a

## TERTIUM COMPARATUM PENGATURAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH

## ( TERTIUM COMPARATUM REGULATION INDIGENOUS PEOPLE'S RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF AKAD NIKAH )

## Dolot Alhasni Bakung
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Soedirman No. 6, Kota Gorontalo. Kode Pos 96128 e-mail dolot.alhasni.bakung@gmail.com

## Abstrak
Pasal  18B  ayat  dua  (2)  yang  berbunyi  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam masyarakat Adat Gorontalo pelaksanaan akad Nikah haruslah dilaksanakan di dalam rumah mempelai wanita yang  disesuaiakan  dengan  sistematika  pelaksanaan  adat  yang  berlaku  di  wilayah  Gorontalo.  Sementara  itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 19/2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agama, termasuk biaya pencatatan nikah. pasal 1 poin B, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah atau rujuk dibebankan biayaa kurang lebih Rp. 600.000. Secara tidak langsung memberikan beban tersendiri bagi pihak yang menikah mengingat dengan pelaksaaan nikah diluar KUA haru membayar  biaya  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  sementara  disisi  lain  pelaksanaan  akad  nikah berdasarkan adat Gorontlao harus dilakukan di dalam rumah mempelai wanita kalau tidak dilakukan akan mendapatkan  sanksi  adat.  Perbandingkan  tersebut  menggambarkan  bahwa  pemerintah  membuka  ruang kepada  masyarakat  wilayah  adat  Gorontalo  untuk  melanggar  aturan  adat  yang  berlaku  dimana  apabila dilangsukan di dalam KUA tidak membayar biaya administasi dan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak KUA. Sementara kalau di luar KUA harus membayar biaya adminitrasi dan disesuaikan dengan jadwal dari pihak KUA. Hal ini sangatlah bertentang dengan amanat konstitusi tentang penghormatan terhadap kesatuan masyarakat  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya.  Sehingga  dengan  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa  perlu adanya tertium comparatum antara PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP dengan Hak Ulayat Masyarakat Adat yanga ada di Wilayah Provinsi Gorontalo.
Kata Kunci : Konstitusi; Hak Adat; Akad Nikah.

## Abstract
Article 18B paragraph two (2) which reads the State recognizes and respects the customary law community units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of the
community and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are regulated in law. In the Gorontalo traditional community the implementation of the marriage contract must be carried out in the bride's house  in  accordance  with  the  systematic  implementation  of  customary  practices  in  the  Gorontalo  region. Meanwhile in Government Regulation (PP) 19/2015 concerning Tariffs on Non-Tax State Revenues (PNBP) that apply to the Ministry of Religion, including the cost of marriage registration. Article 1 point B, explains that in the implementation of a marriage contract or referral, a fee of approximately Rp. 600,000. indirectly impose a special burden for those who are married considering that the implementation of a marriage outside of the KUA must pay fees set by the government, while on the other hand the implementation of a marriage contract based on adat Gorontlao  must  be  done  inside  the  bride's  house  if  not  done  will  get  customary  sanctions.  The  comparison illustrates that the government opens the space for the indigenous peoples of Gorontalo to violate the prevailing customary rules which if done in the KUA do not pay the administrative fees and time determined by the KUA. Meanwhile, if outside KUA must pay administrative costs and adjusted to the schedule of the KUA. This is very contradictory to the constitutional mandate of respect for the unity of indigenous peoples and their traditional rights.  So  the  authors  conclude  that  there  is  a  need  for  a  tertium  comparatum  between  PP  No  19  of  2015 concerning PNBP with the Customary Rights of Indigenous Peoples in Gorontalo Province.
Keywords: Constitution; Customary Rights; Marriage Covenant.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ajaran  agama  Islam  di  perkirakan masuk Gorontalalo pada abad ke 15 dari jalur Ternate  dan  Bone,  hal  ini  bisa  dilihat  pada artefak  yang  ada  di  Masjid  Hunto  Sultan Amai  1495.  Masjid  ini  dibangun  oleh  Sultan Amai,  Raja  di  kesultanan  Gorontalo  yang menganut  agama  Islam 1 .  Seluruh  sistem budaya  masyarakat  Gorontalo  yang  dari sebelemunya tidak berdasarkan pada hukum islam  dalam  hal  ini  syariat  Islam  yang bersumber  dari  Al- Qur’An dan  Sunnah Rasulullah, perlahan-lahan mulai dihilangkan oleh  masyarakat  Gorontalo  yang  memeluk agama  Islam,  baik  itu  mulai  dari  proses perwakinan,  melahirkan,  pembeatan  hingga kematian serta kebudayaan lainya yang masih berbau animisme hingga polytheisme.
Hingga  saat  ini  perubahan-perubahan yang berlangsung kurang lebih 5 Abad berlalu sejak  islam  masuk  di  Gorontalo,  seluruh budaya  Gorontalo  telah  bernuansa  Islam termasuk  diantaranya  adalah  pelaksanaan perkawinan  mulai  dari  prosese  perlamaran hingga  pelaksanaan  akad  nikah.  Sehingga dalam pelaksanaan akad nikah menurut adat Gorontalo  haruslah  dilaksanakan  di  dalam rumah  mempelai  wanita  dikarenakan deengan  beberapa  alas  an  yang  mendasar diantaranya adalah berupah sumpah serapah dari  masayarakat  adat  dikarenakan  dalam pemahaman  adat  gorontalo  bahwasanya prosesi  akad  nikah  harus  dilaksanakan  di dalam  rumah,  di  induk  rumah.  Akad  nikah tidak  dibenarkan  di  teras  rumah  apalagi  di sabua .  Hal  itu  tidak  di  setujui  karena  teras rumah  atau sabua hanya  merupakan tambahan  rumah  saja  dan  masih  tetap dianggap rumput. Dalam walaququ botie dila
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Gorontalo
taa lotapuqu to huqoyoto (bahwa  anakku  ini tidak  kuperoleh  dari  perkawinan  yang  tidak sah  atau  tidak  terhormat).  Akad  nikah  di pelaminan  pun  tidak  di  benarkan.
2 pemahaman tersebut dengan jelas
mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan  akad nikah  harus  dilaksanakn  di  dalam  rumah mempelai wanita.
Sementara itu dalam peraturan pemerintah khususnya pada PP No 19 Tahun 2015  tentang  PNBP  khusunsya  pada  pasal  5 ayat (2) menjelaskan bahwa Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi  dan  jasa  profesi  sebagai penerimaan  dari  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  sebagaimana  ditetapkan  dalam Lampiran  Peraturan  Pemerintah  ini.  Dimana dalam penjelasan menurut penulis, pemerintah  dengan  tidak  mempehatikan system  hokum  adat  yang  berkembangan dimasayarakat seperti halnya yang ada dalam masyarakat adat Gorontalo, dengan sendirinya menetapkan berupa sanksi dalam hal  ini  adanya  biaya  yang  harus  dibayarkan oleh  pihak  yang  menikah  apabila  akad nikahnya dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara  disisi lainya dalam hal  hokum  adat  Gorontalo  apabila  akad nikahnya  dilakukan  di  luar rumah  mempelai wanita maka akan mendapatkan sanksi adat. Persoalan ini tentu saja memberikan dampak negative bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan  dimana  nantinya  mereka  akan melaksanakan  akad  nikah  yang  mana  abila dilaksanakan  di  rumah  mempelai  wanita berdasarkan adat Gorontalo akan mendapatkan sanksi berupa biaya administrasi sementara apabila dilaksanakan di  KUA  maka  tidak  dibebankan  biaya admintasi  namun  akan  mendapatkan  sanksi adat daerah Gorontalo.
Sementara  itu  dalam  aman  Undang- Undang  Dasar  1945  khususnya  pada  Pasal  18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dengan amana  konstitusi tersebut  maka  system  adat  yang  berlaku  di masyarakat seperti halnya yang ada di Gorontalo sudah  selayaknya  di  hargai  dan  dilaksanakan tanpa  harus  mendapatkan  sanksi  hokum  berupa biaya adminstrasi yang dituangkan dalam PP No 19  Tahun  2015  tentang  PNBP  khusunsya  pada pasal 5 ayat (2). Dasar dari permasalaha ini maka penulis  terarikan  melakukan  penelitian  hokum berdasarkan  prinsip  “ lex  superior  derogat  legi inferiori ” (undang-undang
diatasnya mengalahkan undang-undang dibawahnya). Dalam hal ini UUD 1945 selaku Undang-undang tertinggi  dengan  PP  No  19  Tahun  2015  tentang PNBP  .  Dengan  judul  penelitian  yakni “ TERTIUM  COMPARATUM  PP  NO  19 TAHUN  2015  TENTANG  PNBP  DENGAN HAK  ULAYAT  MASYARAKAT  ADAT
DAlAM PElAKSANAAN AKAD NIKAH”

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang permasalahan di atas, maka penelitia tertarik melakukan  penelitian  mengenai ” Tertium Comparatum PP  No  19  Tahun  2015  Tentang PNBP  Dengan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Adat Dalam Pelaksanaan Akad Nikah”

## Metode Penelitian
Peneliti  akan  menggunakan  jenis penelitian  empiris  dengan  mengambil  lokasi penelitian  di  wilayah  Provinsi  Gorontalo dengan  sampel  penelitian  adalah  KUA Kecamatan  Limboto  Barat  dan  KUA kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo yang merupakan salah  satu  daerah  terpapada
2 Wawancara dengan lembaga adat provinsi Gorontalo Lukman Katili. 21 Semptember 2017
penduduknya di kawasan Provinsi Gorontalo diliahat  dari  persentase  jumlah  penduduk perkecematan  se  Provinsi  Gorontalo.  Teknik analisa  data  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN
PP  No  19  Tahun  2015  Tentang  PNBP angin  segar  bagi  pihak  KUA  di  tingkat Kecamatan,  karena  dengan  lahirnya  PP tersebut  mengatur  Pendapatan  Negara  Buka Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh pihak KUA diantaranya sanksi administrasi berupa biaya pernikahan, Yaitu diluar KUA/diluar jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus  ribu  rupiah)  dan  didalam  KUA dikenakan  Tarif  Rp  0,00  (nol  rupiah)  atau gratis, sehingga tidak ada tuduhan gratifikasi yang  selama  ini  sering  muncul.  Meski berlakunya  PP  No  19  Tahun  2015  ini  masih banyak masyarakat Gorontalo tidak melaksanakan PP No 19 Tahun 2015 dengan baik dan masih saja ada yang melanggar tetapi dari  pihak  KUA  sendiri  sudah  melakukan sosialisasi  dengan  masyarakat  setempat mengenai PP No 19 Tahun 2015 tersebut.
Minimnya  pelaksanaan  akad  nikah  di KUA karena masyarakat Gorontalo ada kaitan adat  yang  sangat  kuat  yang  dijunjung  tinggi oleh  masyarakat  adat  gorontalo  yang  tetap melestarikan  adat  Gorontalo  khususnya dalam  pelaksanaan  akad  nikah.  Dimana menurut  pemahaman  masyarakat  adat gorontalo  apabila  pelaksanaan  perkawinan khususnya  adat  dilaksanakan  di  KUA  maka ada  salah  satu  adat  yang  terputus.  Maka masyarakat  lebih  memilih  pelaksaan  akad nikah  di  luar  KUA  dengan  membayar  biaya sebesar  Rp  600.000,00.  Dalam  penjelasan peraturan  pemerintah  tersebut  bahwa melaksankan  akad  nikah  di  luar  balai  nikah dan diluar jam kerja KUA akan dikenakan
3 Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Kota Tengah Mursito Paputungan S.Ag 20 September 2017
