## PELAKSANAAN RUJU’ PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMONGAN

## Oleh : Dhevi Nayasari, SH, MM

## Abstrak
Tuhan  menciptakan  dari  dua  jenis  yang  berbeda  yaitu  dari  jenis  laki-laki  dan  dari  jenis perempuan  untuk  saling  kenal  mengenal.  Ada  daya  tarik  satu  sama  lain  untuk  hidup  bersama  dalam mencapai  suatu  kehidupan  yang  tentram,  daman  dan  aman  lahir  batin  dalam  suatu  perkawinan  yang syah.  Dalam  Al-Qur’an  Surat  An-Ruum  21  telah  disebutkan  : Diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya, dia  menciptakan  untukmu  isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa  tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Dengan  ikatan  batin  dimaksudkan  perkawinan  itu  tidak  hanya  cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan  yang dapat dilihat tapi  ikatan  batin adalah  merupakan  hubungan  yang  baik  yang tidak  formal. Terjadinya  ikatan  lahir  batin  merupakan  fondasi  dalam  membentuk  dan  membina  keluarga  yang bahagia dan kekal. Untuk menentukaqn sah tidaknya suatu perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi jelaslah disini bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  itu  diserahkan  kepada  ketentuan  hukum  masing-masing agama yang bersangkutan. Jika menurut hukum agamanya syah maka ayah pulalah menurut Undang- Undang No. 1 tahun 1974, tetapi harus didaftarkan juga.

## Kata Kunci   : Pelaksanaan Ruju’, KUA
A. Pendahuluan

## Latar Belakang Masalah
Selanjutnya  pengertian  perkawinan dan  tujuan  menurut  Undang-undang  No.  I tahun  1974  dalam  pasal  1  disebutkan :“Perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha Esa”.
Dengan  ikatan  batin  dimaksudkan perkawinan  itu  tidak  hanya  cukup  dengan ikatan  lahir  saja  atau  ikatan  batin  saja  tapi harus  kedua-duanya.  Suatu  ikatan  lahir  batin adalah  ikatan  yang  dapat  dilihat  tapi  ikatan batin  adalah  merupakan  hubungan  yang  baik yang  tidak  formal.  Terjadinya  ikatan  lahir batin  merupakan  fondasi  dalam  membentuk dan  membina  keluarga  yang  bahagia  dan kekal. Untuk menentukaqn sah tidaknya suatu perkawinan  dalam  pasal  2  Undang-Undang No.  1  tahun  1974  ditetapkan  bahwa perkawinan  itu  sah  apabila  dilaksanakan menurut  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya.  Jadi  jelaslah  disini bahwa  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan menurut  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974
itu  diserahkan  kepada  ketentuan  hukum masing-masing  agama  yang  bersangkutan. Jika  menurut  hukum  agamanya  syah  maka ayah pulalah  menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tetapi harus didaftarkan juga.
Dalam mempengaruhi bahtera kehidupan  ini,  rintangan  dan  cobaan  pasti akan  hadir,  apalagi  dua  individu  yang  sifat dan karakternya berbeda satu sama lain, jelas dan  pasti  ada  perbedaan  pendapat  diantara keduanya.  Selanjutnya  diketahui  dan  diakui pula  bahwa  tidak  selalu  tujuan    perkawinan itu  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  cita- cita,walaupun  telah  diusahakan  sedemikian rupa,  tidak  mustahil  apabila  diantara  suami isteri terdapat perbedaan baik mengenai sifat, watak,  dan  pembawaan,  pendidikan  serta pandangan hidup, hal mana dapat menimbulkan  ketegangan  dan  pertengkaran- pertengkaran.
Berdasarkan  ungkapan  di  atas, tidaklah  mustahil  jika  dalam  masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang  dengan  sesuatu  sebab  menjadi buruk,  bahkan  kadang  sedemikian  buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak mungkin  kehidupan  sumai  isteri  untuk dilanjutkan  lagi.  Seperti  inilah  yang  dapat
menyebabkan terjadinya talak yang dijatuhkan  pihak  suami  kepada  isterinya dengan  alasan  sudah  tidak  senang  lagi  dan dapat pula digunakan alasan oleh pihak  isteri untuk  minta  cerai  karena  sudah  tidak  tahan lagi  bidup  lagi  bersama  dengan  suaminya. Adapun  bentuk  perceraian  itu,  bukanlah perbuatan yang terpuji. “tak ada sesuatu yang halal  yang  paling  dibenci  Tuhan  selain  dari talak”. 1

## Perumusan Masalah
Bertitik tolak dari ketentuan diatas, maka timbullah permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  pelaksanaan  talak  dan  rujuk dalam praktek?.
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  mendukung dan menghambat dilaksanakannya rujuk?.

## Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pelaksanaan talak dan rujuk dalam praktek?.
2. Untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja yang mendukung  dan menghambat dilaksanakannya rujuk?.
B. Kajian Teori
a. Pengertian Talak
i. Menurut Hukum Islam
Dalam melaksanakan kehidupan  berumah  tangga,  tentu saja  tidak  selamanya  berada  dalam situasi  yang  damai  dan  tentram, tetapi  kadang-kadang  terjadi  salah faham  antara  suami  isetri  atau  salah satu  pihak  melalaikan  kewajibannya sehingga dalam situasi yang demikian  dapat  terjadi  konflik  atau pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan  rumah  tangga  sedikit goyah.
Dalam  kehidupan  ini  timbul ketegangan,  kadang-kadang  dapat diatasi,  tetapi  ada  kalanya  menjadi berlarut-larut.  Maka  dari  itu  untuk menghindari perpecahan  yang  buruk antara  keluarga,  maka  agama  Islam
1 Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesai, Bina Cipta, 1976, h. 1
mensyaratkan  perceraian  sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri  yang  sudah  gagal  dalam membina rumah tangga.
Talak adalah merupakan salah satu sebab  yang dapat  menyebabkan terjadinya  perceraian.  Tentu  saja talak ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam.
Hukum  Islam  mengatakan bahwa  talak  adalah  merupakan  hak suami  dengan alasan  bahwa seorang laki-laki  itu  pada  umunya  lebih mengutamakan  pemikiran  dalam mempertimbangkan sesuatu daripada perempuan  yang  biasanya  bertindak atas  dasar  emosi,  disamping  itu karena  suamilah  yang  dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga,  nafkah  isteri,  anak-anak  dan kewajiban lainnya.
Perkataan  talak  dalam  istilah fiqih  mempunyai  dua  arti,  yaitu  arti yang  umum  dan  arti  khusus.  Talak menurut arti umum : “segala macam bentuk  perceraian  yang  dijatuhkan oleh  suami,  yang  ditetapkan  oleh hakim,  taupun  perceraian  karena meninggalnya  salah  seorang  dari suami atau isteri”. 2
Sedangkan  talak  dalam  arti  khusus ialah  :  “perceraian  yang  dijatuhkan oleh pihak suami”. 3
Talak adalah perbuatan hukum  dari  seorang  suami  yang dijatukan kepada isterinya.
Perbuatan  mana  dapat  membawa akibat  hukum  yang  sangat  luas  bagi seorang dan keluarganya, bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi baik atau bisa menjadi lebih buruk,  itulah  sebabnya  agama  Islam tetap  memandang  bahwa  perceraian adalah  sesuatu  yang  bertentangan dengan  azas-azas  hukum  Islam.  Hal ini  dapat  dilihat  dalam  Hadits  Nabi Rasulullah S.A.W bersabda :
2 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.105
3 Ibid, h. 104
“perbuatan halal yang sangat dibenci adalah talak. 4 Oleh karena Islam mensyaratkan  bahwa  suami  yang menjatuhkan  talak  harus  memnuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu : a. Berakal sehat
b. Telah baliqh atau berfikir dewasa c. Tidak karena paksaan Sedangkan  syarat-syarat  agar isteri  sah  ditalak  oleh  suaminya adalah: a. Isteri  telah berikat  dengan perkawinan  yang  sah  dengan suaminya b. Isteri  harus  dalam  keadaan  suci yang  belum  dicampuri  oleh suaminya dalam waktu suci itu.
Perkataan  atau  ucapan  yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu  ia  menjatuhkan  talak  pada isterinya  disebut  sighat talak.  Sighat talak  ini  ada  yang  diucapkan  secara jelas,  umpamanya  suami  berkata “saya  jatuhkan  talak  satu  saya padamu”  atau  dengan  kata-kata sindiran misalnya “engkau telah aku lepaskan dari padaku”.
Mengenai saat  jatuhnya talak, ada  yang  seketika  yaitu  sesaat setelah  suami  mengucapkan  sighat talak  yang  disebut  talak  munziz,
misalnya suami berkata “aku jatuhkan  talakku  satu  kali  padamu”, maka  talak  itu  jatuh  setelah  suami selesai  mengucapkan  sighat  talak tersebut.  Sedangkan  yang  dimaksud dengan  talak  muallaq  yaitu  talak yang  jatuh  setelah  syara-syarat dalam sighat telak dipenuhi, misalnya suami berkata “jika engkau datang  ketempat  itu,  maka  disaat engkau berada disitu jatuhlah talakku  satu  atasmu”.  Sedangkan perkataan  talak  itu  sendiri  berasal dari  kata  “Thlaqa”  yang  berarti
4 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Al-Ma’arif Bandung, Cetakan ke 8, h. 10
melepaskan, membebaskan dari ikatan perkawinan”. 5
Mengenai macam-macam talak  ini  dapat  ditinjau  dari  segi kemungkinan  suami  dapat  merujuk kembali  isterinya  atau  tidak,  maka talak  dapat  dibedakan  menjadi  talak raj’I dan talak ba’in. sedangkan yang dimaksud dengan talak raj’I adalah : “Talak, dimana suami boleh merujuk isterinya  pada  waktu  iddah,  talak raj’I  ini  ialah  talak  satu  atau  talak dua  yang  tidak  disertai  uang  iwadl dari pihak istri”. 6 Talak raj’i ini masih memberi kemungkinan  bagi  bekas  suaminya untuk merujuk kembali bekas isterinya  asal  masih  dalam  masa iddah, tidak memerlukan
pembaharuan  akad  nikah  dan  tidak perlu mahar.
Sedangkan  pengertian  talak ba’in yaitu :  “talak yang tiada boleh suami  rujuk  kembali  kepada  bekas isterinya,  melainkan  harus  dengan melakukann perkawinan yang baru”. 7
Talak ba’in ada dua macam yaitu :
a. Talak  ba’in  sughro  atau  disebut talak  ba’in kecil  ialah talak satu atau  dua  yang  disertai  dengan pembayaran  iwadl  dari  pihak isteri, kecuali dengan
perkawinan  yang  batu.  Begitu juga bagi suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya  yang  belum  pernah dicampuri,  maka  tiada  boleh lagi rujuk kembali kepada bekas isterinya  itu,  kecuali  dengan perkawinan baru.
b. Talak  ba’in  kubro  atau  disbeut talak ba’in besar ialah talak tiga. Suami  yang  menjatuhkan  talak tiga  kepada  isterinya,  tiada boleh  rujuk  kembali  kepada
5 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Bhalia Indonesia, 1981, h. 10 6 Soemiyati, op.cit, h. 108
7 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pi. Hikarya Agung ,  Jakarta, Cetakan Kelima, 1975, h. 122
bekas  isterinya,  keculai  apabila bekas  isterinya  itu  telah  kawin lagi  dengan laki-laki yang disbeut  dengan  muhalil  dan telah melakukan hubungan suami  isteri  serta  telah  bercerai dan  telah  habis  pula  masa iddahnya,  maka  barulah  bekas isterinya  tersebut  kawin  lagi dengan suaminya yang terdahulu. Dapat  pula  talak  ditinjau  dari segi waktu menjatuhkan talak, dapat dibedakan antara : a. Talak  Sunni  yaitu  talak  yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan agama, yang termasuk  dalam  talak  sunni adalah : Menjatuhkan talak kepada isterinya  dimana  isteri  dalam keadaan suci dan tidak dicampuri.  Talak  sunni  ini termasuk  talak  yang  halal.  Hal ini  berdasarkan  firman  Allah dalam Al-Qur’an Surat At-Talak ayat  1,  disebutkan  :  “Hai  Nabi,
apabila kamu menceraikan mereka  itu  pada  waktu  mereka dapat (mendapat) iddahnya (yang wajar)”. 8 b. Talak  bid’I  yaitu  menjatuhkan talak yang dilarang, misalnya : Menjatuhkan talak kepada isterinya, ketika ia dalam keadaan suci serta telah dicampuri  atau  menjatuhkan talak  kepada  isterinya  yang dalam keadaan haid.
Oleh  karena  itu  status  hukum seorang  suami  menjatuhkan  talak kepada  isterinya  itu  bermacam- macam, tergantung  motif dan tujuan serta  sesuai  atau  tidaknya  cara menjatuhkan  talak,  sehingga  dengan demikian  hukum  menjatuhkan  talak itu  boleh  jadi  wajib,  boleh  jadi sunnah  dan  boleh  jadi  mubah, makruh serta boleh jadi haram.
8 Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an
Seorang suami hukumnya wajib  menjatuhkan  talak  kepada isterinya  apabila  terjadi  syiqog (pertengkaran)  antara  suami  isteri, kemudian  diutus  dua  orang  hukum (pendamai),  tetapi  kedua  orang hakim itu gagal dalam usahanya dan tak  ada  jalan  lain,  selain  dari bercerai,  maka  ketika  itulah  suami wajib menjatuhkan talak.
Hukumnya sunnah yaitu apabila  isteri  tidak  dapat  menjaga kehormatannya (bermata kerangjang) dan telah diberi nasehat, tetapi tidak diacuhkan. Menjatuhkan talak bisa makruh  apabila  tidak  ada  sebab musabab  dan  bisa  berubah  menjadi haram  bilamana  menjatuhkan  talak ketika  isteri  dalam  keadaan  suci, tetapi telah dicampuri.
Hukum  asal  atau  mula-mula seorang  suami  menjatuhkan  talak kepada  isterinya  adalah  mubah  atau boleh yaitu ketika ada suatu kebutuhan,  seperti  kurang  baik pergaulan antara suami isteri. Karena talak adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan tentunya membawa  akibat  bagi  kedua  belah pihak, maupun anak-anak dan keluarga  dari  kedua  belah  pihak, adapun  akibat  hukum  dari  talak  itu adalah sebagai berikut :
1. Menurut  hukum  Islam  talak adalah  merupakan  salah  satu penyebab  putusnya  perkawinan oleh  karena  itu,  begitu  talak jatuh atau diucapkan dengan sah oleh  suami  maka  perkawinan antara  suami  isteri  tersebut  sah oleh suami isteri tersebut menjadi putus.
2. Pada talak, seorang suami masih dapat  melakukan  rujuk  kembali kepada bekas isterinya, konsekwensinya  dari  ketentuan ini  adalah  karena  talak  itu merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, untuk menebus  kekhilafan  yang  telah dilakukan itu, Allah atau Agama Islam  memberi  jalan  yaitu
melalui  rujuk,  bila  memang dikehendaki  oleh  kedua  belah pihak.
3. Karena  perkawinan  putus  maka otomatis  harta  benda  yang dimiliki  akan  dibagi  antara suami isteri tersebut, barang asal akan  kembali  kepada  semula sedang  barang  yang  diperoleh bersama  dalam  rumah  tangga akan dibagi dua. 4. Hak  dan  kewajiban  dalam rumah  tangga  menjadi  hilang atau hapus. b.  Menurut  Undang-undang  No.  1 tahun 1974 Pengertian talak menurut Undang-undang  No.  1  tahun  1974 tidak dikenal, tetapi dalam penjelasan  Peraturan  Pemerintah
(PP) Republik Indonesia No. 9 tahun 1975  Pelaksanaan  Undang-undang 1974, mengatur mengenai cerai talak yaitu dalam pasal 14 sampai dengan pasal  18  jo  pasal  28  Peraturan Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  3 tahun 1975.
Jadi  secara  tidak  langsung, cerai  talak  menurut  Hukum  Islam diakui keberadaanya menurut ketentuan  UU  No.  1  tahun  1974 sepanjang  belum  diatur  dan  tidak bertentangan dengan Undang-
undang  tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  pasal  66  Undang- undang  No.  1  tahun  1974  dimana ketentuan-ketentuan  yang  mengatur masalah  perceraian  di  luar  Undang- undang masih tetap berlaku sepanjang  belum  diatur  dan  tidak bertentangan dengan Undang- undang itu. Didalam  Undang-undang  No. 1  tahun  1974  tidak  diatur  secraa terperinci mengenai cara-cara putusnya perkawinan, hanya menyebut  secara  umum  yaitu  dalam pasal  28,  mengemukakan  tiga  sebab putusnya  suatu  perkawinan,  yaitu karena : 1. Kematian : putusnya perkawinan  karena  kematian akan  jatuh  dengan  sendirinya tanpa  harus  melewati  prose pengadilan. 2. Perceraian : putusnya perkawinan  karena  perceraian tidak dapat putus dengan sendirinya, tetapi harus mengikuti  tata  cara  perceraian seperti  yang  diatur  dalam  pasal 14  sampai  dengan  pasal  36  PP No.  9  tahun  1975.  sedangkan bagi  yang  beragama  Islam hendaklah  memperhatikan  juga ketentuan yang  tremuat  di dalam  PMA  No.  3  tahun  1975 tentang kewajiban Pegawai
Pencatat  Nikah  dan  Tata  Kerja Pengadilan  Agama,  terutama pada  bab  10  pasal  28  sampai dengan 31.
Adapun  alas  an-alasan  yang dapat  dipergunakan  untuk  putusnya perkawinan  tercantum  dalam  pasal 39  ayat  2  Undang-undang  No.  1 tahun  1974  jo  pasal  19  PP  No.  9 tahun  1975  tentang  pelaksanaan Undang-undang  No.  1  tahun  1974, sebagai berikut : a. Salah  satu  pihak  berbuat  zinah atau menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan pihak  lain  selama  dua  tahun beturut-turur  tanpa  ijin  pihak lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah atau  karena  hal  lain  diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak medapat hukuman  penjara  lima  tahun atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman  atau  penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
e. Salah  satu  pihak  mendapat badan  atau  penyakit  dengan akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  suami isteri
f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  dan  tidak  ada
harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah tangga.
Adapun  tata  cara  perceraian dibedakan atas dua macam tergantung dari bentuk perceraian itu sendiri, yaitu sebagai berikut :
a. Cerai talak adalah yang ditujukan  bagi  mereka  yang beragama Islam, untuk keterangan  lebih  jelas  pada pengertian talak menurut Hukum Islam.  Adapun tata cara melakukan  cerai  talak  adalah sebagai berikut : 1. Seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, memberitahukan maksudnya kepada Pengadilan  Agama  dimana ia bertempat tinggal disertai alasan-alasan  dan  mohon dibukanya  siding  untuk  itu (pasal  14  PP  No.  9  tahun 1975  jo  pasal  28  ayat  1 PMA Nomor 3 tahun 1975). 2. Pengadilan akan mempelajari isi surat pemberitahuan paling lambat tiga puluh hari sejak menerima pemberitahuan akan memanggil kedua belah  pihak  untuk  dimintai penjelasan  tentang  segala sesuatu  yang  berhubungan dengan  maksud  perceraian tersebut (pasal 15 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 28 ayat 2  PMA  Nomor  3  tahun 1975). 3. Pengadilan Agama kemudian mengadakan siding  untuk  menyaksikan talak yang dimaksud setelah pengadilan berpendapat  bahwa  antara suami  isteri  tidak  mungkin dapat didamaikan lagi setelah memperhatikan usaha  BP  4  yang  gagal, maka suami dapat mengucapkan  ikrar  talak didepan siding dengan hadirnya isteri atau
kuasanya dan menandatangai  surat  ikrar talak  tersebut  (pasal  16  PP.
9  tahun  1975  jo  PMA Nomor  3  tahun  1975  pasal 13 ayat 3,4 dan 5).
4. Suami  isteri  atau  kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya  talak,  datang  ke pegawai pencatat nikah yang  mewilayahi  tempat tinggal suami untuk mendapatkan  kutipan  buku pendaftaran  (pasal  17  PP No.  9  tahun  1975  jo  pasal 28  ayat  7  PMA  Nomor  3 tahun 1975).
5. Putusnya perkawinan terjadi  terhitung  pada  saat jatuhnya putusan Pengadilan  Agama  yang telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  (pasal  18  PP
No.  9  tahun  1975  jo  pasal 30  ayat  4  PMA  Nomor  3 tahun 1975).
b. Cerai gugat adalah suatu perceraian yang disebabkan oleh adaya  gugatan  terlebih  dahulu oleh  salah satu  pihak  ke pengadilan dengan suatu putusan pengadilan.
Adapun tat cara gugatan percaraian  diatur  di  PP  No.  9 tahun  1975  didalam  pasal  20 sampai  dengan  36,  dengan ketentuan sebagai berikut: 9

## 1.  Pengajuan Gugatan
Gugatan perceraian diajukan  oleh  suami  atau isteri  atau  kuasanya  kepada pengadilan didaerah  hukum tergugat, bila diketahui atau tidak jelas, gugatan diajukan ketempat kediaman penggugat. Demikian juga jika gugatan atas  dasar  salah  satu  pihak meninggalkan  pihak  lain
9 K. Wantjik, Hukum Perkawinan Islam, Ghalia Indonesia, 1976, h. 10
selama  sua  tahun  berturut- turut  tanpa  ijin  pihak  lain,
maka gugatan diajukan ketempat kediaman pengugat. 2.  Pemanggilan Pemanggilan  disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dengan melalui  surat  setiap  kali akan diadakan siding selambat-lambatnya tiga hari sebelum siding, dengan dilampiri salinan surat gugatan. Bagi tergugat yang tempat tinggalnya tidak jelas  panggilan  dilakukan dengan  cara  menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan atau pada media masa. Apabila tergugat berdiam diluar negeri  maka pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia. 3. Persidangan atau putussan Dilakukan selambat- lambatnya  tiga  puluh  hari setelah diterima surat gugatan  di  kepaniteraan, khususnya  diluar  negeri dilakukan sekurang- kurangnya enam bulan. Pihak yang berperkara dapat hadir dan atau dikuasakan  pada  kuasanya, bila  tergugat  tidak  hadir gugatan dapat diterima tanpa  hadirnya  tergugat. Pengucapan putusan pengadilan  harus  dilakukan disidang  terbuka  dan  dapat diucapkan  tanpa  hadirnya tergugat,  dan  perceraian dianggap  terjadi  bagi  yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan  agama  sedang bagi  yang  beragama  selain Islam sejak didaftarkan dikantor pencatatan. 3. Atas keputusan penagdilan adalah :  putusnya  perkawinan  karena
gugatan  seorang  siteri  yang melangsungkan perkawinan menurut  agama  Islam  atau karena  gugatan  seorang  suami atau isterinya yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya  selain  Islam dan gugatan tersebut dikabulkan pengadilan dengan suatu keputusan. Gugatan  seorang  isteri  yang melangsungkan perkawinan menurut  agama  Islam  diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan  perkawinan  menurut kepercayaannya  selain  agama Islam  diajukan  ke  Pengadilan
Negeri.

## b. Pengertian Masa Iddah
Masa  Iddah  adalah  amsa  menanti yang diwajibkan atas seorang  isteri  yang terputusnya ikatan perkawinannya dengan  suaminya  baik  karena  ditinggal mati  atau  karena  bercerai.  Sedangkan iddah  itu  sendiri  berasal  dari  kata “adapt”,  yang  artinya  menghitung  yaitu seorang perempuan atau isteri mengitung hari-harinya dan masa bersihnya. Menurut  istilah  dalam  Hukum  Islam, pengertian iddah adalah :
Masa  tunggu  yang  ditetapkan  oleh Hukum  Islam  bagi  perempuan  untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan  siapapun  dalam  masa  tersebut, sebagai  akibat  ditinggal  mati  oleh suaminya  atau  akibat  perceraian  dengan suaminya,  dalam  rangka  membersihkan diri  dari  akibat-akibat  hubungan  suami atau bekas suaminya.
Jadi  maksud  ditetapkannya  mas  aiddah adalah  untuk  memberi  kepastian  apakah seorang  isteri  itu  dalam  keadaan  hamil atau tidak,  hal  ini penting  artinya karena berhubungan dengan asal usul bapak dari anak yang dikandungnya.
a. Menurut Hukum Islam
Menurut  Hukum  Islam,  yang dimaksud  dengan  masa  iddah  adalah tenggang  waktu  yang  digunakan  untuk mengetahui  seorang  isteri  hamil  atau tidak.  Disamping  itu  iddah  dimaksudkan juga  untuk  memberi  kesempatan  berfikir
bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat,  dnegan  demikian  setelah mereka  sadar  diharapkan  akan  dapat bersatu  lagi  untuk  memperbaiki  keadaan rumah  tangga  mereka  yang  sempat goyah.
Masa  iddah  itu  ada  dapat  karena sebab  ditinggal  mati  oleh  suaminya ataupun  karena  perceraian,  maka  iddah pun  dapat  dibedakan  menjadi  iddah kematian dan iddah talak, yang dimaksud dengan  iddah  kematian  adalah  iddah seorang  isteri  yang  ditinggal  mati  oleh suaminya  dan  oleh  karena  itu  ia  harus menjalani masa iddah sebagai berikut :
- Bagi  isteri  yang  tidak  mengandung, maka  masa  iddahnya adalah 4 bulan 10  hari.  Ketentuan  ini  tercantum dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah ayat  234,  yang  berbunyi  :  “orang- orang yang meninggal dunia diantara kamu  dengan  meninggalkan  isteri- isteri,  hendaklah  isteri-isteri  itu menjalani  masa  iddahnya  selama empat bulan sepuluh hari”.
- Sedang  bagi  isteri  yang  ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan,  dasar  ketentuan  seperti itu  tercantum  dalam  Al-Qur’an ssurat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi :”Isteri  yang  sedang  hamil  masa iddahnya  adalah  sampai  melahirkan kandungannya”.
Adapun  maksud  dari  iddah  talak adalah  masa  iddah  seorang  siteri  yang bercerai  dengan  suaminya  dengan  jalan talak,  ketentuan  iddah  talak  adalah sebagai berikut : - Untuk  isteri  yang  dicerai  dalam keadaan mengandung maka iddahnya  adalah  sampai  melahirkan kandungannya - Isteri  yang  masih  mengalami  haid (menstruasi).  Iddahnya  adalah  tiga kali  suci,  sebagaimna  firman  Allah dalm  Al-Qur’an  surat  Al-Baqarah ayat  228  sebagai  berikut  :  “Dan perempuan-perempuan yang bertalak hendaknya  mereka  itu  menahan  diri mereka sampai tiga kali quru’”.
- Bagi isteri yang tidak mendapat haid iddahnya  adalah  tiga  kali  bulan.
Ketentuan  ini  terdapat  dalm  Al- Qur’an  Surat  At-Talaq  ayat  4 sebagai  berikut  :  Dan  orang-orang yang  putusnya  haidnya  diantara isteri-isteri  kamu,  jika  kamu  ragu maka iddahnya adalah tiga bulan”.
- Bagi  isteri  yang  ditalak  dan  belum pernah dicampuri sebelumnya, maka tidak  ada  iddah  sama  sekali  bagi isteri  tersebut.  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  ketentuan  Al-Qur’an  surat Al-Akzab  ayat  45  yang  berbunyi  : “wahai  orang-orang  yang  pertama, jika  kamu  mengawini  perempuan- perempuan  mukminah  kemudian kamu  talak  sebelum  kamu  sentuh (setubuhi)  mereka,  maka  tidak  ada masa iddah bagi mereka”.
b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun
1974
Dalam  Undang-undang  No.  1
Tahun 1074 juga mengatur tentang masa iddah  sebagaimana  tercantum  dalam ketentuan  Hukum  Islam,  yang  dimaksud dengan pengertian iddah menurut Undang-undang ini adalah waktu tunggu, maksudnya  seorang  isteri  bila  cerai dengan  suaminya  baik  karena  kematian ataupun  karena  perceraian  haruslah menunggu  waktu  tertentu  agar  ia  dapat melangsungkan  perwakiann  baru.  Waktu tunggu  menurut Undang-undang  ini  juga bervariasi sebagaimana menurut ketentuan  yang  ditentukan  dalam  pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal  39  PP  No.  9  Tahun  1979,  antara lain :
- Baik  isteri  yang  perkawinan  putus karena  kematian,  wkatu  tunggu ditetapkan selama 140 hari.
- Bagi  isteri  yang  perkawinan  putus karena  perceraian,  maka  waktu  tiga kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi  yang tidak kedatangan haid ditetapkan 90 hari.
- Bagi  isteri  yang  perkawinannya putus  dan  dalam  keadaan  hamil, waktu tunggunya sampai melahirkan
- Bagi yang belum bersetubuh diantara suami istri, tidak ada waktu tunggu
- Bagi  yang  putusnya  perkawinan karena  perceraian  waktu  tunggu
dihitung  sejak  jatuhnya  putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  hukum  tetap  yang  tetap sedangkan bagi yang  putusnya karena  kematian  waktu  tunggu dihitung sejak kematian Setelah  kita mengetahui  dan memahami  maksud  adanya  iddah  seperti ada  yang  telah  ditentukan  baik  itu menurut  Hukum  Islam  maupun  menurut
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974, dapatlah  kita  ketahui  betapa  banyaknya hikmah yang terkandung didalamnya dan boleh  dikatakan  bahwa  waktu  iddah adalah  merupakan  masa  penenang  yaitu untuk  dapat  berfikir  secara  panjang  dan jernih terhadap apa yang telah diperbuatnya  bagi  suami  isteri,  sehingga mereka  dapat  merasakan  betapa  sulitnya berpisah  setelah  terjadi  perselisihan. Disamping itu kalau masih ada cinta dan kasih  saying  selama  iddah  ini  keduanya dapat  melakukan  rujuk  dan  tentunya dengan  bersatunya  kembali  mereka  ini akan  dapat  memperbaiki  kehidupan rumah tangga  mereka dan akhirnya akan tercipta  lagi  tujuan  perkawinan  yaitu membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia dan  kekal  sesuai  apa  yang  telah digariskan  baik  itu  menurut  Hukum Islam  maupun  menurut  Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
Lain daripada itu hikmah
beribadah  yaitu  untuk  mengetahui  rahim istri bersih ataukah dalam keadaan hamil sehingga  kalau  diketahui  keadaan  yang demikian itu tidak akan lagi dengan laki- laki  lain,  sehingga  jika  ia  melahirkan maka  anak  tersebut  adalah  sah  anaknya, tidak  tercampur  dengan  bekas  suaminya terdahulu.
Rujuk 1.  Pengertian Rujuk a.  Menurut Hukum Islam Hukum Islam masih memungkinkan  seorang  suami  isteri yang  telah  bertalak  untuk  bersatu lagi,  hal  ini  sebagai  konsekwensi adanya talak, sedang talak itu sendiri adalah  perbuatan  halal  yang  paling dibenci  oleh  Allah.  Untuk  menebus perbuatan halal tapi dibenci itu maka jalan yang ditempuh adalah
memperbaiki  kembali  kehidupan rumah  tangga  yang  telah  retak dengan  rujuk.  Tetapi  tidak  semua cerai  talak  dapat  rujuk,  hanya  pada talak satu dan dua yang tidak disertai iwadl dari pihak isteri yang membolehkan  mereka  untuk  rujuk. Sedang  talak  satu  dan  dua  yang disertai pembayaran iwadl dari pihak isteri,  bila  keduanya  berkehendak rujuk sudah tidak dapat lagi dan cara yang dapat ditempuh adalah melakukan akad nikah baru.
Rujuk  itu  sendiri  berarti “kembali”,  maksudnya  yaitu  bahwa suami  isteri  yang  telah  melakukan perceraian  dengan  jalan  talak  raj’I, kemudian  bersatu  lagi  selama  masa iddah  belum  habis  tanpa  pernikahan baru.
Apabila seorang suami akan  merujuk  isterinya,  agar  supaya rujuk  tiu  sah  maka  harus  dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :
a. Persetujuan kedua belah pihak
b. Harus  dilakukan  dalam  masa iddah
c. Harus  disaksikan  oleh    kedua orang saksi
d. Tidak  disertai  iwadl  dari  pihak isteri
Dari  syarat-syarat  tersebut
di  atas  yang  terpenting  adalah persetujuan  dari  kedua  belah  pihak, sebab  bila  maksud  rujuk  hanya  dari sebelah  pihak,  akan  sulit  untuk dilaksanakan  karena  seperti  halnya perkawinan  maka  salah  satu  syarat adalah adanya persetujuan merupakan unsur terpenting. Ketentuan  adanya  rujuk
ini,  menurut  Hukum  Islam,  diatur dalam  Al-Qur’an  surat  Al-Baqarah ayat  228  yang  menegaskan  bahwa  : “bekas  suami  berhak  merujuk kembali bekas isterinya yang ditalak raj’I  sepanjang  merujuk  itu  dengan maksud kebaikan dan perbaikan”.
Dari  ketentuan  diatas  jelas bahwa suami merujuk bekas isterinya
bermacam-macam tergantung  pada  motif  dan  tujuan suaminya  melakukan  rujuk.  Tapi pada azasnya hukum rujuk itu adalah
mubah  (boleh)  jadi  bukan  wajib, sebab bila wajib tentunya merupakan suatu  keharusan  sedangkan  salah satu sahnya rujuk adalah persetujuan,  dengan  demikian  bila salah  satu  tidak  mau  tentunya  rujuk tidak dapat dilaksanakan, bila dipaksakan  akan  melanggar  hak asasi manusia. b.  Menurut  Undang-undang  No.  1
Tahun 1874
baik didalam Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu  PP  No.  9  tahun  1975,  tidak diatur  secara  tegas  masalah  rujuk seperti  hlnya  dalam  Hukum  Islam.
Kita  baru  dapat  mengetahui  dalam PMA  Nomor  3  Tahun  1975  pada pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan :
Suami yang hendak merujuk isterinya  datang bersama  sama isterinya  ke  Pengawai  Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi  tempat  tinggal  isteri dengan  membawa  Kutipan  Buku Pendaftaran Talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Dengan  adanya  ketentuan
tersebut  berarti  Undang-undang  No. 1  Tahun  1974  mengakui  adanya rujuk  juga  terbukti  dengan  adanya lembaga-lembaga  rujuk  dihampir tiap  desa.  Namun  untuk  peraturan yang  lebih  terperinci  lagi  digunakan ketentuan  dalam  Hukum  Islam sepanjang  tidak  bertentangan  dan belum  diatur  dalam  Undang-undang tersebut.
2. Alasan  dan  Tujuan  Dilaksanakannya Rujuk Salah satu penyebab terjadinya  perceraian  adalah  dengan dijatuhkannya  talak  oleh  pihak  suami kepada  isterinya.  Meskipun  demikian bukan  berarti  dengan  adanya  talak menutup kemungkinan suami isteri untuk bersatu  lagi,  karena  suami  masih  diberi hak  untuk  merujuk  bekas  isterinya  asal dengan  syarat  talak  yang  dijatuhkan  itu adalah raj’I yaitu talak satu dan dua yang tidak  disertai  pembayaran  iwadl  dari pihak isteri.
Hal  tersebut  dimungkinkan karena  setelah  menjalankan  masa  iddah, tiba-tiba  timbul  keinginan  untuk  bersatu lagi  karena  masih  saying  atau  cinta. Apalagi  bila  ingat  kenangan  manis selama  proses  perkawinan  dan  masa- masa  menjalani  kehidupan  bersama dalam rumah tangga sehingga mengugah hati  mereka  untuk  rujuk.  Disamping  itu bila  mereka  sudah  mempunyai  anak sebagai  buah  cinta  kasih  mereka,  maka dengan adanya anak tersebut pihak orang tua merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya itu.
Alasan  lain  sehingga  mereka rujuk lagi yaitu untuk menebus kesalahan mereka  yang  terpaksa  melakukan  talak sedang talak adalah perbuatan halal yang paling  dibenci  Allah,  itulah  sebabnya Allah  mmeberi  jalan  rujuk  agar  mereka dapat  memperbaiki  kesalahan  yang  telah diperbuatnya itu.
Seperti telah diuraikan di atas mengenai pengertian rujuk, maka dapatlah  kita  ketahui  bahwa  tujuan  dari mereka  yang  melakukan  rujuk  itu  antara lain  adalah  untuk  memperbaiki  kembali kehidupan  rumah  tangga  mereka  yang sempat  goyah  akibat  perselisihan  atau pertengkaran  sehingga  mengakibatkan suami menjatuhkan talak kepada isterinya.  Disamping  itu  tujuan  yang paling  pokok  adalah  untuk  membentuk rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal seperti tujuan semula waktu melangsungkan perkawinan baik menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.

## C. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yang dilakukan  adalah  yuridis  normatif  (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari sisi  normatifnya. 3 Oleh  karena  itu
3 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang 2006, hal..57
penelitian  hukum  ini  difokuskan  untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah- kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif,  yakni  norma  hukum  yang  terkait dengan ruju’
2. Pendekatan Masalah
Oleh karena tipe penelitian yang digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis normatif, maka pendekatan
yang digunakanadalah  pendekatan  perundang- undangan (statute approach). Pendekatan tersebut  melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  pokok  permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus digunakan  untuk  melihat  kasus-kasus dalam pelaksanaan ruju’.
3. Bahan Hukum Bahan hukum yang dipergunakan  dalam  penelitihan  ini  adalah sebagai berikut: 1. Bahan  hukum  primer,  yakni  bahan hukum  yang terdiri dari  aturan hukum yang meliputi Undang-Undang,
Peraturan  Pemerintah  dan  aturan  lain dibawah  undang-undang  yaitu  pasal  2
PP  No.  9  tahun  1975  dan  peraturan meteri Agama No. 3 Tahun 1975.
2. Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan hukum  yang diperoleh dari  buku teks, jurnal-jurnal,  pendapat  para  sarjana, kasus-kasus hukum serta seminar yang dilakukan  oleh  oleh  para  pakar  terkait dengan pembahasan.

## 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.
Baik  bahan  hukum  primer  maupun bahan hukum  sekunder  dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan    dan  diklasifikasikan  menurut sumber dan hirarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.
5. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi
kepustakaan,  aturan  perundang-undangan, penulis uraian dan dihubungkan sedemikian  rupa,  sehingga  disajikan  dalam penulisan  yang  lebih  sistematis  guna menjawab  permasalahan  yang  dirumuskan. Cara  pengolahan  bahan  hukum  dilakukan secara  deduktif  yakni  menarik  kesimpulan
dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat umum  terhadap  permasalahan  kongkret yang  dihadapi.  Selanjutnya  bahan  hukum dianalisa  untuk  melihat  kesesuaiannya dengan  peraturan  meteri  Agama  No.  3 Tahun 1975 pasal 32 ayat 1.

## D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Cara Pelaksanaan Rujuk
Mengenai  pelaksanaan  rujuk  ini ada berbagai pendapat yang saling bertentangan  satu  sama  lain.  Seperti  kita ketahui di Indonesia ini kita mengenai adanya empat  mazhab  yang  diakui  yaitu  mazhab maliki, Syafi’I, Hanafi, dan Hambali.
Menurut ke empat mazhab tersebut, cara pelaksanaan rujuk ada dua cara yaitu  dengan  cara  suami  mengucapkan  ikrar rujuk dihadapan bekas  isterinya dan ada  juga pendapat  rujuk  itu  cukup  hanya  dilakukan dengan perbuatan saja.
Menurut  mazhab  Syafi’i,  cara melakukan  rujuk  pada  talak  raj’I  adalah dengan cara langsung diucapkan dengan kata- kata  atau  diikrarkan  dihadapan  isteri  yang mau  dirujuk,  misalnya  suaminya  berkata  : “Engkau  aku  rujuk”  dan  dihadiri  oleh  dua orang saksi. Oleh karena itu rujuk yang hanya dengan  perbuatan  tidak  sah  dan  hukumnya haram.
Sedang  menurut  mazhab  Hanafi,
Maliki  dan  Hambali  pelaksanaan  rujuk  pada talak  raj’i  cukup  dilakukan  hanya  diucapkan kata-kata,  namun  hanya  cukup  dengan  cara menggauli  bekas  isterinya  dan  itu  berarti rujuk.
Dengan  adanya  dua  ketentuan  di atas  maka  kita  akan  mengalami  sedikit keraguan-raguan  pendapat  mana  yang  akan dipakai.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  kita berpatokan  pada  pendapat  sebagaian  besar ulama  atau  pendapat  yang  paling  banyak diakui  di  Indonesia  mazhab  yang  paling banyak  dipakai  adalah  mazhab  Syafi’i.  Oleh karena  itu  ketentuan  dari  Imam  Syafi’I  yang harus kita pakai sebagai pedoman yaitu rujuk itu  harus  dengan  kata-kata  yang  diucapkan secara  lisan  dihadapan  isteri  yang  mau dirujuk dan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pada  talak  selain  talak  raj’i  ada juga talak ba’in baik tiu ba’in sughro maupun ba’in  kubro.  Pada  talak  ba’in  sughro  yaitu
talak  yang  dijatuhkan  pada  seorang  isteri yang  belum  dicampuri,  talak  satu  dan  talak dua  yang  disertai  iwadl  dari  pihak  isteri, maka  pada  talak  ini  suami  tidak  dapat  lagi melakukan  rujuk  pada  bekas  isterinya  bila ingin bersatu. Tapi jalan yang dapat ditempuh yaitu melakukan nikah baru dan dengan jalan cara  seperti  pada  waktu  melangsungkan perkawinan  yang  pertama  yaitu  dengan  akad nikah baru, dan harus dipenuhi pula beberapa syarat untuk sahnya perkawinan.
Sedangkan pada talak ba’in kubro, suami  tidak  dapat  rujuk  pada  bekas  isterinya maupun  dengan  akad  nikah  baru  tapi  harus dipenuhi  dulu  syarat  yaitu  bekas  isteri tersebut  harus  terlebih  dahulu  kawin  lagi dengan  laki-laki  lain  yang  disebut  dengan muhalil dan telah melakukan hubungan suami isteri  serta  telah  cerai  dan  habis  masa iddahnya,  baru  ia  boleh  kawin  lagi  dengan suaminya terlebih dahulu.
Di Indonesia untuk dapat mengetahui  cara  pelaksaan  rujuk,  kita  dapat melihat  pada  ketentuan  Undang-undang  No. 22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah Talak  dan  rujuk  jo  PMA  Nomor  3  tahun 1975,  karena  sejauh  ini  ketentuan  peraturan tersebut  diatas  masih  diakui  keberadaannya sepanjang  ketentuan  mengenai  nikah,  talak dan  rujuk  yang  belum  diatur  oleh  Undang- undang Perkawinan.
Faktor pendukung dan penghambat dilaksanakan rujuk
Rujuk  adalah  hak  yang  diberikan oleh  seorang  laki  –  laki  atau  suami  untuk kembali  bersatu  lagi  kepada  bekas  isterinya yang  telah  ditalak.  Namun  meskipun  hak tersebut  telah  diberikan  ,  dalam  prakteknya tidaklah  semudah  itu  dapat  ditempuh  oleh suami.  Ada  beberapa  faktor  pendukung  dan penghambat dalam pelaksanaanya.  Sehingga dari  keempat  yang  penulis  pilih  sebagai sample,  ada  tiga  kecamatan  yang  hampir tidak pernah terjadi pristiwa rujuk.
Adapun pendukung dilaksanakannya rujuk  oleh  suami  istri  yang  talak  adalah sebagai berikut :
1. Timbulnya rasa penyesalan atas perbuatan  yang  telah  dilakukan  yaitu talak  dan  untuk  menebus  kesalahan  itu mereka  mencoba  memperbaiki  lagi dengan cara rujuk.
2. Masih  ada  rsa  cinta  atu  kasih  saying dihati mereka sehingga meraka rujuk.
3. Mereka  in  berfikir  bahwa  belum  tentu setelah  talak  kemudian  kawin  dengan pasangan  baru,  akan  menjamin  akan mempunyai  suami  atau  istri  yang  lebih baik.  Untuk  itu  lebih  baik  melakukan rujuk  karena  sudah  tahu  sifat  masing- masing.
4. Teringat  hal-hal  yang  sulit  dilupakan selama  proses  perkawinan  dan  biasanya setelah  talak  lalu  rujuk  akan  lebih menambah  kemesraan,  karena  masing- masing  pihak  akan  lebih  menjaga keharmonisan rumah tangganya dan akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai suami isteri.
5. Bagi yang sudah  dikaruniai  anak biasanya akan merasa bertanggung jawab akan  mas  depan  itu.  Dan  anak  lebih terpelihara bila diasuh oleh orang tuanya, oleh  karena  itu  demi  kepentingan tersebut mereka akan memilih rujuk. 1
Dengan  adanya  fakta-fakta  dapat kita  ketahui  bahwa  factor  yang  mendorong mereka  itu  rujuk  sebagian  besar  adalah karena  maish  adanya  rasa  cinta  diantara keduanya  maupun  pada  anak  yang  telah  ada sebagai hasil buah perkawinan.
Sedangkan
factor-faktor penghambat  dari  pelaksanaan  rujuk  sehingga mereka  tidak  memilih  rujuk,  adalah  karena factor sebagai berikut : 2
1. Karena  timbulnya  rasa  hati  sesudah terjadi  perselisihan  atau  pertengkaran yang  sangat  membekas  di  hati  mereka yang sulit unutk dilupakan dan disembuhkan  akibatnya  timbul  trauma bila  akan  bersatu  lagi  dan  bila  hal tersebut  dipaksa  akan  menimbulkan tekanan  batin,  akibatnya  tidak  akan tercapai  rumah  tangga  yang  harmonis, bahagia dan kekal.
2. Kuatnya  pengaruh  dari  pihak  orang  tua maupun  pihak  ketiga  lainnya  yang menghalangi  maksud  mereka  utnuk melaksanakan rujuk.
3. Karena  ada  masalah  yang  dipandang sangat  prinsip  bagi  kedua  belah  pihak, misalnya  karena  sudah  lama  tidak dikaruniai anak.
Dari  adanya  hambatan-hambatan tersebut,  memang  sulit  untuk  memberi pengaruh pada  mereka  mengenai arti penting
adanya rujuk, sebab kalau sudah menyangkut masalah  hati  nurani  biasanya  sulit  untuk  ikut campur,  apalagi  bila  sudah  ada  kesempatan dari  mereka  berdua  untuk  tidak  rujuk,  maka pihak  KUA  tidak  dapat  memaksa  supaya mereka memilih rujuk.
Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa  pelaksanaan  talak  dan  rujuk  itu  harus melalui  prosedur  yang  resmi  yang  telah ditentukan dalam hukum positif. Yaitu dalam undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 beserta  peraturan  pelaksanaannya.  Karena Negara  kita  adalah  Negara  hukum,  maka segala  sesuatu  perbuatan  baik  yang  bersifat publik  maupun  privat  harus  berlandasan hukum,  demi  untuk  menjamin  kepastian  dari hukum  itu  sendiri  yang  dibuat  untuk mengatur  kehidupan  ummat  manusia.  Oleh karena  itu  tidak  boleh  dilakukan  secara sembunyi-sembunyi  tetapi  harus  terang  dan jelas.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah penulis  lakukan  di  keempat  kecamatan tersebut,  menunjukkan  betapa  sedikitnya mereka  yang  memilih  jalan  rujuk  ini  terjadi karena  ada  beberapa  hambatan,  baik  yang datangnya  dari  pihak  suami  istri  itu  sendiri maupun  dari  pihak  terkait.  Lain  dari  itu  juga karena  sulitnya  mengumpulkan  data  yang penulis  perlukan  karena  administrasi  yang kurang rapi sehingga  mau tidak  mau dituntut kesabaran dan ketelitian untuk
mengumpulkan  dan  mengklasifikasikan  satu persatu  dari  data  yang  ada.  Meskipun demikian dari data yang penulis peroleh dapat penulis  menyimpulkan  bahwa  perhatian masyarakat  pada  peraturan  yang  ada  cukup baik, buktinya mereka itu dalam memecahkan permasalahan  telah  menggunakan  jalur  dan prosedur  yang  resmi  serta  menggunakan lembaga-lembaga  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah  walaupun  penggunaanya  belum efektif.  Juga  pelaksanaan  dari  Undang- undang  perkawinan  itu  sendiri  sudah  dapat diterapkan  dengan  baik  mengingat  bahwa masyarakat dikotamadya Lamongan sebagaian besar adalah pemeluk agama islam yang  kuat  ,  namun  antara  hukum  islam  dan hukum Nasional yaitu Undang – undang no.1
tahun  1974  dapat  berjalan  seiring  dan  saling mengisi kekurangan satu sama lain. Kekuranganya adalah pencatatan administrasi yang  sedikit  kurang  rapi  sehingga  ada beberapa  kejadian  yang  tidak  dicatat  dalam
buku pencatatan, missal mengenai Nikah baru setelah  talak  karena  suami  tidak  melakukan rujuk  sementara  masa  idda  keburu  habis. Hampir  dikeempat  kecamatan  tersebut  tidak ada  keterangan  khusus  yang  menerangkan keadaan  seperti  itu,  walaupun  menurut mereka ada kasus nikah baru.
Hal  tersebut  inilah  yang  sedikit menghambat penulis dalam proses pengumpulan  data  ,  sehingga  penulis  tidak dapat  menjelaskan  secara  jelas  berapa  orang yang  melakukan  nikah  baru,  dan  apa sebabnya  sehingga  mereka  ini  memilih  ynag demikian padahal untuk rujuk prosesnya lebih muda.
Oleh  karena  itu  supaya  rujuk  lebih dikenal  oleh  masyarakat  teritama  bagi mereka-mereka  yang  telah  melakukan  talak  , maka lembaga rujuk perlu lebih diperkenalkan pada masyarakat. Disini peranan  pengadilan  Agama  dan  Kantor Urusan Agama besar sekali, teritama pengarahan  dari  pengadilan  setelah  suami menjatuhkan  talak  pada  istrinya,  bahwa mereka  ini  masih  dapatbersatu  lagi  bila memang  keduanya  menghendaki  dan  selama istri  masih  dalam  masa  iddah  yaitu  dengan cara rujuk.
Dan  yang  kalah  pentingnya  yaitu agar  supaya  mulai  ditertibkan  administrasi, apalagi  setelah  di  Undangkanya  Undang- undang  Peradilan  Agama  Islam  untuk  itu administrasi  supaya  lebih  tertibkan  sebab tentulah  tugas  peradilan  Agama  akan  lebih berat  lagi  juga  pada  kantor  Urusan  Agama agar  setiap  kejadian  dapat  di  pantau  secara seksama.

## E. Penutup
Kesimpulan
a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia dan  kekal  ,  disamping  itu  juga  untuk melanjutkan keturunan , demikian menurut  Undang-undang  Perkawinan No.  1  Tahun  1974  maupun  menurut ketentuan dari hukum Islam.
Rujuk  dari  salah  satu  pihak  tidak  dapat diterima,  baik  menurut  teori  da  dalam prakteknya, jika dikaitkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, pelaksanaan  rujuk harus  diucapkan dihadapan pegawai Pecatat Nikah
setempat  dan  dicatat  dalam buku endaftaran rujuk dan selanjutnya Pegawai  Pecatat  Nikah  melaporkan  ke pengadilan  Agama  untuk  mendapatkan kembali  buku  akta  nikah  yang  sedang ditahan  sedang  menurut  islam,  rujuk harus  diucapakan  langsung  dihadapan isterinya disertai saksi demikian menurut mazhab Syafi’i.
b. Adapun  alasan  yang  memilih  rujuk adalah  untuk  menembus  kesalahan  yang telah  diperbuat  dan  juga  karena  masih ada  rasa  cinta  dan  demi  kepentingan anak-anak yang telah ada dari buah kasih mereka  setelah  rujuk  mereka  akan berusaha  mewujudkan  kembali  rumah tangga  yang  harmonis,  bahagia  dan kekal.
A. Saran – saran. Setelah kita mengetahui bagaimana  sempurnya  sebuah  teori  dan kenyataannya  dalam  praktek  yang  masih  ada hambatan,  maka  pada  kesempakatan  ini penulis  Akan  memberikan  berapa  saran  – saran  yang  penulis  harapkan  dapat  memberi masukan  bagi  pelaksanaan  undang-undang No.  1  Tahun  1974  beserta  peraturan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :
1. supaya  makin  ditingkatkan  penyuluhan mengenai perkawinan terutama di daerah pedesaan  yang  masyarakatnya  masih sedikit mengerti tujuan adanya perkawinan. 2. peranan  lembaga  BP      4  lebih ditingkatkan  agar  supaya  dapat  lebih  di kenal oleh masyarakat hingga masyarakat dapat memanfaatkan lembaga tersebut untuk membantu memecahkan  kasus  yang  mereka  hadapi bilamana  mereka  sudah  tidak  mampu untuk menyelesaikannya sendiri. 3. Sistem administrasi supaya lebih
ditingkatkan  kerapiannya  karena  sangat memegang  peranan  penting  setiap  ada
kejadian biar tidak luput dari pengamatan dan dapat dipantau lebih seksama.

## DAFTAR PUSTAKA
Johnny Ibrahim, Teori&MetodePenelitianHukumNormat if, Banyumedia DjamilLatif, Aneka HukumPerceraian Di Indonesia, Bhalia Indonesia, 1981, h. 10
Departemen Agama Republik Indonesia
ProyekPengadaanKitabSuci Al-Qur’an
K. Wantjik, HukumPerkawinan Islam, Ghalia
Indonesia, 1976 Publishing, Malang 2006
Mahmud Yunus, HukumPerkawinanDalam Islam,
Pi. HikaryaAgung ,  Jakarta,
CetakanKelima, 1975
Soemiyati, HukumPerkawinan Islam danUndang- UndangPerkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982,
SayyidSabiq, FiqhSunnah, Al-Ma’arif Bandung, Cetakanke 8
Soemiyati, Ny, SH, HukumPerkawinan Islam Dan
Undang-UndangPerkawinan, Liberty,
Yogyakarta, 1982. Zahri  Hamid,  Pokok-pokokHukumPerkawinan Islam danUndang- UndangPerkawinanIndonesai,
BinaCipta, 1976

## PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
UndangUndangnomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan PP No. 9 tahun 1975 Peraturanmeteri Agama No. 3 Tahun 1975