Wahyono, Siti Aisyah, Holten Sion (2023) Pelaksanaan Tugas Pokok Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kepolisian Resor Kotawaringin Barat, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PELAKSANAAN  TUGAS  POKOK  BHAYANGKARA  PEMBINA  KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KEPOLISIAN
RESOR KOTAWARINGIN BARAT
Wahyono 1 , Siti Aisyah 2 , Holten Sion 3 1,2 Universitas Terbuka, Indonesia 3 Universitas Palangkaraya, Indonesia E-mail: bokirpps192@gmail.com, aisyah@ecampus.ut.ac.id, sion.holten@gmail.com

## Abstrak
Fungsi  Bhabinkamtibmas  adalah  lembaga  pelaksana  kebijakan  kepolisian masyarakat sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas di pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  tugas  pokok kepolisian Bhabinkamtibmas yang berada di wilayah hukum Polres Kotawaringin Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  wawancara  dan  observasi untuk  menggali  persepsi  dan  pandangan  masyarakat  terhadap  kinerja Bhabinkamtibmas.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dengan  9 (sembilan)  informan  yang  mewakili,  Tokoh  Agama,  Adat,  Pemuda,  dan Masyarakat,  yang  berada  di  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Kesimpulan  dari penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  tugas  pokok  Bahbinkamtibmas  masih  kurang maksimal pada aspek pelayanan Bhabinkamtibmas dikarenakan jarak dan fasilitas. Rekomendasi  penelitian  ini  adalah  Kapolres  kotawaringin  barat  yang  di  peroleh data dan wawancara di su bagian Binmas Polres Kotawaringin Barat.
Kata  kunci: Tugas  Pokok;  Pemolisian  Masyarakat;  Bhabinkamtibmas;  Keamanan; Tugas.

## Abstract
As the implementation of the Bhabinkamtibmas function at the Kelurahan/Village level  in  carrying  out  daily  tasks,  it  is  the  implementing  agency  for  community policing  policies  in  accordance  with the Regulation  of the  Chief  of  Police  of  the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Bhabinkamtibmas in public service. The purpose of this study is to analyze the implementation of the main duties of the Bhabinkamtibmas Police in the jurisdiction of the West Kotawaringin Police. This  study  uses  qualitative  methods,  interviews  and  observations  to  explore community perceptions and views on the performance of Bhabinkamtibmas. Data collection was carried out through interviews with 9 (nine) informants representing, Religious,  Traditional,  Youth,  and  Community  Leaders,  who  were  in  West
Kotawaringin Regency. The conclusion of this study is that the implementation of the  main  duties  of  Bahbinkamtibmas  is  still  not  optimal  in  the  service  aspect  of Bhabinkamtibmas  due  to  distance  and  facilities.  The  recommendation  for  this research  is  the  Head  of  the  West  Kotawaringin  Police  who  obtained  data  and interviews at the Binmas sub-section of the West Kotawaringin Police.
Keywords: Main Duties; Community Policing; Bhabinkamtibmas; Security; Duties.

## Pendahuluan
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Alfian (2020) khususnya di Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat Seiring dengan tugas pokoknya, seringkali dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  seperti  kasus  pencurian  kendaraan bermotor,  perampokan,  penganiayaan,  aksi  bom  bunuh  diri  yang  dilakukan  oleh teroris,kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain lain.
Keamanan  dalam  negeri  merupakan  syarat  utama  mendukung  terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri  melalui  upaya  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian  yang  meliputi  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan  kepada  masyarakat  dilakukan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia selaku  alat  negara  yang  dibantu  oleh  masyarakat  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia (Soekanto, 2006).
Dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang keamanan dalam negeri tersebut, selain menggunakan pendekatan represif (penindakan), kepolisian juga harus menekankan pada pendekatan  Preventive  dan  Pre-emtive  (pencegahan)  sebagaimana  dijabarkan  dalam Pasal  14  Ayat  (1),  Yakni:  “Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  kesadaran  hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum;  melakukan  koordinasi, pengawasan,  dan  pembinaan  terhadap  bentuk-bentuk  pengamanan  swakarsa  (Pasal  14 UU No. 2 Tahun 2002)”.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2021 Tentang  Bhabinkamtibmas  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat,  dalam  penanganan konflik diberbagai daerah kecamatan dalam lingkup kabupaten Kotawaringin Barat yang menimbulkan  sara  seperti  daerah  yang  ingin  merdeka,  unjuk  rasa  yang  anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain lain. Seluruh kejahatan ini muncul  akibat  tidak  diketahuinya  akar  permasalahan  yang  ada  pada  pranata  –  pranata sosial dimasyarakat.
Kepolisian  Resort  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  cenderung  melihat  dirinya semata  –  mata  sebagai  pemegang  otoritas  dan  institusi  Kepolisian  dipandang  oleh masyarakat semata – mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.
Melaksanakan  tugas  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  sesuai  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2021  Tentang  Bhabinkamtibmas  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015  Jo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat  pada  Kepolisian  Resort  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  telah  menetapkan kebijakan  yang  bersifat  strategis,  yang  diantaranya  berupa  pembinaan  keamanan swakarsa  yang  mengupayakan  hidupnya peran  serta  atau  partisipasi  masyarakat  secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas,
Kepolisian  Sektor  sebagai  ujung  tombak operasional  Polisi  Republik  Indonesia pada lingkup desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;  dimana  kegiatan  ini  dikenal  dengan  sebutan  Kepolisian  Masyarakat (Community Policing). Polisi Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Chryshnanda, 2009).
Pemolisian  Masyarakat  (community  Policing)  yang  selanjutnya  disebut  Polmas adalah  suatu  kegiatan  untuk  mengajak  masyarakat  melalui  kemitraan  anggota  Polisi Republik Indonesia dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  lingkungan  serta  menemukan pemecahan masalahnya Djamil (2020) dalam pengemban Polisi Masyarakat adalah setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang  menerapkan  Polisi  Masyarakat  sebagai  strategi  dalam  pelaksanaan  tugas Pengemban  Strategi  Polisi  Masyarakat  yang  ditunjuk  dengan  surat  perintah  untuk menyelenggarakan Polisi Masyarakat di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian  masyarakat,  membangun  komunitas  yang  dapat  bekerja  sama  dengan masyarakat  dalam  meniadakan  gangguan  terhadap  keamanan  dan  ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat.
Strategi  Polisi  Masyarakat  adalah  cara  atau  kiat  untuk  mengikut  sertakan masyarakat,  pemerintah,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dalam  melakukan upayaupaya  penangkalan,  pencegahan,  dan  penanggulangan  ancaman,  gangguan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  secara  kemitraan  yang  setara  dengan  Kepolisian Republik  Indonesia  mulai  dari  penentuan  kebijakan  sampai  dengan  implementasinya (Arief, 2001).
Pilar Polisi Masyarakat adalah unsur utama dalam penerapan Polisi Masyarakat dengan terciptanya Forum Kemitraan Polisi Masyarakat untuk wadah komunikasi antara Kepolisian  Republik  Indonesia  dengan  masyarakat  yang  dilaksanakan  atas  dasar kesepakatan  Bersama  Waruju  (2017)  dalam  rangka  membahas  masalah  keamanan  dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang
menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat/komunitas guna pemecahan  masalah  sosial,  pencegahan/penanggulangan  gangguan  keamanan  dan ketertiban;  mengutamakan  hubungan  pribadi  daripada  hubungan  formal/birokratis; proaktif, yaitu aktif memantau dan memecahkan masalah sosial karena pemenuhan rasio masih dengan masyarakat sampai saat ini masih jauh dari ideal. Rasio bhabinkamtibmas dengan masyarakat, saat ini masih berkisar 1:575. Ketika menjabat sebagai presiden, SBY pernah mengatakan bahwa pemerintah punya ambisi positif untuk meningkatkan jumlah personel kepolisian secara signifikan.
Sasarannya 50.000 personel, dengan harapan rasio antara satu orang anggota polri terhadap jumlah anggota masyarakat yang harus diayomi proporsional. Komponen utama kedua dari community policing adalah sebuah pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama-sama.  Menurut  Community  Policing  Consortium.  pemecahan  masalah  dalam pemolisian  masyarakat  adalah  sebuah  proses  yang  dimulai  dengan  mengidentifikasi permasalahan komunitas yang utama kemudian mencari solusi dari masalah tersebut.
Artinya bahwa langkah pemolisian yang tepat di negeri ini membutuhkan sebuah usaha  pemolisian  yang  berkelanjutan  untuk  mencari  permasalahan  substansial, menggunakan  media  informasi  massal  dan  data  spesifik  atas  permasalahan  yang dikumpulkan  oleh  institusi  kepolisian,  untuk  diaplikasikan  kepada  beberapa  alternatif penyelesaian masalah, kemudian mengevaluasi hasilnya dan kemudian membagi hasilnya kepada jajaran kepolisian di seluruh negeri.
Perbedaan  dalam  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  yang  akan  dijalankan dimana  pada  penelitian  terdahulu  lebih  mengutamakan  penelitian  dalam  pelaksanaan kegiatan  mencegah  terjadinya  konflik/  tindak  pidana  serta  kemitraan  dan  peran Bhabinkamtibmas  dalam  kegiatan  deteksi  dini  dalam  implementasi  Polisi  Masyarakat satu polisi satu desa di masyarakat sehingga fungsi Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif pada lingkungan masyarakat, sedangkan dalam  penelitian  yang  akan  dijalankan  lebih  mengutamakan  keaktifan  Kinerja Bhabinkamtibmas  dalam  melaksanakan  fungsi  keamanan  dan  untuk  mendorong masyarakat berperan aktif /berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
Sedangkan  persamaannya  adalah  bersama  sama  memberikan  pelayanan, perlindungan  kepada  warga  masyarakat  guna  menumbuh  kembangkan  peran  aktif masyarakat  dalam  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  ditengah  tengah  masyarakat (Sidiq,  2019).  Komponen-komponen  Analisis  Data  Model  lnteraktif  sumber  data  di tingkat  Kepolisian  Resor  Kotawaringin  Barat  dan  di  Kepolisian  Sektor  di  setiap kecamatan yang menjadi pusat obyek penelitian yang meliputi Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum,  selama  dan  sesudah  pengumpulan  data  dalam  bentuk  yang  sejajar,  untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.
Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data, dimana data merupakan proses siklus  interaktif.  Peneliti  bergerak  diantara  empat  sumbu  kumparan  itu  selama
pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Berdasarkan masalah-masalah tersebut di atas, maka permasalahan: penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi  keamanan  negara  di  wilayah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat?    Permasalahan tersebut  dirinci  menjadi  beberapa  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut: a)  Bagaimana pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat  Dalam  Melaksanakan  Tugas  Pokok  Fungsi  Keamanan?  b)  Apa  Faktor  Yang Menjadi Penghambat Serta Faktor pendukung dari Tugas Bhabinkamtibmas di Wilayah Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat?
Tujuan  Penelitian  ini  adalah;  a)  Mendeskripsikan  pelaksanaan  tugas  pokok Bhabinkamtibmas  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan  fungsi  tugas pokok Keamanan diwilayah kerja Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat; b) Mengidentifikasi  faktor  penghambat  dan  pendukung  dalam  pelaksanaan  tugas    pokok Bhabinkamtibmas di wilayah Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat.

## Metode Penelitian
Dalam  metodologi  penelitian  ini  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  melalui pendekatan kualitatif (Sanapiah, 1990). Artinya data yang dikumpulkan peneliti bukan berupa  angka-angka,  melainkan  data  yang  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.
Oleh  karena  itu  penggunaan  pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  mencocokkan  antara  data  realita  empirik  dengan  teori  yang  berlaku  dengan menggunakkan metode diskriptif. Pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan penyebaran angket berupa pengisian kuesioner wawancara oleh para informan yang diambil secara langsung sampling 9 (sembilan) informan yang tersebar di kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah kabupaten kotawaringin barat selanjutnya untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti melaksanakan wawancara dengan para informan yang telah dipilih yang  mewakili  dari  komponen  masyarakat  yang  terdiri  dari  Lurah,  Ketua  RT,  Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif  (dalam  Miles  dan  Hubberman).  Dalam  model  analisa  ini  terdapat  3  (tiga) komponen  analisis,  yaitu:  Reduksi  Data,  Penyajian  Data  dan  Penarikan Kesimpulan/Verifikasi,  dengan  komponen-komponen  analisa  data  sebagai  berikut: Pengumpulan  Data,  Reduksi  Data,  Penyajian  Data,  Menarik  Kesimpulan/Verifikasi dalam model interaktif komponen-komponen analisa data.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melalui  prosedur  pengumpulan  data  yaitu;  a) Melakukan suvey awal, b) Penulisan proposal dan membatasi ruang lingkup penelitian serta  menentukan  kerangka  pikir  penelitian.  c)  Melakukan  wawancara.  d)  Menyebar angket kepada responde secara pupossive sampling.
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi  dan  kondisi  latar  penelitian.  Untuk  menentukan  informan  dalam  penelitian  ini dengan responden 10 orang menggunakan teknik dan tujuan-tujuan tertentu (purposive sampling), dengan cara bola salju (snow ball) yaitu menelusuri terus data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada.
No Aspek yang diteliti Informan 1 Pelaksanaan tugas pokok Bhabinkamtibmas Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan fungsi keamanan Prof. Dr. Sugiyono tahun 2004. P 130; Kinerja  sebagai  hasil  kerja  secara  kualitas  dan kuantitas  bhabinkamtibmas  dalam  melaksanakan tugasnya EZ Kanit Bhabinkamtibmas; polres Kobar TW Bhabinkamtibmas; Desa Teluk Pulai 2 Faktor Pendukung Tugas Pokok Bhabinkamtibmas GG Bhabinkamtibmas; Kel. Kumai Hilir EP Bhabinkamtibmas; Desa Pasir Panjang 3 Faktor penghambat Tugas Pokok pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas ARBhabinkamtibmas; Desa Purbasari SS  Kasat  Binmass; PolresKotawaringi n Barat.
Selain informan pendukung penulis juga menggunakan sumber data yang berupa place  atau  paper  untuk  mendukung  data  yang  bersumber  dari  person  atau  responden. Instrumen  dalam  penelitian  ini  berupa  alat  bantu  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan penelitian berupa; -Dokumenter (tape,camera)

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  rangka  memperbaiki  sistem  untuk  mewujudkan  pelayanan  prima  Polri kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain: “Polri dapat juga sebagai penggerak atau memotivasi masyarakat untuk berperan serta atau berpartisipasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”.
Disamping  itu  Kepolisian  Resort  Kotawaringin  Barat  juga  mampu  melihat  dan mengantisipasi  keadaan  pada  masa  mendatang  yang  dapat  menimbulkan  gangguan keamanan  ketertiban  masyarakat  serta  dapat  mencegah  ataupun,  menanggulanginya. Tantangan  tugas  yang  dihadapi  Polri  pada  masa  yang  akan  datang  makin  kompleks seiring  dengan  kemajuan  dan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi.  Yang  dipersoalkan adalah dampak pada segala kehidupan manusia (masyarakat). Roland Roberton (1999) mengatakan, “globalization is concept refers both to the compresation of the world and the inttensification of consiousness of the world”.
Dari hal itu bentuk ancaman yang dihadapi pada sepuluh tahun yang akan datang adalah  seperti  Pola  kriminalitas  yang  terorganisir,  pola  kriminalitas  international  yang terorganisir,  pola  kriminalitas  yang  menggunakan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi (misalnya  kejahatan  komputer  melalui  internet,  pemalsuan  kartu  kredit,  Atm),  pola kriminalitas yang menggunakan/memanfaatkan tingkah laku massa dalam melancarkan aksi-aksinya terutama di kota pangkalan bun, pola kriminalitas dengan menggunakan cara teror  sebagai  salah  satu  modus  operandi,  misalnya  penelpon  gelap, isu/peledakan bom pada  tempat  ibadah  atau  tempat  yang  banyak  dikunjungi  orang  seperti  yang  terjadi  di Wilayah  Hukum  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dan  ancaman  gerakan  gangguan pengacau keamanan maupun pola kriminalitas lain.
Untuk  mengantipasi  tingkat  kriminalitas  Kepolisian  Resort  Kabupaten Kotawaringin  Barat  menugaskan  personil-personil  anggota  kepolisian  sejumlah  60 Bhabinkamtibmas  di  setiap  81  desa  13  kelurahan    masing-masing  di  tingkat  wilayah kepolisian sektor Arut Selatan jumlah bhabinkamtibmas 12 personil yang bertugas di 7 kelurahan dan 13 desa yang mana di desa binaan terdapat 12 desa sentuhan 5 dan desa pantauan 3; ditingkat kepolisian sektor Kumai dengan jumlah bhabin  15 personil  yang bertugas  di  tiga  kelurahan  dan  lima  belas  desa  “desa  binaan  15  dan  desa  sentuhan  3 ditingkat kepolisian sektor Pangkalan Lada Bhabinkamtibmas dengan jumlah 10 personil yang bertugas di sebelas desa “desa binaan 10 dan desa sentuhan 1.
Ditingkat kepolisian sektor Pangkalan Banteng dengan jumlah bhabinkamtibmas 10 personil yang bertugas di 17 desa terdiri dari desa binaan 10 desa sentuhan 6 dan desa pantauan 1” ditingkat kepolisian sektor Aruta bhabinkamtibmas 5 personil yang bertugas di 1 kelurahan dan 10 desa terdiri dari “desa binaan 5 desa sentuhan 5 dan desa pantauan 1” dan ditingkat kepolisian sektor Kotawaringin Lama dengan jumlah bhabinkamtibmas
8  personil  yang  bertugas  di  2  kelurahan  dan  15  desa  terdiri  dari  desa  binaan  8,  desa sentuhan 8 serta desa pantauan 1 dengan ini maka keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan untuk pelayanan polisi.
Dalam  sebuah  masyarakat  lokal  yang  hidup  di  daerah  terpencil,  yang  dengan pranata  adatnya  mampu  mengatur  keteraturan  sosial  sendiri,  tidak  diperlukan  polisi. Namun,  pada  masyarakat  yang  kompleks  (perdesaan  ataupun  perkotaan)  yang  pranata adatnya  tidak  fungsional  lagi,  untuk  mengatur  keteraturan  sosial,  diperlukan  institusi kepolisian untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat,  khususnya  masalah  keamanan.  Polri  adalah  milik  masyarakat  dan  untuk melayani  masyarakat  dari  berbagai  masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  terutama yang  menyangkut  masalah  keamanan,  ketertiban  dalam  masyarakat  (Kamtibmas) (Marthauli et al., 2022).
Dalam menangani masalah Kamtibmas ini bukanlah hanya tanggung jawab Polri sebagai  profesional  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab  dan  peran  masyarakat kotawaringin  barat  terutama  dalam  hal  pencegahan  timbulnya  gangguan  Kamtibmas. Misalnya  dalam  pelaksanaan  siskamling  (sistem  keamanan  lingkungan),  keberadaan satpam  (satuan  pengamanan)  pada  instansi  perkantoran/industri/perumahan  dan sebagainya,  upaya  penangkalan  dan  pencegahan  Narkotika  dan  obat-obatan  terlarang yang meluas hingga menyebar ke sekolah-sekolah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  diperoleh  informasi  bahwa  dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran hukum masyarakat RT 15 Desa Pasir Panjang, Kecamatan  Arut  Selatan  maka  Bhabinkamtibmas  melaksanakan  kegiatan  penyuluhan- penyuluhan  kepada  masyarakat  terutama  berkaitan  dengan  masalah-masalah  sebagai berikut:  a)  Kewaspadaan  diri  dalam  menghadapi  ancaman  terjadinya  kejahatan  dan kriminalitas; b) Tentang mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari segala macam virus serta penyakit ketika dikhalayak orang ramai; c) Tentang bahaya ancaman Narkoba terutama  dikalangan  generasi  muda;  d)  Tentang  pentingnya  kegiatan  sosial  seperti gotong-royong yang diadakan setiap hari Jum’at yaitu program jumat bersih jumat sehat; e)  Kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  lalu  lintas;  f)  Kesadaran  masyarakat dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  siskamling  di  lingkungan  Rukun  Tetangga;  g) Koordinasi  dengan  kelurahan  untuk  segala  kepentingan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  ini  dapat  dilaksanakan  pada  saat  rapat-rapat dikantor kelurahan, di Rukun Tetangga (RT), adanya keramaian di Desa dan RT, pada saat  kegiatan  secara  resmi  maupun  kegiatan  tidak  resmi.  Salah  satu  hambatan  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas antara lain adalah: belum terbentuknya Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan yang terjadi dimasyarakat  maka  penyelesaiannya  dengan  mengadakan  musyawarah  yang dilaksanakan di rumah Ketua Rukun Tetangga (RT) atau dirumah tokoh Masyarakat/Adat dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa dipimpin oleh Ketua  Adat  atau  tokoh  masyarakat  yang  dihadiri  oleh  Bhabinkamtibmas  sampai
mendapatkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, mengingat kembali di desa pasir panjang masih menganut Hukum Adat.
Antusiasme petugas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah  sebagai  berikut:  1)  pada  kegiatan-kegiatan  di  lingkup  Rukun  Tetangga  (RT) Bhabinkamtibmas  selalu  hadir  terutama  kegiatan  pelaksanaan  pembangunan  fisik, kegiatan  gotong-royong,  kegiatan  sosial,  kegiatan  keagamaan,  kegiatan  budaya, keramaian/hajatan pernikahan masyarakat serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh masyarakat  dengan  harapan  Bhabinkamtibmas  dapat  memberikan  pengamanan, sumbangan  pemikiran  guna  kelancaran  pelaksanaan  pembangunan  tersebut;  2) Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Ketua Rukun Tetangga (RT),  Lurah, Tokoh  Masyarakat, Tokoh Agama,  Tokoh  Adat,  Tokoh  Pemuda  berjalan dengan baik.
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  ini  dapat  dilaksanakan  pada  saat  rapat-rapat dikantor kelurahan, di Rukun Tetangga (RT), adanya keramaian di Desa teluk pulai, pada saat kegiatan secara resmi maupun kegiatan tidak resmi dan adapun saran serta harapan dari Bhabinkamtibmas perwakilan masyarakat agar akses jalan segera dibuka agar pihak bhabinkamtibmas  dan  masyarakat  leluasa  dalam  menangani  serta  mengatasi permasalahan  peningkatan  perekonomian  masyarakat,  dalam  penanganan  medis, peralatan yang kurang memadai hingga akses jalan serta jarak tempuh yang sangat jauh dari  harapan  sehingga  terkendalanya  penanganan  secara  cepat  oleh  karena  itu  bisa menyebabkan kematian, zona kawasan yang masih terisolir didesa teluk pulai yang mana apabila dibuka akses maka akan disambungkan ke desa sungai sekonyer sehingga akses ekonomi dan penanganan secara cepat bisa tepat waktu.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja Bhabinkamtibmas  di  Kotawaringin  Barat  cenderung  belum  maksimal  sejauh  ini,  bisa katakan masih kurang dan banyak yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan. Hal ini terlihat dari perkembangan tahun ke tahun yang masih kurang optimal.

## Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas Di Polres Kotaawaringin Barat
Pemolisian  Masyarakat  atau  yang  disingkat  dengan  Polmas  merupakan  sebuah kegiatan  untuk  mengajak  masyarakat  melalui  kemitraan  anggota  Polri  dan  juga masyarakat  itu  sendiri.  Dengan  begitu,  bisa  mendeteksi  dan  juga  mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Kamtibmas di lingkungan dan menemukan solusi dari masalahnya;
Secara  umum,  bhabinkamtibmas  adalah  petugas  Polri  yang  bertugas  di  tingkat desa  hingga  kelurahan  yang  memiliki  wewenang  yakni  untuk  mengemban  fungsi Preemtif  dengan  cara  bermitra  dengan  masyarakat.  Berdasarkan  Keputusan  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 mengenai perubahan buku petunjuk  lapangan  Kapolri  No.Pol  :  BUJUKLAP/17/VII/1997  menjelaskan  mengenai sebutan  Babinkamtibmas  (Bintara  Pembina  Kamtibmas)  menjadi  Bhabinkamtibmas
(Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir hingga dengan Inspektur.
Berikut  ini  adalah  beberapa  penjelasan  mengenai  tugas,  fungsi,  dan  juga wewenang  dari  bhabinkamtibmas  Tugas  pokok  dari  bhabinkamtibmas  adalah melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini serta mediasi atau negosiasi supaya tercipta kondisi yang lebih kondusif di desa ataupun kelurahan. Dalam melakukan tugas pokoknya, bhabinkamtibmas melakukan kegiatan berikut ini: a) Melakukan kunjungan dari  rumah  ke  seluruh  wilayah  yang  menjadi  penugasannya.  b)  Melakukan  dan  juga membantu pemecahan sebuah masalah. c) Melakukan pengaturan dan juga pengamanan kegiatan  masyarakat.  d)  Menerima  informasi  mengenai  terjadinya  tindak  pidana.  e) Memberikan  perlindungan  sementara  pada  orang  yang  tersesat,  korban  kejahatan,  dan juga pelanggaran. (Hotmaulana Hutauruk, 2013)
Ini adalah beberapa tugas pokok bhabinkamtibmas yang perlu dipahami, antara lain  melakukan  kunjungan  atau  sambang  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  untuk mendengarkan  keluhan  masyarakat  mengenai  permasalahan  Kamtibmas  dan  kemudian memberikan  penjelasan  dan  penyelesaiannya,  memelihara  hubungan  silaturahmi  atau persaudaraan,  Membimbing  dan  menyuluh  di  bidang  hukum  dan  Kamtibmas  guna meningkatkan  kesadaran  hukum  dan  Kamtibmas  dengan  cara  menjunjung  tinggi  Hak Asasi Manusia, menyebarluaskan berbagai informasi mengenai kebijakan pimpinan Polri yang  berhubungan  dengan  Pemeliharaan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  atau Harkamtibmas,  mendorong  adanya  pelaksanaan  siskamling  dalam  pengamanan lingkungan  serta  kegiatan  masyarakat,  memberikan  pelayanan  kepolisian  kepada masyarakat  yang  membutuhkan,  menggerakkan  kegiatan  masyarakat  yang  bersifat positif, mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan melalui perangkat desa atau kelurahan dan juga pihak-pihak terkait lainnya, melaksanakan konsultasi, negosiasi, mediasi, fasilitasi, sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas penting yakni untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum, polisi mempunyai berbagai unit yang cukup banyak.
Bahkan, walaupun tidak diketahui oleh sebagian orang awam, tapi sebenarnya ada hampir 15 macam unit kepolisian yang ada di Indonesia. Masyarakat hukum kepolisian, masyarakat  hukum  adalah  masyarakat  yang  berdasarkan  hubungan  antara  anggotanya pada  hukum  (Soemitro,  1990).  Menurut  Aksinudin  (2016)  menyebutkan  keteraturan hubungan itu sebagai kepentingan bersama dan keteraturan yang dimaksud tiada lain dari keberadaan dan peran hukum dalam mengatur hubungan di antara kesatuan-kesatuan itu tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan  kepastian  dalam  hubungan  itu  karena  kepastian merupakan unsur dasar yang dibutuhkan oleh setiap hubungan yang teratur.
Bila  terjadi  ketidakpatuhan,  ketidaktertiban,  dan  ketidakteraturan,  maka  fungsi kepolisian  yang  berada  dalam  masyarakat  tersebut  harus  segera  melakukan  tindakan- tindakan, agar hukum Kepolisian yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut dipatuhi dan  ditaati  untuk  memelihara  keamanan,  ketertiban  dan  tercapainya  kesejahteraan masyarakat.  Untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat  Kepolisian Resort Kotawaringin Barat terus berupaya melakukan yang terbaik dengan penambahan
personil-personil anggota kepolisian yang ditempatkan di Kelurahan maupun di desa pada lingkup wilayah kotawaringin barat yang disebut Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyakarat (Bhabinkamtibmas); dalam hal ini penulis melakukan wawancara ke  Bhabinkamtibmas  yang  bertugas  di  desa,  kelurahan  serta  kecamatan  dalam  lingkup wilayah hukum kotawaringin barat.
Sedangkan  penghambat  dalam  kinerja  bhabinkamtibmas  hanya  masalah  jarak antara  desa/kelurahan  dengan  tugas  serta  domisili,  karena  sebagian  anggota Bhabinkamtibmas di wilayah hukum kabupaten kotawaringin barat sebagian bergantian tugas piket ditingkat kepolisian sektor (polsek) yang mana di tingkat polsek kekurangan anggota.
Kekurangan petugas bhabinkamtibmas seharusnya dapat disiasati dengan bantuan kekuatan  operasional  dari  fungsi  lain  (misalnya  bintara  Lantas  atau  Reskrim)  dengan tetap  memperhatikan  penunjukan  desa  binaan  itu  kepada  efektifitas  dan  efisiensi pelaksanaan  tugas  pokoknya.  Terhadap  komunitas,  misalnya  lembaga  swadaya masyarakat  atau  ormas  dapat  didayakan  bhabinkamtibmas  yang  berpangkat  inspektur. Kreativitas,  inovasi  dan  improvisasi  dalam  menejemen  operasional  seperti  ini  yang seharus berani untuk dijelajahi oleh pejabat-pejabat kepolisian; membangun kemitraan, menyelesaikan masalah,  maka  kemampuan  membangun  kemitraan adalah  kemampuan tertinggi seorang bhabinkamtibmas.
Banyak modal yang harus dimiliki oleh seorang bhabinkamtibmas membangun dan memelihara kemitraan dengan masyarakat, dapat dipercaya, ramah, komunikasi dan sebagainya,  tetapi  juga  bersumber  dari  citra  kepolisian  secara  umum.  Itulah  posisi bhabinkamtibmas di depan khalayak yang sering berada pada posisi “beban psikologis”, dimana bhabinkamtibmas mengajak masyarakat kepada kebaikan, ketertiban, keadilan, dan  kepatuhan  hukum;  Pemberdayaan  FKPM  Bhabinkamtibmas  harus  mampu mendinamisir peran FKPM, walaupun FKPM di desa telah terbentuk.
FKPM Ini dapat ditelusuri kembali motivasi awal kalahirannya, apakah sebagai wujud kesadaran untuk turut serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai, ataukah hanya sebagai wujud dari formalitas perintah pembentukan FKPM; perihal inilah yang harus dievaluasi kembali, bahwa bekerja bukanlah untuk memenuhi pelaporan  yang  hendak  memuaskan  pimpinan  yang  akhirnya  menjebak  diri  pada  safat formalitas, tetapi untuk sebuah kehormatan dan kebanggaan, karena ingin mewujudkan substansi yang dipahaminya dan Sistem administrasi dan pelaporan.
Sistem  administrasi  dan  pelaporan  kegiatan  dimaksudkan  agar,  pimpinan bhabinkamtibmas  mampu  mengevalusi  kegiatan  bhabinkamtibmas  Djamin  (2013) dikarenakan eksistensi Bhabinkamtibmas saat ini di Polres Kotawaringin Barat dirasakan masih belum optimal, sering terjadi konflik yang dalam penanganannya masih ditemukan beberapa  kekurangan  yang  disebabkan  masih  minimnya  dukungan  sumber  daya organisasi  yang dimiliki oleh Polres Kotawaringin Barat serta perlunya Pengoptimalan Tugas  Pokok  Bhabinkamtibmas  dalam  penegakan  hukum  guna  perlindungan  terhadap HAM, merupakan nilai yang terkandung didalam peran Polri dalam meniadakan segala bentuk  gangguan  keamanan,  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta
menjunjung tinggi keselamatan, jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia (Purnama & Kepolisian, 2018).

## Hambatan-hambatan pelaksanaan tugas pokok Bahmbimkamtibmas
Dalam  menjalankan  tugas  tersebut  bhabinkamtibmas  memiliki  hambatan- hambatan,  yaitu  terbatasnya  sarana  dan  prasarana  untuk  melaksanan  tugas-tugas bhabinkamtibmas,  ada  lagi  masalah  mendasar  yang  sangat  menghambat  terciptanya tujuan  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yaitu  sumber  daya manusia,  mengapa  sumber manusia  karena  dengan  beban tanggung  jawab  yang  begitu besar  diberikan  Bhabinkamtibmas  di  desa  maupun  kelurahan  lingkup  kabupaten kotawaringin  barat  dengan  menjaga  suatu  wilayah  yang  begitu  luasnya  tidaklah sebanding hanya diberikan untuk satu Bhabinkamtibmas saja.
Untuk  itu,  pada  akhirnya  kendala–kendala  yang  muncul  tersebut  diminimalisir sebaik  mungkin  oleh  Bhabinkamtibmas  dan  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan maksimal.  Strategi  mengenal  khalayak  yang  digunakan  Bhabinkamtibmas  desa  dan kelurahan  wilayah  kabupaten  kotawaringin  barat,  agar  perlu  memahami  karakter  dan budaya  masyarakat  serta  organisasi–organisasi  dalam  masyarakat  agar  mampu menggerakan masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan dan pemecahan masalah.
Untuk  mencapai  tujuan  komunikasi  harus  dapat  menunjukkan  bagaimana operasionalnya  secara  taktis  harus  dilakukan,  dalam  arti  kata  bahwa  pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung dari situasi dan kondis (Hasmawati & Aliasan, 2022). Jadi, strategi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan uraian di atas, maka faktor yang mendukung kinerja Bhabinkamtibmas  adalah  sebagai  berikut:  1)  Adanya  aturan  yang  jelas  yang  mengatur keberadaan  Bhabinkamtibmas  (1  Desa  1  Polisi);  2)  Kemitraan  dengan  komunitas, komunitas kemasyarakatan yang bermitra dengan kepolisian.

## Faktor Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Bhabinkamtibmas
Faktor  Pendukung  Bhabinkamtibmas  di  Wilayah  Kepolisian  Resort  Kabupaten Kotawaringin Barat dalam meningkatkan keamanan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat guna mewujudkan kepastian dalam tugas-tugas pokok kepolisian yang menciptakan keamanan  bagi  masyakarakat maka  dukungan  yang telah  didapatkan  berupa  dukungan dari  instansi  sendiri  yakni  polri  yang  telah  menyediakan  sarana  transportasi  berupa kendaraan dinas roda dua, dukungan dari instansi pemerintah desa telah merencanakan untuk mengalokasikan tempat untuk dijadikan ruang berkantor untuk petugas kami dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan dukungan dari masyarakat berupa pro aktifnya masyarakat dalam memberikan informasi dan ancaman kamtibmas.

## Kesimpulan
Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  di  Wilayah Kepolisian  Resort  Kotawaringin  Barat  yang  diemban  oleh  seluruh  personil  Kepolisian Resort Kotawaringin Barat untuk Bhabinkamtibmas di tingkat kelurahan dan desa yang
lebih  megutamakan  kegiatan  pre-emtif–preventif  dalam  memberikan  pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat kelurahan maupun desa.
Dalam pelaksanaan Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan tugas pokok dengan melakukan kunjungan kepada komponen masyarakat baik aparat yang ada dikelurahan, desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh  pemuda,  kelompok  masyarakat,  komunitas sehingga terjalin hubungan kemitraan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Bhabinkamtibmas  melakukan  kegiatan  pemecahan  masalah  (problem  solving),  dimana permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  maka  terlebih  dahulu  dilakukan  upaya musyawarah  di  komponen  masyarakat  untuk  mencari  solusi  terbaik  dari  permasalahan tersebut  oleh  karena  itu  Pelaksanaan  Tugas  Pokok  Bhabinkamtibmas  di Wilayah Kota Waringin Barat cenderung kurang maksimal.
Faktor penghambat tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah ketidakmampuan yang belum memenuhi kompetensi sebagai bhabinkamtibmas, rangkap jabatan mengakibatkan jarak tidak memungkinkan untuk menetap di kelurahan ataupun desa, belum tersedianya balai  Forum  Kemitraan  Masyarakat  dan  Kepolisian,  belum  tersedianya  Kantor Bhabinkamtibmas  diperuntukan  sebagai  kantor  dan  tempat  tinggal  Bhabinkamtibmas wilayah tugasnya, dukungan operasional minim meliputi bahan bakar minyak.
Faktor pendorong tugas pokok Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah hukum kotawaringin barat berupa dukungan pemerintah daerah di tingkat  kelurahan,  kecamatan,  dan  di  tingkat  Pemerintah  yang  sudah  bersinergi  dalam mendukung  pelaksanaan  Kinerja  Bhabinkamtibmas.  Dalam  hal ini  Institusi  Kepolisian Republik  Indonesia  Daerah  Kalimantan  Tengah  memberikan  bantuan  alat  transfortasi berupa sepeda motor sebanyak 30 (tiga puluh) unit kepada Bhabinkamtibmas yang ada diseluruh  kelurahan  dan  desa  di  wilayah  kabupaten  kotawaringin  barat  demikian  juga bupati  membantu  sumbangsih  pemikiran  dukungan  rancangan  pembangunan  Pos Kamling  yang  ada  di  Kelurahan  dan  Desa  dengan  bangunan  permanen  sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan Siskamling di lingkungannya. Selanjutnya yang tidak  kalah  penting  faktor menanggulangi  hambatan  yaitu  semangat  Bhabinkamtibmas dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  memberikan  pelayanan,  perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat walaupun dalam pelaksanaan banyak sekali mengalami kekurangan akan tetapi pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik.
Tugas  Pokok  Bhabinkamtibmas  mengacu  pada  Peraturan  Kepolisian  Nomor  1 Tahun 2021 yang sepenuhnya belum tercapai oleh pengemban Bhabinkamtibmas yaitu Kasat Binmas, Unit Binmas Polsek dan  Bhabinkamtibmas dimana melaksanakan tugas Pelayanan,  Pengayoman  dan  Perlindungan  terhadap  masyarakat  masih  banyak kekurangan.

## BIBLIOGRAPHY
Aksinudin, S. (2016). KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH BERSERTIFIKAT  DIHADAPKAN  DENGAN  HUKUM  ADAT  DALAM  SISTEM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA . Unpas.
Alfian,  E.  (2020).  Tugas  dan  Fungsi  Kepolisian  Untuk  Meningkatkan  Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. Legalitas: Jurnal Hukum , 12 (1), 27–37.
Arief,  B.  N.  (2001). Masalah  penegakan  hukum  dan  kebijakan  penanggulangan kejahatan . Citra Aditya Bakti.
Chryshnanda, D. L. (2009). Polisi penjaga kehidupan .
Djamil,  Z.  A.  (2020).  Peran  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  Dan  Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Ringan:  Studi  Kasus  Di  Kepolisian  Sektor  Yendidori. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren , 3 (1), 41–53.
Djamin,  A.  (2013).  Kepolisian  Administrasi  Negara  dan  Ketenagakerjaan  Dahulu Sekarang dan Yang Akan Datang. Jakarta, Pusat Pemberdayaan Manusia YTKI .
Hasmawati,  F.,  &  Aliasan,  A.  (2022).  Strategi  Komunikasi  Dalam  Manajemen Pengembangan Organisasi. Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah , 5 (2), 42–50.
Hotmaulana  Hutauruk,  R.  (2013).  Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui Pendekatan Restoratif. Jakarta: Sinar Grafika .
Marthauli, T., Pratiknjo, M. H., & Mawara, J. E. T. (2022). ORIENTASI NILAI TUGAS POLISI  DALAM  MELAYANI  MASYARAKAT  DI  POLRESTA  MANADO. HOLISTIK, Journal of Social and Culture .
Purnama, I. K., & Kepolisian, A. H. (2018). Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM. Bandung: PT Refika Aditama .
Sanapiah, F. (1990). Penelitian Kualitatif: dasar-dasar dan aplikasi. Malang: YA3 .
Sidiq,  M.  (2019). KOMUNITAS  KEAMANAN  TERPADU  DALAM  MEWUJUDKAN KETERTIBAN  DAN  KEAMANAN  DI  LINGKUNGAN  SUKARAME  (Studi  Kasus Kebijakan Lurah Sukarame) . UIN Raden Intan Lampung.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title) .
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta , 167 .
Waruju, L. L. (2017). Peran Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat (FKPM) Dalam Pelayanan  Pemecahan  Masalah  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat (Kamtibmas)(Studi Kasus Di Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten
Banyuwangi) .

## Copyright holder:
Wahyono, Siti Aisyah, Holten Sion (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: