Faletehan Health Journal , 9 (2) (2022) 129-134 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | e-ISSN 2597-8667

## Peran Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kesehatan Terpapar Covid–19
Rustam Effendi 1* , Handayani 1
1 Universitas Prof. DR. Hamka *Corresponding Author: reffendi79@gmail.com

## Abstrak
Angka kejadian Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi sangat tinggi. Angka sebaran per tanggal 27 Juni 2021 terkonfirmasi 2.093.962, meninggal 56.729 dan sembuh 1.842.457. Peran pemerintah dalam perlindungan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan.  Beberapa  kebijakan  dari  pemerintah  termaktub  di  dalam  ketetapan  peraturan  diantaranya  adanya pemberian bonus dan kompensasi kematian bagi tenaga kesehatan serta program vaksin Covid-19 bagi tenaga medis. Upaya  pemerintah  dalam  mencegah  penyebaran  dan  penularan  virus  Corona  diantaranya  kebijakan  stay  at  home, memakai  masker,  dan  mencuci  tangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tahapan-tahapan  yang  sudah kerjakan oleh pemerintah Indonesia ketika menangani Covid-19 serta dalam melindungi tenaga kesehatan. Penelitian ini  menggunakan  systemic  literature  review.  Dari  7  artikel  yang  didapat,  Indonesia  sudah  menerapkan  kebijakan pengendalian dan pencegahan penularan Covid-19. Kebijakan dari pemerintah membutuhkan dukungan, peran serta dan kesadaran masyarakat. Peraturan dan  sistem kesehatan yang baik dan terorganisir dibutuhkan. Koordinasi  yang terpola  antar  stake  holder,  khususnya    pemerintah    pusat  dan  pemerintah  daerah,  serta  SOP  pencegahan  dan pengendalian Covid-19 diperlukan untuk menghambat penyebaran infeksi Covid-19 secara tuntas.
Kata Kunci: Covid-19, Peran Pemerintah, Tenaga Kesehatan

## Government's Role in Health Workers Protection from Covid-19 Exposure

## Abstract
The number of confirmed cases of Covid-19 in Indonesia was extremely high. The distribution rate as of June 27, 2021, was  confirmed  2,093,962,  died  56,729  and  recovered  1,842,457.  The  government’s  role  in  the  protection  of  health workers was highly needed. Several policies from the government were contained in the regulatory provisions, such as bonuses payment and death compensation for health workers and Covid-19 vaccine program for medical personnel. The government's efforts to prevent the spread and transmission of Corona virus included the policy of staying home, wearing masks,  and  washing  hands.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  stages  that  have  been  carried  out  by  the Indonesian government when dealing with Covid-19 and to protect health workers. The study used systemic literature review. From the 7 articles obtained, Indonesia had implemented policies to control and prevent the transmission of Covid-19.  The  policies  required  supports,  participations  and  people  awareness.  Good  and  organized  regulations  and health system were needed. Patterned coordination among stakeholders, especially the central government and regional governments, and  SOPs for the prevention and control of Covid-19 were required to completely inhibit the spread of Covid-19 infection.
Keywords: Covid-19, Government’s Role, Health Workers
Faletehan Health Journal , 9 (2) (2022) 129-134 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667

