## DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP PERUBAHAN TINGKAT
KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KELURAHAN KERSANAGARA, KECAMATAN CIBEUREUM, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT
Oleh:
1 Fahran Al-Fajar, 1 Trisna Insan Noor, 2 Dede Sudradjat
1 Program Studi Agribisnis
2 Mahasiswa Program Doktor, Fakultas Pertanian, Unpad. Email: (fahran14@gmail.com), (trisna.insan.noor@unpad.ac.id)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  alih  fungsi  lahan  terhadap  perubahan  sosial ekonomi  dan  tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga  petani  padi  sawah  di  Kelurahan  Kersanagara dalam  satu  bulan.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  menggunakan  kuisioner  dengan jumlah  responden  sebanyak  45  orang  petani  padi  sawah  yang  ditentukan  dengan  metode Simpel Random  Sampling. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  survei  dengan  analisis statistik deskriptif guna mengetahui kesejahteraan menurut 11  indikator kesejahteraan SUSENAS oleh  BPS  (2016).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  setelah  alih  fungsi  lahan  kesejahteraan rumah tangga petani meningkat 0.72% dan termasuk dalam kategori kesejahteraan tinggi.
Kata kunci: dampak, alih fungsi lahan, tingkat kesejahteraan, petani padi sawah

## PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  selama  ini  hanya dihargai karena kemampuannya dalam menghasilkan  bahan  pangan,  serat  dan  papan, sedangkan  fungsi  lainnya  seperti  pada  bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan belum banyak dikenal atau masih diabaikan.
Multifungsi tersebut berupa fungsi lingkungan, pemelihara  tradisi,  budaya,  dan  kehidupan pedesaan,  penyedia  lapangan  pekerjaan,  serta basis  bagi  ketahanan  pangan  dan  pertumbuhan ekonomi (Agus dan Husen, 2005).
Perlu  adanya  kebijakan  agar  multifungsi pertanian  tetap  dapat  dirasakan  oleh  semua pihak.  Kebijakan  yang  dimaksud  yaitu  berupa pelestarian lahan yang merupakan unsur utama dalam  kegiatan  pertanian,  seperti  adanya Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan  (RPPK)  yang  disusun  pada  11 Juni
2005 ataupun  kebijakan  yang tercantum dalam UU  RI  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  (LP2B)  yang  merupakan  sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,  mengembangkan,  memanfaatkan dan  membina,  mengendalikan,  dan  mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
Salah satu daerah di Indonesia yang telah menerapkan  kebijakan  perlindungan  agrarian yaitu Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kebijakan tersebut  berupa  Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya  Nomor  4  Tahun  2012  paragraf  7 Pasal  42  ayat  2,  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Tasikmalaya  Tahun 2011-2031.  Lahan  pertanian  pangan  ini  hanya meliputi  area  seluas  492  hektar,  tersebar  di empat  wilayah  kecamatan,  yaitu  Kecamatan Purbaratu, Cibeureum, Mangkubumi dan Kawalu. Kebijakan tersebut dibuat berdasarkan adanya  perubahan  penggunaan  tata  guna  lahan yang  tidak  sesuai  dengan  program  Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Tasikmalaya baik yang berasal dari lahan pertanian, pemukiman, bandara,  hutan,  dan  danau  (Tabel  1.).

## Tabel 1. Luas Penyimpangan Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya Tahun 2009
No Kecamatan Luas Wilayah (ha) Luas Penyimpangan Ha % 1 Cihideung 530,02 7,15 0,04 2 Cipedes 810,01 168,56 0,98 3 Tawang 533,03 111,20 0,65 4 Indihiang 3.010,03 319,74 1,86 5 Cibeureum 2.941,03 177,67 1,03 6 Tamansari 2.852,02 333,37 1,94 7 Kawalu 4.112,04 169,98 0,99 8 Mangkubumi 2.368,02 297,37 1,73 Kota Tasikmalaya 17.156,20 1.585,04 9,24 Sumber : Restina (2009)
Kecamatan Cibeureum merupakan daerah yang  menduduki  peringkat  pertama  dalam waktu  terbaru  untuk  alih  fungsi  lahan pertanian,  yaitu  seluas  5  ha  pada  tahun  2012-
2016 (Tabel 2.). Pengurangan ini, menyebabkan  penurunan  rata-rata  jumlah produksi padi sawah, khususnya di Kecamatan Cibeureum  yaitu  mencapai  1.222  ton  pada tahun  2011-2015  (BPS  Kota  Tasikmalaya dalam  Angka  2012-2016).  Tidak  semua kelurahan di empat kecamatan yang merupakan kawasan perlindungan pangan di Kota
Tasikmalaya  termasuk  ke  dalam  Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B). Namun,  untuk  Kecamatan  Cibeureum  dan
Kecamatan  Purbaratu  semua  kelurahannya termasuk ke dalam LP2B.
Dilihat  dari  Tabel  3.,  Kecamatan Cibeureum  memiliki  potensi  untuk  luas  LP2B terbesar  yaitu  seluas  763,5  ha  yang  tersebar  di sembilan  kelurahan.  Banyaknya  lahan  sawah yang  dilindungi  di  Kecamatan  Cibeureum disebabkan  oleh  adanya  lahan  pertanian produktif  dengan  irigasi  teknis  yang  luas, sehingga
sangat berpotensi dalam pengembangan budidaya pangan secara berkelanjutan. Namun tingkat alih fungsi lahan di  Kelurahan  Karsanagara  juga  cukup  tinggi. Alih  fungsi di daerah tersebut disebabkan oleh banyaknya  pembangunan  perumahan,  industri, serta  merupakan  daerah  yang  akan  dijadikan sebagai kawasan pendidikan Kota Tasikmalaya. Tabel 2. Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah di Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2016 Kecamatan 2013 (Ha) 2014 (Ha) 2015 (Ha) 2016 (Ha) Luas Pengurangan Lahan (Ha) Kawalu 1.244 1.244 1.244 1.244 - Tamansari 802 802 802 798 4 Cibeureum 763,5 763,5 763,5 758,5 5 Purbaratu 499 499 499 499 5 Tawang 89 87 87 87 4 Cihideung 74 73 72 70 6 Mangkubumi 1.134 1.134 1.134 1.132 2 Indihiang 419 419 418 418 1 Bungursari 693 693 693 693 - Cipedes 258 255 254 239 28 Jumlah 5.999 5.993 5.990 5.962 53 Sumber : Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya 2017
Petani yang mengalami konversi lahan akan merasakan dampak yang terjadi mengenai keberlangsungan  dalam  kegiatan  usahataninya. Dampak  lainnya  yang  akan  dirasakan  yaitu mengenai kondisi sosial dan ekonominya, baik itu dari segi pendidikan, kelembagaan, mobilisasi,  pendapatan,  tingkat  pengeluaran, dan  tingkat  konsumsi  pangan,  serta  akan
berpengaruh  terhadap  perkembangan  tingkat kesejahteraan petani.
Dengan demikian, dalam penelitian ini akan  dianalisis  mengenai  dampak  alih  fungsi lahan terhadap perubahan tingkat kesejahteraan petani  padi  sawah  di  Kelurahan  Kersanagara, Kecamatan  Cibeureum,  Kota  Tasikmalaya, Jawa Barat.
Tabel 3. Luas Lahan Sawah LP2B di Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya
No. Kelurahan Luas Lahan Sawah (Ha) Total (Ha) 1 Setiaratu 77,5 763,5 2 Setiajaya 30,5 3 Setianagara 50 4 Ciherang 95 5 Ciakar 109 6 Awipari 70 7 Margabakti 92,5 8 Kotabaru 94 9 Kersanagara 145
Sumber : Kecamatan Cibereum dalam Angka Tahun 2016
METODE PENELITIAN Metode dalam penelitian ini menggunakan  desain  penelitian  kuantitatif deskriptif dengan jenis metode survei.
Penelitian kuantitatif merupakan suatu
penelitian  untuk  mengangkat  fakta,  variabel, ataupun fenomena-fenomena kemudian ditampilkan  apa  adanya  pada  waktu  sekarang (Sugiyono, 2012). Metode deskriptif digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  menjelaskan  dan menafsirkan  data  secara  sistematis  sesuai dengan  keadaan  sebenarnya.  Metode  survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu  yang  alamiah  (bukan  buatan)  dengan menyebarkan  kuisioner  dan  melakukan  teknik wawancara terstruktur kepada responden (Sugiyono,  2012).  Penelitian  ini  menggunakan teknik purposive dalam  penentuan  tempat penelitian dan Simple Random Sampling dalam menentukan  responden  di  lapangan.  Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian mengenai Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Perubahan  Tingkat  Kesejahteraan  Petani  Padi Sawah  di  Kelurahan  Kersanagara,  Kecamatan Cibeureum,  Kota  Tasikmalaya  yaitu  sebanyak 45 responden.
Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian ini  bersumber  dari  daya  primer  dan  data sekunder,  Data  primer  diperoleh  dari  hasil observasi  dan  wawancara  langsung  terhadap responden.  Data  sekunder  diperoleh  dari  hasil wawancara  terhadap  berbagai  pihak  yang terkait  dan  sumber  pustaka,  seperti  buku, internet,  jurnal,  dan  lain  sebagainya.  Metode analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  analisis  struktur  pendapatan  dan pengeluaran, serta analisis tingkat kesejahteraan  petani  berdasarkan  indikator SUSENAS  (2016)  yang  terdiri  dari  variabel kependudukan,  ketenagakerjaan,  pendapatan, pengeluaran,  keadaan  tempat  tinggal,  fasilitas tempat  tinggal,  kondisi  dan  kemudahan  dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan dalam memasukan anak ke jenjang pendidikan, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas transportasi,  rasa  aman,  dan kehidupan beragama. Analisis kesejateraan tersebut menggunakan  teknik  statistik  deskriptif  dan skoring dalam pengolahan datanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelurahan Kersanagara berada di Kecamatan  Cibeuruem,  Kota  Tasikmalaya, Provinsi  Jawa  Barat  dengan  luas  daratan  darat +  18,40  Ha,  pemukiman  +  195  Ha,  dan  tanah sawah    +  119  Ha.  Batas  wilayah  Kelurahan Kersanagara  sebelah  Barat  berbatasan  dengan
Kelurahan  Kahuripan,  Kecamatan  Tawang, sebelah  timur  berbatasan  dengan  Kelurahan Kota  Baru,  Kecamatan  Cibeureum,  sebelah utara  berbatasan  dengan  Kelurahan  Setiajaya, Kecamatan  Cibeureum,  dan  sebelah  selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Tamansari.
Kelurahan  Kersanagara  memiliki  11 kampung  dan  RW  serta  41  RT  dengan  jumlah penduduk  8.636  orang.  Selain  itu,  memiliki kepadatan  penduduk  22  per  km  dan  jumlah kepala keluarga sebanyak 2.610 KK.
Keadaan industri
di Kelurahan Kersanagara  cukup  beragam  dan  dari  tahun  ke tahun  semakin  meningkat  jumlahnya.  Jenis industri tersebut yaitu industri konveksi, bordir, kelom, mebeulair, penggilingan padi, pengolahan/  penggergajian  kayu,  makanan olahan  dan  lain  sebagainya  yang  merupakan salah  satu  kegiatan  untuk  meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.
Kondisi pertanian
di Kelurahan
Kersanagara  cukup  beragam,  seperti  usahatani sayuran,  buah-buahan,  palawija  dan  padi sawah.  Sistem  pola  tanam  untuk  padi  sawah mulai  dikombinasikan  dengan  komoditas palawija  pada  tahun  2012  dengan  maksud untuk  menjaga  kondisi  unsur  hara  tanah  dan meningkatkan produktifitas padi.
Perkembangan harga gabah kering pertahunnya  semakin  meningkat  dari  bulan Januari  hingga  Desember.  Seperti  yang  terjadi pada  tahun  2016  mengalami  peningkatan  dari Rp 4.600 hingga Rp 6.000 per kg.
Luas  lahan  pertanian  di  Kelurahan Kersanagara  dari  tahun  ke  tahun  semakin menurun.  Hal  tersebut  karena  banyaknya kegiatan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, seperti pembangunan jalan, perumahan,  pabrik,  dan  lain  sebagainya.  Itu terjadi  karena  ada  beberapa  faktor  penarik  dan pendorong  baik  dari  pihak  petani  maupun pihak luar, seperti kondisi ekonomi petani yang belum menentu serta adanya peningkatan harga lahan  sawah  yang  semakin  meningkat  dari tahun ke tahun. Seperti yang terjadi pada tahun 2008-2017  harga  lahan  sawah  meningkat  dari Rp  4.000.000  hingga  Rp  20.000.000  per tumbak.  Hal  tersebut  dapat  memicu  dan mendorong petani untuk melakukan alih fungsi lahan  disaat  kondisi  ekonominya  sedang bermasalah.
Karakteristik  responden  dalam  penelitian ini  sebagian  besar  termasuk  kedalam  kategori usia  produktif  (15-64  tahun),  lulusan  Sekolah Dasar  (SD),  memiliki  pengalaman  usahatani 17-30  tahun  dengan  sumber  pengetahuan  yang
petani dapatkan secara turun temurun, memiliki 0-3  orang  tanggungan  keluarga,  dan  termasuk kedalam petani dengan kepemilikian luas lahan sempit (< 0,5 ha).
Analisis  tingkat  kesejahteraan  menurut
SUSENAS (2016) digunakan dalam
menentukan  tingkat  kesejahteraan  dan  tingkat kebahagiaan  petani  padi  sawah  di  Kelurahan Kersanagara,  Kecamatan  Cibeuruem,  Kota Tasikmalaya.  Analisis  tersebut  terdiri  dari  11 indikator  yang  meliputi  bidang  sosial  dan ekonomi (Tabel 4.)
Tabel 4. Indikator Keluarga Sejahtera Menurut SUSENAS Tahun 2016
Indikator Kriteria Bobot Skor Kependudukan Status sebagai kepala keluarga : Suami istri (3)/ duda (2)/ janda (1) 4% - Baik (Skor 10-12) (3) - Cukup (Skor 7- 9) (2) - Kurang (Skor 4- 6) (1) Jumlah angota keluarga yang ikut tinggal : ≤ 4 orang (3)/ 5 orang (2)  ≥ 6 orang (1) Total tanggungan dalam keluarga : ≤ 4 orang (3)/ 5 orang (2)  ≥ 6 orang (1)
Jumlah orang yang ikut tinggal : ≤ 1 orang (3)/ 2 orang (2)/ ≥ 3 orang (1) Ketenagakerjaan Jumlah orang yang bekerja dalam keluarga : ≥ 3 orang (3)/ 2 orang (2)/ 1 orang (1) 4% - Baik (Skor 13-15) (3) - Cukup (Skor 9- 12) (2) - Kurang (Skor 5- 8) (1) Jumlah jam dalam seminggu untuk melakukan pekerjaan : > 35 jam (3)/ 30-35 jam (2)/ < 30 jam (1)
Pekerjaan tambahan : Ada (3)/ sedang mencari (2)/ tidak ada (1)
Jenis pekerjaan tambahan : Wiraswasta (3)/ buruh
(2)/ tidak ada (1)
Waktu dalam melakukan pekerjaan tambahan :
Sepanjang tahun (3)/ setelah musim garap (2)/ tidak tentu (1) Pendapatan rumah tangga petani Kriteria kemiskinan rumah tangga petani menurut BPS (2009) : - Kategori tidak miskin (pendapatan per kapita per bulan ≥ Rp 600.000,00) - Kategori miskin (pendapatan per kapita per bulan < Rp 600.000,00) 25% - Tidak miskin (2) - Miskin (1) Pengeluaran rumah tangga petani Kriteria kemiskinan rumah tangga petani berdasarkan BPS (2017) : - Tidak miskin (pengeluaran per kapita per tahun > Rp 4.789.000,00)
- Hampir miskin (pengeluaran per kapita per tahun Rp 2.993.125,00 – Rp 4.789.000,00)
- Miskin (pengeluaran per kapita per tahun Rp 1.795.875,00 – Rp 2.993.125,00) - Paling miskin (pengeluaran per kapita per tahun < Rp 1.795.875,00) 16% - Tidak miskin (4) - Hampi r miskin (3) - Miskin (2) - Paling miskin (1) Keadaan tempat tinggal Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati : Milik pribadi (6)/ kontrak (5)/ sewa (4)/ bebas sewa milik orang lain (3)/ bebas sewa milik orang tua/ saudara (2)/ dinas 13% - Perman en (Skor 20-26) (3) - Semi perman Status tempat tinggal : Hak milik (3)/ Hak guna bangunan (2)/ Hak pakai (1)
Jenis atap terluas : Beton (6)/ genteng (5)/ sirap (4)/
Indikator Kriteria Bobot Skor seng (3)/ asbes (2)/ ijuk (1) en (Skor 13-19) (2) - Tidak perman en (Skor 6- 12) (1)
Jenis dinding terluas : Tembok (3)/ kayu (2)/ bambu
(1)
Jenis lantai : Marmer/ keramik/ porselin (5)/ tegel/ ubin (4)/ semen (3)/ kayu/ bambu (2)/ tanah (1)
Luas lantai : > 100 m 2 (3)/ 50-100 m 2 (2)/ < 50 m 2
(1)
Fasilitas tempat tinggal
Sumber air minum : Air kemasan bermerek (11)/ air isi ulang (10)/ leding meteran (9)/ leding eceran (8)/ sumur bor/ pompa (7)/ sumur terlindungi (6)/ sumur tidak terlindungi (5)/ mata air terlindungi (4)/ mata air tidak terlindungi (3)/ air sungai (2)/ air hujan (1)
4% - Lengka p (Skor 38-52) (3) - Cukup lengkap (Skor 24-37) (2) - Kurang lengkap (Skor 10-23) (1)
Penggunaan fasilitas air minum : Sendiri (4)/ bersama (3)/ umum (2)/ tidak ada (1)
Cara memperoleh air minum : Membeli (3)/ langganan (2)/ tidak membeli (1) Sumber air untuk mandi/ mencuci : leding meteran (9)/ leding eceran (8)/ sumur bor/ pompa (7)/ sumur terlindungi (6)/ sumur tidak terlindungi (5)/ mata air terlindungi (4)/ mata air tidak terlindungi (3)/ air sungai (2)/ air hujan (1) Cara memperoleh air untuk mandi/ mencuci : Membeli (3)/ langganan (2)/ tidak membeli (1) WC : Sendiri (4)/ bersama (3)/ umum (2)/ tidak ada (1) Sumber penerangan : Listrik/ PLN (4)/ listrik non PLN (3)/ petromak (2)/ obor (1) Daya listrik : Tanpa meteran (6)/ >2.200 watt (5)/ 2.200 watt (4)/ 1.300 watt (3)/ 900 watt (2)/ 450 watt (1)
Sumber bahan bakar : Listrik (4)/ gas (3)/ minyak tanah (2)/ kayu bakar (1) Hiburan keluarga : TV (5)/ video (4)/ tape (3)/ radio
(2)/ HP (1) Kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan Anggota keluarga yang sering mengalami sakit dalam kurun waktu 1 tahun : ≤ 1 orang (3)/ 2-3 orang (2)/ > 3 orang (1) 10% - Baik dan mudah (Skor 17-23) (3) - Cukup sehat dan cukup mudah (Skor 12-16) (2) - Kurang sehat dan sulit
Lokasi puskesmas terdekat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)
Lokasi dokter umum terdekat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)
Biaya berobat : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1)
Penanganan berobat : Baik (3)/ cukup (2)/ kurang baik (1)
Mendapatkan alat kontrasepsi dan konsultasi KB : Mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1)
Harga obat-obatan : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1)
Indikator Kriteria Bobot Skor (Skor 7- 11) (1) Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan Lokasi pendidikan SD dan sederajat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1) 12% - Mudah (Skor 13-18) (3) - Cukup (Skor 9- 12) (2) - Sulit (Skor 5- 8) (1)
Lokasi pendidikan SMP dan sederajat : Satu desa (4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)
Lokasi pendidikan SMA dan sederajat : Satu desa
(4)/ satu kecamatan (3)/ beda kecamatan (2)/ di kota/ kabupaten (1)
Biaya sekolah : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1) Prosedur penerimaan : Mudah (3)/ cukup (2)/ sulit (1) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi Fasiltas kendaraan umum : Tersedia (3)/ cukup tersedia (2)/ kurang tersedia (1) 4% - Mudah (Skor 6) (3) - Cukup (Skor 4- 5) (2) - Sulit (Skor 2- 3) (1) Ongkos dan biaya transportasi : Terjangkau (3)/ cukup (2)/ mahal (1) Kehidupan beragama Tingkat toleransi antar umat dan golongan : Baik (3)/ cukup baik (2)/ kurang baik (1) 4% - Baik (3) - Cukup baik (2) - Kurang baik (1) Rasa aman dari gangguan tindak kejahatan Frekuensi responden dalam mengalami tindak kejahatan : Tidak pernah mengalami (3)/ pernah mengalami (2)/ sering mengalami (1) 4% - Aman (3) - Cukup aman (2) - Kurang aman (1)
Sumber : SUSENAS (2016) dalam BPS Nasional (2017)
Data  dari  semua  indikator  dianalisis terlebih  dahulu  skor  nilainya,  sehingga  semua skor  tersebut  akan  dikalkulasikan  secara keseluruhan  dari  semua  responden.  Semua aspek pertanyaan dari setiap indikator kesejahteraan  memiliki  bobot  persentase  yang telah  ditentukan  yang  dimana  bobot  tersebut dapat  diartikan  sebagai  besarnya  kontriubusi dari  setiap  indikator  dalam  penentuan  tingkat kesejahteraan  petani.  Bobot  terbesar  terdapat pada indikator pendapatan yaitu sebanyak 25%, sedangkan  bobot  terkecil  terdapat  pada indikator kependudukan, ketenagakerjaan, fasilitas  tempat  tinggal,  kemudahan  dalam mendapatkan  fasilitas  transportasi,  rasa  aman, dan  kehidupan  beragama  yang  masing-masing
memiliki  bobot  4%.  Tingkat  kesejahteraan petani  padi  sawah  di  Kelurahan  Kersanagara, Kecamatan  Cibeureum,  Kota  Tasikmalaya sebelum  alih  fungsi  lahan  yaitu  sebesar  30,44 dan  termasuk  ke  dalam  kategori  kesejahteraan tinggi  (27  –  33).  Skor  tertinggi  terdapat  pada indikator  pengeluaran  rumah  tangga  petani yaitu  sebanyak  180  dan  skor  terendah  terdapat pada indikator pendapatan rumah tangga petani dengan nilai skor 81 (Tabel 5.).
Setelah  alih  fungsi  lahan,  terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan petani menjadi  30,66  dan  masih  tetap  termasuk  ke dalam  kategori  kesejahteraan  tinggi.  Hal  ini dipengaruhi juga oleh peningkatan jumlah skor pada  setiap  indikator  kesejahteraan.  Skor
tertinggi masih terdapat pada indikator pengeluaran  dengan  nilai  skor  yang  masih sama  seperti  sebelumnya  yaitu  180,  serta  pada skor  terendah  juga  masih  terdapat  pada indikator pendapatan, namun mengalami penurunan  nilai  menjadi  79  (Tabel  5.). Peningkatan  kesejahteraan  disebabakan  oleh adanya beberapa nilai skor yang dihasilkan dari indikator kesejahteraan yang semakin meningkat, seperti pada
indikator ketenagakerjaan, fasilitas tempat tinggal, kondisi  kesehatan  anggota  keluarga  dan kemudahan  dalam  mendapatkan  pelayanan
kesehatan,
serta kemudahan
dalam mendapatkan fasilitas transportasi.
Berdasarkan data yang telah diperoleh dari  tingkat  kesejahteraan  petani  padi  sawah menurut  SUSENAS  (2016)  di  Kelurahan Kersanagara,  Kecamatan  Cibeureum,  Kota Tasikmalaya  sebelum  dan  sesudah  alih  fungsi lahan,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  sebagian besar  petani  telah  mengalami  peningkatan sebanyak 0,22 atau 0,72%. Perubahan tertinggi terdapat  pada  indikator  fasilitas  tempat  tinggal yang  mengalami  peningkatan  sebanyak  tujuh skor atau 6,67%.
Tabel 5. Tingkat Kesejahteraan Petani (SUSENAS, 2016) Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan
No. Indikator Total Bobot Indikator Kesejahteraan (%) Sebelum Sesudah 1 Kependudukan 133 133 4 2 Ketenagakerjaan 82 85 4 3 Pendapatan rumah tangga petani 81 79 25 4 Pengeluaran rumah tangga petani 180 180 16 5 Keadaan tempat tinggal 135 135 13 6 Fasilitas tempat tinggal 105 112 4 7 Kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 132 133 10 8 Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan 135 135 12 9 Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi 117 118 4 10 Kehidupan beragama 135 135 4 11 Rasa aman dari gangguan tindak kejahatan 135 135 4 Total 1370 1380 100 Nilai Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Setelah Alih Fungsi Lahan di Keleurahan Kersanagara Tahun 2017 = 1.370/45 = 30,44 (Kategori tinggi) = 1.380/45 = 30,66 (Kategori tinggi)
Sumber : Data diolah, 2018
Sementara itu, untuk perubahan terkecil  terdapat  pada  indikator  kondisi kesehatan  anggota  keluarga  dan  kemudahan dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan indikator  kemudahan  dalam  mendapatkan fasilitas transportasi dengan jumlah peningkatan  masing-masing  satu  skor.  Selain itu,  pada  indikator  pendapatan  rumah  tangga mengalami penurunan sebanyak dua skor, serta untuk  indikator-indikator  yang  lainnya  tidak mengalami  perubahan  nilai  skor  setelah  alih fungsi  lahan  (Tabel  6.).  Besarnya  peningkatan dari fasilitas tempat tinggal petani dikarenakan
terdapat beberapa petani yang telah merenovasi rumah,  memperluas  area  lantai  rumah,  dan adanya  beberapa  peningkatan  dari  segi  daya listrik  dan  sumber  bahan  bakar  rumah  tangga setelah alih fungsi lahan.
Hasil  analisis  di  atas  berbeda  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumaryanto et  al. (2001)  mengenai  dampak dari  adanya  alih  fungsi  lahan  pertanian, khususnya  lahan  sawah.  Hasil  penelitian tersebut  menjelaskan  bahwa  petani  yang  telah melakukan  alih  fungsi  lahan  sebagian  besar mengalami  perubahan  tingkat  kesejahteraan
yang cenderung lebih menurun dari sebelumnya.  Perbedaan  tersebut  disebabkan oleh  kombinasi  dari  indikator  kesejahteraan petani  berdasarkan  SUSENAS  (2016)  yang cukup  beragam  dari  segi  kondisi  sosial  dan
ekonomi rumah tangga, serta adanya persentase bobot pertanyaan dari setiap indikator kesejahteraan.
Tabel  6.  Perubahan  Tingkat  Kesejahteraan  Petani  (SUSENAS,  2016)  Setelah  Alih  Fungsi
Lahan No. Indikator Perubahan Jumlah Perubahan Skor Persentas e Perubaha n (%) 1 Kependudukan Tidak mengalami perubahan 0 0 2 Ketenagakerjaan Mengalami peningatan 3 3,66 3 Pendapatan rumah tangga petani Mengalami penurunan 2 2,47 4 Pengeluaran rumah tangga petani Tidak mengalami perubahan 0 0 5 Keadaan tempat tinggal Tidak mengalami perubahan 0 0 6 Fasilitas tempat tinggal Mengalami peningatan 7 6,67 7 Kondisi kesehatan anggota keluarga dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan Mengalami peningatan 1 0,76 8 Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan Tidak mengalami perubahan 0 0 9 Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi Mengalami peningatan 1 0,85 10 Kehidupan beragama Tidak mengalami perubahan 0 0 11 Rasa aman dari gangguan tindak kejahatan Tidak mengalami perubahan 0 0 Perubahan Total Mengalami peningkatan 10 0,72 Perubahan Nilai Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Sawah Setelah Alih Fungsi Lahan di Keleurahan Kersanagara Tahun 2017 Mengalami peningkatan 0,22 0,72
Sumber : Data diolah, 2018

## KESIMPULAN
Berdasarkan 11 indikator kesejahteraan menurut  SUSENAS  (2016),  menyatakan bahwa  rumah  tangga  petani  padi  sawah  di Kelurahan
Kersanagara,
Kecamatan Cibeureum,  Kota  Tasikmalaya  termasuk  ke dalam  kategori  kesejahteraan  tinggi  dan telah mengalami peningkatan nilai sebanyak 0,22  atau  0,72%  dari  nilai  kesejahteraan sebelum alih fungsi lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. 2017 BPS  Kota  Tasikmalaya  dalam  Angka  2012-
2016.
BPS Nasional. 2017. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2013-2015. Dinas  Pertanian  Kota  Tasikmalaya.  2017. Perkembangan  Luas  Baku  Lahan Sawah  di  Kota  Tasikmalaya  dengan Kecamatan  dan  Kelurahan  yang
Termasuk ke dalam LP2B.
Tasikmalaya  :  Dinas  Pertanian  Kota
Tasikmalaya..
Peraturan  Daerah  Kota  Tasikmalaya  Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Tasikmalaya Tahun 2011-2031.
Profil  Kelurahan  Kersanagara,  Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya Tahun 2017. Rencana  Definitif  Kebutuhan  Kelompok
(RDKK) Kecamatan Cibeureum,
Kota Tasikmalaya. 2017. Restina,  N.  2009.  Evaluasi  Penggunaan lahan Eksisting
dan
Arahan
Penyusunan  Rencana  Tata  Ruang Kota  Tasikmalaya  Provinsi  Jawa Barat. Soekartawi, A. S., Dillon, J. L., & Hardaker,
J.  B.  2002.  Prinsip  Dasar  Ekonomi
Pertanian.  Jakarta  :  Rafagrafindo Persada. Sudjana, N. 2013. Metode statistika. Bandung: Tarsito. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung : Alvabeta, CV.