Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## Optimalisasi Peran Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Radikalisme
Akbar Zakaria 1 , Pujo Widodo 2 , Susaningtyas Nefo H. Kertopati 3 , Mochammad Ferdion Firdaus 4
123 Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia
4 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Corresponding Author: ferdion.unas.ac@gmail.com 1

## Abstract
The  National  Counterterrorism  Agency  stated  that  there  had  been  a  decrease  in terrorism cases by 89% in the last five years. Even though it is quite significant, efforts to prevent terrorism, especially preventing radicalism, must still be carried out. This is because there are indications of a change in approach from violence to a softer one. One area that needs special attention regarding the development of radicalism is Jakarta Province. The 2022 Radicalism Potential Index states that radicalism in DKI Jakarta has high potential. Efforts to strengthen the prevention of radicalism in Jakarta require massive  community  participation.  This  article  discusses  optimizing  the  role  of  the Jakarta Regional Leadership Ansor Youth Movement (GP Ansor) as a religion-based youth organization in preventing radicalism. The GP Ansor organization is a non-profit, religious-based youth organization that has adequate potential and resources to counter the development of radicalism. The method used in this paper is qualitative research in the nature of a literature study. The study begins with searching and collecting library sources,  processing  data  and  information,  analyzing  and  drawing  conclusions.  The results of the study show that there is an important role for the GP Ansor organization in  preventing  radicalism  in  Jakarta.  This  role  needs  to  be  optimized  so  that  it  can increase community participation in preventing radicalism in Jakarta. Optimization is carried out through improvements in several aspects of the organization which include facilities and infrastructure, budget and human resources.

## Keywords: Ansor Youth Movement, Prevention of Radicalism, Role of Organizations

## 1. PENDAHULUAN
Radikalisme  atau  pemikiran  radikal  merupakan  ancaman  nyata  yang  tercantum dalam  Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia  Tahun  2015  dan  dalam  Peraturan  Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Markas  Besar  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  Rencana  Strategis  Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 juga menyatakan bahwa radikalisme termasuk ancaman  dan  gangguan  terhadap  stabilitas  dan  keamanan  nasional.  Kedua  rujukan tersebut memperjelas bahwa radikalisme merupakan ancaman terhadap tujuan nasional yaitu  melindungi  segenap  tumpah  darah  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sudah sepantasnya pemberantasan radikalisme harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.
Tren  serangan  terorisme  di  Indonesia  memang  mengalami  penurunan.  Hal  ini ditandai dengan berkurangnya angka serangan teror beberapa tahun ke belakang, bahkan mencapai  titik zero  attack pada  tahun  2023.  Fenomena  ini  mengindikasikan  bahwa
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Indonesia dapat dinyatakan aman dari serangan teror. Namun, di sisi lain, kewaspadaan masyarakat harus terus dipupuk, mengingat adanya perubahan pola serangan, dari hard aprroach menjadi soft  approach ,  dari  strategi bullet menjadi  strategi ballot . Kemungkinan  ini  perlu  direspons  dengan  peningkatan  pencegahan  radikalisme  dan penguatan ketahanan masyarakat (BNPT, 2023).
Perubahan pola serangan tersebut seperti fenomena gunung es.  Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  menemukan  fakta adanya  tren  peningkatan  proses radikalisasi yang menargetkan 3 kelompok rentan yaitu pemuda, anak, dan perempuan. Kelompok rentan ini dinilai mampu meningkatkan migrasi dari kelompok toleran menjadi intoleran pasif, dari intoleran pasif menjadi aktif, dari intoleran aktif menjadi terpapar. Oleh  karena  itu  pada  tahun  2024,  BNPT  mencanangkan  7  Program  Prioritas  yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 7 Tahun  2021  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 atau RAN  PE.  Strategi  tersebut  yaitu  pemberdayaan  perempuan,  anak,  dan  remaja, Pembentukan  Desa  Siapsiaga,  Pembentukan  Sekolah  Damai,  Pembentukan  Kampus Kebangsaan,  Asesmen  Pegawai  Bertugas  Risiko  Tinggi,  Penanganan  Asosiasi  Warga Negara Indonesia yang terafiliasi pelaku teroris internasional, Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.
Meskipun  upaya-upaya  pencegahan  telah  dilakukan  secara  aktif,  ancaman radikalisme dan terorisme masih ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Daerah Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan data BNPT, telah terjadi 110 kasus terorisme di Jakarta. Kejadian ini disebabkan oleh 57 pelaku. Dampak aksi teror ini mengakibatkan 222 jiwa meninggal dan 259 orang terluka.Tingginya jumlah kasus terorisme di Jakarta ini adalah manifestasi dari pemikiran radikal sebagian kelompok masyarakat.
Pencegahan  radikalisme  sebagai  sebuah  ancaman  laten  perlu  terus  dilakukan. Terlebih  karena  Jakarta  merupakan  jantung  Indonesia.  Gerakan  Pemuda  Ansor  (GP Ansor) sebagai salah satu organisasi kepemudaan berbasis agama berpeluang untuk turut serta menanggulangi terorisme. Beberapa penelitian terdahulu menemukan adanya peran signifikan GP Ansor dalam upaya deradikalisasi. Ainun Najib (2018) dalam penelitiannya menyatakan  bahwa  peran  deradikalsiasi  oleh  GP  Ansor  di  daerah  dapat  diterima masyarakat yang mayoritas penduduknya merupakan nahdliyyin atau berafiliasi dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Dwijayanto (2019) mengungkapkan GP Ansor melalui Barisan  Ansor  Serbaguna  (Banser)  secara  umum  berperan  menjaga  ketertiban masyarakat,  memantau  aktivitas  kelompok  terindikasi  radikalisme,  serta  penanaman pemahaman anti-radikalisme.
Beberapa penelitian tersebut, perlu dilanjutkan dan dikembangkan dengan subjek dan lokus yang lebih spesifik untuk dapat mengidentifikasi  lebih jauh peran GP Ansor dalam  deradikalisasi.Hal  ini  terlebih  kajian  yang  telah  dilakukan  hanya  menunjukkan bentuk  peran  GP  Ansor,  sedangkan  belum  dibahas  bagaimana  mengoptimalkan  peran tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kelemahan  dan  kekuatan  organisasi  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  dalam  peningkatan pencegahan  radikalisme.  Selain  itu  juga  mengidentifikasi  upaya  apa  saja  yang  perlu dilakukan untuk mengoptimalkan peran tersebut.
Tulisan  ini  akan  bermanfaat  bagi  pemerintah  dalam  implementasi  RAN  PE khususnya  pencegahan  radikalisme  serta  menjadi  masukan  untuk  memperkuat  peran organisasi  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  dalam  mencegah  radikalisme.  Manfaat  bagi akademik,  tulisan  ini  diharapkan  mengisi  gap  penelitian  di  bidang  keamanan  yang melibatkan organisasi kepemudaan berbasis keislaman. Bagi masyarakat luas, tulisan ini memberikan  gambaran  organisasi  kepemudaan  berbasis  agama  yang  ideal,  sehingga terdorong untuk turut serta merevitalisasi fungsi organisasi serupa lainnya terutama dalam mendukung kepentingan pemeliharaan keamanan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Radikalisme
Radikalisme merupakan pemikiran dan cara pandang yang ingin melakukan suatu perubahan  mendasar  (radikal)  sesuai  dengan  interpretasi  ideologi  yang  dianut  ataupun realitas sosial yang ada. Perubahan radikal tersebut dapat dilakukan dengan cara persuasif yang damai tetapi juga dapat dengan kekerasan fisik ataupun kekerasan simbolik. Pada akhirnya,  radikalisme  cenderung  identik  dengan  tindak  kekerasan  yang  mengganggu ketertiban  umum  (Golose,  2009)  Salah  satu  bentuk  radikalisme  adalah  radikalisme agama.  Radikalisme  agama  adalah  radikalisme  yang  didasarkan  pada  penafsiran keagamaan  yang  menyimpang  (Tahir,  dkk.  2020).  Ciri-ciri  perilaku  seseorang  yang terpapar  radikalisme  di  antaranya  adalah  bersikap  intoleran  (tidak  mau  menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang  lain  salah),  eksklusif  (membedakan  diri  dari  umat  Islam  umumnya),  dan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan (Aziz, 2016).
Sementara  radikalisasi  sebagai  sebuah  proses,  memiliki  tahapan  yang  berbeda untuk setiap individu. Hal ini dipengaruhi oleh aspek wawasan, pemahaman keagamaan, dan  intensitas  interaksi  dengan  kelompok  radikal  atau  ekstrem.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan  atau  pembaharuan  sosial  dan  politik  dengan  cara  kekerasan  atau  drastis. Radikalisme juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan menyangkut politik ( political violence ) sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik (Moskalenko dan McCauley, 2009). Radikalisme  merupakan  istilah  dalam  lingkup  gerakan  sosial  maupun  politik  yang menjelaskan sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari keadaan non-radikal menjadi radikal. Radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara terbaik untuk meraih  tujuan  gerakan.  Keyakinan  radikal  mengembangkan  perasaan  bahwa  cara yang diterima  (oleh  masyarakat)  untuk  mengubah  keadaan  tidaklah  cukup  dan  langkah- langkah luar biasa harus ditempuh (Cross, 2013).
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Radikalisasi  sebagai  sebuah  proses  menjadikan  sekelompok  masyarakat  untuk menganut  paham  radikal,  perlu  dihadapi  dengan  deradikalisasi.  Konsep  deradikalisasi pada dasarnya bermula dari asumsi bahwa terorisme adalah buah dari radikalisme. Oleh karena  itu,  upaya  memerangi  terorisme  dianggap  lebih  efektif  melalui  deradikalisasi. Deradikalisasi  adalah  upaya  mengubah  pemahaman  atau  pola  pikir  yang  dianggap radikal.  Pencegahan  terorisme  melalui  deradikalisasi  merupakan  langkah  proaktif  dan memerlukan  kehati-hatian  dengan  pertimbangan  kemajemukan  masyarakat  Indonesia serta kerentanan kemajemukan terhadap konflik sosial masyarakat (Shodiq, 2018). Upaya deradikalisasi  menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Tindak  Pidana Terorisme  dilaksanakan  hanya  kepada  tersangka,  terdakwa,  terpidana,  narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang telah terpapar paham radikal terorisme.
Berdasarkan konsep dan aturan tersebut, upaya mencegah penyebaran pemikiran radikal  kepada  masyarakat  umum  bukanlah  deradikalisasi.  Pencegahan  radikalisme dinilai  memerlukan  adanya  strategi  edukasi  dan  pembudayaan  yang  dapat  menyentuh mindset masyarakat  (Budijanto  dan  Rahmanto,  2021).  Dengan  kata  lain  masyarakat diharapkan juga ikut terlibat langsung dalam proses pencegahan radikalisme.

## Optimalisasi Peran Organisasi
Optimalisasi  berasal  dari  kata  optimal  yang  berarti  terbaik  atau  tertinggi. Sedangkan dalam Kamus Oxford (2008), “ Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best” accords to prestated criteria ”. Jadi, Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah sesuai dengan kriteria tertentu (KBBI, 2008). Sedangkan peran ( role ) adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan perilaku elemen organisasi pada konteks sosial tertentu. Teori peran memposisikan organisasi sebagai pelaku dalam kehidupan sosial Masyarakat (Anisykurlillah, dkk., 2013).

## 3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka ( literature research ) bersumber dari buku, dokumen peraturan, jurnal dan pustaka  lainnya  (Harahap,  2014).  Sumber  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini diupayakan  memenuhi  prinsip  kemutakhiran  atau  recency  dan  prinsip  relevansi  atau relevance.
Adapun  tahapan  pada  penelitian  ini  berdasarkan  formula  penelitian  dengan penjelasan  sebagai  berikut,  pertama  melakukan  penelusuran  dan  pengumpulan  sumber pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasikan berdasarkan konsep atau teori yang  diambil.  Selanjutnya  dilakukan  pengolahan  data  dan  informasi  yang  meliputi pengutipan  informasi,  abstraksi  serta  interpretasi  atau  pembahasan,  terakhir  membuat kesimpulan (Darmalaksana, 2020).
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Analisis dan pembahasan merujuk pada konsep atau teori mengenai optimalisasi pemberdayaan organisasi. Optimalisasi peran organisasi dibangun melalui peningkatan pada beberapa faktor yang meliputi, 1. Sarana dan prasarana, 2. Mekanisme kerja yang efektif dan efisien, dan 3. Sumber Daya Manusia (Muhyadi, 2000). Pendapat yang lain, optimalisasi adalah suatu upaya perbuatan membuat suatu nilai fungsi beberapa variabel menjadi  maksimum  atau  minimum  dengan  memperhatikan  pembatasan-pembatasan berupa  sumber  daya  manysia  ( men ),  anggaran  ( money ),  dan  sarana  ( material  input ) (Crama,  2001).  Berdasarkan  pengertian  dan  uraian  tersebut,  maka  dalam  tulisan  ini, optimalisasi peran GP Ansor PW DKI Jakarta akan dikaji dengan pendekatan optimalisasi sarana-prasarana,  anggaran,  dan  sumber  daya  manusia  dalam  rangka  pencegahan radikalismme .

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Pencegahan Radikalisme di DKI Jakarta
Mempertegas  keterlibatan  masyarakat  dalam  pemberantasan  radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020  - 2024 (RAN PE). RAN PE tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.  Lebih  lanjut,  RAN  PE  juga  merupakan  pengejawantahan  UU  No.  5  Tahun 2018  tentang  Tindak  Pidana  Terorisme.  RAN  PE  disusun  untuk  menjadi  acuan  utama implementasi  penanggulangan  ekstremisme  berbasis  kekerasan  yang  mengarah  pada terorisme oleh seluruh pihak. Salah satu fokus aksi dalam RAN PE adalah memperkuat kesadaran  dan  kapasitas  serta  kesiapsiagaan  para  pemangku  kepentingan  termasuk masyarakat  mengenai  risiko  ekstremisme.  Fokus  tersebut  dilatarbelakangi  belum optimalnya sistem pencegahan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.Beragam upaya pemberantasan radikalisme selain melalui RAN PE juga telah dilakukan dari hulu hingga hilir. Pemberantasan di hulu ada melalui pencegahan dan pendeteksian dini. Sementara pemberantasan di hilir adalah penindakan hingga rehabilitasi atau pemulihan pasca teror. Pemerintah  melalui  Badan  Nasional  Penanggulangan  Radikalisme  (BNPT)  telah membuat  rencana  strategis  2020  –  2024  melalui  Peraturan  BNPT  No.  1  Tahun  2020 sebagai  langkah  menghadapi  ancaman  tersebut.  Upaya  yang  diatur  dalam  peraturan tersebut  meliputi  penguatan  regulasi  berbasis  riset,  optimasi  kerja  sama  internasional, peningkatan  ketahanan  nasional,  pelemahan  kapasitas  organisasi  radikalisme, deradikalisasi dan penegakan hukum. Senada dengan renstra tersebut, Rencana Strategi Keamanan Nasional Indonesia (RSKNI) 2021 menekankan pentingnya upaya soft power dan pendekatan multikulural untuk meredam potensi ekstremisme dan radikalisme. Selain itu, radikalisme sebagai suatu ancaman militer juga direspons oleh TNI berdasarkan UU TNI sebagai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Radikalisme  (Sinaga,  2018).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
(RPJMN)  2020  –  2024  juga  melakukan  inventarisasi  ragam  upaya  tersebut  dalam beberapa  proyek  prioritas  beserta  instansi  pelaksananya.  Sebagai  contoh,  program deradikalisasi  oleh  BNPT,  perlindungan  korban  radikalisme  oleh  Kementerian  Sosial, perlindungan  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  radikalisme  oleh  Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  serta  sosialisasi  tindak  pidana radikalisme oleh Kepolisian.
Pencegahan  radikalisme  juga  dilakukan  secara  reguler  oleh  beberapa  instansi khusus, seperti BNPT,  Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) Polri, Komando Operasi  Khusus  (Koopsus)  TNI.  Pencegahan  radikalisme  secara  umum  juga  dilakukan oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  dan  Satuan  Perlindungan  Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. TNI dan Polri juga mengerahkan personil level desa atau kelurahan seperti Babinsa dan Babinkamtibmas  dalam  hal  pencegahan  dan  penangkalan  (Sobar,  2017).  Tidak  hanya dilakukan  oleh  institusi,  pencegahan  radikalisme  juga  dilakukan  oleh  beberapa  forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Koordinasi Pencegahan Radikalisme  (FKPT)  yang  dibentuk  oleh  BNPT,  serta  Forum  Kemitraan  Polisi  dan Masyarakat (FKPM).
Meskipun  lengkap  dan  menyeluruh,  setidaknya  ada  tiga  catatan  kritis  dalam pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pencegahan  oleh  berbagai  aktor  tersebut.  Pertama adalah  kelemahan  forum-forum  pencegahan  radikalisme.  FKPT  di  beberapa  daerah mengalami inefektivitas tata kelola akibat perbedaan pandangan pengurus dan pesertanya (Setiabudhi, dkk, 2018). Penelitian oleh Taskarina (2018) menyatakan satuan tugas dan forum  yang  dibentuk  BNPT  (termasuk  FKPT)  selama  ini  juga  dinilai  tidak  efektif. Permasalahan pengoperasian satgas yang tumpang tindih, memelihara egosektoral dann tidak  terkoordinasi  dengan  baik  (meskipun  sama-sama  berakar  dari  internal  BNPT) menjadi permasalahan sehari-hari yang mempengaruhi kinerja pencegahan radikalisme. Sementara FKDM di Bali menjadi salah satu contoh yang hingga saat ini kurang berfungsi optimal  untuk  meningkatkan  kewaspadaan  dan  pencegahan  radikalisme  karena  ada bidang  tugas  yang  tidak  terlaporkan  sama  sekali  (Fahreza,  2020).  Selain  itu,  Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang melibatkan Babinkamtibmas dianggap berpotensi  menjadi  sebuah  terobosan  sia-sia  karena  banyaknya  jenis  forum  keamanan serupa yang juga mendorong keterlibatan masyarakat (Setiawan, 2018).
Catatan kedua dapat ditinjau dari bentuk partisipasi masyarakat yang terwadahi dalam satuan perlindungan masyarakat (satlinmas). Peran satlinmas dinilai masih banyak keterbatasan dalam pencegahan ancaman (Ardianto, 2007). Perlu evaluasi serius terkait pengetahuan dan pemahaman anggota Satlinmas tentang tugas pokok dan tugas tambahan karena  masih  belum  menyeluruh,  sehingga  berdampak  pada  eksekusi  perannya  di lapangan (Pramono, 2018). Kelemahan satlinmas di beberapa daerah karena kurangnya peminat  dari  kalangan  produktif  dalam  mengisi  posisi  tersebut,  akibatnya  kegiatan satlinmas  hanya  dianggap  sebagai  sarana  mencari  kesibukan.  Sedangkan  kaum  muda enggan mengisi posisi tersebut karena tidak tersedia honor memadai sebagai pendapatan
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tetap  (Gumelar,  2014).  Selain  itu,  Mulyono  (2000)  berpendapat  bahwa  kendala  dalam pencegahan  ancaman  sosial  di  masyarakat  juga  disebabkan  minimnya  kuantitas  dan kualitas personil serta koordinasi-komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat
Menjawab  permasalahan  di  atas,  beberapa  penelitian  terdahulu  menganggap perlunya intensitas pencegahan dengan melibatkan unsur organisasi kepemudaan berbasis agama. Sebagai contoh, hasil penelitian oleh Mulyadi mengungkapkan bahwa organisasi kepemudaan dapat mengarahkan masyarakat umum pada kegiatan yang positif sehingga terhindar dari paham radikal dan radikalisme (Mulyadi, 2017). Solichun mengungkapkan ajaran ahlussunnah  wal  jamaah yang  didakwahkan  organisasi  kepemudaan  berbasis agama  dapat  menangkal  radikalisme  agama  (Solichun,  2018).  Lailiyah  menemukan bahwa  aktivitas  sosial  yang  diselenggarakan  organisasi  kepemudaan  dapat menghindarkan masyarakat dari paham radikalisme (Lailiyah, 2019).
