## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN  TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LOMBOK TIMUR

## JURIDICAL REVIEW ON COMMUNITY ROLE IN SPATIAL PLANNING IN EAST LOMBOK REGENCY

## Muh. Asy’ari
Advokat  dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah Lotim Email : 4syari@gmail.com
Naskah diterima : 21/08/2014; revisi : 20/10/2014; disetujui : 28/10/2014

## A bstrAct
Regulations related to spatial planning of modern city in Indonesia can be seen when Jayakarta, later named Batavia was controlled by the Dutch in the early 7th century. The regulations were then developed intensively in the early 20th century in view that spatial planning relates to all aspects of life so that it is necessary for the people to gain access to the spatial planning process because the basic concept of spatial planning is stated in paragraph 4 of UUD 1945 and community participation in spatial planning is regulated in  Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning. It is also regulated under government regulation No. 15 of 2010 concerning Public Participation in Spatial Planning.  To direct the development in East Lombok Regency by utilizing  the area efficiently, effectively, harmoniously, proportionally and sustainably in order to create an equitable East Lombok society, a spatial plan should be developed. The implementation of spatial planning includes spatial planning process, space utilization and space control as a manifestation of the long-term development plan of East Lombok Regency.

## Keywords : Spatial Planning and Community Role

## A bstrAk
Peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang kota modern di indonesia diperhatikan ketika kota jayakarta kemudian menjadi kota batavia dikuasai oleh belanda pada awal abad ke 7 kemudian peraturan tersebut baru dikembangkan secara instensif pada awal abad ke 20.karena melihat bahwa penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapatkan akses dalam proses perencanaan penataan ruang karena dalam konsep dasar  penataan ruang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinia ke-4 serta peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang diatur didalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, serta diatur didalam peraturan pemerintah No 15 tahun 2010 tentang peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang  wilayah (RTRW), untuk mengarah pembangunan diKabupaten Lombok Timur dengan memamfaatkan ruang wilayah secara efisien, efektif berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat lombok timur yang adil  perlu disusun rencana tata ruang wilayah, pelaksanaan penataan ruang mencakup proses perencanaan tata ruang, pemaamfatan ruang dan pengendalian ruang yang merupakan perujudan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Timur.

## Kay Word : Tata Raung, Peran Serta Masyarakat
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 501~515

## PENDAHULUAN
p ertumbuHaN peNduduk disuatu Negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenu- han hidup rakyatnya. Kewajiban pemerin- tah untuk memenuhi kebutuhan masyara- katnya tersebut, terutama Negara menga- nut paham Welfare State , sebagaimana hal- nya Indonesia.Negara dituntut untuk ber- peran lebih jauh dan melakukan campur tangan terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya..... 1 )
Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)dalam Pasal 33 Ayat (3).
“ Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kes- atuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, me- rupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...” 2 )
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu- paten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten serta menuju tatanan masya- rakat yang adil dan makmur adalah hasil perencanaan tata ruang Wilayah Ka - bupaten dan Struktur Ruang susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jari- ngan prasarana dan sarana yang ber fungsi se bagai pendukung kegiatan sosial eko- nomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional serta keterlibatan masyarakat di dalam penyu-
1 Juniarso Ridwan &Achmad Sodik , Hukum Tata Ruang Dalam Konsep KebujakanOtonomi Daerah , Cetakan III, Nuansa Cendikia, Bandung, 2013, hlm.19
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sunan rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur., 3
Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan keg- iatan, dan memelihara kelangsungan ke- hidupannya 4
Perencanaan atau planning merupakan suatu proses, sedangkan hasil berupa ren- cana ( plan ) dapat dipandang sebagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang berupa refleks yang berdasarkan perasaan semata tapi yang penting perencanaan merupakan suatu komponen yang penting dalam se- tiap keputusan sosial, setiap unit keluarga, kelompok, masyarakat maupun pemerin- tah terlibat dalam perencanaan pada saat membuat keputusan dan kebijaksanan-ke- bijaksanaan untuk mengubah sesuatu dalam dirinya atau lingkungannya. 5
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, peman- faatan ruang dan pengendalian peman- faatan ruang termasuk bagian dari peran serta masyarakat di dalam perencanaan pe- nataan ruang wilayah (RTRW), dalam hal ini kegiatan penataan ruang masyarakat berhak menentukan perencanaan penata- an ruang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diantaranya:
a. Berperan serta dalam proses perenca- naan tata ruang, dan pemamfaatan ruang.
b.  Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah dan kawasan ruang ter- buka hijau.
3 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, No 2 Tahun 2012 , tentang perencanaan Penataan Ruang Wilayah
4 Ibid ,  hlm 17
5 Juniarso Ridwan &Achmad Sodik.. Op.Cit ,  hlm.24-25
Muh. Asy’ari | Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang...
Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-UndangDasar1945 terse- but, Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Selanjut- nya disebut Undang-Undang Nomor. 26Ta- hun 2007) menyatakan bahwa negara me- nyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang. 6
Mengenai eksistensi peraturan Pemerin- tah Nomor 15 Tahun 2010 tetang penye- lenggaraan penataan ruang (lembaran Neg- ara Republik Indonesia Tahun 2010 No- mor 21, tambahan lembaran Negara Re- publik Indonesia Nomor 5103), pelaksa- naan hak kewajiaban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalm penataan ruang.
Eksistensi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam rencana penataan ruang wilajyah (RTRW) kabupaten ber- dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 65 yang menentukan se- bagai berikut:
1. Penyelenggaraan penataan ruang di- lakukan oleh pemerintah dengan meli- batkan masyarakat.
2. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang
Berdasarkan hasil uraian pada bagian pendahuluan di atas, tulisan ini difokus- kan untuk mengkaji :
1. Bagaimanakah inflementasi Peraturan daerah Nomor2 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimanakah mekanisme keterlibatan masyarakat dalam memamfaatkan pena- taan ruang wilayah (RTRW) berdasar-

## kan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012
Kabupaten Lombok Timur? dan
3. Bagaimanakah  peranan  PEMDA meli- batkan masyarakat di dalam menentu- kan rencana penataan ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur ber- dasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012?
Teori hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam peneli- tian ini adalah (1)teori keseimbangan, (2) teori hukum kritis, (3) teori efektifitas hu- kum.

## PEMBAHASAN
A. Kerangka Konseptual
1.  Teori keseimbangan
Sejak dahulu tanah menjadi sumber sengketa atau konflik tidak jarang menim- bulkan korban jiwa, sebagai suatu gejala sosial, sengketa atau konflik agraria(tanah) adalah suatu proses intraksi antara dua atau lebih orang dan kelompok yang mas- ing-masing memperjuangkan kepentingan- nya atas obyek yang sama yaitu tanah dan benda-benda yang lainnya yang berkaitan dengan tanah, namun sengketa atau kon- flik tanah yang terjadi sangat tergantung kepada kondisi hubungan agraris yang ada, sistem kebijakan yang berlaku pada kurun waktu tersebut, pada masa pra kolonial, bentuk sengketa atas konflik pertanahan yang munjul dipengaruhi oleh pola-pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, yaitu feodal, dalam hubungan ini, ada tiga pihak yang berkepentingan dalam pengua- saan tanah, yaitu raja, priyayi (bang- sawan), dan petani (wongcilik), walaupun demikian kekuasaan raja dalam pengua- saan tanah sangat domonan karena dalam sistem ini tanah adalah milik raja, semen- tara petani hanyalah merupakan pengga- rap tanah yang memilikibanyak kewajiban,
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 501~515
dalam kontek demikian penggunaan tanah harus dilakukan untuk kemakmuran raja dan kaum bangsawan raja, dapat mengalih- kan hak penguasaan kepada siapapun yang dikehendaki. 7
pengaruh kebijakan pembangunan kapi- talis beri dampak yang luas terhadap sua- sana keteraturan, ketertiban, ketentraman, dan kedamaian ( order and peace ) kehidu- pan hukum masyarakat. Sebelum tanah-ta- nah mereka dijadikan kawasan pariwisata hampir seluruh tanah-tanah yang alas haknya berdasarkan nilai-nilai lokal ( in- digenous wisdom ) seperti penguasaan nya- ta, itikad baik ( te goerder trouw ), terus- menerus secara turun-temurun melembaga pada hukum adat ( adat law ). Adanya de- sakan, pengaruh pihak luar atau tekanan pihak tertentu yang didukung oleh pemer- intah maka pemilik tanah harus menyerah- kan tanahnya dengan ganti rugi seadanya untuk dijadikan tempat usaha pariwisata oleh para kaum pemilik modal ( capital ori- ented ) yang cenderung mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi- potensi perekonomian masyarakat lokal.
Terjadinya berbagai kepentingan terse- but berpengaruh pula pada pandangan dan sikap serta perilaku hukum masyarakat se- tempat. Mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi yang terkesan mulai men- gusik mereka demi melindungi tanah-ta- nah hak miliknya yang terletak dipinggir pantai yang telah dijadikan peruntukkan menjadi kawasan wisata oleh pemerintah kabupaten Lombok Barat berdasarka Perda Nomor 9 Tahun 1989 tentang penetapan kawasan wisata. Oleh karenanya tanah-ta- nah milik masyarakat dijadikan tempat us- aha atau kawasan wisata peruntukannya di alihkan dari tanah lahan pertanian, perkebunan rakyat menjadi peruntukan pembangunan hotel-hotel berbintang dan pembangunan penunjang wisata lainnya.
7 Yanis Maladi , Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim , Cetakan I, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009,  hlm.105-106
Dari berbagai sengketa atau konflik agraria (tanah) yang terjadi dapatlah dipahami sebagai proses akumulasi faktor produksi yang dalam hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks perebutan sumber daya agraria, dalam sengketa atau konflik agraria ini yang terjadi sebenarnya bukanlah ma- salah kelangkaan sumber daya tanah, melainkan perebutan sumber daya agraria berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agraria yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Hukum akumulasi kapital yang berjalan bersama kepentingan pemerin- tah mendorong pemerintah untuk men- gundang pemodal besar dengan alasan untuk memperluas kesempatan kerja, memperbesar pemasukan devisa negara, memperkecil gap sosial ekonomi rakyat, sementara itu sebagian besar petani yang kebutuhan nya akan mengambil hak lahan yang menghidupi mereka se- lama puluhan tahun.
2. Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks pemaksaan terhadap komoditas tertentu. Pemaksaan untuk menanam komoditas yang telah ditentukan me- lahirkan konflik-konflik tanah, di sek tor pertanian, khususnya sub sektor per - kebunan, konflik tanah muncul aki bat penetuan komoditas yang dimaksud kan untuk mendorong ke butuhan bahan ekspor. Disektor per tanian ada ke - tentuan wajib bagi petani untuk me ng- gunakan unsur-unsur revolusi hijau dalam mempertahankan swasem bada beras, keharusan petani meng gunakan pupuk, bibit unggul, dan inovasi-ino vasi tekhnologi pertanian yang telah ditentu- kan memunculkan isu-isu kon flik tanah, seperti semakin menyempit nya kesempatan kerja di pedesaan, hilang- nya kemandirian petani sebagai tuan bagi tanahnya, membengkaknya jumlah
Muh. Asy’ari | Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang... petani tunakisma, ketidak se imbangan usaha produksi antara ke untungan panen dan biaya yang di keluarkan.
3. c. Sengketa atau konflik terjadi dalam konteks massa mengambang ( floating mass ). Sengketa atau konflik tanah muncul ketika petani tidak memunyai kaitan dengan elemen kekuatan di atas- nya. Pada saat petani mempunyai aliansi kemanapun, posisinya menjadi lemah. Sengketa-sengketa atau konflik- konflik yang dimunculakan hampir se- lalu bisa diredam, dan di hambat oleh kekuasaan sehingga tidak menjadi mel- uas. Keadaan ini tentu saja sangat tidak menguntungkan petani karena kepent- ingan dan aspirasi yang selama ini me- lindungi petani hilang. Pelanggaran pet- ani untuk mengorganisir diri secara kolektif memper juangkan kepentingan- kepentingan mereka akan memperkuat posisi tawar mereka. 8
2.  Teori Hukum Kritis
Arus pemikiran Critical Legal Studies (CLS ) merupakan buah dari pemikiran-pe- mikiran kritis atas kemampuan konsep ideal rule of law dalam masyarakat libersal. Roberto M. Unger menjelaskan bahwa rule of law didifinisikan lewat gagasan tentang sifat netral ( neutrality ), seragam ( unnifor- mity ) dan dapat diperediksi ( peredictabili- ty ), Difinisi ini menegaskan bahwa negara dalam konsepsi rile of law mengunakan kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang ber  laku,  setiap  peraturan  apapun  be  n   tu k- nya harus diberlakukan secara se ragam bagi semua lapisan masyarakat.
Sejalan dengan pemikiran di atas, An- war fuady, menulis ungkapan Dicey bahwa ada tiga arti Negara rule of law , yaitu seb- agai berikut:
1. Supremasi absolute ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau preogratif penguasa;
8 Ibid .110-113
2. Berlakunya prinsip kebersamaan dalam hukum ( equality before the law ), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di atas hukum ( avobe the law );
3. Konstitusi merupakan dasar dari segala hukum bagi negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, hukum berdasarkan kon- stitusi harus melarang setiap pelangga- ran terhadap hak atau kemerdekaan rakyat.
Sifat netral, seragam dan dapat dipre- diksi inilah yang kemudian mengabaikan berbagai aspek-aspek bekerjanya hukum dengan politik, moral, kebudayaan atau ke- biasaan sehari-hari. Dalam kritiknya, CLS justeru megaskan bahwa “...hukum diben- tuk oleh faktor-faktor non hukum; kepent- ingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan hukum senantiasa mengan- dalkan interaksi dan negosiasi sebagai ke- lompok masyarakat. Akibatnya analisa hu- kum doktrinal hanya akan mengisolasi hu- kum dari konteks sosial-politik, dan mem- buat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik, diskriminasi ras, gender, agama, atau kelas”.
Pemikiran CLS ini menolak netralitas dan obyektifitas hukum dalm masyarakat liberal yang sarat dengan persaingan dan negosiasi kepentingan-kepentingan masya- rakat. Oleh karena itu, sangat tidak mung- kin jika hukum itu berlaku adil ditengah himpitan lberalisme dan dominasi kekua- saan. Menyikapi mustahilnya netralitas dan obyektivitas hukum ini, Roberto M. Unger mengatakan:
“First, procedure is insepereble from out come: every method makes certain legislative choises more likely than oth- ers...second, each law making system it- self embodies certain values; it incopor- ates a view of how power ought to be distributed in the society and how con- flicts should be resolved”
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 501~515
Terjemahan bebasnya, bahwa hasil dari pembuatan kebijakan hukum sangatlah rentan dengan pengaruh dari prosedur dan pilihan-pilhan legislatif. Dan setiap pem- buatan kebijakan hukum tidaklah kebal dengan nilai-nilai tertentu, itu bisa saja di- tunjukan melalui perebutan kepentingan kekuasaan ditengah-tengah masyarakat dan bagaimana dapat menyelsaikan kon- flik-konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
2.  3.Teori efektifitas hukum
Peraturan Perundang-Undangan baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebuh tinggi bertujuan agar masyara- kat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain- nya.semua orang dipandang sama dihada- pan hukum ( equality before the law ). na- mun dalam realitasnya peraturan Perun- dang-Undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif, tidak efektifnya Un- dang-Undang bisa disebutkan karena Un- dang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksa- naannya dari Undang-Undang tersebut apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu di- katakan efektif, dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan tidak perlu ada penafsiran, aparatnya penegak hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat men- dukungnya, teori yang mengkaji dan men- ganalisis tentang hal itu yaitu teori efektifi- tas hukum.
Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggeris yaitu effec- tiviness of the legal theory, bahasa belanda disebut dengan effectiviteit van de juridische
theorie bahasa jerman wirksamkeit der rech- tlichen theorie ...... 9 ?
Hans kalsen menyajikan definisi ten- tang efektifitas hukum yaitu
“apakah orang-orang pada kenyataan- nya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan dan apakah sanksi tersebut benar-benar di- laksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi........... 10
Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kalsen difokuskan pada subjek dan sanksi subyek yang melaksanakan yaitu orang- orang dan badan hukum, orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum ses- uai dengan bunyinya norma hukum, bagi orang-orang yang dikenal sanksi hukum maka sanksi hukum benar-benar dilak- sanakan atau tidak.
Kemaupun norma hukum yang tidak tertulis, norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lemba- ga yang berwenang yaitu DPR RI persetu- juan bersama Presiden, sedangkan norma hukum yang tidak tertulis norma hukum yang hidup dan berkembang dalam ma- syarakat adat.
Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum yaitu :
“hukum akan menjadi efektif jika tu- juan keberadaan dan penerapannya dapat mencengah perbuatan-perbua- tan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan, hukum yang efektif secara umum dapat mem- buat apa yang dirancang dapat diwu- judkan, jika suatu kegagalan, maka dapat terjadi pembetulan secara gam-
9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 219
10 Han kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara , Nusa Media, Cetakan 1, Bandung, , 2006, hlm
Muh. Asy’ari | Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang...
pang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam sua- sana baru yang ada berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikannya” 11
Efektifitas hukum difokuskan pada pe- rujudan, hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kema- syarakatan kedua pandang di atas hanya menyajikan konsep efektifitas hukum, na- mun tidak mengkaji konsep teori efektifit- as hukum, dengan melakukan tistesis terh- adap kedua pandangan di atas maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektifi- tas hukum, teori efektifitas hukum ”teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasi- lan, kegagalan dan faktor-faktor mempenga- ruhi dalam pelaksanaan penerapan hu- kum.......... 12

## 4. Sejarah Pengaturan Tata Ruang Di
Indonesia
Peraturan yang berkaitan dengan pena- taan ruang (kota) modern di Indonesia telah diperhatikan ketika kota Jayakarta (kemudian menjadi Batavia) dikuasai oleh Belanda pada awal abad ke-7, tetapi per- aturan tersebut baru dikembangkan secara insentif pada awal abad ke-20. Peraturan pertama yang dapat dicatat disini adalah De Statuen Van 1642 yang dikeluarkan oleh VOC khusus untuk Kota Bata- via.   Peraturan ini tidak hanya memban- gun pengaturan jalan, jembatan dan ban- gunan lainnya, tetapi juga merumuskan wewenang dan tanggung jawab pemerin- tah kota. Pembangunan peraturan kota mulai diperhatikan lagi setelah Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Undang-Un-
11 Feliks thadeus liwupung, Eksistensi dan Efektifitas Fungsi Du’a Mo’ang, Lembaga Peradilan Adat dalam Penyelsaian Sengketa Bersama Hakim, Perdamaian Desa Sikan Flores NTT Tanpa Tahun, hlm 80
12 Salim Hs & Erlies Septiana Nurban , P enerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi , PT Raja Grafindo Persada, Cetakan 1, Jakarta, 2013,  hlm, 303
dang Desentralisasi pada tahun 1903 yang mengatur pembentukan pemerintah kota dan daerah. Di mana undang-undang ini memberikan hak kepada kota-kota untuk mempunyai pemerintahan, administrasi dan keuangan kota sendiri.
Tugas pemerintahan kota diantaranya adalah pembangunan dan pemeliharaan ja- lan dan saluran air, pemeriksaan bangu- nan dan perumahan, perbaikan perumah- an dan perluasan kota. Berdasarkan Un- dang-Undang ini dibentuklah pemerintah- an otonom yang disebut Gemeente, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Tak lama ke- mudian, pada tahun 1905 diterbitkan Lo- calen-Raden Ordonantie, Stb 1905/191 Tahun 1905 yang antara lain berisi pembe- rian wewenang pada pemerintahan kota untuk menentukan prasyarat persoalan pembangunan kota. Karena mengalami be- berapa persoalan mengenai pembentukan kota, pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyadari perlunya perencanaan kota yang menyeluruh. Hal inilah yang memicu dimulainya pengembangan peren- canaan kota di Indonesia, meskipun pada saat itu belum ada peraturan pemerintah yang seragam,  Peraturan pembangunan kota tidak dapat dipisahkan dengan usaha- usaha Thomas Karsten, yang dalam keg- iatannya dari tahun 1902 sampai dengan 1940 telah menghasilkan dasar-dasar yang kokoh bagi perkembangan peraturan pem- bangunan kota yang menyeluruh, antara lain untuk penyusunan rencana umum, rencana detail, dan peraturan bangunan. Laporan Thomas Karsten mengenai pem- bangunan kota Hindia Belanda yang di- ajukan pada kongres desentralisasi pada tahun 1920 tidak hanya berisikan konsep dasar pembangunan kota dan peran pemerintah kota, tetapi juga merupakan petunjuk praktis yang dapat digunakan se- bagai pedoman untuk penyusunan berb- agai jenis rencana.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 501~515

## 1. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum
Pada umumnya dikenal 2 (dua) jenis pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdi- ri dari kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang me- liputi kepentingan komersial dan bukan komersial. Di mana pemerintah dalam hal memerlukan lahan unutuk membangun sa- rana dan prasarana yang berguna bagi ke- pentingan umum. Misalkan kantor pemer- intan dan sejenisnya. Sedangkan pen- gadaan tanah untuk kepentingan swasta ada yang berupa kepentingan inpestasi, bisnis, ataupun untuk membangun sebuah lembaga amal.
Pengertian pengadaan tanah yang ter- cantum pada pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan ta- nah bagi pembangunan bagi kepentingan umum, pengadaan tanah adlah “ kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihakyang berhak”, sedangkan untuk pengertian kepentingan umum dlam pen- gaturan selanjutnya yaitu pada ayat (6), in- tinya bahwa kepentingan umum merupak- an kepentingan negara, dan masyarakat yang kegunaannya untuk kemakmuran rakyat. Pada pengaturan sebelum terbitn- nya Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang engadaan tanah bagi pembangu- nan untuk kepentingan umum, yaitu pasal 1 ayat (3) peraturan presiden nomor 36 ta- hun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menjelaskan pengertian pengadaan tanah adalah “ Setiap kegaitan untuk mendapat- kan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau meny- erahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah”.
Berdasarkan hasil analisa dan penelitian dilapangan mengenai implementasi perda
no 2 tahun 2012 tentang rencana tata ru- ang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur belum efektif disebabkan karena kurangnya peralatan secara tekhnis men- genai pola ukur dan stuktur luas wilayah Kabupaten Lombok Timur secara rinci, dan seperti diketahui saat ini Kabupaten Lombok Timur rencana tata ruang wilayah dianggap masih rancau dan itu ditegaskan dalam perda tata ruang Kabupaten Lombok Timur, disebutkan hanya hak dan kewa- jiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lom- bok Timur, dan tidak ada pencantuman se- cara detail mengenai mekanisme keterli- batan masyarakat dalam perencanaan pe- nataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur Akhmad dewanto hadi, pada taggal 29 april 2014 dikantor BAPPEDA beliau secara tegas mengatakan mengenai imple- mentasi peraturan daerah Kabupaten Lom- bok Timur nomor 2 tahun 2012 mengetai rencana tata ruang wilah (RTRW) diang- gap masih belum efektif karena Kabupaten Lombok Timur harus ada rencana detail untuk mewujudkan perda tata ruang yang maksimal, perda saat menurut akhmad de- wanto masih belum cukup untuk mewu- judkan perencanaan yang terencana kare- na dianggap belum bersifat makro, menu- rut sekretaris BAPPEDA ini dalam mel- akukan perencanaan penataan ruang di- anggap sudah maksimal harus ada rencana detail setiap kawasan perencanaan penata- an ruang berdasarkan ketentuan yang di- inginkan.
Mengenai perda no 2 tahun 2012 ten- tang rencana penataan ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur pasal 49 tentang hak masyrakat diantaranya :
a.  Mengetahui rencana tata ruang
b.  Menikmati mamfaat ruang atau pert-
Muh. Asy’ari | Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang... ambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang.
c.  Memproleh insentif atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan keg- iatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
d.  Mengajukan beberapa keberatan ke- pada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.
e.  Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang ti- dak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang
f.  Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah atau pemengang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Kewajiban masyarakat dituangkan di- dalam pasal 50 Perda No 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur diantaranya :
a.  Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
b.  Memamfaatkan ruang sesuai dengan izin pemamfaatan dari pejabat yang berwenang
c.  Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemamfaatan ruang
d.  Pemberian akses yang seluas-luasnya keruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang –undangan sebagai milik umum
e.  Menjaga kepentingan pertahanan ke- amanan serta memelihara dan menin- gkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa kelijaga hayyalatain mengenai implementasi Perda No 2 Tahun 2012 pada Taggal 17 April 2014 dikediaman beliau mengungkapkan tentang Perda No 2 Ta-
hun 2012 sebenarnya semua perda yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu diberikan dimasing-masing desa dan kelurahan untuk disosialisasikan kepada masyarakat tapi terkadang kami se- laku kepala desa merasa perda yang dikelu- arkan jika kami anggap penting baru kami sossialisasikan padahal perda itu dikeluar- kan setiap tahun pada tahun 2010 desa kelijaga pernah menjadi bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur kami sempat diundang oleh pemerintah daerah untuk mensosial- isasikan perda tersebut tapi kami anggap tidak penting karena masyarakat juga ti- dak mau tahu tentang hal ini ada beberapa tokoh masyarakat kami undang bersama BPD dan tokoh agama mereka mengucap- kan sama atau mengungkapkan sama den- gan saya dan pemda hanya mencari pan- dangan masyarakat saja dan kami rasa hal ini atau perda ini kurang penting menurut kami.
Adapun hasil wawancara yang dilaku- kan bersama sebagian warga yang pernah diundang dalam pembahasan perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Lom- bok Timur, setelah kami tanya warga yang bernama hidayatullah pada taggal 19 mei 2014 dirumahnya beliau mengungkapkan selaku yang mempunyai tanah yang terke- na wilayah perencanaan sebagai lahan per- tanian yang sekarang menjadi perumahan, pandangan hidayatullah selaku pemilik ta- nah, saya tidak pernah tahu tentang aturan atauapapun namanya tah itu perda atau hukum apa yang jelas saya memilki tanah dan tidak bermasalah serta mempunyai sertifikat masalah kami diundang waktu itu hanya dimintai keterangan masalah wilayah tersebut selanjutnya saya tidak ta- hu, hal ini dipertengas oleh tetangga hi- dayatullah bernama mustafit ketika dimin- tai keterangan masalah rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur bahkan beliau tidak tahu apa itu perda tata ruang ketika beliau diundang ungkapnya beliau hanya
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## 501~515
disuruh menghadiri oleh kepala desa tanpa dijelaskan permasalahannya.
Tidak cukup sampai disitu kami menco- ba meminta keterangan dari tokoh ma- syarakat yang sangat berperan didesa kali- jaga yaitu H.Muh.Wasil beliau mengatakan masalah perda Kabupaten Lombok Timur belum jelas walaupun sudah diperdakan karena letak wilayah dan jenis sosialisasi yang kacau menurut beliau apalagi ma- syarakat awam kami yang tahu tentang itu- pun bingung tentang apa yang terjadi ma- salah rencana tata ruang Kabupaten Lom- bok Timur, bahkan harapan kami kepada pemerintah dalam hal ini harus ditengas- kan didalam aturan-aturan atau disosial- isasikan melalui media atau sarana desa yang ada dan pemerintah membagi wilayah tertentu secara jelas dan lugas.
B. Peran serta masyarakat dalam pelaksa- naan pembangunan
Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan aparatur pemerin- tahan adalah terwujudnya aparatur pemer- intah yang terbuka, inovatif dan peka ter- hadap aspirasi dan dinamika masyarakat.
Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sampai sekarang telah membawa peningkatan pada kualitas hidup masyarakat Indonesia sendiri. Kondisi tersebut telah mendorong keadaan sosial ekonomi masyarakat semakin me- ningkat, sehingga dengan situasi tersebut memungkinkan pemerintah dapat melibat- kan masyarakat secara lebih efektif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Terlebih lagi dalam era otonomi daerah saat ini yang mengedepankan peran serta masyara- kat dalam kegiatan pembangunan.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai penyerah kewenanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerin- tahan dan perencanaan pembangunan.
Dengan adanya konsep otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan yang cukup luas dalam me- nentukan arahan kebijakan, khususnya mengenai rencana pembangunan, maka su- dah selayaknya dalam menentukan ren- cana pembangunan daerah harus disusun berdasarkan potensi yang dimiliki dan kondisi yang ada. Kondisi yang ada itu me- liputi sumber daya alam, sumber daya ma- nusia, modal, sarana dan prasarana pem- bangunan, teknologi dan kondisi-kondisi lainnya yang menunjang rencana pemban- gunan serta pelaksanaanya.
Mengenai mekanisme keterlibatan ma- syarakat dalam hal ini pemerintah Kabu- paten Lombok Timur dalam setiap melaku- kan perencanaan penataan ruang wilah Kabupaten Lombok Timur (RTRW) telah melakukan upaya pembenahan perenca- naan melalui BKPRD Kabupaten Lombok Timur menurut sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur keterlibatan masyarakan hanya dilakukan dengan taha- pan penyusunan perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur menurut beliau bahwa tahapan yang di- lakukan adalah :
a.  Masyarakat diundang untuk melakukan seminar tahap perencanaan
b. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam jenis konsultasi publik
c. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini membagi ruang wilah kabupaten dengan dua zonasi yaitu wilayah timur satu dan wilayah timur dua
Berdasarkan perda tata ruang Kabu- paten Lombok Timur menjelaskan ten tang mekanisme keterlibatan masya rakat me- lalui beberapa tahapan dian taranya:
a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
Muh. Asy’ari | Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang...
b. Partisipasi dalam pemamfaatan ruang berupa :
a) Masukan mengenai kebijakan ruang
b) Kerjasama dengan pemerintah dae- rah atau nsesama unsur masyarakat dalam pemamfaatan ruang
c) Kegiatan memamfatan ruang yang sesuai dengan kreteria lokal dan ren- cana tata ruang yang ditetapkan
e) Peningkatan efesiaensi aktifitas dan keserasian dalam pemamfaatan ru- ang darat, laut, ruang udara dan ru- ang didalam bumi dengan memper- hatikan kreteria lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan Perun- dang-Undangan
f) Kegiatan menjaga kepentingan per- tahanan dan keamanan serta meme- lihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam
g) Kegiatan investasi dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan per- aturan Perundang-Undangan.
c.  Partisipasi dalam pengendalian pemam- faatan ruang
Peranan  PEMDA didalam melibatkan masyarakat cukup efektif di mana ber- dasarkan hasil penelitian di atas Pemda se- laku pemberi izin didalam melakukan keg- iatan perencanaan yang dilakukan oleh pe- kerjaan umum didalam melakukan keg- iatan perencanaan umum tata ruang wilayah, pemerintah dalam halini untuk menjaga kinerja dan kesetabilan daerah Kabupaten Lombok Timur dan menjaga rawan konflik ditegah masyarakat maka sebelum melakukan perencanaan tata ru- ang wilayah. Menurut hasil wawancara dengan sekretaris pekerjaan umum pada hari selasa taggal 15 april 2014 dikantor di- nas pekerjaan umum Kabupaten Lombok Timur cuco mansyur mengungkapkan ka- mi disini sebelum melakukan perencanaan
tata ruang wilayah kami melakukan dua kali konsultasi publik diantaranya :
1.  Penyusunan fakta analisa
Didalam melakukan penyusunan fakta analisa disini kami bisa menyerap aspirasi masyarakat yang diwakili dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sewadaya masyarakat (LSM).
2. Melakukan draf rencana tata ruang wilayah
Draf tata ruang wilayah setelah penyu- sunan fakta analisa selsai dan didalam draf perencanaan kami menyusun pen- dahuluan dalam perencanaan tata ru- ang, rencana umum tataruang kemudi- an kami seminarkan
Dalam melakukan rencana tata ruang dinas pekerjaan umum sebagai pihak pelaksana umum tata ruang bersama in- vestor swasta melakukan koordinasi den- gan pihak didalam hal ini diantaranya :
a.  Dinas atau instansi terkait
b.  Kepala desa
c. Camat
d. BPD
Sedangkan menurut Edy surya kabid tata ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lombok Timur ditemui dikan- tor dinas pekerjaan umum pada taggal 17 april 2014 menyatakan sebelum melaku- kan perencanaan atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur pihak PU dalam hal ini membagi kawasan- kawasan tertentu dan dilihat dari struktur ruang diantara :
a.  Hutan lindung
b.  Hutan adat
c.  Kawasan konserpasi atau hutan kon- serpasi
Ada beberapa hal yang harus di perhatikan juga menurut edy surya ketika
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm
501~515
melakukan rencana tata ruang yaitu hindari hutan atau lahan lahan pertanian dan lahan perikanan jangka panjang.
Dalam melakukan perencanaan agar tidak menimbulkan masalah atau konflik pihak PU dan investor swasta melakukan koordinasi dengan cara permintaan izin dari lintas yang berwenang yang mana wilayah yang dijadikan sebagai rencana tata ruang
Kabid tata ruang (PU) ini menegaskan kita diLombok timur melakukan hal ini karena rencana LKK Lombok timur belum ada tapi ungkapnya kabid PU 2014 akan direncanakan.
Didalam melakukan perencanaan pena- taan ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur kami dari pihak tata ruang memper- timbangkan beberapa hal diantaranya :
a. Kemamfaatan
b. Keberlanjutan
c. Keseimbangan
d. Kelestarian
Menjaga keempat wadah tersebut didalam melakukan perencanaan itu sangat penting karena kita lihat bahwa se- mua kawasan atau wilayah saling ber- intraksi
C. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah didalam melakukan perencanaan
Dalam hal ini masyarakat di mana wila- yahnya tersebut sudah ditetapkan kawasan perencanaan tata ruang dan kawasan tersebut masyarakat yang menjadi pemilik dan melakukan jual beli atau tukar menu- kar dengan pihak lain atau pihak swasta menjadikan kawasan tersebut menjadi kacau padahal kawasan tersebut sudah di- jadikan kawasan pemerintahan atau pusat perkantoran, dalam hal ini pemerintah daerah selaku pemberi izin atau selaku penguasa dikabupaten yaitu bupati mem-
buat badan koordinasi penataan ruang daerah  (BKPRD) dengan fungsinya yakni :
a. Mengeluarkan izin membangun pe- rumahan, perkantoran, industri.
b.  Sebagai badan pertimbangan boleh tida- knya orang melakukan rencana tata ru- ang
Didalam hal ini pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyadari bahwa rencana rinci atau detail tata ruang wilayah Kabu- paten Lombok Timur masih belum dikelu- arkan, bahkan ungkapnya kabid tata ruang bahwa rencana detail Kabupaten Lombok Timur tentang rencana tata ruang wilayah belum ada disebabkan karena kekurangan satlit dalam mengukur ruang Kabupaten Lombok Timur.
Pemerintah daerah dalam hal ini ketika melakukan perencanaan supaya tidak me- nimbulkan konflik maka PEMDA melibat- kan masyarakat didalam perencanaan RTRW Kabupaten Lombok Timur.
1.  Lokasi ditetapkan berdasarkan hasil sos- ialisasi dengan masyarakat
2. Pemda melakulkan pertemuan langsung dengan masyarakat
3.  Kemudian disusun KSK
4.  Mengundang para tokoh
5. Warga yang kawasannyanya kena seb- agai perencanaan tat ruang wilayah di- undang untuk berdialong dengan pemerintah
6. Pemerintah tingkat desa juga diundang dan pihak swasta selaku kontraktor leb- ih berperan didalam perencanaan tata ruang didalam melakukan sosialisasi
7. Semua unsur terlibat didalam perenca- naan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur
Peranan pemda Kabupaten Lombok Timur melibatkan masyarakat cukup efek- tif karena setiap peraturan daerah yang
Muh. Asy’ari | Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang... dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu dikeluarkan dan diberikan dimasing-mas- ing desa dan kelurahan di Kabupaten Lom- bok Timur, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa kelijaga induk hayyala- tain pada taggal 21 april, 2014 dikediaman beliau di Kelijaga mengungkapkan bebera- pa hal tentang rencana tata ruang Kabu- paten Lombok Timur yang melibatkan ma- syarakat sebenarnya rencana tata ruang Kabupaten Lombok Timur sudah jelas tetapi kami selaku kepala desa ketika perda itu kami tidak anggap perlu kami tidak mensosialisasikannya oleh karena itu ma- syarakatpun tidak tahu tentang hal ini, tetapi terkadang masyarakat kami undang dan masyarakat tidak menyikapi secara penuh pihak pemda juga hanya sekedar mengambil saran dan respon dari kami se- laku kepala desa.

## KESIMPULAN

## 1. Esensi tentang imflementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok Timur No 2 Tahun 2012 tentang perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lom bok Timur masih belum efektif di- se bab kan karena Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai rencana detail tentang kawasan-kawasan perencanaan dan tidak bersifat makro perda Kabu- paten Lombok Timur masih belum bisa mewujudkan kepastian hukum dan per- lindungan terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup serta memberi- kan kesejahteraan secara merata.
2. Mekanisme keterlibatan masyarakat dalam memamfaatkan penataan ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu bentukperuju- dan pemerintah terhadap masyarakat baik secara kolektif kolegian yaitu :
a.  Penetapan lokasi ditentukan oleh pe- merintah melalui mekanisme sesuai dengan hasil yang di sepakati.
b.  Dilakukan pertemuan langsung dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan daerah atau wilayah yang kena peren- canaan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur yang dihadiri oleh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, akade- misi, kepala desa, camat, dan instansi swasta maupun instansi yang bersang- kutan.
c.  Investor atau kontraktor lebih banyak diberikan sosialisi kepada masyarakat yang terkena perencanaan sehingga ma- syarakat bisa menyampaikan aspirasi dan keinginan kepada para investor atau konteraktor.
d.  Persyaratan teknis sebagai dimaksud di atas harus dipenuhi oleh pihak kontrak- tor atau dari pihak pemerintah daerah itu sendiri, sehingga pihak insvestor dan pemerintah bisa mempertimbang- kan teknis maupun usulan-usulan dari satuan kerja.
e.  Berdasarkan hasil kesepakan tersebut maka pihak PEMDA maupun masyara- kat dan investor menentukan atau mem- buat :
1) PEMDA dan investor merencana- kan peta area rencana ke giatan perencanaan tata ruang wilayah dengan melihat unsur keman- faatan, keseimbangan, kelestarian, dan keberlanjutan.
2) Memberikan tanda batas pada area yang sudah ditetapkan berda- sarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat.
3) Menyusun dan menyampaikan ke- m bali tentang area yang sudah di- sepakati dalam bentuk diseminar- kan.
3. Peranan  PEMDA Kabupaten Lombok Timur didalam melibatkan masyarakat adalah bentuk tanggung jawab PEMDA untuk menjaga kesetabilan dan keutu- han Kabupaten Lombok Timur baik
J urnal IuS | Vol II | Nomor 6 | Desember  2014 | hlm

## Daftar Pustaka
Juniarso Ridwan, Hukum Tata Ruang , Nuansa Bandung, 2008
Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
Salim Hs &Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Amirudin & zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
Yanis Maladi, Pendaftaran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2008
Achmad Sodiki & Yanis Maladi, Politik Hukum Agraria, Mahkota Kata Yogyakarta, 2009
Arie Sukanti Hutagalung & Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah Di bidang Pertanahan , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 Mukti Fajar & yulianto Achmat, Dualisme Penelitian hukum Normatif & Emfiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
Yanis Maladi, Antara Hukum Adat dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim(Judge Made Law) , Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009
Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum , Sofmedia, Medan, 2009
Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai MasalahPenghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia , Yayasan Bina Desa, Jakarta, 2009
Adrian Sutedi, Impelementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembagunan , Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Wahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah , Total Media, Yogyakarta, 2009
Bernard Limbong, Pembangunan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Regulasi, Konfensasi, Penegakan Hukum , Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011
Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Prespektif Hukum , Rajawali Pers, 2009
Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya , Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
PEMDA dalam hal ini selaku yang di- berikan wewenang oleh pemerintah di- dalam menjalankan otonomi daerah atau daerah otonom sehingga masyara- kat lebih sedikit mengetahui hal-hal tentang hak-hak serta kewajiban dari masyarakat untuk sama-sama saling men jaga untuk melestarikan daerah dan
demi kesejahteraan bersama, PEMDA dalam hal ini sagat berperan aktif yaitu mulai dari tahap penentuan lokasi sampai ikut didalam perencanaan rinci melibatkan masyarakat dalam perenca- naan tata ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Muh. Asy’ari | Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang...
Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2006
Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Penataan Ruang Wilayah (RTRW)
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No 2 Tahun 2012,
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 Tentang Tata cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah,
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa