Accepted : 14 Juni 2024 Website
: jurnal.stikespamenang.ac.id | Email : jurnal.pamenang@gmail.com

## PEMANFAATAN  DANA  DESA  UNTUK  KESEHATAN  DI  DESA DARUNGAN KECAMATAN    PARE  KABUPATEN KEDIRI

## UTILI UTILIZATION  OF  VILLAGE  FUNDS  FOR  HEALTH  IN  DARUNGAN VILLAGE, PARE DISTRICT, KEDIRI DISTRICT
Luluk Susiloningtyas 1 * , Aris Dwi Cahyono 2 , Fannidya Hamdani Zeho 3
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamenang *Korespondensi Penulis : luluksusiloningtyas@gmail.com

## Abstrak
Prioritas  pemanfaatan  dana  desa  yang  ditetapkan  dalam Permendes  PDTT  No.  13  Tahun  2023 tentang  Petunjuk  operasional  atas  fokus  penggunaan  Dana  Desa  2024 menunjukkan  adanya prioritas  pemanfaatan  dana  desa,  khususnya  dibidang  kesehatan         salah  satunya  adalah program pencegahan  dan  penurunan  stunting  skala  Desa. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengetahui pemanfaatan  dana  desa  untuk  kesehatan  di  Desa  Darungan  Kecamatan  Pare  Kabupaten  Kediri, khususnya  mengetahui  pemanfaatan  dana  desa  untuk pencegahan  dan  penurunan  stunting .  Fokus penggunaan  Dana  Desa  untuk  pencegahan  dan  penurunan  stunting  skala  desa  melalui  intervensi spesifik,  intervensi  sensitive,  tata  kelola  pelaksanaan  percepatan  pencegahan  dan  penurunan stunting  sesuai  kebutuhan  dan  kewenangan  Desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi pemanfaatan  dana  Desa  untuk  kesehatan  di  Desa  Darungan  Kecamatan     Pare    Kabupaten  Kediri. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  dan  metode  kualitatif.  Lokasi  penelitian  berada  di Desa    Darungan,    Kecamatan    Pare  Kabupaten    Kediri  di  laksanakan  pada    bulan    Juli    2023  – Agustus  2023.  Peneliti menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan  pendekatan  interaktif  dengan  metode  pengumpulan  data  berupa  wawancara terstruktur, dokumentasi, dan observasi. Objek penelitian adalah perangkat desa di Desa Darungan, Kecamatan  Pare,  Kabupaten  Kediri,  Provinsi  Jawa  Timur . Teknik  analisis  data  melalui  reduksi data,  penyajian  data,  dan  menarik  kesimpulan.  Validitas  data  menggunakan  teknik  triangulasi sumber  dan  triangulasi  metode.  Hasil  kajian  menunjukkan    bahwa  ,Desa  Darungan  telah menganggarkan dana desa untuk kesehatan pada tahun 2022, yaitu pada pencegahan dan penurunan stunting  di  desa.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  kegiatan  yang  masuk  dalam  prioritas penggunaan  dana  desa,  hanya          saja  adanya  regulasi  yang  berganti  menjadi  penyebab  perubahan realisasi  kegiatan  lain  yang  sudah  dianggarkan  oleh  pemerintah  desa  karena    harus  diubah  untuk menyesuaikan  dengan  regulasi  yang  baru.  Faktor  pendukung  di  Desa  Darungan  pemerintah  desa berkooperatif  dan  berkomunikasi  efektif  dalam  meregulasikan  pemanfaatan  dana  desa  sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang telah ditentukan. Faktor yang perlu  ditingkatkan  antara  lain  pemberdayaan  masyarakat  dalam  partisipasi    masyarakat  dalam kegiatan  desa.  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  perlu  meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat terutama  partisipasi  masyarakat,  meningkatkan  sikap  mental  pemerintah  desa  yang  transparan, akuntabel  dalam  memanfaatkan  dana  desa  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  melalui pemanfaatan  dana  desa  dengan  kegiatan  pelatihan  dan  melalui  lebih  banyak  keterlibatan pemberdayaan  masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  di  Desa Darungan lebih optimal.

## Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Kesehatan

## Abstrak
Priority  utilization  of  village  funds  is  stipulated  in  PDTT  Ministerial  Decree  No.  13  of  2023 concerning  Operational  Instructions  for  Focus  on  the  Use  of  Village  Funds  in  2024,  shows  that there is a priority on the use of village funds, especially in the health sector, one of which is the village-scale stunting prevention and reduction program. The aim of this research is to find out the use of village funds for health in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency, in particular to find  out  the  use  of  village  funds  for  preventing  and  reducing  stunting.  Focus  on  using  Village Funds to prevent and reduce stunting on a village scale through  specific  interventions,  sensitive
interventions, governance for accelerated implementation of prevention and reduction of stunting according to the needs and authority of the Village. This research aims to identify the use of village funds  for  health  in  Darungan  Village,  Pare  District,  Kediri  Regency.  This  research  uses  a qualitative approach and methods. The research location was in Darungan Village, Pare District, Kediri  Regency  and  was  carried  out  in  July  2023  -  August  2023.  Researchers  used  purposive sampling.  Research  data  collection  was  carried  out  using  an  interactive  approach  with  data collection  methods  in  the  form  of  structured  interviews,  documentation  and  observation.  The research object is village officials in Darungan Village, Pare District, Kediri Regency, East Java Province.  Data  analysis  techniques  through  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing conclusions.  Data  validity  uses  source  triangulation  and  method  triangulation  techniques.  The results  of  the  study  show  that  Darungan  Village  has  budgeted  village  funds  for  health  in  2022, namely  for  preventing  and  reducing  stunting  in  the  village.  However,  there  are  still  several activities  that  are  included  in  the  priority  use  of  village  funds,  it's  just that  changing  regulations has  caused  changes  in  the  realization  of  other  activities  that  have  been  budgeted  by  the  village government because they have to be changed to adapt to the new regulations. Supporting factors in Darungan Village are that the village government is cooperative and communicates effectively in regulating  the  use  of  village  funds  so  that  accountability  reports  can  be  reported  within  the specified  time.  Factors  that  need  to  be  improved  include  community  empowerment  in  community participation in village activities. Therefore, the village government needs to increase community empowerment,  especially  community  participation,  improve  the  village  government's  mental attitude  which  is  transparent,  accountable  in  utilizing  village  funds,  increasing  the  level  of community  health  through  the  use  of  village  funds  with  training  activities  and  through  more involvement in  community empowerment  so  that  it  can  improve  the  level  of community  health. in Darungan Village is more optimal.
K eywords : Utilization, Village Funds, Health

## Pendahuluan
Prioritas  penggunaan  dana  desa  yang ditetapkan  dalam  Permendes  PDTT  No.  13 Tahun  2023  tentang  Petunjuk  Operasional Atas  Fokus  Penggunaan  Dana  Desa  2024. Fokus  penggunaan  dana  desa  diutamakan penggunaannya  untuk  mendukung  antara  lain penanganan  kemiskinan  ekstrem,  program ketahanan  pangan  dan  hewani,  program pencegahan dan penurunan stunting skala desa dan  program  sektor  prioritas  di  desa  melalui bantuan  permodalan  BUM  Desa/BUM  Desa bersama,  serta  program  pengembangan  desa sesuai  potensi  dan  karakteristik  desa.  Fokus penggunaan  dana  desa  untuk  pencegahan  dan penurunan  stunting  skala  desa  dilaksanakan melalui    intervensi  spesifik,  intervensi sensitive,  tata  kelola  pelaksanaan  percepatan pencegahan  dan  penurunan  stunting  sesuai kebutuhan  dan  kewenangan  desa.    Desa sekarang  memiliki  tantangan  baru,  mengelola tidak  hanya  dana  desa  tetapi  juga  sumber pendanaan lainnya yang masuk ke desa. Desa perlu memiliki visi kedepan dalam pengembangan  desa  serta  memfokuskan  dana desa  untuk  prioritas  nasional  seperti  stunting (Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023)
Dana  desa  merupakan  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  diperuntukkan
bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat  (Permendes  PDTT  No.  13  Tahun 2024).  Tujuan  dilaksanakannya  dana  desa adalah  meningkatkan  pelayanan  publik  di desa,  mengentaskan  kemiskinan,  memajukan perekonomian  desa,  mengatasi  kesenjangan pembangunan  antar  desa,  dan  memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Febriantika F , 2020).
Desa  Darungan  di  Kabupaten  Kediri adalah  sebuah  desa  yang  juga  melaksanakan program-program  dana  desa  dalam  berbagai bidang.  Pendapatan    Desa    Darungan    pada tahu  2023  adalah  sebesar  Rp.2.586.826.000,- Dengan  anggaran  keuangan  sebesar  itu,  Desa Darungan dituntut untuk memastikan mekanisme  pengelolaan  akuntabilitas  untuk menghindari  peluang  terjadinya  kecurangan atau pengambilan keputusan  yang tidak tepat. Oleh  karena    itu  diperlukan    penguatan berbagai  elemen  internal  dan eksternal yang ada di desa atau pemangku kepentingan untuk memantau  kinerja  pemerintah  desa  dalam mengelola  keuangan  desa.  Kolaborasi  antara
pemangku  kepentingan  dan  pemerintah  desa diharapkan  dapat memberikan  pembelajaran dan    penguatan  tata    kelola    pemerintahan desa    yang    akuntabel.  Pada    studi pendahuluan,  pemanfaatan  dana  desa  untuk kesehatan  belum  sepenuhnya  berfungsi  untuk mendukung  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  memberikan  identifikasi  pemanfaatan dana  desa  untuk  kesehatan  di  Desa  Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
Dalam  memajukan  derajat  kesehatan suatu  masyarakat  menurut World  Health Organization (WHO)  diperlukan  anggaran paling sedikit 5% - 6% dari total APBN suatu Negara,  sedangkan  untuk  tercapainya  derajat kesehatan  yang  ideal  dibutuhkan  anggaaran 15%  -  20%  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (Nurhanifa  D,  Afrizal  T, Ikhsan,  2019).  Anggaran  yang  cukup  tinggi tersebut  memang  diperlukan  karena  biaya kesehatan  yang  cukup  besar  sedangkan kesehatan  tetap  harus  menjadi  prioritas dikarenakan  kesehatan  adalah  investasi  guna meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas  warganya.  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan  dapat  menjadi  pedoman  dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan    keuangan    desa    mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban.  Disamping  itu  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  desa ini  mengharuskan  agar  pengelolaan keuangan desa  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel dan  partisipatif  serta  tertib  dan  disiplin anggaran (Solikhah B, 2018)
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa, penetapan  prioritas  penggunaan  dana  desa meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan  dan  pemeliharaan  sarana prasarana kesehatan dengan kegiatannya yaitu air  bersih  berskala  desa,  sanitasi  lingkungan, jambanisasi,  MCK  (mandi,  cuci,  kakus), mobil/kapal motor untuk ambulance desa, alat bantu penyandang disabilitas, panti rehabilitas penyandang  disabilitas,  balai  pengobatan, posyandu, poskesdes/polindes, posbindu, reagen  rapid  tes  kit  untuk  menguji  sampel- sampel  makanan  dan  sarana  prasarana kesehatan  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan
desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengelolaan  kegiatan  pelayanan  kesehatan masyarakat  antara  lain  adalah  penyediaan  air bersih,  pelayanan  kesehatan  lingkungan, kampanye promosi hidup sehat guna mencegah  penyakit  seperti  penyakit  menular, penyakit  seksual,  HIV/AIDS,  tuberculosis, hipertensi,  diabetes  mellitus  dan  gangguan jiwa,  bantuan  intensif  untuk  kader  kesehatan masyarakat,  pemantauan  pertumbuhan  dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi  balita  dan  anak  sekolah,  kampanye  dan promosi hak–hak anak, keterampilan pengasuhan  anak  dan  perlindungan  anak, pengelolaan  balai  pengobatan  desa  dan persalinan, perawatan kesehatan dan pendampingan ibu (hamil, nifas dan meyusui), pengobatan  untuk  lansia,  keluarga  berencana, pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, pelatihan kader kesehatan  masyarakat,  pelatihan  hak–hak anak,  pelatihan  pangan  yang  sehat  dan  aman, pelatihan  kader desa untuk  pangan  yang  sehat dan  aman  (Peraturan  Menteri  Desa  No  13 PDTT RI, 2023).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka peneliti terdorong untuk meneliti                       terkait “Pemanfaatan Dana Desa untuk      Kesehatan di Desa  Darungan  Kecamatan  Pare  Kabupaten Kediri”.  Penelitian    ini    bertujuan    untuk mendeskripsikan      pemanfaatan      dana      desa terutama  dari  aspek  prioritas  pencegahan  dan penurunan  stunting  dalam  hal  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggung jawaban keuangan desa.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan dan    metode    kualitatif.    Pendekatan    ini menganggap  bahwa    masalah    penelitian masih    belum    teridentifikasi    atau memerlukan    kesesuaian    tentang  masalah yang sedang dipecahkan. Penelitian dilakukan dengan field spot study untuk  menggali objek penelitian    yang    menitik  beratkan    pada pemanfaatan  dana  desa  untuk  kesehatan. Studi    ini    juga    menerapkan    pendekatan interaktif  dari  Miles  et  al.  (2014),  dimana analisis    data    kualitatif    dilakukan    secara interaktif    dan    dilakukan    terus    menerus hingga  terpenuhi,  sehingga  karakteristik  data menampilkan  poin  yang  jelas  dan  memenuhi persyaratan validitas  (Cropley,  2019). Lokasi penelitian    berada    di    Desa    Darungan, Kecamatan  Pare Kabupaten  Kediri.  Periode
data    dikumpulkan    pada    bulan    Juli  – Agustus  2023.    Peneliti  menggunakan purposive sampling untuk memilih responden yang  berkompeten  yang  mampu  menjawab dan    menjelaskan    setiap    temuan.    Adapun pengumpulan data penelitian dilakukan melalui  menggunakan  pendekatan  interaktif dengan  metode  pengumpulan  data  berupa wawancara  terstruktur,  dokumentasi,  dan observasi.  Wawancara    dilakukan    dengan aparat  pemerintah desa,  seperti  kepala  desa, bendahara desa, kepala urusan pembangunan    dan  perencanaan,  kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Teknik analisis  data  melalui  reduksi  data,  penyajian data,  dan  menarik  kesimpulan.  Adapun validitas data dalam penelitian ini menggunakan  teknik  triangulasi  sumber  dan triangulasi metode.
Hasil
Pemanfaatan  Dana  Desa  untuk  Kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Dana  Desa,  Kebijakan/Regulasi,  dan  SDM
Pengelola Dana Desa
Salah satu factor kemajuan Desa Darungan  adalah  kebijakan  dana  desa.  Pada tahun 2023, keuangan desa menerima pendapatan  asli  desa  (PAD)  sebesar  246  juta rupiah, dana desa 1,2 milyar rupiah bagi hasil pajak  dan  retribusi  75  juta  rupiah,  alokasi dana  desa  (ADD)  sebesar  523  juta  rupiah, bantuan  keuangan  kabupaten/kota  537  juta rupiah,  dan  pendapatan  lain-lain  1,5  juta rupiah.  Aspek    konten    pembangunan kesehatan    dalam    kebijakan    dana    desa. Sumber  utama  pendapatan  desa  yaitu  dari APBD  Kabupaten  Kediri  dan  dari  APBN melalui  dana  desa  yang    digulirkan    mulai tahun  2015.
Dana  desa  APBN  dari  tahun  ke tahun mengalami  peningkatan.  Pengelolaan  dana desa  untuk  pembangunan  kesehatan  di  Desa
Darungan mengacu kepada beberapa
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi  mengenai  penetapan  prioritas penggunaan  dana  desa.  Peraturan  Menteri Desa,  PDT  dan  Transmigrasi  ini  digunakan sebagai acuan  dalam  perencanaan  kegiatan- kegiatan    tidak    langsung    bidang    kesehatan, sedangkan  Keputusan    Bupati    mengatur tentang  penyerahan  urusan  langsung  bidang kesehatan  ke  desa, digunakan  sebagai  acuan
dalam    merencanakan    kegiatan-kegiatan langsung    bidang    kesehatan.  Pengelolaan dana  desabaik  APBD  maupun  APBN  sejalan dalam  penggunaannya,  dan  sumber  dana    ini membantu    desa    dalam    melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa.    namun    untuk    dari    dana yang    berasal    dari    APBN    lebih    digunakan untuk    focus    prioritas  Pembangunan    dan bidang    ekonomi.    Sedangkan    untuk penggunaan    dana    desa    APBD    lebih fleksibel,  program  kegiatan  yang  diusulkan dapat  sesuai  dengan  kebutuhan  Masyarakat desa.
Adapun    bentuk    focus    program pengelolaan    dana    desa    untuk    bidang kesehatan di Desa Darungan pada tahun 2023 adalah untuk penanganan desa bersih narkoba, kesehatan  jiwa    masyarakat    ,balita  stunting, wasting    dan    ibu    KEK    untuk    bentuk keterlibatannya  dalam kolaborasi governance yaitu  dengan  pemberian  makanan  tambahan bagi  ibu  hamil  dan  balita,  pemberian  honor untuk  para  ibu  kader,  penyediaan  fasilitas Posyandu  seperti  alat  ukur  balita  dan timbangan    balita.    Sementara,    untuk keterlibatan    masyarakat    sendiri    dapat terlihat    dari  kehadirannya    dalam    kegiatan posyandu,    meskipun    masyarakat    tidak cukup  aktif.  Dari  hal  di atas  menunjukkan bahwa  pemanfaatan dana desa sudah berjalan dengan  baik  melalui  proses    kolaborasi dengan    stakeholders  di    luar    pemerintahan sudah  berjalan  dengan  baik.    Hal    itu    sesuai dengan    perintah    dari    Pemerintah    Pusat yang    menekankan    bahwa  pembangunan kesehatan      perlu      melibatkan      berbagai stakeholders      lintas      sector  dan pemberdayaan  masyarakat.      Hal      itu dikarenakan    permasalahan    pembangunan kesehatan    desa    tidak    bisa    hanya diselesaikan    dari  sector  kesehatan    saja, melainkan    juga    perlu    keterlibatan    sektor lainnya.
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa Desa  Darungan  telah  menganggarkan dana  desa  untuk  kesehatan  pada  tahun  2023, yaitu  pada  pencegahan  dan  penurunan stunting di desa. Fokus penggunaan dana desa untuk  pencegahan  dan  penurunan  stunting skala  desa  melalui  intervensi  spesifik, intervensi  sensitive,  tata  kelola  pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan
stunting  sesuai  kebutuhan  dan  kewenangan desa.  Faktor  pendukung  dan  penghambat pemerintah  desa  yang  berkooperatif  dan komunikasi  efektif  dalam  meregulasikan pemanfaatan  dana  desa  di  wilayah  Desa Darungan sehingga pelaporan pertanggungjawaban  dapat  dilaporkan  dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam
upaya mengoptimalkan peningkatan  derajat  kesehatan  masyarakat  di Desa  Darungan  oleh  karena  itu  intervensi spesifik,  intervensi  sensitive,  tata  kelola pelaksanaan  percepatan  pencegahan  dan penurunan  stunting  sesuai  kebutuhan  dan kewenangan  desa.  Oleh  karena  itu  faktor pendukung pemerintah desa yang berkooperatif  dan  komunikasi  efektif  dalam meregulasikan pemanfaatan dana desa dengan melalui collaborative governance dapat menjadi  salah  satu  solusi  alternatif  untuk menangani  masalah  pembangunan  kesehatan desa.  Proses  kolaborasi  menurut  Ansell  dan Gash  merupakan  proses  kolaboratif    yang bersifat    siklus    yang    bergantu    pada komunikasi,    kepercayaan,    komitmen, pemahaman    dan    hasil    (Ipan  et.al    ,  2021). Ahli  lain  mendefinisikan  hal  serupa  bahwa proses  kolaborasi  adalah  suatu  interaksi  yang bersifat siklus atau berulang yang terdiri dari keterlibatan  berprinsip,    motivasi    bersama, dan    kapasitas    untuk    melakukan    aksi bersama  (Emerson  dkk, 2011: 10 dalam Ipan et.al  2021).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa pada proses kolaborasi terjadi suatu  interaksi yang  berulang  diantara  stakeholders  terkait yang    terlibat    dalam    penanganan  masalah pembangunan kesehatan. Selain itu pemerintah desa diharapkan lebih
meningkatkan partisipasi masyarakat,
meningkatkan  sikap  mental  pemerintah  desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana desa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan  dana  desa  dengan  kegiatan pelatihan dan melalui lebih banyak keterlibatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan lebih optimal.
Pembahasan
Pemanfaatan  Dana  Desa  untuk  Kesehatan di Desa Darungan Kecamatan Pare
Kabupaten Kediri
Dana  Desa,  Kebijakan/Regulasi,  dan  SDM

## Pengelola Dana Desa
Dana  Desa  merupakan  dana  yang bersumber langsung dari APBN yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer APBD kabupaten/kota kemudian dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat. Salah satu
prioritas  dana  desa  adalah  untuk  pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesehatan masyarakatnya  (Permendes  PDTT  No.  13 Tahun 2023). Desa Darungan Kecamatan Pare Kabupaten kediri sudah melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari tahun 2016.
Pengelolaan dana Desa
Darungan diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Prioritas pengelolaan  dana  desa  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi masyarakat  Desa  Darungan  berupa  terjadinya peningkatan  kualitas  hidup,  peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan  serta  peningkatan  pelayanan public di tingkat desa. Kegiatan yang menjadi focus  pengelolaan  dana  Desa  Darungan meliputi sektor Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan, Kawasan pemukiman, perhubungan  dan  komunikasi,  serta  bidang pariwisata  untuk  peningkatan  kualitas  hidup masyarakat  desa.  Peningkatan  kualitas  hidup masyarakat sendiri diutamakan untuk pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pada bidang  pelayanan  social  dasar  yang  dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan  social  dasar  tersebut  kemudian dikelola menjadi beberapa kegiatan pelayanan social  dasar  diantaranya  digunakan  untuk operasinal bidang kesehatan seperti pemeliharaan sarana prasarana tempat posyandu  serta  mobil  siaga,  peningkatan pelayanan  publik  ditingkat  Desa  Darungan yang  diwujudkan  dalam  Upaya  peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kurang gizi  ( wasting )  dan  anak  kerdil  (stunting)  dan untuk  lingkungan  pemukiman  dikelola  untuk pengadaan,  pengembangan,  pembangunan, serta pemeliharaan sarana prasarana dasar. Hasil  wawancara  juga  menunjukkan bahwa  Desa  Darungan  telah  menerima, alokasi  dana  desa  yang  diterima  pada   tahun 2023  sebesar  Rp  925.271.000,00.  Hal  ini
tentunya   memberikan  kesempatan  bagi  Desa Darungan untuk menganggarkan dana tersebut ke setiap bidang kegiatan di desa, salah satunya adalah bidang kesehatan. Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatmawati (2018)  disebutkan  bahwa  dana  desa  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap    porsi belanja  di  bidang  kesehatan.  Artinya  desa harus  memanfaatkan  sebagian  dari  dana tersebut  untuk  membiayai  kegiatan  di  bidang kesehatan.  Oleh  karena  itu,  harus  ada kebijakan  ataupun  regulasi  yang  mengatur penganggaran  tersebut  agar  tepat  sasaran  dan sesuai  dengan  prioritas,  serta  berdasarkan kewenangan desa.
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan  bahwa  terdapat  regulasi  yang mengatur  pemanfaatan  dana  desa  di  tingkat pusat,  daerah,  dan  desa.  Regulasi  tersebut  di antaranya yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT RI  Nomor  13  Tahun  2023  tentang  prioritas penggunaan  dana  desa  tahun  2023, kemudian di tingkat daerah sebagaimana keterangan dari sekretaris  desa  yaitu                   Peraturan    Bupati tentang            pedoman  pengelolaan  keuangan desa,  serta  di  tingkat  desa  yaitu  peraturan Desa Darungan tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Desa  Tahun  2023.  Adapun regulasi  yang        berlaku  saat  ini  yaitu  Perbup tentang pedoman pengelolaan keuangan          desa. Hal  tersebut  dapat  menyebabkan  sebagian kebijakan di desa tidak sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah. Meskipun dalam peraturan yang baru hanya beberapa hal yang diubah, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak  yang  berarti bagi kebijakan yang  ada di  desa.  Peran  pemerintah,  aparat  dan masyarakat        desa dalam penyusunan anggaran dana desa    sangatlah penting untuk merumuskan  kebijakan  pemanfaatan  dana desa  yang               sesuai  dengan  prioritas,  tepat sasaran,  dan  berdasarkan  kondisi  desa.  Hasil wawancara  menunjukkan  adanya  peran  dari pada  informan  dalam  penyusunan  anggaran dana  desa.  BPD  bertanggung  jawab  dalam memimpin musyawarah penyusunan APBDes dan tidak berwenang dalam pembagian  anggaran.  Selain  itu,  BPD  juga berperan  dalam  menyetujui  dan  mengawasi pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah desa juga  selalu  melibatkan  masyarakat  pada  saat penyusunan  anggaran  dana  desa  (APBDes). Hal ini membantu masyarakat untuk mengetahui  anggaran  yang  ada  dan  sejauh mana  pemanfaatannya  untuk  pembangunan
desa, khususnya dibidang kesehatan. Keterlibatan  masyarakat  dalam  penyusunan anggaran tersebut merupakan hal yang sangat penting,  mengingat  sebagian  besar  dampak pemanfaatan  dana  desa  akan  dirasakan  oleh masyarakat.
Selain Kebijakan Otonomi  daerah  telah membuka    peluang    bagi    pemerintah    desa untuk    mengembangkan  kebijakan  ditingkat desa  secara  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan desa  itu  sendiri.  Namun  pada  kenyataannya kebijakan    tersebut    belum    dapat    terlaksana secara    maksimal        terutama  untuk  membuat kebijakan dalam bidang Kesehatan. Hal     ini terjadi      karena      kurangnya      akuntabilitas pemerintah      desa      yang      membuat pelaksanaan  otonomi  daerah  menjadi  tidak efektif    dan    efisien  (Rozietal.,  2016). Kapasitas  pemerintah  desa  merupakan  factor penting dalam mencapai akuntabilitas keuangan desa. Beberapa penelitian menunjukkan    ketidak  mampuan    pemerintah desa  dalam  melaksanakan pengelolaan  dana desa  mulai   dari  perencanaan,  pelaksanaan, hingga    pelaporan  (Agiastuti  &  Suputra, 2016).  Kualitas  sumber  daya  manusia  dalam pengelolaan dana desa merupakan factor yang sangat  penting  Kullaetal.,  2018;  Wakerkwa, 2016).  Rubaini  (2019)  mengatakan  bahwa dalam    pemanfaatan    dana    desa    untuk kesehatan  tidak  terdapat  target  yang  ingin capai  dikarenakan  kurangnya  regulasi  yang mengatur  tentang  porsi  atau  alokasi  dari anggaran  dana  desa    yang    dimanfaatkan untuk    bidang    kesehatan.  Hal    ini  sejalan dengan    hasil    penelitian  Suarsih,      dkk (2017)      yang      menyebutkan      bahwa kurangnya      regulasi      yang      tepat  dalam pengalokasian      anggaran      desa      untuk pembangunan      kesehatan      sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan pembangunan  kesehatan.  Dari  penelitian  ini ditemukan  bahwa  terdapat  kerjasama  antar stakeholder  yang  masih  kurang  maksimal dalam    pengelolaan    dana    desa    dibidang kesehatan  di  Desa  Darungan.    Pemerintah desa  ingin  bekerja  secara  akuntabel  dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya  tanpa  melakukan  kesalahan. Aparat  desa  berusaha  menjalankan  SOP dengan  baik,  namun  terkadang  tidak  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan  ketika    di lapangan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa perlu    mempertimbangkan  untuk  melibatkan stakeholder  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan
otonomi desa, khususnya dalam
pertanggungjawaban    keuangan    desa. Pemerintah  Desa  Darungan  telah  berusaha melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan  program  kegiatan  dana  desa melalui  Musrenbangdes.  Proses    pelibatan masyarakat    ini    juga    mengarahkan masyarakat    untuk    berperan    aktif  dalam proses  tersebut  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  kesehatan desa  untuk    kepentingan    bersama.  Namun keterlibatan    masyarakat    belum    mampu memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan desa.  Terbatasnya  keterlibatan  stakeholder menyebabkan  proses    akuntabilitas    tidak berjalan    dengan    lancar.    Pelibatan stakeholder  eksternal    yang    lebih  luas diharapkan  segera  dilaksanakan  agar  bisa membantu pemerintah desa dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk menjadikan  desa  Darungan  menjadi  Desa Mandiri.  Desa  dituntut  memiliki  kemampuan dan  kualitas  sumber  daya  manusia  untuk mengelola sumber daya desanya dengan baik. (Pua  et  al.,  2021). Berdasarkan  kenyataan di desa    selama    ini    belum    sepenuhnya dilaksanakan kolaborasi dengan pihak eksternal  oleh  pemerintah  desa.  Stakeholder dapat  berkolaborasi    untuk    membantu kebutuhan pemerintah  desa,  misalnya  dalam bimbingan  teknis      untuk  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia.  Pemerintah desa   dapat melibatkan  para penyuluh untuk memperluas    wawasan    pembangunan kesehatan  desa, melatih penguatan kelompok atau memanfaatkan teknologi informasi untuk pembangunan  kesehatan  desa    (zeho  et    al., 2023) atau meningkatkan kapasitas kewirausahaan  dalam pengelolaan UKS desa (Umaret al., 2020).
Dalam  pemanfatan  dana  desa  untuk kesehatan  perlu  didukung  dengan  kolaborasi, namun kolaborasi di  Desa  Darungan  belum dimanfaatkan    secara    optimal.  Menurut (Overseas Development Administration,  1995 dalam    Zeho,    2020),    ada    tiga    kategori pemangku kepentingan. Pertama adalah keberadaan  stakeholder  pertama.  Partisipasi dan  fungsi  yang  dilakukan    oleh    pengelola program  dan    pihak  -  pihak    yang    terkena dampak    kegiatan  program.    Di  Desa Darungan,  stakeholder    ini  adalah    aparatur pemerintah    desa,  tim  pengelola  kegiatan (TPK),  dan  masyarakat.  Kedua,  adanya stakeholder pendukung. Mereka adalah
Institusi  pendidikan,  sektor    swasta,    LSM, atau  lembaga  pemerintah  lainnya dalam  hal ini  dibidang  Kesehatan  adalah  bidan  desa, puskesmas  dan  dinas  Kesehatan  kabupaten kediri.  Peran    mereka    belum    sepenuhnya berfungsi    dalam  mendukung  pengelolaan dana  desa    di  Desa  Darungan.  Ketiganya adalah  stakeholder  utama.      Merekalah  yang memiliki  kewenangan  dalam  pengaturan, legislasi atau pengawasan. Peran ini dilakukan oleh  adanya  permusyawaratan  desa  atau forum pertemuan masyarakat
Dalam Pemanfaatan Dana Desa, pengelolaan  dana  desa  langka  awal  yang harapannya diambil oleh aparatur desa sendiri adalah  melakukan  perencanaan  mengenai dana  desa  untuk  mengatur  pengelolaan  dana desa tersebut, hal tersebut dapat dimusyawarahkan melalui kegiatan Musrembang desa. Setelah dilakukan perencanaan  dalam  Musrembang  desa  tahap selanjutnya  adalah  implementasi/pelaksanaan dimana diharapkan dapat berjalan dengan baik dan  dalam  pelaksaanya  dapat  mengikut sertakan  masyarakat  desa.  Setelah  tahap pelaksanaan  akan  ada  tahapan  pertanggung jawaban  dari  aparatur  desa  kemana  saja  dan berapa  dana  desa  yang  dikeluarkan  untuk keperluan  desa  dalam  hal  keperluan  desa  dan masyarakat desa yang biasanya akan dilaporkan  dan  dipertanggung  jawabkan  pada setiap akhir tahun.
Tahap-tahap  pengelolaan  dana  desa adalah  perencanaan.  Dalam  perencanaan untuk  program-program  dana  desa  diusulkan melalui kegiatan Musrengbang desa. Kegiatan ini  dilaksanakan  satu  tahun  sekali  dengan mendiskusikan mengenai perencanaan penggunaan  dana  desa  yang  telah  diberikan oleh  pemerintah  pusat  kepada  desa.  Dalam kegiatan  Musrenbnagdes,  perangkat  desa mengundang  masyarakat,  pembina  desa, tokoh  adat,  tokoh  agama.  Pada  Desa Darungan  sendiri  kegiatan  Musrenbangdes dilakukan  pada  tanggal  12  November  2022. Agenda  yang  diusulkan  untuk  program  tahun 2023  khususnya  bidang  Kesehatan  adalah pelatihan  ODGJ,  Posyandu  untuk  balita  dan ibu hamil, revitalisasi untuk lansia, balita, dan jiwa, pelatihan pembuatan Pemberian
Makanan  Tambahan  (PMT)  balita  dan  ibu hamil,  penyuluhan  calon  pengantin  dan  pola asuh sehat, desa siaga sehat untuk rembungstunting, pelatihan KPM, serta konsultasi  dokter  anak,  PMT  PAUT,  cooking
class,  penyuluhan  PAUD  HI,  Desa  Bersih Narkoba,  dan  pengadaan  barang  posyandu. Namun  dalam  penentuan  rencanaan  program disini  pada  Musrenbangdes  masih  didapati masyarakat  yang  kurang  aktif  dalam  proses pengambilan keputusan dan masih pemerintah desa yang menentukan prioritas program.
Kegiatan
selanjutnya adalah pelaksanaan.  Dalam  tahap  pelaksanan  setelah program-program  bidang  kesehatan  tersebut direncanakan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan  atau  implementasi  program tersebut.  Suatu  kegiatan  dari  pelaksanaan program-programa  akan  dijalankan  apabila program  tersebut  telah  dinyatakan  sah  dan siap  untuk  diimplementasikan  (Hulu  et  al., 2018). Pada tahapan ini seharusnya masyarakat  harus  berperan  aktif  dalam implementasi  program-program  dana  desa yang telah disusun dan direncanakan bersama melalui  Musrenbangdes  agar  program  dapat terealisasi  dan  terimplementasi  dengan  baik dan lancar.  Pengelolaan  dana  desa  di  Desa Darungan  sendiri  untuk  pelaksanaan  program dana  desa  bidang  kesehatan  saat  ini  pada tahap  pelaksanaan  berfokus  pada  program penanganan ibu hamil dan balita (stunting dan wasting) dalam pemberian makanan tambahan. Program ini juga menyambung dari program pemerintah untuk memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balita  wasting.  Dalam  pelaksanaan  program- program dana desa sendiri didapati pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal partisipasi  masyarakat  masih  minim  dalam kegiatan  serta  hal-hal  yang  bersangkutan mengenai desa.
Tahap  selanjunya  dalam  pengelolaan dana desa adalah pertangung jawaban. Bentuk pertanggung  jawaban  dari  pelaksanaan  dana desa  berupa  bentuk  laporan,  baik  laporan keuangan maupun laporan program. Pelaporan dana  desa  disampaikan  oleh  kepala  desa kepada  bupati  melalui  camat,  pelaporan pertanggung  jawaban  atas  dana  desa  tidak terkonsolidasi dengan APBDes dan juga tidak terpadu dengan laporan LPPD, dalam pembuatan  pelaporan  pertanggungjawaban atas  dana  desa  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah  desa  dibantu  oleh  pihak  ketiga (Hulu  et  al.,  2018).  Untuk  desa  Darungan sendiri  proses  pertanggungjawaban  yang terakhir  telah  dilakukan  adalah  tahun  2022, sedangkan  untuk  tahun  2023  saat  ini  belum bisa dilakukan pelaporan dikarenakan
program  masih  berjalan  dan  belum  bisa  di evaluasi. Untuk bidang kesehatan sendiri pada tahun 2022 didapati realisasi anggaran adalah sisa  serta  insentif  untuk  tenaga  professional bidang  kesehatan  yang  pada  tahun  2022 terealisasi  sebesar  Rp.  154.460.000,-.  Yang selanjutnya  adalah  penyuluhan  dan  pelatihan bidang  kesehatan  yang  digunakan  untuk tenaga  dan  kader  kesehatan  serta  untuk masyarakat  sendiri  sebesar  Rp.  21.820.000,- selanjutnya  penyelengaraan  dan  desa  siaga kesehatan                  Rp.  5.770.000,-  dan pembangunan/rehabilitasi,  peningkatan  dan pengadaan  sarana  prasarana  sebesar  Rp. 12.207.435,-
Adapun bentuk focus program pengelolaan dana desa untuk bidang kesehatan di Desa Darungan pada tahun 2023 pemanfaatan dana desa adalah untuk penanganan  desa  bersih  narkoba,  kesehatan jiwa  masyarakat,  balita stunting, wasting  dan ibu KEK  untuk  bentuk  keterlibatannya  dalam kolaborasi governance yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan  balita,  pemberian  honor  untuk  para  ibu kader,  penyediaan  fasilitas  Posyandu  seperti alat  ukur  balita  dan  timbangan  balita. Sementara,  untuk  keterlibatan  masyarakat sendiri dapat terlihat dari kehadirannya dalam kegiatan  posyandu,  meskipun  masyarakat masih  ada  yang  kurang  aktif  dalam  kegiatan posyandu.
Dari  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa Darungan  diatas  menunjukkan  bahwa  proses kolaborasi dengan stakeholders diluar pemerintahan  sudah  berjalan.  Hal  itu  sesuai dengan  perintah  dari  Pemerintah  Pusat  yang menekankan  bahwa  pembangunan  kesehatan perlu  melibatkan  berbagai  stakeholders  lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu dikarenakan permasalahan pembangunan kesehatan  desa  tidak  bisa  hanya  diselesaikan dari  sektor  kesehatan  saja,  melainkan  juga perlu keterlibatan sektor lainnya. Oleh karena itu collaborative  governance dapat  menjadi salah  satu  solusi  alternatif  untuk  menangani masalah pembangunan kesehatan desa.
Desa  Darungan  pada  tahun  2023  telah menganggarkan  dana  desa  untuk  kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa  kegiatan  yang  anggarkan    tersebut antara  lain  adalah  kegiatan    posyandu, pemberian  makanan  tambahan             untuk  bayi dan  balita,  pembuatan  jamban,        pengobatan lansia.  Penganggaran  dana  desa  untuk
kesehatan  sangat  penting  untuk  mewujudkan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  dibidang  kesehatan  (Pamungkas,  B.D (2020).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Tumaji  dan  Putro  (2018),  untuk  memenuhi kebutuhan  dasar  masyarakat  desa,  maka yang  harus  diutamakan  adalah   pembangunan dan  pemberdayaan  bagi     masyarakat  desa. Kebutuhan  dasar  tersebut  diantaranya  yaitu penyediaan  sarana   prasarana  seperti  tempat pendidikan maupun pelayanan kesehatan untuk masyarakat desa.                  Besaran  dana  desa  yang dianggarkan  oleh  Desa  Darungan  untuk pemanfaatan  di bidang          kesehatan pada tahun 2021  yaitu   Rp  514.678.538,00,-,  Jumlah  ini berdasarkan  pada  telaah  dokumen  Peraturan Desa Darungan.  Jika  melihat  jumlah  tersebut, dapat  diperoleh  persentase    anggaran  dana desa yang dimanfaatkan  untuk bidang kesehatan  telah  mencapai    50%.  Rincian kegiatan  dalam  anggaran   tersebut  antara  lain adalah penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang                     kesehatan, pemeliharaan  sarana  prasarana      posyandu, pembinaan  Kader  Pembangunan  Manusia (KPM), penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan jamban/MCK, penyelenggaraan PAUD,
dan pengadaan/penyelenggaraan pos jaga desa.
Pemanfaatan  dana  desa  untuk  bidang kesehatan  di  Desa  Darungan  tidak  terdapat target  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Kepala  Desa  Darungan.  Hal  ini  sejalan dengan hasil penelitian Rubaini (2019) bahwa dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan  tidak  terdapat    target  yang  ingin capai.  Selain  itu,  tidak  ada    regulasi  yang mengatur  tentang  porsi  atau  alokasi  dari anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan hasil studi  Suarsih,  dkk  (2017)  yang  menyebutkan bahwa  tidak   terdapat  payung  hukum  dalam pengalokasian anggaran desa untuk pembangunan kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya
kegiatan pembangunan kesehatan. Padahal jika diperhatikan, porsi atau alokasi dapat menjadi acuan seberapa besar target besaran penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan.  Sampai  saat  ini  yang  diketahui terkait    besaran  anggaran  yang  dialokasikan untuk  bidang  kesehatan  yaitu  10  %  dari APBD  provinsi  dan/atau  kabupaten/kota  di luar  gaji,  serta  5%  (Nugroho,  R,  2021)
bersumber dari APBN di luar gaji sebagaimana  yang  diatur  oleh    pemerintah dalam Undang-Undang RI            Nomor 36 Tahun 2009    tentang  kesehatan.      Hal    ini      sejalan dengan  hasil  studi  Suarsih,  dkk  (2017)  yang menunjukkan  bahwa  dalam  mengalokasikan dana  kesehatan,  pemerintah   hanya  mengatur melalui Undang-Undang RI  Nomor 36 Tahun 2009.
Hasil wawancara dengan informan menunjukkan tidak ada kendala pada pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Darungan. Hanya          saja  adanya  regulasi  yang  berganti menjadi  penyebab  terhambatnya  realisasi kegiatan  lain  yang  sudah  dianggarkan  oleh pemerintah  desa  karena    harus  diubah  untuk menyesuaikan  dengan  regulasi  yang  baru. Dana  desa  yang  sudah  dianggarkan  oleh pemerintah  Desa  Darungan  khususnya  untuk bidang  kesehatan  dapat  berjalan  dengan  baik apabila  selalu  dilakukan  evaluasi  pada pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara,  selalu  dilakukan  evaluasi  pada pelaksanaan pemanfaatan dana desa termasuk dibidang kesehatan. Evaluasi dilakukan sesuai dengan pencairan dana desa atau setiap selesai kegiatan, dalam hal ini kepala desa mengevaluasi  melalui  pelaksana  kegiatan. BPD terlibat pada evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Sedangkan  menurut  kepala  seksi  pelayanan, evaluasi  juga  dilaksanakan  oleh  inspektorat. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rubaini (2019)  yang  menjelaskan  bahwa  dalam pelaksanaan    evaluasi,  inspektorat  terlebih dahulu  akan    memeriksa  kesesuaian  antara hasil  kerja  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan oleh desa,               kemudian menyusun laporan akhir untuk  diserahkan  kepada  bupati.  Melihat pentingnya  pengelolaan  dana  desa  dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa perlu meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan  dana  desa,  Kebijakan/Regulasi, dan SDM pengelola dana desa, meningkatkan partisipasi  masyarakat,  meningkatkan  sikap mental  pemerintah  desa  yang  transparan, akuntabel  dalam  memanfaatkan  dana  desa meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat melalui  pemanfaatan  dana  desa  dengan kegiatan  pelatihan  dan  melalui  lebih  banyak keterlibatan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Darungan lebih optimal.
Pemanfaatan Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa Dampak buruk pandemi bagi perekonomian  masyarakat  akan  berefek  pada berkurangnya  asupan  gizi  pada  anak-anak mereka  terutama  anak  balita.  Kebijakan realokasi  anggaranpun  dapat  berpengaruh pada alokasi dana untuk kegiatan pencegahan stunting .  Pembatasan  kegiatan masyarakat  juga  menyebabkan  terhentinya layanan  Posyandu.  Kehadiran  dana  desa menjadi  sangat  penting  dalam  keterbatasan yang  ada  sebab  dana  desa  menjadi  salah  satu penopang pembiayaan dalam rangka pencegahan/penanganan stunting .
Dengan dukungan  alokasi  dana  desa  telah  menjadi faktor  utama  dalam  pemulihan  ekonomi nasional di tingkat desa (Hidayat E, 2021)
Keberpihakan  pemerintah  kepada  rakyat ditunjukkan pada penentuan prioritas penggunaan dana desa. Peran Desa/Kelurahan menjadi  sangat  penting  sebagai  kepanjangan tangan pemerintah dalam mengelola dana desa secara  efektif,  efisien, prudent ,  transparan, dan akuntabel sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat serta mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional. Pencegahan stunting di desa merupakan salah satu  prioritas  pemanfaatan  dana  desa  tahun 2023.  Hal  ini  sebagaimana  yang  disebutkan dalam Permendes PDTT RI  Nomor 13 Tahun 2023.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa pada  tahun  2023  Desa  Darungan  telah menganggarkan dana tersebut untuk pencegahan stunting.  K egiatan  pencegahan stunting yang difasilitasi oleh pemerintah desa diantaranya  yaitu  penyelenggaraan  Posyandu (pemberian  makanan  tambahan  untuk  ibu hamil  dan  balita,  serta  insentif  kader posyandu),  penyuluhan  dan  pelatihan  bidang kesehatan  (keluaran  dari  kegiatan  ini  adalah peningkatan  kapasitas  masyarakat  tentang stunting dan penyakit menular), insentif KPM, insentif  pendidik  PAUD,  dan  pembangunan jamban/MCK. Total anggaran untuk pencegahan stunting di desa Darungan adalah Rp  187.513.850,-.  Anggaran  dana  desa  untuk pencegahan stunting juga   mencakup insentif untuk kader posyandu  per  bulan.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  informan,  dapat diketahui  bahwa  pemberian  insentif  untuk kader  posyandu  tidak  terdapat  kendala  atau hambatan.
Adapun  prioritas  penggunaan  dana  desa tahun 2023 diatur dengan Permendes PDTT RI Nomor  13  Tahun  2023.  Pemanfaatan  dana desa  untuk  kesehatan  antara  lain  penanganan desa bersih narkoba, kesehatan jiwa masyarakat,  balita stunting, wasting  dan  ibu KEK  untuk  bentuk  keterlibatannya  dalam kolaborasi governance yaitu dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan  balita,  pemberian  honor  untuk  para  ibu kader,  penyediaan  fasilitas  Posyandu  seperti alat  ukur  balita  dan  timbangan  balita. Sementara,  untuk  keterlibatan  masyarakat sendiri dapat terlihat dari kehadirannya dalam kegiatan  posyandu,  pemanfaatan  dana  desa untuk  kesehatan  di  desa  diantaranya  yaitu sarana prasarana posyandu, obat-obatan, serta strip  yang  digunakan  pada  pemeriksaan kolesterol,              asam  urat,  dan  gula  darah  yang disediakan  oleh  desa  lewat  dana  desa  namun ada  yang  masih  tidak  mencukupi.  Selain  itu, penganggaran  dana  desa  untuk  kesehatan sebagian besar masih terbatas pada pemenuhan  sarana  prasarana  kesehatan  di desa.
Adapun  pemanfaatan  dana  desa  pada kegiatan  promotif  dan  preventif  pencegahan stunting di  Desa  Darungan  yaitu  dengan dilakukannya  sosialisasi  terkait stunting. Hal ini  sesuai   dengan  peraturan  Desa  Darungan yang  menunjukkan  adanya  penganggaran untuk  kegiatan  penyuluhan  dan  pelatihan bidang  kesehatan.  Terkait  penyelenggaraan kegiatan posyandu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berjalan  efektif  dan  masyarakat  memperoleh manfaat  dari  kegiatan  posyandu  di  Desa Darungan.  Oleh  karena  itu  harapannya  Desa Darungan meningkatkan konvergensi pencegahan stunting di  Desa  Darungan dengan  Rumah  Desa  Sehat,  di  dalam Permendes  PDTT  RI  Nomor  13  Tahun  2023 dijelaskan  tentang  Rumah  Desa  Sehat  (RDS memiliki  manfaat    bagi  masyarakat  yaitu sebagai  bentuk  tindakan  promotif  dan preventif untuk pencegahan stunting. Konvergensi  pencegahan stunting lewat  RDS dimaksudkan  untuk  menguatkan  kepentingan masyarakat  dalam mengadvokasi  pemanfaatan keuangan  dan   aset  desa  untuk  pencegahan stunting, khususnya  dalam  pendayagunaan dana desa

## Kesimpulan
,Hasil  penelitian    ini    menunjukkan pemfaatan  dana  desa  di  Desa  Darungan dalam pengelolaan dana desa. Desa Darungan telah  menganggarkan  dana  desa  untuk kesehatan  pada  tahun  2023,  yaitu  pada pencegahan  dan  penurunan  stunting  di  desa. Fokus penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa melalui    intervensi  spesifik,  intervensi sensitive,  tata  kelola  pelaksanaan  percepatan pencegahan  dan  penurunan  stunting  sesuai kebutuhan  dan  kewenangan  desa.  Faktor pendukung pemerintah desa yang berkooperatif  dan  komunikasi  efektif  dalam meregulasikan  pemanfaatan  dana  desa  di wilayah  Desa  Darungan  sehingga  pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu  yang  telah  ditentukan.    Selain  itu stakeholder  yang  terlibat  dalam  kerjasama dengan  pemerintah    desa    perlu    memiliki kontribusi    melalui    ketersediaan    sumber daya, mekanisme  pengaturan  organisasi  dan kelembagaan.  Komunikasi  antar  stakeholder perlu  dibangun    untuk    menciptakan kolaborasi    yang    efektif.    Ruang    lingkup kolaborasi    pemangku  kepentingan  meliputi jangkauan  koordinasi antara  pemerintah  desa, kabupaten  dan  bupati  atau  dengan    lembaga pemerintah    lainnya    agar    perencanaan    dan pengelolaan    pembangunan    desa  dapat terlaksana      dengan      baik.      Kolaborasi stakeholder      memainkan      peran      positif dalam  mewujudkan  akuntabilitas  desa  dalam pengelolaan  dana  desa  khususnya  dibidang kesehatan. Peran   ini   juga   memungkinkan peningkatan      efisiensi  dan  efektifitas  dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  STIKES Pamenang  yang  telah  mendukung  kegiatan pengabdian masyarakat ini, dan kepada semua perangkat  Desa  Darungan,  stakeholder   dan masyarakat  Desa  Darungan  yang  telah memberikan  kesempatan  untuk  melakukan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat sehingga  kegiatan  ini  dapat  berjalan  dengan lancar dan baik.

## Daftar Pustaka
Afrizal  Pua,  Franckie  R.  R.  Maramis,
Ardiansa A.T. (2021). Tinjauan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kesehatan  Di  Desa  Pimpi  Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang
Mongondow  Utara .  Vol.  10  No.  8 (2021):  Volume  10,  Nomor  8,  Agustus 2021
BPKP.  ( 2021). Akuntabilitas  Dana  Desa.
Jakarta  :  Badan  Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan, (Online)
Endah,  K.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat :  Menggali  Potensi.  Jurnal  MODERAT, 6, 135–143.
Fahri,  L.  Nur.  (2017).  Pengaruh  Pelaksanaan
Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan  Desa.  Jurnal  Publik.  Vol. 11. No. 01, Hal 75-88. Fatmawati, F. (2018). Pengaruh
Pendapatan  Desa  (PADesa),  Dana  Desa (DD),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dan Jumlah  Sarana  Kesehatan  Terhadap Alokasi  Belanja  Desa  Bidang  Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten  Wonogiri).  Skripsi  tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Febriantika,  F.,  Fisabililah,  N.,  Nisaq,  A.  R., &  Nurrahmawati,  S.  (2020).  Efektivitas
Pengelolaan Dana Desa dalam
Pemberdayaan  Masyarakat.  8(1),  208–
215.
Hafid,  R.(2017).  Pemanfaatan  Dana  Desa dalam  Pembangunan  Desa  Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Unversitas Hasanuddin.
Hulu,  Y.  Harahap,  R.  H,  &  Nasution,  M.A.
(2018).  Pengelolaan  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Jurnal Pendidikan  Ilmu-Ilmu  Sosial, Vol  1.  No. 10, Hal. 146-154.
Hidayat,  E.  (2021).  Implementasi  Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang. Soetomo Communication and Humanities,  2(1): 126–136 Kemenkeu  RI.  (2017).  Buku  Pintar  Dana Desa.  Jakarta:  Kementerian  Keuangan RI. Kemendes  PDTT  RI.  (2018).  Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting  di  Desa.  Jakarta:  Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Labaso,  Hamid  Abdul.  (2018).  Analisis
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di
Desa Tongko Kecamtan Lage Kabupaten Poso.  Angewandte  Chemie  International Edition,  6(11),  951–952.,  13(April),  15– 38 Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014).  Qualitative  Data  Analysis:  A Methods  Sourcebook  (3rd  ed.).  SAGE Publications.
Noor,  M.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat.
Dedikasi: Journal of Community
Engagment, I(2), 87–99.
Masriyani,  Hisbah,  &  Setiawan,  F.  (2021).
Implementasi  Alokasi  Dana  Desa  dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mudung Darat  Kecamtan  Maro  Sebo  Kabupaten Muaro Jambi. 5(2), 601–610.
Nurhanifa  D,  Afrizal  T,  Ikhsan.  (2019).
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui  Dana  Desa:  Sebuah  Kebijakan
Pemerintah  Aceh  Barat.  Jurnal  Public
Policy. Vol. 5. No. 2, Oktober 2019.
Nugroho,    Riant,    dan    FirreAn    Suprapto.
(2021).  Manajemen    Keuangan    Desa Bagian    3:  Pelaksanaan      Keuangan Desa.   Jakarta: Elex Media Komputindo. Nugroho,    Riant,    dan    Firre    An    Suprapto.
2021.  Manajemen    Keuangan    Desa Bagian    2:  Perencanaan      Keuangan Desa.   Jakarta: Elex Media Komputindo Pamungkas,  B.  D.,  dkk.  (2020).  Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID- 19  di  Kabupaten  Sumbawa.  Indonesian Journal of Social Sciences and
Humanities, 1(2): 96–108 Peraturan    Pemerintah    Nomor    60    Tahun
2014 Tentang Dana Desa
Peraturan      Menteri      Dalam      Negeri Republik  Indonesia        Nomor        113
Tahun        2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa. Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus
Penggunaan  Dana  Desa  2024  Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI. Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  RI  Nomor  13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2021. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI. Riyani, N. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa:  Studi  Kasus  di  Desa  Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Skripsi.
Surakarta:  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan.
Rubaini,  F.  2019.  Analisis  Penggunaan  Dana Desa  dalam  Bidang  Kesehatan  di  Desa Kota  Datar  Kecamatan  Hamparan  Perak Kabupaten Deli Serdang. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Jurnal Peduli  Masyarakat,  Volume  5  No  3, September 2023 Suarsih,  S.,  dkk.  (2017).  Analisis  Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan
Pendekatan Segitiga Kebijakan. Jsk, 2(4):
211–217
Solikhah,  B.,  &  Yulianto,  A.  (2018).
Mewujudkan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  dengan  Penerapan  Sistem Keuangan  Desa  (SISKEUDES).  Seminar Nasional Kolaborasi Layanan Kolaborasi Masyarakat, 1, 434–438.
Tumaji  &  Putro,  G.  (2018).  Pemanfaatan
Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan  di  Kabupaten  Pasuruan  dan
Sampang.    Buletin  Penelitian  Sistem
Kesehatan,  21(3):141–151
Undang-Undang  RI  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Jakarta:  Sekretariat Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa
Wayan Saputra I. (2016). Efektivitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Pada Desa  Lembean  Kecamatan  Kintamani Kabupaten  Bangli  Tahun  2009-2014. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi, Vol.
6. No. 1. 2016.
Zumaroh.  (2019).  Efektivitas  Pemberdayaan Masyarakat  Melalui  Dana  Desa  di Kabupaten Lampung Barat. Jurnal Kajian Keislaman  dan  Kemasyarakatan.  Vol.  4. No. 01, Mei 2019. Skripsi
Zeho,  F.H.,  Prabowo,  A.,  Estiningtyas,  R.A., Mahadiansar,  M.,  Sentanu,  I.G.  E.P.S. (2020)  Stakeholder  collaboration  to support  accountability  in  village  fund management  and  rural  development. Journal of Socioeconomics and
Development, 3(2), 89-100