## UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL
(Belajar dari Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di

## Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak)

## Ahmad Taufiq, Dewi Erowati dan Wijayanto

## Abstract
Government makes policy to solve problems affecting people in society. Making policy means deciding  what  is  and  is  not  a  problem,  choosing  which  problem  to solve, and  deciding  how  to solve them  to benefit  society.  P2KP(Urban  Poverty  Project)    program,  one  of those  programs  to solve  the poverty problem in urban area. P2KP program implelemented poverty alleviation in urban area based on three pillars of empowerment. Firstly, physical empowerment; secondly, economic empowerment; thirdly,  social  empowerment.  The  study  found  that  P2KP  program  are  successfully  implemented  in physical and social empowerment. It is necessarily have to investigate further research to answer that the program unsuccessfully implemented in economic empowerment.
Key-word : Poverty alleviation, urban area, economic and social  empowerment

## A. PENDAHULUAN
“ Hidup  adalah  pilihan,  kita  tidak  bisa  memilih  dilahirkan  oleh  siapa ” demikian  kalimat    bijak  yang  sering  kita  dengar.  Oleh  karenanya  jikalau orang-orang  miskin  mendengar  kalimat  tersebut  tentulah  mereka  tidak  mau dilahirkan  dalam  keluarga  miskin.  Mereka  menjadi  miskin  bisa  dikarenakan ketidakberuntungan  situasi  ( deprivation  trap )  atau  bisa  juga  mereka  miskin karena dimiskinkan atau yang kita kenal sebagai kemiskinan  struktural (Lihat Muhajir,  2005:3-5;  Chambers,  1987:145-148;  Soemardjan,  1980:5).  Untuk mengurangi  kemiskinan  baik  dikarenakan  oleh  ketidakberuntungan  tadi  atau oleh  sebab-sebab  struktur  yang  membelenggu  penduduk  miskin,  deretan program pengentasan kemiskinan telah banyak diluncurkan oleh pemerintah, mulai  dari  Inpres  Desa  Tertinggal  (lDT),  Program  Tabungan  Kesejahteraan
Rakyat  Kredit  Usaha  untuk  Kesejahteraan  Rakyat  (Takesra-Kukesra), Program  Penanggulangan  Dampak  Krisis  Ekonomi  (PDM-DKE),  dan Program  Jaring  Pengaman  Sosial  Bidang  Kesehatan  (JPS-BK).  Kemudian juga diteruskan dengan bergulirnya Program Subsidi Langsung Tunai/Bantuan Langsung Tunai (SLT/BLT) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kesemua program tersebut memiliki satu tujuan utama yaitu berupaya untuk mengentaskan  masyarakat  dari  kemiskinan  dalam  suatu  rangkaian  program pemberdayaan.  Bila  dicermati,  terdapat  beberapa  kelemahan  mendasar  dari berbagai  program  pengentasan  kemiskinan  selama  ini .  Pertama, tidak  optimalnya mekanisme  pemberdayaan  warga  miskin.  Hal  ini  terjadi  karena  program  lebih bersifat dan berorientasi pada „belas kasihan‟ sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai “dana bantuan cuma-cuma” dari pemerintah. Kedua , asumsi yang dibangun lebih  menekankan  bahwa  warga  miskin  membutuhkan  modal.  Konsep  ini dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh warga miskin.  Muaranya adalah rendahnya tingkat  perubahan terhadap cara pandang,  sikap,  dan  perilaku  warga  miskin  dan  warga  masyarakat  lainnya dalam  memahami  akar  kemiskinan. Ketiga, program  pemberdayaan  lebih dimaknai  secara  parsial,  misalnya  titik  berat  kegiatan  program  hanya mengintervensi  pada  satu  aspek  saja,  seperti  aspek  ekonomi  atau  aspek fisik, belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu (Lihat: Fathurrohman, 2007 : 5).
P2KP  adalah  program  penanggulangan  kemiskinan  di  perkotaan  yang memiliki  pendekatan  integratif,  yakni  dilakukan  dengan  memadukan  antara daya  fisik,  ekonomi,  dan  sosial  (lihat  Gambar  1.1).  Filosofi  pemberdayaan lebih  diarahkan  pada  proses  pembelajaran  warga  miskin  dengan  perubahan
pengetahuan,  sikap,  dan  perilaku  kelompok  miskin  secara  lebih  konstruktif. Sebetulnya P2KP bukanlah satu-satunya program penanggulangan kemiskinan  yang  dilakukan  di  perkotaan.  Ada  beberapa  program  yang sebelumnya  telah  berjalan,  seperti Kampung  Improvement  Programme (KIP), Community  Based  Development (CBO),  Pembangunan  Perumahan  Bertumpu pada  Kelompok  (P2BPK),  dan  Gerakan  Terpadu  Pengentasan  Kemiskinan (Raskin). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dirancang sebagai  suatu  program  yang  menggunakan  pendekatan  pembelajaran  dan pemberdayaan  kepada  warga  masyarakat  miskin.  Dengan  demikian,  dua aspek  ini  selalu  menjadi  orientasi  dari  keseluruhan  proses  kegiatan  P2KP. Pembelajaran  mengandung  maksud  program  P2KP  merupakan  media  bagi masyarakat  miskin  untuk  belajar  dan  berusaha.  Sementara  itu,  kegiatan P2KP  dimaksudkan  untuk  memberdayakan  masyarakat  sehingga  mampu mandiri dan pada akhirnya program diharapkan akan berkelanjutan.
P2KP  dirancang  sebagai  program  yang  berbeda  dibandingkan  dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang pernah dilakukan  di  Indonesia.  Paling  tidak  terdapat  tiga  aspek  penting  yang  perlu memperoleh  perhatian(Lihat:  Fathurrohman,  2007:3-4). Pertama, program  ini berupaya  menanggulangi  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  masyarakat dalam  bentuk  gerakan  bersama  dalam  komunitas. Kedua, P2KP  memadukan tiga  aspek  pemberdayaan,  yakni  daya  fisik,  daya  ekonomi,  dan  daya  sosial, ke  dalam  sebuah  konsep  yang  dinamakan  Tridaya. Ketiga, program pemberdayaan yang ditawarkan P2KP dilakukan sebagai proses pembelajaran dan penguatan kesadaran kritis masyarakat.
Konsep  pembangunan  atau  pengembangan  masyarakat  lokal  ( local
community  development )  muncul  sebagai  reaksi  terhadap  pembangunan  nasional yang  memiliki  bias-bias  kekuasaan,  yang  menempatkan  penguasa  dengan kepentingannya  pada  posisi  dominan.  Setiap  usaha  pembangunan  dan pengembangan  masyarakat  lokal  paling  tidak  mensyaratkan  empat  hal,  yakni: Pertama , usaha itu mengharuskan pengenalan karakter yang khas secara saksama sehingga pendekatan yang digunakan dapat sejalan dengan sifat-sifat masyarakat; Kedua ;  adanya  partisipasi  masyarakat  karena  masyarakat  memiliki  preferensi- preferensi  dalam  berbagai  bentuk; Ketiga ,  adanya  pembelaan  terhadap  status marginal; Keempat ,  pemanfaatan  sumber  daya  dan  kekuatan  dari  dalam  [Lihat:
Abdullah,  2007:13-14;  Usman,  2003:11-13;  lihat  juga,  Adi  (2001:46-48),  Ife (1995:131-175)].
Dengan  menggunakan  cara  tersebut  di  atas,  kegiatan  P2KP  tidak sekadar  sebagai  "proyek"  pengentasan  kemiskinan,  tetapi  merupakan program  pembelajaran  bagi  warga/kelompok  miskin  untuk  menjadi  berdaya. Dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yaitu:
(1).  Apakah  kegiatan  pengembangan  tridaya  (fisik,  ekonomi  dan  sosial) dapat mengurangi  angka kemiskinan di masyarakat?
(2).  Bagaimana  intensitas  dan  partisipasi  masyarakat  miskin  dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat?
(3).  Apakah P2KP telah memanfaatkan potensi-potensi sosial budaya lokal?
Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Hal ini dikarenakan  penelitian  ini  berupaya  untuk  menghasilkan  gambaran  mengenai dampak  program  pengentasan  kemiskinan  P2KP  di  Kelurahan  Bintoro  Kecamatan
Demak  Kabupaten  Demak  berdasarkan  pada  tiga  sumber  informasi  pengelola kegiatan,  pemangku  kepentingan  dan  penduduk  miskin  itu  sendiri,    yang  dikenal sebagai triangulation [Lihat:Katleen  de  Marris,  2004:59-60,  Stephen  D  Lapan,
2004:242-243; lihat juga, Neuman 2000, 21-23; Moleong 2000: 112].
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kelurahan  Bintoro  Kecamatan  Demak Kabupaten  Demak.  Alasan  penentuan  lokasi  ini  dikarenakan  program  Kabupaten Demak termasuk persentase penduduk miskinnya tinggi di Jawa Tengah (40,01 %), sedangkan  pada  tingkat  Kabupaten  Demak,  Kelurahan  Bintoro  merupakan Kelurahan yang paling tinggi persentase penduduk miskinnya (45,50 %).
Teknik  pemilihan  informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah non probability  sampling. Informan  yang  ditentukan  dalam  penelitian  dibagi  dalam  tiga kelompok  ( triangulation ),  yaitu;  unsur  pemerintah,  unsur  tokoh    masyarakat  dan unsur  kelompok  masyarakat  itu  sendiri  (khususnya  yang  miskin).  Adapun  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Sedangkan teknik analisa data adalah sebagai berikut: (1) Melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian  hasil  data  secara  menyeluruh,  baik  dari  hasil  wawancara  maupun dokumentasi,  (2)  Reduksi  data,  (3)  Penyusunan  ke  dalam  satuan-satuan,  (4) Kategorisasi, (5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakannya, dan (6) analisa dan penafsiran data berdasar teori dan konsep yang digunakan.

## Gambar 1.1

## Model Penanggulangan Kemiskinan P2KP

## Penanggulangan Kemiskinan Sebelum P2KP
Kampung ImprovementProgramme Masyarakat Miskin Perkotaan Sebelum P2KP 1. Konsentrasi aspek fisik 2. Belum ada mekanisme pemberdayaan

## B. PEMBAHASAN
Program  daya  fisik  dan  daya  sosial  lebih  berhasil  dibandingkan  dengan program  daya  ekonomi.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  keberhasilan  dalam program  daya  fisik  yakni  berupa  stimulan  untuk  pengaspalan  jalan  sebesar  Rp  1 Juta  dan  pemberian  bantuan  fakir  miskin.  Program  daya  ekonomi  tidak  berhasil
Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok P2BK)
INTERVENSI P2KP
 KETERPADUAN KONSEP TRIDAYA : BIDANG FISIK, EKONOMI, DAN SOSIAL
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Pengetahuan, Sikap, Perilaku
 IMPLEMENTASI PRINSIP GOODGOVERNANC E BERDAYA MISKIN MANDIRI Gambar 1.1 MADANI Tujuan BELAJAR
MELAKUKAN
PERBAIKAN SIKAP, PERILA-KU, CARA
PANDANG
BELAJAR BERSINERGI DI ANTARA MASYARAKAT HASIL YANG DIHARAPKAN PENYIAPAN MASYARAKAT OLEH FASKEL TERJADINYA
SINERGI ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMDA PEMBANGUNAN
FISIK SECARA TERPADU DENGAN PENGELOLAAN MANDIRI BENTUK KEGIATAN DAMPAK SETELAH P2KP 1. PENGUATAN AKSES FISIK, EKONOMI DAN SOSIAL 2. PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
3. MASYARAKAT BERDAYA MANDIRI, DAN MADANI APLIKASI RENCANA KEGIATAN BELAJAR
MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN
BELAJAR MAMPU MENGAKSES SUMBER DAYA DI SEKITAR BELAJAR KEMITRAAN MASYARAKAT PEMDA BELAJAR MEMBANGUN
WILAYAH SECARA TERPADU PENELADANAN PRINSIP DAN NILAI LUHUR KEMANUSIAAN LEMBAGA MASYARAKAT YG
REPRESEN-TATIF DAN MENGAKAR MENCER- MINKAN TRIDAYA SEMATA UNTUK PENANGGU-
LANGAN
KEMISKINAN
BERHASIL
BERMITRA DENGAN SUMBERDAYA
LAIN
PEMBENTUKAN
BKM
PEMBUATAN PJM PRONANGKIS
PEMANFAATAN DANA BJM
SINERGI
PAKET PEMBANGUNAN KEBERSAMAAN
karena  terjadi  kemacetan.  Secara  keseluruhan  program  P2KP  ini  telah  berhasil menumbuhkan dan meningkatkan kebersamaan atau keswadayaan terutama untuk kegiatan-kegiatan  fisik  dan  sosial.  Hal  tersebut  menunjukkan  sisi  positif  program P2KP  yang  berhasil  menumbuhkan  modal  sosial  yang  sangat  penting  bagi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan. Masih rendahnya intensitas dan  partisipasi  kelompok  miskin  dalam  pembentukkan  BKM  serta  banyaknya anggota KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin.
Salah  satu  sisi  penting  pelaksanaan  P2KP  adalah  adanya  tawaran  dari program sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat kota melalui  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat.  Masyarakat  diposisikan  sebagai pelaku  utama  dalam  kegiatan  pengentasan  kemiskinan.  Pada  konteks  ini,  agar mampu  mengelola  kegiatan  P2KP  secara  optimal,  maka  pengembangan  kapasitas masyarakat menjadi sangat penting. Kemampuannya mengelola sumber daya yang dimiliki  akan  membantu  mereka  untuk  lebih  mandiri  dan  tidak  bergantung  pada pemerintah. Sebagaimana tujuan dari P2KP itu  sendiri yaitu :
1.  Memperbaiki  prasarana  dan  sarana  dasar  perumahan  dan  permukiman masyarakat miskin perkotaan, termasuk perbaikan/pengembangan perumahannya.
2.  Mengenalkan  dan  membangun  upaya-upaya  peningkatan  pendapatnnya secara  mandiri  dan  berkelanjutan  untuk  masyarakat  miskin  perkotaan,  baik masyarakat  yang  telah  lama  miskin,  masyarakat  yang  pendapatannya menjadi  tidak  berarti  karena  inflasi  maupun  masyarakat  yang  kehilangan sumber nafkah karena krisis ekonomi.
3.  Terciptanya  organisasi  masyarakat  warga  yang  memiliki  pola  kepemimpinan kolektif  yang  representatif,  akseptable,  inklusif,  tanggap  dan  akuntabel  yang
mampu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  miskin  perkotaan  dan memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.
4.  Memperkuat agen-agen lokal (pemerintah, dunia usaha dan kelompok peduli) untuk membantu masyarakat miskin.
Berkaitan  dengan  tujuan  P2KP  tersebut  khususnya  yang  ke-3  yaitu melakukan  pemberdayaan  warga  sebagai  pilar  utama  bagi  keberhasilan implementasi  kegiatan  P2KP  di  masyarakat,  dimana  realisasi  kegiatan  tersebut dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan perencanaan untuk  merumuskan  berbagai  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  yang  didanai P2KP.
Kelurahan  Bintoro  yang  terletak  di  pusat  Kota  Demak  dengan  jumlah penduduk yang cukup padat (17.447 orang) dengan luas daerah 504.8 Ha ditambah banyaknya  penduduk  yang  terkena  dampak  krisis  ekonomi  sehingga  kehilangan lapangan pekerjaan  dan lokasi yang berada di Sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa menjadi  salah  satu  penerima  proyek  P2KP  sejak  1999.  Hal  ini  diungkapkan  oleh Kepala  Kelurahan  Bintoro,  Kec.  Demak  Kota  yaitu  Bpk  Sunaryo,  S.IP  sebagai berikut :
Kelurahan  Bintoro  merupakan  kelurahan  yang  termasuk  luas  dengan  luas wilayah  504.8  Ha  yang  terdiri  dari  12  Rukun  Warga  (RW)  dan  terbagi  dalam  94 Rukun  Tetangga  (RT).  Padahal  setiap  RT  terdiri  dari  50 –  80  KK.  Hal  ini  yang menyebabkan  ada  keinginan  beberapa  RT  untuk  membentuk  RT  baru.  Dengan jumlah penduduk yang banyak dan tergolong luas dan berada di Sepanjang Pantura memungkinkan  kelurahan  ini  mendapat  proyek  P2KP  dari  pemerintah.  (wawancara dgn Bpk Sunaryo, S.IP , Kamis, 20 September 2007 pk 09.00 – 10.00 WIB).
BKM  Bintoro  melakukan  pemetaan  swadaya  untuk  menentukan  warga  yang miskin  bukan  untuk  menyusun  daftar  kebutuhan  bagi  kegiatan  penanggulangan kemiskinan sebagaimana diutarakan oleh Ketua BKM Bintoro sebagai berikut :
BKM dalam pertemuan Rapat Anggota Tahunan/RAT (Rapat pertanggungjawaban  BKM),  mulai  tahun  2003  menjadi  Rembug  Warga  Tahunan (RWT)  karena  ada  sesuatu  hal  sehingga  pengurus  BKM  yang  I  dihentikan  oleh warga,  kemudian  dipilih  kembali  keanggotaan  yang  baru  yang  difasilitasi  langsung oleh  Bappeda  melalui  surat/usulan  ke  RT    (surat  ke  RT  untuk  mengusulkan  calon yang  akan  menjadi  anggota  BKM  masing2  RT  diusulkan  lima    orang  kemudian diajukan  di  tingkat  RW  untuk  diambil  tiga  orang  tiap-tiap  RW  baru  diusulkan  ke tingkat  kelurahan  diambil  hanya  13  orang  yang  menjadi  pengurus  BKM  yang dulunya  17  orang.  Pemetaan  swadaya  dilakukan  pada  saat  reorganisasi  tersebut yang  dihadiri  perwakilan  masing-masing  RW,  persoalannya  kembali  lagi  ke masyarakat  Kel.Bintoro  yang  kurang  begitu  antusias/menggembirakan.  Hal  ini terbukti  dengan  warga  yang  hadir  tidak  ada  50  orang  padahal  Kel.Bintoro mempunyai  12  RW  dan  94  RT  kalau  masing2  RW  mendatangkan  tiga  wakil  maka ada  36  wakil  ditambah  perwakilan  dari  unsur  masyarakat.  Setelah  terbentuk  BKM yang baru kemudian melakukan pemetaan swadaya dibantu oleh masing-masing RT tetapi  BKM  Bintoro  mengalami  kesulitan  untuk  menentukan  kriteria  warga  yang miskin.  Memang  ada  petunjuk/pedoman  misal  kriteria  rumah  harus  yang  berlantai tanah  atau  semen  padahal  Kel.Bintoro  terletak  di  Kota.  Rumah  di  Kel.Bintoro  tidak ada  yang  lantainya  tanah  dan  jarang  yang  lantainya  semen  tentu  saja  kriteria  ini tidak mungkin diterapkan ada rumah yang bagus tiba-tiba Kepala Keluarga terkena imbas krisis moneter dan harus kehilangan pekerjaan sehingga menganggur karena kenyataan  seperti  ini  maka  dicari  penghasilan  sebagai  patokan  warga  yang  miskin
yaitu berpenghasilan min Rp 20.000,00/hari dan mempunyai anak/tanggungan min 3 anak (wawancara dgn Ketua BKM Bintoro Bpk AM Ibrahim MZ, Senin 10 September 2007 dan UPK BKM Bpk M.Mughi Labib, S.Ag, Sabtu 8 Sept‟07.
Kriteria  kemiskinan  yang  berhasil  disusun  dan  disepakati  tersebut  kemudian dipergunakan  oleh  pengurus  BKM  untuk  membuat  program  kegiatan  yang seharusnya difasilitasi oleh kelurahan (Faskel) tetapi di BKM Bintoro tidak seperti itu, tupoksi  faskel  sampai  detik  ini  BKM  tidak  mengetahui  dan  BKM  Bintoro  pernah terjadi  beberapa  kali  kekosongan  faskel.  Sekarang  ada  faskel  tetapi  tidak membimbing, mengarahkan dengan baik padahal mendapat gaji besar 2,5 Jt/bulan. Faskel  hanya  kadang2  datang  kalau  pertemuan  RWT,  minta  data2  ya  sudah (wawancara Ketua BKM Bapak AM Ibrahim, MZ Kamis, 20 September 2007)
Proses  penyusunan  dokumen  pemetaan  swadaya  model  P2KP  cukup menjadi  pelajaran  dalam  pengembangan  perencanaan  kegiatan  pengentasan kemiskinan  yang  berbasis  pada  partisipasi  warga.  BKM  Bintoro  setelah  melakukan pemetaan  swadaya  (menentukan  warga  miskin)  kemudian  anggota  BKM  membuat program kerja berdasarkan petunjuk teknis P2KP yang meliputi:
1.  Bidang kelembagaan
1.  Membuat  perubahan  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga yayasan BKM
2.  Mengadakan  sosialisasi  P2KP  kepada  masyarakat  di  lingkungan RT/RW di Kel.Bintoro
3.  Mengadakan  pembinaan,  pembenahan,  dan  bimbingan  kepada  KSM- KSM yang sudah ada agar mandiri
4.  Mengadakan penilaian kepada KSM-KSM secara rutin
5.  Mengadakan  pelatihan  manajemen  KSM  dan  ketrampilan  yang dibutuhkan.
2.  Bidang Ekonomi
1.  Memberikan pinjaman dana bergulir berupa modal kerja dan investasi kepada anggota lewat KSM yang bersangkutan.
2.  Menggiatkan  adanya  pemupukan  modal  berupa  tabungan  yang dikaitkan  dengan  angsuran  pinjaman  dana  bergulir.  Pada  akhir pelunasan dapat diambil 50% untuk modal KSM
3.  Membuka unit simpan pinjam dan unit perdagangan
3.  Bidang Sosial
1.  Memberi  bantuan  berupa  sumbangan  kematian  dan  bencana  alam lokal kepada warga Bintoro yang termasuk keluarga miskin
2.  Memberi beasiswa SD dan madrasah dari keluarga miskin pada tahun ajaran baru
3.  Memberi bantuan kepada acara khitanan massal yang diselenggarakan oleh masyarakat Kel.Bintoro
4.  Bidang Lingkungan Hidup
1.  Memberi  bantuan  perbaikan  lingkungan  sebagai  dana  stimulan  yang diselenggarakan masyarakat Kel.Bintoro
2.  Berpartisipasi  dan  peduli  pada  permasalahan  AMDAL  di  lingkungan

## Kel.Bintoro
Program  kerja  yang  meliputi  empat  bidang  tersebut  sesuai  dengan  doktrin P2KP  satu-satu  yaitu  independen  murni,  jadi  tidak  ada  hubungan  dengan pemerintahan  (pihak  kelurahan)  sehingga  dalam  perjalanannya  tidak  ada komunikasi. Kemudian ada perbaikan teknis dari P2KP sendiri ditambahkan menjadi
doktrin satu dan dua, sekarang diadakan program ekstentions, diberi masukan untuk menjalin kerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini BKM Bintoro bekerja sama dengan  Kel.Bintoro  dan  dinas-dinas  lain  seperti  Dinas  koperasi,  Dinas  Kimpraswil dan  lain  -  lain.  Selama  ini  BKM  Bintoro  baru  tercipta  hubungan  dengan  pihak Kel.Bintoro tetapi hubungan tersebut belum berjalan dengan baik. Baru tahun 2007 BKM melakukan hubungan dengan Kel. Bintoro sehingga program kerja BKM mulai mendapat  masukan  dari  pihak  kelurahan  tetapi  belum  diakomodir  menjadi  bahan Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Kelurahan  (Musrenbangkel).  Jalinan  BKM dengan  pihak  kelurahan    terkait  dengan  “Program  Paket  Penanggulangan Kemiskinan  Terpadu”  dengan  dana  Rp  6  Milyar    karena  Kabupaten  Demak mempunyai  15  BKM  sehingga  tergolong  sedang    dimana  pencairannya  dalam  3 tahap  yaitu  tahap  I  (Rp  1,5  Milyar)  tahap  II  (Rp  2  Milyar)  tahap  III  (Rp  3  Milyar). Tahun 2007 untuk tahap I pencairannya ada kendala karena dalam anggaran APBD belum  disediakan,  ada  usulan  perubahan  anggaran.  Dengan  kata  lain, dokumen/program kerja BKM Bintoro belum diakomodir menjadi usulan pemerintah Kelurahan pada acara “Musrenbang di tingkat Kec” karena selama  ini BKM Bintoro dengan pihak Kel.Bintoro bekerja sendiri-sendiri (wawancara Ketua BKM Bapak AM Ibrrahim  MZ  Senin  10  September  2007  dan  Manager  UPK  BKM  M.Mughni  Labib,
Sabtu 8 September 2007)
Setelah dikonfirmasi dengan pihak Kel.Bintoro menurut penuturan Pak Lurah selalu  melakukan  koordinasi  dengan  BKM  dengan  memberikan  masukan  kepada Ketua BKM seandainya mempunyai program kegiatan harus disesuaikan/disinkronkan dengan program kelurahan. Memang benar, belum pernah program  kerja  BKM  (dokumen  BKM)  diakomodasi  menjadi  usulan  Musrenbangkel maupun  Musrenbangkec,  tetapi  pihak  Kelurahan  memantau  melalui  Laporan
Pertanggungjawaban  (LPJ)  yang  setiap  bulan  dibuat  oleh  BKM  Bintoro.  Akhir-akhir ini  LPJ  menjadi  tidak  rutin  diberikan  ke  pihak  kelurahan  sehingga  pihak  kelurahan kurang begitu memahami kondisi BKM pada saat ini beda dengan kondisi BKM pada saat  dipegang  oleh  Bpk  Poerwadi,  S.IP  (selain  menjadi  mantan  Ketua  BKM  juga menjadi  Sekretaris  BPD  sehingga  setiap  kegiatan  dilaporkan.  Sekarang  ini  sudah lima  bulan  LPJ  belum  dilaporkan,  jadi  secara  administrasi  agak  terhenti pelaporannya.  (wawancara  Kepala  Kelurahan  Bapak  Sunaryo,  S.IP  Kamis,  20 September 2007)
Koordinasi  dan  pemantauan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kelurahan  terbatas hanya pada warga yang mau pinjam harus mendapat persetujuan atau tanda tangan dari  Pak  Lurah,  dan  pihak  kelurahan  mengikuti  perkembangan  BKM  berdasarkan laporan yang diberikan kepada kelurahan (LPJ), sementara Pak Lurah tidak pernah datang  kalau  diundang  untuk  RAT/RWT  BKM  bagaimana  tahu  kondisi  BKM  kalau pihak kelurahan dalam hal ini Pak Lurah tidak pernah datang pada saat LPJ dalam RAT/RWT.  (wawancara  Ketua  BKM  AM  Ibrahim,  MZ  dan  Manager  UPK  BKM

