## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS PIL EKSTASI
(StudiPutusan No: 802/PID.SUS/2017/PN.MDN)
OLEH:
Christin A. Sazqia Hutauruk 1) GovindoTarigan 2) Rio Alvredo T.H. Sianipar 3) Rahmayanti 4) Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia *Coresponding E-mail:christinhutauruk97@gmail.com 1) , govindotarigan123@gmail.com 2) , rio_alvredo@ymail.com 3) , rahmayanti888@yahoo.com 4)

## ABSTRAK
Kejahatan  narkotika  yang  dilakukan  masyarakat  maupun  pejabat  Negara  adalah  tindak pidana  dan  masalah  penyalahgunaan  narkoba  merupakan  hal  yang  bisa  merusak  masa depan yang mengakibatkan kematian sehingga menjadi   masalah yang tidak asing dalam masyarakat  .  Dan  untuk  itu  perlu  adanya  kebijakan  hukum  penal  dan  nonpenal  untuk menuntaskan  penyalahgunaan  nerkotika  jenis  pil  ekstasi  ini,  dan  agar  masyarakat  lebih peduli  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  ini  untuk  tidak  menggunakan  maupun mengedarkan  narkotika  ini.  Harus  juga  diperlukan  upaya-upaya  dan  pertimbangan yang bisa diandalkan atau adil  untuk kasus narkotika ini. menurut UU yang sudah ditetapkan yaitu  UU  narkotika  no  35  tahun  2009  dari  pembahasan  ini  menurut  penulis penyalahgunaan  narkotika  jenis  pil  esktasi  sangatlah  adil  karena  adapun  pertimbangan dan pasal-pasal yang digunakan sangatlah tepat untuk mengadili tindak pidana narkotika jenis pil esktasi .
Kata Kunci: Tindak pidana, narkotika jenis pil ekstasi
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tindak pidana Narkotika merupakan  suatu  perbuatan  yang dilakukan oleh manusia yang melanggar  undang-undang  tersebut. Narkotika  merupakan  obat  ataupun tanaman,  salah  satunya  yaitu  jenis  Pil Ekstasi yang mengandung zat-zat yang bisa  merusak  sistem  syaraf  yang biasanya  dikonsumsi  melalui  mulut dalam  bentuk  pil  dan  dikonsumsi secara berlebih berupa buatan manusia seperti kafein, amfetamin dan bahkan  kokain.  Ekstasi  juga  dapat dikatakan  ilegal  karena  menimbulkan berbagai  perasaan  seperti  halusinasi dan  pil-pil  tersebut  bisa  ditandai dengan  warna  yang  berdeda  dan bergambar  lucu  sehingga  apabila  pil tersebut  dicampur  dengan  alkohol dapat  mematikan  penggunanya  atau pecandu.  maka  karna  itu  narkotika
bisa  juga  disebut  dengan  obat-obatan yang berbahaya. Sehingga  bisa  membuat  berbagai perasaan dan menimbulkan ketergantungan akan narkotika tersebut.  Dan  apabila  dikonsumsi berlebihan  bisa  mengancam  tingkat kematian  yang  tinggi  dan  bisa mengancam  generasi  masa  depan negara  salah  satunya  Indonesia, namun  masalh  ini  tidak  ada  habis- habisnya Penyalahgunaan narkotika sebagaimana  besar  terjadi  pada  usia beliah  maupun  remaja.  Dimana mereka masih begitu mudah terpengaruh  dan  kondisi  jiwa  mereka yang masih belum stabil , ini juga yang banyak  terjadinya  diberbagai  kota
yang  sedang  berkembang  dan  giat- giatnya membangun. 1
Menurut  Soedarsono,  khusus  di Indonesia  mengenai  penyalahgunaan narkotika  menjangkau  masyarakat sejak  puluhan  tahun  silam.  Sekitar akhir  tahun  1970  awal  1971, masyarakat  dikejutkan  oleh  berita- berita  massa  media  tentang  mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak  tahun  1960-an  telah terasa  adanya  beberapa  penderita- penderita  kecanduan  narkotika  yang dibawa  dan  dirawat  di  beberapa dirumah  sakit  (negeri  atau  swasta), yang  mula-mula  jumlahnya  kecil, tetapi semakin meningkat.
2 Perbuatan pidana adalah perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum larangan mana disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana tertentu  ,  bagi  barang  siapa  yang melanggar larangan tersebut. 3 Tindak  kejahatan  narkoba  saat  ini tidak  lagi  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi,  tetapi  sudah  terang- terangan  yang  dilakukan  oleh  para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya  itu.Dari  fakta  yang  dapat disaksikan  hampir  setiap  hari  baik melalui media cetak maupun eletronik,ternyata barang haram tersebut  telah  merebak  kemana-mana tanpa pandang bulu, terutamadiantara generasi remaja yang dangat diharapkan  menjadi  generasi  penerus bangsa  dalam  membangun  negara dimasa mendatang 4
Berbagai  upaya  dan  tindakan  juga telah  dilakukan  untuk  memberantas sindikat-  sindikat  pembuat  dan
1 Andi  Hamzah, Kejahatan  Narkotika  dan Psikotropika, Sinar Grafika , Jakarta, 1994, hal 33 2 Soedarsono. kenakalan  Remaja, Rineka Cipta, Jakarta,2004,hal 65-66
3 Prof.moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 59 4 Moh.  Tufik  Makarao, Tindak  Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta,2003, hal 1
pengedar  narkotika  yang  tak  berizin, banyak  sekali  biaya  telah  terbuang bahkan  jiwa  melayang  dalam  usaha pemberantasan  narkotika  ini,  akan tetapi sampai sekarang penyalahgunaan  dari  zat-zat  yang berhbahaya  ini  tidak  pernah  dapat diberantas dengan tuntas 5 Dibutuhkan  peran  bebagai  pihak termasuk  dalam  hal  ini  masyarakat, untuk  mampu  berperan sentral dalam kaitan  tindak  pidana  narkotika.  Disisi lain  sistem  penegakan  hukum  harus berjalan  secara fair dan  penerapan aturan  perundangan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Kita  sebagai generasi  bangsa  sudah  selayaknya untuk  berfikir  secara  sistematis  dan memiliki  fisi  kedepan  yang  lebih  baik, agar  dapat  mewujudkan  sesuatu  yang positif  bagi  bangsa  dan  negara tercinta 6 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika dan psikotropika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan , dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut  ,  maka  pihak  aparat  penegak hukum diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara  terhadap seorang  atau  lebih  yang  telah melakukan  penyalahgunaan  narkotika pada tingkat ramaja. 7 Maka  peran  pihak  penegak  hukum bersama  masyarakat  sangat  penting dalam proses mengurangi penyalahgunaan  jenis  Pil  Ekstasi  ini yang  semakin  sering  dilakukan  oleh oknum-oknum  yang  ingin  meraih keuntungan  tersendiri.  Dan  oleh karena  itu  diasa  perlu  untuk membahas  Tentang  Tindak  pidana
5 Sarlito  W  Sarwono  , psikologi  remaja, Rajawali pers,2011, hal 264-265
6 Anwar Nuris “remaja dan penyalahgunaan narkotika”,2013,http;//www.bnn.go.id/read/artikel/
remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba,[17/04/2018]
7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika
narkotika  jenis  pil  ekstasi  dan menuangkannya  dalam  bentuk  skripsi dengan  judul  “ANALISIS  YURIDIS TERHADAP  PELAKU  TINDAK  PIDANA NARKOTIKA  JENIS  PIL  EKSTASI (TINJAUAN KASUS NOMOR:802/PID.SUS/2017/PN.MDN) A. Perumusan Masalah Berdasarkan  dari  uraian  latar belakang  tersebut  diatas,  maka  penulis ingin  mengetahui  beberapa  permasalahan yang  dijadikan  onjek  di  dalam  penulisan skripsi ini adalah: 1. Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis Pil ekstasi 2. Bagaimana  upaya  hukum  terhadap pelaku tindak pidana jenis pil ekstasi 3. Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  dalam  putusan no.802/PID.SUS/2017/PN.MDN B. Metode penelitian Jenis Dan Sifat Penelitian Jenis penelitian skripsi ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif (normative law research), dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk  perilaku  hukum,  bersifat  normatif biasanya digunakan untuk kegiatan praktik hukum,  sehingga  dapat    memberikan pemecahan  yang  tepat  bagi  masalah- masalah yuridis yang aktual 8

## KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS PIL EKSTASI
A. Kebijakan Penal Kebijakan  penal  adalah  suatu pemberantasan tindak pidana narkotika melalui  hukum  pidana . Dengan demikian  bisa  mengurangi  kejahatan seperti  kasus  narkotika  tersebut.  Salah satu    usaha  untuk  mencegah  dan menanggulangi masalah kejahatan adalah  dengan  menggunakan  Kebijakan Penal.Bila  dilihat  dari  filosofinya, hukuman  mempunyai  arti  yang  sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya,2005,Hal 61.
“hukuman”  untuk  menyebut  istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu  perasaan  tidak  enak  (sengsara) yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dengan vonis  kepada  orang  yang  telah melanggar Undang-undang hukum pidana. 9 Mahmud  M.D,  juga  memberikan defenisi politik hukum sebagaikebijakan mengenai  hukum  yang  akan  atau  telah dilaksanakan secara nasionaloleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian  tentang  bagaimanapolitik mempengaruhi  hukum  dengan  cara melihat  konfigurasi  kekuatan  yang adadibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini hukum  tidakbisa  hanya  dipandang sebagai  pasal-pasal  yang  bersifat imperatif,  melainkan  harusdipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya  bukan  tidak  mungkin 10 Kebijakan penal selalu berhubungan dengan 3 hal diantaranya: pertama,  keseluruhan  asas  dan  metode yang  menjadi  dasar  reaksi  terhadap pelanggaran  hukum  yang  berupa pidana.  Kedua,  keseluruhan  fungsi  dari aparat  penegak  hukum,  termasuk  di dalam  cara  kerja  dari  aparat  polisi. Ketiga,  keseluruhan  kebijakan,  yang bertujuan  untuk  menegakkan  norma- norma  sentral  masyarakat  dalam menanggulangi kejahatan Tahap-tahap  penalisasi  sebagai  berikut yaitu: 1. Formulasi  (kebijakan  legislatif) yaitu  tahan  penegakan  hukum abstracto  oleh  badan  pembuat undang-undang,  Tahap  ini  dapat pula disebut sebagai tahap legislatif
9 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) serta komentar- komentarnya lengkap demi pasal, politeia, Bogor, 1996 , hal 35 10 Mahmud Mulyadi, criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan, Pustaka Bangsa Perss, medan, 2008, hal 65-66
2. Aplikasi ( Kebijakan yudikatif) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat hukum mulai kepolisisan sampai pengadilan. Tahap  kedua  ini  dapat  pula  disebut dengan tahap kebijakan yudikatif 3. Eksekusi (Kebijakan eksekutif) yaitu tahap  pelaksanaan  hukum  pidana secara  kongkrit  oleh  aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat disebut  dengan  tahan  kebijakan eksekutif. disamping memperbaharui perundang-undangan,  juga  mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. 11 Menurut  Sudarto,  arti  mengenai penal yaitu : a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan  atas  metode  yang menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap pelanggaran hukum yang berupa. b. Dalam  arti  luas  adalh  keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan polisi Dalam  arti  luas  ialah  keseluruhan kebijakan  yang  dilakukan  melalui perundang-undangan  dan  badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.  Sedangkan  Menurut  Ealau Dah  Priwit  ,  kebijakan  adalah  sebuah yang  berlaku  dicirikan  oleh  perilaku yang konsisten dan berulang , baik yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu. 12 Pada  hakekatnya,  kebijakan  hukum pidana  (  penal  policy,  criminal  policy, atau  strafrechtpolitiek)  merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto,  kebijakan  hukum  pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:
11 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana , Perspektif,teoritis,dan praktik, PT. Alumni,Bandung,2008, hal 390 12 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Alfa Beta, Bandung 2005 hal 7
a. bagaimana  upaya  pemerintah untuk  menanggulangi  kejahatan dengan hukum pidana . b. bagaimana  merumuskan  hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat. c. Bagaimana kebijakan pemerintah  untuk  mengatur masyarakat dengan hukum pidana d. Bagaimana menggunakan hukum  pidana  untuk  mengatur masyarakat dalam rangka mencapai  tujuan  yang  lebih besar. 13 Fenomena  peredaran  narkotika dalam hal ini merupakan permasalahaninternasional,  regional  dan nasional.  Sampai  dengan  saat  ini, penyalahgunaanobat-obatan  terlarang  di seluruh  dunia  tidak  pernah  kunjung berkurang.  Secaraumum  permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yangsaling terkait, yakni adanya produksi  narkoba  secara  gelap  adanya perdagangan  gelap  narkotika . Ketiga  hal itulahsesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakatinternational  dengan  Gerakan Anti Mandate Sedunia. 14 Kemudian  dalam  Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,mengatur  tentang  tugas  BNN sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  70 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  yaitu  antara  lain Menyusundan  melaksanakan  kebijakan nasional  mengenai  pencegahan  dan pemberantasanpenyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika.  DalamUndang-Undang  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  BNN diberikankewenangan  untuk  melakukan penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidananarkotika  dan  prekursor  narkotika, sebagaimana  tercamtum  dalam  Pasal 71Undang-Undang  No.  35  tahun  2009
13 Lilik Mulyadi, op.cit, hal 391
14 Dharana Lastarya. Narkoba, perlukah mengenalnya . Pakarkarya. Jakarta. 2006. Hal.15
tentang narkotika “Dalam melaksanakantugas pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  danprekursor  narkotika,  BNN berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikanpenyalahgunaan  dan  peredaran gelap  Narkotika  dan  prekursor  narkotika”. Untukmelaksanakan  ketentuan  Pasal  67 ayat  3  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika. 15 Kebijakan Non Penal Kebijakan  Penal  adalah  Kebijakan penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana non  penal  hanya  meliputipenggunaan sarana  sosial  untuk  memperbaiki  kondisi- kondisi  sosial  tertentu,namun  secara  tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinyakejahatan 16 Disadari pula masalahpenyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional dan internasional  karenadampak  negatif  yang dapat  merusak  serta  mengancam  berbagai aspek  kehidupanmasyarakat,bangsa  dan negara  serta  dapat  menghambat  proses pembangunannasional 17 Penerapan  kebijakan  non  penal lebih  menitiktekankan  terhadap  tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Sasaran  utamanya  bagaimana kebijakan  itu  mampu  menangani  faktor- faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan tindak  pidana  penyalah  gunaan  narkotika jenis  pil  ekstasi  dengan  upaya  preventif agar  semua  pihak  bisa  bergerak  dan bersinergi terhadap permasalahan- permasalahan  social  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  dapat  menumbuh suburkan segala jenis upaya.
Kerangka  teori  yang  dirangkum dari  pendapat  Peter  Hofnagels  dalam kebijakan pencegahan dan penanggulangan
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
16 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana . Pt citra aditya bakti. Bandung. 2004. hal.12 17 A. Hamzah dan RM. Surachman,
Kejahatan Narkotika dan Psikotropika , Jakarta;Sinar Grafika,1994, hal 6
kejahatan sebagimana halnya dikemukakan oleh Barda Nawawi yakni 18.
a. Penerapan hukum pidana; b. Pencegahan tanpa pidana; c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat media massa. Pencegahan  kejahatan  (upaya  non    penal) memfokuskan  diri  pada  campur  tangan sosial, ekonomi dan  berbagai are kebijakan public dengan maksud mencegah terjadinya  kejahatan.  Bentuk  lain  dari keterlibatan  masyarakat  dalam  pengunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan  kejahatannya  berorientasi pada  pelaku  atau  dan  berorientasi  pada korban 19 Disimpulkan penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  non  penal  lebih menitikberatkan  pada  sifat  preventive sebelum  terjadi  kejahatan  lewat  jalur  non penal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan untuk  terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya  adalah  mengenai  faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.Upaya-upaya non penal menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dari keseluruhan upaya politik kriminal.

## UPAYA HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JENIS PIL EKSTASI A. Upaya preventif
Upaya  preventif  ini  adalah  suatu tindakan  yang  diambil  untuk  mengurangi atau  menghilangkan  kemungkinan  terjadi suatu  kejadian  yang  tidak  di  inginkan  di masa  yang  akan  datang  atau  masa kedepannya.Usaha penanggulangan kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.kebijakan sosial dapat diartikan  sebagai  usaha  yang  rasional untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. 20
18 Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal 56
19 Ibid , hal 160 20 M.Hamdan .Politik Hukum Pidana ,Raja Grafindo Perkasa Persada,jakarta,1997,hal 24
Upaya  ini  juga  disebut  pencegahan supaya    untuk  mengadakan  perubahan  hal yang  positif  akan  terjadinya  gangguan- gangguan dalam masyarakat, seperti kasus narkotika  yang  lagi  marak  beredar  dan kasus  tindak  pidana  lainnya.  Mencegah kejahatan  adalah  suatu  hal  yang  proses untuk  kenyamanan  hidup  bersama  seperti untuk  memperoleh  masa  depan  yang sejahterah dan damai.
Penegak  hukum  dengan  upaya  non penal  lebih  menitiberatkan  pada  sifat reventif(pencegahan/penangkalan/pengen dalian)sebelum kejahatan terjadi.mengingat  upaya  penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  non  penal  lebih bersifat tindakan pencegah untuk terjadinya kejahatan,maka sasaran utamanya  adalah  faktor  faktor  kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan.  Dengan adanya upaya preventif maka akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta  terbina  dan  terciptanya kondisi  perilaku  dan  norma  hidup  bebas dari segala ancaman narkoba. 21 Sebisa mungkin menghindari kebiasaan  merokok,kebiasaan  merokok juga dapat berpengaruh terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba,karna kebanyakan  orang  berawal  dari  merokok dan  merasa  kurang  puas  dengan  rokok hingga  timbul  niat  untuk  mencoba  ke  hal lain yang berbaur narkoba,dan pada umum nya  orang  yang  tidak  merokok  atau  tidak perokok  tentunya  bisa  menjaga  diri  dari bahayanya  narkoba.
B. Upaya represif Upaya  reprensif  ini  dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi  tindak  pidana  narkotika serta  melakukan  pembinaan  dengan memberikan  pelayanan  rehabilitas  sosial dan  resosialisasi  yang  antara  lain  melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan  praktis  dengan  melibatkan beberapa  instansi  dan  program  agar  tidak terjadi  kondisi  yang  lebih  rawan  atau melaksanakan  tindak  pidana  ulang.dengan
21 Dit Bimnas polri,penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkoba,jakarta,2002,hal.122
melakukan bimbingan tersebut,maka mereka dapat mandiri dan dapat mengatasi masalah sehari-hari. 22 Tindakan  represif  adalah  tindakan yang dimulai dari suatu adanya pelanggaran  sampai  sampai  pada  suatu proses pengusutan,penuntutan,dan penjatuhan  pidana  serta  pelaksanaan pidana. 23 Dalam  upaya  menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah  hukum  Badan  Narkotika  Kota medan  jalan  tritura  kelurahan  Harjosari  II Kecamatan  Medan  Amplas  yang  bersifat represif. uapaya  represif  tersebut  dilakukan melalui kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.tindakan  ini  dilakukan    dengan tindakan  penyidikan  dan  penyelidikan terhadap  tindak  pidana  atau  yang  diduga sebagai pembuat tindak pidana narkotika. 1. Penyelidikan Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan  suatu  keadaan  dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak  pidana  atau  yang  diduga sebagai perbuatan tindak pidana. 24
2. Penyidikan Menurut  pasal  1  angka  2 KUHAP,penyidikan adalah serangkaian  tindakan  penyidik dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur  dalam  undang  undang  ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya. 25
22 Majalah sadar BNN edisi XXII Jakarta,2011, hal 5 23 M.Wresniworo ,masalah narkotika dan obat-obatan berbahaya ,Mitra Bintimar Jakarta,hal
33.
24 M.Yahya Harahap ,pembahasan
permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidik dan penuntutan edisi kedua ,sinar Grafika,Jakarta,2007,hal 101. 25 Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP
Dalam  pasal  294  ayat  1  berbunyi: Tiada  seorangpun  yang  dapat dihukum, kecuali hakim berdasarkan  alat  alat  bukti  yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu  tindak  oidana  telah  terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya. 26 Pemberantasan  narkotika memiliki  semangat  yang  sama dengan  pemberantasan  korupsi sebagaimana  telah  di  uraikan sebelumnya  bahwa  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  telah dikategorikan  sebagai  kejahatan luar biasa. 27 Dalam kesempatan ini penulis  memberikan  saran  kepada setiap pembaca agar dapat memahami bahayanya penggunaan narkotika,dikarenakan  narkotika hanya  menempatkan  diri  untuk kepentingan  medis  dan  dibawah kepentingan dokter. a. Diperlukan  usaha  pemerintah dalam membimbing setiap masyarakat baik pemakai maupun belum mengenal narkotika. b. Setiap  anggota  MPR  yang menjadi wakil rakyat atau aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan narkotika karena  anggota  MPR  dan  aparat penegak hukum dianggap sebagai  tonggak  utama  dalam memberikan contoh yang positif kepada rakyatnya. c. Masyarakat juga harus mendukung  sepenuhnya  setiap program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai    undang  undang  no  35 tahun  2009  tentang  narkotika
26 Prof.R.Subekti,SH., hukum pembuktian ,PT pradnya peramita,jakarta,2001,hal
7.
27 AR.Sujono dan Bony Daniel, komentar & pembahasan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,Sinar Grafika,Jakarta Timur,2011,hal 32
yang  mengatur  tentang  peran serta masyarakat.

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA DALAM
PUTUSAN NO.802/PID.SUS.2017/PN.MDN A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan  pidana  dalam  putusan no.802/pid.sus/2017/PN.MDN 1) Kronologi kasus dalam putusan no 802/pid.sus/2017/PN.MDN Bahwa  ia  terdakwa  Dewa  Akila bersama  dengan  Muhajar(  berkas terpisah)  pada  hari  senin  tanggal  07 nopember  atau  masih  dalam  tahun 2016,  bertempat  dijalan  tritura Kelurahan  Hajosari  II  Kecamatan Medan Amplas Kodya Medan tepatnya  dikedai  Nasi  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  yang masih  termasuk  dalam  daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Medan, Percobaan  atau  pemufakatan  jahat tanpat  hak  atau  melawan  hukum menawarkan  untuk  dijual,  menjual, membeli,  menerima  ,  menjadi perantara  dalam  jual  beli  ,  menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan  I  dalam  bentuk  bukan tanaman  yang  beratnya  melebihi 5(lima) gram berupa 1(satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 2  bungkus  kosan  yang  1(satu) bungkus  koran  terdapat  4  (empat) bungkus plastic yang berisi narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah jambu yang  bejumlah  1400(seribu  empat ratus)  butir  dengan  berat  bersih 220,78(duaratus  koma  tujuh  puluh delapan)  gram  dan  1(satu)  bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis pil estasi warna biru yang berjumlah 400(empat ratus) butir dengan berat bersih  110,22(seratus  sepuluh  koma dua  puluh  dua)  gram”,  adapun perbuatan terdakwa adapun dilakukan  dengan  cara-cara  sebai berikut
2) Dakwaan jaksa penuntut umum Menimbang  bahwa  oleh  karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut  hukum  dengan  dakwaan alternatif  maka  majelis  hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama  sebagai  mana  diatur  dalam pasal 144 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)  UU  RI  No.35  tahun  2009  tentang narkotika,  yang  unsur-unsur  nya adalah sebagai berikut : 1. Barang Siapa 2. Tanpa hak dan melawan hukum 3. Menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika  golongan  1  dalam bentuk  tanaman  yang  beratnya melebihi 5 (lima) gram 4. Melakukan percobaan dan permufakatan jahat. 3) Tuntutan  jaksa penuntut umum Setelah  mendengar    pembacaan tuntutan  pidana  yang  di  ajukan  oleh penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa Dewa Akila,telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  Sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam  pasal  144 ayat  (2)  jo.Pasal  132  ayat  (1)  UU RI  No.  35  tahun  2009  tentang narkotika. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa  dengan  pidana  penjara selama 18(delapan belas) tahun dan denda sebesar RP 1.000.000.000,(satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar  maka  akan  diganti dengan  pidana  penjara  selama 6(enam)bulan. 3. Memerintahkan agar barang bukti 4. Menetapkan agar terdakwa membayar  biaya  perkara  sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah) 4) Pertimbangan hakim Menimbang  bahwa  dalam persidangan  bahwa  majelis  hakim tidak  menemukan  Hal-hal  yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana,  baik sebagai  alasan  pembenar  dan  atau alasan  pemaaf,  maka  terdakwa harus  mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang  bahwa  oleh karena terdakwa mampu bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana. Menimbang  bahwa  dalam perkara  ini  terhadap  terdakwa telah  dikenakan  penangkapan  dan penahanan  yang  sah,  maka  masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan. Menimbang  bahwa  oleh karena  terdakwa  ditahan  dan penahanan  terhadap  terdakwa dilandasi  alasan  yang  cukup  maka perlu  ditetapkan  agar  terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang  bahwa  untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan  terlebih  dahulu keadaan  yang  memberatkan  dan meringankan terdakwa. Hal  hal  yang  memberat adalah Bahwa terdakwa menghambat  program  pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika.dan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa bersikap sopan,mengakui perbuatannya  dan  belum  pernah duhuku.  menimbang  oleh  karena terdakwa  dijatuhi  pidana  maka haruslah dibebani untuk pembayaran biaya perkara sebagaimana  terdapat  pada  Pasal 114 ayat (2)jo.Pasal 132 ayat (1)UU RI  NO.35  tahun  2009  tentang narkotika,dan  undang  undang  No.8
Tahun  1981  tentang  KUHAP  serta peraturan  lainnya  yang  berkenaan dengan perkara ini 5) Amar putusan Berdasarkan amar putusannya majelis  hakim  bahwa  terdawak terbukti salah dan memutus: 1. Menyatakan  terdakwa  DEWA AKILA  telah  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana”tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan  jahat  menawarkan untuk  dijual,menjadi  perantara dalam jual beli narkotika golongan I  dalam  bentuk  bukan  tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa  DEWA  AKILA,dengan pidana  penjara  selama:15(lima belas)Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah)dengan  ketentuan  apabila ada  denda  tersebut  tidak  dibayar maka  akan  diganti  dengan pidana penjara selama 6(enam)bulan. 3. Menetapkan  masa  penahanan yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa tersebut  dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan  agar  terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan agar barang bukti . 6. Membebankan  kepada  terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu Rupiah B. Analisis Putusan Setelah  melihat  Putusan  yang dijatuhkan  hakim  pengadilan  negeri Medan  dengan  perkara  nomor  : 802/PID.SUS/2017/PN.MDN dimana terdakwa  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  narkotika  dengan  hal  ini penulis  sependapat  dengan  penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakimyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  narkotika  berdasarkan  fakta-
fakta  dan  bukti  yang  terungkap dipersidangan  dan  penjatuhan  pidana yang  tepat  untuk  seorang  yang melakukan predaran narkotika diindonesia KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa  tindak  pidana  menurut Tinjauan kasus Nomor : 802/PID.SUS/2017 /PN.MDN narkotika  semakin  bertambah,    dan tidak  membuat  efek  jera  terhdap pelaku  yang  bisa  saja  membuat narkotika  semakin  beredar.  Dan adapun  upaya  penanggulangannya dengan upaya preventif dan represif 2. Adapun  kebijakan  penal  dan  non penal  yang  sangat  berguna  untuk mengurangi  kejahatan  narkotika  ini. Kebijakan  penal  adalah  bersifat pemberantasan  ,  serta  penuntasan para  pelaku  kejahatan  narkotika. Sedangkan  non  penal  adalah  untuk mencegah  terjadinya  suatu  tindak pidana  yang  bersifat  pencegahan, penangkalan  serta  pengendalian sebelun  terjadinya  suatu  kejahatan dengan  kata  lain  adalah  hal  yang menyebabkan terjadinya tindak pidana  secara  langsung  maupun tidak langsung. 3. Dan berdasarkan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penjatuhan sanksi pidana  narkotika  akan  diadili  dalam lingkungan  peradilan  umum  dan penjatuhan sanksi yang disiplin akan dilaksanaksn dalam sidang.

## B. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  yang telah  dibuat,  adapun  saran-saran sebagai  berikut  Agar  masyarakat  dan penegak  hukum  lebih  berhati-hati  dan adil  dengan  adanya  narkotika  ini  untuk tidak  mencoba-coba  atau  mengedarkan terhadap manusia lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.BUKU Andi  Hamzah, Kejahatan  Narkotika dan  Psikotropika, Sinar  Grafika  ,  Jakarta, 1994.
Soedarsono. kenakalan
Remaja, Rineka Cipta, Jakarta,2004.
Prof.moeljatno, Asas-Asas  Hukum
Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Moh. Tufik Makarao, Tindak Pidana
Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta,2003. Sarlito  W  Sarwono  , psikologi remaja, Rajawali pers,2011.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian
Hukum, Kencana  Prenada  Media  Group,
Surabaya,2005.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana    (KUHP)  serta  komentar- komentarnya  lengkap  demi  pasal,  politeia, Bogor, 1996 .
Mahmud  Mulyadi,  criminal  Policy: Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non Penal  Policy  dalam  penanggulangan kejahatan kekerasan, Pustaka Bangsa Perss, medan, 2008. Lilik  Mulyadi,  Bunga  Rampai Hukum  Pidana  ,  Perspektif,teoritis,dan praktik, PT. Alumni,Bandung,2008. Edi  Suharto,  Analisis  Kebijakan Publik, Alfa Beta, Bandung 2005 . Dharana Lastarya. Narkoba, perlukah mengenalnya . Pakarkarya. Jakarta.
2006.
Barda  Nawawi  Arif, Kebijakan Hukum  Pidana .  Pt  citra  aditya  bakti. Bandung. 2004. A.  Hamzah  dan  RM.  Surachman,
Kejahatan  Narkotika  dan  Psikotropika , Jakarta;Sinar Grafika,1994. M.Hamdan .Politik Hukum Pidana ,Raja Grafindo Perkasa Persada,jakarta,1997. Dit  Bimnas  polri,penanggulangan penyalahgunaan bahaya narkoba,jakarta,2002. Majalah  sadar  BNN  edisi  XXII Jakarta,2011. M.Wresniworo ,masalah  narkotika dan  obat-obatan  berbahaya ,Mitra  Bintimar Jakarta M.Yahya Harahap ,pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP  Penyidik  dan  penuntutan edisi kedua ,sinar Grafika,Jakarta,2007. Prof.R.Subekti,SH., hukum pembuktian ,PT pradnya peramita,jakarta,2001. AR.Sujono dan Bony Daniel, komentar  &  pembahasan  UU  No  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika ,Sinar
Grafika,Jakarta Timur,2011. B.  PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-undang  Nomor  35  Tahun
2009 Tentang Narkotika Dan Psikotropika Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP C. INTERNET Anwar Nuris “remaja dan penyalahgunaan narkotika”, 2013, http;//www.bnn.go .id/read/artikel/ remaja- dan- penyalahgunaan- narkoba,[17/04/2018]