## PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMATIKA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU CYBER CRIME DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Dr. Hartanto, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. H.S. RonggowaluyoTelukjambe Karawang 41361 hartanto.amie18@gmail.com
Naskah diterima: 23 Maret; direvisi: 16 April; disetujui: 30 April

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mencoba  untuk  menganalisis  mengenai  perkembangan  teknologi informatika  bagi  masyarakat  memiliki  dampak  positif  dan  sekaligus  memiliki dampak  negatif.  Dampak  negatif  dari  perkembangan  teknologi  informatika  adalah dengan  munculnya  kejahatan  yang  mempergunakan  sarana  teknologi  informatika yaitu cyber  crime.  Cyber  crime yang  memiliki  dampak  negatif  diantaranya  adalah penghinaan  melalui  media  elektronik facebook, penipuan  dengan hacking  BBM ( BlackBerry  Messenger ) dan  rekayasa  gambar  atau  foto  asusila  di  media  elektronik internet . Sebabnya adalah cyber crime melalui facebook, haking BBM dan rekasayasa gambar atau foto asusila di internet memiliki dampak dan pengaruh yang sangat kuat dalam  perspektif  hubungan  sosial  pada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  harus ditanggulangi  secara  rasional.  Salah  satunya  adalah  dengan  mempergunakan pendekatan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime.
Kata kunci:  Pelindungan Hukum, Korban, Pelaku Cyber Crime.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA TEKNOLOGI INFORMATIKA SEBAGAI KORBAN DARI PELAKU CYBER CRIME DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Dr. Hartanto, S.H., M.H
Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang H.S. Ronggowaluyo Street, Telukjambe Karawang 41361 hartanto.amie18@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  tries  to  analyze  the  development  of  information  technology  has  a positive impact for the community and at the same time have a negative impact. The negative  impact  of  the  development  of  information  technology  is  the  emergence  of crime  to  the  means  of  information  technology  is  cyber  crime.  Cyber  crime  has  a negative  impact  them  is  an  insult  trought  electronic  media  facebook,  froud  by hacking BBM (Black Berry Messenger), and engineering drawings or photographs in electronic  media  internet  immoral.  Why  is  cyber  crime  trought  facebook,  hacking fuel,  and  engineering  drawings  or  photographs  on  the  internet  immoral  to  have  an impact  and  a  very  strong  influence  in  the  community.  Therefore  must  be  dealt  with rationally. One is to use the criminal low police approach in the legal protection of information technology users as victims of cybercriminals.
Keywords : Legal Protection, Victims, Cyber Criminals.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽

## A. Pendahuluan
Berbagai  bentuk  kejahatan  muncul  di  Indonesia,  salah  satunya  yang  sedang berkembang  saat  ini  adalah  pencurian  melalui  kartu  kredit, hacking dari  beberapa situs dan menyadap transmisi data orang lain, misalnya e-mail ( electronic-mail ) dan memanupulasi  data  dengan  cara  menyiapkan  perintah  yang  dikehendaki  ke  dalam program komputer, sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan  delik  materiil.  Delik  formil  adalah  perbuatan  yang  memasuki  komputer  orang lain tanpa izin, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menimbulkan  akibat kerugian  bagi  orang  lain.  Adapun  dengan  adanya    bentuk  dari cyber  crime telah menjadi    ancaman  stabilitas    bangsa    dan    negara,  khususnya  jaringan  internet  ke internet yang lain yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai jaringan informasi. 1
Perkembangan teknologi informatika  yang sangat pesat tersebut pada akhirnya menghasilkan  suatu  jaringan  yang  dikenal  dengan  nama cyber  space 2 yang merupakan  suatu  teknologi  yang  berisikan  kumpulan  informasi  yang  dapat  diakses oleh  semua  orang  dalam  bentuk  jaringan-jaringan  komputer  yang  disebut  jaringan internet. 3
Bentuk  dampak  negatif  yang  dapat  terlihat  adalah  dengan  istilah  yang  dikenal dengan  nama cyber  crime. Istilah cyber  crime atau  apabila  diterjemahkan  dalam bahasa  Indonesia  adalah  sebagai  kejahatan  dunia  maya  yang  dapat  mempunyai beberapa  bentuk  karakter,  misalnya  seperti      pemalsuan      data,      pencurian    uang ( carding ),  ponografi,    perusahaan wibset ( cracking ) , sampai  berbagai  tindakan kejahatan  sejenis  lainnya  yang  tidak  diperbolehkan  atau  dilarang  oleh  undang- undang. 4
Walaupun  di  satu  sisi  dunia  perkembangan  teknologi  informatika  dapat memberikan  pengaruh  positif  yang  berupa  kemudahan  dalam  berbagai  bidang kehidupan  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara,  namun  di  sisi  lain  menimbulkan dampak  negatif  dengan  dunia cyber  crime yang  berupa  kejahatan-kejahatan  dalam berbagai bidang teknologi informatika.
Penanganan  dari  perlindungan  hukum  terhadap  korban  dari  pelaku cyber crime dari  aparat  penegak  hukum  adalah  menjadi  permasalahan  pembicaraan masyarakat/permasalahan  fundamental  di  dalam  masyarakat  terhadap  perlindungan hukum terhadap korban dari pelaku kejahatan cyber crime , dalam kasus penghinaan melalui media  sosial facebook ,  kasus hacker  BBM dan  kasus    rekayasa    penyebaran foto  asusila,  merupakan  fakta  sosiologis  dalam  masyarakat  yang  tidak  boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum yang harusnya melakukan perlindungan hukum terhadap  masyarakat  yang  menjadi  korban  dari  pelaku cyber crime yang  merupakan sisi  sosiologis  yang  memperkaya  kasus-kasus  dalam  perlindungan  korban  dan
1 Tanpa  Nama,  “Cyber  Crimes”, http://www.usdoj/ciminal/cybercrimes/PT.  Petrosea166/, diakses  pada tanggal 6 September 2013.
2 Wired,  “ William  Gibson,  Father  of  Cyber  Space ”, http://www.wired.com/science/discoveries/news /2009/03/dayntech_0317 ,  diakses  pada  tanggal  18  Agustus  2013.  Istilah Cyber  Space merupakan  sinonim  dari internet yang pertama kali diperkenalkan oleh William Gibson melalui bukunya (Scoot Thill, March 17, 1948 ).
3 Dimitri Mahayana, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, (Bandung: Rosda, 2000), hlm. 24-25.
4 Tanpa  Nama,  “Cyber  Crimes”, http://www.crime.hku.hk/cybercrime.htm. ,  diakses  pada  tanggal  1 Agustus 2014.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
penegakkan  hukum  yang  tidak  hanya  cukup  mempertimbangkan  faktor-faktor yurisdiksinya saja.
Aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus  tersebut  diatas, mengalami  dilema  yang  cukup  sulit  karena  di  satu  sisi    KUHP  dan  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    yang  dijadikan dasar dalam penyidikan  yang diwarnai oleh sistem pidana yang bersifat “ determinate sentence ” sehingga  tidak  memungkinkan  menjatuhkan  putusan  jenis  pidana  lain seperti yang telah ditentukan oleh KUHP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diajukan beberapa permasalah- an sebagai berikut:
1. Faktor  apa  sajakah  yang  berpengaruh  terhadap  perlindungan  hukum  bagi pengguna  teknologi  informatika  yang  merupakan  korban  dari  pelaku cyber crime ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Hal  apa  sajakah  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  teknologi  informatika yang  merupakan  korban  dari  pelaku cyber  crime dapat  efektif mengendalikan pelaku cyber crime ?
C. Tujuan Penulisan
Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  faktor  apa  sajakah  yang  berpengaruh terhadap  perlindungan  hukum  bagi  pengguna  teknologi  informatika  yang merupakan  korban  dari  pelaku cyber  crime ditinjau  dari  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk  meneliti  dan  mengkaji  hal  apa  sajakah  perlindungan  hukum  bagi pengguna  teknologi  informatika  yang  merupakan  korban  dari  pelaku cyber crime dapat efektif mengendalikan pelaku cyber crime ?

## D. Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  yaitu  dengan  pendekatan  konseptual  untuk  melengkapi  pendekatan konseptual  maka  dilakukan  juga  pendekatan  secara  komparatif  dan  metode pendekatan kefilsafatan, 5 sedangkan metode analisis deskriptif dikaitkan dengan sifat penelitian  yang  kualitatif. 6 Dari  beberapa  pendekatan  tersebut,  pendekatan  yang relevan  dengan  penelitian  hukum  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statute approach ) dan pendekatan analitis ( analytical approach ). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat  yang  berwenang.  Oleh  karena  itu, penelitian  difokuskan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5 Soejono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta:  Rajawali,  2007), hlm. 1.
6 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 92.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  sifatnya  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian deskriptif (deskriptif analitis), karena pada dasarnya menggambarkan fenomena atau gejala  yang  berkenaan  dengan  penggunaan  teknologi  informasi. 7 Pendekatannya adalah  penelitian  yuridis  normatif  ( legal  research )  yaitu  penelitian  untuk  mengkaji kaedah  dan  asas  hukum. 8 Sedangkan  untuk  menunjang  akurasi  data  dipergunakan metode  pendekatan  sejarah  hukum  atau  historis  dan  metode  perbandingan  atau komparatif. 9 Pendekatan  empiris  dilakukan  mengingat  adanya  ketidakkonsistenan dalam  menjalankan  peraturan  perundang-undangan  dan  dalam  menafsirkan  makna undang-undang,  sehingga  harus  dilihat  secara  langsung  mengapa  hal  tersebut  dapat terjadi.
E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis
1. Terbentuk Sistem Hukum Pidana Nasional
Dalam  hal  untuk  mewujudkan  asas  prinsip  perlindungan  hukum  pengguna teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime dengan  baik,  maka sistem  hukum  nasional  maupun  sistem  hukum  pidana  nasional  mengacu  pada Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum.  Pengembangan  sistem perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime nasional  harus  diarahkan  untuk  mewujudkan  nalai-nilai  Pancasila, mengenai  pengalaman  dengan  mempergunakan  sistem  perlindungan  hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime asing, telah cukup  memberikan  dorongan  untuk  secepatnya  meninggalakn  sistem  hukum  sudah ketinggalan zaman  yang dijiwai oleh semangat individualistik dengan menggantikan dengan  sistem  hukum  yang  selaras  dengan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia. Dalam  kedudukan  Pancasila  sebagai  sumber  hukum  dalam  tata  hukum cyber  crime dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1. Pancasila Sebagai Sumber Dalam Tata Hukum Cyber Law di Indonesia
7 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Jurimetri, (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 10.
8 Bagir Manan, “Penelitian di Bidang Hukum”, Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Nomor 1, Pusat Penelitian Bidang Hukum, Unpad, Bandung, 1999, hlm. 4.
9 Rukmana  Amanwinata, Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan  Berserikat  dan  Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945 , Disertasi , PPS Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hlm. 42.
Pancasila Hak Asasi Manusia Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Pelaku Cyber Crime
Nasional/Tata Hukum
Sistem Hukum Pidana
Cyber Crime Nasional
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
Hak  asasi  manusia  dalam  perkembangannya  dapat  memperkaya  sistem perlindungan    hukum  terhadap  korban  dari  pelaku cyber  crime nasional,  sedangkan untuk  melakukan  adaptasi  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime yang  berkembang  secara  universal  tanpa menghilangkan  watak  partikularistiknya  dari  sistem  perlindungan  hukum  pengguna teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime di  dalam  negara Indonesia  yang  menganut  falsafah  Pancasila,  dalam  partikularistik  di  Indonesia maksudnya  adalah  Pancasila  yang  bersifat  kekeluargaan,  keselarasan  dan sebagainya. 10 Kemudian mengenai konsep tersebut dapat disebut dengan prinsip asas perlindungan  hukum terhadap korban dari pelaku cyber crime yang berusaha untuk menciptakan keseimbangan, antara berbagai kepentingan yang satu  dengan yang lain dan saling mendesak.
Menurut  pendapat  Satjipto  Rahardjo,  menjelaskan  bahwa  Pancasila    adalah jawaban  bangsa  Indonesia  terhadap  pertanyaan  dasar  yang  dinyatakan  secara  sadar dan  eksplisit.  Mengenai  kedudukan  Pancasila  yang  merupakan  dasar  dan  sumber hukum  yang  mengalirkan  nilai,  ide  masyarakat  Indonesia.  Pancasila  merupakan wawasan  kemanusiaan  dan  kemasyarakatan  yang  dikehendaki  dalam  mengatur kehidupan  warga  negaranya.  Lebih  lanjut  Satjipto  Rahardjo  mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: 11
“Teorisasi  hukum  secara  dan  atas  dasar  Pancasila  akan  memunculkan  Teori Hukum  Pancasila ( THP ) .  Teorisasi  tersebut  terjadi  atas  dasar  kesadaran bahwa  pengorganisasian  masyarakat  (sudah)  didasarkan  pada  Pancasila, termasuk  sistem  hukumnya (...). Penyusunan  Sistem  Hukum  Pancasila ( SHP ) sudah  diamanatkan  sejak  fajar  kemedekaan  Tahun  1945  yaitu  melalui imperatif-imperatif    yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945, khususnya  pada  bagian  pembukaan.  Hukum  adalah  yang  paling  jelas mendapatkan  tugas  untuk  membenahi  dirinya  atas  dasar  Pancasila (...). Kedudukan hukum di Indonesia cukup istimewa atas dasar, negara didasarkan pada  hukum.  Tindakan  individu  maupun  negara  serta  semua  proses  dalam masyarakat dikehendaki untuk didasarkan pada hukum. Ide dan konsep apapun yang  tercipta,  apakah  Sistem  Ekonomi  Pancasila,  Sistem  Politik  Pancasila, untuk  bisa  dilaksanakan  membutuhkan  hukum.  Hubungannya  dengan  hal tersebut, hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat diwujudkan (...).
Dalam  prinsip  asas  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime, mengupayakan supaya dapat meminimalisasi pelaku cyber crime, karena sistem hukum pidana sangat dibutuhkan aparat penegak hukum  untuk  melindungi  nilai-nilai  kemanusiaan,  keadilan  dan  kebenaran.  Asas
10 Satjipto Rahardjo , Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan Pembangunan Hukum Nasional, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 76.
11 Ibid., hlm.79-80.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
prinsip  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari pelaku cyber crime akan terwujud apabila aparat penegak hukum memiliki sikap dan karakter  progresif  dalam  menegakkan  keadilan  dan  kedamaian  dalam  masyarakat. Karena menjadi penentu untuk tegaknya keadilan, di samping itu untuk menegakkan perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime. Kemudian  agar  dapat  pula mewujudkan  keadilan  penegakan  hukum  di segala  bidang,  demi  tegaknya  keadilan.  Sudah  seharusnya  perlindungan  hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime dimulai dan dilaksanakan, agar badan lain seperti legislatif dan yudikatif juga menegakkan hukum sesuai tuntutan keadilan dan hati nurani.
2. Elastisitas  Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime
Apabila  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban dari pelaku cyber crime dalam hukum pidana hanya dipandang sebagai sarana utnuk menyampaikan dan menyalurkan konfrontasi antar manusia.  Dalam aliran neo klasik yang  memandang  pidana  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sosial, maka aparat penegak hukum diberi keleluasaan untuk memutuskan atau menetapkan jenis pidana yang lain dalam hal kebutuhan perlindungan  hukum pengguna teknologi informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime yang  berkembang  dalam masyarakat.
Menurut pendapat  Moch. Mahfud Md., mengenai negara hukum yang hendak diwujudkan  adalah  bukanlah  negara  hukum  seperti  yang  dikenal  selama  ini  akan tetapi  negara  hukum  dengan  dijiwai  prinsip  “the  rule  of  law” , baik  negara  hukum dengan  prinsip  “rechtsstaat” , maupun  “the  rule  of  law” , haruslah  diletakkan  dalam bingkai  hubungan  yang  prismatik. 12 Dalam    negara    hukum  Indonesia  menepatkan diri  pada  posisi  netral  dalam  memberlakukan  perlindungan  hukum  pengguna teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime, sehingga  bisa mengambil unsur yang baik  yaitu “Kepastian Hukum  yang Adil”. Menurut pendapat Moch  Mahfud  Md.,  aparat  penegak  hukum  di  negara  Indonesia  tidak  hanya diperbolehkan,  akan  tetapi  sangat  dituntut  untuk  mampu  membuat  putusan-putusan yang tidak semata-mata tunduk pada perintah formal undang-undang dengan catatan “ Ketidak-Tundukan ”  tersebut  dimaksudkan  untuk  menegakkan  keadilan  bagi perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber crime .
