## PERAN DAN TANGGUNG JAWAB  HAKIM WASMAT TERKAIT PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA

## DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Oleh: Dwi Afrimetty Timoera*

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine how judges Wasmat role in protecting the  rights  of  prisoners  in  the  prison.  The  method  used  is  a  qualitative  approach.  The results showed that the Judge Wasmat ineffective in doing their jobs. Look at all them in performing  their  duties  only  as  a  mere  formality.  The  main  constraint  is;  First,  they  not only  served  as  a  Judge  Wasmat  but  also  as  a  judge  on  the  Court.  Second,  the implementation  of  the  tasks  Judge  Wasmat  only  set  in  the  Code  of  Criminal  Procedure, but  its  existence  is  not  considered  important  between  Attorney  and  Penitentiary Institutions.  Third,  the  distance  from  the  court  to  prison  far  enough.  Fourth,  lack  of adequate  facilities  so  as  to  make  the  work  Wasmat  Judges  can  not  run  properly.
Key Words: Prisoners, prisoners development, supervisor and observer judge

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Penegakan hukum pidana merupakan sebagian dari penegakan hukum (di dalam sistem hukum).
Penegakan hukum pidana dilakukan melalui  sistem  peradilan  pidana.  Melalui sistem peradilan pidana diusahakan penanggulangan  dan  pencegahan  terhadap kejahatan  yang  terjadi  di  dalam  ma- syarakat.    Hakim  adalah  pejabat  peradilan negara  yang  mempunyai  wewenang  untuk memeriksa  dan  mengadili  semua  perkara yang  wilayah  hukumnya  meliputi  daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Dalam memeriksa  dan  mengadili  suatu  perkara, hakim  harus  memperhatikan  nilai-nilai yang  berkembang  di  dalam  masyarakat. Dalam  hal  ini,  hakim  sebagai  pejabat
peradilan  yang  independen  diharapkan dapat  memberikan  keadilan  kepada  semua pihak.  Memeriksa  dan  mengadili  suatu perkara  merupakan  tugas  pokok  hakim yang  kesemuanya  itu  di  atur  dalam undang-undang.
Di  dalam  penegakan  hukum  pidana ini  dikenal  adanya  lembaga  "Hakim Pengawas  dan  Pengamat"  (selanjutnya  di- singkat dengan "Hakim Wasmat"). Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal juga dengan istilah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  dan  disingkat  dengan KUHAP)  mengatur  lembaga  ini  dalam suatu Bab sendiri yaitu Bab XX (Pasal 277 s/d 283) tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan
Putusan
Pengadilan (Reksodiputro 2007:59).
* Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta
Hakim Wasmat ini mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan Pengadilan.
Adanya pengawasan dan pengamatan  terhadap  putusan  pidana  dari Pengadilan,  menunjukkan  bahwa  Hakim tidak  berhenti  bertugas  setelah  putusan dijatuhkan,  namun dia masih  tetap bertugas setelah putusan dijatuhkan.
Hakim  yang  aktif  dalam  proses  peradilan pidana  bukan  hanya  terhadap  pemeriksaan pendahuluan  (Praperadilan)  dan  di  sidang Pengadilan,  tetapi  juga  aktif  sesudah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan (Loqman 1996:125).
Ide  pembentukan  Lembaga  Hakim Pengawas  dan  Pengamat  ini  sebenarnya sudah  pernah  dicetuskan  oleh  Oemar  Seno Adji  sekitar  tahun  1972  yang  merupakan adaptasi dari Lembaga Judge de I’aplication  des  peines atau sering disingkat  dengan  “j.a.p”  yang  dikenal  di Prancis  pada  tahun  1959.  Di  Prancis, “ Judge de I’aplication des peines ” ini baru dapat menjalankan tugasnya setelah putusan  dijatuhkan,  bahkan  sesudah  orang yang  dipidana  itu  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan,  sementara  peranannya juga hanya sebatas melakukan pengawasan dan pengamatan dalam
Lembaga
Pemasyarakatan
maupun
terhadap
pelepasan bersyarat.
Pengawasan  dan  pengamatan  yang dilakukan Pengadilan menghendaki Hakim selalu mengikuti terpidana atau narapidana. Di mana sebagai pelaksana putusan pidana Pengadilan  adalah  Jaksa  dan  tempat pelaksanaannya adalah di dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Peran  Hakim  Pengawas dan Pengamat untuk mengadakan pengawasan
dan pengamatan menempatkannya sebagai pengontrol pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 1985. Inti dari tugas pengawasan dan pengamatan adalah hakim harus  aktif  menjaga  agar  tidak  terjadi pelanggaran  terhadap  hak-hak  terpidana yang  memperoleh  putusan  pidana  penjara. Pada  saat  hakim  menjalankan  pengawasan dan pengamatan, selalu mengadakan kontak  secara  langsung  dengan  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  maupun  dengan terpidana sehingga dapat langsung memberikan koreksi jika diketahui terdapat pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang menyebabkan penderitaan atau merendahkan  martabat  narapidana  sebagai seorang manusia.

## B. Pembatasan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan  permasalahan  dalam  tesis  ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  dan  tanggung jawab  Hakim  Wasmat  terkait  dengan perlindungan  hak-  hak  Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan?
2. Bagaimana implementasi
pengawasan Hakim Wasmat terhadap Kejaksaan  dan  pengamatan  terhadap Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi tugas Hakim Wasmat serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan  utama  dalam  penelitian  ini, yaitu:  (a)  untuk  mengetahui  apakah  hak- hak  narapidana  diterima  dengan  baik  atau tidaka  di  lembaga  pemasyarakatanun;  (b) untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme hakim Wasmat dalam mengawasi pelaksanaan  hak-hak  narapidana  pada  saat di lembaga pemasyarakan.

## D. Manfaat Penelitian
Terlaksananya penelitian ini supaya dapat  diketahuinya  bagaimana  pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan yang  dalam  pelaksanaannya  diawasi  dan
diamati  oleh  seorang  hakim  yang  ditugasi untuk  itu.  Selain  itu,  penelitian  ini  dapat dijadikan  penelitian  rujukan  bagi  mereka yang ingin melaksanakan penelitian dengan tema yang sama.

## E. STUDI PUSTAKA
Orang  yang  melakukan  tindak pidana  dan  melanggar  aturan  pidana,  di negara  hukum,  maka  dia  akan  dijatuhi hukuman kalau memang terbukti melakukan  kesalahan  dan  ada  aturan  yang mengaturnya.  Istilah  ”hukuman  ”  yang mereka terima berasal dari kata ”straf” dan istilah  ”dihukum”  yang  berasal  dari perkataan  ”Wordt  gestraf”  (Priyatno 2006:5).  Hukuman  yang  mereka  terima tersebut merupakan ganjaran dari perbuatan  yang  telah  mereka  lakukan, melalui  proses-proses  peradilan yang kemudian  dijatuhi  vonis  oleh  hakim.  Ada beberapa  instrumen  utama  yang  biasa dijadikan pedoman kuat untuk menghukum pihak  terpidana  yang  diduga  terlibat  pada berbagai  kasus  yng  telah  diputuskan bersalah,  salah  satunya  adalah  pidana penjara.  Pemidanaan  pada  hakikatnya adalah  mengasingkan  narapidana  dari lingkungan  masyarakat  serta  sebagai  salah satu  upaya  penjeraan  (Panjaitan  dan Chairijah 2008:30).
Masalah pemidanaan terutama pidana  penjara  ini  telah  berkembang sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat
dari abad ke abad dan keberadaannya telah banyak  diperdebatkan  oleh  para  ahli (Sujatno 2008:6). Dimana dalam perdebatan  itu,  tidak  semua  sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Kita lihat pendapat dari Hulsman, dia mengatakan  bahwa  hakikat  pidana  adalah ”menyerukan untuk tertib”. Selanjutnya dia mengatakan  hakikat  pidana  mempunyai 2(dua) tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan penyelesaian  konflik.  Begitu  juga  GP Hoefnagels  tidak  setuju  dengan  pendapat bahwa  pidana  merupakan  suatu  penjeraan. Dia  melihat  secara  empiris  bahwa  pidana merupakan  susatu  proses  waktu.  Dimana proses  itu  dimulai  dari  penahanan  sampai vonis dijatuhkan hakim itu sudah merupakan pidana (Sujatno 2008:8).
Mardjono Reksodiputro mengatakan,  ”menjalani  pidana  bukan untuk  mencabut  hak-hak  asasi  yang melekat  pada  dirinya  sebagai  manusia. Karena  itu  perlindungan  yanng  diberikan KUHAP  (UU  RI  No.8  Tahun  1981) terhadap  harkat  dan  martabat  manusia, tetap  mengikat  terpidana  juga  ke  dalam penjara.”  Variasi  perdebatan  para  ahli mengenai  pidana,  terutama  pidana  penjara dan  pelaksanaannya  bukan  saja  pada pertanyaan ”Apa”, ”Mengapa”,dan ”Bagaimana  seharusnya”,  akan  tetapi  juga pertanyaan tentang ”Apa hakekat”nya.
Sejauh  ini,  pertanyaan-pertanyaan di  atas  dijawab  oleh  para  pakar  dan ketentuan-ketentuannya  dirumuskan  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Common  Law  System.  Padahal  Rene David  menyebut  bahwa  ada  sistem  hukum pidana  lainnya  di  dunia,  yaitu  hukum pidana  dari  negara-negara  Asia  Timur  dan hukum  pidana  adat  serta  hukum  yang bersumber  dari  agama.  Matthew  Lippman, Sean Me Coville dan Mardechai Yerusnalmi berpendapat bahwa Commmon Law,  Civil  Law  dan  Islamic  Law merupakan tradisi hukum yang utama pada saat ini mencakup kegiatan-kegiatan hukum  da  filosofi  dari  mayoritas  bangsa- bangsa di dunia.
Dr. Murrad Hofman seorang muslim  Jerman  dalam  bukunya Islam  The Alternative menulis  bahwa  para  pakar hukum semestinya tidak mendapat kesulitan  untuk  setuju  pada  tiga  legal sistem  yang  palin  penting,  Roman  Law, Anglo  Saxon,  dan  Islamic  Law.  Dalam hukum  Islam,  pidana  penjara  (kurungan) termasuk  dalam  kelompok  pidana  ta‟zir. Artinya pidana yang merupakan kewenangan  hakim  untuk  menentukannya. Arti  pidana  yang  merupakan  kewenangan hakim  untuk  menentukannya.  Karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh Pengadilan  yang  dipimpin  oleh  seorang hakim.
Dalam sejarah perkembangan hukum  Islam,  jenis  pidana  penjara  telah dipraktekkan  sejak  masa  Nabi  Muhammad S.A.W. para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pemidanaan  dalam  hukum  Islam  yang intinya  untuk  memelihara  agama  (hifz  al- din),  memelihara  akal  (hifz  al-aql), memelihara jiwa (hifz al-ruh) da memelihara  harta  (hifz  al-mal),  serta memelihara  ketturunan  agar  pelaku  tindak pidana  mendapat  pelajaran,  menyadari kesalahan,  memperbaiki  diri  dan  kembali menjadi  manusia  yang  baik.    Konsep  ini sejalan  dengan  konsep  taubat.  Menurut ajaran  Islam  taubat  merupakan  satu- satunya cara bagi manusia untuk membersihkan  diri  dari  berbagai  bentuk kesalahan  dan  dosa  dan  melepaskannya dari  kecemasan  yang  mengguncangkan jiwa. Taubat dalam pandangan Islam harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mmengulangi kesalahan- kesalahan yang telah diperbuat. Kesungguhan dalam bertaubat harus dibuktikan  dalam  bentuk  melaksanakan perbuatan-perbuatan  baik.  Essensi  taaubah dalam  kkonsep  hhukum  Islam  yang  terkait dengan pemidanaan penjara, sejalan dengan  konsep  pemidanaan  dalam  Sistem Pemasyarakatan  di  Indonesia  (Sujatno 2008:8).
Di mana dalam sistem pemasyarakatan  di  Indonesia,  setelah hakim menjatuhkan vonisnya, maka pelaksanaan  putusan  hakim  tersebut  yang berupa putusan hukuman penjara, dilaksanakan  di  lembaga  pemasyarakatan. Karena  pada  saat  kita  membicarakan Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu,  kita tidak hanya tertuju pada lembaga pengadilan  saja,  tetapi  semua  lembaga yang  memiliki  kekuasaan  di  bidang penegakkan  hukum  yakni  Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan atau penetapan hakim tersebut.
Sistem  Pemasyarakatan  Narapidana di  Indonesia,  secara  tepat  menggariskan (yang  dikutip  SEMA  7/1985)  bahwa pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk menderitakan  dan  tidak  diperkenankan merendahkan martabat manusia. Karena itu itu  peran  hakim  Wasmat  adalah  menjaga agar  perlakuan  terhadap  narapidana  tidak menyalahi asas tersebut. Hak-hak narapidana  tersebut  yang  perlu  mendapat perlindungan antara lain :
1. Dalam  hal  hukuman  disiplin,  tidak diperkenankan  hukuman  badan  yang bersifat penyiksaa, baik fisik ( pemukulan,  pencambukan,  dirantai, dijemur  dibawah  sinar  matahari  yang terik,  dans  ebagainya)  maupun  psikis (disekap  sendiri  berhari-hari  dalam  sel yang  sempit  dan  pengab,  mencabut
haknya menerima surat
dan kunjungannya  secara  tidak  wajar,  dan sebagainya).
2. Dalam  penyiksaan,  penganiayaaan  atau prilaku  melanggar  kesusilaan  dari sesama narapidana
3. Dalam  hal  perawatan  medis,  kalau narapidana  itu  sakit  maka  dia  harus mendapatkan  pelayanan  medis  yang baik
4. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan
5. Dalam  hal  berhubunngann  dengan masyarakat diluar
Lembaga Pemasyarakatan
6. Dalam  hak  hak  lain  yang  dibenarkan oleh peraturan yang berlaku sehubungan  dengan  tetap  dihargainya martabat  terpidana  sebagai  manusia (makan,  minum,  cara  membersihkan diri,  tempat  untuk  tidur,  kesempataan rekrreasi, kesempatan bekerja, kesempatan  menambah  pengetahuan dan sebagainya).
Supaya  hak-hak  tersebut  tidak
dilanggar di dalam lembaga pemasyarakatan, baik oleh petugas lembaga  itu  sendiri,  maupun  oleh  sesama narapidana,  maka  diperlukanlah  sebuah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan oleh seorang hakim yang dikenal dengan hakim Wasmat.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif. Jenis  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  berupa wawancara,  observasi  dan  atau  kuesioner serta  data  sekunder  berupa  bahan  hukum primer, sekunder dan tersier.
Penulis melakukan penelitian dengan  menggunakan  metode  pendekatan kualitatif  dengan  tujuan  agar  penelitian hukum  ini  dilakukan  berdasarkan  fakta- fakta yang ditemui di lapangan.

## 1. Sumber Data
Data  yang  akan  dikumpulkan  dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu:
a) Data Primer
Data  yang  diperoleh  di  lapangan dengan melakukan beberapa metode seperti observasi, wawancara atau menyebarkan kuesioner terhadap responden melaui pengajuan pertanyaan pertanyaan secara terstruktur.
b) Data Sekunder
Data  ini  dikumpulkan  melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada sumber sumber  yang  ada.  Data  sekunder ini  diperoleh  dari  bahan-bahan hukum yang terdiri atas:
Selain  itu,  untuk  mendapatkan  data yang  lengkap  dalam  penelitian  ini,  maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah:
a. Wawancara (Interview)
Untuk  mendapatkan  data  dan penjelasan  yang  akurat,  maka penulis melakukan wawancara dengan  para  pihak  yang  dianggap kompeten memberukan keterangan  mengenai  objek  yang diteliti.  Pihak  yang  berkompeten ini  antara  lain  Kejaksaan,  petugas LP dan Hakim Wasmat.
b. Studi Kepustakaan ( Library
Research )
Studi  kepustakaan  ini  dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen  atau  bahan- bahan  pustaka,  seperti  buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Analisis dan Pengolahan Data
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian akan  dijabarkan  untuk  kemudian  dianalisis sehingga  menghasilkan  laporan  penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

## HASIL PENELITIAN
Adapun yang menjadi objek penelitian  dari  penulis  adalah  Rumah Tahana  Negara  (Rutan)  Pondok  Bambu yang berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi No.  38,  Pondok  Bambu  Jakarta  Timur. Rutan ini di dirikan  pada tahun  1974 oleh Pemda DKI Jakarta. Pada awal didirikannya  Rutan  ini  ditujukan  bagi  para pelanggar  peraturan  Perda  seperti  tuna susila,  tuna  wisma,  gelandangan  dan pengemis.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Kehakiman RI Nomor:M04.PR.07.03 Tahun  1985  tanggal  20  September  1985, bangunan tersebut dialih fungsikan sebagai rumah  tahanan  Negara  Klas  IIA  yang fungsinya  adalah  tempat  orang  tahanan Negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Rutan Pondok Bambu ini berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 14.586  M2  persegi  yang  berstatus  Hak Pinjam Pakai dari pemerintah DKI Jakarta, yang  terdiri  dari  gedung  perkantoran, perumahan  dinas,  garasi  kendaraan,  5 paviliun hunian, 1 paviliun karantina dan 1 ruang isolasi.
Berdasarkan  Keputusan  Menteri Kehakiman RI Nomor:M.04-PR.07.03 Tahun  1985  Tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Rumah  Tahan  Negara  dan  Rumah Penyimpanan  Benda  Siatan  Negara,  maka Rutan  Pondok  Bambu  ini  dipimpin  oleh seorang  Kepala  yang  membawahi  4  orang
Kepala Bagian dan petugas Tata Usaha.
Pada awal berdirinya, Rutan Pondok  Bambu  ini  memiliki  kapasitas penghuni  berkisar  kurang  lebih  504  orang. Tapi  pada  saat  ini,  kapasitas  itu  mencapai 619  orang  karena  adanya  bangunan  baru. Pada  saat  penulis  melakukan  penelitian, pada  tanggal  9  Desember  2011,  dari  619 orang  tersebut,  jumlah  narapidana  adalah 342  orang  yang  terdiri  dari  53  orang narapidana laki-laki dan 289 orang narapidana  perempuan.  Mereka  adalah orang-orang  yang  telah  dijatuhi  vonis Hakim.  Sedangkan  277  orang  lagi  adalah mereka-mereka  yang  belum  dijatuhi  vonis Hakim  atau  masih  dalam  proses  peradilan. Mereka-mereka yang berada disini biasanya  akan  ditempatkan  di  Lapas Wanita  Tangerang,  Lapas  Anak  dan Pemuda Tangerang, Lapas Wanita Bandung dan Lapas di Serang Banten.
Tapi  apa  yang  diuraikan  di  atas, tidak ditemukan pada saat penulis melakukan  penelitian  lapangan.  Padahal diketahui bahwa pada saat narapidana yang berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  atau dititipkan  di  Rutan,  maka  mereka  punya hak-hak  yang  harus  dipenuhi  walaupun kemerdekaan  mereka  terampas.  Supaya hak-hak  mereka  tersebut  tidak  terabaikan, maka  diperlukanlah  peran  Hakim  Wasmat untuk  melihat  dan  melindungi  hak-hak tersebut.
Dari  hasil  penelitian  penulis  di Rutan  Pondok  Bambu,  Hakim  Wasmat yang seharusnya berperan dan bertanggungjawab  adalah  Hakim  dari  5 wilayah  hukum  Propinsi  DKI  Jakarta,  dan wilayah  hukum  Bekasi.  Dikatakan  juga tidak  semua  Hakim  Wasmat  ini  yang melaksanakan  tugasnya  sebagai  Hakim Wasmat  seperti  Hakim  Wasmat  dari Wilayah  hukum  Pengadilan  Jakarta  Timur hanya  berkunjung  dalam  setahun  dua  kali, Hakim  Wasmat  dari  Wilayah  Hukum Jakarta  Utara  tidak  pernah  sama  sekali, dari  Jakarta  Pusat  tiga  kali  dalam  setahun, Bekasi  sau  kali  dalam  setahun,  Jakarta Barat tidak pernah dan Jakarta Selatan dua kali  dalam  setahun.  Padahal  seharusnya Hakim  Wasmat  ini  harus  memberikan laporan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri wwilyah hukum masing-masing setiap tiga kali sebulan.
Kalau dilihat peran dan tanggungjawab  Hakim  Wasmat  ini  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya.  Menurut pengakuan  petugas  Rutan,  Hakim  Wasmat tidak efektif dalam melakukan pekerjaannya. Terlihat sekali mereka dalam  melakukan  tugasnya  hanya  sebagai formalitas  belaka.  Hal  ini  dibuktikan  juga pada  saat  Hakim  Wasmat  berkunjung  ke Rutan  Pondok  Bambu  yang  hanya  berada di  ruangan  Kantor  Rutan  dan  tidak  pernah mendatangi para Narapidana untuk menanyakan  tentang  hak-hak  mereka.  Ini
juga dibuktikan pada saat penulis melakukan  wawancara  dengan  beberapa narapidana  yang  berada  di  Rutan  tersebut. Seperti  apa  yang  dikatakan  oleh  Regita (narapidana  Rutan  Pondok  Bambu)  yang hampir  satu  tahun  menghuni  Rtan  yang divonis  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri Jakarta Timur yang belum pernah didatangi  oleh  Hakim  Wasmat  untuk bertanya  tentang  hak  yang  dia  terima  atau tidak  diterima.  Hal  serupa  juga  diutarakan oleh  Wina,  Angel,  Siti  Aminah,  Subekti, Rafi,  Ihsan,  Adrian,  Tedy  dan  Reza. Bahkan mereka juga tidak mengerti apa itu Hakim Wasmat. Pada saat penulis menjelaskan tentang Hakim Wasmat kepada  mereka,  mereka  baru  mengerti bahwa  ada  seorang  Hakim  yang  bertugas dan  bertanggungjawab  terhadap  hak-hak mereka sebagai seorang narapidana.
Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta Timur, bahwa Hakim Wasmat itu tugasnya sangat  penting  tetapi  kendala  yang  mereka hadapi adalah mereka tidak hanya bertugas sebagai Hakim Wasmat tetapi juga sebagai Hakim  yang  akan  bertindak  dalam  proses peradilan  sehingga  terlihat  ada  dua  fungsi yang  harus  dilakukan  oleh  Hakim  tersebut selain  sebagai  Hakim  di  Pengadilan  tetapi juga  sebagai  Hakim  Wasmat  yang  punya tanggungjawab untuk melakukan pengawasan  dan  pengamatan  pelaksanaan hak-hak narapaidana di Lembaga
Pemasyarakatan.
Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta  Timur  juga  mengatakan  bahwa pelaksanaan  tugas  Hakim  Wasmat  ini hanya  diatur  di  dalam  KUHAP  tetapi keberadaannya  dianggap  tidak  penting diantara Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.  Selain  itu  jugta  jarak tempuh  dari  pengadilan  ke  Rutan  atau Lapas  tersebut  juga  jauh  dan  sarana prasarana  juga  tidak  dilengkapi  sehingga membuat  kerja  Hakim  Wasmat  ini  tidak dapat berjalan dengan baik.
Gambaran mengenai kegagalan yang  dapat  terjadi  dalam  system  peradilan pidana untuk mencapai tujuannya disebabkan  oleh  tidak  sinkronnya  setiap subsistem  dalam  melaksanakan  peran  dan tanggung  jawabnya  dengan  tujuan  system secara  umum  (Pandjaitan  dan  Widiarty 2008:7).    Untuk  itulah,  keterpaduan  dalam sistem  peradilan  pidana  baik  pada  tahap pra-ajudikasi,  ajudikasi  maupun  purna ajudikasi merupakan syarat utama. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam suatu sistem peradilan pidana yang terpadu  (integrated ajudication) sama pentingnya dengan tahap-tahap terdahulunya, Walaupun masih tetap dianut bahwa  tahap  ajudikasi  tahap  “dominan” dalam  seluruh  proses  (Pandjaitan  dan Widiarty 2008:7).
Proses  baru  berhenti  pada  saat terpidana dilepaskan kembali ke masyarakat  karena  telah  penyelesaikan pidana  yang  telah  dijatuhkan  kepadanya oleh  pengadilan,  selanjutnya  dikatakan bahwa sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian  besar  dari  laporan  maupun keluhan  masyarakat  yang  menjadi  korban kejahatan  dapat  “diselesaikan”  dengan diajukannya  pelaku  kejahatan  ke  sidang pengadilan  dan  diputuskan  bersalah  serta mendapat  pidana.  Sejalan  dengan  kinerja sistem peradilan pidana untuk meresosialisasi dan merehabilitasi terpidana,  adalah  relevan  melihat  ide Sahardjo  yang  merupakan  pembaharu falsafah hukuman. Dalam hal ini, Sahardjo berharap  narapidana  menjadi  rang  baik, aktif dan produktif di masyarakat.
Dengan  demikian,  penegak  hokum harus  memiliki  kesamaan  pandangan  yaitu memikirkan  nasib  tersangka  dan/atau terdakwa  dalam  proses  peradilan  sampai menjalani  pidana  penjara,  karena  banyak orang  salah  duga  seolah-olah  program rehabilitasi  pelaku  tindak  pidana  baru dimulai  sejak  ia  memasuki  pintu  gerbang Lembaga  Pemasyarakatan  atau  bentuk- bentuk treatment of offenders, padahal  apa yang direncanakan Lembaga Pemasyarakatan  itu  hanyalah  salah  satu daru  sub  sistem  saja  dari  penyelenggaraan sistem  peradilan  pidana  (Criminal  Justice System) yang secara keseluruhan
merupakan  suatu  sistem  yang  tidak dipikirkan sebagian demi sebagian, pengalamannya  diinterogasi,  ditahan  cara- cara  alat  bukti  dikumpulkan  semuanya mempengaruhi  tingkah  laku  narapidana terhadap  penguasa  dan  faktor  menentukan dalam  penyesuaian  terhadap  program rehabilitasi.  Seorang  pelaku  tindak  pidana akan  sampai  pada  tahap  purna-ajudikasi setelah melalui tahap-tahap sebelumnya.
Dalam  sistem  peradilan  pidana tugas  utama  hakim  tidak  berhenti  setelah narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau bukan saja menjatuhkan  hukuman,  tetapi  bertanggung jawab  atas  masa  depan  narapidana.  Hakim sepatutnya menjelaskan kepada narapidana apa  arti  dan  tujuan  hukumannya  maupun keberadaan  Lapas.  Dalam  hal  ini  terdapat hubungan positif antara hakim dan Lembaga Pemasyarakatan untuk keberhasilan  pembinaan  narapidana.  Dari hal di atas dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan memberikan bahan kepada pengadilan  negeri  mengenai  keberadaan narapidana  melalui  Hakim  Wasmat  yang sebelumnya (ada hakim Wasmat) pengadilan  tidak  mengetahui  keberadaan dari narapidana. Sebagai konsekuensi logis dari putusannya yang melahirkan kesenjangan  (gap)  antara  pengadilan  dan lembaga  pemasyarakatan  sehingga  dengan adanya Hakim Wasmat, kesenjangan tersebut dapat terjembatani.
Menurut  H.  Umar  Seno  Adji diperlukan  peran  aktif  Hakim  Wasmat sejak pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan  di  persidangan  dan  sesudah putusan  dijatuhkan  dalam  suatu  proses pidana.  Tidak  saja  hakim  akan  melihat akibat- akibat dari putusan yang dijatuhkan olehnya, melainkan ia memerlukan pemikiran-pemikiran  mengenai  cara  yang sebaiknya untuk memasyarakatkan kembali si  terhukum.  Hakim  Wasmat  sangat terbatas  kemampuannya  untuk  melakukan pengawasan  dan  pengamatan  terhadap narapidana  yang  menjalani  pembebasan bersyarat,  oleh  karena  Hakim  Wasmat jumlahnya sangat terbatas sementara beban kerja  sebagai  hakim  di  pengadilan  negeri dirasa  cukup  banyak  serta  tidak  adanya fasilitas  yang  memadai  untuk  melakukan pengawasan dan pengamatan bagi narapidana  yang  menjalani  pembebasan bersyarat.  Kerjasama  antara  Pengadilan dengan  Kejaksaan  yaitu,  jelas  tergambar bahwa  pihak  jaksa  harus  memberikan laporan  kepada  Pengadilan  tentang  telah dilaksanakannya putusan pengadilan.
Berdasarkan laporan tersebut selanjutnya  Hakim  Wasmat  akan  meneliti apakah  hukuman  telah  dilaksanakan  atau tidak, apakah Kejaksaan telah menjalankan pidana  atau  tidak,  diteliti  keberadaan narapidana  yang  telah  dijatuhi  pidana apakah  benar-benar  berada  di  Lembaga Pemasyarakatan,  dan  apabila  dilakukan
mutasi  atau  perpindahan  narapidana  maka harus  dilaporkan  pemutasian  tersebut, sehingga  dalam  hal  ini  harus  ada  laporan dari  Kejaksaan  kepada  Pengadilan.  Ruang lingkup  peran  dan  tanggung  jawab  Hakim Wasmat,  hanya  mencakup  pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan petugas Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  tersebut jelas  jika  kita  beranjak  dari  pengaturan mengenai hakim Wasmat ini yang tertuang dalam  KUHAP.  Keaktifan  Hakim  Wasmat ditandai dengan kegiatan-kegiatan:
1)  Menandatangani  register  pengawasan dan pengamatan
2)  Mengadakan  checking  on  the  spot  ke lapas untuk memeriksa kebenaran pelaksanaan putusan Pengadilan
3) Mengadakan observasi terhadap keadaan,  suasana  dan  kegiatan-kegiatan yang  berlangsung  di  dalam  lingkungan tembok-tembok lembaga
4)  Mengadakan  wawancara  dengan  para petugas pemasyarakatan mengenai perilaku dan hasil-hasil pembinaan
5) Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana yang bersangkutan mengenai  hal  ikhwal  pelaku  terhadap dirinya.
6)  Membuat  laporan  berdasarkan  format yang  telah  tersedia  dan  dilaporkan  kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Kewajiban pokok dari Hakim Wasmat  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan seperti  yang  ditetapkan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  dan  Surat  Edaran Mahakamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  1985  diwujudkan  dalam beberapa bentuk kegiatan yang Implementasinya  dapat  terlihat  dari  hasil penelitian  akan  kegiatan  dimaksud  seperti yang terurai di bawah ini :
1. Memeriksa dan Menandatangani Register  Pengawasan  dan  Pengamatan Kegiatan  ini  dilakukan  diawali  setelah Pengadilan  menjatuhkan  hukuman  kepada terpidana, maka tugas  dan tanggung jawab Jaksa adalah mengeksekusi putusan tersebut. Artinya Jaksa-lah yang membawa dan  menyerahkan  tepidana  ke  Lembaga Pemasyarakatan dan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terpidana tersebut ditempatkan  ke  dalam  kamar  sebagai tempat  menjalani  hukumannya  kemudian dibuatlah Berita Acara Pelaksanaan Putusan  Pengadilan  (BA-8)  yang  ditanda- tangani  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum, Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan,  dan terpidana  yang  bersangkutan,  kemudian tembusan Berita Acara tersebut dikirimkan oleh Jaksa kepada Pengadilan dan Panitera mencatatnya  dalam  register  Pengawasan dan Pengamatan.
2. Checking on the Spot
Undang-undang mengamanatkan kepada  Hakim  Wasmat  untuk  mengadakan cheking  on  the  spot  paling  sedikit  3  (tiga) bulan  sekali  ke  Lembaga    Pemasyarakatan untuk  memeriksa  kebenaran  berita  acara pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga  Pemasyarakatan  dan  terpidana  ; apakah  terpidana  telah  diserahkan  oleh Jaksa  ke  pihak  Lembaga  Pemasyarakatan tepat  pada  waktunya  dan  apakah  hukuman (pidana) yang dijatuhkan telah dilaksanakan  secara  nyata  oleh  Lembaga Pemasyarakatan;  dan  sebagainya.  Untuk kegiatan  ini,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  Hakim  Wasmat  sudah  melakukan checking  on  the  spot ke  Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diperintahkan oleh  Undang-undang.  Bahkan  kunjungan Hakim Wasmat dapat lebih sering dilakukan  bila  ada  undangan  dari  pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk mengikuti sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan. Hasil  wawancara  dengan  Hakim  Wasmat yang  ada  mengatakan  walaupun  sibuk dengan  tugas-tugas  pokok  akan  tetapi melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan  (checking  on  the  spot) harus dilakukan, tetapi dengan jadwal yang diatur  tersendiri  oleh  Hakim  Wasmat  dan tentunya  disesuaikan  dengan  padatnya kegiatan seorang Hakim Wasmat yang juga sebagai Hakim peradilan umum.

## 3. Observasi
Hakim  Wasmat  dalam  mengadakan observasi  atas  keadaan,  suasana  dan kegiatan-kegiatan  yang  berlangsung  dalam lingkungan tembok–tembok Lembaga Pemasyarakatan,  khususnya  untuk  menilai apakah  keadaan  Lembaga  Pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa  “pemidanaan  tidak  dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”,  serta  mengamati  dengan  mata kepala  sendiri  akan  perilaku  narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Menurut hasil penelitian  di  lapangan  bahwa  selama Hakim  Wasmat  mengunjungi  Lembaga Pemasyarakatan, Observasi yang dilakukan atas  keadaan  suasana,  dan  bentuk-bentuk kegiatan  yang  dilakukan  atas  keadaan, suasana  dan  bentuk-bentuk  kegiatan  yang dilakukan  di  dalam  tembok  Lembaga Pemasyarakatan  apakah  pemidanaan  tidak menderitakan  dan  merendahkan  martabat manusia  hasil  pembinaan  baik  kemajuan- kemajuan yang diacapai maupun kemunduran-kemunduran  yang  terjadi  dan sebagainya, seluruhnya dilaksanakan masih sebatas selayang pandang atau dengan kata lain  masih  selintas,  hal  ini  disebabkan berbagai faktor antara lain jumlah penghuni (WBP)
Faktor
Penghambat Implementasi Tugas Hakim Wasmat Terhadap
Pembinaan Narapidana

## 1. Faktor hukum
Menempatkan faktor peraturan hukum  sebagai  faktor  penghambat  dalam pelaksanaan  tugas  Hakim  Wasmat  adalah sangat  realistis.  Barangkali  inilah  yang digambarkan  Satjipto  Rahardjo  sebagai “penyakit-penyakit  yang  melekat  pada hukum”.    Keadaan  ini  juga  telah  mampu menarik perhatian beberapa pengkaji hukum,  di  antaranya  Lon  L.  Fuller  yang meminta perhatian akan perlunya memahami  gejala  patologis  pada  hukum; “bahwa  orang  akan  dapat  melakukan pemahaman  terhadap  hukum  secara  lebih baik,  manakala  ia  juga  secara  sengaja mempelajari  penyakit-penyakit  hukum”. Memperhatikan peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  tugas Hakim  Wasmat  dalam  mendukung  pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,  maka  dapat  dikatakan bahwa  belum  ada  sinkronisasi  di  antara perundang-undangan yang ada. Dalam Bab XX  KUHAP,  Pasal  277  -  283  telah ditentukan  mengenai  prosedur  (acara) pengawasan  dan  pengamatan  pelaksanaan putusan pengadilan (perampasan kemerdekaan),  demikian  pula  dalam  S.E. MA  No.  7  Tahun  1985  yang  mengatur lebih  lanjut  mengenai  ruang  lingkup
pengawasan dan pengamatan serta petunjuk  teknis  pelaksanaannya,  namun ironisnya  ketentuan  mengenai  hal  tersebut tidak  ditemukan  dalam  Undang-undang Pemasyarakatan  sebagai  UU  yang  menjadi dasar  pembinaan  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Akibat  tidak  diaturnya
Hakim Wasmat dalam UU
Pemasyarakatan, maka tidak mengherankan  lembaga  Hakim  Wasmat tersebut  kurang  bahkan  tidak  populer  di kalangan Lapas.
2. Faktor kelembagaan Kelembagaan  Hakim  Wasmat  dan Lapas  ataupun  lembaga  Kejaksaan  sebagai mitra  kerja  pada  kenyataannya  kurang mendukung efektifnya pelaksanaan pengawasan  dan  pengamatan.  Dalam  hal terjadinya  kelalaian  dalam  pelaksanaan putusan  pengadilan  oleh  Jaksa  dan  Lapas secara kelembagaan ketiga institusi tersebut mempunyai tata organisasi tersendiri  dan  kedudukannya  adalah  sama, sehingga  Hakim  Wasmat  tidak  mempuyai kewenangan untuk menegur secara langsung,  hanya  sebatas  menyampaikan surat  kepada  pimpinan  instansi  masing- masing.  Selanjutnya  secara  kelembagaan pelaksanaan  tugas  Hakim  Wasmat  juga harus didukung oleh kualitas dan kuantitas Hakim Wasmat itu sendiri.
3. Faktor sarana dan prasarana
Memperhatikan sarana dan prasarana termasuk anggaran dan prasarana untuk menjamin terlaksananya tugas pengawasan  dan  pengamatan  sebagai variabel  sarana  dan  prasarana  hukum, dijelaskan oleh Hakim Wasmat Pengadilan Negeri  Jakarta,  bahwa  anggaran  dan prasarana  yang  tersedia  masih  sangat kurang  memadai.  Dijelaskan  lebih  lanjut oleh  Hakim  Wasmat  Pengadilan  Negeri Jakarta,  kurang  memadainya  anggaran  dan prasarana  menjadi  salah  satu  faktor hambatan dalam implementasi tugas Hakim  Wasmat  dalam  mengukung  pola pembinaan  narapidana

## KESIMPULAN
Hakim  adalah  salah  satu  aparat penegak  hokum  yang  punya  fungsi  dalam system  peradilan  pidana.  Selain  tugasnya adalah  sebagai  pemberi  vonis  diakhir proses  peradilan  pidana,  hakim  juga bertugas    sebagai  pengawas  dan  pengamat dalam  pelaksnaann  pembinaan  narapidana dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Mulai terpidana  itu  berada  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  yang  dibina  di  dalam Lembaga,    sampai  terpidana  kembali kemasyarakatan,  mulai  dari asimilasi dalam  tahap  reintegrasi.  Dalam  penelitian ini penulis melihat :
1. Peran  dan  tanggung  jawab  hakim  Wasmat terkait  dalam  perlindungan  narapidana,
sangat penting. Karena  pada  system peradilan  pidana,  tampak  bahwa  hakim Wasmat  bisa  menjembatani  antara  sub system kejaksaaan dan sub system pemasyarakatan.  Dasar  dari  jembatan  inilah yang diletakkan dalam tugas hakim Wasmat yang diatur dalam Bab XX KUHAP.
Implementasi dari peranan
Hawasmat  ini  belum  terlaksana  dengan baik.  Karena  mengenai  hakim  Wasmat  ini kedudukannya tidak terlalu penting. Aturan mengenai  ini  hanya  ada  di  KUHAP,  tetapi di dalam aturan- aturan Lembaga Pemasyarakatan  dan  aturan  Kejaksaan tidak  ada  tentang  hakim  Wasmat  ini.  Ini menyebabkan  tidak  sinkronnya  kinerja hakim  Wasmat  ini  dengan  kejaksaan  dan Lembaga  Pemasyarakatan.  Karena  dua lembaga  lainnya  tidak  mau  peranannya diawasi.  Seperti  jaksa  sebagai  Pembina narapidana  tidak  mau  diatur  oleh  instansi lain  apalgi  oleh  hakim  Wasmat.  Begitu juga  denga  lembaga  pemasyarakatan. Karena  mengenai  hakim  Wasmat  ini  tidak ada diatur secara jelas di aturan Kejaksaan dan  aturan  pemasyarakatan,  hal  ini  yang menyebabkan  hakim  Wasmat  tidak  terlalu penting  untuk  mereka.  Selain  itu,  yang menjadi  hakim  Wasmat  ini  adalah  hakim yunior  yg  br  diangkat,  jadi  tidak  terlalu diperhatikan oleh kedua lembaga ini.
Yang  menjadi  faktor  penghambat dari  pelaksanaan  tugas  hakim  Wasmat  ini adalah,  dimana  tidak  pedulinya  lembaga
pemasyarakatan  dan  kejaksaan  terhadap keberadaan dan kewenangan yang ada pada hakim  Wasmat  ini.  Hal  ini  dikarenakan tidak  adanya  aturan  yang  jelas  selain KUHAP  yang  mengatur  kewenangan  dari pelaksanaan tugas dari hakim Wasmat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
Abdussalam, H.R., Tanggapan atas Rancangan
Undang-undang
tentang Hukum Acara Pidana Dept. Hukum  dan  HAM  R.I., Jakarta: Restu Agung, 2008.
Adji,    Oemar  Seno, KUHAP  Sekarang , Jakarta: Erlangga, 1985.
Atmasasmita,  Romli, Strategi  Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Penegakan  Hukum  di  Indonesia, Bandung: Alumni, 1982. Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung; Refika Aditama, 2006.
Hamzah,  Andi  dan  Rahayu,  Siti, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan  di  Indonesia, Jakarta:
Akademika Pressindo, 1983.
Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi,
Beberapa  Pedoman  Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana , Jakarta  :  Universitas  Indonesia, 1983.
Loqman,  Loebby, Hukum  Acara  Pidana Indonesia  Suatu  Ichtiar ,  Jakarta  :
Datacom, 1996
Reksodiputro, Mardjono, Hak Asasi
Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan
Pidana,  Kumpulan  Karangan  Buku Ketiga, Jakarta:  Pusat  Pelayanan Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum d/n Lembaga Kriminologi UI, 1994.
Soemadipradja, Achmad R., dan Atmasasmita, Romli, Sistem Pemasyarakatan di
Indonesia,
Bandung: Bina Cipta, 1979

## Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
1. Undang -Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; 6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun
1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan;
7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2006 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  tentang  Perubahan  atas PP  Nomor  32  Tahun  1999  tentang
Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan; 9. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  Nomor  7  Tahun  1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat

## Makalah , Tesis, Skripsi, dan Jurnal
Gandasubrata,  Purwoto    S.,  “ Peran  dan Tanggung  Jawab  Hakim  Pengawas dan  Hakim  Pengamat  Terhadap Putusan  Pidana  Yang  Dijatuhkan ”. 2001.
Sulistio,  Kasiati, Peran  Hakkim  Pengawas Dan  Pengamat  Dalam  Rangka Memberikan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Terpidana  Anak ,  Skripsi, UI, 2008.
Thurman  S.M.  Hutapea,  Thurman  S.M.,
Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong ,  Tesis, USU, 2009
Sumber Internet
http://berita.liputan6.com/daerah/201102/3 21918/Napi_Disiksa_Sipir_Hingga _Kritis  diakses  pada  tanggal  5 Maret 2011; http://hukumonline.com/berita/baca/hol169 47/narapidana-mengeluh-hak- mereka-sering-diabaikan, diakses pada tanggal 1 Maret 2011;