Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 5 (1), Juni 2022, pp. 93-107 ISSN 2614-140X (Online) Journal homepage. https://www.journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb

## ANALISIS RASIO EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA PADA DESA PASIR PUTIH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
1 Friska Auliya Wulandari, 2 Arifuddin Mas’ud, 3 La Ode Almana Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari friskaauliyaw@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Analisis  Rasio  Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa Pada  Desa  Pasir  Putih  Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Metode penelitian yang  digunakan adalah  deskriptif kuantitatif. Data yang  diolah berupa Alokasi Dana Desa  Pasir  Putih  Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  selama  kurun waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir.  Pemilihan  deskriptif  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  didasarkan dari penelitian yang ingin menganalisis kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa Pada  Desar Pasir  Putih  Kecamatan  Wawonii  Barat    Kabupaten  Konawe  Kepulauan  dari  tahun 2018-2020  berada  pada  kategori  efektif,  karena  tingkat  efektivitasnya  berada  pada  angka  90- 100%. Tingkat efektivitas masing-masing tiap tahunnya, pada tahun 2018 mencapai 98%, pada tahun  2019  mencapai  98%,  dan  pada  tahun  2020  mencapai  100%.  Efektivitas  Alokasi  Dana Desa  pada  Desa  Pasir  Putih  termasuk  dalam  kategori  sangatefektif  sesuai  dengan  tingkat kebutuhan  masyarakat,  tepat  sasaran  dan  tepat  guna.  Hal  ini  sesuai  ketentuan  Depdagri, Kemendagri Nomor 690,900,327.
Kata Kunci: Rasio Efektivitas, Alokasi Dana Desa.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  Effectiveness  Ratio  Analysis  of  Village  Fund Allocation  in  Pasir  Putih  Village,  West  Wawonii  District,  Konawe  Islands  Regency.  The research  method  used  is  descriptive  quantitative.  The  data  processed  is  in  the  form  of  the Village  Fund  Allocation  of  Pasir  Putih  Subdistrict,  West  Wawonii  District,  Konawe  Islands Regency  for  the  last  3  (three)  years.  The  selection  of  descriptive  quantitative  in  this  study  is based onresearch that wants to analyze financial performance using effectiveness ratios.
The  results  of  the  research  and  discussion  show  that  the  Effectiveness  Ratio  of  Village Fund Allocations in Pasir Putih Village, West Wawonii District, Konawe Islands Regency from 2018-2020  is  in  the  effective  category,  because  the  level  of  effectiveness  is  at  90-100%.  The level of effectiveness of each year, in 2018 it reached 98%, in 2019 it reached 98%, and in 2020 it  reached  100%.  The  effectiveness  of  the  Village  Fund  Allocation  in  Pasir  Putih  Village  is included  in  the  very  effective  category  according  to  the  level  of  community  needs,  right  on target and effective. This is in accordance with the provisions of the Ministry  of Home Affairs, Ministry of Home Affairs Number 690,900,327.
Keywords: Effectiveness Ratio, Village Fund Allocation.

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  wilayah  pemerintah  terkecil  yang  dipimpin  oleh  kepala  desa  dan perangkat  desa  lainnya.Desa  mempunyai  sumber  pendapatan  yang  terdiri  atas  pendapatan  asli desa,  bagi  hasil  pajak  daerah  diretribusi  daerah  kabupaten/kota,  bagian  dari  perimbangan keuangan pusat dan daerah yang  diterima  oleh  kabupaten/kota.Alokasi anggaran dari anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  provinsi  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  kabupaten/kota dan  sumber  yang  tidak  mengikat  dari  pihak  ketiga.Bantuan  keuangan  dari  APBD kabupaten/kota  kepada  desa  diberikan  sesuai  dengan  kemampuan  anggaran  pemerintah  daerah yang  bersangkutan.Bantuan  tersebut  diarahkan  untuk  percepatan  pembangunan  desa.  Sumber pendapatan lain diusahakan oleh desa dari badan usaha milik desa.
Tujuan  pemberian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  sebagai  bantuan  stimulan  atau  dana perangsang  untuk  mendorong  dalam  membiayai  program  Pemerintah  Desa  yang  ditunjang dengan  partisipasi  swadaya  gotong  royong  masyarakat  dalam  melaksanakan  kegiatan pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat.Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  111  tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  di  Desa.  Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  205  Tahun  2019  tentang Penyaluran  Dana  Desa  yang  baru  saja  dirilis,  Kemenkeu  telah  merinci  apa  saja  yang  menjadi indikator  desa  berkinerja  terbaik  sehingga  bisa  memperoleh  alokasi  Dana  Desa  tersebut.  Pada indikator pengelolaan Dana Desa, ada dua hal yang menjadi penilaian pemerintah pusat dengan bobot  masing-masing  55%  dan  45%. Persentase  kesesuaian  bidang  pembangunan  dan pemberdayaan  sebagai  prioritas  Dana  Desa  terhadap  total  Dana  Desa.   Kedua,  pemerintah menilai  pengadaan  barang  dan  jasa  dari  Dana  Desa  secara  swakelola.  Untuk  indikator capaian output Dana  Desa,  pemerintah  menilai  dari  besaran  persentase  realisasi  penyerapan Dana  Desa  dan  persentase  capaian output Dana  Desa,  masing-masing  dinilai  dengan  bobot 50%.Pemerintah  pusat  menilai  data  realisasi  penyerapan  dan  capaian output Dana  Desa  setiap desa melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Indikator  capaian  hasil  pembangunan  desa  dinilai  oleh    pemerintah  dari  empat  hal,  yaitu perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30%, perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30%, status desa indeks membangun terakhir dengan bobot 10%, dan perbaikan  jumlah  penduduk  miskin  desa  dengan  bobot  30%. Atas  dasar  indeks  ini, pemerintahdalam  mengetahui  capaian  keberhasilan  pembangunan  desa  dan  daya  serap  dana desa dalam pembangunan tersebut.
Pemberian  dana  desa  bertujuan  untuk  mengapresiasi  desa-desa  dengan  kinerja  terbaik. Selain  itu  dengan  adanya  dana  desa  di  harapkan  dapat  menjadi  daya  ungkit  bagi  pengukuran kapasitas  di  keseluruhan  masyarakat  desa.Capaian  kinerja  mulai  dari  pengelolaan  keuangan danpemerintahan  desa,  capaian output ,  juga outcome dari  dana  desa  yang  diterima  dapat termanfaatkan  dengan  baik  sehingga  tidak  menimbulkan  ketimpangan  dalam  keuangan  dana desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  tidak  lepas  dari  penerapan  teori  dan  konsep  keuangan  untuk dapat  mengukur  ketercapaian  penggunaan  anggaran  dan  penyusunan  laporan  keuangan desa.Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  desa  merupakan  kesesuaian  antara  anggaran  dan realisasi  anggaran.Selain  itu  kualitas  laporan  keuangan  dapat  terbentuk  dari  pengelolaan keuangan yang tepat sasaran. Laporan keuangan yang efektif terletak pada kemampuan aparatur pemerintah desa yang diberi tanggung jawab dalam mengelola dana desa tersebut. Sumber dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dengan adanya dana desa tersebut, setiap  desadapatmeningkatkankinerja  pembangunannya  dan  mewujudkan  kesejahteraandidesa masing-masing. Efektivitas berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaanpelaporan dan pertanggungjawaban atau dapat juga dilihat dari efektif dan efisien
penggunaan  dana  desa.  Pemerintah  desa  diharapkan  dapat  menggunakan  dana  dengan  baik sesuai  dengan cashflow yang  ditetapkan.  Penggunaan  dana  desa  dengan cashflow yang  baik, akan  mewujukan  laporan  keuangan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  artinya  sumber  daya dan  penggunaan  dana  dapat  dikendalikandenganbaik.  Namun  pengelolaan  keuangan  memiliki pemahaman terhadap cashflow yang berbeda-beda termasuk dalam pengelolaan dana desa yang terkadang  menimbulkan  perbedaan  antara  sumber  dana  desa  dengan  pengelolaan  dana  desa  itu sendiri.
Desa  Pasir  Putih  KecamatanWawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan    merupakan salah  satu  desa  yang  sedang  berkembang  dan  mendapat  dana  desa  dari  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Namun  demikian  pengelolaan  dana  desa selama  ini  hanya  didasarkan  pada    jumlah  anggaran  yang  terealisasikan.  Disisi  lain  dana  desa yang  bersumber  dari  APBD  harus  direalisasikan  sesuai  kebutuhan  pembangunan  desa,  salah satu sisinya adalah realisasi dana desa terhadap pemberdayaan  masyarakat di  dalam  desa Pasir Putih  Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan    untuk  tujuan  kesejahteraan. Pemerintah desa harus mampu menunjukkan arus kas desa untuk dapat dianalisa dan dibuatkan laporan  keuangan  secara  terpisah,  namun  demikian  selama  ini  laporan  keuangan  desa  diolah menjadi  satu    atau  secara  keseluruhan  antara  dana  desa  dengan  asset  desa  yang  sudah  ada sebelumnya.  Hal  ini  menimbulkan  selisih  pada  dana  desa.  Anggaran  dana  desa  di  desa  Pasir Putih dalam periode tahun 2015-2019 dapat disajikan pada Tabel berikut:
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Desa Pasir Putih
Pendanaan Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Transfer dana desa Rp 1.034.538.000  Rp 1.143.582.188  Rp 1.143.430.000 Jumlah Dana Desa Rp 1.034.538.000  Rp 1.143.582.188  Rp 1.143.430.000
Sumber : BPD Desa Pasir Putih (2021)
Data pada Tabel di atas menunjukkan anggaran dana desa di Desa Pasir Putih yang setiap di salurkan  pada  tahun  2018  sebesar  Rp  1.034.538.000,  kemudian  tahun  2019  Rp  1.143.582.188 dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.143.430.000,Dana desa yang diolah memiliki pedoman kerja yang  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  namun  demikian laporankeuangan  masih  tidak  efektif  karena  kurangnya  pemahaman  dan  pengetahuan  dari  para pengelola  dana  desa  terutama  efektivitas  keuangan  desa.Mengingat  bahwa  alokasi  dana  desa merupakan dana kucuran yang ditujukan secara langsung untuk masyarakat melalui pemerintah Desa  Pasir  Putih  Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan,  serta pengalokasian  dana desa yang dapat direalisasikan untuk pembangunan baik  fisik  maupun  non fisik  untuk  mengetahui  besarnya  suatu  pengelolaan  alokasi  dana  desa  maka  perlu  dilakukan analisis  kinerja  keuangan.  Analisis  kinerja  keuangan  ini  sangat  penting  sangat  penting  karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan  di  masa yang akan datang, dengan menunjukkan  pencapaian  target  kinerja  keuangan  yang  telah  ditetapkan  mengevaluasi  kinerja keuangan, memperbaiki, mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.
Analisis  kinerja  keuangan  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari satu  periode  dengan  periode  yang  lain.  Dalam  hal  ini,  rasio  yang  digunakan  oleh  Penulis  pada kantor  Desa  Pasir Putih  Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  yaitu  rasio efektivitas.Rasio  ini  digunakan  untuk  memberikangambaran  informasi  mengenai  kinerja keuangan  selam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2018  sampai  dengan  tahun 2020.

## KAJIAN PUSTAKA Konsep Akuntansi
Akuntansi  pada  sebuah  pengetahuan  akan  diketahui  dengan  dua  istilah  asing  yaitu, accountancy dan accounting .  Dari  segi  termiologi  istilah  itu  diartikan  dalam  bahasa  Indonesia menjadi  akuntansi  (Sadeli,  2008).  Untuk  lebih  mendekatkan  arti  dari  kedua  istilah  diatas, perlunya  mengetahui  pengertian  dan  kedudukan  atas  masing-masing  dalam  pengetahuan akuntansi.
Akuntansi  adalah  suatu  proses  pengidentifikasian,  pengukuran,  dan  pelaporan  informasi ekonomi  dengan  memungkinkan  adanya  sebuah  penilaian  dan  pengambilan  keputusan  yang jelas  dan  tegas  bagi  mereka  yang  menggunakan  informasi  tersebut  (Lantip,2016).  Akuntansi adalah  system  yang  menginformasikan  suatu  ukuran  aktivitas  bisnis,  mengolah  data  menjadi laporan, dan pengkomunikasian hasil kepada para pengambil keputusan aktivitas bisnis (Jusup, 2011).
Beberapa  pengertian  yang  tercantum  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa, akuntansi  itu merupakan  sebuah  sistem  informasi  yang  bersangkutan  dengan  suatu  pemeriksaan  atau penilaian  (evaluasi)  terhadap  hasil  proses  dari  terlaksananya  pembukuan  yang  menghasilkan suatu  laporan  kepada  pihak  yang  berkepentingan  mengenai  kegiatan  ekonomi  dan  kondisi perusahaan.  Akuntansi  lebih  sering  mendapat  julukan  sebagai  bahasa  bisnis  (th e  language  of bussine s).  Masyarakat telah  mengalami  perubahan  yang  cepat  membuat  semakin  kompleksnya bahasa tersebut, yang digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterprestasikan data  dasar  ekonomi  untuk  kepentingan  perorangan,  perusahaan,  pemerintah,  dan  anggota masyarakat lainnya (Sadeli: 2008).

## Konsep Akuntansi Keuangan
Akuntansi  keuangan  merupakan  proses  dalam  pelaporan  keuangan  oleh  akuntan  dengan laporan  keuangan  yang  sesuai  standar akuntansi  untuk  kepentingan  pihak  ketiga  (Kieso,2013). Dengan  dua  kutipan  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  Akuntansi  Keuangan  adalah  proses dalam  menghasilkan  dokumen  bisnis  berupa  laporan  keuangan  yang  sesuai  standar  akuntansi yang berlaku dan berguna bagi beberapa pihak.
Fungsi  utama  dari  akuntansi  keuangan  memberikan  informasi  terkait  keuangan perseorangan,  organisasi  ataupun  perusahaan.  Informasi  ini  dapat  digunakan  untuk  melihat keadaan keuangan dan apa saja yang telah terjadi didalamnya. Selain itu bagi pihak manajemen informasi  ini  sangat  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  yang  tepat  (Kieso,2013)  Selain fungsi utama di atas ada juga beberapa fungsi dari akuntansi keuangan ini diantaranya adalah: 1. Mengetahui dan menghitung laba yang diperoleh.
2. Memberi informasi berguna bagi manajamen.
3. Dapat menentukan hak dari berbagai pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal.
4. Mengawasi dan mengendalikan aktivitas dalam perusahaan.
5. Membantu mencapai target yang telah ditetapkan.

## Konsep Laporan Keuangan
Menurut  Sugiri  dan  Riyanto  (2014)  laporan  keuangan  adalah  hasil  akhir  dari  suatu  siklus akuntansi  yang  menyajikan  informasi  untuk  para  pemilik  kepentingan  sebagai  pertimbangan pengambilan  keputusan.  Menurut  Hery  (2014:3)  Pengertian  laporan  keuangan  merupakan produk  hasil  dari  serangkaian  proses  pencatatan  dan  pengikhtisaran  data  transaksi  bisnis. Menurut  Susilawati  (2013:1)  laporan  keuangan  merupakan  ringkasan  dari  transaksi-transaksi keuangan  yang  terjadi  selama  tahun  buku  yang  bersangkutan.  Menurut  Kasmir  (2013:66), laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode.  Laporan  ini  digunakan  berbagai  pihak  internal  dan  eksternal  untuk  menilai  suatu keberhasilan perusahaan.
Laporan  keuangan  memiliki  tujuan  untuk  menyediakan  sebuah  informasi  keuangan  yang dibutuhkan  oleh  berbagai  pihak,  baik  itu  internal  maupun  eksternal  erat  kaitannya  dengan pengambilan  keputusan.Informasi  akuntansi  ini  disajikan  melalui  laporan  keuangan.Memiliki
karakteristik  kualitatif  untuk  membuat  sebuah  informasi  dalam  laporan  keuangan  yang  lebih berguna  bagi  semua  pemakai  dalam  membuat  suatu  keputusan  yang  bernilai  ekonomis merupakan  ciri  khas  dari  laporan  keuangan.Laporan  keuangan  memiliki  tujuan  untuk menyediakan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik itu internal maupun  eksternal  erat  kaitannya  dengan  pengambilan  keputusan.Informasi  akuntansi  ini disajikan  melalui  laporan  keuangan.Memiliki  karakteristik  kualitatif  untuk  membuat  sebuah informasi  dalam  laporan  keuanganyang  lebih  berguna  bagi  semua  pemakai  dalam  membuat suatu keputusan yang bernilai ekonomis merupakan ciri khas dari laporan keuangan.

## Analisis Laporan Keuangan
Menurut  Prastowo  (2010:  53)  analisis  laporan  keuangan  bertujuan  untuk  mengurangi ketergantungan  para  pemberi  keputusan  pada  dugaan  murni,  terkaan,  dan  intuisi  serta mengurangi  dan  mempersempit  lingkup  ketidakpastian  yang  tidak  bisa  dielakkan  pada  setiap proses  pengambilan  keputusan.  Sedangkan  menurut  Hanafi  (2009:5)  tujuan  analisis  laporan keuangan yaitu pada dasarnya karena ingin  mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.
Menurut  Kasmir  (2013:66),  mengemukakan  analisis  laporan  keuangan  bahwa:  Agar laporan  keuangan  menjadi  lebih  berarti  sehingga  dapat  dipahami  dan  dimengerti  oleh  berbagai pihak,  maka  perlu  dilakukan  analisis  laporan  keuangan.  Hasil  analisis  laporan  keuangan  juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.
Menurut Munawir (2012:35), analisis laporan keuangan adalah:  Analisis laporan keuangan yang  terdiri  dari  penelaahan  atau  mempelajari  dari  pada  hubungan  dan  tendensi  atau kecenderungan ( trend ) untuk menentukan posisi keunagn dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Kasmir (2013:68), tujuan dari analisis laporan keuangan adalah:
1. Untuk  mengetahui  posisi  keuangan  perusahaan  dalam  satu  periode  tertentu,  baik  aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

## Konsep Efektivitas
Efektifitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung  pengertian  dicapainya  tujuan  yang telah ditetapkan.Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Efektifitas  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut  Kumurotomo  (2005:362)  Efektifitas  adalah  suatu  pengukuran  terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi dalam mencapai tujuannya berhasil atau tidaknya  pekerjaan  itu  dilakukan.  Kemudian  Siagian  (2005)  berpendapat  bahwa  Efektifitas adalah  sebagai  orientasi  kerja  berarti  yang  menjadi  sorotan  perhatian  adalah  tercapainya berbagai  sasaran  yang  telah  ditentukan  tepat  pada  waktunya  dengan  menggunakan  sumber- sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan.(2005)
Selanjutnya  Gie  (2000),  efektifitas  adalah  keadaan  atau  kemampuan  suatu  kerja  yang dilaksanakan  oleh  manusia  untuk  memberikan  hasil  guna  yang  diharapkan.  Sedangkan  Gibson (1984)  mengemukakan  bahwa  efektifitas  adalah  konteks  perilaku  organisasi  yang  merupakan hubungan  antar  produksi,  kualitas,  efisiensi,  fleksibilitas,  kepuasan,  sifat  keunggulan  dan pengembangan (Haris, 2015).

## Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas
Berdasarkan  pendekatan-pendekatan  dalam  efektivitas  organisasi  yang  telah  dikemukakan sebelumnya  maka  dapat  dikatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya tujuan yang jelas,
2. Struktur organisasi,
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
4. Adanya sistem nilai yang dianut.
Organisasi  akan  berjalan  terarah  jika  memiliki  tujuan  yang  jelas.  Adanya  tujuan  akan memberikan  motivasi  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Tujuan  organisasi adalah  memberikan  pengarahan  dengan  cara  menggambarkan  keadaan  yang  akan  datang  yang senantiasa  dikejar  dan  diwujudkan  oleh  organisasi.Struktur  dapat  mempengaruhi  efektivitas dikarenakan struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan  fungsi  dan  sederhana.  Selanjutnya,  tanpa  ada  dukungan  dan  partisipasi  serta  sistem  nilai yang  ada  maka  akan  sulit  untuk  mewujudkan  organisasi  yang  efektif.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  organisasi  harus  mendapat  perhatian  yang  seriuas  apabila  ingin  mewujudkan suatu efektivitas.

## Indikator Pengukuran Efektivitas
Efektifitas  menunjukkan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  indikator  yang  telah ditetapkan  yaitu  tepat  jumlah,  waktu,  sasaran,  harga,  administrasi  dan  kualitas.Jika  kegiatan mendekati  indikator  berartimakin  tinggi  efektivitasnya.Untuk  peningkatan  efektivitas  ditingkat RTS  pemerintah  menerapkan  sistem  manajemen  yang  baik,  manajemen  waktu  dan pengelolaan.Dalam  perhitungan  persentase  efektivitas,  dikategorikan  efektif  apabila  mencapai minimal satu persen dan maksimal seratus persen.(Sugiyono, 2010).
Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga  dikatakan  merupakan  ukuran  seberapa  jauh  tingkat  output,  kebijakan  dan  prosedur  dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public  sehingga  suatu  kegiatan  dikatakan  efektif  jika  kegiatan  tersebut  mempunyai  pengaruh besar  terhadap  kemampuan  menyediakan  pelayanan  masyarakat  yang  merupakan  sasaran  yang telah  ditentukan.Menurut  Mahmudi  (2010:  143)  efektivitas  merupakan  hubungan  antara keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai.  Dikatakan  efektif  apabila  proses kegiatan  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  kebijakan  sedangkan  menurut  Fajar  efektivitas retribusi  daerah  merupakan  perbandingan  antara  realisasi  dan  target  penerimaan  retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

## Definisi Desa
Menurut  Widjaja  (2003:3)  memberikan  definisi  Desa  adalah  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang  bersifat istimewa.Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  Pemerintahan  Desa  adalah  keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Indrizal (2006) menyatakan  Desa  dalam  pengertian  umum  sebagai“suatu  gejala  yang  bersifat  Universal, terdapat  dimanapun  di  dunia  ini,  sebagai  suatu  komunitas  keil,  yang  terkait  pada  lokalitas tertentu  baik  sebagai  tempat  tinggal  (secara  menetap)  maupun  bagi  pemenuhan  kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian menurut” Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  menyatakan:  “Desa  adalah  kesatuan  wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri  (Dikepalai  oleh  seorang  Kepala  Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan”.
Menurut  UU  No  06  Tahun  2014  Tentang  DesaMemberikan  pengertiannya  untuk  desa yaitu: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam
sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”  Pengertian  tersebut  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  yang  menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## Dana Desa
DanaDesa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat. Kebijakan  ( policy )adalah  solusi  atas  suatu masalah.Kebijakan  seringkali  tidak  efektif  akibat  tidak  cermat  dalam  merumuskan  masalah. Dengan  kata  lain,  kebijakan  sebagai  obat  seringkali  tidak  manjur  bahkan  mematikan,  akibat diagnosa  masalah  atau  penyakitnya  keliru  (Dunn,  2003).  Kebijakan  dipelajari  dalam  ilmu kebijakan  ( policy  science ),  yaitu  ilmu  yang  berorientasi  kepada  masalah  kontekstual,  multi disiplin,  dan  bersifat  normatif,  serta  dirancang  untuk  menyoroti  masalah  fundamental  yang sering    diabaikan,  yang  muncul    ketika  warga  negara  dan  penentu  kebijakan  menyesuaikan keputusannya  dengan  perubahan-perubahan  sosial  dan    transformasi  politik  untuk  melayani tujuan-tujuan demokrasi.
Menurut  Rosalinda  (2014:5)  Desa  sebagai  bagian  dari  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diakui  otonominya  dan  Kepala  Desa  melalui  pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian  dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk  melaksanakan  urusan  pemerintah  tertentu.  Landasan  pemikiran  dalam  pengaturan mengenai  Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan  masyarakat.Desa  memiliki  peran  yang  penting,  khususnya  dalam  pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik.
Desentralisasi  kewenangan  yang  lebih  besar  disertai  dengan  pembiayaan  dan  bantuan sarana  dan  prasarana  yang  memadai  mutlak  diperlukan  guna  penguatan  otonomi  desa  menuju kemandirian  desa.Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa, posisi  pemerintahan  desa  semakin  menjadi  kuat.Kehadiran  Undang-Undang  tentang  desa tersebut  disamping  merupakan  penguatan  status  desa  sebagai  pemerintahan  masyarakat, sekaligus  juga  sebagai  basis  untuk  memajukan  masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.Untuk  itulah  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yaitu  pembentukan  Alokasi  Dana  Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

## Pendapatan Desa
Pendapatan  Asli  Desa  adalah  penerimaan  dari  berbagai  usaha  pemerintah  desa  untuk mengumpulkan  dana  guna  keperluan  desa  dalam  membiayai  kegiatan  rutin/pembangunan. Pendapatan  Asli  Desa  berasal  dari  penerimaan  tanah  kas  desa,  pasar/kios  desa,  pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya,  swadaya  dan  partisipasi  masyarakat  dan  gotong  royong  masyarakat.Termasuk  juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa. Dana Desa adalah  dana yang bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.menggunakan  alat  berat,  serta  sumber  lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

## Alokasi Dana Desa
Alokasi  Dana  Desa,  selanjutnya  disingkat  ADD,  adalah  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  kabupaten/kota  setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi  dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN  sebesar  25%  atau  yang  disebut  dana  perimbangan  yang  dibagikan  kepada  daerah  yang dinamakan  dengan  dana  alokasi  umum,  dari  dana  aloksi  umum  tersebut  kemudian  kabupaten memberikan  kepada  desa  sebesar  10%  yang  kemudian  dinamakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dalam  rangka  otonomi  daerah  yakni  memberikan  kepercayaan  kepada  desa  untuk  mengurus rumah  tangganya  sesuai  dengan  kebutuhan  desa  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut, Tahir (2018:9).
Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan  bagian  dari  dana  perimbagan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh daerah/kabupaten  untuk  desa  paling  sedikit  10  persen  yang  pembagiannya  untuk  desa  secara proporsional  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  setelah  dikurang  dana  alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi  hasil  pajak  daerah  dan  bagian  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Dalam  penelitian  yang  menjadi  objek  penelitian  adalah Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa Pasir Putih Kabupaten Konawe Kepulaua tahun 2018-2020 .

## Jenis Dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kuantitatif  yaitu  data  berupa angka, seperti Alokasi Dana Desa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.Sedangkan untuk sumber data primer yaitu data yang  diperoleh langsung dari objek penelitian seperti wawancara langsung  yang  terlibat  oleh  pengelola  dana  desa  maupun  sumber-sumber  lain  yang  mengatasi proses pengelolaan dana desa. Seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Serta diskusi lapangan.

## Instrumen Penelitian
Instrument  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pedoman wawancara dan studi dokumentasi.

## Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif.Pengolahan data terkait Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa. Dengan rumus sebagai berikut :

## 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100%

## HASIL PENELITIAN
Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  desa  dalam merealisasikan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  untuk  melaksanakan  program  yang  direncanakan dan  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  detetapkan  berdasarkan  potensi  nilai  rill  (Abbdul Halim,  2002).  Analisis  yang  digunakan  untuk  menghitung  tingkat  efektivitas  Alokasi  Dana Desa adalah sebagai berikut:
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100%
Efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  dikatakan  baik  apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  90% sampai  dengan  100%.  Adapun  kriteria  rasio  efektivitas  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian
ini  yaitu  rasio  efektivitas  dimana  rasio  ini    digunakan  untuk  memudahkan  dalam  memberikan kesimpulan  dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan  melalui  analisis  efektivitas.  Adapun  rasio efektivitas  yang  digunakan  sesuai  dengan  ketentuan  Depdagri,  Kemendagri  Nomor 690.900.327, adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas No Persentase Kriteria 1 >100% Sangat Efektif 2 90%-100% Efektif 3 80%-89% Cukup Efektif 4 60%-79% Kurang Efektif 5 60%-79% Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kemendagri Nomor 690.000.327
Desa  Pasir  Putih,  Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  merupakan salah  satu  desa  yang  menerima  Alokasi  Dana  Desa  dari  APBN  di  Tahun  Anggaran  2018 menerima sebesar Rp 1.034.538.000, selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 menerima sebesar Rp  1.143.582.188,  dan  pada  Tahun  Anggaran  2020  menerima  sebesar  Rp  1.143.430.000. Jumlah  Alokasi  Dana  Desa  yang  terus  meningkat  dengan  tujuan  utama  diharapkan  dapat menjadi  daya  ungkit  bagi  peningkatan  kapasitas  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Lebih jelasnya akan digambarkan pada Tabel 4.3 berikut ini :

## Tabel 3. Jumlah Alokasi Dana Desa Pasir Putih Tahun Anggaran 2018-2020
No Tahun Jumlah Lokasi Dana Desa 1 2018 Rp                  1.034.538.000 2 2019 Rp                  1.143.582.188 3 2020 Rp                  1.143.430.000
Sumber: Desa Pasir Putih Tahun 2021
Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri disebutkan bahwa perhitungan besaran alokasi dana  desa  (ADD)  yang  disalurkan  kepada  desa  harus  berdasarkan  asas  merata  dan  adil.  Asas merata  adalah  besarnya  bagian  ADD  yang  sama  untuk  setiap  desa,  atau  disebut  Alokasi  Dana Desa  Minimal  (ADDM),  sedangkan  asas  adil  untuk  setiap  desa  berdasarkan  nilai  bobot  desa yang  dihitung  dengan  rumus  dan  variabel  yaitu  jumlah  penduduk  miskin,  pendidikan  dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan), jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi desa.
Jumlah  target  Alokasi  dana  Desa  dari  Tahun  Anggaran  2018-2020  Desa  Pasir  Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan disesuaikan dengan Pagu Anggaran. PaguAnggaran merupakan alokasianggaranyangditetapkan untuk mendanai belanja pemerintahpusat  dan/atau  pembiayaananggaran dalamAPBN  setiap  tahun  anggaran. Adapun jumlah  target  ADD  Desa  Pasir  Putih  Tahun  Anggaran  2018-2020  dapat  dilihat  pada  tabel  4.4 berikut ini :
Tabel 4. Jumlah target Alokasi DanaDesa Pasir Putih Tahun Anggaran 2018-2020
Tahun Jumlah ADD Target ADD Yang Terealisasi 2018 Rp 1.034.538.000 Rp1.010.535.000 2019 Rp 1.143.582.188 Rp 1.143.582.100 2020 Rp 1.143.430.000 Rp 1.143.430.000
Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2021
Berdasarkan Tabel  4.4  di  atas  menunjukkan  besaran Alokasi  Dana  Desa Tahun  Anggaran 2018  adalah  sebesar  Rp  1.034.538.000  sedangkan  jumlah  realisasi  Alokasi  Dana  Desa  yaitu sebesar  Rp  1.010.535.000,  pada  Tahun  Anggaran  2019  jumlah  Alokasi  Dana  Desa  yang
diterima sebesar Rp 1.143.582.188 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu Sebesar Rp  1.125.582.100,  dan  pada  Tahun  Anggaran  2020  jumlah  Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima yaitu sebesarRp1.143.430.000 sedangkan  jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 1.143.430.000.
Efektivitas  adalah  gambaran  suatu  bentuk  kemampuan  dari  pemerintah  desa  dalam membandingkan  realisasi  pendapatan  asli  desa  dengan  target  pendapatan  asli  desa  yang kemudian dikalikan seratus dalam bentuk presentase. Apabila tingkat rasio, efektivitas semakin tinggi, maka menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik (Widianingsih, 2018).
Dengan demikian untuk mengetahui rasio efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Pasir Putih dilakukan analisis efektivitas sesuai ketentuan Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 dapat  dipaparkan  bahwa  perhitungan  efektivitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Pasir  Putih, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018-2020 sebagai berikut :
1. Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018

## 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100% 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑝 1.010.535.000
𝑅𝑝 1.034.538.000 𝑥 100%

## 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 98%
Berdasakan  hasil  perhitungan  tingkat  efektivitas  alokasi  dana  desa  menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  alokasi  dana  desa  pada  tahun  anggaran  2018  bernilai  sebesar  98%  dan  hasil tersebut masuk kriteria efektif yaitu berada di antara 90%-100%.

## 2. Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019

## 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑝 1.125.582.100 𝑅𝑝 1.143.582.188 𝑥 100%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 98%
Berdasakan  hasil  perhitungan  tingkat  efektivitas  alokasi  dana  desa  menunjukan  bahwa tingkat  efektivitas  alokasi  dana  desa  pada  tahun  anggaran  2019  bernilai  sebesar  98%  dan  hasil tersebut masuk kriteria efektif yaitu berada di antara 90%-100%.

## 3. Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑥 100%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑝 1.143.430.000 𝑅𝑝 1.143.430.000 𝑥 100%
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 100%
Berdasakan  hasil  perhitungan  tingkat  efektivitas  alokasi  dana  desa  menunjukan  bahwa tingkat efektivitas alokasi dana desa pada tahung anggaran 2020 bernilai sebesar 100% dan hasil tersebut masuk kriteria efektif yaitu berada di antara 90%-100%.
Berdasarkan  perhitungan  rasio  efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Pasir  Putih, Kecamatan  Wawonii  Bara,  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  Tahun  Anggaran  2018-2020  dapat dijelaskan pada Tabel 5 sebagai berikut :
Tabel 5. Tingkat Efektivitas Alokasi DanaDesa Pasir Putih Tahun Anggaran 2018-2020
No  Tahun Jumlah ADD Terget ADD Yang Terealisasi Rasio Efektivitas Keterangan 1 2018 Rp 1.034.538.000  Rp1.010.535.000 98% Efektif 2 2019 Rp 1.143.582.188  Rp 1.143.582.100 98% Efektif 3 2020 Rp 1.143.430.000  Rp 1.143.430.000 100% Efektif Sumber: Hasil Olahan Data Tahun 2021
Berdasarkan  kriteria  rasio  efektivitas  sesuai  ketentuan  Depdagri,  Kemendagri  Nomor 690.900.327,  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa  Pasir  Putih  dari  tahun  2018-2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai  dengan  kriteria rasio  efektivitas. Dari data yang telah  dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100% hal ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal. Dengan demikian dari data penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa Pasir  Putih  Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  dari  tahun  2018  sampai dengan  tahun  2020  mengalami  fluktuasi,  dimana  jumlah  rupiah  yang  diterima  cenderung mengalami perubahan sesuai ketentuan Pagu Anggaran.
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah rencanayang  sudah  disusun  secaramatang  dan  terperinci,  implementasibiasanya  dilakukan setelah  perencanaan  sudah  dianggap  siap.  Dalam  pelakasanaan  program  bantuan  kepada Pemerintah  Desa,  Setiap  tahun  Bupati  Konawe  Kepulauan  mengeluarkan  surat  yang  mengatur tentang  pelaksanaan  suatu  program  yang  dapat  membantu  Perangkat    Desa.  Untuk  menindak lanjuti  Surat  Keputusan  Bupati  Konawe  Kepulauan  tersebut  maka,  dikeluarkan  Peraturan Bupati Konawe  Kepulauan  tentang Petunjuk Teknis tentang Alokasi Dana Desa yang disebar ke  seluruh  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Konawe  Kepulauan.  Petunjuk  Teknis  tersebut dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Desa.
Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  Kepala  Desa  bertindak  sebagai  penanggung  jawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Hal ini sesuai dengan wawancara Kepala Desa Pasir Putih mengungkapkan bahwa:
“Saya sebagai Penanggung jawab saja untuk TPK  Alokasi Dana Desa sudah ada dibentuk, untuk tim pelaksana kegiatan ADD tingkat desa 3 orang terdiri dari perangkat desa, LPMD, dan masyarakat” (Wawancara 24 Mei 2021).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Pemerintah Desa Pasir Putih juga mendapat respon  yang  positif  dalam  pelaksanaan  penggunaan  ADD,  khususnya  dalam  melaksanakan Pembangunan.  Dalam  melakukan  pembangunan  Kepala  Desa  Pasir  Putih  selalu  ikut berpartisipasi dalam hal  memantau proses pembangunan. Hal ini diungkapkan oleh  masyarakat mengungkapkan  bahwa:
“Biasanya  kalau  ada  pembangunan  yang  dilaksanakan,  Kepala  Desa  turun  langsung membantu  dan  selalu  memantau  setiap  proses  pembangunan”  (Wawancara  Tanggal  25  Mei 2021).
Pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Pasir  Putih  sudah  sangat  bagus dibandingkan dengan desa  lain  yang ada di  Kecamatan Wawonii  Barat. Hal tersebut diperoleh dengan melakukan Wawancara dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:
“Pembangunan  di  Desa  Pasir  Putih  cukup  bagus,  dibanding  desa  yang  ada  di  Kecamatan Wawonii  Barat  karena  kita  mempunyai  kepala  desa  yang  ingin  melihat  Desanya  meningkat” (Wawancara Tanggal 25 Mei 2021).
Ketua  PMD  Desa  Pasir  Putih  mengungkapkan  bahwa  jika  dana  tahap  pertama  tidak mecukupi,  maka  menggunakan  dana  pembangunan  tahap    kedua.  Hal  ini  sesuai  dengan wawancara  dengan  salah  satu  informan  yang  merupakan  ketua  PMD  Desa  Pasir  Putih mengungkapkan bahwa:
“Jika  pembangunan  di  tahap  pertama  belum  selesai,  dan  dananya  tidak  mencukupi  kita
dapat  menggunakan  sebagian  dana  pembangunan  untuk  tahap  kedua,  nanti  pada  saat pertanggungjawaban  Bendahara  Desa  dan  Sekertaris  Desa  menghitung  ulang  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan dana “(Wawancara Tanggal 26 Mei 2021).
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  berikut  hasil  wawancara  dengan  ketua  BPD  Desa  Pasir Putih,  mengungkapkan  bahwa  dalam  melakukan  pembangunan  jika  dana  tersebut  tidak  cukup maka  Kepala  Desa  Pasir  Putih  menggunakan  dana  tahap  kedua.  Hal  ini  sesuai  dengan  kutipan hasil wawancara ketua BPD menyatakan bahwa:
“Pembagunan  diDesa  Pasir  Putih  berjalan  dengan  cukup  baik,  karena  kepala  desa  sangat loyal demi kelancaran pembangunan yangada di desa” (Wawancara Tanggal 26 Mei 2021).
Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pembangunan di Desa Pasir Putih Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan sudah cukup baik.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu desa yang  menerima  Alokasi Dana Desa  dari  APBN  di  Tahun  Anggaran  2018  menerima  sebesar  Rp  1.034.538.000,  selanjutnya pada  Tahun  Anggaran  2019  menerima  sebesar  Rp  1.143.582.188,  dan  pada  Tahun  Anggaran 2020 menerima sebesar Rp 1.143.430.000.
Besaran  Alokasi  Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2018  adalah  sebesar  Rp  1.034.538.000 sedangkan  jumlah  realisasi  Alokasi  Dana  Desa  yaitu  sebesar  Rp  1.010.535.000,  pada  Tahun Anggaran 2019 jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima sebesar Rp 1.143.582.188 sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu Sebesar Rp 1.125.582.100, dan pada Tahun Anggaran 2020  jumlah  Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima  yaitu  sebesar  Rp  1.143.430.000  sedangkan jumlah realisasi Alokasi Dana Desa yaitu sebesar Rp 1.143.430.000.
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui  efektivitas  alokasi  dana  desa  di  Desa  Pasir  Putih, Kecamatan  Wawonii  Barat,  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  digunakan  Rasio  efektivitas. Berdasarkan  kriteria  rasio  efektivitas  sesuai  ketentuan  Depdagri,  Kemendagri  Nomor 690.900.327, rasio  efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa  Pasir  Putih  dari  tahun  2018-2020 berada  pada  kategori  efektif,  yaitu  pada  angka  90-100%.  Hal  ini  menunjukkan  realisasi pengelolaan  alokasi  dana  desa  di  Desa  Pasir  Putih  lebih  tinggi  dari  jumlah  anggaran  yang diberikan.  Dari  data  yang  telah  dipaparkan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  tidak  semua  tingkat efektivitas  berada  dalam  angka  100%  hal  ini  disebabkan  karena  ada  target  yang  tidak  dapat terealisasi dengan maksimal. Dengan demikian dari data penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan  bahwa  Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  pemerintah  Desa  Pasir  Putih Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  dari  tahun  2018  sampai  dengan tahun  2020  mengalami  fluktuasi,  dimana  jumlah  rupiah  yang  diterima  cenderung  mengalami perubahan sesuai ketentuan Pagu Anggaran.
Menurut Mardiasmo (2016) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut  telah  berjalan  dengan  efektif.Indikator  efektivitas  menggambarkan  jangkauan  akibat dan  dampak (outcome) dari  keluaran (Output) program  dalam  mencapai  tujuan  program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.
Terkait  dengan  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  dalam  penggunaanya  disesuaikan  dengan Peraturan  Bupati  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  yang  menjadi  pedoman  penggunaan danpelaksanaan Alokasi Dana Desa, peraturan tersebut meliputi:
1. Alokasi DanaDesa dipergunakan untukmembiayai:
a. Belanjaaparaturdanoperasionalpemerintahdesa,BPDLembaga Kemasyarakatanyang ada di Desa Pasir Putih.
b. Belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Balanja  aparatur  dan  operasional  pemerintah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  Desa  Pasir  Putih  sebagai  mana  dimaksud dipergunakan untuk biaya antara lain:
a. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
b. Tunjangan BPD
c. Tunjangan imam Desa dan Guru mengaji
d. Tunjangan bendahara desa
e. Operasional pemerintah desa meliputi:
1) Belanja ATK, Materai Cetakdan penggandaan
2) Belanja Jasa Airdan Listrik
3) Belanja makan minum harian dan rapat
4) Belanja jasa informasi (koran/majalah)
5) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
6) Belanja jasa perbaikan peralatan kantor
f. Operasional BPD meliputi :
1) Belanja ATK, materai cetak dan penggandaan
2) Belanja makan minum harian dan Rapat
3) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah
g. Operasional lembaga kemasyarakatan meliputi :
1) Belanja ATK, materai cetakdan penggandaan
2) Belanja makan minum harian dan Rapat
h. Peralatan/perlengkapan kantor
i. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa.
3. Besarnya tunjangan ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Kepulauan
4. Besarnya biaya operasional BPD maksimal 10% dari jumlah ADD
5. Besarnya biaya operasional BPD maksimal 5% dari jumlah ADD
6. Besarnya  biaya  operasional  lembaga  kemasyarakatan  lainnya  maksimal  2%  dari  jumlah ADD
7. Besarnya  dana  untuk  pengadaan  peralatan/perlengkapan  kantor  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan desa dengan pagu anggaran maksimal 5% jumlah ADD
8. Belanja pembangunan dan pemberdayaan dipergunakan untuk:
a. Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDES.
c. Biaya untuk peningkatan ketahanan pangan
d. Biaya untuk peningkatan peternakan, perikanan dan kelautan
e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
f. Pengembangan tata desa dan teknologi tepatguna
g. Pengembangan system informasi pembangunan desa
h. Peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik
i. Biaya jaminan kesehatan bagi pemerintah desa
j. Pengembangan sosial budaya
k. Penguatan penyelengaraan pemerintah desa dan kelembagaan desa
9. Belanja  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dilaksanakan  dengan  ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
b. Untuk  pemberdayaan  masyarakat  yang  berwujud  fisik  dilaksanakan    berdasarkan Rencana Anggaran Biaya  dan desain  yang disusun oleh konsultan atau tenaga teknis yang disertai dengan papan kegiatan yang memuat penanggung jawab, jenis pekerjaan, volume, lokasi, jumlah dana, sumber dana, tenaga teknis dan pelaksana.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yayu  Sri  Eva  (2019), dimana  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  umum  kinerja  keuangan  Pemerintah  Desa Jampu Kabupaten Soppeng sudah Baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif, karena rata- rata  efektivitasnya  di  atas  80%  yaitu  82,015%.Sedangkan  Rasio  Pertumbuhan  tumbuh  secara positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar 67,69% dan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar 61,72%.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Komang  Ayu  Diah  Lestari, Erna Trisnadewi dan Sri Eka Jayanti (2020), yang membuktikan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod Tahun 2018 termasuk dalam kategori  efektif, dengan tingkat  efektivitas  sebesar  (100%).  Dengan  didukung  program  desa  yang  terlaksana  sebanyak 90%.  Dan  pada  tahap  perencanaan,  dimulai  dengan  pembentukan  tim  pelaksana  dan  hasil musrembang  partisipasi  masyarakat  sangat  tinggi  dan  aktif  disetiap  kegiatan,  dikarenakan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Dawan Klod kepada masyarakat. Pada tahap pelaksanaan dapat dikatakan efektif, yang mana penggunaan anggaran AlokasiDana Desa  dapat  terselesaikan  dengan  baik.Pada  tahap  pertanggungjawaban,  proses  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  termasuk  dalam  kategori  efektif,  dimana  penyusunan  laporan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah Desa Dawan Klod serta adanya evaluasi kegiatan yang  dilakukan bersama  masyakat Desa Dawan Klod.Dan pada penelitian  ini, tidak  ditemukan faktor-faktor yang  menjadi penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod.  Persamaan  dari  kedua  penelitian  ini  adalah  meneliti  efektivitas  pengelolaan    sedangkan perbedaanya  adalah  pada  Komang  Ayu  Diah  Lestari  dkk  (2020)  lebih  fokus  pada  efektivitas pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa,  sementara  peneliti  ini  berfokus  pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka dapat  di  tarik  kesimpulan  bahwa    rasio  efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa  Pasir  Putih Kecamatan  Wawonii  Barat  Kabupaten  Konawe  Kepulauan  dari  tahun  2018-2020  berada  pada kategori  efektif,  karena  tingkat  efektivitasnya  berada pada angka  90-100%. Tingkat  efektivitas masing-masing tiap tahunnya, pada tahun 2018 mencapai 98%, pada tahun 2019 mencapai 98% dan pada tahun 2020 mencapai 100%..

## SARAN
1. Disarankan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  terhadap  Alokasi  Dana Desa  dengan  mengadakan  sosialisasi  terkait  Alokasi  Dana  Desa,  pemerintah  desa  juga harus  mampu  meningkatkan  sumber  daya  manusia  aparatur  desa  dengan  memberikan pelatihan yang tepat kepada perangkat desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, sehingga berpotensi membuat pemahaman perangkat dan masyarakat akan terus meningkat.
2. Dalam  proses  penggunan  anggaran  sebaiknya  pemerintah  desa  melakukan  survei  terlebih dahulu  sehingga  perencanaan  dan  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  sesuai  dengan  harapan masyarakat.  Sehingga  pelaksanaan  pembangunan  baik  fisik  maupun  non  fisik  yang pemerintah Desa Pasir Putih laksanakan tepat sasaran dan bernilai guna.
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  direkomendasikan  untuk  menggunakan  periode  penelian  yang lebih  panjang  dan  memperluas  ruang  lingkup  penelitian,  baik  dengan  perluasan  subjek penelitian  maupun  dengan  memperhatikan  variabel-variabel  yang  tidak  dimasukan  dalam penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA
Beni  Pekei.  2016.  Konsep  dan  Analisis  Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era Otonomi. Buku 1.Jakarta Pusat : Taushia
Dr.Arifin  Tahir,  M.Si.2014,  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Daerah, Bandung, ALFABETA.
Dunn,  William  N.  (2003).  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Eva,  Y.  S.  2019. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Berdasarkan Rasio  Efektivitas  Dan  RasioPertumbuhan  Pada  Kantor .  Universitas  Muhammadiyah Makassar.
Gibson,  J.L,  Ivancevich,  J.M  dan  Donelly,  J.Jr,  1984.  “Organisasi  dan  Manajemen”:  Perilaku, Struktur dan Proses. Edisi Keempat.Jakarta : Penerbit Erlangga. Gie, The Liang. 2000. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta. Liberty. Hanafi, 2009. Analisis Laporan Keuangan . Yogyakarta: UPP STIM YPKP. Herdiansyah,  Haris.  2015.  Wawancara,  Observasi,  dan  Focus  Groups  Sebagai  Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Depok: PT. Rajadrafindo Persada.
Hery, 2014. Analisis Laporan Keuangan . Jakarta: Bumi Aksara. Indrizal (2006) Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa. Jakarta: Grasindo Jakarta. Jalil,  A,  Matiin,  N.,  &  Wati,  I. R.  (2019).Analisis  Rasio  Efektivitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Pada  Desa  Sangkima  Kecamatan  Sangatta  Selatan  Kabupaten  KutaiTimur  Tahun 2013-2017. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta.ISSN : 2614 – 6681. Jusup,Al. Haryono.2011.Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2 Edisi 7. Yogyakarta: STIE YKPN. Kasmir, 2013. Analisis Laporan Keuangan .Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kieso,  2013. Teori  Akuntansi (Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan)  Edisi.Ketiga.  Yogyakarta: BPFE.
Kumurotomo, wahyudi. 2005. Etika Administrasi Negara. PT Rajagrafindo Persada, Jakarata. Lestari, K. A. D., Trisnadewi, A. E., & Jayanti, L. S. E. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Pada  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa.  Universitas Warmadewa. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa 1 (1) 2020; 8-20.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN. Mardiasmo.(2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi. Munawir, S. 2012. AnalisisInformasiKeuangan , Yogyakarta; Liberty. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019tentang Penyaluran Dana Desa Prastowo,  2010. Analisis Laporan Keuangan:   Konsepdan  Aplikasi  (Edisi Kedua) .  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Ridha,  F.  (2019).Analisis  Pengelolaan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian Masyarakat  di  Kecamatan  Langsa  Kota  Kota  Langsa. AT-TAWASSUTH:  Jurnal  Ekonomi Islam , 4 (2), 252-276.
Rosalinda,  O.  2014. Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Dalam  Menunjang  Pembangunan Pedesaan  (studi  kasus:  Desa  Segodorejo  dan  Desa  Ploso  Kerep,  Kecamatan  Sumobito, Kabupaten Jombang). Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
Sadeli, 2008. Dasar-Dasar Akuntansi Edisi Satu Cetakan Ketiga, Jakarta, Salemba Empat. Siagian, Y.M. (2005). Aplikasi SCM dalam Bisnis.Jakarta : Grasindo. Sugiri dan Riyanto, 2014. Akuntansi Manajemen. EdisiKelima, LiterataLintas Media, Jakarta Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Susilawati,  dkk.  2013.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi Perpajakan  Dan  Akuntansi  Pelayanan  Publik  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana
Undang-Undang  Depdagri  Kemendagri  Nomor  690.900.327  Tentang  Pedoman  Penilaian Kinerja Keuangan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  111  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Teknis Peraturan di Desa 2014. Jakarta.
Undang-UndangNo 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. Widyaningsih, N. N, Kusnandar dan S. Anantanyu. 2018. Keragaman Pangan, pola asuh makan dan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Jurnal Gizi Indonesia 7 (1): 22-29.