ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN PESISIR DI DESA TOROKEKU KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN Sutrisno 1) , Andi Irwan 2) , 3) Muh. Ramli.
1) Mahasiswa Perencanaan Wilayah Pascasarjana UHO, 2014
2) Dosen Fakultas Perikanan Dan Pascasarjana UHO
3) Dosen Fakultas Perikanan dan Pascasarjana UHO

## ABSTRACT
This study aims to analyze: (1) the level of slums in coastal settlements in South Konawe Regency, (2)  efforts  to  improve  the  quality  of  coastal  settlements  in  this  Regency.  This  research  was  conducted  in Torokeku Village, Tinanggea Sub-District, South Konawe Regency. This study uses a quantitative description method, and the data was obtained through observation, interviews, and literature studies. The analysis was carried  out  by  using  a  location  assessment  formula  based  on  Minister  of  Public  Works  and  Housing Regulation  No.  02  of  2016  by  considering  eight  criteria:  (1)  Condition  of  residential  buildings,  (2) Environmental road conditions, (3) Clean water supply conditions, (4) Conditions for wastewater treatment, (5)  Condition  of  waste  treatment,  (6)  Fire  protection  conditions,  (7)  Coastal  environmental  conditions  and (8) Coastal disaster risk conditions.
Based on the results of the analysis, the slum level of coastal settlements in Torokeku Village falls into the category of moderate slums. This is caused by the condition of high building density and the number of  uninhabitable  houses,  damaged  road  conditions  and  not  yet  reaching  all  the  houses,  unsufficient  clean water for the community, the absence of waste water treatment facilities, the absence of waste processing, the absence  of  fire  protection  facilities  and  the  reduction  of  the  mangrov  ecosystem.  Improving  the  quality  of settlements  is  carried  out  through  rehabilitation  and  home  development  in  new  locations;  repairment  and improvement  of  public  facilities  and  infrastructure  such  as  environmental  roads,  clean  water,  waste  water treatment,  waste  treatment,  and  fire  protection  facility;  and  through  the  restoration  the  damage  mangrov ecosystem.
Key words: Level of Slumness, Quality Improvement, Coastal Settlement

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  (1)  Tingkat  Kekumuhan  Permukiman  Pesisir  di Kabupaten  Konawe  Selatan,  (2)  Upaya  peningkatan  kualitas  permukiman  pesisir  di  Kabupaten  Konawe Selatan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Torokeku  Kecamatan  Tinanggea  Kabupaten  Konawe  Selatan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskripsi  kuantitatif  dimana  data  diperoleh  melalui  observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis dilakukan dengan menggunakan formula penilaian lokasi berdasarkan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  02  Tahun  2016  dengan mempertimbangkan  delapan  kriteria  yaitu:  (1)  Kondisi  bangunan  hunian,  (2)   Kondisi  jalan  lingkungan,  (3) Kondisi  peneyediaan  air  minum,  (4)  Kondisi  pengolahan  air  limbah,  (5)  Kondisi  pengolahan  sampah,  (6) Kondisi  proteksi kebakaran, (7) Kondisi lingkungan pesisir dan (8) Kondisi resiko bencana pesisir.
Berdasarkan hasil analisis, tingkat kekumuhan permukiman pesisir di Desa Torokeku masuk dalam kategori  kumuh  sedang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kondisi  kepadatan  bangunan  yang  cukup  tinggi  dan banyaknya  rumah  yang  tidak  layak  huni,  kondisi  jalan  lingkungan  yang  rusak  dan  belum  menjangkau kesuluruh  rumah,  kondisi  air  bersih  yang  belum  mencukupi  kebutuhan  masyarakat,  tidak  adanya  sarana pengolahan air limbah, tidak adanya sarana pengolahan sampah, tidak adanya sarana proteksi kebakaran serta berkurangnya  ekosistem  mangrov.  Peningkatan  kualitas  Permukiman  dilakukan  melalui  rehabilitasi  dan pembangunan rumahan di lokasi baru; perbaikan dan peningktanan sarana dan prasarana umum seperti jalan
lingkungan,  air  bersih,  pengolahan  air  limbah,  pengolahan  sampah,  dan  sarana  proteksi  kebakaran;  serta melalui pemulihan kerusakan ekosistem mangrov.
Kata kunci: Tingkat Kekumuhan, Peningkatan Kualitas, Permukiman Pesisir

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Ketidakseimbangan  antara  pertumbuhan penduduk  dengan  daya  tampung  lingkungan, pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  stabil  sehingga penyediaan  sarana  prasarana  terbatas  ataupun pengetahuan  dan  kebiasan  masyarakat  yang  kurang menyebabkan penurunan tingkat kualitas lingkungan menyebabkan  perubahan  kondisi  suatu  kawasan menjadi permukiman kumuh.(Hastuti, 2017).
Permukiman  kumuh  didefenisikan  sebagai hunian  yang  tidak  memadai  karena  tidak  adanya fasilitas  fisik  (ruang  terbuka  hijau/RTH,  drainase, supply air  bersih,  jaringan  komukasi,  dan  lain- lainya),  fasilitas  sosial  (organisasi,  sosial,  kesehatan dan  sebagainya).(Acharya,2010).  Menurut  Undang- Undang  No.1  Tahun  2011  Permukiman  kumuh merupakan kedaan lingkungan hunian dengan kulitas permukiman  yang  tidak  layak  huni  kerena  ketidak teraturan  bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan yang  tinggi,  dan  kualitas  bangunan  serta  sarana  dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Berdasarkan  Keputusan  Bupati  Konawe Selatan  Nomor  648/440  tahun  2014  Desa  Torokeku merupakan  salah  satu  kawasan  permukiman  yang teridentifikasi  sebagai  permukiman  kumuh.  Dari hasil pengamatan penulis secara fisik Desa Torokeku memiliki  tingkat    kepadatan  penduduk  yang  tinggi, banyaknya  bangunan  rumah  yang  rusak  dan  tidak layak  huni,    sarana  jalan  lingkungan  yang  belum menghubungkan  seluruh  rumah,  tidak  memiliki pengelolaan limbah, tidak memiliki sarana pembuangan  sampah,  dan  tidak  adanya  sistem proteksi  kebakaran  menyebabkan  Desa  Torokeku mengalami  penurunan  kualitas  permukiman  yang menyebabkan permukiman tersebut kumuh. (PermenPUPR. 2016)
Ditinjau  dari  kondisi  tipologinya,  Desa Torokeku berada di permukiman nelayan atau berada di  kawasan  pesisir/tepi  laut,  dengan  luas  wilayah 2.15  hektar  dihuni  oleh  mayoritas  suku  bajo.    Suko bajo  sendiri  adalah  nelayan  tradisononal  yang trampil  dengan  masalah  kelautan  dan  hidupnya sepenuhnya  tergantung  pada  laut,  mereka  sering disebut  sebagai sea  nomad atau  “orang  laut”.  Laut bagi  suku  mutlak  adanya,  karena  selain  sebagai tempat  tinggal,  juga  sebagai  tempat  mencari  nafkah hidupnya.  Rumah  Suku  Bajo  sendiri  memiliki  ciri khas,  dibangun  di  atas  perairan,  sederhana  dan mampu  beradaptasi  di  lingkungan  yang  ekstrem, seperti  ombak,  arus  laut,  dan  angin,  yang  menjadi denyut kehidupan mereka seharihari. (Poedjowibowo.2015) Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2011  tentang    peningkatan  kualitas  terhadap
permukiman kumuh dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu  pemugaran,  peremajaan  dan  permukiman kembali.  Pemugaran  yaitu  perbaikan,  pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni. Peremajaan dilakukan untuk menciptakan permukiman  yang  lebih  baik  guna  melindungi keselamatan  dan  keamanan  masyarakat  sekitar dengan  terlebih  dahulu  menyediakan  tempat  tinggal bagi  masyarakat.  Pemukiman  kembali  dilakukan pemindahan  masyarakat  dari  lokasi  yang  tidak mungkin  dibangun  kembali  /  tidak  sesuai  dengan rencana  tata  ruang  dan  /  atau  rawan  bencana  serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia.
Berdasarkan  pokok-pokok  pikiran  di  atas, peneliti  tertarik  untuk  melakukan  kajian  Analisis Tingkat  Kekumuhan  dan  Peningkatan  Kualitas Permukiman Pesisir di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea Kab. Konawe Selatan

## Tuj uan Penelitian
Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk:
1. Menganalisis  tingkat  kekumuhan  permukiman pesisir  di  Desa  Torokeku  Kecamatan  Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
2. Menganalisis upaya peningkatan kualitas permukiman pesisir di Desa Torokeku
Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Permukiman Kumuh
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 2011  permukiman  kumuh  adalah  permukiman  yang tidak  layak  huni  karena  ketidakteraturan  bangunan, tingkat  kepadatan  bangunan  yang  tinggi,  dan kualitas  bangunan  serta  sarana  dan  prasarana  yang tidak  memenuhi  syarat.  dengan  demikian  kawasan kumuh  mengindikasikan  kawasan  yang  padat,  tidak terawat,kotor tidak teratur, dan berkekurangan.

## Kriteria Permukiman Kumuh
Berdasarkan  PermenPUPR  Nomor  2  Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman  Kumuh  yang menjadi  dasar  perumusan  kriteria  dan  indikator dalam  proses  identifikasi  lokasi  permukiman  kumuh yaitu:
1)  Ditinjau dari aspek bangunan gedung a. Ketidakteraturan bangunan
b. Tingkat  kepadatan bangunan  yang  tinggi
2) Ditinjau dari jalan lingkungan Kriteria kekumuhan  ditinjau  dari  jalan  lingkungan mencakup:
a. Jaringan  jalan  lingkungan  tidak  melayani seluruh  lingkungan      perumahan      atau permukiman.
b. Ketidak tersedianya  permukaan jalan
3)  Ditinjau dari penyediaan air minum mencakup: a.  Ketidak  tersediaan  akses  aman  air  minum. Kondisi  dimana  masyarakat  tidak  dapat mengakses air  minum  yang  memiliki kualitas tidak  berwarna,  tidak  berbau,  dan  tidak berasa.
b.  Tidak  terpenuhinya  kebutuhan  air  minum setiap individu sesuai standar, kondisi dimana kebutuhan  air  minum  masyarakat  dalam lingkungan  perumahan  atau  permukiman tidak  mencapai  minimal  sebanyak  60  liter  / orang / hari.
4)  Ditinjau  dari  pengelolaan  air  limbah  tidak  sesuai dengan standar teknis.
5)  Ditinjau dari pengelolaan persampahan a. Prasarana  dan  sarana  persampahan  tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
b. Tidak  terpeliharanya  sarana  dan  prasarana pengelolaan persampahan.
6) Ditinjau dari proteksi kebakaran
a. Kriteria  kekumuhan  ditinjau  dari  Proteksi kebakaran mencakup ketidak tersediaan:
b. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran.

## Tipologi Permukiman Kumuh
Berdasarkan  PermenPUPR  Nomor  2  Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan  Kumuh  dan  Pemukiman  Kumuh, Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan  pengelompokan  permukiman  kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
1)  Permukiman kumuh di atas air,
2)  Permukiman kumuh di tepi air,
3)  Permukiman kumuh di perbukitan,
4)  Permukiman kumuh di daerah rawan bencana,
5)  Permukiman kumuh di dataran.

## Penanganan Permukiman Kumuh
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman, lingkup penanganan lingkungan permukiman kumuh mencakup hal-hal:
1)  Pemugaran yaitu perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni,
2)  Peremajaan yaitu mewujudkan permukiman yang lebih  baik  guna  melindungi  keselamatan  dan keamanan  masyarakat  sekitar  dengan  terlebih
dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat,
3)  Pemukiman Kembali yaitu pemindahan
masyarakat  dari  lokasi  yang  tidak  mungkin dibangun  kembali/tidak  sesuai  dengan  rencana tata  ruang  dan/atau  rawan  bencana  serta menimbulkan  bahaya  bagi  barang  ataupun manusia (penyediaan rusunawa).

## Wilayah Pesisir
Menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2014, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem  darat  dan  laut  yang  dipengaruhi  oleh perubahan  di  darat  dan  laut.  Permukiman  pesisir adalah  suatu  lingkungan  hunian  yang  terlatak  di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan yang di dalamnya  terdapat  kegiatan  penghidupan  oleh kelompok  pemukim  tersebut  yang  tidak  tercatat sebagai warga setempat, rawan kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya penyakit.
Batasan  tersebut  menunjukan  bahwa  tidak terdapat garis batas nyata wilayah pesisir, garis batas tersebut  hanyalah  garis  khayal  yang  letaknya ditentukan  oleh  kondisi  atau  situasi  setempat.  Di tempat  yang  landai  garis  batas  ini  dapat  berada jauh dari garis pantai dan sebaliknya untuk wilayah pantai yang  terjal  (Dahuri  dkk,  2001).  Menurut  Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang  batasan wilayah  pesisir,  kearah  daratan  mencakup  wilayah administrasi  daratan  dan  kearah  perairan  laut  sejauh 12  (dua  belas)  mil  laut  diukur  dari  garis  pantai  ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

## Ekosistem Pesisir
Ekosistem  pesisir  yang  terdapat  di  kawasan Pemukiman Desa Torokek adalah ekosistem mangrove, lamun  dan  terumbu  karang.  Hutan mangrove merupakan  hutan  hujan  yang  terdapat  di sepanjang  garis  pantai  perairan  tropis  sampai  sub- tropis  dan  mempunyai  ciri-ciri  tersendiri  dengan kekhasan biota yang hidup disana. (Bengen ,2003).

## Suko Bajo
Suku Bajo adalah nelayan tradisononal yang trampil  dengan  masalah  kelautan  dan  hidupnya sepenuhnya  tergantung  pada  laut,  mereka  sering disebut  sebagai sea  nomad atau  “orang  laut”. Persebaran  Suku  Bajo  relative  luas,  di  pesisir Indonesia, Malaysia, Brunei, Philipina, Vietnam, dan
Thailand.  Suku  Bajo  yang  menetap    akan  mencari sebuah  labuhan  yang  berdekatan  dengan  sumber  air tawar,  terhindar  dari  tiupan  angin  kencang, kedalaman air  yang dangkal,  kawasan  karang,  hutan bakau  sehingga  terdapat  banyak  sumber  hasil  laut. (Poedjowibowo.2015)
Secara  kultural,  suku  Bajo  masih  tergolong masyarakat  sederhana  dan  hidup  menurut  tata kehidupan lingkungan laut, dikenal sebagai pengembara lautan ( sea nomads ), yaitu hidup dengan mata  pencaharian  yang  erat  hubungannya  dengan lautan,  serta  memiliki  pengetahuan  dan  ketrampilan menangkap  ikan  di  lautan.  Laut  dan  suku  Bajo merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan dalam kultur suku Bajo. Karena itu, ada dua  konsep utama  yang  dikemukakan  oleh  Sulaeman  Mamar yaitu:  (1)  Laut,  adalah  wilayah  perairan  yang  luas dan airnya asin yang memiliki berbagai fungsi. Laut bagi suku Bajo mutlak adanya, karena selain sebagai tempat  tinggal,  juga  sebagai  tempat  mencari  nafkah hidupnya,  (2)  suku  Bajo,  adalah  sekelompok  orang pengembara  lautan  yang  berdomisili  bersama keluarganya di laut atau pesisir pantai. (Poedjowibowo.2015)

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  deskripsi  kuantitatif. Yang  bertujuan  mengetahui  tingkat  kekumuhan  di Desa  Torokeku    serta  menggambarkan,  meringkas berbagai    kondisi,    situasi    atau    fenomena    realitas yang  menjadi  obyek  penelitian. (Bungin, 2008).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Torokeku Kecamatan  Tinanggea  Kabupaten  Konawe  Selatan. Waktu  pelaksanan  penelitian  ini  dilaksanakan  pada Agustus 2018 sampai dengan  November 2018.

## Populasi Penelitian
Populasi  merupakan  obyek  ataupun  subyek yang  mempunyai  karakteristik  tertentu  yang  dapat dipelajari  dan  ditarik  kesimpulannya,  seperti  yang dikemukakan  oleh  Sugiono  (2006)  populasi  adalah wilayah  generalisasi,  populasi  dalam  penelitian  ini adalah rumah/hunian di Desa Torokeku.
Definisi operasional
Konsep  operasional  memuat  beberapa definisi  operasional  mengenai  variabel-variabel  dan ukuran-ukuran  yang  akan  digunakan  dalam  proses pengumpulan  data  serta  dalam  menganalisis  data. Konsep  operasional  yang  ada  di  dalam  penelitian, adalah:
1)   Permukiman  pesisir  di  Desa  Torokeku  adalah suatu  lingkungan  hunian  yang  terlatak  di wilayah  antara  pertemuan  daratan  dan  lautan yang didalamnya terdapat kegiatan penghidupan oleh kelompok pemukim.
2)   Kondisi bangunan hunian yaitu ketidakteraturan bangunan permukiman di Desa Torokeku   yang tidak  sesuai  dengan  persyaratan  dan  tingkat kepadatan bangunan yang tinggi.
3)   Kondisi  jalan  lingkungan  yaitu  jaringan  jalan lingkungan  permukiman  di  kawasan  pesisir Kecamatan Tinaggea yang tidak tersambung ke seluruh  lingkungan  perumahan  serta  kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
4)   Kondisi  penyediaan  air  minum  yaitu  tidak terpenuhinya  kebutuhan  air  minum  setiap individu  yang  berada  pada  permukiman  di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea.
5)   Kondisi pengelolaan air limbah  yaitu prasarana dan  sarana  serta  sistem  pengelolaan  air  limbah yang  berada  pada  permukiman  di  kawasan pesisir  Kecamatan  Tinaggea  tidak  sesuai dengan standar teknis.
6) Kondisi pengelolaan persampahan yaitu prasarana  dan  sarana  serta  sistem  pengelolaan persampahan  yang  berada  pada  permukiman  di kawasan  pesisir  Kecamatan  Tinaggea  tidak memenuhi persyaratan teknis.
7) Kondisi  proteksi  kebakaran  yaitu  tidak  adanya prasarana  dan  sarana  proteksi  kebakaran  pada permukiman  di  kawasan  pesisir  Kecamatan Tinaggea.
8) Lingkungan pesisir yaitu padang mangrove
9)   Resiko  bencana  pesisir  yaitu  tinggi  gelombang pasang surut air laut.
10)   Peningkatan kualitas pemukiman kumuh di kawasan pesisir Kecamatan Tinaggea dilakukan dengan cara pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali

## Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

## Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu data primer dan data sekunder.
1)   Data  Primer  diperoleh  dari  hasil  survey lapangan  yang  dilakukan  saat  berada  di permukiman wilayah pesisir Kecamatan Tinanggea dan melakukan wawancara langsung
dengan  masyarakat  dengan  menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan.
2)   Data  Sekunder  diperoleh  dari  instansi  yang terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  Konawe  Selatan,  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Konawe Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten  Konawe  Selatan,  Badan  Pusat Statistik  Kabupaten  Konawe  Selatan,  dan instansi  lainnya.  Di  samping  itu,  data  sekunder lainnya  adalah  buku  literatur,  internet,  jurnal, tesis  serta  bacaan  lain  yang  berhubungan dengan  penelitian  dan  berbagai  sumber  yang berhubungan dengan penelitian yang dingunakan hanya sebagai data penunjang.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  untuk  mendapatkan  data  primer  dan sekunder delakukan dengan cara:
1)   Obsevasi Obsevasi  dilakukan  melalui  cara  pengamatan langsung  terhadap  objek  yang  akan  diteliti, dalam  hal  ini  adalah  permukiman  yang  ada  di Kecamatan Tinanggea yang berada di permukiman kumuh.
2)   Wawancara Wawancara  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memperoleh  data  yang  valid  tentang  kondisi permukiman.
3)   Dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam potret objek terkait dan aktifitas di lokasi penelitian

## Variabel Penelitian
Adapun variabel penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi pemukiman kumuh dapat di lihat pada tabel 1.
Tabel 1. Variabel Penelitian No Aspek Kriteria Parameter Nilai 1. Kondisi Banguna n Hunian Tingkat kepadatan bangunan • Kepadatan bangunan lebih dari 100  unit/hektar • Kepadatan bangunan 80 -100 unit/hektar • Kepadatan bangunan 80 unit/hektar 5
3 1
Jumlah Penghuni
• Jumlah penghuni lebih dari 5 KK • Jumlah penghuni lebih dari 3-5 KK • Jumlah penghuni 1- 2 KK
5
3 1 Rumah tidak layak huni • 75% - 100 % rumah tidak layak huni • 50% - 74 % rumah tidak layak huni • 25% - 49 % rumah tidak layak huni 5 3 1 2. Kondisi jalan lingkung an Kondisi jalan lingkungan • Tidak ada akses jalan/mengguna kan perahu • Jalan Kayu • Jalan Beton 5 3 1 Kualitas permukaan jalan lingkungan • Tidak ada kualitas • Berlubang • Rata 5 3 1 3. Kondisi penyedia an air minum/ai r bersih Sumber air bersih • Sumber air bersih dari laut • Sumber air bersih dari air tanah/sungai
• Sumber air bersih dari PDAM Ketersediaa n air bersih • 0% - 49% rumah terpenuhi
• 50% -75%  rumah terpenuhi • 75% - 100% rumah terpenuhi 5 3 1 4 Kondisi pengelola an air limbah ` Pengelolaa n air limbah • Tidak tersedianya pengolahan limbah • Kloset tidak terhubung dengan tangki septik • Kloset terhubung dengan tangki septik 5 3 1 Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah • Tidak Tersedianya • MCK umum • MCK Rumah Sendiri 5 3 1 5. Kondisi pengelola an persampa han Prasarana dan sarana persampaha n • Tidak Tesedianya tempat sampah • Tersedianya tempat sampah umum • Tersedianya gerobak sampah atau kapal pengangkut sampah 5 3 1
Jenis pemelihara an sarana dan prasarana pengelolaan persampaha n • Tidak Terpelihara • Pemeliharaan berkala • Pemeliharaan rutin 5 3 1 6. Kondisi Proteksi Kebakara n Sarana proteksi kebakaran • Tidak ada alat proteksi kebakaran • Adanya Istalasi pemadam kebakaran dalam bentuk hidran • Adanya Istalansi hidran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
5
3 1 7. Lingkung an Pesisir Mangrov Kerusakan magrove • Luas Kerusakan magrove ≥ 75%
• Luas Kerusakan magrove ≥ 50 -
<75%
• Luas Kerusakan magrove <50%
5
3 1
8. Resiko bencana pesisir Tinggi gelombang • > 2,6 meter • 1,1-2,6 meter • < 1,1 meter 5 3 1 Pasang surut • > 4,0 meter • 2,0 - 4,0 meter • < 2,0 meter 5 3 1 Sumber: Dimodifikasi dari Permen PUPR No. 2 Tahun 2016

## Teknik Analisis Data

## Analisis Tingkat Kekumuhan
Untuk  mengetahui  tingkat  kekumuhan permukiman  di  wilayah  pesisir  ditentukan  melalui cara pembobotan (scoring) sesuai hasil kuisioner dan obeservasi  yang  didapatkan  dilapangan  berdasarkan Permen PUPR No.2 Tahun 2016 tentang Peningkatan  Kualitas  terhadap  Perumahan  Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Dalam Permen PU tersebut, berdasarkan kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
a)   Kumuh berat bila memiliki nilai 56 - 75.
b)   Kumuh sedang bila memiliki nilai 36 - 55.
c) Kumuh ringan bila memiliki nilai 15 - 35.

## Analisis  Peningkatan  Kualitas  Permukiman Kumuh
Untuk  mengetahui  peningkatan  kualitas permukiman  kumuh  di  wilayah  pesisir  Kecamatan Tinanggea  menggunakan  metode  analisis  deskriptif sebagai  gambaran  terstruktur  dalam  identifikasi kawasan  permukiman.  Dalam  upaya  peningkatan
kualitas  terhadap  permukiman  kumuh  dilakukan melalui  pola-pola  penanganan  berdasarkan  hasil penilaian  aspek  kondisi  kekumuhan  dan  aspek legalitas  tanah  serta  mempertimbangkan  tipologi permukiman kumuh. Pola-pola penanganan permukiman kumuh dilakukan meliputi (a) pemugaran,  (b)  peremajaan  atau  (c)  pemukiman kembali dapat dilihat pada tebel 2,3 dan 4.
Tabel. 2. Peningkatan Kualitas dengan Pemugaran N o Komponen Jenis Kegiatan
1 Bangunan Gedung a. Rehabilitasi.
b. Rekonstruksi. 2 Jalan Lingkungan Perbaikan Kontruksi jalan lingkungan. 3 Air Minum a. Perbaikan Sarana/ instalasi non perpipaan air bersih (dari kebocoran, korosi, jaringan instalasi terkontaminasi bakteri berbahaya, kerusakan akibat bencana). b. Perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, korosi, akibat bencana).
4 Air Limbah a. Perbaikan instalasi air limbah setempat yang mengalami sedimentasi, mampat, atau kerusakan akibat bencana.
b. Perbaikan instalasi air limbah terpusat yang mengalami sedimentasi, mampat atau kerusakan akibat bencana. 5 Sampah a. Perbaikan sarana persampahan komunal (TPS) yang mengalami penurunan kualitas karena pengendapan sampah basah.
b. Perbaikan sarana persampahan yang mengalami pencampuran jenis sampah. 6 Pengamana dan Kebakaran a. Perbaikan alat pemadam api sederhana yang mengalami kerusakan karena korosi atau rusak karena bencana.
b. Perbaikan hydran air yang mengalami kerusakan akibat korosi atau bencana. 7 Lingkungan Pesisir Penanggulangan 8 Resiko bencana pesisir Proteksi atau Perlindungan Tabel 3. Peningkatan Kualitas dengan Peremajaan N o
Komponen Jenis Kegiatan 1 Bangunan Gedung
a. Rehabilitasi dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar memenuhi standar konstruksi dan persyaratan teknis bangunan gedung. b. Rekonstruksi dengan membongkar dan membangun kembali bangunan atau sarana, prasarana, dan utilitas umum dengan penambahan komponen atau fungsi. c. Penataan kawasan dengan
N o Komponen Jenis Kegiatan pengaturan petak bangunan. d. Penambahan dan Penyediaan sarana permukiman (RTH, MCK umum). e. Penyediaan hunian sementara untuk masyarakat terdampak.
2 Jalan Lingkungan a. Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan. b. Peningkatan struktur jalan. 3 Air Minum Rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, penyediaan jaringan non perpipaan, penambahan instalasi pengelolaan air minum. 4 Air Limbah a. Penyediaan sistem sanitasi setempat atau terpusat. b. Perbaikan komponen sanitasi pengelolaan air limbah. 5 Sampah a. Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP). b. Rehabilitasi PSP dengan perbaikan dan penambahan komponen bangunan PSP. 6 Pengamana dan Kebakaran a. Pembangunan sarana proteksi kebakaran. b. Peningkatan kualitas sarana sistem proteksi kebakaran. 7 Lingkungan Pesisir Pemulihan kerusakan atau Rehabilitasi 8 Resiko bencana pesisir Akomodasi Tabel 4. Peningkatan Kualitas dengan Pemukiman Kembali
N o Komponen Jenis Kegiatan 1 Bangunan Gedung a. Pembangunan permukiman di lokasi baru. b. Pembangunan kembali di permukiman lama dengan model baru
(Rumah Susun). 2 Jalan Lingkungan Pembangunan jalan baru. 3 Air Minum Pembangunan SPAM unit baru. 4 Air Limbah Pembangunan unit pengolahan air limbah baru. 5 Sampah Pembangunan PSP baru. 6 Pengamana dan Kebakaran a. Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana.
b. Pembangunan hydran air.
7 . Lingkungan Pesisir Pemulihan kerusakan 8 . Resiko Bencana Pesisir
Retreat atau Relokasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Wilayah Sejarah Desa
Desa  Torokeku  terbentuk  pada  tanggal  31 Mei 1999 yang mayoritas di huni oleh suku Bajo dan
sebagian kecil dihuni oleh suku Bugis, Muna, Tolaki dan Buton. Torokeku berasal dari bahasa Bajo. Kata Toroh  dalam  bahasa  Bajo  yang  berarti  “Ujung”  dan Keku berarti “Kali (sungai).

## Kondisi Demografi
Desa  Torokeku  terletak  sekitar  7  Km  ke arah  Timur  ibukota  kecamatan  Tinanggea  yang mempunyai  luas  wilayah  2,15  ha.  Desa  Torokeku merupakan  daerah  pesisir  dan  pantai  yang  pada umumnya  rumah  hunian  berada  di  atas  permukaan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Desa Torokeku  memiliki  batas - batas wilayah yaitu:
• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lapulu
• Sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Selat Tiworo Kab. Muna
• Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Desa Matambawi
• Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Desa  Bungin Permai
Gambar 1. Lokasi Desa Torokeku

## Penduduk

## 1. Jumlah Penduduk
Desa  Torokeku  merupakan  salah  satu  desa yang  ada  di  wilayah  Kecamatan  Kecamatan Tinanggea  yang  terdiri  dari  4  (empat)  dusun.  Pada tahun  2018,  jumlah  penduduk  laki-laki  lebih  sedikit dibandingkan  dengan  penduduk  perempuan.  Jumlah penduduk  di  Desa  Torokeku  berjumlah  1.101  jiwa. Jumlah  penduduk  di  Desa  Torokeku  Kecamatan Tinanggea dapat dilihat pada Tabel .1.
Tabel.1.Jumlah Penduduk di Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea, Tahun 2018 No Desa Torokeku Jumlah Penduduk Total (jiwa) Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) 1 Dusun I 174 179 353 2 Dusun II 122 117 239 3 Dusun III 150 142 291 4 Dusun IV 103 115 218 Jumlah 548 550 1101 Sumber : Hasil Survei, 2018

## 2. Jumlah Kepala Keluarga
Pada  tahun  2018,  jumlah  kepala  keluarga  di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea  mencapai  275  kepala  keluarga.  Jumlah kepala  keluarga  di  wilayah  pesisir  Desa  Torokeku Kecamatan Tinanggea dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Jumlah  Kepala  Keluarga  Desa  Torokeku  di
Kecamatan Tinanggea tahun 2018 No Desa Torokeku Jumlah Kepala Keluarga (jiwa) 1 Dusun I 87 2 Dusun II 67 3 Dusun III 66 4 Dusun IV 65 Jumlah 275 Sumber : Hasil Survei, 2018 3.   Jumlah rumah/bangunan
Pada  tahun  2018,  jumlah  rumah/bangunan  di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea mencapai 232
unit. Jumlah rumah/bangunan  di  wilayah  pesisir  Desa  Torokeku Kecamatan Tinanggea dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3.  Jumlah Rumah/Bangunan di Desa Torokeku
Kecamatan Tinanggea tahun 2017 No Desa Torokeku Jumlah rumah/bangunan (unit) 1 Dusun I 74 2 Dusun II 50 3 Dusun III 58 4 Dusun IV 50 Jumlah 232
Sumber : Hasil Survei, 2018

## Status Kepemilikan Bangunan dan Tanah
Desa  Torokeku  tidak  memiliki  status kepemilikan lahan atau tidak bersertifikat dan hanya membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  sebagai pegangan  mereka.  Ini  berarti  bahwa  tanah  yang ditempati  masyarakat  di  wilayah  pesisir  Desa Torokeku  adalah  Hak  Pakai  (HP).  Selain  itu masyarakat    memperoleh  lahan  dengan  cara  ganti rugi  dari  pemilik  yang  terdahulu  dan  sebagian  besar berupa  harta  warisan.  Hal  ini  di  atur  dalam  UUD 1945  pasal  18b  dan  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2004.

## Tingkat  Kekumuhan  di  Wilayah  Pesisir  Desa Torokeku
Mengacu pada Permen PUPR No.2 Tahun 2016 tentang  Peningkatan  Kualitas  terhadap  Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menyatakan bahwa kriteria permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan  untuk  menentukan  kondisi  kekumuhan pada permukiman kumuh. Hasil pembobotan tingkat kekumuhan  di  kawasan  permukiman  wilayah  pesisir Desa  Torokeku  Kecamatan  Tinanggea  dapat  dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Tingkat  Kekumuhan  di  Wilayah  Pesisir
Desa Torokeku No Kriteria Kekumuhan Jumlah Bobot Tingkat Kekumuhan 1. Kondisi bangunan rumah/hunian 9 Kumuh Sedang 2. Kondisi jalan lingkungan 4 3. Kondisi penyediaan air minum/air bersih 8 4. Kondisi pengelolaan air limbah 10 5. Kondisi pengelolaan persampahan 10 6. Kondisi proteksi kebakaran 5 7. Kondisi kerusakan lingkungan pesisir mangrov 5 8. Resiko bencana pesisir 2 Jumlah 53

## Sumber: Data Hasil Olahan, 2018

## Upaya  Peningkatan  Kualitas  Permukiman  di Wilayah Pesisir
Kawasan  permukiman  masyarakat  Desa Torokeku  dengan  tipologi  sebagai  permukiman kumuh  di  atas  air  menjadikan  kawasan  permukiman ini  lebih  khusus  dalam  penanganannya  karena karakter  dari  pola  bermukim  mereka  yang  dari dulunya  sudah  tinggal  di  atas  air,  dan  kebiasaan
masyarakat  yang  tinggal  berdekat-dekatan  sebagai cara memperkuat hubungan sosial mereka.
Upaya  peningkatan  kualitas  permukiman kumuh  di  wilayah  pesisir  Desa  Torokeku  dengan cara  Pemugaran  dan  Peremajaan  yakni  dilakukan melalui  rehabilitasi,  rekontruksi  dan  pembangunan rumahan di lokasi baru; perbaikan dan peningktanan sarana dan prasarana umum seperti jalan lingkungan, air  bersih,  pengolahan  air  limbah,  pengolahan sampah, dan sarana proteksi kebakaran; serta melalui pemulihan kerusakan ekosistem mangrov.
Melibatkan semua pihak terkait ( stakeholders )  dalam  seluruh  proses  pengelolaan mulai  dari  persiapan,  perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan  serta  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan penagananpermukiman kumuh.
Pada  kawasan  kumuh  di  permukiman wilayah  pesisir  Desa  Torokeku  difokuskan  untuk dibangun  permukiman  baru  menjadi  permukiman yang  layak  huni  dengan  ukuran  rumah  5  m  x  10  m dengan luas kavling tanah 10 m x 15 m. Lebih jelas dapat di lihat pada gambar 2.
Gambar 2. Permukiman Baru
Upaya  peningkatan  kualitas  permukiman  di wilayah pesisir Desa Torokeku Kecamatan Tinanggea yakni:
1) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek bangunan rumah
• Pemugaran  dan  Peremajaan  dengan  cara merehabilitasi  129  rumah  tidak  layak  huni dengan perbaikan atau penambahan terhadap komponen bangunan agar
memenuhi standar konstruksi dan persyaratan  teknis,  misalnya  untuk  tiang pancang  menggunakan  struktur  benton bertulang.
• Peremajaan dengan cara membangun rumah baru  sebanyak  43  unit  untuk  memenuhi rasio 1 rumah 1 KK.
• Peremajaan dengan cara  Penataan kawasan kavling  rumah  type  50/150m2  sebanyak 144 unit
2) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek  jalan lingkungan
a. Pemugaran dengan cara memperbaiki kontruksi jalan lingkungan yang sudah ada.
b. Peremajaan  dengan  cara  rehabilitasi  jalan untuk  peningkatan  kapasitas  jalan  dengan penambahan  lebar  jalan  menjadi  2  meter untuk  jalan  lingkungan  dengan  kotruksi beton.
c. Peremajaan dengan cara pembangunan jalan baru  sepanjang  1.941  meter  dengan  lebar jalan 2 meter.
3) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek pengelolaan air minum/air bersih
• Pemugaran  dengan  cara  meningkatkan pelayanan  air  bersih  dengan  menambah  2 mesin  pompa  air  dan  menambah  jumlah titik pengeboran.
• Pemugaran dengan cara perbaikan jaringan air minum atau air bersih perpipaan yang mengalami kerusakan (kebocoran, dan korosi).
• Peremajaan dengan cara rehabilitasi unit SPAM dengan penambahan jaringan perpipaan, dan penambahan instalasi pengelolaan air minum dan pembangunan tower air 4) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek pengelolaan air limbah a. Meningkatkan  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan/ pengembangan sistem  pengelolaan  air  limbah  permukiman pesisir,
b. Pembangunan  pengolahan    air  limbah individual T-Pikon-H di tiap rumah.
c. Pengelolaan  lingkungan  bersih  dan  sehat melalui penyedian sarana air limbah rumah,
5) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek pengelolaan persampahan dengan cara melakukan peremajaan yaitu:
• Pengelolaan sampah terpadu berbasis
masyarakat,
• Pembangunan Prasarana Sarana Persampahan (PSP) sebanyak 1 unit
• Pengadaan  gerobak  sampah  dan  kapal pengangkut sampah,
6) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek proteksi  kebakaran  dengan  cara  peremajaan yaitu:
• Pembangunan sarana proteksi kebakaran,
• Pembangunan pengamanan kebakaran sederhana ,
• Pembangunan hydran air
7) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek lingkungan pesisir peremajaan yaitu:
• Penanaman  mangrove  di  wilayah  pesisir Desa Torokeku,
• Pemeliharaan  dan  rehabilitasi  ekosistem pesisir mangrove,
• Pembangunan  dan  konservasi  lingkungan (sustainable development),
• Memonitoring  setiap  pemanfaatan  ruang  di wilayah pesisir Desa Torokeku.
8) Peningkatan  kualitas  ditinjau  dari  aspek  resiko bencana pesisir dengan cara peremajaan yaitu:
a. Pembangunan proteksi atau perlindungan terhadap bencana permukiman di wilayah pesisir Desa Torokeku,
9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan cara peremajaan yaitu:
• Pembangunan  Area    Parkir  Kendaraan  dan Tempat Pelelangan Ikan
• Pembangunan  Masjid,  Sarana  Olahraga, Balai desa, Posiandu dan Sekolah
• Pembangunan  Fasiltas  Rekreasi  Rumah Singgah  , Tracking  Magraov dan  Ruang Terbuka  Hijau  dengan  luas  250m2  di kompleks perumahan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bedasarhan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Tingkat kekumuhan permukiman pesisir di  Desa Torokeku  Kecamatan  Tinanggea  Kabupaten Konawe  Selatan  masuk  dalam  kategori  kumuh sedang. Hal ini disebabkan oleh:
a. Kepadatan bangunan  mencapai 107,9 unit/ha, dimana ada 129  rumah yang tidak layak huni b. Ada 272 meter jalan yang belum menghubungkan  beberapa  rumah,  dan  105 meter  jalan  dengan  kondisi  rusak  serta mayoritas kontruksi jalan menggunkan kayu.
c. Ketersediaan  air  bersih  di  Desa  Torokeku hanya mampu memenuhi 20,40
ltr/org/harinya, sedangkan standar komsusi air bersih  per orang per hari adalah 60 liter.
d. Dari  232  unit  rumah,  hanya  dua  rumah  yang menggunkan  sistem  penglohan  limbah  yang menghubungkan ke tangki septictank sedangkan selebihnya langsung membuang ke tanah dan laut.
e. Tidak adanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
f. Tidak adanya sarana dan prasarana   proteksi kebakaran.
g. Kerusakan  hutan  mangrov  yang  mencapai 68%
h. Tinggi pasang surut air laut mencapai 2 meter sedangkan  tinggi  gelombang  mencapai  1,1 meter.
2. Upaya  peningkatan  kualitas  dilakukan  dengan penanganan  pemugaran dan peremajaan yaitu:
1) Rehabilitasi  dan  rekonstruksi  rumah  tidak layak  huni  sebanyak  129  unit  serta penataan kavling bangunan type 50/150m2.
2) Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas jalan dengan  penambahan  lebar  menjadi  2 meter,  perubahan  material  kayu  menjadi beton,    pembangunan  jalan  baru  1.941 meter,
3) Penambahan  mesin  pompa,  penambahan titik pengeboran dan  peningkatan jaringan perpipaan.
4) Membangun  sistem  pengolahan  air  limbah individual T-Pikon-H di setiap rumah.
5) Membangun sarana dan prasarana persampahan  umum  seperti    TPS  dan pengadaan  gerobak  /  kapal  pengangkut sampah.
6) Membangun  sarana  proteksi  kebakaran seperti  tower  air  dan  instalasi    hidran  di setiap dusun.
7) Penanaman  kembali  ekosistem  mangrov sebagai  sarana  pelengkap  ruang  terbuka hijau.
8) Membangunan  sarana  dan  prasarana  umum lainnya  seperti,  sarana  pemerintahan, perdagangan,  taman  bermain,  lapangan bola,  Masjid,  Ruang  Terbuka  Hijau, Kantor  Desa,  Posiandu,  TK,  Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan area parkir.
9) Merencanakan  Peta  Pengembangan  Desa sesuai    hasil  musrembang  Desa  Torokeku Kec.  Tinanggea  Kab.  Konawe  Selatan tahun 2018.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  yang menjadi saran penulis adalah:
1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun dan  menetapkan  rencana  tata  bangunan  dan lingkungan  permukiman  di  kawasan  pesisir sehingga  dapat  menjadi  acuan  bagi  para pemangku kepentingan ( stakeholders ) terutama dalam  merencanakan  pembangunan  sarana  dan prasarana  dasar  serta  meningkatkan  kualitas lingkungan permukiman di wilayah pesisir agar tidak menjadi kumuh .
2. Pemerintah Daerah harus merangkul
masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman wilayah pesisir serta perlu adanya upaya  untuk  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  dan  meningkatkan  pengawasan oleh aparat dan dinas terkait tentang lingkungan  yang  sehat  agar  tidak  terdapatnya kumuh di daerah tersebut.
3. Bagi  masyarakat  di  kawasan  pesisir  agar menjaga  keselestarian  ekosistem  pesisir  dan harus  memperhatikan  arahan  pemanfaatan ruang.

## DAFTAR PUSTAKA
Acharya, Bala Ram.2010. ”UrbanvPoverty:  A
Sociological Study of Shankhanmul Squater”. Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology Vol. 4, 2010.
Amir, Mahmud. 2007. Model Komunikasi Pembangunan  dalam  Penyediaan  Prasarana Perdesaan  di  Kawasan  Pesisir  Utara  Jawa Tengah  (studi  kasus  desa  morodemak  dan purwosari kabupaten demak). UNDIP. Semarang
Bengen,  D  G.  2004. Sinopsis  Ekosistem  dan Sumberdaya  Pesisir  dan  Laut  Serta  Prinsip Pengelolaannya .  Cetakan  Ketiga.  Bogor: Pusat  Kajian  Sumber  Daya  Pesisir  dan Lautan, Institut Pertanian Bogor
BMKG Kendari. 2017. Stasiun Meteorologi Maritim
Kendari .  Badan  Meteorologi,  Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kendari
BPS  Kabupaten  Konawe  Selatan.  2017. Kecamatan Tinanggea dalam Angka, 2017 . BPS Kabupaten Konawe Selatan. Konawe Selatan.
Burhan,  Bungin.  2008. Metodologi  Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Kencana.
Dahuri, Rokhmin, Dkk. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu .  edisi  ke-3  Penerbit  PT.  Paradnya Paramita, Jakarta .
Dirjen  Cipta  Karya.  2016. Program  KOTAKU . Dirjen  Cipta  Karya  Departemen  Pekerjaan Umum RI. Jakarta.
Drakakis-Smith D. 1980. Urbanisation, Housing and the  Development  Process .  Croom  Helm.
London.
Fitria,  N  dan  Pratiwi  R.S.  2014.  Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman
Kumuh  di  Kelurahan  Kapuk  Jakarta  Barat . Jurnal Teknik POMITS . Vol. 3 No. 2 p.1-2.
Hastuti,Y dan Akhmad S.2017. Karakteristik Spasial Permukiman Kumuh Kota Madya Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Dinamika Vol. 08. No.2.
Mingki,  M.  2015.  Analisis  Tingkat  Kekumuhan Permukiman Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung . Jurnal
Perencanaan  Wilayah  dan  Kota .  Vol.7  No.2 p. 2.
Morris,  Desmond.  1977. Manwalking:  Field  Guide to  Human  Behavior. Harry  N.  Abrams,  Inc. Publishers. New York.
Nurcahyanti,  E.E.  2010.  Penataan  Permukiman
Nelayan Puger Ditinjau Dari Aspek
Kekumuhan . Jurnal  Tata  Kota  dan  Daerah
Vol. 2 No. 2. p.1-2
Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  No.  201 tahun  2004 Kriteria  Baku  Dan  Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
Keputusan  Bupati  Nomor  648/440  tahun  2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan  Pemukiman  Kumuh  di  Kabupaten Konawe Selatan.

## Kurniasih  S.  2007.  Usaha  Perbaikan  Permukiman Kumuh  di  Petukangan  Utara  Jakarta  Selatan.
Jurnal Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan.
Khomarudin. 1997. Menelusuri Pembangunan Perumahan  dan  Permukiman. Yayasan  Real Estate Indonesia. PT.Rakasindo. Jakarta.
La  Sara.  2014. Pengelolaan  Wilayah  Pesisir. Gagasan Memelihara Aset Wiayah Pesisir dan Solusi  Pembangunan  Bangsa.  CV.  Alfabet: Bandung.
Poedjowibowo, Djajeng.2016. Permukiman Suku Bajo Di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara.
Prayitno,  Budi.  2016. Skema  Inovatif  Penanganan Pemukiman  Kumuh .  Penerbit  Gaja  Mada University Press. Yogyakarta.
Poedjowibowo,  Djajeng.2015. Permukiman  Suku Bajo Di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara.
Noor,  Rijal.  2011. T-Pikon-H  Sebagai  Teknologi Alternatif  Untuk  Perbaikan  Sanitasi  di Daerah Spesifik Rawa. .
SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota .
Sugiyono.2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung:Alfabeta
Syarief  Z.  2000. Kebijakan  Pemerintah  di  Bidang Perumahan dan
Permukiman
bagi Masyarakat    Berpendapatan  Rendah .  USU Press. Medan.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945

## Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang
Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau- Pulau Kecil.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Penatagunaan Tanah