INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8612-8624 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sistem Pengajuan Penerbitan Seafarers Identity Document (SID) pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
Hafizh Annas 1 ✉ , Dafid Ginting
KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
Email: hafizhannas011101@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penyusunan  makalah  atau  penelitian  ini  dilakukan  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  mengetahui bagaimana  sistem  pengajuan  penerbitan seafarers  identity  document  (SID)  pada  Direktorat Perkapalan  dan  Kepelautan.  Penulis  memperoleh  data  dengan  metode  penelitian  lapangan (field research)  dan  metode  penelitian  perpustakaan  (library  research).  Direktorat  Perkapalan  Dan Kepelautan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  yang  ada  di lingkungan  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  dimana  di  dalamnya  terdapat  lima SubDirektorat dan satu SubBagian yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Pembahasan yang  dipaparkan  dalam  makalah  ini  mengacu  pada  layanan  yang  diberikan  dari  salah  satu SubDirektorat  yaitu  SubDirektorat  Kepelautan.  Layanan  tersebut  merupakan  pelayanan  Penerbitan Kartu  Identitas  Pelaut / SID  (Seafarers  Identity  Document).  Penerbitan  Kartu  Identitas  pelaut  /  SID akan  memberikan  keamanan dan  kenyamanan  bagi  para pelaut  yang  akan  berlayar  keluar  negeri sesuai  pemenuhan  standar  konvensi  yang  telah  diratifikasi  Indonesia.  Secara  histori  Indonesia meratifikasi  Kartu  Identitas  Pelaut  sejak  4  Januari  2008.  Namun  Direktorat  Perkapalan  dan Kepelautan  dalam  penerbitan  Kartu  Identitas  Pelaut  ini  belum  terlaksana  secara  efisien.  Hal  ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang tersedia sehingga tidak dapat mengimbangi lonjakan dari pemohon  penerbitan SID.  Berdasarkan  Surat  Edaran  yang  dipublikasikan,  proses  Penerbitan  Kartu Identitas  Pelaut  / SID  dimulai  dengan  melakukan  pendaftaran  melaui  website  https://e- SID.dephub.go.id, selanjutnya akan mendapat konfirmasi jadwal pengajuan penerbitan  SID dengan datang  langsung  ke  ruang  Penerbitan SID  untuk  pengambilan  data  biometrik  serta  membawa dokumen persyaratan SID pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Kata kunci: Ratifikasi, Pelaut, Kartu Identitas Pelaut, Dokumen, Data Biometrik

## Abstract
The preparation of this paper or research was carried out with the aim and objective of finding out the application system for issuing seafarers identity documents (SID) to the Directorate of Shipping and Maritime Affairs. The author obtained data using field research methods and library research methods. The Directorate of Shipping and Maritime Affairs is a part of the Directorate General of Sea Transportation within the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, where there are five  Sub-Directorates  and  one  Sub-Section  which  have  their  respective  duties  and  functions.  The discussion presented in this paper refers to the services provided by one of the Sub-Directorates, namely the Maritime Affairs Sub-Directorate. This service is a Seafarers Identity Card / SID (Seafarers Identity  Document)  Issuance  service.  The  issuance  of  a  seafarer's  identity  card  /  SID  will  provide security  and  comfort  for  seafarers  who  will  sail  abroad  in  accordance  with  the  standards  of  the convention that has been ratified by Indonesia. Historically, Indonesia ratified the Seafarer's Identity Card on January 4 2008. However, the Directorate of Shipping and Maritime Affairs in issuing the Seafarer's  Identity  Card  has  not  been  implemented  efficiently.  This  is  due  to  the  lack  of  available facilities  so  that  they  cannot  keep  up  with  the  surge  in  SID  issuance  applicants.  Based  on  the published Circular, the Seafarer's Identity Card / SID Issuance process begins by registering via the website  https://e-SID.dephub.go.id,  then  you  will  receive  confirmation  of  the  SID  issuance application schedule by coming directly to the SID Issuance room to collect biometric data as well as bringing the SID requirement documents for the One-Stop Integrated Service (PTSA) at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.
Keyword: Ratification, Seafarers, Seafarers' Identity Cards, Documents, Biometric Data

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  penghasil  tenaga  kerja  laut  dengan  jumlah  yang  besar  perlu memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  pelaut  Indonesia,  karena  dalam  pelaksanaan tugasnya  tenaga  kerja  pelaut  dihadapkan  pada  risiko  persaingan  dengan  pelaut  asing,  mobilitas dan  ancaman  keamanan  terhadap  keselamatan  pelaut.  Untuk  melindungi  tenaga  kerja  pelaut Indonesia  yang  bekerja  di  kapal-kapal  berbendera  asing  maupun  indonesia  dalam  memberikan kemudahan  untuk  mendapat  izin  turun  ke  darat  diperlukan  suatu  bentuk  kartu  atau  dokumen identitas  pelaut  sesuai  dengan  standar  Internasional.  Maka  Indonesia  setelah  meratifikasi SID sebagaimana  yang  telah  disahkan  dalam  undang-undang  Republik  Indonesia  No.1  Tahun  2008 memberlakukan bagi para pelaut yang akan berlayar keluar negeri untuk memiliki SID.
Secara  historis  pembentukan Seafarers  Identity  Document  Convention  ini  diawali  oleh adanya keinginan membentuk suatu international identity document bagi pekerja kapal atau awak kapal (seafarers). Gagasan ini diprakarsai oleh International Transport Workers federation (ITF) dan United  Kingdom  Navigators  and  Engineers  Officers  Union  pada  tahun  1954.  ITF  mengharapkan dengan  adanya  suatu Internasional  Identity  Document  untuk  para  awak  kapal  yang  berada  di bawah pengawasan Internasional Labour Organization (ILO).
Kompetensi  dan  tugas  dari International  Labour  Organization  (ILO)  adalah  membuat,
mengembangkan  dan  mengadopsi  standar-standar  ketenagakerjaan  internasional.  Salah  satu standar  tersebut adalah  Konvensi  ILO  No.  108  mengenai The  Seafarers  Identity  Documents  (SID) yang  diadopsi  oleh  ILO  pada  tanggal  13  Mei  1958  dan  mulai  berlaku  secara  internasional  pada tanggal 19 Februari 1961. SID  ini berbentuk  buku sehingga kemudian disebut Seaman Book yang kelemahan utamanya adalah tidak dilengkapi dengan standar biometrik.
Adapun  sistem  untuk  pengajuan  penerbitan SID  bagi  para  pelaut  dapat  dilihat  pada website:  https://e- SID.dephub.go.id serta lokasi penganjuan penerbitan  SID tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Nomor: SE-DK 7 Tahun 2023 Tentang  Layanan  Penerbitan  Kartu  Identitas  Pelaut  ( Seafarers  Identity  Document  /  SID)  bahwa fasilitas layanan penerbitan SID dapat dipilih untuk dilakukan di :
1. Direktorat  Perkapalan  dan  Kepelautan,  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut,  Kementerian Perhubungan melalui Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110
2. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Surabaya,
3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa
Dengan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah tersebut yang berjudul : “ Sistem Pengajuan Penerbitan Seafarers Identity Document (SID) pada Direktorat
Perkpalan dan Kepelautan”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian makalah ini penulis menggunakan beberapa metode yang  digunakan untuk pengumpulan data yaitu :
1. Metode Lapangan. ( Field Research )
Metode  lapangan  adalah  pelaksanaan  yang  mengumpulkan  data  dengan  melaksanakan kegiatan Praktek Darat ( PRADA ) terhadap objek penelitian dengan pihak DITKAPEL. Sehingga penulis dapat langsung menjadi bagian dari   proses kegiatan yang dilakukan pihak pelayanan SID dalam melayani setiap pelaut yang datang untuk mengajukan penerbitan SID.
2. Metode Perpustakaan ( Library Research )
Metode ini dilakukan melalui perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari buku pendukung yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk  menunjang penelitian  penulis  dalam  penyelesaian  makalah  ini.  Metode  ini  membantu  penulis  di  dalam memahami istilah – istilah serta pengertian yang tidak dapat di jelaskan pada riset lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
A. Perubahan Sistem Keamanan Seafarer Identity Document (SID) dari Standart Non Biometrik ( Konvensi ILO SID 1958 ) menjadi Standart Biometrik
1. Sistem Standart Non Biometrik, Konvensi ILO tentang Seafarer Identity Document (SID) Tahun 1958 (No. 108)
Pada  tahun  1955 ,  the  Navigators  and  Engineers  Unions  Conference  mengadopsi  suatu resolusi, yang juga dilampirkan dalam pertemuan “ Joint Maritime Commission” tahun 1955, yang berkenaan tentang kesulitan yang dialami oleh para pelaut dengan masalah imigrasi dan peraturan keamanan  di  negara  lain.  Selain  itu,  dalam  pertemuan  tersebut  juga  dikehendaki  adanya  suatu paspor khusus untuk para pelaut atau awak kapal yang dikenal dan diketahui secara internasional atau dokumen serupa yang diperuntukkan bagi para pelaut atau wak kapal sebagai identitas adar dapat dengan mudah dikenali bagi para petugas imigrasi di manapun.
Instrumen  yang  kemudian  terbentuk  dalam Convention  Nr.  108  concerning  Seafarers Identity Document atau yang lebih dikenal dengan Seafarers Identity Documents Convention, 1958 (untuk  selanjutnya  disebut  dengan SID,Convention  1958).  SID  Convention  1958  berada  dibawah naungan  ILO.  Diadopsi  pada  tanggal  13  Mei  tahun  1958  pada  pertemuan Internasional  Labour Convention yang berlangsung di Jenewa. Konvensi ini mulai berlaku (entry into force) sejak tanggal 19 Februari 1961.
SID  Convention  1958  berusaha  membuat  suatu  standar  internasional  mengenai  isi  dan bentuk  dari  seafarers  national  identity  documents  dan  pengakuan  secara  internasional  terhadap dokumen-dokumen tersebut. Setelah 40 tahun, SID Convention 1958 diratifikasi oleh 61 negara ( tidak  termasuk  Indonesia)  yang  mewakili  kurang  lebih  enam  puluh  (60)  persen  dari  armada perkapalan dunia. Dokumen yang dibuat berdasarkan konvensi tersebut diakui dan diterima secara de facto oleh banyak negara walaupun negara tersebut tidak meratifikasinya.
Sesuai  dengan  latar  belakang  dari  dibuatnya  konvensi  ini,  maka  prinsip  umum  yang terkandung dalam SID Convention 1958 adalah adanya suatu dokumen identitas bagi awak kapal yang  dikenal  dan  diakui  secara  international.  Dengan  adanya  dokumen  yang  diakui  secara internasional tersebut diharapkan memberi kemudahan bagi para petugas imigrasi dan keamanan di  pelabuhan-pelabuhan  di  seluruh  dunia  untuk  melakukan  identifikasi  kepada  para  awak  kapal yang berlabuh di negaranya. Selain itu juga diharapkan agar para awak kapal tersebut juga dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa mengalami hambatan jika mereka berlabuh di pelabuhan di  negara  lain.  Serta  pada  Pasal  1 SID  Convention  1958  tertuang  bahwa  konvensi  ini  berlaku terhadap awak  kapal  yang  berada dalam kapasitas  apapun  (kecuali  kapal  perang)  yang  terdaftar pada negara dimana konvensi ini berlaku.
2. Sistem Standart Biometrik, Seafarers’ Identity Documents (SID) Convention 2003
Setelah  adanya SID  Convention  1958  tersebut,  pendekatan  negara-negara  terhadap seafarers  documentation  dapat  berjalan  dengan  baik  berdasarkan  kebiasaan  yang  berlaku  dan demi  kepentingan  dari  perdagangan  laut.  Namun  kini  negara-negara  pelabuhan  juga menitikberatkan  pada  masalah  keamanan.  Berbagai  diskusi  Internasional  diadakan  untuk membahas  mengenai  perlunya  diadakan  suatu Positive  Variable  Identification  bagi  orang-orang
yang memasuki wilayah suatu negara. Positive Variable Identification disini adalah identifikasi yang akurat  terhadap  seseorang  berdasarkan  dokumen-dokumen  yang  ada  dan  data-data  yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam perkembangannya Issue tentang masalah keamanan ini seolah  menjadi  lebih  penting  dibandingkan  dengan  tujuan  awal  dari SID  Convention  1958  yaitu membangun status lebih yang lebih jelas, dan baik bagi para awak kapal untuk bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di bawah kondisi yang layak.
Persoalan biometrik pada Seafarers’ Identity Documents (SID) merupakan salah satu isu paling kontroversial  yang  dibahas  dan  disepakati.  Biometrik  adalah  rekaman  elektronik  dari pengidentifikasi  fisik  unik  yang  memungkinkan  otoritas  imigrasi  untuk  secara  otomatis  cocok dengan dokumen dan pembawanya. Pertanyaannya adalah apakah Seafarers’ Identity Documents (SID) harus berisi biometrik selain foto dan apakah memang demikian persyaratannya bersifat wajib atau  opsional.  Diskusi  Konferensi  memiliki  bantuan  para  ahli  dari  ICAO  dan  G8  Roma  dan  Lyon Group di bidang biometric permohonan dokumen perjalanan internasional. Ia juga mengetahui G8 komunike  mengenai  masalah  ini  serta  keputusan  yang  diambil  pada  bulan  Mei  oleh  kelompok penasihat  teknis  ICAO  tentang  dokumen  perjalanan  yang  dapat  dibaca  mesin  dan  komite transportasi  dewan ICAO pada bulan Mei 2003 untuk mengadopsi standar global cetak biru yang selaras  untuk  integrasi  informasi  identifikasi  biometric  menjadi  paspor  dan  dokumen  perjalanan lainnya  yang  dapat  dibaca  mesin.  Itu  telah  direkomendasikan  pengenalan  wajah  sebagai  pilihan biometrik yang dapat dioperasikan secara global.
Dengan mempertimbangkan keprihatinan yang kuat dari para pelaut dan untuk memberikan transparansi  bagi  pengguna  akhir,  Konferensi  Perburuhan  Internasional  memutuskan  untuk mengadopsi  templat  biometrik  berdasarkan  sidik  jari  yang  dicetak  sebagai  angka  dalam  kode batang  sesuai  dengan  standar  yang  akan  dikembangkan.  Disepakati  bahwa  opsi  ini  akan memungkinkan  identifikasi  yang  benar,  sekaligus  menjaga  biaya  produksi  kartu  rendah  dan memastikan kepatuhan seluas mungkin terhadap standar yang ada.
Mengenai isi dokumen identitas pelaut, semua kemungkinan entri data adalah dibatasi pada sejumlah hal khusus yang diatur dalam Pasal 3, ayat 7 dan Lampiran I Konvensi No.185. Yaitu: nama lengkap,  jenis  kelamin,  tanggal  dan  tempat  kelahiran,  kewarganegaraan,  ciri-ciri  fisik  khusus  apa pun yang dapat membantu identifikasi, foto dan tanda tangan digital atau asli. Ayat 8 Pasal 3 juga mengatur  bahwa templat atau  representasi  lain  dari  pemegang  yang  memenuhi  spesifikasi  yang ditentukan  dalam  Lampiran  I  Konvensi  juga  wajib  untuk  dimasukkan  dalam  dokumen  identitas pelaut. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar data yang terkandung dalam dokumen identitas pelaut sama dengan paspor biasa, namun penyertaan data biometrik merupakan terobosan baru. Ini adalah pertama kalinya persyaratan seperti itu diwajibkan di tingkat internasional. Sebagaimana diungkapkan  oleh  perwakilan  ICAO  pada  diskusi  di  Komite  Konferensi,  saat  ini,  spesifikasi  ICAO merupakan  cetak  biru  teknis  dan  mempunyai  kekuatan  rekomendasi.  Organisasi  Standar Internasional biasanya mendukungnya sebagai standar.
Komite  Konferensi  mempertimbangkan  semua  elemen  dan  saran  yang  ada  untuk  itu  serta kekhawatiran para pelaut yang menentang dimasukkannya magnet strip atau chip dengan alasan bahwa  hal  tersebut  dapat  disalahgunakan  terhadap  pelaut  oleh  pihak  tersebut  penyertaan  data tersembunyi.  Untuk  itulah  Pasal  3  ayat  9  secara  khusus  mengatur  bahwa  semua  data  mengenai pelaut  yang  tercatat  pada  dokumen  harus  dapat  dilihat  dan  jika  informasi  tersebut  tidak  dapat dibaca  oleh  mata,  maka pelautlah  yang dapat  melihatnya  untuk  memiliki  akses  mudah  ke  mesin untuk  memungkinkan  mereka  memeriksa  data  Pasal  3  ayat  8  Konvensi  tentang  biometrik diberlakukan  pada  Lampiran  I.  Bagian  III  dari  Lampiran  tersebut  mengatur  “templat  biometrik berdasarkan sidik jari sebagai angka-angka dalam kode batang yang sesuai dengan standar yang akan dikembangkan”.
Pada  saat  Konvensi  ini  diadopsi,  belum  ada  standar global  yang dapat dioperasikan  belum dikembangkan  untuk  biometrik  yang  dipilih.  Di  ICAO,  pekerjaan  sedang  berlangsung  spesifikasi teknis  untuk  biometrik  pengenalan  wajah.  Pilihan  templat  sidik  jari  yang  dipilih  ILO  lebih  disukai karena  pertimbangan  transparansi,  keandalan  dan  biaya  produksi.  Untuk  memberikan  efek  pada biometrik  yang  dipilih,  Konferensi  Perburuhan  Internasional  mengadopsi  Resolusi  mengenai pengembangan biometrik global yang dapat dioperasikan.
