## Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 8 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Hulman Panjaitan 1 , L. Elly AM Pandiangan 2
1 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: hulman.panjaitan@uki.ac.id
2 Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia. E-mail: elly.pandiangan@uki.ac.id
Abstract: Kehadiran anak dalam perkawinan merupakan impian setiap pasangan suami istri. Namun kenyataannya impian  untuk memiliki anak tidak semua pasangan suami istri  dapat  memperolehnya  dengan  mudah  dikarenakan  berbagai  macam  faktor. Dewasa  ini  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  sudah  mulai  mengenal  dan melaksanakan  upaya  kehamilan  menggunakan  jasa  Ibu  Pengganti  untuk  mengatasi permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri yang sulit memperoleh anak dengan adanya perjanjian terlebih dahulu. Adanya kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti sangat memberikan pengaruh terhadap status dan hak waris anak yang dilahirkan Ibu Pengganti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Sehingga didapat kesimpulan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Keywords: Hak Waris; Anak; Ibu Pengganti; Kekosongan Hukum; Pasangan Suami Istri.
How to Site: Panjaitan, H., & Pandiangan, L. E. A. (2022). HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 8 (2), 217 – 225. https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.137

## Introduction
Manusia telah dibentuk Tuhan untuk hidup saling berdampingan, salah satunya melalui suatu perkawinan yang sah. Dalam rangka membentuk keluarga, setiap pasangan suami istri  pasti  mengharapkan  kelahiran  dan  kehadiran  anak  di  dalam  kehidupan  rumah tangga mereka. 1 Pada kenyataannya, tidak sedikit jumlah pasangan suami istri yang sulit untuk  memperoleh  keturunan,  karena  disebabkan  beraneka  jenis  faktor  kelainan terhadap  organ  reproduksi  yang  dapat  diderita  oleh  salah  satu  atau  kedua  pasangan suami istri.
1 Ishomuddin, 2016, Pembangunan Sosial Dalam Menghadap Masyarakat Ekonomi, Duta Media Publishing, Malang, h.169
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225
Berbagai  usaha  mulai  dari  konsultasi  kepada  dokter  hingga  pengobatan  alternatif kehamilan telah diupayakan oleh pasangan suami istri untuk memperoleh keturunan, namun tidak menutup kemungkinan upaya yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Seiring  dengan  pesatnya  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  kesehatan reproduksi,  bidang  kedokteran  memberikan  solusi  kepada  pasangan  suami  istri  yang tidak dapat dengan mudah memiliki keturunan untuk berupaya melakukan kehamilan di luar cara alamiah, yang disebut “ In Vitro Fertilization (IVF)” atau yang dikenal dengan istilah  bayi  Tabung. 2 Metode  bayi  tabung  ini  pun  mengalami  kemajuan  dikarenakan kebutuhan  dari  masyarakat,  dengan  adanya  upaya  sewa  menyewa  rahim  dengan menggunakan jasa Ibu Pengganti ( Surrogate mother ).
Secara  umum,  sewa  rahim  ini  dibagi  menjadi  dua  tipe,  yaitu: 3 Gestational  Surrogacy . Pada tipe ini, sel sperma dan sel telur yang  digunakan  sehingga  terbentuknya  embrio bersumber  dari  suami  istri  yang  sah,  dimana  sel  ini  dipertemukan  melalui  Teknologi Repoduksi  Buatan  (TRB)  yang  kemudian  embrionya  dimasukkan  pada  rahim  Ibu Pengganti.
Traditional Surrogacy . Pada tipe ini sel telur yang membentuk embrio berasal dari milik Ibu  Pengganti,  kemudian  dipertemukan  dengan  sperma  milik  suami  dan  dimasukkan pada rahim Ibu Pengganti.
Dalam praktiknya sewa menyewa rahim ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Di Indonesia, upaya sewa rahim pun pernah dilaksanakan oleh suami istri asal Surakarta yang  sudah  menikah  pada  tahun  1999  dengan  istri  berinisial  EY  yang  menggunakan upaya  sewa  menyewa  rahim  tipe  gestational  surrogacy  untuk  mengandung  anak keduanya yang lahir pada tahun 2017. 4
Meskipun upaya sewa menyewa rahim ini dapat dijadikan sebagai solusi bagi suami istri yang kesulitan memperoleh keturunan, namun pada kenyataannya upaya ini pun akan mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan bagi Ibu Pengganti serta pasangan suami istri yang menggunakan jasa Ibu Pengganti, hal ini dikarenakan si anak setelah dilahirkan memiliki suatu hak yang dapat dipertanyakan terkait dengan hak warisnya.
Di Indonesia mengenai Ibu Pengganti dan hak waris anak yang dilahirkan Ibu Pengganti itu belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya Hukum  Waris  Perdata  Barat  sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata.  Oleh  karena  itu, dapat diketahui bahwa telah terjadi kekosongan hukum mengenai Ibu Pengganti dalam Hukum  Waris  Perdata  Barat,  sehingga  guna  memberikan  kepastian  hukum  terhadap status dan hak anak yang dilahirkan oleh Ibu Pengganti khususnya hak waris, maka untuk menyelesaikannya  dapat  menggunakan  peraturan  hukum  yang  ada  dan  berlaku  di Indonesia.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  bagaimana  status  dan  hak  waris  anak  yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2 Syamsul Anwar, 2018, Islam, Ilmu & Kebudayaan, UAD Press, Yogyakarta, h. 111
3 Muntaha, 2018, Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Kencana, Jakarta, h.56
4 Richard Kennedy, 2019, Ibu Pengganti: Hak Perempuan Atas Tubuhnya, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, h. 14-15, dikutip dari EY, Hasil Wawancara, 8 Oktober 2018, melalui media komunikasi Whatsapp
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225
Dalam  rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok permasalahan yang akan dianalisis 5 sebagaimana telah diuraikan.
Dalam penelitian ini, akan dilakukan studi dokumen terhadap jenis data yaitu berupa data  sekunder  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  metode library  research (kepustakaan)  yang  terdiri  dari  beberapa  bahan  hukum,  yaitu  bahan  hukum  primer berupa  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Perdata  dan  Peraturan  perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian dan bahan hukum sekunder berupa buku dan  jurnal,  yang  kemudian  akan  dianalisis  secara  kualitatif  guna  menguraikan  secara jelas  mengenai  status  dan hak  waris  anak  yang dilahirkan  dari  seorang  Ibu Pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Discussion

## Konsep Ibu Pengganti Dalam Ketentuan Waris
Pada  uraian  latar  belakang  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  2  (dua)  tipe  sewa  rahim, yaitu Gestational Surrogacy dan Traditional Surrogacy . Dari kedua tipe ini, maka satu hal yang perlu untuk diketahui bahwa upaya kehamilan menggunakan jasa Ibu Pengganti yang dilakukan melalui tipe Traditional Surrogacy sesungguhnya bukanlah termasuk ke dalam  upaya  kehamilan  menggunakan  jasa  Ibu  Pengganti.  Hal  ini  dikarenakan pengertian tipe Traditional Surrogacy ini bertentangan dengan pengertian dari pada Ibu Pengganti  itu  sendiri  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Koes  Irianto  yang  menyatakan  Ibu pengganti  adalah  seorang  perempuan  yang  sepakat  dalam  mengandung  anak  yang benihnya berasal dari pasangan suami-istri yang akan menjadi orang tua sah dari anak tersebut, dengan menerima imbalan atas jasanya. 6
Apabila pengertian daripada Ibu Pengganti ini diperhatikan, dapat diketahui bahwa jika Ibu Pengganti juga ikut membenihkan artinya ia bukanlah Ibu Pengganti, tetapi ia telah melakukan perzinahan dengan lelaki yang bukan suaminya.
Selanjutnya,  dalam  KUH  Perdata  mengenai  Ibu  Pengganti  ini  pun  tidak  pernah disebutkan  maupun  diatur  secara  khusus  dalam  ketentuan  waris  KUH  Perdata,  yang dapat dilihat dari Pasal 859 KUHPerdata yang berbunyi:
“Bapak atau ibu sendiri yang hidup terlama mewaris i seluruh warisan dari anaknya yang meninggal  dunia  dengan  tak  meninggalkan  keturunan,  maupun  suami  atau  istri, maupun pula saudara laki- laki atau perempuan.”
Dari  uraian  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  KUH  Perdata  khususnya  dalam ketentuan hukum waris hanya terdapat Istilah Ibu yang merupakan seorang wanita yang
5 Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum , Scopindo Media Pustaka, Surabaya, h.32
6 Tomson Situmeang, 2017, Analisa Yuridis Surrogate Mother Dari Aspek Sahnya Perjanjian, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, h. 2.
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225
membenihkan,  melahirkan  seorang  anak  serta  memiliki  hubungan  darah  dengan anaknya  bukan  istilah  Ibu  Pengganti.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  tersebut  dapat diketahui secara jelas bahwa apabila anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti telah dewasa dan menjadi Pewaris tanpa meninggalkan anak maupun suami atau istri, maka  yang  berhak  menjadi  ahli  warisnya  adalah  pasangan  suami-istri  yang membenihkan,  tetapi  berdasarkan  keadilan  selayaknya  Ibu  Pengganti  dapat memperoleh harta kekayaan si anak yang dilahirkannya tersebut dengan berdasarkan pada  kebijakan  si  anak  dengan  sepengetahuan  dari  orang  tua  jasmaninya.  Namun, kebijakan  disini  perlu  dipahami  berbeda  dengan  hak  waris  dan  dalam  hal  ini  pun  Ibu Pengganti bukan merupakan ahli waris yang dapat memperoleh warisan si anak secara langsung  berdasarkan  undang-undang,  dikarenakan  Ibu  Pengganti  tidak  termasuk  ke dalam golongan ahli waris dalam KUHPerdata.

## Status  Anak  Yang  Dilahirkan  dari  Seorang  Ibu  Pengganti  Menurut  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Ketentuan KUHPerdata sesungguhnya tidak mengatur secara khusus mengenai status anak  atau  kedudukan  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  Ibu  Pengganti.  Dalam KUHPerdata, anak berdasarkan kedudukan hukumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Anak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah (Pasal 250 KUHPerdata). 7
2. Anak tidak sah. Anak tidak sah terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:
a. Anak  zina.  Anak  yang  lahir  didasarkan  pada  hubungan  antara  pria  dan wanita yang masing-masing atau salah satunya telah terikat perkawinan yang sah. 8
b. Anak  sumbang.  Anak  sumbang  adalah  anak  yang  dilahirkan  dari hubungan  pria  dan  wanita  yang  tidak  diperbolehkan  menikah  karena memiliki hubungan darah maupun hubungan semenda. 9
c. Anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah. 10
Jika  dianalisis  lebih  lanjut  sesungguhnya  dapat  diketahui  bahwa  anak  yang  dilahirkan dari  seorang  Ibu  Pengganti  dapat  dikategorikan  sebagai  anak  luar  kawin,  hal  ini dikarenakan anak tersebut dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti berstatus janda yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan suami yang menggunakan jasa Ibu Pengganti, meskipun benih dalam membentuk si anak berasal dari pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah.
Dari  uraian  diatas,  maka  perlu  diketahui  bahwa  meskipun  si  anak  berasal  dari  hasil pembuahan sel sperma dan sel telur milik pasangan suami-istri yang menggunakan jasa
7 Kelik Wardiono et, al, 2018, Buku Ajar Hukum Perdata, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 99
8 J. Andy Hartanto, 2017, Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahmakah Konstitusi, Jakad Publishing, Surabaya, h.
9 Ibid.
10 Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Refika Aditama, Bandung, h. 22.
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225
Ibu Pengganti, namun hal ini tidak serta merta menyatakan bahwa pasangan suami-istri tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan si anak, karena apabila diperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
“Anak yang dilahirkan d i luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
Dapat  diketahui  bahwa  Pasal  tersebut  secara  tidak  langsung  hanya  mengakui  Ibu Pengganti sebagai Ibu si anak. Hal ini dikarenakan yang melahirkan si anak adalah Ibu Pengganti,  dan  apabila  diperhatikan  Pasal  ini  juga  secara  tersirat  menyatakan  bahwa artinya si anak pun tidak memiliki hubungan perdata dengan suami pengguna jasa Ibu Pengganti yang membenihkan.
Namun dikarenakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diuji materiil di Mahkamah  Konstitusi  hingga  menghasilkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka dalam Putusannya Mahkamah Konstistusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 harus dibaca:
“Anak yang dilahirkan d i luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”
Dari  bunyi  Pasal  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  putusan  dari  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 hanya memperluas makna Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan tujuan agar ayah biologis dari si anak yang terbukti memiliki hubungan darah dengan si anak melalui tes DNA tidak menelantarkan si anak, melainkan memberikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap nasib si anak.
Selanjutnya, dari ketentuan tersebut juga dapat diketahui bahwa karena di Indonesia sendiri  tidak  ada  aturan  hukum  yang  mengatur  mengenai  prosedur  pembuatan  akta kelahiran bagi anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti, maka artinya dalam akta kelahiran si anak tersebut yang termasuk dalam kategori anak luar kawin hanya tertulis nama si Ibu Pengganti dan anak hanya berhak memakai nama keturunan Ibunya, dan apabila  si  ayah  biologisnya  mengakui  anak  tersebut  maka  si  anak  pun  berhak  untuk menggunakan nama keturunan si bapak sebagaimana diatur dalam Pasal 5a KUHPerdata yang berbunyi:
“Anak -anak  sah,  sepertipun  anak  taksah  namun  telah  diakui  oleh  bapak  mereka, memakai  nama  keturunan  si  bapak;  anak-anak  taksah  yang  tak  diakui  oleh  si  bapak, memakai nama keturunan ibu mereka.”
Kesulitannya untuk menyatakan nama pasangan suami istri pengguna jasa Ibu Pengganti ini dalam akta kelahiran si anak sesungguhnya dapat teratasi, dikarenakan mengingat antara Pasangan suami-istri dengan Ibu Pengganti terikat suatu perjanjian yang memuat hal  mengenai  hak  dan  kewajiban  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  para  pihak,  salah satunya  kewajiban  Ibu  Pengganti  untuk  menyerahkan  anak  yang  telah  dilahirkannya
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225
tersebut  kepada  pasangan  suami  istri  dan  menyatakan  dalam  akta  kelahiran  si  anak bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami-istri yang menggunakan jasa Ibu Pengganti.

## Hak  Waris  Anak  Yang  Dilahirkan  dari  Seorang  Ibu  Pengganti  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam uraian mengenai status anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti diatas, telah  diketahui  bahwa  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  Ibu  Pengganti  termasuk  ke dalam kategori anak luar kawin sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, meskipun anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti termasuk dalam kategori anak  luar  kawin,  namun  anak  tersebut  berhak  untuk  mewarisi  harta  kekayaan  orang tuanya dan menjadi ahli waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:
“Menurut undang -undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, maupun  luar  kawin  dan  si  suami  atau  isteri  yang  hidup  terlama,  semua  menurut peraturan di bawah ini.”
Selanjutnya,  berdasarkan  uraian  diatas  mengenai  status  anak  yang  dilahirkan  oleh seorang Ibu Pengganti yang termasuk dalam kategori anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 43 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, maka dapat diketahui bahwa dikarenakan anak  yang  dilahirkan  Ibu  Pengganti  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  Ibu Pengganti dan keluarga dari Ibu Pengganti sehingga si anak tersebut tentunya memiliki hak untuk mewarisi harta milik Ibu Pengganti.
Disamping  itu  dalam  permasalahan  terkait  hak  waris  bagi  anak  yang  dilahirkan  oleh seorang Ibu Pengganti, selain dapat mewarisi harta kekayaan milik Ibu Pengganti, si anak memiliki hak juga untuk mewarisi harta milik ayahnya. Hal ini didasarkan dengan adanya aturan  sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  Jo.  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010, menyatakan secara jelas bahwa anak yang  dikategorikan  sebagai  anak  luar  kawin  memiliki  hubungan  perdata  juga  dengan ayahnya serta keluarga dari ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan bahwa ia adalah anak  kandung  dari  ayahnya  tersebut,  sehingga  dengan  demikian  apabila  anak  yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah yang membenihkan maka artinya anak tersebut pun berhak untuk mewarisi harta milik ayah  yang  membenihkan  yang  juga  merupakan  pihak  yang  menggunakan  jasa  Ibu Pengganti.
Namun perlu diketahui bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) serta Putusan Mahkamah  Kostitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  ini  tidak  serta  merta  mengakibatkan secara  otomatis  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  Ibu  Pengganti  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  Ayah  dan  Ibunya  serta  tidak  secara  otomatis  mengakibatkan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti berhak untuk mewarisi, tetapi agar  hubungan  keperdataan  tersebut  dapat  terbentuk  maka  harus  didahului  dengan adanya  pengakuan  yang  sah  dan  dinyatakan  secara  administrasi  yang  dilakukan  oleh
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225
ayah maupun Ibu dari anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata, yang berbunyi:
“Dengan  pengakuan  yang  dilakukan  terhadap  seorang  anak  luar  kawin,  timbullah hubungan perdata si anak dan bapak atau Ibunya”
Pengakuan yang dilakukan secara administrasi dalam hal ini artinya pengakuan tersebut harus dinyatakan dalam beberapa dokumen yang akan menjadi bukti bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti yang dikategorikan sebagai anak luar kawin telah diakui  secara  sah  oleh  ayah  biologisnya,  sebagaimana telah  diuraikan  pada  Pasal  281 KUHPerdata  dimana  pengakuan  tersebut  dapat  dinyatakan  dalam  Akta  Kelahiran  si anak,  dalam  akta  perkawinan  maupun  akta  autentik.  Dari  hal  tersebut,  maka  dapat diketahui bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang Ibu Pengganti yang dikategorikan sebagai anak luar kawin dapat mewarisi harta kekayaan Ayah dan Ibunya dengan adanya pengakuan terlebih dahulu yang dinyatakan secara administrasi.
Selanjutnya,  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  anak  yang  dilahirkan  oleh seorang  Ibu  Pengganti  yang  dikategorikan  sebagai  anak  luar  kawin,  maka  anak  luar kawin juga dapat memperoleh warisan bersama-sama dengan golongan ahli waris lain.
Berdasarkan Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata dapat diketahui secara jelas bahwa anak luar kawin akan memperoleh 1/3 bagian warisan jika mewaris bersama golongan I, dan 1/2 bagian jika mewaris bersama golongan II ataupun golongan III dalam keadaan golongan I tidak ada, serta memperoleh 3/4 bagian jika mewaris bersama golongan IV. Namun, apabila si pewaris tidak memiliki ahli waris yang sah maka anak luar kawin atau dalam hal  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  Ibu  Pengganti  mewarisi  seluruh  harta  milik  si pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 865 KUHPerdata.

## Conclusion
Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap pokok permasalahan yang ada sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti termasuk ke dalam anak luar kawin, meskipun benih untuk membentuk anak  tersebut  berasal  dari  pasangan  suami-istri  yang  telah  menikah  secara  sah.  Oleh karena itu, apabila pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianalisis dapat diketahui  bahwa  anak  yang  dilahirkan  Ibu  Pengganti  hanya  berhak  mewarisi  harta kekayaan milik Ibu Pengganti, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan  Ibu  dan  Keluarga  Ibu  yang  melahirkan.  Namun,  berdasarkan  Pasal  280  KUH Perdata dapat diketahui bahwa anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti berhak mewarisi harta ayah biologisnya dengan adanya pengakuan dari pasangan suami-istri yang dinyatakan dalam bentuk akta autentik.
Hendaknya pemerintah segera membantuk peraturan khusus mengenai Ibu Pengganti untuk mengisi kekosongan hukum yang ada yang sangat memberikan pengaruh salah satunya mengenai hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti. Peraturan ini dibutuhkan karena dewasa ini pada praktiknya tidak sedikit pasangan suami istri yang
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225
sulit  memiliki  anak  melakukan  upaya  kehamilan menggunakan  jasa  Ibu  Pengganti  ini, hanya saja tidak pernah terpublikasi.
Hendaknya Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap ketentuan waris dalam KUH Perdata mengenai status dan hak waris anak yang dilahirkan dari seorang Ibu Pengganti, agar status daripada anak yang dilahirkan dari seorang Ibu lebih mendapatkan kepastian dan kejelasan.
Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jurnal Hukum tora: 8 (2): 217-225

## References

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## Buku
Anwar, Syamsul. 2018. Islam, Ilmu & Kebudayaan. Yogyakarta: UAD Press
Hartanto,  J.  Andy.  2017.  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahmakah Konstitusi. Surabaya: Jakad Publishing.
Ishomuddin.  2016.  Pembangunan  Sosial  Dalam  Menghadap  Masyarakat  Ekonomi. Malang: Duta Media Publishing.
Judiasih, Sonny Dewi., Susilowati Suparto Dajaan dan Deviana Yuanitasari. 2016. Aspek Hukum  Sewa  Rahim  Dalam  Perspektif  Hukum  Indonesia.  Bandung:  PT.  Revika Aditama.
Kennedy,  Richard.  2019.  Ibu  Pengganti:  Hak  Perempuan  Atas  Tubuhnya.  Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
Muntaha.  2018.  Kapita  Selekta  Perkembangan  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Jakarta: Kencana.
Rahayu,  Djulaeka  dan  Devi.  2019.  Buku  Ajar:  Metode  Penelitian  Hukum.  Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
Sulistiani,  Siska  Lis.  2015.  Kedudukan  Hukum  Anak  Hasil  Perkawinan  Beda  Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Bandung: Refika Aditama.
Wardiono, Kelik., Septarina Budiwati, Nuswardhani, Saeupul Rochman. 2018. Buku Ajar Hukum Perdata. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

## Jurnal
Situmeang, Tomson. 2017. Analisa Yuridis Surrogate Mother Dari Aspek Sahnya Perjanjian.
Jakarta: Jurnal TORA Universitas Kristen Indonesia.