## Justisia Ekonomika
Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 2 tahun 2023 hal 825-839 EISSN: 2614-865X    PISSN: 2598-5043 Website: http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index

## PANDANGAN ANTROPOLOGI TERHADAP PRAKTIK AKAD MUSYARAKAH DAN PROBLEMATIKANYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Moh. Hamzah 1*) , Eka Permata Sari 2
1 Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Az-Zain Sampang
2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: mohhamzahh262@gmail.com 1 , ekaapermata99@gmail.com 2
* Corresponding Author

## Abstract
This research will comprehensively answer, describe, and explain in detail the context of problems that occur in musyarakah contracts. Therefore, this research will reveal the veil of understanding by focusing on the anthropological view of the implementation of musyarakah  contracts,  both  in  terms  of  the  application  of  the  contract  and  sharia principles,  as  well  as  the  problems  that  often  occur  in  musyarakah  contracts  in  the operations  of  sharia  financial  institutions.  This  research  is  a  type  of  normative- empirical research, which is an anthropological approach. The data used are primary and secondary data which are then analyzed using argumentative analysis techniques. The results and conclusions of this research are that musyarakah exists as a method for practicing  and  implementing  Islamic  religious  values,  where  this  also  includes  the concept of hifdz mall (maintenance of assets) which is essentially part of the objectives of sharia itself. Although problems often occur in the musyarakah contracts carried out intentionally by the parties or unpredictable force majeure, these musyarakah contracts can  be  maximized  again  by  using  good  and  correct  solutions  by  Sharia  financial institutions. With the concept of the musyarakah contract, Sharia financial institutions have  a  mission  to  fight  ignorance,  poverty,  tyranny,  evil,  and  injustice  in  economic activities to achieve al-falah (prosperity in this world and the hereafter).
Keywords: Islamic Financial Institutions; Musyarakah contract; Funding Problems.

## A. PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang mengatur secara utuh tatanan kehidupan umatnya, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial  maupun  politik.  Dalam lembaga keuangan syariah, akad musyarakah  adalah  bagian  dari  salah
satu bentuk produk pembiayaan kerjasama  antara  lembaga  keuangan syariah  dengan  pihak  nasabah.  Akad musyarakah terus melangkah dan menciptakan  inovasi-inovasi  baru  serta menjadi  salah  satu  produk  unggulan
lembaga keuangan syariah. 1 Dengannya lembaga keuangan syariah hadir sebagai suatu  sarana  dalam  mengaplikasikan nilai-nilai  syariah,  dimana  hal  tersebut juga  termasuk  konsep hifdz mall yang pada  hakikatnya  adalah  bagian  dari tujuan syariah.
Hifdz al-mall (pemeliharaan harta) merupakan suatu kewajiban yang diemban  oleh  setiap  orang  untuk menjaga hartanya dengan baik, di mana hal  tersebut  merupakan  suatu  bentuk ketakwaan  kepada  Allah  SWT. 2 Oleh karena itu, di  dalam lembaga keuangan syariah  akad  musyarakah  ini  menjadi produk pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah atau masyarakat secara umum. Orientasi dari implementasikannya akad ini di lembaga  keuangan  syariah  tidak  lain adalah  sebagai  wujud  nyata  dari pengaplikasian  ajaran  Islam  di  dalam lini  kehidupan  ekonomi  masyarakat muslim, sehingga dengan pengaplikasian  ini  akan  memberikan arah  yang  lebih  cerah  dan  progresifitas pada perkembangan ekonomi
kedepannya.
Di  sisi  lain  sistem  pada  lembaga keuangan syariah di Indonesia 10 tahun terakhir  telah  terjadi  banyak  kemajuan
1 Eka Wahyu Hestya Budianto, “Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah:  Studi  Bibliometrik  VOSviewer  Dan Literature  Review,” JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah
Indonesia) 12, no. 1 (2022): 25, https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36.
2 Moh. Hamzah and Wasilatur Rohmaniyah, “Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi  Di  Lembaga  Keuangan  Syariah: Analisis  Maqāṣid  Asy-Syarī’ah  Perspektif  Asy- Syāṭibī,” J-HES :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah
06, no. 02 (2022): 175–94, https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j- hes.v6i02.7440.
3 Purnama Putra and Maftuhatul Hasanah, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,
secara  komprehensif. 3 Hampir  setiap bank  syariah  pada  awal  berdirinya mempraktekan  akad musyarakah dalam penyaluran  dana  kepada  nasabah. 4
Namun  dari  sistem  dan  konsep-konsep yang terstruktur dengan baik, masih ada beberapa  problema  dan  sengketa  yang terjadi  di  beberapa  lembaga  keuangan syariah,  baik  sengketa  tersebut  terjadi akibat kelalaian nasabah maupun kelalaian lembaga keuangan syariah  itu sendiri.
Pernyataan  di  atas  berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan  hasil,  bahwa  terdapat  17 topik  penelitian  seputar  permasalahan yang berkaitan dengan akad musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah secara umum,  dengan  jumlah  24  penelitian, antara lain sengketa bagi hasil pada akad musyarakah  yang  terjadi  BSM  KC Manado  dan  Koperasi  Agro  Niaga Indonesia  Syari’ah  Jatim,  Sengketa tentang hak tanggungan akad musyarakah di BNI Syariah Kota Banda Aceh dan BMI, serta beberapa sengketa- sengkata  lain  yang  dijelaskan  di  dalam penelitian  tersebut.5  Oleh  karena  itu, dengan  banyaknya  sengketa  pada  akad musyarakah  yang  terjadi,  tentu  hal  ini perlu  menjadi  perhatian  serius.  Apakah
Dan  Ijarah  Terhadap  Profitabilitas  4  Bank  Umum Syariah Periode 2013-2016,” Jurnal Organisasi Dan Manajemen 14, no. 2 (2018): 140–50, https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018.
4 Sharifah Arni Syed Jaaffar and Puspa Liza Ghazali, “The  Structure  in  Existing  Shariah  Principle  of Islamic Home Financing: A Review,” International Journal  of  Academic  Research  in  Business  and Social  Sciences 8,  no.  12  (2019):  1337–44, https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5231.
5 Budianto, “Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review.”
sengketa-sengketa  yang  terjadi  fitrah karena  kelalaian  para  pihak  yang berakad, atau miming akad ini memiliki potensi terjadinya sengketa.
Dengan  artian,  jika  sengketa- sengketa  yang  terjadi  akibat  kelalaian dari  pihak  yang  berakad  (dalam  hal  ini adalah  nasabah  dan  lembaga  keuangan syariah),  maka  yang  dibutuhkan  adalah solusi  penyelesaian  sengketa  yang  baik dan  benar,  serta  membangun  kesadaran dari pihak yang berakad untuk senantiasa  bertanggung  jawab  dan mampu  menjalankan  kewajibannya. Akan tetapi jika sengketa-sengketa yang terjadi akibat potensi dari akad musyarakah  itu  sendiri,  maka  perlu adanya  kajian  yang  cukup  mendalam terhadap  akad  ini,  baik  dalam  konteks hukum positif dan hukum Islamnya dan prakteknya di lapangan, sehingga konsep  akad  musyarakah  ini  mampu memberikan nilai-nilai maslahat kepada para pihak yang berakad.
Oleh  sebab  itu,  terdapat  banyak penelitian  atau  literatur  yang  secara implisit membahas tentang musyarakah, antara  lain:  Penelitian  yang  membahas tentang  pengaplikasian  musyarakah, peran dan perkembangan akad musyarakah  di  lembaga  keuangan syariah. 6 Penyelesaian  Sengketa  Akad musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional  (Analisis  Putusan  Basyarnas Yogyakarta No X/Tahun 2017). 7 Namun saat  ini  masih  belum  ditemukan penelitian yang membahas secara
6 Rani Rahayu and M. Zidny Nafi’ Hasbi, “Teori Dan Konsep  Akad  Musyarakah  Dan  Penerapannya Dalam Perbankan Syariah,” Jurnal Keislaman 5, no.
2 (2022): 176–85, https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436 . 7 Ahmad  Faizun,  “Penyelesaian  Sengketa  Akad Musyarakah  Di  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Analisis  Putusan  Basyarnas  Yogyakarta  No
signifikan tentang pandangan antropologi  dalam  akad  musyarakah  di lembaga keuangan syariah. Berdasarkan signifikasi dan identifikasi topik di atas, menunjukkan bahwa pentingnya mengangkat  topik  ini  yang  kemudian akan memberikan dampak kemanfaatan yang  cukup  besar  terhadap  masyarakat dan  lembaga  keuangan  syariah  pada khususnya.  Pada  akhirnya,  berdasarkan realita  dan  identifikasi  di  atas,  maka penelitian ini akan secara komprehensif akan  membahas  tentang  pandangan antropologi  terhadap  praktik-praktik akad  musyarakah  dan  problematika  di lembaga keuangan syariah.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian hukum empiris-normatif, yaitu  suatu  bentuk  penelitian  hukum yang secara kompeten mengkaji tentang implementasi atau pengaplikasian hukum  positif  dan  kontrak  pada  setiap fenomena hukum yang terjadi ditengah- tengah  masyarakat  dengan  maksud mencapai  suatu  orientasi  tertentu. 8
Adapun  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  antropologi,  yaitu pendekatan yang bekerja pada kerangka konseptual, perangkat, asumsi dan nilai. 9
Dengan  metode  penyajian  data  yang deskriptif kualitatif ( qualitative X/Tahun  2017),” Al-Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah Dan
Hukum 6, no. 2 (2021),
https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i 2.3864.
8 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 53. 9 Amir  Hamzah, Metode  Penelitian  Kepustakaan (Library  Risearch) (Depok:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2022), 31.
descriptive ). 10 penelitian ini akan secara komprehensif untuk menjawab, melukiskan,
menggambarkan, menerangkan  dan  menjelaskan  secara rinci  terhadap  konteks  permasalahan yang akan diteliti. Artinya, peneliti akan berusaha  untuk  mengungkap  tabir pemahaman  dengan  menitikberatkan pada  pandangan  antropologi  terhadap pelaksanaan  akad  musyarakah,  baik dalam  aspek  pengaplikasian  akad  dan prinsip  syariahnya,  serta  problematika yang sering terjadi dalam akad musyarakah di dalam operasional lembaga keuangan syariah. Adapun  teknik  analisis  data  yang digunakan adalah teknik analisis argumentative . 11 Dengan  menggunakan teknis analisis argumentative, diharapkan mampu memberikan kemudahan  dalam  proses  penelitian yang  dilakukan  dan  bisa  lebih  mudah memperoleh temuan-temuan yang berkaitan  langsung  dengan  konten permasalahan  yang  ingin  dijawab. Identifikasi topik, konteks permasalahan dan pembahasan akan dijadikan sebagai rujukan untuk mendapatkan kesimpulan yang  sempurna.  Dalam  memberikan hasil yang maksimal, peneliti menggunakan sumber data primer yang terdiri dari literatur atau penelitian yang membahas  penerapan akad musyarakah di lembaga keuangan syariah, sedangkan data  skunder  yang  digunakan  adalah terdiri  dari  jurnal,  buku,  peraturan- peraturan,  fatwa  dan  beberapa  literatur
10 Lexy.  J.  Moelong, Metode  Penelitian  Kualitatif (Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya  Ofset,  2002), 114.
11 Sandu  Siyoto  and  Ali  Sodik, Dasar  Metodologi Penelitian (Yogyakarta:  Literasi  Media  Publishing, 2015), 122.
12 Ikin  Rojikin,  “Musyarakah  Mutanaqishah  Contract Concept : Review Of Product Refinancing And Take Over (Konsep Kontrak Musyarakah Mutanaqishah :
lain  yang  berkenaan  dengan  penelitian ini.  Dengan  menggunakan  data-data tersebut  dan  dengan  menggunakan metode  analisis  yang  tepat,  diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal tentang pandangan antropologi terhadap praktek dan problematika  akad  musyarakah  yang terjadi  di  lembaga  keuangan  syariah, sehingga kemungkinan-kemungkinan besar  yang  akan  terjadi  bisa  dihindari atau  setidaknya  lembaga  keuangan syariah sudah siap untuk menghadapinya.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Akad Musyarakah dalam Perspektif Hukum Islam Secara etimologi, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (campuran)  atau  gabungan dari dua hal atau lebih. 12 Adapun secara terminologi  atau  istilah,  musyarakah adalah  salah  satu  perjanjian  antara  dua orang  atau  lebih  untuk  bersama-sama memanfaatkan  dan  mempersekutukan untuk mendapatkan keuntungan. 13 Dengan  demikian,  musyarakah dapat  diartikan  sebagai  usaha  patungan yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau lebih,  dimana  setiap  orang  akan mengikatkan  dirinya  untuk  sama-sama memberikan  kontribusi  modal  ataupun jasa  dan  melepaskan  hak  miliknya menjadi  hak  milik  bersama,  kemudian dari keuntungan usaha dari
Review  Refinancing  Produk  Dan  Take  Over),” Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 5,  no.  2  (2022):  188–200, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58824/mediasas. v5i2.493.
13 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 161.
pencampuran  modal  yang  dilakukan akan dibagi rata atau kesepakatan kedua pihak dalam perjanjiannya, serta bilamana  terjadi  kerugian  atau  hal-hal lainnya maka akan ditanggung bersama (proposional)  ataupun  sesuai  dengan yang telah diperjanjikan. Terdapat beberapa landasan
hukum  atas  kehalalan  dan  kebolehan akad  musyarakah,  baik  dari  al-Quran, Hadis  dan  beberapa  landasan  hukum lainnya,  antara  lain  adalah  al-Qur’an surat Shaad ayat 24:
“Dan  sesungguhnya  kebanyakan  dari orang-orang yang berserikat itu sebagian  dari  mereka  berbuat  zalim kepada  Sebagian  orang  lain,  kecuali orang  beriman  dan  mengerjakan  amal soleh;  dan  amat  sedikitlah  mereka ini.” 14
Dari  ayat  di  atas,  bisa  dipahami bahwa dalam melakukan suatu perikatan harus dilandaskan atas dasar kemaslahatan bersama, tidak menguntungkan  salah  satu  pihak  saja ataupun tidak merugikan salah satu dari pihak  yang  berserikat  tersebut.  Islam sangat  mengharuskan  dan  mewajibkan manusia  untuk  berlaku  adil,  jujur  dan berbuat baik, karena perbuatan- perbuatan  yang  dapat  merugikan  pihak lain  merupakan  suatu  perbuatan  yang zalim  dan  suatu  pekerjaan  yang  sangat dilaknat  oleh  Allah  SWT.  Selain  itu, landasan hukum yang kedua adalah dari Hadis  riwayat  Abu  Daud,  sebagai berikut:
“Sesungguhnya  Allah  berfirman:  Saya adalah  pihak  ketiga  dari  dua  orang yang  berserikat,  selagi  salah  satunya tidak menghianati temannya. Apabila ia
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 135.
15 Abu  Daud, Sunan  Abi  Daud (Bairut:  Darul  Fikri, 1991), 265.
berkhianat  kepada  temannya,  maka saya akan keluar dari antara keduanya” (HR. Abu Daud: 3385). 15
Artinya, di dalam suatu kerja sama yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang berakad  tersemat  rahmat-rahmat  ilahi dan ganjaran yang amat besar oleh Allah SWT. Tentu hal tersebut ada bila mana kerja  sama  yang  dilakukan  relevan dengan orientasi Islam, yakni tercapainya  suatu  kemaslahatan  dan kesejahteraan  para  pihak  melalui  kerja sama  yang  halal,  baik,  adil,  jujur  dan sesuai dengan syariah. Namun sebaliknya,  bilamana  kerja  sama  yang dilakukan terdapat suatu kedzaliman dan keharaman,  maka  Allah  akan  melaknat dan  memberikan  dosa  pada  para  pihak yang  melakukan  perserikatan  kotor tersebut.
Dengan demikian, akad
musyarakah  adalah  suatu  akad  kerja sama yang secara syariah halal dan boleh untuk  dilakukan.  Karena  sejauh  ini masih belum ada nash atau sunnah yang melarang  pekerjaan  tersebut.  hal  ini karena  musyarakah  merupakan  bagian instrument  muamalah  yang  berpotensi menciptakan kemaslahatan umat manusia,  hal  ini  bisa  dilihat  pada kelebihan-kelebihan  yang  dimiliki  oleh sistem jual beli musyarakah ini.
Menurut  ulama  Hanafiyah  dalam bukunya  Nawawi  Ismail  dijelaskan, bahwa hanya ada dua rukun musyarakah,  yaitu  ijab  (pernyataan tawaran untuk membuat akad) dan qabul (pernyataan penerimaan serikat). 16 Pada esensinya semua pendapat yang dikemukakan  oleh  para  agamawan tersebut  semuanya  benar  dan  mampu
16 Nawawi  Ismail, Fikih  Muamalah  Klasik  Dan Kontemporer (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2012), 148.
untuk  dipertanggung  jawabkan  dengan landasan-landasan yang mereka bangun.
Terpenuhinya syarat atau ketentuan-ketentuan dalam akad musyarakah  merupakan  sesuatu  yang tak  kalah  penting  harus  terpenuhi. 17
Pemenuhan syarat ini sangat penting dan perlu  menjadi  perhatian  khusus  para pihak  dalam  berakad,  karena  syarat  ini yang  akan  menentukan  keberhasilan para pihak mendapatkan ridha sang ilahi dalam  perjanjiannya.  Pada  akhirnya dapat disimpulkan bahwa, syarat dalam akad  musyarakah  ini  menyangkut tentang  aturan-aturan  dalam  empat rukun di atas. Dengan artian, ijab qabul seperti  apa  yang  dibolehkan,  siapa  saja yang  berhak  untuk  melakukan  akad musyarakah,  apa  saja  yang  bisa dijadikan  sebagai  objek  akad  ( ma’qud alaih ),  serta  keuntungannya  tidak  lepas dari ketentuan-ketentuan ini yaitu harus adanya  keadilan,  keikhlasan  dan  saling suka serta rela antara para pihak.
2. Paradigma Umum Akad Musyarakah dalam Pelaksanaanya di Lembaga Keuangan Syariah
Prinsip-prinsip  yang  mendasari Syariah  diambil  dari  sumber-sumber doktrinal  Islam  seperti  Al-Qur'an, Sunnah,  dan  beberapa  ijtihad  ulama
17 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalah (Jakarta:  Raja Grafindo, 2016), 127.
18 Mohamad Ainun Najib, “Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah,” Jurnal Jurisprudence 7, no. 1 (2017): 15–28, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23917/jurisprud ence.v7i1.4351.
19 Warsidi,  Fiqul  Wahdih,  ANALYSIS  OF  THE REALITY OF FORTUNE AND PROFIT ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMICS, Asean Comparative  Education  Research  Journal  on  Islam and  Civilization.  Volume  6,  No  2,  2023,
yang  terkemuka. 18 Dengan  demikian dapat  dipahami,  bahwa  dalam  setiap operasional  lembaga  keuangan  syariah, baik pada produk penghimpunan maupun  pembiayaan  semuanya  tetap berpedoman  dan  mengikuti  aturan- aturan yang telah dijelaskan dalam dalil- dalil syariah yang ada. Dengannya untuk memberikan  pemahaman  dan  pedoman yang  lebih  general,  di  Indonesia  ijtihad ulama  terkodifikasi  dalam  berbagai peraturan yang secara implisit memberikan  aturan  tentang  operasional produk-produk dengan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah 19 , antara lain yakni  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI), Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah, Undang-Undang Perbankan dan beberapa aturan lainnya. Perkembangan keuangan dan bisnis  Islam  dalam  dekade  terakhir memang menunjukkan penerimaan yang kuat  tidak  hanya  di  negara-negara Muslim  tetapi  juga  negara-negara  non- Muslim. 20 Salah satunya dengan adanya pembiayaan musyarakah, dimana kebutuhan tambahan modal kerja
nasabah akan terpenuhi dan memperlancar kegiatan usaha mereka. 21
Pengaplikasian  musyarakah  di  lembaga keuangan  syariah  adalah  suatu  bentuk mekanisme kerja atau usaha (akumulasi
https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer- j/article/view/109 20 Faizi  Zaini  and  Mohd  Sollehudin  Bin  Shuib,
“Fatwa  on  Sharia  Products  and  Its  Role  in  The Development  of  Islamic  Finance  Industry,” Islamadina :  Jurnal  Pemikiran  Islam 22,  no.  2 (2021): 189, https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859.
21 Shinta Amelia Kurniasari and Risma Wira Bharata,
“Penerapan  Pembiayaan  Musyarakah  Pada  BMT Dana  Barokah  Muntilan,” JAS  (Jurnal  Akuntansi Syariah) 4, no. 2 (2020): 181–95, https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240.
antara  modal  dan  pekerjaan)  yang eksistensinya memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat.
Kemanfaatan  ini  bisa  dilihat  dari operasional akad musyarakah yang bisa diaplikasikan  dalam  berbagai  konteks usaha,  dimana  indikasinya  berujung pada pencapaian suatu keuntungan. Oleh sebab  itu,  di  era  kontemporer  ini beberapa  perancang  lembaga  keuangan Islam menggunakan definisi musyarakah sebagai keterlibatan investasi  dalam  pekerjaan  atau  bisnis tertentu, serta sebagian besar di lembaga keuangan  Islam  digunakan  dalam  arti yang lebih umum.
Berdasarkan  operasional  LKS, berikut  merupakan  praktik  pembiayaan dengan  implementasi  akad  musyarakah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu pembiayaan  proyek  dan  pembiayaan melalui  pembelian  saham. 22 Dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Musyarakah  sering  diterapkan  untuk pembiayaan proyek di mana para pihak sama-sama  memberikan  modal  untuk membiayai  proyek  tersebut.  Setelah proyek selesai, nasabah akan mengembalikan  modal  dengan  bagi hasil  yang  disepakati  oleh  bank;  (2) Lembaga  keuangan  syariah  dibolehkan untuk  berinvestasi  dalam  kepemilikan bisnis,  ketika  Lembaga  Keuangan Syariah menyediakan modal atau membeli  saham  yang  dimiliki  oleh bisnis.  Penyertaan  tersebut  dilakukan untuk  jangka  waktu  tertentu  dan kemudian bank memberikan atau
22 Ahmad Supriyadi, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip  Syariah  (Suatu  Tinjauan  Yuridis  Terhadap Praktek  Pembiayaan  Di  Perbankan  Syariah  Di Indonesia,” Jurnal Al-Mawarid 10 (2003): 42–58.
23 Yusak Laksmana, Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 15.
menjual bagiannya dari saham tersebut, baik bertahap maupun sebentar.
Pembiayaan  musyarakah dengan pola bagi hasil diterapkan pada pembiayaan  produktif,  dimana  usaha yang  dibiayai  akan  menghasilkan  suatu revenue atau keuntungan. 23 Oleh karena itu,  jika  LKS  akan  memberikan pembiayaan kepada nasabah atau orang mengajukan proposal pembiayaan, maka LKS akan melakukan penghitungan terhadap pendapatan yang akan  diterapkan  ( expected  return ). Dalam  perhitungan  tersebut  LKS  akan membuat suatu simulasi untuk menghitung pendapatan yang
diharapkan dari bisnis yang dibiayai dan angka  proporsi  keuntungan  yang  akan dihasilkan  antara  lembaga  keuangan syariah dan nasabah. Hasil penghitungan tersebut  kemudian  dijadikan  sebagai tolak  ukur  atau  patokan  lembaga keuangan syariah dengan nasabah dalam melakukan  bagi  hasil  pada  usaha  yang dijalankan.
Adanya pembiayaan syariah memberikan  optimisme  yang  sangat besar  terhadap  kesejahteraan  ekonomi masyarakat. 24 Prinsip  keadilan  adalah inti keuangan Islam, yang melarang riba dan  praktik  eksploitatif  lainnya  seperti ketidakpastian ( gharar ), perjudian ( maysir ),  penipuan,  pengurangan  skala, mengambil kekayaan dengan kejahatan, dan  transaksi  produk  yang  melanggar hukum. Fatwa DSN-MUI sebagai salah satu  payung  hukum  dan  hukum  positif yang secara eksplisit mengatur
24 Eka Nurhalimatus Sifa et al., “Islamic Financing to Improve Farmers’ Welfare and Food Sustainability:  A  Literature  Review,” Review  of Integrative Business and Economics Research 11, no. 1 (2021): 234.
pengaplikasian transaksi keuangan dengan prinsip syariah di LKS, memberikan  beberapa  ketentuan  terkait dengan  operasional  musyarakah  ini. Ketentuan  tersebut  merupakan  suatu ekspektasi dalam memberikan maksimalitas  dalam  pembiayaan  yang dilakukan,  ketentuan  tersebut  bisa dipahami dalam penjelasan praktik atau mekanisme  pembiayaan  musyarakah secara  umum  di  lembaga  keuangan syariah, seperti penjelasan berikut:

## Gambar 2.1. Mekanisme Akad Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah Secara Umum
Dari mekanisme gambar 1 tentang praktik  pembiayaan  musyarakah  secara umum  di  lembaga  keuangan  syariah  di atas,  bisa  dijelaskan  sebagai  berikut:
Pertama, lembaga keuangan syariah dan nasabah  secara  ridha  akan  melakukan suatu perjanjian dengan akad musyarakah,  dimana  para  pihak  akan mengikatkan dirinya untuk mencampurkan dana yang hak miliknya menjadi  hak  milik  bersama.  Dalam mekanisme  ini,  para  pihak  akan membuat kontrak bersama terkait dengan  jumlah  dana,  jangka  waktu, bentuk  usaha  yang  akan  dijalankan, kewajiban  dan  hak  para  pihak,  nisbah atau  bagi  hasil  yang  akan  didapatkan para pihak, resiko atau bilamana terjadi kerugian  dan  beberapa  ketentuan  lain yang perlu untuk dijelaskan dalam akad tersebut. Kedua, setelah terjadi kesepakatan,  maka  para  pihak  akan
mendistribusikan dananya sesuai dengan kesepakatan  di  awal  untuk  kemudian diproyeksikan untuk suatu usaha (proyek  maupun  pembelian  saham). Pada usaha yang akan dijalankan, secara penuh  akan  menggunakan  uang  atau dana yang dihasilkan dari pencampuran dana dari para pihak tersebut.
Ketiga, setelah usaha yang dijalankan  mendapatkan  keuntungan, maka  sebelum  melakukan  bagi  hasil lembaga keuangan syariah akan terlebih dahulu menghitung modal yang digunakan, biaya operasional dan biaya- biaya  lain  yang  dibutuhkan.  Hal  ini dimaksudkan untuk mencari laba bersih (hasil  bruto)  dari  keuntungan  yang  di dapatkan. Pada akhirnya nilai pendapatan  atau  keuntungan  tersebut akan  dikurangi  jumlah  total  biaya operasional  usaha,  sehingga  sisa  dari perhitungan  diatas  menjadi  laba  bersih yang kemudian akan dibagi dengan para nasabah sebagaimana yang telah dijanjikan, sebagaimana dapat dijelaskan dalam rumus berikut:
Nisbah Bagi Hasil =   Pendapatan – Biaya Operasional
Jumlah Para Pihak
Keempat, keuntungan bersih (hasil bruto) akan dilakukan nisbah atau bagi  hasil  sesuai  dengan  porsinya  atau kesepakatan  para  pihak  pada  waktu pembuatan  kontra. Kelima, dari  nisbah bagi hasil yang telah ditentukan jumlah dan  nominalnya,  selanjutnya  akan disalurkan  kepada  masing-masih  pihak yang berserikat. Namun bila mana tidak menghasilkan  untung  dari  usaha  yang dijalankan (mengalami kerugian), maka kerugian  tersebut  akan  ditanggung bersama  atau  sesuai  dengan  kontra sebelumnya.
Oleh  karena  itu,  dari  penjelasan praktik  akad  musyarakah  di  atas  tentu
sudah  sejalan  dengan  ruh-ruh  yang diinginkan  oleh  syariah,  di  mana  para pihak yang berakad sama-sama diuntungkan  dan  mendapatkan  nilai- nilai  kemaslahatan yang  sama. Artinya, bahwa  dalam  usaha  kerja  sama  yang dilakukan para pihak mampu memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan  kepada  para  pihak,  serta adanya  keterampilan  umat  manusia dalam  mengembangkan  ekonominya dengan konsep yang tidak hanya terpaku pada satu sistem transaksi ekonomi saja. produk akad dalam instansi moneter  syariah,  tidak  semata-hanya berorientasi  untuk  mencari  keuntungan yang  sebesar-besarnya,  melainkan  juga bagaimana  menjalin  berkepribadian sosial  dan terciptanya saling membantu satu sama lain. 25 Kerugian dan keuntungan  akan  dibagi  sesuai  dengan rasio  modal  yang  disumbangkan. 26 Untuk mekanisme bagi hasil keuntungan dan  kerugian  ini  terdapat  beberapa ketentuan khusus, yaitu:  (1) Pembagian keuntungan  dari  penggunaan  dana ditunjukkan  dengan  rasio  atau  nisbah; (2)  Tingkat  pembagian  hasil  dari keuntungan  yang  didapatkan  yang disepakati  hanya  disesuaikan  selama periode
investasi berdasarkan kesepakatan para pihak; (3) Nisbah bagi hasil  dapat  ditetapkan  sewaktu-waktu yang  besar  kecilnya  bervariasi  sesuai
25 Erie  Hariyanto  and  Moh.  Hamzah,  “Bibliometric Analysis  of  the  Development  of  Islamic  Economic Dispute Resolution Research in Indonesia,” JURIS: Jurnal  Ilmiah  Syariah 21,  no.  2  (2022):  221– 33,https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v 21i2.6997.
26 Russely  Inti  Dwi  Permata,  Fransisca  Yaningwati, and  Zahroh  Z.A,  “Analisis  Pengaruh  Pembiayaan Mudharabah  Dan  Musyarakah  Terhadap  Tingkat Profitabilitas  (Return  On  Equity):  Studi  Pada  Bank Umum  Syariah  Yang  Terdaftar  Di  Bank  Indonesia
dengan perjanjian atau kesepakatan; (4) Pembagian  keuntungan  dapat  berupa laba  rugi  ( profit  and  loss  sharing )  atau bagi  pendapatan  ( revenue  sharing );  (5) Bagi hasil berdasarkan hasil operasional yang konsisten dengan laporan keuangan dari pihak nasabah.
Berangkat  dari  mekanisme  yang cukup  meyakinkan,  maka  praktek  akad musyarakah  memiliki  peran  penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. 27 Peran  tersebut  antara  lain,  yaitu  dapat menggantikan  sistem  bunga  atau  riba dengan  sistem  berdasarkan  prinsip syariah  untuk  membangun  ekonomi Islam, produk akad di lembaga keuangan Islam, tidak hanya untuk tujuan mencari keuntungan, tetapi juga bersifat kooperatif  atau  timbal  balik  sosial  dan dalam  akad  ini  lembaga  keuangan syariah  dapat  menjadi  alat  untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
3. Pandangan Antropologi Terhadap Problematika  Akad  Musyarakah di Lembaga Keuangan Syariah
Bermuamalah secara islami berarti bagaimana  usaha  yang  dijalankan mampu menghadirkan kebaikan kepada semua  pelakunya. 28 Dapat  dipahami bahwa  dasar  keuangan  Islam  adalah
Periode 2009-2012,” Jurnal Administrasi Bisnis 12, no. 1 (2014): 1–9.
27 Eka Wahyu Hestya Budianto and Nindi Dwi Tetria Dewi, “Research Mapping of Musyarakah Contracts in  Islamic  Financial  Institutions:  VOSviewer Bibliometric  Study  and  Literature  Review,” Maliki Islamic Economics Journal 2, no. 2 (2022): 76–94, https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199.
28 Sirajul  Arifin,  “Musyârakah:  Antara  Fikih  Dan Perbankan  Syariah,” MIQOT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Keislaman 36, no. 1 (2016): 77–102, https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.109.
menghindari  riba. 29 Berdasarkan  Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  No.  08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, ditegaskan bahwa pembiayaan musyarakah  didasarkan  pada  perjanjian kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk  suatu  usaha  tertentu,  di  mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan syarat berbagi keuntungan dan risiko yang disepakati.
Berdasarkan  fatwa  di  atas,  bisa dijelaskan  bahwa  musyarakah  adalah akad kerja sama yang secara komprehensif diimplementasikan dalam berbagai  lembaga  keuangan  syariah Indonesia dalam bentuk produk pembiayaan, di mana lembaga keuangan syariah disini akan bekerjasama dengan nasabah (anggota dalam koperasi) dalam suatu usaha yang sama-sama disepakati antara para pihak, kemudian dari usaha tersebut para pihak akan mengkonstruksikan sejumlah dana yang telah  diperjanjikan,  yang  kemudian keuntungan  dari  usaha  yang  dijalankan akan  dibagi  sama  rata  dan  bilamana terjadi  kerugian  pun  para  pihak  akan membaginya sama rata juga.
Pasal 20 ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah  menegaskan,  bahwa musyarakah adalah kemitraan antara dua orang  atau  lebih  dengan  modal, keterampilan  atau  kepercayaan  dalam bidang usaha tertentu dengan pembagian keuntungan  berdasarkan  tingkat  yang disepakati  oleh  para  pihak  yang
29 Salina  Kassim  and  Norizan  Satar,  “Issues  and Challenges in Financing the Poor: Lessons Learned from  Islamic  Microfinance  Institutions,” IJIF: European  Journal  of  Islamic  Finance 15,  no.  2 (2020):
102–8,
https://doi.org/10.5220/0010115501020108.
30 PPHIMM, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah
(Jakarta: Kencana, 2017), 15.
meleburkan  diri. 30 Dari  ketegasan peraturan  ini,  bisa  dimengerti  bahwa akad  musyarakah  tidak  terhenti  pada kerja  sama  modal,  melainkan  juga  bisa berbentuk  kerjasama  atau  perikatan keterampilan (jasa) dari para pihak.
Pada  akhirnya,  esensi  dari  akad musyarakah yang dijelaskan di atas tidak lain yakni berorientasi pada tercapainya keuntungan  yang  besar  dan  bisa memberikan maslahat dan kesejahteraan pada  para  pihak  yang  berserikat.  Akan tetapi,  problematika  pembiayaan  atau permasalahan  dalam  pelaksanaan  akad musyarakah  menjadi  suatu  hal  yang tidak bisa dihindari.
Keberadaan infrastruktur merupakan  hal  yang  paling  vital  bagi perekonomian  nasional. 31 Oleh  karena itu,  infrastruktur  dan  iktikad  baik  para pihak  menjadi  suatu  hal  yang  penting dalam menciptakan pergerakan ekonomi yang mampu menghadirkan
kemaslahatan  dan  kesejahteraan  pada umat.  Akan  tetapi  terkadang  risiko datang  dalam  bentuk  situasi  di  mana para pihak sengaja melakukan wanprestasi  (tidak  memenuhi  tanggung jawabnya)  dan  situasi-situasi  lain  yang menyebabkan permasalahan dalam aktivitas ekonomi yang dijalankan.
Akibatnya,  terdapat  beberapa  ciri bentuk
pembiayaan bermasalah ( problematic )  dalam  akad  musyarakah di  lembaga  keuangan  syariah  pada umumnya. 32 Antara  lain,  yaitu:  (1) pembiayaan  musyarakah dalam  bentuk
31 S Rahardjo, “Shariah Scheme for Port Infrastructure Development,” Journal  of  Islamic  Economic
Literatures 2, no. 1 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.58968/jiel.v2i1.35. 32 Devita Ayusafitri, Aminah, and Irawati, “Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari’ah Makmur Bandar Lampung,” Notarius: 13, no. 1
kategori kurang lancar ( current categories )  adalah  suatu  angsuran pembiayaan  yang  menunggak  melebihi dari satu kali dan paling banyak tiga kali di waktu pembayaran tetap berjalan, atau pelunasan  dari  angsuran  pembiayaan melewati  jatuh  tempo  yang  sudah disepakati; (2) Pembiayaan musyarakah dalam  kategori  diragukan  ( doubtful
category ) adalah suatu angsuran pembiayaan  yang  terjadi  penunggakan melebihi dari tiga kali dan paling banyak enam kali semasa pembayaran berjalan, atau  pelunasan  melewati  jatuh  tempo yang sudah diperjanjikan;
(3)
Pembiayaan musyarakah dalam kategori macet  ( jam  category )  yaitu  suatu angsuran pembiayaan yang terjadi suatu penunggakan melebihi dari enam kali di waktu pembayaran berjalan, atau pelunasan  melebihi  jatuh  tempo  yang sudah ditetapkan. Dalam  pembiayaan  musyarakah, menurut Bank Indonesia suatu pembiayaan  bisa  dimasukkan  dalam kategori kurang lancar jika penunggakan sampai pada 90 hari. Selanjutnya, suatu pembiayaan  bisa  dikatakan  kategori diragukan  jika  tunggakannya  melebihi dari  90  hari  sampai  pada  180  hari. Kemudian, bisa masukkan dalam kategori  macet  bilamana  tunggakan melebihi dari 180 hari. 33 Dari ciri-ciri di atas,  tentu  bisa  dipahami  bahwa problematika atau sengketa yang terjadi di  Lembaga  keuangan  syariah  tidak hanya  terbentuk  satu  kriteria  saja, melainkan  terdapat  juga  kriteria  lain yang  mengakibatkan  problematika  di
(2017): 236–49, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i1 .30393.
33 Rina  Destiana,  “Analisis  Dana  Pihak  Ketiga  Dan Risiko  Terhadap  Pembiayaan  Mudharabah  Dan Musyarakah  Pada  Bank  Syariah  Di  Indonesia,”
lembaga keuangan syariah kerap terjadi. Pada esensinya, dari tiga ciri di atas baik karena  kategori  pembiayaan  kurang lancar, diragukan ataupun macet semuanya memiliki akibat yang kurang baik  dan  dapat  juga  mengakibatkan kerugian kepada pihak Lembaga keuangan syariah maupun kepada pihak lain yang bermitra. Adapun  menurut  Zainul  Arifin, penyebab kesulitan
keuangan perusahaan  atau  lembaga  keuangan  itu sendiri  bisa  dibagi  dalam  beberapa faktor,  yaitu: 34 (1)  Faktor  internal, merupakan  faktor  yang  terdapat  pada perusahaan  atau  lembaga  keuangan, serta  faktor  utama  biasanya  didominasi oleh faktor manajemen. Adanya kesulitan dalam keuangan suatu perusahaan yang diakibatkan oleh faktor manajemen  bisa  diperhatikan  dari berbagai sudut pandang, seperti kebijakan pembelian dan penjualan yang lemah,  pemantauan  biaya  yang  buruk, kebijakan  piutang  yang  tidak  tepat, investasi yang terlalu banyak, aset tetap dan  modal  yang  tidak  mencukupi;  (2) Faktor  eksternal,  merupakan  suatu faktor-faktor yang berada di luar kendali manajerial perusahaan atau dari nasabahnya itu sendiri, seperti berubahnya kondisi yang tidak menentu seperti dalam konteks ekonomi.
Faktor-faktor  di  atas  merupakan suatu  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya  sengketa  atau  problematika pembiayaan  musyarakah  di  lembaga keuangan syariah. Namun sejauh ini dari beberapa  temuan  yang  didapatkan,
Jurnal Logika 17,  no. 2  (2016): 42–54, https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/logika/article/view /140.
34 Zainul  Arifin, Dasar-Dasar  Manajemen  Bank Syariah (Bengkulu: Azkia Publisher, 2009), 243– 44.
faktor eksternal yang kerap kali memicu timbulnya suatu problematika, sehingga hal  tersebut  harus  menjadi  perhatian serius  dan  harus  bisa  dikontrol  oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam memberikan  pembiayaan  musyarakah kepada nasabahnya. Hal tersebut dilakukan  merupakan  suatu  upaya  agar tidak  terulang  kembali  dan  dapat meminimalisir  hal-hal  yang  dapat mengakibatkan  sesuatu  yang  tidak diinginkan terjadi.
Dalam konteks ini, konsep maqashid  syariah  tentunya  menjadi tidak  asing  dan  tidak  kalah  penting dipertimbangkan apabila terjadi pengambilan keputusan dalam terjadinya sengketa akad musyarakah. 35 Terlebih  lagi  bahwa  maqashid  syariah digunakan sebagai alat analisis oleh para ulama dalam menjawab segala permasalahan  yang  ada  di  dunia  dan untuk mencapai kesejahteraan
bersama. 36 Oleh karena itu, karena di era globalisasi ini ekonomi adalah salah satu aspek yang utama yang harus dilindungi. Dengan  demikian,  bagaimana  konsep maqashid  syariah  ini  menjadi  suatu solusi yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi.
Dengan  artian,  bahwa  salah  satu tujuan  pembentukan  dan  penegakan hukum  Islam  adalah  dalam  rangka memelihara  harta  ( hifdz  al-mal )  agar masing-masing manusia dapat
35 Novi  Rizka  Amalia,  “Untuk  Realisasi  Identitas Politik  Islam  Di  Indonesia,” Dauliyah :  Journal  of Islamic and International Affairs 2, no. 1 (2017): 31– 50, https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliy ah/article/view/806/681.
36 Imam  Royani  Hamzah  and  Siti  Khusnia,  “Kartu Prakerja  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Dalam Perspektif  Maqashid  Syariah,” Jurnal  Sosial Teknologi 1, no. 1 (2021):
19–25, https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.3.
menikmati  karunia  Allah  yang  telah diberikan  dari  hasil  usahanya. 37 Oleh sebab  itu,  Islam  menjamin  kehormatan manusia  dengan  memberikan  perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk  memberikan  spesialisasi  kepada hak  asasi  mereka. 38 Pada  akhirnya dengan  konsep  maqashid  syariah  ini (hifdz al-mall) , yakni dengan memperhatikan  hak  masing-masing, dimana antara para pihak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehingga mampu  menerima  haknya  sebagaimana yang telah diperjanjikan.

## D. KESIMPULAN
Akad musyarakah merupakan salah  satu  akad  kerja  sama  yang  di dalamnya  secara  mutlak  menerapkan prinsip-prinsip  syariah,  dimana  konsep kerja  sama  ini  akan  mendorong  para pihak  untuk  bersikap  jujur  adil,  hal  ini dipengaruhi  oleh  landasan  sumber hukum  yang  digunakan  dalam  akad  ini diadopsi  dari  al-Qur’an,  Hadis,  Ijmak dan  beberapa  sumber  hukum  Islam lainnya.  Akan  tetapi,  pengaplikasian akad  musyarakah  di  lembaga  keuangan syariah  kerap  terjadi  problematika, antara  lain  adalah  adanya  pembiayaan kurang  lancar,  pembiayaan  diragukan dan  pembiayaan  macet.  Pada  tiga kriteria problematika ini biasanya dipicu oleh faktor internal atau faktor eksternal lembaga keuangan syariah. Oleh karena
37 Muhamad Kholid,  “Prinsip-Prinsip  Hukum
Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan  Syariah,” Asy-Syari’ah 20,  no.  2 (2018): 145–62,
https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3
448.
38 M.  Lutfi  Khakim  and  Mukhlis  Ardiyanto,
“Menjaga  Kehormatan  Sebagai  Perlindungan Nasab  Perspektif  Maqashid  Syaro’ah,” Jurnal Nizham 8, no. 1 (2020): 32–41.
itu,  lembaga  keuangan  syariah  harus lebih berhati-hati dan selalu memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan di dalam mengoperasionalkan pembiayaan  tersebut.  Dalam  hal  ini maqashid syariah ( hifdz al-mall )
menjadi  konsep  yang  baik  dalam
pelaksanaan akad musyarakah ke depan, sehingga  bisa  menciptakan  sistem ekonomi  yang  baik  dan  mewujudkan aktifitas  ekonomi  yang  akan  mencapai al-falah  ( kesejahteraan  di  dunia  dan  di akhirat).

## Referensi
[1] Amalia, Novi Rizka. “Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia.” Dauliyah : Journal  of  Islamic  and  International  Affairs 2,  no.  1  (2017):  31–50. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/806/681.
[2] Antonio,  Muhammad  Syafi’I. Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktek .  Jakarta:  Gema Insani Pers, 2001.
[3] Arifin, Sirajul. “Musyârakah: Antara Fikih Dan Perbankan Syariah.” MIQOT:  Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 36, no. 1 (2016): 77–102.
https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.109.
[4] Arifin,  Zainul. Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah .  Bengkulu:  Azkia  Publisher, 2009.
[5] Ayusafitri, Devita, Aminah, and Irawati. “Penyelesaian Pembiayaan Akad Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari’ah Makmur Bandar Lampung.” Notarius: 13, no. 1 (2017): 236–49. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30393.
[6] Budianto, Eka Wahyu Hestya. “Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review.”
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) 12, no. 1 (2022): 25. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36.
[7] Budianto,  Eka  Wahyu  Hestya,  and  Nindi  Dwi  Tetria  Dewi.  “Research  Mapping  of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and  Literature  Review.” Maliki  Islamic  Economics  Journal 2,  no.  2  (2022):  76–94. https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199.
[8] Chalifah, Ela, and Amirus Sodiq. “Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap  Profitabilitas  (ROA)  Bank  Syariah  Mandiri  Periode  2006-2014.” EQUILIBRIUM:Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 1 (2015): 27–47. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7678140.
[9] Daud, Abu. Sunan Abi Daud . Bairut: Darul Fikri, 1991.
[10] Departemen  Agama  RI. Al-Qur’an  Dan  Terjemahan .  Bandung:  CV  Penerbit  J-ART, 2004.
[11] Destiana,  Rina.  “Analisis  Dana  Pihak  Ketiga  Dan  Risiko  Terhadap  Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia.” Jurnal Logika 17, no. 2 (2016): 42–54. https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/logika/article/view/140.
[12] Faizun, Ahmad. “Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional  (Analisis  Putusan  Basyarnas  Yogyakarta  No  X/Tahun  2017).” Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 6, no. 2 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3864.
[13] Hamzah, Amir. Metode  Penelitian Kepustakaan (Library Risearch) . Depok:  PT. Raja Grafindo Persada, 2022.
[14] Hamzah, Moh., and Wasilatur Rohmaniyah. “Pembebasan Denda (Al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi Di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Perspektif  Asy-Syāṭibī.” J-HES :  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah 06,  no.  02  (2022): 175–94. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i02.7440.
[15] Hariyanto,  Erie,  and  Moh.  Hamzah.  “Bibliometric  Analysis  of  the  Development  of Islamic  Economic  Dispute  Resolution  Research  in  Indonesia.” JURIS:  Jurnal  Ilmiah Syariah 21, no. 2 (2022): 221–33. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v21i2.6997.
[16] Ismail, Nawawi. Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer . Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
[17] Jaaffar, Sharifah Arni Syed, and Puspa Liza Ghazali. “The Structure in Existing Shariah Principle of Islamic Home Financing: A Review.” International Journal of Academic Research  in  Business  and  Social  Sciences 8,  no.  12  (2019):  1337–44. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5231.
[18] Kassim,  Salina,  and  Norizan  Satar.  “Issues  and  Challenges  in  Financing  the  Poor: Lessons Learned from Islamic Microfinance Institutions.” IJIF:  European  Journal  of Islamic Finance 15, no. 2 (2020): 102–8. https://doi.org/10.5220/0010115501020108.
[19] Khakim, M. Lutfi, and Mukhlis Ardiyanto. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syaro’ah.” Jurnal Nizham 8, no. 1 (2020): 32–41.
[20] Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” Asy-Syari’ah 20, no. 2 (2018): 145–62. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448.
[21] Kurniasari,  Shinta  Amelia,  and  Risma  Wira  Bharata.  “Penerapan  Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan.” JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 4, no. 2 (2020): 181–95. https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.240.
[22] Laksmana,  Yusak. Panduan  Praktis  Account  Officer  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo, 2009.
[23] Moelong,  Lexy.  J. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya Ofset, 2002.
[24] Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2004.
[25] Najib, Mohamad Ainun. “Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah.” Jurnal Jurisprudence 7, no. 1 (2017): 15–28. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351.
[26] Permata, Russely Inti Dwi, Fransisca Yaningwati, and Zahroh Z.A. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity):  Studi  Pada  Bank  Umum  Syariah  Yang Terdaftar  Di  Bank  Indonesia  Periode 2009-2012.” Jurnal Administrasi Bisnis 12, no. 1 (2014): 1–9.
[27] PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Kencana, 2017.
[28] Pratama, Ditha Nada, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,  Pembiayaan  Musyarakah  Dan  Sewa  Ijarah  Terhadap  Profitabilitas.” Jurnal JRKA 3, no. 1 (2017): 53–68. https://doi.org/10.1108/02635570210428311.
[29] Putra,  Purnama,  and  Maftuhatul  Hasanah.  “Pengaruh  Pembiayaan  Mudharabah, Musyarakah,  Murabahah,  Dan  Ijarah  Terhadap  Profitabilitas  4  Bank  Umum  Syariah Periode  2013-2016.” Jurnal  Organisasi  Dan  Manajemen 14,  no.  2  (2018):  140–50. https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018.
[30] Rahardjo, S. “Shariah Scheme for Port Infrastructure Development.” Journal of Islamic Economic Literatures 2, no. 1 (2021).
https://doi.org/https://doi.org/10.58968/jiel.v2i1.35.
[31] Rahayu, Rani, and M. Zidny Nafi’ Hasbi. “Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah.” Jurnal Keislaman 5, no. 2 (2022): 176–85. https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3436.
[32] Rohmi,  Putri  Kamilatur.  “Implementasi  Akad  Musyarakah  Mutanaqishah  Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang.” Iqtishoduna 5, no. 1 (2015):
17–37.
https://www.iaisyarifuddin.ac.id/ejournal/index.php/iqtishoduna/article/view/23.
[33] Rojikin,  Ikin.  “Musyarakah  Mutanaqishah  Contract  Concept :  Review  Of  Product Refinancing  And  Take  Over  (Konsep  Kontrak  Musyarakah  Mutanaqishah :  Review Refinancing Produk Dan Take Over).” Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah Dan
Ahwal Al-Syakhsiyyah 5, no. 2 (2022): 188–200.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.493.
[34] Royani Hamzah, Imam, and Siti Khusnia. “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” Jurnal Sosial Teknologi 1, no. 1 (2021): 19– 25. https://doi.org/10.36418/sostech.v1i1.3.
[35] Sifa, Eka Nurhalimatus, Sudarso Kaderi Wiryono, Taufik Faturohman, Mandra Lazuardi Kitri, and Arson Aliludin. “Islamic Financing to Improve Farmers’ Welfare and Food Sustainability:  A  Literature  Review.” Review  of  Integrative  Business  and  Economics Research 11, no. 1 (2021): 234.
[36] Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
[37] Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
[38] Supriyadi, Ahmad. “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia.” Jurnal Al- Mawarid 10 (2003): 42–58.
[39] Warsidi, Fiqul Wahdih, ANALYSIS OF THE REALITY OF FORTUNE AND PROFIT ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMICS, Asean Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization. Volume 6, No 2, 2023,
https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/view/109
[40] Zaini, Faizi, and Mohd Sollehudin Bin Shuib. “Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry.” Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam 22, no. 2 (2021): 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859.