## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
“Breaking taboo”: Keputusan Uni Emirat Arab untuk Melakukan Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel
Broto Wardoyo & Rizal Valentino Universitas Indonesia

## ABSTRAK
Uni Emirat Arab (UEA) membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yang bertentangan dengan Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) yang juga ditandatangani oleh UEA, yang menyatakan agar tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina mendapatkan kemerdekaan. Selama ini, ancaman dari Iran ini ditangkal oleh eksistensi Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah, namun seiring dengan berkurangnya perhatian AS pada kawasan Timur Tengah maka muncul kebutuhan untuk membangun aliansi dengan like-minded countries yang memiliki persepsi ancaman yang sama. Tulisan ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai justifikasi UEA untuk tetap membuka hubungan diplomatik dengan Israel terlepas dari komitmen mereka terhadap IPA, melalui argumen bahwa keputusan UEA didorong oleh adanya persepsi akan ancaman dari Iran terhadap budaya stratejik mereka, dan lebih lanjut berkontribusi pada kajian mengenai faktor kultural dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara.
Kata-kata kunci: normalisasi hubungan diplomatik, kebijakan luar negeri, Israel, Uni Emirat Arab, budaya strategis United Arab Emirate (UAE) is normalizing its diplomatic relationship with  Israel,  conflicting  with  the  Arab  Peace  Initiative  of  which  the  UAE  is one of the signatories, which stated that no Arab states should normalize diplomatic relationship with Israel before the Palestinians regain their rights to independence. Prior to UAE’s recent decision, the United States’ presence in Middle East has been the deterrence to the threat from Iran and now that US’ attention for the region has declined, the UAE needs partner from like-minded countries to secure its foothold against Iranian threat. This article will further explain the UAE’s decision to break the taboo in normalizing their diplomatic relationship with Israel, by arguing that the UAE’s perception of threat from Iran, deeply embedded in UAE’s strategic culture, has led to the decision to normalize diplomatic relationship with Israel, and offers a cultural insight of a foreign policy decision making process in the study of foreign policy analysis.
Keywords: normalization of diplomatic relationship, foreign policy, Israel, United Arab Emirates, strategic culture

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 148
Konflik  Israel  dan  Palestina  memiliki  kontribusi  krusial  dalam menentukan  lanskap  politik  kawasan  Timur  Tengah  maupun negara-negara yang ada di dalamnya. Konflik ini memiliki sejarah panjang, mulai dari pembentukan gerakan Zionisme di akhir abad ke-19 yang bertujuan membentuk negara Yahudi sebagai sebuah mekanisme perlindungan diri dari gerakan Anti-Semitisme yang berkembang di Eropa. Mereka menginginkan agar negara tersebut didirikan di wilayah Yerusalem yang dihuni oleh warga Arab dan Muslim  yang  tentu  memicu  penolakan  dari  bangsa  Arab  yang mendiami wilayah tersebut (Gelvin 2021). Beragam upaya solusi kemudian  dilakukan  untuk  menjembatani  kelompok  Yahudi dan  Arab-Palestina,  baik  yang  dilakukan  oleh  Inggris  sebagai pemegang  mandat  atas  wilayah  tersebut  maupun  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum (MU) PBB menerbitkan Resolusi 181 (II) mengenai partisi wilayah  Palestina  bagi  kelompok  Yahudi  dan  Arab-Palestina, namun  pembagian  tersebut  dinilai  tidak  adil  dan  ditolak  oleh bangsa Arab, bukan hanya mereka yang tinggal di Palestina tetapi juga yang tinggal di luar Palestina (negara-negara Arab).
Ketika  Israel  didirikan,  negara-negara  Arab  dan  warga  Arab- Palestina merespons dengan menginisiasi perang terhadap Israel. Keterlibatan negara-negara Arab di luar Arab-Palestina ini menarik mengingat sebenarnya tidak semua negara Arab secara langsung bersinggungan dengan kelompok Yahudi yang mendirikan negara Israel. Mesir, Lebanon, Suriah, dan Yordania merupakan negara- negara yang secara langsung bersinggungan dengan Israel karena mereka  berbagi  perbatasan  dan  memiliki  klaim  teritorial  atas wilayah tersebut, namun negara-negara Arab lain di luar empat negara tersebut tidak memiliki alasan serupa. Negara-negara Arab lain yang juga terlibat di dalam perang tersebut adalah Irak, Saudi Arabia, dan Yaman. Terlepas dari ada atau tidaknya singgungan langsung  dengan  Israel,  negara-negara  Arab  memberikan perhatian khusus pada masalah Palestina karena kuatnya dampak politik  dari  isu  Palestina  ini  dalam  politik  domestik  di  masing- masing  negara.  Isu  konflik  Israel  dan  Palestina  ini  kemudian menjadi jantung bagi ideologi nasionalisme Arab.
Dalam  konteks  tersebut,  ada  dua  diskursus  utama  yang berkembang  di  negara-negara  Arab  dalam  mengaitkan  konflik melawan  Israel  dengan  nasionalisme  Arab.  Diskursus  pertama terkait dengan ideologi Pan-Arabisme yang merepresentasikan aksi untuk melawan neo-kolonialisme yang dibangun di atas gagasan persatuan bangsa Arab (Mellon 2002). Para pengusung ideologi ini
percaya bahwa dengan menggalang kerja sama di antara negara- negara  Arab  maka  mereka  akan  mampu  memobilisasi  sumber daya  nasional  mereka  sebagai  sebuah  cara  untuk  menantang dominasi  Barat  dalam  urusan  ekonomi,  keamanan,  dan  politik di  kawasan  Timur  Tengah  (Mellon  2002).  Dalam  konteks  ini, keberadaan Israel dianggap sebagai representasi Barat mengingat negara ini “didirikan dengan bantuan Barat” dan diisi oleh mereka yang “didatangkan dari Barat”. Israel, dalam kerangka pemikiran ini,  dilihat  sebagai  bangsa  asing  yang  melakukan  pendudukan di  wilayah  Arab.  Diskursus  kedua  terkait  dengan  ideologi  Pan- Islamisme  yang  merupakan  sebuah  gerakan  yang  muncul sebagai  reaksi  atas  posisi  inferior  kebanyakan  Muslim  secara relatif  terhadap  Barat  (Mellon  2002).  Ideologi  ini  juga  terkait dengan  masalah  Palestina  karena  adanya  sentralitas  Yerusalem. Peran  dari  para  ulama  dalam  menggelorakan  perjuangan  atas pendudukan  Israel  terhadap  Yerusalem  menjadi  salah  satu sumber kekuatan dari ideologi Pan-Islamisme, meski ideologi ini tidak membatasi hanya dalam konteks tersebut namun juga terkait dengan kebangkitan peradaban Islam. Dalam konteks ini, bangsa Arab memandang apa yang dilakukan oleh Israel (dan Zionisme) terhadap  Palestina  (dan  Islam)  merupakan  bentuk    penguasaan dan  mereka  menganggap  bahwa  sebelum  Palestina  merdeka dari  cengkeraman  Israel  maka  bangsa  Arab/umat  Islam  belum seutuhnya  merdeka.  Pemikiran  semacam  ini  dapat  ditemukan dalam platform yang diusung oleh beberapa kelompok, termasuk Hamas.
Kekalahan  negara-negara  Arab  dalam  perang  melawan  Israel pada tahun 1948 membuat Israel memperluas wilayahnya dengan mengokupasi sebagian besar wilayah Mandatori Palestina, kecuali Jalur Gaza, yang berada dalam kekuasaan Mesir, dan Tepi Barat, yang  berada  dalam  kekuasaan  Yordania  (Shlaim  1989).  Perang terbuka  antara  Israel  dan  negara-negara  Arab  kembali  terjadi tahun  1967,  ketika  Israel  kembali  keluar  sebagai  pemenang dan  menambah  wilayah  kekuasaannya.  Daerah-daerah  seperti Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, Semenanjung Sinai, dan Jalur Gaza  yang  tadinya  dikuasai  negara-negara  Arab  justru  berada dalam penguasaan Israel (Sagi et al. 2018). Sejak saat itu, negara- negara  Arab  memutuskan  untuk  mengisolasi  Israel  dengan menutup  pintu  bagi  hubungan  diplomatik  dengan  Israel  yang disepakati  dalam  Arab  Summit  di  Khartoum  tahun  1967  yang mengikrarkan bahwa tidak akan ada perdamaian, pengakuan, dan negosiasi antara bangsa Arab dengan Israel (Meital 2000). Tahun 1973, perang antara Israel dan negara-negara Arab kembali pecah

