## KEBIJAKAN APLIKASI PROGRAM ONE KARCIS ONE TRIP
(OK TRIP) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI)

## JAKARTA
Syafruddin Sobri, Sintaningrum, Djadja Saefullah, Ida Widianingsih Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta  mulai  tahun  2018  membenah  transportasi  dan mengurangi  kemacetan  dengan  cara  mengalihkan  kendaranan  pribadi  ke  moda transportasi  publik  yang  nyaman dan aman, moda transportasi  publik seperti bus Transjakarta,  MRT,  dan  LRT,  namun  keberadaan  transportasi  publik  tersebut belum memudahkan penumpang menggunakan moda lanjutan, karena belum ada integrasi  rute,  manajemen,  dan  tarif.  Guna  mengintergrasikan  ketiga  tersebut, maka  pada  tahun  2017  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  dipimpin  oleh bapak Anies  Baswedan  membuat  program  Ok Trip. Program  ini bertujuan untuk mengurangi biaya perjalanan pengguna transportasi dan mengurangi kemacetan di Jakarta.  Program  ini  belum  berhasil  dari  tujuan  yang  diharapkan,  namun  jumlah penumpang yang menggunakan Angkot OkTrip meningkat secara siginifkan yang semakin  hari  semakin  meningkat.  Penumpang  memperoleh  keuntungan,  karena tidak  perlu  membayar  ketika  di  angkot  dan  hanya  membayar  sekali  sebesar  Rp. 3.500,00 ketika masih di jalur bus Transjakarta dengan syarat mengtap kartu OK Trip.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  Jones  (1996)  yang  terdiri  dari  tiga  aktivitas, yaitu: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan  dalam  penelitian.  Kajian  program  ini  dianalisa  dengan  pendekatan kualitatif  dan  metode  studi  kasus.  Metode  untuk  mengumpulkan  data  dilakukan dengan wawancara, obeservasi,  dan telaah dokumen.Triangulasi dilakukan untuk uji validitas.
Temuan  penelitian  menghasilkan  bahwa  program  Ok  Trip  tetap  dipertahankan meskipun  belum  berhasil  dilaksanakan.  Akan  tetapi,  manfaat  dari  program tersebut sangat berguna bagi penumpang dan permasalahan transportasi di Jakarta dapat diatasi. Oleh karena itu, agar kualitas dari porgram OK Trip semakin baik, maka  sebaiknya  sumber  daya  manusia  perlu  ditingkatkan  dengan  cara  mengirim SDM  dari  pihak  PT.  Transjakarta,  operator,  pengemudi,  dan  pemprov  studi banding ke negara lain, dan merubah speksifikasi angkot secara total.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Program, Transportasi, Aplikasi.

## PENDAHULUAN
Transportasi  sangat  diperlukan oleh  manusia,  karena  manusia  akan selalu  bergerak  dari  satu  tempat  ke tempat  lain  guna  melaksanakan
aktivitas, seperti aktivitas ke kampus/sekolah,  ke  kantor,  ke  pusat perbelanjaan,  ke  bioskop,  dan  lain- lain, aktivitas tersebut guna memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia
baik makan, papan, maupun sandang (Tamin,  1999).  Hal  ini,  seperti  di Indonesia  baik  di  perkotaan  maupun di  perdesaan  bahwa  transportasi sangat diperlukan oleh rakyat
Indonesia guna melaksanakan aktivitas,  tujuan  aktivitas  tersebut memenuhi kebutuhan baik kebutuhan
primer dan sekunder maupun kebutuhan tersier.
Ketika  membangun  transportasi selalu dikaitkan dengan faktor-faktor, yaitu:  faktor  gaya  hidup,  tingkat pendidikan,  kebudayaan,  fisik,  usia, jenis  kelamin,  sehingga  transportasi yang dibangun tersebut dapat memenuhi  kebutuhan  manusia  dan dapat  dengan  mudah  bergerak  untuk melakukan berbagai  jenis aktivitas.
Sistem  transportasi  merupakan suatu sistem yang mempunyai bagian-bagian  atau  elemen-elemen yang saling berkaitan dan ketergantungan, jika salah satu bagian  atau  elemen  mengalami gangguan,  maka  akan  menyebabkan gangguan  bagian  atau  elemen  lain. Sistem  transportasi  berfungsi  untuk memindahkan orang atau barang dari satu  tempat  ke  tempat  lain  dengan geografis  dan  topografis.  Sistem transportasi  publik  dapat  terjadi gangguan, akan mengakibatkan
kesemrawutan terutama di jalan raya, sehingga  lalu  lintas  akan  macet, sehingga  orang  atau  barang  akan mengalami hambatan, akibatnya waktu  tempuh  menjadi  lama  dan terasa  jauh,  akhirnya  aktivitas  yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan (Need) akan terhambat.
DKI  Jakarta  sebagai  ibukota Negara Indonesia, tidak hanya menjadi  tempat  beraktivitas  bagi warga  Jakarta  saja,  namun  juga  bagi warga pendatang dari daerah sekitarnya. Menurut Data BPS bahwa  pada  tahun  2014,  jumlah commuter Jabodetabek sebanyak 3.566.178 orang terdiri dari
2.429.751 orang melakukan kegiatan bekerja dan sekolah/kursus di Provinsi  DKI  Jakarta,  1.067.762 orang  di  Bodetabek,  dan  68.665 orang di luar Jabodetabek. Sedangkan commuter Bodetabek yang melakukan kegiatan di Provinsi DKI  Jakarta  sebanyak  1.382.296 orang.  Kondisi  ini  menunjukan transportasi  yang  masif  merupakan kebutuhan yang mendesak.
Akibatnya, transportasi akan menimbulkan  kesemrawutan  yang disebabkan  jumlah  penduduk  DKI yang  padat,  jumlah  commuter  yang banyak, tingginya pertumbuhan
jumlah  kendaraan  selama  lima  tahun terakhir  (2013  -  2017)  mencapai 8,75% per tahun, jika dirinci menurut jenis kendaraan, sepeda motor mengalami  pertumbuhan  tertinggi yaitu  sebesar  9,14%  per  tahun. Kemudian  mobil  penumpang,  yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,09%  per  tahun,  mobil  beban tumbuh  4,98%  per  tahun  dan  mobil bus  mengalami  penurunan  sebesar 0,02%  per  tahun.  Alangkah  naifnya, bahwa  jumlah  kendaraan  bermotor semakin meningkat, sedangkan jumlah jalan semakin sempit, perkembangan  jumlah  mobil  dengan jumlah  jalan  sangatlah  timpang  (5  – 10%  dengan  4  –  5%),  sehingga  di jalan  raya  akan  semrawut.  Lebih ekstrim lagi, dengan anekdog pemerintah  daerah    provinsi  DKI Jakarta  harus  memikirkan  bahwa pengeluaran pribadi
untuk penggunaan transportasi  publik tidak boleh  lebih  dari  15%  dari  upah minimum  pendapatan  (UMP)  dari seorang  buruh  di  Jakarta  dan sekitarnya  (Detik  News,  7  April 2017).
Ditambah  lagi  dengan  kondisi jalan yang berlubang, perilaku pengemudi  yang  melanggar  rambu-
rambu
dan mengakibatkan
kecelakaan  lalu  lintas,  tidak  sopan dan  memberhentikan  mobilnya  di sembarang  tempat,  karena  kondisi parkir  yang  tidak  cukup  dan  layak, apalagi  keamanan  tidak  menjamin, sering  terjadi  pencurian  kendaraan walau  di  tempat  parkir,  bahkan tingkat  kejahatan  di  jalan  raya  di Provinsi  DKI  Jakarta  semakin  tinggi (www.antaranews.com), hal ini sangat memperhatinkan kondisi transportasi di Provinsi DKI Jakarta.
Permasalahan sistem transportasi dari  sisi  kendaraan,  jalan  raya,  dan parkir,  terdapat  juga  yang  lebih penting perlu dipermasalahkan yaitu: program-program  pemerintah  DKI Jakarta  yang  selalu  kurang  berhasil, seperti  program  Three  In  One, program ini bertujuan untuk mengatasi  kesemrawutan  di  jalan raya  terutama  kemacetan  lalu  lintas, kemudian menindak perilaku pengemudi  yang  ugal-ugalan  dengan represif  dengan  meminta  bantuan kepada  Polri,  kemudian  kebijakan tentang  mengunci  ban  kendaraan yang parkir bebas di tempat larangan parkir  oleh  Dishub  Provinsi  DKI Jakata.  Semua  kebijakan  itu  guna mengatasi  kesemrawutan  dibidang transportasi, terutama kemacetan lalu
lintas  yang  semakin  tidak  mampu diuraikan.
Guna  mengatasi  kemacetan  lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas (Lalin), pemerintah  mengeluarkan  kebijakan dibidang transportasi. Kebijakan dibidang  transportasi  belum  tuntas diselesaikan,  karena  kebijakan  selalu dikaitkan  dengan  selera  kebijakan pimpinan  dan  dukungan  politik
(Political will), kadang-kadang
overlapping antara kebijakan pemerintah  daerah  dengan  kebijakan nasional (pemerintah pusat), sedangkan kebutuhan manusia menggunakan transportasi untuk bergerak  dari  satu  tempat  ke  tempat lain  dan  tidak  berdasarkan  kepada siapa  yang  menjadi  pimpinan  saat itu.  Bahkan  ada  tingkat  kewenangan yang  masih  lemah  dan  didominasi oleh institusi tertentu.
Dalam  penelitian  ini  Penulis
mengkaji kebijakan dibidang transportasi  yang  sampai  saat  ini belum mampu menuntaskan permasalahan-permasalahan dibidang transportasi,
terutama
dalam memudahkan pengguna transportasi mendapatkan sarana transportasi  mulai  dari  bus,  angkot, dan  kereta  api  secara  terintegrasi,
terutama fenomena kebijakan tentang transportasi publik secara terintegrasi antara  bus  Transjakarta  dengan angkot  Ok  Trip  di  Provinsi  DKI Jakarta  yang  dinamakan  dengan Program  OK  TRIP  (JAK  LINGKO).
Program ini merupakan implementasi kebijakan dari
Keputusan  Gubernur  Provinsi  DKI Jakarta No. 78 Tahun 2018. Program ini bertujuan menata kembali kebijakan  tentang  tata  ruang  untuk sistem  transportasi  secara  makro  di Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  pusat pemerintahan daerah maupun sebagai  ibukota  Negara  RI.  Selain itu,  untuk  mengurangi  kebingungan penumpang  baik  di  halte  maupun  di kawasan terminal  guna  mendapatkan moda transportasi lanjutan, mengatasi  kemacetan  lalu  lintas, memindahkan  pengguna  kendaraan pribadi ke transportasi publik, pengguna  merasa  nyaman  dan  aman ketika  berada  di  perjalanan.  Semua tujuan  tersebut  guna  memudahkan pengguna  transportasi  melaksanakan aktivitas sehari-hari.

## KAJIAN TEORI
Kebijakan  untuk  menerapkan moda  transportasi  publik  secara terintegrasi  dengan  cara  menata
kembali  sistem  moda  transportasi  di Provinsi  DKI  Jakarta  dan  mengkaji ulang  kebijakan  yang  sudah,  seperti kebijakan  Three  In  One  dikaitkan dengan konsep kebijakan dan analisis implementasi  kebijakan  berdasarkan Hogwood dan Gunn (1984), Thomas R.  Dye  (1987),  Charles  O.  Jones (1999), dan William N. Dunn (2004). Pakar-pakar  tersebut  yang  mampu menjelaskan  fenomena  penerapan kebijakan  tentang  moda  transportasi publik yang sudah berhasil, sehingga fakta-fakta  yang  di  dapat  dari lapangan  dan  kondisi  kesemrawutan di  bidang  transportasi  yang  sering kita  lihat  dan  dengar  lewat  media cetak  dan  elektronik  akan  teratasi adalah  tujuan  dari  program  Ok  Trip yang sangat bermanfaat bagi pengambil  kebijakan  dan  pengguna kebijakan,  yang  pasti  dialami  oleh semua  manusia  di  dunia  ini  yang tidak  pernah  kapok  untuk  bepergian guna melaksanakan aktivitas.
Dalam  penelitian  ini  Penulis menganalisis kebijakan aplikasi program  Ok  Trip  terintegrasi  antara bus  Transjakarta  dengan  angkot  di Provinsi  DKI  Jakarta  dikaitkan dengan  teori  dari  Charles  O.  Jones (1999),  karena  aplikasi  di  lapangan sudah  sesuai  dengan  keputusan  yang
telah  dibuat  dan  dalam  peraturan, sehingga  kebijakan  tentang  moda transportai  secara  terintegrasi  sudah berhasil  secara  efektif  dan  efisien, sehingga  kebijakan  tersebut  tidak membingungkan bagi pembuat kebijakan dan pengguna moda transportasi  publik,  apalagi  jika dikaitkan  dengan  kebijakan  belum dikeluarkannya Pergub tentang teknis  Program  Ok  Trip  sampai  saat ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut  Bogdan  &  Taylor  (1975: 27),  “Pendekatan  kualitatif  mengacu pada  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif,  yaitu hasil pemikiran atau  pembicaraan  orang  dan  tingkah laku  yang  dapat  diobservasi”. Creswell  (2007:  62)  mendefinisikan kualitatif sebagai, “Suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala  sentral”.  Menurut  Creswell (2007 : 62):
“Qualitative  studies  begin  with authors  stating  the  research problem of the study. In the first few paragraphs of a design for a study,  the  qualitative  researcher
introduces  the  problem  leading to  the  study.  The  term  problem may  be  a  misnomer,  and individuals unfamiliar with writing  research,  may  struggle with  this  writing  passage.  Rathe than  calling  this  passage  the problem,  it  might  be  clearer  if  I call  it  the  need  for  the  study  . The  interest  of  a  research problem  in  qualitative  research is to provide a rationale or need the  following  paragraphs,  I consider  establishing  the  need by considering the source for the problem,  framing  it  within  the literature,  and  encodering  and foreshadowing the text for one of the  five  qualitative  approaches to inquiry”.
Dengan menggunakan pendekatan  kualitatif,  maka  peneliti dapat  menggambarkan  secara  jelas dan  menyeluruh,  mengenai  problem tentang  program  moda  transportasi publik  secara  terintegrasi  di  Provinsi DKI  Jakarta  yaitu  Program  Ok  Trip. Sedangkan  metode  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  metode studi  kasus (Case  Study) .  Menurut Creswell (2007: 9) bahwa, “Penelitian kualitatif
adalah penelitian  eksploratif  yang  biasanya
lebih  bersifat  studi  kasus.  Penelitian kualitatif  dimulai  dengan  adanya masalah  yang  biasanya  spesifik  dan diteliti  secara  khusus,  sebagai  suatu kasus  yang diangkat ke permukaan”. Lebih lanjut menurut Creswell (2007) menyebutkan bahwa,
“Metode studi kasus  melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan menyeluruh terhadap perilaku
seorang  individu”.  Creswell  (2007) mengatakan bahwa tujuan dari metode  studi  kasus  ( Case  Study ) adalah,  “Mengembangkan  metode kerja  yang  paling  efisien,  maknanya peneliti  mengadakan  telaah  secara mendalam  tentang  suatu  kasus, kesimpulan  hanya  berlaku  atau terbatas pada kasus tertentu saja”.
Metode  studi  kasus  digunakan peneliti  untuk  memusatkan  diri secara  intensif  terhadap  satu  obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus, hal ini mengenai kasus  kebijakan  program  Ok  Trip  di Provinsi DKI Jakarta. Dengan adanya studi kasus, maka pembahasan pada tema penelitian ini akan  menjadi  terfokus  dan  terarah, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca.
Informan  penelitian  yang  digali data  dan  informasi  dari  lapangan, karena  informan  ini  mempunyai expert (ahli)  dibidang  transportasi adalah:
1. Direktur PT. Transjakarta;
2. Kepala  Bagian  Pelayanan  dan Operasional PT. Transjakarta;
3. Staf  Bagian  Pelayanan  dan Operasional PT.Transjakarta
4. Kadishub. Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Suku Dinas Perhubungan sewilayah Provinsi DKI Jakarta;
6. Staf  Dishub.  Provinsi  DKI Jakarta;
7. Kepala  operator  KWK  menurut MOU;
8. Pengguna  lalu  lintas  Provinsi DKI  Jakarta  yang  menggunakan Angkot OK Trip.
9. Pengemudi bus Transjakarta dan
Angkot Ok Trip.
Unit  analisis  dalam  rencana
penelitian ini adalah
institusi/lembaga,  lembaga-lembaga yang menjadi pusat tempat penelitian adalah  institusi  Pemerintah  DKI Jakarta dan instansi-instansi terkait.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (Creswell, 2007: 118), yaitu: Wawancara, Pengamatan ( Observasi ), Studi Dokumen
Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, agar validitas dan  reliabilitas  terhadap  data  yang didapat  di  lapangan  dapat  tercapai (Creswell,  2007:  163).  Menurut Creswell  (2007)  bahwa  “terdapat adanya  3  (tiga)  unsur  utama  dalam proses  analisis  data  pada  penelitian secara  kualitatif,  yaitu  reduksi  data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.”  Ketiga  unsur  dalam analisis  data  ini  dilakukan  selama pelaksanaan  penelitian  dan  sesudah pelaksanaan pengumpulan data.
Apabila  dalam  analisis  data  masih memerlukan  data  untuk  mendukung kesimpulan, maka penelitian lanjutan dilakukan kembali di lapangan untuk mendapatkan  data  yang  dibutuhkan sesuai  dengan  fenomena  dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  aplikasi  program  OK Trip diketahui dengan melihat pelaksanaan  misi  OK  Trip  oleh instansi  yang  bertanggung  jawab dalam  pelaksanaan  program  OK Trip. Misi tersebut meliputi:
a) Mewujudkan layanan transportasi yang selamat,
lancar,  aman,  nyaman,  dan terintegrasi;
b) Mewujudkan layanan transportasi yang informatif
berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c) Mewujudkan  transportasi  ramah lingkungan dan menunjang
aksesbilitas  bagi  penyandang disabilitas;
d) Mewujudkan  biaya  transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Pernyataan misi di atas dijelasksan bahwa mewujudkan layanan  transportasi  yang  selamat, lancar, aman, nyaman, dan terintegrasi.  Layanan  Transportasi yang  terintegrasi  sudah  dilakukan dengan  membuka  akses  jembatan penyeberangan  di  stasiun  Manggarai dan  Tebet,  sehingga  penumpang dengan  mudah  pergantian  moda transportasi  dari  Commuter  Line  ke bus  Transjakarta  secara  langsung, tapi tidak terintegrasi secara pengelolaan  dan  tarif,  hanya  rute saja, namun mulai tahun 2014 ketika bapak Ahok menjadi Gubernur mulai terintegrasi angkot dengan bus
Transjakarta, setelah itu bapak Anies menjadi Gubernur membuat kebijakan  di  bidang  transportasi dengan  program  unggulan  dengan nama Program Ok Trip.
Jak Lingko (sebelumnya
bernama  Ok  Trip)  adalah  program transportasi  satu  harga  untuk  satu kali  perjalanan  yang  diluncurkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta  yang  berdasarkan  Kebijakan, yaitu  Keputusan  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  No.  78  Tahun  2018 tanggal  3  Januari  2018  tentang  Tim
Pelaksana Program Ok Trip. Program ini memungkinkan
penumpang  membayar  hanya  satu kali bayar sebesar Rp 5.000 (atau Rp 3.500  selama  masa  uji  coba)  untuk kemudian  menggunakan  berbagai layanan bus kecil hingga transjakarta selama  3  jam,  tujuan  program  ini untuk menurunkan biaya transportasi warga sebesar 10 persen. Kartu yang digunakan dalam sistem pembayaran ini  berbeda  dengan  uang  elektronik yang selama ini sudah berlaku. Kartu khusus  Ok  Trip  tersedia  dengan harga  Rp  40.000  dengan  Saldo  Rp 20.000. Hal ini penulis telah wawancara dengan staf bidang angkutan jalan dan lalu lintas Dishub DKI Jakarta, yiatu:
Secara teknis bahwa program Ok Trip  itu  diaplikasikan  dengan  kartu Ok  Trip/Jak  Lingko,  kartu  ini  hanya untuk  satu  kali  perjalanan  dengan gratis  untuk  bus  kecil  dan  untuk  bus
Transjakarta  bayar  dengan  mengtap kartu terpotong Rp 3.500,
perpindahan  itu  akan  dikenakan bayar  maksimal  Rp  5.000  selama  3 (tiga) jam. Teknis memang tidak ada kendala,  hanya  jaringan  internet, namun yang menjadi perhatian ketika dalam  perjalanan  adalah  perilaku supir  dan  ada  kekuatiran  pemilik angkot  untuk  dilakukan  peremajaan yang dirasakan belum siap nantinya.
Program  Ok  Trip  ini  sudah dilakukan  uji  coba  selama  9  bulan yang  diputuskan  melalui  kebijakan, yaitu:
a) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  144/2017  tanggal  3 April  2017  tentang  masa  uji coba layanan Ok Trip. b) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  14/2018  tanggal  15
Januari  2018  tentang  penugasan kepada  PT.  Transportasi  Jakarta untuk  melaksanakan  uji  coba layanan OK TRIP.
c) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  14/2018  tanggal  15 Januari 2018 tentang perpanjangan  masa  uji  coba layanan Ok Trip.
d) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 121/2018 tanggal 13 April 2018 tentang perpanjangan masa uji coba layanan Ok Trip. e) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  194/2018  tanggal  9 Agustus 2018 tentang perpanjangan  masa  uji  coba layanan Ok Trip. f) Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 231/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang perpanjangan  masa  uji  coba layanan Ok Trip. g) Keputusan
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  226/2018  tanggal  9
Agustus 2018 tentang modifikasi trayek Ok 3 dan Ok 18. h) Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta  No.  58/2018  tentang penetapan  operator  angkutan layanan  Ok  Trip  trayek  OK-3 dan OK-4.
i) Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  76/2018  tanggal  15 Februari  2018  tentan  penetapan
operator  angkutan  layanan  Ok Trip trayek OK-3 dan OK-4..
j) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  175/2018  tanggal  2 Juli  2018  tentang  penetapan jumlah  armada  pada  trayek  OK TRIP. k) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 206/2018 tanggal 26 Juli  2018  tentang  penetapan trayek angkutan umum bus kecil OK TRIP OK-25 sampai dengan OK-32. l) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 204/2018 tanggal 26 Juli  2018  tentang  penetapan trayek angkutan umum bus kecil OK TRIP OK-33. m) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  178/2018  tanggal  4 Juli  2018  tentang  penetapan trayek angkutan umum bus kecil
OK TRIP OK-23 sampai dengan OK-24. n) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  177/2018  tanggal  4 Juli  2018  tentang  penetapan trayek angkutan umum bus kecil
OK TRIP OK-20 sampai dengan OK-22. o) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 145/2018 tanggal 21
Mei  2018  tentang  penetapan trayek  uji  coba  layanan  OK TRIP.
Setelah  dilaksanakan  uji  coba dan penetapan trayek, maka program OK  TRIP  mulai  diimplementasikan dengan kebijakan, sebagai berikut:
a) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 305/2018 tanggal 28 September 2018 tentang pelaksanaan  tahap  implementasi program integrasi angkutan umum bus kecil ke dalam sistem bus rapid transit (BRT).
b) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  No.  377/2018  tanggal  6 Desember 2018 tentang
penetapan  trayek  integrasi  bus kecil  ke  dalam  sistem bus  rapid transit (BRT).
c) Kontrak  Katalog  Lokal  antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Angkutan
Umum  Budi  Luhur  DKI  Jakarta Nomor  1658/-1.811  tentang  jasa
operator  bus  kecil  dilingkungan wilayah provinsi DKI Jakarta.
d) Kontrak  Katalog  Lokal  antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Wahana Kalpika Nomor 1656/-1.811 tentang  jasa  operator  bus  kecil dilingkungan  wilayah  provinsi
DKI Jakarta.
e) Kontrak  Katalog  Lokal  antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Lestarisurya Gamapersada Nomor 1654/- 1.811  tentang  jasa  operator  bus
kecil dilingkungan wilayah provinsi DKI Jakarta.
f) Kontrak  Katalog  Lokal  antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi layanan Angkutan  Masyarakat  Jakarta Raya Nomor 1657/-1.811 tentang  jasa  operator  bus  kecil dilingkungan  wilayah  provinsi DKI Jakarta.
g) Kontrak  Katalog  Lokal  antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Angkutan Komika  Jaya  Nomor  1655/- 1.811  tentang  jasa  operator  bus kecil dilingkungan wilayah provinsi DKI Jakarta.
h) Kontrak  Katalog  Lokal  antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Angkutan Umum Kopamilat Nomor 1659/-
1.811  tentang  jasa  operator  bus kecil dilingkungan wilayah provinsi DKI Jakarta.
i) Kontrak  Katalog  Lokal  antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Mikrolet Jakarta  Raya  Nomor  1660/-
1.811  tentang  jasa  operator  bus kecil dilingkungan wilayah provinsi DKI Jakarta.
j) Kontrak  Katalog  Lokal  antara
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Koperasi Angkutan
Purimas  Jaya  Nomor  1662/- 1.811  tentang  jasa  operator  bus kecil dilingkungan wilayah provinsi DKI Jakarta.
Jadi, terdapat 483 armada melayani  33  rute  dan  per  hari  sudah melayani  sekitar  68.000  penumpang, sejumlah  operator  angkot  sudah menandatangani.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap dimensi  Aplikasi,  maka  aplikasi program  OK  Trip  dipengaruhi  oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Faktor Kebijakan
Seperti  yang  diungkapkan oleh  Dewi  (2016:  174  –  176) bahwa ketepatan kebijakan,
ketepatan  pelaksana  kebijakan, target yang tepat, lingkungan yang tepat,  dan  proses  yang  tepat merupakan  unsur-unsur  dalam kebijakan  yang  akan  menjadikan implementasi  kebijakan  berjalan efektif,  maka  berikut  disajikan analisis  kebijakan  program  OK Trip berdasarkan unsur-unsur
yang telah disebutkan. Berdasarkan  data  program OK Trip, maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu meningkatkan  jumlah  pengguna angkutan yang berlogo Ok Trip. Keberadaan kebijakan tersebut sangat tepat dan bermanfaat  bagi  para  pengguna angkutan program Ok Trip,
karena program tersebut mendapatkan jaminan dari pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta, sehingga para pengguna
mendapatkan  kemudahan  dalam transportasi.  Kebijakan  tersebut juga  memberikan  kewenangan penuh  kepada  PT.  Transjakarta untuk terlibat penuh dalam kegiatan Program Ok Trip. Pemberian  kewenangan  kepada
PT. Transjakarta  yang diatur pada kebijakan tersebut sangatlah tepat, karena  akan  memberikan  jaminan
kemudahan bagi masyarakat Jakarta.
Kebijakan  Program  Ok  Trip juga dapat dinilai sebagai kebijakan  yang  dibuat  oleh  aktor yang  tepat.  Kebijakan  tersebut tidak  dibuat  melalui  mekanisme politik, sehingga dalam perumusannya tidak banyak melibatkan  banyak  aktor,  karena menurut  Penulis  bahwa  semakin banyak  aktor  yang  terlibat  dalam formulasi kebijakan, maka semakin  sulit  pula  kebijakan tersebut  diimplementasikan  untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut, dikarenakan semakin banyak  aktor  yang  terlibat,  maka membutuhkan lebih banyak koordinasi  dan  lebih  banyak kepentingan yang bersaing.
Kebijakan  Program  Ok  Trip tidak memerlukan banyak
golongan  implementor,  kebijakan tersebut juga tepat dalam menentukan  siapa  saja yang menjadi  implementornya,  karena didalamnya  diatur  bahwa  yang bertugas memproses program angkutan Ok Trip adalah operator, bukan petugas dari Dishub Provinsi  DKI  Jakarta,  sehingga akan  memudahkan  masyarakat
untuk  menggunakan  angkutan  Ok Trip  dan  memudahkan  Dishub untuk  melakukan  pemeriksaan dan pengawasan.
Selain  itu,  hal-hal  yang  telah disebutkan,  kebijakan  Program Ok  Trip  juga  layak  disebut sebagai  kebijakan  yang  berada pada  lingkungan  dan  proses  yang tepat. Hal ini dikarenakan
kebijakan  tersebut  dirumuskan dan diimplementasikan oleh lembaga yang  berada  dalam lingkungan  pelayan  transportasi dan  telah  melalui  tiga  proses kebijakan:  a) Policy  acceptance ,
b) Policy  adoptions, c) Policy Readiness . Tidak adanya penolakan  atau  keberatan  dari
pelaku usaha (operator) dan
kesiapan kebijakan tersebut dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat  pengguna  transportasi yang membutuhkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam layanan transportasi.
2. Faktor Informasi
Infromasi yang dimaksud dalam  hal  ini  adalah  informasi tentang cara mengimplementasikan  kebijakan
dan  informasi  tentang  kepatuhan
Program Ok Trip terhadap kebijakan yang diaplikasikan.
Untuk mengetahui informasi tersebut,  pihak  Dishub  Provinsi DKI Jakarta memiliki
keterbatasan  staf  yang  ekspert dalam  bidang  program  Ok  Trip,
sehingga tidak bisa selalu mengetahui informasi secara langsung.  Akan  tetapi,  adanya keterbatasan  itu  dapat  diantisipasi dengan  cara  melibatkan  tenaga sukarela dari PT. Transjakarta dan Suku  Dinas  Pemkot,  agar  tetap mematuhi  aturan  yang  ada  dalam kebijakan  Program  Ok  Trip.  Hal ini  dijelaskan  oleh  Plt.  Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta yang mengatakan:
“staf  yang  menangani  memang seharusnya mempunyai kompetensi  di  bidang  angkutan dan  lalu  lintas,  terutama  dalam memahami  rute,  pengelolaan,  dan tarif yang akan diimplementasikan dalam  program  Ok  Trip  guna membenahi  transportasi  Jakarta yang  menjadi  tanggung  jawab Dishub Provinsi DKI Jakarta. Staf kami tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena
beberapa  unit  bisa  dilakukan  oleh satu staf.” 3
3. Faktor Partisipasi masyarakat
a) Politik
Kurangnya  dukungan  politik
dan campur tangan politik dianggap Chakrabarty
(2012:205) sebagai sesuatu yang dapat menghambat aplikasi kebijakan  program  Ok  Trip, padahal kebijakan tersebut merupakan  produk  dari  sistem politik, sehingga dalam
implementasinya, campur tangan politik  selalu  akan  ada.  Salah satu  bentuk  partisipasi  dari politik  dalam aplikasi kebijakan program Ok Trip adalah Perda.
Bentuk  lainnya  partisipasi politik  adalah  digratiskan  biaya angkutan, pengguna tidak dikenakan biaya dua kali. Hal ini diungkapkan oleh pengguna angkut  Ok  Trip  berdasarkan pengalamannya menggunakan angkutan tersebut, berkata:
“saya sering menggunakan angkot  Ok  Trip,  karena  gratis walaupun  belum  nyaman  kaena belum  ber-AC,  tetapi  enak
3 Wawancara dengan Plt. Kadishub Provinsi DKI Jakarta, 25 Oktober 2018
sekarang  sudah  tidak  mengetem lagi,  waktu  perjalanan  sudah bisa diprediksi waktu tempuh.” 4
b) Masyarakat Menurut Bowman (2005:210), kesuksesan implementasi  kebijakan  publik yang  menggunakan  pendekatan pendekatan Top Down
diantaranya  adalah  dipengaruhi oleh  dukungan/partisipasi  dari masyarakat  dan  tidak  adanya konflik  antara  kebijakan  publik dengan  kondisi  sosial  ekonomi. Masyarakat dalam  kebijakan publik adalah seperti kata “Publik” itu sendiri yang memiliki  arti  masyarakat  luas, atau  sejumlah  manusia  yang memiliki  kebersamaan  berpikir, perasaan,  harapan,  sikap,  dan tindakan  yang  benar  dan  baik berdasarkan  nilai-nilai  norma yang berlaku. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah:
1) Partisipasi pemilik kendaraan Partisipasi  yang  dimaksud adalah mengenai kepatuhan mereka  terhadap  program  OK
4 Wawancara dengan Pengguna Program Ok Trip di Provinsi  DKI Jakarta, 5 Oktober 2018
Trip.  Jika  Pemilik  Kendaraan tidak  patuh,  maka  kebijakan  itu tidak  akan  berjalan.  Kepatuhan tersebut  dapat  dilihat  dari  ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh operator. Pelanggaran tersebut dapat berupa  penggunaan  alat/bahan
yang berbeda dari bagi pengemudi dan penumpang yang menyesatkan.
2) Partisipasi pengemudi
Partisiapsi  mereka  berupa menjalankan  kendaraan  sesuai dengan trayek, tidak mengangkut penumpang disembarang tempat, tidak meminta  tarif  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan,  dan  tidak mengetem,  serta  menggunakan seragam dan sopan.
3) Partisipasi penumpang
Berikut hasil wawancara dengan penumpang:
“Ternyata kesadaran penumpang menggunakan  angkutan  Ok  Trip akan menjamin kualitas
pelayanan  dalam  berlalu  lintas sudah tinggi.” 5
5 Wawancara dengan Pengguna Program Ok Trip di Provinsi DKI Jakarta, 5 Oktober 2018
Keengganan penumpang mengadukan  keluhan  kepada pemerintah, karena sikap pemerintah yang terlalu
mengutamakan  prosedur  dan peraturan-peraturan  yang  ada dalam  mengambil  kebijakan. Jika  aturan  tidak  menyebut perlunya  partisipasi  penumpang,
maka pemerintah tidak melibatkan penumpang,
meskipun kebijakan itu nantinya berdampak pada masyarakat yang  bersangkutan.  Sungguhpun demikian, pemerintah berkewajiban untuk mendengarkan keluhan penumpang sebelum
memutuskan kebijakan yang diambil,  khususnya  menyangkut tarif  secara  integrasi  dengan  bus Transjakarta.  Secara  normatif, pemerintah diwajibkan melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  mengenai  ketetapan tarif  sebelum  diberlakukan.  Hal ini  sebagaimana  diamanatkan dalam keputusan menteri perhubungan  nomor  89/2002 pasal 10.
4) Manfaat
Terkait  dengan  hal  manfaat dari program Ok Trip selama ini
sudah  dirasakan  secara  optimal oleh masyarakat, karena perhatian dan pandangan kebijakan pemerintah yang selama  ini  lebih  berorientasi kepada  tarif  yang  murah  yang disubsidi  oleh  Pemprov.  DKI Jakarta,  subsidi  tersebut  untuk mengratiskan tarif ketika menaiki angkot yang berlogo Ok
Trip selama tiga jam.

## SIMPULAN
Berdasarkan  permasalahan  yang dibahas  dengan  teori  kebijakan tentang aplikasi program yang berdasarkan data dan informasi  yang empirik  di  lapangan,  maka  topik tentang implementasi kebijakan tentang  Program  OK  Trip  dihasilkan kesimpulan, sebagai berikut: Aplikasi  Program  OK  Trip  belum berhasil dilaksanakan secara berkesinambungan,  karena  banyak
kendala  dari  segi  pengintegrasian tarif, karena banyak berbagai kepentingan dalam memutuskan
suatu kebijakan integrasi tarif. Selain itu  kualitas  dari  angkot  OK  Trip belum memenuhi
standar speksifikasi  pelayanan,  karena  target aplikasi  program  tersebut  sampai dengan  tahun  2020,  belum  termin
waktu  yang  telah  ditentukan,  karena pelaksanaan masih berjalan.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas, maka  penulis  melihat  ada  fenomena bahwa  kebijakan  aplikasi  program Ok  Trip  antara  bus  Transjakarta dengan angkot yang berlogo Ok Trip di  Provinsi  DKI  Jakarta  masih banyak  kekurangan,  namun  tetap eksis dilaksanakan, karnanya lemahnya  sumber  daya,  belum  ada pemahaman  yang  sama  arti  dan pentingnya  program  tersebut,  karena masih  ada  pemahaman  yang  tindak sinkron  antara  kebijakan  dengan teknis  yang  diterapkan  terutama masalah  benefit  dan  profit  yang didapat.  Hal  ini,  karena  antar  aktor masih memikirkan tujuan keuntungan  yang didapat bukan  misi sosial  yang  dikedepankan,  serta aplikasi  dari  program  Ok  Trip  misal secara  teknis  penggunaan  kartu  Ok Trip  ketika  menempel  diangkot, karena  menggunakan  data  internet, kendala loading sewaktu-waktu, sedangkan  secara  kebijakan  aplikasi program tersebut mudah dilaksanakan  karena  ketiga  aktor sudah  mempunyai  peran  masing- masing,  yang  penting  peran  dari
Pemprov  DKI  Jakarta  harus  tegas dalam  memutuskan  regulasi,  seperti regulasi  tarif dan trayek, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:
Regulasi program sebaiknya menyejahterakan  rakyat  dengan  cara membuat  kebijakan  yang  bersifat Perda.
a. Kebijakan di  bidang transportasi sebaiknya ketat (mutlak diimplementasikan berupa peraturan),  karena  pengalaman
dari pergantian kepimpinan DKI
Jakarta  banyak  sarana  prasarana terbengkalai.
b. Tenaga  pelaksana  Program  OK
Trip perlu ditambah agar mampu menjangkau  seluruh  penduduk Jakarta  yang  tersebar  di  wilayah yang luas.
c. Sebaiknya,  sosialisasi  Program Ok  Trip  melalui  media  outdoor berupa  spanduk,  baliho,  atau sejenisnya  karena  lebih  muda dibaca  oleh  penduduk  dari  pada melalui  media  massa  seperti Koran, radio, atau televisi.
d. Sosialisasi  Program  Ok  Trip
lebih berorientasi pada peningkatan angkutan yang aman,  nyaman,  dan  murah,
bukan  pembatasan  kendaraan dengan sistem ganjil genap.
e. Kartu  OK  Trip  perlu  diberikan secara gratis yang jumlah jumlah tarifnya sudah disi oleh pemerintah  setiap  bulan  sesuai dengan kebutuhan per penumpang, sehingga untuk mengontrol sasaran yang tepat.
f. Pemerintah  perlu  menetapkan standar  pelayanan  transportasi publik, khususnya angkutan umum yang berpijak pada kepentingan masyarakat.

## REFERENSI
Albrow.  M.  1970. Bureaucracy,
London.
Aldrich,  H.A,  1979. Organizations and  environments ,  prentice  – hall. NJ : Englewood cliffs. Anderson,  J.  E.  1979. Public  Policy . Making_New  York:  Holt, Rinehart & Winston.
Arintono, Sulistyo, Sebayang, Syukur,  2005. Review  of  bus performance in Bandar
Lampung, POrceedings of the eastern asia society for transportation  studies ,  vol.
pp. 404 – 413.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI Jakarta,  2013. Jakarta  dalam angka  tahun  2013 .  Jakarta  : BPS DKI Jakarta.
Charles  H.  Levine,  B  Guy  peters,
Frank  J.  Thompson.  1990. Public Administration- challenges, Choices, Consequences, Glenview,
Illinois. London,  England: Foresman and Company.
Cochran.  L.  Charles  (US  Naval Academy),  Eloise  F.  Malone (US  Naval  Academy).  1999.
Public Policy-Perspectives and Choices,  Second Edition,
Mc.  Gravy  Hill  companies, fnc. Creswell,  John  W.  2007. Qualitative
Inquiry  Research  Design: Choosing Among Five
Approaches. London  :  Sage
Publications.
Creswell,  John  W.  2009. Research
Design Qualitative, Quantitative, dan Mixed
Method.  Third  Edition, Sage Publication.
Marshall  E.  Dimock.  1960. “Public
Administration”, New York :
Rinehart & Company.
Dunn,  N.  Wiliam.  1994. Public Policy Analysis : An Introduction (Second Edition) .  New  Jersey  :  : Prentice  Hall  International, Inc. ________________. 2000.
Pengantar Analisis Kebijakan
Publik. Yogyakarta  :  Gajah Mada University Press. Dye, Thomas R. 1953.
Understanding Public Policy, New  Jersey:  Prentice  Hall, Inc.  1978.  Easton,  D.  The Political System_ , New York:
Knopf.
________________.  1976. Policy
Analysis . Alabama : University of Alabama Press. _______________. 1981. Understanding  Public  Policy
(Sixth  Edition) .  New  Jersey  :
Prentice  Hall  International Inc.
Edwards  III,  George  C.  1978. The
Policy Predicament. San
Fransisco:  W.  H.  Freeman  &
Company.
Farnham,  David  dan  Horton,  Sylvis,
(ed),  1993. Managing  The New  Public  Servic. London  : Mac Millan.
Fisher,  Frank,  Miller  Gerald  J.,  dan Sidney  Mara  S.  (Editors).
2007. Handbook  of  Public
Policy Analysis: Theory,
Politics,  and  Methods. Boca Raton  FL:  CRC  :  Press Taylor and Francis Group.
Grant,  W.P.,  Paterson,  W.  dan Whitson, C. 1988. Government and the chemical industry .  Oxford : Clarendon press.
Grindle,  MS.  Dan  Thomas,  J.  W.
1995. Public  Choices  and
Public  Change:  The  Political Economy of Reform in Developing Countries, Baltimore  and  London  :  The Jhon Hopkins University Press,. Hasibuan, Malayu, 2006. Manajemen, Dasar, Pengertian,  dan  Masalah.
Jakarta: Bumi Aksara. Hill,  Michael  (ed).  1997. The  Policy
Process:  A  Raeder.  Second Edition .  London:  Prentice
Hall.
Hogwood,  Brain  W.,  and  Gunn.
1984. Policy  Analysis  for  the Real  World .  New  York  : Oxford University Press.
Idris,  Zihardi,  2009. Kajian  tingkat
kepuasan pengguna angkutan
umum di DIY , jurnal dinamika  teknik  sipil,  vol  9, nomor 2 : 189 -196.
Islamy,  Irfan.  2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan
Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Jones, C. O. 1970. An Introduction to Study of Public Policy ,
Massachussetts: Duxbury
Press. __________. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) .  Terjemahan  Ricky Ismanto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
__________.  1999. An  Introduction to The Study of Public Policy,
3th ed. Wadsworth, inc
Keban,  Yeremias,  T.  2008. Enam
Dimensi Strategis Administrasi  Publik:  Konsep, Teori,  dan  Isu,  Edisi  Kedua. Cetakan Pertama.
Yogyakarta:  Penerbit  Gaya
Media.
Kantor  Litbang  dengan  LPPM  ITB,
2003. Studi perubahan armada  angkot  menjadi  bus sedang dan bus besar di kota bandung,  ringkasan  ekskutif .
Bandung.
Richardson,  JJ.  Dan  Jordan,  A.G, 1979. Governing under pressure:  the  policy  process in  A  post  parliamentary democracy. Oxford  :  Martin Robertson Press
Rogeers, D.l and Whetten, D.A. (eds) 1982. Interorganizational coordination: theory, research, and
implementation.  Ames  : Iowa State University Press.
Michael  Hill  and  Peter  Hupe , 2002.
Implementing  Public  Policy: Governancein  Theory  and  in Practice. London  :  SAGE Publication.
Moleong,  J.  Lexy.  1999. Metodologi
Penelitian Kwalitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Munawar,  Ahmad,  2007. Public transport reform in Indonesia, a case study in the city of Yogyakarta, proceedings of world academy of science, engineering  and  technology , vol. 22, issn 1307 – 6884.` Nasution.  1992. Metode  Penelitian Naturalistik  Kualitatif .  Bandung  :
Tarsito.
Nazir,  Mohammad.  1988. Metode
Penelitian . Jakarta
: Ghalia
Indonesia. Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan
Publik,
Formulasi,
Implementasi,  dan  Evaluasi.
Jakarta:  PT:  Elex  Media Komputindo.
Parson, Wayne. 2008. Public Policy: Pengantar  Teori  &  Praktik Analisis  Kebijakan. Jakarta:
Kencana.
Soegoto, Dedi Sulistiyo, 2011. Peningkatan Prasarana, sarana, system operasi
pelayanan jasa angkutan
umum bis kota Damri berdasarkan  Ekspektasi  dan persepsi Penumpang , majalah ilmiah Unikom, vol. 8, No. 2,
Universditas Komputer
Indonesia.
Subarsono,  AG.  2005. Analisis Kebijakan  Publik,  Konsep, Teori, dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tamin,  1999. Konsep  manajemen kebutuhan
transportasi
(MKT) sebagai alternatif pemecahan masalah transportasi perkotaan di DKI Jakarta , jurnal perencanaan wilayah dan
kota, vol. 10, no.1., 10 – 22. Thompson,  J.D.,  1967. Organization in action . New York : McGraw-Hill. Winarno,  Budi.  2004. Kebijakan Publik.  Toeri,  Proses,  dan

## Studi Kasus. Yogyakarta:
CAPS, 2012.

## TENTANG PENULIS
1 Syafruddin,  S.Sos.,M.Si  adalah
dosen Sekolah Tinggi Ilmu
Kepolisian  PTIK  Jakarta,  yang sedang menempuh Program
Doktor  Pasca  Sarjana  FISIP Universitas Padjadjaran Bandung.
2 Dr.  Dra.  Hj.  Sintaningrum,  M.T.
adalah dosen Program Pascasarjana  FISIP  Universitas Padjadjaran Bandung yang merupakan promotor dari penulis‟.
3 Prof.  Drs.  H.  A.  Djadja  Saepullah,
M.  A.,  Ph.D.  adalah  dosen Program
Pascasarjana FISIP
Universitas  Padjadjaran  Bandung
yang merupakan co promotor dari
Penulis‟.
4 Ida  Widianingsih,  S.IP.,  M.A.,
Ph.D.  adalah  dosen  Program Pascasarjana  FISIP  Universitas
Padjadjaran Bandung
yang
merupakan  co  promotor  dari
Penulis‟.