## ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

## Danggur Feliks
Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya Email : felikdanggur11@gmail.com
Diterima : 4 April 2022, Revisi : 1 May 2022 Disetujui : 28 May 2022

## ABSTRACT
Technology is growing so rapidly and one of them is the physical change into digital form in the investment sector. Crypto asset investment instruments that utilize cryptographic technology and blockchain are a  right or  interest as  commodities that can be traded on futures exchanges under Law No. 10 of 2011 and stipulated through Ministerial Regulation No.  99  of  2018. In  its development, crypto asset owners who have ownership rights are confused  to  transfer  their  assets to  their  heirs  because in  Indonesia  itself  there  is   no arrangement regarding crypto assets being used as objects of inheritance. In this study, we reviewed: (1) Regulations on crypto assets in Indonesia and (2) Crypto assets as objects of inheritance in Indonesia's positive legal perspective. This research  uses juridical-normative research methods with approaches based on legislation (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). The results of  this study explain that crypto assets are classified as intangibles and can be used as heirs be cause they have the privilege of rights or interests. The Indonesian government needs to create more specific rules regarding the transfer of  crypto assets through the concept of inheritance so that it is felt able to realize the legal objectives of certainty, expediency, and justice for the entire community .
Keywords: Crypto assets, crypto asset regulation, inheritance

## ABSTRAK
Teknologi  berkembang begitu pesat dan  salah satunya ialah perubahan fisik  ke  dalam bentuk digital pada sektor investasi. Instrumen investasi aset kripto yang memanfaatkan teknologi  kriptografi  dan  blockchain  merupakan  suatu  hak  atau  kepentingan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 99  Tahun 2018. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto yang memiliki hak kepemilikan kebingungan untuk mengalihkan  asetnya  kepada  ahli  warisnya  dikarenakan  di  Indonesia  sendiri  belum terdapat pengaturan mengenai aset kripto  dijadikan sebagai objek harta  waris.  Dalam penelitian ini dikaji mengenai: (1)  Peraturan mengenai aset kripto di  Indonesia dan (2) Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan  pendekatan berdasarkan perundang-undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto  tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangible) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena  memiliki  keistimewaan  hak  atau  kepentingan.  Pemerintah  Indonesia  perlu menciptakan  aturan  lebih  spesifik  mengenai  pengalihan  aset  kripto  melalui  konsep pewarisan  sehingga  dirasa  mampu  mewujudkan  tujuan  hukum  yaitu  kepastian,
kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat
Kata Kunci: Aset kripto, peraturan aset kripto, waris

## PENDAHULUAN
Perkembangan zaman saat ini ditandai dengan adanya globlalisasi yang  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  proses  “mendunia”  untuk bisa diterima sebagai kenyataan masa mendatang yang akan memberi pengaruh pada  perkembangan budaya  dan  membawa perubahan yang  baru.  Disisi lain, globalisasi dapat membuat efek positif dan negatif yang bisa memberi pengaruh  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Khususnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang teknologi telah memberikan “adagium” di dalam masyarakat, siapa yang bisa menguasai teknologi maka orang tersebut dianggap telah menguasai dunia.
Bagi  perkembangan peradaban  dunia, adanya  penemuan jaringan internet ini memberi dampak yang signifikan. Dengan internet ini mampu membuat seluruh dunia  menjadi  terhubung  satu  sama  lainnya  hingga memberikan kemudahan perihal  mengakses informasi dan  komunikasi. Internet akan terus mengalami perkembangan yang pesan  dan akan terus berkembang memberi pengaruh pada kehidupan manusia dan bisa ditinjau sekarang ini bahwa internet banyak memberi dampak didalam kehidupan di berbagai sektor yang diawali dari kehidupan sehari-hari misalnya media sosial sampai sektor ekonomi keuangan.
Perpaduan adanya globalisasi dan Internet memberikan perubahan yang  baru,  salah  satunya  yakni  Revolusi  Industri  4.0.  Revolusi  Ke-4 tersebut merupakan era  dimana  teknologi internet, teknologi informasi serta teknologi otomasi produksi digunakan secara terintegrasi membentuk sebuah sistem yang disebut Cyber Physical Systems (CPS). Sebuah sistem dimana sebuah entitas ataupun mekanisme fisik diawasi dan dikendalikan oleh  algoritma  bebasis  komputer,  terintegrasi  dengan  internet  dan
penggunanya. (Sovian Aritonang, 2020)
Bentuk  digitalisasi  didalam  dunia  investasi  salah  satunya  ialah terdapat perubahan fisik kedalam bentuk digital. Dalam kaitannya dengan teknologi,  Indonesia  telah  memfasilitasi  segala bentuk  pemanfaatan  di bidang  teknologi, seperti  yang  tertulis dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik (selanjutnya disebut UU  No.  19  Tahun  2016)  menyatakan “Pemerintah menfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang  undangan”, dan  ayat  (2) menyatakan “Pemerintah melindung i kepentingan umum dari segala jenis gangguan  sebagai  akibat  penyalahgunaan  Informasi  Elektronik  dan Transaksi Elektronik yang  menganggu ketertiban  umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Sejak pertama kali  digagas  oleh seseorang atau  sekelompok orang yang menggunakan nama alias Satoshi Nakamoto pada  tahun 2009, aset kripto telah menarik perhatian investor secara signifikan. Cryptocurrency adalah julukan yang diberikan kepada  sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan  memproses pertukaran aset  digital  secara  tersebar.  (Jakarta,  2016) Tidak  seperti  sebagian  besar  aset  keuangan  lainnya,  aset  kripto  tidak memiliki  hubungan  dengan  otoritas  yang  lebih  tinggi,  tidak  memiliki representasi fisik,  dan  tidak dapat  dibagi  habis. Jika  nilai aset  keuangan tradisional didasarkan pada  aset berwujud, maka aset kripto  tidak. Nilai aset kripto didasarkan pada keamanan suatu algoritma yang dapat melacak semua  transaksi  serta  bertumpu  pada  adanya supply  and  demand . Pertumbuhan  penggunaan  aset  kripto  dapat  dikaitkan  dengan  biaya transaksi  yang  rendah  karena  memiliki  sistem peer-to-peer yang memungkinkan transaksi secara online untuk langsung dikirim dari satu
pihak  ke  pihak  lain  tanpa  melalui  lembaga  keuangan,  dan  tidak  ada intervensi  dari  pemerintah.  Hal  ini  menyebabkan  lonjakan  terhadap volume perdagangan,  volatilitas (tingkat  variasi  dari  serangkaian harga perdagangan  dari waktu ke  waktu), dan  harga aset kripto. (Corbet et al., n.d.)
Legalitas pemasaran kripto sebagai  aset dalam komoditas di bursa berjangka dinilai sebagai  produk sistem elektronik ditinjau dari Pasal 15 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  “ Setiap  Penyelenggara Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik  sebagaimana  mestinya ”,  Pasal  4  huruf (e)  yang  menyatakan “ Pemanfaatan Teknologi  Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan  dengan tujuan untuk : (e)memberikan rasa aman, keadilan, dan  kepastian  hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara  teknologi Informasi ”, Pasal 16 huruf (e) mengenai persyaratan pengoperasian sistem elektronik dan sanksi termuat mulai pada Pasal 30 dan seterusnya. Lantas dapat  disimpulkan bahwa eksistensi perdagangan aset kripto tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi  Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  No.  19  Tahun  2016) khususnya dalam Pasal 4 huruf (e) dalam memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Aset  Kripto  adalah  aset  digital  yang  memanfaatkan  teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain .  ( The Difference Between Cryptocurrency  And  Digital  Assets,  And  Why  Should  Holders Care? , 2018) Komoditi digital atau komoditi kripto dari sistem blockchain dapat  dikategorikan  sebagai  hak  atau  kepentingan,  sehingga  masuk kategori komoditi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. (Bappebti, n.d.)
Dalam  perkembangannya,  terdapat  pemilik  aset  kripto  yang kebingungan dalam meneruskan kepemilikan aset miliknya karena hingga saat  ini  masih belum terdapat  peraturan  hukum positif  Indonesia  yang mengakomodir  mengenai  konsep  pewarisan  aset  kripto.  Termasuk peraturan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto di bursa berjangka dan  peraturan terkait lainnya. Menurut Pasal 499  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata), menurut undang-undang, benda ( zaken ) adalah tiap barang ( goederen ) dan tiap hak ( rechten ) yang dapat menjadi obyek dari hak milik. (Tjitrosudibio, 1999) Terlebih sistem pada  aset kripto yang tidak memiliki otoritas pusat dalam  mengontrol  dana  penggunanya,  dimana  hal  ini  memberikan pengertian bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol aset tersebut kecuali  pemiliknya.  Sebab,  apabila  seseorang  tutup  usia  dan private key dompet aset kriptonya tidak diketahui, maka aset kripto tersebut tidak dapat diakses. Aset kripto tersebut tidak akan hilang karena blockchain memiliki sistem keamanan yang  tinggi. Tetapi,  karena proses  dalam blockchain bersifat  terdesentralisasi,  maka  tidak  bisa memanfaatkan  fitur “Lupa  Password”. Sehingga,  tidak  mungkin private key maupun public  key tersebut  bisa  diselamatkan.  (Zipmex,  2021)
Berdasarkan uraian latar  belakang diatas,  penulisan ini  berisi mengenai maka peraturan aset kripto serta aset kripto dijadikan sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian ini  merupakan  penelitian yuridis normatif ( legal research ).Dijelaskan  oleh  Peter  Makhmud  Marzuki  bahwa  penelitian
hukum sebagai  suatu proses  untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini berfokuskan dalam  mengkaji pembahasan  berdasar  pada  perundang-undangan yang berjalan di Indonesia, misalnya seperti KUHPerdata atau BurgerlijkWetboek (BW)  sebagai  pedoman  hukum  perdata  Indonesia, ketentuan yang  mengatur mengenai eksistensi aset  kripto  di  Indonesia, pengaturan hukum waris di Indonesia terkait dalam aset benda bergerak tidak berwujud ( intangible ), dan peraturan-peraturan terkait lainnya.
Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) dipergunakan pada riset ini dimana berdasar dari  para  ahli mengenai materi hukum  benda, hukum perikatan  dan  hukum waris. Conceptual  Approach dilaksanakan dengan  melakukan analisa  peraturan terhadap  aset  kripto  di  Indonesia, konsep  hukum  waris  di  Indonesia  terhadap  aset  kripto.  Sehingga, diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur. Bahan hukum yang digunakan dalam  analisis  terdiri dari  bahan  hukum primer,  sekunder dan  tersier. Bahan hukum tersebut diperoleh menggunakan studi kepustakaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Hukum Waris Menurut Kitab UU Hukum Perdata
Hukum  waris  berlaku  suatu  asas,  bahwa  hanyalah  hak-hak  dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang  dapat diwariskan. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia,  maka  seketika itu  juga  segala  hak  dan  kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan saisine yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis
karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala  hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.  Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) juga mengenal asas dalam hukum kewarisan, yaitu:

## Asas Individual
Mengenai  asas  ini  dimana  yang  jadi  ahli  waris  ialah  perorangan (secara  pribadi)  bukan  secara  kelompok  ahli  waris  serta  bukan  juga kelompok  klan,  suku  atau  keluarga.  Perihal  ini  sehingga  yang  bisa menerima warisan ialah suami atau isteri yang hidup terlama beserta anak dan keturunannya.

## Asas Bilateral
Mengenai asas ini dimana seseorang tak hanya mewaris dari bapak saja  namun juga  dari  ibu,  demikian pula  saudara  laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, ataupun saudara perempuannya. Asas ini bisa ditinjau dari  beberapa  pasal  yakni  Pasal  850,  853,  dan  856  KUHPerdata  yang mengatur jika anak-anak beserta keturunannya beserta suami atau isteri yang hidup terlama tak ada lagi, sehingga harta peninggalan dari pihak yang meninggal diwarisi  oleh  ibu  dan  bapak  serta  saudara  laki-laki  ataupun saudara perempuan.

## Asas Perderajatan
Asas  perderajatan  artinya  ahli  waris  yang  memiliki derajat  lebih dekat dengan si pewaris, menutup peluang ahli waris yang memiliki derajat lebih jauh. Sehingga  untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan dilakukannya penggolongan ahli waris  (Pasal  832 ayat  (1)  KUHPerdata). Perihal ini berlaku juga pernyataan “siapa  keluarga sedarah yang  pa ling dekat, maka warisan yang akan dia  dapat”. Tetapi terdapat  pengecualian, sebab  ada  kemungkinan  golongan  III  dan  golongan  IV  bersama-sama timbul sebagai ahli waris.

## Asas Kematian
Pewarisan hanya terjadi  dikarenakan terjadi kematian (Pasal  830 KUHPerdata). Kecuali, bisa terjadi dalam kondisi tak hadir (Pasal 467  jo Pasal 470 KUHPerdata).
Subekti tak menyatakan pengertian hukum kewarisan, namun beliau hanya menyatakan asas hukum waris, menurutnya: (Subekti, 1984). Pada Hukum Waris  Kitab  Undang-undang  (UU)  Hukum Perdata  ini  berlaku suatu  asas,  yakni  hanya  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  didalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang bisa diwariskan. Hanya hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban yang  bisa  dinilai  dengan  uang.  Oleh sebab itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian seperti hak dan kewajiban sebagai seorang suami (ayah) tak bisa diwariskan. Dan juga hak dan kewajiban seorang sebagai anggota di suatu perkumpulan.
1. Pewaris:  orang  yang  telah  meninggal  dunia,  laki-laki  ataupun perempuan  dengan  dibuktikan  melalui  akta  kematiannya  dan meninggalkan sejumlah harta benda/kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh  beserta  kewajiban-kewajiban  yang  harus  dilaksanakan selama hidupnya.
Ahliwaris :
Ahli waris  berdasarkan kedudukan sendiri ( uit eigen  hoofed ) atau mewaris secara langsung dan berhak menerima harta peninggalan pewaris. Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata) penggolongan ahli waris ini, adalah:
1) Golongan pertama,  yaitu  anak-anak  beserta  keturunannya dalam garis lurus kebawah. Selain itu hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUHPerdata)
2) Golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, terdiri dari
orang  tua,  saudara  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dan  atau keturunan  saudara  pewaris;  bagi  orang  tua  disamakan  dengan bagian  saudara-saudara  pewaris,  tetapi  pada  prinsipnya  dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 harta peninggalan, lalu separuh dari harta warisan itu akan diwarisi oleh saudara pewaris dimana  masing-masing  diperoleh  atas  pembagian  rata  sesuai banyaknya  ahli  waris.  Bila  ibu  atau  ayah,  salah  seorang  telah meninggal dunia sehingga yang hidup terlama akan mendapatkan:
1) ½  bagian  dari  semua harta  warisan,  bila  ia  dijadikan  ahli waris  bersamaan  dengan  seorang  saudaranya,  laki-laki ataupun perempuan maka sama saja; 2) 1 3 ⁄ bagian  dari  semua harta  warisan,  jika  ia  dijadikan  ahli
waris bersamaan dengan 2 orang saudara pewaris;
3) ¼  bagian  dari  semua harta  warisan,  jika  ia  dijadikan  ahli waris bersamaan dengan 3 orang atau lebih saudara pewaris.
Lalu, jika ayah dan ibu semua telah meninggal dunia, sehingga harta peninggalan  semuanya  jatuh  pada  saudara  pewaris,  selaku  ahli  waris golongan kedua yang masih ada. Tetapi jika diantara saudara-saudara yang masih  ada  itu  ternyata  hanya  terdapat  saudara  seayah  atau  seibu  saja dengan  pewaris  sehingga  harta  warisan  lebih  dulu  dibagi  dua,  bagian pertama diperuntukkan bagi saudara seibu. (Zainuddin Ali, 2008)
1) Golongan ketiga, dalam hal tidak ada  gol.  Pertama dan gol.
Kedua,  maka  harta  peninggalan  harus dibagi  menjadi dua ( kloving ) dalam keluarga garis lurus ke atas,  yaitu setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setelah lagi untuk kakek-nenek  dari  pihak  ibu  (Pasal  853  dan  Pasal  854
KUHPerdata). Tata cara pembagian ialah harta warisan dibagi dua, bagian satu teruntuk kakek dan nenek dari garis ayah dan
bagian yang kedua teruntuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian tersebut berdasar pada  Pasal  850  dan Pasal 853
KUHPerdata ½  teruntuk pihak ayah dan setengah teruntuk pihak ibu.
2) Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis ke samping sampai derajat ke enam. Terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari pihak  ayah  maupun pihak  ibu.  Keturunan paman  dan  bibi sampai  derajat  keenam  dihitung  dari  si  mayit  atau  yang meninggal (pewaris),  dan  saudara kakek dan  nenek beserta keturunannya hingga derajat ke-6 yang dihitung dari si yang meninggal. Jika bagian  dari garis  ibu tidak ada  sama sekali ahli waris hingga derajat ke-6 sehingga bagian dari garis ibu jatuh pada ahli waris dari garis ayah. Pada Pasal 832 ayat (2) KUHPerdata disebutkan: “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada,  maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya Negara wajib  melunasi  utang-utang  si  peninggal  harta  warisan sepanjang harta warisan itu mencukupi. ” Tata cara pembagian harta warisan golongan ke-4 sama dengan ahli golongan ke-3, yakni harta warisan dibagi  2,  bagian yang  ke  satu teruntuk paman  dan  bibi  beserta  keturunannya dari  garis  ayah  dan bagian  satunya  lagi  teruntuk  paman  dan  bibi  beserta keturunannya dari garis ibu.
Berdasar  semua  golongan  ahli  waris  yang  sudah  dijabarkan  dan dicontohnya sebelumnya, berlaku  ketetapan  bahwa  golongan  terdahulu menutup golongan kemudian. Oleh sebab itu, bila terdapat golongan ke-1, sehingga golongan ke-2, ke-3, dan ke-4 tak menjadi ahli waris. Bila tak ada golongan ke-1, sehingga golongan ke-2 yang jadi ahli waris. Lalu, bila tak
ada golongan ke-1 dan ke-2, sehingga golongan ke-3 dan ke-4 yang jadi ahli waris. Golongan ke-1 ialah anak-anak sah dan anak luar kawin yang diakui sah  yang  mana  tak  terdapat  ahli  waris  yang  berhak  atas  peninggalan pewaris,  sehingga  semua  harta  peninggalannya  menjadi  milik  negara. Berdasar KUHPerdata, tak membedakan diantara ahli waris laki-laki dan perempuan,  tak  juga  membedakan urutan kelahirannya, hanya  terdapat ketetapan bahwa  ahli waris golongan ke-1  bila masih ada  sehingga akan menutup hak anggota keluarga yang lain dalam garis luruh ke atas dan ke samping. Maka terlihat anggota keluarga yang lebih dekat menutup hak dari anggota keluarga yang lebih jauh.
1. Ahli waris berdasar pada  penggantian ( bijplaatsvervulling ), yang bisa disebut dengan ahli waris tak langsung (cucu-cucu dari pewaris)
1) Penggantian pada  garis  lurus ke  bawah,  Pasal  848  KUHPerdata:
“ hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan ”
2) Penggantian pada  garis ke samping, masing saudara kandung atau tiri  yang  meninggal  terlebih  dahulu  digantikan  oleh  sekalian anaknya.
3) Penggantian pada garis ke samping ini juga melibatkan penggantian para  anggota  keluarga  yang  lebih  jauh,  seperti  paman  atau keponakan,  bila  meninggal  dahulu  akan  digantikan  oleh keturunannya.
2. Pihak  ke-3  yang  mana  bukan  ahli  waris  bisa  menikmati  harta peninggalan,  perihal  ini  memungkinkan  akan  timbul  sebab KUHPerdata ada ketetapan mengenai pihak ke-3 yang bukan ahli waris, namun  bisa  menikmati  harta  peninggalan  pewaris  berdasar  suatu testament (wasiat).  Orang yang  menerima wasiat tersebut dikatakan testamentaireerfgenaam . Testamentaireerfgenamm adalah ahli waris menurut wasiat.
Disisi  lain  menurut  Pasal  838  KUHPerdata  menyatakan  bahwa
“ adanya  ketentuan bagi  orang-orang yang  tidak  layak  dalam  menerima harta warisan, yaitu:
1. Mereka  yang  dengan  putusan  hakim  telah dihukum dikarenakan membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka  yang  dengan  putusan  hakim  telah  dihukum  karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam  hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat si pewaris. ”
Harta Warisan yaknni terdapat  benda  yang  ditinggalkan ( erftenis , nalatenschap ). Benda tersebut yakni berupa sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris ketika pewaris meninggal duni, wujud harta warisan ini bisa dalam bentuk  Aktiva  (piutang  dan  tagihan)  atau  Pasiva  (hutang).  (Suparman Usman,  1990)  Menurt  Hilman  Hadikusuma  mengatakan  bahwa  cara mengetahui bagaimana  asal  usul,  kedudukan  harta  warisan,  apakah  ia dapat  dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang  terjadi  penerusan  dari  pewaris  kepada  waris,  maka  harta  warisan dibagi  dalam  empat  bagian  yaitu  harta  asal,  harta  pencaharian,  harta pemberian  dan  hak-hak  dan  kewajiban  yang  diwariskan.  (Hilman Hadikusuma, 1991)
Sebelum membahas bagaimana cara  seseorang agar  mendapatkan suatu warisan, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata);
2. Harus ahli waris atau para  ahli waris harus ada  pada  saat  pewaris meninggal dunia.  Ketentuan ini  tidak  berarti mengurangi makna
ketentuan  Pasal  2  KUHPerdata,  yaitu  " Anak  yang  ada  dalam kandungan  seorang  perempuan,  dianggap  sebagai  telah dilahirkan,  bilamana juga  kepentingan  si anak  menghendakinya. Apabila  ia  meninggal  saat  dilahirkan,  ia  dianggap  tak  pernah ada ."  Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh  hukum sebagai  ahli  waris  dan  telah  dianggap cakap untuk mewaris;
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak  dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang  tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap  sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
Didalam  UU  ada  dua  cara  teruntuk memperoleh suatu  warisan, yakni:
1. Secara ab intestato (ahli waris berdasar UU) pada  Pasal 832 Kitab UU  Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).  Menurut ketentuan  undang-undang  ini,  yang  berhak  menerima  bagian warisan  adalah  para  keluarga  sedarah,  baik  sah  maupun  di  luar kawin dan  suami atau istri yang  hidup  terlama. Keluarga sedarah yang  menjadi  ahli  waris  ini  dibagi  dalam  empat  golongan  yang masing-masing merupakan  ahli  waris  golongan  pertama,  kedua, ketiga dan golongan keempat. Oleh sebab itu, catatan para ahli waris didalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah tidak tak bisa sama sekali  dikecualikan.  Berdasar  UU,  mereka  dijamin  dengan legitiemeportie (bagian  mutlak).  Ahli  waris  yang  menerima legitiemeportie dikatakan legitimaris . Poris bagian  ahli  waris dikarenakan wasiat berisikan asas bahwa jika pewaris memiliki ahli waris  mana  keluarga  sedarah,  sehingga  bagiannya  tak  bisa mengurangi bagian yang mutlak dari para legitimaris .
2. Secara  Testamentair (ahli  waris  dikarenakan dipilih  dalam  surat
wasiat = testamen ) pada  Pasal 899 KUHPerdata. Perihal ini pemilik kekayaan membuat wasiat teruntuk para ahli warisnya yang dipilih didalam testamen . Pasal 1894 KUHPerdata mengemukakan bahwa
“ penetapan,  penguatan  atau  pemenuhan secara  sukarela  sesuatu penghibahan oleh para  ahli waris pemberi  hibah atau  orang yang mendapatkan hak daripadanya setelah meninggalnya pemberi hibah berakibat hilangnya kekuasaan mereka untuk memajukan adanya sesuatu  kekurangan  dalam  bentuk  caranya  penghibahan  itu ” .
(Anisitus, n.d.)
Berdasar  pasal  875  KUH  Perdata,  pada  suatu testament ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan, yakni:
1. Pertama, testament yakni suatu akta. Artinya suatu testament harus berbentuk tulisan yang bisa dibuat dengan akta otentik ataupun akta di  bawah  tangan  dan  berisikan  pernyataan  atau  kehendak  dari pewasiat.
2. Kedua, suatutestamen berisi pernyataan kehendak, artinya tindakan hukum sepihak. Tindakan tersebut ialah tindakan atau pernyataan dari individu yang telah dianggap  cukup teruntuk timbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Testament menimbulkan suatu perikatan, tetapi  bukan  suatu  perjanjian  yang  terdapat  persyaratan  adanya kesepakatan  diantara  orang  yang  mengikatkan  dirinya  pada perjanjian itu. Sebab  adanya  kesepakatan dahulu dari  pihak  yang diberi wasiat itu suatu testament yang telah dianggap sah.
3. Ketiga , apa yang dikehendaki akan terjadi sesudah meninggal dunia. Artinya keberlakuan suatu testament baru ini berjalan sesudah si pemberi wasiat sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, testament bisa dikatakan sebagai kehendak terakhir.
4. Keempat, testament bisa dilakukan pencabutan kembali. Ketetapan dipergunakan  teruntuk  menetapkan  apa  suatu  tindakan  hukum
harus dibuat berbentuk surat wasiat atau cukup berbentuk lainnya. Pencabutan ini  memberi pengertian  bahwa  tak  seluruh apa  yang diharapkan  oleh  individu  sebagaimana  yang  terdapat  pada wasiatnya, juga diperbolehkan atau bisa dilakukan.
Terdapat  macam-macam testamen berdasar  bentuknya (Pasal 931 KUHPerdata) yakni :
1. Openbaar  testamen yang diatur pada  Pasal  938 KUHPerdata  dan Pasal 939 KUHPerdata. Jenis wasiat ini dibuat oleh seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan diharap menghadap  pada notaris dan  mengemukakan kehendaknya. Dalam Pasal  15  huruf l Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2014  Tentang Jabatan  Notaris yang  menyatakan  “ membacakan  akta  di  hadapan  penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  dan ditandangani  pada  saat  itu  juga  olrh  penghadap,  saksi,  dan Notaris ”, maka dapat  dimaknai sebagai kewajiban seorang notaris untuk membacakan suatu akta harus dihadiri paling sedikit 2 (orang) saksi. Bentuk tersebut terbanyak dipergunakan dan memang yang terbaik sebab notaris bisa melakukan pengawasan isi dari surat itu, maka  ia  bisa  memberi  nasehat-nasehat  agar  isi  wasiat  itu  tak bertentangan dengan UU.
2. Olographis  testamen diatur  pada  Pasal  932  KUHPerdata. Olographis harus dilakukan penulisan dengan tangan orang  yang akan  menginggalkan  warisan  itu  sendiri  ( eigenhandig ).  Tulisan tersebut  harus  diberikan  sendiri  pada  seorang  notaris  teruntuk disimpan ( gedeponeerd ).  Penyerahannya juga harus diikuti oleh 2 orang  saksi.  Selaku  tanggal  wasiat  itu  berlaku  maka  dilakukan dengan pengambilan tanggal dimana akte tersebut diserahkan ( akte van  depot ).  Penyerahan kepada  notaris  bisa  dilaksanakan secara terbuka  atau  tertupu.  Terkait  wasiat  yang  diserahkan  dengan
tertutup,  ditentukan  bahwa  jika  si  pembuat  wasiat  tersebut meninggal, wasiat itu harus diberikan ke notaris pada  Balai Harta Peninggalan ( Weeskamer ),  dimana  akan  dibuat proses  verbal.  (R Subekti, 2003)
3. Wasiat tertutup atau rahasia ( geheim ) pada  Pasal 940 KUHPerdata dan Pasal 941 KUHPerdata itu.
Hak  pewaris,  muncul  sebelum  terbukanya  harta  peninggalan. Artinya sebelum pewaris meninggal dunia, maka berhak mengemukakan kehendaknya pada suatu testament , berupa :
1. Erfstelling ,  artinya  penunjukan  satu  atau  beberapa  orang  yang menjadi ahli waris teruntuk memperoleh semua atau sebagian dari harta peninggalan
2. Legaat ,  artinya pemberian hak pada  individu atas  dasar testament yang khusus, seperti :
1) Hak atas satu/atau beberapa benda tertentu
2) Hak atas semua dari satu macam benda tertentu
3) Hak vruchtgebruik , atas sebagian atau semua warisan (Pasal 957 KUHPerdata) Orang yang menerima legaat dikatakan legataris.
Bentuk wasiat ( testament ) :
1) Openbaar testament , artinya wasiat dibuat oleh seorang notaris yang dihadiri oleh 2 orang saksi;
2) Olographis  testament ,  artinya  wasiat  ditulis  oleh  si  calon pewaris itu sendiri, lalu diberikan pada seorang notaris teruntuk disimpan dan disaksikan bersama 2 orang saksi;
3) Testament rahasia, artinya wasiat dibuat oleh calon pewaris yang tak  mengharuskan ditulis  tangan,  lalu  wasiat  itu  disegel  dan diserahkan pada  seorang notaries yang disaksikan oleh 4 orang saksi.
Kewajiban Pewaris, yakni pembatasan pada haknya yang ditetapkan dalam UU. Pewaris harus mengindahkan adanya legitiemeportie atau hak mutlak,  yakni  bagian  tertentu  dari  harta  peninggalan  yang  tak  bisa dihilangkan  oleh  orang  yang  meninggalkan  warisan  (Pasal  913 KUHPerdata).
Hak ahli waris, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1023-1029  setelah  terbuka  warisan,  ahli  waris  diberikan  hak  untuk menentukan sikap dan waktu untuk berpikir untuk menerima warisan itu dengan  murni,  atau  dengan  hak  istimewa  teruntuk  mengadakan pendaftaran  harta  peninggalan,  atau  teruntuk  menolaknya  dengan pembuatan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di  area wilayah hukum terbukanya warisan, pernyataannya dibuktikan dalam register yang sudah ada.  (R.  Subekti dan  Tjitrosudibio, 1978)  Ketentuan yang  tertulis dalam  Pasal  1024  KUHPerdata  tentang  periode  lama  jarak  atau  waktu berpikir  ialah  4  bulan  sejak  ahli  waris  meminta waktu  memikirkannya, sehingga bukan sejak dari warisan terbuka. Karena waktu untuk berpikir itu bisa  saja  dilakukan  selama  seminggu  yang  terhitung  dari  si  pewaris meninggal dunia dan bisa memungkinkan juga beberapa tahun setelahnya. Maka  setelah jangka  waktu  berpikir  berakhir ada  3  kemungkinan yang dapat ditentukan oleh seorang ahli waris, yaitu:
1. Menerima dengan penuh atau murni, yang bisa dilaksanakan dengan tegas atau dengan lainnya. Secara tegas, bila penerimaan itu dituangkan pada  akta  yang  berisikan  penerimaannya  selaku  ahli  waris.  Secara diam-diam, bila ahli waris itu melaksanakan perbuatan penerimaannya selaku ahli waris dan perbuatan itu harus mendeskripsikan penerimaan pada  warisan yang  meluang, yakni dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.
2. Menerima  dengan reserve ,  (hak  untuk  menukar). Voorrecht  van boedelbeschijving atau beneficiareannvaarding . Hal  ini  harus
dinyatakan  pada  Panitera  Pengadilan  Negeri  di  tempat  warisan terbuka,  akibat  yang  terpenting  dari  warisan  secara beneficiare ini adalah  kewajiban  untuk melunasi hutang-hutang dan  beban  lain  si pewaris  dibatasi  sedemikian  rupa  sehingga  pelunasannya  dibatasi menurut kekuatan warisan, dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika  hutang  pewaris  lebih  besar  dari  harta  bendanya.  (Dermina Dalimunthe, 2019)
3. Menolak warisan, ini mungkin, jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban  membayar  hutang  lebih  besar  daripada  hak  untuk menikmati  harta  peninggalan.  Ketentuan  dalam  Pasal  1057 KUHPerdata  penolakan  wajib  dilakukan  dengan  suatu  pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Ahli waris yang menolak warisan, berarti ia  melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.
Akibat Penolakan, maka :
1. Sesuai dalam Pasal 1058 KUHPerdata yang  menyatakan bahwa “ Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris ” kedudukan sebagai ahli waris dianggap tidak pernah ada;
2. Keturunan ahli waris yang menolak warisan juga dianggap  tak  dapat mewaris sebab pergantian tempat (Pasal 1060 KUHPerdata)
3. Jika ada testamen/surat wasiat yang diperkenankan untuk orang yang menolak warisan, maka testamen tersebut tidak dapat  dilaksanakan. Ketentuan ini sesuai dalam Pasal 1001 KUHPerdata;
4. Terhadap  hibah  dari  pewaris  yang  diterima  orang  yang  menolak warisan, sehingga hibah itu tak wajib dimasukkan lagi (inbreng) pada harta warisan pewaris (pemberi hibah), kecuali bila hibah itu melanggar atau menyinggung hak mutlak ahli waris yang memiliki hak tersebut;
5. Penolakan terhadap harta waris hanya menyangkut harta warisan saja,
tanpa disertai syarat-syarat lainnya.
Kewajiban ahli waris, dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:
1. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah selesai;
2. Mengurus dan melunasi hutang pewaris bila pewaris memiliki hutang, serta mengurus dan menagih piutang bila pewaris memiliki piutang;
3. Melaksanakan wasiat jika ada;
4. Memelihara keutuhan harta peninggalan  sebelum harta peninggalan dibagi
5. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Analisis Aset Kriptosebagai Objek Harta Waris
Harta  kekayaan  merupakan segala  benda  baik  berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang  diakui serta  dilindungi oleh hukum serta dapat  dialihkan kepemilikannya pada  orang lain.   Dalam kewarisan sendiri  harta  peninggalan  ialah  seluruh  barang  atau  benda  yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah  barang atau  benda yang  ditinggalkan oleh orang yang  meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenasah, hutang-hutang dan wasiat.  Terdapat 2 (dua) jenis harta warisan, yaitu harta berwujud dan yang tak berwujud. Serta memiliki 2  (dua)  macam  sifat,  yaitu  harta  yang  disebut  barang  bergerak  yang memiliki pengertian barang  tersebut dapat  dipindahkan  dan  harta yang disebut  barang  tidak  bergerak  artinya  barang  tersebut  tidak  dapat dipindahkan. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan yang berakibat para  waris dapat  menguasai dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati, diusahakan ataupun,  dialihkan kepada  anggota  kerabat,  ataupun  orang lain.   Mengacu pada  pengertian diatas,  bahwa konsep  harta peninggalan
dan harta warisan memiliki pengertian yang berbeda.
Menurut  Pasal  499  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  menyatakan  bahwa  “menurut pemahaman undang-undang yang  dinamakan kebendaan ialah  tiap-tiap barang  dan  tiap- tiap  hak  yang  dapat  dikuasai oleh hak milik.” Pasal  ini kemudian Prof. Mahadi  menawarkan, seandainya dikehendaki, rumusan lain dari pasal  ini dapat  diturunkan kalimat sebagai berikut: “ Yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak .” Lebih lanjut pengertian dari barang ialah benda materiil, lalu hak ialah benda immaterial. Kemudian Pitlo sebagaimana dikutip Prof. Mahadi mengatakan, hak immateril itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai objeknya. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal  499  KUHPerdata. Oleh karena itu hak milik immaterial itu sendiri dapat  menjadi objek dari suatu benda. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda.  Sehingga, memberikan makna terhadap kedudukan aset kripto yang dapat dikatakan sebagai suatu benda yang dapat dikuasai, dihaki  atau  dimiliki  subjek  hukum  atau  “segala  sesuatu”  yang  dapat dijadikan objek hukum.
Sejalan  dengan  Pasal  504  KUHPerdata  yang  memberikan makna bahwa  aset  kripto  tergolong  sebagai  benda  bergerak,  dan  Pasal 503KUHPerdata mengisyaratkan bahwa aset kripto tidak memiliki wujud nyata ( intangible )  karena kepemilikannya yang  tersimpan secara  digital.
Sejauh ini di  Indonesia pengaturan mengenai aset kripto  berangkat dari komoditi kripto yang  dapat  dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga termasuk dalam kategori komoditi yang terdapat pada  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1997  Tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (selanjutnya disebut UU  PBK)  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1  angka  2:
“ Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari  komoditi  yang  dapat  diperdagangkan  dan  menjadi subjek kontrak  berjangka  ,  kontrak  derivatif syariah,  dan/atau  kontrak derivatif lainnya .” dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.3  Tahun 2019 mengenai “ Komoditi Yang  Dapat  Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,  dan/atau Kontrak Derivatif  Lainnya  Yang  Diperdagangkan  Di  Bursa  Berjangka ” (lalu dinyatakan pada Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019) menyatakan bahwa aset kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Atas dasar beberapa ketentuan di atas, aset kripto dianggap  sebagai benda  bergerak dan  tidak berwujud sehingga aset  kripto  bisa  dialihkan, secara  keseluruhan  maupun  sebagian  sebab  pewarisan,  wasiat,  wakaf, hibah, perjanjian tertulis, atau penyebab lainnya yang dibenarkan berdasar pada ketetapan peraturan perundang-undangan. Aset kripto yang dialihkan dikarenakan  pewarisan  terjadi  dan  berdasar  pada  ketetapan  UU  maka kepemilikan  beralih  pada  ahli  waris  disebabkan  karena  terdapat  pada ketetapan  UU,  beralih  secara  otomatis dari  meninggalnya pemilik  hak, walaupun  bisa  juga  dialihkan dengan  akta  ketika pewaris  masih  hidup.
Terhadap  ketentuan pewarisan aset  kripto  diatur berdasar hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang  mengatur terkait kedudukan harta  peninggalan  seseorang  sesudah wafat dengan tata cara berpindahnya harta peninggalan itu pada orang lain.
Suatu  penghormatan  dengan  diakuinya  oleh  UU  terhadap keberadaan hak milik, baik hak milik atas benda materiil atapun hak milik atas  benda  immaterial  berupa  asetkripto.  Karena  hak  milik  dinilai merupakan hak kebendaan yang paling sempurna daripada hak kebendaan yang  lainnya.  Salah  satu  wujud  pengakuan  dari  hak  kebendaan  yang sempurna itu ialah diperkenankannya oleh undang-undang hak kebendaan
itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.
Ketika seseorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya adalah warisan, sehingga pada saat itu juga menjadi terbuka dan  terjadi peralihan harta kekayaan pewaris.  Aset kripto  yakni salah satu harta kekayaan pewaris yang jadi objek warisan. Namun hingga saat ini berkaitan dengan pewarisan aset kripto tidak adanya pengat uran secara spesifik yang  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya  disebut  KUHPerdata)  maupun  peraturan  kepala  bappebti selaku lembaga  pemerintah yang  melakukan pengawasan  terhadap  aset kripto sebagai komoditas di perdagangan berjangka. Tetapi seperti apa yang diketahui, harta warisan meliputi harta benda peninggalan pewaris, berupa benda bergerak dan tak bergerak, serta benda berwujud dan tak berwujud. Aset  kripto  tergolong sebagai  benda  bergerak tak  berwujud yang  mana sebagai  objek hak  milik pemiliknya dan  masuk kedalam harta kekayaan pemiliknya. Hal ini berarti, jika pemilik aset kripto meninggal dunia maka aset kripto juga merupakan harta peninggalan pemiliknya (pewaris) yang nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  objek  harta  waris.  Sehingga, pewarisannya  juga  berdasar  beberapa  pasal  terkait pewarisan  yang  ada didalam KUHPerdata.
Menurut  Pasal  832  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)  yang  menyebutkan bahwa  “ Menurut undang-undang  yang  berhak  untuk  menjadi  ahli  waris  ialah  para keluarga  sedarah,  baik  sah  maupun  luar  kawin  dan  si suami  atau  istri yang  hidup  terlama,  semua  menurut  peraturan  tertera  dibawah  ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara  suami  istri  tidak  ada,  maka  segala  harta  peninggalan  si peninggal  menjadi  milik  negara,  yang  mana  berwajib  akan  melunasi segala  hutangnya,  sekedar  harga  harta  peninggalan  mencukupi  untuk itu .” Berarti bahwa, individu atau beberapa orang yang berdasar hukum dan
UU  sudah  ditetapkan  sebagai  ahli  waris  ( ab  intestate ).  Terdapat  pula beberapa anggota keluarga si pewaris yang terbagi jadi 4 golongan. Selain itu terdapat orang yang jadi ahli waris dikarenakan si yang meninggal saat masa  hidupnya  pernah  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu,  seperti perbuatan  hukum  pengakuan  anak  luar  kawin  atau  hukum  dengan pembuatan testament .
Selanjutnya syarat yang utama pewarisan dapat terbuka, yaitu: harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata), ahli waris atau para  ahli  waris  harus  ada  pada  saat  pewaris  meninggal  dunia  tanpa mengurangi  makna  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  KUHPerdata,  dan seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap  sebagai tidak cakap  untuk menjadi ahli  waris.  Terhadap  ketentuan  dalam  Pasal  913  KUHPerdata  bahwa:
“ bagian  mutlak  atau  legitiemeportie  adalah  suatu  bagian  dari  harta peninggalan  yang harus diberikan kepada para  waris dalam garis lurus menurut undang-undang,  terhadap bagian  mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan  sesuatu, baik  selaku pemberian antara  yang masih hidup maupun selaku wasiat. ” Pewaris berhak menjalankan apapun terhadap  harta  kekayaannya,  tetapi  ada  pembatasan  pada  haknya  yang ditetapkan  UU.  Pewaris  wajib  mengindahkan  atau  memperhatikan legitiemeportie kecuali  apabila  pewaris  tidak  memiliki  keturunan  maka penerima  wasiat  dapat  diberikan  seluruh  hartanya.  KUHPerdata  tak membedakan  pembagian  diantara  laki-laki  dan  perempuan,  maupun diantara suami dan istri tidak ada pembedaan. Mereka memiliki hak untuk memperoleh warisan sesuai pembagian yang sama.  Lalu sesudah adanya proses  peralihan aset  kripto  lewat pewarisan,  sehingga kedudukan asset kripto yang  jadi  milik ahli warisnya atau  milik penerima wasiat  tak  bisa dilakukan penyitaan, kecuali bila hak itu didapat dengan melawan hukum.
Namun karena penulisan ini difokuskan terhadap objek pewarisan aset  kripto,  serta  mengingat  karakteristik aset  kripto  yang  merupakan sebuah aset  keuangan digital  dengan memafaatkan teknologi kriptografi dan blockchain .Memberikanpengertianbahwa  sistemnya  yang  tidak memiliki otoritas pusat dalam mengontrol  danapenggunanya, makatidak ada  seorang pun  yang  bisa  mengontrol aset tersebut kecuali pemiliknya. Sehingga,  tidak  mungkin private  key maupun public  key tersebut  bisa diselamatkan. (Zipmex, 2021) Maka dapat penulis simpulkan bahwa dapat ditentukan proses pewarisan berupa cara/ketentuan secara teknis, dengan:
1. Menuliskan  surat  wasiat  yang  menerangkan  bahwa  si  pewaris menyimpan dokumen kepemilikan  serta petunjuk penggunaannya di safe deposit box dalam suatu bank;
2. Melalui  jasa  penyimpanan private  key dalam  bursa  kripto,  namun terlebih  dahulu  penyedia  jasa  bursa  kripto  memastikan  bahwa penerima hak ialah ahli waris yang sah dengan meminta dokumen valid sebagai  bukti  sesuai  regulasi  yang  ditetapkan  masing-masing bursa kripto;
Menggunakan  metode  Shamir  Backup,  ialah  sebuah  metode membagi kunci utama (master  seed)  menjadi beberapa  kunci (Anonim, 2021)yang  diatur  dengan  diperlukan  mayoritas  pemegang  kunci  harus memberikan persetujuan jika ada yang akan membukanya.

## SIMPULAN
Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia ditinjau melalui Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Pasal  499  memberikan  kedudukan terhadap aset kriptobahwasannya dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang dapat  dikuasai dan dimiliki oleh seseorang yang dapat membuktikan kepemilkan hak atas miliknya. Terlebih menurut Pasal 504 dan Pasal 503 aset  kripto  tergolong  sebagai  benda  bergerak  yang  tidak  berwujud
( intangible ).  Sehingga  sejauh  ini pengaturan  mengenai  aset  kripto berangkat  dari  komoditi  kripto  yang  dapat  dinyatakan  sebagai keistimewaan  hak  atau  kepentingan,  sehingga  termasuk  dalam  sebuah komoditi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 32  Tahun 1997  tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Selain  itu  kewenangan  lebih  lanjut mengenai pengaturan dan penetapan tata cara perdagangan aset kripto di dalam bursa berjangka merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.
Harta  waris  merupakan barang-barang dimana  telah ditinggalkan oleh seorang pewaris yang meninggal dunia sehingga beralih menjadi hak seorang  ahli  waris  setelah  dikurangi  segala  kewajiban  baik  perawatan jenazah, hutang maupun wasiat. Terdapat 2 (dua) jenis harta waris, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Serta memiliki 2 (dua) macam sifat, yaitu harta yang disebut barang bergerak yang memiliki pengertian berarti  barang  dapat  dipindahkan  dan  harta  yang  disebut  barang  tak bergerak yang berarti barang tersebut tidak dapat dipindahkan. Dalam hal ini, aset kripto menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan  suatu  hak,  sepanjang  seseorang  dapat  membuktikan kepemilikan  atas  haknya.  Disisi  lain  aset  kripto  dikategorikan  sebagai benda  bergerak  tak  berwujud sesuai  dengan  ketentuan yang  termaktub dalam Pasal 503 Jo 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga atas kepemilikan hak milik tersebut seseorang memiliki kebebasan dalam mengelola harta  kepemilikannya, salah  satunya  ialah  mewariskan harta kepemilikannya

## DAFTAR PUSTAKA
Anisitus, A.  (n.d.). Membagi  Warisan  Berdasarkan  Pasal-Pasal Hukum
Perdata BW (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
Anonim. (2021). Anda Investor Bitcoin? Begini Cara Mewariskan Bitcoin . Bappebti. (n.d.). Aset Kripto (Crypto Asset) .
Corbet, S., Meegan, A., Larkin, C., Lucey, B., & Yarovaya, L. (n.d.). Exploring the  Dynamic  Relationships  between  Cryptocurrencies  and  Other Financial Assets .
Dermina Dalimunthe. (2019). Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisier Perpektif Hukum Perdata. Jurnal El-Qanuny , 4 (1), 88.
Hilman Hadikusuma. (1991). Hukum Perkawinan Adat .
Jakarta,  N.  O.  S.-A.  B.  (2016).  Kajian  Atas  Cryptocurrency Sebagai  Alat Pembayaran di  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Networking  and Security (IJNS) , 6 (1). https://doi.org/10.55181/IJNS.V6I1.1449
R.  Subekti  dan  Tjitrosudibio.  (1978). Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata . Pradnya Paramitha. R Subekti. (2003). Pokok-pokok Hukum Perdata (XXXI).  Intermasa. Sovian Aritonang, R. J. (2020). Konsep Industri 4.0-Analisis Teknologi dan Penerapan di Industri dan Operasi Militer . Quality Books. Subekti. (1984). Pokok-pokok Hukum Perdata . Intermasa.
Suparman Usman. (1990). Ikhtisar Hukum  Waris Menurut KUHPerdata B.W . Darul Ulum Press.
The  Difference  Between  Cryptocurrency  And  Digital  Assets,  And  Why Should Holders Care? (2018).
Tjitrosudibio, R. S. dan R. (1999). Kitab Undang Undang Hukum Perdata . PT. Pradnya Paramita.
Zainuddin Ali.  (2008). Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Indonesia .  Sinar Grafika.
Zipmex. (2021). Apa yang Terjadi Pada Investasi Aset Kripto Anda Ketika Anda Meninggal Dunia?