## POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BENGKULU
Karona Cahya Susena

## Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

## ABSTRAK
Karona  Cahya  Susena; Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  proyeksi  potensi penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kota  Bengkulu  tahun  2014-2016. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.  Manfaat penelitian ini adalah sebagai  bahan  informasi  kepada  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu  dalam  pengambilan kebijakan serta pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2014 sampai dengan 2016.  Penelitian  ini  memberikan  gambaran  bahwa  proyeksi  potensi  penerimaan  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016. Besarnya potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bengkulu Tahun 2014- 2016  berturut-turut  sebagai  berikut:  Tahun  2014  sebesar  Rp12.285.612.144,  Tahun  2015 sebesar  Rp12.852.211.071,  Tahun  2016  sebesar  Rp.13.418.809.999,  Peningkatan  potensi penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  ini  akan  mendorong  meningkatnya  realisasi penerimaan PBB bagi Kota Bengkulu pada tiga tahun mendatang.

## ABSTRACT
Karona  Cahya  Susena ; The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  potential  revenue projections  Land  and  Building  Tax  (PBB)  in  the  city  of  Bengkulu  years  2014-2016.  This  type  of research  used  in  this  research  is  quantitative.  The  benefits  of  this  research  are  as  information material to the Regional Government of Bengkulu in policy making and management of land and building tax (PBB) in 2014 up to 2016. This study suggests that projected revenue potential land and building tax (PBB) in the city of Bengkulu experience increase from 2014 to 2016. The amount of potential revenue Land and Building Tax (PBB) in the city of Bengkulu year in a row from 2014 to  2016  as  follows:  2014  by  Rp12.285.612.144,  2015  by  Rp12.852.211.071,  2016  by Rp.13.418.809.999, increased revenue potential land and building tax (PBB) will lead to greater realization of the UN acceptance for the city of Bengkulu in the next three years.

## Key words: Land and Building Tax

## PENDAHULUAN
Kota  Bengkulu  merupakan  salah  satu  daerah  berkembang  di  Indonesia.  Melihat fenomena perkembangan daerah ini tidak terlepas dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli  Daerah  (Nurcholis,  2007:  182)  bahwa  pendapatan  yang  diperoleh  dari  berbagai penerimaan daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, restribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain.
Pajak  bagi  pemerintah  daerah  berperan  sebagai  sumber  pendapatan  ( budgetary function ) yang utama dan juga sebagai alat pengatur ( regulatory  function ). Pajak sebagai salah satu  sumber  pendapatan  daerah  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  Melihat  pentingnya  pajak  bagi  suatu  daerah,  terutama  dalam  menyokong pembangunan  daerah  itu  sendiri  dan  merupakan  pendapatan  yang  sangat   potensial  karena besarnya  penerimaan  pajak  akan  meningkat  seiring  laju   pertumbuhan  penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.
Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan di Indonesia yang terdiri dari pajak pusat, pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan
pajak. Salah satu pos penerimaan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya.
Menurut  Undang-undang  No.  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Restribusi Daerah,  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemungutan  pajak  daerah  oleh  pemerintah  daerah  propinsi  maupun  kabupaten/  kota diatur oleh Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009. Penerbitan UU tersebut merupakan langkah yang  sangat  strategis  untuk  lebih  memantapkan  kebijakan  desentralisasi  fiskal,  khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.  Dari  tahun  ketahun,  PAD  Kota  Bengkulu  melalui  pajak  daerah  belum  mengalami perkembangan yang berarti. Padahal pajak merupakan salah satu komponen yang seharusnya menjadi kontributor penting bagi PAD. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
Pajak  PBB  merupakan  pajak  yang  akan  di  kelola  oleh  DPPKA  mulai  pada  tahun  2014. Dalam Peraturan Daerah  No 05 tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya
Data  bagi  hasil  yang  diterima  Kota  Bengkulu  selama  tahun  2009-2013  berdasar  hasil target dan tealisasi yang ada dapat di lihat pada tabel 1. dibawah ini:
Tabel 1. Perbandingan Realisasi dan Target Pajak PBB data Hasil Bagi

## Kota Bengkulu Tahun 2009-2013
No Tahun Target PBB (Rp) Realisasi PBB (Rp) % Keterangan 1 2009 16.743.624.706,00 13.000.842.971,00 77,65 Under Target 2 2010 12.552.620.397,20 16.128.489.120,00 128,49 Over  Target 3 2011 19.146.989.793,34 19.568.746.582,00 102,20 Over  Target 4 2012 18.710.549.582,00 18.017.292.688,00 96,29 Under Target 5 2013 19.689.990.000,00 16.778.098.917,00 85,21 Under Target

## Sumber: DPPKA Kota Bengkulu, 2014
Dari data Perbandingan Realisasi dan Target Pajak PBB data Hasil Bagi Kota Bengkulu Tahun 2009-2013. Data tahun 2009 - 2013 merupakan data yang belum di lakukan perbaikan dimana  masih  banyak  perbaikan  data  seperti  fasilitas  umum  yang  masih  terdata  yang seharusnya tidak menjadi objek pajak.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung dengan menggali potensi sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah.  Oleh  karena  itu,  ekstensifikasi  dan  intensifikasi sumber-sumber objek PAD menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
Dalam  rangka  penyusunan  APBD,  DPPKA  Kota  Bengkulu  harus  menghitung  potensi sumber-sumber pendapatan pajak daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak bumi  dan  bangunan.  Berdasarkan  data  tabel  1.  Perlu  di  lakukan  kajian  untuk    mengetahui proyeksi pendapatan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan untuk 3 (tiga) tahun kedepan yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016.

## Landasan Teori Pajak
Pajak  menurut  Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2009,  Pasal  1  ayat  (1)  Pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  ataubadan  yang  bersifat
memaksa  berdasarkan  Undang–Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagisebesar–besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Sumitro,  SH  (Mardiasmo,  2013:1)  bahwa  pajak  merupakan  iuran rakyat  pada  kas  negara  berdasarkan  Undang-Undang  (yang  dapat  di  paksakan)  dengan  tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Pajak  menurut  S.  I.  Djajadinigrat  (Siti  Resmi,  2014:  1) adalah  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  Negarayang disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan  yangditetapkan  Pemerintah  serta  dapat dipaksakan  tetapi  tidak  ada  jasa  timbal  balik  dari Negara secara  langsung, untuk  memelihara kesejahteraan secara umum. Pendapat lain tentang pengertian pajak di kemukakan oleh Dr. N. J. Fedelmann (Resmi, 2014: 2) menyatakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada  penguasa  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkannya  secara  umum),  tanpa  adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Dari pengerian di atas ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:
1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang
2. Jasa timbal tidak di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah,baik pemerintah pusat maupun  pemerintah daerah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah (jika surplus digunakan untuk public saving )

## Jenis Pajak
Ada beberapa jenis pajak di indonesia (Resmi, 2014:7-8): 1. Menurut Golongan
a. Pajak Langsung
pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain atau orang lain.
Cotohnya: Pajak Penghasilan (PPh), dll
b. Pajak tidak Langsung
pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
Cotohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll
2. Menurut Sifatnya dibedakan:
a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau perngenan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), dll
b. Pajak  Objektif  Yaitu  pajak  yang  pengenaannya  memperhatikan  objeknya  baik  berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dll
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Negara, dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM
b. Pajak  Daerah,  merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  baik  daerah tingkat  I  (pajak  provinsi)  maupun  daerah  tingkat  II  (pajak  kabupaten/kota)  dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contohnya:  Pajak  Kendaraan  Bermotor,Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung  Walet,  Pajak  Air  permukaan,  Pajak  Hotel,  Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Permukaan, Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan, BPHTB.

## Pajak Daerah
Pajak  Daerah  menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  menyatakan kontribusi  wajib  kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan  daerah. Pajak  Daerah ditetapkan  dengan  undang-undang  yang  pelaksanaannya untuk  di  daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  daerah.  Pemerintah  daerah  dilarang melakukan  pungutan selain  pajak yang  telah  ditetapkan  undang-undang  (Pasal  2  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Pajak yang di kelola pemerintah daerah baik Provinsi
Tabel 1. Perbandingan Jenis Pajak yang Dikelola Pemerintah Daerah
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sumber: Undang-Undang No 28 Tahun 2009

## Pajak yang Dikelola Provinsi
Ada  lima  jenis  pajak  yang  dikelola  oleh  provinsi  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

## 1) Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor  adalah  semua  kendaraan  beroda  beserta  gandengannya yang  digunakan  di  semua  jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa motor  atau  peralatan  lainnya  yang  berfungsi untuk  mengubah  suatu  sumber  daya  energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat  secara  permanen  serta  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  air (Pasal  1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :
a. untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  pertama  paling  rendah  sebesar  1%  (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
b. untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor  kedua  dan  seterusnya  tarif  dapat  ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
Sedangkan  tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor  angkutan  umum,  ambulans,  pemadam kebakaran,  sosial  keagamaan,  lembaga  sosial  dan  keagamaan,  Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah  Daerah,  dan  kendaraan  lain  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol  koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat
besar  ditetapkan  paling  rendah  sebesar  0,1%  (nol  koma  satu  persen)  dan  paling  tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau  pemasukan  ke  dalam  badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Menurut  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah  tarif  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  paling  tinggi masing-masing sebagai berikut :
a.    penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan b.   penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
Khusus  untuk  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang  tidak menggunakan  jalan  umum  tarif  pajak  ditetapkan  paling  tinggi  masing-masing  sebagai berikut :
a.    penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
b.   penyerahan  kedua  dan  seterusnya  sebesar  0,075%  (nol  koma  nol  tujuh  puluh  lima persen).
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor adalah  pajak  atas  penggunaan  bahan  bakar kendaraan  bermotor. Bahan  bakar  kendaraan  bermotor  adalah  semua  jenis  bahan  bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009). Tarif  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor  ditetapkan  paling  tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan  bakar  kendaraan  umum  dapat  ditetapkan  paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen) lebih rendah  dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
4) Pajak Air Permukaan
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Pajak  Air  Permukaan  adalah  pajak  atas  pengambilan  dan/atau  pemanfaatan  air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk  air  laut,  baik  yang  berada  di  laut  maupun  di  darat. Tarif  Pajak  Air  Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).
5) Pajak Rokok
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Pajak  Rokok  adalah  pungutan  atas  cukai  rokok  yang  dipungut  oleh Pemerintah. Tarif  Pajak  Rokok  ditetapkan  sebesar  10%  (sepuluh  persen)  dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Penerimaan  pajak  rokok,  baik  bagian  Provinsi  maupun  bagian  Kabupaten/kota, dialokasikan  paling  sedikit  50%  untuk  mendanai  pelayanan  kesehatan  masyarakat  dan penegakan  hukum  oleh  aparat  yang  berwenang  (  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2009).

## Pajak yang Dikelola Kabupaten/Kota
Ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, pajak yang termasuk pajak yang dikelola  Kabupaten/Kota  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
1) Pajak Hotel
Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut  bayaran,  yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan  dan  sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah  kamar  lebih  dari  10
(sepuluh). Tarif  Pajak  Hotel  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10%  (Pasal  35  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009).
2) Pajak Restoran
Adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Restoran  adalah  fasilitas penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan  dipungut  bayaran,  yang  mencakup  juga rumah  makan,  kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan  sejenisnya  termasuk  jasa boga/katering. Tarif  Pajak  Restoran  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10%  (Pasal  40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
3) Pajak Hiburan
Adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  hiburan. Hiburan  adalah  semua  jenis  tontonan, pertunjukan,  permainan,  dan/atau  keramaian  yang  dinikmati  dengan  dipungut bayaran. Tarif  Pajak  Hiburan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  35%  (tiga  puluh  lima persen).  Khusus  untuk  hiburan  berupa  pagelaran  busana,  kontes  kecantikan,  diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/ spa , tarif Pajak Hiburan  dapat  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  75%  (tujuh  puluh  lima  persen).  Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
4) Pajak Reklame Adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  reklame. Reklame  adalah  benda,  alat,  perbuatan, atau media  yang  bentuk  dan  corak  ragamnya  dirancang  untuk  tujuan  komersial memperkenalkan,  menganjurkan,  mempromosikan,  atau  untuk  menarik  perhatian  umum terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau  badan,  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  didengar,  dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## 5) Pajak Penerangan Jalan
Adalah  pajak  atas  penggunaan  tenaga  listrik,  baik  yang  dihasilkan  sendiri  maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%  (sepuluh  persen).  Penggunaan  tenaga  listrik  dari  sumber  lain  oleh  industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi  sebesar  3%  (tiga  persen).  Penggunaan  tenaga  listrik  yang  dihasilkan  sendiri,  tarif Pajak  Penerangan  Jalan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  1,5%  (Pasal  55  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Adalah  pajak  atas  kegiatan  pengambilan  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  baik  dari sumber  alam  di  dalam  dan/atau  permukaan  bumi  untuk  dimanfaatkan. Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan  adalah  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sebagaimana  dimaksud  di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
7) Pajak Parkir
Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan  dengan  pokok  usaha  maupun  yang  disediakan  sebagai  suatu  usaha,  termasuk penyediaan  tempat  penitipan  kendaraan  bermotor.Parkir  adalah  keadaan  tidak  bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (Pasal  65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
8) Pajak Air Tanah
Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat  dalam  lapisan  tanah  atau  batuan  di  bawah  permukaan  tanah. Tarif  Pajak  Air Tanah  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  20%  (Pasal  70  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009).
9) Pajak Sarang Burung Walet Adalah  pajak  atas  kegiatan  pengambilan  dan/atau  pengusahaan  sarang  burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia , yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi . Tarif Pajak Sarang Burung
Walet  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  10%  (Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009).
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh  orang  pribadi  atau  Badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Bumi  adalah  permukaan  bumi  yang  meliputi  tanah  dan  perairan  pedalaman  serta  laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  0,3%  (Pasal  80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau  Bangunan  adalah  perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  5%  (Pasal  88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB).  PBB  adalah  pajak  yang  bersifat  kebendaan  dalam  arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi  penerimaannya  dialokasikan  ke  daerah-daerah  dengan  proporsi  tertentu,  namun demikian  dalam  perkembangannya  berdasarkan  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah.

## Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan
Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:
a. Bahwa  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  yang  penting  bagi  pelaksanaan  dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat,
b. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang  lebih  baik  bagi  orang/badan  yang  mempunyai  suatu  hak  atasnya  atau  memperoleh manfaat  darinya,  oleh  sebab  itu  wajar  apabila  kepada  mereka  diwajibkan  memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

## Pengertian dan Dasar hukum PBB
PBB  dikenakan  terhadap objek  pajak  berupa  tanah  dan  atau  bangunan  yang  didasarkan  pada azas kenikmatan  dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang  No.  12  tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang No.12 tahun  1994.  Namun  demikian  dalam perkembangannya PBB  sektor  pedesaan  dan  perkotaan  menjadi  pajak  daerah  yang  diatur  dalam  Undang- Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.
Dalam  bab  I  diatur  tentang  Ketentuan  Umum  yang  memberikan  penjelasaan  tentang  istilah- istilah teknis atau definisi-definisi PBB seperti pengertian :
a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Pengertian ini berarti bukan  hanya  tanah  permukaan  bumi  saja  tetapi  betul-betul  tubuh  bumi  dari  permukaan sampai dengan magma, hasil tambang, gas material yang lainnya.
b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara  tetap pada tanah dan/atau perairan.
Dalam pasal 77 ayat (2) Undang-Undang PDRD, disebutkan bahwa termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
b. jalan TOL,
c. kolam renang,
d. pagar mewah,
e. tempat olah raga,
f. galangan kapal, dermaga,
g. taman mewah,
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.

## Objek PBB
Objek  PBB  adalah  bumi  dan/atau  bangunan,  dimana  pengertian  bumi  dan/atau  bangunan adalah sebagai berikut :
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia,  dan  tubuh  bumi  yang  ada  dibawahnya.  Bangunan,  adalah  kontruksi  teknik  yang di tanam atau di lekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
Tidak semua objek bumi dan bangunan akan dikenakan PBB, ada juga objek yang di kecualikan dari pengenaan PBB adalah apabila sebagai berikut :
a. digunakan  semata-mata  untuk  melayani  kepentingan  umum  di  bidang  ibadah,  sosial, kesehatan,  pendidikan  dan  kebudayaan  nasional,  yang  tidak  dimaksud-kan  untuk memperoleh keuntungan,
b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
c. merupakan  hutan  lindung,  hutan  suaka  alam,  hutan  wisata,  taman  nasional,  tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak,
d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
e. digunakan  oleh  badan  atau  perwakilan  organisasi  internasional  yang  ditentukan  oleh Menteri Keuangan.
Objek  pajak  yang  digunakan  oleh  negara  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan,  penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Subjek PBB
Subjek  PBB  adalah  orang  atau  badan  yang  secara  nyata  mempunyai  suatu  hak  atas  bumi, dan/atau  memperoleh  manfaat  atas  bumi,  dan/atau   memiliki,  menguasai,  dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Melihat pengertian subjek pajak tersebut, tidak jarang ada objek  pajak  yang  diakui  oleh  lebih  dari  satu  orang  subjek  pajak,  yang  berarti  ada  satu  objek pajak  tetapi  memiliki  beberapa  wajib  pajak.  Apabila  terjadi  statu  kejadian  dimana  satu  objek pajak  dimiliki/dikuasai  oleh  beberapa  subjek  pajak  atau  satu  objek  pajak  belum  diketahui dengan  jelas  siapa  Wajib  Pajaknya,  maka  hal  pertama  yang  perlu  dilakukan  adalah  melihat perjanjian ( agreement ) antara para pihak yang berkepentingan terhadap objek pajak tersebut. Dalam perjanjian tersebut  salah satu pasalnya biasanya membahas siapa yang akan melakukan kewajiban  pembayaran  pajak  termasuk  pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Apabila  dalam  perjanjian tidak disebutkan atau memang terjadi lebih dari satu yang memanfaatkan objek pajak sehingga belum diketahui siapa yang menjadi wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajaknya (UU No 12 tahun 1994 Pasal 4 ayat 3).

## Penilaian PBB
Berbicara masalah PBB tidak akan terlepas dari nilai properti itu sendiri. Karena besarnya PBB yang akan dibayarkan oleh WP akan tergantung pada nilainya.  Penilaian objek PBB pedesaan
dan perkotaan meliputi penilaian objek tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (pemerintah  daerah  menurut  UU  No.  28  Tahun  2009)  untuk  menentukan  NJOP  yang  akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak.
Untuk menilai objek properti tersebut digunakan beberapa metode penilaian sebagai berikut:
1. Pendekatan Data Pasar ( Market Data Approach ).
a. NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
b. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
2. Pendekatan Biaya ( Cost Approach ).
Pendekatan  ini  digunakan  untuk  menentukan  nilai  tanah  atau  bangunan  terutama  untuk menentukan  NJOP  bangunan  dengan  menghitung  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya.
3. Pendekatan Pendapatan ( Income Approach )
a. Pendekatan  ini  digunakan  untuk  menentukan  NJOP  yang  tidak  dapat  dilakukan berdasarkan  pendekatan  data  pasar  atau  pendekatan  biaya,  tetapi  ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut,
b. Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah analisis Trend , Metode ini menderet data secara tahunan kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang. Formula garis trend adalah sebagai berikut:
Y= a + bX Keterangan: a : Konstanta b : Koefisien Korelasi Y : Nilai Perkiraan (Proyeksi) X
: Periode Waktu Data  akan  diolah  dengan  menggunakan softwares MS  excel,  dan  ditampilkan  dengan media  tabulasi,  grafik,  dan  chart.  Selanjutnya  dari informasi  target  dan  realisasi  pajak  daerah yang bisa diperoleh data dari DPPKA Kota Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  realisasi  PBB  dari  bagi  hasil  tersebut  secara  riil  untuk  Kota  Bengkulu  sebesar  60%  di karenakan  40%  adalah  dana  bagi  hasil  dari  perkebunan,  kehutanan  dan  lainnya.  maka  dapat dijadikan  pedoman  untuk  perhitungan  proyeksi  pajak  dapat  di  lihat  pada  tabel  2.  Sebagai berikut:

## Tabel 2. Realisasi PBB pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun 2009-2013
Tahun X Realisasi Pajak PBB  (Rp) Y X 2 Y 2 XY 2009 0 7.800.505.783 0 60.847.890.464.376.000.000 - 2010 1 9.677.093.472 1 93.646.138.065.825.000.000 9.677.093.472 2011 2 11.741.247.949 4 137.856.903.404.593.000.000 23.482.495.898 2012 3 10.810.375.613 9 116.864.220.889.821.000.000 32.431.126.838 2013 4 10.066.859.350  16 101.341.657.176.709.000.000 40.267.437.401
Jumlah  10  50.096.082.166,80  30  510.556.810.001.324.000.000,00  105.858.153.610 Sumber: DPPKA Kota Bengkulu, 2014 (diolah)
Menggunakan  perhitungan  trend  dengan  metode last  Square maka  dapat  di  peroleh persamaan  Y=888.601.8578,15+566.598.927,60X.  Dengan  menggunakan  persamaan  tersebut dapat ditentukan  proyeksi untuk tahun 2014 sampai dengan 2016, sebagai berikut:
Tabel 3. Proyeksi PBB pada DPPKA Kota Bengkulu Tahun 2014-2016 No Tahun Proyeksi PBB (Rp) 1 2014 12.285.612.144 2 2015 12.852.211.071 3 2016 13.418.809.999

