Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Beras Yang Beredar Pada Masyarakat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

## Isis Ikhwansyah, Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Email: ikhwansyahisis@gmail.com Email: agnesiamutiara@gmail.com

## Abstrak
Sebagai  bahan  pokok  utama,  beras  menjadi  bahan  pangan  yang  harus memiliki  kualitas  yang  baik  dan  aman  untuk  dikonsumsi.  Standar  Nasional Indonesia  merupakan  parameter  yang  digunakan  sebagai  tolak  ukur  kelayakan suatu  produk  dapat  beredar,  sehingga  penerapan  peraturan  Standar  Nasional Indonesia  pada  produk  beras  diperlukan  untuk  melindungi  keamanan  dan keselamatan  konsumen.Ironisnya  hal  tersebut  masih  belum  mejadi  kesadaran pihak  pelaku  usaha.  Untuk  melindungi  diri  konsumen  dari  kerugian  diperlukan upaya  hukum  yang dapat konsumen  lakukan  yang sesuai dengan undang-undang perlindungan  konsumen.  Adapunyang  menjadi  permasalahan  adalah:penerapan peraturan Standar Nasional Indoneisa  yang  baik pada produk beras  yang  beredar pada  pasar  tradisional  dan  modern  di  Indoensia,  dan  upaya  hukum  yang dilakukan oleh  konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia. HasilpenelitianmenunjukkanPenerapan peraturan SNI  yang  baik  untuk  diterapkan  pada  produk  beras  yang  beredar  pada  pasar modern  dan  pasar  tradisional  di  Indonesia,  dengan  melalui  penerapan  SNI perberasan  yang  di  mana  regulasinya  belum    sesuai  dengan  asas-asas  yang terdapat  dalam  UUPK.  upaya  hukum  yang  baik  untuk  dilakukan  oleh  konsumen yang  mengalami  kerugian  terhadap  produk  beras  yang  beredar  pada  pasar  di Indonesia  tentunya  melalui  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan yakni  melalui  lembaga  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  yang  bertugas sebagai pihak perantara dalam menyelesaikan sengketa.
Kata Kunci: Standar Nasional Indonesia, Produk Beras, Perlindungan Konsumen

## Abstract
As the main staple, rice becomes a food that must have good quality and is safe for consumption. The Indonesian National Standard is a parameter used as a benchmark for the feasibility of a product being circulated, so that the application of  the  Indonesian  National  Standard  on  rice  products  is  needed  to  protect  the
security  and  safety  of  consumers.  The  irony  is  that  this  has  not  yet  become  the awareness  of  the  business  actors.  To  protect  consumers  from  loss  requires  legal measures that consumers can do in accordance with consumer protection laws. As for  the  problems  are:  the  application  of  good  Indonesian  National  Standards regulations  on  rice  products  circulating  in  traditional  and  modern  markets  in Indonesia, and legal remedies carried out by consumers who suffer losses on rice products circulating on the market in Indonesia. The results of the research show that  the  application  of  SNI  regulations  is  good  to  be  applied  to  rice  products circulating  in  modern markets and traditional markets in  Indonesia, through the application  of  SNI  rice  where  the  regulations  are  not  in  accordance  with  the principles  contained  in  the  UUPK.  Good  legal  remedies  to  be  carried  out  by consumers who suffer losses on rice products circulating in the Indonesian market are  certainly  through  consumer  dispute  resolution  outside  the  court,  namely through the Consumer Dispute Resolution Agency which acts as an intermediary in  resolving  disputes.Keyword:  Standar  Nasional  Indonesia,  Rice  Products, Consumer Protection Law

## Pendahuluan
Pangan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  manusia  yang  penting  dan tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebutuhan pokok yang  paling  banyak  dikonsumsi  masyarakat  adalah  beras  yang  merupakan  bahan pangan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia.
Sebagai  salah  satu  bahan  makanan  pokok  utama,  beras  menjadi  bahan pangan  yang  harus  memiliki  kualitas  yang  baik  dan  aman  untuk  dikonsumsi masyarakat.  Berkaitan  dengan  kualitas  beras  yang  baik  dan  aman  untuk dikonsumsi  bagi  kesehatan  masyarakat  ditemukan  masalah  dimana  perusahaan atau  pelaku  usaha  tidak  memberikan  label  Standar  Nasional  Indonesia  sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat dijual di pasaran.
Standar  Nasional  Indonesia  (selanjutnya  disebut  SNI)  adalah  standar  yang berlaku di Indonesia dan sebagai persyaratan minimal untuk mengedarkan produk di  wilayah  Indonesia.  Ketentuan  ini,  tentunya  wajib  dipatuhi  oleh  seluruh  pihak yang  berkehendak  untuk  mengedarkan  produknya  di  seluruh  wilayah  Indonesia, karena  sifatnya  wajib  untuk  memastikan  tercapainya  tujuan  tersebut  diperlukan kegiatan  pengawasan  pasar  dan  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  menjadi kewajiban pemerintah Republilk Indonesia. 1
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  102  Tahun  2000  Pasal  12  ayat (2)tentang  Standarisasi  Nasional  menjelaskan  bahwa  SNI  bersifat  sukarela  untuk diterapkan  oleh  pelaku  usaha.  Berkaitan  dengan  kepentingan  keselamatan,
1 Badan Standarisasi, 2013, Draft Strategi Standarisasi Nasional 2014-2025 , Jakarta, hlm 1
keamanan,  kesehatan  masyarakat  atau  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup dan/atau  pertimbangan  ekonomis,  instansi  teknis  dapat  memberlakukan  secara wajib  sebagian  atau  keseluruhan  spesifikasi  teknis  dan/atau  parameter  dalam Standar  Nasional  Indonesia  sesuai  dalam  Pasal  12  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. 2
Pada  prinsipnya  standar  dilakukan  secara  sukarela  khususnya dipergunakan  oleh  mutu  internal  atau  untuk  kepentingan  promosi  bahwa produk  terkait  memiliki  kualitas  yang  baik  atau  terjamin.  Penerapan  dan pemberlakuan  SNI  secara  wajib  terhadap  produk  menyangkut  dengan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kelesarian  lingkungan. 3 Standar terkait dengan  kesehatan,  keamanan,  keselamatan,  kepentingan  perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka standar dapat diacu  dalam  suatu  regulasi  teknis  yang  selanjutnya  pemenuhannya  bersifat wajib ( mandatory ). 4
Badan  ketahanan  pangan  kementerian  pertanian  (BKP  Kementan)  telah menyiapkan  SNI  wajib  untuk  penjualan  beras. Selama  ini  diketahui  label  SNI pada  beras  kemasan  masih  bersifat  sukarela  dituangkan  dalam  label  SNI 6128:2008 Beras. Berdasarkan usulan dari seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan  kondisi  mutu  beras  di  pasaran  dan  standar  mutu  beras  yang digunakan  oleh  negara-negara  produsen  beras  lainnya  SNI  terhadap  beras mengalami  revisi  dengan  ketentuan  label  SNI  6128:2015  Beras. 5 Selain  itu terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras juga mewajibkan setiap pelaku usaha membedakan mutu beras berdasarkan kelas mutu beras yang dikeluarkan sebagai salah satu peraturan mengenai standar kualifikasi mutu beras.
Ironisnya, di lapangan masih ditemukan produk beras yang masuk ke pasar tradisional dan modern tidak memiliki tanda SNI wajib, dengan kualitas dibawah SNI  dan  dikhawatirkan  dapat  membahayakan  kesehatan  masyarakat.  Selain  itu terdapat  juga  beberapa  produk  beras  yang  bertanda  SNI,  namun  tidak  sesuai dengan  persyaratan  SNI.  Beberapa  kasus  yang  berkaitan  dengan  produk  beras yang beredar di pasar tradisional dan modern:
2 Badan  Standardisasi  Nasional,  “ BSN  dukung  program  fortifikasi  dalam  sni  terkait  bahan pangan ”, www.bsn.go.id ., diaskes pada tanggal 2 Februari 2019 Pukul 13.12 WIB
3 Pupung Faisal, Purnama Trisnamansyah, 2017,  “ Urgensi  Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN” , Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2 No.1, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm 121
4 Badan Standarisasi Nasional, 2009, Pengantar Standrisasi , Jakarta, hlm 10
5 Badan Standarisasi Nasional, 2017, Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 , Jakarta, hlm 2
1. PT  Indo  Beras  Unggul  (IBU)  diketahui  memproduksi  dan memperdagangkan  beberapa  label  merek  beras  dengan  mutu  yang tidak sesuai dengan kualitas yang dicantumkan.
2. PT.  Jatisari  Srirejeki  yang  merupakan  perusahaan  beras  yang memproduksi  serta  memperdagangkan  beras  kemasan  berbagai  jenis merek,  diketahui  tidak  memiliki  SNI  wajib  beras  dan  kualitas  beras dibawah SNI. 6
3. Gudang  beras  oplosan  di  Kota  Banyuwangi  dan  Kota  Sampit  yang digunakan  sebagai  tempat  pengopolasan  beras  kualitas  rendah  dengan beras kualitas medium. Selanjutnya, beras opolosan diberikan zat kimia dan dipasarkan dengan harga kualitas medium. 7
Adanya  beberapa  kasus  berkaitan  dengan  produk  beras  diatas  menyangkut pada  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  masyarakat,  oleh  karena  itu diperlukan  perlindungan  konsumen  sebagai  upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk menjamin adanya kepastian hukum  bagi  masyarakat  selaku konsumen.  Indonesia telah  memiliki  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain adalah  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).
Salah  satu  upaya  meningkatkan  mutu  dari  produk  beras  yang  beredar  di pasar  tradisional  dan  modern  adalah  dengan  cara  menerapkan  SNI,  dengan ditemukannya beberapa kasus produk beras  yang diproduksi dan diperdagangkan tidak  dengan  label  SNI  dan  kualitas  dibawah  SNI  menimbulkan  pertanyaan berkaitan  dengan  penerapan  peraturan  SNI  yang  baik  digunakan  pada  pasar tradisional  dan  modern  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen terhadap  pelaku  usaha  apabila  dirugikan  berdasarkan  UUPK,  diharapkan masyarakat selaku konsumen bias mendapatkan perlindungan yang baik.

## Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:
1. Bagaimana penerapan peraturan Standar Nasional Indoneisa yang baik pada produk beras yang beredar pada pasar tradisional dan modern di Indoensia?
2. Bagaimana upaya  hukum  yang  baik untuk dilakukan oleh  konsumen  yang mengalami  kerugian  terhadap  produk  beras  yang  beredar  pada  pasar  di Indonesia?
6 Kompas,  “ Kasus  kecurangan  produk  beras  PT  Jatisari  masuk  Persidangan ,” www.kompas.com , diaskes pada tanggal 22 April 2019 pukul 16.50 WIB.
7 Detik  News,  “ Gudang beras digrebek dijual dengan berbagai merek ,” www.detiknews.com , diaskes pada tanggal 23 April 2019.pukul 17.10 WIB

## Pembahasan
Standardisasi  adalah  proses  merumuskan,  menetapkan,  menerapkan  dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak  yakni  konsumen,  produsen  dan  pemerintah.  Standar  Nasional  Indonesia (SNI)  merupakan  standar  yang  ditetapkan  oleh  Badan  Standardisasi  Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal  2  PP  Nomor  102  Tahun  2000  tentang  Standardisasi  Nasional Indonesia,  ruang  lingkup  Standardisasi  Nasional  mencakup  semua  kegiatan  yang berkaitan  dengan;  metrologi  teknik,  standar,  pengujian,  mutu.  Tujuan  utama  dari standardisasi  adalah  mencapai  keserasianbagi  seluruhpermasalahan  teknik  yang berhubungan  dengan  pertukaran  barang  dan  jasa  antaraNegara  yang  satu  dengan Negara  yang  lain. 8 Penerapan  Standar  Nasional  Indonesia  dilaksanakan  dengan  2 cara, yaitu:
1. Standar Nasional Indonesia Secara Wajib
Pemberlakuan  SNI  secara  wajib  adalah  regulasi  teknis  atas  barang dan/atau  jasa  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  dan  diberlakukan  secara  wajib diseluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Namun,  sebagian SNI  dapat  diwajibkan  penerapannya  apabila  berhubungan  dengan keamanan,  keselamatan,  kesehatan  kerja  dan  kelestarian  lingkungan  hidup, SNI tersebut disebut dengan SNI Wajib. 9

## 2. Standar Nasional Indonesia Secara Sukarela
Pada  prinsipnya,  penerapan  SNI  oleh  pelaku  usaha  bersifat  sukarela, dan  dilakukan  dalam  rangka  mendapatkan  pengakuan  atas  jaminan  mutu dari  produk  yang  dihasilkan.  Sertifikasi  dalam  penerapan  SNI  Sukarela lebih  besifat  pengakuan  bagi  pelaku  usaha  bahwa  produknya  telah memenuhi spesifikasi atau ketentuan SNI, oleh karena itu sertifikasi tersebut diatur dalam regulasi,  namun  lembaga  sertifikasi  produk yang  menerbitkan SNI Sukarela, wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan sertifikat SNI. 10
Beras  merupakan  hasil  yang  diperoleh  dari  penggilingan  gabah  tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan  lapisan  bekatulnya  telah  dipisahkan  baik  berupa  butir  beras  utuh,  beras kelapa, beras patah, maupun menir. 11 Hasil beras yang diperoleh dari penggilingan gabah  tersebut  kemudian  oleh  pelaku  usaha  diperjualbelikan  pada  pasar  modern
8 Brian Rothery, 1996, Analisis ISO 9000 , PustakaBinamanPressindo, Jakarta, hlm 13.
9 Muh. AzwarMassijaya, dkk, 2010, Pemilihan SNI WajibSebagaiObjekPenelitiandenganMetode Analytic Hierarchy Process (AHP ), JurnalStandardisasi, Vol. 17. No. 2, hlm 119.
10 BagasHaryotejo, 2013, Faktpr-FaktorMemperngaruhiProdusen Mie
InstandalamPenerapanStandarNasional  Indonesia,  BuletinIlmiahPerdagangan ,  Vol.7  No.1,  hlm 112.
11 BadanStandardisasiNasional, 2015, SNI 6128:2015 UjiMutuBeras, Jakarta hlm 1.
(plaza, mall, supermarket dan lainya), dan pasar tradisional. Beras yang beredar di pasaran  pada  umumnya  berupa  beras  gilingan  sempurna  yang  biasanya  disebut beras putih.
Problem  yang terjadi pada produksi beras adalah ketika beras  yang beredar di  pasaran  beragam  karena  terjadinya  manipulasi  mutu  beras  ditingkat penggilingan  padi  dan  pedagang  beras,  mutu  suatu  produk  ditentukan  oleh keadaan  fisik,  fungsi dan sifat produk bersangkutan  yang dapat memenuhi  selera dan  kebutuhan  konsumen  dengan  memuaskan  sesuai  nilai  uang  yang dikeluarkan. 12 Problem  tersebut  memerlukan  pemecahan  atau  solusi,  dan pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  yang  bertujuan  untuk membantu serta mengawasi kualitas produk beras yang beredar di masyarakat dan sekaligus  melindungi  konsumen  dari  manipulasi  mutu  tersebut.  Peraturan mengenai  produk  beras  di  Indonesia  diatur  dalam  beberapa  peraturan,  sebagai berikut:
1. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun 2018 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kelas Mutu Beras;
3. Standar Nasional Indonesia Beras (SNI 6218:2015).
Penerapan  peraturan  Standar  Nasional  Indoneisa  yang  baik  pada  produk beras yang beredar pada pasar tradisional dan modern di Indoensia
Secara umum idealnya penerapan SNI pada produk beras saat ini seharusnya bisa diterapkan secara wajib mengingat bahwa beras merupakan kebutuhan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu, terhadap produk  beras  tersebut  apabila  diterapkan  SNI  wajib  sangat  berdampak  pada keselamatan,  keamanan  dan  kesehatan  konsumen  berdasarkan  asas  kemanfaatan, artinya  bahwa  pelaku  usaha  memproduksi  dan  memperjualbelikan  produk  beras yang  berkualitas  dengan  maksud  melindungi  hak  konsumen  tanpa  lupa  untuk melindungi hak pelaku usaha itu sendiri.
Penerapan  SNI  beras  bisa  diterapkan  secara  wajib  apabila  berbicara mengenai  konteks  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  konsumen  berdasarkan Permendag Nomor 59 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras dan Permentan  Nomor  31  Tahun  2017  tentang  Kelas  Mutu  Beras.  Peredaran  produk beras  di  Indonesia  apabila  berkaitan  dengan  keamanan,  keselamatan  dan kesehatan konsumen, bisa diterapkan SNI wajib apabila produk beras  dijual pada pasar  modern,  produk  beras  diprosuksi  atau  diperjualbelikan  oleh  oleh  pelaku
12 WawancaradenganTuri Anna Simamora, KepalaBagianPanganProduk Segar,
KementerianPertanianRepublik Indonesia, Jakarta Selatan (29 Agustus 2019).
usaha  besar  dan  yang  terakhir  adalah  terhadap  produk  beras  yang  diimport  dari Negara.
Penerapan  SNI  pada  produk  beras  dapat  diterapkan  secara  wajib  apabila berkaitan    dengan  keamanan  dan  keselamatan  konsumen.  Akan  tetapi,  apabila penerapan  SNI  tersebut  dikatikan  kepada  pelaku  usaha  kecil  seperti  petani  dan pedagang  kecil,  aturan  wajib  SNI  ataupun  aturan  wajib  terhadap  label  kemasan beras  tersebut  masih  belum  dapat  diterapkan.Tidak  dapat  diberlakukannya  kedua regulasi  tersebut  secara  wajib,  dikarenakan  pelaku  usaha  kecil  masih  belum  siap menerima  aturan  tersebut  serta  kesadaran  dari  pelaku  usaha  kecil  masih  rendah. Dalam  penelitian  ini  menemukan  beberapa  permasalahan  dalam  penerapan peraturan  SNI  produk  beras  diantaranya  tidak  terlepas  dari  faktor  pelanggaran pelaku usaha dan faktor hukum.
Pertama ,  faktor  pelanggaran  pelaku  usaha  merupakan  salah  satu  faktor yang  ditemukan  dilapangan,  yakni  adanya  tindakan  kecurangan  dan  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dalam  pemberlakukan  penerapan  SNI  pada produk  beras  maupun  penerapan  terhadap  kewajiban  pelaku  usaha  dalam  aturan label  kemasan  produk  beras.  Fakta  yang  ditemukan,  berbanding  terbalik  dengan pernyataan  di  atas,  hingga  saat  ini  masih  ditemukan  produk  beras  yang  berlabel SNI  ketika  diuji  kembali  oleh  Lembaga  Penilaian  Kesesuaian    ternyata  oleh pelaku  usaha  produk  beras  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  persyaratan yang  diatur  dalam  SNI  yang  berlaku  tersebut.  Selain  itu  ditemukan  pula  pelaku usaha  yang  melakukan  tindakan  kecurangan  pada  saat  melakukan  pengemasan beras,  terkadang  beras  dalam  kemasan  memiliki  kualitas  dan  mutu  yang  tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada kemasan produk.
Seperti  contoh  kasus-kasus  yang  dibahas  pada  bab-bab  sebelumnya  yaitu kasus  PT.  Indo  Beras  Unggul  (IBU),  dan  PT.  Srirejeki  yang  merupakan perusahaan  perberasan  dimana  telah  memiliki  sertifikat  SNI  wajib,  namun  telah terbukti oleh pengadilan melakukan tindakan kecurangan. Selain itu juga terdapat kasus lainnya yakni ditemukan pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan berupa  pengoplosan  beras  di  kota  banyuwangi  dan  sampit.  Kasus-kasus pelanggaran  terhadap  produk  beras  seperti  ini,  menjadi  pertimbangan  bagi pemerintah  dalam  menetapkan  regulasi-regulasi  yang  tepat  untuk  meminimalisir tindakan  pelanggaran  dan  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Sehingga  pemerintah  menetapkan  dan  mengeluarkan  beberapa  regulasi  yakni Permentan  Nomor  31  Tahun  2017  tentang  Kelas  Mutu  Beras  dan  Permendag Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.
Kedua, adalah  faktor  hukum  yang  merupakan  faktor  yang  menjadi permasalahan  lain  dalam  penerapan  SNI  pada  produk  beras.Berkaitan  dengan peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yakni  Permentan  Nomor  31  Tahun
2017  tentang  Kelas  Mutu  Beras  dan  Permendag  Nomor  59  Tahun  2018  tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras.
Permentan  Nomor  31  Tahun  2017  tentang  Kelas  Mutu  Beras  merupakan regulasi yang wajib diberlakukan terhadap pelaku usaha beras ataupun pengemas beras,  sebagai  regulasi  yang  mengontrol  kualitas  beras  yang  diproduksi  oleh pengemas  beras  dan  pengilingan  beras. 13 Di  samping  itu,  Permendag  Nomor  59 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras, diberlakukan wajib  terhadap  semua  produk  beras  yang  beredar  di  Indonesia.  Sehingga  ketika pelaku usaha ditemukan memperjualbelikan produk tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi. 14
Fakta dilapangan bahwa adanya ketidaksesuaian terhadap kedua pernyataan di  atas  yakni  terhadap  Permentan  Nomor  31  Tahun  2017  tentang  Kelas  Mutu Beras  dan  Permendag  Nomor  59  Tahun  2018  tentang  Kewajiban  Pencantuman Label  Kemasan  Beras.  Kedua  regulasi  ini  sampai  dengan  saat  ini,  masih  belum diterapkan  menyeluruh  terhadap  semua  pelaku  usaha.  Penerapan  kedua  regulasi tersebut  kebanyakan  hanya  berlaku  wajib  pada  pasar  modern,  sedangkan  pada pasar tradisional kedua regulasi ini tidak diberlakukan wajib. Artinya tidak semua pelaku usaha perberasan menerapkan kedua regulasi tersebut.
Ketika  ketentuan  kedua  regulasi  tersebut  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah sebagai ketentuan yang diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha perberasan yang ada di  Indonesia,  maka  sudah  seharusnya  regulasi  tersebut  diberlakukan  pada  semua pelaku  usaha  perberasaran  yang  ada,  baik  pelaku  usaha  besar  maupun  pelaku usaha  kecil.  Akan  tetapi,  sangat  di  sayangkanterhadap  pemberlakuan  kedua regulasi  ini  tidak  diterapkan  wajib  oleh  semua  pelaku  usaha  yang  ada  hanya diberlakukan wajib bagi pelaku usaha yang memproduksi atau memperjualbelikan produk beras pada pasar modern.
Perbedaan kualifikasi kelas Mutu Beras yang terdapat  pada SNI 6128:2015 Beras  dan  Permentan  Nomor  31  Tahun  2017  tentang  Kelas  Mutu  Beras  yang menurut  menulis  terhadap  kedua  regulasi  ini  menimbulkan  kebingungan  bagi pelaku  usaha  yang  hendak  memproduksi  atau  memperjualbelikan  produk  beras. Selain  itu,  terhadap  Permendag  Nomor  59  Tahun  2018  tentang  Kewajiban Pencantuman  Label  Kemasan  Beras  juga  menuai  pro  dan  kontrak  bagi  pelaku usaha,  karena  apabila  regulasi  ini  diterapkan  kepada  seluruh  pelaku  usaha perberasan, dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap ruang gerak pelaku usaha kecil dan penggilingan kecil.
13 WawancaradenganFera, Staff DitjenPengolahandanPemasaranHasilTanamanPangan, KementerianPertanianRepublik Indonesia, Jakarta Selatan (30 Agustus 2019)
14 WawancaradenganBismark, KepalaBagianPerlinduganHukumdan Tata Niaga, DinasPerindustriandanPErdaganganProvinsiJawa Barat (Bandung 28 Agustus 2019)
Penerapan SNI yang baik untuk diterapkan pada produk beras yang beredar pada  pasar  modern  dan  pasar  tradisional  di  Indonesia,  sebaiknya  dengan menggunakan  suatu  peraturan  standar  penilaian  kesesuaian  yang  sesuai  dengan asas-asas  perlindungan  konsumen  yang  disisi  lain  juga  memperhatikan perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha.  Asas-asas  perlindungan  konsumen  yang terdapat  dalam  Pasal  2  UUPK  diantaranya  adalah  asas  keadilan,  keseimbangan, dan khususnya keamanan dan keselamatan konsumen.
Asas  keadilan  menghendaki  bahwa  konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat berlaku  adil  melalui  perolehan  hak  dan  penunaian  kewajiban  secara  seimbang. Asas  keseimbangan  menghendaki  bahwa  konsumen,  pelaku  usaha,  dan pemerintah  memperoleh  manfaat  yang  seimbang  dari  pengaturan  dan  penegakan hukum  perlindungan  konsumen.  Terakhir,  ialah  asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen  menghendaki  adanya  jaminan  hukum  bahwa  konsumen  akan memperoleh  manfaat dari produk yang dipakainya, dan sebaiknya  bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Berdasarkan kasus-kasus  yang terjadi, asas-asas perlindungan konsumen tersebut tidak  dijalankan  dengan  baik  oleh  perusahan-perusahan  beras  sebagai  pelaku usaha  yang  memproduksi  dan  memperjualbelikan  produk  beras  dan  juga  tidak berjalan  dengan  baik  oleh  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  bertugas mengeluarkan  peraturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  penerapan  SNI  pada produk beras.
Peraturan  yang  baik  untuk  mengatur  SNI  pada  produk  beras  seharusnya merupakan peraturan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam asas-asas yang terdapat pada UUPK. Meningat kembali pada aturan label wajib kemasan beras untuk saat ini  penerapannya  tidak  berjalan  sesuai  dengan  asas  keseimbangan,  seperti dijelaskan  bahwa  aturan  tersebut  pada  hakikatnya  diberlakukan  kepada  seluruh pelaku usaha perberasan, akan tetapi setelah  melakukan penelusuran  lebih  lanjut, maka ditemukan fakta bahwa pemberlakuannya aturan tersebut hanya diwajibkan pada produk beras yang beredar di pasar modern.
Alasan  utama  tidak  berlakunya  peraturan  tersebut  pada  pelaku  usaha perberasan di pasar tradisional dikarenakan aturan tersebut akan mematikan usaha dari pelaku usaha kecil. Asas keseimbangan pada peraturan-peraturan perberasan saat  ini  hanya  berlaku  kepada  pelaku  usaha  besar  yang  memproduksi  dan memperjualbelikan produk beras mereka pada pasar modern, sebaliknya nilai asas keseimbangan pada peraturan tersebut tidak berlaku pada pelaku usaha kecil.
Disamping  itu, peraturan SNI yang baik diterapkan pada pasar modern dan pasar tradisional juga merupakan peraturan SNI yang dihasilkan dari perundingan antara  pihak  Kementerian  Pertanian  dan  Badan  Standardisasi  Nasional  dalam proses  penyusunan  peraturan  mengenai  kualifikasi  kelas  mutu  produk  beras. Sehingga peraturan mengenai kualifikasi kelas mutu beras yang dihasilkan kedua
belah  pihak seragam dan sesuai dengan kualitas mutu beras yang dihasilkan oleh petani  di  Indonesia.  Mengingat  bahwa  pihak  Kementerian  Pertanian  lebih mengetahui kualitas dari produk beras yang dihasilkan oleh petani di Indonesia.
Aturan wajib pelabelan beras dalam kemasan yang diatur dalam Permendag Nomor  59  Tahun  2018  tentang  Kewajiban  Pencantuman  Label  Kemasan  Beras semestinya  diberikan  pengecualian  kepada  pelaku  usaha  kecil  dengan  alasan kebanyakan  masyarakat  melakukan  pembelian  beras  pada  pasar  tradisional, dikarenakan  harga  yang  didapatkan  pada  pasar  tradisional  dapat  dijangkau  oleh konsumen kelas menengah kebawah. Apabila regulasi ini ingin diterapkan secara wajib  seharusnya  lebih  diarahkan  kepada  pelaku  usaha  perberasan  yang transaksinya diperuntukan pada konsumen kelas menengah atas seperti pada pasar modern. Hal tersebut dilakukan karena kebanyakan pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan  pelanggaran  serta  kecurangan  pada  proses  memproduksi  atau memperjualbelikan  produk  beras  adalah  mereka  yang notabene nya  merupakan pelaku usaha besar.

## Upaya  hukum  yang  baik  untuk  dilakukan  oleh  konsumen  yang  mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia
Pengawasan  pemerintah  dalam  perberasaan  sangat  penting  mengingat bahwa  produk  beras  merupakan  makanan  pokok  masyarakat  yang  ada  di Indonesia.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  regulasi  yang  cukup  mumpuni  diikuti dengan  kemampuan  teknis  expert  yang  melakukan  pengawasam  terhadap  semua produk  beras  yang  beredar  di  pasar  modern  dan  pasar  tradisional  di  Indonesia. Pengawasan terhadap produk beras yang beredar di Indonesia bukan hanya tugas dari  Kementerian  Perdagangan  melainkan  juga  dilakukan  oleh  Kementerian Pertanian dan juga Badan Standardisasi Nasional.
Terkait dengan pengawasan, satu hal yang juga sangat harus dilakukan oleh pemerintah  adalah  melakukan  kegiatan  penyuluhan  terhadap  konsumen  serta pelaku usaha. Dilakukannya kegiatan penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha bertujuan untuk menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri konsumen dan  pelaku  usaha  yang  mencakup  kesadaran  dan  pengetahuan  tentang  hak-hak, kewajiban-kewajiban  dari  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta  pengetahuan mengenai peraturan-peraturan perberasaan yang berlaku saat ini.
Konsumen dapat diasumsikan melalui dua posisi. Pertama, posisi konsumen dapat  diuntungkan,  logikanya  adalah  dengan  liberalisasi  perdagangan  produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha semakin beraneka ragam, sehingga konsumen lebih mempunyai banyak pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan.  Kedua,  posisi  konsumen  dapat  dirugikan,  dengan  alasan  masih lemahnya pengawasan dibidang  standardisasi  mutu barang dan  lemahnya produk
perundang-undangan  yang  mengatur  hal  tersebut  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.
Kasus-kasus  yang dilakukan oleh  PT IBU, PT Srirejeki dan oknum-oknum pengoplosan  beras  di  kota  Banyuwangi  dan  kota  Sampit.  Seperti  pencantuman informasi mutu beras yang tidak sesuai oleh perusahaan beras yang telah terdaftar SNI,  manipulasi  mutu  beras,  pencantuman  informasi  nilai  gizi  dan  angka kecukupan gizi (AKG) yang berbeda antara kemasan yang tertera dengan produk beras  dalam  kemasan,  dan  pengoplosan  beras  grade  medium  dicampur  dengan grade  rendah  yang  dilakukan  kebanyakan  terjadi  karena  ulah  pelaku  usaha  dan sangat  memberikan  dampak  kerugian  yang  besar  terhadap  konsumen  dan mengakibatkan menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.
Konsumen  dapat  melakukan  upaya  hukum  untuk  melindungi  diri  terhadap kerugian  yang  mereka  alami  dikarenakan  pelanggaran  terhadap  ketidaksesuaian produk  beras  yang  diproduksi  atau  diperjualbelikan  pelaku  usaha  dengan  label SNI  yang  dicantumkan  pada  kemasan  produk  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Melalui ketentuan  Pasal  45  ayat  (1)  diketahui  bahwa  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen  terdapat  dua  pilihan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh konsumen yaitu:
1. melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
Penyelesian sengketa melalui  jalan di  luar pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen  dengan  melalui  lembaga  yang  bertugas  yakni  lembaga  layanan pengaduan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  berkerja  untuk  menjembatani  hubungan  antara  konsumen dan  pelaku  usaha,  demi  terciptanya  alam  usaha  yang  kondusif  melalui  sistem penyelesian sengketa  yang dilakukan  secara win  win  solution , berarti  merupakan hasil dari kesepakatan bersama antara konsumen dan pelaku usaha.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  pengadilan  dapat  juga  digunakan  oleh konsumen,  yang  dimana  penyelesaian  sengketa  ini  merupakan  upaya  hukum terakhir,  apabila  putusan  yang  dihasilkan  dari  penyelesaian  sengketa  melalui upaya  secara  damai  atau  melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  tidak memuaskan  kepada  pihak-pihak  yang  berseteru.  Kedua  belah  pihak  baik konsumen  ataupun  pelaku  usaha  dapat  melakukan  keberatan  ke  pengadilan apabila  hasil  dari  putusan  tersebut  tidak  memuaskan  salah  satu  pihak.Upaya hukum  yang  baik  untuk  konsumen  lakukan,  tentunya  melalui  penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertugas sebagai pihak perantara dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
terbukti dilakukan dengan prinsip yang cepat, murah dan sederhnana, waktu yang diperlukan  untuk  mengambil  keputusan  selambat-lambatnya  hanya  dalam  waktu 21  hari  kerja  terhitung  sejak  pengaduan  konsumen  diterima  secara  benar  oleh pihak sekertaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen merupakan  putusan  yang  bersifat  final  dan  mengikat.  Artinya  bahwa  putusan tersebut  merupakan  putusan  akhir  dari  segala  proses  penyelesaian  sengketa  yang telah  dilalui  oleh  konsumen  dan  pelaku  usaha,  dan  dari  hasil  putusan  yang dikeluarkan  pihak  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  tersebut  juga  wajib untuk  dijalankan  oleh  pihak  diwajibkan  untuk  menjalankan  hasil  dari  putusan akhir tersebut.

## Kesimpulan
Penerapan peraturan SNI yang baik untuk diterapkan pada produk beras yang beredar  pada  pasar  modern  dan  pasar  tradisional  di  Indonesia,  dengan  melalui penerapan  SNI  perberasan  yang  di  mana  regulasinya  harus  sesuai  dengan  asas- asas  yang terdapat  dalam UUPK. Perlu dilakukan peninjauan ulang kembali agar peraturan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan  asas  kemanfataan  dan  sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.
Adapun  upaya  hukum  yang  baik  untuk  dilakukan  oleh  konsumen  yang mengalami kerugian terhadap produk beras yang beredar pada pasar di Indonesia tentunya  melalui  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  yakni melalui  lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  yang bertugas sebagai pihak perantara dalam menyelesaikan sengketa.

## Daftar Pustaka
Badan Standarisasi Nasional, 2009, Pengantar Standrisasi , Jakarta
Badan  Standarisasi  Nasional  ,  2013, Draft  Strategi  Standarisasi  Nasional  2014- 2025 , Jakarta
Badan  Standarisasi  Nasional,  2017, Rancangan  Standar  Nasional  Indonesia  3 , Jakarta
Badan  Standardisasi  Nasional,  2015,  SNI  6128:2015  Uji  Mutu  Beras, JakartaBrian Rothery, 1996, Analisis ISO 9000 , Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
Bagas  Haryotejo,  2013,  Faktor-Faktor  Memperngaruhi  Produsen  Mie  Instan dalam Penerapan Standar Nasional Indonesia , Buletin Ilmiah Perdagangan , Vol.7 No.1, hlm 112
Muh.  Azwar  Massijaya,  dkk,  2010, Pemilihan  SNI  Wajib  Sebagai  Objek Penelitian  dengan  Metode  Analytic  Hierarchy  Process  (AHP ),  Jurnal Standardisasi, Vol. 17. No. 2, hlm 119.
Pupung  Faisal,  Purnama  Trisnamansyah,  2017,  “ Urgensi  Implementasi  SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN” , Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2 No.1, Universitas Padjajaran, Bandung, hlm 121.
Badan Standardisasi Nasional, “ BSN dukung program fortifikasi dalam sni terkait bahan pangan ”, www.bsn.go.id
Detik  News,  “ Gudang  beras  digrebek  dijual  dengan  berbagai  merek ,” www.detiknews.com
Kompas,  “ Kasus  kecurangan  produk  beras  PT  Jatisari  masuk  Persidangan ,” www.kompas.com