## ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI PROVINSI BANTEN
Wieta Chairunesia chairunesiawieta@yahoo.com
Universitas Mercu Buana

## ABSTRACT
This study was conducted to see the effect of Personal Tax Payers, the BI Rate, Inflasidan the GDP of the Income Tax Receipts private in Banten province. This  study  used  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this  study indicate  that  the  amount  of  the  individual  taxpayer  affected  positively  and negatively affect the GDP of the Personal Income Tax Revenue. Meanwhile, two other variables in this study, the BI Rate and Inflation does not affect the Personal Income  Tax  Revenue.  This  study  uses  a  quantitative  approach  and  using secondary data obtained from the Regional Office of Directorate General of Tax Banten, Bank Indonesia, and the body of  the Central Statistics Banten Province. Data  used  in  the  form  of  quarterly  data,  starting  from  the  first  quarter  of  2007 until the third quarter of 2014.
Keywords : Individual Taxpayers, BI Rate, Inflation, Personal Income Tax Revenue

## LATAR BELAKANG PENELITIAN
Pajak  merupakan  salah  satu  pendapatan  negara  yang  digunakan  untuk pembiayaan  umum  dari  semua  kegiatan  pemerintah  diantaranya  adalah pembangunan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Alokasi  pajak  tidak  hanya  untuk rakyat  pembayar  pajak,  tetapi  juga  untuk  kepentingan  rakyat  yang  tidak  wajib membayar  pajak.  Dengan  demikian,  pajak  berfungsi  untuk  mengurangi kesenjangan  antar  penduduk  sehingga  pemerataan  kesejahteraan  penduduk  dapat tercapai.
Provinsi  Banten  merupakan  salah  satu  daerah  yang  sedang  mengalami perkembangan.  Hal  ini  terlihat  dari  berkembangnya  sector  industri  yang  terus mengalami  peningkatan.  Dengan  meningkatnya  sektor  industri,  akan  menyerap
banyak  tenaga  kerja  yang  otomatis  berdampak  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
Provinsi  Banten  merupakan  salah  satu  daerah  yang  sedang  mengalami perkembangan.  Hal  ini  terlihat  dari  berkembangnya  sektor  industri  yang  terus mengalami  peningkatan.  Dengan  meningkatnya  sektor  industri,  akan  menyerap banyak  tenaga  kerja  yang  otomatis  berdampak  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
Peningkatan  sektor  industri  di  Provinsi  Banten  juga  tidak  terlepas  dari pendapatan  per  kapita  karena  merupakan  nilai  turunan  dari  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  di  Provinsi  Banten.  Pendapatan  per  Kapita  adalah  hasil bagi  pendapatan  regional  dengan  jumlah  penduduk  pertengahan  tahun.  Dalam kenyataannya  penghitungan  pendapatan  yang  benar  –  benar  diterima  oleh penduduk  Banten  sulit  dilakukan  karena  masih  belum  tersedianya  data  arus pendapatan  yang  mengalir  antar  provinsi.  Oleh  karena  itu  sampai  saat  ini penyajian data pendapatan oleh Badan Pusat Statistik Banten masih menggunakan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  didefinisikan  sebagai  jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh unit  usaha  yang  ada  dalam  suatu  wilayah,  atau  merupakan  jumlah  seluruh  nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
Pergerakan  tingkat  inflasi  juga  perlu  untuk  diperhatikan  karena  efeknya akan berdampak pada seluruh sector usaha. Menurut Al Safassy (2010) tingginya tingkat inflasi dapat menambah nilai kerugian yang berakibat pada meningkatnya tingkat  pengangguran  akibat  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  dilakukan perusahaan  dalam  upaya  mempertahankan  usahanya  agar  tetap  eksis.  Dengan begitu  tingkat  inflasi  juga  dapat  mengindikasikan  jumlah  penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi.  Jika  tingkat  inflasi  tinggi  dan  mengakibatkan  angka pengangguran juga ikut meningkat, maka dapat menyebabkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan.
Pada  sisi  lain,  terdapat  variabel  yang  juga  berkaitan  dengan  variabel  – variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu suku bunga Bank Indonesia ( BI Rate ).  Dalam  menghadapi  inflasi,  Bank  Indonesia  memiliki  kebijakan  moneter untuk  menekan  laju  inflasi  yang  terjadi.  Sasaran  operasional  kebijakan  moneter
dicerminkan  pada  perkembangan  suku  bunga  Pasar  Uang  Antar  Bank Overnight (PUAB  O/N). Pergerakan di  suku bunga PUAB  ini diharapkan  akan diikuti oleh perkembangan  di  suku  bunga  deposito,  dan  pada  gilirannya  suku  bunga  kredit perbankan.  Dengan  mempertimbangkan  pula  faktor-faktor  lain  dalam perekonomian,  Bank  Indonesia  pada  umumnya  akan  menaikkan  BI  Rate  apabila inflasi  ke  depan  diperkirakan  melampaui  sasaran  yang  telah  ditetapkan, sebaliknya  Bank  Indonesia  akan  menurunkan  BI  Rate  apabila  inflasi  ke  depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan (www.bi.go.id). Dari uraian  tersebut  dapat  diketahui  jika  BI  menaikkan  tingkat  suku  bunga  maka  laju inflasi  dapat  dikendalikan,  maka  secara  tidak  langsung  hal  tersebut  juga  dapat berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
Berdasarkan  uraian  dan  fenomena  yang  telah  dipaparkan  di  atas,  maka cukup  menarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  PDRB  Provinsi  Banten,  Inflasi, BI Rate untuk memprediksi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten.

## KAJIAN PUSTAKA

## Teori Daya Pikul
Menurut Mardiasmo (2009) teori daya pikul pada hakekatnya mengandung suatu  kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada  jasa-jasa  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  warganya,  yaitu  perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga dalam bentuk pajak.
Pokok  pangkal  teori  ini  adalah  tekanan  pajak  itu  haruslah  sama  beratnya untuk  setiap  orang.  Pajak  harus  dibayar  sesuai  dengan  daya  pikul  seseorang  dan untuk  mengukur daya pikul dapat  dilihat dari 2 (dua) unsur  yaitu unsur obyektif (penghasilan,  kekayaan  dan  besarnya  pengeluaran  seseorang)  dan  unsure subyektif  (segala  kebutuhan  terutama  materiil  dengan  memperhatikan  besar kecilnya jumlah tanggungan keluarga).

## Definisi dan Fungsi Pajak
Pajak  memiliki  bermacam-macam  definisi,  menurut  Smeets  dalam  Ilyas dan Burton (2011)  menjelaskan bahwa Pajak adalah prestasi  kepada pemerintah yang  terutang  melalui  norma-norma  umum,  dan  yang  dapat  dipaksakan,  tanpa adanya  kontraprestasi  yang  ditunujukkan  dalam  hal  yang  individual,  maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Pajak memiliki beberapa fungsi, namun terdapat dua fungsi pajak menurut Waluyo  &  Wirawan  (2009),  diantaranya  fungsi  penerimaan  ( Budgetair )  yaitu pajak  sebagai  sumber  penerimaan  kas  negara  untuk  membiayai  kegiatan pemerintah  baik  yang  bersifat  rutin  maupun  untuk  membiayai  pembangunan negara  demi  kesejahteraan  bangsa,  dan  fungsi  pengaturan  atau  regulasi ( Regulerend )  yaitu  pajak  berfungsi  sebagai  alat  kebijakan  pemerintah  untuk mengatur  permasalahan  negara  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Jadi,  dengan kata  lain,  pajak  merupakan  usaha  pemerintah  untuk  dapat  turut  campur  tangan dalam mengatur dan bilamana perlu, mengubah susunan anggaran pendapatan dan kekayaan negara.

## Definisi Pajak Penghasilan
Menurut Subekti dan Asrori  dalam DW Fitriani (2012), pengertian Pajak Penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  orang  pribadi  atau perseorangan  dan  badan  berkenaan  dengan  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

## Dasar Hukum Pajak Penghasilan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 , Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

## Subjek Pajak Penghasilan
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan,  subjek  pajak  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  Subjek  Pajak Dalam Negeri (Orang pribadi, Badan, Warisan) dan Subjek Pajak Luar Negeri.

## Definisi Suku Bunga
Menurut  Samuelson  dalam  Gresta(2004:190)  dalam  Karlina  (2009) menjelaskan  bahwa  suku  bunga  adalah  jumlah  bunga  yang  harus  dibayarkan  per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan.
Ada  beberapa  teori  mengenai  tingkat  suku  bunga  ini.  Teori-teori  ini dapatdijelaskan sebagai berikut:
1) Teori Klasik
Menurut  teori  klasik  tabungan  merupakan  fungsi  dari  tingkat  bunga.  Dimana semakin  tinggi  tingkat  bunga,  makin  tinggi  pula  keinginan  masyarakat  untuk menabung.Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga di mana makin tinggi tingkat bunga maka keinginan berinvestasi makin kecil.
2) Teori Keynes
Dalam  teori  Keynes,  tingkat  suku  bunga  merupakan  suatu  fenomena moneter.Maksudnya  tingkat  bunga  ditentukan  oleh  pasar  uang  yaitu permintaan dan penawaran uang ( demand andsupply of money ).

## Peran Tingkat Suku Bunga dalam Kebijakan Moneter
Menurut  Noviyanti  (2013),  kebijakan  moneter  pada  dasarnya  merupakan suatu  kebijakan  Bank  Sentral  atau  Otoritas  Moneter  yang  bertujuan  untuk mencapai  keseimbangan  internal  (pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  stabilitas harga,  pemerataan  pembangunan)  dan  keseimbangan  eksternal  (keseimbangan neraca  pembayaran)  serta  tercapainya  tujuan  ekonomi  makro,  yakni  menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta  neraca  pembayaran  internasional  yang  seimbang.  Apabila  kestabilan  dalam kegiatan  perekonomian  terganggu,  maka  kebijakan  moneter  dapat  dipakai  untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).
Salah satu  kebijakan moneter  yang dilakukan Bank Sentral  adalah politik diskonto,  yaitu  suatu  kebijakan  untuk  menambah  atau  mengurangi  jumlah  uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga Jika
Bank  Sentral  menaikkan  suku  bunga  diharapkan  masyarakat  tertarik  untuk menyimpan  uang  di  bank  dan  dengan  demikian  jumlah  uang  yang  beredar berkurang.  Selain  itu  kenaikan  suku  bunga  tabungan  akan  meningkatkan  suku bunga  kredit,  dengan  naiknya  suku  bunga  kredit  maka  minat  untuk  mengajukan kredit  akan  berkurang.  Jika  suku  bunga  turun,  tentu  keadaannya  mencerminkan keadaan  bahwa  di  masyarakat  jumlah  uang  harus  ditambah.  Dengan  bunga  yang rendah  masyarakat  tidak  tertarik  untuk  menabung  dan  suku  bunga  kredit  akan turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke  bank.  Dengan  demikian  jumlah  uang  yang  beredar  di  masyarakat  bertambah. Penurunan  suku  bunga  biasanya  dilakukan  pada  saat  perekonomian  mengalami kelesuan  (resesi).  Di  Indonesia,  kebijakan  moneter  terhadap  penyesuaian  tingkat suku bunga tersebut dilakukan melalui penetapan BI Rate. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter,2013).

## Fungsi BI Rate
Sasaran  operasional  kebijakan  moneter  dicerminkan  pada  perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga  PUAB  ini  diharapkan  akan  diikuti  oleh  perkembangan  di  suku  bunga deposito,  dan  pada  gilirannya  suku  bunga  kredit  perbankan.  Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank  Indonesia pada  umumnya  akan  menaikkan  BI  Rate  apabila  inflasi  ke  depan  diperkirakan melampaui  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  sebaliknya  Bank  Indonesia  akan menurunkan  BI  Rate  apabila  inflasi  ke  depan  diperkirakan  berada  di  bawah sasaran yang telah ditetapkan.

## Definisi Inflasi
Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga-harga  secara  terus  menerus  dan  kenaikan  harga  yang  terjadi  pada  seluruh kelompok  barang  dan  jasa  (Pohan,  2008),  yang  menyebabkan  jumlah  uang  yang beredar  lebih  banyak.  Banyaknya  jumlah  uang  yang  beredar  disebabkan  oleh adanya kenaikan dalam harga barang dan jasa  yang biasa terjadi jika permintaan bertambah  dibandingkan  dengan  jumlah  penawaran  atau  persediaan  barang  di pasar.

## Dampak Inflasi
1) Ketika biaya produksi meningkat akibat tingginya tingkat iflasi, menyebabkan pengusaha  mengalami  kerugian  dan  hal  ini  dapat  menyebabkan  kegiatan investasi  beralih  pada  kegiatan  yang  kurang  mendorong  produksi  nasional, seperti tindakan spekulatif yang mencari keuntungan sesaat.
2) Pada  saat  kondisi  tidak  menentu  (inflasi)  para  pemilik  modal  cenderung menanamkan  modalnya  dalam  bentuk  pembelian  property.  Pengalihan investasi  ini  menyebabkan  investasi  produktif  berkurang  dan  kegiatan ekonomi menurun.
3) Inflasi  menimbulkan  efek  yang  buruk  bagi  perdagangan  dan  mematikan potensi  pengusaha  dalam  negeri.  Hal  ini  sikarenakan  kenaikan  harga  yang menyebabkan  produk-produk  dalam  negeri  tidak  mampu  bersaing  dengan produk  asing  sehingga  menurunnya  kegiatan  ekspor  dan  meningkatnya kegiatan impor.
4) Inflasi  menimbulkan  dampak  yang  burukdalam  neraca  pembayaran.  Karena menurunnya kegiatan ekspor dan meningkatnya kegiatan impor menyebabkan ketidakseimbangan  terhadap  aliran  dana  yang  masuk  dan  keluar negerisehingga memperburuk posisi neraca pembayaran.

## Pendapatan per Kapita
Secara  garis  besar  kegiatan  ekonomi  dikelompokkan  ke  dalam  kegiatan memproduksi  dan  mengkonsumsi  barang  dan  jasa.  Unit-unit  produksi menghasilkan  barang  dan  jasa,  dan  dari  kegiatan  memproduksi  tersebut  timbul pendapatan  yang  diterima  oleh  faktor-faktor  yang  telah  dimiliki  oleh  berbagai golongan  dalam  masyarakat,  sehingga  dari  pendapatan  ini  masyarakat  dapat membeli barang dan jasa baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  didefinisikan  sebagai  jumlah nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  usaha  yang  ada  dalam  suatu wilayah,  atau  merupakan  jumlah  seluruh  nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.
Menurut  BPS  Provinsi  Banten  (2010)  dari  PDRB  dapat  diturunkan ukuran-ukuran  penting  lainnya  yaitu  Pendapatan  per  Kapita.  Pendapatan  per
Kapita  adalah  ukuran-ukuran  indikator  ekonomi  PDRB  dibagi  dengan  jumlah penduduk suatu region/wilayah.
Bila pendapatan per kapita meningkat maka akibat yang timbul adalah:
1. Semakin  banyak  penduduk  yang  terkena  pajak  karena  memiliki pendapatan di atas batas minimum bebas pajak.
2. Semakin tinggi tarif yang dikenakan terhadap pendapatan per kapita akan mengakibatkan  semakin  tingi  penerimaan  pajak  penghasilan  orang pribadi yang diterima.

## DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

## Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten terbentuk karena adanya restrukturisasi  organisasi  instansi  vertical  Direktorat  Jenderal  Pajak  berdasarkan berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  131/PMK.01/2006  dan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor  132/PMK.01/2006.  Restrukturisasi  baru dilaksanakan  pada  tahun  2007  setelah  terbit  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  No.SE- 1/PJ/2007.
Restrukturisasi  yang  dilakukan  menyebabkan  adanya  perubahan nomenklatur  dan/atau  relokasi  wilayah  kerja  Kantor  Wilayah,  salah  satu  Kantor Wilayah  yang terdampak adalah Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak Jawa bagian  Barat  I  yang  semula  mempunyai  wilayah  kerja  Provinsi  Banten  dan sebagian Provinsi  Jawa Barat  menjadi  Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak Banten  dengan  wilayah  kerja  Provinsi  Banten  dan  bertempat  kedudukan  di  Jl. Jend. Sudirman No. 34 Serang – Banten.

## Tugas  dan  Fungsi  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Provinsi Banten
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten mempunyai tugas untuk melaksanakan  koordinasi,  bimbingan  teknis,  pengendalian  analisis,  evaluasi, penjabaran  kebijakan  serta  pelaksanaan  tugas  di  bidang  perpajakan  berdasarkan
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  menyelenggarakan  tugas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten menyelenggarakan fungsi :
1. Pemberian  bimbingan  dan  evaluasi  pelaksanaan  tugas  Direktorat  Jenderal Pajak;
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
3. Bimbingan  konsultasi  dan  penggalian  potensi  perpajakan  serta  pemberian dukungan teknis komputer;
4. Pengumpulan,  pencarian,  danpengolahan  data  serta  penyajian  informasi perpajakan;
5. Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian;
6. Bimbingan  pemeriksaan  dan  penagihan,  serta  pelaksanaan  dan  administrasi penyidikan;
7. Bimbingan  pelayanan  dan  penyuluhan,  serta  pelaksanaan  hubungan masyarakat;
8. Bimbingan dan penyelesaian keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,  dan  pengurangan  atau  pembatalan  ketetapan  pajak  yang  tidak benar, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan;
9. Bimbingan  dan  penyelesaian  pembetulan  keputusan  keberatan,  keputusan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi  administrasi,  dan  keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
10. Bimbingan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

## 11. Pelaksanaan administrasi kantor.
Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten.
1. BagianUmum
Bagian  Umum  mempunvai  tugas  melaksanakan  urusan  kepegawaian, keuangan, tatausaha, rumahtangga, dan bantuan hukum.
2. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi
Bidang  Dukungan  Teknis  dan  Konsultasi  mempunyai  tugas  melaksanakan pemberian  dukungan  teknis  komputer,  bimbingan  konsultasi,  bimbingan
penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.
3. Bidang Kerjasama, Ekstensifikasi, dan Penilaian
Bidang  Kerjasama,  Ekstensifikasi,  dan  Penilaian  mempunyai  tugas melaksanakan  penyiapan  dan  urusan  kerjasama  perpajakan,  melaksanakan bimbingan  ekstensifikasi,  pendataan,  dan  penilaian,  serta  bimbingan  dan pemantauan pengenaan.
4. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak;
Bidang  Pemeriksaan,  Penyidikan,  dan  Penagihan  Pajak  mempunyai  tugas melaksanakan  bimbingan  teknis  pemeriksaan  dan  penagihan  pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review) , bantuan  pelaksanaan  penagihan,  serta  pelaksanaan  urusan  administrasi penyidikan  termasuk  pemeriksaan  bukti  permulaan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan.
5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan  bimbingan  dan  pemantauan  penyuluhan  dan  pelayanan perpajakan,  melaksanakan  urusan  hubungan  pelayanan  masyarakat,  serta melaksanakan  penyuluhan  dan  pelayanan  perpajakan  yang  menjadi  tanggung jawab Kantor Wilayah.
6. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding;
Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas melaksanakan  bimbingan  dan  urusan  penyelesaian  keberatan,  pembetulan Ketetapan  Pajak,  pengurangan  atau  pembatalan  ketetapan  pajak  yang  tidak benar,  pengurangan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah  dan  Bangunan,  pengurangan  sanksi  administrasi,  proses  banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Provinsi  Banten  memiliki wilayah kerja yang terdiri atas beberapa Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruhwilayahProvinsiBanten, meliputi :
1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama TangerangTimur

## 9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Barat
Perkembangan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  dan  Jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak Provinsi Banten
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Provinsi Banten Tahun 2007-2013
TAHUN PENERIMAAN PPh OP % JUMLAH WAJIB PAJAK OP % 2007 28.183.766.930 2.254.264 2008 77.764.519.188 175,92% 3.643.908 61,65% 2009 96.954.862.348 24,68% 9.230.811 153,32% 2010 70.570.415.606 -27,21% 11.823.645 28,09% 2011 77.100.644.470 9,25% 13.995.879 18,37% 2012 87.924.405.333 14,04% 15.963.808 14,06% 2013 97.436.286.707 10,82% 17.811.800 11,58%
Sumber :Kanwil DJP Banten
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  penerimaan  Pajak  Penghasilan Orang  Pribadi  di  Provinsi  Banten  mengalami  kenaikan  yang  cukup  sigifikan  di tahun  2008.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  kebijakan  Direktorat  Jenderal  Pajak yaitu kebijakan Sunset Policy pada tahun 2008 yang mendorong masyarakat yang belum  melaporkan  Pajak  Penghasilan  tahun  pajak  2007  dan  tahun-tahun sebelumnya  dengan  batas  waktu  31  Maret  2009  untuk  melaporkan  Pajak Penghasilan  mereka.  Bagi  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  Pajak  Penghasilannya pada  periode  tersebut  akan  mendapatkan  kebijakan  penghapusan  sanksi administrasi  berupa  bunga.  Fluktuasi  dari  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

## Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Provinsi Banten
Tahun 2007-2013
Disamping meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi  Banten, kebijakan Sunset  Policy juga  memberikan dampak  pada  jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Provinsi  Banten.  Kebijakan Sunset  Policy juga memberikan  kebijakan  penghapusan  sanksi  administrasi  berupa  bunga  bagi masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak  untuk  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Provinsi Banten Tahun 2007-2013

## DESAIN DAN METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  menjawab  masalah  yang  ada,  perlu  dilakukan  pengujian  terhadap hipotesis  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Penulis  memilih  jenis  penelitian kausal.  Dalam  penelitian  kausal,    hipotesis  diuji  tentang  pengaruh  satu  atau beberapa  variabel  (variabel  independen)  terhadap  variabel  lainnya  (variabel dependen).

## Definisi dan Operasionalisasi Variabel
Berdasarkan  hipotesis  yang  telah  dijelaskan,  maka  definisi  dan operasionalisasi dari masing – masing variabel adalah sebagai berikut:

## Definisi Operasional Variabel
No Variabel Pengertian Skala Pengukuran 1 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Jumlah penerimaan atas pembayaran PPh Orang Pribadi yang telah dilaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Rasio Total Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang dinyatakan dalam Rupiah 2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Rasio Total Jumlah Wajib Pajak
Orang Pribadi per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang 3 Suku Bunga Bank Indonesia Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Rasio Total Suku Bunga Bank Indonesia per tiga bulan (triwulan) tahun 2007- 2014 yang dinyatakan dalam Persentase 4 Inflasi
Suatu keadaan dalam perekonomian dimana terjadi kenaikan harga- harga secara umum, yang menyebabkan jumlah uang yang beredar lebih banyak. Banyaknya jumlah uang yang beredar disebabkan oleh adanya kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan barang di pasar Rasio Total Tingkat Inflasi Provinsi Banten per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang dinyatakan dalam Persentase 5 Pendapatan per Kapita Merupakan hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sampai saat ini penyajian data pendapatan oleh Badan Pusat Statistik Banten masih menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rasio Total PDRB per tiga bulan (triwulan) tahun 2007-2014 yang dinyatakan dalam Rupiah

## Pengukuran Variabel
Berikut ini adalah pengukuran atas setiap variabel dalam penelitian ini :
1. Penerimaan PPh Orang Pribadi (Variabel Dependen)
Skala pengukuran untuk Penerimaan PPh Orang Pribadi adalah skala rasio yaitu jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Pajak  Banten  per  tiga  bulan  (triwulan)  mulai  dari  tahun  2007 sampai dengan tahun 2014 yang dinyatakan dalam milyaran rupiah.
2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Variabel Independen)
Skala  pengukuran  untuk  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  adalah  skala rasio  yaitu  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Banten  per  tiga  bulan  (triwulan)  sejak tahun  pajak  2007  sampai  dengan  2014  yang  dinyatakan  dalam  jumlah orang.
3. Suku Bunga  Bank Indonesia (Variabel Independen)
Skala pengukuran untuk suku bunga adalah skala rasio yaitu tingkat Suku Bunga BI per tiga bulan (triwulan) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 yang dinyatakan dalam persentase.
4. Inflasi (Variabel Independen)
Skala  pengukuran  untuk  inflasi  adalah  skala  rasio.  Tingkat  inflasi  yang dipakai  adalah  Inflasi  tahun  kalender  per  tiga  bulan  (triwulan)  dan dinyatakan dalam persentase.
5. Pendapatan per Kapita (Variabel Inpenden)
Skala  pengukuran  untuk  pendapatan  per  kapita  adalah  skala  rasio. Pendapatan  per  kapita  yang  dipakai  adalah  jumlah  Produk  Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga konstan 2000 yang dinyatakan dalam rupiah.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  adalah  seluruh  subyek  atau  sesuatu  yang  menjadi  fokus  penelitian. Penelitian  ini  ingin  meneliti  semua  elemen  yang  ada  dalam  wilayah  penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi dan tidak melakukan sampling. Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak
Banten.  Data  populasi  untuk  variabel  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribaadi  dan  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  didapat  dari    Kantor Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Banten  hanya  sebanyak  28  data  (mulai  tahun 2007-2013).  Agar  data  yang  diuji  memenuhi  kriteria  mendekati  berdistribusi normal,  peneliti  berinisiatif  melakukan  penambahan  data  yaitu  data  pada  yahun 2014  dengan  melakukan resampling pada  tahun  tersebut  dengan  metode bootstrapping. Metode resampling  bootstrap adalah  membangun  data  bayangan (pseudo  data)  dengan  menggunakan  informasi  dari  data  asli  dengan  tetap memperhatikan  sifat-sifat  dari  data  asli  tersebut,  sehingga  data  bayangan  akan memiliki karakterstik yang semirip mungkin dengan data asli. Metode resampling bootstrap dikembangkan  oleh  Geisser  dan  Stone  seperti  yang  dijelaskan  Ghazali (2011) dalam Marini (2012).

## Metode Analisis
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  maka  penulis  melakukan  analisis  sebagai berikut:
1. Statistik deskriptif
Statistik  Deskriptif  memberikan  gambaran  baru  atau  deskripsi  secara keseluruhan  data  perusahaan  yang  dilihat  dari  nilai  minimum,  maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi.
2. Uji Normalitas Data
Pengujian apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan  pengujian Kolmogorov-Sminov  Goodness  of  Fit  Test terhadap masing-masing variabel.
Kriteria pengujian:
Angka signifikansi (SIG) > 0.05, maka data berdistribusi normal Angka signifikansi (SIG) < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal
3. Uji Heterokedastisitas
Asumsi  Heteroskedastisitas  adalah  asumsi  dimana  varians  residual  titik sama untuk satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heterskedastisitas. Ada beberapa metode pengujian yang bias digunakan diantaranya yaitu Uji
Park, Uji Glesjer, Melihat Pola Grafik Regresi, dan Uji Koefesien Korelasi Spearman. Pada penelitian ini penulis akan melakukan Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park, yaitu meregresikan nilai residual  (Lnei2)  dengan  masing-masing  variabel  dependen  (LnX1,  LnX2, LnX3, dan LnX4).
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
1) Ho : tidak ada gejala heteroskedastisitas
2) Ha : ada gejala heteroskedastisitas
3) Ho  diterima  bila  t  hitung  <  t  tabel  berarti  tidak  terjadi heteroskedastisitas  dan  Ho  ditolak  bila  t  hitung  >  t  tabel  yang berarti terdapat heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Uji  Autokorelasi  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat  yang  harus  terpenuhi  adalah  tidak  adanya  autokorelasi  dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan Uji Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika  d  lebih  kecil  dari  dL  atau  lebih  besar  dari  (4-dL)  maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokolerasi.
2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokolerasi.
3) Jika  d  terletak  antara  dL  dan  dU  atau  diantara  (4-dU)  dan  (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Nilai  dU  dan  dL  dapat  diperoleh  dari  Tabel  Statistik  Durbin  Watson  yang bergantung  banyaknya  observasi  dan  banyak  nya  variable  yang menjelaskan.
5. Uji Multikolinearitas
Pendeteksian  terhadap  multikolinearitas  dapat  dilakukan  dengan  melihat nilai Variance-Inflating  Factor (VIF)  dari  hasil  analisis  regresi.  Jika  nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi.
Koefisien  determinasi  (R 2 )  menjelaskan  proporsi  variasi  dalam  variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel: Xi; i = 1, 2, 3, 4…, k) secara bersama-sama.
Persamaan  regresi  linear  berganda  semakin  baik  apabila  nilai  koefisien determinasi (R 2 ) semakin besar (mendekati 1). Nilai  yang digunakan untuk melakukan  uji  serempak  adalah  nilai  F hitung .  Uji  F  yang  signifikan menunjukkan  bahwa  variasi  variabel  terikat  dijelaskan  sekian  persen  oleh variabel  bebas.  Uji  signifikansi  secara  parsial  digunakan  untuk  menguji hipotesis penelitian.
Nilai  yang  digunakan  untuk  melakukan  pengujian  adalah  nilai  t  hitung dengan kriteria sebagai berikut:
Jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel ; maka Ho diterima t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel ; maka H0 ditolak atau nilai Pr ≥ α = 1%; maka H0 diterima nilaiPr < α = 1%; maka H0 ditolak

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Analisa
Uji statistic t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variable independent secara parsial didalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2005). Berikut hasil spss dari uji T:
Uji T Tahun 2007-2014
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 33.480 4.363 7.674 .000 Jumlah WP OP 3.418E-6 .000 2.354 2.629 .014 BI Rate -.050 .064 -.323 -.774 .446 Inflasi -.070 .180 -.184 -.388 .701 PDRB -5.283E-7 .000 -2.163 -2.552 .017
a. Dependent Variable: Penerimaan PPH OP
Dari  Tabel  5.10  dapat  dilihat  t  hitung  sebesar  2.629  untuk  Jumlah  Wajib  Pajak Orang  Pribadi,  -0.774  untuk  BI Rate ,  -0.388  untuk  Inflasi  dan  -2.552  untuk PDRB. Lalu didapat pula t tabel dengan derajat kebebasan (df) 2.048 (uji 2 sisi). Dan dapat disimpulkan:
1) Untuk variabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  yaitu T Hitung > T Tabel (2.629 > 2.048) artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara Jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi.  Jadi  dari  kasus  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  Jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  berpengaruh  positif  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Banten.
2) Untuk variabel BI Rate yaitu -T Hitung > -T Tabel  (-0.774 > -2.048) artinya secara  parsial  tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara Bi  Rate dengan Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi.  Jadi  dari  kasus  ini  dapat disimpulkan  bahwa  secara  parsial Bi  Rate tidak  berpengaruh  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
3) Untuk variabel  Inflasi  yaitu  -T Hitung > -T Tabel  (-0.338 > -2.048) artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Inflasi dengan Penerimaan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi.  Jadi  dari  kasus  ini  dapat  disimpulkan bahwa  secara  parsial  Inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
4) Untuk variabel PDRB  yaitu -T Hitung < -T Tabel  (-2.552 <  -2.048) artinya secara  parsial  ada  pengaruh  signifikan  antara  PDRB  dengan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi.  Jadi  dari  kasus  ini  dapat  disimpulkan bahwa  secara  parsial  PDRB  berpengaruh  negatif  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

## Pembahasan
1. Pengaruh  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa T Hitung > T Tabel (2.629 > 2.048)  pada  uji  parsial  tahun  2007  sampai  dengan  2014  positif  yang artinya  secara  parsial  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  berpengaruh positif  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  di  Provinsi
Banten.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  setiap  peningkatan  Jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  akan  meningkatkan  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  di  Provinsi  Banten.  Adanya  hubungan  positif antara  jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan  yang searah,  yaitu  ketika  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengalami peningkatan, maka Penerimaan PPh Orang Pribadi mengalami peningkatan pula.  Hal  tesebut  dapat  terlihat  dari  koefisien  regresi  variabel  Jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebesar  0,000003418  menunjukkan  bahwa selama  tahun  2007-2014  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi mengalami kenaikan sebesar 3,418 milyar Rupiah dengan adanya kenaikan jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebesar  1%.  Hasil  tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi akan menaikkan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  secar  signifikan di  Provinsi  Banten.  Hasil  yang  sama  juga  ditunjukkan  pada  penelitian Nasution  (2008)  yang  menyimpulkan  bahwa  secara  parsial  Jumlah  Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Pengaruh BI Rate terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa -T Hitung > -T Tabel  (-0.774 >  -2.048)  pada  uji  parsial  tahun  2007  sampai  dengan  2014  yang  artinya secara  parsial BI  Rate tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi  di  Provinsi  Banten. Dari hasil  analisa tersebut juga  dapat  diketahu  bahwa  terdapat  hubungan  negatif  antara BI  Rate dengan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi.  Hal  ini menunjukkan pergerakan BI Rate berjalan tidak searah dengan Penerimaan Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi,  yaitu  ketika BI  Rate mengalami kenaikan mengakibatkan penurunan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi  dan  sebaliknya.  Hal  tesebut  dapat  terlihat  dari  koefisien  regresi variabel BI  Rate sebesar  -0,050  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2007- 2014 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi mengalami penurunan
sebesar 0,050 milyar Rupiah dengan adanya kenaikan BI Rate sebesar 1%. Hasil  yang  sama  ditunjukkan  pada  penelitian  Megayanti  (2010)  yang menyimpulkan bahwa Suku Bunga BI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  Penerimaan  Pajak.  Sedangkan  pada  penelitian  Noviyanti  (2013) yang menyimpulkan terdapat hubungan jangka panjang  yang stabil antara kebijakan pemerintah ( BI Rate ) dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa T Hitung < T Tabel pada uji parsial tahun 2007 sampai dengan 2014 yang artinya secara parsial Inflasi tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi di Provinsi Banten. Sama halnya denga BI Rate , Inflasi juga berjalan tidak searah  dengan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi,  yaitu  ketika Inflasi  mengalami  kenaikan  mengakibatkan  penurunan  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi  dan sebaliknya. Hal  tesebut  dapat  terlihat dari koefisien  regresi  variabel  Inflasi  sebesar  -0,070  menunjukkan  bahwa selama  tahun  2007-2014  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi mengalami  penurunan  sebesar  0,070  milyar  Rupiah  dengan  adanya kenaikan Inflasi sebesar 1%. Hasil yang sama ditunjukkan pada penelitian Megayanti  (2010)  yang  menyimpulkan  bahwa  Inflasi  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
4. Pengaruh  PDRB  terhadap  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi
Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa -T Hitung < -T Tabel pada uji parsial tahun 2007 sampai dengan 2014 yang artinya secara parsial PDRB berpengaruh  negatif  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi di Provinsi Banten. Adanya hubungan negatif antara jumlah Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dengan  Penerimaa  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi menunjukkan  bahwa  adanya  hubungan  yang  tidak  searah,  yaitu  ketika Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengalami  peningkatan,  maka Penerimaan  PPh  Orang  Pribadi  mengalami  penurunan.  Hal  tesebut  dapat terlihat  dari  koefisien  regresi  variabel  Jumlah Wajib  Pajak  Orang  Pribadi sebesar  -0,0000005283  menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2007-2014
Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  mengalami  penurunan sebesar  5,283  milyar  Rupiah  dengan  adanya  kenaikan  jumlah  PDRB sebesar  1%.  Hasil  yang  sama  ditunjukkan  pada  penelitian  Megayanti (2010)  Produk  Domestik  Bruto  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  Penerimaan  Pajak.  Hal  tersebut  mendukung  hasil  penelitian Nasution  (2008)  bahwa  Pendapatan  per  Kapita  mempunyai  pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Jumlah  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Orang Pribadi di Provinsi Sumatera Utara.

## PENUTUP

## Simpulan
Dari  hasil  analisa  statistik  diperoleh  kesimpulan  atas  hipotesis  yang  diajukan sebagai berikut :
1. Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama  tahun  2007-2014  di Provinsi  Banten.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  adanya  kebijakan Sunset Policy dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  pada  tahun  2008  yaitu  penghapusan sanksi administrasi bagi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan yang belum melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum tahun 2008. Dengan  adanya  kebijakan Sunset  Policy memberikan  efek  meningkatnya Jumlah  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  untuk melaporkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. BI  Rate tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  selama  tahun  2007-2014  di  Provinsi  Banten. Penyebab  tidak  berpengaruhnya  BI  Rate  dimungkinkan  karena  dampak  resesi keuangan global pada tahun 2008, yang menyebabkan tingkat BI Rate ditahun tersebut meningkat.
3. Inflasi  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2007-2014 di Provinsi Banten. Sama halnya dengan  BI Rate,  penyebab tidak berpengaruhnya inflasi  dimungkinkan karena  adanya  resesi  keuangan  global  pada  tahun  2008  yang  menyebabkan tingginya tingkat Inflasi.
4. PDRB  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Orang Pribadi selama tahun 2007-2014 di Provinsi Banten. Hal tersebut dapat disebabkan  oleh  resesi  keuangan  global  pada  tahun  2008  yang  menyebabkan tingginya  tingkat  inflasi  dan  menekan  angka  pendapatan  masyarakat  Provinsi Banten  sehingga  turut  menyebabkan  PDRB  memiliki  pengaruh  negatif terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  selama  tahun  2007- 2014 di Provinsi Banten.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulanini dapat dikemukakan saran  – saran sebagai berikut :
1. Kepada Pemerintah & Kanwil DJP Banten
Dalam  menata  dan  meningkatkan  Penerimaan  PPh  Orang  Pribadi  di  Provinsi Banten  untuk  masa  yang  akan  datang,  hendaknya  memperhatikan  faktor ekonomi  PDRB  dan  peningkatan  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hal tersebut  di  karenakan  variabel  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  memiliki pengaruh  yang  dominan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi, begitu pula dengan jumlah PDRB yang harus selalu diperhatikan oleh Pemerintah  Provinsi  Banten  mengingat  kenaikan  dan  penurunan  PDRB berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Kepada peneliti selanjutnya
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi memiliki  peran  cukup  besar  terhadap  Penerimaan  PPh  Orang  Pribadi  di Provinsi  Banten,  alangkah  baiknya  peneliti-peneliti    selanjutnya  meneliti faktor-faktor apa saja  yang mempengaruhi Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi atau  faktor-faktor    selain  Jumlah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  dapat mempengaruhi Penerimaan PPh Orang Pribadi di Provinsi Banten.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Safassy,  Randy.  (2010). Analisis  Pengaruh  Suku  Bunga  SBI,  Fluktuasi  Kurs Dollar  AS  dan  Tingkat  Inflasi  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah, Jakarta.
Altig and Carlstrom. (2010). Inflation and The Personal Tax Code: Assessing  and Indexation .  Diakses  pada  06  April  2014  dari  World  Wide  Web  : http://www.clevelandfed.org/research/research_publication.cfm?id=35
Andi,  A.  F.  S.,  Chandrarin,  G.  (2005). Analisis  Pengaruh  Upah,  Dana  Pensiun dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak (PPh OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Kudus . Diakses pada tanggal 20 April 2014 dari  World  Wide  Web  :  http://eprints.ums.ac.id/803/1/Jurnal_Daya Saing_2_3.pdf.
Ardani, R. P., Setiawan, J., & Sari, R. P. (2009). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak,  Belanja  Pembangunan/Modal  dan  Tingkat  Inflasi  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia  Selama  Tiga  Dekade  Terakhir . Makalah Ilmiah. Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya. Dewi,  I.,P.  (2007). AnalisisVariabel-  Variabel  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Batu). Skripsi.Universitas Brawijaya, Malang. Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM SPSS 19 .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, Imam. (2008). Structural Equation Modeling, Metode Alternatif Dengan Partial  Least  Squares  (PLS) .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Ilyas dan Burton. (2011). Hukum Pajak . Jakarta : Salemba Empat. Immervol.  (2005). The  Impact  of  Inflation  on  Income  Taxand  Social  Insurance Contributions  in  Europe .Microsimulation  Unit,  Department  of  Applied Economics,  University  of  Cambridge  Sidgwick  Avenue,  Cambridge  CB3 9DE, UK.
Mardiasmo. (2009). Perpajakan . Yogyakarta : Penerbit Andi.
Marini,  Jesica.  (2012). Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  Dan Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survey  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Karees) .  Tesis.  Universitas Komputer Indonesia
Nasution,  I.,  F.  (2008). Analisis  Determinan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan (PPh)  Orang  Pribadi  di  Propinsi  Sumatera  Utara .  Tesis.  Universitas Sumatera Utara, Medan.
Nugraha, Adityo. (2005). Analisis Penerimaan Pajak di Kota Surabaya di Tinjau dari  Wajib  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (1989-2003) .  Skripsi  . Universitas Airlangga, Semarang.
Oktivani,  Debby.  (2007). Pengaruh  Kepatuhan  Pajak  dan  Jumlah  Pemeriksaan terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Madiun. Skripsi.Universitas Kristen Petra, Surabaya. Priyono,  A.P.,  Aryanto,  Y.  &Fitriandi,  P.  (2014). Kompilasi  Undang-Undang PerpajakanTerlengkap . Salemba Empat : Jakarta. Waluyo dan Ilyas. (2011). Perpajakan Indonesia . Jakarta : Salemba Empat.
Waluyo. (2010). Perpajakan Indonesia 1 . Jakarta : Salemba Empat.