## iMPLEMENtasi KEBiJaKaN PErWaLi sUraBaYa NOMOr 17 taHUN 2018 tENtaNG PENYELENGGaraaN Hari BEBas KENdaraaN BErMOtOr (stUdi KasUs taMaN BUNGKUL JL. raYa darMO sUraBaYa)
Enggar rahayu Putri dan Nihayatus sholichah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya ninis.fadillah@gmail.com
aBstraCt
The effects of traffic activities on increasing pollution and human health concentrations have become a concern. In many cities air quality problems are mostly caused by motor vehicle emissions (WHO, 2005) Based on data published by the Central Statistics Agency (BPS) in 2017, the number of motorized vehicles in Indonesia is ± 129 million in 2016. Surabaya as a city the second largest in East Java with Motor Vehicles as much as ± 2,126 million Motor Vehicles, making the Regulation of Surabaya City Mayor Number 17 of 2018, Car Free Day where this regulation is a reference in the implementation of Car Free Day in Eight points in Surabaya.
In this study, the researcher used the Implementation Theory of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. According to Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. In this study researchers used the six variables as a reference in the process of examining the Implementation Regulation of Surabaya City Mayor Number 17 of 2018, Car Free Day. The researcher used a type of qualitative descriptive research which then carried out Data Collection Techniques with Observation, in-depth interviews, and Documentation that could help to answer all the problems that the researcher made.
The results of this study indicate the Implementation Regulation of Surabaya City Mayor Number 17 of 2018, Car Free Day in Bungkul Park Jl. Raya Darmo Surabaya, which is reviewed from 6 Implementation variables to solve the problem are: (1) Standards and Policy Objectives in the field have not been implemented according to the Function and Purpose, (2) Resource Policy is obtained from the City of Surabaya Regional Budget, (3) Inter-Organization Implementation and Communication Activities that have been established in implementing this policy are running well between the Implementation Team in accordance with their respective duties and responsibilities, (4) Characteristics of Implementing Organizations  strengthened  by  the  existence  of  a  policy  hierarchy  formed  based  on  the  existing Implementation Team's Decree (5 ) Economic and social conditions that occur in the community are related to economic activities and changes in social activities in the community and (6) Disposition / Attitudes of implementers in the field have been running but not maximally because there is no reference to sanctions to take decisive actions or attitudes. Suggestions from this study are the firmness of the implementing party of the Car Free Day (CFD) program to more deeply disseminate information to the public, issue legal regulations so that anyone who violates can get strict sanctions, provide facilities to support Car Free Day (CFD) activities such as provide adequate Parking and Land for economic activities so as not to interfere with the implementation of this Policy in accordance with the Standards and Policy Objectives.
Keywords : Implementation, Policy, Car Free Day

## i. PENdaHULUaN
Efek dari kegiatan lalu lintas terhadap peningkatan konsentrasi pencemaran dan kesehatan manusia sudah menjadi perhatian. Di banyak kota masalah kualitas udara paling banyak disebabkan oleh emisi kendaraan
bermotor (WHO, 2005). Di Indonesia angka jumlah kendaraan sebagai penghasil emisi sangat tinggi, Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia adalah sebanyak ±
129 juta pada tahun 2016. Angka tersebut lebih tinggi atau bertambah sebanyak ± 8 juta Kendaraan Bermotor dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah ± 121 juta Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor di Indonesia sebanyak ± 129 juta Kendaraan Bermotor ini tersebar di 8 Pulau yang ada di Indonesia, di antaranya Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini, Pulau yang memiliki jumlah Kendaraan Bermotor terbanyak adalah Pulau Jawa sebanyak ± 71 juta Kendaraan Bermotor dan disusul oleh Pulau Sumatra sebanyak ± 23 juta Kendaraan Bermotor.
Surabaya sebagai kota besar ke 2 di Jawa Timur yang memiliki jumlah kendaraan bermotor sebanyak ± 2.126 juta Kendaraan Bermotor tentunya membuat Kota Surabaya menjadi padat kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan yang sangat tinggi ini jelas menghasilkan emisi gas buang yang tinggi pula, emisi yang dihasilkan diantaranya adalah gas (CO2) hasil pembakaran sempurna pada kendaraan bermotor dan karbon monoksida (CO) yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor. Pemerintah Indonesia melalui Kepmen LH No. 15/1996 telah mencanangkan program Langit Biru. Program langit biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan tidak bergerak. Di dalam program tersebut terdapat banyak program sebagai pendukung pencegahan pencemaran udara. Salah satunya adalah program Car  Free  Day  (CFD) . Program Car  Free  Day  (CFD) merupakan salah satu program untuk mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara. Kota Surabaya pertama kali melakukan program HBKB pada Hari Minggu, 24 Agustus 2008 di sepanjang Jalan Raya Darmo. Jalan tersebut ditutup untuk kendaraan bermotor selama enam jam mulai jam 6 pagi hingga 12 siang. Program Car Free Day (CFD) di Jalan Raya Darmo merupakan program rutin dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang
dilaksanakan setiap Hari Minggu. Kendaraan yang akan melewati Jalan Raya Darmo pada saat tersebut akan diarahkan ke jalur lain. Program ini dinilai mampu mendukung program langit biru. Di samping itu kegiatan ini juga menguntungkan masyarakat sehingga dapat melakukan olah raga dan kegiatan lain di jalan yang sengaja dikosongkan bagi kendaraan tersebut.
Sesuai dengan Tujuan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) secara umum yakni memberikan Fasilitas Kepada Masyarakat berupa Ruang Terbuka Hijau tanpa adanya emisi gas buang di udara yang disebabkan oleh aktivitas Kendaraan Bermotor . Tak hanya itu, Car  Free  Day  (CFD) ini diselenggarakan pemerintah guna memberikan sarana untuk berolahraga kepada masyarakat kota Surabaya. Kemudian program Car  Free Day  (CFD) di Surabaya ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya yang dalam hal ini Perwali tersebut melalui perjalanan pembaharuan fungsi dan penegasan dalam kebijakannya. Pemerintah Kota Surabaya pertama kali memulai dengan mengeluarkan Perwali Kota Surabaya No 74 Tahun 2013 Kemudian Perwali tersebut diperbarui menjadi Perwali Kota Surabaya No 24 Tahun 2014 setelah itu Pemerintah Kota Surabaya kembali mengeluarkan Perwali Kota Surabaya No 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan yang terakhir Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Kebijakan terkait Car  Free  Day  (CFD) yang terbaru, yakni “Perwali Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor” Peneliti mengambil 1 titik yang dijadikan fokus penelitian yakni di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya karena dirasa titik yang paling padat dan efektif untuk dijadikan fokus penelitian. Pada kenyataannya di titik ini pelaksanaan fungsi Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak sepenuhnya berjalan sesuai
keinginan, bukan karena adanya kendaraan bermotor, namun disebabkan kegiatan bermotif ekonomi, seperti banyaknya yang melakukan kegiatan jual / beli di area dilaksanakannya Car Free Day (CFD) yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, sehingga kondisi tersebut dapat mengganggu kenyamanan pengguna Car Free Day (CFD) .
ii.  tiNJaUaN PUstaKa 1. Pengertian implementasi
Pengertian Implementasi menurut para ahli (dalam Budi Winarno, 2007:168-170) :
1. Menurut Budi Winarno, “Implementasi adalah tindakan – tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”
2. Menurut Usman, “Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai suatu kegiatan”
3. Prana Wastra, Implementasi diartikan sebagai “sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu tentunya sudah direncanakan pada awal waktu”
2. Kebijakan Publik
Kebijakan Publik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Kebijakan Publik dapat didefinisikan  sebagai “the  relationship  of  a government  unit  with  its  environment”  (Robert Eyestone,  2003:17) yang artinya adalah Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.
“public policy is the direction of action that has an intention set by an actor or a number of
actors in overcoming a problem or a problem” (Anderson, 1984:18) mengungkapkan bahwa Kebijakan Publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

## 3. implementasi Kebijakan Publik
Implementasi Kebijakan Publik merupakam sebuah tahapan penting dalam sebuah  kebijakan.  Berikut  adalah  definisi Implementasi Kebijakan Publik menurut para ahli dan Teori Implementasi Kebijakan Publik milik beberapa ahli.
Tahapan Implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa – apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain Implementasi bisa disebut sebagai tahap dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.
Definisi  Implementasi  Kebijakan  Publik menurut para ahli (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008 : 64-67) : a. Menurut Webster, “Mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu ”
b. Menurut Van Meter dan Van Horn, “Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu / pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
c. Menurut Mazmanian & sabatier (dalam Widodo, 2010:87), “Hakikat Implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang harusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku dan dirumuskan. Pemahaman ini mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian”

## 4. teori implementasi Kebijakan Publik
Disini peneliti memaparkan beberapa Teori Implementasi Kebijakan Publik menurut 3 para ahli yakni Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn, George Charles Edward III dan Brian W. Hogwood & Levis A. Gunn
Model implementasi Kebijakan Menurut donald s. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan  implementasi  kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha - usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan.
Enam variabel (atau kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Variabel – variabel tersebut (dalam Riant Nugroho : 59) adalah sebagai berikut : a.  Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, b.  Sumber Daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
c.  Kualitas hubungan inter-organisasional.
d. Karakteristik lembaga / organisasi pelaksana.
e.  Lingkungan politik, sosial dan ekonomi f.  Disposisi / tanggapan atau sikap para pelaksana.
Model implementasi Kebijakan Menurut George Charles Edward iii (1980)
Implementasi menurut Edwards (dalam Drs. Herabudin, M.Si, 2016:127-131), diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakasanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu.
Model implementasi Kebijakan Menurut Brian W. Hogwood dan Levis a.Gunn (1978- 1986)
Menurut Solichin (2008), dalam mengimplementasikan kebijaksanaan negara model ini memiliki syarat – syarat berikut : -  Kondisi Eksternal yang dihadapi oleh badan / instansi
-  Waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai
-  Perpaduan sumber yang diperlukan
- Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan Didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
-  Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
-  Hubungan saling ketergantungan - Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
-  Perincian tugas dan penempatan dalam urutan yang tepat .
- Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
-  Pihak – pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi model teori Implementasi Kebijakan yang telah dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn menggunakan ke enam variabel untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Hari Bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau dalam bahasa inggris disebut Car  Free Day (CFD) bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya dapat menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Kegiatan ini biasanya didorong oleh aktifis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi. Tema penting dalam Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah tinggalkan kendaraan bermotor dirumah dan berjalan kakilah atau gunakan kendaraan tidak bermotor ataupun
menggunakan kendaraan umum untuk perjalanan panjang (Wikipedia).
Hari  Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) adalah suatu waktu yang disediakan oleh pemerintah, yang mana pada beberapa titik kepadatan di suatu daerah secara sementara diliburkan atau dinonaktifkan di wilayah itu untuk dilewati oleh kendaraan bermotor. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan harapan dapat mengurangi beban pencemaran udara / kadar polutan yang disebabkan oleh kegiatan transportasi. Tak hanya itu, Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini juga sebagai cara agar mampu mengurangi kepadatan maupun kemacetan lalu lintas di kota-kota besar seluruh Indonesia.

## iii. MEtOdOLOGi
Fokus penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor studi kasus Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya yang difokuskan pada enam variabel menurut Pendekatan Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn, yaitu : 1.  Standar dan Tujuan Kebijakan 2.  Sumber Daya
3.  Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar organisasi
4.  Karakteristik dari organisasi pelaksana / lembaga
5.  Lingkungan / kondisi ekonomi, sosial dan politik
6.  Disposisi / sikap pelaksana
Lokasi yang akan diambil dalam penulisan penelitian ini bertempat di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo tepatnya di Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro) Ada pun prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
a.  Proses memasuki lokasi Penelitian ( Getting in)
a.  Ketika berada dilokasi penelitian ( getting along) b.  Pengumpulan data (logging data)
iV. HasiL  PENELitiaN daN PEMBaHasaN 1. Pelaksanaan  Kebijakan  Perwali surabaya Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (studi Kasus taman Bungkul Jl. raya darmo surabaya)
Pelaksanaan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor melalui program Car Free Day (CFD) ini terbagi atas beberapa macam bagian diantaranya :
-  Perwali surabaya Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Program Car  Free  Day  (CFD) di Surabaya ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya yang dalam hal ini Perwali tersebut melalui perjalanan pembaharuan fungsi dan penegasan dalam kebijakannya. Pemerintah Kota Surabaya pertama kali memulai dengan mengeluarkan Perwali Kota Surabaya No 74 Tahun 2013 yang didalamnya tercantum beberapa lembaga atau badan yang ikut dalam bertanggung jawab atas pelakasanaan Car Free Day (CFD) . Di Perwali tersebut juga tercantum waktu dan 4 titik / lokasi dilaksanakannya CFD sebagai berikut:
titik Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Perwali surabaya Nomor 74 tahun
2013
No
Lokasi Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD)
Waktu Penyelenggaraan 1. Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi
Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro)
Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB
2. Jalan Tunjungan (mulai persimpangan Jalan Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Gemblongan - Jalan
Genteng Kali sampai dengan perbatasan
Jalan Tunjungan - Jalan
Gubernur Suryo) Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai denganpukul 09.30 WIB 3. Jalan Kertajaya (mulai persimpangan Jalan Dharmawangsa - Jalan Kertajaya sampai dengan persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur)
Minggu, pada minggu ketiga dan minggu keempat setiap bulan mulai pukul06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB 4.  Jalan Sedap Malam (mulai persimpangan Jalan
Walikota Mustajab - Jalan Sedap Malam sampai dengan persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam) dan Jalan Jimerto (mulai persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Wijaya Kusuma sampai dengan persimpangan Jalan Jaksa Agung Suprapto – Jalan Jimerto)
Jum’at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Kemudian Perwali tersebut diperbarui menjadi Perwali Kota Surabaya No 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perwali sebelumnya yang didalamnya di perbarui waktu dan titik / lokasi dilaksanakannya Car Free Day (CFD) yang pada Perwali sebelumnya tercantum 4 titik / lokasi, di Perwali ini ditambahkan menjadi 6 titik / lokasi dilaksanakannya Car  Free  Day  (CFD) dengan rincian titik yaitu : titik Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Perwali surabaya Nomor 24 tahun
2014 No  Lokasi Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD) Waktu Penyelenggaraan 1. Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro) Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB
2. Jalan Tunjungan (mulai persimpangan Jalan
Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Gemblongan - Jalan Genteng Kali sampai dengan perbatasan Jalan Tunjungan - Jalan Gubernur Suryo) Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB 3. Jalan Kertajaya (mulai persimpangan Jalan Dharmawangsa - Jalan Kertajaya sampai dengan persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur) Minggu, pada minggu ketiga dan minggu keempat setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB 4.  Jalan Sedap Malam (mulai persimpangan Jalan Walikota Mustajab - Jalan Sedap Malam sampai dengan persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam) dan Jalan Jimerto (mulai persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Wijaya
Kusuma sampai dengan persimpangan Jalan Jaksa
Agung Suprapto – Jalan Jimerto)
Jum’at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
5. Jalan Jemur Andayani (mulai persimpangan Jalan Raya Jemursari - Jalan Jemur Andayani sampai dengan persimpangan Jalan Jemur Andayani - Jalan Raya Kendangsari) Minggu, pada minggu pertama setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
6. Jalan Kembang Jepun (mulai persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan
Kalimati Kulon sampai dengan persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Dukuh) Minggu, pada minggu kedua setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB

## Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Tidak berhenti sampai disitu Perwali Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini terus dilakukan Pembaruan / Perubahan. Setelah Perwali Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang memiliki 6 Titik Lokasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) . Pemerintah Kota Surabaya kembali mengeluarkan Perwali Kota Surabaya No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimana Perwali
ini berisi penambahan penanggung jawab atas pelaksanaan Car  Free  Day  (CFD) , karena bertepatan dengan bulan Ramadhan maka di Perwali ini ditambahkan ayat 3 pasal 2 yang isi Perwali ini adalah waktu dilaksanakannya Car  Free  Day  (CFD) selama bulan Ramadhan. Tak hanya itu di Perwali ini juga dilakukan penambahan titik Pelaksanaan Car  Free  Day (CFD) yakni menjadi 7 titik yang tercantum pada Perwali Nomor 01 Tahun 2017 pasal 2 bagian 2 yakni : titik Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Perwali surabaya Nomor 1 tahun
2017 No  Lokasi Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD) Waktu Penyelenggaraan 1. Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Diponegoro) Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB 2. Jalan Tunjungan (mulai persimpangan Jalan Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Gemblongan - Jalan Genteng Kali sampai dengan perbatasan Jalan Tunjungan - Jalan Gubernur Suryo) Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB 3. Jalan Kertajaya (mulai persimpangan Jalan
Dharmawangsa - Jalan Kertajaya sampai dengan persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur) Minggu, pada minggu ketiga dan minggu keempat setiap bulan mulai pukul06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB 4.  Jalan Sedap Malam (mulai persimpangan Jalan Walikota Mustajab - Jalan Sedap Malam sampai dengan persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam) dan Jalan Jimerto (mulai persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Wijaya
Kusuma sampai dengan persimpangan Jalan Jaksa Agung Suprapto – Jalan Jimerto)
Jum’at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul
06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB
5. Jalan Jemur Andayani (mulai persimpangan Jalan Raya Jemursari - Jalan Jemur Andayani sampai dengan persimpangan Jalan Jemur Andayani - Jalan Raya Kendangsari) Minggu, pada minggu pertama setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB 6. Jalan Kembang Jepun (mulai persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Kalimati Kulon sampai dengan persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Dukuh) Minggu, pada minggu kedua setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB 7. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (mulai persimpangan Jalan Kertajaya Indah – Jalan Dr. Ir. H. Soekarno sampai dengan persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim – Jalan Dr. Ir. H. Soekarno) Minggu, pada minggu keempat setiap bulan mulai pukul
06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Setelah adanya 3 kali pembaruan / perubahan Kebijakan Perwali Surabaya tersebut, akhirnya Tahun 2018 ini Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Kebijakan terkait Car  Free  Day  (CFD) yang terbaru, yakni “ Perwali Kota surabaya Nomor 17 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor”. Dalam Perwali ini ada penambahan 1 titik / lokasi pelaksanaan Car Free Day (CFD) menjadi 8 titik yakni : titik Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Perwali surabaya Nomor 17 tahun
2018 No  Lokasi Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CFD) Waktu Penyelenggaraan 1. Jalan Raya Darmo (mulai persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan Dr. Soetomo - Jalan Polisi Istimewa sampai dengan persimpangan Jalan Raya Darmo - Jalan
Diponegoro)
Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB 2. Jalan Tunjungan (mulai persimpangan Jalan Tunjungan - Jalan Praban - Jalan Gemblongan - Jalan Genteng Kali sampai dengan perbatasan Jalan Tunjungan - Jalan Gubernur Suryo) Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai denganpukul 09.00 WIB
3. Jalan Kertajaya (mulai persimpangan Jalan
Dharmawangsa - Jalan
Kertajaya sampai dengan persimpangan Jalan Kertajaya - Jalan Menur) Minggu, pada minggu ketiga dan minggu keempat setiap bulan mulai pukul06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB 4.  Jalan Sedap Malam (mulai persimpangan Jalan
Walikota Mustajab - Jalan
Sedap Malam sampai dengan persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam) dan Jalan Jimerto (mulai persimpangan Jalan Jimerto - Jalan Wijaya
Kusuma sampai dengan persimpangan Jalan Jaksa Agung Suprapto – Jalan Jimerto)
Jum’at, pada minggu terakhir setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB 5. Jalan Jemur Andayani (mulai persimpangan Jalan Raya Jemursari - Jalan Jemur Andayani sampai dengan persimpangan Jalan Jemur Andayani - Jalan Raya Kendangsari) Minggu, pada minggu pertama setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
6. Jalan Kembang Jepun
(mulai persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Kalimati Kulon sampai dengan persimpangan Jalan Kembang Jepun - Jalan Dukuh) Minggu, pada minggu kedua setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
7. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno (mulai persimpangan Jalan Kertajaya Indah – Jalan Dr. Ir. H. Soekarno sampai dengan persimpangan Jalan Arif Rahman Hakim – Jalan Dr. Ir. H. Soekarno) Minggu, pada minggu keempat setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB
8. Jalan Raya Kupang Indah (mulai Bundaran Satelit – Jl. Raya Kupang Indah sampai dengan Persimpangan TL. Kupang Jaya) Setiap hari minggu kedua setiap bulan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Lembaga    Pelaksana Utama Program Car Free Day (CFD)
Lokasi Penelitian ini juga dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.Dinas Lingkungan Hidup ini terletak di Jl. Jimerto No. 25-27, Ketabang Surabaya.Kantor Dinas
Lingkungan Hidup ini terletak di Lantai 4 gedung Pemerintah Kota Surabaya.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memiliki 150 Tenaga Kerja. Dimana ini terbagi atas 53 Tenaga Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 Tenaga Kerja Outsourcing . Sesuai dengan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya merupakan salah satu bagian dari Tim Pelaksana Car Free Day (CFD) . Seperti yang disampaikan oleh Bu Dian Prasetyaningtyas, ST selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup :
“Kita  ada  namanya  SK  Tim  Pelaksana  Car  Free Day (CFD) yang didalamnya banyak sekali instansi terkait,  tetapi  tetap  koordinatornya  di  Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya” (Wawancara, 09 Januari 2019)
Statement itu diperkuat dengan yang sesuai tercantum pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/193/436.1.2/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Surabaya. Pada bagian Lampiran Keputusan Walikota Surabaya tentang Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di point 5 yang tertulis bahwa Koordinator di pegang oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
Lembaga Pelaksana terkait program Car Free Day (CFD)
Sesuai dengan SK Tim Pelaksana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Tim pelaksana Car  Free  Day  (CFD) di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya terbagi atas beberapa instansi maupun OPD diantaranya ada Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Tim pelaksana Car  Free  Day  (CFD) ini terdiri atas beberapa dinas maupun Organisasi Perangkat Daerah terkait. Saat melaksanakan Program ini Tim pelaksana saling berkoordinasi dan menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi nya masing – masing. Kondisi ini seperti yang disampaikan oleh Bu Dian Prasetyaningtyas, ST selaku Kepala
Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup : “Untuk pelaksanaannya ya sesuai dengan tupoksi masing  –  masing.  Jadi  kan  dalam  SK  banyak instansi terkait baik dari pihak kepolisian yakni, polrestabes,  polsek  dan  koramil  lalu  untuk yang  organisasi  Perangkat  Daerah  kita  kan kerjasama  dengan  Satpol  PP,  Dishub,  Kelurahan tegalsari, Kecamatan Darmo, Bangkesbanglimas”. (Wawancara, 09 Januari 2019)
Pada saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya Dinas Perhubungan, Linmas dan Satpol PP Kota Surabaya melaksanakan tanggung jawabnya masing – masing, hal ini dibuktikan saat peneliti melakukan observasi ke lapangan. Peneliti menemui Bapak Baidowi selaku Petugas Satpol PP yang berjaga pada saat Car Free  Day  (CFD) di Taman Bungkul Surabaya beliau mengatakan:
“Setiap minggunya kita pasti ada yang melakukan penjagaan  disini  untuk  memantau  pelaksanaan Car Free Day(CFD)” (Wawancara,13 Januari 2019)
Pendanaan Program Car Free Day (CFD) Saat melakukan observasi ke Car  Free Day  (CFD) di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya peneliti juga melihat bahwa adanya usaha pemerintah terutama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku Koordinator dalam Program ini dengan memasang atribut – atribut guna mensosialisasikan kepada masyarakat pengguna Car  Free  Day  (CFD) akan aturan maupun larangan yang sudah diatur dalam Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Pengadaan atribut sosialisasi ini didapatkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya seperti yang disampaikan oleh Bu Dian Prasetyaningtyas, ST selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup : “Kalau Sumber daya terutama anggaran itu ada di APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota  Surabaya  yang  itu  disupport  tiap  tahun”. (Wawancara, 09 Januari 2019)
Tak hanya sampai disitu, menjelang adanya Pemilihan Umum di Pertengahan Tahun 2019 Pihak Pelaksana Car  Free  Day (CFD) terutama Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya tidak kehabisan cara untuk mencegah terjadinya kegiatan – kegiatan yang berunsur politik. Mereka mengantisipasi dengan memberikan himbauan kepada masyarakat melalui Spanduk / Banner yang di pasang di area Car Free Day (CFD) . “sekarang karena lagi rawan kegiatan - kegiatan politik,  mulai  dari  tahun  2018  sampai  nanti kedepannya tidak diijinkan untuk penyelenggaraan event – event yang dia menggalang masa banyak, dikhawatirkan  ada  muatan-muatan  politik  yang masuk” (Wawancara, 09 Januari 2019),

## Proses Pelaksanaan di lapangan
Yang menjadi fokus tim pelaksana dalam program ini, adalah penanganan parkir yang menjadi keluhan beberapa pihak. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Surabaya ambil bagian dalam mengamankan masalah ini. Dishub Kota Surabaya, setiap minggunya melaksanakan beberapa tugas diantaranya adalah membantu pengamanan di lokasi parkiran. Hal ini diperkuat oleh bapak Agung H.R selaku anggota tim lapangan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, beliau berkata : “Kita  dari  Dishub  sebenarnya  ada  beberapa pembagian  tugas.  Ada  yang  menyiapkan  dan membantu  mengontrol  akses  penutupan  jalan dan ada yang fokus pada pengamanan yang lebih fokus  ke  penanganan  parkir”.  (Wawancara,  20 Januari 2019)
Pada kenyataannya di titik ini pelaksanaan fungsi Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak sepenuhnya dijalankan sebab adanya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan seperti banyaknya yang melakukan kegiatan jual / beli di area dilaksankannya Car  Free Day  (CFD) yang tidak sesuai dari lokasi yang telah ditentukan sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengguna Car Free Day (CFD) . Selain itu, tindakan promosi sebuah produk, jasa, organisasi serta kegiatan politik juga marak terjadi pada saat Car Free Day (CFD) berlangsung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya Eko Agus Supiadi Sapoetro mengatakan bahwa larangan terkait tidak boleh ada kegiatan politik di Car  Free  Day Surabaya akan diberlakukan di 8 titik lokasi Car Free Day (CFD) di antaranya, Jl. Raya Darmo, Jl. Tunjungan, Jl. Kertajaya, Jl. Jemur Andayani, Jl. Kembang Jepun, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Jl. Sedap Malam dan Jl. Raya Kupang.
“Tujuan  utama  CFD  kan  meyediakan  tempat bagi  masyarakat  untuk  saling  bersosialiasi  dan berolahraga  serta  upaya  pemerintah  untuk mereduksi  kadar  CO2,”  katanya  (Dikutip  dari Kumparan.com  tanggal, 11 Mei 2018).
Hal sama juga dikatakan Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto. Ia mengatakan larangan tersebut sesuai dengan surat Wali Kota Surabaya Nomor : 300/3969/436.8.5/2018 yang dikeluarkan 7 Mei 2018. Tak hanya itu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tujuan diadakannya Car  Free  Day  (CFD) ini adalah “Mengajak  masyarakat  ikut  serta  dalam  rangka menjaga kualitas udara bersih dan sehat, yang tak mungkin dijumpai pada hari aktif karna aktivitas kendaraan  bermotor”  (Dikutip  dari  jatim. tribunnews.com tanggal 1 Januari 2019) Ada banyak sekali pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna Car Free Day (CFD) , yang paling banyak terjadi adalah terkait adanya PKL di sepanjang jalan utama pelaksanaan Car  Free Day (CFD) . Bukan hanya 1 atau 2 saja, malah hampir mendominasi daripada pengunjung yang memang datang untuk berolahraga atau sekedar berjalan santai pada saat Car  Free Day (CFD) . Para PKL ini pun menjual berbagai macam barang, baik benda, makanan ataupun minuman. Hampir semua ada di Car  Free Day  (CFD) ini. Peneliti mengambil banyak sekali observasi dengan PKL karena dirasa memang itulah yang paling mendominasi di lapangan. Peneliti menemui salah seorang penjual minuman dingin yang bertempat di jalan utama depan Taman Bungkul. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ika Dewi penjual aneka minuman dingin.Ibu Ika ini sudah berjualan ±1 tahun di Taman Bungkul Jl.
Raya Darmo Surabaya ini, beliau juga sempat berjualan keliling awalnya sampai akhirnya berjualan menetap tidak pindah tempat seperti sekarang ini. Peneliti pun melakukan wawancara terkait apa ibu Ika mengerti akan sebuah larangan dalam Pelaksanaan Program Car  Free  Day  (CFD) , lalu bagaimana respon aparat terhadap tindakannya ini. Bu Ika mengatakan :
“Saya tau bahwa sebenernya ya dilarang jualan di jalan utama ini. Saat ditemui oleh petugas, ya pernah  dimarahin  ada  yang  hanya  menyuruh jalan  jangan  berhenti.  Misal  saya  dipinggirin Satpol  PP  ya  kalau  misal  ada  waktu  nyerobot ya  balik  lagi  jualan  menetap  disini,  hehe…”. (Wawancara, 13 Januari 2019)
dukungan (faktor pendukung) dan Kendala (faktor penghambat) yang dihadapi Setiap dibentuknya sebuah Kebijakan tentu akan menemukan Faktor Pendukung maupun Faktor Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan sebuah kebijakan. Seperti Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini pun tak lepas keberhasilan pelaksanaannya di pengaruhi oleh Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. Adapun Faktor Pendukung Program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) ini antara lain : 1.  Dukungan Elit Politik dan Pemerintah yang khususnya dari Walikota Surabaya. Dalam Pelaksanaan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sangat didukung oleh Elit Politik. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dian Prasetyaningtyas selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan dan Lingkungan Hidup yakni :
“Kalau  elit  politik  ya  jelas  sangat  –  sangat mendukung  dan  membantu  kita  sekali,  karena kan  memang  ini  Program  nya  Pemerintah  Kota Surabaya.  Apalagi  sejauh  ini  kita  sama  sekali tidak  bekerja  sama  dengan  pihak  swasta  jadi murni  punyanya  Pemerintah  Kota  Surabaya”.

## (Wawancara, 09 Januari 2019)
2. Tim Pelaksana Car  Free  Day  (CFD) di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya juga sangat Kompak dalam menjalankan Tanggung Jawab dan Menjalin Komunikasi. Tim Pelaksana juga mempunyai jadwal rapat agar mampu bisa mencari solusi bersama terkait peningkatan keberhasilan Pelaksanaan Car Free Day (CFD) lebih baik lagi.
3.  Masyarakat Kota Surabaya yang sangat berperan aktif untuk mengikuti Program Car Free Day (CFD) ini, dalam antusiasnya yang dibuktikan oleh warga kota Surabaya dengan selalu padatnya pengunjung di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya ini. Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa pengakuan dari Tim Pelaksana di Lapangan maupun dari Para Pedagang yang berjualan di Car Free Day (CFD) Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya.
Pengimplementasian sebuah Kebijakan juga tidak lepas dari Faktor – Faktor Penghambat. Faktor penghambat yang berupa kendala ini yang terjadi selama Penyelenggaraan Car Free Day (CFD) adalah:
1. Kurang menyebarnya Sosialisasi Pemerintah akan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dikarenakan masih sangat banyak masyarakat yang tidak mengerti bahwa adanya kebijakan tersebut dimana di dalamnya tercantum larangan yang tidak boleh dilakukan di area Car Free Day (CFD) .
2. Belum adanya Aturan Sanksi terkait Pelanggaran yang dilakukan selama Pelaksanaan Car Free Day (CFD).
3. Kurang memadainya Lahan yang disediakan Pemerintan Kota Surabaya untuk masyarakat yang ingin berjualan di sekitar area Car Free Day (CFD).
4.  Lahan dan Pengaturan Parkir yang masih kurang sehingga masih banyak Pedagang maupun Pengunjung yang memakir
kendaraan hampir menyentuh Jalan Utama Pelaksanaan Car Free Day (CFD).
Banyak upaya dari pemerintah dalam mensukseskan Program ini, diantaranya :
1.  Terus melakukan penambahan titik lokasi Car  Free  Day  (CFD) agar merata di setiap sudut Kota Surabaya.
2.  Adanya peningkatan penanggung jawab pelaksana Car Free Day (CFD).
3.  Selalu memperbarui SK Tim Pelaksana mengikuti Perubahan Perwali yang terjadi.
4.  Dengan terus mengevaluasi perjalanan perubahan Perwali, akhirnya mampu mencantumkan Pasal baru terkait larangan yang tidak boleh dilakukan di Car Free Day (CFD).
Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari bagaimana sebuah kebijakan itu diterapkan di lapangan, oleh karena itu tentunya akan ada pengaruh dari beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat yang mampu mempengaruhi keberhasilan dari Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini adalah kurang menyebarnya sosialisasi Pemerintah Kota Surabaya terkait Standart dan Tujuan dari Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 ini, padahal seharusnya inilah adalah kunci utama dalam keberhasilan dari kebijakan yang dibuat pemerintah., dalam hal ini Masyarakat hanya mengerti bahwasanya ada program Car Free Day (CFD) namun tidak semua mengerti, untuk apa sebenarnya kebijakan ini dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Belum adanya aturan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan selama pelaksanaan program Car Free Day (CFD) . Hal ini pun menjadi faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Dimana jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, seperti yang tertulis secara jelas dalam aturan terkait hal melakukan pelanggaran.

## Permasalahan banyaknya Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang ada dalam area Car  Free Day  (CFD) ini juga menjadi PR yang besar bagi Tim Pelaksana Car Free Day (CFD) .Hal ini jika memang tidak bisa dihilangkan secara langsung, paling tidak harus bisa menyediakan fasilitas bagi masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) ini agar tidak menggunakan Jalan Utama Car Free Day (CFD) untuk berjualan. Sesuai dengan Indikator Variabel yang digunakan peneliti, dari sini peneliti menganalisa menggunakan 6 Variabel yang digunakan untuk membahasnya. 1.  Standart dan Tujuan Kebijakan Pada pelaksanaannya kegiatan ini memang masih sangat jauh dari arah tujuan kebijakan yang dibuat, dimana sesuai tujuan kebijakan Car Free Day (CFD) ini diperuntukkan bagi masyarakat bukan untuk Kegiatan Jual beli, Promosi, apalagi membuat kegiatan yang mengandung unsur politik, sebab pada kenyataan di lapangan semua hal itu malah yang paling mendominasi terjadi di lapangan. Terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak seharusnya ada di Car Free Day (CFD) sesuai Tujuan diadakannya Car  Free  Day  (CFD) merupakan bukti nyata bahwa kebijakan ini belum berjalan sesuai dengan Standart dan Tujuan Kebijakan yang telah dibuat.
2.  Sumber Daya Pelaksanaan Perwali ini mendapatkan Support Anggaran Dana yang di dapatkan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Surabaya.Jadi segala bentuk pengeluaran untuk kebutuhan pelaksanaan Car  Free  Day  (CFD) ini ditanggung dari APBD per tahun Kota Surabaya.
APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pertahun Kota Surabaya yang dialokasikan untuk Car Free Day (CFD) itu dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku Koordinator Tim Pelaksana Car Free Day. Anggaran ini digunakan untuk menunjang pengadaan atribut – atribut sosialisasi Car Free Day

## 3. Komunikasi
Komunikasi yang terjalin antara para pemangku kepentingan sangat terjalin cukup baik, hanya saja komunikasi Pemerintah kepada Masyarakat yang masih dirasa kurang, kondisi terasa karena masih minim sekali informasi dan pengetahuan masyarakat tentang apa sebenarnya Kebijakan Perwali Nomor 17 Tahun 2018 ini.
Komunikasi yang terjalin antara Tim Pelaksana sudah dilakukan sesuai Tupoksinya. Jadi, seperti yang diungkapkan  oleh  Bapak  Syafi’i  selaku Koordinator lapangan Car Free Day (CFD) : “yang membuka tutupnya jalur di Jl. Raya Darmo ini  diserahkan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Surabaya.  Jadi  Dinas  Lingkungan  Hidup  akan mengkoordinasikan  pada  Dinas  Peerhubungan Kota  Surabaya  agar  melaksanakannya  setiap Car  Free  Day  (CFD)  ini  dan  juga  komunikasi yang  terjalin  di  dalam  Dinas  Lingkungan  Hidup sendiri  antara  Koordinator  dengan  pelaksana di  lapangan  sebagai  contoh  setiap  jumat  saya selaku  Koordinator  selalu  menyerahkan  atribut Sosialisasi kepada tim yang bertugas ke lapangan setiap minggunya”. (Wawancara, 20 Januari 2019)
4.  Hirarki Kebijakan Peneliti melihat bahwa ini sudah diterapkan dalam kebijakan ini. Maksutnya, sejak adanya Perwali ini Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan SK Pelaksana yang sudah jelas bisa dijadikan acuan penanggung jawab kebijakan hirarkinya seperti apa. Hirarki kebijakan ini berpacu pada SK Tim Pelaksana yang ada, jadi garis koordinasinya jelas antara masing – masing Tim Pelaksana.
5.  Kondisi Sosial Ekonomi dan elit politik Dengan adanya kebijakan ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang menjadi pelaku ekonomi dalam kegiatan ini, mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan berjualan pada saat Car  Free  Day (CFD) .Banyak sekali pelaku ekonomi yang peneliti temui mengungkapkan bahwa dengan adanya Car Free Day (CFD) ini bisa
memberikan mereka penghasilan untuk perekonomiannya.
Sedangkan untuk elit politik, pada kebijakan ini sangat – sangat mendukung dibuktikan dengan aktifnya peran pemerintah dan dinas – dinas terkait dalam mensukseskan Program Car  Free Day (CFD) ini. Sebagai contoh terlibatnya Walikota Surabaya dan Anggota Dewan terkait seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Ligkungan Hidup Kota Surabaya bahkan mereka terlibat dalam pengusulan penambahan titik / lokasi Car Free Day (CFD) dan bagaimana pelaksanaan Car Free Day (CFD) untuk kedepannya.
6.  Sikap pelaksana Sikap Pelaksana Kegiatan Car  Free  Day (CFD) ini sudah sangat berjalan sesuai Tupoksinya masing – masing, hanya yang menjadi kurang sempurna adalah ketika adanya pelanggaran – pelanggaran, sedangkan  Tim Pelaksana hanya bisa sekedar menghimbau, karena belum atau masih tidak ada acuan terkait sanksi hukum secara jelas dalam Perwali ini. Tidak adanya aturan sanksi tersebut membuat pihak tim pelaksana program Car  Free  Day  (CFD) hanya bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sebatas larangan – larangannya saja dan jika melanggar pun Tim Pelaksana khususnya Satpol PP hanya bisa memberi arahan / himbauan saja yang tidak menimbulkan efek jera pada pelanggar tersebut.

## V.   PENUtUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 (Studi Kasus Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya) dengan menggunakan perspektif Teori dari Donald S. Van Meter dan Carl. E. Van Horn dalam menganalis Implementasi Kebijakan
ini peneliti memperoleh gambaran serta hasil analisis yang disimpulkan yaitu :
1.  Implementasi Kebijakan Perwali Sura- baya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penye leng garaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya) masih kurang baik karena dalam pelaksanaan nya belum sesuai dengan Maksud dan Tujuan Kebijakannya, walaupun dalam implementasi kebijakan ini juga sudah dilakukan upaya – upaya agar kebijakan ini mampu direspon baik oleh masyarakat Kota Surabaya Penelitian ini menunjukkan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya yang ditinjau dari 6 variabel Implementasi untuk menyelesaikan masalah adalah : (1) Standart dan Tujuan Kebijakan yang dilapangan belum terlaksana sesuai Fungsi dan Tujuan nya, (2) Sumber Daya Kebijakan ini didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Surabaya, (3) Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar Organisasi yang terjalin dalam pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik antara Tim Pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing – masing, (4) Karakteristik Organisasi Pelaksana diperkuat dengan adanya hirarki kebijakan yang dibentuk berdasarkan SK Tim Pelaksana yang ada, (5) Kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan adanya perubahan aktivitas sosial di masyarakat, dan (6) Disposisi / Sikap pelaksana di lapangan sudah berjalan namun tidak maksimal karna belum adanya acuan sanksi untuk melakukan tindakan atau sikap yang tegas.
2.  Faktor Pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan Program Car  Free  Day  (CFD) ini adalah a) Dukungan Elit Politik dan
Pemerintah b) Tim Pelaksana Car  Free Day  (CFD) di Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya juga sangat Kompak dalam menjalankan Tanggung Jawab dan Menjalin Komunikasi c) Masyarakat Kota Surabaya yang sangat berperan aktif untuk mengikuti Program Car  Free  Day (CFD) ini.
3.  Faktor Penghambat yang berpengaruh dalam Pelaksanaan Program Car  Free Day  (CFD) ini a) Kurang menyebarnya Sosialisasi Pemerintah akan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor b) Belum adanya Aturan Sanksi terkait Pelanggaran yang dilakukan selama Pelaksanaan Car Free  Day  (CFD) c) Kurang memadainya Lahan yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya untuk masyarakat yang ingin berjualan di sekitar area Car Free Day (CFD) d) Lahan dan Pengaturan Parkir yang masih kurang tertata rapi.

## 2.  saran
Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Implementasi Kebijakan Perwali Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Taman Bungkul Jl. Raya Darmo Surabaya) memang perlu memperhati- kan faktor – faktor yang berkaiyan agar kebijakan ini bisa terus berjalan secara efektif dan efisien. Adapun saran – sa- ran yang peneliti ajukan dalam peneli- tian ini :
1. Program Car Free Day (CFD) ini hendaknya lebih mendapatkan perhatian lebih terkait Sosialisasi Tujuan dan Larangan diadakannya Car Free Day (CFD) ini. Lebih banyak memasang atribut sosialisasi di setiap sudut / tempat strategis, agar masyarakat yang datang pada saat Car Free Day (CFD) bisa membaca dan melihat apa saja sebenarnya tujuan dan larangan dari kebijakan ini . Juga dapat bekerja sama dengan tim pelaksana seperti Dinas Komunikasi dan Informasi Surabaya
supaya mampu mensosialisasikan secara baik kepada masyarakat akan Tujuan dan Larangan dari diadakannya Car  Free  Day (CFD) 2. Mengeluarkan Aturan tertulis yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat dari Pemerintah Kota Surabaya ataupun dari salah satu tim pelaksana terkait sanksi tegas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Car Free Day (CFD) 3. Melihat faktor sosial dan ekonomi masyarakat, sepertinya memang sulit untuk menghilangangkan kegiatan ekonomi yang terjadi pada jalan utama area Car  Free  Day  (CFD) . Namun ini bisa disiasati dengan hanya boleh berjualan di area khusus yang memang disediakan oleh Pemerintah. Seperti misalnya menyediakan area Sentra Kuliner, lalu Sentra Seni, Sentra Kebutuhan Rumah Tangga yang memang sudah diplotkan di sirip – sirip jalan yang ada. Agar jalan utama untuk digunakan Car Free Day (CFD) bisa benar – benar steril untuk masyarakat menikmati ruang terbuka hijau dan mendapatkan sarana berolahraga yang nyaman.
4.  Menyediakan Fasilitas umum penunjang dilaksanakannya dilaksanakannya kegiatan Car  Free  Day  (CFD), seperti Lahan Parkir yang memang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Dengan lebih tertibnya area parkir maka pengunjung akan semakin nyaman untuk datang ke Car Free Day (CFD) . Jika pemerintah tidak bisa menyediakan lebih lahan untuk parkir, paling tidak sistem pengaturan parkirnya yang dipertegas maupun diperbaiki agar masyarakat tetap nyaman datang ke Car Free Day (CFD).

## daftar PUstaKa

## Abdul Wahab, Solichin.2008.Analisis Kebijakan
: Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara . Edisi Kedua. Bumi Aksara : Jakarta Anderson, James E, 2003, Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition
Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial berbagai alternative pendekatan. Yogyakarta : Pustaka
Eyestone, Robert. 1971. The  Treads  of  Public Policy:  A  Study  in  Policy  Leadership. Indianapolis: Boobs-Merrill.
Herabudin, Studi  Kebijakan  Pemerintah  Dari Filosofi  Ke  Implementasi . Bandung: CV Pustaka Setia
Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
Moleong,  Lexy  J.  2009. Metodologi  Penelitian Kualitatif, penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
Nasution (2009). Metode  Research  (Penelitian Ilmiah) .Jakarta : Bumi Aksara
Nugroho,Riant. 2004. Kebijakan  Publik: Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi . Jakarta: PT.Gramedia.
Sugiono. 2009. Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Wibawa,Samudra. 1994. Evaluasi  Kebijakan Publik . Jakarta : PT. Raja Grafindo Widodo,Joko. 2010. Analisis  Kebijakan  Publik . Malang: Bayumedia.
Winarno,Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses : Media Pressindo

## Peraturan
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pedagang Kaki Lima
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor24 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 1996
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/193/436.1.2/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/187/436.1.2/2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kota Surabaya.
Keputusan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
internet
Alvian Riadi (2016). Efektifitas program “car free day” untuk kegiatan olahraga masyarakat. DiaksesPadaTanggal17Juni 2018, dari https://alvianriadi.blogspot. com/2016/03/efektifitas-program-car- free-day.html?m=1
Badan Pusat Statistik Surabaya (2018). Sosial dan  Kependudukan . Diaksespadatanggal 17Juni 2018, dari http://surabayakota. bps.go.id
Car Free Day . Diakses tanggal 17 Juni 2018, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hari_ bebas_kendaraan_bermotor
Emisi Kendaraan Bermotor. Diakses tanggal 17 Juni 2018, dari www.who.int>carfree_ day

## Implementasi Program
CFD. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, dari https://media.neliti.com/media/ publications/91320-ID-implementasi- program-car-free-day-di-kot.pdf
Implementasi Kebijakan. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, dari https:// digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/50198/ Implementasi-Program-Kebijakan-Car- Free-Day-di-Kabupaten-Purworejo
Jurnal Mahasiswa. Diakses tanggal 14 desember 2018, dari http://jurnalmahasiswa. unesa.ac.id/index.php/publika/article/ view/7718
Logo, Program, Struktural, dan Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.Diakses pada tanggal 09 Januari 2019, dari http:// lh.surabaya.go.id/webdlh/
Pengertian implementasi. Diakses tanggal 03 Januari 2019, dari https://www. z o n a r e f e r e n s i . c o m / p e n g e r t i a n - implementasi/
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.Diakses pada tanggal 09 Januari 2019, dari https://jdih. surabaya.go.id/
Tujuan Penambahan titik Car Free Day. Diakses pada tanggal 22 Oktober, dari  http:// jatim.tribunnews.com/2018/01/14/ ternyata-inilah-tujuan-pemkot-surabaya- tambah-titik-car-free-day-hari-ini
-