## Maker: Jurnal Manajemen
Program Studi Manajemen STIE SULTAN AGUNG Volume 6 – Nomor 2, Desember 2020, (Hlm 216-226)
Available online at: http://www.maker.ac.id/index.php/maker

## PERAN KONSULTASI BP3TKI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN DILEMA BIROKRASI DALAM PENANGANAN KASUS TENAGA KERJA INDONESIA
Risa Latifatul Hikmah 1) *, Evi Sukmayeti 2) , Vidya Yanti Utami 3) *
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Jalan Bung Karno No. 60, Pesongoran, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83117, Indonesia.
* E-mail: 1 risalatifatulhikmah@yahoo.co.id, 2 evi.sukmayeti@gmail.com, 3 vidyautami88@gmail.com

## Abstrak
Menjadi  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  masih  menjadi  salah  satu  solusi  masalah  pengangguran  di  Indonesia sekalipun  menurut  remitansi  yang  disetor  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan.  Urusan  TKI  saat  ini  semakin desentralistis  dengan  semakin  besarnya  ruang  pemerintah  daerah  untuk  ikut  terlibat  dalam  tatakelolanya.  BP3TKI memiliki fungsi dalam urusan tersebut. Penelitian ini menjelaskan peranan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  dalam  penanganan  kasus  TKI  bermasalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretif terhadap bentuk langkah BP3TKI dalam penyelesaian kasus TKI di negara penempatan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara analisisnya  menggunakan  adalah  model  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peranan  BP3TKI  Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelesaian kasus TKI bermasalah lebih cenderung konsultatif. BP3TKI tidak memiliki kewenangan dan kapasitas langsung menyelesaikan persoalan tersebut di negara lain. Namun alur birokrasi konsultasi penanganan kasus TKI bermasalah disederhanakan dengan digunakannya media sosial berbasis internet selain media konvensional.  Diantara  kendala  yang  dihadapi  oleh  BP3TKI  adalah  status  illegal  TKI  sehingga  sulit  untuk mengkonfirmasi informasi yang diadukan oleh keluarga dengan data yang dimiliki oleh KBRI dan perubahan status legalitas karena desakan kondisi yang dihadapi oleh TKI di negara penempatan.
Kata kunci : BP3TKI, dilema birokrasi, tenaga kerja Indonesia

## Abstract
Being  Indonesian  migrant  worker  (TKI)  still  be  one  solution  to  the  problem  of  unemployment  in Indonesia,  although  according  to  the  remittances  paid  in  2017,  it  decreased.  TKI  affairs  are  currently increasingly  decentralized  with  more  space  for  local  governments  to  be  involved  in  governance.  BP3TKI has  a  function  in  the  matter.  This  research  explains  the  role  of  BP3TKI  West  Nusa  Tenggara  Province (Indonesian Worker Placement and Protection Service Center) in handling cases of problematic Indonesian migrant  worker.  The  research  method  used  is  qualitative  interpretive  of  the  steps  taken  by  BP3TKI  in solving  cases  of  migrant  workers  in  placement  countries.  Data  were  collected  through  interviews, observation, and documentation, while the analysis uses an interactive model. The results showed that the role of BP3TKI in West Nusa Tenggara Province in solving cases of problematic migrant workers was more likely to be consultative. BP3TKI not have the authority and direct capacity resolve these problems in other countries.  However,  the  bureaucratic  flow  of  consultation  in  handling  cases  of  TKI  with  problems  is simplified by the use of internet-based social media, in addition to conventional media. Among the obstacles faced by BP3TKI is the illegal status of TKI, so it is difficult to confirm the information complained by the family with the data held by the Indonesian Embassy and the change in legality status due to the pressing conditions faced by TKI in the country of placement.
Keywords: BP3TKI, Bureaucratic Dilemma, Indonesian Migrant Worker
Article History: Received 23 Des 2019 Accepted 27 Des 2020 Published 28 Des 2020

## Maker: Jurnal Manajemen, 6 (2), Desember 2020 - 217

## PENDAHULUAN
Memilih  menjadi  TKI  (Tenaga  Kerja Indonesia)  adalah  sebuah  solusi  di  tengah sulitnya  mencari  pekerjaan  di  dalam  negeri sekalipun  jumlah  TKI  relatif  mengalami penurunan  sampai  dengan  tahun  2019 (Bisnis Indonesia, 2019). Sekalipun menjadi solusi,  nyatanya  persoalan  TKI  tidak  lepas dari  peliknya  masalah  yang  dihadapi  oleh TKI  sejak  mulai  dari  pra  penempatan, penempatan,  dan  pasca  penempatan  yang didominasi  oleh  persoalan  dokumen  atau legalitas  administrasi,  hak  asasi  manusia, dan  kondisi  peraturan  yang  dihadapi  di negara penempatan (Widodo, 2009). Persoalan  dokumen  yang  sifatnya  berasal dari  hulu  bersesuaian  dengan  temuan Novianti  yang  mengungkapkan  adanya ketidakjelasan perjanjian pihak pemberangkat  TKI  (tekong)  dengan  TKI yang dilatarbelakangi keterdesakan ekonomi sehingga  calon  TKI  memilih  jalan  pintas (Novianti,  2010)  dan  tidak  ada  tanggung jawab  yang  eksplisit  dari  calo  terhadap calon TKI yang akan berangkat  (Jumaah & Husein, 2018).
Kontribusi  sumber  daya  manusia Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB) sebagai  TKI  cukup  signifikan.  Sekalipun mengalami  penurunan  dalam  hal  jumlah hingga  setengahnya  pada  tahun  2017  jika dibandingkan dengan tahun 2013, kasus TKI asal  Provinsi  NTB  secara  kualitatif  tidak serta  merta  berkurang.  Beberapa  kasus  TKI di  negara  tempatnya  bekerja,  yaitu  seperti upah  yang  tidak  dibayar,  kekerasan  fisik, pelecehan  seksual,  bahkan  kematian.  Hal tersebut  tidak  lepas  dari  banyaknya  TKI pada  sektor  informal  yang  bekerja  pada rumah  tangga  sebagai  Penata  Laksana Rumah  Tangga  (PLRT)  adalah    wanita sehingga rentan terhadap kasus penganiayaan.  Beberapa  kasus  TKI  yang
bermasalah  memang  bisa  diselesaikan melalui  mediasi,  namun  terkadang  ada  juga yang  tidak  bisa  diselesaikan  dan  sangat dibutuhkan peranan BP3TKI (Balai Pelayanan  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia).  Oleh  karenanya, penelitian  ini  ditujukan  untuk  menjelaskan peran  BP3TKI  Provinsi  NTB  dalam penanganan kasus TKI bermasalah di negara penempatan.
Sengkarut  persoalan  TKI  sejak  pra penempatan hingga kepulangan, jika dikaitkan  dengan  peran  birokrasi  yang mengelola  urusan  mereka  di  tanah  air, menjadi  latar  belakang  penelitian  ini.  Peran BP3TKI  sebagai  salah  satu  aktor  birokrasi kunci  dalam hal  administrasi  persoalan TKI menjadi tujuan penelitian ini selain mengungkapkan  dilema  birokrasi  yang dihadapi oleh BP3TKI Provinsi NTB dalam menangani TKI bermasalah.

## LANDASAN TEORI
Faktor  Birokrasi  dan  Hukum  sebagai Penentu
Keberhasilan
Tatakelola Penanganan TKI Manning  mengulas buku Palmer yang menyebutkan bahwa faktor penentu kesuksesan implementasi kebijakan manajemen  pekerja  migran  (TKI)  di Indonesia adalah bagaimana respon pemerintah  lokal  dalam  bentuk  kebijakan bagi  pekerja  migran  (Manning,  2017). Palmer  mencontohkan  bagaimana  beberapa pemerintah  provinsi  mengelola  persoalan TKI  di  daerahnya  masing-masing.  Faktor sejarah  dan  geografi  tidak  terlepas  dari bentuk  respon  masing-masing  pemerintah daerah yang diteliti oleh Palmer.
Lebih  lanjut,  Palmer  menjelaskan beberapa  upaya  yang  berhasil  sebagian untuk  melindungi  kepentingan  migran, seperti  memberikan  paspor  mereka  sendiri kepada para migran dan menangani
masalah-masalah seperti perdagangan manusia dan penyalahgunaan standar ketenagakerjaan. Namun upaya ini seringkali  bertentangan  dengan  kepentingan pemain lain (pejabat pemerintah, perusahaan perekrutan,  dan  pemberi  kerja),  termasuk terkadang  kepentingan  pejabat  Indonesia lainnya di kedutaan yang sama.
Tenaga Kerja Indonesia sering disebut dengan  istilah  Buruh  Migran.  Definisi  TKI menurut  Kepmenakertrans  RI  Nomor  KEP - 104/MEN/2002 adalah warga negara Indonesia baik  laki - laki maupun perempuan yang  bekerja  di  luar  negeri  dalam  jangka waktu  tertentu  berdasarkan perjanjian kerja. Sedangkan definisi menurut Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1  Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  selanjutnya disebut  dengan  TKI  adalah  setiap  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan menerima upah.
Kelemahan UU Nomor 39 Tahun 2004 kemudian  mendesak  negara  secara  politik untuk melakukan perubahan dan memberikan  perhatian  yang  lebih  baik kepada  TKI  sebagai  pemasok  devisa  dan salah  satu  solusi  pengangguran  di  dalam negeri. Migrant  CARE sebagai  salah  satu organisasi non-pemerintah memandang bahwa sekalipun UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan banyak harapan terhadap  persoalan  TKI  di  Indonesia,  UU baru  ini  belum  memastikan  bagaimana pekerja  migran  yang  tidak  berdokumen terlindungi  dari  kriminalisasi  haknya  di negara penempatan, termasuk pekerja migran perseorangan dimana ia mencari dan mendapatkan  pekerjaan  secara  mandiri  di luar  negeri.  Namun  demikian Migrant CARE menyadari hadirnya penguatan negara  dengan  memberikan  pengakuan
kepada  peran  daerah  dalam  tatakelola pekerja migran di Indonesia.
Terdapat  beberapa  bentuk  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  peradilan. Menurut  Undang - Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  bentuk  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan dapat  berupa:  (1)  konsultasi  dimana  klien yang menghadapi persoalan diberikan pendapat  oleh  pihak  lain  yang  disebut konsultan;  (2)  negosiasi  atau  perdamaian sebagai  proses  komunikasi  dua  arah  yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa tanpa  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai penengah;  (3)  mediasi  atau  penengah dimana penyelesaian  sengketa  dengan bantuan  pihak  ketiga  (mediator)  yang  tidak memihak (impartial) dan tidak pula bertindak  sebagai  hakim  yang  berwenang yang turut aktif memberikan bimbingan atau arah  guna  mencapai  penyelesaian  masalah; (4)  konsiliasi  atau  permufakatan  dimana penyelesaian  sengketa  dengan  intervensi pihak ketiga (konsiliator) yang lebih bersifat aktif dalam memberikan rekomendasi namun tidak berwenang membuat keputusan,  dengan  mengambil  inisiatif menyusun dan memutuskan langkah- langkah  penyelesaian,  yang  selanjutnya diajukan  dan  ditawarkan  kepada  para  pihak yang  bersengketa;  (5)  penilaian  ahli  atau pendapat  hokum,  yakni  dengan  adanya pendapat  hukum  yang  diberikan  lembaga arbitrase  bersifat  mengikat  ( binding ).  Oleh karena itu, pendapat yang diberikan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari  perjanjian  pokok  (yang  dimintakan pendapatnya pada lembaga arbitrase tersebut).  Setiap  pendapat  yang  berlawanan terhadap  pendapat  hukum  yang  diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian ( breach of contract-wanprestasi );
dan  (6) good  office atau  jasa  baik,  yakni penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga  yang  memberikan  jasa  baik  berupa penyediaan  tempat  atau  fasilitas-fasilitas untuk  digunakan  oleh  para  pihak  yang bersengketa  untuk  melakukan  musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian.  Inisiatif  penyelesaian  tetap berada  ditangan  para  pihak,  sedangkan pihak ketiga bersifat pasif.
Persoalan  hukum  yang  menimpa  TKI di  negara  penempatan  salah  satunya diupayakan  selesai  dengan  cara  arbitrase. Menurut  Undang - Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengertian arbitrase, yaitu  cara  penyelesaian  suatu  sengketa perdata  diluar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Dalam  konteks  permasalahan TKI, pengaduan permasalahan yang dilakukan  baik  oleh  TKI  sendiri  maupun keluarganya  di  daerah  asal,  sebenarnya dimungkinkan dengan jalan arbitrase. Namun  demikian  seringkali  kasus  seperti kekerasan  dan  pidana,  baru  naik  ke permukaan  setelah  menjadi  kasus  yang ditangani  oleh  lembaga  peradilan  negara penempatan atau keluarga TKI dalam hal ini melaporkan kepada BP3TKI di Indonesia.
Adaptabilitas  Birokrasi  dan  Peran  yang Desentralistis
Birokrasi  adalah  sistem  terbuka  yang perlu merespons lingkungannya atau memaksa  lingkungan  untuk  meresponsnya. Tidak  ada  birokrasi  yang  sepenuhnya monolitik,  dan  semuanya  akan  terdiri  dari birokrat  dengan  perspektif  berbeda  tentang bagaimana masalah kebijakan harus ditangani.  Para  birokrat  akan  merefleksikan nilai mereka setiap kali ada peluang, seperti perubahan  pemilu  atau  krisis  lingkungan.
Sebagai ilustrasi, perbedaan dalam bagaimana  industri  harus  diatur  dan  berapa banyak  peraturan  yang  harus  ditarik  relatif terhadap penggunaan kekuatan pasar diperdebatkan dalam berbagai badan pemerintah  AS  jauh  sebelum  Presiden Carter  dan  Reagan  mendorong  agenda deregulasi mereka  (Meier, Compton, Polga- Hecimovich,  Song,  &  Wimpy,  2019). Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  birokrasi merupakan  organisasi  yang  adaptif,  bisa berubah disebabkan oleh nilai-nilai birokratik.  Nilai  birokratik  dipegang  oleh birokratnya  sedangkan  perspektif  birokrat terhadap  isu-isu  kebijakan  ditentukan  oleh kesempatan politik yang mereka dapatkan.
Miftah  Thoha  memberikan  batasan pada  peranan  sebagai  suatu  rangkaian perilaku  teratur  yang  ditimbulkan  karena suatu  jabatan  tertentu  (Thoha,  2012). Peranan menjadi konsekuensi ketika sesorang bekerja dalam sistem atau lingkungan  yang  interaktif  dimana  ia  akan bekerja  tidak  sendirian.  Soerjono  Soekanto mendukung  batasan  yang  diberikan  Thoha dengan menyebutkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)  (Soekanto, 2012). Artinya, peranan akan sangat nyata ketika kita mendiskusikan sebuah  organisasi  apalagi  dalam  sebuah birokrasi.
Konteks  birokrasi  sebagai  salah  satu penyelenggara  pelayanan  publik,  Sinambela mengartikannya  sebagai  pemberian  layanan keperluan perorangan atau masyarakat  yang mempunyai  kepentingan pada organisasi  itu sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara yang  telah  ditetapkan    (Sinambela,  2011). Dalam  hal  ini,  peranan  dipahami  sebagai sesuatu  yang  akan  berhadapan  dengan sejumlah  aturan  dan  tata  cara  tertentu  tidak sekedar  merespon  kebutuhan  orang  yang dilayaninya.  Batasan  tersebut  didukung  dan ditambahkan  oleh  Hardiansyah  bahwa
pelayanan  publik  adalah  segala  bentuk  jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun  jasa  publik  yang  tidak  hanya menggambarkan upaya pemenuhan kebutuhan  masyarakat  namun  juga  dalam rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang - undangan  (Hardiansyah, 2011).

## Pola Migrasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Konteks Tugas Birokrasi
Salah  satu  tantangan  utama  yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam mengelola  migrasi  adalah  masalah  migrasi non regular (ilegal) Tenaga Kerja Indonesia. Kebijakan  tentang  manajemen  migrasi,  dan sistem  perekrutan  dan  perlindungan  migran Indonesia  telah  menyebabkan  banyak  orang meninggalkan  Indonesia  tanpa  mengikuti prosedur  resmi,  sehingga  menjadi  migran gelap  di  negara  tujuannya.  Para  migran  ini dapat  ditemukan  di  hampir  semua  negara tujuan  TKI.  Migrasi  ilegal  merupakan  hasil dari kebijakan migrasi tenaga kerja di kedua negara  asal  dan  tujuan,  yang  menciptakan proses  migrasi  tenaga  kerja  yang  lambat, rumit,  dan  mahal  bagi  migran.  Salah  satu contohnya,  yaitu  di  Taiwan  Cina,  pekerja migran  Indonesia  atau  yang  biasa  disebut Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  mengalami pemotongan gaji yang tinggi untuk membayar biaya rekrutmen. Hal ini mengakibatkan  TKI  memutuskan  untuk melarikan diri  dari majikannya dan mencari pekerjaan  lain  tanpa  menggunakan  badan perantara.
Terdapat  tiga  jenis migrasi  non regular/irregularity, yaitu irregular entry/exit,  irregular  stay,  and  finally, irregular  work .  Beberapa  migran  gelap termasuk  dalam  ketiga  kategori  tersebut. Mayoritas  migran  gelap  masuk  secara  legal namun  kemudian  kehilangan  status  resmi mereka  di  negara  tujuan.  Seorang  migran bisa  kehilangan  status  resminya  untuk
sejumlah  alasan,  termasuk  memperpanjang visa  mereka,  mengambil  bentuk  pekerjaan yang berbeda dari yang ditentukan pada visa atau melarikan diri dari majikan  (Migration, 2010).
Migran  gelap  di  banyak  negara  tidak memiliki  hak  asasi  manusia  dan  memiliki akses  terbatas  pada  hukum  dalam  kasus- kasus  gaji  yang  tidak  dibayarkan,  kondisi kerja  yang  berbahaya,  penganiayaan  atau eksploitasi. Hal  ini  dikarenakan  mereka tidak  memiliki  status  hukum  untuk  tinggal atau  bekerja  di  negara  tujuan,  mereka  juga hidup  dalam  ketakutan  yang  lebih  besar untuk  ditangkap  dan  dideportasi  sehingga dapat  lebih  mudah  dikendalikan  oleh majikan mereka.

## METODE
Penelitian ini dilakukan menurut corak penelitian  kualitatif  interpretif.  Metode kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan data  yang  mendalam  atau  detail  terhadap suatu  data  yang  mengandung  makna. Sugiyono  menyebutkan  bahwa  antara  data dan  makna  dalam  penelitian  kualitatif memiliki  kaitan  satu  sama  lain.  Makna adalah data yang sebenarnya atau data yang merupakan  suatu  nilai  di  balik  data  yang tampak.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi,  tetapi  pada  makna  (Sugiyono, 2005).  Penelitian  ini  memberikan  analisis terhadap  aktivitas  yang  dilakukan  oleh BP3TKI  Provinsi  NTB  dalam  penanganan kasus  TKI  bermasalah  dan  kesulitan  yang diutarakan  dalam  proses  penanganan  yang dilakukan.  Dengan  demikian  makna  peran yang dijalankan oleh BP3TKI Provinsi NTB dapat dirumuskan menjadi pemahaman.
Data  diperoleh  dengan  melakukan wawancara terhadap Kepala BP3TKI Provinsi  NTB,  Kepala  Seksi  Perlindungan dan  Pemberdayaan  BP3TKI  Provinsi  NTB,
seorang  TKI  yang  memiliki  pengalaman menghadapi  kasus  di  negara  penempatan; observasi  terhadap  layanan  rutin  terhadap TKI  yang  berjalan  pada  Kantor  BP3TKI Provinsi  NTB;  dan  dokumentasi  berkas prosedur  pra  penempatan,  penempatan,  dan purna  penempatan  TKI  di  negara  tujuannya bekerja.  Peneliti  melakukan  triangulasi terhadap  ketiga  hasil  cara  memperoleh  data sebagai bentuk konfirmasi terhadap keabsahan satu data dengan data lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Pada  Kantor  BP3TKI  Provinsi  NTB, terdapat  3  seksi  urusan  pelayanan  publik yakni
Seksi Kelembagaan dan
Pemasyarakatan  Program,  Seksi  Penyiapan Penempatan,  dan  Seksi  Perlindungan  dan Pemberdayaan.  Seksi  Perlindungan  dan Pemberdayaan merupakan seksi pada BP3TKI  yang  berperan  dalam  pengaduan permasalahan  Calon  TKI  (CTKI),  TKI  atau WNI dan penanganan kasus CTKI/TKI/WNI  yang  bermasalah.  Selain itu,  seksi  ini  juga  melaporkan  jumlah remitansi  TKI,  Santunan/Klaim  TKI,  dan Premi  Asuransi  TKI.  Seksi  ini  sendiri mempunyai Pos Pelayanan Kepulangan TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL).
Dalam kaitannya dengan permasalahan hukum  TKI  di  negara  penempatan,  Seksi Perlindungan  dan  Pemberdayaan  BP3TKI Provinsi  NTB  menyebutkan  bahwa  terdapat 3  bentuk  aduan  yang  diterima  selama  ini yakni:  (1)  langsung  dari  TKI  yang bermasalah melalui KBRI; (2) keluarga TKI di  daerah  asal;  dan  (3)  lembaga  non- pemerintah
yang
memberikan pendampingan terhadap TKI yang bermasalah  dan  keluarganya.  Aduan  yang dilakukan  oleh  keluarga  di  daerah  asal direkam  melalui  sejenis  formulir  tertulis sebagai  bentuk  perekaman  aduan  kasus
sehingga  memudahkan  BP3TKI  dalam melacak  keberadaan  TKI  atau  konteks kasusnya melalui KBRI di negara penempatan.
Perlindungan  yang  dilakukan  oleh BP3TKI  Provinsi  NTB  dimulai  sejak  pra penempatan hingga kepulangan TKI. Sebelum  diberlakukannya  sistem mobile control ,  dahulunya  BP3TKI  Provinsi  NTB memiliki  pos  pemulangan  TKI  pada Bandara Internasional Lombok (BIL). Namun  setelah  diberlakukan  sistem mobile control ,  BP3TKI  bisa  melakukan  serah terima  TKI  dengan  pihak  keluarga  dengan cukup mengkonfirmasi berkas Kartu Keluarga  dan  atau  dokumen  lainnya  pada saat TKI dijemput oleh keluarga.
Kasus  TKI  bermasalah  yang  dihadapi pada  saat  penempatan  menjadi  tantangan bagi  BP3TKI.  Hal  ini dikarenakan perlunya koordinasi  antara  BP3TKI  dengan  KBRI serta  TKI  sendiri,  keluarga  atau  lembaga non-pemerintah yang memberikan pengaduan.  Kasus  yang  dihadapi  oleh  TKI tidak  sekedar  dialami  oleh  TKI  dengan status  illegal,  namun  juga  status  legal  yang karena  menghadapi  kondisi  tertentu  dan terdesak  secara  personal  mendorong  TKI legal  kabur  dari  perusahaan  atau  majikan tempatnya bekerja. Kesulitan yang dihadapi oleh  TKI  di  negara  penempatan  menjadi aduan  dan  penyelesaiannya  membutuhkan basis  data  yang  detil  dan  dalam  hal  ini menuntut peran BP3TKI yang memberangkatkan  atau  berada  di  daerah asal TKI.
Dalam  hal  penanganan  kasus  TKI bermasalah, BP3TKI Provinsi NTB menghadapi  tantangan  yang  lebih  besar ketika  juga  harus  berinteraksi  dengan Pelaksana
Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Hal ini menjadikan sebuah kasus tidak  mudah  untuk  diselesaikan  dengan cepat dikarenakan koordinasi dengan
banyak  pihak  dan  kemungkinan  data mengenai  TKI  yang  tidak  lengkap  atau dimanipulasi semakin besar.
Sementara  itu,  dalam  kasus  TKI bermasalah  yang  sudah  cukup  jelas  posisi kasus  hukumnya,  BP3TKI  lebih  banyak mengambil  peran  informatif  dan  konsultatif kepada keluarga yang menunggu kepulangan  TKI  hingga  KBRI  selesai melakukan  mediasi  antara  TKI  bermasalah dengan  majikan  atau  perusahaannya  tempat bekerja.  Perkembangan  mediasi  diinfokan secara  berkala  kepada  keluarga  atau lembaga  non-pemerintah  yang  memberikan aduan.
Komunikasi  yang  dilakukan  oleh BP3TKI  dalam  penanganan  kasus  TKI bermasalah juga disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik yang cepat saat ini. Selain bersurat secara tertulis konvensional  kepada  KBRI  yang  mewakili pemerintah Indonesia di negara penempatan, BP3TKI Provinsi NTB juga biasa melakukan  komunikasi  melalui  media internet  seperti  E-mail  dan  Whatsapp. Dengan  demikian,  informasi  kasus  dapat segera  diperoleh  dan  penyelesaiannya  tidak memakan waktu lebih lama.
BP3TKI  Provinsi  NTB  menghadapi sejumlah kesulitan dalam penanganan kasus TKI bermasalah. Sejumlah kesulitan tersebut  antara  lain:  (1)  data  yang  tidak lengkap,  data  yang  salah  baik  dikarenakan kurangnya  pengetahuan  TKI  sejak  pra pemberangkatan  maupun  disengaja  oleh TKI atau pihak tertentu dengan memanipulasi  dokumen  yang  dibutuhkan saat pra
pemberangkatan, (2) pemberangkatan TKI yang sama sekali tidak melalui prosedur yang resmi seperti terekam pada  Sistem  Komputerisasi  Tenaga  Kerja Luar  Negeri  (SISKOTLN)  dan  melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS);  (3)  kurangnya  pengetahuan  TKI
terhadap  peraturan  di  negara  penempatan; dan  (4)  himpitan  kondisi  yang  memaksa TKI  legal  kabur  dari  majikan  atau perusahaan tempatnya bekerja dan terjerumus  menjadi  TKI  ilegal  hingga akhirnya  menghadapi  masalah.  Beberapa kasus yang dihadapi TKI dan ditangani oleh BP3TKI  Provinsi  NTB  adalah  penipuan oleh  pihak  lain  terhadap  TKI,  upah  yang tidak  dibayar,  kekerasan  fisik,  pelecehan seksual, dan kematian. Isu gender juga tidak terlepas  dari  kasus-kasus  yang  ditangani oleh  BP3TKI  Provinsi  NTB.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  banyaknya  kasus  yang dihadapi  oleh  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW) sebagai  kelompok  rentan  yang  bekerja  di negara  lain.  Dengan  demikian  risiko kelompok  TKI  ini  dalam  menghadapi masalah menjadi semakin besar.

## Pembahasan
Peran  birokrasi  tatakelola  TKI  di Indonesia  mengalami  perubahan  ketika desentralisasi diberlakukan terhadap kewenangan pengurusan kepada pemerintah daerah.  Begitu  pula  ketika  perspektif pemerintah daerah mendapatkan kesempatan  yang  lebih  terbuka  untuk melakukan beberapa revisi terhadap kekurangan  tatakelola  dan  sistem  peraturan di  tingkat  nasional.  Hal  ini  salah  satunya seperti yang direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian SMERU tentang usulan perubahan  UU  Nomor  39  Tahun  2005 dimana  pengarusutamaan  sistem  peraturan sebaiknya ditekankan pada klausul hak bagi TKI  dan  adanya  penguatan  kelembagaan tatakelola  TKI  di  tingkat  daerah  (SMERU, 2011).
Peranan  BP3TKI  dalam  penyelesaian kasus  TKI  bermasalah  muncul  sebagai konsekuensi dari tanggung jawab kelembagaan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara
organisasional,  tanggung  jawab  tersebut diwujudan dengan membentuk  seksi  khusus penanganan,  yakni  Seksi  Perlindungan  dan Pemberdayaan.  Jika  dicermati  tugas  pokok seksi tersebut, BP3TKI tidak hanya memberikan  perlindungan  terhadap  TKI sebelum  penempatan  hingga  kepulangan saja, namun hingga persoalan pemberdayaan ketika  mantan  TKI  sudah  pulang  ke daerahnya  masing-masing  untuk  menjadi bagian  anggota  masyarakat  sebagaimana sebelumnya.  Mantan  TKI  yang  kembali  ke daerah  asal  perlu  dipastikan  tidak  memiliki persoalan terutama hukum terkait pekerjaannya  di  negara  tempatnya  bekerja sebelumnya  dan  dipastikan  pula  tetap produktif dan bahkan mampu memberdayakan minimal keluarganya.
BP3TKI  dalam  menangani  masalah TKI  di  negara  penempatan  tidak  bekerja secara  sendiri.  Ketika  sebuah  lembaga memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pihak  atau  masyarakat,  maka  lembaga tersebut  terhubung  dan  pasti  berinteraksi dalam  tingkatan  intensifitas  yang  berbeda. Dalam  penanganan  kasus  TKI  bermasalah, BP3TKI memiliki pola komunikasi, informasi, konsultasi, dan sebagainya dengan KBRI, PPTKIS, TKI itu sendiri atau keluarga  dan  lembaga  non-pemerintah sebagai  pelapor  kasus  atau  aduan.  Interaksi tersebut  berjalan  dinamis  sebagaimana menjadi  salah  satu  ciri  dari  adanya  peranan yang  berjalan.  Apalagi  konteks  peranan BP3TKI  adalah  birokrasi  atau  pelayan publik,  maka  dinamika  aktivitas  BP3TKI dalam  penanganan  kasus  TKI  bermasalah adalah  sesuatu  yang  dipastikan  dapat diamati.
BP3TKI tidak hanya menjadi pelaksana  kebutuhan  masyarakat,  namun juga  pelaksana  tugas  yang  diberikan  oleh negara  dalam  urusan  tenaga  kerja  di  luar negeri. Dua pihak yang perlu
dipertimbangkan oleh BP3TKI, yakni masyarakat dan negara, menjadikan peranan BP3TKI  dalam  penanganan  kasus  TKI bermasalah tidak mudah. Sebagai konsekuensi sebuah sistem, semakin banyak aktor  dan  lingkungan  yang  memengaruhi, maka  akan  semakin  kompleks  pelaksanaan peran  oleh  aktor-aktor  tersebut.  Apalagi bentuk jasa pelayanan publik yang diberikan oleh  BP3TKI  dominan  berupa  jasa  publik. Bentuk dokumen kelengkapan yang dibutuhkan dalam urusan ketenagakerjaan di luar  negeri  merupakan  barang  publik merupakan bentuk layanan menyertai produk jasa layanan BP3TKI bagi TKI.
Peranan  BP3TKI  dalam  merespon peraturan dan perundangan-undangan cukup berat  karena  tidak  hanya  mengurusi  TKI yang  diberangkatkan  secara  legal,  namun juga  menangani  TKI  yang  berangkat  secara ilegal,  tidak  jelas  atau  bahkan  dimanipulasi data  dirinya  hingga  TKI  yang  sebelumnya memiliki legalitas bekerja namun dikarenakan  suatu  kesulitan  di  negara penempatan  TKI  tersebut  memutuskan  atau terjerumus dalam ilegalitas status bekerjanya.
Kasus-kasus  yang  dihadapi  oleh  TKI sangat  ditentukan  oleh  status  bekerja tersebut. Jika status legal lebih memudahkan BP3TKI  dalam  penanganan  kasus  TKI bermasalah,  maka  status  ketidakjelasan  dan ilegalitas status bekerja memperberat penanganan  yang  dilakukan  oleh  BP3TKI. Hal  ini  mengingat  perlunya  koordinasi BP3TKI  dengan  banyak  pihak  di  negara penempatan. Belum lagi jika yang memberikan  aduan  adalah  keluarga  TKI yang tidak mengetahui dengan jelas informasi  keluarganya  yang  menjadi  TKI atau ketidakpahaman TKI itu sendiri dengan aturan di negara tempatnya bekerja.
Dalam  UU  No.  39/2004  tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia  di  Luar  Negeri,  dengan  cukup menyebutkan  bahwa  UU  hanya  mencakup warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  bekerja  di  luar  negeri  untuk mendapatkan  remunerasi  untuk  jangka waktu  tertentu,  sedangkan  tenaga  kerja ilegal  tidak  tercakup  dan  tidak  akan menerima  perlindungan  berdasarkan  UU tersebut,  terlepas  dari  apakah  disengaja ataupun tidak sengaja menggunakan saluran tidak resmi untuk bermigrasi.
Terdapat ketidakjelasan dalam literatur hukum  yang  ada  mengenai  pembagian yurisdiksi  antar  lembaga  negara  di  tingkat pusat  dan  provinsi,  yang  menyebabkan kurangnya koordinasi atau duplikasi pekerjaan  sebelum  revisi  UU  No  39 diberlakukan    (SMERU,  2011).  Ini  telah berdampak pada kredibilitas dan transparansi  keseluruhan  sistem,  terutama yang  berkaitan  dengan  pelatihan  pra- keberangkatan,  mekanisme  rujukan,  dan pemantauan,  yang  membuka  pintu  bagi pelanggaran di semua tahap proses migrasi.
Transparansi  dalam  kinerja  umum birokrasi  pemerintah  juga  kurang,  terutama dalam  kerjasama  antar  instansi  pemerintah. Tanpa  penggambaran  yurisdiksi  yang  jelas dalam  penempatan  dan  perlindungan  TKI dalam  undang-undang,  lembaga  pemerintah merasa sulit untuk mengoordinasikan
tanggung jawab mereka masing-masing dan bersama, akibatnya, dengan mudah menyalahkan lembaga lain ketika perlindungan  gagal,  daripada  mengevaluasi dan meningkatkan kinerja mereka sendiri.
Dalam penyelesaian kasus TKI bermasalah  di  negara  penempatan,  BP3TKI Provinsi  NTB  banyak  mengambil  peran dalam  hal  konsultatif  kepada  keluarga maupun  TKI  yang  bermasalah  melalui KBRI  di  negara  penempatan.  Sementara upaya  arbitrase  dilakukan  oleh  KBRI mengingat  KBRI  merupakan  perwakilan
pemerintah di negara penempatan sementara BP3TKI fokus pada pelayanan ketenagakerjaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam menjalankan peran konsultatifnya, BP3TKI membutuhkan dukungan  data  mengenai  kronologis  kasus dan data pribadi yang sebenarnya dari TKI.
Disinilah tantangan yang dihadapi oleh BP3TKI  semakin  besar.  Peranan  BP3TKI menjadi jauh dari sempurna ketika TKI yang bermasalah  berangkat  dengan  data  yang tidak terekam secara jelas melalui SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri), atau melakukan pemalsuan  dokumen,  atau  lebih  parahnya mereka  berangkat  secara  ilegal.  Beberapa temuan  di  lain  daerah  juga  mendukung realita  terjadinya  pola  ketidakjelasan  data ini.  Seperti  di  Jawa  Tengah  dimana pemalsuan dokumen bisa terjadi dikarenakan  TKI  tidak  mengurus  sendiri keberangkatannya melainkan melalui PPTKIS  (Pelaksana  Penempatan  Tenaga
Kerja Indonesia Swasta) yang tidak bertanggungjawab  atau  tidak  taat  pada aturan  yang  digariskan  Standar  Operasional Prosedur
pemberangkatan (Putri, Purnaweni, & Soedjono, 2019). Kasus yang dihadapi  menjadi  semakin  beragam  dengan adanya  peralihan  status  legal  menjadi  ilegal yang dimiliki oleh TKI bermasalah.
Terdapat  tiga  jenis  migrasi non- regular/irregularity : irregular  entry/exit, irregular  stay  and  finally, dan irregular work. Beberapa  TKI  bermasalah  termasuk dalam  ketiga  kategori  tersebut.  Migrasi ilegal  dari  Indonesia  adalah  hasil  dari sejumlah faktor yang saling terkait, termasuk  tingginya  jumlah  calo  dan  agen perekrutan  yang  tidak  terdaftar  di  daerah pedesaan, kurangnya pengetahuan di kalangan  TKI  tentang  prosedur  yang  tepat untuk migrasi dan hak asasi pekerja migran, lemahnya pemerintahan. Keterlibatan dalam
memberikan  informasi  dan  perlindungan bagi TKI dan penegakan hukum yang lemah serta  kegagalan  untuk  menuntut  mereka yang terlibat dalam praktik perekrutan ilegal atau tidak bermoral. Karena tingkat kesadaran  yang  rendah  di  antara  calon  TKI di Indonesia, sangat penting adanya kerangka  hukum  ekstensif  yang  berfokus pada penegakan hak-hak pekerja migran dan pencegahan  perekrutan  tidak  resmi.  Hal  ini menjadi dilema birokrasi BP3TKI.
Migrasi ilegal terjadi karena permintaan  dan  pasokan  yang  kuat  dari, tenaga  kerja  berketerampilan  rendah  dan jalur  legal  yang  terbatas  dan  mahal  untuk migrasi  reguler.  Beberapa  TKI  yang menganggap  jalur  resmi  perekrutan  terlalu memakan  waktu,  mahal,  dan  rumit  memilih bermigrasi melalui jalur tidak resmi. Migrasi ilegal bukan hanya berdampak pada TKI itu sendiri, namun juga keluarga dan komunitas mereka,  individu  yang  terlibat  dalam perekrutan  (perantara  dan  agen  perekrutan ilegal) dan negara.
Kajian Migrant  CARE terhadap  UU Nomor  18  Tahun  2017  ditunjukkan  dengan realita bahwa BP3TKI Provinsi  NTB dalam menangani persoalan TKI di negara penempatan
tidak secara kaku menerjemahkan
hierarki birokrasi melainkan  secara  adaptif  berkomunikasi langsung  pada  KBRI  sebagai  perwakilan pemerintah  di  negara  penempatan  dan dengan media elektronik yang mempercepat penanganan  kasus  yang  dihadapi  TKI (Wahyu,  2017).  Keberadaan  UU  Nomor  18 Tahun  2017  sebagaimana  hasil  kajian tersebut menjadi kesempatan politik birokrasi perlindungan TKI melalui BP3TKI di tingkat daerah untuk melakukan sejumlah perubahan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
BP3TKI Provinsi NTB dominan menjalankan  peranan  konsultatif  dalam penanganan kasus TKI bermasalah di negara penempatan.  Hal  ini  dikarenakan  amanat kewenangan  yang  diberikan  oleh  peraturan dan perundangan Indonesia terhadap lembaga  birokrasi  ini.  Tantangan  yang dihadapi oleh BP3TKI Provinsi NTB dalam menyelesaikan kasus TKI bermasalah sangat kompleks dikarenakan keterlibatan berbagai aktor  dan  konteks  lingkungan  negara  dalam kasus  tersebut.  Tantangan  yang  terberat adalah  yang  diciptakan  oleh  TKI  sebelum keberangkatan yakni mengenai data diri dan legalitas keberangkatan TKI itu sendiri.

## Saran
Beberapa  saran  yang  dapat  diajukan adalah  (1)  BP3TKI  perlu  memperketat pengawasan  terhadap  keabsahan  data  dan dokumen  TKI  yang  akan  diberangkatkan oleh  PPTKIS,  (2)  komunikasi  yang  baik dengan  PPTKIS  agar  dapat  menjalankan bisnis jasa penyaluran yang tidak melanggar hukum  dan  merugikan  TKI,  (3)  sosialisasi kepada  masyarakat  potensial  di  kantong- kantong  daerah  pemasok  TKI  mengenai seluk  beluk  hukum  serta  kondisi  bekerja menjadi TKI di negara lain, (4) memberikan ruang  kepada  TKI  bermasalah  menjadi sumber  pengalaman  atau lesson  learned bagi  calon  TKI  lain  yang  hendak  berangkat ke  negara  penempatan  serta  (5)  menjalin kerjasama  dengan  lembaga  non-pemerintah yang aktif menaruh perhatian pada persoalan TKI sebagai mitra dalam mencerdaskan  kelompok  potensial  yang akan  menjadi  calon  TKI  dan  masyarakat umumnya.

## Maker: Jurnal Manajemen, 6 (2), Desember 2020 - 226

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Jumaah,  S.  H.,  &  Husein,  R.  (2018).
Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Lombok  Timur  Tahun  2015-2017. Jurnal Pengembangan Kesejahteraan  Sosial ,  17 (3),  267-
286.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  RI  Nomor  KEP-104 A/MEN/2020  Tentang  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  Luar Negeri.
Meier,  K.  J.,  Compton,  M.,  Polga- Hecimovich, J., Song, M., & Wimpy, C.  (2019).  Bureaucracy  and  The Failure  of  Politics:  Challenges  to Democratic Governance. Administration and Society , 51 (10),
1576-1605.
Migration,  I.  O.  (2010). Labour  Migration From  Indonesia-An  Overview  of Indonesian  Migration  to  Selected Destinations in Asia and The Middle East. Jakarta: IOM.
Novianti,  K.  (2010).  Analisis  Trend  Dan
Dampak  Pengiriman  TKI:  Kasus Dua  Desa  Di  Lombok  Timur,  Nusa Tenggara Barat. Jurnal Kependudukan Indonesia , V (1), 15-
39.
Putri,  M.  R.,  Purnaweni,  H.,  &  Soedjono.
(2019). Implementasi Kebijakan Penempatan  Dan  Perlindungan  Tki Di  Luar  Negeri  Oleh  BP3TKI Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Transparansi , 2 (1), 84-96.
Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan  Publik. Jakarta:  Bumi Aksara.
SMERU,  L.  P.  (2011). Desentralisasi  Dan Tata  Kelolaketenagakerjaan  Luar Negeri. Jakarta:  Lembaga  Penelitian SMERU.
Soekanto,  S.  (2012). Sosiologi  Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Thoha,  M.  (2012). Perilaku  Organisasi Konsep  Dasar  dan  Implikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang - Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
Undang - Undang  Nomor  39  Tahun  2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang - Undang  Nomor  18  Tahun  2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia. Wahyu, S. (2017). Retrieved September 15, 2020, from DW.com: https://www.dw.com/id/membaca- kritis-uu-pelindungan-pekerja- migran-indonesia/a-41595460
Widodo,  N.  (2009).  PERMASALAHAN TENAGA  KERJA  INDONESIA  DI DAERAH ASAL Studi Kasus Kabupaten  Tulungagung  J  awa Timur. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 14 (1), 33-46.