Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 155-160| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4676.155-160

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN NAMA PADA SESEORANG DI KABUPATEN BADUNG
Putu Gede Surya Dharma Sadana, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Arthanaya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dharmasurya 070@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, arthanaya.wayan@gmail.com

## Abstrak
Banyaknya  perubahan  nama  pada  seseorang  di  Kabupaten  Badung  yang  menimbulkan  dampak  penyusunan suatu  sistem  administrasi,  patut  menjadi  perhatian  pemerintah.  Perihal  tersebut  yang  jadi  perkara  dalam penelitian ini yaitu pengaturan terhadap perubahan nama pada seorang di Kabupaten Badung serta akibat hukum terhadap  perubahan  nama  pada  seorang  di  Kabupaten  Badung.  Tujuan  penelitian  ini  guna  menganalisa pengaturan  terhadap  perubahan  nama  pada  seseorang  di  Kabupaten  Badung  serta  akibat  hukum  terhadap perubahan  nama  pada  seseorang  di  Kabupaten  Badung.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual serta kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi serta studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber bahan hukum berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan  teknik  interpretasi  penafsiran  dan  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa  perubahan  nama  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri  tempat  pemohon.  Berikutnya, perubahan nama tersebut harus didaftarkan oleh orang yang berganti namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil setidaknya 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil berikutnya hendak membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta pencatatan sipil.
Kata Kunci : Administrasi, Kajian Yuridis, Perubahan Nama

## Abstract
The number of changes in the name of a person in Badung Regency which has an impact on the preparation of an  administrative  system,  deserves  the  attention  of  the  government.  This  is  the  case  in  this  study,  namely  the regulation  of  changing  the  name  of  a  person  in Badung Regency  and  the  legal  consequences  of  changing  the name  of  a  person  in  Badung  Regency.  The  purposes  of  this  study  are  to  analyze  the  regulation  of  changing someone's  name  in  Badung  Regency  and  the  legal  consequences  of  changing  someone's  name  in  Badung Regency. The type of research used in this study is a normative legal research type with a statutory, conceptual and  case  approach.  Data  collection  techniques  are  carried  out  through  documentation  studies  and  literature studies by collecting legal sources in the form of primary and secondary legal sources. After the data has been collected, it is then analyzed using interpretive interpretation techniques and presented in descriptive form. The results  of  the  study  revealed  that  the  name  change  was  carried  out  based  on  the  determination  of  the  district court  where  the  applicant  was.  Next,  the  change  of  name  must  be  registered  by  the  person  who  changed  his name  to  the  civil  registry  that  issued  the  civil  registration  deed  at  least  30  days  after  the  resident  received  a copy  of  the  district  court  decision.  The  next  civil  registry  will  make  marginal  notes  on  the  register  of  civil registration deeds and quotations of civil registration deeds.
Keywords: Badung, Juridical Studies, Name Change

## I. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pemerintah  negeri  sebagian  besar  berpijak  pada  peraturan  perundang-  undangan, ialah  bermacam  tipe  (wujud)  kebijakan  yang  memiliki  wewenang  memikat  yang  terbuat  sama pemimpin  maupun  institusi  yang  berkuasa.  Struktur  rangkaian  konstitusi  UU  yang  sangat  besar adalah  Undang-undang  Dasar  1945.  Maka  dari  itu,  di  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di Indonesia  wajib  berpijak  pada  aturan  yang  dituangkan  dalam  UU  1945 (Kansil,  2008) .  Berdialog permasalahan  negara,  hingga  berdialog  permasalahan  masyarakat  negeri,  masyarakat  negeri  ialah seorang  ataupun  orang  yang  tinggal  serta  jadi  bagian  dari  sesuatu  warga  di  daerah  tertentu.  Selaku salah satu faktor dari terjadinya sesuatu negeri ialah warganya, masyarakat negeri secara simpel bisa dimaksud  selaku  seluruh  orang  yang  tinggal  dan  bertumbuh  di  negeri  tersebut (Sarbaini  &  Akhya,
2013) .  Penduduk  ialah  sumber  energi  sangat  berarti  untuk  tiap  negeri.  Tidak  heran  permasalahan kependudukan  jadi  fokus  utama  pembangunan.  Nyaris  tiap  aktivitas  pembangunan,  baik  sektoral maupun  lintas  sektoral  senantiasa  mengaitkan  penduduk.  Dalam  pembangunan,  penduduk  jadi subjek sekaligus objek (Fakrulloh & Wismulyani, 2018) .
Penataan sesuatu sistem administrasi yang menyangkut segala permasalahan kependudukan, mulai  dari  registrasi,  pencatatan,  serta  pengelolaan  informasi  kependudukan,  pantas  jadi  atensi pemerintah  dan  jadi  jadwal  program  pembangunan.  Berdisiplin  manajemen  kependudukan  bukan hanya  pengendalian  kepada  penyediaan  dokumen  kependudukan,  tetapi  wajib  tersistem,  konkret, serta pragmatis. Maksudnya, dokumen tersebut gampang gampang dimengerti sama orang; diyakini bermanfaat  selaku  kaidah;  dan  berperan  melindungi,  membenarkan/mempercayai  status kependudukan ataupun kejadian berharga ( vital event ) yang dirasakan warga (Asyiah, 2018) . Administrasi  kependudukan  muat  kejadian  kependudukan  serta  kejadian  berarti.  Kejadian kependudukan meliputi pergantian alamat, pindah tiba buat menetap, tinggal terbatas, dan pergantian status  orang  asing  tinggal  terbatas  jadi  senantiasa.  Ada  pula  kejadian  berarti  berarti  antara  lain kelahiran, lahir mati,  kematian, pernikahan, perceraian, dan penaikan, pengakuan, serta pengesahan anak.  Kejadian  berarti  pula  meliputi  pergantian  status  kewarganegaraan  ataupun  ubah  nama. Kejadian tersebut wajib dilaporkan serta butuh didaftarkan ke Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil  sebab  bawa  implikasi  berbentuk  pergantian  informasi  bukti  diri  ataupun  pesan  penjelasan kependudukan (Hakim, 2017) . Mekanisme penyelenggaraan negeri itu tidak cuma pemerintah pusat saja  yang  melaksanakan  namun  pemerintahan  wilayah,  urusan  negara  konkuren  menggambarkan urusan  negara  yang  dipecah  selingan  pemerintah  pusat  serta  lingkungan  daerah  serta  lingkungan kabupaten/kota (Utama,  2014) .  Anak  Agung  Ngurah  Arimbawa  sebagai  Kepala  Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dalam  wawancaranya berkata bahwa dari 2,44  juta  jiwa  per  tahun  2021  nyaris  100  orangan  terdapat  yang  melaksanakan  pergantian  nama, disebabkan sebab mayoritas seorang yang sakit- sakitan.
Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengungkapkan bahwa di Indonesia spesialnya  di  Kabupaten  Badung  lembaga  yang  berwenang  atas  pergantian  nama  ialah  Pengadilan Negeri serta Pencatatan Sipil, berkenaan dengan ini pengadilan negeri memutuskan masalah perdata adalah  perubahan  nama  sebaliknya  pencatatan  sipil  mencatat  penggantian  nama  yang  sudah memperoleh  kopian  penetapan  pengadilan (Mujayanah,  2015) .  Sedangkan Laraswaty  &  Subandi (2021) mengungkapkan bahwa terdapat alasan lain dalam pergantian nama, salah satunya yaitu kerap dilanda  penyakit  secara  terus  menerus.  Dalam  menanggulangi  kasus  seperti  ini,  diharapkan  sebagai pemegang  kekuasaan  pemerintah  mewakili  negara  mewajibkan  setiap  perkawinan  haruslah dicatatkan.  Hal  ini  agar  tercipta  masyarakat  yang  tertib  administrasi (Khairani  et  al.,  2020) .  Dari fenomena tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa pengaturan terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung serta akibat hukum terhadap perubahan nama pada seseorang di Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Kajian dalam penelitian ini masuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan pada beberapa permasalahan terkait perundang-undangan, konseptual serta kasus. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  teknik  observasi  atau  wawancara  dan  teknik kepustakaan.  Sumber  data  terbagi  menjadi  dua  yaitu  data  primer  adalah  suatu  data  yang  didapatkan secara  nyata  di  lapangan,  yang  bersumber  dengan  penelitian,  khususnya  data  yang  didapat  langsung dari  tempat  yang  digunakan  penelitian  berupa  observasi  dan  wawancara  sedangkan  data  sekunder yaitu merupakan suatu data yang didapat melalui sumber dari pengkajian berupa karya ilmiah, kajian literatur, serta peraturan perundang-undangan. Setelah data-data  yang dibutuhkan dikumpulkan, data tersebut  dapat  langsung  masuk  pada  tahap  pengolahan  dan  analisis  menggunakan  teknik  interpretasi penafsiran dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung
Pelaksanaan  asas  legalitas  berarti  tiap  aksi  ataupun  perbuatan  penguasa  wajib  bersumber  pada hukum yang berlaku (Anggara, 2018) . Tidak terkecuali di Kabupaten Badung dalam wewenangnya buat melaksanakan pergantian nama pada seorang lewat Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil.
Asas  legalitas  pula  diketahui  dalam  Hukum  Administrasi  Negeri.  Di  lapangan  HAN/  HTN  asas  ini diketahui dengan sebutan wetmatigheid van het  bestuur, yang memiliki makna tiap aksi pemerintah itu  wajib  terdapat  bawah  hukumnya  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan (Sinaga,  2019) . Dalam perihal melaksanakan perubahan nama pada seorang, Dinas Kependudukan  serta Pencatatan Sipil  diberi  wewenang  bersumber  pada  Pasal  5  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  No  10  Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Badung. Dalam Perda ini yang diartikan dengan Kejadian Berarti merupakan peristiwa yang dirasakan  oleh  seorang  melingkupi:  kelahiran,  lahir  mati,  kepergian,  pernikahan,  perpisahan, penundaan  pernikahan,  penaikan,  penetapan  serta  legalisasi  anak,  pergantian  identitas,  pergantian kebangsaan  serta  kejadian  berarti  yang  lain.  Hingga  sepatutnya  seluruh  perbuatan  serta  keputusan pejabat  administrasi  publik  wajib  didasarkan  pada  kewenangan  yang  dilimpahkan  oleh  peraturan perundang-  undangan  serta  dalam  kaitannya  dengan  sebab  perubahan  nama  sebab  dikira  sedikit beruntung, sedikit membawa kemujuran, kurang  cocok pada keyakinan serta agama  serta  penyebab yang lain, perubahan nama tersebut senantiasa wajib dicoba sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang berlangsung hingga perubahan identitas mempunyai kecakapan dasar yang kokoh serta sah buat menyandang nama tersebut di setelah itu hari.
Perubahan  nama  yakni  pergantian  dari  nama  lama  seorang  jadi  identitas  terkini  lewat kebijakan  norma  penyampaian  permintaan  pertukaran  ataupun  perubahan  identitas.  Pada  realitas serta  ekspedisi  jiwa  seorang  terdapat  kalanya  identitas  yang  diperkenankan  nggak  cocok  pada kemauan, hingga kesimpulannya menentukan buat dicoba pergantian identitas, yaitu:
1) Kerap sakit- sakitan
Penyebabnya semacam ini umumnya terjalin pada kanak- kanak pemohon yang rewel ataupun kerap sakit- sakitan. Warga masih mempunyai keyakinan kalau anak yang kerap sakit- sakitan diakibatkan oleh  nama  yang  dimilikinya  sangat  berat.  Sehingga  warga  meyakini  buat  memohon  komentar keluarga  ataupun  petuah  dari  orang  tua  supaya  nama  anak  tersebut  ditukar (Laraswaty  &  Subandi, 2021) .
2) Nama sangat panjang maupun pendek
Nama yang sangat panjang  maupun pendek pula bisa memunculkan kasus untuk sang owner nama. Walaupun dalam sistem Dukcapil tidak terdapat pembatasan kepribadian pada nama, namun perihal ini  hendak  bisa  memunculkan  permasalahan  di  lapangan.  Nama  yang  sangat  panjang  bisa menimbulkan anak kesusahan buat menuliskan ataupun mengatakan nama sendiri, sehingga dengan mengubah  nama  bisa  memudahkan  bersosialisasi  serta  mengingat  Namanya  sendiri.  Nama  sangat pendek bisa menimbulkan kesamaan nama, sehingga butuh ditambahkan nama supaya ada perbedaan dengan nama anak yang lain.
3) Kesalahan Pengetikan Nama
Kesalahan  pengetikan  nama  pula  kerap  ditemui  pada  permohonan  ubah  nama  ataupun  revisi  akta kelahiran,  apabila  ada  kesalahan  pengetikan  nama  pada  akta  kelahiran,  hingga  ada  perbandingan antara nama di dalam  akta  kelahiran dengan  dokumen- dokumen berarti yang lain semacam ijazah, KTP,  KK,  Paspor  serta  sebagainya.  Kesalahan  tersebut  hendak  memunculkan  kasus  administrasi kependudukan seorang dikemudian hari. Pergantian nama dilakuan buat membandingkan nama baik yang terdapat di akta kelahiran ataupun dokumen- dokumen berarti yang lain.
4) Perpindahan Agama
Pergantian  nama  sebab  perpindahan  agama  tersebut  dicoba  dengan  keyakinan  serta  adatnya  tiap- tiap. Sehabis pergantian nama dicoba, hingga warga yang terdapat disekitar hendak lebih memahami nama yang baru. identitas yang digunakan sangat jenjang, mengakibatkan seorang menentukan buat mengubah  identitas  yang  kian  singkat  beserta  gampang  diketahui.  Peraturan  Wilayah  Kabupaten Badung No 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan  Yang  Maha  Esa  Bupati  Badung.  Adapun  yang  mengatur  pencatatan  perubahan  nama  serta perubahan  status  kewarganegaraan  adalah  Dinas  Kependudukan  serta  Catatan  Sipil  mencatat penggantian  nama  yang  sudah  menemukan  penetapan  pengadilan  negeri  bersumber  pada  laporan yang harus dilakukan penduduk yang bersangkutan 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan pengadilan  negeri.  Bersumber  pada  laporan  sebagaimana  diartikan  kepala  pencatatan  sipil menerapkan  catatan  pinggir  pada  register  akta  pencatatan  sipil  serta  kutipan  akta  pencatatan  sipil. Merujuk  pada  tatanan  UU  di  atas  hingga  pemerintah  Kabupaten  Badung  dalam  perihal  wewenang
pergantian  nama  wajib  senantiasa  bersumber  pada  pada  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku supaya terpenuhinya asas legalitas.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Nama pada Seseorang di Kabupaten Badung
Lembaga  yang  berwenang  buat  melaksanakan  pergantian  nama  di  Kabupaten  Badung  yakni  awal lewat  Pengadilan  Negeri  buat  memperoleh  putusan  pengadilan  tentang  perubahan  nama  kemudian kopian  putusan  tersebut  dibawa  ke  Dinas  Kependudukan  serta  Pencatatan  Sipil  guna  mencatat perubahan  nama  yang  sudah  memperoleh  kopian  penetapan  pengadilan  serta  dibuatkan  catatan pinggir  oleh  Dinas  Kependudukan  serta  Pencatatan  Sipil.  Banyak  penyebabnya  kenapa  seorang menyampaikan  permohonan  perubahan  identitas.  Mulai  dari  hal  profesi,  memudahkan  pengelolaan manajemen,  sampai  hal  peruntungan.  Pergantian  nama  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Wilayah Kabupaten  Badung  No  10  Tahun  2010  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Badung. Pergantian nama pada hakikatnya mengubah bukti diri dalam akta kelahiran. Ketentuan itu menarangkan kalau apabila seorang mau mengajukan pergantian nama, hingga wajib mengajukan ke majelis hukum negara setempat.
Berikutnya,  pergantian  nama  tersebut  harus  didaftarkan  oleh  orang  yang  berganti  Namanya tersebut  kepada  catatan  sipil  yang  menerbitkan  akta  pencatatan  sipil  30  hari  semenjak  diterimanya kopian  penetapan  majelis  hukum  negara  oleh  penduduk.  Catatan  sipil  berikutnya  hendak membuatkan  catatan  pinggir  pada  register  akta  pencatatan  sipil  serta  kutipan  akta  pencatatan  sipil. Mengemban  salah  satu  tugasnya  melaksanakan  pencatatan  kependudukan  memudahkan  warga mendapatkan  akta  pergantian  nama.  Sehabis  melaksanakan  wawancara  bersama  Ayah  Wayan  Arta Yasa  sebagai  Kepala  Bidang  Piak  serta  Pemanfaatan  Informasi  di  Disdukcapil  Kabupaten  Badung seluruh  persyaratan  dapat  diakses  lewat  sistem  online  adalah aku  dicari.badung.kab.go.id. layanan pencatatan  pergantian  nama.  Layanan  dimana  penerbitan  dokumen  pencatatan  pergantian  nama. Disdukcapil Kabupaten Badung sudah mempraktikkan sistem online dari tahun 2020.
Sehabis  nama  baru  seorang  sudah  diresmikan  oleh  Majelis  hukum  Negara  setempat (diresmikan  menurut  norma)  dikenal  bagi  minimum  2  orang  bukti,  hingga  hendak  dikasih  suatu rujukan ke instansi Disdukcapil untuk mengubah bukti diri terkini menurut administrasi. Mekanisme sehabis memperoleh penetapan majelis hukum, cocok dengan Peraturan Wilayah Kabupaten Badung No  10  Tahun  2010  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  Dengan  Rahmat  Tuhan Yang  Maha  Esa  Bupati  Badung,  orang  tua  ataupun  yang  bersangkutan  memenuhi  kelengkapan berkas  serta  diserahkan  kepada  petugas  register  pencatatan.  Langkah  berikutnya  petugas  hendak melaksanakan verifikasi serta pengesahan ada pula Langkah- langkahnya: Mempelajari kelengkapan berkas serta memasukan informasi ke informasi base kependudukan dalam perihal ini informasi base Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil  Kabupaten Badung; Pengecekan informasi  yang dicoba serta  ditandatangani  oleh  pemeriksa;  Informasi  yang  sudah  ditandatangani  pemeriksa  berikutnya disahkan  oleh  pejabat  Disdukcapil  Kab.  Badung;  Akta  yang  telah  dicetak  serta  ditandatangani  di stempel kemudian siap diserahkan kepada pemohon.
Dalam  perihal  ini  Akta  Kelahiran  terbentuknya  pergantian  fakta  otentik,  di  balik  lembaran Akta  Kelahiran  tersebut  hendak  dibuatkan  catatan  pinggir  serta  disahkan  dengan  ciri  tangan  dari Kepala  Dinas  Kependudukan  serta  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung.  Dengan  demikian,  secara hukum  seorang  hendak  secara  legal  bisa  memakai  ataupun  menyandang  nama  baru  tersebut  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Sebagian  akibat  hukum  atas  pergantian  nama  terhadap  seorang  di Kabupaten Badung antara lain merupakan terhadap pergantian sebagian fakta otentik, semacam akta kelahiran  anak  berikut  terhadap  nama  di  dalam  Kartu  Keluarga  (KK)  yang  bersangkutan.  Apabila pergantian  nama  dicoba  apabila  seorang  telah  berusia  pastinya  prosesnya  hendak  lebih  panjang, mulai  dari  pergantian  nama  terhadap  akta  kelahiran,  pergantian  nama  dalam  Kartu  Keluarga  (KK), pergantian dalam nama KTP, pergantian nama dalam paspor, pergantian dalam nama ijazah sekolah, serta  lain  sebagainya,  selaku  legalitas  nama  seorang.  Pergantian  tersebut  dimulai  terdapatnya pergantian akta kelahiran lewat akta pencatatan sipil.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Setelah  dilakukan  analisis  data,  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  Pengaturan  perubahan  nama  pada seorang  di  Kabupaten  Badung  dilaksanakan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung  No.  10 Tahun  2010  Tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  Dengan  Rahmat  Tuhan  Yang Maha  Esa  Bupati  Badung  ialah  wajib  bersumber  pada  putusan  pengadilan  negeri  tempat  pemohon. Berikutnya,  pergantian  nama  tersebut  harus  didaftarkan  oleh  orang  yang  berganti  namanya  tersebut
kepada  Catatan  Sipil  yang  menerbitkan  akta  Pencatatan  Sipil  30  hari  semenjak  diterimanya  kopian penetapan  majelis  hukum  negara  oleh  Penduduk.  Catatan  Sipil  berikutnya  hendak  membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil serta kutipan akta Pencatatan Sipil. Akibat hukum atas  pergantian  nama  pada  seorang  di  Kabupaten  Badung  terbentuknya  pergantian  sebagian  fakta otentik,  semacam  akta  kelahiran.  Apabila  pergantian  nama  dicoba  seorang  yang  telah  berusia, pastinya  prosesnya  hendak  lebih  panjang,  mulai  dari  pergantian  nama  terhadap  akta  kelahiran, pergantian  nama  dalam  Kartu  Keluarga  KK),  pergantian  dalam  nama  KTP,  pergantian  nama  dalam paspor, pergantian dalam nama ijazah sekolah, serta lain sebagainya, selaku legalitas nama seorang. Pergantian tersebut dimulai dari terdapatnya pergantian akta kelahiran lewat akta pencatatan sipil.

## 2. Saran
Kepada  warga,  sebaiknya  warga  menyadari  hendak  makna  berarti  permintaan  terhadap  perubahan identitas anak, hingga status identitas seorang hendak jadi teratur serta sah. Salah satu sistem tersebut merupakan  melaksanakan  permintaan  ke  majelis  hukum  buat  memperoleh  penetapan.  Kepada pemerintah,  sebaiknya  terdapat  sosialisasi  oleh  pemerintah  kepada  warga  buat  proses  pergantian ataupun  penggantian  nama,  sehingga  warga  paham  hendak  prosesnya  serta  bisa  dijalankan  dengan baik.  Kepada  aparat  penegak  hukum,  sebaiknya  para  penegak  hukum  di  Indonesia  membuat ketentuan  baru  yang  mengendalikan  spesial  tentang  prosedur  akumulasi  ataupun  penggantian  nama pada seorang sebab buat dikala ini belum terdapat ketentuan spesial yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, S. (2018). Hukum Administrasi Negara . Pustaka Setia, Bandung. Asyiah, N. (2018). Hukum Administrasi Negara . Deepublish, Jakarta. Fakrulloh, Z. A., & Wismulyani, E. (2018). Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan . Cempaka Putih, Klaten.
Hakim, L. (2017). Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan . UB Press, Malang. Kansil, C. S. . (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia . Bumi Aksara, Jakarta.
Khairani,  Perdana,  I.,  &  Pratiwi,  I.  (2020).  Penerapan  Hukum  Perpres  No.  25  Tahun  2008  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  (Studi  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai). Jurnal Pionir , 6 (2), 286–293.
Laraswaty,  I.  N.  S.  A.,  &  Subandi,  E.  J.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Perubahan  Nama  Seseorang  Pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram). Privat Law , 1 (3), 402–409.
Mujayanah,  D.  (2015). Akibat  Hukum  Penggantian  Nama  Anak  Terhadap  Legalitas  Status  Hukum Anak . Universitas Jember. Sarbaini,  &  Akhya,  Z.  (2013). Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk  Perguruan  Tinggi .  Aswaja Presindo, Yogyakarta.
Sinaga,  H.  S.  br.  (2019). Asas Legalitas  Dalam  Hukum  Administrasi  Negara .  Universitas  Sriwijaya, Palembang.
Utama, Y. J. (2014). Hukum Administrasi Negara . Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.