Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: January 19, 2020; Reviewed: February 10, 2020; Accepted: May 5, 2020.
To cite this article: Sari, ACF 2020, ‘Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat dalam pemanfaatan hutan di Pesisir Barat, Lampung’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6, no. 1, hlm.  80-95.
DOI: 10.31292/jb.v6i1.426
Copyright: ©þ2020 Almonika Cindy Fatika Sari. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## HAK DAN AKSES TENURIAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BENGKUNAT DALAM PEMANFAATAN HUTAN DI PESISIR BARAT, LAMPUNG

## TENURE RIGHTS AND ACCESS OF THE BENGKUNAT INDIGENOUS PEOPLE IN FOREST USE IN PESISIR BARAT, LAMPUNG

## Almonika Cindy Fatika Sari
Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Email: almonika.cindy.f@mail.ugm.ac.id
Abstract: Recognition of tenure rights and access to forest use has always been a demand for indigenous people and non-government organizations that support indigenous peoples’ rights. However, focusing only on the recognition of rights is not enough to guarantee tenure access to indigenous people to use the forest. Indigenous people require not only recognition of rights from the state, but they alsoneed access to be able to use the forest. This article aims to understand the tenure rights and access of the Bengkunat indigenous people in forest use and the factors that influence the community’s access to use the forest. This article was produced by using the socio-legal approach to understand the social reality of tenure rights and access of the Bengkunat indigenous people in forest use. The results show that in addition to the recognition of Bengkunat indigenous people tenure rights to use the forest, they also need access to be able to use it. If there is no access, the community cannot benef it from the forest.
Keywords: rights, access, forest, Bengkunat indigenous people.
Intisari: Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas pemanfaatan hutan selalu menjadi tuntutan bagi masyarakat hukum adat dan organisasi non-pemerintah yang mendukung hak-hak masyarakat hukum adat. Meskipun demikian, hanya fokus pada pengakuan hak saja, tidak cukup memberikan jaminan akses tenurial kepada masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hutan. Masyarakat hukum adat tidak hanya membutuhkan pengakuan hak dari negara saja, tetapi juga membutuhkan akses untuk dapat memanfaatkan hutan. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat atas hutan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi akses masyarakat dalam memanfaatkan hutan tersebut. Artikel ini dihasilkan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan sosio-legal untuk memahami realitas sosial hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat dalam pemanfaatan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di samping pengakuan terhadap hak tenurial masyarakat Bengkunat, mereka juga sangat memerlukan akses untuk dapat memanfaatkannya. Jika tidak ada akses, maka masyarakat tidak dapat menikmati hutan.
Kata kunci: hak, akses, hutan, masyarakat hukum adat Bengkunat.
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95

## A. Pendahuluan
Masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut MHA) diakui dan dihormati oleh konstitusi sebagai subjek hukum yang memiliki hak ulayat ( beschikkingsrecht) . 1 Hak ulayat ( beschikkings- recht) adalah kewenangan MHA atas sebuah kesatuan wilayah yang mencakup aspek publik dan privat (Benda-Beckmann dan Benda-Beck- mann 2011; Sumardjono 2018, 37). Menurut Sumardjono (2018, 37) aspek publik dalam hak ulayat tampak dalam kewenangan MHA dalam mengatur: (a) tanah/wilayah sebagai ruang hidupnya terkait dengan pemanfaatannya terma- suk pemeliharaannya; (b) hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya; dan (3) perbuatan hukum terkait dengan tanah masyarakat hukum adat. Sementara itu, aspek privat dalam hak ulayat tampak dalam manifestasi hak ulayat sebagai kepunyaan bersama. Adapun sifat-sifat hak ulayat menurut C. van Vollenhoven, sebagai berikut: 2
(1) bahwa hanya masyarakat hukum itu sendiri yang berhak dengan bebas menggunakan tanah- tanah yang tidak dibudidayakan yang berada di wilayah adatnya ( beschikkingskring ); (2) bahwa orang-orang asing ( vreemden , artinya orang-orang yang bukan anggota masyarakat hukum itu, termasuk pribumi sendiri yang bukan anggota masyarakat hukum itu) hanya boleh meng- gunakan tanah-tanah dengan izin dari masyarakat hukum yang bersangkutan; (3) setiap orang asing dan juga anggota masyarakat hukum itu sendiri yang menggunakan tanah di wilayah adat mereka harus memberikan recognitie (pemberian uang, bahan ataupun barang) kepada seseorang atau suatu badan/masyarakat hukum yang ber- sangkutan sebagai pengakuan atas hak-hak dari masyarakat hukum itu; (4) masyarakat hukum tersebut bertanggung jawab atas kejahatan/ pelanggaran tertentu yang terjadi di wilayah adatnya; (5) masyarakat hukum tersebut tidak dapat mengasingkan/melepaskan ( vervreemding ) hak ulayat kepada siapapun; dan (6) hak ulayat dari masyarakat hukum itu masih berlaku pula pada tanah-tanah yang telah diusahakan dengan baik oleh anggotanya dan dalam wilayah adatnya. Namun melekatnya hak ulayat tersebut dapat masih kuat atau dapat pula sudah melemah (van Vollenhoven 2013, 9-10).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/2012 dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/7Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan hak. Namun dalam perkembangannya, peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak ber- laku oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Permen LHK tersebut mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) status hutan, yaitu hutan negara, hutan adat, dan hutan hak. Dalam Permen ini status hutan adat benar-benar sudah berada di kamarnya sendiri ( vide Pasal 4 ayat (1) Permen LHK P.21/2019). Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Pencantuman Hutan Adat pertama kali dilakukan oleh Presiden Joko Wido- do pada tanggal 30 Desember 2016. Sejak tahun 2016-2018, pengakuan hutan adat sudah diberi- kan kepada 33 komunitas MHA seluas 17.323 ha. Sampai dengan 27 Mei 2019, bertambah menjadi 49 komunitas dengan luas 22.193 ha dan penca- dangan hutan adat seluas 5.172 ha - hutan adat Pandumaan Sipituhuta di Humbang Hasun- dutan, Sumatera Utara (Arumingtyas 2019).
SK tersebut belum cukup menjamin peme- nuhan hak ulayat MHA atas hutan adat mereka. Karena, pada tataran implementasi, SK tersebut seperti tidak memiliki kekuatan untuk meng- klaim, padahal SK merupakan produk hukum yang sah. Kalau mengklaim saja tidak bisa, sudah pasti juga tidak bisa mengakses. Contohnya pada masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang sudah mendapatkan SK Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang No. SK.6746/MENLHK-PSKL/ KUM.1/12/2016 seluas ±313,99. Secara faktual di lapangan sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. London Sumatera masih berlangsung (van der Muur dan Bedner 2016, 154; Gayo dan Ariani 2016, 160). Ini menjadi bukti kuat bahwa kehadiran SK pengakuan ataupun penetapan hutan adat belum bisa memberikan akses kepada MHA yang bersangkutan untuk mengelola dan
82 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
memanfaatkan secara mandiri.
Contoh lain adalah masyarakat hukum adat Bengkunat (selanjutnya disebut masyarakat Bengkunat) dalam mengakses hutan. Pada tahun 1990, masyarakat Bengkunat (seluruh masyarakat di Kabupaten Lampung Barat) dikejutkan dengan penunjukan perluasan kawasan hutan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Kemu- dian, pada tahun 1992 diikuti penetapan tata batas yang pelaksanaannya memicu banyak konfrontasi antara pendudukan lokal dengan aparat peme- rintah. TGHK memberikan dampak perubahan tenurial yang cukup besar bagi masyarakat Beng- kunat yaitu bergesernya tanah marga 3 yang diku- asai oleh masyarakat Bengkunat menjadi kekuasa- an hutan yang dikuasai oleh negara. Sebagian wilayah adat masyarakat Bengkunat di pekon 4 Suka Marga yang dijadikan sebagai pemukiman termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas. 5 Selain itu, lahan yang dijadikan repong 6 damar juga termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (Colchester, et al. 2006, 80).
Pada tahun 1998, Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehu- tanan Nomor 47/Kpts-II/1998 yang berisi penun- jukkan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas seluas ±29.000 ha di kelompok hutan Pesisir yang merupakan repong damar masyarakat hukum adat, sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (SK KDTI). SK tersebut memberikan implikasi hukum, bahwa status lahan repong damar seluas 29.000 ha merupakan hutan negara dan masyarakat hukum adat dibe- rikan hak pengusahaan repong damar untuk jangka waktu sepanjang menurut kenyataannya keberadaan hak masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui oleh pemerintah daerah setempat. 7 TGHK menyisakan hutan Titi Liut sebagai satu-satunya tanah marga (tanah ulayat) milik masyarakat Bengkunat. Akan tetapi, karena kebutuhan masyarakat terhadap tanah semakin meningkat, maka banyak masyarakat yang mem- buka hutan Titi Liut untuk tempat tinggal dan berkebun.
Pengakuan terhadap hutan adat beserta hak ulayat kepada MHA tidak serta merta membe-
rikan akses kepada MHA untuk menikmati SDA yang berada di wilayah adatnya. Kenikmatan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada mem- peroleh manfaat, namun juga mengatur, menge- lola, mengusahakan, hingga mengontrol SDA. Menurut Ribot dan Peluso (2003, 155), hak dan akses adalah dua hal yang berbeda. Akses meru- pakan kemampuan untuk memperoleh manfaat atas sesuatu. Kemampuan ( ability ) tersebut tidak hanya sekedar menunjukkan hak ( rights ), tetapi lebih luas yaitu hubungan antara seseorang (komunitas) dengan SDA secara faktual tanpa harus memperhatikan hubungan kepemilikan- nya. Seseorang yang memiliki alas hak atas sesuatu tidak serta merta memiliki kemampuan untuk menikmati manfaatnya dan sebaliknya, seseorang tidak memiliki alas hak atas sesuatu, namun ia mampu menikmati manfaatnya.
Fokus pada hak saja hanya akan menjadi sekedar bagian dari cerita, karena pada kenya- taannya tidak semua hak terpenuhi dan tidak semua orang bisa memiliki akses. MHA tidak hanya membutuhkan pengakuan alas hak ( bundle of rights ) dari negara maupun pihak lain, namun juga membutuhkan akses (kemampuan atau bundle of powers ) untuk menikmati sumber daya alam (Ribot dan Peluso 2003, 173). Persoalan tersebut dijawab melalui 2 (dua) rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat dalam meman- faatkan hutan; dan Kedua , apa saja faktor-faktor yang memengaruhi akses masyarakat Bengkunat dalam memanfaatkan hutan?
Artikel ini dihasilkan dari sebuah penelitian hukum empiris, karena untuk menjelaskan hak tenurial hutan masyarakat hukum adat tidak hanya memerlukan data sekunder, tetapi juga data primer dari lapangan (Soekanto 2014, 51). Pene- litian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, karena jika hanya menggunakan pendekatan studi doktrinal atau studi hukum terhadap aturan- aturan atau melihat penerapannya di lapangan, tidak mampu mengungkapkan dan memahami realitas sosial hak tenurial atas hutan dalam kehidupan masyarakat hukum adat (Banakar dan Travers 2005; Irianto 2009). Penelitian dilakukan
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95
di pekon Kota Jawa dan pekon Suka Marga, Keca- matan Bengkunat Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat.
Pekon Kota Jawa merupakan lokasi kebera- daan hutan Titi Liut. Hutan tersebut merupakan tanah marga masyarakat Bengkunat, sehingga dimanfaatkan dan dikelola secara bersama-sama. Akan tetapi, terdapat wilayah yang tidak boleh dibuka maupun dimanfaatkan kayunya yaitu wilayah rimba larangan. Sementara, pekon Suka Marga dipilih karena sebagian wilayahnya dite- tapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas. Pekon tersebut juga merupakan pusat pemerin- tahan adat yaitu lembaga adat Kesaibatinan Marga Bengkunat. Bahan penelitian yang digu- nakan adalah data primer dan data sekunder (Soekanto 2014, 12). Data primer meliputi hasil wawancara dan hasil pengamatan tidak terlibat di lapangan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan sekunder (Ami- ruddin dan Asikin 2004, 29).

## B. Masyarakat Bengkunat sebagai Masyarakat Hukum Adat
Pada tahun 1932, pemerintah Belanda mem- berikan pengakuan terhadap status komunitas penduduk asli ( inlandsche gemeente ) yaitu masyarakat hukum adat Pesisir Krui 8 sebagai marga Lampung, serta menyusun kembali batas teritorial untuk tiap marga (Patria 2015, 91-92). Pemerintah Belanda sangat tertarik pada peng- gunaan struktur dan institusi adat untuk alasan pengumpulan pajak (Verbist dan Pasya 2004, 22). Masyarakat hukum adat Pesisir Krui melakukan kesepakatan dengan pemerintah Belanda yaitu masyarakat menyerahkan sebagian tanah marga mereka yang berada di punggung Bukit Barisan kepada pemerintah Belanda guna dijadikan kawasan perburuan dengan nama Cagar Alam Ratu Wilhemina (Verbist dan Pasya 2004, 22).
Kesepakatan tersebut memberikan beberapa pengecualian dan hak-hak khusus pada masya- rakat untuk tetap dapat mengumpulkan damar serta hak khusus atas sarang burung di beberapa wilayah yang menjadi kawasan konservasi. Batas tersebut ditata dan diberi patok batas yang dikenal
sampai saat ini sebagai batas BW (B osch Weizen atau kawasan hutan pada masa itu) (Colchester, et al. 2006, 79). Selain itu, Departemen Kehu- tanan Belanda bekerja sama dengan golongan elite Lampung untuk mendapatkan pajak dari orang yang membuka lahan (Verbist dan Pasya 2004, 22).
Pada tahun 1991 sampai sebelum 16 Novem- ber 2012 terdapat 22 (dua puluh dua) marga yang masuk dalam wilayah administratif kabupaten Lampung Barat. Akan tetapi, setelah UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung diundangkan, 16 marga yang berada di kecamatan Pesisir Tengah, Selatan, dan Utara masuk ke dalam wilayah ad- ministratif kabupaten Pesisir Barat. Saat ini, sudah jarang orang menyebut ‘masyarakat hukum adat Pesisir Krui’, melainkan lebih dikenal dengan sebutan masing-masing marga , misalnya ‘masya- rakat hukum adat marga Bengkunat’.
Dua puluh dua marga yang diakui oleh peme- rintah Belanda tersebut diakui oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan dikukuhkan kembali dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masing-Masing Wilayah Adat di Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. Kemudian, enam belas marga termasuk marga Bengunat dipertegas dalam UU No. 22 Tahun 2012 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin.

## C. Perjalanan Hak dan Akses Tenurial Masyarakat Bengkunat atas Hutan
Pengalaman hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat atas hutan, dibahas di dua lokasi, yaitu pekon Suka Marga dan Kota Jawa.
Pada peta kawasan hutan Gambar 1 hanya tertulis ‘Bengkunat’ yang merupakan kecamatan Bengkunat. Pada peta tersebut bisa dilihat wilayah Bengkunat berwarna putih yang menunjukkan Areal Penggunaan Lain (APL) yang merupakan tanah yang dilekati hak atas tanah, seperti hak
milik, hak pakai, hak guna usaha, dan sebagainya. Peta tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah Bengkunat berbatasan dengan hutan produksi terbatas Pesisir (HPT), hutan lindung Pesisir (HL), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kalau diperhatikan peta ini sudah memberikan informasi yang jelas, di mana APL, HPT, HL, dan TNBBS. Namun, di lapangan dapat ditemui pemukiman penduduk di dalam HPT, HL, hingga enclave di dalam TNBBS.
Setidaknya terdapat empat kejadian penting yang menjadi milestone (tonggak sejarah) dalam mempengaruhi hak dan akses tenurial masyara- kat Bengkunat atas hutan, yaitu:
1) Pengakuan status lahan marga di masa Pemerintahan Kolonial Belanda;
2) Tata Guna Hutan Kesepakatan yang dimu- lai sejak tahun 1990 dan ditetapkan pada tahun 1991 melalui SK Menhut No 67/Kpts- II/1991 mengubah status lahan repong damar masyarakat sebagai hutan produksi terba- tas (masyarakat kehilangan wilayah adatnya);
3) Penetapan repong damar sebagai hutan lindung (HL) dan hutan produksi terbatas (HPT) sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) melalui SK Menhut No 47/ Kpts-II/1998. Status hutan adalah hutan negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan (HL dan HPT), sehingga masyarakat diberikan hak pengusahaan terbatas oleh negara; dan
4) Alih fungsi Kawasan Hutan Produksi Dapat dikonversi (HPK) menjadi bentuk penggu-
naan non-hutan melalui SK Menhutbun No 256/Kpts-II/2000.
Masyarakat Bengkunat di pekon Suka Marga kehilangan sebagian wilayah adatnya karena ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas. Pada tahun 1990 dilakukan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dan diikuti dengan penetapan tata batas pada tahun 1991. 9 Peta TGHK dibuat tanpa konsultasi dengan penduduk lokal terkait dan memperlihatkan bahwa batas-batas kawasan hutan yang pernah ditetapkan di masa Belanda pada tahun 1939 secara praktik telah dihapuskan sejak kemerdekaan (Verbist dan Pasya 2004, 26). Sebagian wilayah adat masyarakat Bengkunat di pekon Suka Marga ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas. Sampai saat ini, patok-patok kawasan masih terpasang di depan Lamban Gedung, dapur rumah warga, dan di pekarangan rumah. 10

## Gambar 4 Lamban Gedung Masyarakat Marga
Bengkunat Sumber: Diambil oleh Penulis, 2017
Keamanan tenurial ( tenure security ) atas tanah merupakan persoalan yang hampir merata di kabupaten Lampung Barat (sebelum pemekaran tahun 2012). Luas wilayah daratan 459.040 ha yang 65% nya (321.776 ha) ditunjuk sebagai ka- wasan hutan, sehingga persoalan yang banyak muncul adalah masalah batasan kawasan (Fathul- lah tanpa tahun, 2). Penyebab munculnya perso- alan tersebut bermula dari ditetapkannya kebi- jakan TGHK, dengan tidak melibatkan masya- rakat yang tinggal di dalam hutan maupun di sekitar hutan dan bahkan panitia tidak melakukan
Gambar 1 Peta Kawasan Hutan dan Perairan sebagian Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Sumber: Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Provinsi Lampung, 2017.
Bengkunat
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95
peninjauan ke lapangan. Oleh karena itu, kepu- tusan yang dihasilkan tidak diakui oleh masya- rakat.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Lampung Barat adalah pembentukan Tim Kajian Tata Ruang dan Tata Guna Lahan (TKK-TRTGL) yang merupakan inisiatif bersama antara Watala, ICRAF, Bappeda Kabupaten Lampung Barat, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat. 11 Hasil inventarisasi TKK-TRTGL terdapat 12 (dua belas) wilayah di Lampung Barat yang memiliki permasalahan ketidakpastian tanah yang ber- kaitan dengan kawasan hutan, salah satunya wila- yah adat marga Bengkunat. Penyebabnya adalah karena belum tuntasnya proses penataan batas kawasan hutan secara f isik di lapangan serta proses-proses administrasinya, termasuk wilayah- wilayah enclave . Penyebab lain adalah karena tidak dilaksanakannya penunjukan kawasan hutan serta penataan batas secara partisipatif hingga selesai tertutup gelang (Fathullah tanpa tahun, 2).
Permasalahan lain yang ditimbulkan oleh TGHK adalah sekitar 40.000 ha repong damar masyarakat hukum adat Pesisir Krui (penyebutan sebelum UU 22/2012) lahannya ditetapkan men- jadi hutan lindung dan hutan produksi terbatas (Colchester 2006, 80). Tidak terkecuali masyara- kat Bengkunat melakukan penuntutan kepada pihak pemerintah daerah setempat untuk mengembalikan status tanahnya menjadi tanah marga bukan hutan produksi terbatas. Pemerin- tah melalui Departemen Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/ Kpts-II/1998, tertanggal 23 Januari 1998 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ±29.000 hektare di kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Provinsi Dati I Lampung, yang Telah Merupakan Repong Damar dan Diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (SK KDTI).
SK tersebut memberikan implikasi hukum, bahwa status lahan repong damar seluas 29.000 ha tetap merupakan hutan negara yang ditetap-
kan sebagai kawasan hutan (HL dan HPT). 12 Pemerintah pusat memberikan hak pengusahaan repong damar kepada masyarakat hukum adat untuk jangka waktu sepanjang menurut kenya- taannya keberadaan hak masyarakat hukum adat tersebut masih ada dan diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. 13 SK tersebut juga sudah mem- berikan batasan, bahwa Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud adalah yang tercantum dalam SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996. Pada saat itu, masya- rakat Bengkunat merasakan dua hal sekaligus, mereka merasa lega karena masih diberikan akses untuk tetap mengelola repong damarnya. Namun di sisi lain masyarakat merasa kecewa, karena mereka kehilangan tanah marga dan hak pengu- asaan secara penuh atas lahan repong damar mereka.
Masyarakat memperjuangkan 29.000 ha lahan repong damarnya bukan semata-mata soal eko- nomi (uang) atau kepemilikan harta kekayaan, tetapi identitas. Pada saat itu damar dari Krui terkenal dengan kualitasnya yang baik. Dengan begitu tidak hanya damarnya yang populer di bidang industri, tetapi juga orang Krui dikenal banyak orang hingga di luar Lampung. Tradisi pembukaan lahan hutan dilakukan dalam tiga fase produktif, yaitu fase darak , fase kebun, dan fase repong Lubis (1997, 6). Fase darak dimulai ketika petani sudah selesai mempersiapkan lahan siap tanam ( pangrula/darak ) dan ditandai oleh kegiatan pengelolaan tanaman subsistensi berupa padi ladang dan palawija. Fase darak (ladang) berfungsi sebagai penyangga bagi fase produktif berikutnya. Kedua adalah fase kebun yang dimu- lai ketika tanaman komersial seperti lada, kopi, atau cengkeh sudah mendominasi tegakan di lahan bekas ladang, yaitu kira-kira mulai tahun ketiga sejak pembukaan lahan. Fase kebun ditan- dai oleh pelaksanaan sejumlah ritus adat dalam rangkaian pengelolaan tanaman hingga panen, yaitu tetumbai pada saat mulai menanam, ngeja- lang pada saat panen pertama, dan ngumbai sete- lah panen. 14
Fase produktif ketiga adalah repong , yaitu apabila sudah terpenuhi unsur keragaman jenis
86 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
tanaman keras yang tumbuh di atasnya, misalnya damar, duku, durian, dan lain sebagainya. Tanaman di repong tidak memerlukan perawatan intensif seperti halnya tanaman kebun. Hal tersebut memengaruhi kebutuhan petani untuk tetap tinggal di hutan seperti pada masa mengu- rus ladang dan kebun, serta memberi tanda bahwa sudah tiba kesempatan bagi mereka untuk menetap kembali ke Pekon (desa). Salah satu alasan masyarakat pada saat itu menanam damar adalah untuk menegaskan klaim hak atas lahan hutan yang sudah dibuka (Lubis 1997, 8).
Adat masyarakat Bengkunat menyatakan bahwa lahan yang dibiarkan menjadi rerahan/ belukar boleh dibuka dan dikelola kembali oleh orang lain. Akan tetapi, jika lahan ditinggalkan setelah ditanami damar dan tanaman ikutan lain- nya yang umurnya puluhan bahkan bisa ratusan tahun, maka lahan tersebut menurut aturan adat setempat dianggap tetap menjadi milik keluarga yang pertama sekali mengelolanya. Repong damar tidak hanya sebagai tanaman yang bernilai ekono- mis, namun juga sebagai simbol klaim yang menunjukkan bahwa lahan hutan tersebut sudah dikelola oleh sebuah keluarga dan milik keluarga tersebut.
Selain TGHK, pada tahun 1994/1995 masyara- kat Bengkunat dikejutkan lagi dengan dikeluar- kannya izin prinsip kepada PT Karya Canggih Mandiri Utama (PT KCMU) untuk usaha perke- bunan kelapa sawit di luar wilayah hutan yang telah diperluas. Akibatnya, konsesi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tersebut tumpang tindih dengan wilayah adat masyarakat Beng- kunat, masyarakat marga Tenumbang, dan marga Ngambur (Colchester 2006, 80). Secara faktual, wilayah konsesi tersebut telah dikelola secara insentif oleh masyarakat sebagai repong damar, kebun kelapa dan juga sawah.
Banyaknya tuntutan dari masyarakat dan kon- flik pengelolaan sumber daya lahan di Kabupaten Lampung Barat, pemerintah daerah membuat kebijakan dengan melepaskan kawasan hutan yang status fungsinya tidak sesuai lagi dan mem- berikan kepastian tanah kepada petani dan masyarakat hukum adat yang telah mengelola
kawasan tersebut. Pada tahun 2000, Menteri Kehutanan mengeluarakan Surat keputusan No. 256/Kpts-II/2000 untuk penunjukan ulang (redeliniasi) kawasan HPK seluas 153.459 ha sebagaimana terdapat di dalam TGHK. Sekitar 8.33 ha (5%) darinya dijadikan kawasan hutan kon- servasi sebagai sabuk hijau atau green belt , daerah pesisir, rawa-rawa untuk habitat liar, muara, zona gajah liar) dan kawasan hutan lindung. Sementara sisanya 145.125 ha (95%) yang secara de facto telah diduduki oleh manusia ditunjuk ulang sebagai wilayah perkampungan dan lahan pertanian (Verbist dan Pasya 2004, 23).
Proses penunjukan ulang kawasan HPK, diikuti oleh distribusi dan administrasi perta- nahan bagi sebanyak 127.236 orang yang tersebar pada 6 (enam) kabupaten yaitu, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Way Kanan, dan Lampung Barat. Melalui Pera- turan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas ±145.125 ha menjadi Kawasan Bukan HPK dalam Pemberian Hak Atas Tanah, administrasi pertanahan dilaksanakan melalui proses adjudi- kasi dan sertipikasi. Semua kawasan yang sebe- lumnya ditunjuk sebagai kawasan HPK sekarang dapat dikatakan secara resmi dikonversi (Verbist dan Pasya 2004, 24).
Pelepasan kawasan yang dilakukan di Beng- kunat merupakan proses yang tertutup. Tim dibentuk terbatas hanya di kalangan unsur pemerintah daerah terkait, pelibatan masyarakat hanya sebatas pelibatan perwatin (kepala desa). Sosialisasi yang dilakukan tim sangat terbatas, sehingga dampaknya masyarakat Bengkunat banyak yang tidak paham, bahkan ada yang tidak mengetahui adanya pelepasan kawasan. Bahkan terdapat masyarakat Bengkunat yang tidak mengetahui bahwa kebunnya adalah kawasan hutan. Kondisi demikian menyebabkan masya- rakat tidak merespon kebijakan pelepasan ka- wasan hutan hingga proses sertipikasi, karena mereka menganggap dari dahulu tanah yang mereka garap adalah milik mereka dan akses terhadap kebun tidak terganggu (Fathullah tahun
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95
tidak diketahui, 9). Masyarakat Bengkunat cenderung bereaksi untuk mendapatkan kepas- tian tanah dan sumber daya alam, jika ada pem- batasan-pembatasan atau tekanan seperti larangan berkebun, larangan memungut hasil hutan, larangan bersawah, dan sebagainya (Fathullah tanpa tahun, 10).
Kondisi saat ini kawasan hutan produksi ter- batas masih menjadi pemukiman dan juga digu- nakan untuk lahan pertanian oleh masyarakat Bengkunat. Secara hukum, penguasaan tanah marga di pekon Suka Marga telah bergeser men- jadi penguasaan negara, bukan lagi masyarakat Bengkunat. Pergeseran penguasaan tersebut memberikan implikasi terhadap pola akses masyarakat Bengkunat dalam melakukan penge- lolaan hutan. Walaupun senyatanya, masyarakat Bengkunat sampai saat ini masih bertempat ting- gal di kawasan, berkebun, dan mengusahakan repong damar.
Walaupun tanah marga sudah menjadi kawasan hutan produksi terbatas, masyarakat Bengkunat masih dapat mengelola hutan, namun terbatas dan harus melakukan prosedur izin. 15 Sejauh ini, pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas oleh masyarakat Bengkunat di pekon Suka Marga melalui izin hutan tanaman rakyat (HTR) dengan membentuk sebuah koperasi. 16
Namun demikian, ada juga masyarakat yang membuka hutan tanpa menempuh perizinan. 17 Praktik tersebut sudah umum dilakukan oleh masyarakat. Sejauh ini, baik Kementerian LHK maupun pemerintah daerah kabupaten Pesisir Barat tidak pernah melakukan penindakan berupa pemberian sanksi, karena tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.
Selanjutnya pembahasan mengenai hutan Titi Liut yang tanahnya dikelola secara bersama-sama atau disebut tanah marga oleh masyarakat Beng- kunat seluas ±400 ha. 18 Hutan tersebut berfungsi sebagai rimba larangan untuk menjaga keterse- diaan air di hambalak (bendungan) yang diguna- kan masyarakat untuk mengairi kebun yang terletak di hilir sungai. Titi liut adalah istilah dalam bahasa masyarakat Bengkunat: titi artinya hambalak /bendungan; liut artinya licin. Sebenar-
nya keberadaan hambalak menjadi sentral dari hutan ini, sehingga kawasan harus tetap dijaga kerimbunannya supaya persediaan air untuk pengairan kebun dan kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Sekitar tahun 1980-an, Hutan Titi Liut dibuka secara besar-besaran oleh masyarakat Bengkunat untuk tempat tinggal dan bertani. Pada tahun 2000 Bupati Lampung Barat mener- bitkan Surat Bupati Lampung Barat Nomor 522.5/ 3939/01/2000 tentang Penyelesaian Masalah Hutan Larangan Titi Liut.
Surat tersebut diterbitkan karena ada salah satu warga yang mengklaim bahwa sebagian tanah di hutan Titi Liut adalah milik keluarganya. 19 Ia membuktikan dengan surat kepemilikan pada zaman Pemerintahan Belanda dan Jepang. Akan tetapi, klaim tersebut tidak mendapatkan penga- kuan dari Sai Batin Pun Syahril Indra Bangsawan maupun peratin (kepala desa) pekon Kota Jawa. Karena melihat gejolak dari masyarakat yang ikut- ikutan mengklaim dan semakin banyaknya masya- rakat yang membuka lahan di hutan Titi Liut, peratin menerbitkan Surat Keputusan Pekon Kota Jawa No. 500/02/KTW/BKN/2001 tentang La- rangan Berkebun dan Mengambil Kayu di Wilayah Rimba Titi Liut Larangan Marga Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunat Kabupaten Lampung Barat.
Selanjutnya pada tahun 2002 Sai Batin 20 masyarakat Bengkunat yaitu Pun Syahril Indra Bangsawan mengajukan permohonan pembu- atan SK Hutan Larangan. Permohonan tersebut disetujui oleh Bupati Lampung Barat dan diter- bitkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat No. B/101/KPTS/06/2002 tentang Larangan Pem- bukaan Hutan di Wilayah Rimba Larangan Marga Bengkunat Kecamatan Bengkunat Kabupaten Lampung Barat. SK tersebut menetapkan bahwa hutan di Wilayah Rimba Larangan Titi Liut Marga Bengkunat tidak boleh dibuka dan digarap oleh siapapun tanpa seizin/mendapat persetujuan dari kepala adat ( Sai Batin ) marga Bengkunat. SK Bupati tersebut menunjukkan bahwa penguasaan hutan Titi Liut berada di bawah masyarakat Bengkunat dan otoritas yang berwe- nang mengontrol adalah kepala adat (Sai Batin)
88 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
bukan kepala desa (pemerintah desa). Hal ini menunjukkan bahwa SK tersebut juga mengakui keberadaan masyarakat Bengkunat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala adat. Dengan begitu tanah di hutan Titi Liut adalah tanah marga (tanah ulayat). Arti- nya, masyarakat Bengkunat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang berada di dalamnya seperti mengambil kayu bakar, bahan makanan dan berburu secara bersama-sama. Pembukaan dan penggarapan lahan di hutan Titi Liut untuk keperluan berkebun atau tempat tinggal dapat dilakukan kecuali di wilayah rimba larangan dengan izin Sai Batin .
Namun dalam perkembangannya, praktik mengindividualisasi tanah marga hutan Titi Liut oleh masyarakat Bengkunat begitu kuat. Kondisi saat ini, hutan Titi Liut telah dibuka dan digarap oleh masyarakat Bengkunat, termasuk wilayah rimba larangan. Tidak diketahui secara pasti pada tahun berapa telah terjadi pembukaan lahan besar-besaran di hutan tersebut. 21 Selain populasi penduduk yang meningkat dan dorongan eko- nomi, sementara luasan tanah tidak bertambah, alasan lain adalah kesatuan identitas yang mulai mengendur. 22 Tenurial hutan Titi Liut memper- lihatkan dengan jelas bagaimana muler-mungkret antara hak ulayat dan hak individual (van Vollen- hoven 2013, 10). Semakin kuat hak ulayat maka semakin lemah hak individual. Sebaliknya, sema- kin lemah hak ulayat maka semakin kuat hak individualnya. Namun, seperti sifat dasarnya hak ulayat masih melekat di atas tanah-tanah yang dimiliki atau dikelola secara individual.
SK Bupati Lampung Barat No. B/101/KPTS/06/ 2002 yang melarang pembukaan hutan di wilayah rimba larangan marga Bengkunat seperti doku- men kosong, karena secara sosiologis sudah tidak dapat mengontrol perilaku masyarakat. Selain itu juga, Sai Batin (kepala adat) yang ditunjuk oleh SK sebagai pihak yang berwenang memberikan izin atau tidak juga tidak berfungsi. Pada saat itu juga terjadi pergantian Sai Batin , yaitu beralih ke anak laki-lakinya. Namun, Sai Batin yang baru tidak tinggal lagi di Bengkunat ( pekon Suka Marga), melainkan di Liwa (Kabupaten Lampung
Barat). 23 Keadaan tersebut melemahkan posisi Sai Batin maupun Lembaga Adat sebagai otoritas adat di hadapan marga . Ketidakberfungsian Sai Batin ini memengaruhi kesatuan identitas masyarakat Bengkunat sebagai sebuah komunitas adat.
Berdasarkan teori akses Ribot dan Peluso (2003), yaitu akses lahir dari sebuah hak yang dimaknai sebagai hak yang diakui dan diberikan oleh pihak yang otoritatif (misalnya negara), maka masyarakat Bengkunat yang memanfaatkan tanah di hutan produksi terbatas tanpa izin merupakan bentuk akses yang diperoleh secara ilegal. Begitu juga dengan pembukaan lahan dan penggarapan hutan Titi Liut pada wilayah rimba larangan yang tanpa izin dari Sai Batin adalah bentuk akses yang diperoleh secara ilegal ( illegal access ) dan ini merupakan kejahatan/pelanggaran.
Akan tetapi, penulis memiliki pandangan lain terkait kategori illegal access ini. Menurut penulis, menjadi lebih tepat dan adil jika illegal access un- tuk menyebut tindakan seseorang yang menik- mati sumber daya alam yang ‘benar-benar’ bukan haknya. Hak yang dimaksud di sini tidak hanya lahir dari sebuah produk hukum (diakui oleh negara), tetapi juga harus mempertimbangkan pihak-pihak yang sudah memanfaatkan dan merawat sumber daya alam dengan baik. Kalau bangunan Lamban Gedung dan beberapa pemukiman masyarakat Bengkunat di pekon Suka Marga yang masuk dalam kawasan hutan dikategorikan sebagai pelanggaran ( illegal access ), itu kurang tepat. Karena bangunan-bangunan tersebut sudah berdiri sejak dahulu sebelum dilakukan TGHK, serta masyarakat Bengkunat yang masuk ke hutan untuk mengambil sumber daya alam pun juga sudah menjadi kegiatan keseharian. Kalau tidak mengambil dari hutan, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan bahan makanan, kayu, hingga air?.
Dalam benak masyarakat Bengkunat, tanah yang mereka gunakan untuk membangun rumah, Lamban Gedung, dan berkebun adalah tanah milik mereka. Karena sebelumnya tidak pernah ada orang lain yang masuk hingga orang- orang dengan pakaian dinas (pemerintah) datang ke wilayah mereka. Ini persoalan siapa yang lebih
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95
otoritatif (negara) untuk mengatur dan meng- klaim, sementara yang lain dalam hal ini masya- rakat Bengkunat menjadi korban dan kepen- tingannya diabaikan.
Hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat atas hutan begitu kompleks, adaptif, dan dinamis. Di satu sisi masyarakat Bengkunat menggunakan hukum adat untuk melegitimasi ulayatnya. Di sisi yang lain, masyarakat Bengkunat meminjam hukum negara untuk mempertahankan eksistensi identitas dan hak ulayatnya. SK Bupati Lampung Barat No. B/101/KPTS/06/2002 menjadi salah satu bukti masyarakat Bengkunat meminjam hukum negara untuk mengontrol ulayatnya. Produk hu- kum daerah dapat diberlakukan dengan mudah tidak hanya karena sekadar ada dukungan dari pejabat pemerintah daerah, tetapi juga karena ada kemauan politik dari pejabat daerah (van der Muur 2019, 274).
Hak dan akses tenurial hutan di pekon Suka Marga dan Kota Jawa menunjukkan adanya pergeseran kepenguasaan yang dinamis. Kejadian di pekon Suka Marga menunjukkan pergeseran kepenguasaan tanah dari kepenguasaan secara adat oleh masyarakat hukum adat Bengkunat menjadi dikuasai oleh negara karena berstatus kawasan hutan. Sementara, di pekon Kota Jawa memperlihatkan pergeseran dari kepenguasaan secara adat menjadi individul. Terlebih lagi, masyarakat Bengkunat sedang bertransformasi ingin menemukan bentuk baru supaya lebih adaptif dengan perkembangan zaman. Apakah akan merevitalisasi lembaga adat Kesaibatinan - nya atau memilih untuk melebur menjadi peme- rintahan layaknya pemerintah desa? Kelembagaan yang dipilih ini akan memengaruhi struktur sosial masyarakat Bengkunat.
D. Faktor-faktor yang Mem p engaruhi

## Akses Masyarakat Bengkunat dalam Memanfaatkan Hutan
Hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat atas hutan yang dijelaskan pada pembahasan pertama, menunjukkan bahwa hak tidak serta merta melahirkan akses. Pada kenyataannya, akses dan kendali atas hutan mungkin sama sekali tidak
berkaitan dengan hak. Gambaran empiris di lapangan menunjukkan bahwa akses ( bundle of powers ) lebih berperan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat Bengkunat untuk menikmati sumber daya alam. Penulis menemu- kan setidaknya terdapat tiga faktor yang me- mengaruhi akses masyarakat Bengkunat dalam memanfaatkan hutan, yaitu otoritas/kekuasaan, identitas sosial, dan interaksi sosial.
Pertama adalah otoritas atau kekuasaan. Ke- kuasaan yang sah dapat membentuk kemam- puan seseorang untuk menikmati sumber daya alam (Ribot dan Peluso 2003, 170). Kekuasaan ini juga berkaitan dengan identitas sosial dan relasi sosial, tetapi karena pentingnya kekuasaan atau otoritas yang diakui secara sosial yang membuat dan menegakkan aturan dan mengambil kepu- tusan atas sumber daya, maka faktor otoritas ini dibahas secara terpisah. Otoritas ini berasal dari sebuah hukum yang sah dan diakui secara sosial. Kekuasaan dapat membantu menjelaskan menga- pa ada sebagian orang dapat menikmati sumber daya, tetapi tidak memiliki landasan hak. Sedang- kan sebagian yang lain tidak dapat menikmati sumber daya, padahal memiliki landasan hak. Kedua keadaan tersebut menunjukkan bahwa ada orang atau lembaga yang mengendalikan akses ke sumber daya, sedangkan yang lainnya harus mempertahankan akses mereka melalui orang yang mengendalikannya.
Konteks hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat, sai batin sebagai kepala adat memiliki otoritas untuk mengontrol kepenguasaan hutan Titi Liut tetap berada di bawah masyarakat Beng- kunat dan menjaga keutuhan fungsi hutan terse- but. Sehingga izin dari sai batin sangat menen- tukan seorang anggota marga Bengkunat di pekon Kota jawa boleh memanfaatkan wilayah rimba larangan atau tidak. Walaupun dalam praktiknya kekuasaan tersebut dapat melemah atau menguat. Contohnya, ketika dikeluarkannya SK Bupati Lampung Barat No. B/101/KPTS/06/ 2002 yang melarang pembukaan dan penggarapan lahan di wilayah rimba larangan hutan Titi Liut serta menunjuk sai batin sebagai pihak yang berwenang mengontrol dan memberikan peri-
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
zinan. Pada saat itu, sai batin memiliki otoritas penuh dan kuat untuk mengontrol hutan Titi Liut.
Berbeda halnya saat pergantian sai batin , otoritas kelembagaan adat dan sai batin itu sendiri melemah. Karena secara sosiologis masyarakat keberadaannya dinilai tidak ada. Melemahnya otoritas sai batin sebagai pihak yang berwenang memberikan izin ikut berkontribusi dalam pem- bukaan dan penggarapan lahan di wilayah rimba larangan hutan Titi Liut secara besar-besaran. Karena penerapan sanksi pun tidak diindahkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, menguatnya otoritas pihak yang mengontrol sumber daya, maka akan melemahkan kemampuan pihak lain untuk mengakses. Sebaliknya, melemahnya otoritas pihak yang mengontrol sumber daya, akan menguatkan kemampuan pihak lain untuk mengakses sumber daya. Inilah mengapa proses mengindividualisasi tanah terus-menerus terjadi di hutan Titi Liut.
Dinamika kekuasaan masyarakat Bengkunat di pekon Suka Marga berbeda, karena yang mengontrol akses hutan tidak hanya masyarakat, tetapi juga negara. Pengakuan terhadap masya- rakat Bengkunat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah 24 tidak cukup memberikan otoritas masyarakat Bengkunat untuk mengontrol sumber daya alam di dalam wilayah adatnya (termasuk hutan). Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang ber- langsung pada tahun 1990-1992 mengakibatkan sebagian wilayah adat masyarakat Bengkunat ditetapkan menjadi kawasan hutan produksi terbatas. 25 Masyarakat tidak hanya kehilangan tanah untuk tempat tinggal, namun mereka juga kehilangan status kepenguasaan atas ratusan hektar repong damar (Herawati, et al. 2015, 296). Pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menetapkan lahan repong damar milik masyarakat menjadi status Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1998. Sta- tus KDTI hanya memberikan hak pengusahaan terhadap repong damar dan lahannya merupakan hutan negara. Hal ini menunjukkan dengan jelas
bagaimana masyarakat Bengkunat menggunakan kekuasaannya untuk dapat mengakses hutan, namun disisi lain negara juga menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol akses terhadap hutan.
Selanjutnya faktor kedua, yaitu identitas sosial. Identitas sosial sangat memengaruhi distribusi manfaat atas sesuatu (Ribon dan Peluso 2013, 170).  Masyarakat Bengkunat baik secara de facto dan de jure telah diakui oleh pemerintah daerah setempat sebagai masyarakat hukum adat. Penga- kuan tersebut, memberikan implikasi bahwa hak ulayat ( beschikkingsrecht ) masyarakat Bengkuat atas hutan sudah diakui juga, sehingga mem- berikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengatur penguasaan, pengelolaan, dan peman- faatan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah adatnya, tidak terkecuali untuk tanah dan hutan.
Namun demikian, identitas tersebut seperti dua sisi mata uang, disatu sisi ia memberikan keuntungan, namun disisi lain memberikan ham- batan. Keuntungannya adalah ketika sebuah masyarakat diakui sebagai masyarakat hukum adat, maka ia diakui hak ulayatnya misal diakui pengausaan atas tanah ulayatnya ataupun hutan adat. Hal tersebut terjadi dalam masyarakat hukum adat, namun baru sebatas tanah marga- nya. Sementara itu, hambatannya adalah identitas tersebut tidak jarang mendudukan masyarakat hukum adat sebagai kelompok yang lemah/ rentan (ini sudah seperti stigma). Salah satu contohnya ketika berkali-kali kebijakan terhadap hutan di Kabupaten Lampung Barat (sekarang Pesisir Barat) berubah dan berkali-kali itu juga pemerintah mengabaikan keberadaan masyarakat Bengkunat dan hak ulayatnya. 26
Penghormatan pihak ketiga atas kewenangan yang dimiliki masyarakat Bengkunat yang berstatus sebagai ‘masyarakat hukum adat’ tidak jarang diabaikan. Contoh, negara tidak melibat- kan Sai Batin sebagai perwakilan masyarakat Bengkunat dalam penandatanganan berita acara tata batas hutan kesepakatan. Panitia hanya mengikutsertakan kepala desa. Sai Batin sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas atas wilayah
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95
adatnya diabaikan oleh negara. Selain itu, lahan repong damar masyarakat Bengkunat yang ditetapkan sebagai KDTI oleh negara juga mele- mahkan kewenangan masyarakat Bengkunat atas hak ulayatnya. 27
Klaim identitas sosial sebagai ‘masyarakat hukum adat’ tidak jarang menghambat masya- rakat tersebut dalam proses perundingan atau penyelesaian konflik. Seperti misalnya, pada saat PT Karya Canggih Mandiri Utama (PT KCMU) yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit diberi konsesi yang ternyata tumpang tindih dengan wilayah tanah marga Masyarakat Beng- kunat. Sangat mudah bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah perusahaan yang sah dan ia memiliki dokumen sah yang menyatakan bahwa ia subjek yang diberikan kon- sesi di lokasi tertentu. Berbeda halnya dengan masyarakat Bengkunat. Meskipun ia sudah diku- kuhkan dan diakui oleh negara (dalam hal ini pemerintah daerah) sebagai kesatuan masyarakat hukum adat oleh Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/362/B.II/HK/1996 (pada saat itu belum diterbitkan UU 22/2012 dan Perda Pesisir Barat 1/2017), tetapi dalam kenyataan status dan hak mereka tidak dihormati. Masyarakat Beng- kunat masih diminta untuk menunjukkan doku- men yang membuktikan bahwa konsesi tersebut adalah tanah miliknya. Pada saat itu dan sebe- narnya sampai dengan hari ini tidak ada dokumen yang dapat membuktikan kepemilikan tanah marga tersebut, selain pengetahuan masyarakat dan kenyataan siapa yang sudah memanfaatkan hingga merawat tanah tersebut.
Faktor terakhir yang memengaruhi akses te- nurial adalah interaksi sosial.  Interaksi sosial ini melibatkan masyarakat Bengkunat dengan aktor- aktor lain seperti pemerintah dan perusahaan. Secara kenyataan, masyarakat Bengkunat yang mengelola, memanfaatkan, merawat, dan men- jaga lahan yang mereka buka di Kawasan HPT sejak masih berstatus tanah marga . Jika merujuk pada konsep sistem tenurial yang menitik berat- kan pada siapa yang secara nyata memanfaatkan hutan, maka masyarakat Bengkunat adalah aktor yang berhak berkuasa atas hutan tersebut. Sejauh
ini, pemerintah maupun perusahaan belum mendudukan Masyarakat Bengkunat sungguh- sungguh sebagai mitra dalam pemanfaatan hu- tan, baik itu di Kawasan HPT maupun Hutan Titi Liut. 28

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, Pertama , hak dan akses tenurial Masyarakat Bengkunat atas hutan dipengaruhi oleh hukum negara dan hu- kum adat. Masyarakat Bengkunat merasa tidak cukup dengan menggunakan hukum adat untuk mengakses sumber daya alamnya, mereka juga meminjam hukum negara untuk mengakses sekaligus mengontrol sumber daya alamnya. Kontestasi hak dan akses tenurial hutan di pekon Suka Marga dan Kota Jawa menunjukkan adanya pergeseran penguasaan yang dinamis. Kejadian di pekon Suka Marga menunjukkan pergeseran penguasaan tanah dari penguasaan secara adat oleh masyarakat Bengkunat menjadi penguasaan oleh negara. Sementara, di pekon Kota Jawa mem- perlihatkan pergeseran dari penguasaan secara adat menjadi individual. Kepenguasaan ini sangat dimungkinkan akan bergeser sebaliknya, jika masyarakat Bengkunat meneruskan perjuangan dan tuntutannya kepada negara.
Sesungguhnya masyarakat Bengkunat bukan memanfaatkan kawasan hutan secara tidak sah karena tanpa alas hak, melainkan mereka me- manfaatkan lahan di atas lahan yang sedang dalam konflik. Kemudian, hak ulayat masyarakat Bengkunat dihadapkan oleh hak negara sebagai penguasa atas lahan yang sudah diklaim oleh negara sebagai Kawasan hutan (hutan negara). Kondisi ini, mengakibatkan hak ulayat masya- rakat Bengkunat atas tanah ulayatnya menjadi terpinggirkan hingga tidak diperhitungkan keberadaannya. Konteks pengalaman hak dan akses tenurial masyarakat Bengkunat dalam pe- manfaatan hutan yang lebih dibutuhkan adalah akses ( bundle of powers ) ketimbang hak ( bundle of rights) . Karena mereka sudah mendapatkan pengakuan atas identitas dirinya sebagai masya- rakat hukum adat, sehingga mutatis mutandis
92 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
diakui juga hak ulayatnya. Akan tetapi, sampai hari ini mereka belum mendapatkan sebagian wilayah adatnya di pekon Suka Marga yang masuk dalam kawasan hutan ataupun SK Pengukuhan hutan Titi Liut sebagai hutan adat.
Menurut penulis, kondisi memiliki akses, namun tanpa alas hak, itu kurang ideal.  Kondisi yang ideal adalah ketika ada alas hak dalam ben- tuk produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga otoritatif serta dibarengi dengan adanya akses masyarakat untuk menikmati apa yang menjadi haknya. Hal ini juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Kalaupun sebuah masyarakat hu- kum adat belum memiliki alas hak dalam bentuk produk hukum negara, MHA tetap bisa membuk- tikan dirinya sebagai MHA dan sebagai penguasa yang sah atas sebuah tanah atau hutan. Dengan cara apa? Melalui budaya lisan yang mereka laku- kan dalam keseharian, ritual adat yang mereka yakini, dan melalui kearifan lokal yang mereka wariskan kepada generasi berikutnya. Itu semua sudah bisa menjadi alas hak yang menunjukkan keberadaan dan kewenangan MHA atas kepemi- likannya. Pendokumentasian ini kelak menjadi sangat diperlukan pada saat MHA harus berha- dapan dengan pihak lain dalam perkara sengketa lahan di persidangan.
Kesimpulan kedua, jika akses dimaknai seba- gai sebuah kemampuan ( ability or powers ), maka akses bersumber dari dua hal. Pertama, berasal dari dalam diri aktor (sebagai individu/kelom- pok); dan kedua bersumber dari luar diri aktor. Keduanya saling berinteraksi dan menguji satu dengan yang lain ( exercised ). Penulis mengiba- ratkan akses itu seperti sebuah pintu yang hanya bisa ditutup dan dibuka jika ada yang membe- rikan aksi kepadanya, seperti sentuhan tangan, tendangan kaki, hembusan angin, hingga kecang- gihan teknologi. Ia tidak bisa secara otomatis membuka dan menutup sendiri. Sama halnya dengan akses, ia akan diperoleh jika seseorang sudah melakukan sebuah aksi. Kemampuan se- seorang sangat memengaruhi aksesnya terhadap sesuatu. Faktor-faktor yang memengaruhi akses masyarakat Bengkunat dalam memanfaatkan hutan adalah kekuasaan, identitas sosial sebagai
masyarakat hukum adat, dan interaksi dengan aktor-aktor lain seperti pemerintah dan perusa- haan. Ketiga faktor tersebut saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ketiga faktor tersebut juga sangat menentukan bentuk akses yang diperlu- kan untuk bisa menikmati sumber daya alam. Dalam hal ini, akses menjadi komponen yang esensial, disamping keberadaan hak.

## Ucapan Terima Kasih
Artikel ini merupakan bagian dari penelitian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di bawah supervisi Tody S.J. Utama, LL.M. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Djoko Sukisno, dan Dr. Sulastriyono atas umpan balik selama penelitian ini berlangsung.

## Catatan
1 Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya […]. Sebenarnya UUD NRI Tahun 1945 menggunakan istilah hak- hak tradisional bukan hak ulayat. Berbeda halnya dengan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menggunakan ‘hak ulayat dan hak-hak serupa itu”( vide Pasal 3 UUPA) untuk merujuk pada apa yang di dalam perpustakaan adat disebut ‘ beschikkingsrecht ’ ( vide Penjelasan Pasal 3 UUPA).
2 Keenam sifat hak ulayat tersebut merupakan cerminan ulayat yang berada di luar Jawa (penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada van Vollenhoven 2013).
3 Tanah marga adalah tanah ulayat yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat Bengkunat. Pemanfaatannya dapat secara komunal maupun individual dan harus mendapatkan izin dari Sai Batin Marga Bengkunat. Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Husien (Adik Sai Batin Syahril Indra Bangsawan dan Peratin Pekon Suka Marga Periode 1980-2025) pada tanggal 7 Oktober 2017.
4 Pekon merupakan pengganti istilah desa, sebagaimana diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penyebutan Pekon , Peratin dan Perangkat Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000 Nomor 07 Seri D). Penyebutan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hingga sekarang istilah ‘ Pekon ’ masih digunakan karena masih diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5 Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanto M. Nuch sebagai Staf Senior WATALA di Bandar Lampung, yang mengadvokasi Masyarakat Hukum Adat Bengkunat sejak tahun 1990an, tanggal 14 Oktober 2017.
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95
6 Repong dalam terminologi bahasa Krui artinya sebidang lahan kering yang ditumbuhi beraneka-ragam jenis tanaman produktif, umumnya tanaman tua ( perennial crops ), seperti damar, duku, durian, dan beragam jenis kayu yang bernilai ekonomis serta beragam jenis tumbuhan liar yang dibiarkan hidup (Lubis 1997, 5).
7 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts- II/1998, tertanggal 23 Januari 1998 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ±29.000 hektare di kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Provinsi Dati I Lampung, yang Telah Meru- pakan Repong Damar dan Diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa.
8 Masyarakat hukum adat Pesisir tinggal di sebelah barat Provinsi Lampung yang membentang dari utara di Pagar Bukit (Kecamatan Pesisir Utara) sampai dengan Pesisir Selatan (seka- rang Kecamatan Bengkunat dan mekar menjadi Kecamatan Bengkunat Belimbing). Wilayah tersebut berada di antara pegunungan Bukit Barisan dan Samudra Hindia.
9 Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991 tentang Penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan, hingga tahun 1997 luas kawasan hutan Propinsi Lampung adalah 1.237.268 hektar. Penetapan luasan kawasan hutan merujuk kepada Undang-undang Kehutanan yang berlaku yaitu disyaratkan luas kawasan adalah 30 persen dari total luas wilayah propinsi. Luas tersebut tidak berubah hingga tahun 1998.
10 Lamban Gedung adalah rumah adat sebagai tempat berkumpulnya Masyarakat Bengkunat sekaligus menjadi tempat tinggal Sai Batin. Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanto M. Nuch sebagai Staf Senior WATALA di Bandar Lampung, yang mengadvokasi di Masyarakat Hukum Adat Marga Bengkunat sejak tahun 1990an, tanggal 14 Oktober 2017.
11 Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/37/ KPTS/02/2001.
12 Pasal 1 angka 6 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1998, tertanggal 23 Januari 1998 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ±29.000 hektare di kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Provinsi Dati I Lampung, yang Telah Merupakan Repong Damar dan Diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa.
13 Pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-II/1998, tertanggal 23 Januari 1998 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas Seluas ±29.000 hektare di kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Provinsi Dati I Lampung, yang Telah Merupakan Repong Damar dan Diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa.
14 Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sartika (45 tahun) sebagai Petani dan Ketua PKK Pekon Kota Jawa, tanggal 10 Oktober 2017.
15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
16 Hasil wawancara dengan Bapak Ali Sodikin sebagai Staf Bidang IV Dinas Provinsi Lampung, tanggal 12 Oktober 2017.
17 Hasil wawancara dengan Bapak Boni Yudianto sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD KPH Unit 1 Kabupaten Pesisir Barat, tanggal 09 Oktober 2017.
18 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Husien (80 tahun) sebagai Peratin (Kepala Desa) Pekon Suka Marga periode 1980- 2005 dan merupakan adik Sai Batin Pun Syahril Indra Bangsawan, tanggal 7 Oktober 2017. Sejauh ini belum ada sumber yang pasti mengenai luas Hutan Titi Liut.
19 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Husien (80 tahun) sebagai Peratin (Kepala Desa) Pekon Suka Marga periode 1980- 2005 dan merupakan adik Sai Batin Pun Syahril Indra Bangsawan, tanggal 7 Oktober 2017.
20 Sai Batin adalah pemimpin marga dan bertugas untuk mengayomi kesatuan marga . Mengutip Hasil Observasi Kelembagaan Adat yang dilakukan oleh Ichwanto M. Nuch, Staf Senior WATALA/Tim Krui, pada tahun 1998-2000 serta hasil wawancara dengan Raja Lamban Gedung Bapak Matmurazi sebagai Raja Lamban Gedung dan Bapak Khoirul sebagai Suku I Lamban Gedung, tanggal 6 Oktober 2017.
21 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Husien (80 tahun) sebagai Peratin (Kepala Desa) Pekon Suka Marga periode 1980- 2005 dan merupakan adik Sai Batin Syahril Indra Bangsawan, tanggal 11 Oktober 2017.
22 Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Sartika (45 tahun) bekerja sebagai petani dan Ketua PKK di Pekon Kota Jawa, tanggal 10 Oktober 2017.
23 Sejak tahun 2000, Sai Batin sudah berganti ke anak laki-laki Pun Syahril Indra Bangsawan yaitu Andi Indrawara dengan gelar Suntan Indra Pemuka Pesirah Alam Ke-18. Sejak pergantian tahta Pun Syahril Indra Bangsawan sudah pindah ke Bandar Lampung dan menetap disana. Sementara, Sai Batin. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Ibu Rusda (52 tahun) sebagai isteri dari Bapak M. Murazi selaku Raja Lamban Gedung, dan Bapak Matmurazi, tanggal 08 Oktober 2017.
24 Dua puluh dua marga yang diakui oleh pemerintah Belanda tersebut diakui oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan dikukuhkan kembali dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masing-Masing Wilayah Adat di Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. Kemudian, enam belas marga (termasuk marga Bengkunat) dipertegas dalam UU No. 22 Tahun 2012 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin.
25 Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanto M. Nuch sebagai Staf Senior WATALA di Bandar Lampung, yang

## 94
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
mengadvokasi di Masyarakat Hukum Adat Marga Bengkunat sejak tahun 1990an, tanggal 14 Oktober 2017.
26 Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanto M. Nuch sebagai Staf Senior WATALA di Bandar Lampung, yang mengadvokasi di Masyarakat Hukum Adat Marga Bengkunat sejak tahun 1990an, tanggal 14 Oktober 2017.
27 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Husien (80 tahun) sebagai Peratin (Kepala Desa) Pekon Suka Marga periode 1980- 2005 dan merupakan adik Sai Batin Syahril Indra Bangsawan, tanggal 07 Oktober 2017.
28 Hasil wawancara dengan Bapak Ichwanto M. Nuch seba- gai Staf Senior WATALA di Bandar Lampung, yang mengadvokasi di Masyarakat Hukum Adat Marga Bengkunat sejak tahun 1990an, tanggal 14 Oktober 2017.

## Daftar Pustaka
Amiruddin and Zainal, A 2004, Pengantar metode penelitian hukum , Raja Graf indo Persada, Jakarta.
Arumingtyas, L 2019, ‘Kementerian Lingkungan Rilis Peta Indikatif Hutan Adat dan Ubah Aturan’, Mongabay. https:// w w w. m o n g a b a y. c o . i d / 2 0 1 9 / 0 5 / 2 9 / kementerian-lingkungan-rilis-peta-indikatif- hutan-adat-dan-ubah-aturan/ (Accessed: 20
Desember 2019).
Banakar, R and Max T 2005, Theory and method in socio-legal research, Hart Publishing, Ox- ford.
Colchester, M et al. 2006, Promised Land: Palm oil and land acquisition in Indonesia: Impli- cation for local communities and indigenous peoples , forest peoples programme, Perkum- pulan Sawit Watch, HuMa, dan the World Agroforestry Centre, Bogor.
Fathullah, LS et al. Tanpa tahun , Perubahan sta- tus kawasan hutan guna menjawab perma- salahan kemiskinan dan ketahanan pangan: Studi kasus dari Marga Bengkunat dan Pekon Sukapura , Kabupaten Lampung Barat, Hasil Laporan Tim WATALA-ICRAF. Gayo, AA and Nevevy V. A 2016, ‘Penegakan hu- kum konflik agraria yang terkait dengan hak- hak masyarakat adat pasca putusan MK No.35/PUU-X/2012’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 16, no.2, hlm. 157-171.
Herawati, TCW et al. 2015 , ‘Alternatif penguatan
tenur masyarakat pengelola repong damar pahmongan’, Makalah , Seminar Nasional Sains & Teknologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung, Lam- pung, 3 November 2015.
Irianto, S 2009, Runtuhnya sekat perdata dan pida- na: studi peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan, Yayasan Pustaka Obor Indone- sia, Jakarta.
Lubis, Z 1997, ‘ Repong damar: Kajian tentang pengambilan keputusan dalam pengelolaan lahan hutan di Pesisir Krui, Lampung Barat’,
Working Paper , no. 20, CIFOR, Bogor.
Patria, RY 2015, ‘Kebijakan penerapan hukum per- tanahan nasional dan pengaruhnya terhadap eksistensi hak ulayat di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung’, Tesis , Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Uni- versitas Diponegoro, Semarang.
Ribot, JC and Nancy LP 2003, ‘A Theory of access’, rural sociology, vol. 68, no. 2, hlm. 153-181. Soekanto, S 2014, Pengantar penelitian hukum , UI Press, Jakarta.
Sumardjono, MSW 2018, Regulasi pertanahan dan semangat keadilan agraria , STPN Press, Yog- yakarta.
Syaiful, A 2017, ‘Orang Marena Berjuang atas
Pengakuan Ruang Hidup di Hutan Adat’, Liputan6, http://regional.liputan6.com/read/ 2881159/orang-marena-berjuang-atas- pengakuan-ruang-hidup-di-hutan-adat , (Ac- cessed: 20 November 2017).
van der Muur, W and Adriaan B 2016, ‘Traditional rule as ‘modern governance’: recognising the ammatoa kajang adat law community’, Mimbar Hukum, vol. 28. no. 1, hlm. 149-161. van der Muur, W 2019, ‘Konflik Hutan dan Sifat Informal dari Mewujudkan Hak Tanah Ma- syarakat Adat di Indonesia’’, in Barenschot, W. and Gerry van Klinken. (eds) Citizenship in Indonesia: perjuangan atas hak, identitas, dan partisipasi , Yayasan Pustaka Obor Indo- nesia dan KITLV, Leiden.
Van Vollenhoven, C 2013, Orang indonesia dan tanahnya , STPN Press, Yogyakarta. Verbist, B and Gamal P 2004, ‘Perspektif sejarah
Almonika CFS, Hak dan akses tenurial masyarakat hukum adat Bengkunat ... 80-95
status kawasan hutan, konflik dan negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung’, Jurnal Agrivita , vol. 26, No. 1, hlm. 20-28.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone-
sia Tahun 1945.
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No- mor 104, Tambahan Lembaran Negara Re- publik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik In- donesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Repub- lik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tam- bahan Lembaran Negara Republik Indone- sia Nomor 5364).
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ten-
tang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hu- tan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 ten- tang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025).
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hu- tan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522).
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan dari Eks Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas ±145.125 Ha men- jadi Kawasan Bukan HPK dalam Pemberian Hak Atas Tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2000 tentang Penyebutan Pekon , Peratin dan Perangkat Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2000 Nomor 07 Seri D)
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor
1 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Adat Sai Batin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 25).
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/ Kpts-II/1991 tentang Penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/
Kpts-II/1998 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terba- tas Seluas ±29.000 hektare di kelompok Hutan Pesisir, di Kabupaten Dati II Lampung Barat, Provinsi Dati I Lampung, yang Telah Merupakan Repong Damar dan Diusahakan oleh Masyarakat Hukum Adat, sebagai Ka- wasan Dengan Tujuan Istimewa.
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/
Kpts-II/2001.
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting- kat I Lampung Nomor G/362/B.II/HK/1996 tentang Pengukuhan Lembaga Adat Marga sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dari Masing-Masing Wilayah Adat di Daerah Tingkat II dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/37/KPTS/02/2001.
Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor
B/101/KPTS/06/2002 tentang Larangan Pem- bukaan Hutan di Wilayah Rimba Larangan Marga Bengkunat Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Lampung Barat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 16 Mei 2013.