## IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
Oleh :
Novianna Munawar Noor Universitas 17 Agustus 1945, Semarang

## Fania Mutiara Savitri
Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

## ABSTRAK
Implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang sampai saat ini masih belum maksimal. Berdasarkan pengamatan, masih terlihat adanya pungutan biaya yang melebihi ketentuan berlaku, proses administrasi pengujian kendaraan bermotor masih  belum  efektif  dan  efisien  serta  masih  kurang  jelasnya  informasi  pelayanan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  implementasi  pelayanan  pengujian kendaraan  bermotor  serta  mendeskripsikan  dan  menganalisis  faktor  pendukung  dan  penghambat proses  implementasi  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  fokus  penelitian  pada  implementasi  pelayanan    pengujian  kendaraan bermotor  berdasarkan  teori  Edward  III,  serta  faktor-faktor  penghambat  dan  pendukung implementasi.  Analisis  data  menggunakan  analisis  domain,  untuk  memperoleh  gambaran  yang umum  dan  menyeluruh  tentang  situasi  sosial  yang  diteliti  atau  obyek  penelitian.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang secara umum  sudah  bagus.  Ini  diketahui  dari  empat  variabel  yang  terpenuhi  yaitu:  1).  Komunikasi, hadirnya peraturan teknis terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu Peratuan Walikota Semarang  Nomor  54  tahun  2018.  Kemudian  adanya  renstra  (rencana  strategis)  Dishub  2016-2021 sebagai  acuan  kinerja  dan  target  yang  harus  dipenuhi;  2).  Sumber  daya, terdapat 225  petugas  dan juga  peralatan  penunjang;  3).  Disposisi,  hadirnya  sikap  tanggung  jawab,  motivasi  dan  komiten dalam  menjelankan  tugas  dan  pelayanan;  4).  Struktur  birokrasi,  sudah  adanya  tugas  dan  fungsi masing-masing petugas dalam organisasi Dishub Kota Semarang. Pelayanan kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang terhambat oleh faktor kualitas SDM, masih ada yang berpendidikan SD dan SMP, SDM yang berumur tua sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya petugas teknis untuk menguji kendaraan dan masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait sistem online yang sudah diterapkan dan juga tidak sebandingnya jumlah populasi kendaraan dengan personil Dishub. Sedangkan  faktor  pendukungnya  adalah:  adanya  SDM  yang  cukup  memadai,  alat  uji  kendaraan yang cukup lengkap, kendaraan operasional dan sistem pelayanan online ( daring ). .
Kata Kunci: Implementasi, pelayanan, pengujian, kendaraan bermotor

## ABSTRACT
To  date,  the  implementation  of  motor  vehicle  testing  services  at  the  Semarang  City Transportation Agency has not been optimal.  Former observations found that there has been extra charges that exceed the applicable provisions, the ineffectiveness and ineffeciency of administration process  for  the  testing,  and  obscurity  of  the  service  information.  This  study  aims  to  describe  and analyze  the  implementation  process  of  motor  vehicle  testing  services,  as  well  as  describe  and analyze  the  supporting  and  inhibiting  factors  of  the  implementation  process  at  the  Semarang  City Transportation  Agency.  This  study  uses  a  qualitative  approach  with  a  research  focus  on  the implementation of motor vehicle testing services based on Edward III's theory, as well as the factors inhibiting and supporting implementation. Data analysis uses domain analysis, to obtain a general and comprehensive picture of the social situation under study or the object of research. The results show  that  the  implementation  of  motor  vehicle  services  in  Semarang  City  Transportation  Agency was generally good, indicated by the four fulfilled variables; 1).  Communication, the presence of technical  regulations  related  to  motor  vehicle  testing  services,  namely  the  Semarang  Mayor's Association  Number 54 of 2018. In addition, a 2016-2021 Dishub strategic plan as a performance reference  and  targets  that  must  be  met;  2).  Resources,  there  are  225  officers  and  also  supporting equipment;  3).  Disposition,  the  presence  of  an  attitude  of  responsibility,  motivation  and commitment in carrying out duties and services; 4). The bureaucratic structure, there are duties and functions of each officer in the Semarang City Transportation Agency organization.The  Service of motor vehicles in Semarang City Transportation Agency has been inhibited by the quality factor of human resources, many of the officer are low level educated personnel (elementary and junior high school graduate), and old-aged personnel result in less tactical in service, limited technical officers to test vehicles and still lack of socialization to the public regarding the online system that has been implemented and  also not proportional to the number of vehicle population with Dishub personnel. While the supporting factors are: adequate human resources, fairly complete vehicle test equipment, operational vehicles and an online service system.
Keywords: Implementation, service, testing, motor vehicles

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  bidang  penyediaan,  pengendalian  dan  pengoperasiaan sarana transportasi darat di berbagai daerah seperti kendaraan bermotor baik untuk angkutan umum maupun  pribadi  terus  mendapat  perhatian  yang  serius  dari  pemerintah  daerah  guna  dapat mewujudkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan keselamatan masyarakat dalam berkendaraan.
Perhatian  pemerintah  daerah  di  bidang  pelayanan,  penyediaan,  dan  pengendalian pengoperasian  kendaraan  bermotor  tersebut  terkait  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah kendaraan  bermotor  yang  diproduksi  dan  digunakan  masyarakat  untuk  berbagai  kebutuhan mobilitas  kerja,  rekreasi  dan  kebutuhan  lainnya.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  merilis  data  terbaru terkait  perkembangan  jumlah  kendaraan bermotor  sampai  2018.  Totalnya  per  2018  jumlah  semua jenis kendaraan bermotor mencapai 146.858.759 unit dan terkait dengan objek penelitian ini yaitu pada  kendaraan  bermotor  berupa  mobil  penumpang  pada  2018  tercatat  sebanyak  16.440.987  unit. Data  itu  mencatat  ada  kenaikan  jumlah  mobil  penumpang  setidaknya  sebanyak  1  juta  per  tahun (BPS, 2019).
Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penyediaan dan pengendalian  pengoperasiaan  kendaraan  bermotor  yaitu  mobil  penumpang  harus  dilakukan  secara profesional,  responsif  dan  tidak  diskriminatif  oleh  pemerintah  daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas penyelenggaraan  pelayanan  publik  seperti  diatur  dalam  Undang-undang  Pelayanan  Publik  Nomor 25  Tahun  2009  Pasal  7  di  antaranya  asas    kepastian  hukum,  keprofesionalan,  persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, dan lain sebagainya.
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam pemenuhan persyaratan teknis adalah salah satu tugas yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Perhubungan atau  dinas  dengan  nomenklatur  lainnya  di  Kabupaten  atau  Kota.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan pengujian  kendaraan  bermotor  seperti  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  133 Tahun 2015 pasal 2 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut:
a. Memberikan    jaminan  keselamatan  secara  teknis  terhadap  penggunaan  kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
b. Mendukung  terwujudnya  kelestarian  lingkungan  dari  kemungkinan  pencemaran  yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan di jalan;
c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. (Permenhub No. 133 Tahun 2015)
Pentingnya  pengujian  kendaraan  bermotor  dalam  pemenuhan  persyaratan  teknis  tidak  lain adalah untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan oleh 4 fakor, antara lain: 1). Faktor pengendara/pengemudi, 2). Faktor dari kendaraan bermotor, 3). Faktor jalan, dan 4). Faktor lingkungan (M. Adam Samudra, 2018).
Berdasarkan keempat faktor tersebut, maka tidak dapat dipungkiri kejadian kecelakaan lalu lintas  untuk  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya  dari  tahun  ke  tahun  meningkat.  Seperti  diketahui bahwa  berdasarkan  data  dari  POLRI,  terjadi  107.500  kecelakaan  lalu  lintas  pada  tahun  2019. Meningkat  3%  dari  2018,  yaitu  sebanyak  103.672  kecelakaan  (Republika,  2020). Kecelakaan lalu lintas  itu  terjadi  baik  pada  kendaraan  roda  dua  (sepeda  motor),  kendaraan  bermotor  roda  empat (mobil), dan kendaraan bermotor roda empat lebih seperti truk, bus dan lain sebagainya.
Peristiwa  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  hingga  tahun  2019 berdasarkan hasil analisis dan evaluasi selama Januari  –  September 2019 yakni jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Jawa Tengah sebanyak 19.262 kejadian dengan korban meninggal dunia 3.167  jiwa  dari  jumlah  pelanggaran  lalu lintas  mencapai  1.5007.023  pelanggaran    (Tribun  Jateng, 2019).  Adapun  untuk  jumlah  kecelakaan  yang  terjadi  di  wilayah  Polrestabes  Kota  Semarang berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi (Anev Semester I Tahun  2018 dan Semester I Tahun 2018 untuk semua jenis kendaraan bermotor mengalami kenaikan.
Berdasarkan  bunyi  ketentuan  dalam  Permenhub  No.  133  tahun  2015  maka  pemerintah daerah  melalui  dinas  terkait  harus  dapat  menyelenggarakan  pelayanan  pengujian  kendaraan
bermotor  yang  berkualitas  sehingga  mampu  mendukung  bagi  terwujudnya  jaminan  keselamatan dalam  penggunaan  kendaraan  bermotor  di  satu  sisi,  dan  di  sisi  lain  dapat  memberikan  kepuasan bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Kualitas  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  sendiri  sebagai  pemeriksaan  kondisi kendaraan apakah kendaraan tersebut persyaratannya layak darat atau tidak, termasuk kelengkapan kendaraan  bermotor  terus  ditingkatkan  oleh  pemerintah  daerah  lewat  dinas  terkait  yang  diberi kewenangan  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  di  bidang  pengujian  kendaraan  bermotor tersebut.
Permasalahan  utama  yang  muncul  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  bidang pengujian  kendaraan  bermotor  untuk  memenuhi  persyaratan  yaitu  hingga  sampai  saat  ini  yaitu masih belum maksimal. Terkait dengan masalah tersebut, Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menyatakan  banyak  pemerintah  daerah  (pemda)  yang  tidak  serius  dalam  menjalankan  uji  KIR. Ketidakseriusan ini yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan penyebab yang hampir  sama  secara  terus  menerus.  (Ekonomi  Bisnis,  2019)  Berikut  disampaikan  beberapa  data kasus kecelakaan akibat tidak berfungsinya komponen kendaraan bermotor.
Implementasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis ternyata  masih  belum  maksimal.  Hal  ini  dapat  ditunjukkan  dari  hasil  penelitian  Siti  Erna  Latifi Suryana  tentang  Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  Di  Kabupaten Aceh Tamiang dengan kesimpulan bahwa :
“ P elaksanaan  pengujian  kendaraan bermotor  di  Dinas  Perhubungan,  Komunika si  dan Informatika Kabupaten Aceh Tamiang belum terlaksana dengan maksimal yang dilihat pada variabel  organisasi  yaitu  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang mempunyai  pendidikan  dan golongan/pangkat yang cukup untuk menduduki jabatan yang ada di struktur organisasi dan kondisi  alat  uji  yang  tidak  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya  serta  kurangnya  tenaga profesional  dibida ng  pengujian  yang  mempunyai  sertifikasi pengujian.  Variabel  interpretasi tenta ng  peraturan  kebijakan,  petunjuk pelaksanaan  administrasi  dan  petunjuk  tekni s pengujian  telah  berjalan  sesuai  dengan peraturan  nasional  dengan  kondisi  prasaran a  dan sarana  seadanya,  dan  variabel penerapan  pelaksanaan  yaitu  dalam  prosedur kerja,  program kerja dapat berjalan dengan minimnya petugas dan waktu pela ksanaan dijadwalkan pada jam kerja. Implementasi  kebijakan  mempunyai  hambatan  se lain  dari  tiga  variabel  tersebut  dan masih  rendahnya  kesadaran  pemilik  kendaraan  akan  pentingnya  pengujian  kendaraan bermotor ” (Siti Erna Latifi Suryana, 2009).
Menurut  hasil  penelitian  dari  Afrizal  dkk  (2015)  tentang  kualitas  pelayanan  pengujian kendaraan bermotor di Kota Semarang menunjukan hasil sebagai berikut:
“Ditemukan di lapangan ada beberapa alat uji yang kurang atau tidak berfungsi dengan baik. Kemudian  jumlah  pegawai  di  Dishub  dengan  jumlah  masyarakat  yang  harus  diberi  layanan  juga tidak  seimbang,  bahkan  ada  satu  pegawai  yang  harus  menggunakan  dua  alat  karena  terbatasnya personil  di  Dishub.  Ketepatan  waktu  dalam  memberikan  pelayanan  juga  menjadi  perhatian tersendiri  disebabkan  terbatasnya  personil  ditambah  usianya  yang  cukup  berumur  berdampak pelayanan tidak cepat dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dampaknya pelayanan memakan waktu yang lebih lama.” (Afrizal, dkk. 2015).
Di samping masalah di atas, juga masih terdapat adanya tindakan pungutan liar oleh oknum aparatur  Pemda  dalam  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  seperti  dilaporkan  oleh Media Kompas sebagai berikut:
”Dua pegawai itu ditangkap tangan (OTT) oleh tim dari direktorat tindak pidana khusus Polda Jawa  Tengah.  "Tim  penyelidik  kemarin  melakukan  operasi  tangkap  tangan  terhadap  Master Uji  inisial  SA  dan  kasir  atau  bendahara  pembantu  inisial  W,"  kata  Kepala  Bidang  Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Agus Triatmaja, Sabtu (6/10/2018).
Pungli  (pungutan  liar)  berpotensi  terjadi  hampir  di  setiap  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  tak  terkecuali  dalam  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor.  Kebutuhan  untuk mendapatkan hasil uji yang baik, lolos dan laik jalan terkadang mendorong oknum-oknum tertentu untuk  menawarkan  jasa  supaya  bisa  lolos  uji.  Ganjar  Pranowo  Gubernur  Jawa  Tengah mengkonfirmasi  hal  ini.  Menurutnya  uji  KIR  di  Dinas  Perhubungan    itu  ibarat  penyakit  karena menjadi  salah  satu  sumber  praktik  pungli.  Ganjar  pun  meminta  kepada  pemerintah  kabupaten maupun kota di Jateng untuk turut aktif dalam menghalau praktik korupsi tersebut (Solopos, 2018)
Tidak  sebatas  pungli  bahkan  dalam  uji  KIR  sudah  sampai  masuk  wilayah  pemalsuan dokumen. Hal ini terkonfrmasi dari Kemenhub RI dan Polres Malang saat melakukan operasi di salah satu Kabupaten di Jawa Timur yaitu kartu Blu-E (bukti lulus uji berkala elektronik) adalah program baru pemerintah terkait kemudahan untuk uji KIR namun ternyata sudah ada oknum yang  mencoba  memalsukan  kartu  tersebut.   Pembuat  Kartu  BLU-E  ini berkedok sebagai  calo yang  mengurus  uji  kir  kendaraan.  Diduga  yang  bersangkutan  juga  memalsukan  buku  uji  KIR yang lama (Times Indonesia, 2020).
Berdasarkan  hasil  temuan  di  atas,  terlihat  bahwa  implementasi  pelayanan  pengujian kendaraan bermotor masih banyak ditemukan masalah di lapangan di antaranya : kurangnya sumber daya  tenaga  yang  profesional,  kurangnya  peralatan  yang  memadai,  kurang  koordinasi  dan  masih adanya  pungutan  liar  (pungli)  yang  dilakukan  oleh  oknum  Dinas  Perhubungan  Kabupaten/Kota bahkan sampai ada pemalsuan dokumen. Atas dasar fakta tersebut sangat menarik untuk mengkaji lebih  mendalam  terkait  implementasi  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang. Meskipun pengujian kendaraan di Dishub Kota Semarang sudah pernah dilakukan oleh Afrizal  dkk  pada  tahun  2015  namun  fokus  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya. Afrizal dkk fokus pada kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sedangkan penelitian ini fokus  pemenuhan  aspek  persyaratan  teknis  terkait  implementasi  pelayanan  kendaraan  bermotor. Dari  sisi  teori,  Afrizal  dkk    menggunakan  5  kategori  untuk  pengukurannya  yaitu :  1) tangible ,  2) reliability ,  3) responsiveness ,  4) assurance dan  5) emphaty .  Sedangkan  dalam  penelitian  ini menggunakan  teorinya  George  C.  Edward  III  dengan  empat  variabel,  yakni:  (1)  Komunikasi;  (2) Sumber daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. (Subarsono, 2005: 90). Lebih lanjut hal ini diuraikan pada bab selanjutnya.
Implementasi  pengujian  kendaraan  bermotor  untuk  memenuhi  persyaratan  teknis  di  Dinas Perhubungan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor  mengatur  berbagai  hal  berkaitan  dengan  ruang lingkup pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan  kendaraan  bermotor,  fasilitas  dan  peralatan  uji  berkala,  tenaga  penguji,  unit  pelaksana  uji berkala kendaraan bermotor, prosedur dan tata cara uji berkala kendaraan bermotor, bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor, dan pembinaan dan pengawasan.
Sampai  saat  ini  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  untuk  pemenuhan persyaratan teknis di Dinas Perhubungan Kota Semarang juga masih belum maksimal. Berdasarkan pengamatan (observasi) peneliti terhadap implementasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di instansi  ini  masih  terlihat  adanya  pungutan  biaya  yang  melebihi  ketentuan  berlaku,  proses administrasi  pengujian  kendaraan  bermotor  masih  belum  efektif  dan  efisien  dan  masih  kurang jelasnya informasi pelayanan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah penelitiannya sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas Perhubungan Kota Semarang ?
2. Apa  sajakah  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  pelayanan  pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang ?
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  dan  mendeskripsikan  faktor  pendukung  dan
penghambat  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang.  Implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang dianalisis melalui lima aspek yaitu: tahapan kegiatan, menganalisis masalah, melakukan formulasi kebijakan, melakukan pengesahan dan yang terakhir melakukan evaluasi. Setiap aspeknya memadukan  unsur-unsur  dari  Edward  III  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur. Analisis  selanjutnya  adalah  membandingkan  dengan      persyaratan  teknis  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan Bermotor.  Pengujian  kendaraan  bermotor  dalam  pemenuhan  persyaratan  teknis  bertujuan  untuk menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Lebih jelasnya tersaji pada kerangka pikir penelitian sebagaimana gambar berikut:
Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: George C. Edward III (dalam Subarsono, 2005: 90).
Implementasi Uji KIR 1. Tahapan kegiatan
2. Masalah
3. Formulasi kebijakan
4. Pengesahan,
5. Evaluasi
Aspek  C. Edward III :
1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
1. Bagaimanakah  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang ? 2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas
Perhubungan Kota Semarang ?
Komunikasi :
1. Transmisi 2. Kejelasan
3. Konsistensi
Sumberdaya : 1. Manusia 2. Anggaran 3. Peralatan 4. Kewenangan Disposisi : 1. Tanggung jawab 2. Motivasi
3. Komitmen
Struktur Birokrasi : 1. SOP
2. Koordinasi Persyaratan teknis:
1. Jaminan keselamatan
2. Perwujudan kelestarian lingkungan 3. Pemberian pelayanan umum (Permenhub no 133 tahun 2015)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  fokus  penelitian  pada  implementasi pelayanan    pengujian  kendaraan  bermotor  berdasarkan  teori  Edward  III,  yaitu:  Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi. Informan  pada  penelitian  ini  adalah:  Kepala  bidang  lalu  lintas,  Kepala  seksi  pengelola  sarana transportasi,  Petugas  penguji  kendaraan  bermotor  dan  Pemohon/pemilik  kendaraan  bermotor. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sample atau dengan kata lain informan yang dipilih  berdasarkan  pertimbangan  tertentu.  Pengumpulan    data  menggunakan  wawancara  yang mendalam  dengan  pejabat  atau  pegawai  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  yang  menangani pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan para pemilik/pemohon pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Kedua melakukan observasi pada aktivitas bidang pelayanan administrasi dan kegiatan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Teknik dokumentasi dengan cara mencari atau mendapatkan data (dokumen) yang terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang baik berupa berbagai regulasi, SOP, maupun dokumen lainnya yang terkait. Instrumen pengumpul data lainnya  menggunakan  alat  pengambilan  gambar  dan  perekam  suara (Hand  Phone). Analisis  data menggunakan  analisis  domain,  untuk  memperoleh  gambaran  yang  umum  dan  menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian.

## HASIL PENELITIAN Persyaratan Teknis Uji Kendaraan Bermotor di Dishub Kota Semarang
Pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 133 Tahun 2015 tentang pengujian kendaraan bermotor  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengujian  kendaraan  bermotor  adalah serangkaian  kegiatan  menguji  dan  /  atau,  memeriksa  bagian  atau  komponen  kendaraan  bermotor, kereta  gandengan  dan  kereta  tempelan  dalam  rangka  pemenuhan  terhadap  persyaratan  teknis  dan laik  jalan.  Sedangkan  uji  berkala  adalah  pengujian  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pada pasal 2 dijelaskan bahwa uji berkala kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk:
1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempel di jalan;
2. Mewujudkan  kelestarian  lingkungan  dari  kemungkinan  pencemaran  yang  diakibatkan  oleh penggna kendaraan bermotor kereta gandengan dan kereta tempel di jalan;
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
Usaha  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  yang  dimaksudkan  tersebut  maka penyelenggaraan  pengujian  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 133 Tahun 2015, adapun persyaratannya sebagai berikut:
Tabel 1. Persyaratan Teknis No Persyaratan Teknis Hasil observasi di Lapangan Keterangan Ada tidak 1 Unit  pelaksana  uji  berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian; √ Berdasarkan hasil observasi Gedung uji dan  peralatan  pengujian  tersedia  di Dishub Kota Semarang 2 Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah  dan  tekhnologi  fasilitas maupun  peralatan  pengujian √ Jenis,  tipe,  jumlah  dan  kapasitas peralatan pengujian sudah sesuai dengan kebutuhan.
harus dilakukan sesuai
kebutuhan
3 Pengujian  kendaraan  bermotor dilakukan  oleh  tenaga  penguji yang  memiliki  kompetensi  di bidang  pengujian  kendaraan bermotor √ Penguji  kendaraan  bermotor  di  Dishub Kota Semarang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi 4 Pengujian harus dilakukan sesuai  dengan  prosedur  dan tata  cara  pengujian  berkala kendaraan bermotor √ Prosedur dan tata cara pengujian sudah terdapat  SOP  yang  jelas.  Semua tahapan dan proses harus sesuai dengan SOP yang ditetapkan 5 Unit  pelaksana  uji  berkala kendaraan bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini √ Unit  pelaksana  sudah  sesuai  dengan peraturan yang ada 6 Unit  pelaksana  uji  berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan √ Hasil  uji  divalidasi  terlebih  dahulu sebelum  diterbitkan  hasilnya,  sehingga bisa dipertanggung jawabkan 7 Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat  dengan  baik secara periodik, sehingga semua  fasilitas  dan  peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai √ Secara  periodik  peralatan  yang  ada dilakukan perawatan dan perbaikan jika ada yang rusak 8 Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodic √ Setiap setahun sekali dilakukan kalibrasi 9 Kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai  dengan  jumlah,  jenis, dan ukuran kendaraan bermotor  dan/  atau  kereta gandeng  dan/  atau  kereta tempelan yang diuji √ Kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian  sesuai  dengan  kebutuhan  di lapangan 10  Harus tersedia sistem informasi yang  berisi  kemudahan  dan kejelasan bagi pemohon pengujian  kendaraan  berkala dan terintegrasi secara nasional. √ Tata  cara  pengujian  dan  juga  SOP pengajuan pemohon pengujiamn kendaraan bermotor sudah tercantum di Dishub  Kota  Semarang  dan  juga websitenya

## Sumber : analisa peneliti, 2020
Berdasarkan hasil observasi lapangan terhadap sepuluh indikator syarat teknis  yang harus dipenuhi  untuk  melakukan  pengujian  kendaraan  bermotor,  sebagaimana  yang  diamanatkan Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  133  Tahun  2015  bahwa  persyaratan  teknis  di  Dinas Perhubungan Kota Semarang sudah sesuai dengan pra-syarat yang telah ditentukan.
Diantara tujuan dari pengujian kendaran bermotor adalah adanya jaminan keselamatan saat mengendarai  kendaraan  di  jalan  raya.  Oleh  karena  itu  pengujian  ini  memastikan  bahwa  semua komponen  peralatan  yang  melekat  pada  kendaraan  bermotor  benar-benar  berfungsi  dan  bekerja
dengan baik. Oleh karena itu dalam pengujian ini ada pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik  jalan  kendaraan  bermotor.  Jika  dinyatakan  lulus  uji  maka  kendaraan  tersebut  benar-benar  fit dan semua komponen yang melekat berfungsi dengan baik.
Pemeriksaan  persyaratan  teknis  kendaraan  bermotor  merupakan  kegiatan  pemeriksaan kendaraan  bermotor  dengan  atau  tanpa  alat  uji  dalam  rangka  pemenuhan  terhadap  ketentuan mengenai  persyaratan  teknis  kendaraan  bermotor.  Pemeriksaan  secara  teknis  tersebut  melingkupi susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya  dan  berat  kendaraan.  Pemeriksaan  tersebut  bisa  dilakukan  secara  visual  dan pengecekan manual baik dengan atau tanpa alat.
Sedangkan  pengujian  laik  jalan  adalah  kegiatan  pengukuran  kinerja  minimal  kendaraan bermotor  berdasarkan  ambang  batas  laik  jalan.  Pengujian  laik  jalan  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan peralatan uji.
Adapun pengujian laik jalan paling sedikit meliputi : emisi gas buang, tingkat kebisingan, kemampuan rem utama, kemampuan rem parker, kincup roda depan, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, kedalaman alur dan daya tembus cahaya pada kaca.
Semua  ketentuan  tersebut  sudah  sesuai  dengan  keadaan  lapangan  di  Dinas  Perhubungan Kota Semarang. Oleh karena itu kendaraan yang dinyatakan lulus uji maka bisa dipastikan semua komponen  yang  melekat  pada  kendaraan  tersebut  dinyatakan  berfugsi  dengan  baik  dan  laik  jalan. Hal  ini  membantu  untuk  meminimalisir  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  jalan  raya  seperti kecelakaan lalu lintas. Jaminan keselamatan ini dimaksudkan bahwa kondisi kendaraan benar-benar fit semua, komponen bekerja dengan baik. Selama pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas maka potensi terjadinya kecelakaan sangat kecil.
Pengujian  kendaraan  ini  juga  dimaksudkan  salah  satu  cara  untuk  menjaga  kualitas  udara akibat polusi kendaraan bermotor supaya memenuhi ambang batas minimal yang telah ditetapkan. Dalam pengujian kendaraan bermotor di antara item yang diuji adalah emisi buang dari kendaraan. Jika emisi buang memenuhi ambang batas minimal maka dinyatakan lulus uji. Emisi buang adalah pemicu  polusi  udara.  Oleh  kareana  itu  kadar  buangnya  harus  diatur  supaya  polusi  bisa  dikontrol. Pengujian emisi buang ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman dan menghindari kerusakan lingkungan.
Pengujian  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  Dishub  Kota  Semarang  ini  adalah bagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya warga Kota Semarang. Maka SOP yang  harus  dilaksanakan  baik  oleh  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  dan  juga  SOP  bagi petugas  untuk  memberikan  pelayanan  pada  masyarakat  sudah  tertulis  dengan  baik.  Para  petugas selalu mendapatkan brifing dan evaluasi secara berkala dalam menjalankan tugasnya supaya proses pelayanan yang diberikan setidaknya memenuhi syarat minimal pelayanan.  Terkait dengan kualiats pelayanan Dishub Kota Semarang akan dijelaskan lebih lengkap pada sub bab selanjutnya.
Mengacu  pada  Kepmen  PAN  Nomor:  KEP/25/M.PAN/2004  tentang  pedoman  umum penyusunan  indeks  kepuasan  masyarakat  unit  pelayanan  instansi  pemerintah.  Menurut  Kepmen tersebut  ada  14  indikator  pelayanan  yang  harus  terpenuhi  untuk  menghadirkan  standar  pelayanan yang berkualitas.
Tabel 2. Indikator Pelayanan menurut Keputusan Menteri No  Indikator Pelaksanaan Keterangan Nilai 1 Prosedur pelayanan Prosedur pelayanan telah terjadual dan tertata dengan baik ini bisa dilihat dari SOP yang telah disusun √ 2 Persyaratan pelayanan Persyarataan administartif juga sudah terpampang dengan jelas. Dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh pemohon √ 3 Kejelasan petugas Petugas sudah terdistribusi sesuai dengan beban tugasnya masing-masing. Jadi
pelayanan pemohon tinggal mengikuti langkah-langkah pengajuan pelayanan yang telah ditetapkan √ 4 Kedisiplinan petugas pelayanan Secara umum petugas sudah disiplin dan mengerjakan tuasgnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun masih dijumpai adanya oknum petugas yang tidak standby di tempatnya saat jam kerja. Oknum Petugas yang tidak di tempat biasanya merokok di luar ruangannya saat jam kerja. × 5 Tanggung jawab petugas pelayanan Wewenang dan tanggung jawab masing- masing petugas sudah terperinci dengan baik. √ 6 Kemampuan petugas pelayanan Tingkat keahlian dan ketrampilan petugas sudah cukup mumpuni hanya saja ditemukan beberapa petugas lapangan yang sudah berumur jadi kurang cekatan dalam pelayanan Faktor usia mempemngaruhi kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan × 7 Kecepatan pelayanan Target waktu pelayanan secara umum sudah sesuai dengan SOP yang dientukan. Namun di lapangan ada beberapa bagian yang agak lemot dikarenakan faktor usia. × 8 Keadilan mendapatkan pelayanan Pelayanan tidak membeda-bedakan semua dilayani berdasarkan nomor antrian yang telah disediakan √ 9 Kesopanan dan keramahan petugas Secara umum petugas sopan dan ramah. √ 10  Kewajaran biaya pelayanan Biaya yang muncul juga masuk kategori wajar. Proses transaksi sudah cashless jadi mengurangi potensi pungli √ 11  Kepastian biaya pelayanan Biaya yang dikeluarkan sudah terpampang dalam papan √ 12  Kepastian jadwal pelayanan, Kepastian jadwal pelayanan secara umum sesuai dengan ketentuan. Hanya ada beberapa yang bergeser pada hari berikutnya karena faktor teknis Faktor teknis ini karena banyaknya kendaraan yang diuji sedangkan jumlah petugas terbatas × 13  Kenyamanan lingkungan Kondisi tempat atau ruang tunggu sudah cukup representatif. Hanya saja belum dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga tempat berbeda untuk smoking room × 14  Keamanan pelayanan Tingkat keamanan lingkungan belum terfasilitsai dengan baik. Tidak ditemukannya APAR atau alat sejenis. Mengingat jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi semisal kebakaran kendaraan bermotor bisa diantisipasi dengan adanya APAR ×
Dari hasil analisis tehadap 14 indikator tersebut ada 6 indikator yang belum terpenuhi atau setengah terpenuhi. Maksud dari setengah terpenuhi adalah indikator sudah terlaksana namun belum merata  100  persen  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Semisal  kenyamanan  lingkungan dilihat dari ruang tunggu sudah baik hanya saja masih belum dilengkap dengan  pendingin ruangan dan  juga  tidak  disediakan  smoking  room  bagi  masyarakat  yang  hendak  merokok  sehingga  tidak asapnya tidak menganggu pemohon lain.
Adapun indikator lainnya yaitu 8 indikator terlaksana. Dari hasil kajian indikator tersebut bisa  disimpulkan  bahwa  pelayanan  kendaraan  bermotor  di  Dishub  Kota  Semarang  sudah  baik meskipun belum sempurna.

## Data Informan
Informan  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  empat  orang,  yaitu  dua  orang  dari  pihak  Dinas Perhubungan  dan  2  orang  dari  pengguna  jasa  layanan.  Informan  yang  berasal  dari  Dinas Perhubungan  yaitu  Bapak  Hendro  Catur selaku  Kepala  Pengelola  Sarana  Transportasi,  dan  Bapak Topo  Mulyono  selaku  Kepala  Bidang  Lalu  Lintas  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang.  Alasan menjadikan  Kepala  Pengelola  Sarana  Transportasi  sebagai  informan  dikarenakan  beliau  lebih memahami  seluk  beluk  faktor-faktor  yang  berkaitan  dengan  implementasi  pelayanan  pengujian kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  dan  mengetahui  sejauh  mana  faktor pendukung  dan  penghambat  dalam  mengimplementasikan  tentang  pelayanan  pengujian  kendaraan bermotor.  Bapak  Hendro  Catur  berumur  sekitar  43  tahun  dan  bergelar  Sarjana  Ekonomi, sedangkan  Bapak  Topo  Mulyono  berumur  sekitar  54  tahun  dan  juga  pernah  menempuh pendidikan  Strata  1  di  sebuah  universitas  dengan  gelar  Sarjana  Ekonomi.  Informan  ketiga adalah  pengguna  jasa  pelayanan  uji  kendaraan  bermotor  bernama  Deni  Ardianto  berasal  dari Ambarawa.  Informan  keempat  adalah  Fikar  berasal  dari  Jepara  yang  mempunyai  kendaraan dengan nomer STNK Semarang.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  pelayanan pengujian  kendaraan  bermotor  serta  mendeskripsikan  faktor  pendukung  dan  penghambat implementasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang yang ditinjau  dari  lima  aspek  yaitu:  tahapan  kegiatan,  menganalisis  masalah,  melakukan  formulasi kebijakan,  melakukan  pengesahan  dan  yang  terakhir  melakukan  evaluasi.  Setiap  aspeknya memadukan  unsur-unsur  dari  Edward  III  yaitu  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur. Analisis  selanjutnya  adalah  membandingkan  dengan      persyaratan  teknis  yang  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan Bermotor.  Berikut  ini  adalah  hasil  investigasi  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang.

## Pemahaman Informan Tentang Implementasi Pelayanan
Implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang  merupakan  kegiatan  yang  kompleks  dengan  banyak  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  suatu  implementasi  pelayanan  pengujian.  Penelitian  ini  mengkaji  implementasi kebijakan  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  dari unsur-unsur Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur. Penjelasan keempat variabel implementasi kebijakan publik tersebut di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

## Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus dapat ditransmisikan kepada kelompok  sasaran (target  group) sehingga  akan  mengurangi  distorsi  implementasi.  Menurut Edward  III  dalam  Widodo  (2010:97),  komunikasi  kebijakan  harus  memenuhi  dimensi  konsistensi ( consistency ).  Dimensi  konsistensi  ( consistency )  diperlukan  agar  kebijakan  yang  diambil  tidak simpang  siur  sehingga  membingungkan  pelaksana  kebijakan,  target  grup  dan  pihak-pihak  yang berkepentingan. Menurut Bapak Hendro Catur sebagai Kepala Pengelola Sarana Transportasi Dinas Perhubungan  Kota  Semarang,  sistem  dan  teknis  untuk  pengujian  kendaraan  bermotor  di  seluruh
Indonesia  sudah  sama,  yang  membedakan  adalah  pada  pengembangan  sistem  masing-masing, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:
“ pada  prinsipnya  ada  sistem  dan  teknis  untuk  pengujian  kendaraan  bermotor  itu  secara nasional hampir sama semua, cuman ada bedanya pada pengembangan sistem masing-masing.”
Jadi  sistem  dan  teknis  untuk  pengujian  kendaraan  bermotor  di  seluruh  Indonesia  sudah sama,  yang  membedakan  adalah  pada  pengembangan  sistem  masing-masing  daerah.  Mekanisme dalam pengujian kendaraan bermotor  ada yang masih menggunakan  manual, sedangkan pengujian kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  sudah  menggunakan  sistem  yang canggih yaitu e -Kir .
Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  dalam  mengembangkan  layanan  pengujian  kendaraan bermotor  melalui  peluncuran Electronic  KIR (e -KIR ).  Dengan  layanan  ini  pengguna  jasa  dapat bertransaksi hanya dengan menggunakan kartu.
Menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:97),  komunikasi  kebijakan  harus  memenuhi dimensi  transmisi  ( transmission ).  Dimensi  transmisi (transmission) menghendaki  agar  kebijakan publik  disampaikan  tidak  hanya  disampaikan  kepada  para  pelaksana  (implementors)  kebijakan tetapi  juga  disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  kebijakan  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Menurut  Bapak  Hendro  Catur  sebagai  Kepala Pengelola  Sarana  Transportasi  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang,  tahap-tahap  proses  pengujian kendaraan  bermotor  sudah  disampaikan  kepada  masyarakat  melalui  media  elektronik,  dan  media cetak  serta  media  media  lain.  Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Pengelola  Sarana Transportasi  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang,  Bapak  Hendro  Catur  pada  tanggal  1  Oktober 2020.
“Di  ruang  pendaftaran  itu  semua  ada  banner  yang  meliputi  aturan  SOP,  pengujian  kendaraan bermotor dan segala aturan yang terkait dengan kelayakan kendaraan bermotor.”
Jadi  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang,  melakukan  komunikasi  dengan  baik  kepada masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran,    tahap-tahap  proses  pengujian  kendaraan  bermotor  sudah disampaikan kelompok sasaran melalui media elektronik, dan media cetak serta media media antara lain banner serta papan papan pengumuman di setiap tempat. Berikut ini wawancara dengan Bapak Hendro  Catur,  bahwa  petugas  sudah  memberi  sosialisasi  juga  mengenai  tahap-tahap  pengujian kendaraan bermotor.
“ tidak ada miskomunikasi dengan masyarakat…..Petugas selalu memberikan informasi kepada pemohon  untuk  memberi  informasi.  Bagaimana  tata  cara  dan  urutan  serta  tahap-tahap  dalam pengujian selalu diberitahukan kepada masyarakat”
Implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  yang  ada  di  Dinas  Perhubungan Kota  Semarang  pada  dimensi  komunikasi  juga  dapat  berjalan  efektif  apabila  kelompok  sasaran mampu  menerima  dengan  baik,  apa  yang  menjadi  target  dari  para  pelaksana  (implementors) kebijakan.  Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hendro  Catur  didapatkan  hasil  bahwa  masyarakat menerima  dengan  baik  informasi  yang  disampaikan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang tentang pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana wawancara dengan pengguna jasa jalan yang berasal dari Ambarawa Kabupaten Semarang bernama Deni Ardrianto.
“ tahap-tahap  untuk  pelayanan  uji  kir.  Itu  sudah  jelas  intinya  sudah  jelas  banget  dan  puas banget  prosesnya  cepet  banget  nggak  tidak  perlu  pakai  biro  jasa  karena  memang  tidak  ribet. kalau  kita  sudah  persiapan  servis  juga  cek  juga  sehingga  uji  kir  Mantap  Jadi  informasi  yang sudah diberikan sudah sangat jelas untuk yang di Tambak Aji ini tidak ada keluhan  ……sudah bagus pelayanannya bagus selama kita diberi gampanglah gitu”
Menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:97),  komunikasi  kebijakan  harus  memenuhi dimensi  kejelasan  ( clarity ).  Dimensi  kejelasan  ( clarity )  menghendaki  agar  kebijakan  yang ditrasmisikan  kepada  pelaksana,  target  grup  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan  secara  jelas
sehingga  diantara  mereka  mengetahui  apa  yang  menjadi  maksud,  tujuan,  sasaran,  serta  substansi dari  kebijakan  publik  tersebut  sehingga  masing  –   masing  akan  mengetahui  apa  yang  harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Wawancara dengan Bapak Hendro Catur berikut ini:
“di  pengujian  kendaraan  bermotor  dan  segala  aturan  aturan  terkait  dengan  kelayakan kendaraan  bermotor  sosialisasi  dilakukan  melalui  banner  atau  media  Alhamdulillah  sampai sekarang bisa berjalan dengan baik”

## Sumberdaya
Dalam  organisasi,  sumber  daya  sangat  berperan  dan  menentukan  keberhasilan  organisasi untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, sumber daya terutama sumber daya manusia yang harus direncanakan,  diadakan,  dikembangkan  (dibina)  dan  dipelihara,  sehingga  dapat  dipertahankan keberadaannya  dan  dapat  digunakan  dalam  waktu  relatif  lama  dalam  organisasi  untuk  mencapai tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Keberadaan  sumber  daya  manusia  (pegawai) pada  Dinas  Perhubungan  (Dishub)  Kota  Semarang  dan  merupakan  salah  satu  aset  Dishub  Kota Semarang yang memegang peranan penting sebagai pemikir, perencana, pengambil keputusan dan sekaligus pelaksana tugas pokok dan fungsi Dishub Kota Semarang.
Sumberdaya  manusia  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:98)  menyatakan  bahwa “ probably  the most  essential  resources  in  implementing  policy  is  staff ” .  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:98) menambahkan “ no  matter  how  clear  and  consistent  implementation  order  are  and  no  matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to  do  an  effective  job,  implementing  will  not  effective” . Dengan  demikian  sumber  daya  adalah faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Tanpa  sumber  daya,  kebijakan  hanya tinggal  di  atas  kertas  menjadi  dokumen  saja.  Oleh  karena  itu  keberadaan  sumber  daya  yang memadai sangat diperlukan dalam implememtasi kebijakan.
Hasil wawancara dengan Kepala Pengelola Sarana Transportasi menyebutkan bahwa sumber daya  yang  ada  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  sudah  sesuai  dengan  kompetensi  masing- masing.
“untuk pelayanan di sini yang kaitanya dengan teknis harus mencari SDM yang spesifik yang sesuai  dengan  yang  sesuai  dengan  bidangnya  seperti  urusan  kaitanya  dengan  pengujian kendaraan bermotor teknis pengujian kendaraan bermotor harus menguasai……spesifik ilmunya spesifik ilmu lainnya sesuai dengan teknis untuk sarana dan prasarana untuk masing-masing di sini  kendaraan  bermotor  di  sini  kan  ada  jalur  jadi  dibagi  3  jalur  kendaraan  kecil,  kendaraan besar dan kendaraan baru dan masing-masing jalur itu sudah mencukupi.
Sumberdaya  Anggaran  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:100)  menyatakan  dalam kesimpulan studinya “ budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities.  This  is  turn  limit  the  quality  of  service  that  implementor  can  be  provide  to  public” . Menurut  Edward  III,  terbatasnya  anggaran  yang  tersedia  menyebabkan  kualitas  pelayanan  yang seharusnya  diberikan  kepada  masyarakat  juga  terbatas.  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:101) menyimpulkan  bahwa  terbatasnya  sumber  daya  anggaran  akan  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan  kebijakan.  Disamping  program  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  optimal,  keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.
“untuk pengembangan ke depan adalah untuk memperbarui alat yang lama diganti dengan yang baru  melakukan  peremajaan…….sumber  dana  dari  APBD  jadi  kegiatan  perubahan  atau peremajaan  alat  uji  sekiranya  alat  uji  ini  sudah  perlu  diganti  untuk  kedepannya  pasti  pasti mengusulkan  itu  melakukan  perencanaan  kalau  Alhamdulillah  kalau  sarana  dan  prasarana anggaran sudah mencukupi sudah disampaikan kepada atasan”
Sumberdaya  Peralatan  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:102)  menyatakan  bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu
kebijakan  yang  meliputi  gedung,  tanah,  dan  sarana  yang  semuanya  akan  memudahkan  dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
Sumberdaya  lain  yang  cukup  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan  (authority)  yang  cukup  untuk  membuat  keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu lembaga  akan  mempengaruhi  lembaga  itu  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan.  Kewenangan  ini menjadi  penting  ketika  mereka  dihadapkan  suatu  masalah  dan  mengharuskan  untuk  segera diselesaikan  dengan  suatu  keputusan.  Oleh  karena  itu,  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:103), menyatakan  bahwa  pelaku  utama  kebijakan  harus  diberi  wewenang  yang  cukup  untuk  membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

## Disposisi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan adanya disposisi dari para implementor. Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen, kejujuran,  dan  sifat  demokratis.  Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  akan dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan. Namun demikian, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  akan  menjadi  tidak  efektif.  Jadi  disposisi implementor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.
Menurut  Edward  III  dalam  Widodo  (2010:104),  disposisi  adalah  kemauan,  keinginan  dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kebijakan  dapat  diwujudkan.    Implementasi  kebijakan  agar berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus  dilakukan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukan  kebijakan  tersebut,  tetapi  mereka juga  harus  mempunyai  kemauan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Jadi  disposisi penekanannya lebih pada sikap yaitu : tanggung jawab,  motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan. Bapak  Topo  Mulyono  menyebutkan  bahwa  para  pegawai  mempunyai  tanggung  jawab  yang  baik. Hal tersebut tertuang dalam hasil wawancara sebagai berikut:
“ pegawai  datang  tepat  waktu,  dan  Petugas  selalu  memberikan  informasi  kepada  pemohon mengenai proses dan tahap-tahap pengujian kendaraan bermotor dengan sabar” .
Tanggung jawab menurut Handoko (2003:176) adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul akibat seorang bawahan mendapatkan atau menerima wewenang dari atasannya untuk mendelegasikan  tugas  dan  fungsi  tertentu.  Tanggung  jawab  merupakan  konsekuensi  dari  suatu wewenang  yang  dimiliki  seorang  pegawai.  Wewenang  adalah  hak  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan  sesuatu  agar  tujuan  tercapai.  (Handoko,  2003:171)  dari  wewenang  yang  dimandatkan tersebut  seorang  pegawai  harus  mau  menerima  konsekuensi  logis  dari  setiap  tindakannya. Konsekuensi  tersebut  adalah  tanggung  jawab.  Sederhananya  bisa  disebut  bahwa  tanggung  jawab adalah  bentuk  kewajiban  dari  seorang  bawahan  untuk  melakukan  wewenang  yang  telah dilimpahkan dengan cara melaksanakan tugas sesuai dengan target yang ditentukan oleh pimpinan atau  organisasi.    Wawancara  dengan  Bapak  Hendro  Catur  menyebutkan  bahwa  pegawai  di  Dinas Perhubungan Kota Semarang mempunyai komitmen yang tinggi, komitmen yang tinggi dibuktikan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi pada pekerjaan.
“ kedisiplinan pada saat jam kerja Alhamdulillah saya dan teman-teman selalu komunikasi karena di bidang pelayanan kita harus memberikan sebagus mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus sangat penting.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  para  pegawai  mampu bersikap  disiplin  pada  saat  jam  kerja  sudah  siap  di  tempat.  Selain  itu  juga  pegawai  menyadari bahwa seseorang yang bekerja di bidang Pelayanan Publik harus memberikan sebaik mungkin, dan memberi  kepuasan  kepada  Masyarakat  pengguna  jasa.  Komitmen  tersebut  dibuktikan  kesadaran yang tinggi dari para pegawai untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.
Implementasi  kebijakan  agar  berhasil  secara  efektif  dan  efisien,  para  pelaksana (implementors) tidak hanya  kemampuan bertanggung jawab tapi juga harus motivasi tinggi dalam melakukan  pekerjaan.    Motivasi  adalah  sesuatu  yang  memberikan  dorongan  untuk  melakukan sesuatu (Sumini dan Suprihatin, 2005), sedangkan Robbins (2008:222) mendefinisikan proses yang menjelaskan  intensitas,  arah  dan  kekuatan  usaha  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Motivasi  kerja adalah  suatu  dorongan  dari  dalam  diri  masing-masing  individu  untuk  bekerja  demi  terlaksananya suatu  tujuan.  Setiap  individu  memiliki  dorongan  yang  berbeda-beda  sehingga  akan  mewujudkan bentuk  suatu  perilaku  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Wawancara  dengan  Bapak  Hendro  Catur menyebutkan  bahwa  pegawai  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  mempunyai  motivasi  yang tinggi dalam bekerja.
“ motivasi  untuk  bekerja  di  sini  saya  itu  juga  membiasakan  satu  minggu  sekali  minimal diskusi  selalu  diskusi  cuman  temen  yang  ada  di  lapangan  kaitanya  dengan  teknis  dan  ada masalah  apa  itu  di  pecahkan  barang-barang  Tole  toleransi  nya  harus  seperti  apa  Jadi  harus toleransi tidak terlalu tidak terlalu mengekang motivasi ke teman-teman Untuk teknis. teknis di  sini  memang  ya  semacam ini  jadi  harus  sabar  karena  kita  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat setiap harinya kita menemui masyarakat yang beraneka ragam karakter jadi harus berani dan sabar murah senyum kepada mereka harus harus mengetahui kesulitan pegawai itu seperti  apa  kemudian  pengawasan  pengawasan  pengujian  dalam  pengujian  kendaraan  itu bagaimana  pengawasan  sendiri  di  lingkungan  pengujian  kendaraan  bermotor  apa  lagi  Saya sendiri sebagai kepala seksi merasa dituakan disini pengawasan”
Jadi  para  pegawai  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  mempunyai  motivasi  yang  baik, dan  untuk mempertahankan agar tercipta terus  motivasi  di  antara  para  pegawai,  pimpinan mampu berperan dengan baik. Pemimpin merupakan pemegang peranan yang sangat strategis dalam setiap organisasi  termasuk  dalam  birokrasi  publik.  Keberhasilan  suatu  birokrasi  publik  didalam menjalankan  semua  tugas-tugasnya  sangat  ditentukan  kualitas  dari  pemimpinnya,  sehingga kedudukan  pemimpin  sangat  mendominasi  setiap  aktivitas  yang  dilakukan.  Pegawai  dengan kompetensi yang baik, jika tidak ditunjang oleh pemimpin yang mampu mengamati dan memahami perkembangan  psikologis  pegawainya,  maka  pelaksanaan  tugas  pelayanan  di  Dinas  Perhubungan Kota Semarang akan sulit berjalan dengan baik. Pemahaman seorang pemimpin terhadap psikologis pegawainya,  merupakan  langkah  dasar  untuk  dapat  mendorong  atau  memotivasi  pegawai  dalam melaksanakan  tugas.  Hasil  penelitian  ini  membuktikan  bahwa    pemimpin  mampu  memotivasi bawahan  dengan  baik,  pemimpin  menyadari  bahwa  motivasi  sesuatu  yang  esensial  dalam menunjang  tugas  pelayanan.  Pimpinan  mampu  bekerja  bersama-sama  dengan  bawahannya,  dan selalu  memberikan  motivasi  kepada  bawahannya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  publik  yaitu kualitas pelayanan yang baik.

## Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan  memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dan  aspek  yang  penting  dari  setiap organisasi  adalah  adanya  koordinasi  yang  baik  antar  departemen.    Menurut  Hasibuan  (2011), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur –  unsur manajemen dan pekerjaan –  pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut  Handoko  (2003),  koordinasi  merupakan  proses  pengintegrasian  tujuan  –   tujuan  dan kegiatan  –   kegiatan  pada  satuan-satuan  yang  terpisah  (departemen  –   departemen  atau  bidang  – bidang  fungsional)  pada  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  secara  efisien  dan  efektif. Koordinasi  merupakan  suatu  proses  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pengintegrasian  dan penyelarasan tujuan dan rencana kerja  yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sehingga  penyampaian  informasi  menjadi  jelas  dan  pembagian  pekerjaan  kepada  para  bawahan
sesuai dengan wewenang yang diterima. Hasil wawancara dengan Bapak Hendro Catur didapatkan bahwa para pegawai melakukan koordinasi baik internal.
“ komunikasi dengan pihak internal antara lain dengan para pegawai Dishub untuk pengujian kendaraan  bermotor  sendiri  sesama  staf  selalu  mengajak  komunikatif  didiskusikan  bareng- bareng sekiranya sesuatu yang membuat kendala”
Koordinasi  dilakukan  oleh  pihak  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  agar  mendapatkan kesepakatan  bersama  secara  mengikat  berbagai  kegiatan  atau  unsur  yang  berbeda-beda  pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan sehingga di satu sisi semua kegiatan di kedua  belah  pihak  terarah  pada  tujuan  pemerintahan  yang  ditetapkan  bersama  dan  disisi  lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.  Dinas Perhubungan Kota Semarang  mampu  menciptakan  koordinasi  yang  efektif  dengan  meningkatkan  komunikasi  dan hubungan  kerja  antar  departemen,  sehingga  diperoleh  kesepakatan  bersama  untuk  meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Implementasi  Pelayanan  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota Semarang
Penilaian  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan Kota Semarang, peneliti menggunakan variabel yang telah dirumuskan oleh George C. Edward III yakni: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. (AG. Subarsono, 2005: 90).

## Komunikasi
Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok sasaran (target group) sehingga apa akan mengurangi  distorsi implementasi. Di antara tujuan dari pelayanan pengujian kendaraan ini adalah memberikan  jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Pola komunikasi untuk  mencapai  tujuan  ini  sudah  terlihat  dari  break  down  aturan  teknis  dari    Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2002  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkatan  Jalan  dan  Juga  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan  Bermotor  dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  19  tahun  2013  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di Kota Semarang.
Rencana  strategis  (Renstra)  Dishub  Kota  Semarang  2016-2021  juga  telah  mengatur job description dan target dari Dishub Kota Semarang dan sekaligus memuat tugas dan fungsi masing- masing divisi. Gambaran umum terhadap kinerja masing-masing divisi telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Di samping itu secara periodik setiap sebulan sekali Kepala Dinas beserta jajarannya melakukan  evaluasi  kinerja  utuk  memastikan  bahwa  masing-masing  divisi  bisa  berjalan  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Dari  keterangan  yang  didapat  ini  bisa  disimpulkan  bahwa proses  komunikasi  telah  berjalan  cukup  baik.  Bahkan  untuk  memastikan  bahwa  semua  petugas memiliki  persepsi  yang  sama  dilakukan briefing secara  berkala  untuk  menjamin  bahwa  semua berjalan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Prosedur  pelayanan  juga  telah  dipajang  di website dan juga gedung uji untuk mempermudah masyarakat melakukan pengujian kendaraan. Tarif  retribusi  juga  sudah  tercatat  dengan  jelas  sehingga  masyarakat  bisa  memberikan pengaduan ke fitur Lapor Hendi yang ada di Instagram dan Twitter   jika ditarik melebihi tarif yang telah  ditentukan.  Bahkan  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  juga  telah  memiliki  program  e-Kir yang  bisa  diakses  secara  daring  untuk  mengajukan  pendaftaran  uji  kendaraan  bermotor.  Dari gambaran yang telah dipaparkan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa proses komunikasi di Dinas Perhubungan Kota Semarang berjalan cukup baik.    .

## Sumber daya
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  adalah  merupakan  faktor  terpenting  di  dalam  menentukan keberhasilan suatu organisasi, namun agar SDM tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti
bagi organisasi, susunan, jumlah dan kemampuan (pendidikan dan keahlian) perlu dikelola dengan sebaik  baiknya  oleh  pimpinan  organisasi  tersebut.  Sumber  daya  tersebut  dapat  berwujud  sumber daya  manusia,  peralatan,  teknologi,  finansial  dan  sumber  daya  kewenangan.  Hasil  penelitian dapatkan  bukti  bahwa  sumber  daya  manusia  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  sudah mencukupi dan pegawai bekerja sesuai dengan bidang masing-masing.
Berdasarkan beberapa sumber daya yang sudah dituangkan pada bab IV tersebut, nampak bahwa  SDM  dan  peralatan  penunjang  untuk  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dishub  Kota Semarang sudah cukup baik. Dilihat dari sisi jumlah SDM yang ada dan juga fasilitas atau peralatan pendukung yang telah tersedia Dishub Kota Semarang sudah masuk kategori cukup mampu untuk memberikan  pelayanan  yang  efektif  dan  efesien  pada  masyarakat  terlebih  sudah  difasilitasinya sistem  daring  dengan  adanya  e-Kir  yang  semakin  mempermudah  masyarakat  untuk  menikmati fasilitas pengecekan kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan Kota Semarang juga telah membuat inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan berupa kartu pintar ( smartcard ) yang didigunakan untuk mengganti buku kartu uji berkala. Kartu pintar ini akan langsung terintegrasi atau terkoneksi dengan  sistem  pengujian  kendaraan  bermotor.  Kartu  ini  disebut  dengan  Buku  Lulus  Uji  (BLU)-e. Saat  masih  menggunakan  buku,  dimana  stempel  buku  lulus  uji  KIR  sangat  mudah  dipalsukan. Namun dengan menggunakan BLU-e jelas tidak bisa untuk dipalsukan. Dengan adanya inovasi ini membuat pelayanan cepat dan efesien. Dalam satu hari Dishub Kota Semarang mengklaim mampu untuk melayani sekitar empat ratus kendaraan setiap harinya.
Terkait  sumberdaya  anggaran  di  Dishub  Kota  Semarang  semua  difasilitasi  oleh  APBD Kota  Semarang.  Kebutuhan  akan  peralatan,  pelatihan,  perawatan  dan  sejenisnya  didanai  oleh APBD.  Sedangkan  untuk  sumber  daya  kewenangan  menurut  SOP  bahwa  masing-masing  petugas memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  posisinya.  Semisal  menurut  Topo  Mulyono  Kepala  Bidang Lalu  Lintas  bahwa  petugas  uji  kendaraan  memiliki  grade-nya  masing-masing  ada  pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat satu sampai lima dan master penguji. Untuk penguji yang memiliki wewenang memvalidasi hasil uji adalah penguji senior yaitu tingkat lima sedangkan yang lebih  rendah  tidak  diperbolehkan.  Ini  adalah  contoh  distribusi  kewenangan  di  organisasi  Dinas Perhubungan Kota Semarang.

## Disposisi
Disposisi  merupakan  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti tanggung jawab, motivasi dan komitmen. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan  dapat  menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan  bahwa  para  pegawai  telah menjalankan  tugasnya sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  termasuk    sikap  tanggung  jawab  terhadap pekerjaannya.
Para  pegawai  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  memiliki  motivasi  dengan  berusaha bekerja  semaksimal  mungin  untuk  menghadirkan  pelayanan  yang  prima  pada  masyarakat.  Hal  ini terlihat bagaimana masing-masing petugas bekerja sesuai dengan tugasnya untuk mencapai tujuan bersama yaitu pelayanan yang prima untuk masyarakat. Di samping itu komitmen kerja dari mereka juga terlihat dari keberadaannya untuk terlibat dalam proses pengujian kendaraan mulai dari proses administrasi,  pengujian,  validasi  dan  pengesahan.  Semua  tahapan  tersebut  dikerjakan  dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

## Struktur Birokrasi
Pada organisasi keberadaan struktur organisasi berperan penting untuk mengatur tuags dan fungsi  masing-masing  anggota  dalam  organisasi.    Salah  satu  dan  aspek  yang  penting  dari  setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.
Di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang  telah  terbentuk  struktur  birokrasi  dan  juga pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota dalam organisasi seperti yang telah diuraikan pada  sub  bab  sebelumnya.  Termasuk  SOP  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  juga  telah tertulis dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas bahwa koordinasi selalu dilakukan, terlebih jika ditemukan permasalahan di lapangan untuk mencari solusi yang efektif dan efesien.  Garis  besarnya  adalah  bahwa  solusi  dari  masalah  tersebut  tidak  melanggar  aturan  yang berlaku.
Mengacu  pada  empat  variabel  yang  telah  diuraikan  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Semarang masuk  kategori  cukup  baik.  Masyarakat  telah  difasilitasi  kemudahan-kemudahan  untuk mendapatkan  pelayanan.  Seperti  e-Kir  untuk  registrasi  secara  daring  ( online )  dan  juga  hadirnya kartu pintar untuk mempermudah pengujian yang disebut dengan BLU-E  (Buku Lulus Uji).

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Pelayanan  Pengujian  Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang
Dalam  melaksanakan  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  ditemukan adanya faktor pendukung dan penghambat. Kedua faktor ini perlu untuk dipetakan dan dikaji secara mendalam  sehingga  bisa  menghadirkan  solusi  alternatif  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan. Berikut  faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor  di Dishub Kota Semarang.
Tabel 15. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pelayanan No Faktor Pendukung Faktor Penghambat 1 Adanya SDM yang cukup memadai yaitu 225 personil Tingkat Pendidikan SDM masih ada yang di level SD sejumlah 12 orang dan SMP 26 2 Alat uji kendaraan bermotor yang sudah memadai ada 20 jenis alat uji dengan jumlah semuanya 36 alat Petugas Teknis ada beberapa yang sudah cukup berumur sehingga menghambat pelayanan 3 Kendaraan operasional sangat memadadi terdiri dari 61 sepeda motor 25 mobil operasional dan patroli Petugas teknis pengujian yang terbatas menghambat waktu pengujian kendaraan saat banyak kendaraan yang diuji. 4 Pelayanan sistem online (daring) E-KIR Sosialisasi ke masyarakat terkait tersedianya pelayanan online (daring) masih kurang Jumlah Populasi kendaraan bermotor selalu naik setiap tahun sedangkan personil Dishub tetap, maka ada ketimpangan dalam pelayanan
Sumber : analisa peneliti, 2020
Dari  paparan  di  atas  bisa  disimpulkan  bahwa  pelayanan  kendaraan  bermotor  di  Dishub Kota Semarang terhambat oleh faktor kualitas SDM yang masih ada berpendidikan SD dan SMP, sudah berumur sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya petugas teknis untuk menguji kendaraan  dan  masih  kurangnya  sosialisasi  ke  masyarakat  terkait  sistem  online  yang  sudah diterapkan.  Disamping itu  Topo  Mulyono  Kabid  Lalu Lintas  juga  menyampaikan  bahwa  populasi kendaraan  bermotor  selalu  meningkat  setiap  tahun  sedangkan  jumlah  personil  dari  Dishub  tetap maka tak dipungkiri menyebabkan ketimpangan antara jumlah personil dan jumlah kendaraan yang diuji. Adapun faktor pendukungnya adalah : adanya SDM yang cukup memadai, alat uji kendaraan yang cukup lengkap, kendaraan operasional dan sistem pelayanan online ( daring ).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Implementasi  pelayanan  kendaraan  bermotor  di  Dishub  Kota  Semarang  secara  umum  sudah bagus.  Hal  tersebut  berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  empat  variabel  yang  terpenuhi  yaitu  :
1).  Komunikasi.  Hadirnya  peraturan  teknis  terkait  pelayanan  pengujian  kendaraan  bermotor yaitu  Peratuan  Walikota  Semarang  Nomor  54  tahun  2018.  Kemudian adanya  renstra  (rencana strategis) Dishub 2016-2021 sebagai acuan kinerja dan target yang harus dipenuhi. 2). Sumber daya.  Terdapat  225  petugas  dan  juga  peralatan  penunjang.  3).  Disposisi.  Hadirnya  sikap tanggung  jawab,  motivasi  dan  komiten  dalam  menjelankan  tugas  dan  pelayanan,  4).  Struktur birokrasi.  Sudah  adanya  tugas  dan  fungsi  masing-masing  petugas  dalam  organisasi  Dishub Kota Semarang.
2. Faktor pendukung dan penghambat  implementasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Faktor pendukungnya adalah adanya SDM yang cukup memadai, alat uji kendaraan yang cukup  lengkap,  kendaraan  operasional  cukup  lengkap  dan  sudah  diterapkan  sistem pelayanan online ( daring ).
b. Pelayanan  kendaraan  bermotor  di  Dishub  Kota  Semarang  terhambat  oleh  faktor  kualitas SDM  yang  masih  ada  SDM  yang  berpendidikan  SD  dan  SMP,  masih  ditemukan  SDM yang  sudah  berumur  tua  sehingga  kurang  taktis  dalam  pelayanan,  terbatasnya  petugas teknis  untuk  menguji  kendaraan  dan  masih  kurangnya  sosialisasi  ke  masyarakat  terkait sistem  online  yang  sudah  diterapkan  dan  juga  tidak  sebandingnya  jumlah  populasi kendaraan dengan personil Dishub Kota Semarang.

## Saran
1. Saran bagi terciptanya implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang agar semakin baik adalah: mengembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik  pengembangan  saluran-saluran  komunikasi  yang  dibangun,  maka  semakin  tinggi probabilitas  perintah-perintah  tersebut  diteruskan  secara  benar.  Kedua  diperlukan  sebuah kecukupan  staf  dengan  keahlian  dan  kemampuan  yang  diperlukan  (kompeten  dan  kapabel) dalam  mengimplementasikan  kebijakan.  Saran  yang  berkaitan  dengan  disposisi  adalah: pengangkatan  dan  pemilihan  personel  pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang  yang memiliki  dedikasi  pada  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  lebih  khusus  lagi  pada  kepentingan warga masyarakat.
2. Saran  atas  ditemukannya  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang adalah:
a. Saran untuk meningkatkan faktor pendukung adalah: memberi kesempatan atau peluang kepada  pegawai  untuk  menempuh  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  selain  itu  juga penting  agar  pegawai  mendapat  pendidikan  dan  pelatihan  yang  lebih  rutin  dan  lebih sering yaitu tiap tiga bulan sekali untuk meng- update keahlian dan ketrampilan pegawai. Perlu pengaturan kerja yang fleksibel, karena bagaimanapun juga pegawai yang berumur diperlukan  pengalaman  kerjanya  untuk  meregenerasikan  kepada  pegawai  yang  lebih muda.  Pengaturan  kerja  memampukan  pegawai  untuk  mempergunakan  waktu  lebih efisien  dengan  membuat  jadwal  aktivitas  dengan  cara  yang  cocok  dengan  situasi  yang terbaik.  Perlu  membudayakan  perilaku  membantu,  bentuk  penting  dari  perilaku kewargaan  pegawai  yaitu  sikap  sukarela  membantu  pegawai  lain  untuk  mengurangi beban kerja atas keterbatasannya petugas teknis.
b. Saran  untuk  mengatasi  hambatan  implementasi  pelayanan  pengujian  kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang, melakukan sosialisasi lebih gencar lagi  secara online maupun  offline.  Sosialisasi  online  bisa  dilakukan  melalui  iklan  layanan  masyarakat  di media televisi, youtube, whatsapp, line, atau radio. Di samping itu, masyarakat juga harus diberikan  petunjuk  teknis  yang  detail  yaitu  SOP  ( standard  operating  procedure )  untuk mendapatkan pelayanan via daring.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifudin, Saebani Beny Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Pustaka Setia. Anggara,  Sahya. 2014. Kebijakan Publik . Bandung:  Pustaka Setia. Denzin,  Norman  K  &  Yvonna  S.  Lincon.  2011. Hand  Book  Qualitative  Research  2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ekotama, Suryono. 2011. Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure Agar Roda Usaha Lebih Tertata. Yogyakarta: Media Pressindo.
Gie, The Liang. 1979. Unsur-unsur Administrasi . Yogyakarta: Karya Kencana. Hamdi,  Muchlis.  2014. Kebijakan  Publik:  Proses,  Analisis  dan  Partisipasi .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Hamidi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif . Malang: UMM Press. Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: BPFE. Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media.
Hasibuan, Malayu S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara. Hayat. 2018. Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi . Malang: Intrans Publishing. Herdiansyah,  Haris.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan). Jakarta: Rajawali Press. J.S.  Badudu,  Sutan  Muhammad  Zain.  2001. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Kurniawan,
Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik . Yogyakarta:
Pembaruan.
Koesmono, dkk, 2004, Pengaruh Kepribadian Terhadap Komitmen Organisasi dan Perilaku serta Kinerja Karyawan pada Perusahaan Perkayuan di Jawa Timur . Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi. Vol 4 No.3
Miles,  B.  Mathew  dan  Michael  Huberman.  1992. Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang Metode-metode Baru . Jakarta: UIP. Moenir, AS. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosda. Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta. Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia. Nugroho, Riant D. 2002. Public Policy . Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Purwanto,  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih  Sulistyastuti.  2012. Implementasi  Kebijakan  Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2012. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Robbins dan Timothy. 2008 . Perilaku Organisasi Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
Sari  Puspita,  I  Gusti  Agung  Istri,  dkk.  2018. Evaluasi  Program  Pengujian  Kendaraan  Bermotor Drive  Thru  (Studi  Kasus  pada  UPT  Pengujian    Kendaraan  Bermotor  Kota  Denpasar). Jurnal Citizen Vol No 1 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
Siagian, Sondang P. 1971. Filsafat Administrasi . Jakarta: Gunung Agung. Sinambela,  dkk.  2006. Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi .  Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono,  AG.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep.  Teori  Dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:  Alfabeta. Sumini  dan  Suprihatin.  2005. Pengaruh Motivasi  dan  Ketrampilan  Terhadap  Produktifitas  Kerja: Studi  Pada  Perempuan  Pekerja  dalam  Industri  Rumah  Tangga  di  Dusun  Sawahan, Nogotirto, Sleman Yogyakarta . Jurnal Penelitian, No 17.
Sundarso,  dkk.  2014. Teori  Administrasi  :  Pengantar  Administrasi  Publik .  Jakarta:  Universitas Terbuka.
Suprianto.  2010. “ Fungsi  Pemerintah  Dalam  Pelayanan  Publik  (Kasus  Pengujian  Kendaraan Bermotor  Pada  UPTD  Dinas  Perhubungan  Informasi  Dan  Komunikasi  Kabupaten Kampar). Jurnal  FISIP  Volume  1  No,  2  –   Oktober  2014.  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
Suryabrata, Sumadi. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tambunan, Rudi M. 2011. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) . Jakarta: Maistas Publishing.
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model –  Model Implementasi Kebijakan Publik . Jakarta: Bumi Aksara. Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. Zulfauziah, Jinang. 2018. Kinerja Dinas  Perhubungan Dalam Pelayanan Penggunaan Kendaraan Bermotor  Jenis  Angkutan  Barang  Di  Kabupaten  Pinrang. Skripsi  dipublikasikan.  Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  133  Tahun  2015  tentang  Pengujian  Berkala  Kendaraan Bermotor.
Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Retribusi  Pengujian  Kendaraan Bermotor.
Keputusan  Menteri  PAN  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Penyusunan  Indeks  Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

## Internet :
Afrizal, A. 2015. Studi Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang” . (Journal of Public Policy and Management Review). Dipublikasikan . https://ejournal3.undip.ac.1d . Diakses  Selasa, 14 Juli 2020.
Ekonomi Bisnis. 2019. Hasil Uji KIR Palsu Merebak .
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191004/98/1155585/hasil-uji-kir-palsu-merebak- kemenhub-pangkas-lokasi-uji-hingga-50-persen . Diakses pada Selasa, 2 September 2020. Fauzi Yudistira. 2010. Implementasi Kebijakan Publik . http//www.Scribd.com/doc/32034707/implementasi-kebijakan-publik.
Firdausi,  Himatul,  2013. Kinerja  Pelayanan  Kelayakan  Kendaraan  Bermotor  (Studi  kasus  pada Unit  Pelaksana  Teknis  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  di  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Banyuwangi. (Skripsi), Dipublikasikan. https://repository.unej.ac.id . Diakses, Rabu 22 Juli 2020.
Ganjar. 2018. Ganjar anggap uji KIR gudang pungli . https://www.solopos.com/ganjar-anggap-uji- kir-gudang-pungli-944990 dikases pada 12 Agustus 2020
Kompas,com.  2018. Lakukan  Pungli  Uji  Kir,  Dua  Pegawai  Dishub  Rembang  Kabupaten Diamankan. https://regional.kompas.com. Diakses 23 Juli 2020.
Republika co.id. 2020. Jumlah
Kecelakaan Lalu Lintas Naik 3 Persen. https://nasional.republika.co.id . Diakses Selasa, 21 Juli 2020.
Samudra,  M.  Adam,  2018. 4  Faktor  Utama  Penyebab  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Jalan  Raya . https://www.gridoto.com . Diakses Rabu, 22 Juli 2020.
Sari, I Gusti Agung  Puspita. 2012. Evaluasi Program Pengujian Kendaraan Bermotor Drive Thru (Studi  Kasus  Pada  UPT  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  Kota  Denpasar). Journal Universitas Udayana. https://www.onesearch.id . Diakses Selasa, 21 Juli 2020. Supriyanto, Hery. 2019. Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kampar. (Skripsi). Dipublikasikan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. https://media.neliti.com . Diakses. Diakses Selasa, 21 Juli 2020.
Suryana,  Siti  Erna  Latifi,  2009. Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengujian  KendaraanBermotor Di  Kabupaten  Aceh  Tamiang .  (Tesis),  Dipublikasikan. https://id.123dok.com .  Diakses Kamis, 23 Juli 2020.
Times  Indonesia.  2020. Ditjen  Hubdat  Kemenhub  RI  dan  Polres  Malang  Rilis  Pemalsuan  Kartu Blu-E. https://www.timesindonesia.co.id/read/news/293149/ditjen-hubdat-kemenhub-ri- dan-polres-malang-rilis-pemalsuan-kartu-blue. Diakses Selasa 1 September 2020.
Tribun  Jateng.com.  2019. Hingga  Oktober  2019,  3.167  Jiwa  Melayang  Akibat  Kecelakaan  Lalu Lintas di Jawa Tengah. https://jateng.tribunnews.com . Diakses Selasa, 21 Juli 2020.
Zufauziah,  Jinang.    2018. Kinerja  Dinas  Perhubungan  Dalam  Pelayanan  Pengujian  Kendaraan Bermotor  Jenis  Angkutan  Barang  Di  Kabupaten  Pinrang .  (Skripsi),  Dipublikasikan, Program  Studi  Administrasi  Negara  Departemen  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin. https://www.google,com . Diakses Selasa, 21 Juli 2020.

## DAFTAR  PERTANYAAN :

## KOMUNIKASI
1. Apakah Dishub Kota Semarang melakukan sosialisasi terkait tata cara melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor? Siapa saja yang terlibat proses sosialisasi? Bagaimana metode sosialisasi yang dilakukan?
2. Apakah terdapat hambatan dalam proses sosialisasi?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
4. Bagaimana  bentuk  komunikasi  dengan  pihak-pihak internal  (Pegawai  Dishub  kota  Semarang) dalam pelayanan uji kendaraan bermotor?
5. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak eksternal (konsumen/masyarakat) dalam pelayanan uji kendaraan bermotor?

## SUMBER DAYA
1. Berapa jumlah SDM/pegawai di Dishub kota Semarang? apakah mencukupi khususnya dalam hal pemberian pelayanan uji kendaraan bermotor?
2. Bagaimana kemampuan implementor dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
4. Bagaimana dengan sarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan uji kendaraan bermotor?
5. Darimana sumber anggaran pelaksanaan pelayanan uji kendaraan bermotor berasal? Termasuk dalam hal pengadaan alat-alat sarana prasarana untuk pelayanan uji kendaraan bermotor?
6. Bagaimana  pemanfaatan  sumber  dana  finansial  tersebut  dalam  pelaksanaan  pelayanan  uji kendaraan bermotor?
7. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan? Jika belum bagaimana solusinya?

## DISPOSISI
1. Bagaimana  sikap  pelaksana  kebijakan  terhadap  implementasi  pelayanan  uji  kendaraan bermotor?
2. Bagiamana kedisiplinan pegawai saat jam kerja (pelayanan)?
3. Bagaimana motivasi kerja pegawai dalam pelayanan uji kendaraan bermotor?
4. Bagaimana  komitmen  pelaksana  dalam  mengimplementasikan  pelayanan  uji  kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengawasan dan pengendalian pelayanan uji kendaraan bermotor?
6. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam pelayanan uji kendaraan bermotor?

## STRUKTUR BIROKRASI
1. Bagaimana struktur organisasi di Dishub Kota Semarang?
2. Bagaimana dengan pembagian kewenangan dan tanggungjawab antar bidang?
3. Bagaimana SOP Dishub Kota Semarang dalam pelayanan uji kendaraan bermotor?
4. Bagiamana koordinasi antar bidang di Dishub Kota Semarang?
5. Bagaimana kualitas hasil kualitas pelayanan uji kendaraan bermotor di Dishub Kota Semarang?
6. Bagaimana cara pengambilan keputusan jika ada masalah dalam organisasi?