## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN SYARI’AT
Junaidi (1) , Umar Mahdi (2) , Agmar Media (3)
Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Emailjunaidi_fh@unigha.ac.id, umarmahdi@unigha.ac.id

## ABSTRAK
Pelaksanaan  hukum  Islam merupakan  kewajiban    endi  bagi  setiap  muslim,  hukum  dan  syariat Islam bersumber dari wahyu dan sunnah Nabi saw. Berdasarkan dua sumber utama ini, para ulama mengembangkan asas dan prinsip pelaksanaan hukum Islam. Asas dan prinsip hukum Islam inilah yang  menjamin  perlindungan  hak  hak  Allah  dan  hak  sesame  manusia  dalam  kehidupan  sosial. Perlindungan  hak ini  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kehidupan  yang  harmoni  sebagai  tujuan penegakan  hukum.  Lewat  proses    endidikan  akan  mewujudkan  pemahaman  untuk  saling menghormati di tengah perbedaan yang ada.
Kata kunci: Hukum Islam, Wahyu, asas, harmoni

## Pendahuluan
Pemahaman  hukum  Islam  di  kalangan ummat Islam sendiri masih sangat beragam, hal  ini  dipengaruhi  oleh  berbagai    endid, baik  budaya,    endidikan  dan  pengaruh global,  maka  tulisan  ini  dimaksudkan  untuk member arah dan cara pandang hukum Islam menurut para ulama dan pakar hukum Islam, guna  menumbuhkan  semangat  dan  nilai Islami  dalam  pembangunan  hukum  di Indonesia
Umat  Islam  meyakini  bahwa  syari’at yang  dianutnya  merupakan  hukum  yang memiliki sejumlah keistimewaan   endidikan dengan  hukum-hukum  lain.  Tentu  saja prinsip  ini  tidak  semata-mata  berdasar  pada keyakinan   endidika bagi kebenaran agama Islam  yang  dipahami  oleh  umatnya,  tetapi juga  berdasar  pada  realitas  sifat-sifat  dan pelaksanaan  hukum  Islam  itu  dalam  sejarah umat manusia.
Seperti  diketahui  bahwa  hukum  Islam adalah berdasar pada wahyu yang diturunkan oleh  Allah  SWT  kepada  Nabi  Muhammad SAW,  yang  selanjutnya  terlaksana  dalam kehidupan sosial masyarakat setelah terlebih dahulu  melalui  proses  pemahaman  (figh). Fiqh  adalah  hasil  pemahaman  yang  ditarik lewat aktiofiss ijtihad fukaha, sehinga hukum
Islam itu di samping bertumpu pada syari’at Tuhan  juga  dikembangkan  oleh  nalar mujtahid. Kendati pun demikian, unsur nalar dalam  hukum  Islam  tidaklah  murni  nalar, sebab  kebebasan  penalaran  dalam  proses ijtihad  itu  selalu  mengacu  kepada  tujuan syariat  itu  sendiri,  bahkan  terkadang  tetap terikat pada teks-teks syariat, yakni al-Qur’an dan  al-Sunnah.  Itulah  inti  karakteristik hukum Islam.
Berikut  tiga  hal  yang  menunjukkan secara konkret karakteristik hukum islam itu, yakni  unsur  sakralitas,  kesatuan  sistemnya dan asas penerapannya.

## Sakralitas Syari’at
Bertolak  dari  akidah  Islam  bahwa segala  sesuatu  yang  ada  di    endidik diciptakan oleh Allah SWT, maka syariat pun tentunya  berasal  dari  Allah.  Syari’at  Islam adalah ajaran-ajaran Ilahi yang disampaikan kepada  manusia  lewat  wahyu.  Dengan demikian,  seperti  diterangkan  di  muka, hukum-hukum  yang  dikandung  syari’at Islam  bukanlah  berasal  dari  pemikiran manusia.  Pemikiran  manusia  paling  jauh hanya  berfungsi  memahami  kandungan syari’at,  atau  menemukan  tafsirannya  serta

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
cara  penerapannya  dalam  kehidupan,  tetapi syari’at itu sendiri adalah berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, syariat Islam tak dapat dilepaskan dari landasan filosofis Imani.
Sebagai  hukum  yang  berlandaskan pada  iman,  maka  terdapat  perbedaan  pokok dan maha penting antara hukum syariat Islam dan  hukum  sekuleris  Barat.  Perbedaan  itu bukan hanya terletak pada sikap masyarakat di  mana  hukum  itu  masing-masing  berlaku, syariat Islam diterima oleh umatnya sebagai kebenaran  mutlak  yang  harus  diberlakukan dengan  prinsip  samina  wa  atha’na  (kami dengar dan kami menaatinya) sebagai bagian dari  pengamalan    endidika,  sedang  hukum sekuler diterima oleh masyarakatnya sebagai hukum  yang  harus  dilaksanakan  untuk menegakkan  nilai-nilai  murni  kemanusiaan tetapi  lebih  jauh  lagi  antara  keduanya dibedakan  oleh  tujuannya  masing-masing Hukum  syariat  Islam  bertujuan  untuk membangun  kemaslahatan  di  dunia  dan  di akhirat  sekaligus,  sedangkan  hukum  sekuler hanya  untuk  kebaikan  di  dunia  semata Konsekuensi  logisnya  adalah  bahwa  dalam syari  at  Islam  dikenal  konsep  pahala  bagi orang  yang  menunaikannya  dan  dosa  atas orang  yang  melanggarnya  yang  akibatnya akan dirasakan oleh manusia di akhirat Iman akan hari akhirat menjadi bagian dari filsafat hukum Islam.
Sedangkan  dalam  hukum  sekuler Barat, meskipun masyarakat yang menunaikannya  menyadari  bahwa  hukum mereka  dapat  memberikan  keselamatan  di dunia,  mereka  tidak  mengenal    endidi pahala  dan  dosa  Pahala  dan  dosa  hanya dikenal dalam agama   endid mereka datang ke  gereja.  Melakukan  kebaktian  Bagi mereka,  pelaksanaan  hukum  di  dunia  tidak ada  sangkut  pautnya  dengan  kehidupan akhirat  Maka  dalam  hukum    endidik  Barat misalnya,  hanya  dikenal  tiga  elemen  yang menjadi  dasar  menentukan  suatu  perbuatan bernilai kejahatan, yakni (1) bahwa   endidik itu  disepakati  sebagai    endidik  yang melawan  hak-hak  orang  banyak.  (2)  bahwa endidik  itu  telah  ditentukan  oleh  undang-
undang  sebagai  suatu  tindak  kejahatan  dan (3) bahwa undang-undang telah menentukan bentuk  hukuman  (sanksi)  atas  kejahatan  itu. Dalam tiga elemen tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan yang  ada  pada  diri  sendiri  dan  pada  orang lain,  yang  dilanggar  mengakibatkan  dosa. Karena  itu  dalam  hukum  sekuler  bunuh diri dan  membunuh  orang  lain  mungkin  saja dipandang sebagai suatu yang tak wajar tapi tidak dipandang sebagai suatu dosa.
Dalam  masyarakat  sekuleris  tatanan nilai  memang  tidak  bertumpu  pada  ajaran agama  yang  menjanakan  pahala  dan  dosa, tetapi  pada  produk  hukum  yang  dilahirkan oleh  pemikiran  manusia.  Landasan  legalitas dan  filosofis  hukum  sekuleris  ciptaan manusia adalah pemenuhan hak-hak manusia itu. Sendiri, atau yang biasa disebut hak-hak asasi  Benar  dan  salahnya  suatu  perbuatan selalu diukur dari pemenuhan dan pelanggaran  hak-hak  asast  manusia  (the human  right)  Hak  asasi  manusia  itu dipandang  berlaku  secara  universal,  untuk semua bangsa dan segala zaman.
Dalam  syariat  Islam,  secara  material apa yang dimaksud hak asasi itu diakui pula esensinya Akan tetapi, apa yang disebut hak asasi, dalam syari at Islam justru dilihat dari sisi lain dan menjadi kewajiban asasi Dengan konsep  kewajiban  asasi,  maka  setiap  orang bertindak  bukan  karena  demi  kepentingan dirinya  sendiri,  melainkan  karena  demi menjaga  hak-hak  orang  lain  sebagai kewajiban  yang  harus  ia  tunaikan  Juga dengan  konsep  kewajiban  asasi.  Syariat menempatkan  Tuhan  sebagai  pemegang segala  hak  baik  yang  ada  pada  diri  sendiri maupun  yang  ada  pada  orang  lain  setiap orang  hanya  pelaksana  yang  berkewapban memenuhi  perintah-perintah  Tuhan  yang harus  ditunaikannya  untuk  kemaslahatan dirinya   endidi orang lain.
Sepintas  lalu,  mungkin  kebanyakan orang  tidak  melihat  keistimewaan  syariat Islam,  tetapi  sesungguhnya  dengan  konsep kewajiban  asasi  itu,  segala  upaya  untuk menyelamatkan  diri  dan  orang  lain  diberi

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
muatan  pahala,  dan  segala    endidik  yang merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain  diberi muatan dosa Di sinilah letak keistimewaannya.  Jika  berdasarkan  hukum sekuleris  bunuh  diri,  misalnya,  tidak dipandang  sebagai  tindak    endidik  sebab endidi  hak  hak  orang lain  yang  dilanggar, dan karena itu pula tidak ada muatan dosa di dalamnya, sedang dalam syariat Islam, bunuh diri merupakan pelanggaran hak Tuhan pada diri  sendiri  sehingga  dipandang  sebagai tindak   endidik yang bermuatan dosa besar. Jika bunuh diri (menghilangkan jiwa sendiri) saja sudah dipandang dosa besar, maka lebih lagi menghilangkan jiwa orang lain, dosanya sudah berlipat ganda, sebab selain melanggar hak  Tuhan  juga  melanggar  hak  orang  lain untuk  hidup.  Dalam  dunia  modern  yang perilaku  masyarakatnya  semakin  relevan guna  menyadarkan  manusia  bahwa  tindak endidik itu adalah dosa, sehingga kekuasaan  dan  kewibawaan  hukum  tidak hanya tergantung pada sejumlah sanksi tetapi lebih  dikukuhkan  oleh  adanya  ketaatan berdasarkan kesadaran Imani kepada Tuhan. Tanpa  kesadaran  Imani,  hukum  tidak  lebih dari  daftar  peraturan  dan  sanksi  yang  terasa dipaksakan berlaku atas masyarakat, kosong dari nilai dan tujuan yang luhur.

## Kesatuan Sistem Hukum Syari’at
Seperti  dikemukakan  di  atas,  syari’at Islam  berasal  dari  Allah  SWT  Sifat kemahaesaanNya  membawa  hukum  syariat yang  diturunkannya  juga  mempunyai  satu sistem. Artinya, hukum-hukum yang dikandung syariat Is lam itu tunduk pada satu landasan  dan  tujuan,  sehingga  ketentuan ketentuannya pun seragam, tidak bertentangan  antara  satu  dengan  lainnya Allah  SWT  menegaskan  tentang  ini  dengan firmanNya QS an Nisa (4) 82, yang artinya: “Apakah  mereka  tidak  memikirkan,  dan sekiranya  (al-Qur’an)  itu  berasal  dari  selain Allah, niscaya mereka mendapatkan padanya banyak pertentangan”
Bertolak  dari  sinilah  maka  dalam metodologi  fiqh  (ushul  figh),  dikenal
sejumlah kaedah yang berupaya memadukan dalil-dalil yang lahirnya tampak bertentangan, baik dalam al-Qur’an maupun dalam Hadits, atau antara ayat al-Qur’an dan teks  Hadits  tertentu.  Kaedah  tentang  al- nasikh wa al-mansukh al-am wa al-khashsh, al-muthlaq  wa  al-muqayyad    sangat  sering dikaitkan  dengan  upaya  menyelaraskan antara  dua  teks  syariat  yang  sepintas bertentangan secara lahir.
Prinsip  kesatuan  sistem  syariat  Islam menjadikan  dalil-dalil  syariat  itu  sendiri berada  dalam  satu  jalinan  yang  utuh,  tak terpisahkan,  dan  antara  satu  dengan  lainnya saling  mendukung,  serta  dalil  yang  satu berfungsi sebagai penjelasan bagi dalil yang lain. Artinya, ayat-ayat al-Qur’an mendapatkan  penjelasan  dari  ayat-ayat  lain, atau penjelasan dari hadits-hadits Rasulullah Karena  itu,  mustahil  terdapat  ayat  yang kandungannya  bertentangan  dengan  ayat- ayat  lain.  Bahkan,  untuk  memahami kandungan al-Quran, perlu dilakukan pengkajian  secara  induktif  (al-istiqra  al kulliy),  sebab  ayat-ayat  al  Qur’an  tak  dapat dipahami  secara  parsial  (juziy)  Tanpa pengkajian  secara  induktif,  satuan-satuan ayat  al-Quran  tidak  mampu  memberikan pengertian  yang  jelas  dan  pasti  (qathiy). Sebagai  contoh,  kita  sebutkan  saja  perintah melakukan  shalat  Perintah  itu,  meskipun sudah  diyakini  kebenarannya,  tetapi  dalil tentang wajibnya shalat tetap dalam keadaan zhanniy,  tidak  memberikan  pengertian  yang jelas,  selama  ayat  tentang  hal  itu  berdiri sendiri  Pengertiannya  nanti  menjadi  jelas setelah  mendapatkan  keterangan  dari  dalil dalil  lain,  misalnya  tata  cara  melakukan shalat dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi dan kenyataan  bahwa  Nabi  Saw  sendiri  tidak pernah  meninggalkan  shalat  lima  waktu, semua  itu  membuat  dalil  tentang  wajibnya shalat  menjadi  kuat  dan  pasti  Ayat-ayat  al- Qur’an, memang sebahagian menjadi pedoman  umum  dan  sebahagian  lainnya berfungsi menjadi penjelasan atas ayat lain.
Dikalangan ulama tafsir, terdapat usaha untuk  mencari  keterkaitan  antara  satu  ayat

