SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue III, September 2023; 829-842 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v4i3.33179 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis  Komparatif  Mazhab  al- Syafi’i  dan  Mazhab  Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris
Riskal 1* , Achmad Musyahid Idrus 2 , Muh. Rasywan Syarif 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia E-mail: 1 riskalikkal75@gmail.com, 2 ahmadmusyahid@uin-alauddin.ac.id, 3 rasywan.syarif@uin-alauddin.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 07 November 2022] [Reviewed: 09 April 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  Praktik  Qadha  Puasa  Oleh  Ahli  Waris  Bagi  Orang  Yang Meninggal Dunia (Analisis Komparatif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki). Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan praktek qadha puasa. Bagaimana kewenangan ahli  waris  dalam  praktik  qadha  puasa  menurut  mazhab  fikih.  Bagaimana  perbedaan  dan persamaan  pendapat  mazhab  fikih  tentang  praktik  qadha  puasa.?  Jenis  penelitian  ini  yang digunakan  adalah library  research atau  kajian  pustaka.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskripsi,  menggunakan  dua  sumber  data  yakni  data  primer dan  data  sekunder  dimana  data  primer  diambil  dari  literatur  seperti  buku,  jurnal,  karya  ilmiah seperti skripsi, tesis dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif syar ’i , dalam menganalisis isi serta pengambilan kesimpulan deduktif yaitu mengambil sesuatu yang  bersifat  umum  dan  ditarik  pada  konsepsi  yang  bersifat  khusus.  Kesimpulan  dari  hasil penelitian  bahwa  Imam Syafi’i mewajibkan  menggantikan  puasa  dengan  cara  membayar  fidyah untuk  ahli  waris  yang  telah  meninggal  dunia.  Manakala  Imam  Malik  tidak  wajib  qadha  puasa untuk ahli waris yang telah meninggal dunia. Metode istinbat Imam Syafi’i menggunakan metode yang berdasarkan teks Nash Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dipahami dalam menetapkan hukum  qadha  puasa  bagi  waris  yang  telah  meninggal  dunia  Imam  Malik  menggunakan  metode qiyas yang  berdasarkan  hadits,  dalam  perbandingan  pendapat,  Imam Syafi’i berpendapat  wajib menggantikannya  dengan  cara  membayar  fidyah  untuk  ahli  waris  yang  telah  meninggal  dunia sedangkan  Imam  Malik  berpendapat  wali  nya  tidak  wajib  berpuasa  untuk  menanggung  semua puasa  yang  ditinggalkan  oleh  si  mayit,  kecuali  ketika  si  mayit  semasa  masih  hidup  berwasiat untuk mengganti puasanya.
Kata Kunci: Mazhab al- Syafi’i; Mazhab Maliki; Qadha Puasa; Ahli Waris

## Abstract
This  study  discusses  the  Practice  of  Qadha  Fasting  by  Heirs  for  the  Deceased  (Comparative Analysis of the Shafi'i School and the Maliki School). The main  problem in  this study is how the provisions for the practice of fasting qadha. How is the authority of heirs in the practice of fasting qadha according to the school of jurisprudence. What are the differences and similarities in the opinions  of  the  jurisprudence  school  about  the  practice  of  fasting  qadha?  This  type  of  research used is library research or literature review. This research uses qualitative research methods that are descriptive, using two data sources, namely primary data and secondary data where primary data are taken from literature such as books, journals, scientific papers such as theses, theses and so  on.  This  study  also  uses  a  normative  approach  syar  'i,  in  analyzing  content  and  making deductive  conclusions,  namely  taking  something  that  is  general  and  drawn  on  a  specific
Analisis Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Wari s Riskal, et. al.
conception. The conclusion of the research results is that Imam Shafi'i obliges to replace fasting by paying fidyah for heirs who have passed away. Imam Malik is not obliged to fast for deceased heirs.  Imam  Shafi'i's  istinbat  method  uses  a  method  based  on  the  Nash  text  of  the  Qur'an  and Sunnah.  While  what  is  understood  in  establishing  the  law  of  fasting  qadha  for  heirs  who  have died  Imam  Malik  uses  the  qiyas  method  based  on  hadith,  in  a  comparison  of  opinions,  Imam Shafi'i argues that it is mandatory to replace it by paying fidyah for heirs who have passed away while Imam Malik argues that his guardian is not obliged to fast to bear all the fasts left by the mayit,  except when the mayit while still alive wills to change his fast.
Keywords: al-Shafi'i Mazhab; Maliki Mazhab; Qadha Fasting; Heir

## 1. Pendahuluan
Puasa  adalah  salah  satu  bentuk  kepatuhan  terhadap  Allah  Swt.  Seorang  penyembah mendapat hadiah terbuka tanpa batas, karena puasa adalah untuk Allah, dan kelimpahan Allah sangat besar. Dengan berpuasa seseorang mendapatkan keridaan Allah, memiliki pilihan untuk masuk surga melalui sebuah pintu yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa, yang  dikenal  sebagai  pintu  masuk  Ar-Rayyan. 1 Diantara  puasa  Sunnah  yang  sebagian  umat muslim  menjalankannya,  ada  juga  puasa  wajib  yang  dilakukan  seluruh  umat  muslim,  seperti puasa rahmadan yang dilaksanakan pada bulan rahmadan yang jumlah harinya antara 29 dan 30,  hal  ini  berbeda  dengan  puasa  sunnah  karena  jika  puasa  wajib  yang  ditinggalkan  dengan alasan uzur baik dia sakit ataupun dalam perjalan maka hukumnya wajib untuk diganti di hari- hari selanjutnya.
