## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  DALAM  TRANSAKSI  JUAL BELI PELIHARAAN REPTIL SCARA ONLINE DI SURAKARTA
Razzaq Atalarik, Asianto Nugroho , Sapto Hermawan
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta E-mail : razzaqatalarik@student.uns.ac.id , asiantonugroho@staff.uns.ac.id , saptohermawanfh@staff.uns.ac.id
Info Artikel Abstract Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Buying and selling, Reptiles, Online, Consumer Legal Protection. This  article  aims  to  examine  consumer  legal protection, advantages and disadvantages in online buying  and  selling  of  reptiles  in  this  increasingly sophisticated  era  of  globalization  which  is  a  new lifestyle  in  transactions  in  Surakarta.  The  research method  used  is  normative  research,  statutory approach, researching consumer protection regulations  against  online  buying  and  selling,  then processed  and  analyzed  using  legal  interpretation and  argumentation  systematically  and  written descriptively.  The  results  of  research  regarding  the legal  protection  of  consumers  buying  and  selling reptiles  online  in  Surakarta  for  consumers experiencing losses. In Law No. 19 of 2016 in Article 28  paragraph  1  regarding  consumer  losses  in  e- commerce, it is only a general rule. PP N0 71 of 2019, in principle, business actors can be held accountable, namely  contractual,  presumption  of  responsibility and  absolute  responsibility.  The  UUPK in  Article  19 regulates  the  responsibility  for  compensation  and traditional  buying  and  selling  transactions.  The responsibility of business actors to buyers in buying and selling online has not been specifically regulated. so that the government as a regulator is very urgent to take action. reconstruction of Law Number 19 of 2016  concerning  ITE  and  induced  in  the  RUUPK process which is still in the Prolegnas process at the DPR RI. The advantages of buying and selling reptiles
online  are  because  of  new  lifestyles/trends,  various ease of accessing internet applications, fast, practical transaction processes, saving time, energy and costs without having to visit the location and send it to the consumer's  house.  Weaknesses  are  prone  to  fraud, incompatibility  of  animals  being  sent,  stressful conditions,  running away,  getting sick,  dying at  the time of delivery. If there is a default, the consumer has no clarity and legal certainty Abstrak Kata kunci:
Jual beli, Reptil, Online, Perlindungan Hukum Konsumen.
Corresponding Author: Rezzaq Atalarik, e-mail : razzaqatalarik@student.uns.ac .id
Artikel ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum konsumen,  keuntungan  dan  kelemahan  dalam transaksi  jual  beli  online    reptil  di  era  globalisasi semakin  canggih  ini  merupakan    gaya  hidup  baru dalam bertransaksi di Surakarta. Metode penelitian digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan perundang undangan, meneliti regulasi perlindungan  konsumen  terhadap  jual-beli  online, kemudian  diolah  dan  dianalisa    dengan menggunakan  intepretasi dan argumentasi hukum secara  sistematis  serta  dituangkan  secara deskriptif. Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen jual beli online reptil di Surakarta bagi konsumen mengalami kerugian. Dalam UU No 19  tahun  2016  dalam  Pasal  28  ayat  1  mengenai kerugian  konsumen    dalam    e-commerce  namun baru sebatas aturan umum. PP N0 71 Tahun 2019, prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban  yakni    kontraktual,  praduga bertanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  mutlak. Adapun UUPK dalam Pasal 19 mengatur tanggung jawab  ganti  rugi  dan  transaksi  jual-beli  secara tradisional. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online secara  khusus  belum diatur.  sehingga  pemerintah  sebagai  regulator sangat  mendesak  untuk  mengambil  tindakan. rekonstruksi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  ITE  dan  diinduksi  dalam  proses RUUPK yang masih dalam proses Prolegnas di DPR RI.  Kelebihan  jual  beli  online  reptile,  karena  gaya hidup/trend baru, beragam kemudahan mengakses aplikasi  internet,  proses  transaksi  cepat,  praktis, hemat  waktu,  tenaga  dan  biaya  tanpa  harus berkunjung  ke  lokasi  dan  dikirim  sampai  rumah konsumen. Kelemahannya rawan terjadi  penipuan, ketidaksesuaian  hewan  dikirim,  kondisi  strees,
kabur, sakit, mati pada saat pengiriman. Jika terjadi wanprestasi,  pihak  konsumen  tidak  ada  kejelasan dan kepastian hukum.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  yang  pesat  membuat  segala  sesuatu  yang  kita inginkan menjadi lebih mudah, praktis dan cepat (Erie  Hariyanto. 2012), tidak dapat  dipungkiri  bahwa  di  era  sekarang  ini  kemajuan  teknologi  sangat mempengaruhi  segala  aspek,  termasuk  aspek  bisnis  yang  sangat  membantu penjual dan pembeli dalam bertransaksi karena penjual dan pembeli tidak harus bertatap  muka  secara  langsung.  melakukan  transaksi  jual  beli  namun  dapat diakses langsung melalui internet dan perangkat pribadi (Imam, Sjaputra. 2002 ).
Konsumen  jual  beli  secara  online  juga  dimudahkan  (Bama  Anandika Berata, Bagus Made. 2016 ), karena tidak perlu keluar rumah untuk datang ke toko, cukup melalui aplikasi di perangkat pribadi mereka dapat berbelanja tanpa harus mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah dan mengunjungi penjual . Cara pembayaran  yang  bisa  dilakukan  secara  online  juga  membuat  belanja  online menjadi sangat mudah, hal inilah yang membuat jual beli online sangat digemari oleh masyarakat luas.
Hal ini tidak hanya dilakukan oleh penjual yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari,  tetapi  juga  penjual  hewan  peliharaan,  mereka  mempromosikan hewan  peliharaannya  di  aplikasi  jual  beli  online  dan  internet.  Cukup  dengan mengupload foto hewan yang akan dijual dan menuliskan deskripsi hewan secara lengkap, hewan tersebut sudah bisa masuk ke portal jual beli online (Celina Tri Siwi  kristiyanti.  2008),  jika  ada  pesanan  dari  penjual  tinggal  melakukan mengemasnya dan mengirimkannya melalui jasa ekspedisi.
Namun, karena yang diperdagangkan adalah hewan hidup, maka banyak risiko  yang  dihadapi  konsumen.  Risiko  yang  sering  dihadapi  calon  konsumen adalah kematian hewan pada saat pengiriman. Banyak kasus hewan yang dibeli secara online mati dalam perjalanan karena waktu ekspedisi yang cukup lama sehingga  hewan  tersebut  tidak  kuat  kemudian  mati  pada  saat  pengiriman, bahkan  dalam  beberapa  kasus  hewan  yang  dikirim  sampai  dengan  selamat namun lemah dan sudah sekarat kemudian mati dalam waktu yang tidak terlalu lama.  Beberapa  hari  kemudian,  membuat  pembeli  merasa  dirugikan  karena hewan yang dipesan sudah mati.
Konsumen  dapat  dirugikan  bukan  hanya  kematian,  tidak  jarang  hewan yang  dikirim  lari  dari  kemasan,    sehingga  saat  kemasan  dibuka  isinya  kosong, karena hewan tersebut kabur saat pengiriman. Faktor kemasan paket menjadi hal yang penting dalam jual beli hewan secara online, karena yang dikirim adalah makhluk hidup. maka pengemasan bungkusan harus dilakukan dengan hati-hati dan rapi. Tidak adanya lubang udara untuk bernafas menjadi faktor utama hewan bisa mati di perjalanan karena tidak adanya udara yang masuk ke dalam kemasan sehingga  hewan  tidak  bisa  bernafas  dan  faktor  kemasan  yang  tidak  rapi  dan terlalu  sempit  membuat  hewanmenjadi  stress,  tidak  leluasa  pada  saat pengiriman sehingga hewan dapat merusak bungkusan dan kabur.
Selain  kedua  faktor  di  atas,  ada  faktor  lain  yang  membuat  konsumen merasa  dirugikan  dalam  membeli  hewan  secara  online  yaitu  tidak  sesuainya hewan yang dikirim dengan yang difoto oleh penjual, karena transaksi dilakukan secara  online  pembeli  tidak  dapat  memilih  sesuai  selera  dan  melihat  secara langsung bagaimana kondisi hewan tersebut. Tidak jarang terdapat cacat  pada hewan yang dijual namun tidak diberitahukan kepada pembeli, sehingga hewan tersebut laku dijual tetapi merugikan pembeli.
Tabel 1. Kondisi Riil Media Electronic Commerce  Transaksi Jual Beli Hewan Reptile di Surakarta dalam perspektif Hukum TRANSAKSI ONLINE PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KAJIAN HUKUM Electronic commerce merupakan gaya hidup baru yang sedang trend. Electronic commerce  menjadi media promosi transaksi online media bisnis/ jasa ekspedisi  seperti Shoppy, Toko Pedia dll yang bermitra dengan media pengiriman barang dalam memperlancar bisnisnya. Electronic commerce  menjadi pilihan transaksi jual beli hewan reptile di Surakarta Paradigma Qua Vadis cita hukum dalam mewujudkan adanya jaminan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen melalui jual beli Reptil di Surakarta baik secara tradisional maupun e- commerce Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Berdasarkan  tabel  diatas  menggambarkan  bahwa  pilihan  bertransaksi melalui media e-commerce lebih menjanjikan dan memiliki prospek yang cerah kedepannya baik bagi pelaku usaha maupun konsumen,  karena merupakan gaya hidup baru yang saat ini sedang menjadi trend dalam dunia perdagangan, baik barang maupun jasa. Leluasa jaringan operasional secara gratis di tingkat lokal. nasional dan internasional. Bragam kemudahan, keuntungan yang diperoleh bagi pelaku usaha dan konsumen, Bagi pelaku usaha e-commerce sangat menghemat
dari  segi  jumlah  modal,  biaya  kepemilikan  atau  sewa  toko  untuk memajang/memamerkan  dagangannya,  promosi  iklan  toko,  biaya  operasional pramuniaga/karyawan, biaya perijinan usaha, biaya pajak, dan resiko pencurian barang miliknya,  sehingga  dari  segi  keuntungan  dan  biaya  sangat  menjangkau kemampuan berinovasi bagi pelaku usaha, cukup mengakses aplikasi internet, memberikan  gambaran  informasi,  deskripsi  iklan  promosi,  gambar/foto  dan video, praktis lebih cepat dilakukan dimanapun berada, hemat biaya, waktu dan tenaga.  Bagi  konsumen  beragam  kemudahan  kemudahan,  keuntungan  yang didapat dari pilihan bertransaksi e-commerce adalah berkembangnya gaya hidup baru. Kemudahan bertransaksi secara online karena penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung, dapat dilakukan dimana saja tanpa batasan waktu dan tempat, baik lokal, nasional maupun internasional, dilakukan cukup dengan  mengakses  melalui  internet,  Instagram  dan  Facebook  aplikasi, pembayaran  online/digital  mudah,  semua  dilakukan  dari  rumah  (dimana  pun berada) lebih cepat, lebih praktis, hemat waktu, biaya dan tenaga, barang dikirim sampai ke rumah konsumen.
Electronic  commerce  telah  menjadi  media  promosi  untuk  transaksi online, media bisnis/jasa ekspedisi  seperti Shoppy, Toko Pedia, telah tertarik dan merintis  usahanya  sebagai  broker/perantara  dagang/broker/biro  jasa  yaitu badan  hukum  yang  menjual  barang/jasa  ,  mencari  pembeli  ke  konsumen  atas dasar  mendapatkan  komisi.  untuk  pekerjaannya.  Pialang  online  adalah  badan usaha  yang  memfasilitasi  promosi  dunia perdagangan  bagi  para  pelaku usaha, baik  pemilik  toko  maupun  UMKM.  Pialang  online  bermitra  dengan  media pengiriman barang dalam memfasilitasi usahanya, yang membedah pelaku usaha baru di bidang jasa promosi/periklanan elektronik yang mewadahi pelaku usaha barang dan jasa.
Electronic  commerce  menjadi  salah  satu  pilihan  jual  beli  Reptil  di Surakarta, hal ini nampaknya semakin ramai dikunjungi oleh Kolektor/Komunitas  Pecinta  Reptil  Mania  seperti  Kopkar  (Komunitas  Pecinta Reptil  Solo  Raya),  Reptzone  (Pecinta  Reptil  di  Kota  Bengawan),  EXALOS (Komunitas Reptil Surakarta), KOROS (Komunitas Reptil Surakarta)
Paradigma  Qua  Vadis  cita  hukum  dalam  mewujudkan  adanya  jaminan kepastian  hukum  bagi  perlindungan  konsumen  melalui  jual  beli  Reptil  di Surakarta baik secara tradisional maupun e-commerce
“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang  tersebut  mencapai  kesepakatan  tentang  objek  dan  harganya, walaupun  harganya  belum  dibayar.  Hal  ini  jelas  menjadi  pekerjaan  tambahan untuk  memberikan  rasa  nyaman  bagi  kedua  belah  pihak,  baik  pelaku  usaha maupun  konsumen.  Oleh  karena  itu,  urgensi  perlindungan  hukum  bagi konsumen yang melakukan transaksi online sangat diperlukan, terutama karena konsumen  memiliki  hak  universal  yang  harus  dilindungi,  yaitu  hak  atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar”.
Pelaku  usaha  dalam  menyelesaikan  kegiatan  usahanya  tidak  hanya dibebani hak dan kewajiban, namun UU PK juga secara jelas menyebutkan bahwa ada  beberapa  kegiatan  yang  dilarang  atau  dibatasi  bagi  pelaku  usaha.    dalam memperdagangkan  atau  mendistribusikan  produk  atau  jasa.Terutama  faktor keamanan  dan  perlindungan  dalam  e-commerce  yang  berdampak  buruk  bagi
konsumen. Meskipun jaminan keamanan dan perlindungan sangat penting dalam transaksi e-commerce, namun sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen sebagai pengguna. Mengabaikan hal ini akan berdampak negatif pada keakuratan  dan  gagasan  yang  terkandung  dalam  transaksi  e-commerce  yang mengarah  pada  kerentanan  untuk  menggagalkan  upaya  pengembangan  dan pemeliharaan institusi/pranata e-commerce.
Pemberlakuan  regulasi  untuk  melindungi  konsumen  dalam  transaksi online antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik. Keberagaman regulasi untuk melindungi konsumen masih menjadi permasalahan dalam proses transaksi online, sehingga perlu dikaji harmonisasi dan  sinergi  antara  dinamika  peraturan  pelaksana  dengan  dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat modern.
Dalam  mewujudkan  cita  hukum  untuk  menjamin  kepastian  hukum perlindungan  bagi  konsumen  melalui  jual  beli  hewan  Reptil  di  Surakarta  baik secara  tradisional  maupun  e-commerce,  maka  pada  dasarnya  konsep perlindungan  hukum  bagi  konsumen  meliputi  dua  hal  yaitu:  perlindungan hukum  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  adalah  suatu bentuk  perlindungan  hukum  dimana  masyarakat  diberi  kesempatan  untuk mengajukan  keberatan  atau  pendapat  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah mendapat bentuk administratif. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya masalah atau perselisihan. Kemudian terdapat perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen,  baik  jalur litigasi maupun non litigasi yang telah diatur dalam UUPK, UU ITE.
Berdasarkan  latar  belakang  artikel  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas, maka  penulis  akan  merumuskan  masalah  bagaimana  melindungi  konsumen dalam  transaksi  jual  beli  online  hewan  Reptil,  kelebihan  dan  kekurangan  di Surakarta?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penulisan  hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  yang bersifat  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Penulisan hukum  ini  menggunakan  metode  penelitian  empiris  yang  bersifat  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Dalam  penelitian  ini  penulis mengambil  lokasi  penelitian  di  Kota  Surakarta  dan  sekitarnya  (kawasan  solo raya).

## PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli peliharaan reptil secara Online di Surakarta
Transaksi melalui internet memberikan kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam setiap transaksi yang dilakukan (Onno W. Purbo dan Aang Arif  Wahyudi.  2001),  sehingga  hal  inilah  yang  mendorong  pesatnya pertumbuhan e- commerce di Indonesia karena tidak ada larangan. Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Pasal 19 UU ITE menyatakan “Para pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik  wajib  menggunakan  media elektronik  yang  telah  disepakati”..    Terlepas    dari    kelebihan    e -commerce tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  timbulnya  kerugian  terhadap  pihak konsumen  akan  terjadi  (Suhendi,  H.  2002)..  Dalam  hal  ini,  menurut  hasil wawancara dengan Bapak Dharmo Pawiro asisten dan pawang reptile berbisa papan  atas  Indonesia  di  penangkaran  reptile  spesies  ular  cobra  Padepokan limasan giri jati animal park Girisobo Gunungkidul bahwa konsumen memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku usaha, yang berarti hak- hak dari konsumen dalam e-commerce lebih rentan untuk dilanggar. Melihat hal tersebut transaksi e-commerce tidak hanya memberikan dampak positif terhadap  konsumen,  namun  juga  memberikan  dampak  negatif  terhadap konsumen yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, sehingga dalam hal ini perlindungan hukum sangat  dibutuhkan  oleh  konsumen  pengguna transaski  e- commerce. Saputran Andin, salah satu anggota Komunitas Reptil Surakarta, dalam melakukan transaksi jual beli Reptil (electronic commerce) secara  online  cukup  mengakses  aplikasi  internet  dengan  lebih  cepat,  untuk memperoleh  deskripsi  informasi,  deskripsi  iklan,  gambar/foto  dan  video  , praktis  dilakukan  dimanapun  berada,  serta  hemat  tenaga  dan  biaya  karena pihak Kolektor/reptil  mania  tidak perlu  bawa  reptil  dan  buang  uang besar, semuanya online dan diantar ke lokasi/rumah konsumen.

## 1.. Bentuk Pelanggaran Hak Konsumen
Sebagaimana diketahui bahwa UU PK mengatur tujuannya antara lain untuk meningkatkan kehormatan hidup konsumen, oleh karena itu hal-hal lain yang  berdampak  negatif  terhadap  penggunaan  produk  dan  jasa  harus dijauhkan  dari  pelaku  usaha.  Untuk  menghindari  dampak  buruk  dari penggunaan jasa dan produk tersebut, UU PK mengatur larangan dan batasan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2007, Hlm. 65).
Kronologis  Kasus  Transaksi  Reptil  Online  di  Surakarta.  Seperti  yang dialami Alisya, teman Reptil Tegar Komunitas Pecinta Reptil Kopdar Solo Raya di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, menjadi korban dan penipuan saat transaksi hewan reptil (Spesies Penyu chinema  Rp 150.000, Penyu Stinkpot Rp 400.000 , kura-kura A S T seharga Rp 1.000.000 dan Kura kura Air Smooth (mulus) seharga Rp 1500.000) melalui media online Facebook, yang berawal dari inbox dengan orang tak dikenal yang kemudian mengaku sebagai teman lama, dengan menawarkan reptil murah yang dipromosikan. Karena harganya yang murah, Alisya membeli reptil dengan harga murah Rp. 3.500.000.00.
Namun, setelah uang tersebut ditransfer, ternyata ia harus memenuhi berbagai  syarat,  hingga  akhirnya  Alisya  pun  mentransfer  uang  hingga  Rp.
8.200.000.00.  Hal  aneh  juga  terjadi  setelah uang Rp8.200.000.00  ditransfer, masih banyak alasan yang harus dipenuhi lagi, setelah mengetahui kebenaran akun Facebook, ketika dikonfirmasi bahwa akun temannya telah dibajak atau disalahgunakan oleh orang yang tidak dikenal. orang. Kecewa dengan apa yang terjadi,  Alisya  membeberkan  kejadian  tersebut  ke  Polsek  Surakarta  dengan keyakinan polisi akan menindaklanjuti laporan tersebut sehingga pelaku bisa segera  ditangkap.  Sementara  Polrestabes  Surakarta  membenarkan  adanya laporan korban dengan kasus penggelapan, penipuan dan pencurian, laporan tersebut  telah  diterima  dan  ditindaklanjuti  oleh  Satuan  Kerja  Polrestabes Surakarta.

## 2. Tinjauan Kasus dengan Hukum. Perlindungan Konsumen
Adanya  perlindungan  hukum  di  wilayah  bangsa  Indonesia  dapat diidentifikasikan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  dengan  demikian  suatu  barang  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang  harus  mempunyai  pilihan  untuk  memberikan  perlindungan hukum  kepada  seluruh  masyarakat.  Terutama  faktor  keamanan  dan perlindungan  dalam  e-commerce  yang  berdampak  buruk  bagi  konsumen. Meskipun  jaminan  keamanan  dan  perlindungan  sangat  penting  dalam transaksi  e-commerce,  namun  sangat  penting  untuk  menumbuhkan kepercayaan  konsumen  sebagai  pengguna.  Mengabaikan  hal  ini  akan berdampak  negatif  pada  keakuratan  dan  gagasan  yang  terkandung  dalam transaksi e-commerce, yang mengarah pada kerentanan untuk menggagalkan upaya pengembangan dan pemeliharaan institusi e-commerce. (Ebookcollage. Mei 2021: 6)
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  Pasal  8  UU  PK  lebih  tegas  lagi  yang melarang  pelaku  usaha  memperdagangkan  barang  yang  tidak  memenuhi jaminan  yang  tercantum  dalam  uraian  suatu  produk,  label,  atau  promosi penawaran  produk.  Sangat  jelas  bahwa  pelaku  usaha  telah  melanggar  atau mengabaikan  hak  konsumen  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4  UU  PK yang  merupakan  pilihan  untuk  memilih  barang  dagangan  atau  potensi keuntungan  dan  untuk  mendapatkan  produk  sesuai  dengan  kondisi  yang menjamin  jaminan  yang  dijanjikan  sebelumnya.  Tindakan  Hukum  Terhadap Konsumen  yang  dirugikan.  Pelaku  usaha  dalam  menyelesaikan  kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak dan kewajiban, namun UU PK juga secara jelas  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  kegiatan  yang  dilarang  atau  dibatasi bagi  pelaku  usaha  dalam  memperdagangkan  atau  mendistribusikan  produk atau jasa (Dewi, Eli Wuria. 2015 :62).
Hal ini sebagai bukti hak dan kewajiban dalam konsistensi mutu Reptil, Komunitas  Pecinta  Reptil  Solo  Raya  Kopdar  Tegar  Reptil  mengadakan sayembara dan dilakukan penilaian yang cukup ketat agar hewan pemenang bisa  memiliki  harga  jual  yang  tinggi  di  mata  kolektor.  Selama  tiga  hari  itu peredaran uang jual beli reptil yang digelar mencapai lima belas juta. karena semakin unik, menarik dan sehat maka akan semakin mahal harganya. Ada tiga aspek yang dinilai, seperti kesehatan hewan, bobot proporsional, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, serta keindahan dan keunikan yang menonjol
dari reptil. Setelah mengikuti kontes, dipromosikan melalui online. periklanan (perdagangan elektronik).
Tegar  Reptiles  ketua  Komunitas  Pecinta  Reptil  Solo  Raya  Kopdar, merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual  beli  hewan  Reptil  secara  online,  model  pembayaran  dilakukan  setelah barang/reptil sampai di tempat tujuan dan diterima oleh pemesan/pembeli. Ini merupakan jaminan dalam perjanjian kontrak jual beli online (electronic commerce) untuk menghindari penipuan dan wanprestasi.

## 3. Penyelesaian Sengketa
Sengketa E-Commerce internasional dapat diselesaikan, terutama yang melibatkan  perselisihan  kecil  di  forum  yang  tepat,  yaitu  Online  Dispute Resolution  (ODR),  atau  APS  online  yang  merupakan  cara  praktis  untuk menyediakan pemulihan para   pelanggan    remedy  yang tepat, murah, dan efektif  bagi  pelanggan.  mengurangi  penetapan  kasus  di  negara  asing.  Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi E-Commerce dalam menyelesaikan sengketa melalui ODR. Di tengah gejolak sistem hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, teknologi  telah  menorehkan  gagasan  penyelesaian  sengketa  secara  online, dalam bentuk arbitrase online (E-Arbitration).

## 4. Hukum Perlindungan Konsumen
Sebelum  masuk  ke  substansi  terkait  ketentuan  UUPK,  ada  baiknya diketahui terlebih dahulu berapa banyak istilah yang familiar bagi konsumen. Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah setiap pengguna barang atau jasa  untuk  keperluan  sendiri,  keluarga  atau  rumah  tangga,  dan  tidak  untuk memproduksi  barang/jasa  lain  atau  untuk  memperdagangkannya  kembali, adanya  transaksi  konsumen  yang  berarti  proses  perpindahan  kepemilikan atau  kenikmatan  barang  atau  jasa.  dari  penyedia  barang  atau  jasa  kepada konsumen (Az Nasution.1995).

## 5. Kontrak   Elektronik   dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE
Transaksi  jual  beli  online  berdasarkan  UU  ITE  dan  PP  PSTE  tetap diakui  sebagai  transaksi  elektronik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Kontrak  Elektronik  itu  sendiri  menurut  Pasal  48  ayat  (3)  PP  PSTE  paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; tata cara dalam  hal  pembatalan  oleh  para  pihak;  ketentuan  yang  memberikan  hak kepada pihak yang dirugikan untuk  dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk apabila terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum  penyelesaian  Transaksi  Elektronik.  Dengan  demikian,  transaksi elektronik yang terjadi dalam perkara dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau  PP  PSTE  sebagai  landasan  hukum  dalam  penyelesaian  masalah tersebut.
Terkait  perlindungan  konsumen,  Pasal  49  ayat  (1)  PP  PSTE menegaskan bahwa pelaku usaha yang  menawarkan produk melalui Sistem Elektronik  wajib  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  mengenai syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan.  Selanjutnya ditegaskan  bahwa  Pelaku  Usaha  wajib  memberikan  informasi  yang  jelas mengenai penawaran kontrak atau iklan. jika barang untuk konsumen tidak sesuai  dengan  kesepakatan/diperjanjikan,  maka  Pasal  49  ayat  (3)  PP  PSTE mengatur secara khusus hal tersebut, yaitu Pelaku Usaha wajib memberikan batas  waktu  kepada  konsumen  untuk  mengembalikan  barang  yang  dikirim apabila  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  atau  terdapat  cacat  tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online (sebagai bentuk penawaran), konsumen  juga  dapat  menggugat  Pelaku  Usaha  (dalam  hal  ini  penjual)  di secara  perdata  dengan  dalih  wanprestasi  atas  transaksi  jual  beli.  apa  yang Anda lakukan dengan penjual.
Menurut R. Subekti, dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kelalaian yang dapat berupa 4 macam keadaan, yaitu:
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan;
b.  Melaksanakan  apa  yang  dia  janjikan,  tetapi  tidak  seperti  yang dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dia janjikan, tapi sudah terlambat;
d.  Melakukan  sesuatu  yang  menurut  kesepakatan  tidak  boleh dilakukan.
Apabila  salah  satu  dari  4  kondisi  tersebut  terjadi,  maka  konsumen dapat  menggugat  secara  perdata  penjual  online  dengan  dalih  wanprestasi (misalnya  barang  yang  Anda  terima  tidak  sesuai  dengan  spesifikasi  barang yang tertera pada homepage halaman online (Subekti, R, 2000).

## 6.  Pengaturan  Hukum  Jual-Beli  Barang  Melalui  Electronic  Commerce  (E- Commerce)
Jual  beli  dalam  arti  yang  sebenarnya  adalah  suatu  kegiatan  tukar menukar  barang  yang  mempunyai  daya  tarik,  tukarnya  bukan  perak  atau perunggu,  benda  itu  dapat  ditawar  dan  langsung  ada  (tidak  ditangguhkan), bukan hutang baik benda itu di depan. pembeli atau bukan, barang yang sudah diketahui bentuk dan bentuknya atau sudah diketahui sebelumnya (Suhendi, 2002). Proses jual beli barang adalah segala kegiatan umum yang dilakukan oleh seseorang yang disebut penjual dengan orang lain yang disebut pembeli, dengan  menggunakan  cara-cara  umum  tertentu  yang  menyatakan kepemilikan untuk selama-lamanya dan berdasarkan saling menerima.

## 7. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Jual-Beli Barang Electronic Commerce (E-Commerce)
.  Bagi  banyak  orang  jual  beli  di  dunia  maya  merupakan  trend  atau fashion baru yang sedikit diketahui oleh banyak orang. Kegiatan jual beli online ini  terdapat  dalam  media  elektronik  yang  secara  fisik  tidak  memerlukan
pertemuan bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli online dan keberadaan media ini dalam system tertutup. Lain halnya dengan Kosiur, mengungkapkan bahwa  jual  beli  online  bukanlah  mesin  penjualan  barang  atau  jasa  melalui dunia  maya  atau  internet  melainkan  mengarah  pada  bisnis  yang  mengubah cara  perusahaan  swasta  menjalankan  aktivitas  bisnis  sehari-hari  (David kosiur, 1997 ).
Tanggung  jawab  pemilik  usaha  (Owner)  dan  Broker  (perantara online) maupun kepada pembeli dalam kegiatan jual beli melalui internet pada umumnya  tidak  diatur  dengan  baik  dalam  undang-undang  perlindungan konsumen  dan  undang-undang  informasi  dan  transaksi  elektronik.  UUPK hanya mengatur jual beli secara tradisional seperti di pasar, sedangkan UU ITE mengatur proses transaksi elektronik, tidak ada  klausul tertulis khusus untuk jual  beli  secara  rinci.  Inilah  kelemahan  yang  menjadi  faktor  utama  yang menyulitkan masyarakat umum untuk menuntut ganti rugi dari pemilik situs bisnis dalam jual beli online melalui dunia maya internet jika terjadi kerugian bagi  masyarakat  umum  atau  konsumen  (Neni  Sri  Imaniyati,  Husni  Syawali. (2000).
Berkaitan  dengan  pertanggungjawaban  dalam  transaksi  jual  beli online  melalui  dunia  maya  internet,  pemilik  usaha  tetap  dapat  ditagih  atau dimintai pertanggungjawaban, apalagi jika produk yang ditransaksikan tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan merugikan orang yang membeli barang tersebut.  UU  ITE  tidak  secara  khusus  mengatur  jual  beli.  Faktor  budaya masyarakat Indonesia yang kurang memahami hak atas perlindungan sebagai pembeli dan tanggung jawab pemilik atau pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara  online)    itu  sendiri  yang  menyebabkan  masalah  perlindungan konsumen menjadi hal yang wajar. Selain itu, ada faktor lembaga seperti YLKI dan LSM yang berkontribusi terhadap terwujudnya perlindungan konsumen di Indonesia belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (UUPK) belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi online karena  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UUPK  belum  mengakomodir  hak konsumen  dalam  transaksi  online.  Hal  ini  dikarenakan  transaksi  online memiliki  ciri-ciri  yaitu  tidak  bertemunya  penjual  dan  pembeli,  media  yang digunakan adalah internet, transaksi dapat terjadi lintas batas yuridis suatu negara,  barang  yang  diperdagangkan  dapat  berupa  barang  atau  jasa  digital seperti perangkat lunak (software.) (Heldya  Natalia  Simanullang.  (2017 ).
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Transaksi  dan  Informasi Elektronik diatur mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Pasal 9 UU ITE, yaitu “Pelaku usaha  yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  benar.  informasi  yang  berkaitan dengan  syarat  kontrak, produsen  dan  produk  yang  ditawarkan”.  Ketentuan yang  terdapat  dalam  Pasal  9  UU  ITE  tentunya  memberikan  hak  kepada konsumen  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar  dan  lengkap  mengenai barang  atau  produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  dalam  melakukan kegiatan perdagangan melalui media elektronik (Roberto Ranto. (2019).
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi  online  adalah Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” mengenai sanksi pidana dalam Pasal 28 ayat (1) ketentuan yang terkandung  dalam Pasal 45a ayat (1) UU ITE, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan. pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 satu miliar.
Dengan  menumbuhkan  kesadaran  para  pelaku  usaha  (Owner)  dan Broker  (perantara  online)  tentang  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga  tumbuh  sikap  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan usahanya.  Dalam  hal  ini,  selain  keberadaan  UUPK,  diperlukan  regulasi  yang secara  khusus  mengatur  kegiatan  jual  beli  online  karena  tidak  hanya  dapat memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  tetapi  juga  para  pelaku usaha/bisnis (Aan Handriani. (2020).
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terletak  pada  jaminan  berupa pengembalian  atau  penukaran  barang  apabila  barang  yang  diterima  tidak sesuai  dengan  yang  dipesan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  19  UUPK dalam  hal  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh  penjual  kepada  konsumen  yang menyatakan  bahwa  “Pelaku  usaha  (Owner)  dan  Broker  (perantara  online) bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.
Kemudian  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP  PSTE)  tetap diakui  sebagai  transaksi  elektronik  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE paling sedikit memuat: data identitas para pihak;  objek  dan  spesifikasi;  persyaratan  transaksi  elektronik;  harga  dan biaya;  tata  cara  dalam  hal  pembatalan  oleh  para  pihak;  ketentuan  yang memberikan  hak  kepada  pihak yang  dirugikan  untuk  dapat  mengembalikan barang  dan/atau  meminta  penggantian  produk  apabila  terdapat  cacat tersembunyi;  dan  pilihan  hukum  penyelesaian  transaksi  elektronik.  Dengan demikian,  dalam  transaksi  elektronik  yang  terjadi  dalam  kasus  tersebut, instrumen  PP  PSTE  dapat  dijadikan  sebagai  landasan  hukum  dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

## 8.  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  terhadap  Konsumen  dalam    Jual  Beli Online
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)  telah  mengatur  tentang  tanggung  jawab  pelaku  usaha dalam  perjanjian  jual  beli  dengan  konsumen.  Pasal  24  UUPK  menyatakan: “Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung  jawab  atas  tuntutan  ganti  rugi  dan/atau  tuntutan  konsumen apabila:
1)  Pelaku  usaha  lain  menjual  kepada  konsumen  tanpa  melakukan perubahan terhadap barang dan/atau jasa tersebut;
2) Pelaku usaha lain dalam melakukan transaksi jual beli tidak mengetahui adanya  perubahan  barang  dan/atau  jasa  yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, kualitas, dan komposisi”. Tanggung  jawab  pelaku  usaha  menurut  Gunawan  Wijaya  selalu berkaitan  dengan  kerugian  yang  diderita  konsumen,  termasuk  dalam perjanjian jual beli dalam undang-undang perlindungan konsumen, tanggung jawab  pelaku  usaha  dikenal  dengan  product  liability  (Gunawan    Widjaja, Ahmad    Yani.    (2003).  perdagangan  elektronik).  E-commerce  tidak  hanya perdagangan yang dilakukan secara online seperti yang dipahami oleh banyak orang  selama  ini,  tetapi  juga  mencakup  setiap  aktivitas  perdagangan  yang dilakukan  atau  menggunakan  media  elektronik  lainnya.  Transaksi  online menghubungkan  pelaku  usaha,  konsumen,  dan  masyarakat  lainnya  melalui transaksi  elektronik  untuk  memperdagangkan  barang,  jasa,  dan  informasi lainnya.  Kondisi  seperti  ini  menyebabkan  jarak  tidak  lagi  menjadi  kendala dalam  dunia  bisnis.  Perkembangan  teknologi  internet  yang  mencolok membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global pada sebuah website, sehingga  setiap  orang  dimanapun  berada  dapat  langsung  mengakses  situs tersebut untuk melakukan transaksi online (  Aan Handriani. 2020)..
Keunikan pengaturan mengenai transaksi online adalah pelaku usaha dan  konsumen  tidak  bersentuhan  langsung  dan  tidak  melakukan  transaksi secara langsung. Aspek ini menjadi kelemahan, apalagi jika salah satu pihak wanprestasi  dan  mengabaikan  hak  konsumen  sebagaimana  diatur  dalam UUPK.  Dalam  kewajiban  berdasarkan  wanprestasi,  kewajiban  mengganti kerugian akibat penerapan klausula dalam perjanjian merupakan ketentuan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, bukan hukum yang menentukan pembayaran ganti rugi dan besarnya ganti rugi, melainkan kedua  belah pihak  yang  menentukan  segala  sesuatu dalam perjanjian.  Yang diperjanjikan itu mengikat sebagai hukum bagi yang membuatnya. Tanggung jawab  kontraktual  adalah  tanggung  jawab  perdata  atas  dasar  kesepakatan pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online)  (baik barang maupun jasa) atas kerugian yang diderita konsumen. Dalam tanggung jawab kontrak, terdapat  kesepakatan  antara  pelaku  usaha  (Owner)  dan  Broker  (perantara online)  dengan konsumen.
Sebagaimana  diketahui,  Pasal  19  mengatur  tentang  tanggung  jawab ganti  rugi,  Pasal  22  tentang  tanggung  jawab  pembuktian  unsur  kesalahan dalam perkara pidana, dan Pasal 23 UUPK mengatur tentang tuntutan melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  atau  Badan  Peradilan  di  tempat kedudukan konsumen, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 ini bahwa beban  pembuktian  unsur  “kesalahan”  dalam  tuntutan  ganti  rugi  merupakan beban  dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Hal  ini  menelaah  akibat  hukum bahwa  pelaku  usaha  yang  dapat  membuktikan  kerugian  itu  bukan kesalahannya  bebas  dari  tanggung  jawab  atas  kerugian  tersebut.  Berkenaan dengan akuntabilitas dalam transaksi online, pelaku usaha (Owner) dan Broker (perantara online) tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya, apalagi jika produk  yang  ditransaksikan  cacat  dan  merugikan  konsumen.  Pelaku  usaha
(Owner) dan Broker (perantara online) yang menawarkan produk yang dijual kepada konsumen harus memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan benar untuk mengantisipasi apabila terjadi kesalahan dalam bertransaksi.
Secara  umum  asas  tanggung  jawab  dalam  hukum  perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi (Celina Tri Siwi kristiyanti. 2008).
1) Asas  tanggung  jawab  berdasarkan  kesalahan  (fault  liability or  liability based on fault)
Asas ini merupakan asas yang cukup umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal  1367,  prinsip  ini  dianut  sepenuhnya.  Prinsip  ini  menyatakan bahwa  "orang  baru  dapat  "bertanggung  jawab  secara  hukum  apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan.” Pasal 1365 KUHPe rdata yang dikenal  dengan  pasal  melawan  hukum,  yang  mensyaratkan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu: 1) Ada perbuatan melanggar hukum; 2) Ada unsur kesalahan; 3) Ada kerugian yang diderita; 4) Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
2) Asas Praduga Pertanggungjawaban (presumption of liability principle) Asas ini menjelaskan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai    bisa  membuktikan  bahwa  tidak  bersalah.  Beban  pembuktian dalam  prinsip  ini  ada  pada  tergugat.  Prinsip  ini  menerapkan  beban pembuktian  terbalik.  Premis  (Dasar  pemikiran)  dari  teori  pembalikan beban  Seseorang  dianggap  bersalah  sampai  yang  bersangkutan  dapat membuktikan  sebaliknya,  hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  asas hukum asas praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam undang- undang,  namun  jika  diterapkan  dalam  kasus  konsumen  maka  akan nampak  asas  ini.  cukup  relevan  karena  pelakulah  yang  berkewajiban membuktikan kesalahannya (Shidarta. (2004).
3) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability)
Asas  tanggung  jawab  ini  dikenal  sebagai  kewajiban  produk  (product liability). Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen atas produk  yang  dipasarkan  kepada  pengguna,  yang  menyebabkan  dan menimbulkan kerugian akibat cacat yang melekat pada produk. Melalui prinsip ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan karena produk yang cacat  atau  tidak  aman  dapat  menuntut  ganti  rugi  tanpa  harus mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak produsen (Celina Tri Siwi kristiyanti. 2008 ).
Pada dasarnya konsep perlindungan hukum bagi konsumen meliputi dua  hal,  yaitu:  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah suatu  bentuk  perlindungan  hukum  dimana  masyarakat  diberi  kesempatan untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapat  sebelum  suatu  keputusan pemerintah mendapat bentuk administratif. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  masalah  atau  perselisihan.  Oleh  karena  itu, perselisihan dalam transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik memerlukan pencegahan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Philipus M. Hadjon. (1987). Sebagai bentuk pencegahan agar tidak merugikan
konsumen  yaitu  dengan  membina  konsumen,  dimana  peran  strategis pemerintah untuk melindungi konsumen. Kemudian ada perlindungan hukum represif,  yaitu  upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  antara  pelaku  usaha  (Owner)  dan  Broker (perantara online) dengan konsumen. . baik jalur litigasi maupun nonlitigasi yang telah diatur dalam UUPK, UU ITE.

## B. Kelebihan dan Kekurangan Dalam Transaksi Jual Beli Online Hewan Reptil di Surakarta
Eksistensi  e-commerce  memberikan  banyak  manfaat  solusi  dan membantu yang luar biasa bagi konsumen, karena tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk berbelanja, selain itu harga barang yang ditawarkan juga relatif murah.

## 1. Kelebihan Dalam Transaksi Jual Beli Online Hewan Reptil di Surakarta
Keberadaan e-commerce memberikan banyak manfaat, kemudahan, kenyamanan  dan  kecepatan  dalam  setiap  transaksi  online,  sehingga mendorong pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Dalam dunia perdagangan, media internet banyak digunakan sebagai media komunikasi dalam kegiatan bisnis karena berperan dalam efektivitas dan efisiensi. E- commerce  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  sering  dilakukan  oleh masyarakat  sebagai  akibat  dari  perkembangan  globalisasi.  Penggunaan media elektronik melalui internet sebagai jalur transaksi baru. Hal ini dapat dikatakan positif karena keadaan tersebut dapat memberikan keuntungan diantara  pelaku  usaha  memiliki  kebebasan  untuk  menawarkan  barang dagangan dan konsumen dapat menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya.
Komunitas  Pecinta  Reptil  Solo  Raya  Kopdar  Tegar  Reptil mengadakan  sayembara  dan  dilakukan  penilaian  yang  cukup  ketat  agar hewan  pemenang  bisa  memiliki  harga  jual  yang  tinggi  di  mata  kolektor. Selama tiga hari itu peredaran uang jual beli reptil yang digelar mencapai lima  belas  juta.  karena  semakin  unik,  menarik  dan  sehat  maka  akan semakin  mahal  harganya.  “Ada  tiga aspek yang  dinilai,  seperti  kesehatan hewan,  bobot  proporsional,  tidak  terlalu  kurus  dan  tidak  terlalu  gemuk, serta keindahan dan keunikan yang menonjol dari reptil. Setelah mengikuti kontes,  dipromosikan  melalui  online.  advertising  (electronic  commerce). Komunitas  Pecinta  Reptil  Tegar  Solo  Raya  Kopdar,  sebagai  bentuk perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli hewan Reptil  secara  online,  model  pembayaran  dilakukan  setelah  barang/reptil sampai  di  tempat  tujuan  dan  diterima  oleh  pelanggan/pembeli  sebagai jaminan  dalam perjanjian  kontrak  jual  beli  online  (electronic  commerce) untuk menghindari penipuan dan wanprestasi.
Ricky  AP,  anggota  Reptzone.  Komunitas  yang  beranggotakan  para pecinta  reptil  di  Kota  Bengawan  ini  mengkhususkan  diri  sebagai  wadah berbagi  dan  bertukar  pengalaman  tentang  reptil  yang  lebih  condong sebagai hewan peliharaan. Bertemu dan menampung pecinta reptil di Kota
Solo.  Popularitas  dan  keberadaan  reptil  sebagai  hewan  peliharaan  sudah mulai  terlihat.  Anggotanya  sering  melakukan  transaksi  jual  beli  reptil secara online, karena gaya hidup/trend baru, berbagai kemudahan dalam mengakses  aplikasi  internet,  Instagram  dan  Facebook  membayar  secara online/digital  semua  dilakukan  dari  rumah  (dimana  pun  berada)  lebih cepat, praktis, hemat energi dan barang/reptile hingga pengiriman sampai ke rumah konsumen. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, hewan stress, risiko cedera dan kematian semua reptil selama perjalanan  selalu  dibius,  kata  Pak  Dharmo  Pawiro,  asisten  penangkaran reptil di Taman Satwa Limasan Giri Jati ( limasan giri jati animal park). Kolektor/reptil  mania  Indonesia  dan  kota  Surakarta  khususnya dapat  memilih  transaksi  reptil  online,  karena  gaya  hidup/trend  baru berbagai  kemudahan  dalam  mengakses  aplikasi  internet,  Instagram  dan Facebook  membayar  secara  online/digital  semua  dilakukan  dari  rumah (dimana pun berada) lebih cepat, praktis, hemat tenaga, waktu, biaya dan barang dikirim sampai ke rumah konsumen.
Bayu aji rescuer (penyelamat/pawang) EXALOS dan Alisya anggota Komunitas  Reptil  Surakarta  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  hewan Reptil (electronic commerce) secara online memberikan informasi secara cepat tentang ciri-ciri hewan melata melalui deskripsi iklan, gambar/foto dan  video  agar  cepat  meyakinkan  konsumen  tanpa  harus  untuk mengunjungi lokasi pelaku usaha.
Ricky  AP,  anggota  Reptzone.  Dalam  melakukan  transaksi  jual  beli online  reptil  dalam  perjalanan  pengiriman  atau  ketika  sudah  sampai  di tempat tujuan, terdapat hewan yang sakit dan mati, sehingga sebagai rasa tanggung  jawab  dan  persaudaraan  antar  pengumpul  reptil  akan memberikan  ganti  rugi  atau  tukar  menukar  dengan  jenis  reptil.  dengan kualitas  dan  nilai  harga  yang  sama  kepada  konsumen.  sesama  kolektor. Kolektor/reptil mania Indonesia dan Surakarta khususnya dapat memilih transaksi reptil online, karena pelaku usaha telah memberikan informasi secara cepat mengenai ciri-ciri reptil melalui deskripsi iklan, gambar/foto dan  video  untuk  meyakinkan  konsumen  dengan  cepat  tanpa  harus mendatangi lokasi pelaku usaha.
Janu  Wahyu  Widodo,  Friska  Arsalina,  Yohanes  Krismanto  dari komunitas KOROS Surakarta dan Saputran Andin anggota Komunitas Reptil Surakarta  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  hewan  Reptil  (electronic commerce) secara online cukup dengan mengakses aplikasi internet lebih cepat,  mendapatkan  deskripsi  dari  keterangan  informasi  iklan, gambar/foto  dan  video,  praktis  dilakukan  dimanapun  anda  berada,  serta hemat tenaga dan biaya karena bukan Kolektor/mania reptil, tidak perlu bawa  reptil  dan  buang  uang  besar,  semuanya  online  dan  diantar  ke lokasi/rumah konsumen.
Janu  Wahyu  Widodo,  Friska  Arsalina,  Yohanes  Krismanto  dari komunitas KOROS Surakarta dan Syafii anggota Komunitas Reptil Surakarta dalam melakukan transaksi jual beli hewan Reptil secara online (electronic commerce)  karena  pelaku  usaha  dan  konsumen  bertransaksi  dilakukan antar kota, provinsi dan pulau tanpa harus bertatap muka. Kolektor/mania
reptil  Indonesia  dan  kota  Surakarta  pada  khususnya  dapat  memilih transaksi  reptil  secara  online,  karena  pelaku  usaha  dan  konsumen bertransaksi dilakukan antar kota, provinsi dan pulau tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga menghemat biaya, tenaga, waktu.
2. Kekurangan  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  Hewan  Reptil  di Surakarta
Implementasi  jual  beli  hewan  peliharaan  reptil  secara  online dikatakan negatif karena kondisi ini menyebabkan posisi konsumen lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian.    3  Pelaksanaan  jual  beli  online  pada  kenyataannya  seringkali menimbulkan  berbagai  macam  permasalahan.  Misalnya  kerugian  yang ditimbulkan  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  antara  lain  kesengajaan, ketidakjujuran, usaha yang tidak benar, human error, atau kesalahan yang disebabkan oleh sistem elektronik, sehingga banyak mengalami kerugian yang menyebabkan konsumen takut untuk berbelanja online.
Konsumen  memiliki  risiko  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan pelaku usaha, yang berarti hak konsumen dalam e-commerce lebih rentan untuk  dilanggar.  Selain  itu,  permasalahan  yang  dapat  terjadi  dalam transaksi  online  antara  lain  kualitas  barang  yang  dipesan  tidak  sesuai dengan  yang  dijanjikan  oleh  pelaku  usaha,  waktu  pengiriman  yang  tidak sesuai  dengan  waktu  yang  disepakati,  dalam  proses.  pengiriman  barang juga rawan rusak. Masalah lain yang dapat terjadi adalah barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha.
Tegar Reptil adalah ketua penyelenggara kontes reptil dan anggota Komunitas  Pecinta  Reptil  Kopdar  Solo  Raya  dalam  melakukan  transaksi hewan Reptil secara online (electronic commerce) kekurangan/kelemahan dalam transaksi jual beli reptil secara online bagi pelaku usaha yang tidak bermitra dengan pihak organisasi penangkaran/pengumpul reptil rentan terhadap  penipuan,  sehingga  tidak  ada  kejelasan  dan  kepastian  hukum untuk perlindungan Kolektor/mania reptil di Indonesia dan kota Surakarta (konsumen,  pembeli). Namun  jika  transaksi  dilakukan  melalui  organisasi reptil  seperti  KOROS,  EXALOS  INDONESIA  Rescuer,  Komunitas  Reptil Surakarta, Komunitas Pecinta Reptil Kopdar Solo Raya, Komunitas Pecinta Reptil  Pasar  Ngarsopuro  Kota  Solo  dan  Reptzone,  meskipun  online, setidaknya  ada  kesamaan  hobi  dan  saling  menghargai,  sehingga  lebih terlindungi  dari  perilaku  curang  karena  adanya  kebiasaan  bahwa  reptil akan diperdagangkan dalam menjaga kualitas, dan standar nilai harga reptil telah diperebutkan sebagai jaminan.
Transaksi jual beli reptil secara online bagi pelaku usaha yang tidak bermitra  dengan  pihak  penangkaran  reptil  rentan  terhadap  penipuan, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian hukum perlindungan bagi para kolektor/reptil mania Indonesia dan kota Surakarta (konsumen, pembeli). Dalam transaksi online karena tidak mempertemukan pelaku usaha online dengan  kolektor/reptil  mania  (konsumen,  pembeli  langsung),  sehingga kolektor/reptil mania Indonesia dan kota Surakarta (konsumen, pembeli)
tidak dapat melihat jenis reptil yang sebenarnya mereka inginkan. (dalam bentuk dan kondisi) yang sebenarnya).
Dharmo  Pawiro,  asisten  dan  pawang  reptil  berbisa  papan  atas Indonesia  di  penangkaran  spesialis  jenis  ular  kobra,  Taman  Satwa Padepokan limasan giri Jati, Girisobo Gunungkidul, memiliki strategi dalam pengiriman reptil melalui layanan paket seperti JNE, TIKI, J&T dan lain-lain, selalu  menghindari  resiko,  maka  beliau  menganjurkan  untuk  selalu bermitra dengan Graab dan Gojek karena reptil yang dikirim harus dibius terlebih  dahulu,  agar  tidak  terjadi  kelaparan,  luka  akibat  benturan, stress/trauma, hewan lepas dan kematian karena waktu paling lama dalam perjalanan  ke  tempat  tujuan  batas  waktunya  adalah  8  jam.  Jika  jaraknya hingga  3  hari,  harus  melalui  transit  untuk  beristirahat  sebagai  tempat karantina sementara.
Pengiriman hewan sangat riskan karena yang dikirim adalah hewan melata termasuk hewan hidup, jika tidak teliti dalam mengemas dan tidak hati-hati  membawanya,  maka  bisa  terjadi  hal-hal  yang  tidak diinginkan/tidak  sesuai  pemesanan  dalam  bertransaksi  melalui  media sosial. Penghobi/pemula reptil baru biasanya tidak memperhatikan pelaku usaha  yang  bukan  dari  kolektor/mania  reptil  seperti  KOROS,  EXALOS INDONESIA Rescuer, Komunitas Reptil Surakarta, Komunitas Pecinta Reptil Kopdar Solo Raya, Komunitas Pecinta Reptil Pasar Ngarsopuro, Kota Solo dan  Reptzone,  rawan  penipuan,  Kecerobohan  pelaku  usaha  hanya mementingkan keuntungan.
Kelemahan  pihak  kolektor/reptil  mania  Indonesia  dan  kota Surakarta  (konsumen,  pembeli)  dalam  transaksi  jual  beli  reptil  online sering terjadi yaitu karena faktor 1. ketidaksesuaian hewan yang dikirim, 2. hewan sakit dan mati di waktu pengiriman, 3. hewan kabur/melarikan diri pada  saat  pengiriman.  Jika  terjadi  wanprestasi  dalam  transaksi  jual  beli reptil  online,  maka  para  kolektor/mania  reptil  Indonesia  dan  kota Surakarta  (konsumen,  pembeli)  akan  sangat  dirugikan,  karena  kepastian hukum  perlindungan  konsumen  belum  diatur  secara  khusus  (spesifik), sehingga pemerintah sebagai regulator sangat mendesak untuk mengambil tindakan.  rekonstruksi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta diinduksi dalam proses RUU Perlindungan Konsumen yang masih dalam proses Prolegnas di DPR RI.

## PENUTUP Kesimpulan
Perlindungan hukum konsumen jual beli online reptil di Surakarta bagi konsumen mengalami kerugian. Dalam UU No 19 tahun 2016 dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen  dalam  e-commerce namun baru sebatas aturan umum. PP N0 71 Tahun 2019, prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban  yakni    kontraktual,  praduga  bertanggung  jawab  dan tanggung  jawab  mutlak.  Adapun  UUPK  dalam  Pasal  19  mengatur  tanggung jawab  ganti  rugi  dan  transaksi  jual-beli  secara  tradisional.  Tanggung  jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online secara  khusus  belum diatur.  sehingga  pemerintah  sebagai  regulator  sangat  mendesak  untuk
mengambil  tindakan.  rekonstruksi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  ITE  dan  diinduksi  dalam  proses  RUUPK  yang  masih  dalam  proses Prolegnas di DPR RI.
Kelebihan  jual  beli  online  reptile,  karena  gaya  hidup/trend  baru, beragam  kemudahan  mengakses  aplikasi  internet,  proses  transaksi  cepat, praktis, hemat waktu, tenaga dan biaya tanpa harus  berkunjung ke lokasi dan dikirim  sampai  rumah  konsumen.  Kelemahannya  rawan  terjadi    penipuan, ketidaksesuaian  hewan  dikirim,  kondisi  strees,  kabur,  sakit,  mati  pada  saat pengiriman. Jika terjadi wanprestasi, pihak konsumen tidak ada kejelasan dan kepastian hukum
Saran
Kondisi  saat  ini    terjadi  kekosongan  hukum,  sehingga  diperlukan regulasi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli peliharaan Reptil  secara  Online.  Pemerintah  selaku  regulator  merekonstruksi  baik Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam RUU Perlindungan Konsumen yang masih dalam proses Prolegnas.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
A.Z. Nasution, Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995. Ahmadi miru. sutarman yodo, 2007, hukum perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Celina Tri Siwi kristiyanti. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, h. 92-98.
David  kosiur,  1997,  Understanding  Electronic  Commerce,  Washington:  Microsoft press. Hlm 24
Dewi, Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015 hlm 62. 15
Gunawan    Widjaja,    Ahmad    Yani.    (2003).    Hukum    tentang    Perlindungan Konsumen.  Jakarta: Gramedia ustaka Utama, h. 59.
Imam,  Sjaputra.  (2002).  Problematika  Hukum  Internet  Indonesia.  Jakarta: Prehnhallindo, h. 92
Neni  Sri  Imaniyati,  Husni  Syawali.  (2000).  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Bandung: Mandar Maju.
Onno  W.  Purbo  dan  Aang  Arif  Wahyudi,  Mengenal  E-commerce,  Jakarta:  PT.  Elex Media Komputindo, 2001.
Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. PT. Bina Ilmu, h. 5.
Satjipto  Rahardjo,  2009,  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Genta Publishing, Yogyakarta.
Shidarta. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Grasindo, h. 80. Subekti, R, Prof, S.H., Hukum Perjanjian, Cetakan  ke-VIII,  PT   Intermasa,  Jakarta, 2000, hlm. 50.
Suhendi, H. (2002).  Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
Sunarto, A. (2009). Seluk Beluk E-Commerce. Yogyakarta: Gara Ilmu.

## JURNAL
Aan Handriani. (2020). “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online”. Vol. 3, No. 2, Pamulang Law Review, h. 128.
Bama Anandika Berata, Bagus Made. (2016). “Perl indungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run”. Kertha Samaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3, 2016.
Erie Hariyanto. (2012). “Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli Komputer Rakitan Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bintan Risky Computer Surabaya)”. Vol. 12, No. 3, Jurnal Dinamika Hukum, h. 391. Heldya  Natalia  Simanullang.  (2017).  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen dalam Transaksi E- Commerce”. Vol. 1, No. 1, Melayunesia Law, h. 118.
Roberto Ranto. (2019). “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam  Transaksi  Jual  Beli  melalui  Media  Elektronik”.  Jurnal  Ilmu  Hukum Aletha, Vol. 2, No. 2, h. 22.

## Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU Perlindungan Konsumen
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## INTERNET
Ebookcollage.   “Tinjauan   kasus   e -commerce dengan           hukum           perlindungan konsumen”  <http://ebookcolage.blogspot.co.id/2013/06/perlindun  gan - hukum-terhadap-konsumen-html>   (27   Mei   2021 Pukul 14.33 WIB)