Radikalisme  adalah  sebab  umum  dari  terorisme.  Radikalisme  dapat  dilakukan oleh individu berasal dari kelompok minoritas maupun mayoritas dalam pergaulan sosial. Hal  ini  selaras  dengan  kategorisasi  peristiwa  kejahatan  oleh  Quinney  yaitu  oleh  kelas penguasa  maupun  rakyat  (Mustofa,  2002).  Kejahatan  oleh  oknum  penguasa  ( crime  of domination or repression ) biasanya didorong alasan dominasi dan pemaksaan kehendak atas suatu kepentingan penguasa. Melalui berbagai alasan legal rasional, penguasa berani mengambil langkah represif yang tidak sejalan dengan norma dan demokrasi. Kejahatan oleh  kelompok  masyarakat  ( crime  of  accomodation  or  rebellion )  didominasi  alasan diskriminasi  dan  ketidakadilan.  Bagi  kelompok  ini,  memperjuangkan  kehidupan  yang adil,  terhormat  dan  benar  tidak  dapat  dilakukan  dengan  mekanisme  demokrasi.  Hal tersebut membuat mereka yakin bahwa tindakan teror merupakan satu-satunya cara untuk menyampaikan rational value tersebut.
Aksi  radikalisme  dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara.  Secara  umum,  aksi radikalisme merupakan aksi fisik seperti penembakan, pengeboman, bom bunuh diri, dan penusukan. Dalam lima tahun terakhir, BNPT mencatat telah terjadi teror bom di ruang publik pada 2015 dan 2018, bom bunuh diri pada 2016 dan 2017 serta aksi penusukan kepada  Pejabat  Publik  yaitu  Menteri  Koordinator  Politik,  Hukum  dan  Keamanan  pada 2019.  Selain  serangan  fisik,  aksi  radikalisme  dapat  juga  menggunakan  senjata  kimia (Armawi  dan  Wahyu,  2010),  menggunakan  bahan  radioaktif  dan  nuklir  (Mamat  dan Angga,  2016),  melalui  sabotase  dan  pencemaran  lingkungan  (Kafrawi,  2018),  melalui jaringan  komunikasi  dan  siber  (Setiawan,  2020),  serta  dengan  senjata  biologi  atau bioradikalisme (Soeliongan, 2020).
Hasil  penelitian  oleh  Sarwanen  menyebutkan  bahwa  secara  umum  tindak radikalisme  dilatarbelakangi  oleh  faktor  pemikiran,  ekonomi,  politik,  sosial,  psikologi dan  pendidikan  (Sarwanen,  2019).  Faktor-faktor  tersebut  menjadi  pendukung  bagi penelitian  oleh  Setiyawan  yang meninjau  alasan  pelaku  teror  berdasar  teori  kebutuhan hidup oleh John Burton (Setiyawan, 2017). Kesimpulan penelitian tersebut memandang bahwa  motif  radikalisme  tumbuh  karena  perasaan  frustasi  akibat  kurang  terpenuhinya kebutuhan primordial-universal sehingga mengakibatkan tindakan agresi. Sementara itu,
penelitian oleh Reksoprodjo telah mengategorikan motivasi utama tindakan radikalisme seperti (Reksoprodjo, dkk, 2018):
1.  Faktor Sosial-Politik. Faktor ini dipicu ketidakpuasan terhadap kehidupan sosial sehingga mendorong perilaku radikalisme yang memaksakan kehendak.
2.  Faktor Emosi Keagamaan. Faktor ini dipicu sentimen keagamaan yang fanatik dan tergesa-gesa mengambil kesimpulan.
3.  Faktor Budaya. Faktor ini dipicu indoktrinasi kekerasan yang telah membudaya di masyarakat, sehingga reaktif menanggapi isu kebijakan yang tidak sesuai.
4.  Faktor Ideologi. Faktor ini dipicu pertentangan ideologi yang dipaksakan secara fanatik
5.  Faktor Kebijakan Pemerintah. Faktor ini dipicu anggapan kebijakan pemerintah yang kurang memberi solusi atau bahkan justru menyengsarakan masyarakat.
Perkembangan  radikalisme  sebagai  ancaman  global,  berbanding  lurus  dengan meningkatnya  situasi  yang  mendorong  timbulnya  ekstremisme  berbasis  kekerasan. Suburnya  paham  ekstremisme  tersebut  memerlukan  kondisi  kondusif  dan  konteks struktural  serta  proses  radikalisasi.  Kondisi  kondusif  dan  konteks  struktural  yang dimaksud  adalah  faktor  pendukung  seseorang  menjadi  berpaham  ekstrem,  seperti kesenjangan ekonomi, kelonggaran kohesi sosial, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran  HAM  dan  diskriminasi,  lemahnya  kontrol  sosial,  lemahnya  penegakan hukum  dan  konflik  berkepanjangan.  Ekstremisme  yang  mengarah  pada  radikalisme merupakan  paham  atau  tindakan  berbasis  kekerasan  yang  mendukung  atau  untuk melakukan aksi radikalisme. Latar belakang paham ini antara lain seperti besarnya risiko konflik komunal yang disebabkan sentimen sosial budaya termasuk agama, permasalahan ekonomi, perbedaan pandangan politik ekstrem, perasaan kekecewaan atas ketidakadilan dan intoleransi atau diskriminasi.
Menghadapi  pergeseran  pola  terorisme  yang  telah  diuraikan  di  atas,  ketahanan publik  atau public  resilience harus  ditingkatkan  sehingga  masyarakat  memiliki  daya cegah,  daya  tangkal,  dan  daya  lawan  terhadap  ideologi  radikal.  Ketahanan  publik dibangun  melalui public  awareness,  public  engagement ,  dan multistakeholder collaboration untuk meningkatkan kesadaran terkait bahaya dan dampak radikalisme dan terorisme.  Langkah-langkah  tersebut  dinyatakan  dalam  sebuah  tindakan  pencegahan radikalisme.  Pencegahan  radikalisme  adalah  dengan  mengamati  ciri,  gejala,  perilaku kelompok  maupun  individu  yang  terpapar  paham  ekstrem  (Wahyurudhanto,  2018). Tujuan  dari  pencegahan  adalah  memberikan  peringatan  dini  serta  respons  dini  bagi individu,  masyarakat  dan  pemerintah  agar  terhindar  dari  ancaman  radikalisme  atau paparan  pemikiran  ekstremisme.  Pencegahan  merupakan  kewajiban  pemerintah  dalam rangka  mengatasi  setiap  gejala  radikal,  ekstremisme  dan  radikalisme  yang  berpotensi menimbulkan kejahatan dan mengganggu stabilitas bangsa dan masyarakat (Adjie, 2005). Menurut  hasil  penelitian  Wahid  Institut  pada  2009,  keberhasilan  pencegahan  sejatinya tergantung pada keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat yang dapat didorong dengan
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
melibatkan  lembaga  kemasyarakatan  yang  mendukung  pemerintah  mulai  dari  level terendah (terdekat dengan masyarakat).

## Peran  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  Memperkuat  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pencegahan Radikalisme
Partisipasi  komunitas  masyarakat  dalam  menanggulangi  radikalisme  adalah keniscayaan yang sangat mendesak dilakukan (Windiani, 2017). Masyarakat berhak dan wajib  ikut  serta  dalam  bela  negara  menghadapi  Radikalisme  dan  ideologi  ekstrem. Karena,  radikalisme  dan  ideologi  ekstrem  dikategorikan  sebagai  ancaman  gangguan keamanan  dan  ketertiban  (kamtib)  serta  bagian  dari  ancaman  pertahanan  negara. Keterlibatan  masyarakat  dinilai  meningkatkan  efektivitas  implementasi  kebijakan (Rahim,  2013).  Hal  itu  didukung  oleh  hasil  penelitian  Tjandrawati  dan  Fahreza  yang menilai lemahnya pencegahan ancaman keamanan dan ketertiban serta pertahanan dapat dibenahi  dengan  peningkatan  partisipasi  masyarakat  (Tjandrawati,  2010);  (Fahreza, 2020).  Kesadaran  yang  tinggi  dari  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  secara  nyata dalam  menangkal  dan  menanggulangi  masalah  kejahatan  untuk  dapat  bekerja  sama dengan  berbagai  pihak,  untuk  mengatasi  berbagai  tindakan  kejahatan  yang  muncul  di masyarakat, di mana masyarakat perlu melakukan tindakan cepat untuk segera melapor berbagai informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan tindak kejahatan (Wahyudin, 2013).
Keamanan dan ketertiban masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat  5  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam tercapainya tujuan nasional yang ditandai  oleh  terjaminnya  keamanan,  ketertiban,  dan  tegaknya  hukum  serta  terbinanya ketenteraman yang mengandung pengertian membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan  masyarakat  dalam  menangkal,  mencegah  dan  menanggulangi  segala  bentuk pelanggaran  hukum  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lainnya  yang  dapat  meresahkan masyarakat.  Setiap  situasi  dan  kondisi  yang  dapat  mengganggu/membahayakan kamtibmas,  kelangsungan  hidup  Negara  dan  pembangunan  masyarakat,  Ancaman masyarakat timbul dari ancaman potensial yang melekat pada aspek Asta gatra, baik yang berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN). Delapan  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  terdiri  dari  Panca  Gatra (Ideologi,  Politik,  Ekonomi,  Sosial  Budaya  dan  Hankam),  Tri  Gatra  (Geografi, Demografi dan Sumber Daya Alam. Termasuk dalam kejahatan ini adalah radikalisme baik sebagai kejahatan transnasional maupun tindakan mandiri.
Wujud keterlibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme selama ini adalah pemberian  akses  yang  mudah  dan  luas  untuk  pelaporan,  pemberian  saran  dan  ikut memberikan saran. Pemberantasan kejahatan radikalisme di Indonesia perlu melibatkan peran serta masyarakat. Kelly dkk mengungkapkan bahwa masyarakat mempunyai peran dalam menentukan kebutuhannya sendiri saat melakukan aktivitas pencegahan kejahatan, masyarakat  juga  memberikan  kontribusi  (Kelly  dkk,  2005).  Schneider  menjelaskan
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
bahwa  masyarakat  mempunyai  peran  sentral  untuk  pencegahan  kejahatan  (Schneider, 2014).  Pencegahan  tersebut  memegang  prinsip-prinsip  berikut,  pertama,  masyarakat adalah  titik  fokus  dari  pencegahan  kejahatan  yang  efektif.  Kedua,  masyarakat  perlu mengidentifikasi  dan  menanggapi  kebutuhan  jangka  panjang  maupun  pendek,  upaya pencegahan kejahatan harus menyatukan individu dari berbagai sektor untuk mengatasi kejahatan.  Ketiga,  strategi  untuk  mencegah  kejahatan  harus  didukung  oleh  seluruh masyarakat.
Pelibatan  masyarakat  dalam  pencegahan  kejahatan,  mesti  diiringi  semangat kebersamaan  dan  kesadaran  akan  bahaya  potensial  ancaman  aksi  radikalisme. Kebersamaan  dan  kesadaran  merupakan  salah  satu  modal  sosial  yang  penting  untuk membangun masyarakat yang tangguh. Modal sosial menjadi dasar terbangunnya kerja sama  di  dalam  kehidupan  masyarakat  demi  mencapai  tujuan  bersama  dalam pembangunan nasional (Syafar, 2017). Dalam masyarakat di Indonesia, kemasyarakatan terbangun atau tumbuh dari keberadaan fungsi sosial organisasi kemasyarakatan.
Salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis kepemudaan dan keagamaan yang memiliki fokus pemberantasan radikalisme adalah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor). Sebagai salah satu organisasi otonom organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor  memiliki  semangat  nasionalisme  kebangsaan  yang  didasari  oleh  ajaran  Islam. Semangat  tersebut  menjadikan  GP  Ansor  memiliki  kredo  pergerakan  yang  anti radikalisme (Lailiyah, 2019).
GP Ansor memiliki struktur hingga tingkat kelurahan di 34 Provinsi di Indonesia. Struktur GP Ansor pada tingkat Provinsi disebut sebagai Pimpinan Wilayah (PW). Pada tingkat  Kabupaten/Kota  disebut  Pimpinan  Cabang  (PC).  Pada  tingkat  kecamatan disebutPimpinan  Anak  Cabang  (PAC).  Sedangkan  pada  tingkat  kelurahan  disebut Pimpinan  Ranting  (PR).  Struktur  GP  Ansor  yang  mengakar  hingga  tingkat  kelurahan, membuat organisasi memiliki anggota hingga lima juta dan terus bertambah setiap tahun. Infoman  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  menyebutkan  bahkan  pada  periode  Agustus  – September  2023,  telah  terdapat  3.235 anggota  baru  yang  telah terdaftar  dan mengikuti kaderisasi dasar Ansor maupun Badan Serbaguna Ansor (Banser) di Seluruh Indonesia. Adapun jumlah anggota GP Ansor PW DKI Jakarta terdapat sekitar 600 kader.
Jumlah  anggota  yang  cukup  banyak  tersebut  merupakan  sumber  daya  manusia yang dapat dikerahkan dalam upaya pencegahan radikalisme di Jakarta. Keberadaan GP Ansor  di  setiap  wilayah  di  DKI  Jakarta  juga  dapat  diberdayakan  untuk  menghalau pemikiran ekstrem yang mengarah pada kekerasan. Informan GP Ansor menyampaikan bahwa langkah nyata GP Ansor melawan radikalisme adalah melalui program penguatan spiritual, intelektual, dan sosial. Penguatan spiritual dilakukan dengan menggelar Majelis Dzikir dan Shalawat (MDS) rutin di setiap PR atau PAC. Penguatan intelektual dilakukan dengan menggelar seminar, penataran, ceramah agama, serta kolaborasi dengan instansi pemerintah terkait pencegahan radikalisme. Hal ini sebagai wujud keaktifan partisipasi masyarakat  dalam  mendukung  keterpaduan  penanganan  radikalisme  (Simanjuntak, 2015). Sedangkan penguatan sosial diwujudkan dengan kehadiran GP Ansor dalam setiap
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kegiatan masyarakat serta bakti sosial. Sebagai contoh, GP Ansor PW DKI Jakarta saat ini  memiliki  program  sedekah  air  minum  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  kurang mampu.  Peningkatan  kohesi  sosial ini  diharapkan  dapat membentengi  masyarakat  dari pemikiran radikal atau ekstrem.
Langkah GP Ansor PW DKI Jakarta tersebut menjawab faktor pemicu munculnya radikalisme  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Nurjannah.  Faktor-faktor  tersebut  adalah agama, sosial, dan psikologi. Faktor agama dipicu dari pengamalan agama tanpa didasari metode belajar yang tepat sehingga menimbulkan salah paham yang cenderung ekstrem. Faktor  sosial  dipengaruhi  oleh  kondisi  ekonomi  dan  politik  yang  timpang  sehingga masyarakat mudah tersulut amarah dan kekecewaan yang berakhir pada keinginan untuk melakukan  kekerasan.  Sedangkan  faktor  psikologis  dipengaruhi  oleh  rendahnya kesadaran  atau  wawasan  terhadap  informasi  yang  berimbang.  Seseorang  dengan  bekal pengetahuan  yang  cukup  akan  mudah  mengolah  informasi  sehingga  tidak  mudah dipengaruhi psikisnya untuk melakukan kekerasan (Nurjannah, 2013).

## Optimalisasi Peran Organisasi GP Ansor PW DKI Jakarta
GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  terbukti memiliki  peran  penting  dalam  pencegahan radikalisme. Akan tetapi, peran tersebut masih perlu dioptimalkan, karena GP Ansor PW DKI Jakarta memiliki beberapa kendala atau kelemahan terutama pada tingkat Pimpinan Anak  Cabang.  Berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan,  kelemahan  tersebut  secara umum adalah minimnya jenis kegiatan yang di inisiasi pada tingkat kecamatan. Hal ini ditengarai  disebabkan  oleh  kendala  sarana  dan  prasarana  (sarpras),  pendanaan,  dan sumber daya manusia.
Oleh karena itu, optimalisasi harus segera dilakukan agar pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Hal ini juga mengingat bahwa ancaman radikalisme akan  senantiasa  ada  serta  mencari  bentuk  baru  dari  waktu  ke  waktu.  Berikut  adalah beberapa aspek organisasi yang perlu dioptimalkan:

## Aspek Sarana dan Prasarana
Sarana  dan  prasarana  adalah  perangkat,  peralatan  dan  perlengkapan  yang dibutuhkan  untuk  mendukung  tugas  dan  fungsi  organisasi.  Pada  konteks  pencegahan radikalisme, sarana dan prasarana yang dimiliki GP Ansor PW DKI Jakarta harus dapat memfasilitasi  seluruh  program  ada.  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  perlu  melakukan inventarisasi  seluruh  sarpras  yang  dimiliki  dan  dibutuhkan  oleh  pengurus  di  berbagai tingkat. Hasil inventarisasi tersebut menjadi acuan pembuatan mekanisme peminjaman sarpras  dari  pengurus  pemilik  kepada  pengurus  peminjam.  Dukungan  sarpras  yang memadai akan meningkatkan kualitas pelaksanaan program sehingga dapat menghasilkan capaian yang memuaskan.
Sebagai contoh, sarpras yang sangat penting adalah ketersediaan sekretariat dan peralatan  tulis-menulis.  Beberapa  PAC  di  wilayah  Jakarta  yang  belum  memiliki sekretariat perlu disediakan alternatif sekretariat bersama di sekretariat PC maupun PW.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Adanya  sekretariat  mendorong  peningkatan  efektivitas  koordinasi  dan  pusat  aktivitas dibandingkan melalui koordinasi virtual. Saat ini beberapa PAC dan PR telah berinisiatif menjadikan salah satu rumah kader maupun masjid yang berafiliasi dengan NU sebagai base camp atau sekretariat, seperti yang dilakukan oleh PAC Kecamatan Gambir, PAC Kecamatan Koja, PAC Kecamatan Tambora, PAC Kecamatan Tanah Abang, dan PAC Kecamatan Senen. Sekretariat-sekretariat yang telah ditetapkan tersebut perlu dipasangi plang nama agar masyarakat yang membutuhkan layanan GP Ansor dapat terfasilitasi.
Selain  sarana  fisik,  pencegahan  radikalisme  GP  Ansor  juga  perlu  dioptimalkan melalui  upaya  dakwah  virtual.  Hampir  seluruh  pengurus  dari  tingkat  PW  hingga  PAC telah memiliki sosial media pada platform Instagram, namun hanya PC Jakarta Selatan yang telah memiliki website. Dakwah di dunia maya ini penting dilakukan untuk dapat menjangkau lebih luas sasaran dakwa dalam rangka pencegahan radikalisme.  Selain itu, selama  ini  sebagian  besar  konten  sosial  media  GP  Ansor  hanya  terbatas  informasi kegiatan dan ucapan-ucapan. Ke depan, konten sosial media GP Ansor di wilayah Jakarta perlu memuat edukasi dan sosialisasi terkait bahaya radikalisme dan terorisme.

## Aspek Pendanaan
Anggaran atau pendanaan kegiatan GP Ansor PW DKI Jakarta selama ini berasal dari swadaya anggota serta hibah atau transfer dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)  Jakarta.  Sementara  pada  tingkat  cabang  hingga  ranting,  sumber  keuangan berasal  dari  kas  anggota,  hibah  dari  struktur  yang  lebih  tinggi,  serta  sumbangan  dari pengurus NU. Tanpa ada kecukupan dana, kegiatan GP Ansor tidak akan dapat berjalan. Sebagaimana  disampaikan  oleh  salah  satu  informan  pengurus  PAC  GP  Ansor,  bahwa keterbatasan  dana  membuat  kegiatan  PAC  terbatas  dan  kurang  inklusif  menyentuh masyarakat.  Hal  ini  tentu  akan  berimbas  pada  penurunan  efektivitas  peran  PAC  di wilayah PW DKI Jakarta dalam upaya pencegahan radikalisme.
Sebagai  lembaga  otonom  dari  organisasi  NU,  GP  Ansor  dituntut  untuk  dapat memenuhi  pembiayaan  programnya  sendiri.  Oleh  karena  itu,  perlu  inovasi  pendanaan untuk  mendukung  optimalisasi  program.  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  dapat mengembangkan  kewirausahaan  organisasi  dengan  pemberdayaan  anggotanya  maupun kolaborasi  pembiayaan  program  kerja  bersama  mitra  organisasi.  Selain  itu,  perlu perencanaan keuangan yang lebih stabil pada jangka Panjang yang dapat bersumber dari penyewaan aset organisasi dan penginvestasian hasil usaha tersebut.

## Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
Aktivitas pencegahan radikalisme memerlukan SDM yang memiliki pengetahuan, pemahaman,  dan  keterampilan  yang  memadai  mengenai  penanggulangan  ekstremisme dan radikalisme. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa pelaku dan penyebar paham ekstremisme dan  radikalisme  merupakan  kalangan  terpelajar  (Brym  dan  Araj,  2006;  Usmita,  2012; Safitri,  2015).  Untuk mencapai  sasaran  tersebut,  pembinaan  anggota  perlu  secara  rutin
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
meningkatkan  kapasitas  melalui  program  pelatihan,  diskusi  maupun  pembinaan  secara rutin dan terukur.
Penyiapan SDM yang berkapasitas dimulai dari pengaderan dasar calon pengurus dan terus dipupuk melalui kegiatan rutin. Materi kontra-radikalisme telah termuat dalam kurikulum  Pelatihan  Kader  Dasar  (PKD)  Ansor  serta  Pendidikan  dan  Pelatihan  Dasar (Diklatsar) Banser. Desain manajemen SDM GP Ansor perlu diupayakan memiliki peta jalan  dan  terobosan  yang  dapat  meningkatkan  motivasi  dan  militansi  pengurus  serta mempertimbangkan implementasi manajemen kinerja dan manajemen penghargaan yang sesuai. Manajemen kinerja dilaksanakan dengan memastikan organisasi memiliki kontrol aktivitas yang jelas dan terukur. Sementara manajemen penghargaan diimplementasikan melalui pemberian insentif atau reward serta sanksi atau punishment yang terprosedur.

## 5. PENUTUP
Pemberantasan kejahatan radikalisme di Indonesia perlu melibatkan peran serta masyarakat.  Wujud  keterlibatan  masyarakat  dalam  pencegahan  radikalisme  adalah pemberian  akses  yang  mudah  dan  luas  untuk  pelaporan,  pemberian  saran  dan  ikut memberikan  saran.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  pemberian  akses  tersebut  perlu melibatkan  unsur  organisasi  masyarakat  salah  satunya  adalah  organisasi  kepemudaan berbasis kepemudaan seperti GP Ansor.
Beberapa  alasan  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  perlu  lebih  dilibatkan  dalam pencegahan radikalisme. Pertama, radikalisme di Jakarta adalah ancaman nyata dan terus memiliki evolusi bentuk dari waktu ke waktu sehingga perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat.  Kedua,  GP  Ansor  merupakan  organisasi  yang  berakar  kuat  di  masyarakat sehingga  mudah  untuk  melakukan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  upaya pencegahan  radikalisme.  Ketiga,  memiliki  jumlah  anggota  yang  banyak  sehingga memiliki  modal  untuk  melakukan  program  pencegahan  radikalisme  secara  masif. Keempat,  memiliki  program-program  yang  sesuai  untuk  mencegah  faktor  pemicu radikalisme  yakni  faktor  sosial,  agama,  dan  psikologis.  Alasan-alasan  ini  cukup  untuk melengkapi upaya pencegahan radikalisme yang telah dilakukan selama ini.
Adapun  optimalisasi  pemberdayaan  GP  Ansor  PW  DKI  Jakarta  dalam peningkatan pencegahan radikalisme perlu dilakukan melalui peningkatan pada beberapa faktor yang meliputi sarana dan prasarana, pendanaan, dan sumber daya manusia. Dalam hal pencegahan, sarana dan prasarana ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program pencegahan  radikalisme  melalui  penyediaan  fasilitas  sekretariat  pada  setiap  tingkatan Pimpinan serta prasarana dakwah virtual. Sedangkan mengenai pendanaan, GP Ansor PW DKI Jakarta dituntut untuk dapat mandiri dengan memaksimalkan peluang sumber dana dari kewirausahaan organisasi, kolaborasi pendanaan, maupun pengembangan investasi. Adapun terkait SDM, GP Ansor PW DKI Jakarta perlu membuat peta jalan manajemen SDM  yang  meningkatkan  kapasitas  melalui  program  pelatihan,  diskusi  maupun pembinaan secara rutin dan terukur. Hal tersebut juga perlu didorong dengan manajemen rekrutmen dan manajemen penghargaan yang baik.
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adjie S (2005). Radikalisme . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Aminah, Sitti (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Radikalisme di Indonesia. Jurnal Kelitbangan , Vol.4, No.1.
Anisykurlillah, I., Agus Wahyudin, dan Kustiani (2013). Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Akuntansi , Vol. 5, No. 2 I
Armawi, Armaidy dan Wahyu Suhendar (2010). Mengantisipasi Ancaman Teror Nubika.
Jurnal Ketahanan Nasional , Vol. XV (2)
Aziz, Abdul (2016). Memperkuat Kebijakan Negara dalam Penanggulangan Radikalisme Di  Lembaga  Pendidikan. HIKMAH:  Journal  of  Islamic  Studies  XII ,  no.  1 http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55,http://journal.alhikmahjkt.ac.id/inde x.php/HIKMAH/article/view/55
Brym, Robert J., dan Araj, Bader (2006). Suicide Bombing As Strategy and Interaction: the Case of the Second Intifada. Social Force , Vol. 84, No. 4. University of North Carolina Press
Budijanto, Oki W. dan T. Y. Rahmanto (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal HAM, Vol. 12, No. 1.
Crama, Y. Pochet and Y. Wera (2001). A Discussion of Production Planning Approaches in The Process Industry , Working paper GEMME 0102, Université de Liège,
Darmalaksana, Wahyudin (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan . Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Dwijayanto,  Arik  (2019).  Peran  Barisan  Ansor  Serbaguna  (Banser)  dalam  Menangkal Radikalisme  Keagamaaan  di  Indonesia. Jurnal  Pemikiran  Konstruktif  Bidang Filsafat dan Dakwah , Vol. 16, No. 2.
Fahreza,  Andra  (2020).  Pencegahan  Radikalisme  Berbasis  Masyarakat  Dengan Pembentukan  Forum  Koordinasi  Pencegahan  Radikalisme  di  Tiga  Provinsi. Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 6, No. 1
Gumelar,  Nanda  R  (2014).  Peran  Satuan  Perlindungan  Masyarakat  (Satlinmas)  dalam Perlindungan  Masyarakat  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84 Tahun 2014 di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
Golose,  Petrus  R  (2009). Deradikalisasi  Terorisme:  Humanis,  Soul  Approach,  dan Menyentuh  Akar  Rumput .  Jakarta:Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian.
Harahap, N (2014). Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra Vol. 8, No. 1, hlm. 68 – 73
Kafrawi,  Rachman  M  (2020).  Perusakan  Lingkungan  Sebagai  Tindak  Pidana Radikalisme. Jurnal Legality, Vol. 26, No. 2
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Kelly,  Katharine  D.,  Tullio  Caputo,  and  Wanda  Jamieson  (2005). Reconsidering Sustainability:  Some  Implications  for  Community-Based  Crime  Prevention . Critical Social Policy. 25(3)
Lailiyah, Siti (2019). Peran Gerakan Pemuda Ansor Dalam Menangkal Radikalisme di Ambulu Jember . Jember: UIN KHAS
Mamat, Mohamad dan Angga Kautsar (2016). Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Memperkuat Keamanan Nuklir. Prosiding Seminar Keselamatan Nuklir.
Mashuri, A (2021). Gerakan Separatisme dan Usaha Rekonsiliasi . Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Muhyadi  (2000). Optimalisasi  Peran  SDM  dalam  Mencapai  Tujuan  Organisasi , Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
Mulyono, Sri Widodo (2000). Optimalisasi Kemampuan Pencegahan dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim  0735/Surakarta,  Jawa  Tengah). Jurnal  Ketahanan  Nasional ,  Vol.  21, No.3, hlm. 188 – 196.
Mustofa,  Muhammad  (2002).  Memahami  Radikalisme:  Suatu  Perspektif  Kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol. 2 No. III
Najib,  Muhammad  Ainun  (2018). Peran  Gerakan  Pemuda  (GP)  Ansor  dalam Deradikalisasi Keagamaan di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo . Tesis. Surabaya: UIN Sunan Ampel
Nurjannah  (2013).  Faktor  Pemicu  Munculnya  Radikalisme  Islam  Atas  Nama  Dakwah.
Jurnal Dakwah, Vol. XIV (2).
Pramono,  Joko  dan  Kinasih,  Wulan  (2018).  Kontribusi  Satlinmas  dalam  Memberikan Rasa  Keamanan,  Ketertiban  dan  Ketenteraman  Lingkungan  di  Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Jurnal Adiwidya , Vol II, No. 2, hlm.89-99
Rapik, Mohamad, Permatasari, Bunga dan Anisya, AF (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Radikalisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. Journal of Political Issues, Vol. 1, No. 2., hlm. 103 – 114
Reksoprodjo,  Agus  dkk  (2018).  Pemetaan  Latar  Belakang  dan  Motif  Pelaku  Tindak Kejahatan  Radikalisme  di  Indonesia. Jurnal  Peperangan  Asimetris  Universitas Pertahanan , Vol. 4 No. 2
Sarwanen  (2019). Peranan  Kepolisian  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Radikalisme:  Studi  pada  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara .  Medan:  Tesis Universitas Medan Area
Schneider, Stephen (2014). Crime Prevention: Theory and Practice . CRC Press
Sennen,  Eliterius  (2019).  Kewaspadaan  Dini  Sebagai  Upaya  Menjaga  Keamanan Masyarakat. Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar , Vol.3, No.2.
Separatisme (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan. Diambil 21 Oktober 2021. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/separatisme
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Setiabudhi, IKR., Artha, IG., dan Putra, IPRA (2018). Urgensi Kewaspadaan Dini dalam Rangka  Memperkuat  Persatuan  dan  Kesatuan  Bangsa. Jurnal  Magister  Hukum Udayana , Vol. 7, No.2, hlm. 250 – 266
Setiawan,  Nawa  Luki  (2018). Studi  Tentang  Peran  Bhabinkamtibmas  dalam Menciptakan  Situasi  yang  Kondusif  di  Masyarakat .  Magelang:  Universitas Muhammadiyah Magelang.
Setiawan (2020). Cyberterrorism and its Pervention in Indonesia. Jurnal Media Hukum . Vol. 27, No. 2.
Setiyawan, Arif R (2017). Penanggulangan Radikalisme Berdasarkan Konsep Problem- Solving Approach (Kajian Pada Respons Pemerintah Terhadap Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid). Jurnal Damai dan Resolusi Konflik .Vol.3 No.2
Shodiq,  M.D  (2018). Paradigma  Deradikalisasi  dalam  Perspektif  Hukum. Jakarta: Pustaka Harakatuna
Simanjuntak,  Komarudin  (2015).  Peran  Babinsa  dalam  Kegiatan  Pencegahan  Guna Pencegahan  Aksi  Radikalisme  (Relevansi  di  Wilayah  Kodim  0618/BISA  Kota Bandung). Jurnal Ketahanan Nasional , No. XXI (I).
Sinaga, Fransisca A (2018). Urgensi Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang dalam  Menanggulangi  Aksi  Radikalisme. Jurnal  Legislasi  Indonesia ,  Vol.  15, No.3
Sobar,  Ray  (2017).  Optimalisasi  Sambang  Oleh  Bhabinkamtibmas  dalam  Mencegah Paham  Radikalisme  di Wilayah  Hukum Polresta  Surakarta. Advances  in  Police Science Research Journal , Vol.1, No.5.
Soeliongan,  Amanda  E  (2020).  Urgensi  Peraturan  Bioradikalisme  di  Indonesia  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM , Vol. 11, No. 2.
Syafar, M (2017). Modal Sosial dalam Pembangunan Sosial. Jurnal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tamisari,  Faustina  (2017).  Diplomasi  dan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia  dalam  Upaya Menghadapi Masalah Global Terkait Kelompok Militan ISIS. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , Vol. VIII, No. 1
Tahir, Suaib, Abdul Maik, dan Novrika (2020). Buku Panduan Pencegahan Radikalisme Di  Lingkungan  Kerja  Bumn  dan  Perusahaan  Swasta.  Jakarta:  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme, Kementerian BUMN, dan Kamar Dagang Indonesia
Taskarina,  Leebarty  (2018).  Meninjau  Kembali  “Perpanjangan  Tangan”  dalam Penanggulangan Radikalisme. Jurnal Kriminologi Deviance , Vol.2, No.2.
Tim  The  Habibie  Center  (2019).  Peran  dan  Keterlibatan  TNI  dalam  Penanggulangan Radikalisme.
Usmita,  Fakhri  (2012). Disangegement:  Strategi  Penanggulangan  Radikalisme  di Indonesia . Tesis Magister Universitas Indonesia
Peraturan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Radikalisme  No.  1  Tahun  2020  tentang Rencana Strategis BNPT 2020 - 2024
Community: volume 10, nomor 1, April 2024 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015
Wahyudin, Ade R (2013). Peran Babinsa dalam Menunjang Ketertiban dan Keamanan Masyarakat di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.
Jurnal Governance, Vol. 6, No. 1
Wahyurudhanto,  A  (2018).  Analisis  Kemampuan  Pencegahan  oleh  Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. Jurnal Ilmu Kepolisian , Vol. 12 No. 2
Yunanto,  Sri.,  Angel  D.,  dan  Indah  N  (2017). Ancaman  dan  Strategi  Penanggulangan Radikalisme  di  Dunia  dan  Indonesia .  Jakarta:  Institute  For  Peace  and  Security Studies