## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH CAMAT DI KANTOR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
Oleh : Ahmad Juliarso Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jalan RE. Martadinata No 150 Ciamis.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  permasalahan  yang  berkaitan  dengan Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  oleh  Camat  di  Kantor  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis.  Berdasarkan  latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:  1)  Bagaimana  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Camat?; 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung  dan  penghambat  dalam  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Camat?; 3) Upaya-upaya apa yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam  Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Camat? Dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan  objek  penelitian.  Informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  15  orang  pegawai  kantor Kecamatan  Cijeungjing. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan  studi  lapangan  dengan  cara  observasi,  dan  wawancara.  Berdasarkan  pembahasan  hasil penelitian  maka  penulis  menyimpulkan  sebagai  berikut  :  1).    Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010  tentang Disiplin Pegawai  Negeri Sipil oleh Camat kurang dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini dikarenakan  kurangnya  koordinasi  dengan  berbagai  pihak dalam mengatasi masalah disiplin pegawai sehingga masih adanya pegawai yang belum dapat menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  target  yang  ditentukan.  2)  Terdapat  hambatan- hambatan dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Camatdiantaranya adalahkurangnya pemberian bimbingan maupun pengarahan  yang  diberikan  oleh  berbagai  pihak  dan  kurangnya  dukungan  pegawai  dalam mentaati  berbagai  kesepakatan  tentang  peraturan  disiplin  pegawai  dalam  bekerja.  3)  terdapat beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Camat  dalam  mengatasi  hambatan-hambatan  dalam Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil antara lain melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BKDD dalam membantu memberikan bimbingan maupun pengarahan kepada pegawai sehingga permasalahan disiplin pegawai dapat diselesaikan.
Kata Kunci:  Implementasi Kebijakan

## A. PENDAHULUAN
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama  sumber  daya  manusia  aparatur  negara mempunyai peranan yang
menentukan keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan  peranan  tersebut  adalah  PNS  yang mempunyai  kompetensi  yang  diindikasikan  dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap  dan  perilakunya  yang  penuh  dengan kesetiaan  dan  ketaatan  kepada  negara,  bermoral dan  bermental  baik,  profesional,  sadar  akan tanggung  jawabnya  sebagai  pelayan  publik  serta
mampu  menjadi  perekat  persatuan  dan  kesatuan bangsa.
Pegawai  negeri  bukan  hanya  unsur  aparat negara  tetapi  juga  merupakan  abdi  negara  dan abdi  masyarakat  yang  selalu  hidup  di  tengah- tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat juga. Kedudukan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  adalah  sangat penting  dan  menentukan  berhasil  atau  tidaknya misi  dari  pemerintah  untuk  menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita nasional.  Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan  dasar  hukum  untuk  menjamin  PNS
dan dapat pula  menjadi landasan untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Landasan  hukum  yang  terus  disesuaikan  dengan situasi  dan  kondisi  PNS  pada  masa  sekarang  ini merupakan  dasar  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajiban  mereka  serta  hal-hal  lain  yang berhubungan di dalamnya.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  adalah suatu  landasan  hukum  untuk  menjamin  pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Tujuan  dari  pemerintah  mengeluarkan  peraturan ini  adalah  untuk  menjamin  tata  tertib  dan kelancaran  tugas  Pegawai  Negeri  Sipil,  sehingga dalam bertugas dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya  sebagai  aparatur  pemerintahan  dapat berjalan  semestinya,  yang  pada  akhirnya  dapat mendukung pembangunan di Indonesia.
Masalah kedisiplinan yang menuntut kepala  birokrasi  kepegawaian  dari  pusat  hingga daerah  untuk  bertindak  tegas,  arif  dan  bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi  mengenai  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Ketegasan sangat  diharapkan  dalam  menjatuhkan  sanksi terhadap  pegawai  Negeri  Sipil  yang  indisipliner, baik sebagai sebuah terapi ataupun pembelajaran, juga  merupakan  upaya  dalam  mewujudkan Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berkualitas  dan memiliki dedikasi  yang tinggi terhadap tanggung jawabnya sebagai abdi negara.
Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional  sebagaimana  telah  tercantum  didalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  ialah melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional  tersebut  di  atas  diperlukan  adanya pegawai  negeri  yang  penuh  kesetiaan  dan ketaatan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental  baik,  berwibawa,  berdaya  guna  dan berhasil  guna,  berkualitas  tinggi,  mempunyai kesadaran  tinggi  akan  tanggung  jawabnya sebagai  aparatur  negara,  abdi  negara,  serta  abdi masyarakat.
Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil
Negara  pasal  1  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa pegawai  Negeri  adalah  setiap  warga  negara Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu
jabatan  negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Adapun  unsur-unsur  dari  Pegawai  Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
a) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan;
b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
c) Diserahi tugas dalam jabatan negeri;
d) Digaji menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Tugas  kenegaraan  dan  jabatan  yang diemban  Pegawai  Negeri  agar  dapat  berjalan dengan  lancar,  dan  dapat  menunjang  kelancaran pembangunan  Nasional,  maka  setiap  Pegawai Negeri  tersebut  harus  memiliki  kemampuan  dan kualitas  tinggi  serta  dengan  tingkat  disiplin  yang tinggi pula. Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam  bidang  keterampilannya  saja,  akan  tetapi harus  didukung  dengan  tingkat  kualitas  diri secara  total,  karena  kualitas  manusia  itu ditentukan  oleh  pengetahuan,  keterampilan,  dan sikap mental.
Tujuan Nasional  yang hendak dicapai oleh Bangsa  Indonesia  tercantum  dalam  pembukaan UUD  1945  alinea  IV  yaitu  :  Membentuk  suatu Pemerintahan Negara Indonesia  yang melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial.
Menurut  Hartini  (2008:  6)  bahwa  : Implementasi  terhadap  tujuan  negara  tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan  dan  berkesinambungan  sehingga membawa  konsekuensi  bagi  peran  pemerintah untuk memberikan Pelayanan  kepada masyarakat secara  profesional,  jujur,  adil  dan  merata  dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.
Dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional,  jujur  adil  dan  merata  maka dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah  yang  berkualitas  dan  mempunyai kesadaran  tinggi  akan  tanggung  jawabnya sebagai  aparatur  negara,  abdi  negara,  serta  abdi masyarakat.
Sedangkan  menurut  Soetrisno  (2013:  26) menyatakan bahwa “Sumber Daya Manusia dapat dikatakan  berkualitas  ketika  mereka  memiliki kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsinya  sesuai  dengan  kewenangan  yang diberikan kepadanya”.
Unsur  utama  Sumber  Daya  Manusia Aparatur  Pemerintahan  tersebut  diemban  oleh pegawai  negeri  sipil  yang  berperan  penting  dan strategis  sebagai  pelaksana  tugas  pemerintahan ataupun  tugas  pembangunan.  Peranan  pegawai negeri  sipil  yang  penting  dan  strategis  tersebut menjadikan  sebuah  tanggung  jawab  besar  bagi setiap  pribadi  pengembannya.  Setiap  orang  tidak bisa  menduduki  posisi  sebagai  pegawai  negeri sipil  apabila  tidak  memenuhi  persyaratan  yang telah  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Kedudukan  dan  peranan  dari  pegawai negeri  dalam  setiap  organisasi  pemerintahan sangatlah  menentukan,  sebab  pegawai  negeri sipil  merupakan  tulang  punggung  pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Pegawai  negeri  juga  merupakan  aparatur negara  yang  selalu  hidup  ditengah  masyarakat dan  bekerja  untuk  kepentingan  masyarakat,  oleh karena  itu  dalam  pelaksanaan  pembinaan pegawai  negeri  bukan  saja  di  lihat  dan diperlakukan sebagai aparatur  negara, tetapi juga di  lihat  dan  diperlakukan  sebagai  warga  negara. Hal  ini  mengandung  pengertian,  bahwa  dalam melaksanakan  pembinaan  hendaknya  sejauh mungkin  diusahakan  adanya  keserasian  antara kepentingan  dinas  dan  kepentingan  pegawai negeri  sebagai  perorangan,  dengan  ketentuan bahwa apabila ada perbedaan  antara  kepentingan dinas  dan  kepentingan  pegawai  negeri  sebagai perorangan,  maka  kepentingan  dinaslah  yang harus di utamakan.
Pengertian  negara  yang  bersih,  kuat  dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik di  lihat  dari  segi  moral  dan  nilai-nilai  luhur bangsa  maupun  dari  segi  peraturan  perundang- undangan  serta  tidak  mengutamakan  orientasi kekuasaan  yang  ada  dalam  dirinya  untuk melayani  kepentingan  umum  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan pembangunan nasional. Tetapi
kadang kenyataannya, berdasarkan pada observasi mengenai  pembangunan  menunjukan  bahwa hambatan  pelaksanaan  pembangunan  terkadang justru  muncul  dari  kalangan  Aparatur  Negara sendiri.
Jiwa  kepegawaian  yang  mempunyai  sifat seperti  tersebut  di  atas  akan  berakibat  negatif terhadap  prestasi  kerja  pegawai  negeri  yang bersangkutan karena tidak adanya pengembangan pola pikir kerja sama dan pemakaian kelengkapan peralatan dalam mendukung kelancaran  tugas.  Berdasarkan  pada  hal  tersebut, pegawai  negeri  Indonesia  dipandang  masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai  waktu,  mengefisienkan  tenaga  dan
kedisiplinan kerja. Dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil.
Terkait  dengan  aparatur  sipil  negara sebagaimana  telah  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara,  maka salah satu  faktor  yang  dinilai penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih  dan  berwibawa.  Disiplin  yang  baik mencerminkan  besarnya  rasa  tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugasnya. Untuk meningkatkan  kedisiplinan  adalah  hal  yang cukup sulit.
Dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri  sipil,  pemerintah  telah  memberikan  suatu kebijakan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Pegawai  Negeri Sipil  sebagai  aparatur  pemerintah  dan  abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan  tugas  yang  telah  diamanatkan kepadanya  dengan  sebaik  mungkin,  akan  tetapi tidak  dipungkiri  sering  juga  di  dalam  suatu instansi  pemerintah,  pegawainya  melakukan pelanggaran  disiplin  seperti  terlambat  datang  ke kantor, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan  lain  yang  menimbulkan  kurang efektifnya  pegawai  yang  bersangkutan.  Dengan berlakunya  hukuman  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang  kurang  disiplin  tersebut,  diharapkan  dapat terciptanya  pemerintahan  yang  efektif  dan efisien.  Kedisiplinan  haruslah  ditegakkan  dalam suatu instansi.
Kualitas  Pegawai  Negeri  yang  baik  dalam setiap  aparatur  Negara,  akan  menumbuhkan  rasa tanggung  jawab  baik  secara  materill  maupun moril terhadap semua tugas-tugas yang dipikulnya,  serta  tumbuh  kesadaran  untuk  selalu menjunjung  tinggi  peraturan  yang  ada.  Tetapi kadang kenyataannya, berdasarkan pada observasi  mengenai  pembangunan  menunjukan bahwa  hambatan  pelaksanaan  pembangunan terkadang  justru  muncul  dari  kalangan  Aparatur Negara  sendiri.  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai unsur  aparatur  negara  dalam  menjalankan  roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian  demi  kepentingan  masyarakat  dan negara  namun  kenyataan  di  lapangan  berbicara lain  dimana  masih  banyak  ditemukan  Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyadari akan tugas dan fungsinya  tersebut  sehingga  seringkali  timbul ketimpangan-ketimpangan  dalam  menjalankan tugasnya  dan  tidak  jarang  pula  menimbulkan kekecewaan yang berlebihan pada masyarakat.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  penulis lakukan ditemukan permasalahan terkait
Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  oleh  Kepala  di  Kementerian  Agama Kabupaten  Pangandaran,  dimana  implementasi Peraturan Pemerintah tersebut belum diimplementasikan dengan baik hal ini dibuktikan  dengan  adanya  beberapa  indikator sebagai berikut:
1. Masih  kurang  tepatnya  pimpinan  dalam melakukan  pembagian  kerja  bagi  pegawai sesuai  dengan  kemampuannya  sehingga masih ada
pegawai yang tidak memperhatikan  pola  kerja,  standar  kerja  dan waktu  kerja  yang  menyebabkan  hasil  kerja tidak  efektif  dan  efisien,  dimana  sering terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tepat  waktu. Contohnya : Masih adanya  pegawai    yang  tidak  menggunakan waktunya  untuk  bekerja  tetapi  malah  main komputer  sehingga  menyebabkan  pekerjaan tidak dapat diselesaikannya tepat waktu.
2. Kurang  tegasnya  penjatuhan  sanksi  bagi pegawai yang tidak disiplin sehingga  adanya pegawai yang tidak melaksanakan aturan dan pedoman  yang  berlaku  dalam  organisasi.
Contoh  :  Masih  adanya  pegawai  yang  tidak memakai  seragam  kerja  pada  saat  bekerja atau  bahkan  pada  saat  jam  kerja  memakai sandal  di  dalam  ruangan,  akan  tetapi  tidak diberikan sanksi yang tegas.
3. Pembinaan  dari  kepala  terhadap  pegawai masih  kurang  sehingga  masih  ada  pegawai yang  kurang  memperhatikan  SOP  sebagai pedoman  pegawai  dalam  menyelesaikan pekerjaan  yang  diberikan.  Contohnya  masih adanya  pegawai  yang  salah  dalam  membuat laporan  pelaksanaan  pekerjaan  karena  tidak memperhatikan SOP yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  peneliti merumuskan  masalah  dalam  penelitian  ini sebagai berikut :
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai Negeri Sipil oleh Camat  di Kantor  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten
Ciamis ?
2. Faktor-faktor  apa  yang  menjadi  pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  oleh oleh Camat di Kantor Kecamatan
Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?
3. Upaya-upaya  apa  yang  dilakukan  untuk mengatasi hambatan-hambatan daalam Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor
53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  oleh  oleh  Camat  di  Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis ?

## B. LANDASAN TEORITIS
Pendayagunaan  aparatur  negara  terus ditingkatkan  terutama  yang  berkaitan  dengan kualitas,  efisiensi  pelayanan  dan  pengayoman pada  masyarakat  serta  kemampuan  profesional dan  kesejahteraan  aparat  sangat  di  perhatikan dalam  menunjang  pelaksanaan  tugas.  Peraturan Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  adalah  suatu  landasan  hukum untuk  menjamin  pegawai  negeri  dan  dapat  di jadikan  dasar  untuk  mengatur  penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.
Di dalam Pasal 1 Pemerintah No. 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dirumuskan  bahwa  :  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  adalah  kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil untuk  menaati  kewajiban  dan  menghindari larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  tersebut harus  dapat  diimplementasikan  dengan  baik supaya  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  aparatur pemerintah  dan  abdi  masyarakat  diharapkan selalu  siap  sedia  melaksanakan  tugas  yang  telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin.
Mengenai pengertian implementasi, Solichin  (2008:112)  mengemukakan  bahwa  : “Implementasi  adalah  mendesain,  melaksanakan dan  membangun  program”.  Adapun  menurut Wahab,  (2014:135)  bahwa  implementasi  adalah “Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat peneliti  simpulkan  bahwa  implementasi  adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan  dalam  keputusan  kebijakan  yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan.
Sedangkan Winarno (2012:101), menjelaskan  bahwa  implementasi  kebijakan adalah :Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian  luas  merupakan  alat  administrasi hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama
untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Selanjutnya Abidin (2012 : 145),
menyatakan  bahwa  :Implementasi  kebijakan merupakan  langkah  yang  sangat  penting  dalam proses  kebijakan.  Tanpa  implementasi,  suatu kebijakan  hanyalah  merupakan  sebuah  dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.  Oleh  karena  itu,  suatu  program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Adapun Silalahi (2013:148) mengungkapkan  pendapat  yang  lebih  realistis mengenai pentingnya suatu implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut: Hal yang paling esensial  dalam  kebijakan  negara  adalah  usaha untuk melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan  telah  diputuskan,  kebijakan  itu  tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan.  Pelaksanaan  kebijakan  merupakan rangkaian  kegiatan  setelah  suatu  kebijakan dirumuskan.  Tanpa  suatu  pelaksanaan  maka kebijakan  yang  telah  dirumuskan  akan  sia-sia belaka.  Oleh  karena  itu  pelaksanaan  kebijakan pemerintah  merupakan  kedudukan penting dalam kebijakan negara.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut, dapat  diuraikan  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan  serangkaian  rumusan kebijakan sebagai  langkah  awal  dalam  pengambilan keputusan.  Sehingga  dengan  demikian  maka kebijakan  dapat  dikatakan  berhasil  apabila dilaksanakan sesuai dengan yang telah dirumuskan atau ditetapkan sebelumnya.
Menurut  Edward  III  (Widodo,  2012:97- 106)  menyatakan  terdapat  4  faktor  yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan  bahwa  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  tercapai apabila ke-4 (empat) variabel pendukung tersebut berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  peraturan yang berlaku.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif analisis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber data  dalam  penelitian  ini  sebanyak  15  orang. Teknik pengumpulan  data  dalam penelitian  yaitu wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik
analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : reduksi data, penyajian data, keabsahan data.
D. PEMBAHASAN DAN

## HASIL PENELITIAN
1. Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  oleh  Camat  di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Berikut penulis uraikan berkaitan denganimplementasi Peraturan Pemerintah
Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  oleh  Camat  di  Kantor  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
1. Komunikasi
Komunikasi sangat berperan penting dalam menunjang  implementasi  peraturan  pemerintah tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  namun berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa komunikasi  yang  terjalin  masih  kurang,  hal  ini dikarenakan  masih  kurangnya  terjalin  koordinasi dengan  berbagai pihak  dalam  mengatasi  masalah disiplin  pegawai  dan  belum  optimalnya  hasil kesepakatan  yang jelas dalam mengatasi masalah disiplin  pegawai  karena  kurangnya  sosialisasi kepada  pegawai  secara  rutin  dalam  mengatasi masalah disiplin pegawai.
Menurut  Nugroho  (2013:119)  menyatakan bahwa : Komunikasi implementasi mensyaratkan agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus dilakukan,  komunikasi  diartikan  sebagai  proses penyampaian  informasi  komunikator  kepada komunikan.  Selain  itu  juga  dalam  komunikasi implementasi  kebijakan  terdapat  tujuan  dan sasaran  kebijakan  yang  harus  disampaikan kepada  kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar  mengurangi  kesalahan  dalam  pelaksanaan kebijakan.
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian  dan  teori  tersebut  di  atas  dapat diketahui  adanya  ketidaksesuaian  implementasi kebijakan jika ditinjau dari aspek komunikasi, hal ini  dikarenakan  dalam  pelaksanaan  komunikasi belum  terlaksana  secara  rutin  antara  Camat dengan  pegawai  yang  ada  di  Kantor  Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
2. Sumber daya
Sumber  daya  berperan  penting  dalam menunjang  implementasi  peraturan  pemerintah tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  namun demikian  diketahui  bahwa  hal  ini  dikarenakan masih  kurangnya    pemahaman  yang  sama  dari pegawai  dalam  mengatasi  masalah  disiplin pegawai serta kurangnya anggaran yang disediakan  dalam  mengatasi  masalah  disiplin pegawai  selain  itu  ketersediaan  sarana  dan
prasarana  yang  dapat  dijadikan  penunjang  dalam mengatasi  masalah  disiplin  pegawai  kurang memadai.
Menurut Subarsono (2012:97) menyatakan bahwa  :  Sumber  daya  merupakan  salah  satu faktor yang
mempengaruhi terhadap terlaksanakanya  keberhasilan  terhadap  suatu implementasi,  walaupun  isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumber daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  maka  tidak akan  berjalan  dengan  efektif.  Sumber  daya  yang dapat  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  dapat berwujud,  seperti  sumber  daya  manusia,  dan sumber  daya  anggaran,  sumber  daya  peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian  dan  teori  tersebut  di  atas  dapat diketahui  adanya  ketidaksesuaian  implementasi kebijakan  jika  ditinjau  dari  aspek  sumber  daya, hal ini dikarenakan sumber daya  yang ada belum dapat  menunjang  implementasi  kebijakan  sesuai dengan  yang  diharapkan,  hal  ini  disebabkan kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kemampuan dalam
mengimplementasikan kebijakan,  selain  itu  kurangnya  dukungan anggaran yang memadai bagi petugas.
3. Disposisi Disposisi  kebijakan  berperan  penting dalam menunjang implementasi peraturan pemerintah  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil karena  apabila  pelaksana  kebijakan  mempunyai karakteristik  atau  watak  yang  baik,  maka  dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan  sasaran  tujuan  dan  keinginan  pembuat kebijakan, namun demikian dalam
pelaksanaannya diketahui bahwa masih
kurangnya  komitmen  antara  kepala  dan  pegawai dalam  mengatasi  masalah  disiplin  pegawai karena  kurangnya  dukungan  dari  semua  pihak dalam  mengatasi  masalah  disiplin  pegawai sehingga  pegawai  belum  memiliki  keinginan yang  kuat  dalam  mengatasi  masalah  disiplin pegawai.
Menurut  Widodo  (2007:105)  menyatakan bahwa  :  Tiga  elemen  yang  dapat  mempengaruhi disposisi,  yaitu  :  pengetahuan  ( cognition ), pemahaman  dan  pendalaman  ( comprehension and  understanding )  terhadap  kebijakan,  arah respon  mereka  apakah  menerima,  netral  atau menolak  ( acceptance,  neutrality,  and  rejection ), intensitas terhadap kebijakan.
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian  dan  teori  tersebut  di  atas  dapat diketahui  adanya  ketidaksesuaian  implementasi kebijakan  jika  ditinjau  dari  aspek  disposisi,  hal ini  dikarenakan  pelaksana    masih  kurang  baik
karena  faktor  pengetahuan,  dimana  pengetahuan merupakan  elemen  yang  cukup  penting  karena dengan  pengetahuan  tinggi  yang  dimiliki  oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman  juga  dapat  membantu  terciptanya dan  terlaksananya  implementasi  sesuai  dengan tujuan  yang  akan  dicapai.  Respon  masyarakat juga  dapat  menentukan  keberhasilan  suatu implementasi,  karena  dapat  menentukan  sikap apakah  masyarakat  menerima,  netral  atau menolak.
4. Struktur birokrasi Struktur  organisasi  kebijakan  berperan penting dalam menunjang kelancaran implementasi  peraturan  pemerintah  tentang disiplin  pegawai  negeri  sipil  karena  dengan adanya  pembagian  tugas  dan  fungsi  yang  jelas diantara    pelaksana  kebijakan  maka    kebijakan dapat  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pegawai. Namun  demikian  dalam  implementasi  kebijakan diketahui  petugas  kurang  baik    karena  petugas kurang memiliki tanggungjawab dalam mengatasi  masalah  disiplin  pegawai,  selain  itu petugas  kurang  mendapatkan  pembagian  tugas yang  jelas  dalam  mengatasi  masalah  disiplin pegawai karena  petugas kurang memiliki pemahaman  terhadap  aturan  dalam  mengatasi masalah disiplin pegawai.
Menurut  Wahab  (2011:795)  menyatakan bahwa :Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang  paling  sering  terlibat    dalam  implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan  kebijakan  memiliki  pengaruh besar  terhadap  pelaksanaan  kebijakan.  Di  dalam struktur  birokrasi  terdapat  dua  hal  penting  yang mempengaruhinya  salah  satunya    yaitu  aspek struktur  birokrasi  yang  penting  dari    setiap organisasi  adalah  adanya  prosedur  operasi  yang standar  (standard  operating  procedures  atau SOP).  SOP  ini  merupakan  pedoman  bagi pelaksana  kebijakan  dalam  bertindak  atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.
Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian  dan  teori  tersebut  di  atas  dapat diketahui  adanya  ketidaksesuaian  implementasi kebijakan  jika  ditinjau  dari  aspek  struktur organisasi,  hal  ini  dikarenakan  kurangnya  sikap para  pelaksana  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggungjawab  karena  pelaksana  kebijakan belum  dilandasi  dengan  sikap  disiplin.  Hal tersebut padahal dapat mempengaruhi keberhasilan  implementasi  kebijakan,  selain  itu setiap badan/instansi pelaksana  kebijakan  kurang
memiliki pemahaman terhadap tugasnya  masing- masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung dan  penghambat  dalam  Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  oleh  Camat  di  Kantor  Kecamatan
Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
Terdapat faktor pendukung dan penghambat  dalam  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  oleh  Camat  di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, yang antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Pendukung
a. Sudah  ada  dukungan  dari  Pemerintah
Daerah Kabupaten Ciamis dalam membantu pemberian bimbingan maupun pengarahan yang diberikan kepada pegawai.
2. Adanya  kesepakatan  dengan  pegawai dalam  mentaati  berbagai  kesepakatan tentang peraturan disiplin pegawai dalam bekerja  sehingga  aturan-aturan  yang telah dibuat dan disepakati bersama
a. Adanya  pegawai  yang  memberikan dukungan  dalam  mengikuti  kegiatan sosialisasi  tentang  ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan
b. Adanya  SOP  bagi  pegawai  dalam melaksanakan  pekerjaan  yang  diberikan sehingga  pegawai  memiliki  pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
c. Sudah  ada  kerjasama  yang  dilakukan pegawai dalam mengatasi masalah ketersediaan anggaran bagi pegawai
d. Adanya  sarana  dan  prasarana  yang menunjang  pekerjaan  yang  dibutuhkan pegawai  sehingga dapat  membantu mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai disiplin pegawai 2. Faktor Penghambat a. Kurangnya pemberian bimbingan maupun  pengarahan  yang  diberikan  oleh berbagai  pihak  seperti  BKDD  sehingga permasalahan  disiplin  pegawai  belum dapat diselesaikan.
b. Kurangnya  dukungan  pegawai  dalam mentaati  berbagai  kesepakatan  tentang peraturan disiplin pegawai  dalam bekerja sehingga  masih  ada  aturan-aturan  yang telah  dibuat  dan  disepakati  bersama belum dapat terlaksana dengan baik.
c. Kurangnya  dukungan  pegawai  dalam mengikuti  kegiatan  sosialisasi  tentang
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga masih terjadi ketidakdisiplinan pegawai dalam mematuhi  berbagai  ketentuan  yang  telah ditetapkan
d. Pegawai  belum  dapat  melaksanakan pekerjaan  yang  diberikan  sesuai  dengan SOP karena pegawai kurang berpedoman dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasi  hambatan-hambatan  dalam Implementasi  Peraturan  Pemerintah
Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  oleh  Camat  di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan  dalam  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Camat  di Kantor  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis, yang antara lain sebagai berikut :
a. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti BKDD dalam membantu memberikan bimbingan maupun  pengarahan  kepada pegawai  sehingga  permasalahan  disiplin pegawai dapat diselesaikan.
b. Memberikan  dukungan  kepada  pegawai dalam mentaati berbagai kesepakatan tentang peraturan  disiplin  pegawai  dalam  bekerja sehingga aturan-aturan  yang telah  dibuat dan disepakati  bersama  dapat  terlaksana  dengan baik.
c. Memberikan  dukungan  kepada  pegawai untuk  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  tentang ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan sehingga  pegawai  dapat  mematuhi  berbagai ketentuan yang telah ditetapkan
d. Mengoptimalkan  anggaran  yang  ada  untuk menyediakan pakaian bagi pegawai sehingga pegawai  dapat  menggunakan  seragam  kerja sesuai  dengan  ketentuan  dan  memberikan pengarahan  kepada  pegawai  untuk  dapat melaksanakan  pekerjaan  yang  diberikan sesuai dengan SOP.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil  oleh  Kepala  di  Kantor  Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis,  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1. Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai
Negeri Sipil olehCamat di Kantor Kecamatan Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis    kurang dilaksanakan sesuai dengan pendapat
Widodo, (2012:97-106) tentang 4 faktor yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan,  hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan berbagai  pihak  dalam  mengatasi  masalah disiplin  pegawai  sehingga  masih  adanya pegawai  yang  belum  dapat  menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan,    kegiatan  sosialisasi  kepada pegawai  belum  dilaksanakan  secara  rutin dalam mengatasi masalah disiplin pegawai.
2. Terdapat
Hambatan-hambatan dalam Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil oleh Camat di Kantor
Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, hal  ini  dikarenakan    kurangnya  pemberian bimbingan maupun pengarahan yang diberikan  oleh berbagai pihak seperti BKDD sehingga  permasalahan  disiplin  pegawai belum  dapat  diselesaikan  dan  kurangnya dukungan  pegawai  dalam  mentaati  berbagai kesepakatan tentang peraturan disiplin pegawai  dalam  bekerja  sehingga  masih  ada aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati  bersama  belum  dapat  terlaksana dengan baik.
3. Beberapa  upaya  yang  dilakukan  dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor 53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil oleh Camat di Kantor Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis, diantaranya  dengan  memberikan  bimbingan maupun  pengarahan  yang  diberikan  oleh berbagai  pihak  seperti  BKDD  sehingga permasalahan  disiplin  pegawai    dapat diselesaikan  dan  memberikan  dukungan pegawai dalam mentaati berbagai kesepakatan tentang peraturan disiplin pegawai  dalam  bekerja  sehingga    aturan- aturan  yang  telah  dibuat  dan  disepakati bersama dapat terlaksana dengan baik
2. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian  maka  penulis  menyampaikan  saran sebagai berikut:
1. Dalam meningkatkan disiplin pegawai Camat sebaiknya  melakukan  kerjasama  dengan
pegawai  dalam  membuat  peraturan  atau  tata tertib sehingga pegawai akan bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap peraturan tersebut.
2. Camat sebaiknya dapat meningkatkan kegiatan  sosialisasi  kepada  pegawai  terkait ketentuan-ketentuan
yang mengatur
kedisiplinan pegawai dalam bekerja sehingga ada pemahaman  yang sama diantara pegawai dalam  mentaati  segala  ketentuan  yang ditetapkan.
3. Camat  sebaiknya  memberikan  sanksi  yang tegas  kepada  pegawai  yang  terbukti  telah melakukan  berbagai  pelanggaran  sehingga dapat memberikan efek jera bagi pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku : Abidin,  Said  Zainal,  2012. Kebijakan  Publik , Jakarta, Penerbit Salemba. Hartini.  2008. Pengantar  Administrasi.  Negara . Jakarta:  Pusat  Penerbitan  Universitas Terbuka Nugroho  D,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik, Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi . Jakarta:Gramedia Silalahi, Sahat, 2013, Tenaga Kerja : PerspektifHukum,  Ekonomi,  dan  Sosial,
Pusat  Kajian  Pengelohan  Data  dan Informasi  Sekretariat  Jenderal  DPR Republik Indonesia, Jakarta. Subarsono.  2012. Analisis  Kebijakan  Publik (Konsep, teori,
dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sutrisno.  2013, Manajemen  Keuangan ;  Teori Konsep  dan  Aplikasi  Cetakan  Ke-9,. Ekonisis, Yogyakarta. Wahab,  Solichin.  2012. Analisis  kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi
Kebijaksanaan  Negara. Bumi  Aksara.
Jakarta.
Widodo, Joko.  2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep  dan  Aplikasi  Proses  Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia Winarno.  2012. Kebijakan  Publik  Teori,  Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.

## Sumber Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).