## PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh : Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Reversed  evidence  is  necessary  in  the  process  of  handling  corruption  cases more  easily  in  ensnling  the  perpetrators  of  corruption  as  long  as  the  suspect  or suspect can not prove that his wealth is obtained from a legitimate way, in addition to the reverse proof in addition to easier proof is also more effective power to prevent it from the present proof we now embrace, and the surplus proof of lies in the ability of the accused to prove that his property is not the product of corruption. Constraints in the implementation of reverse verification policy is the reverse proof that is too much politicized  so  that  the  apparatus  involved  both  the  investigator  and  the  public prosecutor do  not apply the indictment properly. Thus, it is necessary to amend the law no. 20 Year 2001 on the Criminal Act of Corruption. in addition to the majority of property  owned  by  the  perpetrators  of  corruption  rather  than  on  behalf  of  the perpetrators  of  corruption  or  in  other  words  the  perpetrators  of  corruption  is  doing money laundering in order to disguise property from the criminal corruption, so it will be difficult if there should be an upside proof.

## Keywords: Corruption, Reversed Proof

## ABSTRAK
Pembuktian  terbalik  sangat  diperlukan  dalam  proses  penanganan  kasus tindak  pidana  korupsi  dan  lebih  dipermudah  dalam  menjerat  para  pelaku  tindak pidana  korupsi  sepanjang  terduga  atau  tersangka  tidak  dapat  membuktikan  bahwa harta  kekayaannya  didapat  dari  jalan  yang  sah,  disamping  itu  dengan  pembuktian terbalik  selain  akan  lebih  mudah  pembuktiannya  juga  lebih  efektif  daya  cegahnya daripada pembuktian yang sekarang kita anut sekarang, dan  kelebihan pembuktian terbalik  terletak  pada  kemampuan  terdakwa  untuk  membuktikan  bahwa  kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Kendala kendala dalam  penerapan  kebijakan  pembuktian  terbalik  tersebut  disinyalir  karena  terlalu banyak  dipolitisir  sehingga  aparat  yang  terlibat  baik  itu  penyidik  maupun  penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Sehingga, perlu diadakan perubahan terhadap  Undang-undang  Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.  disamping  kebanyakan  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  pelaku  tindak pidana korupsi bukan atas nama dari pelaku korupsi tersebut atau dengan kata lain para  pelaku  korupsi  tersebut  melakukan  pencucian  uang  guna  menyamarkan  harta kekayaan  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  akan  sulit  jika  harus  diadakan pembuktian terbalik.
Kata Kunci : Korupsi , Pembuktian Terbalik
*) Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu terlihat semakin  rumit  karena  korupsi  kelihatan  benar-benar  menjadi  budaya  pada berbagai level masyarakat (Hibnu Nugroho; 2013).  Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra  ordinary  crimes) .  Apabila  dikaji  dari  pandangan  doktrin  (Romli Atmasasmita; 2002 : 25) menekankan bahwa :
Dengan  memperhatikan  perkembangan  tindak  pidana  korupsi  baik dari  sisi  kualitas  maupun  kuantitas,  dan  setelah  mengkajinya  secara mendalam,  tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  korupsi  di Indonesia  bukan  kejahatan  biasa (Ordinary  Crimes), melainkan sudah  merupakan  kejahatan  yang  sangat  luar  biasa (extra  ordinary crimes) .  selanjutnya  jika  dikaji  dari  sisi  akibat  atau  dampak  negatif yang  sangat  merusak  tatanan  kehidupan  bangsa  Indonesia  sejak pemerintahan  orde  baru  sampai  saat  ini,  jelas  bahwa  perbuatan korupsi  merupakan  perampasan  hak  ekonomi  dan  hak  sosial  rakyat Indonesia.
Konsekuensi  logis  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan extra ordinary  crimes, diperlukan  penanggulangan  dari  aspek  yuridis  yang  luar biasa (extra  ordinary  enforcement) dan  perangkat  hukum  yang  luar  biasa pula (extra  ordinary  measures) .  dari  dimensi  inilah  salah  satu  langkah komprehensif  yang  dapat  dilakukan  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian (Lilik Mulyadi; 2007 : 252-253). Dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dinilai kurang memadai karena itu  diterapkan  dalam  keadaan  darurat  perang  melalui  Peraturan  Penguasa Perang  Pusat  AD  (P4AD)  Prt/  PERPU/031/1958  tentang  Pengusutan, Penuntutan,  dan  Pemeriksaan  Perbuatan  Korupsi,  kemudian  pada  tahun 1960  dibuatlah  UU  No.  24  Tahun  1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan, dan  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Karena  dirasa  kurang  memadai, yang  kemudian  Persoalan  muncul  sehubungan  dengan  tuntutan  untuk menerapkan asas pembuktian terbalik yang harus dilakukan oleh terdakwa, maka  pada  tahun  1971  dibentuk  UU  No.  3  Tahun  1971  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana sejak dalam pembahasannya  UU  ini  sebenarnya  berkeinginan  untuk  menggunakan
sistem  pembuktian  terbalik  namun  selalu  terhalang  dengan  alasan pembuktian  terbalik  bertentangan  dengan  asas  praduga  tidak  bersalah, namun,  dengan  memperhatikan  prinsip lex  specialis  derogat  legi  generalis akhirnya  pada  tahun  1999  diundangkan  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menganut sistem pembuktian terbalik  terbatas.  ini  dijamin  dalam  Pasal  37  yang  memungkinkan diterapkannya  pembuktian  terbalik  yang  terbatas  terhadap  tertentu  dan mengenai  perampasan  harta  hasil  korupsi,  namun  Pasal  37  ini  tidak menyatakan secara tegas perlunya pembalikan beban pembuktian.
Oleh  karena  tidak  diatur  secara  khusus,  maka  penerapannya  dapat menimbulkan  persepsi  dan  interpretasi  bagi  para  penegak  hukum,  dan kemudian dipertegas lagi dengan di undangkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yakni  berupa  Sistem Pembalikan  Beban  Pembuktian  Terbatas  dan  Berimbang.  Yang  mengatur pembuktian  terbalik  secara  lebih  jelas  yaitu  pada  Pasal  12  B,  12  C,  37A, 38A, dan 38B.
Walaupun  rancangan  perundang-undangan  mengenai  pembuktian terbalik  masih  terus  digodok  oleh  pemerintah  karena  masih  mengundang pro  dan  kontra,  akan  tetapi  dengan  terealisasinya  penggunaan  asas pembuktian terbalik telah dilakukan yaitu pada UU Nomor : 31 Tahun 1999 jo  UU  No.20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi yang menggunakan asas pembuktian terbalik.
