## Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP pada Kpn Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
1 Revi Candra
1 IAIN Batu Sangkar - revicandra@iainbatusangkar.com
Abstrak — Laporan keuangan merupakan sarana mengkomunikasikan informasi keuangan dari hasil proses aktivitas akuntansi yang dapat  membantu  pengguna  laporan  keuangan  dalam  pengambilan  keputusan.  Standar  Akuntansi  Keuangan  yang  berlaku  umum dianggap  rumit  untuk  diterapkan  pada  badan  usaha  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik.  Berdasarkan  hal  tersebut  IAI mengeluarkan  Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  yang  dapat  mengakomodir  kebutuhan akuntansi  untuk  entitas  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  SAK  ETAP pada penyajian laporan keuangan Koperasi Karyawan (Kopkar) Bank Sulut Go. Kopkar Bank Sulut Go merupakan badan usaha yang mengelola  dana  anggotanya  dalam  bentuk  simpan  pinjam.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif komparatif.  Hasil  penelitian  berdasarkan  pada  penyajian  neraca,  laporan  laba-rugi,  laporan  perubahan  ekuitas  tahun  2015  dan laporan arus kas tahun 2015, menunjukkan KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong belum menyajikan catatan atas laporan keuangan (CALK), adanya kesalahan dalam pengklasifikasian pos akun, serta adanya inkonsistensi dalam memperbarui laporan  arus  kas.  Penelitian  ini  menyarankan  agar  koperasi  mengungkapkan  kebijakan  akuntansi  perusahaan  dalam  CALK, memperbarui setiap komponen laporan keuangan, dan mempekerjakan karyawan yang terampil di bidang akuntansi.
Kata Kunci — Laporan Keuangan, SAK ETAP
——————————  ——————————

## 1  P ENDAHULUAN

## Latar Belakang
Koperasi  mempunyai  peranan  yang  strategis  dalam pembangunan  ekonomi  nasional.  Koperasi  dan  berperan dalam  mendorong  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu peran  Koperasi  yang  paling  krusial  dalam  pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya  yang  fleksibel  dan  cakap  membuat  Koperasi dapat  direkayasa  untuk  mengganti  lingkungan  bisnis  yang lebih  baik  daripada  perusahaan-perusahaan  besar,  karena Koperasi  dan  UKM  dianggap  mampu  beradaptasi  dengan pasang  surut  dan  arah  permintaan  pasar.  Koperasi merupakan  salah  satu  usaha  sekaligus  gerakan  ekonomi rakyat.  Koperasi  dalam  menjalankan  usahanya  sangat berpegang  pada  nilai-nilai  luhur  pancasila  dan  UUD  1945 dimana  koperasi  memiliki  tujuan  untuk  mensejahterakan anggotanya  bukan  badannya  sendiri.  Koperasi  tidak  hanya sebagai  bentuk  perusahaan  yang  secara  konstitusional dinyatakan  sesuai  dengan  susunan  perekonomian  yang hendak  dibangun  dinegeri  ini,  tetapi  dinyatakan  sebagai sokoguru  perekonomian  nasional.  Koperasi  memerlukan pencatatan  akuntansi  dalam  menunjang  usahanya.  IAI mengeluarkan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK-ETAP)  untuk  diterapkan  oleh entitas-entitas tertentu dalam menyajikan laporan keuangannya. Koperasi merupakan salah satu entitas yang termasuk  dalam  kategori  untuk  menerapkan  SAK-ETAP. Laporan  keuangan  adalah  tolak  ukur  dalam  menilai kesehatan  perusahaan.  IAI  (2012:2)  menyatakan  bahwa tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi posisi  keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  laporan  arus  kas suatu  entitas  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar pengguna  dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi  oleh siapapun  yang  tidak  dalam  posisi  dapat  meminta  laporan keuangan  khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi tertentu.  Laporan  keuangan  merupakan  suatu  bentuk
pertanggungjawaban  kepada  pihak  internal  maupun eksternal.  Pihak  internal  yang  dimaksud  terbagi  menjadi  3, yaitu  manajemen,  pemegang  saham  atau  investor,  dan karyawan.  Sedangkan  pihak  eksternal  merupakan  kreditor dan pemerintah. SAK ETAP sendiri dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka  sudah  seharusnya  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik menerapkan  SAK-ETAP  dalam  menyajikan  laporan keuangannya. KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang  Lebong  termasuk  dalam  golongan  entitas  tanpa akuntabilitas  publik  sehingga  untuk  menghasilkan  laporan keuangan yang berkualitas maka dalam menyajikan laporan keuangannya perlu menerapkan SAK-ETAP.

