Volume 04 Nomor 01 Agustus 2019 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2. 1307

## Pemasaran Politik Luar Negeri Sebagai Diplomasi Presiden Jokowi Untuk Menarik Investor Asing
Ahmad Baidawi Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi ahmad.baidawi@unja.ac.id
A Zarkasi Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi azarkasi_riviksuryamulya@yahoo.com

## ABSTRACT
This  paper  wants  to  explain  about  Foreign  Policy  Marketing  as  President Jokowi's  diplomacy  to  attract  foreign  investors.  As  we  know,  the  Indonesian state from a geographical aspect has a very large area consisting of hundreds or  even  thousands  of  islands  and  straits.  But  the  extent  of  the  Indonesian territory  has  not  been  balanced  with  economic  development  such  as infrastructure  in  all  regions  of  Indonesia.  This  study  aims  to  analyze  the policies  of  President  Jokowi  in  inviting  foreign  investors  to  invest  directly  in Indonesia  and  see  the  effect  of  foreign  direct  investment  on  foreign  direct investment (FDI) on economic growth in Indonesia. The method used in this research  is  Qualitative  Descriptive.  The  results  or  findings  of  this  study indicate that the  Marketing of Foreign Political Policy  conducted by  President Jokowi  to  attract  foreign  investors  in  Indonesia  is  through  the  economic Diplomacy Way and providing legal certainty for Foreign Investors investing in Indonesia and Foreign Investment can improve Infrastructure in Indonesia.
Keywords:  Marketing,  Foreign  Policy,  Diplomacy,  Foreign  Direct Investment .

## ABSTRAK
Tulisan  ini  ingin  menjelaskan  tentang  Pemasaran  Politik  Luar  Negeri  sebagai diplomasi  Presiden  Jokowi  untuk  menarik  investor  asing.  Seperti  yang  kita ketahui negara  Indonesia dari aspek geografis memiliki wilayah yang sangat luas  terdiri  dari  ratusan  bahkan  ribuan  pulau  dan  selat.  Namun  luasnya wilayah  indonesia  tersebut  belum  seimbang  dengan  pembangunan  ekonomi seperti  infrastruktur  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis kebijakan Presiden Jokowi dalam mengajak para investor asing  untuk  berinvestasi  langsung  di  Indonesia  serta  melihat  pengaruh investasi asing langsung Foreign Direct Investment (FDI) pada pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia.  Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah Kualitatif  Deskriptif.  Adapun  Hasil  atau  temuan  dari  penelitian  ini menunjukkan bahwa Pemasaran Kebijakan Politik Luar Negeri yang dilakukan oleh  Presiden  Jokowi  untuk  menarik  para  investor  asing  di  Indonesia  adalah melalui Jalan Diplomasi Ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi para
Investor  Asing  yang  berinvestasi  di  Indonesia  dan  Investasi  Asing  bisa meningkatkan Infrastruktur di Indonesia.

## Kata Kunci: Pemasaran, Politik Luar Negri, Diplomasi, FDI

## I. Pendahuluan
Kunjungan  perdana  Presiden  Joko  Widodo  ke  luar  negeri  setelah dilantik  pada  tahun  2014  merupakan  deklarasi  politik  luar  negeri  indonesia dengan tafsir baru. Berpijak pada landasan politik bebas aktif, kebijakan luar negeri  Indonesia  bertumpu  pada  kepentingan  nasional.  Dengan  kebijakan tersebut, publik meyakini kedaulatan negara dan perekonomian nasional tidak akan dirugikan.
Politik  luar  negeri  pemerintahan  Jokowi  Widodo-Jusuf  Kalla  memakai slogan  (seperti  yang  disampaikan  oleh  pakar  hukum  internasional  dari  UI, Hikmahanto  Juwana),  ”Semua  negara  adalah  sahabat  sampai  kedaulatan negara  direndahkan  dan  kepentingan  nasional  dirugikan”.  Perwujudan  tafsir baru atas kebijakan politik luar negeri ini tampak dalam gerak dan diplomasi Jokowi  saat  mengikuti  Konferensi  Tingkat  Tinggi  APEC,  ASEAN,  dan  G-20 (Laksono,  2004).  Geliat  investasi  harus  dipelihara  untuk  menghadapi tantangan  ekonomi  yang  semakin  mengarah  kepada  liberalisasi  ekonomi. Pada  KTT  APEC  2014  lalu,  negara-negara  anggota  APEC  telah  menyapakati peta  jalan  perdagangan  bebas  Asia  Pasifik.  Selain  itu,  Indonesia  juga  harus menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  yang  mulai  berlaku  akhir 2015. Selain Invetasi, juga diperlukan penegakan hukum untuk memberikan kepastian  Investasi.  Persoalan  utama  di  Indonesia  adalah  kemiskinan  dan pengangguran.  Untuk  mengatasi  masalah  itu,  sangat  diperlukan  masuknya Investasi yang sangat besar sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Sejarah  awal  mengenai  investasi  Asing  berawal  dari  sejarah perdagangan internasional yang muncul pasca perang dunia II sebagai produk dari  persaingan  ideologi  liberal  yang  bersaing  dengan  merkantilisme.  Awal tahun  1970-an,  sistem  perdagangan  lebih  banyak  didominasi  oleh  gagasan liberal  yang  diajukan  oleh  Amerika.  Kemudian  pada  periode  pertengahan 1970-an  sampai  awal  1980-an,  yaitu  masa  kritis  Amerika,  gagasan  reformis
dan  neomerkantilisme  muncul  mendominasi  arena  ekonomi  politik internasional.  Kemudian  Pada  pertengahan  1980-an  sampai  awal  1994 dimana  perdagangan  dunia  giat  kembali  dan  ideologi  liberal  berhasil  muncul kembali membendung kecenderungan merkantilisme (Mohtar Mas’oed, 1994). Gagasan mengenai Liberalisasi ekonomi yang terbuka diperkenalkan oleh ahli ekonomi  neoklasik  David  Ricardo  dan  adam  smith  dengan  teori  “keunggulan komparatif”.  Dilaksankannya  prinsip  keunggulan  komparatif  memastikan sebuah  negara  pada  akhirnya  akan  meraih  efisiensi  ekonomi  dan kesejahteraan  yang  lebih  besar  lewat  partisipasi  perdagangan  luar  negeri, bukannya  lewat  proteksi  perdagangan.  Penanaman  Modal  Asing  langsung Foreign direct investment (FDI) merupakan salah satu bentuk investasi yang terjadi dizaman liberal ini.
Penanaman  Modal  Asing  langsung Foreign  direct  investment (FDI) merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian negara. Selain manfaat  yang  langsung  dapat  dirasakan  seperti  pembukaan  lapangan  kerja baru, transfer teknologi, peningkatan ekspor dan pendapatan pemerintah, FDI juga  memberikan  sinyal  positif  di  lingkungan  usaha  yang  akan  memicu investor  untuk  berinvestasi  lebih  besar.  Negara  Indonesia  memerlukan pendanaan  dalam  jumlah  yang  besar  untuk  menggerakkan  roda perekonomian  dalam  negeri  sehingga  kesejahteraan  penduduknya  dapat meningkat  dan  kemiskinan  dapat  diturunkan.  Baik  sektor  publik  maupun swasta di Indonesia dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga  dapat  bersaing  dengan  negara  lain  dalam  menarik  dana  dari  luar negeri. Dalam dekade terakhir ini Persoalan yang terjadi adalah para investor asing  enggan  menanamkan  modalnya  di  negara  Indonesia,  sehingga diperlukan  dibahas  mengenai  kebijakan  apa  yang  harus  disiapkan  dan dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  mendatangkan  investasi  asing atau  yang  disebut  Penanaman  Modal  Asing  langsung Foreign  Direct Investment (FDI).
Untuk  menjamin  para  investor  asing  berinvestasi  di  Indonesia  maka diperlukan  suatu  kebijakan  dari  pemerintah  negara  Indonesia.  Dalam  hal  ini pemerintahan  Presiden  Jokowi-Jusuf  kalla  menggunakan  politik  luar  negeri yang berangkat dari prinsip bebas aktif sebagai Diplomasi untuk menarik Para Investor  Asing  untuk  berinvestasi  di  Indonesia  dengan  tujuan  agar
Perekonomian negara Indonesia bisa meningkat serta pembangunan disektor Infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia bisa merata.  Hal itu dapat dicapai dengan kebijakan dari pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla kepada para investor asing.

## II. Tinjauan Pustaka
a. Pemasaran Politik
Menurut Adman Nursal (2004), pemasaran politik sebagai serangkaian aktivitas  terencana,  strategis  tetapi  juga  taktis,  berdimensi  jangka  panjang dan  jangka  pendek,  untuk  menyebarkan  makna  politik  kepada  para  pemilih (Adman Nursal, 2004). Kemudian Newman dan Perloff (2004) mendefinisikan sebagai:
“…The  application  of  marketing  principle  and  procedure  in poltical  campaigns  by  various  individuals  and  organizations.  The procedures involved include the analysis, development, execution, ang manegement  of  strategic  campaigns  by  candidates,  political  parties, governments,  lobbyists  and  interest  group  that  seek  to  drive  public opinion,  advance  their  own  ideologies,  win  election,  and  pass legislation ang referenda in response to the need and wants of selected people  ang  groups  in  a  society.” (Penerapan  prinsip  dan  cara  kerja marketing  di  dalam  kampanye  politik  oleh  berbagai  individu  dan organisasi.  Cara  kerja  itu  sendiri  meliputi  analisis,  perkembangan, pengeksekusian  dan  perencanaan  strategi  kampanye  yang  dilakukan oleh para kandidat, partai-partai politik, pemerintah, para penglobi dan kelompok  kepentingan  yang  mencoba  mengendalikan  opini  public, mengembangkan  ideology  mereka,  memenangkan  pemilihan  dan melewati  legislative  dan  pemungutan  suara  umum  sebagai  jawaban untuk  keinginan  dan  keperluan  dari  kelompok  dan  orang-orang tertentu dalam masyarakat) (Newman & Perloff, 2004).
Pengertian  political  marketing  dengan  essensi  yang  sama  juga diungkapkan  oleh  Firmansyah  yakni,  penggunaan  metode  marketing  dalam bidang  politik  (Firmanzah,  2007).  Dari  definisi-definisi  di  atas  jelas menerangkan  bahwa  dalam  pemasaran  politik,  yang  ditekankan  adalah penggunaan  pendekatan  dan  metode  marketing  untuk  membantu  politikus atau  para  aktor  politik  (individual  maupun  partai)  agar  lebih  efisien  serta efektif  dalam  membangun  hubungan  dua  arah  dengan  konstituen  atau masyarakat.  Konstituen  atau  masyarakat  inilah  yang  pada  akhirnya  nanti akan  menetukan  kemenangan  suatu  partai  politik  dalam  pemilihan  umum. Semakin serunya persaingan antar partai politik yang satu dengan yang lain maka  membuat  semakin  kreatif  pula  cara  para  partai  politik  ini  untuk
mendapatkan  perhatian  masyarakat  dan  penerapan  metode-metode marketing dalam politik saat ini adalah salah satu jawabannya.

## b. Politik Luar Negeri
Menurut  William  D.  Coplin  dalam  teori  pengambilan  keputusan  dan kebijakan politik luar negeri ada tiga faktor yang mempengaruhi yaitu: kondisi politik  dalam  negeri,  kemampuan  ekonomi  dan  militer  dan  konteks internasional (William D. Coplin: 1992).
1. Situasi  politik  dalam  negeri,  bahwa  politik  dalam  negeri  hanyalah seperangkat  determinan  yang  bekerja  dalam  politik  luar  negeri negara-negara.  Walaupun  keterbukaan  suatu  sistem  politik  atau tingkat  stabilitas  dalam  negeri  yang  dialami  oleh  sistem  itu,  bisa membentuk aspek-aspek politik luar negeri tertentu, faktor-faktor lain juga  bisa  bekerja  didalamnya,  seperti  faktor  budaya  yang mempengaruhi tingkah laku manusia.
2. Situasi  ekonomi  dan  militer  domestik,  yakni  suatu  negara  harus memiliki  kemampuan  dan  kesediaan  untuk  menciptakan  kemampuan yang  diperlukan  untuk  menopang  politik  luar  negerinya.  Termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan.
3. Konteks internasional, geografis, ekonomis dan politis merupakan tiga elemen  penting  dalam  membahas  dampak  internasional  terhadap politik luar negeri suatu Negara. Dalam lingkungan internasional setiap Negara memiliki lokasi atas daerah yang dikuasainya, dalam kaitannya dengan  Negara-negara  lain  dalam  sistem  dan  juga  hubungan- hubungan ekonomi dan politik Negara itu dengan Negara-negara yang lainnya.

## c. Diplomasi
Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan  nasional  suatu  negara.  Diplomasi  sebagai  alat  utama  dalam pencapaian  kepentingan  nasional  yang  berkaitan  dengan  negara  lain  atau organisasi  internasional.  Melalui  diplomasi  ini  sebuah  negara  dapat membangun  citra  tentang  dirinya.  Dalam  hubungan  antar  negara,  pada
umumnya  diplomasi  dilakukan  sejak  tingkat  paling  awal  sebuah  negara hendak  melakukan  hubungan  bilateral  dengan  negara  lain  hingga  keduanya mengembangkan  hubungan  selanjutnya.  Diplomasi  merupakan  praktek pelaksana  perundingan  antar  negara  melalui  perwakilan  resmi.  Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara  lain.  Diplomasi  antar  negara  dapat  mencakup  seluruh  proses hubungan  luar  negeri,  baik  merupakan  pembentukan  kebijakan  luar  negeri dan terkait pelaksanaannya.
Diplomasi  juga  diartikan  sebagai  suatu  relasi  atau  hubungan, komunikasi  dan  keterkaitan.  Selain  itu  diplomasi  juga  dikatakan  sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai poltik  luar  negeri  masing-masing  negara  (S.L,  Roy,  1995).  Diplomasi  dan politik  luar  negeri  sering  diibaratkan  sebagai  dua  sisi  mata  uang  yang  tidak dapat  dipisahkan.  Dikatakan  demikian  karena  politik  luar  negeri  adalah  isi pokok  yang  terkandung  dalam  mekanisme  pelaksanaan  dari  kebijakan  luar negeri  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara,  sedangkan  diplomasi  adalah  proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Oleh karena itu baik diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.
Diplomasi  juga  menjadi  bagian  yang  sangat  penting  untuk  dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara.  Meskipun  diplomasi  berhubungan  dengan  aktivitas-aktivitas  yang damai,  dapat  juga  terjadi  di  dalam  kondisi  perang  atau  konflik  bersenjata karena  tugas  utama  diplomasi  tidak  hanya  manajemen  konflik,  tetapi  juga manajemen  perubahan  dan  pemeliharaannya  dengan  cara  melakukan persuasi  yang  terus  menerus  di  tengah-tengah  perubahan  yang  tengah berlangsung (Watson Adam, 1984).

## d. Penanaman Modal Asing
Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  merupakan  suatu  bentuk  investasi dengan  jalan  membangun,  membeli  total  atau  mengakuisisi  perusahaan. Penanaman  Modal  di  Indonesia  ditetapkan  melalui  Undang-Undang  No.25 tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  Aing  (PMA).  Penanaman  Modal  Asing dalam  Undang-Undang  ini  yaitu  aktivitas  menanamkan  modal  untuk
melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal  asing,  baik  menggunakan  modal  asing  seutuhnya  ataupun  yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Pengertian modal asing dalam undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut (Jufrida,Firdaus,dkk.2016):
1. Alat  pembayaran  luar  negeri  yang  bukan  merupakan  bagian  dari kekayaan  devisa  Indonesia,  yang  mendapat  persetujuan  pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru dari orang  asing  dan  bahan-bahan,  yang  dimasukkan  dari  luar  ke  dalam wilayah  Indonesia,  selama  alat-alat  tersebut  tidak  dibiayai  dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagian  dari  hasil  perusahaan  yang  berdasarkan  undang-undang  ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

## III. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Kualitatif.  yang  merupakan  pendekatan  yang  memberikan  kesempatan kepada  peneliti  untuk  dapat  melakukan  deskripsi  dan  interpretasi  secara terperinci  untuk  mendapatkan  holistik  pemahaman  (W.H.  Jati,  2013).  Jenis penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  masalah yang  diteliti  yaitu  menjelaskan  seperti  apa  kebijakan  atau  diplomasi  yang telah  dikeluarkan  oleh  Presiden  Jokowi  dalam  menarik  investor  asing  serta melihat  bagaimana  pengaruh  investasi  Asing  bagi  negara  Indonesia.  Metode pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan yang didukung oleh media cetak  seperti  buku,  majalah,  koran,  jurnal,  dan  juga  media  elektronik, terutama  internet  di  mana  data  merupakan  sumber  sekunder.  Data-data  ini akan  dianalisis  dalam  kerangka  teori  yang  telah  ditentukan  untuk membuktikan  bahwa  hipotesis  itu  akurat  dan  akhirnya  dapat  menjawab pertanyaan  penelitian.  Untuk  mensistematisasikan  data  yang  dikumpulkan, analisis  ini  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu:  reduksi  data, pemaparan data, deskripsi dan verifikasi serta menarik kesimpulan.

## IV. Pembahasan
a. Pemasaran Politik Luar Negeri
Menurut Adman Nursal (2004), pemasaran politik sebagai serangkaian aktivitas  terencana,  strategis  tetapi  juga  taktis,  berdimensi  jangka  panjang dan  jangka  pendek,  untuk  menyebarkan  makna  politik  kepada  para  pemilih, pengikut  dan  lawan  politik.  Sedangkan  Politik  Luar  Negeri  adalah  suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya  dalam  hubungan  dengan  negara  dan  aktor  bukan  negara  di  dunia internasional (Abu bakar, 2010). Politik luar negeri juga  menjembatani batas wilayah  dalam  negeri  dan  lingkungan  internasional.  Politik  luar  negeri  bisa berupa  hubungan  diplomatik,  mengeluarkan  doktrin,  membuat  aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.
Dalam  kontek  ini  pemasaran  politik  luar  negeri  sebagai  diplomasi Presiden  Jokowi  adalah  Suatu  strategi,  aktivitas  untuk  memasarkan  dan menyebarkan  politik  luar  negeri  oleh  pemerintahan  Presiden  Jokowi  kepada negara-negara  luar  dengan  tujuan  negara  luar  bisa  memahami  politik  luar negeri Indonesia, bisa bekerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Selain itu, dalam politik  luar  negeri,  Indonesia  memiliki  tujuan  yaitu  mempertahankan kemerdekaan  bangsa  dan  menjaga  keselamatan  bangsa,  memperoleh  dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat,  perdamaian  internasional,  dan  persaudaraan  segala  bangsa  sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila (Hatta, 1953).
Sebagai  contoh,  Pada  tanggal  16/11/14  dihari  itu  merupakan  hari terakhir dari kunjungan perdana Presiden Jokowi dalam kancah Internasional, untuk  mengikuti  rangkaian  KTT  APEC,  ASEAN,  dan  G20.  Dalam  kesempatan itu.  Dengan  tanpa  basa  basi,  jokowi  langsung  meminta  negara  dengan ekonomi  terbesar  di  dunia  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan infrastruktur  pelabuhan,  rel  kereta  api,  jalan  tol,  dan  pembangkit  listrik  di Indonesia. Jokowi juga minta agar Asian Infrastructure Investmen Bank yang 50  persen  sahamnya  dimiliki  Tiongkok  dan  beranggotakan  20  negara  dapat berkantor  pusat  di  Indonesia.  Hari  berikutnya,  Jokowi  berbicara  dihadapan 500  pemimpin  perusahaan  terkemuka,  forum  APEC  CEO  Summit.  Di  forum itu,  Jokowi  mempresentasikan  peluang  Investasi  pembangunan  Infrastruktur
di  Tanah  Air  (Kompas,  2014).  Hal  ini  merupakan  salah  satu  contoh  dari pemasaran  politik  luar  negeri  yang  dijalankan  oleh  Presiden  Jokowi  untuk menarik para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Politik  luar  negeri  Indonesia  memiliki  landasan  yang  membaginya  ke dalam  tiga  kategori,  yaitu  landasan  idiil,  landasan  konstitutsional,  dan landasan  operasional.  Landasan  idiil  politik  luar  negeri  Indonesia,  yaitu Pancasila.  Pancasila  dikenal  sebagai  dasar  negara  bangsa  Indonesia  yang terdiri  dari  lima  sila.  Kelima  sila  tersebut  menjelaskan  mengenai  pedoman dasar  bagi  pelaksanaan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang  ideal  dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia (Alami, 2008:28).
Landasan  konstitusional  politik  luar  negeri  Indonesia,  yaitu  Undang- Undang  Dasar  1945.  Dalam  UUD  1945  ini  mengundang  pasal-pasal  yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjelaskan mengenai garis-garis  besar  dalam  kebijakan  luar  negeri  Indonesia.  Hal  ini  berfungsi sebagai  pedoman  pelaksanaan  untuk  mencapai  kepentingan  nasional Indonesia  (Alami,  2008:28).  Sedangkan,  landasan  operasionalnya,  yaitu bebas  aktif.  Pelaksanaan  landasan  operasional  ini  mengalami  perubahan karena  menyesuaikan  dengan  kepentingan  nasional.  Selain  itu,  landasan operasional  juga  mengalami  perluasan  makna  karena  politik  luar  negeri Indonesia  yang  mengalami  perkembangan  selama  enam  dekade  (Alami, 2008:28-29).
Landasan  operasional  politik  luar  negeri  Indonesia  mengalami perubahan  dan  dapat  dilihat  dengan  adanya  perbedaan  dalam  memahami landasan  operasional  pada  setiap  masanya,  misalnya  pada  masa  Orde  Lama dan  Orde  Baru.  Pertama,  masa  Orde  Lama  dijelaskan  bahwa  landasan operasional  politik  luar  negeri  Indonesia  adalah  bebas  aktif.  Hal  ini  dapat dilihat dalam maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Selain itu, pada dasawarsa  1950-an  menjelaskan  bahwa  landasan  operasional  mengalami perluasan  makna.  Perluasan  makna  tersebut  diyatakan  oleh  Presiden Soekarno dalam pidatonya yang berjudul “Jalannya Revolusi”, maksud dalam pidato tersebut, yaitu mengenai prinsip bebas aktif yang dicerminkan dengan adanya hubungan ekonomi dengan luar negeri. Sedangkan, masa Orde Baru dijelaskan  bahwa  landasan  operasional  politik  luar  negeri  Indonesia  semakin dipertegas  dengan  adanya  peraturan  formal.  Penegasan  yang  diwujudkan
melalui  Ketetapan  MPRS  No.  XII/MPRS/1965  tanggal  5  Juli  1966,  Ketetapan MPR  tanggal  22  Maret  1973,  petunjuk  Presiden  11  April  1973,  petunjuk bulanan Presiden sebagai Presiden sebagai ketua Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan,  dan  keputusan-keputusan  Menteri  Luar  Negeri,  serta  dalam  TAP MPR  tentang  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN).  Selain  itu,  landasan operasional  pasca  Orde  Baru  dijelaskan  bahwa  mengalami  perubahan pemerintahan secara  cepat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya dua kabinet yang  memerintah  pada  masa  pemerintahan  pasca  Orde  Baru,  yaitu  Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Indonesia Bersatu (Alami, 2008:28-34).
Pada  masa  pemerintahannya,  Kabinet  Gotong  Royong  (2001-2004) mengoperasionalkan  politik  luar  negeri  Indonesia  melalui  Ketetapan  MPR No.IV/MPR/1999  tanggal  19  Oktober  1999  tentang  GBHN  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  nasional  periode  1999-2004,  UU  No.37  tahun  1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri,  UU  No.  24  tahun  2000  tentang  Perjanjian Internasional,  dan  Perubahan  UUD  1945.  Latar  belakang  ketetapan  MPR  No. IV/MPR/1999  adalah  krisis  ekonomi  dan  krisis  nasional  pada  tahun  1997. Dalam  UU  No.  37  tahun  1999  menekankan  pada  aspek  penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam politik luar  negeri  bebas  aktif  untuk  kepentingan  nasional,  mengatur  keterlibatan pihak-pihak  dalam  lembaga  negara  dan  lembaga  pemerintah  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  pelaksanaan  politik  luar  negeri. Sementara  itu,  UU  No.  24  tahun  2000  menekankan  pada  pentingnya menciptakan  suatu  kepastian  hukum  dalam  perjanjian  internasional  (Alami, 2008:34-37).
Pada  masa  pemerintahan  Kabinet  Indonesia  Bersatu  (2004-2009) politik  luar  negeri  dioperasikan  ke  dalam  tiga  program  utama,  yaitu pemantapan  politik  luar  negeri  dan  optimalisasi  diplomasi  Indonesia  dalam penyelenggaraan  hubungan  luar  negeri  dan  pelaksanaan  hubungan  luar negeri,  peningkatan  kerjasama  internasional  yang  bertujuan  memanfa  atkan secara  optimal  berbagai  peluang  dalam  diplomasi  dan  kerjasama internasional,  dan  penegasan  komitmen  perdamaian  dunia  yang  dilakukan dalam  rangka  membangun  dan  mengembangkan  semangat  multilateralisme dalam  memecahkan  berbagai  persoalan  keamanan  internasional  (Alami, 2008:34-40).Dalam  hal  ini  Indonesia  melakukan  diplomasi  sebagai  upaya
mendapatkan pengakuan secara
internasional. Namun dalam pelaksanaannya,  upaya  tersebut  tidak  mudah  bagi  Indonesia.  Selain  jalur diplomasi  yang  ditempuh,  Indonesia  harus  melalui  perjuangan  fisik bersenjata. Bukan hanya itu saja yang menyebabkan Indonesia merasa sulit dalam  mendapatkan  pengakuan  internasional.  Hal  ini  juga  diakibatkan  dari adanya  perkembangan  politik  internasional  yang  pada  saat  itu  sedang  tidak mendukung. Politik internasional pada masa itu mengalami persaingan tajam yang terjadi antara blok barat dengan blok timur. Persaingan yang terjadi ini kemudian  mempersulit  posisi  Indonesia  dalam  berpihak.  Namun,  sebagai jawabannya  Indonesia  tidak  memilih  salah  satu  dari  kedua  blok  tersebut (Alami, 2008:40-41).
Indonesia tidak memilih di antara kedua blok tersebut menjadi prinsip dan pilihan dalam politik luar negeri Indonesia yang disebut politik bebas dan aktif.  Bebas  dalam  artian  ini  adalah  tidak  berpihak  pada  blok-blok  yang  ada dengan  bersikap  netral  dan  memiliki  cara  tersendiri  dalam  mengatasi persoalan internasional. Namun demikian, dalam hal ini Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai negara yang netral posisinya. Sikap netral yang dimaksud di  sini  adalah  sikap  netral  yang  anti  sosial,  namun  sikap  ini  tidak  sesuai dengan  yang  dilakukan  Indonesia  karena  Indonesia  menjadi  anggota  PBB (Hatta,  1953:12).  Hal  ini  kemudian  ditegaskan  oleh  Hatta  karena  Indonesia tidak  dihadapkan  pada  suatu  pilihan  dalam  hubungan  negara-negara  yang sedang  berperang,  melainkan  Indonesia  mengambil  sikap  tersebut  untuk memperkokoh  dan  memperjuangkan  perdamaian  (Alami,  2008:43-44). Sementara  itu,  aktif  dalam  artiannya  menjelaskan  mengenai  adanya partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan yang terjadi diantara kedua blok tersebut. Politik luar negeri Indonesia yang berdasarkan  prinsip  bebas  aktif  ini  juga  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam alinea tersebut dijelaskan bahwa  Indonesia  menentang  segala  bentuk  penjajahan  dan  ikut  serta melaksanakan ketertiban dunia (Alami, 2008:44-45).

## b. Diplomasi Jokowi dan Kebijakan Menarik Investor Asing
Berdasarkan  Nawa  Cita  Presiden  Joko  Widodo  dan  RPJMN  Bappenas, Kementerian  Luar  Negeri  RI  di  bawah  kepemimpinan  Menteri  Luar  Negeri (Menlu)  Retno  Marsudi  merumuskan  Rencana  Strategis  (Renstra)  Kemlu
2015-2019.  Renstra  tersebut  memiliki  slogan  “Diplomasi  untuk  rakyat”  dan visi  “Terwujudnya  wibawa  diplomasi  guna  memperkuat  jati  diri  bangsa sebagai  negara  maritim  untuk  kepentingan  rakyat”.  Secara  singkat,  Renstra Kemlu  2015-2019  menjabarkan  tiga  misi,  tiga  tujuan,  dan  delapan  sasaran strategis.  Tiga  misi  Kemlu  tersebut  adalah: Pertama, Memperkuat kepemimpinan  Indonesia  sebagai  negara  maritim  dalam  panggung internasional. Kedua, Perwakilan  RI  yang  berkualitas. Ketiga, Memantapkan Kemlu sebagai pelaksana hubungan luar negeri.
Sementara  itu,  tiga  tujuan  Kemlu  yang  dinyatakan  dalam  Renstra adalah: Pertama, Kepemimpinan  Indonesia  dalam  kerja  sama  internasional.
Kedua, Nilai  manfaat  ekonomi  yang  optimal. Ketiga, Menguatnya  kapasitas SDM  Kemlu  yang  berkualitas.  Sedangkan,  delapan  sasaran  strategis  Kemlu meliputi:  1.  Diplomasi maritim  dan  perbatasan  yang  kuat,  2.  Kepemimpinan Indonesia  di  ASEAN  yang  meningkat,  3.  Peran  Indonesia  di  dunia internasional yang meningkat, 4. Diplomasi ekonomi yang kuat, 5. Pelayanan dan  perlindungan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan  Badan  Hukum Indonesia  (BHI)  dan  diaspora  yang  prima,  6.  Kebijakan  luar  negeri  yang berkualitas,  7.  Dukungan  dan  komitmen  yang  tinggi  atas  kebijakan  luar negeri  Indonesia,  8.  Meningkatkan  kapasitas  organisasi  dengan  kompetensi SDM Kemlu berbasis teknologi.
Berdasarkan  Renstra,  delapan  sasaran  strategis  ini  ditargetkan  untuk selesai  dalam  lima  tahun  masa  pemerintahan  Joko  Widodo.  Namun,  perlu diingat bahwa untuk mencapai target capaian kebijakan luar negeri Indonesia yang telah ditetapkan RPJMN dan Renstra tidaklah mudah. Ada banyak faktor- faktor  baik  domestik  maupun  internasional  yang  mempengaruhi  kinerja  dan efektifitas Kemlu.

## 1. Diplomasi Ekonomi
Mendirikan sistem ekonomi yang kuat adalah salah satu dari Nawa Cita Presiden  Joko  Widodo  dan  Kemlu  di  sektor  ini  juga  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  nasional  melalui
fasilitasi  peningkatan  perdagangan  serta  investasi  internasional.  Fokus  pada Kemlu  adalah  mendorong  diplomasi  ekonomi  dalam  sektor  perdagangan, pariwisata, investasi, dan kerja sama ekonomi.
Pada  dasarnya,  kendala  dalam  melakukan  diplomasi  ekonomi, khususnya dalam hal promosi perdagangan, pariwisata dan investasi, adalah sinergi  dengan  kementerian  atau  lembagaterkait  kebijakan  ekonomi  dalam negeri  (Kemenlu:  2015).  Selain  itu,  masalah  regulasi  perizinan  dan ketenagakerjaan  membuat  Indonesia  kurang  dapat  bersaing,  terutama  di antara negara-negara di kawasan ASEAN. Jika menyangkut masalah ekonomi, perlu  diakui  bahwa  sinergi  antara  kementerian  atau  lembaga  terkait  dengan Kemlu  sangat  penting  karena  cakupan  dari  sektor  ekonomi  sangat  luas. Kemlu  dalam  konteks  ini  hanya  menjalankan  fungsi  hubungan  luar  negeri sesuai dengan undang-undang No. 37 tahun 1999. Namun masalah ini dapat diatasi  karena  Kemlu  sudah  membentuk  Pokja  Diplomasi  Ekonomi  yang melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan  di  bidang  ekonomi,  termasuk kementerian,  lembaga  serta  perwakilan  Indonesia  di  luar  negeri  demi peningkatan  kerja  sama  di  bidang  perdagangan,  investasi  dan  pariwisata dengan negara-negara sahabat.
Selama  tahun  2015,  diplomasi  ekonomi  Indonesia  berhasil  mencapai nilai  realisasi  sebesar  98,32%  dari  target  sebesar  79%.  Pada  tahun  ini, Indonesia juga berhasil menuntaskan naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan,  dan  pembangunan  baik  di  level  bilateral,  regional,  maupun internasional  sebanyak  66,  melampaui  target  yang  ditentukan  yaitu  sebesar 48 (Kemenlu: 2015). Beberapa sorotan dari tahun ini yaitu perjanjian dagang dengan  Jepang  yaitu  MoU  antara  BKPM  Indonesia  dengan Japan  External Trade Organization (JETRO). Selain pertemuan antarpemerintah (government to  government) ,  kesepakatan  bisnis  antara  pengusaha  swasta  juga menunjukkan  jumlah  yang  cukup  besar.  Sebagai  contoh,  perusahaan Indonesia  Lion  Air  menandatangani  MoU  dengan  perusahaan  Inggris  Rolls Royce  senilai  USD  140  Juta  untuk  Lion  Air  membeli  mesin  pesawat  terbang Trent 700 (Kemenlu: 2015).
Selain  itu,  perlu  diingat  juga  bahwa  Indonesia  juga  berperan  aktif dalam  berbagai  forum  ekonomi  dan  pembangunan  di  level  intra-kawasan, antar-kawasan,  dan  multilateral,  antara  lain  dalam  perkumpulan  dua  puluh
perekonomian  terbesar  dunia  (G20), Asia-Pacific  Economic  Cooperation (APEC)  dan  ASEM.  Forum-forum  ekonomi  internasional  sangat  penting  bagi Indonesia untuk memajukan agenda nasional melalui rekomendasi dalam isu tertentu.  Data  pada  tahun  2015  menunjukkan  sebanyak  59  rekomendasi Indonesia  di  bidang  ekonomi  dan  pembangunan  yang  diterima  dari  jumlah yang sama yang ditawarkan, dengan kata lain terdapat 100%  realisasi yang tercapai  (Kemenlu:  2015).  Ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah  sukses menyuarakan kepentingan nasional dalam forum-forum ekonomi dunia.
Dari tingkat promosi Trade, Tourism, Investment, and Services (TTIS), menunjukkan  paling  tidak  ada  37  pertemuan  dan  perundingan  untuk meningkatkan  investasi,  ekspor,  dan  promosi  pariwisata,  antara  lain membahas  tentang  Indonesia-Japan  Economic  Partnership  Agreement (IJEPA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN- HongKong  Free  Trade  Agreement  (AHKFTA),  ASEAN-Korea  Free  Trade Agreement  (AKFTA),  dan  Regional  Comprehensive  Economic  Partnership (RCEP).  Untuk  meningkatkan  pariwisata,  Kemlu  telah  memberikan  fasilitas berupa  fasilitas  bebas  visa  kunjungan  singkat  untuk  75  negara.  Jumlah promosi  TTIS  sepanjang  2015  mencapai  69  kali,  yang  melebihi  target  yang ditetapkan  sebanyak  65  kali  (Kemenlu:  2015).  Beberapa  partisipasi  Kemlu dalam  promosi  pariwisata  adalah  dalam  Pameran  Gateway  Show  dan  Sales Mission  di  Afrika  Selatan  dan  China-ASEAN  Expo  (CAEXPO)  di  Nanning, Tiongkok.
Selama  2016,  sebanyak  194  perjanjian  ekonomi  bilateral  dan multilateral  yang  didorong  oleh  diplomat  RI  telah  disepakati,  mereka  juga memfasilitasi  partisipasi  125  negara  dalam  trade  expo  Indonesia  yang membukukan  transaksi  sebesar  USD  974,76  Juta  pada  tahun  itu.  48  Selain itu,  Kemlu  juga  berhasil  memfasilitasi  penandatanganan  31  kontrak  dagang senilai  sebesar  USD  200  Juta  (Kemenlu:  2016).  Pencapaian  diplomasi Indonesia  telah  berhasil  mendorong  produk  karya  anak  bangsa  seperti  PT. Inka  berhasil  untuk  mengekspor  150  gerbong  kereta  senilai  USD  72,3  Juta, membantu PT DI mengekspor pesawat CN 235 ke Senegal dan Thailand, serta membangun  pabrik  mie  instan  Indonesia  di  Serbia  senilai  €11  juta  untuk memenuhi permintaan pasar Eropa.
Pada  tahun  2017,  indeks  diplomasi  ekonomi  Indonesia  secara keseluruhan  mampu  mencapai  realisasi  sebesar  141,75%  yang  merupakan peningkatan  dari  tahun  sebelumnya  (Kemenlu:  2017).  Spesifik  di  bidang kesepakatan  ekonomi  menunjukkan  perkembangan  yang  sangat  baik,  dari target  Kemlu  di  tahun  2017  yang  adalah  46  kesepakatan,  realisasinya mencapai  113  kesepakatan  (atau  245,65%  dari  target)  yang  mencakup, antara  lain,  kontribusi pendanaan  untuk  pembangunan,  kerja  sama  ekonomi dan  teknik  (dengan  Arab  Saudi),  kerja  sama  ekonomi  dan  teknik  (dengan Turki  dan  Angola),  pertanian  (dengan  Filipina),  serta  pembebasan  visa, ekonomi  sirkuler,  manajemen  limbah  dan  air  (dengan  Denmark).  Meskipun terdapat  pencapaian  yang  cukup  baik,  masih  terdapat  kendala,  antara  lain mengenai  komitmen  dan  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  di Indonesia  yang  kurang  responsif  dalam  penanganan  isu  terkait  bidang ekonomi,  sosial  dan  budaya  sehingga  membuat  sulitnya  koordinasi  kegiatan dan tindak lanjut dokumen kesepakatan. Selain itu, dinamika politik, ekonomi dan  sosial  negara  mitra  juga  menjadi  alasan  terhambatnya  penyelesaian dokumen perjanjian kerja sama.
Mengenai  rekomendasi  Indonesia  di  bidang  ekonomi  yang  diterima  di forum  internasional,  performa  Kemlu  di  tahun  2017  mencapai  realisasi sebesar  95,88%  (yakni  dari  364  rekomendasi  yang  diberikan,  349 rekomendasi  diterima)  yang  melebihi  target  89%.56  Tahun  ini  beberapa prakarsa/rekomendasi  yang  diberikan  Indonesia  diterima  dalam  pertemuan tingkat  tinggi.  Misalnya  pertemuan  G20  di  Hamburg,  Jerman,  mengapresiasi aplikasi  keanggotaan  Indonesia  pada  Financial  Task  Force  (FATF)  dan pertemuan APEC Economic Leaders Week di Vietnam, menerima rekomendasi Indonesia  mengenai  Free  Trade  Area  of  the  Asia-Pacific  (FTAAP), pembangunan  konektivitas  daerah  terpencil,  pemberdayaan  petani  dan nelayan, internasionalisasi UMK, serta pembangunan sumber daya manusia di era digital.
Mengenai  promosi  perdagangan,  pariwisata  dan  investasi  yang dilakukan  Kemlu  pada  tahun  2017  tercatat  terdapat  99  kali  promosi  yang jumlahnya 111,24% lebih besar dari target 89 kali (Kemenlu: 2017). Promosi perdagangan,  pariwisata  dan  investasi  dilakukan  di  negara  mitra  untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi dan wisatawan asing, juga di
Indonesia  untuk  mempromosikan  akses  dan  peluang  pasar  di  negara  mitra, misalnya dengan pameran pariwisata di Zagreb, Kroasia dan sosialisasi buku “Panduan  Berbisnis  dengan  Pihak  Iran”  di  Jakarta.  Menlu  dan  delegasi Indonesia  ke  beberapa  negara  untuk  melakukan  promosi,  antara  lain  ke Nigeria,  Ethiopia,  dan  Rusia.  Selain  itu  Indonesia  juga  melakukan  diplomasi perdagangan  dengan  negara-negara  Timur  Tengah  dengan  mengadakan Indonesia-Middle East Annual Gathering on Economy di Bandung.
2. Kebijakan Untuk Menarik Investor Asing
Ada beberapa pilihan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kita  pada  saat  ini  untuk  menarik  Investor  Asing  dalam  Pembangunan Infrastruktur  di  Indonesia  yaitu: Pertama ,  Hadirnya  peran  negara (state) . Hakikat  kebijakan  ekonomi  adalah  intervensi  negara  secara  cermat  dan tersedianya  mekanisme  sehingga  mendorong  pertumbuhan  dan  investasi yang cepat. Dalam artian diperlukan kapabilitas negara melakukan intervensi secara  efektif  melalui  instrumen  kebijakan  untuk  mendukung  pembagunan ekonomi  (Winarno:  2002).  Penanaman  modal  asing  ataupun  modal  dalam negeri tidak dibiarkan lepas begitu saja tanpa adanya intervensi dari negara bersama  dengan  perusahaan  dalam  menentukan  arah  kebijakan  dan  pasar konsumen yang dituju. Contoh kasus pada korea selatan yang keuntungannya diperoleh  oleh  negara  dan  juga  dinikmati  oleh  masyarakat  dan  FDI  melalui pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  fantastis.  Lemahnya  peran  FDI  dan perusahaan-perusahaan  multinasional  di  Korea  Selatan  banyak  dipengaruhi oleh  semangat  nasionalisme  dinegara  tersebut.  Bahkan  hongkong  yang hampir  sama  sekali  menyandarkan  diri  pada  pasar  bebas  pun,  dalam kenyataanya  negara  tetap  memegang  posisi  penting  keuntungannya  yang ditunjukan oleh pemerintah hongkong melalui belanja progresif pemerintah.
Kedua ,  mensinergikan  peran  dari  rakyat,  industri  atau  perusahaan lokal,  penanam  modal  asing  dan  negara.  Dengan  cara  meberdayakan masyarakat  dengan  industri  komoditi  dibidang  pertanian  dan  perkebunan dengan  cara  penyuluhan  cara  bertanam  yang  baik  untuk  memperoleh  bibit unggul  dibidang-bidang  tersebut,  kemudian  negara  menghargai  masyarakat tadi  dengan  pemberian  insentif  ataupun  upah  terhadap  pekerjaannnya, disamping negara dan perusahaan lokal mencari penanam modal asing untuk menanamkan  modalnya  terhadap  hasil  pertanian,  perdagangan,  dan
perkebunan.  Dan  juga  melalui  bantuan  networking  dari  negara.  Keuntungan hasil yang diperoleh akan terbagi tapi cenderung akan lebih menguntungkan negara  dan  masyarakat  pada  daerah  tersebut.  Namun  diperlukan  perbaikan iklim yang kondusif terhadap investasi asing dalam negara merupakan faktor yang sangat mendukung.
Ketiga , berkaca pada keberhasilan ekonomi negara singapura dimana antara  tahun  1960-1999,  pertumbuhan  riil  mencapai  8%.  Ada  tiga  hal  yang menentukan  keberhasilan  ekonomi  negara  singapura,  yaitu:  pertama, pengadopsian  pendekatan  ekonomi  terbuka  dengan  mendorong  FDI mendukung  rezim  perdagangan  bebas,  dan  mempromosikan  industri berorientasi  ekspor.  Kedua,  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk pertumbuhan  perusahaan-perusahaan  swasta  dengan  mempertahankan kebijakan  ekonomi  makro  yang  stabil,  menjaga  pemerintahan  yang  bersih dan  jujur  yang  menyediakan  jasa  yang  efisien  dan  mempertahankan transparansi,  kerangka  aturan  yang  probisnis,  mempertahankan  harmoni industri  buruh  melalui  kerjasama  anatar  negara,  gerakan  buruh  dan pemimpin-pemimpin  industri.  Ketiga,  berinvestasi  dengan  gencar  disektor infrastruktur  publik  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan memastikan  pencapaian  standar  kualitas  yang  tinggi  di  kedua  bidang (Yuniarti: 2007).
Indonesia hanya berada pada posisi 135 sebagai negara yang menjadi tujuan  investor  dunia  dari  175  negara  yang  disurvei.  Hal  itu  disebabkan karena  ketidak  tegasan  pemerintah  dalam  menentukan  arah  investasi perdagangan  di  Indonesia  seperti  sekarang  ini.  Sistem  yang  sangat  liberal ternyata  tidak  juga  mendatangkan  investasi  asing  yang  besar.  Kebijakan penanaman  modal  asing  yang  sangat  liberal  ini  cenderung  menyerahkan semua  kepada  pasar  sehingga  apabila  terjadi  persaingan  akibat  dari globalisasi misalnya perusahaan modal asing yang telah mengadakan kontrak kerjasama  dengan  pihak  Indonesia  mendapat  saingan  yang  kuat  dari perusahaan lain untuk mencapai penjualan terhadap konsumen dipasar global tentu  akan  membutuhkan  bantuan  dari  pemerintah  dalam  menjalin networking  dengan  konsumen  dinegara  lain  jadi  tidak  bisa  dibiarkan  begitu saja  tanpa  koridor  yang  jelas.  Singkatnya  sistem  investasi  dan  perdagangan indonesia yang sangat liberal tidak bisa menjamin penanaman modal asing di
indonesia akan merasa aman menanamkan modalnya. Selain itu berdasarkan data  mengenai  perlidungan  bisnis  di  Indonesia  yang  dikeluarkan  dari World Economic  Forum (2007)  yang  berpusat  di  Geneva  (Swiss)  untuk The  Global Competitiveness  Report 2007-2008  menunjukkan  bahwa  dari  131  negara yang masuk dalam sampel penelitiannya, Indonesia berada pada peringkat ke 93  untuk  pertanyaan  apakah  pengusaha  (responden)  bisa  mengandalkan pelayanan  dari  polisi  untuk  melindungi  usahanya  dari  kriminalitas  (Tulus Tambunan: 2007). (Lihat Table dibawah in
The Global Competitiveness Report 2007-2008
Peringkat Negara 1 Finlandia 2 Denmark 3 Jerman 4 Singapura 93 Indonesia 131 Venezuela

## Kepastian Hukum dan Kebijakan Insentif
Selain  faktor  diatas,  ada  faktor  lain  yang  terpenting  dalam  upaya menarik  investor  asing  ke  Indonesia  yaitu  adanya  jaminan  kepastian  hukum dalam menjalankan usaha. Pengalaman selama masa orde Baru, Pemerintah kurang  berhasil  dalam  memberikan  jaminan  bahwa  peraturan  yang  telah ditetapkan dalam kegiatan investasi dan usaha akan tetap dipegang walaupun sistem  pemerintahan  berubah.  Adapun  Jaminan  kepastian  hukum  ini  sangat dibutuhkan  bagi  para  investor  maupun  calon  investor  dalam  kegiatan investasi jangka panjang. Hal ini dapat kita lihat dalam kegiatan investasi di beberapa  bidang  seperti,  bidang  eksplorasi  minyak  bumi  dan hasil  tambang, industri  berat,  perkebunan,  kawasan  industri,  apartemen  dan  gedung bertingkat.
Cukup  menarik  untuk  diamati  kecenderungan  lembaga  internasional seperti IMF yang baru-baru ini mengkhawatirkan perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam iklim berinvestasi, khususnya dengan adanya otonomi dan kegiatan  desentralisasi  pembangunan.  Kekhawatiran  itu  tentunya  tidak beralasan mengingat dengan adanya UU No.22 Tahun 1999, khususnya pasal- pasal  dalam  bidang  pengawasan  (pasal  114)  dan  bidang  peraturan  daerah (pasal  70),  telah  membatasi  kemungkinan  ruang  gerak  yang  semena-mena yang akan dilakukan oleh manajemen pemerintahan daerah. Dengan adanya sistem perencanaan dan sistem prosedur yang transparan, baku dan disetujui oleh  DPRD  maka  diharapkan  calon  investor  dapat  lebih  mendapatkan kepastian dalam berusaha.
Melihat pada kepentingan perusahaan asing di masa mendatang dalam melakukan  kegiatan  investasi  di  daerah,  Pemerintah  Pusat  dan  DPR-Pusat harus  segera  mengeluarkan  ketentuan  perundang-undangan  tentang penanaman modal, pertanahan dan pemanfaatan lahan melalui zoning, sistem perencanaan  dan  perizinan  yang  keseluruhannya  dengan  ketentuan- ketentuan  dalam  UU  No  22  Tahun  1999  dan  UU  No  25  tahun  1999  dalam rangka  otonomi  daerah.  Produk-produk  hukum  tersebut  hendaknya  juga memberikan kepastian pada para investor bahwa modal yang ditanamkannnya dalam
bentuk investasi langsung tidak akan dinasionalisasikan oleh Pemerintahan Daerah, termasuk bahwa mereka masih bebas  sewaktu-waktu  untuk  melakukan  tindakan  “ exit dari  industri”  dan mentransfer laba usaha ke luar negeri.
Sangat diharpakan jika undang-undang tersebut memberikan juga hak kepada  para  investor  asing  untuk  mengajukan  keberatan-keberatan  kepada Pemerintah  Pusat  atas  produk  hukum  di  daerah  yang  merugikan.  Akhirnya, segala Peraturan Daerah yang akan dikeluarkan tidak boleh bertolak belakang dengan  produk  hukum  yang  telah  ditetapkan  kepada  mereka  sebelum dikeluarkannya kedua Undang-undang tentang otonomi dan desentralisasi.
Proses desentralisasi pembangunan akan membawa konsekuensi pada kemungkinan  masing-masing  daerah  untuk  berlomba-lomba  memberikan sistem  perangsang  maupun  insentif  investasi  yang  terbaik.  Satu  hal  yang perlu diperhatikan adalah implikasi kebijaksanaan insentif investasi di daerah pada skala nasional secara “ zero sum” , seperti halnya pemberian tax holiday
oleh  masing-masing  daerah.  Untuk  mengatasi  masalah  diatas  hendaknya ketentuan-ketentuan  kebijakan  insentif  investasi  yang  dapat  merugikan kepentingan  perekonomian  secara  nasional  tidak  diberikan  kewenangannya kepada  daerah.  Adapun  sistem  pemberian  insentif  investasi  di  daerah hendaknya  dikaitkan  dengan  visi  dan  tujuan  yang  tercantum  dalam  master plan  perekonomian  daerah;  mempertimbangkan  berbagai  motive  yang mendorong  perusahaan  asing  untuk  berusaha  dan  dampak  kebijaksanaan bagi para pelaku bisnis dan calon investor di sektor ekonomi lainnya.
3. Pengaruh Investasi Asing Terhadap Ekonomi Indonesia
Ngara  Indonesia  terus  berupaya  dalam  pembangunan  ekonomi  guna meningkatkan  kemajuan  perekonomian  negara.  Beberapa  upaya  telah dilakukan  oleh  pemerintah,  salah  satunya  adalah  dengan  menggencarkan investasi  atau  mengajak  masyarakat  untuk  giat  menghimpun  dana  di  pasar modal.  Selain  itu,  kehadiran  para  investor  asing  di  Indonesia  juga  dilandasi oleh  UU  RI  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal.  Berdasarkan undang-undang  tersebut  maka  Negara  Indonesia  memberikan  kebebasan kepada  investor  domestik  maupun  investor  asing  untuk  menanamkan modalnya  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  di  wilayah  Indonesia. Sehingga  jelas  perusahaan  Indonesia  diperbolehkan  untuk  melakukan kerjasama  dengan  pihak  asing  dalam  mempertahankan  eksistensinya  dalam dunia bisnis. Semakin banyak investor asing yang menanamkan modalnya di indonesia,  itu  berarti  dalam  sektor  industri  mengalami  pertumbuhan. Sehingga  semakin  luas  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  Indonesia,  serta Indonesia  sedikit  demi  sedkit  mampu  mengurangi  ketergantungannya terhadap negara lain. Dari segi pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan.
Pemerintah  indonesia  sepakat  mengeluarkan  surat  berharga  berupa obligasi maupun saham dengan tujuan untuk memanbah pendapatan negara serta  menutupi  defisit  yang  dialami  oleh  APBN  Indonesia.  Peranan  obligasi yaitu  memberikan  sumbangsih  dalam  penambahan  modal  untuk  kegiatan pembangunan  yang  membutuhkan  dana  tidak  sedikit.  Di  samping  itu Indonesia  mendapatkan  tambahan  pemasukan  dari  segi  pajak,  apabila  pada saat Indonesia membayar bunga obligasi pada negara yang bersangkutan. Di sisi  lain  pemerintah  Indonesia  juga  membuka  kesempatan  kepada  investor asing  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  dengan  cara  turut  serta
dalam  transaksi  jual  beli  saham  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia. Dari  sebagian  saham  yang  dimiliki  oleh  investor  asing  maka  pertumbuhan industri  akan  semakin  cepat.  Dalam  pendapatan  negara,  dividen  yang diterima  oleh  investor  asing  akan  dikenakan  pajak  sesuai  dengan  ketentuan sebagaimana  mestinya.  Peranan  lain  dari  investasi  asing  adalah  sebagai berikut:
1. Sumber  dana  modal  asing  dapat  dimanfaatkan  untuk  mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Modal  asing  dapat  berperan  penting  dalam  penggunaan    dana  untuk perbaikan  struktural agar menjadi lebih baik lagi.
3. Membantu dalam proses industrilialisasi yang sedang dilaksanakan.
4. Membantu  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  lebih  banyak  sehingga mampu mengurangi pengangguran.
5. Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
6. Menjadi  acuan  agar  ekonomi  Indonesia  semakin  lebih  baik  lagi  dari sebelumnya.
7. Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.
Secara  garis  besar,  penanaman  modal  asing  terhadap  pembangunan bagi  negara  sedang  berkembang  dapat  diperinci  menjadi  lima. Pertama, Sumber  dana  eksternal  (modal  asing)  dapat  dimanfaatkan  oleh  negara sedang  berkembang  sebagai  dasar  untuk  mempercepat  investasi  dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti  dengan  perpindahan  struktur  produksi  dan  perdagangan. Ketiga, Modal  asing  dapat  berperan  penting  dalam  memobilisasi  dana  maupun transformasi  struktural. Keempat, Kebutuhan  akan  modal  asing  menjadi menurun  segera  setelah  perubahan  struktural  benar-benar  terjadi  meskipun modal  asing  di  masa  selanjutnya  lebih  produktif. Kelima, Untuk  negara- negara  sedang berkembang yang tidak mampu membangun  industri-industri berat  dan  industri  strategis,  adanya  modal  asing  akan  sangat  membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.

## V. Kesimpulan dan Saran
Pemasaran Politik Luar Negeri oleh Presiden Jokowi adalah bagian dari Diplomasi  Preisden  Jokowi  untuk  mengajak  para  Investor  Asing  untuk berinvestasi  di  Indonesia.  Adapun  strategi  yang  dijalankan  oleh  Presiden Jokowi  dalam  Pemasaran  politik  luar  negeri  sebagai  berikut: Pertama, Menjalankan  Politik  Luar  Negeri  Bebas  Aktif, Kedua, Melalui  Diplomasi Ekonomi. Ketiga, Memberikan  Kepastian  Hukum  Kepada  Para  Investor  Asing yang berinvestasi di Indonesia.
Sebagai  Saran  untuk  Pemerintahan  Jokowi  kedepannya  agar  sukses dalam  Memasarkan  politik luar  negeri  untuk  menarik  Investor  Asing  sebagai berikut: Pertama, Hendaknya  semua  persoalan  yang  ada  dalam  negeri diselesaikan  secepatnya  seperti    persoalan  konflik  komunal,  persolan  HAM, dan  Sosial  budaya. Kedua, Persoalan  Keamanan,  hendaknya  keamanan  di Indonesia lebih ditingkatkan lagi agar jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi para Investor Asing bisa terjamin. Ketiga, Kemudahan dalam Perizinan, hendaknya  prosedur  dalam  perizinan  investasi  di  Indonesia  dipermudahkan lagi dan dipercepat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adam, Watson, 1984. The Dialogues between States , London, Methuem.
Coplin, William D, 1992. Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teorities , CV.sinar baru: Bandung
Firmanzah, 2007. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hatta, Mohammad, 1953. Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonessia.
Jakarta: Tintamas.
Hara, Abubakar. 2010. “Pengantar Analisis Politik Luar Negeri (Dari Realisme sampai Konstruktivisme)”. Bandung: Nuansa.
Mas’oed, Mohtar, 1994. Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan ,
Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Nursal, Adman., 2004. Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilihan umum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Newman, Bruce I., & Richard Perloff, 2004. Handbook Of Political Communication  Research ,  United  States  Of  America:  Lawrence Erlbaum Associates.
S. L, Roy, 1995, Diplomasi , PT Raja Grafindo persada: Jakarta Utara
Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo: yogyakarta.
Jurnal
Alami, Atiqah Nur, 2008. “Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Genewati Wuryandari (ed). Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik, Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar.
Jufrida,Firdaus,dkk.2016. Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Invetasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam: Universitas Syiah Kuala. Volume 2 Nomor 1.Maret 2016.
Jati. W. H. (2013). Memahami  Globalisasi Sebagai Evolusi Kapitalisme”. Jurnal Global dan Strategis Th. 7, No. 2. 2013.
RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2014-2019. Di unduh pada bappenas.go.id. hal 13.
Tulus Tambunan, Daya Saing Indonesia Dalam Menarik Investasi Asing,
(dipaparkan pada seminar Bank Indonesia, 2007)
Yuniarti, Peran Negara dalam Industrialisasi di Malaysia dan Singapura 1970- 2000, tesis S2 (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana FISIPOL HI UGM, 2007), hal. 130.
Kementerian Luar Negeri, Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri, Tahun 2015.
_____________________, Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016.
_____________________, Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2017.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No.22 Tahun 1999.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No 25 tahun 1999. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007

## Internet
Laksono Hari Wiwoho, Kompas “Harapan dipundak Diplomasi”,  Lihat dalam: https://nasional.kompas.com/read/2014/11/17/20080381/Harapan.di.Pundak .Diplomasi?page=all diakses pada 12 April 2019
Kompas, dalam Kolom Hubungan Luar Negeri, “Diplomasi Blak-blakan ala Jokowi”, 17-11-14.
Visi misi Jokowi-JK..2014.“Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian” diunduh pada: http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf. hal 6-7.