## M.Mughni Labib, S.Ag Kamis 20 September 2007)

## B.1. Pengembangan Kelembagaan
Sosialisasi  P2KP  dilakukan  secara  bertahap  yaitu  di  tingkat  RT,  RW  dan  di tingkat  kelurahan  melalui  pertemuan  Karang  Taruna,  PKK  dll.  Kegiatan  sosialisasi lebih  sering  dilakukan  melalui  forum-forum  rembug  warga.  Forum2  khusus  jarang dibentuk oleh faskel dan kader (wawancara Kepala Kelurahan Bapak Sunaryo, S.IP Kamis, 20 September 2007)

## 1.  Manajemen BKM
Penyusunan  AD/ART  dilakukan  oleh  BKM  Bintoro  tanpa  bantuan  faskel.  Di dalam  AD/ART  dirumuskan  berbagai  aturan  main  berkaitan  dengan  teknis pelaksanaan  kegiatan  P2KP.  Dari  kegiatan  ini,  BKM  Bintoro  banyak  belajar berkaitan  dengan  manajemen  organisasi  (wawancara  Ketua  BKM  AM  Ibrahim,  MZ Senin 10 September 2007)
Antara  faskel  dan  anggota  BKM  Bintoro  tidak  pernah  secara  intensif berdiskusi  di  Kantor  BKM  (sebelum  pindah  ke  Gedung  PGRI  BKM  Bintoro menempati  Bagian  Gedung  Kelurahan)  terutama  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Sebagaimana dijelaskan di depan,  pihak BKM Bintoro melalui ketuanya kecewa  dengan  faskel  (secara  manajerial  tujuannya  bagus  tetapi  implementasi  di lapangan  masih  kurang  bagus)  faskel  (fasilitator  kelurahan)  sama  sekali  tidak membantu,  mengarahkan,  membimbing  BKM.  Faskel  hanya  datang  pada  saat pertemuan  RWT,  minta  data  tanpa  memberikan  petunjuk  dan  sangat  disayangkan pemerintah  telah  menggaji  yang  besar  tiap  bulan  kepada  masing-masing  faskel padahal  kerjanya  tidak  jelas,  tupoksinya  tidak  ada.  (wawancara  Ketua  BKM  AM Ibrahim, MZ Kamis, 20 September 2007)
Pemetaan  swadaya  dan  PJM  Pronangkis  (Program  Jangka  Menengah Program  Penanggulangan  Kemiskinan)  dilakukan  oleh  Ketua  RT  dengan  dibantu oleh warga, kemudian BKM melakukan verifikasi apakah yang ditentukan oleh Ketua RT  sudah  memasukkan  kriteria  warga  miskin  berdasarkan  penghasilan  yaitu  Rp 20.000,00/hari  dengan  beban  min  3  anak  (wawancara  Ketua  BKM  Senin,  10 September 2007)
Laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  dilakukan  secara  rutin  oleh BKM setiap tahun.   Dengan demikian,  akses warga masyarakat  untuk memperoleh
informasi  tentang  kegiatan  P2KP  menjadi  semakin  mudah.  Setiap  bulan  BKM Bintoro  membuat  laporan  keuangan  ke  PJOK  Kecamatan  melalui  kelurahan,  tetapi sudah  5  bulan  terakhir  belum  diserahkan  ke  PJOK  Kecamatan  melalui  kelurahan hanya membuat berapa pemasukan dan biaya operasional (pengeluaran) kemudian dipinjamkan kembali secara internal. (wawancara UPK BKM Bintoro M Mughni Labib Sabtu  8  September  2007  dan  Ketua  BKM  AM  Ibrahim  MZ  Senin,  10  September 2007)
Pendapat  tersebut  dibenarkan  oleh  pihak  Kelurahan  setelah  dicrosscek kembali. Memang betul pihak BKM membuat Laporan Keuangan ke Kelurahan dan setiap  tahun  ada  LPJ,  tetapi  akhir-akhir  ini  laporan  keuangan  belum  diserahkan (wawancara Kepala Kelurahan Sunaryo, S.IP Kamis, 20 September 2007)
BKM  Bintoro  tidak  pernah  dilibatkan  dalam  kegiatan  perencanaan pembangunan  seperti  Musrenbangkel,  maupun  Musrenbangkec  apalagi  dalam Musrenbang  Daerah  Demak.  Hal  ini  menandakan  bahwa  dokumen  P2KP  belum banyak  aksesnya. (wawancara  ketua  BKM  AM  Ibrahim  MZ  Senin  10  Sept‟07  dan Kepala Kelurahan Sunaryo, S.IP Kamis, 20 September 2007)
Sampai sekarang BKM Bintoro belum ada kerja sama dengan Dinas/instansi lain karena :
1.  Sikap anggota BKM masih eksklusif dalam lingkungan sendiri
2.  egosentrisme dari masing-masing instansi cukup tinggi.
Di Kabupaten Demak ada KPKD (Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tetapi  belum  ada  koordinasi  dan  kerja  sama  yang  kuat  dari  berbagai  instansi  yang terkait.  BKM  Bintoro  sudah  berusaha  mengadakan  kemitraan  dengan  instansi  lain seperti dengan Kementrian Koperasi tetapi belum ada hasilnya. Program BKM untuk
membentuk  koperasi  ada  sejak  pertemuan  di  Dinas  Koperasi  karena  BKM  bukan lembaga  formal  maka  akses  untuk  membentuk  koperasi  diserahkan  kepada masyarakat.  BKM  sifatnya  hanya  memfasilitasi  saja.  Ada  satu  kendala  yang mendasar  yaitu  setiap  mengadakan  pertemuan  yang  hadir  adalah  staf  TPKD  (Tim Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah).  (wawancara  Ketua  BKM  AM  Ibrahim  MZ, Senin 8 September 2007)

## 2.  Manajemen KSM
Kredit mikro pinjaman P2KP telah memberikan pembelajaran menabung pada masyarakat miskin. Pada waktu membayar cicilan/mengangsur mereka diminta juga menabung.  Tabungan  itu  tanggung  renteng  sifatnya,  jika  ada  salah  satu  anggota yang sedang berhalangan untuk mengangsur, maka bisa diambilkan dari tabungan. Tetapi  hal  tersebut  tidak  berlangsung  lama  karena  di  BKM  Bintoro  kredit  pinjaman banyak yang macet karena :
1.  Keteladanan  dari  anggota  BKM  yang  tidak bisa  diteladani  (seharusnya  dana perguliran  itu  harus  mengenai  sasaran  yaitu  warga  miskin  tetapi  di  BKM Bintoro  sebagian  dana  dipakai  oleh  mantan  anggota  BKM    padahal berdasarkan  ketentuan    tidak  boleh  dan  sampai  sekarang  mantan  anggota BKM tersebut belum melunasi.
2.  Tidak disiplin membayar
3.  Mantan  anggota  BKM  membuat  pernyataan    kontroversial  dengan mengatakan pinjaman tersebut merupakan dana hibah
4.  Dalam  prakteknya,  ada  satu    anggota  tidak  membayar  sehingga mempengaruhi  anggota-anggota  yang  lain,  sehingga  tidak  bisa  memberikan pinjaman sebelum perguliran kembali.
(wawancara  Ketua  BKM  AM  Ibrahim  MZ  Senin  10  September  2007  dan  manager UPK BKM M.Mughni Labib, S.Ag Sabtu, 8 September 2007)
Belum  pernah  ada  pertemuan  antara  anggota  KSM.  KSM  dibentuk  karena kepentingan  pinjaman  saja.  KSM  terbentuk  bukanlah    kebutuhan  kebutuhan  pokok masing-masing anggota, tetapi KSM terbentuk semata-mata hanya untuk pencairan dana  sehingga  tidak  ada  KSM-KSM  di  Kel.Bintoro  yang  mengadakan  pertemuan antar  anggota  untuk  menyusun  rencana  kerja/kegiatan  tahunan.  Pada  waktu pembentukkan, KSM berupaya menyusun proposal yang formatnya sudah dibuatkan oleh  BKM  dalam  pengajuan  permohonan  dana.  (wawancara  dgn  Ketua  KSM  dan Mantan anggota BKM Drs.  Zainuri Mawardi Rabu, 12 September 2007,  ketua KSM Suprapto Bejo Kamis, 6 September 2007 )

## B.2. Pengembangan Daya Ekonomi
Pada  dasarnya  program  P2KP  adalah  kegiatan  pembelajaran  dan pemberdayaan  masyarakat  miskin  kota  melalui  penciptaan  kekuatan  ekonomi kelompok,  yang  dilakukan  dengan  memberikan  kredit  pinjaman  modal  usaha  pada anggota  KSM.  Tujuan  dari  pemberian  dana  pinjaman  ini  adalah  untuk  keperluan stimulasi.  Artinya,  dilihat  dari  jumlah  pinjaman  tidak  akan  dapat  banyak  membantu dalam  meningkatkan  ekonomi  warga  miskin.  Begitu  pula  dengan  BKM  Bintoro program  bidang  ekonomi  adalah  dengan  memberikan  pinjaman  tanpa  agunan dengan  bunga  rendah.  Sasaran  pinjaman  ada  persyaratan  untuk  usaha.  Namun, karena  anggota  BKM  dan  UPK  kurang  profesional  di  bidangnya,  maka  sering memberikan  pinjaman  kepada  yang  tidak  berhak.  Contoh  :  manager  UPK  BKM
Bintoro justru latar belakang pendidikan adalah bidang agama sehingga memberikan analisis KSM mendapatkan perguliran tidak berdasarkan usaha tetapi berdasarkan:
1.  kemampuan membayar itu sendiri
2.  kegunaan untuk meningkatkan ekonomi.
Contoh : ada usaha kecil-kecilan bisa mendapatkan hasil Rp 10.000,00/hari kira-kira diberikan  pinjaman  yang  bisa  meningkatkan  penghasilan?  Pertimbangan  seperti  ini belum  sampai.  Dengan  adanya  kredit/pinjaman  jumlah  usaha  di  Bintoro  menjadi bertambah? Belum ada penelitian (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin, 10 September 2007)
Dana  P2KP  pemberian  pinjaman  pertama  kali  untuk  membuka  usaha  atau untuk menanbah modal bagi yang sudah punya usaha kecil-kecilan, seperti warung, pedagang  kaki  lima,  buat  kue  kemudian  dijual/dititipkan  di  warung-warung,  jual pakaian di pasar, jual sayur mayur, beli becak dll.  Dari pinjaman tersebut sebagian besar  masyarakat  miskin  merasakan  manfaatnya  sebagaimana  dikemukakan  oleh Suprapto  Bejo  dan  Endah  yang  jualan  warung.  (wawancara  Suprapto  Bejo  Ketua KSM Kamis 6 September 2007, Endah anggota KSM Kamis 6 September 2007 dan Drs.  Zainuri  Mawardi  Ketua  KSM  Kamis  20  September  2007)  Dengan  pernyataan tersebut  berarti  jumlah  usaha  dengan  adanya  pinjaman  dengan  sendirinya bertambah  meskipun  belum  pernah  dilakukan  penelitian  berapa  kenaikan  jumlah usaha.
Sebagaimana dikemukakan di atas, dana P2KP (pemberian pinjaman) sangat menyentuh  kehidupan  masyarakat  miskin.  Warga  yang  mendapatkan  dana  adalah orang yang mempunyai usaha, dan yang belum mempunyai usaha untuk membuka usaha  baru.  Adanya  satu  program  yang  sulit  dilakukan  dalam  manual  perguliran
KSM yang sifatnya tanggung renteng. Sebagaimana dijelaskan bahwa KSM Bintoro terbentuk  semata-mata  hanya  untuk  pinjaman.  Dalam  praktek  satu  KSM  ada  yang miskin  dan  kaya  supaya  yang  kaya  nantinya  mampu  untuk  membayar  angsuran tetapi  ternyata  misal  satu  anggota  tidak  membayar  sehingga  mempengaruhi anggota-anggota  yang  lain,  sehingga  tidak  bisa  memberikan  pinjaman  sebelum perguliran kembali (pinjaman dikembalikan). ( wawancara Drs Zainuri Mawardi ketua KSM)
Kendala2 yang dihadapi KSM yaitu:
1.  Sistem  tanggung  renteng  sehingga  terjadi  kemacetan  yang  tinggi,  karena miskin  tidak  bisa  membayar  angsuran  maka  dicari  alternatif  lain  yaitu meminjamkan  kepada  perseorangan  (sistem  perseorangan  yang  dianggap tepat)
2.  Kondisi  keuangan  BKM  mengalami  kemacetan  yang  cukup  tinggi  yaitu  70%
(dana Rp 380 Juta, macet Rp 300 Juta) sehingga BKM Bintoro bisa dikatakan „ collaps ‟
3.  Mantan  anggota  BKM  yang  membuat  pernyataan  kontroversial  dengan mengatakan bahwa pinjaman tersebut adalah ”hibah”
Padahal  untuk  menjalankan  BKM  membutuhkan  biaya  operasional  yang  besar sehingga ditempuh pinjaman perseorangan di samping tetap mempertahankan KSM yang  rutin  mengangsur.  Pinjaman  secara  perseorangan  skala  prioritasnya  tetap warga  miskin  di  Kel.Bintoro,  yang  pinjam  adalah  yang  mempunyai  usaha  dalam rangka  untuk  penyehatan  kemacetan  itu  sendiri.  Pendapatan  bagi  hasil  dari perseorangan  tersebut  untuk  menopang  biaya  operasional  dan  kemacetan pinjaman.  Pinjaman  perseorangan  juga  diberikan  kepada  yang  kaya  punya  usaha
yang melibatkan warga miskin. Contoh usaha mebel, dia orang kaya tetapi kekayaan itu melibatkan warga miskin.

## B.3. Pengembangan Daya Sosial
Di bidang sosial, program kerja BKM Bintoro yang sudah dilakukan adalah :
1.  Memberi santunan fakir miskin setiap menjelang hari raya masing-masing RT diberikan  dua  orang  sebesar  Rp  50.000,00  (  dalam  wujud  beras,  mie  dan syrup serta uang Rp 25.000,00)
2.  Memberikan  beasiswa  masing-masing  RT  satu  anak  yang  tidak  mampu sebesar Rp 50.000,00 yang diterima langsung oleh anak yang bersangkutan, tidak melalui sekolah, jadi langsung ke sasaran
3.  Telah  mengirimkan  dua  orang  untuk  mengikuti  pelatihan  di  Kantor  Koperasi tentang penguatan managerial, yang dikirim adalah UPK BKM dan ditambah satu  orang  warga  miskin  yang  ikut  dalam  KSM  mengenai  tata  boga. (wawancara  Ketua  BKM  AM  Ibrahim  MZ  Senin  10  September  2007  dan manager UPK BKM M Mughni Labib Sabtu 8 September 2007)
Realisasi pengembangan daya sosial dalam kegiatan P2KP lebih banyak pemberian santunan/bantuan  untuk  fakir  miskin  dalam  bentuk  sembako  dan  uang  tunai.
Program  tersebut  dirasa  cukup  membantu  meningkatkan  kesempatan  bagi  warga miskin  untuk  mendapatkan  bantuan  sosial.  Namun  demikian,  keterbatasan  dana menyebabkan  tidak  semua  sasaran  untuk  mendapatkan  bantuan  tersebut.  Hal  ini mengakibatkan  beberapa  warga  miskin  yang  sebenarnya  layak  mendapat  bantuan sosial terpaksa tidak mendapatkan.  Beruntung pihak BKM Bintoro mengajak  warga yang kaya untuk membantu warga miskin sehingga yang tadinya masing-masing RT
ditambah    satu    orang  yang  berhak  mendapatkan  dana  sosial  kemudian  dengan gotong  royong  warga  yang  kaya  sehingga  terkumpul  dana.  Pada  akhirnya, pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin menjadi dua orang tiap RT (2 X 94 RT =  188  orang)  pada  periode  sebelumnya  hanya  94  orang.  Hal  ini  tentu  saja menggembirakan  karena  ada  kepedulian  warga  kaya  terhadap  warga  yang  miskin.
(wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Kamis, 20 September 2007)
Berdasarkan  penjelasan  Ketua  BKM  tersebut  maka  P2KP  sudah  bisa menimbulkan  kesadaran  sosial  warga  kaya  untuk  membantu  warga  yang  miskin. Dana sosial ini diharapkan dapat menggugah warga mampu untuk turut membantu warga miskin melalui BKM.

## B.4. Pengembangan Daya Fisik
Yang dimaksud adalah daya yang paling berhasil memberikan dampak pada menumbuhkan  kesadaran  dan  keswadayaan  sosial  dari  warga  masyarakat. Karakteristik  yang  banyak  dijumpai  dalam  kehidupan  masyarakat  miskin  di perkotaan adalah mereka  hidup  dalam  keterbatasan  infrastruktur fisik.  Oleh  karena itu,  bantuan  dana  P2KP  di  BKM  Bintoro  dialokasikan  hanya  untuk  perbaikan  jalan dengan memberikan dana stimulan sebesar  Rp 1 Juta setiap RW. Sejak ada proyek P2KP baru sekali memberikan dana tersebut. Hal ini dikarenakan keuangan di BKM Bintoro  tidak  berjalan  dengan  baik,  dan    adanya  kredit  macet  sebesar  Rp  300  juta sehingga kegiatn fisik dll belum bisa berjalan dengan baik. Walaupun dana stimulan hanya  Rp    1  juta  tiap  RW  ternyata  mampu  mendorong  warga  kaya  bersimpati dengan  cara  iuran  untuk  memperbaiki  jalan  (pengaspalan  jalan)  sehingga  masing- masing  RW  bisa  mengumpulkan  dana  Rp  4-10  juta  untuk  pengaspalan.  Padahal
dana yang disediakan Rp 1 Juta. (wawancara Ketua BKM AM Ibrahim MZ Senin, 10 September 2007).
Berdasarakan hasil wawancara,    dapat   disimpulkan bahwa pengembangan daya fisik merupakan daya yang paling berhasil mencapai tujuan kegiatan. Menurut dimensi  partisipasi,  kegiatan  fisik  merupakan  kegiatan  P2KP  yang    terlihat  dapat menumbuhkan  sikap  mental  keswadayaan  kolektif.  Kepedulian  dan  keterlibatan unsur-unsur  masyarakat  secara  fisik  terlihat  dalam  wujud  yang  nyata  yaitu pengaspalan  jalan.  Sedangkan  berdasarkan    dimensi  responsivitas,  kegiatan  fisik telah sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat di Kelurahan Bintoro.

## E. PENUTUP

## E.1. SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  dari  ketiga  program  tridaya  yang  menjadi prioritas  utama  program  P2KP  di  Kelurahan  Bintoro  menunjukkan  bahwa  program daya  fisik  dan  daya  sosial  lebih  berhasil  bila  dibandingkan  dengan  daya  ekonomi. Secara keseluruhan program P2KP  ini telah berhasil menumbuhkan kebersamaan atau  keswadayaan  terutama  untuk  kegiatan-kegiatan  fisik  dan  sosial.  Hal  tersebut menunjukkan  sisi  positif  program  P2KP  yang  berhasil  menumbuhkan  modal  sosial yang  sangat  penting  bagi  keberlanjutan  program  dan  kegiatan  yang  telah  berjalan. Namun,  disayangkan  masih  rendahnya  partisipasi  kelompok  miskin  dalam pembentukkan  BKM  serta  banyaknya  anggota  KSM  yang  bukan  berasal  dari kelompok miskin.

## E.2. SARAN
Belajar  dari  keberhasilan  Grameen  Bank  yang  kemudian  diadaptasi  oleh Dana  Kemitraan  Depsos  RI  dan  Pinbuk,  ternyata  dengan  memanfaatkan  lembaga- lembaga  mikro  berhasil  dalam  menggulirkan  modal  usaha  atau  kredit  kepada keluarga miskin yang telah tersebar di 19 Propinsi (di Sumatra Utara saja, misalnya dari  dana  kemitraan  sebesar  Rp  750  juta  telah  berkembang  Rp  1,144milyar).  Oleh karenanya, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga ekonomi mikro yang ada yang lebih  profesional  menjadikan  orang  miskin  menjadi  sadar  bahwa  mereka  sendirilah yang mampu mengubah nasibnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, Irwan, 2007 dalam Tukiran, et.al.2007, Sumber Daya Manusia Tantangan Masa  Depan ,Yogyakarta,  Pusar  Studi  Kependudukan  dan  Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Adi,  Isbandi  Rukminto,  2001, Pemberdayaan  Pengembangan  Masyarakat  dan Intervensi  Komunitas  :  Pengantar  Pada  Pemikiran  dan  Pendekatan  Prakits , Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
---------,Isbandi  Rukminto,  2003, Pemberdayaan,  Pengembangan  Masyarakat  dan Intervensi  Komunitas  :  Pengantar  Pada  Pemikiran  dan  Pendekatan  Praktis , Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Chambers, Robert, 1987, Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang , Jakarta, LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Sosial).
Bungin,  Burhan,  2007, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Kencana  Prenada  Media Group.
Danim, Sudarman, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif , Bandung : CV. Pustaka Setia. deMarrais,  Kathleen,2004, Qualitative  Interview  Studies ,  University  of  Georgia, Georgia.
----------,  2004, Foundations  for  Research ,  Lawrence  Erlbaum  Associates, Inc.,Arizona.
Faturochman,  et.al.2007, Membangun  Gerakan  Penanggulangan  Kemiskinan Melalui  Pemberdayaan  Masyarakat ,  Yogyakarta,  Pusat  Studi  Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
House,  Ernest  R,  2004, Using  Multiple  Methodologies ,  University  of  Coolorado, Boulder
Ife, Jim, 1995, Community Development, Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice, Melbourne : Logman Australia Pty Ltd.
Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas  :  Pengantar  Pada  Pemikiran  dan  Pendekatan  Praktis ,  Jakarta  : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Moleong,  Lexy  J.,  2000, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung,  Remaja Rosdakarya.
Mubyarto,  1995, Ekonomi  dan  Keadilan  Sosial (Edisi  Kedua),  Yogyakarta,  Aditya Media.
Mubyarto.  (ed.).,  1994, Kewaspadaan  Masyarakat  Desa  Tertinggal ,  Yogyakarta, Aditya Media.
Neuman, L.W. 1997, Social Research Method : Qualitative & Quantitative Approach , Boston : Allyn Bacon.
Lapan, Stephen D, 2004, Evaluation Studies , Northern Arizona University, Arizona.
PSKK  UGM,  2006, Penelitian  Peningkatan  Efektivitas  Program  Raskin  Melalui Pendampingan  Lembaga  Perguruan  Tinggi ,  Yogyakarta,  Pusat  Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Schutz, Paul A, et.al, 2004, Multimethods Research , University of Georgia, Georgia.
Tukiran,  et.al.2007, Sumber  Daya  Manusia  Tantangan  Masa  Depan ,Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
Usman, Sunyoto, 2003, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.