Resolusi tersebut memperhatikan pekerjaan ICAO yang sedang berlangsung di lapangan dan menekankan  perlunya  ILO  untuk  mengembangkan  pedoman  mengenai  standar  teknologi  untuk digunakan  yang  akan  memfasilitasi  penggunaan  standar  internasional  yang  umum.  Itu mengundang  badan  Pengurus  ILO  untuk  meminta  Direktur  Jenderal  “untuk  mengambil  tindakan segera  untuk  pengembangan  oleh  lembaga-lembaga  yang  tepat  mengenai  standar  global  yang dapat  dioperasikan  untuk  template  biometrik  yang  diadopsi  dalam  kerangka  Identitas  Pelaut Dokumen  Konvensi  (Revisi)  2003,  khususnya  bekerjasama  dengan  Organisasi  Penerbangan  Sipil Internasional.”
B. Pelayanan Seafarers Identity Document (SID) pada Direktotar Perkapalan dan Kepelautan
1. Sistem Pengajuan Penerbitan SID Pada Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan
a. Pelaut terlebih dahulu mengajukan permohonan dengan mendaftarkan diri pada website: https://e- SID.dephub.go.id lalu klik registrasi disini jika baru pertama kali membuat akun, setelah itu pelaut akan diarahkan untuk mengisi formulir yang tersedia.
Contoh tampilan menu yang akan muncul :
Gambar 2.2 Menu LOG IN pemohon Sumber: https://e-SID.dephub.go.id
b. Kemudian  pelaut  diarahkan  untuk  mengunggah  berkas  persyaratan-persyaratan pembuatan SID.
c. Setelah semua berkas berhasil di unggah, selanjutnya pelaut harus menunggu verifikasi dari petugas verifikator.
d. Setelah  berhasil  diverifikasi  maka,  pelaut  akan  mendapatkan  jadwal  biometrik  (foto, tandatangan dan sidik jari) dan membawa persyaratan untuk penerbitan SID di ruangan SID pada Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Direktorat Perkapalan  dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
e. Waktu layanan untuk verifikasi dokumen dan pengambilan biometrik (foto, tandatangan dan sidik jari) pada hari kerja dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

## Gambar 2.3 Biometrik pada ruang SID
Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
f. Setelah  selesai  pengambilan  biometrik  pelaut  dapat  melakukan  pengambilan  kartu Identitas Pelaut/ SID.
Sebagai contoh kartu yang telah jadi :

## Gambar 2.4 Kartu SID

## Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
g. Pengambilan  Kartu  Identitas  Pelaut/ SID  dilakukan  pada  hari  kerja,  setelah  3  hari  dari proses pengambilan data biometrik
h. Pengambilan Kartu Identitas Pelaut dapat dilakukan oleh pelautnya sendiri atau perwakilan perusahaan dengan menunjukkan surat penunjukan dari perusahaan.
2. Syarat-Syarat Penerbitan SID
a. Print out pendaftaran online dan datang sesuai jadwal
Gambar 2.5 Print Out pendaftaran Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
b. Surat Permohonan (Asli)
Gambar 2.6 Surat Permohonan Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
c. Surat Pengantar atau jaminan perusahaan pemberi kerja merupakan pengganti perjanjian kerja laut
Gambar 2.7 Surat Pengantar Perusahaan PT. BJM GLOBAL Indonesia Sumber : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
d. Memiliki kepesertaan asuransi ketenagakerjaan sebagai jaminan bahwa pelaut mendapat perlindungan berupa asuransi
e. Sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut bagi anak buah kapal. Berupa : 1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika
2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknika
3) Sertfikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika dan
4) Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan ( Basic Safety Training)
f.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (Asli) sebagai jaminan bahwa pelaut bebas dari catatan kriminal
g.  Buku Pelaut (Asli) adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik Pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjlanan serta tidak dapat menggantikan paspor.
h. Pasport (Asli) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
3. Dasar Hukum Penerbitan SID
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
c. Keputusan Menteri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut;
d. Peraturan  Menteri  Nomor  12  Tahun  2021  Tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  Dan  Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.
e. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pengesahan Internasional  Labour Organization  Convention  Number  185  Concercing  Revising  The  Seafarers  Identity Documents Convention, 1958. Menimbang:
1) bahwa Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja pelaut dengan jumlah yang besar perlu  memberikan  perlindungan  kepada  tenaga  kerja  pelaut  Indonesia,  karena  dalam
pelaksanaan  tugasnya  tenaga  kerja  pelaut  dihadapkan  pada  risiko  persaingan  dengan pelaut asing, mobilitas dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut;
2) bahwa  untuk  melindungi  tenaga  kerja  pelaut  Indonesia,  yang  bekerja  di  kapal-kapal berbendera asing maupun Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk dapat ijin turun ke darat (landing shore pass) diperlukan suatu bentuk kartu atau dokumen identitas pelaut sesuai dengan standar Internasional;
3) bahwa  ILO Convention  No.  185  concerning  Revising  The  Seafarers'  Identity  Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut,  1958)  telah  diadopsi  dalam  Konferensi  Ketenagakerjaan  Internasional  kesembilan puluh satu tanggal 19 Juni 2003 di Jenewa, Swiss;
4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengesahkan ILO Convention No. 185 concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention  (Konvensi  ILO  No.  185  mengenai  Konvensi  Perubahan  Dokumen Identitas Pelaut) dengan Undang-undang.
Alasan indonesia mengesahkan konvensi :
a) Indonesia merupakan salah satu negara penyedia tenaga kerja pelaut dan sebagai negara pengirim pelaut yang besar di dunia ke pasar kerja internasional.
b) Pelaut Indonesia merupakan tenaga kerja yang mampu dan potensial menjadi pemasok devisa negara yang besar.
c) Dengan meningkatnya jumlah pelaut Indonesia yang melakukan pekerjaan di pasar kerja internasional  perlu  mendapatkan  perlindungan,  karena  dalam  melaksanakan  tugasnya tenaga  kerja  pelaut  dihadapkan  pada  resiko  persaingan  dengan  pelaut  asing,  mobilitas dan ancaman keamanan terhadap keselamatan pelaut.
d) Daya  saing  tenaga  kerja  pelaut  Indonesia  dapat  merosot  karena  ada  organisasi internasional yang menempatkan perairan Indonesia sebagai kawasan yang rawan (marine hot spot) dan ada negara asing yang menempatkan pelaut Indonesia sebagai kru berisiko tinggi (highrisk  crew  member).  Kondisi  tersebut  juga  dapat  menyebabkan  perusahaan pelayaran  harus  mengeluarkan  biaya  keamanan  tambahan  yang  mahal  untuk mempekerjakan tenaga kerja pelaut Indonesia.
e) Guna mempertahankan daya saing dan melindungi hakhak warga negara yang berprofesi sebagai pelaut di negara lain, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958.

## SIMPULAN
Sistem Pengajuan Penerbitan Kartu Identitas Pelaut/ SID pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sudah berjalan  sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Namun masih kurang  efisien  dan  perlu  diperhatikan  dengan  jumlah  lokasi  penerbitan SID  yang  masih
hanya  ada  di  tiga  lokasi  serta  keterbatasan  fasilitas  pada  Direktorat  Perkapalan  dan Kepelautan  membuat  kuota  pelaut  sebagai  pemohon  pengajuan  penerbitan SID  pada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan (2023) Kegiatan Operatror Pelayanan SID Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan (2023) Persyaratan Pengajuan SID
Doumbia-Henry,  C.  (2003).  Current  Maritime  Labour  Law  Issues: — An  internationally uniform Identity Document for Seafarers. WMU Journal of Maritime Affairs, 2, 129- 148.
Ginting,  D.  (2023).  DAMPAK  PELAKSANAAN  INTERNATIONAL  SAFETY  MANAGEMENT (ISM)  CODE  TERHADAP  PERUSAHAAN  PELAYARAN. Journal  of  Maritime  and Education (JME), 5(2), 486-492.
Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. Journal of Maritime and Education (JME), 4(2), 400-406.

## Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2020
Mcconnell, M. L. (2016). The ILO's Seafarers' Identity Documents Convention
(Revised), 2003 (n° 185) after more than a decade: Ahead of its time or case of good intentions gone wrong?.
Ntungwe, V. N. (2018). ILO Convention 185 on seafarers' identity document thirteen years after entering into force: analysing implementation challenges and future outlook.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 30 Tahun 2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut
Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Pengesahan  ILO Convention  No.  185 Convention, 1958
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
WAHYU,  F.  (2021).  PELAYANAN  SHIP’S  MANAGEMENT  ARMADA  KAPAL  TB.  MEGAMAS STAR OLEH PT. SNEPAC SHIPPING BATAM. KARYA TULIS./