MEWUJUDKAN PERADILAN UMUM YANG AGUNG MELALUI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
oleh: Herri Swantoro
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

## A.  Pendahuluan
Mahkamah    Agung   dalam    Cetak    Biru Pembaruan  Peradilan  2010-2035  telah  menetap- kan visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indone- sia Yang Agung” atau Indonesian Court Perfor- mance  Excellence (ICPE).  Badan  Peradilan  U- mum (Badilum) sebagai salah satu unit eselon I di bawah  MA  menerjemahkannya  menjadi  “Ter- wujudnya  Kemandirian  Peradilan  Umum  yang Agung”  melalui  upaya  peningkatan  kualitas sumber daya manusia tenaga teknis dan pening- katan  pelayanan  di  bidang  administrasi  kepada masyarakat.
Ketua  Mahkamah  Agung  dalam  pidato tertulisnya  pada  peringatan  hari  jadi  MA  yang ke-71  menekankan  pentingnya  disiplin  dan  etos kerja  seluruh  aparatur  pengadilan,  baik  hakim maupun   non   hakim.   Peraturan   Mahkamah Agung  (Perma)  No.  7,  8,  dan  9  Tahun  2016 menjadi titik tolak dari pidato tersebut. Perma No. 7  mengatur  penegakan  disiplin  kerja  hakim, Perma  No.  8  berisi  tentang  pengawasan  dan pembinaan, serta Perma No. 9 mengatur tentang pedoman  penanganan  pengaduan  masyarakat. Ketiga  regulasi  tersebut  merupakan  respon  atas adanya  ulah  yang  tidak  profesional  dari  bebera- pa oknum  aparat  peradilan  yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pembe- rantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Pencapaian  suatu  peradilan  yang  agung didukung  oleh  terpenuhinya  unsur-unsur  seba- gai  berikut:  (1)  tata  organisasi  yang  jelas  dan terukur;  (2)  proses  perkara  yang  sederhana,  ce- pat, tepat waktu, biaya ringan, dan  proporsional; (3) lingkungan kerja  yang kondusif; (4) Sumber Daya  Manusia  yang  kompeten;  (5)  pengawasan yang  efektif;  (6)  pelayanan  publik  prima;  (7) manajemen  informasi  handal;  (8)  berbasis  tek- nologi informasi; (9) kekuasaan  yang   indepen-
den,  efektif,  dan  berkeadilan;  serta  (10)  angga- ran berbasis kinerja.

## B.   Akreditasi Badilum
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  semangat yang  terkandung  dalam  ketiga  perma  di  atas adalah  bagian  dari  Akreditasi  Penjaminan  Mutu (APM)  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  U- mum  (Badilum)  yang  bertujuan  mewujudkan performa  peradilan  Indonesia  yang  unggul (ICPE).  Dengan  sistem  skoring,  terdapat  7  (tu- juh)  kriteria  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat meraih sertifikat penjaminan mutu dari  Badilum yakni Leadership , Strategic Planning , Customer Focus , Document  System , Resource  Manage- ment , Process  Management ,  dan Performance Results .  Sistem  penjaminan  mutu  ini  telah  dise- suaikan  dengan  standar  Sertifikasi  ISO  9001- 2008  (sekarang  ISO  9001-2015)  dan  diperkaya dengan  penerapan International  Framework  for Court  Excellence ,  Pelaksanaan  Reformasi  Bi- rokrasi,  dan  standar  pengawasan  dari  Badan Pengawas MA.
Program  Akreditasi  Penjaminan  Mutu  te- lah  berlangsung  sejak  tahun  2015.  Program  ini diawali  dengan  penerbitan  Surat  Keputusan  Di- rektur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1639 / DJU / SK / OT.01.1 /9 /2015 Tahun 2015 Tentang  Pembentukan  Tim  Akreditasi  Penjami- nan  Mutu  Badan  Peradilan  Umum  Direktorat Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Tahun  Angga- ran  2015.  Sejak  tahun  2015  sampai  dengan  ta- hun  2016  Badilum  telah  memberikan  sertifikat kepada 67 (enam puluh tujuh) pengadilan negeri dan 7 (tujuh) pengadilan tinggi. Badilum seba- gai institusi  yang  diberikan  kewenangan  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  Pengadilan Tinggi   maupun   Pengadilan   Negeri   tentunya akan memberikan perhatian  yang besar atas  ko-
Jurnal Lex Publica, Vol. III, No. 1, Nopember 2016, hal. 499 - 501
mitmen  seluruh  insan  yang  terlibat  dalam  prog- ram  akreditasi  ini,  serta  mempertimbangkan pencapaian ini sebagai prestasi yang patut untuk diberikan penghargaan.
Akreditasi  Penjaminan  Mutu  diartikan  se- bagai  penjaminan  mutu  pelayanan  kepada  pen- cari  keadilan,  Akreditasi  Penjaminan  Mutu  me- rupakan salah satu cara dalam mewujudkan ICPE, selain 2 (dua) cara lainnya, yakni melalui evaluasi diri dan sertifikasi. Akreditasi merupa- kan suatu penilaian  menyeluruh  yang  dilakukan  oleh  Tim Audit  Penjaminan  Mutu  (TAPM)  Di-  rektorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menentukan  peringkat  pengakuan  terhadap  kua- litas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjami- nan  mutu  pada  Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadi- lan  Negeri.  Evaluasi  diri  merupakan  kegiatan refleksi  terhadap  keadaan  diri  sendiri  berdasar- kan data maupun fakta yang ada, baik itu kekua- tan,  keterbatasan,  peluang/kesempatan  dan  an- caman  ( strength,  limitation,  opportunity  and threat )  yang  dilaksanakan  oleh  seluruh  jajaran pada  pengadilan  dan  ditindaklanjuti  dengan membangun  semangat  perubahan  ( improvement to  change ).  Sedangkan  sertifikasi  adalah  kepu- tusan  Komite  Pengambil  Keputusan  Akreditasi Direktorat   Jenderal   Badan   Peradilan   Umum atas  penilaian  hasil  audit/assessment  Pengadi- lan Tinggi atau Pengadilan Negeri dalam bentuk pemberian sertifikat akreditasi.
Akreditasi  dimulai  dari  adanya  keinginan dari semangat insan pengadilan yang bersangku- tan  untuk  membangun  suatu  perubahan  ( impro- vement to change ). Semangat tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen permohonan akredi- tasi yang terdiri dari berbagai syarat  yang selan- jutnya disampaikan kepada Tim Audit Penjami- nan  Mutu  (TAPM).  Dalam  hal  persyaratan  di- pandang  lengkap  maka  TAPM  akan  melakukan kunjungan ( on site visit ) ke pengadilan tersebut. Atas    kunjungan    tersebut    selanjutnya    TAPM akan  menyusun  laporan  kunjungan  berupa  lapo- ran  audit.  Laporan  tersebut  kemudian  disampai- kan  kepada  Komite  Keputusan  Akreditasi (KKA).  Komite  terus  melakukan  pengawasan sekaligus melakukan survei kepuasan pelanggan kepada  masyarakat  sebanyak  2  (dua)  kali.  Apa- bila  hasil  survei  membuktikan  bahwa  penye- lenggaraan  seluruh  aktivitas  di  pengadilan  di- maksud telah memenuhi syarat maka  Komite
akan menyetujui akreditasinya. Proses akreditasi ini berlangsung rata-rata selama 3 (tiga) tahun.

## C.  Berbasis Teknologi Informasi
Dalam  praktiknya  sehari-hari  layanan  ad- ministrasi  peradilan  bertumpu  pada  2  (dua)  ba- gian besar,  yaitu kesekretariatan dan kepanitera- an.  Kedua  bagian  tersebut  memegang  peranan yang  sangat  besar  dalam  menunjang  pelaksana- an  fungsi  badan  peradilan  secara  administratif. Sebagaimana  diketahui  bahwa  jumlah  perkara yang  ditangani  oleh  suatu  pengadilan  pada umumnya  melebihi  kapasitas  dari  sumber  daya manusia  yang tersedia pada pengadilan tersebut, baik  tenaga  hakimnya,  panitera,  maupun  pani- tera  penggantinya.  Kondisi  seperti  inilah  yang menjadi  latar  belakang  perlunya  dilakukan  ino- vasi dalam tata kelola badan peradilan.
Terdapat  2  (dua)  pendekatan  yang  dapat digunakan    untuk    mewujudkan    Badilmintun Yang Agung, yakni melalui penerapan:
1. Case   Management   System (CMS).   Ini merupakan  sistem  informasi  yang  diran- cang untuk penanganan perkara mulai dari pemberian  informasi  tentang  prose-  dur beracara, penyampaian permohonan secara on-line ,  perkembangan  penanga- nan  perkara,  jadwal  sidang,  risalah  si- dang,  dan  putusan.  Di  masa  mendatang, pendaftaran  gugatan  idealnya  dapat  di- lakukan  secara on-line sehingga  praktik- praktik  pungli  untuk  mempersulit  para pencari keadilan dapat dicegah dan dibe- rantas.  Seluruh  informasi  mengenai  pen- daftaran,  persidangan,  dan  putusan  di- sampaikan  secara on-line ,  baik  melalui e-mail maupun  fitur  pada  aplikasi  tele- pon  seluler  ( gadge t).  Selain  itu  apabila dibutuhkan  pada  keadaan  mendesak  ma- ka  dapat  dilakukan  persidangan  melalui tele-conference .  Dalam  hal  adanya  pem- bayaran  biaya  perkara  maka  seluruh pembayarannya  harus  dilakukan  melalui lembaga  perbankan.  Perbankan  yang  di- tunjuk  selanjutnya  akan  menginformasi- kan  secara  harian  kepada  kepaniteraan pengadilan  mengenai  biaya-biaya  perka- ra  yang  telah  dibayarkan  agar  dicocok- kan  dengan  permohonan  pendaftaran perkara yang diajukan. Apabila  sesuai
Mewujudkan Peradilan Umum Yang Agung ...                                                                                                             Herri Swantoro maka  perkara  dimaksud  dapat  segera  di- proses  administrasinya  untuk  pemeriksa- an  selanjutnya.  Untuk  tersedianya  CMS yang  efektif  dan  efisien  maka  kesekreta- riatan  pengadilan  perlu  mempersiapkan ruang sidang dan  keamanan  sidang  yang memadai  secara  kualitas  dan  kuantitas, jadwal  sidang  yang  dapat  diakses  secara terbuka,  serta  anggaran  yang  mencukupi untuk  segala  keperluan  penerapan  CMS tersebut.
2. Audio  to  Text  Recording (ATR).  Aplika- si  ini  berfungsi  untuk  mengubah  suara menjadi bentuk teks atau tulisan. Selain itu aplikasi ini juga dapat digunakan un- tuk merekam dialog antar pihak selama proses persidangan  yang  kemudian  diru-  bah menjadi  teks  atau  tulisan.  Aplikasi  ini akan  mewujudkan  transparansi dan akuntabilitas  serta  membangun  keperca- yaan  masyarakat  terhadap  kinerja  lem- baga  peradilan.  ATR  sangat  membantu hakim  dalam  membuat  putusan,  dan membantu  panitera  dalam  membuat  Be- rita  Acara  Persidangan  (berguna  untuk proses  persidangan  selanjutnya),  secara cepat  sehingga  berkas  perkara  yang  di- putus  bisa  segera  disampaikan  kepada para  pihak.  Idealnya  pada  masa  menda- tang  setiap  ruang  sidang  pengadilan  me- miliki ATR. Pengembangan  aplikasi
ATR akan menjadi tanggung jawab ba- gian kepaniteraan pengadilan.

## D.  Penutup
Strategi  Badilum dalam mewujudkan Visi MA dibangun berdasarkan konsep  “ Bottom  Up ” dimana  pencapaian  ICPE  dimulai  dari  pengadi- lan  tingkat  pertama  kemudian  ke  tingkat  ban- ding  yang  pada  akhirnya  akan  mendorong  ter- wujudnya  Visi  Mahkamah  Agung  secara  me- nyeluruh.  Dalam  kesempatan  ini  Badilum  me- ngajak  dan  mendorong  pengadilan  negeri  lain- nya untuk segera mengajukan permohonan akre- ditasi ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan U- mum. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen  yang kuat dari semua pihak tanpa kecuali apabila MA ingin mencapainya sebelum tahun 2035.
Badilum  juga  mengajak  civitas  akedemik seluruh universitas di nusantara untuk membuka jurusan  maupun  program  studi  dari  berbagai  di- siplin  ilmu  pengetahuan  yang  mendukung  pe- ngembangan  dan  pelaksanaan  program  akredi- tasi  penjaminan  mutu  tersebut  demi  melahirkan sumber daya manusia sarjana  yang terampil dan berintegritas  untuk  bergabung  menjadi  aparatur peradilan.  Aparatur  peradilan  yang  handal  dan profesional  sangat  diperlukan  dalam  Reformasi Birokrasi  dan  Akreditas  Penjaminan  Mutu  yang sedang  dijalankan  Badilum  khususnya  dan  MA pada umumnya.