## REORIENTASI TUJUAN UTAMA PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF GLOBAL
Oleh: Deny Setiawan *

## Abstrak
Seiring dengan berkembang-pesatnya peradaban dunia abad 21, membuka peluang bagi Pendidikan IPS untuk melakukan reorientasi tujuan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman. Pendidikan IPS dianggap penting dan bermanfaat manakala
memperhatikan kecenderung dunia, perkembangan sains dan teknologi namun tetap dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan serta berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945. Sumber belajar Pendidikan IPS perlu memasukan bahan dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya ( contextual learning ). Bukan hanya berkenaan dengan fakta yang ada di masyarakat, melainkan juga berkenaan dengan dampak sains dan teknologi yang berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat setempat (lokal), nasional dan internasional. Strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS adalah strategi yang bersifat dialogis kritis, pengalaman langsung ( direct experiences), kolaboratif dan kooperatif. Strategi pembelajaran seperti ini menekankan pada tiga ranah pembelajaran, yakni: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan prinsip kurikulum 2013, tujuan Pendidikan IPS harus dapat membekali peserta didik dengan kompetensi berimbang, yakni: (1) pengembangan kemampuan intelektual (pengetahuan); (2)
pengembangan kemampuan kepribadian sebagai anggota masyarakat dan bangsa (sikap); dan (3) pengembangan kemampuan sosial (keterampilan). Reorientasi tujuan ini, menunjukkan Pendidikan IPS di era global tidak lagi sekedar membentuk warga negara yang baik ( good citizenship ), namun lebih luas lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan jaman sebagai desirable person qualities .
Kata Kunci: Reorientasi Tujuan, Pendidikan IPS, Perspektif Global

## A. Pendahuluan
Semua makin menyadari bahwa arus globalisasi yang tengah bergulir membawa suatu konsekuensi dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang tak mungkin untuk dihindarkan. Giddens (1990:64) secara ringkas menyebut globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial sejagat yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian rupa, sehingga peristiwa lokal bisa terjadi disebabkan oleh kejadian di tempat lain yang sekian mil jauhnya dan sebaliknya. Globalisasi yang makin
* Dosen Jurusan PPKn FIS – UNIMED
kuat resonansinya, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam proses memelihara dan meningkatkan integrasi bangsa, perlu mendapat perhatian utama, terutama dalam menyesuaikan diri terhadap segala perubahan yang dibawanya.
Mickletwait dan Wooldridge (2000:29), melihat globalisasi dari sisi yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa "motor" yang menggerakkan globalisasi sehingga proses globalisasi itu sendiri begitu cepat menembus batas antar bangsa/negara sebagai faktor penyebab. Terdapat three engines globalization yang menggerakkan globalisasi, yaitu: ...technology, the capital market, and management. Each of these forces is powerful enough in its owen right, but what has given them their apparent invincibility recent years is the fact all fit together so neatly. Freeflowing capital makes it essier for companies in even the most out- of-the-way places to buy new technology. New technology maker is easter to move capital to similary obscure places. And management-by which we mean the speread of common management methods, the growth of the management industry of consultons and business schools, and the development of new cadre of professional multinational managers-alerts companies to the clover ways in which they can use capital and technology. Sementara Ritzer dan Goodman (2004:588) berpandangan, globalisasi yang begitu luas cakupannya, menurutnya dapat dianalisis secara kultural, ekonomi, politik ataupun institusional. Pada titik ekstrim, globalisasi secara kultural dapat dilihat sebagai ekspansi transisional dari praktik bersama (homogenitas), ataupun sebagai proses di mana banyak input kultural lokal dengan global berinteraksi mengarah ke
pencangkokan kultur (heterogenitas), maupun kearah imperialisme kultural. Pandangan ini dapat dilihat pada teori Technology Capitalism dari Kellner (2002: 287), yang menekankan hubungan dialektis antara tekno-sains dengan ekonomi kapitalis atau tekno- kapitalisme. Teori Perang-Ruang dari Bauman (1998:9) yang melihat bahwa globalisasi diwarnai oleh faktor kemampuan "mobilitas" yang menjadi faktor terbentuknya sertifikasi yang dominan. Ia beranggapan, hanya mereka yang ‘mobile’ yang mampu menguasai dunia dalam proses memaknai dirinya sendiri. Dan sebaliknya kaum 'pecundang' tidak hanya berada dalam kekurangmampuan mobilitas, tetapi terkurung dan tidak mampu memberi makna kehidupannya sendiri. Bauman (1998:97) berpendapat bahwa pemenang adalah "hidup dalam waktu" karena baginya ruang bukan masalah. Tidak berarti semua orang mampu
untuk mobile, bahkan sebagian besar orang hidup di antara dua titik ekstrim, mereka merasa tidak pasti, sebagian mereka tidak bisa melihat cahaya esok hari.
Menurut Appadurai (1996, 33), terdapat arus global dan keterputusan di antara arus-arus tersebut yang mencakup: (1)
ethnoscapes (kelompok turis dan pekerja tamu); (2) technoscapes (teknologi tinggi mekanistik dan informasional yang menggelobal); (3) financesapes (pasar bursa saham dan pasar
modal); (4) mediascapes (koran, majalah, televisi, internet); dan
(5) ideoscapes (imajinasi ideologi politis), yang kesemuanya berkonsekuensi membawa perubahan, termasuk dalam hal
pendidikan.
Dengan demikian, perlu adanya upaya pengkajian untuk memilih paradigma pendidikan yang mampu menjabarkan kebutuhan-kebutuhan substantif pendidikan dalam berbagai dimensi dan konteks keilmuan untuk menjawab tantangan kekinian dalam kehidupan global. Disamping itu juga diperlukan perubahan orientasi pendidikan, yang: (1) dari sentralistik ke desentralistik; (2) dari sisi pendekatan parsial-sektoral ke holistik- intersektoral; dan (3) dari mutu pendidikan yang berorientasi pada wawasan lokal-nasional ke mutu pendidikan yang bertaraf internasional.
Implikasi dari upaya-upaya ini adalah: pertama perlunya lembaga akuntabilitas pendidikan nasional yang bertugas untuk: (1) memperhatikan dan mengikuti perkembangan pendidikan bangsa-bangsa lain, sehingga pendidikan nasional memiliki daya saing internasional; (2) menentukan arah, tujuan dan hasil-hasil pembangunan pendidikan jangka menengah yang ingin dicapai; (3)menentukan kriteria pendidikan nasional yang berorientasi pada dinamika perubahan standar internasional; kedua; mengembangkan model-model pengelolaan pendidikan ( educational management) yang mempertimbangkan diversifikasi pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang beragam; ketiga; mengembangkan gagasan- gagasan pembangunan pendidikan yang diturunkan dari prioritas kebijakan pembangunan nasional, yang melibatkan kepentingan- kepentingan inter-sektoral dan interdisiplin; keempat; Mengembangkan panduan pengajaran yang lebih ditekankan pada pengembangan dan pembinaan inisiatif serta kreativitas siswa; kelima; Mengembangkan dan membina program-program peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada materi kurikuler dan mutu serta standar penilaian yang secara internasional dapat dibandingkan dengan negara-negara lain.

## B. Pendidikan IPS dalàm Perspektif Global
Pendidikan di Indonesia saat ini, mengalami gelombang pasang surut. Ini terlihat dari kebijakan-kebjikan pemerintah di bidang pendidikan belum memperlihatkan sistem dan strategi yang kuat dan handal dalam menghadapi percaturan dunia global.
Jika berbicara mengenai pendidikan dalam perspektif global, maka pendidikan perlu melihat kondisi atau kualitas bangsa ini dari beberapa parameter penting dalam kehidupan. Mengapa demikian? karena bangsa Indonesia saat ini memiliki populasi terbesar keempat di antara negara di dunia. Oleh sebab itu, parameter-parameter yang terkait dengan kualitas bangsa perlu direnungkan, agar terutama sebagai pendidik dapat memberikan perspektif yang benar terhadap peserta didik, ketika pendidik harus berdiri di kelas, mendidik dan mengajar mereka sebagai salah satu komponen bangsa (Suyanto, 2006:3).
Kondisi pendidikan di Indonesia dalam keadaan yang memprihatinkan, jika dilihat dari kualitas dan tantangan global yang harus dihadapinya. Sebuah hasil survey yang dilakukan oleh
The Political and economic Rick Consultancy (PERC), yang bermarkas di Hongkong. Hasil survei ini mencerminkan, betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:
Peringkat Negara Nilai 1. Korea Selatan 3,09 2. Singapore 3,19 3. Jepang 3,50 4. Taiwan 3,96 5. India 4,24 6. Cina 4,27 7. Malaysia 4,41 8. Hong Kong 4,72 9. Pilipina 5,47 10. Thailand 5,96 11. Vietnam 6,21 12. Indonesia 6,56
Survei ini bertujuan untuk melihat profil kualitas tenaga kerja di negara Asia. Asumsinya ialah, untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus dilihat dari kualitas sistem pendidikan yang ada di suatu negara. Artinya jika suatu negara memiliki sistem pendidikan yang baik, maka sistem itu akan mampu melahirkan tenaga kerja yang baik. Begitu pula sebaliknya, jika
Peringkat Kualitas Pendidikan
Sumber : Suyanto (2006)
sistem pendidikan di suatu negara buruk, maka ia tidak akan mampu melahirkan tenaga kerja yang berkualitas.
Sebagai bangsa yang sedang berkembang, Indonesia perlu meningkatkan kualitas melalui pendidikan yang baik. Perbaikan dalam bidang pendidikan memerlukan usaha dan kerja keras untuk mencari strategi dan metode serta membangun paradigma pendidikan baru. Hal ini menjadi demikian karena masa depan di era global ini harus dihadapi dengan cara dan metode yang lain dari cara dan metode yang telah digunakan untuk menghadapi masa lampau. Suatu pendekatan dan metode yang terbukti telah mendatangkan keberhasilan di masa silam tidak selalu akan membawa hasil yang sama jika digunakan untuk memecahkan persoalan pendidikan di masa yang akan datang.
Sebagai konsekuensinya, membangun sektor pendidikan memerlukan political will yang kuat dari bangsa, dan dukungan yang kondusif diri keluarga dan masyarakat. Tanpa adanya political will dan komitmen yang kuat dari bangsa untuk membangun sektor pendidikan, cepat atau lambat, bangsa ini akan termarjinalisasi secara alami. Terlebih-lebih di era globalisasi seperti saat ini, tantangan pendidikan menjadi semakin tidak terbatas, dilihat dari masukan (inputs ), keluaran ( outputs ), hasil ( outcomes ), manfaat, ( benefits ), dan dampak (impacts). Jika hal ini terjadi, bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan.
Tujuan akhir dari proses pendidikan di era global pada dasarnya adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing internasional. Dalam kehidupan global, di mana batas- batas negara tidak menjadi penting lagi bagi bekerjanya sistem jaringan informasi, negara akan menjadi kuat bukan semata- mata karena sistem pertahanan militer yang setiap saat secara fisik dapat dimobilisasikan. Sebaiknya, dalam kehidupan dunia global yang semakin menunjukkan gejala ke arah borderless word (Ohmae, 1995:2), dalam banyak hal yang terkait dengan kehidupan manusia, suatu negara akan kuat manakala ia mampu merespons secara fungsional fenomena 4"I's" yang terdiri dari: (1) investment; (2) industry; (3) information technology; dan (4) individual consumers. Merespons 4 “I’s” secara fungsional baru dapat dilakukan jika negara mampu menciptakan keunggulan kompetitif bagi sebagian besar warga negaranya. Sebagai pendidik, dengan demikian harus mampu membentuk keunggulan kompetitif pada seluruh peserta didik agar pada akhirnya mereka mampu merespon fenomena 4''I’s” sebagaimana telah dikonseptualisasikan Kenichi Ohmae tersebut. Hal itu tentunya disesuaikan dengan kapasitas dan
peran pendidik masing- masing dalam proses pendidikan yang sehari-hari berperan serta di dalamnya.
Untuk mencapai keunggulan kompetitif, setiap bangsa memerlukan pembaharuan yang pesat dalam dunia pendidikan. Menjadi bangsa yang berkualitas memerlukan keunggulan
kompetitif dalam berbagai bidang. Tidak sesuai zamannya lagi, jika kita hanya mengandalkan murahnya tenaga kerja untuk menopang dan membenarkan konsep keunggulan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks untuk menciptakan keunggulan kompetitif sebagai outcome suatu pendidikan, Porter (1997: 54), berpendapat bahwa “... the ability to sustain an advantage from cheap labor or even from economies of scale-these are the old paradigms. These paradigms are being superseded. Today, the only way to have an advantage in through innovation an upgrading".
Pendapat Porter di atas, jika bangsa Indonesia ingin menghasilkan berbagai keunggulan kompetitif dari outcome pendidikan, inovasi harus menjadi prioritas penting dalam pembangunan sistem pendidikan. Tanpa ada inovasi yang positif, pendidikan nasional hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki sikap mandiri, selalu bergantung pada orang lain. Dalam perspektif global, hasil pendidikan yang demikian itu justru akan menjadi beban bagi bangsa dan negara, sekaligus bagi masyarakat. Untuk dapat melakukan inovasi dalam pendidikan, semua pihak yang mengemban tugas di bidang pendidikan perlu menerapkan transformational leadership (kepemimpinan transformasional) dalam proses pengembangan pendidikan. Ciri seorang yang telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan transformatif, menurut Luthans,(1995 : 356) adalah sebagai berikut.
a. Mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan (pembaruan) b. Memiliki sifat pemberani c. Mempercayai orang lain
d. Bertindak atas dasar sistem nilai, (bukan atas dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya)
e. Meningkatkan kemampuan secara terus menerus sepanjang hayatnya.
f. Memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, dan tidak menentu.
g. Memiliki visi ke depan.
Dalam konteks global kehidupan masyarakat, pendidikan nasional harus mampu membangun landasan yang kuat untuk mengatasi kesenjangan antara proses hasil, dan pengalaman
belajar di sekolah. Dalam arti luas, yang harus dicapai di satu pihak dan tuntutan riil di masyarakat di pihak yang lain. Meskipun demikian, kesenjangan akan selalu terjadi secara dinamik. Hal ini disebabkan karena saat ini telah memasuki suatu budaya, oleh Tapscott (1998) disebut sebagai N-GEN ( The Net- Generation), yang sangat mengandalkan pada jaringan komputer. Budaya tersebut membuat berbagai aspek kehidupan manusia menjadi semakin memiliki karakteristik global dan juga virtual (maya), dalam kehidupan yang demikian ini, perkembangan jaringan internet dengan menggunakan teknologi informasi elektronik seperti internet, e-mail; ecommerce; e-banking,e-government, e- library, dan sebagainya. Semua sistem memang membuat kehidupan semakin menjadi nyaman dan efisien. Tetapi jika tidak mampu memberdayakan diri dan mendorong peserta didik memiliki kompetensi untuk belajar "bagaimana belajar" ( learning to learn ), maka bangsa ini akan lebih menjadi korban karena tidak bisa hidup secara efisien dan nyaman.
Efisiensi dan mutu pendidikan memang harus dijaga, agar outcome pendidikan bagi bangsa di era global ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap tuntutan dan perubahan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Budaya masyarakat bergerak dan berubah amat cepat akibat adanya globalisasi di hampir semua aspek kehidupan. Dalam proses globalisasi, penetrasi budaya dapat terjadi tanpa adanya hiruk pikuk massa. Sebaliknya, penetrasi budaya ini dapat terjadi dan atau berlangsung setiap saat.
Fenomena ini membawa implikasi, bahwa apapun yang terjadi di negeri ini, bahkan di dunia global, khususnya bagi pendidik harus mampu menghadapi perubahan-perubahan itu agar peserta didik tidak termarginalisasikan oleh perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, menjadi seorang pendidik di era global mesti tak henti-hentinya melakukan kontemplasi dan refleksi terhadap praktik profesinya, dan kemudian membangun agenda aksi untuk menumbuh kembangkan sifat positif di kalangan peserta didik, seperti: mencintai ilmu, suka membaca dalam arti yang luas, selalu berubah ke arah yang lebih baik, menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat, selalu berlomba untuk mencapai keunggulan pribadi maupun kelompok, dorongan membangun jaringan antar peserta didik secara kolaboratif. Upaya ini secara kolektif akan memberikan kontribusi bagi bangsa, sehingga tidak ketinggalan zaman dan terpinggirkan oleh perubahan yang serba cepat di dalam masyarakat global.
Paparan di atas, membawa kita pada satu pilihan, mau tidak mau, bisa tidak bisa, manusia harus mau dan bisa menghadapi tantangan globalisasi. Satu kata sederhana yang
nampaknya dapat menjadi kata kunci dalam menghadapi
tantangan itu adalah "kemampuan". Kemampuan seperti apa? Yaitu kemampuan intelektual, kemampuan sosial, dan kepribadian (Hamid, 1996 : 98). Tiga kemampuan inilah yang menurut penulis, menjadi orientasi tujuan utama pendidikan, terutama Pendidikan IPS.

## D. Tujuan Pendidikan IPS
Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan disiplin ilmu- ilmu sosial, ideologi negara yang disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tinggkat pendidikan dasar dan menengah (Somantri,2001:74). Pengertian ini menyiratkan makna bahwa materi atau bahan yang dikembangkan dalam pembelajaran IPS sangat luas, bukan sebatas ilmu-ilmu sosial saja tetapi masuk didalamnya tentang ideologi negara dan masalah- masalah sosial lain yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua bahan-bahan tersebut diramu dalam proses pembelajaran ditingkat pendidikan dasar dan menengah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan IPS.
Berdasarkan batasan dan tujuan tersebut, Somantri (2001 : 44) berpendapat, bahwa Pendidikan IPS untuk tingkat sekolah bisa diartikan sebagai; (1) Pendidikan IPS yang menekankan pada tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan, moral ideologi negara dan agama, (2) Pendidikan EPS yang menekankan pada isi dan metode berpikir ilmuwan sosial, (3) Pendidikan IPS yang menekankan pada reflektive inquiry.
Menurut The National Council of the Socisl Studies (Sunal, 1993 : 5), tujuan social studies adalah "... is to prepare young people to be humane, retional, participating citrizens in a world that is becoming, increasingly interdependent". Tujuan ini merupakan sudut pandang yang paling dominan dalam social studies . Tujuan pendidikan IPS akan dapat tercapai dengan baik manakala bahan materi dalam pendidikan diorganisasikan secara bervariasi mulai dari pendekatan monostruktur disiplin ilmu, inter- disiplin dan trans-disiplin ilmu-ilmu sosial dengan Pancasila dan konstitusi UUD sebagai nilai sentralnya sesuai dengan tujuan institusional lembaga pendidikan (Somantri, 2001 : 75).
Sementara Jarolimek (1986 : 4) menyatakan misi utama social studies , sebagai: " The major mission of social studies education is to help children learn about the social world in which they live and how it got that way; to learn to cope with social realities; and to develop the knowledge, attitudes, and skills needed to help shape an enlightened humanity". Tujuan dan misi
social studies ini didalamnya mengakomodir tiga ranah
pendidikan, yakni; pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai terutama yang mengarah pada pembentukan warga negara yang baik ( good citizenship). Chapín (1989 : 126) menambahkan bahwa, "good citizens in our local communities are those who perform acts of conserving public property, coming to the aid of someone in distress, and so on ". Oleh Martorela (1994 : 8) diperjelas lagi bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang efektif ( effective citizen ), yaitu warga negara yang bersifat reflektif, cakap, dan memiliki kepedulian. Lebih lanjut Martorella (1994 : 10) menggambarkan warga negara yang efektif sebagai berikut: Reflective individuals are critical thinkers who make decisions ana som problems on the basis of the best evidence available. Competent citizens posses a repertoire of skills to aid them in decision making and problem solving. Concerned citizens investigate their social worl, address issues they identify as significant, exercise their right, and carry out tjeir responsibilities as members of á social community.
Untuk mencapai tujuan pendidikan IPS seperti telah dikemukakan di atas, diperlukan suatu strategi pembelajaran dan pengorganisasian bahan ntateri secara integrated. Selama ini pengajaran IPS di sekolah, ada kecenderungan makin rendah mutunya, baik dilihat dari proses maupun dari hasil pembelajaran yang diperoleh. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Cholisin (2006:133) bahwa tradisi pengajaran IPS sebagai pengajaran ilmu sosial dewasa ini khususnya di Indonesia, ada kecenderungan menghadapi masalah makin rendah mutunya. Hal itu disebabkan karena kurang memperhatikan perkembangan teori-teori ilmu social dan metodologinya seperti pola pemikiran ilmuwan sosial.
Seiring dengan berkembang pesatnya peradaban dunia di abad 21, membuka peluang bagi pembelajaran IPS untuk "memperbaharui" bahan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman. Pendidikan IPS akan dianggap penting dan bermanfaat manakala memperhatikan kecenderung dunia, perkembangan sains dan teknologi disertai keimanan dan ketakwaan dengan tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945. Bahan pendidikan IPS perlu memasukan bahan dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya ( contextual learning ). Bukan hannya yang berkenaan dengan masyarakat, melainkan juga berkenaan dengan dampak sains dan teknologi terhadap kehidupan tatanan kehidupan masyarakat setempat, nasional dan internasional. Karena itulah masalah perdamaian dunia dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan di dunia global,
hendaknya menjadi perhatian pendidikan IPS (Somantri, 2006 : 77).
Strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS adalah strategi yang bersifat dialogis kritis, pengalaman langsung ( direct experiences), kolaboratif dan kooperatif. Strategi pembelajaran seperti ini menekankan pada tiga ranah pembelajaran, yaitu; kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Kirschenbaum (1995:24-26), bahwa aspek social studies-citizenship education, meliputi; knowledge, appréciation, critical thinking skills,
communication skills, coopération skills, and conflict resolution skills. Aspek-aspek tersebut lebih lanjut dinyatakan Kirschenbaum dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan secara komprehensip yang meliputi; inkulkasi ( inculcaty ), pemodelan (modeling), fasilitasi (facilitaty), dan pengembangan ketrampilan (skills development).

## E. Reorientasi Tujuan Pendidikan IPS dalam Mempersiapkan Warganegara Global
Apa yang telah dipaparkan di atas hanya menunjukkan tujuan pendidikan IPS pada orientasi pembentukan warga negara yang baik (good citizenship), yang lebih mengusung pada civic competence. Namun sebenarnya, terdapat tiga golongan mengenai tujuan pendidikan IPS di sekolah. Golongan pertama diwakili oleh Charles Keller dan Barelson (Massialas dan Smith, 1965:13), yang berpendapat bahwa tujuan pengajaran IPS di sekolah adalah untuk mendidik para siswa menjadi ahli ekonomi, politik, hukum, sosiologi, dan pengetahuan sosial lainnya. Menurut paham ini, kurikulum pendidikan IPS harus diorganisasikan secara terpisah- pisah sesuai dengan body of knowledge masing-masing disiplin ilmu sosial tersebut.
Golongan kedua berpendapat berbeda, bahwa tujuan pendidikan IPS di sekolah adalah untuk menumbuhkan warga negara yang baik, sebagaimarla yang telah dipaparkan dimuka seperti dari National Council of Social Studies (NCSS). Menurut paham ini, pendidikan IPS di sekolah harus merupakan " a uhified boordinated holystic study of man living iri societies (Hanna, 1962: 63). Oleh karena itu, program pengajaran mengkorelasikan bahkan mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu sosial yang bahannya diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis.
Sedangkan golongan ketiga merupakan kompromi dari pendapat golongan pertama dan kedua. Wesley (1964: 3) berpendapat bahwa organisasi bahan pelajaran harus dapat menampung tujuan para siswa yang akan meneruskan
pendidikannya ke perguruan tinggi maupun yang akan terjun langsung ke masyarakat. Dengan demikian, tujuan pendidikan IPS merupakan simplifikasi dan distilasi dari berbagai ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan. Sementara golongan keempat berpendapat bahwa pendidikan IPS di sekolah hendaknya lebih di orientasikan untuk mempelajari bahan materi yang sifatnya closed areas , agar para siswa dapat memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah-masalah sosial ( problem solving ). Untuk tercapainya maksud tersebut, pengajaran ilmu- ilmu sosial, salah satu strategi yang dapat di lakukan adalah dengan memanfaatkan isu-isu kontroversial (controversial issues) (Muessig 1975: 4). Bila dikaitkan dengan program pendidikan IPS ( social studies ), maka sebenarnya perbedaan pendapat dari beberapa golongan di atas, dapat dikatagorikan ke dalam The Three Social Studies Traditions, yang oleh Barr (1977) dikelompokkan menjadi; (1) Social Studies as Citizenship Transmission, (2) Social Studies as Social Science, dan (3) Social Studies as Reflective Inquiry. Berdasarkan penggolongan faham di atas dan pengelompokkan program ini, penulis menyimpulkan bahwa orientasi tujuan utama social studies berkisar pada; (personal competence), (civic competence), dan (social competence), yang ketiganya mengandung dimensi; knowledge , values , dan skill , yang menjadi sasaran dalam pencapaian tujuan. Paradigma ini telah menggeser tujuan Pendidikan IPS tidak sekedar good citicenship , namun lebih luas lagi ke arah desirable person qualities .
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai tujuan pendidikan IPS, namun pada intinya sama, bahwa hasil dari pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial - dan mungkin ditambah dengan disiplin ilmu lainnya - untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Arti mencapai tujuan yang lebih tinggi di sini, oleh Hasan (1996: 97) dijelaskan terkandung makna, bahwa tujuan yang harus dicapai pendidikan ilmu- ilmu sosial lebih luas dari pengembangan intelektual semata. Dalam istilah ini tergantung makna pengembangan keseluruhan kepribadian siswa berdasarkan apa yang dipandang baik oleh bangsa, masyarakat dan kebutuhan siswa. Keluasan tujuan itu dapat dicapai mengingat pendidikan ilmu-ilmu sosial adalah wahana pendidikan. Sebagai wahana pendidikan maka kepedulian yang paling utama adalah kepentingan bangsa, masyarakat, dan pribadi siswa. Oleh karena itu tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya haruslah dikaitkan dengan fungsinya sebagai wahana pendidikan.
Lebih lanjut Hasan berpendapat, tujuan pendidikan ilmu-ilmu sosial dapat dikelompokan dalam tiga kategori, yaitu : (1) pengembangan kemampuan intelektual siswa, (2) pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, dan (3) pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuan pertama berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan kepentingan ilmu; tujuan kedua berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat; sedangkan tujuan ketiga lebih berorientasi pada pengembangan pribadi siswa baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu.
Untuk tujuan yang pertama, yaitu pengembangan kemampuan intelektual, adalah tujuan yang ingin mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami disiplin ilmu sosial, kemampuan berpikir dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, serta kemampuan prosesual dalam mencari informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil temuan. Walaupun tujuan ini tidak dapat dilepaskan dari pengembangan pribadi siswa, kepedulian utama dari tujuan dalam kategori ini ialah kepentingan disiplin ilmu-ilmu sosial.
Untuk tujuan yang kedua, yaitu pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, adalah ingin mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab siswa sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu dalam tujuan ini dikembangkan pula kemampuannya, seperti berkomunikasi dengan anggota masyantkat lainnya, rasa tanggung jawab sebagai warga negara dan warga dunia, kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan bangsa. Termasuk dalam tujuan ini ialah pengembangan pemahaman dan sikap positif siswa terhadap nilai, norma, dan moral yang berlaku dalam masyarakat.
Sedangkan untuk tujuan yang ketiga, yaitu mengembangkan kepribadian siswa yang berkenaan dengan pengembangan sikap, nilai, norma, dan moral yang menjadi anutan siswa. Tujuan ini lebih lanjut diarahkan pada pengembangkan diri melalui belajar di jenjang pendidikan lebih lanjut maupun di luar jalur pendidikan persekolahan, pembentukan kebiasaan positif untuk kehidupan pribadinya, serta sikap positif terhadap diri untuk memacu perkembangan diri sebagai pribadi, kemajuan masyarakat atau bangsa, dan juga ilmu pengetahuan (Hasan, 1996: 98).
F. Penutup Kemampuan intelektual, kemampuan sosial, dan kemampuan kepribadian, merupakan kemampuan modal yang sangat berguna dalam mempersiapkan diri dan membekali peserta untuk terjun ke masyarakat, mengarungi dunia nyata yang penuh dengan tantangan. Terlebih di era globalisasi saat ini; tantangan semakin berat, kompetisi semakin ketat, dan mutu menjadi ukuran dalam keberhasilan menduduki tempat.
Untuk itu tujuan Pendidikan IPS yang berorientasi pada; kemampuan intelektual, kemampuan sosial dan kepribadian, dalam konteks globalisasi, semakin relevan dalam menyiapkan siswa menjadi warga negara global. Oxfam (2006 : 3), mengartikan warga negara global sebagai:
... someone who is aware of the wider world and has a sense of their own role as a world citizen; respects and values diversity; has an understanding of how the world works; is outraged by social injustice; participatein the community at range of levels, from the local to global; is willing to act to make the world a more equitable and sustainable; take responsibility for their actions.
Hal ini berarti seorang warga negara global adalah seorang warga negara dunia yang memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab, serta berpartisipasi dalam masyarakat pada semua tingkatan mulai dari lokal hingga global. Pandangan di atas, sejalan dengan prinsip kurikulum 2013 yang menganut prinsip kompetensi berimbang, bahwa arah dari setiap mata pelajaran diorientasikan pada kemampuan peserta didik secara utuh untuk memiliki kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan.
Namun satu hal yang menjadi warning dalam pencapaian orientasi tujuan utama Pendidikan IPS dalam konteks global, adalah jangan sampai anak didik sebagai anak bangsa tercerabut dari akarnya, kehilangan jati diri, dan lari dari Tuhan-Nya. Pembelajaran dalam Pendidikan IPS bukan disampaikan dalam bentuk peringatan atau bahkan ancaman, tetapi dalam bentuk reflective thinking yang mencerminkan kompetensi intelektual, sosial, dan kepribadian sebagai orientasi tujuan utama.

## Daftar Pustaka
Appadurai.A., 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization Minneapolis : University of Minnesota
Press. Barr, R. 1977. Defining The Social Studies. Washington, D.C. National Council for Teh Social Studies.
Bauman, Zygmunt, 1998 .Globalization: The Human Consequences, New York: Columbia University Press.
Chapin, J.R. & Rosemary G.M. 1989. Elementary Social Studies .APractical Guide. Second Edition. New York : Longman. Cholisin. 2006. Perkembangan Ilmu social dan Implikasinya Bagi
Pengembangan IPS Berwawasan Pembebasan". Dalam Cholisin dan Djihad Hisyam (ed). (2006) Reorientasi dan
Pengembangan IPS di Era Indonesia Baru. Yogyakarta :
Efisiensi Press. Giddes, A., 1990. The Consequences Modernity. Stanford, Calif: Stanford Universiti Press. Hanna, P. 1963. Revising The Social Studies : What is Needed 7". Social Education, XXVII. Hasan, S.H. 1996. Pendidikan Ilmu Sosial. Jakarta : Departemen P dan K Dirjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik. Jarolimek, J. 1986. Social Studies for Elementary Education. New York : Macmillan Pubishing Company.
Kirschenbuam,H. 1995. 100 Ways to Enhance Values and
Morality in Schools and Youthg Settings. Massachusetts.: Allyn &Bacon. Luthans, F.,1995. Organizational Behavior (7 th ed.) New York: McGraw-Hill, Inc. Martorella,P.H. 1994. Social Studies for Elementary School Children: Developing Young Citizens. New York :
MacmillanCollege Pubishing Company,inc.
Micklethwait, J. & Wooldridge, A., 2000. Future Perfect: The
Challenge and Hidden Promise of Globalization, New
York: Random House, Inc.
Massialas, B.G. & Smith, F. 1963 rev 1983 . New Challeenges in
the social studies. Wadsworth : Califonia.
Muessig,R.H. 1975. Some Thought on Controversial Issues. Dalam Controversia Issues in The Social Studies : a Contemporary Perspective (etd. Muessig,R.H.). Washington D.C : National Council for The Social Studies.
M. Numan Somantri. 2001. Menggagas Pembaharuan IPS. Bandung Remaja Rosda Karya.
Ohmae, K.,1995. The End of the Nation State: The Rise of
Regional Economies. New York: The Fee Press. Oxfam Great Britain. 2006. Global Citizenship : Guide for School. London : Oxfam Great Britain Porter, M.,1997. " Creating Tomorrow's Advantages" in Rowan Gibson (Ed).
Rethinking the Future. London: Nicholas Brealey Publishing limited.
Ritzer, George, 1995. Expressing Ammerica: A Critique of the Global Credit Card Society, Thousand Oaks, Calif; Pine Forge Press., 2004. The Globalization of Nothing: Why So Many Make So Much Out of So Little, Thousand Oaks, Calif; Pine Forge Press. Ritzer dan Goodman, 2004. Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, Terjemahan Alimandan, Jakarta: Prenada Media. Suyanto, 2006. Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global. Jakarta: PSAP Muhammadiyah. Sunal,C.S & Mary, E. H. 1993. Social Studies and The
Elementary/Middle School Student. Orlando : Harcourt
Brace College Publishers.
Tapscott, D., 1998. Growing Up Digital: The Rise of the Next Generation. New York: McGraw-Hill. Wesley,E.B. & Wronski, S.P. 1958. Teaching Social Studies in High School. Boston: D.C. Health.