## PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN
THE ROLE OF VILLAGE-TO-VILLAGE COLLABORATION IN PROTECTING, MANAGING AND PRESERVING THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL CAPACITY BUILDING PROGRAMS FOR COMMUNITY SELF-RELIANCE BANYUASIN
DISTRICT

## Aryanisila
Program Studi Ilmu Administrasi, STIA Satya Negara Palembang Jl. Sukatani I No.3, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961
Email: aryanisila007@gmail.com
Submitted: 21-02-2023; Accepted: 06-05-2023: Published : 29-05-2023

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan pelestarian, pengelolaan dan pelestarian sebagai upaya memberikan jaminan hukum, memelihara kesinambungan dan memperluas hasil pembangunan secara menyeluruh yang diwujudkan oleh PNPM dalam bentuk simpan pinjam (SPP) dan penyaluran perempuan. Masalah di BKAD, SPP kelompok Banyuasin masih molor. Kajian ini membahas peran BKAD dalam melindungi, mengelola dan melestarikan hasil pelaksanaan PNPM di Kabupaten Banyuasin. Metode kualitatif dipilih untuk menyelidiki masalah yang sedang diselidiki. Bahan penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informed people diidentifikasi melalui purposive dan snowball sampling. Data divalidasi melalui partisipasi berkelanjutan, observasi, verifikasi anggota dan triangulasi. Data dianalisis secara kualitatif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil investigasi terkait dengan tiga hal: Pertama, BKAD mengambil langkah protektif untuk menyiapkan inventarisasi aset dan properti SPP melalui wawancara. Kedua, BKAD melaksanakan pengelolaan program melalui restrukturisasi pinjaman nasabah bekerjasama dengan seluruh tim yang terlibat dalam PNPM. Ketiga, upaya konservasi BKAD telah menghasilkan keberlanjutan SPP.
Kata kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Perlindungan PNPM Mandiri

## ABSTRACT
The purpose of this study is to define conservation, management and conservation as efforts to provide legal guarantees, maintain continuity and increase the development outcomes as a whole, achieved by the PNPM in the form of savings and loans (SPP) and the distribution of women to reach. The problem at BKAD, SPP Banyuasin group is still lagging behind. This study discusses the role of BKAD in protecting, managing and sustaining the results of PNPM implementation in Banyuasin District. Qualitative methods are chosen to study the problem under consideration. Research material was collected through in-depth interviews, observation and documentation. Informed individuals were identified through purposive sampling and snowball sampling. Data validation is done through ongoing engagement, monitoring, member validation, and triangulation. Data were qualitatively analyzed including data collection, data reduction, data presentation and data validation. The results of the investigation were related to three things: First, BKAD took preventive measures to prepare an inventory of SPP's assets and properties through interviews. Second, BKAD manages the program by restructuring customer loans in collaboration with all teams involved in PNPM. Third, BKAD's conservation efforts are linked to the sustainability of SPP.
Keywords: PNPM Mandiri Conservation, Management, Conservation
(Aryanisila)

## PENDAHULUAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan  (PTO PNPM, 2007). Pemerintah Indonesia telah menutup MP PNPM sejak 31 Desember 2014 untuk menjaga aset MP PNPM. Pada tanggal 6 Mei 2015, telah diumumkan Peraturan Bupati Banyuasin No. 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. . Sesuai dengan Pasal 3 Perda No. 20 Tahun 2015, badan tersebut bekerja untuk pencegahan, pengelolaan, dan konservasi uang di bawah payung Badan Kerjasama Perkotaan (BKAD).
Keberadaan Permukiman Daerah Kabupaten Banyuasin memperhatikan bahwa hasil pelaksanaan PNPM DPRD berupa pembangunan terpadu yang memiliki produk produktif dan non produktif seperti perumahan fisik dan perbaikan telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan. Sebagai bagian dari masyarakat khususnya masyarakat pedesaan Kabupaten Banyuasin. Sejak pengakuan akan pentingnya mengelola hasil program sebelumnya setelah berakhirnya PNPM- MP menjadi penting, maka Pemkab Banyuasin memutuskan untuk mengeluarkan SK No. 20 Tahun 2015 sebagai pedoman memberikan kepastian hukum Menjamin hasil pembangunan yang berkelanjutan dan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat memang BKAD sebagai organ merupakan organisasi koperasi dalam tugasnya.
Sesuai dengan kebijakan Bupati Banyuasin yang menetapkan bahwa BKAD berperan penting dalam melindungi, mengelola dan mendukung hasil kegiatan para deputi PNPM MP. Misalnya, terdiri dari komunitas lokal sebagai organisasi sosial yang bekerja berdasarkan prinsip dan  aturan kerja sama. Sesuai Pasal 3 Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, pemanfaatan fisik untuk perlindungan, pemeliharaan dan penyimpanan adalah:
(1) BKAD melakukan pemeriksaan terhadap lembaga yang melakukan perlindungan,
pengelolaan, dan pemeliharaan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (1).
(2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan koperasi yang didirikan dan dijalankan sebelum berlakunya Keputusan Bupati ini, termasuk susunan kepegawaiannya yaitu. H. badan koperasi “dibentuk dan ditetapkan dari hasil pengelolaan pelaksanaan kegiatan PNPM MP dan/atau badan koperasi yang dibentuk kemudian untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan keberlanjutan hasil pembangunan yang inklusif”.
Badan Kerjasama Desa (BKAD) pertama kali dibentuk berdasarkan kesepakatan antar desa tanpa campur tangan dari pemerintah daerah Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan MP PNPM. Kabupaten Banyuasin menerima dan mengelola hasil kegiatan PNPM-MP sejak berdiri tahun 2009, kemudian dibentuk BKAD di Kabupaten Banyuasin berdasarkan amanat UU No. Kontrak Kepastian hukum konstruksi BKAD diubah dengan catatan notaris Nomor 7 pada tahun 2016. Dengan berdirinya perkumpulan di BKAD, unit hukum dari 21 kecamatan terbagi menjadi 26 kecamatan di Banyuasin.
Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran dan kegiatan organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang tidak dapat terhindar dari masalah kemiskinan dan pengangguran karena masalah kemiskinan sudah menjadi fenomena umum dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut juga dapat menyebabkan melemahnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mengurangi pendapatan masyarakat. Pasalnya, kawasan ini mendapat perhatian serius, terutama sebagai pendukung keputusan pemerintah mendukung program penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan multidisiplin dengan dimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus mencakup aspek kesadaran, peningkatan kapasitas dan implementasi.
Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan karena mereka
adalah obyek dan subyek pembangunan, sehingga terciptalah versi pembangunan yang partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah metode pembangunan sadar dan mandiri yang bertumpu pada masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter otonomi daerah, yang hasilnya seluruh masyarakat ikut serta. Melalui program peningkatan pembangunan ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dengan sumber dayanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Di Indonesia, sejak tahun 2007 pemerintah telah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MP). PNPM MP merupakan program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat melalui pemberdayaan modal dan kelembagaan. Program tersebut meliputi PNPM MP, PNPM Mandiri Perkotaan,  PNPM Mandiri Daerah Istimewa dan Desa Tertinggal. PNPM MP adalah aplikasi yang memantau dan mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. PNPM MP merupakan implementasi dari apa yang dianggap sebagai program pembangunan daerah (PPK) yang berhasil. Di antara pencapaian Partai Demokrat Kurdistan: keberhasilan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, efisiensi dan efektivitas operasi, serta keberhasilan dalam meningkatkan kohesi dan partisipasi masyarakat.
Kerja sama desa, yaitu suatu bentuk kerja sama kontraktual antara desa dengan desa lain sesuai dengan kepentingan masing-masing desa, karena yang namanya kerja sama setiap desa harus berdasarkan tujuan yang telah disepakati. Program Nasional Pembinaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP MP) yang merupakan kelanjutan dari Program Pembangunan Provinsi (PPK) merupakan program pemerintah yang memanfaatkan masyarakat lokal sebagai investasi dana bantuan. dan aturan petunjuk pengoperasian teknis (PTO). Dalam sistem ini, seluruh aset Program PPK/PNPM Mandiri Perdesaan pada dasarnya dimiliki oleh seluruh desa di kecamatan tempat Program berada. Untuk melindungi dan melestarikan semua sumber daya yang ada, maka pengelola program PPK/PNPM mengeluarkan
arahan pada akhir tahun 2006 untuk membentuk Badan Kerja Sama Desa Antar Desa (BKAD) di semua kelurahan tempat program berada.
Karena tujuan obyek yang diperjanjikan adalah perlindungan dan pelestarian harta kekayaan PPK, maka penanaman BKAD di seluruh lokasi PPK disebut “BKAD  untuk perlindungan dan pelestarian harta kekayaan PPK”, oleh karena itu BKAD harus berbadan hukum dan karenanya, proses pendaftaran mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam PNPM MP tingkat desa aktor yang terlibat langsung dalam mensukseskan program yaitu Pengelola Desa, BPD, LPM, KPMD/Kader Desa, Tim Penyusun Usulan, Tim Pengelola Operasi, Tim Pemantau dan Tim Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan. Sedangkan aktor di tingkat kecamatan yaitu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang membawahi Badan Pengendali Operasional Unit Pengelola (BP-UPK), UPK, Tim Asuransi, Tim Pemulihan Pinjaman, Tim Keuangan.
Diantara semua aktor/lembaga tersebut, BKAD merupakan lembaga tertinggi PNPM-MP yang memiliki peran strategis dan penggerak utama dalam keberhasilan pelaksanaan PNPM- MP di tingkat kecamatan. BKAD merupakan organisasi yang dibentuk atas kesepakatan desa peserta PNPM-MP di daerah. Ini akan diputuskan oleh Forum d'Echange Antar Desa (MAD). Tujuan dibentuknya BKAD adalah untuk melindungi dan melanggengkan capaian PNPM- MP, khususnya infrastruktur publik, kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan dan dana pembangunan khusus. Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
Dimulainya PNPM MP oleh PPK sejak tahun 1998 hingga saat ini telah membawa tiga manfaat utama yaitu.
1. Pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan bisnis
2. Kelompok perempuan memiliki penawaran simpan pinjam khusus
3. Pembentukan kelembagaan di tingkat kabupaten dan desa.
Pada tanggal 24 April 2014, PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) berakhir. Dan mengingat
(Aryanisila)
perlu dilakukan pendataan, inventarisasi dan penataan aset-aset yang berasal dari kegiatan PNPM-MP (Program Nasional Penguatan Masyarakat  -  Kawasan Perdesaan Mandiri), baik berupa aset fisik maupun infrastruktur atau aset yang dapat diperbarui (SPP). Hal ini bertujuan untuk membuka blokir dana bina dan kelola dana SPP (Simpanan dan Pinjaman Khusus) melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri (PNPM-MP) dan melindungi aset mis. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP). Ke mana aset berwujud dan tidak berwujud ini diekspor? Karena pelaksanaannya dilimpahkan ke desa, maka menjadi milik desa, dan menjadi milik desa dengan kewajiban untuk memperbaikinya jika terjadi kerusakan, menjadi milik desa. Dana tersebut berbentuk dana bergulir SPP (Simpanan dan Pinjaman Khusus Wanita) milik desa dan dikelola secara berkala  oleh Unit Usaha Lokal (UPK).
Kantor telah mengambil tindakan preventif untuk menginventarisasi properti dan real estat SPP melalui negosiasi. Kedua, BKAD bekerja sama dengan seluruh tim yang terlibat dalam PNPM untuk melaksanakan manajemen program melalui restrukturisasi pinjaman nasabah. Ketiga, langkah-langkah konservasi yang dilakukan oleh BKAD telah menghasilkan SPP yang berkelanjutan. Osman, K. dan Supranotto, S. (2019) Beberapa kesulitan terkait dengan kenakalan telah diidentifikasi pada tahap manajemen.
Pada penelitian Ison Vuwange (2019) berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa, lokasi penelitian adalah Kabupaten Bolamo Kecamatan Paguyaman Desa Gurisia. Penelitian ini berfokus pada penggunaan sistem penulisan kualitatif, analitis dan ilmiah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Girsa. Berdasarkan informasi yang diterima, hasil kajian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Girsa  belum maksimal dalam mengadaptasi dan membimbing tuntutan masyarakat. Terbukti dengan tidak adanya peran lembaga. Pemberdayaan Masyarakat
(LMP) dalam menyesuaikan dan mengarahkan permintaan masyarakat. Selanjutnya peran LPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum terlaksana dengan baik karena LPM tidak aktif dalam pembangunan fisik desa Girsa, sehingga semua program pembangunan fisik di desa Girsa dilakukan oleh pihak ketiga. Outsourcing ke pengusaha.
Kajian dengan judul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa yang dilakukan oleh Tita Ghea Tanzania (2020), lokasi penelitian terletak di Desa Kaligandu Kabupaten Serang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa Kaligandu di Kabupaten Serang. Hasil kajian menunjukkan bahwa LPM berperan baik, hal ini terlihat dari setiap kegiatan yang dilakukan dan membawa perubahan dalam perkembangan desa Kaligandu. Hal ini dibuktikan dengan Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang memiliki program pendidikan dan keterampilan yang membantu masyarakat untuk mengenali keterampilannya sendiri. Selain itu, LPM telah berhasil berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mendorong masyarakat untuk bergotong royong.
Kajian oleh Mia Aninda Kirana (2019) berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Mitra Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Inklusif. Lokasi penelitian adalah Desa Petaling, Kecamatan Bani Yasin Thali, Kecamatan Banivasin. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan partisipatif di desa Petaling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPM Desa Petaling berperan dan memberikan yang terbaik berdasarkan misi dan fungsi inti masyarakat dan pembangunan. H- Merencanakan program- program pembangunan dan mengembangkan kerja sama bersama antar masyarakat dan mendorong kerja sama dalam pelaksanaan pembangunan. ,
LPM Desa Petaling telah membuka peluang usaha masyarakat seperti bengkel, peternakan dan usaha, yang merupakan bentuk perilaku yang muncul dari kebutuhan atau harapan normatif masyarakat. LPM Desa Petaling juga menjadi pendamping bagi mereka yang merasa kurang mampu dan kurang pengalaman. Secara umum, semua pengembangan masyarakat (termasuk penggunaan sumber daya lokal dan alokasi anggaran)  selalu ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Seringkali itu mencerminkan sifat kebutuhan elit penguasa daripada keinginan dan kebutuhan rakyat. Asosiasi. Universal. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan harus didorong dengan membuka forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan terkait program pembangunan pedesaan atau lokal (Handini, S et al. 2019).
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPMD harus cermat dan  cerdas dalam memantau dan mencermati kegiatan masyarakat yang beragam dan selalu berubah di setiap daerah. Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan agar LPM terus bergerak dan berubah menjadi lebih baik: a) LPM Desa mengawasi dan memantau program pembangunan. b) LPM Desa mengevaluasi program pembangunan yang dilaksanakan (Juliana, 2015).
Tujuan pembangunan perdesaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup, serta mengembangkan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga mengatasi kemiskinan di masyarakat. ke dukungan infrastruktur. , melalui sumber daya alam desa, membangun gerakan ekonomi lokal sesuai sumber daya alam yang ada, dan membangun pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai kemampuan masyarakat (Chotimah, C. 2019).
Peran juga diartikan sebagai persyaratan struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dll). Di mana berbagai beban dan keringanan bertambah dan membantu para konsultan untuk mengontrol aktivitas mereka. Peran terdiri dari tiga hal, yaitu: a). Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang memandu seseorang dalam kehidupan masyarakat. b) Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat dalam suatu organisasi. Peran harus menjadi perilaku penting bagi struktur sosial suatu masyarakat. c) Peran adalah urutan teratur yang muncul dari suatu jabatan (Winata, S.S. 2018).
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. . Kepentingan masyarakat lokal yang bertumpu pada masyarakat yang berkembang dalam satu sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang memajukan kesejahteraan masyarakat setempat (Alfiatuhrrahman, P. 2016).
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran BKAD dalam menjaga, mengelola dan mempertahankan hasil pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Vanuacin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran BKAD dalam menjaga, mengelola dan memelihara hasil pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin.

