Jurnal Manajemen Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan ISSN 2443-0544 FKIP Universitas Kristen Satya Wacana
Volume: 3, No. 2, Juli-Desember 2016
jurnalkelola@gmail.com
Halaman: 207-218

## EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI SEKOLAH DASAR NEGERI 1

## Novita Wijanarti
Alumni Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan
FKIP-Universitas Kristen Satya Wacana
novita.wija@gmail.com

## ABSTRACT
This study aimed to evaluate the achievement of Minimum Service Standards according to Minister of Education and Culture Act, Number 23/2013 based on the principles of Good Governance  in  SD  Negeri  4  Kaliaman  Jepara  through  discrepancy  evaluation  model. This  study was evaluation research consisted  of the  definition  phase,  the instalation, process,  and  product.  This  research  subject was  the  principal,  teachers and students  of six  grade. Data  source  was obtained  from  12  teachers  including  Principal  and  35 students through interviews,  questionnaires,  and study  of  documents.  Data  collection techniques  used were interviews,  questionnaires,  and  observations.  Data  processing techniques  performed  by data classification, data presentation,  and data verification. The data validity used triangulation of  data.  The  results  of  this  study  indicated that  the definition phase of the school had a vision in line with the objective of Minimum Service Standards program,  supported  by  adequate  human  resources  in  terms  of  number  of educators  and  educational  qualifications  as  well  as  the  infrastructure  that  supported understanding of the principles of Good Governance. In addition, the installation phase, had been  carried  out  by  looking  at  the  expectations  and  activities  that  made  the School Work  Plan and saw the  challenges  facing  schools  with  the  implementation  of  the principles of Good Governance which was held on the activities of each type of service in the Minimum  Service  Standards.  At the  process phase, School  Work  Plan was already implemented based on the principles of Good Governance Implementation. At the product phase,  it was seen  from  the Minimum  Service  Standards data  achievement  and implementation  of  the  principles  of  good  governance were equally  obtained good category. The Minimum  Service  Standards attainment  of  the  six  types  of  services was 87.4%, gained good criteria  (B)  and  the  implementation  of  the  principle  of  good governance to the implementation was 87.5% with good criteria (B). The program is still feasible to proceed because the Minimum Service Standards program that has been made reached and acquired good categories.
Keywords: Minimum Service Standards, Good Governance Principles, Peblic Elementary Shool.
1 Versi  lain naskah  ini pernah  dipresentasikan  dalam Seminar  Nasional  ALFA yang  diselenggarakan  oleh Universitas Achmad Dahlan, Yogyakarta pada tanggal 20-03-2016 .

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan sebuah instrumen dan agenda penting dalam pembangunan di negara  Indonesia.  Mengingat  peran  penting  pendidikan,  maka  selayaknya  pendidikan dijadikan  prioritas  utama  dalam  pembangunan  baik  tingkat  pusat,  provinsi  maupun  daerah. Anggaran pendidikan 20% dari APBN bagi kelangsungan proses pendidikan formal maupun non  formal  di  Indonesia  dari  Pemerintah  sangat  bermanfaat  bagi  pendidikan.  Melalui anggaran  tersebut  diharapkan  mampu  memperbaiki  kualitas  pendidikan.  Menyadari  akan pentingnya  kualitas  pendidikan,  Pemerintah  berupaya  dalam  memenuhi  hak  setiap  warga negara  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  bangsa  Indonesia.  Hal  tersebut  seperti  yang tertuang  dalam  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  mewajibkan pemerintah  untuk  bertanggung  jawab  dalam  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan menciptakan kesejahteraan umum.
Rendahnya  mutu  dan  kualitas  pendidikan  merupakan  permasalahan  yang  ada  pada pendidikan  dasar.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  hasil  prestasi  siswa  atau  tingkat  penguasaan siswa  terhadap  materi  pelajaran  yang  tergolong  rendah.  Prestasi  belajar  siswa  sebagai  salah satu  indikator  rendahnya  kualitas  pendidikan.  Rendahnya  kualitas  pendidikan  dipengaruhi oleh berbagai komponen. Mulyana (2009: 93) komponen- komponen tersebut antara lain:
“ 1) siswa; 2) guru sebagai tenaga pendidik; 3) administrasi; 4) kurikulum; 5) keuangan; 6) sarana  dan  prasarana  sebagai  instrumental ”.  Komponen  tersebut  sangat  berpengaruh  pada mutu dan kualitas pendidikan.
Berdasarkan  pendapat  tersebut  di  atas,  minat baca  siswa  merupakan  hal  yang mempengaruhi  kualitas  pendidikan.  Siswa  di  Indonesia  memiliki  minat  baca  yang  sangat rendah.  Banyak  orang  tua  yang  tidak  memperhatikan  anaknya  karena  kesibukan  bahkan jarang  memfasilitasi  anak  dengan  buku-buku  bacaan  karena  tidak  memiliki  waktu  untuk membelikan  buku  atau  karena  keadaan  ekonomi  sehingga  Indonesia  jauh  tertinggal  dari negara  lain.  Dengan  memiliki  minat  membaca,  siswa  akan  mengetahui  segala  ilmu pengetahuan karena manusia belajar dimulai dari membaca.
Selain itu, Sumber Daya Manusia yaitu pendidik yang berkualitas juga merupakan hal penting  dalam  pendidikan  meliputi  jumlah  guru  yang  memadai  dan kualifikasi  guru  sesuai dengan  kompetensi  yang  ditetapkan  secara  nasional.  Dengan  rendahnya  kualitas  guru  akan berakibat terhadap  rendahnya  pelayanan  publik  sektor  pendidikan  karena  guru  merupakan kunci suksesnya pendidikan. Banyak guru lama yang sudah mengajar selama puluhan tahun

## Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Sekolah Dasar Negeri
bahkan  akan  pensiun  sering  tidak  disiplin  melaksanakan  tanggungjawabnya  seperti  tidak selalu  menyusun  rencana  proses  pembelajaran.    Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Idrus (2009:166)  “oleh  karena  itu  masih  banyak  guru  lama  yang  belum  berkualitas  tinggi  baik dalam  pengetahuan  maupun  dalam  proses  pembelajaran”.  Dengan  rendahnya  kualitas  guru maka  kualitas  guru  harus  ditingkatkan.  Menurut  Nur  (2009:6)  peningkatan  kualitas  guru menurut  model  UNESCO  adalah  “Kondisi  kerja  para  guru,  seperti  besarnya  kelas,  jumlah jam, fasilitas pendukung diperhatikan.”
Kurikulum juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Dengan adanya perubahan kurikulum  berkali-kali  yang  memiliki  unsur  politik  seperti  jual  beli  buku  antara  penerbit dengan siswa menjadi suatu alasan demi perbaikan mutu pendidikan. Faktanya dapat dilihat dari  siswa  yang  memiliki  saudara  selisih  satu  atau dua  tahun  tidak  dapat  mempergunakan buku tersebut karena adanya pergantian kurikulum.
Sarana  pendidikan  juga  ada  yang  masih  dalam  keadaan  tidak  layak  untuk dipergunakan.  Sekolah  diharapkan  mampu  menyediakan  sarana  dan  prasaranan  bagi  siswa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 42 ayat 1 dan 2 tentang standar sarana  dan  prasarana  pendidikan  bahwa  setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki  sarana prasarana  yang  diperlukan  untuk  menunjang  proses  pendidikan.  Prasarana  pendidikan merupakan  macam-macam  peralatan,  benda-benda  yang  digunakan  guru  dan  siswa  untuk memudahkan  dan  membuat  nyaman  penyelenggaraan  pendidikan.  Prasarana  pendidikan seperti  ruang  kelas,  meja,  kursi,  alat  peraga,  globe,  dan  buku-buku  pelajaran.  Semakin lengkap  sarana  dan  prasarana  pendidikan  maka  akan  semakin  efektif  pula  proses  belajar mengajar  yang  dilaksanakan  sehingga  siswa  akan  semakin  mudah  menyerap  setiap  materi yang diajarkan.
Dengan  adanya  desentralisasi  diharapkan  setiap  sekolah  memiliki  tanggungjawab untuk  berkembang  secara  optimal  dan  mandiri  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di sekolahnya  masing-masing  dipengaruhi  oleh  berbagai  komponen  seperti  siswa,  guru, kurikulum, sarana prasarana dan lain-lain yang sangat menunjang kualitas pendidikan. Hal ini seperti  pendapat Amtu  (2011:83) menyatakan  “desentralisasi  juga  bisa  membuat  layanan lebih  bertanggung  jawab  kepada  masyarakat  lokal  yang  mengeluhkan  suatu  layanan”. Melalui kebijakan desentralisasi tersebut dengan adanya pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah yang merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah.
Pendidikan telah mendapat perhatian dari pemerintah hal ini terbukti dengan  adanya pelayanan  pada  pendidikan  dasar  yang  telah  ditetapkan  Pemerintah  yang  disebut Standar
Pelayanan  Minimal yang merupakan  tolok  ukur  kinerja  pelayanan  pendidikan  yang diselenggarakan oleh Kabupaten /Kota dan oleh satuan pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  23  tahun  2013  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
Dengan  adanya  pelaksanaan  kebijakan SPM diharapkan  SPM  diprioritaskan  agar mampu  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  sebagai  cerminan  negara  yang  sejahtera berdasarkan  paradigma Good  Governance .    “ SPM harus  diprioritaskan  karena  didisain seba gai  suatu  instrumen  untuk  memenuhi  SNP  secara  bertahap  (Dikdas  Bantul,  2014)”. Maka,  implementasi  SNP  perlu  dilaksanakan  secara  bertahap  karena  membutuhkan sumberdaya  yang  sangat  besar,  kapasitas  SDM  serta  kapasitas  kelembagaan  yang  sangat tinggi.
Penelitian sebelumnya yang digunakan untuk data pendukung salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Khoirina Nuryani tahun 2014 dengan judul “ Evaluasi Pelaksanaan SPM Pendidikan  Dasar  SD  Unggulan  Muhammadiyah  Kretek  Kabupaten  Bantul  Tahun  Ajaran 2013/2014”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetaui  pelaksanaan dan kendala  Standar Pelayanan Minimal. Hasil yang diperoleh, pelaksanaan SPM indikator pencapaian yang telah memenuhi  SPM  sebesar  72,42%  dan  belum  memenuhi  SPM  sebesar  27,58%. SPM belum terpenuhi  dalam  hal  ketersediaan  peraga  IPA,  penerapan  RPP,  pelaksanaan  supervisi  oleh kepala  sekolah  dan RKS. Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  SPM  yaitu  kurangnya informasi  yang  diterima  sekolah  mengenai  SPM,  keterbatasan  anggaran  untuk  pengadaan sarana dan prasarana khususnya peraga IPA, kualitas SDM baik guru maupun kepala sekolah masih kurang dan kurangnya efektivitas pelaksanaan program sekolah.
Pelaksanaan  Standar  Pelayanan  Minimal  masih  mengalami  banyak  kendala, penelititian  Khoirina Nuryani diperkuat  oleh  berita  pada  Kompas  mengenai  pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Jawa Tengah sebagai berikut:
“Pelaksanaan SPM sesuai amanat Permendikbud No 23/2013 masih mengalami kendala  baik  di  pemerintah  daerah  maupun  kota  yang  diberi  kewajiban  untuk melaksanakan peraturan  itu  belum  mampu  memenuhinya.  Padahal  SPM merupakan  salah  satu  syarat  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mewujudkan pendidikan bermutu”. (suara merdeka.com)
Perhatian dari Pemerintah perlu diberikan apresiasi, tetapi pada kondisi nyata masih ada  indikator  yang  belum  sesuai  dengan  SPM  yang  di  harapkan  oleh  Pemerintah

## Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Sekolah Dasar Negeri
Pelaksanaan SPM adalah syarat menuju pendidikan bermutu tetapi pada kenyataannya SPM belum bisa terwujud secara maksimal karena mengalami berbagai kendala.
Dari  pemaparan    permasalahan tersebut mengenai  pelaksanaan SPM maka penulis mengkaji  melalui  penelitan  mengenai  Evaluasi  Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal di SD Negeri 4 Kaliaman Jepara berdasarkan prinsip Good Governance.

## METODE PENELITIAN
Rancangan  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  evaluasi.  Metode yang  digunakan  yaitu  evaluasi discrepancy dengan  empat  tahap  yaitu  definisi (desain), instalasi (kelengkapan), proses, dan produk.
Subjek  penelitian  meliputi  Kepala  sekolah beserta  guru  kelas  maupun  guru mata pelajaran  berjumlah  12  guru  serta  siswa  kelas  VI  berjumlah  35  siswa  SDN  4  Kaliaman Jepara.  Sumber  data  yang  digunakan peneliti  melalui  wawancara,  studi  dokumentasi,  dan kuesioner.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui  wawancara  kepada  Kepala Sekolah  serta guru,  pengamatan  langsung  mengenai  sarana  dan  prasarana,  dan  kuesioner mengenai  prinsip Good  Governance untuk  mengetahui  respon  siswa  yang  menerima pelayanan  SPM.  Setelah  data  terkumpul  maka  ada  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan penggolongan data, penyajian data, dan verifikasi. Selain itu, untuk menguji keabsahan data pada  penelitian  ini  digunakan  triangulasi  data  yang  meliputi  triangulasi  sumber  dan triangulasi  teknik. menggunakan  triangulasi  data  yang  meliputi  triangulasi  sumber  dan triangulasi  teknik.  Indikator  keberhasilan  dalam  penelitian  ini  adalah penccapaian  Standar Pelayanan Minimal SDN 4 Kaliaman menunjukkan kriteria baik karena pelaksanaan prinsip Good Governance juga memperoreh kriteria baik.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan  hasil  penelitian, berikut  merupakan  hasil  penelitian  pencapaian  Standar Pelayanan Minimal berdasarkan prinsip Good Governance di SD negeri 4 Kaliaman Jepara. Hasil evaluasi SPM melalui empat tahap yaitu definisi (desain), instalasi, proses dan produk. Tahap  definisi  yaitu  perumusan  tujuan,  aktivitas  serta  pengalokasian  sumber  daya  sebagai standar  yang  ditentukan  untuk  masing-masing komponen.  Pada  tahap  pertama  dilakukan dengan  mengetahui  visi  sekolah,  sarana  dan  prasarana, siswa, jumlah  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta status  kepegawaian,  yang  dilakukan  melalui wawancara  dan  studi dokumentasi.  Selain  itu  standar  yang  dipakai  untuk  diperbandingkan  dengan  rancangan
dalam  program  yaitu  standar  berdasarkan  Permendikbud  Nomor  23  tahun  2013.    Tahap instalasi merupakan standar baku  untuk  diperbandingkan  dengan  penilaian  awal  program pada RKS  sekolah  dari  profil,  harapan,  dan  tantangan  yang  masuk  pada  indikator  SPM dilakukan  dengan  studi  dokumentasi  dapat  dilihat  pada  tabel  1.1 di  bawah  ini.  Pada  tahap proses dengan  adanya  pengumpulan  data  dari  keterlaksanaan  program dengan  tujuan untuk memperhatikan  kemajuan  kemudian  menentukan program  apa  saja  yang  sudah  terlaksana sesuai dengan harapan, tahap ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi.
Tabel 1.1 Hasil Kuesioner Siswa Mengenai Prinsip Good Governance
No Pertanyaan SS S RR TS STS 1. Sekolah cepat dalam wujudkan pemenuhan sarana prasaran seperti buku teks, pengayaan, referensi, dan alat peraga yang dibutuhkan siswa. 28 6 1 Prinsip Daya Tanggap 2. Guru  selalu  datang  tepat  waktu  dan  pulang  sesuai  waktu  yang ditentukan. 35 Prinsip Efisien dan Efektif 3. Guru  memberikan  les  atau  jam  tambahan  kepada  siswa  sebelum melaksanakan UN/US. 35 Prinsip Partisipasi 4. Kurikulum di sekolah ini sudah sesuai dengan ketentuan Pemerintah. 35 Prinsip Penegakan Hukum 5. Guru  menguasai  materi  pelajaran  yang  disampaikan  dengan  kreatif  dan tidak membosankan. 24 10 1 Prinsip Profesionalisme 6. Guru  selalu  memberikan  ulangan,  tes  kepada  siswa  dan  menilai  siswa sesuai dengan kemampuannya. 8 20 7 Prinsip Transparan 7. Kepala sekolah selalu menilai dan memantau guru saat mengajar di kelas dua kali dalam satu semester. 35 Prinsip Pengawasan 8. Guru membagikan rapor kepada semua siswa dan orangtua siswa. 35 Prinsip Akuntabilitas 9. Kepala  sekolah  memberitahukan  hasil  Ujian  Akhir  Semester,  Ujian Nasional,  dan  Ujian  Kenaikan  Kelas  kepada  semua  siswa  dan  orangtua siswa. 34 1 Prinsip Kesetaraan 10. Komite sekolah terlibat penuh dalam kegiatan di sekolah. 35
Prinsip Wawasan ke depan
Sumber: diolah pada 11 Oktober 2015 melalui kuesioner
Pada  tahap  produk dilakukan  dengan pengumpulan  data  dan  analisis  penentuan tingkat  pencapaian  sasaran.  Dalam  tahap ini  dapat  dilihat  apakah  harapan program  sesuai dengan  tujuan akhir  program dengan  membandingkan  kinerja  dengan  standar  serta mengetahui kendala serta mencari solusi. Data pencapaian SPM dapat dilihat dari gambar 1.1

## Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Sekolah Dasar Negeri
dan  pelaksanaan  prinsip Good  Governance pada  SPM  dilihat  pada gambar 1.2.  melalui prinsip  daya  tanggap,  efisien  dan  efektif,  partisipasi,  penegakan hukum,  profesionalisme, transparan, pengawasan, akuntabilitas, kesetaraan, wawasan ke depan.
Gambar 1.1 Pelaksanaan Prinsip Good Governance Pada Tiap Pelayanan
Sumber: Hasil data pengolahan  9 Oktober 2015
Gambar 1.2 Hasil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Secara Keseluruhan Sumber: Hasil data pengolahan 8 Oktober 2015
Berdasarkan penelitian skor secara keseluruhan pada pencapaian SPM jenis pelayanan sarana dan prasarana 94,4% dengan kriteria baik (B) dengan kesenjangan 5,6% dan skor pada pelaksanaan prinsip Good Governance pada SPM jenis pelayanan sarana dan prasarana 94,2
% memperoleh kriteria baik (B). Pada pelayanan sarana dan prasarana masih terkendala oleh dana.  Masukan  bagi  sekolah  adalah  semua  stakeholder  harus  memiliki  daya  tanggap  yang tinggi terhadap sarana dan prasarana sekolah, serta membuat sebuah skala prioritas pelayanan mana yang paling dibutuhkan oleh peserta didik yang harus diprioritaskan.
Pencapaian  SPM  jenis  pelayanan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  100%  dengan kriteria  sangat  baik  (AB)  dan  kesenjangan  0%  serta  pelaksanaan  prinsip Good  Governance pada  SPM  jenis  pelayanan  tenaga  pendidik  dan  kependidikan  100%  memperoleh  kriteria sangat baik (AB).
Selanjutnya pencapaian SPM jenis pelayanan kurikulum 88,6% mendapatkan kriteria baik (B) dan kesenjangan 33,4% serta prinsip Good Governance pada SPM jenis pelayanan kurikulum dengan skor pelaksanaan mencapai 88, 8% dengan kriteria baik (B). Kendala yang muncul  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  jenis  pelayanan  kurikulum  adalah  guru  SDN  4 Kaliaman  belum  profesional  dalam  penerapan  RPP  dikarenakan  masih  ada  kesenjangan dilihat dari data bahwa semua guru tidak selalu menyusun RPP berdasarkan silabus. Supaya Standar Pelayanan Minimal dapat terpenuhi secara maksimal pada jenis pelayanan kurikulum pada  indikator  penerapan  RPP,  solusinya  adalah  Kepala  Sekolah  harus  meningkatkan kompetensinya  melaksanakan  kewajiban  untuk  melakukan  supervisi  supaya  guru  terpantau dalam penyusunan Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai silabus.
Selain  itu, pencapaian  SPM  jenis  pelayanan  penilaian  pendidikan dengan skor  75% memperoleh  kriteria  baik  (B)  dengan  kesenjangan  25%  serta pelaksanaan  prinsip Good Governance pada SPM jenis pelayanan penilaian pendidikan dengan skor 75,7%  memperoleh kriteria baik (B). Kendala berdasarkan jenis pelayanan penilaian guru, guru SDN 4 Kaliaman belum transparansi secara maksimal karena tidak selalu melaksanakan penilaian mengacu pada SK  dan  KD,  sesuai  rencana,  penilaian  untuk  meningkatkan  kemampuan  belajar  siswa. Solusinya guru harus meningkatkan kompetensi pedagogik agar menjadi pendidik yang lebih profesional untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
Pencapaian  SPM  jenis  pelayanan  penjaminan  mutu  pendidikan    memperoleh pencapaian  66,7  %  dengan  kriteria  baik  (B)  dengan  kesenjangan  33,3%  dan  pelaksanaan prinsip Good Governance pada SPM jenis pelayanan penilaian pendidikan dengan skor 66,4 %  dengan  kriteria  baik  (B). Kendala  yang  dihadapi  pada  jenis  pelayanan  penjaminam  mutu pendidikan  yaitu  Kepala  Sekolah  belum  melakukan  supervisi  secara  berkala.  Solusi  untuk kendala  mengenai  supervisi,  Kepala  Sekolah  harus  melakukan  supervisi  dan  meningkatkan kompetensinya  agar  permasalahan  yang  dihadapi  pendidik  dalam  proses  pengajaran  dapat

## Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Sekolah Dasar Negeri
diketahui  kepala  sekolah  serta  dapat  dicari  solusinya  sehingga  mutu  pendidikan  menjadi semakin lebih baik lagi.
Pencapaian  SPM  pada  jenis  layanan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dengan  tingkat pencapaian  100%  dengan  kriteria  sangat  baik  (AB)  dan  kesenjangan  0%  serta pelaksanaan prinsip Good  Governance pada  SPM  jenis  pelayanan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dengan skor 100% memperoleh kriteria baik (B). Hasil dari enam jenis pelayanan serta pelaksanaan prinsip Good Governance dengan kriteria yang diperoleh dapat dilihat dari tabel 1.2.
Tabel 1.2 Skor pencapaian SPM dan Pelaksanaan Prinsip Good Governance
Jenis Pelayanan Skor Pencapaian SPM           (%) K Skor Pelaksanaan Good governance (%) K Sarana dan Prasarana 94,4 B 94,2 B Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100 AB 100 AB Kurikulum 88,6 B 88,8 B Penilaian Pendidikan 75 B 75,7 B Penjaminan Mutu Sekolah 66,7 B 66,4 B MBS 100 AB 100 AB
Sumber: diolah pada 11 Oktober 2015 melalui wawancara dan kuesioner

## PEMBAHASAN
Pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal berdasarkan  prinsip Good  Governance melalui empat tahap yaitu definisi, instalasi, proses, dan produk pada jenis pelayanan sarana dan prasarana sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 42 ayat 1 dan 2 tentang  standar  sarana  dan  prasarana  pendidikan  bahwa  setiap  satuan  pendidikan  wajib memiliki sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan.
Jenis  pelayanan  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yaitu  guru  tetap  SD  Negeri  4 Kaliaman telah memenuhi jam kerja sesuai dengan SPM. Hal ini selaras dengan Nur (2009: 6) peningkatan kualitas guru menurut model UNESCO adalah kondisi kerja para guru, seperti besarnya  kelas,  jumlah  jam,  fasilitas  pendukung  diperhatikan.  Karena  jumlah  jam  mengajar pendidik sangat berpengaruh pada kualitas pendidik.
Standar  Pelayanan  Minimal  mengenai  penyusunan  RPP  berdasarkan  silabus  pada jenis  pelayanan  kurikulum  tidak  selalu  dilaksanakan  oleh  guru  sehingga  belum  tercapai secara maksimal. Hal ini sesuai dengan Nuryani (2014:61) Standar Pelayanan Minimal pada pelayanan kurikulum belum terpenuhi secara maksimal dalam hal penerapan RPP.
Pada  jenis  pelayanan  penilaian,  guru  sudah  mengembangkan  instrumen  penilaian sesuai  KD,  melaksanakan  penilaian  sesuai  rencana,  dan  menggunakan  hasil  penilaian  untuk meningkatkan  kemampuan  belajar  siswa  guru  sering  melakukan  penilaian  dan  melaksanakan
penilaian  sesuai  rencana.  Pendapat  ini  sejalan  dengan Haryati  (2007:  13)  penilaian  internal merupakan  penilaian  yang  dilakukan  dan  direncanakan  oleh  guru  pada  saat  pembelajaran berlangsung.
Jenis  pelayanan  penjaminan  mutu.  Mengenai  supervisi  kepala  sekolah.  Kepala sekolah  belum  melakukan  supervisi  secara  berkala.  Dengan  tidak  ada  pengawasan  oleh kepala  sekolah  saat  guru  mengajar  menyebabkan  guru  tidak  selalu  menyusun  RPP berdasarkan  silabus.  Supervisi  dapat  membantu  guru  dalam  memperkecil  kesenjangan  pada indikator penyusunan RPP berdasarkan silabus.  Maka pendapat ini selaras dengan Arikunto dan  Yuliana  (2012:293) supervisi  merupakan  suatu  proses  membantu  guru  dalam memperkecil ketidaksesuaian (kesenjangan) antara tingkah laku pengajar yang nyata dengan tingkah  laku  mengajar  yang  ideal.  Pada  jenis  pelayanan  penjaminan  mutu  guru  telah menyampaikan  laporan  hasil  evaluasi  hasil  penilaian  peserta  didik  /  rapor  terhadap  kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan Yamin dan Maisah (2010:48) sekolah menetapkan prosedur yang  mengatur  transparansi  sistem  evaluasi  hasil  belajar  untuk  penilaian  formal  yang berkelanjutan.  Jenis  pelayanan  penjaminan  mutu  selanjutnya  yaitu  Kepala  Sekolah    telah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK, UN kepada orang tua siswa. Hal ini selaras dengan Yamin  dan  Maisah  (2010:48) guru  mengembalikan  hasil  kerja  siswa  yang  telah  dinilai  dan melaporkan  hasil  belajar  kepada  orang  tua  peserta  didik,  komite  sekolah  dan  intitusi  di atasnya.
Selanjutnya  mengenai  jenis  pelayanan  Manajemen  Berbasis  sekolah,  sekolah  telah menerapkan  prinsip-prinsip  MBS  yaitu  adanya  keterlibatan  komite,  adanya  RKT,  adanya laporan  pertanggungjawaban  RKT,  dan  keterlibatan  komite  sekolah  dalam  RKT.  Hal  ini sejalan  dengan Yamin  dan  Maisah  (2010:  58)  Kepala  Sekolah harus menjabarkan  visi  dan misi  ke  dalam  target  umum,  merumuskan  tujuan  dan  target  mutu  yang  akan  dicapai, menganalisi  tantangan,  peluang,  kekuatan,  kelemahan  sekolah,  membuat  RKS  dan  RKT untuk  pelaksanaan  mutu,  melibatkan  guru  dan  komite  selahkolah  dalam  pengambilan keputusan penting sekolah, melaksanakan dan merumuskan program supervisi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  pencapaian  Standar Pelayanan  Minimal  berdasarkan  prinsip  good  governance  di  SD  Negeri  4  Kaliaman  Jepara diperoleh data sebagai berikut:
Pada  tahap  definisi  sekolah  telah  mempunyai  visi  yang  sejalan  dengan  tujuan dibuatnya  program  Standar  Pelayanan  Minimal  dengan  didukung  oleh  SDM  yang  memadai dari  segi  jumlah  pendidik  dan  kualifikasi  pendidikan  serta  sarana  dan  prasarana  yang didukung  pemahaman  mengenai  prinsip Good  Governance.  Selain  itu,  tahap  instalasi  atau

## Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Prinsip Good Governance Di Sekolah Dasar Negeri
kelengkapan,  sudah  dilaksanakan  dengan  melihat  pada  harapan  dan  kegiatan  yang  dibuat pada RKS serta melihat  tantangan  yang dihadapi sekolah dengan pelaksanaan prinsip Good Governance yang dilaksanakan disetiap kegiatan pada tiap jenis pelayanan pada SPM. Pada tahap proses, beberapa harapan pada program SPM yang tertuang pada RKS beberapa sudah terwujud dengan pelaksanaan prinsip Good Governance. Pada tahap produk dapat diketahui dari  data  pencapaian  SPM  dan  pelaksanaan  prinsip Good  Governance sama-sama memperoleh  kategori  baik.  Secara  keseluruhan  pencapaian  Standar  Pelayanan  Minimal  dari enam  jenis  pelayanan  87,4  %  memperoleh  kriteria  baik  (B)  dan  pelaksanaan  prinsip Good Governance dengan pelaksanaan 87,5 % dengan kriteria baik (B).
Program masih layak untuk dilanjutkan karena program SPM yang sudah dibuat telah tercapai  dan  memperoleh  kategori  baik.  Beberapa  program  belum  tercapai  disebabkan  oleh indikator  SPM  yang  belum  dibuat  dalam  program  serta  belum  dilaksanakan  dapat mempengaruhi  pencapaian  indikator  lain  seperti    pada  jenis  pelayanan  penjaminan  mutu pendidikan  kepala  sekolah  belum  membuat  program  supervisi  pada  RKS  sehingga  Kepala Sekolah  belum  melakukan  supervisi  secara  berkala  maka  mempengarui  pencapaian  SPM pada  kurikulum  yaitu  penerapan  RPP  oleh  pendidik.  Standar  Pelayanan  Minimal  dapat tercapai  secara  maksimal  dengan  cara  yaitu  sekolah  harus  membuat  kebijakan  baru  dalam program  dengan  memprioritaskan  layanan  mana  yang  dibutuhkan  oleh  siswa  harus diwujudkan  pada jenis pelayanan yang pencapaiannya belum maksimal pada jenis pelayanan sarana prasarana, kurikulum, penilaian dan penjaminan mutu pendidikan.
Sehingga  dapat  diperoleh  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  prinsip Good  Governance yang  dilaksanakan  guru  dan  Kepala  Sekolah  berpotensi  mempengaruhi  tinggi  rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

## Saran
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan prinsip Good Governance, saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

## a. Bagi Kepala Sekolah
Karena beberapa indikator penting pada Standar Pelayanan Minimal belum di buat dalam RKS  maka  sebaiknya  Kepala  Sekolah  membuat  kebijakan  program  baru  mengenai Standar  Pelayanan  Minimal  yang  belum  tercapai  secara  maksimal  supaya  pencapaian Standar Pelayanan Minimal bisa tercapai secara maksimal.

## b. Bagi guru
Karena evaluasi itu penting maka sebaiknya pendidik meningkatkan kualitas kinerja serta melaksanakan  kegiatan  pembelajaran  dengan  melaksanakan  prinsip-prinsip Good Governance dalam  proses  pembelajaran  sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  secara minimal untuk siswa demi pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara maksimal.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Pada  waktu  penulis  melakukan  penelitian  belum  memperkenalkan  evaluasi discrepancy pada  sekolah  maka  lebih  baik  jika  peneliti selanjutnya  memperkenalkan  jenis  evaluasi discrepancy, setelah itu baru diteliti maka akan ditemukan hasil yang berbeda.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih diucapkan  kepada  Prof.  Dr.  Slameto,  MPd  yang  telah  membimbing  baik selama penulisan Tesis maupun selama penulisan artikel ringkasan Tesis ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Amtu, O. 2011. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi dan

## Implementasi. Bandung: Alfabeta
Arikunto, S., Yuliana, Lia. 2012. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media, Cet-2 Dikdas Bantul. 2014. Evaluasi SPM Dikdas Bantul. Yogyakarta: Dikdas Bantul.
Haryati,  M.  2007. Model  dan  Teknik  Penilaian  Pada  Tingkat  Satuan  Pendidikan.  Jakarta:
Gaung Persada Press.
Mulyana, Y. 2009. Peran KepalaSekolah Dasar Dalam Pengembangan Profesionalisme Guru.
Jurnal Kependidikan TRIADIK, Volume 12, No. 1.
Nur,  H.  2009. Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan.  Jurnal  MEDTEK,  Volume  1,  No.  2, Oktober 2009.
Nuryani, K. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar SD Unggulan Muhammadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014.

## Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  23  tahun  2013  tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta: Depdikbud
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Jakarta: Dekdiknas
Permendikbud  Nomor  23  tahun  2013  tentang Standar  Pelayanan  Minimal.  Jakarta:
Depdikbud
Riduwan.  2011. Belajar  Mudah  Penelitian  untuk  Guru-Karyawan  dan  Peneliti Pemula.
Bandung: Alfabeta Suara Merdeka. 2013. SPM Pendidikan Masih Terkendala.
http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/09/23/237676/SPM- Pendidikan-Masih-Terkendala
Yamin, M. dan Maisah. 2010. Standarisasi Kinerja Guru. Jakarta: Gaung Persada.