Seseorang  memiliki  kewajiban  untuk  mengganti  puasa  yang  ditinggalkan  saat  bulan Ramadhan karena alasan syar'i seperti penyakit dan perjalanan, maka pada saat itu, ia memiliki kesempatan untuk mengqadha puasanya, namun ketika ia tidak memanfaatkan waktu tersebut dengan  sebaik-baiknya  sampai  dia  meninggal  dunia  sebelum  membayar  kewajiban  puasanya, Dalam  kondisi  ini,  para  fuqaha'  berbeda  pendapat  dalam  penilaiannya. 2 Seperti  yang dikemukakan  oleh  mazhab  Imam  Asy-Syafi'i,  ada  dua  hal  yang  terkait  dengan  hukum  qadha oleh ahli waris utama bagi individu yang telah meninggal namun sekaligus memiliki kewajiban atau  jaminan  puasa  Rahmadan. 3 Adapun  penilaian  Imam  Syafi'i  dalam  kitab  al- Umm  “Siapa
1 Khaidir  Hasram,  “Al -Qawaid  Al-Ushuliyah  Al- Tasyri’iyah  Sebagai  Basis  Metodologi  Fikih  Kontemporer,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 146 – 65, https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11127.
2 Rosdiana Iskandar and M Thahir Maloko, “Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer Dan Bidang  Kesehatan,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  2  (2022):  328 – 42, https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23383.
3 Arif  Rahman,  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama  Tentang  Makna Maslahat,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
yang lemah, maka pada saat itu ia tidak sehat maka ia meninggal dunia. Maka tidak ada ganti ruginya. Sesungguhnya qadha adalah titik di mana dia kokoh, maka dia lalai. Barang siapa yang menggigit debu dan gagal untuk menggantinya, maka dia diberi makanan untuk setiap lumpur awal makanan untuk orang miskin”. 4
Sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Imam  Malik,  dari  keluarga  dan  ahli  waris  tidak  ada komitmen  untuk  menggantikannya,  baik  itu  qada,  atau  membayar  fidyah,  kecuali  jika  orang yang  meninggal  memiliki  wasiat,  itu  harus  dipenuhi.  Bagaimanapun,  jenis  pemenuhan  wasiat adalah  dengan  membayar  fidyah,  bukan  dengan  berdoa. 5 Imam  Malik  berkata  dalam  al- Mudawwanah  al- Kubra  ketika  menjawab  pertanyaan  ini  “Apa  pendapat  Anda  dengan  asumsi ada individu yang meremehkan qadha puasa Ramadhan kemudian meninggal tanpa berwasiat agar dia mengganti puasa yang di tinggalkanya. jika berkenan mereka boleh membayar fidyah untuknya  jika  berkenan  mereka  tidak  membayarnya.  Tidak  ada  kewajiban  bagi  keluarganya orang yang meninggal untuk membayar fidyah maupun mengqadah puasa untuknya”. 6
Imam Maliki menjawab, “Semuanya kembali kepada keluarganya, asalkan mereka mau, mereka bisa membayar, fidyah untuk dirinya sendiri dan jika mereka tidak membayarnya. Tidak ada  komitmen  kepada  kelompok  orang  yang  meninggal  untuk  membayar  fidyah  atau  ganti puasa  untuknya”. 7 Berdasarkan  kepada  uraian  diatas,  penelitian  yang  bertujuan  untuk memaknai hukum qadha oleh para ahli waris yang telah mewariskan sesuai perspektif mazhab fiqih  penting  untuk  dilakukan  dengan  harapan  masyarakat  lebih  memahami  hukum  tersebut. Sehingga  dapat  mengurai  dan  meminimalisir  kemungkinan  ketidakpahaman  masyarakat mengenai hukum qadha puasa bagi ahli waris.

## 2. Literatur Review
Dalam  literatur  review  ini,  akan  dibahas  jurnal  karya  berbagai  peneliti  yang  relevan dengan topik penelitian yang akan diangkat. Jurnal karya Amir Borotan berjudul "Qadha Puasa Terhadap Orang Meninggal Dunia (Telaa’ah Terhadap Pemikiran Abu Hanifah 80 H -150 H)" yang diterbitkan pada tahun 2021, membahas pandangan ulama terhadap hukum qadha puasa oleh
4 Imam Syafi‟i, Al-Umm Terj. Ismail Yakub , 3rd ed. (Jakarta: al-Umm, 2000). h. 83.
5 Ahmad Mujahid and Haeriyyah Haeriyyah, “Interpretasi Ayat - Ayat Tentang Ihsān Dalam Pengembangan Hukum Islam,” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 270 – 83, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274.
6 Malik bin Anas, Al-Mudawwanah Al-Kubra , 1st ed., 1994. h. 280.
7 Ibnu Rusyid, Bidayatul-Mujtahidin (Semarang: Asy- Syifa’, 1990). h. 624.
Analisis Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Wari s Riskal, et. al.
ahli  waris.  Penelitian  serupa  terdapat  dalam  Jurnal  karya  ilmiah  Irham  berjudul  "Pelaksanaan Fidyah Puasa Oleh Ahli Waris Untuk Keluarga Yang Meninggal Dunia, ditinjau menurut hukum Islam,"  diterbitkan  pada  tahun  2011,  membahas  fidyah  puasa  oleh  ahli  waris  untuk  keluarga yang meninggal dunia menurut hukum Islam.  Selanjutnya jurnal karya Ahmad Rivaldi berjudul "Qada’ Salat bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif Ulama’ Syafi’iyah)," diterbitkan pada tahun 2017, lebih menfokuskan pada qadha shalat.
Penelitian-penelitian  sebelumnya  memberikan  sumbangsi  pengetahuan  yang bermanfaat  akan  tetapi  belum  ada  yang  mengulas  secara  utuh  dan  spesifik  mengenai  qadha puasa oleh ahli waris terhadap utang puasa orang yang telah meninggal. Selain itu, untuk lebih spesifik  lagi  penelitian  ini  akan  mengangkat  pandangan  mazhab  Syafi’I  dan  Maliki  mengenai qadha puasa oleh ahli waris terhadap pewaris.
Kata  al-qadha  ( ءبضقلا )  menurut  Bahasa  dalam  Bahasa  arab  memiliki  banyak  makna diantaranya  bisa  bermakna  kan  hukum  ( ن نحلا ),  dan  juga  bisa  bermakna  kan  suatu  penunaian ( ءاد ۡ لا ). Sedangkan menurut istilah qadha dalam pandangan para ulama khususnya dalam bidang ilmu  fiqih  ibadah,  ibnu  abiding  mengatakan  bahwa  definisi  qadha’  adalah bila  suatu  ibadah dikerjakan  pada  waktu  yang  telah  lewat,  disebut  sebagai  istilah  qadha.  Sedangkan  bila dikerjakan  pada  waktunya,  disebut  ada )ءادأ )  dan  apabila  suatu  ibadah  yang  telah  dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah ibadah ( ةدبعإ ).
Kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan qadha’ puasa ialah hukum  atau  ketentuan  Allah  SWT.  Kamus  Agama  Islam  juga  mengatakan  qadha’  adalah penetapan  hukum  atau  pemutusan  suatu  hal  perkara.  Qadha’  menurut  ulama  mazhab  Syafi’i ialah  melaksanakan  kewajiban  setelah  habis  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  syara’  akan tetapi  ulama  mazhab  Hanafi  menyebutkan  bahwa  qadha’  ialah  melaksanakan  sesuatu kewajiban serupa dengan yang diperintahkan oleh syara’.
Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanafi dari dan kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa Qa ḍ ha dilakukan  atas  dasar  yang  baru,  bukan  berdasarkan  perintah  yang  sudah  pada  zaman  dahulu. Menurut pendapat Imam mazhab, bahwa berlakunya waktu yang telah ditentukan maka habis pula kewajibannya, adapun kewajiban yang telah terlewatkan harus ditunaikan kembali dengan mengqadha  puasa  tersebut  dengan  ketentuan  suatu  dalil. 8 Adapun  definisi  puasa  menurut
8 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  Wa  Adillatahhu  Terj:  Abdul  Hayyie  Alkattani ,  II  (Jakarta:  Gema  Insani,  2011). h.271.
bahasa adalah meninggalkan dan menjauhi segala yang dapat membatalkan seluruhnya seperti, menjauhkan  diri  pembicaraan  yang  negatif,  atau  mendekatkan  diri  dari  kedustaan  atau kebohongan, atau dari makan dan minum, karena itu dia tidak melakukan segalanya. 9
Sedangkan menurut syariat, puasa ialah sesuatu aktifitas yang akan membatalkan puasa seperti  menahan  diri  dari  minum  dan  makan.  dari  terbitnya  fajar  hingga  ter  benangnya matahari dengan niat penuh untuk berpuasa, oleh seorang muslim yang berakal sehat dan tidak mengalami haid ataupun nifas.
Dari  pandangan  boleh  tidaknya  mewakili  suatu  pengerjaan  puasa  terhadap  seseorang, maka dalam hal ini ulama fiqih membaginya kepada tiga bentuk:
a. Ibadah yang berkaitan dengan harta saja, seperti pengerjaan zakat kurban dan kafarah. Dalam hal ini boleh untuk diwakili orang lain.
b. Ibadah  yang  bersifat  jasmani,  seperti  puasa  dan  sholat,  adapun  ibadah  tersebut  tidak bisa untuk diwakili orang lain.
c. Ibadah  hanya  berkaitan  dengan  badan  dan  harta,  seperti  ibadah  haji,  boleh  untuk diwakili kepada seseorang dengan syarat-syarat yang telah di tertentukan. 10
Dari pengertian yang dipaparkan diatas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa ada beberapa ibadah yang boleh untuk diwakili dengan syarat yang telah ditentukan dan adapulah yang tidak bisa diwakili. Sedangkan mengqadha puasa adalah berpuasa di luar bulan Ramadhan untuk mengganti puasa yang telah terlewatkan di bulan itu.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ) yaitu  dengan  mengumpulkan  literature-literatur  dari  beberapa  buku  maupun  jurnal  yang berhubungan  dengan  judul  penelitian  atau  yang  biasa  disebut penelitian  kualitatif  deskripsi. 11 Data  yang  dimasukkan  adalah  data  yang  disajikan  dalam  bentuk  kata  verbal,  bukan  dalam bentuk  angka.  Sumber-sumber  yang  dijadikan  sebagai  bahan  penelitian  kualitatif  berasal  dari
9 Haslinda Sabdah and Supardin Supardin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris  Pengganti  Dalam  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2021): 43 – 52, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434.
10 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam , VI (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996). h. 479.
11 Muji Damopoli, Pedoman KTI UIN Alauddin 2013.Pdf , Sama , Cetakan 1, (Alauddin Press Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar 90221: Alauddin Press 2013, 2013), h. 15.
Analisis Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Wari s Riskal, et. al.
bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif (Syar’i) yakni dengan menggunakan beberapa sumber yang sudah ditetapkan dalam hukum islam sendiri, seperti AL- Qur’an, hadits, kaidah ushul fiqh, serta pandangan para ulama terhadap pembahasan suatu hukum.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Kewenangan Ahli Waris dalam Praktik Qadha Puasa Menurut Mazhab Syafi ’i dan Mazhab Maliki
Kata  mawaris  secara  etimologi  adalah  bentuk  jamak  dari  kata  tunggal  yakni mirats artinya  warisan  yang  menurut  Bahasa  adalah  perpindahan  sesuatu  dari  seseorang  terhadap orang  lain, 12 dan  bisa  juga  diartikan  sebagai  harta  peninggalan  yang  diwariskan  oleh  mawaris kepada  ahli  warisnya, 13 warisan  juga  disebut  sebagai  harta  peninggalan  ( tirkah) yang  berarti sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  seseorang  baik  yang  berbentuk  suatu  benda  dan  hak-hak kebendaan. 14 Tirkah bukan hanya sutau harta peninggalan saja, akan tetapi menentukan siapa saja  yang  berhak  menerima  serta  berapa  bagian  yang  dia  terima. 15 Mawaris  juga  disebut sebagai faraidl, bentuk jamak dari kata faridhal. Kata ini berasal dari kata faradla yang artinya suatu ketentuan, atau menentukan. 16 Kata faradlah ini banyak juga disebut dalam Al- Qur’an, QS Al- Baqarah ayat 237 yang artinya; “ padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu” .
Dalam  konteks  yang  lebih  umum,  warisan  dapat  diartikan  sebagai  perpindahan  hak suatu kebendaan dari yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. “ Warisan atau harta peninggalan  adalah  soal  apakah  dan  bagaimana  pembagian  hak  dan  kewajiban  tentang  harta benda seseorang pada ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 17 Hukum  waris  dalam  islam  mengatur  suatu  peralihan  atau  berpindahnya  peninggalan  harta
12 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks , Cetakan Pe (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 76.
13 Abdul  Wahid  Moh  Muhibbin, Hukum  Kewarisan  Islam  sebagai  Pembaharuan  Hukum  Positif  di  Indonesia ,  Edisi Revi (Jakarta: Sniar Grafika, 2011), h. 7.
14 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.47.
15 Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik , Cetakan 1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 1-2.
16 Ahamad Rafiq, Fiqih Mawaris (Jakarta: Rajawali pers, 2012), h. 2.
17 Tinuk  Dwi  Cahyani, Hukum  Waris  dalam  Islam  Dilengkapi  Contoh  Kasus  dan  Penyelesaiannya ,  Cetakan  Pe (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h. 2.
kepada seseorang yang masih hidup, 18 Dalam literasi hukum waris islam didapatkan beberapa istilah  yang  digunakan  seperti  Faraid,  mawaris  dan  hukum  al-Waris.  Adapun  istilah  mawaris dalam ilmu fiqih mawaris ada lima macam, 19 adalah sebagai berikut:
a. Warits adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki suatu hubungan kekerabatan yang dekat, tetapi tidak berhak  mendapatkan  warisan  tersebut. Dalam  ilmu  fiqih  mawaris, ahli waris  semacam itu  disebut  dengan dzawu  al-arham .  Hak-hak  waris  dapat  timbul  karena  hubungan darah, sebab perkawinan, dan karena akibat hukum memerdekakan hamba sahaya. 20 b. Muwarrits, artinya  orang  yang  diwariskan  harta  benda  yang  ditinggalkan,  yaitu  orang yang meninggal dunia, baik ia meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui  keputusan  hakim,  seperti  orang  yang  hilang  ( al-mafuqad) dan  tidak  diketahui kabar berita dan domisilinya.
c. Al-Irts, artinya harta warisan yang siap untuk dibagikan oleh ahli waris sesudah diambil untuk  keperluan  pemeliharaan  jenazah  ( tajhiz  al-janazah), pelunasan  hutang  serta pelaksanaan wasiat.
d. Waratsah, artinya harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu yang bisa untuk dibagikan, karena milik bersama.
e. Tirkah yaitu semua harta yang ditinggalkan orang yang meninggal terlebih dahulu harus dikeluarkan untuk keperluan jenazah, pelunasan hutang, dan lain. 21
Adapun penggunaan kata Mawarist lebih melihat kepada yang menjadi objeknya adalah suatu  bentuk  peninggalan  yaitu  harta,  pusaka  dan  sesuatu  yang  bersifat  ibadah  yang  beralih kepada  ahli  waris  yang  masih  hidup  sebab  kata mawarist merupakan  bentuk  plural  dan  kata
18 Nurhalisah  Nurhalisah  and  Irfan  Lewa,  “Peranan  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan  Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2021): 119 – 33, https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580.
19 Amir Syarifuddin, Hukum Waris Islam , Edisi 1 Ce (Jakarta: Kencana, 2004), h.5.
20 Fifi  Firdayanti  et  al.,  “Kedurhakaan  Anak  Terhadap  Orang  Tua  Sebagai  Penghalang  Warisan:  Analisis Perbandingan Mazhab,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 3 (September 30, 2022), https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28947.
21 Muhammad  Idris,  Muammar  Bakry,  and  Hisbullah,  “Harta  Warisan  Sebagai  Jaminan  Dalam  Transaksi  Utang Piutang: Studi Komparasi Fiqh Dan Hukum Positif,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 3, no. 3 SE- (September 30, 2022), https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.27980.
Analisis Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Wari s Riskal, et. al.
miwrats,  harta  yang  diwarisi. 22 Berdasarkan  berbagai  definisi  di  atas  maka  dapat  disimpulkan bahwa  hukum  waris  Islam  adalah  hukum  yang  mengatur  segala  masalah    pembagian  warisan yang  telah  ditentukan  besarnya,  Allah  Swt  sudah  memberikan  kesempurnaan  yang  sempurna dengan adanya ayat waris. 23
Ahli waris ada dua macam:
a. Ahli  waris nasabiyah, yaitu  ahli  waris  yang  berhubungan  kekeluargaan  timbul  karena hubungan darah.
b. Ahli  waris sababiyah, yaitu  hubungan  kewarisan  yang  timbul  karena  satu  syarat tertentu,  yaitu.  Perkawinan  yang  sah.  Memerdekakan  hamba  sahaya al  wala’ atau karena adanya perjanjian tolong menolong. 24
Penjelasan  syarat, pertama ,  Harta  peninggalan  seseorang  tidak  boleh  dibagi  sebelum pemiliknya  benar-benar  telah  wafat,  atau  sebelum  hakim  yang  memutuskan  bahwa  yang bersangkutan  telah  wafat.  Yang  terakhir  inilah  yang  dimaksud‚ kematian  secara  hukum. Misalnya seseorang yang hilang dan tidak diketahui dimana keadaannya, apakah ia masih hidup atau  sudah  mati.  Jika  hakim  memutuskan  bahwa  orang  tersebut  sudah  wafat  berdasarkan beberapa  bukti  atau  indikasi,  maka  harta  peninggalannya  boleh  dibagikan  kepada  para  ahli warisnya. 25
Kedua ,  berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  jika  ada  dua  orang  atau  lebih yang  mempunyai  hubungan  kerabat  (yang  saling  mewarisi)  wafat  atau  tidak  diketahui  secara pasti  siapa  diantara  mereka  yang  wafat  terlebih  dahulu,  maka  mereka  tidak  dapat  saling mewarisi dan tidak memperoleh harta peninggalan yang lain. Seperti ayah dan anak yang telah wafat dalam kecelakaan pesawat terbang, maka mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak berhak  memperoleh  harta  warisan  seseorang  yang  telah  meninggal.  Oleh  karena  itu,  tirkah diberikan  kepada  ahli  waris  yang  benar-benar  dipastikan  masih  hidup. 26 Dari  beberapa  syarat
22 Fatmawati,  “Warisan  Janda  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat,” Shautuna  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Pebandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 624 – 45, https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15461.
23 Eka Rahayu Purbenazir, “Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang,” Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 2, no. 1 (2017): 73 – 83, https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.465.
24 Muhibbussabry, Fikih Mawaris , Cetakan 1 (Medan: Diterbitkan CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 23-24.
25 Kadi Sukarna and Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif  Hukum  Islam  Yang  Berlaku  Di  Indonesia,” Jurnal  Ius  Constituendum 2,  no.  2  (2017):  170 – 82, https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659.
26 Afidah Wahyuni, Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia , n.d.
dan  rukun  yang  dijelaskan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  syarat  dan  rukun  di  atas harus  dipenuhi,  jika  salah  satu  tidak  terpenuhi  maka  tidak  sah. 27 Penjelasan  di  atas  kita  bisa mengetahui  bahwa  siapa  saja  yang  memiliki  hak  dalam  pembagian  suatu  warisan  yang  di tinggalkan  si  mayit.  Tetapi  terlebih  dahulu  sebelum  pembagian  suatu  harta  warisan, pelaksanaan  qadha  puasa  pewaris  memilki  keharusan  yang  harus  ditunaikan  sebelum pembagian harta waris terjadi, 28 hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui.
Qadha  puasa  merupakan  tanggungan  bagi  ahli  warisnya,  karena  qadha  puasa merupakan  utang-hutang  pewaris  yang  harus  diselesaikan  oleh  ahli  warisnya,  sebelum  tirkah dibagikan.  Hutang-hutang  pewaris  terbagi  menjadi  dua  yaitu  hutang  kepada  manusia  dan hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia adalah berkaitan dengan harta benda yang harus segera  diselesaikan,  sedangkan  hutang  kepada  Allah  Swt  seperti  haji,  sholat  zakat  dan  puasa. Hal ini berdasarkan AL- Qur’an Sura An-Nisa/2: 12:
Terjemahnya:
“D an  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  isteri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu  mempunyai anak,  maka  para  isteri  memperoleh  seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika  seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah dan  tidak  meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja) atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka  bagi  masing-masing  dari  kedua jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  Tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu  lebih  dari seorang,  maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah  dipenuhi  wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar- benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun ” .
Ayat diatas dijelaskan bahwa sebelum pembagian Tirkah maka terlebih dahulu ada hak pewaris  yang  harus  ditunaikan  sala  satunya  adalah  hutang,  selain  itu  ada  pula  hadits  yang menjelaskan tentang hal tersebut. 29
27 Cahyani, Hukum Waris dalam Islam dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya .
28 Otje Salman S. dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 22.
29 Abdul  Syatar,  “Prioritas  Wasiat  Dan  Hutang  Dalam  Warisan  Perbandingan  Mazhab,” Jurnal  Al- ’Adl 11,  no.  1 (2018): 130 – 39, https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
Analisis Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Wari s Riskal, et. al.
Dari  sahabat  Ibnu  Abbas  r.a.  berkata:  Datang  seorang  laki-laki  kepada  Nabi  SAW;  Yaa Rasulullah sesungguhnya ibu saya meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa satu bulan (puasa  Ramadhan),  apakah  saya  bayar  puasa  untuk  dia?  Rasulullah  menjawab:  seandainya ibumu  mempunyai  hutang  apakah  kau  bayar  hutang  ibumu?  Orang  tadi  menjawab;  yaa Rasulullah; bersabda Rasulullah; maka hutang Allah lebih berhak untuk dibayar 30 Hadits diatas menjelaskan  bahwa  hutang-hutang  kepada  Allah  SWT  harus  terlebih  dahulu  diselesaikan sebelum pembagian harta warisan, jadi suatu pelaksanaan qadha puasa merupakan kewajiban yang harus untuk di laksanakan sebelum pembagian harta  warisan. 31 Adapun pelaksanaannya, menurut imam Syafi’i pelaksana qadha puasa harus secara fikli artinya harus dilakukan dengan cara    membayar fidyah puasa,  sedangkan  menurut  pandangan  ulama  Hanafiyah  qadha  puasa harus dibayar dengan cara fidyah 1 hari puasa.
4.2. Perbedaan  dan  Persamaan  Pendapat  Maz hab  Syafi’i  dan Mazhab  Maliki  Tentang Praktik Qadha Puasa
4.2.1. Persamaan Pendapat M azhab Syafi’i dan Mazhab Maliki
Persamaan  pendapat  antara Imam  Syafi’i  dan  Imam  Malik  dalam  membahas  suatu hukum qadha  puasa bagi  orang  yang  sudah  meninggal  dunia  sebelum berkemungkinan  untuk melakukan  puasa,  baik  karena  terhalang  waktu  ataupun  karena  usur,  seperti  sakit,  dalam perjalanan,  dan  lain-lain  dan  ia  tidak  sanggup  untuk  mengerjakan  puasa,  orang  yang meninggalkan puasa seperti ini menurut mayoritas suatu ulama di kalangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab  Maliki,  maka  dia  tidak  berkewajiban  apapun,  sebab  ia  tidak  menunda  ataupun meremehkan suatu kewajiban untuk berpuasa, ia juga tidak berdosa karena pada saat itu puasa merupakan  kewajiban  yang  tidak  bisa  dikerjakan  sampai  ia  wafat.  Dengan  demikian  hukum wajibnya  gugur,  sama  halnya  pelaksanaan  haji.  Atas  dasar  inilah  apabila  orang  sakit  yang berkepanjangan, atau musafir yang wafat, maka pihak keluarga terdekat atau si ahli tidak ada kewajiban untuk mengerjakan puasa si mayit atau membayar fidyah. 32
30 Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Sahih Muslim (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2005), h.63.
31 Juita  Fitriani  and  Adriana  Mustafa,  “Jaminan  Kafalah  Hutang  Bagi  Orang  Meninggal  Dunia  Tanpa  Harta;  Studi Komparatif  Pandangan  Antara  Mazhab  Syafi’iyah  Dan  Mazhab  Hanafiyah,” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 525 – 40, https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455.
32 Wahbah Az-Zuhaili, Puasa dan Itikaf Kajian berbagai Mazhab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996), h. 272.

## 4.2.2. Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki
Mazhab Syafi’i  mengsunnahkan ahli  waris  untuk  menanggung  puasa  si  mayit  atau membayar fidyah, selain itu Mazhab Syafi’i tidak menggunakan yang namanya qiyas melainkan langsung  merujuk  ke  al- Qur’an  dan  hadits. Sedangkan  mazhab  Maliki  sendiri  tidak mengharuskan ahli waris mengganti puasa atau membayar fidyah si mayit, kecuali mewasiatkan untuk  mengganti  puasa  si  mayit.  Dan  Mazhab  Maliki  dalam  menetapkan  suatu  hukum berlandaskan dengan qiyas.
Hukum  yang  dipakai  oleh  Mazhab Syafi’i lebih  sinkron  dan  jelas  serta  mudah  agar dipahami  masyarakat  serta  lebih  mudah  memberikan  suatu  pemahaman  kepada  masyarakat awam  mengenai  apa  yang  dijelaskan  oleh  I mam  Syafi’i  mengenai  hal  tersebut.  Adapun pendapat  yang  dikatakan  oleh  Imam  Malik  mengenai  hukum  praktik  qadha  puasa  oleh  ahli waris  bagi  orang  yang  meninggal  dunia,  sedikit  berbeda  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh Imam  Syafi’I dasar  hukum  yang  dipakai  oleh  mazhab  Maliki  ini  agak  sulit  dipahami  oleh masyarakat,  dan  ditakutkan  kepada  masyarakat  akan  keliru  dalam  memahami  apa  yang dikatakan oleh Imam Malik, tentang metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik berlandaskan  kaidah  qiyas  daripada  hadis,  sedangkan  imam  Syafi’I  berbeda  dalam  metode istinbath hukum yang dipakai yang berasaskan Nash al-Quran dan Hadits. Dapat dilihat alasan mendasar  yang  sangat  menonjol  yaitu  tentang  masalah  perbedaan  dalam  menganalisis  dalil yang menjadikan sebab dasar ijtihad mereka. Sedikit pendapat dari penulis perlu juga dipahami bahwa  melihat  konteks  zaman  sekarang  yang  dimana  seseorang  sudah  dihegemoni  yang namanya  dunia  digital  dunia  pergaulan  dan  lain  sebagainya,  yang  membuat  beberapa  dan sebagian  tidak  menjalankan  kewajibannya  untuk  beribadah  kepada  Allah  Swt,  ibadah  yang bersifat  individu  tetapi  masih  ada  saja  seseorang  tidak  sanggup  untuk  menjalankan  hal tersebut, apalagi jika kita berpatokan apa yang dikatakan oleh imam Syafi’i bahwa si ahli waris inilah yang memiliki kewajiban dan keharusan untuk mengganti puasa si pewaris, maka dengan ini saya melihat sendiri pendapat ini mudah untuk dicerna dan mudah untuk dipahami apa yang dikatakan oleh imam Syafi’I tetapi susah untuk menjalankannya karena alasan yang telah saya paparkan diatas, kecuali si ahli waris ini tidak dipaksa untuk menjalankan atau dengan inisiatif sendiri  maka  hal  itu  tidak  menjadi    masalah,  melimpahkan  kewajiban  ke  orang  lain  maka  itu akan menjadi beban bagi menjalankan.
Analisis Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Wari s Riskal, et. al.

## 5. Kesimpulan
Praktik  qadha  puasa  oleh  ahli  bagi  orang  yang  meninggal  dunia,  Mazhab Syafi’i menetapkan hukumnya adalah mengsunnahkan ahli waris untuk mengganti puasa si mayit atau membayar  fidyah.  Namun  menurut  mazhab  Maliki  hukumnya  tidaklah  wajib  untuk  dilakukan oleh  ahli  waris,  kecuali  jika  si  mayit  mewasiatkan  kepada  ahli  waris  atau  keluarganya  untuk membayar  hutang  puasa  yang  telah  ditinggalkan  maka  hukumnya  adalah  wajib  untuk mengganti  puasa tersebut,  mengenai dasar  hukum  yang dipakai  Mazhab  Syafi’i menggunakan Nash  AL-Quran  dan    hadits,  sedangkan  mazhab  Maliki  sendiri  mengunggunkan  qiyas berdasarkan hadits, perbedaan tersebut berasal dari adanya pertentangan antara qiyas dengan hadits,  serta  pemahaman  dalil  yang  menjadikan  rujukan  atau  dasar  dalam  ijtihad  mereka. Menurut  pendapat  penulis  dalam  melakukan  suatu  penelitian  tentang  hukum  mengqadha puasa  oleh  ahli  waris  bagi  orang  yang  telah  meninggal  dunia,  penulis  lebih  condong  ke pendapat yang  dikatakan  oleh  mazhab  Syafi’i,  karena setelah  menelaah  kajian  pembahasan penulis lakukan penulis merasa bahwa dasar hukum yang digunakan oleh mazhab Syafi’I lebih jelas  dan  mudah  untuk  dipahami  oleh  masyarakat  serta  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat awam dalam memahami hukum tersebut.

## Daftar Pustaka
Ahamad Rafiq. Fiqih Mawaris . Jakarta: Rajawali pers, 2012.
Al-Hajjaj, Abi al-Husain Muslim bin. Sahih Muslim . Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, 2005.
Anas, Malik bin. Al-Mudawwanah Al-Kubra . 1st ed., 1994.
Anshary. Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik . Cetakan 1. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatahhu Terj: Abdul Hayyie Alkattani . II. Jakarta: Gema Insani, 2011.
——— . Puasa Dan Itikaf Kajian Berbagai Mazhab . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1996.
Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya . Cetakan Pe. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
Dahlan,  Abdul  Aziz. Ensiklopedi  Hukum  Islam .  VI.  Banjarmasin,  Universitas  Islam  Negeri Antasari: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Damopoli,  Muji. Pedoman  KTI  UIN  Alauddin  2013.Pdf . Sama .  Cetakan  1,.  Alauddin  Press  Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar 90221: Alauddin Press 2013, 2013.
Fatmawati. “ Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. ” Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Pebandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 624 – 45. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15461.
Firdayanti, Fifi, Abdul Syatar, Abd. Rahman Hi Qayum, and Nisaul Haq Bintu Has. “ Kedurhakaan Anak  Terhadap  Orang  Tua  Sebagai  Penghalang  Warisan:  Analisis  Perbandingan Mazhab. ” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  3 (September 30, 2022). https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.28947.
Fitriani,  Juita,  and  Adriana  Mustafa. “ Jaminan  Kafalah  Hutang  Bagi  Orang  Meninggal  Dunia Tanpa  Harta;  Studi  Komparatif  Pandangan  Antara  Mazhab  Syafi ’ iyah  Dan  Mazhab Hanafiyah. ” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 525 – 40. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455.
Haffas, Otje Salman S. dan Mustofa. Hukum Waris Islam . Bandung: Refika Aditama, 2002.
Hasram,  Khaidir. “ Al-Qawaid  Al-Ushuliyah  Al-Tasyri ’ iyah  Sebagai  Basis  Metodologi  Fikih Kontemporer. ” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  1  (2019):  146 – 65. https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11127.
Idris,  Muhammad,  Muammar  Bakry,  and  Hisbullah. “ Harta  Warisan  Sebagai  Jaminan  Dalam Transaksi  Utang  Piutang:  Studi  Komparasi  Fiqh  Dan  Hukum  Positif. ” Shautuna:  Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 3,  no.  3  SE-  (September  30,  2022). https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.27980.
Iskandar, Rosdiana, and M Thahir Maloko. “ Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer  Dan  Bidang  Kesehatan. ” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Perbandingan Mazhab 3, no. 2 (2022): 328 – 42. https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23383.
Moh Muhibbin, Abdul Wahid. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia . Edisi Revi. Jakarta: Sniar Grafika, 2011.
Muhibbussabry. Fikih Mawaris . Cetakan 1. Medan: Diterbitkan CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
Mujahid,  Ahmad,  and  Haeriyyah  Haeriyyah. “ Interpretasi  Ayat-Ayat  Tentang  Ihs ā n  Dalam Pengembangan  Hukum  Islam. ” Mazahibuna 2,  no.  2  (2020):  270 – 83. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18274.
Nurhalisah,  Nurhalisah,  and  Irfan  Lewa. “ Peranan  Mediator  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Kewarisan  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif. ” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2021): 119 – 33. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16580.
Purbenazir,  Eka  Rahayu. “ Implementasi  Hukum  Waris  Islam  Pada  Masyarakat  Kecamatan Kepahiang  Kabupaten  Kepahiang. ” Qiyas:  Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Peradilan 2,  no.  1 (2017): 73 – 83. https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.465.
Rahman,  Arif. “ Al-Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama Tentang Makna Maslahat. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
Analisis Komparatif Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Wari s Riskal, et. al.
Rusyid, Ibnu. Bidayatul-Mujtahidin . Semarang: Asy-Syifa ’ , 1990.
Sabdah,  Haslinda,  and  Supardin  Supardin. “ Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Teori  Hazairin Tentang  Penetapan  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam. ” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2021):  43 – 52. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.17434.
Simanjuntak, Suhrawardi K. Lubis dan Komis. Hukum Waris Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Sukarna, Kadi, and Jevri Kurniawan Hambali. “ Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non  Muslim  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Yang  Berlaku  Di  Indonesia. ” Jurnal  Ius Constituendum 2, no. 2 (2017): 170 – 82. https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659.
Suma,  Muhammad  Amin. Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Dalam  Pendekatan  Teks  Dan  Konteks . Cetakan Pe. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
Syafi ‟ i, Imam. Al-Umm Terj. Ismail Yakub . 3rd ed. Jakarta: al-Umm, 2000.
Syarifuddin, Amir. Hukum Waris Islam . Edisi 1 Ce. Jakarta: Kencana, 2004.
Syatar, Abdul. “ Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan Perbandingan Mazhab. ” Jurnal Al-
’ Adl 11, no. 1 (2018): 130 – 39. https://doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
Wahyuni, Afidah. Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia , n.d.