Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X)
Widadatul Ulya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: Widadatul03@gmail.com
Abstrak X  e-money merupakan  uang  elektronik unregistered dan nilai uangnya tersimpan di dalam chip. Dalam penggunaanya tidak memerlukan PIN, sehingga mudah dipindahtangankan . X e-money memiliki  syarat  dan  ketentuan  yang  di  dalam  UU Perlindungan  Konsumen  disebut  dengan  klausula  baku.  Dari jumlah  seluruhnya  13  klausula,  penyusun  memfokuskan pembahasan  pada  3  klausula  baku.:  Pertama,  menyatakan pembatasan  dan/atau  pengalihan  tanggungjawab  saat konsumen mengalami kehilangan kartu, kerusakan kartu atau kartu  digunakan  oleh  orang  yang  tidak  berwenang.  Klausula baku  yang  menyatakan  pengalihan  tanggungjawab  dilarang oleh  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  UU  Perlindungan  Konsumen. Kedua,  mengharuskan  konsumen  menyepakati  aturan  baru dari penyelenggara. Artinya, konsumen tidak diberi kebebasan memilih  isi  klausula  dan  klausula  tersebut  mengandung ketidakjelasan  maksud  dan  tujuannya (gharar). Hal  ini berpeluang  melanggar  pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  UU Perlindungan  Konsumen.  Ketiga,  menyatakan  penyelenggara tidak  berkewajiban  memberitahukan  alasan  penangguhan pelayanan  apabila  terjadi  kesalahan  teknis  atau  non  teknis. Klausula ini dimungkinkan melanggar Pasal 4 tentang hak-hak konsumen,  karena  konsumen  berhak  atas  kenyamanan, keamanan, serta informasi yang jelas, benar dan jujur.
Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perjanjian  Islam  klausula  baku  ini  sesuai  dengan  asas-asas perjanjian  Islam.  Namun,  klausula  yang  menyatakan keharusan  konsumen  menyepakati  aturan  baru  bersifat fasid, karena  memenuhi  rukun  dan  syarat  terbentuknya  perjanjian tetapi  belum  memenuhi  syarat  keabsahan  perjanjian  yakni mengandung gharar. Sedangkan  dalam  perspektif  UU
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
254
Perlindungan  Konsumen,  klausula  baku  X e-money tidak bertentangan  dengan  Pasal  2,  Pasal  4,  Pasal  18  dan  klausula pertama  yang  menyatakan  pengalihan  tanggungjawab  akibat kelalaian sesuai dengan Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen.
Kata  kunci: hukum  perjanjian  Islam,  klausula  baku,  uang elektronik, UU perlindungan konsumen.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  membawa  dampak  pada perkembangan  sistem  pembayaran.  Kini  telah  dikenal  sistem pembayaran  elektronik  ( electronic  payment )  yang  terdiri  atas berbagai  jenis,  diantaranya;  cek,  bilyet  giro,  nota  debet,  kartu ATM/debet,  kartu  kredit  dan  uang  elektronik.  Pada  14  Agustus 2014,  pemerintah  mencanangkan  Gerakan  Nasional  Non  Tunai (GNNT) yang mengakibatkan uang elektronik menjadi salah satu alat  pembayaran  utama  untuk  transaksi  bernilai  kecil  namun berjumlah banyak. 1
Pada  hakikatnya  uang  elektronik  merupakan  uang  tunai tanpa  ada  fisik  ( chasless  money ),  karena  nilai  uangnya  berasal dari  uang  yang  disetor  terlebih  dahulu  kepada  penyelenggara kemudian  disimpan  dalam  media server atau chip .  Uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik  jo.  PBI  nomor 16/8/PBI/2014  jo.  PBI  nomor  18/17/PBI/2016  tentang perubahan  atas  PBI  nomor  11/12/PBI/2009.  Kemudian, dilengkapi dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  nomor 19/8/PBI/2017  tentang  Gerbang  Pembayaran  Nasional  yang  di dalamnya termasuk mengatur biaya isi ulang uang elektronik.
Uang  elektronik  diterbitkan  oleh  lembaga  bank  atau  non bank  yang  telah  memperoleh  izin  dari  Bank  Indonesia.  Per  28 April  2018,  di Indonesia  tercatat  27  lembaga  telah  memperoleh izin menerbitkan uang elektronik dari Bank Indonesia. Beberapa lembaga  tersebut  seperti  Bank  BCA  menerbitkan  Flazz,  Bank Mandiri menerbitkan Mandiri e-money , Bank BNI menerbitkan
1 Bank  Indonesia,  “Siaran  Pers  Deartemen  Komunikasi  Bank Indonesia,” http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran- pers/Pages/sp_165814.aspx, akses 23 Desember 2017.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Tap  Chas  BNI,  Bank  BRI  menerbitkan  Brizzi,  PT.  Tekomsel menerbitkan T-Chas , dan lain sebagainya. 2
Uang  elektronik  yang  diterbitkan  oleh  PT.  Bank  X  Tbk. (selanjutnya  disebut  X e-money )  merupakan  salah  satu  bentuk uang  elektronik unregistered yang  nilai  uangnya  tersimpan didalam chip atau  kartu.  X e-money memiliki  13  syarat  dan ketentuan,  yang  mana  dalam  UU  Perlindungan  konsumen  di sebut  dengan  klausula  baku.  Mariam  Darus  Badrulzaman mendefinisikan  klausula  baku  atau  perjanjian  standar  sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. 3 Dari  13  klausula  baku,  penyusun  akan  memfokuskan pembahasan  pada  3  klausula  baku.  Ketiga  klausula  tersebut antara  lain  yang  menyebutkan  bahwa; Pertama ,  “Bank  tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan bank tidak akan mengganti kartu  yang  hilang  dengan  kartu  yang  baru”. 4 Artinya  ada pembatasan  dan/atau pengalihan  tanggungjawab  sejak perjanjian ini disepakati. Ketika konsumen kehilangan kartu dan kartu digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, ia tidak dapat menuntut ganti rugi ke pihak bank selaku penyelenggara. Ketika terjadi  kerusakan  kartu,  bank  tidak  akan  mengganti  kartu namun akan mengembalikan saldo apabila terbukti bukan akibat dari kelalaian konsumen.
Dikarenakan  ada  pembatasan  dan/atau  pengalihan tanggungjawab, klausula tersebut diprediksi sesuai dengan Pasal 18  ayat  (1)  huruf  a,  maka  klausula  tersebut  dilarang  tercantum dalam  perjanjian.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  UUPK  berbunyi, “pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang  mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.” 5 Dengan
2 Bank  Indonesia,  “Informasi  Perizinan  Penyelenggaraan e-money ,” https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang- elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx, akses 29 April  2018.
3 Muhammad  Syaifuddin, Hukum  Kontrak  :  Memahami  Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 217.
4 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk, hlm. 15.
5 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf a.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
256
kata  lain,  UUPK  melarang  pencantuman  klausula  yang  isinya menyatakan  pengalihan  tanggungjawab  pelaku  usaha  kepada konsumen.  Namun,  apabila  pengalihan  tanggungjawab  tersebut sesuai  dengan  Pasal  27  UUPK,  maka  diperbolehkan dicantumkan dalam perjanjian. Pasal 27 UUPK berbunyi, pelaku usaha  diberi  hak  untuk  membebaskan  diri  dari  tanggungjawab atas  kerugian  yang  diderita  konsumen  apabila  cacat  barang timbul  pada  kemudian  hari,  cacat  timbul  diakibatkan  oleh kelalaian konsumen atau karena ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi  barang.  Artinya  jika  klausula  tersebut  sesuai  dengan pasal  27  maka  diperbolehkan  tercantum  dalam  klausula  baku. Oleh sebab itu,  perlu ditelaah kebolehan pencantuman klausula tersebut  dan  perlu  ada  sebab  kemanfaatan  sebagaimana  salah satu prinsip dalam Pasal 2 UUPK.
Kedua ,  “Pemegang  kartu  harus  mematuhi  prosedur, instruksi,  panduan  dan/atau  pedoman  yang  ditetapkan  oleh bank  dari  waktu  ke  waktu”. 6 Hal  ini  berarti,  bahwa  konsumen atau  pemegang  kartu  dipaksa  untuk  menyepakati  perjanjian sebelum  perjanjian  itu  dibuat.    Konsumen  berpotensi  tidak memiliki  kebebasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  asas kebebasan  berkontrak  perspektif  Hukum  Islam,  yang  isinya memberikan  kebebasan  kepada  setiap  orang  untuk  melakukan perjanjian  sesuai  dengan  yang  diinginkannya  namun  tidak melanggar nilai-nilai Hukum Islam itu sendiri. 7
Klausula  ini  juga  terindikasi  bertentangan  dengan  Pasal 18  ayat  (1)  huruf  g,  yang  menyatakan  bahwa  “pelaku  usaha dilarang  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap  perjanjian yang  isinya  menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya”. 8 Oleh  sebab  itu,  perlu ditelaah  lebih  jauh  mengenai  kebolehan  pencantuman  klausula baku  seperti  ini.  Benarkah  klausula  ini  melanggar  asas
6 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 16.
7 Abd.  Shomad, Hukum  Islam  :  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam Hukum Indonesia, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 95.
8 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (1) huruf g.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
kebebasan  berkontrak,  keabsahan  perjanjian,  dan  Pasal  18  ayat (1) huruf g UUPK sekaligus.
Ketiga ,  “Bank  berhak  secara  sepihak  menghentikan  atau menangguhkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1. Teknis
a. Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan ( network )
b. Jaringan sedang dilakukan peningkatan, perubahan, dan/ atau pemeliharaan.
2. Non teknis Jaringan dan/ atau X e-money terindikasi digunakan untuk kejahatan  atau  kegiatan  yang  bertujuan  melanggar  hukum dengan  akibat  terjadi  kerusakan  atau  gangguan  terhadap jaringan dan/ atau X e-money , yang dilakukan namun tidak terbatas oleh Merchat , Mitra dan/ atau Pemegang kartu.” 9
Akibat dari klausula ini adalah gagalnya konsumen dalam melakukan  transaksi  tanpa  adanya  pemberitahuan  terlebih dahulu  dari  penyelenggara,  karena  tidak  ada  kewajiban  dari pihak  penyelenggara untuk memberitahukan alasan tidak  dapat bertransaksi  atau  pun  alasan  lamanya  penyelesaian  masalah terlebih  dahulu.  Dengan  demikian,  konsumen  tidak  dapat mengandalkan adanya kartu X e-money karena konsumen tetap harus  membawa  uang  tunai  untuk  berjaga-jaga  jika  tiba-tiba kartu  X e-money tidak  dapat  digunakan  di merchant tertentu. Padahal  konsumen  berhak  menggunakan  fungsi  dari  kartu  X e- money yakni untuk melakukan pemabayaran dan top up, berhak atas  informasi  yang  jelas  dan  benar  serta  kenyamanan,  seperti halnya hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK. Oleh sebab itu, kiranya  perlu  ditelaah  bagaimana  hak-hak  konsumen  diberikan dalam pengggunaan kartu X e-money .

## B. Analisis Pembahasan
1. Analisis  Hukum  Perjanjian  Islam  Terhadap  Klausula  Baku Pada X e-money
Teori  hukum  Islam  menyatakan  bahwa  untuk membentuk  suatu  perjanjian  harus  ada  ijab  dan  kabul  terlebih dahulu.  Ijab  adalah  penawaran  yang  diajukan  oleh  salah  satu pihak  dan  persetujuan  dari  pihak  lainnya  disebut  kabul.  Pada
9 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 17-18.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
258
kegiatan  jual  beli  kartu  X e-money antara  pihak  bank  sebagai penyelenggara  dan  pihak  konsumen  sebagai  pengguna,  ijab dilaksanakan  dengan  menawarkan  produk  disertai  syarat  dan ketentuan,  kemudian  kabul  dilaksanakan  melalui  penerimaan produk  oleh  pengguna.  Penerimaan  kartu  X e-money oleh pengguna  mengartikan  bahwa  kedua  belah  pihak  telah  sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan syarat dan ketentuan yang telah  ditentukan  sepihak  oleh  pihak  penyelenggara.  Syarat  dan ketentuan ini disebut dengan klausula baku.
Objek  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  tiga  klausula  baku pada  X e-money yang  dalam  subbab  ini  akan  dianalisis menggunakan  hukum  perjanjian  Islam.  Klausula  pertama menyatakan bahwa, “Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian  akibat  kartu  yang  rusak  karena  kelalaian  pemegang kartu,  hilang,  dicuri  atau  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak berwenang  dan  bank  tidak  akan  mengganti  kartu  yang  hilang dengan  kartu  yang  baru”. 10 Kartu  X e-money dapat  hilang, dicuri,  rusak  dan  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang akibat  dari  kelalaian  atau  kelengahan  dalam  menjaga  keutuhan fungsinya.
Kartu  X e-money dikatakan  memiliki  fungsi  yang  utuh apabila  dapat  digunakan  untuk  transaksi  di  semua merchant yang tersedia dan dapat dilakukan top up (menambah isi saldo). Pemenuhan fungsi ini tidak lepas dari penjagaan akan keutuhan kartu  oleh  konsumen  dan  berfungsinya  sistem  pendukung, seperti:  mesin  ATM,  mesin reader/edc ,  dan  jaringan penghubung.  Jika  sistem  pendukung  tidak  dapat  berjalan dengan  baik  maka  secara  otomatis  kartu  tidak  dapat  berfungsi. Sebelum  adanya  kabul,  kedua  belah  pihak  harus  memastikan terlebih  dahulu  tidak  ada  kecacatan  pada  kartu  X e-money sehingga kartu benar-benar dapat difungsikan.
Setelah  adanya  kesepakatan  antara  konsumen  dan penyelenggara  untuk  saling  mengikatkan  diri,  ada  pembagian tangguangjawab  antara  kedua  pihak  tersebut.  Penyelenggara berkewajiban  untuk  memelihara  sistem  pendukung  agar  dapat berfungsi  dengan  baik,  sedangkan  konsumen  berkewajiban untuk  menjaga  keutuhan  kartu  dari  hal-hal  seperti;  hilang, dicuri,  tercopet,  terbakar,  terpotong  maupun  tergores  benda tajam.  Tanggungjawab  konsumen  X e-money memiliki
10 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 14.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
kesamaan  dengan  tanggungjawab  sesorang  yang  memiliki  uang kertas. Adanya  kartu  X e-money ,  kedua  pihak  yakni  pihak penyelenggara  dan  pihak  konsumen  mendapatkan  keuntungan dan  kerugian.  Kentungan  yang  diperoleh  penyelenggara  adalah produk-produknya  semakin  dikenal  oleh  masyarakat  dan membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesadaran masayarakat  akan Less  Cash  Society .  Kerugian  yang  mungkin didapatkan  oleh  penyelenggara  adalah  biaya  pemeliharaan sistem  penunjang  lebih  besar  dari  perolehan  biaya  kartu  dari konsumen.  Kemudian,  keuntungan  yang  diperoleh  konsumen antara  lain;  (1)  kecepatan  dan  kemudahan  dalam  melakukan transaksi,  (2)  konsumen  tidak  lagi  menerima  uang  kembalian kurang  dari  nominal  sesungguhnya  atau  diganti  dalam  bentuk barang,  (3)  mengurangi  risiko  pencopetan  karena  nilai  uang tidak  dapat  dilihat  oleh  orang  lain,  (4)  mudah  dibawa  kemana- mana. Kerugian bagi konsumen antara lain; (1) jika kartu hilang, saldo  yang  tersimpan  tidak  mendapatkan  ganti  rugi,  (2)  dalam proses pengajuan ganti rugi memakan waktu yang cukup lama.
Tidak semua kerusakan kartu X e-money dapat diberikan ganti  rugi  oleh  pihak  penyelenggara,  harus  ada  pembuktian terlebih  dahulu  apakah  kerusakan  akibat  dari  kesalahan konsumen  atau  tidak.  Selain  itu,  tidak  semua  permasalahan kartu  X  e-money  yang  dialami  konsumen  dapat  diselesaikan  di bank  cabang,  sehingga  proses  ganti  rugi  bisa  memakan  waktu lama  (umumnya  dua  minggu).  X e-money merupakan  satu- satunya  bukti  kepemilikan  nilai  uang  yang  telah  disetorkan terlebih  dahulu  oleh  konsumen,  maka  sangat  penting  menjaga keutuhan kartu tersebut.
Seluruh  kegiatan  penyelenggaraan  uang  elektronik diawasi langsung oleh Bank  Indonesia dan dilaporkan langsung kepada  Bank  Indonesia. Bank Indonesia dalam hal pengawasan mendapatkan  akses  berupa  sarana  fisik,  sistem  aplikasi pendukung  dan database . 11 Pelaporan  dilakukan  setiap  tahun, triwulan,  bulan  dan  sewaktu-waktu  ketika  terjadi  beberapa  hal, seperti;  adanya  kerjasama  baru  dengan  pihak  lain,  terjadinya gangguan  sistem,  dan  perubahan  data  atau  informasi.    Hal  ini menandakan  akan  ketatnya  pengawasan  pemerintah  dalam  hal
11 Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.16/11/DKSP  tahun  2014  perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik ( Elektronik Money ).
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
260
ini  Bank  Indonesia.  Selain  itu,  uang  elektronik  menjadi  satu- satunya  bukti  kepemilikan  nilai  uang  yang  telah  disetorkan terlebih dahulu oleh konsumen.
Dari  uraian  diatas,  menggambarkan  bahwa  adanya pembagian tanggungjawab dan kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan.  Hal  ini  sesuai  asas  perjanjian  Islam,  yakni  asas kemanfaatan.  Jadi,  klausula ini  diperbolehkan  dalam perspektif hukum Islam.
Klausula  kedua  menyatakan  bahwa,  “Pemegang  kartu harus  mematuhi  prosedur,  instruksi,  panduan  dan/atau pedoman  yang  ditetapkan  oleh  bank  dari  waktu  ke  waktu”. 12 Klausula  ini  berarti,  konsumen  harus  menyepakati  ketentuan baru yang akan dibuat oleh pihak penyelenggara sewaktu-waktu tanpa ada kesempatan bagi pihak konsumen untuk menyanggah isi ketentuan.
Suatu  akad  dapat  dikatakan  sah  oleh  Hukum  Islam apabila telah memenuhi rukun  dan syarat perjanjian perspektif Hukum  Islam.  Menurut  ahli-ahli  hukum  Kontemporer,  rukun akad ada empat, yaitu; (1) Para Pihak, (2) pernyataan kehendak (Ijab dan Kabul), (3) objek akad, dan (4) tujuan akad ( maud{u’ al-‘aqd ).  Sedangkan  syarat-syarat  terbentuknya  akad  ada delapan,  yaitu:  (1)  tamyiz,  (2)  berbilang  pihak  ( at-ta’adud ),  (3) persesuaian ijab dan kabul, (4) kesatuan majelis akad, (5) objek akad  dapat  diserahkan,  (6)  objek  akad  tertentu  atau  dapat ditentukan,  (7)  objek  akad  dapat  ditransaksikan,  dan  (8)  tidak bertentangan dengan syarak. 13
Menurut  Prof.  Syamsul,  untuk  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan syarat penyempurna agar perjanjiannya tidak disebut fasid ,  yakni  syarat  keabsahan  perjanjian.  Salah  satu  syarat keabsahan perjanjian adalah perjanjian tidak boleh mengandung garar atau  ketidakjelasan,  karena perjanjian  yang  mengandung garar dinyatakan fasid . Klausula kedua yang menyatakan bahwa konsumen  harus  mematuhi  prosedur,  instruksi,  panduan dan/atau  pedoman  yang  akan  ditetapkan  dikemudian  hari  oleh pihak  bank  mengandung garar karena  belum  jelas  isi  yang klausula  akan  dibuat  akan  seperti  apa.  Apakah  akan
12 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 14. 13 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 106.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
menguntungkan  kedua  pihak  atau  salah  satu  pihak  dan  akan merugikan  pihak  yang  lainnya.  Jika  konsumen  tidak  sepakat dengan  aturan  baru  pilihannya  yaitu  mengakhiri  perjanjian secara sepihak (menutup kartu).
Terpenuhinya  rukun  dan  syarat  perjanjian  berarti perjanjian  tersebut  telah  sah.  Namun,  melihat  klausula  ini mengandung garar ,  berarti  perjanjian  ini fasid .  Meskipun konsumen  telah  mengetahui  adanya  klausula  ini,  hal  ini  tetap dikatakan fasid. Karena konsumen tetap tidak diberikan jaminan bahwa  klausula  yang  baru  tidak  akan  merugikan  atau menguntungkan  dirinya.  Agar  klausula  ini  dapat  memberikan kejelasan  bagi  konsumen,  redaksi  klausula  ini  dapat  ditambah dengan  kalimat  yang  menyatakan  bahwa  klausula  yang  baru tidak  akan  melanggar  undang-undang  yang  mengatur  tentang perlindungan  konsumen.  Jadi,  perjanjian  ini  telah  memenuhi rukun  dan  syarat  terbentuknya,  tetapi  belum  memenuhi  syarat keabsahannya,  yakni garar maka  klausula  ini fasid. Maksud garar disini  dari  segi  ketentuan  yang  dapat  berubah-ubah sehingga tidak memberikan kejelasan bagi konsumen. Klausula ketiga menyatakan bahwa,
“Bank  berhak  secara  sepihak  menghentikan  atau menangguhkan  pelayanan  tanpa  pemberitahuan  terlebih dahulu  kepada  pemegang  kartu  apabila  terjadi  hal-hal sebagai berikut:
a. Teknis
1) Jika  terjadi  gangguan  teknis  pada  jaringan ( network ). 2) Jaringan sedang dilakukan peningkatan, perubahan, dan/ atau pemeliharaan.
b. Non teknis
Jaringan dan/ atau X e-money terindikasi digunakan untuk  kejahatan  atau  kegiatan  yang  bertujuan melanggar  hukum  dengan  akibat  terjadi  kerusakan atau  gangguan  terhadap  jaringan  dan/  atau  X e-
money ,  yang  dilakukan  namun  tidak  terbatas  oleh Merchat , Mitra dan/ atau pemegang kartu”. 14
Pelayanan yang dimaksudkan dalam klausula ini meliputi tiga  hal  yakni;  pelayanan  dalam  melakukan  transaksi  di
14 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 17-18.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
262
merchant-merchant terkait,  melakukan tup  up di  ATM  atau tempat  yang  telah  ditunjuk  oleh  pihak  penyelenggara  dan pelayanan  dalam  pengajuan  klaim  ganti  rugi  kepada  pihak penyelenggara. Pelayanan ini sangat didukung oleh berfungsinya sistem  pendukung  seperti,  mesin reader ,  mesin  ATM,  dan jaringan penghubung.
Klausula  ini  menyatakan  bahwa  penyelenggara  (bank) berhak  secara  sepihak  menghentikan  atau  menangguhkan pelayanan  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada konsumen  apabila  tejadi  hal-hal  teknis  maupun  nonteknis. Umumnya  pada  saat  transaksi  di merchant tertentu  apabila mesin reader tidak  berfungsi, merchant akan  memberitahukan saat itu juga kepada konsumen bahwa mesin reader sedang tidak dapat  difungsikan.  Saat  transaksi  di  mesin  ATM  pun  demikian, jika mesin dalam keadaan tidak dapat digunakan akan tertulis di layar  mesin  bahwa  mesin  tidak  dapat  digunakan  untuk sementara.  Perkembangan  media  sosial  saat  ini,  seperti Facebook  dan  Twitter  juga  seringkali  dimanfaatkan  oleh  pihak penyelenggara dalam memberikan informasi kepada
konsumennya,  termasuk  informasi  kerusakan  sistem.  Jadi, pemberitahuan  kesalahan  teknis  dan  nonteknis  dilakukan melalui media sosial dan secara mendadak saat akan melakukan transaksi.
Tidak  dimungkinkan  akan  terpenuhinya  tanggungjawab penyelenggara,  jika  penyelenggara  menyatakan  memiliki kewajiban memberitahukan terlebih dahulu alasan penangguhan pelayanan  kepada  setiap  konsumen  yang  mengalami  masalah pelayanan.  Tanggungjawab  ini  hanya  akan  terpenuhi  sebagian saja. Oleh sebab itu, akan mendatangkan kemudharatan jika ada kewajiban penyelenggara memberitahukan penanguhan pelayanan  terlebih  dahulu.  Kemudharatan  tersebut  contohnya seperti,  proses  pembenahan  sistem  akan  memakan  waktu  lebih lama  karena  harus  menunggu  persetujuan  konsumen,  sehingga semakin  lama  pula  konsumen  tidak  dapat  bertransaksi.  Tidak dapat  dipungkiri  bahwa,  jika  klausula  ini  tetap  ada  maka konsumen  tetap  harus  berjaga-jaga  membawa  uang  kertas apabila  sewaktu-waktu  kartu  X e-money tidak  dapat  digunakan di merchant tertentu,  akibat  dari  hak  penangguhan  pelayanan sementara dilakukan sepihak oleh penyelenggara.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Klausula  baku  diperbolehkan  selama  mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan, maka dari hasil  penelaahan  penyusun  klausula  ini  diperbolehkan tercantum pada perjanjian dalam perpektif Islam. Dengan alasan bahwa;  perjanjian  atau  klausula  ini  bersifat  massal,  dimana pihak  kedua  berjumlah  banyak  dan  kewajiban  penyelenggara untuk memberitahu konsumen apabila ada kesalahan teknis dan non teknis tetap dilaksanakan.
Dalam  pembuatan  perjanjian  perspektif  Hukum  Islam harus  dilandasi  oleh  asas-asas  perjanjian  agar  dapat  dikatakan sah  dan  mengikat  para  pihak  sebagaimana  undang-undang. 15 Merangkum pendapat Fathurrahman Djamil dan Abdul Ghofur, Asas-asas  hukum  perjanjian  Islam  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a. Al-Hurriyah (Kebebasan)
Klausula  baku  merupakan  perjanjian  yang  bersifat take it  or  leave  it .  Para  pihak  tetap  memiliki  kebebasan melaksanakan atau tidak melaksanakan perjanjian.
b. Al-Musawah (Persamaan atau kesetaraan) Klausula  baku  X e-money memberi  hak  kepada konsumen  untuk  mengajukan  keluhan  baik  tertulis maupun lisan melalui call center Bank X dan X e-money call  140xx  atau  cabang  Bank  X  terdekat. 16 Selain  itu, konsumen  juga  dapat  berkonsultasi  (menanyakan  hal- hal  terkait  X e-money )  melalui  akun  Facebook  dan Twitter  Bank  X.  Artinya,  para  pihak  tetap  diberi  hak untuk  membela  diri  atau  meminta  haknya  dipenuhi. Jadi,  klausula  baku  X e-money tetap  menerapkan  asas Al-Musawah.
c. Al-‘Adalah (Keadilan)
Asas  ini  terkait  erat  dengan  hak  dan  kewajiban  para pihak.  Setelah  penyususn  melakukan  penelitian, diketahui  bahwa  masing-masing  pihak  memiliki  beban kewajiban yang seimbang, sesuai ketepatgunaan produk (X e-money ). Meskipun dalam praktiknya hak konsumen seringkali  tidak  dapat  diberikan  pada  waktunya  karena kesalahan sistem penunjang.
15 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian..., hlm.15.
16 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 20.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
264

## d. Al-Rida (Kerelaan)
Asas  kerelaan  telah  terwujud  ketika  kata  sepakat  telah diucapkan  kedua  belah  pihak  tanpa  ada  paksaan, penipuan,  tekanan  dan mis-statemen. Klausula  baku bersifat take  it  or  leave  it, maka  pihak  kedua  memiliki hak untuk menyepakati atau tidaknya suatu perjanjian.
e. Asy-Syidq (Kebenaran dan Kejujuran)
Setiap  ada  masalah  dengan  mesin  penunjang penyelenggara  akan  berusaha  menjelaskan  alasannya meskipun  pemberitahuan  sebagian  besar  dilakukan secara  mendadak  sehingga  konsumen  gagal  transaksi.
Setiap  ada  keluhan  pun  konsumen  yang  datang  ke cabang  bank  maupun  sosial  media pihak  penyelenggara akan  berusaha  menjawab  dengan  sopan  meskipun terkadang  jawaban  tidak  seperti  harapan  konsumen. Jadi,  sejauh  pengetahuan  penyusun  yang  diperoleh melalui  observasi  partisipan,  wawancara  salah  satu pimpinan  cabang  Bank  X  di  Yogyakarta  dan pengumpulan  responden  dengan  kuesioner,  pihak penyelenggara  telah  menjalankan  asas  kebenaran  dan kejujuran.
f. Al-Kitabah (Tertulis) Klausula  baku  X e-money telah  menggunakan  asas al- kitabah. Klausula-klausula  perjanjian  telah  tertulis  di buku  panduan  yang  mana  buku  tersebut  dimiliki  oleh para  pengguna  X e-money .  Selain  itu,  dengan perkembangan  teknologi  klausula-klausula  perjanjian dapat diakses melalui media internet dengan mudah.
g. Al-Manfaat (Kemanfaatan)
Pada  subbab  sebelumnya  telah  diuraikan  tentang manfaat  dan  risiko  penggunaan  X e-money yang  akan dihadapi  oleh  para  pihak.  Jadi,  asas  kemanfaatan  telah diterapkan dalam produk X e-money.
Uraian  analisis  asas  perjanjian  Islam  tersebut  dapat menarik  kesimpulan  bahwa,  klausula  baku  X e-money telah menerapkan  seluruh  asas-asas  perjanjian  dalam  Hukum  Islam diantaranya;  asas Al-Hurriyah,  Al-Musawah,  Al-‘Adalah,  Al- Rida, Asy-Syidq, Al-Kitabah serta Al-Manfaat.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
265

## 2. Analisis  UU  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Klausula Baku Pada X e-money
Pada  prinsipnya  penggunaan  klausula  baku  pada perjanjian  yang  sifatnya  massal  tidak  melanggar  asas-asas perjanjian  yang  tertuang  dalam  KUH  Perdata.  Klausula  baku bersifat take  it  or  leave  it ,  sehingga  konsumen  tetap  diberi kebebasan memilih untuk menyepakati atau tidak perjanjian ini. Kesepakatan  konsumen  menandakan  kedua  pihak  telah  terikat dan  harus  memperoleh  hak  dan  menjalankan  kewajibannya. Jadi,  klausula  baku  tetap  merupakan  suatu  perjanjian  yang mengikat antara dua pihak atau lebih.
Ketentuan  pencantuaman  klausula  baku  dimuat  dalam Undang-Undang  nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Undang-undang  nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  selanjutnya  disebut  UUPK, merupakan  betuk  kepastian  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah  dalam  rangka  memberikan  keadilan  bagi  pelaku usaha dan konsumen. Kriteria klausula baku antara lain : dibuat oleh  pelaku  usaha,  konsumen  tidak  dilibatkan  dalam menentukan  isi  perjanjian,  dibuat  dalam  bentuk  tertulis  dan massal,  dan  konsumen  harus  menyepakatinya  karena  suatu kebutuhan.
Dalam  subbab  ini  penyusun  berusaha  menjelaskan  tiga klausula baku yang diterbitkan oleh Bank X tentang penggunaan kartu X e-money yang dianalisis menggunakan UUPK. Klausula pertama  menyatakan  bahwa,  “Bank  tidak  berkewajiban  untuk mengganti  kerugian  akibat  kartu  yang  rusak  karena  kelalaian pemegang  kartu,  hilang,  dicuri  atau  digunakan  oleh  pihak  yang tidak  berwenang  dan  bank  tidak  akan  mengganti  kartu  yang hilang dengan kartu yang baru”. 17 Kartu X e-money dapat hilang, dicuri,  rusak  dan  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang akibat  dari  kelalaian  atau  kelengahan  dalam  menjaga  keutuhan fungsinya.
Kartu  X e-money dikatakan  memiliki  fungsi  yang  utuh apabila  dapat  digunakan  untuk  transaksi  di  semua merchant yang tersedia dan dapat dilakukan top up (menambah isi saldo). Pemenuhan fungsi ini tidak lepas dari penjagaan akan keutuhan kartu  oleh  konsumen  dan  berfungsinya  sistem  pendukung, seperti:  mesin  ATM,  mesin reader/edc ,  dan  jaringan
17 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 14.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
266
penghubung.  Jika  sistem  pendukung  tidak  dapat  berjalan dengan  baik  maka  secara  otomatis  kartu  tidak  dapat  berfungsi. Para  pihak  memiliki  tanggungjawab  masing-masing  demi terselenggaranya fungsi kartu X e-money.
Teori tanggungjawab mengenal tiga bentuk prinsip, antara lain:  (1)  Prinsip  tanggungjawab  berdasarkan  kelalaian  atau kesalahan  ( negligence ),  (2)  Prinsip  tanggungjawab  berdasarkan wanprestasi  ( Breach  of  Warranty ),  serta  (3)  Prinsip tanggungjawab  mutlak  ( Strict  Product  Liability ). 18 Melihat prosedur  pada  X e-money menandakan  prinsip  tanggungjawab yang  dianut  oleh  Bank  X  dalam  penyelesaian  sengketa  atau masalah  adalah  prinsip  tanggungjawab  atas  kelalaian  atau kesalahan.  Prinsip  tanggungjawab  berdasarkan  kelalaian ( negligence ) adalah suatu tanggungjawab yang didasarkan pada adanya  unsur  kesalahan  dan  hubungan  perjanjian  ( privity  of contract ). 19 Pihak  konsumen  dalam  hal  menuntut  ganti  rugi harus mengikuti prosedur pembuktian, yang akan membuktikan bahwa  kerugian  atau  kerusakan  kartu  bukan  akibat  dari kelalaian  konsumen  atau  tidak  dan  mengacu  pada  perjanjian yang disepakati.  Perjanjian yang disepakati ini berfungsi untuk membatasi  pertanggungjawaban  pihak  penyelenggara  sejauh yang  dapat  diperkirakan,  sehingga  masalah  yang  terjadi  namun tidak  tercantum  didalam  perjanjian  tidak  dapat  diperhitungkan oleh penyelenggara.
Mengenai  pencantuman  klausula  baku  diatur  didalam UUPK  Pasal  18.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  menyatakan  bahwa, pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang menyatakan  pengalihan  tanggungjawab  pelaku  usaha.  Kata pengalihan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  berarti pemindahan,  jadi  pengalihan  tanggungjawab  yang  dimaksud  di dalam  Pasal  18  UUPK  adalah pemindahan  tanggungjawab  yang seharusnya  ada  di  pihak  penyelenggara  tetapi  secara  sepihak penyelenggara  mengalihkan  tanggungjawab  tersebut  kepada konsumen.
18 Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Edisi  Pertama, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), hlm.83.
19 Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Cetakan I, (Banjarmasin: FH Unlam Press), hlm. 53.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
Bentuk pengalihan yang dimuat dalam klausula ini adalah konsumen harus menanggung kerugian akibat kartu yang hilang, dicuri,  rusak  atau  digunakan  oleh  pihak  yang  tidak  berwenang karena kelalaian dirinya. Bila kartu rusak konsumen masih dapat mengklaim  kepemilikan  uang  melalui  pengajuan  pengembalian uang kepada pihak penyelenggara dengan membawa kartu yang rusak  dan  beberapa  syarat  yang  ditentukan  oleh  penyelenggara tersebut.  Selain  itu,  konsumen  juga  harus  melewati  prosedur pembuktian  terlebih  dahulu,  apakah  kerusakan  kartu diakibatkan  oleh  kelalaian  konsumen  atau  bukan.  Setelah  lolos dari  prosedur  ini  ganti  rugi  dapat  diberikan  kepada  konsumen. Namun, tidak semua kartu rusak dapat diganti, kartu yang dapat diganti nilai uangnya adalah kartu yang intensitas kerusakannya tidak  sampai  menghilangkan  kode  kartu  secara  keseluruhan, agar  nilai  uang  masih  dapat  terdeteksi.  Sedangkan  kerugian konsumen  akibat  kartu  yang  hilang,  dicuri  atau  digunakan  oleh pihak  yang  tidak  berwenang  pihak  penyelenggara  tidak memberikan  ganti  rugi  apapun.  Bukti  kepemilikan  uang  hanya kartu  uang  elektronik,  karena  kartu  termasuk  kategori  tidak terdaftar  ( unregistered )  maka  tanpa  kartu  uang  tidak  dapat diklaim menjadi milik konsumen.
Terkait  dengan  klausula  pertama ini,  jika  dilihat  dari  sisi UUPK Pasal 18 dan Pasal 27 terindikasi ada pertentangan. Pasal 18 berisi larangan pencantuman klausula baku sedangkan Pasal 27  berisi  kebolehan  pencantuman  klausula  baku  dalam perjanjian.  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a,  pelaku  usaha  tidak diperbolehkan  membuat  klausula  baku  yang  menyatakan pengalihan tanggungjawab,  sedangkan  Pasal  27  huruf  d,  pelaku usaha  dibebaskan  dari  tanggungjawab  atas  kerugian  konsumen akibat  dari  kelalaian  konsumen  itu  sendiri.  Sebelum menyimpulkan  kebolehan  atau  tidaknya  klausula  tersebut dimuat  dalam  dokumen  perjanjian,  terlebih  dahulu  penyusun akan  menguraikan  inti  dari  klausula  baku  X e-money yang pertama ini.
1. Bank  membebaskan  diri  dari  tanggungjawab  atas kerugian  yang  diderita  konsumen  karena  kelalaian konsumen, maka hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUPK.
2. Bank  membebankan  tanggungjawab  kepada  konsumen ketika kartu digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.
Kartu  berada  pada  pengawasan  konsumen  sehingga
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
268
memang  konsumen  yang  diharuskan  bertanggungjawab apalagi konsumen mengetahui bahwa kartu dapat dengan mudah  digunakan  orang  lain,  karena  kartu  tidak diamankan menggunakan PIN.
3. Bank  mengalihkan  tanggungjawab  kerugian  kartu  yang hilang  atau  di  curi  kepada  konsumen.  Kartu  sepenuhnya berada  dipihak  konsumen,  tanpa  kartu  transaksi  tidak dapat  dilaksankan,  kerena  akses  satu-satunya  terhadap uang  yang  disimpan  adalah  kartu  tersebut  meskipun tanpa  ada  pengaman  berupa  PIN.  Berlandaskan  pada prinsip tanggungjawab akibat kelalaian, kehilangan kartu adalah  bentuk  dari  kesalahan  konsumen  karena  tidak menjaga  kartu  dengan  baik  yang  berada  dalam pengawasannya.
Jadi,  sesuai  pasal  27  UUPK  dan  berlandaskan  pada prinsip tanggungjawab akibat kelalaian, kehilangan kartu adalah bentuk  dari  kesalahan  atau  kelalaian  konsumen  karena  tidak menjaga kartu dengan baik yang berada dalam pengawasannya. Pengalihan  tanggungjawab  yang  dimuat  dalam  klausula  ini berlandaskan pada pasal 27, maka klausula baku pertama pada X e-money ini diperbolehkan.
Klausula  kedua  menyatakan  bahwa,  “Pemegang  kartu harus  mematuhi  prosedur,  instruksi,  panduan  dan/atau pedoman  yang  ditetapkan  oleh  bank  dari  waktu  ke  waktu”. 20 Klausula  ini  berarti,  konsumen  harus  menyepakati  ketentuan yang belum dibuat oleh penyelenggara, karena akan dibuat saat masa  penggunaan  kartu  X e-money oleh  konsumen.  Konsumen tidak ada kesempatan untuk menyanggah isi perjanjian.
Menurut  sahnya  suatu  perjanjian  pada  Pasal  1320  KUH Perdata memiliki empat syarat, yakni : 21
(1) Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  diri.  Kata  sepakat diperoleh  ketika  terjadi  penyerahan  kartu  dari penyelenggara  kepada  konsumen.  Hal  ini  cukup  untuk menyatakan  bahwa  klausula  ini  telah  mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
20 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 14.
21 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata ,  Pasal  1320,  Cetakan  41,  (Jakarta  timur:  PT.  Balai  Pustaka,  2014), hlm. 339.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
269
(3) Suatu hal tertentu. Objek perjanjian ini adalah kartu X e- money .
(4) Suatu  sebab  yang  halal.  Tujuan  dari  adanya  kartu  X e- money ini  adalah  untuk  memberikan  kemudahan, kecepatan  dan  ketepatan  dalam  bertransaksi.  Artinya sebab  diadakannya  kartu  X e-money ini  adalah  untuk suatu hal yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Jadi klausula ini adalah sah menurut KUH Perdata.
Klausula  baku  merupakan  bentuk  perjanjian  yang  dibuat terlebih dahulu oleh pelaku  usaha yang bersifat take it or leave it, maka  konsumen  tetap  memiliki  hak  memilih  untuk menyepakati atau tidak menyepakatinya. Sesuai dengan klausula kedua yang tersebut di atas, dimungkinkan akan dibuat klausula baru pada masa konsumen menggunakan kartu X e-money dan konsumen sudah harus menyepakatinya, maka hal tersebut perlu ditelaah  dengan  asas  kebebasan  berkontrak.  Pada  prinsipnya apabila klausula baku tidak bertentangan dengan ruang lingkup asas  kebabasan  berkontrak,  maka  klausula  baku  dikatakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak  Indonesia  (KUH  Perdata,  Pen-)  meliputi  ruang  lingkup sebagai berikut:
a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak
b. Kebebasan  untuk  memilih  dengan  siapa  ia  ingin    membuat kontrak
c. Kebebasan  untuk  menentukan  atau  memilih  klausula  dari kontrak yang akan dibuatnya
d. Kebebasan untuk menentukan objek kontrak
e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak
f. Kebebasan  untuk  menerima  atau  menyimpangi  ketentuan atau  undang-undang  yang  bersifat  opsional  ( aanvullend, optional ). 22
Namun,  kebebasan  yang  dimaksud  tetap  di  batasi  oleh  norma ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan.
Ruang  lingkup  yang  dilanggar  oleh  klausula  kedua  ini adalah  kebebasan  untuk  menentukan  atau  memilih  isi/klausula dari  perjanjian  yang  akan  dibuatnya.  Klausula  ini  menyatakan bahwa,  isi  perjanjian  belum  dibuat  dan  akan  dibuat  sewaktu- waktu  pada  masa  konsumen  menggunakan  kartu,  maka
22 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak ..., hlm. 81-82.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
270
konsumen  tidak  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  klausula. Namun,  bentuk  penutupan  kartu  yang  ditawarkan  oleh penyelenggara adalah konsumen dapat menghentikan perjanjian kapanpun secara sepihak, tetapi tidak serta merta saldo yang ada di  dalam  kartu  dapat  diproses  dalam  waktu  singkat  agar  dapat dijadikan  uang  tunai  atau  dipindahkan  ke  saldo  tabungan. Sehingga,  konsumen  dapat  menghentikan  penggunaan  kartu secara  sepihak  pada  saat  konsumen  tidak  meyepakati ketentuan/klausula  baru.  Jadi  secara  umum  klausula  baku  ini tidak melanggar asas kebebasan berkontrak.
Selain  itu,  didalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  UUPK dinyatakan  bahwa  “pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan klausula  baku  pada  setiap  perjanjian  apabila  menyatakan tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan baru,  tambahan,  lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa  konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”. Jelaslah bahwa klausula ini melanggar  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  UUPK.  Namun,  menurut Ahmadi Miru Pasal ini tidak cocok diberlakukan kepada lembaga penyedia  jasa  seperti  bank  karena  dapat  menyebabkan kebangkrutan.  Jika  bank  dilarang  untuk  mencantumkan klausula  semacam  ini,  maka  seharusnya  pemerintah  juga  akan memberikan  jaminan-jaminan  tertentu  kepada  bank  bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang merugikan bank  tersebut  karena  mematuhi  Pasal  18  ayat  (1)  g  UUPK. 23 Apabila  Bank  X  mencantumkan  klausula  baku  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  tersebut  kemungkinan yang  terjadi  adalah  dalam  kondisi  tertentu  Bank  X  dapat bangkrut.
Menimbang  keberlangsungan  bank,  agar  membawa kemanfaatan  bagi  ribuan  orang,  penyusun  sepakat  dengan pendapat Ahmadi Miru bahwa bank diperbolehkan mencantumkan klausula yang dilarang didalam Pasal 18 ayat (1) huruf  g  tersebut.  Mengingat  kebijakan  yang  akan  dikeluarkan bank  dari  waktu  kewaktu  selalu  dibatasi  oleh  kebijakan pemerintah,  sehingga  peran  pemerintah  disini  sangat  penting dalam melindungi konsumen.
Klausula ketiga menyatakan:
23 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yudo, Hukum  Perlindungan Konsumen , Ed. 1, Cet.2., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 111.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
“Bank  berhak  secara  sepihak  menghentikan  atau menangguhkan  pelayanan  tanpa  pemberitahuan  terlebih dahulu  kepada  pemegang  kartu  apabila  terjadi  hal-hal sebagai berikut:
a. Teknis
1) Jika  terjadi  gangguan  teknis  pada  jaringan ( network ). 2) Jaringan sedang dilakukan peningkatan, perubahan, dan/ atau pemeliharaan. b. Non teknis Jaringan dan/ atau  X e-money terindikasi digunakan untuk  kejahatan  atau  kegiatan  yang  bertujuan melanggar  hukum  dengan  akibat  terjadi  kerusakan atau  gangguan  terhadap  jaringan  dan/  atau  X e- money ,  yang  dilakukan  namun  tidak  terbatas  oleh Merchat , Mitra dan/ atau Pemegang kartu”. 24
Pelayanan yang dimaksudkan dalam klausula ini meliputi tiga  hal  yakni;  pelayanan  dalam  melakukan  transaksi  di merchant-merchant terkait,  melakukan tup  up (menambah  isi saldo)  di  ATM  atau  tempat  yang  telah  ditunjuk  oleh  pihak penyelenggara dan pelayanan dalam pengajuan klaim ganti rugi kepada pihak penyelenggara.
Melalui  asas  kepastian  hukumnya  pemerintah  Indonesia menerbitkan  Undang-undang  untuk  melindungi  kepentingan konsumen,  yakni  UUPK.  Adapaun  hak-hak  konsumen  diatur dalam Pasal 4 UUPK yakni sebagai berikut : 25
a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  tersebut  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang dijanjikan.
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas dan  jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
24 Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk., hlm. 17-18.
25 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
272
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan upaya  penyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
f. Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan  pendidikan konsumen.
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan lainnya.
Klausula  ketiga  ini  terkait  dengan  poin  c,  yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau jasa.  Dalam  hal  ini  barang  yang  dimaksud  adalah  kartu  X e- money .  Kebutuhan  akan  pembenahan  teknis  yang  meliputi perbaikan gangguan jaringan dan peningkatan atau pemeliharaan  jaringan  sangat  diperlukan  guna  menjaga keutuhan  fungsi  kartu  X e-money .  Hal  ini  juga  sebagai  wujud pelaksanaan  kewajiban  penyelenggara  dalam  pemenuhan  hak- hak konsumen atas fasilitas kemudahan bertransaksi.
Setelah  melakukan  penelitian,  penyusun  menyimpulkan perihal  pelayanan  transaksi  di merchant-merchant terkait, konsumen akan diberitahukan alasan tidak dapat digunakannya kartu  X e-money secara  mendadak.  Sedangkan  dalam  hal transaksi top up di mesin ATM pihak penyelenggara hanya dapat memberitahukan melalui pesan tertulis di mesin ATM bahwa top up X e-money sementara tidak dapat dilaksanakan. Sama halnya dengan  pelayanan  pengajuan  klaim  ganti  rugi,  pihak penyelenggara  hanya  dapat  memberitahukan  alasan  lamanya waktu  penyelesaian  ganti  rugi  secara  mendadak.  Selama  masa penelitian penyusun melalui metode observasi partisipan, pihak penyelenggara  selalu  memberikan  kenyamanan  kepada konsumen.
Kesimpulannya, pihak bank hanya dapat memberitahukan alasan  penangguhan  atau  penghentian  pelayanan  secara mendadak.  Artinya,  penyelenggara  tidak  melanggar  hak-hak
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
konsumen  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  4  UUPK  atas kenyamanan, informasi yang jelas dan jujur.
Hukum  positif  Indonesia  telah  mengatur  proses penyelesaian  apabila  terjadi  sengketa.  Konsumen  dapat mengajukan  gugatan  melalui  peradilan  umum  atau  melalui Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Pengajuan gugatan  dapat  dilakukan  oleh  perorangan  atau  kelompok konsumen.  Terkait  dengan  sengketa  X e-money, Bank  X  telah mengatur tatacara pengajuan keluhan didalam buku panduan X e-money .  Konsumen  dapat  mengajukan  keluhan  baik  secara tertulis  dan/atau  lisan  ke call  center Bank  X,  X e-money call 140xx  atau  Cabang  Bank  X  terdekat.  Batas  waktu  pengajuan keluhan ditentukan  oleh  Bank  X  maksimal  30  (tiga puluh)  hari setelah  tanggal  transaksi.  Artinya  jika  konsumen  mengajukan keluhan di hari ke 31 (tiga puluh satu) setelah tanggal transaksi yang bermasalah maka keluhan tidak dapat diterima oleh pihak penyelenggara.  Jika  tidak  mengajukan  keluhan  maka  dianggap tidak memiliki masalah terkait X e-money . Dalam  UUPK  diatur  pula  mengenai  jangka  waktu pemberian  ganti  rugi.  Pasal  19  ayat  (3),  menyatakan  bahwa “pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dengan  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi”.  Pasal  ini  memiliki perbedaan  dengan  batas  maksimal  pengajuan  keluhan  yang diatur  oleh  Bank  X.  Munurut  Pasal  19  ayat  (3),  jika  keluhan diajukan  di  hari  ke  8  (delapan)  setelah  tanggal  transaksi  maka konsumen  tidak  wajib  diberi  ganti  rugi  karena  telah  melewati tanggal transaksi. Namun, karena di dalam buku panduan diatur berbeda,  maka  konsumen  tetap  berhak  memperoleh  ganti  rugi selama pengajuan keluhan tidak melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari  setelah  tanggal  transaksi  dan  keluhan  tersebut dikategorikan dapat memperoleh ganti rugi oleh penyelenggara. Jadi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  klausula  baku  X e- money tidak  melanggar  Pasal  4  UUPK.  Konsumen  tetap  diberi hak atas kenyamanan, informasi yang jelas dan jujur. Ganti rugi hanya  dapat  diberikan,  dengan  syarat  adanya  pengajuan  ganti rugi  kurang  dari  31  (tiga  puluh  satu)  hari  setelah  tanggal transaksi dan pengajuan tersebut dinyatakan dapat memperoleh ganti rugi oleh penyelenggara.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
274
Dari  uraian  analisis  di  atas,  untuk  memperjelas pemaparan  berikut  disajikan  tabel  dampak  dari  adanya  ketiga klausula baku dalam dokumen perjanjian X e-money . Tabel 4.1. Dampak tiga klausula baku X e-money
Klausula ke- Dampak bagi Keterangan Penyelenggara (Bank X) Konsumen Pertama, tentang ganti rugi Mendapat keuntungan Mendapat kerugian Bank tidak akan mendapat kerugian akibat menanggung kesalahan konsumen, namun bank harus tetap mengingatkan konsumen untuk menjaga kartu dari kerusakan. Kedua, tentang peraturan Bank X Mendapat keuntungan Mendapat kerugian Tidak ada jaminan bahwa peraturan baru akan menguntungkan kedua pihak atau menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Ketiga, tentang penangguhan pelayanan Mendapat keuntungan Mendapat keuntungan Pembenahan sistem dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan sehingga konsumen yang terkena dampak
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
kerusakan sistem tidak semakin banyak.

## C. Penutup
Berdasarkan  pemaparan  yang  telah  dijelaskan  pada  bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Pandangan Hukum perjanjian Islam terhadap Klausula Baku
X e-money
a. Klausula  baku  X e-money pertama, dalam pelaksanaannya menggambarkan adanya pembagian  tanggungjawab  antara  penyelenggara dan  konsumen serta  kedua  belah  pihak mendapatkan  kemanfaatan.  Hal  ini  sesuai  dengan asas perjanjian Islam, yakni Asas Kemanfaatan ( Al-
Manfaat ).  Jadi,  klausula  ini  diperbolehkan  dalam perspektif hukum Islam.
b. Klausula baku X e-money kedua, yang menyatakan bahwa  konsumen  harus  mematuhi  prosedur  yang dibuat  oleh  bank  sewaktu-waktu  adalah fasid , karena  belum  memenuhi  syarat  keabsahannya yakni  mengandung garar .  Maksud garar disini dari  segi  ketentuan  yang  dapat  berubah-ubah sehingga  tidak  memberikan  kejelasan  bagi konsumen.
c. Klausula  baku  X e-money ketiga,  klausula  ini diperbolehkan  menurut  Hukum  Islam,  karena perjanjian  atau  klausula  ini  bersifat  massal. Konsumen  akan  mendapatkan  kemudharatan berupa tidak terpenuhinya hak menggunakan kartu jika penyelesaian masalah (teknis atau  non  teknis) menunggu  persetujuan  seluruh  konsumen,  maka yang diutamakan dalam hal ini adalah kemaslahatannya  yakni  permasalahan  diselesaikan segera  tanpa  persetujuan  seluruh  konsumen  agar konsumen dapat memperoleh haknya menggunakan kartu.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018
276
d. Ketiga klausula baku X e-money telah menerapkan seluruh  asas-  asas  perjanjian  dalam  Hukum  Islam diantaranya;  asas Al-Hurriyah,  Al-Musawah,  Al- ‘Adalah, Al-Rid{a, Asy-Syidq, Al-Kitabah serta Al- Manfaat.
2. Pandangan UUPK terhadap Klausula Baku X e-money
a. Klausula  baku  X e-money pertama,  dalam pelaksanaannya  telah  sesuai  dengan  Pasal  27 UUPK dan berlandaskan pada prinsip tanggungjawab  akibat  kelalaian.  kerusakan  kartu, kehilangan  kartu  dan  kartu  yang  digunakan  oleh pihak  yang  tidak  berwenang  adalah  bentuk  dari kesalahan atau kelalaian konsumen, maka klausula baku pertama pada X e-money diperbolehkan.
b. Klausula  baku  X e-money kedua,  lembaga  bank tetap dibolehkan menyatakan tunduknya konsumen  pada  aturan  baru  yang  akan  dibuat sewaktu-waktu  dengan  alasan  kemanfaatan  bagi ribuan orang, karena dalam keadaan tertentu bank dapat bangkrut. Klausula ini juga tidak
bertentangan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak.
Jadi,  klausula  ini  diperbolehkan  di  muat  didalam klausula baku X e-money .
c. Klausula  baku  X e-money ketiga,  tidak  melanggar pasal  4  UUPK  yang  mengatur  tentang  hak-hak konsumen. Dalam pelaksanaannya konsumen tetap mendapatkan  hak  atas  kenyamanan,  informasi yang jelas dan jujur dari penyelenggara.
Widadatul Ulya: Tinjauan Hukum Perjanjian Islam . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 2, Desember 2018

## Daftar Pustaka
Anwar,  Syamsul, Hukum  Perjanjian  Syariah  :  Studi  tentang Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat, Jakarta  :  Rajawali Pers, 2010.
Bank  Indonesia,  “Siaran  Pers  Deartemen  Komunikasi  Bank Indonesia,” http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran- pers/Pages/sp_165814.aspx , akses 23 Desember 2017. Bank  Indonesia,  “Informasi  Perizinan  Penyelenggaraan e- money ,” https://www.bi.go.id/id/sistem- pembayaran/informasi-perizinan/uang- elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx,
akses 29 April  2018.
Barkatulah,  Abdul  Halim Hukum  Perlindungan  Konsumen  : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Cetakan I, Banjarmasin: FH Unlam Press. Buku Panduan E-money , PT. Bank X, Tbk. Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yudo, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Ed.  1,  Cet.2.,  .Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2004.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pasal 1320, Cetakan 41, Jakarta timur: PT. Balai Pustaka, 2014.
Shomad,  Abd., Hukum  Islam  :  Penormaan  Prinsip  Syariah dalam Hukum Indonesia, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.16/11/DKSP  tahun  2014 perihal  Penyelenggaraan  Uang  Elektronik  ( Elektronik Money ). Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam  Perspektif  Filsafat,  Teori,  Dogmatik,  dan  Praktik Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012. Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Zulham, Hukum  Perlindungan  Konsumen, Edisi  Pertama,
Jakarta:Kencana Prenada Media Group.