## Tujuan Penelitian
Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan  dan  menganalisis  penerapan  SAKETAP pada  penyajian  Neraca,  Laporan  Laba-Rugi,  Laporan Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatas  Atas Laporan  Keuangan  dari  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

## 2 T INJAUAN P USTAKA

## 1) Koperasi
International Cooperative Alliance (ICA) yang dikutip oleh Hendar,  (2010:18)  mendefinisikan  koperasi  sebagai kumpulan  orang-orang  atau  badan  hukum,  yang  bertujuan untuk  memperbaiki  sosial  ekonomi  anggotanya  dan memenuhi  kebutuhan  ekonomi  anggota  dengan  saling membantu  antar  anggota,  membatasi  keuntungan,  serta usaha  tersebut  harus  didasarkan  pada  prinsip  koperasi. Ropcke  (2012:14)  mengartikan  koperasi  sebagai  suatu
organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan  utama/klien  perusahaan  tersebut.  Kriteria identitas  suatu  koperasi  merupakan  prinsip  identitas  yang membedakan  unit  usaha  koperasi  dari  unit  usaha  lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa koperasi  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi,  dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan  bersama  dibidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya,  sekaligus sebagai bagian tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional  yang  demokratis  dan  berkeadilan.  Kusuma  dan Budianto (2016) menyatakan bahwa pembangunan koperasi sebagai  badan  usaha  ditujukan  pada  penguatan  dan perluasan  basis  usaha,  peningkatan  mutu  sumber  daya manusia  terutama  pengurus,  pengelola  dan  anggotanya yang  berakhlak  mulia,  termasuk  kewirausahaan  dan profesionalisme  koperasi,  sehingga  dengan  kinerja  yang makin  sehat,  kompetitif  dan  mandiri,  koperasi  mampu menjadi badan usaha utama dalam perekonomian.

## 2) Akuntansi
Menurut Pangerapan (2016)
akuntansi dapat didefinisikan  sebagai  suatu  proses  mengidentifikasikan, mencatat  dan  melaporkan  informasi  ekonomi  yang  terjadi dalam  suatu  kegiatan  usaha,  untuk  digunakan  sebagai pedoman  dalam  pengambilan  keputusan  manajemen. Duska et  al (2011:  10)  menyatakan  bahwa  akuntansi  ialah suatu teknik, praktiknya merupakan seni atau kerajinan yang dikembangkan  untuk  membantu  orang  dalam  memonitori transaksi  ekonominya.  Akuntansi  memberikan  gambaran keuangan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  informasi tentang  transaksi  ekonomi  suatu  organisasi  atau  orang. Dapat  disimpulkan  bahwa  akuntansi  adalah  suatu  sistem informasi  yang  menyangkup  proses  mengidentifikasikan, mengklasifikasikan,  mengukur,  dan  melaporkan  informasi ekonomi  serta  mengkomunikasikan  hasilnya  dalam  bentuk laporan keuangan pada pengguna laporan keuangan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## 3) Laporan Keuangan
Fahmi  (2012:  21)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan merupakan  suatu  informasi  yang  menggambarkan  kondisi keuangan  suatu  perusahaan,  dan  lebih  jauh  informasi tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  gambaran  kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kieso (2011: 5) mendefinisikan laporan keuangan sebagai sarana pengkomunikasian  informasi  keuangan  utama  kepada pihak-pihak  di  luar  perusahaan.  Laporan  ini  menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Informasi  keuangan  mengenai  aktivitas  ekonomi  dalam suatu  perusahaan  tidak  hanya  dicatat  dalam  satu  siklus akuntansi, tetapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga  dapat  memberikan  informasi  finansial  yang signifikan  dalam  pengambilan  keputusan.  Dari  pengertian tersebut laporan keuangan dapat diartikan sebagai informasi yang  diperoleh  dari  proses  akuntansi  yang  memiliki  peran besar dalam mempengaruhi keputusan-keputusan mengenai perusahaan.

## 4) Tujuan Laporan Keuangan
Kasmir  (2012:  10)  menyatakan  secara  umum  laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu  perusahaan,  baik  pada  saat  tertentu  maupun  pada periode  tertentu.  Laporan  keuangan  juga  dapat  disusun secara  mendadak  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan maupun  secara  berkala.  IAI  (2012:  2)  menjelaskan  tujuan laporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi  posisi keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  laporan  arus  kas  suatu entitas  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk  memenuhi  kebutuhan  informasi  tertentu.  Dalam memenuhi  tujuannya,  laporan  keuangan  juga  menunjukkan apa  yang  telah  dilakukan  manajemen  (stewardship)  atau pertanggungjawaban  manajemen  atas  sumber  daya  yang dipercayakan kepadanya.

## 5) Laporan Keuangan Lengkap
Laporan keuangan menurut SAK ETAP meliputi:
a. Neraca;
b. Laporan Laba Rugi;
c. Laporan  Perubahan  Ekuitas  yang  menunjukkan:  (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas  selain  perubahan  yang  timbul  dari  transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
d. Laporan arus kas; dan
e. catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan  akuntansi  yang  signifikan  dan  informasi penjelasan lainnya.

## 6) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
Wuwungan (2016) menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan  (SAK)  adalah  suatu  kerangka  dalam  prosedur pembuatan  laporan  keuangan  agar  terjadi  keseragaman dalam  penyajian  laporan  keuangan.  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  yang  berlaku  untuk  koperasi  saat  ini adalah  SAK-ETAP.  Penggunaan  SAK-ETAP  sendiri merupakan  runtutan  atas  keputusan  IAI  dibawah  Menteri Keuangan, yang menghapus PSAK No.27 tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 2011. Koperasi sendiri pada hakikatnya  merupakan  suatu  entitas,  namun  masih  belum memiliki  akuntabilitas  publik,  bentuk  akuntabilitas  koperasi masih  kepada  para  anggotanya.  Standar  Akuntansi Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  atau  SAK ETAP  merupakan  standar  akuntansi  keuangan  yang diperuntukkan  bagi  entitas  tanpa  akuntabilitas  publik.  SAK ETAP  disahkan  oleh  18  orang  anggota  Dewan  Standar Akuntansi  Keuangan pada  tanggal 19  Mei 2012  di  Jakarta. SAK ETAP terdiri atas 30 bab dan dilengkapi dengan daftar istilah  di  bagian  akhir.  Entitas  yang  diizinkan  untuk menggunakan  SAK  ETAP  adalah  entitas  yang:  (1)  Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (2) Menerbitkan laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  (general  purpose financial  statement)  bagi  pengguna  eksternal.  Contoh pengguna  eksternal  adalah  pemilik  yang  tidak  terlibat langsung  dalam  pengelolaan  usaha,  kreditur,  dan  lembaga pemeringkat kredit.
Entitas  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan  jika:  (1) Entitas  telah  mengajukan  pernyataan  pendaftaran,  atau dalam  proses  pengajuan  pernyataan  pendaftaran,  pada otoritas  pasar  modal  atau  regulator  lain  untuk  tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau (2) Entitas menguasai
aset  dalam  kapasitas  sebagai  fidusia  untuk  sekelompok besar  masyarakat,  seperti  bank,  entitas  asuransi,  pialang dan  atau  pedagang  efek,  dana  pensiun,  reksa  dana  dan bank investasi.
Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

## 7) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP
SAK ETAP paragraf 2.24 menyatakan bahwa pengukuran unsur  laporan  merupakan  proses  pembentukan  suatu  pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) ada kemungkinan  bahwa  manfaat ekonomi  yang  terkait  dengan pos  tersebut  akan  mengalir  dari  atau  kedalam  entitas;  dan (b)  pos  tersebut  mempunyai  nilai  atau  biaya  yang  dapat diukur dengan andal.
Lebih  lanjut  lagi  SAK  ETAP  menjelaskan  pada  paragraf 2.34-2.37  mengenai  pengakuan  unsur  laporan  keuangan yang dijelaskan sebagai berikut;
a. Aset
Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan  aset  tersebut  mempunyai  nilai  atau  biaya  yang dapat  diukur  dengan  andal. Aset  tidak  diakui  dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dandan manfaat ekonominya  dipandang  tidak  mungkin  mengalir  ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan.
b. Kewajiban .
Kewajiban  diakui  dalam  neraca  jika  kemungkinan pengeluaran  sumber  daya  yang  mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
c. Penghasilan .
Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari  pengakuan  aset  dan  kewajiban.  Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi  di  masa  depan  yang  berkaitan  dengan peningkatan  aset  atau  penurunan  kewajiban  telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
d. Beban
Pengakuan  beban  merupakan  akibat  langsung  dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan  laba  rugi  jika  penurunan  manfaat  ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau  peningkatan  kewajiban  telah  terjadi  dan  dapat diukur secara andal.

## 8) Pengukuran Laporan Keuangan berdasarkan SAK- ETAP
SAK ETAP paragraf 2.30 menyatakan bahwa pengukuran adalah  proses  penetapan  jumlah  uang  yang  digunakan entitas  untuk  mengukur  aset,  kewajiban,  penghasilan  dan beban  dalam  laporan  keuangan.  Proses  ini  termasuk pemilihan  dasar  pengukuran  tertentu.  SAK  ETAP menambahkan pada paragraf 2.31 bahwa dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

## 9) Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan SAK- ETAP
SAK  ETAP  paragraf  3.2  menjelaskan  bahwa  laporan keuangan  menyajikan  dengan  wajar  posisi  keuangan,
kinerja  keuangan,  dan  arus  kas  suatu  entitas.  Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa  dan  kondisi  lain  yang  sesuai  dengan  definisi  dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang  dijelaskan  dalam  Bab 2 Konsep dan  Prinsip  Pervasif . Penerapan  SAK  ETAP,  dengan  pengungkapan  tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas  posisi  keuangan,  kinerja  keuangan,  dan  arus  kas entitas.  Pengungkapan  tambahan  diperlukan  ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai  bagi  pemakai  untuk  memahami  pengaruh  dari transaksi  tertentu,  peristiwa  dan  kondisi  lain  atas  posisi keuangan  dan  kinerja  keuangan  entitas.  Lebih  lanjut  lagi pada paragraf 3.9 SAK ETAP menyatakan bahwa informasi harus  diungkapkan  secara  komparatif  dengan  periode sebelumnya  kecuali  dinyatakan  lain  oleh  SAK  ETAP (termasuk  informasi  dalam  laporan  keuangan  dan  catatan atas  laporan  keuangan).  Entitas  harus  mengidentifikasi secara  jelas  setiap  komponen  laporan  keuangan.  Jika laporan  keuangan  termasuk  komponen  dari  laporan  lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut.

## 3  M ETODOLOGI P ENELITIAN

## 1) Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif-komparatif dimana  peneliti  mengumpulkan,  mengevaluasi  serta membandingkan  penyajian  laporan  keuangan  KPN Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Rejang  Lebong dengan SAK ETAP yang berlaku.

## 2) Tempat dan Waktu Penelitian
Objek  penelitian  ini  berlokasi  di  Jl.  S.  Sukowati  Curup, Kabupaten  Rejang  Lebong,  Provinsi  Bengkulu.  Waktu penelitian  yang  dibutuhkan  kurang  lebih  1  (satu)  bulan tepatnya pada bulan November 2016 yang meliputi kegiatan pengumpulan data , pengolahan data, dan analisis.

## 3) Prosedur Penelitian
Prosedur  penelitian  menyangkut  langkah-langkah  yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut: (1)  Peneliti  melakukan  observasi  dan  studi  literatur  untuk menemukan  permasalahan  yang  akan  diangkat  dalam penelitian  serta  menemukan  metode  yang  akan  digunakan dalam penelitian; (2) Melakukan permohonan izin penelitian pada  objek  penelitian;  (3)  Mengetahui  struktur  organisasi objek  penelitian,  serta  tugas  dan  tanggung  jawab  masing- masing;  (4)  Mengetahui  bagian-bagian  yang  bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan; (5) Menelusuri proses  penyajian  laporan  keuangan  yang  ada  di  objek penelitian;  (6)  Membandingkan  hasil  yang  diperoleh  dari koperasi  dengan  SAK  ETAP  untuk  dijadikan  acuan  dasar dalam  menganalisa  permasalahan  yang  ada;  dan  (7) Menarik  kesimpulan  dan  memberikan  saran  untuk  objek penelitian berdasarkan hasil penelitian.

## 4) Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terbagi atas:  (1)  Data  Kualitatif  adalah  data  yang  berbentuk  kata- kata,  bukan  dalam  bentuk  angka  (non-numerik).  Data kualitatif  diperoleh  melalui  berbagai  teknik  pengumpulan data  misalnya  wawancara,  analisis  dokumen,  diskusi terfokus, atau observasi; dan (2) Data kuantitatif adalah data
yang  berbentuk  angka  atau  bilangan  (numeric).  Data kuantitatif  berupa  laporan  keuangan  satu  tahun  (Neraca, Laporan  Laba  Rugi,  Laporan  Perubahan  Modal,  Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan) pada tahun 2015.

## 5) Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni berupa  laporan  keuangan  diantaranya  neraca,  laporan perhitungan  hasil  usaha,  laporan  perubahan  ekuitas  per desember tahun 2015, dan laporan arus kas per desember 2016  pada  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Rejang Lebong.

## 6) Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi,  Beberapa  dokumen  dan  arsip  yang relevan  yang  dapat  dibuat  dari  catatan  atau  dokumen yang  ada  seperti  profil  perusahaan  dan  laporan  posisi keuangan/neraca perusahaan. Peneliti memeroleh data berupa  profil  perusahaan  dan  laporan  keuangan berupa  neraca,  laporan  laba  rugi,  laporan  perubahan ekuitas tahun 2016, dan laporan arus kas tahun 2016; dan b. Interview/wawancara,  metode  ini  dilakukan  dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti mewawancarai  Pengurus  dan  Karyawan  yang bersangkutan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai jenis  usaha  dan  penyajian  laporan  keuangan  KPN Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Rejang Lebong.

## 7) Metode Analisis
a. Deskriptif,  Metode  dimana  data  dikumpulkan,  disusun, diinterpretasikan  dan  dianalisis  sehingga  memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi; dan
b. Komparatif,  Metode  analisis  yang  dilakukan  dengan membandingkan  teori-teori  dan  standar  yang  berlaku yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  dengan  praktik  yang terjadi  pada  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Rejang  Lebong,  kemudian  mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.

## 4  H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Rejang Lebong  didirikan pada  tahun 1982  dipelopori oleh pegawai- pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, yang saat itu merupakan koperasi yang bergerak di bidang  usaha  simpan  pinjam  di  mana  dananya  dihimpun dari  anggota  koperasi  yang  kemudian  berkembang  untuk unit  usaha  pertokoan.  Adapun  yang  menjadi  anggota koperasi  adalah  pegawai-pegawai  di  lingkungan  Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.

## Neraca
Neraca  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. SAK ETAP  mensyaratkan  pos-pos  minimal  yang  perlu  pada neraca.

## Laporan Laba-Rugi
KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Rejang Lebong mencantumkan 3 dari 5 pos-pos minimal yang harus ada  dalam  laporan  laba  rugi  berdasarkan  syarat  yang berlaku pada SAK ETAP.

## Tabel 1
Checklist Pos-pos Neraca pada KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong No Pos-pos pada Neraca Ada/Tidak 1. Kas dan Setara Kas Ada 2. Piutang Usaha dan Piutang Lainnya Ada 3. Persediaan Ada 4. Properti Investasi Tidak Ada 5. Aset Tetap Ada 6. Aset Tidak Berwujud Tidak Ada 7. Utang Usaha dan Utang Lainnya Ada 8. Aset dan Kewajiban Pajak Tidak Ada 9. Kewajiban diestimasi Tidak Ada 10.  Kas dan Setara Kas Ada

## Laporan Perubahan Equitas
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  perubahan  ekuitas berdasarkan  SAK  ETAP  pada  KPN  Serumpun  dimuat  dalam tabel 2.
Tabel 2 Checklist Informasi Laporan Perubahan Ekuitas pada Kopkar Bank Sulut Go No Informasi Perubahan Equitas Ada/Tidak 1. Laba atau Rugi untuk periode Ada 2. Pendapatan  atau  beban  yang  diakui langsung dalam ekuitas Ada 3. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi  dan  koreksi  kesalahan yang diakui Tidak ada 4. Rekonsiliasi  antara  jumlah  tercatat awal dan akhir periode Ada

## Tabel 3
Ilustrasi Pos Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 1. Kenaikan/Penurunan Hutang Pihak Ketiga Rp. xxxxxx
2. Kenaikan/Penurunan Hutang Bank Rp. xxxxxx 3. Kenaikan/Penurunan Kewajiban Lain Rp. xxxxxx 4. Kenaikan/Penurunan Simpanan Pokok Rp. xxxxxx 5. Kenaikan/Penurunan Simpanan Wajib Rp. xxxxxx 6. Kenaikan/Penurunan Cadangan Koperasi Rp. xxxxxx 7. (Pembagian Sisa Hasil Usaha) Rp. xxxxxx Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp. xxxxxx

## Pembahasan
Entitas harus membuat suatu pernyataan secara eksplisit dan  penuh  pada  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK). KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Rejang
Lebong  tidak  memiliki  CALK  sehingga  koperasi  belum secara  penuh  menerapkan  SAK  ETAP  sebagai  panduan dalam  menyajikan  laporan  keuangannya.  Suatu  laporan keuangan  yang  lengkap  berdasarkan  SAK  ETAP  harus memiliki CALK sedangkan KPN Serumpun Dinas Pendidikan  Kabupaten  Rejang  Lebong  tidak  menyajikan CALK  dalam  laporan  keuangannya.  CALK  pada  dasarnya berfungsi  untuk  memberikan  informasi  tentang  dasar penyusunan  laporan  keuangan  dan  kebijakan  akuntansi yang  digunakan.  Dalam  penyajian  neraca  KPN  Serumpun Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Rejang  Lebong  tidak menyajikan  kewajiban  pajak.  KPN  Serumpun  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Rejang  Lebong  menyajikan  beban berdasarkan fungsi beban, namun fungsi beban yang dimiliki koperasi  ini  hanya  satu  fungsi  beban  yaitu  beban operasional.  Hal  ini  menyebabkan  koperasi  melakukan beberapa  kesalahan  dalam  mengklasifikasikan  beban menurut  fungsinya  karena  tidak  semua  beban  memiliki fungsi  yang  sama.  SAK  ETAP  menyatakan  bahwa  beban pajak harus diklasifikasikan kedalam pos sendiri, hal ini tidak dilakukan oleh KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.  Penyajian  laporan  perubahan ekuitas  yang dilakukan oleh kopkar pada dasarnya sudah sesuai dengan format  laporan  perubahan  ekuitas  yang  dikeluarkan  oleh SAK ETAP. Penyajian laporan arus kas aktivitas operasi dan investasi  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Rejang  Lebong  sudah  sesuai  dengan  SAK  ETAP,  namun untuk aktivitas pendanaan KPN Serumpun Dinas Pendidikan Kabupaten  Rejang  Lebong  masih  melakukan  beberapa kesalahan.  Dalam  penyajian  laporan  arus  kas  aktivitas pendanaan  yang  dilakukan  oleh  KPN  Serumpun  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Rejang  Lebong  terdapat  beberapa akun  yang  seharusnya  tidak  disertakan  dalam  aktivitas pendanaan.  SAK  ETAP  paragraf  7.2  menjelaskan  bahwa cerukan  bank  pada  umumnya  termasuk  dalam  aktivitas pendanaan  jika  dimaksudkan  untuk  hal  pendanaan,  namun SAK  ETAP  juga  menambahkan  bahwa  jika  cerukan  bank dapat  ditarik  sewaktu-waktu  dan  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  pengelolaan  kas  entitas,  maka cerukan  tersebut  termasuk  komponen  kas  dan  setara  kas yang  digunakan  sebagai  aktivitas  operasi.  Kewajiban tersebut  tidak  bisa  dimasukan  dalam  arus  kas  aktivitas pendanaan  tetapi  diakui  sebagai aktivitas  operasi.  Koperasi sendiri  menyatakan  bahwa  pinjaman  yang  didapatkan  dari bank  dapat  ditarik  sewaktu-waktu  dan  digunakan  untuk aktivitas  operasi,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  koperasi kurang  tepat  dalam  mengklasifikasikan  pos-pos  pada aktivitas  pendanaan  karena  seharusnya  hutang  bank harus dimasukkan  kedalam  aktivitas  operasi.  Sedangkan  hutang pihak  ketiga  didefinisikan  sebagai  hutang  usaha  oleh koperasi.  Hutang  usaha  berdasarkan  SAK  ETAP  termasuk dalam  aktivitas operasi.  Selain  itu  laporan arus  kas  terakhir yang  disajikan  oleh  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Rejang  Lebong  tercatat  pada  periode  2016, sehingga  bisa  dilihat  bahwa  koperasi  tidak  memperbarui laporan keuangannya.

## 5  K ESIMPULAN DAN S ARAN

## Kesimpulan
Hasil  analisis  dari  KPN  Serumpun  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Rejang  Lebong  mengenai  penyajian  laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dapat disimpulkan bahwa
dalam  penyajian  laporan  keuangan  masih  terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan  menurut  SAK  ETAP.  Adapun  hal-hal  yang membuat  koperasi  ini  memiliki  kekurangan  dalam menyajikan  laporan  keuangannya  berdasarkan  SAK  ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu  sendiri  dan  kurangnya  kesadaran  manajemen  akan pentingnya laporan keuangan.

## Saran
Saran dalam penelitian ini adalah:
a. Bagi  Koperasi  Karyawan  dan  Pengurus  KPN Serumpun  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Rejang Lebong: (a) Koperasi secara umum belum mengungkapkan  secara  penuh  kebijakan  akuntansi signifikan  pada  catatan  atas  laporan  keuangan, maka  sebaiknya  dibuat  catatan  atas  laporan keuangan yang memuat tentang kebijakan akuntansi yang  diterapkan  perusahaan  sebagai  acuan  bagi pihak eksternal yang berkepentingan dalam memahami  laporan  keuangan  perusahaan;  (b) Koperasi sebaiknya memperbarui laporan keuangannya;  dan  (c)  Manajemen  sebaiknya meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya  laporan keuangan.
b. Bagi  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI):  Sebaiknya Memberikan sosialisasi terbuka mengenai penyusunan  laporan  keuangan  dalam  kaidah  SAK ETAP  bagi  perusahaan  yang  tergolong  UMKM  di setiap kota yang ada di Indonesia.
c. Bagi  Politeknik  Raflesia  Rejang  Labong:  Sebaiknya dapat  ikut  melakukan  sosialisasi,  penyuluhan  dan pelatihan  mengenai  penerapan  SAK  ETAP  bagi perusahaan  kecil  dan  tenaga  kerja  didalamnya, sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi

## D AFTAR P USTAKA
[1]  Ariantini, Ni Luh Gede. 2014. Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan  Laporan  Keuangan  Pada  Koperasi  Simpan Pinjam  Lembing  Sejahtera  Mandiri .  Jurnal  Jurusan Pendidikan  Ekonomi  Universitas  Pendidikan  Ganesha, http://ejournal.undiksha.ac.id/  diakses  8  Februari  2015. Vol.4, No.1.
[2]  Duska,  R.,  Duska,  B.R.,  Ragatz,  J.A.  2011, Accounting Ethics , 2 nd -ed, Singapore, Wiley Blackwell.
[3]  Fahmi,  Irham.  2012. Analisis  Kinerja  Keuangan .  Alfabeta. Bandung.
[4]  Hendar, 2010, Manajemen Perusahaan Koperasi , Erlangga, Jakarta.
[5]  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  2012, Standar  Akuntansi Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik .  Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.
[6]  Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan . PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
[7]  Kusuma,  H.  &  Budianto,  H.  2016, Pengaruh  Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP Terhadap Kualitias Penyusunan  Laporan  Keuangan  Koperasi ,  Jurnal  Cahaya Aktiva Politeknik Cahaya Surya Kediri,
http://www.cahayasurya.ac.id/jurnal/content.php?module=jur nal_poltek diakses 8 Februari 2015. Vol. 3, No. 2. Hal.81-91.
[8] Pemerintah  Republik  Indonesia.  2012. Undang –
Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian . Jakarta