JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                                  ISSN : 2338-9567 VOL. 08 NO. 02 (September 2020)

## Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas Perdagangan Kota Surakarta

## Lies Fajarwati Wijaya¹, Winarti² , Joko Suranto³
¹²³Program Pasca Sarjana Magister Adminitrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

## Abstract
The  e-retribution  public  service  innovation  by  the  Surakarta  City  Trade  Office  is  a  new  concept regarding  the  online  levy  payment  system.  First  launched  in  mid-2016,  E-retribution  as  part  of  the implementation  of  smart  government  is  included  in  the  smart  city  indicator.  This  study  uses  the typology theory of public service innovation Muluk (2008). Research location in the city trade office Surakarta,  with  a  qualitative  descriptive  method.  The  data  collection  technique  was  obtained  by purposive sampling through informant interviews, observations and documents. The results show that the  public  service  innovation  with  the  e-retribution  program  can  simplifying  public  services  and saving  more  time,  costs  and  human  resources,  ensuring  accountable  transactions.  In  addition,  E- retribution has an impact on increasing Solo Local Revenue every year.
Keywords: Innovation, public services, E-Retribution

## Abstrak
Inovasi pelayanan publik program e-retribusi oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta adalah konsep baru  mengenai  sistem  pembayaran  retribusi  secara  yang  dilakukan  secara  online.  Pertama  kali diluncurkan pada pertengahan 2016, E-retribusi sebagai bagian dari pelaksanaan smart government yang  termasuk  dalam  indikator  smart  city.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  tipologi  inovasi pelayanan  publik  Muluk  (2008).  Lokasi  penelitian  di  Dinas  perdagangan  kota  Surakarta,  dengan metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  diperoleh  dengan  purposive  sampling  lewat wawancara  infroman,  observasi  dan  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  inovasi pelayanan  public  dengan  program  e-retribusi  dapat  menyederhanakan  pelayanan  publik  dan  lebih menghemat waktu, biaya dan sumber daya manusia, terjaminnya transaksi yang akuntabel, Selain itu E-retribusi berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Solo setiap tahunnya.
Kata kunci: Inovasi, pelayanan publik, E-Retribusi
*) Penulis Korespondensi E-mail : winartitik@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN
Tuntutan  masyarakat  akan pelayanan  yang  baik,  cepat,  akurat menuntut  aparat  pemerintah  untuk kreatif  dan  inovatif.  Inovasi  berjalan beriringan dengan pekembangan teknologi  dunia  yang  bersifat  up  to date  dan  cepat,  kemajuan  teknologi yang  cepat  akan  mempengaruhi perkembangan  kota  yang  semakin maju.  Kondisi  ini  menjadi  faktor pendorong  terwujudnya  kota  pintar atau  smart  city  di  sebuah  daerah. Masyarakat  berharap  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  termasuk masyarakat Kota Surakarta, yang terus mengikuti  perubahan  menuju  kota cerdas dengan memperkuat pelayanan public. Dengan memanfaatkan kemajuan  Teknologi  Informasi  (IT), kota  Surakarta  yang  dalam  hal  ini adalah  Dinas  Perdagangan,  mengubah system  penarikkan  retribusi  dengan kebijakan  baru  yang  dikenal  dengan istilah  “TAPE  PASAR”  (Teknologi Aplikasi E-Retribusi Pasar). Program e- retribusi  mulai  dilaksanakan  pada tahun  2016  dalam  bentuk  e-money atau  smart  card  yang  digunakan  para pedagang  untuk  membayar  retribusi dan  pada  awalnya  diberlakukan  di empat  pasar  besar  yang  ada  di Surakarta  antara  lain,  Pasar  Gede, Pasar  Depok,  Pasar  Singosaren,  dan Pasar  Ngudi  Rejeki  Gilingan  pada bulan  September  tahun  2016.  Jumlah pasar tradisional di kota Surakarta ada 44 pasar, yang sudah melaksanakan e- retribusi sudah 14 pasar. Menindaklanjuti  Peraturan  Wali  Kota Surakarta No.21/2010 tentang Pendayagunaan  Teknologi  Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan,  dan pelaksanaannya  setelah  terbitnya Peraturan  Wali  Kota  No.14/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi  Pasar;  dan  Keputusan Walikota Surakarta No. 974/65.2/1/2016 tentang Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan Pada  Dinas  Pengelolaan  Pasar  Secara Elektronik. Program e-retribusi merupakan  sistem  pelayanan  publik dalam  gerakan  reformasi  manajemen, yaitu  manajemen  publik  baru  yang biasa disebut New Publik Management (NPM).  Kettl  (2000,5-6),  menyatakan bahwa pergerkan reformasi manajemen  menampilkan  perdebatan tentang  governance  tentang  apa  yang harus dilakukan pemerintah ? bagaimana  mencapai  tujuan  sebaik- baiknya  ?  apa  kapasitas  yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik
?.  Tentunya  dalam  pelaksanaannya tidaklah  pemerintah  sendiri,  tetapi tidak  terlepas  dari  peran  serta masyarakat.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  tujuan  menganalisis  inovasi pelayanan  publik  melalui  program  e- retribusi  yang  dilakukan  di  Dinas Perdagangan Kota Surakarta.

## METODE PENELITIAN
Metode wajib ada dalam suatu penelitian,  karena  dengan  metode suatu  kegiatan  itu dapat  digolongkan dalam  kegiatan  yang  sifatnya  ilmiah. Metode  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif  dengan  teknik penentuan informan secara purposive  sampling.  Wawancara dilakukan  dengan  Kepala  Dinas, Perdagangan  Kota  Surakarta,  KaBid Pengelolaan Pendapatan, Kepala Pasar/sebagai  Ketua  Tim,  Customer Service  Bank  yang  ada  di  Pasar,  dan Pedagang  sebagai  pengguna  e- retribusi.  Teknik  pengumpulan  data dengan  cara  observasi,  wawancara, dan dokumentasi, teknik analisa data dengan menggunakan analisis interaktif  dari  Miles  dan  Huberman (2014;14), analisis mulai dari koleksi data,  reduksi  data,  penyajian  data,
verifikasi  data  dan  kondensasi  data,
yang dalam pelaksanaannya langkahlangkah  tersebut  merupakan kegiatan  analisis  yang  saling  susul menyusul.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pelayanan Publik Salah  satu  fungsi  negara adalah memberikan pelayanan kepada  masyarakat,  dengan  tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Sedangkan  pelayanan prima  menjadi  tuntutan  masyarakat, pelayanan  tidak  dapat  dipisahkan dengan kehidupan seseorang, semakin majunya peradapan masyararakan akan semakin komplek tuntutan  masyarakat  akan  baiknya pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara  negara.  Pelayanan publik  diartikan  sebagai  pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat,  yang  dilakukan  oleh penyelenggara negara. Menurut Kurniawan, Pelayanan publik diartikan  sebagai  pemberian  layanan (melayani)  keperluaan  orang  atau masyarakat yang memepunyai kepentingan  pada  organisasi  itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata cara yang telah ditetapkan (Kurniawan; 2005;4). Instansi pemerintahan menyelenggarakan  pelayanan  publik, sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bersifat non komersial. Dalam pemerintah melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi, memberikan pelayanan kepada  masyarakat  umum  maupun swasta,  ada  tiga  hal  penting  yang harus  diperhatikan  :  1.  Masyarakat sebagai warga negara berhak memperoleh  pelayanan  yang  prima; 2.  Pemerintah  sebagai  penyedia layanan;  3.  Kepuasan  pelanggan (Warni,  2004).  Tiga  hal  tersebut merupakan  tujuan  yang  hendak dicapai dalam pelayanan publik
Pelayanan  prima  merupakan tuntutan masyarakat kepada penyelenggara layanan, sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan Publik,  dengan  faktorfaktor  seperti keramahan, kredibilitas, akses, penampilan fasilitas, dan kemampuan dalam  menyajikan  pelayanan.  Dalam mewujudkan  kepuasan  pelayanan kepada masyarakat, dibutuhkan standar pelayanan secara cepat, tepat tanggap dengan biaya murah, sehingga  terciptalah  suatu  pelayanan prima,  tentunya  pelayanan  harus memperhitungkan efisiansi dan efektifitas,  dalam  kerangka  etika pelayanan publik. Efektifitas  pelayanan  publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan  pelayanan  yang  telah diberikan pada publik, yang tentunya harus  sesuai  dengan  tujuan  dan sasaran  pelayanan  publik  itu  sendiri. Adanya  keluhan  masyarakat  yang berkaitan  dengan  perilaku  para birokrat,  merupakan  salah  satu indikator  kualitas  pelayanan  yang diberikan  oleh pemerintah.  Pendapat David  Osborne  dan  Ted  Gaebler dalam buku Reinventing Government menuliskan tentang pentingnya pelayanan  publik  oleh  birokrasi pemerintah dengan memberi kewenangan  kepada  pihak  swasta untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik  (dikutip  dari  Zulkarnaini, 2013:  3-4).  Osborne  dan  Gabler menjelaskan bahwa mewirausahakan birokrasi artinya mentransformasikan semangat wirausaha  ke  dalam  sektor  public, sehingga  pengelolaan  pemerintahan harus kreatif dan inovatif. Di era otonomi yang nyata dan tanggung jawab, pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas, wewenang  dan  kewajibannya  sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  Dalam  urusan  pelayanan pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  65  Tahun  2005  tentang Pedoman  Penyusunan  dan  Standar Pelayanan  Minimal,  peraturan  ini sebagai payung hukum yang berkenaan  dengan  pelayanan  publik, yang  yang  tentunya  disesuaikan situasi  dan  kondisi  masyarakat daerah masing-masing.
Inovasi Pelayanan Publik
Inovasi  sebagai  proses  atau hasil  pengembangan,  pemanfaatan dan  bisa  juga  mobilisasi  tentang pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman  untuk  menciptakan  atau perbaikan sistem baru, yang memberikan  nilai  yang  secara signifikan  dan  berarti.  Inovasi  dalam kaitannya  dengan  pelayanan  publik didefinisikan  Hurley  dan  Hult  dalam Kusumo  (2006:22)  mendefinisikan inovasi sebagai mekanisme perusahaan  untuk  beradaptasi  pada lingkungan  yang  dinamis,  maka perusahaan dituntut untuk melakukan  pemikiran  baru  dan menawarkan  produk  yang  inovatif untuk  meningkatkan  pelayanan  dan kepuasan  pelanggan.  Pendapat  lain tentang pelayanan publik datang dari Peter yang dikutip Ferryanto (2009:96)  “…Core  competencies  are different for every organization;… But every  organization-not  businesses- needs one core competence:
INNOVATION”. Banyak  pengertian  tentang inovasi, namun secara singkat inovasi dapat  di  artikan,  sebagai  hasil  dari proses  pemikiran,  gagasan  untuk mencapai hasil yang bisa memberikan  manfaat,  keuntungan dengan tujuan hidup dengan berkelanjutan  (sustainanble).  Dalam perkembangan  jaman,  menuntut organisasi  publik  dalam  sebuah lingkup  tertentu  (negara,  lembaga, perusahaan,  maupun  individu)  untuk
bisa  membuat  inovasi,  bukan  selalu dengan bertahan dengan produk yang sama  tetapi  bisa  membuat  produk baru  dengan  tujuan  kesejahteraan masyarakat.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Urip  Sedyowidodo dan Tri Susanto, menunjukkan bahwa peran manajemen memiliki pengaruh pada  pertumbuhan  pemikiran  kreatif dan  perilaku  inovatif  (  Sedyowidodo & Susanto; 2013; 380). Menurut Helix yang  sering  disebut  Teori  Models menerangkan  bahwa  suatu  inovasi adalah  hasil  interaksi  dari  beberapa aktor  yang  terlibat  didalamnya (Praswati, 2017:690), Helix menyebut  model  ini  terdiri  dari  tiga elemen yang bisa disebut juga sebagai faktor  utama  yaitu  :  a.  Triple  Helix (Inovasi  timbul  dari  kerjasama Universitas, industri dan pemerintah),  b.  Quadruple  Helix (mengelola  peran  masyarakat  sipil dan mempertahankan intekasi elemen  TH),  c.  Quintuple  Helix (universitas,  industri,  pemerintah, masyarakat sipil, dan faktor lingkungan alam yang berguna dalam pembangunan berkelanjutan). Pendapat  yang  lain,  Miles  juga berpendapat  bahwa  konsep  inovasi dibidang  jasa  ada  beberapa  bagian yaitu  :  a.  Inovasi  dalam  pelayanan,  b. Inovasi  dalam  proses,  c.  Inovasi dalam  perusahaan  jasa,  organisasi dan industri ( Wawan 2014: 68-69).