## Sumber: Data Diolah, 2014
Gambar 1. Trend Penerimaan PBB Pada DPPKA  Kota Bengkulu Tahun 2014-2016
Tabel  3  dan  gambar  1  menunjukkan  bahwa  Potensi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  di  Kota  Bengkulu  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan.  Hal  ini disebabkan  oleh  perkembangan    pembangunan,  perekonomian  masyarakat,  serta  dampak pariwisata  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Peningkatan  tersebut  bisa  di karenakan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Adanya pengaruh  pembangunan, perekonomian, dan pariwisata mengakibatkan alih fungsi lahan dari tanah sawah/ persawahan menjadi  tanah  kering  untuk  permukiman/  perumahan,  akomodasi  pariwisata,  seperti  hotel, restoran, ruko, toko-toko, perkantoran, dan lain sebagainya sebagai penunjang atau pendukung pembangunan, perekonomian, dan pariwisata. Dengan beralih fungsinya lahan pertanian/ tanah sawah menjadi tanah kering mengakibatkan nilai tanah berubah, di mana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan naik, sehingga secara otomatis PBB akan naik pula PBB yang selama ini merupakan pajak  pusat  dan  daerah  hanya  menerima  bagi  hasil  pajak  dari  pemerintah  pusat,  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  (PDRB)  paling  lambat  Desember  2013,  di  mana  PBB  menjadi  pajak  daerah.  Hal  ini secara  langsung  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  PBB,  karena  seratus  persen merupakan penerimaan daerah dan bukan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat.
Sedangkan  upaya  yang  harus  dilaksanakan  dalam  meningkatkan  PBB  adalah  dengan meningkatkan  pokok  ketetapan  bumi  dan  bangunan  NJOP,  meningkatkan  kualitas  data  yang akurat  dan up  to  date ,  serta  memiliki  data  base  yang  pasti.  Selain  itu  juga  dilaksanakan reklasifikasi NJOP dengan meriilkan NJOP khususnya tanah disesuaikan dengan peruntukannya. Besarnya potensi penerimaan PBB di Kota Bengkulu tahun 2014-2016 berturut-turut sebagai berikut  tahun  2014  prediksi  maksimum  potensi  penerimaan  PBB  sebesar  Rp12.285.612.144 untuk  tahun  2015  prediksi  maksimum  potensi  penerimaan  PBB  sebesar  Rp12.852.211.071 untuk  tahun  2016  prediksi  maksimum  potensi  penerimaan  PBB  sebesar  Rp13.418.809.999
13.418.809.999
12.852.211.071 12.285.612.144 11.600.000.000 11.800.000.000 12.000.000.000 12.200.000.000 12.400.000.000 12.600.000.000 12.800.000.000 13.000.000.000 13.200.000.000 13.400.000.000 13.600.000.000 2014 2015 2016 Proyeksi
untuk  Peningkatan  potensi  penerimaan  PBB  ini  akan  mendorong  meningkatnya  realisasi penerimaan PBB bagi Kota Bengkulu pada tiga tahun mendatang

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Besarnya potensi penerimaan  PBB  di  Kota  Bengkulu  tahun  2014-2016  berturut-turut  dari  tahun  2014 prediksi  maksimum  potensi  penerimaan  PBB  sebesar  Rp12.285.612.144.  Pada  tahun  2015 prediksi  maksimum  potensi  penerimaan  PBB  sebesar  Rp12.852.211.071.  sedangkan  tahun 2016 prediksi maksimum potensi penerimaan PBB sebesar Rp13.418.809.999.

## Saran
Agar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan nantinya dapat sesuai dengan apa yang telah di targetkan, pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini kerap ditemui dan menjadi persoalan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:
1. Perbaikan kualitas data pajak daerah dan wajib pajak di Kota Bengkulu yang memberikan kepastian jumlah objek pajaknya. Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan investarisasi untuk melakukan sensus usaha yang dapat dikenai pajak daerah melalui kerjasama dengan melibatkan  aparat  pemerintah  kelurahan  dalam  pengelolaan  pajak  daerah,  mengingat aparatur  kelurahan  sangat  dekat  dengan  masyarakat.  Sensus  ini  perlu  dilakukan  karena database yang dimiliki Pemerintah Kota Bengkulu tidak lengkap dan masih banyak usaha dari jenis objek pajak yang belum didata.
2. Pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  sering  memberikan  penyuluhan  mengenai  pajak daerah  kepada  masyarakat,  sistem  pendekatan  yang  baik,  manajemen  yang  teratur  serta memberikan  penghargaan  kepada  pembayar  pajak,  agar  keinginan  dan  partisipasi masyarakat  untuk  membayar  pajak  dapat  didorong  oleh  pemahaman  mereka  akan pentingnya pajak daerah.
3. Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  perlu  dilakukan  dengan  tegas.  Kasus  penunggakan pajak,  penghindaran  pajak,  dan  penipuan  pajak  merupakan  kasus  kriminal  yang  harus diproses secara hukum. Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pembangkang pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanif  Nurcholis.  2007. Teori  dan  Praktik  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .  Jakarta:  PT Grasindo
Mardiasmo, 2013, Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. Penerbit Andi
Peraturan  Daerah  Kota  Bengkulu  No  05  tahun  2013  Tentang  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
Siti Resmi, 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8 Buku 1, Jakarta, Salemba Empat
Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah