## MODEL PENANGGULANGAN BENCANA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER DALAM PERSFEKTIF POLITIK EKOLOGI

## ANWAR SARAGIH

## Abstrac
One  of  the  most  worrying  issues  in  the  21st  century,  in  addition  to  the economic crisis and political crisis is the environmental crisis. Because the impact of environmental  damage  could  result  in  catastrophic  disasters  such  as  smoke, landslides,  flooding  to  the  disaster  smoke.  Langkat  district  of  North  Sumatra  has clearly  felt  the  impact  of  forest  destruction  in  the  area  of  Gunung  Leuser  National Park. Where in the past  12 years since the 2003-2015 experience regular flooding. Especially  flash  floods  that  hit  Langkat  particularly  Bahorok  subdistrict  Subdistrict Besitang 2003 and 2006. For many years flood in Langkat had not yet found a model appropriate measures in addressing floods in langkat.Berbagai policy, regulation and the  model  has  not  been  able  to  alleviate  problems  in  the  Gunung  Leuser  National Park in particular Illegal logging, forest perampahan and land conversion. This study aims  to  find  the  right  model  Countermeasures  in  dealing  with  disasters  in  langkat deforestation  in  the  area  of  Gunung  Leuser  National  Park    with  the  perspective  of Political  Ecology.  This  study  also  examines  the  major  trouble  spots  in  the  last  12 years why not also found the model appropriate measures in disaster management in the area of Gunung Leuser National Park. This study is a qualitative research by using  a  critical  paradigm,  and  this  research  is  a  Model  Scheme  for  Disaster Management  in  the  Region  Gunung  Leuser  National  Park  in  the  Perspective  of Political Ecology.

## A.  PENDAHULUAN
Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat dalam beberapa tahun terakhir dilanda banjir bandang. Sejak tahun 2003 hampir setiap tahun air masih  menggenangi  pemukiman  penduduk,  kantor-kantor  pemerintahan  dan daerah pertanian. Namun, banjir terparah terjadi tahun 2003, 2006, 2013, 2014 dan 2015. Artinya sudah 5 kali banjir bandang terjadi di Kabupaten Langkat.
Menurut  data  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten Langkat  (BPBD  Kabupaten  Langkat)  kerugian  yang  disebabkan  Banjir  tersebut sangat  signifikan.  Dimulai  dari  banjir pertama, terjadi  pada  November  2003 menyebabkan 300 orang meninggal dan hampir 400 bangunan hancur. Kedua, banjir  yang  terjadi  pada  desember  2006  menyebabkan    sekitar  11.000  hektar lahan pertanian rusak, 17.000 warga mengungsi dan 6 warga meninggal dunia. Ketiga,  Banjir  yang  terjadi  pada  Oktober  2013  mengakibatkan  sekitar  3.530 rumah  penduduk  tergenang  oleh  air. Keempat, Banjir  yang  terjadi  pada September  2014  menyebabkan  5  kecamatan  tergenang  setinggi  100  cm  dan 1.976 rumah tergenang air. Dan kelima, t erjadi pada Januari 2015 terjadi banjir di  Langkat  setinggi  50-70  cm  yang  mengakibatkan 5.293  rumah  tergenang  air dan 1 orang meninggal dunia. (Harian Analisa Medan, 22 April 2014)
Selama  ini  penanggulangan  bencana  banjir  di  wilayah  Taman  Nasional Gunung  Leuser  (TNGL)  masih  ditangani  pemerintah  provinsi  Sumatera  Utara
melalui  Perda  Provinsi  Sumatera  Utara  No  8  tahun  2013  tentang Penanggulangan  Bencana  Daerah.  Penanganannya  juga  masih  sebatas  pada kebijakan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yang dimaksud seperti perbaikan lingkungan daerah bencana,  perbaikan sarana dan prasarana umum dan pelayanan kesehatan yang di lakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara penanganan terkait rekontruksi yang dilakukan oleh pemerintah  Sumatera  Utara  terkait  pengaturan  mengenai  standard  konstruksi bangunan. (Tribun Medan, 14 oktober 2015)
Kebijakan  pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  menanggulangi bencana banjir di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) selama ini terbukti  tidak  efektif  terutama  dalam  hal  pencegahan  dan  tanggap  daurat bencana. Sebab, awalnya titik banjir di kabupaten langkat hanya di 2 Kecamatan yaitu  Kecamatan  Bahorok  dan  Kecamatan  Besitang.  Namun,  kondisi  saat  ini malah  semakin  parah.  Menurut  data  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) Kabupaten Langkat dalam 3 tahun terakhir titik banjir meluas menjadi 12 kecamatan.  Ke-12  kecamatan  tersebut  meliputi  Kecamatan  Hinai,  Kecamatan Tanjung  pura,  Kecamatan  Batang  serangan,  Kecamatan  Padang  Tualang, Kecamatan  Secangkang,  Kecamatan  Wampu,  Kecamatan  Stabat,  Kecamatan Serapit, Kecamatan Salapian, Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Besitang dan Kecamatan Gebang.
Kondisi  ini  tentunya  berbeda  dengan  model  penanggulangan  bencana yang  diambil  dibanyak  negara  yang  memiliki  pendekatan  yang  sistematis  dari pra-bencana,  tanggap  darurat  dan  pasca  bencana.  Misalnya  penanganan bencana  banjir  kota  Rio  de  Janeiro  (Brazil)  tahun  2010  yang  menewaskan  95 orang,  mengungsikan  35.000  orang  dan  kerusakan  10.000  rumah.  Pada awalnya wilayah kota Rio de Janeiro menggenangi 9 kecamatan dalam 2 tahun berikutnya (2012) berkurang menjadi 7 kecamatan. Pencegahan yang dilakukan pemerintah  provinsi  di  Rio  de  Janeiro  dengan  penelusuran  tanggul (walk through) dengan  cara  menyiapkan  kantung  pasir  sebagai  serapan  air. penanganan  tanggap  bencana  melalui  penggunaan  Citra  Landsat  pada  Sistem Informasi  Geografis  (SIG)  di  kawasan  Hutan,  Daerah  aliran  Sungai  (DAS)  dan kota.  Serta  penanganan  pasca  bencana dengan  relokasi  rumah-rumah  warga. (Guimaraes : 2014)
Semakin  parahnya  titik  banjir  di  Kabupaten  Langkat  tidak  lepas  dari pengaruh  rusaknya  ekosistem  hutan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL). Sebagai salah satu hutan konservasi, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) merupakan  Taman  Nasional  tertua  di  Indonesia  yang  luasnya  mencapai 1.094.692  hektar  yang  meliputi  wilayah  Aceh  dan  Sumatera  Utara.  Sedikitnya terdapat  3.500  spesies  tumbuhan  yang  hidup  di  berbagai  habitat  di  Taman Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL).  Secara  Teriorial  luas  hutan  Taman  Nasional Gunung  Leuser  (TNGL)  di  kabupaten  Langkat  mencapai  300.000  hektar. Namun,  kondisinya  saat  ini  sekitar  1/5  bagian  hutan  di  kawasan  tersebut mengalami  kerusakan  parah.  Sebanyak  42.000  hektar  hutan  Taman  Nasional Gunung Leuser (TNGL) Langkat mengalami deforestasi akibat penebangan liar, perambahan  hutan  dan  alih  fungsi  lahan.  Tercatat  kawasan  TNGL  khususnya daerah  Kawasan  Besitang  Kabupaten  Langkat  dalam  10  tahun  terakhir  telah kehilangan 30.000 hektar hutan akibat ilegal loging dan alih fungsi lahan. Setiap
hari kawasan  TNGL setidaknya kehilangan hutan rata-rata 2-3 hektar. (BBTNGL : 2011)
Kabupaten Langkat merupakan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Sementara,  hal  tersebut  tidak  diimbangi  oleh  penyerapan  air  oleh  pepohonan yang  seimbang.  Sedimentasi  dan  erosi  di  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  di Kabupaten  Langkat  juga  tinggi,  untuk  itu  peranan  hutan  sebagai  pengatur keseimbangan  air  sangat  penting.  Disamping  dapat  menyerap  dan  menyimpan air  pada  musim  hujan,  juga  dapat  melepaskannya  pada  musim  kemarau. Hubungan  hidrologi  antara  atmosfer  dan  tubuh  air  bumi  dapat  berjalan  secara langsung  atau  lewat  peranan  DAS.  Terjadi  pula  hubungan  hidrologi  langsung antara DAS dan atmosfer. (Notohadiprawiro, 2014 : 23)
Efek  dari  penebangan  hutan  secara  tak  beraturan  tersebut  terlihat  dari belasan  ribu  hektar  DAS  di  kawasan  kabupaten  Langkat  mengalami  rusak parah. Akibatnya erosi dan longsor terus terjadi. Tercatat 14.323,71 hektar DAS di  kabupaten  langkat  mengalami  kerusakan  dan  masuk  zona  kritis.  Angka  itu setara dengan 14,51% dari total luas DAS di kabupaten Langkat yang jumlahnya mencapai 98.701, 58 hektar. (Kompas, 19 april 2014)
Dalam  kajian  ekologi  politik,  Hutan  dipandang  sebagai  suatu  ekosistem kerena  hubungan  antara  masyarakat  terutama  hutan  terbentuk  dari  kumpulan pepohonan  yang  tumbuh  rapat  beserta  tumbuh-tumbuhan  dengan  bunga  yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Hutan memiliki  kemanfaatan  ganda  yaitu  manfaat  langsung  dan  tidak  langsung Manfaat  langsung  lebih  kepada  pemanfaatan  hutan  dari  presefektif  ekonomis seperti kemampuan hutan untuk menyediakan produk-produk hasil hutan seperti kayu,  rotan,  getah  dan  obat-obatan.  Sementara  manfaat  tidak  langsung  lebih kepada  pemanfaatan  hutan  dari  presfektif  lingkungan  dimana  hal  ini  dasari kemampuan  hutan  sebagai  pengatur  tata  air,  pelindung  plasma  nutfah, pencegah  banjir,  konservasi  tanah  dan  menjaga  keseimbangan  kandungan oksigen dan karbondioksida di udara. (Arif, 2001 :11)
Ilegal  loging yang  terjadi  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL) menyebabkan  kerusakan  Daerah  Aliran  Sungai  yang  berimbas  pada    banjir  di Kabupaten  Langkat.  Lebih  lanjut  banjir  tahunan  menyebabkan  masyarakat mengalami  kendala  rutin  yaitu  perbaikan  sarana  dan  prasarana.  perubahan kondisi  ekologi  akibat ilegal  loging berdampak  pada  kondisi  masyrakata  di kabupaten  Langkat  secara  psikologi,  sosial  dan  politik  Setelah  rusaknya  hutan Taman Nasional Gunung Leuser. (Lumbangaol : 2005)
Para  aktor  atau  pelaku-pelaku  ekonomi  di  dasarkan  pada  keuntungan ekonom.  sehingga  selalu  melakukan  pengkalkulasian  dengan  tujuan  untuk mendapatkan keuntungan atas praktek operasional ekonomi, baik itu pada tahap produksi,  distribusi  maupun  pada  tahap  konsumsi.  Di  banyak  negara-negara dunia  ketiga  termasuk  Indonesia  terjadi  suatu  kerjasama  antara  para  politisi, birokrat  dan  pengusaha  yang  telah  memperburuk  kondisi  ekologi  bumi. Kegagalan  dalam  sistem  tata  pengaturan  pemanfaatan  sumberdaya  hutan  di Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  dan  ketidakseimbangan  dalam proses ‐ proses  pertukaran  dalam  sistem  ekologi,  maka  Keseluruhan  hutan
Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  akan  mengalami  gangguan  berupa rusaknya DAS dan erosi  yang mengakibatkan banjir.
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  12  tahun  terakhir  telah melakukan  berbagai  upaya  dalam  menanggulangi  banjir  yang  terjadi  di Kabupaten  Langkat.  Mulai  dari  membentuk  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2009  dan  Badan  Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Langkat  tahun  2009.  Namun,  Permasalahan bencana  banjir  yang  dialami  Kabupaten  Langkat  dalam  12  tahun  terakhir  ini sangat  kompleks.  Karena,  aktor  penyebabnya  melibatkan  banyak  aktor.  Mulai dari  negara,  pemerintah  daerah,  pengusaha,  Lembaga  Swadaya  masyarakat (LSM)  dan  masyarakat  lokal  di  Kabupaten  Langkat.    Untuk  itu  penelitian  ini mencoba  mencari  Model  Penanggulangan  yang  tepat  dalam  menanggulangi bencana di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

## A.1. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana peneliti mencoba Dengan  metode  kualitatif,  peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara deep interview .  Kemudian,  melalui  strategi eksploratoris  sekuensial menurut Creswell  (2010:22-23),  peneliti  mengumpulan  dan  menganalisis  data kualitatif dan selanjutnya mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini  juga  menggunakan  Paradima  Kritis  untuk  mendesain  model penanggulangan  yang  tepat  dalam  menanggulangi  bencana  di  kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

## B. PEMBAHASAN

## B.1. Penguatan Peran Stakeholder
Dalam  bukunya  Raymod  L  Bryant  dan  Sinead  Bailed  (1997)  yang berjudul Third  Worl  Politic  Ecology. Para  aktor  atau  stakeholders  yang terlibat  dan  berperan  besar  dalam  kerusakan  lingkungan  adalah  Negara (Pemerintah  Pusat),  Pemerintah  Daerah,  Pengusaha,  lembaga  Sosial masyarakat  dan  Masyarakat.  Penguatan  peran  para stakeholder ini  sangat penting  dalam  menanggulangi  bencana  di  kawasan  Taman  Nasional Gunung Leuser Selama ini.
Peranan  stakholders  (pemangku  kepentingan)  dalam  pengelolaan taman  nasional  atau  dunia  usaha  sungguh  di  butuhkan.  Kerjasama pemangku kepentingan itu juga dibutuhkan oleh pengelola taman nasional di Indonesia  pada  umumnya  dan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  pada khususnya.
Dalam  era  orde  baru,  peranan  pemerintah  sangat  dominan,  dimana peranan  negara (state) sungguh  tampak  dan  terasa  diberbagai  bidang usaha.  Peranan  tersebut  berisifat  sentralistik  itu  dinamakan  sentral stakeholder. Peran single stakeholder kini digantikan oleh multi-stakeholder. Dalam  konsep  multistakholder  ini  terdapat  9  elemen  penting  yang  harus mengikuti  prinsip good  govermance ,  masing-masing  :  parsitipasi,  aturan hukum, transparansi, tanggap (responiveness) orientasi konsensus, keadilan
(equity), daya  guna  dan  hasil  guna,  akuntable  dan  memiliki  visi  strategik (Lawang, 2005  : 239-240)
Menurut Bapak Pindi Patana yang mengatakan bahwa :
“Para pemangku kepentingan yang dapat juga di sebut sebagai sebuah stakeholder memiliki kewenangan yang sangat vital dalam pengelolaan Taman Nasional termasuk Leuser. Jika para pemangku kepentingannya  tidak  serius  mengurusi  hutan,  maka  dampak ekologisnya sangat kuat. Tidak hanya itu kerugian akibat itu bisa terjadi bencana.  Dijaman  pak  Harto  semua  dikelola  oleh  pemerintah  saat  itu keadilan mengenai pengelolaan hutan ditangani sepenuhnya pemerintah pusat” (Patana, Wawancara 3 September  2015)
Stakeholder  yang  memfokuskan  para  aktor  movement  (pergerakan perilaku)  baik  yang  sifatnya  direct  actor  (pelaku  langsung)  misalnya pemerintah  pusat  dan  kementrian  kehutanan  (dirjen  PHKA),  pemerintah provinsi  (Dinas  kehutanan  Provinsi),  Pemerintah  daerah  (Dinas  Kehutanan kabupaten).  Sebaliknya  peran  indirect  actors  (pelaku  tidka  langsung) misalnya  aktivis  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  baik  lokal  maupun internasional,  akademisi,  lembaga  donor,  swasta  dan  masyarakat  lokal sendiri dalam turut serta menjaga dan melestarikan Taman Nasional.

## B.2. Pengelolaan Taman Nasional Berbasis Kolaborasi
Konsep  pengelolaan  kemitraan  atau  collaborative  management  yang mengundang  multistakeholders  sangat  populer  digunakn  pada  rezim reformais  ini.  Namun,  sebenarnya  diakhir  pemerintahan  orde  baru  yakni tahun  1990-an,  konsep  pengelolaan  kemitraan  ini  sudah  banyak diimplementasikan  dilapangan  dalam  pengelolaan  sektor  kehutanan, khususnya  kerja  sama  Balai  taman  Nasional  dan  Stakeholder  lain.  Atau dengan  kata  yang  lain,  dulu  ketika  Orde  Baru,  pengelolaan  sifatnya sentralistik  dikenal  dengan  pengelolaan  berbasis  pemerintah (statebase managemen). (Hidayat, 2011 : 268).
Dengan  demikian  perubahan  paradigma  tersebut  menunjukan  satu upaya  mewujudkan  efektifitas  pengelolaan  kawasan  yang  dilindungi  seperti taman  nasional,  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  dan  demokrasi  dalam pengelolaan sumber daya alam. Alasan yang dikemukan pemerintah karena pemerintah  pusat  mempunyai  keterbatasan  dalam    alokasi  anggaran, sumber daya manusia dan minimnya pengawasan rill dilapangan, sehingga keikut  sertaan  berbagai  stakeholders  dalam  pengelolaan  taman  nasional, khususnya  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  pengusaha,  LSM,  dan masyarakat sangat penting
Pemahaman stakeholder atau aktor pemangku kepentingan mengenai diskursus eksistensi dan taman nasional. Para aktor stakeholder mempunyai peran sentral dalam melaksanakan co-management (kerjasama pengelolaan taman  nasional).  Misalnya  peran  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi, pemerintah  kabupaten,  pemberian  dana  untuk  pengembangan World  Bank dan Foundation, LSM baik internasional atau domestik maupun masyarakat belum  menjadi  isu  kebijakan  pemerintah  daerah  (Pemda).  Padahal,  ada
beberapa  pemerintahan  kabupaten  yang  setengah  bahkan  lebih  alokasi lahan  dipakai  untuk  lahan  konservasi  nasional.  Misalnya  Taman  Nasional Gunung leuser (TNGL)
Dalam  kaitan  diskursus  mengenai  taman  nasional,  diharapkan  para aktor  pemegang  kepentingan  tersebut  memberikan  pandangan  atau gagasan, solusi dan rekomendasi mengenai peran strategis taman ansional yang  berfungsi  sebagai  perlindungan,  pengawetan  dan  pemanfaatan. Sebaliknya,  kerusakan  taman  nasional  dan  berbagai  implikasinya  sebagai bentuk  pengelolaan  yang  miss-management  (salah  pengelolaan)  oleh kementrian  kehutanan  (pemerintah  pusat),  Dirjen  Perlindungan  hutan  dan Konservasi alam.
Menurut Bapak Pindi Patana yang mengatakan
“Pengelolaan  secara  bersama-sama  adalah  sebuah  keniscayaan management.  Ini  karena berpangkal  pada  keterbatasan anggaran  dan biaya  (budgeting),  sumber  daya  manusia  dan  lemahnya  pengawasan dalam  pengelolaan  taman  nasional.  Disisi  yang  lain  pemerintah  pusat mempunyai  kepentingan  diri  yang  besar  dan  tidak  mendistribusikan pembagian  kewenangan  untuk  mengelola  TNGL  dengan  stakeholder yang lainnya” (Patana, wawancara 3 september 2015)
Dalam  mendorong Collaborative    Management  Stakeholders ,  Menteri kehutanan  mengeluarkan  peraturan  No.P.19/Menhut-II/2004  tentang kolaborasi  pengelolaan    Kawasan  Suaka  Alam  (KSA)  dan  Kawasan Pelestarian Alam (KPA) di Taman Nasional Gunung leuser (TNGL).
B.3. Konservasi Lingkungan
Kawasan  Hutan  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam.  hal  ini karena hutan dapat memberikan unsur-unsur yang diperlukan oleh manusia untuk  di  produksi  dan  di  konsumsi.  Para  ekonom  mengkategorikan  hutan sebagai  sumber  daya  terbarui (renewable). Namun,  Hutan  memiliki  daya regenerasi  dan  asimilasi  yang  terbatas,  sehingga  selama  eksploitasi  dan permintaan pelayananan ada dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber  daya  hutan  dpat  digunakan  secara  lestari.  Sebaliknya,  jika eksploitasi  sumber  daya  alam  secara  intensif  dilakukan,  dapat  mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan dapat menggangu. (Soemarwoto, 2001 : 59)
Sebagai sumber daya, kawasan hutanpun sering menjadi modal yang dapat dimanfaatkan guna membiayai pembangunan sebuah negara, seperti yang  dilakukan  bangsa  Indonesia  pada  masa  orde  baru.  Taman  nasional berfungsi  untuk  pengadaan  udara  bersih,  daerah  tangkapan  air, keanekaragaman  hayati  dan  keindahan  pemandangan  alam.  Sumber  daya lingkungan itu memberi jasa yang berharga bagi manusia seperti pengaturan iklim, dukungan terhadap species yang ekonomis penting dan pembentukan tanah. Jas alingkungan yang seperti ini memiliki harga yang pasti (McNeely, 1992  :  2).  Fungsi  ekosistem  yang  dihasilkan  kawasan  hutan,  termasuk Taman  Nasional  itu  adalah  sumber  daya  ekonomi  tidak  langsung  yang sering kita sebut dengan “jasa Lingkungan”.
Menurut bapak Marsius Nainggolan :
“Cara yang dilakukan untuk menghindari kegiatan eksploitasi baik yang dilakukan  secara  tradisional  maupun  modern  dalam  kawasan  hutan adalah  dengan  menetapkan  suatu  kawasan  daerah  konservasi. Konservasi  tidak  berarti  bahwa  kawasan  tidak  digunkan  sama  sekali, tetapi  pemanfaatannya  dilakukan  secara  bijaksana  yang  menunjang pembangunan  yang  berkelanjutan.  Salah  satu  model  pengelolaan Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  adalah  TNGL  dijadikan sebagai  konservasi  yang  murni  tanpa  eksploitasi” (Nainggolan, wawancara 13 agustus 2015)
Pemerintah mengenai Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara (BLH Sumut) bertugas mengawasi setiap kegiatan yang berhubungan di Sumatera Utara. Termasuk mengenai kerusakan di TNGL.

## B.4. Pencegahan Ilegal Loging Melalui Pemanfaatan Teknologi
Kepemilikan  hutan (forest  tenure) merupakan  sebuah  konsep  yang berhubungan  dengan  kepemilikan,  sewa  menyewa (tenancy), pengelolaan dan tata guna hutan (Food and Agriculture Organisation, 2013).
“It is a combination of legally or customarily defined forest ownership and of rights and arrangements to manage and use forest resources. Forest tenure determines who can use what resources, for how long and under what conditions.” (Food and Agriculture Organization, 2013).
Selama  ini,  kepemilikan  hutan  di  Indonesia  dibagi  berdasarkan  fungsi hutan. Indonesia membagi hutan berdasarkan fungsi hutan produksi, lindung dan  konservasi.  Hutan  lindung  dan  konservasi  pengelolaannya  dilakukan oleh Pemerintah, baik pusat atau daerah. Taman nasional adalah salah satu hutan  konservasi  yang  bertujuan  melindungi  keragaman  hayati.  Indonesia memiliki  hutan  tropis  yang  kaya  akan  beragam  jenis  satwa  dan  tanaman. Jenis keragaman hayati ini memiliki nilai tinggi dan dilindungi sebagai taman nasional.
Berdasarkan  Satistik  Kehutanan  tahun  2011,  terdapat  43  taman nasional (daratan) dengan luas 12.38 juta hektar, sedangkan taman nasional lautan berjumlah 7 unit dengan luas 4.04 juta hektar. Pengelolaan kawasan konservasi  ini  ada  di  Kementerian  Kehutanan,  Direktorat  Jenderal Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi  Alam.  Taman  nasional  umumnya berbatasan  dengan  tempat  tinggal  penduduk  yang  hidup  di  sekitar  hutan dimaksud.  Tiap-tiap  taman  nasional  memiliki  sejarah  penunjukkan  masing- masing.
Penunjukan  hutan  sebagai  kawasan  konservasi  menimbulkan terbatasnya  akses  masyarakat  sekitar  terhadap  hutan.  Hal  ini  kadang menyebabkan timbulnya beberapa masalah seperti konflik antar pemerintah dengan masyarakat. Di taman nasional sendiri, kita masih sering mendengar adanya  pencurian  kayu,  perburuan  liar,  perambahan  hutan,  desa  di  dalam hutan, kegiatan liar perusahaan pembalakan. Kegiatan ilegal loging terjadi di Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL).  Kegiatan  ilegal  loging  tersebut dapat menggambarkan beberapa kelompok masyarakat masih mengandalkan  hutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  dan  tempat
tinggal.  Di  antara  mereka  ada  juga  yang  telah  tinggal  di  dalam  kawasan hutan sebelum dideklarasikan sebagai taman nasional. (Ismatul hakim, 2014 : 379-381)
Pengawasan  Ilegal  loging  di  TNGL  selama  ini  memang  sudah dilakukan secara maksimal dengan pengawasan Polisi Hutan, Penangkapan di  tempat  sampai  menindahk  secara  hukum  para  palaku  ilegal  loging. Namun, hal ini belum mampu mengurangi secara drastis para pelaku ilegal loging  karena  keterbatasan  personil  pengawas  dan  luas  hutan  di  Taman Nasional  Gunung  leuser  lebuh  dari  1  juta  Ha.  Penggunaan  teknologi merupakan salah satu solusi dalam mencegak tindakan tersebut.
B.5.  Bergabung  di  Skema  Reducing  Emissions  from  Deforestation  and Forest  Degradation (REDD)
Ketika hutan tropis hancur dan deforestasi terjadi, kita akan kehilangan penyerap  karbon  dalam  jumlah  besar.  Penebangan  pohon  atau  kebakaran hutan dan gambut melepaskan karbondioksida (CO2) dan Gas Rumah Kaca (GRK)  ke  atmosfir  sehingga  penyebabkan  pemanansan  global  dan perubahan iklim.
Hutan  di  bumi  kita  menghilang  dengan  kecepatan  tinggi,  sekitar 130.000  km 2 setiap  tahunnya  atau  seluas  negara  Inggris.  Hilangnya  hutan seluas  itu  menimbulkan  emisi  karbon  yang  sangat  besar  yaitu  sekitar seperlima dari emisi karbon seluruh bumi. Secara global tercatat sekitar 5,3 milyar ton karbon di lepaskan pertahunnya akibat perubahan tata guna lahan (hutan  dan  gambut)  dan  kerusakan  hutan.  Emisi  yang  bersumber  dari deforestasi kurang lebih sama dengan emisi sektor transfortasi yang berasal dari  sekitar  6.000.000.000  mobil,  400.000.000  sepeda  motor,  ratusan  ribu pesawat dan kapal laut di dunia. (Agus Purnomo, 2010 : 3)
Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang emisi GRK dari  sektor  deforestasi  dan  degradasi  hutan.  Emisi  GRK  indonesia  ini sebagian  besar  berasal  dari  kebakaran  hutan  dan  drainase  lahan  gambut dengan  emisi  tahunan  tidka  kurang  dari  0,5  milyar  ton  karbon.  Sebagai negara  yang  dituding  dengan  tingkat  laju  deforestasi  terbesar  ke-2  setelah Brazil,  kementrian  Kehutanan  mencatat  laju  deforestasi  Indonesia  berkisar 1,17  juta  Ha/tahun  pada  dua  dekade  sejak  1990-2010.  Laju  deforestasi  itu meliputi  Deforestasi  didalam  kawasan  hutan  sebesar  0,76  Hektar/tahun (64,8%)  dan  0,41  juta  hektar/tahun  (35,5%)  diluar  kawasan  hutan  (areal pengguna)
Kerusakan  hutan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  alih  fungsi  lahan  dan gambut  serta  kebakaran  dan  pembalakan  liar.  Lemahnya  pengawasan terhadap  penerapan  aturan  penebangan  pohon  dan  kewajiban  penanaman kembali  oleh  pemilih  konsensi  HPH,  merajelalanya  pembalakan  liar  dna diterbitkannya  berbagai  izin  konvesi  hutan  oleh  kementrian  Kehutanan  dan pemerintah  kabupaten  merupakan  hal-hal  yang  telah  mewarnai  kerusakan hutan di Indonesia.
Sumber emisi karbon paling besar ditemukan pada lahan gambut yang diubah  menjadi  laahn  pertanian,  seperti  lahan    kelapa  sawit.  Meskipun biatya  dan  tenaga  untuk  mengembangkan  kelapa  sawit  dilahan  gambut relatif  mahal  dna  produktifitas  kebunnya  juga  rendah  dibandingkan  dengan kebun  sawit  lahan  mineral,  tingginya  harga  minyak  kelpa  sawit  dipasar Internasional membuat sejumlah lahan gambut diareal pengguna lain (APL)
dimanfaatkan sebagai kebun baru kelapa sawit.  Sumber lain keterlambatan sebagian  industri  kertas  dan  bubur  kayu  dlam  pengembangan  HTI  (Hutan tanaman  Industri)  sehingga  sebagian  besar  industri  tersebut  masih menggunakan  bahan  baku  kayu  dari  hutan  alami.  Kerusakan  hutan  di Indonesia khususnya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) bukan hanya menyebabkan  bertambahnya  emisi  karbon  tetapi  juga  menimbulkan ancaman  kelangsungan  satwa  langka  seperti  Harimau,  Gajah,  Orangutan dan badak serta satwa langka lainnya.

## Skema Model Penanggulangan Bencana di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dalam Presfektif Politik Ekologi

## Pemerintah Pusat
- Kementrian Lingkungan Hidup - Kementrian Kehutanan - Balai Besar TNGL Masyarakat LSM - YLI -Walhi -YLL
Dan lain-lain

## Pengusaha
-Perusahaan HTI -Perusahan HPH -Pengusaha
Pemerintah Daerah
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara -Pemkab Langkat -BPBD Sumut/Langkat -BLH Sumut/Langkat
Masyarakat

## C. KESIMPULAN
Politik  Ekologi  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  kebijakan  politik  yang terkait dengan penyelesaian permasalahan lingkungan akibat  kerusakan ekologi. Permasalahan Lingkungan tersebut tidak lepas dari para pemangku kepentingan yang berada dikawasan tersebut seperti Negara (Pemerintah pusat), Pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten), Pengusaha, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Masyarakat.
Permasalahan  ekologi  tersebut  tidak  lepas  dari  Pemahaman  manusia  yang selama  ini  sangat  antroposentris.  Tidak  pernah  ada  batasan  yang  jelas bagaimana  titik  keseimbangan  antara  alam  dan  manusia.  Salah  satu permasalahan  lingkungan  selama  ini  dimanapun  itu  adalah  tidak  ada  titik  temu antara antroposentrisme dan ekoposentrisme. Akibatnya kerusakan hutan selama bertahun-tahun tidak dapat dihindari.
Dampaknya tidak hanya terhadap ekologi itu sendiri tetapi juga makluk yang mendiaminya  misalnya  hewan-hewan  yang  hidup  di  hutan.  Jauh  daripada  itu kerusakan  hutan  juga  mempengaruhi  kehidupan  manusia.  Bencana  banjir bandang  di  kawasan  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  (TNGL)  tepatnya  di Kabupaten Langkat, Sumatera utara dalam 13 tahun terakhir tidak dapat dihindari. Sudah  ratusan  masyarakat  yang  meninggal,  ribuan  bangunan  yang  hancur  dan berbagai  kerusakan  yang  mengakibatkan  pemiskinan  karena  banjir  di  kawasan TNGL.  Penelitian  ini  mencoba  menawarkan  sebuah  model  penanggulangan bencana di kawasan tersebut dengan presfektif Politik Ekologi
POLITIK

## EKOLOGI
Pengelolaan Kemitraan Stakeholder - Pemerintah Pusat - Pemerintah daerah - Pengusaha - LSM -Masyarakat Pengelolaan berbasis Kolaborasi -Pembagian Zonasi TNGL -Ekowisata di Bukit Lawang Bergabung
dengan Skema REDD+ - Menimbang Tantangan -Menimbang Keuntungan REDD + Pemanfaatan Teknologi - Penggunaan Drone -Penggunaan satelit (Real time) -SIG dan Citralansat Konservasi Lingkungan -Perbaikan DAS -Reboisasi GAP Evaluasi kebijakan berbasis Politik Ekologi Sasaran Penanggulangan Bencana Banjir
Berdasarkan  uraian-uraian,  hasil  analisis    diatas,  didapatkan  beberapa pemikiran  sebagai  simpulan  dari  penelitian  sebagai  berikut:  Kebijakan  Politik Ekologi tidak lepas dari peran stakeholder jadi model penanggulangan bencana di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tidak hanya bersifat Topdown (dari  atas  kebawah)  dibutuhkan  kordinasi  dan  kolaborasi  antara  pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, LSM dan masyarakat.  Kolaborasi  tersebut  diperlukan  agar  setiap  kebijakan  yang  terkait maslaah  penanggulangan  bencana  berbasik  politik  ekologi  bisa  dilaksanakan secepatnya.
Model penanggulangan bencana yang selama ini yang hanya dilakukan oleh pemerintah  Sumatera  Utara  melalui  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah (BPBD) Sumatera Utara terbukti tidak efektif dalam menanggulangi bencana rutin di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Perlunya sebuah Model penanggulangan bencana  baru  yang  berbasis  kepada  politik  ekologi  dalam  mengatasi  bencana banjir di kabupaten langkat sumatera Utara.

## D. DAFTAR RUJUKAN
Buku :
Arif, Arifin ,2001, Hutan dan Kehutanan , Yogyakarta : Penerbit Kaninsius.
Chottob,  Iskadir  dan  Iman  Suhardjo,  2000,  Dari  Sentralisasi  ke  otonomi, Jakarta : DPRD-DKI Jakarta.
Hidayat, Herman. 2008. Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan.
Reformasi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Hakim, Ismatul dkk, 2014, Hutan Untuk Rakyat Jalan Terjal Reforma Agraria Di Sektor Kehutanan Yogyakarta : LKIS Printing Cemerlang.
Soemarwoto, Otto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan ,  jakarta : Penerbit Djambatan. Purnomo, Agus,2012, Menjaga Hutan Kita Pro-Kontra Kebijakan Moratorium hutan Gambut, Jakarta : gramedia Pustaka. Penelitian/Jurnal :
Charles H Lumban Gaol, Kajian Hukum Lingkungan terhadap aktivitas Penebangan Hutan  secara  liar  (Ilegal  loging)  di  Taman  Nasional  Gunung  Leuser  Provinsi Sumatera Utara) tahun 2005, Medan :  Universitas Sumatera Utara
Raphael  Mendonca  Guimaraes,  Temporal  analysis  of  the  relationship  leptospirosis and  the  occurrence  of  flooding  due  to  rainfall  in  the  city  of  Rio  de  Janerio,  Brazil 2007-2012,  DOI:  10.1590/1413-81232014199.06432014,  artico  Jurnal,  hal.3683- 3691

## Wawancara :
Wawancara dengan  Bapak Pindi Patana, S.Hut.,M.Sc, (Dosen Ilmu kehutanan Universitas Sumatera Utara) Medan, 3 September  2015
Wawancara dengan  Bapak Marsius Nainggolan  (Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara) Medan, 13 Agustus 2015.
Media :
Harian Analisa Medan tanggal Selasa, 22 april 2015 http://analisadaily.com/opini/news/kerusakan-hutan-dan-potensi-tenggelamnya- langkat/171452/2015/09/17 diunduh tanggal 26 oktober 2015 .