## PENGANTAR REDAKSI Refleksi Pemberantasan Korupsi 2015-2019
Tak terasa masa kepemimpinan komisioner KPK Jilid IV (2015-2019) telah berakhir dalam kedamaian pada tanggal 20 Desember 2019, ditandai dengan serah terima jabatan dari Komisioner Jilid IV kepada Komisioner Jilid V . Oleh karena itu, perjalanan ‘empat- tahunan’  kepemimpinan Jilid IV perlu dilirik kembali untuk dijadikan pembelajaran, karena rentang waktu yang mereka lalui penuh dengan ‘ ups and downs ’ yang termanifestasi dalam bentuk: frustrasi, kehilangan, hujatan, intimidasi terselubung dan nyata, gangguan, tapi pada saat yang sama juga dihiasi dengan cinta, tawa, senda gurau, dan tentunya jutaan sapa, jabat dan pelukan hangat yang ‘ genuine ’ dari masyarakat yang tak pernah lelah mendukung KPK dan pemberantasan korupsi yang melilit dan menyengsarakan negeri.
Oleh karena itu maka Jurnal Integritas Volume 5, Nomor 2 Edisi Desember 2019 ini mengangkat tema utama yaitu Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi (Periode tahun 2015–2019) . Tema tersebut diangkat seiring dengan momentum Pergantian Pimpinan KPK, bersamaan  dengan  Periode  Baru  Presiden,  Kabinet  Baru,  dan  menyongsong  arah  baru pemberantasan korupsi 2020-2024. Redaksi berharap, artikel-artikel dalam Jurnal Integritas edisi Desember 2019 ini akan memberikan pandangan, gagasan ataupun gambaran mengenai capaian  pemberantasan  korupsi  yang  telah  dilakukan,  serta  masukan  dalam  rangka menindaklanjuti ‘tongkat estafet’ kinerja pemberantasan korupsi ke depan.
Redaksi sangat  berterima  kasih  pada  sejumlah  kontributor  Artikel  yang menuliskan refleksi mereka dengan jujur atas pemberantasan korupsi dalam kurun waktu 2015-2019. Walaupun  tema  dan  kajiannya  meliputi  bidang  hukum,  politik,  ekonomi,  sosial  dan  juga budaya,  tapi  ditulis  dalam  bentuk  refleksi  yang  tajam.  Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  ini beberapa gagasan utama dari para penulis yang mewarnai Jurnal Integritas Volume 5, Nomor 2, Edisi Desember 2019 ini kepada haribaan pembaca yang budiman. Edisi kali ini diawali dari refleksi mendalam dari Ahmad Khoirul Umam yang menulis “ Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki ”. Penulis menilai bahwa komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam  suatu  negara  merupakan  kunci  kesuksesan  sekaligus  kegagalan  dari  lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Jokowi, KPK menghadapi “ roller coaster ” agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK,  telah  dilakukan  oleh  kekuatan  eksternal  maupun  internal  KPK.  Hal  itu  berdampak signifikan  pada  efektivitas  mesin  antikorupsi  KPK.  Penulis  menjelaskan  bahwa  kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Jokowi (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya  terhadap  kelangsungan  agenda  antikorupsi  di  Indonesia.  Artikel  ini menyimpulkan bahwa target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik,  membuat  kerja-kerja  antikorupsi  kurang  diperhatikan  secara  memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politik- bisnis,  sedangkan  Presiden  Jokowi  memilih  bermain  aman  dan  tidak  menunjukkan keberpihakan  yang  jelas  kepada  KPK  dan  pemberantasan  korupsi.  Akhirnya,  penulis menyimpulkan bahwa pimpinan nasional belum memiliki agenda yang komprehensif dalam pemberantasan  dan  pencegahan  korupsi  dan  tidak  menjadikan  pemberantasan  korupsi sebagai agenda utama dalam pembangunan nasional.
Selanjutnya Donal Fariz menulis secara khusus tentang “ Pemerintahan Joko Widodo dan  Serangan  Politik  Terhadap  KPK ”.  Penulis  melihat  bahwa  hasil  kerja  pemberantasan korupsi  harus  paralel  dengan  dukungan  politik  dari  kekuasaan.  Selama  lima  tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari penggunaan Hak Angket oleh  DPR hingga revisi UU KPK diakhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul  dari  pasang-surutnya  dukungan  dari  Presiden  terhadap  KPK.    Diawal pemerintahannya, Jokowi mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi  publik  yang  luas  saat  menghadapi  dinamika  politik  yang  berkaitan  dengan  KPK. Namun  pada  akhir  periode  pertama  ini,  hubungan  KPK  dan  Jokowi  memburuk.  Hal  itu ditandai  dengan  hasil  seleksi  calon  pimpinan  KPK  kontroversial  dan  berhasilnya  revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi  pemerintahan  Jokowi  seolah  berjalan  dalam  arus  yang  berbeda  dengan  KPK. Tanpa adanya dukungan kuat dari Presiden dan menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini berada dalam kondisi darurat. Refleksi dari Donald Fariz juga  mewakili  pandangan  umum  dari  masyarakat  sipil  atas  kepemimpinan  nasional  yang dianggap kurang berpihak pada pemberantasan korupsi.
Kemudian artikel yang disumbangkan oleh Wawan Heru Suyatmiko dan Alvin Nicola yang  berjudul  “ Menakar  Lembaga  Antikorupsi:  Studi  Peninjauan  Kinerja  Komisi Pemberantasan  Korupsi ”  meneliti  secara  khusus  kinerja  KPK.  Penulis  menemukan  bahwa tidak  ada  standar  universal  dalam  membangun  dan  mengoperasikan  lembaga antikorupsi/ Anti-Corruption  Agency (ACA)  yang  ideal.  Namun  demikian,  sejak  2013, Transparency  International  (TI)  telah  mengembangkan  alat  pengukuran  yang  mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies . Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan yang mendukung atau berada dalam situasi kebijakan yang menghambat implementasi  undang-undang  antikorupsi.  Studi  ini  secara  khusus  berupaya  mengkaji kekuatan  dan  kelemahan  ACA  di  Indonesia,  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) berdasarkan alat pengukuran TI melalui 6 dimensi yang tersebar dalam 50 indikator selama periode 2016-2019.
Studi  ini  menemukan  bahwa  KPK  memiliki  faktor  lingkungan  yang  kuat  dan mendukung, baik secara internal maupun eksternal; tetapi memiliki sejumlah pengecualian dalam aspek independensi. Pengukuran kinerja bagi ACA, baik yang dilakukan secara internal atau  eksternal,  menemukan  bahwa  KPK  memerlukan  dukungan  yang  kuat  untuk memperkuat independensi KPK dan penegakan hukum dalam jangka panjang.
Artikel  berikutnya  ditulis  oleh Desca  Lidya  Natalia ,  seorang  jurnalis  yang mengkhususkan diri pada berita-berita antikorupsi. Menurut penulis dalam artikelnya yang berjudul “ Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia ”, KPK dilahirkan untuk mempercepat penanganan perkara-perkara korupsi di Indonesia. Namun kerja-kerja KPK sejak 2002 sampai dengan saat ini, belum dapat mengubah pesepsi publik dan pejabat publik  terhadap  ‘daya  tarik’  korupsi.  Menurut  penulis,  program  antikorupsi  yang  sukses sangat bergantung kepada pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat mengenai pemberantasan korupsi ditambah faktor kepemimpinan serta tindakan kolektif.
Penulis  melihat  bahwa  media  massa  memiliki  peran  ganda:  (i)  meningkatkan kesadaran  publik  tentang  korupsi,  penyebabnya,  konsekuensi,  dan  kemungkinan pemulihannya,  dan  (ii)  memberikan  informasi  pada  masyarakat  untuk  menyelidiki  dan melaporkan dugaan korupsi untuk membantu aparat penegak hukum dan sekaligus menjaga harapan bahwa kehidupan tanpa korupsi tetap mungkin terjadi.
Artikel selanjutnya ditulis oleh Lambok Marisi Jakobus Sidabutar yang diberi judul “ Hukum  Kepailitan  dalam  Eksekusi  Harta  Benda  Korporasi  sebagai  Pembayaran  Uang Pengganti ”. Penulis melihat bahwa pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti oleh Kejaksaan akan menimbulkan permasalahan karena eksekusi harta benda korporasi sebagai pembayaran  uang  pengganti  melalui  jalur  pidana  tidak  dapat  berperan  optimal  karena dihadapkan pada persoalan hukum tertentu.
Artikel ini berfokus untuk mengetahui hambatan yang dapat dihadapi oleh Kejaksaan dalam mengeksekusi uang pengganti perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penggunaan hukum kepailitan sebagai instrumen hukum dalam mengeksekusi harta benda korporasi  sebagai  bentuk  pembayaran  uang  pengganti.  Selanjutnya,  penulis  menjelaskan penggunaan instrumen hukum kepailitan dalam mengeksekusi harta benda korporasi telah memenuhi  syarat  kepailitan  sebagaimana  diatur  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis juga mengusulkan pada  Kejaksaan  agar  dapat  mencegah  terjadinya  tunggakan  pembayaran  uang  pengganti dengan  mendata  dan  menyita  harta  benda  korporasi  yang  sudah  harus  dilakukan  sejak penyidikan.
Masih  dalam  urusan  teknis  pemidanaan  tindak  pidana  korupsi, Dion  Valerian menyoroti secara khusus konsep pidana denda dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penulis dalam artikelnya yang berjudul “ Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana  Korupsi ”  memberikan  informasi  yang  sangat  berharga  melalui  perbandingan  UU Tipikor  dengan Foreign  Corrupt  Practices  Act Amerika  Serikat, Bribery  Act Inggris,  dan Wetboek van Strafrecht Belanda. Penulis menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda tersebut memiliki konsep yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam rumusan delik. Oleh karena itu, penulis  mengusulkan  agar  dalam  rangka  perbaikan  UU  Tipikor  Indonesia,  para  pembuat undang-undang (Pemerintah dan Parlemen) harus melihat rumusan delik denda di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat, Inggris dan Belanda.
Artikel  berikutnya  ditulis  oleh Rizky  Oktavianto dan Norin  Mustika  Rahadiri Abheseka yang  berjudul “ Evaluasi  Operasi  Tangkap  Tangan  KPK ”  secara  khusus mengevaluasi  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  yang  dilakukan  oleh  KPK.  Penulis  melihat bahwa  kebijakan  OTT  yang  gencar  digunakan  KPK  selama  empat  tahun  terakhir  untuk menindak kasus korupsi di Indonesia, menimbulkan pro dan kontra.
Kubu kontra menilai OTT KPK tidak berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, sementara kubu pro menganggap OTT KPK mampu mengungkap kasus korupsi dengan cepat dan menghasilkan bukti konkret. Artikel ini memberi kontribusi untuk menjadi penengah di antara dua kubu tersebut dengan melakukan studi evaluatif tipe sumatif yang melihat pengimplementasian OTT dalam mewujudkan misi lembaga KPK.
Penulis menemukan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi dengan menggunakan metode  OTT  yang  gencar  dilakukan  KPK  selama  periode  2015-2019  merupakan  bentuk representasi  keterlibatan  publik  dalam  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dan  mampu menangkap  koruptor  serta  mengungkap  kasus-kasus  korupsi.  Namun  demikian,  dalam konteks  pemberantasan  korupsi,  OTT  belum  berdampak  signifikan  dalam  menurunkan tingkat korupsi secara signifikan. Oleh karenanya, upaya memberantas korupsi tidak hanya dititik beratkan pada segi penindakan, tapi pada saat yang sama juga harus dibarengi dengan program-program pencegahan.
Agak berbeda  dengan  artikel-artikel  di  atas, Kanti  Pertiwi ,  menulis  “ Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis ”.  Penulis
melihat bahwa gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua  dekade  terakhir.  Berbagai  program  telah  dilakukan  oleh  garda  depan  dalam memberantas  korupsi  di  negeri  ini,  yaitu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Namun, perjalanan itu tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di ranah hukum maupun di ranah sosial.
Dengan  menggunakan critical  analysis ,  penulis  mencoba  mengidentifikasi  wacana dominan dan wacana alternatif antikorupsi di Indonesia dan bagaimana mereka diposisikan satu  sama  lain.  Studi-studi  terdahulu  menunjukkan  bahwa  ada  penekanan  kuat  pada moralitas  universal  dalam  wacana  dominan  tentang  antikorupsi.  Dengan  menggunakan ilustrasi yang diambil dari tiga studi beorientasi antropologi, penulis menunjukkan bahwa korupsi perlu dipahami lewat konsep moralitas dalam konteks. Ini juga menunjukan adanya kesenjangan serius antara wacana antikorupsi yang dominan dan kenyataan empiris dalam masyarakat tentang antikorupsi di Indonesia.
Masih sama dengan topik artikel sebelumnya Kurnia Ramadhana juga meneliti secara khusus KPK dengan menulis artikel yang berjudul “ Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian ”. Penulis mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2015-2019. Adapun yang  menjadi  fokus  penilaian  terbagi  menjadi  dua  bagian,  yakni  kinerja  KPK  dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan penulis mencoba menganalisis: (i) Penggunaan aturan pencucian uang dalam setiap surat dakwaan; (ii) Rata-rata tuntutan penjara; dan (iii) Tren pencabutan hak politik.
Selanjutnya  penulis  melihat  konteks  kelembagaan  dan  kepemimpinan  dan  berbagai kekisruhan yang terjadi selama era kepemimpinan jilid IV dan penegakan etik di internal KPK. Faktanya, masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya.
Artikel yang juga menarik, ditulis oleh tiga serangkai Wahyu Dewantara Susilo, Sari Angraeni,  Timotius  Hendrik  Partohap tentang  “ Survei  Penilaian  Integritas:  Alternatif Pengukuran Kinerja Pemberantasan Korupsi ”. Artikel ini merupakan rangkuman dari Survei Penilaian  Integritas  (SPI)  yang  merupakan  alat  ukur  yang  dikembangkan  oleh  Direktorat Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) KPK untuk memetakan resiko korupsi dan untuk mengukur capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap K/L/P/D.
SPI  merupakan  pengukuran  yang  menggabungkan  pengalaman  dan  persepsi  dari persepktif pegawai, pengguna layanan, dan ahli terhadap kondisi integritas di suatu K/L/P/D. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LITBANG KPK, pada tahun 2018, rata-rata indeks integritas  dari  6  Kementerian/Lembaga  dan  20  Pemerintah  Provinsi  yang  menjadi  obyek penelitian  adalah  68,75  dari  skala  1  hingga  100.  Peneliti  juga  menemukan  bahwa  konflik kepentingan, suap/gratifikasi dalam pelayanan, maupun pengelolaan sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap whistleblower masih menjadi isu utama dalam penentuan tingkat integritas di K/L/P/D tersebut.
Sebagai  artikel  terakhir, Laode  M  Syarif dan Faisal menyumbangkan  artikel “ Addressing the Root of Political Corruption in Indonesia ”. Artikel ini disarikan dari sebagian penelitian  KPK  tentang  “korupsi  sektor  politik”  dimana  ditemukan  bahwa salah  satu  akar korupsi  di  Indonesia  adalah  sistem  politik  dan  partai  politik  yang  korup.  Penulis  juga menemukan  bahwa  mayoritas  partai  politik  besar  di  Indonesia  dikelola  bagaikan perusahaaan  keluarga  dan  dikuasai  oleh  segelintir oligarch .  Oleh  karena  itu,  pengelolaan partai politik di Indonesia tidak transparan dan akuntabel serta tidak sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi dan antikorupsi.
Penelitian yang dilakukan oleh KPK dan LIPI menemukan bahwa seluruh partai politik di Indonesia, memiliki ciri-ciri berikut: (i) tidak memiliki pengelolaan keuangan partai politik yang akuntabel dan transparan. Semua partai politik tidak berkenan untuk mengumumkan jumlah dan asal-usul keuangan mereka serta tidak mau melaporkan pemanfaatan dana partai politik mereka secara rinci. (ii) Proses kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan baik, sehingga  banyak  anggota  partai  politik  yang  berpindah  dari  satu  partai  politik  ke  partai politik lain.  (iii)   Pelaksanaan dan penegakan pelanggaran etik pada partai politik sangat sedikit bahkan tidak sama sekali sehingga pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi dan etika dianggap sesuatu yang biasa. Oleh karena itu, tidak heran jika kualitas politisi di Indonesia sangat  rendah  dan  mengakibatkan  praktik  korupsi  yang  berkepanjangan  karena  hampir semua elected  officials (legislatif  dan  eksekutif)  lahir  dari  sistem  partai  politik  yang  tidak profesional dan memiliki banyak cacat bawaan.
Seluruh Tim Redaksi dan Mitra Bestari berharap bahwa kesebelas artikel di atas dapat memberikan kontribusi bagi pencegahan dan pemberantasaan korupsi di Indonesia dan pada saat yang sama juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu  pengetahuan di negeri tercinta. Akhirnya sebagai Pemimpin Redaksi juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah disampaikan  kepada KPK selama kepemimpinan Komisioner KPK Jilid IV (2015-2019) dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
Edisi Desember 2019, menandai berakhirnya pengabdian Komisioner Jilid IV tapi tidak berarti merupakan akhir dari pemberantasan korupsi di Indonesia karena pemberantasan korupsi  akan  tetap  berlanjut  dengan  Komisioner  Jilid  V.  Sebagaimana  yang  saya  sering sampaikan  bahwa  pejuang  antikorupsi  adalah  para  pelari marathon yang  harus  memiliki nafas  panjang  karena Perjuangan  Masih  Panjang untuk  membersihkan  negeri  ini  dari benalu korupsi yang menyengsarakan rakyat.
Masih  dalam semangat  itu,  saya  akhiri  Pengantar Redaksi  ini  dengan  kalimat  HEIDI MENDOZA berikut: “ FIGHTING CORRUPTION is like being a MOTHER, you have NO RIGHT to STOP,  and  GIVING  UP  is  NOT  an  OPTION ”  (MEMBERANTAS  KORUPSI seperti  menjadi  IBU, kamu TIDAK BERHAK untuk BERHENTI, dan MENYERAH adalah BUKAN PILIHAN).
Panjang Umur Perjuangan, demi pembebasan negeri yang masih tersandera korupsi.
Salam Antikorupsi
Laode M Syarif Pemimpin Redaksi