Berdasarkan  uraian  diatas    penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul “Pembuktian  Terbalik  Sebagai  Kebijakan Kriminal  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Studi  di Kejaksaan Negeri Ciamis Dan Kejaksaan Negeri Kota Banjar)”

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  yang menjadi  fokus  permasalahan  dalam  penulisan  ini  adalah  mengapa dibutuhkan  kebijakan  kriminal  dalam  hal  pembuktian  terbalik  dari  pelaku tindak  pidana  korupsi  dengan  menggunakan  rambu-rambu  undang-undang dan  alat  bukti  lain  yang  sah  menurut  undang-undang,  untuk  memudahkan
penyusunan  karya  ilmiah  ini  maka  diambil  rumusan  masalah  sebagai berikut :
1.  Mengapa  pembuktian  terbalik  belum  diterapkan  dalam  tindak  pidana korupsi ?
2.  Kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi  dalam  pembuktian  terbalik tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kota Banjar ?

## C.  Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut ;
1.  Untuk  menganalisis  dan  mengetahui  penerapan  pembuktian  terbalik dalam penanganan pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kota Banjar
2.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala  atau  hambatan-hambatan yang  dihadapi  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  menerapkan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi.

## D.  Tinjauan Pustaka
Secara  umum,  istilah  “kebijakan”  atau “policy” digunakan  untuk menunjuk  perilaku  seorang  aktor,  (misalnya  seorang  pejabat,  suatu kelompok , maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu  bidang  tertentu.  Pengertian  kebijakan  seperti  ini  dapat  digunakan relatif  memadai  untuk  keperluan  pembicaraan-pembicaraan  biasa,  namun menjadi  kurang  memadai  untuk  pembicaraan-pembicaraan  yang  lebih bersifat  ilmiah  dan  sistematis  menyangkut  analisis  kebijakan  publik  Pada dasarnya  terdapat  banyak  batasan  atau  definisi  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan Public  Policy dalam  literatur-literatur  ilmu  politik  masing- masing  memberikan  definisi  yang  berbeda-beda,  perbedaan  ini  timbul karena  masing-masing  ahli  memiliki  latar  belakang  yang  berbeda-beda. (Budi Winarno, 2012 : 19).
Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Budi  Winarno mendefinisikan  Kebijakan  Publik  “secara  luas”  didefinisikan  sebagai hubungan  suatu  unit  pemerintah  dengan  lingkungannya  (Budi  Winarno,
2002  :  15).  Menurut  Budi  Winarno  Konsep  yang  ditawarkan  oleh  Robert Eyestone  ini  mengandung  pengertian  yang  sangat  luas  dan  kurang  pasti karena  apa  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  publik  dapat  mencakup banyak hal (Budi Winarno, 2012 : 15).
Anderson  dalam  Budi  Winarno,  mendefinisikan  kebijakan  publik merupakan  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau suatu  persoalan  (Budi  Winarno,  2012  :  16).  Konsep  Kebijakan  ini  menurut Budi Winarno dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya  dilakukan  dan  bukan  apa  yang  diusulkan  atau  dimaksudkan (Budi Winarno, 2012 : 16).
Thomas  R  Dye  sebagaimana  dikutip  oleh  Riant  Nugroho mendefinisikan  Kebijakan  Publik  sebagai  segala  sesuatu  yang  dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan  bersama  tampil  beda    ( public  policy  is  “Whatever  government choose to do or not do, Public Policy is what Government do, Why they do it, and what difference it make”) (Riant Nugroho; 2014 :126).
Ada  tiga  hal  pokok  yang  perlu  diperhatikan  dalam  analisis  kebijakan yakni  ; pertama fokus  utamanya  adalah  mengenai  penjelasan  kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang “pantas”, kedua sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi  dari  kebijakan-kebijakan  pubik  diseidiki  dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah, ketiga analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap  lembaga-lembaga  dan  bidang-bidang  kebijakan  yang  berbeda  , dengan  demikian  analisis  kebijakan  dapat  bersifat  ilmiah  dan  relevan  bagi masalah-masalah politik sosial sekarang (Budi Winarno; 2012 : 27).
Penanggulangan  dan  pencegahan  terhadap  kejahatan  merupakan cara  masyarakat  bereaksi  terhadap  fenomena  kejahatan,  tiap-tiap masyarakat  akan  bereaksi  terhadap  kejahatan  sesuai  dengan  tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan. Reaksi terhadap  kejahatan  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kelompok  berikut  (M  Zaidan Ali; 2016 : 02-103) :
1.  Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri
dari  cara-cara  lunak  hingga  cara-cara  yang  keras  seperti  main  hakim sendiri.
2.  Respon  yang  bersifat  informal  dilakukan  dalam  bentuk  teguran  atau peringatan  terhadap  orang-orang    yang  diduga  melakukan  pelanggaran hukum.
3.  Respon  yang  bersifat  formal,  metode  yang  digunakan  untuk  melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui sistem peradilan.
Respon  formal  merupakan  reaksi  negara  untu  menaggulangi kejahatan.  respon  formal  dimulai  dari  penyelidikan,  diteruskan  dengan penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dan  ditetapkan hukumnya oleh hakim. Penegakan hukum ini ditujukan untuk merealisasikan atau mencapai atau mewujudkan nilai-nilai hukum agar menjadi kenyataan, mewujudkan nilai hukum yakni keadilan (M Zaidan Ali , 2016 : 109).
Apabila    keadilan  diwujudkan  dalam  pengertian  semua  pihak diperlukan dengan adil setelah melalui proses hukum yang fair, maka akan terwujud substantive  justice atau  keadilan  substantif.  sebaliknya  apabila penegakan  hukum  hanya  dijalankan  agar  terwujudnya  kepastian  hukum maka  hanya  akan  terwujud procedural  justice, keadilan  prosedural  ini merupakan  proses  hukum  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  ketentuan hukum postif belaka, tindakan demikian terkadang dapat mengenyampingkan  keadilan  substantif,  hukum  telah  dijalankan  tapi keadilan diabaikan (M. Zaidan Ali , 2016 : 109).
Pada  hakikatnya  hukum  pidana  dan  kegunaannya  bermaksud  agar setiap  anggota  masyarakat  dapat  dilindungi  untuk  mencapai  jalan  hidup yang  sejahtera    lahir  dan  batin,  sehubungan  dengan  perlindungan  hukum pidana  bagi  masyarakat  dan  anggotanya  itu  perlu  diingatkan  tentang perkembangan  pandangan  hukum  yang  baru  karena  sejak  lama  dipikirkan bahwa  fungsi  primer  hukum  pidana  itu  hendaknya  mengingat  sifat negatifnya  sanksi  pidana  agar  baru  diterapkan  apabila  upaya  lain  sudah tidak memadai lagi (H. Moh. Hatta, 2016 : 51-52).

## Kebijakan Hukum Pidana Dan Kebijakan Kriminal
Istilah  kebijakan  hukum  pidana  lazim  juga  disebut  dengan pembaharuan hukum pidana, Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh
M  Ali  Zaidan  mengemukakan  ,  istilah  pembaharuan  hukum  pidana  disebut juga  dengan  politik  hukum  pidana  atau  kebijakan  formulatif  yang  diartikan sebagai  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reformasi    hukum  pidana yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosiopolitik,  sosiofilosofis,  serta  sosiokultutal masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (M. Ali Zaidan, 2016 : 124).
Kebijakan  hukum  pidana,  politik  hukum  pidana  atau  pembaharuan hukum  pidana,  begitu  juga  dengan  kebijakan  formulatif  dan  kebijakan perundang-undangan,  merupakan  istilah  sinonim  yang  merupakan  salah satu  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  saat  ini,  hal  ini disebabkan  karena  sebagian  besar  hukum  di  Indonesia  merupakan penerusan dari sistem hukum sebelumnya dengan alasan untuk mencegah kekosongan  hukum,  ketentan  hukum  penjajah  tetap  diberlakukan  sampai diadakannya  hukum  baru  sesuai  dengan  sistem  ketatanegaraan  maupun falsafah hidup bangsa Indonesia, pada sisi lain pembaharuan hukum pidana terus  dilakukan  dengan  memperhatikan  perkembangan  dunia  disamping memelihara  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagai  cara  pandang bangsa Indonesia dalam berhukum (M. Ali Zaidan, 2016 : 124-125).
Dalam  rangka  kebijakan  hukum  pidana  hendaklah  diperhatikan jangan  sampai  terjadi  tumpang  tindih    kewenangan  antar  lembaga  negara, subsistem  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  peradilan,  dan  eksekusi hukuman  harus  ditegaskan  batas-batasnya  guna  mencegah  pelampauan batas  kewenangan  atau  penyalahgunaan  wewenang.  Kebijakan  hukum pidana  pada  hakikatnya  merupakan  bidang  politik  hukum  yang  menurut Soedarto sebagaimana dikutip oleh M Ali Zaidan diartikan sebagai kebijakan dari  negara  melalui  badan-badan  negara  yang  berwenang  untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan digunakan untuk  mengekspresikan  apa  yang  terkadung  dalam  masyarakat  dan  untuk mencapai apa yang di cita-citakan (M. Ali Zaidan; 2016 : 144-145).
Upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan  dengan  berbagai  macam  cara,  selain  dengan  membangunan integritas  aparatur  pemerintahan  juga  dapat  dilakukan  melalui  sebuah kebijakan kriminal (criminal policy). Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  termasuk  “kebijakan  kriminal”
(criminal policy) . kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial, yang terdiri dari dari upaya/kebijakan untuk kesejahteraan  sosial,  dan  kebijakan  untuk  perlindungan  sosial.  Dengan demikian  sekiranya  penanggulangan  kejahatan  (politik  kriminal)  dilakukan dengan  menggunakan  sarana  penal  (hukuman)  maka  kebijakan  hukum pidana  khususnya  dalam  kebijakan  yudikatif  harus  memperhatikan  dan mengarah  pada  tercapainya  tujuan  dan  kebijakan  sosial  itu  berupa social welfare dan social defence (H. Moh. Hatta, 2010 : 37-38).
Barda  Nawawi  Arief  dalam  Hibnu  Nugroho  menjelaskan  bahwa kebijakan  Hukum  Pidana  atau  yang  disebut  juga  sebagai  politik  hukum pidana  mengandung  pengertian  tentang  bagaimana  mengusahakan  atau membuat  dan  merumuskan  suatu  perundang-undangan  yang  baik  (Hibnu Nugroho; 2012  :  23).    kebijakan  penanggulangan  kejahatan  merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang harus menjadi satu pedoman bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  penanggulangan  kejahatan  (Hibnu Nugroho; 2012 : 23).
Kebijakan  Kriminal  merupakan  bagian  dari  kebijakan  penegakan hukum (law  enforcement  policy) yang  mencakup  kebijakan  hukum  pidana, hukum  perdata,  dan  hukum  administratif,  yang  secara  keseluruhan merupakan  bagian  dari  politik  sosial (social  policy) yang  merupakan  usaha dari  suatu  masyarakat  untuk  meningkatkan  ketahanan  sosialnya  yang meliputi  kesejahteraan  dan  keamanan  warganya  (Muladi,  Diah  Sulistyani; 2016 : 154).
Kebijakan  kriminal  tidak  membicarakan  hukum  secara  hitam  putih tetapi lebih bersifat kontekstual, artinya seberapa jauhkah hukum melindungi kepentingan-kepentingan  hukum,  apakah  tujuan  ditegakkannya  hukum untuk  mencapai  kepastian  hukum  atau  guna  mewujudkan  keadila  harus dijawab  secara  tegas.  Bagi  kebijakan  kriminal  peraturan  perundang- undangan  secara in  abstracto harus  memberi  perlindungan  hukum  yang menyeluruh,  sedangkan  pada  ranah  penegakan  hukum  keadilan  harus diwujudkan secara in concreto (M. Zaidan Ali;  2016 : 265-266).
Sudarto  sebagaimana  dikutip  oleh  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief mengemukakan  bahwa  apabila  hukum  pidana  hendak  digunakan hendaknya  dilihat  dalam  hubungan  keseluruhan  politik  kriminil  atau social
defence planning yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan  nasional.  Politik  kriminil  ialah  pengaturan  atau  penyusunan secara  rasional  usaha-usaha  pengendalian  kejahatan  oleh  masyarakat (Muladi, Barda Nawawi Arief, 2016 : 157).
Tujuan  akhir  dari  kebijakan  kriminil  ialah  perlindungan  masyarakat untuk  mencapai  tujuan  utama  yang  sering  disebut  dengan  berbagai  istilah, misalnya  “kebahagiaan  warga  masyarakat/penduduk”  ,  “kehidupan  kultural yang  sehat  dan  menyegarkan”,  “Kesejahteraan  masyarakat”,  atau  untuk mencapai  “keseimbangan”,  dengan  memperhatikan  tujuan-tujuan  tersebut maka  wajarlah  apabila  dikatakan  bahwa  politik  kriminal  merupakan  bagian integral  dari  rencana  pembangunan  nasional  (Muladi,  Barda  Nawawi  Arief; 2016 : 158).
Penanggulangan  kejahatan  degan  menggunakan  hukum  pidana merupakan  cara  yang  paling  tua  setua  peradaban  manusia  itu  sendiri (Muladi,  Barda  Nawawi  Arief;  2016  :  149),  dilihat  sebagai  sutau  masalah kebijakan  maka  ada  yang  mempermasalahkan  apakah  perlu  kejahatan  itu ditanggulangi,  dicegah  atau  dikendalikan,  dengan  menggunakan  sanksi pidana (Muladi, Barda Nawawi Arief; 2016 : 149).
Kebijakan  penegakan  hukum  pidana  memang  selalu  menjadi  bagan dari  kebijakan  penanggulangan  kriminal  dalam  rangka  kebijakan perlindungan sosial, juga menjadi bagian yang integral dari kebijakan sosial unutk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan  masalah- masalah  sosial,  karenanya  dapat  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum memerlukan  organisasi  pelaksanaan  yang  terdiri  dari  penegak  hukum  , perangkat  peraturan  perundang-undanga  yang  unsur-unsurnya  terdiri  dari aparat  penegak  hukum  dan  aparat  pemerintah  lainnya  (H.  Moh.  Hatta, 2016 : 11).
Mahfud  MD  sebagaimana  dalam  (Teguh  Prasetyo,  Abdul  Halim Barkatullah,  2005  :  11-12)  menjelaskan  bahwa  Hukum  merupakan  produk politik, hukum dipandang sebagai dependent variable (Variabel terpengaruh), dan politik sebagai independent variable (variable berpengaruh), dengan asumsi demikian itu Mahfud MD merumuskan politik Hukum sebagai :
kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah  ;  mencakup  pula  pengertian  tentang  bagaimana  politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. disini hukum tidak dapat hanya  dipandang  sebagai  pasal-pasal  yang  bersifat  imperatif  atau keharusan-keharusan,  melainkan  harus  dipandang  sebagai  subsistem yang  dalam  kenyataanbukan  tidak  mungkin  sangat  ditentukan  oleh  politik baik dalam perumusan maupun impementasi dan penegakannya.
Menurut Barda Nawawi Arief dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah  bahwa  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan  lewat  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang merupakan  bagian  integral  dari  politik  sosial,  dan  politik  sosial  itu  dapat diartikan  sebagai  segala  usaha  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan  masyarakat. dengan demikian, jika politik  kriminil  menggunakan  politik  hukum  pidana  maka    ia  harus merupakan  langkah-langkah  yang  dibuat  dengan  sengaja  dan  sadar, memilih  dan  menetapkan  hukum  pidana  sebagai  sarana  menanggulangi kejahatan  harus  benar-benar  memperhitungkan  semua  faktor  yang  dapat mendukung berfungsinya atau bekerjnya hukum pidana dalam kenyataannya (Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah; 2005 : 19).

## Azas Dan Teori Hukum Pembuktian
Menurut (Andi Hamzah; 2016 : 250-257), mencari kebenaran materiil tidaklah  mudah,  dan  dalam  menilai  kekuataan  pembuktian  alat-alat  bukti yang ada dikenal beberapa sistem  atau teori pembuktian, setidaknya ada 4 (empat) sistem atau teori pembuktian :
1.  Sistem  Atau  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  Undang-Undang  Secara Positif (Positive  Wettelijk  Bewijstheorie) adalah  pembuktian  yang didasarkan  melulu  kepada  alat-alat  pembuktian  yang  disebut  undang- undang secara positif, dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu.
2.   Sistem  Atau  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  berdasarkan  keyakinan hakim  melulu,  teori  ini  disebut  juga conviction  intime .  Teori  ini mendasarkan  pembuktian  yang  didasarkan  pada  keyakinan  hati  nurani hakim, sistem ini memberi kebebasan hakim terlalu besar.
3.  Sistem  Atau  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  berdasar  keyakinan  hakim atas alasan yang logis (Laconviction Raisonnee) menurut teori ini, hakim dapat  memutus    seseorang  bersaah  berdasarkan  keyakinannya  , keyakinan  yang  didasarkan  kepada  dasar-dasar  pembuktian  yang disertai  kesimpulan  yang  berlandaskan  kepada  peraturan  pembuktian tertentu. jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.
4.  Sistem  Atau  Teori  Pembuktian  Berdasarkan  undang-undang  secara negatif (Negatief  Wettelijk) dalam  sistem  atau  teori  pembuktian  ini, pemidanaan  didasarkan  kepada  pembuktian  berganda,  yaitu  pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim.
Eddy  O.S.  Hiariej  mendefinisikan  hukum  pembuktian  sebagai ketentuan-ketentuan  mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti,  cara  mengumpulkan  dan  memperoleh  barang  bukti  sampai  pada penyampaian  barang  bukti  di  pengadilan  serta  kekuatan  pembuktian  dan beban pembuktian (Eddy O.S Hiariej; 2012 : 5).
Selanjutnya  masih  menurut  Eddy  O.S.  Hiariej  dalam  kontek  hukum pembuktian  di  Indonesia,  masing-masing  lapangan  hukum  memiliki  hukum pembuktian  sendiri,  ada  hukum  pembuktian  pidana  dan  ada  hukum pembuktian  perdata,  bahkan  seiring  perkembangan  berbagai  kejahatan, hukum  pembuktian  pidana  memiliki  berbagai  macam  hukum  pembuktian tergantung  pada  kejahatan  yang  dihadapi,  tindak  pidana  umum  yang  ada dalam  KUHP  pembuktiannya  mengikuti  apa  yang  terdapat  dalam  KUHAP, sedangkan  tindak  pidana  Khusus,  masing-masing  memiliki  hukum pembuktian tersendiri seperti tindak pidana korupsi (Eddy O.S Hiariej; 2012 : 15).
Martiman  Prodjohamidjojo  memberikan  pengertian  tentang  sistem pembuktian  yakni  sebagai  suatu  keseluruhan  dari  unsur-unsur  hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan dengan satu dengan yang lain serta  saling  pengaruh  mempengaruhi  dalam  suatu  keseluruhan  atau kebulatan (Martiman Prodjohamidjojo; 2009 : 77).
Dalam  pembuktian  perkara  pidana  pada  umumnya  dan  khususnya delik  korupsi  diterapkan  KUHAP,  sedangkan  dalam  pemeriksaan  Delik Korupsi  selain  diterapkan  KUHAP  diterapkan  juga  sebagian  Hukum  Acara Pidana yaitu pada Bab IV terdiri atas pasal 25 sampai dengan pasal 40 UU No 31 tahun 1999.
Dalam  Penjelasan  atas  undang-undang  Nomor  :  31  Tahun  1999 dikatakan  pengertian  “ pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  dan berimbang” yakni  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan  keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Martiman Prodjohamidjojo; 2001 : 87).
Berkenaan  dengan  konteks  pembuktian  terbalik  ini  A    Djoko Sumaryanto  mengemukakan,  bahwa  terdakwa  berperan  aktif  menyatakan bahwa  dirinya  bukan  pelaku  tindak  pidana.  oleh  karena  itu  terdakwalah  di depan  sidang  akan  menyiapkan  segala  beban  pembuktian  dan  bila  tidak dapat  membuktikan  maka  terdakwa  dinyatan  bersalah  melakukan  tindak pidana, dan pada hakikatnya pembalikan beban  pembuktian ini  merupakan penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan yang luar  biasa  terhadap  tindak  pidana  korupsi  (A.  Djoko  Sumaryanto;  2009  : 143).
Pendapat  lain  mengenai  pembuktian  terbalik  diungkapkan  oleh Indriyanto  Seno  Adji,  yang  menurutnya  beban  pembuktian  terbalik merupakan  suatu  sistem  pembuktian  yang  berada  diluar  kelaziman  teoritis pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana  yang  Universal.  sebab  dalam hukum  pidana Formil ,  baik sistem kontinental  maupun sistem anglo saxon hanya  mengenal  pembuktian  dengan  tetap  membebankan  kewajibannya kepada jaksa penuntut umum (Indriyanto Seno Adji ; 2012 : 24).
Sistem  pembuktian  terbalik,  merupakan  sistem  pembuktian  yang dipergunakan  bagi  negara-negara  anglo  saxon  dan  bertujuan  untuk mempermudah pembuktian dalam istilah mereka “certain cases” atau kasus- kasus tertentu yang khusus sifatnya, dengan demikian beban pembuktian ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya,  sehingga  ditempuhlah  suatu  sistem  yang  sebenarnya bertentangan  dengan  prinsip  atau  asas  universal  mengenai  pembuktian (Indriyanto Seno Adji; 2012 : 29).
Mengenai  sistem  pembuktian  terbalik  Jeremy  Pope  berpendapat, ungkapan  “membalikkan  kewajiban  membuktikan”  harus  dihindari  sedapat
mungkin,  karena  istilah  “membalikkan  kewajiban  membuktikan”  itu menyesatkan  dan  tidak  memuaskan,  sehingga  harus  mencari  istilah  yang lebih tepat untuk aspek hukum ini merupakan tantangan bagi para pejuang pembaharuan hukum, dan rumusan yang lebih baik adalah “terdakwa harus memberikan penjelasan yang meyakinkan” (Jeremy Pope; 2007 : 500-501).
Aris S. Gultom seperti yang dikutip oleh Hibnu Nugroho memberikan pandangan bahwa Penerapan pembuktian terbalik dalam sistem perundang- undangan  Indonesia  tidak  dapat  serta  merta  di  justifikasi  sebagai  bentuk intervensi  hukum  terhadap  hak  dasar  individu  atau  bentuk  pelanggaran terhadap International  Covenant  on  Civil  and  Political  Right ,  apalagi dikaitkan dengan prinsip presumption of innocence (Hibnu  Nugroho; 2015  : 18).
Tujuan  penerapan  pembuktian  terbalik  bukan  untuk  mengurangi  isi dan  ketentuan  Undang-Undang  yang  menguasainya  ,  tetapi  ia  ada  dan berdiri  diatas  kepentingan  negara  dan  hukum  yang  bertindak  atas kepentingan  dan  harapan  bangsa,  menuntut  pertanggung  jawaban  dari aparatur atas kewenangan yang ada padanya, membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugas dan tanggung jawan sesuai dengan ketentuan hukum, jadi  yang  dibuktikan  secara  terbalik  bukan  apa  yang  didakwakan  tetapi kewenangan  yang  melekat  padanya  ,  besumber  dari  negara  serta melaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang.  Untuk  itu  hak dasar  seseorang  yang  dijamin  pelaksanaannya  dalam  asas non  self incrimination tidak dapat ditafsirkan secara sepihak, tetapi harus dilihat dari sudut yang lebih luas (Hibnu Nugroho; 2015 : 19).
Dalam konteks tertentu atau secara kasuistis dilihat dari kewenangan yang  melekat  pada  individu  bersangkutan  hak  dan  kewajibannya  sebagai pelaksana  kepentingan  bangsa  dan  negara  berkewajiban  menjamin kewenangan  yang  ada  padanya  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  berlaku,  dengan  demikian  penerapan  asas non  self incrimination dalam  pengertian  terbatas  juga  mengandung  hak  dan kewajiban  hukum  didalamnya,  sesuai  dengan  fungsi  hukum  yang memberikan  pembatasan.  penerapan  pembuktian  terbalik  pada  sistem perundang-undangan  Indonesia  tidak  dapat  dijustifikasi  secara  sempit bertentangan  dengan  asas non  self  incrimination dan  keterkaitannya
dengaan  asas  praduga  tak  bersalah,  sebab  penerapan  asas  pembuktian terbalik  tidak  ditujukan  atas  person  yang  bersangkutan,  tetapi  lebih  pada pertanggung  jawaban  atas  kewenangan  yang  diberikan  negara  kepadanya (Hibnu Nugroho,   2015 : 19).

## II. PEMBAHASAN
Pembuktian  sangat  penting  dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan terutama untuk meyakinkan hakin sebelum menjatuhkan putusan, hal ini sesuai dengan azas yang dianut dalam Hukum Acara Pidana yaitu Azas Praduga Tak Bersalah  yang  bertujuan  untuk  melindugi  terdakwa  dari  hukuman  yang  tidak sesuai  dengan  kesalahannya,  sehingga  apabila  terdakwa  dinyatakan  bersalah harus berdasarkan pada alat bukti yang sah sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa  terdakwa  bersalah  telah  melanggar  ketentuan  pidana  sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Pembuktian digunakan untuk membuktikan suatu dalil yang dikemukakan  dalam  suatu  perkara  yang  diajukan  ke  muka  sidang,  apabila berdasarkan pembuktian bahwa terdawa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa dijatuhi pidana, akan  tetapi  sebaliknya  apabila  dalam  pembuktian  yang  diajukan  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  tidak  cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  maka hakim harus membebaskan terdakwa.
Di  sidang  pengadilan,  hakim  harus  melakukan  pemeriksaan  apakah unsur-unsur  dari  perbuatan  tersebut  seperti  yang  dinyatakan  dalam  surat dakwaan  dalam  surat  tuduhan  itu  dapat  dibuktikan  atau  tidak  (A.  Karim Nasution; 1981:199). Dalam Keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia No  :  M.01.PW-07-03  tahun  1982  tentang  pedoman  pelaksanaan  undang- undang hukum acara pidana, menyatakan :
Tujuan  dari  Hukum  acara  pidana  adalah  untuk  mencari  dan mendapatkan  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil,  ialah kebenaraanyang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  acara  pidana  secara  jujur  dan tepat  bertujuan  untuk  mencari  siapakah  pelaku  yang  tepat  yang  dapat didakwakan  melakukan  pelanggaran  hukum  dan  selanjutnya  meminta pelaksanaan  dari  pengadilan  guna  menentukan  apakah  orang  yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.
Pembuktian  merupakan  titik  sentral  pemeriksaan  perkara  dalam  sidang pengadilan  ,  pembuktian  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mengatur alat- alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2000 : 252).
Dalam  Penjelasan  atas  undang-undang  No  31  tahun  1999  dikatakan pengertian  “ pembuktian  terbalik  yang  bersifat  terbatas  dan  berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana  korupsi  dan  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau  korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara  yang bersangkutan  dan  penuntut  umum  tetap  berkewajiban  untuk  membuktikan dakwaannya (Martiman Prodjohamidjojo; 2001 : 87).
Sistem  pembuktian  terbalik  ,  merupakan  sistem  pembuktian  yang dipergunakan  bagi  negara-negara anglo  saxon dan  bertujuan  untuk mempermudah  pembuktian  dalam  istilah  mereka “certain  cases” atau  kasus- kasus  tertentu  yang  khusus  sifatnya,  dengan  demikian  beban  pembuktian  ini sangat  terbatas  pada  kasus-kasus  tertentu  yang  sangat  sulit  pembuktiannya, sehingga  ditempuhlah  suatu  sistem  yang  sebenarnya  bertentangan  dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian (Indriyanto Seno Adji;  2012 : 29).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Narasumber  perwakilan  Jaksa Penuntut  Umum  (JPU)  dari  Kejaksaan  Negeri  Kota  Banjar Ikhsan  Nasrulloh, S.H . bahwa meski telah beberapa kali menangangi kasus tindak pidana korupsi yang  terjadi  di  wilayah  yurisdiksi  Kejaksaan  Negeri  Kota  Banjar  namun Pihaknya  belum  pernah  menerapkan  atau  menggunakan  Pembuktian  terbalik meskipun  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang No.  20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  telah memberikan  isyarat  khusus  tentang  pembuktian  terbalik  ini,  belum  pernah digunakannya  pembuktian  terbalik  oleh  JPU  baik  dari  Kejaksaan  Negeri  Kota Banjar  dan  Kejaksaan  Negeri  Ciamis  ini  disebabkan  oleh  beberapa  Hal diantaranya  karena  belum  adanya  keseragaman  dalam  penerapannya  di samping jenis kasus korupsinya yang mudah pembuktiannya, dan faktor resiko
penerapan  asas  pembuktian  terbalik  ini,  karena  apabila  tidak  cermat  dalam menerapkan  asas  ini  justru  bisa  membebaskan  terdakwa  bila  terdakwa  bisa membuktikan hartanya bukan hari hasil tindak pidana korupsi.
Sebenarnya  pengadopsian    asas  pembuktian  terbalik  dalam  Undang- Undang nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lepa  dari  upaya untuk dapat mempermudah,  mempercepat pengembalian aset hasil  tindak  pidana  korupsi,  disamping  itu  dapat  membantu  penuntut  umum dalam  menentukan  asal-usul  aset  dari  terdakwa.  Hal  ini  sangat  penting dilakukan  karena  tindak  pidana  korupsi  masuk  dalam  katagori extra  ordinary crime yang  berdampak  luar  biasa  bagi  pembangunan,  perekonomian,  dan kehidupan  masyarakat  suatu  bangsa,  sehingga  perlunya  tindakan extra ordinary dalam penanggulangan tindak pidana korupsi (Hibnu Nugroho, 2015 : 40).
Delik  korupsi  adalah  sebagaimana  juga  delik  pidana  pada  umumnya dilakukan  dengan  berbagai  modus  operandi  penyimpangan  keuangan  negara atau perekonomian negara, yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara- perkara/delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP.
Upaya  pembentuk  undang-undang  ini  tidak  tanggung-tanggung,  karena baik dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undang- undang  No.  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  dan sekaligus  dengan  sistem  KUHAP.  Kedua  teori  itu  ialah  penerapan  hukum pembuktian  dilakukan  dengan  cara  menerapkan  pembuktian  terbalik  yang bersifat  terbatas  atau  berimbang,  dan  yang  menggunakan  sistem  pembuktian negatif  menurut  undang-undang (negatief  wettelijk  overtuiging) .  Jadi,  tidak menerapkan  teori  pembuktian  terbalik  murni, (zuivere  omskeering  bewijstlast) , tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.
Dimensi  beban  pembuktian  hendaknya  dilakukan  secara  hati-hati  dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka proceeding (dalam  kedudukan  sebagai  terdakwa),  hanya  karena  tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya. Dengan demikian sekalipun dalam hal  ini  berlaku  asas  praduga  bersalah  ( presumption guilt )  dalam  hal presumption of corruption ,  tetapi  beban  pembuktian  terbalik  tersebut  harus dalam  kerangka proceeding kasus  atau  tindak  pidana  tertentu  yang  sedang diadili berdasarkan undang-undang.
Dalam perkembangan hukum dewasa ini peningkatan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat , dengan peningkatan kesadaran masayarakat akan  hak-hak  mereka  juga  semakin  menjadi  tuntutan  yang  tidak  bisa  dengan begitu  saja  diabaikan,  peningkatan  kesadaran  masyarakat  ini  juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap asas pembuktian terbalik (Hibnu Nugroho,  2015  :  40).  Wahyu  Wiriadinata  sebagaimana  di  kutip  oleh  Hibnu Nugroho  memberikan  pandangan,  dari  pendekatan  doktrin  dan  komparasi sistem  hukum  pidana  (termasuk  UU  No  31  tahun  1999  pasal  37  beserta penjelasannya), makna atau arti ” terbatas ”  atau  “ khusus ”  dari  implementasi sistem pembalikan beban pembuktian adalah (Hibnu Nugroho; 2015 : 40-42) : 1.  Sistem  pembalikan  beban  pembuktian  hanya  terbatas  dilakukan  terhadap tindak  pidana  “ gratification ”  (pemberian)  yang  beraitan  dengan  “ bribery ”
(suap) dan buan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi.
2.  Delik-delik  lainnya  dalam  undang-undang  No  31  tahun  1999  yang  tertuang dalam pasal 2 sampai pasal 16 beban pembuktiannya tetap ada pada jaksa penuntut umum.
3.  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  hanya  terbatas  dilakukan  terhadap “ perampasan ”  dari  delik-delik  yang  didakwakan  terhadap  siapa  saja sebagaimana tertuang daam pasal 2 sampai pasal 16 undang-undang no 31 tahun  1999.  Perlu  ditegaskan  pula  bahwa  sistem  pembuktian  terhadap dugaan pelanggaran pada pasal 2 sampai dengan pasal 16 undang-undang no  31  tahun  1999  tetap  diberikan  pada  jaksa  penuntut  umum.  apabila terdakwa  berdasarkan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  dinilai  terbukti melakukan  pelanggaran  salah  satu  dari  tindak  pidana  tersebut  dan dikenakan  perampasan  terhadap  harta  bendanya,  terdakwa  wajib membuktikan  bahwa  harta  bendanya  bukan  berasal  dari  tindak  pidana korupsi.
4.  bahwa  setiap  pembalikan  beban  pembuktian  terbatas  penerapan  asas Lex Temporis- nya  yakni  sistem  ini  tidak  dapat  diberlakukan  secara retro  aktif (berlaku  surut)  karena  potensial  terjadinya  pelanggaran  HAM,  pelanggaran terhadap  asas  legalitas,  dan  menimbulkan  apa  yang  dinamakan  asas Lex Talionis (balas dendam)
5.  Bahwa  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  terbatas  dan  tidak diperkenankan menyimpang dari asas “Daad – daderstrafrecht”
6.  Dari  pengertian  ini,  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  sangat  tidak diperkenankan melanggar hak-hak prinsipiel dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa),  bahwa  penerapan  pembalikan  beban  pembuktian  ini sebagai  kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari  ,  khususnya  terjadinya minimalisasi  hak- hak  dari  “ dader ”  yang  berkaitan  dengan  asas “non  self incrimination” dan  praduga  tak  bersalah,  namun  demikian  adanya  suatu minimalisasi  hak-hak  tersebut  sangat  dihindari  akan  terjadinya  eliminasi hak-hak  tersebut,  dan  apabila  terjadi  inilah  yang  dikatakan  bahwa  sistem pembalikan  beban  pembuktian  adalah  potensial  terjadinya  pelanggaran HAM.
Selama  ini  asas  pembuktian  terbalik  selau  dilawankan  dengan  asas praduga  tak  bersalah,  namun  dengan  melihat  bagaimana  penerapan  asas pembuktian terbalik serta nilai filosofis asas tersebut maka paradigma tersebut sudah  seharusnya  dikesampingkan,  disamping  itu  adanya  sikap  berlebih- lebihan  dalam  menafsirkan  asas  praduga  tak  bersalah  sudah  waktunya dikesampingkan.  Mien  Rukmini  sebagaimana  di  kutip  oleh  Hibnu  Nugroho memberikan  pandangan  beberapa  tolok  ukur    pengukuran  dalam  penafsiran penerapan asas praduga tak bersalah adalah sebagai berikut (Hibnu Nugroho; 2015 : 42-43) :
1.  perlindungan  terhadap  sewenang-wenang  dari  pejabat  negara  termasuk didalamnya kepolisian, kejaksaan, komisi khusus yang diberikan wewenang untuk  melakukan  pengusutan  terhadap  kejahatan  tertentu  misalnya  KPK dan pihak pengadilan termasuk hakim.
2.  bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
3.  bahwa  sidang  pengadilan  harus  terbuka  untuk  umum  (tidak  boleh  bersifat rahasia);  dan
4.  bahwa  tersangka  /  terdakwa  harus  diberikan  jaminan-jaminan  untuk  dapat membela diri sepenuhnya.
Oleh sebab itu apabila hak-hak tersebut telah dapat dilaksanakan maka berarti  sudah  tidak  ada  lagi  pelanggaran  terhadap  asas  praduga  tak  bersalah, apalagi  bila  dihubungkan  dengan  kejahatan  luar  biasa  seperti  tindak  pidana korupsi  maka  keraguan  sikap  dengan  berlindung  dibalik  asas  praduga  tak bersalah  yang  sebenarnya  telah  ditafsirkan  secara  berlebihan  justru  akan
merugikan  amanat  penegakan  hukum  yang  diberikan  oleh  undang-undang (Hibnu Nugroho; 2015 : 43).
Berangkat dari hal-hal tersebut diatas maka penerapan asas pembuktian terbalik  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang  nomor  31  tahun  1999  Jo Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi    tidak  perlu  diragukan  lagi,  asas  ini  seharusnya  dapat  dimanfaatkan secara maksimal oleh penuntut umum dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  dari  Jaksa  Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Banjar yakni Ikhsan Nasrulloh, S.H., dan kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ciamis Faetony Yosy Abdullah, S.H., bahwa  penanganan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini dilaksanakan  belum  pernah  menggunakan  pembuktian  terbalik,  hal  ini dikarenakan  ada  beberapa  kendala  diantaranya  belum  adanya  ketentuan khusus  yang  mengatur  tentang  pembuktian  terbalik  itu  selain  itu  juga  karena belum adanya instruksi khusus atau kebijakan dari internal kejaksaan mengenai penerapan  pembuktian  terbalik  khusus  untuk  kasus  korupsi.  berikut  ini penjelasan  dari    kepala  seksi  tindak  pidana  khusus  Kejaksaan  Negeri  Ciamis Faetony Yosy Abdullah, S.H. :
penerapan  pembuktian  terbalik  masih  sulit  untuk  dilakukan  hal  ini dikarenakan  substansi  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  belum mengatur  secara  tegas  tentang  penerapan  pembuktian  terbalik  ini sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  agar  penerapan  dari pembuktian  terbalik  ini  dapat  dilakukan  secara  tegas.    Hal  ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik belum diterapkan secara efektif dalam prakteknya sehingga perlu diadakan perubahan terhadap undang- undang  yang  mengatur  tentang  hal  ini.  Sehingga  nantinya  pembalikan beban  pembuktian  ini  bisa  membantu  dalam  mengungkap  kasus  tindak pidana korupsi.
Selain  itu  bahwa  Usulan  dari  narasumber  kepala  seksi  tindak  pidana khusus Kejaksaan Negeri Ciamis Faetony Yosy Abdullah, S.H. agar diadakan perubahan  terhadap  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Tindak Pidana  Korupsi  agar  penerapan  dari  pembuktian  terbalik  ini  dapat  dilakukan secara tegas ini juga sesuai terori  yang disampaikan oleh Barda Nawawi  Arief sebagaimana di kutip oleh Hibnu Nugroho  yang menjelaskan bahwa kebijakan Hukum  Pidana  atau  yang  disebut  juga  sebagai  politik  hukum  pidana mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan
merumuskan suatu perundang-undangan yang baik (Hibnu Nugroho; 2012 : 23) kebijakan  penanggulangan  kejahatan  merupakan  bagian  dari  kebijakan penegakan  hukum  yang  harus  menjadi  satu  pedoman  bagi  aparat  penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan (Hibnu Nugroho; 2012 : 23).

## III. SIMPULAN DAN SARAN

## 3.1.  Simpulan
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  simpulan sebagai berikut :
1.  Bahwa  Pembuktian  terbalik  dalam  penanganan  kasus  tindak  pidana korupsi  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  Negeri  Ciamis  dan  Kejaksaan Negeri  Kota  Banjar  belum  pernah  atau  belum  digunakan  oleh  jaksa penuntut  umum,  hal  ini  terjadi  dikarenakan  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  spesifik  mengatur  secara  tegas  tentang penerapan pembuktian terbalik
2.  Kendala  kendala  dalam  penerapan  kebijakan  pembuktian  terbalik adalah pembuktian terbalik tersebut yakni kebanyakan harta kekayaan yang  dimiliki  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bukan  atas  nama  dari pelaku  korupsi  tersebut  atau  dengan  kata  lain  para  pelaku  korupsi tersebut  melakukan  pencucian  uang  guna  menyamarkan  harta kekayaan  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  akan  sulit  jika harus diadakan pembuktian terbalik.

## 3.2.  Saran
1.  Kebijakan formulasi pembuktian tebalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana  Korupsi  yang  menganut  sistem  pembuktian  terbalik  secara terbatas sudah seharusnya diubah menjadi pembuktian terbalik secara murni  seperti  yang  diatur  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi,  agar  pembuktian  terbalik  dapat  segera  diterapkan dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  tidak  timbul  keraguan dalam penerapannya.
2.  Dalam  perumusan  perubahan  atas  Undang-undang  No.  20  Tahun 2001  tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  supaya  aturannya  tepat  sasaran dan  tidak  terpengaruh  oleh  banyaknya  kepentingan  politik  dan  juga hendaknya  memperhatikan  asas  hukum  umum  dan  asas  hukum
khusus  sehigga  mempunyai  spirit  yang  sama  antara  penegak  hukum dengan  masyarakat  dan  tidak  menimbulkan  penafsiran  diantara  para penegak hukum.

## IV.  DAFTAR PUSTAKA
Adji,  Indriyanto  Seno,  2012, Korupsi  Dan  Permasalahannya, Diadit  Media  Press,
Jakarta.
Ali,  H  Faried  dan  H  Andi  Syamsu  Alam,  2012, Studi  Kebijakan  Pemerintah ,  Refika Aditama, Bandung.
Ali , M. Zaidan, 2016, Kebijakan Kriminal ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Atmasasmita,  Romli,  2002, Korupsi,  Good  Governance  dan  Komisi  Anti  Korupsi  di Indonesia, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman  dan HAM RI, Jakarta.
Hamzah,  Andi,  2016, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  (edisi  kedua) ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Harahap, M. Yahya, 2000, Pembahasan , Permasalahan Dan Penerapan KUHP Jilid 2, Sinar Grafika.
Hatta,  H.  Moh,  2010, Kebijakan  Politik  Kriminal  (penegakan  hukum  dalam  rangka penanggulangan kejahatan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Hiariej, Eddy O.S, 2012, Teori Dan Hukum Pembuktian , Penerbit Erlangga, Jakarta.
Klitgaard,  Robert,  2005, Penuntun  Pemberatasan  Korupsi  Dalam  Pemerintahan Daerah , Yayasan Obor Indonesia.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2010, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  PT. Alumni, Bandung.
Muladi  dan  Diah  Sulistyani,  2016, Kompleksitas  Perkembangan  Tindak  Pidana  dan Kebijakan Kriminal, PT. Alumni, Bandung.
Mulyadi,  Lilik,  2007, Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,  Normatif,  Teoritis,  Praktik dan Masalahnya, PT. Alumni, Bandung.
________2013, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni, Bandung.
Nasution,  A.  Karim,  1981, Masalah  Surat  Tuduhan  Dalam  Proses  Pidana, CV Pandjuran Tujuh, Jakarta.
Nugroho, Hibnu, 2012, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Prima Aksara, Jakarta.
_______ 2013,  Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyidikan tindak Pidana  Korupsi  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Jurnal  Dinamika Unsoed Vol 13 No 3, September 2013.
_______ 2015, Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Laporan Tahunan Fasilitasi Guru Besar) , Unsoed.
_______  2016, Optimalisasi  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia (sebuah tinjauan singkat) , Saraswati Nitisara, Semarang.
Nugroho,  Riant,  2014, Public  Policy  :  Teori,  Manajemen,  Dinamika,  Analisis, Konvergensi, Dan Kimia Kebijakan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
Poernomo, Bambang, 1993, Pokok-Pokok Tata Aacara Peradilan Pidana Indonesia, dalam Undang-Undang RI no 8 Tahun 1981, Liberty , Yogyakarta..
Pope,  Jeremy,  2007, Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Intigritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Pramono,  R  Widyo,  2016, Pemberantasan  Korupsi  Dan  Pidana  Lainnya  Sebuah Perspektif Jaksa Dan Guru Besar , Penerbit Buku Kompas.
Prasetyo,  Teguh  Abdul  Halim  Barkatullah,  2005, Kajian  Kebijakan  Kriminalisasi  dan Dekriminalisasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Prodjohamidjo,  Martiman,  2001, Penerapan  Pembuktian  Terbalik  dalam  Delik Korupsi (UU No31 tahun 1999), CV. Mandar Maju, Bandung.
Said,  Noor  Aziz,  2011,  Disertasi  : Pertanggung  Jawaban  Pidana  Dan  Pertanggung Jawaban  Administratif  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  APBD  Yang Dilakukan Oleh Anaggota DPRD, Program Doktoral Undip Semarang.
Soedirjo,  1995, Jaksa dan Hakim  dalam Proses Pidana, CV Akademikia Pressindo, Jakarta.
Sujata,  Antonius,  2000, Reformasi  dalam  Penegakan  Hukum ,  Penerbit  Djambatan, Jakarta.
Sumaryanto, A Djoko, 2009, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
Winarno,  Budi,  2012, Kebijakan  Publik,  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus ,  Penerbit CAPS, Yogyakarta.
_______ 2012, Teori Dan Proses Kebijakan Publik , MEDPress, Yogyakarta.