## FUNGSI  BADAN  MUSYAWARAH KAMPUNG (BAMUSKAM)  TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG WAROI DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Ismar HI Garuan
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
Email : ismar_garuan@iyb.ac.id

## Abstrak
Badan Musyawarah Kampung atau disebut dengan nama lain (BAMUSKAM) adalah lembaga yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  dan  ditetapkan  secara  demokratis.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  Fungsi  Badan  Musyawarah  Kampung  (BAMUSKAM)  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Kampung  di  Kampung  Waroi  Distrik  Yendidori  Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  fungsi  dalam  pembuatan  regulasi  lebih  terlaksana  dan  terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala kampung yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman  anggota  BAAMUSKAM  terhadap  tugas  dan  fungsinya  berdasarkan  peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: Bamuskan Penyelenggaraan Pemerintah.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  sebagai  pengganti  Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang tujuannyaadalah  untuk  menyelenggarakan sistem  pemerintahan  secara  desentralisasi yang  menempatkan  Kampung  sebagai “ garis  depan ”  dari  sistem  Pemerintahan Indonesia  dan  keberadaanya  merupakan ujung  tombak  dari  pelaksanaan  kehidupan yang  demokratis  di  daerah.  Partisipasi  dan peranan masyarakat Kampung sesungguhnya  merupakan  cermin  atas sejauh  mana  aturan  demokrasi  diterapkan dalam  pemerintahan  Kampung  sekaligus merupakan  ujung  tombak  implementasi kehidupan  demokrasi  bagi  setiap  warga negara. Dalam  Undang-Undang  Nomor  6
tahun 2014 tentang  Desa, dikatakan bahwa Kampung  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah,  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya wilayah kampung  terdiri  atas  daerah  pertanian  dan kelautan  (perikanan)  sehingga  sebagian besar mata pencaharian masyarakat kampung adalah sebagai petani dan nelayan tradisional.
Adapun  pekerjaan  yang  lain  adalah pekerjaan  sampingan.Dalam  menjalankan penyelenggaraan  Pemerintahan  kampung, Kepala kampung beserta perangkat kampung  dibantu  oleh  Badan  Musyawarah Kampung  (BAMUSKAM)  yang  dibentuk
sebagai  perwujudan  nilai  demokrasi  yang ada  di  kampung.  Dengan  dikeluarkannya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  sebagai  penjabaran  dari Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Musyawarah  Kampung  (BAMUSKAM), Pasal 55 mengatakan bahwa fungsi BAMUSKAM  adalah  membuat  Peraturan Kampung,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung.
BAMUSKAM
sebagai  badan  perwakilan  yang  merupakan wahana  untuk  melaksanakan  demokrasi berdasarkan
pancasila
dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  kampung.
Keberadaan  Badan  Musyawarah  Kampung (BAMUSKAM) dalam pemerintahan kampung adalah bukti keterlibatan masyarakat  dalam  bidang  penyelengaraan pemerintahan  kampung  yang  mana  Badan Musyawarah  Kampung  (BAMUSKAM) dapat  dianggap  sebagai  " parlemen "-nya kampung  yang merupakan lembaga baru di kampung  pada  era  otonomi  daerah  di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  6  tahun  2014,  yang  termuat  dalam pasal  58  yaitu:  “Jumlah  anggota  Badan Musyawarah  Kampung  (BAMUSKAM) ditetapkan  dengan  jumlah  gasal,  paling sedikit  5  orang  dan  paling  banyak  9  orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan,  penduduk,  dan  kemampuan Keuangan Kampung. Penyelenggaraan pemerintahan  kampungakan  tersusun  dan semakin  terarah  lebih  baik  bahkan  lebih maju apabila diberbagai lapisan masyarakat Kampung menunjukan kesadarannya terhadap pemerintah Kampung yang didampingi  oleh  BAMUSKAM,  sehingga
masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah kampung yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  ternyata  hasil  audit yang dilakukan oleh BAMUSKAM terhadap laporan pertanggung jawaban kepala Kampung, ada beberapa program pembangunan  kampung  tidak  terpenuhi seperti  program  pembangunan  Rumah Layak  Hunibagi  masyarakat  ternyata  ada  3 rumah yang tidak selesai 100% dimana RT 03 terdapat 2 rumah dan RT 01, 1 rumah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari BAMUSKAM  dalam  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan  Musyawarah  Kampung  atau  yang disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya disingkat  BAMUSKAM,  adalah  lembaga yang  merupakan  perwujudan  demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  desa.  Sebagaimana  dalam Peraturan  Mentri  Dalam  Negri  Republik Indonesia  Nomor  111  Tahun  2014  tentang Pedoman  Teknis  Peraturan  Desa  Pasal  1 angka (4) :21“Badan Musyawarah Kampung  atau  disebut  dengan  nama  lain (BAMUSKAM)  adalah  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan  secara  demokratis.”  Badan Musyawarah Kampung/Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah Badan Musyawarah  Kampung  yang terdiri atas  pemuka  pemuka    masyarakat  di Kampung  Waroi    distrik    yendidori kabupaten    biak    numfor    yang    berfungsi membuat  peraturan  Kampung,menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat
Kampung/desa, serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung/Desa.
Adapun  fungsi  Badan  Musyawarah Kampung  yang  di  maksud  dalam   tugas pelayanan  kepada  masyarakat  sebagaimana tercantum dalam PERMENDAGRI  Nomor :  110  Pasal  :    31  Tahun  2016,  antara  lain adalah ;
1. Membahas  dan  menyepakati  rancangan peraturan  kampung  bersama  Kepala Kampung
2. Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi Masyarakat  Kampung,dan
3. Melakukan  pengawasan  kinerja  Kepala
Kampung
Sementara    pada    Pasal    51
disebutkan
hak dan kewajiban BAMUSKAM    antara    lain  adalah  (1)
Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelengaraan    pemerintahan  Kampung kepada Pemerintah Kampung. (2) menyatakan pendapatan
atas penyelenggaraan  Pemerintahan  Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaa  kemasyarakatn  Kampung,  dan Pemberdayaan  masyarakat  Kampung.  (3) mendapatkan  biaya  operasinal  pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung.
Pada  masa  akhir  jabatan  Kepala Kampung,  BAMUSKAM    bertugas  untuk memberitahukan  secara  tertulis  kepada Kepala Kampung tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BAMUSKAM    berhak  untuk  membentuk panitia  pemilihan  Kepala  Kampung  yang bersifat mandiri dan tidak  berpihak. Panitia ini  terdiri  dari  unsur  perangkat  kampung, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat  Kampung.  Menurut  Bohari (2004) Fungsi Badan Musyawarah
Kampung  (BAMUSKAM)    pada  dasarnya merupakan    proses    yang    dilakukan  untuk memastikan agar apa yang telah dirancanakan  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya.  Menurut  Sule  dan  Saefullah (2005)  bahwa  Fungsi  Badan  Musyawarah Kampung
(BAMUSKAM) adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat  sebuah  kegiatan,  dan  juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.  Menurut  Terry  dan  Leslie  dalam Sule  dan  Saefullah  (2005)  mengemukakan bahwa fungsi Badang Musyawarah Kampung  (BAMUSKAM)  adalah  cara menentukan,  apakah  diperlukan  sesuatu penyesuaian  atau  tidak  oleh    karena  itu  ia harus merupakan bagian integral dari sistem manajemen. Menurut Sudarsono dan Edilius (2002) mengemukakan bahwa Badan Musyawarah  Kampung  (BAMUSKAM) berfungsi    agar    dapat    diperoleh    hasil produksi    berupa  barang  dan  jasa  yang berkualitas dalam jangka waktu yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
Penyelenggaraan Pemerintahan kampung adalah proses pelaksanaan kegiatan, dan segala urusan-urusan pemerintahan  yang  dilaksanakan  di  setiap kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asalusul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesiadan  segala  urusan-urusan  itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan dan menjalankan urusan itu badan permusyawaratan  desa  atau  yang  disebut dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang
melaksanakan  fungsi  pemerintahan  yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi penelitian
Berdasarkan  Judul  penelitian  yang penulis  angkat  dan  memperoleh  data-data maka,  lokasi  penelitian  dilakukan  pada Kampung
Waroi
Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor .

## Jenis penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  adalah  jenis penelitian kualitatif adalah penelitian tentang  riset  yang  bersifat  Deskriptif  dan cenderung menggunakan analisis (Sugiyono, 2005) menyatakan bahwa metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan  untuk  menggambarkan  atau menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

## Sumber data
Data  Primer  atau  data  utama  adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui Observasi (pengamatan) dan Interview  (wawancara)  kepada  responden. Data Sekunder atau data pendukung adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau  secara  tidak  langsung  yang  berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikanmaupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

## Teknik Pengumpilan Data
Penelitian  ini  memakai  beberapa bentuk  teknik  pengumpulan  data  Adapun teknik-teknik  tersebut  adalah    observasi, wawancara,  studi  dokumentasi,  dan  studi pustaka.

