## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148
FUNGSI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Kasus Pengadilan Negeri Medan)
Nurmalawaty
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Jl. Abd. Hakim No. 1 Padang Bulan, Medan – Sumatera Utara Email: nurmalawaty@usu.ac.id

## Abstrak
Kejahatan  narkotika  di  Indonesia  masih  merupakan  sesuatu  yang  mendesak  dan kompleks.  Dari  pengungkapan  kasus-kasus  kejahatan  narkotika  yang  semakin  memiliki berbagai  pola  dan  jaringan  distribusi,  penyalahgunaan  narkotika  juga  meningkat  secara signifikan  baik  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika adalah kebijakan hukum pidana yang mengatur tindakan dan sanksi pidana yang  dapat  dijatuhkan  kepada  para  pelaku.  Banyaknya  kasus  kejahatan  narkotika  yang pelakunya  dihukum,  tidak  mempengaruhi  penurunan  angka  kejahatan.  Bahkan  apa  yang terjadi  pada  tahanan  narkotika  yang  sedang  menjalani  hukuman  penjara  masih  bisa mengendalikan  peredaran  narkotika  dari  penjara.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  studi yudisial,  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan  peradilan  dalam  memutus kasus-kasus  Kejahatan  Narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Medan.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif  dalam  tatanan  kebijakan  yudisial  dengan  pendekatan  deskriptif. Penerapan  sanksi  pidana  dengan  hukuman  penjara  dan  denda  untuk  kejahatan  narkotika belum  mencapai  tujuan  penuntutan  pidana,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  ringannya  putusan pengadilan  dan  adanya  disparitas  pidana  dari  putusan  pengadilan  terhadap  pelanggar narkotika.

## Kata Kunci: Fungsi, Kejahatan, Narkotika

## Abstract
Narcotics crime in Indonesia is still something urgent and complex. From the disclosure of narcotics crime cases which increasingly have various patterns and distribution networks, narcotics  abuse  also  increases  significantly  both  in  terms  of  quantity  and  quality.  Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is a criminal law policy which regulates acts and criminal  sanctions  that  can  be  imposed  on  the  perpetrators.  The  many  cases  of  narcotics crimes  whose  perpetrators  were  sentenced,  did  not  affect  the  decrease  in  crime  rates.  Even what  happens  to  narcotics  prisoners  who  are  undergoing  prison  sentences  are  still  able  to control  the  circulation  of  narcotics  from  prison.  This  research  focuses  on  judicial  study,  to find out how the implementation of judicial policies in deciding cases of Narcotics Crimes in the Medan District Court. This type of research is normative juridical research in a judicial policy  order  with  a  descriptive  approach.  The  application  of  criminal  sanctions  with imprisonment  and  fines  for  narcotics  crimes  have  not  yet  reached  the  goal  of  criminal prosecution,  this  can  be  seen  from  the  lightness  of  court  decisions  and  the  existence  of criminal disparities from court decisions against narcotics offenders.

## Keywords: Function, Crime, Narchotic

## PENDAHULUAN
Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba    di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan  perkembangan  meningkat,  bahkan  sudah  sampai  pada  tingkat  yang

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148
memprihatinkan.  Indonesia  bukan  hanya  menjadi adresat peredaran  narkoba,  tetapi  sudah menjadi  tempat  produksi  narkoba.  Dikatakan,  Indonesia  sebagai  pasar  narkoba,  karena eksisnya kegiatan supply & demand (Nugroho Prasetyo Hendro, 2014, h. 131).
Masalah  penyalahgunaan  narkotika  bukan  saja  merupakan  masalah  yang  perlu mendapat  perhatian  bagi  Negara  Indonesia,  melainkan  juga  bagi  dunia  Internasional. Memasuki  abad  ke  20  perhatian  dunia  Internasional  terhadap  masalah  narkotika  semakin meningkat, salah satu dapat  dilihat melalui Single Convention on Narcotic 1961 (Kusno Adi, 2009, h. 30).
Kepala  BNN  Sumut  Andi  Loedianto  menyampaikan  peredaran  narkotika  serta  obat- obatan  terlarang  di  Provinsi  Sumatera  Utara  telah  memasuki  tahap  yang  mengkhawatirkan, dan  saat  ini  dalam  kondisi  “Sumut  Darurat  Narkoba”.  Berdasarkan  data  Badan  Narkotika Nasional  mencatat  warga  yang  menjadi  pengguna  dan  terdampak  narkoba  di  Provinsi Sumatera  Utara  berjumlah  sekitar  350  ribu  orang  atau  2,5  persen  dari  jumlah  penduduk Sumatera Utara 13.937.797 jiwa yang berada di 6.101 desa/kelurahan atau 33 kabupaten/kota. Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Sumut  Brigjen  Pol  Andi  Loedianto  menyebutkan jumlah  ini  dapat  dikatakan  10  ribu  orang  di    setiap  kabupaten/kota  yang  menjadi  pengguna narkoba.
Berdasarkan    perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  diproses  di  Pengadilan  Negeri Medan,data    pada  tahun  2017  tercatat  sedikitnya  telah  menerima  sebanyak  4.075  berkas perkara,  seluruh  berkas  yang  masuk  terdiri  dari  perkara  Pidana  Umum  (Pidum)  sebanyak 3.946  berkas  dan  perkara  Pidana  Khusus  (Pidsus)  termasuk  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi (Tipikor)  sebanyak  129  berkas.  Banyaknya  perkara  tindak  pidana  narkotika  yang  para pelakunya  dijatuhi  hukuman  yang  berat, dari  pidana  penjara  sampai    dijatuhi  hukuman  mati tidak  banyak  mempengaruhi  turunnya  angka  kejahatan  ini.  Bahkan  yang  terjadi  para narapidana  narkotika  yang  sedang  menjalani  pidana  penjara  masih  mampu  mengendalikan peredaran narkotika dari penjara.
Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjadi fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah, bagaimana fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika? Sehingga  tulisan  ini  nantinya  dapat  menjadi  pengetahuan  terhadap  hal  yang  terkait  dengan fungsi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  juridis  normative  dalam  tatanan  kebijakan yudikatif, yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana  narkotika.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  analisis  dengan memaparkan berbagai putusan Hakim dalam kasus tindak pidana narkotika.
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah:  Data  Sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh melalui studi dokumentasi baik dari buku, jurnal-jurnal penelitian, majalah, dan situs internet untuk  mendukung  penelitian  ini.  Analisis  data  dilakukan  dengan  metode  analisis  normative kualitatif  dan  deskriptif.  Metode  normative  kualitatif  didasarkan  pada  aturan-aturan  dalam kebijakan  legislative,  selanjutnya  secara  deskriftif  akan  menggambarkan  penerapan  aturan- aturan  dalam  berbagai  kasus  narkotika  pada  tingkat  Pengadilan,  yang  selanjutnya menganalisis  pelaksanaan  dari  putusan  Hakim.  Data  yang  dianalisis  diperkuat  dengan  data kepustakaan melalui buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148
dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN Fungsi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.
Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika    di  Indonesia  telah  dimulai  sejak berlakunya  ordonansi  obat  bius  ( Verdoovend Middelen Ordonnantie , Stbl. 1927 nomor 278 Jo  Nomor  536).  Ordonansi  ini  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  tahun 1976  tentang  Tindak  Pidana  Narkotika  pada  tahun  1997  dibuatlah  undang-undang  yang baru  yaitu  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor  22  tahun  1997  tentang  Narkotika  yang  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  1976.  Lahirnya  kedua  undang-undang  itu  didahului  dengan  keluarnya  Undang- Undang Nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan konvensi psikotropika 1971 dan Undang- Undang  Nomor  7  tahun  1997  tentang  pengesahan  konvensi  pemberantasan  peredaran  gelap narkotika dan psikotropika 1988.
Seiring  kemajuan  teknologi  dan  informasi,  tindak  pidana  narkotika  semakin berkembang  tidak  saja    dimensi  lokal  tetapi  dimensi  internasional  yang  dilakukan  dengan menggunakan  modus  operandi  yang  canggih  didukung  oleh  jaringan  organisasi  yang  luas, dan banyak menimbulkan korban terutama generasi muda bangsa. Peredaran narkotika sudah menembus batas-batas Negara di dunia, masuk ke Indonesia sebagai Negara transit ( transit- state )  atau  bahkan  sebagai  Negara  tujuan  perdagangan  narkotika  secara  illegal  ( point  of market-state ) (Lilik Muliadi, 2012, h. 312).
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  terdapat  jenis rumusan sanksi pidana ( straafsoort ) dan perumusan lamanya saksi pidana ( straafmaat )  yang diatur dalam   Pasal   111  sampai   dengan   Pasal   148. Dalam undang-undang  ini terdapat empat kategorisasi   tindakan   melawan   hukum      yang     dilarang   oleh   undang- undang dan   dapat   diancam   dengan  sanksi  pidana, yakni:
a. Kategori    pertama,    yakni    perbuatan-perbuatan  berupa    memiliki,  menyimpan, menguasai    atau  menyediakan    narkotika    dan  prekursor  narkotika  (Pasal  111  dan  112 untuk  narkotika  golongan  I,  Pasal  117  untuk      narkotika      golongan      II      dan      Pasal 122   untuk   narkotika golongan  III serta  Pasal 129 huruf a)
b. Kategori    kedua,    yakni    perbuatan-perbuatan  berupa    memproduksi,  mengimpor, mengekspor,     atau     menyalurkan     narkotika     dan precursor   narkotika   (Pasal  113 untuk  narkotika   golongan   I,  Pasal 118  untuk  narkotika   golongan   II,  dan  Pasal  123 untuk  narkotika golongan  III serta  Pasal 129 huruf b)
c. Kategori    ketiga,    yakni    perbuatan-perbuatan    berupa    menawarkan  untuk      dijual, menjual,      membeli,      menerima,      menjadi      perantara  dalam      jual      beli,      menukar, atau    menyerahkan    narkotika    dan prekursor   narkotika   (Pasal   114   dan   Pasal   116 untuk   narkotika golongan I dan Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika    golongan II, Pasal  124  dan  Pasal  126  untuk  narkotika   golongan  III  serta  Pasal 129 huruf c)
d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan  berupa membawa,  mengirim, mengangkut  atau  mentransit  narkotika  dan  prekursor  narkotika    (Pasal  115  untuk narkotika    golongan    I,  Pasal  120  untuk  narkotika    golongan    II  dan  Pasal  125  untuk narkotika  golongan  III serta  Pasal  129 huruf d)
Bentuk-bentuk  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun      2009

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148
tentang   Narkotika antara  lain:
a. Tindak  Pidana  Orang  Tua/Wali  dari  Pecandu  Narkotika  Narkotika  yang  Belum Cukup Umur (Pasal 128)  dipidana  dengan pidana kurungan   paling   lama  6  (enam) bulan  atau  pidana   denda  paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
b. Tindak    Pidana    yang    Dilakukan    oleh    Korporasi    (Pasal    130)    Dipidana  dengan pidana  penjara   dan  pidana  denda  dengan  pemberatan   3  (tiga) kali. Korporasi  dapat dijatuhi  korporasi  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa:    a.  pencabutan    izin  usaha dan/atau  b.  pencabutan   status  badan hukum.
c. Tindak  pidana  bagi  Orang  yang  Tidak  Melaporkan  Adanya  Tindak Pidana   Narkotika (Pasal  131).   Dipidana   dengan   pidana   penjara paling  lama  1 (satu)  tahun  atau pidana denda  paling  banyak Rp. 50.000.000,00 (lima  puluh  juta rupiah).
d. Tindak   Pidana   terhadap    Percobaan    dan   Permufakatan    Jahat Melakukan  Tindak Pidana  Narkotika  dan Prekursor  (Pasal 132  Ayat 1),   dipidana   dengan   pidana   pidana penjara   yang   sama   sesuai dengan   ketentuan   sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal- Pasal tersebut.   Ayat   2,   dipidana   pidana   penjara   dan   pidana   denda maksimumnya ditambah  1/3 (sepertiga).
e. Tindak    Pidana    bagi    Menyuruh,    Memberi,    Membujuk,      Memaksa  dengan Kekerasan,  Tipu  Muslihat,  Membujuk  Anak  (Pasal  133  Ayat  1,    dipidana      dengan pidana   mati   atau   pidana   penjara   seumur hidup,  atau  pidana  penjara  paling  singkat 5 (lima)  tahun  dan paling lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh  miliar  rupiah).  Ayat  2,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah).
Dari  perumusan  sanksi  pidana  dalam  Nomor  35  Tahun      2009      tentang      Narkotika tersebut dapat dirinci, sanksi pidana terdiri dari :
a. Pidana  pokok  yaitu  penjara,  pidana  mati,  kurungan  ,  denda,  pidana    tambahan (pencabutan      izin      usaha/pencabutan      hak      tertentu),      dan  tindakan  pengusiran  (bagi warga negara asing);
b. Lamanya  pidana  penjara  bervariasi:    pidana  penjara  1  tahun  sampai  20  tahun  dan  atau seumur hidup, untuk pidana kurungan berkisar antara 6 bulan.
c. Jumlah  pidana  denda  berkisar  antara  60  juta  rupiah  sampai  miliar  rupiah  untuk  tindak pidana psikotropika, dan antara 1 juta rupiah  sampai 7 miliar rupiah untuk tindak pidana narkotika
d. Sanksi pidana pada umumnya diancamkan secara kumulatif (terutama pidana penjara dan denda).
Penanggulangan  tindak  pidana    melalui  sarana  penal  (sistem  peradilan  pidana) digunakan teori tentang politik kriminal (criminal policy). Menurut  G.P.  Hoefnagels,  upaya penanggulangan  tindak  pidana,  meliputi:  Penerapan  hukum  pidana (criminal  law application) yang  menitik  beratkan  pada  sifat  represif  (penindakan  pemberantasan, penumpasan) sesudah terjadinya tindak pidana.
Sehubungan  dengan  penerapan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika, beberapa  kasus  yang  diperiksa  dan  diputus  di  Pengadilan  Negeri  Medan  dapat  dilihat

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148
digambarkan sebagai berikut:
a. No Perkara : 72/Pid.Sus/2017/PN MDN Nama : ZAINI HARAINDO ( laki-laki ) Umur
: 19  tahun/ 20 Juni 1997
Pekerjaan : Tidak ada Dakwaan : Primair,  Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Subsidair 127 Ayat 1 jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPIdana. Putusan         : Menyatakan Terdakwa Zaini Haraindo tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
1) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. 2) Menyatakan  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut  Serta  Melakukan
Penyalahgunaan Narkotika  Golongan  I  Dalam  Bentuk  Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”
3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama  1 (satu) tahun penjara
b. No Perkara : 292/Pid.Sus/2017/PN MDN Nama : IVO ISMAWAN alias IVO  ( laki-laki ) Umur : 40 tahun/ 25 Maret 1976 Pekerjaan : Buruh
Dakwaan : Alternatif, Pertama pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau kedua, pasal 111 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., dan Ketiga pidana Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan : 1. Menyatakan Terdakwa Ivo Ismawan alias Ivo telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan pertama : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan  I  bukan  tanaman  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam Pasal  112  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  dan  dakwaan  kedua  :  Tanpa  hak  dan  melawan  hukum menguasai  Narkotika  Golongan  I  bentuk  tanaman  sebagaimana  diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009  tentang  Narkotika  dan  dakwaan  ketiga  Menyalahgunakan narkotika  golongan  I   diri  sendiri  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  127  Ayat  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35 tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam Pasal  127  Ayat  1  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika;
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  Ivo  Ismawan  alias  Ivo  oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama   :  6  (enam)  tahun  dan  denda sebesar  Rp.1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah)   dengan  ketentuan  jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148
bulan.
Berdasarkan  2  (dua)  kasus  di  atas,  dapat  dikatakan  adanya  disparitas  putusan  Hakim dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara  dan  denda  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika. Aspek pokok tujuan pemidanaan adalah memitik beratkan pada si pelaku, maka dalam hal ini suatu penerapan pidana penjara akan efektif jika dapat merubah si pelaku menjadi orang lebih baik.  Apabila  dikaitkan  dengan  tujuan  pidana  dalam  memberi  perlindungan  masyarakat, penjatuhan  pidana  penjara  dikatakan  efektif  apabila  pidana  itu  dapat  mencegah  atau mengurangi  terjadinya  kejahatan.  Kriteria  efektivitas  dapat  dilihat  seberapa  jauh  frekwensi kejahatan itu dapat ditekan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Jadi dalam hal ini lebih menekankan pada aspek prevensi secara umum atau dengan kata lain, dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  ada  beberapa perubahan  yang  mendasar  terutama  pada  semakin  tingginya  ancaman  pidana  baik  pidana denda  maupun  pidana  dendanya.  Dari  beberapa  kasus  yang  diteliti  terlihat  putusan  hakim yang  relative  sangat  rendah  dibandingkan  dengan  ancaman  pidana  yang  terdapat  dalam undang-undang  tersebut.  Lebih-lebih  terhadap  pidana  denda  yang  dijatuhkan  begitu  besar dalam  jumlah,  namun  karena  diberikan  alternative  dengan  dengan  pengganti  pidana  penjara yang sangat ringan. Bahkan Hakim ada yang tidak menjatuhkan sama sekali pidana dendanya. Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  dan  denda  dalam  tindak  pidana narkotika  tidak akan memberi pengaruh terhadap penurunan angka tindak pidana narkotika.
Masalah  pidana  penjara  muncul  berbagai  kritik  yang  mengemukakan  bahwa  pidana penjara  ini  termasuk  jenis  pidana  yang  kurang  efektif,  hal  ini  dikaitkan  dengan  angka perbandingan  rata-rata  pengulangan  atau  penghukuman  kembali  ( reconviction  rate )  bagi orang  yang  pertama  kali  melakukan  kejahatan  berbanding  terbali  dengan  usia  pelaku. Menurut  Jackson, reconviction  rate menjadi  lebih  tinggi  lagi  setelah  orang  dijatuhi  pidana penjara daripada pidana bukan penjara (R.M. Jackson, 1971, h. 44).
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  beberapa  Negara  terdapat  krisis  kepercayaan  terhadap efektivitas  pidana  penjara,    dan  ada  kecendrungan  untuk  mengabaikan  kemapuan  lembaga- lembaga  kepenjaraan  dalam  menunjang  pengendalian  atau  pengurangan  kejahatan.  Dilihat dari  sudut  politik  criminal  bahwa  orang  tidak  menjadi  lebih  baik  tetapi  justru  lebih  jahat setelah  menjalani  pidana  penjara,  dikatakan  penjara  merupakan  perguruan  tingginya kejahatan. Oleh karena itu pidana penjara  yang bersifat pemidanaan ( punitif imprisonment ) saat ini bukanlah merupakan alat pencegah yang efektif bagi orang yang menjalani pidana di penjara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Salah  satu  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  adalah  melalui  hukum pidana.    Sebagai  payung  hukum  Undang-undang  Nomor  35  tahun    2009  tentang  Narkotika telah  mengatur  berbagai  perbuatan  yang  dilarang  beserta  ancaman/sanksi  pidananya,  baik berupa  pidana  penjara  maupun  pidana  denda.  Dalam  penegakan  hukum  bagi  pelaku  tindak pidana  narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Medan,  secara  umum  Hakim  menjatuhkan  sanksi berupa  pidana  penjara  dan  denda  masih  jauh  di  bawah  sanksi    pidana  yang  diatur  dalam Undang-undang  tersebut.  Masih  tingginya  tindak  pidana  narkotika  yang  terjadi  dalam

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148
masyarakat  menunjukkan  bahwa  penerapan  pidana  penjara  dan  denda  bagi  pelakunya  dapat dikatakan belum efektif dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana narkotika.

## Saran
Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika dapat dilakukan baik dengan upaya penal maupun non penal. Dalam penerapannya, upaya penal dapat menunjukkan masih tingginya angka tindak pidana narkotika yang terjadi dalam masyarakat.Oleh karena itu perlu suatu  kajian  lain  berkaitan  dengan  politik  criminal  dalam  kaitannya  dengan  pencegahan  dan penanggulangan tindak pidana narkotika.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3148

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, Barda Nawawi. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
Arief,  Barda  Nawawi.  (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
Jackson, R. M. (1971). Enforcing the Law. Harmondsworth: Penguin Books.
Muliadi, Lilik. Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba . Jurnal Hukum Dan Peradilan , Volume 1 Nomor 2 Juli 2012, 312.
Prasetyo,  Nugroho.  Kualifikasi  Penyalah  Guna.  Pencandu  dan  Korban  Penyalahgunaan Narkotika , Varia Peradilan No 344 Juli 2014, 131 .