Albertus Mario Ari Setyawan, Aartje Tehupeiori, Wiwik Sri Widiarty (2023), Bentuk Implementasi P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut) guna Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal di Laut dalam Rangka Mendukung Perekonomian Negara, (5) 12, https:// DOI 10.46799/syntax- idea.v5i12.2653 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## IMPLEMENTASI P2TL (PERATURAN PENCEGAHAN TUBRUKAN DI LAUT) GUNA MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL DI LAUT DALAM RANGKA MENDUKUNG PEREKONOMIAN NEGARA
Albertus Mario Ari Setyawan 1 , Aartje Tehupeiori 2 , Wiwik Sri Widiarty 3
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: albertus.aal02@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  mengeksplorasi  bentuk  implementasi  P2TL  (Peraturan  Pencegahan Tubrukan  Di  Laut)  dalam  upaya  mencegah  terjadinya  kecelakaan  kapal  di  perairan Indonesia dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. P2TL, yang merujuk pada  Peraturan  Pencegahan  Tubrukan  di  Laut,  adalah  seperangkat  aturan  internasional yang  mengatur  pelayaran  kapal  di  perairan  bebas  global.  Aturan  ini  ditetapkan  oleh Organisasi  Maritim  Internasional  (IMO)  dan  berfokus  pada  pengaturan  alur  pelayaran kapal untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut. Kecelakaan tubrukan kapal memiliki dampak  serius  yang  mencakup  risiko  bagi  manusia,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak lingkungan.  Penyebab  kecelakaan  ini  dapat  beragam,  termasuk  kesalahan  manusia, kesalahan  peralatan,  pelanggaran  prosedur,  pelanggaran  aturan,  tindakan  eksternal,  dan faktor  alam.  Penerapan  Convention  on  the  International  Regulations  for  Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREG) di Indonesia menjadi esensial untuk mengurangi insiden tubrukan, terutama yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Walaupun COLREG belum mendapatkan ratifikasi resmi, implementasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1979  menjadikannya  pedoman  yang  diikuti  oleh  kapal-kapal  di  Indonesia.  Mematuhi aturan COLREG meningkatkan keselamatan pelayaran, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan.
Kata Kunci: Implementasi P2TL, Kecelakaan Kapal, Perekonomian Negara

## Abstract
This  research  explores  the  implementation  of  the  COLREG  (Convention  on  the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972) in efforts to prevent ship accidents in Indonesian waters, with the aim of supporting the country's economic growth. COLREG,  referring  to  the  Convention  on  the  International  Regulations  for  Preventing Collisions at Sea 1972, is a set of international rules governing ship navigation in global open  waters.  These  rules  are  established  by  the  International  Maritime  Organization (IMO) and focus on regulating ship navigation to prevent collisions at sea. Ship collision accidents  have  serious  impacts,  including  risks  to  human  life,  property  damage,  and environmental  consequences.  The  causes  of  these  accidents  can  vary  and  may  include
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
human  error,  equipment  malfunction,  procedural  violations,  rule  violations,  external actions, and natural factors. The implementation of COLREG in Indonesia is essential for reducing collision incidents, especially those caused by human error. Although COLREG has not received official ratification, its implementation based on Presidential Decree No. 50 of 1979 serves as guidance followed by ships in Indonesia. Adherence to COLREG rules enhances  navigation  safety,  ultimately  contributing  to  economic  growth  through  the maritime sector.
Keywords: P2TL Implementation, Ship Accidents, National Economy.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Kepala  Pusat Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasional  juga  menyatakan  bahwa  Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar  di  dunia  dengan  jumlah  pulau  sekitar  17.504,  panjang  garis  pantai  sekitar 99.149,29 km² dan luas perairan sekitar 6.405.635 km2 atau sekitar 71% dari keseluruhan wilayah  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data  yang  dimiliki  oleh  Pusat Hidro- Oseanografi TNI  Angkatan  Laut (Pushidrosal)  tahun  2018  yaitu  termasuk  peta  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Letak  geografis  ini  memberi  keuntungan  Indonesia  sebagai  jalur  perdagangan internasional dan menjadi jalur transit dari berbagai perdagangan maritim dunia. Wilayah laut  yang  lebih  luas  daripada  daratan  menjadikan  transportasi  laut  memegang  peranan penting.  Menurut  perkiraan  ada  sekitar  70% angkutan barang ekspor-impor dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan menuju ke wilayah Pasifik dan sebaliknya memanfaatkan jalur perairan Indonesia. Keuntungan yang didapat Indonesia karena berada dalam jalur perdagangan internasional ini bukan tanpa resiko yang menyertainya. Potensi ancaman dari banyaknya  kapal  yang  memanfaatkan  jalur  perdagangan  dan  jalur  transit  ini  harus ditanggulangi secara serius agar kerugian  bagi  Indonesia  dapat  diminimalisir.  Jalur  lalu lintas  laut  Indonesia adalah salah satu tempat yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas laut yang tinggi. Ramainya lalu lintas laut ini memiliki dampak negatif, yaitu antara lain meningkatnya  kecelakaan  kapal.  Tubrukan  adalah  suatu  keadaan  darurat  yang  terjadi karena kapal menabrak kapal lain, benda mengapung dan hal-hal lain yang mengakibatkan kapal menjadi rusak bahkan bisa terjadi kebakaran dan ledakan.
Kecelakan  di  laut  yang  terjadi  akibat  adanya  tubrukan  di  laut  selain  merugikan karena ada korban jiwa juga menimbulkan kerugian lain yang menyertainya. Kecelakaan di  laut  dapat  terjadi  akibat  dari  beberapa  faktor diantaranya  yaitu  kesalahan  manusia ( Human  Error ),  sarana  dan  prasarana  atau peralatan  yang  tidak  memenuhi  syarat keselamatan dan faktor  cuaca buruk (Rahayu, 2020). (Utomo & Laut, 2017). Dan faktor kesalahan manusia ( Human Error ) menjadi penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di laut seperti salah satunya adalah tubrukan di laut, dimana ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada menyebabkan kapal tidak dapat dikendalikan sehingga kapal mengalami kondisi yang  membahayakan  bagi  kapal  sendiri  dan  bagi  kapal  lain.  Melihat  dari  faktor-faktor penyebab  terjadinya  kecelakaan  di  laut  tersebut  dan  mengingat  kondisi  perairan  di Indonesia yang terdapat banyak jalur pelayaran yang sempit dan padat, maka mau tidak mau  diperlukan  sebuah  upaya  secara  serius  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  Negara
terhadap  keselamatan  warga  negaranya  yang  sedang  berada  di  perairan  laut  Indonesia secara khusus dan keselamatan manusia dari warga Negara lain yang melintas atau transit di perairan laut Indonesia.
Salah  satu  intsrumen  yang  digunakan  untuk  meminimalisir  ancaman  karena sibuknya jalur perairan laut di Indonesia adalah dengan mengatur agar kapal-kapal yang berlayar  melintas  di  perairan  Indonesia  atau  mau  masuk  ke  Indonesia  tidak  mengalami tubrukan. Hal ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab Negara dan juga sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan. Untuk mencapai sebuah  pertumbuhan  yang  baik  maka  harus  diseimbangkan  dengan  mutu  pelayanan pelayaran yang baik dan seefektif mungkin untuk menjaga keselamatan para awak kapal, muatan kapal dan kapal yang digunakan tersebut. Dalam setiap muatan kapal pasti ada nilai ekonomisnya,  jadi  pencegahan  tubrukan  di  laut  menjadi  sangat  penting  selain  untuk keselamatan awak kapal juga menyelamatkan nilai ekonomis yang ada di dalamnya.
Sebuah  instrumen  oleh  Indonesia  sebagai  bagian  dari  pergaulan  internasional adalah  dengan  adanya  Keputusan  Presiden  Nomor  50  Tahun  1979  tentang  Pengesahan “Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at the Sea, 1972”. Pada fase selanjutnya kemudian terbit Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL). Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 adalah ratifikasi dari COLREG ( International Regulations  for  Preventing  Collisions  at  Sea) Tahun  1972  yang  merupakan  peraturan internasional  yang  dibuat  oleh International  Maritime  Organization (IMO)  di  mana Indonesia  adalah  salah  satu  anggotanya.  COLREG (International  Regulations  for Preventing Collisions At Sea) Tahun 1972 adalah sebuah instrument yang digunakan untuk mengatur  lalu  lintas  kapal  di  laut.  COLREG (International Regulations for Preventing Collisions  At  Sea) Tahun  1972  memiliki  peranan  sangat  penting  dalam  menjamin keselamatan,  kapal,  manusia dan  lingkungan  di  laut.  Setelah  proses  ratifikasi  yang dilakukan  Indonesia melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  50  Tahun  1979  ini,  Indonesia memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  COLREG (International  Regulations  for Preventing Collisions At Sea) Tahun 1972 di perairannya. Secara linier sebenarnya jika COLREG (International Regulations for Preventing Collisions At Sea) Tahun 1972 ini diterapkan sesuai dengan instrument yang standart di dalamnya,  diharapkan  tubrukan  di  laut  dapat  diminimalisir  sehingga  kenyamanan pelayaran di jalur pelayaran Indonesia yang padat dan sibuk dapat dicapai. Kenyamanan pelayaran ini tentu juga akan meningkatkan sisi ekonomi bagi Indonesia secara khusus. Dengan makin minimnya kasus tubrukan di laut maka akan lebih banyak kapal dari luar Indonesia  mau  mengunjungi  pelabuhan-pelabuhan  di  Indonesia,  untuk  transit  singgah sementara ataupun akan makin banyak kegiatan ekonomi internasional di Indonesia yang masuk melalui jalur pelayaran Indonesia.
Bentuk  Implementasi  dari  COLREG (International  Regulations  for  Preventing Collisions At Sea) Tahun 1972 yang diterapkan di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1979  Tentang  Mengesahkan " Convention  On  The  International  Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972" . Implementasi  yang  diambil  dari COLREG (International  Regulations  for  Preventing Collisions At Sea) Tahun 1972  sangat  berdampak  banyak  dalam  Dunia  Pelayaran  dari Cara  bernavigasi yang baik dan Penghindaran Tubrukan Sehingga di Indonesia sangatlah
Terpakai Pedoman dari COLREG (International Regulations for Preventing Collisions At Sea) Tahun 1972 untuk kemajuan dunia Pelayaran Indonesia dan Jarang Terjadi Tubrukan di Indonesia.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  pertama,  bagaimana  bentuk implementasi  Peraturan  Pencegahan  Tubrukan  di  Laut  (P2TL)  pada  kapal  yang  sedang berlayar  di  perairan  Indonesia  dalam  rangka  mendukung  peningkatan  perekonomian negara; dan kedua, apa dampak dari implementasi Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang pengesahan "Convention On The International Regulations For Preventing Collisions  At  Sea,  1972,"  terutama  terkait  dengan  peningkatan  pendapatan  negara  dari sektor  kelautan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  bentuk implementasi  P2TL  pada  kapal  yang  berlayar  di  perairan  Indonesia  dalam  mendukung pertumbuhan ekonomi negara serta memahami dampak dari pengesahan Konvensi tentang Pencegahan  Tubrukan  di  Laut  1972,  khususnya  terkait  dengan  pendapatan  negara  dari sektor  kelautan.  Manfaat  penelitian  ini  secara  teoritis  adalah  memberikan  gambaran mengenai P2TL dan hasil implementasinya, yang dapat menjadi landasan untuk pembuatan undang-undang terkait P2TL, bukan hanya sebatas peraturan. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi mahasiswa yang ingin mengambil judul terkait P2TL, dan juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam perumusan peraturan terkait P2TL, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan kejadian tubrukan di laut yang mendukung kemajuan ekonomi Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian  metode penelitian hukum, dengan penekanan pada penelitian yuridis normatif yang mengacu pada peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal,  makalah,  dan  yurisprudensi.  Metode penelitian ini juga mencakup elemen penelitian empiris yang menggabungkan data dari studi lapangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan  tumpuan  pada  buku-buku  yang  relevan. Pendekatan  yang  diterapkan  adalah  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data yang melibatkan bahan hukum primer dan  sekunder.  Data  primer  mencakup  undang-undang,  kitab  undang-undang,  keputusan presiden,  dan  peraturan  internasional,  sementara  data  sekunder  mencakup  buku,  artikel, dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  pencegahan  tabrakan  kapal  di  laut.  Analisis  data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menekankan pada orisinalitas dengan membandingkan hasil penelitian dengan tiga penelitian terdahulu yang memiliki  kesamaan  masalah,  namun  dengan  fokus  yang  berbeda,  untuk  menunjukkan keorisinalitasan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk  Implementasi  P2TL  (Peraturan  Pencegahan  Tubrukan  Di  Laut)  Pada Kapal Yang Sedang Berlayar di Perairan Indonesia Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Perekonomian Negara
1. P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan Di Laut)
P2TL adalah singkatan dari Peratuan Pencegahan  Tubrukan di Laut yang
diberlakukan  secara  international  bagi  semua  kapal  di  laut  bebas  (high  seas)  di semua perairan yang saling berhubungan serta dapat dilayari oleh kapal-kapal laut (Hanafi  &  Indriyati,  2020),  (Supriyono  &  Subandrijo,  2017).  P2TL  adalah kumpulan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan badan pelayaran dunia aitu IMO yang  mengatur  tentang  alur  pelayaran  kapal  dan  untuk melakukan  pencegahan tubrukan kapal di laut. 1
Tubrukan adalah suatu keadaan darurat yang disebabkan karena terjadinya tubrukan kapal dengan dermaga, ataupun kapal dengan benda apung lainnya yang dapat membahayakan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan (ALFAN, 2019), (MERFI, 2021), (RIZKY, 2019). Penyebab utama timbulnya suatu keadaan darurat di atas kapal, yaitu 2 :
a. Kesalahan manusia
b. Kesalahan peralatan
c. Kesalahan prosedur
d. Pelanggaran terhadap aturan
e. Eksternal action
f. Kehendak Tuhan yang Maha Kuasa
2. Pentingnya Convention  On  The  International  Regulation  For  Preventing Collusion At sea 1972 (COLREG)
Colreg mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan awak kapal saat bernavigasi di perairan yang memiliki bahaya tubrukan (Sara et al., 2022). Sebagai langkah preventif Colreg sangatlah penting untuk mencegah tubrukan. Kelalaian dalam menerapkan Colreg dapat berakibat buruk pada keselamatan kapal. Colreg juga  menjadi  pertimbangan  disaat  sidang  mahkamah  pelayaran,  ketika  terjadi kecelakaan karena tubrukan kapal.6
Terlebih lagi, berdasarkan penelitian dari Hasugian et al., (Hasugian et al., 2018)  dengan  judul  “Pemetaan  Karakteristik  Kecelakaan  Kapal  di  Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT” kecelakaan dikarenakan ‘tubrukan’ di Indonesia  persentase  kejadiannya  mencapai  46%  dari  total  kejadian  kecelakaan pada  periode  2007-2014.  dan  tubrukan  tersebut  100%-nya  melibatkan  faktor kesalahan manusia.7
Kesalahan  tersebut  pada  umumnya  dikarenakan  tindakan  dari  operator kapal,  pemilik  kapal,  biro  klasifikasi,  perwakilan  dari  pemerintah  untuk administrasi,  dan  otoritas  pelabuhan  yang  belum  siap  dalam  melaksanakan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh tubrukan KM Bunga Melati 79 Dengan Tk. Golden  Way  3310  dikarenakan  tidak  menerapkan  aturan  13  ( Overtaking )  pada Colreg .
3. Penerapan Convention On The International Regulation For Preventing Collusion At sea 1972 (COLREG) pada Peraiaran Indonesia.
Penerapan Convention  On  The  International  Regulation  For  Preventing Collusion At sea 1972 (COLREG) di Indonesia sangat penting bagi Pelayaran di Indonesia untuk menghindari adanya tubrukan di Laut Indonesia, Memang secara gamblang  dan  Undang-undang Convention  On  The International  Regulation  For Preventing Collusion At sea 1972 (COLREG) belum jelas diaturnya dalam Hukum
di  Indonesia,  Namun  Para  Seluruh  Transportasi  Laut  dari  Perusahaan  hingga Nahkoda  Kapal  mereka  mengikuti  Peraturan  Convention  On  The  International Regulation  For  Preventing  Collusion  At  sea  1972  (COLREG)  karena  Pedoman yang  diberikan  sangat  lah  baik  dan  sangat  berpengaruh  sehingga  tetap  menjadi pedoman.10
Penerapan  Convention  On  The  International  Regulation  For  Preventing Collusion At sea 1972 (COLREG) di Indonesia sangat Berpengaruh terlabih pada Sistem Kenavigasian, Sikap Kapal saat sedang berhadapan dengan satu sama Lain, yang  dimana  pedoman  pada  Convention  On  The  International  Regulation  For Preventing  Collusion  At  sea  1972  (COLREG)  dipakai  dalam  menghadapi permasalahan  tersebut,  Penjelasan  dan  Bentuk  Penerapan Convention  On  The International Regulation For Preventing Collusion At sea 1972 (COLREG) sebagai berikut:
a. Peraturan Pencegahan Tubrukan Dilaut (P2TL) di Indonesia Peraturan pencegahan tubrukan dilaut atau P2TL adalah kumpulan dari aturan-aturan  yang  telah  di  tetapkan  badan  pelayaran  kapal  dan  untuk melakukan  pencegahan  tubrukan  dilaut.  Aturan  P2TL  ada  38  aturan  yang utama yang harus diketahui.
Pada  konferensi  IMO,  merekomendasikan  agar  segera  mungkin memberlakukan peraturan yang seragam dan secara international hal ini timbul karena semakin ramainya kapal-kapal yang berlayar dan semakin banyaknya kecelakaan  tubrukan,  sehingga  kemudian  dibuatlah  sistematika  peraturan pencegahan tubrukan dilaut atau P2TL.
b. Aturan dalam Navigasi Pelayaran di Laut Berdasarkan Aturan COLREG 1972

## 1) Aturan 5 Look Out
Aturan 5 ini sangatlah penting fungsinya, karena setiap kapal harus menjaga pengamatannya setiap saat dengan melihat dan mendengar dengan segala sarana yang tersedia sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Dengan  melakukan  pengamatan  dan  pengawasan  disekitar  kapal,  maka seorang  pelaut  dapat  membuat  penilaian  penuh  tentang  situasi dan  risiko tubrukan (collision) yang  dapat  terjadi.  Beberapa  kunci  penting dalam pengamatan pelayaran kapal diantaranya adalah:
a) Setiap  Saat  24/7:  Hal  ini  berarti  bertanggungjawab  dan  tidak  boleh berhenti melakukan penjagaan dan pengamatan dalam waktu 24/7 saat di kapal.
b) Watchkeeping: Penjagaan  dan  Pengamatan  dilakukan  oleh  orang  yang sudah  terlatih,  berpengalaman,  dan  keadaan  yang  bugar  selama melaksanakan tugasnya dalam pengamatan.
c) Alat Navigasi Kapal: Mengawasi apa yang terjadi di sekitar kapal dengan alat navigasi kapal seperti RADAR, ARPA, AIS, VHF Radio, ECDIS dan GPS Kapal
d) Situasi dan Kondisi yang berlaku: Pengamatan harus dilakukan secara intensif  setiap  saat.  Kehati-hatian  dalam  pengamatan  perlu  dilakukan terutama ketika pada malam hari dan pada saat te kabut disekitarnya.

## 2) Aturan 6 Safe Speed
Aturan Safe Speed dalam COLREG dimaksudkan agar setiap kapal harus  selalu  menjaga  kecepatan  yang  aman.  Pengaturan  kecepatan  kapal harus dilakukan dengan maksud agar dapat mengambil tindakan yang tepat seperti penghentian dalam jarak yang sesuai untuk menghindari tubrukan.
Dalam  menentukan  kecepatan  yang  aman,  terdapat  beberapa  faktor  yang harus diperhitungkan yaitu:
a) Tingkat visibilitas di laut
b) Kepadatan lalu lintas di jalur pelayaran
c) Kemampuan  olah  gerak  kapal  seperti  jarak  berhenti  kapal  dan kemampuan berbelok dalam kondisi tertentu
d) Ketersediaan  cahaya  latar  pada  malam  hari  seperti  dari  lampu  pantai atau dari lampu belakang sendiri
e) Keadaan  angin,  laut  dan  arus,  dan  kemungkinan  bahaya  navigasi disekitar
f) Draft kapal terhadap kedalaman air laut

## 3) Aturan 7 Risk of Collision
Pengamatan yang baik melalui penglihatan, pendengaran, radar, dan sarana  lain  yang  tersedia  akan  meminimalisir  terjadinya  kecelakaan tabrakan  kapal.  Faktor  penting  berikutnya  dari  pengawasan  yang  baik adalah  menentukan  apakah  ada  risiko  tabrakan.  Jika  terdapat  sebuah keraguan  dari  seorang  pelaut,  maka  hal  ini  dapat  menjadi  sebuah  risiko kecelakaan.  Peralatan  radar  harus  digunakan  dengan  benar,  termasuk pemindaian  jarak  jauh  untuk  mendapatkan  peringatan  dini  tentang  risiko tabrakan.
Selama  pelayaran  dilakukan  maka  pelaut  tidak  boseh mengasumsikan berdasarkan informasi yang sedikit. Seorang pelaut harus menggunakan  penglihatan,  dan  sarana  alat  navigasi  yang  tersedia  seperti binocular, compass bearing, radar, radar plotting (ARPA), AIS VHF Radio dan lainnya untuk membantu dalam menilai suatu risiko.

## 4) Aturan 8 Action to Avoid Collision
Setiap  tindakan  untuk  menghindari  tubrukan  harus  diambil  sesuai dengan  Aturan  COLREG  dan  harus  dilakukan  dalam  waktu  yang  cukup. Perubahan haluan dan kecepatan kapal baik perubahan kecil ataupun besar dapat  dilakukan  untuk  menghindari  tubrukan.  Hal  tersebut  harus  mudah dilihat oleh kapal lain yang mengamati setiap perubahan itu secara visual ataupun dengar menggunakan radarnya.
Perubahan arah pada waktu yang tepat adalah suatu tindakan yang efektif untuk menghindari tubrukan dengan objek lain dalam situasi jarak yang  dekat.  Tindakan  yang  diambil  untuk  menghindari  tubrukan  dengan kapal  lain  harus  seefektif  mungkin  sehingga  kapal  dapat  passing  dalam jarak yang aman. Keefektifan tindakan itu harus diperhatikan dengan baik sampai  kapal  lain  akhirnya  berhasil  passing/lewat.  Selain  melakukan
perubahan arah kapal, sebuah kapal juga dapat mengurangi kecepatannya dengan menghentikan atau mengurangi RPM mesinnya. Aturan COLREG atau P2TL.
B. Dampak dari implementasi Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 Tentang Mengesahkan "Convention  On  The  International  Regulations  For Preventing Collisions  At  Sea,  1972" Terutama  Bagi  Peningkatan  Pendapatan  Negara  Dari Sektor Kelautan
1. Perairan atau Maritim Indonesia
Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau besar dan kecil yang terpisahkan oleh 12 lautan dan 47 selat dengan luas 5,8 juta km 2 yang terdiri atas 2,8km 2 perairan  pedalaman,  0,3juta  km 2 laut  teritorial  dan  2,7  juta  km 2 zona  ekonomi eksklusif dangan garis pantai sepanjang 95,181 km (AJI, 2022). Kondisi ini menyebabkan sektor maritim menjadi sangat strategis bagi Indonesia meliputi aspek ekonomi, hukum dan pertahanan keamanan, lingkungan dan sosial budaya. Kondisi pulau yang terpisah – pisah tersebut mempunyai konsekwensi  dibutuhkannya fasilitas trasnportasi laut yang menjadi bagian  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  regional  ,  nasional  maupun internasional. Pelabuhan sebagai infrastuktur penting dalam membangun ekonomi daerah khususnya pemerataan pembangunan. 1
Wilayah Indonesia yang terbentang dari 6 ⁰ 08’ LU hingga 11 ⁰ 15’ LS dan 94 ⁰ 45’ BT hingga 141 ⁰ 05’ BT, terletak di posisi geografis yang sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua (Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia) dan sebaliknya, dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia selatan ke wilayah Pasifik harus melalui  perairan  kita  (AJI,  2022).  Luas  total  wilayah  Indonesia  7,9  juta  km,  77%nya merupakan  kelautan,  dan  hampir  seluruh  penduduknya  tinggal  di  kawasan  yang  berada dalam jarak 100km dari garis pantai, sehingga Indonesia disebut Negara Maritim.
Pulau-pulau  Indonesia  hanya  bisa  terhubung  melalui  laut-laut.  Hanya  melalui perhubungan  antar  pulau,  antar  pantai,  kesatuan  Indonesia  dapat  terwujud.  Untuk mendukung  dan  mempercepat  perekonomian  Indonesia  khususnya  daerah  pulau-pulau kecil,  maka  sistem  jaringan  transportasi  perlu  disiapkan  dengan  serius,  sebab  integrasi jaringan  transportasi  yang  melibatkan  moda  darat,  laut  dan  udara  merupakan  jembatan menuju tumbuh kembang ekonomi di daerah pinggiran (Hinterland) .
Transportasi maritim/pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidupan ekonomi dan sebagai pemersatu bangsa dan Negara Indonesia, sehingga industri pelayaran  nasional  perlu  diprioritaskan.  Hal  ini  penting  agar  dapat  meningkatkan  daya saing  Indonesia  di  pasar  global,  karena  hampir  seluruh  komoditas  untuk  perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi maritim.
Hal ini juga untuk menyeimbangkan pembangunan daerah di wilayah Indonesia,
karena masih banyak daerah terpencil dan kurang berkembang tetapi kaya akan sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi mimyak  dan  gas bumi, mineral langka membutuhkan akses  pasar  dan  mendapat  layanan,  yang  seringkali  hanya  bisa  dilakukan  dengan transportasi maritim sebagai media penghubung antar pulau yang sangat ekonomis.
2. Transportasi Laut
Pelayaran  adalah  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  angkutan  di  perairan, kepelabuhan,  serta  keamanan  dan  keselamatannya  (Aguw,  2013),  (HAFISYAH,  2020). Bidang kegiatan pelayaran sangat luas, yaitu meliputi pelayaran angkutan perang, dinas
pos, dinas perambuan, penjagaan pantai, hidrografi dan lain-lain.
Secara garis besar pelayaran biasanya dibagi menjadi dua, yaitu: 11
a. Pelayaran  Niaga,  yaitu  usaha  pengangkutan  barang,  khususnya  barang dagangan melalui laut, baik yang dilakukan diantara tempattempat/ pelabuhan- pelabuhan  dalam  wilayah  sendiri  maupun  antar  negara  (yang  terkait dengan kegiatan komersial).
b. Pelayaran  non-niaga  yaitu  terkait  dengan  kegiatan  non  komersial  seperti pemerintahan dan bela negara.
Bagi  dunia  perdagangan  Indonesia,  pelayaran  niaga  memegang peranan  yang sangat penting. Karena hampir semua barang impor dan ekspor kita diangkat dengan kapal laut.  Transportasi  maritim  (angkutan  di  perairan)  merupakan  kegiatan  pengangkutan penumpang dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilayah perairan (laut, sungai dan  danau, penyeberangan)  dan  teritori  tertentu  (dalam  negeri  atau  luar  negeri)  dengan menggunakan kapal, untuk layanan khusus dan umum).
Wilayah perairan Indonesia terbagi menjadi: 12
a. Perairan laut : wilayah perairan laut.
b. Perairan sungai dan danau: wilayah perairan pedalaman, yaitu sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan.
c. Perairan  penyeberangan:  wilayah  perairan  yang  memutuskan  jaringan  jalan atau  jalur  kereta  api,  angkutan  penyeberangan  disini  berfungsi  sebagai jembatan bergerak penghubung jalur.
Teritori pelayaran terbagi menjadi: 13
a. Dalam negeri: untuk angkutan domestik, dari satu Pelabuhan  ke Pelabuhan lain di wilayah Indonesia.
b. Luar  negeri:  untuk  angkutan  internasional  (ekspor/impor)  dari  Pelabuhan Indonesia  (yang  terbuka  untuk  perdagangan  luar  negeri)  ke  Pelabuhan  luar negeri, dan sebaliknya.
Untuk angkutan dalam negeri diselenggarakan dengan kapal berbendera Indonesia, dalam bentuk: 14
a. Angkutan khusus, diselenggarakan hanya untuk melayani kepentingan sendiri sebagai penunjang usaha pokok dan tidak melayani kepentingan umum baik di wilayah perairan laut, sungai dan danau, oleh perusahaan  yang memperoleh ijin operasi untuk hal tersebut.
b. Angkutan umum, yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan umum.
c. Pelayaran  tetap  (Pelayaran Liner  Service )  yaitu  pelayaran  yang  dijalankan secara tetap, teratur, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan kapal di pelabuhan, dalam hal trayek (wilayah operasi), dalam hal tarif angkutan serta dalam hal syaratsyarat dan perjanjian pengangkutan.
d. Pelayaran  tidak  tetap  ( Tramp  service ),  yaitu  bentuk  usaha  pelayaran  bebas, yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan formal apapun, tidak mempunyai trayek  tertentu,  sehingga  kapal  bisa  berlayar  kemana  saja  dan  membawa muatan apa saja, sepanjang tidak dilarang oleh kekuasaan negara.
Badan  Perencana  Pembangunan  Nasional  dan  Departemen  Perhubungan  nilai potensi ekonomi nasional dari aktivitas transportasi laut adalah sebesar US$ 20 miliar per tahun, sementara sampai tahun 2011 tercatat PDB sektor transportasi laut baru mencapai
Rp 18.5 milyar (US$ 1,95 milyar) atau hanya sekitar 9,7 % dari nilai potensi. Kondisi ini menggambarkan  bahwa  kebijakan  sektor  perhubungan  laut  belum  optimal  memacu pertumbuhan ekonomi aktivitas transportasi laut nasional. Temuan ini menguatkan bahwa potensi transportasi laut belum terkelola dengan baik.16
Permasalahan lain adalah bahwa infrastruktur pelabuhan di Indonesia juga   belum mampu   melayani   kapal-kapal   berteknologi   terkini   karena membutuhkan pelabuhan dengan kedalaman tinggi, sedangkan pelabuhan- pelabuhan di Indonesia rata-rata dangkal sehingga  Indonesian  National  Shipowner  Association  (INSA)  belum  bisa  menggunakan kapal-kapal teknologi terkini (Waris et al., 2023).
Pengembangan transportasi laut yang tertinggal, berdampak pada rendahnya daya saing rantai logistik nasional, data world bank tentang Logistic Performance Index (LPI) menunjukkan  Indonesa  berada  pada  peringkat  63  dari  160  negara  pada  tahun  2016 (Firdausy, 2021). Peringkat ini menurun dibandingkan data tahun 2014 dimana Indonesia menempati peringkat 53. Meskipun sudah berada pada level tengah ke atas, namun  masih menempatkan  Indonesia  di  bawah  negara  tetangga  seperti  Singapura  (peringkat  5), Malaysia (peringkat 25), Thailand (peringkat 35), dan Vietnam (peringkat 48). 18
Gambar 1 Peringkat Logistic Performance Index (LPI) Tahun 2014
Sumber: (World Bank, 2016)
Kinerja  sistem  logistik  Indonesia  saat  ini  dapat  dikatakan  belum  optimal  yang ditunjukkan  dari  keadaan  logistik  nasional  yang  selama  ini berjalan  (Anugerah,  2022).
Penggerak  utama (key commodity factor) sebagai  penggerak  aktivitas  logistik  belum terkoordinasi  secara  efektif,  infrastruktur  transportasi  belum  memadai  baik  dari  segi kuantitas maupun kualitas diantaranya peran pelabuhan hub yang  belum  dikelola  secara terintegrasi,  efektif  dan  efisien,  serta  belum  efektifnya  intermoda  transportasi  dan interkoneksi  antara infrastruktur  pelabuhan,  pergudangan,  transportasi  dan  wilayah hinterland. Fenomena ini dipertegas kembali dalam laporan Bappenas (2015) bahwa dalam enam komponen yang diukur di dalam Logistics Performance Index (LPI), menunjukkan sektor  kepelabuhanan  memiliki  permasalahan  yang  paling  besar  dimana  komponen custom, infrastruktur dan international shipments masih berada dibawah rerata LPI.
3. Ekonomi Maritim Indonesia
Perlu  dibedakan  antara  kelautan  dan  maritim,  kelautan  merujuk  kepada  laut sebagai  wilayah  geopolitik  maupun  wilayah  sumber  daya  alam.  Sedangkan  maritim merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan perkapalan baik armada niaga maupun militer, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu seperti industri maritim dan kepelabuhan.  Jadi  ekonomi  maritim  adalah  ekonomi  yang  berbasis  pada  sektor maritim/kelautan.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  memiliki  keunggulan  komparatif  dan keunggulan kompetitif secara global dalam percaturan ekonomi internasional, 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan, di dalam laut terdapat sumber daya alam seperti minyak gas bumi, di garis pantai digunakan sebagai wisata bahari yang potensial dan merupakan areal untuk  memperkuat  budidaya  perikanan  banyak  tenaga  kerja  yang  terserap  oleh  sektor maritim  ini.  Namun  kontribusi  sektor  maritim  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  baru menyumbang  sebesar  3%  atau  47  triliun,  sehingga  belum  mampu  menjadi  mesin kemakmuran di tanah air.
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 Tentang Mengesahkan "Convention On The International Regulations For  Preventing Collisions At Sea, 1972"
Dalam rangka menjamin keselamatan di laut, International Maritime Organization (IMO)  mengeluarkan  Convention  on  The  International  Regulations  for  Preventing Collisions at Sea 1972 yang secara umum disebut sebagai Collision Regulation 1972 atau disingkat dengan COLREG 1972, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Peraturan Internasional Mencegah Tubrukan di Laut (PIMTL) tahun 1972. COLREG 1972 adalah Resolusi IMO Nomor A. 464 (XII) tentang peraturan yang berlaku secara internasional dan harus dipatuhi serta dilaksanakan secara utuh oleh semua kapal, pemilik kapal, Nakhoda, dan awak kapal agar tidak terjadi kecelakaan di laut. COLREG 1972 ditandatangani oleh semua  anggota  IMO  pada  bulan  Oktober  1972  di  London.  Indonesia,  sebagai  negara kepulauan terbesar di dunia, kemudian menjadi salah satu dari 47 negara yang ikut serta dalam penandatanganan tersebut.21
Dengan predikat negara kepulauan terbesar di dunia serta merupakan negara yang berada  diantara  Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik,  memungkinkan  Indonesia menjadi  lintas  yang  dilewati  kapal-kapal  yang  berlayar  di  dunia.  Pelabuhan  utama  di Indonesia pun dipersiapan sebagai pelabuhan yang dapat melayani pergerakan arus barang dan penumpang dari luar negeri, termasuk salah satunya Pelabuhan Bitung. Pelabuhan ini merupakan  salah  satu  pelabuhan  yang  akan  ditetapkan  sebagai  hub  internasional,  yang disinggahi baik kapal-kapal niaga berbendera asing yang bertonase besar dan kapal-kapal pelayaran  rakyat.  Dengan  ditetapkannya  Pelabuhan  Bitung  sebagai  pelabuhan  hub internasional, lalu lintas kapal di wilayah kerja pelabuhan pun akan semakin meningkat.22 Menurut  Komite  Nasional  Kecelakaan  Transportasi  (KNKT),  perairan  sebelah
utara Pulau Sulawesi dan perairan Laut Maluku cenderung menjadi perairan dengan tingkat kecelakaan kapal yang rendah dibandingkan dengan perairan di Pulau Jawa. Hal ini dapat diperkirakan terjadi karena perairan Laut Jawa merupakan jalur lalu lintas pelayaran yang paling padat, sementara bulan januari kondisi perairan dalam keadaan relatif buruk. Hal lain yang dapat diperkirakan  apakah  penerapan  persyaratan kelaiklautan  kapal  telah dipahami dengan baik oleh Nahkoda, Syahbandar, perwira kapal, anak buah kapal (ABK) sehingga kecelakaan kapal dapat diminimalisir.
Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREG  1972)  Aturan  mengenai  keselamatan  pelayaran  terutama  dalam  rangka pencegahan  tubrukan  di  laut  dengan  menetapkan  ketentuan  "Traffic  Separation  Scheme (TSS)" di beberapa kawasan yang diperkirakan rawan kecelakaan karena kondisi alam atau padatnya  lalulintas  pelayaran.  Pada  Kepres  Nomor  50  Tahun  1979  pada  intinya mengesahkan peraturan internasional yang mencegah terjadinya Tubrukan Kapal, sehingga Indonesia menetapkan Aturan pada kapal-kapal untuk menggunakan Aturan tersebut agar menghindari adanya Tubrukan Kapal di laut.
Penerapan Convention On The International Regulation For Preventing Collusion At  sea  1972  (COLREG)  atau  dalam  Bahasa  Indonesia  yang  dikenal  dengan  Peratuan Pencegahan  Tubrukan  di  Laut  (P2TL)  di  Indonesia  Sudah  di  Setujui  Oleh  Negara  Kita Melalui  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  50  Tahun  1979  Tentang Mengesahkan "Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea,  1972".  Namun  dalam  KEPRES  tersebut  Hanyalah  Sebuah  Persetujuan  atau Pengesahan  kalau  kita  Sebagai  Negara  Member  dari  IMO  menyetujui  Aturan  Peratuan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) Tersebut.
Pada  KEPRES  tersebut  hanya  Mengesahkan  dan  Belum  ada  yang  namanya Penratifikasian  Terhadap  Convention  On  The  International  Regulation  For  Preventing Collusion  At  sea  1972  (COLREG)  atau  dalam  Bahasa  Indonesia  yang  dikenal  dengan Peratuan  Pencegahan  Tubrukan  di  Laut  (P2TL)  sehingga  yang  menjadi  Permasalahan adalah  Penratifikasian  mengenai  Aturan  COLREG  belum  lah  ada,  Namun  dikarenakan KEPRES tersebut yang berisikan Persetujuan maka Indonesia sudah menjadikan COLREG sebagai Pedoman dalam Pelayaran Indonesia sampai Detik ini sehingga Aturan – aturan lama yang dipakai oleh Indonesia tidak dipakai lagi dan memakai Aturan COLREG yang membuat banyak Perubahan dan memberikan dampak baik bagi Indonesia.
5. Pengaruh Implementasi Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 Tentang Mengesahkan "Convention On The International  Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972” .
Pengaruh  Implementasi  Keputusan  Presiden  Nomor  50  Tahun  1979  Tentang Mengesahkan "Convention On The International Regulations For Preventing Collisions At Sea, 1972” sangat berpengaruh Pada Tingkat Pendapatan Negara dari Sektor Kelautan, untuuk  meningkatkan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  suatu  Negara,  terkhusunya  di Indonesia Peranan COLREG 1972 sangat berpengaruh banyak dan memberikan dampak Positif  dalam  dunia  Maritim  Indonesia  dengan  banyaknya  Peraturan  yang  mengatur mengenai Pelayaran, Baik Pelayaran Domestik maupun Luar Negeri dan juga kapal kapal Penangkap Ikan juga diatur dalam COLREG 1972.
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  merupakan  salah  satu  indikator  makro  ekonomi yang  pada  umumnya  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  ekonomi  di  suatu  negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari
PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. 23
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian  secara  riil  disuatu  wilayah.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan  jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  ekonomi  dalam  suatu  wilayah  selama kurun  waktu  setahun.  Laju  pertumbuhan  ekonomi  sangat  penting  diperhatikan  selain melihat besaran nilai PDRB itu sendiri, karena dengan melihat laju pertumbuhan berarti melihat kecepatan pertumbuh suatu perekonomian.24
Salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor  perikanan  kelautan  dan  perikanan.  Sektor  perikanan  kelautan  dan  perikanan memiliki potensi penggerak perekonomian baik secara makro atau nasional maupun mikro. Secara  makro  sektor  perikanan  menjadi  penyumbang  devisa  dengan  kegiatan  ekspor. Secara  mikro  sektor  perikanan  memberi  dampak  penyediaan  tenaga  kerja  dan meningkatkan daya beli masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan para pelaku usaha di bidang perikanan.25
Pemerintah  Republik  Indonesia  memberikan  perhatian  serius  terhadap  bidang perikanan dan kelautan. Hal ini dibuktikan dengan ditanda tanganinya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Dan Inpres Tersebut juga Berpedoman Pada "Convention On The International Regulations For Preventing  Collisions  At  Sea,  1972”,  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  taraf kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah maupun hasil perikanan, dan  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  sehingga  mampu  meningkatkan  devisa  dan Meminimalisir  dalam  Tubrukan  Kapal  di  Laut  Indonesia  baik  Kapal  Nelayan  Maupun Kapal yang membawa Bahan Logistik dan kapal kapal lainnya.
Berbagai  upaya  dan  kebijaan  telah  dilakukan  untuk  pemanfaatan  sumber  daya perikanan  sehingga  mampu  memberikan  kontribusi  cukup  besar  terhadap  pendapatan daerah, salah satunya adalah melalui pembangunan industri perikanan. Menurut Daryanto, sumber daya perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas.
Hal ini dilakukan didasari alasan adanya perubahan paradigma pembangunan pada sektor  kelautan  dan  perikanan  yang  kurang  diperhatikan  menjadi  sektor  utama pembangunan nasional. Pertimbangan sektor ini sebagai alur utama pembangunan nasional diantaranya,  karena  luas  wilayah  laut  yang  dominan  secara  fisik,  potensi  ekonominya sangat  besar  dan  beragam,  industri  kelautan  memiliki  keterkaitan  yang  tinggi  dengan industri  dan  aktivitas  ekonomi  lainnya,  sehingga  mengembangkan  industri  berbasis kelautan berarti juga menghidupkan dan mendorong aktivitas ekonomi disektor lainnya. Selain itu, juga dikarenakan sumber daya kelautan sebagian besar merupakan sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui sehingga menjadi basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.27
Berdasarkan  Hal  tersebut,  hal  yang  sangat  berdampak  dari  Keputusan  Presiden Nomor  50  Tahun  1979  Tentang  Mengesahkan  "Convention  On  The  International Regulations  For  Preventing  Collisions  At  Sea,  1972”.  Pada  Pelayaran  Indonesia  Guna Meningkatkan  Perekonomian  Negara  yaitu  Beberapa  Aturan  yang  dipakai  dalam  Dunia Pel ayaran  di  Indonesia  yang  diambil  langsung  dari Convention  On  The International  Regulations  For  Preventing  Collisions  At  Sea,  1972 dan  di
Implementasikan yang berdampak pada Peraturan yang diapakai sebagai Berikut:
a. Bagian Pemisahan Laut di Indonesia untuk menghindari Tubrukan
Untuk  memudahkan  bernavigasi  dalam  Pelayran  di  Laut  Indonesia  dalam Membawa Barang-barang Ekspor maupun Impor, Pemerintah Indonesiamembuat bagan pemisah  lalu  lintas  yang  Berpedoman  Pada Convention  On  The  International Regulations  For  Preventing  Collisions At Sea 1972 (COLREG 1972). Bagan pemisah lalu lintas adalah suatu bagan yang dibuat untuk mengatur lalu lintas pelayaran guna menghindari bahaya tubrukan khususnya pada daerah pelayaran yang ramai dan harus mengikuti peraturan pada bagan pemisah tersebut.
Pada konferensi 1972 IMCO sekarang menjadi IMO, merekomendasikan agar sesegera  mungkin  memberlakukan  peraturan  yang seragam  dan  secara  international dasar-dasar pemisah alur lalu lintas hal ini timbul karena semakin ramainya kapal-kapal yang  berlayar  dan  semakin  banyaknya  kecelakaan  tubrukan  di  daerah  alur  sempit, sehingga kemudian pada tahun 1973 terdapat beberapa TSS ( traffic separation scheme ) yang diterima dan diakui oleh IMO (i nternational maritime organization ). 28
Setiap kapal yang menggunakan bagan pemisah lalu lintas harus mengikuti arah atau haluan yang telah ditentukan yang ditandai dengan panah pada peta. Sebelum tahun 1972  hal  ini  sering  terjadi.  Karena  garis  pemisah  tidak  selalu  ditandai  dengan pelampung,  maka  alur  itu  harus dilayari  dengan  penuh  ketelitian,  karena  besar kemungkinan bahwa kapal berhaluan didekat tepi batas garis tidak nyasar ke alur lalu lintas yang disediakan bagi  yang berhaluan didekat tepi batas garis tidak nyasar ke alur lalu  lintas  yang  disediakan  bagi  haluan  yang  berlawanan  dengannya,  dimana  akan timbulkan bahaya tubrukan. 30
Dengan  adanya  Pemisahan  lalu  Lintas  Laut  di  Indonesia  semakin  minimnya Tubrukan  Kapal  di  Indonesia  dikarenakan  sudah  adanya  Pemisahan  agar  Para  Awak kapal sudah mengerti dengan Pemisahan Tersebut  yang Berpedoman Pada COLREG 1972.
b. Aturan Kecepatan untuk menghindari Tubrukan di Laut Indonesia
Pada umumnya setiap kapal yang berlayar di Perairan Indonesia harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil untuk menghindari bahaya tubrukan dan dapat dihentikan dalam jarak  yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada dalam menentukan kecepatan aman dan juga harus senantiasa melakukan pengamatan yang layak, baik dengan pengelihatan dan pendengaran maupun dengan semua sarana tersedia yang sesuai dengan keadaan yang terjadi terhadap situasi bahaya tubrukan.
c. Penerapan Vessel  Traffic  Services (VTS)  di  Setiap  Pelabuhan  Indonesia  guna Keselamatan Pelayaran
Vessel Traffic System (VTS) adalah sistem monitoring lalu-lintas pelayaran yang diterapkan  oleh  pelabuhan,  atau  suatu  manajemen  armada  perkapalan  yang  cukup penting  dalam  meningkatkan  sistem  keamanan, keselamatan, dan efektivitas operasi armada pelayaran dengan sistem pengawasan setiap saat (24 jam). Jika layanan VTS oleh  stasiun  VTS  Merak  di  wilayah  perairan  Selat  Sunda  tidak  dilaksanakan  dengan efektif sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum pada Surat Keputusan  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut  Nomor:  NV.101/1/8/DJPL15  maka
akan berdampak pada ketidakefektifan lalu lintas pelayaran.
Sejak awal penggunaannya secara luas pada transportasi laut, persyaratan sistem keselamatan  pelayaran Vessel  Traffic  Service (VTS)  mengandung  kebutuhan pentingnya pelatihan dan peralatan kapal berlayar, Penggunaan sistem VTS di Indonesia merujuk  pada  Permenhub  Nomor  26  tahun  2011  yang  menjadi  dampak  dari  adanya UNCLOS 1972 maka dberlakukannya VTS, yang menegaskan bahwa VTS merupakan sistem pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang ditetapkan yang saling terintegrasi dan  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  berwenang  serta  dirancang  untuk  meningkatkan keselamatan kapal dan efisiensi bernavigasi serta menjaga lingkungan, yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan menanggapi situasi perkembangan lalu lintas kapal di  wilayah  VTS  dengan  menggunakan  sarana  perangkat  radio  dan  elektonika pelayaran. 33
d. Pembangunan Tol Laut untuk Jalur Lintas Perairan di Indonesia
Pada  era  Pemerintahan  Sekarang  dengan  kebijakan  poros  maritim memprogramkan  pemerataan  pembangunan  dengan  membuat  program  tol  laut. Pengertian  tol  laut  adalah  peningkatan  transportasi  laut  yang  dilakukan  dengan membuka  trayek  pelayaran  yang  selama  ini  dianggap  tidak  menguntungkan. Pembangunan tol laut bukan merupakan kebijakan populis karena membutuhkan biaya infrastruktur  yang  besar,  memakan  waktu  yang  lama  untuk  menunjukkan  hasilnya, namun dalam jangka panjang akan cukup efektif dalam mengeliminir disparitas regional antar  wilayah  barat  dan  timur.  Mahalnya  ongkos  transportasi  yang  berdampak  pada tingginya biaya saluran distribusi selama ini meningkatkan kesenjangan antara berbagai wilayah di kawasan timur.
Tol  laut  akan  mendorong  mobilitas  penduduk  antar  pulau,  meningkatkan perputaran  komoditas  barang  dan  jasa  antar  wilayah, memangkas biaya distribusi yang selama ini menjadi kendala. Disparitas harga yang sangat tinggi khususnya pada kawasan timur mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pertumbuahn ekonomi. Oleh sebab itu maka tol laut merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan transportasi  pada  negara  kepulauan  seperti  Indonesia.  Tol  laut  diharapkan  menjadi solusi  untuk  memperlancar  arus  pertukaran  komoditas,  meningkatkan  mobilitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan ekonomi.
Negara.

## KESIMPULAN
Bentuk Implementasi P2TL (Peraturan Pencegahan Tubrukan Di Laut) pada kapal yang  sedang  berlayar  di  perairan  Indonesia  bertujuan  mendukung  peningkatan perekonomian  negara.  P2TL,  yang  merupakan  singkatan  dari  Peraturan  Pencegahan Tubrukan di Laut, adalah sekumpulan aturan yang diberlakukan secara internasional bagi semua kapal yang berlayar di perairan bebas di seluruh dunia. Aturan ini ditetapkan oleh Organisasi  Maritim  Internasional  (IMO)  dan  berfokus  pada  pengaturan  alur  pelayaran kapal untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut. Kecelakaan tubrukan kapal sering kali menjadi  situasi  darurat  yang  dapat  membahayakan  jiwa  manusia,  harta  benda,  dan lingkungan,  dan  faktor-faktor  penyebabnya  meliputi  kesalahan  manusia,  kesalahan peralatan, kesalahan prosedur, pelanggaran aturan, tindakan eksternal, dan bahkan faktor
alam. Dalam konteks Indonesia, penerapan Convention on the International Regulations for  Preventing  Collisions  at  Sea  1972  (COLREG)  sangat  penting  untuk  mengurangi kejadian tubrukan di perairan Indonesia, yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manusia.  Meskipun  belum  ada  ratifikasi  formal  terhadap  COLREG,  implementasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1979 telah membuatnya menjadi pedoman yang  diikuti  oleh  kapal-kapal  di  Indonesia.  Dengan  mengikuti  aturan  COLREG, keselamatan  pelayaran  meningkat,  yang  pada  gilirannya  mendukung  peningkatan pendapatan negara melalui sektor kelautan.

## BIBLIOGRAFI
Aguw, R. (2013). Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lex Administratum , 1 (1).
Aji,  M.  ,  &  L.  K.  G.  (2022). Analisis  Faktor  Kunci  Keberhasilan  Sebagaupaya  Menciptakan Keunggulan  Bersaing  Dalam  Bisnis  Keagenan  Di  Pt.  Bilqis  Mutiarabahari  (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta).
Alfan,  N.  P.  (2019).  Mengoptimalkan  Keterampilan  Awak  Kapal  Dalam  Menggunakan  Sekoci Penolong Di Km. Gerbang Samudra. Karya Tulis .
Anugerah,  B.  (2022).  Pemberdayaan  Angkatan  Laut  Nasional  Indonesia  Dalam  Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional. Jurnal Kebijakan Pembangunan , 17 (1), 151–166.
Firdausy, C. M. (2021). Memajukan logistik Indonesia yang berdaya saing . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Hafisyah, N. P. (2020). Analisis Pengawakan Kapal, Pengawasan Ksop, Port Clearance Terhadap Keselamatan Pelayaran (Studi Pada Ksop Kelas I Tanjung Emas Semarang). Skripsi .
Hanafi, A. H., & Indriyati, R. (2020). Pelayanan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Penumpang Pada PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni. Prosiding Seminar Nasional , 2 (1), 8–15.
Hasugian, S., Wahyuni, A. A. I. S., Rahmawati, M., & Arleiny, A. (2018). Pemetaan Karakteristik Kecelakaan Kapal di Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT. Warta Penelitian Perhubungan , 29 (2), 229–240.
Merfi, N. P. (2021). Dinas Jaga Di Kapal Mt. Leo Asphalt Ii Saat Berlabuh Jangkar Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Sesuai Dengan Aturan Pada Standard Of Training Certification And Watchkeeping (Stcw) Amandemen 2010. Karya Tulis .
Rahayu, S. E. W. (2020). Analisis Pengaruh Faktor Human Error, Kesalahan Prosedur, Dan Cuaca Terhadap Kecelakaan Kapal Pada Jalur Pelayaran Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Skripsi .
Rizky,  A.  J.  I.  B.  (2019).  Dinas  Jaga  Di  Kapal  Tshd.  King  Arthur  8  Saat  Berlabuh  Jangkar  Di Pelabuhan  Tanjung  Emas  Semarang  Sesuai  Dengan  Aturan  Pada  Standard  Of  Training Certification And Watchkeeping (Stcw) Amandemen 2010. Karya Tulis .
Sara, G. J. V., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). Penerapan International Regulations
For  Preventing  Collisions  At  Sea  (Colreg  1972)  Terhadap  Penabrakan  Kapal  Tni  Al  Oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam Di Wilayah Zee Indonesia Laut Natuna Utara. Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (2), 68–85.
Supriyono, H., & Subandrijo, D. (2017). COLREG 1972 dan dinas jaga anjungan . Deepublish.
Utomo,  H.,  &  Laut,  T.  N.  I.  A.  (2017).  Siapa  yang  bertanggung  jawab  menurut  hukum  dalam kecelakaan kapal (legally responsible parties in ship accident). Jurnal Legislasi Indonesia , 14 , 57–75.
Waris, M., Gusty, S., Safar, A., Rustam, M. S. P. A., & Susanto, H. A. (2023). Inovasi Pendidikan Dan Teknologi (Perspektif Kemaritiman . TOHAR MEDIA.

## Copyright Holder:
Albertus Mario Ari Setyawan, Aartje Tehupeiori, Wiwik Sri Widiarty (2023)
First publication right: Syntax Idea
This article is licensed under: