## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.1-12
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77

## ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
Eka Suaib 1 , La Ode Mustafa R. 2 , Nurdin Iskandar 3
Universitas Halu Oleo Correspondent author: ekasuaib1966@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This study aims to identify and analyze the Oversight Policy of the Election Supervisory Board for Southeast Sulawesi Province in implementing the COVID-19 health protocol in the simultaneous regional head elections in 2020. This study used a qualitative approach with 12 informants selected by purposive sampling technique. The data in this study were obtained through interviews and documentation, then the data obtained was analyzed qualitatively with an interactive model consisting of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the supervision policy of the General Election Supervisory Board of Southeast Sulawesi Province in implementing the COVID-19 health protocol in the 2020 Simultaneous Regional Head election refers to the regulation of the General Election Supervisory Agency of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 which explains the policy of providing protocol facilities and infrastructure health in every Pilkada activity, policies to protect the safety of election administrators, participants, voters, and other parties involved with Pilkada activities and policies to increase public participation in regional head elections. Increasing community participation is very important in holding regional head elections because the community as voters has a large enough share in determining the winning candidate pair in the election process.
Keywords: Policy, Election Supervisory Body, Pilkada, Health Protocol.

## Keywords: Election Supervisory Body; Health Protocol; Policy; Pilkada

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling . Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan pengawasaan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 adalah merujuk pada peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang didalamnya menjelaskan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan, kebijakan melindungi keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, serta pihak lainnya yang terlibat dengan aktivitas Pilkada dan kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah.
Keywords: Badan Pengawasan Pemilu; Kebijakan; Pilkada; Protokol Kesehatan
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.1-12 Eka Suaib. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Langkah untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selain itu juga sebagai langkah untuk mengoptimalkan dan mengeefektifkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Ristyawati, 2020).
Mengacu pada beberapa pertimbangan dikeluarkannya kebijakan Bawaslu tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mengatur tentang pelaksanaan Pilkada serentak dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virius Disease 2019 ( Covid-19 ). Misalnya dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain. Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a).penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja; (b).pelaksanaan r apid test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu (Hasanuddin, et al, 2021)
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebelum dan setelah melaksanakan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan yang dilakukan oleh tenaga medis yang disesuaikan dengan besaran anggaran penyelenggaraan Pemilihan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan; (c). pemakaian alat pelindung diri bagi anggota dan kesekretariatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang sedang bertugas; (d) penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan/atau cairan disinfektan dan/atau antiseptik berbasis alkohol; e. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dimulai dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuhkoma tigaderajat) celcius; (f) pengaturan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter; (g) pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik; dan (h) menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengawas Pemilihan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dikelompokkan berdasarkan pada titik kritis penyebaran

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.1-12
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77
pada kegiatan: tatap muka secara langsung di dalam ruangan, tatap muka secara langsung di luar ruangan, pengumpulan orang dalam jumlah tertentu; dan/atau dan penyampaian dan penyimpanan berkas (Aisyah, 2020)
Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan tatap muka di dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a) menggunakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan muluthingga dagu; b) memastikan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, dan pihak lain dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan untuk mengenakan alat pelindung diri paling sedikit berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; c) menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antarpihak yang terlibat; d) menghindari jabat tangan dan kontak fisik lainnya; e) cuci tangan pakai sabun atau menggunakan cairan antiseptikberbasis alkohol sebelum melakukan pertemuan tatap muka di dalam ruangan;
f) membawa alat tulis masing-masing; g) melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik; dan h) membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan setelah menyelesaikan pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan (Lisna dan Tyesta, 2015)
Bawasalu Provinsi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan beberapa kebijakan tersebut di atas, sebagai pedoman atau dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota, khususnya kebijakan yang terkait dengan penerapan protokol kesahatan agar supaya penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap memperhatikan protokol kesehatan, antara lain menggunakan masker dan menghindari kerumunan serta atur jarak pada saat penyelenggaraan Pilkada.
Namun, kenyataannya hal ini belum dapat diterapkan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti masih ditemukannya penyelenggara Pilkada yang mengabaikan protokol kesehatan. Misalnya yang terjadi di daerah Provinsi Riau dari 9 daerah yang melaksanakan Pilkada, setidaknya pada dua daerah marak terdapat pelanggaran protokol kesehatan, seperti banyaknya orang yang berkerumun tanpa menjaga jarak dan menggunakan masker. Kondisi serupa juga terjadi di Serang, ketika ratusan pendukung pasangan petahana Ratu Tatu Chasanah dan Panji Tirtayasa berkerumun di gedung KPU

## ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.1-12 Eka Suaib. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Serang. Bahkan selama dua hari pendaftaran Pilkada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan. hari pertama 141 (dugaan pelanggaran), hari kedua 102 (Yulianto, 2017).
Kenyataan tersebut di atas, terjadi pula pada pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran selama kampanye pemilihan kepala daerah seperti yang terjadi Kabupaten Buton Utara (11 pelanggaran), Wakatobi (6 pelanggaran), dan Kabupaten Muna (6 pelanggaran). Pelanggaran tersebut terjadi pada saat pertemuan terbatas/tatap muka (Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020). Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi karena kehadiran Bawaslu, termasuk Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah apalagi pada kondisi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ). Yang telah dinyatakan sebagai pandemik oleh Organisasi Kesehatan Dunia ( World Health Organisztion). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Analisis Kebijakan Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak.”

## Review Teoritis

## Analisis Kebijakan Publik
Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dilkutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). “public policy is whatever governments choose to do or not to do” kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020)
Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam (Elwan, L.O.M, 2011:18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020).
Handoko (2012) mengartikan kebijakan publik sebagai strategi–strategi, tindakan – tindakan atau rencana – rencana yang disusun guna menyelesaikan masalah sosial dan juga untuk memenuhi kebutuhan social Konsep tersebut sejalan dengan pemikiran Laswell dan Kaplan dalam Islamy (2014) yang menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, nilai dan praktik, kemudian merinci adanya tiga elemen yang dibuat dalam satu kebijakan, yaitu: (1) identifikasi tujuan yang hendak dicapai, (2) taktik atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginka, dan (3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan merealisasi pelaksanaan tektik atau strategi. Adapun ruang lingkup analisis kebijakan pada prinsipnya dapat dilihat dalam tiga

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.1-12
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77
bentuk analisis yaitu; (1) analisis terhadap isi kebijakan ( policy content ), (2) analisis terhadap proses kebijakan ( policy procsess ), dan (3)analisis terhadap hasil kebijakan ( output policy ) (Hasibuan,2014). Analsis terhadap isi kebijakan difokuskan pada substansi kebijakan dan untuk memahami isi kebijakan dilakukan melalui analisis terhadap bentuk-bentuk kebijakan yang telah ditetapkan, memahami bagaimana kebijakan itu muncul, bagaimana kebijakan diimplementasikan, apa hasil dan dampak daripada kebijakan serta apa yang menjadi tujuan dan terget kebijakan tersebut (Akbar, 2016). Analisis terhadap proses kebijakan yaitu suatu analisis yang dilakukan terhadap proses kebijakan ( policy process ) yang difokuskan pada tahap-tahap kebijakan yang harus dilalui oleh isu kebijakan sebelum menjadi agenda pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menilai pengaruh dari berbagai isu. serta bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan dan upaya-upaya untuk menyingkapkan berbagai faktor yang berpengaruh pada perumusaan kebijakan ( policy formulation ).(Afek, et al, 2020). Analisis kebijakan yang difokuskan pada output kebijakan atau policy output menjelaskan dampak serta akibat dari kebijakan yang dikeluarkan. Pola pendekatan analisis kebijakan di atas dapat dikategorikan sebagai analisis kebijakan substantial dan prosedural.(Caray, et al, 2015)

## Pengawasan
Pengawasan menurut Muchsan (2014) mengatakan bahwa pengawasan adalah memilih orang yang tepat untuk tiap pekerjaan menimbulkan minat terhadap tiap pekerjaannya mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapat keyakinan apakah pelajaran itu telah dipahami dengan wajar, mengadakan koreksi-koreksi bilaman perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik, memeuji bila ia selayaknya mendapat pujian dan memberi penghargaan atas kerja yang baik dan kemudian menyelaraskan setiap orang kedalam suasana kerja sama yang erat dengan teman-teman sekerjanya semuanya itu dilakukan secara adil, sabar dan tenghgang menenggan, sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannya dengan mahir, teliti, cerdas, bersemangat dan sempurna. Siagian (2015) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukanberjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
Sementara itu, Guntur (Saleh, 2017) mengatakan bahwa “pengawasan adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan kriteria, norma dan standar.

## ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.1-12 Eka Suaib. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau seringkali disebu Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari impelemntasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakan laju roda pemerintahan (Prabowo, et al, 2020). Terminologi jabatan politik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya (Aisyah, 2020). Sedangkan makna jabatan politik adalah mekanisme rekrutmen kepala daerah yang dilakuan secara politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan seleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.dalam kehidupam polotik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar (Yulianto, 2017)

## Peraturan Bawaslu Dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pilkada di Masa Pandemi Covid-19
Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.(Saleh, 2017). Dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dsn Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota lanjutan dalam kondisi bencana non alam COVID-19 terdapat beberapa peratuan tambahan mengenai pengawasan Bawaslu dalam Pilkada serentak lanjutan yang di gelar di masa Pandemi Covid-19. Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: a. penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja; b. pelaksanaan rapid test dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS sebelum dan setelah melaksanakan pengawasan. penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan yang dilakukan oleh tenaga medis yang disesuaikan dengan besaran anggaran penyelenggaraan Pemilihan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan; c. pemakaian alat pelindung diri bagi anggota dan kesekretariatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS yang sedang bertugas; d. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan berupa: 1. fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan/atau 2. cairan disinfektan dan/atau antiseptik berbasis alkohol; e. pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.1-12
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77
pihak yang terlibat sebelum pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dimulai dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius; f. pengaturan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter; g. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik; dan h. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, pemilihan lokasi ini dilandasi dengan pertimbangan bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan organisasi yang memiliki tugas dalam pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu di Provinsi Sulawesi tenggara pada Pilkada serentak tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Teknik penentuan informan secara purposive sampling, yakni teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007) dengan informan yang berjumlah sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara mendalam ( indepth interview ), observasi partisipasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 pada pilkada serentak berlandaskan pada kebijakan Bawaslu Republik Indomesia yaitu Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corono Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam pertimbangan Ketua Bawaslu Republik menimbang bahwa penyebaran Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

## ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.1-12 Eka Suaib. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan merupakan bencana non alam yang ditetapkan sebagai bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, sehingga perlu dilakukan langkah luar biasa untuk mengendalikan penyebaran Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) salah satunya dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sebagai langkah untuk mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai dasar penundaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Selain penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pengawas Pemilihan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan sebagian atau seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang mengharuskan adanya kehadiran fisik.Berikut ini wawancara bersama Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengatakan bahwa:
“Kebijakan Pengawasan Provinsi Sultra dalam protokol kesehatan COVID-19 pada pilkada serentak di tahun 2020 berlandasakan pada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam COVID-19” (Wawancara, tanggal 10 Oktober 2022)
Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam protokol kesehatan COVID-19 pada Pilkada serentak 2020 berlandaskan pada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam COVID-19. Aisyah (2020) mempertegas bahwa secara nasional pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2020 bawaslu baik itu tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan merujuk pada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa pelanggaran dan penanganan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada pemilihan serentak tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.1-12
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77
Tabel 1. Data Penangan Pelanggaran Prokes PILKADA Tahun 2020 Di Sulawesi Tenggara
Wilayah Temuan Laporan Tahapan Tren Sanksi Jumlah Terlapor Provinsi Sulawesi Tenggara 0 0 - - - - Kab. Konawe Selatan 4 0 Kampaye Pasal 28 Ayat 2 PKPU 13 Jumlah Peserta Peringatan Tertulis 6 Kab. Muna 0 0 - - - - Kab. Buton Utara 12 0 Kampaye Pasal 28 ayat 2 PKPU 13 Jumlah Peserta (5)  Melibatkan Anak-Anak (6 Kasus)  Tidak Menggunak an Masker Peringatan Tertulis Semua Paslon Kab. Wakatobi 8 0 Kampaye Jumlah Massa di Luar Kampaye Melebihi Batas PKPU 13 (8 Kasus Peringatan Tertulis 2 Paslon, di Rekom 8 surat = 16 Terlapor Kab. Kolaka Timur 0 0 - - - - Kab. Konawe Utara 5 0 Kampaye Pasal 58 Ayat 2 Huruf b (5 Kasus) Massa yang berada di luar tempat Kampaye Melebihi Batas PKPU 13 (8 Kasus) Teguran Tertulis 10 Terlapor (Paslon) Kab. Konawe Kepulauan 0 1 Kampaye Mass yang berada diluar tempat Kampaye melebihi batas Teguran Tertulis 6 Terlapor Paslon (Kampaye Terakhir dengan Lokus yang berbeda
Sumber: Data Bawaslu Provinsi Sultra, 2020
Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar penanganan saksi pelanggaran Protokol Kesehatan pada Pilkada serentak Provinsi Sulawesi Tenggara adalah berupa

## ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.1-12 Eka Suaib. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
teguran tertulis. Kemudian dalam penelitian menujukkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara adalah dengan memantau kegiatan Kampaye yang dilakukan oleh Paslon serta kegiatan masyarakat simpatisan paslon, Ristyawati (2020) menjelaskan bahwa Bawaslu melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada yang disebut dengan Pengawasan partisipatif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam penelitian ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi dengan stakeholder dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.
Tabel 2 Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipasi Pemilu Tahun 2020 Di Provinsi Sulawesi
Tenggara No Kegiatan 1 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis 2 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula
3 Sosialisasi Pengawasan Partisipasi Pilkada 2020 Bagi Pemilih Pemula
4
Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi Perguruan Tinggi
5 Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Kepala Daeah
6 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020 bagi Ormas dan Perguruan Tinggi

## Sumber: Data Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sultra 2020
Kemudian wawancara bersama masyarakat memberikan penegasan yaitu pengawasan pada pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 bahwa:
“Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kesiagaan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melakukan pengawasan di masa-masa tenang yang dimaksudkan adalah untuk mencegah, menekan dan menolak terjadinya politik uang serta pelanggaran protokol kesehatan ataupun propaganda isu SARA”(Wawancara, Tanggal 14 November 2022)
Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengawasan langsung opada setiap tahapan pelaksanakah pilkada yang dimulai dari penetapan hingga penetapan. Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, protokol kesehatan wajib diterapkan, dimana dalam kegiatan sosialisasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada Tahun 2020 KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kampaye penggunaan maskes dan deklarasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 dalam tahapan Pilkada Serentak Tahun

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 1 (February -April 2023) pp.1-12
Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77
2020. Hasanudin et al (2021) menjelaskan bahwa walaupun dalam kondisi pandemic Covid- 19, namum dalam pelaksanaan pilkada dilaksanakan dengan tertib dan taat dengan protokol kesehatan maka semua pelaksanaan pilkada akan tetap berjalan sesuai dengan waktu dan kondisinya. Wawancara bersama Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa:
“Saya sangat berharap agar masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya di Kabupaten-Kabupaten yang melaksanakan Pilkada harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19 bukan hanya selama pilkada, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020”(Wawancara, Tanggal 10 November 2022)
Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan adanya kampaye masker dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 saat beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan adanya kegiatan ini pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tahapan-tahapan pesta demokrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Aisyah (2020), dimana langkah yang dilakukan oleh bawaslu dan KPU dalam pilkada serentak adalah sosialisasi dan Kampaye master hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan Pilkada selalu menaati atau menerapkan Protokol Kesehatan

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa Kebijakan pengawasaan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 adalah merujuk pada peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang didalamnya menjelaskan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan dalam setiap kegiatan Pilkada, kebijakan melindungi keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta, pemilih, serta pihak lainnya yang terlibat dengan aktivitas Pilkada dan kebijakan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah karena masyarakat sebagai pemilih memiliki andil yang cukup besar untuk menentukan pemenangan pasangan calon dalam proses pemilihan.

## ANALISIS KEBIJAKAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 6 Number 1 (February - April 2023), pp.1-12 Eka Suaib. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.77 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Afek, Alek.,Leshem, Elen., Kaliner.,Fast, D dan Sadetzki. (2020). Upholding Democracy In A Global Pandemi: the Israeli Elections Experience. Jurnal Of Travel Medicine. Vol 27 (7). https://doi.org/10.1093/jtm/taaa162
Aisyah, Nani. (2020). Efektifitas Penerapan Aturan Pilkada SerentakDalam Kondisi Darurat Penanganan Penyebaran Corona Virus Dease 19 (Covid-19). Journal POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik . Vol 3 (8)
Akbar,Idil, (2016), Pilkada Serentak dan Geliat DInamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol.2. (1).
Carey, J., Hix, S., Htun, M., Mozaffar, S., Powell, G. B., & Reynolds, A. (2015). Between Science and Engineering: Reflections on the APSA Presidential Task Force on Political Science, Electoral Rules, and Democratic Governance: Political Scientists as Electoral System Engineers. Perspectives on Politics , Vol.11(3), 827–840. https://doi.org/DOI: 10.1017/S1537592713002247.
Handoko, T. Hani. (2012). Pengawasan Kebijakan. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
Hasanuddin.,Marta, Auradian dan Asrida, Wan. (2021). Menilai Kualitas Pilkada Dalam Era Pandemi (Studi Di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau). Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 20 (1), e-ISSN:2656-5277 Hasibuan, Malayu. Kebijakan Publik. Jakarta; Bumi Aksara Islamy, M. Irfan. 2014. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING
POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Lisna dan Tyesta, (2015) . Implikasi Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusi di Indonesia . Journal of Law and Legal Reform , Vol 3 (8).
Muchsan. 2014. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Prabowo, H., Syafri, W., & Juanda, J. (2020). Pandemic at the Polls: Preparement and Arrangement of Indonesian Regional the Election in the Midst of Covid-19. Journal of Management (IJM), Vol.11 (12), 2189–2199. https://doi.org/10.34218/IJM.11.12.2020.206. Ristyawati, Aprista. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Crepido. Vol. 2 (2). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Saleh, Soek. (2017). Pelaksanaan Fungsi dan Pengawasan. Jakarta: Sinar Grafika Siagian, S.P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Bumi Aksara. Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506 Yulianto, (2017). Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak . Journal of Law and Legal Reform , Vol. 3 (8).