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
150
dan hasilnya pun sama dengan perang-perang sebelumnya yang ditandai dengan kemenangan Israel.
Pasca  perang  1973,  beberapa  negara  mulai  membuka  negosiasi damai,  terutama  antara  negara-negara  Arab  yang  berbatasan langsung  dengan  Israel.  Mesir  menandatangani  kesepakatan damai  dengan  Israel  di  Camp  David  tahun  1979.  Palestina  dan Yordania  terlibat  dalam  negosiasi  damai  dengan  Israel  yang menghasilkan Kesepakatan Prinsip tahun 1993 dan Kesepakatan Wadi  Araba  tahun  1994.  Adanya  kesepakatan-kesepakatan tersebut mendorong adanya perubahan sikap dari negara-negara Arab  secara  lebih  luas.  Mereka  membuka  upaya  damai  dengan menginisiasi  Inisiatif  Perdamaian  Arab  (IPA),  atau  Arab  Peace Initiative , untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina yang diusulkan tahun 2002 dalam pertemuan Liga Arab. Inisiatif tersebut diajukan dengan asumsi bahwa konflik Israel dan Palestina tidak dapat  diselesaikan  secara  tuntas  dengan  mengabaikan  konteks regionalnya sehingga negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga  Arab  menyimpulkan  bahwa  perdamaian  yang  tahan  lama harus  komprehensif  dan  melibatkan  semua  negara  Arab  yang memegang kunci keamanan Israel, bukan hanya Palestina (Rifkind 2008; Kostiner 2009). IPA merupakan tawaran kolektif dari Liga Arab untuk mengakhiri konflik dengan jaminan keamanan untuk semua negara di kawasan dan pengakuan seutuhnya pada negara Israel. Di dalam IPA terdapat tiga poin yang harus dilakukan Israel terlebih  dahulu  sebelum  bangsa  Arab  menormalisasi  hubungan mereka  dengan  Israel.  Pertama,  dilakukannya  penarikan  penuh Israel dari semua wilayah yang diduduki sejak tahun 1967. Kedua, dicapainya  solusi  yang  adil  untuk  masalah  pengungsi  Palestina sesuai  dengan  resolusi  MU  PBB  No.  194.  Ketiga,  diterimanya kedaulatan negara Palestina di wilayah yang diduduki oleh Israel sejak 4 Juni 1967 di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Meskipun  IPA  mendapatkan  tanggapan  positif  dari  berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE), dan dianggap  sejalan  dengan  kepentingan  strategis  Israel,  Israel sendiri  menolak  tawaran  tersebut.  Ben-Meir  (2008)  menilai bahwa tidak ada keseimbangan beban antara Israel dan Palestina maupun Suriah dalam IPA. Selain itu, akan ada implikasi teritorial yang  harus  dihadapi  oleh  Israel  apabila  mereka  harus  kembali pada batas wilayah sebelum 1967 dan membagi Yerusalem (Podeh 2014),  terutama  terkait  dengan  masalah  demografi  penduduk, yaitu akan banyak warga Yahudi yang kehilangan tempat tinggal
dan Israel juga harus merelakan akses pada berbagai sumber daya untuk diserahkan pada Palestina. Meski akhirnya diabaikan oleh Israel, proposal IPA tetap menjadi salah satu alternatif solusi yang tersedia dalam upaya normalisasi hubungan bangsa Arab dengan Israel. IPA bahkan kembali disepakati dalam pertemuan Liga Arab tahun 2007 di Riyadh dan tahun 2017 di Amman.
Uni  Emirat  Arab  (UEA),  yang  merupakan  negara  anggota  Liga Arab dan turut menyepakati IPA, ternyata kemudian mengambil langkah yang berbeda dari kesepakatan IPA. Delapan belas tahun setelah  IPA  disepakati,  UEA  memutuskan  untuk  menormalisasi hubungannya  dengan  Israel  melalui  Abraham  Accord.  Pada tanggal  13  Agustus  2020,  UEA  dan  Israel,  dengan  mediasi  AS, menandatangani kesepakatan pembukaan hubungan diplomatik. Kesepakatan  tersebut  menjadi  kontroversi  di  Dunia  Arab  dan Dunia  Islam  karena  UEA  mendobrak  tabu  dengan  melakukan langkah  normalisasi  sebelum  diberikannya  kedaulatan  penuh Palestina oleh Israel. Hal ini jelas bertentangan dengan IPA. Meski demikian,  beberapa  negara  Arab  ternyata  mengikuti  langkah yang  diambil  oleh  UEA.  Bahrain  menandatangani  kesepakatan serupa di bulan September 2020, Sudan di bulan Oktober 2020, dan  Maroko  di  bulan  Desember  2020.  Ketiga  negara  tersebut juga  anggota  Liga  Arab,  sama  seperti  UEA.  Perjanjian  yang disepakati  ini  sendiri  mencakup  kerja  sama  di  bidang  ekonomi dan militer, upaya untuk menangani segala tantangan yang ada di kawasan, menciptakan keteraturan dalam heterogenitas di tingkat regional,  menghentikan  segala  bentuk  konflik  dan  radikalisme, serta  mengkonsolidasikan  hubungan  diplomatik  antara  Israel dengan  negara-negara  Arab  berdasarkan  kepentingan  dan komitmen bersama. Kesepakatan yang dibuat oleh UEA tersebut memunculkan  pertanyaan:  mengapa  UEA  tetap  membuka hubungan diplomatik dengan Israel padahal mereka terikat pada komitmen IPA?
UEA sendiri mengklaim bahwa keputusan mereka untuk membuka hubungan  diplomatik  dengan  Israel  tetap  mempertimbangkan posisi  dan  kepentingan  Palestina.  Dalam  sidang  MU  PBB, Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, menyampaikan  bahwa  kesepakatan  ini  mampu  menghentikan rencana  aneksasi  Israel  atas  wilayah  Tepi  Barat  (UN  News 2020). Terlepas dari klaim tersebut, keputusan tersebut dikritik oleh  Otoritas  Palestina  yang  menilainya  sebagai  pengkhianatan terhadap  bangsa  Palestina  dan  mereka  bahkan  memutuskan menolak  bantuan  penanganan  pandemi  Covid-19  dari  UEA

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 152
dengan alasan tidak adanya koordinasi meski sebenarnya bantuan tersebut dibutuhkan (Al Jazeera 2020). Tulisan ini menjelaskan perilaku UEA tersebut dengan menimbang peran budaya strategis UEA  dalam  keputusan  tersebut.  Tulisan  ini  berargumen  bahwa keputusan  UEA  didorong  oleh  adanya  pemahaman  mengenai ancaman yang datang dari Iran dalam budaya strategis mereka. Selama  ini,  ancaman  dari  Iran  ini  ditangkal  oleh  eksistensi  AS di kawasan Timur Tengah, namun seiring dengan berkurangnya perhatian AS di kawasan Timur Tengah maka muncul kebutuhan untuk  membangun  aliansi  dengan like-minded countries yang memiliki persepsi ancaman yang sama. Persepsi ancaman tersebut dibangun secara perlahan dan bertahap. Tulisan ini berkontribusi pada kajian mengenai faktor kultural dalam perumusan kebijakan luar  negeri  suatu  negara.  Tulisan  ini  akan  dibagi  menjadi  tiga bagian.  Bagian  pertama  meninjau  literatur-literatur  mengenai Abraham  Accords.  Dari  pemetaan  tersebut,  tulisan  ini  secara lebih spesifik akan mengurai budaya strategis yang memengaruhi kebijakan  negara.  Bagian  kedua  merupakan  telaah  yang  lebih detail  dari  budaya  strategis  UEA  dan  pengaruhnya  dalam keputusan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Bagian terakhir merupakan simpulan.

## Normalisasi Hubungan Diplomatik antara UEA dan Israel
Normalisasi  hubungan  diplomatik  merupakan  praktik  dalam hubungan  internasional  yang  menandakan  bahwa  hubungan antara  kedua  negara  mengalami  perbaikan.  Normalisasi hubungan  diplomatik  biasanya  ditandai  dengan  pembukaan kantor perwakilan atau representasi. Meski demikian, normalisasi hubungan diplomatik tidak senantiasa ditandai dengan pembukaan kantor  perwakilan.  Dalam  beberapa  kasus,  pembukaan  kantor perwakilan  juga  dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sumber  daya atau  dana  serta  tingkat  kepentingan  atau  (Sen  1965).  Literatur mengenai normalisasi hubungan diplomatik juga banyak tersedia dalam studi hubungan internasional. Tinjauan literatur ini lebih difokuskan  pada  kajian-kajian  terdahulu  mengenai  normalisasi hubungan  diplomatik  antara  UEA  dan  Israel  yang  ditandai dengan  penandatanganan  Abraham  Accords.  Literatur-literatur mengenai normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: literatur yang menjelaskan  perilaku  UEA  dengan  basis  kepentingan  ( interest- based explanation ), literatur yang mengaitkan keputusan tersebut
Global Strategis, Th. 16, No. 1
dengan konstelasi politik regional ( regional politics explanation ), dan  literatur  yang  menjelaskan  perilaku  UEA  dalam  kerangka evolusi  kebijakan  luar  negeri  UAE  ( evolutionary explanation ). Masing-masing  kelompok  tersebut  memiliki  kekuatan  dan kelemahan dalam menjelaskan normalisasi hubungan diplomatik antara UEA dan Israel.
Kelompok  literatur  pertama  memandang  bahwa  normalisasi hubungan diplomatik UEA dan Israel tidak dapat dilepaskan dari kuatnya  kepentingan  UEA  terhadap  Israel,  khususnya  dari  sisi ekonomi.  Wicaksono  (2020a;  2020b),  misalnya,  menilai  bahwa UEA melihat kerja sama ekonomi dengan Israel sebagai hal yang akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang melemah akibat pandemi Covid-19 dan anjloknya harga minyak mentah dunia serta sebagai  upaya  untuk  melakukan  diversifikasi  ekonomi.  Situasi tersebut dikonfirmasi oleh laporan Omar (2021) dalam Bloomberg yang  menyatakan  bahwa  ekonomi  UEA  mengalami  penurunan hingga 6,6% di tahun 2020 dan merupakan penurunan terburuk dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Apalagi,  potensi  keuntungan ekonomi  dari  Abraham  Accords  bagi  pembangunan  kawasan juga  relatif  besar.  Dengan  asumsi  bahwa  perjanjian  tersebut berkembang menjadi integrasi ekonomi yang mendalam, Abraham Accords  dapat  diikuti  dengan  pembukaan  150.000  lapangan pekerjaan  baru  di  empat  negara  Arab  yang  telah  membuka hubungan  diplomatik  dengan  Israel  dan  dapat  berkembang menjadi 4 juta lapangan pekerjaan dan lebih dari 1 triliun dolar dari aktivitas ekonominya jika mencakup sebelas negara Arab lain (Egel et al. 2021). Menteri Perekonomian UEA, Abdulla bin Touq al Mari, dalam presentasinya di Atlantic Council (2020) menilai bahwa negaranya akan mendapatkan keuntungan 300 hingga 500 juta  Dolar  AS  dari  berbagai  kerja  sama  yang  disepakati.  Selain kepentingan ekonomi, kerja sama yang datang dari kesepakatan tersebut  juga  akan  membawa  keuntungan  keamanan  bagi  UEA. Salah  satu  keuntungan  yang  dimaksud  adalah  adanya  akses terhadap  teknologi  persenjataan.  Argumentasi  ini  dikaitkan dengan  rencana  penjualan  pesawat  tempur  F-35  dan  pesawat nirawak  Reaper  dari  AS  ke  UEA  (Trigano  2021).  Agar  rencana tersebut  dapat  terwujud,  maka  UEA  memerlukan  “persetujuan” dari Israel yang mensyaratkan adanya keunggulan kualitatif atas negara-negara Arab dalam transaksi persenjataan yang dilakukan AS dengan negara-negara Arab.
Penjelasan mengenai keuntungan militer ini juga terkait dengan kelompok literatur kedua yang membahas normalisasi hubungan

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 154
diplomatik  kedua  negara  dalam  kerangka  politik  regional  di kawasan. Normalisasi UEA dengan Israel tidak dapat dilepaskan dari peran regional Iran yang signifikan di kawasan Timur Tengah. Pengaruh dan ekspansi Iran yang luas di wilayah Timur Tengah, termasuk  wilayah  Teluk,  serta  rencana  pengembangan  senjata nuklir  Iran  menjadi  faktor  penting  di  balik  keputusan  UEA  dan Israel (Wicaksono 2020a, 2020b; Guzansky dan Marshall 2020). Fulton  dan  Yellinek  (2021)  juga  menekankan  adanya  pengaruh faktor  struktural  di  kawasan  Timur  Tengah  dalam  keputusan UEA, dan juga Israel, terutama terkait dengan adanya perubahan konstelasi  kekuatan  eksternal  di  kawasan  Timur  Tengah.  Hal ini  terutama  karena  menguatnya  peran  dan  pengaruh  Rusia serta  Tiongkok  di  kawasan  Timur  Tengah  yang  mengancam dominasi  peran  AS.  Sentralitas  peran  AS  di  kawasan  akan  bisa diteguhkan dengan keberhasilan AS memediasi penandatanganan kesepakatan antara UEA dan Israel, dua negara yang sama-sama meletakkan  hubungan  mereka  dengan  AS  sebagai  pilar  penting kebijakan luar negeri mereka. Meski demikian, hubungan mereka dengan Tiongkok juga tetap terjalin dengan baik.
Kelompok  literatur  ketiga  fokus  pada  evolusi  kebijakan  luar negeri UEA. Sorkin (2021) menilai bahwa keputusan UEA tidak hadir  secara  tiba-tiba  namun  merupakan  sebuah  proses  yang berkembang dari hubungan rahasia kedua negara secara bertahun- tahun.  Kontak  rahasia  ini  menjadi  alternatif  untuk  tetap  bisa membangun kerja sama di berbagai bidang dan, pada saat yang bersamaan, menghindari sensitivitas politik yang mungkin terjadi akibat  proses  normalisasi.  Hubungan  rahasia  ini  tidak  hanya dijalani  oleh  UEA  namun  juga  oleh  negara-negara  Teluk  lain, termasuk  Saudi  (Guzansky  2015;  Rabi  dan  Mueller  2017;  Jones dan  Guzansky  2017;  Rynhold  dan  Yaari  2021).  Dalam  konteks tersebut  dan  menimbang  faktor  bahwa  Israel  telah  menjalin hubungan dengan negara-negara Teluk lain, bukan tidak mungkin bahwa Riyadh dan Tel Aviv akan menormalisasi hubungan mereka dalam beberapa tahun ke depan (Sorkin 2021).
Dari  sisi  UEA,  keputusan  normalisasi  dengan  Israel  menandai fase  keempat  dalam  pengambilan  kebijakan  luar  negeri  mereka (Ketbi 2020). Fase pertama terjadi setelah AS merespons kejadian 9/11  dengan  melakukan pre-emptive strike di  Afganistan.  UEA yang  tidak  ingin  terafiliasi  dengan  kelompok  teroris  kemudian melakukan serangkaian penyesuaian dalam kebijakan dalam dan luar  negerinya  untuk  mencegah  terorisme  dan  pendanaannya. Pada  fase  tersebut  UEA  memanfaatkan  pemasukan  dari  sektor
minyak untuk menjalin hubungan dengan AS dan meningkatkan pengaruhnya  di  kawasan.  Fase  kedua  terjadi  setelah  pecahnya Arab Spring pada 2011. Pada fase ini UEA fokus untuk menangani berbagai  ancaman  kawasan  seperti  ambisi  nuklir  Iran  dan peran  saudara  di  Yaman.  Semenjak  saat  itu,  UEA  menerapkan pendekatan  proaktif  untuk  menangani  segala  permasalahan keamanan sebelum masalah tersebut sampai di wilayah UEA. Fase ketiga ditandai dengan terjadinya krisis Qatar yang menyebabkan permasalahan pada hubungan Kuartet Arab (Arab Saudi, Mesir, UEA,  dan  Bahrain)  dengan  Qatar.  Fase  keempat  ditandai dengan  penandatanganan  Abraham  Accords.  Penandatanganan kesepakatan  tersebut  menjadi  tanda  mengenai  kemunduran pengaruh  langsung  AS  di  kawasan  sehingga  memungkinkan terjadinya  dinamika  politik  internal  untuk  mengisi  kekosongan tersebut. Abraham Accords kemudian dipandang sebagai peluang bagi  Israel  untuk  menambah  pengaruhnya  di  Timur  Tengah karena negara tersebut bisa memainkan peran mendorong kerja sama ekonomi dan membendung pengaruh Iran dan dengan cara tersebut Israel akan mampu meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah (Khan dan Shahzad 2021).
Ketiga  kelompok  literatur  tersebut  memiliki  keunggulan  dan kelemahan. Kelompok literatur pertama mampu mengidentifikasi kepentingan-kepentingan  langsung  UEA  dalam  normalisasi hubungan  dengan  Israel  namun  yang  menjadi  masalah  adalah apakah  kepentingan-kepentingan  tersebut  tidak  terfasilitasi sebelumnya  tanpa  adanya  normalisasi  hubungan  diplomatik. Kepentingan keamanan, dalam bentuk penjualan senjata, mampu menjelaskan  kebutuhan  akan  normalisasi  namun  hal  apa  yang mendasari kepentingan keamanan tersebut sehingga dibutuhkan peningkatan  status  hubungan.  Pemetaan  politik  regional  dalam kelompok  literatur  kedua  mampu  menjelaskan  kebutuhan normalisasi hubungan diplomatik namun tidak bisa menjelaskan kenapa harus dilakukan tahun 2020. Padahal, ancaman dari Iran sudah  teridentifikasi  sejak  awal  pengembangan  persenjataan nuklir  Iran  di  awal  tahun  2000-an.  Kelompok  literatur  ketiga mampu menguraikan perkembangan dalam kebijakan luar negeri UEA  dan  dampak-dampak  yang  ditimbulkannya,  namun  tidak bisa  memberikan  rasionalitas  yang  baik  bagi  alasan  normalisasi tersebut.
Dari  tinjauan  literatur  di  atas  juga  belum  terlihat  ada  literatur yang  membahas  normalisasi  hubungan  UEA  dan  Israel  melalui kerangka  budaya  strategis.  Oleh  sebab  itu,  tulisan  ini  akan

