## Efektivitas Penanganan Kasus Perempuan Dan Anak Di Kota Bima
Nurnazmi 1 , Syahru Ramadan 2
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Nggusu Waru, Indonesia
Email Coresponden: nurnazmi578@email.com

## Abstrak
Kasus  perempuan  dan  anak  masih  dianggap  sebagai  masalah  rumah  tangga  dan  aib  keluarga yang  tidak  bisa  diekspor  keluar  rumah,  sehingga  banyak  kasus  perempuan  dan  anak  tidak  dilaporkan, akan  tetapi  jika  kasus  perempuan  dan  anak  dilaporkan  berarti  kasus  perempuan  dan  anak  sudah melewati batas wajar. Bentuk kasus perempuan dan anak, antara lain:  Kekerasan terhadap Perempuan (KTP),  Kekerasan  terhadap  Anak  (KTA),  Tindakan  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO),  Anak Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH),  dan  Pernikahan  Usia  Anak.  Metode  peneleitian  menggunakan pendekatan kualitatif,  jenis  penelitian fenomenologi. Informan  penelitian  yakni UPTD  PPA  Kota  Bima, SATGAS PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak), PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis  Masyarakat)  dan  perempuan  serta  anak,  teknik  pengambilan  sampel  yakni  teknik  random sampling.  Berdasarkan  hasil  pebelitian  menunjukan  bahwa  kasus  perempuan  dan  anak  di  Kota  Bima, pada  tahun  2023  sebanyak  36  kasus  (data  bulan  Januari  sampai  Juli),  dengan  rincian  kasus  anak sebanayak 24 kasus dan kasus perempuan 12 kasus, jumlah kasus yang ditangani yakni 25 kasus. Tahun 2022 kasus perempuan dan anak sebanyak 71 kasus, dengan rincian kasus anak sebanyak 38 kasus dan kasus  perempuan  sebanyak  33  kasus,  jumlah  kasus  yang  didampingi  sebanyak  65  kasus.  Tahun  2021 terdapat  54  kasus  perempuan  dan  anak,  dengan  rincian  kasus  anak  sebanyak  37  kasus  dan  kasus perempuan 17 kasus, jumlah kasus yang selesai ditangani 21 kasus.
Kata Kunci : Penanganan, Kasus Perempuan, Kasus Anak

## PENDAHULUAN
Kasus  perempuan  dan  anak  masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasa,  pembunuhan,  penganiayaan  dan bentuk  tindakan  kriminal  lainnya  yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan perempuan dan anak. Jenis kasus perempuan dan anak, antara lain:  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (KTP), Kekerasan terhadap Anak (KTA), Tindakan Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO),  Anak  Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Pernikahan Usia Anak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena  sosial  yang  lenggeng  hadir  dalam kehidupan  masyarakat,  setiap  hari,angka  kasus semakin  meningkat,  bentuk  tindak  kekerasan terhadap  perempuan  semakin  beragam  (Ningrum &  S.Hijri,  2021).  Kekerasan  terhadap  Anak  atau dikenal dengan chil dabuse menuru Barker (1987) dalam  Abu  Huraerah  (2007)  adalah  tindakan melukai  yang  berulang-ulang  secara  fisik  dan emosional  terhadap  anak  yang  ketergantungan, melalui  desakan  hasrat,  hukuman  badan  yang  tak terkendalikan,  degradasi  dan  cemoohan  permanen atau  kekerasan  seksual,biasanya  dilakukan  para
orang  tua  atau  pihak  yang  seharusnya  merawat anak  (Nurnazmi,  Kekersan  terhadap  Anak  (Studi Kasus  di Kelurahan  Rabadompu  Barat Kecamatan Raba Kota Bima), 2019).
Trafiking yang dimaksud dalam Undang-undang  No.21  Tahun  2007  tentang pemberantasan  Tindakan  Pidana  Perdagangan Orang.  Pendampingan  Anak  Berhadapan Hukum  (ABH)  mengalami  kendalam  karena minimnya Lembaga Penempatan Anak Sementara  (LPAS)  di  Indonesia,  penempatan anak  yang  seharusnya  di  LPAS  namun ditempatkan  di  LPKA  (Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak)  memang  bukan  merupakan pelanggaran,  bahkan  diperbolehkan  dalam peraturan  yang  membahas  peradilan  pidanan ini (Rachmanto & Anwar, 2022).
