## Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan

## Mumtazinur
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh mumtazinur@ar-raniry.ac.id
Abstrak  : Tulisan    ini  beranjak  dari  krisis  kemanusiaan  yang  melanda  Rakhine Myanmar  yang  berimbas  pada  munculnya  arus  pengungsi  eksternal  menuju berbagai negara termasuk Indonesia. Bantuan Kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat  Aceh  menjadi  penting  mengingat  banyak  negara  yang  menolak kehadiran  pengungsi  Rohingya  ini.    Selain  itu  tulisan  ini  mencoba  mengulas bantuan  kemanusiaan  Aceh  bagi  Pengungsi  Rohingya  serta  korelasinya  bagi upaya  diplomasi  kemanusiaan  (Humanitarian  Diplomacy)  Pemerintah  Indonesia. tulisan  ini  juga  memaparkan  latar  belakang  bantuan  kemanusiaan  yang  diberikan masyarakat  Aceh  bagi  pengungsi  Rohingya  serta  bentuk-bentuk  bantuan  yang diberikan. Bantuan  kemanusiaan  yang diberikan oleh masyarakat  Aceh kepada pengungsi  Rohingya  turut  mempengaruhi  upaya  diplomasi  kemanusiaan pemerintah  Indonesia.  Peran  masyarakat  aceh  yang  dalam  konteks  ini  dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus menegaskan posisi  kepemimpinan  Indonesia  ditingkat  kawasan  dan  global  sebagai pendukung  perdamaian  dunia.  Sehingga  secara  tidak  langsung  masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai peace supporter yang siap menyokong
kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia  dan  yang  mengedepankan  diplomasi kemanusiaan sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia.
Kata  Kunci: Diplomasi  Kemanusiaan,  Rohingya,Bantuan  Kemanusiaan, Politik Luar Negeri Indonesia
Abstract : This paper begins from the humanitarian crisis that struck Rakhine Myanmar  which  impacted  on  the  emergence  of  external  refugee  flows  to various  countries  including  Indonesia.  Humanitarian  assistance  provided  by the  people  of  Aceh  becomes  important  considering  that  many  countries  reject the  presence  of  these  Rohingya  refugees.  In  addition,  this  paper  attempts  to review  Aceh's  humanitarian  assistance  to  Rohingya  refugees  and  their correlation  to  the  Indonesian  Government's  humanitarian  diplomacy.  This paper  also  describes  the  background  of  humanitarian  assistance  provided  by the Acehnese people to Rohingya refugees and the forms of assistance provided. Humanitarian assistance provided by the people of Aceh to Rohingya refugees also  influenced  the  Indonesian  government's  humanitarian  diplomacy  efforts. The role of the Acehnese community which in this context can be said is one of a  humanitarian  actor  that  also  strengthens  and  emphasizes  Indonesia's leadership  position  at  the  regional  and  global  level  as  a  supporter  of  world peace. So that the people of Aceh indirectly in the position  as peace supporters who  are  ready  to  support  Indonesia's  foreign  policy  and  who  promote humanitarian diplomacy as a strategical step to create peace for entire world. Keywords  : Humanitarian  Diplomacy,  Rohingya,  Humanitarian  Aid,

## Indonesian Foreign Policy

## PENDAHULUAN
eberapa  tahun  terakhir  dunia  internasional  dikejutkan  dengan  konflik yang  terjadi  di  Myanmar  yang  melibatkan  sejumlah  kelompok  Budha Rakhine  dan  muslim  Rohingya.  Kelompok    Rohingya  sendiri  adalah warga  "pribumi” ( native ) Arakan,  dan  karena  itu  mereka  sering  disebut "Muslim  Arakan”  atau  "India  Arakan”. Tetapi  eksistensi  Rohingya  ditolak  di Myanmar  sehingga  menyebabkan  mereka  menjadi  salah  satu  kelompok  etnis yang  tidak  memiliki  negara    sama  seperti  etnik  Kurdi  atau  Berber  di  Timur Tengah.
Kerusuhan yang  mulai terjadi sejak tahun 2012 semakin lama semakin memburuk.  Bahkan  Pemerintah  Myanmar  membentuk  status  darurat  militer bagi daerah Rakhine dan mengizinkan dilakukannya intervensi militer. Kondisi ini  tidak  lantas  menjadi  solusi  bagi  pemulihan  konflik  ini  malah  semakin mempertajam  dan  memperburuk  hubungan  kedua  kelompok  yang  notabene berbeda agama. Tragedi kekerasan ini menyebabkan muslim Rohingya menjadi korban. Banyak  yang tewas, rumah dan desa mereka dibakar, dan ratusan ribu muslim Rohingya menjadi pengungsi dan memilih untuk meninggalkan negara
B
mereka.  Banyak  dari  mereka  yang  memilih  negara-negara  tetangga  terdekat mereka  seperti  Thailand,  Bangladesh,  Malaysia,  maupun  Indonesia  sebagai tujuan mencari perlindungan.
