## PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTPN SYARIAH PALANGKA RAYA
Endah Ayu Lestari 1) , *Rinto Alexandro 2)
1)Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Palangka Raya, Indonesia 2)Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Palangka Raya, Indonesia
*Email Korespondensi : rinto.alexandro@fkip.upr.ac.id

## Abstrak
Bank  syariah  merupakan  bank  yang  kegiatannya  mengacu  pada  hukum  Islam,  dan  dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan  perjanjian  antara  nasabah  dan  bank.  Perjanjian  (akad)  yang  terdapat  di  perbankan  syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Bank BTPN Syariah  Unit  Bisnis  Wisma  Palangka  Raya  ini  menggunakan  satu  produk  pembiayaan  yaitu pembiayaan  Murabahah.  Tujuan  Penelitian  adalah  Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan pelaksanaan  mengenai  akad  murabahah  dalam  produk  pembiayaan  pada  Bank  BTPN  Syariah Palangka  Raya  dan  Untuk  mengetahui  dan  mendeskripsikan  hambatan-hambatan  pelaksanaan akad murabahah pada Bank BTPN Syariah Palangka Raya. Pendekatan penelitian yang digunakan ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah Bank syariah di Indonesia terutama bank BTPN  Syariah  Palangka  Raya  pada  umumnya  dalam  memberikan  pembiayaan  murabahah, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional.
Kata Kunci : Akad Pembiayaan Murabahah; BTPN Syariah; Hukum Islam

## Abstract
Islamic banks are banks whose activities refer to Islamic law, and in their activities do not charge interest or pay interest to customers. Rewards received by Islamic banks and paid to customers depend  on  the  contract  and  agreement  between  the  customer  and  the  bank.  The  agreement (contract) contained in Islamic banking must comply with the terms and conditions of the contract as  stipulated  in  Islamic  sharia.  Bank  BTPN  Syariah Wisma  Palangka  Raya  Business  Unit  uses one  financing  product,  namely  Murabahah  financing. The  research  objectives  were  to  find  out and  describe  the  implementation  of  the  murabahah  contract  in  the  financing  product  at  Bank BTPN  Syariah  Palangka  Raya  and  to  find  out  and  describe  the  obstacles  to  implementing  the murabahah  contract  at  Bank  BTPN  Syariah  Palangka  Raya.  The  research  approach  used  is  a qualitative approach. The results of the study show that Islamic banks in Indonesia, especially the BTPN Syariah Palangka Raya bank, in general, in providing murabahah financing, determine the
conditions needed  and  the  procedures that  must  be  followed  by  musytari  which  are  almost  the same as the usual credit terms and procedures set by conventional banks.
Key Words : Murabahah Financing Agreement, BTPN Syariah, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  mempunyai  peranan  sangat  strategis dalam  mengembangkan  pembangunan  nasional.  Kegiatan  utama  dari  perbankan  adalah menyerap dan meyalurkan dana ke masyarakat. Dunia perbankan mengenal dua sistem, yaitu  sistem  ekonomi  konvensional  dan  sistem  ekonomi  syariah.  Menurut  Undang- Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  ke  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan/atau  bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  bank”.  Bank  syariah  di  Indonesia  lahir  sejak 1992.  Bank  syariah  pertama  di  Indonesia  adalah  Bank  Muamalat  Indonesia  dan  Bank Syariah Mandiri ialah bank syariah kedua di Indonesia.
Bank  syariah  memiliki  sistem  operasional  yang  berbeda  dengan  bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua  bentuk  transaksi  bank  syariah  tidak  mengenal  sistem  bunga,  baik  bunga  yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban (Hanum, 2018). Begitupula keuangan di Bank Syariah.
Bank  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan kerja keras dalam mencari ide  dan  gagasan  dalam  memberdayakan  potensi  yang  dimiliki  daerah.  Hal  ini  sebagai bentuk  pengembangan  ekonomi  kreatif  masyarakat.  (Dudi  &  Bramantyo,  2019). Disamping itu, keberadaan Bank Syariah tidak terlepas pula dari kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan juga memperhatikan aspirasi dan mind-set masyarakat (Mujiarto et al., 2019)

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  No.21  Tahun  2008  “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang tentang bank syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Bank syariah adalah bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut jenisnya  terdiri  dari  atas  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  dan Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS).  Bank syariah  memiliki  fungsi  menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.
Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam  kegiatannya  tidak  membebankan  bunga  maupun  tidak  membayar  bunga  kepada nasabah.  Imbalan  yang  diterima  oleh  bank  syariah  maupun  yang  dibayarkan  kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.
Menurut Ismail (2011:135), Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan  oleh  pihak  penjual  dan  pembeli  atas  barang  dan  jasa  yang  menjadi  objek transaksi jual beli. Akad jual beli dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dikembangkan di bank syariah dalam tiga jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan murabahah, istishna, dan salam,
Berdasarkan observasi di BTPN syariah Palangka Raya, proses pembiayaan  jual beli menggunakan akad murabahah. Menurut Ismail (2011:138) mengatakan: murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian  menjual kepada pihak pembeli dengan  mensyaratkan keuntungan  yang  diharapkan  sesuai  jumlah  tertentu.  Dalam  akad  murabahah,  penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.
Keberadaan perbankan syariah  di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif  dari  perbankan  konvensional  merupakan  suatu  hal  yang  cukup  positif.
Masyarakat  muslim  telah  mendapatkan  solusi  atas  permasalahan  yang  terkait  dengan fatwa  MUI  tentang  pengharaman  bunga  bank.  Pembiayaan  murabahah  sampai  saat  ini masih  merupakan  pembiayaan  yang  dominan  dalam  perbankan  syariah.  Hal  ini dikarenakan murabahah cenderung memiiki resiko yang lebih kecil dan lebih aman bagi para pemegang saham ( stakeholder ). Penentuan harga merupakan salah satu aspek dalam kegiatan pemasaran.  Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat  menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan.
Menurut    Karim  (2006:97)  dalam  bukunya  Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan Keuangan,  Produk-produk  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  syariah  sebagai  kegiatan finansial  pada  bank  syariah  termasuk  bank  btpn  syariah  pada  dasarnya  dapat  dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu Produk Penghimpun Dana ( funding );  2) Produk Penyaluran Dana ( financing );  3) Produk Jasa ( service ).
Salah  satu  lembaga  yang  bergerak  dibidang  bank  syariah  adalah  bank  BTPN Syariah  yang  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut  Bank  BTPN  Syariah  Unit  Bisnis Wisma  Palangka  Raya.    Bank  BTPN  Syariah  Unit  Bisnis  Wisma  Palangka  Raya  ini menggunakan  satu  produk  pembiayaan  yaitu  pembiayaan  Murabahah.    Pembiayaan Murabahah dalam konteks Bank BTPN Syariah  Unit Bisnis  Wisma  Palangka  Raya  ini merupakan  produk  pembiayaan  yang  bertujuan  untuk  mengkomodir    kebutuhan masyarakat menengah kebawah dalam pemberian pembiayaan  modal usaha mikro yaitu media Akad Murabahah.
Pengertian  produk  Murabahah  dalam  keputusan  tersebut  disebutkan    bahwa pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli  dimana Bank BTPN Syariah  dapat  membantu  nasabahnya  dengan  membiayai    pembelian  barang  yang dibutuhkan untuk  modal usaha. Penggunaan  Akad Murabahah tersebut dalam perikatan pembiayaan  modal  usaha  di  Bank  BTPN    Syariah  Unit  Bisnis  Wisma  Palangka  Raya menetapkan margin 30%, dengan  penetapan margin keuntungan murabahah yang tinggi, secara tidak langsung akan  dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar dari pada yang disebabkan oleh suku  bunga. Oleh karena itu, perlu dicari format atau formula yang tepat, agar  nilai    penjualan  dengan  murabahah  tidak  mengacu  pada  sikap  mengantisipasi
kenaikan    suku  bunga  selama  masa  pembayaran  cicilan,  karena  mengkaitkan  margin keuntungan  murabahah  dengan  perbankan  konvensional,  baik  di  atasnya  maupun dibawahnya,  tetaplah  bukan  cara  yang  baik.  Banyak  kritikan  dilontarkan  pada  bank syariah  dalam  masalah  penetapan  margin  keuntungan.  Hal  ini  dikarenakan  produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk  pembiayaan kredit berbunga flat pada bank konvensional.
