## JIUBJ

## Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru

## Hisbah*
Fakultas Hukum Universitas Baranghari Jambi *Correspondence email: hisbah.ubr2013@gmail.com
Abstrak. Perjudian  ialah  sebuah  penyakit  masyarakat  yang  mengamcam  secara  nyata  atau  berpotensial  terhadap  norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru saat ini  dan  yang  akan  datang,  mengetahui  kebijakan  aplikatif  yang  dilakukan  pihak  penegak  hukum  untuk  menanggulangi  tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode  penelitian  yuridis  empiris.  Kebijakan  hukum  pidana  penanggulangan  perjudian  jenis  sabung  ayam  di  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana  judi telah diatur pada Pasal 303  bis dan aturan perida pidananya ialah empat tahun penjara. Yang  mana perjudian ialah sebuah permainan yang mempertaruhkan benda berharga ataupun uang untuk taruhan. Peristiwa ini yang meebuat perjudian sebagai sebuah tindak pidana sebab masing-masing permainan yang dilaksanakan dengan memakai uang untuk taruhan itu  disebut  dengan  perjudian.  Sedangkan  untuk  yang  akan  mendatang  yaitu  dengan  dilakukan  pembaharuan  pada  Rancangan Undang-Undang  KUHP  adalah  sebuah  keharusan  sebab  pemerintah  harus  menyikapi  perkembangan  tersebut  dengan merencanakan  suatu  aturan  yang  bisa  mencakup  serta  dapat  mengurangi  kejahatan  di  bidang  kesusilaan  terutama  tindak  pidana perjudian jenis sabung ayam. Sehingga, hal semacam ini dibutuhkan kemitraan antara penegak hukum dengan anggota masyarakat dalam  menanggulangi  tindak  pidana  Perjudian  supaya  menciptakan  keadaan  sosial  yang  aman  dan  bersih  dari  perjudian  yang meresahkan  masyarakat. Kebijakan penerapan  hukum yang dilakukan oleh aparat penegak  hukum  dalam upaya penanggulangan tindak  pidana  perjudian  jenis  sabung  ayam  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  dilakukan  dengan  upaya  pre-emtif yaitu  dengan  memfokuskan  pada  upaya  dengan  himbauan  pada  para  pelaku  perjudian  jenis  sabung  ayam  supaya  memiliki kesadaran  serta tidak  melaksanakan  perjudian  lagi  sebab  kemungkinan  akan  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat sekitar.  Kemudian  dengan  upaya  preventif  untuk  penanggulangan  sebagai  dasar  dalam  memberantas  tindak  pidana  perjudian  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru.  Selanjutnya  melalui  upaya  Represif  yang  merupakan  suatu  tindakan  yang dilakukan  secara  langsung  untuk  memberantas  kejahatan  dengan  memberikan  tindakan  agar  pelaku  jera  dan  tidak  mengulangi kejahatannya kembali.
Kata Kunci : Kebijakan; Non Penal; Pelaku; Perjudian Sabung Ayam
Abstract.  Gambling  is  a  social  disease  that  threatens  real  or  potential  social  norms  so  that  it  can  threaten  public  order.  The purpose of this study is to determine the criminal law policy in tackling the criminal act of cockfighting in the Kota Baru Sector Police  Law  Area  at  this  time  and  in  the  future,  to  find  out  the  applicable  policies  carried  out  by  law  enforcers  to  tackle  the criminal  act  of  cockfighting  gambling  in  the  Legal  Territory.  New  City  Sector  Police.  In  this  study  the  author  uses  empirical juridical research  methods.  The  criminal  law  policy  against cockfighting gambling in  the Criminal  Code of  gambling has  been regulated in Article 303 bis and the penal code is four years in prison. Which is gambling is a game that puts valuable objects or money for betting.  This  incident  makes  gambling  a  criminal  offense  because any play  that  is  played using money  for  betting  is called gambling. Meanwhile,  for  the future, namely reforming the  Draft Criminal Code  is  a must  because  the government  must respond to these developments by planning a regulation that can include and reduce crimes in the field of decency, especially the crime of gambling in the type of cockfighting. So, this kind of thing requires a partnership between law enforcers and community members  in overcoming  the  criminal  act of  gambling  in  order to create a  social situation that is safe  and clean from gambling that  is  troubling  the  public.  The  policy  of  law  enforcement  carried  out  by  law  enforcement  officials  in  an  effort  to  combat  the crime of cockfighting gambling in the New City Sector Police jurisdiction is carried out by pre-emptive efforts, namely by focusing on efforts with an appeal to perpetrators of cockfighting gambling so that they have awareness and not. carry out gambling again because it is likely to disturb the security and order of the surrounding community. Then with preventive measures for prevention as  a  basis  for  eradicating  gambling  crimes  in  the  New  City  Sector  Police  Legal  Territory.  Furthermore,  through  repressive measures,  which are  actions  taken  directly  to  eradicate crime  by  taking action so  that  the  perpetrator  is  deterred and does  not repeat the crime again.
Keywords: Policy; Non Penal; Perpetrators; Cockfighting Gambling

## PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah negara  yang  berdasar  atas  hukum (rechtsstaat )  dan bukan  negara  atas  kekuasaan  ( machtsstaat ),  maka kedudukan  hukum  harus  ditempatkan  di  atas  segala-
galanya.  Setiap  perbuatan  harus  sesuai  dengan  aturan
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
hukum tanpa kecuali. 1
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN),  telah  menentukan  arah  kebijakan  di  bidang hukum  khususnya  mengenai  sistem  hukum  nasional yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan  mengakui  dan menghormati  hukum  agama  dan  hukum  adat,  serta memperbaharui  perundang-undangan  warisan  Belanda dan  hukum  nasional  yang  diskriminatif  termasuk ketidakadilan  gender  dan  ketidaksesuaiannya  dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.
Hukum memiliki tugas dalam mengkoordinasikan dan  mengintegrasikan  seluruh  kepentingan  masing- masing  personal  di  masyarakat.  Dengan  harapan  semua kepentingan yang saling berkaitan bisa selaras serta tidak saling  bertolak  belakang.  Dalam  meraih  tujuan  tersebut bisa dilaksanakan malalui pembatasan serta memberikan perlindungan  untuk  kepentingan  tersebut.  Walaupun berbagai  perbuatan  dan  perilaku  yang  sudah  ada  dalam perpu,  akan  tetapi  kriminal  tetap  saja  banyak  terjadi  di negara  ini  seperti  tindak  pidana  perjudian.  Sedangkan sejak  dahulu  perjudian  sudah  ada  dan  dengan perkembangan  zaman  perjudian  juga  semakin  maju. Encyclopedia Britanica mendata bahwa perjudian sudah ada sejak pada zaman primitif, contohnya suku Bushmen di  Afrika  Selatan,  suku  Aborigin  di  Australia  dan  suku Indian  di  Amerika,  yang  mana  mereka  sudah  kenal dengan  permainan  dadu. 2 Selanjutnya  perkembangan judi  sudah  sejak  zaman  Yunani  Kuno.  Bermacam- macam  teknik  dan  permainan  judi  yang  mudah menjadikan  judi  dengan  mudah  berkembang  ke  seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.
Kriminalitas atau jenis kejahatan banyak jenisnya, dari  kriminal  yang  merugikan  negara,  memakan  korban jiwa  sampai  meresahkan  masyarakat  ataupun  merusak ketertiban  umum.  Kriminal  yang  banyak  ada  di masyarakat  awam  ialah  kriminal  yang  meresahkan masyarakat  atau  merusak  ketertiban  umum.  Contoh kriminal  yang  meresahkan  masyarakat  ialah  aktivitas perjudian.
Perjudian  ialah  sebuah  penyakit  masyarakat  yang mengamcam  secara  nyata  atau  berpotensial  terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya  ketertiban  umum.  Sehingga  perjudian bisa  menghambat  pembangunan  nasional  yang  tertuju sumber daya manusia. Dengan demikian perjudian harus ditangani  dengan  cara  yang  rasional.  Salah  satu  usaha yang  rasional  tersebut  adalah  dengan  pendekatan kebijakan  hukum  pidana.  Hukum  pidana  digunakan untuk  menyelesaikan  masalah  sosial  khususnya  dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus
1 Nyoman Serikat Putra Jaya,Relevansi Hukum Pidana Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Nasional,  PT  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hlm 3 – 4.
2 Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.
perjudian.  Penegak  hukum  pidana  untuk  menangani perjudian sebagai perilaku menyimpang yang harus terus dilakukan.
Judi  dapat  diartikan  sebagai  permainan  yang menggunakan  barang  berharga  ataupun  uang  untuk pertaruhan  (seperti  bermain  kartu  dan  dadu),  perjudian liar  (contoh  tebak  nomor  akhir  dari  undian  resmi). Secara  umum  perjudian  ialah  sebuah  permainan  yang memakai  taruhan  dengan  karakteristik  yaitu  untung- untungan,  dalam  memperoleh  menang  dibutuhkan keahlian  adalam  permainan.  Apabila  orang  yang  ikut bermain  mengalami  kekalahan  dalam  taruhan  maka  dia harus  memberi  taruhannya  pada  pemain  yang  menang. Contoh  aktivitas  yang  disalahgunakan  oleh  masyarakat yakni  judi  jenis  Sabung  Ayam.  Sabung  ayam  ialah aktivitas  berbentuk  perjudian  yang  ada  dari  zaman dahulu  sampai  saat  ini  masih  banyaknya  dilakukn  di masyarakat.  Sabung  Ayam  dapat  diartikan  “Adu  Dua Ekor  Ayam”  sesungguhnya  mempunyai  historis  yang tidak  sama  di  masing-masing  wilayah  di  Indonesia. Sabung  Ayam  termasuk  dalam  bentuk  folklore,  yang dinamakan  permainan  rakyat  yang  terkenal  dibeberapa wilayah  di  dunia  contohnya  Kanada,  Taiwan,  Perancis, Indinesia, Jepang, Filipina, dan lainnya. 3
Di  Indonesia,  sejarah  aktivitas  mengadu  2  ekor ayam  jantan/jago  ataupun  dinamakan  Perjudian  Sabung Ayam  merupakan  sebuah  kegemaran  ataupun  akitivitas yang  kenal  serta  terkenal  pada  lingkup  kemasyarakatan. Bukan  hanya  dianggap  kegemaran,  kegiatan  tersebut juga  sering  menjadi  media  ataupun  ajang  judi  dalam skala besar ataupun kecil yang jumlah taruhannya hingga puluhan  juta.  Dikarenakan  sering  diiringi  modus perjudian,  dengan  demikian  polisi  sebagai  pihak  selaku penegak hukum senantiasa melakukan pengawasan serta merazia semua aktivitas Sabung Ayam yang dilaksanakan.  Terdapat  pergerakan  kebudayaan  ataupun kegemaran  menjadi  suatu  judi  dikarenakan  ada  banyak jenis.
Terdapat  sejumlah  permasalahan  yang  muncul karena kegiatan tersebut, yakni bahwa sejumlah individu jadi  candu,  orang-orang  yang  melakukan  hal  tersebut tidak  bisa  memberhentikan  kegiatan  perjudiannya  lalu berujung  banyak  harta  ataupun  uang  yang  hilang.  Maka sangat  jelas  bahwa  di  samping  memberi  kerugian  pada diri  sendiri,  nyata  bisa  pula  memberi  kerugian  pada masyarakat  sebab  dapat  mengganggu  kejiwaan  suatu individu  serta  mengganggu  perekonomian  masyarakat secara  keseluruhan.  Di  samping  adanya  kerugian  pada kesehatan,  mental,  serta  uang,  ternyata  juga  membuat orang yang terlibat judi menjadi malas untuk melakukan kegiatan  lain,  sehingga  menjadi  sering  melakukan
3 https://id.scribd.com/doc/99081468/Seluk-Beluk- Ayam-Adu-unggas-Pada-Umumnya ,  diakses  pada  tanggal  1 Maret 2021
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
perbuatan yang bersifat kriminalitas, contohnya pembunuhan, pencurian, serta korupsi. 4
Praktek  perjudian  itu  harus  ditangani  sebab  pada Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  bab  XVI, perjudian  masuk  kategori  kriminalitas  pada  kesopanan yang  maka  dampak  berdasarkan  diperbuatnya  tindakan tersebut  berakibat  terhadap  ketertiban  masyarakat. Regulasi  mengenai  larangan  perjudian  pada  sistim hukum  Indonesia  yakni  di  luar  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  &  di  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  dibahas  pada  Pasal  303  serta  Pasal  303bis  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  diperkuat  melalui dengan  UU  Nomor  7  Tahun  1974  mengenai  Penertiban Perjudian,  yang  termasuk  perjudian  dengan  cara konvensional.  Pada  pasal  303  KUHP  menerangkan bahwa pelaku perjudian akan mendapat hukuman pidana yang sesuai pasal 303 yaitu:
Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:  (1)  dengan  sengaja  menawarkan  atau memberikan  kesempatan  untuk  permainan  judi  dan menjadikannya  sebagai  pencarian,  atau  dengan sengaja  turut  serta  dalam  suatu  perusahaan  untuk itu;  (2)  dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi kesempatan  kepada  khalayak  umum  untuk  bermain judi  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam perusahaan  untuk  itu,  dengan  tidak  peduli  apakah untuk  menggunakan  kesempatan  adanya  sesuatu syarat  atau  dipenuhinya  sesuatu  tata-cara;  (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
Pada  praktik  perjudian  selaku  sebuah  tindak pidana,  sifat  perbuatannya  yang  bertentangan  terhadap hukum  bisa  dihilangkan  apabila  perbuatan  tersebut memperoleh perizinan dari pihak yang berwenang maka judi  dapat  dianggap  legal  ataupun  sah.  Selain  itu, pernyataan  itu  didukung  oleh  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1981  mengenai  Implementasi  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1974  yang  diperuntukkan  pada Pemda  &  Pemerintah  Pusat  untuk  mencabut  perizinan ataupun  melarang  judi  dengan  tujuan  ataupun  bentuk apapun.  Seluruh  regulasi  itu  diasumsikan  selaku perangkat  hukum  secara  pasti  dalam  mencabut  izin aktivitas  perjudian.  Sehingga  untuk  menjaga  ketertiban masyarakat  dan  menegakan  hukum,  pihak  kepolisian selaku  penegak  hukum  &  aparatur  negara  memiliki peranan untuk mengatasi tindak pidana tersebut.
Permasalah  kejahatan  perjudian  sabung  ayam yang  berlangsung  pada  hari  rabu  tanggal  24  Juni  2020, peristiwa  tersebut  terjadi  di  sekitar  Kelurahan  Bagan Pete  Kecamatan  Alam  Berajo  Kota  jambi  dimusnahkan
4 Anton Tabah, Op.Cit ., hlm. 182.
dengan  cara  dibakar  oleh  polisi  Kotabaru.  Pada  waktu akan  dibakar,  tim  Kepolisian  Sektor  Kotabaru  secara diam-diam  mendatangi  tempat  kejadian.  Selanjutnya, tim  tersebut  mengrebek  tempat  yang  telah  diduga mengkhawatirkan masyarakat sekitar. Tapi ketika dirazia pihak  kepolisian,  lokasi  itu  tidak  ditemui  pemain judinya, yakni sudah kosong. Walaupun terlihat kosong, Kepala Kepolisian Sektor Kotabaru AKP Afrito Marbaro langsung memerintah anggotanya agar membakar lokasi itu.  Polisi  membakar  sejumlah  kursi  duduk,  atap,  dan tempat  duduk  perjudian  tersebut  lalu  sebelumnya dirusakkan lalu pihak kepolisian membakarnya. Kobaran api  semakin  besar  lalu  membakar  seluruh  lokasi perjudian  itu.  Polisi  akan  bertindak  tegas  untuk  bagi pelaku  usaha  judi  pada  Wilayah  Hukum  yang dinaunginya.
Pemakaian  kebijakan  hukum  kategori  hukum pidana,  menjadi  sebuah  cara  dalam  menanggungi permasalahan  yakni  contohnya  untuk  menegakkan hukum. Selain hal tersebut, dikarenakan memiliki tujuan menjunjung  tinggi  HAM  dan  mewujudkan  kesejahteran masyarakat,  sehingga  kebijakan  hukum  tersebut  masuk kategori  kebijakan  sosial,  yakni  seluruh  upaya  secara logis  rasional  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera.
Meskipun adanya larangan serta ancaman dalam perjudian dengan hukum, akan tetapi pelanggaran terhadap hal tersebut masih banyak. Peristiwa tersebut disebabkan banyak anggota masyarakat yang memiliki keinginan yang perlu dicukupi dengan berjudi ialah salah alternatif yang harus dijalankan walaupun mereka mengetahui resikonya.

## Rumusan Masalah
Pada  pembahasan  skripsi  ini  agar  mendapatkan pembahasan  yang  terarah  serta  sistematik  berdasarkan maksud yang diinginkan penulis membatasi  masalahnya yaitu:
1. Bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  jenis  sabung ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru saat ini dan yang akan datang ?
2. Bagaimana  kebijakan  penerapan  hukum  yang dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  jenis  sabung ayam  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Kota Baru ?

## METODE Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  yuridis empiris, ataupun biasanya dikatakan penelitian lapangan yaitu  melakukan  pengkajian  hukum  yang  berjalan  dan sesuatu  yang  timbul  pada  realitanya  terhadap  lingkup kemasyarakatan.
Penelitian  yuridis  empiris  ialah  penelitian  hukum berhubungan  dengan  penerapan  ataupun  pelaksanakaan
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
kebijakan hukum normatif dengan cara in action di tiap- tiap  suatu  fenomena  hukum  tertentu  yang  timbul  pada lingkup  kemasyarakatan 5 .  Atau  dapat  dikatakan  juga yaitu  sebuah  penelitian  yang  dilaksanakan  pada  situasi sesunggunya  ataupun  kondisi  fakta  yang  dialami  pada masyarakat  yang  bertujuan  dalam  menemukan  serta mengetahui  data  serta  fakta-fakta  yang  diperlukan, sesudah  bahan  yang  diperlukan  diperoleh  lalu  lanjut  ke pengidentifikasian permasalahan yang berujung menyelesaikan permasalahan. 6

## Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  dipakai untuk memecahkan masalah yakni dengan menggunakan metode  pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis yang  dimaksud  ialah  hukum  dipandang  selaku  norma atau  das  sollen),  sebab  untuk  membahas  permasalahan digunakanan  sumber-sumber  hukum  (secara  tertulis ataupun  tidak  dan  bahan  hukum  sekunder  ataupun primer, tersier, ataupun sekunder). Sementara pendekatan  empiris  yakni  melalui  pandangan  hukum selaku das sein, realita sosial, serta kultural dikarenakan hal  ini  menggunakan  data  primer  yang  didapatkan  saat melakukan penelitian.
Maka  dari  itu,  pada  penelitian  ini  pendekatan yuridis empiris yang dimaksud ialah bahwasannya untuk melakukan  analisis  terhadap  masalah  yang  sudah dikumpulkan  melalui  perpaduan  bahan  hukum  secara tersier,  primer,  atauoun  sekunder.  Data  primer  yang didapatkan  pada  penelitian  yakni  mengenai  kebijakan non  penal  terhadap  pelaku  tindak  pidana  judi  jenis sabung ayam dalam wilayah hukum Polsek Kota Baru.

## Jenis dan Sumber Data
Pada  penelitian  dengan  pendekatan  yuridis, ditinjau berdasarkan cara pemerolehan serta pengumpulan bahan digolongkan menjadi 2 jenis, yakni data  sekunder  &  primer.  Data  primer  merupakan  bahan yang  diperoleh  berdasarkan  sumber  pertama  yang berhubungan  terhadap  masalah  dan  hendak  diwawanca dengan  cara  terstruktur  yakni  pada  pihak  terkait. Sedangkan  data  sekunder  didapatkan  penelaahan  pada bahan  yang  dipakai  mencakup  bahan  hukum  tersier, primer,  serta  sekunder.  Sementara  itu,  data  hukum sekunder  yaitu  perundang-undangan  dan  peratutan  yang berlaku,  sedangkan  data  hukum  tersier  yakni  jurnal hukum  dan  beberapa  artikel  yang  relevan  dengan penelitian. 7
5 Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134
6 Bambang  Waluyo,  Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif  ‘Suatu  Tinjauan  Singkat’,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

## Teknik Pengumpulan Data
Pada  sebuah  penelitian,  data  merupakan  bahan yang  hendak  digunakan  untuk  memecahkan  masalah yang  terdapat  pada  rumusan  penelitian.  Dengan demikian,  bahan-bahan  itu  wajib  terkumpul  supaya masalah  tersebut  bisa  diselesaikan.  Jenis  data  dalam penelitian  ini  digolongkan  ke  dalam  2  jenis,  yakni  data sekunder  serta  data  yang  menggunakan  teknik  dalam menggunakan data melalui wawancara dengan narasumber  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  pada penelitian.  Kemudian  dilakukan  studi  dokumentasi. Penelitian  dokumen  ini  dibutuhkan  dalam  menerangkan data  yang  sudah  didapatkan  serta  menggali  data tambahan yang dibutuhkan dari sumber lainnya. 8 upaya itu  dilaksanakan  melalui  pencarian  serta  pengumpulan data  yang  memiliki  sifat  sekunder  ataupun  primer  dan berhubungan  terhadap  kebijakan  dalam  menanggulangi tindak  pidana  perjudian  jenis  sabug  ayam  pada  daerah Polsek Kota Baru. Disamping itu juga dilengkapi dengan studi lapangan ke aparat penegak hukum dan ahli hukum yang  memiliki  perhatian  terhadap  kejahatan  perjudian jenis sabung ayam.

## Analisa Data
Analisis  data  merupakan  sebua  tahapan  dalam mengumpulkan  serta  mengelompokan  informasi  sesuai dengan  kategorinya  yang  maka  penuis  bisa  menyeleksi ataupun  mengevaluasi  daya  yang  berhubungan  ataupun tidak.  Peneliti  dalam  penelitian  ini  memakai  analisis deskripsitif  pada  data  kualitatif  yang  secara  umum memamaki  perspekstif  dengan  rasioanl  terhadap interpretasi, kompoarasi, deduksi, serta induksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Tindak
Pidana
Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya  kejahatan.  Sasaran  utamanya  bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya  kejahatan  tindak  pidana  perjudian  dengan upaya  “preventif”  agar  semua  pihak  bisa  bergerak  dan bersinergi  terhadap  permasalahan-permasalahan  sosial yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat menumbuh  suburkan  upaya  perjudian  di  kalangan masyarakat.
Mengacu  kepada  sistematika  kebijakan  kriminal yang  telah  ada  usaha-usaha  kebijakan  non  penal  dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (trafiking)  menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief dapat berupa : Penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka  mengembangkan  tanggung  jawab  sosial  warga masyarakat,  penggarapan  jiwa  masyarakat  melalui
8 Farouk  Muhammad  Dan  H.  Djaali,  Metodologi Penelitian  Sosial  (Bunga  Rampai),  Penerbit  PTIK  Press, Jakarta, 2003, hal. 110.
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
pendidikan  moral,  agama  dan  sebagainya,  pengingkatan usaha-usaha  kesejahteraan  anak  dan  remaja,  kegiatan patroli  dan  pengawasan  lainnya  secara  kontiniu  oleh polisi  dan  aparat  kemanan  lainnya.  Usaha-usaha  non penal  ini  dapat  meliputi  bidang  yang  sangat  luas  di seluruh sector kebijakan sosial. 9
Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan  diri  pada  campur  tangan  sosial,  ekonomi dan  pelbagai  area  kebijakan  publik  dengan  maksud mencegah  terjadinya  kejahatan.  Bentuk  lain  dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan  sarana  kontrol  sosial  informal.  Peningkatan pencegahan  kejahatannya  berorientasi  pada  pelaku  atau offender-centred crime prevention dan berorientasi pada korban atau victim-centred crime prevention . 10
Tujuan  utama  dari  usaha-usaha  non  penal bagaimana  mampu  memperbaiki  kondisi-kondisi  sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap  kejahatan.  Upaya  keseluruhan  kegiatan preventif  non  penal  itu  memiliki  kedudukan  strategis dalam  memegang  posisi  kunci  yang  seyogianya  terus diintensifkan  dan  diefektifkan.  Singkronisasi  dalam acuan yaitu tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, azas-azas hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  norma  hukum  dari konsep  hukum  yang  dilahirkan  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1974  Tentang  Penertiban  Perjudian  sebagai payung hukum kebijakan.

## Upaya Pendekatan Non Penal Terhadap Pelaku
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur  “non  penal”  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan untuk  terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran  utamanya adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab terjadinya  kejahatan.  Faktor-faktor  kondusif  itu  antara lain,  berpusat  pada  masalah-masalah  atau  kondisi- kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan  demikian,  dilihat  dari  sudut  politik  kriminal secara  makro  dan  global,  maka  upaya-upaya  nonpenal menduduki  posisi  kunci  dan  strategis  dari  keseluruhan upaya  politik  kriminal.  Di  berbagai  Kongres  PBB mengenai  “The  Prevention  of  Crime  and  Treatment  of Offenders”  ditegaskan  upaya-upaya  strategis  mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan. 11 Beberapa  masalah  dan  kondisi  sosial  yang  dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan,  jelas  merupakan  masalah  yang  tidak  dapat diatasi  semata  –  mata  dengan  “penal”.  Di  sinilah keterbatasan  jalur  “penal”  dan  oleh  karena  itu,  harus
9 Refrensi  Abintoro  Prakoso,  Kriminologi  Hukum  & Hukum Pidana, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal 159.
10 Ibid. , hal. 160
11 M.  Hamdan,  Politik  Hukum  Pidana,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 20.
ditunjang  oleh  jalur  “nonpenal”.  Salah  satu  jalur “nonpenal”  untuk  mengatasi  masalah-masalah  sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial”  (social  policy).  Kebijakan  sosial  pada  dasarnya adalah  kebijakan  atau  upaya-upaya  rasional  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi  berbagai  aspek  yang  cukup  luas  dari pembangunan.
Salah  satu  aspek  kebijakan  sosial  yang  kiranya patut  mendapat  perhatian  ialah  penggarapan  masalah kesehatan  jiwa  masyarakat  (social  hygiene),  baik  secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/  kesejahteraan  keluarga  (termasuk  masalah kesejahteraan  anak  dan  remaja),  serta  masyarakat  luas pada  umumnya.  Penggarapan  masalah  “ mental  health ”, “national  mental  health”  dan  “ child  welfare ”  ini  pun dikemukakan  dalam  skema  Hoefnagels  di  atas  sebagai salah  satu  jalur  “ prevention  (of  crime)  without punishment ”  (jalur  “nonpenal”).  Prof.  Sudarto  pernah juga  mengemukakan,  bahwa  “kegiatan  karang  taruna, kegiatan  Pramuka  dan  penggarapan  kesehatan  jiwa masyarakat  dengan  pendidikan  agama”  merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.
Pembinaan  dan  penggarapan  kesehatan  jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental,  tetapi  juga  kesehatan  budaya  dan  nilai- nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan  kesehatan  masyarakat  atau  lingkungan sosial  yang  sehat  (sebagai  salah  satu  upaya  nonpenal dalam  strategi  politik  kriminal),  tidak  hanya  harus berorientasi  pada  pendekatan  religius  tetapi  juga berorientasi  pada  pendekatan  identitas  budaya  nasional. Dilihat  dari  sisi  upaya  nonpenal  ini  berarti,  perlu  digali, dikembangkan  dan  dimanfaatkan  seluruh  potensi dukungan  dan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya untuk  mengektifkan  dan  mengembangkan  “extra  legal system” atau “informal and traditional system” yang ada di masyarakat.
Upaya  nonpenal  yang  paling  strategis  adalah segala  upaya  untuk  menjadikan  masyarakat  sebagai lingkungan  sosial  dan  lingkungan  hidup  yang  sehat (secara  materiil  dan  immateriil)  dari  factor-faktor kriminogen.  Ini  berarti,  masyarakat  dengan  seluruh potensinya  harus  dijadikan  sebagai  faktor  penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang  merupakan bagian  integral  dari  keseluruhan  politik  kriminal. Disamping  upaya-upaya  nonpenal  dapat  ditempuh dengan  menyehatkan  masyarakat  lewat  kebijakan  sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat  itu  sendiri,  dapat  pula  upaya  nonpenal  itu digali  dari  berbagai  sumber  lainnya  yang  juga mempunyai  potensi  efek-preventif.  Sumber  lain  itu misalnya,  media  pers/media  massa,  pemanfaatan kemajuan  teknologi  (dikenal  dengan  istilah  “techno- prevention”)  dan  pemanfaatan  potensi  efek-preventif
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof.  Sudarto  pernah  mengemukakan,  bahwa  kegiatan patroli  dari  polisi  yang  dilakukan  secara  kontinu termasuk  upaya  nonpenal  yang  mempunyai  pengaruh preventif  bagi  penjahat  (pelanggar  hukum)  potensial. Sehubungan  dengan  hal  ini,  kegiatan  razia/operasi  yang dilakukan  kepolisian  di  beberapa  tempat  tertentu  dan kegiatan  yang  berorientasi  pada  pelayanan  masyarakat atau  kegiatan  komunikatif  edukatif  dengan  masyarakat, dapat  pula  dilihat  sebagai  upaya  nonpenal  yang  perlu diefektifkan. 12
Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana  Perjudian  Jenis  Sabung  Ayam  Dalam Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  Saat Ini Dan Yang Akan Datang
Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan  masyarakat  yang  yang  kian  cepat. Berbagai  kasus  menggambarkan  sulitnya  penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma  masyarakat. 13 Bagaimana  pun  juga  masalah perjudian,  baik  itu  menguntungkan  atau  merugikan, tidak  dapat  dilepaskan  dengan  manusia  dan  perilakunya dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Judi  adalah  salah  satu hasil  karya  dan  rekayasa  manusia  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik  secara  rohani  maupun  secara jasmaniah  di  tengah  masyarakat  yang  penuh  dengan persaingan dan krisis serta tekanan. 14
Judi  pada  hakekatnya  dilarang  dalam  moral pancasila,  keagamaan,  serta  kesusilaan  dan  bisa berbahaya  untuk  negara,  masyarakat,  serta  bangsa apabila  dilihat  berdasarkan  kepentingan  nasionalnya. Judi  memiliki  pengaruh  buruk  yang  dapat  merusak mental  serta  moral  masyarkatnya,  terlebih  penerus bangsa.  Pada  suatu  sisi,  perjudian  yakni  permasalahan sosial  yang  tidak  mudah  untuk  ditanggulangi  serta munculnya  perjudian  itu  telah  ada  dimulai  terdapatnya peradaban  manusia.  Perjudian  jenis  sabung  ayam merupakan  jenis  penyakit  manusia  yang  wajib dimusnahkan keberadaannya, dengan demikian dibutuhkan keikutesertaan masyarakatnya secara bersama-sama terhadap pihak polisi dalam memusnahkan  seluruh  jenis  perjudian  agar  membentuk keteriban, kemananan, serta kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah  anggota  masyarakat  senang  serta menerima  memainkan  perjudian, sedangkan ada sebagian  yang  tidak  menyukai  dan  menolaknya  bahkan
12 Barda  Nawawi,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru), Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 16.
13 Eva  Achjani  Zulfa,  Ketika  Jaman  Meninggalkan Hukum, http:www. pemantauperadilan.com.
14 Hironnymus Jati, Kaum Miskin Mengais Pendapatan Lewat
Judi, http://www.freelists.org/cgibin/list?list_id=untirtanet
hingga  menghindarinya  dan  beranggapan  bahwa  judi adalah  tindakan  yang  tercela.  Masyarakat  yang  seperti itu  menginginkan  hidup  secara  bersih  &  baik  terhadap seluruh  tindakan  yang  tidak  patut  dilakukan  ataupun kurang  baik.  Sehingga  berdasarkan  pemikiran  peniliti bahwasannya  opini  masyarakat  mengenai  judi  pada hidup keseharian masyarakat.
Hukum timbul pada lingkup kemasyarakatan serta bertumbuhkembang  pada  ranah  tersebut,  yang  maka hukum  berperan  besar  untuk  mengelola  korelasi antarindividu  ataupun  antarkelompok.  Hukum  berupaya memberi  keadilan  pada  kehidupan  masyarakat,  yang maka dapat membuat keadilan serta ketertiban tercipta.
Berhubungan  terhadap  permasalahan  kejahatan judi  sabung  ayam  yang  dialami  di  hari  rabu  tanggal  24 Juni 2020, peristiwa tersebut terjadi di sekitar Kelurahan Bagan  Pete  Kec.  Alam  Berajo  Kota  jambi  yang  kian merasuk  serta  merajalela  hingga  pada  tingkatan kemasyarakatan  yang  terbawah  wajar  jika  masalah tersebut  tidak  lagi  diasumsikan  selaku  permasalahan kecil.  Permasalahan  perjudian  yang  lebih  tepatnya dinamakan tindak kriminal ataupun kejahatan merupakan  kewajiban  seluruh  pihaknya  berpartisipasi untuk  memberantas  serta  menanggulanginya  hingga pada tingkatan tertinggi.
Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  biasanya  rutin melakukan patroli pada siang ataupun malam hari untuk menjaga  keamanan  serta  ketertiban  masyarakat,  pada waktu  melaksanakan  patroli  polisi  mencurigai  sebuah lokasi  yang  ramai  lalu  ketika  dilaksanakan  pengujian faktanya tengah berbuat sebuah tindak pidana judi. Lalu pihak  polisi  menyelenggarakan  tindakan  represif  dalam bentuk  arahan  serta  himbauan,  tapi  jika  hal  tersebut dialami  dengan  cara  berulang,  adapun  ditindak  tegas agar memberi efek jera untuk pelakunya.
Sesuai wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber  dari  Kepolosian  Sektor  Kota  Baru  yaitu dengan  bapak  Jefri  Simamora  mengenai  kebijakan hukum  pidana  untuk  upaya  penanggulangan  tindak pidana  judi  jenis  sabung  ayam  pada  daerah  hukum Kepolisian  Sektor  Kota  baru  saat  ini,  kebijakan  yang dilakukan  Kepolisian  dalam  menanggulangi  kejahatan perjudian saat ini antara lain: 15

## KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Sumber  hukum  pidana  sudah  diketahui  ada  yang tertulis  serta  ada  juga  yang  tidak  (hukum  pidana  adat). Agar individu bisa melihat seperti apa hukum mengenai sebuah  permaslahan,  jadi  peraturan  hukum  itu  wajib dibuat  rumusannya.  Begitu  juga  kondisi  di  hukum pidana.  Rumusan  peraturan  hukum  pidana  yang  tertulis ada  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta pada  peraturan  perundang-undangan  lain.  Judi  adalah
15 Melwisren,  Wawancara  dengan  narasumber  Afrito Marbaro  selaku  Kepala  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru,  pada tanggal 29 Maret 2021
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
sebuah  delik  (tindak  pidana)  yang  mengganggu keamanan masyarakat. Judi pada Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  jenis  “Sabung  Ayam”  di  samping dilarang  dengan  tegas  terhadap  hukum  positif  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana).  Hal  tersebut  bisa dilihat  berdasarkan  kebijakan  pasal  542  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  542  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  serta  pasal  303  KUHP  lalu  melalui terdapat UU No. 7 7 tahun 1974 terjadi perubahan pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Pasal 303  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yakni  yang dikatakan permainan judi ialah masing-masing permainan,  yang  mana  secara  umum  memungkinkan memperoleh keuntungan bergantung pada keberuntungan  semata,  dikarenakan  lebih  terlatih  dalam permainannya  ataupun  lebih  ahli.  Seluruh  taruhannya mengenai  putusan  permainan  ataupun  perlombaan  lain merupakan  hal  yang  terlarang,  yang  dijalankan  pihak yang terlibat dalam lomba ataupun permainan, begitupun seluruh  taruhan  yang  lain  berdasarkan  bentuk-bentuk tindak  pidana  judi  menjadi  sebuah  tindak  pidana  dolus, yakni  tindak  pidana  dengan  unsur  kesengajaan dikarenakan pada judi tidak terdapat unsur ketidaksengajaan  ataupun  kealpaan,  pihak  yang  berjudi yakni secara mengetahui serta sadar secara jelas & nyata bahwasannya  dirinya  tengah  berjudi.  Contoh  perjudian ialah bertaruh mengenai permainan  ataupun  perlombaan lainnya,  yang  tidak  diselenggarakan  pihak  yang  ikut bermain  ataupun  berlomba  tersebut,  begitupun  seluruh taruhan  lainnya.  Adapula  yang  dipidana  berdasarkan pasal tersebut antara lain :
1. Memberikan  peluang  ataupun  mengadakan  permaian perjudian  itu  untuk  penghasilan.  Seseorang  yang telah  menjadi  bandar  yang  yang  mendirikan perusahaan  judi,  individu  yang  mencampuri  hal tersebut pun ikut dipidana. Dalam hal ini, tempat judi tersebut  tidak  di  tempat  yang  umum,  walaupun  pada daerah  yang  tidak  terbuka  ataupun  kelompok  yang tertutup  sudah  bisa,  asalkan  judi  tersebut  belum memperoleh perizinan oleh pihak berwenang.
2. Dengan unsur kesengajaaan memberikan kesempatan ataupun menyelenggarakan guna memainkan perjudian  untuk  umum.  Dalam  hal  ini  tidak  harus selaku pencarian, namun wajib pada lokasi yang bisa dikunjungi  umum  ataupun  tempat  umum.  Hal tersebut  jika  sudah  mendapat  perizinan  oleh  pihak berwenang, berarti tidak dipidana.
3. Ikut bermain perjudian selaku pencaharian.
Berdasarkan  pasal  303  ayat  (3),  unsur-unsur tindak pidana judi antara lain:
1) Terdapat perbuatan
Arti  dari  perbuatan  dalam  hal  ini  ialah  tiap-tiap tindakan  pada  sebuah  perlombaan  yakni  yang dilakukan secara individu contohnya kodok ulo, main domino,  serta  dadu  ataupun  mainan  lainnya  yang
tidak diselenggarakan pihak yang ikut memainkannya, contohnya sepakbola.
2) Memiliki sifat untung-untungan
Hal  tersebut  memiliki  maksud  yakni  harapan  dalam memenangkan  yang  secara  umum  bergantung terhadap  nasib  atapun  untung-untungan.  Lalu  dapat pula menang dikarenakan kebiasaan ataupun kepintaran pemainnya.
3) Melalui pertaruhan barang ataupun uang. Tiap-tiap  perlombaan  yang  dilaksanakan  secara individu  ataupun  bukan  diselenggarakan  pihak  yang ikut  berlomba  ataupun  bermain  yang  digunakan sarananya untuk pertaruhan barang ataupun uang.
4) Melawan hukum Tiap-tiap perjudian wajib memperoleh perizinan dulu oleh  pihak  berwajib.  Lalu  jika  jika  sebuah perlombaan  memperoleh  perzinian,  perjudian  itu tidak termasuk tindak pidana.

## Undang-Undang Nomor Tahun 1974
Secara  umum,  judi  berlawanan  dalam  segi keagamaan, moral panacila, kesusilaan, serta mengancam  hidup  dalam  lingkup  kemasyarakatan, negara,  serta  bangsa.  Tapi  meninjau  realita  yang sekarang,  judi  pada  seluruh  jenisnya  masih  sering dilaksanakan.  Dilihat  berdasarkan  kepentingan  nasional, pengadaan  judi  memiliki  dampak  buruk  serta  dapat merusak  mental  ataupun  moral  masyarakatnya,  terlebih penerus bangsa. Walaupun realitanya pun memperlihatkan bahwasannya hasil judi yang didapatkan  Pemerintah  dari  daerah  ataupun  Pusat  bisa dipakai  dalam  upaya-upaya  membangun,  tapi  dampak negatifnya  lebih  banyak  daripada  positifnya.  Dengan demikian  dalam  hal  itu  harus  mengelompokkan  seluruh jenis  tindak  pidana  judi  selaku  kriminalitas  serta memberatkan  sanksinya,  sebab  sanksi  saat  ini  nyatanya tidak membuat pelaku jera dan jadi tidak sesuai.
Berikutnya pada Pemerintah diwewenangkan agar menjadikan judi tertib berdasarkan jiwa serta tujuan UU tersebut,  yakni  melalui  penerbitan  peraturan  perundang- undangan  yang  dibutuhkan  dalam  hal  tersebut.  Yang maka  diterbitkan  aturan  mengenai  ketertiban  judi  antara lain :

## Pasal 1
“Menyatakan seluruh tindak pidana perjudian selaku kejahatan”.

## Pasal 2
1) Mengubah sebutan sanksi pada Pasal 303 ayat (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  dari Hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda  maksimal  Rp.  90.000  menjadi  hukuman penjara  maksimal  sepuluh  tahun  ataupun  denda maksimal Rp.25.000.000.
2) Mengubah sebutan sanksi pada Pasal 542 ayat (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  dari
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
hukuman  kurungan  maksimal  sebulan  ataupun denda  maksimal  Rp45000,  menjadi  hukuman penjara  maksimal  4  tahun  ataupun  denda maksimal Rp10.000.000.
3) Mengubah sebutan sanksi pada Pasal 542 ayat (2) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  dari hukuman  kurungan  maksimal  3  bulan  ataupun denda  maksimal  tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah menjadi hukuman penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal Rp15.000.000.
4) Mengubah  ancaman  Pasal  542  menjadi  Pasal 303  bis.  Pasal  3  (1)  Pemerintah  membahas penertiban judi berdasarkan jiwa serta tujuan UU tersebut.  (2)  implementasi  ayat  (1) pasal  tersebut dibahas melalui Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 4 “Dihitung saat diberlakukannya peraturan Perundang-undangan untuk penertiban judi sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  3  UU tersebut, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad  Tahun  1912  No.230)  seperti  yang  sudah beberapa  kali  diubah  serta  ditambahkan,  terakhir dengan  Ordonansi  tanggal  31  Oktober  1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526)”.

## Pasal 5
“UU tersebut diberlakukan saat tanggal diundangkan. Supaya tiap-tiap individu bisa mengetahui,  memerintahkan  UU  tersebut  melalui penempatannya  pada  Lembaran  Negara  Republik Indonesia”.
Sesuai  dengan  hal  itu,  adapun  untuk  menertibkan judi, pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu ditegaskan  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  1974, yang ada pada pasal 1, membahas seluruh tindak pidana perjudian  selaku  tindak  pidana.  Pada  hal  tersebut  bisa diterangkan  bahwasannya  seluruh  jenis  perjudian  yang tidak  memperoleh  perizinan  termasuk  tindak  pidana namun  terdapat  pula  yang  berupa  kejahatan  (pasal  303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), berupa pelanggaran  (pasal  542  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana)  serta  pasal  542  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana, lalu melalui terdapatnya Undang-undang Nomor 7  1974  diganti  jadi  pasal  303  bis  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana.  Pada  pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang. Nomor  7  1974  hanya  mengganti  sanksi  pasal  303  ayat (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dari  8  bulan penjara  ataupun  denda  maksimal  seembilan  puluh  ribu rupiah  jadi  hukuman  penjara  maksimal  sepuluh  tahun ataupun denda maksimal dua puluh lima juta. Pada pasal 303 ayat (1)-1 Bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta  pasal  303  ayat  (1)-2  Bis  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  memberatkan  sanksi  untuk  siapapun yang  menggunakan  kesempatan  dan  ikut  bermain perjudian  diberatkan  jadi  tahun  penjara  ataupun  denda
maksimal  sepuluh  juta  rupiah  dan  ayat  (2)-nya penjatuhan  sanksi untuk  siapapun yang pernah dihukum penjara  berjudi  maksimal  enam  tahun  ataupun  denda maksimal lima belas juta rupiah.
Sangat  ironis  jika  dengan  eksplisit  hukum menyebutkan  bahwasannya  seluruh  jenis  “perjudian” tidak  diperbolehkan  tegas  pada  UU,  tapi  seluruh  jenis praktek  jadi  boleh  apabila  memperoleh  perizinan  oleh pemerintah.  Harus  dipahami  bahwasannya  perjudian terdapat unsur; a) terdapatnya harapan dalam memenangkan  kompetisi,  b)  memiliki  sifat  nasib- nasiban,  c)  terdapat  insentif  dalam  hadiah  untuk  yang memenangkannya,  serta  d)  harapan  agar  menang  lebih besar  apabila  terdapat  aspek  ketangkasan,  kepintaran, serta  kecerdasan.  Dalam  segi  hukum  individu  yang  bisa dipidana  pada  kasus  judi,  antara  lain  :  1)  Perusahaan (badan hukum) ataupun Orang yang memberi kesempatan ataupun menyelenggarakan perjudian selaku pencaharian  serta  untuk  siapa  pun  yang  berintervensi pada  judi  baik  selaku  penyelenggaranya  ataupun pemainnua.  Lalu  tentang  tempatnya  harus  di  tempat umum,  meskipun  tertutup,  tapi  bisa  dipidana  ;  2 Perusahaan (badan hukum) ataupun Orang dengan unsur kesengajaan memberikan kesempatan ataupun menyelenggaran  perjudian  untuk  umum,  dalam  hal  ini tidak  harus  dilakukan  selaku  mata  pencahariaanya, asalkan  di  tempat  ataupun  yang  bisa  didatangi  banyak orang, terkecuali terdapat perizinan oleh pemerintah judi bahwa  tidak  dipidana  ;  3)  individu  yang  menganggap perjudian sebagai pencaharian bisa dipidana; 4) Individu yang  hanya  turut  dalam  perjudian  yang  tidak  selaku pencahariannya  pun  bisa  dipidana.  (vide,  pasal  303  bis KUHP).
Kemudian dilanjutkan  wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber dari Kepolosian Sektor Kota Baru  yaitu  dengan  bapak  Jefri  Simamora  mengenai kebijakan  hukum  pidana  upaya  penanggulangan  tindak pidana  judi  jenis  sabung  ayam  pada  daerah  hukum Kepolisian  Sektor  Kota  baru  yang  akan  datang, kebijakan yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi  kejahatan  perjudian  yang  akan  datang antara lain: 16
Ditinjau  berdasarkan  segi  “criminal  policy”,usaha dalam menanggulangi tindak pidana judi menjadi sebuah delik  kesusilaan  yang  nyatanya  tidak  bisa  dilaksanakan dengan sebahagian hukum pidana, namun wajib dilewati juga  melalui  pendekatan  sistemik  ataupun  integral. Dengan  demikian  usaha  dalam  menaggulangi  judi  pun wajib melalui pendekatan dengan sifat edukatif, moralis, serta sosio kultural.
Usaha  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  di samping  melalui  pidana,  namun  tentu  saja  wajib mengedapankan usaha0usaha yang sifatnya
16 Melwisren,  Wawancara  dengan  narasumber  Afrito Marbaro  selaku  Kepala  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru,  pada tanggal 29 Maret 2021
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
mengembangkan  masyarakat.  Tapi  menjadikan  sebuah kebijakan  hukum  dalam  segi  kesusilaan  jadi  sesuatu yang  sulit,  sebab  di  sinilah  kadangkala  peraturan perundang-undangan  wajib  bisa  diposisikan  di  tempat yang  sesuai  berdasarkan  patokan  serta  ukuran  dan patokan  mengenai  sesuatu  yang  berkaitan  dengan kesusilaan  dan  kemajuan  IPTEK.  Dengan  demikian, pemerintah wajib menghadapi hal itu melalui perancangan suatu aturan yang bisa mengakomodir serta menjangkau  tindak  pidana  dalam  segi  kesusilaan, terutama  tindak  pidana  judi  sabung  ayam.  Sehingga diperbaruinya  Kitab  Undang-undang  hukum  pidana menjadi  sebuah  hal  yang  harus  dilakukan.  Pemaparan pada  Pasal  itu  di  mana  pada  konsepsi  Rancangan Undang-Undang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana 2015  Pasal  506  ayat  (1)  memaparkan  bahwasannya individu  yang  memberikan  kesempatan  ataupun  yang menawarkan  agar  memainkan  perjudian  serta  membuat hal  itu  menjadi  pencaharian,  dengan  demikian  dihukum penjara  maksimal  sembilan  tahun.  Hal  tersebutlah  yang harus ditegaskan terutama untuk individu yang memberi peluang  untuk  individu  lain  agar  melakukan  perjudian, di  sinilah  judi  tersebut  timbul  dikarenakan  terdapat individu yang memberi peluang melakukan perjudian.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menyetujui  terhada terdapatnya  konsespsi  RUU  KUHP  2015  yang membahas  tentang  judi  yang  tercantum  pada  Pasal  506 ayat  (1)  &  (2)  danPasal  507  yang  membahas  tentang Perjudian.  Sebab  pada  Pasal  itu  secara  tegas  membahas tentang Perjudian yakni dari orang yang menawarkannya hingga yang ikut perjudian.

## Kebijakan Penerapan Hukum Yang Dilakukan Oleh
Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perjudian  Jenis Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
UU  No.  7  Tahun  1974  mengenai  Penertiban Perjudian  bahwasannya  yang  memberatkan  hukuman pidana  pada  pemain  serta  bandar  perjudian  terlihat  niat membentuk  UU  tersebut  oleh  pihak  pemerintah,  yang maka bisa dinyatakan pemerintahl yang memiliki iktikad baik tersebut. Meninjau perumusan aturan hukum pidana itu  artinya  sangat  jelas  bahwasannya  judi  tidak diperbolehkan  hukum  pidana  dikarenakan  sudah  sesuai dengan  perumusan  sebagaimana  yang  dimaksudkan, maka bisa diketahui sanksi pidana yang implementasinya  dilakukan  berdasarkan  hukum  acara pidana. Pada realitanya, bahwasannya perjudian mengalami  perkembangan  dan  sukar  diatasi,  dimusnah, sebagaimana  judi  pada  tempat  terbuka,  tempat  umum, adapun yang dilaksanakan dengan terselubung, terorganisir,  serta  beragam  yang  dilaksanakan  pemain judi  yang  sesungguhnya  tidak  diperbolehkan.  Upaya- upaya  yang  telah  dilakukan  anggota  Kepolisian  Sektor Kota  Baru  melalui  bantuan  masyarakat  dibuktikan efektif  untuk  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  judi
jenis  sabung  ayam  yang  ada  pada  daerah  hukum Kepolisian Sektor Kota Baru.
Sesuai wawancara dengan Kepolisian Sektor Kota Baru  yaitu  Bapak  Afrito  Marbaro,  mengenai  kebijakan penerapan  hukum  yang  dilaksanakan  pihak  penegak hukum  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  judi  jenis sabung  ayam  pada  daerah  hukum  Polsek  Kota  Baru, menurut  bapak  Afiro  mengatakan  bahwa  upaya  yang dilakukan kepolisian yaitu: 17

## Upaya Pre-emtif
Upaya  pre-emtif  ialah  usaha  dalam  menghimbau pelaku  judi  jenis  sabung  ayam  supaya  sadar  lalu  tidak lagi berjudi sebab tentunya akan meresahkan masyarakatnya  yang  tidak  menjadi  aman  ataupun  tertib. Pada  usaha  tersebut,  polisi  menghimbau  pelakunya melalui:
a. bersosialisasi di bidang ketertiban masyarakat Tidak sedikit warga yang tidak memahami mengenai judi yang dilakukan tersebut  adalah termasuk sebuah tindak  pidana  kejahatan,  hal  tersebut  dilaksanakan supaya  masyarakatnya  dapat  memilah  sesuatu  yang wajib dihindari agar tidak masuk pada permainan itu. b. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  lebih mentaati hukum yang berlaku
Semua  bentuk  kejahatan  pasti  ada  hukum  yang berlaku  untuk  mengaturnya.  Masyarakat  terkesan masih  menganggap  remeh  tentang  hukum  yang berlaku  saat  ini.  Misalnya  dalam  kasus  perjudian  ini hukuman  yang  diberikan  masih  tergolong  ringan sehingga  masyarakat  tidak  merasa  takut  apabila melakukan perjudian.
c. Membina  hubungan  baik  antara  masyarakat  dengan kepolisian setempat
Hal ini bertujuan agar terciptanya realisasi perlindungan  itu  sendiri  dengan  tujuan  agar masyarakat  selalu  berperan  aktif  dalam  menjaga lingkungan  tetap  aman  supaya  lingkungan  dimana bertempat  tinggal  maupun  tempat  kerja  tersebut terhindar dari citra buruk perjudian.

## Upaya Preventif
Upaya  preventif  untuk  penanggulangan  sebagai dasar  dalam  memberantas  tindak  pidana  perjudian  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru.  Aparat kepolisian  memberantas  dan  menanggulangi  secara Preventif dengan berbagai upaya, antara lain: a. Mengadakan penyuluhan Hukum Untuk  mengurangi  tindak  pidana  yang  masih  terjadi, maka  perlu  diadakan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat.  Penyuluhan  hukum  adalah  suatu  sarana untuk  memberikan  informasi  dan  pemahaman terhadap norma-norma dan peraturan undang-undang yang berguna untuk mewujudkan kesadaran
17 Melwisren,  Wawancara  dengan  narasumber  Jefri Simamora  selaku  Kasubag  Humas  Kepolisian  Sektor  Kota Baru, pada tanggal 29 Maret 2021
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru
masyarakat  terhadap  hukum  sehingga  menciptakan masyarakat  yang  taat  kepada  norma  hukum  yang berlaku.
b. Mengadakan pengawasan
Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan  pada  daerah  yang  sering  ramai,  tempat umum, dan tempat terpencil.
c. Melakukan Patroli dan penjagaan terhadap masyarakat.
Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  menempatkan  personil kepolisian untuk melakukan patroli di sekitar wilayah tersebut.  Hal  itu  umumnya  dilaksanakan  oleh  jajaran anggota  dan  BABINSA  yang  bertujuan  untuk menertibkan  penyakit  masyarakat  yang  sudah  marak terjadi  yaitu  perjudian  jenis  sabung  ayam.  Patroli yang  dilakukan  oleh  Pihak  Kepolisian  biasanya menyisir  tempat-tempat  yang  sering  dilaporkan  oleh masyarakat  karena  adanya  kegiatan  yang  dicurigai sebagai tindak pidana perjudian.
d. Berkoordinasi  oleh  pihak  kelurahan  RT/  RW  agar biasa mensosialisasikan kepada warga masyarakat. Dengan  tagar  mengayomi  dan  melayani  masyarakat, Kepolisian ikut turun serta ke dalam kehidupan sosial masyarakat  dan  berkoordinasi  dengan  pejabat  sekitar untuk  melakukan  sosialisasi  mengenai  dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan.
e. Melakukan Razia Diadakannya  razia  di  berbagai  daerah  yang  sering dilakukan  sebagai  tempat  untuk  bermain  judi  dapat menjadi  salah  satu  cara  untuk  mengurangi  perjudian yang terjadi.

## Upaya Represif
Upaya  Represif  merupakan  upaya  atau  tindakan yang  dilakukan  secara  langsung  untuk  memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan  tidak  mengulangi  kejahatannya  kembali.  Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Menerima dan mengambil  tindakan  terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan  penggrebekan  tempat  perjudian  tersebut dan menangkap para pelaku perjudian.
b. Melakukan  serangkaian  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  suatu  kejahatan  perjudian  agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.
c. Melakukan  penangkapan  pelaku  perjudian  yang tertangkap  basah  sedang  bermain  serta  pemeriksaan dan  penahanan  oleh  polsek  setempat  sebelum dinaikkan ke Polres.
Apabila  sekiranya  dapat  dilanjutkan  maka selanjutnya  berkas  perkara  akan  di  limpahkan  ke Kejaksaan  untuk  dilakukan  penuntutan  agar  nantinya
mereka  yang  terlibat  dalam  kejahatan  perjudian  dapat dikenakan  hukuman  melalui  proses  persidangan.  Setiap langkah  para  penegak  hukum  untuk  memenuhi keamanan  masyarakat  pasti  akan  disambut  baik  oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perjudian  menekankan  prinsip  bahwa  penindakan terhadap  pelaku  perjudian  dalam  bentuk  bagaimanapun harus menimbulkan efek jera agar kejadian tersebut tidak terjadi  lagi  mengingat  pelakunya  adalah  masyarakat umum  dimana  pelaku  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai tersangka.

## SIMPULAN
Sesuai  dengan  hasil  pembahasan  di  atas  maka penulis  menarik  kesimpulan  dari  uraian  pembahasan antara lain:
1. Kebijakan  hukum  pidana  penanggulangan  perjudian jenis  sabung  ayam  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana judi telah diatur pada Pasal 303 bis dan aturan perida  pidananya  ialah  empat  tahun  penjara.  Yang mana  perjudian  ialah  sebuah  permainan  yang mempertaruhkan benda berharga ataupun uang untuk taruhan.  Peristiwa  ini  yang  meebuat  perjudian sebagai  sebuah  tindak  pidana  sebab  masing-masing permainan  yang  dilaksanakan  dengan  memakai  uang untuk  taruhan  itu  disebut  dengan  perjudian. Sedangkan untuk yang akan mendatang yaitu dengan dilakukan  pembaharuan  pada  Rancangan  Undang- Undang  KUHP  adalah  sebuah  keharusan  sebab pemerintah  harus  menyikapi  perkembangan  tersebut dengan  merencanakan  suatu  aturan  yang  bisa mencakup  serta  dapat  mengurangi  kejahatan  di bidang  kesusilaan  terutama  tindak  pidana  perjudian jenis  sabung  ayam.  Sehingga,  hal  semacam  ini dibutuhkan kemitraan  antara penegak hukum dengan anggota  masyarakat  dalam  menanggulangi  tindak pidana Perjudian  supaya menciptakan  keadaan sosial yang  aman  dan  bersih  dari  perjudian  yang meresahkan masyarakat.
2. Kebijakan  penerapan  hukum  yang  dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum  dalam  upaya  penanggulangan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah hukum  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru  dilakukan dengan  upaya  pre-emtif  yaitu  dengan  memfokuskan pada  upaya  dengan  himbauan  pada  para  pelaku perjudian  jenis  sabung  ayam  supaya  memiliki kesadaran  serta  tidak  melaksanakan  perjudian  lagi sebab kemungkinan akan mengganggu keamanan dan ketertiban  masyarakat  sekitar.  Kemudian  dengan upaya preventif untuk penanggulangan sebagai dasar dalam  memberantas  tindak  pidana  perjudian  di Wilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Kota  Baru. Selanjutnya  melalui  upaya  Represif  yang  merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar  pelaku  jera  dan  tidak  mengulangi  kejahatannya kembali.
Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru

## DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso,  Kriminologi  Hukum  &  Hukum Pidana,  Penerbit  Laksbang  Grafika,  Yogyakarta, 2013.
Anton  Tabah,  Menatap  Dengan  Mata  Hati  Polisi Indonesia,  PT  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 1991.
Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian
Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
Barda Nawawi  Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
_________________,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2007.
Farouk  Muhammad  Dan  H.  Djaali,  Metodologi Penelitian  Sosial  (Bunga  Rampai),  Penerbit  PTIK Press, Jakarta, 2003. https://id.scribd.com/doc/99081468/Seluk-Beluk-Ayam- Adu-unggas-Pada-Umumnya, diakses pada tanggal 1 Maret 2021 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  Teori-Teori  dan
Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010.
Moempoeni  Martojo,  Politik  Hukum  dalam  Sketsa,
Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2000. Moh.  Mahfud  MD,  Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di
Indonesia, Gama Media, Yogyakarta,1999.
Soeryono  Soekarto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  UI
Press, Jakarta, 1984.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  Penelitian  Hukum Normatif  ‘Suatu  Tinjauan  Singkat’,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Sudarto,  Hukum  dan  Hukum  Pidana,  Penerbit  Alumni, Bandung , 1977. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1974  Tentang Penertiban Perjudian.