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
dengan  ayat  lain,  dalam  arti  ayat  yang  satu menjadi  penjelasan  bagi  ayat  lainnya  Usaha seperti  ini  dilakukan  antara  lain  oleh Muhammad  al-Amin  Ibn  Muhammad  al- Mukhtar  al-Jakaniy  al-Syanqithiy  yang menulis kitab tafsir Adhwa al Bayan fi Idhah al-Qur’an bi al Quran. Salah satu contoh yang dikemukakan lalah ayat tentang  ‘idah (masa tunggu) bagi   endid yang ditalak suaminya, yakni ءورف ةثلاث (tiga. Ali quru).  Menurut Al- Syangithiy,kata  dalam  ayat  itu  dapat diartikan  masa  suci  sebagaimana  dijelaskan oleh  ayat  yang  berbunyi  (Talaklah  mereka endid tiba iddahnya)  artinya   endid dalam keadaan suci. Apalagi, soal  tersebut dijelaskan  pula  oleh  Rasulullah  dalam  salah satu hadits   endidi Ibnu Umar bahwa Itulah iddah  (masa  suci)  yang  dibolehkan  oleh Tuhan  untuk  ditalak  Tetapi  sementara  itu pula. Al-Syanqithiy mengemukakan pandangan orang yang mengatakan pengertian  iddah  itu  adalah  haid,  yang  juga berdasar  pada  cara  memahami  ayat  al- Qur’an,  artinya:  “Dan  mereka  yang  sudah tidak  haid  lagi  (menopause)  dari    endid wanitamu,  jika  kamu  ragu,  maka  iddahnya adalah tiga bulan, dan bagi mereka yang tidak haid”
Demikian juga, mustahil terdapat suatu hadits  Nabi  yang  bertentangan  dengan maksud  al-Qur’an,  kecuali  hadits  itu mendapat  koreksi  langsung  dari  al-Qur’an sendiri.  Maka  tidak  salah  jika  ditegaskan bahwa  salah  satu  kriteria  hadits  shahih  dari segi  matan  (lafazh)  ialah  jika  arti  lafazhnya tidak  bertentangan  dengan  al-Qur’an  Jika terdapat suatu endidi yang isinya bertentangan dengan maksud al-Qur’an, baik secara kulliy maupun secara juziy, maka oleh ahli  hadits,    endidi  itu  dikategorikan  ke dalam  hadits-hadits  palsu  Misalnya  saja endidi  yang  menyebutkan  umur  dunia  itu mencapai tujuh ribu tahun (2   ةعس اهو ايدلا رادقم ةفلآا  )  adalah  jelas  hadits  palsu.    Karena bertentangan  dengan  ayat-ayat  al-Qur’an yang  menyebutkan  bahwa  tak  seorang  pun yang dapat tahu tentang umur dunia itu,
Kalangan ahli  hadits  juga  menetapkan bahwa salah satu ciri hadits lemah ialah jika bunyi (matan) hadits itu bertentangan dengan endidi-riwayat lain yang lebih kuat, apalagi tentunya jika bertentangan dengan ayat-ayat al  Quran.  Sebab  ayat  al-Qur’an  memiliki tingkat  kekuatan  di  atas  segala    endidi lainnya.
Kandungan as-Sunnah, dengan demikian  mesti  sesuai  dengan  maksud  al Quran, sebab al-Sunnah itu sendiri tidak lain dari  penjelasan  dari  kandungan  al-Qur’an Berdasarkan  itulah,  maka  sejak  zaman sahabat  hingga  sekarang.  Jumhur  ulama bahkan  jumhur  umat  telah  menjadikan  al- Sunnah  sebagai  sumber  kedua  bagi  syariat Islam  di  samping  al-Quran  Dua  sumber syariat  itu  disebut  al  Nushush  al-Syar’iyah (teks-teks  syariat).  Sehubungan  dengan  ini, patut  pula  kita  perhatikan  pernyataan  al- Syafi’I  bahwa  Sunnah  Rasulullah  itu  pada hakekatnya  diterima  dari  Allah,  dan  karena itu barangsiapa yang taat pada Sunnah berarti ia  taat  kepada  al-Kitab  tidak  ada  satu  pun informasi syariat yang ditentukan Tuhan atas hambaNya  dalam  bentuk  tekstual  yang konkret  kecuali  al-Kitab  kemudian  al- Sunnah.

## Asas-Asas Penerapan Syari’at
Dalam  pelaksanaan  syariat  terdapat tiga asas yang disepakati oleh para ahli fiqh, yakni bahwa syari’at tidak memberatkan dan tidak mempersempit, syari’at tidak memperbanyak tuntutan, dan syari’at dilaksanakan secara bertahap.
1. Asas tidak memberatkan Bahwa segenap ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam
pelaksanaannya.  Hal  ini  disebabkan  karena syari’at selalu memper timbangkan   endid- faktor yang memungkinkan manusia melaksana endi, terutama endid kemampuan (al-qudrah) Allah SWT
menegaskan  hal  ini  (Dan  Dia  tidak mengadakan  atasmu  suatu  kesulitan  dalam agama).
FirmanNya pula. (Allah

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
menghendaki  bagimu  kemudahan  dan  tidak menghendaki bagimu kesulitan).
Berdasarkan  itu,  maka  segenap  amal yang  diperintahkan  syari’at  selalu  disertai dengan  syarat  kemampuan  (istitha’ah)  bagi orang mukallaf Mereka yang tidak memiliki kemampuan menunaikan suatu perintah akan terbebas  daripadanya  dan  tidak  dibebani tanggung  jawab  sedikit  pun  atasnya.  Orang sakit  misalnya,  dibebaskan  dari  kewajiban berpuasa  di  bulan  Ramadhan,  orang  yang tidak berkecukupan dibebaskan dari kewajiban membayar zakat dan menunaikan haji;  orang  yang  terpaksa  karena  kelaparan dibebaskan dari dosa memakan daging babi, dan  banyak  lagi  hal  lain  yang  menunjukkan bahwa  syari’at  islam  benar-benar  tidak menghendaki kesulitan. Berdasar atas prinsip inilah maka dalam ushul figh lahir ketentuan rukhshah  yang  merupakan  jalan  kemudahan bagi  orang  orang  yang mengalami  kesulitan dalam beribadah atau bermuamalah.
Seperti diketahui bahwa syari’at Islam bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan  bagi manusia.  Karena  itu,  maka  perintah  dan larangan  sudah  harus  bebas  dari  kesan memberatkan  manusia,  sebab  salah  satu aspek  dari  kemaslahatan  itu  sendiri  ialah terwujudnya kemudahan-kemudahan
Sekiranya syariat Islam mengandung berbagai kesulitan atau membiarkan kehidupan  manusia  mengalami  kesulitan, niscaya syari’at Islam itu sendiri kehilangan misinya  untuk  mewujudkan  kemaslahatan bagi  manusia.  Bukankah  Tuhan  sendiri, sebagai  pencipta  syari’at,  memiliki  sifat kasih  sayang  (  endid  dan    endi)?  Dan bukankah  ini  berarti  pula  bahwa  segenap perintah dan laranganNya adalah rahmat bagi alam semesta, khususnya bagi manusia? Dan jika ini benar maka syari’at tak akan pernah menyulitkan manusia.
Lebih dari itu, syari’at memang datang untuk  melepaskan  manusia  dari  berbagai kesulitan  yang  dialami  dan  dihadapinya. Syari’at merupakan pedoman hidup yang jika ditaati  perintah  dan  larangannya,  manusia terbebas  dari  hal-hal  yang  merusak  dan
merugikan hidupnya. Itulah sebabnya mengapa kandungan syari’at selalu bertentangan  dengan  selera  nafsu  manusia, artinya, syari’at mengarahkan manusia untuk dapat mengendalikan nafsunya dan bukannya nafsu yang menguasai dirinya Namun, dalam hal ini syari’at tidak berarti akan mematikan nafsu,  melainkan  membiarkan  nafsu  itu bekerja  secara  proposional  agar  daya  daya yang  dikandungnya  memberi  manfaat  bagi kehidupan.  Potensi  nafsu  memberi  manfaat dalam  batas  tertentu,  tetapi  jika  dibiarkan tanpa kendali maka nafsu akan tampil dengan sifat-sifatnya  yang  merusak,  sebagaimana firman  Allah  (sesungguhnya  nafsu  selalu inemerintahkan  kepada  kejahatan  kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku).
2. Asas tidak memperbanyak beban
Sejalan  dengan  asas  pertama  di  atas, syariat  tidak  mempunyai  banyak  tuntutan atas manusia. Syari’at datang demi kepentingan manusia, bukan untuk mengeksploitasi mereka. Karena itu tuntutan- tuntutan  syari’at  tidak  lebih  dari  batas kewajaran  yang  menurut  kadarnya  akan memberi manfaat bagi kemaslahatan. Dengan  demikian,  syari’at  tidak  akan memberi  perintah  dan  larangan  yang  dapat merugikan  atau  memayahkan  manusia. Ibadah  ibadah  yang  diperintahkan  Tuhan tidak  pernah  melebihi  kemampuan  manusia itu sendiri (Tuhan tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya).    Karena  itu,    endid seseorang  sahabat  berniat  untuk  shalat  terus menerus  dan  tidak  menghiraukan  tidur malam, dam   endid sahabat lain menyatakan endid  untuk  tidak  kawin  seumur  hidup demi memperbanyak ibadag, sementara yang lain berniat untuk berpuasa setiap hari, maka Rasulullah SAW menegurnya dan menyatakan bahwa dirinya bershalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka serta kawin untuk membangun keluarga.
Bertolak  dari  prinsip  ini,  seseorang tidak  dibenarkan  melakukan  suatu  ibadah yang  direkayasa  sendiri  tanpa  perintah Tuhan.  Bukan  hanya  karena  manusia  tidak

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
berhak mengada-ada  suatu  ibadah,  tapi  juga karena  pada  prinsipnya  syari’at  tidak  mau membebani manusia melebihi apa yang telah ditentukan  Tuhan  sendiri.  Sehubungan dengan  ini,  maka  salah  satu  kaedah  ushul menegaskan  (pokok  dari  ibadah  itu  ialah keharaman)  jika  tidak  ada  dalil  yang memerintahkannya  Seorang  sahabat  Nabi pernah  mencoba  melakukan  puasa  yang dirangkaikan  dengan  berjemur  di  terik matahari.  Ketika  Nabi  melihatnya,  dan memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan  melakukan  ibadah  tersebut berdasarkan nazar yang telah diucapkannya, maka  beliau  pun  dengan  tegas  meminta orang-orang di sampingnya untuk mencegahnya berjemur di terik matahari dan membiarkan  tetap  melanjutkan  puasanya. Hal  ini  berarti  bahwa  berjemur  di  terik matahari  tidak  dapat  bernilai  ibadah  karena merugikan  manusia,  apalagi  hal  itu  hanya direkayasa tanpa perintah syari’at.

## Asas al-tadarruj (bertahap)
Erat  kaitannya  dengan  asas  pertama dan  kedua  di  atas,  maka  penerapan  syariat berlaku secara bertahap, tidak secara   endidi dan sekaligus Al Qur’an sendiri turun sedikit demi sedikit sampai lengkap dengan segenap surah  dan  ayat-ayatnya  selama  sekitar  22 tahun.  Salah  satu  hikmahnya  jalah  guna mempermantap  bacaan  dan  mempermudah hafalan Rasulullah endidi sahabat- sahabatnya. Lebih dari itu juga dimaksudkan agar  kandungan  al-Qur’an  mudah  dihayati dan  diamalkan  secara  bertahap  pula  sampai ke  puncak  kesempurnaan,    yaitu    endid dinyatakan oleh ayat yang artinya :
“”Pada  hari  ini  telah  Kusempurnakan bagimu agamamu dan telah Kusempurnakan atasmu nikmatku serta telah Kuredhoi Islam itu  agama  bagimu”  adalah  satu  kasus  yang paling  sering  dijadikan  contoh  menyangkut asas  bertahap  ini  ialah  larangan  minum khamar.  Khamar  dilarang  tidak  seketika, tetapi  melalui  tiga  tahap.  Tahap  pertama endid  Tuhan  menunjukkan  bahwa  khamar itu mengandung lebih banyak dosa daripada
manfaatnya.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  al- Qur’an,  tatkala  orang-orang  Arab  bertanya kepada Nabi tentang khamar dan judi. Maka Allah SWT berfirman, yang artinya:
“Mereka  bertanya  kepadamu  tentang khamar  dan  judi,    endidik  bahwa  di dalamnya  terdapat  dosa  besar  dan  manfaat bagi  manusia,  dan  dosanya  lebih  besar daripada manfaatnya.”
Pada  tahap  pertama  ini,  larangan minum  khamar  belum  tegas,  dan  terkesan mentolerir  kebiasaan  minum  khamar  yang belum  dapat  ditinggalkan  oleh  sebahagian sahabat.  Akan  tetapi,    endid  ternyata kebiasaan buruk itu mengganggu pelaksanaan  shalat  lima  waktu,  maka larangan  tahap  berikutnya  pun  datang  lagi, yang artinya:
“Hai sekalian orang beriman, janganlah kamu  mendekati  shalat  sedang  kamu  dalam keadaan mabuk, sampai kamu menyadari apa yang kamu   endidik”
Larangan  dalam  ayat  ini  menyangkut mencampur aduk minum khamar dan shalat, masih  menyisakan  kesan  bahwa  syari’at masih membolehkan minum khamar, sehingga  tidak  tertutup  kemungkinan  bagi sahabat untuk masih meneruskan kebiasaannya minum khamar Namun, kesan itu  akhirnya  dihapus  sama  sekali  dengan datangnya larangan pada tahap ketiga, setelah adanya  penegasan  dalam  ayat  yang  berikut artinya:
“Hai sekalian orang beriman,
sesungguhnya  khamar,  judi,  penyembahan berhala, dan undi nasib adalah perbuatan keji termasuk
perbuatan setan, maka tinggalkanlah agar kamu dapat beruntung”.
Kasus  mengenai  tahap-tahap  larangan minum khamar ini juga  dijadikan alasan oleh Khalifah  Umar  Ibnu  Abd  al-Aziz,    endid ditanya oleh puteranya, mengapa beliau tidak memberlakukan syari’at Islam secara sekaligus  dalam  khilafah  kekuasaannya. Beliau  menjawab,  bahwa  Tuhan  mencela khamar  sebanyak  tiga  kali,  tapi  nanti diharamkan  olehNya  pada  tahap  ketiganya Aku  khawatir,  jika  ajaran  yang  benar  itu

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
diterapkan  secara    endidi  (tanpa  tahapan) atas  manusia,  mungkin  mereka  akan menolaknya  sekaligus  secara    endidi  pula. Dengan  demikian  dipahami  bahwa  syariat Islam sangat mementingkan aspek endidikan  dan  pembudayaan  dari  sesuatu sebelum  ditetapkan  hukumnya  secara  tegas. Ketiga prinsip pokok dan asas  hukum Islam di atas, yakni sakralitas, kesatuan sistem dan tahapan  penerapannya,  adalah  menjadi karakteristik  hukum  Islam  yang  tentunya memiliki  persamaan  sekaligus  perbedaan dengan  hukum-hukum  lainnya  Perbedaan yang perlu ditekankan di sini ialah hal yang pertama, yakni sakralitas hukum Islam yang bersumber  dari  syariat  (wahyu)  Allah  SWT Untuk hal ini, tidak cukup jika hanya disertai dengan pemahaman dan penghayatan, melainkan harus dengan unsur iman. Dengan iman  itulah  hukum  syariat  Islam  dapat terlaksana  dengan  penuh  rasa  tanggung jawab oleh penganutnya, dalam hal ini umat Islam  Di  sini  letak  keunikan  hukum  Islam, yang  sangat  berbeda  dengan  hukum  sekuler mana pun di dunia ini Hukum sekuler, karena tidak  berlandaskan  iman,  kecuali  hanya semata-mata berdasar pada prinsip kemanusiaan  menurut  akal,  maka  dengan sendirinya  mudah  pula  diakali,  dilanggar berdasarkan  prinsip  kemanusiaan  pula. Wallahu alam bi al-shawab.

## Asas-Asas  Dalam  Hukum  Pidana  Islam Dan Prinsip Perlindungan Syariah
Pola penerapan hukum Islam sebagaimana  dicontohi  oleh  Nabi  Saw, kemudian  dikembangkan  oleh  para  ulama dan  pakar  hukum  Islam,  memberikan kepastian  nilai  dan  perlindungan  hak  asasi, nilai  sakralitas  hukum  serta  perlindungan dijabarkan dalam asas sebagai berikut
1. Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana Islam.
Asas  legalitas  biasanya  tercermin  dari ungkapan  dalam  Bahasa  latin:  Nullum Deliktum  Nulla  Poena  Sine  Praevia  Lege Poenali  (tiada  delik  tiada  hukuman  sebelum ada  ketentuan  ter  lebih  dahulu).  Asas  inu
merupakan  suatu  jaminan  dasar  bagi  ke bebasan  individu  dengan  memberi  batas aktivitas apa yang di Larang secara tepat dan jelas.  Asas  ini  melindungi  dari  penyalah gunaan kekuasaan atau kesewenang- wenangan  hakim,  menjamin  keamanan individu  dengan  informasi  yang  boleh  dan yang  di  larang.  Setiap  orang  harus  diberi peringatan  sebelumnya  tentang  perbuatan- perbuatan    endidi  dan  hukumannya.  Jadi, berdasarkan  asas  ini,  tiada  suatu  perbuatan boleh  dianggap  melanggar  hukum  oleh hakim  jika  belum  dinyatakan  secara  jelas oleh  suatu  hukum  pidana  dan  selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan  pidana  hanya  terhadap  orang yang melakukan per buatan setelah dinyatakan  sebelumnya  sebagai  tindak pidana.
Asas  legalitas  dalam  Islam  bukan berdasarkan  akal  manusia,  tetapi  dari ketentuan  Tuhan.  Dalam  kitab  suci  Al- Qur’an, Allah swt. Berfirman: “…dan Kami tidak  akan  mengazab  sebelum  Kami mengutus se orang rasul.” (al-Israa: 15)
Prinsip  legalitas  ini  diterapkan  paling tegas  pada  kejahatan  kejahatan  hudud. Pelanggarannya  dihukum  dengan  sanksi hukum  yang  pasti.  Prinsip  tersebut  juga diterapkan bagi ke jahatan qishash dan diyut dengan  diletakkannya  prosedur  khusus  dan sanksi  yang  sesuai.  Jadi,  tidak  diragukan bahwa  prinsip  ini  berlaku  sepenuhnya  bagi kedua kategori di atas.
Menurut  Nagaty  Sanad,    endidika hukum  pidana  dari  Mesir,  asas  legalitas dalam  Islam  yang  berlaku  bagi  kejahatan ta’zir  ada  Lah  yang  paling  fleksibel, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.
Untuk  menerapkan  asas  legalitas  ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan.  Hukum  Islam  menjalankan asas  legalitas,  tetapi  juga  melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu,

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

## Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam
Asas  ini  melarang  berlakunya  hukum pidana  ke  belakang,  kepada  perbuatan  yang belum  ada  aturannya.  Hukum  pidana  harus berjalan ke depan. Pelanggaran terhadap asas ini meng akibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelarangan praktik yang berlaku di antara bangsa Arab pra-Islam.
Akan  tetapi,  setiap  larangan  dari praktik-praktik  ini  me  ngandung  suatu pemyataan  bahwa  tiada  hukuman  yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra- Islam, seorang anak diizin kan menikahi istri dari  ayahnya.  Islam  melarang  praktik  ini, tetapi ayat Al-Qur’an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan:  “Dan  janganlah  kamu  kawini endid-wanita  yang  telah  dikawini  oleh ayalmu,  terkecuali  pada  masa  yang  telah lampau.” (an-Nisaa’: 22). Sebagai akibatnya, ikatan perkawinan seperti ini menjadi putus, namun  dari  sisi  hukum  pidana  pelakunya tidak dipidana.
Selain itu, selama masa   endidik, pria Arab menikahi   endid bersaudara pada saat yang  sama.  Hukum  Islam  yang  melarang praktik seperti ini mengandung pengecualian yang serupa.
“…dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara,  kecuali  yang  telah  terjadi  pada masa  lampau,  sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.”  (an Nisaa: 23)
Sama  dengan  ketentuan  di  atas, Rasulullah  saw. Tidak  meng  hukum kejahatan  karena  darah  atau  perbuatan- perbuatan  riba  yang  terjadi  sebelum  Islam, tetapi  menerapkan  larangan  tersebut  mulai dari  turunnya  wahyu.  Jelaslah  bahwa  asas
tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari The Declaration of the Right of Man and the Citizen (1789), dan diikuti  oleh  beberapa  konstitusi  serta  kitab undang-undang modem ini, telah dikenal dan diterapkan  berabad-abad  sebelumnya  dalam syariat  Islam.  Ia  mengikuti  kitab  suci  dan praktik  dari  Nabi  saw.  Jadi,  para  ahli  fiqih modem  menyimpulkan  bahwa  larangan berlaku  surut  adalah  satu  prinsip  dasar (kaidah  ushuliah)  dari  syariat.  “Tidak  ada hukum  untuk  perbuatan  sebelum  adanya suatu  nash.”  Secara  singkat  tiada  kejahatan dan  pidana,  kecuali  ada  hukumnya  lebih dahulu.
Menurut  Osman  Abdul  Malik  as- Saleh,”    endidika  hukum    endid  dari Universitas  Kuwait  dan  Nagaty  Sanad,12 kebanyakan  ahli  hukum  Islam  berpendapat bahwa  hanya  ada  satu  pe  ngecualian  bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru mem berikan sanksi yang lebih ringan   endidikan hukum  yang  ada  pada  waktu  perbuatan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.
Pengecualian ini  dalam  hukum  pidana Islam  terjadi  misalnya  dalam  kejahatan  az- zihar.    Di  masa  pra-Islam,  hukuman  dari kejahatan  ini  adalah  perceraian  yang diharuskan  dan  selamanya.  Hukuman  yang ini  dikurangi  oleh  Al-Qur’an  dengan membebaskan  budak,  berpuasa  dua  bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.  Nabi  Muhammad  menerap  kan sanksi yang lebih ringan itu dalam kasus istri Aus  Ibnu  al  Samith  yang  terjadi  sebelum turunnya  wahyu  mengenai  kasus  itu  15 Contoh lainnya dari pelaksanaan pengecualian  ini  adalah  untuk  kejahatan  al- Li’an.    Pada  masa  awal  Islam,  praktik  ini diancam  dengan  hukuman  yang  sama  bagi tuduhan  palsu  per  zinahan  (yaitu  80  kali cambukan).  Kemudian,  Allah  menurunkan wahyu  yang  lebih  ringan  berkaitan  dengan hal  itu  (al-Maa’idah:  6-9).  Ketentuan  yang menguntungkan bagi terdakwa ini,

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
diterapkan  bagi  perbuatan  yang  dilakukan sebelum turunnya wahyu.
Suatu pendapat yang berbeda diajukan oleh ahli hukum Mesir Abdul Qadir ‘Audah. Menurutnya, ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut, yaitu (1) Bagi kejahatan- kejahatan  berbahaya  yang  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum;  (2)  Dalam keadaan sangat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.

## Asas Praduga Tak Bersalah
Suatu  konsekuensi  yang  tidak  bisa dihindarkan  dari  asas  legalitas  adalah  asas praduga  tidak  bersalah.  (principle  of endidikan).  Menurut  asas  ini,  semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan  sebaliknya  oleh  suatu  nash hukum.    Selanjutnya,  setiap  orang  dianggap tidak  bersalah  untuk  suatu  perbuatan  jahat, kecuali  dibuktikan  kesalahannya  pada  suatu kejahatan  tanpa  ada  keraguan.  Jika  suatu keraguan  yang  beralasan  muncul,  seorang tertuduh harus dibebaskan.
Konsep  ini  telah  diletakkan  dalam hukum  Islam  jauh  se  belum  dikenal  dalam hukum-hukum  pidana  positif.  Empat  belas abad  yang  lalu  Nabi  Muhammad  saw bersabda, “Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya.  Jika  imam  salah,  lebih baik  salat  dalam  membebaskan  daripada salah dalam menghukum.”
Tidak Sahnya Hukuman Karena

## Keraguan
Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah  di  atas  ada  Lah  batalnya  hukuman karena adanya keraguan (doubt). Nash hadits jelas dalam hal ini: “Hindarkan hudud dalam keadaan  ragu,  lebih  baik  salah  dalam membebaskan  daripada  salah  dalam  meng hukum.”  Menurut  ketentuan  ini,  putusan untuk menjatuhkan hukuman harus
dilakukan  dengan  keyakinan,  tanpa  adanya keraguan.
Abdul  Qadir  Audah  memberi  contoh dan  keraguan  itu  dalam  kasus  pencurian, misalnya  suatu  kecurigaan  mengenai  ke pemilikan  dalam  pencurian  harta    endidi. Jika  seseorang  mencuri  sesuatu  yang  dia miliki   endidi orang lain, hukuman   en bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus  ini    endidika  tidak  secara  khusus dimiliki  orang  lain,  tetapi  melibatkan persangkaan  adanya  kepemilikan  juga  dan pelaku perbuatan itu.  Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendin. Di sini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul.
Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti bukti. Hal ini dapat terjadi jika  seseorang  melakukan  suatu  perbuatan yang diancam hukuman   en dan bukti satu- satunya  adalah  pengakuannya  sendiri.  Akan muncul  keraguan  apabila  ia  menarik pengakuannya itu.
Dalam kaitan keraguan ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa remeh atau tidak pentingnya sesuatu dapat pula memunculkan keraguan,  sehingga  pencurian  benda-benda seperti  itu  tidak  menjamin  diterapkannya en. Tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh Imam  Abu  Yusuf,  Imam  Malik,  Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad. Menurut mereka, kualitas  atau  tahan  lamanya  suatu  barang yang  dicuri  tidak  memunculkan  suatu kecurigaan,  yang  dapat  menjadikan  tidak validnya    en.    Apakah  prinsip  ini  berlaku untuk  semua  kejahatan?  Dari  hadits  Nabi saw.  Yang  disebutkan  di  atas,  hakim  tidak boleh  menjatuhkan  hukuman    en  jika  ada keraguan.
Dalam  kejahatan-kejahatan  hudud, keraguan  membawa pembebasan si terdakwa dan pembatalan hukuman    en. Akan tetapi, endid  membatalkan  hukuman    en  ini, hakim  masih  memiliki  otoritas  untuk menjatuhkan hukuman ta’zir kepada terdakwa (jika diperlukan).

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Para  sarjana  muslim  sepakat  pada penerapan  prinsip  di  atas  untuk  kejahatan- kejahatan hudud dan qishash, namun mereka berbeda pada penerapannya untuk kejahatan- kejahatan taʼzir. Pandangan mayoritas adalah bahwa  aplikasi  prinsip  ini  tidak  meliputi kejahatan-kejahatan  taʼzir.  Akan  tetapi, endidik sarjana memegang pendapat bahwa jenis kejahatan terakhir tadi se mestinya tidak dikecualikan,  atas  dasar  bahwa  tidak  ada sesuatu  pun  dalam  jiwa  dari  syariat menghalangi  keberlakuannya.    Menurut mereka,  ketentuan  ini  dibuat  dengan  tujuan untuk  men  jamin  keadilan  dan  melindungi kepentingan  terdakwa,  baik  dakwaan  itu untuk kejahatan   en, qishash, atau taʼzir.
Pendapat  terakhir  ini  didukung  oleh Nagaty Sanad dengan alasan bahwa beberapa kejahatan  taʼzir  mungkin  dapat  dijatuhi sanksi yang sama beratnya dengan dua jenis kejahatan sebelum nya. Hukuman mati, yang merupakan  sanksi  paling  serius,  dapat diterapkan  juga  untuk  kejahatan  taʼzir  ini. Atas dasar kedua alasan tersebut, kejahatan- kejahatan  taʼzir  harus  diperlakukan  sama dengan  kejahatan-kejahatan  hudud  dan qishash  dalam  aplikasi  prinsip  batalnya hukuman karena keraguan ini.

## Prinsip Kesamaan Di Hadapan Hukum
Pada  masa  jahiliyah,  tidak  ada kesamaan  di  antara  manusia.  Tidak  ada kesamaan  antara  tuan  dan  budak,  antara pemimpin  dan  rakyat  biasa,  antara  si  kaya dan  si  miskin,  antara  pria  dan    endid. Dengan datangnya Islam, semua pembedaan atas  dasar  ras,  wama,  seks,    endid,  dan sebagainya dihapuskan.
Syariat  memberi  tekanan  yang  besar pada  prinsip  equality  before  the  law. Rasulullah  saw  bersabda:  “Wahai  manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai  bapak  yang  sama.  Bangsa  Arab tidak  lebih  mulia  dari  bangsa  Persia  dan merah  tidak  lebih  mulia  dari  hitam,  kecuali dalam ketakwaan.”
Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung  dalam  teori  dan  filosofi  hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah  saw.  Dan  para  khalifah  penerus beliau.
Pernah terjadi di masa Rasulullah saw, seorang    endid  dari  satu  suku  yang  kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga    endid  itu  pergi  menjumpai Rasulullah  saw.  Meminta  pembebasan  si endid  tadi  dari  hukuman  yang  ditentukan. Rasu lullah dengan tegas menolak perantaraan  itu  dengan  menyata  kan: “Seandainya  Fatimah  binti  Muhammad mencuri, ikatan ke keluargaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman   en.”
Syariat  Islam  juga  tidak  mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu.  Abdul  Qadir  Audah  menyebut beberapa  pembedaan  (diskriminasi)  yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern. Keistimewaan  itu  antara  lain  diberikan kepada  para  kepala  negara  asing,  diplomat asing,  anggota-anggota  par  lemen,  orang- orang  kaya,  dan  anggota  masyarakat terhormat. Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, maka perlakuan yang diterima akan  berbeda  dengan  anggota  masyarakat biasa.
Sebaliknya,  syariat  Islam  menerapkan suatu  equality  before  the  law  yang  lengkap sejak empat belas abad yang lalu; sementara ia  baru  dikenal  dalam  hukum  modem  pada akhir  abad  delapan  belas  dalam  bentuknya yang kurang lengkap.

## Tujuan Hukum Pidana Islam Dan Jenis Pemidanaan
Pembuat hukum tidak endidik ketentuan-ketentuan  hukum  dari  syariat tanpa tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dari ketentuan itu.

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Di  samping  itu,  karena  kata-kata  dan teks dari satu ketentuan mungkin mengandung  beberapa  arti  di  atas  berbagai dasar,  adalah  sukar  untuk  memilih  satu  arti dari sekian arti lain, kecuali kita mengetahui tujuan  nyata  dari  pembuat  hukum  dalam menyusunnya.
Lebih jauh, kita tidak dapat menghilangkan ketidaksesuaian antara ketentuan  yang  bertentangan,  kecuali  kita mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya,  adalah  mutlak  bagi  yang mempelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan  atau  kejadian  yang  memerlukan turunnya  wahyu  suatu  ayat  Al-Qur’an  dan Hadits  Nabi  saw.  Para  ahli  hukum  Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut.
1. Menjamin  keamanan  dari  kebutuhan- kebutuhan  hidup  me  rupakan  tujuan pertama  dan  utama  dari  syariat.  Dalam kehidupan  manusia,  ini  merupakan  hal penting,  sehingga  tidak  bisa  dipisahkan.
Apabila  kebutuhan-kebutuhan  ini  tidak terjamin,  akan  terjadi  kekacauan  dan ketidaktertiban  di  mana-mana.  Kelima kebutuhan  hidup  yang  primer  ini (dharuriyat),  dalam  kepustakaan  hukum Islam disebut de ngan istilah al-maqasid al-khamsah,  yaitu:  agama,  jiwa,  akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan  perlindungan  tiap  kebutuhan  itu, serta  menegaskan  ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.
2. Tujuan  berikutnya  adalah  menjamin keperluan  hidup  (keperluan  sekunder) atau disebut hajiyat. Ini mencakup hal hal penting  bagi  ketentuan  itu  dari  berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tang gung  jawab  mereka.  Ketiadaan  berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan  kekacauan  dan  ketidakter tiban,  akan  tetapi  dapat  menambah
kesulitan bagi masya rakat. Dengan kata lain,  keperluan-keperluan  ini  terdiri  dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan  dari  masyarakat  dan  membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Tujuan  ketiga  dari  perundang-undangan Islam  adalah  mem  buat  berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat  menghiasi  kehidupan  sosial  dan menjadikan manusia berbuat dan mengatur  urusan  hidup  lebih  baik  (ke perluan  tersier)  atau  tahsinat.  Ketiadaan perbaikan-perbaikan  ini  tidak  membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan  hidup;  juga  tidak mencakup  apa-apa  yang  perlu  untuk menghilangkan  berbagai  kesulitan  dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan  adalah  hal-hal  yang  apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak me  bagi  para  intelektual.  Dalam  hal  ini, perbaikan  mencakup  arti  kebajikan (virtues),  cara-cara  yang  baik  (good manner), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.
Kelima  hal  yang  dilindungi  itu  oleh Muhammad Amin Suma disebutkan sebagai lima  kebutuhan  primer/pokok  manusia  (al- dharuriyyat al-alkhamsah), yaitu:
1. Jaminan/perlindungan  atas  agama  (hifz al-din);
2. Jaminan/perlindungan  atas  jiwa/nyawa atau hak hidup (hifzh al-nafs);
3. Jaminan/perlindungan terhadap akal pikiran (hifth al-‘aql);
4. Jaminan/perlindungan  terhadap  harta (hifzh al mal);
5. Jaminan/perlindungan  atas  kehormatan dan keturunan (hifzh al-‘ardh wa al-nasb) Agar  seseorang  dapat  dipersalahkan karena telah melakukan jarimah, maka harus dipenuhi  unsur  jinayah  atau  rukun  jinayah, yaitu:
1. Adanya  nash,  yang  melarang  perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan  istilah  “unsur  formal”  (al-Rukn al-Syar’i).

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
2. Adanya unsur perbuatan yang
membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diharuskan.  Unsur  ini  dikenal  dengan istilah  “unsur  material”  (al-Rukn  al Madi);
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitbah atau dapat memahami taqlif.  Artinya  pelaku  kejahatan  adalah mukallaf sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang dilakukan. Unsur ini dikenal  dengan istilah  “unsur  moral”  (al Rukn al-Adabi).
Terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan akan  dikenakan  pidana  atau  ‘uqubat. Menggambarkan ada beberapa jenis ‘uqubat, di antaranya adalah:
a. Penjara  atau  kurungan  untuk  orang yang melakukan musahaqahah;
b. Cambuk, untuk orang yang melakukan  zina  dan  menuduh  orang berbuat zina (Qadzaf);
c. Bunuh (pidana mati) untuk perampok yang  membunuh  dan  pemberontak atau subversi;
d. Potong tangan untuk pencuri;
e. Bunuh (pidana mati) untuk pembunuhan berencana, kecuali dimaafkan oleh keluarga korban:
f. Diat untuk pembunuhan tidak
berencana dan penganiayaan (pelukaan); g. Al-qur’an juga menggunakan beberapa istilah lain untuk menunjuk penghukuman seperti “disakiti” yang dipahami sama dengan cambuk untuk orang  laki-laki  yang  melakukan liwath:  diasingkan.  Atau  dibuang yang  oleh    endidik  ulama  dianggap sama  dengan  penjara  untuk  orang laki-laki yang melakukan liwath;
Untuk memahami hakikat pemidanaan dalam  tradisi  Islam,  Jimly  Asshiddiqle menyatakan harus dilihat lebih jauh mengenai  konsep  yang  terkandung  dalam kata-kata  kunci  :qishash,  diat,    en,  taʼzir,
kafarah  dan  hukumah.  Konsep  yang dikandung  di  dalam  istilah  ini  berkaitan dengan  berbagai  masalah  dasar  mengenai sistem  sanksi,  baik  yang  bersifat  hukum maupun yang murni bersifat   endidika.
Berdasarkan  berat  ringannya  pidana, maka  jarimah  dapat  digolongkan  ke  dalam Jarimah  Hudud,  Qishas-Diat,  dan  jarimah Ta’zir.

## Kesimpulan
1. Penerapan  hukum  Islam  sebagai  wujud endi  berdasarkan  wahyu  dan  prinsip pemikiran  yang  bertujuan  melindungi kehidupan semesta, baik yang berkenaan dengan  Hak  Allah  maupun  hak    endid manusia.
2. Penerapan Hukum Islam serta pemidanaan  berdasarkan  asas  asas  dan prinsip kepastian, keadilan serta kemanfaatan  sebagaimana  prinsip  dan tujuan pelaksanaan hukum secara universal.

## Saran
1. Para ulama dan pakar hukum Islam perlu melakukan  islamisasi    endidikan  ilmu hukum  dikalangan  umat  Islam  secara sistematis sehingga tumbuhnya semangat mencintai  dan  mengamalkan  ajaran agamanya.
2. Perlu membangun semangat kebersamaan  antar  anak  bangsa,  antar pemeluk  agama  dalam  hal  saling menghormati  dan  memahami  pada perbedaan,  sebagai  modal  membangun kehidupan  yang  penuh  toleransi  dan harmoni, sesuai tujuan hukum.

## Daftar Bacaan
Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan  Sistem  Hukum,  Civil law,  Common  Law,  Hukum  Islam, Rajawali Press,  Jakarta, 2007
Mohd. Din, Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana  Nasional,  dari  Aceh  Untuk

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Indonesia,  UNPAD  Press,  Bandung, 2009.
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam,  penegakan  Syariat  dalam Wacana  dan  Agenda,  Gema  Insani
Press, Bandung,  2003 Rifyal  Ka’bah,  Penegakan  Syariat  Islam  di Indonesia, Rifyal Ka’bah Foundation
Publisher, Jakarta, 2017
Rusydi Ali Muhammad, Revitalisasi Syariat
Islam  di  Aceh,  problem,  solusi  dan implementasi,  Ar  Raniry  Press, Banda Aceh, 2003
Mimbar  Hukum,  no  3  tahun  XII  2001, Alhikmah & DITBINBAPERA Islam