## KINERJA PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN KELAS-IA PONTIANAK
Oleh: Prihantono Penulis adalah Dosen STAIN Pontianak

## ABSTRACT
The presence of the POSBAKUM (legal Aid Post) of course needs serious attention and in-depth  study  in  order  to  provide  efficiency  and  effectiveness  assessment  especially related  to  the  service  of  the  POSBAKUM.  Therefore,  this  research  was  conducted  to help  gather  information  related  to  the  POSBAKUM  service  performance.  To  make  it more  focused,  fundamental  questions  are  important.  Thus,  in  this  study,  the  questions used  are  as  follows:  How  is  the  performance  of  the  Legal  Assistance  at  the  Religious Court  class  1-A  Pontianak?;  how  is  the  restructurization  of  the  POSBAKUM  services done?;  and  what  are  the  opportunities  and  challenges  of  the  POSBAKUM  at  the Religious  Court  class  1-A  Pontianak.  Through  these  questions,  this  research  aims  to describe  the  performance  of  service  provided  by  the  POSBAKUM  at  the  Religious Court  class  I-A  Pontianak.  The  study  also  attempts  to  present  the  efforts  of restructurization  of  the  POSBAKUM  at  the  Religious  Courts  in  class  I-A  Pontianak. More importantly this study is to find out the opportunities and challenges of the service provided by the POSBAKUM at the Religious Courts in class I-A Pontianak. With this research,  the  POSBAKUM  will  be  "evaluated"  to  maximize  the  success  rate  and giverecommendations  to  fix  flaws  in  providing  the  best  service  to  the  public  in  the future.
Kata Kunci; Kinerja dan Pos Bantuan Hukum

## A. Pendahuluan
Permasalahan  cerai  gugat/cerai  talak,  Isbat  nikah,  poligami,    Waliadhol, Penetapan  ahli  waris,    Pemeliharaan  anak,  penyelesaian  perkara  prodeo    (memerlukan bantuan  secara  gratis  tanpa  membayar  pengacara  dan  perkara).  Kesemua  itu memberikan  dampak  cukup  besar  terhadap  kehidupan  sosial  keagamaan  dan    masa depan  keluarga,  khususnya  pada  masyarakat  miskin.  Pengadilan  Agama  sebagai  salah satu  institusi  yang  memberikan  perlindungan  dan  bantuan  hukum  terhadap permasalahan  yang  terjadi  telah  mengupayakan  berbagai  cara  yang  tepat  dan  efektif dalam  menyelesaikan  kasus  yang  dialami  masyarakat,  khususnya  persoalan  sosial keagamaan  yang  sering  menimpa  mereka,  melalui  pelayanan  Pos  Bantuan  Hukum (POSBAKUM),  bekerjasama  dengan  instansi  pemerintah  yang    terkait.  Kementerian Agama dan Pengadilan Agama sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kementerian Agama memberikan pelayanan dibidang keagamaan dan sosial sedangkan Pengadilan  Agama  memberikan  pelayanan  dibidang  hukum.  Hal  ini  merupakan  tugas yang harus dijalankan Kemenag, oleh karenanya lewat Perguruan Tinggi Islam (STAIN Pontianak) menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.
Sebelum  adanya  POSBAKUM  pelayanan  masyarakat  dilakukan  oleh  Panitra, waktu  penyelesainnya  disesuaikan  dengan  kondisi  kasus,  sedangkan  biaya  pembuatan permohonan dibayar pada pendaftaran perkara, untuk biaya administrasi dengan jumlah bervariasi tergantung jarak tempat tinggal pemohon dengan Pengadilan Agama sebesar Rp.399.000  –  Rp.500.000,-.  dengan  perjanjian  sisa  biaya  keseluruhan  dikembalikan pada  klien/pemohon.  dengan  adanya  pengluaran  biaya  tersebut,    Di  samping  itu, masyarakat juga terkadang dibuat bingung dalam mencari informasi mengenai prosedur Dengan demikian, peradilan agama khususnya oleh sebagian masyarakat juga dipahami sebagai  lembaga  yang  “menakutkan”  tidak  hanya  persoalan  berperkara  yang  identik dengan ongkos kegelisahan dan juga sekaligus memberikan akses kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama.
Masalah  umum  penelitian  ini  adalah:  ”Bagaimana  kinerja  pelayanan  Pos Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I-A  Pontianak”?  Untuk  memberikan batasan  dalam  penelitian  ini,  dirumuskan  dalam  beberapa  pertanyaan  penelitian  antara lain:
a. Bagaimana  kinerja  Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  di  Pengadilan Agama  kelas I-A Pontianak?
b. Bagaimana  bentuk  restrukturisasi  model  pelayanan  POSBAKUM  di Pengadilan Agama  kelas I-A Pontianak?
c. Apa saja peluang dan tantangan POSBAKUM di Pengadilan Agama kela I-A Pontianak?
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  menemukan  model  pelayanan  keagamaan yang efektif di POSBAKUM. Diaktualisasikan sebagai berikut:
a. Mendeskripsikan  kinerja  pelayanan  yang  diberikan  Pos  Bantuan  Hukum  di Pengadilan Agama  kelas I-A Pontianak
b. Mengemukakan  restrukturisasi  model  pelayanan  Pos  Bantuan  Hukum  di Pengadilan Agama  kelas I-A Pontianak
c. Untuk mengetahui peluang dan tantangan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak
Hasil penelitian ini mendesain model kinerja POSBAKUM  sebagai bagian dari Pengadilan  Agama  yang  memberikan  pelayanan  dan  bantuan  kepada  masyarakat yang tidak mampu serta kurang memahami prosedur hukum melalui berbagai aktivitas yang dilakukan yaitu:
a. Memberikan  informasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  perkara;  perceraian (cerai  talak  dan  cerai  gugat),  isbat  nikah,  dispensasi  nikah,  penetapan  ahli waris,  penetapan  pengangkatan  anak,  perwalian  anak,  izin  poligami, penetapan perubahan nama, wali adhol.
b. Memberikan  pelayanan  konsultasi  dan  konseling  pada  masyarakat  yang mendapatkan  perlakuan  ketidakadilan,  kekerasan,  perselisihan/konflik,
keterbatasan serta kekurangan dalam memahami prosedur hukum yang benar .
c. Membantu masyarakat dalam pembuatan surat permohonan: perceraian (cerai talak  dan  cerai  gugat),  isbat  nikah,  dispensasi  nikah,  penetapan  ahli  waris, penetapan  pengangkatan  anak,  perwalian  anak,  izin  poligami,  penetapan perubahan  nama,  wali  adhol, maksimalisasi  kenerja  dalam  memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.
Bernardin dan  Russel  (dalam  Ruky,  2002:15)  memberikan pengertian kinerja sebagai  berikut  :  “performance  is  defined  as  the  record  of  outcomes  produced  on  a specified  job  function  or  activity  during  time  period.   Prestasi  atau  kinerja  adalah catatan  tentang  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari  fungsi-fungsi   pekerjaan   tertentu   atau kegiatan  selama  kurun  waktu  tertentu.
Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang  terkait  dengan  tujuan  organisasi,  efisiensi  dan  kinerja  kefektifan  kinerja  lainnya. Sementara  menurut  Ilyas  (1999:  99),  kinerja  adalah  penampilan  hasil  kerja  personil maupun dalam suatu organisasi.
Penampilan  hasil  karya  tidak  terbatas  kepada  personil  yang  memangku  jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Menurut  Irawan (2002:11), bahwa kinerja ( performance ) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi  kerja  mengandung  substansi  pencapaian  hasil  kerja  oleh  seseorang.  Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang.  Kinerja  perorangan  ( individual  performance ) dengan  kinerja  lembaga  ( institutional  performance )  atau  kinrja  perusahaan  ( corporate performance ) terdapat hubungan yang erat.
Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, dapat dijelaskan konsep operasional sebagai berikut:
a. Menurut Prawirosentono (1991:1), berdasarkan  kamus The Scribner-Bantam English Dictionary, terbitan Amerika dan Canada tahun 1979, kinerja adalah hasil  kerja  yang  bersifat  konkret,  dapat  diamati,  dan  dapat  diukur.  Yang meliputi aspek:
1. Konkret artinya, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dapat dilihat secara langsung.
2. Dapat diamati, artinya kegiatan atau aktivitas pelayanan keagamaan  yang dilakukan secara jelas dapat dilihat dan dibuktikan melalui data-data yang terdapat  dalam  bentuk  –bentuk  pelayanan  yang  dilakukan  di POSBAKUM.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  “metode penelitian  dan  pengembangan,  dalam  bahasa  Inggrisnya”  ( Research  and  Development/ R & D ). Penggunaan  metode ini, didasarkan pada suatu kajian dalam penerapan model yang  dihasilkan  dari  validasi  rasional  dan  uji  coba  /  eksperimen  untuk  menghasilkan modelPenelitian  ini    adalah  menemukan  desain  model  atau  bentuk-bentuk  pelayanan
hukum  hipotetik,  dikatakan  hipotetik  karena  efektifitasnya  belum  terbukti  dan  akan diketahui setelah melalui pengujian-pengujian (Sugiyono: 2008: 413)
Model  hipotetik  dalam  penelitian  ini  adalah  model  penyelesaian  kasus/perkara melalui  kinerja  Posbakum  yang  tepat  dan  relevan  sesuai  dengan  Surat  Edaran  MA  RI Nomor  10  Tahun  2010.  Berikut  langkah-langkah  dalam  menyusun  metode  penelitian dan  pengembangan/ Research  and  Development :  Prosedur  penelitian  ini  dilakukan dengan  dua  tahap:  (1)  Tahap  pendahuluan  dilakukan  dengan  menerapkan  pendekatan “deskriptif kualitatif “. (2) Tahap pengembangan desain bentuk-bentuk layanan bantuan hukum dengan menerapkan pedekatan deskriptif, dilanjutkan dengan penerapan ujicoba model/bentuk-bentuk  perlakuan  dengan  menggunakan  metode  eksperimen  (pelayanan POSBAKUM).

## B. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama
Kehadiran  Pos  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia seyogyanya  mendapat  sambutan  hangat  dari  segenap  masyarakat,  utama  masyarakat yang tidak mampu. Pos Bantuan Hukum sebagaimana tujuannya memberikan pelayanan secara  cuma-cuma  bagi  orang  yang  tidak  mampu  untuk  mengakses  dan  mendapatkan pelayanan  yang  berkaitan  dengan  persoalan  hukum  dilingkungan  Peradilan  Agama. Dengan demikian, keberadaan Pos  Bantuan Hukum memberikan kemudahan sekaligus keringanan  di  tengah  masyarakat  yang  “alergi”  terhadap  proses  hukum  yang  terkesan mahal, sulit dan berliku.
Pos  Bantuan  Hukum  memberikan  pelayanan  tanpa  pungutan  biaya  yang diperuntukkan  bagi  kalangan  yang  tidak  mampu,  dengan  pelayanan  yang  maksimal. Tentu  target  dan  tujuan  kehadiran  Pos  bantuan  Hukum  sudah  dirumuskan  secara seksama oleh para pemangku kebijakan. Meski demikian, kesesuaian antara target dan tujuan perlu diuji pada tingkatan praktik. Kinerja dan job performance menjadi ukuran keberhasilan  kerja  yang  harus  diselidiki.  Oleh  kaarena  itu,  kinerja  pelayanan  Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama penting untuk diketahui dan telaah lebih jauh guna  mengukur  tingkat  keberhasilan  sebuah  pelayanan.  Kinerja  sebagaimana dikemukakan  oleh  Bernardin  dan   Russel   (Ruky,   2002:  15)   menunjukkan  bahwa kinerja  adalah: “performance  is  defined  as  the  record  of  outcomes  produced  on  a specified job function or activity during time period .  Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi  pekerjaan  tertentu  atau kegiatan selama   kurun   waktu   tertentu.  Pada  pelayanan  Pos  Bantuan  Hukum,  hasil-hasil  yang diperoleh dari fungsi pekerjaannya akan diselidiki dengaan lebih seksama.
Pertama, mengukur maksimalisasi kerja-kerja pelayanan guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Kedua, kendala dan beban kerja pelayanan akan diungkap sebagai bahan masukan dan perbaikan. Ketiga, tepat sasaran dalam pelayanan sehingga kehadiran Pos Bantuan Hukum lebih terasa manfaatnya bagi kalangan masyarakat tidak mampu.
Pelayanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama juga tidak terlepas dari job  performance .  Mengikuti  Gibson,  dkk  (2003:  355), job  performance didefinisikan sebagai “hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan  kinerja  lainnya”.  Target  dan  tujuan  dari  kehadiran  Pos  Bantuan  Hukum dalam  memberikan  pelayanan  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sebuah
pelayanan. Oleh karena itu, hasil pelayanan  yang dilakukan Pos  Bantuan Hukum  akan dikaji lebih intens guna penyesuaian terhadap target dan tujuan keberadaan Pos Bantuan Hukum.
a. Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  di  pengadilan  Agama  kelas  I-A Pontianak
Sejak  tanggal  1  Maret  2011  Pengadilan  Agama  Kelas  1-A  Pontianak bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekolah Tinggi Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Pontianak  telah  menyediakan  Pos  Bantuan Hukum  (Posbakum)  untuk  masyarakat  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu secara ekonomi dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan.
Adapun yang berhak menerima jasa bantuan hokum dari Pos Bantua Hukum adalah  orang  yang  tidak  mampu  membayar  jasa  advokat  terutama    perempuan dan  anak  serta  penyandang  disabilitas  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  baik  sebagai  Penggugat/Pemohon  maupun    Tergugat/Termohon dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma.
b. Repleksi  pelaksanaan  surat  edaran  mahkamah  agung  (SEMA)  nomor  10. Tahun 2010 tentang posbakum
Salah satu meteri/isi dari SEMA tersebut adalah pengajuan gugatan/permohonan  secara  prodeo  (gratis).  Pengajuan  gugatan/permohonan secara  prodeo  tersebut  tentunya  Penggugat/pemohon  harus  dapat  melengkapi syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu  syarat  yang  mesti  ada  Surat Keterangan Tidak Mampu (sejenisnya) yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan yang berada di tempat tinggal Penggugat/Pemohon.
Apabila  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  telah  dipenuhi,  maka Pemohon tinggal mengajukan Gugatan/Permohonan. Tetapi syarat  SKTM tersebut  bukanlah  harga  mati.  Masih  ada  cara  yang  diberikan  oleh  Pengadilan Agama  apabila  Penggugat/Pemohon  tidak  bisa  mendapatkan  SKTM  tersebut yaitu  dengan  cara  meminta  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  yang  dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan ditandatangani oleh Panitera Sekretaris (PANSEK) dan Ketua Pengadilan Agama.
Penentuan  masyarakat  itu  mampu  atau  tidak  menjadi  kewenangan sepenuhnya  Posbakum  untuk  menentukan  kriterianya.  Salah  satu  kriteria  yang sering  dipergunakan  Posbakum  adalah  jika  Penggugat/Pemohon  tidak memiliki pekerjaan  yang  tetap.  Atau  jika  memiliki  pekerjaan  tetapi  penghasilan  yang diperoleh perbulannya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Apalagi jika Penggugat/Pemohon tersebut memiliki tanggungan keluarga yang banyak.

## 1. Prosedur Pengajuan Permohonan
Hampir  tidak  ada  perbedaan  yang  mendasar  antara  prosedur  pengajuan gugatan  dengan  pengajuan  permohonan  (Penetapan  Ahli  Waris,  Isbat  nikah, Dispensasi  nikah,  Ijin  Poligami  dll).  Pemohon  yang  telah  dibuatkan permohonannya  oleh  Posbakum  tinggal  memeriksakan  permohonannya tersebut  kepada  Meja  1  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama.  Apabila  dirasa permohonan  tersebut  sudah  lengkap  secara  materi/isinya  maka  Pemohon selanjutnya  harus  membayar  biaya  permohonan  tersebut  ke  bank  yang
ditunjuk  oleh  Mahkamah  Agung.  Prosedur  ini  berlaku  bagi  yang  tidak mengajukan  permohonan  secara  prodeo/gratis.  Tetapi  jika  menggunakan prodeo  maka  Pemohon  setelah  memeriksakan  permohonannya  tersebut  dan sudah lengkap secara materi maka Pemohon tersebut tinggal menggandakan/photo copy permohonannya. Setelah itu Pemohon mendaftarkan permohonannya di bagian pendaftaran/Meja 2 di Kepaniteraan Pengadilaan  Agama.  Setelah  semuanya  selesai  Pemohon  mendaftarkan Nomor Perkara/Permohonan dan selanjutnya menunggu panggilan pengadilan untuk mengikuti persidangan.
prosedur perkara cerai talak di pengadilan agama
1) Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya) :
 Mengajukan  permohonan  secara  tertulis  atau  lisan  kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989).
 Pemohon  dianjurkan  untuk  meminta  petunjuk  kepada  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  tentang  tata  cara  membuat  surat permohonan  (pasal  119  HIR  143  Rbg  jo  pasal  58  UU  nomor  7 tahun 1989).
 Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan  petitum.  Jika  Termohon  telah  menjawab  surat  permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2) Permohonan  tersebut  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah:
 Bagi daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989).
 Bila  Termohon  meninggalkan  tempat  kediaman  yang  telah disepakati  bersama  tanpa  izin  Pemohon,  maka  permohonan  harus diajukan  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  Pemohon  (pasal  66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989).
 Bila  Termohon  berkediaman  di  luar  negeri,  maka  permohonan diajukan  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  yang
daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  Pemohon  (pasal  66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989).
 Bila  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  kediaman  di  luar  negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989).
3) Permohonan tersebut memuat :
 Nama,  umur,  pekerjaan,  agama,  dan  tempat  kediaman  Pemohon dan Termohon.
 Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
 Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama,  dapat  diajukan  bersama-sama  dengan  permohonan  cerai talak  atau  sesudah  ikrar  talak  diucapkan  (pasal  66  ayat  (5)  UU  no  7 tahun 1989).
5) Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4)  HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo  pasal  89  UU  no  7  tahun  1989.  Bagi  yang  tidak  mampu,  dapat berperkara secara cuma-cuma / prodeo (pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

## C. Penyelesaian perkara
a. Pemohon mendaftar permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.
b. Pemohon  dan  Termohon  dipanggil  oleh  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk menghadiri persidangan.
c. Tahap persidangan:
1. Pada  pemeriksaan  sidang  pertama,  hakim  berusaha  mendamaikan  kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989).
2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (pasal 3 ayat (1) PERMA no 2 tahun 2003).
3. Apabila  mediasi  tidak  berhasil,  maka  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan dengan  membacakan  surat  permohonan,  jawaban,  replik,  duplik, pembuktian  dan  kesimpulan.  Dalam  tahap  jawab  menjawab  (sebelum pembuktian),  Termohon  dapat  mengajukan  gugatan  rekonpensi  (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 R.Bg).
D. Prosedur perkara cerai gugat
a. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya) :
1. Mengajukan  gugatan  secara  tertulis  atau  lisan  kepada  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  (pasal  118  HIR  142  R.Bg  jo  pasal  73  UU nomor 7 tahun 1989).
2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 R.Bg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989).
3. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika  Tergugat  telah  menjawab  surat  gugatan  tersebut  harus  atas persetujuan Tergugat.
b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah:
1. Yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  Penggugat  (pasal  73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989).
2. Bila  Penggugat  meninggalkan  tempat  kediaman  yang  telah  disepakati bersama  tanpa  izin  Tergugat,  maka  gugatan  harus  diajukan  kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989).
3. Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989).
4. Bila  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  maka gugatan  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat  dilangsungkan  pernikahan atau  kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989).

## E. Prosedur perkara gugatan lain
a. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (kuasanya):
Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah (pasal 118 HIR 142 R.Bg).
b. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah:
1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
2. Bila  tempat  kediaman  Tergugat  tidak  diketahui,  maka  gugatan  diajukan kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah  yang  daerah  hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
3. Bila  mengenai  benda  tetap,  maka  gugatan  dapat  diajukan  kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya  meliputi tempat  letak  benda  tersebut.  Bila  benda  tetap  tersebut  terletak  dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang dipilih oleh Penggugat (pasal 118 HIR, 142 R.Bg).

## F. Penutup
a. Kesimpulan
Dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  analisis  terhadap  berbagai  aktivitas pelayanan  serta  beragamnya  perkara  yang  ditangani  POSBAKUM,  dapat disimpulkan sbb:
1. Kinerja pelayanan POSBAKUM di lihat dari aktivitas pelaksanaan layanan yang  dilakukan  oleh  personil  POSBAKUM  dalam  bentuk;  (1)  Pelayanan informasi  hukum  yang  berkaitan  dengan  perkara.  (2)  Layanan  Konsultasi dan  Konseling,  berkaitan  dengan  permaslahan:  warisan,  pengajuan  gugat cerai,  pengajuan  cerai  talak,  putusan  hakim  mengenai  nafkah  anak,
pernikahan yang dilaksnakan di bawah tangan/nikah siri, izin poligami dan wali  adhol.  (3)  Layanan  pembuatan  surat  permohonan  dan  surat  gugatan. hal ini dilakukan dengan membuatkan berita acara surat permohonan yang berkaitan dengan pengajuan perkara
2. Resterukturisasi  model  pelayanan  POSBAKUM  di  pengadilan  Agama kelaqs  I-A  poanntianak,  dilakukan  dengan  memperhatikan  jenis  dan bentuk  pelayanan  yang  telah  dilaksanakan  personil  POSBAKUM  melalui prosedur  pelayanan  yang  ditetapkan  berdasarkan  Surat  Edararan Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 tahun 2010.
3. Peluang  POSBAKUM  di  Pengadilan  Agama  memberikan  kontribusi terhadap  perkembangan  dan  kemajuan  lembaga  dalam  memberikan pelayanan  keagamaan  secara  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  jumlah perkara  yang  ditangani  mengalami  kemajuan  secara  priodik  dari  bulan Agustus  (68  perkara),  September  (92  perkara),  Oktober  (123  perkara). Sedangkan  tantangan  yang  dihadapi  dalam  memberikan  pelayanan  di POSBAKUM,  berkaitan  dengan  jumlah  tenaga/  personil  yang  ada  di POSBAKUM  tidak  seimbang  dengan  jumlah  klien  yang  datang  untuk diberikan pelayanan.
b. Rekomendasi
Melalui  penelitian  ini  kami  mencoba  untuk  memberikan  saran,  dengan harapan  dapat  dijadikan  sebagai  rekomendasi  dalam  melakukan  kebijakan lembaga  di  lingkungan  Kementrian  Agama  pada  dan  di  Pengadilan  Agama  . antara lain:
1. Lembaga  Kementrian  Agama,  melalui  PUSLITBAG  ini,  kami  berharap hasil  penelitian/kajian  ini  dapat  direalisasikan  dan  ditindaklanjuti  secara maksimal,  sebagai  upaya  memperbaiki  struktur  pelayanan  atau  jalur birokrasi  yang  cendrung  kurang  memperhatikan  permaslahan  masyarkat, sehingga  mereka  merasanya  sebagai  suatu  hal  yang  sangat  memberatkan untuk diikuti.
2. Melakukan  studi  pengembangan  tentang  bentuk-bentuk  pelyanan keagamaan  yang  efektif  dan  efesien  dengan  kegiatan  studi  banding, pelatihan  dan  work  shoup.  serta  melakukan  kerjasama  dengan  intansi terkait  di  dalam  dan  di  luar  negeri  guna  membangun social  buillding , melalui  jaringan  komunikasi  dan  informasi  yang  luas.  sehingga keberanekaan  agama  dan  budaya/etnis  dapat  diintegrasikan  dengan kebijakan-kebijakan yang lebih produktif (memberikan hasil memuaskan).
3. Keterkaitan  dengan  lembaga  Pengadilan  Agama  sebagai  badan  yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara hukum Islam sedangkan Kementrian  Agama  mengatur  dan  mengeluarkan  berbagai  aturan  yang berkaitan  dengan  pendidikan,  ekonomi  dan  sosial  keagamaan.  tentunya keduanya  memiliki  relevansi  dalam  melakukan  pelayanan  terhadap masyarakat  secara  luas  terhadap  persoalan  keagamaan,  diharapkan  tejalin komunikasi  dan  kerjasama  yang  saling  menunjang  dan  bersinergi  dalam membangun masyarkat madani dan pemerintahan yang baik di negeri ini.
4. Untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  berkualitas  diharapkan dana/anggaran  penelitian  di  PUSLITBANG  ditambah  dan  ditingkatkan, hal  ini  melihat  jarak  tempuh  lokasi  penelitian  dan  komunikasi  yang intensif sangat diperlukan untuk penyempurnaan data dan hasil penelitian secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyun Nasution, 1988, Bantuan Hukum di Indonesia , Jakarta: LP3ES.
Bambang  Sunggono  dan  Aries  Harianto,  1994, Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia , Bandung: CV. Mandarmaju.
Dharma, A. 1985, Manajemen Prestasi Kerja , Jakarta: Rajawali
Kusuma  Mulyana,  W.et.al,  1989 ,  Konsep  dan  Pola  Penyuluhan  Hukum ,  Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.
M.  Yahya  Harahap,  2002, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP , Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno, 1995 , KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bina Aksara
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan  Tata Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Prawirosentono,  1991,  Kamus: The  Scribner-Bantam  English  Dictionary ,  terbitan Amerika dan Canada tahun 1979
Rao, Tv. 1986, Penilaian Prestasi Kerja , Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Sugiyono,  2008, Metode  Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan Research and Development, Bandung: CV. Alvabeta
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010
Soerjono  Soekanto,  1983 ,  Bantuan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosio  Yuridis ,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
http://www.isjoni.com, 25 July, 2011, 14:02