## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 1 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## TELAAH HUKUM OMNIBUS LAW DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

## (Perspektif Undang-Undang No: 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)
Mohammad Bangsu Universitas Sunan Giri Surabaya bangsu@unsuri.ac.id
Rachmat Ihya’ Universitas Sunan Giri Surabaya rahmatunsuri@gmail.com
Nor Cholis Universitas Sunan Giri Surabaya kholispenegak@gmail.com

## Abstract
Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation,  one  of  which  regulates  labor  rights.  Labor  rights  are  the company's obligation to workers which must be protected by the State through law, therefore the state must be present to ensure that its citizens get their rights in working in order to meet the basic needs of citizens' lives so that the welfare of the Indonesian people can be achieved. This is in accordance with the 1945 Constitution, namely the state creates welfare and progress of the nation. The method in this study uses normative law, namely doctrinaire legal research methods or library research by analyzing the law as a primary source of law and literary literacy.    Theproblem  caused  by  the  enactment  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  is  the reduction of labor rights, such as there are several articles that are deleted and added that are considered impartial to workers, for example in article 79 of the Job Creation Law, it is stated that overtime is carried out 4 hours in 1 day and 18 hours a week. The extended overtime time from the provisions of the Manpower Law 32/2003 states that overtime work time can only be done at most 3 (three) hours in 1 (one) day and 14 (fourteen) hours in 1 (one) week. In addition, the calculation of wages changes according to the company's ability and worker productivity, so it has the potential to be unsuitable for wages received by workers, to the threat of female workers because they do not get a salary when on menstrual and maternity leave
Keywords : Legal Protection, Rights, Labor

## ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja salah satunya mengatur tentang hak-hak buruh. Hak ketenagakerjaan  merupakan  kewajiban  perusahaan  terhadap  tenaga  kerja  yang  harus  dilindungi  oleh  negara melalui  undang-undang,  oleh  karena  itu  negara  harus  hadir  untuk  menjamin  warga  negaranya  mendapatkan haknya dalam bekerja guna memenuhi kebutuhan dasar kehidupan warga negara sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. masyarakat Indonesia dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, yaitu negara menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif yaitu metode penelitian  hukum  doktriner  atau  penelitian  kepustakaan  dengan menganalisis  hukum  sebagai  sumber  utama hukum dan literasi sastra. Permasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah adanya pengurangan hak-hak buruh, seperti ada beberapa pasal yang dihapus dan  ditambahkan  yang  dianggap  tidak  memihak  kepada  pekerja,  misalnya  pada  pasal  79  UU  Cipta  Kerja. Undang-undang menyatakan bahwa lembur dilakukan 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam seminggu. Perpanjangan waktu  lembur  dari  ketentuan  UU  Ketenagakerjaan  32/2003  menyebutkan  bahwa  waktu  kerja  lembur  hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Selain  itu  perhitungan  upah  berubah  sesuai  kemampuan  perusahaan  dan  produktivitas  pekerja,  sehingga berpotensi tidak sesuai dengan upah yang diterima pekerja, hingga ancaman pekerja perempuan karena tidak mendapatkan gaji saat cuti haid dan melahirkan Kata kunci: Perlindungan Hukum , Hak, Ketenagakerjaan

## PENDAHULUAN.
Undang-undang  Dasar  1945  menyebutkan,  pemerintah  adalah  sebagai  mandataris rakyat yang mempunyai tugas berat untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa ini,  terutama  memainkan  peran  distribusi  sosial  (kebijakan  sosial)  dan  investasi  ekonomi (kebijakan  ekonomi)  fungsi negara  adalah  mengatur  untuk  menciptakan law  and  order dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan atau welfare . 1 maka dalam hal ini Pemerintah adalah promotor penggerak yang selalu aktif untuk mencapai tujuan tersebut, Negara selain sebagai tempat  untuk  mencari  kesejahteraan  juga  sebagai  tempat  untuk  menuntut  keadilan,  maka tidak  heran  jika  rakyat  meminta  pemerintah  menepati  janjinya  ketika  saat  kampanye  dan mempromosikan diri sebagai penguasa.
Namun  akhir-  akhir  ini  kita  dikejutkan  dengan  kebijakan  pemerintah  tentang Undang-undang  omnibus  law,  ada  yang  mengatakan  Undang-undang  sapu  jagat,  ada  juga yang mengatakan Undang-undang pamungkas, namun publik banyak bertanya, sebenarnya apa  arti  sebenarnya  omnibus  law  itu?  Kenapa  harus  dilakukan  dan  apa  dampaknya  bagi bangsa dan negara ini. Secara Omnibus yang berarti omnis (Bahasa latin) bermakna banyak Sedangkan  Law  adalah  hukum.  Sehingga  jika  kita  ambil  kesimpulan omnibus law adalah peraturan perundang-undangan yang banyak atau lebih dari   satu.
Omnibus law sendiri bukan merupakan hal baru, banyak sekali negara di dunia yang melakukan  omnibus  law  di  negaranya,  misalnya  Amerika  pada  tahun 1840,  Negara  Canada tahun  1868  yaitu  memperpanjang  berlakunya  sebuah Undang-undang,  Filipina  tahun  1987 konteksnya sama dengan Indonesia yaitu tentang investasi yang dikenal dengan The Omnibus Nvestment  Code  of 1987,  dan  terakhir  di  negara  kita  sendiri  yaitu  Indonesia,  namun  berbeda dengan negara  sebelumnya,  proses  pembuatan  Undang-undang  Omnibus  Law  di  Indonesia menimbulkan penolakan dari banyak kalangan, terutama dari kaum buruh dan mahasiswa.
Beberapa waktu belakangan ini kita digaduhkan dengan kegiatan demonstrasi buruh dan mahasiswa yang menolak Undang-undang  Omnibus Law Cipta Kerja, karena dianggap
1 Syaiful Bahri Ruray, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 27.
Submit Approve Publish 10 Desember 2022 20 Desember  2022 30 Januari 2023
tidak  memihak  kepada  buruh  dan  rakyat  kecil,  penolakan  itu  dilakukan  secara  serentah hampir  diseluruh  daerah  di  Indonesia,  para  buruh  dan  mahasiswa  turun  ke  jalan  untuk menuntut pemerintah agar tidak mengesahkan Undang-undang tersebut, dan sampai saat ini dari pihak istana  juga  belum  ada  kejelasan  kapan  akan  menandatangani  Undang-undang ini walaupun  telah  ada  lampu  hijau  dari  presiden  Jokowi,  bahkan  memerintahkan  langsung kepada  para  menterinya  agar  menjelaskan  ke  publik  betapa  pentingnya  Undang-undang omnibus law cipta kerja untuk membuka lapangan pekerjaan dan investasi di Indonesia.
Omnibus law sendiri bukan merupakan hal baru, banyak sekali negara di dunia yang melakukan  omnibus  law  di  negaranya,  misalnya  Amerika  pada  tahun 1840,  Negara  Canada tahun  1868  yaitu  memperpanjang  berlakunya  sebuah Undang-undang,  Filipina  tahun  1987 konteksnya sama dengan Indonesia yaitu tentang investasi yang dikenal dengan The Omnibus Nvestment  Code  of 1987,  dan  terakhir  di  negara  kita  sendiri  yaitu  Indonesia,  namun  berbeda dengan negara  sebelumnya,  proses  pembuatan  Undang-undang  Omnibus  Law  di  Indonesia menimbulkan penolakan dari banyak kalangan, terutama dari kaum buruh dan mahasiswa.
Beberapa waktu belakangan ini kita digaduhkan dengan kegiatan demonstrasi buruh dan mahasiswa yang menolak Undang-undang  Omnibus Law Cipta Kerja, karena dianggap tidak  memihak  kepada  buruh  dan  rakyat  kecil,  penolakan  itu  dilakukan  secara  serentah hampir  diseluruh  daerah  di  Indonesia,  para  buruh  dan  mahasiswa  turun  ke  jalan  untuk menuntut pemerintah agar tidak mengesahkan Undang-undang tersebut, dan sampai saat ini dari pihak istana  juga  belum  ada  kejelasan  kapan  akan  menandatangani  Undang-undang ini walaupun  telah  ada  lampu  hijau  dari  presiden  Jokowi,  bahkan  memerintahkan  langsung kepada  para  mentrinya  agar  menjelaskan  ke  publik  betapa  pentingnya  Undang-undang omnibus law cipta kerja untuk membuka lapangan pekerjaan dan investasi di Indonesia.
Selama  satu  kali  dalam  setahun.  Tentu  ini  sangat  menimbulkan  kontroversi  baga kalangan buruh  yang  setatusnya  tenaga  kontrak  karena  dapat  memberikan  leluasa  kepada pengusaha untuk terus menjadikan pekerja sebagai tenaga kontrak yang berimplikasi kepada masa depan pekerja.Hal lain yang ditolak dalam UU Cipta kerja oleh buruh adalah hilangnya hak libur dua hari dalam satu pekan bagi pekerja,  pemberian libur sehari dalam enam hari kerja,  serta  tidak  ada  kewajiban  perusahaan,  memberi  istirahat  selama  60  hari  bagi  pkerja selama 6 tahun (pasal 79) berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun. Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh  bekerja  selama  12  bulan  secara  terus-menerus,  dan  masih  banyak  lagi kontroversi isi setiap pasalnya di UU Cipta Kerja yang bisa kita telaah dengan baik, Bagaimana konsep Undang-undang Omnibus Law di Indonesia dan dampak diberlakukannya Undang- undang Omnibus Law kepada perlindungan hak tenaga kerja.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  di  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  metode penelitian atau penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan  bersangkut  paut  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang  dibahas, yaitu  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  Undang-Undang  Omnibus  Law  Nomor  11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Tenaga Kerja di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia
Dalam implementasi ide negara hukum, Undang-undang mempunyai kedudukan yang sangat  strategis.  Dalam  negara  hukum  ( rechtsstaat )  modern,  fungsi  peraturan  perundang- perundang  bukan  hanya  memberikan  bentuk  kepada  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang berlaku dan hidup dalam masyarakat, dan Undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi  negara  di  bidang  pengaturan. 2 Peraturan  Perundang-undangan  adalah  salah  satu instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.
Keberadaan Undang-undang dalam suatu negara mempunyai kedudukan yang strategis dan  penting,  baik  dilihat  dari  konsepsi  negara hukum,  hirarki  norma,  maupun  dilihat  dari fungsi  Undang-undang  pada umumnya.  Dalam  konsepsi  negara  hukum,  Undang-undang merupakan  salah                    satu  bentuk  formulasi norma  hukum  dalam  kehidupan bernegara.  Dalam pandangan  Paul  Scholten,  bahwa  hukum  itu  ada  di  dalam  Perundang- undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. 3 Hal ini menjadi tugas negara dalam menyelenggarakan  kesejahteraan  umum      tersebut,      maka      menjadi      pentinglah      arti pembentukan peraturan di Indonesia dalam rangka urusan  kesejahteraan seluruh rakyat di bidang hukum, sosial, budaya, politik, ekonomi dan hankam yang di buat dengan peraturan peraturan  negara  tak  mungkin  lagi  dihindarkan.  Oleh  karena  itu,  makin  pentingnya fungsi  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Semua  peraturan  yang  baik  dan  benar harus mengacu  pada  tiga  dasar menurut Bagir manan. 4 Yakni:
1. Mempunyai landasan  hukum, ada kewenangan dalam membuat perundang-undangan (pejabat
2 Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.
3 Satjipto Latief, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 96.
4 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia , Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 27.
berwenang) jika tidak maka perundang-undangan batal demi hukum.
2. Mempunyai  landasan  sosiologi  yang  mengambarkan  kehidupan  nyata  dalam masyarakat.
3. Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum ( rechtsidee ) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut  baik  sebagai  sarana  yang  melindungi  nilai-nilai  maupun  sebagai  sarana mewujudkannya  dalam  tingkah  laku  masyarakat.  Bahwa  setiap  peraturan  harus mencerminkan nilai filosofi Pancasila.
4. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Dalam Undang- Undang  ini  yang  dimaksud  dengan. 5 Ada  tahapan  membuat  Undang-undang  sampai pengesahan,  sedamg  pasal  2  (1  ),(2)  semua  perundang-undangan  adalah  norma mengikat. Di rancang, dan di sahkan oleh Lembaga yang wenang sebagaimana prosedur yang telah di tetapkan oleh negara.

## Uraian Umum Tentang Undang-Undang Omnibus Law
Pemerintah menerbitkan omnibus law tersebut dengan nama Undang- undang No 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja. Omnibus  law  Undang- undang Cipta Kerja tersebut sudah  disahkan  DPR  sejak  5  Oktober  2020.  Dalam  konsep  omnibus  law,  yang  adanya terbentuknya atau tergabungnya beberapa peraturan dengan subtansi berbeda menjadi satu kesatuan peraturan dalam wadah satu wadah/satu paying hukum. Omnibus law (cipta kerja) di  dalamnya  ada  sejumlah  79  undang-undang  (tenaga  kerja,  perijinan,  syarat  investasi  dan administrasi pemerintah).
Omnibus  law  artinya  aturan  yang  dibuat  lintas  sektor.  Ini  membuat  pengesahan omnibus  law  oleh  DPR  RI  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia)  bisa  langsung mengamandemen beberapa Undang-udang sekaligus. Amandemen    beberapa    regulasi    lama dalam        satu        paket  undang-  undang  membuat  omnibus  law  kemudian  disebut  sebagai Undang-undang  sapu jagat.  Dalam  penelitian  ini  hanya  terfokus  kepada  Undang-undang ketenagakerjaan.
Perjalanan  pembuatan  Undang-undang  ini  memang  mengalami  beberapa  kendala, terutama  penolakan  dari  beberapa  kalangan  terutama  dari  kelompok  buruh,  banyak  yang berpendapat bahwa Undang-undang Cipta Kerja dapat merugikan  buruh  dan  mengurangi hak-hak  buruh  yang  telah  dilindungi  oleh Undang-undang sebelumnya. Namun tidak sedikit
5 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 1 ayat (1) dan (2)
pula yang mendukung dengan berasumsi bahwa keunggulan omnibus law yaitu mendapatkan kepraktisan  untuk        mengoreksi  regulasi  yang  bermasalah.  Dengan  demikian  pejabat  yang wenang mampu membuat atau Menyusun undang-undang.
Undang-undang Cipta Kerja ini diklaim memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS ( Online Single Submission ), pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),  dan  kemudahan  dalam  mendirikan  Perseroan  Terbuka  (PT)  perseorangan. Perlindungan terhadap pelaku UMKM, dan masih banyak lagi.

## Tujuan Pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Tujuan  dibentuknya  Undang-undang  Cipta  Kerja  ini  termuat  dalam  pembuakan  Undang- undang  pada  poin  (a)  bahwa  untuk  mewujudkan  tujuan pembentukan  Pemerintah  Negara Indonesia  dan  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera,  adil,  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya agar semua warga negara tanpa kecuali mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan penghidupan yang layak, yang berperikmanusiaan  dengan cipta kerja, sehingga ada penyesuaian aspek pengaturan, agar tercapai berbagai kemudahan, perlindungan,  meneguhkan  koperasi  dan  usaha  menegah  serta  usaha  kecil,  sehingga berdampak  paad  meningkatkan  iklim  investasi  dan  derasnya  laju  proyek,  nasional  yang strategis, demi perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja. 6

## Undang-Undang Sebagai Produk Politik
Sedangkan  pemahaman  atau  definisi  dari  politik  hukum  secara  sederhana  dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh  pemerintah.  M.  Mahfud  MD  mengemukakan  bahwa  politik  hukum  meliputi (1)pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan  pembaharuan  terhadap  materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; (2) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada di dalamnya dipertegas adanya funsi hukum dan Lembaga serta pembinaan aparat penegak hukum, sebagaimana di jelaskan bahwa strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan
Peraturan  perundang-  undangan  merupakan  bagian  atau  subsistem  dari  sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang- undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. termasuk pula di dalamnya  mencakup  proses  pembentukan  dan  pelaksanaan  atau  penerapan  hukum  (salah satunya peraturan perundang-undangan) yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum
6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pembukaan
akan  dibangun  dan  ditegakkan. 7 Bagir  Manan  mengartikan  istilah  politik  perundang- undangan secara sederhana yaitu sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau obyek pembentukan peraturan perundang-undangan.
Jika melihat gambaran mengenai politik perundang-undangan yang sedang dijalankan oleh  pemerintah/negara.  Untuk  melihat  perkembangan  politik  perundang-undangan  yang berlaku pada masa tertentu secara substansial dan sederhana sebenarnya dapat dilihat dari: (1) produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa itu yang secara mudah dan spesifik lagi biasanya tergambar pada konsiderans menimbang dan penjelasan umum( bila ada) dari suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk; (2) kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara  pada  saat  itu  yang  merupakan  garis  pokok  arah  pembentukan  hukum, seperti GBHN pada masa pemerintahan orde baru atau Prolegnas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku pada saat ini.
Arah kebijakan politik hukum nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandasikan pada 3( tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu: (1) supremasi hukum; (2) kesetaraan di hadapan hukum;(3) penegakan  hukum  dengan  cara-cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Untuk  itu politik  hukum  nasional  harus  senantiasa  diarahan  pada  upaya  mengatasi  berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi  hukum, budaya hukum dan struktur hukum
Tingkat  kesadaran  masyarakat  terhadap  hak,  kewajibannya,  dan  hukum  sangat berkaitan dengan (antara lain) tingkat pendidikan dan proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri.  Di  lain  pihak  kualitas,  profesionalisme,  dan  kesadaran  aparat  penegak  hukum  juga merupakan  hal  mutlak  yang  harus  dibenahi.  Walaupun  tingkat  pendidikan  sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan  pendekatan  dan  penyuluhan  hukum  oleh  para  praktisi  dan  aparatur  ke  dalam masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajibannya serta bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan jalur hukum yang benar atau tidak.
Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum tersebut, telah ditetapkan sasaran  politik  hukum  nasional  yaitu  terciptanya  suatu  sistem  hukum  nasional  yang  adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk bias gender); terjaminnya Keselarasan aturan pada pemerintah pusat dan daerah, sehingga tidak bertentangan satu sama lain dalam memjaga wibawa  hukum  sehingga  menumbuhkan  aras  percaya  masyarakat  pada  hukum  dan  aparat penegak  hukum. Untuk  mewujudkan  sasaran  tersebut,  maka  disusun  suatu  program
7 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan , Makalah, Jakarta, Mei 1994, hal. 1
pembangunan politik hukum, antara lain dengan melakukan : (1)program perencanaan hukum; (2)  Program  pembentukan  hukum;  (3)  adanya  atau  di  bentuknya    program-program dalam upaya peningkatan kinerja seluruh  lembaga  peradilan-peradilan    di Indonesia  dan lembaga penegakan hukum lainnya; (a) pembentukan program peningkatan kualitas profesi hukum; (b) pembentukan program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.
Dalam catatan sejarah menunjukan jauh sebelum reformasi di Indonesia telah muncul adanya  konfigurasi  politik,  sehingga  dampak  bagi  negara  adalah  hukumnya  bersifat konservatif  dan  menjadi  terpuruk  karena  sering  menjadi  sub  ordinat  politik  di  Indonesia. Sedangkan ciri atau karakteristik yang melekat pada hukum konservatif antara lain: (a) Proses pembuatannya  sentralistik  (tidak  partisipatif)  karena  didominasi oleh  lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara tidak demokrastis pula oleh negara, (b) Isinya bersifat positivist- instrumentalistik (tidak  aspiratif)  dalam  arti lebih  mencerminkan  kehendak  penguasa  karena sejak semula hukum telah dijadikan alat (instrumen) pembenar yang akan maupun (terlanjur) dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan  yang  dominan,  (c)  Lingkup  isinya  bersifat  open responsive  (tidak  responsif)  sehingga mudah  ditafsir  secara  sepihak  dan  dipaksakan penerimanya  oleh  pemegang  kekuasaan  negara,  (d)  Pelaksanaannya  lebih  mengutamakan program dan kebijakan sektoral jangka pendek dari pada menegakkan aturan-aturan hukum yang resmi berlaku, (e) Penegakannya lebih mengutamakan perlindungan korp sehingga tidak jarang  pembelokan  kasus  hukum  oleh  aparat  dengan  mengaburkan      kasus  pelanggaran menjadi  banyak  yang  menjadi  kasus  prosedur  sehingga  ada  pihak  yang  menjadi  kambing hitam. 8
Dari  pengalaman  sejarah  hukum  tersebut  seharusnya  perlu  dirancang  suatu skenario politik perundang-undangan nasional yang berorientasi pada pemahaman Dampak Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020 (Omnibus  Law)  Terhadap  Hak  Tenaga  Kerja  Konsep Ketenagakerjaan  Ketenagakerjaan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  tenaga kerja  pada  waktu  sebelum,  selama  dan  berakhirnya  hubungan  kerja,  baik  pekerjaan  yang menghasilkan  barang maupun  jasa.  Meski  hukum  tenaga  kerja masuk  ranah  hukum  privat tetapi ada kalanya ada ketentuan yang harus tunduk pada hukum publik.

## Kesempatan Kerja (Demand for Labour)
Kesempatan  kerja  atau  permintaan  tenaga  kerja  adalah  suatu  keadaan  yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi para pencari kerja. Kesempatan
8 M.  Mahfud  MD, Langkah  Politik  dan  Bingkai  Paradikmatik  Dalam  Penegakan  Hukum Kita, Makalah, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI, 2004, hal 3-5.
kerja bisa diartikan sebagai lapangan kerja yang sudah diisi dan yang masih belum diisi oleh pencari kerja. Berdasarkan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan baik perbankan maupun nonperbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat . Perluasan  kesempatan  kerja  di  luar  hubungan  kerja  dilakukan  melalui  penciptaan kegiatan  yang  produktif  dan  berkelanjutan  dengan  mendayagunakan  potensi  sumber  daya alam, manusia, dan teknologi tepat guna,  Penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan  pola  pembentukan  dan  pembinaan  tenaga  kerja  mandiri,  penerapan  system  padat karya,  penerapan  teknologi  tepat  guna,  dan  pendayagunaan  tenaga  kerja.Kesempatan  kerja dapat digolongkan sebagai berikut pertama Kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja  menggunakan  orang  untuk  bekerja  secara  terus-menerus  hingga  pension  atau  tidak mampu  lagi  bekerja.  Contohnya  seperti  karyawan  tetap  dan  pegawai  negeri,  kedua kesempatan kerja temporer, yaitu kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relative singkat..
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Perlindungan Tenaga Kerja,  definisi  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) angkatan kerja merupakan penduduk, baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif (usia kerja) yang berumur 15-64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan (menganggur). Angkatan kerja termasuk bagian dari tenaga  kerja. Menurut  Undang-undang  nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang dimaksud dengan bukan tenaga kerja adalah penduduk yang diluar usia, yaitu penduduk yang berusia dibawag 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun, misalnya anak-anak dan lanjut usia.

## Kondisi Tenaga Kerja di Indonesia
Sebelum  munculnya  pandemic,  situasi  dan  kondisi  bagi  tenaga  kerja  Indonesia cukup baik. Dari data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,99 persen pada Februari 2020, stabil dibandingkan dengan  angka periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. Data yang diambil adalah data pada bulan Pebruari 2020 sebelum  pandemi  sebagai  berikut  :  (1)  Jumlah  angkatan  kerja  pada  Februari  2020 sebanyak  137,91  juta  orang,  naik  1,73  juta  orang  dibanding  Februari  2019,  (2)  Dalam setahun  terakhir,  pengangguran  bertambah  60  ribu  orang,  berbeda  dengan  TPT  yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020., (3) Penduduk yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang, bertambah 1,67 juta orang dari Februari 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami  peningkatan  persentase  terutama  Jasa  Pendidikan  (0,24  persen  poin), Konstruksi (0,19 persen poin), dan Jasa Kesehatan (0,13 persen poin), (4) aad sejumlah 74,04 juta orang bekerja informal dan selama setahun dari 2019-2020 ada peningkatan pekerja  formal  0,77%  point,  (5)  ada  sebanyak  69,90  %  pekerja  penuh  ini  merupakan
jumlah  tertinggi  di  pebruari  2020,  sementara  pekerja  tidak  penuh  sejumlah  23,74%, tenaga tengah penganggur sejumlah 6,36% dan penganguran 1,07%.
Di semua negara ada dampak global karena pandemic dan hampir terjadi di semua sector  termasuk  tega  kerja.  Oleh  karena  itu  ada    empat   masalah  yang  akan  dihadapi tenaga kerja di Indonesia :
1. pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagian perusahaan tidak  boleh  beroperasi.  Akibatnya,  ada  perusahaan  yang  memutuskan  untuk merumahkan  pekerja  atau memerintahkan  pekerja  untuk  bekerja  dari  rumah  (work from home/WFH). Bagi perusahaan yang melaksanakan WFH, artinya pekerja tetap bekerja,  tapi  tidak  hadir  ke tempat  kerja  baik  itu  kantor  atau  pabrik  seperti biasanyaTapi  bagi  perusahaan  yang  tidak  beroperasi  sehingga  merumahkan pekerjanya, Juanda melihat praktiknya ada perusahaan yang memberikan gaji pokok atau tunjangan saja. Ada juga dengan kesepakatan para pihak dilakukan  pemotongan upah.  Praktik  ini  di  setiap  perusahaan  berbeda  karena  tergantung  kemampuan finansial.
1. Dalam kondisi seperti ini, bisa berlaku asas no work no pay sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Pembayaran upah. pandemi ini berdampak kepada perusahaan yang mengubah skema  pengupahan,  harus ada  kesepakatan  dengan  serikat  buruh  atau  buruh yang  bersangkutan  kemudian  dituangkan dalam perjanjian bersama. Misalnya, disepakati  upah  dibayar  70  persen,  kemudian  bagaimana  sisanya  apakah diabaikan atau menjadi utang perusahaan.
3. Berujung PHK. status hubungan kerja  dibagi dua yaitu perjanjian kerja waktu tertentu  (PKWT)  dan  perjanjian  kerja  waktu  tidak  tertentu  (PKWT).    Untuk usaha yang terkena efek pandemic covid-19, boleh menghentikan PKWT lebih awal dari apa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika klausul ini tidak ada, tapi perusahaan ingin memutus PKWT, hal utama yang harus dilakukan yakni memaparkan fakta yang dialami perusahaan akibat dampak Covid- 19, sehingga bisa meyakinkan pekerja bahwa kontrak harus diakhiri. Misalnya, perusahaan bidang  retail  tidak  dapat  beroperasi  di  mall  karena  mall  tutup  sehingga perusahaan tidak mendapat pemasukan.
4. Sedangkan untuk PHK akibat dampak Covid-19 bagi pekerja berstatus perjanjian waktu  tidak  tertentu  (PKWTT),  Juanda  menyebut  ada  3  alasan  yang  dapat digunakan  perusahaan.  Pertama,  alasan  rugi.  Untuk  menggunakan  alasan  ini terlebih  dulu  harus  ada  hasil  audit  kantor  akuntan  publik  yang  menyatakan
perusahaan mengalami kerugian.
Selain  alasan  kerugian  maka  ada  alasan  lain  yaitu  force  mayor,  seperti  diketahui pandemic  mrupakan  bencana  internasional  termasuk  Indonesia,  melalui  kepres No  12  tahu 2020,  tetapi  ini  tidak  serta  ergta  dijadikan  alasan  untuk  memutus  hubungan  kerja  (PHK), tetapi perusahaan bisa melakukan PHK dengan alasan terdampak covid-19. Kendati putusan MK  No.19/PUU-IX/2011  menyatakan  PHK  dengan  alasan  efisiensi  konstitusional  bersyarat sepanjang  dimaknai  perusahaan  tutup  permanen,  tapi  praktiknya  pengadilan  hubungan industrial  (PHI)  akan  melihat  kasus  ini  sesuai  fakta  sebenarnya  apa  yang  menjadi  alasan efisiensi.

## Hak-Hak  Tenaga  Kerja  Menurut  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang ketenagakerjaan sendiri juga mengalami berbagai perubahan dan revisi sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa regulasi ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, pada artikel ini akan sedikit dibahas  mengenai  hak  kedua  belah  pihak.    Secara  singkat,  perusahaan  memiliki  hak  yang tercantum  dalam  uraian  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  yakni  dalam  Pasal  108  sampai pasal 116 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah  sebagai  berikut  (1)  Perusahaan  berhak  atas  hasil  dari  pekerjaan  karyawan,  (b) Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target, (3) sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat antara perusahaan maka perusahaan bisa memutus hubungan kerja dengan alasan melanggar kesepakatan.
Selain  tiga  hal  di  atas  maka  karywana  menurut  undang-undang juga  mempynyai hak untuk : (1) Menjadi Anggota Serikat Tenaga Kerja, Setiap karyawan bisa dab berhak menjadi anggota dan bergabung atau membentuk serikat tenaga kerja dalam rangka mengembangkan bakat dan minat dan perusahaan harus menberi jaminan keselamatam kerja, Kesehatan dan jaminan lainnya; (2) Jamsos dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3), Karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga pemeliharaan  kesehatan  (BPJS). sebagai  pemilik  perusahaan  atau  pemberi  kerja  wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini. Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003,  UU  Nomor  03  tahun  1992,  UU  Nomor  01  tahun  1970,  Ketetapan  Presiden Nomor 22 tahun 1993, PP No: 14 tahun 1993 dan Permen No: 4 tahun 1993, dan Permen No 1 tahun 1998; (3) Menerima Upah yang Layak.
Tercantum dalam Permen Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 13  tahun  2003,  PP tahun  1981,  Peraturan  Menteri  Nomor  01  tahun  1999  dan paling baru adalah Permenaker
Nomor 1 tahun 2017.

## Membuat Perjanjian Kerja atau PKB
Semua karyawan atau buruh mempunyai hak sebagaimana di atur dalam Undang- undang No 13 tahu  2003 dan Undang=undang No 21 tahun 2000. Karyawan yang telah tergabung  dalam  serikat  pekerja  memiliki  hak  untuk  membuat  Perjanjian  Kerja  yang dilaksanakan berdasarkan proses musyawarah.
1. Hak  Atas  Perlindungan  Keputusan  PHK  Tidak  Adil,  Hak  ini  tercantum  dalam  Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 907/Men.PHI-PPHI/X/2004. Setiap karyawan berhak  mendapat  perlindungan  dan  bantuan  dari  Pemerintah  melalui  DInas  Tenaga Kerja bilamana mengalami PHK secara tidak adil.
2. Hak Karyawan Perempuan seperti Libur PMS atau Cuti  Hamil, secara umum hak ini tercantum  dalam  UU  Nomor  13  tahun  2003  Pasal  76  Ayat  2.,  adanya  larangan  burh hamil, termasuk hak mengajukan cuti keguguran serta menagtur biaya persalinan. juga masih membicarakan mengenai hak karyawan perempuan yakni terkait hak menyusui. Terakhir adalah hak cuti menstruasi yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 13 tahun 2003.
3. Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, Cuti dan Libur, dalam UU Ketenagakerjaan Nomor  13  tahun  2003  Pasal  79,  hak  ini  dicantumkan  secara  jelas.  Kewajiban memberi jam istirahat  minimal setengah jam dalam empat jam.

## Implikasi Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Kepada Hak Tenaga Kerja
Sekilas  seperti  tidak  ada  perubahan  berarti  dari  Undang-undang  Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, padahal jika kita lihat, ada penggantian dan penghilangan substansi hingga  timpang  tindih  antara  pasal satu dengan  pasal  lainnya  yang  merugikan  pekerja  dan perempuan.  Kali  pertama inisiatif  pemerintah  tentang  Omnibus  Law  secara  resmi disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan periode kedua pada 20 Oktober 2019.
Di negara lain membuat undang omnibus law tidak serta di buat secara cepat, butuh watu  yang  lama  bahkan  sampai  enam  tahun,  karena  dalam  omnibus  law  ada  pengabungan banyak  undang-undang  atau  aturan,  sehingga  perlu  kajian  dari  berbagai  aspek,  tetapi  di Indonesia  hanya  memerlukan  waktu  enal  bulan,  inilah  yang  menjadikan  undang-undang omnibus  law  tidak  mampu  mebari  rasa    keadilan  bai  rakyat  khususnya  bagi  pekerja  atau buruh.  Hal  penting  dan  urgen  lain  justru  di  buat  sebaliknya  artinya  perjuangan  tentang rancangan undang-undang penghapusan seksual, undang-undang perlindungan perlindungan
pekerja rumah tangga sudah enam belas tahun berlalu masih belum di sahkan hingga saat ini.
Undang-undang cipta kerja yang di buat secara cepat membawa banyak masalah khususnya bagi pekerja atau buruh. Perspektif dalam substansi UU Cipta Kerja condong pada kepentingan pengusaha, bukan lagi dilandasi semangat untuk melindungi pekerja atau buruh yang relasi kuasanya lebih lemah. Oleh karena itu dalam penelitian ini ada beberapa hal pokok yang dapat dijelaskan dampak diberlakukannya Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai berikut : (1) Waktu Kerja dan Lembur Lebih Panjang;
Substansi UU Cipta Kerja mengubah waktu kerja yaitu dihilangkannya ketentuan lima hari kerja dan dua hari istirahat mingguan. Dalam ketentuan Pasal 79 UU Ciptaker ayat 1 b disebutkan bahwa istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja, (2) Waktu libur dikurangi Perubahan waktu kerja, juga berdampak pada waktu libur yaitu hanya satu hari dalam seminggu untuk 6 hari kerja. Upah Minimum Hilang Pada pasal 88 UU Ciptaker menghapus ketentuan rinci mengenai  tidak aadnya ketentuan upah yang di terima minimal.
Timbulnya perubahan upah dalam undang-undang ciptaker, berdasarkan waktu satuan, meskipun  tidak  terperinci  tetapi  itu  sangat  berdampak  pada  hitungan  upah  setiap  jamnya, dengan cara itu upah minimal sudah tidak sesuai di gunakan untuk pemberian upah. Selain itu, perhitungan upah per jam akan menghilangkan upah yang biasanya diterima secara tetap perbulannya  :  (a)  Perhitungan  Upah  Berubah;  (b)  Upah  Cuti  Haid  dan  Melahirkan  Akan Hilang;  (c)  Cuti  Panjang  Hilang;  (d)  PHK  Sepihak  Dipermudah;  (e  )  Jumlah  Pesangon Dikurangi.
Dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjan terdapat penggantian perumahan serta pengobatan dan  perawatan  ditetapkan  15%  (lima  belas  perseratus)  dari  uang  pesangon  dan/atau  uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Selain  itu,  UU Ciptaker  menghapus pasal  162-166  dalam  UU  Ketenagakerjaan  yang  merinci        seberapa  besar  pesangon  dan penghitungan penghargaan bagi buruh yang mundur.

## Kekecewaan Buruh Perempuan
Dian Septi, Sekjend Federasi Buruh Lintas Pabrik/ FBLP dibanyak media menyatakan bahwa ketika rakyat makin dihadapkan pada ancaman pandemi yang tak kunjung menurun, dengan  dampak  krisis  ekonomi  yang  harus  diterima  mulai  pemutusan  hubungan  kerja, sehingga pendapatan  pekerja menurun bahkan menghilang, sehingga daya beli masyarakat menurun pada saat yang sama ada di sahkan undang-undang omnibus yang dianggap cilaka bagi buruh maka ini mejadi problem baru bagi pemerintah dan rakyat sebagai buruh.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  ini  telah  memunculkan gelombang  protes  sejak  dimunculkannya  karena  dianggap  mengabaikan  aspirasi  rakyat. Sebaliknya,  ia  dipenuhi  dengan  kelompok  pengusaha  yang  punya  kepentingan  besar
mempreteli hak buruh dan rakus mengeksploitasi alam. Dalih membuka lapangan pekerjaan adalah omong kosong. Badan Koordinasi Penanaman Modal/ BKPM mencatat, pada kurun 2013 – 2018 investasi terus naik, tapi tidak linear dengan penyerapan tenaga kerja.
Dimulai  dari  pengesahan  UU  Ketenagakerjaan  No.  13/2003  yang  mengesahkan  kontrak outsourcing (fleksibilitas tenaga kerja), Peraturan Pemerintah atau PP 78/2015 yang melegalkan upah murah, hingga RUU Cilaka yang menghapus beragam hak buruh seperti penghapusan semua hak  cuti termasuk cuti hamil melahirkan dan cuti haid, pengesahan upah khusus padat karya, penghapusan Upah Minimum Sektoral Kota/ UMSK, upah per  satuan waktu per satuan jam. Selain itu, dampak bagi perempuan sektor lain akan dirasakan sebagai konsekuensi kemudahan perampasan tanah untuk bisnis tambang, sawit dan perpanjangan Hak Guna Usaha/ HGU selama 90 tahun, pengadaan bank tanah  yang  semuanya  memperparah  monopoli  tanah  pada  segelintir  korporasi  dan  kerusakan lingkungan

## SIMPULAN
Konsep  Undang-undang  Omnibus  Law  adalah  menggabungkan  beberapa  Undang- undang menjadi satu Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, di Indonesia sendiri ada 73 Undang-undang yang dirubah termasuk Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Dengan  diberlakukannya Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Lapangan  Kerja  maka  dampaknya terhadap  hak  tenaga  kerja  di  Indonesia  adalah  bertambahnya  waktu  kerja  dan  lembur diperpanjang,  waktu  libur  dikurangi,  perhitungan  upah  berubah,  upah  cuti  haid  dan melahirkan hilang dan cuti panjang hilang, bahkan PHK sepihak dipermudah, dalam hal ini akan sangat merugikan  tenaga kerja.
Pemerintah  segera  mengeluarkan  Perpu  (Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja dan memperbaiki beberapa pasal yang dianggap bermasalah. Sosialisasi harus terus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat umum  atau  kalangan  buruh  khususnya  agar  tidak  terjadi  kecurigaan  antara  masyarakat dengan  pemerintah.  Langkah  yang  dapat  ditempuh  oleh  masyarakat  atau  buruh  dan mahasiswa  ialah  mengajukan  yudisial  review  ke  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga  hakim konstutusi  dapat  membuat  putusan  yang  dapat  merubah  beberapa  pasal  dalam  Undang- undang Cipta Kerja sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijakan pada Pemerintah Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.
Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian,  Asas  Proposionalitas  dalam  Kontrak  Komersial , Jakarta:Kencana, 2010, hal. 38-39.
Ashiddiqie Jimly, Perihal Undang-Undan g, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.1. Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia , Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992, hlm. 27. Bagir Manan, Politik Perundang-undangan , Makalah, Jakarta, 1994.
Hamida Gigih, Irim Rismi H, Inung Oni Setiadi, dan Kartika Sari, Ketenagakerjaan , Cempaka Putih, 2019, h.2.
Sulaiman King Faisal, Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya , Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.
MD, M Mahfud, Politik Hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta, 2001.
MD, M Mahfud, Langkah Politik dan Bingkai Paradikmatik Dalam Penegakan Hukum Kita, Makalah, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI, 2004.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :Kencana,2005,  hal.  41.  Rianto  Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta:Granit,2010, hal.5
Syaiful  Bahri  Ruray, Tanggung  JawabHukum  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan  dan  Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup , PTAlumni, Bandung, 2012, hlm. 27. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2014, hal. 1.
Sabian Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif , Yogyakarta: Pustaka     Pelajar, 2014, hal.1. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014, h. 6 Satjipto Latief , Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 96. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang  No.12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Humas  Sekneg,  “RUU  Omnibus  Law:  Upaya  Perkuat  Perekonomian  Nasional  melalui Penciptaan  Lapangan  Kerja  dan  Fasilitas Perpajakan”,  https://setkab.go.id/ruu - diakses pada tanggal 26 Desember 2019