Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 562-566| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4137.562-566

## TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL
I Made Andy Sabda Permana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia otupegeneziz39@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, sukariati64@gmail.com

## Abstrak
Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas menyebabkan kejahatan ujaran kebencian semakin banyak terjadi di masyarakat khususnya di  media sosial, apalagi terkait dengan kejahatan  ini  masih  belum ada peraturan khusus sebagai regulasi dalam meminimalisir kasus seperti ini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidana ujaran ujaran kebencian melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual  dengan  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  studi  dokumen,  kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar atas pelanggaran hukum bagi pihak yang melakukan ujaran kebencian di media sosial didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.  Sesuai  dengan  pengaturan  hukum  tersebut  maka  pertanggungjawaban  kejahatan  ujaran  kebencian  di media  sosial  diatur  dalam  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  yaitu  akan  diberikan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau di denda paling banyak 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Kata Kunci : Media Sosial, Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian

## Abstract
Unlimited freedom  of  expression  causes  hate  speech  crimes  to  occur  more  and  more  in  society,  especially  on social media, especially related to this crime, there is still no special regulation as a regulation in minimizing cases  like  this.  The  purposes  of  this  study  are  to  examine  the  legal  regulation  of  hate  speech  crimes  through social media and criminal liability for hate speech through social media. This study uses normative law through a  statutory  and  conceptual  approach  based  on  primary  and  secondary  legal  materials  with  document  studies, then the results are presented in a descriptive analysis. The results of the study show that the basis for violating the law for those  who make hate speech on social media is based on Law No. 11  of 2008 concerning ITE and Law No. 19 of 2016 on amendments to Law No. 11 of 2008. In accordance with legal regulations Therefore, the responsibility for hate speech crimes on social media is regulated in Article 45A paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 which will be given a maximum imprisonment of 6 years and/or a maximum fine of 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah).
Keywords: Social Media, Criminal Liability, Hate Speech

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  demokrasi  yang  secara  tertulis  dan  non  tertulis yang  dijamin  oleh  konstitusi  dan  negara.  Kemerdekaan  mengemukakan  pendapat  tidak  memiliki tekanan oleh pihak manapun dan dijamin keberadaannya oleh hukum yang berlaku (MD, 2003) . Hal tersebut  diatur  oleh  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Setiap  individu memiliki hak dasar yang tercantum dalam konstitusinya. Di Indonesia, kebebasan untuk berpendapat diatur  dalam Pasal  28E  ayat  (3).  Di  samping  itu,  dalam  ketentuan  pasal  28F  UUD  NRI  1945  yang berbunyi  Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh, memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia.
Seseorang  dalam  mengeluarkan  pendapatnya  dihargai  orang  lain  meskipun  dalam implementasinya harus tetap tunduk terhadap peraturan yang ada. Sesuai dengan pernyataan tersebut telah  disebutkan  dalam  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NKRI  1945  yaitu  dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya, setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang- undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan
kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Lebih lanjut, Pasal  1  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1998  kembali  menyebutkan  mengenai  adanya kebebasan  untuk  menyampaikan  aspirasi  oleh  masyarakat.  Dalam  peraturan  ini  dinyatakan  bahwa setiap  individu  berhak  untuk  menyampaikan  perasaannya  baik  secara  lisan  dan  non  lisan  tidak bertentangan  dengan  konstitusi  hukum  yang  mengaturnya.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat dilihat  terjadi  kekaburan  norma,  dimana  belum  terdapat  Pasal  yang  jelas  yang  mengatur  ujaran kebencian melalui media sosial.
Perkembangan  teknologi  beberapa  dekade  terakhir  ini  semakin  menyebabkan  gejolak  dalam hukum, terutama dalam hal penyampaian pendapat. Adanya kekaburan  norma dalam memaknai kata kebebasan menjadi boomerang bagi pelaksana konstitusi di Indonesia. Keberadaan alat-alat teknologi dan  komunikasi  yang  semakin  canggih  menyebabkan  perubahan  manusia  akan  gaya  hidup  dan  pola pikirnya  yang  semakin  praktis  dan  menjadi  tidak  terbatas.  Termasuk  didalamnya  untuk menyampaikan pemikirannya, manusia menjadi merasa tak memiliki batasan, apapun yang dianggap tidak  sesuai  dengan  pemikiran  dan  perasaannya  maka  akan  dilakukan  protes  dan  tentunya  ini  tidak sesuai  dengan  kaidah  hukum  yang  sebenarnya.  Keberadaan  media  sosial  menjadi  semakin memperkeruh suasana. Ketidakterbatasan akibat tidak adanya batasan menyebabkan kebebasan dalam menyampaikan  pendapat  semakin  tak  dapat  dibatasi (Suhariyanto,  2014) .  Perkembangan  teknologi dan  komunikasi  ini  pada  dasarnya  dapat  memberikan  nilai  positif  tetapi  juga  memiliki  nilai  negatif. Akan  diperoleh  dampak  positif  apabila  keberadaan  teknologi  yang  semakin  canggih  dimanfaatkan dengan  efektif  dan  efisien.  Tetapi  yang  menjadi  permasalahannya  adalah  apabila  teknologi  ini  tidak dimanfaatkan  secara  efisien  justru  dapat  menimbulkan  banyak  permasalahan  dan  peningkatan  kasus kriminalitas (Sitompul, 2012) .
Dalam arti hukum, ujaran kebencian (hate speech) ialah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat  memicu  terjadinya  tindakan  kekerasan  dan  sikap  prasangka entah  dari  pihak  pelaku  pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari  tindakan  tersebut (Sya’bana  et  al., 2021) . Ujaran kebencian telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  pengaturan  tersebut  termasuk  kategori  ujaran  kebencian  dan  tindak  pidana  yang  akan diterima oleh pelaku yang terkandung dalam pasal 45 dan pasal 45A (Yana et al., 2021) . Kasus ujaran kebencian tidak hanya menjadi permasalahan antar individu  saja, tetapi juga  sudah menjadi masalah nasional dan juga internasional. Hal ini mengingat bahwa setiap manusia pada saat ini telah dilindungi oleh  keberadaan  hak  asasi  manusia  dan  juga  karena  semakin  meningkatnya  perhatian  akan  kasus- kasus  yang  terjadi  di  masyarakat.  Untuk  itu  diberlanjutkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  ITE, Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 dan Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Bebarapa  peraturan  telah  dikeluarkan  tetapi  nyatanya  belum  ada  peraturan khusus  yang  mengatur  mengenai  tindak  pidana  ujaran  kebencian  ( hate  speech )  seperti  di  negara- negara  lain.  Untuk  itu  dalam  memastikan  terciptanya  kepastian,  keadilam  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat,  maka  disinlah  hukum  berperan.  Sendi-sendi  keadilan  akan  menimbulkan  kepuasan  dan penghindaran konflik apabila hukum itu sendiri mampu memberikan nilai kepastian hukum yang jelas (Huijbers, 2011) .
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  Tindak pidana  ujaran  kebencian  di  Indonesia  belum  diatur  secara  khusus  dalam  suatu  peraturan  perundang- undangan, namun dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru yaitu Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  mengakibatkan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak pidana ujaran kebencian menjadi lebih memiliki kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya multi tafsir  serta  sudah  mengakomodir  alat  bukti  baru  untuk  pembuktian  tindak  pidana  ujaran  kebencian (Hate  Speech) (Permatasari  &  Sudibya,  2018) ; (Oktiawan,  2021) .  Adapun  menurut Febriansyah  & Purwinarto  (2020) mengungkapkan  salah  satu  faktor  terjadinya  ujaran  kebencian  di  media  sosial terjadi  karena  mereka  belum  paham  terhadap  undang-undang  yang  ada.  Akan  tetapi  kesalahan maupun  kealpaan  tetap  menjadi  tanggung  jawab  individu  sebagai  subyek  hukum.  Dari  fenomena tersebut  maka  ingin  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  hukum  tindak
pidana  ujaran  kebencian  melalui  media  sosial  serta  pertanggungjawaban  pidana  ujaran  ujaran kebencian melalui media sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Permasalah  hukum  diselesaikan  dengan  menggunakan  hukum  normatif  melalui  pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.  Untuk  memperoleh  jawaban  atas  permasalahan  yang  dikaji maka  akan  dilakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  juga  bahan hukum sekunder dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut  kemudian  dicatat,  dikutip,  diringkas  dan  kemudian  melakukan  analisis  terhadap  dokumen baik  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  literature,  surat  kabar  internet  dan  juga  klausul- klausul lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Selanjutnya keberadaan bahan hukum tersebut akan dideskripsikan  dengan  menggunakan  kata-kata  tertulis  dan  juga  lisan  dari  informan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas  dan  dapat  ditarik  kesimpulan  atas  jawaban  permasalahan yang ada dan juga memberikan rekomendasi akhir atas hasil penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
Dalam  pengertian  hukum  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech) terkait  dengan  kasus  yang  terjadi  dari perkataan,  perilaku,  tulisan  maupun  perbuatan  yang  melanggar  aturan  yang  menimbulkan  huru-hara dalam  kehidupan  masyarakat.  Setiap  masyarakat  yang  melakukan  tindak  pidana  kebencian  tak  akan dapat  diampuni.  Pengaturan  hukum  menjadikan  setiap  masyarakat  harus  menghormati  setiap  orang baik  secara  individu  dana  tau  komunitas.  Tidak  akan  tercipta  kasus  yang  merugikan  banyak  pihak apabila setiap pihak sadar dan mau menghormati satu sama lainnya. Tindak pidana ini masuk kedalam tindak  pidana  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  KUHP  dan  ketentuan  pidana  lainnya  diluar  KUHP, seperti  adanya  kasus  penghinaan,  pencemaran  nama  baik,  kasus  penistaan,  perbuatan  tidak menyenangkan,  mempersuasikan  orang  atau  kelompok,  menghasut  dan  menyebarkan  hoax.  Tindak pidana  dapat  menyebabkan  akibat  yang  sangat  membahayakan,  bahkan  hingga  pengilangan  nyawa sesorang,  kekeringan,  diskriminasi  dan  juga  menimbulkan  perselisihan  ini  tentunya  adalah  negatif yaitu  untuk  menghasut  sesorang  atau  menyulut  kebencian  terhadap  individu  dan  atau  kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.
Terkait  dengan  beberapa  peraturan  yang  mengatur  penegakan  hukum  atas  ujaran  kebencian mengacu kepada beberapa peraturan yaitu
1. Pasal  156  KUHP,  Pasal  157  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUHP,  Pasal  310  ayat  (1),  (2),  dan  (3) KUHP serta Pasal 311 KUHP ayat (1).
2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
3. Pasal  45  ayat  (3),  Pasal  45A  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
4. Pasal 16 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
5. Didalam  Surat  Edaran  Kapolri  NOMOR  SE/06/X/2015  tentang  Ujaran  Kebencian  ( Hate Speech ).
Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai kekebalan  dalam  penyampaian  pendapat.  Tetapi  kebebasan  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  ini seringkali  menimbulkan  multitafsir  dan  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  menyalahgunakan kata  kebebasan  yang  dituliskan.  Kebebasan  untuk  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  justru menyebabkan  timbulnya  kasus yang  menjadi  perkara  bagi  pihak  yang  melakukan  kesalahan.  Tindak pidana ini dapat membahayakan jiwa baik secara fsikis maupun psikologis seseorang. Untuk itu maka tindak  pidana  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech )  ditindak  tegas  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Sebelum  ditindak  maka  akan  dilakukan  penyelidikan  untuk  mengumpulkan  bukti  terkait  dengan kasus-kasus  ujaran  kebencian  ( Hate  Speech ).  Alat  bukti  merupakan  sarana  yang  penting  untuk menunjukan  peristiwa  yang  sah  terjadi.  Alat  bukti  dapat  berupa  dokumen  digital  ataupun  juga  dapat berupa  pernyataan  dari  saksi  ahli.  Keberadaan  alat  bukti  yang  sah  dapat  menjadi  sarana  untuk mengajukan  tuntutan  terhadap  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  melakukan  pelanggaran. Mengetahui bahwa ada dua alat bukti yang sah tidak cukup bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman
pada seseorang. Namun dari pembuktian yang sah, hakim juga perlu mendapatkan keyakinan bahwa perbuatan salah adalah perbuatan salah.
Pada  Undang-undang  ITE,  tersebut  dalam  Pasal  42  disebutkan  bahwa  dasar  utama  yang digunakan  ketika  ingin  melakukan  penyelidikan  adalah  berpedoman  kepada  aturan  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Adapun  yang  termasuk  ke  dalam  alat  bukti  sesuai yang tersurat dalam Pasal 184 KUHAP terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan  keterangan  terdakwa.  Alat  bukti  ini  nantinya  akan  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  melakukan pembelaan bagi korban. Dalam kasus tindak pidana setiap orang harus berhati-hati karena setiap bukti tidak  akan  dapat  terelakkan  terlebih  bukti  elektronik  yang  selalu  akan  meninggalkan  jejak  digital. Mengenai hal ini seyogyanya setiap individu harus berhati-hati dalam memposting atau membagikan tautan yang berbau penghasutan untuk menghindari terjadinya kasus ujaran kebencian ( hate speech). Untuk ujaran kebencian melalui media sosial didasarkan pada Pasal 184 KUHP dan Undang-Undang ITE  tersurat  dalam  Pasal  5  ayat  (1),  maka  alat  bukti  yang  dimaksudkan  adalah  terdiri  atas  dua  hal yaitu informasi  elektronik dan hasil cetak informasi dokumen elektronik. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang  ITE dijelaskan bahwa merupakan perluasan dari alat bukti  yang sah  sesuai dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di  Indonesia.  Alat  bukti  yang  ada  akan  menjadi  pemberatan  bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Keberadaan Undang-undang ITE menjadi sarana bagi masyarakat untuk selalu waspada dan lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial yang dimiliki. Seharusnya masyarakat  tidak  seenaknya  menyampaikan  pendapatnya  di  depan  umum.  Ada  batasan  untuk kebebasan  yang  disampaikan.  Masyarakat  harus  cerdas  dan  cermat  dalam  menggunakan  kebebasan yang  dimiliki.  Kebebasan  menyampaikan  pendapat  tidak  harus  selalu  disampaikan  dengan  terbuka tanpa  memikirkan  perasaan  orang  lain.  Kasus  ujaran  kebencian  marak  terjadi  di  masyarakat.  Hal  ini tentunya  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Kejelasan  norma  dan  aturan  akan  membuat masyarakat  menjadi  lebih  hati-hati  dalam  membuat  keputusan.  Keleluasaan  dalam  berbicara  dan berperilaku  tidaklah  menjadikan  seseorang  untuk  tidak  menjaga  dan  memperhatikan  kesehatan masyarakat.  Tanpa  adanya  kesadaran  diri  tindak  pidana  akan  semakin  banyak  terjadi  dan  akan merugikan berbagai pihak yang ada di dalamnya.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial
Hukum menyebabkan setiap orang memiliki tanggung jawabnya terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Salah satu kasus tindak pidana yang akhir-akhir ini marak mendapat perhatian public adalah  kasus  Ujaran  Kebencian  ( Hate  Speech). Kasus  ini  dapat  menimbulkan  pertanggungjawaban hukum terhadap yang melakukan pelanggaran hukum (Huda, 2011) . Bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana penghasutan atau ujaran kebencian dituliskan di Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku, agama,  ras  dan  antargolongan  (SARA).  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dari peraturan yang ada telah tertulis dengan jelas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ITE. Penyampaian pendapat yang bebas tidak  boleh  melebihi  batas-batas  kemanusiaan.  Hal  ini  mengingat  setiap  manusia  dilindungi  dan memiliki  hak  asasinya  masing-masing.  Seyogyanya  setiap  individu  mau  dan  mampu  untuk menghormati  individu  lainnya.  Rasa  saling  menghargai  dan  menghormati  dapat  menjadi  tolak  ukur untuk  mengurangi  terciptanya  harak  dan  konflik  antar  masyarakat,  baik  itu  konflik  individu  ataupun antar komunitas. Apabila setiap individu dapat hidup dengan rukun dan harmonis maka tindak pidana ujaran kebencian dapat dihindari.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  analisis  terhadap  pemsalahan  yang  diangkat  adalah pengaturan yang memuat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian diatur dalam
Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  ITE dan Pasal 45 ayat (3), Pasal  45A  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyimpangan wacana penghinaan  menurut  pasal  5  UU  ITE  adalah  informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  beserta hasil  cetakannya  merupakan  alat  bukti  tambahan  yang  sah  menurut  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia.  Tanggung  jawab  penghinaan  pelanggaran  melalui  media  berbasis  web  menyinggung pengaturan  pasal  28  ayat  (2).  Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  dengan  ancaman  pidana  kurungan  paling  lama  6  tahun  atau  berpotensi  denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 2. Saran
Bagi pemerintah, agar melakukan optimalisasi pada peraturan terkait dengan pembuktian kasus ujaran kebencian.  Tetapi  kenyataannya  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  untuk  saat  ini  Indonesia  belum memiliki peraturan khusus. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum dan setiap orang akan  tunduk  pada  hukum  yang  berlaku.  Selain  itu  yang  tidak  kalah  penting  adalah  perlu  adanya sosialisasi  dan  juga  penyuluhan  bagi  masyarakat  agar  paham  dalam  memaknai  kebebasan penyampaian  pendapat  di  depan  umum.  Untuk  masyarakat,  sebaiknya  dapat  iuntuk  memehami tanggung jawabnya terhadap apa yang dilakukannya, terutama untuk memahami pertanggungjawaban hukum  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  ketika  menghasut  atau  memprovokasi  atau mencemarkan nama baik orang menggunakan media sosial. Masyarakat sebaiknya juga lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapatnya dimuka umum utnutk menghinadri sanksi hukum dalam Undang- undang ITE. Untuk peneliti selanjutnya, perlu adanya kajian secara empiris untuk menganalisis tindak pidana Hate Speech menggunakan media sosial sehingga akan ditemukan solusi yang lebih riil untuk meminimalisasi kasus pidana ujaran kebencian.

## DAFTAR PUSTAKA
Febriansyah,  F.  I.,  &  Purwinarto,  H.  S.  (2020).  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Pelaku  Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (2), 177–188.
Huda, C. (2011). Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan . Kencana, Jakarta. Huijbers, T. (2011). Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Kanisius, Yogyakarta. MD, M. M. (2003). Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia . Rineka Cipta, Jakarta. Oktiawan,  C.  (2021).  Yuridis  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  Dalam  Media  Sosial. Al-Adl , 3 (1), 168–188.
Permatasari,  G.  A.  M.  G.,  &  Sudibya,  K.  P.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pengaturan  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial. Kertha Wicara , 7 (3), 1–15. Sitompul,  J.  (2012). Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw  Tinjauan Aspek  Hukum  Pidana .  Tatanusa, Jakarta.
Suhariyanto,  B.  (2014). Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (Cybercrime) .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Sya’bana, S. A., Marbun, W., & Krisnalita, L. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor
370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel). Jurnal Krisna Law , 3 (2), 1–13.
Yana, E., Amboroo, F. Y. P., Nurisman, E., & Hadiyati, N. (2021). The Role of The Polri in The Law Enforcement  of  The  Distribution  of  Hate  Speech  in  The  City  of  Batam,  Indonesia. Ganesha Law Review , 3 (1), 43–55.