## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RASIONALITAS KENAIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA
SUKABUMI.
Acep Suherman Universitas Muhammadiyah Sukabumi acepsuherman@ummi.ac.id
Andri Indrawan Universitas Muhammadiyah Sukabumi andriindrawan@ummi.ac.id
Tina Kartini Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tinakartini386@ummi.ac.id

## ABSTRACT
Land and building tax is local revenue that is collected from the community for land and building ownership. The rationality of the people in this study is shown in the form  of  public  awareness  in  accepting  and  paying  land  and  building  taxes.  The purpose of this study is to explain how people are invited to participate rationally in  increasing  land  and  building  taxes  and  being  obedient  in  paying  taxes.  The research method  used in  this study uses  quantitative methods. The results  of the statistical test show that the variable bearing power has a positive and significant effect on the awareness as well as the benefits of taxes variable which has a positive and  significant  effect  on  the  awareness  as  a  manifestation  of  community participation and mutual cooperation under Development.
Keywords : Bearing Power, Benefit, Awareness

## ABSTRAK
Pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan asli daerah yang dipungut kepada masyarakat atas kepemilikan tanah dan bangunan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menjelaskan  bagaimana  masyarakata  diajak  untuk  berpartisifasi  secara rasional  dalam  kenaikan  pajak  bumi  dan  bangunan  serta  patuh  dalam  membayar pajak di   kota sukabumi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan metode kuantitatif. Hasil dari uji statistik didapat bahwa variabel daya pikul  wajib  pajak  berpengaruh  postitf  dan  signifikan  terhadap  varabel  kesadaran wajib pajak begitu juga dengan variabel kemanfataan pajak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  variabel  kesadaran  wajib  pajak  sebagai  perwujudan  dari
partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan.  Untuk  menumbuhkan  kesadaran masyarakat  dalam  menerima  kenaikan  dan  patuh  dalam  membayar  pajak diharapkan  pemerintah  harus  menunjukan  kemanfaatan  pajak  dalam  bentuk pembangunan sarana publik dan pelayanan publik. Sedangkan untuk meningkatkan daya pikul masyarakat pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam bentuk pembuatan akses jalan ditempat objek pajak, sehingga nilai ekonomi (jual) objek meningkat.
Kata kunci : Daya pikul, Kemanfaatan, Kesadaran.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  digalakan  oleh  pemerintah  kota  sukabumi  harus  didukung dengan  sumber  dana  yang  memadai  yang  berasal  dari  pendapatan  daerah  yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan lain yang sah. Pemerintah daerah yang maju adalah pemerintah daerah yang mampu membiayai pembangunannya  secara  mandiri  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah sehingga tidak memilik ketergantungan kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat  maupun  provinsi  untuk  itu  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  menggali potensi  sebagai  sumber  pendapatan  dan    optimalisasi  penggunaaan    pendapatan daerah.  Pajak mencerminkan partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam bidang pembiayaan pembangunan, maka semua objek pajak dikenakan tarif pajak sehingga  hasil  penerimaan  pajak  ini  diarahkan  untuk  tujuan  kepentingan masyarakat luas guna membiayai pembangunan di wilayah Kota Sukabumi, Hasil dari  pembangunan  baik  infrastruktur  berupa  fasilitas  umum  maupun  pelayanan publik akan dirasakan hasilnya oleh semua masyarakat dan terlihat nyata, sehingga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar  pajak  yang  sekaligus  menggambarkan  sifat  kegotongroyongan masyaraka  dalam  pembiayaan  pembangunan.  Salah  satu  pendapatan  asli  daerah adalah  berupa  pajak  bumi  dan  bangunan,  yang  hampir  disebagian  kota  dan kabupaten  masih  memberikan  kontribusi  yang  rendah  terhadap  pendapatan  asli daerah,  karena  kebijakan  ini  tidak  populer  sebab  berhubungan  langsung  dengan seluruh  mayarakat  pemilik  tanah  dan  bangunan.  Penelitian  terdahulu  cenderung membahas  tentang  cara  memungut  pajak,  penggunakan    pajak  atau  kepatuhan wajib  pajak,  sebagai  contoh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wiwik  dan Mohammad  Sofyan  (2018)  dari  Institut  Ilmu  Sosial  dan  Manajemen  STIAMI
Jakarta  mengambil  tema  “  Analisis  efektivitas  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan bangunan  di  Kota  Depok.  Yulia  Anggara  sari  dari  Universitas  Pendidikan Indonesia 2010 mengambil tema “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  daerah  di  kota  Bandung. Rima Adelina (2013) dari universitas Negeri Surabaya mengambil tema “ Analisis efektivitas  dan  Kontribusi  Penermaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik. Arif Rahma (2018) dari Universitas Negeri  Padang  mengambil  tema  “  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat Pendidikan  dan  Pendapatan  terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan” sedangkan siti salmah (2018) dari sekolah tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makasar mengambil  tema “ Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan”.Pemerintah  memiliki otoritas dalam menaikan  besarnya tarif Pajak dan penggunaannya, sesuai dengan definisinya  bahwa  pajak  dipungut  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan pemerintah  dengan  tidak  memberikan  balas  jasa  secara  langsung  kepada  wajib pajak, namun demikian agar tidak menjadi polemik dalam masyarakat sebaiknya dibuatkan  kajian  yang  mendalam  terhadap  kenaikan  pajak  sehingga  masyarakat bisa menerima kenaikan pajak bumi dan bangunan secara rasional. ”. yang menjadi masalah yang konkrit dalam pajak bumi dan bangunan bukan cara memungut dan menggunakan  pajak  tetapi  bagaimana  mengugah  masyarakat  wajib  pajak  untuk dengan  sukarela  secara  rasional  untuk  menerima  kenaikan  besaran  pajak  dan membayar  pajak  oleh  karena  itu  saya  tertarik  dalam  penelitian  ini  dengan mengambil tema Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rasionalitas kenaikan pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kota  Sukabumi.  Rasionalitas  dalam  penelitian  ini diproksikan oleh kesadaran masyarakat dalam menerima kenaikan pajak dan patuh membayar  paka,  sedangkan  faktor  yang  mempengaruhinya  diproksikan  dengan daya  pikul  dan  kemanfaatan  pajak.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menjelaskan  bagaimana  masyarakat  diajak  untuk  berpartisifasi  secara  rasional dalam kenaikan pajak bumi dan bangunan serta patuh dalam membayar  pajak di kota sukabumi. Memuat latar belakang masalah penelitian yang ingin diselesaikan, kesenjangan antara kenyataan dan ideal, dan tujuan.

## TELAAH LITERATUR
Definisi pajak menurut undang-undang No 28 Tahun 2007 pajak adalah iuran yang dipungut kepada masyakat yang bisa dipaksakan menurut undang-undang, dengan tidak  mendapatkan  balas  jasa  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan negara dalam rangka memakmurkan rakyatnya.

## Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:7), ada tiga sistem pemungutan pajak yang terdiri dari:
a. Official Assessment System
Yaitu  suatu  sistem  yang  memberikan  wewenang  penuh  kepada  pemerintah untuk menentukan besanya pajak yang terutang bagi wajib pajak.
b. Self Assesment System
Yaitu  suatu  sistem  yang  memberikan  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.
c. With Holding sistem.
Yaitu  suatu  sistem  yang  memberikan  wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang.  (bukan  Fiskus  maupun  Wajib Pajak.)

## Asas-asas Pemungutan Pajak
Asas-asas  Pemungutan  pajak  menurut  Adam  Smith  dalam  bukunya  buku  “An Inquiri into the Natura and Clauses of the Wealth of Nation” terdiri dari :
a. Equality
Asas ini  mendorong agar dalam pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata,  yaitu  dikenakan  kepada  wajib  pajak  harus  sebanding  dengan kemampuan membayar pajak(ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima,  adil  artinya  bahwa  setiap  pajak  yang  dipungut  untuk  membiayai pengeluaran negara sebanding dengan kepentingan dan mafaat yang diterima.
b. Certainty
Dalam pengenaan pajak harus dihindari sikap kesewenang-wenangan dalam penentuannya. Sehingga wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti mengenai  pajak  yang  harus  dibayar,  kapan  harus  dibayar  dan  waktu pembayarannya.
c. Convenience
Asas ini mendorong agar memperhatikan waktu yang tepat dalam pemungutan pajak  sehingga  perlu  memperhatikan  kondisi  wajib  pajak  sehingga  tidak menyulitkan  wajib  pajak.  Pembayaran  pajak  harus  melihat  saat-saat    wajib pajak memperoleh penghasilan (pay as you earn) sehingga wajib pajak.
d. Economy.
Asas ini mendorong untuk memperhatian tingkat keekonomisan atau effisiensi dalam  memungut  pajak  yaitu  agar  biaya  pemungutan  dan  pemenuhan kewajiban pajak seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh wajib  pajak,  sehingga  biaya  untuk  memperolehnya  harus  lebih  kecil dibandingkan dengan pajak yang dipungut.
Asas Pembagian Beban Pajak
Asas  ini  menghendaki  bahwa  pajak  yang  dikenakan  kepada  masyarakat dibebankan secara adil, ada dua hal yang mendukung asas ini yaitu :
a. Teori daya pikul
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  pajak  yang  diebebankan  kepada  masyarakat disesuaikan dengan daya pikul masing-masing masyarakat, yaitu daya pikul terhadap pajak bersumber dari penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya.
b. Prinsip Kemanfaatan/Kenikmatan (Benefit Principle)
Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan manfaat yang diperoleh wajib  pajak  dari  fasilitas-fasilitas    publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan prinsip benetif ini mengukur aspek keadilan dalam perpajakan (Miyasto, 1997).

## Subjek Pajak dan Objek Pajak
Subjek pajak adalah orang pribadi maupun badan usaha yang telah ditetapkan menjadi  subjek  pajak  sedangkan  objek  pajak  adalah  sumber  pendapaatan yang dikenakan pajak atau dipungut oleh negara.

## Pajak Bumi dan Bangunan.
Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang harus dipungut oleh pemerintah sebagai  pemungut  dan  pegelola  pajak  atau  disetor  oleh  wajib  pajak  atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang maupun badan.

## Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Objek Pajak Bumi dan Bangunan (objek PBB)  adalah  tanah atau bangunan yang wajib  untuk  dipungut  pajak.  Objek  bumi  dalam  Pajak  Bumi  dan  Bangunan meliputi: Sawah, Ladang, Kebun, Tanah, Pekarangan, Tambang, Sedangkan objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi : Rumah tinggal, Bangunan usaha, Gedung bertingkat, Pusat perbelanjaan, Pagar mewah, Kolam renang, Jalan tol.  Subjek  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (subjek  PBB)  adalah  orang  pribadi  atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya.

## Dasar Pengenaan atas Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Dasar pengenaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat  disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dihitung berdasarkan harga rata-rata atau harga pasar  pada  saat  melakukan  transaksi  jual  beli.  Dasar  pengenaan  pungutan  ini ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan  (Menkeu).  setiap  daerah  memiliki  Nilai  Jual Objek  Pajak  (NJOP)  yang  berbeda-beda  dikarenakan  adanya  pengaruh  dari beberapa  dasar  penetapan  untuk  objek  bumi  dan  bangunan,  yaitu:  Bahan  yang digunakan  dalam  bangunan  tersebut,  Letak,    Rekayasa,  Kondisi  lingkungan, Pemanfaatan, Peruntukan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  hubungan  antara  variabel independen  dengan  variabel  dependen  lalu  diolah  dengan  menggunakan  SPSS. Variabel-variabel tersebut di beri skore dengan skala likert antara 1 sampai dengan 5, sehingga diperoleh data kuantitatif berupa angka-angka.

## Populasi dan Sampel
Yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  subjek  pajak  bumi  dan bangunan yang tersebar dalam kategori
1. Perumahan sebanyak 12.870 buah.
2. Pertokoan atau pusat binis 3.190.
Yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 250 sampel yang terdiri dari 150  sampel  diambil  dari  perumahan  secara  acak  dan  100  sampel  diperoleh  dari pertokoan di ambil secara acak, serta mengisi kuesioner yang disebar.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  diperoleh  adalah  data  primer  dengan  teknik  pengumpulan  data menggunakan  kuesioner  yang  disebar  kepada  subjek  pajak  bumi  dan  bangunan dengan kategori perumahan dan pusat bisnis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan data digital.

## Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan, daya pikul subjek pajak, Kemanfaatan Pajak.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan regresi linier berganda dengan alat bantu menggunakan Statistical Program for Social Sciences (SPPS)

## Kerangka Pemikiran
Daya  pikul  wajib  pajak  merupakan  kemampuan  subjek  pajak  dalam  membayar pajak yang terhutang, daya pikul ini diukur dengan kemampuan wajib pajak untuk menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, serta nilai jual objek pajak.
Kemanfaat  atau  kenikmatan  yang  diperoleh  wajib  pajak  merupakan  kemanfaat yang  dirasakan  dan  disaksikan  oleh  wajib  pajak  berupa  fasilitas  umum  yang disediakan pemerintah, fasilitas pelayanan dan tempat objek pajak.
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  kesadaran  yang  tumbuh  karena  ia memiliki daya pikul dan melihata serta merasakan manfaat pajak bagi wajib pajak dan lingkungannya. Jika digambarkan akan terlihat sebagai berikut :
\Gambar 1 Kerangka Pemikiran Hubungan Daya Pikul, Kemanfaatan, Kesadaran

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  sukabumi  adalah  sebuah  salah  satu  kota  madya  yang  ada  diprovinsi jawabarat,  kota  ini  di  perbatasan  langsung  atau  dikelilingi  oleh  kabupaten sukabumi baik dari arah utara , selatan bahkan dari timur dan barat, kota sukabumi memiliki  33  kelurahan  dan  7  kecamatan  dengan  luas  areal  4.800.231  Ha. Pendapatan  kota  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah,  dana  perimbangan  dan lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Berikut  ini  adalah  tabel  realisasi  pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2020 dan 20221 yang digambarkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Sukabumi
Source Url: https://sukabumikota.bps.go.id/indicator/13/219/1/realisasi- pendapatan-pemerintah-kota-sukabumi.html
Dari data diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah kota sukabumi pada tahun dua tahun terakhir meningkat 10,37 % dibandingkan dengan tahun 2020, namun kenaikan  tersebut  masih  didominasi  oleh  dana  perimbangan  naik  sebesar  7    %, sedangkan untuk menjadi sebuah kota yang mandiri kota sukabumi harus mampu
membiayai kebutuhan kota sukabumi yang bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dengan cara mencari potensi sumber pendapatan.
Berikut ini adalah grafik pendapatan daerah tahun 2020 dan 2021.
Gambar 2 Pendapatan Daerah 2020,2021
Pendapatan  daerah  tahun  2020.  Rp  657,864,524,231  atau  58  %  bersumber dari  Dana  perimbangan,  sedangkan  pendapatan  asli  daerah  Rp 343,755,662,641  atau  31%  dan  Pendapatan  lain  yang  sah  Rp 125.260.323.942  atau  11  %.  Pendapatan  daerah  tahun  2021.  Rp 703,688,702,118 atau 56 % bersumber dari Dana perimbangan, sedangkan pendapatan asli daerah Rp 344,060,591,430 atau 28 % dan Pendapatan lain yang sah Rp 196.015.130.353 atau 16 %.

## Pendapatan Pajak
Berikut ini adalah tabel pendapatan pajak :

## Tabel 2 Pendapatan Pajak 2020,2021
Sumber : https://radarsukabumi.com/kota-sukabumi/pemerintah-kota- sukabumi/pbb-dan-bphtb-kota-sukabumi-2021-capai-rp-27-miliar.
untuk  memudahkan  dalam  menjelaskan  berikut  ini  disajikan  dalam  pie  grafik kondisi pendapatan pajak kota sukabumi tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut :

## Gambar 3 Pendapatan Pajak 2020
Pada tahun 2020 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 8.969.164.422. atau sebesar 18 % dari total pajak yang diperoleh, sedangkan biaya perolehan hak atas tanah dan  bangunan  (BPHTB)  sebesar  Rp  16.092.958.852  atau  32  %  dari  total pendapatan.

## Gambar 4 Pendapatan Pajak 2021
Pada tahun 2021 pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 10.062.860.494 atau sebesar 18 % dari total pajak yang diperoleh, sedangkan biaya perolehan hak atas tanah dan  bangunan  (BPHTB)  sebesar  Rp  17.373.725.441  atau  32  %  dari  total pendapatan. Dari kedua grafik tersebut pajak bumi dan bangunan kota sukabumi mengalami  kenaikan  secara  kuantitatif  akan  tetapi  secara  proporsional  dari
keseluruhan pendapatan pajak tetap tidak berubah dengan komposisi sebesar 18 % begitu  juga  dengan  BPHTB.  Ini  bisa  dianalisa  secara  mendalam  dengan  cara membandingkan  antara  hasil  pajak  bumi  dan  bangunan  dengan  BPHTB  ini menunjukan  kemunkinan  ada  perubahan  peruntukkan  tanah  dan  bangunan  serta peningkatan nilai jual objek pajak.

## Hasil Uji Statistik
Berdasarkan  teori  daya  pikul  dan  kemanfaatan  beban  pajak  yang  dihubungkan dengan  kesadaran  masyarakat  dalam  menanggung  beban  pajak  dalam  bentuk kesukarelaan untuk membayar pajak dan menerima kenaikan pajak yang dalam hal ini adalah pajak bumi dan bangunan. dari hasil uji statistik regresi linier berganda diperoleh data sebagai berikut :
1. Hasil Uji Koeffisien
Dari  hasil  uji  koeffisien  dapat  diperoleh  informasi  mengenai  persamaan regresi,  hubungan  varabel  secara  parsial  antara  varibel  independen  dengan varibel  dependen.  hasil  uji  koefisien  terhadap  varibel  daya  pikul  (X1), Kemanfaatan  (X2)  dan  Varibel  Kesadaran  (Y),  ini  menunjukan  sebagai berikut :
Tabel 3 Tabel Coefficients
Dari tabel diatas diperoleh informasi sebagai berikut :
a. Persamaan Regresi
Y = ἀ + ᵝ X1 +ᵝX2 + e .
Kesadaran (Y) = 5.053 + 0, 218 X1+ 0,599 X2 + e, ini menunjukkan bahwa  Varibel  daya  pikul(X1)  akan  menaikan  kuantitas  varibel Kesadaran  membayar  pajak  dan  kenaikan  pajak  (Y)  sebesar  0,218 satuan  (X1),  dengan  catatan    varibel  lain  dianggap  tidak  ada  (0), begitu juga dengan variabel Kemanfaatan X2 akan menaikan varibel Kesadaran (Y) sebesar 0,599 satuan (X2), dengan catatan varibel lain (X1) dianggap tidak ada (0).
b. Pengaruh variabel Daya Pikul terhadap Variabel Kesadaran.
Dari  hasil  uji  diatas  menunjukan  bahwa  variabel  daya  pikul  wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap Variabel Kesadaran (Y), hal ini bisa dilihat dengan  cara membandingkan antara t  hitung dengan t  tabel, jika t hitung > dari pada t tabel maka variabel tesebut berpengaruh. Dari hasil uji diatas t hitung (4.375) sedangkan t tabel(1.9696) dengan tingkat  signifikan  yaitu  0,05>0.00,  artinya  Varibel  Daya  pikul berpengaruh signifikan terhadap varibel Kesadaran (Y).
c. Pengaruh Varibel Kemanfaatan terhadap  Variabel Kesadaran.
Dari hasil uji diatas menunjukan bahwa  variabel  daya Kemanfaaan (X2)  berpengaruh  terhadap  Variabel  Kesadaran  (Y),  hal  ini  bisa dilihat dengan  cara membandingkan antara t  hitung dengan t  tabel, jika t hitung > dari pada t tabel maka variabel tesebut berpengaruh. Dari  hasil  uji  diatas  t  hitung  (10.883)  sedangkan  t  tabel(1.9696) dengan  tingkat  signifikan  yaitu  0,05>0.00,  artinya  Varibel kemanfatatan  berpengaruh  signifikan  terhadap  varibel  Kesadaran (Y).

## 2. Hasil uji Anova
Dari  hasil  uji  anova  diperoleh  informasi  data  mengenai  pengaruh secara  besama-sama  (simultan)  antara  variabel  daya  pikul  dan kesadaran secara simultan terhadap variabel kesadaran, dengan hasil uji sebagai berikut :
Tabel 4 Tabel Anova
dari  tabel  diatas  dapat  diperoleh  informasi  bahwa  secara  simultan variabel daya pikul dan kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap
variabel  Kesadaran  (Y),  hal  ini  bisa  dilihat  dengan  cara membandingkan antara F hitung dengan F tabel yaitu jika F hitung > besar  dari  F  tabel  makan  bisa  disimpulkan  varibel  X1  dan  X2 berpengaruh  terhadap  varibel  Y,  dan  signifikan  si  diuji  dengan melihat tingkat signifikansi yaitu membandingkat tingkat kepercayaan  0,05  >  dari  signifikasi  hasil  perhitungan.  Dari  tabel diatas dapat diperoleh T hitung (120.419) > t tabel (3.0324) dengan tingkat sinifikasi 0,05>0,000
3. Hasil Uji diterminasi.
Dari  uji  diterminasi  diperoleh  informasi  mengenai  model  yang menjelaskan variabel dependen yaitu kesadaran dapat dijelaskan oleh variabel daya pikul dan kemanfaat.

## Tabel 5 Model Summary
Dari  tabel  diatas  dipeoleh  mengenai  hasil  uji  diterminasi  yaitu  r2  = 0,7032 = 0,494 artinya varibel kesadaran dapat dijelaskan oleh varibel daya  pikul  dan  kemanfaatan  sebesar  0,494  atau  49,4  %  sedangkan sisanya dijelaskan oleh varibel lain

## Pembahasan
Dari hasil uji koefisien yang menyatakan bahwa daya pikul berpengaruh terhadap kesadaran  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  mengandung  pengertian  bahwa masyarakat  memiliki  kesadaran  terhadap  kebijakan  kenaikan  pajak  bumi  dan bangunan  serta  patuh  untuk  membayar  pajak.  Kesadaran  tersebut  timbul  karena masyarakat memiliki daya pikul (kemampuan) hal ini diukur dengan penghasilan dan penyisihan penghasilan masyarakat serta manfaat keekonomian objek pajak. Dari  hasil  uji  koeffisien  terhadap  pengaruh  varibel  kemanfaatan  terhadap kesadaran  wajib  pajak  menyatakan  bahwa  kemanfaatan  berpengaruh  positif  dan
signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  bumi  dan  bangunan  mengandung pengertian  bahwa  timbulnya  kesadaran  masyarakat  untuk  menerima  kenaikan pajak  bumi  dan  bangunan  serta  patuh  membayarnya  sebagai  dampak  dari  wajib pajak  atau  masyarakat  melihat  dan  merasakan  manfaat  pajak  bagi  pembanguan, hal  ini  diukur  dengan  indikator  yang  ditanyakan  kepada  wajib  pajak  mengenai pembangunan  fasilitas  publik,  peningkatan  pelayanan  publik,  akses  objek  pajak terhadap fasilitas publik.

## SIMPULAN
Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Pemerintah  kota  sukabumi  masih  memungkinkan  untuk  meningkatkan pajak bumi dan bangunan, dengan cara melakukan pendataan ulang karena sudah  banyak  perubahan  tata  kota  yang  asalnya  pesawahan  menjadi perumahan.
b. Dari  hasil  uji  pengaruh  antara  varibel  daya  pikul,  kemanfaatan  terhadap kesadaran wajib pajak dan hasilnya menyatakan memiliki pengaruh positif dan signfikan maka pemerintah harus bisa menunjukan kemanfaatan pajak bagi  pembangunan  dalam  bentuk  pembangunan  fasilitas  publik    dan pelayanan publik.
c. Dengan  pembagangunan  fasilitas  publik  dan  pelayanan  yang  baik  akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

## SARAN
Dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :
a. Dari  hasil  uji  koefisian  yang  menyatakan  bahwa  kemanfaatan  memiliki pengaruh  posisitf  dan  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  untuk menerima kenaikan dan membayar pajak maka Pemerintah harus berupaya meningkatkan pembangunan fasilitas publik dan pelayanan publik.
b. Dari  hasil  uji  koefisian  yang  menyatakan  bahwa  daya  pikul  memiliki pengaruh  posisitf  dan  signifikan  terhadap  kesadaran  wajib  pajak  untuk menerima kenaikan dan membayar pajak maka pemerintah harus berupaya untuk mendorong perekonomian masyarakat.
c. Sebelum menaikan pajak maka sebaiknya dibuatkan dulu kajian dan studi kelayakannya agar tidak bergejolak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Rahma (2018) Universitas Negeri Padang “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Tingkat  Pendidikan dan  Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946.
Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Edisi Revisi 2018. Jakarta: Andi
Marsyahrul, Toni. 2006. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Grasindo
Miyasto.  1997.  Sistem  Perpajakan  Nasional  dalam  Era  Ekonomi  Global. Semarang: Diponegoro University Press.
Rima  Adelina  (2013)  Universitas  Negeri  Surabaya  “  Analisis  efektivitas  dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik”. https://scholar.google.com/scholar?lookup=0&q=+Analisis+efektivitas+da n+Kontribusi+Penermaan+Pajak+Bumi+dan+Bangunan+terhadap+Pendap atan+Asli+Daerah+Gresik&hl=id&as_sdt=0,5
Siti salmah (2018) STIE-LPI Makasar mengambil tema “ Pengaruh Pengetahuan dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan
Bangunan” http://e-
journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443
UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Yulia Anggara Universitas Pendidikan Indonesia 2010 “ Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah di kota Bandung” http://103.85.61.66/ojs/index.php/jwk/article/view/309.
Wiwik dan Mohammad Sofyan (2018)  STIAMI Jakarta “ Analisis efektivitas
Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kota Depok. https://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9.