KUHP,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pelindungan Saksi  dan  Korban,  serta  undang-undang  lainnya  yang  dianggap  tidak  mampu  untuk mengikuti  perkembangan  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime yang semakin canggih dan meluas, terkadang gagal    pula  untuk  menciptakan  keadilan.  Akan  tapi  bagi  mereka  yang  mengikuti faham legisme atau positivisme ,  KUHP,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  serta  undang-undang  lainnya  masih
12 Ibid.,
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
merupakan  hukum  positif.  Dengan  demikian  walaupun  dianggap  tidak  adil  sistem perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime tersebut,  harus  tetap  dijunjung  tinggi  dan  ditegakkan,  mengenai pemikiran hukum progresif sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo masih dianggap relevan.  Sedangkan  hukum  progresif  merupakan  teori  hukum  kontemporer  yang sangat bernilai dan berguna bagi pembangunan hukum yang berwujudkan kemanusia- wian. 13
Ilmu    hukum  progresif  adalah  sebuah  ilmu  yang  selalu  tidak  tetap  melakukan pencarian  dan  pembahasan  dalam  menentukan  atau  memutuskan  permasalahan perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime ,  maka  dari  itu  pencarian  akan  terus  dilakukan  karena  hakekat  ilmu tersebut adalah “Mencari Kebenaran” . Disinilah ilmu perlindungan hukum pengguna teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime adalah    merupakan suatu institusi dalam masyarakat yang dapat dipercaya   untuk  melakukan  pencarian terhadap kebenaran tersebut. 14
Menurut    pendapat    Satjipto    yang    mengemukakan    tentang  apa  yang  disebut dengan “Revolusi Di Bulan Januari” , dalam putusan Hooge Raad tanggal 26 Januari 1912  tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  “Onrechtmatigedaad” di  Belanda,  selama berpuluh-puluh  tahun  makna  melawan  hukum  diartikan  dengan  melawan  atau bertentangan dengan undang-undang, namun berdasarkan keputusan pengadilan pada tahun  itu,  pandangan  tentang  melawan  hukum  dapat  diartikan  juga  dengan bertentangan pada pandangan-pandangan masyarakat. 15
Berdasarkan sikap aparat penegak hukum yang progresif maka dianggap sejalan dengan  pendapat  Joseph  Schumpeter  yang  menyetakan  bahwa  dengan “ creative destruction”. 16 Artinya  bahwa  para  aparat  penegak  hukum  mengabaikan  undang- undang  demi  tegaknya  keadilan  atau  mengembangkan  “ius  operatum” yang  sesuai dengan  perkara  yang diadili dan mengembangkan pula konsep “extra legem” untuk menjadikan putusan yang berkeadilan bagi masyarakat luas.
Mengenai  elastisitas  pemidanaan  “elasticity  of  sentencing”, adalah  merupakan aliran Neo  Klasik melalui  sistem  “indefinite  sentence” atau  pidana  yang  tidak mempunyai  kepastian.  Dalam  undang-undang  perlindungan  hukum  pengguna teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime hanya  memberikan pedoman,  akan  tetapi  aparat  penegak  hukum  yang  berwenang  menentukan perlindungan bagi korban dan  pemidanaan yang cocok dijatuhkan kepada pelaku dan terdakwa cyber crime . Sistem tunggal tersebut selama ini merupakan warisan aliaran klasik  yang  mempergunakan  sistem  “definite  sentence” di  mana  aparat  penegak hukum  tidak  mempunyai  keleluasaan  melakukan  perlindungan  dan  menjatuhkan
13 Nobertus Jegalus, Hukum Kata Kerja, Diskursusu Filsafat Tentang Hukum Progresif, (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 33.
14 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia, (Semarang, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 5.
15 Ibid.,
16 Francis  Fukuyama, The  Great  Disruption,  Human  Nature  And  The  Reconstruction  Of  Social  Order, (New York: The Free Press, 1999), hlm. 6.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
pidana,  oleh  karena  undang-undang  telah  menetapkan  secara  limitatif  jenis  sanksi yang harus diputuskan atau dijatuhkan oleh aparat penegak hukum.
KUHP,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di negara Indonesia saat ini adalah masih mengacu pada  aliran klasik, di mana perlindungan korban dan sanksi pidana pelaku cyber crime merupakan ciri khas yang melekat sehingga  aparat penegak  hukum  tidak  memiliki  alternatif  kecuali  melakukan  perlindungan  terhadap korban  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan cyber  crime sepanjang tidak  melampaui  “strafmaxima” yang  ditentukan  oleh  undang-undang  yang  berlaku, sedangkan  “strafmixima” secara  umum  ditetapkan  dalam  KUHP,  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  serta  peraturan- peraturan  lainnya,  dalam  batasan-batasan  tersebut,  aparat  penegak  hukum  harus menjatuhkan putusannya.
Apabila  menurut  penilaian  aparat  penegak  hukum,  bahwa  terdakwa  harus dijatuhi  hukuman  lain  seperti  peringatan  atau  permintaan  maaf  atau  ganti  kerugian terhadap  korban,  maka  KUHP,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan  Saksi  dan  Korban,  serta  peraturan-peraturan  lainnya  tidak  dapat mengakomodasikan ide-ide keputusan tersebut, di mana aspek kepastian hukum dan “definite  sentence” merupakan  ketentuan  yang  membatasi  aparat  penegak  hukum untuk sekedar menjalankan undang-undang yang berlaku.
Pendekatan  progresif  dalam  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime tidak menjadikan aparat penegak hukum  membunyikan  undang-undang  sebagaimana  dikemukakan  oleh  pendapat Montesqiueu, akan tetapi mereka merupakan insan-insan yang diberi kekuasaan oleh Tuhan  Yang  Maha  Esa  untuk  menyatakan  keadilan  berdasarkan  hati  nuraninya sendiri.  Elastisitas  pemidanaan  akan  mendapatkan  tempat  yang  proporsional  di tangan  aparat  penegak  hukum  jika  memiliki  sifat  dan  watak  yang  progresif.  Aparat penegak  hukum  tidak hanya terpaku pada ketentuan undang-undang saja, akan tetapi sejauh  mungkin  menggali  nilai-nilai  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat luas pada saat ini dan masa yang akan datang. Dalam  keadaan  tertentu  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  pelaku cyber  crime, atas  persetujuan  korbannya,  aparat  penegak  hukum  dapat  menjatuhkan pidana cyber  crime berupa  pemaafan “rechterlije  pardon” terhadap  pelaku cyber crime ,  pemaafan  aparat  penegak  hukum  dengan  mengingat  sifat    tindak    pidana perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime dan  keadaan  subjektif  bagi  pelaku  kejahatan cyber  crime, agar  dapat menjadi  pilihan  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  menentukan  jenis  pidana  pelaku cyber crime yang akan dijatuhkan atau diputuskan sanksi pidananya. Aparat penegak hukum dalam hal ini diberikan keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku cyber  crima yang  adil  sesuai  tuntutan  hati  nurani,  pemaafan  oleh  aparat  penegak hukum  tersebut  merupakan  salah  satu  yang  bertujuan  untuk  menghindarkan
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
penjatuhan sanksi pidana, misalnya pidana pelaku cyber crime kurang dari satu tahun hukumannya.
3.  Ditinjau  Dari  Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Perlindungan  Hukum Pengguna  Teknologi  Informatika  SebagaiKkorban  Dari  Pelaku  Cyber Crime
Menurut pendapat Muladi bahwa sistem peradilan pidana dalam jangka  pendek bertujuan  untuk  melakukan  resosialisasi  pelaku  tindak  pidana,  jangka  menengah berupa  kejahatan  dan  jangka  panjang  berupa  kesejahteraan  sosial. 17 Prinsip  asas perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime dalam  perlindungan  hukumnya  dan  penerapan  sanksi  pidananya  bagi pelaku  kejahatan cyber  crime. Dalam  ketentuan  hukum  positif “ius  constitutum” harus dijiwai oleh asas perlindungan hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban  dari  pelaku cyber  crime yang ideal  atau  hukum cyber  crime yang  dicita- citakan “ius  constituendum”. Akan    tetapi    dalam    hal    memberlakukan    keduanya tidak akan mungkin, karena aparat penegak hukum harus menentukan hukum pelaku cyber  crime yang  konkret  “in  concreto” yang  hanya  berupa  perlindungan  hukum terhadap  korban  dari  pelaku cyber  crime yang  berlaku  dalam  kenyataan  atau  dalam kasus tertentu “ius operatum”.
Apabila  keamanan  dan  kesejahteraan  sosial  dapat  diwujudkan,  maka  keadilan dapat pula dicapai yang dimaksud keadilan disini adalah bukan semata-mata keadilan formil  atau  keadilan  prosedural,  akan  tetapi  keadilan  substantif.  Keadilan  substantif merupakan keadilan yang benar dalam pengertian yang hakiki. Dalam keadilan yang harus  diwujudkan  melalui  proses  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  infor- matika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime yang  benar  adalah  sesuai  dengan prinsip  “due  process  of  law”.  Prinsip  asas  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime yang  adil  akan  memberikan ketertiban  dan  ketentraman  dalam  masyarakat,  permasalahan  sosial  yang  timbul dalam  kasus  dikemukakan  tersebut  yang  menunjukkan  bahwa  keadilan  belum terwujud dalam proses perlindungan hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime . Proses peradilan yang dilakukan menurut ketentuan undang-undang  hanya  akan  mewujudkan  keadilan  semu  “pseudo  justice” apabila tidak  diikuti  dengan  standar  moraliats  untuk  mewujudkan  kebenaran  materiil  di dalam masyarakat.
Aparat  penegak  hukum  tidak  hanya  berusaha  untuk  mewujudkan  kepastian hukum saja,  akan  tetapi  juga  berupaya  agar  keadilan  dapat  terwujud  dan kesejahteraan sosial tercapai bagi masyarakat, kesejahteraan sosial merupakan hukum cyber tertinggi yang harus dicapai melalui penegakan hukum “solus populi sumprema lex” dalam  menempatkan  kesejahteraan  sosial  sebagai  tujuan  dalam  proses  hukum pidana cyber  crime dengan  sendirinya  akan  mewujudkan  keadilan  bagi  individu, fungsi  hukum  pidana  bagi  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime adalah  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronika, Undang-undang
17 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 75.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  serta  peraturan- peraturan hukum positif yang lainnya.
Keadilan  merupakan  inti  penegakan  hukum  dalam  perlindungan  hukum pengguna  teknologi  informatika  sebagai korban  dari  pelaku cyber  crime, sedangkan fungsi  hukum  pidana cyber tidak  semata-mata  korban  memerlukan  perlindungan hukum saja, akan tetapi agar mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku cyber  crime. Seberapa  jauh  upaya yang  dapat  dapat  dilakukan  dalam  perlindungan  dari  korbannya,  membangkitkan kesadaran bagi pelaku cyber crime terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam hukum cyber juga merupakan upaya sangat penting dari aparat penegak hukum , perlindungan dan  hukuman  adalah  merupakan  upaya  terakhir  untuk  mewujudkan  tujuan perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime. Penegakan  hukum cyber harus  memperhatikan  aspek  korban,  pelaku, masyarakat luas dan/atau negara.
Di dalam kepentingan yang saling bertentangan antara korban dan pelaku cyber crime ,  aparat  penegak  hukum  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  korban  dan putusan  yang  adil  bagi  korban  dari  pelaku cyber  crime .  Dalam  mempergunakan prinsip asas perlindungan hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber  crime sebagaimana  diungkapkan  di  atas,  menjadi  alternatif  untuk mewujudkan  keadilan  yang  sebesar-besarnya  untuk  pencari  keadilan,  dengan progresivitas  yang  dimiliki  oleh  aparat  penegak  hukum,  agar  dapat  keluar  dari belenggu  undang-undang.  Dengan  demikian  keadilakan  akan  menjadi  lebih  relevan bagi korban dan pelaku cyber crime.
Dalam  tujuan  asas  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime tidak  dapat  dilepaskan  dari  tujuan pembangunan keadilan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia  pada  umumnya.  Dalam  kerangka  tersebut  dijelaskan  putusan  aparat penegak  hukum  yang  adil  akan  memberikan  kontribusi  menciptakan  keamanan  dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia.
Hukum  pidana cyber modern  dalam  waktu  yang  akan  datang  harus  dapat mempertimbangkan  berbagai  aspek  kepentingan  dalam  pengaturan  maupun  dalam operasionalisasinya  oleh  aparat  penegak  hukum.  Untuk  mendekatkan  putusannya kepada  tuntutan  keadilan  yang  sesungguhnya  menjadi  tuntutan  hakiki  di  dalam menegakkan  hukum cyber. Konsepsi  demikian  dianggap  sejalan  dengan  prinsip hukum cyber dengan  mengembangkan  “extra  legem” guna  mewujudkan  “ius operatum” dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat luas.
F. Hasil Pembahasan
1.  Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime
Keberadaan korban dari pelaku cyber crime dalam proses peradilan selama ini kurang  mendapat  perhatian  dari  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum.  Banyak kasus-kasus cyber crime yang tidak terungkap dan terselesaikan oleh aparat penegak hukum,  dikarenakan  korban  dan  saksi  takut  memberikan  kesaksian  kepada  aparat penegak hukum. Adanya beberapa faktor seperti perasaan takut dan malu dari korban,
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
menganggap proses terlalu lama dan berbelit-belit serta makan waktu yang lama dan biaya yang besar serta karena ada ancaman dari pihak tertentu.
Mengenai perlindungan hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime, di dalam proses peradilan pidana Indonesia belum ada aturan yang  secara  khusus  mengaturnya.  Akan  tetapi  salah  satu  aturan  hukum  positif  yang juga  dapat  dipergunakan  adalah  KUHP,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Infomasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  atau  undang-undang  lainnya.  Sedangkan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  khusus mengatur perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.
Terkait  dengan  aspek  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  dari pelaku cyber crime pada lini substantif sebagai hukum positif yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara garis besar terdapat dalam 4 (empat) peran yang menjamin hak-hak asasi saksi dan korban dari pelaku kejahatan cyber crime yang sesuai, yaitu sebagai berikut:
a.  Peran  untuk  mendapatkan  jaminan  perlindungan  fisik  yang  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, adalah:
1). Pelindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga  dan  harta  benda  terdapat pada Pasal 5 ayat (1)  huruf (a).  Perlindungan dari ancaman terdapat pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2). Mendapatkan  identitas  baru  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  (i)  dan mendapatkan  tempat  kediaman  baru  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf (j)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban.
b.  Peran  untuk  mendapatkan  jaminan  hukum  yang  berkaitan  dengan administrasi  peradilan  pada  saksi  dan  korban  dalam  tahapan  proses  hukum yang sedang dijalankan, adalah:
1). Saksi  dan/atau  korban  yang  memberikan  keterangan  tanpa  ada  tekanan dari  pihak  manapun  dalam  setiap  tahapan  proses  hukum  yang  sedang berlangsung,  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  (c).  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2). Saksi  dan/atau  korban  akan  didampingi  penterjemah,  dalam  hal keterbatasan atau  hambatan  bahasa,  diatur  dalam  Pasal  5 ayat  (1)    huruf (d).  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban.
3). Saksi  dan/atau  korban  diberikan  kebebasan  dari  pertanyaan  yang menjerat, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (e). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4). Saksi  dan/atau  korban  mendapatkan  informasi  mengenai  perkembangan kasus  hingga  batas  waktu  perlindungan  berakhir,  diatur  dalam  Pasal  5
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
ayat  (1)    huruf    (f).  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5). Saksi  dan/atau  korban  akan  diberitahukan  dalam  hal  terpidana dibebaskan,  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)    huruf    (h)    Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6). Saksi  dan/atau  korban  berhak  didampingi  oleh  penasehat  hukum  untuk mendapatkan nasehat-nasehat hukum, diatur dalam Pasal 5 ayat (1)  huruf (i)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban dan pelapor tidak  digugat  secara  perdata,  dituntut  secara  pidana  karena  laporannya, misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi, Pasal 10 ayat (1)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi dan  Korban,  serta  memberikan  rekomendasi  kepada  aparat  penegak hukum  agar  bagi  tersangka  yang  berkontribusi  sebagai  saksi  atau “collaborator  of  justice” untuk  diberikan  keringanan  hukum  atas partisipasinya  dalam  pengungkapan  suatu  tindak  pidana  yang  besar, diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
c.  Peran untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi  saksi dan/atau korban untuk  biaya  transportasi  diatur  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  (k)  Undang-undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  dan  untuk biaya  hidup  sementara  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)    huruf  (m)  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
d.  Peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi atau pemulihan terhadap  korban  kejahatan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  berat, yaitu  dapat  diberikan  bantuan  medis  diatur  dalam  Pasal  6    huruf    (a) Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  bantuan  rehabilitasisi  psiko-sosial  diatur  dalam  Pasal  6  huruf    (b) Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban dan pengajuan kompensasi bagi korban diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan pengajuan restitusi bagi korban diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf    (b)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka KUHP, Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang  Nomor 13 Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  serta  peraturan-peraturan hukum  positif  yang  lain  sangat  berperan  penting  dalam  perlindungan  hukum pengguna  teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime selama belum ada undang-undang atau peraturan khusus yang menangani kasus cyber crime. 2.  Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku Cyber Crime  Di Negara Lain
Ruang  lingkup  dari cyber  law meliputi  hak  cipta,  merek  dagang, fitnah/penistaan, hacking ,  virus,  akses  ilegal,  privasi,  kewajiban  pidana,  isu prosedural (yurisdiksi, investigasi, bukti, dan lainnya), kontrak elektronik, pornografi,
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
perampokan,  perlindungan  konsumen  dan  lain-lain.  Di  Amerika, cyber  law yang mengatur  transaksi  elektronik  dikenal  dengan Uniform  Electronic  Transaction  Act (UETA). UETA  diadopsi  oleh National  Conference  of  Commissioners  on  Uniform State  Laws (NCCUSL)  pada  tahun  1999.  Secara  lengkap cyber  law di  Amerika adalah sebagai berikut: Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, Uniform  Electronic  Transaction  Act,  Uniform  Computer  Information  Transaction Act,  Government  Paperwork  Elimination  Act,  Electronic  Communication  Privacy Act,  Privacy  Protection  Act,  Fair  Credit  Reporting  Act,  Right  to  Financial  Privacy Act, Computer Fraud and Abuse Act,  Anti-cyber squatting consumer protection Act, Child  online  protection  Act,  Children’s  online  privacy  protection  Act,  Economic espionage Act, “No Electronic Theft” Act.
Tujuannya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yang berbeda atas  bidang-bidang  seperti  retensi  dokumen  kertas  dan  keabsahan  tanda  tangan elektronik  sehingga  mendukung  keabsahan  kontrak  elektronik  sebagai  media perjanjian yang layak. Cyber crime dan kontrak elektronik di negara Thailand sudah ditetapkan  oleh  pemerintahnya,  walaupun  yang  sudah  ditetapkannya  hanya  dua  (2) tetapi  yang  lainnya  seperti  privasi, spam , digital  copyright dan ODR sudah  dalam tahap  rancangan. Cyber  law negara  Singapore  dikenal  dengan The  Electronic Transactions Act telah ada sejak 10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang  undang-undang  untuk  transaksi  perdagangan  elektronik  di  Singapore  yang memungkinkan  bagi  Menteri  Komunikasi  Informasi  dan  Kesenian  untuk  membuat peraturan  mengenai  perizinan  dan  peraturan  otoritas  sertifikasi  di  Singapura.  Di dalam ETA mencakup antara lain:
a. Kontrak  Elektronik  adalah  didasarkan  pada  hukum  dagang online yang dilakukan  secara  wajar  dan  cepat  serta  untuk  memastikan  bahwa  kontrak elektronik memiliki kepastian hukum;
b. Kewajiban  Penyedia  Jasa  Jaringan  adalah  mengatur  mengenai  potensi/ kesempatan  yang  dimiliki  oleh network  service  provider untuk  melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengambil, membawa, menghancurkan  material  atau  informasi  pihak  ketiga  yang  menggunakan jasa  jaringan  tersebut.  Pemerintah  Singapore  merasa  perlu  untuk mewaspadai hal tersebut;
c. Tandatangan  dan  Arsip  Elektronik:  Hukum  memerlukan  arsip/bukti  arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik, karena itu tanda tangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum.
Di  Singapore  masalah  tentang  privasi, cyber  crime , spam ,  muatan online , copyright ,  kontrak  elektronik  sudah  ditetapkan.  Sedangkan  perlindungan  konsumen dan  penggunaan  nama  domain  belum  ada  rancangannya  tetapi online  dispute resolution sudah  terdapat  rancangannya.  Dilihat cyber  law yang  telah  ada  Negara Asia  Tenggara  dengan  Negara  Amerika  Serikat,  penerapan cyber  law lebih  banyak dan lebih memiliki hukum yang tegas adalah Amerika Serikat. Undang-undang cybe law di Negara Amerika Serikat lebih kompleks dan mengatur tiap-tiap kejahatan yang ada  dengan  undang-undangnya.  Namun  bukan  berarti  Negara  Asia  Tenggara tertinggal,  hal  ini  karena  negara-negara  di  Asia  Tenggara  masih  harus  lebih mengembangkan cyber law- nya.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽

## G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Berdasarkan  permasalahan  dan  hasil  pembahasan  diatas, Pertama, faktor- faktor  yang  berpengaruh  terhadap  perlindungan  hukum  bagi  pengguna teknologi  informatika  sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime adalah Pertama , Faktor  Politik :  Dalam  perkembangan  teknologi  informatika  yang sangat  pesat,  memberikan  banyak  kemudahan  bagi  manusia  dalam melakukan  aktivitas,  di  sisi  lain  memudahkan  bagi  pihak-pihak  terterntu untuk melakukan tindak pidana, khususnya bagi pelaku cyber crime. Kedua , Faktor Ekonomi : Dalam hal pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dipengaruhi oleh  promosi  dari  barang-barang  produksinya  dengan  mempergunakan sarana  media  teknologi  informatika  akan  mempermudah  dan  mempercepat promosi  ke  seluruh  dunia.  Hal  ini  tentu  sangat  mudah  terjadi  kejahatan penipuan  dari  para  pelaku cyber  crime. Ketiga,  Faktor  Sosial  Budaya : Dalam  hal  ini  yang  dipengaruhi  kemajuan  teknologi  informatika,  sumber daya  manusia  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mengendalikan  sebuah alat  teknologi  informatika,  media  teknologi  informatika  sebagai  wahana berkomunikasi yang secara sosiologis terbentuk sebuah komunitas baru.
b. Perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informatika yang merupakan korban  dari  pelaku cyber  crime belum  efektif  mengendalikan  pelaku cyber crime hal ini bisa dilihat dari masih maraknya tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan dengan teknologi informatika.
2. Saran
a. Dalam  KUHP,  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  serta  peraturan-peraturan  hukum  positif yang  lain  sangat  berperan  penting  dalam  perlindungan  hukum  pengguna teknologi informatika sebagai korban dari pelaku cyber crime selama belum ada  undang-undang  atau  peraturan  khusus  yang  menangani  kasus cyber crime. Perlunya  pengaturan  lebih  lanjut  yang  tersistematika  dengan  baik tanpa menimbulkan pertentangan hukum dan saling melengkapi satu dengan lainnya sebuah sistem hukum yang utuh.
b. Perlunya  pelaksanaan  keadilan  sebagai  inti  dari  suatu  penegakan  hukum dalam perlindungan  hukum pengguna teknologi informatika sebagai korban dari  pelaku cyber  crime, sedangkan  fungsi  hukum  pidana cyber tidak semata-mata korban memerlukan perlindungan hukum saja, akan tetapi agar mendapatkan  perlindungan  dari  aparat  penegak  hukum  dan  menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku cyber crime. Seberapa jauh upaya yang dapat dapat  dilakukan  dalam  perlindungan  dari  korbannya,  membangkitkan kesadaran bagi pelaku cyber crime terhadap nilai-nilai kemanusiaan di dalam hukum cyber juga  merupakan  upaya  sangat  penting  dari  aparat  penegak hukum , perlindungan dan hukuman adalah merupakan upaya terakhir untuk mewujudkan  tujuan  perlindungan  hukum  pengguna  teknologi  informatika sebagai  korban  dari  pelaku cyber  crime. Penegakan  hukum cyber harus memperhatikan aspek korban, pelaku, masyarakat luas dan/atau negara.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽

## H. Daftar Pustaka
1. Buku
Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya. 2013. ________________. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana. Bandung:  Alumni. 2003.
________________. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara .  Semarang: CV. Ananta. 1994.
Bahan Seminar Nasional Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 30 Agustus 2008.
Bemmelen, Van. Hukum Pidana. Bali: Pustaka Laras. Denpasar. 2006.
Black, Donald. The Behavior Of Law. New York: Acedemic Press. 1978. Dudeja,  V.D. Cyber  Crimes  And  Law,  Crime  In  Cyber  Space-Scams  and  Frauds Volume 1. New Delhi: Commonwealth. 2002.
Finklea, Kristin M. dan Catherine A. Theohary. Cyber Crime : Conceptual Issues For Congress and U.S. Law Enforcement. USA: Congressional Research Service. 2012.
Fisher,  B.  Aubry.  Perspectives  On  Human  Communication.  Diterjemahkan  Oleh Soejono Trimo. New York: Machmillan. 1978.
Golose,  Petrus  Reinhard. Seputar  Kejahatan  Hacking,  Teori  dan  Studi  Kasus. Jakarta: Dharmaputra. 2008.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Arta Jaya. 1996. Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHP. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
Ibrahim,  Johannes. Bank  Sebagai  Lembaga  Intermediasi  Dalam  Hukum  Positif . Bandung: CV. Utomo. 2004.
Jegalus, Nobertus. Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif. Jakarta: Obor. 2011.
Journal In Computer Virologi Volume 2 Number 1. France: Springer-Verlag. 2006. Krone, T. High Tech Crime Brief. Australia: Instute of Criminology. 2008. Kompilasi  Pendapat  Para  Pakar  Hukum.  Tabloid  Hukum .  Jakarta. Senin.  5  Maret 2012.
Mahayana,  Dimitri. Menjemput  Masa  Depan,  Futuristik  dan  Rekayasa  Masyarakat Menuju Era Global. Bandung: Rosda. 2000.
Marzuki, Peter Machmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Mesia. 2005. Middleton,  Bruce. Cyber  Crime  Investigator  Field  Guide.  Second  Edition. Florida: CRC Press. 2005.
Mulyadi,  Lilik. Tuntutanh  Provisionil  dan  Uang  Paksa ( Dwangsom ) Dalam  Hukum Acara Perdata . Bandung: PT. Alumni. 2012. Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana. Semarang: UNDIP Press. 2002.
________________. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Universitas Diponegoro. 1995.
Nasution,  Bahder  Johan. Metode  Penelitian  Ilmu  Hukum. Bandung:  CV.  Mandar Maju. 2008.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
Raharjo,  Agus. Model  Hibrida  Hukum  Cyber  Space ; Studi  tentang  Pengaturan Aktivitas Manusia Di Cyber Space Dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia. Jakarta: Bahan Presetasi. 2008.
Rahardjo,  Satjipto. Pendidikan  Hukum  Sebagai  Pendidikan  Manusia,  Kaitannya Dengan Pembangunan Hukum Nasional. Yogyakarta: Publishing. 2009. ________________. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas. 2006. Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI. Bandung: PT. Refika Aditama. 2010. Rosenoer,  Jonathan. Cyberlaw : The  Law  Of  The  Internet .  New  York:  Springer- Verlag. 1997.
Samekto, F.X. Adji. Studi Hukum Kritis, Kritis Terhadap Hukum Modern. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2005.
Starke,  J.G. Pengantar  Hukum  Internasional. Terjemahan  Bambang  Irianto  D. Jakarta: Sinar Grafika. 1997.
Syahdeni,  Sultan  Remi. Kejahatan  dan  Tindak  Pidana  Komputer. Jakarta:  Pustaka Utama Grafiti. 2009.
Wisnubroto, Ali. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer. Bandung: Universitas Widyatama. 1999.
2. Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli;
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
________________.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
________________.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
________________.Undang-undang   Darurat   Nomor   18   Tahun   1950   tentang
Penghapusan Pengadilan-Pengadilan Landgerecht dan Appelraad dan Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
________________.Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. ________________.Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi dan Korban.
________________.Undang-undang  Nomor11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.
3. Sumber lainnya
Tanpa Nama. “Legislative Cyber Security”. http://www.natlawreview.com/article/us- legislative-cybersecurity-update .  Diakses  Pada  Tanggal  Tanggal  4  Februari 2014.18 Maret 2014.
Tanpa  Nama.  “The  Law  of  Cyber  Space”. http://www.un.int/kamal/thelawofcyber space/ . Diakses Pada Tanggal Tanggal 7 Maret 2014. Tanpa  Nama.  “Kejahatan  Cyber”. http://tekno.kompas.com/read/2008/07/24/073035 70/kejahatan . Diakses Pada Tanggal Tanggal 4 Februari 2014. Tanpa Nama. “Cyber Crime Tertinggi DI Dunia”. http://nasional.kompas.com/read/2 009/03/18505497/cybercrime.indonesia.tertinggi.didunia . Diakses Pada Tang- gal 08 Januari 2014.
Tanpa  Nama.  “UDHR”. http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml. Diakses Pada Tanggal 13 Desember 2013.
∽ Perlindungan  Hukum  Pengguna  Teknologi  Informatika  Sebagai  Korban  Dari  Pelaku Cyber  Crime Ditinjau  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ∽ Hartanto ∽
Tanpa  Nama.  “Cyber  Crime”. http://ssomantry.blogspot.com/2012/05/uu-ite-cyber- crime.html . Diakses Pada Tanggal 12 Desember 2013.
Telaumbanua,  Dali.  “Kritik  Terhadap  Teori  Pemidanaan  Sebagai  Penderitaan”. http://www.kompasiana.com/dali_telaumbanua/teoripidana_5511157c813311 ae33bc79ee . Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2013.
Wulan, R. Teja. “Mengkhawatirkan Tingkat Cyber Crime di Indonesia”. http://nation algeographic.co.id/berita/2014/10/mengkhawatirkan-tingkat-cyber-crime-di- indonesia .  Diakses Pada Tanggal Tanggal 4 Januari 2015.