## Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945
Roby Anugrah*, Raja Desril dan Hari Sutra Disemadi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau *robbyanugrah@umri.ac.id

## Abstrak
Perdebatan mengenai pidana mati dari zaman klasik hingga zaman modern masih menjadi perdebatan yang belum menemukan  titik  dialogisnya.  Dari  zaman  Beccaria  yang  menyatakan  bahwa  pidana  mati  tidak  efektif  dalam menanggulangi kejahatan, pembunuhan banyak terjadi dan masih akan terus terjadi hingga dewasa ini pihak pro dan  kontra  pidana  mati  masih  mempertahankan  argumennya  masing-masing.  Dalam  menjawab  permasalahan mengenai pro-kontra pidana mati terhadap palaku kejahatan narkotika, maka penelitian ini menggunakan metode analisis  kualitatif  dengan  jenis  penlitian  hukum  normatif.  Data  yang  digunakan  pada  penelitian  hukum  normatif tentunya  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan.  Di  Indonesia  perdebatan  mengenai pidana  mati  terhadap  pelaku  kejahatan  Narkotika  kembali  mencuat  ke  publik  ketika  ketentuan  ancaman  pidana mati dalam UU Narkotika diajukan uji materil atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia paling dasar yakni hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Padahal apabila ditelaah pidana  mati terhadap kejahatan narkotika  dan terhadap kejahatan lain pada  umumnya  sepanjang diatur  secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  tidaklah  bertentangan  dengan  hak  untuk  hidup  yang dimiliki manusia dari sejak lahir.

## Kata Kunci: Hak hidup, kejahatan narkotika, pidana mati

## Abstract
The debate about capital punishment from classical to modern times is still a debate that has not found a dialogue point.  From  the  Beccaria  era  which  stated  that  capital  punishment  was  not  effective  in  tackling  crime,  many killings occurred and will continue to occur until today the pros and cons of capital punishment still maintain their respective  arguments.  In  answering  the  problems  regarding  the  pros  and  cons  of  capital  punishment  against narcotics  crime,  this  study  uses  a  qualitative  analysis  method  with  a  type  of  normative  legal  research.  The  data used in normative legal research is, of course, secondary data obtained through library research. In Indonesia, the debate  about  capital  punishment  against  narcotics  criminals  reappears  to  the  public  when  the  provisions  of  the threat  of  capital  punishment  in  the  Narcotics  Law  are  submitted  to  a  judicial  review  or  judicial  review  to  the Constitutional  Court  which  is  considered  to  conflict  with  the  most  basic  human  rights  namely  the  right  to  life guaranteed by the 1945 Constitution. Whereas if the death penalty is investigated for narcotics crimes and other crimes in general as long as it is firmly regulated in statutory regulations it does not contradict the right to life that humans have from birth.
Keywords: Right to life, narcotics crimes, death penalty
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 110
Published: 30/07/2020
How To Cite:
Anugrah,  R.,  Desril,  R.,  Disemadi. ( 2020).  Pidana  Mati  Terhadap  Kejahatan  Narkotika  Ditinjau  Dari  Pasal  28I Ayat (1) UUD NRI 1945. KERTHA W ICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 14 (2). Pp 110 - 117. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1922.110-117

## I.  PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  terdiri  dari jajaran  pulau-pulau  yang  membentang  dari sabang  hingga  merauke  menjadikan  bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari terbesar di dunia. Dengan  letaknya  yang  strategis,  sebagai  titik
singgng  dalam  persilangan  perdagangan  dan budaya  antar  bangsa,  menjadikan  Indonesia memiliki  keuntungan  dalam  hal  perdagangan dengan  negara  dan  bangsa  lainnya  ( Gukguk  & Jaya, 2019; Reksodiputro, 2012) . Letak geografis Indonesia yang strategis dalam jalur perdagangan
tersebut  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perdagangan  secara  ilegal.  Perdagangan  secara ilegal tersebut didominasi oleh perdagangan gelap Narkotika. Pada kenyataannya, kejahatan narkotika  memang  telah  menjadi  sebuah kejahatan  transnasional  yang  dilakukan  oleh kelompok  kejahatan  terorganisir  atau organized crime (Busnarma, 2019; Gukguk & Jaya, 2019) . Kejahatan  narkotika  merupakan  kejahatan transnasional dalam artian bahwa semua negara di dunia  mengutuk  dan  melarang  segala  hal  yang terkait  dengan  perdagangan  gelap  narkotika tersebut mengingat bahwa narkotika membei efek atau  dampak  yang  buruk  bagi  setiap  bangsa terutama bagi generasi penerus bangsa (Istighfar, Jaya,  &  Pujiyono,  2017) .  Selain  daripada  itu maksud  dari  kejahatan  narkotika  sebagai kejahatan  transnasional  adalah  bahwa  kejahatan narkotika  telah  terjadi  di  semua  negara  dan kejahatan  narkotika  tersebut  berpotensi  besar terjadi  dalam  lintas  negara (Heriyono,  2020; Reksodiputro, 2012).
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat dunia  turut  menyadari  efek  buruk  dari  narkotika dan psikotoprika bagi kehidupan dan kelangsungan  suatu  bangsa  maka  dari  itu Indoanesia    secara  nasional  menyatakan  perang terhadap kejahatan narkotika psikotropika. Wujud nyata  dari  bangsa  Indonesia  dalam  memerangi kejahatan  narkotika  dan  psikotropika  adalah dengan  disahkannya  UU  No.  5  Tahun  1997 Tentang  Psikotoprika  dan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (UU Narkotika). Melalui peraturan perundang- undangan    tersebut  Indonesia  secara  tegas mengecam  segala  tindakan  dan  perbuatan  yang bersangkut  paut  dengan  kejahatan  narkotika. Berdasarkan  UU  Psikotropika  an  UU  Narkotika pada  beberapa  pasalnya  diatur  mengenai  sanksi pidana  mati  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  UU narkotika tersebut.
Penggunaan  pidana  mati  sebagai  alat  untuk menanggulangi kejahatan juga tidak terlepas dari pro  dan  kontra,  karena  masalah  pidana  mati  di Indonesia  sampai  saat  ini  masih  merupakan pembicaraan  yang  dapat  menimbulkan  problem (Jainah  &  Handayani,  2019). Hal  ini  disebabkan karena  persepsi  tentang  pidana  mati  sangat dipengaruhi  oleh  latar  belakanag  budaya  dan pandangan  hidup  bangsa.  Masalah  pidana  mati bertalian erat dengan struktur masyarakat, kondisi politik,  dan  nilai-nilai  budaya  yang  ada  dalam
masyarakat itu (Sahetapy, 1982).
Menurut  pihak  pro  pidana  mati  menyatakan bahwa  pidana  mati  dapat  dipergunakan  sebagai alat  radikal  untuk  mencegah  tindakan-tindakan yang  di  luar  batas-batas  perikemanusiaan  demi terlaksananya cita-cita masyarakat Indoneisa yang adil  dan  makmur (Istighfar  et  al.,  2017). Namun demikian,  menurut  pihak  kontra  pidana  mati menyatakan  bahwa  pidana  mati  bertentangan dengan  perikemanusiaan  dan  hak  asasi  manusia terutama  hak  untuk  hidup  sebagaimana  yang diatur  pada  UUD  1945  Pasal  28I  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  “hak  untuk  hidup.....  adalah hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apa  pun”  ketentuan  ini  telah menegasikan  keberadaan  hukuman  mati  dalam sistem hukum Indonesia. Lahirnya Pasal 28I ayat (1)  UUD  1945  tidak  bisa  tidak  berakibat  pada inkonstitusionalitas hukuman mati (Lubis, 2009).
Menurut pihak kontra pidana mati konsekuensi  logis  dari  pola  pikir  diatas  adalah bahwa  semua  produk  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  dibawah  UUD  1945 haruslah mengalami perubahan dalam artian pasal -pasal  mengenai  pidana  mati  harus  dihilangkan (Sitanggang  &  Fakhriah,  2019), terutama berkaitan  dengan  pasal-pasal  yang  berkaitan dengan  ancaman  pidana  mati  terhadap  kejahatan Narkotika  yang  diatur  dalam  UU  Narkotika karena  hukuman  mati  dinilai  sebagai  sebuah pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  paling mendasar  yaitu  hak  untuk  hidup  sebagaimana disebutkan  dalam  pasal  28A  UUD  1945,  bahwa setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Arief, 2019; Istighfar et al., 2017).
Terhadap  pasal-pasal  yang  mengatur  pidana mati  dalam  kejahatan  Narkotika  tersebut diajukanlah  judicial  review  ke  Mahkamah Konstitusi  guna  untuk  menghapus  ancaman pidana  mati  terhadap  kejahatan  narkotika  karna pidana  mati  bertentangan  dengan  Pasal  28I  ayat (1) UUD 1945.
Penelitan  mengenai  pidana  mati  dari  dulu hingga  kini  masih  relevan  untuk  dilakukannya pengkajian  dikarenakan  bahwa  norma-norma hukum  itu  berkembang  begitu  juga  dengan masyarakat sebagai subjek dari hukum itu sendiri juga  mengalami  perubahan  dan  perkembangan. Penelitian-penelitian  terkait  pidana  mati  yang telah  ada  sebelumnya  dewasa  ini  berkisar mengenai  kebijakan  formulasi  pidana  mati terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di
Halaman 111 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945
Indonesia (Batubara,  2014) ,  penelitian  lain berfokus  pada  eksistensi  pidana  mati  dalam hukum  pidana  (Eleanora,  2012),  dan  penelitian lainnya seperti efektifitas pidana mati bagi pelaku kejahatan  narkotika  di  Indonesia (Istighfar  et  al., 2017).
Penelitian-penelitian  yang  telah  ada  terdahulu lebih  memfokuskan  pengkajiannya  kepada eksistensi pidana mati terhadap kejahatan korupsi, eksistensi  pidana  mati  itu  sendiri  dalam  bingkai hukum  pidana  serta  jalan  tengah  mengenai  pro- kontra pidana mati. Penelitian-penelitian terdahulu  belum  memfokuskan  pengkajiannya kepada  analisis  pidana  mati  jika  dihadapkan dengan UUD 1945 dan mendasarkan penelitiannya kepada putusan Mahkamah Konstitusi  yang  melakukan  Judicial  Review terhadap  pasal-pasal  dalam  UU  Narkotika  yang mengatur  pidana  mati.  Berdasarkan  paparan  di atas,  maka  permasalahan  yang  ingin  dikaji  pada penelitian  kali  ini  adalah:  1).  Bagaimana Pengaturan  Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap Kejahatan  Narkotika  Di  Indonesia?;  dan    2). Bagaimana  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Mengenai Pidana Mati Di Indonesia Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945?.

## II.  METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif,    karena  sumber  data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  berupa  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  berupa bahan  hukum  yang  memiliki  kekuatan  mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU Narkotika, Putusan Mahkamah Konstitusi No 2-3/ PUU-V/2007.  Bahan  hukum  sekunder  berupa pendapat  ahli  dan  bahan  hukum  tersier  berupa tulisan-tulisan  jurnal  terdahulu.  Data  sekuder diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan  yang  kemudian  di  pilah  dan dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Ancaman  Pidana  Mati  Bagi  Pelaku  Kejahatan Narkotika Di Indonesia
Hukum  pidana  dapat  didefiniskan  sebagai: aturan  hukum,  yang  mengikatkan  kepada  suatu perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu suatu  akibat  yang  berupa  pidana (Rofiq, Disemadi, & Jaya, 2019; Sudarto, 2009). Hukum pidana  dapat  dibedakan  dan  diberikan  arti menjadi  hukum  pidana  materiil  dan  hukum
pidana  formil.  Hukum  pidana  materiil  yang menunjuk  pada    perbuatan-perbuatan  yang  dapat dipidana,  aturan-aturan  yang  memuat  syarat- syarat  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  dan ketentuan  mengenai  sanksi  pidana  itu  sendiri (Anugrah,  2019). Adapun  hukum  pidana  formil mengatur  bagaimana  negara  dengan  perantaraan alat-alat  perlengkapan-nya  melaksanakan  haknya untuk  mengenakan  pidana  atau  dalam  kata  lain disebutkan  sebagai  hukum  yang  mengatur  cara hukum  pidana  materill  dapat  dilaksanakan (Lasmadi, Sari, & Disemadi, 2020).
Hukum  pidana  materiil  di  Indonesia  dibagi menjadi  dua  (2)  bagian,  yakni  hukum  pidana umum  yang  merujuk  kepada  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) dan hukum pidana khusus yakni segala peraturan perundang- undangan  hukum  pidana  diluar  KUHP  (WvS). KUHP  (WvS)  merupakan  induk  dari  segala peraturan  perundang-undangan  hukum  pidana  di Indonesia,  dalam  artian  bahwa  ketentuan  umum buku  I  KUHP  (WvS)  mengikat  bagi  setiap perundang-undangan pidana diluar KUHP (WvS) tersebut.  Menurut  KUHP  (WvS)  jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :
Pidana terditi atas:
Pidana  Pokok:  Pidana  mati,  Pidana  penjara, Kurungan, Denda
Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu,  Perampasan  barang-barang  tertentu, Pengumuman putusan hakim.
Berdasarkan  Pasal  10  KUHP  diatas  pidana mati  mendapat  legitimasi  untuk  berlaku  secara sah  dan  konstitusional  di  Indonesia.  Pidana  mati ditempatkan  sebagai  pidana  pokok  dan  berada pada puncak hierarki jenis pidana karna tidak ada lagi  ancaman  pidana  yang  melebihi  pidana  mati. Berdasarkan  bahwa  ketentuan  mengenai  jenis- jenis  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP tersebut adalah dimuat pada Buku  I KUHP  yang mana  Buku  I  KUHP  tentang  ketentuan  umum tersebut  mengikat  bagi  seluruh  perundang- undangan  pidana  diluar  KUHP  maka  pengaturan ancaman  pidana  mati  terhadap  pelaku  kejahatan Narkotika  adalah  tidak  bertentangan  dengan ketentuan umum dalam KUHP.
Hukum  pidana  khusus  sebagaimana  telah disebutkan  diatas  adalah  peraturan  perundang- undangan hukum pidana diluar KUHP yang mana pada beberapa perundang-undangan tersebut juga diaturnya  mengenai  ancaman  pidana  mati  bagi
Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 112
pihak  yang  melanggar  perundang-undangan tersebut.    Perundang-undangan  hukum  pidana diluar  KUHP  yang  memuat  sanksi  pidana  mati antara  lain  mengenai  kejahatan  Narkotika  di Indonesia  adalah  merujuk  dengan  merujuk kepada  UU  No.  5  Tahun  1997  Tentang Psikotropika,  UU  No.  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika  jo  UU  No.  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
Menurut  UU  No.  5  Tahun  1997  Tentang Psikotropika tindak pidana yang diancam dengan pidana  mati  adalah  tindak  pidana  yang  tertuang dalam  Pasal  59  ayat  (2)  yaitu  tindak  pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) yang  dilakukan  secara  terorganisasi.  Adapun tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU No.5 tahun 1997 meliputi:
Menggunakan  psikotropika  golongan  I  selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
Memproduksi  dan/atau  menggunakan  dalam proses  produksi  psikotropika  golongan  I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
Mengedarkan  psikotropika  golongan  I  tidak memenuhi  ke-tentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
Mengimpor  psikotropika  golongan  I  selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
Secara  tanpa  hak  memiliki,  menyimpan  dan/ atau  membawa  psikotropika  golongan  I.dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun,  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  150.000.000,00 (seratus  lima  puluh  juta  rupiah),  dan  paling banyak  Rp.750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima puluh juta rupiah).
Menurut  UU  No.  22  Tahun  1997  Tentang Narkotika  ancaman  pidana  mati  termuat  dalam Pasal  80  ayat  (1)  huruf  a  yang  berbunyi: “Barangsiapa  tanpa  hak  dan  melawan  hukum: memproduksi, mengolah, mengekstaksi, mengkonvensi, merakit,atau menyediakan narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  pidana mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
Selanjutnya  Pasal  80  ayat  (3)  huruf  a dinyatakan  “ Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  :  a.  Ayat  (1)  huruf  a  dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana
penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000  (lima milyar rupiah)”.
Sementara  demikian  dalam  UU  No.35  Tahun 2009  tentang  Narkotika,  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  mati  dalam  Undang- undang ini terdapat pada pasal-pasal berikut:
Pasal  113  ayat (2)  –  perbuatan  memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan Narkotika golongan  I  dalam  bentuk  tanaman  beratnya  1kg atau  5  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
Pasal  114  ayat  (2)  –  perbuatan  menawarkan untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau  menerima  Narkotika  golongan  I  dalam bentuk  tanaman  beratnya  1  kg  atau  5  batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
Pasal  116  ayat  (2)  –  penggunaan  narkotika terhadap  orang  lain  atau  pemberian  Narkotika golongan  I  untuk  digunakan  orang  lain, mengakibatkan  orang  lain  mati  atau  cacat permanen;
Pasal  118  ayat  (2)  –  memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan Narkotika golongan II beratnya melebihi 5 gram;
Pasal 119 ayat (2) – menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara dalam  hal  jual  beli,  menukar,  menyerahkan Narkotika golongan II beratnya melebihi 5 gram;
Pasal  121  ayat  (2)  –  penggunaan  narkotika untuk  orang  lain  atau  pemberian  Narkotika golongan  II  untuk  digunakan  orang  lain, mengakibatkan  orang  lain  mati  atau  cacat permanen;
Pasal  133  -  menyuruh,  memberi,  atau menjanjikan  sesuatu,  memberikan  kesempatan, menganjurkan,  memberi  kemudahan,  memaksa dengan  ancaman,  memaksa  dengan  kekerasan, melakukan  tipu  muslihat,  atau  membujuk  anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129.
Berdasarkan Pasal-Pasal yang telah disebutkan diatas  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pembentuk Undang-Undang  berusaha  melindungi  setiap Individu  bangsa  Indonesia  dari  penyalahgunaan
Halaman 113 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945
Psikotropika  dan  Narkotika (Arief,  2019; Busnarma, 2019) , terkhusus narkotika golongan I yang merupakan obat-obatan dengan daya adiktif tinggi  dan  memiliki  potensi  yang  besar  atau cukup  tinggi  untuk  menyebabkan  kecanduan. Narkotika  golongan  I  ini  sangat  berbahaya  jika disalahgunakan  dapat  merusak  organ  tubuh hingga menyebabkan kematian.
Tingginya  bahaya  efek  samping  dari kecanduan  narkotika  golongan  I  ini  sehingga wajar  menurut  penulis  pembentuk  Undang- Undang  merumuskan  ancaman  pidana  mati. Dengan  dirumuskannya  ancaman  pidana  mati dalam  tiap-tiap  Pasal  yang  disebutkan  diatas maka  dapat  diketahui  bahwa  pemerintah Indonesia  serius  dalam  usaha  perang  melawan Narkotika  guna  melindungi  setiap  individu bangsa  Indonesia  dari  kerusakan  dan  bahaya penyalahgunaan  narkotika (Batubara,  2014; Istighfar et al., 2017).
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Mengenai  Pidana Mati  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari  Pasal  28I  Ayat  (1) UUD 1945
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga peradilan  di  Indonesia  memiliki  kewenangan dalam  hal  judicial  review  atau  sebagai  penguji materiil undang-undang  terhadap  UUD.   Judicial review  atau  contitutional  review  di  dalamnya terdapat  dua  (2)  cakupan  tugas  pokok  yang meliputi: pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi  dalam  hubungan  perimbangan  peran antara  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif  supaya  tidak  terjadi  pemusatan kekuasaan  oleh  satu  cabang  kekuasaan  terhadap cabang  kekuasaan  laiinya;  kedua,  melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan  oleh  lembaga  negara  yang  merugikan hak-hak  dasar  yang  dijamin  dalam  konstitusi (Asshiddiqie, 2006).
Secara  konseptual,  gagasan  pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum  dan  keadilan.  Mengadili  tingkat  pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal  menguji  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945,  dan  kewenangan  lain  yang dimilikinya (Syahrizal, 2006). Kehadiran Mahkamah  Konstitusi  melengkapi  Mahkamah Agung  sebagai  lembaga  peradilan  yang  lahir sebelum  amandemen  UUD  1945  dalam mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagai negara  hukum.  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  kekuasaan  kehakiman  sudah  menjelma
dalam  sistem  hukum  ketatanegaraan  Indonesia (Darmadi, 2015).
Suatu Pasal atau undang-undang bertentangan dengan  UUD  1945  atau  tidaknya  dapat  diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan  Pasal-Pasal  dalam  UU  Psikotropika dan  UU  Narkotika  yang  mengatur  dapat dijatuhinya  pidana  mati  terhadap  pelaku kejahatan  narkotika.  Meskipun  yang  diajukan  uji materiil  atau  judicial  review  ke  Mahkamah Konstitusi  adalah  Pasal-Pasal  dalam  UU Narkotika  yang  mengatur  mengenai  ancaman pidana  mati  namun  tujuan  akhir  yang  hendak dicapai  adalah  hapusnya  pidana  mati  dalam seluruh ketentuan perundang-undangan
Indonesia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pandangan,  pendirian  dan  putusannya  dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 tersebut.
Dalam  memutus  perkara  Nomor  2/PUU- V/2007  tersebut  Mahkamah  Konstitusi  juga melakukan  dengar  pendapat  dari  para  pakar hukum  Indonesia  maupun  pakar  hukum  dari negara lain. Berdasarkan berita acara persidangan diketahui  juga  dalam  memberikan  pendapatnya secara keilmuan para ahli ini terdapat kontroversi di  kalangan  para  ahli  tersebut  mengenai bertentangan  atau  tidaknya  pidana  mati  jika dihadapkan dengan hak untuk hidup sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pasal  28A  dan  Pasal  28J UUD 1945.
Prof. William A. Schabas, OC MRIA seorang guru  besar  Universitas  Nasional  Irlandia  dan Direktur  Pusat  Hak  Asasi Manusia  menerangkan bahwa  instrumen-instrumen  hukum  internasional yang  paling  mutakhir,  yang  mengatur  tentang kejahatan-kejahatan  paling  serius  (most  serious crime)  yang  menjadi  perhatian  masyarakat Internasional, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,  dan  kejahatan  perang,  semuanya menolak  hukuman  mati (Lubis,  2009). Bahkan Statuta  Roma  tentang  Mahkamah  Pidana Internasional  (Rome  Statute  of  the  Internasional Criminal  Court)  menetapkan  hukuman  penjara seumur  hidup  sebagai  hukuman  maksimal (Heriyono,  2020;  Lubis,  2009). Lebih  lanjut beliau menyatakan bahwa dalam Pasal 6 Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik cenderung  hendak  menghapus  hukuman  mati dapat dilihat pada Ayat (6) dari Pasal 6 tersebut. Adapun  menurutnya  bahwa  konsep  pidana  mati dapat  dijatuhkan  terhadap  “kejahatan  paling serius”  Komite  Hak-hak  Asasi  Manusia  telah
Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 114
memberikan pandangannya bahwa kejahatan drug trafficking  yang  tidak  melibatkan  pembunuhan tidak  termasuk  dalam  kategori  “kejahatan  paling serius”.
Prof.  Dr.  M.  Arief  Amrullah,  S.H.,  M.Hum seorang  pakar  hukum  pidana  Universitas  Jember memberikan keterangan dan pendapatnya mengenai  pidana  mati  dalam  UU  Psikotropika dan  Narkotika  dihadapkan  dengan  Pasal  28I  dan Pasal  28J  UUD  1945  menyatakan  bahwa menurutnya yang beliau kutip dari Barda Nawawi Arief  salah  satu  aspek  kemanusiaan  yang  sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan  kehidupannya  itu  (Lubis,  2009). Karena  itu,  setiap  orang  berhak  untuk mempertahankan  atau  membela  diri  terhadap setiap  ancaman  atau  serangan  yang  tertuju  pada keselamatan  jiwanya.  Mengingat  hak  hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa  oleh  Negara  berupa  penjatuhan  pidana mati  pada  hakikatnya  merupakan  pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang, tanpa dasar  yang  sah  menurut  hukum  yang  berlaku. Pandangan tersebut sesuai dengan teori perjanjian masyarakat, dan dalam kaitan ini Van Bemmelen yang  mengutip  tulisan  Rousseau,  menyatakan bahwa  hukum  seluruhnya  bersandar  pada  suatu perjanjian  masyarakat,  dalam  perjanjian  itu dinyatakan kehendak bersama. Mengenai tingkah laku  yang  menurut  kehendak  bersama  tersebut harus  dipidana  maka  hal  itu  sudah  sejak  semula harus  diuraikan  atau  ditulis  dalam  undang- undang.  Lebih  lanjut  mengutip  dari  Muladi menurutnya  sikap  bangsa  Indonesia  sudah  jelas, bahwa  yang  kita  anut  adalah  pandangan Partikularistik-relatif, dengan berusaha menemukan  titik  dialogis  di  antara  empat pandangan  HAM  atas  dasar  Pancasila  dan  UUD 1945, tanpa mengesampingkan substansi dokumen-dokumen  internasional  tentang  HAM. Dalam  konteks  internasional  sebagaimana  yang dikemukan oleh Jan Remmelink bahwa beberapa tahun  kebelakang  muncul  kembali  gerakan- gerakan  untuk  menghapuskan  pidana  mati  di seluruh  dunia.  Namun  demikian  menurut Remmelink, bahwa sebenarnya baik protokol ke- 6  Perjanjian  Eropa  maupun  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (ICCPR) tidak melarang pidana mati, tetapi hanya Belanda yang  berkenaan  dengan  Protokol  ke-6  tersebut mengaitkan  daya  berlakunya  secara  universal. Karena  itu,  demi  untuk  melindungi  kepentingan nasional  yang  lebih  besar,  maka  seharusnya ketentuan pidana mati tetap dipertahankan dalam
sistem  hukum  pidana  nasional.  Dan,  itu  sesuai dengan Konstitusi (Lubis, 2009).
Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dalam memberikan  Putusan  Perkara  Nomor  2/PUU- V/2007  menyatakan  antara  lain  bahwa  dalam sejarah  penyusunan  Pasal 28I  UUD  1945  tatkala merumuskan  Bab  XA  (Hak  Asasi  Manusia) semangat  pembentukan  atau  merumuskannya adalah  menganut  pendirian  bahwa  hak  asasi manusia bukan tanpa batas dalam artian hak asasi manusia  bukanlah  sebebas-bebasnya  melainkan dimungkinkan  untuk  dibatasi  sejauh  pembatasan itu ditetapkan dengan Undang-undang. Semangat inilah  yang  melahirkan  Pasal  28J  UUD  1945 pembatasan  tersebut  mencakup  sejak  Pasal  28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945.
Bahwa  berdasarkan  UU  HAM  dalam  Pasal  9 ayat  (1)  dimuat  ketentuan  tentang  hak  untuk hidup  dan  dalam  Pasal  4  ditentukan  bahwa  hak untuk  hidup  termasuk  hak  asasi  manusia  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh  siapapun.  Namun,  penjelasan  Pasal  9  UU HAM  menyatakan  bahwa hak  untuk  hidup  dapat dibatasi  dalam  dua  hal,  yaitu  dalam  hal  aborsi untuk  kepentingan  hidup  ibunya  dan  dalam  hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan.
Selanjutnya  menimbang  bahwa  Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di  dunia  sekaligus  juga  sebagai  anggota Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  secara  moral perlu memerhatikan isi Deklarasi Cairo Mengenai Hak-hak  Islami  yang  diselenggarakan  OKI  yang dalam  Pasal  8  huruf  a  deklarasi  tersebut menyatakan  “Kehidupan  adalah  berkah  Tuhan dan  hak  untuk  hidup  dijamin  bagi  setiap  umat manusia.  Adalah  tugas  dari  individu,  masyarakat dan  negara-negara  untuk  melindungi  hak-hak  ini dari  setiap  pelanggaran  apapun,  dan  dilarang untuk  mencabut  kehidupan  kecuali  berdasarkan syariat”  Sehingga  demikian  berdasarkan  Pasal  8 huruf  a  tersebut  menurut  pandangan  negara- negara anggota OKI pencabutan hak untuk hidup yang  tidak  didasarkan  atas  hukum  yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang.
Menimbang bahwa bukti lain yang menunjukkan  ketidakmutlakan  hak  untuk  hidup (right  to  life)  dapat  diketemukan  dalam  ICCPR, Pasal 6 ayat (2), Protocol Additional I to the 1949 Conventions  and  Relating  to  the  Protection  of Victims of International Armed Confict Pasal 76 ayat  (3),  Pasal  77  Ayat  (5),  Pasal  6  ayat  (4), Rome  Statute  of  International  Criminal  Court Pasal 80. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam
Halaman 115 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945
berbagai  instrumen  hukum  Internasional  di  atas menunjukkan  bahwa  pemberlakuan  pidana  mati atau  penghilangan  nyawa  dibenarkan  sepanjang memenuhi persyaratan atau pembatasan- pembatasan yang ditentukan. Persyaratan penjatuhan  pidana  mati  oleh  ICCPR  hanya dibenarkan  terhadap  kejahatan  serius,  sedangkan kualifikasi kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  80  ayat  (1)  huruf  a,  Ayat  (2) huruf  a,  dan  Ayat  (3)  huruf  a;  Pasal  81  ayat  (3) huruf a; Serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf  a,  dan  Ayat  (3)  huruf  a  UU  Narkotika adalah  tergolong  ke  dalam  kelompok  kejahatan paling serius baik menurut UU Narkotika maupun menurut  ketentuan  hukum  Internasional  yang berlaku saat kejahatan dilakukan.
Mahkamah  Konstitusi  telah  memberikan pandangan,  pendirian  dan  putusannya  dalam Perkara  Nomor  2/PUU-V/2007  tersebut  dengan amar putusan menyatakan ketentuan Pasal 80 ayat (1)  huruf  a,  ayat  (2)  huruf  a;  Pasal  81  Ayat  (3) huruf a; Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf a,  dan  Ayat  (3)  huruf  a  dalam  UU  Narkotika, sepanjang  yang  mengenai  ancaman  pidana  mati, tidak  bertentangan  dengan  Pasal  28A  dan  Pasal 28I  ayat  (1)  UUD  1945,  sehingga  permohonan pengujian  pasal-pasal  aquo  tidak  beralasan  dan oleh karena itu permohonan para Pemohon harus ditolak.
Diputuskannya  bahwa  pidana  mati  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945  oleh  Majelis Hakim  Mahkamah  Konstitusi  ternyata  bukanlah sesuatu yang mudah. Faktanya, beberapa Majelis Hakim  Mahkamah  Konstitusi  berbeda  pendapat (dissenting  oppinion)  mengenai  hal  tersebut. Majelis  Hakim  Konstitusi  H.  Harjono,  H.M. Laica  Marzuki,  H.Achmad  Roestandi,  dan Maruarar  Siahaan  adalah  Majelis  Hakim Konstitusi  yang  berbeda  pendapat  (dissenting oppinion) mengenai perkara aquo dan menyatakan  bahwa  seharusnya  pidana  mati terhadap kejahatan Narkotika adalah bertentangan dengan UUD 1945.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan penulis,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa ketentuan  mengenai  ancaman  pidana  mati khususnya  terhadap  kejahatan  narkotika  dan secara  umum  terhadap  kejahatan  lainnya  yang diancam  pidana  mati  sepanjang  diatur  secara tegas  di  dalam  perundang-undangan  tidaklah bertentangan dengan hak untuk hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I dan 28J
UUD  1945.  Mahkamah  Konstitusi  telah memutuskan  bahwa  ancaman  pidana  mati terhadap  pelaku  kejahatan  Narkotika  dalam pertimbangannya  menyatakan  pidana  mati tidaklah bertentangan dengan hukum internasional,  undang-undang  HAM  berikut  juga dengan  UUD  1945  sehingga  pidana  mati mendapat  tempat  dan  legitimasi  dalam  hukum Indonesia.
Maka  saran  atas  penelitian  kali  ini  adalah, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan negara  yang  dibentuk  untuk  menegakkan  hukum dan keadilan di negara hukum Indonesia memiliki pengaruh  yang  besar  dalam  menentukan  haluan dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara uji materill a quo meskipun memiliki perbedaan pendapat dan pandangan  (dissenting  opinion)  diantara  Majelis Hakim  namun  hal  tersebut  adalah  wajar  dan menjadi  acuan  pemerintah  untuk  bersikap  hati- hati dalam menjatuhkan pidana mati di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugrah,  R.  (2019).  Pemaafan  Korban  Ditinjau  Dari Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Pembaharuan Hukum  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Ilmu Hukum , 8 (1),  20–35.  Retrieved  from  https:// doi.org/doi.org/10.30652/jih.v8i1.5939
Arief,  A.  (2019).  Problematika  Penjatuhan  Hukuman Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  dan  Hukum  Pidana. Kosmik  Hukum ,
19 (1), 91–118. https://doi.org/10.30595/ kosmikhukum.v19i1.4086
Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi . Jakarta: Konstitusi Press. Batubara,  R.  F.  (2014).  KEBIJAKAN  FORMULASI
PIDANA  MATI  TERHADAP  PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. LAW   REFORM , 10 (1),  74–83. https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12458
Busnarma,  T.  (2019).  PENERAPAN  SANKSI PIDANA  DENDA  TERHADAP  PELAKU TINDAK  PIDANA  PENYALAHGUNAAN DAN  PEREDARAN  GELAP  NARKOTIKA DI  PENGADILAN  NEGERI  PADANG. Soumatera Law Review , 2 (1), 172–192. https:// doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3559
Darmadi,  N.  S.  (2015).  Kedudukan  Dan  Wewenang Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Hukum Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (2), 258–269.
Eleanora, F. N. (2012). Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah W idya , 29 (318), 10–14. Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). TINDAK
PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI
Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 116

## TRANSNASIONAL  ORGANIZED  CRIME.
Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia , 1 (3), 337–351. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337 -351
Heriyono.  (2020).  PELAKSANAAN  HUKUMAN MATI  DALAM  PERSEPEKTIF  HAK  ASASI MANUSIA. Indonesian  Journal  of  Law  and Policy Studies , 1 (1), 76–89. Istighfar,  W.  A.,  Jaya,  N.  S.  P.,  &  Pujiyono.  (2017).

## EFEKTIVITAS PIDANA MATI
BAGI PELAKU  TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA DALAM  PRAKTEK  PEMIDANAAN  DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT HAK
ASASI MANUSIA. Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1–18.
Jainah,  Z.  O.,  &  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.  (2019). Death  Penalty  For  Drugs  Dealers  and Traffickers  From  The  Perspective  of  Islamic Law. A L-’ADALAH , 15 (1),  17–36.  https:// doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2657
Lasmadi,  S.,  Sari,  R.  K.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2020). Restorative  Justice  Approach as an  Alternative Companion  of  the  Criminal  Justice  System  in Indonesia.  In Proceedings  of  the  International Conference  on  Law,  Economics  and  Health
(ICLEH  2020) (pp.  206–209).  Paris,  France: Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/
aebmr.k.200513.044 Lubis,  T.  M.  (2009). Kontroversi  Hukuman  Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi . Jakarta: Kompas. Reksodiputro, M. (2012). SINDIKAT NARKOBA DI INDONESIA DAN
ANTISIPASINYA.
Legalitas:  Jurnal  Hukum , 2 (1),  12–26.  https:// doi.org/doi.org/10.33087/legalitas.v2i1.102
Rofiq,  A.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019). Criminal  Objectives  Integrality  in  the Indonesian  Criminal  Justice  System. Al-
Risalah , 19 (2), 179–190. https://
doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458
Sahetapy, J. E. (1982). Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman  Pidana  Mati  Terhadap  Pembunuhan Berencana . Jakarta: Rajawali Pers. Sitanggang, D., & Fakhriah, E. L. (2019). Disparity of the  Waiting  Period  of  the  Capital  Punishment Execution  for  Narcotics  and  Murder  Cases  in the  Perspective  of  Human  Rights. Jurnal Dinamika  Hukum , 19 (1),  92–111.  https:// doi.org/doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.1266
Sudarto. (2009). Hukum pidana I . Semarang: Yayasan Sudarto. Syahrizal, A. (2006). Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang  Adjudikasi  Konstitusional  Sebagai Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Normatif .
Jakarta: Pradnya Paramita.
Halaman 117 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945