## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI BATU
Isam Dimas Syauqi 1
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: isamsyauqi14@yahoo.com

## Abstrak
Restorative Justice memiliki arti yakni, adanya pengembalian hubungan seperti sedia kala dan juga sebagai  sebuah  penebusan  dari  berbagai  pelanggaran  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  pelanggar sebuah tindak pidana terhadap korban yang dirugikan dari tindak pidana  yang dilaksanakan di luar proses  peradilan  yang  mempunyai  tujuan  supaya  permasalahan  hukum  yang  disebabkan  oleh perbuatan  pidana  oleh  pelaku  memungkinkan  diselesaikan  diluar  peradilan  secara  adil  dengan adanya persetujuan serta adanya kesepakatan dari semua pihak yang turut serta yaitu pihak korban, pihak  pelaku,  dan  juga  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  terkait  gambaran umum dan implementasi pelaksanaan Restorative Justice pada ranah Kejaksaan Negeri, dan ditinjau kesesuaiannya  dari  Peraturan  Jaksa  Agung  No  15  tahun  2020  terkait  pokok-pokok  dan  Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi penghentian penuntunan berdasarkan keadilan restoratif.
Kata Kunci: Penganiayaan, Restorative Justice, Kejaksaan Negeri

## Abstract
Restorative Justice has the meaning of restoring the relationship as before and also as an atonement for various violations committed by the offender of a criminal act against the victim who was harmed by  the  criminal  act  carried  out  outside  the  judicial  process  which  has  the  aim  that  legal  problems caused by criminal acts by the perpetrator allow it to be resolved outside the judiciary fairly with the agreement  and  agreement  of  all  parties  involved,  namely  the  victim,  the  perpetrator,  and  the community.  This  study  aims  to  determine  the  general  description  and  implementation  of  the implementation  of Restorative  Justice  in  the  realm  of  the  State  Attorney's  Office,  and  to review  its suitability  from  the  Attorney  General's  Regulation  No.  15  of  2020  related  to  the  main  points  and Basic Guidelines for Strategy and Implementation of termination of prosecution based on restorative justice.
Key words: Maltreatment, Restorative Justice, Public Prosecutor's Office

## PENDAHULUAN
Dalam  garis  besar  hukum  pidana  menjelaskan  akan  tujuan  yang  dituju  oleh  sistem hukum  pidana  itu  sendiri  ialah  membuat  sebuah  perlindungan  kepentingan  seluruh masyarakat luas dan kesejahteraan perseorangan dari berbagai macam tindakan yang dinilai merugikan yang diakibatkan oleh adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Konsep terkait penafsiran dari ultimum remedium adalah sebuah asas yang dijelaskan dalam sistem hukum pemidanaan yang berlaku di Indonesia, menitikberatkan bahwa proses terkait pemidanaan  seharusnya  ditempatkan  pada  posisi  terakhir  dan  menjadi  upaya  paling  akhir dalam  proses  terkait  penegakan  hukum.  Sanksi  pidana  hendaknya  hanya  dipergunakan layaknya  senjata  pamungkas,bilamana  berbagai  cara  telah  ditempuh.  Karakteristik  dan  ciri
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sanksi pidana yang bersifat keras dan tidak dapat dicabut, memberikan berbagai efek yang pasti  berbeda-  beda  bagi  setiap  orang.  dari  berbagai  penjabaran  tersebut  kita  mengerti bahwasanya  penerapan  ultimum  remedium  dinilai  menjadi  jalan  terbaik  dalam menggambarkan  penyelesaian  secara  proses  pidana.  Dalam  hukum  pidana  (Moeljatno, 2015)  tidak  hanya  menitikberatkan  kepada  perlindungan  satu  komponen  masyarakat  saja, sehingga  tercipta  keseimbangan  dan  keserasian  di  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Menekankan  kepada  kepentingan  masyarakat  (Moeljatno,  2015)  saja berkemungkinan  dapat  mendiskreditkan  berbagai  kepentingan  serta  hak-hak  tiap  individu, namun memfokuskan kepada perlindungan hak-hak bagi tiap individu saja juga merupakan gambaran  negatif  dan  buah  dari  pemikiran  barat  yang  mengglorifikasi  sifat  individualitas dan  memfokuskan  pada  kepentingan  pribadi  dan  bukan  pada  kepentingan  untuk kemaslahatan  dan  kesejahteraan  bersama,  yang  dimana  kurang  sesuai  dengan  kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. (Ali M. , 2015)
Metode penyelesaian dalam hukum dibagi menjadi dua langkah yang dapat ditempuh, yang  pertama  adalah dengan  adanya  penyelesaian  menggunakan  langkah  litigasi  dan  yang jalur kedua yang dapat ditempuh ialah menggunakan proses nonlitigasi, umumnya di negara Indonesia  saat  ini  lumrahnya  dalam  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  masih  selalu diutamakan  penyelesaian  melalui  proses  litigasi  (menggunakan  sistem  peradilan).  Melalui litigasi  atau  jalur  peradilan  mempunyai  tujuan  utama  yaitu  adanya  efek  jera  untuk  para pelaku  tindak  pidana  yang  disini  mempunyai  cara  dengan  menjatuhkan  hukuman  berupa kurungan  maupun  hukuman  penjara.  Dalam  prosesnya  di  Indonesia  proses  penyelesaian secara  litigasi  tidak  semuanya  selalu  membuahkan  hasil  yang  diinginkan,  pada  fakta lapangan  menjelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  proses  litigasi  secara  tradisional  pada kenyataannya malah membuat berbagai jenis permasalahan dan konflik baru, dalam sistem pemidanaan  yang  masih  bertumpu  pada  dasar  pembalasan  dendam  atas  segala  kerugian yang disebabkan oleh pelaku kepada korban, menguntungkan satu belah pihak (Hanafi Arief, 2018) tanpa melihat efek yang ditimbulkan pada pihak lainnya, menimbulkan penumpukan perkara  dan  menyebabkan  lambatnya  proses  peradilan,adanya  peradilan  yang  kurang berfokus pada pemulihan dan pembelaan hak hak korban sehingga dinilai kurang maksimal dalam  praktiknya.  Tahap  litigasi  terdapat  cukup  banyak  kekurangan,  contohnya  adalah
sistem  yang  dinilai  sangat  panjang,  sulit  dan  tergolong  mempunyai  biaya  mahal, penyelesaiannya mempunyai  ciri  kaku  bagi pelaku  dan  sangat  legistis, dapat dinilai  kurang memulihkan efek dari tindak pidana, infrastruktur dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan belum  dinilai  baik,  dan  kurang  memberikan  efek  baik  bagi  kehidupan  serta  keadilan  bagi masyarakat.
Penyelenggaraan peradilan dengan pola proses pidana adalah suatu bentuk proses dari dilaksanakannya  tahap  awal  yaitu  penyidikan  hingga  pada  tahap  adanya  putusan  oleh pengadilan  dimana  yang  telah  memiliki  status  res  judicata  atau  disini  disebut  telah mendapat kekuatan hukum yang telah ditetapkan, terkait penyelesaian pada sistem tindak pidana, tatanan sistem peradilan pidana di negara Indonesia sekarang tetap menggaungkan pola  retributive  justice  yang  dinilai  masih  berfokus  pada  pembalasan  pada  pelaku  dan cenderung  lebih  berfokus  pada  kepastian  hukum.  Berikut  jenis  perkara  yang  masuk  dalam golongan tindak pidana ringan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012  dijabarkan  pada  pasal  yang  terdapat  didalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana)  yaitu  pasal  364,373,379,482,384  dan  407  yang  dimana  no  mina  l  kerugian  yang dialami tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-.
Terkait  penegakan  hukum  pada  kasus  tindak  pidana  ringan  menggunakan  metode pendekatan  Restorative  Justice  telah  ditetapkan  dan  diatur  pada  lembaga  Kejaksaan  dan disahkan  oleh  Kejaksaan  Agung  yakni  Peraturan  Jaksa  Agung  No  15  tahun  2020  terkait pokok-pokok  dan  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi  penghentian  penuntunan berdasarkan keadilan restoratif, dan menjadi acuan dan langkah pertama peraturan dengan menggunakan  konsep  dan  proses  penyelesaian  kasus  diluar  pengadilan.  Dalam  setiap penanganannya  terkait  berbagai  jenis  tindak  pidana  seperti  (extraordinary  crime,  tindak pidana biasa, dan bermotif ringan) perlu adanya pembedaan, jika tidak adanya pembedaan dalam  penyelesaiannya,  apalagi  jenis  tindak  pidana  yang  dimana  nilai  kerugiannya  bisa diperbaiki  dan  dipulihkan  kembali  seperti  sedia  kala  dan  bukan  tindak  pidana  yang  berat, beresiko  bisa  mengorbankan  porsi  keadilan  yang  seharusnya didapat.  Korban dalam posisi ini bukan hanya selaku salah satu pihak yang mendapat kerugian dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku saja, disini tersangka juga bisa dinilai menjadi korban oleh pola sistem  peradilan  pidana  jika  belum  selaras  dengan  dasar  tujuan  bagi  hukum  pidana,  ialah
adanya  keadilan  untuk  kedua  belah  pihak,  karena  itu  dibutuhkan  proses  alternatif  yang menjadi jalan tengah dari aturan- aturan perundang- undangan yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  empiris. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan. Yaitu menyelidiki dengan mempelajari aturan-aturan yang berlaku dengan realitas yang berlaku di masyarakat. (Muhammad, 2004) Dengan kata lain suatu penelitian dilakukan berdasarkan  fakta  yang  ada  di  masyarakat  dengan  maksud  untuk  mengetahui  fakta-fakta hukum  dan  data  yang  dibutuhkan.  Setelah  pencarian  data  dilakukan,  maka  akan teridentifikasi masalah sehingga akan timbul penyelesaian masalah. Dalam hal ini informasi untuk  penelitian  ini  diperoleh  langsung  dari  informan  melalui  penelitian  lapangan  yaitu wawancara  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  Divisi  Tindak  Pidana  Umum  Dan  selaku  Jaksa spesialis Anak yang mengakomodir rumah Restorative Justice Kota Batu terkait dengan data kasus  penganiayaan  yang  diselesaikan  dengan  penyelesaian  Restorative  Justice  di  Jawa Timur selama 3 tahun terakhir, Sumber data yang diperoleh dari penelitian yuridis empiris ini  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari  pihak  Jaksa  penuntut  umum  Kejaksaan Negeri  Batu.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  sendiri  merupakan  data  yang  dipeorleh  langsung  dari  sumbernya. Baik  dengan  wawancara,  observasi  maupun  laporan  dalam  bentuk  dokumen  tidak  resmi yang diolah oleh peneliti. (Ali Z. , 2013)
Terkait  Kebutuhan  informasi  lapangan  (primer)  dikumpulkan  melalui  wawancara  tidak langsung  atau  tidak  terstruktur  (free-flow  interview),  yaitu  melalui  komunikasi  langsung dengan  informan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  (interview  guide)  untuk memperoleh  informasi  akurat  dari  informan  secara  langsung.  Wawancara  dalam  hal  ini adalah tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dari penelitian hukum, khususnya penelitian hukum empiris. Selama pelaksanaan, penulis melakukan wawancara tatap muka dengan Kejaksaan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Restorative Justice
Pada  hakikatnya,  prinsip  Restorative  Justice  atau  kembali  ke  keadaan  sudah  ada setidaknya  sejak  Aristoteles,  ketika  pertama  kali  disebut  prinsip  timbal  balik  (Gunawan, 2015).  Pada  sistem  hukum  Indonesia,  pola  Restorative  Justice  saat  ini  diimplemntasikan pada  kasus  pidana  anak  sebagaimana  disyaratkan  oleh  undang-undang.  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  serta  Nota  Kesepahaman  dengan  Presiden, Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia,  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia melaksanakan penentuan besaran delik ringan dan sanksi, prosedur pengendalian kecepatan  dan  Pelaksanaan  Peradilan  untuk  Memulihkan  Keadaan  Yang  Adil  Nomor 131/KMA/SKB/X/2012,  M.HH-07.HM.03.02,KEP-06/E/EJP/  10/2012,  B/39/X/2012  tahun 2012.
Di  tingkat  internasional,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  merumuskan  pedoman melalui  serangkaian  perjanjian  yang  mendorong  negara-negara  anggotanya  untuk menyelesaikan  kejahatan  melalui  pendekatan  restoratif  terhadap  keadilan.  Kebijakan  ini merupakan  bentuk  kepedulian  untuk  menyelesaikan  kejahatan  dengan  pendekatan  yang lebih manusiawi. Korban dan pelaku tentang peristiwa pidana dan kemungkinan akibatnya. Asas-Asas Umum Restorative Justice
Pola Restorative Justice dikembangkan dimulai dari pemikiran dan prinsip kerja berikut ini: (Arief, 2007)
Conflict Handling
Proses  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  keadaan  yang  berkeadilan  membutuhkan perantara atau fasilitator agar pelaksanaannya
dapat  terlaksana  dengan  lancar.
Peran  mediator  adalah  supaya  para  pihak  mengesampingkan  kerangka  hukum  dan membuat  mereka  supaya  terlibat  pada  proses  musyawarah.  Ini  difokuskan  pada  gagasan bahwasanya  kejahatan  menciptakan  masalah  internal.  Penyelesaian  konflik  adalah  tujuan dari proses mediasi .
Process Orientation
Keadilan  restoratif  berfokus  pada  kualitas  proses  daripada  hasil,  kesadaran  pelaku terkait kesalahannya,  perlunya  penyelesaian  konflik,  efek  yang  timbul  dari  ketakutan korban, dll. .
Informal Proceedin Memulihkan keadilan adalah proses non formal,   serta menghindari proses  hukum yang kaku. Active and Autonomous  Participation  Para pihak  tidak  dilihat  sebagai  subjek  proses  pidana,  tetapi  sebagai  subjek  yang  bertanggung jawab  atas  dirinya  sendiri  dan  mampu  bertindak.  Mereka  diharapkan  bertindak  atas kemauan sendiri.
Prinsip  Dasar  Penerapan  Program  Keadilan  Restoratif  dalam  Masalah  Pidana,  yang disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyangkut pengaturan parameter penerapan keadilan restoratif. Prinsip-prinsip yang wajib diambil bagi negara-negara  yang  terkait  memastikan  bahwa  prosedur  rehabilitasi  dilindungi  dengan perlindungan hukum yang dinilai
cukup dan memadai adalah prinsip- prinsip berikut: (Nations, 2006)
Participation is not evidence of guilt
Keikutsertaan  pelaku  pada  proses  rehabilitasi  tidak  dapat  dijadikan  bukti  pengakuan bersalah pada tahap pengadilan selanjutnya.
Agreements should be voluntary and be reasonable Kesepakatan dihasilkan dari proses pemulihan wajib  diterima  secara  sukarela  dan  wajib  menyertakan komitmen yang berkelanjutan .
Confidentiality of proceedings Pembahasan penyelesaian yang tidak diadakan di depan umum bersifat  rahasia  dan  hanya  dapat diungkapkan  dengan persetujuan  para pihak  atau sebagaimana diizinkan oleh  undang-undang  setempat.  Instrumen  hak  asasi  manusia lainnya  juga  bertujuan  untuk  melindungi  privasi  anak  dan  kerahasiaan  proses  terkait  anak anak.
Judicial supervision
Hasil daripada konsensus pelaksanaan  keadilan  restoratif  harus  ditegakkan  secara hukum yang berlaku atau diikutkan ke dalam keputusan atau putusan oleh pengadilan.
Failure to reach an agreement Jika tidak mencapai kesepakatan, Jika tidak tercapai kata sepakat,  maka  tidak  dapat  digunakan  di  kemudian  hari  dalam  proses  pidana  terhadap pelaku.
No increased punishment for failure to implement an agreement.
Kegagalan dalam musyawarah yang dibuat di bawah keadilan restoratif (selain putusan atau hukuman) dilaranf digunakan sebagai dasar untuk hukum.
Tujuan Restorative Justice
Tujuan  utama  keadilan  restoratif  adalah  memberdayakan  korban  dan  mendorong pelaku  untuk  fokus  pada  pemulihan.  Keadilan  restoratif  adalah  tentang  memenuhi kebutuhan material, emosional dan sosial korban. Kesuksesan keadilan restoratif diukur dari seberapa besar kerusakan yang dapat dipulihkan pelaku, bukan seberapa banyak hukuman yang  diancam  atau  diperintahkan  oleh  hakim.  Menurut  Wright,  tujuan  utama  dari kompensasi yang adil adalah restorasi, sedangkan tujuan sekundernya adalah kompensasi.
Penyelesaian  menggunakan  pendekatan  restoratif  tidak  hanya  fasilitas  dalam mendorong  kompromi,  tetapi  dapat  mempengaruhi  posisi  semua  pihak  pada  tahap penyelesaian masalah. Prinsip pokok dari proses penyelesaian menyangkut pemahaman  tentang  tujuan  mencari  pemulihan  serta  sanksi  yang  dapat  menghasilkan pemulihan. pemulihan dan memiliki tujuan pencegahan.
Proses Restorative Justice memiliki tujuan sebagai berikut: (Nations, 2006)
Korban yang  setuju  berpartisipasi  pada  tahap  yang  disepakati  dari  tujuan  yang diharapkan;
Tersangka mengerti akan perbuatannya merugikan korban dan orang lain, bertanggung jawab  terkait akibat  perbuatannya  dan  berjanji  menebusnya  (reparasi  kondisi)  Langkah- langka  yang  disetujui  para  pihak  dengan  fokus  untuk  memperbaiki  kesalahan  yang  dibuat, bila  memungkinkan  mengatasi  (mencegah)  penyebab  kejahatan  pidana;  Tersangka melaksanakan kewajibannya  untuk  mengintospeksi  pelanggaran  yang  dibuatnya;  Baik korban maupun  tersangka  memahami  polayang menuju pada  peristiwa  (masalah) ekstrem yang ekstrim, mendapat manfaat darinya dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan
Tindak pidana  (Strafbaar  feit, Belanda)  adalah  istilah  pokok  dalam  straafwetboek atau hukum  pidana.  Penerjemahan  istilah  strafbaar  feit  dalam  bahasa  Indonesia  telah diterjemahkan  menjadi  arti  yang  berbeda-beda,  misalnya  tindak  pidana,  kejahatan, peristiwa  pidana,  tindak  pidana,  tindak  pidana,  dan  lain-  lain.  Ada  ungkapan  lain  dalam hukum
Indonesia yang berarti perlakuan yang bisa dihukum, misalnya Arti penganiayaan pada konteks  hukum  diujabarkan  pada  rancangan  bah asa  Belanda  “wetboek  van  strafrecht”, dimana  pada  awalnya  digunakan  istilah  “lichamelijk  leed”,  namun  kemudian  beberapa pertimbangan  diubah  dengan  istilah  “penyalahgunaan”  tanpa  pengertian  dan  pengertian. interpretasi  para  hakim.  Tindak  pidana  penganiayaan  atau  kerap  disebut  mishandeling diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Bab ke-XX Buku ke-ll KUHP.
Menurut pendapat para ahli penganiayaan memiliki berbagai definisi diantaranya ialah sebagai berikut :
Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja membuat rasa sakit atau cedera pada orang lain. tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap penganiayaan jika  perlakuan  itu  dilakukan  untuk meningkatkan keamanan badan.
Menurut  H.R.  (Hooge  Raad),  penganiayaan  ialah  setiap  tindakan  yang  dilaksanakan secara  sengaja  agar  menyebabkan  rasa  sakit  atau  bahaya  pada  orang  lain  dan  merupakan satu-satunya niat orang tersebut, dan tindakan tersebut tidak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang sah.
R.  Soesilo  mendefinisikan  "penganiayaan"  sebagai  sengaja  membuat  sakit (penderitaan), rasa sakit atau cedera. Berdasarkan makna tersebut, doktrin “penganiayaan” memiliki unsur-unsur  sebagai berikut :
Terdapat unsur kesengajaan; Adanya perbuatan; Terdapat  sebuah akibat  perbuatan (dituju) yaitu: Terdapat rasa sakit, Luka yang disebabkan pada tubuh.
Unsur pertama ialah unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.
Implementasi  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan  Melalui Metode  Penyelesaian Restorative  Justice  di  Kejaksaan  Negeri  Batu  Pada  dasarnya  hukum  berfungsi  untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk menerapkannya, saat ini  sedang  dikembangkan  prosedur  baru  yang  menggunakan  proses  pidana  di  luar pengadilan  untuk  menyelesaikan  kasus  pidana  di  luar  pengadilan,  yang  disebut  ganti  rugi. Keadilan restoratif sendiri merupakan upaya  penyelesaian  perkara  pidana  tanpa putusan dan hukuman penjara, namun keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
ke  situasi  prapidana  dan  mencegah  tindak  pidana  dengan  mengedepankan  saling pengertian,
penuntutan  dan  pembelaan  terhadap  nilai  kejahatan  yang  diprioritaskan  keadilan. Restorative  Justice  sendiri  sudah  banyak  digaungkan  oleh  Kejaksaan  Agung  dan  sudah banyak  sekali  implementasinya  dalam  proses  peradilan  di  kejaksaan  negeri,  terutama Kejaksaan Negeri Batu.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  (Ali  M.  ,  2015)  konsep  Restorative  Justice  saat  ini diterapkan  pada  berbagai  perkara  pidana,  khususnya  kasus-kasus  penganiayaan  yang banyak terjadi di masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Pidana No. 11 Tahun 2012 dan Nota Kesepahaman. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan permohonan peninjauan kembali  batasan  dan  denda  untuk  tindak  pidana  ringan,  percepatan  penyidikan  dan Pelaksanaan  Hak  Pemulihan  Keadaan  Yang  Adil  Nomor  131/KMA/SKB/X/2012,  M.HH- 07.HM.03.02, KEP - 06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012
2012 , Kebijakan terkait Restorative Justice tersebut ialah suatu bentuk kepedulian dan bukti  nyata  perkembangan  hukum  pidana  terutama  pada  tahap  kejaksaan  terhadap  tata cara penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan pendekatan yang dinilai manusiawi. Kedua  belah  pihak,  yaitu  Korban  dan  pelaku  turut  dilibatkan  secara  bersama-sama  untuk melaksanakan  musyawarah  dan  konsoliasi  demi  memperoleh  kesepakatan  yang menguntungkan  kedua  belah  pihak  (Hanafi  Arief,  2018)  atas  kesepakatan  yang  sepakat terkait  kasus  tindak  pidana  dan  dampak  disebabkan  oleh  tindak  pidana  tersebut,  serta mencari  jalan  alternatif  terkait  penyelesaian  yang  dapat  mengembalikan  keadaan  seperti semula.
Prosedur penyelesaian pada tahap kejaksaan negeri berkutat pada pola keseimbangan yang  diawasi  oleh  jaksa  yang  berwenang  dalam  prosesnya  dalam  pemberian  kesempatan terhadap  korban  untuk  turut  berperan  dalam  proses  penyelesaian  tindak  pidana Sebagaimana  menurut  Mark  Umbre it,  (Umbreit,  2005)  “Restorative  Justice  is  a  “victim - centered  response  to  crime  that  allows  the  Victim,  the  offender,  their  families,  and representatives of community to address the harm caused by the crime”.
Konsep Umbreit ini memfokuskan dalam “perbaika n atas kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  oleh  upaya  “memulihkan  terkait  kerusakan  da n  kerugian yang diderita para korban tindak pidana dan memfasilitasi  terjadinya perdamaian”. (Simatupang & Faisal, 2018)
Dalam  penyelesaian  menggunakan  pendekatan  restoratif  ini  tidak  hanya  sarana penyelesaian  semata,akan  tetapi  berisi  juga  stimulan  untuk  berkompromi  terkait menghadapi  permasalahan  yang  ada  saja,  melainkan  dapat  berefek  pada  kondisi  batin beberapa pihak pada tahap penyelesaian sebuah kasus. Marshall sebagaimana dikutip oleh Mudzakkir  menjelaskan  bahwa  pokok  utama  yang  terkandung  pada  penyelesaian  tindak pidana melalui proses Restorative Justice ialah sebagai berikut:
Menciptakan  ruang  partisipasi  pribadi  dari  mereka  yang  terkena  dampak  (khususnya pelaku,  korban,  termasuk  keluarganya  dan  seluruh  masyarakat  keseluruhan).  Meninjau problematika kejahatan dalam konteks sosialnya.
Usaha untuk memecahkan problematika terkait kejahatan yang akan datang (preventif). Fleksibilitas pada praktik (kreativitas).
Salah  satu  asas  penting  yang  dianut  dalam  proses  penyelesaian  Restorative  Justice  ini mengandung juga sebuah pengertian akan arti dan tujuan diupayakannya suatu pemulihan hak  korban  dan  berupa  juga  sanksi  bagi  pelanggar  yang  dapat  memberikan  pemulihan (Istiqamah,  2018) dan  memiliki  dampak  pencegahan  yang  mempunyai  dampak  besar pada keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN
Kebijakan terkait Restorative Justice Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat  (1)  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tersebut merupakan suatu bentuk kepedulian dan bukti nyata
perkembangan  hukum  pidana  terutama  pada  tahap  kejaksaan  terhadap  tata  cara penyelesaian suatu tindak pidana menggunakan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi. Kedua  belah  pihak,  yaitu  Korban  dan  pelaku  turut  dilibatkan  secara  bersama-sama  untuk melaksanakan  musyawarah  dan  konsoliasi  demi  memperoleh  kesepakatan  yang menguntungkan kedua belah pihak atas kesepakatan yang sama terkait suatu perkara tindak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
pidana  dan  dampak  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  tersebut,  serta  mencari  jalan alternatif terkait penyelesaian yang dapat mengembalikan kondisi seperti semula, Selain itu terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice, ada beberapa pihak penegak hukum yang turut serta dalam prosesnya seperti
penyidik  kepolisian,jaksa  penuntut  umum  dari  kejaksaan  negeri,dan  pihak  kejaksaan tinggi, Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penyelesaian Restorative Justice oleh kejaksaan negeri batu  Jawa  Timur  yang  ada  di  lapangan  sudah  cukup  baik  dengan  mengikuti  alur  proses penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  melalui  penyelesaian  Restorative  Justice  yang ada.  Selain  itu  dalam  pelaksanaan  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  melalui penyelesaian  Restorative  Justice  oleh  kejaksaan  negeri  batu  Jawa  Timur  bekerja  sama dengan Kepolisian setempat guna mensukseskan proses Restorative Justice .Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya dapat diatasi dengan cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Arief, B. N. (2007). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing.
Hanafi  Arief,  N.  A.  (2018).  Penerapan  Prinsip  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Al'Adl, 174.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
Indonesia.  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang penghentian Penuntutan
Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor 811)
Indonesia.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2012
Tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  dalam KUHP
Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. Jurnal VeJ, 205.
Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Nations, U. (2006). Handbook on Restorative
Justice  Programmes.  New  York:
United Nations.
Simatupang, N., & Faisal. (2018). Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima. Umbreit,  M.  (2005).  Restorative  Justice  in  The  Twenty-First  Century  :  A  Social Movement Full of Oppurtunities and Pitfalls. Marquette Law Review, 255.