## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration

## Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka

## Yudi Agusman
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka-Indonesia
yudiagusman@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  and  describe  the  implementation  of  the  Smart  Indonesia  Program  (PIP)  in  SD Negeri  1  Kolakaasi,  Kolaka  Regency.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative  approach.  Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used were interviews, observation, and  study  of  literature.  Data  analysis  techniques  are  data  collection,  data  reduction,  data  presentation  and conclusion drawing with the focus of this research directed towards standards and policy objectives, resources, communication  between  institutions  and  activity  consulidation,  characteristics  of  implementing  agencies, conditions  social,  economic  and  political,  and  implementor  disposition.  The  results  showed  that  from  the variable size and policy objectives, it had not been fully achieved, because there were still poor students who had not received PIP. Human resources are in accordance with the requirements required, funding resources are experiencing delays in PIP fund disbursement, and there are problems in the distribution of PIP funds and the  lack  of  optimal  oversight  of  funds  for  beneficiaries.  The  characteristics  of  the  implementing  agent  in carrying  out  their  duties  have  tried  to  carry  out  their  responsibilities  based  on  the  established  rules. Disposition of the implementers of the PIP recipients was very enthusiastic and mixed well with the parents of students, communication between institutions and the consolidation of activities in socializing PIP has not been fully  realized  in  doing  so  and  social  conditions,  as  well  as  the  support  and  participation  of  parents  is  quite good, the economic conditions are low and political elites at the village, school and education offices support the success of this program.
Keywords: Implementation; the smart indonesia program; primary school

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan  implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kabupaten  Kolaka.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Informan  penelitian  dipilih  secara  purposive  sampling.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara,  pengamatan,  dan  studi  literature.  Teknik  analisis  data  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan fokus penelitian ini diarahkan mengenai standar dan sasaran kebijakan,  sumber  daya,  komuniksai  antar  instusi  dan  konsulidasi  aktifitas,  karakteristik  agen  pelaksana, kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  dan  disposisi  implementor.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dari  variabel ukuran dan tujuan kebijakan, belum sepenuhnya tercapai, karena masih ada siswa miskin belum menerima PIP. Sumber  daya  manusia  sudah  sesuai  dengan  syarat  yang  dibutuhkan,  sumber  daya  dana  mengalami keterlambatan  pencairan  dana  PIP,  dan  ada  masalah  dalam  pendistribusian  dana  PIP  serta  belum  optimalnya pengawasan  dana  bagi  penerima  manfaat.  Karakteristik  agen  pelaksana  dalam  menjalankan  tugasnya  sudah berusaha  melaksanakan  tanggung  jawabnya  berdasarkan  praturan  yang  sudah  ditetapkan.  Disposisi implementor  para  pelaksana  penerima  PIP  sangat  antusias  dan  berbaur  baik  dengan  orang  tua  siswa,
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 106
komunikasi antar  insitusi dan konsilidasi aktivitas dalam mensosialisasikan PIP belum sepenuhnya terealisasi dalam  melakukannya  dan  kondisi  sosial,  serta  adanya  dukungan  dan  partisipasi  dari  orang  tua  cukup  baik, kondisi  ekonomi  yang  rendah  dan  elite  politik  ditingkat  kelurahan,  sekolah  maupun  Dinas  Pendidikan mendukung keberhasilan program ini.
Kata Kunci: Implemetasi; program indonesia pintar; sekolah dasar

## 1.  PENDAHULUAN
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat  dan  daerah  yang  disempurnakan  menjadi  undang-undang  Nomor  32  dan  33  tahun  2004  telah mengubah  segala  peraturan  menjadi  desentralisasi  dari  yang  sebelumnya  bersifat  sentralisasi. Pemerintah  daerah    telah  diberikan  kewenangan  yang  luas  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan seluruh sumber  daya  yang  dimilikinya.  Hal  ini  kemudian  telah  diamandemenkan  lagi  pada  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintahan  daerah.  Sentralisasi  dirasa  sudah  tidak  sesuai  dengan kondisi  Indonesia  yang  plural,  beraneka  ragam  budaya,  masyarakat  yang  majemuk  dan  kompleks. Desentralisasi  yang  diikuti  dengan  perluasan  otonomi  daerah  memiliki  dampak  pada  demokratisasi layanan  publik,  meningkatnya  daya  kritis  masyarakat  yang  memberikan  perubahan  dalam  sistem layanan  pemerintah  untuk  dapat  menyentuh  kepentingan  masyarakat  secara  efektif  dan  efisien ( Sandiasa  &  Agusatana,  2018 ).  Oleh  karena  itu  perlu  upaya  desentralilasi,  tidak  terkecuali desentralisasi pendidikan.
Upaya  desentralisasi  atau  otonomi  pendidikan  pada  dasarnya  telah  lama  diperjuangkan  oleh tokoh  pendidikan.  Otonomi  pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dilakukan  jika  mencita- citakan  pendidikan  Indonesia  yang  maju  dan  berkualitas.  Bentuk  kemandirian  dalam  pendidikan berbeda  dengan  kemandirian  bidang  lainnya.  Otonomi  di  bidang  pendidikan  tidak  berhenti  pada daerah  di tingkat  Kabupaten  dan  Kota,  tetapi  justru langsung  kepada  sekolah  sebagai  ujung  tombak penyelenggaraan  pendidikan.  Untuk  mewujudkan  cita-cita  pendidikan  nasional,  sampai  saat  ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai persoalan, diantaranya adalah rendahnya sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah.  Berbagai  macam  usaha  telah  dilakukan  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional,  misalnya  peningkatan  kompetensi  guru  melalui  berbagai pelatihan,  pengembangan  kurikulum  nasional  dan  lokal,  peningkatan  mutu  manajemen  sekolah,  dan pengadaan buku dan alat pelajaran.
Berbagai  penilaian  mutu  pendidikan  dan  angka  partisipasi  pendidikan  belum  menunjukkan peningkatan  yang  signifikan.  Alasan  utama  rendahnya  pastisipasi  pendidikan  khususnya  pada kelompok  ekonomi  kebawah  adalah  tingginya  biaya  pendidikan  baik  biaya  langsung  maupun  tidak langsung.  Biaya  langsung  meliputi  biaya  pembelian  seragam,  buku,  dan  alat  tulis.  Sedangkan  biaya tidak  langsung  meliputi  biaya  transportasi,  kursus,  uang  saku  dan  biaya  lain-lainnya.  Selain  itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan oleh pemerintah memiliki dampak bagi masyarakat  keluarga  miskin  dalam  partisipasi  pendidikan.  Berikut  beberapa  alasan  rendahnya pastisipasi  pendidikan,  diantaranya:  (1)  sulitnya  menjangkau  layanan  pendidikan  dari  jenjang pendidikan dasar ke jenjang pendidikan menengah, (2) rehabilitas dan revitalisasi pembangunan telah menyediakan sekolah dengan kondisi baik tetapi siswa sulit mengakses layanan tersebut karena tidak memiliki biaya dan (3) tingginya keluarga miskin putus sekolah karena segala sumber daya yang ada digunakan  untuk  mencari  nafkah  dan  dana  keluarga  yang  ada  diprioritaskan  untuk  bertahan  hidup bukan untuk mengakses biaya pendidikan.
How  to  Cite : Agusman,  Y.  (2019). Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  di  Sekolah  Dasar  Negeri  1  Kolakaasi Kabupaten Kolaka . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2): 105-113
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 107
Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warga  negara.  Hal  ini  diperjelas  dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik yang tidak mampu. Hal ini merupakan salah satu unsur yang diperhatikan negara  karena pendidikan  memiliki  peran  yang  begitu  vital  dalam  membentuk  sumber  daya  manusia  yang  akan memajukan  bangsa.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  pemerintah  meluncurkan  program-program bantuan  dalam  pendidikan  yang  diharapkan  dapat  memperluas  akses  pendidikan,  pemerataan kesempatan  memperoleh  pendidikan  dan  mutu  pendidikan,  serta  menekan  putus  sekolah.    Melalui program tersebut akan memberikan ruang pada negara untuk membangun generasi yang unggul dan masyarakat  generasi  muda  dengan  pendidikan  yang  layak  (Rohaeni  &  Saryono,  2018).  Beberapa program  bantuan  pendidikan  diantaranya  adalah  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS),  Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Salah  satu  program  pemerintah  yang  diharapkan  dapat  membantu  siswa  dalam  bidang pendidikan  adalah  PIP  melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP).  PIP  adalah  pemberian  bantuan pendidikan  secara  tunai  kepada  anak  sekolah  usia  6-21  tahun  yang  berasal  dari  keluarga  kurang mampu  dan  merupakan  bagian  dari  penyempurnaan  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM).  PIP diimplementasikan  dalam  rangka  melaksanakan  Kebijakan  Presiden  Nomor  7  tahun  2014  guna membentuk  dan  membangun  keluarga  produktif.  PIP  diharapkan  mampu  menjamin  peserta  didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi  peserta  didik  di  sekolah,  namun  juga  berlaku  bagi  peserta  didik  di  Sanggar  Kegiatan  Belajar (SKB),  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM),  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP)  dan lembaga pendidikan nonformal lainnya atau sesuai dengan kreteria yang telah ditetapkan.
Program  Indonesia  Pintar  merupakan  program  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  diluncurkan  untuk  mengatasi  masalah  pendidikan  sekolah  yang terjadi  dimana  masih  banyak  ditemukan  kasus  siswa  dengan  usia  dini  putus  sekolah  dikarenakan kesulitan  biaya.  PIP  sangat  dibutuhkan  oleh  siswa-siswi  yang  berasal  dari  keluarga  miskin,  karena siswa-siswi  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  sangat  rentan  akan  terjadinya  masalah  putus  sekolah pada  usia  dini.  Hal  ini  disebabkan  oleh  keadaan  perekonomian  keluarga  siswa  yang  kurang mendukung,  sehingga  kebanyakan  siswa  memutuskan  untuk  berhenti  sekolah  dan  memilih  untuk membantu  keluarga  dengan  bekerja.  Atas  dasar  masalah  ini,  pemerintah  mengambil  langkah  upaya pemecahan  masalah  agar  siswa  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  dapat  menyelesaikan  sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Berdasarkan juknis PIP tahun 2016 bahwa PIP berupa bantuan sejumlah uang tunai sebesar Rp 450.000,00  pertahun  yang  secara  langsung  diberikan  kepada  siswa  sekolah  dasar  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  ditentukan.  Dana  PIP  dimanfaatkan  oleh  siswa  untuk  membeli  kebutuhan perlengkapan  sekolah  seperti  membeli  seragam  sekolah,  alat  tulis,  tas,  sepatu,  dan  lain-  lain.  Dana bantuan  ini  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara-Perubahan  (APBN-P).  Besaran cakupan  penerima  program  PIP  mencapai  20,4  juta  anak-anak  usia  sekolah  baik  di  sekolah  atau lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun kementerian agama. Jumlah  penerima  PIP  pada  kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan  sebanyak  17,9  juta  siswa  dan Kementerian  Agama  sebanyak  2,4  juta  siswa.  Melalui  program  ini  diharapkan  dapat  mengatasi rendahnya  Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  sekaligus  sebagai  bentuk  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih baik. PIP diluncurkan oleh pemerintah di bawah tiga naungan Kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan kebudayaan  (Kemendikbud),  Kementerian  Agama  (Kemenag)  dan  Kementerian  Sosial  (Kemensos) yang  selanjutnya  diteruskan  kemasyarakat  melalui  Dinas  Pendidikan  yang  ada  di  Provinsi  dan Kabupaten. Kemudian PIP selanjutnya dilaksanakan oleh implementor langsung yaitu sekolah untuk
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 108
melaksanakan penyaluran dana.
PIP  merupakan  program  yang  dilaksanakan  secara  nasional  termasuk  di  Kabupaten  Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Dana PIP diberikan kepada siswa yang tergolong dalam kategori kurang atau tidak mampu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah dasar yang ada di Kabupaten Kolaka yang melaksanakan Program Indonesia Pintar yaitu SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan  Latambaga Kabupaten Kolaka. Di samping itu, kelurahan Kolakaasi memiliki masyarakat  miskin  yang  jumlahnya  yaitu  kurang  lebih  1.550  kepala  keluarga  yang  termasuk  dalam keluarga  miskin.  Sementara  Sekolah  Dasar  yang  ada  di  Kabupaten  Kolaka  Kecamatan  Latambaga berjumlah 15 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 3.119 di tahun pelajaran 2015/2016.
Pelaksanaan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka mulai di jalankan  pada  tahun  2014.  Jumlah  siswa  di  tahun  pelajaran  2014/2015  yaitu  408  siswa  dengan penerima  manfaat  adalah  43  siswa,  di  tahun  pelajaran  2015/2016  yaitu  336  siswa  dengan  jumlah penerimanya  sebanyak  97  siswa  (Badan  Pusat  Statistik  Kab.Kolaka  2015).  Berdasarkan  observasi penulis  di  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga  Kabupaten  Kolaka,  penulis  menemukan beberapa  permasalahan  terkait  dengan  pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  (PIP-SD)  yaitu fenomena-fenomena yang terjadi terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima  dana  Program  Indonesia  Pintar  serta  masih  adanya  siswa  yang  tergolong  miskin  tidak terdaftar  sebagai  penerima  dana  PIP.  Padahal  sejatinya  pemerintah  meluncurkan  program  ini  untuk membantu  siswa-siswi  yang  berasal  dari  keluarga  miskin  dan  rentan  miskin  agar  mendapat kesempatan  yang  sama  dalam  bidang  pendidikan.  Masalah  lainnya  yang  terjadi  adalah  sulitnya pengawasan  yang  dilakukan,  hal  ini  dikarenakan  mekanisme  penyaluran  dana  yang  langsung ditransfer  ke  rekening  siswa  tersebut.  Sehingga  dana  tersebut  di  kelola  oleh  orang  tua  siswa  jadi sangat rentang akan penyalagunaan dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua siswa atau  membayar  hutang  piutang  dan  pihak  sekolah  sebagai  implementor  cukup  sulit  melakukan pengawasan  akan  penggunaan  dana  tersebut.  Mengenai  waktu  penyaluran/pencairan  dana  yang disalurkan  oleh  pemerintah  juga  masih  bermasalah  dimana  pencairan  dana  terkadang  tidak  tepat waktu.
Berdasarkan hasil dari pemaparan permasalahan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan  pengkajian  dengan  judul  sebagai  berikut:  “Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  di  SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka”.

## 2.  KONSEP
Rusdiana  menyatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan  dapat  dimaknai  sebagai  seperangkat peraturan  yang  dibuat  oleh  yang  berwenang  agar  tujuan  dalam  sistem  pendidikan  dapat  tercapai dengan baik. Meter dan Horn dalam Rusdiana menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan  secara  menyeluruh  yang  dilakukan  oleh  individu/pejabat  atau  kelompok  pemerintah  atau swasta yang diorientasikan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan kebijakan berupa  upaya  tindakan-tindakan  yang  mentransformasikan  keputusan  kedalam  istilah  operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan ( Prasetyono, 2018 ).
Implementasi  kebijakan  mendorong  pada  suatu  aktivitas  atau  kegiatan  yang  dinamis  dan bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  program  serta  menetapkan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut. Akhir  dari  implementasi  akan  mendapatkan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan  tujuan  atau  sasaran kebijakan  itu  sendiri.  Pelaksanaan  kebijakan  merupakan  langkah  lanjutan  setelah  proses  perumusan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  dari  pemerintah,  yang  diarahkan  pada pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan  kebijakan  ( Parmadi,  2018 ). Lebih  lanjut  Islamy  menyatakan  bahwa  suatu  kebijakan  negara  akan  efektif  apabila  tindakan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 109
masyarakat  bersesuaian  dengan  yang  diinginkan  oleh  pemerintah  atau  kebijakan  dilaksanakan  dan memberikan dampak positif bagi masyarakat ( Parmadi, 2018 ).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  12 tahun 2015 pasal 1 ayat 1, Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan uang tunai dari pemerintah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan atau kurang mampu membiayai pendidikannya. PIP merupakan  kelanjutan  dan  perluasan  sasaran  dari  program  Bantuan  Siswa  Miskin  (BSM).  Dengan adanya PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik untuk melanjutkan pendidikan sampai tamat sekolah  menengah  atas  dan  menarik  siswa  putus  sekolah  atau  tidak  melanjutkan  pendidikan  agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Pemberian manfaat PIP tidak hanya bagi peserta didik di lingkungan  pendidikan  formal,  tetapi  diberikan  juga  bagi  peserta  didik  di  satuan  pendidikan nonformal. Program ini diharapkan dapat menjadi gerbang menuju pendidikan yang setara ( Setyawan: 2018 ).
Penerima  manfaat  PIP  adalah  anak  usia  enam  sampai  dua  puluh  satu  tahun  yang  memenuhi kriteria:  (1)    berasal  dari  keluarga  kurang  mampu  dan  memiliki  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  atau kartu penanda lain seperti tanda peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),  Surat  Keterangan  Rumah  Tangga  Miskin  (SKRTM)  daripihak  desa/kelurahan  atau  Surat Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  dari  pimpinan  lembaga/  satuan  pendidikan;  (2)  berdasarkan afirmasi, terdiri atas anak-anak: penyintas bencana alam/konflik sosial; mengalami hambatan ekonomi sehingga terancam putus sekolah; yatim dan/atau piatu; anak penyandang disabilitas, keluarga dengan orang tua/ wali terpidana, tinggal di panti asuhan/rumah singgah, dan/atau mempunyai lebih daripada tiga  saudara  berusia  kurang  dari  18  tahun.  Empat  kelompok  afirmatif  ini  dibuktikan  dengan  surat keterangan dari pihak desa/kelurahan atau pimpinan lembaga/satuan pendidikan ( TNP2K: 2019 ).
Bantuan  PIP  disalurkan  dua  kali  dalam  satu  tahun  melalui  KIP.  Pengambilan  manfaat  KIP dilakukan  secara  langsung  ke  lembaga/  bank  penyalur  yang  telah  ditunjuk,  setelah  siswa/orangtua menerima  pemberitahuan dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal tempat anak terdaftar. Pengambilan  dilakukan  dengan  membawa  dan  menunjukkan  beberapa  dokumen  pendukung  berupa surat pemberitahuan penerima bantuan PIP dari lembaga pendidikan formal ataupun non formal dan bukti  identitas  lainnya  seperti  rapor,  kartu  keluarga,  ijazah,  akte  kelahiran  dan  sebagainya.  Bantuan dana pendidikan secara tunai melalui PIP dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa  seperti  pembelian  seragam  dan  perlengkapan  sekolah,  buku  dan  alat  tulis,  transportasi kesekolah,  uang  saku,  kursus  tambahan  dan  kebutuhan  lain  yang  berhubungan  dengan  manfaat pendidikan di sekolah ( Hasan, 2017 ).

## 3.  METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  disebut  juga  metode penelitian  naturalistik  karena  penelitiannya  dilakukan  pada situasi yang alamiah ( natural setting ) dan memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, holistik, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat intraktif ( reciprocal ). Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data  bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  makna  dari  pada generalisasi  (Sugiyono,  2011:8-9).  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  melakukan  eksplorasi  secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan diupayakan untuk memberikan gambaran mengenai  implementasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP-SD)  sehingga  akhirnya  dapat  diperoleh pemahaman  yang  lebih  jelas.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka.
Alasan  pemilihan  SD  Negeri  1  Kolakaasi  didasarkan  pengamatan  oleh  peneliti  bahwa pelaksanaan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka belum berjalan secara  optimal,  sebagaimana  yang  telah  penulis  bahas  pada  latar  belakang  masalah.  Pengambilan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 110
sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Purposive  sampling  adalah pengambilan sampel sebagai sumber data dengan secara sengaja dan pertimbangan tertentu agar data yang  diperoleh  lebih  representatif.  Pemilihannya  disesuaikan  dengan  criteria-kreteria  tertentu  yang ditetapkan  berdasarkan  tujuan  penelitian.  Misalnya  pertimbangan  orang  yang  dianggap  paling kompeten  tentang  kebijakan  sosial  maka  kita  harapkan  orang  yang  dimaksud  sebagai  individu  atau penguasa  akan  memudahkan  peneliti  untuk  mengetahui  situasi  sosial  yang  akan  diteliti  ( Sugiyono, 2011 ).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara umum, implementasi PIP pada SD Negeri 1 Kolaakasi dapat di katakan belum berhasil. Hal  ini  didasari  oleh  fakta  dilapangan  bahwa  tidak  semua  siswa  kurang  mampu  di  SD  Negeri  1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka mendapatkan dana PIP. Selain itu, SD Negeri 1 Kolakaasi masih memiliki kendala lain dalam penyaluran PIP yaitu  penetapan usulan calon penerima PIP yang kurang tepat sasaran dan  adanya aparat sekolah mengenakan biaya administrasi bagi siswa- siswi  penerima  PIP.  Bahkan  ada  beberapa  wali  murid  memanfaatkan  dana  PIP  untuk  memenuhi kebutuhan  rumah tangga, bukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anaknya. Padahal bantuan dana PIP seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan siswa seperti pembelian buku  dan  alat  tulis,  seragam  dan  perlengkapan  sekolah,  transportasi  kesekolah,  uang  saku,  kursus tambahan dan kebutuhan lain di sekolah.
Implementasi  PIP  di  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga  Kabupaten  Kolaka mempunyai indikator tertentu sehingga PIP dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran. Sasaran dalam  PIP  di  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga  Kabupaten  Kolaka  yaitu  siswa  yang berasal  dari  orang  tua  kurang  mampu,  siswa  yang  orang  tuanya  sakit,  siswa  yang  termasuk  anak yatim,  dan  orang  tua  siswa  Peserta  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  yang  memiliki  Kartu Keluarga  Sejahtera  (KKS)  dan.  Pengusulan  PIP  di  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga Kabupaten Kolaka sebagian besar dilakukan wali murid dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu  dari  kelurahan,  karena  hanya  beberapa  keluarga  yang  memiliki  KKS  dan  sebagai  peserta PKH.
Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  merupakan  salahsatu  impelementasi  kebijakan publik.  Untuk  mengkaji  suatu  implementasi  kebijakan  publik  seperti  PIP  maka  perlu  diketahui variabel  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  PIP  dalam  penelitian  ini  didasarkan  pada  pendapat  Donald  S.Van  Meter  dan  Van  Horn. Donald  S.Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  ( Parmadi,  2018 )  mengemukakan  terdapat  enam  variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3)  komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas,    (4)  karakteristik  agen  pelaksana,  (5) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik serta (6) sikap para pelaksana (disposisi implementor).
Hal  pertama  yang  harus  diketahui  untuk  menjelaskan  proses  implementasi  suatu  program dilaksanakan  adalah  standar  dan  sasaran  kebijakan.  Tujuan  kebijakan  merupakan  suatu  hal  penting karena  menyangkut  alasan  kebijakan  perlu  ditetapkan  dan  kegunaan  kebijakan  tersebut  ditetapkan. Tanpa  suatu  tujuan  dalam  melaksanakan  kebijakan,  maka  akan  sulit  untuk  mengukur  tingkat keberhasilan  kebijakan  tersebut.  Cara  menentukan  keberhasilan  dalam  sebuah  kebijakan  diperlukan suatu standar, ukuran, atau target untuk mengetahui hasil pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kebijakan. Oleh karena itu, sasaran kebijakan dalam hal akses pendidikan, sangat perlu untuk  ditingkatkan  karena  belum  semua  siswa  yang  kurang  atau  tidak  mampu  dapat  memperoleh pendidikan  yang  layak  ( Yusup,  Ismanto  &  Wasitohadi:  2019 ).  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan Latambaga  Kabupaten  Kolaka  memberikan  dan  menetapkan  indikator  keberhasilan  PIP  dengan membuat  target  yang  hendak  dicapai  diantaranya  menyiapkan  siswa  penerima  PIP  sesuai  dengan syarat yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan PIP dikatakan sudah berjalan dengan baik jika siswa
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 111
miskin mendapatkan dana PIP.
Kebijakan  perlu  didukung  oleh  sumber  daya  karena  sumber  daya  merupakan  suatu  faktor penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa sumber  daya,  maka  kebijakan  akan  sulit  untuk  di  implementasikan.  Sumber  daya  manausia  berupa kompetensi atau kemampuan implementor dan jumlah staf untuk menjalankan kebijakan. Kemampuan untuk menjalankan kebijakan dapat didasarkan pada tingkat pendidikan, lama bekerja dan pengalaman kerja  yang  akan  menyangkut  pada  kemampuan  memahami  kebijakan.  Pelaksanaan  program  ini dilakukan  di  sekolah  dimana  staf/guru  melaksanakan  tugasnya  di  bawah  pengawasan  koordinator sekolah dasar Program Indonesia Pintar.  Jumlah pelaksana di sekolah yaitu 3 orang yang terdiri dari 1 orang  sebagai  kepala  sekolah  yang  memiliki  tanggung  jawab  dan  orang  2  sebagai  anggota.  Tidak hanya  sumberdaya  manusia  yang  penting  dalam  suatu  kebijakan.  Sumber  daya  non  manusia  juga sangat  penting.  Sumber  daya  non  manusia  yang  dimaksudkan  adalah  sumber  daya  finansial  atau keungan yang mendukung implementasi kebijakan. Sumberdaya finansial untuk melaksanakan PIP di SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga  Kabupaten  Kolaka  berasal  dari  dana  APBN-P  yang akan  dikeluarkan  untuk  siswa  kurang  mampu  setiap  tahunnya.  Program  pemerintah  ini  hanya diprioritaskan kepada siswa miskin yang kesulitan dalam membiayai pendidikannya, namun dari sisi lain jadwal pendistribusian dana bantuan pendidikan ini tidak sesuai dengan yang di rencanakan oleh pemerintah.
Implementasi  sebuah  program  membutuhkan  dukungan  dan  koordinasi  antar  divisi  dalam instansi dan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan  Latambaga Kabupaten Kolaka melibatkan banyak pihak, baik dari  intern  organisasi  maupun  antar  organisasi.  Koordinasi  dan  kerjasama  dilakukan  melalui komunikasi  yang  berawal  dari  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Kolaka  menginformasikan  mengenai pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  kepada  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga Kabupaten Kolaka. Penguatan dan kerjasama yang saling membangun akan memberikan kemudahan dalam pengelolaan program.
Suatu  implementasi  kebijakan  memiliki  tujuan  yang  harus  dicapai  secara  maksimal.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  suatu  impelementasi  kebijakan  harus  diidentifikasikan  dan  diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup susunan birokrasi dan norma atau relasi yang terbentuk dalam birokrasi. Proses identifikasi akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditetapkan. Agen pelaksana memberikan pusat perhatian pada organisasi formal dan organisasi non  formal  yang  akan  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  penting  karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan  para  agen  pelaksananya.  Misalnya  implementasi  kebijakan  publik  yang  berusaha  untuk mengubah  perilaku  atau  tingkah  laku  manusia  secara  radikal,  maka  agen  pelaksana  projek  harus berkarakteristik  keras,  tegas,  disiplin  dan  taat  aturan.  Sedangkan  bila  kebijakan  publik  tidak memberikan  dampak  perubahan  perilaku  dasar  manusia  maka  agen  pelaksana  dalam  projek  tidak harus keras dan tegas tetapi tetap mengedepankan kejujuran dan taat aturan. Selain itu cakupan atau luas  wilayah  implementasi  kebijakan  perlu  juga  diperhitungkan  ketika  menentukan  agen  pelaksana. Dengan  demikian,  luas  wilayah  implementasi  yang  besar  membutuhkan  keterlibatan  agen  yang banyak  pula.  Program  PIP  memberikan  keringanan  beban  keluarga  terhadap  biaya  pendidikan sehingga  sangat  membantu  keluarga  miskin  atau  tidak  mampu  dalam  menempuh  pendidikan sebagaimana mestinya guna mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.    Program  ini  memberikan  manfaat  untuk  berbagai  pihak,  termasuk  siswa  maupun  orang  tua siswa.
Variabel  kelima  yang  mempengaruhi  implementasi  PIP  di  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan Latambaga  Kabupaten  Kolaka  adalah  kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Kondisi  ekonomi ditunjukkan dari kondisi ekonomi orang tua siswa yang penghasilannya tidak mencukupi. Lingkungan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 112
sosial terlihat ketika partisipasi dan respon dari orang tua siswa yang sangat antusias sekali anaknya sebagai  penerima  PIP.  Sedangkan  pada  kondisi  politik  tampak  bahwa  elit  politik  bersama  pihak kelurahan, sekolah sampai dengan Dinas Pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PIP.
Disposisi  implementor  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  sejauhmana  respons pelaksana  terhadap  kebijakan  yang  akan  mempengaruhi  kesediannyanya  dalam  melaksanakan  PIP. Selain  respon  juga  diperlukan  kognisi  yaitu  pemahaman  implementor  terhadap  kebijakan  dan intensitas disposisi implementasi. SD Negeri 1  Kolakaasi Kecamatan  Latambaga Kabupaten Kolaka selaku  pengelola  PIP  belum  menerima  keluhan  yang  cukup  signifikan,  serta  masih  melakukan pembinaan kepada orang tua dan siswa dengan harapan masyarakat harus mampu mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan program ini dibutuhkan sebuah sikap pelaksana yang mampu memberikan pelayanan secara prima kepada penerima PIP.

## 5.  SIMPULAN
Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka yang dianalisis melalui teori Van Metter dan Van Horn mengenai indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan disimpulkan bahwa pencapaian ukuran kebijakan PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi masih belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari variable-variabel impelementasi  kebijakan  PIP  belum  memenuhi  target.  Variabel  standar  dan  sasaran  belum  tercapai karena  penetapan  siswa  penerima  PIP  yang  belum  tepat  sasaran  dan  dana  PIP  tidak  dipergunakan untuk kebutuhan sekolah. Variabel sumber daya khususnya sumber daya manusia sudah mencukupi dan sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya tetapi sumber daya dana masih terdapat kendala yang  dihadapi,  yakni  mengalami  keterlambatan  dana  serta  belum  optimalnya  pengawasan  terhadap dana yang dimanfaatkan siswa. Variabel komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam pelaksanaan  PIP  SD  Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga  Kabupaten  Kolaka  sudah melaksanakan komunikasi kepada siswa ataupun wali siswa melalui kegiatan sosialisasi. Namun dari pihak dinas pendidikan melakukan sosialisasi hanya 1 kali dalam satu tahun seharusnya dilakukan dua sampai  tiga  kali  sosialisasi  dan  tidak  ada  pemberian  buku  pedoman  PIP  di  sekolah  sehingga mengharuskan  para  guru  SD  Negeri  1  Kolakaasi  mencari  informasi  sendiri  mengenai  PIP. Karakteristik agen pelaksana pada implementasi PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten  Kolaka  melakukan  tugasnya  penuh  dengan  tanggung  jawab  yang  sesuai  dengan  aturan yang  ditetapkan.  Kondisi  sosial,  ekonomi  dan  politik  yang  mempengaruhi  implementasi  PIP  di  SD Negeri  1  Kolakaasi  Kecamatan  Latambaga  Kabupaten  Kolaka  yaitu  dapat  dilihat  dari  kondisi ekonomi  orang  tua  siswa  yang  penghasilannya  tidak  mencukupi,  lingkungan  sosial  dilihat  ketika partisipasi dan respon dari orang tua siswa yang sangat antusias sekali anaknya sebagai penerima PIP dan elit politik bersama pihak kelurahan, sekolah sampai dengan Dinas Pendidikan mendukung penuh pelaksanaan PIP. Disposisi implementor (pelaksana) PIP di SD Negeri 1 Kolakaasi sangat mendukung adanya  PIP.  Hal  tersebut  dilihat  dari  respon  para  implementor  dan  penerima  manfaat  PIP  di  SD Negeri 1 Kolakaasi cukup baik dalam melayani orang tua siswa penerima PIP.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasan,  N.  F.  (2017).  Efektivitas  Penggunaan  Dana  Bantuan  Pendidikan  (Studi  Kasus  pada  Siswa Peserta  PIP  dari  Keluarga  Peserta  PKH  di  SDN  Jogosatru  Sidoarjo). MODELING:  Jurnal Program Studi PGMI . 4 (1). Retrived From: https://doi.org/10.36835/modeling.v4i1.102
Kemdikdud.  (2015).  Petunjuk  Teknis  Program  Indonesia  Pintar  (PIP).  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Parmadi,  A.  A.  N.  G.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Program  Rumah  Bersubsidi  Di  Kecamatan Banjar  Kabupaten  Buleleng. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik.  3 (1):  31-45.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (2) (2019), 113
Retrived From: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/831
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia    Nomor  9  Tahun  2018  Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015.
Prasetyono,  D.  W.  (2018).  Implementasi  Program  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  Di  SMA  Negeri  2 Dumoga. Jurnal  Manajemen  dan  Administrasi  Publik . 1 (1):  15-30.  Retrived  From:  http:// jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/view/32
Rohaeni & Saryono. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan. Ijemar:  Indonesian  Journal  of Education  &  administration  review . 2 (1).  Retrived  From:  https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/ ijemar/article/viewFile/1824/1501
Sandiasa  &  Agusatana.  (2018).  Reformasi  Administrasi  dan  Birokrasi  Pemerintahan  Daerah  Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik .
3 (1): 1-8. Retrived From: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/ view/824
Setyawan,  D.  M.  (2018).  Evaluasi  Implementasi    Kebijakan  Program  Indonesia  Pintar  di  SDN Magersari  Kabupaten  Rembang. Efficient:  Indonesian  Journal  of  Development . 1 (3):  270-281
Retrived from: https://doi.org/10.15294/efficient.v1i3.27872.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
TNP2K.  (2019).  Rangkuman  Informasi  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)Di  Kementerian  Agama. Jakarta: Kementerian Agama.
Yusup, Ismanto & Wasitohadi. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan . 6 (1): 44-53. Retrived From: https://doi.org/10.24246/j.jk.2019.v6.i1.p44-53