## Teknik Analisis Data
Analisis data adalah kegiatan mengelolah  data  yang  telah  dikumpulkan dari  lapangan  atau  kepustakaan  untuk menjadi  seperangkat  hasil,  baik  dalam penemuan  maupun  dalam  pengelolahan data.  Untuk  menganalisis  data  dalam masalah  ini  penulis  menggunakan  logika deduksi, dengan membandingkan teori yang metar  belakangi  permasalahan.  Data  yang diperoleh dari lapangan akan diolah dengan cara  mengumpulkan  semua  data  yang  ada. Data  yang  dikelompokkan,  diseleksi  dan selanjutnya dianalisis, metode yang digunakan  dalam  analisis  data  Kualitatif yaitu  menganalisis  data  yang  didasarkan pada  kualitas  data  yang  digunakan  untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian,  kemudian  diuraikan  dalam bentuk bahasa deskriptif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Fungsi Bamuskam
Bagaimana caranya supaya kedepan,
peran fungsi Bamuskam terhadap penyelengaraan pemerintah kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, dapat  berjalan  semaksimal  mungkin.  Kata kuncinya  adalah  “Badan  musyawarah kampung  seharusnya  dapat  ditinjau  lebih lanjut  supaya  tidak  terjadi  persoalan tumpang tindi manajemennya,tetapi sesungguhnya lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi  yang  sudah  ditetapkan.  Fungsi Bamuskam dlam meningkatkatan
penyelenggraan    masyarakat    kampung sudah membaik, dilihat dari kepemimpinan    dalam    mendukung,
mendorong dan
membangun pemberdayaan    masyarakat,    pemberian fasilitas,    dan    komunikasi    yang    terjalin
kepada    masyarakat,    namun    ini    belum cukup    memberikan    dampak    positif terhadap    pemberdayaan    masyarakat disebabkan    karena    fasilitas    yang    di berikan    masih    sangat    kurang    maka, sebagai    pemimpin    dalam    mengambil kebijakan    untuk    membuat    program perencanaan    pembangunan    masyarakat harus    ikut    berpartisipasi    dalam memberikan    saran    dan    masukan    yang memang benar-benar merupakan kebutuhan  mereka  dan  dalam  pemecahan masalah    yang    terjadi      di    tengah-tengah masyarakat.
Seorang  kepala  kampung  di  tuntut memiliki    kemampuan    dan    metode    yang tepat  untuk  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.    Tuntutan    adanya    peran kepala    kampung    dalam    pemberdayaan masyarakat kampung mempunyai tanggung    jawab    untuk    mendoromg partisipasi  terhadap  pembangunan.Hal  ini mampu    memperdaya    lembaga-lembaga yang    ada    di    tingkat    kampung    demi mencapai  suatu  tujuan. Fungsi-fungsi inilah yang diharapkan terwujud untuk memberikan  perkembangan  kampung  di kampung  waroi.  Berdasarkan  wawancara yang  dilakukan  oleh  peneliti  pada  Titus Mirinoselaku Ketua BAMUSKAM, mendapatkan penjelasannya mengenai fungsi  BAMUSKAM  di  Kampung  Waroi, bahwa  Fungsi  BAMUSKAM  di  Kampung Waroi  berjalan  dengan  baik,  yaitu  tetap menampung  aspirasi  masyarakat  kampung dan  menyalurkan  aspirasi  tersebut  kepada kepala kampung.
Penyampaian
disampaikan dilakukan dengan lisan dimanapun kami bertemu.  Adapun aspirasi yang disampaikan adalah jalannya pembangunan  Rumah  layak  huni  bagi
kebutuhan  masyarakat  kampung  Waroi harus merata.
Selain  itu,  hasil  wawancara  dengan anggota BAMUSKAM yang lain mendapatkan penjelasannya mengenai fungsi  BAMUSKAM  di  Kampung  waroi, bahwa:  Fungsi  BAMUSKAM  sebagai penampung  aspirasi  masyarakat  kampung waroi,melalui ketua BAMUSKAM. Namun, untuk masyarakat kampung yang bertempat tinggal  dekat  dengan  dusun  tempat  tinggal saya menyalurkan aspirasi langsung kepada saya.
Aspirasi  yang  disampaikan  yaitu jalanan  tani  dan  pembangunan  menuju dusun ke dusun. Mengenai fungsi BAMUSKAM  yaitu  menyalurkan  dan menampung  aspirasi  masyarakat.  Adapun langkah-langkah yang diambil oleh anggota BAMUSKAM  dalam  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  dari  masyarakat kampung  berdasarkan  wawancara  dengan Bapak Titus Mirino selaku ketua BAMUSKAM bahwa: langkah yang dilakukan  untuk  menyalurkan  aspirasi masyarakat kampung dengan menyampaikan  kepada  kepala  kampung pada  saat  diadakan  rapat  di  kantor  kepla kampung,namun  biasanya  kepala  kampung tidak  terlalu  menaggapi  aspirasi  tersebut. Sedangkan  langkah  yang  dilakukan  dalam menyalurkan  aspirasi  tersebut,  yaitu:” Menyampaikan kepada ketua BAMUSKAM, lalu dilakukan rapat bersama dengan  anggota  BAMUSKAM  lain.”  Dari hasil wawancara tersebut, terdapat ketidaksesuaian  dengan  pendapat  dari masyarakat kampung itu sendiri,
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  Bapak  Festus  Amsamsyum berpendapat bahwa :
‘’......Saya  biasanya  menyalurkan aspirasi  langsung  kepada  Kepala Kampung atau kepala Dusun, hal ini dikarenakan  BAMUSKAM  tidak memiliki kedekatan kepada masyrakat  kampung  dan  dan  saya juga tidak mengetahui bahwa fungsi BAMUSKAM  adalah  tempat  untuk menanpung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat kaampung waroi’’.
