`

## THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY ON CLEAN-CORRUPTION PERCEPTION IN LOCAL GOVERNMENT
Ahmad Nur Ikhwan 1 Bambang Subroto 2 Abdul Ghofar 3
Email: putunembahman@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  analyze  and  examine the  influence  of  financial  accountability, performance  accountability  and  public  services  accountability  on  the  clean-corruption perception. The study population was the local government in Indonesia. Sampling technique used is purposive sampling and obtained 104 sample. The approach used in this research is a quantitative  with  an  analysis  tool  used  is  multiple  regression.  The  results  show  financial accountability and public services accountability influencing the clean-corruption perception, whereas performance accountability can’t influencing the clean-corruption perception. Hence it  can  be  concluded  that  by  improving  the  financial  accountability  and  public  services accountability can reduce the prevalence of corruption at the local government.
Keywords: clean-corruption perception, financial accountability , performance accountability , public services accountability

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  akuntabilitas  keuangan, akuntabilitas  kinerja  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  terhadap  persepsi  bersih  korupsi. Populasi  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  tingkat  Kabupaten  dan  Kota  di  Indonesia. Teknik  penyampelan  yang  digunakan  adalah purposive  sampling dan  diperoleh  sampel sebanyak  104  Pemerintah  Daerah.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  alat  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan  akuntabilitas  keuangan  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  berpengaruh terhadap  persepsi bersih korupsi, sedangkan akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap persepsi  bersih  korupsi.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa dengan  meningkatkan akuntabilitas  keuangan  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  pada  pemerintah  daerah  dapat menurunkan tingkat kelaziman korupsi di daerah tersebut.
Kata  Kunci: akuntabilitas  keuangan,  akuntabilitas  kinerja,  akuntabilitas  pelayanan  publik, persepsi bersih korupsi

## PENDAHULUAN
Pemberantasan korupsi saat ini sudah menjadi salah satu prioritas utama bagi seluruh negara-negara  di  dunia  (Klitgaard,  Abaroa,  &  Parris,  2002:9).  Salah  satu  alasannya  adalah korupsi  sudah  sangat  merajalela,  sehingga  menimbulkan  kemarahan  yang  luar  biasa  di masyarakat. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, namun sudah sampai ke tingkat  pemerintahan  di  daerah.  Korupsi  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  dan  para  pejabat daerah  yang  seharusnya  memajukan  daerah  tersebut.  Koruptor  telah  menguasai  sendi-sendi pemerintahan, koruptor saling menutupi  dan melindungi,  bahkan mereka  melakukan korupsi secara  berjamaah  sehingga  seakan-akan  terbentuk  sebuah  kelompok  koruptor  yang  mirip
1 Mahasiswa Program Magister Akuntansi Pasca Sarjana FEB Universitas Brawijaya
2 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
3 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
dengan  kelompok  sindikat  penjahat  mafia.  Alasan  utama  kenapa  korupsi  bisa  begitu merajalela  adalah  perkembangan  ekonomi  dan  komunikasi  yang  begitu  cepat,  menyebabkan banyak orang yang tergoda perolehan harta kekayaan yang lebih besar secara cepat (Klitgaard et al., 2002:9).
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  dalam  rangka  memberantas  korupsi  di  Indonesia. Sebelum  era  reformasi,  pemberantasan  korupsi  yang  lebih  dititikberatkan  pada  cara-cara tradisional  seperti  memperberat  hukuman  bagi  pelaku  korupsi  dan  memperbanyak  sumber daya  pengawas,  tidak  membuahkan  hasil  yang  memuaskan. Memasuki  era  reformasi,  upaya pemberantasan  korupsi  bukan  hanya  menitikberatkan  pada  cara-cara  tradisional. P emberantasan korupsi pasca era reformasi lebih diarahkan untuk mengurangi monopoli dan wewenang  serta  meningkatkan  akuntabilitas.  Negara  memang  mempertegas  upaya pemberantasan  korupsi  melalui  diterbitkannya  undang-undang  nomor  31  tahun  1999  yang diperbarui  dengan  undang-undang  nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  serta  dengan  membentuk  badan  independen  pemberantasan  korupsi  melalui undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun  juga  negara  memperkuat  upaya  pemberantasan  korupsi  melalui  upaya  revitalisasi administrasi  negara  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  reformasi  birokrasi.  Reformasi birokrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  menjadi  bagian  dari  upaya  untuk  memperkuat negara  termasuk  didalamnya  adalah  pemberantasan  korupsi.  Dengan  reformasi  birokrasi, peran  dan  lingkup  intervensi  negara  (pemerintah)  didefinisikan  ulang  untuk  menjawab tantangan zaman dengan cara menyederhanakan struktur birokrasi serta mengubah pola pikir ( mindset ) dan pola budaya  ( cultural set ) birokrasi  dalam tata kelola  pemerintahan  (Mariana, Paskarina, & Nurasa, 2010:3).
Langkah  penting  dalam  pemberantasan  korupsi  adalah  dengan  memperkuat akuntabilitas pada instansi-instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Melalui Instruksi Presiden  (Inpres)  nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah, instansi-instansi  pemerintah  termasuk  pemerintah  daerah  diwajibkan  untuk  melaporkan aktivitasnya  dalam  pelaksanaan  pemerintahan.  Dalam  Inpres  tersebut  dijelaskan  bahwa akuntabilitas  kinerja  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  ditetapkan  melalui  alat  pertanggungjawaban  periodik. Akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan  pemerintahan  yang  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggungjawab. Termasuk apakah kinerja pemerintah telah ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasinya.
Selanjutnya  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah,  dikeluarkan paket  undang-undang  keuangan  negara  yaitu  undang-undang  nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Paket undang- undang  keuangan  negara  tersebut  merupakan  bentuk  reformasi  di  bidang  administrasi keuangan negara (Afriyanti, Sabanu, & Noor, 2015).
Dalam  rangka  peningkatan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah, pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  56  tahun  2001  tentang  Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah  nomor
`
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016
3  tahun  2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  dan  Informasi  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Masyarakat. Tujuan  dari  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  tersebut  adalah  untuk mengetahui keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah sesuai dengan capaian keluaran dan hasil  yang telah direncanakan, sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (Afriyanti et al., 2015).
Dalam  menjelaskan  fenomena  korupsi  di  pemerintah  daerah  yang  ada  di  Indonesia, dapat  digunakan  teori  agensi  (Bergman  &  Lane,  1990;  Jain,  2001;  Rosalina,  2011;  Shah, 2007) . Korupsi  dapat  terjadi  karena  terdapat  jarak  yang  memisahkan  sesuai  dengan  konsep hubungan  antara principal dan agent. Jarak  tersebut  pada  akhirnya  menyebabkan  kondisi asimetri informasi, yaitu kondisi principal tidak mengetahui sepenuhnya kinerja agent.
Dalam melihat perilaku korupsi dengan teori agensi, masyarakat dan pemerintah pusat dapat  diposisikan  sebagai principal yang  memiliki  kepentingan  atas  kinerja  pemerintah daerah yang diposisikan sebagai agent . Jarak antara pemerintah pusat dan masyarakat dengan pemerintah  daerah  kemudian  membuka  jalan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengambil kebijakan yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri. Selanjutnya, karena korupsi terjadi karena  adanya  masalah  keagenan  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  maka  jarak  antara principal dan agent harus  direduksi.  Adapun  jalan  yang  bisa  ditempuh  adalah  dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Bergman & Lane, 1990; Leruth & Paul, 2007; Rosalina, 2011; Shah, 2007).
Beberapa  penelitian  telah  mengungkapkan  pengaruh  akuntabilitas  terhadap  korupsi. Seperti  diungkapkan  oleh  Palmer  (2000)  mengungkapkan  pencegahan  korupsi  dapat dilakukan  dengan  manajemen  pencatatan  yang  baik  dalam  rangka  mendukung  akuntabilitas keuangan.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Deininger  &  Mpuga  (2005)  mengungkapkan penekanan  akuntabilitas  yang  dilakukan  masyarakat  melalui  keberanian  untuk  melaporkan tindakan  yang  tidak  etis  di  kalangan  birokrat  dapat  menurunkan  tingkat  korupsi  dan  juga meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  secara  signifikan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan Shah  (2007)  mengungkapkan  negara  dengan  tingkat  tata  kelola  pemerintahan  yang  buruk berakibat pada tingginya korupsi, oleh karena itu untuk mereduksi tingkat korupsi diperlukan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Lebih  jauh  Shah  (2007)  mengungkapkan  bahwa  untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik adalah dengan cara memperkuat akuntabilitas. Ibietan  (2013)  mengungkapkan  bahwa  penjelasan  fundamental  atas  terus  berlangsungnya korupsi  di  suatu  negara  adalah  karena  lemahnya  akuntabilitas  atau  ketiadaan  akuntabilitas yang dibarengi dengan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh penguasa.
Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas terutama akuntabilitas keuangan terhadap korupsi  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Olken  (2007)  yang  melakukan  penelitian  pada pembangunan  jalan  desa  yang  ada  di  Indonesia,  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa aktivitas top  down  monitoring oleh  auditor  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki  pengaruh signifikan atas tinggi atau rendahnya korupsi pada suatu proyek pembangunan. Hasil penelitian Olken (2007) menyatakan  bahwa  dengan  adanya  penekanan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
pembangunan, akan menurunkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang mengelola dana tersebut.
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Rini  &  Sarah  (2014)  yang  meneliti  pengaruh akuntabilitas  keuangan  yang  ditinjau  dari  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah terhadap  tingkat  korupsi  yang  ditinjau  dari  jumlah  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  ditangani KPK,  hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  kaitan  antara  kualitas  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  tingkat  korupsi.  Hasil  penelitian  serupa  diungkapkan  oleh Masyitoh, Wardhani dan Setyanigrum (2015) yang meneliti pengaruh opini audit BPK dengan Indeks Persepsi Korupsi di 50 (lima puluh) Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2008-2010, hasil  penelitian  menunjukkan  akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi, yaitu  berarti  semakin  baik  tata  kelola  pemerintahan  terutama  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi dapat menurunkan potensi korupsi.
Hasil  yang  berbeda  diungkapkan  oleh  Rosalina  (2011)  yang  meneliti  pengaruh akuntabilitas keuangan yang di proxy -kan dengan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD terhadap korupsi yang di proxy -kan dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency  International  Indonesia pada  46  (empat  puluh  enam)  Kabupaten/Kota  di Indonesia , hasil  penelitian  menunjukkan  akuntabilitas  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap korupsi. Hasil serupa diungkapkan oleh Heriningsih & Marita (2013) yang meneliti pengaruh opini audit BPK dengan Indeks Persepsi Korupsi di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di pulau Jawa  periode  2008-2010,  hasil  penelitian  menunjukkan  akuntabilitas  keuangan  tidak berpengaruh terhadap korupsi.
Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat inkonsistensi hasil  penelitian  pengaruh  akuntabilitas  keuangan  terhadap  korupsi,  sehingga  terdapat  celah penelitian yang coba dipersempit dalam penelitian ini.
Pengaruh  akuntabilitas  kinerja  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  terhadap pemberantasan  korupsi  diantaranya  diungkapkan  oleh  Shah  (2007)  yang  menyatakan  salah satu  prioritas  yang  harus  dilakukan  dalam  memberantas  korupsi  adalah  dengan  mengukur kinerja pelayanan publik. Shah (2007) menyatakan korupsi lebih sulit dideteksi melalui audit keuangan,  namun  korupsi  lebih  mudah  dideteksi  melalui  pengamatan  atas  kinerja  pelayanan publik.  Setiap  upaya  dalam  rangka  memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal  yang  ditargetkan akan memaksa lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi penyebab dan konsekuensi dari korupsi. Peters (2007) mengungkapkan akuntabilitas jangan semata-mata dilihat sebagai cara untuk  mengidentifikasi  penyimpangan  dalam  sebuah  organisasi.  Mekanisme  akuntabilitas juga  harus  dilihat  sebagai  sarana  untuk  menilai  apa  yang  telah  pemerintah  berikan  untuk warganya. Akuntabilitas harus dapat memberikan gambaran mengenai program-program yang telah  dan  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Dengan  adanya  akuntabilitas  atas  program pemerintah, dapat memberikan gambaran apakah program tersebut telah memberikan manfaat kepada masyarakat, dan jika diketahui bahwa program tersebut ternyata merupakan program yang  buruk,  maka  segera  dapat  dicari  penyebabnya  dan  dapat  diperbaiki.  Akuntabilitas  atas program pemerintah diyakini lebih dapat mengidentifikasi penyimpangan dan korupsi (Peters, 2007).
Belum  banyak  penelitian  yang  meneliti  pengaruh  akuntabilitas  kinerja  dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap korupsi, hal ini merupakan celah penelitian yang coba dipersempit melalui penelitian ini.
`

## ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  (1) Apakah  akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  terhadap  persepsi  bersih  korupsi?  (2)  Apakah akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap persepsi bersih korupsi? (3) Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap persepsi bersih korupsi?

## RERANGKA TEORITIS

## Teori Agensi
Dasar pemikiran teori  agensi adalah adanya kontrak  yang menghubungkan dua belah pihak,  yaitu principal dan agent . Principal sebagai  pemilik  sumber  daya  mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada agent untuk mengelola sumber daya tersebut dengan harapan agar agent akan  bertindak  atau  melakukan  pekerjaan  seperti  yang  dinginkan  oleh principal . Namun pada dasarnya semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, begitu pula dengan agent .  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan  konflik  kepentingan  antara principal dan agent .  Kepentingan Principal adalah  untuk  memaksimalkan  keuntungan  mereka  sedangkan agent akan  berusaha  meningkatkan  utilitas  pribadinya,  sehingga  dalam  menjalankan fungsinya, agent tidak  selalu  bertindak/melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  keinginan principal . Agent akan cenderung berorientasi pada kesejahteraan pribadi dibandingkan dengan berorientasi pada kesejahteraan principal (Jensen & Meckling, 1976).
Pemisahan  antara principal sebagai  pemilik  sumber  daya  dengan agent sebagai pengendali  sumber  daya  mendorong  terjadinya  asimetri  informasi  antara  keduabelah  pihak. Asimetri  informasi  muncul karena agent mempunyai  informasi  lebih banyak tentang kinerja aktual,  motivasi,  dan  tujuan  daripada principal ,  sehingga principal mengalami  keterbatasan mekanisme  pengendalian  untuk  mengawasi  kinerja agent ,  hal  tersebut  diperparah  dengan perilaku agent yang  kurang  akuntabel  (Mishra,  2004).  Asimetri  informasi  yang  ada  tersebut memungkinkan agent untuk  melakukan  tindakan  oportunis  dalam  rangka  memenuhi keinginan pribadinya (Shah, 2007).
Penggunaan  teori  agensi  dalam  menjelaskan  fenomena  korupsi  di  sektor  publik sebagaimana  diungkapkan  Jain  (2001)  adalah  karena  model  hubungan  antara principal dan agent sesuai  untuk  menggambarkan  fenomena  korupsi  yang  disebabkan  oleh  perilaku oportunis pejabat publik. Pejabat publik sebagai agent diberi amanat untuk mengelola sumber daya  yang  dimiliki principal .  Keputusan  dan  perilaku  oportunis  yang  diambil  oleh  pejabat publik  sebagai agent dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dapat dikategorikan  sebagai  korupsi.  Keputusan  dan  perilaku  oportunis  tersebut  tentu  akan merugikan principal sebagai  pemilik  sumber  daya,  karena  dengan  adanya  korupsi  maka harapan principal tidak akan tercapai secara maksimal.
Asimetri informasi sebagai akar permasalahan korupsi pejabat publik dapat direduksi melalui  akuntabilitas  pemerintah  dalam  menginformasikan  dan  mempertanggungjawabkan setiap  kebijakan  yang  dilakukannya.  Akuntabilitas  pemerintah  daerah  akan  mempermudah pemerintah  pusat  dan  masyarakat  untuk  melakukan  evaluasi  atas  kinerja  pejabat  publik  di daerah  tersebut.  Pada  akhirnya,  akuntabilitas  menjadi  isu  penting  dalam  rangka  mereduksi tindakan oportunis pejabat publik, karena lemahnya akuntabilitas dianggap sebagai salah satu sebab  utama  munculnya  korupsi  di  pemerintahan  (Bergman  &  Lane,  1990;  Leruth  &  Paul, 2007;  Rosalina,  2011).  Dengan  demikian  diperlukan  sebuah  sarana  akuntabilitas  yang ditujukan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menginformasikan  dan  mempertanggungjawabkan
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
kebijakan  yang  telah  mereka  lakukan.  Sarana  akuntabilitas  tersebut  juga  diharapkan  mampu memberikan  informasi  kepada principal ,  dalam  hal  ini  pemerintah  pusat  dan  masyarakat, untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

## Korupsi
Korupsi secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap,  tidak  bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian  (Kemendikbud,  2011:23).  Dalam  arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi (Klitgaard, et.al. 2002:3; Mishra,  2004;  Shleifer  &  Vishny,  1993;  Svensson,  2005).  Jabatan  adalah  kedudukan  yang dipercayakan  kepada  seseorang.  Seseorang  yang  memegang  jabatan  diberi  wewenang  atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga, baik lembaga privat maupun lembaga publik.
Lebih  jauh  Klitgaard  (1998:99)  dan  Klitgaard  et  al.  (2002:29)  menyatakan  bahwa korupsi  berkembang  manakala  terdapat  monopoli  kekuasaan  yang  absolut,  kewenangan bertindak  yang  terlalu  luas  dan  tidak  jelas,  serta  lemahnya  akuntabilitas.  Korupsi kemungkinan  besar  dapat  ditemukan  pada  lembaga  yang  memegang  monopoli  atas  barang atau  jasa  dan  memiliki  wewenang  untuk  memutuskan  siapa  yang  berhak  mendapat  barang atau jasa itu, serta tidak ada akuntabilitas atas kinerja lembaga tersebut yaitu dalam arti pihak lain  tidak  dapat  mengawasi  apa  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  memegang  kewenangan tersebut.

## Persepsi Bersih Korupsi
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian korupsi adalah persepsi  bersih  korupsi  atas  pelayanan  publik  di  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  pelayan  publik  di  Indonesia  saat  ini masih  rawan  terjadi  korupsi  dalam  bentuk  penyuapan,  pemerasan,  ataupun  gratifikasi. Penggunaan pelayanan publik sebagai fokus penelitian korupsi karena output dari tugas pokok dan  fungsi  instansi/lembaga  pemerintah  adalah  layanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat. Walaupun nilai korupsinya tidak selalu besar, korupsi yang terjadi pada layanan publik akan mempengaruhi  citra  instansi/lembaga  dimata  masyarakat  (KPK,  2014:2).  Penggunaan persepsi  bersih  korupsi  sebagai  alat  pengukuran  tingkat  korupsi  di  Pemerintah  Daerah mengacu  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Olken  (2009).  Penggunaan  indeks  persepsi korupsi juga sering digunakan sebagai indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di banyak negara-negara di dunia (TII, 2015:4).
Persepsi  bersih  korupsi  menggambarkan  tingkat  persepsi  masyarakat  atas  kondisi korupsi  di  pemerintah  daerahnya.  Semakin  rendah  persepsi  bersih  korupsi  menandakan semakin  lazim  terjadi  tindakan-tindakan  korupsi  pada  pemerintah  daerah  tersebut. Sebaliknya,  semakin  tinggi  persepsi  bersih  korupsi  menandakan  semakin  tidak  lazim  terjadi tindakan-tindakan korupsi  pada pelayanan publik di  daerah tersebut.  Persepsi  bersih korupsi pada penelitian ini didasarkan pada hasil survei yang oleh lembaga yang independen, kredibel dan terpercaya sehingga hasil dari survei tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian empiris maupun sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan anti korupsi.

## Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Secara sederhana, akuntabilitas dapat diartikan sebagai sebuah fungsi dari kapabilitas principal dalam  menilai  kinerja agent mereka  (Gailmard,  2012).  Mardiasmo  (2002:20) menyatakan  akuntabilitas  adalah  kewajiban agent untuk  memberikan  pertanggungjawaban, menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi
`
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016
tanggungjawabnya  kepada principal yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Dalam  konteks  organisasi  pemerintah,  akuntabilitas  adalah pemberian  informasi  dan disclosure atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  pemerintah  kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
Akuntabilitas  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  memicu tanggung  jawab  dari  pejabat  publik  terhadap  setiap  kebijakan  yang  diambilnya.  Dengan adanya  akuntabilitas  berdampak  pada  munculnya  kejujuran  dan  keterukuran  kinerja pemerintah  sesuai  dengan  undang-undang  dan  setiap  ketentuan  formal  yang  berlaku.  Secara pokok,  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  melaporkan  sebuah  laporan  atau  perhitungan sebagai  suatu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  ditujukan  kepada  pihak  yang  memberikan tanggung jawab tersebut (Gray & Jenkins, 1993).
Kebijakan akuntabilitas  dalam kaitannya dengan  pemberantasan korupsi  di  Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan undang-undang nomor 28  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari  KKN.  Dalam undang-undang  nomor  28  tahun  1999  disebutkan  bahwa  asas  penyelenggaraan kepemerintahan  yang baik salah satunya adalah asas akuntabilitas. Azas akuntabilitas di sini diartikan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggara  negara  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  rangka  menjamin  akuntabilitas  pemerintah  daerah,  di  Indonesia  telah  dibuat beberapa  peraturan  mengenai  kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  menyampaikan akuntabilitasnya secara berkala,  yaitu pertama kewajiban untuk  menyampaikan akuntabilitas keuangan  berupa  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD),  kedua  kewajiban  untuk menyampaikan  akuntabilitas  kinerja  berupa  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (LAKIP)  dan  ketiga  kewajiban  menyampaikan  akuntabilitas  pelayanan  publik melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Hubungan Akuntabilitas Keuangan dan Persepsi Bersih Korupsi
BPKP  (2001)  menjelaskan  akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban mengenai  integritas  keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Akuntabilitas  keuangan  menekankan  pada  pengendalian  dan  pengawasan  dalam penggunaan/alokasi sumber daya publik (input). Pengalokasian sumber daya ini harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Sasarannya adalah laporan keuangan pemerintah yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah mengungkapkan  penyusunan  Laporan  keuangan  pemerintah  bertujuan  untuk  menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu  entitas  pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan.  Tujuan  pelaporan  keuangan pemerintah  secara  spesifik  adalah  untuk  menyajikan  informasi  yangberguna  untuk pengambilan  keputusan  dan  untuk  menunjukkan  akuntabilitasentitas  pelaporan  atas  sumber daya  yang  dipercayakan  kepadanya.  Untuk  dapat  digunakan  sebagai  sarana  pengambilan keputusan, laporan keuangan harus dapat memberikan informasi mengenai nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
kondisi  keuangan,  mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan. Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  disampaikan  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  untuk  dilakukan  pemeriksaan.  Pemeriksaan  tentang  akuntabilitas  LKPD dilakukan BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Pemeriksaan (audit) atas LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah (Rosalina, 2011).
Beberapa  studi  telah  mengungkapkan  pengaruh  positif  akuntabilitas  keuangan terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi.  Hasil  penelitian  Olken  (2007)  menyatakan  bahwa dengan  adanya  penekanan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  pembangunan,  akan menurunkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang mengelola dana tersebut.  Penelitian  lain  diungkapkan  oleh  Palmer  (2000)  yang  menyatakan  pencegahan korupsi  dapat  dilakukan dengan manajemen pencatatan  yang baik  dalam rangka mendukung akuntabilitas  keuangan.  Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Rini  &  Sarah  (2014),  hasil penelitian menunjukkan terdapat kaitan antara kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan  tingkat  korupsi.  Hasil  penelitian  serupa  diungkapkan  oleh  Masyitoh,  et.al.  (2015), hasil  penelitian  menunjukkan  akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi, yaitu  berarti  semakin  baik  tata  kelola  pemerintahan  terutama  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi dapat menurunkan potensi korupsi.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  bersih  korupsi pemerintah daerah

## Hubungan Akuntabilitas Kinerja dan Persepsi Bersih Korupsi
Institusi  pemerintahan  umumnya  pada  satu  sisi  belum  dirumuskan  dengan  jelas  visi dan  misi  yang  diembannya,  dan  belum  dirumuskan  tujuan  dan  sasaran  yang  harus  dicapai dalam  periode  tertentu  guna  mencapai  visi  dan  misi  tersebut.  Akibatnya,  terhadap  instansi pemerintah  sulit  dilakukan  penilaian  apakah  instansi  tersebut  berhasil  mencapai  sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi (Peters, 2007).
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah,  instansi-instansi  pemerintah  termasuk  pemerintah  daerah  diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya dalam pelaksanaan pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sendiri adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  telah  diamanatkan  para pemangku  kepentingan  dalam  rangka  mencapai  misi  organisasi  secara  terukur  dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun  secara  periodik.  Akuntabilitas  kinerja  bagi  instansi  pemerintah  sangat  diperlukan dalam  rangka  lebih  meningkatkan  pelaksanaan  pemerintahan  yang  lebih  berdaya  guna, berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggung  jawab.  Termasuk  apakah  kinerja  pemerintah  telah ekonomis, efisien dan efektif dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasinya.
`

## ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016
Informasi  kinerja  yang  dikandung  dalam  akuntabilitas  kinerja  memiliki  dua  fungsi utama.  Pertama,  informasi  kinerja  ini  disampaikan  kepada  publik  sebagai  bagian  dari pertanggungjawaban  penerima  amanat  kepada  pemberi  amanat.  Kedua,  informasi  kinerja yang  dihasilkan  dapat  digunakan  oleh  publik  maupun  penerima  amanat  untuk  memicu perbaikan kinerja pemerintah. Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah  baik  jangka  pendek  (tahunan)  maupun  dalam  kaitan  tujuan  jangka  panjangnya. Dengan  demikian  akan  tumbuh  suatu  kondisi  yaitu  semua  organisasi  pemerintah  akan berusaha  mengurangi  penghambat  pencapaian  kinerja  yang  salah  satunya  adalah  tindakan- tindakan korupsi.
Beberapa penelitian terkait hubungan akuntabilitas kinerja dan persepsi bersih korupsi dilakukan  oleh  Peters  (2007)  mengungkapkan  Akuntabilitas  harus  dapat  memberikan gambaran  mengenai  program-program  yang  telah  dan  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah. Dengan  adanya  akuntabilitas  atas  program  pemerintah,  dapat  memberikan  gambaran  apakah program  tersebut  telah  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat,  dan  jika  diketahui  bahwa program  tersebut  ternyata  merupakan  program  yang  buruk,  maka  segera  dapat  dicari penyebabnya  dan  dapat  diperbaiki.  Akuntabilitas  atas  program  pemerintah  diyakini  lebih dapat  mengidentifikasi  penyimpangan  dan  korupsi.Penelitian  lain  diungkapkan  oleh  Shah (2007) yang menyatakan korupsi lebih sulit dideteksi melalui audit keuangan, namun korupsi lebih mudah dideteksi melalui pengamatan atas kinerja pelayanan publik.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 2 :  Akuntabilitas  kinerja  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  bersih  korupsi  pemerintah daerah

## Hubungan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Persepsi Bersih Korupsi
Tujuan  dari  akuntabilitas  pelayanan  publik  adalah  untuk  mengetahui  keberhasilan pemerintah  daerah  dalam  memanfaatkan  hak  yang  diperoleh  daerah  sesuai  dengan  capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, serta sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah  untuk  mendorong  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintah  daerah(Afriyanti et  al.,  2015).  Selain  itu  akuntabilitas  pelayanan  publik  juga  dapat  dipakai  pemerintah  pusat untuk  mencapai  tujuan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah  melakukan  proses monitoring  dan  evaluasi  secara  teratur  dan  komprehensif,  guna  mengukur  kemajuan  dan tingkat  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  penerapan  prinsip  otonomi  daerah  dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Dasar  hukum  utama  kewajiban  akuntabilitas  pelayanan  publik  di  daerah  adalah undang-undang  nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pada  Pasal  27  ayat  2 disebutkan  bahwa  kepala  daerah  mempunyai  kewajiban  juga  untuk  memberikan  laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada  Pemerintah,  dan  memberikan  laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  kepada  masyarakat.  Selanjutnya  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  nomor  56  tahun  2001  tentang  Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah  nomor 3  tahun  2007  tentang  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
Mekanisme  akuntabilitas  sektor  publik  harus  dapat  menyediakan  umpan  balik  bagi pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Semua  instansi pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan dalam pelayanan publiknya, sehingga dapat  diambil langkah-langkah perbaikan dari hasil identifikasi  tersebut (Peters,  2007).  Dengan  adanya  akuntabilitas  pelayanan  publik  di  pemerintah  daerah, diharapkan  pemerintah  daerah  mampu  memperbaiki  pelayanannya  kepada  masyarakat. Tingkat  kualitas  pelayanan  publik  yang  baik  menandakan  bahwa  tingkat  korupsi  di  instansi pemerintah tersebut rendah (Deininger & Mpuga, 2005).
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap persepsi bersih korupsi pemerintah daerah

## METODE PENELITIAN
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia,  yaitu sebanyak  508  pemerintah  daerah.  Pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode pemilihan data bukan acak ( non random ) dengan teknik purposive sampling . Kriteria- kriteria yang digunakan dan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu:
Tabel 1. Sampel Penelitian No Keterangan Jumlah 1 Kabupaten dan kota di Indonesia yang menjadi populasi penelitian 508 2 Kabupaten dan kota di Indonesia yang tidak memiliki Indeks Integritas Sektor Publik tahun 2012 dan 2013 yang dikeluarkan oleh KPK (390) 3 Kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  yang  tidak  memiliki  LKPD  tahun 2012 dan 2013 yang telah diaudit oleh BPK (0) 4 Kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  yang  tidak  memiliki  LAKIP  tahun 2012 dan 2013 yang telah dievaluasi oleh KemenpanRB (14) 5 Kabupaten  dan  kota  di  Indonesia  yang  tidak  memiliki  LPPD  tahun 2012 dan 2013 yang telah dievaluasi oleh Kemendagri (0) Sampel Data yang Dianalisis 104

## Definisi Operasional Variabel

## Persepsi Bersih Korupsi (Y)
Variabel  persepsi  bersih  korupsi  dalam  penelitian  ini  diproksikan  dengan  Indeks  Integritas Sektor  Publik  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  melalui  survei yang  dilakukan  di  beberapa  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Indonesia.  Penggunaan  indeks integritas sektor publik sebagai  proksi  atas variabel  persepsi  bersih korupsi  karena integritas sektor  publik  berelasi  erat  dengan  potensi  korupsi.  Daerah  dengan  integritas  sektor  publik yang  tidak  baik  cenderung  memiliki  tingkat  korupsi  yang  tinggi  (TII,  2015:20).  Dalam penelitian  ini,  indeks  integritas  sektor  publik  yang  dikeluarkan  oleh  KPK  menggambarkan persepsi masyarakat atas tingkat korupsi di pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah dengan tingkat  integritas  sektor  publik  yang  tinggi  menggambarkan  tingkat  korupsi  yang  relatif rendah  dan  akan  menghasilkan  persepsi  bersih  korupsi  yang  lebih  baik.  Begitu  pula sebaliknya,  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  integritas  sektor  publik  yang  rendah menggambarkan  tingkat  korupsi  yang  relatif  tinggi  dan  akan  menghasilkan  persepsi  bersih korupsi yang kurang baik.
`
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016

## Akuntabilitas Keuangan (X1)
Akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  penelitian  ini  akan  diproksikan  dengan opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).Opini  audit  dari  BPK  dijadikan  sebagai  proksi  dari  variabel  akuntabilitas  keuangan dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  peran  lembaga  BPK  itu  sendiri.  BPK  memiliki  fungsi sebagai  lembaga  independen  yang  mengeluarkan  opini  untuk  akuntabilitas  publik  yang tertuang dalam bentuk pelaksanaan anggaran. Opini BPK merupakan salah satu indikator dari keandalan  dan  akuntabilitas  pelaporan  pemerintah  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang berorientasi pada kepentingan publik.

## Akuntabilitas Kinerja (X2)
Untuk  mengetahui  sejauh  mana  instansi  pemerintah  mengimplementasikan  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)-nya,  serta  sekaligus  untuk  mendorong adanya  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah,  setiap  tahun  KemenpanRB  bersama  BPKP melaksanakan  evaluasi  atas  penerapan  SAKIP  di  pemerintah  daerah.  Hasil  evaluasi  tersebut yang dijadikan sebagai proksi dari variabel akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini.

## Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3)
Untuk  menilai  tingkat  akuntabilitas  pelayanan  publik  di  pemerintah  daerah,  Kementerian Dalam  Negeri  bersama  BPKP  melakukan  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah (EKPPD) secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut  yang dijadikan sebagai proksi dari variabel akuntabilitas pelayanan publik dalam penelitian ini.

## ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  diuji  melalui  regresi  berganda  dengan  menggunakan one-tail  test dan  dibantu software SPSS  22  dengan  tingkat  keyakinan  95%  atau  α=5%  atau 0,05. Pada one-tail test, suatu hipotesis dapat diterima apabila nilai t ≥1,645. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda Variabel Koefisien β Konstanta 5,647 (nilai t) 19,255 Akuntabilitas Keuangan (X1) 0,281** (nilai t) 2,980 Akuntabilitas Kinerja (X2) -0,006 (nilai t) -1,036 Akuntabilitas Pelayanan Publik (X3) 0,204* (nilai t) 2,197 Adjusted R 2 0,116 Nilai F 5,512** **Signifikan pada level 1%, *Signifikan pada level 5%
Berdasarkan  tabel  diatas  diketahui  bahwa adjusted R 2 adalah  sebesar  0,116  menunjukkan bahwa  11,6%  tingkat  persepsi  bersih  korupsi  mampu  dijelaskan  oleh  variabel  akuntabilitas keuangan, akuntabilitas  kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik.  Adapun sisanya sebesar 88,4% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai F menunjukan nilai  5,512 pada tingkat  signifikansi  dibawah 1%.  Dalam
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
arti kata lain, dari hasil uji F terhadap model regresi dapat dinyatakan bahwa terdapat minimal satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

## Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Pertama
Hipotesis  pertama  (H 1 )  menyatakan  Akuntabilitas  keuangan  berpengaruh  positif terhadap  persepsi  bersih  korupsi  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hipotesis diterima. Hal ini berarti peningkatan akuntabilitas keuangan pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia dapat menurunkan tingkat keterjadian korupsi di daerah tersebut.Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian  Olken (2007), Palmer (2000), Rini & Sarah (2014) dan Masyitoh, et.al. (2015).
Pemerintah  daerah  dengan  tingkat  akuntabilitas  yang  baik,  yang  ditandai  dengan memperoleh  opini  yang  baik,  disinyalir  pemerintah  daerah  tersebut  telah  menyelenggarakan proses pencatatan dan akuntansi pengelolaan dana publik yang memadai (Palmer, 2000; Shah, 2007).  Adanya  asimetri  informasi  memberikan  kesempatan  kepada agent untuk  bertindak oportunis  termasuk  melakukan  korupsi.  Selanjutnya,  akuntabilitas  keuangan  ditengarai mampu  mereduksi  masalah  asimetri  informasi  yang  terjadi  antara  pemerintah  pusat  dan masyarakat  sebagai principal dan  pemerintah  daerah  sebagai agent .  Hal  ini  karena  melalui mekanisme akuntabilitas keuangan, pemerintah pusat dan masyarakat akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan dalam  penggunaan/alokasi  sumber daya keuangan yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah.

## Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Kedua
Hipotesis  kedua  (H 2 )  menyatakan  Akuntabilitas  kinerja  berpengaruh  positif  terhadap persepsi  bersih  korupsi  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hipotesis  ditolak. Hal  ini  berarti  peningkatan  akuntabilitas  kinerja  pada  beberapa  pemerintah  daerah  di Indonesia  tidak  memiliki  pengaruh  pada  tingkat  keterjadian  korupsi  di  daerah  tersebut.Hasil penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian  Peters  (2007)  mengungkapkan  Akuntabilitas harus  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  program-program  yang  telah  dan  akan dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Dengan  adanya  akuntabilitas  atas  program  pemerintah,  dapat memberikan  gambaran  apakah  program  tersebut  telah  memberikan  manfaat  kepada masyarakat,  dan  jika  diketahui  bahwa  program  tersebut  ternyata  merupakan  program  yang buruk,  maka  segera  dapat  dicari  penyebabnya  dan  dapat  diperbaiki.  Akuntabilitas  atas program  pemerintah  diyakini  lebih  dapat  mengidentifikasi  penyimpangan  dan  korupsi. Penelitian lain diungkapkan oleh Shah (2007)  yang menyatakan korupsi lebih sulit dideteksi melalui  audit  keuangan,  namun  korupsi  lebih  mudah  dideteksi  melalui  pengamatan  atas kinerja pemerintah.
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  yang  menjadi  sumber informasi  atas  evaluasi  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  pada dasarnya  harus  dapat  menggambarkan  kinerja  instansi  pemerintah  yang  sebenarnya,  secara jelas (berdasar data  yang tepat  dan akurat) dan transparan kepada publik  (pemberi  amanah), dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  mengenai  kemampuan  (keberhasilan  atau  kegagalan) setiap  pimpinan  instansi  pemerintah  dalam  melaksanakan  misi,  tugas  pokok,  fungsi,  dan kewenangannya.  LAKIP  harus  memuat  informasi  yang  relevan  bagi  para  pengguna  laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur  perencanaan  sehingga  digunakan  sebagai  umpan  balik  bagi  para  penyelenggara pemerintah.
`

## ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  informasi  kinerja  yang  dikandung dalam  LAKIP  memiliki  dua  fungsi  utama.  Pertama,  informasi  kinerja  disampaikan  kepada publik  sebagai  bagian  dari  pertanggungjawaban  penerima  amanat  kepada  pemberi  amanat. Kedua,  informasi  kinerja  yang  dihasilkan  dapat  digunakan  oleh  publik  maupun  penerima amanat untuk memicu perbaikan kinerja pemerintah. Rendahnya signifikansi hubungan antara variabel  akuntabilitas  kinerja  dengan  persepsi  bersih  korupsi  disinyalir  karena  belum terpenuhinya dua fungsi utama LAKIP.
Sebagian  besar  pemerintah  daerah  belum  taat  dalam  menyampaikan  laporan akuntabilitas  kinerjanya  secara  periodik,  sehingga  hal  tersebut  bertentangan  dengan  fungsi pertama LAKIP yaitu informasi kinerja yang disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban penerima amanat kepada pemberi amanat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih  banyaknya  pemerintah  daerah  yang  tidak  mengirimkan  LAKIP-nya  untuk  dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) 4 .  Pada  tahun  2012  dari  508  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia, hanya  383  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  mengirimkan  LAKIP-nya  tepat  waktu untuk  dievaluasi.  Pada  dan  tahun  2013,  terdapat  peningkatan  jumlah  pemerintah  daerah kabupaten/kota  yang  mengirimkan  LAKIP-nya  tepat  waktu  untuk  dievaluasi  yaitu  sebanyak 424 pemerintah.
Fungsi  kedua  LAKIP  sebagai  sumber  informasi  kinerja  yang  dapat  digunakan  untuk memicu  perbaikan  kinerja  pemerintah  juga  belum  terpenuhi  sampai  saat  ini.  Hal  ini  dapat dilihat dari tidak adanya reward and pusnishment atas tinggi rendahnya capaian akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  akuntabilitas  keuangan  dan akuntabilitas  pelayanan  publik  yang  mengatur reward  and  pusnishment atas  pencapaian pemerintah daerah.
Berbeda  dengan  akuntabilitas  keuangan  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik,  hingga saat  ini  capaian  atas  tingkat  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  tidak  diatur  mengenai penghargaan  dan  sanksi  apapun.  Bahkan  pemerintah  daerah  yang  terlambat  atau  tidak menyampaikan akuntabilitas kinerjanya “hanya” mendapatkan sanksi diumumkan pada rakor tingkat  kepala  daerah 5 .  Sanksi  tersebut  belum  menyentuh  inti  dari  laporan  akuntabilitas kinerja yaitu informasi kinerja pemerintah daerah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, sumber informasi kinerja yang terdapat dalam LAKIP selama ini tidak berguna untuk pengambilan keputusan,  baik  bagi  pemerintah pusat,  masyarakat  maupun  pemerintah daerah itu sendiri.
Belum  terpenuhinya  dua  fungsi  utama  LAKIP  yang  menyebabkan  hubungan  yang tidak  signifikan  antara  akuntabilitas  dan  persepsi  bersih  korupsi  dapat  dijelaskan  dengan menggunakan Decision-Usefulness  Approach .  Walaupun  pada  dasarnya  pendekatan  tersebut lazim digunakan pada akuntansi keuangan, namun tetap dapat digunakan untuk menjelaskan kebermanfaatan  laporan  kinerja  dalam  pengambilan  keputusan.  Dalam Decision-Usefulness Approach dijelaskan bahwa inti adanya laporan tahunan adalah untuk menyediakan informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan (Scott, 2009:12). Hal tersebut sesuai dengan hasil
4 http://www.jpnn.com/news/kinerja-buruk-kada-akan-dipermalukan diakses pada 10 Januari 2017 dengan judul “Kinerja Buruk, Kada akan Dipermalukan”
5 http://www.jpnn.com/news/kinerja-buruk-kada-akan-dipermalukan diakses pada 10 Januari 2017 dengan judul “Kinerja Buruk, Kada akan Dipermalukan”
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
penelitian Ball & Brown (1968) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tahunan (dalam hal  ini income ), digunakan oleh para investor di  pasar saham  dalam pengambilan keputusan investasinya, sehingga laporan keuangan tahunan perusahaan dapat dikatakan bermanfaat.
Pada  sektor  pemerintah,  terutama  di  pemerintah  daerah,  akuntabilitas  pemerintah daerah yang diwujudkan dalam laporan tahunan baik yang terkait dengan kinerja finansial dan kinerja non finansial, bukan hanya harus dapat  memberikan informasi  yang bermanfaat bagi para  pengguna  eksternal,  namun  juga  harus  dapat  memberikan  informasi  yang  bermanfaat bagi  pengguna  internal  (Steccolini,  2004).  Akuntabilitas  kinerja  finansial  yang  tergambar melalui laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja non finansial yang tergambar dari laporan kinerja dan pelayanan publik, harus dapat memberikan umpan balik bagi pihak eksternal dan internal  pemerintah  daerah  dalam  rangka  memperbaiki  kinerja  pemerintah  daerah  tersebut. Informasi-informasi yang tersedia dalam laporan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus menyediakan informasi bagi pihak eksternal dan internal seperti masyarakat umum dan pemerintah yang lebih tinggi, sebagai pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Bila tidak  ada  informasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan, maka dapat dikatakan bahwa laporan-laporan tersebut tidak bermanfaat.
Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  untuk  dapat  mengidentifikasi  korupsi, akuntabilitas  kinerja  harus  memberikan  informasi  mengenai  capaian  atas  program-program yang telah dan  akan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun  sesuai fakta  yang  ada, informasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pemerintah daerah tidak  memenuhi Decision-Usefulness  Approach, sehingga  informasi  tersebut  menjadi  tidak bermanfaat  karena  tidak  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan,  termasuk  untuk mengidentifikasi adanya korupsi.

## Pembahasan Hasil Uji Hipotesis Ketiga
Hipotesis  ketiga (H 3 ) menyatakan  akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap  persepsi  bersih  korupsi  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  hipotesis diterima. Hal ini berarti peningkatan akuntabilitas pelayanan publik pada beberapa pemerintah daerah  di  Indonesia  dapat  menurunkan  tingkat  keterjadian  korupsi  di  daerah  tersebut.Hasil penelitian  ini  konsisten  yang  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Shah  (2007)  yang  menyatakan salah  satu  prioritas  yang  harus  dilakukan  dalam  memberantas  korupsi  adalah  dengan mengukur  kinerja  pelayanan  publik.  Shah  (2007)  menyatakan  setiap  upaya  dalam  rangka memenuhi  Standar  Pelayanan  Minimal  yang  ditargetkan  akan  memaksa  lembaga-lembaga pemerintah  untuk  mengatasi  penyebab  dan  konsekuensi  dari  korupsi.  Hasil  penelitian  lain diungkapkan  oleh  Deininger  &  Mpuga  (2005)  yang  menyatakan  tingkat  kualitas  pelayanan publik yang baik menandakan bahwa tingkat korupsi di instansi pemerintah tersebut rendah.
Tujuan  pemerintahan  pada  hakikatnya  adalah  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.  Pelayanan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  tersebut  dimaksudkan  untuk menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai maksud yang diinginkan  tersebut,  pelayanan  publik  oleh  pemerintah  harus  terbebas  dari  praktik-praktik korupsi 6 .
6 http://www.bpkp.go.id/sulut/berita/read/9430/100/Pencegahan-Korupsi-untuk-Mencapai-Pelayanan-Publik- yang-Prima.bpkp diakses pada 10 Januari 2017 dengan judul “Pencegahan Korupsi untuk Mencapai Pelayanan Publik yang Prima”
`

## ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016
Dari  penjelasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  terdapat  hubungan  timbal balik antara korupsi dan pelayanan publik, yaitu semakin lazim terjadi korupsi yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  maka  semakin  buruk  tingkat  pelayanan  publik  di  daerah  tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin baik  tingkat  pelayanan publik, menandakan tingkat  korupsi yang kurang lazim di daerah tersebut. Oleh karena hubungan keduanya bersifat timbal balik, maka perbaikan atas pelayanan publik dipercaya dapat menurunkan tingkat kelaziman korupsi (Deininger & Mpuga, 2005).

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN Kesimpulan
Penelitian  ini  menguji  pengaruh  akuntabilitas  terhadap  persepsi  bersih  korupsi  di pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  menyampaikan akuntabilitas  sendiri  terbagi  menjadi  tiga  bagian  sesuai  peraturan  perundangan  yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pelayanan publik.Berdasarkan hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi  akuntabilitas  keuangan  terbukti secara  empiris  dapat  meningkatkan  persepsi  bersih  korupsi  pada  pemerintah  daerah.  Hal tersebut  memberikan  bukti  bahwa  pemerintah  daerah  yang  telah  menyelenggarakan  proses pencatatan dan  akuntansi  pengelolaan dana publik  yang memadai  dapat  menurunkan tingkat kelaziman  korupsi  di  daerah  tersebut.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Olken (2007), Palmer (2000), Rini & Sarah (2014) dan Masyitoh, et.al. (2015).
Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas kinerja tidak terbukti secara empiris dapat meningkatkan persepsi bersih korupsi pada pemerintah daerah. Hasil  ini  sekaligus  memberikan  bukti  secara  empiris  bahwa  akuntabilitas  atas  pencapaian program-program  yang  selama  ini  disusun  oleh  pemerintah  daerah  tidak  mampu  mereduksi tingkat kelaziman korupsi di pemerintah daerah tersebut.
Tidak mampunya akuntabilitas kinerja dalam mereduksi tingkat kelaziman korupsi di pemerintah daerah seperti yang tergambar dalam hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh  fungsi  utama  dari  akuntabilitas  kinerja  yang  belum  terpenuhi.  Laporan  akuntabilitas kinerja  sebagai  bagian  dari  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  dan pemerintah  pusat,  belum  dapat  menggambarkan  kinerja  yang  sesungguhnya  dari  pemerintah daerah  tersebut.  Selain  itu  informasi  yang  terkandung  dalam  laporan  akuntabilitas  tersebut juga  tidak  digunakan  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan,  sehingga  informasi  tersebut menjadi  tidak  bermanfaat  karena  tidak  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan,  termasuk untuk mengidentifikasi adanya korupsi.
Hasil  penelitian  ketiga  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  akuntabilitas  pelayan publik  terbukti  secara  empiris  dapat  meningkatkan  persepsi  bersih  korupsi  pada  pemerintah daerah.  Hasil  ini  sekaligus  memberikan  bukti  secara  empiris  bahwa  akuntabilitas  atas kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  memenuhi  hak  dan  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat mampu mereduksi tingkat kelaziman korupsi di  pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian ini  konsisten  yang  dengan  yang  diungkapkan  oleh  Shah  (2007)  dan  Deininger  &  Mpuga (2005).

## Keterbatasan
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  keterbukaan  terkait  informasi  sebagai  dasar pengukuran  akuntabilitas  kinerja  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik  tidak  secara  mudah
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
diperoleh. Keterbatasan selanjutnya adalah sumber informasi Indeks Integritas Sektor Publik paling terkini yang didapatkan untuk variabel persepsi bersih korupsi adalah tahun 2012 dan 2013, hal tersebut karena KPK tidak melakukan survei integritas sektor publik di pemerintah daerah pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriyanti, D., Sabanu, H. G., & Noor, F. (2015). Penilaian indeks akuntabilitas instansi pemerintah. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara , 1 (1), 21–42.
Ball, R., & Brown, P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research , 6 (2), 159–178.
Bergman, M., & Lane, J. (1990). Public Policy in A Principal-Agent Framework. Journal of Theoretical Politics , 2 (3), 339–352. https://doi.org/10.1177/0951692890002003005
Deininger, K., & Mpuga, P. (2005). Does greater accountability improve the quality of public service delivery? Evidence from Uganda. World Development , 33 (1), 171–191. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.09.002
Gailmard, S. (2012). Accountability and Principal–Agent Theory. Oxford Handbook of Accountability , (August), 90–105. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0016
Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of accountability in the new public sector. Accounting, Auditing & Accountability Journal . https://doi.org/10.1108/09513579310042560
Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa). Buletin Ekonomi , 11 (1), 1–86. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Ibietan, J. (2013). Corruption and Public Accountability in the Nigerian Public Sector:
Interrogating the Omission. European Journal of Business and Management , 5 (15), 41– 49.
Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 , 305–360. https://doi.org/doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kemendikbud. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi . (Y. K. Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Klitgaard, R. (1998). Membasmi Korupsi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Klitgaard, R., Abaroa, R. M., & Parris, H. L. (2002). Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
KPK. (2014). Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2013 (Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik) . Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi emberantasan Korupsi.
`
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 5,  Nomor 2, Oktober  2016
Lane, J.-E. (2005). Public administration and public management: the principal-agent perspective. Public Administration , 85 (3), 871–874. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2007.00673_7.x
Leruth, L., & Paul, E. (2007). A Principal-Agent Theory Approach to Public Expenditure Management Systems in Developing Countries. OECD Journal on Budgeting , 7 (3), 103– 131. https://doi.org/10.1787/budget-v7-art16-en
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Pert). Yogyakarta: Andi.
Mariana, D., Paskarina, C., & Nurasa, H. (2010). Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia. In revitaslisasi administrasi negara (p. 3).
Yogyakarta: graha ilmu.
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan , 1–26.
Mishra, A. (2004). Corruption: a review. Journal of Economic Surveys , 15 (1), 71–121. https://doi.org/10.1111/1467-6419.00133
Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy , 115 (2), 200–249. https://doi.org/10.1086/517935
Palmer, M. (2000). Records management and accountability versus corruption, fraud and maladministration. Records Management Journal , 10 (2), 61–72. https://doi.org/10.1108/EUM0000000007256
Peraturan Pemerintah Nomor 71. Standar Akuntasi Pemerintah (2010). Republik Indonesia.
Peters,  b. guy. (2007). Performance-Based Accountability. In Anwar (Ed.), Performance accountability and combating corruption (pp. 15–31). Washington DC: The World Bank.
Rini, & Sarah, A. (2014). Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. Etikonomi , 13 (1), 1–20. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/etk.v13i1.1875
Rosalina, K. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Tingkat Kabupaten Dan Kota Di Indonesia (Dalam Konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) . Tesis Universitas Brawijaya. Tidak Dipublikasikan.
Scott, W. R. (2009). Financial Accounting Theory. Learning , 546.
Shah, A. (2007). Tailoring the fight against corruption to country circumstances. In
Performance accountability and combating corruption (pp. 233–254). Washington DC: The World Bank. https://doi.org/doi:10.1596/978-0-8213-6941-8
`
Ahmad Nur ikhwan, Bambang Subroto dan Abdul Ghofar: The Influence Of Accountability ....
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. The Quarterly Journal of Economics , 108 (3), 599–617. https://doi.org/10.2307/2118402
Steccolini, I. (2004). Is the Annual Report and accountability medium? An empirical investigation into Italian local governments. Financial Accountability & Management ,
20 (August), 327–350. https://doi.org/10.1111/j.0267-4424.2004.00389.x
Svensson, J. (2005). Eight Questions about Corruption. Journal of Economic Perspectives , 19 (3), 19–42. https://doi.org/10.1257/089533005774357860
TII. (2015). Survei Persepsi Korupsi 2015 . Jakarta: Transparancy International Indonesia. https://doi.org/10.1017/S1368980000000069