## Pembangunan desa
Pembangunan pedesaan penting bagi suatu daerah karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Menurut Mosher (1969), dikutip oleh Jayadinata (2006):85), pembangunan desa bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kesempatan kerja, dan lain-lain, yang menyebabkan kemiskinan pada penduduk pedesaan. Menurut Pasal 6 Ayat 8 UU Desa Tahun 2014, pembangunan desa  adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat desa.Menurut Kartasasmita yang
(Aryanisila)
dikutip Jayadinata (2006:6) pembangunan perdesaan harus melaksanakan empat upaya besar yang saling berkaitan yaitu  penguatan ekonomi masyarakat perdesaan yang memerlukan penanaman modal, konsultasi teknologi dan pemasaran, peningkatan kemandirian masyarakat desa, peningkatan kualitas sumber daya perdesaan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan. dan gizi untuk mendorong produktivitas dan daya saing, membangun infrastruktur pendukung pedesaan yang memadai (karena letak desa terpencil) seperti jaringan jalan, telekomunikasi dan penerangan, yang masih menjadi tanggung jawab negara, melibatkan masyarakat desa setempat secara gotong royong harus diutamakan . , dan lembaga pengatur pedesaan, d. H. Berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga sosial desa. Pengelola desa harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan menggali potensi masyarakat.

## Otonomi desa
“Soetardjon” (1984:182), dikutip oleh Nurcholis (2011:20) desa adalah masyarakat hukum adat yang berhak menurut hukum adat mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, desa memiliki kelembagaan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan pertahanan yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hukum adat. Sebuah desa dengan situasi seperti itu memiliki rumah tangga sendiri, yaitu. H. memiliki wilayah yang hanya masyarakat desa yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengurusan urusannya, pihak luar yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan ikut campur dalam pengaturan dan pengurusan kepentingan tersebut. masyarakat desa yang terlibat. Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri disebut otonomi desa. Rozakin (2005: 51), Otonomi desa, yaitu otonomi desa hanya dapat didukung oleh swadaya masyarakat, tetapi otonomi desa adalah soal pembagian kekuasaan, membuat masyarakat desa mengatur dirinya sendiri. Swakelola adalah pemerintahan atau masyarakat yang ketat.  Ia mengakui kewenangan desa menurut asal-usulnya.

## Pengembangan kelembagaan
Menurut Joseph Eaton (1986:159), organisasi dapat didefinisikan sebagai entitas yang telah mengembangkan kemampuannya untuk bertindak sebagai perwakilan dari masyarakat luas dengan menyediakan aktivitas dan layanan yang berharga. Dan jika melampaui, itu adalah versi menciptakan, mempertahankan, dan melindungi model dan nilai normatif yang sah untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya menurut Esman (1971) yang dikutip oleh Eaton (1986): 24) pelembagaan dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan dan pengarahan organisasi atau organisasi baru. (a) menerapkan nilai, fungsi, teknologi material dan/atau perubahan sosial, dan (b) menciptakan, mengembangkan, dan melindungi hubungan normatif. dan model operasi baru dan (c) menerima dukungan dan integrasi ke dalam lingkungan ini.

## Kelembagaan
Dikutip dari Schmid oleh Bromley (1989:43), lembaga adalah seperangkat hubungan antara orang-orang yang bertugas secara terbuka mendefinisikan hak-hak mereka atau memberikan kesempatan untuk hak, hak pribadi dan tanggung jawab orang lain. Sedangkan menurut Deliarnov (2006:109) Institusi adalah pengatur hubungan harta benda, pengatur hubungan harta benda institusional dipandang sebagai pengaturan sosial yang mengatur (1) pemilik individu atau kelompok, (2) aset bagi pemilik dan individu lain, dan (3) individu lain. dan pihak-pihak yang terlibat dalam harta tersebut. Selanjutnya menurut Joseph Eaton (1986:40), kelembagaan berarti bahwa organisasi dan inovasinya telah diterima dan didukung oleh lingkungan eksternalnya. Artinya kelembagaan merupakan hasil akhir dari kerja pengembangan kelembagaan, artinya kelembagaan merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan hasil kerja pengembangan kelembagaan.

## Peran
Semua  orang dalam kehidupan sosial memiliki banyak tugas dan tanggung jawab tergantung pada statusnya, sehingga dapat dikatakan memenuhi perannya. Untuk memahami
peran BKAD, terlebih dahulu perlu dijelaskan konsep peran. Peneliti (2013:212) yang mendeskripsikan peran sebagai aspek dinamis dari status (popularitas), menjelaskan bahwa peran terpenuhi ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan statusnya. Peran mencakup setidaknya tiga. Dengan kata lain, peran merupakan norma-norma yang berkaitan dengan tempat atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat aturan yang memandu seseorang dalam kehidupan sosial. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat seperti organisasi. Peran juga dapat digambarkan sebagai perilaku individu yang terkait dengan 'struktur sosial'.
Pada saat yang sama” oleh Stephen Robbins (2013: 109) Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan terkait dengan situasi tertentu dalam unit  sosial. Definisi peran sangat penting untuk memahami perilaku yang diharapkan dan spesifik dari posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Posisi seseorang dalam organisasi meliputi berbagai posisi dalam rantai komando, yaitu kekuasaan yang melekat pada posisi tersebut, serta tanggung jawab dan kewajiban posisi tersebut.
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Istilah BKAD dapat dipahami jika Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan BKAD. Menurut Nurcholis (2011:109), koperasi desa memberikan kontribusi bagi kepentingan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tujuan dari kerjasama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan pertumbuhan antar desa dan masayarakat kota.
Selain itu juga Peraturan Tata Usaha Negara Banyuasin Terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015, Kantor Kerjasama Asrama (selanjutnya disebut BKAD) merupakan masyarakat desa, Sebagai organisasi masyarakat di kecamatan Baniyawasin. Mereka yang aktif dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, menerapkan prinsip dan sistem program pembangunan komprehensif yang ada. Menurut Surat Keputusan Bersama Kepala Desa Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Mendirikan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Tahun 2015, Badan Kerja Sama Desa merupakan lembaga pelaksana
kerja sama antardesa dan dibentuk oleh desa. Kerjasama desa Kegiatan kerjasama desa. badan kerjasama desa dan kantor pusat daerah. Menurut iklan/grafik yang diterbitkan oleh BKAD Kabupaten Banyuasin tahun 2020, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga yang mendorong kerjasama antar desa di bidang manajemen pembangunan partisipatif, manajemen kegiatan antar desa dan perangkat manajemen produktivitas. Memiliki, melindungi, dan melestarikan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam lingkaran yang dibentuk di bawah komando bersama kepala desa. Dari aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Kerja Sama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan kesepakatan musyawarah antara desa-desa dalam suatu kecamatan, yang melaksanakan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Pemberdayaan
Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk mencapai kemandirian. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perda Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2016 merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran melalui pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan dan dukungan yang tepat guna. Tujuan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyua Nomor 2 Tahun 2016 yaitu: 1. Pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan kehidupan melalui kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada.
3. Kemandirian, orang yang dapat menciptakan pekerjaan sendiri dengan keterampilan dan pengetahuannya.
Pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, terutama kelompok rentan dan rentan, untuk diberdayakan atau diberdayakan dengan berbagai  cara, yaitu:untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kebebasan berekspresi tetapi bebas dari kelaparan, kebodohan dan rasa sakit.

## (Aryanisila)

## Desa
Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Ketentuan Umum § 1, yang berarti desa adalah desa dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah badan hukum masyarakat yang mempunyai batas wilayah dan berhak menyelenggarakan urusan negara. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan asal usul hak dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam pengaturan dan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat serta berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Titik tolak pemikiran tentang tatanan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi nyata, demokratisasi dan penguatan masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat istiadat dan asal usul yang sama, diakui oleh negara dan mengatur pemerintahannya secara mandiri.

## Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri (PNPM-MP) merupakan program pengentasan kemiskinan yang didanai pemerintah yang melibatkan unsur masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dilakukan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kepercayaan diri masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat dikembangkan sehingga tidak lagi menjadi obyek melainkan subyek. untuk pengentasan kemiskinan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dimulai pada tahun 2007, sebelumnya bernama PPK, kemudian berubah menjadi PNPM-PPK, kemudian berubah lagi menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
Dengan mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan Program Penguatan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), diharapkan cakupan pembangunan dapat meluas hingga ke daerah terpencil dan terpencil. Proses pemberdayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dilakukan melalui beberapa program, terutama sebagai berikut:
1. Komponen community development, community development yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk membangun kesadaran kritis dan kepercayaan masyarakat,  terdiri dari penilaian potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, penggunaan sumber daya, pemantauan dan keberlanjutan hasil . memukul 2. Bantuan Langsung Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana swadaya kelompok masyarakat yang mendanai berbagai kegiatan masyarakat terencana yang utamanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
3. Capacity building pemerintah dan aktor lokal Untaian ini merupakan rangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah kota dan aktor lokal untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan dan sinergi positif bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.
4. Pengembangan Program dan Bantuan Manajemen Bagian ini mencakup langkah- langkah untuk mendukung pemerintah dan banyak kelompok lain yang tertarik dengan manajemen operasi, seperti: B. Penyediaan konsultan bisnis, pengadilan kualitas, evaluasi dan pengembangan program.

## METODE PENELITIAN
M etode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tempat dilakukannya survei ini adalah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Banyuasin. Waktu survei ini dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2021. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode survei. H Wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik identifikasi whistleblower dilakukan dengan menggunakan spot sampling
dan snowball sampling. Verifikasi keabsahan data menggunakan pengembangan partisipatif, kontinuitas pengamatan, pengujian anggota, dan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan komponen analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan validasi data.