Produk  pembiayaan  murabahah  di  Bank  BTPN  Syariah  Unit  Bisnis  Wisma Palangka  Raya  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  pihak  nasabah  adalah  dengan menentukan  margin  keuntungan.  Dalam  praktiknya,  perbankan  syariah  dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidak terlepas dari rujukan ( benchmark ) kepada  suku  bunga  konvensional,  tingkat  pesaing  ( competitor ),  dan  lain-lain.  Sehingga masih  terdapat  kritikan-kritikan  terhadap  beberapa  praktik  yang  dilakukan  perbankan syariah terutama pada harga jual-beli yang dianggap masih sama dengan kredit pada bank konvensional.  Karim (2006:152) mengatakan: Hal ini didasarkan pada kenyaataan bahwa proses penentuan  jual-beli pada bank syariah  menggunakan  metode pembebanan bunga yang  mengacu  pada  SBI  (Suku  Bunga  Bank  Indonesia)  dan  prinsip cost  of  fund yang merupakan pikiran utama dalam perbankan konvensional.
Akad  murabahah  adalah  salah  satu  akad  yang  sering  dimunculkan  dalam perbankan syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Akad ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering juga masyarakat menggunakannya dengan  alasan  keunggulan  dari  akad  murabahah  itu  sendiri  diantaranya  jual  beli  dalam perbankan  syariah  adalah  bank  dapat  memotong  mata  rantai  jual  beli,  bank  dapat  pula menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen sampai toko sekalipun). Dalam mata rantai tersebut, minimal bank syariah bisa menjalin kerjasama dengan agen.
Menurut  fatwa  DSN-MUI  (Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual dengan suatu barang dan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
Sedangkan  dalam  PSAK  (Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan)  59  tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 52 dijelaskan  bahwa  murabahah  adalah akad  jual
beli  barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  dan  margin  yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad  murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan  yang diketahui serta disepakati, akibat transaksi jual beli murabahah menyebabkan timbulnya piutang murabahah. Karena adanya penangguhan  pembayaran  ini  menimbulkan  kesan  bahwa  pembiayaan  murabahah  tidak berbeda  dengan  pemberian  kredit  berbunga  oleh  bank  konvensional.  Di  dalam debt financing (pembiayaan hutang) bank konvensional ada beberapa unsur seperti adanya pre fixed interest (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada pre- fixed interest , maka di dalam murabahah ada pre-fixed profit (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi  terhadap  perubahan  base  landing  rate  (suku  bunga)  telah  dihilangkan  dengan memakai fixed rate (nilai mark up yang tetap).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. pendekatan ini dilakukan pada semua objek penelitian agar proses pencarian data dapat berjalan dengan mudah dan sesuai rencana. Teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif  (penarikan  kesimpulan  berdasarkan  keadaan-keadaan  yang  khusus  untuk diperlakukan secara umum).
