## Covid-19 Mengubah Lanskap Konflik Global (?)

## Mangadar Situmorang
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, mangadar@unpar.ac.id

## Pengantar
Secara agak
mengejutkan kemunculan dan penyebaran virus Corona/Covid-19  memaksa  WHO  untuk menyatakannya  sebagai  pandemik,  yang berarti  telah  menimpa  atau  menjalar  ke seluruh  dunia.  Dalam  kalimat  Direktur- Jenderal  WHO,  Dr  Tedros  Adhanom Ghebreyesus,  “ WHO  has  been  assessing this outbreak around the clock and we are deeply  concerned  both  by  the  alarming levels  of  spread  and  severity,  and  by  the alarming  levels  of  inaction.  We  have therefore  made  the  assessment  that COVID-19  can  be  characterized  as  a pandemi” . 1 Sambil  mengatakan  bahwa  ini adalah  pandemi  pertama  akibat  virus Corona,  Tedros  meminta  dengan  tegas seluruh  negara  untuk  bertindak  dalam mencegah  penyebaran  dan  menangani pandemi tersebut.
1 WHO, “WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19”, 11 Maret 2020, https://www.who.int/dg/speeches/detail/who- director-general-s-opening-remarks-at-the-media- briefing-on-covid-19---11-march-2020 diakses 20 April 2020.
2 Pemberitaan dan analisis tentang keterbatasan negara-negara maju dapat dilihat dalam berbagai situs, seperti https://www.thenewfederalist.eu/covid-19-and- communication-what-impression-is-the-eu- making?lang=fr, https://www.europarl.europa.eu/news/en/press- room/20200415IPR77111/covid-19-stepping-up-
Keterkejutan  dan  kehebohan  yang ditimbulkan  pandemi  Covid-19  tidak semata-mata  karena  penyebarannya  yang begitu  cepat  dan  luas,  atau  karena karakternya  yang  membunuh,  atau  karena jumlah  kematian  yang  sangat  besar  dalam waktu  yang  relatif  singkat.  Yang  menjadi bagian  penting  dari  keterkejutan  tersebut adalah  ketidaksiapan  negara-negara  untuk menanggulanginya. Bahkan, negara superpower seperti  AS  dan  negara-negara makmur  yang  tergabung  dalam  Uni Eropa (EU)  ternyata  tidak  memiliki  kapasitas memadai. 2 Jumlah  kamar  rumah  sakit, tenaga  medis,  dan  peralatan  perlindungan diri tidak cukup tersedia dan belum mampu memproduksi  obat  atau  vaksin  untuk mengobati para penderita Covid-19. Pemerintahan negara-negara tampak kalang  kabut  dan  berada  dalam  tekanan yang  sangat  besar  untuk  mengambil keputusan  dan  tindakan  yang  tepat  dan efektif baik untuk mengendalikan
eu-s-response-to-alleviate-the-effects-of-the-crisis, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/ society/20200402STO76415/solidarity-how-eu- countries-help-each-other-fight-covid-19, https://fpif.org/will-the-eu-survive-the- coronavirus / . Lihat juga Why America has the world's most confirmed Covid-19 cases dalam https://edition.cnn.com/2020/03/26/opinions/us- most-confirmed-cases-sachs/index.html dan Coronavirus cases in US go past 300,000 d alam https://www.aljazeera.com/news/2020/04/recession -coronavirus-crisis-live-updates- 200403233012626.html
penyebaran  virus  tersebut  maupun  dalam menangani para penderita.
Apakah  pandemi  Covid-19  memiliki potensi  untuk  menimbulkan  konflik?  Jika ya, bagaimana kira-kira lanskap (landscape) konflik yang mungkin terjadi? Tulisan  singkat  ini  dimaksudkan  untuk menelisik secara singkat dampak yang lebih jauh  dari  penyebaran  dan  penanganan pandemi Covid-19 khususnya dalam perspektif  studi  perdamaian  dan  konflik ( Peace and Conflict Studies ).

## Transformasi Isu Covid-19
Dalam  kajian  tentang  konflik, pertanyaan  umum  yang  muncul  adalah mengapa  sebuah  konflik  terjadi,  terutama dengan  karakteristik  konflik  kekerasan ( violent  conflict )?  Pertanyaan  besar  ini biasanya  dijabarkan  ke  dalam  pertanyaan spesifik dan investigatif yang meliputi: apa sebab  konflik,  siapa  saja  pihak  yang berkonflik,  apa  yang  diperebutkan  atau dipertentangkan,  bagaimana  konfliknya berlangsung,  dan  dalam  siatuasi  atau kondisi seperti apa konflik tersebut terjadi. Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut  dan  jika  dikaitkan  satu  sama  lain akan  menggiring  para  pemerhati  atau penstudi konflik untuk menetapkan tipologi dan  selanjutnya  dinamika  konflik  atau siklus  konflik  yang  menunjukkan  proses atau  tahapan  eskalasi  dan  de-eskalasi. 3
Sebutan  konflik  vertikal  atau  horisontal, konflik antarnegara ( interstate ) atau dalam negara  ( intrastate ),  konflik  bersenjata, perang  pembebasan  nasional  ( national liberation  movement )  atau  separatisme,
3 Lihat misalnya dalam Peter Wallensteen, 2004, Understanding Conflict Resolution, London: Sage Publications, hal. 34-38 dan tentang tipologi yang menyebut trikotomi konflik lihat hal. 70-74.
perebutan kekuasaan, atau revolusi nasional biasanya  didasarkan  pada  aspek-aspek tersebut  (pihak,  sebab,  isu,  dan  konteks). Sedangkan  bagaimana  intensitas  konflik serta  jumlah  korban  yang  ditimbulkan menggiring  klasifikasi  konflik  yang  lebih sederhana  seperti low-intensity atau high intensity conflict . Intractable atau protracted  conflict merupakan  istilah  lain yang  menunjukkan  durasi  konflik  yang berlarut-larut,  tindak  kekerasan  yang berulang ( irregularities ), dan penyelesaian yang  tidak  pernah  tuntas  dan  dipatuhi secara  permanen.  Ruang  lingkup  konflik sendiri  dalam  pengertian  cakupan  wilayah terjadinya  konflik  bisa  terbatas  pada lokalitas  tertentu  atau  pada  level  nasional, kawasan,  dan  global. International  Social Conflicts (ISCs) yang diajukan Miall et.al. menunjukkan  bahwa  konflik  dewasa  ini “are neither pure international (interstate) conflicts  nor  pure  social  (domestic) conflicts,  but  sprawl  somewhere  between the two” . 4
Terminologi atau tipologi international social conflicts (ISCs), meskipun  bukan  baru  dan  pasti  memiliki kelemahan konseptual, hendak menegaskan banyak  hal.  Pertama,  setiap  konflik  yang terjadi  dimanapun  memiliki  keterkaitan dengan pihak luar ( international linkages ), baik  dengan  negara  tetangga,  regional maupun global. Keterkaitan dimaksud bisa menunjuk  sebagai  “sebab”  terjadinya konflik  atau  pun  pada  “dampak”  yang ditimbulkan konflik tersebut. Kedua, dalam kaitan  ini,  rezim,  sistem,  atau  struktur politik  global  atau  regional  pun  dapat menjadi  “konteks”  terjadinya  sebuah
4 Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, dan Tom Woodhouse, 1999, Contemporary Conflict Resolution, Boston: Polity Press, hal. 77.
konflik. Sistem internasional yang berbasis negara  ( state-centric )  atau  struktur  global yang  unipolar,  bipolar,  atau  multipolar berpengaruh terhadap terjadinya dan dinamika  konflik  tertentu.  Demikian  juga halnya  dengan  isu  global  yang  sedang berlangsung  berkorelasi  dengan  peristiwa dan  dinamika  konflik.  Perlu  ditambahkan dengan  merujuk  pada  kajian  Michael Brown, 5 keterkaitan  internasional  tersebut selain  merujuk  pada  “keadaan”  tertentu juga  merujuk  pada  “orang”  entah  itu masyarakat  ( mas s)  atau  pemimpin  atau tokoh ( elite atau leaders ) di negara tetangga atau negara lain. Kehadiran Donald Trump dalam  pemerintahan  AS  misalnya  dilihat membawa  perubahan  bukan  saja  dalam kebijakan  politik  luar  negeri  adidaya tersebut  tetapi  juga  perubahan  konstelasi hubungan  dan  politik  internasional  seperti dalam penanganan pandemi Covid-19. 6
Dimensi  penting  kedua  dari  ISCs adalah state governance yang menunjukkan kebijakan,  regulasi,  maupun  kompetensi setiap  negara  di  dalam  mengelola  aspek- aspek  politik,  ekonomi,  dan  sosial- kemasyarakatan. Dengan
memperhitungkan  aspek-aspek  historis kemunculan  sebuah  negara,  sistem  politik dan pemerintahan, sumber-sumber kekuatan  yang  dimiliki  (wilayah  dan sumber  daya  alam),  sistem  ekonomi,  dan sosial-kemasyarakatan, maka negara- negara  dikelompokkan  ke  dalam  berbagai kategori  yang  secara  sederhana  berada
5 Michael E. Brown, 1997, The Causes of Internal Conflict: An Overview dalam Michael E. Brown, Owen R. Cote, Jr., Sean M. Lynn-Jones, and Steven E. Miller, eds., Nationalism and Ethnic Conflict , Massachusetts: The MIT Press, hal. 3 – 25.
6 Penghentian pembiayaan AS kepada WHO oleh Donald Trump merupakan sebuah kasus yang juga dinilai berengaruh terhadap kepemimpinan global
dalam  rentang  antara  negara  yang  sangat kuat/demokratis/maju  di  satu  titik  ekstrim serta negara-negara yang sangat kecil/lemah/miskin di titik ekstrim lainnya. Sebagian  besar  negara  berada  di  antara kedua  titik  ekstrim  tersebut  dengan  segala kombinasi  sumber-sumber  kekuatan  yang dimiliki  atau  sistem  tata  kelola  yang dipraktikkan (politik, ekonomi, dan sosial).
Dimensi  ketiga  dan  keempat  dari ISC adalah communal content dan deprivation  of  needs .  Secara  singkat, hendak  dikemukakan  bahwa communal content berkaitan dengan konfigurasi sosial dari masyarakat baik berupa pluralitas atau diversitas  etnik,  agama,  ras,  daerah,  dan strata sosial yang masing-masing mengandung nilai-nilai ( values ) dan kepentingan-kepentingan ( interests ) tertentu. Pertautan sedemikian rupa antar - aspek pluralitas tersebut dapat menunjukkan tingkat kohesivitas (integrasi dan harmoni) atau sebaliknya keterpecahan (pertentangan  dan  disharmoni)  yang  pada gilirannya,  dan  dikaitkan  dengan  dua dimensi  yang  disebut  sebelumnya,  dapat menimbulkan  konflik  sosial  yang  sangat berbahaya.
Kecenderungan  konflik  sosial  di atas  erat  kaitannya  dengan  terjadinya peristiwa atau keadaan deprivation of basic needs . Kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terbatas  pada  aspek  ekonomi,  tetapi  juga aspek-aspek sosial lainnya seperti
AS. Lihat Coronavirus: US to halt funding to WHO, says Trump dalam https://www.bbc.com/news/world-us-canada- 52289056. Lihat juga briefing International Crisis Group, Maret 2020, Covid-19 and Conflict: Seven Trends to Watch. Salah satu trend yang disorot adalah adanya “a turning point in major power relations”, hal.11-12.
kesehatan,  pendidikan,  perlindungan  dan keamanan,  kebebasan,  serta  penghargaan dan  pengakuan.  Ketika  kebutuhan  dasar semacam ini tidak tersedia atau hilang atau terampas  ( deprivation )  dan  akses  untuk mendapatkan  dan  memulihkannya  tidak dapat  dipenuhi  dengan  cara-cara  damai ( peaceful  ways ),  maka  konflik  kekerasan menjadi tidak terelakkan. 7
Pada  bentuknya  yang  awal  atau orisinal  persoalan  pandemi  Covid-19 adalah  perihal  kesehatan  yang  menjadi wabah  global.  Isu  semacam  ini  tidak  atau belum  pernah  dalam  sejarah  studi  konflik disebutkan  sebagai  sumber  atau  sebab terjadinya konflik, apalagi konflik antarkelompok  atau  berubah  menjadi konflik bersenjata. Umumnya yang disebut sebagai  sebab-sebab  dan  sumber-sumber konflik  adalah  (perebutan)  kekuasaan, (perebutan) wilayah atau tanah, (perebutan) sumber  daya  ekonomi,  (pengingkaran) harga diri atau martabat, atau (pelanggaran) hak-hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  yang terakhir  inilah  yaitu  pelanggaran  HAM seringkali  disimpulkan  sebagai  alasan terjadinya  konflik  sampai  pada  konflik yang  berskala  besar  dan  mematikan  (yang pada  gilirannya  adalah  juga  bentuk pelanggaran HAM yang sangat dahsyat).
Salah  satu  penjelasan  mengapa  isu kesehatan berupa pandemi virus corona ini bertransformasi menjadi sumber, konteks, atau  sebab  konflik  adalah  terkait  dengan kinerja  pemerintahan  negara. 8 Dalam  hal ini  yang  dicermati  adalah: pertama , pandangan,  sikap,  dan  tindakan  negara yang bermuara pada keputusan politik atau kebijakan  publik  yang  diambil;  dan  yang
7 Lihat Peter Wallensteen, Ibid., hal.39-44 dan dalam Miall et.al, Ibid., hal. 73-76.
kedua adalah  kemampuan  negara  atau pemerintah menyediakan layanan kesehatan ( health service ) yang dibutuhkan dan  dalam  keadaan  mendesak.  Bukan  hal yang  baru  atau  aneh  bahwa  bagaimana pemerintah mengelola negara dalam semua isu  (seperti  pertahanan  dan  keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta ketertiban dan harmoni sosial) secara terus- menerus  merupakan  ajang  konflik  politik.
Konflik  semacam  ini  bisa  berlangsung secara  konvensional  (konstitusional,  legal, demokratis, dan damai dan tanpa kekerasan),  tetapi  juga  bisa  terjadi  secara non-konvensional (demonstrasi, huru-hara, pengrusakan  atau  sejenisnya).  Dalam banyak  kasus,  konflik  politik  dapat bermuara pada pemakzulan (impeachment) pemerintah yang sedang berkuasa.

## Lanskap Konflik:
Menggunakan  perspektif life-cycle of  conflicts dari  Michael  Lund  atau dynamics  of  conflicts dari  Miall  et.al., 9 pandemi  Covid-19  yang  mengguncang sistem  kesehatan  dunia  telah  mengganggu fondasi  keamanan  dan  perdamaian  global . Durable  peace dan stable  peace yang merupakan  kondisi  ideal  kemasyarakatan, negara, dan hubungan internasional terancam  oleh  penyebaran  dan  serangan yang  mematikan  oleh  wabah  tersebut. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat,  kegamangan  dan  keterbatasan pemerintah  negara-negara,  serta  absennya kerjasama  dan  sumber  daya  multilateral untuk mengendalikan dan mengatasi wabah tersebut  secara  bersama-sama  menggiring dunia  ke  arah unstable  peace .  Kelompok masyarakat bingung atau terpecah
8 Lihat Miall et.al., tentang peran negara dalam konflik, Ibid. hal. 84-88.
9 Miall et.al., Ibid. , hal. 15-22.
menyikapi  persebaran  wabah  dan  risiko yang  dimunculkan.  Setiap  negara  tidak percaya  diri  sambil  berupaya  menyadari keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki untuk  selanjutnya  mengambil  keputusan dan  tindakan  yang  berskala  domestik. Dalam  konteks  ini,  tampak  praktik koordinasi  yang  sangat  lemah  antara pemerintah  pusat  atau  federal  dengan pemerintah  daerah  atau  negara  bagian. Ketegangan dan perbedaan pendapat antara pusat dan daerah meruncing terkait dengan keputusan lock-down misalnya,  yaitu keputusan  untuk  menghentikan  sementara seluruh  aktivitas  sosial-ekonomi-politik  di suatu daerah dan menutupnya dari aktivitas dan  mobilitas  eksternal.  Unsur-unsur pemerintahan negara selanjutnya berkompetisi  mendapatkan  sumber  daya global yang ternyata juga terbatas jumlahnya.  Media  melaporkan  bagaimana negara-negara  berselisih  dalam  rangka mendapatkan  alat  pelindung  diri  (APD) seperti  masker  atau  alat  pengukur  suhu badan dan pemeriksa kesehatan ( rapid test ) dari  China  yang  secara  global  dikabarkan menjadi asal mula virus corona Covid-19.
Muncul kekhawatiran bahwa situasi unstable  peace yang  ditandai  dengan peningkatan  ketegangan  hubungan  antar pemerintahan  (dalam  negara)  dan  antar negara  (internasional)  dapat  berkembang menjadi  krisis  ( crisis ), 10 yang  merupakan tahap  ketiga  dari  siklus  konflik  Michael Lund.  Ketidakmampuan  mengelola  krisis ini  baik  secara  internal  (domestik  masing- masing negara) maupun secara
10 Lihat briefing ICG, March 2020, No.4.
11 Michel Duclos, pengamat geopolitik dan mantan dubes Perancis untuk Syria, mengatakan bahwa pandemik Covid-19 menyingkapkan the weaknesses of global governance dan a shift in the center of gravity in the balance of power towards
internasional (antar negara) pada gilirannya dapat berujung pada konflik kekerasan atau perang ( war) yang merupakan puncak dari sebuah kurva atau siklus konflik.
Transformasi  dari durable atau stable peace menuju unstable peace, crisis , dan war secara konseptual disebut sebagai conflict formation . Terkait pandemi Covid- 19  tampak  nyata  adanya  perbedaan pandangan,  persepsi,  dan  sikap  terhadap kemunculan  dan  penyebarannya.  Secara sinis  Presiden  Donald  Trump  misalnya menyebut  Covid-19  sebagai  “Chinese Virus” dengan alasan virus tersebut berasal- mula  dari  Wuhan.  Perbedaan  pandangan juga  menyeruak  sehubungan  dengan  asal- usul  virus  tersebut,  apakah  berasal  dari hewan  (kelelawar)  atau  hasil  modifikasi laboratorium.  Yang  terakhir  ini  telah memunculkan  kecurigaan  yang  belum teruji  bahwa  virus  tersebut  dikembangkan dan  diproduksi  sebagai  bentuk  senjata biologis  ( biological  weapons ).  Kecurigaan semacam  ini  pun  dikaitkan  dengan  situasi perseteruan  dagang  ( trade  rivalry )  AS  – China.  Perbedaan  persepsi  dan  sikap semacam itu, secara konseptual, menentukan  perilaku  atau  tindakan  para pihak. 11 Kebijakan lock-down atau penutupan  perbatasan  negara  atau  daerah serta penghentian aktivitas-aktivitas sosial- ekonomi  merupakan  wujud  perilaku  yang nyata  dan  terlihat.  Dalam  hubungan antarnegara, aktivitas penerbangan dihentikan,  pemberian  visa  kunjungan dihentikan,  atau  aktivitas  keimigrasian diperketat.  Mobilitas  orang  dan  barang
China and Asia in general. Lihat Is Covid-19 a Global-Game Changer? dalam https://www.institutmontaigne.org/en/blog/covid- 19-geopolitical-game-changer, diakses 24 April 2020.
lintas  batas  juga  ditutup  atau  dilarang. Tindakan semacam  ini telah menimbulkan kerugian  yang  sangat  besar  baik  kepada manusia  (warga  negara)  maupun  dunia usaha.
Selain perbedaan sikap dan tindakan,  yang  juga  penting  untuk  disorot adalah  perbedaan  kepentingan  yang  erat kaitannya  dengan  sumber  daya  dalam rangka mengatasi pandemi Covid-19. Kata kunci disini adalah scarcity atau kelangkaan atau keterbatasan sumber daya yang  sangat  diperlukan.  Walapun  negara- negara atau para pihak memiliki kepentingan yang sama ( compatibility ) atas sumber daya (tenaga medis, alat perlindungan  dan  pemeriksaan,  serta  obat- obatan)  yang  diperlukan,  tetapi  persediaan global  sangat  terbatas.  Dalam  hal  ini kompetisi untuk mendapatkan sumber daya tersebut  tidak  terhindarkan .  Compatibility kepentingan  semacam  ini  bisa  berubah menjadi incompatibility manakala  negara- negara  atau  produsen-produsen  sumber daya  yang  diperlukan  tersebut  justru memanfaatkannya untuk meraih keuntungan baik ekonomis maupun politis. Perusahaan  farmasi  atau  produsen  alat kesehatan  serta  para  pedagang  ditengarai telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari meningkatnya permintaan (kebutuhan) akan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Selain itu, usaha atau perusahaan  lain  seperti  sektor  teknologi- informasi juga telah mendapatkan manfaat dan  keuntungan  yang  sangat  besar.  Media juga  melaporkan,  di  tengah  semua  negara sibuk  menangani  pandemi,  China  yang telah pulih dari terpaan Covid-19 melakukan manuver di Laut China Selatan untuk  memperkuat  posisi  militer,  politik, dan  ekonominya  di  kawasan  sengketa tersebut.
Di samping hal-hal di atas, analisis konflik  dan  resolusi  konflik  juga  memberi perhatian  pada  akibat  atau  dampak  yang ditimbulkan oleh konflik. Lazimnya konflik-konflik  kekerasan  mengakibatkan terjadinya  kematian,  cedera  atau  cacat, siksaan,  atau  bahkan  kekerasan  seksual. Selain  itu  kerusakan  dan  kehancuran  fisik seperti  infrastruktur  gedung,  jembatan, sekolah,  dan  tempat  tinggal  juga  terjadi. Juga sering tidak terelakkannya kehancuran dan  tidak  tersedianya  sumber-sumber kehidupan seperti pangan, air minum, obat- obatan  serta  akses  untuk  mendapatkannya yang  lalu  memaksa  terjadinya  gelombang pengungsi  ( internally  displaced  persons ). Akumulasi  dan  skala  kehancuran  fisik, psikologis,  dan  infrastruktur  tersebut menimbulkan terjadinya krisis atau bencana kemanusiaan ( humanitarian crisis atau humanitarian catastrophe ) atau properti.

## Catatan akhir
Tulisan  ini  masih  meninggalkan sejumlah  persoalan  yang  belum  terjawab tentang  pandemi  Covid-19.  Persoalan tersebut antara lain terkait dengan transparansi  data dan informasi  dari China tentang  jumlah  orang  yang  terinfeksi  dan meninggal.  Begitu  pula  dengan  belum ditemukannya vaksin yang dapat mengobati penderita virus tersebut. Namun demikian,  penyebaran  wabah  dan  jumlah kematian  yang  ditimbulkan  sudah  cukup jelas  menunjukkan  ketidaksiapan  global dan/atau  ketidakmampuan  negara-negara untuk menghadapinya.
Perangkat  teori  dan  konsep  dalam studi perdamaian dan konflik belum cukup memadai  untuk  memperkirakan  peluang terjadinya  konflik interstate atau  global
yang  bersifat  kekerasan  atau  bersenjata ( armed  conflict )  yang  diakibatkan  oleh waban  tersebut.  Seperti  halnya  perubahan iklim  dan  pemanasan  global  atau  resesi ekonomi dunia hanya menimbulkan ketegangan dan pertikaian di  forum-forum internasional,  termasuk  juga  di  dunia akademik, peristiwa pandemik nampaknya juga hanya akan berakhir pada perundingan dan  perdebatan  verbal  dan  diplomatik. Situasi semacam itu sayangnya tidak dapat meniadakan jatuhnya korban-korban berupa  kematian,  khususnya  di  negara- negara sedang berkembang, karena ketidakmampuan  negara-negara  ini  untuk mengatasi sendiri dampak pandemik tersebut.  Ini  mempertegas  berlangsungnya structural violence sebagaimana dicetuskan oleh Johan Galtung. 12
Tetapi,  teori-teori  konflik  dan resolusi konflik melihat peluang terjadinya konflik, termasuk yang bernuansa kekerasan, justru pada level negara dan sub- negara  atau  kemasyarakatan.  Objek  dan target pertama dari jenis konflik ini adalah kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Setiap keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah terbuka  untuk  kritik,  protes,  dan  kecaman terutama  yang  dilancarkan  oleh  oposisi. Kemampuan  pemerintah  untuk  secara simultan  menangani  dampak  pandemi  dan mengelola  kritik  tersebut  menjadi  kunci untuk  menghindari  terjadinya  konflik terbuka.  Hal  itu  diperkuat  oleh  ketegaran, integritas,  transparansi,  serta  kohesivitas pemerintah sehingga upaya-upaya manipulatif dan eksploitatif yang
dilancarkan  oleh  lawan-lawan  politik pemerintah  tidak  berdampak  buruk  pada stabilitas nasional.
Peluang  terjadinya  konflik  pada tingkat  masyarakat  juga  terbuka.  Di  satu sisi, ini bisa berbentuk demonstrasi jalanan dengan  agenda  tuntutan  atau  desakan kepada pemerintah agar memenuhi kebutuhan  dasar  mereka.  Di  sisi  lain, demonstrasi  semacam  ini  tidak  sedikit menyimpang  menjadi  kerusuhan  sosial yang  diwarnai  oleh  tindakan  penjarahan, pengrusakan, atau kekerasan antara sesama warga masyarakat. Peristiwa-peristiwa semacam  ini  berlangsung  dalam  waktu yang  relatif  singkat,  tetapi  dampak  yang ditimbulkan  bisa  sama  destruktif  dan traumatisnya dengan konflik social berkepanjangan.
Peringatan  dini  ( early  warning ) sebagai  bagian  penting  dari  pencegahan konflik ( conflict prevention ) perlu dilakukan  secara  sistematis  dan  masif. Observasi  yang  cermat  atas  perilaku  serta sensivitas  terhadap  persoalan  dan  tuntutan masyarakat  penting  untuk  dibangun.  Perlu pula  ditambahkan  adanya  kelompok- kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan  situasi  krisis  pandemi  ini untuk  kepentingan-kepentingan  tertentu.
Kelompok  ini  boleh  jadi  terdiri  dari kelompok kriminal atau kelompok ekstrimis  yang  dalam  situasi  normal agenda-agenda dan kepentingan- kepentingan mereka terhambat.
12 Johan Galtung, 1996, Peace by Peaceful Means, London: Sage Publications, hal. 2.

## Referensi
Duclos,  Michel,  2020, Is  Covid-19  a  Global- Game
Changer?
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/cov id-19-geopolitical-game-changer,  diakses  24 April 2020.
Galtung,  Johan,  1996, Peace  by  Peaceful Means;  Peace  and  Conflict,  Development  and Civilization, London: Sage Publications.
International  Crisis  Group,  2020,  Briefing, Covid-19 and Conflict: Seven Trends to Watch
Miall,  Hugh,  Oliver  Ramsbotham,  and  Tom Woodhouse, 1999, Cambridge: Polity Press.
Nye,  Joseph S. Jr  and  David  A.  Welch,  2011,
Understanding Global
Conflict and
Cooperation, Boston: Longman – Pearson.
Revenga,  Ana,  2020, Responding  to  Global
Systemic  Shock:  Applying  lessons  from previous crises to Covid-19,
https://dobetter.esade.edu/en/covid-19-global- policy diakses pada 24 April 2020.
Wallensteen,  Peter,  2002, Understanding Conflict Resolution, London: Sage Publications.