## HASIL PENELITIAN
Peran BKAD Dalam Melindungi Hasil Pelaksanaan PNPM MP Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan aset PNPM MP berupa aset produktif dan aset non produktif. Menjamin kepastian hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKAD tersebut kemudian diinstruksikan melalui  SK Bupati Banyuasin No. 20 Tahun 2015 untuk menyelamatkan PNPM dari pelaksanaan anggota DPRD di Kabupaten Banyuasin, mekanisme pertama untuk melindungi dana karena PNPM. Aksi merupakan daftar” seluruh aset dan hasil kegiatan pembangunan partisipatif BKAD, kemudian dalam rangka penguatan kelembagaan dan produktivitas, BKAD menyusun dan menetapkan struktur kelembagaan dan aturan yang terkait dengan perlindungan, pemeliharaan dan pelestarian aset, seperti dalam Peraturan Dasar (AD/ART) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peraturan yang diterapkan oleh BKAD dalam operasi pelindung adalah sebagai berikut:
a) Rapat kelembagaan untuk menyusun inventarisasi Agenda Pembentukan Tim Inventarisasi Dana Revolusi dibahas dalam rapat tersebut. Rapat kelembagaan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021, dan hasil rapat tersebut memutuskan bahwa inventarisasi aset dana darurat yang meliputi aset dana yang disalurkan di sekitar Banyuasin akan dilakukan antara tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021.
b) Musyawarah antar desa Sosialisasi pengunduran diri Negosiasi antar desa Sosialisasi pengunduran diri PNPM MP Kegiatan MAD untuk mensosialisasikan pengunduran diri perwakilan PNPM telah dilakukan untuk mensosialisasikan seluruh
perwakilan desa di Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat 134/DPPMD/VII/Kementerian Desa, Pembangunan dan Pemindahan Daerah Tertinggal (Kemendesa-  PDTT). ). . . 2015, tentang pedoman bagaimana mengakhiri kegiatan PNPM-MP dan bagaimana mengumpulkan hasilnya. Sosialisasi MAD Kabupaten Banyuasin akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021, Sosialisasi PNPM-MP untuk sosialisasi MAD akan selesai dilakukan di seluruh desa di Kabupaten Banyuasin untuk menyelesaikan sosialisasi Musdez, dilanjutkan dengan BKAD. Sebuah rencana dibuat. Menginformasikan kepada seluruh perwakilan desa tentang aturan Basama bagi warga desa tentang pembentukan BKAD. Selain itu, hasil akhir sosialisasi PNPM MAD MP akan disepakati oleh seluruh peserta dan inventarisasi aset infrastruktur PNPM MP akan dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2015 hingga 2021.
c) Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi deputi PNPM MP Musyawarah desa akan diadakan untuk mengatur pertukaran penyelesaian PNPM-MP di berbagai desa di Kabupaten Banyuasin dan membentuk kelompok inventarisasi untuk mengumpulkan informasi tentang hasil kegiatan PNPM-MP. Kegiatan ini akan berlangsung di berbagai desa di wilayah Banyuasin.
d. Inventarisasi Aset Infrastruktur Hasil NPM MP Tim inventarisasi yang dibentuk Musdes Sosialisasi PNPM MP memiliki tugas  khusus memetakan seluruh aset non produktif berupa infrastruktur yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Banyuasin. Kegiatan inventarisasi bertujuan untuk mendapatkan informasi agar kondisi fisik aset yang dihasilkan dapat diketahui oleh Deputi PNPM, selain itu dilakukan inventarisasi di berbagai desa di Kabupaten Banyuasin atas arahan kepala desa setempat.
e) Musyawarah Desa (Musdes) II PNPM MP Pengaturan dan transfer dana Pertemuan BKAD berikutnya adalah Musyawarah Desa III untuk mengatur dan mentransfer dana hasil PNPM DPRD. Pokok bahasan kegiatan ini adalah pemaparan dan pembahasan laporan hasil inventarisasi
(Aryanisila)
infrastruktur PNPM-MP yang telah disusun oleh tim inventarisasi, harmonisasi BKAD yang dipersyaratkan secara hukum (penentuan wakil desa peserta kerjasama desa dan penetapan wakil desa berpartisipasi dalam MAD).F. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penataan Kelembagaan BKAD Kabupaten BanyuasinDi Kabupaten Banyuasin, upaya harmonisasi kelembagaan BKAD dilakukan untuk penataan BKAD yang bertujuan untuk menjaga kerjasama antar desa yang telah dikembangkan dalam pelaksanaan PNPM DPR, selain itu hal- hal yang dibahas dalam Penataan Kelembagaan MAD BKAD adalah, yaitu pembahasan tentang penyelenggaraan promosi/artwork, SOP dan pengesahan peraturan kepala desa  bersama di seluruh desa di “Kabupaten Banyuasin”. Penggabungan lembaga BKAD di Kabupaten Banyuasin ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian acara MAD BKAD yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015.
g. Penerimaan Iklan/Karya Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin Forum MAD Pembahasan AD/ART dan SOP dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 08:00 WIB di Kabupaten Banyuasin dengan total 66 panelis yang membahas kegiatan terkait AD/Art dan SOP BP-UPK (Konservasi) berujung pada pengesahan. Badan Pengelola Kegiatan, SOP UPK (Unit Pengelola Kegiatan), SOP Batalyon, SOP Tim Verifikasi Batalyon en SOP Tim Pendanaan Batalyon.
Tabel 1 di bawah ini menunjukkan alokasi aset PNPM MP yang diketahui dimiliki oleh Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin yang dikelola oleh BKAD sejak pembentukan PNPM MP hingga tahun lalu di masing-masing desa, terdiri dari aset produktif dan non produktif. .
Tabel 1 Jumlah Aset Produktif dan Non Produktif Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2021 No Desa Tota Alokasi Dana Kegiatan dan Status Aset 1 Banyuasin 1.557.031.900 Pembangunan 2 Banjar Sari, Pulau Rimau 1.710.319.900 Sarana Prasarana 3 Baru, Rambutan 1.920.766.500 - 4 Bintaran, Air Salek 1.264.751.100 (Non Produktif) 5 Budi Mulya 1.449.965.300 Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 6 Budi Asih 1.678.191.800 (Produktif) Total Alokasi Dana 9.581.026.500
Sumber: Diolah dari data identifikasi desa yang memiliki aset sarana prasarana PNPM MP Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2021
Tabel 1 memperlihatkan rata-rata alokasi aset sejak berdirinya PNPM DPR tahun 2015 hingga 2021 yang menghasilkan aset produktif dan non produktif berupa bangunan infrastruktur dan dana simpan pinjam (SPP) terbarukan untuk perempuan di wilayah Banyuasin. Oleh karena itu, BKAD sebagai pelaksana penindakan tegas tersebut harus terlebih dahulu menerapkan prinsip perlindungan untuk melakukan restrukturisasi, sehingga aset yang disalurkan melalui desa-desa di Kabupaten Banyuasin memiliki reputasi yang jelas dan sah untuk dilakukan penanganan lebih
lanjut. dan konservasi. Kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh BKAD diatur dalam Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Bagian 4, mekanisme perlindungan aset dilaksanakan pada semua tahapan inventarisasi aset, dengan hasil kegiatan pembangunan partisipatif dan penguatan kelembagaan dan produktivitas BKAD.
Di BKAD Kabupaten Banyuasin, kegiatan pengamanan hasil pelaksanaan PNPM-MP umumnya melaksanakan inventarisasi aset non produktif dan aset produktif dengan alokasi dana
umum sebesar Rp9.581.026.500. Berikut Tabel 2 Jumlah Aset Infrastruktur Non Produktif yang
Dioperasikan PNPM MP di Kabupaten Banywasin Tahun 2021. Tabel 2 Data Bangunan Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Banyuasin No Desa Jenis Bangunan Sarana Prasarana Tahun 1 Banyuasin Jalan Telford, Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, PAUD 2015-2021 2 Banjar Sari, Pulau Rimau Jalan Telford, Saluran Drainase, PAUD 2015-2021 3 Baru, Rambutan Jalan Telford, Jalan Rabat Beton, Saluran Drainase, Gedung PAUD 2015-2021 4 Bintaran, Air Salek TK Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, Irigasi, Polindes 2015-2021 5 Budi Mulya Jalan Telford, Saluran Drainase, Gedung PAUD 2015-2021 6 Budi Asih Jalan Telford, Saluran Drainase, dan Irigasi 2015-2021
Sumber: Information kepemilikan aset sarana prasarana Kecamatan Banyuasin (2022)
Aset pelaksanaan PNPM merupakan Dana
Tukar SPP yang dikelola oleh Unit Pengelola Fungsional (UPK). Sejak dimulainya PNPM MP pada tahun 2009, aset Dana Darurat telah
diberlakukan, namun setelah penghentian PNPM MP pada tahun 2021, permasalahan tetap ada pada pengelolaan Dana SPP sehingga hasilnya kurang optimal.
Tabel 3 Tingkat Pengembalian SPP Kecamatan Banyuasin Tahun 2021 Bulan Saldo Pinjaman Pengembalian Januari 2.818.838.351 97.5% Februari 2.863.556.351 97,2% Maret 2.509.813.551 97,4% April 2.622.827.851 97,4% Mei 2.450.912.251 97,3% Juni 3.246.726.151 97,2% Sumber: Data Keuangan UPK Tahun 2021
Tabel 3 menunjukkan peningkatan tunggakan  pinjaman SPP dari  Januari hingga Juni di wilayah Banyuasin. Selain itu, suku bunga pinjaman yang beredar turun tajam, mencapai 97,2 persen di bulan Juni. Jika tidak ditemukan solusi  atau solusi atas masalah tersebut, maka akan berdampak pada keterlambatan pada bulan berikutnya. Oleh karena itu, setelah BKAD menyelesaikan tahapan proses kebijakan konservasi, BKAD
harus menerapkan pengelolaan fasilitas pembangkitan dasar untuk mengatasi masalah residu SPP di kawasan Banyuasin. Keputusan Bupati Banyuasin No. 20 Februari 2015 ayat 4 Pasal 5 mengklasifikasikan peran BKAD dalam pengelolaan fasilitas pembiayaan darurat dan wali amanat berdasarkan kegiatan lembaga keuangan mikro dan lembaga pengelola program teknis. Mendorong pembentukan badan tim audit yang profesional dan independen untuk
(Aryanisila)
mendukung UPK sesuai tugas pokoknya. Dan kinerja. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut menyebutkan bahwa instansi terkait adalah UPK, BP-UPK, Varmistusrymma, Tim Pendanaan Bergulir. Hal itu dilakukan BKAD untuk mengatasi masalah residu SPP yang ada. Selain itu, BKAD yang secara operasional dikelola oleh UPK mengurusi pelestarian dana yang merupakan aset produktif berupa dana darurat, sesuai Pasal 7 (2) Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015. Ini memberi ruang bagi BKAD. menerima aset dana bergulir sesuai dengan petunjuk pengoperasian (SOP) yang telah dikonfirmasi dan disetujui oleh BKAD untuk pengamanan terlebih dahulu. Oleh karena itu, peran BKAD dalam mengelola dan memelihara dana darurat sangat penting untuk
mengatasi kesulitan perpanjangan SPP ke desa- desa di Kabupaten Banyuasin.
Peran BKAD dalam pengelolaan hasil pelaksanaan PNPM-MP di Kabupaten Banyuasin
Pengelolaan kinerja PNPM MP yang sedang  berjalan adalah aset dana dalam bentuk SPP (Simpanan dan Pinjaman Wanita). Kabupaten Banyuasin menjadi fokus pengelolaan BKAD karena pengelolaan dana darurat belum optimal. Oleh karena itu, peneliti melakukan pendataan kinerja dana bergulir SPP se-wilayah  Banyuasin dan tunggakan dana bermasalah SPP di Kabupaten Banyuasin. Selain itu, pada Tabel 4 peneliti juga mengumpulkan data keterlambatan berkelompok dengan SPP di wilayah Banyuasin tahun 2021. Tabel 4 Data Tunggakan SPP Kecamatan Banyuasin 2021 Keterangan Bulan Total Tunggakan Total Tunggakan SPP terdiri dari seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Banyuasin Januari 125.534.100 Februari 151.442.700 Maret 179.442.800 April 183.535.500 Mei 151.123.200 Juni 202.550.200 Juli 245.731.500 Agustus 243.752.600 September 260.535.100 Oktober 234.968.800 November 263.513.600 Desember 289.141.500
Tabel 4 menunjukkan bahwa wilayah Banyuasin masih menghadapi masalah pemulihan SPP setiap bulannya, sehingga peran BKAD diperlukan untuk meningkatkan kinerja semua otoritas terkait dan mencegah peningkatan pemulihanlagi.
a. BKAD menyusun standar kerja UPK dan rencana keuangan UPK Kabupaten Banyuasin, salah satu tugas strategis BKAD seperti pelaksanaan perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset sesuai pasal 11 ayat 1 Perbup
Banyuasin. SK No. 20 Tahun 2015. Upaya penyusunan, pembahasan dan penyusunan rencana strategis pengembangan organisasi sebagai hasil program pengembangan yang komprehensif di bidang manajemen misalnya. H. Pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan kelompok.
Selain itu peneliti juga mengumpulkan informasi mengenai rencana keuangan PUK dan pelaksanaan rencana keuangan PUK. Pelaksanaan PUK pada bulan Oktober 2016
sebesar 70,1% dengan anggaran program sebesar Rp 3.320.500.000,-  yang tentunya menunjukkan capaian PUK hampir mencapai target. BKAD memperbaiki kredit macet, sesuai SOP 2020 UPK Kabupaten Banyuasin, kredit macet menurut PTO (Petunjuk Teknis Operasional) adalah lewat jatuh tempo 3 bulan sesuai jadwal kredit, yaitu dicicil setiap bulan, serta tunggakan yang belum dibayar. gangguan kelompok, seperti pembubaran kelompok, perselisihan kepemimpinan, dll. Berikut adalah gambaran mekanisme pengembalian pinjaman nonfungsional yang dilakukan oleh PUK Kabupaten Banyuasin. Berikut adalah gambar restrukturisasi pinjaman yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Banyuasin.
b. BKAD membuat pembagian laba SHU (sisa hasil usaha), menurut SOP UPK Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 laba atau SHU adalah pembagian atau alokasi laba ke anggaran tertentu dan alokasi keuangan, hal ini dilakukan pada setiap penutupan buku atau pada akhir tahun. di tahun ini.
c. BKAD mendorong pengembangan Dewan Pengawas (BP), Tim Assurance (TV) dan Tim Pembiayaan Terbarukan (TPP). Menurut AD/ART Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, Direksi (BP) bersifat tetap atau tetap. Fasilitas operasi yang sepenuhnya mengoperasikan dan mengelola fasilitas pendukung lini bisnis BKAD.

## Peran BKAD dalam Mempertahankan Hasil Pelaksanaan PNPM MP di Kabupaten Banyuasin
Menurut Joseph Eaton (1986: 159), organisasi yang mengembangkan kemampuan untuk bertindak sebagai perwakilan masyarakat secara keseluruhan dengan menyediakan kegiatan atau layanan yang bermanfaat kadang disebut institusi. Melindungi Model dan Nilai Normatif – Nilai Sah masyarakat luas Dalam status tersebut, Yayasan BKAD sebagai badan tertinggi yang mengatur akibat pelaksanaan PNPM MP berupa aset produksi SPP menetapkan norma dan nilai hukum. Untuk melakukan. Melalui SOP dan atas nama SPP, BKAD akan terus melaksanakan program-program tersebut.
Tunduk pada peraturan yang berlaku dan sesuai Pasal 7(2) Perbup No. 20 Tahun 2015
BKAD, Pejabat Operasional Persatuan Patriotik Kurdistan menjamin pelestarian aset produktif berupa: dari dana darurat. Selain itu, salah satu tujuan didirikannya BKAD sejalan dengan Pasal 10 (1) Perda Kabupaten  Banyuasin No. Pada tanggal 20 tahun 2015, Bank of Kuwait -  Abu Dhabi didirikan untuk memelihara dan mengembangkan kegiatan dana bergulir hasil pengembangan menyeluruh dan layanan dukungan keuangan lainnya. Pembiayaan kebutuhan dasar ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam memelihara fasilitas manufaktur yang dioperasikan oleh UPK, BKAD mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 yang bertujuan untuk melindungi sumber dana darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SIMPULAN
SIMPULAN Banyuasin merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Banyuasin menerima penyerahan hasil kegiatan PNPM-MP yang dilaksanakan sejak tahun 2015 berupa dana darurat dan aset fisik bangunan. Pemerintah telah menutup PNPM DPRD sejak 31/12/2021, oleh karena itu Kecamatan Banyuasin mengeluarkan kebijakan untuk mengatur perlindungan, pengelolaan dan penitipan dana hasil operasional PNPM DPRD. Melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil pelaksanaan  PNPM MPd adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum, mengoptimalkan produktivitas, menjaga kesinambungan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang inklusif yang dilaksanakan oleh PNPM MP untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Badan pelaksana yang mengatur perlindungan, pengelolaan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd adalah BKAD.
Berdasarkan temuan penelitian, peran BKAD dalam melindungi, mengelola, dan memelihara hasil pelaksanaan PNPM-MP adalah: a. Proteksi, Surat Edaran BKAD PDTT No. 134/DPMD/VII/2015 PNPM MP Penegakan Hukum dan Dinas Desa tentang Penundaan dan Pengelolaan Pengalihan Harta. Kegiatan konservasi yang dilakukan oleh BKAD berupa berbagai perundingan antar desa dan
(Aryanisila)
perundingan desa di berbagai tempat di Kabupaten Bangyaawsin.
b. Kegiatan administrasi yang dilakukan oleh BKAD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 20 Tahun 2015. Menurut peraturan tersebut, misi BKAD adalah untuk mengawasi UPK, Direksi (BP), Tim Penjamin (TV) dan Tim Dana Pinjaman (TPP). Memperkuat sistem dengan membuat SOP. Selain itu, di bawah bimbingan SPP, BKAD melakukan restrukturisasi kredit macet dan mengadakan rapat koordinasi rutin untuk memastikan bahwa tim mampu menangani pekerjaan, klien, dan pekerjaan. Hasil yang dicapai tidak berlebihan, kinerja SPP Kabupaten Anti Yasin terus meningkat dari bulan ke bulan, belum semua anggota BKAD diselesaikan secara internal, dan masalah keterlambatan masih diselesaikan dengan cara standar seperti kerjasama dengan Kejaksaan Ndgeri Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, peran BKAD dalam pembedahan pada penelitian ini bersifat normatif.
c. Kegiatan yang aman tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Perbup Banyuasin No. 20 Tahun 2015, BKAD mengurus penitipan aset yang merupakan aset produktif berupa dana darurat, dan UPK dikelola secara operasional. Untuk melestarikan aset produktif dana darurat, BKAD Kecamatan Banyuasin telah mengembangkan mekanisme dan prosedur untuk mendaur ulang, memantau dan mempromosikan pinjaman kelompok dan mengamankan pinjaman kelompok. Hal itu dilakukan oleh UPK sebagai pelaksana fungsional di lapangan. Selain itu, BKAD membentuk tim pemeliharaan bangunan infrastruktur tingkat desa, yang tujuannya untuk meningkatkan informasi BKAD ketika bangunan infrastruktur hilang atau rusak. Hasil kegiatan konservasi yang dilakukan oleh BKAD yaitu program SPP Kabupaten Banyuasin  tetap berjalan sesuai  SOP, serta laporan pembangunan infrastruktur. Selain itu, menurut survei, tidak ada bangunan infrastruktur di kawasan Banyuasin yang belum diperbaiki.

## REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi tentang peran BKAD dalam menjaga, mengelola dan memelihara hasil kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin  sebagai berikut: 1. Perlu ditingkatkan  rapat koordinasi bulanan BKAD untuk memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan UPK dan lembaga lain yang mendukung BKAD.
2. BKAD harus mendorong UPK untuk memberikan pelatihan reguler kepada peminjam SPP yang bermasalah.
3. BKAD harus meningkatkan implementasi restrukturisasi pinjaman yang tidak berkinerja di wilayah Baniyasin sehingga operasi SPP berjalan dengan lancar.
4. BKAD perlu memperkuat penjaminan kredit kelompok dengan memasukkan jaminan khusus sehingga dalam hal terjadi kebangkrutan suatu perusahaan dalam kesulitan, BKAD memiliki jaminan berupa kewajiban kelompok atas pembayaran dana pensiun.

## DAFTAR PUSTAKA
Pislawati Alfiaturrahman, “Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”, Jurnal Valuta, Vol. 2, No. 2, ISSN : 2502- 1419, (Pelalawan, 2016) hal. 252 Ariani, A. (2017). Model Akselerasi Pengembangan Sambi sebagai Desa Wisata di Yogyakarta melalui Rintisan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata . Media Wisata,15(1). Christian, C. (2012). Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gemuhblanten iKecamatan Gemuh Kabupaten Kendal . Serat Acitya, 1(1), 9. Chotimah, C et al (2019). “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang”, Jurnal Civic Hukum, Vol. 4, No. 2, P-ISSN 2623-0216 E-ISSN 2623- 0224 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019) hal. 105 Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik. Jakarta: “Erlangga. Eaton, Joseph W. (1986). Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional . Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Handini, S. ret al. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir, (Gayungan, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal.25 19 ibid, hal. 65 Jayadinata, Johara T. (2006). Pembangunan Desa Dalam Perencanaan . Bandung ITB.
Juliana, Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjung pinang Kota, e-Journal
(Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, 2015), hal. 25
Karim, Abdul Gafar. (2011). Kompleksitasi Persoalan Otonomi” Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Kumalasari, R. D. (2017). Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Sumabito Kabupaten Jember). JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(02). Mia Aninda Kirana. (2018). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif (Studi kasus di Desa Petaling Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin). Skripsi . Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya Napitulu, Paiman. (2007). Menakar Urgensi Otonomi Daerah . Bandung: PT Alumni. Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Jakarta: Erlangga.
Nasrin, N.,Ernawati, E., & Hasanah, U. (2019).
Efektifitas program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM- Mandiri) dalam Pengembanga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. 191), 42-62
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan software Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Robins, Stephen R. (2013). Prinsip-Prinsip Prilaku Organisasi . Jakarta: Erlangga.Soekantoe, Soerjono. (1999). Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.
Santoso, A. (2017). Analisis Simpan Pinjam Perempuan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Jurnal development, five(2), 158-177
Setyobudi, Y. F. (2016). Pengentasan Kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jurnal Dimensi, 1(3). Son Wuwange, (2019). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (studi kasus Desa Gurisia, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo), Skripsi. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019), hal. 57
Syamsudin, S. (2020). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Katalogis, 4(2).
Tanaya. N. S. A. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan software Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Studi Kasus di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 dan 2010. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 1(02).
Tita  Ghea Tansia, (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa, (studi kasus Desa Kaligandu Kecamatan Serang), skripsi,
(Aryanisila)
(Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten hal. 39 Ustman, K., & Supranoto, S. (2019). Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Jember. Jurnal Adminsitrasi dan Kebijakan Publik , 9 (2), 18-40. Winata, S.S. (2018). Peran Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Sungai Pagar, Jurnal FISIP, Vol.5, No.1, (Pekanbaru:Universitas Riau, 2018) Hal. 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
Widjaja. (2002). Pemerintahan Desa dana
Administrasi Desa . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.