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 156
mengisi kekosongan tersebut. Studi mengenai peran kultur dalam perumusan  kebijakan  luar  negeri  masih  belum  berkembang dengan  baik  (Hudson  dan  Day  2020).  Pye  (1991)  menyitir kultur sebagai opsi terakhir manakala penjelasan lain yang lebih materialistis  tidak  bisa  memberikan  penjelasan  yang  memadai. Hudson  dan  Day  (2020)  menjelaskan  bahwa  untuk  memahami peran  kultur  dalam  perumusan  kebijakan  luar  negeri  maka  ada tiga opsi keterkaitan yang bisa dilakukan, yaitu: kultur dipahami sebagai  sebuah  organisasi  makna,  kultur  dipahami  sebagai preferensi nilai, dan kultur dipahami sebagai sebuah strategi.
Budaya  strategis  sendiri  bisa  didefinisikan  secara  beragam. Konsep  ini  lahir  dari  interpretasi  bahwa  perilaku  suatu  negara, misalnya  dalam  pilihan  kebijakan  keamanan  negara  tersebut, merupakan  produk  dari  bukan  hanya  analisis  ancaman  yang sifatnya  materialistis  namun  juga  tradisi  pemikiran  keamanan yang  berkembang  di  negara  tersebut.  Meski  demikian,  diantara para  akademisi  yang  mengusung  pemikiran  mengenai  budaya strategis  sendiri  terdapat  perbedaan  yang  mendasar  mengenai cakupan definitif budaya strategis. Gray (1999) mengidentifikasi tiga  parameter  budaya  strategis,  yaitu:  cita-cita,  dokumentasi, dan  sosial  serta  tidak  memberikan  pembedaan  antara  cita-cita, bukti dari ide-ide, dan perilaku. Sementara itu, Johnston (1995) menekankan  bahwa  budaya  strategis  merupakan  ide-ide  yang membatasi  pilihan  perilaku  negara  dalam  mengambil  kebijakan keamanan tertentu. Ide-ide tersebut tidak terlalu jelas batasannya karena Johnston hanya menjelaskan bahwa ide-ide tersebut harus meresap dan memengaruhi preferensi jangka panjang kebijakan suatu negara namun dia menyatakan bahwa ide-ide tersebut harus dibedakan  dari  perilaku.  Di  titik  tersebutlah  perbedaan  antara Gray dan Johnston tampak dengan jelas. Salah satu pionir konsep budaya strategis, Snyder (1977) mengidentifikasi budaya strategis sebagai keyakinan, sikap, dan perilaku elite yang menjadi metode berpikir  yang  khas  yang  memengaruhi  kebijakan  suatu  negara. Budaya  strategis  sendiri  bukanlah  sesuatu  yang  tunggal  namun bisa jadi memiliki beberapa sub-kultur yang tidak selalu sinkron satu  sama  lain.  Dalam  hal  ini,  Snyder  dan  Gray  sepakat  bahwa budaya strategis bisa mengalami perubahan berdasarkan konteks kebijakannya.  Pembentukan  budaya  strategis  ini  dipengaruhi oleh berbagai hal. Jones (1990) serta Arif dan Kurniawan (2018) menawarkan  pengalaman  sejarah,  karakteristik  geografis,  dan budaya  masyarakat  sebagai  elemen  utama  pembentuk  budaya strategis.  Lantis  (2005)  membedakan  elemen-elemen  tersebut dalam  kategori  materialistis  dan  non-materialistis.  Elemen
materialistis  berasal  dari  kondisi  geografis,  populasi,  maupun kapabilitas,  sementara  elemen  non-materialistis  meliputi pengalaman sejarah, sistem politik, dan budaya serta keyakinan politik elite.
Upaya untuk menelusuri budaya strategis dapat dilakukan dengan melihat pada simbol-simbol tekstual maupun non-tekstual. Dalam tulisan ini, hal kunci yang akan dicari dari simbol-simbol tersebut adalah cita-cita terutama tipe ideal dari ide-ide mengenai keamanan UEA  dan  bagaimana  mereka  mewujudkannya  dalam  perilaku mereka. Dengan demikian, perilaku sendiri dapat dibedakan dari cita-cita  maupun  tipe  ideal  dari  ide-ide  yang  dimaksud  meski perilaku  di  masa  lalu  dapat  memperkuat  konstruksi  cita-cita maupun tipe ideal dari ide-ide yang dimaksud. Secara sederhana, logika berpikir tulisan ini dapat dijelaskan dalam skema berikut:

## Gambar 1
Kerangka berpikir budaya strategis dan perilaku negara
Sumber: Jones (1990), Lantis (2005), dan Arif dan Kurniawan (2018) diolah oleh penulis

## Budaya Strategis UEA dan Keputusan Normalisasi
Bagian  ini  diawali  dengan  pembahasan  mengenai  kapabilitas materialistis  dan  dilanjutkan  dengan  aspek  non-material  dan bagaimana keduanya berinteraksi dalam menumbuhkan budaya strategis  UEA. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan  penjelasan budaya strategis dalam memengaruhi perilaku UEA dalam kasus normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Proses tersebut tidak berlangsung tiba-tiba namun terjadi secara perlahan seiring dengan  menguatnya  kebutuhan  akan  normalisasi  hubungan diplomatik dengan Israel.
Secara  geografis,  UEA  terletak  di  kawasan  Teluk,  berbatasan dengan Teluk Persia di utara dan Teluk Oman di timur dan berada

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
158
tepat  di  muka  Selat  Hormuz.  Di  darat,  UEA  berbatasan  dengan Oman  di  timur  dan  Arab  Saudi  di  selatan  dan  barat.  Mereka memiliki konflik teritorial dengan Iran dan Qatar atas pulau-pulau kecil yang ada di Teluk Persia. Sebagian besar wilayah UEA adalah gurun pasir dan hanya wilayah pesisir yang ditinggali. Mereka juga memiliki perbatasan yang panjang dengan populasi yang sedikit. Selain  itu,  populasi  UEA  didominasi  oleh  kelompok  ekspatriat yang  jumlahnya  sekitar  88%  dari  total  populasi  di  tahun  2021 (UAE 2022). Meskipun mereka tidak memiliki kewarganegaraan UEA, keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda  perekonomian.  Bahkan,  peran  ekspatriat  dalam  sektor pertahanan juga tidak kecil. Para ekspatriat tersebut berasal dari berbagai negara, termasuk Iran, negara-negara Asia Selatan, dan negara-negara  Arab  lainnya.  Hal  ini  memunculkan  kerawanan tersendiri bagi UEA.
UEA  termasuk  dalam  kategori  negara  kaya  di  kawasan  Teluk. Memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 358,9 miliar Dolar AS di tahun 2020 dan PDB per kapita sebesar 36.2352,5 Dolar AS (World Bank 2021), UEA merupakan salah satu negara penghasil migas utama dunia. Data US Energy Information Administration (2022)  menunjukkan  bahwa  UEA  berkontribusi  4%  dari  total produksi minyak dunia untuk tahun 2021 dengan produksi sebesar 3,79 juta barel per hari dan berada di peringkat ketujuh produsen minyak dunia. Meski demikian, UEA juga merupakan negara yang pertama-tama  melakukan  diversifikasi  sumber  ekonominya  dari sektor  migas  ke  nonmigas.  UEA  bahkan  berhasil  menjadi  hub sektor perdagangan, finansial, dan perjalanan dari dan ke kawasan Timur  Tengah.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  pilar  penting  dalam kebijakan  luar  negeri  UEA  (Henderson  2017).  Meski  demikian, sumber  pemasukan  migas  masih  tetap  signifikan  sehingga  UEA tetap terdampak oleh fluktuasi harga migas. Kekuatan ekonomi ini menjadi salah satu pilar dalam pengembangan kapabilitas militer UEA dan perluasan pengaruh mereka di kawasan Timur Tengah. Selain itu, kekuatan ekonomi juga dimanfaatkan oleh UAE untuk menguatkan  pengaruh  mereka  di  kawasan.  UAE  menggunakan bantuan luar negeri untuk menciptakan pengaruh atas berbagai negara, termasuk Palestina (Almezaini 2012; Ragab 2017; Young 2017; Cochrane 2021).
Meski secara ekonomi UEA memiliki kapabilitas yang memadai, tidak  demikian  halnya  dengan  kapabilitas  militer.  UEA  hanya diperkuat  oleh  63.000  personel  militer  (International  Institute for Security Studies 2022). Namun, pengeluaran pertahanan UEA
cukup  besar  di  kawasan  Timur  Tengah.  Proporsi  pengeluaran pertahanan  UEA  dari  total  pengeluaran  pertahanan  Timur Tengah adalah 14,6% atau nomor dua terbesar setelah Arab Saudi. Tahun  2021  mereka  mengalokasikan  19,2  miliar  Dolar  AS  ke belanja pertahanannya, turun dari angka 19,8 miliar Dolar AS di tahun 2020. Meski kecil, militer UEA merupakan salah satu yang paling terlatih di antara militer negara-negara Teluk. Hal ini tidak terlepas dari keterlibatan militer UEA dalam berbagai operasi di berbagai negara. UEA terlibat dalam operasi militer di Afghanistan dan di Yaman. Misi-misi tersebut menjadi sarana pelatihan bagi efektivitas kinerja militer UEA (Ibish 2017; Mason 2018; Ziadah 2019; Robert 2020; Dalton dan Shah 2021; Krieg 2021). Hal itu tidak terlepas dari adanya kedekatan UEA dengan AS yang terjalin sejak penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) tahun 1994  (Katzman  2015;  Mason  2018).  Berdasarkan  kesepakatan tersebut  AS  melakukan  penempatan  pasukan  dan  persenjataan di UEA baik di bandara Al Dhafra maupun pelabuhan Jebel Ali. Personel militer UEA juga mendapatkan pelatihan khusus sebagai bagian  dari  pembelian  persenjataan  mereka  dari  AS.  Selain  itu, kedua  negara  juga  memiliki  kerja  sama  kontra  teror  yang  kuat, salah  satunya  dengan  pembentukan  Sawab  Center  tahun  2015. Selain keikutsertaan dalam misi ekspedisi dan kerja sama dengan AS, militer UEA juga melakukan rekrutmen personel asing untuk mendorong profesionalisasi (Yates 2016; Krieg 2021).
Secara  tatanan  politik,  UEA  memiliki  keunikan  dibandingkan dengan  negara-negara  Arab  lain  karena  mereka  menjadi  satu- satunya negara federal yang terdiri dari tujuh keemiran. Masing- masing  keemiran  dipimpin  oleh  seorang  emir  dan  ketujuh  emir tersebut  membentuk  Dewan  Federal  Tertinggi.  Presiden  UEA dijabat  oleh  Emir  Abu  Dhabi,  mulai  dari  berdirinya  negara tersebut hingga saat ini sedangkan posisi Perdana Menteri dijabat oleh  Emir  Dubai.  Hal  ini  sekaligus  menunjukkan  posisi  penting kedua  keemiran  tersebut  di  UEA.  Secara  lebih  khusus,  peran kepemimpinan  yang  ditunjukkan  oleh  Emir  Abu  Dhabi,  sejak masa  Sheikh  Zayed  bin  Sultan  Al  Nahyan  hingga  masa  Sheikh Mohammed  bin  Zayed  Al  Nahyan,  memainkan  peranan  yang sentral dalam perumusan kebijakan luar negeri UEA.
Kapabilitas  materialistis  seperti  kondisi  geografis,  kekuatan ekonomi  dan  militer  yang  dimiliki,  maupun  struktur  politik memainkan  peran  penting  dalam  perumusan  kebijakan  luar negeri  UEA  (Al-Mashat  2008).  Faktor-faktor  materialistis tersebut memiliki pengaruh pada pembentukan budaya strategis

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 160
UEA.  Meski  demikian,  ada  faktor-faktor  non-materialistis  yang juga  perlu  dipertimbangkan  dalam  perumusan  kebijakan  luar negeri.  Pengalaman  sejarah  dan  budaya  merupakan  dua  faktor non-materialistis yang penting dalam membentuk cara pandang suatu negara mengenai dirinya.
UAE merupakan negara yang relatif muda karena baru terbentuk pada  akhir  tahun  1971.  Ketujuh  keemiran  yang  menjadi  bagian dari  UAE  merupakan  wilayah  perwalian  Inggris,  bersama  dua keemiran  lain  yang  memutuskan  untuk  berdiri  sendiri,  yaitu Bahrain  dan  Qatar.  Pada  awal  tahun  1971,  Inggris  memutuskan untuk meninggalkan sembilan keemiran yang sebelumnya ada di bawah perwaliannya. Langkah tersebut akan dilakukan sebelum Desember 1971. Merespons keputusan Inggris tersebut, kesembilan keemiran  tersebut  berusaha  untuk  membentuk  persekutuan, namun tidak berhasil karena ada beberapa perbedaan pendapat diantara mereka. Bahrain akhirnya memutuskan untuk merdeka pada  Agustus  1971  dan  Qatar  menyusul  satu  bulan  kemudian. Di  tengah  ketidakpastian  tersebut,  beberapa  negara  tetangga keemiran-keemiran  tersebut  berusaha  untuk  memanfaatkan situasi.  Iran,  misalnya,  melakukan  penguasaan  atas  Kepulauan Tunb  dan  Pulau  Abu  Musa.  Inggris  yang  saat  itu  masih  berada di  kawasan  tersebut  ternyata  tidak  memberikan  reaksi  apa  pun terhadap  langkah  Iran  (Al-Mazrouei  2015;  Buderi  dan  Ricart 2018). Hingga saat ini, kedua negara masih berseteru atas pulau- pulau tersebut.
Selain  dengan  Iran,  UEA  juga  memiliki  perseteruan  dengan negara-negara  Teluk  anggota  GCC.  Ketika  UEA  memerdekakan diri, Inggris mendukung pergeseran batas teritorial UEA ke arah barat agar berbatasan langsung dengan Qatar, namun Arab Saudi menyatakan keberatan dan baru pada tahun 1974 kedua negara menyepakati batas teritorial mereka (Okruhlik dan Conge 1999; Al-Mazrouei  2013;  Guzansky  2016).  Berdasarkan  kesepakatan tersebut, Arab Saudi menguasai pulau Huwaisad dan garis pantai di  sisi  timur  Khawr  al-Udayd  sedangkan  UAE  memperoleh pulau-pulau  lain  di  sekitar  wilayah  tersebut.  Arab  Saudi  juga memberikan dukungan pada klaim UAE atas Kepulauan Tunb dan Pulau  Abu  Musa.  Kedua  negara  juga  menyepakati  kepemilikan wilayah  Shaybah  di  perbatasan  yang  kaya  akan  minyak.  Meski mereka  bersepakat  bahwa  Arab  Saudilah  yang  memiliki  hak pengelolaan  minyak  atas  wilayah  Shaybah,  bukan  berarti  tidak ada tensi diantara keduanya. Di tahun 2005, kedua negara juga bersitegang akibat adanya rencana UAE untuk membangun jalan
lintas ke Qatar yang melewati wilayah Arab Saudi. Tensi tersebut terus bertahan bahkan sempat terjadi benturan laut antara kedua negara di tahun 2010. UEA juga memiliki benturan klaim teritorial dengan Oman (Okruhlik dan Conge 1999; Guzansky 2016). Meski secara  garis  besar  keduanya  sudah  menyepakati  perbatasan  di tahun  1973  dan  benturan  klaim  atas  wilayah  mata  air  Buraimi juga telah diselesaikan dalam kesepakatan tahun 1974, tahun 1977 Oman bersitegang dengan Ras al-Khaimah, salah satu keemiran UEA,  atas  wilayah  Semenanjung  Musandam.  Oman  bahkan mengirim  pasukan  dan  kekuatan  lautnya  ke  wilayah  tersebut. Pada tahun 1998 kedua negara akhirnya menyepakati batas final mereka  dan  isu  benturan  klaim  teritorial  ini  bisa  ditekan  agar tidak mengganggu kerja sama ekonomi mereka.
Selain  sejarah  masa  lalu  dengan  berbagai  benturan  klaim perbatasan,  UEA  tumbuh  dalam  kultur  Islam  yang  kuat.  Meski demikian, negara ini ternyata memiliki permasalahan yang datang dari kelompok Islamis (Henne 2017; Ibish 2017; Salisbury 2020). Kelompok tersebut, terutama Ikhwanul Muslimin, berkembang di UEA pada periode 1970-an hingga 1980-an melalui para pendidik asing  yang  masuk  ke  UEA.  Pada  awalnya,  pemerintah  berusaha untuk  memberikan  toleransi  pada  kehadiran  dan  pertumbuhan mereka.  Namun,  ada  dugaan  keterlibatan  mereka  dalam  upaya penggulingan emir di periode 1990-an dan penemuan sel radikal antipemerintah  di  periode  2010-an  membuat  pemerintah memutuskan  untuk  membatasi  aktivitas  kelompok  Islamis tersebut  (Salisbury  2020).  UEA  juga  melihat  ada  kemungkinan penggunaan  kelompok-kelompok  tersebut  oleh  negara-negara tetangganya dengan tujuan menciptakan distabilitas politik.
Untuk memahami bagaimana budaya strategis UEA mendorong keputusan  normalisasi,  hal  utama  yang  harus  dipertimbangkan adalah  persepsi  Iran sebagai  sumber  ancaman (Davidson  2009; Ibish 2017; Dalton dan Shah 2020; Salisbury 2020; Hedges 2021). Sebelum Dewan Kerja Sama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC)  mengidentifikasi  Republik  Islam  Iran  sebagai  ancaman, UEA  bahkan  telah  melihat  Iran  di  bawah  kepemimpinan  Shah sebagai  aktor  yang  mampu  membahayakan  stabilitas  kawasan. Pada  tahun  1925,  Shah  Iran  mengklaim  wilayah  kepulauan Bahrain  sebagai  wilayah  kedaulatannya,  namun  klaim  tersebut ditolak oleh Inggris yang menguasai wilayah kepulauan Bahrain (Hasbani  2006).  Namun,  mundurnya  Inggris  dari  kawasan Teluk  memunculkan  kekosongan  kekuatan  di  wilayah  tersebut. Pada  tahun  1973,  kekosongan  tersebut  dimanfaatkan  oleh

