## PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG
Oleh: Agus Widodo agus_wido211@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang
Mohammad Solekhan mohammadsolekhan@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang
Bambang Siswanto bambang-siswanto@untagsmg.ac.id
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang
Naskah Diterima : 8 Januari 2022 Naskah Diterbitkan
: 29 Juni 2022

## Abstrak
Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup untuk itu perlu  adanya  penanganan  yang  serius.  Masalah  lingkungan  hidup  negara berkembangan  berbeda  dengan  masalah  lingkungan  hidup  yang  dialami  negara maju.  Masalah  lingkungan  hidup  yang  dialami  negara  berkembang  adalah keterbelakanang  atau  kemiskinan,  sedangkan  lingkungan  hidup  yang  dihadapai oleh negera maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup. Peran serta masyarakat  secara  horisontal akan  melibatkan masyarakat secara  kolektif  untuk mempengaruhi  keputusan-keputusan  kebijaksanaan.  Sedangkan  peran  serta masyarakat  secara  vertikal  akan  mencakup  segala  kesempatan  ketika  anggota masyarakat  mengembangkan  hubungan  tertentu  dengan  kelompok  elit  dan pejabat, sedangkan hubugnan tersebut saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. Khusus  dalam  usaha  pelestarian  lingkungan  peran  serta  masyarakat,  baik perorangan  maupun  kelompok  sangat  dibutuhkan.  Untuk  itu  pemerintah  telah memberi  landasan  hukum  terhadap  peran  serta  masarakat  dalam  usaha pelestarian lingkungan.
Kata kunci : Peran serta masyarakat, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Abstract
The problem of development cannot be separated from environmental problems, so  it  needs  serious  handling.  Environmental  problems  in  developing  countries are  different  from  the  environmental  problems  experienced  by  developed countries.  Environmental  problems  experienced  by  developing  countries  are backwardness or poverty, while the environment faced by developed countries is pollution that can damage the environment. Horizontal community participation will  involve  the  community  collectively  to  influence  policy  decisions.  Whereas vertical  community  participation  will  cover  all  occasions  when  community
members  develop  certain  relationships  with  elite  groups  and  officials,  while these  relationships  are  mutually  beneficial  to  both  parties.  Especially  in  the effort  to  preserve  the  environment,  the  participation  of  the  community,  both individuals  and  groups,  is  very  much  needed.  For  this  reason,  the  government has  provided  a  legal  basis  for  community  participation  in  environmental conservation efforts.
Keywords: Community participation, Environmental Management.

## I. PENDAHULUAN
Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  RI  Tahun  1945.  Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkat kesejahteraan masyarakat.  Sehingga  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  pembangunan  untuk meningkatkan  taraf  hidup  yang  baik  bagi  masyarakat.  Sedangkan  hakekat pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarkat Indonesia.
Pembangunan itu sendiri menurut Emil Salim mencakup beberapa hal yaitu:
1. Kemajuna  lahiriah, seperti sandang, perumahan, dan lain-lain;
2. Kemajuan  batiniah,  seperti  pendidikan,  rasa  aman,  rasa  keadilan,  rasa sehat;
3. Kemajuan  yang  melipputi  seluruh  rakyat  sebagaiman  tercermin  dalam perbaikan hidup berkeadilan. 1)
Masalah  pembangunan  tidak  lepas  dari  permasalahan  lingkungan  hidup  untuk itu  perlu  adanya  penanganan  yang  serius.  Masalah  lingkungan  hidup  negara berkembangan  berbeda  dengan  masalah  lingkungan  hidup  yang  dialami  negara maju.  Masalah  lingkungan  hidup  yang  dialami  negara  berkembang  adalah keterbelakanang  atau  kemiskinan,  sedangkan  lingkungan  hidup  yang  dihadapai oleh negera maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup.
Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya dibidang lingkungan perlu diupayakan  peningkatan  kualitas  perilaku  masyarakat  terhadap  keseimbangan lingkungan  hidup.  Faktor  penting  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan lingkungan  hidup  yang  tidak  baik  adalah  adanya  pertumbuhan  penduduk  yang
1) Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 1993), Hal. 3.
semakin banyak. Hal ini akan menambah kebutuhan akan tanah (tempat tinggal), air bersih, sosial dan kriminalitas.
Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh ( slum area) serta lingkungan yang jauh dari persyaratan kehidupan yang  layak.  Sedangkan  masalah  lingkungan  perkotaan  juga  tidak  lepas  dari masalah  tersebut,  dimana  banyak  rumah  yang  berkualitas  rendah,  berkepadatan tinggi,  tidak  teratur  dan  adanya  ruamah-rumah  kumuh  ( slum  area )  yang  akan mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi penduduknya. Lingkungan perkotaan yang baik, bersih, dan rapi merupakan idaman bagi semua warga  masyarakat.  Dengan  lingkungan  perkotaan  yang  baik  mengakibatkan warga  yang  menempatinya  merasa  tentram,  aman,  dan  dapat  tinggal  dengan tenang.
Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu  pengelolaan  lingkungan  yang  sesuai  dengan  Undang-undang  RI  No.  32 Tahun 2009, mengartikan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
“Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan  penataan,  pemanfaatan,  pengembangan,  pemeliharan. Pemulihan. Pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”.
Penataan  lingkungan  yang  tidak  baik  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang jelek  berakibat  timbulnya  berbagai  masalah  seperti  banjir,  tanah  longsor,  dan bencana  alam  lainnya.  Sedangkan  penataan  lingkungan  yang  baik  akan menghasilkan  lingkungan  yang  bersih,  teratur,  dan  bisa  meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam  memelihara  lingkungan  sekitarnya  yang  akan  mempengaruhi  terjadinya perubahan lingkungan disekitarnya.
Masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam rangka memelihara lingkungan, seperti yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:
“Masyarakat dalam pengelolaan lingkngan hidup dapat berupa: pengawasan social, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi/dan laporan”.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Ketidakikutan mayarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan sehat. Demikian juga masyarakat yang ada  di  lingkungan  perkotaan  jika  tidak  ikut  serta  dan  berperan  aktif  dalam memelihara  lingkungannya  akan  mengakibatkan  lingkungan  perkotaan  menjadi lingkungan yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas juga berperan serta dalam  menjaga  pelestarian  lingkungan,  karena  hal  ini  saling  terkait  antara  satu dengan lainnya.

## II. METODE PENELITIAN
Guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, maka tulisan ini menggunakan penelitian  yuridis  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ),  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian kepustakaan  dengan  menelaah  peraturan  yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  pidana  lingkungan  di  Indonesia.  Penelitian  dilaksanakan  melalui  kajian terhadap  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum,  penelitian  sistematik  hukum,  penelitian  taraf  singkronisasi  vertikal  dan horizontal,  serta  melalui  perbandingan  hukum.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  melalui  metode library  research (metode  kepustakaan)  dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun  pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen  per-undang-undangan. Metode  analisis  kualitatif,  dibangun  berdasarkan  data  sekunder  yang  berupa teori,  makna  dan  substansinya  dari  berbagai  literatur,  peraturan  perundang- undangan,  dan  data  primer,  kemudian  dianalisis  dengan  normatifnya  undang- undang,  teori  dan  pendapat  pakar  yang  berkaitan,  sehingga  didapat  kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum  pidana  yang berkaitan  dengan  pengelolaan
lingkungan  hidup  dan  pengentasan  masalah-masalah  lingkungan  hidup  di masyarakat di masa mendatang. 1

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup.
Suatu  pembangunan  akan  menuntut  perubahan,  baik  dalam  sikap  dan  tindakan dari  warga  maysarakat.  Sikap  dan  tindakan  warga  msyarakat  dapat  diwujudkan dalam  peran  sertanya.  Menurut  Bryant  dan  White  peran  serta  masyarakat  dapat dibagi  menjadi  dua  yaitu  pertama  peran  serta  masyarakat  secara  horisontal  dan kedua peran serta masyarakat secara vertikal. 14)
Peran  serta  masyarakat  secara  horisontal  akan  melibatkan  masyarakat  secara kolektif  untuk  mempengaruhi  keputusan-keputusan  kebijaksanaan.  Sedangkan peran serta masyarakat secara vertikal akan mencakup segala kesempatan ketika anggota  masyarakat  mengembangkan  hubungan  tertentu  dengan  kelompok  elit dan  pejabat,  sedangkan  hubugnan  tersebut  saling  bermanfaat  bagi  kedua  belah pihak. Khusus dalam usaha pelestarian lingkungan peran serta masyarakat, baik perorangan  maupun  kelompok  sangat  dibutuhkan.  Untuk  itu  pemerintah  telah memberi  landasan  hukum  terhadap  peran  serta  masarakat  dalam  usaha pelestarian lingkungan.
Undnag-undang  lingkungan  hidup  juga  mengatur  secara  tegas  dan  jelas mengenai  peran  serta  masyarakat  dalam  pelestarian  lingkungan  hidup  yaitu dalam Undang-undang  RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meyebutkan:
(1) Setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  atas  lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat.
(2) Setiap  orang  mempunyai  hak  atas  informasi  lingkungan  hidup  yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
1 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian hokum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum, Predana Media Grup, Jakarta, hlm. 12
14) Bryant,  C.  dan  G.L.  White, Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara  Berkembang,  LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 270.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
(3) Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  berperan  dalam  rangka  pengelolaan lingkungan  hidup  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Selanjutnya disebutkan bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:
(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta  mencegah  dan  menaggulangi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan hidup.
(2) Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  berkewajiban memberikan  informasi  yang  benar  dan  akurat  mengenai  pengelolaan lingkugan hidup.
Peran  serta  masyarakat  dalam  pasal  tersebut  diatas,  tidak  berarti  melepaskan tanggung  jawaba  pemerintah  untuk  ikut  serta  dalam  pelestarian  lingkungan hidup.  Pemerintah  tetap  bertanggunga  jawab  dalam  memelihara  lingkungan hidup  bersama-sama  dengan  masyarakat.  Tanggunga  jawab  pemerintah  bisa dilakukan  melalui  penyuluhan,  bimbingan,  pendidikan,  dan  penelitan  tentang lingkungan hidup.
Untuk  pendidikan  lingkungan  hidup  itu  sendiri  dilaksanakan  baik  melalui  jalur pendidikan  formal  mulai  tingkat  taman  kanak0kanak  samapi  perguruan  tinggi, maupun  melalui  jalur  pendidikan  nonformal,  seperti  pemberian  tanda  jasa (Kalpataru).  Dalam  pasal  tersebut  memberikan  hak  dan  kesempatan  kepada setiap warta negara untuk berperan serta dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun bersama-sama.
Kunci  keberhasilan  dalam  pelestarian  lingkungan  hidup  terletak  pada  diri masyarakat  itu  sendiri,  karena  masyarakat  bisa  menjadi  perusak  dan  pelindung lingkungan.  Untuk  mengatasi  masyarakat  tidak  menjadi  perusak  lingkungan hidup  dilakukan  motivasi  dan  penyuluhan  tentang  lingkungan  yang  baik,  sehat, dan  rapi,  sehingga  masyarkaat  bisa  sadar  arti  pentingnya  pengelolaan lingkungan.
Sudah  banyak  lahan  perkotaan  yang  seharusnya  sebagai  hutan  kota  beralih menjadi  pemukiman,  mal-mal,  dan  gedung-gedung  bertingkat  yang  akan
mengakibatkan  perkotaan  tidak  seimbang  antara  lingkungan  dengan  kebutuhan dari  penduduknya.  Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  dengan  peran  serta masyarakat perkotaan dalam memelihara lingkungannya.
Peran  serta  masyarakat  dalam  melestarikan  lingkungan  hidup  bisa  dilakukan melalui bergai cara. Menurut Emil Salim peran serta masyarakat bisa dilakukan melalui  forum  rapat  desa,  organisasi  kelompok  seperti  kelompok  tani,  nelayan, koperasi, yayasan dan lain-lainnya. 15)
Untuk menghasilkan peran serta masyarakat yang berdayaguna dan berhasilguna terhadap  pelestarian  lingkungan  hidup,  menurut  Hardjasoemantri  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Pemimpin eksekutif yang terbuka;
2. Peraturan yang akomodatif;
3. Masyarakat yang sadar lingkungan;
4. Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap;
5. Informasi yang tepat;
6. Keterpadauan. 16)
Lingkungan merupakan tanggung jawab bersam, akan tetapi tanggung jawba itu hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  ada  usaha  bersama  dari  seluruh  lapisan masyarakat.  Tidak  ada  perorangan,  kelompok  atau  pemerintah  yang  dapat menghadapi tantangan sendiri dalam masalah lingkungan.
Kerja sama antara kemitraan (partnership) sebagai perluasan dari kemitraan yang akan  memegang  peranan  penting  dalam  masalah  lingkungan.  Di  Canada  ada kemitraan  yang  bernama Round  Tables  On  Environment  and  Economy yang dibentuk  ditingkat  propinsi  maupun  nasional  dalam  mengembangakan permasalahan  lingkungan. Round  Tables  on  Environment  and  Economy ini mempertemukan  para  pengambil  keputusan  dengan  latar  belakang  yang  amat beragam  dan  sering  dengan  kepentingan  yang  berlainan  dalam  permasalahan lingkungan.  Kemitraan Round  Tables  on  Environment  and  Economy ini  terdiri
15) Emeil Salam, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 94.
16) Hardjosoemantri,  K.  Aspek  Hukum  Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1993). Hal. 16.
dari  para  pekerja,  industri,  ilmuwan,  pemerintah,  serta  kelompok  masyarakat pecinta lingkungan.
Di Indonesia juga ada program kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat khususnya  di  pulau  Jawa  dengan  program Prosperty  Approach dan  Ma-lu.
Program  ini  merupakan  tanggapan  Perhutani  sebagai  salah  atu  badan  yang mempunyai  kontak  langsung  dengan  masyarakat  pedesaan.  Sasaran  utama  dari program itu adalah penyelamatan sumber daya alam hutan, tanah, dan air. Cara yang  ditemuh  adalah  dengan  melaui  pembinaan  wilayah  dan  pendekatan terhadap  unsur  manusia.  Pembinaan  wilayah  tersebut  dimaksudkan  guna menrangsang  masyarakat  pedesaan  sekitar  hutan  untuk  membebaskan  diri  dari kemiskinan dan mencukupi kebutuhannya sendiri.
Kegiatan Prosperity  Approach ditetapkan  khususnya  untuk  masyarakat pedesaan  yang  ada  di  dalam  kawasan  hutan,  dengan  penduduk  yang  sebagian besar  terlibat  langsung  dalam  kegiatan  pengusahaan  hutan  yang  dimaksudkan untuk menunjan keberhasilan pengusahaanhutan dalam segi pengamanan. Untuk program Ma-Lu ditujukan kepada masyarakat pedesaan yang tinggal di luar atau berbatasan  dengan  kawsan  hutan,  yang  di  dalam  kehidupan  sehari-harinya banyak tergantung pada hutan, baik berupa kebutuhan kayu maupun lahan untuk pertanian.  Program Prospertiy  Approach ditempuh  dengan  berbagai  jenis kegiatan yaitu melaksanakan pembangunan base camp. magersaren, penanaman rumput  gajah,  pemeliharaan  lebah  madu,  inmas  tumpangsari,  dan  penanaman tanaman  kayu  bakar.  Untuk  program  Ma-Lu  yang  ditempuh  dengan  melaui pembinaan wilayah dan pendekatan langsung kepada masyarakat pedesaan yang berbatasan  dengan  hutan  dan  wilayah-eilayah  di  luar  wewenang  Perum Perhutani.
Langkah  yang  diambil  dalam  pelaksanaan  program  Ma-Lu  adalah  membantu penyelenggaraan  seminar  guna  meneliti  permsalahanyang  dihadapi  masyarakat seperti  penanaman  pohon  penghasil  kayu  bakar,  penanaman  pohon  penghasil makanan  ternak,  memberikan  bimbingan  cara  menanam  buah-buahan, meningkatkan  kegiatan  industri  rumah  tangga,  mengadakan  kegiatan  cultural
approach,  membimbinga  dan  mengikutsertakan  anak-anak  dalam  membantu kegiatan Ma-Lu.
Mengingat  masayarakat  desa  umumnya  masih  sangat  sederhana  dalam  cara berpikir maupun dalam tindakannya, maka Perhutani memandang Lurah sebagai tokoh  yang  sanga  cocok  untuk  peranan  ini  dilibatkan  secara  langsung  dalam program ini.
Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan  lingkungan hidup di  Indonesia  adalah  pada  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  alinia  IV yang menyatakan:
“Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membantuk  suatu  Pemerintahan  Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibah dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan peradilan sosial ….”
Dari  pernyataan  diatas  dapat  disimpulkan  mengenai  pelestarian  lingkungan yaitu:  tugas  negara  adalah  melindungi  segenap  sumber  daya  alam  yang  ada dalam  lingkungan  hidup  Indonesia  untuk  kebahagiaan  seluruh  rakyat  Inondesia dan  segenap  umat  manusia.  Kemudian  dari  pernyataan  Pembukaan  Undang- Undang Dasar 1945 dapat dijabarkan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi  dan  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
Dengan  demikian  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  bumi Indonesia ini untuk kemakmuran rakyatnya, sebab itu harus dikuasai oleh negera dan  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Hal  ini  berarti  apa-apa  saja yang  menyangkut  kepada  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  harus  benar-benar memperhatikan kepenting pelestarian alam.
Pada  dasarnya  semua  sumber  daya  alam  termasuk  sumber  daya  alam  hayati harus  dimanfatkan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  umat  manusia  sesuai dengan  kemampuan  dan  fungsinya.  Hanya  saja  pemanfaatannya  harus  sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat berlangsung secara lestari untuk
masa  sekarang  dan  masa  yang  akan  datang.  Pelestarian  lingkungan  yang  serasi dan  seimbang  adalah  kemampuan  lingkungan  yang  serasi  dan  seimbang  yang mengandung  arti  adanya  keselarasan  antara  pembangunan  dan  lingkungan. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan  dari  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  untuk  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan  yang  berwawasan  lingkungan  hidup  dalam  rangka pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  masyarkat Indonesia  seluruhnya  yang  beriman  dan  bertagwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa.
Kemudian  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  RI  No.  32  Tahun  2009  tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  pengelolaan lingkungan hidup adalah:
a. Tecapainya  keselarasan,  keserasian,  dan  keseimbangan  antara  manusia  dan lingkungan hidup;
b. Terwujudnya  manusia  Indonesia  sebagai  insan  lingkungan  hidup  yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
c. Terjaminya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau  kegiatan  di  luar  wilayah  negera  yang  menyebagkan  pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Kemudian yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup, yaitu:
a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
c. Menumbuhkan  ketanggapan  segeraan  masyarakat  untuk  melakukan pengawasan sosial;
d. Memberikan saran pendapat;
e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Proses  pembangunan  di  Kota  Semarang  semakin  pesat  seiring  dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknoogi. Saat ini di Kota Semarang terasa semakin  padat,  ruang  terbuka  hijau  telah  beralih  fungsi  menjadi  kawasan perumahan,  industri,  dan  kegiatan  usaha  lain.  Jumlah  kendaran  bermotor meningkat,  kemancetan  lalu  lintas  meningkat, baik  lama  waktu  maupun  jumlah titik  simpul  rawan  kemancetan,  konsekuensinya  polusi  udara  terutam  dari  gas emisi  kendaran  bermotor  juga  meningkat.  Belum  lagi  yang  berasal  dari  emisi sumber  tidak  bergerak.  Begitu  juga  ketidak  nyamanan  hidup  antara  lain  dari pencemaran  dan  menurunnya  kualitas  air.  Walaupun  disadari  pembangunan untuk  meningatkan  kesejahteraan  rakyat,  tetapi  seringkali  tanpa  disadari berpotensi menghasilkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Aktifitas  pembangunan  di  berbagai  sektor,  terutama  sektor  industri  berpotensi mengahasilkan dampak terhadap lingkungan hidup, selain dampak positif seperti peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  tentu  saja  juga  berakibat  dampak  negatif seperti masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan  manusia.  Pencemaran  lingkungan  dalam  hal  ini  terutama  disebabkan oleh  limbah  aktif  industri.  Bermacam-macam  limbah  industri  dapat  berbentuk gas,  cair,  maupun  padat.  Semua  ini  dalam  batas-batas  tertenu  dapat membahayakan  kesehatan  manusia,  bahkan  semakin  lama  bisa  menurunkan kualitas lingkungan hidup seperti air, udahar, dan tanah..
Peran  serta  masyarakat  atau  anggota  keluarga  perlu  digalakkan,  sehingga  bisa menimbulkan  rasa  puas  dan  bangga  dalam  menikmati  hasilnya.  Dengan  peran serta masyarakat yang berupa pelestaria lingkungan akan dihasilkan lingkungan yang  bersih,  sehat,  dan  nyaman.  Peran  serta  masyarakat  yang  diharapkan  bisa berbentuk  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  dan  meyeluruh  dalam  bentuk sikap, tindakan, dan tanggapan masyarakat terhadap pelestarian lingkungna dapat berupa dukungan dan pelaksanaan program-program yang dijalankan.
Landasan  hukum  yang  mengatur  peran  serta  masyarakat  dalam  pelestarian lingkungna antra lain terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengandung pengertian:
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
Setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  berperan  dalam  rangka  pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang0undangan yang berlaku.
(1) Masyarakt  mempunyai  kesempatan  yang  sama  dan  seluas-uasnya  untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan maysarakat, dan kemitraan;
b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
c. menumbuhkan  ketanggapsegeraan  masyarakat  untuk  melakukan pengawasan sosial;
d. memberikan saran pendapat;
e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
Peran serta masyarakat di Kota Semarang sudah menunjukkan tingkat kesadaran cukup  baik,  yaitu  dalam  hal  keikut  sertaan  memelihara  lingkungan  baik dilingkungan  RT  maupun  RW  dan  lingkungan  sekitar  rumahnya  dengan mengadakan  kegiatan  gotong  royong  untuk  membersihkan  lingkungan sekitarnya.  Hanya  dalam  masalah  pemeliharan  sarana  dan  perasaranan lingkungan  jalan  protokol,  pemerintah  kurang  sadar  untuk  menjaganya.  Hal  ini ditandai  dengan  banyaknya  saranan  dan  prasaranan  lingkungna  yang  tidak terawat  dan  terbelengkai  tidak  dimanfaatkan  sesuai  dengan  fungsinya.  Seperti gorong-goronga  jalan  yang  tidak  terawat  dengan  baik,  pohon-pohon  yang  tidak mendapat pemeliharan atau perawatan, kurangya daerah hijau untuk penyerapan air,  lampu-lampu  penerang  jalan  tidak  berfungsi  dengan  baik,  dan  banyak daerah-daerah kosong yang tidak dimanfaatkan untuk penghijauan.
Untuk  masalah  pemeliharaan  jalan  protokol  kurang  terawat  dengan  baik  dan mengalami  kerusakan,  sehingga  masyarakat  kurang  nyaman  dalam  penggunaan jalan  dan  mengalamih  hambatan  dalam  mengadakan  akfitasnya.  Untuk  saluran pembuagnan limbah dan gorong-gorong, banyak mengalami kerusakan dan tidak lancar  pembuangnya,  hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  perbaikan  dan  banyak sampah-sampah yang menutupi saluran tersebut. Selain itu untuk saluran primer yang ada di rumah tidak dirawat dan mengalami kerusakan, sehingga pada waktu
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 01 Juni 2022. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm .
musim hujan bisa membahayakan dan bisa mengalami banjir dibeberapa tempat atau lokasi yang saluran pembuangnya mengalami kerusakan dan penyumbatan. Hal  ini  juga  harus  dipikirkan  oleh  pemerintah  kota  Semarang  agar  Kota Semarang bisa terhindar dari bahaya banjir
Dengan  perkembangan  pembangunan  baik  sektor  perumahan,  industri,  dan pertokoan yang begitu pesat dengan tidak diimbangan pemeliharaan lingkungan yang  baik  dan  kesadaran  dari  pemerintah  Kota  Semarang  maupun  masyarakat akan mengakibatkan Kota Semarang akan menjadi kumuh dan menjadi problem dikemudian hari seperti banjir, rob, dan lainnya.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan, yaitu:
Peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Kota  Semarang perlu  adanya  motifasi  dan  dedikasi  yang  tinggi  dengan  memberikan  intensif untuk  meningkatkan  perananya  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Motifasi yang  dapat  diberikan  berupa  penghargaan  dan  pemberian  bantuan,  bagi masyarakat  yang  telah  menjaga  lingkungannya  dengan  baik,  rapi  dan  bersih, sedangkan  dedikasi  dapat  berupa penyuluhan  dan pendidikan  yang  menyangkut masalah lingkungan; pemberian sanksi yang dapat berupa tegoran maupun denda bagi  warga  yang  tidak  mau  menjaga  pelestarian  lingkungannya  dan  informasi yang  tepat mengenai  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang harus  dilaksanakan  di Kota Semarang.
Keberhasilan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  Kota  Semarang  tergantung  dari kesadaran masyarakat, pihak pemerintah Kota Semarang, dan pengusaha hal ini bisa dilihat dari tempat lingkungannya sudah tertata rapi atau belum. Lingkungan yang baik akan terlihat dengan lingkungan yang bersih, rapi, dan teratur. Selain itu peran serta masyarakat bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan rumahnya sendiri, sehingga nantinya bisa berkembang sampai ke tingkat RT maupuan RW.

## B. Saran-saran
Saran-saran yang dapat penulis berikat dari uraian tersebut diatas adalah:
1. Perlu  ditingkatkan  adanya  penyuluhan  kepada  semua  pihak  baik masyarakat,  pemngusaha  dan  kepala  kelurahan  beserta  staf  kelurahan, sebagai pemerintah tingkat bawah.
2. Perlu digalakkan adanya gotong royong dalam membersihkan lingkungannya masing-masing, minimal satu bulan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta. Bryant.  C  dan  G.L.  White,  1989. Manajemen  Pembangunan  Untuk  Negara Berkembang , LP3ES, Jakarta.
Emil Salim., 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan , LP3ES, Jakarta. Kusnadi Hardjosoemantri., 1993, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup , Gadjah Mada University, Yogyakarta.
Munadjat  Danusaputro,  1988, Hukum  Lingkungan,  buku  I,  Umum ,  Bina  Cipta, Bandung.
Mochtar  Kusumaatmaja,  1975,  Hukum  Tata  Lingkungan,  Gajah  Mada  Pres, Yogyakarta.
Niniek  Suparni,  1992, Pelestarian,  Pengelolaan  dan  Penegakan  Lingkungan , Sinar Grafika, Jakarta. Otto  Sumarwoto,  1991 ,  Ekoogi,  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan , Djembatan, Jakarta. Prawirosumantri.  S.,  1986, Kebijaksanaan  Pembangunan  Perumahan  Dalam Skala Besa r,  hal.  86-97.  Dalam  Blaang.  C.D.  (ed.), Perumahan  dan Permukiman , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Purwahid  Patrik, Norma-norma  Lingkungan, Kursus  Dasar-dasar  Analisis Dampak  Lingkungan  Angkatan  V,  Kerjasama  Kantor  Menteri  Negera KLH-Puslit  KLH,  Lembaga  Penelitian  Universitas  Diponegoro, Semarang Sa’id.  E.G.,  1887 ,  Pembangunan  dan  Pelestarian  Lingkungan  Hidup ,  Media Sarana, Jakarta. Siahaan.  N.H.T.,  1987, Ekologi  Pembangunan  dan  Hukum  Tata  Lingkunga n, Erlangga, Jakarta.