INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 16565-16582 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi dan Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Asuransi terhadap Konsumen
Suhaiy Batul Aslamiyah Nst 1 ✉ , Muhammadsyah Fandi Siregar 2
Universitas Labuhanbatu
Email: suhaiybatulaslamiyahnst@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam konteks perlindungan dan hak-hak pemegang polis ,peraturan hukum yang ada memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.Tanggung jawab moral perusahaan asuransi ini melibatkan etika bisnis dan prinsip keadian dalam memberikan perlindungan dan pembayaran klaim kepada pemegang polis.Perusahaan asuransi diharapkan untuk bertindak  secara  etis  ,transparan,dan  memprioritaskan  kepentingan  pemegang  polis  dalam menjalankan  bisnis  mereka.Tanggung  jawab  hukum  ini  melibatkan  kewajiban  perusahaan  asuransi dalam memenuhi kewajiban asuransi yang telah disepakati dalam kontrak. Pembayaran klaim yang adil merupakan  aspek  penting  dalam  hubungan  antara  perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis,yang dapat  memengaruhi  kepercayaan,  kepuasan,  dan  keberlanjutan  industry  asuransi.  Jurnal  ini menganalisis  praktik-praktik  yang  dapat  digunakan  oleh  perusahaan  asuransi  untuk  memastikan keadilan dalam menentukan pembayaran klaim. Praktik-praktik ini termasuk evaluasi yang objektif dan akurat terhadap klaim yang diajukan,penggunaan pedoman dan standar yang jelas,transparansi dalam penilaian  klaim,dan  penanganan  klaim  yang  cepat  dan  efisien.  Praktik-praktik  ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  keputusan  pembayaran  klaim  didasarkan pada  fakta  dan  bukti yang ada,  tanpa adanya diskriminasi atau penilaian yang tidak adil. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam pembayaran klaim dan sanksi yang tepat diberikan jika terjadi pelanggaran. Perusahaan asuransi juga harus memberikan penjelasan yang jelas dan akurat kepada pemegang polis mengenai hak-hak mereka,serta memberikan kesempatan  bagi  pemegang  polis  untuk  mengajukan  pertanyaan  atau  klarifikasi.Dengan memperhatikan kedudukan hukum pemegang polis dan prinsip keadilan,perusahaan asuransi dapat membangun  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dengan  pemegang  polis,meningkatkan kepercayaan,dan  memastikan  perlindungan  yang  tepat  bagi  pemegang  polis.Penelitian  dilakukan dengan mengacu pada peraturan hukum,prinsip keadilan,analisis literatur,dan studi kasus.Implikasi dari
penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam memperkuat perlindungan hak-hak pemegang polis, membangun kepercayaan, dan meningkatkan  kualitas layanan dalam industri asuransi.
Kata Kunci: Asuransi, Klaim, Pemegang Polis Asuransi, Keadilan, Kedudukan Hukum

## Abstract
In the context of protection and rights of policyholders, existing legal regulations play a crucial role in governing the relationship between policyholders and insurance companies. The moral responsibility of these insurance companies involves business ethics and principles of fairness in providing protection and claim payments to policyholders. Insurance companies are expected to act ethically, transparently, and prioritize the interests of policyholders in conducting their business. This legal responsibility involves the obligation of insurance companies to fulfill the insurance obligations agreed upon in the contract. Fair  claim  payment  is  a  crucial  aspect  of  the  relationship  between  insurance  companies  and policyholders, which can impact trust, satisfaction, and the sustainability of the insurance industry.This journal analyzes practices that insurance companies can use to ensure fairness in determining claim payments. These practices include objective and accurate evaluation of submitted claims, the use of clear  guidelines  and  standards,  transparency  in  claim  assessments,  and  prompt  and  efficient  claims handling. These practices aim to ensure that claim payment decisions are based on facts and evidence, without discrimination or unfair assessments. Regulatory authorities have a responsibility to ensure that insurance companies comply with the principles of fairness in claim payments and appropriate sanctions are imposed in case of violations.
Keywords: Insurance, Claim, Insurance Policyholders, Principles of Fairness, Legal Position

## PENDAHULUAN
Industri asuransi memainkan peran penting dalam melindungi individu dan entitas dan resiko finansial  yang tak terduga.  Pemegang polis asuransi mempercayakan  perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan finansial dan membayar klaim jika terjadi kejadian yang dicakup oleh pemegang polis.
“P emegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah,  Perusahaan  Reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah, untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya,tertanggung atau peserta lain’’ . (Undang-undang no.40 Tahun 2014 ,Bab I Pasal I Nomor 23 tentang peransuransian).
Namun dalam praktiknya,  terdapat tantangan yang timbul terkait dengan  keadilan dalam  menentukan  pembayaran  klaim  kepada  pemegang  polis.  Dalam  beberapa  tahun terakhir  ,  perhatian  terhadap  perlindungan  konsumen  dalam  industri  asuransi  semakin meningkat.  Salah  satu  tantangan  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  asuransi  adalah
menentukan  pembayaran  klaim  yang  adil,  penilaian  klaim  yang  tidak  obyektif  atau penolakan klaim yang tidak adil dapat merugikan pemegang polis dan merusak reputasi perusahaan asuransi.
“Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan  keputusan terhadap bentuk  penanganan risiko didasarkan pada apakah  risiko  yang  berhasil  diidentifikasi  karena  ketidakpastian  tersebut  dapat dicegah,  dihin dari,  ditanggung  sendiri  atau  harus  dialihkan  kepada  pihak  lain”.
(Dr.A.Junaidi Ganie,S.E.,S.H.,M.H. ,2011).
“ Asuransi  adalah  perjanjian  dimana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk memberikan suatu  prestasi kepada pihak lain, yang berupa pembayaran uang, apabila terjadi suatu resiko, sedangkan pihak yang lain, mengikatkan dirinya untuk membayar premi ”. (Prof.Dr.Theo Herry SJ,2010)
‘’Prinsip -prinsip  asuransi  adalah  dasar-dasar  atau  aturan-aturan  yang  menjadi landasan operasional dalam industri asuransi.Ini membimbing bagaimana perusahaan asuransi berinteraksi dengan pemegang  polis, mengelola resiko, dan menghitung”. (Pretty Naomi Sitompul,S.E,M.Si. 2024,).
Kontrak      asuransi      seringkali  mengandung  klausa-klausa  yang  rumit  dan memerlukan  interpretasi  yang  cermat.  Ketidakpastian    dalam  interpretasi  kontrak  dapat menimbulkan perbedaan   pendapat   antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang dapat memengaruhi keadilan dalam penentuan pembayaran klaim. Konsep keadilan dalam  konteks  pembayaran  klaim  dapat  bervariasi  tergantung  pada  sudut  pandang pemegang polis dan perusahaan asuransi. Perbedaan persepsi mengenai standar keadilan dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan yang adil dalam kesepakatan  klaim. Perusahaan  asuransi  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  informasi  yang  transparan kepeda pemegang  polis mengenai produk asuransi yang dibeli, termasuk cakupan, premi, dan ketentuan klaim. Implikasinya, pemegang polis perlu memahami secara menyeluruh informasi yang diberikan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan  menghindari ketidaksesuaian informasi. Perusahaan  asuransi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan klaim pemegang polis dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan kontrak .
” Hukum  kontrak  adalah  mekanisme  hukum  dalam  masyarakat  untuk  melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatanpersetujuan demi perubahan masa mendatang  yang  bervariasi  kinerja,  seperti  pengangkutan  kekayaan  yang  nyata maupun yang tidak nyata, kinerja pelayanan dan pembayaran dengan uang ” .(Salim H.S.,S.H.,M.,2019).
Perusahaan  asuransi  juga  memiiki  tanggung  jawab  dalam  hal  meningkatkan pemahaman    konsumen  mengenai  suatu  produk  asuransi  ,hak-hak  mereka  sebagai pemegang  polis,  dan  prosedur  klaim.pendidikan  dan    kesadaran  konsumen  akan  dapat membantu    menciptakan    hubungan  yang  lebih  sehat  antara  perusahaan  asuransi  dan konsumen  serta  dapat  mendorong  keadilan  dalam  layanan  yang  diberikan.  Undang- Undang    Nomor    8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-undang  ini melindungi  hak  konsumen  termasuk  pemegang  polis  asuransi.  Undang-undang  ini menetapkan  hak  dan  kewajiban  konsumen,  serta  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang melibatkan  konsumen.  Tanggung  jawab  moral  perusahaan  asuransi  dalam  memberikan pelayanan yang berkualitas dan mengutamakan kepentingan konsumen juga berkontribusi pada  meningkatnya  kepercayaan  konsumen.  Ketika  konsumen  merasa  diperlakukan dengan  adil  dan  hormat  oleh  perusahaan  asuransi,  mereka  cenderung  lebih  loyal  dan mempercayai perusahaan tersebut dalam jangka  panjang. Kepercayaan  konsumen  yang tinggi  terhadap  perusahaan  asuransi  dapat  menciptakan  stabilitas  pasar  asuransi. Konsumen  yang  percaya  akan  kemampuan  perusahaan  asuransi  untuk  melindungi kepentingan  mereka  akan  cenderung  memilih  produk  asuransi  dari  perusahaan  yang memiliki reputasi baik. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas pasar, mengurangi risiko ketidakpastian, dan mendorong pertumbuhan industri asuransi secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  diambil  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  pendekatan analisis ilmiah dan penelitian perpustakaan yang telah penulis susun secara sistematis terkait pokok  pikiran  penulis  dalam  menyelidiki  dan  memecahkan  masalah  dengan menggambarkan subjek atau objek yang terlibat, seperti  individu, lembaga,  masyarakat, dan  entitas.Peneliti  menggunakan  sumber-sumber  ini  untuk  mendapatkan  informasi, merujuk  pada  teori,  dan  mendukung  argumen  yang  dikemukakan  dalam  penelitian  ini. Penelitian Hukum juga tercantum dalam analisis ini.Metode ini membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah hukum yang sedang diselidiki. Metode penelitian hukum dapat melibatkan studi dokumen hukum, analisis kasus hukum, Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum tertentu dan mendukung pengembangan pengetahuan di bidang hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewajiban  Perusahaan  Asuransi  dan  Peran  Regulasi    Pengawasan  Pemerintah  Dalam Menjaga Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi  dan Memastikan Tanggung Jawab Moral Serta Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Konsumen
Pada pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum  Dagang (KUHD) menyatakan bahwa,
“ Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  suatu  perjanjian,  dengan  mana  seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi  untuk  memberikan  suatu  penggantian  kepadanya  karena  suatu  kerugian, kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  yang  mungkin  akan dideritanya  karena  suatu  peristiwa  yang  tidak  tertentu.”Bahwa  perjanjian  asuransi dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian polis , jika masing- masing atau para pihak sejak awal diadakan perjanjian memiliki itikad baik (almost good  faith)  yang  sempurna  dan  para  pihak  mempunyai  kepentingan  atas  obyek hukum yang diasuransikan (insurable interest)”. (Dr.Agoes P, 2011)
Definisi perusahaan asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 Asuransi atau Pertanggungan adalah perjaniian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi, untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau  tanggung  jawab  hukum  .Kewajiban perusahaan asuransi merujuk pada tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku.Berikut adalah beberapa kewajiban umum perusahaan asuransi:
1. Kewajiban Keuangan: Perusahaan asuransi harus memastikan keberlanjutan keuangan mereka untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabah. Mereka harus memiliki modal yang cukup memuaskan serta tepat dengan regulasi berlakonsekuen.
2. Kewajiban Transparansi: Perusahaan asuransi harus menyerahkan fakta atau data yang terang dan transparan kepada nasabah mengenai produk asuransi yang ditawarkan, termasuk syarat dan ketentuan, premi, dan manfaat yang diberikan.
3. Kewajiban  Etika:  Perusahaan  asuransi  harus  bertindak  dengan  etika  dan  integritas tinggi dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka harus menjaga kepercayaan nasabah dan tidak ikut serta pada kegiatan atau aktivitas yang merugikan (merusak) nasabah.
4. Kewajiban  Hukum:  Perusahaan  asuransi  harus  mematuhi  undang-undang  yang berlaku dalam industri asuransi, termasuk perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan peraturan keuangan.
Sebagai  perusahaan  asuransi,  terdapat  beberapa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi
sesuai dengan regulasi dan standar industri perusahaan asuransi:
1. Memberikan  Perlindungan  Asuransi:  Kewajiban  utama  perusahaan  asuransi  adalah memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis atau nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.
2. Mengelola  Risiko:  Perusahaan  asuransi  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  risiko secara  efektif  agar  dapat  membayar  klaim  asuransi  yang  diajukan  oleh  pemegang polis.
3. Menyusun dan Menawarkan Produk Asuransi: Perusahaan asuransi harus menyusun produk-produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan menawarkannya kepada calon nasabah.
4. Mengelola  Dana  Premi:  Perusahaan  asuransi  harus  mengelola  dana  premi  yang diterima dari nasabah dengan bijaksana untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membayar klaim di masa depan.
5. Memberikan  Informasi  yang  Jelas  dan  Transparan:  Perusahaan  asuransi  wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah mengenai produk, ketentuan, dan prosedur klaim asuransi.
6. Mematuhi  Regulasi  dan  Standar  Industri:  Perusahaan  asuransi  harus  mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menjaga keberlangsungan bisnis.
7. Menanggapi Klaim Secara Adil dan Cepat: Perusahaan asuransi harus menanggapi klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah secara adil, cepat, dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban-kewajiban  ini  merupakan  bagian  integral  dari  operasional  sebuah perusahaan  asuransi  untuk  menjaga  keberlangsungan  bisnis  dan  kepercayaan  nasabah. Menurut Wirjono, asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Tujuan ekonomis (economishch doel )
Seseorang  yang  akan  melakukan  perjanjian  asuransi  apabila  ia  merasa  tidak dapatmenanggung  suatu  risiko  materil,  dengan  demikian  terdapat  fungsi pemindahan  Insurance  may  be  defined  as  social  device  providing  financial compansation  for  the  effect  of  misfortunes,  the  payment  being  made  from  the accumulated  contributions  of  all  parties  participating  in  the  schemerisiko  dan pembagian risiko.
2. Tujuan sosial (social doel)
Adanya  perhatian  terhadap  para  korban,  untuk  jelasnya  dengan  adanya  asuransi diharapkan agar korban yang termasuk golongan tidak mampu tidak berada dalam
keadaan  terlantar  dan  tanpa  suatu  sumber  penghasilan.  Dalam  hal  orang  yang mengakibatkan  kerugian  terhadap  mereka  tidak  mampu.Sementara  itu  DS  Hansel memberikan  definisi  asuransi  yaitu.  Asuransi  sebagai  suatu  rencana  sosial  yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang terkena dan tertimpa musibah dengan  mengumpulkan  kontribusi  dari  seluruh  pihak    yang  berpartisipasi  dalam asuransi tersebut.” (Dr. Wetria F, 2019)
Dalam implementasi kontrak asuransi, perusahaan asuransi bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh agennya, termasuk tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pemegang polis akibat kesalahan agen. Untuk melindungi pemegang polis dari  dampak  negatif  tersebut,  diperlukan  langkah-langkah  perlindungan  yang efektif.Perusahaan  asuransi  dapat  memastikan  kepatuhan  terhadap  kewajiban  mereka dengan  mengimplementasikan  beberapa  langkah  dan  praktik  manajemen  yang  efektif, antara lain:
1. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur Internal: Perusahaan asuransi harus memiliki kebijakan dan prosedur internal yang jelas dan transparan terkait dengan kewajiban mereka  terhadap  pemegang  polis.  Hal  ini  termasuk  prosedur  klaim,  prosedur penyelesaian sengketa, dan prosedur pengelolaan risiko.
2. Pelatihan dan Pendidikan Karyawan: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan perusahaan asuransi tentang kewajiban mereka terhadap pemegang polis serta  pentingnya  kepatuhan  terhadap  regulasi  yang  berlaku.  Ini  akan  membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawab mereka.
3. Audit  Internal  dan  Pengawasan:  Melakukan  audit  internal  secara  berkala  untuk memastikan  bahwa  proses  dan  kebijakan  perusahaan  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan.  Pengawasan  yang  ketat  akan  membantu  mengidentifikasi  pelanggaran dan memastikan kepatuhan.
4. Kerjasama dengan Otoritas Regulasi: Berkomunikasi dan bekerjasama dengan otoritas regulasi  untuk  memastikan  bahwa  perusahaan  asuransi  mematuhi  semua  regulasi yang  berlaku.  Ini  termasuk  melaporkan  secara  berkala  dan  transparan  kepada regulator.
5. Mekanisme Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan: Menyediakan mekanisme yang mudah  diakses  bagi  pemegang  polis  untuk  memberikan  umpan  balik  atau mengajukankeluhan terkait pelayanan atau klaim. Respon yang cepat dan transparan terhadap keluhan akan meningkatkan kepercayaan pemegang polis.
Hak Pemegang Polis:
1. Hak atas Informasi: Pemegang polis berhak untuk mendapatkan informasi yang
jelas  dan  transparan  mengenai  produk  asuransi  yang  dibelinya,  termasuk ketentuan polis dan manfaat yang diberikan.
2. Hak  Klaim: Pemegang polis memiliki hak untuk mengajukan klaim asuransi jika terjadi kerugian yang sesuai dengan ketentuan polis.
3. Hak  Privasi:  Pemegang  polis  berhak  atas  privasi  data  pribadi  yang  diberikan kepada perusahaan asuransi.
4. Hak Memilih: Pemegang polis memiliki hak untuk memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
5. Hak  Keberatan:  Pemegang  polis  berhak  untuk  memberikan  keberatan  atau keluhan terhadap layanan atau klaim yang diterimanya.
Kewajiban Pemegang Polis:
1. Kewajiban  Pembayaran  Premi:  Pemegang  polis  memiliki  kewajiban  untuk membayar premi asuransi sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
2. Kewajiban Memberikan Informasi: Pemegang polis wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada perusahaan asuransi saat mengajukan klaim atau dalam proses administrasi polis.
3. Kewajiban Melaporkan Perubahan: Pemegang polis harus melaporkan perubahan data  pribadi  atau  keadaan  yang  dapat  memengaruhi  polis  asuransinya  kepada perusahaan asuransi.
4. Kewajiban Mengikuti Ketentuan Polis: Pemegang polis harus mematuhi ketentuan polis asuransi yang telah disepakati,  termasuk prosedur klaim  dan pembayaran premi.
Efektivitas  regulasi  yang  harus  diterapkan  oleh  pemerintah  didalam  suatu  industri asuransi  memainkan  peran  kunci  dalam  memastikan  perlindungan  hak-hak  pemegang polis  danmenjaga  keadilan  antara  perusahaan  asuransi  dan  pemegang  polis.pemegang polis  memiliki  peran  yang  penting  dalam  hubungan  dengan  perusahaan  asuransi  dan merupakan pihak yang dilindungi oleh kontrak asuransi.Pemegang polis adalah orang atau entitas lembaga organisasi yang membeli atau memperoleh yang memiliki polis asuransi dari  perusahaan  asuransi.Polis  asuransi  merupakan  dokumen  resmi  yang  memuat perjanjian antara pemegang polis (tertanggung) dengan perusahaan asuransi. Dokumen ini berisi  rincian  tentang  perlindungan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  asuransi  kepada pemegang  polis  dalam  pertukaran  atas  pembayaran  premi  tertentu.Sebagai  dokumen kontrak, polis asuransi mengikat kedua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi,  untuk  mematuhi  ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati.  Polis  asuransi menyerahkan  keyakinan  kepada  pemegang  polis  bahwa  mereka  akan  memperoleh
perlindungan finansial sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi jika terjadi risiko  yang  tercakup  dalam  polis  tersebut.Dalam  situasi  klaim  asuransi,  polis  asuransi menjadi  dasar  untuk  menentukan  apakah  klaim  tersebut  memenuhi  syarat  untuk mendapatkan  pembayaran  ganti  rugi  atau  manfaat  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan kontrak.
“Didalam  perlindungan  hukum  ada  dua  indikator  utama  yang  mensyaratkan :a.Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi b.Mensyaratkan  adanya  penerapan  pelaksanaan  dan  penegakan  atas  norma, sehingga jika terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut”. (Dr.Agoes P, 2022)
Berikut adalah beberapa cara di mana regulasi yang efektif dapat mencapai tujuan tersebut:
1. Perlindungan  Konsumen:  Regulasi  yang  efektif  harus  menempatkan  perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai hak-hak pemegang polis, tata cara penyelesaian sengketa, dan mekanisme klaim yang adil dan transparan.
2. Transparansi dan Informasi: Regulasi harus mendorong perusahaan asuransi  untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada pemegang polis mengenai produk asuransi, syarat dan ketentuan, premi, manfaat, dan risiko yang terkait. Hal ini membantu pemegang polis untuk membuat keputusan yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Pengawasan  dan  Penegakan  Hukum:  Regulasi  yang  efektif  harus  didukung  oleh lembaga  pengawas yang independen  dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perusahaan asuransi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap  pelanggaran  regulasi  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  kepatuhan perusahaan asuransi dan perlindungan hak-hak pemegang polis.
4. Keadilan  dalam  Penyelesaian  Sengketa:  Regulasi  harus  menyediakan  mekanisme penyelesaian  sengketa  yang  adil  dan  transparan  antara  pemegang  polis  dan perusahaan asuransi. Hal ini dapat melibatkan mediator independen atau lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang objektif dan netral.
5. Edukasi  dan  Kesadaran  Konsumen:  Regulasi  juga  dapat  memasukkan  komponen edukasi  dan  kesadaran  konsumen  dalam  industri  asuransi.  Pemegang  polis  perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai hak-hak mereka, cara mengelola polis asuransi, dan pentingnya memahami produk asuransi yang mereka beli.
Terancangnya suatu regulasi yang baik akan menjadi  suatu  instrumen  yang efektif
dalam mendorong transparansi pada praktik bisnis perusahaan asuransi dan memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi konsumen. Peran  pengawasan  pemerintah  dalam  menegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  perusahaan  asuransi  sangat  penting  untuk  melindungi  kepentingan konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi ketidakpatuhan.  Sesuai  undang-undang  nomor  21  tahun  2011  tentang  otoritas  jasa keuangan pasal 1 menyebutkan bahwa,
“ Otoritas  jasa  keuangan  yang  selanjutnya  disingkat  OJK,  adalah  lembaga  yang independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain  ,  yang  mempunyai  fungsi, tugas,dan  wewenang  pengaturan  pengawasan,  pemeriksaan,dan  penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-und ang ini.“
Pemerintah dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan  asuransi,  termasuk  penyalahgunaan  dana,  penipuan,  atau  pelanggaran  lain yang merugikan konsumen. Tindakan hukum dapat diambil terhadap perusahaan asuransi yang  terbukti  melanggar  regulasi.Pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan sanksi  kepada  perusahaan  asuransi  yang  melanggar  ketentuan  hukum,  seperti  denda, pencabutan  izin  usaha,  atau  tindakan  disipliner  lainnya.  Sanksi  ini  bertujuan  untuk memberikan  efek  jera  dan  mendorong  perusahaan  asuransi  untuk  mematuhi  regulasi dengan lebih baik.Pemerintah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan  perusahaan  asuransi  melalui  mekanisme  mediasi  atau  arbitrase.  Tujuannya  adalah untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan transparan serta memastikan bahwa konsumen mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi Untuk mencapai tujuan itu Otoritas Jasa Keuangan punya kewenangan yang luas yaitu ,:
1. Membuat peraturan di bidang jasa keuangan
2. Memberi dan mencabut izin persetujuan dan lain-lain: memperoleh laporan periodik dan informasi industri jasa keuangan.
3. Mengenakan sanksi administratif , melakukan pemeriksaan
4. Melakukan penyidikan atas pelanggaran undang-undang
5. Memberikan arahan atau perintah tertulis
6. Menunjuk  pengelola  statuter;  mewajibkan  pengalihan  usaha  demi  menjaga kepentingan nasabah
7. Mencegah  kejahatan  dibidang  keuangan  dan  mengatur  pengendalian  lembaga keuangan. (Adrian S, 2014)
Agar  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  baik  undang-undang  pasar  modal melengkapi OJK dengan kewenangan, antara lain (namun tidak terbatas pada hal-hal :
1. Menyusun peraturan dalam bidang pasar modal
2. Menegakkan peraturan dalam bidang pasar modal
3. Mengeluarkan izin usaha bursa efek dan lembaga penunjang
4. Mengeluarkan izin perseorangan untuk wakil menjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek,dan wakil manajer investasi
5. Menyetujui pendirian bank Kustodian
6. Menyetujui  pencalonan  atas  pemberhentian  komisaris  ,  direktur,  serta  menunjuk manajemen  sementara  bursa  efek  ,  lembaga  kliring  dan  penjaminan  ,  lembaga penyimpanan dan penyelesaian hingga dipilihnya komisaris dan direktur yang baru
7. Memeriksa  dan  menyidik  setiap  pihak  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  undang- undang pasar modal
8. Membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu
9. Menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu
10. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat
11. Bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjaminan. (Dr.Alexander, 2022)
“ Terkait  dengan  Keterbukaan  Informasi  Produk  dan  Layanan,  OJK  sangat berkepentingan  dengan  pengawasan  terhadap  PUJK  dalam  hal  Market  conduct (disiplin pasar). Dalam hal ini OJK melakukan pengawasan atas perilaku PUJK mulai dari  mendesain  awal  produk  atas  jasa  yang  akan  ditawarkan  sampai  dengan bagaimana  itu  ditawarkan  dan  target  pemasarannya.  Melalui  pengawasan  ini diharapkan tidak terjadi PUJK yang menawarkan atau membuat produk yang tidak memenuhi kebutuhan dan kemampuan keuangan dari konsumen. Contohnya yang paling  mendasar  yaitu  tidak  sesuainya  penawaran  PUJK  dengan  kebutuhan konsumennya.  Misalnya  seorang  petani  yang  membutuhkan  produk  perlindungan peternak  sapi  tetapi  Ditawarkan  investasi  di  bidang  properti.  Jelas  terdapat ketidaksesuaian  antara  produk  dengan  konsumennya.  Disinilah  arti  penting pengawasan market conduct dalam konteks perlindungan konsumen.” (J.Widijantoro et al., 2019)
Berdasarkan  undang-undang  perlindungan  konsumen  pasal  1  angka  1  disebutkan bahwa
“ Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen“.
Perlunya Undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan
tanpa  campur  tangan  konsumen  sedikit  Tujuan  hukum  perlindungan  konsumen  secara langsung  adalah  untuk  meningkatkan  martabat  dan  kesadaran  Secara  tidak  langsung hukum  ini  juga  akan  mendorong  produsen  untuk  melakukan  usaha  dengan  penuh tanggung Namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara Untuk mewujudkan harapan tersebut , perlu dipenuhi beberapa persyaratan minimal antara lain: 1) hukum perlindungan konsumen  harus adil bagi  konsumen  maupun  produsen  ,  jadi  tidak  hanya  membebani  produsen  dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-hak nya untuk melakukan usaha dengan jujur, 2) Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan  tanggung  jawab,  3)  peningkatan  kesadaran  konsumen  akan  hak-hak  nya,  4) mengubah  sistem  nilai  dalam  masyarakat  kearah  sikap  tindak  yang  mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. (Celina Tri, 2008)
Secara umum masalah -masalah yang sering dikeluhkan konsumen berkenan dengan hak pelanggaran konsumen sebagai berikut :
1. Keluhan terhadap keterlambatan pengiriman barang
2. Barang yang dikirim sering kali berbeda dengan apa yang sudah dipesan
3. Kualitas barang yang tidak bagus
4. Pelayanan barang/jasa yang buruk
5. Manipulasi produk barang/jasa yang ditawarkan dengan berbagai cara
Sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:  1)  Asas  manfaat,  2)  Asas  keadilan,  3)  Asas  keseimbangan,4)  Asas  keamanan  dan keselamatan konsumen, 5) Asas kepastian hukum. Untuk menjaga tanggung jawab moral terhadap  konsumen  dalam  setiap  transaksi  asuransi,  perusahaan  asuransi  dapat mengimplementasikan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Transparansi  dan  Kepatuhan:  Memastikan  transparansi  dalam  komunikasi  dengan konsumen,  termasuk  menyediakan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami mengenai  produk  asuransi,  ketentuan  polis,  premi,  dan  prosedur  klaim.  Selain  itu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar etika yang berlaku.
2. Pelayanan Pelanggan yang Baik: Memberikan pelayanan pelanggan yang responsif, ramah,  dan  profesional.  Menanggapi  pertanyaan,  keluhan,  atau  permintaan konsumen dengan cepat dan efisien untuk memastikan kepuasan konsumen.
3. Edukasi  Konsumen:  Memberikan  edukasi  kepada  konsumen  mengenai  produk asuransi,  manfaatnya,  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  pemegang  polis.  Hal  ini membantu  konsumen  membuat  keputusan  yang  lebih  informan  dan  memahami perlindungan yang mereka dapatkan.
4. Penanganan  Klaim  yang  Adil:  Memproses  klaim  dengan  itikad  baik,  adil,  dan transparan.  Memastikan  bahwa  konsumen  mendapatkan  manfaat  sesuai  dengan ketentuan polis tanpa hambatan yang tidak perlu.
5. Pengelolaan Risiko yang Bertanggung Jawab: Mengelola risiko dengan cermat dan bertanggung  jawab  untuk  memastikan  keberlanjutan  operasional  perusahaan asuransi dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban klaim di masa depan.
6. Komitmen  terhadap  Etika  Bisnis:  Memiliki  komitmen  yang  kuat  terhadap  prinsip- prinsip etika dalam setiap aspek bisnis, termasuk dalam hubungan dengan konsumen. Memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada nilai-nilai moral dan integritas.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, perusahaan asuransi dapat menjaga  tanggung  jawab  moral  terhadap  konsumen  dalam  setiap  transaksi  asuransi, membangun kepercayaan, dan memberikan perlindungan yang baik bagi konsumen.
Dampak Dari Kebijakan Hukum Dan Tanggung Jawab Moral Perusahaan Asuransi Terhadap Kepercayaan Konsumen Dan Stabilitas Pasar Asuransi
Pertumbuhan  industri  asuransi  yang  pesat  menunjukkan  pentingnya  perlindungan finansial dalam kehidupan sehari-hari, Kepercayaan konsumen merupakan aset berharga bagi perusahaan asuransi. Konsumen yang percaya akan lebih cenderung menggunakan jasa  asuransi  dari  perusahaan  yang  dianggap  dapat  dipercaya,  karena  kepercayaan konsumen  merupakan  faktor  kunci  dalam  hubungan  antara  perusahaan  asuransi  dan konsumen. Kepercayaan konsumen dapat meningkat secara signifikan ketika perusahaan asuransi  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik.Kebijakan  hukum  dan  tanggung  jawab moral  perusahaan  asuransi  berpengaruh  penting  terhadap  keyakinan  atau  kepercayaan pelanggan (konsumen) dalam stabilitas pasar asuransi. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat terjadi:
1. Kepercayaan Konsumen:
a. Kebijakan  Hukum:  Kebijakan  hukum  yang  jelas,  adil,  dan  dilaksanakan  secara konsisten  dapat  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  terhadap  perusahaan asuransi. Konsumen akan merasa lebih aman dan yakin bahwa hak-hak mereka dilindungi oleh regulasi yang kuat.
b. Tanggung  Jawab  Moral:  Tanggung  jawab  moral  perusahaan  asuransi  dalam menjalankan  bisnis  secara  etis,  transparan,  dan  mengutamakan  kepentingan konsumen  juga membangun kepercayaan. Konsumen  cenderung lebih memilih perusahaan asuransi yang memiliki reputasi baik dalam hal tanggung jawab sosial
dan etika bisnis.
2. Stabilitas Pasar Asuransi:
a. Kebijakan  Hukum:  Kebijakan  hukum  yang  mendukung  stabilitas  pasar  asuransi, seperti persyaratan keuangan yang ketat, pemantauan yang efisien/berhasil, dan pelaksanaan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelanggaran,  dapat  menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan terpercaya.
b. Tanggung  Jawab  Moral:  Dengan  mengelola  kerugian  dengan  bijaksana, perusahaan  dapat  memastikan  ketersediaan  biaya  yang  cukup  memadai  untuk membayar  tuntutan(klaim)di  masa  depan,  yang  mendukung  stabilitas  pasar asuransi.  Perusahaan  yang  bertanggung  jawab  secara  moral  cenderung  lebih dapat bertahan dalam menghadapi tantangan pasar.
c. Implikasi  dari  stabilitas  pasar  asuransi  terhadap  keberlanjutan  industri  asuransi meliputi:
1. Keberlangsungan Bisnis: Stabilitas pasar asuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk beroperasi secara efisien dan efektif dalam jangka panjang.
2. Kepercayaan  dan  Reputasi:  Stabilitas  pasar  asuransi  yang  terjaga  dapat meningkatkan  kepercayaan  nasabah  dan  memperkuat  reputasi  industri asuransi  secara  keseluruhan.Daya  Saing:  Perusahaan  asuransi  yang  dikenal memiliki kebijakan penyelesaian klaim yang baik dan tanggung jawab moral yang tinggi cenderung  lebih kompetitif di pasar. Hal ini dapat memperkuat posisi  perusahaan  dan  mendukung  stabilitas  pasar  asuransi  secara keseluruhan.
3. Inovasi dan Pertumbuhan: Stabilitas  pasar asuransi menciptakan  lingkungan yang kondusif untuk inovasi produk dan layanan, serta pertumbuhan industri asuransi secara berkelanjutan.
4. Ketahanan  Terhadap  Krisis:  Stabilitas  pasar  asuransi  yang  baik  dapat memberikan  ketahanan  terhadap  krisis  ekonomi  atau  keuangan,  sehingga industri asuransi dapat tetap beroperasi dan memberikan perlindungan yang dibutuhkan  oleh  masyarakat.Regulasi  ketahanan  keuangan  biasanya mengharuskan  perusahaan  asuransi  untuk  mempertahankan  tingkat  modal dan likuiditas yang memadai. Dengan memiliki modal yang cukup dan likuiditas yang  sehat,  perusahaan  dapat  lebih  tangguh  dalam  menghadapi  tekanan ekonomi  dan  keuangan  yang  mungkin  terjadi  selama  krisis.Dengan implementasi kebijakan hukum yang tepat dan adanya tanggung jawab moral yang tinggi dari perusahaan asuransi, kepercayaan konsumen dapat terjaga,
stabilitas pasar asuransi diperkuat, dan pertumbuhan industri asuransi dapat tercapai secara berkelanjutan.
Hubungan Antara Kebijakan Hukum dan Tanggung Jawab Moral:
Untuk meningkatkan sinergi antara kebijakan hukum dan tanggung jawab moral guna mencapai  tujuan  perlindungan  konsumen  dan  stabilitas  pasar  asuransi,  perusahaan asuransi  dapat menerapkan beberapa  strategi atau metode yang efektif. Berikut adalah beberapa metode yang dapat diterapkan:
1. Penyusunan  Kebijakan  Internal  yang  Jelas:  Perusahaan  asuransi  dapat  menyusun kebijakan  internal yang jelas  dan komprehensif mengenai  kepatuhan hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kebijakan ini harus mencakup standar tinggi dalam perlindungan konsumen dan pengelolaan risiko.
2. Pelatihan dan Pendidikan Karyawan: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan  mengenai  kebijakan  hukum,  etika  bisnis,  dan  tanggung  jawab  moral perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman karyawan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral dalam menjalankan bisnis asuransi.
3. Pengawasan dan Pengendalian Internal: Menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan hukum dan etika bisnis. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran hukum dan memperkuat tanggung jawab moral perusahaan.
3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti regulator, lembaga perlindungan konsumen, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan standar yang berlaku serta meningkatkan perlindungan konsumen.
4. Transparansi dan Komunikasi yang Efektif: Menjaga transparansi dalam komunikasi dengan  konsumen  mengenai  produk,  ketentuan  polis,  dan  prosedur  klaim. Memberikan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami  dapat  membangun kepercayaan konsumen.
5. Penghargaan  dan  Pengakuan:  Memberikan  penghargaan  dan  pengakuan  kepada karyawan yang menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum dan tanggung jawab  moral.  Hal  ini  dapat  mendorong  karyawan  untuk  terus  mematuhi  kebijakan perusahaan.
Dengan  menerapkan  strategi-strategi  ini  secara  konsisten  dan  komprehensif, perusahaan asuransi dapat meningkatkan sinergi antara kebijakan hukum dan tanggung jawab moral, yang pada gilirannya akan mendukung tujuan perlindungan konsumen yang
lebih baik dan menjaga stabilitas pasar asuransi secara keseluruhan.
Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah konsep di mana perusahaan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan dan tindakan bisnis mereka.CSR melibatkan berbagai kegiatan dan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melestarikan lingkungan, dan memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Penerapan CSR melibatkan identifikasi isu-isu sosial, lingkungan, dan ekonomi yang relevan dengan bisnis perusahaan, serta merancang program-program yang dapat memberikan dampak positif.Etika bisnis yang kuat menjadi dasar bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Etika bisnis yang baik akan mendorong perusahaan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
”Konssp CSR di Indonesia sudah mulai berkembang kearah yang lebih baik seiring dengan  meningkatnya  perhatian  masyarakat  global  terhadap  perkembangan perusahaan  multinasional  yang  beroperasi  di  Berbagai  perusahaan  sudah  mulai menunjukkan komitmennya untuk menerapkan tanggung jawab sosial kepada para pemangku kepentingan (stakeholder)” . (Dr.Lela N, 2019)
“Manfaat  CSR  bagi  perusahaan  adalah  untuk  meningkatkan  citra  perusahaan, memperkuat  “Brand”perusahaan,  mengembangkan  kerjasama  dengan  para pemangku  kepentingan,  membedakan  perusahaan  dengan  pesaingnya, menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh perusahaan, membuka  akses  untuk  investasi  dan  pembiayaan  bagi  perusahaan,  serta meningkatkan harga saham” . (Maria R, 2014)
Contoh perusahaan yang terkenal dengan program CSR yang kuat adalah Unilever dengan inisiatif Sustainable Living Plan yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta Microsoft dengan program YouthSpark yang memberdayakan pemuda melalui pendidikan dan pelatihan teknologi.

## SIMPULAN
Disimpulkan bahwa hubungan  antara  pemegang  polis, perusahaan asuransi, dan konsumen membutuhkan kerangka hukum dan etika yang kuat untuk menjaga keadilan, kepercayaan, dan stabilitas pasar asuransi. Kedudukan hukum yang jelas bagi pemegang polis asuransi memberikan  perlindungan yang diperlukan, sementara tanggung  jawab moral  dan  hukum  perusahaan  asuransi  dalam  memenuhi  kewajiban  asuransi  dan
memperlakukan konsumen dengan adil dan transparan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Dengan demikian, memperkuat kedudukan hukum pemegang polis asuransi, menerapkan tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi bagi perusahaan asuransi, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis yang  baik  merupakan  langkah  penting  dalam  menciptakan  lingkungan  asuransi  yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi semua pihak terkait.kebijakan hukum dan tanggung jawab  moral  perusahaan  asuransi  saling  melengkapi  dan  saling  mendukung  dalam menciptakan lingkungan bisnis yang etis, transparan, dan stabil bagi seluruh pemangku kepentingan  dalam  industri  asuransi.Pentingnya  menciptakan  keseimbangan  antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral dalam praktik bisnis asuransi. Hal ini akan membantu  menciptakan  hubungan  yang  saling  menguntungkan  antara  semua  pihak yang terlibat.
Perusahaan asuransi yang berhasil mengintegrasikan kebijakan hukum, tanggung jawab moral, dan CSR secara holistik dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi konsumen, masyarakat, lingkungan, dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Sinergi antara  kebijakan  hukum  dan  tanggung  jawab  moral  perusahaan  asuransi  merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen yang lebih baik dan menjaga stabilitas pasar asuransi secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi S.H.,M.H, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan , Jakarta Timur:2014.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,S.H.,M.Hum,  Hukum  Perlindungan  Konsumen,  Jakarta:Sinar Grafika,2008.
Dr.A.Junaidi Ganie,S.E.,S.H.,M.H. Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta:SinarGrafika,2011.
Dr.Agoes  Parera  SE,SH,MM,MH,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Polis  Akibat Wanprestasi , Yogyakarta.
Dr. Wetria Fauzi. SH. M. Hum,HUKUM ASURANSI DI INDONESIA, September 2019 .
Dr.Agoes  Parera,B.Sc.,SE.,SH,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Polis  Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi jiwa, Yogyakarta , April 2022 .
Dr.Alexander Thian, Hukum Bisnis , Maret:2022.
J.Widijantoro,Y  Sari  Murti  Widyastuti,  Yohanes  Triana,N.Budi  Ariyanto  Hukum Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan  di  era  otoritas  jasa  keuangan, Yogyakarta,2019.
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246.
Lela Nurlaela Wati,S.E.,M.M,Model Corporate Sosial Responsibility(CSR),Jawa Timur,2019. Maria  R.Nindita  Radyati,Ph.D,Sustainable  Business  dan  Corporate  Social Responsibility(CSR), Jakarta,2014 .
Menurut Pandangan Prof.Dr.Theo Herry SJ,2010.
Pretty  Naomi  Sitompul,S.E,M.Si.Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Non  Bank,bab:5 ASURANSI,Jawa Barat,Maret 2024.
Salim  H.S.,S.H.,M.S,Hukum  Konrak,teori  dan  teknik  penyusunan  kontrak,Sinar Grafika,Jakarta,Maret,2019.
Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1.
Undang-Undang no.40 Tahun 2014 ,Bab I Pasal I Nomor 23 tentang Peransuransian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan pasal 1.