## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 3(2), September 2019, pp.113-122
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122, website: ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com DOI 10.33087/ekonomis.v3i2.70 ISSN 2597-8829 (Online)

## Era Baru: Persepsi Mendasar Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

## Gandy Wahyu Maulana Zulma, Lutfi, Muhammad Gowon
Universitas Jambi, Indonesia Correspondence email: maulanagandi25@gmail.com
Abstract . The aim of this study to  investigate empirical evidence about  the fundamental perceptions of taxpayers  related to  tax administration and tax policy on tax compliance. This research is a quantitative study using  a questionnaire in  5 Likert  scales. The  sample  of  observations  in  this  study  amounted  to  110  respondents  with  different  backgrounds.  The  results  of  this  study indicate that there is a proven positive effect between the fundamental perceptions of taxpayers from administrative factors  and tax  policies  on  tax  compliance.  The  higher  the  taxpayer's  perception  of  the  tax  administration  and  government  tax  policy,  the higher the taxpayer's motivation to comply with it.

## Keywords : Tax Administration; Tax Compliance; Tax Policy; and Perceptions of Taxpayers

## PENDAHULUAN
Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dapat terlihat dari stagnannya penerimaan pajak yang berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang terus meningkat. Penerimaan pajak hingga 2018 baru mencapai  Rp  1.016,52  triliun  dari  target  seharusnya  mencapai  Rp  1.424  triliun  dengan  persentase pencapaian 71,39% dari target APBN 2018. Selain itu, apabila mengacu pada target pajak tahun 2019 yang lebih tinggi  yaitu  sebesar  Rp  1.577,6  triliun  dengan  tax  ratio  12,11% membuat  posisi  pemerintah  semakin sulit untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia (Inside Tax, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah  masih  mengalami  masalah  mengenai  rendahnya  tingkat  kepatuhan  pajak  di  Indonesia.  Banyak literatur sebelunya yang berusaha untuk menjelaskan mengenai fenomena kepatuhan pajak di setiap negara yang  dijelaskan  baik  secara  aspek  ekonomi  maupun  non  ekonomi,  namun  secara  umum  hasilnya  dapat dikatakan  hanya  bersifat  dugaan  dan  prediksi  semata.  Beberapa  penelitian  dengan  paradigma  neo  klasik membahas mengenai sebuah pertanyaan  besar  yang perlu dijawab untuk mempelajari perilaku wajib pajak tentang “perlukah orang membayar pajak disaat mereka mempunyai kesempatan untuk menghindarinya?”, sampai  sekarang  pertanyaan  ini  masih  sulit  dijelaskan    dan  memunculkan  banyak  alternatif  penjelasan sehingga  semakin  menarik  untuk  terus  dieksplorasi  mengenai  dasar  perilaku  wajib  pajak  untuk  mematuhi kewajiban perpajakannya (Ritsatos, 2014).
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  di  Negara  berkembang  seperti  Afrika,  Ghana  dan  Uganda menunjukkan hasil bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik, maupun moral masyarakat untuk  menghindari  pajak.  Selain  itu,  faktor  administrasi  pajak  di  Negara  berkembang  yang  dinilai  kurang baik  dapat  merubah  persepsi  masyarakat  untuk  tidak  membayar  pajak  (James  dan  Alley,  2004).  Menarik untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut seperti yang dialami oleh 3 negara berkembang di atas jika diterapkan  di  Indonesia  yang  notabanenya  juga  merupakan  negara  berkembang.  Penelitian  ini  berusaha menggambarkan  bagaimana  persepsi  mendasar  wajib  pajak  di  Indonesia  yang  dilihat  berdasarkan pandangannya  mengenai  administrasi  pajak  serta  kebijakan  perpajakan  yang  berlaku  dapat  mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam tujuan mewujudkan keadilan social, kebijakan perpajakan dapat dijadikan solusi alternatif, mekanisme distribusi anggaran jadi andalan di beberapa negara berkembang, baik melalui subsidi, bantuan tunai, anggaran pendidikan dan lain-lain, namun dalam jangka panjang cenderung dampak distributif yang dihasilkan relatif menurun (Coady, de Mooij, dan Shang; 2015).
Dalam  kaitannya  dengan  penerapan  kebijakan  di  dunia  perpajakan  yang  telah  ditempuh  oleh pemerintah  seperti  pemberian  insentif  terhadap  tarif  pajak,  fasilitas  bagi  kegiatan  pendidikan  dan keagamaan, hingga pengecualian objek PPN atas barang kebutuhan primer seharusnya dapat secara optimal meningkatkan kepatuhan pajak karena manfaat yang telah dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, mengenai administrasi  perpajakan  sudah  menjadi  agenda  klasik  yang  selalu  muncul  dalam  regulasi  perpajakan. Meskipun,  dalam  kenyataannya  banyak  negara-negara  lain  yang  mengalami  kegagalan  dalam  menerapkan
(Gandy Wahyu Maulana Zulma, et al)
reformasi  perpajakan  karena  melaksanakan  perbaikan  administrasi  pajak  tetapi  tidak  ditunjang  dengan perbaikan tatakelola dan kualitas sumberdaya manusia nya (Bird, R.M., 2015).  Berdasarkan topik menarik dan  permasalahan  kepatuhan  pajak  yang  terjadi  di  Indonesia,  penelitian  ini  bermaksud  mengisi  gap penelitian dengan cara berkontribusi pada eksplorasi jawaban atas pertanyaan mengenai persepsi mendasar wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dengan menetapkan hubungan antara alasan Wajib pajak  untuk  tidak  membayar  pajak  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang  perlu  diperhatikan  agar  dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.

## Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis
Dasar  teori  kepatuhan  pajak  berakar  pada  James  and  Alley's  (2004)  yang  melakukan  presentasi tipologi pendekatan kepatuhan pajak berdasarkan pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku. Pendekatan ekonomi  melihat  persepsi  wajib  pajak  ditentukan  oleh  rasionalitas  yang  ditunjukkan  oleh  trade-off  antara menimbang  manfaat  yang  diharapkan  dari  menghindari  pajak  dengan  risiko  deteksi  dan  sanksi  hukuman apabila  melanggar  peraturan  pajak.  Dalam  pendekatan  ini,  wajib  pajak  diasumsikan  akan  memaksimalkan keuntungan  dan  kekayaan  pribadi  sehingga  wajib  pajak  dianggap  cenderung  mempertimbangkan keuntungan  dari  penghindaran  pajak  dibandingkan  risiko  sanksi  yang  akan  diterima  jika  terdeteksi melakukan pelanggaran.
Berbeda  dengan  teori  di  atas,  Sanya  dan  Mulondo  (2015)  menunjukkan  bahwa  dalam  kenyataannya tidak semua wajib pajak menghindari pajak, masih banyak individu maupun badan yang memiliki kesadaran yang baik sehingga kepatuhan pajaknya juga baik, sehingga pendekatan ekonomi rasional tidak selalu dapat dijadikan  acuan  dalam  menggambarkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  kedua  teori  di  atas, penelitian  ini  berusaha  untuk  menghubungkan  teori-teori  tersebut  dengan  mengeksplorasi  persepsi  wajib pajak  orang  pribadi  yang  dianggap  rasional  dan  memiliki  ego  untuk  memaksimalkan  keuntungan,  namun wajib pajak juga mempunyai sikap, kepercayaan, norma, dan peran yang berbeda dengan otoritas pajak yang perlu dipahami agar dapat mewujudkan system perpajakan yang lebih baik.

## Administrasi Pajak dan Kepatuhan Pajak
Pada  literatur  sebelumnya  dan  teori  kepatuhan  pajak  menunjukkan  bahwa  tingkat  kepatuhan  pajak biasanya  sangat  berhubungan  dengan  bagaimana  bentuk  administrasi  pajak  di  suatu  negara  (Bagchi et.al, 1995).  Dalam  mewujudkan  administrasi  pajak  yang  efektif  tentunya  perlu  untuk  membangun  lingkungan dimana  masyarakat  didorong  untuk  mematuhi  undang-undang  perpajakan  secara  sukarela  yang  sejalan dengan  teori  kepatuhan  di  atas  yang  menunjukkan  bahwa  terdapat  wajib  pajak  yang  memiliki  kesadaran yang  baik  atau  secara  sukarela  taat  membayar  pajak.  Lingkungan  ini  dapat  terwujud  apabila  masyarakat mempunyai alasan yang kuat untuk tetap patuh terhadap aturan pajak seperti yang telah diidentifikasi oleh Frey  dan  Torgler  (2007)  misalnya  seperti  faktor  suara  wajib  pajak,  akuntabilitas  pajak  dan  efektivitas pemerintah.
Dalam meningkatkan kesadaran pajak, pemerintah Indonesia melakukan berbagai perbaikan terhadap sistem  pelayanan  perpajakan  seperti  memperluas  cakupan  tempat  pemberian  pelayanan  pajak,  perluasan cakupan e-filling dan  memberikan  kemudahan  restitusi  pajak.  Dibidang  pengawasan,  pemerintah  berusaha mengimplementasikan  akses  informasi  keuangan  secara online ,  dan  membenahi  basis  data  perpajakan  di Indonesia  serta  menerapkan  pengawasan  wajib  pajak  berbasis  risiko/ compliance  risk  management (Inside Tax, 2019). Perbaikan administrasi perpajakan merupakan agenda pemerintah dalam reformasi pajak untuk menunjang kesadaran wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  literatur  sebelumnya  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menguji  secara  empiris  apakah  persepsi mendasar  wajib  pajak  dalam  hal  administrasi  perpajakan  yang  digambarkan  melalui  transparansi  sistem perpajakan,  akuntabilitas  dan  kepercayaan  wajib  pajak  terhadap  pemerintah,  serta  efektivitas  pemerintah dalam  mengelola  penerimaan  pajak  dengan  baik  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Seperti  yang ditemukan  dalam  penelitian  sebelumnya  seperti  Antonides  dan  Robben  (1995)  dan  Webley  (2004). Berdasarkan  literature  sebelumnya,  maka  penelitian  ini  menduga  bahwa  persepsi  wajib  pajak  terhadap administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
H1:  Administrasi  Perpajakan  ( tax  administration )  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  pajak ( compliance tax )

## Kebijakan Pajak dan Kepatuhan Pajak
Simons  dan  Cheng  (1996)  mengidentifikasi  berbagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan pajak  seperti  persepsi  wajib  pajak  terkait  ketidakadilan  dalam  sistem  perpajakan,  tingkat  tarif  pajak  yang berlaku,  bagaimana  persepsi  wajib  pajak  mengenai  nilai  dan  kebijakan  distribusi  pengeluaran  pajak pemerintah,  serta  persepsi  terkait  penghindaran  pajak  dengan  memanfaatkan  kelemahan aturan  pajak  yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapapt merespon faktor-faktor tersebut sebagai dasar mereka untuk menentukan sikap dalam mematuhi aturan perpajakan. Apabila mereka menilai bahwa kebijakan perpajakan sudah berjalan dengan baik, maka wajib pajak akan semakin mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Dalam  tujuan  penegakan  hukum,  pemerintah  Indonesia  telah  berupaya  melaksanakan  penegakan hukum  ( law  enforcement )  secara  berkeadilan.  Selain  itu,  pemerintah  telah  berusaha  dalam  meningkatkan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tatakelola pemeriksaan hingga saat ini. Untuk kebijakan secara khusus mengenai  kepabeanan  dan  cukai,  pemerintah  berusaha  menurunkan  biaya  logistic,  menambah  perluasan fasilitas  kemudahan  impor  tujuan  ekspor  (KITE)  untuk  industri  kecil  dan  menengah,  serta  memberantas penyelendupan  dan  penertiban  barang  kena  cukai  illegal  (Inside  tax,  2019).  Kebijakan-kebijakan  tersebut diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan serta meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Berdasarkan  tinjauan literatur  dan  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  maka  penelitian  ini menduga  bahwa  persepsi  wajib  pajak  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  menangani  masalah  mengenai tingkat  tarif  pajak  yang  ditetapkan  serta   pendistribusian  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
H2: Kebijakan Pajak ( tax policy ) berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak ( compliance tax )

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini merupakan wajib pajak dalam negeri baik yang bekerja sebagai pegawai tetap  maupun  tidak  tetap,  pemilik  usaha,  pegawai  negeri  sipil  dan  lain-lain.  Sampel  dikumpulkan berdasarkan  kuesioner  yang  disebar  secara  langsung  melalui  asistensi  penelitian  serta  sebagian  kuesioner juga  disebarkan  melalui  elektronik.  Berdasarkan  300  kuesioner  fisik  yang  disebarkan  secara  langsung kepada responden, diterima kembali kuesioner yang layak sebanyak 95 responden dengan tingkat persentase pengembalian  31,6%.  Sedangkan  sisanya  sebanyak  15  responden  diperoleh  dari  kuesioner  elektronik, sehingga total keseluruhan sebanyak 110 sampel observasi  yang dapat dijadikan data dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kepedulian responden dalam mengisi kuesioner penelitian di Indonesia, khususnya untuk kuesioner yang dikirimkan melalui email.
Untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dalam penelitian ini digunakan aplikasi pengolahan data yaitu IBM SPSS Statistic 23 dengan model regresi berganda yang telah memenuhi serangkaian uji asumsi klasik seperti uji  validitas  dan  reliabilitas  baik  terhadap  butir  perntaan  kuesioner  untuk  variabel  independen  maupun dependen.  Kemudian,  uji  normalitas  data,  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas  dan  uji  autokorelasi yang mengacu pada Imam Ghozali (2011). Adapun model persamaan regresi berganda, sebagai berikut:
Tax_Compliance= β_0+β_1 Tax_Administration+β_2 Tax_Policy+ϵ_it

## Operasionalisasi Variabel
Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel kepatuhan pajak (Tax_Compliance) yang diukur  berdasarkan aspek  pendistribusian  pajak  (3  butir  pernyataan)  dan aspek  persepsi  ketidaksetaraan  (5 butir pernyataan) yang diukur dengan menggunakan 5 skala likert dimulai dari jawaban sangat tidak setuju (STS) hingga Sangat Setuju (SS). Selain itu, penelitian ini mempunyai 2 variabel independen yaitu variabel Tax_Administration  dan    Tax_Policy.  Adapun  variabel  Tax_Administration  diukur  berdasarkan  aspek transparansi  sistem  perpajakan  (4  butir  pernyataan),  akuntabilitas  dan  pendapat  wajib  pajak  (4  butir pernyataan),  serta  efektivitas  pemerintahan  (3  butir  pernyataan).  Sedangkan  variabel  Tax_Policy  diukur berdasarkan persepsi terkait tarif pajak (3 butir pernyataan), dan persepsi terkait penghindaran pajak (3 butir
pernyataan). Keseluruhan pernyataan dalam kuesioner disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan teori dan  literatur  serta  fenomena  yang  terjadi  mengenai  persepsi  mendasar  wajib  pajak  terhadap  tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat  karakteristik  dari  responden  dalam  penelitian  ini  yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, umur, pekerjaan, kepemilikan NPWP, pengalaman melapor SPT serta  aplikasi  pajak  yang  digunakan.  Dapat  dilihat  bahwa  responden  di  dominasi  oleh  laki-laki  yaitu sebanyak 70% dan sisanya perempuan yang secara umum berada diusia lebih dari 30 tahun (60%)  dengan pekerjaan  sebagai  karyawan  tetap  sebanyak  60,9%,  pegawai  tidak  tetap  sebanyak  4,5%,  pemilik  usaha sebanyak  16,4%  dan  sisanya  tidak  memberikan  keterangan  mengenai  pekerjaannya.  Selain  itu,  dari keseluruhan  responden  yang  ditemui  ternyata  masih terdapat  sekitar  35,5%  belum  mempunyai  NPWP  dan 37,3% tidak melaporkan SPT. Sedangkan aplikasi pajak yang favorit untuk digunakan yaitu aplikasi e-filing (61,8%)  dan  e-spt  (19,1%).  Berdasarkan  karakteristik  dari  responden  yang  telah  dijabarkan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa karakteristiknya cukup bervariasi sehingga diharapkan dapat menunjang variabel dalam model penelitian ini.

## Tabel 1
Deskriptif Responden No Keterangan Frekuensi Persentase 1 Jenis Kelamin a. Laki-laki 77 70.0% b. Perempuan 33 30.0% Jumlah 110 100.0% 2 Umur a. <20 Tahun 6 5.5% b. 20 s.d 30 Tahun 38 34.5% c. >30 Tahun 66 60.0% Jumlah 110 100.0% 3 Pekerjaan a. Karyawan Tetap 67 60.9% b. Tidak Tetap 5 4.5% c. Pemilik Usaha 18 16.4% d. N/A 20 18.2% Jumlah 110 100.00% 4 Memiliki NPWP a. Ya 71 64.5% b. Tidak 39 35.5% Jumlah 110 100.00% 5 Lapor SPT a. Ya 69 62.7% b. Tidak 41 37.3% Jumlah 110 100.00% 6 Aplikasi Pajak a. e-filling 68 61,8% b. e-spt 21 19,1% c. e-faktur 8 7,3% d. e-billing 13 11,8% Sumber: data olahan

## Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Tabel  2  menunjukkan  ringkasan  dari  hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  dari  butir  soal  yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Wiratna Sujarweni (2014), suatu butir soal yang digunakan dalam kuesioner  dapat  dikatakan  valid  apabila  nilai
lebih  besar  dari  nilai .  Dalam  penelitian  ini, awalnya  terdapat  25  butir  pernyataan  yang  digunakan  dalam  kuesioner  penelitian.  Namun,  sebagian  butir pernyataan harus dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria validitas yang ditelah ditetapkan. Setelah butir
pernyataan  tersebut  dikeluarkan  kemudian  dilakukan  ulang  pengujian  validitas,  sehingga  menghasilkan sebanyak 21 butir pernyataan yang memenuhi kriteria validitas.
Dalam pengujian reliabilitas, penelitian ini menggunakan metode Guttman Split-Half Coeficient . Suatu instrument penelitian dapat dikatakan “reliable” apabila nilai korelasi Guttman Split-Half Coeficient lebih dari  0,80  (Jonathan  Sarwono,  2006).  Berdasarkan  tabel  2,  dapat  dilihat  bahwa  pada  variabel  independen yang  diukur  terdapat  nilai Guttman  Split-Half  Coeficient sebesar  0,85  yang  lebih  besar  dari  0,80  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  instrument  yang  digunakan  untuk  mengukur  kedua  variabel  independen  dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas yang baik. Selain itu, pada variabel dependen yang diamati terdapat  nilai Guttman  Split-Half  Coeficient sebesar  0,82  yang  lebih  besar  dari  0,80.  Berdasarkan  nilai  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  instrument  yang  digunakan  untuk  variabel  dependen  maupun  independen sudah memenuhi kriteria reliabilitas maupun validitas yang disyaratkan.

## Tabel 2
Uji Validitas dan Reliabilitas Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel No Butir Soal Kriteria Variabel Independen Tax_Administration ( x1.1 0.51 0.19 Valid x1.2 0.48 0.19 Valid x1.4 0.70 0.19 Valid x1.5 0.69 0.19 Valid x1.6 0.64 0.19 Valid x1.7 0.51 0.19 Valid x1.8 0.64 0.19 Valid x1.9 0.67 0.19 Valid x1.10 0.65 0.19 Valid x1.11 0.75 0.19 Valid Tax_Policy ( x2.1 0.77 0.19 Valid x2.2 0.74 0.19 Valid Guttman-Split Half Coeficient 0.85 0.80 Reliabel Variabel Dependen Tax Compliance (y) y1 0.48 0.19 Valid y3 0.53 0.19 Valid y4 0.45 0.19 Valid y5 0.46 0.19 Valid y6 0.52 0.19 Valid y7 0.63 0.19 Valid y8 0.66 0.19 Valid Guttman-Split Half Coeficient 0.82 0.80 Reliabel
Sumber: data olahan

## Pengujian Hipotesis

## Gambar 1.
Grafik Normal P-P Plot
Sebelum  melakukan  pengujian  hipotesis  dengan  regresi  berganda,  tentunya  model  harus  memenuhi asumsi  klasik  yang  disyaratkan  dalam  pengujian  statistik  seperti  uji  normalitas,  multikolinearitas, heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Menurut Imam Ghozali (2011), suatu model regresi dapat dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik (plot) yang menggambarkan kondisi data sebenarnya telah mengikuti garis  diagonal  dalam  grafik  Normal  P-P  Plot  of  Regression  Standardized  Residual.  Pada  gambar  1,  dapat dilihat bahwa titik-titik data sebenarnya berada disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal grafik. Sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam model regresi penelitian ini sudah berdistribusi normal.
Imam Ghozali (2011) menyatakan bahwa tidak akan terjadi gejala multikolinearitas yang sering terjadi pada  model  regresi  berganda,  apabila  nilai  Tolerance  lebih  besar  dari  0,10  dan  nilai  VIF  lebih  kecil  dari 0,10.  Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  baik  nilai  Tolerance  maupun  nilai  VIF  sudah  memenuhi kriteria yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa model terbebas dari gejala multikolinearitas. Selain itu, untuk  menguji  model  yang  digunakan  terbebas  dari  gejala  heteroskedastisitas  dapat  digunakan  gambar scatterplot. Imam Ghozali (2011) menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang  jelas  (bergelombang,  melebar,  dan  menyempit)  pada  gambar  scatterplot,  serta  titik-titik  menyebar dibawah  dan  diatas  angka  0  pada  sumbu  Y.  Berdasarkan  gambar  2,  dapat  dilihat  bahwa  titik-titik  dalam scatterplot  tidak  menunjukkan  pola  dan  berada  diatas  angka  0  pada  sumbu  Y,  sehingga  dapat  dikatakan bahwa model terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Selanjutnya,  dalam  pengujian  autokorelasi  tentunya  perlu  memastikan  nilai  Durbin  Watson  berada diantara  nilai  (du)  sampai  dengan  (4-du)  yang  menunjukkan  syarat  terbebasnya  suatu  model  dari  gejala autokorelasi  (Imam  Ghozali,  2011).  Nilai  (du)  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  tabel  durbin  watson yang  mengacu  pada  indikator  jumlah  variabel  terikat  (K=2)  dan  jumlah  sampel  (N=110)  dengan  taraf signifikansi  5%,  sehingga  nilai  (du)  diperoleh  sebesar  1,73.  Apabila  digambarkan  dalam  kriteria  yang dimaksud di atas, nilai du (1,73) < Durbin-Watson (2,00) < 4-du (2,27), artinya nilai durbin watson sudah berada diantara nilai yang disyaratkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa  tidak terdapat gejala autokorelasi pada model.

## Gambar 2
Grafik Scatterplot
Dalam pengujian hipotesis terkait pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen  digunakan  uji-t  parsial  (pengaruh  sendiri-sendiri)  dan  uji-F  simultan  (pengaruh  bersama-sama). Imam Ghozali (2011) menyatakan bahwa apabila nilai signifikansi <0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai variabel  independen  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Berdasarkan  tabel  3,  menunjukkan  bahwa pada hipotesis pertama mengenai pengaruh positif variabel Tax Administration (x_1) terhadap variabel Tax Compliance  (y)  memiliki  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  dengan  koefisien arah  positif  sebesar  5,17 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 terbukti sesuai dengan prediksi. Hipotesis 2, terkait pengaruh positif  variabel  Tax  Policy  (x_2)  terhadap  variabel  Tax  Compliance  (y)  dapat  dilihat  pada  tabel  3  yang menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  <  0,05  dengan  nilai  koefisien  positif  sebesar  2,90  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 juga terbukti sesuai dengan prediksi. Artinya, semakin tinggi persepsi wajib pajak  terhadap  kebijakan  perpajakan,  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  pajak.  Berdasarkan pengujian  hipotesis  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  masing-masing  dari  variabel  independen  dalam penelitian  ini  yaitu  variabel  Tax  Administration  (Administrasi  Pajak)  dan  Tax  Policy  (Kebijakan  Pajak) secara  sendiri-sendiri  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap  variabel  dependennya  yaitu  Tax  Compliance (Kepatuhan Pajak).

## Tabel 3
Uji Hipotesis H 1 dan H 2 Variabel Independen Variabel Dependen Prediksi Arah Tax Compliance Intercept 5,84*** Tax Administration + (1,35) 5,17*** (0,06) Tax Policy + 2,90*** (0,29) R-squared 0,59 Tolerance 0,38 VIF 2,60 Prob (F-Stat) 0.00 Durbin-Watson Stat 2,00 # Jumlah Observasi 110
Jumlah observasi dalam penelitian  ini  sebanyak 110 responden  yang  merupakan subjek pajak dalam  negeri  yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti pekerja tetap maupun tidak tetap, serta pelaku usaha di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari  pengumpulan  kuesioner  yang  dilakukan  baik  secara  elektronik  maupun  secara  langsung.  Nilai  setiap  variabel  diukur berdasarkan  5  skala  likert  yang  terdiri  dari  jawaban  “Sangat  Tidak  Setuju  (STS)”  hingga  “Sangat Setuju  (SS)” . Tanda  ***, **,dan * mengindikasikan signifikansi level 0.01, 0.05, dan 0.10 ( one-tailed ).
(Gandy Wahyu Maulana Zulma, et al)
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai prob (F-stat)  yang diperoleh dari tabel ANOVA  sebesar  0,00 lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa kedua variabel independen dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen dengan  nilai R-Squared sebesar 0,59.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
Pengujian hipotesis yang telah dilakukan terbukti bahwa terdapat pengaruh positif antara administrasi perpajakan  dengan  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  mendukung  temuan  penelitian  Antonides  dan  Robben  (1995) dan  Webley  (2004)  yang  menyatakan  bahwa  persepsi  mendasar  wajib  pajak  yang  berkaitan  dengan administrasi  perpajakan  yang  digambarkan  melalui  transparansi  sistem  perpajakan,  akuntabilitas  dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, serta efektivitas pengelolaan pajak oleh pemerintah tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di suatu negara. Administrasi pajak yang baik tidak cukup hanya dilihat  dari  kemampuannya  dalam  mengumpulkan  penerimaan  pajak,  namun  juga  perlu  dilihat  dari hubungan kerjasama yang terjalin antara pemangku kepentingan dengan wajib pajak. Dalam beberapa tahun ini  pemerintah  sepertinya  sedang  fokus  dalam  menjalankan  reformasi  perpajakan  agar  tercipta  lingkungan yang lebih kondusif antara pemerintah dan wajib pajak. Pembenahan administrasi pajak memang tidak dapat dilepaskan  dari  reformasi  pajak,  apabila  reformasi  pajak  dapat  berjalan  dengan  baik  tentunya  dapat menciptakan kepatuhan pajak yang tinggi di Indonesia.
Reformasi  pajak  yang  dilakukan  tentunya  diharapkan  dapat  memnbangun  kondisi  dimana  institusi pajak menjadi semakin kuat, kredibel, dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien. Reformasi  di  area  administrasi  pajak  tentunya  memegang  peranan  penting,  perubahan  administrasi  pajak harus  disusun  dengan  mempertimbangkan  situasi  pajak  dan  ekonomi  baik  di  dalam  negeri  maupun  diluar negeri.  Selain  itu,  administrasi  pajak  harus  mampu  menggambarkan  era  transparansi  di  sekor  pajak  yang diwujudkan  dalam  keterbukaan  baik  dari  sisi  wajib  pajak  maupun  otoritas  pajak.  Kemudian  hak-hak  dari wajib pajak harus semakin dihormati dalam interaksi antara otoritas dan wajib pajak sehingga dimasa depan diharapkan dapat mewujudkan suatu paradigma baru yang disebut dengan “ cooperative compliance ”. Robbert  Veldhuizen  (2015)  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan cooperative  compliance merupakan  bentuk  paradigma  yang  mensyaratkan  adanya  hubungan  yang  terjalin  atas  dasar  transparansi, keterbukaan,  saling  percaya  dan  saling  memahami  antar  wajib  pajak,  otoritas  pajak,  dan  konsultan  pajak. Dengan kata lain, isu pajak yang dapat menjadi persoalan sengketa yang terjadi selama ini dapat dicegah dan didiskusikan sejak awal sehingga menciptakan keterbukaan informasi dan kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang membuat wajib pajak merasa dilayani dengan baik dan pada akhirnya akan berdampak besar terhadap peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

## Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak
Semakin  tinggi  persepsi  mendasar  wajib  pajak  terhadap  kebijakan  pajak  yang  diterapkan  oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti pada hipotesis 2 yang menunjukkan  adanya  pengaruh  positif  antara  kebijakan  pajak  dengan  kepatuhan  pajak,  hasil  penelitian  ini mendukung temuan Simons dan Cheng (1996) yang telah melakukan identifikasi terhadap faktor yang dapat mempengaruhi  kepatuhan  pajak  dan  menemukan  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  memang  sangat bergantung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur perpajakan di suatu negara. Suatu kebijakan yang baik tentunya harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas administrasi yang menjalankan  kebijakan  tersebut.  Administrasi  pajak  yang  labil  dan  korup  haruslah  dihindari  karena  dapat menciptakan turunnya kepercayaan terhadap pemerintah yang akhirnya justru melemahkan kepatuhan pajak yang sudah dibangun selama ini. Secara normatif, kebijakan pajak tentunya harus menuju “ first best policy ” yang mengedepankan faktor-faktor efisiensi, netralitas dan sebagainya (Darussalam et.al, 2019).
Brooks  dan  Hwong  (2006)  menyatakan  bahwa  pajak  dapat  menimbulkan  harga  yang  harus  dibayar yaitu  biaya  ekonomi.  Akan  tetapi,  perlu  diingat  bahwa  pemungutan  pajak  dilakukan  demi  tujuan  manfaat yang lebih besar, tidak hanya sebatas masalah ekonomi namun lebih ke sisi moralitas. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pajak harusnya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih besar yaitu mengarahkan masyarakat pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Kebijakan pajak sebagai wujud reformasi sistem perpajakan tentunya harus  mampu beradaptasi dengan setiap pihak yang terlibat didalamnya. Selain
(Gandy Wahyu Maulana Zulma, et al)
itu, kebijakan-kebijakan yang dibangun juga perlu memperhatikan kebijakan di negara lain. Dengan adanya hubungan  kerjasama  antara  Indonesia  dengan  negara  lain  tentunya  dapat  berdampak  secara  langsung maupun  tidak langsung  terhadap  kondisi ekonomi  dan  situasi  pajak  di  negara  lain.  Melalui  pajak  tentunya dapat  menggerakkan  mobilitas  sumberdaya  baik  modal  maupun  tenaga  kerja,  dan  pilihan  investasi tentunya.Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  merumuskan  strategi  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak dengan  fokus  terhadap  penegakan  hukum  yang  adil  dan  tegas,  melakukan  pemeriksaan  yang  terukur  dan sistematis,  memberi  pelayanan  dan  sosialisasi  mengenai  kebijakan  kepada  masyarakat  dan  mempermudah segala  urusan  administrasi  di  kantor  pajak.  Semakin  baik  pemerintah  dalam  memperlakukan  wajib  pajak, semakin  tinggi  pula  motivasi  wajib  pajak  untuk  patuh.  Dengan  demikian,  diharapkan  dapat  terwujudnya suatu kebijakan yang mampu mendongkrak tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.

## SIMPULAN
Penelitian ini  bertujuan  untuk memberikan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh  dari  persepsi  mendasar wajib  pajak  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak  di  Indonesia.  Penelitian  ini  berusaha  mengeksplorasi  faktor- faktor  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak  dengan  melihat  dari  2  perspektif  mendasar  seperti administrasi  perpajakan  dan  kebijakan  pajak  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Hasilnya  terbukti  bahwa persepsi  mendasar  terkait  administrasi  dan  kebijakan  perpajakan  mampu  untuk  meningkatkan  kepatuhan masyarakat  dalam  menuntaskan  hak  dan  kewajiban  perpajakannya.  Administrasi  pajak  yang  baik  tidak cukup hanya dilihat dari kemampuannya dalam mengumpulkan penerimaan pajak, namun juga perlu dilihat dari  hubungan  kerjasama  yang  terjalin  antara  pemangku  kepentingan  dengan  wajib  pajak.  Sedangkan Kebijakan  pajak  sebagai  wujud  reformasi  sistem  perpajakan  tentunya  harus  mampu  beradaptasi  dengan setiap  pihak  yang  terlibat  didalamnya.  Kebijakan  pajak  harus  fokus  terhadap  penegakan  hukum  yang  adil dan  tegas,  melakukan  pemeriksaan  yang  terukur  dan  sistematis,  memberi  pelayanan  dan  sosialisasi mengenai  kebijakan  kepada  masyarakat  dan  mempermudah  segala  urusan  administrasi  di  kantor  pajak. Sehingga Semakin baik pemerintah dalam memperlakukan wajib pajak,  semakin tinggi pula motivasi wajib pajak untuk patuh.
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  penelitian  ini  hanya  mengukur  nilai kepatuhan  pajak  berdasarkan  2  persepsi  mendasar  yang  hanya  dilihat  dari  segi  administrasi  dan  kebijakan pajak. Mungkin masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum dimasukkan  dalam  penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  agar  dapat memperdalam mengenai kepatuhan pajak dengan memperkaya variabel dependen yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonides, G. and Robben, H.S.J. (1995), “True positives and false alarms in the detection  of  tax evasion”, Journal of Economic Psychology, Vol. 16 No. 4, pp. 617-640. Armah
Bagchi,  Amaresh,  Richard  Bird,  and  Arindam  das-Gupta  (1995).  “An  Economic  Approach  to    Tax Administration Reform,” International Centre for Tax Studies, University of  Toronto, Toronto, CA Bird,  Richard,  M.  Improving  Tax  Administration in  Developing  Countries.  Journal  of  Tax  Administration Vol. 1. No.1.
Coady, D., de Mooij, R., & B, Shang. (2015). Inequality and Fiscal Redistribution in Advanced Economies. Inequality and Fiscal Policy, 37-56.
Darussalam,  Danny,  S.,  B.Bawono,  K.,  &  Denny,  V.  (2019).  Era  Baru  Hubungan  Otoritas  Pajak  dengan Wajib Pajak. Dimensi Internasional Tax: Jakarta.
Frey,  B.  and  Torgler,  B.  (2007),  “Tax  morale  and  conditional  cooperation”,  Journal  of    Comparative Economics, Vol. 35, pp. 136-159.
Jonathan Sarwono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Graha Ilmu:Yogyakarta. Imam Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM. SPSS.
Inside Tax (2018). Berebut Suara Wajib Pajak. Edisi Khusus. Desember 2018. Media Tren Perpajakan. James,  S.  and  Alley,  C.  (2004)  Tax  Compliance,  Self  Assessment  and  Tax  Administration.  Journal  of Financial and Management in Public Services, 2, 27-42.
Neil Brooks dan Thaddeus Hwong. (2006). The Social Benefits and Economic Cost of Taxation. Canadian Centre for Policy Alternatives. Vol X: 1-2.
Ritsatos,  T.  (2014),  Tax  evasion  and  compliance;  from  the  neo  classical  paradigm  to    behavioural economics, a review. Journal of Accounting & Organizational Change,  Vol. 10 No. 2 pp. 244-262 Robert  Veldhuizen  (2015).  Cooperative  Compliance:  Large  Business  and  Compliance,  dalam  Tax Assurance, ed. Ronald Russo (The Hague: Kluwer Law, 2015), 135-138.
Sanya, S., and Mulondo, L. (2015), City Paralysed as traders, URA clash. URA vowed to  continue with its tough stance on traders, calling the strike sabotage, New Vision  4 December p.1&3.
Simmons, R.S and Cheng, T.Y. (1996), “Citizens’ Attitudes Towards Tax Evasion in Hong  Kong”, Asian Journal of Accounting, Vol. 4 No. 1 pp 98 - 117.
Torgleer,  Benno.,  &  M.Schaffner.  2008.  Causes  and  consequences  of  Tax  Morale:  An  Empirical Investigation. Economic Analysis and Policy Vol. 38, No.2.
Webley, P. (2004), in “Tax compliance by businesses”, Sjo¨gren, H. and Skogh, G. (Eds), New  Perspectives on Economic Crime, Edward Elgar, Cheltenham.