Vol. 7, No. 1, 2022, pp. 154-157 DOI: https://doi.org/10.29210/021876jpgi0005
Contents lists available at Journal IICET

## JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)
ISSN: 2541-3163(Print) ISSN:  2541-3317 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi

## Urgensi Akuntabilitas dan Pengawasan; sebagai Solusi Masalah Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah
Julia Eva Putri 1 , Nevi Yarni 2 , Riska Ahmad 3 1 STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
2 Universitas Negeri Padang
3 Universitas Negeri Padang
Article Info ABSTRACT

## Article history:
Received Jun 12 th , 201x Revised Aug 20 th , 201x Accepted Aug 26 th , 201x
Akuntabilitas dan supervisi merupakan rangkaian kegiatan manajemen, dalam pengelolaannya  dengan  supervisi  konselor  sekolah  akan  dibantu  untuk menjawab semua kegiatan konseling. Konselor sekolah sangat diperlukan untuk menyelenggarakan  program  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  siswa  atau masyarakat.  Adanya  program  yang  sistematis,  memerlukan  syarat  tertentu untuk  dapat  dipertanggungjawabkan,  sedangkan  syarat  untuk  dapat dipertanggungjawabkan memerlukan standar sebagai ukuran keberhasilan atau prestasi  yang  dicapai  oleh  konselor  sekolah.  Pelaksanaan  Akuntabilitas  dan supervisi  yang  baik  akan  membawa  implikasi  positif  bagi  konselor  (sebagai pemberi layanan) dan institusional (tempat konselor bekerja). Hal ini tercermin dari pengelolaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif.
Keyword: Akuntabilitas Pengawas Bimbingan dan Konseling
© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Julia Eva Putri, STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh Email: juliaevaputri@gmail.com

## Pendahuluan
Eksistensi  guru  BK  di  sekolah  mengalami  tantangan  dalam  menghadapi  kebutuhan  siswa  yang  saat  ini berorientasi pada kualitas (Susanto, R; 2016). Untuk itu guru BK harus mampu menata dan melakukan evaluasi diri  terhadap  akuntabel  tidaknya  penyelenggaraan  layanan  BK  secara  obyektif  sebelum  pengawas  sekolah menagihnya
Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting menjadi perhatian guru BK atau para konselor. Karena sebelum melakukan berbagai kegiatan konseling, guru BK atau konselor harus memahami unjuk kerja dan hal- hal yang akan dipertanggung jawabkannya, sesuai dengan standar program BK, dengan demikian diharapkan keberadaan bimbingan dan konseling mendapat kepercayaan dari masyarakat luas. Ada lima premis dasar yang menegaskan  istilah  tersebut  (Gysbers  &  Henderson,  2006);  1.Tujuan  BK  bersifat  kompatibel  dengan  tujuan pendidikan. Artinya; dalam pendidikan ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan BK harus diarahkan pada upaya membantu siswa dalam pencapaian standar kompetensi dimaksud. 2. Program BK bersifat pengembangan (based on developmental approach), yakni; meskipun seorang konselor dimungkinkan untuk mengatasi problem dan kebutuhan psikologis yang  bersifat  krisis  dan  klinis,  pada  dasarnya  fokus  layanan  BK  lebih  diarahkan  pada  usaha  memfasilitasi pengalaman ‐ pengalaman  belajar  tertentu  yang  membantu  siswa  untuk  tumbuh,  berkembang,  dan  menjadi pribadi yang mandiri. 3. Program BK melibatkan kolaborasi antar staff (team building approach) , yaitu program bimbingan dan konseling yang bersifat komprehensif bersandar pada asumsi bahwa tanggung jawab kegiatan
Urgensi Akuntabilitas dan Pengawasan …
bimbingan melibatkan seluruh personalia yang ada di sekolah dengan sentral koordinasi dan tanggung jawab ada  di  tangan  konselor  yang  bersertifikasi (certified  counselors) .  Konselor  tidak  hanya  menyediakan  layanan langsung untuk siswa, melainkan juga bekerja secara konsultatif dan kolaboratif dengan tim bimbingan yang lain,  staf  personel  sekolah  yang  lain  (guru  dan  tenaga  administrasi),  bahkan  orangtua  dan  masyarakat.  4. Program  BK  dikembangkan  melalui  serangkaian  proses  sistematis  sejak  dari  perencanaan,  desain, implementasi, evaluasi, dan keberlanjutan. Melalui penerapan fungsi ‐ fungsi manajemen tersebut diharapkan kegiatan dan layanan BK dapat diselenggarakan secara tepat sasaran dan terukur. 5. Program BK ditopang oleh kepemimpinan  yang  kokoh.  Faktor  kepemimpinan  ini  diharapkan  dapat  menjamin  akuntabilitas  dan pencapaian kinerja program BK.
Latar  belakang  perlunya akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  program  BK  oleh  konselor  sekolah  dalam pendidikan adalah didasarkan pada pandangan bahwa sekolah adalah organisasi dengan sistem yang terbuka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks (Susanto, R; 2016). Kemampuan guru BK di sekolah dapat dibuktikan  dengan  kemampuannya  menjawab  tuntutan  dan  tantangan  terhadap  dunia  pendidikan  dalam relevansinya dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karenanya dalam menjawab tantangan tersebut hendaknya guru BK dapat mempertanggungjawabkan kapasitas dan kapabilitasnya. Melalui akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan maka diharapkan guru BK secara sistematik dan terencana menggunakan pendekatan yang tepat untuk  operasionalisasi  program  layanan  BK  di  Sekolah.  Program  layanan  BK  yang  terencana  akan  lebih menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan.
Oleh  karena  itu,  pelayanan  BK  yang  baik  dan  benar,  efektif  dan  efisien  dalam  mengembangkan  misi bimbingan dan konseling yang telah disepakati adalah hal yang esensial, sehingga pengakuan dan kepercayaan masyarakat akan bertambah. Apabila akuntabilitas atau pertanggung jawaban BK dilakukan secara periodik dan sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku, tentu saja keberadaan dari BK merupakan kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan dalam kehidupan masyarakat.

## Layanan Bimbingan dan Konseling
Menurut  Prayitno  dan  Erman  Amti  (2004),  bimbingan  dan  konseling  adalah  pelayanan  bantuan  untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam  memfasilitasi  individu  mencapai  tingkat  perkembangan  yang  optimal,  pengembangan  perilaku  yang efektif, pengembangan lingkungan, dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. Semua perubahan perilaku tersebut merupakan proses perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung  jawab  yang  penting  untuk  mengembangkan  lingkungan,  membangun  interaksi  dinamis  antara individu  dengan  lingkungan,  membelajarkan  individu  untuk  mengembangkan,  merubah  dan  memperbaiki perilaku  (Kamaluddin,  H;  2011).  Sukardi  (2008:53-58)  menyatakan  bidang  bimbingan  mencangkup  seluruh upaya bantuan yang meliputi: 1) bidang bimbingan pribadi-sosial, 2) bidang bimbingan belajar, dan 3) bidang bimbingan karir.
Fungsi bimbingan dan konseling ditinjau dari kegunaan atau manfaat, ataupun keuntungan-keuntungan apa yang diperoleh melalui layanan tersebut. Fungsi-fungsi itu banyak dan dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi  pokok  (Prayitno  dan  Amti;  2004),  yaitu:  1)  Fungsi  Pemahaman,  2)  Fungsi  Pencegahan,  3)  Fungsi Pengentasan,  4)  Fungsi  Pemeliharaan  dan  Pengembangan.  Dalam  program  bimbingan  dan  konseling komprehensif  terdapat  empat  komponen  pelayanan  yang  memfasilitasi  peserta  didik  secara  sistematik  dan terprogram  untuk  mencapai  Standar  Kompetensi  Kemandirian  Peserta  Didik (standard  based  guidance  and counseling) . Empat komponen layanan BK komprehensif  adalah: (1) pelayanan dasar; (2) pelayanan responsif; (3) perencanaan individual; dan (4) dukungan sistem,
Tujuan  umum  bimbingan  dan  konseling  (Kurniati,  E;  2018)  yaitu:  peserta  didik  (klien)  sebagai  sasaran layanan  bimbingan  dan  konseling  diharapkan  menjadi  individu-  individu  yagn  mandiri  dengan  ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan  diri  sendiri  sebagaimana  telah  diutarakan  terdahulu.  Guru  Pembimbing  hendaknya  mampu mengarahkan  segenap  layanan  bimbingan  dan  konseling  yang  diselenggarakannya  bagi  berkembangnya kemandirian peserta didik. Namun dalam proses pemberian layanan, guru BK seringkali mengalami masalah. Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Susi  Susanti  (2016)  yang  mengungkapkan  bahwa  guru  BK  sering mengalami kendala dalam pelaksanaan pelayanan baik itu dalam perencanaan program, pelaksanaan program ataupun evaluasi program.

## Akuntabilitas dan Pengawasan Dalam BK
Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris “ Accountability “ artinya keadaan untuk dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas  disebut  juga  unjuk  kerja  (Prayitno  1987),  kemudian  Gibson  &  Mitchell  dalam  Munandir (1996:299),  mendefenisikan  “akuntabilitas  sebagai  pertanggung  jawaban  untuk  sesuatu kepada  seseorang dengan konsekuensi yang dapat diramalkan demi kinerja yang dikehendaki dan dapat dipahami dari apa yang dipertanggung jawabkan itu”. Konsep dasar akuntabil itas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas menejerial pada tiap tingkatan dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian (Bukit, S.,  &  Medan,  W.  M.  B.  D.  K;  2015).  Tiap  unit  pada  suatu  organisasi,  walaupun  yang  kecil  sekalipun bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang di laksanakan pada bagiannya. Mereka mempunyai beban tugas kegiatan tertentu dan perlu mempertanggung jawabkan kepada pemberi tugas kegiatan tersebut.
Pengawas  sekolah  adalah  pejabat  fungsional  yang  berkedudukan  sebagai  pelaksanaan  teknis  untuk melakukan  pengawasan  pendidikan  terhadap  sejumlah  sekolah  tertentu  yang  ditunjuk/ditetapkan  untuk memberi pembinaan melalui arahan, bimbingan dan memberi contoh (Purba, S; 2018). Memberikan arahan adalah  upaya  pengawas  sekolah  agar  guru  dan  tenaga  lain  di  sekolah  yang  diawasi  dalam  melaksanakan tugasnya lebih  terarah  dan  mencapai  tujuan yang  telah  dirumuskan.  Memberikan  bimbingan  adalah  upaya pengawas sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang di awasi mengetahui lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya. Memberi contoh adalah upaya pengawas sekolah yang dilaksanakan dengan cara pengawas sekolah bertindak atau mempraktekan secara langsung sebagai guru dalam melaksanakn proses pendidikan untuk materi pendidikan tertentu dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikan dengan baik model yang dicontohkan itu. Tugas pokok pengawas tersebut di atas, maka peranan pengawas adalah sebagai: inspector, observer, reporter, coordinator, dan performer leadership (Surya Dharma, 2006).
A kuntabilitas merupakan “Rasa tanggung jawab bersama/ Mutual Accountability ” yang dicirikan dengan tim yang  produktif.  Pengawas  dan  guru  BK  harus  menjaga  akuntabilitas  untuk  melaksanakan  apa  pun  yang diperlukan dalam memberikan layanan konseling kepada siswa di sekolah. Katzenbach, J. R. & Smith, D. K. (1993)  menemukan  bahwa  akuntabilitas  bersama/ Mutual  Accountability tidak  dapat  dipaksakan.  Sebaliknya, akun-tabilitas  muncul  dari  komitmen  dan  kepercayaan  yang  datang  dari  bekerja  bersama  menuju  tujuan bersama.
Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi  ilmu  atau  konteks,  misalnya  manajemen  bisnis,  ilmu  komunikasi,  pengelolaan  sumberdaya  alam, sosiologi,  dan  lain-lain.  Lembaga-lembaga  publik  telah  menggunakan  secara  luas  istilah  stakeholder  ini  ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan.Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana  (Abdiprojo, 2010).
Syarat akuntabilitas dan pengawasan BK adalah:
1. Menentukan tujuan yang tepat
2. Mengembangkan standar yang tepat untuk mencapai tujuan
3. Mempromosikan penerapan pemakaian standar
4. Mengembangkan standar organisasi & operasi secara efektif, ekonomis & efisien.
Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe/bentuk, diantaranya jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:
1. Akuntabilitas program
Akuntabilitas  program  yaitu  mengacu  pada  pertanggung  jawaban  berkenaan  dari  hasil kegiatankegiatan BK yang telah dilaksanakan. Hal ini akan berkaitan erat dengan rencana program yang disusun  sebelumnya  dan  juga  akan  menampilkan  akuntabilitas  proses  yang  berhubungn  dengan  proses pelaksanaan kegiatan.
2. Akuntabilitas manajemen .
Akuntabilitas  manajemen  menitik  beratkan  pada  efisiensi  dan  efektifitas  dalam  penggunaan  dana, fasilitas, SDM dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas ini menampilkan peranan manajer,bukan hanya dalam  menerapkan  peraturan  yang  ada,tetapi  juga  menerapkan  proses  yang  berkelanjutan,sehingga memungkinkan  memberikan  pelayanan  yang  terbaik.  Akuntabilitas  manajemen  ini  dapat  dirinci  lagi menjadi akuntabilitas keuangan,fasilitas,administrasi,dan sumber daya manusia.
Kriteria adalah  ukuran yang  menjadi  dasar  penilaian  atau  penetapan  sesuatu.  Agar  sistem akuntabilitas bimbingan membawa hasil yang di kehendaki ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi (Krumboltz, dalam Gibson & Mitchell, 1981). Hal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
2. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien.
3. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.
Urgensi Akuntabilitas dan Pengawasan …
4. Sistem  akuntabilitas  harus  dibangun  untuk  mempromosikan  pelayanan  yang  efektif  profesional  dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.
5. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
6. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan.
7. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi. Pengawas BK merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam pelaksanaan program layanan BK di sekolah, hal ini dikarenakan perannya sebagai kunci dalam kerangka penjaminan mutu dan akuntabilitas sistem pendidikan. Diharapkan pengawas BK dapat menjadi pengelola pendidikan dan sekaligus koordinator BK, yang bertugas untuk memastikan bahwa standar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program BK di sekolah  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  tersebut  dilakukan  cara  melakukan  inspeksi  dan  evaluasi, memberikan nasehat, bimbingan dan dukungan bagi guru BK dan kepala sekolah.

## Kesimpulan
Akuntabilitas  dan pengawasan  merupakan  serangkaian kegiatan  manajemen,  dalam  manajemen,  dengan adanya pengawasan guru  BK akan  terbantu untuk  mempertanggungjawabkan  segala  kegiatan  BK  termasuk layanan BK di sekolah. Guru BK atau konselor sangat perlu menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adanya program yang sistematis, memerlukan suatu kondisi tertentu untuk dipertanggung jawabkan, sedangkan  kondisi  untuk  dipertanggung  jawabkan  memerlukan  standar  sebagai  ukuran  keberhasilan  atau prestasi yang dicapai oleh guru BK. Pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan yang baik akan menciptakan implikasi  yang  positif berkenaan  dengan konselor  (sebagai  orang  yang  menjadi penyelenggara  layanan)  dan kelembagaan (tempat konselor bekerja). Hal itu tercermin dalam penatalaksanaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif.

## Referensi
Bukit, S., & Medan, W. M. B. D. K. (2015). Akuntabilitas Dalam Bimbingan dan Konseling. Depdiknas. 2009. Bahan Belajar Mandiri Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Dimensi Kompetensi Supervisi Manajerial . Dirjen PMPTK: Jakarta. Dollarhide, Collete T., Sadinak, Kelli A. 2008. Comprehensive School Counseling Programs: K-12 Delivery System . New York: Pearson Gibson, Robert L & Mitchell, Marianne H. 1981. Introduction to Counseling and Guidance .Second Edition. New York: Mc Millan Publishing.
Gysbers,  N.  C.  &  Henderson,  P.  (2006).  Developing  &  Managing  Your  School  Guidance  and  Counseling Program. Alexandria: American Counseling Association
Kamaluddin, H. (2011). Bimbingan dan konseling sekolah. Jurnal pendidikan dan kebudayaan , 17 (4), 447-454. Katzenbach, J. R. & Smith, D. K. 1993. The Wisdom of Teams: Creating The High Performance Organizaton. Boston: Harvard Business School Press.
Kurniati,  E.  (2018).  Bimbingan  dan  konseling  di  sekolah;  prinsip  dan  asas. Ristekdik:  Jurnal  Bimbingan  Dan Konseling , 3 (2), 54-60.
Kurniawan Teguh. 2007. Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan. Power Point Persentation . Yogyakarta: UGM.
Prayitno dan Erman Amti. 2004. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
Purba, S. (2018). Profesionalisme dan Kompetensi Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Dan Kinerja Sekolah. GENERASI KAMPUS , 7 (2).
Schmidt, J. J. (2003). Counseling in schools:  Essential services and comprehensive programs, 4 th ed .  Boston, MA.: Allyn & Bacon.
Suharto, Edi. 2006. Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Makalah disampaikan dalam Semiloka Eksistensi Diklat Kesejateraan di Era Globalisasi . Jakarta: TKSM
Surya Dharma. (2006). Kepemimpinan Pengawas Sekolah: Mengembangkan Budaya Tanggung Jawab. Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan. Vol. 1, No. 2-Agustus, hal. 9.jn
Susanto, R. (2016). Hubungan Pengambilan Keputusan Rasional Dengan Akuntabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Eduscience .
Susi  Susanti.  (2016).  Hambatan  Yang  Dihadapi  Oleh  Guru  Bk  Dalam  Pelaksanaan  Layanan  Konseling Perorangan  Di  Smpn  4  Batang  Anai  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Program  Studi  Bimbingan  Dan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (Stkip) Pgri Sumatera Barat, Padang