Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang
Romat Efendi Sipahutar (1), Umi Kalsum (2), Juliana (3), Muhammad Arsalan Kamil Tanjung (4), Rahmad Setia Budi (5), Pandu Prabowo Warsodirejo (6)
(1)(2)(3)(4)Prodi Manejemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam UISU,
(5)Prodi Agroteknologi FP UISU, (6)Prodi Pendidikan Biologi FKIP UISU
Romat.efendi@fai.uisu.ac.id (1), umikalsum@fai.uisu.ac.id (2), julianafizahra01@gmail.com (3), marsalankamiltanjung27@gmail.com (4), rsbudi@fp.uisu.ac.id (5), panduprabowo@fkip.uisu.ac.id (6)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  adalah  menganalisis  studi  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 dan  Tahun  2006  Tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah  di  Kabupaten  Deli  Serdang  serta  faktor  pendukung  dan penghambatnya.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan  menggunakan  metode  penelitian lapangan  ( field  research ).  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  Peraturan  Bersama  Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di kecamatan lubuk  pakam  telah  berjalan  dimana  Pemerintah  daerah  melalui  FKUB  dan  Kesbangpol  menerapkan  peraturan pendirian  rumah  ibadah  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Faktor  pendukungya  yaitu  dengan  adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Tahun 2006 dapat menjadi acuan bagi masyarakat  dalam  pendirian  rumah  ibadah  dan  adanya  sikap  toleransi  beragama.  Sedangkan  yang  menjadi penghambat  yaitu  sering  terjadinya  manipulasi  data  penduduk  yang  menjadi  syarat  dalam  pendirian  rumah ibadah  dan  persoalan teologi ,  sehingga  kalangan  umat  beragama  merasa  enggan  mendiskusikan  masalah- masalah  keimanan, adanya  kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antara agama.
Kata Kunci : Kualitatif, Field Research, Teologi

## ABSTRACT
This research analyzes the study of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 2006 concerning the Establishment of Houses of Worship in Deli Serdang Regency as well  as  supporting  and  inhibiting  factors.  This  research  uses  a  qualitative  approach  using  field  research methods.  The  results  of  this  research  can  be  concluded  that  the  socialization  of  the  Joint  Regulation  of  the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 2006 concerning the Establishment of Houses  of  Worship  in  Lubuk  Pakam  sub-district  has  been  ongoing  where  the  regional  government  through FKUB  and  Kesbangpol  implements  regulations  for  the  establishment  of  places  of  worship  with  established procedures. The supporting factor is that the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home  Affairs  Number  9  and  2006  can  be  a reference  for  the  community  in  establishing  places  of  worship and the existence of an attitude of religious tolerance. Meanwhile, the obstacle is the frequent manipulation of population data  which is a requirement for establishing  places of  worship and theological issues, so that religious  communities  feel  reluctant  to  discuss  matters  of  faith,  there  are  political  interests,  and  political chaos arises which also influences relations between religions.
Keywords : Qualitative, Field Research, Theology
Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo  P  :  Sosialisasi  Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  PBM  No.  9  Tahun  2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Sejarah  perjalanan  Sejak  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  agustus  1945,  mempunyai satu  peristiwa  telah  mewarnai  perjalanan  bangsa  dalam  konteks  hubungan  antar  pemeluk agama  di  Indonesia.  Menjadi  perhatian  bahwa  perbedaan-perbedaann  dalam  hal keberagaman  tersebut  di  suatu  sisi  bisa  menjadi  kekayaan  bangsa,  sebagai  pengakuan Negara-  negara  barat,  tetapi  pada  saat  yang  bersamaan,  perbedaan  tersebut  bisa  menjadi bom waktu yang setiap saat bisa menyulut letupan-letupan. Asumsi  ini  dilandasi  dengan sifat  agama  yang  memiliki  standart  dan  barometer  kebenaran  sendiri.  Dengan  kata  lain, setiap  agama  memiliki  truth  claim  (klaim  kebenaran)  sendiri.  Sifat  inilah  sering  kali menjadi  penyebab  konflik  yang  mengatas  namakan  agama.  Oleh  karena  itu,  pengelola klaim kebenaran ini menjadi sangat penting artinya dalam upaya mewujudkan harmonisitas atau  perdamaian  antara  sesama  elemen  bangsa.  Menjadi  perhatian  bersama    kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor  1  Tahun  1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan  orde  baru,  pemerintah  senantiasa  memprakarsai  berbagai  kegiatan  guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat  tercipta,  demi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  serta  pembangunan.  Selanjutnya disempurnakan isinya dan tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  Tahun 2006. Sehingga  dengan tidak satu  agama  yang diakui  di Indonesia,  menjadikan  hal  tersebut  menimbulkan  adanya  perbedaan.  Sehingga  setiap agama  memang memiliki perbedaan, kemudian  dibutuhkan suatu hal untuk menyatukan perbedaan  tersebut.  Titik  tengah  persoalan  akibat  dari  perbedaan  ini  adalah  pemerintah yang  harus  merupakan  pihak  yang  paling  utama  dalam  hal  pelaksanaan  kepemerintahan atau  sistem  kepemerintahan  yang  ada  didalamnya,  baik  itu  dalam  hal  agama, pembangunan,  peraturan,  pelayanan  masyarakat,  dan  lain-lain.  Peran  penting  pemerintah adalah  melayani  setiap  kebutuhan  masyarakat  dengan  mewujudkan  demokrasi  khususnya dalam hal  keyakinan. Tidak kalah penting dengan peran pemerintah, toleransi  antar umat beragama  pun  menjadi  suatu  titik  hak  kebebasan  beragama  dapat  benar-benar implemntasikan sesuai PBM No 9 tahun 2006. Masalah yang sering mengusik kerukunan umat beragama   adalah  masalah pendirian rumah ibadah. Antara lain di  Desa palu  sibaji. Di  lingkungan  mayoritas  muslim  ada  usaha  pembangunan  Vihara,  berdasarkan  observasi sementara,  menurut  beberapa  informan  dari  beberapa  anggota    FKUB  Kabupaten  Deli Serdang      dengan  dalih  yang  digunakan  selalu  adalah    mayoritas  pendudukan  beragama tertentu,  karena  itu  menolak  adanya  peribadatan  minoritas.  Sehingga  Izin  mendirikan bangunan  rumah  ibadat  yang  selanjutnya  disebut  IMB  rumah  ibadat,  adalah  izin  yang diterbitkan  oleh  bupati/walikota  untuk  pem-  bangunan  rumah  ibadat.  Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor:  8  tahun  2006  Bab  IV  tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah  pada  Pasal  13.  Toleransi dan  kebebasan  adalah  dua  hal  yang  saling  berhubungan  dan  berkaitan  satu  sama  lainnya. Toleransi  ada  karena  adanya  kebebasan  dan  kebebasan  ada  karena  adanya  toleransi. Toleransi  dan  kebebasan  adalah  syarat  mutlak  bagi  masyarakat  plural  maupun  homogen, demi  ter-  ciptanya  masyarakat  yang  dinamis  dan  kondusif.  Kebebasan  berfikir,  memilih, dan  berkarya  hanya  mungkin  terjadi  ketika  masyarakat  dalam  suatu  bangsa  siap  untuk menerima perbedaan (toleran) serta mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak bisa dipaksakan. Maka dengan itu toleransi adalah keyakinan bahwa seseorang tidak boleh campur tangan terhadap prilaku atau tindakan  yang tidak dia setujui.  Cirinya ialah: ketidak  setujuan  terhadap  perilaku  tertentu  dan  penolakan  untuk  memaksakan
Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo  P  :  Sosialisasi  Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  PBM  No.  9  Tahun  2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang
pandangannya  sendiri  terhadap  orang  lain.  Menurutnya,  seseorang  tidak  bisa  dianggap toleran  terhadap  sesuatu  yang  ia  setujui.  Sedangkan  kebebasan  ialah,  seseorang  mampu memilih  bertindak  tanpa  campur  tangan  orang  lain.  Di  Negara  Indonesia  yang  memiliki keragaman  budaya  dan  etnis  masih  diperhadap-  kan  dengan  sikap  teleransi  yang  rendah pada masyarakatnya.

## 2. Perumusan Masalah
Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  hasil  riset  ke  masyakarat  melalui kegiatan  PKM  dengan  judul  Sosialisasi  Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  PBM  No.  9 Tahun  2006  Dengan  Pengurus  FKUB  Kecamatan  Dan  Kelurahan  Di  Kabupaten  Deli Serdang.

## 3. Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  hasil  riset  ke  masyakarat  melalui  kegiatan PKM dengan judul Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang.

## 4. Manfaat Penelitian
Manfaat  dari  pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  memberikan  informasi  kepada  dunia akademisi,  masyarakat,  dan  seluruh  elemen  masyarakat  umat  Beragama  mengenai  hasil riset  ke  masyakarat  melalui  kegiatan  PKM  dengan  judul  Sosialisasi  Kerukunan  Umat Beragama  Dan  PBM  No.  9  Tahun  2006  Dengan  Pengurus  FKUB  Kecamatan  Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang. Yang diperoleh.

## II. METODE
Kegiatan  Minireset  ini  dilaksanakan  mulai  tanggal  1  Desember    sampai  dengan    30 Desember  2023.  Dalam  kegiatan  Miniriset  ini  dilaksanakan  dengan  metode  Participatory Action  Research  (PAR)  yaitu  kegiatan  minireset  yang  melibatkan  masyarakat  dengan tujuan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat.  Tema  minireset    semester ini menitik beratkan pada moderasi beragama dan kerukukan umat beragama. Metode PAR dilaksanakan  dengan  melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  melakukan wawancara, observasi dan pengambilan kesimpulan.

## Lokasi , Metode Yang Digunakan, dan Pembahasan
Dari hasil penelitian ini sosialisasai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9  2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten  Deli Serdang telah dilakukan. Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Seluma telah mengikuti  ketentuan yang  dalam  menerbitkan  rekomendasi  pendirian  rumah  ibadah  dan  dibuat  dengan  cara yang benar sesuai PBM harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu  oleh  tim  FKUB  ke  lokasi  yang  diusulkan  pendirian  rumah  ibadatnya  itu,  segala persyaratan  formal  dan  administrasi  yang  telah  diatur  dalam  PBM  dipenuhi,  aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Deli Serdang Sehingga hemat penulis pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang  telah melakukan tugas penertiban pendirian rumah ibadah, mereka  merekomendasi  dalam  rapat  kesbangpol  dan  FKUB,  kemudian  kunjungan  ke lapangan  pendirian  rumah  ibadat.  Kemudian  memeriksa  segala  persyaratan  formal  dan administrasi  yang  telah  diatur  dalam  PBM,  aspirasi  masyarakat  sekitar  ditelusuri  antar sesama lembaga pemberi rekomendasi. Hambatan  mendirikan rumah ibadah di kabupaten
Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo  P  :  Sosialisasi  Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  PBM  No.  9  Tahun  2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang
Deli Serdang tak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama pernah mengalami sulitnya  mendirikan  rumah  ibadah.  Biasanya,  persoalan  yang  muncul  dalam  sulitnya pendirian  rumah  ibadah  adalah  masalah  penerimaan  masyarakat  di  sekitar  rumah  ibadah. Apabila  mayoritas  warga  di  sekitar  rumah  ibadah  beragama  yang  sama  dengan  jamaah rumah ibadah itu, pendiriannya tak akan terlalu sulit. Namun bila jamaah rumah ibadah itu beragama  minoritas  dengan  masyarakat  sekitar,  pendirian  rumah  ibadah  bisa  lebih  sulit. Perselisihan  akibat  pendirian  rumah  ibadah  kerap  kali  berujung  pada  kekerasan, penyerangan dan penyegelan rumah ibadah oleh  masyarakat  sekitar atau  aparat setempat. Dengan  Merujuk  kepada  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  9  dan    Tahun  2006  tentang  Kerukunan  Umat  Beragama  dan  Pendirian  Rumah Ibadah, mendirikan rumah  ibadah  memang  harus  memenuhi  persyaratan  administrasi  dan teknis bangunan gedung serta beberapa persyaratan khusus. Dalam Pasal  14 peraturan itu disebutkan  pendirian  rumah  ibadah  harus  menyertakan  daftar  nama  dan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  pengguna  rumah  ibadah  paling  sedikit  90  orang,  adanya  dukungan  dari masyarakat  setempat  paling  sedikit  60  orang  yang  disahkan  lurah/kepala  desa,  serta mendapatkan  rekomendasi  tertulis  dari  kantor  kementerian  agama  kabupaten/kota  dan Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  kabupaten/kota.    Lubuk  Pakam  adalah  salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan  Lubuk Pakam  juga menjadi  ibu  kota dari kabupaten Deli Serdang. Lubuk  Pakam  dilintasi  oleh  Jalan  Raya  Lintas  Sumatra  dan  Jalur  Kereta  Api  Trans- Sumatera  serta  merupakan  salah  satu  pusat  proyek  pengembangan  Mebidang  (Medan- Binjai-Deli  Serdang).  Dan  kecamatan  Lubuk  Pakam  dekat  dengan  Bandar  Udara Internasional  Kualanamu,  yang  berada  di  kecamatan  Beringin.  Kota  ini  memiliki  batas wilayah dengan 3 kecamatan lainnya , yakni: Kota ini memiliki 6 desa dan 7 kelurahan di antaranya;  1.  Desa  Bakaran  Batu  2.  Kelurahan  Cemara  3.  Lubuk  Pakam  I,  II  4.  Lubuk Pakam Pekan 5. Kelurahan Lubuk Pakam III 6. Desa Pagar Jati 7. Desa Pagar Merbau Tiga 8.  Kelurahan  Paluh  Kemiri  9.  Desa  Pasar  Melintang  10.  Kelurahan  Petapahan  11.  Desa Sekip 12. Kelurahan Syahmad 13. Desa Tanjung Garbus.

## III. HASIL PENELITIAN
Berikui    ini  kecamatan  lubuk  pakam      dari  13  desa  dan  kelurahan  terdapat  keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan terdapat rumah ibadah seperti masjid dan vihara. Mayoritas agama di 13 desa dan kelurahan adalah muslim, kerukunan umat beragama di 13 desa  kelurahan  ini  cukup  baik  ketika  saat  ada  acara  dan  kemalangan  seluruh  masyarakat mereka  ikut  turun  langsung  dalam  acara  tersebut.  Dan  seperti  yang  kita  ketahui  rata-rata masyarakat  yang  tinggal  diperumahan  itu  biasanya  rasa  sosialisasi  dan  kesadaran  diri terhadap  masyarakat  sekitarnya  kurang,  namun  masyarakat  pendatang  yang  tinggal  di  13 desa  dan  kelurahan    ini  sangat  mudah  akrab  dan  sangat  mudah  ikut  berbaur  dengan masyarakat  yang lainnya. Tahun 2021, jumlah kecamatan  Lubuk Pakam sebanyak 90.984 jiwa, dengan kepadatan 3.356 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Lubuk Pakam  berdasarkan  agama  yang  dianut  yakni  Islam  63,35%,  kemudian  Kekristenan 29,73%  dimana  Protestan  26,57%  dan  Katolik  3,16%.  Sebagian  lagi  menganut  Buddha yakni  6,37%,  Hindu  0,45%  dan  Konghucu  0,10%.Dan  yang  terakhir  pada  tahun  2023  di 13 desa dan kelurahan ini saling berkordinasi dan berkolaborasi serta besilaturahmin antar umat beragama melalui organisasi keagamaan  FKPA kecamatan Lubuk Pakam yang ketua umum  Bapak  Agus  Syafii,  dengan  progam  kegiatan  yang  begitu  banyak  seperti  salah satunya    kegaitan  pembagian  sembako  lintas  agama  kepada  masyarakat  miskin  yang dijempatani  oleh  pemerintahan  kecamatan  lubuk  pakam  di  masa  kepemimpinan  Camat Bapak Drs Syahdin Setia Budi Pane.
Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo  P  :  Sosialisasi  Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  PBM  No.  9  Tahun  2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang
Diberbagai tempat juga masih ban-  yak terjadi kekerasan bernuansa agama dan itu semua akibat  dari  sikap  yang  tidak  mau  meneri-  ma  perbedaan.  Salah  satu  bentuk  keberagaman yang  terdapat  di  indonesia  adalah  persoalan  agama.  Indonesia  bukan  Negara  sekuler, bukan  pula  Negara  agama  akan  tetapi  pengakuan  terhadap  agama  oleh  Negara  hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katholik, dan Kong hucu. Apabila  dilihat  dari  sisi  jaminan  kebebasan  beragama  yang  ada  dalam  konstitusi, sesungguhnnya  apa  yang  telah  ditentukan  oleh  Negara  ini  bertentangan,  karena  Negara justru memberikan pembatasan dengan menentuan jumlah tertentu dari jumlah agama yang boleh  di  peluk,  dengan  kata  lain  agama  selain  yang  di  tentukan  itu  tidak  boleh  hidup  di Indonesia.  Bagi  penduduk  yang  memeluk  agama  yang  di  tentukan  itu,  Negara  banyak memberikan  penghormatan  dan  peghargaan  yang  di  tunjukkan  dengan  adanya  jaminan kebebasan  beragamma  melalui  konstitusi  RI(UUD1945)  Dan  UU  No.39  tahun  1999 tentang hak asasi manusia (selanjutnya di sebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua  kategori  yang  diberikan  oleh  Negara,  yaitu  jaminan  kebebasan  memeluk  agama (kebebasan  beragama)  dan  jaminan  kebebasan  menjalankan  agama  yang  dipeluknya. Provinsi  Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10-  40  LU, 980  –  1000 BT . Batas    wilayahnya    sebelah    utara    provinsi  Acehdan  Selat  Sumatera,  sebelah  barat berbatasan  dengan  provinsi  Sumatera  Barat  dan  Riau,  sedangkan  sebelah  Timur  di  batasi oleh  Selat  Sumatera.Penduduk  Sumatera  Utara  menurut  golongan  etnis  terdiri  dari penduduk  asli  Sumatera  Utara,  penduduk  asli  pendatang  dan  penduduk  asing.  Yang termasuk  penduduk  asli  ialah:  suku  Melayu,  Batak  Karo,  Simalungun,  Pak-Pak/Dairi, Batak  Toba,  Mandailing,  Pesisir  dan  Nias.  Golongan  pribumi  pendatang  adalah  suku: Jawa,  Sunda,  Bali,  Ambon,  Minahasa,  Banjar,  Palembang,  Riau,  Minangkabau  dan  lain- lain, sedangkan penduduk asing adalah orang-orang Arab,  India, Cina dan bangsa-bangsa lain. Penduduk Sumatera Utara sekitar 80% tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal  di  kota  sebagai  pedagang,  pegawai,  tukang  dan  sebagainya.  Universitas  Islami Sumatera  Utara  setiap  semesternya  melaksanakan  pengabdian  masyarakat  sebagai  bentuk tridharma  perguruan  tinggi.  Salah  satu  bentuk  pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan adalah melakukan kuliah minireset di berbagai desa di Sumatera Utara. Salah satu desa di Sumatera  Utara  adalah  kecamatan  lubuk  pakam  yang  memiliki  penduduk  multietnik  dan multiagama dan memiliki kearifan lokal. Pada tahun 2023 di kecamatan lubuk pakam yang melakukan  mini  riset  adalah  kelompok  1.  Tema  mini  riset  pada  tahun  2023  adalah moderasi  beragama  dan  kerukunan  umat  beragama.  Untuk  itu  maka  menarik  untuk mengetahui  bagaimana  cara  penduduk  desa  lantasan  lama  menjaga  kerukunan  umat beragama?  kemudian  apa  yang  dilaksanakan  oleh  kelompok    mini  riset  UISU  dalam partisipasi menjaga kerukunan umat beragama  di kecamatan Lubuk pakam.
Kerukunan  adalah  istilah  yang  dipenuhi  oleh  muatan  makna  “baik”  dan  “damai”. Hakikatnya,  hidup  bersama  dalam  masyarakat  dengan  “kesatuan  hati”  dan  bersepakat” untuk  tidak  menciptakan  perselisihan  dan  pertengkaran  (Depdikbud,  1985:850).  Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka  “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan  oleh  masyarakat  manusia.  Kerukunan  (dari ruku ,  bahasa  Arab,  artinya  tiang atau  tiang-tiang  yang  menopang  rumah;  penopang  yang  memberi  kedamaian  dan kesejahteraan  kepada  penghuninya)  secara  luas  bermakna  adanya  suasana  persaudaraan dan  kebersamaan  antar  semua  orang  walaupun  mereka  berbeda  secara  suku,  agama,  dan golongan. Pada bagian lain, mengenai  istilah kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk  menjadi  rukun  karena  sebelumnya  ada  ketidak  rukunan;  serta  kemampuan  dan kemauan  untuk  hidup  berdampingan  dan  bersama  dengan  damai  serta  tentram.  Adapun langkah- langkah untuk mencapai seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling
Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo  P  :  Sosialisasi  Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  PBM  No.  9  Tahun  2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang
terbuka,  menerima  dan  menghargai  sesama,  serta  cintakasih.  Kerukunan  antar  umat beragama  bermakna  rukun  dan  damainya  dinamika  kehidupan  umat  beragama  dalam segala  aspek  kehidupan,  seperti  aspek  ibadah,  toleransi,  dan  kerja  sama  antar  umat beragama.  Dalam  Islam  pun  mengajarkan  bahwa  manusia  ditakdirkan  Allah  sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Bahkan  ajaran  Islam  menganjurkan  manusia  untuk  bekerja  sama  dan  tolong  menolong ( ta’awun )  dengan  sesama  manusia  dalam  hal  kebaikan.  Dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan  umat  Islam  dapat  berhubungan  dengan  siapa  saja  tanpa  batasan  ras, bangsa, dan agama. Izin  mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pem- bangunan rumah ibadat.
Berdasarkan  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  9 tahun  2006  dan    Bab  IV  tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah  pada  Pasal  13  yang  berbunyi: Pendirian  rumah  ibadat  didasarkan  pada  keperluan  nyata  dan  sungguh-sungguh  ber- dasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangku- tan di wilayah kelurahan/desa.
a. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang- undangan.
b. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa se-  bagaimana  dimaksud  ayat  (1)  tidak  terpenuhi,  pertimbangan  komposisi  jumlah penduduk di- gunakan batas wilayah kecamatan atau kabu- paten/kota atau provinsi.
Jika  melihat  peraturan  diatas  bisa  menarik  benang  merah  persyaratan  khusus  khususnya syarat  minimal  90  orang  pengguna  rumah  ibadah  menunjukan  Perber  ini  lebih mementingkan  kuantitas/jumlah  pengguna  rumah  ibadah,  dan  ini  lebih  menguntungkan kelompok  mayoritas  agama  di  mana  pun  berada  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Karena kelompok  mayoritas  keagamaan  di  suatu  wilayah  akan  dengan  mudah  memperoleh  90 orang  peng-  guna  ibadah  dan  juga  dukungan  60  orang  dari  masyarakat  setempat. Sementara  kelompok  minoritas  keagamaan  pasti  akan  mengalami  kesuli-  tan  untuk mendapatkan  90  orang  pengguna  ibadah  dan  juga  dukungan  60  orang  dari  masyarakat setempat.  Di  sinilah  terletak  diskriminasi  dalam  bentuk  pembedaan  perlakuan  khususnya terhadap  kelompok  minoritas  keagamaan.  Perber  menerjermahkan  keperluan  nyata  dan sungguh-  sungguh  dengan  kuantitas  pengguna  rumah  ibadah  dan  dukungan  masyarakat setempat.  Sehingga  ketentuan  ini  bertentangan  dengan  kewajiban  positif  negara  untuk melindungi, mema- hami kebijakan rumah ibadah secara efektif, layak dan tepat.

## IV. KESIMPULAN
Kecamatan lubuk pakam merupakan Kecamatan yang memiliki kerukunan dan masyarakat dikecamatan    lantasan  lama  memiliki  keberagaman  dan  budaya  terutama  antar  umat Beragama.  Hubungan  kerukunan  antar  umat  beragamaya  sangat  terjalin  dengan  sangat baik. Yang tedapat berbagai suku budaya seperi jawa, batak, melayu dan berbagai agama seperti hindhu, budha, Kristen, Islam. Ini dibuktikan dengan adanya tempat ibadah seperti vihara,  Geraja  dan  Masjid  dalam  satu  ruang  lingkup  yang  sama.  Hidup  berdampingan dengan  berbagai  umat  beragama  dan  suku  budaya  menjadikan  masyarakat  desa  lantasan lama  sebagai  desa  dengan  kerukunan  yang  sangat  baik.  Toleransi  yang  ada  dikecamatan lubuk pakam  sangat tinggi sehingga sedikit konflik yang terjadi apalagi konflik antar umat beragama.  telah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, gotong royong dan
Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo  P  :  Sosialisasi  Kerukunan  Umat  Beragama  Dan  PBM  No.  9  Tahun  2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang
seminar  dalam  partisipasi  menjaga  kerukukan  umat  beragama  dan  moderasi  beragama  di Kecamatan Lubuk Pakam.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Ali  Nurdin.  Qur’anic  Societi  menelusuri  konsep  masyarakat  yang  ideal  dalam  Al-Qur’an.
Jakarta. Erlangga. 2006
Ali-Fauzi,  Ihsan  dan  Tim  Peneliti.  Kontroversi  Gereja  di  Jakarta.  Yogyakarta:  CRCS  –
UGM, 2011.
Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean dan Rudy Harisyah Alam. Pola-pola Konflik Amin  Abdullah,  studi  agama;  normativitas  atau  historitas  (Yogyakarta:  pustka  pelajar,
1996).
Bagir,  Zainal  Abidin  dan  Tim  Peneliti.  Laporan  Tahunan  Kehidupan  Beragama  di Indonesia  2009.  Yogyakarta:  CRCS  UGM,  2010.  Kustini.  Peran  Forum  Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat  Kementerian Agama, 2010.
Keagamaan di Indonesia 1990-2008. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2009.
Nazmudin, Kerukunan  Dan  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  Dalam  Membangun Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  2017,  Journal  of Government and Civil Society, STISIP Banten Raya, Indonesia.
The  wahid  institute,  laporan  kebebasan  beragama  dan  toleransi  di  Indonesia  the  wahid institute 2011 “Lampu Merah Kebebasan Beragama”, Jakarta.
Accepted Date Revised Date Decided Date Accepted to Publish 15 Januari 2024 22  Januari 2024 12 Februari 2024 Ya