## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel VII Volume 10, Nomor 03, November 2023
Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Analysis of the Effectiveness of Regional Financial Management Information Systems in the Development of Development and Spatial Planning Central Sulawesi Province
1 Dicky Yusuf*, 2 Dasa Febrianti, 3 Puput Irawan
1,2,3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palu.
(*) Email Korespondensi: dickyyusuf3@gmail.com

## Abstrak
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  efektivitas  sistem  informasi  manajemen  daerah  keuangan pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Adapun hasil dari penelitian ini  adalah  Dinas  Bina  Marga  Dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Sulawesi  Tengah  menerapkan  aplikasi  simda dalam  mengelola  keuangannya.  Kebijakan  penerapan  simda  pada  Dinas  Bina  Marga  Dan  Penataan  Ruang Provinsi  Sulawesi  Tengah  dilakukan  untuk  mengelola  proses  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan keuangan  daerah,  dimulai  dari  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan  dan  pelaporan.  Program  sistem informasi  daerah  keuangan  yang  diterapkan  dalam  Dinas  Bina  Marga  Dan  Penataan  Ruang  Provinsi Sulawesi Tengah merupakan program yang kompleks dalam pengelolaan keuangan, sejauh ini sudah cukup efektif untuk mengelola keuangan daerah.
Kata Kunci: Efektivitas; Sistem Informasi; Manajemen Daerah

## Abstract
To  determine  and  analyze  the  effectiveness  of  the  regional  financial  management  information system  at  the  Department  of  Highways  and  Regional  Spatial  Planning  of  Central  Sulawesi  Province.  The results  of  this  research  are  that  the  Central  Sulawesi  Province  Department  of  Highways  and  Spatial Planning applies the Simda application in managing its finances. The policy for implementing simda at the Central  Sulawesi  Province  Department  of  Highways  and  Spatial  Planning  is  carried  out  to  manage processes related to regional financial management, starting from planning, budgeting, administration and reporting. The regional financial information system program implemented in the Central Sulawesi Province Department of Highways and Spatial Planning is a complex program in financial management, so far it has been quite effective in managing regional finances.
Keywords: Effectiveness; Regional Management; Information Systems.

## PENDAHULUAN
Bentuk dan substansi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD  dibuat  dan  disajikan  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP),  sesuai  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.
Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan  Menteri  Nomor  77  Tahun  2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Keuangan  Daerah  Pasal  2  ayat  2  butir  (e) tentang  pelaksanaan  dan  penatausahaan sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003. Dengan dukungan pengambilan keputusan  ekonomi  dan  pesatnya  kemajuan teknologi  informasi,  pentingnya  akuntansi mengingat  bahwa  data  keuangan  sangat penting untuk kehidupan ekonomi, khususnya di ranah pemerintahan.
Berdasarkan  kerangka  sistem  tata  kelola,

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel VII Volume 10, Nomor 03, November 2023
dapat  dilihat  bahwa  sistem  pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem  dari  sistem  pemerintahan  itu sendiri.
Semua  pendapatan  daerah  untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah  dikelola  oleh  anggaran  pendapatan dan belanja daerah. Seluruh satuan perangkat daerah  yang  mengemban  tugas  pemungutan pajak  daerah  wajib  memungutnya  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Kegiatan  akuntansi  pemerintah tidak  jauh  berbeda  dari  seluruh  perusahaan. Seperti  yang  kita  lihat  beberapa  hal  seperti pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran,  pelaporan  dan  penjelasan transaksi  keuangan  instansi  pemerintah  juga termasuk dalam akuntansi perusahaan.
Sebagai  bagian  dari  pengelolaan  keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam keseluruhan proses keuangan daerah. Keuangan  daerah  mengacu  pada  semua  hak dan  kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  mata  uang  dalam  ruang  lingkup pengelolaan  pemerintah  daerah,  termasuk berbagai  bentuk  kekayaan  yang  berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.
Banyak  pengelola  keuangan  daerah,  baik  itu bendahara pendapatan, bendahara pengeluaran,  auditor  SKPD  (Satuan  Kerja Dinas),  SKPD  PPK  (Pengelola  Keuangan) maupun  auditor  BUD  (Bendahara  Umum Daerah),  melakukan  verifikasi  hanya  atas dasar  tanggung  jawab  berdasarkan  bukti- bukti masa lalu. pengalaman atau rekomendasi auditor, sekalipun ada pedoman bagi manajemen, tidak sepenuhnya mengatur segala  isinya,  bahkan  tidak  dijadikan pedoman lagi.
Sistem Informasi
Manajemen dibentuk  oleh  tiga  kata,  yaitu  sistem, informasi  dan  manajemen.  Menurut  Hall, (2007)  sistem  adalah  “kelompok  dari  dua atau  lebih  komponen  atau  subsistem  yang saling  berhubungan  dan  memiliki  fungsi dengan  tujuan  yang  sama”.  Sutanto  (2004) mendefinisikan  informasi  sebagai  “hasil pengelolaan  data  yang  memberikan  arti  dan manfaat”.  Manajemen  didefinisikan  oleh Nugroho,  (2007)  sebagai  “suatu  tim  yang disusun  dalam  organisasi  untuk  mencapai
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi”.
Menurut  Raymod  McLeod  (2012) Sistem  Informasi  Manajemen  didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu  sistem  utamanya  mengenai  apa  yang telah  terjadi  pada  masa  lalu,  yang  sedang terjadi  sekarang,  dan  yang  mungkin  terjadi pada masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam  bentuk  laporan  periodik,  laporan khusus,  dan  output  dari  simulasi  matematika Informasi  digunakan  oleh  pengelola  ataupun staf  lainnya  pada  saat  mereka  membuat keputusan untuk memecahkan masalah.
Sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  suatu  sistem yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah. Sistem  informasi  pengelolaan  keuangan daerah  diperlukan  oleh  pemerintah  daerah sebagai  salah  satu  alat  untuk  melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan  setiap  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD)  yang  ada  pada  pemerintahan daerah.  Dari  sistem  informasi  pengelolaan keuangan  daerah,  pimpinan  SKPD  dapat memonitor sudah sejauh mana suatu program atau kegiatan telah terlaksana, sudah seberapa besar penyerapan dana atas program  atau  kegiatan  yang  telah  dilakukan sehingga  dapat  dinilai  apakah  program  atau kegiatan  yang  dilakukan  sudah  ekonomis, efisien dan efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.13  Tahun  2006 adalah  suatu  kegiatan  menyeluruh  yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah kabupaten  dan  kota.Untuk  menangani  uang desentralisasi  secara  transparan,  terjangkau, efisien, efektif, dan akuntabel kepada publik, diperlukan  pengelolaan  keuangan  daerah

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel VII Volume 10, Nomor 03, November 2023
yang  kompeten.  Tuntutan  masyarakat  akan pemerintahan  yang  baik  dapat  meningkat dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; hal ini menghadirkan  tantangan  bagi  kemampuan pemerintah untuk berfungsi lebih efisien.
Dinas  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang Provinsi  Sulawesi  Tengah  menggunakan aplikasi  SIMDA  dalam  rangka  efisiensi pengelolaan  keuangan  daerah.  Pemerintah daerah dapat menerapkan pengelolaan keuangan  daerah  secara  terintegrasi  dengan menggunakan aplikasi ini.
Keefektifan  program  atau  kegiatan adalah  ukuran  seberapa  baik  program tersebut memberikan hasil dan manfaat yang diantisipasi  oleh  organisasi.  Aspek  penting dari sistem informasi yang dapat mencerminkan  sistem  pemrosesan  informasi dan  menghasilkan  informasi  yang  berguna adalah  efektivitas  sistem.  Kualitas  sistem mengungkapkan  efektivitas  sistem.  Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna Simda adalah  kualitas  sistem  informasinya.  Hal  ini dikarenakan simda digunakan untuk memproses keseluruhan siklus akuntansi dan menghasilkan output berupa laporan keuangan. Pengelolaan keuangan yang efektif  akan  muncul  dari  penggunaan  simda yang berkualitas.
Efektifitas  sistem  informasi  daerah dilakukan sampai pada tingkat dimana sistem tersebut  memfasilitasi  perpaduan  informasi dari  berbagai  sumber  untuk  mendukung pengambilan  keputusan  dalam  merumuskan kebijakan,  khususnya  di  bidang  keuangan, Dinas  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang.  Dinas Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan sistem terintegrasi  untuk  menghubungkan  berbagai sistem  komputerisasi  dan  perangkat  lunak aplikasi baik secara fisik maupun fungsional. Komponen subsistem tersebut akan digabungkan  menjadi  satu  sistem  dengan sistem  terintegrasi  yang  telah  diterapkan  di Dinas  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sulawesi  Tengah,  memastikan  subsistem tersebut berjalan sebagai satu sistem.
Selain  integritas  tersebut  diatas, dibutuhkan juga fleksibilitas sistem informasi yang  dapat  mendukung  kemampuan  sistem dalam  menyesuaikan  terhadap  dinamisasi
dan  perubahan  proses  kebijakan  didalam organisasi  atau  instansi.  Selain  itu  pula efektivitas  kerja  sistem  informasi  daerah khususnya dibidang keuangan  membutuhkan adanya aksesibilitas yang ada dapat mendukung kemampuan sistem dalam menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan oleh  kepala  dinas  maupun  bendahara  dinas yang  digunakan  untuk  menggambarkan sejauh mana produk, perangkat, layanan, atau lingkungan  yang  tersedia  untuk  orang sebanyak mungkin.
Kemampuan sistem informasi daerah dalam  bidang  keuangan  terdapat  pula formalisasi  merupakan  uraian  aturan  tentang bagaimana  bendahara,  operator  maupun kepala  dinas  berinteraksi  antara  satu  sama lain.  Dengan  adanya  formalisasi  dalam sistem informasi daerah khususnya keuangan menunjukkan  tingginya  standardisasi  atau pembakuan  tugas-tugas  maupun  jabatan dalam  suatu  organisasi.  Yang  terakhir  dalam mendukung  efektivitas  sistem  informasi daerah dalam bidang keuangan yaitu kekayaan  media  yang  merupakan  saluran informasi  guna  saling  berinteraksi  satu  sama lain.  Kemampuan  bendahara,  operator,  staf dan  kepala  dinas  untuk  mengkomunikasikan pesan yang kompleks, sehingga pemanfaatan media  yang  baik  dapat  mengatasi  perbedaan dengan  efektif  dan  dapat  mengklarifikasi masalah-masalah yang dianggap lebih sempurna dibandingkan dengan media komunikasi  yang  membutuhkan  waktu  lebih lama untuk dapat menyampaikan pemahaman.
Hasil dari penerapan sistem informasi adalah kemampuan lembaga untuk menghasilkan  laporan  keuangan  secara  tepat waktu,  komprehensif,  akurat,  dan  dapat diandalkan.  Efektivitas  sistem  merupakan faktor penentu yang signifikan yang mempengaruhi.  Suatu  sistem  pemrosesan informasi  yang  memungkinkan  suatu  sistem informasi  menghasilkan  informasi  yang berguna  dapat  tercermin  dalam  sistem tersebut.  Program  simda  digunakan  oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Sulawesi Tengah  untuk  menangani  keuangannya. Strategi  pelaksanaan  simda  Dinas  Bina Marga  dan  Tata  Ruang  Sulawesi  Tengah bertujuan  untuk  mengontrol  tata  cara pengelolaan  keuangan  daerah,  mulai  dari

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel VII Volume 10, Nomor 03, November 2023
perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan, dan pelaporan.
Sesuai  dengan  pengertian  sistem informasi  Menurut  (Raymond  McLeod, 2010)  “Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM) merupakan  sistem  berbasis  komputer  yang menyediakan  informasi  bagi  para  pengguna yang  memiliki  kebutuhan  yang  sama  dalam rangka  mendukung  proses  pengambilan keputusan”.
Menurut  hasil  wawancara  dengan staf  Dinas  Bina  Marga  dan  Tata  Ruang Provinsi  Sulawesi  Tengah,  implementasi SIMDA  di  Dinas  Bina  Marga  dan  Tata Ruang  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sangat efektif  dan  dapat  menghasilkan  kemampuan operasional
Komputer, kemampuan
menyusun  dan  mengimplementasikan  data keuangan  daerah,  rutinitas  komunikasi  antar pengguna,
sehingga
menyediakan
infrastruktur yang memadai. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Bina  Marga  dan Tata  Ruang  Provinsi  Sulawesi  Tengah merupakan  pengelolaan  keuangan  kompleks yang saat ini sangat sukses dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Oleh  karena itu  Dinas  Bina  Marga  Dan  Penataan  Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Menyusun prosedur  sistem  informasi  daerah  keuangan seperti :
1.  Mengusulkan  pengadaan  sarana  dan prasarana yang dibutuhkan
2.  Menyiapkan  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan
3.  Menguji  coba  sarana  dan  prasana  yang disiapkan
4. Implementasi terhadap sarana dan prasarana.
Integrasi  sistem  informasi  adalah salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen.  Sistem  bersama  dapat  saling berhubungan  dengan  berbagai  cara  sesuai kebutuhan.  Aliran  informasi  antar  sistem berguna ketika sistem lain juga membutuhkan  data  dalam  file  satu  sistem, atau  ketika  output  dari  satu  sistem  menjadi input sistem lainnya. Beberapa integrasi juga dapat dicapai secara manual, seperti membawa  data  dari  satu  bagian  ke  bagian lain  dan  menggabungkan  pengelola  data dengan  data  dari  sistem  lain.  Sehingga  jika dilakukan secara manual, tingkat
integrasinya  akan  sangat  tinggi.  Keuntungan dari  integrasi  sistem  ini  adalah  peningkatan arus  informasi  dalam  organisasi.  Pelaporan biasanya  memakan  waktu,  namun  jika diperlukan  lebih  banyak  informasi  terkait aktivitas manajemen dapat diperoleh.
Fleksibilitas  mempengaruhi  efisiensi dan  efektivitas  operasional  sistem  informasi Dinas  Bina  Marga  dan  Penataan  Ruang Sulawesi  Tengah,  namun  faktor  fleksibilitas ini  jarang  dipertimbangkan  secara  eksplisit dalam  desain  dan  implementasi  sistem informasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan bendahara bahwa :
“Sistem  informasi  daerah  khusus bidang  keuangan  sendiri  sudah  cukup fleksibel  diterapkan  pada  Dinas  Bina  Marga Dan  Penataan  Ruang  Provinsi  Sulawesi Tengah  untuk  pengelolaan  keuangan  namun masih kurang disebabkan karena simda tidak dapat  digunakan  untuk  instansi  lain  dan simda  hanya  difokuskan  untuk  keperluan manajemen  keuangan  sehingga  seluruh perbaikan sistem aplikasi hanya bisa menunggu respon dari pengembang program
SIMDA”.
Menurut Ramadhan (2013) menggarisbawahi bahwa hal ini terjadi akibat kurangnya inisiatif pimpinan dalam melakukan  inkuiri  dan  mendukung  proses pengembangan  sistem  untuk  menghasilkan data pelaporan yang akurat. Visi atasan untuk mengembangkan proses pengelolaan keuangan  yang  efektif  terkait  dengan komitmen  atasan  terhadap  pengembangan sistem saat ini.
Sistem informasi pengelolaan keuangan  daerah  yang  berbasis  komputer yang  disebut  dengan  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  yang  sudah diterapkan  oleh  Dinas  Bina  Marga  Dan Penataan  Ruang  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Diharapkan
pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi  lebih  efektif  dengan  diterapkannya sistem  informasi  pengelolaan  daerah  yang memungkinkan setiap pimpinan SKPD dapat dengan  cepat  mendapatkan  data  berupa persentase  penyerapan  dana  untuk  setiap kegiatan.  di  masing-masing  SKPD  pada kesempatan tersebut.

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel VII Volume 10, Nomor 03, November 2023

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka dapat  disimpulkan  bahwa:  Sistem  informasi keuangan daerah yang diterapkan pada Dinas Bina  Marga  dan  Tata  Ruang  Provinsi Sulawesi  Tengah  telah  berhasil  mengelola keuangan  daerah,  sesuai  dengan  temuan penelitian  dan  pembahasan  yang  telah dilakukan.  Namun,  ada  sedikit  pengawasan dalam  pengelolaan  keuangan  karena  sistem informasi  keuangan  daerah  masih  belum terintegrasi  dengan  program  lain  dan fleksibilitas pemrogramannya perlu ditingkatkan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yaitu:
1. Untuk solusi Sistem informasi manajemen daerah keuangan tidak terintegrasi dengan aplikasi  lain  maka  pihak  Dinas  Bina Marga  Dan  Penataan  Ruang  Provinsi Sulawesi  Tengah  selaku  operator  Sistem informasi daerah keuangan harus memaksimalkan koordinasi-koordinasi dengan  pemerintah  Provinsi  Sulawesi Tengah  yang  ada  agar  proses  pencatatan tidak bermasalah.
2.  Untuk  solusi  kurangnya  pengembangan pada  program  sistem  informasi  daerah keuangan maka pegawai sebaiknya menyuarakan  keluhan-keluhan  dan  saran pengembangan dalam rapat guna pengelolaan keuangan yang membutuhkan  komitmen  yang  tinggi  dari pimpinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi  Keuangan  Daerah,.  Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
Ade  Lestari,  Baiq  Anggun  Hilendri  Lestari
dan  Lalu  Takdir  Jumaidi.  2022. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Pada Badan Keuangan  Daerah  Kota  Mataram. Jurnal Risma. Vol. 2. No. 1. Hal. 1-8. Ahmad,  Yani.  2002.  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan.
Daerah. Grafindo. Jakarta. Beni.  2016.  Konsep  dan  Analisis  Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era
Otonomi. Taushia. Jakarta Pusat.
Fitria. 2014. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara.  JMP.  Vol.  1Nomor  1.  Hal. 82-94.
Hariadi.  P.,  Restianto,  dan  Bawono.  2015. Pengelola Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
Hall,  A  James.  2007.  Sistem  Informasi
Akuntansi.  Diterjemahan  oleh:  Dewi
Fitriasari . Salemba Empat: Jakarta.
Ihyaul  Ulum,  MD.  2004.  Akuntansi  Sektor
Publik: Sebuah Pengantar.
Universitas  Muhammadyah  Malang.
Malang.
Mardiasmo.  2002.  Otonomi  dan  Manajemen
Keuangan  Daerah.  Penerbit.  ANDI,
Yogyakarta.
Nafischa  Erning  Nabilah.  2021.  Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Untuk Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Provinsi  Sumatera Utara.  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara. Medan.
Nugroho,  Riant.  200.  Analisis  Kebijakan. PT.Gramedia Jakarta
Ni  Nengah  Wartini  dan  I.G.W.  Murjana Yasa.  2016.  Analisis  Efektivitas Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah
(SIKD) Pemerintah Kabupaten
Jembrana.  E-Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis  Universitas  Udayana  5.5. ISSN. 2337-3067. Hal. 1411-1438

## Jurnal Sinar Manajemen
E-ISSN 2598-398X || P-ISSN 2337-8743 (Online)
Artikel VII Volume 10, Nomor 03, November 2023
Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005 Tentang Pengelola Keuangan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pusdiklatwas BPKP. 2007. Modul Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah. Edisi. Kelima. Putu  Ayu  Puji  Laksmi  Dewi,  Aminah,  dan Yusli  MAriadi.  2021.  Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  untuk Pengelolaan  Keuangan.  Valid  Jurnal Ilmiah. Vol. 19. No.1. Hal. 72-86.
Raymond McLeod. Jr, dan George P. Schell, 2012.  Sistem  Informasi  Manajemen,
10th ed, Salemba Empat. Jakarta.
Restu  Inayah,  Arista  Hakiki  dan  Relasari.
2016.  Analisis  Sistem  Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
Keuangan  pada  Dinas  Pendapatan,
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset
Daerah  (PPKAD)  Kabupaten  Lahat. Akuntabilitas  :  Jurnal  Penelitian  dan Pengembangan  AKuntansi.    Vol.  10. No. 2. Hal. 167-175.
Ridha Eka Putri dan Syahmardi Yacob. 2021. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Dalam Penyusunan  Laporan  Keuangan  Di Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya
Mineral  (ESDM)  Provinsi  Jambi. Jurnal  Manajemen  Terapan  dan Keuangan. Vol. 10. No. 02. Hal. 329- 340.
Sutrisno. 2009. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi, Edisi Pertama,
Cetakan. Ketujuh, Penerbit Ekonisia,
Yogyakarta.
Susanto, A,. 2004. Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya.  Penerbit  Lingga
Jaya. Bandung.
Undang  -  Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  2006 Tentang  Pelaporan  Keuangan  Dan Kinerja Instansi Pemerintah