Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 4, No. 1 (2018) 41 – 47
Analisis  Penerapan  Metode Gross  Up sebagai Upaya  Perencanaan  Pajak  pada  PT  Pelni (Persero) Cabang Parepare
Darmawan 1 , Yasri Tarawiru 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Parepare

## INFO NASKAH
Diserahkan
23 November 2018 Diterima 23 November 2018 Diterima dan disetujui 29 Desember 2018

## Kata Kunci:
Metode gross up
Pajak penghasilan pasal 21 Pajak penghasilan badan

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pajak  yang ditanggung  oleh  perusahaan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  metode gross  up dan  untuk  mengetahui  beban  pajak  yang  dapat  dikurangi  pada perusahaan  sebagai  hasil  penerapan  metode gross  up . Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi, dengan  menggunakan dua  metode pengumpulan data  yaitu studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa jumlah beban pajak perusahaan setelah penerapan metode gross up yaitu Rp4.769.242  dimana  lebih  efisien  jika  dibandingkan  dengan  sebelum perencanaan pajak adalah Rp7.370.326.

## 1. Pendahuluan
Pajak  merupakan  sumber  utama  penerimaan  negara.  Tanpa  pajak,  kegiatan  negara  sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan  dengan  kegiatan  penyelenggaraan  negara  berasal  dari  pajak. Gross-up  method adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak  menimbulkan  koreksi  positif  dalam  rekonsiliasi  fiskal  ( deductable  expenses )  sehingga pajak  terutang  perusahaan  lebih  efisien.  Bagi  karyawan  menambah  penghasilan  bruto, take home pay sama dengan net method , dan kewajiban pajak terpenuhi.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode gross up adalah metode yang  wajib  untuk  diterapkan  dalam  perusahaan  sebagai  upaya  perencanaan  pajak  dimana selain memberikan dampak langsung pada pajak terutang perusahaan lebih efisien, sekaligus menambah  penghasilan  bruto  karyawan  yang  diharapkan  dapat  mendorong  motifasi  kerja
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## Jurnal Ekonomi Pembangunan
http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/index
sehingga meningkatkan produktifitas perusahaan.
PT  PELNI  adalah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  pelayaran  nasional  yang memiliki cabang di Parepare. Pendapatan serta aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadikan perusahaan  termasuk  sebagai  subjek  pajak  berdasarkan  undang-undang  pajak  penghasilan pasal  2  UU  No  .36/2008  sebagai  berikut  yang  terdiri  dari  orang  pribadi,  badan,  dan  bentuk usaha  tetap.  Dilanjutkan  lagi  pada  pasal  berikutnya  tentang  pengertian  objek  pajak  menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008 “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.
Berdasarkan pertimbangan inilah yang menjadi acuan penulis  dalam memilih PT PELNI untuk dilakukan penelitian lebih seksama mengenai penerapan metode gross up dalam upaya perencanaan  pajak  pada  perusahaan  tersebut.  Penulis  mengharapkan  bahwa  perusahaan melakukan  perencanaan  pajak  dengan  baik  dan  benar  tanpa  harus  melanggar  peraturan undang-undang pajak yang berlaku.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pajak  yang  ditanggung  oleh perusahaan  sebelum  dan  sesudah  penerapan  metode gross  up dan  untuk  mengetahui  beban pajak yang dapat dikurangi pada perusahaan sebagai hasil penerapan metode gross up . Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah pada bidang ilmu ekonomi akuntansi, khususnya  pengkajian  di  bidang  perpajakan  dan  menjadi  sumbang  saran  pada  semua  pihak, khususnya pada PT PELNI (PERSERO) Cabang Parepare dan peneliti-peneliti selanjutnya.

## 2. Kajian Pustaka
Pembangunan  nasional  adalah  kegiatan  yang  berlangsung  terus-menerus  dan berkesinambungan  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  materil  maupun spiritual.  Untuk  dapat  merealisasikan  tujuan  tersebut  perlu  perlu  banyak  memperhatikan masalah  pembiayaan-pembiayaan  pembangunan  (Waluyo,  2009).  Menurut  Gunarso  (2010) gross-up method adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan  yang  tidak  menimbulkan  koreksi  positif  dalam  rekonsiliasi  fiskal  ( deductable expenses) sehingga  pajak  terutang  perusahaan  lebih  efisien.  Bagi  karyawan  menambah
penghasilan bruto dan kewajiban pajak terpenuhi.
Berikut  ini  adalah  rumus  untuk  menentukan  besaran  tunjangan  pajak  yang  di gross  up menurut Chairil Anwar Pohan (2011) seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 1. Metode Gross Up
PKP/tahun Rumus menghitung tunjangan PPh 21 s/d 50.000.000 PKP X 5% 0,9525 50.000.000 s/d 250.000.000 (PKP X 15%) - 5 Juta 0,85 250.000.000 s/d 500.000.000 (PKP X 25 %) - 30 Juta 0,75 500.000.000 s/d …. (PKP X 30 %) - 55 Juta 0,70
Menurut  Zain  (2005),  perencanaan  pajak  adalah  tindakan  yang  terkait  dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi  pajaknya.  Tujuannya  adalah  bagaimana  pengendalian  tersebut  dapat mengefisienkan  jumlah  pajak  yang  akan  diberikan  ke  pemerintah  melalui  apa  yang  disebut sebagai  penghindaran  pajak  ( tax  avoidance )  dan  penyelunndupan  pajak  ( tax  evasion )  yang merupakan tindak pidana fiskal.
Berdasarkan  pengertian perencanaan pajak diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan  satu-satunya  cara  legal  yang  dapat  ditempuh oleh  wajib  pajak  dalam  rangka  mengefisienkan pembayaran pajaknya.   Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, melainkan akan  sangat  tergantung  kepada  kesadaran  dan  keterlibatan  para  pengambil  keputusan  akan adanya konsekuensi pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaaan.

## 3. Metode Penelitian

## 3.1 Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif anallisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya, kemudian dianalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk memberikan penilaian dan menarik kesimpulan yang diperlukan secara umum dengan pendekatan simulasi.
Biaya deductible itu sudah jelas, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 UU PPh, sesuai dengan  makna  prinsip taxability-deductibility. Artinya  apabila  penghasilan  (dari  tunjangan pajak) karyawan tersebut sudah dipajaki dan disetorkan ke Kas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21, maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT  PPh  Badan.  Tentu  dengan  catatan,  transaksi  tersebut  didukung  dengan  adanya penjurnalan  biaya  tunjangan  pajak  didalam  pembukuan  wajib  pajak  serta  juga  tercantum dalam slip gaji karyawan.
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  metode  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  menghitung perencaan  pajak  dengan  menggunakan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  dan membandingkannya  dengan  perencanaan  pajak  yang  diterapkan  perusahaan.  Data-data  yang dikumpulkan  yaitu  SPT  Masa  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  tahun  2015  (12 bulan)  dan daftar gaji pegawai tetap PT Poleko tahun 2015.

## 3.2 Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa informasi baik secara lisan maupun tulisan. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa data dalam bentuk angka-angka. Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  data  primer  dan  sumber  data sekunder.  Data  primer,  merupakan  sumber  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  asli (tidak  melalui  media  perantara).  Data  primer  dapat  berupa  opini  subjek  (orang)  secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan  hasil  pengujian.  Metode  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data  primer  yaitu  metode survei  dan  metode  observasi.  Data  sekunder,  merupakan  sumber  data  penelitian  yang diperoleh peneliti secara tidak langsung  melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak  lain).  Data  sekunder  umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang  telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  yaitu  dengan mengadakan  pengamatan  langsung  atas  objek  yang  diteliti  dengan  memperoleh  gambaran mengenai  permasalahan  yang  diahapi  oleh  perusahaa.  Selain  itu  teknik  dokumentasi  juga digunakan dalam penelitian ini. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan.

## 3.4 Pengukuran Variabel
Untuk  memberikan  persamaan  persepsi  kepada  pembaca,  maka  penulis  menggunakan definisi operasional, yaitu:

## a. Metode Gross Up
Metode gross  up adalah  metode  di  mana  perusahaan  memberikan  tunjangan  pajak  sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawannya.

## b. Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak  penghasilan  pasal  21  adalah  pajak atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak  dalam  negeri,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  Undang-Undang  Pajak Penghasilan.

## c. Perencanaan Pajak
Perencanaan  pajak  adalah  tindakan  yang  terkait  dengan  konsekuensi  potensi  pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian  setiap  transaksi  yang  ada  konsekuensi  pajaknya.

## 3.5 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada  formula perhitungan metode gross up seperti yang ada dalam tabel 1 di atas.

## 4. Hasil dan Pembahasan Penelitian
Pada  perhitungan  pajak  PPh  pasal  21  sebelum  dan  sesudah  penerapan  metode gross  up diatas,  terlihat  perbedaan  pendapatan  yang  diterima.  Penerapan  metode gross  up dimana tunjangan pajak yang diberikan sama besar dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan  yang  menyebabkan  jumlah  pajak  yang  harus  dipotong  adalah  nihil.  Pemberian tunjangan  pajak  di- gross  up ini  dapat  dibiayakan  kerena  tunjangan  ini  masuk  dalam  bagian penghasilan yang diterima karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa gross up dapat digunakan sebagai perhitungan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
Pemberian  tunjangan  pajak  yang  di- gross  up merupakan  bagian  dari  penghasilan  yang diterima karyawan bukan merupakan kenikmatan yaitu sebesar Rp2.601.084. Artinya apabila penghasilan  (dari  tunjangan  pajak)  karyawan  tersebut  sudah  dipajaki  dan  disetorkan  ke  Kas Negara  serta  sudah  dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Pasal  21,  maka  bagi  pemberi  kerja  atas pengeluaran  (biaya  tunjangan  pajak)  tersebut  dapat  dibiayakan  menjadi  pengurang penghasilan  dalam  laporan  keuangan  fiskal  atau  SPT  PPh  Badan.  Tentu  dengan  catatan, transaksi  tersebut  didukung  dengan  adanya  penjurnalan  biaya  tunjangan  pajak  didalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya beban pajak yang dapat dikurangi pada perusahaan setelah penerapan metode gross up .

## 5. Simpulan dan Saran
Perbandingan  perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  21  dengan  metode gross  up menunjukkan  bahwa  metode gross  up atau  pemberian  tunjangan  pajak  pada  karyawan  yang sama  besarnya  dengan  jumlah  pajak  yang  terutang  menghasilkan  efesiensi  terhadap  Pajak Penghasilan  (PPh)  Badan  sebesar  Rp2.601.084.  Implementasi  perencanaan  pajak  melalui pemberian tunjangan di gross up PT PELNI (PERSERO) Cabang Parepare dapat melakukan penghematan yang lebih maksimal dan disisi lain hal ini dapat memberikan kesan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepedulian terhadap karyawan.
Saran  untuk  PT  PELNI  (PERSERO)  Cabang  Parepare  sebaiknya  lebih  mengkaji  secara mendalam  ketentuan  undang-undang  perpajakan  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  celah dalam  ketentuan  tersebut  sehingga  beban  pajak  dapat  ditekan  secara  maksimal.  Selaijn  itu, sebaiknya menggunakan alternatif perhitungan pajak dengan cara memberi tunjangan yang di
gross up karena selain menghemat pajak juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.

## Daftar Pustaka
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia.  2002. Standar  Akuntansi  Keuangan. Edisi  Revisi.  Jakarta:  PT Renika Cipta
Ilyas, W.B. 2013. Praktikum Perpajakan. Edisi 2. Jakarta: In Media.
Mardiasmo. 2001. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Masyahrul, T. 2006. Pengantar Perpajakan. Jakarta: PT Grasindo.
Omposunggu, A.P. 2011. Cara Legal Siasati Pajak. Jakarta: Puspa Swara.
Pohan,  C.A.  2011. Optimizing  Corporate  Tax  Management:  Kajian  Perpajakan  dan  Tax Planning-Nya Terkini. Jakarta: Bumi Aksara.
Republik Indonesia. 2008 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jakarta.
Republik Indonesia. 2008 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2008 .  Peraturan  Pajak  Penghasilan  Pasal  2  tentang  Subjek Pajak. Bandung: Fokus Media.
Republik  Indonesia.  2008 .  Peraturan  Pajak  Penghasilan  Pasal  4  Nomor  36/2008  tentang Objek Pajak . Bandung: Fokus Media. Suandy, E. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Thomas, S. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Indeks.
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
Zain, M. 2008. Manajemen Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.