Terlepas  dari  pemicu  konflik  yang  masih  menjadi  perdebatan,  namun tragedi  kemanusiaan  yang  terjadi  yang  kemudian  menyebabkan  gelombang pengungsi  ke  berbagai  negara  cukup  menyita  perhatian  dunia  internasional. Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  mengumumkan  jumlah  pengungsi Rohingya, yang terpaksa lari dari kampung halamannya di Rakhine, Myanmar, menuju  Bangladesh  kini  sudah  mencapai  589.000  orang.  Jumlah  ini diperkirakan akan segera mencapai 600 ribu pengungsi. Sekitar 60 persen dari mereka ialah anak-anak dan remaja. Jumlah ini meningkat dibanding data pada 17  Oktober  2017.  Dan  jumlah  ini  terus  bertambah  termasuk  arus  mengungsi yang menuju ke Indonesia yang kurang lebih berjumlah 12.000 orang.
Dalam konteks keterkaitannya dengan kewajiban negara sebagai otoritas tertinggi maka perlu dijelaskan melalui konsep Responsibility to Protect. Dalam konsep Responsibility  to  Protect yang  diusung  Perserikatan  Bangsa-bangsa (United  Nations) memberikan  tanggung  jawab  kepada  setiap  negara  untuk memberikan  perlindungan  kepada  warga  negaranya.  Namun,  ironisnya  konsep ini  tidak  sepenuhnya  dilakukan  oleh  Myanmar  yang  dalam  konteks  ini  yang dianggap  oleh  dunia  internasional  melakukan  pembiaran  terhadap  praktik kekerasan  yang  terjadi.  Sehingga  arus  pengungsi  eksternal  keberbagai  negara pun  tidak  dapat  dibendung  lagi,  salah  satunya  yang  menjadi  tujuan  pengungsi yaitu  Aceh, Indonesia.
Kurang  lebih  sejak  dua  tahun  lalu,  provinsi  Aceh  banyak  menampung pengungsi  muslim  Rohingnya  yang  tanpa  sengaja  ditemukan  terombang- ambing  dilautan  Aceh  atau  yang  bahkan  sudah  merencanakan  Aceh  sebagai destinasi  mereka.  Masyarakat  kemudian  menyebutnya  sebagai  ‘manusia perahu’  karena  perjalanan  panjang  dan  menyedihkan  mereka  di  lautan  untuk mencari  perlindungan  dan  bantuan  dengan  menggunakan  perahu.  Kondisi  ini menyita  perhatian  nasional  dan  juga  internasional  mengingat  konflik  yang terjadi  memaksa  mereka  untuk  keluar  dari  negara  dan  mengharapkan  uluran bantukan  kemanusiaan  negara  tetangga.  Masyarakat  Aceh  sendiri  mencoba memberikan  bantuan  kemanusiaan  dalam  berbagai  bentuk  sebagai  wujud  aksi cepat tanggap.
Ada beberapa hal menarik yang penting untuk diteliti dalam masalah ini, yaitu  diantara  banyak  negara  yang  menolak  untuk  menerima  arus  pengungsi Rohingnya, Indonesia menjadi negara yang cukup ‘ramah’ sebagai tuan rumah bagi  para  muslim  Rohingya.  Salah  satu  alasan  penolakan  mereka  yaitu  karena merasa tidak ingin melakukan intervensi atas konflik yang terjadi sebagaimana prinsip  yang  dipegang  teguh  oleh  anggota-anggota  ASEAN.  Namun,  langkah yang  diambil  Indonesia  dan  masyarakat  Aceh  khususnya  berbeda  sehingga semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian.
Jika  kita  telaah,  maka  banyak  tulisan  yang  mengulas  mengenai  konflik kemanusiaan  yang  menimpa  muslim  Rohingya  Myanmar.  Beberapa  menulis mengenai  intervensi  kemanusiaan  yang  diberikan    dalam  bentuk  respons  oleh negara-negara.  Beberapa  kajian  lainnya  banyak  mengulas  mengenai kemunculan konflik kemanusiaan di Rakhine itu sendiri .
Namun,    sepengetahuan  penulis  belum  menemukan  ulasan  yang  secara spesifik mengangkat bantuan masyarakat Aceh dan hubungannya dengan upaya diplomasi  kemanusiaan  pemerintah  Indonesia.  Sehingga  diharapkan  dengan adanya  penelitian  ini  akan  dapat  memberikan  rekomendasi  akan  pentingnya peran  masyarakat  bagi  komunitas  dan  relasi  internasional.  Selain  itu, diharapkan  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  terutama  bagi  para peminat  kajian  politik  internasional  dan  kemanusiaan  serta  masyarakat  secara luas.  Adapun  yang  menjadi  pertanyaan  dari  tulisan  ini  yaitu,  bagaimana pengaruh kontribusi masyarakat bagi upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia?

## PEMBAHASAN Diplomasi Kemanusiaan Indonesia
Diplomasi dapat diartikan sebagai proses politik yang dengannya entitas politik  pada  umumnya  negara,  mengadakan  dan  memelihara  atau mempertahankan  hubungan-hubungan  resmi,  langsung  maupun  tidak  langsung satu sama lain dalam rangka mengejar tujuan, maksud, dan kepentingan mereka masing-masing,  dan  kebijakan-kebijakan  prosedural    atau  hakiki  dalam lingkungan internasional (Ambarwati, 2010:126). Diplomasi memiliki berbagai bentuk salah satunya adalah diplomasi kemanusiaan. Istilah ini menjadi sangat relevan  saat  membicarakan  situasi  yang  berkenaan  dengan  kemanusiaan. Memberikan  bantuan  kemanusiaan  kepada  pihak  yang  membutuhkan  dalam situasi genting dapat dikategorikan sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan.
Diplomasi  kemanusiaan  sebagai  salah  satu  dimensi  diplomasi  memilki karakter  yang berbeda dari diplomasi  pada umumnya. Diplomasi  kemanusiaan ini ditujukan untuk menyelamatkan umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, keyakinan politik maupun warga negara. Oleh karena itu dapat dikatakan  bahwa  diplomasi  kemanusiaan  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk menyelamatkan  kehidupan  manusia  tanpa  melihat  pada  latar  belakang  atau faktor-faktor tertentu (Ambarwati, 2010:126).
Konsep  diplomasi  kemanusiaan  ini  merupakan  kerangka  keraja  yang sangat  penting  dalam  menganalisis  berbagai  usaha  yang  berbeda  yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan tujuan jangka pendek yang berbeda pula diberbagai  belahan  bumi.  Bagi  para  pekerja  kemanusiaan,  diplomasi kemanusiaan  meerupakan  pekerjaan  mereka  sehari-hari  ditengah  situasi  yang terkadang  sangat  berbagaya  untuk    menyelamatkan  kehidupan  orang  yang membutuhkan  pertolongan.  Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  para  pekerja kemanusiaan  akan  terlibat  dengan  negosiasi  dengan  aktor-aktor  negara  dan
bukan negara dimana mereka itu hanya memiliki kesamaan kepentingan, nilai, dan tujuan yang sangat kecil (Ambarwati, 2010:126).
Saat  ini  dengan  semakin  berkembangnya  situasi  dan  pola  hubungan internasional,  maka  diplomasi  kemanusiaan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  aktor negara (state actor) semata namun juga melibatkan aktor non-negara (non-state actor). Mereka dapat berasal dari organisasi-organisasi non pemerintah maupun individu.  Dapat  kita  lihat  bahwa  diplomasi  kemanusiaan  melibatkan  banyak pihak  baik  dari  mapun  luar  pemerintahan  yang  diperuntukkan  untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bermartabat.
Dalam  Ilmu  hubungan  internasional,  konsep  antara  kemanusiaan  dan diplomasi  adalah  dua  hal  yang  berbeda.  Bahkan  acap  kali  keduanya  saling berbenturan.  Hal  ini  didasari  atas  dasar  kepentingan  negara (national  interest) dan  kepentingan  dunia  internasional  secara  umum.  Hal  ini  bisa  dipahami mengigat  tidak  semua  kepentingan  negara  selalu  berjalan  sesuai  dengan kepentingan masyarakat internasional.
Sehingga,  kehadiran  diplomasi  kemanusiaan (humanitarian  diplomacy) sebenarnya  lahir  sebagai  jawaban  atau  solusi  atas  paradoks  tersebut.  Terlebih lagi jika hal tersebut bersinggungan dengan isu kemanusiaan  yang diakibatkan oleh adanya konflik. Karena keberadaan diplomasi kemanusiaan berusaha untuk menjembatani  antara  dua  kepentingan  tersebut.    Hal  ini  sebagaimana  yang diuraikan  dalam  beberapa  literatur  yang  menyebutkan  bahwa  diplomasi kemanusiaan  dipahami  sebagai  sebuah  upaya  damai  yang  dilakukan  untuk mencapai  kesepakatan  utamanya  terhadap  komitmen  yang  didasarkan  kepada prinsip  –  prinsip,  nilai  dan  norma  kemanusiaan  yang  universal.  Hal  ini sebagaimana yang disebutkan oleh Sugiono, M., & Rosyidin, M. Dalam artikel yang  berjudul Mengosiasikan  yang  tidak  bisa  dinegosiasikan  ;  menjembatani kepentingan Nasional  dan Kepentingan Internasional  dalam konsep diplomasi kemanusiaan .
Adapun  tujuan  diplomasi  kemanusiaan  adalah:  “ humanitarian diplomacy aims to mobilise public and governmental support and resources for humanitarian  operations  and  programmes,  and  to  facilitate  effective partnerships  for  responding  to  the  needs  of    vulnerable  people.  Humanitarian diplomacy includes advocacy, negotiation, communication, formal agreements, and  other  measures.  It  is  a  field  with  many  players,  including  governments, international organisations, NGOs, the private sector, and individuals” (Pease, 2016 :56).
Diplomasi  kemanusiaan  umumnya  tidak  mengandalkan  penggunaan kekuatan  untuk  mencapai  tujuan.  Penggunaan  kekuatan  atau  ancaman penggunaan  kekuatan  (coercive  diplomacy)  dianggap  tidak  efisien  untuk dijadikan  sebagai  instrumen  diplomasi  kemanusiaan.  Instrumen  tersebut dianggap  kurang  tajam  untuk  digunakan  sebagai  cara  mencapai  tujuan diplomasi  kemanusiaan.  Intervensi  kemanusiaan  merupakan  kegagalan
diplomasi  kemanusiaan,  karena  tujuan  diplomasi  kemanusiaan  hampir  dapat dikatakan telah dicapai jika kekuatan militer tidak digunakan untuk membunuh, melukai dan merusak kehidupan manusia (Albayumi, Hadi, Susilo, 2018: 115).
Berdasarkan  definisi  diatas  dapat  dimaknai  bahwasannya  diplomasi kemanusiaan  adalah  jalan  yang  dapat  ditempuh  untuk  menggalang  dukungan dari  pemerintah  setiap  negara  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan kemanusiaan.  Semua  bentuk  upaya  tersebut  tidak  lain  adalah  sebagai  bentuk tanggung  jawab  atas  perlindungan  bagi  mereka  yang  terlantar  melalui  usaha advokasi, negosiasi, komunikasi atau perjanjian.
Dalam  konteks  ini,  Indonesia  juga  memiliki  posisi  yang  tegas  sebagai sebuah  bangsa  yang  bermartabat  dan  berkedaulatan.  Bila  dikaitkan  dengan  isu diplomasi,  maka  Indonesia  mempunyai  dua  prioritas  yaitu  diplomasi perdamaian  dan  diplomasi  kemanusiaan.  Kedua  diplomasi  ini  memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi.
Dua diplomasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari amanat konstitusi Indonesia. Selain itu juga sebagai instrumen politik luar negeri Indonesia guna mewujudkan  dukungan  dan  kepemimpian  Indonesia  dimata  global  sebagai upaya  pencegahan  atau  penanganan  krisis  kemanusiaan  yang  melanda  dunia, sekaligus mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.
Bila  kita  telaah  maka  dapat  kita  lihat  konsistensi  Indonesia  dalam melakukan  upaya  diplomasi  kemanusiaan.  Salah  satunya  adalah  Indonesia berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian krisis Palestina – Israel dan termasuk juga isu yang saat ini tengah hangat dibicarakan masyarakat internasional terkait upaya penyelamatan muslim Rohingya diberbagai negara.
Indonesia  patut  berbangga  dalam  hal  ini  karena  upaya  diplomasi kemanusiaan  yang  telah  dilakukan  selama  ini  membuahkan  hasil  dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dunia internasional. Hal ini terbukti dari  dinobatkannya  Indonesia    sebagai  anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.
Terpilihnya  Indonesia  dilakukan  berdasarkan  hasil  pemungutan  suara. Dari  190  suara  anggota  PBB,  Indonesia  memperoleh  suara  prioritas  sebanyak 144  suara.  Hasil  ini  tentu  saja  membanggakan  Indonesia  sekaligus  menjadi motivasi  besar  untuk  terus  melakukan  diplomasi  perdamaian  dan  diplomasi kemanusiaan secara konsisten sebagaimana amanat Konsititusi Indonesia.
Sehingga  tak  diragukan  lagi  bahwa  Indonesia  untuk  masa  mendatang akan tetap konsisten mengupayakan agar diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan tetap menjadi agenda prioritas dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.  Karena  tanpa  terciptanya  perdamaian  dunia  maka  dapat  dipastikan tragedi-tragedi kemanusiaan akan mudah timbul.
Sebagaimana  yang  diuraikan  oleh  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia, tak  dapat  dipungkiri  bahwa  Indonesia  begitu  konsisten  dengan  diplomasi kemanusiaan dan perdamaian yang diusung dan hal ini terlihat dari sikap-sikap
yang  ditunjukkan  sebagai  bagian  dari  politik  luar  negeri  Indonesia.  Terkait dengan  hal  ini  maka  untuk  mewujudkan  dan  menunjang  eksistensinya,  ada empat prioritas Politik Luar Negeri Indonesia diantaranya; Menjaga Kedaulatan NKRI,  Perlindungan  WNI  di  Luar  Negeri,  Diplomasi  Ekonomi  dan Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.
Selain itu ada tiga hal yang menjadi sorotan utama dalam diplomasi dan politik  luar  negeri  RI  diantarnya;  krisis  kemanusiaan  yang  terjadi  di  Rakhine, bantuan  pemerintah  Indonesia  untuk  mendukung  kemerdekaan  palestina  dan ketiga diplomasi perlindungan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Dan saat  ini  salah  satu  agenda  mendesak  adalah  krisis  kemanusiaan  di  Rakhine sebagai bagian dari upaya diplomasi pemerintah Republik Indonesia.
Terkait  dengan  upaya  diplomasi  kemanusiaan  Indonesia  di  Myanmar, pemerintah  Indonesia  melalui  kementerian  luar  negeri  bertemu  dengan Panglima Bersenjata Myanmar Jenderal Tathmadaw U Ming Aung Hlaing dan mendesak  militer  Myanmar  agar  menghentikan  kekerasan  di  Rakhine. Sedangkan, ketika bertemu dengan State Counsellor Daw Aung Saan Suu Kyi, sebagai  pemimpin de  facto Myanmar.  Menteri  luar  negeri  Indonesia  Retno Marsudi  menyampaikan proposal formula 4+1 untuk penyelesaian krisis untuk Rakhine, yang mana 4 elemen utama tersebut yaitu:
1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan;
2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan;
3. Perlindungan  terhadap  semua  orang  yang  berada  di  Rakhine  state tanpa memandang suku dan agama;
4. Pentingnya agar segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
Berikut  dapat  kita  lihat  beberapa  bantuan  kemanusiaan  yang  sudah diberikan  pemerintah  Indonesia  sebagai  bagian  dari  upaya  diplomasi kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya :

## Tabel 1: Upaya Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia bagi Rohingya
Bentuk Bantuan Uraian Pembentukan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar terkait upaya resolusi konflik di Rakhine Kerja sama dengan Myanmar diwujudkan  dalam  bentuk    proses rekonsiliasi,demokratisasi, dan pembangunan  inklusif,  termasuk  upaya implementasi  rekomendasi  laporan  Kofi Annan. Penunjukkan Menteri Luar Negeri Indonesi menjalin komunikasi  interaktif  dengan berbagai pihak Pemerintah  secara  tegas  menugaskan Menteri  Luar  Negeri  (Menlu)  menjalin komunikasi  intensif  dengan  berbagai aktor, termasuk Sekretaris  Jenderal PBB
dan  Komisi  Penasehat  khusus  untuk Rakhine State Koffi Annan Pembentukan Aliansi Kemanusiaan  Indonesia  untuk Myanmar (AKIM) Merupakan  aliansi  yang  dibentuk  oleh masyarakat Indonesia atas kasus kemanusiaan  yang  terjadi  di  Rakhine. Aliansi  ini  dibentuk  dalam  rangka  untuk mencegah bencana. Salah satu programnya adalah pembentukan Program Humanitarian  Assistance  for Sustainable Community (HASCO) dengan komitmen bantuan USD 2 Juta. Pembentukan program Humanitarian  Assistance  for Sustainable Community (HASCO) Program  ini  merupakan  agenda  Aliansi Kemanusiaan  Indonesia  untuk  Myanmar (AKIM) U ntuk  Myanmar  yang  bertujuan membantu masyarakat Myanmar, khususnya di Rakhine State. Program ini diluncurkan  oleh  Menteri  Luar  Negeri RI,  Retno  LP  Marsudi,  di  Gedung Pancasila  Kementerian  Luar  Negeri  RI, Jakarta  pada  tanggal  31  Agustus  2017. Bantuan  yang  diberikan  diantaranya berupa peningkatan kapasitas, pengiriman  tenaga  ahli,, livelihood ,  dan pemulihan. Upaya mendorong agar terwujud menjadi  anggota  tidak  tetap United  Nations  Security  Council (UNSC) Pemerintah  Indonesia  dengan  segenap upaya  mendorong  agar  dapat  terpilih menjadi  anggota  tidak  tetap  Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).  Hal  ini  dilakukan  agar  Indonesia dapat  melakukan  tindakan  yang  optimal bagi penciptaan perdamaian dunia.
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  kita  lihat  bentuk  upaya  yang  telah dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dibantu  oleh  Kementerian  Luar  Negeri berfokus  pada  upaya  untuk  mendorong  berakhirnya  kekerasan  bernuansa  etnis di Myanmar.

## Pengaruh Bantuan Kemanusiaan dan Upaya Diplomasi Indonesia
Tak  dapat  diabaikan  bahwasannya  konflik  kekerasan  yang  terjadi  di Myanmar  merupakan  kekerasan  yang  cukup  menyedihkan  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan  terutama  pada  era  global  saat  ini.  Dari  Sumber  Aksi  Cepat Tanggap (ACT) diketahui bahwa Saat ini Muslim Rohingya yang masih berada
di  Rakhine  hidup  terisolasi  dalam  ketakutan.  Sejauh  ini  jumlah  populasi  etnis Rohingya  di  Provinsi  Rakhine  semakin  menurun  drastis  hingga  menjadi  40% dibanding  tahun  sebelumnya.  Populasi  Rohingya  menurut  UNHCR  ialah  1,3 juta  orang,  dimana  926.000  adalah  orang-orang  yang  tidak  memiliki kewarnegaraan  dan  375.000  lainnya  menjadi  pengungsi  di  negara  mereka sendiri.  Sejak  tahun  2013  lalu,  ribuan  warga  melarikan  diri  ke  negara-negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand melalui jalur laut.
Sehingga dapat dikatakan bahwa Konflik  yang terjadi di Myanmar saat ini  mendapatkan  sorotan  dunia  internasional  serta  menggugah  nilai-nilai kemanusiaan  dan  hati  nurani  untuk  turut  berkontribusi  pada  penyelesaiannya. Begitu  juga  dengan  Indonesia  selaku  negara  pendukung  perdamaian  turut memberikan  kontribusi  yang  diharapkan  dapat  mendorong  pada  upaya mengakhiri konflik yang tengah terjadi.
Sebagaimana  yang  diketahui  bersama  bahwasannya  Kebijakan  Politik Luar  Negeri  Indonesia  merupakan  Politik  Luar  Negeri  Bebas  Aktif  yang berfokus pada upaya menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu Indonesia begitu  aktif  bahkan  dapat  menjadi  garda  terdepan  di  tingkat  ASEAN  dalam konflik Rakhine.
K.J. Holsti mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai  “ as the analysis of  decisions  of  a  state  toward  the  external  environment  and  the  condition- usually domestic under which these actions are formulated” ( Holsti,1970: 14). Hal ini berarti bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang dipengaruhi oleh  faktor  internal  sebelum  sebuah  politik  atau  kebijakan  diambil.  Kebijakan ini  secara  tidak  langsung  juga  menjadi  komitmen  suatu  negara  dalam  konteks hubungannya dilingkungan eksternal.
Dalam konteks kekerasan terhadap Rohingya ini, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dilandasi oleh   berbagai faktor.  Bila kita lihat lebih jauh  ada  2  faktor  utama  yang  mendorong  Indonesia  melakukan  upaya perdamaian  bagi  Rohingya  yang  menjadi  arah  dari    Kebijakan  Politik  Luar Negeri Indonesia yaitu Faktor faktor internal dan eksternal.
Faktor  internal  yang  menjadi  landasan  utama  Diplomasi  Indonesia ditingkat internasional dalam kasus kekerasan Rohingya ini adalah sebagaimana yang  tercantum  didalam  alinea  keempat  pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  yaitu “……….ikut  serta  mewujudkan  perdamaian  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” . Berangkat dari  amanah  inilah  Indonesia  menempatkan  upaya  perdamaian  dunia  sebagai salah  satu  agenda  penting  dalam  kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia sekaligus sebagai wujud jatidiri  bangsa.
Faktor  lain  yang  juga  merupakan  alasan  internal  yaitu  beranjak  dari perasaan  senasib  dan  sepenanggungan  yang  juga  pernah  dirasakan  oleh Indonesia saat  masih berada pada era penjajahan kolonial selama ratusan tahun. Sehingga bangsa Indonesia sangat memahami arti dari kemerdekaan dan bebas
dari  segala  bentuk  penindasan.  Hal  ini  sesuai  sebagaimana  amanah  yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, “ bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan  oleh  karena  itu  penjajahan  diatas  dunia  harus  dihapuskan,  karena  tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.
Faktor  lainnya  yang  turut  menyumbang  bagi  landasan  kebijakan Indonesia  bagi  kelompok  Rohingya  yaitu  adanya  faktor  sesama  muslim  yang menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Meskipun terdengar sangat klise,  namun  tak  pelak  dorongan  dari  kelompok  muslim  Indonesia  menuntut agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dan menempatkan diri sebagai  pihak  yang  mendukung  penghentian  kekerasan  bagi  minoritas Rohingya di Myanmar.
Sedangkan bila melihat pada faktor eksternal salah satu pertimbangannya  adalah  pentingnya  membangun  kepercayaan  internasional sekaligus  menegaskan  kembali  keberpihakan  Indonesia  pada  kasus  muslim Rohingya  ini.  Karena  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  dukungan  negara  lain  bagi suatu negara akan menentukan pola interaksi yang akan berlangsung bagi masa mendatang.  Secara  tidak  langsung,  bahwa  adanya  tekanan  internasional  juga akan mempengaruhi arah kebijakan politik suatu negara.
Bila  kita  menilik  lagi  pada  konteks  ini  secara  lebih  mendalam,  maka dapatt  kita  katakan  bahwa  bantuan  kemanusiaan  yang    dilakukan  masyarakat aceh  bagii  pengungsi  Rohingya  turut  mempengaruhi  upaya  diplomasi kemanusiaan  pemerintah  Indonesia.  Sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya  bahwasannya  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  berbagai upaya baik ditingkat regional maupun global dalam rangka mengakhiri konflik Rakhine ini.
Berita  baik  bagi  Indonesia  tepatnya  pada  1  Januari  2019,  Indonesia menjadi  anggota  tidak  tetap  Dewan  Keamanan  PBB  untuk  masa  dua  tahun mendatang  sampai  dengan  31  Desember  2020.  Empat  negara  lain  yang  juga bergabung dengan Indonesia yaitu  Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan  Jerman.  Menjadi  Anggota  Tidak  Tetap  DK  PBB  bukanlah  hal  baru  baru Indonesia.  Sebelumnya  Indonesia  pernah  menduduki  posisi  ini  pada  periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Pada pemilihan Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Terpilihnya Indonesia maka akan menjadi bagian dari  proses  perumusan  kebijakan  untuk  menjaga  perdamaian  dan  keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. merujuk pada situs
PBB, www.un.org    Indonesia  juga  akan  menjabat  posisi  Presiden  Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019.
Menjadi  menarik  untuk  dipahami  bersama  bahwasannya  terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan Keamanan PBB merupakan bukti dari  besarnya  dukungan  internasional  yang    merupakan  bentuk  kepercayaan
masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia  yang  signifikan    dalam  menjaga  perdamaian  dunia . Sehingga, momentum  ini  menjadi  sangat  krusial  bagi  Indonesia  karena  sekaligus memberikan ‘kemudi’bagi  Indonesia  untuk  menjalankan  diplomasi kemanusiaan dan kebijakan politik luar negeri lainnya dibidang perdamaian.
Oleh  karena  itu  dapat  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwasannya  bantuan kemanusiaan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  Aceh  terhadap  pengungsi Rohingya  telah  sejalan  dengan  upaya  diplomasi  kemanusiaan  Indonesia. Bahkan,  tindakan  ini  bagian  dari  upaya  untuk  menunjang  kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan ditingkat kawasan dan juga global.
Perlu  ditegaskan  kembali  bahwa  diplomasi  kemanusiaan  merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana telah  diatur  di  dalam  konstitusi  nasional.  Bahwa  dalam  mengatasi  isu kemanusiaan  yang  bersifat  multi-dimensional,  diplomasi  track  1.5  diperlukan keikutsertaan  -semua  elemen  bangsa    demi  memperoleh  skema  kerjasama  dan solusi  yang  tepat.  Sehingga  dalam  konteks  ini  dapat  dikatakan  bahwa  bantuan kemanusiaan  masyarakat  Aceh  ikut  menunjang  agenda  penting  pemerintah Indonesia.
Dapat  kita  pahami  bahwa  agenda  penting  pemerintah  dibidang diplomasi kemanusiaan ini tetap akan berjalan andaikata sekalipun  masyarakat Aceh tidak memberikan bantuan  kepada pengungsi Rohingya tersebut. Namun, di  titik  inilah  kebijakan  dan  upaya  diplomasi  pemerintah  Indonesia  menjadi begitu  signifikan  dan  krusial  mengingat  peran  penting  segala  elemen  bangsa dibutuhkan.  Dengan  kata  lain  dapat  kita  katakan  bahwa  kontribusi  dari masyarakat  Aceh  dalam  konteks  ini  memperkuat  dan  mendukung  upaya Diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia.
Berdasarkan  sumber  Kementerian  Luar  Negeri  Indonesia  bahwa  dalam kegiatan  Regional  Conference  on  Humanitarian  Assistance  di  Jakarta  pada  8 Agustus 2019 yang diikuti oleh 17 negara di lawasan, 5 organisasi internasional dan  17  lembaga  swadaya  masyarakat  di  bidang  kemanusiaan,  Indonesia memprakarsai untuk mendorong penguatan kemajuan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan  Indonesia  di  tingkat  kawasan  dan  global.  Hal  ini  sejalan  dengan arah  kebijakan  luar  negeri  Indonesia  yang  menjadikan  diplomasi  perdamaian dan kemanusiaan sebagai salah satu prioritasnya.
Terdapat lima isu utama yang telah dibahas oleh para peserta konferensi tersebut,  yakni  mengenai  (i)  Pemberdayaan  aktor  kemanusiaan  di  tingkat nasional  dan  lokal;  (ii)  Kerja  sama  dan  kolaborasi multi-sectoral dalam penyelenggaraan  bantuan  kemanusiaan;  (iii)  Pelibatan  dan  pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang  tua;  (iv)  Aspek  keberlanjutan  dalam  penyelenggaraan  bantuan kemanusiaan,  yang  mendukung  transisi  dari  fase  tanggap  darurat  ke  fase
pembangunan; serta (v) Perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
Bila  meninjau  pada  lima  isu  strategis  pada  kegiatan  tersebut  dapat  kita katakan bahwa masyarakat  Aceh dan kontribusi  nya bagi  pengungsi  Rohingya ini  sebagai  aktor  kemanusiaan  ditingkat  lokal  dan  nasional.  Sehingga  secara tidak langsung telah mendukung keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan pada poin berikutnya. Selain itu juga dapat dimaknai bahwa actor kemanusiaan  dalam  penyelenggaraan  bantuan  kemanusiaan  ini  berhak  atas perlindungan.
Sebagaimana  yang  diketahui  bersama  bahwasannya  aktor  kemanusiaan dewasa  ini  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh  negara  atau  organisasi internasional saja, namun dalam beberapa kasus peran masyarakat internasional atau perseorangan menjadi signifikan.Sama halnya dengan bantuan masyarakat Aceh  bagi  pengungsi  Rohingya  yang  berpengaruh  bagi  penyelenggaraan  dan keberlangsungan diplomasi kemanusiaan Indonesia.
Dapat  disimpulkan  bahwa  bantuan  kemanusiaan  yang  diberikan  oleh masyarakat  Aceh  kepada  pengungsi  Rohingya  turut  mempengaruhi  upaya diplomasi  kemanusiaan  pemerintah  Indonesia.  Peran  masyarakat  aceh  yang dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus  menegaskan  posisi  kepemimpinan  Indonesia  ditingkat  kawasan  dan global  sebagai  pendukung  perdamaian  dunia.  Sehingga  secara  tidak  langsung masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai peace supporter yang siap menyokong  kebijakan  politik  luar  negeri  Indonesia  dan  yang  mengedepankan diplomasi  kemanusiaan  sebagai  langkah  strategis  menciptakan  perdamaian dunia.

## KESIMPULAN
Kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat dikatan juga merupakan cerminan  dari  prinsip-prinsip  dasar  sebuah  negara  yang  memuat  langkah- langkah  strategis  di  tingkat  global.  Dalam  konteks  ini  Indonesia mengedepankan politik luar negeri yang berfokus pada diplomasi kemanusiaan sebagai  upaya  untuk  menciptakan  perdamaian  dunia  sebagaimana  juga  yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian  dunia,  Indonesia  gencar  melakukan  diplomasi  kemanusiaan terutama  pada  kasus  kekerasan  terhadap  muslim  Rohingya  di  Rakhine Myanmar. Indonesia juga memprakarsai untuk mendorong penguatan kemajuan kepemimpinan  diplomasi  kemanusiaan  Indonesia  di  tingkat  kawasan  dan global.  Salah  satu  cara  yang  ditempuh  adalah  dengan  Pemberdayaan  aktor kemanusiaan  di  tingkat  nasional  dan  lokal.  Selain  itu  juga  membangun  Kerja sama dan kolaborasi multi-sectoral dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.  Bantuan  kemanusiaan  yang  diberikan  oleh  masyarakat  Aceh
kepada pengungsi  Rohingya memberikan pengaruh bagi  perjalanan dan rekam jejak  perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam  diplomasi  kemanusiaan  ditingkat global.  Kontribusi  masyarakat  Aceh  dalam  hal  ini  memberikan  penguatan  dan mempertegas  posisi  Indonesia  sebagai leader bagi  upaya  perdamaian  dunia melalui  Diplomasi  kemanusiaan.  Dan  masyarakat  aceh  dapat  ditempatkan sebagai  aktor  kemanusiaan  yang  menyokong  penuh  upaya  pemerintah Indonesia bagi langkah-langkah strategis dalam diplomasi kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambarwati,  Denny  R  dan  Rina  Rusman  (eds).  (2010). Hukum  Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rajawali Azwar, Saifuddin . (1998). Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Offset.
Fuat  Albayumi,  Nourma  Meysita  Hadi,  Djoko  Susilo.  (2018).  “Diplomasi Indonesia  dalam  Menyelesaikan  Krisis  Pengungsi  Rohingya  Tahun
2017”, Nation State: Journal of International Studies, Vol. 1 (2).
ICRC. (2005). Kenali ICRC”. Jenewa
K  J.  Holsti.  1970. “National  Role  Conceptions  in  the  study  of  Foreign policy”. Vol. 14, No. 3 Kelly-Kate  Pease,”Human  Rights  and  Humanitarian  Diplomacy  :  Negotiating for  Human  Rights  Protection  and  Humanitarian  Access”,  (Manchester  : Manchester University Press)
Leedy, Paul D . (1997). Practical Research, Planning and Design , New Jersey :
Prentice Hlml,inc.
Ludfiani,  Anifa  ,  Abubakar  Eby  Hara,  dan  Bagus  Sigit  Sunarko,  “Krisis Kemanusiaan  dan  Upaya  Thailand  Mengatasi  Gelombang  Pengungsi Rohingya. (2017)” Jurnal E-SOSPOL Volume IV Edisi 2, Mei – Agustus Marelda,  Santa.  (2011).  “Responsibility  to  Protect:  Suatu  Tanggung  Jawab dalam Kedaulatan Negara”. Jurnal Hubungan Internasional . Vol 2. No.1 Minear,  Larry  dan  Hazel  Smith.(2007). Humanitarian    Diplomacy  :
Practitioner and their Craft , Tokyo:United Nations University. Nazir, Muhammad. (1998). Metode Penelitian . Jakarta : Ghafia Indonesia Pease,  Kelly-Kate  .  (2016). Human  Rights  and  Humanitarian  Diplomacy  : Negotiating  for  Human  Rights  Protection  and  Humanitarian  Access . Manchester : Manchester University Press Report  of    ICSS  (International  Commission  on  Intervention  and  State Sovereignty).  (2001). Responsibility  to  Protect .    Canada  :International Development Research Centre.
Sugiono, (1999). Metode Penelitian Bisnis, Bandung :CV Alfabeta. Sugiono,  M.,  &  Rosyidin,  M.  (n.d.). Mengosiasikan  yang  tidak  bisa dinegosiasikan  ;  menjembatani  kepentingan  Nasional  dan  Kepentingan
Internasional  dalam  konsep  diplomasi  kemanusiaan ,  diakses  tanggal  31 Juli 2019 dari situs www.researchgate.net. Ula,  Syarifatul.(2017).  “Peran  Aktor  Non-Negara  dalam  Hubungan Internasional:  Studi  Kasus  Human  Rights  Watch  dalam  Krisis Kemanusiaan di Myanmar” Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 3 Yumitro,  Gonda  .  (2017).  “Respon  Dunia  Internasional  Terhadap  Tragedi Kemanusiaan Rohingya”. Jurnal Sospol Vol 3 No 2 Juli-Desember