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 162
Shah Iran  untuk  mengokupasi  kepulauan  Abu  Moussa  di  Selat Hormuz  yang  sebelumnya  merupakan  wilayah  Sharjah,  salah satu keamiran UEA. Selanjutnya, Shah Iran kembali menegaskan klaim  atas  wilayah  Bahrain  dan  meningkatkan  intensitas serangan pada Irak di wilayah perbatasan Shatt al-Arab. Setelah jatuhnya  rezim  Shah,  Ayatollah  Khomeini  mendeklarasikan diri  sebagai  pelindung  golongan  Syiah  dan  berkeinginan  untuk menyebarluaskan  doktrin  Syiah  di  kawasan  Teluk.  Perlu  dicatat bahwa  kelompok  Syiah  di  beberapa  negara  Teluk  tidak  sedikit jumlahnya sehingga seruan Khomeini dipandang sebagai langkah strategis  Iran  untuk  memperkuat  posisinya  di  kawasan  Teluk. Dengan menyebarluaskan visi anti monarki pada kelompok Syiah di  berbagai  negara,  Khomeini  menjadi  ancaman  bagi  eksistensi rezim monarki di negara-negara Teluk.
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  setelah  berakhirnya  Perang Iran-Irak,  Iran  kembali  meningkatkan  kapasitas  militer  dan sistem  persenjataannya.  Iran  antara  lain  melakukan  pembelian persenjataan senilai 3,6 miliar Dolar AS pada periode 1988 hingga 1992  dari  berbagai  negara  seperti  eks-Uni  Soviet,  Tiongkok, eks-Cekoslowakia, dan beberapa negara lain (Moore 1994). Iran menjadikan  kemandirian  sebagai  tujuan  bagi  pengembangan industri  pertahanannya  mengingat  sejak  1979  mereka mendapatkan  embargo  dari  AS.  Meski  demikian,  hubungan militer Iran dengan militer beberapa negara tetap hangat seperti dengan  Rusia,  Tiongkok,  Pakistan,  India  maupun  Venezuela. Salah  satu  inti  dari  pengembangan  sistem  persenjataan  Iran adalah  kemampuan  misil  balistik.  Laporan  Defense  Intelligence Agency  (2019)  memperlihatkan  bahwa  Iran  memiliki  kapasitas misil balistik yang lengkap, baik jarak dekat ( close-range ballistic missiles seperti Shahab-1 atau Fateh-110 dan short-range ballistic missiles seperti Shahab-2, Zolfaghar atau Qiam-1) maupun jarak menengah  ( medium-range ballistic missiles seperti  Shahab-3, Emad-1  atau  Sejjil).  Iran  juga  mengembangkan  kapabilitas angkatan  laut  yang  mumpuni  yang  mampu  untuk  memblokade jalur  laut  di  Selat  Hormuz  yang  merupakan  jalur  vital  bagi distribusi migas dari Teluk. Selain itu, Iran juga memiliki beberapa kapal selam kelas Kilo dari Rusia dan kelas Yono dari Korea Utara dan mengembangkan kapal selam Fateh produksi lokal.
Hal lain yang juga menjadi perhatian negara-negara tetangganya adalah  keberadaan  milisi-milisi  yang  dilatih  oleh  militer  Iran, Garda  Revolusi,  di  berbagai  negara  di  kawasan.  Beberapa kelompok milisi tersebut antara lain: Hisbullah di Lebanon, milisi
Syiah di Irak, Bahrain maupun Suriah, milisi Houthi di Yaman, Taliban, dan beberapa kelompok di Palestina. Di beberapa negara seperti Suriah dan Irak, milisi yang didukung oleh Iran tersebut bahkan diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata mereka dan hal ini menimbulkan masalah karena adanya loyalitas ganda milisi tersebut  ke  negara  asal  dan  negara  tempat  mereka  beroperasi (Azizi 2022). Garda Revolusi sendiri memiliki pengalaman dalam mengintegrasikan kelompok milisi ke angkatan bersenjata dalam kasus  Basij,  milisi  pendukung  revolusi  Syiah  di  masa  Khomeini (Golkar  2012;  Defense  Intelligence  Agency  2019).  Keberadaan milisi-milisi  di  beberapa  negara  tersebut  memungkinkan  Iran memainkan  peran  dalam  berbagai  peristiwa  politik  di  negara- negara tersebut dan menjadi bagian dari strategi forward-defense Iran (Akbarzadeh et al. 2022).
Dihadapkan  dengan  ancaman  tersebut  dan  dimotivasi oleh  sengketa  wilayah  dengan  Iran,  UEA  memulai  proyek persenjataannya  dengan  memodernisasi  dan  menambah  jumlah pesawat  tempurnya  hingga  140  buah  dengan  meningkatkan  30 pesawat Mirage 2000-5 menjadi 2000-9 dan membeli 32 Mirage 2000-9  dari  Prancis  sebagai  tambahan  dari  80  F-16E/Fs  dari AS  (Hasbani  2006).  Alat  utama  sistem  persenjataan  tersebut merupakan pesawat-pesawat tempur tercanggih di kawasan pada masanya dan memiliki superioritas teknologi dari pesawat tempur Iran. Pesawat-pesawat tersebut mampu melakukan penetrasi ke dalam  wilayah  Iran  dengan  fitur  kapasitas  bahan  bakar  besar, radar aktif, dan Storm Shadow-Scalp/EG cruise missiles atau juga dikenal sebagai Black Shahine di UEA.
Kemudian, untuk mengimbangi kekuatan kapal selam Iran, UEA memesan anti-submarine frigates .  UEA  juga  mengembangkan peralatan anti kapal selam lain, seperti lima helikopter Super Puma yang dilengkapi dengan fitur anti kapal selam dan tujuh helikopter Panther yang  dipesan  dari  Eurocopter  dan  diantarkan  pada tahun  1998.  Helikopter  tersebut  sudah  dilengkapi  dengan anti- ship missiles (Hasbani 2006) . UEA juga memiliki Casa CN-235s produksi Indonesia-Spanyol untuk patroli maritim dan beberapa pesawat Hawkeye EAW dan di tahun 2000 UEA membeli Russian S-300  anti-missile  missile  system  untuk  melawan  Iranian  Scud Missiles (Hasbani 2006) .
Di  era  yang  lebih  modern,  UEA  melalui  Critical  National Infrastructure  Authority (sebuah  otoritas  yang  menangani urusan  militer  dan  keamanan  UEA)  memiliki  perjanjian  bisnis

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 164
dengan firma Israel. Di tahun 2007, pebisnis Israel Mati Kochavi ditengarai  menjual  perlengkapan  keamanan  senilai  800  juta Dolar  AS  kepada  UEA  untuk  pengawasan  tambang  minyak  dan infrastruktur  strategis  (Sorkin  2021).  Dalam  kesempatan  lain, UEA  dan  Israel  menjalin  hubungan  intelijen  dalam  rangka menangani  “permasalahan  serius”  dalam  kawasan.  Hal  ini didorong oleh keyakinan bahwa miskalkulasi Iran di Teluk Persia dapat menimbulkan distabilitas kawasan. Keadaan ini mendorong kerja  sama  Israel-UEA  untuk  mengantisipasi  langkah-langkah strategis  Iran.  Antisipasi  tersebut  ditandai  dengan  pemberian akses pada UEA untuk mengakses satelit Eros B milik Israel pada tahun 2006 dan Eros A yang memiliki spesifikasi lebih baik pada tahun 2009 (Neubauer 2017). Kerja sama tersebut menjadi lebih kentara ketika UEA meluncurkan sistem pengawasan Falcon Eye mereka dengan keterikatan yang jelas dengan Israel pada tahun 2016 (Jones dan Guzansky 2019). Selanjutnya pada 2017 kedua negara  terlibat  dalam  sebuah  latihan  bersama  angkatan  udara (Jones dan Guzansky 2019).
Sejarah  permusuhan  tersebut  membentuk  pemahaman  bahwa Iran  adalah  ancaman  yang  nyata  bagi  UEA.  Saat  ini,  jika membandingkan  kepemilikan  senjata  UEA  dan  Iran  maka  akan terlihat adanya gap yang nyata (International Institute for Security Studies 2022). Iran tercatat memiliki pasukan tempur sejumlah 1.925.000 tentara atau sekitar 2,3% dari total populasinya, 516 aset angkatan udara, 3.709 tank, 8.500 kendaraan bersenjata, dan 398 aset  angkatan  laut.  Sementara  itu,  UEA  hanya  memiliki  65.000 personel militer aktif (0,7%) dari populasinya, 552 aset angkatan udara, 434 tank, 8.750 kendaraan bersenjata, dan 75 aset angkatan laut. Dengan komparasi tersebut, UEA membutuhkan dukungan dari  negara  lain  di  kawasan  atau like-minded countries untuk menyeimbangkan kekuatan vis-à-vis Iran. Israel sendiri memiliki 634.000  personel  militer  aktif  atau  7,4%  dari  total  populasinya dan 595 pesawat tempur, 1.650 tank, 7.500 kendaraan bersenjata, dan 65 aset angkatan laut. Apabila ditambah dengan Arab Saudi, jumlah  kekuatan  militer  dalam  aliansi  anti-Iran  tersebut  akan menjadi  semakin  besar.  Arab  Saudi  memiliki  angkatan  perang sejumlah 505,000 jiwa (1,5% dari populasinya), 889 aset angkatan udara,  1.062  tank,  12.500  kendaraan  bersenjata,  dan  55  aset angkatan laut.
Selain  itu,  masih  terkait  dengan  Iran,  budaya  strategis  UEA juga  dibentuk  oleh  ketakutan  mereka  pada  program  nuklir Iran.  UEA  menolak  ambisi  nuklir  Iran  karena  dianggap  dapat
membahayakan  keamanannya.  Kepemilikan  senjata  nuklir  Iran dianggap  dapat  memicu  perlombaan  persenjataan  bagi  aktor- aktor  regional,  dan  ancaman  dari  aktor-aktor  non-negara  yang memiliki  hubungan  dekat  dengan  Teheran  (Tzemprin  et  al. 2015).  UEA  yang  berbatasan  langsung  dengan  Arab  Saudi  dan hanya dipisahkan oleh Selat Hormuz dari Iran harus benar-benar memperhitungkan langkahnya supaya tetap dapat bertahan dalam kondisi ini. Ambisi nuklir Iran dapat meningkatkan pengaruhnya di  kawasan.  Dengan  semakin  berpengaruh  Iran  maka  mereka akan semakin mudah dalam menyebarkan ideologi Syiah dan anti monarkinya. Keadaan tersebut dapat membahayakan posisi UEA yang dihuni oleh mayoritas Muslim Sunni dan menganut monarki sebagai sistem pemerintahan.
Kebutuhan  untuk  membangun  kerja  sama  dengan like-minded countries semakin  terasa  besar  dengan  menguatnya  anggapan bahwa  AS  mulai  mengurangi  porsi  keterlibatannya  di  kawasan Teluk  dan  Timur  Tengah.  Selama  bertahun-tahun,  peranan AS  dalam  menciptakan  perimbangan  kekuatan  di  kawasan  ini menjadi  salah  kunci  bagi  stabilitas  kawasan.  AS  menjalin  relasi yang positif dengan dua aktor utama di kawasan, yaitu Arab Saudi dan Israel. Penempatan pasukan di beberapa negara Teluk pasca Perang  Teluk  tahun  1990-1991,  Afghanistan  tahun  2001,  serta Irak tahun 2003 membuat AS secara de facto menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Apalagi, AS memantapkan diri dengan kebijakan Timur Tengah Raya sebagai fondasi  keikutsertaan  mereka  di  kawasan  ini  yang  kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan Perang Global Melawan Terorisme (Dunn  2005;  Taheri  2005;  Güney  dan Gökcan  2010;  Pickering 2010;  Haass  2013).  Namun,  perilaku  kebijakan  AS  belakangan memunculkan  spekulasi  akan  berkurangnya  komitmen mereka  pada  stabilitas  kawasan.  Diawali  dengan  pilihan  untuk mengarahkan  kebijakan  AS  ke  Asia,  yang  lebih  dikenal  sebagai Pivot to Asia , hingga penarikan pasukan dari Irak dan Afghanistan memunculkan  kekhawatiran  tentang  semakin  menguatnya pengaruh  Iran.  Menurut  Kaye  (2022),  AS  sebenarnya  masih menempatkan Timur Tengah sebagai wilayah yang penting bagi mereka namun memang pada saat yang bersamaan mengurangi komitmen langsungnya.

