## MENYOAL PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK TIRI (STUDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WARISAN ANAK TIRI)

## Zakiul Fuady Muhammad Daud
IAIN Takengon, Indonesia Email: zakiul_fuady@yahoo.com
Abstract: Stepchildren are the inborn children of the husband or wife of the previous spouse. The existence of  a  stepchildren  with  a  new  family  raises  a  dilemma,  especially  in  terms  of  inheritance  with  her stepparents. In this case, the judge's decision gives inheritance rights to stepchildren through wajibah wills. The problem is whether this decision is in accordance with Islamic law? This study aims to describe several examples of judges' decisions related to the inheritance rights of stepchildren, and to analyze the granting of wajibah wills to stepchildren in the Islamic concept. In addition, this study also tries to provide a solution in dealing with this dilemma. This research is a combined research between the law in the book and the law in the field. The results showed that there were several cases regarding the inheritance rights of stepchildren in court,  where  sometimes  the  judge  gave  a  wajibah  will  and  sometimes  not.  The  judge's  decision  to  give  a wajibah  will  to  stepchildren  is  not  in  accordance  with  the  provisions  of  Islamic  inheritance  law  because stepchildren  are  not  included  in  the  category  of  heirs.  If  the  step-family  wants  to  give  inheritance  to  the stepchildren,  it  can  be  done  through  an  ordinary  will,  grant  or  tasyawur  al-qismah,  it  is  the  provision  of assets based on the mutual agreement of all heirs.
Keywords: Wajibah Will, Stepchildren, Judges' Decisions, Islamic Inheritance
Abstrak: Anak  tiri  merupakan  anak  bawaan  dari  suami  atau  istri  dari  pasangan  sebelumnya.  Keberadaan anak  tiri  dengan  keluarga  baru  memunculkan  sebuah  dilema  terutama  dalam  masalah  kewarisan  dengan orang  tua  tirinya.  Dalam  hal  ini  sebagian  putusan  hakim  memberikan  hak  waris  kepada  anak  tiri  melalui wasiat wajibah. Yang menjadi permasalahan adalah apakah putusan ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan beberapa contoh putusan hakim terkait hak waris anak tiri, dan menganalisis pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri dalam konsep Islam. Selain itu penelitian ini juga memcoba memberikan solusi dalam menghadapi dilema ini. Penelitian ini  merupakan penelitian gabungan antara  hukum  yang  ada  dalam  buku  (kitab)  dengan  hukum  yang  ada  di  lapangan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus tentang hak waris anak tiri di pengadilan, dimana terkadang hakim  memberikan  wasiat  wajibah  terkadang  tidak.  Putusan  hakim  memberikan  wasiat  wajibah  kepada anak  tiri  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam  karena  anak  tiri  bukan  termasuk  kategori ahli  waris. Jika  keluraga tiri ingin  memberikan harta  waris  kepada anak tiri,  maka bisa  dilakukan  melalui wasiat biasa, hibah  maupun tasyawur al-qismah ,  yaitu pemberian  harta berdasarkan  kesepakatan bersama seluruh ahli waris.
Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Anak Tiri, Putusan Hakim, Kewarisan Islam

## PENDAHULUAN
Dalam  konteks  kehidupan  di  masyarakat  terdapat  berbagai  macam  persoalan tentang  keluarga  yang  berdampak  kepada  akibat  hukum  yang  berkaitan  dengannya, terutama masalah warisan. Dalam masyarakat modern, biasanya keluarga yang terbentuk merupakan  tipe nucleus  family ,  yaitu  keluarga  yang  terdiri  dari  anggota  inti  saja,  yaitu ayah,  ibu  dan  anak.  Sementara  keluarga  di  daerah  pedesaan,  biasanya  masih mempraktekkan extended  family yang  terdiri  dari  keluarga  inti  dan  juga  keluarga  besar seperti kakek, nenek, paman dan bibi. Namun demikian, terdapat juga tipe keluarga yang merupakan  perkawinan  antara  duda  dengan  janda  yang  masing-masing  memiliki  anak bawaan,  sehingga  ayah  atau  ibu  barunya  menjadi  ayah  atau  ibu  tiri  bagi  anak  bawaan

## Jurnal As-Salam, Vol. 6 No. 1 Januari - Juni 2022
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)
masing-masing.  Tentunya  kondisi  ini  akan  berpengaruh  terhadap  hukum  kewarisan setelah orang tua mereka meninggal dunia.
Dalam kewarisan Islam, anak tiri hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah  dan  ibu  kandung  saja  dan  tidak  memiliki  hubungan  kekerabatan  dengan  ayah  atau ibu  tirinya.  Ini  bermakna  bahwa  anak  tiri  hanya  mewarisi  harta  dari  ayah  atau  ibu kandungnya, tidak bisa mewarisi harta dari ayah atau ibu tirinya, sekalipun orang tua tiri sudah  menganggap  anak  tirinya  seperti  anaknya  sendiri.  Kedekatan  emosional  anak  tiri dengan  orang  tua  tiri  tidak  bisa  menjadi  jalan  bagi  anak  tiri  untuk  mendapatkan  harta waris  dalam  pandangan  Islam.  Namun  demikian,  fenomena  yang  terjadi  di  peradilan agama,  terkadang  hakim  memutuskan  untuk  memberikan  harta  waris  kepada  anak  tiri melalui  wasiat  wajibah.  Artinya,  sekalipun  orang  tua  tiri  tidak  berwasiat  untuk memberikan  hartanya  kepada  anak  tirinya,  pemerintah  mengambil  maksimal  sepertiga harta  orang  tua  tiri  yang  sudah  meninggal  diberikan  kepada  anak  tiri.  Padahal  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjadi  salah  satu  sumber  rujukan  bagi  hakim dalam mengambil keputusan, tidak dijelaskan bagian harta waris anak tiri dengan orang tua tirinya. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam kajian ini.
Penelitian tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri masih terbatas, hal ini dikarenakan  putusan  hakim  yang  memberikan  hak  waris  kepada  anak  tiri  hanya  terjadi dalam  satu  dasawarsa  terakhir.  Beberapa  penelitian  yang  sudah  dilakukan  tentang  anak tiri,  seperti  Basri  et  al.,  (2014)  mengkaji  tentang  kedudukan  anak  tiri  dalam  keluarga. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  anak  tiri  dapat  disamakan  dengan  anak  angkat sehingga dalam masalah kewarisan, anak tiri berhak mendapatkan harta warisan dari ayah atau  ibu  tirinya  melalui  wasiat  wajibah  atau  melalui dzawil  arham .  Penelitian  ini didukung  oleh  penelitian  Jazari  (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa  anak  tiri  berhak mendapatkan harta waris dari ayah atau ibu tirinya melalui wasiat wajibah dan qiyas yang di qiyas kan kepada anak angkat. Pandangan ini juga dikuatkan oleh penelitian  Nofitasari (2021) yang tidak setuju dengan keputusan hakim yang tidak memberikan bagian warisan apapun kepada anak angkat. Beliau berpendapat bahwa anak tiri sebaiknya diberikan hak waris melalui wasiat wajibah yang di qiyas kan dengan anak angkat, dengan catatan anak tiri  ini  merupakan  anak  yang  berbakti  kepada  orang  tua  dan  mempunyai  kedekatan emosional dengan ayah atau ibu tirinya.
Berbeda  dengan  Pahroji  (2019)  yang  menyimpulkan  bahwa  anak  tiri  berhak mendapatkan  harta  warisan  dari  ayah  atau  ibu  tirinya  melalui ashabah  sababiyah . Ashabah sababiyah dikaitkan dengan al-wala ,  yaitu pemberian harta waris dari seorang budak  kepada  mantan  majikannya  yang  telah  memerdekakannya  sebagai  balasan kebaikan majikannya dan karena kedekatan emosionalnya (Pahroji, 2019, p. 30). Namun demikian, penelitian Krismayanti & Zulkifli (2022) menyimpulkan bahwa anak tiri tidak mempunyai  hak  waris  dengan  ayah  atau  ibu  tirinya  tetapi  dapat  diberikan  harta  melalui sarana lain seperti hibah maupun wasiat. Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini  mencoba  mempertanyakan  kembali  apakah  putusan  hakim  yang  memberikan  wasiat wajibah  kepada  anak  tiri  dan  alasan  yang  diberikan  sudah  sesuai  dengan  konsep  syara’ ataukah tidak.
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan beberapa contoh putusan hakim tentang kasus  kewarisan  anak  tiri.  Selanjutnya  penelitian  ini  juga  menganalisis  alasan  putusan hakim  yang  berkaitan  dengan  kasus  hak  waris  anak  tiri  dari  ayah  atau  ibu  tirinya berdasarkan  konsep  kewarisan  Islam.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  memberikan  solusi terhadap  kewarisan  anak  tiri  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam.  Dengan  demikian, diharapkan  melalui  penelitian  ini,  kita  mempunyai  pemahaman  yang  komprehensif tentang hukum kewarisan Islam yang sesungguhnya.
Argumentasi  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  penulis  beranggapan  bahwa pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri bukanlah keputusan yang tepat dengan alasan di qiyas kan  kepada  anak  angkat  yang  mendapatkan  hak  waris  melalui  wasiat  wajibah sebagiamana yang terdapat dalam KHI pasal 209. Menurut penulis, ini perlu dikaji ulang apakah qiyas yang  dilakukan  sudah  memenuhi  persyaratan qiyas ataukah  tidak.  Begitu juga  pandangan  lain  yang  memberikan  harta  waris  melalui dzawil  arham dan ashabah sababiyah apakah  merupakan  pandangan  yang  sudah  sesuai  dengan  konsep  kewarisan ataukah tidak. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini.

## LANDASAN TEORI

## Wasiat Wajibah
Pengertian  wasiat  wajibah  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan  pengertian  wasiat biasa. Kalau wasiat biasa merupakan pemberian harta waris oleh pewaris yang diucapkan sebelum ia meninggal,  dan pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal  dunia (Daud, 2021;  Daud  & Azahari, 2018b, 2019a, 2019b). Sementara istilah wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah keputusan hakim sebagai perwakilan pemerintah negara untuk mengambil  sebagian  harta  pewaris  diberikan  kepada  sanak  kerabat  yang  tidak mendapatkan  bagian  harta  waris  sebagai  wasiat  yang  wajib  dikarenakan  sebab-sebab tertentu  (Ash-Shiddieqy,  1987).  Dalam  hal  ini,  wasiat  wajibah  harus  dilaksanakan sekalipun  pewaris  tidak  meninggalkan  wasiat  apapun  kepada  sanak  saudara  yang  tidak mendapatkan  bagian  warisan  (Daud,  2021).  Dengan  demikian,  unsur  dalam  wasiat wajibah  hanya  tertuju  kepada  dua  hal,  yaitu  wasiat  wajibah  diberikan  tanpa sepengetahuan pewaris atau orang meninggal dan wasiat wajibah hanya diberikan kepada sanak kerabat yang terhalang mendapatkan harta waris karena sebab-sebab tertentu (Daud & Azahari, 2018a).
Dasar  hukum  wasiat  wajibah  tidak  terlepas  dari  dasar  hukum  pemberian  wasiat biasa  (Daud  &  Azahari,  2018a,  2019a),  namun  masih  bersifat  kontroversial.  Adapun dasar hukum wasiat tertuang dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:
َنْيِقَّتُمْلا ىَل َع اًّقَح  ِِۚف ْو ُرْعَمْلاِب َنْيِب َرْقَ ْلْا َو ِنْيَدِلا َوْلِل ُةَّي ِص َوْلاۨ ۖ ا ًرْيَخ  َك َرَت  ْنِا  ُت ْوَمْلا ُمُكَدَحَا  َرَضَح اَذِا ْمُكْيَلَع  َبِتُك Artinya:  “ Diwajibkan  atas  kamu  apabila  maut  hendak  menjemput  seseorang diantara kamu jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. ” Dalam  hal  ini,  para  ulama  terbagi  menjadi  dua  kelompok;  ada  kelompok  yang menyetujui  adanya  konsep  wasiat  wajibah  dan  kelompok  yang  tidak  menyetujuinya. Kelompok  ulama  yang  menyetujui  adanya  wasiat  wajibah  adalah  Abī  Abī  ‘Abd Allāh’Abd Allāh Muḥammad bin ‘Umar al-Razi, Sayyid Quthb, Muḥammad Abduh, Said
bin  Jabir,  Rabi’  bin  Anas,  Qatadah,  Muqatil  bin  Hayyan,  Ibn  ‘Abbās,  dan  al-Hasan termasuk  Ibn  Hazm  (Usman  &  Somawinata,  1997).  Argument  yang  digunakan  adalah perintah  kewajiban  memberikan  wasiat  yang  terdapat  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  180 kepada orangtua dan sanak kerabat tetap berlaku, namun hanya bagi orang tua atau sanak kerabat  yang  terhalang  untuk  mendapatkan  warisan,  misalnya  karena  perbedaan  agama karena perbedaan agama merupakan salah satu sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan.  Dan  ini  adalah  alasan  Ibn  Hazm  (1983).  Sebaliknya,  bagi  orang  tua  dan  sanak kerabat yang tidak terhalang mendapatkan harta waris, maka tidak wajib untuk diberikan wasiat.  Bahkan,  jika  wasiat  ini  tidak  diberikan  kepada  mereka  yang  terhalang mendapatkan harta waris, maka hakim wajib memberikan wasiat wajib ini kepada mereka (Al-‘Ainani, 1982).
Sementara  itu,  kelompok  yang  tidak  menyetujui  adanya  wasiat  wajibah  adalah jumhur  ulama  yang  berpandangan  bahwa  memberikan  wasiat  kepada  ahli  waris  yang terhalang  mendapatkan  warisan  adalah  sunnah  bukan  wajib.  Pendapat  yang  mereka pegang  adalah  pertama,  kata  “ kutiba ”  yang  bermakna  diwajibkan  yang  terdapat  pada surat  al-Baqarah  ayat  180  telah  dihapus  dengan  ayat-ayat  mawaris  yang  sudah menjelaskan  bagian  masing–masing  ahli  waris,  sehingga  mereka  sudah  tidak  boleh  lagi mendapatkan  harta  waris  melalui  wasiat.  Kedua,  kewajiban  dalam  ayat  wasiat  ini  juga dihapus hukumnya oleh hadis Rasulullah yang artinya: “ dari Abū Umamah RA berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu khutbah beliau pada tahun haji  wada’  bahwa  Allah  SWT  telah  memberikan  hak  kepada  siapa  yang  berhak.  Oleh karena  itu,  tidak  ada  hak  mendapatkan  wasiat  bagi  para  ahli  waris (Al-Sijistani,  n.d.; At-Tirmiżī, 1975; Ibnu Mājah, 1999) . ”
Pendapat  ketiga  adalah  sahabat  jarang  mempraktekkan  pemberian  wasiat  kepada sanak kerabat. Dan keempat, jumhur ulama berpandangan bahwa kata “ kutiba ” yang jika dikaitkan  dengan  kata  “ khayran ”  ini  bermakna  bahwa  kewajiban  berwasiat  hanya  bagi orang yang memiliki harta yang lebih sehingga kata kutiba tidak lagi dihukumkan wajib. Lebih dari itu jika ada yang berwasiat kepada ahli waris, maka secara hukum kewarisan Islam dianggap tidak sah (Khairani, 2012).
Dalam  prakteknya  di  Indonesia,  wasiat  wajibah  diberikan  kepada  anak  angkat sebagaimana  yang  tertuang  pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  209  yang berbunyi:
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
(2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua  angkatnya  (Kompilasi  Hukum  Islam, 2015).
Pasal di atas menunjukkan bahwa anak angkat jika tidak mendapatkan  wasiat dari orang  tua  angkatnya,  maka  dia  berhak  mendapatkan  wasiat  wajibah  paling  banyak  1/3 harta. Pemberian harta waris kepada anak angkat melalui wasiat wajibah bertujuan untuk memberikan  rasa  keadilan  kepada  anak  angkat  karena  kedekatan  emosionalnya  dengan
orang tua angkatnya, sehingga tidak adil jika anak angkat tidak mendapatkan bagian harta apapun dari orang tua angkatnya (Nugraheni et al., 2010).
Dengan  adanya  pasal  ini,  dalam  perkembangan  hukum  selanjutnya,  hakim menjadikan pasal ini juga sebagai rujukan terhadap kasus ahli waris yang berbeda agama dengan  orang  tuanya  yang  seharusnya  terhalang  mendapatkan  harta  waris,  tapi  bisa mendapatkan  bagian  warisan  dari  orang  tuanya  yang  muslim  melalui  wasiat  wajibah (Tono,  2013).  Selain  itu  terdapat  pula  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang memberikan  wasiat  wajibah  kepada  anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  yang  sah  sebagi ta’zir dari  ayah  biologisnya  (Fatwa  MUI,  2012).  Dan  yang  terbaru  adalah  hakim memberikan  wasiat  wajibah  kepada  anak  tiri,  dan  inilah  yang  menjadi  fokus  penelitian ini.

## Anak Tiri dalam Islam
Anak  tiri  adalah  anak  bawaan  dari  suami  atau  istri.  Dalam  hal  ini,  anak  tiri  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  kelompok,  yaitu  anak  tiri  yang  lahir  dari  hasil  perkawinan yang sah dengan suami atau istri sebelumnya dan kelompok anak tiri yang lahir dari istri di luar perkawinan yang sah. Anak tiri dalam kelompok kedua ini dia hanya mempunyai nasab  dengan  ibunya  dan  hanya  bisa  saling  mewarisi  dengan  keluarga  ibunya  saja (Kompilasi  Hukum  Islam,  2015).  Pengertian  anak  tiri  ini  berangkat  dari  realita  di masyarakat dimana banyak terjadi pernikahan yang tidak hanya dilakukan antara perjaka dengan  perawan.  Terkadang  ada  pernikahan  antara  perjaka  dengan  seorang  janda  yang sudah mempunyai  anak, atau ada pernikahan antara perawan dengan seorang duda  yang sudah  mempunyai  anak  dengan  istri  sebelumnya.  Bahkan  ada  pernikahan  antara  duda dengan  janda  yang  masing-masing  mempunyai  anak  dari  pasangan  sebelumnya.  Dari sinilah muncul istilah anak tiri.
Dalam perspektif Islam, anak tiri tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayah atau ibu tirinya. Bahkan jika ayah tirinya belum melakukan persetubuhan dengan ibunya setelah  menikah,  maka  ayah  tiri  boleh  menikah  dengan  anak  tirinya  setelah  bercerai dengan  ibunya.  Tetapi  jika  ayah  tiri  sudah  melakukan  hubungan  suami  istri,  maka  ayah tiri  tidak  boleh  menikahi  anak  tirinya  dan  menjadi  mahram  anak  tirinya.  Hal  ini  sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya:
“ Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu-ibumu;  anak-anakmu  yang  perempuan; saudara-saudaramu  yang  perempuan,  Saudara-  saudara  bapakmu  yang  perempuan; Saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan;  anak-anak  perempuan  dari  saudara- saudaramu  yang  laki-  laki;  anak-anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu- ibu isterimu  (mertua);  anak-anak  isterimu  yang  dalam  pemeliharaanmu  dari  isteri  yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya; (dan  diharamkan bagimu) isteri-isteri  anak  kandungmu  (menantu);  dan  menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua perempuan  yang  bersaudara,  kecuali  yang  telah  terjadi  pada  masa  lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .”
Dalam  hukum  kewarisan  Islam,  anak  tiri  hanya  mendapatkan  harta  waris  dari  ibu atau  ayah  dan  saudara  kandungnya  saja,  sementara  dari  ayah  atau  ibu  tirinya  tidak
mendapatkan  harta  warisan  apapun.  Hal  ini  sebagaimana  pendapat  Ash-Shabuni  (1995) yang menyatakan bahwa anak tiri tidak mendapatkan bagian harta waris apapun dari ayah atau ibu  tiri. Namun  anak tiri dapat  menjadi hajib nuqshan ,  yaitu ahli waris  yang dapat mengurangi bagian hak ahli waris lainnya terhadap ayah atau ibu tirinya.
Dan pada hakikatnya dalam konsep Islam, biaya pemeliharaan anak tiri ditanggung oleh  ayah  kandungnya  atau  walinya  sehingga  sebenarnya  ayah  tiri  tidak  mempunyai kewajiban menafkahi anak tirinya. Namun dalam realitanya, tidak jarang ditemui ayah tiri yang sangat baik dengan anak tirinya bahkan menyamakan kasih sayang dan pemberian nafkah  seperti  anak  kandungnya  sendiri.  Maka  hal  ini  dianggap  sebagai  sedekah  bagi ayah tirinya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menitik beratkan  kepada  gejala  sosial  budaya  dari  kebudayaan  tertentu  sehingga  diperoleh  pola tertentu  (Ashshofa,  1996,  p.  20–21).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  gabungan yuridis  normatif dan yuridis  empiris.  Yang  dimaksud  dengan  yuridis  normatif  yaitu penelitian  hukum  atau  legal  formal  yang  menjadikan  hukum  sebagai  sistem  norma. Sementara  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  yang  objek  kajiannya adalah perilaku manusia (Fajar & Achmad, 2010, p. 34 & 51). Dalam konteks penelitian ini,  yuridis  normatif  berupa  hukum  yang  tertuang  dalam  sumber  hukum  Islam  dan  KHI sementara  yuridis  empiris  berupa  putusan-putusan  hakim  yang  berkaitan  dengan pemberian  wasiat  wajibah  kepada  anak  tiri.  Penelitian  ini  mengunakan  teknik  analisis deskriptif yang mencoba menggambarkan secara jelas argumen tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Contoh Putusan Hakim Terkait Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri
Berdasarkan penelusuran peneliti terkait hak kewarisan terhadap anak tiri, terdapat kasus  di  kota  Malang  dimana  seorang  laki-laki  meninggal  dan  meninggalkan  istri  dan anak  tiri  (anak  bawaan  istri  kedua)  serta  anak  angkat.  Dalam  hal  ini  hakim  Pengadilan Agama  kota  Malang  melalui  putusan  nomor  297/Pdt.G/2010/PA.Mlg  memberikan  harta waris kepada istrinya dan anak angkat  sebesar 1/3  bagian dan tidak memberikan bagian apapun  kepada  anak  tiri.  Kasus  ini  kemudian  dibawa  ke  pengadilan  tinggi  di  Surabaya dan  hakim  pengadilan  tinggi  memutuskan  dengan  putusan  yang  sama  dengan  putusan hakim  agama  kota  Malang  dengan  nomor  putusan  104/Pdt.G/2011/PTA.Sby.  Namun ketika  kasus  ini  dibawa  ke  Mahkamah  Agung,  ternyata  hakim  memutuskan  untuk membagi harta pewaris kepada istrinya dan sisanya diberikan kepada anak tiri dan anak angkat  pewaris  yang  masing-masing  mendapatkan  1/5  bagian.  Hal  ini  sesuai  dengan putusan hakim nomor 489/K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011.
Contoh lain adalah putusan MA nomor 554/K/ AG/2011 merupakan kasasi dari PA Maluku  utara  nomor  1/Pdt.G/2011/PT.  Mu.  Dalam  putusannya  hakim  MA  memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri. Dalam kasus ini, seorang istri mempunyai anak bawaan dua anak laki-laki dan menikah dengan suami baru dan hasil pernikahannya mempunyai
dua anak perempuan. Sang istri meninggal, sehingga yang suami dan anak-anaknya yang menjadi  ahli  waris,  baik  anak  bawaan  dengan  suami  terdahulu  maupun  anak  dengan suami baru. Kemudian suaminya meninggal, sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah dua anak perempuan dan dua anak tiri laki-laki. Dalam hal ini putusan hakim MA adalah memberikan  2/3  bagian  untuk  dua  anak  perempuannya  dan  1/3  bagian  untuk  dua  orang anak tiri laki-laki (Wiwin, 2015).
Putusan  ini  didasarkan  kepada  pertimbangan  bahwa  anak  angkat  yang  tidak mempunyai  hubungan  darah  dengan  pewaris  mendapatkan  bagian  harta  waris  dari  ayah angkatnya,  tidak  masuk  akal  anak  tiri  yang  ibunya  menikah  dengan  ayah  tirinya  tidak mendapatkan bagian apapun (Pahroji, 2019).
Namun  demikian  dalam  kasus  lain,  hakim  Mahkamah  Agung  bahkan menghapuskan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri sesuai dengan putusan nomor 733K/  Ag/2016.  Yang  juga  membenarkan  putusan  hakim  pengadilan  tinggi  dengan nomor  03/Pdt.G/2016/PTA.Jb.  alasan  yang  diberikan  adalah  pemberian  wasiat  wajibah kepada  anak  tiri  harus  didasarkan  kepada  pertimbangan  hukum  sesuai  dengan  undang- undang, Kompilasi Hukum Islam maupun fakta-fakta hukum. Putusan ini berbeda dengan putusan  pada  tingkat  pengadilan  Agama  dimana  hakim  memberikan  wasiat  wajibah kepada  anak  tiri  sesuai  dengan  putusan  nomor  192/Pdt.G/2015/PA.  Sgt.  Dalam mengambil  putusan  ini,  hakim  pengadilan  agama  menyandarkan  kepada  pertimbangan pemberian  keadilan  bagi  pihak  yang  berperkara  dari  segi  sosiologis  maupun  syar’i (Nofitasari, 2021).
Menurut  beberapa  studi  (Basri  et  al.,  2014;  Jazari,  2019;  Munthohar,  n.d.; Nofitasari, 2021), pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri merupakan terobosan baru yang  mampu  mengakomodasi  kondisi  kehidupan  keluarga  yang  beragam  di  masyarakat Indonesia.  Selain  itu,  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  anak  angkat  juga  dianggap sebagai angin segar bagi anak tiri yang mana dalam Islam anak tiri tidak mempunyai hak waris apapun dengan keluarga tirinya, tetapi dapat di qiyas kan kepada anak angkat (Basri et al., 2014; Jazari, 2019; Nofitasari, 2021; Sondakh, 2017). Hal ini disebabkan anak tiri bukan  termasuk  ahli  waris  tetapi  bisa  mendapatkan  harta  waris  melalui  wasiat  wajibah. Alasan yang diberikan adalah:
a. Adanya  persamaan  antara  anak  angkat  dengan  anak  tiri.  Diantara  persamaannya adalah:  Pertama,  antara  anak  angkat  dan  anak  tiri  sama-sama  tidak  mempunyai hubungan  nasab  dengan  pewaris,  atau  dalam  kasus  tertentu  hanya  mempunyai hubungan nasab kepada salah satu orang tua. Kedua, anak angkat dan anak tiri sama- sama bukan ahli waris pewaris. Ketiga, dari aspek kedudukan, anak angkat  dianggap sebagai anggota keluarga yang sah setelah ditetapkan oleh hakim, begitu juga dengan anak  tiri  menjadi  bagian  anggota  keluarga  tiri  setelah  ibunya  menikah  dengan  ayah tirinya dengan syarat ba’da dukhul (Basri et al., 2014).
b. Dalam rangka hifdzul nasl (menjaga keturunan).
c. Dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan kepada anak tiri yang sudah berada tanggungjawab  satu  keluarga  walaupun  bukan  bersama  keluarga  kandungnya.  Selain itu,  anak  tiri  masih  mempunyai  hubungan  darah  dengan  salah  satu  orang  tuanya, sehingga menjadikan anak tiri perlu lebih diperhatikan daripada  anak angkat,  apalagi
kalau  pewaris  tidak  memberikan  hibah  atau  wasiat  kepada  anak  tirinya.  (Munthohar, n.d.; Nofitasari, 2021).
d. Walaupun dalam KHI tidak tercantum penjelasan mengenai hak waris anak tiri, akan tetapi  hakim  tidak  boleh  menolak  perkara  yang  datang,  sehingga  menjadi  kewajiban hakim untuk menemukan hukum sekalipun tidak terdapat dalam KHI.
Dalam hal ini, illat anak tiri yang di qiyas kan kepada anak angkat adalah sama-sama anak  orang  lain  yang  dimasukkan  ke  dalam  keluarga  baru.  Dengan  demikian,  anak  tiri juga bisa mendapatkan harta warisan dari ayah atau ibu tirinya melalui wasiat wajibah.

## Analisis  Putusan  Hakim  Terkait  Pemberian  Wasiat  Wajibah  Kepada  Anak  Tiri Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam
Apabila melihat putusan hakim  yang memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri yang  di qiyas kan  kepada  anak  angkat. Qiyas adalah  menggabungkan  suatu  pekerjaan kepada  pekerjaan  lain  dalam  hukumnya  karena  kedua  pekerjaan  tersebut  mempunyai persamaan illat (sebab) (Asrowi, 2018, p. 35).  Dalam meng qiyas kan suatu kasus kepada kasus  lainnya,  terdapat  rukun qiyas yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  a)  ‘ asl (pokok),  yaitu kasus  yang  mempunyai  dalil nash nya  yang  dijadikan  tempat  untuk  meng qiyas kan.  b) far’u (cabang),  yaitu  kasus  yang  tidak  mempunyai  dalil nash nya. Far’u ini  yang  akan disamakan  hukumnya  dengan  yang  di qiyas kan.  c)  Hukum  ‘ asl ,  yaitu  hukum  yang ditetapkan  yang  sudah  ada  dalil nash nya,  dan  d) Illat (sebab),  yaitu  suatu  sifat  yang terdapat  dalam asl dan  yang  menghubungkan  antara far’u dengan asl (Asrowi,  2018). Dalam  kasus  anak  tiri  yang  di qiyas kan  dengan  anak  angkat,  di  sini  yang  berada  dalam posisi ‘asl adalah  anak  angkat  dan far’u adalah  anak  tiri,  sedang  hukum  yang  tertuang dalam KHI pasal 209 yaitu bagi anak angkat diberikan wasiat wajibah dan illat nya adalah sama-sama memasukkan anggota keluarga baru dalam sebuah keluarga, hanya saja kalau anak  angkat  diangkat  secara  resmi  oleh  pemerintah,  sedangkan  anak  tiri  dikarenakan adanya pernikahan dengan ibu atau ayah kandungnya.
Dalam pandangan penulis, walaupun qiyas yang dilakukan sudah memenuhi rukun qiyas ,  namun  demikian  hukum  yang  dijadikan  dasar  pemberian  wasiat  wajibah  bukan bersumber  dari  sumber  hukum  Islam  yang  utama  melainkan  dari  Kompilasi  Hukum Islam. Sementara dalam  konteks  kewarisan  Islam, hukum  wasiat wajibah masih bersifat kontradiktif di kalangan ulama, dan kalaupun ada, peruntukannya adalah untuk orang tua atau kerabat yang terhalang medapatkan harta warisan. Sementara anak angkat dan anak tiri  memang  bukan  kerabat  sehingga  masih  dipertanyakan  hukum  wasiat  wajibah  itu sendiri. Di samping itu dalam konsep kewarisan Islam, anak tiri hanya mendapatkan harta waris  dari  orang  tua  dan  kerabat  kandungnya,  sementara  dari  keluarga  tirinya  tidak mendapatkan  harta  warisan.  Karena  dalam  Islam  sebab-sebab  mendapatkan  harta  waris adalah  dikarenakan  ikatan  pernikahan,  ikatan  kekerabatan  dan al-wala’ (kekerabatan yang  disebabkan  hukum  seperti  hubungan  antar  majikan  yang  sudah  memerdekakan budaknya)  (Ash-Shabuni,  1995;  Ash-Shiddieqy,  1987).  Dengan  demikian  sebuah kesalahan  ketika  anak  tiri  mendapatkan  harta  waris  dari  ayah  atau  ibu  tirinya (Krismayanti & Zulkifli, 2022).
Selain itu, dalam  Islam,  jika terdapat  suatu  perkara  yang berkaitan dengan sebuah hukum,  maka  harus  dikembalikan  kepada  sumber  hukum  Islam  yang  utama  yaitu  al- Qur’an  dan  Hadits.  Apabila  tidak  ditemukan  penyelesaiannya  secara  eksplisit,  maka mujtahid diwajibkan untuk melakukan ijtihad dalam istinbath hukum. Dalam hal ini Abū Zahrah  (1959)  mendefinisikan ijtihad sebagai   pengerahan segala kemampuan ahli fiqih untuk menemukan hukum suatu pekerjaan berdasarkan kepada dalil terperinci. Selain itu, kualifikasi  seorang  mujtahid  juga  bukan  orang  sembarangan,  terdapat  beberapa  syarat yang  harus  dimiliki  oleh  mujtahid  menurut  wahbah  Al-Zuhaily  (2013)  yaitu;  a) mengetahui  makna  al-Qur’an  baik  secara  bahasa  maupun  secara  istilah,  b)  mengetahui hadits-hadits ahkam ,  baik  secara  bahasa  maupun  secara  istilah,  c)  mengetahui  ayat-ayat al-Qur’an  dan  hadits  yang  di nasakh dan  yang menasakh ,  d)  mengetahui  sesuatu  yang sudah ditetapkan oleh ijma’ sehingga hukum  yang diambil  mujtahid  tidak bertentangan dengan hasil ijma’, e) mengetahui qiyas dan segala sesuatu yang berkaitan dengan qiyas ,
f) menguasai bahasa Arab dan ilmu alatnya karena al-Qur’an dan hadits berbahasa Arab, g)  mengetahui ushul  fiqh karena ushul  fiqh adalah  tiang  ijtihad,  dan  h)  mengetahui maqasid syariah dalam penetapan hukum.
Di  sini,  jika  dilihat  dari  syarat-syarat  mujtahid  yang  sangat  banyak,  tidak  semua ulama  termasuk  hakim  memenuhi  persyaratan  menjadi  mujtahid  sehingga  putusan  yang diambil  hakim  bukan  dianggap  sebagai  hasil  ijtihad  dalam  perspektif  Islam,  kecuali sebelum  hakim  memutuskan  suatu  perkara,  karena  hakim  memahami  keterbatasan pengetahuannya  kemudian  meminta  ulama  yang qualified menjadi  mujtahid  untuk berijtihad dalam mengambil hukum suatu perkara. Oleh sebab itu, jika pemberian wasiat wajibah dianggap sebagai hasil ijtihad hakim, maka kurang tepat.
Selain  itu,  hukum  kewarisan  Islam  itu  bersifat ta’abbudi bukan ta’aqquli (Daud, 2021; Pahroji, 2019). Artinya dalam kewarisan Islam, semua sudah diatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya, sehingga umatnya tinggal menjalankan ketetapan  Allah  tersebut,  jika  tidak  dilakukan  maka  konsekuensi  mendapatkan  dosa sebagaimana  konsekuensi  meninggalkan  shalat  lima  waktu.  Maka  di  sini  umat  Islam tidak  boleh  semaunya  sendiri  menetapkan  hukum  waris  baru  sekalipun  tidak  dibahas dalam sumber hukum Islam. Berkaitan dengan anak tiri, Islam sudah dengan sangat jelas mengatur  bahwa  antara  anak  tiri  dengan  ayah  atau  ibu  tirinya  hanya  hubungan  mahram saja dengan syarat ba’da dukhul (setelah berhubungan suami istri). Selebihnya tidak ada hubungan apapun termasuk dalam menafkahi. Karena pada hakikatnya, kewajiban nafkah kepada  anak  tetap  dibebankan  kepada  ayah  kandung  bukan  ayah  tiri,  seandainya  ayah kandungnya  sudah  meninggal,  maka  tanggungjawabnya  beralih  ke  wali  anak  tersebut bukan  ke  ayah  tiri.  Namun  demikian,  dalam  realitanya,  anak  tiri  yang  sudah  tinggal bersama keluarga tirinya tetap menjadi tanggung jawab keluarga tirinya. Maka dalam hal ini merupakan bentuk sedekah dari ayah tiri kepada anak tirinya. Dan seharusnya hal ini sudah lebih dari cukup bagi anak tiri mendapatkan harta dari ayah tirinya, sehingga tidak etis  masih  mengharapkan  harta  warisan  dari  ayah  tiri  sekalipun  sudah  mempunyai kedekatan  emosional.  Karena  dalam  Islam,  kedekatan  emosional  bukan  menjadi  syarat penyebab seseorang mendapatkan harta waris, hanya tiga hal tersebut tadi.

## Solusi Pemberian Harta Kepada Anak Tiri
Menanggapi  permasalahan  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  anak  tiri  yang menurut  penulis  masih  bersifat  kontroversi,  maka  di  sini  menurut  hemat  penulis menghindari  atau  tidak  memberikan.  Dalam  hal  ini  penulis  berpegang  kepada  kaidah ushul fiqh yang berbunyi:
بَحَتْسُم  ِف َلَ ِخْلا  ْنِم ُجو ُرُخْلا
Artinya: “ Keluar dari perselisihan adalah dianjurkan .”
Dengan  demikian,  seandainya  ada  ayah  tiri  yang  ingin  memberikan  harta  waris kepada  anak  tiri,  maka  instrumen  yang  dapat  digunakan  adalah  melalui  wasiat  biasa dimana  ayah  tiri  berwasiat  memberikan  sebagian  hartanya  paling  banyak  1/3  bagian sebelum  meninggal  dunia.  Selain  menggunakan  wasiat  biasa,  orangtua  tiri  bisa memberikan  hartanya  kepada  anak  tirinya  melalui  hibah.  Dan  pemberian  harta  melalui hibah  ini  bisa  langsung  menjadi  milik  anak  tiri  tanpa  harus  menunggu  pemberi  hibah meninggal  dunia.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Krismayanti  &  Zulkifli  (2022)  yang menganjurkan untuk memberikan wasiat biasa dan hibah bukan pemberian warisan.
Namun demikian, jika orang tua tiri tidak sempat memberikan harta apapun kepada anak  tirinya  dan  anak  tiri  sudah  mempunyai  kedekatan  emosional  dengan  keluarga tirinya,  maka  dalam  kondisi  ini,  diharapkan  ahli  waris  ayah  atau  ibu  tirinya  berkumpul bersama  dan  bermusyawarah  untuk  memberikan  sedikit  bagian  kepada  saudara  tirinya yang disebut sebagai tasyawur al-qismah (pembagian yang dimusayawarahkan) (Daud & Azahari, 2018a, 2018b, 2019a, 2020, 2019b). Ini bisa dilakukan asalkan ada persetujuan dari  semua  ahli  waris,  jika  tidak  ada  persetujuan,  maka  tidak  bisa  dilakukan.  Hal  ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 8 yang berbunyi:
اًف ْو ُرْعَّم  ًلْ ْوَق ْمُهَل ا ْوُل ْوُق َو ُهْنِ م ْمُه ْوُق ُز ْراَف ُنْيِك ٰسَمْلا َو ى ٰمٰتَيْلا َو ىٰب ْرُقْلا اوُلوُا َةَمْسِقْلا  َرَضَح اَذِا َو Artinya: “ Dan apabila ketika pembagian itu hadir  sanak kerabat, anak  yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik .”
Dalam  pelaksanaannya, tasyawur  al-qismah itu  berbeda  dengan  wasiat  wajibah dimana  wasiat  wajibah  harta  yang  diberikan  diambil  secara  paksa  dari  pewaris,  dan jumlah  maksimalnya  adalah  1/3  bagian.  Sementara tasyawur  al-qismah ,  harta  yang diberikan  harus  berdasarkan  keikhlasan  semua  ahli  waris  dan  jumlahnya  diputuskan melalui musyawarah bersama.

## KESIMPULAN
Pemberian  wasiat  wajibah  kepada  anak  tiri  dianggap  sebagai  terobosan  baru sebagai  cara  agar  anak  tiri  mendapatkan  harta  waris  dari  orang  tua  tirinya.  Berdasarkan realita  di  lapangan,  terdapat  beberapa  kasus  dimana  hakim  memberikan  wasiat  wajibah kepada  anak  tiri,  walaupun  ada  juga  hakim  yang  tidak  memberikannya.  Hal  ini di qiyas kan dengan anak angkat  yang mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam pandangan Islam, pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri  tidak  sesuai  dikarenakan  anak  tiri  bukan  termasuk  ahli  waris  yang  berhak mendapatkan harta waris dari orang tua tirinya. Anak tiri hanya mendapatkan harta waris dari orang tua dan saudara kandungnya. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal
ini  adalah  dengan  memberikan  wasiat  maupun  hibah  kepada  anak  tiri.  Jika  wasiat  atau hibah  tidak  sempat  dilakukan  oleh  pewaris,  maka  dapat  diterapkan tasyawur  al  qismah berdasarkan kesepakatan semua ahli waris.
Penelitian  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  hukum  kewarisan  dalam  Islam merupakan  bentuk  ibadah  bagi  seorang  hamba  kepada  Tuhannya  sehingga  sebagi  umat Islam harus mematuhi dan menjalankan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks  ini,  anak  tiri  tetap  tidak  bisa  mendapatkan  harta  waris  dari  orang  tua  tirinya melalui  wasiat  wajibah  tetapi  bisa  melalui  jalan  lain  yaitu  wasiat  biasa,  hibah  maupun pemberian  sukarela  dari  kesepakatan  seluruh  ahli  waris.  Hasil  penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian  terdahulu  yang  mendukung  putusan  hakim  untuk  memberikan  wasiat wajibah  kepada  anak  tiri  yang  di qiyas kan  kepada  anak  angkat.  Dengan  demikian  perlu dipertanyakan kembali keabsahan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri.
Penelitian  ini  mempunyai  keterbatasan  dimana  data  yang  diperoleh  peneliti  hanya bersumber dari yurispudensi maupun dokumentasi lainnya yang bersifat tertulis sehingga peneliti tidak bisa menggali lebih dalam alasan ataupun argumen yang digunakan hakim maupun  metode  yang  digunakan  hakim  dalam  mengambil  putusan  tersebut.  Penelitian selanjutnya  diharapkan  menggali  data  dari  sumber  data  primer  baik  dari  hakim  maupun dari ulama yang mempunyai kapasitas untuk melakukan ijtihad, sehingga akan diperoleh data yang lebih dalam dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū Zahrah, M. (1959). Ushul Fiqh . Riyadh: Dar al-Fikr al-Arabi.
Al-‘Ainani,  B.  A.  (1982). Ahkām al-Wasāyā wa’l-Auqaf .  Alexandria:  Muassasa  Shabāb al-Jamī’a.
Al-Sijistani, I. A. D. (n.d.). Bāb Mā jā’a fī al-wasāyā li al-wārith . In Sunan Abū Dāwūd . Beirut: Maktab al-Dirāsāt wa al-Buhūth fī Dār al-Fikr.
Al-Zuhaily, W. (2013). Usul al-Fiqh al-Islami . Damaskus: Dar al-Fikr. Ash-Shabuni, M. A. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam . Jakarta: Gema Insani. Ash-Shiddieqy, M. H. (1987). Fiqih Mawaris . Semarang: PT. Pustaka Riski Putra. Ashshofa, B. (1996). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. Jurnal Aksioma Al-Musaqoh , 1 (1), 30–49.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55171/jam.v1i1.370
At-Tirmiżī, A. ‘Īsā. (1975). Sunan at-Tirmiżī Vol. III . Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
Basri,  H.,  Wahab,  A.  A.,  &  Sarong,  A.  H.  (2014).  Perspektif  wasiat  wajibah  terhadap anak  tiri  (Kajian  persamaan  hak  dengan  anak  angkat). Jurnal  Ilmu  Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 2 (2), 59–70. http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4616
Daud, Z. F. M. (2021). Analisis putusan hakim terhadap ahli waris yang berbeda agama dalam  perspektif  syara’:  Studi  kasus  No.  1803/PDT.G/2011/PA.SBY. Jurnal  As- Salam , 5 (1), 62–75. https://doi.org/https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261
Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2018a). Amalan penghakiman dalam kes wasiat wajibah kepada waris berbeza agama: Kajian kes Terpilih. Jurnal Syariah , 26 (2), 267–294.
https://doi.org/10.22452/js.vol26no2.4 Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  (2018b).  Wasiat  wajibah  kepada  anak  angkat:  analisis terhadap  keputusan  dan  metode  penghakimandalam  kes  no  459/Pdt.G/2013/PTA Sby. Jurnal Fiqh , 15 (1), 41–60.
https://ejournal.um.edu.my/index.php/fiqh/article/view/12380/9444
Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  (2019a).  The  wajibah  will:  Alternative  wealth  transition for  individuals  who  are  prevented  from  attaining  their  inheritance. International Journal of Ethics and Systems , 38 (1), 1-19. https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2018-0133
Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  (2020).  Analisis  keputusan  dan  metode  penghakiman terhadap  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  anak  tidak  sah  taraf  dalam  kes  no. 0257/PDT.G/2012/PA.JBG. Jurnal Fiqh , 17 (1), 1–32. https://doi.org/https://doi.org/10.22452/fiqh.vol17no1.1
Daud,  Z.  F.  M.,  &  Azahari,  R.  B.  (2019b).  Menyoal  Rekontruksi  Maqashid  Dalam Pembaharuan  Hukum  Kewarisan  Islam. Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura , 18 (1),  1–33. https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843
Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fatwa  MUI.  (2012). Kedudukan  anak  hasil  zina  dan  perlakuan  terhadapnya . 11 ,  1–11. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Kedudukan-Anak-Hasil-Zina-dan- Perlakuan-Terhadapnya-final.pdf
Hazm, I. (1983). Al-Muhalla, vol. 9 . Beirut: Dār al-Fikr.
Ibnu Mājah, I. al-H. A. A. M. bin Y. al-R. (1999). Bāb Lā wasiyyata li wārith. In Sunan Ibn Mājah . Riyadh: Dār al-Salām.
Jazari, I. (2019). Studi komparasi konsep kewarisan anak tiri perspektif kompilasi hukum Islam (KHI). JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal , 1 (1), 30–48. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724
Khairani.  (2012). Wasiat  Wajibah  dalam  Pemikiran  Hukum  Ibn  Hazm .  Banda  Aceh: Searfiqh.
Krismayanti, & Zulkifli. (2022). Pembagian warisan anak tiri ditinjau dari hukum  Islam (Studi kasus Desa Bumi Mulya, Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi). Jurnal Integrasi Ilmu Syariah , 3 (1), 47–56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5790
Mahkamah  Agung  RI  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama.  2015. Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
Munthohar, H. A. (n.d.). Anak tiri (dalam perspektif hukum kewarisan Islam) . Pengadilan Agama Bajarnegara. http://www.pa-banjarnegara.go.id/uploads/2011/01/anaq tiri.pdf
Nofitasari,  K.  D.  (2021).  Wasiat  wajibah  kepada  anak  angkat  non  muslim  dan  anak  tiri (Formulasi  hukum  wasiat  wajibah  dalam  pasal  209  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia  dan  perkembangannya). Al-Syakhsiyyah:  Journal  of  Law  and  Family Studies , 3 (2), 25–47.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370
Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2010). Pengaturan dan implementasi wasiat wajibah di Indonesia. Mimbar Hukum , 22 (2), 311–329. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16229
Pahroji,  D.  (2019).  Kedudukan  anak  tiri  dan  anak  angkat  dalam  putusan  Mahkamah Agung  nomor  489  K/AG/2011  dihubungkan  dengan  sistem  hukum  waris  Islam. Jurnal Hukum Positum , 4 (1), 14–35.
https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005
Sondakh,  R.  A.  (2017).  Kedudukan  hak  waris  anak  tiri  dalam  perkawinan  sah  menurut hukum waris Islam. Lex Crimen , VI (3), 29–36. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15595
Tono,  S.  (2013). Wasiat  wajibah  sebagai  alternatif  mengakomdasi  bagian  ahli  waris non-muslim di Indonesia . Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia. Usman, S., & Somawinata, Y. (1997). Fiqh Mawaris: Hukum kewarisan Islam . Jakarta: Gaya Media.
Wiwin.  (2015).  Pengembangan  hukum  wasiat  wajibah  terhadap  anak  tiri  (Studi  analisis putusan MA No:554 K/AG/2011 tgl 19 Maret 2012). Maqasid: Jurnal Studi Islam , 4 (1), 1–6. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/1377/1117