INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7434-7443 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Pengembalian Down Payment (Analisis Putusan PN Larantuka Nomor 1/Pdt.G.S/PN Lrt dan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 826/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel)
Kurniawan 1 ✉ , Benny Djaja 2
Universitas Tarumanagara
Email: iwan.kurniawan0599@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam  suatu  transaksi  ekonomi  yang  terjadi  antara  para  pihak,  baik  itu  debitur  dan  kreditur,  yang biasanya  terjadi  pada  transaksi  perjanjian  kredit  terhadap  suatu  barang,  terdapat  mekanisme pembayaran  dengan  uang  muka  atau down  payment  sebagai  bentuk  tanda  jadi,  namun  seringkali dalam praktik terdapat wanprestasi sehingga penyelesainnya sampai pada tahap litigasi, Mirip dengan kejadian  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Larantuka  Nomor  1/Pdt.G.S/2019/PN  Lrt  dan  Putusan Pengadilan  Negeri  Bekasi  Nomor  395/Pdt.G/2021/PN  Bks,  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk memahami dasar hukum yang mengatur uang muka dalam hukum yang berlaku saat ini di Indonesia serta  analisis  berbasis  hukum  dalam  keputusan  PN  Larantuka  1/2019  dan  PN  Bekasi  395/2021  yang terkait dengan kasus pengembalian uang muka. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai uang muka ada dalam beberapa peraturan, namun  prinsip  dasarnya  tercantum  dalam  Pasal  1464  KUHPerdata  dan  secara  spesifik  dalam  PMK 43/2012  serta  POJK  35/2018.  Dalam  kasus  Putusan  PN  Larantuka  1/2019  dan  Putusan  PN  Bekasi 395/2021, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan karena penggugat berhasil membuktikan klaimnya berdasarkan pertimbangan hukum yang ada.
Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Uang Muka, Putusan Pengadilan

## Abstract
In economic transactions between parties, such as debtors and creditors, which typically occur in credit agreement transactions for certain goods, there is a payment mechanism involving a down payment or earnest money. However, breaches of contract often occur in practice, leading to litigation, similar to the cases in the Larantuka District Court Decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PN Lrt and the Bekasi District Court Decision Number 395/Pdt.G/2021/PN Bks. This research aims to understand the legal basis that governs down payments in Indonesian positive law and to analyze the legal reasoning in the decisions of the Larantuka District Court 1/2019 and the Bekasi District Court 395/2021 related to the case of down payment  refunds.  This  study  applies  a  normative  legal  method.  The  results  show  that  regulations regarding down payments are found in several legislations, but the fundamental principles are contained in Article 1464 of the Civil Code and specifically in Minister of Finance Regulation 43/2012 and in the Financial Services Authority Regulation 35/2018. In the cases of the Larantuka District Court Decision 1/2019 and the Bekasi District Court Decision 395/2021, the judges decided to grant the lawsuit because the plaintiff successfully proved their claim based on the legal considerations presented.
Keywords: Legal Considerations, Down Payment, Court Verdict

## PENDAHULUAN
Dalam rezim hukum perdata di Indonesia saat ini, termasuk pula didalamnya hukum ekonomi bisnis sebagai lex specialis, Hingga saat ini, Indonesia masih menerapkan produk hukum yang merupakan warisan dari masa kolonial, yaitu KUH-Per  (Lubis, 2021), KUH-D (Jumhana  & Ali, 2023), dan KUHA-Per  (Ardiansyah,  2020). Kumpulan hukum ini meliputi beberapa dasar hukum utama, seperti HIR atau RIB yang diberlakukan di Jawa dan Madura. Serta  RBg  atau  Reg.  untuk  Daerah  yang  berada  di  luar  Madura  dan  juga  Jawa.  Selain daripada  itu,  terdapat  beberapa  per-uu-an  lain  yang  menjelaskan  dan  mengatur  aspek- aspek  hukum  perdata,  khususnya  mengenai  transaksi  komersial  antar  pihak,  termasuk kreditur dan debitur, yang terikat dalam perjanjian tersebut (Pangemanan, 2019).
Termasuk pula apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi), sampai saat ini masih diatur dalam  KUHPerdata,  yaitu  untuk  wanprestasi  diatur  pada  Pasal  1238  KUHPerdata  yang menjelaskan bahwa debitur menjadi lalai terhadap prestasi yang disepakati dengan kreditur dikarenakan terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut (Apriani, 2021). Prinsip pacta sunt servanda  yang  diakui  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  (Prayogo,  2016),  berlandaskan hukum internasional (Utama, 2019). Istilah lain dari prinsip ini adalah kebebasan berkontrak, dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa setiap perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya menjadi UU yang mengikat para pihak.
Ini juga mencakup persetujuan jual-beli berbasis kredit, yang mana objek persetujuan bisa  berupa  perumahan  atau  barang  lain,  seperti  kendaraan  bermotor.  Mekanisme
pembayaran uang muka (down payment) sebagai bentuk komitmen dalam transaksi atau perjanjian tersebut, sebagai bentuk itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Mengenai down payment ini, Pasal 1464 KUHPerdata mengaturnya apabila transaksi atas suatu barang atau jasa dilakukan dengan uang muka, maka tidak ada siapapun, pihak manapun yang dapat membatalkan transaksi a quo, baik itu pihak debitur dan kreditur.
Walaupun  pembayaran  uang  muka  ( down  payment)  telah  dilakukan  oleh  pihak tertentu,  wanprestasi  sering  kali  terjadi,  memicu  perselisihan  dan  mengarah  pada penyelesaian masalah melalui litigasi (Hidayah, 2017). Pengembalian uang muka ini terdapat dalam berbagai jenis perjanjian, termasuk dalam jual-beli tanah (Raypangestu & Gultom, 2022), persewaan rumah (Putra & Yahya, 2018), jual-beli rumah (Puspitaarum dkk., 2016), seperti yang terlihat dalam keputusan Putusan PN Larantuka Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lrt dan Putusan PN Bekasi Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Bks. Dalam keputusan tersebut, hakim memutuskan bahwa pihak yang kalah dalam hal ini adalah tergugat untuk mengembalikan down payment kepada si pemenang dalam hal ini adalah penggugat. Ini menarik perhatian peneliti  karena  biasanya  dalam  perjanjian,  ada  klausul  yang  menyatakan  jika  terjadi pembatalan  sepihak  oleh  salah  satu  pihak,  maka  uang  muka  tersebut  tidak  bisa dikembalikan,  sesuai  dengan  penjelasan  dalam  jurnal  ilmiah  oleh  Prawira  dan  Purwanto (Prawira & Purwanto, 2020).
Fokus dalam  penelitian ini peneliti menekankan kepada pada  pertimbangan hakim mengenai  aspek  hukumnya  dalam  suatu  Putusan  PN  perdata  yang  memutus  bahwa tergugat diharuskan untuk mengembalikan uang muka ( down payment) (Andika & Herlina, 2023).  Pada  hakikatnya  tentu  kembali  kepada  karakteristik  masing-masing  kasus  yang mengatur terkait dengan kedudukan dari uang muka atau down payment. Sehingga, dalam memutuskan putusan atas suatu kasus, hakim akan mengandalkan bukti-bukti secara formil dari para pihak berdasarkan pada tahap pembuktian, memperhatikan bahwa dalam perkara perdata, peran hakim bersifat pasif bukan aktif untuk mencari kebenaran materiil (Afriana dkk., 2022) dan asas siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan (Kumala, 2021).
Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis dasar hukum yang mengatur uang muka ( down payment) yang berlaku saat ini di Indonesia serta melihat pertimbangan hakim tentang  hukumnya  dalam  keputusan  PN  Larantuka  1/2019  dan  PN  Bekasi  395/2021, keduanya  menangani  kasus  pengembalian  uang  muka  ( down  payment)  dalam  perkara perdata.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan dengan isu yang  peneliti angkat  tentang uang muka ( down  payment) yang terjadi dalam kasus perdata dan sesuai dengan putusan yang peneliti jadikan sebagai bahan  analisis,  maka  metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  hukum  normatif, menganalisis hukum dalam konteks norma. Sehingga berdasarkan hal tersebut pula, peneliti akan  menganalisis  dengan  menggunakan  per-uu-an  yang  relevan  dan  kasus  yang  telah peneliti nukil tersebut, sehingga berdasarkan dengan dua hal tersebut menjadi bahan utama dalam menganalisis isu dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Uang Muka ( Down Payment) dalam Hukum Positif Indonesia
Berdasarkan dengan dasar hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, regulasi yang secara spesifik dan jelas mengatur tentang uang muka (down payment) termasuk dalam KUHPerdata,  PMK  No.  43/PMK.010/2012  mengenai  Uang  Muka  Pembiayaan  Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan, dan POJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun  2018  yang  berkaitan  dengan  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan (Fahirattunisa dkk., 2022). Peneliti mengutip pasal-pasal nan secara langsung berhubungan dengan uang muka ( down payment) dalam penelitian ini.
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, mengenai uang muka (down payment) diatur dalam Pasal 1464 KUHPerdata, bahwa transaksi yang dilakukan dengan sistem down payment, bagi para pihak itu sendiri, baik itu debitur maupun kreditur, tidak memiliki hak untuk  membatalkan  perjanjian  yang  telah  disepakati  atas  suatu  jasa  atau  barang  yang menjadi objek perjanjian.
Pasal  ini  merupakan  fondasi  hukum  untuk  uang  muka  (down  payment)  dalam mekanisme pembayaran transaksi komersial di bawah hukum perdata di Indonesia. Secara lebih rinci, hal ini diatur dalam Pasal 1 PMK 43/2012, yang menyatakan:
"Pasal 1:
(1) Perusahaan Pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen, termasuk pembiayaan konsumen dengan prinsip syariah untuk kendaraan bermotor, harus  menerapkan  aturan  uang  muka  (down  payment)  kepada  konsumen  sebagai berikut:
a. Untuk  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau  tiga,  minimal  20%  dari  harga  jual kendaraan tersebut;
b. Untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, minimal 20% dari harga jual kendaraan tersebut;
c. Untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, minimal 25% dari harga jual kendaraan tersebut.
(2) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, sebagaimana disebutkan di ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria minimal berikut:
a. adalah kendaraan untuk mengangkut orang atau barang yang memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang untuk menjalankan usaha tertentu;
b. Diajukan oleh individu atau badan hukum yang memiliki izin usaha spesifik dari otoritas yang berwenang dan digunakan untuk aktivitas usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.
(3) Jika kendaraan bermotor roda empat atau lebih tidak memenuhi kriteria di ayat (2), maka  kendaraan  tersebut  diklasifikasikan  sebagai  kendaraan  bermotor  roda  empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif."
Pasal  ini  secara  spesifik  mengatur  tentang  cara  penetapan  uang  muka  (down payment),  yang  dalam  konteks  ini  diterapkan  untuk  pembiayaan  konsumen  kendaraan bermotor. Jumlah uang muka yang ditetapkan berkisar antara 20% hingga 25%. Sementara itu,  dalam  Pasal  34  (2)  POJK  35/2018,  dijelaskan  bahwa  apabila  sistem  yang  ditetapkan terkait dengan pembelian menggunakan cara uang muka ( down payment), maka dalam perjanjian yang dimaksud wajib mengatur tentang besaran uang muka ( down payment).
Hal ini menjadi pengaturan yang mewajibkan kepada perusahaan pembiayaan untuk mencantumkan  uang  muka  dalam  perjanjian  pembiayaan  yang  mengikat  antara  kedua belah pihak tersebut, sehingga menjadi bentuk perlindungan hukum itu sendiri bagi kreditur maupun debitur dalam menjaga dan sebagai bentuk itikad baik dalam menjalankan prestasi suatu perjanjian dan perikatan.
Pertimbangan Hakim tentang Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Perdata Pengembalian Uang Muka ( Down Payment)
Dalam penelitian ini, sebagai studi perbandingan, peneliti menggunakan dua putusan dari  pengadilan  negeri  yang  telah  memeriksa  dan  memberikan  keputusan  atas  kasus perdata,  termasuk  wanprestasi.  Dalam  putusan  tersebut,  pengadilan  memerintahkan tergugat untuk mengembalikan uang muka (down payment) kepada penggugat, sehingga hubungan  hukum  menjadi  berakhir  (Nento,  2016).  Putusan  ini  terdapat  dalam  Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lrt dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 395/Pdt.G/2021/PN Bks.
Putusan PN Larantuka 1/2019
Dalam  putusan  ini,  hakim  menegaskan  dalam  pertimbangan  hukumnya  bahwa substasi gugatan dari penggugat adalah bahwa pihak lawan tidak memenuhi perjanjian jual- beli  sebuah  Mobil  Suzuki  Cary  yang  harganya  Rp  70.000.000  (tujuh  puluh  juta  rupiah). Penggugat  telah  membayar  uang  panjar  sebesar  Rp  34.000.000  (tiga  puluh  empat  juta rupiah)  pada  24  Januari  2018,  namun  tergugat  secara  tiba-tiba  membatalkan  perjanjian, sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).
Berdasarkan pembayaran yang telah dilakukan oleh penggugat kepada pihak lawan, hakim berpendapat bahwa memang ada perjanjian diantaranya, yang tidak dibantah oleh tergugat  dan  diperkuat  oleh  Berita  Acara  Kesepakatan  Kasus  Jual  Beli  Mobil  antara  Ibu Yohana  Hayong  dan  Matias  Bara  Aran  tanggal  24  September  2018.  Sehingga  pada hakikatnya suatu perjanjian atau persetujuan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena perjanjian atau persetujuan tersebut ditujukan untuk dilaksanakan secara itikad baik.
Hakim menyimpulkan bahwa tergugat memang berhutang Rp 34.000.000 (tigapuluh empat  juta  rupiah)  kepada  penggugat.  Oleh  karena  itu,  tergugat  harus  membayar kompensasi berupa pengembalian uang panjar Rp 34.000.000 (tigapuluh empat juta rupiah) seketika.  Amar  putusan  tersebut  mengabulkan  gugatan  dari  penggugat  secara  utuh, sehingga  perbuatan  pihak  lawan  terbukti  wanprestasi,  mengembalikan  uang  panjar  Rp 34.000.000 (tigapuluh empat juta rupiah) sekaligus.

## Putusan PN Bekasi 395/2021
Pada  putusan  ini,  hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  menjelaskan  bahwa Penggugat benar pada tanggal 6 Januari 2019 telah memesan 1 (satu) Unit Rumah di Jalan Jati Asih Central City Kota Bekasi, Cluster Green Lake 6 x 12, Blok C2/9, Lt/Lb 72/Lb 72/68 M2,  senilai  Rp  963.654.000.-  (sembilanratus  enampuluh  tiga  juta  enamratus  limapuluh empat ribu rupiah), berdasarkan Surat Pemesanan Rumah Nomor SP/HGU-JCC/I-19/0246. Memang benar bahwa Penggugat telah memberikan uang panjar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)  pada  tanggal  30  Desember  2018.  Bahwa  benar  Penggugat  telah  menjalankan pembayaran pertama s/d angsuran ke 24. Hingga Penggugat telah melakukan pembayaran s/d  tahun  2020  sebesar  Rp  192.730.800,-  (seratus  sembilanpuluh  dua  juta  tujuhratus tigapuluh ribu delapanratus rupiah).
Bahwa Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 6 Mei 2019 telah melakukan penghentian kegiatan pembangunan pekerjaan proyek, karena memang benar Tergugat belum memiliki ijin mendirikan Bangunan, mengingat sebagian lokasi yang sedang dibangun terdapat klaim
dari Yayasan, yang mengaku bahwa sebagian lokasi tanah tersebut telah dihibahkan kepada Yayasan, sehingga dasar inilah Ijin Mendirikan Bangunan sementara dihentikan, selain itu para pekerja di proyek dari tahun 2019  s/d awal 2021 terjadi  pengurangan para pekerja bangunan karena adanya Covid-19.
Pembangunan dilaksanakan hanya beberapa unit saja, maka atas kedua kendala yang tak terduga tersebut di atas, bukan hanya Penggugat saja yang dirugikan, Tergugat juga merasa mengalami kerugian yang lebih besar, karena sekitar 50% (lima puluh persen) dari para pelanggan meminta pengembalian uang yang telah diberikan kepada Tergugat.
Bahwa  benar  Penggugat  telah  datang  ke  Kantor  Tergugat  untuk  meminta  kembali uang  Penggugat  yang  sudah  masuk  ke  Tergugat,  namun  tidak  ada  penyelesaian dikarenakan Tergugat didesak untuk mengembalikan uang kostumer sebanyak kurang lebih 50  Kostumer  dan  Tergugat  telah  memberikan  pengertian  dan  solusi  sehingga  dalam pengembalian kepada  para kostumer tidak sekaligus, melainkan dikembalikannya secara berangsur-angsur,  akan tetapi sebagian  besar para kostumer termasuk Penggugat tidak mau  pengembalian  dana  secara  diangsur  Penggugat  tidak  mau  diangsur  dan  Tergugat minta waktu dan mohon dalam pengembalian uang dapat diangsur selama 6 (enam) bulan, karena  bukan  Penggugat  saja  yang  minta  pengembalian  uang,  melainkan  sampai  50 (limapuluh) para kustomer ingin dikembalikan secara sekaligus.
Berdasarkan  jawaban  Tergugat,  tidak  terdapat  penolakan  terhadap  gugatan Penggugat,  yang  secara  efektif  menjadi  pengakuan  langsung  dari  Tergugat.  Ini menunjukkan  secara  jelas  bahwa  Tergugat  memang  belum  mengembalikan  uang pembayaran rumah sejumlah Rp 192.730.800 (seratus sembilanpuluh dua juta tujuhratus tigapuluh ribu delapanratus rupiah) yang telah diterima dari Penggugat.
Bahwa  yang  dipermasalahkan  oleh  Penggugat  adalah  bahwa  Tergugat  tidak mengembalikan  uang  pembayaran  rumah  secara  tunai  akan  tetapi  Tergugat  hanya menjanjikan  akan  mengembalikan  uang  dari  Penggugat  tersebut  dengan  pengembalian uang  dengan  cara  diangsur  selama  6  (enam)  bulan  namun  faktanya  hingga  gugatan dimasukan  ke  Pengadilan  Tergugat  belum  melakukan  pengembalian  uang  pembayaran rumah  kepada  Penggugat  secara  tunai  disertai  dengan  ganti  rugi,  Oleh  karena  itu, berdasarkan  semua  pertimbangan  hukum  yang  telah  diuraikan,  gugatan  Penggugat diterima  sebagian  dan  ditolak  sebagian.  Dengan  demikian,  amar  putusan  mengabulkan gugatan dari penggugat secara parsial; menyatakan bahwa PT. Hadez Graha Utama sebagai Tergugat telah melakukan wanprestasi; menyatakan bahwa surat pemesanan rumah No. SP/HGU-JCC/I-19/0246 tanggal 6 Januari 2019, yang berlokasi di Jalan Jati Asih Central City, unit  Cluster Green Lake Blok C2  No.9, bangunan 68 m2  dan tanah  72  m2  atas nama si
Penggugat, terhadap PT. Hadez Graha Utama sebagai Tergugat,  cacat hukum. Tergugat diharuskan untuk mengembalikan uang muka (down payment Rp 15.000.000 (limabelas juta rupiah) dan uang down payment pertama sejumlah Rp 81.365.400 (delapanpuluh satu juta tigaratus enampuluh lima ribu empatratus rupiah) serta uang down payment kedua hingga ke dua puluh empat sebesar Rp 96.365.400 (sembilanpuluh enam juta tigaratus enampuluh lima  ribu  empatratus  rupiah),  yang  telah  dibayarkan  selama  23  (duapuluh  tiga)  bulan, sehingga  total  keseluruhan  yang  harus  dikembalikan  adalah  Rp  192.730.800  (seratus sembilanpuluh dua juta tujuhratus tigapuluh ribu delapanratus rupiah).
Berdasarkan dengan adanya dua putusan pengadilan ini yang memutuskan bahwa tergugat harus mengembalikan uang muka (down payment) (Finia & Ulpah, 2023) karena terdapat pengakuan dari pihak tergugat terdapat wanprestasi (Ahmad & Sulistiana, 2021), sehingga dalam konteks ini hakim berpendapat bahwa uang muka (down payment) yang telah  dibayarkan  haruslah  dikembalikan  kepada  penggugat,  mengingat  hal  ini  bukanlah bentuk pembatalan secara sepihak, namun bentuk wanprestasi (Muthiah & Setiawan, 2021).

## SIMPULAN
Pasal 1464 KUHPerdata menjadi dasar hukum yang mengatur tentang uang muka (down  payment),  sedangkan  Pasal  1  dari  PMK  43/2012  dan  Pasal  34  (2)  dalam  POJK 35/2018 juga memberikan regulasi yang spesifik. Dari Putusan PN Larantuka 1/2019 dan Putusan PN Bekasi 395/2021, jelas bahwa pembatalan perjanjian tersebut disebabkan oleh wanprestasi.  Oleh  karena  itu,  hakim  memutuskan  bahwa down  payment  yang  telah dikeluarkan oleh Penggugat harus dikembalikan sepenuhnya kepada Tergugat tanpa ada pengecualian.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., & Putri, sherly A. (2022). Batasan Asas Hakim Pasif dan  Aktif  pada  Peradilan  Perdata. Jurnal  Bina  Mulia  Hukum,  7(1),  Article  1. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078
Ahmad, L., & Sulistiana, T. (2021). Analisis Uang Muka dalam Akad Murabahah pada Kredit Pemilikan Rumah  (Studi pada BNI Syariah  KCP Jababeka Cikarang Bekasi). Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 6(1), Article 01.
https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.177
Andika, D. D., & Herlina, E. (2023). Tinjauan Yuridis Status Down Payment (Uang Muka) dalam Jual Beli Tanah Dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UNES Law Review, 5(4), Article 4.
https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.555
Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta  Sistem  Pengaturannya  dalam  KUHPerdata. GANEC  SWARA,  15(1),  Article  1. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193
Ardiansyah,  M.  K.  (2020).  Pembaruan  Hukum  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  Mengisi Kekosongan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum,
14(2), Article 2. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384
Fahirattunisa,  M.  N.,  Imaniyati,  N.  S.,  &  Supriatna,  R.  (2022).  Kedudukan  Hukum  Debt Collector dalam Melaksanakan Penagihan Kepada Debitur Perusahaan Pembiayaan dan Tanggung Jawabnya di Hubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1), Article 1. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.2258
Finia, Z., & Ulpah, M. (2023). Transaksi Jual Beli Sistem Inden di PT Global Mar Interindo dalam Perspektif Hukum Islam. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.479
Hidayah, M. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah dengan Uang Muka yang Dilakukan Dihadapan Notaris/PPAT. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), 4(2), Article 2.
Jumhana, E., & Ali, M. (2023). Konsep Perkembangan Hukum Dagang Dulu, Saat Ini dan Masa  Depan. Jurnal  Res  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  3(2),  Article  2. https://doi.org/10.46306/rj.v3i2.87
Kumala, M. P. (2021). Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio. Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan, 6(2),
Article 2.
Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi, 2(3), Article 3. https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250
Muthiah, A., & Setiawan, Y. A. (2021). Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif  Fiqih  Jual  Beli. JOURNAL  OF  ISLAMIC  AND  LAW  STUDIES,  5(1),  76 – 86. https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4829
Nento,  F.  (2016).  Tinjauan  Hukum  Hapusnya  Perikatan  Jual  Beli  Barang  menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Crimen, 5(6), Article 6.
Pangemanan, F. W. S. (2019). Implementasi Pasal 1238 KUHPerdata terhadap Penentuan Debitor yang Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit. Lex Et Societatis, 7(4), Article 4. https://doi.org/10.35796/les.v7i4.24712
Prawira, M. R., & Purwanto, I. W. N. (2020). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak oleh Konsumen di PT. Restu Property. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8(12),
1875 – 1885. https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p05
Prayogo, S. (2016). Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453
Puspitaarum,  I.,  Turisno,  B.  E.,  &  Suharto,  R.  (2016).  Perlindungan  Konsumen  terhadap Pembayaran  Uang  Muka  Pembelian  Rumah  Apabila  Tidak  Dapat  Melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli Sesuai Waktu yang Telah Ditentukan. Diponegoro Law Journal, 5(4), Article 4. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13460
Putra, A., & Yahya, A. (2018). Pembayaran Uang Muka Sewa Menyewa Rumah berdasarkan Hukum  Perdata  dan  Hukum  Islam. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Keperdataan, 2(2), Article 2.
Raypangestu, Y., & Gultom, E. R. (2022). Akibat Hukum Pengembalian Uang Panjar dalam Pembatalan Sepihak Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah. UNES Law Review, 5(2), Article 2. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.330
Utama, I. G. A. A. (2019). Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional. Ganesha Civic Education Journal, 1(1), Article 1.