P E M E N J A R A A N :
P E (A B )N O R M A L A N B U D A Y A ?
M. Alie Humaedi 1 , Yulius Panon Pratomo 2 dan Rudy Ronald Sianturi 3

## Abstract
Prison (restraint) is a room derived from the society’s interpretation and experience in order to rehabilitate, remedy, retribution, normalize, and social reintegration.  This is a practical explanation of the concept of justice and democracy. The available room is export room.  The delegated room to the number of authoritative subjects represents the entire communities to rehabilitate the deviate person from expectations and in order to normalize the morality.  It is likely to say not only that those who under control are those whose no place in social area, but also that the authorities in this project may feel fettered due to becoming the thrown-people attendant directly. "Rooming" means self-isolation and restriction from the general forms of social service, while, for either prisoner or student at traditional Muslim school, it means to survive in any such a room it is, including having to create the imaginary rooms.

## A. Pengantar
Bagaimana mau hidup lebih baik, penghilangan sikap jahat saya rupanya hanya sebatas pada dinding-dinding sel ini. Perasaan jijik terhadap sempitnya ruang membuat saya seolah-olah mau muntah, ketika memikirkan apa yang akan terjadi pada saat mendatang. Seringkali kubentur-benturkan kepala, kupukul- pukul tanganku ke dinding, kadang membuat merah bahkan berdarah. Iitu aku lakukan untuk menghilangkan kebosanan yang seolah-olah menghantuiku ( Verbatrim Sal. 37th. Bajing Loncat, 6th, Permisan NK)
1 Alumnus Magister Ilmu Budaya Universitas Sanata Dharma dan Magister Filsafat IAIN Sunan Kalijaga. Peneliti Utama RUKK V LIPI-KRT. aliehumaedi@yahoo.com
2 Mahasiswa Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma. Pernah mengikuti riset untuk program Asian Research Intellectual (ARI).
3 Mahasiswa Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma. Pernah mengikuti riset untuk program Asian Research Intellectual (ARI). Bekerja sebagai Director of Studies English First Bangka.
P emenjaraan tidak sekadar menunjuk sebuah lembaga formal ‘kepenjaraan’ yang mengandung makna tempat orang terhukum. Makna katanya menjadi makna kata sifat yang memuat “aspek dan unsur (budaya) yang memenjarakan” baik formal maupun informal. Dalam tulisan ini, ada dua kasus pemenjaraan yang dibahas. Pertama, penjara dalam arti sesungguhnya, dimana penjara Nusakambangan (NK) menjadi ilustrasi. Kedua, pesantren yang sering dimaknai sebagai penjara suci. Untuk terakhir sebut saja pesantren (L) di Kediri sebagai salah satu area yang mewakilinya.
Rangkaian pergulatan ilmiahnya hendak menguak budaya penjara dan pesantren, yakni “melihat ruang sebagai faktor luar dalam kedirian manusia yang memberi dan merubah kekuatan ekspresif dan normatif bagi penghuni ruang yang ada di dalamnya” (Humaedi, dkk 2004:15). Atau dengan kata lain, budaya (di) penjara dan pesantren hendak dilihat dari bagaimana ruang diatur, dikelola, dan dimaknai oleh manusia yang terlibat di dalam ruang itu.
Perspektif di atas rupanya berada di luar perspektif dominan dalam memahami budaya penjara dan pesantren. Penjara biasanya didekati dari wacana legalistik KUHP. 4 Adapun pesantren lazim dimengerti dari sudut pandang moralistik religius. Jika demikian, alat analisis apakah yang dapat digunakan sehingga perspektif dalam menguak budaya penjara dan pesantren pada kekhususan ‘ruang’ dapat membuahkan hasil?

## B. Jejaring Tanda Semiotika dan Realitas Sosial
Paling tidak, ada kesadaran dan insinuasi bahwa budaya penjara dan pesantren dibangun oleh jejaring tanda ( sign ) 5 yang mempunyai penanda ( signifier) dan petanda ( signified) . 6 Kesadaran yang demikian merupakan buah
4 Kitab Umum Hukum Pidana, dan beberapa keputusan-keputusan hukum mengenai penjara, seperti Gestichten Reglement tahun 1917, Staatblad 422 tahun 1942, dan Perpu no. 52 tahun 1962.
5 Jika obyek penelitian semiotik adalah segala sesuatu hal yang dapat dianggap sebagai tanda, tiada suatu hal pun dalam realitas (kebudayaan) yang terlepas dari cakupan itu (Eco, 1979:6-7). Demi menghindari bahaya imperialistik dalam definisi yang demikian, perlu diberikan unsur paling signifikan (bila enggan menyebut esensial) dari tanda.Tanda, segala sesuatu yang secara signifikan menggantikan sesuatu yang lain. Segala objek (material) dan kejadian adalah tanda saat dipakai subyek untuk merujuk sesuatu hal lain dalam mengetengahkan makna. Dalam perspektif ini, warna kaos biru yang dikenakan napi tidak berbicara apa-apa dalam dirinya. Tapi, saat kebiruan dipakai untuk menunjukkan keharusan pilihan mengenakan warna itu, biru menjadi (salah) simbolisasi kekuasaan penjara.
6 Dalam semiotika saussurian, komponen-komponen dari tanda ( sign) adalah tanda itu sendiri, aspek material (suara, huruf, bentuk, gambar) yang disebut dengan penanda ( signifier) dan aspek mental atau konseptual, disebut dengan petanda ( signified) , yang ditunjuk oleh aspek mental (penanda) (Sunardi, 2002:41). Penyebutan signifier dan
dari keberadaan semiotika diadik (bersisi dua) ala Ferdinand de Saussure (dalam tataran linguistik). Formulasi semiotika (diberi nama sebagai semiologi) ala Saussure berakar pada tradisi linguistik (modern). Prinsip-prinsip dasar teori bahasanya menjadi landasan penting perkembangan strukturalisme. 7
Kenyataan di luar bahasa dipahami sebagai sesuatu yang juga berstruktur seperti bahasa. Unsur-unsur mendasar dari teori tanda Saussure adalah model tanda, arbitrarines dan konvensionalitas penanda-petanda, serta struktur atau sistem tanda.
Tanda pada semiotik diadik, seperti kodrat tanda linguistik, terdiri dari yang menandakan (berupa imaji suara yang diucapkan oleh pemberi pesan dan didengar oleh penerimanya) dan yang ditandakan (atau konsep di dalam benak penerima sebagai efek dari stimulasi penanda). Dengan demikian, keduanya adalah konsep mental yang tidak melibatkan obyek referensial di dalam kenyataan. Relasi keduanya adalah arbitrer, meskipun secara konvensional diatur oleh budaya atau sosialitas.
Di kemudian hari, Louis Hjemslev mengembangkan model tanda diadik di atas (Nöth, 2000:66-68). Penanda dan petanda diberi nama ulang (dalam pengerucutan yang lebih fungsional) menjadi expression dan content. Dua elemen ini adalah two sides of planes yang masing-masing (sealur dengan konsepsi filosofis Aristotelian) mempunyai materia ( substance meski bukan dalam arti bahan atau matter yang oleh Hjemslev diberi nama tersendiri dengan purport ) dan forma ( form ).
Content-form dan expression - form adalah dua konstanta yang hubungannya saling tergantung satu sama lain. Sebaliknya, antara form of content dan form of expression dengan substance of content dan substance of form terjalin relasi determinatif, yakni: antara fungtif yang niscaya ( necessary functive atau konstanta) dengan fungtif yang kontingen ( nonnecessary functive atau variabel). Pengembangan ini menjadi bagian penting dari usaha untuk mengakomodasi tanda-tanda di luar bahasa. Walau diakui, penekanan pada form adalah bias dari pemikiran Saussure bahwa tanda adalah form bukan substance .
Makna dimengerti oleh Saussure sebagai forma (bukan substansi) yang hanya dapat berada sebagai struktur dalam sebuah sistem tertentu. Dengan
signified setara pula dengan penamaan-penamaan lain, seperti: sign vehicle dan meaning , ekspresi dan isi. Dalam satu realitas, bisa saja terdapat pelbagai macam lapisan penanda dan petanda. Misalnya, penanda kata ‘penjara’ mempunyai petanda sebuah konsep mental di kepala tentang bangunan yang punya tembok tinggi dan tebal serta kamar-kamar berjeruji besi sehingga tidak mungkin orang keluar dari sana. Bisa pula, kata ‘penjara’ mempunyai acuan makna ‘tempat untuk orang jahat’.
7 Keseluruhan penjelasan tentang semiotika Saussure diambil dari Winfried Nöth, op.cit. , hlm. 56-63.
demikian, makna adalah nilai dari sebuah konsep di dalam keseluruhan sistem semiologis yang terjadi karena perbedaan atau oposisi dengan konsep lain. Singkatnya, makna adalah sistem referensi. Di kemudian hari, Roland Barthes mengelaborasi tata pemaknaan yang tidak hanya denotatif ( first order ), tetapi juga konotasi ( second order ) dan slipped meaning ( third order ).
Fenomena tanda terjadi dalam sistem ( sign phenomena qua system ) sebagaimana minat utama Saussure pada bahasa sebagai sebuah sistem atau kode dan fenomena sosial. Ada dua struktur tentang bagaimana produksi konsumsi tanda dan bagaimana pemaknaan diartikulasikan, yakni: langue- parole 8 ( language sebagai sistem bahasa -speech sebagai penggunaan individual atas sistem sosial tanda) dan sinkronis-diakronis (atau paradigmatik- sintagmatik 9 yang kemudian oleh Barthes dinamai metafora-metonimi).
8 Salah fenomena dari signifikansi adalah pembedaan yang dilakukan Saussure antara langue ( language dalam bahasa Inggris) dan parole ( speech act ) (Nöth, 1990:62- 63). Bahasa ( langua, language ), sebuah sistem atau kode atau fenomena sosial yang berbeda dengan penggunaan ungkapan ( parole, speech ) individu dari sistem tanda sosial. Parole dimungkinkan keberadaan karena ada langue . Tetapi, dapat saja parole berbeda dari langue . Kepekaan untuk membedakan keduanya amat penting dalam kajian di penjara untuk melihat, di satu sisi: kepatuhan (saat napi menggunakan parole dari perbendaharaan langue ‘konvensional’ pihak otoritatif penjara) dan di sisi lain: perlawanan (saat mereka menggunakan parole berbeda dari langue ).
9 Di dalam signifikasi terdapat 3 macam hubungan antar tanda, yakni simbolik, paradigmatik, dan sintagmatik. Hubungan simbolik adalah kaitan internal antara penanda dengan petanda tanpa melibatkan tanda lain. Internalitas ini dapat membuahkan makna yang mendalam sekaligus dangkal. Kedalaman makna merupakan buah dari sejarah yang akhirnya tanda tersebut menjadi tiran yang otoritatif dalam menciptakan realitas. Kedangkalannya merupakan hasil dari kesepian tanpa tanda-tanda yang lain. Di sisi lain, hubungan simbolik lahir dari kebutuhan manusia akan pengalaman metafisis, otentisitas, kemutlakan dan keabadian. Contoh klasik yang sering disebutkan adalah salib merujuk kristianitas dan bulan bintang merujuk pada Islam. Dalam penelitian atas budaya pesantren dan penjara, ‘penjara’ menjadi simbolisasi (makna) ‘buruk’ dan ‘pesantren’ menyimbolkan ‘baik’, ‘suci’. Yang lebih penting lagi, perlu dilihat ulang alik antara bagaimana kebutuhan akan otentisitas, kemutlakan dan keabadian ditandakan dan bagaimana tanda-tanda tersebut dikekalkan dalam praksis. Polaritas yang terakhir dapat menjadi langkah yang tepat untuk menguak bagaimana kekuasaan (negara, agama) berperan di dalam. Hubungan paradigmatik adalah kaitan eksternal satu tanda dengan tanda lain yang berada dalam satu kelas atau sistem. Tanda yang secara konkret hadir terkait dengan tanda yang tidak hadir ( in absentia ) tetapi secara virtual ada. Kesadaran paradigmatik menampakkan adanya perbedaan secara vertikal dan bercabang dalam jejaring tanda. Dalam konteks penjara, penyebutan-penyebutan kata ‘lewat’ untuk kondisi kematian orang yang dibunuh, ‘digulung’ untuk menamai aktivitas penyiksaan merupakan kesadaran hadirnya hubungan paradigmatik yang menginsinuasikan sebuah disposisi tertentu (mungkin saja justikasi, mungkin pula eufemisme). Hubungan sintagmatik adalah kaitan aktual antara penanda-petanda yang dipakai sebagai buah dari kesadaran logis akan kausalitas untuk menghasilkan struktur tertentu yang
Terkait dengan semiotika tradisi saussurian, semiotika sosial mendasarkan dirinya pada tiga hal, yakni: model tanda, poros sintagmatik- paradigmatik sebagai dua jalan (pencarian) pemaknaan dan memperhitungkan kode-kode kultural sebagai aspek semiosis yang paling penting dalam produksi makna melalui tanda. Semiotika sosial berhutang budi pada teori tanda saussurian yang dikembangkan Hjemslev tanpa ingin masuk dalam perumitan content-expression dengan form-substance-purport (dengan hanya memakai skema relasi content-expression dengan form-substance ) dan keluar dari belenggu konseptualistik (dengan tidak mengecualikan materialitas tanda).
Model semiotik diadik di atas dalam pola berbeda kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes dan dioptimalisasi aplikasinya oleh Mark Gottdiener (1995) dalam tataran sosial translinguistik. 10 Dalam tradisi ini, penanda merupakan unsur material yang merujuk pada petanda berupa konsep mental atau makna (Cobley dan Jansz, 2003:11). Sesuai dan mampukah pendekatan semiotika diadik, bila dibandingkan dengan semiotika triadik ala Charles Sander Peirces 11 yang terkesan lebih kompleks, bagi usaha menguak budaya pesantren dan penjara?
Secara sederhana, dapatlah diberikan dua jawaban. Pertama, dalam teori sosial semiologis Saussure, bahasa dan sistem-sistem tanda sosial tidak secara sederhana dimaknai sebagai sebuah realitas yang sudah utuh dari sononya ( given ). Tetapi, keduanya saling membentuk satu sama lain dan melalui proses relasional yang dinamis tersebut dihasilkan dan dihidupkanlah tanda-tanda dalam kehidupan sosial (Thibault, 1997:56). Kedua, dalam sejarah Cultural Studies , justru semiotika Saussurian ala Barthes yang dipakai oleh Dick Hebdige untuk menunjukkan bahwa budaya seperti punk tidak kalah bermakna dibandingkan budaya-budaya kelompok yang menentangnya (Hebdige, 2001:117).
Jawaban pertama memberi kesadaran tentang sentralnya kedudukan bahasa dalam pembicaraan tentang jejaring tanda (di luar bahasa sekalipun). Jawaban kedua memberi terang bahwa semiotika menjadi jalan pemurnian dari pemaknaan yang dominan, seperti pada kasus penjara dan pesantren, dengan membaca dan menimbang tanda-tanda yang menyusun budayanya (penjara dan
mengusung nilai ‘masuk akal’ atau ‘bermakna’. Kesadaran akan hubungan ini dapat dipakai untuk memeriksa narasi-narasi yang diungkapkan oleh narapidana terkait dengan pencarian bagaimana mereka membangun makna dari kata-kata yang diungkapkan.
10 Analisis dari unsur-unsur bahasa yang dapat diterapkan dalam elemen non kebahasaan.
11 Ketiga sisi dari tanda adalah 1) representamen (sesuatu yang dapat menggantikan sesuatu yang lainnya) yang merujuk pada 2) obyek yang hubungan keduanya direkatkan oleh 3) interpretant (konsepsi mental) (Cobley dan Jansz, 2003:21).
pesantren). Singkatnya, semiotika menggugah kepekaan terhadap tanda-tanda yang melalui kita sampai pada budaya, sebagaimana dibangun (atau dimaknai) oleh kelompok yang menghidupinya (Sunardi, 2002:xv).

## C. Ruang Makna Pemikiran
Dengan sederetan kepentingan di atas, semiotika dibeberkan pada matra konsep-konsep pokok, bukan pada kerumitan dan komprehensifitasnya. Melainkan, pada bentuk ringkasnya demi menggugah kepekaan terhadap jejaring tanda sehingga semiotika dapat menjadi alat baca dalam menguak budaya penjara dan pesantren.
Seperti diketahui publik, mitos jahat telah terbentuk pada penjara sebagai tempat orang jahat berkumpul dan seringkalinya kerusuhan (pemberontakan) terjadi. Demikian sebaliknya, pemenjaraan dalam makna penjara suci seperti pesantren mengandung mitos kesalehan. Jika elemen meruang diposisikan sebagai field, maka habitus 12 di dalamnya selalu bersifat skematis. Karena sifat skematis itulah, tindakan para pelaku di dalam praktik meruang dapat dirasakan dan dirasionalisasikan. Bila kemudian peristiwa meruang tersebut dijadikan tanda, maka secara poststrukturalis sama dengan usaha melahirkan obyek baru. Pada akhirnya, obyek baru itu tampak seperti pengetahuan yang dipraktikkan dan mampu mengakomodasi filsafat sebagai sesuatu yang tersebar ke aneka kegiatan, seperti meruang penjara itu. Kondisi semacam itu diistilahkan Verhaar dengan kata “deprofesionalisasi filsafat”(A.J. Verhaar, 1999:35).
Ruang pemenjaraan (penjara dan pesantren) beserta budaya kekerasan yang terjadi di dalamnya, mesti dihadapkan juga pada gejala filsafat di atas. Demikian juga dengan kegiatan pendukung yang menyusun ruang-ruang itu pastilah mempunyai dampak mental pada tiap-tiap tandanya. Tembok dan bentuk bangunan penjara NK dan pesantren L yang mengambil model O dan U
12 Habitus lebih dekat maknanya dengan lingkungan subyektif, sedangkan field berada pada lingkungan obyektif. Individu dalam penjara melakukan tindakan dalam field lewat habitus. Bourdieu dalam Randall Johnson menjelaskan kedudukan field dalam formasi sosial sebagai “setiap formasi sosial dibangun secara struktural melalui serangkaian bidang yang diorganisasi secara hirarkis; setiap bidang didefinisikan sebagai ruang terstruktur dengan hukum-hukumnya sendiri untuk mengoperasikannya dan dengan hubungan-hubungan kekuasaannya sendiri yang tidak tergantung pada hukum-hukum dan hubungan politik dan ekonomi”. Karenanya “Maka setiap bidang secara relatif otonom tetapi secara struktural bersifat homolog dengan bidang lainnya. Struktur bidang, pada waktu tertentu, ditentukan oleh hubungan-hubungan di antara posisi yang diduduki agen (sosial) dalam bidang. Bidang merupakan  konsep yang dinamis dalam arti bahwa suatu perubahan dalam kedudukan agen pasti mengakibatkan perubahan dalam struktur bidang (Bourdieu 1993:63).
beserta penggunaan sistem semisal maximum-security prisons memberi intertekstualitas 13 bagi kapasitas pelaku.
Saat pelaku bergulat dengan dampak mental dan intertekstualitas kapasitas, keduanya dihadapkan pada dua pilihan yang bertolak belakang. Pertama, pilihan untuk menyusun mentalitas dan konversi moralitas atau biasa dikenal dengan resosialisasi dan atau akhlakul karimah sebagai rangkaian usaha penormalan budaya. Atau sebaliknya berkisar pada pilihan kedua, yaitu menuju perubahan kapasitas yang tidak lebih baik dari sebelumnya dan juga menjadi tempat pembelajaran atau pembaruan atas modus operandi atas suatu perbuatan (ketidakbaikan). Pilihan kedua masuk dalam kategori peabnormalan budaya.
Untuk menjawab permasalahan di atas perlu dilihat pengaruh intertekstualitas (setelah amatan berbagai tanda di) ruang pemenjaraan: tembok dan bentuk bangunan yang berakibat pada kekerasan sikap, penghayatan, mentalitas budaya, kesadaran moralitas, dan refleksi yang berlebih dari kekuatan ekspresif dan naratif pelaku. Dalam hal ini, akomodasi semiotika atas struktur ruang, khususnya gejala pergeseran status obyek: dari obyek fungsional ke obyek yang mengandung makna, dari obyek yang mengandung makna ke obyek yang mengandung “a utopic, unreal function ” sangat diperlukan. Pergeseran status obyek terakhir tidak sekadar melihat fungsi dari obyek itu sendiri, tetapi juga melihat ruang makna yang melingkupi obyek itu tersusun. Singkatnya, ada makna (ideologis dan filosofis) dan niatan lain atas tersusunnya sebuah obyek.

## D. Pe(ab)normalan Budaya di Penjara (suci)
Sepanjang sejarah, tragedi kerusuhan atau pemberontakan penjara sering terjadi. Kasus paling terkenal adalah pemberontakan dan pelarian Jhoni Indo di
13 Dalam kajian semiotika tekstual terutama sejak pemakaiannya oleh Julia Kristeva, intertekstualitas dimaknai sebagai eksistensi dobel dari kata-kata. Dalam status horisontal teks, ada orientasi bersamaan antara subyek tulisan dengan pembaca tulisan dan dalam status vertikal, ada orientasi bersamaan antara tradisi sastra dengan situasi konkret kontemporer teks (Agger, 2000:5). Singkatnya, setiap teks terkonstruksi sebagai mosaik kutipan yang menyerap dan mentransformasikan teks-teks lain. Jika demikian, makna pertama-tama dan tidak secara total ditentukan oleh pengarang, tetapi ditentukan oleh kaitan dengan teks-teks yang telah ada dan sistem sosial yang berlaku. Konsep ini kemudian diperluas (kalau tidak disalahmengerti) aplikasinya dalam studi media dan dipakai untuk mendekati kenyataan terkait tanda (apapun jenisnya: tekstual, visual) dengan tanda lain demi menyuguhkan sebuah makna. Dalam konteks penelitian, konsep ini memberi inspirasi kaitan antara tanda-tanda, entah itu struktur bangunan penjara dan pesantren, pola penjagaan, cara bicara, pilihan kata, sikap ketika berbicara, pengaturan waktu dalam menguak budaya penjara dan pesantren itu sendiri.
tahun 1982 dari penjara NK. Kasus larinya napi NK kemudian terulang kembali di tahun 2003. Saat itu para sipir disibukkan untuk mencari “berkah” tamunya Tommy Suharto. Adapun sebab lain seperti yang terjadi pada kasus penjara Sidoarjo, 19 April 2003, berasal dan disulut oleh faktor luar. Keluarga napi ditangkap dengan tuduhan memasukkan ganja ke dalam penjara. Penangkapan itu telah menyulut perlawanan napi terhadap sipir. Tahun sebelumnya, 2002, karena kejengkelan terhadap para sipir, banyak napi lari dari penjara Lhokseumawe Aceh. Aspek kepadatan penghuni, level kejahatan, ketegasan dan wibawa hukum lebih ditekankan sebagai faktor paling disalahkan, ketimbang faktor inheren hubungan interaktif napi dan ruang keberpenjaraannya.
Istilah Lembaga Pemasyarakatan (LP) menjadi eufisme kata penjara. Kata ini pertama kali dikenalkan oleh Sahardjo saat pidato Konsepsi Hukum Nasional, tanggal 12 Januari 1962 dan 5 Juli 1963. Kata Pemasyarakatan secara resmi digunakan 27 April 1964 melalui amanat presiden dalam Konperensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, 27 April-7 Mei 1964. Pemasyarakatan menunjuk tujuan dari pidana penjara, bermakna resosialisasi. Pemasyarakatan menjadi tata perlakuan bagi terpidana dalam arti membimbing dan mendidik terpidana agar dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai orang berguna (Suryobroto, 1982:26). Tujuan ini dianalogikan sebagai proses penormalan budaya pelaku.
Kata penjara dalam tulisan ini menunjuk: 1) penyebutan umum oleh masyarakat dan komunitas penjahat yang mengandung konsepsi “jahat, angker, dan menyakitkan”. Tanda bahasanya menunjuk kesan penggugah kesadaran secara frontal; 2) penjara lebih menunjuk konsep ruang dan waktu. Ruang sebagai tempat “bui” atau sangkar dari kebebasan manusia pelaku kejahatan. Pemasyarakatan hanya metafor politis agar tidak memberi kesan sarkasme, padahal memuat ironisme tersendiri, dan 3) penjara lebih menyimbolkan keterbatasan dan marginalisasi. Makna ketiga mempunyai kesamaan dampak bagi pemenjaraan yang terjadi pada struktur ruang pesantren.
Nathaniel Hawthorne (2004:47) menyebut penjara the black flower of civilization dan Foucault (1977:81) menyebutnya “prisons” bukan “center of rehabilitation”. Penjara lebih menunjuk makna “seadanya” ketimbang makna “baiknya”. Praktik bahasanya menuntut penjara menjadi suatu alat sistem keadilan. Namun, pada perkembangannya patut dipertanyakan sebagai sarana penormalan budaya (resosialisasi) yang memberi kontribusi positif bagi masyarakat. Meski tidak selalu melakukan generalisasi bahwa “lulusan penjara atau mantan napi” adalah jahat dan tidak berhasil dalam melakukan refleksi moralitas yang didapatinya selama di dalam penjara.
Lain di penjara lain pula di pesantren. Banyak pesantren di Indonesia yang bisa diakses oleh publik secara mudah. Tetapi, sedikit pesantren yang memberikan respon positif bagi penelitian yang menyinggung kekuatan
otoritatif kyai dan hubungan antara tembok dan bentuk bangunan dengan kesadaran ekspresif dalam menampilkan kesadaran yang “mbalelo”. Kedatangan pertama peneliti langsung diusir dan tidak mendapatkan respon positif dari pihak pesantren L. Alasan yang diajukan adalah “institusi pengirim adalah universitas Kristen, alasan pemilihan presiden, dan atau tema tidak menarik bagi mereka”. Dalam benak pelaku pesantren, “menjadi harga mati” bahwa pesantren adalah pengajaran keagamaan dan pembentuk moralitas. Riset kemudian dilakukan dengan cara investigatory research . Cara ini sangat jarang dilakukan dalam penelitian budaya.
Pesantren L Kediri sebagai salah satu “poros salafi” merupakan pesantren tradisional yang mengedepankan hikmad atas kyai. Sebuah pondok termasyhur seantero nusantara yang bernama asli “Pesantren HM”. Pesantren yang terkenal dengan ilmu kanuragan itu terletak di pinggir sungai Brantas, bagian dari kota Kediri. Pesantren ini didirikan oleh KH Abdul Karim (Manaf) dari Magelang. Pesantren ini sarat dengan cerita mistis dan kesaktian, apalagi jika dihubungkan dengan desa Lirboyo. Lirboyo awalnya dikenal sebagai “hunian” dedemit. Karena itu, tak mengherankan bila hanya mereka yang mempunyai keteguhan fisik dan batin saja yang mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di desa ini.
Cerita yang diolah dan dikenal masyarakat menyebutkan, di tahun 1910, Kyai Soleh (mertua pendiri) hendak membeli tanah untuk diserahkan kepada menantunya, Kyai Abdul Karim. Kebetulan, ada seorang penduduk yang tak lagi betah tinggal di Lirboyo, karena banyak hantu. Tanah seluas 1,785 meter persegi itu kemudian dibeli oleh Kyai Soleh. Lalu dengan segala kemampuan, Kyai Soleh memindahkan jin yang mukim di situ ke wilayah Dempul, sekitar 500 meter sebelah timur pondok, di atas kuburan tua. Lokasi itu sudah “dipagari” oleh Kyai Soleh, sehingga para jin tak bisa lagi keluar. Di atas lahan yang telah dibebaskan itu, kemudian dibangun pesantren (dari langgar) dengan kayu. Selanjutnya di tahun-tahun kemudian dibangun dengan tembok dan bangunan bermodel O dan U. Model bangunan semakin diperkuat dengan pagar saat sebelum pelaksanaan muktamar NU di tahun 1994. Model ini diambil bukan sekadar efisiensi tanah, juga mempunyai tujuan “penjagaan” dari jin dan hantu sekitar. 14 Sebuah latar mitos yang menarik untuk menjaga kesadaran komunitas penghuni pesantren hingga sekarang.
Pesantren L telah ditangani oleh generasi ketiga. Selama pengelolaannya di tahun 2004, santri dan santriwati yang menuntut ilmu kurang lebih 8.000 orang dari segala umur dan berbagai propinsi. Pengajarnya sebanyak 400 orang, belum termasuk kyai dan keluarga kyai. Yang unik adalah kebebasan merokok bagi para santri L. Padahal di kalangan ulama s alaf, masalah rokok
14 Hasil wawancara dengan seorang ustadz muda, beberapa santri, dan satu orang sepuh tetangga desa, wawancara dilakukan di Pesantren L, 20 Februari 2003.
masuk dalam kategori makruh, sesuatu yang sebaiknya dihindari. Dalam kasus ini, ditemukan adanya hubungan antara produksi tembakau Kediri beserta kepentingan ekonomi politik pabrik GG dengan fatwa ulama pesantren L. 15
Pesantren L khususnya, dan pesantren lain pada umumnya menjadi tempat untuk memberikan pengetahuan agama yang berujung pada aspek moralitas (akhlak baik) kepada para santri. Untuk berjalannya sistem pengajaran dan penyusunan moralitas, santri tidak diperkenankan melakukan kontak langsung dengan dunia luar tanpa izin pengurus (kyai dan ustadz). Telepon, televisi, radio, buku (non agama dan kitab pesantren), surat kabar, dan majalah dilarang masuk. Demikian halnya surat menyurat dalam kapasitas privacy pun disensor untuk menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi santri. Jika dilanggar, mereka langsung kena ta’jir seperti digunduli, diguyur dengan kotoran manusia, dan diboyong . Rangkaian larangan ini ditujukan untuk tetap tegaknya prinsip salaf.
Santri mengecap ketundukan ( hikmad ) pada kekuasaan kyai. Benaknya selalu dicekoki reward berupa berkah dan pengetahuan laduni dengan segala keterbatasan materi dan informasi. Demikian juga, keterkekangan dan kekumuhan dalam ruang sempit berukuran 3 x 4 M dan ukuran lain yang diatur seefisien mungkin untuk dapat dihuni oleh 12-15 orang. Ancaman ta’jir pun selalu menghantui mereka selama bertahun-tahun. Sistem yang dirasa dan diolah secara menahun tersebut secara langsung melahirkan dampak ekspresif berupa kebosanan dan tingkah laku spontanitas yang mengagetkan dan meledak-ledak. Tak jarang dalam diskusi ( mujadalah ) atau bahsul matsail (pencarian suatu hukum), para santri saling meludahi dan berucap-ucap kasar.
Kebosanan akibat sesaknya nafas dan gerak oleh sempitnya ruang, dan keterbelengguan ta’jir dalam sistem yang menahun, lambat laun membentuk semangat pembebasan dari keterbelengguan moralitas dan norma yang ada. Rangkaian akibat yang berbuah pada pe nafi an dari tujuan dasar dan manfaat mulia pesantren. Di dalam pesantren secara berulang-ulang, kerap terlontar ungkapan terkenal yang me nafi kan tujuan dasar di atas. “Santri nggosob”, “Santri soak”, “Bila santri keluar dari pesantren, seperti harimau yang siap menerkam apa dan siapa saja”, dan “bila santri melakukan kejahatan, ia tidak akan tanggung-tanggung melakukannya”. 16
15 Hasil pengamatan dan kesan mendalam ketika dilakukan amatan tentang hubungan antara pesantren dengan dunia industri sekitarnya.
16 Hasil wawancara dengan beberapa santri; Rudi (17 tahun), Aziz (15 tahun), dan Saiful (20 Tahun), 20 Pebruari 2003 di pesantren L. Ungkapan ini dikatakan telah menjadi rahasia umum, mereka mencontohkan Slamet Gundul, seorang santri sekaligus merangkap menjadi penjahat kelas berat. Disamping itu, ke”liar”an lain, mereka mencontohkan Inul Daratista (Siti Nurokhimah) sebagai seorang yang memberontak dari tradisi.
Bila di dalam penjara, bangunannya terbagi ke dalam beberapa blok yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sel. Masing-masing sel hanya memiliki ukuran kira-kira 4 x 12 M yang dihuni rata-rata 22 orang atau antara 20 - 25 orang napi. Begitu juga halnya dengan pesantren, di tiap kamarnya terdapat santri sekitar 30 - 50 orang dengan luas kamar kira-kira 8 x 9 m atau ukuran kamar yang melewati batas kelayakan rata-rata hunian. Belum lagi ditambah dengan beberapa peralatan seperti lemari, buku, pakaian, dan bekal yang makin mempersempit dan memperkumuh suasana di dalamnya. Dua lingkungan struktur ruang yang memiliki kepadatan luar biasa.
Ruang sel atau kamar yang begitu sempit dengan jumlah orang yang padat berakibat pada ketidakotonoman tindakan. Di samping itu, ruangan seperti ini dapat meningkatkan tekanan darah, mengganggu pernafasan, dan menambah adrenalin yang menimbulkan ketidakseimbangan diri dan ketidaknyamanan gerak motorik. Kondisi lingkungannya dapat menimbulkan kemarahan, sikap bermusuhan dan agresifitas tanpa disebabkan oleh adanya alasan-alasan yang jelas.
Sistem, prosedur, dan metode yang dijalankan dalam struktur ruang pesantren sama persis dengan penjara, walau tentu berbeda nama dan kapasitasnya. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, pesantren L merupakan area sasaran riset yang sepadan dalam pengkajian sosio-semiotika struktur ruang. Di dalamnya tercakup akar kesejarahan, latar, dan tanda yang disimbolkan atau tanda yang ditiadakan keberadaan dan diadakan, sehingga mampu menyusun suatu desain riset yang sangat menarik dan unik.
Jhony Indo dan Anton Medan, dua fenomena menarik untuk dikaji dalam sudut pandang tujuan penjara. Secara kasar keduanya tidak kalah dibandingkan lulusan pesantren, meskipun disadari masih banyak kekurangan. Demikian sebaliknya, Inul Daratista dan Slamet Gundul menjadi ilustrasi keterbalikan dari potensi dan tujuan pesantren. Dampak negatif yang lebih ironis dapat dilihat dari dua sosok mantan santri yang cukup melegenda itu. Slamet Gundul adalah penjahat kelas kakap mantan santri, dan Inul Daratista (Siti Nurokhimah) sebagai "ratu ngebor" yang dianggap sudah keluar dari identitas kesantrian. Nilai-nilai kesantrian akhirnya dikorbankan sebagai ekspresi luapan kebebasan yang didapatinya setelah keluar dari pesantren yang dirasa mengekang kebebasan penghuninya.
Penjara dan pesantren dalam dampak di atas mirip. Demikian juga dengan fungsinya yang sama-sama sebagai lembaga pembentukan moralitas yang menumbuhkan kesadaran kemasyarakatan dan nurani kemanusiaan. Ada upaya normalisasi pelaku yang sebelumnya terjebak pada ketidaknormalan budaya dan moralitas. Tanpa dipungkiri, normalisasi itu kadang dilakukan secara berlebihan yang mengakibatkan ketertundukan dalam sistem hubungan legal formal di penjara . Praktik di lapangannya seperti budak menghamba tuan untuk sekadar mendapatkan rekomendasi Surat Keterangan Kelakuan Baik
(SKKB). SKKB menjadi syarat pengajuan remisi dan pembebasan napi. Hal ini terjadi pula pada sistem patron client pesantren, yaitu perilaku nyenyer santri ndalem (kepatuhan santri pekerja untuk usaha para kyai) dan ide-ide mengenai ta’limu mutaallim (tata cara menuntut ilmu) dengan konsepsi sami’na wa atha’na (mendengar dan taat) yang lebih menguntungkan struktur penguasa
( masyahih ).
Prosedur teknologi pengawasan pemenjaraan dalam konsepsi penjara umum diarahkan pada normalisasi yang sesuai dengan kehendak struktur atasnya. Seolah kekuasaan negara telah dihilangkan dalam praktik di lapangan. Aturan semacam Gestichten Reglement tahun 1917 yang memuat aturan perlakuan manusiawi terhadap napi telah ditiadakan sejak tahun 1953. Akibat dari adanya sistem dan prosedur pengawasan dan diperparah kembali oleh sempitnya ruang-ruang pemenjaraan, lambat laun telah mengoyak kembali ingatan dan luka masa lalu. Proses ini berlangsung melalui upaya radikal pembentukan modus operandi baru kejahatan atau peabnormalan budaya yang diserap dan ditunjukkan melalui perilaku napi.
Kondisi seperti di atas sama modelnya dalam “permainan menyiasati” yang dilakukan para masyahih atas santri di dunia pesantren. Demikian juga dengan tindakan “mengakali aturan” yang dilakukan para santri, baik gus ataupun bukan, dalam memperoleh ruang-ruang privacy dan kebebasan bertindak. Semangat pemberontakan berlebihan dari para santri dan napi di atas dalam melawan disiplin, tradisi, dan budaya komunitas setempat merupakan akibat dari fenomena meruang yang menahun itu.
Diakui secara moralitas, manusia pada dasarnya baik bila ada ketidakbaikan, hanyalah petanda kekurangbaikan. Hakikat manusia pun mengalami perubahan sesuai konteks sosio-historisnya, seperti perubahan ruang tertentu yang menghasilkan struktur energi psiko-sosial yang disebut karakter. Karakter tidak berdiri sendiri tetapi mendapatkan rangsangan dari seluruh struktur sosial, agama, politik, dan ekonomi di sekeliling yang memberinya kesadaran dan ingatan. Menurut Luhmann (1986:34-69) proses seperti itu secara lambat tapi pasti menuju emotional conversion, rational conversion, moral conversion , dan spiritual conversion bagi pelaku struktur sosialnya.
Struktur sosial yang otoritatif dan menekan gampang merangsang sifat agresif di dalam diri manusia lain. Lingkungan sosial semacam ini lebih mendasarkan diri pada model kepemimpinan yang memilih akomodasi dari pertimbangan rasional bertujuan ( zweckkrational ), rasional nilai ( wertrational ), afektif, emosional, dan tradisional yang berusaha menampilkan sosok agresif. Tujuannya untuk menciptakan kekuatan otonomi atas kedirian manusia. Weber (1976:58) mensinyalir hubungan antara struktur atas dengan pola agresif tersebut menciptakan suatu kepribadian. Selaras dengan Weber, Erich Fromm (1973:64) menggunakan pola adaptive aggression (tindakan luar dari naluri)
dan agresi yang disebutnya non adaptive destructiveness (agresi yang memberikan rasa nikmat pelaku) bagi pembentukan karakter.
Pemisahan kepemimpinan atas ruang-ruang pemenjaraan semacam di atas mengikuti tiga pola otoritas Weberian. Pertama, otoritas tradisional , yaitu loyalitas akan otoritas terjadi karena masa lalu dan mereka yang mewakilinya. Jenis hubungan ini menuntut asal-usul loyalitas seringkali berakar pada kepercayaan atas kesakralan figur dan peristiwa sejarah tertentu. Legitimasi tradisional seperti ini dipandang tidak cocok dengan rasionalitas. Kedua, otoritas kharismatis dimana hubungan tercipta karena hadirnya individu yang luar biasa suci dan herois, sehingga memungkinkan pemilik legitimasi untuk memaksakan gagasan dan nilai pada suatu kelompok. Hubungan jenis ini selalu menuntut ketidakstabilan pelaksanaan. Kedua jenis otoritas tersebut lebih banyak diakomodasi dalam ruang pemenjaraan seperti pesantren.
Terakhir, o toritas rasional legal dimana otoritas didasarkan pada kepercayaan legalitas aturan. Si pemegang otoritas memiliki hak melakukan sesuatu menurut aturan sebelumnya. Tatanan rasional legal yang memungkinkan diketahuinya aturan mana yang secara formal betul dan dipaksakan dengan prosedur yang diterima. Kepemimpinan jenis terakhir menjadi pijakan dasar bagi prosedur teknologi ruang pemenjaraan berbentuk penjara. Tiga jenis hubungan kepemimpinan ini mampu mendorong rangsangan agresif yang berbeda dalam tubuh pelaku di setiap struktur ruang. Dampak paling akhir adalah ketertekanan, kebosanan, dan keterbelengguan.
Salah satu akibat dari pola kepemimpinan struktur yang menekan pada ruang pemenjaraan yang banyak jumlahnya adalah kebosanan. Diantaranya bisa berbentuk kebosanan pada orang , orang yang membosankan; kebosanan pada tempat : tertutup dinding, pandangan terbatas, dan ruang gerak sempit; dan sesuatu yang kronik: tidak merangsang kreativitas dan produktivitas.
Kebosanan kronik pelaku semakin ditingkatkan oleh suasana sosial politik sekeliling yang juga tidak merangsang, ditambah ingatan saat mereka bebas melakukan perbuatan. Akibatnya, di ruang pemenjaraan sering dijumpai kegiatan tidak produktif yang semata mencari kompensasi, seperti menghisap ganja, nyandu , mancean, sodomi, dan mendelikan (NK) atau prilaku meril (homo seperti warok ) , bencong (berperilaku seperti perempuan) , muter-muter ra jelas , njerit tak karuan bagi santri L. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan pelaku demi membebaskan diri dari kebosanan.
Kompensasi kebosanan yang dibungkus oleh kepentingan berbeda akan menyebabkan masalah pertentangan prinsipil, berupa counter culture bersifat laten dan nyata. Counter culture dapat berupa peristiwa penyelewengan atas norma perilaku teratur yang menyebabkan perubahan. Perubahan dapat saja mengarah kepada ketertiban, ketentraman maupun pada kejahatan dalam pola yang lebih destruktif. Perilaku yang dikualifikasikan sebagai counter culture
dan dianggap suatu kejahatan bagi struktur yang telah mapan adalah kecenderungan  menyatakan ketidakbaikan.
Counter culture yang terjadi atas moralitas baik dan benar diakibatkan dari ketidakserasian individu, khususnya saat hubungan timbal balik pengaruh antara kekuatan ekspresif dan normatif. Kekuatan ekspresif mencakup faktor psikologis dan biologis, sedangkan kekuatan normatif meliputi faktor lembaga, keluarga, agama, hukum, dan sosio-kultural. Taraf keserasian antar kekuatan itu menentukan apakah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia mematuhi norma dan perilaku teratur atau menyeleweng, hingga menimbulkan gangguan ketertiban atau peabnormalan budaya pelaku.
Penggunaan sudut pandang di atas penting untuk memposisikan intertekstualitas antar tanda ruang pemenjaraan, baik ruang penjara pada arti hakiki seperti NK atau penjara dalam arti maknawi “penjara suci” seperti pesantren. Kekuatan ruang dan kebosanan dari praktik bahasanya telah melahirkan bentuk kekerasan baru yang memenuhi aspek ekspresif dan normatif, meskipun berbeda teknologi prosedur, mitos, dan piranti. Di penjara, unsur kekuatan hegemoni administratur dan sipir terlihat melalui “cacian, pukulan, gulungan , sanksi makan, dan diisolasi dalam kamar gelap (kamar tikus)”;  dan tindakan-tindakan kelompok “kekuatan dalam sel” berupa teror, sodomi, mancean, dan kekerasan lain.
Demikian hal di “penjara suci,” kekuatan otoritatif dan kharismatik masyahih, gus, ustadz , santri senior, dan santri dalem ( nyenyer ) dengan tingkat ancaman ta’jir (diarak, dipukul, dicelupkan ke bak kakus, dan digundul), berhak menentukan berjalannya aturan. Juga pada tradisi kekuasaan santri lama terhadap santri baru. Santri baru harus menyerahkan “pajak” bagi kebutuhan santri lama, dan tak jarang santri baru pun menjadi korban meril dari santri lama yang berperilaku warok. Rangkaian kekuasaan ini telah memberi kontribusi ekspresif berbeda sesuai dengan kekuatan psikologis yang dimiliki masing-masing pelaku.
Secara semiotika struktur ruang, unsur ekspresif kebosanan merupakan titik temu ruang pemenjaraan dan penghuninya. Kebosanan pada aturan, ritual, dan ruang bangunan selalu disikapi dengan cara membenturkan kepala atau memukul-mukulkan tangan ke dinding, dan berteriak-teriak tanpa sebab yang jelas. Model bangunan penjara-penjara dan pesantren-pesantren di Indonesia banyak mengambil model huruf O dan U dengan ukuran kamar sempit (seperti 4 x 12M untuk 20-25 orang dan 2 x 1,5M, 2 x 3M, dan 3 x 4 M untuk 8-15 orang) ditambah sistem pengawasan sekeliling atau keamanan muka depan.
Dalam ilmu arsitektur, model O dan U melahirkan media penghubung antar dua teritori yang saling berkesinambungan. Model ini memiliki makna hubungan makro dan mikro antara hakikat tempat, ruang, dan waktu yang memiliki keteraturan tertentu. Pengawasan sekeliling atau muka depan dengan
konsep satu pintu gerbang melahirkan konsepsi lahir: suatu gerak dari dalam keluar (exit ) dan bukan sebagai jalan masuk (entrance ). Pintu pengawasan sebenarnya lebih diartikan sebagai pintu keluar (Suptandar, 2000:6). Karena fungsinya sebagai pintu keluar, ia menolak masuknya kekuatan-kekuatan luar. Dalam karakteristik ini, penjara dan pesantren selalu bersifat otonom dari kekuasaan atas komunitasnya. Perlu dicatat, disatu sisi sistem ini memudahkan proses pengawasan, tetapi disisi lain melahirkan sudut pandang penyempitan yang berdampak negatif.
Model bentuk ruang (pemenjaraan dalam semua arti) di atas telah disindir oleh Foucault (1977). Foucault memandang bahwa pengawasan model O atau U dengan muka depan dan keliling melahirkan ruang penyempitan yang tidak mendisiplinkan. Baginya, model ini lebih mengarah pada rangsangan melakukan agresi, sekaligus usaha membuka singkap penyempitan. Foucault cenderung mengajukan sistem panopticon, sekaligus mengakomodasi model ruang O dan U dalam bentuk tengah (H). Walau demikian, panopticon bukanlah jenis ruang pemenjaraan tawaran orisinil Foucault.
Penjara jenis panoptik di atas merupakan hasil karya militer jaman kekuasan fiktif Yulius Caesar. Modelnya telah dikenal sejak tahun 1871 seperti yang termuat dalam Postscript to the Panopticon . Versi pertama Panopticon yang dibayangkan Bentham adalah sistem pengawasan akustik 17 yang dioperasikan melalui lorong panjang yang dipantulkan dari sel-sel ke arah menara pusat yang berada di tengah. Penggunaan prinsip dissimetris dapat mencegah tahanan lari, sekalipun tidak selalu diawasi oleh pengawas. Versi ini kemudian berubah dengan pola pemusatan menara yang mengambil jalan pada sebuah latar dan dataran pengawasan secara terbuka. Tujuannya untuk mengakses seluruh ruang bangunan dengan bantuan bayangan yang dipantulkan sinar matahari. Panoptik dikemudian hari tidak sekadar dimaknai dalam arti fisik, tetapi memuat juga panoptik kesadaran seperti perasaan pelaku struktur ruang yang seolah terus diawasi (Foucault, 1977:115).
Panoptik dalam dua arti di atas ditujukan bagi prosedur sistem yang menggunakan struktur ruang pemenjaraan yang mencakup kekuasaan ( power ), kegilaan ( madness ), dan pendisiplinan ( discipline ). Penjara bagi Foucault diartikan sebagai tempat isolasi pelaku kejahatan (diukur dalam kualitas kekuasaan). Baginya, kejahatan diartikan abnormalita s sehingga masyarakat yang sehat (normal dan bermoral) tidak boleh tertulari oleh kelompok sosial yang diberi stigma patologis (agar tetap normal bertingkah disiplin). Wacana semacam ini dipraktikkan dengan cara menyediakan kapal-kapal yang
17 Pengawasan akustik adalah pola penglihatan komponen dengan cara memanfaatkan pantulan kaca (lup). Modelnya seperti seorang yang memakai kacamata dalam melihat sesuatu. Jauh menjadi dekat, barang yang kecil terlihat akan menjadi besar.
mengangkut orang-orang tidak waras ( ships of  fools ) menuju pulau terpencil, seperti Australia (abad XVI), al-Catraz (1913), NK (tahun 1917 ke dalam NK dimasukkan orang berpenyakit kusta dan pemberontak), dan Buru (1919). Lebih lanjut, penjara menjadi institusi masyarakat modern untuk mendisiplinkan pelanggar moralitas atau counter culture negatif (kejahatan) kembali menjadi normal.
Gagasan filosofis historis di atas berkesesuaian dengan tujuan dan model penjara-penjara NK, setidaknya pada dua hal. Pertama , NK sebuah pulau kecil yang dari segi geografis sedemikian terpencil, dan kedua , di dalamnya terdapat penjara-penjara yang digunakan untuk menghukum orang yang melakukan tindak kejahatan. Adapun perbedaannya terletak pada dua hal. Pertama, bentuk bangunan penjara yang ditawarkan Foucault berbeda realitas dengan bangunan penjara-penjara NK dan kedua , terjadi paradoks yang justru menggugurkan pemikiran Foucault. NK tidak lagi sebagai “rumah untuk menjalankan koreksi” ( house of correction) melainkan “pulau untuk menikmati liburan” ( island of vacation) , karena masuknya kelompok elite mapan, seperti Bob Hasan, Tommy, dan enam koruptor yang mengganggu sistem prosedur pemenjaraan.
Mana ada di penjara lain seorang napi dapat memilih dan merehab kamarnya sendiri. Mereka pun mengurusi kebutuhan makan dengan alasan takut diracun, pengawalan, dan transportasi: mobil, kapal atau helikopter dengan pembiayaan dan atas selera pribadi. Gagasan filosofis pertama terjadi sejak didirikan penjara NK secara resmi di tahun 1934. Perbedaan kedua tampak pada zaman pasca politik Orde Baru. Boleh jadi Foucault cenderung memalingkan pelaku kejahatan tidak saja berasal dari kelas bawah yang secara ekonomis sedemikian miskin. Penjahat dapat saja berasal dari kalangan atas ( high class ), bahkan yang sangat dekat dengan kekuasaan atau justru menjadi bagian integral dari kekuasaan itu. Pada akhirnya akan mudah memunculkan kompromi-kompromi prosedur.
Demikian juga yang terjadi di pesantren L, kompromi sering dilakukan terhadap para gus (keluarga kyai) yang sebenarnya telah melakukan tindakan menyalahi aturan. Tak jarang para gus ini bertindak macam-macam, seperti membawa buku porno, keluar dari pondok seenaknya, bahkan (menurut beberapa informan) ada beberapa gus berperilaku warok yang me meril santri anak-anak. Juga banyak dari mereka yang menunggak dan tidak mau membayar listrik ataupun kewajiban lain. Para pengurus pondok tidak berani menindak mereka, karena takut disuruh boyong keluar dari pesantren. Bahkan sebaliknya, para pengurus mengeluarkan keputusan untuk membebaskan para kyai, ustadz, dan gus dari kewajiban membayar listrik dan kewajiban lain.
Pemberian simbol atas tanda penghuni pun berbeda pada struktur ruang pemenjaraan. Jika pelaku kriminal itu berasal dari golongan masyarakat jelata, tidak layak memiliki tanda atau nama ( anonim ). Mereka sekadar memiliki
nomor dada dan register sebagai representasi kedirian, baik yang berhubungan pada kebutuhan non fisik (kasus 304, 306, menunjukkan kualitas dan pasal kejahatan) atau fisik (kiriman wesel, perintah, dan SKKB). Sebaliknya, bila si pelaku kejahatan orang kaya atau sedemikian berkuasa, tanda, nama, dan bentuk bangunan penjaranya pun sedemikian penting dan bermakna. Pada dataran ini gagasan Foucault mengenai pulau terpencil yang dijadikan penyingkiran atau penjara sebagai ruang pendisiplinan (penormalan) perlu dikritisi kembali. Dalam bahasa yang berbeda, pesantren pun menggunakan pemilahan bagi pelaku resosialisasi dan pembelajaran di dalamnya. Sebutan gus , santri ndalem, atau santri awam merupakan identitas yang sengaja dilekatkan untuk memberikan perbedaan itu.
Foucault melihat penjara secara historis sebagai tempat menghukum yang merupakan pengganti hukum siksa tubuh kelewat kejam yang dipertontonkan kepada masyarakat. Mereka dipaksa untuk tetap diam di dalam ruang-ruang tertutup dimana tempat itu menjadi tempat yang mendisiplinkan. Saking menahunnya di dalam tempat itu beserta kegiatannya, berdampak pada unsur ekspresif berupa kebosanan bagi para pelaku. Kebosanan tersebut lambat laun terolah dalam kesadaran, sehingga membentuk semangat pembebasan dari keterbelengguan moralitas dan norma yang ada. Terkenal ungkapan “jika napi keluar NK seperti harimau yang siap menerkam” dan “bila melakukan kejahatan tidak tanggung-tanggung lewat (matinya)”. 18 Seolah penjara sebagai tempat mendisiplinkan dan tempat normalisasi tidak berfungsi. Bahkan sebaliknya menjadi sarana pembelajaran modus kejahatan baru, disertai dengan kebanggaan atas tingkat kualitas pencitraan sebagai mantan NK. Biasanya dilabelkan dalam bentuk tattoo pada tubuh mereka.
Ruang pemenjaraan menjadi tanda adanya kekuasaan secara politis, efek bahasa, dan simbol atas materi fisik dan non fisik. Di dalam tanda nya pun memiliki penanda (kata itu sendiri) dan petanda (tempat nyata dimana moralitas direhabilitasi “dinormalbudayakan”, pembentukan moralitas baru, ataupun sebaliknya pembentuk modus operandi dengan adanya sistem yang jelas dan tidak terpisah-pisahkan). Kesatuan antara kata dan kenyataan itulah yang membuat ruang pemenjaraan menjadi tanda, sehingga dapat dihubungkan (intertekstualitas ) dengan tanda-tanda lain. Pada akhirnya, tiap-tiap tanda mempunyai hubungan eksternal, misalnya menghasilkan kesimpulan bahwa penjara sebagai gaya hidup orang jahat, dan pesantren (di satu sisi) sebagai gaya hidup orang alim.
18 Hasil wawancara dengan 67 orang napi di penjara-penjara NK. Dalam tiga tahap periodik riset tahun 2003-2004, mereka selalu mengulang-ulang ungkapan di atas kepada peneliti.

## E. Kepekaan terhadap Budaya (dalam) Jejaring Tanda
Secara mendasar penjara adalah institusi untuk rehabilitasi dan reintegrasi sejumlah populasi tertentu dari masyarakat yang dikategorikan (dari perspektif hukum, psikologis, filosofis) mengancam kebaikan yang lebih luas. Penjara menakar sebuah ancaman (kejahatan) dengan pengurungan, didasari tesis setiap kejahatan berarti mengurangi kebebasan dasariah seseorang atau lebih. Dengan sendirinya, ganjaran paling adil (selain ganjaran lainnya seperti denda) adalah mengurangi sejumlah porsi kebebasan esensial pelaku kejahatan tersebut.
Keseluruhan sistem (sosial) direhabilitasi dan pelaku diisolasi untuk ‘menunaikan kewajiban’ sosialnya. Bisa digambarkan bahwa kejahatan merupakan tuturan ( parole ), sedangkan masyarakat yang dilanggar kebebasannya pada level tertentu dapat disebut langue. Hukuman adalah signifikasi. 19 Pesan sosial (sosialisasi sistem) pada keseluruhan populasi sistem yang diandaikan terstruktur itu terlaksana sudah.
Penjara sebagai institusi tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat yang menghidupinya, baik secara material maupun dari segi ide. Otoritas penjara adalah transfer otoritas sosial yang berkuasa pada sejumlah subyek, baik sebagai pemegang otoritas berikut perangkatnya maupun subyek yang menjadi obyek otoritas sosial. Karenanya, stratifikasi itu sekaligus mendeskripsikan polarisasi posisi dan otoritas sosial. Tanda paling kelihatan dari stratifikasi dan dikotomi itu adalah “ruang kurungan” atau “ruang pengukung” yang didefinisikan dan disusun menurut kaidah tertentu. Yang paling kelihatan adalah kesederhanaan simetri dan keterhubungan satu ruang dengan ruang lainnya.
Dengan fungsi yang berbeda, namun mempunyai unsur material dan segi ide yang hampir mirip, pesantren menjadi tempat meruang yang tidak memberikan akses kebebasan secara berlebih bagi pelaku di dalamnya. Otoritas sosial sengaja dimainkan untuk melanggengkan adanya strafikasi sosial. Tujuannya agar tercipta kontrol tanpa perlawanan. Tempat meruangnya hampir mirip dengan prosedur yang ditetapkan dalam arti penjara sesungguhnya. Ruang pembelajaran seolah menjadi ruang pemenjaraan dimana pelaku santri ditetapkan dalam “kurungan kamar” yang sempit dan harus menerima berbagai aturan yang mendisiplinkan.
19 Penulisan kata ‘signifikasi’ menjadi pilihan dalam tulisan ini (bukan signifikansi) karena terkait dengan kata Latin signification sebagai akar katanya secara etimologis. Signifikasi, sesuai dengan alur etimologis significatio ( signum: tanda dan facere: membuat) terkait dengan hal menunjuk atau hal menyatakan. Signifikasi merupakan peristiwa abstrak tentang penandaan itu sendiri. Di dalam signifikasi, terdapat 3 macam hubungan antar tanda, yakni: simbolik, paradigmatik dan sintagmatik (Sunardi, 2002:47-60).
Ruang (pemenjaraan) pun dibuat sangat teratur, monoton, terukur dengan aksesoris seminim mungkin. Ruang didesain untuk menutup akses ke dunia luar semaksimal mungkin (dinding, ketinggian dinding, dan ketebalan yang menjadi pemisah sekaligus batas absolut kebebasan dan pelanggaran kebebasan). Sementara itu, bagian ruang lain dibuat saling menghadap dengan ruang di depannya yang juga didesain menurut cara serupa. Terjadilah ruang menjadi komunal setiap saat sebab privasi yang sangat minimal itu tadi juga tak bisa ditutupi dari pandangan luar (Cohen dan Taylor, 1974).
Sementara itu, ruang terkait langsung dengan mekanisme manajemen waktu yang disusun berdasarkan kalkulasi yang dibuat sangat minim. Kreativitas pribadi ataupun kelompok diganti dengan pengaturan rutinitas dan monotonisme perilaku. Internalisasi ini paling tampak dari perasaan termonitor terus-menerus, bahkan menjadi sebuah proses pembelajaran juru monitor bagi diri sendiri dan sesama secara efektif (panoptik kesadaran). Kehidupan monoton nyaris sama dari hari ke hari, diawasi secara mandiri-ketat 24 jam sehari dengan perilaku-perilaku yang diidealisasikan secara moral-religius (baik, tidak pernah berkelahi, benar, patuh, dan suka menolong ‘ Bapake ’ dan kyainya). Ada semacam obsesi pada simplisitas keteraturan dan akurasi perilaku berbanding lurus dengan kecenderungan rasa bersalah yang kompulsif.
Inilah kontradiksi ruang pemenjaraan antara penjara dan pesantren yang paling sublim. Keduanya hendak mendidik pribadi seseorang, namun privasi yang sangat penting bagi pengembangan jati diri dan daya-daya reflektif seseorang justru sangat kurang. Sebaliknya, ruang yang ada didesain menurut tingkat prioritas pengawasan dan cost control . Kejahatan di ruang sidang diberlakukan secara spesifik dan personal, sedangkan di penjara justru yang bersangkutan dipaksa berbagi sebuah ruang ‘milik’ komunitas tanpa batas fisik jelas. Tidak pernah ada “milik” dalam arti permanen, akan tetapi menarik untuk melihat perasaan umum ketakutan campur kegirangan menghadapi momen pembebasan, pernyataan ‘betah’ atau ‘belum betah’ justru menetap di ruang pemenjaraan, karena tidak ada lagi tempat di tempat asal dengan berbagai alasan.
Batas-batas pengukur otoritas yang ada lebih banyak ditetapkan berdasarkan konvensi turun-temurun, hirarkhi kekuasaan berdasarkan pengaruh (fisik, intelektual, spiritual atau tingkat kejahatan/senioritas di dunia hitam dan pesantren), kedekatan dengan struktur atas (Kalapas, masyahih , pengurus, gus, keamanan, sipir), atau berdasarkan asosiasi kepemilikan (kasur misalnya menjadi batas fisik wilayah seseorang di dalam ruangan yang biasanya over populated ). Pembongkaran logika semacam apa yang perlu dikembangkan untuk memberi batasan atas privasi dan kepemilikan real atas sejumlah ruang tertentu dan bagaimana ruang-ruang ini bisa dibagi (untuk usaha gorengan, mie atau jualan kitab misalnya).
Padahal proses signifikasi ruang tak mungkin dipisahkan dari kesadaran yang berada di dalamnya. Manusia adalah makhluk yang meruang. Ia membutuhkan ruang, selain menamai ruang dan mendayagunakannya baik untuk konsumsi, produksi maupun distribusi. Berbagai aspek sosial dari yang paling indrawi (makan, minum, imajinasi, dan bermain) hingga yang paling abstrak dan kompleks (kekuasaan, religiositas, seni, budaya, dan penelitian) membutuhkan ruang sekaligus menghasilkan kesadaran ruang sembari menciptakan corak-corak baru meruang. Ruang hakikatnya merupakan korelasi konseptual lapis-lapis kesadaran (berkorelasi dengan aktivitas proses-proses mental) dan realisasi fisik. Artinya, ruang tidak pernah melulu subyektif ataupun obyektif. Ruang adalah rentang kompromi sebagaimana yang diciptakan dan dialami kesadaran (identitas, pengaruh/jangkauan, kekuasaan, sosialitas, dan kepemilikan).
Penjara adalah ruang yang diturunkan dari pengertian dan pengalaman masyarakat untuk tujuan rehabilitasi, remedi, retribusi, penormalan, dan reintegrasi sosial. Inilah tafsiran praktis konsep keadilan dan demokrasi. Ruang yang ada adalah ruang ekspor, ruang yang didelegasikan pada sejumlah subyek otoritas mewakili keseluruhan komunitas sosial untuk menunaikan kewajiban mendisiplinkan warganya yang melenceng dari ekspektasi-ekspektasi. Tidak heran, sangat mungkin mengendap perasaan bahwa mereka yang dibina adalah mereka yang tidak punya ruang/tempat di lingkungan sosial. Juga bisa menghasilkan perasaan terbelenggu bagi pemegang otoritas di lapangan, karena praktis secara langsung menjadi ‘pelayan’ kaum terbuang.
Meruang berarti mengisolasi diri dan mengurung diri dari bentuk-bentuk pelayanan sosial umumnya. Sementara itu, bagi napi dan santri, meruang berarti bertahan hidup dengan mencoba hidup dalam ruang yang ada seperti apapun itu termasuk dengan harus menciptakan ruang-ruang imajiner. Proses kreatif menciptakan ruang-ruang imajiner ataupun imaji-imaji ruang dan meruang ini sangat penting dan menarik untuk digali atau dibongkar baik mekanisme, proses, arah, dan efeknya pada tataran individu maupun kolektif. Tentu juga menarik mengamati bagaimana ini terjadi pada level pengelola ruang pemenjaraan dan bagaimana interaksi kedua kelompok ini didorong dan dipengaruhi oleh proses-proses kreatif di atas.
Penjara dan pesantren adalah kasus ruang yang sangat istimewa. Ketika dorongan dan kemampuan kreatif meruang direduksi menjadi survival , menunggu saat pembebasan atau kasus terpidana ‘terlalu’ hukuman panjang, seumur hidup (SH) atau mati (MT), atau seorang santri yang harus menyelesaikan masa pengabdian sekian tahun lamanya sekadar untuk melewati waktu yang tak bergerak, meruang menjadi barang sangat langka (permintaan sangat tinggi, ketersediaan sangat terbatas, alhasil harganya sangat tinggi).
Ketika ruang terkait langsung dengan wacana, prosedur teknologi, aparatus dan subyek sepenuhnya tergantung pada hubungan kekuasaan yang
seringkali anonim (diekspor dari luar namun tak pernah/tak dapat tersentuh pihak yang harus hidup di dalam dan menghidupinya). Meruang ‘bukan menjadi pilihan’ tapi nyaris sebuah ketiadaan pilihan kecuali merepresi diri dan ‘menerima nasib’. Dari sudut ini, ruang penjara=pesantren adalah disfungsionalitas yang dimaknai secara intens, terkadang ‘terlalu’ intens. Dengan demikian, ruang pemenjaraan mempunyai potensi untuk berbuat jahat dengan terbentuknya modus operandi baru dan peabnormalan budaya pelaku di dalamnya.

## E. Penutup
Tanda semiotika yang dimaksud di sini bukan hanya tanda-tanda linguistik seperti kata (teks), namun menjadi translinguistik seperti yang diungkap Gottdiener (1995). Translinguistik nya berupa obyek kenyataan seperti tembok dan model ruang pemenjaraan. Artinya, latar yang ditampilkan merupakan intertekstualitas tanda. Penjara sebagai teks yang dikontekskan dengan sesuatu yang menandai dan yang tertanda melahirkan pemaknaan model ruang pemenjaraan secara ekspresif dan normatif. Tanda tentunya mempunyai makna intern dan eksternal dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam arti ini, penjara seperti NK atau pesantren sekalipun dengan model O atau U awalnya berusaha melakukan pembentukan moralitas dengan memalingkan semua latar dari penanda (kejahatan atau ketidakbisaan dan keabnormalan masa lalu).
Namun dalam perkembangannya, model ruang di atas telah memberikan dampak bagi mentalitas pelaku di dalamnya. Ruang yang jahat dalam arti penjara dan ruang yang baik dalam arti pesantren, pada akhirnya berujung pada proses sebuah pemenjaraan yang berakibat fatal pada kondisi unmoralitas atau sebut saja pengabnormalan. Tujuan resosialisasi, pembelajaran kemandirian, dan peningkatan akhlakul karimah harus rela bergulat dalam persaingan mengatasi keterbatasan ruang-ruang privacy nya.
Ruangan yang sangat terbatas dengan jeruji teralis, dinding yang kokoh, kelembaban udara yang pengap, tempat yang kumuh, dan makan seadanya, secara fisik sudah dapat menciptakan kondisi yang yang tidak sehat. Ekologi penjara dan pesantren yang tidak bersahabat dengan interaksi yang sangat terbatas, sangat mungkin menciptakan perilaku yang tidak baik.
Munculnya fenomena "melarikan diri" dan “boyongan” dari penjara dan pesantren adalah suatu bukti nyata bahwa kehidupan di dalam ruang-ruang tersebut sangatlah tidak mengenakkan. Para penghuninya merasa dibatasi dan ditekan atas kebebasan diri. Segala yang dilakukan harus berdasarkan sistem yang berlaku di dalamnya. Salah sedikit akan menanggung akibat. Berbagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan membuat para napi berusaha untuk
segera bebas dari hukuman tersebut, namun penjara telah memenjarakan keinginan diri itu. Oleh karenanya, sangat manusiawi bila para napi berusaha keluar atau melarikan diri dari penjara. Inilah proses adaptasi dan rehabilitasi yang harus dijalani oleh si terhukum. Dari proses tersebut memunculkan suatu kepribadian dan perilaku yang baru. Di sinilah muncul suatu perubahan karakter individu.
Sementara itu, pesantren pun menjadi tempat pembinaan, pembelajaran, dan rehabilitasi moral para santri, di samping pula pembinaan ilmu-ilmu agama. Dalam prosesnya, pesantren memerankan sistem senioritas dan bapakisme secara mendasar, terutama pada pesantren L. Dalam arti bahwa para santri harus bersikap pasif terhadap para senior, terlebih lagi pada pimpinan pondok pesantren, dan harus bersikap aktif atas segala perintah atasannya. Mereka dituntut untuk tunduk dan patuh ( sami'na wa atha'na ).
Jika terjadi pelanggaran atau pembangkangan atas aturan dan perintah, “tanpa tedeng aling-aling” mereka mendapatkan ta’jir atau hukuman, sekalipun alasan pembangkangan mereka rasional. Misalnya, pembangkangan yang dilakukan santri karena ingin mendapat hiburan, fasilitas, dan informasi global via media elektronik, yang memang bertentangan dengan peraturan pesantren L. Jadi, secara garis besar tidak tersedia bagi para santri untuk menolak atau melakukan counter culture di lingkungan pesantren.
Seseorang yang mulai hidup di pemenjaraan entah sebagai napi atau santri akan mendapati kehidupan yang baru/asing baginya. Hidup dengan komunitas baru, hidup dengan pola kehidupan baru, hidup dibawah peraturan baru, yakni suatu kehidupan yang potensial mereduksi nilai-nilai kebebasan pribadi. Dengan demikian, sangat dimungkinkan bahwa kehidupan di ruang pemenjaraan sangat berpengaruh pada pembentukan, dan bahkan, perubahan kepribadian dan perilaku para penghuninya.
Pertanyaan kemudian adalah bagaimana tujuan dari dua lembaga di atas dapat berjalan baik tanpa harus menutup ruang privacy dan tanpa penggunaan prosedur teknologi yang membelenggu secara berlebihan bagi komunitas di dalamnya. Bagaimana kemudian parole kejahatan dan atau penciptaan akhlakul karimah yang baik dapat terwujud dalam lingkaran penanda tanpa harus menjadikan petanda (konsepsi mental) berubah kepada abnormalitas sebelumnya. Tanda struktur ruangnya harus dibuat seluas, seasri, dan sefleksibel mungkin. Disamping memungkinkan terciptanya daya-daya kreatif dan inovatif, juga perenungan atas suatu abnormalitas dapat menemukan momennya, sehingga mempunyai arah pada pola yang bersifat normal. Normalitas dalam arti moralitas ataupun normalitas dalam arti budaya.

## Daftar Pustaka
Agger, Gunhild. 1990. Intertextuality Revisited: Dialogues and Negotiations in Media Studies. Aalborg: Aalborg University.
Barthes, Roland. 1981 The Elements of Semiology. NY: Hill&Wang
-------------. 1988. The Semiotics Challenge. New York: Hill&Wang.
-------------, 1988. “The Imagination of the Sign” dalam Image, Music and Text . New York: Hill and Wang.
Bourdieu, Pierre. 1993. The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature Pierre Bourdieu. Randall Johnson (ed). Columbia: Columbia University Press.
Cobley, Paul dan Litza Jansz. 2003. “ Semiotics For Beginners” //www.aber. ac.uk/ media/ Documents/S4B/sem09 html.
Collins, Denis E. 1977. Paulo Freire: His Life, Works and Thought . New York: Paulist.
Dhofier, Zamakhsyari. 1987. Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Yogyakarta: LKiS.
Eco, Umberto. 1979. A Theory of Semiotics. Bloominton: Indiana University Press.
Foucault, Michel. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison . New York: Penguin Books.
------------. 1990. The Care of the Self: The History of  Sexsuality. vol 3. Robert Hurley: Penguin Books.
Freud, Sigmund. 1960. The Psychopathology of Everday Life. German: Standard
Edition.
Fromm, Erich. 1967. The Anatomy of Human Destructiveness. New York: Rinehart Instons.
Gottdiener, Mark. 1995. Posmodern Semiotic: Material Culture and the Forms of Posmodern Life. Oxford: Blackwell.
Hawkes, Terence. 1977. New Accents: Structuralism and Semiotics . London: Methuen Co.
Hawthorne, Nathaniel. 2004. Scarlet Letter. Yogyakarta: Narasi.
Hebdige, Dick. 2001. “Subculture: The Meaning of Style (reprinted edition)”, dalam www.aber.ac.uk/ media/Documents. hal. 117.
Humaedi, M. Alie., dkk. 2004. Laporan Substantif Sementara Riset Budaya Penjara dan Pesantren: Semiotika Struktur Ruang Penjara Nusakambangan dan Pesantren Lirboyo terhadap Intertekstualitas Pembentukan Budaya dan Moralitas . Yogyakarta: IRB-USD dan KRT.
-------------. 2005. Catatan Lapangan dan Wawancara . Yogyakarta: IRB-USD dan KRT.
Jatman, Darmanto. 2002. “Pringgitan: Pidana Kunjara” dalam Jurnal Lintas Budaya , edisi Oktober, hlm. 17.
Luhmann, N. 1986. “The Individuality of the Individual: Historical Meanings and Contemporary Problems” dalam T.C. Heller, dkk. Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought . Stanford: Stanford Universuty Press.
Nöth, Winfried. 1990. A Handbook of Semiotics. New York: Hill and Wang.
Pradja, Achmad S Soemadi, dan Romli Atmasasmita. 1979. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: Bina Cipta
Panjaitan, P. Irwan, dan Pandapotan Simorangkir. 1995. Lembaga Pemasyarakatan: Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Harapan.
Riffaterre, Michel. 1978. Semiotic of Poetry . London: Indiana University Press.
Strauss , Claude Levi. 1979. Structural Anthropology. New York: Ancor.
Sunardi, St. 2002. Semiotika Negativa. Yogyakarta: Kanal.
Suptandar, J. Pamudji. 2000. “Makna Arsitektur dan Desain” dalam Kompas . hlm. 6, Mei.
Suryobroto, Bahruddin. 1982. “Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa” dalam Jurnal Prisma , Jakarta: LP3ES. Mei.
Thibault, Paul J. 1996. “Saussure and Beyond: Renewing Semiotic Foundations” dalam Thibault, Paul J. dkk. 1996. Re-reading Saussure. The dynamics of signs in social life. London and New York: Routledge.
Verhaar, AJW. 1999. Filsafat yang Berkesudahan. Yogyakarta: Kanisius.
Weber, Max. 1976. The Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. Trans. T. Parson. New York: Charles Scribner.

## Catatan tambahan:
Content analysis terhadap 65 artikel berita tentang penjara dan pesantren di harian KOMPAS dan SUARA MERDEKA
Wawancara dan pengamatan