Hal  tersebut,  serupa  dengan  Bapak Habel  Amsamsyum  dan  Ibu  Nella  Parka yang berpendapat bahwa selama ini aspirasi disampaikan  langsung  kepada  Kepala Kampung  karena  mereka  tidak  tahu  sama sekali  mengenai  Fungsi  BAMUSKAM adalah  tempat  untuk  menyalurkan  aspirasi. Selain  itu,  Menurut  mereka  selama  ini  pun pihak  pemerintah  Kampung  tidak  pernah mewadahi  atau  memberikan  tempat  bagi mereka untuk dapat menyalurkan aspirasi.
Kepemimpinan merupakan sekumpulan  dari  serangkaian  kemampuan dan  sifat-sifat  kepribadian,  termasuk  di dalamnya  kewibawaan  untuk  di  jadikan sebagai  sarana  dalam  rangka  meyakinkan terhadap peningkatan aparat kampung, yang dipimpinnya agar mereka mau melaksanakan  tugas-tugas  yang  di  berikan kepadanya dengan rela,penuh semangat, ada kegembiraan  batin,  serta  merasa  tidak terpaksa.  Kemampuan  seseorang  dalam memimpin  juga  sangat  berpengaruh  dalam proses  proses  pemberdayaan  masyarakat, yang  mana  dalam  kepemimpinan  kepala kampung  sangat  berpengaruh  terhadap berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat di kampung waroi. Peran kepala kampung merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai ruangan dan waktu  serta  dapat  memahami  apa  yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab  itu  seorang  kepala  kampung  harus
tahu  dan  mampu  memainkan  peranannya sebagai  seorang pemimipin di kampungnya. Seperti  kutipan  dari  defenisi    peran kepemimpinan merupakan perilaku yang  di tuntut  untuk  memenuhi  harapan  dari  apa yang di perankan. Sehingga seorang kepala kampung ataupun seorrang pemimpin dalam memimpin  harus  tahu  apa  yang  menjadi tugas  dan  tanggung  jawabnya  dalam kepemimpinannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penjabaran  maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa masih terdapat  kelemahan  dalam  pengawasan peraturan  desa  yang  dilakukan  oleh BAMUSKAM  Waroi  dimana  kurangnya pemahaman anggota BAMUSKAM terhadap  fungsinya  dapat  disimpulkan bahwa  fungsi  Badan  Musyawarh  kampung (BAMUSKAM) yaitu  membahas  dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.  Selain  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  fungsi  dalam  pembuatan  regulasi lebih  terlaksana  dan  terealisasi,  berbeda dengan  fungsi  dalam  menampung  aspirasi masyarakat  dan  melakukan  pengawasan kinerja  Kepala  kampung  yang  belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BAAMUSKAM terhadap tugas dan fungsinya  berdasarkan  peraturan  yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Ahmad. 2015. Menguak Tabir Hukum, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
A.W Widjaya, 2003. Pemerintahan
desa/marga, PT.Raja Grafindo
Persada,  Jakarta.,1993.  Pemerintah
Desa  dan  Administrasi  Negara,  PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm. 35.
Burhan  Ashofa,  2007,  Metode  Penelitian Hukum,Rineka Cipta, Jakarta
Dinas Kebudayaan Dan Provinsi Jawa Barat,
2008. Buku Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Desa, Balai Pengelola Kepurbakalaan,Jawa Barat.
Fitra,  Melisa.  2009.  “Peranan  Badan Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di
Desa”,Skripsi,  Fakultas  Ilmu  Sosial
Dan Ilmu Politik Unhas, Makassar.
HR,  Ridwan.  2003.  Hukum  Administrasi
Negara, UII Press, Yogyakarta.
Jamali,  Abdoel.  2012  Pengantar  Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pers,
Jakarta, Cetakan Ke-18.
Salim,  2010.  Pengembangan  Teori  Dalam Ilmu Hukum,Raja Grafindo Persada, Jakarta