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 166

## Simpulan
Dari  penjelasan-penjelasan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa pertimbangan  utama  keputusan  normalisasi  hubungan  dengan Israel adalah ketakutan terhadap Iran yang berkembang di UEA. Hal ini membuat kerja sama rahasia yang selama ini berkembang menjadi  perlu  untuk  ditingkatkan  derajatnya.  Persepsi  akan ancaman Iran ini dibentuk oleh faktor materialistis, seperti posisi geografis,  demografi,  kapabilitas  militer  dan  ekonomi,  maupun faktor  non-materialistis  seperti  sejarah  masa  lalu  dan  budaya. Dalam konteks UEA, budaya strategis ini yang terbentuk adalah pemahaman kondisinya sebagai negara kecil yang berada dalam situasi volatilitas yang tinggi dan bertetangga dengan negara besar yang  memiliki  sejarah  permusuhan  dengan  mereka  sehingga mendorong  mereka  untuk  berperilaku balancing (mengimbangi negara  besar  tetangga  tersebut).  Cita-cita  tersebut  mendorong UEA mengambil kebijakan untuk melakukan normalisasi dengan Israel yang dipandang akan mampu memberikan rasa aman bagi kebutuhan  mereka,  meskipun  hal  ini  mengorbankan  beberapa pilar  tradisional  dalam  kebijakan  luar  negerinya.  Hal  ini  juga dipengaruhi oleh hilangnya mitra tradisional UEA, yaitu AS, yang mengubah  kebijakannya  di  kawasan  karena  alasan  yang  tidak terkait dengan hubungan bilateral kedua negara.
Tulisan  ini  memperlihatkan  bahwa  peranan  budaya  strategis dalam  perumusan  kebijakan  luar  negeri  UEA  cukup  signifikan. Meski  demikian,  budaya  strategis  tersebut  bukanlah  satu- satunya determinan dalam kebijakan UEA mengingat ada proses pengambilan kebijakan yang juga perlu untuk dipertimbangkan. Hal  tersebut  sekaligus  menjadi  salah  satu  batasan  dari  tulisan ini  dan  untuk  membuat  kajian  yang  lebih  komprehensif  maka perlu juga untuk melihat proses pengambilan kebijakan di UEA, baik dalam model idiosinkretik, politik birokrasi, maupun politik domestik.

## Tentang Penulis
Broto Wardoyo adalah  dosen  di  Departemen  Ilmu  Hubungan Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Indonesia. Selain itu, penulis juga mengajar di Program Kajian Terorisme dan  Program  Kajian  Ketahanan  Nasional,  terutama  untuk  konsentrasi Kajian Intelijen Stratejik, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Indonesia  serta  pendidikan  Magister  dan  Doktoral  dari  National
Global Strategis, Th. 16, No. 1
Chengchi  University,  Taiwan.  Penulis  dapat  dihubungi  di  broto09@ ui.ac.id.
Rizal Valentino adalah  mahasiswa  Program  Studi  Sarjana  Reguler, Departemen  Ilmu  Hubungan  Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik,  Universitas  Indonesia.  Penulis  sedang  menyelesaikan Skripsi  mengenai  normalisasi  hubungan  UEA  dengan  Israel  dengan menggunakan  kerangka  Realisme  Neoklasik  dalam  pengambilan kebijakan luar negeri. Penulis dapat dihubungi di rizal.valentino@ui.ac.id .

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Al-Mashat,  Abdul-Monem,  2008.  “Politics  of  Constructive  En - gagement:  The  Foreign  Policy  of  the  United  Arab  Emir - ates”,  dalam  Bahgat  Korany  dan  Ali  E.  Hillal  Dessouki (eds.).,  2008. The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization . Kairo: The American Univer - sity in Cairo Press.
Almezaini, Khalid S., 2012. The UAE and Foreign Policy: Foreign Aid, Identities and Interests . London & New York: Rout - ledge.
Buderi, Charles L.O. dan Luciana T. Ricart, 2018. “The Iran-UAE Gulf  Islands  Dispute:  A  Journey  Through  International Law, History and Politics”, Queen Mary Studies in Inter- national Law , Vol. 29. Leiden: Brill Nijhoff.
Defense Intelligence Agency, 2019. Iran Military Power: Ensur- ing Regime Survival and Securing Regional Dominance . Washington, DC.: US Government Publishing Office.
Gelvin, James L., 2021. The Israel-Palestine Conflict: A History .
4 th Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Henne, Peter S., 2017. Islamic Politics, Muslim States and Coun- terterrorism Tensions .  New  York:  Cambridge  University Press.
Hudson,  Valerie  M.  dan  Benjamin  Day,  2020. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory . 3 rd Edition. Lanham, MD.: Rowman & Littlefield Publishers Inc.

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 168
Jones, David, 1990. “Soviet Strategic Culture”, dalam Carl G. Ja - cobsen,  (ed.),  1990. Strategic Power: United States of America and the U.S.S.R . London: Palgrave MacMillan.
Sagi, Avi, et al., 2018. Religious Zionism and the Six-Day War: From Realism to Messianism . London: Routledge.
Sen,  Biswanath,  1965. A  Diplomat’s  Handbook  of  International Law and Practice . Dordrecht: Springer.
Snyder, Jack L., 1977. The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations . Santa Monica: RAND.

## Artikel Jurnal
Akbarzadeh, Shahram, et al., 2022. “Iranian Proxies in the Syrian Conflict:  Tehran’s  ‘Forward-Defence’  in  Action”, Journal of Strategic Studies , 1-24.
Arif, Muhamad dan Yandry Kurniawan, 2018. “Strategic Culture and  Indonesian  Maritime  Security”, Asia  &  The  Pacific Policy Studies , 5 (1): 77-89.
Pickering,  Thomas  R.,  2010.  “The  United  States,  Iran,  and  the Greater Middle East”, American Foreign Policy Interests ,
32 (2): 57-63.
Azizi,  Hamidreza,  2022.  “Integration  of  Iran-Backed  Armed Groups into the Iraqi and Syrian Armed Forces: Implica - tions for Stability in Iraq and Syria”, Small Wars & Insur- gencies , 33 (3): 499-527.
Ben-Meir,  Alon,  2009.  “Israel  and  the  Arab  Peace  Initiative”, American Foreign Policy Interests , 31 (3): 206-212.
Cochrane,  Logan,  2021.  “The  United  Arab  Emirates  as  a  Global Donor: What a Decade of Foreign Aid Data Transparency Reveals”, Development Studies Research , 8 (1): 49-62.
Davidson,  Christopher  M.,  2009.  “Dubai  and  the  United  Arab Emirates:  Security  Threats”, British Journal of Middle Eastern Studies , 36 (3): 431-447.
Global Strategis, Th. 16, No. 1
Dunn, David Hastings, 2005. “Bush, 11 September and the Con - flicting Strategies of the ‘War on Terrorism’”, Irish Studies in International Affairs , 16 (1): 11-33.
Fulton, Jonathan dan Roie Yellinek, 2021. “UEA-Israel Diplomat - ic Normalization: A Response to a Turbulent Middle East Region”, Comparative Strategy , 40 (5): 499-515.
Golkar, Saeid, 2012. “Organization of the Oppressed or Organiza - tion for Oppressing: Analysing the Role of the Basij Militia of Iran”, Politics, Religion & Ideology , 13 (4): 455-471.
Gray, Colin S., 1999. “Strategic Culture as Context: The First Gen - eration of Theory Strikes Back”, Review of International Studies , 25 (1): 49-69.
Güney, Aylin dan Fulya Gökcan, 2010. “The ‘Greater Middle East’ as a ‘Modern’ Geopolitical Imagination in American For - eign Policy”, Geopolitics , 15 (1): 22-38.
Guzansky, Yoel, 2015. “Israel and the Arab Gulf States: From Tacit Cooperation to Reconciliation?”, Israel Affairs , 21 (1): 131-
147.
Guzansky, Yoel, 2016. “Lines Drawn in the Sand: Territorial Dis - putes and GCC Unity”, Middle East Journal , 70 (4): 543- 559.
Guzansky,  Yoel  dan  Zachary  A.  Marshall,  2020.  “The  Abraham Accords: Immediate Significance and Long-Term Implica - tions”, Israel Journal of Foreign Affairs , 14 (3), 379–389.
Haass, Richard N., 2013. “The Irony of American Strategy: Putting the  Middle  East  in  Proper  Perspective”, Foreign  Affairs ,
92 (3): 57-67.
Hasbani, Nadim, 2006. “The Geopolitics of Weapons Procurement in the Gulf States”, Defense & Security Analysis , 22 (1), 73-
88.
Hedges,  Matthew,  2021.  “Small  State  Security  Engagement  in Post-Arab Spring MENA: The Case of United Arab Emir - ates”, Asian Affairs , 52 (2): 412-425.
Henderson, Christian, 2017. “The UAE as a Nexus State”, Journal

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
170
of Arabian Studies , 7 (1): 83-93.
Jones, Clive dan Yoel Guzansky, 2017. “Israel’s Relations with the Gulf States: Toward the Emergence of a Tacit Security Re - gime?”, Contemporary Security Policy , 38 (3): 398-419.
Johnston, Alastair Iain, 1995. “Thinking about Strategic Culture”, International Security , 19 (4): 32-64.
Kaye, Dalia Dassa, 2022. “America’s Role in a Post-American Mid - dle East”, The Washington Quarterly , 45 (1): 7-24.
Ketbi, Ebtesam Al, 2020. “Contemporary Shifts in UAE Foreign Policy: From the Liberation of Kuwait to the Abraham Ac - cords”, Israel Journal of Foreign Affairs , 14 (3): 391-398.
Khan, Muhammad Rafi dan Sajid Mehmood Shahzad, 2021. “The Abraham  Accords:  Israel  Resizing  Spheres  of  Influence”, Journal of the Research Society of Pakistan , 58 (2): 180- 186.
Kostiner, Joseph, 2009. “Saudi Arabia and the Arab–Israeli Peace Process: The Fluctuation of Regional Coordination”, Brit- ish Journal of Middle Eastern Studies , 36 (3): 417-429.
Krieg, Andreas, 2022. “The UAE’s ‘Dogs of War’: Boosting a Small State’s Regional Power Projection”, Small Wars & Insur- gencies , 33 (1-2): 152-172.
Lantis,  Jeffrey  S.,  2005.  “Strategic  Culture:  From  Clausewitz  to Constructivism”, Strategic Insights , 4 (10): 33-52.
Mason, Robert, 2018. “Breaking the Mold of Small State Classifica - tion? The Broadening Influence of the United Arab Emir - ates Foreign Policy through Effective Military and Band - wagoning  Strategies”, Canadian Foreign Policy Journal ,
24 (1): 95-112.
Meital,  Yoram,  2000.  “The  Khartoum  Conference  and  Egyptian Policy after the 1967 War: A Reexamination”, Middle East Journal , 54 (1): 64-82.
Mellon, James G., 2002. “Pan ‐ Arabism, Pan ‐ Islamism and Inter ‐ State Relations in the Arab World”, Nationalism and Eth- nic Politics , 8 (4): 1-15.
Moore, James W., 1994. “An Assessment of the Iranian Military Rearmament  Program”, Comparative Strategy , 13 (4): 371-389.
Neubauer, Sigurd, 2017. “Israel: A Strategic Partner for the UAE?”,
IndraStra Global , 11 : 1-3.
Podeh,  Elie,  2014.  “Israel  and  the  Arab  Peace  Initiative,  2002– 2014: A Plausible Missed Opportunity”, The Middle East Journal , 68 (4), 584–603.
Pye, Lucian W., 1991. “Political Culture Revisited”, Political Psy- chology , 12 (3): 487-508.
Okruhlik, Gwenn dan Patrick J. Conge, 1999. “The Politics of Bor - der  Dispute:  On  the  Arabian  Peninsula”, International Journal , 54 (2): 230-248.
Rabi, Uzi dan Chelsi Mueller, 2017. “The Gulf Arab States and Is - rael since 1967: From ‘No Negotiation’ to Tacit Coopera - tion”, British Journal of Middle Eastern Studies , 44 (4): 576-592.
Ragab,  Eman,  2017.  “Beyond  Money  and  Diplomacy:  Regional Policies of Saudi Arabia and UAE after the Arab Spring”,
The International Spectator , 52 (2): 37-53.
Robert,  David  B.,  2020.  “Bucking  the  Trend:  The  UAE  and  the Development of Military Capabilities in the Arab World”, Security Studies , 29 (2): 301-334.
Rynhold, Jonathan dan Michal Yaari, 2021. “The Quiet Revolution in Saudi-Israeli Relations”, Mediterranean Politics , 26 (2):
260-268.
Shlaim,  Avi,  1989.  “Britain  and  the  Arab-Israeli  War  of  1948”, Journal of Palestine Studies, 16 (4): 50-76.
Taheri, Amir, 2005. “The United States and the Reshaping of the Greater Middle East”, American Foreign Policy Interests ,
27 (4): 295-301.
Tzemprin,  Athina,  et  al.,  2015.  “The  Middle  East  Cold  War: Iran-Saudi Arabia and the Way Ahead”, Croatian Political Science Review , 52 (4-5): 187-202.

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 172
Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko, 2020a. “Normalisasi Hubungan  Uni  Emirat  Arab  dengan  Israel:  Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Pal - estina”, Jurnal ICMES , 4 (2), 171–194.
Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko, 2020b. “Analisis Kebi - jakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel”, Jurnal Middle East and Islamic Studies ,
7 (2), 132–154.
Yates, Athol, 2016. “Western Expatriates in the UAE Armed Forc - es,  1964–2015”, Journal of Arabian Studies , 6 (2):  182- 200.
Young, Karen E., 2017. “A New Politics of GCC Economic State - craft: The Case of UAE Aid and Financial Intervention in Egypt”, Journal of Arabian Studies , 7 (1): 113-136.
Ziadah, Rafeef, 2019. “The Importance of the Saudi-UAE Alliance: Notes on Military Intervention, Aid and Investment”, Con- flict, Security & Development , 19 (3): 295-300.

## Lain-lain
Al-Mazrouei,  Noura  Saber  Mohammed  Saeed,  2013.  UAE-Saudi Arabia Border Dispute: The Case of the 1974 Treaty of Jed - dah. Disertasi Doktoral. Exeter: University of Exeter Insti - tute of Arab and Islamic Studies
Al-Mazrouei,  Noura  Saber  Mohammed  Saeed,  2015.  “Disputed Islands between UAE and Iran:Abu Musa, Greater Tunb, and Lesser Tunb in the Strait of Hormuz”, GRM Paper, Ok - tober.
Dalton,  Melissa  dan  Hijab  Shah,  2020.  “Evolving  UAE  Military and  Foreign  Security  Cooperation:  Path  toward  Military Professionalism”,  Malcom  H.  Kerr  Carnegie  Middle  East Center Working Paper, Januari.
Egel, Daniel, et al., 2021. “Peace Dividend: Widening the Econom - ic Growth and Development Benefits of the Abraham Ac - cords”, Perspective, Maret.
Ibish, Hussein, 2017. “The UAE’s Evolving National Security Strat -
173
egy”, Arab Gulf States Institute, Issue Paper No. 4, 16 April.
International  Institute  for  Security  Studies,  2022. The Military Balance , No. 122.
Katzman, Kenneth, 2015. “The United Arab Emirates: Issues for US  Policy”,  Congressional  Research  Service  Report,  23 Maret.
Rifkind, Gabrielle, 2008. “The Arab Peace Initiative: Why Now? One  Year  on  from  Annapolis  -  The  Need  for  a  Regional Frame for Negotiations”, Oxford Research Group, Novem - ber.
Salisbury,  Peter,  2020.  “Risk  Perception  and  Appetite  in  UAE Foreign and National Security Policy”, Chatam House Re - search Paper, Juli.
Sorkin, Emily, 2021. The Abraham Accords: The Culmination of a Decades-Long Normalization Process between Israel and the UAE. Skripsi Sarjana. Boston: Boston University Pard - ee School Honors Program.
Trigano, Shmuel, 2021. “The Abraham Accords: Contrasting Re - flections”, Mideast Security and Policy Studies, No. 188.

## Artikel Daring
Al  Jazeera,  2020.  “Palestinian  Authority  rejects  UAE  aid  sent via  Israeli  airport”  21  Mei  [daring].  dalam https://www. aljazeera.com/news/2020/5/21/palestinian-authority-re - jects-uae-aid-sent-via-israeli-airport [ diakses  pada  28  Mei 2022].
Atlantic  Council,  2020.  “A  conversation  with  H.E.  Abdulla  bin Touq Al Mari, UAE Minister of Economy” [daring]. dalam https://www.atlanticcouncil.org/event/a-conversation-with-h- e-abdulla-bin-touq-al-mari/ [diakses pada 28 Mei 2022].
Omar,  Abeer  Abu,  2021.  “UAE  Oil  Reliance  at  Multi-Year  High Despite  Lower  Production”, Bloomberg ,  4  Oktober
[daring].  dalam
https://www.bloomberg.com/news/arti - cles/2021-10-04/uae-oil-reliance-at-multi-year-high-despite- lower-production [ diakses pada 1 Juni 2022].

## Breaking taboo: Explaining the United Arab Emirates’ Decision to Establish Diplomatic Relationship with Israel
Global Strategis, Th. 16, No. 1 174
UAE,  2022.  “Population  and  demographic  mix”,  31  Mei  [dar -
ing].  dalam https://u.ae/en/information-and-services/so - cial-affairs/preserving-the-emirati-national-identity/popula - tion-and-demographic-mix [diakses pada 1 Juni 2022].
UN News, 2020. “UAE expresses hopes for Middle East peace talks following ‘historic’ accord with Israel” 29 September [dar - ing].  dalam https://news.un.org/en/story/2020/09/1074142 [diakses pada 28 Mei 2022].
US  Energy  Information  Administration,  2022.  “United  Arab Emirates” [daring]. dalam https://www.eia.gov/internation - al/analysis/country/ARE [diakses pada 1 Juni 2022].
World Bank, 2021. “United Arab Emirates” [daring]. dalam https:// data.worldbank.org/country/AE [diakses pada 1 Juni 2022].