. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1028, No. 1, p. 012192).
IOP Publishing.
Hambali Thalib, Farid Yusuf, 2016. Cyber Crime Tantangan dan Penanggulangannya Studi Kasus pada Polrestabes Makassar.
Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. 2017. The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. Diponegoro Law Review , 2 (1), 27-39.
Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia