INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 154-163 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Efektifitas Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Elektronik Di Tingkat Panti Asuhan
Prista Prasiwi 1 ✉ , Muhammad Muhtarom 2 , Ismiyanto 3 , Ariy Khaerudin 4 , Firstnandiar Glica Aini Suniaprily 5
Universitas Islam Batik Surakarta Email: pristaprasiwi@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pemerintah melihat peluang dalam memberikan akses pelayanan publik yang efektif melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atau yang dikenal sebagai e-government. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dianggap penting sebagai hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi akses pelayanan kesehatan publik melalui Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan  menggunakan  SPBE.  Sesuai  dengan  Perpres  RI  Nomor  95  Tahun  2018,  setiap  instansi pemerintah diharapkan menerapkan SPBE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, fokus pada  kajian  norma-norma  dalam  hukum  positif.  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) dianggap  sebagai  dasar  pemerintah  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  merata  untuk anak-anak  di  Panti  Asuhan.  SPBE  berfungsi  sebagai  landasan  untuk  menciptakan  aplikasi  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan.  Meskipun Prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menjamin kepesertaan panti asuhan di Jaminan Kesehatan Nasional, keterpaduan dianggap kunci dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap  panti  asuhan  yang  belum  mendaftarkan  anak-anaknya  untuk  mendapatkan  jaminan kesehatan.
Kata Kunci: Efektifitas, Jaminan Kesehatan, Berbasis Elektronik, Panti Asuhan

## Abstract
The government sees an opportunity to provide effective public services through the implementation of an electronic-based governance system (SPBE), known as e-government. Digitalization in healthcare services is considered essential as a basic right for the community. This research aims to accommodate public  healthcare  access  through  the  National  Health  Insurance  at  Orphanages  using  SPBE.  In accordance with  Presidential  Regulation No.  95  of  2018,  every  government  agency  is  expected  to implement SPBE. This study is a normative juridical research, focusing on the examination of norms in positive  law.  The  Electronic-Based  Governance  System  (SPBE)  is  seen  as  the  foundation  for  the government to provide equitable healthcare services for children in orphanages. SPBE serves as a basis for  creating  information  and  communication  technology  applications  that  can  enhance  the effectiveness and efficiency of services. Although the principles outlined in Presidential Regulation No. 95 of 2018 have not been fully met, especially concerning the enrollment of orphanages in the National Health  Insurance,  integration  is  considered  crucial  in  addressing  this  issue.  Therefore,  it  is recommended that the Social Affairs Office conduct a survey of orphanages that have not registered their children to ensure health insurance coverage.
Keywords: Effectiveness, Health Insurance, Electronic-Based, Orphanage

## PENDAHULUAN
Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk membantu anak-anak terlantar tumbuh dan berkembang secara alami baik secara mental, fisik, dan sosial. Panti Asuhan diharapkan dapat  melaksanakan  hak  asuh  atas  anak,  dan  hak  asuh  adalah  hak  orang  tua  untuk mengasuh, mendidik, merawat, membina, melindungi dan mengembangkan sesuai dengan agama yang dianut anak tersebut dan kemampuan anak tersebut. bakat dan minat. Oleh karena  itu,  panti  asuhan  diharapkan  dengan  keberadaannya  mampu  memberikan lingkungan yang nyaman dan nyaman bagi tumbuh kembang mental anak asuh yang baik. Mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  juga  mencakup  pemenuhan persyaratan asuransi Kesehatan (Wicaksono, 2018).
Hal ini sesuai dengan prinsip jaminan sosial BPJS yang disyaratkan pemerintah. Namun anak-anak kurang mampu, terutama yang tidak mempunyai orang tua (yatim piatu), tidak merasakan  hal  tersebut  Mereka  harus  berhak  menjadi  anggota  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar bisa mendapatkan  layanan kesehatan gratis dari pemerintah. Pasal  1  angka  7  UU  No.  24  Tahun  2011  menyatakan:  “Bantuan  iuran  adalah  iuran  yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai peserta program  jaminan  sosial.  BPJS  masih  kebingungan  Kenyataannya,  dukungan  iuran  BPJS belum  dilaksanakan  secara  maksimal.  Masih  banyak  anak-anak  yang  membutuhkan
bantuan namun diabaikan oleh pemerintah. Mereka harus menunggu dermawan yang rela menyumbangkan uangnya hanya untuk menjamin kesehatan fisiknya.
Terjadinya berbagai permasalahan tersebut konon disebabkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun peraturan dalam pemberian pelayanan kesehatan di panti asuhan, khususnya di bidang jaminan kesehatan, terkesan kurang diperhatikan. Pasal 4 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 menyebutkan hanya janda, duda, yatim piatu, dan/atau anak  yatim  dari  veteran  dan  pemukim  mandiri  yang  berhak  mendapat  bantuan  iuran, namun  anak yang diasuh di panti asuhan berhak mendapat bantuan iuran. Hal ini tidak dapat menjamin kepatuhan terhadap kewajiban dan prinsip jaminan sosial serta kewajiban konstitusional  yang  tertuang  dalam  UU  BPJS.  Adapun  pada  Pasal  1  angka  1  Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa:
“Jaminan  Kesehatan  adalah  Jaminan  berupa  perlindungan  kesehatan  agar  Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”.
Dengan permasalahan yang mempengaruhi hak atas asuransi kesehatan bagi anak- anak di panti asuhan, diperlukan solusi untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak atas layanan kesehatan yang memadai, tanpa terbebani oleh birokrasi. Untuk menjamin hak atas kesehatan yang diamanatkan konstitusi melalui jaminan kesehatan, anak-anak di panti  asuhan  harus  memiliki  akses  yang  mudah  terhadap  layanan  kesehatan. Memungkinkan  akses  Digitalisasi  merupakan  kemajuan  besar  dalam  dunia  industri teknologi  informasi  dan  komunikasi,  dan  membantu  masyarakat  memecahkan permasalahan yang ada telah menjadi tantangan utama. Untuk itu, Pemerintah Indonesia yang  mempunyai  misi  sebagai  pelayan  publik,  berupaya  meningkatkan  mutu  pelayanan publik dengan membangun sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi guna memudahkan pekerjaan masyarakat di berbagai bidang (Nuriyanto, 2014).
Pemerintah  melihat  hal  ini  sebagai  peluang  untuk  memungkinkan  akses  efektif terhadap pelayanan publik melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)  atau  biasa  disebut  e-Government.  Digitalisasi  dalam  layanan  kesehatan  penting karena merupakan hak fundamental masyarakat di sektor layanan kesehatan. Untuk lebih mewujudkan hak dasar atas kesehatan melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik  (SPBE),  pemanfaatan  akses  terhadap  layanan  kesehatan  masyarakat  harus menjadi pertimbangan dalam pendaftaran anak yatim piatu ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.  Hal  ini  sejalan  dengan  Perintah  Eksekutif  RI  Nomor  95  Tahun  2018  tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan SPBE dalam pelayanannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Suniaprily, 2023). Menurut  pendapat  Peter  Mahmud  Marzuki legal  research  atau  bahasa  Belandanya rechstsonderzoek selalu normatif sehingga tidak perlu istilah penelitian hukum normative (Marzuki, 2014). Metode penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata atau dengan kata lain menggunakan konsepsi legis positivis (soemitro, 1988).
Penulisan  hukum  ini  termasuk  ke  dalam  kategori  penemuan  hukum  in  concreto. Dikategorikan  penemuan  hukum  in  concreto  karena  tujuan  penulisan  hukum  ini  adalah untuk  menemukan  hasil  terkait  pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  pada kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada panti asuhan berbasis elektronik kemudian bentuk terapannya berupa menelaah pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan ditinjau berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  pelayanan  Kesehatan berbasis elektronik pada Jaminan Kesehatan Nasional di panti asuhan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, keterbukaan  atau  transparansi,  kecepatan  yang  transparan  dan  keterjangkauan  dalam pengasuhan anak yatim, termasuk pemenuhan hak jaminan kesehatan. Menurut penulis, fungsi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  tepat  sasaran  kepada  anak-anak  panti  asuhan melalui  pemanfaatan  teknologi  digital,  sehingga  pelayanan  kesehatan  telah  tercipta menghasilkan teknologi informasi dan komunikasi.
Pentingnya  SPBE  salah  satunya  didasari  atas  kebutuhan  pemerintahan  yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju (Anggraini, 2021). Salah satu  tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  melalui  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip :
1. Efektifitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE
2. yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
3. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
4. Kesinambungan,  merupakan  keberlanjutan  SPBE  secara  terencana,  bertahap,  dan terus
5. menerus sesuai dengan perkembangannya.
6. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
7. Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
8. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
9. Keamanan,  merupakan  kerahasiaan,  keutuhan,  ketersediaan,  keaslian,  dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.
SPBE  bersifat  integratif  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  prinsip  keterpaduan begitu  penting  untuk  hadir.  SPBE  menghapus  stigma  “terpisah - pisah”  yang  selama ini identik  dengan  pelayanan  birokrasi  di  Indonesia  (Wayan  Muka,  2020).  Sistem  ini memungkinkan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan, khususnya  di  panti  asuhan,  dapat  bekerja  sama  memenuhi  kewajiban  konstitusionalnya dalam  memperoleh  hak  atas  jaminan  kesehatan.  Kendala  yang  selama  ini  belum tersosialisasikan dan tidak adanya sinergi antara keduanya dalam hal data untuk memenuhi hak  asuransi  kesehatan  dapat  menemukan  hikmahnya  dalam  mendukung  SPBE  yang terpusat dan lengkap.
SPBE  tidak  hanya  efektif,  namun  juga  efisien.  Hal  ini  melibatkan  penyederhanaan berbagai sistem yang sebelumnya kompleks. Dengan cara ini, berbagai kebutuhan di tingkat pusat  dan  daerah  dapat  dilaporkan  dan  dilaksanakan  sesegera  mungkin.  Akuntabilitas didasarkan pada pelaporan yang jelas, cepat dan akurat serta tidak  menimbulkan kerugian (minimal). Dengan kata lain, SPBE memungkinkan laporan evaluasi  pemerintah pusat dan daerah  dapat    lebih  diperhatikan,  terukur,  dan  dapat  diakses  publik  (transparan). Interoperabilitas  merupakan  suatu  keadaan  dimana  sistem  teknologi  yang  ada  dapat bertukar dan menggunakan informasi yang ada  satu sama lain tanpa adanya batasan ruang dan  waktu.  Prinsip  ini  tidak  bisa  ditinggalkan  sama  sekali  di  era  kemajuan  TIK  seperti sekarang ini. Dengan interoperabilitas, SPBE dapat berjalan di berbagai platform secara real- time dan minim kendala (Soegiono, 2017).
Dengan  menggunakan  platform  digital,  SPBE  menjadi  garda  terdepan  dalam menyelesaikan persoalan belum terjaminnya kepastian hukum  pelayanan kesehatan pada asuransi  kesehatan  anak  yatim  dengan  memanfaatkan  prinsip  integrasi.  Integrasi  adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Pemerintahan didirikan dengan tujuan, antara lain, untuk memajukan  kesejahteraan  umum  dan  menjadikan  kehidupan  masyarakat  lebih  cerdas.
Artinya  negara  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhan  seluruh  warga negaranya melalui  sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya  pelayanan publik yang baik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil seluruh warga negara atas barang publik,  jasa  publik,  dan  pelayanan  administratif  (Nuriyanto,  2014).  Harapannya  akses pelayanan publik secara terbuka ini dapat menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah di era digitalisasi ini untuk dapat mendapatkan akses jaminan kesehatan nasional lebih efektif dan efisien.
Dalam menjalankan upaya kami menjamin keamanan hukum layanan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  e-Government.Berkomitmen  untuk  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  efektif  dan  efisien  melalui  transformasi  digital,  Kementerian Kesehatan  (Kemenkes)  RI  telah  menerbitkan  Keputusan  Menteri  Kesehatan  (KMK) No.HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penyelenggaraan E-Government. Sistem layanan kesehatan dan strategi transformasi digital layanan kesehatan. Selain itu, pengembangan sistem jaminan kesehatan dilakukan pada website Portal Data JKN yaitu link website berikut: https://data.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-portal/action/landingPage.cbi

## Gambar. 1 Portal data JKN
Berdasarkan  dengan  gambar  diatas  atas  kepesertaan  dalam  Jaminan  Kesehatan Nasional telah dimuat dalam portal JKN tersebut berdasar informasi yang terdapat dalam portal tersebut terdapat jumlah kepesertaan JKN beserta golongannya.
Gambar 2. Presentase Kepesertaan Jaminana Kesehatan Nasional
Berdasarkan data diatas, sistem pelayanan berbasis elektronik sudah cukup mencakup segala keperluan untuk memudahkan informasi dan keterbukaan dalam memenuhi hak atas Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, berdasarkan dengan data diatas masih belum untuk mencakup Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan serta golongan Penerima Bantuan Iuran masih belum dijelaskan secara mendetail mengenai keterbukaan data yang ada.
SPBE merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan di lingkungan pemerintah untuk menyelenggarakan  kegiatan  pelayanan  secara  lebih  efektif  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat pengguna SPBE. Sebagaimana tertuang  dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang  Sistem  E-Government.  SPBE  bertujuan  untuk  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang bermutu dan terpercaya.
Berdasarkan  asas  Perpres  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  sistem  e-Government, kendala SPBE dalam mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional  belum dapat  diatasi  karena belum terpenuhinya asas SPBE yaitu:

## 1. Efektivitas
Efektivitas adalah optimalisasi penggunaan sumber daya SPBE yang didukung secara tepat  untuk  memenuhi  persyaratan.  Artinya  tepat,  artinya  SPBE  dapat  menghasilkan dampak  nyata sesuai  atau menyikapi fakta  yang diharapkan. Efektivitas umumnya berfokus pada  pencapaian  dan  tujuan  akhir  seperti  peningkatan  kualitas  layanan,  produktivitas kinerja, dan efisiensi. Efektivitas  berorientasi pada pencapaian tujuan  dan  berfokus  pada variabel  akhir.  Aspek  dukungan  seperti  kepuasan,  standar  moral,  dan  keterampilan komunikasi dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Dalam hal ini Jaminan Kesehatan Nasional
melayani  masyarakat  dengan  baik,  namun  belum  mencakup  pendaftaran  Jaminan Kesehatan Nasional di panti asuhan dan sosialisasi elektronik.

## 2. Integrasi
Integrasi  merupakan  penggabungan  beberapa  komponen  menjadi  satu  dengan tujuan agar pelaksanaan suatu kegiatan atau program menjadi lebih mudah dan mudah dipahami.  Integrasi  adalah  integrasi  sumber  daya  pendukung  SPBE.  Artinya  SPBE mempunyai sifat terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, hal ini sangat penting. SPBE berfungsi untuk menghapus stigma tersendiri terkait pelayanan pemerintah yang ada di  Indonesia,  sehingga  seluruh  instansi  pemerintah  dapat  melakukan  pelaporan  secara vertikal  melalui  satu  pintu.  Dalam  hal  ini,  sistem  SPBE  masing-masing  lembaga  tetap memberikan pelayanan informasi yang sangat baik, namun belum adanya integrasi dalam penyediaan data rinci anggota PBI kepada anggota PBI panti asuhan masih memerlukan prinsip tidak dapat diterapkan.

## 3. Keberlanjutan
Keberlanjutan  adalah  kelangsungan  suatu  benda  atau  subjek.  Di  pemerintahan, keberlanjutan  merupakan  indikator  penting  untuk  menjaga  struktur  pemerintahan  yang baik, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berlanjut dalam jangka  panjang. Keberlanjutan  merupakan  langkah  SPBE  yang  berkesinambungan,  direncanakan pengembangannya dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Keberlanjutan juga dapat diartikan sebagai memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintah mengatasi permasalahan bersama seperti membangun, mengelola, dan memelihara sistem yang dapat diabaikan  dan  mengakibatkan  kerugian  besar  bagi  pemerintah.  Penggunaan  SPBE  yang terpusat memastikan aspek kolaborasi dan keberlanjutan menjadi maksimal. Dalam hal ini, karena  belum  adanya  integrasi  dan  publikasi  data  informasi  peserta  panti  asuhan,  serta belum  adanya  penyediaan  informasi  secara  berkesinambungan  terkait    tahapan pendaftaran  antara BPJS dengan dinas sosial terkait, maka belum ada pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional. Masing-masing pemerintah daerah.

## 4. Efisien
Efisiensi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara  untuk  mencapai  suatu  tujuan  secara optimal (cepat dan tepat) sesuai yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang minimal.  Bekerja  secara  efisien  berarti  bekerja  dengan  sumber  daya  yang  tepat.  Efisien berarti efektif. Hal ini terkait dengan penyederhanaan berbagai sistem yang ada. Meskipun sistem sebelumnya rumit, SPBE memungkinkan berbagai jenis persyaratan pelaporan dan
kegiatan  lain  di  tingkat  pusat  dan  daerah  dapat  dilaksanakan  dengan  cepat  dan  tanpa hambatan  apa  pun.  Sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  pelaksanaan  SPBE  menjadi salah satu tolak ukur  keberhasilannya. Dalam hal ini kendala Jaminan Kesehatan Nasional dalam  SPBE  adalah  tidak  terpenuhinya  prinsip-prinsip  di  atas.  Belum  ada  SPBE  yang memberikan  'satu  pintu'  bagi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  Jaminan  Kesehatan Nasional di panti asuhan, dan hal tersebut masih belum memadai. Padahal sistem pelayanan elektronik di  pelayanan  sosial  dan BPJS  sudah baik. Bagus dalam memberikan Hak atas Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional di panti asuhan maka diperlukan upaya  yang  keterpaduan  dan  berkesinambungan  antara  lembaga  dan  dinas  terkait. Pemeberian jaminan kesehatan dengan lembaga dan dinas terkait.
Gambar 3. Proses Pemberian Jaminan Kesehatan pada Pannti Asuhan
Berdasarkan alur tabel diatas maka dinas social melakukan pendataan mengenai panti asuhan mana saja yang masih belum untuk mendaftarkan anak yang ada di panti asuhan untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Pendataan ini sangat perlu untuk dilakukan untuk mengetauhi berapa presentase kepesertaan Jaminan kesehatan nasional di panti asuhan. Selanjutnya,  melakukan  verivikasi  data  yang  akan  dilakukan  oleh  Tenaga  Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Verifikasi data sangat penting karena kaitannya dengan proses maupun  syarat  syarat  terkait  pendaftaran  panti  asuhan  untuk  mendapatkan  jaminan kesehatan nasional termasuk didalnya ada verivikasi data kependudukan Penerima Bantuan.

## SIMPULAN
SPBE  berada  di  garda  depan  untuk  mampu  menyelesaikan  permasalahan  belum terjaminnya kepastian hukum dalam pelayanan asuransi kesehatan  panti asuhan dengan memanfaatkan platform digital dan memanfaatkan prinsip keterpaduan, kesinambungan, efektifitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem e-Government belum terpenuhi untuk menjamin keikutsertaan anak yatim piatu dalam  Sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Integrasi  adalah  kunci  untuk  mengatasi masalah  ini.  Oleh  karena  itu,  dinas  kesejahteraan  sosial  perlu  mengetahui  fasilitas
DINAS SOSIAL MELAKUKAN PENDAFTARA N PENDATA AN PANTI ASUHAN PENETAP AN PANTI ASUHAN VERIVIK ASI DATA KEPENDU
penitipan anak mana saja yang tidak ditanggung asuransi kesehatan fasilitas penitipan anak.  Pendataan  ini  sangat  penting  untuk  mengetahui  berapa  persentase  anggota Jaminan Kesehatan Nasional yang tinggal di panti asuhan. Data tersebut kemudian akan diperiksa  oleh  pekerja  sosial  kabupaten  (TKSK).  Verifikasi  data  sangat  penting  karena berkaitan  dengan  tata  cara  dan  syarat    pendaftaran  fasilitas  penitipan  anak  untuk menerima  manfaat  Jaminan  Kesehatan  Nasional,  seperti  verifikasi  data  kependudukan penerima bantuan iuran. Selanjutnya, pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan sistem atau aplikasi SPBE untuk menjamin keterbukaan yang mudah, kecepatan informasi, efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan di panti asuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agie Nugroho Soegiono, 2017 “Agenda Open Government Memerang i Korupsi Melalui Inisiatif Open Data,” Jurnal Antikorupsi 3, no. 2: 1 -36
Ashari Imam Wicaksono, 2018, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh di Yayasan Syamsu Dhuhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura, Jurnal Privat law Vol. VI No 2 Juli - Desember, hlm 01
Dewi Anggraini dan Syaifuddin Islami, 2021, “Pengembangan Layanan E -Government Di Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19,” Ensiklopedia of Journal 3, no. 3: 341-353.
I  Wayan  Muka,  Made  Adi  Widyatmika,  dan  I  Ketut  Gde  Darma  Putra,  2020, “Pengembangan  Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali,” Jurnal Bali Membangun Bali 1, no. 3: 254 -276.
M. Silalahi, D. Napitupulu, and G. Patria. 2015. “Kajian Konsep dan Kondisi E - Government di Indonesia,” Teknol. Inf. dan Komun., vol. 1. no. 1, hal. 10– 16
N.  Nuriyanto,  2014.  “Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’?,” J. Konstitusi, vol. 11. no. 3, hlm. 428 453
Nuriyanto,  2014,  “ Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?,”Jurnal Konstitusi 11, no. 3: 429 -453.
Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum,Jakarta: Penerbit Prenada media  Group, hlm. 55-56
Ronny Hanitijo Soemitro,1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,  Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14
Suniaprily, F. G. A., & Putri, H. A. A. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Profetik. Wijaya Putra Law Review, 2(2), 117-138.