## Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia
Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Anisa Rahmadayanti, I Gusti Ayu Marchelia Yusa, Mutiaratu Astari Rafli raden.fidela.raissa-2021@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Many people are willing to do anything to meet all these needs, one of which is by doing accounts receivable to banks. In making accounts receivable to banks, it is usually done with a receivables agreement and followed by a guarantee agreement in which the debtor provides collateral to guarantee the receivables. According to Article 6 of the Dependent Rights Act if the debtor is injured, the creditor can parate execution. Inversely proportional to the existing arrangements in Article 224 of the HIR. However, in the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Auction Implementation, the execution is carried out through an executory title. The results of the study obtained that if the execution is carried out based on the executory title of the Dependent Rights certificate with the irah-irah in the certificate, the certificate is considered to have the same executory power as the court decision. However, the Creditor may parate execution if in the certificate there is a promise that the holder of the first Dependent Right has the Right to sell on his own power against the object of the Dependent Right. Keywords: Mortgage Right; Default; Parate Execution.

## Abstrak
Banyak orang rela melakukan apapun demi memenuhi semua kebutuhan tersebut, salah satunya  dengan  melakukan  hutang  piutang  kepada  bank.  Dalam  melakukan  hutang piutang kepada bank biasanya dilakukan dengan perjanjian hutang piutang dan diikuti dengan  perjanjian  pemberian  jaminan  yang  mana  debitur  memberikan  jaminan  guna menjamin hutang piutang tersebut. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan apabila  debitur  cidera  janji,  maka  kreditur  dapat  melakukan  eksekusi  jaminan  secara langsung  tanpa  melalui  pengadilan  (parate  eksekusi).  Berbanding  terbalik  dengan pengaturan mengenai eksekusi terhadap hak tanggungan yang ada dalam Pasal 224 HIR. Namun  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  213/PMK.06/2020  Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dilakukan melalui titel  eksekutorial.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Adapun hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa  apabila  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan  Hak Tanggungan  dilakukan  berdasarkan  titel  eksekutorial  dari  sertifikat  Hak  Tanggungan dengan  adanya  irah-irah  dalam  sertifikat  tersebut  maka  berakibat  pada  sertifikat  yang dianggap  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, Kreditur dapat melakukan eksekusi melalui parate eksekusi apabila dalam sertifikat tersebut memuat janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri terhadap objek Hak Tanggungan tersebut.
Kata Kunci: Hak Tanggungan; Cidera Janji; Parate Eksekusi .

## Notaire
Article history: Submitted 14 August 2022; Accepted 26 October 2022; Available online 31 October 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i3.38288 Vol. 5 No. 3, Oktober 2022
Copyright © 2022 Raden Fidela R.R., Anisa Rahmadayanti, I Gusti Ayu M.Y., Mutiaratu Astari Rafli. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.

## 436 Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...

## Pendahuluan
Dewasa  ini,  perjanjian  hutang  piutang  yang  diikuti  dengan  perjanjian pemberian jaminan hutang bukanlah sesuatu yang lumrah terjadi dan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Namun, dengan meningkatnya perjanjian kredit juga  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kredit  macet  dan  bermasalah.  Adanya kemacetan  pada  masalah  kredit  berasal  dari  faktor  dalam  yakni  berasal  daru kreditur maupun debitur. 1 Sedangkan menurut BW pasal 1320 dikatakan bahwa perjanjian  kredit  akan  memiliki  kekuatan  hukum  bilamana  sudah  melakukan perikatan  yang  sah,  kemudian  apabila  debitur  melakukan  wanprestasi  atas perjanjian yang dibuat, maka menurut pasal 1243 BW debirut wajib melakukan pembayaran ganti rugi atas apa yang diterima oleh kreditur. Begitu juga kreditur melakukan upaya dalam mengantisipasi adanya  resikp dan kemungkinan cidera janji yang akan dilakukan oleh debitur. 2 hal demikian sebagaimana biasanya yang dilakukan kreditur dalam meminta jaminan kepada debitur, atas dasar itulah yang memberikan  kepercayaan  kepada  kreditur  kepada  debitur  dalam  memberikan pinjaman kepada debitur. 3
Jaminan  yang  biasanya  dijadikan  sebagai  barang  jaminan  salah  satunya adalah  berupa  tanah.  Karena  tanah  merupakan  salah  satu  harta  benda  paling aman, tanah juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Atas dasar itu jaminan atas tanah memberi kepercayaan kepada kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur. Perbankan berpendapat bahwa dengan tanah sebagai jaminan dan Hak Tanggungan menjadi lembaga jaminan yang efektif. Demikian merupakan upaya yang bertujuan mempermudah dan dan menyingkat waktu bagi kreditur dalam mengembalikan  modal  yang  harus  dilunasi  hutangnya  oleh  debitur,  lembaga tersebut juga digunakan dalam meningkatkan tanah sebagai objek dalam jaminan. Seiring dengan diterapkannya Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak
1 Arthayani, I. Dewa Ayu Sri, dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiaastuti ‘Eksekusi Kredit Macet Terhadap Hak Tanggungan’ (2016) 5 Jurnal Ilmu Hukum.[3].
2 Sawitri, Dewa Ayu Dian, dan I. Gusti Ngurah Dharma Laksana, ‘Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan’ (2018) 4 Jurnal Ilmu Hukum.[3].
3 Suyatno Thomas, Dasar-Dasar Pengkreditan (PT Gramedia Pustaka Utama 1997).[88].
Tanggungan  Atas  Tanah  masyarakat  mulai  tidak  bisa  menggunakan  Hipotek yang diatur dalam KUHPer dan Crediturband sebagai pengikat tanah. 4
Hak  jaminan  atas  tanah  hanya  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan  hak tanggungan dan hal demikian merupakan satu-satunya yang diakui dalam Hukum Positif  Indonesia.  Penegasan  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Alinea  Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi “Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria”. Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang hanya dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut maupun bukan juga benda-benda yang memiliki keterkaitan atau satu kesatuan dalam pelunasan hutang tertentu, berkaitan  dengan  itu  dalam  aturan  tersebut  memberikan  jaminan  kedudukan utama kepada kreditur tertentu maupun kreditur lainya.
Dalam  hal  debitur  melakukan  wanprestasi,  kreditur  sebagai  pemegang jaminan  Hak  Tanggungan  dapat  melaksanakan  eksekusi  terhadapbenda  yang dijadikan  sebagai  jaminan  tersebut,  salah  satunya  langkah  hukum  yang  dapat ditempuh adalah dengan parate eksekusi. Hal yang harus dipahami adalah bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada kreditur dalam mengekskusi langsung.  Kemudian  kreditur  juga  diperbolehkan  menerapkan parate excutie yang  bisa  diterapkan  dalam  mengekskusi  langsung. 5 Teknis  pengekskusiannya yakni  dengan  cara  melakukan  teguran  kepada  debitur  apabila  debitur malakukan wanprestasi dalam perjanjiannya. Akan tetapi apabila debitur tidak menanggapinya  makan  debitur  berwenang  mengekskusi  langsung  atas  dasar kekuasaan sendiri (parate executie) . Arti parate excutie menurut bahasa berasal dari kata “ paraat” yang berarti siap di tangan. Adapun bilamana merujuk pada kamus
4 Praditya, I. Gusti Agung Bagus Hendra, I. Made Arya Utama, and I. Ketut Westra, ‘Akibat Hukum Likuidasi Bank Terhadap Keberadaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)’ (2018) 2 Jurnal Hukum Kenotariatan.[92].
5 Tjitrosoedibio dan Subekti, Kamus Hukum (PT. Pradnya Paramita 2005).[86].
438
Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
hukum parate excutie menurut  istilah  diartiken  sebagai  pelaksanaan  langsung tanpa melalui proses pengadilan. 6
Pengaturan mengenai parate eksekusi hak tanggungan diatur dalam Pasal 6 UUHT, yaitu “Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil penjualan tersebut.” Apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 6 ini maka dapat disimpulkan  bahwa  aturan parate ekskusi  yang  diatur  dalam  Undang-undang Hak Tanggungan seperti halnya mengatur pada parate ekskusi pada pegadaian, dalam  artian  bahwa  dengan  diperintahnya  oleh  peraturan  perundangan  maka diperbolehkan melakukan eksekusi tanpa perjanjian terlebih dahulu.
Kemudian  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  huruf  e  diatur  bahwa  “ “Dalam Akta Pemberian  Hak  Tanggungan  dapat  dicantumkan  janji-janji….;  janji  bahwa  pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untk menjual alas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabi/a debitor ciderajanji ”. Merujuk pada pasal tersebut nyatanya terdapat  keterkaitan  antar  pengaturan parate ekskusi    pada  hak  Tanggungan dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  hipotik  dalam  melaksanakan parate ekskusi  , hal demikian diatur dalam Pasal 1178 (2) BW (hal demikian merupakan lembaga jaminan atas tanah yang diterapkan sebelum diberlakukannya Undang-undang yang  mengatur  hal  tersebut).  Akan  tetapi,  hal  ini  menimbulkan  kesan  yang mubazir  dan  mengakibatkan  adanya  kebingungan,  di  situ  terdapat  ketentuan yang tumpang tindih, petama di satu sisi Pasal 6 dikatakan bahwasanya hak yang dimaksud merupakan wewenang dari undang-undang, sedangkan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa hak yang dimaksud merupakan hasil perjanjian antara kedua pihak sehingga hal demikian memberikan kesan terhadap pengaturan yang bersifat menambahkan. 7
6 Santa Wiguna, Kadek Octa, dan I. Ketut Markeling, ‘Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada PT. BPR Partha Kencana Tohpati’ (2017) 5 Jurnal Ilmu Hukum.[8].
7 Teddy Anggoro, ‘Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam)’ (2007) 37 Jurnal Hukum & Pembangunan.[584].
Kemudian  dapat  terlihat  dengan  jelas  bahwa  adanya  ketidak  singkronan dan  konsistensi  mengenai  aturan  yang  mengatur  eksekusi  yang  dermaktub  dalam Undang-undang. Disinkronisasi terlihat dari adanya ketentuan dalam Undang-undang menyatakan  adanya  perubahan  yang  mula  grosse  akta  hipotik  yang  semula  tertulis dalam  HIR  Pasal  224  kemudian  di  ganti  oleh  Hak  Tanggungan  yang  mana  diatur dalam UUHT. Adapun titel eksekutorial disebutkan dalam UUHT Pasal 12 (2). Terbukti adanya kesenjangan antara UUHT dengan HIR 223 tentang sertifikat Hak Tanggungan tersebut bertentangan dengan asas hukum yang mengatur tentang grosse akta. Ketidak konsistenan tersebut diketahui bilamana antara ketentuan yang diatur dalam penjelasan umum dalam angka 9 UUHT dihubungkan dengan penjelasan dalam pasal 14 ayat 2 dan  3  UUHT,  keduanya  sama-sama  menjelaskan  kehendak  dalam  pembentukan peraturan  dalam  mengatur  tentang  pelaksanaan  parate  eksekusi  yang  dimaksudkan dalam  Pasal  224  HIR/258  RBg,  berdasarkan  ksekusi  sertifikat  hak  tanggungan  ini sebenarnya memiliki kekuatan hukum yang mana berlandasan hukum acara perdata asalkan menggunakan lembaga parate excutie . Adapun kedua isi tersebut terlihat adanya penjelasan dalam menyamakan prosedur parate eksekusi yang ada dalam pasal 6 UUHT dengan prosedur eksekusi terhadap sertifikat hak tanggungan yang termaktub dalam pasal 14 UUHT. Hal demikian menimbulkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi di kemudian hari.
Apabila memandang pada sistematika dalam undang-undang dengan mengaitkan dengan adanya kewajiban dalam pendaftaran hak tanggungan (dengan demikian maka hak  tanggungan  bisa  dikatakan  lahir),  sementara  itu  hasil  dari  pada  itu  merupakan serifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 8 (grosse akta demikian merupakan hal yang dibuat oleh notaris), fungsi dari irah-irah tersebut berakibat pada sertifikat yang mana dianggap sebagai bagian yang menguatkan pada sertifikat sebagaimana kekuatan eksekutorial, yakni memiliki kekuatan hukum tetap seperti yang diterbitkan oleh pengadilan, 9 pasal ini
8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42).
9 ibid.

## 440 Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
dapat dikatakan bertentangan dengan konsep parate eksekusi. Sementara itu tetap saja pada prinsipnya dalam eksekusi yang dilakukan wajib melalui mekanisme dalam  eksekusi  titel  eksekutorial  dari  sertifikat  hak  tanggungan,  yang  mana tujuan  diadakannya  titel  eksekutorial  tersebut  bermaksud  untuk  menegaskan adanya  konsep  sederhana  dan  memudahkan,  hal  demikian  memiliki  fungsi memberi kepastian hukum bagi kreditur daripada eksekusi hak tanggungan akan tetapi dengan hal demikian justru melemahkan adanya prinsip memudahkan dan sederhana yang semula merupakan prinsip dari jaminan.
Berkaitan dengan itu, secara logika apabila parate eksekusi mengharuskan melalui  fiat  ketua  pengadilan  negeri,  maka  itu  hal  demikian  menjadi  hal  yang bertentangan  atas  pemahaman  terhadap  konsep  dasar  yang  berkaitan  dengan “ paraat ”  tersebut,  karena  hal  ini  fokus  pada  kebabasan  dalam  mengatur  setiap kewenangan dalam hak agar menjual benda yang ada pada kekuasaan sendiri, konsep dasar dari parate excutie ialah memberikan kesederhanaan dan kemudahan dalam eksekusi tanpa melibatkan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar itu dengan adanya  diharsukanya  berproses  melalui  penetapan  ketua  pengadilan  tersebut nyatanya berdampak adanya kerancauan terhadap eksekusi yang memberi kesan kesamaan  dengan  eksekusi  grosse  akta.  Sehingga  penulis  ingin  mengkaji  lebih lanjut mengenai kesalahan persepsi dan ketumpangtindihan pengaturan eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

## Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis, berbentuk  dari tulisan ini dengan menggunakan  bentuk  penelitian  bersifat  yuridis  normatif,  yakni  merupakan penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka (metode kepustakaan). Penelitian ini selanjutnya ditulis dengan menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( State Approach ) , selain  itu  penelitian  ini  juga  dikuatkan  dengan  pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ).  Adapun  jenis  data  yang  digunakan  adalah data  sekunder.  Kemudian  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan implikasi dari metode kualitatif.
Pengaturan Parate Eksekusi Menurut Hukum Positif di Indonesia.
Eksekutorial  atau  dengan  kata  lain  eksekusi  pada  prinsipnya  merupakan suatu  tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  atau  menjalankan keputusan  pengadilan.  Sebagaimana  eksekusiyang  termaktub  dalam  HIR  pasal 195.  Pengertian  eksekusi  merupakan  suatu  tindakan  yang  diamksudkan  dalam rangka menjalankan perintah hakim dari pengadilan. berkaitan dengan itu istilah eksekusi tidak semata berkaitan dengan perintah hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan juga grosse akta, melainkan dalam hal eksekusipun memiliki istilah yang termuat dalam bidang hukum jaminan yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan hak yang dimiliki oleh kreditur dalam pemilik kekuasaan atas benda jaminannya dengan cara menjual dari debitur yang disebabkan apabila debitur melakukan wanprestasi. 10
Dalam mengantisipasi adanya resiko wanprestasi yang dilakukan debitur, parate eksekusi biasa dilakukan dan menjadi andalan di berbagai perbankan atau kreditur,  parate  eksekusi  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  sendiri  dengan mengambil apa yang menjadi haknya tanpa melibatkan hukum atas benda yang menjadi jaminan kemudian menjualnya. 11 Parate eksekusi dilakukan sebagai jalan percepatan dalam pelunasan atas hutang debitur, dalam pelaksanaanya kreditur memiliki  kekuasaan  penuh  atas  benda  jaminan  yang  sebelumnya  digunakan oleh debitur, atas dasar itu kreditur berhak alam melakukan eksekusi dan tidak perlu menggunakan eksekutorial sehingga bisa melaksanakan eksekusi langsung tanpa perlu kepailitan dari debitur, karena kreditur bersifat separatis. 12 Jadi, pada prinsipnya  parate  eksekusi  merupakan  kewenangan  tanpa  bantuan,  dalam  art tidak perlu menggunakan perantara pengadilan, kepaniteraanmaupun juru sita dan penyitaan. Berkaitan dengan peristiwa ini, dikatakan bahwa  pemegang gadai berhak menjual menjual benda atas kekuasaan sendiri ( eigenmachtig verkoop ). 13
10 Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Ekseskusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan (Kencana 2016).[54].
11 M. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia (Dharma Muda 1996).[54].
12 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan (Liberty Offset 2013).[33].
13 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (PT Citra Aditya Bakti 2002).[261].
442

## Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
Dalam  lembaga  gadai,  parate  eksekusi  tersirat  pada  Pasal  1155 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW), yang menyebutkan bahwa :
“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, kalau si berhutang dan atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang di tentukan lampau, atau jika tidak telah di tentukan  suatu  tengang  waktu,  setelah  dilakukannya  suatu  peringantan untuk  membayar,  menyuruh  menjual  barangnya  gadai  di  muka  umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku  dengan  maksud  untuk  mengambil  pelunasan  jumlah  piutangnya serta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.
Pasal  1155  BW  memberikan  kewenangan  kepada  pemegang  gadai  untuk menyuruh  menjual  barang  gadai  di  depan  umum.  Karena  pemegang  gadai mempunyai hak untuk menyuruh menjual lelang benda gadai, kreditur berhak menjual  tanpa  harus  memenuhi  sesuatu  bentuk  formalitas  kecuali  dari  yang ditetapkan dalam Pasal 1155 tersebut diatas. Maka dapat dilihat dalam Pasal 1155 BW  diberikan  kepada  kreditur  sebagai  pemegang  gadai  untuk  mengeksekusi jaminan yang siap selalu di tangan. Hal demikian merupakan selalu siap di tangan kreditur, atas dasar itulah sehingga disebut dengan parate eksekusi. 14
Ketentuan yang sejalan dengan apa yang disebutkan di atas, juga kita temui dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia), bahwa:
“Apabila  debitur  cidera  janji,  penerima  fidusia  mempunyai  hak  untuk menjual  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  nya sendiri”.
Sama  seperti  gadai,  makna  kewenangan  dalam  menjual  benda  jaminan  atas kekuasaan sendiri merupakan kewenangan bersyarat, yakni kewenangan tersebut boleh saja dilaksanakan apabila debitur melakukan wanprestasi. Adapun di sini yang dimaksud dengan “menjual atas kekuasaan sendiri”ialah parate eksekusi, bisa kita baca dalam penjelasan yang tertulis dalam pasal 15 ayat (3), yang menjelaskan tentang  “eksekusi  jaminan  fidusia  melalui  parate  eksekusi”.  Jadi,  sama  dengan syarat yang masuk dalam Pasal 1155 BW, juga dalam pelaksanaan parate eksekusi
14 ibid. [260-261].
berdasarkan  Pasal  15  ayat  (3)  Undang-Undang  Fidusia,  harus  terpenuhi  ,  yang mana debitur telah melakukan wanprestasi. 15
Pengaturan  yang  lain  juga  terdapat  di  dalam  lembaga  hipotik,  terdapat dalam Pasal 1178 ayat (2) BW, disebutkan bahwa:
“Namun  diperkenankanlah  kepada  si  berpiutang  hipotik  pertama  untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak  dibayar,  ia  secara  mutlak  akan  dikuasakan  menjual  persil  yang diperikatkan  di  muka  umum,  untuk  mengambil  pelunasan  uang  pokok, maupun  bunga  serta  biaya,  dari  pendapatan  penjualan  itu.  Janji  tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 BW”.
Apabila  Pasal  1178  ayat  (2)  BW  disebutkan  kontruksi  yang  ditemukan dalam beberapa  unsur  yang  berkaitan  yang  menjadi esensi  yang  masuk  dalam pasal tersebut, di antaranya: 16
1.  Terdapat  klausula  yang  tegas  diperjanjikan  ( met beding in van eigenmechtige verkoop );
2.  Adanya, pada waktu diberikan hipotik;
3.  Diperjanjikan bagi hipotik pertama;
4.  Debitur sudah  melakukan wanprestasi;
5.  Adanya kewenangan menjual atas kekuasaan sendiri;
6.  Adanya kuasa mutlak;
7.  Telah melakukan pendaftaran;
8.  Terpenuhinya syarat dalam pelaksanaan penjualan;
9.  Mengindahkan ketentuan Pasal 1211 BW;
10.  Menjamin hak kreditur atas hasil penjualan jaminan;
11.  Tidak melalui proses pengadilan.
Berkaitan dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, sehingga lahir  UU  No  4  Tahun  1996  tentang  UUHT  yang  mana  di  dalamnya    mengatur tentang hak tanggungan atas tanah juga benda-benda yang memiliki kaitannya dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT). Berikut ini sesuai dengan UUHT Pasal 29 dalam hal ini mengatur terkait credietverband otomatis secara keseluruhan tidak dapaat diberlakukan lagi. adapun aturan hipotik menyatakan sebagai berikut: 17
15 ibid. [262].
16 Herowati  Poesoko, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (CV  Aswaja Pressindo 2013).[197-198].
17 Anton Suyatno, Loc.Cit. [65].
444
Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
a. Seluruhnya dinyatakan tidak dapat diberlakukan lagi hanya menyangkut pembebanan  hipotik  atas  tanah  dan  juga  benda  lain  yang  memiliki keterkaitan  dengan  tanah,    alasan  demikian  dikarenakan  atas  kepatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam UUHT.
b. Tetap diberlakukannya segala yang berkaitan dengan pembebanan hipotek obyeknya  selain  berupa  hak  atas  tanah  juga  semua  dengan  benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Dalam pengaturan yang telah disebutkan diatas, istilah parate eksekusi tidak secara  eksplisit  tercantum  dalam  aturan-aturan  tersebut,  tetapi  secara  eksplisit istilah tersebut tecantum di dalam UUHT. Dalam penjelasan umum anga 9 UUHT, menyebutkan bahwa :
“Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku,  dipandang  perlu  untuk  memasukkan  secara  khusus  ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate eksekusi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 224  Reglemen  Indonesia  yang  Diperbaharui  (Het  Herziene  Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura)”.
Ketentuan  parate  eksekusi  yang  diatur  dalam  UUHTdidasarkan  pada ketentuan lain dalam hal eksekusi hak tanggungan, yakni dimaktub dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang menyebutkan: 18
Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. Titel  eksekutorial  yang  terdapat  dalam  sertifikat  hak  tanggungan sebagaimana dimakud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.
18 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I (Citra Aditya Bakti 1997).[199].
Dalam  huruf  a  menyatakan  “sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6”, selengkapnya Pasal 6 tersebut berisikan :
“Apabila  debitur  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
Berikut  merupakan  beberapa  unsur  yang  terjalin  dan  menjadi  esensi  sehingga menjadi  pertimbangan  penting  yakni  diatur  dalam  Pasal  6  UUHT  tersebut, adalah: 19
1) Apabila Debitur malakukan wanprestasi;
2) Diberikah hak tanggungan pertama kepada kreditur;
3) Berhak  menjual obyek hak tanggungan atas dasar kekuasaan sendiri;
4) Penjualannya melalui pelelangan umum;
5) Kreditur berhak mengambil hasil penjualan sebagai pelunasan;
6)  Hak  Kreditur  dalam  mengambil  hasil  penjualan  sebagai  bentuk  pelunasan dengan jumlah tertentu.
Seluruh  unsur  yang  tercantum  di  dalam  ketentuan  Pasal  6  UUHT  tersebut memberikan  petunjuk  adanya  dua  hal  penting  yang  harus  dipahami manakala  debitur  melakukan  wanprestasi,  yakni  perpindahnya  hak  atas benda jaminan yang sebelumnya menjadi barang jaminan menjadi hak milik atau Hak Tanggungan pertama. Terdapat kemiripan antara  Pasal 6 UUHT dengan Pasal 1178 ayat (2) BW, adapun keduanya memiliki kesamaan dalam mengatur tentang “menjual” benda jaminan di depan umum, akan tetapi di sisi lain terdapat berbedaan antara keduanya yakni dalam Pasal 6 UUHT yang mengatur terkait “menjual atas kekuasaan sendiri”, adapun pasal 1178 ayat (2) BW“dikuasakan untuk menjual”, sehingga dalam Pasal 6 UUHT, dikatakan berkaitan  dengan  hak  kreditur  dalam  hal  wanprestasi  yang  dilakukan debitur,  sehingga  kreditur  diperbolehkan  menjual  hak  tanggungan  melalui pelelangan, hal demikian kreditur telah diberikan kewenangan sendiri oleh Undang-undang  sebagai  pemegang  kekuasaan  atas  benda  jaminan  sebagai hak tanggungan pertama. 20
19 Herowati Poesoko, Loc.Cit. [199]. 20 ibid. [200].

## 446 Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
Dalam  Pasal  6  UUHT,  pelaksanaan  parate  eksekusi  terhadap  objek  hak tanggungan  diberikan  haknya  kepada  kreditur  apabila  debitur  cidera  janji/ wanprestasi,  namun  penjualan  barang  jaminan  atas  kekuasaan  sendiri    dengan pelelangan umum dapat dibatalkan apabila ada gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang terhadap pelaksanaan pelelangan yang dilakukan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 39 butir c pada Peratutan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, berikut ini merupakan bunyi pasalnya sebagai berikut:
“Terdapat  gugatan  atas  rencana  pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Pasal  6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi  suami  atau  istri  debitor/tereksekusi  yang  terkait  dengan kepemilikan Objek Lelang”.
Merujuk  pada  peraturan  di  dalam  Pasal  6  UUHT  juga  masuk  dalam karakter  pada  parate  eksekusi  dan  dapat  menjual  atas  dasar  kekuasaan  sendiri atau eigenmahtige verkoop ( the right to sale ), namun penerapan eksekusi nyatanya tunduk  kepada  Pasal  224  HIR/Pasal  258  RBg  yang  mana  pemegang  kuasa tidak  diperjanjikan  dalam  menjual  sendiri  atau  pelelangan  ( executoriale verkoop ) diharuskan  meminta  terhadap  ketua  pengadilan  negeri,  adapun  hal  demikian bermula atas dasar alasan wanprestasi yang dilakukan debitur. 21
Menurut  Herowati  Poesoko, 22 ketentuan  yang  mengatur  eksekusi  dalam UUHT  terbukti  terdapat  kerancauan,  hal  demikian  apabila  dilihat  berdasarkan Pasal 6 UUHT yakni melaksanakan penjualan melalui lelang umum, sedangkan jika merujuk pada ketentuan lain yakni angka 9 UUHT di dalamnya menunjukkan adanya  penjelasan  mengenai  pelaksanaan  yang  termuat  dalam  Pasal  224  HIR. Adapun  ketentuan  yang  termuat  di  dalam  HIR  Pasal  224  yakni  aturan  yang berkaitan  yang  ditunjukan  terhadap  grosse  akta  hipotik  maupun  grosse  akta pengakuan hutang, menariknya kedua grosse akti tersebut memiliki kewenangan hak eksekutorial yang mana dapat eksekusinya tunduk dan patuh. Hal ini selaras
21 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Sinar Grafika 2009).
[197]. 22 Herowati Poesoko, Loc.Cit .[9-10].
sebagaimana  terhadap  putusan  pengadilan  yang  harus  dilakukan  atas  dasar perintah dari ketua pengadilan.
Berkaitan  hal  ini  berarti  parate  eksekusi  masih  mengalami  perbedaan penafsiran  dalam  pelaksanaannya,  berdasarkan  Pasal  6  UUHT  pelaksanaannya dilakukan  dengan  cara  pelelangan  umum  yang  mana  tidak  dihharuskan menggunakan fiat dari ketua pengadilan Negeri, lain halnya dengan ketentuan pasal 224 HIR/258 RBg yang mana pelaksanaanya merujuk dengan menggunakan fiat  dari  ketua  pengadilan  Negeri.  Dalam  Pasal  6  UUHT  dituangkan  berkaitan dengan kewenangan juga kemudahan kreditur dalam penjualan barang jaminan secara  langsung  dengan  datang  ke  kantor  pelelangan  tanpa  harus  melaui pengadilan,  hal  ini  tentunya  dapat  mempercepat  dan  mempermudan  dalam pelaksanaan eksekusi.
Kelemahan pada Pasal 6 UUHT yakni karena di dalamnya tidak mengatur persoalan  wanprestasi,  sehingga  ketika  terdapat  adanya  wanprestasi  persoalan tersebut  merujuk  peraturan  lain  yakni  pada  Pasal  1243  BW  juga  bisa  dengan menyesuaikan kesepakatan di dalamatau juga bisa merujuk pada analogi di dalam ketentuan  Pasal 1178 BW, ketentuan pada pasal tersebut menjelaskan arti cidera janji atau wanprestasi, dikatakan bahwa cidera janji atau wanprestasi merupakan tidakan  yang  dilakukan  kreditur  atas  meninggalkan  kewajiban  sebagai  orang yang menghutang baik pokok maupun bunga yang seharusnya dibayarkan sesuai ketentuan sebagaimana mestinya. 23 Disamping itu dalam praktek pelaksanaannya, Pasal 6 UUHT tertuang bahwasanya dalam pelaksanaan eksekusi masih melibatkan fiat pengadilan Negeri dengan adanya hal-hal berikut: 24
a.  Melindungi hak-hak yang dimiliki oleh kreditur atas gugatan yang diajukan olehdebitur  yakni  hak  tanggungan  karena  merupakan  pemegang  hak tanggungan  atas  dasar  pelanggaran  melawan  hukum  (vide  Pasal  1365 BW) atau dengan tuntutan melakukan tindakan tidak menyenangkan atau
23 ibid.
24 Arie  S.  Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah (Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia 2005).[345].

## 448 Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
memasuli pekarangan debitur secara tidak sah..
b.  Bermaksud  menjaga  kewibawaan  peradilan  yang  mana  peradilan merupakan pelaksana eksekusi perdata atas dasar parate eksekusi dianggap “menggerogoti”bagian dari kewenangan dari ketua Pengadilan Negeri.
Atas  dasar  iti  prinsip  dari  penjualan  melalui  lelang  menggunakan  cara penjualan lelang umum, dengan upaya demikian akan memberikan harga yang paling tinggi terhadap jaminan. Berdasarkan dengan penjualan jaminan atau hak tanggungan maka kreditu berhak mengambil hasil penjualan sebagai pelunasan hutang  oleh  debitur.  Berkaitan  dengan  pelunasannya,  prinsip  dari  pelunasan adalah melunasi pokok dan bunga yang sesuai ketentuan, adapun jika piutangnya lebih kecil daripada hasil penjualannya maka sisanya akan dikembalikan kepada pemberi hak tanggungan. 25

## Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) Undang- Undang Hak Tangungan telah diatur dengan adanya 3 model eksekusi, yaitu:
1)  Eksekusi berdasarkan atas hak tanggungan pertama dalam menjual obyek tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (Parate Eksekusi);
2)  Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
3)  Eksekusi melalui penjualan obyek Hak Tanggungan secara di bawah tangan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan.
Merujuk  kepada  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  213/
PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang terbagi menjadi 3 jenis yaitu :
a.  Lelang Eksekusi;
b.  Lelang Noneksekusi Wajib; dan c.  Lelang Noneksekusi Sukarela.
25 C.S.T  Kansil  dan  Christine  S.T  Kansil, Pokok-Pokok  Hukum  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Undang-Undang No.4 Tahun 1996 (Pustaka Sinar Harapan 1997).[53].
Macam-macam dari Lelang Eksekusi salah satu diantaranya adalah Pasal 6 UUHT, dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa :
“Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 tersebut, adalah: 26
1.  Debitur melakukan wanprestasi;
2.  Kreditur diberi hak atas hak tanggungan pertama;
3.  Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekhususan sendiri;
4.  Syarat penjualan melaui pelelelangan umum;
5.  Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
6.  Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.
Kreditur selaku pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri tanpa meminta persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, selanjutnya akan diambil pelunasan  piutangnya  terlebih  dahulu  dari  hasil  penjualan  tersebut  daripada kreditur lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT mempertegas bahwa  pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  berhak  untuk  menjual  objek  Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 UUHT, atau dalam huruf b nya, dapat dilakukan dengan title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Lelang  eksekusi  Hak  Tanggungan  lazimnya  lahir  dari  suatu  perjanjian kredit  dengan  objek  jaminan  benda  tidak  bergerak,  terhadap  jaminan  tersebut dibebankan  suatu  Hak  Tanggungan  yang  dibuat  berdasarkan  Akta  Pemberian Hak  Tanggungan  (selanjutnya  disebut  sebagai  APHT)  yang  selanjutnya  Akta tersebut  didaftar  kepada  kantor  pertanahan  guna  diperolehnya  Sertifikat  Hak Tanggungan.  Apabila  merujuk  kepada  Pasal  14  ayat  (3)  UUHT,  Sertifikat  Hak Tanggungan  tersebut  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan
26 Yosua  Rinaldi  dan  Martin  Roestamy,  ‘Analisis  Yuridis  Perlawanan  Pelaksanaan  Atas Executorial Titel Hak Tanggungan Pada Pengadilan Negeri’ (2016) 8 Jurnal Living Law.[177].

## 450 Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 27 ayat (3), bahwa, terhadap objek Hak Tanggungan dalam pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari  sertipikat  Hak  Tanggungan  yang  memerlukan  fiat  eksekusi  pengadilan. Namun, Kreditur sebagai pemohon eksekusi dapat melakukan eksekusi terhadap objek  Hak  Tanggungan  tersebut  melalui  parate  eksekusi,  apabila  dalam  APHT dan Sertifikat Hak Tanggungan termuat klausul atau janji bahwa pemegang Hak Tanggungan  pertama  mempunyai  Hak  untuk  menjual  atas  kekuasaan  sendiri terhadap objek Hak Tanggungan tersebut. 27 Dengan termuatnya klausul atau janji tersebut, maka, apabila Debitur wanprestasi, kreditur dapat melakukan eksekusi objek Hak Tanggungan secara langsung melalui kantor Lelang tanpa diperlukan fiat pengadilan.
Istilah parate eksekusi dilihat dari etimologi yakni dari kata “ paraat” yang berarti  siap  di  tangan.  Adapun  secara  norma  pengertian  atas  parate  eksekusi memiliki arti suatu hal instrumen yang siap di tangan. Pengertian ini memiliki makna terapan yakni apabila debitur melakukan wanprestasi atas perjanjiannya maka kreditur dapat menjual barang jaminannya yang sudah siap di tangan tanpa harus melalui fiat dari ketua pengadilan. Istilah serupa juga disebutkan bahwa parate eksekusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada kreditur dalam menjual barang jaminan atas dasar kekuasaan sendiri dengan melalui pelelangan umum juga tidak diharuskan melalui fiat pengadilan. 28 Pengertian parate eksekusi yang  dikemukakan  oleh  Subekti  ialah  melaksanakan  sendiri  atau  mengambil sendiri  atas  apa  yang  telah  menjadi  haknya,  hal  ini  berarti  tanpa  melalui perantara hakim dalam hal penjualan atas barang jaminan yang dikuasai sendiri 29
Sedangkan menurut sudarsono dikatakan bahwa dengan melaksanakan langsung
27 Prilla  Geonestri  Ramlan,  ‘“Parate  Executie  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Eksekusi  Pasal  6 Undang-Undang  Hak  Tanggungan”’  ( Artikel DJKN ,  2022).<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/ artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang- Undang-Hak-Tanggungan.html>, dikunjungi pada 14-10-2022.
28 Yosua Rinaldi dan Martin Roestamy . Op.Cit. [176].
29 ibid .[178].
tanpa proses pengadilan merupakan hal yang diperbolehkan pada masalah gadai, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam perjanjian. 30 Atas dasar itu, maka dapat disimpulkan bahwasanya parate eksekusi merupakan tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh debitur dalam penjualan sendiri atas barang jaminan yang dikuasai atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tanpa harus meminta giat dari ketua pengadilan . Dalam parate eksekusi ini berarti tidak harus adanya penyitaan terlebih dahulu, berarti hal demikian tidak membutuhkan juru sita, dimaksudkan agar prosesnya lebih mudah dan biaya lebih ringan. 31
Dalam  Undang-Undang  Hak  Tanggungan,  istilah  parate  ekskusi  secara implisit tersurat dan tersirat, di dalam Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan bahwa:
“Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku,  dipandang  perlu  untuk  memasukkan  secara  khusus  ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate ekskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg”.
Dalam penjelasan umum angka 9 tersebut jelas disebutkan bahwa ketentuan mengenai  parate  eksekusi    didasarkan  di  dalam  Pasal  224  HIR.  Pasal  224  HIR disebutkan  bahwa:  “Surat  asli  daripada  surat  hipotik  dan  surat  utang,  yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan: atasnama keadilan di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat  diperlakukan  peraturan  pada  bagian  ini,  akan  tetapi  dengan  pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diijinkan oleh putusan hakim, jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah  hukum  pengadilan  negeri,  yang  ketuanya  memerintahkan  menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.” Isi Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa eksekusi atas dasar dua model
30 Sudarsono, Kamus Hukum (Rineka Cipta 2007).[39].
31 Herowati Poesoko, Parate Eksekusi Obyek Tanggungan (LaksBang 2008).[242].

## 452 Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
yakni  grosse  akta  hipotik  dan  akta  pengakuan  hutang  harus  berdasarkan  fiat dari ketua pengadilan. Dalam Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Umum angka 9 UUHT  dan  Pasal  14  yang  menjelaskan  bahwa  parate  eksekusi  pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan Pasal 224 HIR dan 258 RBg yang menyatakan grosse akta hipotik, yang sekarang Bernama Sertifikat Hak Tanggungan yang terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dalam hal ini, pelaksanaan titel eksekutorial berdasarkan irah-irah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, maka dalam hal terjadinya wanprestasi, mempunyai kekuatan yang sama seperti suatu putusan pengadilan yang  eksekusinya  tunduk  atas  dasar  perintah  dari  Ketua  Pengadilan  dengan menggunakan  fiat  pengadilan.  Hal  tersebut  juga  termaktub  dalam  Pasal  27 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  bahwa,  pelaksanaan  lelang  eksekusi  terhadap objek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertipikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi pengadilan.

## Kesimpulan
Parate eksekusi adalah eksekusi yang tidak membutuhkan titel eksekutorial, dan  karenanya  tidak  memerlukan  perantaraan  pengadilan,  tidak  memerlukan kerjasama  juru  sita  dan  tidak  memerlukan  penyitaan.  Pelaksanaan  eksekusi terhadap objek Jaminan Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari  sertipikat  Hak  Tanggungan  yang  terdapat  irah-irah  “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”.  Dengan  adanya  irah- irah tersebut maka berakibat pada sertipikat yang dianggap  memiliki kekuatan eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap.  Namun,  Kreditur  dapat  melakukan  eksekusi  melalui parate eksekusi apabila dalam Sertipikat Hak Tanggungan memuat janji bahwa pemegang  Hak  Tanggungan  pertama  mempunyai  Hak  untuk  menjual  atas kekuasaan sendiri terhadap objek Hak Tanggungan tersebut.
Notaire, 5 (3) 2022: 435-454 453
Daftar Bacaan

## Buku
Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Ekseskusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan (Kencana 2016).
Arie  S.  Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah (Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia 2005).
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah Undang-Undang No.4 Tahun 1996 (Pustaka Sinar Harapan 1997).
Herowati Poesoko, Parate Eksekusi Obyek Tanggungan (LaksBang 2008).
——, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (CV Aswaja Pressindo 2013).
J.  Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (PT  Citra  Aditya  Bakti 2002).
M. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia (Dharma Muda 1996).
M.  Yahya  Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Sinar Grafika 2009).
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan (Liberty Offset 2013).
Sudarsono, Kamus Hukum (Rineka Cipta 2007).
Suyatno Thomas, Dasar-Dasar Pengkreditan (PT Gramedia Pustaka Utama 1997).

## Jurnal
Arthayani, I. Dewa Ayu Sri  dan IGAADW, ‘Eksekusi Kredit Macet Terhadap Hak Tanggungan’ (2016) 5 Jurnal Ilmu Hukum.
Praditya, I. Gusti Agung Bagus Hendra, I. Made Arya Utama, and I. Ketut Westra, ‘Akibat Hukum Likuidasi Bank Terhadap Keberadaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)’ (2018) 2 Jurnal Hukum Kenotariatan.
Santa Wiguna, Kadek Octa  dan IKM, ‘Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah Pada PT. BPR Partha Kencana Tohpati’ (2017) 5 Jurnal Ilmu Hukum.

## 454 Raden Fidela, et.al: Parate Eksekusi Terhadap...
Sawitri, Dewa Ayu Dian, dan I. Gusti Ngurah Dharma Laksana, ‘“Hak Eksekutorial Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Dalam Undang-Undang Kepailitan.”’ (2018) 4 Jurnal Ilmu Hukum.
Teddy  Anggoro,  ‘Parate  Eksekusi:  Hak  Kreditur,  Yang  Menderogasi  Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam).’ (2007) 37 Jurnal Hukum & Pembangunan.
Yosua Rinaldi dan Martin Roestamy, ‘Analisis Yuridis Perlawanan Pelaksanaan Atas Executorial Titel Hak Tanggungan Pada Pengadilan Negeri’ (2016) 8 Jurnal Living Law.

## Laman
Prilla Geonestri Ramlan, ‘“Parate Executie Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan”’ ( Artikel DJKN , 2022)<https:// www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam- Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan. html>, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2022.

## Perundang-undangan
Undang - Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1960  Nomor  104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1996  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3632).
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
How to cite: Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Anisa Rahmadayanti, I Gusti Ayu Marchelia Yusa dan Mutiaratu Astari Rafli, ‘Parate Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Hukum Positif di Indonesia’ (2022) Vol. 5 No. 3 Notaire.