## JURNAL EKONOMI EFEKTIF
ISSN: 2622 – 8882, E-ISSN: 2622-9935
Jurnal Ekonomi Efektif, Vol. 5, No. 2, Januari 2023 @Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Pamulang

## PENERAPAN MANAJEMEN ASET DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KOTA SEMARANG
Putri Aditia Bunga Pertiwi 1 , Sri Isnowati 2*
Universitas STIKUBANK, Semarang, Indonesia aditiabungaa@yahoo.com 1 , isnowati@gmail.com 2*
Manuskrip: Oktober-2022; Ditinjau: November-2022; Diterima: November-2022;  Online: Januari -2023; Diterbitkan: Januari-2023

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis  peran  manajemen  aset  dalam pengelolaan aset daerah dan menganalisis kendala dan hambatan peran manajemen aset dalam pengelolaan  aset  daerah  di  Kota  Semarang.  Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan kualitatif etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset daerah Pemerintah  Kota  Semarang  telah  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 19A Tahun  2009  tentang  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  Selain  itu  dalam pengelolaan  aset  daerah  juga  mengalami  beberapa  kendala  seperti  rendahnya  kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi sumber daya  manusia  yang  belum  mendukung  pengelolaan  aset  daerah,  komitmen  pimpinan  yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data aset daerah serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan aset daerah.

## Kata Kunci: Debt to Asset Ratio, Return On Asset

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the role of asset management in managing regional assets  and  to  analyze  the  constraints  and  obstacles  to  the  role  of  asset  management  in managing  regional  assets  in  the  city  of  Semarang.  The  method  used  in  this  research  is qualitative  ethnographic.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  regional asset  management  by  the  Semarang  City  Government  is  in  accordance  with  Semarang  City Regional  Regulation  Number  5  of  2007  concerning  Property  Management  and  Semarang Mayor  Regulation  Number  19A  of  2009  concerning  Technical  Guidelines  for  Regional Property Management. Apart from that, regional asset management also experienced several obstacles such as low compliance of regional apparatus, lack of optimal asset management information  systems,  human  resource  competencies  that  did  not  yet  support  regional  asset management, leadership commitment that was less firm and not optimal, lack of availability of regional  asset  data  and  lack  of  facilities  and  infrastructure  supporting  regional  asset management.

## Keywords: Debt to Asset Ratio, Return On Assets

## I. PENDAHULUAN
Pengelolaan aset merupakan salah satu dari kunci keberhasilan pengelolaan ekonomi khususnya  di  daerah.  Pentingnya  pengelolaan  aset  secara  tepat  dan  berdayaguna, dengan didasari  prinsip  pengelolaan  yang  efisien  dan  efektif  diharapkan  mampu  memberikan potensi kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya (Rinawati et al., 2022). Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern dengan mengedepankan good  governance  di  sisi  lain  diharapkan  akan  mampu  meningkatkan  kepercayaan pengelolaan keuangan daerah dari masyarakat (Noviawati, 2016).
Kebijakan  aset  sangat  diperlukan  karena  kebijakan  ini  berisi  peraturan  tentang manajemen  aset  terkait  strategi  bisnis  perencanaan  dan  kegiatan,  kebijakan  ini  harus memiliki kerangka susunan yang jelas mengenai kordinasinya, biaya efektif dan organisasi pendukung (Aira, 2014).
Ketika  suatu  kebijakan  diterapkan  oleh  pemerintah  maka  aparaturnya  diharapkan mengimplementasikannya melalui pengembangan panduan dan prakteknya berupa jadwal praktek,  keberhasilan  yang  tepat  waktu  dan  relevansi  dari  kebijakan  tersebut.  Menurut Australian Asset Management Collaborative Group (Hariyanto & Narsa, 2018), pedoman sistem  terpadu  pengelolaan  aset  yang  strategis  bahwa  kebijakan  aset  harus  menerapkan organisasi untuk:
1. Menjaga dan mengatur infrastruktur aset tiap level.
2. Memonitor standar pelayanan untuk masyarakat sesuai tujuannya.
3. Mengembangkan dan merawat aset infrastruktur.
4. Menetapkan  penggantian  infrastruktur  yang  berprinsip  siklus  pembiayaan  jangka panjang.
5. Merencanakan secara finansial tiap level perawatan untuk tiap aset agar berguna dengan maksimal.
6. Merencanakan untuk penyediaan aset yang stabil dalam waktu lama untuk mengganti, memperbarui, atau menonaktifkan aset.
7. Menimbang akan penghentian kerja sama dalam   perencanaan.
8. Melapor  pada  masyarakat  secara  reguler  akan  status  dan  performan  tampilan  kerja berkaitan penerapan kebijakan aset.
Pengelolaan aset daerah merupakan aspek penting dalam Pemerintah Daerah, namun belum banyak Pemerintah Daerah yang mampu mengelola aset-aset daerahnya dengan baik, hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  meliputi  kurangnya  pemahaman  terkait dengan  manajemen  aset  daerah  sehingga  banyak  di  antara  daerah-daerah  yang  meminta bantuan pihak ketiga atau konsultan manajemen aset (Basri, 2021). Karena pada dasarnya aset daerah dapat bernilai ekonomis jika dikelola dengan baik.
Tujuan  manajemen  aset  kedepannya  diarahkan  untuk  menjamin  pengembangan kapasitas  yang  berkelanjutan  dari  pemerintahan  daerah,  maka  dituntut  agar  dapat mengembangkan  atau  mengoptimalkan  pemanfaatan  aset  daerah  guna  meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  guna  mencapai pemenuhan  persyaratan  optimal  bagi  pelayanan  tugas  dan  fungsi  instansinya  terhadap masyarakat  (Pratama  &  Pangayow,  2016).  Maka  pemerintah  daerah  harus  benar-benar memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki.
Pemerintah  daerah  harus  dapat  mengoptimalkan  penggunaan  dan  pemanfaatan  aset daerah yang dimilikinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah daerah  (Azhar,  2017).  Pemerintah  Kota  Semarang  sebagai  ibu  kota  dari  Provinsi  Jawa Tengah memiliki jumlah aset daerah yang tidak sedikit seperti tanah, gedung / bangunan, halan,  konstruksi  pengerjaan  dan  aset  lainnya.  Berikut  data  aset  tetapi  Pemerintah  Kota Semarang,  yaitu  telah  ditanamkan  dalam  usahanya  segera  cepat  kembali.  Disamping  itu, perusahaan :
Tabel 1. Aset Tetap Pemerintah Kota Semarang No Aset Tetap Tahun 2019 2020 1. Tanah 10.487.792.374.489,00 12.802.098.369.272,30 2. Peralatan dan Mesin 1.806.839.574.348,00 1.960.669.732.076,80 3. Gedung dan Bangunan 3.431.524.838.009,00 3.567.076.097.680,29 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 4.866.443.536.199,00 5.383.426.858.798,93 5. Aset Tetap Lainnya 176.349.846.718,00 197.799.501.978,07 6. Konstruksi dalam Pengerjaan 79.672.258.026,00 37.220.887.542,45 7. Akumulasi Penyusutan (4.216.023.279.801,00) (4.907.198.847.114,16) Jumlah 16.632.599.147.988,00 19.041.092.600.234,70
Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2021
Data  aset  tetapi  Pemerintah  Kota  Semarang  diatas  dapat  dimanafatkan  untuk meningkatkan  alokasi  pemanfaatan  kegiatan  Pemerintah  Daerah  dalam  mengelola  aset daerah. Strategi atau upaya yang harus dicapai untuk optimalisasi aset daerah adalah dengan melakukan identifikasi dan iventarisasi nilai aset dan potensi aset daerah yang dimiliki atau dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang,  sehingga  aset  daerah  bisa  dikontrol dengan  baik  dan  meminimalisir  masalah  yang  muncul  akibat  aset  tidak  tercatat  dan penggunaan  aset  yang  tidak  sesuai  (Widiantari  &  Jayantiari,  2017).  Karena  itu  dengan adanya  manajemen  aset  yang  efisien  dan  efektif  dapat  memberikan  kemudahan  dalam pengelolaan aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang.
Hasil penelitian dari Demetouw et al., (2017) membuktikan bahwa menajemen aset dapat mempengaruhi oprimalisasi aset tetap pemerintah. Dengan hasil tersebut maka dengan manajemen aset yang efisien dan efektif dalam memberikan pengelolaan aset daerah dengan baik  dan  terakomodir  secara  luas  kepada  seluruh  instansi  terkait  di  Pemerintahan  Kota Semarang.
Adapun  pertanyaan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran  manajemen  aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang ? Apa sajakah kendala dan hambatan peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang ?
Mengacu pada pertanyaan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang, untuk menganalisis kendala dan hambatan peran manajemen aset dalam pengelolaan aset daerah di Kota Semarang

## II. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2017)  menjelaskan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif merupakan  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat  positivisme,  digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data dilakukan  secara  purposive  dan  snowball,  teknik  pengumpulan  dengan  trianggulasi, analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekan makna dari pada generalisasi
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data di sini maksudnya adalah cara untuk memperoleh data yang diperlukan di lapangan. Hal ini dilakukan agar dalam pengumpulan atau penggalian data dapat dipertanggungjawabkan dan betul-betul akurat, benar, dan tidak menyeleweng
baik  sebelum  penelitian  maupun  selama  penelitian.  Dalam  penelitiaan  ini,  peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu : wawancara, observasi dan dokumentasi 3. Metode Analisa Data
Analisis data ini bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari hasil  rekaman  atau  catatan  wawancara,  observasi  dan  dokumen  yang  telah  dilakukan. Proses  analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengadopsi  pemikiran  Miles  dan  Huberman (Raharja  et  al.,  2017).  Yang  pada  dasarnya  meliputi  tiga  alur  kegiatan  setelah  proses pengumpulan  data,  yakni:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Namun, analisis data tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara  terus  menerus  dan  terintegrasi  selama  dan  setelah  proses  pengumpulan  data dilakukan di lokasi penelitian, dengan langkah-langkah, sebagai berikut :
Gambar 1. Componens of Data Analysis : Interactive Model

## III. HASIL PENELITIAN
1. Peran Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang
Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Otonomi daerah dan  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah,  secara  implisit  sebenarnya memposisikan  pemerintah  daerah  agar  mandiri  dalam  setiap  aspek  pembangunan, termasuk  di  dalamnya  aspek  pendanaan  pembangunan  daerah.  Salah  satu  kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya  adalah  kemampuan  dalam  bidang  keuangan,  oleh  karena  itu  kemampuan untuk mengelola keuangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah.
Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak  dan  tidak  bergerak.  Sebagai  contoh  aset  bergerak  yaitu  kendaraan  dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Aset memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah. Ketersediaan aset yang sesuai dengan kebutuhan secara langsung akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah  daerah.  Pengelolaan  aset  daerah  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang bersifat  terstruktur  mulai  dari  perencanaan  sampai  dengan  pengawasan  dan pengendalian.  Dari  beberapa  fungsi  dalam  pengelolaan aset  daerah  pengamanan dan pemeliharaan.
Pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengelolaan  aset daerah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah. Pada Pemerintah Kota Semarang yanng memiliki tugas untuk mengelola aset daerah adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Sesuai dengan kondisi  tersebut,  berikut  merupakan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  BPKAD  Kota

## Semarang, yaitu :
(Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Semarang)
“Disini  BPKAD  Kota  Semarang  bertindak  sebagai  pelaksana  penyelenggaraan pengelolaan  aset  daerah  milik  Pemerintah  Kota  Semarang,  juga  sebagai  penggerak kebijakan  Pemerintah  Kota  semarang  terkait  pengelolaan,  pemindahan,  pengananan, pemeliharaan dan pemanfaatan seluruh aset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang dari aset tetap maupun aset berjalan”.
Selain itu, Kepala BPKAD Kota Semarang juga menjelaskan bahwa : “BPKAD Kota Semarang sebagai pelaksana dan penanggungjawab pengelolaan aset daerah di seluruh kepemilikan Pemerintah Kota Semarang, juga selalu melakukan koordinasi kepada setiap SKPD. Setiap SKPD juga harus melakukan pelaporan setiap aset,  hal  tersebut  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  5 Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  dan  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor 19A Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah”.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pelaksanaan  dan penanggung jawab pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Semarang adalah BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik  dan  Peraturan  Walikota  Semarang  Nomor  19A  Tahun  2009  tentang  Petunjuk Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah.  BPKAD  Kota  Semarang  sebagai pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah  dari  aset  tetap  maupun  aset  berjalan  miliki Pemerintah  Kota  Semarang  juga  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenangannya.  Selain pernyataan  dari  Kepala  BPKAD  Kota  Semarang  di  atas,  terkait  pelaksanaan pengelolaan aset daerah terdapat pernyataan lain dari Kabid Aset Daerah BPKAD Kota Semarang.
( Wawancara dengan Kabid Aset Daerah BPKAD Kota Semarang)
“BPKAD Kota Semarang sebagai pelaksana dan penannggung jawab pengelolaan aset  daerah  yang  dimiliki  oleh  Pemeritah  Kota  Semarang  harus  selalu  melakukan koordinasi kepada setiap SKPD untuk mengetahui kondisi dan kelayakan berbagai aset yang dimiliki SKPD tersebut. Disini Kabid Aset Daerah sebagai salah satu pelaksanaan dalam pengelolaan secara menyeluruh aset tetapi maupun aset berjalan milik Pemeritah Kota Semarang”.
Kabid Aset Daerah BPKAD Kota Semarang juga menjelaskan bahwa :
“Pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada dasarnya telah dilaksanakan oleh para pengelola asset di setiap SKPD dan telah dilaporkan secara berkala, namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi secara seksama, terutama perlunya  pengecekan  kembali  terhadap  seluruh  asset  yang  ada  di  SKPD  untuk memastikan apakah asset-aset tersebut dokumennya tersimpan dengan baik. Disamping itu  perlunya  tindaklanjut  terhadap  hasil  pengecekan  yang  dilaksanakan  oleh  BPK Perwakilan  di  Kota  Semarang  sebagai  pihak  auditor,  karena  banyak  asset-aset  yang berpindah tangan (bukan asset tetap) seperti mobil, motor, laptop, dan lain-lain, karena banyak yang bersangkutan telah dipindahtugaskan tetapi barangnya tidak dikembalikan ke SKPD pengelola asset tersebut”.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pelaksana pengelolaan aset daerah dimiliki oleh setiap SKPD di Pemerintah Kota Semarang dan harus  melaporkan  aset  yang  dimilikinya  secara  berkala.  Tetapi  berbagai  kondisi menyebabkan kendala terutama perlunya pengecekan kembali terhadap seluruh asset yang ada di SKPD untuk memastikan apakah asset-aset tersebut dokumennya tersimpan dengan  baik.  Pada  dasarnya  aset  daerah  merupakan  kekayaan  daerah  yang  pada hakikatnya terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak. Sebagai contoh aset bergerak
yaitu kendaraan dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan sebagai jaminan pembangunan di daerah.
Pengelolaan  aset  daerah  membutuhkan  manajemen  yang  mumpuni  dari pelaksanaan  dan  penanggung  jawab  pengelolan  aset  daerah.  Ruang  lingkup  aset sebetulnya  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  manajemen  keuangan  dan secara  umum  terkait  dengan  administrasi  pembangunan  daerah  khususnya  yang berkaitan  dengan  nilai  aset,  pemanfaatan  aset,  pencatatan  nilai  aset  dalam  neraca tahunan  daerah,  maupun  dalam  penyusunan  prioritas  dalam  pembangunan.  Pada dasarnya  pengelolaan  aset  atau  sumber  apapun  yang  dimiliki  oleh  daerah  atau perusahaan mempunyai asas atau prinsip yang sama. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya  harus  nyata  dan  di  rasakan  manfaatnya  bagi  kehidupan  dan  dan  kemajuan rakyat.

## 2. Kendala dan Hambatan Peran Manajemen Aset Dalam Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Semarang
Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang pada  hakikatnya terdiri dari aset bergerak  dan  tidak  bergerak.  Sebagai  contoh  aset  bergerak  yaitu  kendaraan  dinas, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak bergerak atau tetap yaitu lahan, bangunan dan lain sebagainya. Dalam aspek yang lain, aset pemerintah ini dapat berperan  sebagai  jaminan  pembangunan di  daerah.  Sarana  dan  prasarana merupakan kelengkapan  dan  kemudahan  aparatur  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya  untuk  kepentingan-kepentingan  dinas  ataupun  kepentingan  dalam  melayani masyarakat.
Pengelolaan aset yang terencana, terintegrasi dan sanggup menyediakan data dan informasi dalam tempo yang singkat merupakan tujuan dari manajemen aset. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun berasal dari perolehan lain yang sah, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, atau ditimbang termasuk hewan  dan  tumbuh-tumbuhan  kecuali  uang  dan  surat  berharga  lainnya.  Pengelolaan aset daerah membutkan berbagai sektor instansi yang melakukan berbagai penggunaan dan  pemanfaatan  aset  daerah,  tetapi  juga  pastinya  terdapat  beberapa  kendala  atau hambatan dalam pengelolaan aset daerah oleh Pemerintah Kota Semarang, seperti yang dijelaskan oleh Kepala BPKAD Kota Semarang sebagai berikut :
(Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Semarang)
“Dalam pengelolaan aset daerah pastinya memiliki kekurangan, kelebihan hingga kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Kendala yang terjadi seperti rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  belum  mendukung  pengelolaan  aset  daerah, komitmen pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data  aset  daerah  serta  kurangnya  sarana  dan  prasarana  penunjang  pengelolaan  aset daerah”.
Kepala BPKAD Kota Semarang juga menjelaskan bahwa : (Wawancara dengan Kepala BPKAD Kota Semarang)
“Kendala dan hambatan memang sering ada dan menjadi kekurangan Pemerintah Kota  Semarang  dalam  pengelolaan  aset  daerah.  Dalam  hal  ini  kami  juga  selalu
mengharapkan  koordinasi  antar  instansi  untuk  memberikan  ketersediaan  aset  yang dimiliki  setiap  instansi  untuk  menunjang  ketersediaan  data  aset  daerah,  serta  juga mengelola sistem informasi pengelolaan aset lebih efektif lagi”.
Berdasarkan  pernyataan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  Pemerintah  Kota Semarang  dalam  melaksanakan  pengelolaan  aset  daerah  juga  mengalami  beberapa kendala  dan  hambatan  yang  diterima.  Kendala  yang  dirasakan  seperti  rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  belum  mendukung  pengelolaan  aset  daerah, komitmen pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data  aset  daerah  serta  kurangnya  sarana  dan  prasarana  penunjang  pengelolaan  aset daerah. Kendala dan hambatan memang sering ada dan menjadi kekurangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan aset daerah.
Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan aset daerah yang dimilikinya sesuai dengan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat,  hal  tersebut  telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara implisit sebenarnya memposisikan pemerintah daerah agar mandiri dalam  setiap  aspek  pembangunan,  termasuk  di  dalamnya  aspek  pendanaan pembangunan daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  adalah  kemampuan  dalam  bidang keuangan,  oleh  karena  itu  kemampuan  untuk  mengelola  keuangan  ini  sangat  besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa pelaksanaan  dan  penanggung  jawab  pengelolaan  aset  daerah  Pemerintah  Kota Semarang  adalah  BPKAD  (Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah). Pengelolaan aset daerah khususnya kendaraan pada Pemerintah Kota Semarang melalui BPKAD  Kota  Semarang  sesuai  dengan  siklus  yang  saling  terkait  dan  siklus  tersebut yang  tertera  pada  buku  pedoman  ataupun  aturan  daerah.  Pemerintah  Kota  Semarang dalam melaksanakan  pengelolaan  aset  daerah  juga  mengalami  beberapa  kendala  dan hambatan yang diterima. Kendala yang dirasakan seperti rendahnya kepatuhan aparatur daerah, kurangnya optimalnya sistem informasi pengelolaan aset, kompetensi sumber daya  manusia  yang  belum mendukung  pengelolaan  aset  daerah,  komitmen  pimpinan yang kurang tegas dan belum maksimal, kurangnya ketersediaan data aset daerah serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan aset daerah. Selain itu secara hukum  Pemerintah  Kota  Semarang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan pengelolaan aset daerah yang dimilikinya sesuai dengan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  penulis  dapat  memberikan  saran  terkait manajemen pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Semarang, yaitu :
1. Pemerintah  Kota  Semarang  sebaiknya  tetap  mempertahankan  siklus  atau  ruang lingkup  pengelolaan  aset  daerah  yang  berlaku  saat  ini  yaitu  terletak  pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Yang dimana didalamnya sudh tertera semua aturan aturan pada setiap ruang lingkunya. Kepada pengelola barang agar kiranya tidak hanya mengelola aset tersebut pada satu jenis saja tapi kepada semua jenis aset daerah yang ada pada Pemerintah Kota Semarang.
2. Perlu  adanya  inovasi  untuk  mengatasi  kendala  dan  hambatan  dalam  pelaksanaan pengelolaan  aset  daerah,  seperti  perlunya  perbaikan  dalam  hal  kepatuhan,  sikap,
persepsi,  dan  tanggung  jawab  atas  pentingnya  aset  daerah  untuk  semua  aparatur daerah baik sebagai pengguna barang, pengurus barang maupun kepala SKPD yang bertanggung  jawab  terhadap  penatausahaan  aset  daerah  yang  berada  di  lingkup SKPD-nya. Selain itu juga perlu memperbaiki komitmen pimpinan agar lebih tegas dan  meningkatkan  pengawasan  serta  pengendalian  melalui  strategi  reward  dan punishment  atas  kinerja  aparatur  daerah  yang  bertugas  mengelola,  mengurus  dan menggunakan  aset  daerah.  Juga  mengupayakan  proses  pengamanan  aset  dalam bentuk  legal  audit  melalui  proses  penerbitan  sertifikat  sebagai  bukti  kepemilikan untuk  aset  seperti  tanah  yang  masih  bermasalah  dan  didukung  dengan  fasilitas gudang  untuk mengamankan  aset  khususnya  peralatan  mesin  dan  kendaraan  yang dimiliki tiap-tiap SKPD. Serta perlu adanya sistem informasi manajemen aset untuk membantu jalannya proses penatausahaan yang lebih baik dengan memberikan akses pada  masing-masing  SKPD  untuk  mengolah  data  asetnya  menggunakan  sistem informasi.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Aira,  A.  (2014).  Peran  Manajemen  Aset  dalam  Pembangunan  Daerah.  Jurnal  Ekonomi,
17(1), 21–39.
Azhar,  I.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Informasi  terhadap  Manajemen  Aset  pada  Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 1(2), 150–160.
Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 86–105. https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869
Demetouw,  M.,  Salle,  A.,  &  Asnawi,  M.  (2017).  Pengaruh  Manajemen  Aset  Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Keuda, 2(2), 1–15.
Fauzi,  A.  (2019).  Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Mewujudkan  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119. https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
Hariyanto, E. B., & Narsa, I. M. (2018). Strategic Assets Management: Fokus Pemanfaatan Aset  Negara  Dengan  Pendekatan  Resource  Based  View  (RBV).  AKTSAR:  Jurnal Akuntansi Syariah, 1(1), 113. https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.3831
Hidayat,  U.,  Ikhsan,  S.,  Risnaningsih,  I.,  &  Pratomo,  T.  A.  (2021).  Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Koperasi Fungsional dalam Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 1(2), 247–262.
Montayop,  P.  F.,  Ratang,  W.,  &  Kambu,  A.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Optimalisasi  Pemanfaatan  Aset  Tetap.  KEUDA  (Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Keuangan Daerah), 1(2). https://doi.org/10.52062/keuda.v1i2.733
Noviawati,  E.  (2016).  Optimalisasi  Pengelolaan  Aset  Daerah  Terhadap  Penyelenggaraan
Otonomi Daerah. Jurnal
Ilmiah Galuh Justisi, 4(1), 47.
https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.410
Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 11(2), 33–51.
Raharja, M., Pratiwi, R. N., & Wachid, A. (2017). Pengelolaan keuangan dan aset daerah ( studi  pada  badan  pengelolaan  Keuangan  dan  aset  daerah  ,  kabupaten  lamongan  ). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Malang, 3(1), 111–117.
Rinawati,  T.,  Purwati,  &  Rizkiana,  C.  (2022).  Evaluasi  Manajemen  Aset  Dalam Mengoptimalkan  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah  Kota  Semarang.  Jurnal  Lentera Bisnis, 11, 84–92. https://doi.org/10.34127/jrlab.v11i1.491
Roslianah, Supriatna, T., Rowa, H., & Lambelanova, R. (2020). Kompetensi Kepala Daerah dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  101  di  Kabupaten  Bone  Provinsi Sulawesi Selatan Rentang Waktu 2013-2018 Roslianah, Tjahya Supriatna, Hyronimus
Rowa, Rossy
Sadjijono.  (2008).  Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi.  Laksbang Pressindo.
Saputra, R. (2017). Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Negara. Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum,  6(2).  http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2026/1500
Sugiyono. (2017). Penelitian Kuantitatif. In Pemaparan Metodenpenelitian Kuantitatif. CV Alfabeta.
Widiantari, N. L. P. E., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( Pad ), 05(04), 1–5.