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif.  Metode deskriptif ini merupakan metode yang diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi  yang  diperlukan,  menentukan  prosedur  pengumpulan  data  melalui  observasi atau  pengamatan  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  antara  dua  variabel  dengan  cara mengolah data dan menarik kesimpulan penelitian. Lokasi dari penelitian ini  yang akan menjadi objek penelitian adalah Bank BTPN Syariah cabang Palangka Raya merupakan Kantor Cabang (KC) dari Bank BTPN Syariah Indonesia. Data-data diamati dan menjadi fokus pengamatan disini adalah proses akad murabahah dalam produk pembiayaan pada Bank BTPN syariah Palangka Raya dan Hambatan-hambatan akad murabahah pada Bank BTPN  Syariah  Palangka  Raya.  Analisa  data  yang  meneliti  menggunakan  untuk
menganalisa  data-data  yang  didapat  data-data  tertentu  dari  penelitian  ini  adalah menggunakan analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Akad  Murabahah  dalam  Produk  Pembiayaan  pada  Bank  BTPN Syariah Palangka Raya.
Menurut  Antonio  (2001:37)  “Pembiayaan  yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”. Dasar hukum pembiayaan pada Bank Syariah adalah undang-undang Perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat  (1)  maka  diketahui  bahwa  kegiatan  usaha  Bank  Umum  Syariah  dalam  hal pembiayaan  diantaranya  adalah  menyalurkan  Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  Akad Mudharabah, Akad Musyarakah.
Dan  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fikri  (2016)  mengatakan  bahwa pelaksanaan  akad  Murabahah  pada  Bank  Muamalat  cabang  Bandar  Lampung  untuk membeli  obyek  atau  barang  yang  telah  disepakati  dalam  akad.  Nasabah  berkewajiban membayar  sisa  harga  jual  yang  belum  dilunasi,  sehingga  pelaksanaan  akad  murabahah pada  Bank  Muamalat  Cabang  Bandar  Lampung  tidak  bertentangan  atau  melanggar regulasi/ketentuan  yang ada, baik ketentuan umum Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 maupun ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang    murabahah  dan Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  tentang  akad  penghimpun  dan penyaluran  dana  bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  Prinsip Syariah.
Produk murabahah ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai  mediasi  antara  pihak  yang  berkepentingan,  yaitu  nasabah  dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli  sesuatu  barang  dari  developer  sementara  nasabah  belum  memiliki  dana  yang cukup  untuk  dapat  membelinya,  maka  bank  dalam  hal  ini  memberikan  bantuan  berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak  bank  menjual kembali  barang tersebut kepada nasabah
dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak  bank  yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.
Keunggulan  pembiayaan  dari  produk  murabahah  adalah  bahwa  nasabah  dapat membeli  sesuatu  barang  sesuai  dengan  keinginan,  dan  kemampuan  ekonominya,  di samping  itu  pembiayaannya  dilakukan  dengan  angsuran  sehingga  tidak  memberatkan pihak  nasabah  itu  sendiri  adapun  keunggulan  yang  lain  adalah  bahwa  dalam  produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara  pihak  bank  dan  nasabah  bahwa  bank  sebelumnya  memberikan  informasi  atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual kembali kepada  nasabah  sesuai  dengan  harga  pembelian  dari  pihak developer, dan  ditambah keuntungan  bagi  pihak  bank.  Tambahan  keuntungan  bagi  pihak  bank  ini,  diperjanjikan diawal  transaksi  yang  didasarkan  atas  kesepakatan  bersama  antara  pihak  bank  dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.
Transaksi  jual-beli  pada  umumnya  dapat  dijelaskan  mengenai  unsur  jaminan (dhomman). Kedudukan dhomman dalam transaksi jual-beli secarateori bahwa dhomman hanya sebatas pada penjual bahwa penjualmenjamin barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi.
Menurut mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada lima yaitu : Adanya penjual (ba’i); adanya pembeli (musytari); objek atau barang (mabi’) yang diperjual-belikan; Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang;  ijab  kabul (sighat) atau  formula  akad,  suatu  pernyataan  kehendak  oleh  masing- masing  pihak.  Pembiayaan  murabahah  memungkinkan  adanya dhomman (jaminan), karena sifat dari pembiayaan murabahah merupakan jual-beli yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai,  maka tanggungan pembayaran tersebut merupakan hutang  yang harus  dibayar  oleh  musytari.  Bank  syariah (ba’i) memberlakukan  prinsip  kehatihatian dengan mengenakan dhomman pada nasabah.
Keberadaan  agunan  atau dhomman pada  bank  syariah  sekilas  memang  menjadi permasalahan  bagi  pihak  yang  ingin  mengajukan  pembiayaan,  apalagi  jika  tidak
mempunyai dhomman yang dapat dijaminkan untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Hal ini menjadi masalah yang berat karena pihak bank syariah akan menyeleksi nasabah  dari  aspek  kelayakan  untuk  memperoleh  pembiayaan  baik  dari  sisi  personal ataupun dari sisi  finansial, dari sisi personal,  biasanya pihak bank syariah akan  melihat terlebih dahulu sosok orangnya, apakah orang tersebut mempunyai itikad baik dan layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak, sedangkan dari sisi finansial biasanya didasarkan pada kemampuan dalam melakukan pembayaran.
Sebagai salah satu contoh adalah  pada pembiayaan murabahah di BTPN syariah Palangka  Raya,  terdapat  unsur dhomman yang  memiliki  kedudukan  penting  dimana dhomman  merupakan  suatu  keharusan,  padahal  kedudukan dhomman secara  teorinya ialah bahwa tidak diperlukannya unsur dhomman pada setiap produk-produk bank syariah karena ketentuan  awalbank syariah tidak  mengenal dhomman melainkan  menggunakan sistem kepercayaan, dan apabila dilihat dari regulasi yang terdapat pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000  terdapat  point  yang  menjelaskan  dhomman  dalam  pembiayaan murabahah  dibolehkan,  agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya,  jadi  bahwa dhomman bisa  dijelaskan  diperbolehkan  untuk  mengetahui  keseriusan  nasabah (musytari) dengan pesanannya  terhadap  bank (ba’i), tetapi  dalam  praktik  perbankan  syariah,  adanya dhomman merupakan  suatu  keharusan  dari  pihak  nasabah,  makaimplementasinya  di perbankan  syariah,  kedudukan dhomman merupakan  syarat  wajib  pihak  bank  pada nasabah, apabila akan melakukan suatu pembiayaan.
Bank  syariah  di  Indonesia  terutama  bank  BTPN  syariah  Palangka  Raya  pada umumnya  dalam  memberikan  pembiayaan  murabahah,  menetapkan  syarat-syarat  yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengan syarat  dan  prosedur  kredit  sebagaimana  lazimnya  yang  ditetapkan  oleh  bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah, yaitu: Umum, tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja; Harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata; Memenuhi 5 C yaitu: Character (watak); Collateral (jaminan); Capital (modal); Condition of economy (prospek usaha); Capability (kemampuan).
Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pemerintah, sesuai  yang  diatur dalam Undang-Undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  7 Tahun
1992  tentang  Perbankan;  Jaminan (dhomman), biasanya  cukup  dengan  barang  yang dijadikan  obyek  perjanjian  namun  karena  besarnya  pembiayaan  lebih  besar  dari  harga pokok  barang  (karena  ada mark  up )  maka  pihak  bank  mengenakan  uang  muka  senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang.
Hambatan-hambatan pada pelaksanaan pembiayaan Akad Murabahah pada Bank BTPN Palangka Raya.
Pada  umumnya  bank  syariah  selaku  ba’i  mempunyai  kendala  teknis  terhadap pengadaan  barang  karena  bank  syariah  tidak  mempunyai  persediaan  barang  dan spesialisasi barang yang dijual sementara musytari membutuhkan barang yang beragam jenisnya.  Praktik  yang  sering  terjadi  pihak  bank  syariah  tidak  murni  sebagai  penjual barang seperti pada  industri perdagangan  yang  menjual  barang secara  langsung kepada pembeli, karena pada umumnya  bank (ba’i) tidak mempunyai persediaan barang, bank juga bukan sebagai agen investasi karena tidak menawarkan barang yang menjadi obyek jual-beli.
Sebagai gambaran tentang praktik pembiayaan  murabahah di  bank syariah pada umumnya di Indonesia, Penulis akan memaparkan beberapa contoh bentuk pembiayaan murabahah yang biasa dilakukan oleh bank BTPN syariah Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:
a. Contoh  akad  pembiayaan  murabahah  untuk  perbaikan  atau  renovasi  rumah,  yaitu sebagai berikut: musytari yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui maka pihak bank (ba’i) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari ba’i, musytari diberi amanah untuk membeli bahan- bahan  bangunan  yang  dibutuhkannya,  dengan  syarat  selama  30  (tiga  puluh)  hari musytari tersebut sudah  membeli  bahan-bahan  bangunan  yang ditunjukkan dengan bukti  pembelian  berupa  nota  ataupun  faktur.  Hal  ini  terjadi  karena  menurut  pihak bank selaku ba’i akan sulit sekali apabilaba’i yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam renovasi rumah tersebut;
b. Contoh akad pembiayaan murabahah untuk pembelian sebuah mobil, yaitu sebagai berikut:  berbeda  dengan  pembiayaan  murabahah  untuk  renovasi  rumah,  untuk pembelian mobil karena obyeknya (mobil) jelas, pasti dan diketahui secara jelas siapa
pemiliknya (supplier) maka pihak ba’i akan secara langsung menghadirkan supplier (penjual  mobil)  tersebut  dalam  akad  yang  akan  dilaksanakan  antara ba’i dan musytari, artinya pihak ba’i secara langsung akan memberikan uang kepada supplier
(pemilik  mobil)  sebagai  pemilik  mobil  tersebut  yang  kemudian  akan  dilaksanakan akad jual-beli antara ba’i dengan musytari dalam akad murabahah, meskipun secara langsung  bukti  kepemilikan  barang  dari  pihak  pemilik  mobil  langsung  diserahkan kepada  musytari  dan  kepemilikan  langsung  berpindah  dari  pemilik (supplier) ke musytari, secara teori dan pelaksanaannya, skema kedua inilah yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dijadikan dasar hukum akad murabahah dalam perbankan syariah;
c. Contoh akad pembiayaan  murabahah untuk pembelian sebuah rumah (pembiayaan KPR oleh bank syariah sebagai contoh BTPN Syariah), yaitu sebagai berikut: untuk kepentingan  musytari  pihak  bank  (ba’i)  terlebih  dahulu  membeli  rumah  (yang dibutuhkan musytari) dari penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada  musytari  sebesar  harga  beli  dari  developer  ditambah  sejumlah  keuntungan yang dimintakan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh musytari;
d. Contoh akad murabahah untuk persediaan modal kerja (modal kerja barang) seperti peralatan pabrik, sama seperti akad pembiayaan murabahah pengadaan barang lain pada umumnya, yaitu bank (ba’i) membelikan terlebih dahulu barang tersebut dari supplier  kemudian  ba’i  menjual  barang  tersebut  pada  musytari  melalui  akad murabahah  denganharga  sebesar  harga  pokok  ditambah  keuntungan  yang  telah disepakati antara ba’i dan musytari;
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  peran  bank  selaku  ba’i  dalam  pembiayaan murabahah lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank  tidak  memegang  barang,  tidak  pula  mengambil  risiko  atasnya.  Kerja  bank  (ba’i) hampir  semuanya  hanya  terkait  dengan  penanganan  dokumen-dokumen.  Kontrak murabahah  umumnya  ditanda-tangani  sebelum  ba’i  mendapatkan  barang  yang  dipesan oleh musytari, dalam kontrak tersebut musytari lah yang harus berhatihati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba, dan spesifikasi yang benar.  Musytari  sendirilah  yang  menanggung  semua  tanggung  jawab  atas  denda  atau
sanksi hukum yang diakibatkan dari pelanggaran hukum tersebut. Ba’i tidak berkeinginan memikul tanggung jawab yang terkait dengan barang, karena itu segala risiko yang terkait dengannya yang secara teoritis harus ditanggung ba’i, secara efektif telah terhindarkan. Musytari  menyelesaikan kerugian tersebut bukan  dengan  ba’i akan tetapi dengan pihak supplier.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bank  syariah  di  Indonesia  terutama  bank  BTPN  syariah  Palangka  Raya  pada umumnya  dalam  memberikan  pembiayaan  murabahah,  menetapkan  syarat-syarat  yang dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh musytari yang hampir sama dengan syarat  dan  prosedur  kredit  sebagaimana  lazimnya  yang  ditetapkan  oleh  bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan murabahah, yaitu: Umum, tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja; Harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata; Memenuhi 5 C yaitu: Character (watak); Collateral (jaminan); Capital (modal); Condition of economy (prospek usaha); Capability (kemampuan).
Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pemerintah, sesuai  yang diatur dalam Undang-Undang  No.  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  7 Tahun 1992  tentang  Perbankan;  Jaminan (dhomman), biasanya  cukup  dengan  barang  yang dijadikan  obyek  perjanjian  namun  karena  besarnya  pembiayaan  lebih  besar  dari  harga pokok  barang  (karena  ada mark  up )  maka  pihak  bank  mengenakan  uang  muka  senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang.
Hambatan  yang  sering  muncul  adalah  adanya  cidera  janji.  Cidera  janji  yang dilakukan oleh nasabah pada Bank BTPN Syariah Palangka Raya terbilang kecil, cidera janji  itu  berupa  keterlambatan  pembayaran  yang  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang  telah disepakati, dalam hal keterlambatan pembayaran nasabah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nasabah yang terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya karena kondisi di luar kehendak  nasabah (force  majure )  dan  nasabah  yang  mampu  namun  menunda-nunda pembayaran.

## Saran
Minimnya pengetahuan masyarakat terkait Pembiayaan pembelian dengan prinsip jual  beli  syariah  termasuk  di  dalamnya  pembiayaan Murabahah. Jika  dibandingkan dengan bank Konvensional, maka sangat dibutuhkan program sosialisasi yang intens bagi masyarakat  Palangka  Raya  khususnya  dan  Indonesia  pada  umumnya  yang  memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan kerjasama antara para pihak terkait, misalnya bank dengan instansi pemerintah.
Dalam segala aktivitasnya baik bank maupun nasabah diharapkan tetap menjaga prinsip-prinsip  syariah  dalam  menjalankan  usahanya,  karena  disadari  atau  tidak  hal  itu menjadi  wahana  membiasakan  penerapan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  bermuamalah bagi  umat  Islam  dalam  kehidupan  bermasyarakat  sebagai  bagian  dari  segala  aktivitas kehidupan sehari-hari.

## REFERENSI
Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Dudi, J., & Bramantyo, R. Y. 2019. Keluarga Sebagai Basis Kerukunan Umat Beragama Di Sei Gohong, Palangka Raya Kalimantan Tengah . Mediasosian, Vol. 3(2).
Fatwa  Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

## Fatwa  Dewan Syariah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
Fatwa  Dewan Syariah Nasional No: No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah.
Fatwa  Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
Hanum,  F.  (2018).  Akuntabilitas  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Desa  Ngentrong Kecamatan Karangan Kabupaten Nganjuk). Mediasosian , Vol. 2 (1), hal. 51-56.
Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta . Kencana Prenadamedia.
Karim,  Adiwarman  2007. Bank  Islam  Analisis  Fikih  dan  Keuangan .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
Mujiarto,  M.,  Susanto,  D.,  &  Bramantyo,  R.  Y.  2019. Strategi  Pelayanan  Kesehatan Untuk  Kepuasan  Pasien  Di  UPT  Puskesmas  Pandean  Kecamatan  Dongko Kabupaten  Trenggalek. Jurnal  Mediasosian:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Administrasi Negara, 3(1).