biaya  sebesar  Rp  600.000,00.  Prosedur pembayaran  uang  tersebut  akan  disetorkan ke  BPS  ada  empat  cabang  Bank  yang tergabung dalam BPS yaitu BNI, BRI, BTN dan Mandiri.  Sosialisasi  tentang  peraturan tersebut  pada  awal  tahun  sejak  Peraturan tersebut  di  tetapkan  hingga kini,  akan  tetapi hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  harapan peraturan  itu  sendiri.  Dikarenakan  sampai sekarang  di  sejumlah  KUA  seperti  halnya  di KUA  Kecamatan  Limboto,  masyarakat Kecamatan  Limboto  tetap  saja  melakukuan akad nikah di rumah. Masyarakat memahami biaya  Rp  600.000,00  tersebut  adalah  denda administrasi tetapi memang sudah ditetapkan oleh  PP  tersebut,  akan  tetapi  walaupun biayanya  semakin  tinggi  masyarakat  tetap saja  sangat  jarang  sekali  melakukan  akad nikah di KUA dan jika ingin melaksankan akad nikah  di  rumah  pasangan  pengantin  harus meminta surat permohonan untuk pelaksanaan akad nikah dirumah. 3 Berikuti ini adalah  data  yang  di  dapatkan  peneliti  di beberapa  KUA  yang  ada  di  Wilayah  Provinsi Gorontalo  dimana  dalam  data  tersebut menunjukan  persentase  bahwa  pelaksanaan akad  nikah  yang  dilakukan  lebih  banyak diluar KUA dibandingkan di dalam KUA:
Tabel 1. KUA Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
No Jumlah Akad di KUA Akad di Rumah Jumla 1. 2015 159 236 395 2. 2016 119 307 426 3. 2017 109 216 325
Sumber: Data akad nikah di KUA Kecamata Kota Tengah Kota Gorontalo tiga tahun semenjak PP 19 Tahun 2015 ditetapkan
Tabel  2.  KUA  Kecamatan  Limboto  Kabupaten Gorontalo No Jumlah Akad  di KUA Akad     di Rumah Jumla 1. 2015 84 109 193
2. 2016 75 119 194 3. 2017 58 66 124
Sumber: Data akad nikah di KUA Kecamata Limboto tiga tahun semenjak PP 19 Tahun 2015 ditetapkan
Berdasarkan sumber yang di dapatkan di sejumlah  KUA  yang  tersebar  di  Provinsi Gorontalo,  menunjukan  adanya  penurunan jumlah  masyarakat  yang  melakukan  akad nikah  KUA  dalam  kurun  waktu  3  tahuh semenjak Peraturan Pemerintah No 19 TAhun 2015  tentang  PNBP  tersebut  di  tetapkan. Menunjukan bahwa pelaksanaan akan di luar KUA  dan  diharuskan  membayar  denda  yang telah  di  tetapkan  tidak  menjadi  penghalang oleh masyarakat gorontalo untuk menunaikan hukum adat yang berlaku.
Bagi masyarakat Gorontalo, adat Gorontalo harus tetap dilestarikan walaupun akan  muncul  setiap  saat  aturan-aturan  baru mengenai  biaya  akad  nikah  atau  yang mengharuskan  prosesi  akad  harus  di  KUA. 4
Sebelum  PP  tersebut  dilaksanakan  dan  di sosialisasi  di  Tiap-tiap  Kecamatan  seluruh Pemangku Adat dan Pengurus KUA di Provinsi Gorontalo  melakukan  pertemuan  untuk membahas apakah proses akad nikah di KUA tidak  mengganggu  prosesi  akad  secara  adat Gorontalo.  Salah  satu  Pemangku  adat menjelaskan bahwa prosesi akad di KUA akan mengganggu kesakralan prosesi akad menurut adat 5 .
Akan  tetapi  kita  semua  tidak  bisa menyepelekan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang mengharuskan membayar  Rp  600.000  jika  melaksanakan akad  nikah  di  Rumah.  Pada  saat  ini masyarakat ada yang menghendaki pelaksanaan akad di rumah maupun di KUA. Bagi pemangku adat tidak ada paksaan untuk melaksanakan  akad  nikah  di  rumah  dan  di KUA  akan  tetapi  kita  mengharuskan membayar uang yang sudah ditetapkan dalam
4 hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Limboto Bpk Harun Latif, S.Ag pada tanggal 21 September 2017
PP  tersebut  jika  akad  nikah  dilaksanakan  di rumah.
Sehingganya masyarakat Gorontalo lebih banyak  atau  dominan  melaksanakan  akad nikah  di  Rumah  demi  untuk  menjalankan prosesi adat yang sangat sakral yang dianggap jika pelaksanaan akad nikah sakral dan tidak terputus  atau  terkesan  tergesa-gesa  akan menghasilakan  pasangan  tersebut  harmonis dan  tidak  akan  terputus  pernikahannya terkecuali ajal yang memisahkan. Masyarakat sebelumnya  sudah  mengetahui  mengenai aturan ini akan tetapi tidak semuanya paham akan  maksud  dan  tujuan  PP  tersebut masyarakat sebaliknya berfikir semakin tinggi biaya  nikah  yang  di  keluarkan  pemerintah melalui Peraturan tidak akan menghilangkan rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  adat khususnya adat Gorontalo yang secara turun temurun terlaksanakan dengan baik.
Pelaksanaan akad nikah di KUA terkesan tergesa-gesa  dan  tidak  serius  sehingganya tata tertib adat tidak terpenuhi manakala jika dalam sehari pelaksanakan akad nikah di KUA lebih  dari  satu  pasangan  yang  harus  di nikahkan dalam sehari, sarana dan prasarana di KUA belum memadai, ruangan yang sangat kecil.  Ditambah  dengan  keluarga  besar  dari kedua mempelai tidak semua bisa menyaksikan  prosesi  akad  nikah. 6 Selain  itu prosesi  akad  nikah  harus  dilaksanakan  di dalam  rumah,  di  induk  rumah.  Akad  nikah tidak  dibenarkan  di  teras  rumah  apalagi  di sabua .  Hal  itu  tidak  di  setujui  karena  teras rumah  atau  sabua  hanya  merupakan tambahan  rumah  saja  dan  masih  tetap dianggap  rumput.  Dalam walaququ botie dila taa lotapuqu to huqoyoto (bahwa  anakku  ini tidak  kuperoleh  dari  perkawinan  yang  tidak
5 Hasil wawancara dengan Dewan Adat Provinsi Gorontalo. H. Lukman Katili 27 Septmber 2017
6 Hasil wawancara dengan Djafar Limonu Tokoh Masyarakat di wilayah Isimu Kabupaten Gorontalo
sah  atau  tidak  terhormat).  Akad  nikah  di pelaminan pun tidak di benarkan. 7
Tahap-tahap  atau  prosesi  perkawinan menurut adat Gorontalo sebagai berikut:
1. Mongilalo (meninjau),  pada  tahap
ini  sepasang  manusia  (biasanya suami istri) diutus ke rumah calon pengantin perempuan untuk memastikan, apakah calon pengantin  perempuan  (kekasih sang  pengantin  laki-laki)  dapat dikawini atau tidak.
2. Mohabari (meminta berita), mohabari  dilakukan  oleh  kedua orang  tua  laki-laki  secara  rahasia kepada kedua orang tua perempuan,  karena  kunjungan  ini adalah  kunjungan  tidak  resmi, tetapi  merupakan  kunjungan  awal untuk  menentukan  segala  sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan  perkawinan.  Pada tahap ini orang tua laki-laki hanya membawa: tembe (sirih), luhuto (pinang), gambele (gambir), taba’a (tembakau),  dan tilo (kapur),  yang dibungkus dengan dua macam kain yang  polos  dan  indah,  serta tapahula yang berisiskan 10 kati .
3. Momatata’u  pilo’otaawa (meminta ketegasan),  pada  tahap  ini  orang tua  dari  pihak  laki-laki  di  wakili oleh seorang utoliya (penghubung),
dengan  membawa  amanat  orang tua  si  jejaka  yang  diwujudkan dengan  selembar  kain  yang  indah di isi dengan tapahula dan tonggu .
Dan  kedatangan utoliya ditunggu oleh  orang  tua  si  gadis  dengan keluarga  terdekat  dan  terbatas, karena  sifatnya  masih  merupakan pertemuan rahasia.
4. Tolobalango
(menghubungkan/meminang secara  resmi  proses  perkawinan), tahap   menghubungkan  keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Utoliya dari  pihak- pihak disebut utoliya luntu dulungo lay’o dan  dipihak  perempuan disebut ti utoliya luntu dulungo wolato . Motolobalango (meminang) bermakna  permintaan  secara  resmi dari  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan sebagai calon istri.
5. Monga’ata dalalo (merapatkan jalan) tahapan  ini  merupakan  salah  satu kegiatan  prosesi  perkawinan  yang dilaksankan sebelum hari perkawinan, untuk memperluas proses perkawinan. 6. Molenilo (menghubungkan  keluarga laki-laki dengan keluarga
perempuan),  kata  molenilo  berasal dari  kata tenilo yakni  alat  yang digunakan  untuk  mengalirkan  atau menampung  air  pada  sambungan rumah.
7. Momu’o  ngango/modutu (meminta restu  dari  keluarga  dan  disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama), pada tahap ini semua persoalan akan dibuka,  baik  yang  berhubungan dengan hari perkawinan maupun hal- hal  yang  bersifat  teknis,  maka  harus dihadiri  oleh  pemerintah  setempat dan  pegawai  syara’,  dan  tahap  ini biasa disebut dengan modutu.
8. Modepito mahaaru/tonelo (mengantar  mahar),  kata  mahaaru berasal  dari  bahasa  Arab  “mahar”, dan  dalam  bahasa  adat  Gorontalo adalah  “ tonelo ”  yang  terbagi  atas:
Tonggu  adalah pemberian atau pembayaran, Kati sama dengan
7 Wawancara dengan lembaga adat provinsi Gorontalo Lukman Katili. 21 Semptember 2017
bahagian/bagian,  di  Gorontalo  kati merupakan  pembayaran  adat  kepada keluarga  perempuan  yang  kemudian dibagi  kepada  saudara-saudara  dan adik-adik,dan  nilai  kati  disesuaikan dengan  status  orang  tua  perempuan,
Tonelo adalah pembayaran adat yang menjadi milik perempuan, dan
pembayaran  inilah  yang  nanti  di ucapkan  sebagai  mahar  pada  waktu akad  nikah,  Tutu  lo  poli  dulu merupakan  pembayaran  adat  untuk menghiasi  kamar  pengantin,  tempat tidurnya, dan pelaminan, buluwa lo’u
moonu (peti  wangi-wangian)  yang merupakan pembayaran
adat,
bunggato atau pudu’o adalah pembayaran  adat  yang  diserahkan
kepada  pemangku  adat  dan  pegawai syara’,yang  merupakan  syarat  untuk menjemput pengantin perempuan dari kamar  pengantin, Luwalo (keluar)
pembayaran  adat  yang  diserahkan kepada  kepala  kampung  karena pengantin  dianggap  telah  merupakan anggota masyarakat dan siap
menerima  tanggung  jawab, Heyi  lo anguluwa (pemindahan bantal), Dudelo (membawa), Tilolo (sungguhan, hidangan), yakni
pembayaran  adat  kepada  mempelai perempuan  ketika  ia  berada  dirumah orang  tua  laki-laki, Wulo  lo  u’ato (pencuci  kaki), wa’adu  ta’ato (alat pembuka celana dalam), Pate lo tohe (mematikan lampu).
9. Modepita dilanggato (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-lauk) yang  merupakan  kewajiban  pihak laki-laki  berdasarkan  musyawarah kedua belah pihak.
10. Mopotilantahu (mempertunangkan)
yang  diadakan  kalau  ada  penanda
pada waktu pihak laki-laki mengantarkan  dilonggato  kepada pihak perempuan.
11. Mohaatamu Qur’an (khatam Qur’an)
12. Motidi yang berasal dari tidi yang bermakna tarian.
13. Mopotuluhu (mengistirahatkan)
14. Moponika (pra  akad  nikah)  yang berasal  dari  kata  nika  (nikah)  yang bermakna menghalalkan jasmani seorang perempuan yang sebelumnya haram  untuk  digauli.  Tahap  ini merupakan upacara peresmian, pengumuman, dan pengukuhan sepasang muda mudi untuk
mendirikan rumah tangga.
15. Mongakaji (akad  nikah),  tempat
pelaksanaan akad nikah harus
dilaksanakan  didalam  rumah  (induk rumah)  ,  dan  tidak  dibenarkan dilaksanakan di teras rumah apalagi di bangunan
tambahan ( sabuwa/bantayo ),  karena  tempat  itu bukan  rumah  melainkan  halaman rumah  sehingga  disebut  dengan hu’oyoto (rumput).
16. Molemela taluhu tabiya (membatalkan  air wudhu) 17. Mopopiipidu (menyandingkan)
adalah  kedua  pengantin  dapat  di sandingkan di pu’ade (pelaminan).
18. Palebohu (nasihat),  kedua  mempelai pengantin di nasihati oleh keluarga
19. Modelo (membawa pengantin) kedua mempelai dengan diapit oleh ibu-ibu menuju kenderaan.
20. Mopoturuunani (acara malam) 21. Mopotamelo (menyuguhkan
makanan) 8
Sementara  itu  dalam  PP  No  19  Tahun 2015  Tentang  PNBP  dalam  Pasal  5(1)Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau
8 Ajub  Ishak,2014, Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia dan  Pratek  Perkawinan  Dalam  Bingkai  Adat Gorontalo, sultan amai press. Gorontalo. Hlm 88
rujuk  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  b  tidak  dikenakan  biaya  pencatatan nikah  atau  rujuk.  (2)Dalam  hal  nikah  atau rujuk  dilaksanakan  di  luar  Kantor  Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi  dan  jasa  profesi  sebagai penerimaan  dari  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  sebagaimana  ditetapkan  dalam
Lampiran Peraturan
Pemerintah ini. (3)Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara  ekonomi  dan/atau  korban  bencana yang  melaksanakan  nikah  atau  rujuk  di  luar Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dikenakan  tarif  Rp0,00  (nol  rupiah). (4)Ketentuan  mengenai  syarat  dan  tata  cara untuk  dapat  dikenakan  tarif  Rp0,00  (nol rupiah)  kepada  warga  Negara  yang  tidak mampu  secara  ekonomi  dan/atau  korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di  luar  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur dengan  Peraturan  Menteri  Agama  setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan 9
Dengan  adanya  PP  No  19  Tahun  2015 Ada  keharusan  yang  dibebankan  oleh pemerintah  kepada  masyarakat  yang  akan melaksanakan  pernikahan  untuk  melakukan akad  nikah  di  ruangan  yang  telah  disiapkan oleh  pihak KUA, sehingga dengan sendirinya sejumlah  proses  pernikahan  yang  telah  di tetapkan  oleh  adat  Gorontal  dalam  hal  ini adalah Mongakaji (akad  nikah),  tempat pelaksanaan  akad  nikah  harus  dilaksanakan didalam  rumah  (induk  rumah)  ,  dan  tidak dibenarkan  dilaksanakan  di  teras  rumah apalagi di bangunan tambahan
( sabuwa/bantayo ),  karena  tempat  itu  bukan rumah  melainkan  halaman  rumah  sehingga disebut  dengan hu’oyoto (rumput).  Akan terputus  dan  tidak  sempurna  dalam  prosesi
pernikahan  yang  telah  ditetapkan  oleh lembaga  adat  yang  ada  dan  telah  menjadi kebiasa  secara  turun  temurun  jauh  sebelum PP  No  19  Tahun  2015  Tentang  PNBP ditetapkan.
Sementara itu dalam UUD Pasal 18B ayat dua (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang-undang.  Dalam  hal  ini apabila  di  analisis  berdasarkan tertium comparatum .  Maka  peraturan  yang  mana harus  dilakukan  apakah  aman  UUD  1945 tentang  hak  ulayat  ataukah  PP  No  19  Tahun 2015  tentang  PNBP.  Apabila  kita  menelisik berdasarkan  Prinsip lex superior derogat legi inferiori yang mana secara hirarki perundang- undangan maka sudah seharusnya PP  No 19 Tahun  2015  harus  tunduk  pada  UUD  1945 pasal  18B  tentang  Hak  ulayat  yang  mana apabila  dalam  pelaksanaanya  budaya  yang ada  di  suatu  daerah  masi  dilaksanakan  oleh masyarakatnya  maka  sudah  seharusnya menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk melindungi  serta  menjaga  kelestarian pelaksanaan kebudayaan tersebut agar tetap terjaga  dan  lestari  hingga  anak  cucu.  Bukan diberikan  beban-beban  berupaya  biaya maupun sanksi adminitrasi dalam pelaksanaan prosesinya yang dimana terkesan memberikan beban kepada masyarakat adat untuk melaksanakan system adat  yang  telah  mereka  laksanakan berdasarkan  warisan  kebudayaan  leluhur sejak dahulu.
Kekhawatiran
penulis terkait dikeluarkanya PP No 19 Tahun 2015 tentang PNBP  yang  bertentang  dengan  Konstitusi. Nantinya akan memberikan efek negative bagi system  adat  yang  berlaku.  Sehingga
9 PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNBP
dikemudian  hari  system-sistem  adat  yang memberikan  beban  lebih  berupa  biaya tambahan dikarenakan kebijakan pemerintah akan  mulai  terhapuskan  di  ranah  adat disebabkan  adanay  biaya  tambahan  yang seharusnya  tidak  semestinya  dikeluarhkan dalam prosesi perkawinan dalam masyarakat adat Gorontalo.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pilihan masyarakat Gorontalo yang tetap melaksanakan  Akad  Nikah  di  Rumah  meski pemerintah  telah  menertbitkan  PP  No  19 tahun  2015  tentang  PNBP.  menunjukan bahwa masyarakat Gorontalo masih memegang  teguh  adat  istiadat  Gorontalo dimana  meski  mendapatkan  denda  berupa biaya  administrasi  sebesar  Rp.  600.000,00-. Pihak masyarakat lebih baik membayar denda sebesar yang telah ditetapkan oleh
pemerintah dibandingkan memutuskan ataupun menghilangan salah satu dari proses adat  pernikahan  masyarakat  Gorontalo. Dikarenakan  sudah  menjadi  kebiasan  yang telah  turun  temurun  dilaksanakan  oleh masyarakat  Gorontalo,  dimana  apabila  tidak dilaksanakan prosesi adat (Akad Nikah wajib dilakukan di dalam Rumah Mempelai Wanita) akan mendapatkan sanksi social berdasarkan hukum adat.
Saran
berlaku  di  lingkungan  masyarakat  sebelum mengeluarkan sejumlah aturan yang nantinya bukan  memberikan  efek  positif  pelesatarian adat  Indonesia  malah  ikut  serta  dalam memudarakan adat istiadat yang masi berlaku di  beberapa  wilayah  yang  ada  di  Indonesia termasuk yang ada di daerah Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA (font 12pt, bold, capital, center) Buku
Ishak, Ajub. (2014). Hukum Perdata Islam Di Indonsia dan praktek perkawinan dalam bingkai adat Gorontalo. Gorontalo: Sultan Amai Press.

## Undang-Undang
UUD 1945 Peraturan  Pemerintah  No  19  Tahun  2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Website https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Goro ntalo
Berdasarkan  Undang-undang  Dasar 1945  khususnya  Pasal  18B  ayat  2  Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak- hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang  diatur  dalam  undang-undang.  Sehingga perlu  adanya  peninjauan  kembali  terkait peraturan PP no 19 Tahun 2015 Tentang tarif atas  jenis  penerimaan  negara  bukan  pajak khususnya pada pasal 6 tentang denda apabila tidak melaksanakan akad nika di KUA.
Diharapkan  kepara  pemerintah  untuk lebih mempehatikan system hokum adat yang