Perkawinan anak di Provinsi NTB justru mengalami  kenaikan  dari  tahun  2022  sebesar 16,23  persen  menjadi  17,32  persen  di  tahun 2023.  Provinsi  NTB  sebenarnya  sudah memiliki  kebijakan  yang  responsif  dalam mencegah  perkawinan  anak,  mulai  dari
Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  5  Tahun 2021  tentang  Pencegahan  Perkawinan  Anak, Peraturan  Gubernur  (Pergub)  Provinsi  Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak  Tahun  2023-2026,  hingga  membentuk Satuan  Tugas  Pencegahan  Perkawinan  Anak (Satgas PPA) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Tabel  1.Kasus  Perempuan  dan  Anak  di  Kota
Bima Tahun Kasus Anak Kasus Perempuan Total 2021 24 12 36 2022 38 33 71 2023 37 17 54
Sumber Data: UPTD PPA Kota Bima, 2023
Kasus  perempuan  dan  anak  yang  masih dianggap  oleh  keluarga  inti  (nuclear  family) sebagai  permasalahan  keluarga  yang  harus diselesaikan  di  dalam  rumah  tangga,  atau kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan  dan anak  dalam  hal  kekerasan  seksual  merupakan aib  keluarga  yang  menjadi  beban  keluarga dalam menyelesaikannya, hal demikian menyebabkan  tingginga  dark  number  karena tidak dilaporkan. Namun ketika kasus perempuan dan anak muncul di publik, berarti sudah melewati batas wajar dan menimbulkan luka fisik maupun luka psikis pada perempuan dan anak (Indrawati, Kondorura, & AF, 2018).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni fenomenologi, penelitian fenomenologi mencoba  menjelaskan  atau  mengungkap makna  konsep  atau  fenomena  pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa  individu.  Informan  penelitian  15 informan,  terdiri  dari  UPTD  PPA  Kota  Bima, SATGAS  PPA  (Satuan  Tugas  Perlindungan Perempuan  dan  Anak),  PATBM  (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan perempuan  serta  anak.  Strategi  pengumpulan
data dalam penelitian kualitatif, yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan audio- visual (Creswell, 2012) .
Langkah-langkah  analisis  data,  antara lain: Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; Membaca keseluruhan data. Memulai coding semua  data;  Terapkan  semua coding untuk mendeskripsikan setting (ranah), orang  (partisipan),  kategori  dan  tema  yang akan dianalisis; Tunjukkan bagaimana deksripsi  dan  tema-tema  ini  akan  disajikan kembali  dalam  laporan  kualitatif;  Pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif (W.Creswell, 2019) . Triangulasi ini dilaksanakan setelah menghasilkan draf laporan penelitiannya. Peneliti dapat melakukan beberapa triangulasi seperti triangulasi sumber, triangulasi teori, triangulasi  metode  dan  triangulasi  waktu (Bungin, 2021) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Penanganan  Kasus  Perempuan dan Anak
Indikator utama untuk mengetahui konsekuensi  langsung  yang  dirasakan  oleh kelompok  sasaran  sebagai  akibat  adanya realisasi  dari  kebijakan  dan  program  tertentu yakni indikator policy output menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015), yaitu akses, cakupan,  frekuensi,  bias,  ketepatan  layanan ( service  delivery ),  akuntabilitas,  kesesuai program dengan kebutuhan.
1. Akses
Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa pelayanan yang ditawarkan mudah  untuk  dijangkau  dalam  penanganan perempuan  dan  anak  korban  (Purwanto  & Sulistyastuti, 2015). Penanganan kasus perempuan  dan  anak  sangat  mudah  dijangkau oleh  masyarakat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari cara masyarakat  untuk  melaporkan ketika terdapat sebuah kasus yang menimpa
perempuan  dan  anak  (Rahmatsaputra  & Kriswibowo,  2023).  Terdapat  2  cara  akses untuk  melapor  yakni  dengan  cara  datang langsung  ke  kantor  UPTD  PPA  Kota  Bima (sesuai  dengan  jam  dan  hari  kerja),  selain  itu para  pegawai  juga  sangat  responsif  dalam melakukan  tanggapan  kepada  masyarakat. Cara  kedua  yang  bisa  ditempuh  oleh masyarakat  untuk  melaporkan  kasus  yakni dengan  mengakses hotline  service pengaduan yang  diberi  nama  Sistem  Informasi  Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan.

## 2. Cakupan
Indikator  cakupan  digunakan  untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang
sudah  dapat  dijangkau  oleh  program  atau layanan  (Purwanto  &  Sulistyastuti,  2015). Dalam  konteks  penanganan  UPTD  PPA  Kota Bima tidak menempatkan kebijakan kelompok sasaran  atau  cakupan,  karena  setiap  orang yang  berdomisili  di  Kota  Bima  akan  dilayani tanpa  adanya  perbandingan  dan  pengecualian. Selain  itu  jumlah  kasus  juga  tidak  dapat diprediksi  tergantung  banyaknya  laporan pengaduan  yang  masuk  ke  UPTD  PPA  Kota Bima.  Jika  dalam  indikator  cakupan  tidak terdapat  perbandingan  dan  pengecualian  saat penanganan.
Tabel 2. Rekapan Jumlah Kasus Anak dan Perempuan Kota Bima sesuai Data Pengaduan UPTD PPA Kota Bima Per-23 Agustus 2023 Kecamatan Kelurahan Jenis Kasus Jumlah Kasus Kasus Anak KDRT Kecamatan Rasanae Barat Kelurahan Dara 3 - 5 Kelurahan Paruga - 1 Kelurahan Nae - - Kelurahan Sarae - - Kelurahan Pane - - Kelurahan Tanjung 1 - Jumlah 4 1 5 Kecamatan Mpunda Kelurahan Lewirato - - 8 Kelurahan Santi - - Kelurahan Mande 1 1 Kelurahan Panggi - - Kelurahan Sadia - - KelurahanManggemaci 3 - Kelurahan Sambinae - - KelurahanPenatoi 1 - KelurahanMonggonao - - Kelurahan Matakando 1 1 Jumlah 6 2 8 Kecamatan Asakota Kelurahan Jatiwangi 2 3 10 Kelurahan Jatibaru Barat 1 1 Kelurahan Jatibaru Timur 1 - Kelurahan Melayu - 2
Kelurahan Ule - - Kelurahan Kolo - - Jumlah 4 6 10 Kecamatan Raba Kelurahan  Rabadompu Barat - - 7 Kelurahan  Rabadompu Timur 1 1 Kelurahan  Rabangodu Utara - 1 Kelurahan  Rabangodu Selatan - - Kelurahan Penaraga 2 - Kelurahan Penanae 1 - Kelurahan Kendo - - Kelurahan Rinte 1 - Kelurahan Ntobo - - Kelurahan Nitu - - Kelurahan Rontu - - Jumlah 5 2 7 Kecamatan Rasanae Timur Kelurahan Kumbe 1 1 6 Kelurahan Oimbo - - Kelurahan Kodo 3 - KelurahanLampe - - Kelurahan Dodu 1 - Kelurahan Nungga - - Kelurahan Lelamase - - Kelurahan Oi Fo’o - - Jumlah 5 1 6 JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK 24 12 36 Tabel 3. Rekapan Jumlah Kasus Anak dan Perempuan Kota Bima sesuai Data Pengaduan UPTD PPA Kota Bima Tahun 2022 Kecamatan Kelurahan Jenis Kasus Jumlah Kasus Kasus Anak Kasus Perempuan Kecamatan Rasanae Barat Kelurahan Dara 2 - 15 Kelurahan Paruga 1 1 Kelurahan Nae 1 1 Kelurahan Sarae 1 1 Kelurahan Pane 2 3 Kelurahan Tanjung 1 1 Jumlah 8 7 15 Kecamatan Mpunda Kelurahan Lewirato - - 13 Kelurahan Santi - 1 Kelurahan Mande 2 1
Kelurahan Panggi - - Kelurahan Sadia - 1 KelurahanManggemaci 1 - Kelurahan Sambinae 1 2 KelurahanPenatoi - 1 KelurahanMonggonao 2 1 Kelurahan Matakando - - Jumlah 6 7 13 Kecamatan Asakota Kelurahan Jatiwangi 1 - 11 Kelurahan Jatibaru Barat 1 2 Kelurahan Jatibaru Timur 1 - Kelurahan Melayu 2 1 Kelurahan Ule 2 1 Kelurahan Kolo - - Jumlah 7 4 11 Kecamatan Raba Kelurahan  Rabadompu Barat 2 1 18 Kelurahan  Rabadompu Timur 2 1 Kelurahan  Rabangodu Utara - - Kelurahan  Rabangodu Selatan - - Kelurahan Penaraga 2 3 Kelurahan Penanae 2 1 Kelurahan Kendo - 1 Kelurahan Rinte - 1 Kelurahan Ntobo - - Kelurahan Nitu - 2 Kelurahan Rontu 1 3 Jumlah 5 13 18 Kecamatan Rasanae Timur Kelurahan Kumbe 2 1 10 Kelurahan Oimbo 2 - Kelurahan Kodo - - KelurahanLampe - - Kelurahan Dodu - - Kelurahan Nungga 1 1 Kelurahan Lelamase 1 - Kelurahan Oi Fo’o 2 - Jumlah 8 2 10 JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK 38 33 71
Tabel 4. Rekapan Jumlah Kasus Anak dan Perempuan Kota Bima sesuai Data Pengaduan UPTD PPA Kota Bima Tahun 2021 Kecamatan Kelurahan Jenis Kasus Jumlah Kasus Kasus Anak Kasus Perempuan Kecamatan Rasanae Barat Kelurahan Dara 5 3 11 Kelurahan Paruga - - Kelurahan Nae - - Kelurahan Sarae 2 1 Kelurahan Pane - - Kelurahan Tanjung - - Jumlah 7 4 11 Kecamatan Mpunda Kelurahan Lewirato 1 - 17 Kelurahan Santi 1 2 Kelurahan Mande 2 2 Kelurahan Panggi 1 - Kelurahan Sadia 1 1 KelurahanManggemaci 2 1 Kelurahan Sambinae 1 1 KelurahanPenatoi - - KelurahanMonggonao - 1 Kelurahan Matakando - - Jumlah 9 8 17 Kecamatan Asakota Kelurahan Jatiwangi 2 3 14 Kelurahan Jatibaru Barat 4 - Kelurahan Jatibaru Timur - - Kelurahan Melayu 2 - Kelurahan Ule 1 - Kelurahan Kolo 2 - Jumlah 11 3 14 Kecamatan Raba Kelurahan  Rabadompu Barat 1 - 10 Kelurahan  Rabadompu Timur 1 1 Kelurahan  Rabangodu Utara - - Kelurahan  Rabangodu Selatan 2 - Kelurahan Penaraga 1 - Kelurahan Penanae - - Kelurahan Kendo - - Kelurahan Rinte - - Kelurahan Ntobo - - Kelurahan Nitu 2 -
Kelurahan Rontu 2 - Jumlah 9 1 10 Kecamatan Rasanae Timur Kelurahan Kumbe - 1 Kelurahan Oimbo - - Kelurahan Kodo 1 - KelurahanLampe - - Kelurahan Dodu - - Kelurahan Nungga - - Kelurahan Lelamase - - Kelurahan Oi Fo’o - - Jumlah 1 1 JUMLAH KASUS PEREMPUAN DAN ANAK 37 17 54 Tabel 5. Persebaran Satgas PPA dan PATBM di Kota Bima Tahun 2023 Kecamatan No Kelurahan SATGAS PPA PATBM Kecamatan Rasanae Barat 1 Kelurahan Dara 1 - 2 Kelurahan Paruga - 1 3 Kelurahan Nae 1 - 4 Kelurahan Sarae - 1 5 Kelurahan Pane - 1 6 Kelurahan Tanjung - - Jumlah 2 3 Kecamatan Mpunda 1 Kelurahan Lewirato - 1 2 Kelurahan Santi - - 3 Kelurahan Mande 1 - 4 Kelurahan Panggi - 1 5 Kelurahan Sadia - 1 6 KelurahanManggemaci 1 - 7 Kelurahan Sambinae - 1 8 Kelurahan Penatoi - 1 9 Kelurahan Monggonao - - 10  Kelurahan Matakando - 1 Jumlah 2 5 Kecamatan Asakota 1 Kelurahan Jatiwangi 1 - 2 Kelurahan Jatibaru Barat 1 - 3 Kelurahan Jatibaru Timur 1 - 4 Kelurahan Melayu - - 5 Kelurahan Ule - 1 6 Kelurahan Kolo - - Jumlah 3 1 Kecamatan Raba 1 Kelurahan Rabadompu Barat - 1 2 Kelurahan Rabadompu Timur 1 - 3 Kelurahan Rabangodu - 1
Utara
4 Kelurahan Rabangodu Selatan - 1 5 Kelurahan Penaraga 1 - 6 Kelurahan Penanae - - 7 Kelurahan Kendo 1 - 8 Kelurahan Rite 1 - 9 Kelurahan Ntobo 1 - 10  Kelurahan Nitu - - 11  Kelurahan Rontu 1 - Jumlah 6 3 Kecamatan Rasanae Timur Kelurahan Kumbe 1 - Kelurahan Oimbo - 1 Kelurahan Kodo 1 - Kelurahan Lampe - - Kelurahan Dodu 1 - Kelurahan Nungga - - Kelurahan Lelamase - - Kelurahan Oi Fo’o 1 - Jumlah 4 1 JUMLAH KASUS SATGAS PPA DAN PATBM 17 13

## Sumber Data:  UPTD PPA Kota Bima, 2023
Tabel 6. Sturktur Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bima No. Nama Jabatan Jenjang Pendidikan 1 Muhammad Jafar, S.Sos Kepala UPTD PPA S1 Ilmu Administrasi Negara 2 Yuyun Trisnawati, SE Kepala Sub.Bagian Tata Usaha  S1 Manajemen 3 Rosdiana, S.Sos Pengelolaan Data S1 Ilmu Administrasi Negara 4 Fifin Kurniati Pengelolaan Keuangan SMA/  MA/  SMK sederajat 5 Arif Rahma Pengadministrasi Umum SMA/  MA/  SMK sederajat 6 Ita Purnamasari Pengelolaan Pengaduan Publik SMA/  MA/  SMK sederajat 7 Akbat Mujakir Petugas Keamanan SMA/  MA/  SMK sederajat 8 M.Rangga Petugas Kebersihan SMA/  MA/  SMK sederajat
Sumber  Data: Unit  Pelaksanaan  Teknik  Daerah  Perindungan  Perempuan  dan  Anak  (UPTD PPA) Kota Bima, Tahun 2023
Penangan an Kasus sampai tuntas 89% Penangan an kasus belum terselesai kan 11%
Porsentase Penanganan Kasus
Perempuan dan Anak Tahun 2023
Kasus perempuan dan anak yang sudah selesai ditangani 92% Kasus
perempuan dan anak yang belum tuntas ditangani 8%
Porsentase Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2022

## 3. Frekuensi
Indikator  ini  sangat  penting  dan  sangat
relevan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang jenis pelayanannya  tidak  hanya  diberikan  sekali namun berulangkali (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Indikator ini mengukur seberapa sering kelompok  sasaran  mendapatkan  suatu  layanan yang  dijanjikan  oeh  UPTD  PPA  Kota  Bima dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Jenis Sosialisasi antara lain Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2023. 4. Bias Indikator
ini digunakan untuk memberikan  penilaian  apakah  pelayanan  yang diberikan  oleh  implementor  terjadi  bias (penyimpangan) kepada kelompok masyarakat yang  bukan  menjadi  sasaran  atau  kelompok masyarakat  yang  bukan  menjadi  target  atau eligible untuk  menikmati  bantuan  atau pelayanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah melalui  kebijakan  (Purwanto  &  Sulistyastuti, 2015).
Proses penanganan kasus perempuan dan anak  juga  dibedakan  karena  (1)  memiiki  form pengaduan  yang  berbeda,  (2)  petugas  dibantu oleh  perangkat  kelurahan  yang  bersangkutan juga  melakukan  kroscek  data  dari  bawah apakah data pelapor memang benar atau tidak, (3) Dalam penanganan kasus, tidak serta merta langsung ditangani, karena harus berkoordinasi  dengan  SATGAS  PPA  (Satuan Tugas  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak) dan  PATBM  (Perlindungan  Anak  Terpadu Berbasis Masyarakat) masing-masing kelurahan,  dan  (4)  Bentuk  penanganan  akan berbeda  setiap  jenis  kasus  yang  dihadapi, seperti  kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan (KTP),  Kekerasan  terhadap  Anak  (KTA), Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Pernikahan Usia Anak.
Gambar 1. Porsentase Penanganan Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2023
Kasus  perempuan  dan  anak  pada  tahun 2023  dari  bulan  Januari  sampai  bulan  Juli terdapat 36 kasus, penanganan kasus perempuan  dan  anak  yang  telah  selesai pendampingan terdapat 25 kasus.
Gambar 2. Porsentase Penanganan Kasus Perempuan dan Anak  Tahun 2022
Kasus  perempuan  dan  anak  pada  tahun 2022 sejumlah 71 kasus, dengan rincian kasus terhadap  anak  sejumlah  38  kasus  dan  kasus terhadah  perempuan  sejumlah  33  kasus. Jumlah  kasus  yang  ditangani  sampai  tuntas yakni 65 kasus.
Penangana n kasus perempua n dan anak yang sudah selesai … Penangana n kasus perempua n dan anak yang belum tuntas …

## Porsentase Penanganan Kasus
Perempuan dan Anak

## Tahun 2022
Gambar 3. Porsentase Penanganan Kasus Perempuan dan Anak  Tahun 2022
Kasus  perempuan  dan  anak  pada  tahun 2022 sejumlah 54 kasus, dengan rincian kasus anak  sebanyak  37  kasus  sedangkan  kasus perempuan  sebanyak  17  kasus.  Jumlah  kasus perempuan  dan  anak  yang  sudah  ditangani sebesar  39  %  atau  terselesaikan  hanya  21 kasus.
5. Ketepatan Layanan ( service Delivery ) Indikator ini berguna untuk memberikan nilai apakah pelayanan yang ditawarkan dalam implementasi  suatu  program  dilakukan  tepat waktu  atau  tidak.  Indikator  ini  begitu  penting untuk  menilai  keluaran  suatu  program,  yang memiliki batasan terhadap waktu. Keterlambatan  dalam  pelaksanaan  program akan  membawa  dampak  implikasi  kegagalan mencapai  tujuan  program  tersebut  (Purwanto &  Sulistyastuti,  2015).  Estimasi  penangan kasus  perempuan  dan  anak  menyesuaikan dengan keluhan yang dialami korban. Penanganan bisa dilakukan secara cepat ketika korban hanya bermasalah secara ringan seperti ada  rasa  tidak  terima  atau  mengganggu kenyamanan  korban.  Sedangkan  penanganan bisa berlangsung lama ketika terdapat gangguan  psikis  atau  kontak  fisik  sehingga membutuhkan  pendampingan  konseling  yang bertahap dan melakukan visum ketika terdapat
bekas  luka  (Rahmatsaputra  &  Kriswibowo, 2023).
Konseling  perempuan  dan  konseling anak  diimplementasikan  dalam  penanganan yang  berbeda  karena  dilihat  dari  usia  dan gender  (Ulfiah,  2010).  Konseling  anak  dapat dilakukan  berdasarkan  tiga  level  hierarki kebijakan publik, yakni policy level, organization  level,  operational  level . Policy level dilaksanakan  yudikatif  dan  legislatif. Organization level diperankan pihak eksekutif. Operational  level dijalankan  satuan  pelaksana di  pemerintah,  baik  itu  kementerian  dinas, bagian,  badan  dan  lain  sebagainya  Dinas Kesehatan,  Dinas  Pendidikan  dan  olahraga, dengan  konselor  yang  berasal  dari  akademisi (Rachman, 2019).

## 6. Akuntabilitas
Dalam proses penanganan kasus perempuan dan anak di UPTD PPA Kota Bima menggunakan media SOP (Standar Operasional prosedur) sebagai pemenuhan hak dalam  pelayanan  kepada  korban.  Dalam  SOP tersebut  termuat  jelas  regulasi  dasar  hukum, persyaratan  pelayanan,  sistem  mekanisme dalam pelaporan, estimasi penyelesaian laporan  pengaduan,  tidak  dipungut  biaya, sarana  dan  prasarana  penunjang,  kompetensi SDM  pelaksana, SOP  layanan  mediasi,  SOP pendampingan  Korban,  SOP  penjangkauan korban,  SOP  pengelolaan  kasus,  Alur  (SOP) proses  pelayanan  UPTD  PPA  Kota  Bima, Pengawan penanganan kasus, jaminan keamanan  dan  keselamatan  korban  dan jaminan  kerahasiaan  identitas  korban,    unggul secara  kualitas.  Pada  tahun  2022  dan  tahun 2023  ada  penambahan  Sumber  Daya  Manusia 4 orang, yang masuk kualifikasi hanya 1 orang pada  bagian  pengelolaan  data  (ibu  Rosdiana, S.Sos).
7. Kesesuaian Program dengan

## Kebutuhan
Pelayanan penanganan kasus perempuan dan  anak,  sangat  bervariatif  tergantung  pada data assessment indentifikasi  permasalahan korban. Terdapat 4 bentuk pelayanan konseling  yakni  konseling  sosial,  konseling psikis, konseling hukum dan konseling agama. Pendampingan  kepada  korban  dilakukan sesuai  dengan  permintaan  korban.  Misalnya, korban meminta konseling psikis maka UPTD PPA Kota Bima akan memberikan tenaga ahli psikolog  untuk  mendampingi  korban.  Jika korban  ingin  memperkarakan  kasus  ke  ranah hukum  sebagai  media  yang  akan  didampingi mengurus  dari  tahap  pengajuan  sampai pemutusan  perkara.  Selain  itu  terdapat konseling keagamaan untuk melakukan kegiatan pendampingan yang bersifat religious (jika  dibutuhkan  oleh  korban).  Penyediaan fasilitas  seperti  ruangan  pengaduan  dan penanganan  visum  dari  rumah  sakit  jika terdapat  luka  akibat  dari  kekerasan,  serta menyediakan  shelter atau  rumah  aman ( protection house ) jika korban merasa terancam jiwanya.
Teori Gender untuk Menganalisis
Penanganan Kasus Perempuan dan Anak
Gender  adalah  suatu  konstruksi  atau bentuk sosial yang sebenarnya bukaan bawaan lahir,  sehingga  secara  implementasinya  di lapangan dapat dibentuk atau diubah tergantung  dari  tempat  atau  wilayah,  waktu, cultural,  status  sosial,  pemahaman  religi, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Hal  ini  dikarenakan  gender  bukanlah  kodrat Tuhan  yang  bersifat  permanen  atau  tidak berubah  seperti  sex,  melainkan  hasil  buatan manusia  yang  dapat  dipertukarkan  dan memiliki sikap relatif (Utaminingsih, 2022).
Bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan  sebagai  kekerasan gender,
diantaranya:  (1) bentuk  pemerkosaan terhadap perempuan,  termasuk  pemerkosaan  dalam perkawinan.  Perkosaan  terjadi  jika  seseorang melakukan paksaan untuk mendaptkan pelayanan  seksual  tanpa  kerelaan  yang bersangkutan.  (2)  Tindakan  pemukulan  atau serangan  fisik  yang  terjadi  dalam  rumah tangga ( domestic violance ). Termasuk kekerasan  dalam  bentuk  penyiksaan  terhadap anak-anak  ( child  abuse )  dan  perempuan.  (3) Bentuk  penyiksaan  yang  mengarah  kepada organ alat kelamin ( genital mutilation ), terjadi pada  kekerasan  terhadap  anak  (KTA)  dalam bentuk  kekerasan  seksual,  seperti:  pelecehan seksual. (4) Kekerasan dalam bentuk pelacuran ( prostitution ),  (5)  Kekerasan  dalam  bentuk pornografi,  (6)  Kekerasan  dalam  bentuk pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana  ( enforced  sterilization ).  (7)  Jenis kekerasan  terselubung  (molestation),  yakni memegang  atau  menyentuh  bagian  tertentu dari  tubuh  perempuan  dengan  berbagai  cara dan  kesempatan  tanpa  kerelaan  si  pemiliki tubuh.  Jenis  kekerasan  ini  sering  terjadi  di tempat pekerjaan ataupun ditempat umum. (8) Tindakan  kejahatan  terhadap  perempuan  yang paling  umum  dilakukan  di  masyarakat  yakni yang  dikenal  dengan  pelecehan  seksual  atau sexual  and  emotional  harassment (Fakih, 2013).

## KESIMPULAN
Indikator policy  output dalam  penanganan kasus  perempuan  dan  anak  antara  lain: akses, cakupan,  frekuensi,  bias,  ketepatan  layanan ( service  delivery ),  akuntabilitas,  kesesuai  program dengan kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  B.  (2021).  Post-Qualitative  Social Research Methods:
Kuantitatif- Kualitatif-Mixed  Methods  Positivism- Postpositivism-Phenomenology-
Postmodern  Filsafat,  Paradigma,  Teori,
Metode Dan Laporan. Jakarta:
KENCANA.
Creswell,  J.  W.  (2012). Research  Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Edisi Ketiga. Bandung: Alfabeta.
Darmadi, H. (2013). Dimensi-Dimensi Metode Penelitian  Pendidikan  Dan  Sosial.
Bandung: Alfabeta.
Fakih,  M.  (2013). Analisis  Gender  Dan Transformasi Sosial. Yogyakarta:
PUSTAKA PELAJAR. Indrawati, D. Z., Kondorura, O., & AF, M. S.
(2018). Penanganan
Kekerasan Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Di Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal Administrative  Reform,  Vol.6,  No.3, September 2018 P-ISSN: 2337-7542 E- ISSN: 2615-6709 , 141-152. Kusharyanto,  J.  (2009). Potensi  Perempuan
Amerika Tinjauan Feminisme. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press.
Komnas  Perempuan.  (2021). Perempuan Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjatan Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber, Perkawinan  Anak  Dan  Keterbatasan Penanganan  Di  Tengah  Covid-19.
Jakarta:  National  Commission  On Violence Against Women.
Margareta,  T.  S.,  &  Jaya,  M.  P.  (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus  Pada  Anak  Umur  6-7  Tahun  Di Kertapati). Wahan  Didaktika  Vol.18
No.2 Mei 2020 , 171-180.
Ningrum,  O.  W.,  &  S.Hijri,  Y.  (2021).
Implementasi  Kebijakan  Penanganan
Kasus  Terhadap  Perempuan  (Studi  Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana Provinsi  Jawa  Tengah). JURNAL Inovasi  Dan  Kreatifitas  (Jika)  Volume 1  Nomor  2  September  2021  P-ISSN: 2776-1843,  E-ISSN:2807-8047 ,  109- 125.
Nurnazmi.  (2018).  Disfungsi  Keluarga  Dalam Proses  Pendewasaan  Usia  Perkawinan (PUP) Anak Di Kelurahan Rabadompu
Timur  Kecamatan  Raba  Kota  Bima.
Edusociata: Jurnal Pendidikan
Sosiologi  Volume  2  No.1  Desember
2018 , 37-53. Nurnazmi.  (2019). Kekersan  Terhadap  Anak (Studi Kasus Di Kelurahan
Rabadompu  Barat  Kecamatan  Raba Kota Bima). 31-42: Edu Sociata: Jurnal Pendidikan  Sosiologi  Vol.II  No.II  Juni 2019  ISSN  Online  2599-2511  ISSN Cetak 2685-0524.
Nurnazmi;  Ramadan,  Syahru;  Fikri,  Buana Bima.  (2020).  Pernikahan  Anak  Dan Remaja  Melenial  (Studi  Kasus  Faktor Dan  Dampakpernikahan  Usia  Anak  Di Kota Bima). Edusociata: Jurnal Pendidikan  Sosiologi  Volume  3,No.  2 Juni  2020  ISSN  Online:  2599-2511 ISSN Cetak: 2685-0524 , 31-49. Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015).
Implementasi Kebijakan Publik:
Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media.
Rachman, R. F. (2019). Implementasi Kebijakan  Pusat  Konseling  Anak Danremaja  Di  Surabaya. 77-91:  Al- Tazkiah  Volume  8  No.2  Desember 2019.
Rachmanto, I. A., & Anwar, U. (2022). Faktor Penahanan  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum  (ABH)  Di  LPKA
Kelas II
Yogyakarta. Jurnal Pendidikan  Dan  Konseling  Volume  4 Nomor3 Tahun 2022 , 47-55.
Rahmatsaputra,  M.  W.,  &  Kriswibowo,  A.
(2023).  Policy  Output  Analysis  Dalam Penanganan Perempuan
Korban
Kekerasan  Di  DP2KBP3A  Kabuapten Kediri. JMIAP:  Jurnal  Manajemen Dan  Ilmu  Administrasi  Publik  Volume 5 No.2 Tahun 2023 E-ISSN:2798-5539 (Online)  P-ISSN:  2798-6101  (Print) , 162-169. Salam, J. (2012). Manajeman Kasus Terhadap
Perempuan Korban Trafiking Di
Rumah  Perlindungan  Sosial  Wanita (RPSW)  PSKW  Mulya  Jaya. Jakarta: Program  Studi  Kesejahteraan  Sosial Fakultas  Ilmu  Dakwa  Dan  Ilmu Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah.
Tuharea,  C.,  Supriatna,  T.,  &  Suwanda,  D. (2020). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dan Anak Di Provinsi Riau. Jurnal Visioner Vol.12 No.4 Desember 2020 , 808.
Ulfiah.  (2010). Konseling  Perempuan. 205- 2015: Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi 2010, Vol.III, No.2.
Utaminingsih,  A. (2022). Gender Dan  Wanita Karir. Malang: UB Press. W.Creswell,  J.  (2019). RESEARCH  DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif,
Kuantitatifm  Dan  Campuran  Edisi  4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Watkins,  Rueda,  S.  A.,  &  Rodriguez,  M. (2007). Feminisme  Untuk  Pemula  .
Yogyakarta: CV. Langit Aksara.