Menciptakan  model  bisnis baru dapat diperoleh ketika mendapatkan  keuntungan,  kemudian merekayasa  ulang  dan  fokus  pada yang baru. Peran teknologi komunikasi dan informasi berhubungan  erat  dengan  pelanggan dan  penyedia  jasa.  Pendapat  Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovation menjelaskan inovasi adalah  sebuah  ide,  praktek,  atau objek  yang  dianggap  baru  oleh individu maupun unit adopsi lainnya. Rogers membagi karakteristik inovasi
diantaranya : a. Keuntungan relatif, b.
Kesesuaian, c. Kerumitan, d. Kemungkinan  dicoba,  e.  Kemudahan diamati (LAN 2007:116). Teori  difusi inovasi sangat berkaitan dengan ilmu komunikasi  utamanya  komunikasi massa, karena dalam berbagai situasi efektivitas  perubahan  berawal  dari kebijakan publik kemudian diterapkan  oleh  masyarakat  di  luar jangkauan inovasi. Sedangkan menurut  Muluk  (2008,45),  terdapat kriteria atau tipologi inovasi di sektor publik  yang  digambarkan  lewat gambar sebagai berikut :
Gambar 1
Tipologi Inovasi Pelayanan Publik Teori tipologi inovasi pelayanan  publik  tersebut  terdapat empat  kreteria,  yaitu  :  a.  Inovasi produk  atau  layanan  tergantung perubahan  pada  bentuk  dan  desain produk.  b.  Inovasi  proses  pelayanan dilihat  dari  perubahan  kualitas  yang sifatnya  berkelanjutan  dan  bisa  juga kombinasi  pada  perubahan  pada organisasi,  prosedur  dan  kebijakan saat  berinovasi.  Selain  itu  dapat diartikan  bahwa  inovasi  proses sebagai  upaya  peningkatan  kualitas proses dari segi internal dan ekternal
secara  efisien  dan  sederhana.  c. Inovasi  metode  pelayanan  yaitu  cara baru dalam memberi pelayanan pada publik.  Dari  awalnya  secara  tatap muka,  tetapi  telah  bergeser  pada perkembangan  teknologi  digital.  d. Inovasi kebijakan bertumpu pada visi, misi, tujuan dan strategi yang baru. e.
Inovasi  sistem  yakni  perkembangan interaksi sistem pada suatu cara baru dalam konteksnya di sektor pemerintahan  atau  dalam  kata  lain adanya  perubahan  dalam  tata  kelola pemerintahan. Pendapat  yang  dikemukakan oleh  Muluk  sejalan  dengan  konsep yang  dibeberkan  oleh  Rogers,  begitu juga  dengan  Richard  Heeks,  dimana peran  teknologi  begitu  kuat  untuk membuat  inovasi  berjalan  dengan prosesnya  masing-masing.  Bicara tentang  inovasi  tidak  bisa  lepas dengan  teknologi,  sehingga  orang sudah otomatis bicara tentang inovasi disitulah  ada  teknologi.  Potensi teknologi  dalam  penerapannya  di inovasi,  seperti  yang  dikemukakan oleh  Galbraith  yang  menjelaskan bahwa,  produk  inovasi  merupakan suatu  produk  sebagai  hasil  dari proses  dari  penggunaan  teknologi baru,  sehingga  produk  tersebut mempunyai  nilai  tambah  (Lukas  dan Ferrel; 200 : 240). Pemerintah yang tugas utamanya  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  dituntut  untuk menggunakan  terobosan-terobosan baru, ide kreatif yang bersifat original atau  bisa  juga  adaptasi  atau modifikasi beberapa metode pelayanan  dan  melihat  dimensi kualitas pelayanan publik (kecepatan, ketepatan,  kemudahan,  dan  keadilan, serta  berpedoman  dengan  prinsip pelayanan  publik,  sehingga  inovasi teknologi dalam hal pelayanan sangat diharapkan  masyarakat  mendapat kepuasan pelayanan. Tujuan dikeluarkannya  Instruksi  Presiden
No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan  Strategi  Nasional Pengembangan
E-Government, adalah; pengembangan  e-government  dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang  berbasis  elektronik  guna meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Langkah  yang  dilakukan  Kota Surakarta  dalam  program  e-retribusi salah  satunya  untuk  memperbaiki kualitas  pelayanan,  selain  untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dalam rangka meningkatkan pelayanan  pemungutan  retribusi pasar,  Dinas  Perdagangan  Kota Surakarta  memberlakukan  sistem pembayaran retribusi secara elektronik, pembayaran melalui aplikasi  yang  ada  di  sistem  e- retribusi.  E-retribusi  merupakan penarikan  secara  otomatis  dengan layanan  berbasis  online,  sehingga petugas  tidak  perlu  melakukan retribusi  secara  manual,  keliling meminta “iuran” kepada pedagang di pasar satu persatu. Sistem e- retribusi ini selain dapat terjamin transparansi dan  efisiensi  juga  diharapkan  dapat mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti bank. Penelitian  tentang  inovasi
program e-retribusi dikota Surakarta, memakai  teori  tipologi  inovasi  yang dikemukanan  oleh  Muluk  (2008) yaitu inovasi produk/layanan, inovasi proses  pelayanan,  inovasi  metode, dan inovasi sistem. inovasi pelayanan publik  program  e-retribusi  tidak termasuk  dalam  inovasi  kebijakan atau  strategi.  Jika  dilihat  inovasi kebijakan/strategi mencakup didalamnya  adalah  unsur  visi,  misi, tujuan,  dan  strategi  yang  kesemua unsur tersebut adalah baru. Sedangkan  pengelolaan  retribusi yang  dilakukan  oleh  Pemerintah
Daerah  termasuk  dalam  kewajiban Dinas  yang  bersangkutan  dalam
menyelenggarakan
perencanaan, pengembangan,  pengawasan  dan evaluasi  pasar.  Pengelolaan  yang dilakukan oleh Dinas adalah memungut  retribusi  pelayanan  pasar sesuai peraturan perundang- undangan  (Pasal  16  ayat  2C,  perda No. I Tahun 2010 tentang Pengelolaan  Dan  perlindungan  Pasar Tradisional). Untuk menciptakan tata kelola administrasi  yang  transparan  dan akuntabel,  strategi  pemerintah  kota
Surakarta  dalam  hal  ini  dinas Perdagangan,  melakukan  pendekatan dalam  bidang  pelayanan  public dengan pendekatan berbasis teknologi  informasi.  Program  e- retribusi  yang  dilakukan  oleh  dinas Perdagangan  kota  Surakarta,  sesuai teorinya  Muluk  (2008;45),  yang melihat inovasi dalam bidang pelayanan publik dari indikator : 1. Inovasi produk/layanan Bentuk  inovasi  produk  pelayanan yang diberlakukan kepada pedagang  pasar  untuk  yang dipasar  sudah  tidak  perlu  lagi mengunjungi  pedagang  karena pelayanan dapat membayar retribusi adalah menggunaan kartu  e-retribusi  yang  di  desain seperti  kartu  ATM  (berisi  saldo nominal  dari  tabungan  yang  telah melalui proses top-up oleh pedagang).  Pedagang  mendapat smart card Mendapat buku tabungan Pembayaran wajib retribusi  oleh  pedagang  sudah menggunakan  kartu  e-retribusi yang  fungsinya  sama  seperti pembayaran  dengan  uang  tunai. Sedangkan  dari  segi  layanan, petugas penarik retribusi dilakukan  secara  personal  oleh pedagang  lewat  smart  card  e- retribusi.
2. Inovasi Proses Pelayanan
a. Perubahan  Organisasi.  Model pelayanan  penarikan  retribusi
kepada  para  pedagang  di empat  (4)  pasar  yaitu  pasar
Gede,  pasar  Depok,  pasar Singosaren,  dan  pasar  Ngudi Rejeki  Gilingan  dengan  sistem eretribusi, membawa perubahan  pada  organisasi pemerintah.  Karena  sistem  e- retribusi,  diatur  oleh  mesin sehingga dengan sistem on-line berpengaruh kepada pengurangan pegawai, informen di dinas Perdagangan menyatakan  bahwa;  untuk petugas  yang  awalnya  setiap harinya  harus  mengerahkan minimal  4  orang  pagawai/staf setiap pasarnya, sekarang dengan  sistem  baru  hanya mengerahkan  2  (dua)  pegawai atau  staf  yang  bertugas  di  tiap pasar tradisional. Selain megurang  jumlah  pegawai segingga  terjadi  efisiensi  juga, pegawai/staf  dituntut  untuk menguasai teknologi, dan pemerintah  mau  tidak  mau memiliki  program  peningkatan kemampuan  pegawai  salah satunya penguasaan IT.
b. Kebijakan.  E-retribusi  Kota Surakarta telah dirancang pada tahun  2010  dengan  keluarnya Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindumgam Pasar Tradisioanal Dengan diberlakukannya e-retribusi, maka pemerintah kota Surakarta  segera  menyusun kebijakan, langkah ini dilakukan  untuk  menyusun regulasi/  peraruran  sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program ini. (Perda,  Keputusan  Walikota, MoU  dan  MoA),  jangka  waktu pelaksanaan program, Merumuskan SOP, Membangun komitmen  dengan  pedagang- stakeholder-pimpinan dan sebagai. Dan beberapa peraturan perundang- undangan  seperti,  (a)  Perwali No.  14  Tahun  2016  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelaayanan Pasar; (b) Keputusan  Walikota  Surakarta No. 974/65.2/1/2016 TentangPelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan  Pasar  dan  retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Dinas Pengelolaan Pasar Secara Elektronik;  (c)  MoU  dan  MoA dengan Pemerintah Kota Surakarta  dengan  Bank  Jateng. Dengan  adanya  kebijakan- kebijakan  diatas  merupakan pedoman  dalam  pelaksanaan eretribusi di kota Surakarta. c. Prosedur. Peraturan perundang-undangan,  menjadi payung  hukum  pelaksanaan  e- retribusi  di  kota  Surakarta, khususnya juklak dan juknisnya. Sebelum diberlakukan Dinas. d. Peningkatan  kualitas  strategi mulai dari ditetapkan, mengajak, mencoba, menerapkan, dan mengevaluasi Proses mendiskripsikan bagaimana  perubahan  dapat terjadi. Inovasi proses pelayanan terdapat  penyatuan  aspek  pada perubahan  di  organisasi.  Dinas Perdagangan melakukan pengurangan jumlah pegawai, terdapat prosedur pelayanan inovasi.

## Tabel 1 Peningkatan Hasil E-Retribusi
No  Sebelum Sesudah 1. Pembayaran retribusi secara manual, inefisien Pembayaran  retribusi  dengan  sistem eretribusi, efisiensi terwujud 2. Penarikan oleh petugas pemungut, tidak semua pedagang yang sudah membayar  retribusi  memperoleh tanda  bukti  “karcis”  sehingga  sulit pertanggungjawabannya (Transparansi) Pedagang  membayar  sendiri,  dengan membuka rekening, pembayaran retribusi melalui mesin Tapping veader yang  sudah  disediakan  di  pasar-pasar. Pedagang  memperoleh  struk  bukti pembayaran transaksi. (transparan). 3. Tidak  banyak  pedagang  yang mengenal perbank-an Peningkatkan pengelaman dan pengetahuan  kepada  para  pedagang tentang dunia perbankan Inovasi Metode dan Sistem Pelayanan Inovasi  metode  pelayanan adalah cara baru dalam penyelenggaraan  pelayanan  kepada publik,  cara  baru  yang  dimaksud perubahan dari cara konvensional ke elektronik.  Dalam  pelayanan  e- retribusi  kota  Surakarta,  memakai metode pelayanan terintegrasi dengan Bank, artinya proses pembayaran  dilakukan  pedagang dengan  cara  menabung.  Metode pelayanan e-retribusi pasar tradisioal ini  dilakukan  dengan  mudah  cukup menempelkan  kartu  di  mesin  tap reader kemudian mesin tersebut bisa membaca  jumlah  saldo  yang  ada  di rekening pedagang. Stakeholder penyedia  layanan  e-retribusi  yaitu pihak perbankan juga sebagai bentuk dari  Corporate  Social  Responsibility perusahaan dalam memberikan produk/layanan. Kemajuan  teknologi  sebagai salah  satu  kebutuhan  pokok  dalam pelayanan  publik  agar  tercipta pelayanan yang lebih baik (transparan,  akuntabel,  efisien  dan efektif),  dengan  adanya  eretribusi yang  diberlakukan  bagi  pedagang
pasar  tradisional  di  kota  Surakarta maka,  terjadi  perubahan  tata  kelola administrasi  pengelolaan  retribusi  di Dinas  Perdagangan  Kota  Surakarta, pelaporan  dilakukan  secara  realtime sehingga  mempermudah pengelolaan retribusi, dan efisiensi penganggaran. Namun pada kenyataannya inovasi e- retribusi  yang  menggunakan  sistem elektronik  pada  dinas  Perdagangan Kota  Surakata  juga  mengalami hambatan /kendala, kendala tersebut seperti  ;  a.  Terjadi  pada  perangkat keras  yaitu  ditemuinya  mesin  tape reader  yang  bermasalah;  b.  Kembali lagi  bahwa  teknologi  dalam  inovasi adalah  suatu  barang  atau  perangkat yang  di  rangkai  oleh  manusia sehingga dalam penggunaannya tergantung  pada  optimalitas  kondisi mesin  yang  prima;  c.  Hambatan  lain yang peneliti jumpai adalah mengenai pola perilaku pedagang, ada pedagang  yang  support  kebijakan  e- retribusi dan ada pula yang mengeluh bahkan  ingin  kembali  ke  metode konvensional mereka merasa kesulitan  karena  tidak  dan  kurang memahami  masalah  teknologi  dan perbankan,  sehingga  mereka  banyak yang  mengatakan  “  lebih  rumit
karena harus ke bank, dan kesulitannya dalam penggunaan kartu”. KESIMPULAN Program  inovasi  e-retribusi oleh Dinas Perdagangan Kota Surakarta  mampu  menyederhanakan pelayanan publik. E-retribusi membuat transparansi dan akuntabilitas sehingga para pedagang mendapatkan  kejelasan  pembayaran. b.  E-retribusi  dapat  dikatakan  belum berjalan sempurna, hal ini disebabkan  oleh  tingkat  pendidikan pedagang  yang  rata-rata  menengah ke bawah (rendah), sehingga beberapa  pedagang  belum  mampu menggunakan  inovasi  e-retribusi, terlebih  program  e-retribusi  adalah inovasi berbasis teknologi. Adapun saran untuk meningkatkan  inovasi  pelayanan publik  dalam  program  e-retribudi adalah  :  a.  program  e-retribusi  perlu ditingkatkan pelaksanaannya. b. Pendampingan  pada  pedagang  perlu dilakukan  secara  terus  menerus, terlebih pada pedagang yang berpendidikan  rendah.  c.  Dinas Perdagangan perlu untuk memberikan pendekatan secara psikologis  kepada  para  pedagang dengan  cara  memantapkan  para pedagang untuk ikut mendukung dan berpartisipasi.

## REFERENSI
Estermann.,B.  Riedl.,R.  Neuroni,.A,C. 2009. “Integrated” And “Transcendent”  E-government: Keys For Analyzing Organizational  Structure  and Governance.  A  Paper  Published in  the  Proceedings  of  the  10th Annual International Conference on Digital Government Research.  Bern  University  of
Applied  Sciences.  Competence Center  Public  Management  and E-government. Syamsuadi,  Amir.  2017.  Pelayanan Publim dan Birokrasi Pemerintahan. Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab. Ferryanto,  Liem.  2009.  Inovasi  dan Strategi  Pencapaiannya.  Jurnal Teknik Industri (JTI) Vol.11.No.2. Kabir.  2016.  Pelayanan  Publik  Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Papers Unisbank Semarang. Kurniawan  Agung.  2005.  Transformasi Pelayanan Publik, Pembaharuan,
Yogyakarta.
Kusumo,  A.R.  2006.  Analisis  Faktor- faktor Yang Mempengaruhi INOVASI Produk Untuk Meningkatkan Keuanggulan Bersaing dan Kinerja Pemasaran (Studi  pada  Industri  Batik  Skala Besar dan Sedang di Pekalongan). Thesis UNDIP Semarang. LAN.  2007.  Dimensi  Pelayanan  Publik Dan Tantangannya Dalam Administrasi Negara (Publik) Di Indonesia. Jakarta: Bagian Humas dan publikasi Lukas, B. & Ferrel,O. 2000. The Effect of Market Orientation on
Product  Innovation.  Journal  of Academy of Marketing Science.
Muluk,  Khairul.  (2008).  Knowledge
Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Jatim: Bayumedia Publishing Praswati, A.Nuryulia. 2017. Perkembangan Model Helix
Dalam  Meningkatkan  Inovasi. Prosiding SEMNAS Riset Manajemen  dan  Bisnis.  FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta. Rusli Budiman, 2013; Kebijakan Publik Membangun  Pelayanan  Publik yang Reponsif, Hakim Publishimg, Bandung.