## Pendahuluan
Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pertama kalinya  ditemukan  tanggal  31  Desember  2019  di provinsi  Wuhan,  China.  Virus  ini  menyebar    ke seluruh bagian dari negara China, dalam beberapa kurun  waktu  menyebar  sangat  cepat  keseluruh dunia,  ada  215  negara  terdampak,  serta  163 diantaranya  transmisi  lokal  (Astri,  2020).  Di Indonesia,  sekitar  456  kota  dan  kabupaten terdampak, 182 diantaranya merupakan bagian dari transmisi lokal. Corona virus menjadi permasalahan  bagi  seluruh  dunia  yang  sangat serius,  jumlah  kasusnya  mengalami  peningkatan secara  sporadic  di  setiap  harinya.  Virus  ini  dapat menginfeksi siapa saja tidak melihat umur ataupun laki-laki  perempuan,  tua  muda  dan  anak-anak. Covid-19  dinyatakan  menjadi  bencana  dunia (Astri,  2020).    Pada  27  Juni  2021  virus  ini menjangkiti seluruh negara di dunia dengan angka sebesar  181.546.318  kasus,  3.932.741  meninggal, 166.073.285 pulih (Kemenkes, 2021).
Pemerintah Indonesia terus membuat kebijakan,  langkah-langkah  antisipasi  dan  deteksi dini  yaitu  menggunakan  alat  pendeteksi,  serta pengukur  suhu  untuk  memeriksa  suhu  tubuh. Laporan data kumulatif   konfirmasi positif Covid, di  Indonesia  setiap  harinya  semakin  meningkat dengan  drastis.  Angka  yang  signifikan  tersebut sampai  dengan  per  tanggal  27  Juni  2021 terkonfirmasi  2.093.962,  meninggal  56.729  dan sembuh 1.842.457 (Kemenkes, 2021).
Angka  kematian  di  Indonesia  berkisar  2,7% (data 27 Juni 2021) dan menduduki peringkat ke- 17 di dunia (Kemenkes, 2021). Penularan virus ini berasal  dari  droplet  yang  keluar  melalui  saluran nafas saat berbicara, bersin dan batuk. Droplet atau cairan yang keluar dari mulut akan sangat mudah menyebar  diudara  kemudian  menempel  di permukaan  benda-benda  yang  dapat  disentuh. Penularan  dari  manusia  ke  manusia  dapat  terjadi dengan situasi berkelompoknya atau berkumpulnya banyak orang seperti, stadion sepak bola,  pusat  jajanan,  pusat  perbelanjaan  pasar, tempat  ibadah  dan  tempat  pertemuan  banyak orang. Situasi sampai saat ini sangat memprihatinkan  dimana  lonjakan  angka  yang terkonfirmasi  positif  melonjak  begitu  tinggi mencapai 300 persen (Satgas: Kompas.com, 2021). Tidak  terkecuali,  banyak  pula  tenaga  kesehatan yang  terkonfirmasi  positif,  hal  ini  menyebabkan terjadinya  kekurangan  tenaga  kesehatan  untuk
menangani  bencana  pandemik,  dari  beberapa  RS yang  lain.  Kondisi  ini  sangat  membutuhkan perhatian  pemerintah  untuk  segera  membuat terobosan-terobosan  serta  bersungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya penularan.
Tenaga  Kesehatan  yang  kemudian  disebut nakes, merupakan barisan atau garda depan untuk menangani  pasien  dan  sangat  berisiko  tinggi terpapar, sehingga diperlukan perlindungan terhadap tenaga Kesehatan. Salah satu perlindungan tersebut terdapat di dalam peraturan pemerintah yaitu memperoleh perlindungan hukum,  keselamatan  manusia,  kesusilaan,  nilai moral, serta nilai-nilai keagamaan  (Santoso et al., 2020). Perlindungan yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya beberapa kebijakan- kebijakan  seperti  pengaturan  waktu  kerja  dan pengaturan  waktu  istirahat  untuk  meminimalkan dan  mengurangi  paparan.  Tersusunnya  Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  pelayanan perawatan,  dibuatnya  ketetapan  cek  penanda Covid-19  terhadap  dokter,  perawat,  serta  tenaga non  medis  lainnya  sebelum  dan  sesudah  bertugas di  ruangan  isolasi.  Pemerintah  juga  memberikan perlindungan dalam hal kebijakan penyediaan Alat Pelindung  Diri  (APD),  diberikannya  tambahan insentif,  santunan  kematian,  rumah  singgah, vitamin  serta  asupan  nutrisi.  Pemerintah  juga membekali  nakes  dengan  pelatihan  terkait penanganan pasien, menyebarluaskan pesan-pesan Kesehatan  khususnya  perlindungan  penularan Covid-19. Pun dikembangkan strategi pemberdayaan  nakes  dalam  menghadapi  dan mencegah  penularan  Covid-19.    Berdasarkan uraian  tersebut  diatas,  maka  penelitian  ini bertujuan untuk melakukan analisis peran pemerintah  dalam  perlindungan  nakes  terhadap resiko tertular Covid-19.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode Systematic  Literature  Review dengan  mengkaji artikel yang diterbitkan pada tahun 2017-2021 dan menggunakan rancangan analitik. Dalam pengumpulan data peneliti mengkaji dan melakukan analisis terhadap 30 artikel. Penelusuran  ini  menggunakan  bantuan  internet. Untuk memperkuat artikel ini peneliti menggunakan      dua  aplikasi  pencarian  yaitu aplikasi google  scholar  dan  Mendeley .  Kriteria artikel sesuai dengan judul yang dibahas, kemudian
tahun publikasi harus dalam 5 tahun terkahir. Kata kunci  yang  digunakan  antara  lain:  “Covid-19”, “peran”,  “tenaga  kesehatan”,  dan  berbagai  faktor yang  mempengaruhi  pencegahan  dan  penularan covid-19”.  Dari  30  artikel  yang  dianggap  relevan dan  memenuhi  syarat,  ditelaah  dan  dipilah ditentukan 7 artikel yang memiliki kriteria inklusi, yaitu  kebijakan  pemerintah,  pencegahan  dan penanganan Covid-19.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil studi literatur dari 7 jurnal, maka  dapat  ditetapkan  bahwa  peran  pemerintah dalam  perlindungan  tenaga  kesehatan  terpapar Covid-19 terdiri dari beberapa kebijakan pemerintah dan keputusan menteri. Kebijakan yang dibuat dalam meminimalkan infeksi virus corona, diantaranya  adanya  kebijakan  bediam  diri  di rumah, tidak berkumpul, menghindari bersalaman, memakai  APD,  PHBS  dan  mencuci  tangan. Pemerintah  juga  menetapkan  kebijakan  untuk beraktifitas  secara  daring,  tidak  melakukan pertemuan  melibatkan  banyak  orang,  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar,  hingga  pemberlakuan kebijakan New Normal (Tuwu, 2020).
Berbagai  peran  yang  dapat  dilakukan pemerintah  untuk  perlindungan  tenaga  kesehatan di  masa  Covid-19  telah  ditetapkan  beberapa kebijakan, yaitu:
1. Bonus  terhadap  tenaga  Kesehatan  sebagai bentuk apresiasi yang termaktub dalam undang- undang. Besaran insentif ditetapkan pemerintah adalah  sebagai  berikut:  dokter  spesialis mendapat  15  juta  rupiah/bulan,    dokter  umum dan  dokter  gigi    mendapat  Rp10  juta/bulan, sedangkan bidan dan perawat diberikan Rp 7,5 juta/bulan  serta  tenaga  medis  lain  juga mendapat  insentif    Rp  5  juta/bulan.  Jika  ada tenaga  kesehatan  yang  meninggal  pada  saat terkonfirmasi  positif  Covid-19,  mendapat santunan  sebesar  Rp300  juta  yang  diserahkan kepada ahli waris. Insentif ini hanya diberikan kepada  tenaga  kesehatan  pada  daerah  yang dinyatakan darurat.
2. Pemberian  vaksin  Covid-19  bagi  tenaga kesehatan  dalam  Permenkes  RI  No.  10  Tahun 2021,  merupakan  salah  satu  usaha  untuk mencegah infeksi Covid-19.
3. Penggunaan APD  pada tenaga kesehatan yang sesuai  SOP  sangat  diperlukan  (Mahrani  et  al., 2020). Kemenkes menerbitkan pedoman Standar APD penanganan Covid-19, jenis APD
berdasarkan  penggunaannya  dibagi  menjadi  3 tingkatan  dalam  pelayanan  di  fasilitas  layanan kesehatan :
1) Level  1,  dimana  nakes  bekerja  ditempat yang  tidak  berisiko  tinggi,  tidak  berpotensi terjadi  aerosol.  Jenis  APD  yang  dipakai meliputi masker bedah, apron, dan gloves .
2) Level 2, untuk Nakes, dokter, perawat, dan petugas laboratorium yang bekerja di ruang perawatan  pasien,  di  ruang  tersebut  juga dilakukan pengambilan sampel non pernapasan atau di laboratorium, maka Alat Pelindung Diri yang digunakan yaitu sarung tangan  sekali  pakai,  kacamata,  penutup kepala, masker bedah, dan gaun.
3) Level  3,  bagi  Nakes  yang  kontak  langsung dengan pasien yang terkonfirmasi Covid-19 dan melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, maka APD yang dipakai harus lebih lengkap meliputi penutup kepala, faceshield , pengaman mata, masker N95, sarung tangan bedah, cover all dan sepatu boots . 4. Penerbitan peraturan pemerintah tentang Pedoman Pencegahan  Dan Pengendalian Covid-19,  menjelaskan  bahwa  penularan Covid-19  dapat  terjadi  melalui  butiran-butiran air  liur  yang  berterbangan  di  udara  yang mengandung  virus  SARS-CoV-2.  Butiran- butiran  tersebut  kemudian  masuk  melalui hidung  serta  saluran  pernafasan,  mulut  dan mata. Pencegahan yang dapat dilakukan melalui Protokol  Kesehatan  yang  selanjutnya  disebut dengan  prokes  5M  dan  Perilaku  Hidup  Bersih dan  Sehat.  Upaya  pencegahan  juga  harus diimbangi  dengan  meningkatkan  stamina melalui  asupan  gizi  yang  baik  serta  konsumsi vitamin.
5. Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  RI tentang Perlindungan Pekerja  dalam  program jaminan  kecelakaan  kerja  pada  kasus  penyakit akibat kerja karena Covid-19.
Pekerja  yang  terkena  Penyakit  Akibat  Kerja (PAK) karena Covid-19 mendapatkan Jaminan Kecelakaan  Kerja  (JKK)  sesuai  ketetapan undang-undang.  Pekerja  yang  termasuk  dalam kategori  berpotensi  risiko  khusus  PAK  karena Covid-19 yaitu medis dan nakes yang bertugas memberikan  pelayanan  serta  perawatan  pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tempat lain  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  sebagai tempat untuk merawat  pasien terinfeksi Covid- 19 (BPJamsostek, 2020).
Faletehan Health Journal , 9 (2) (2022) 129-134 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667

## Proses Telaah 30 Artikel Menjadi 7 Artikel
Tabel 1. Ringkasan Penelitian
No Penulis Judul Metode Penelitian Hasil Simpulan 1 Putri, 2020 Indonesia dalam Pandemi global Pandemi Covid-19 Studi kepustakaan Negara kita banyak melakukan  dan  membuat peraturan-peraturan dan sumbangsih serta kesadaran  dalam  menjaga kesehatan  sehingga  dapat menghindari dari covid-19. Pandemi  yang  terjadi membuat terjadinya gangguan sosial ekonomi. 2 (Julaiddin & Sari, 2020) Kebijakan hukum penanganan bencana global. Analisis isi Sinergi Tiga Kebijakan Penanganan Covid-19 Penanganan Covid-19 secara nasional merupakan  aturan  dari kebijakan strategis komprehensif. 3 Harisah, 2020 Kebijakan Pemberian Insentif Hukum normatif dengan  tiga pendekatan Nakes adalah petugas digarda depan yang langsung  menangani  dan melayani  pasien  beresiko terinfeksi. Peraturan  yang  dibuat untuk nakes dalam melakukan pelayanan perawatan. 4 Darmin Tuwu, 2020 Pemerintah dalam bencana global Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menetapkan  aturan  untuk meminimalkan  terinfeksi virus corona dengan PSBB. Peraturan pemerintah dalam  menahan  dan mencegah infeksi covid- 19 dengan 5M. 5 (Kemenkes RI, 2020) Peraturan pemerintah dalam pemberian bonus dan uang kematian Regulatory Impact Analysis (Ria) Pemberian  Bonus  juga uang  kematian  bagi  nakes dalam  pelayanan  digarda depan  penanganan  virus corona. Hasil penelitian ini disampaikan  ke  Kepala Badan  PPSDMK  agar diteruskan.

## Judul artikel yang relevan pada aplikasi
mendeley dan google scholar
30 artikel ditentukan
sesuai kriteria inklusi
7 artikel sesuai kriteria inklusi 23 artikel dikeluarkan Tidak memenuhi syarat ISSN
No Penulis Judul Metode Penelitian Hasil Simpulan bagi nakes dalam penanganan covid -19 6 Sajou, 2020 Peran  negara atas perlindungan hukum tenaga  kerja indonesia pada masa pandemi covid-19 Penelitian yang menggunaka n  pendekatan yuridis normatif Berbagai usaha yang dilakukan Indonesia dalam melindungi nakes dan tenaga kerja Indonesia yang lainnya. 7 Santoso, 2020 Gugus  Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pendekatan yuridis sosiologis. Nakes memperoleh pengawasan dan perlindungan hukum dalam  bentuk  pembinaan tetapi masih terdapat kekurangan  yang  masih harus dipenuhi. 1. Nakes  mendapatkan perlindungan  dalam menangani covid-19.
2. Adanya hambatan Nakes  mendapatkan jaminan dalam sistem  perlindungan dalam menangani covid-19.
Fasilitas  pelayanan  kesehatan  seperti  rumah sakit  dan  layanan  kesehatan  lainnya  harus  selalu melakukan  koordinasi  rutin,  baik  secara  internal maupun dengan stakeholder  lainnya. Dari koordinasi  tersebutditetapkan  peraturan,  yakni pengaturan  waktu  kerja  dan  pengaturan  waktu istirahat  untuk  mengurangi  paparan,  sehingga tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat menjaga kebugaran tubuhnya saat melakukan pekerjaannya. Penanganan  yang  benar  dan  sesuai  standar prosedur operasional akan menghindarkan  tenaga medis  atau  tenaga  kesehatan  tersebut  terkena infeksi Covid -19, tes Swab PCR wajib dilakukan untuk  menjamin  dan  membuktikan  bahwa  tenaga medis atau tenaga kesehatan yang akan  melakukan tugasnya benar-benar dalam kondisi sehat dan fit. Kemudian melalui dukungan sosial seperti, rumah singgah,  serta  pemberian  vitamin  dan  asupan nutrisi. Banyaknya varian baru yang penularannya begitu  cepat,  tenaga  medis  atau  tenaga  kesehatan perlu  mendapat  pelatihan  dan  SOP  menangani pasien Covid-19 serta penceghan dan penularannya. Dengan  pemanfaatan tenaga medis atau tenaga kesehatan (Onikananda, 2021).

## Simpulan
Pandemi covid-19 menimbulkan dampak luas, baik  sosial  maupun  ekonomi.  Upaya  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  serta  peraturan  yang berlaku  untuk  memutus  mata  rantai  penularan Covid-19 dan juga pemberian insentif dan santunan kematian  serta  dukungan  terhadap  nakes  dalam penanganan Covid-19. Koordinasi antar pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  serta diperlukan  SOP      pengendalian  dan  pencegahan Covid-19, sehingga dapat menangani dan memutus penyebaran Covid-19 secara tuntas.

## Referensi
Astri,  N.  (2020).  Peran  Perawat  Dimasa  Pandemi Covid. Osf.Io . https://osf.io/preprints/m8ynr/
BPJamsostek  Tanggung  Perlindungan  Pekerja yang  Terpapar  Covid-19,  02  Juni  2020, https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita /26730/BPJamsostek-Tanggung- Perlindungan-Pekerja-yang-Terpapar-Covid- 19, diakses pada tanggal 27 Juni 2021
Julaiddin,  J.,  &  Sari,  H.  P.  (2020).  Kebijakan Hukum di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid 19). UNES Law Review . https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.123 Kemenkes. (2021). Situasi Terkini Perkembangan
Faletehan Health Journal , 9 (2) (2022) 129-134 www. journal.lppm-stikesfa.ac.id/ojs/index.php/FHJ ISSN 2088-673X | 2597-8667
(COVID-19)  27  Juni  2021. Kemenkes , Juni , 1–4. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi- infeksi-emerging/situasi-terkini- perkembangan-coronavirus-disease-covid-19 Mahrani,  Hana  Khairina  Putri  Faisal,  Paramita Khairan,  Iﬀa  Mutmainah,  Fitriana  Nur Rahmawati, Sarah Shafa Marwadhani, Gadistya Novitri Adinda, Sari, U., & Pukovisa
Prawirohardjo. (2020). A COVID-19 Ringan
Pada Tenaga Medis: Evaluasi Temuan Klinis dan  Risiko  Transmisi. Journal  Of  The Indonesian  Medical  Association , 70 (4),  78– 86.  https://doi.org/10.47830/jinma-vol.70.4- 2020-223 Onikananda,  A.  K.  (2021).  Pelaksanaan  Promosi Kesehatan  Pada  Perawat  yang  Menangani Pasien  COVID-19  di  Ruang  Isolasi  Rumah Sakit X. Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah STIKES KEndal , 11 (1), 123–132.
Santoso, A. P. A., Septiarini, A. D., Nur Rohmah, S.,  &  Haryadi,  A.  R.  (2020).  Perlindungan
Hukum  Tenaga  Kesehatan  dalam  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum
Administrasi Negara. Prosiding Hubisintek , 1 , 275–275. http://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/ article/view/1006 Satgas:  Kenaikan  Kasus  Covid-19  di  DKI  300 Persen  dalam  10  Hari,  Paling  Signifikan : https://nasional.kompas.com/read/2021/06/1 1/19512941/satgas-kenaikan-kasus-covid-19- di-dki-300-persen-dalam-10-hari- paling?page=all.
Standar  Alat  Pelindung  Diri  (APD)  dalam
Manajemen Penanganan Covid-19, 28 Oktober 2020, https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/standar -alat-pelindung-diri-apd-dalam-manajemen- penanganan-covid-19/,  diakses  pada  tanggal 27 Juni 2021
Tingkatan APD bagi Tenaga Medis saat Tangani Covid-
19 19 Januari 2021, https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umu
m/20200417/0533711/tingkatan-apd-bagi- tenaga-medis-saat-tangani-covid-19/,  diakses pada tanggal 27 Juni 2021 Tuwu,  D.  (2020).  Kebijakan  Pemerintah  Dalam Penanganan  Pandemi  Covid-19. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535