Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Pembinaan Kesiswaan Untuk Mewujudkan Mutu Pembelajaran (Penelitian Di SMK Plus Qurrata ‘Ayun
Samarang Garut)
Saepul Huda
Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Garut

## Abstrak
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  bidang  Pendidikan  selama  ini  adalah  mutu pembelajaran  masih  kurang  optimal  sehingga  berdampak  pada  mutu  pendidikan. Kurang  optimalnya  mutu  pembelajaran  diduga  antara  lain  karena  pelaksanaan kebijakan  kesiswaan  dan  kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  kurang  maksimal terhadap  pembinaan  kesiswaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala  sekolah  terhadap  pembinaan  kesiswaan  untuk  mewujudkan  mutu pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  analisis  dengan  teknik  survey,  wawancara,  observasi  dan  studi dukumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  untuk  menjawab hipotesis penelitian ini adalah statistik dengan model analisis jalur ( path analysis). Adapun populasi dan sekaligus menjadi renponden dalam penelitian ini adalah guru SMK  Plus  Qurrata  A’yun  Samarang  Garut  sebanyak  92  orang . Hasil  pengujian hipotesis  utama  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  kesiswaan  (X 1 )  dan  kepemimpinan  kepala  sekolah  (X 2 )  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembinaan kesiswaan (Y) untuk mewujudkan mutu pembelajaran (Z) maka dilakukan pengujian  diperoleh nilai  F hitung sebesar 43,1096 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 1,42. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan statistik bahwa H 0 ditolak. Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh nilai koefisien determinasi R 2 sebesar 0,6647 yang juga menunjukkan besarnya kontribusi  variabel  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  dan  kepemimpinan  kepala sekolah  terhadap  pembinaan  kesiswaan  untuk  mewujudkan  mutu  pembelajaran sebesar  66,47  %,  Sedangkan  sisanya  sebesar  0,3353  atau  sebesar  33,53  % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
.
Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan, Kepemimpinan Kepala Sekolah.

## 1. Pendahuluan
Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia.  Pendidikan  merupakan  suatu  proses transformasi nilai-nilai budaya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi terdahulu sampai pada generasi sekarang dan ke depan. Allah SWT. berfirman:
ُّ يَأَٰٓ َي
َُّليِقُّاَذِإ َوُّ ۡۖۡمُكَلُُّهَّللٱُِّحَسۡفَيُّْاوُحَسۡفٱَفِسِل  َجَمۡلٱُّيِفُّْاوُحَّسَفَتُّ ۡمُكَلُّ َليِقُّاَذِإُّْا َٰٓوُنَماَءُّ َنيِذَّلٱُّاَه ُّ ُّ ۡمُكن ِمُّْاوُنَماَءُّ َنيِذَّلٱُُّهَّللٱُِّعَف ۡرَيُّْاو ُزُشنٱَفُّْاو ُزُشنٱ ُّۡعَتُّاَمِبُُّهَّللٱ َوُّ ٖۚ ت  َج َرَدَُّمۡلِع ۡلٱُّْاوُتوُأَُّنيِذَّلٱ َو ُّ ٞريِبَخَُّنوُلَم
“Hai  orang-orang  beriman  apabila  kamu  dikatakan  kepadamu:  "Berlapang-lapanglah  dalam majlis",  Maka  lapangkanlah  niscaya  Allah  akan  memberi  kelapangan  untukmu.  dan  apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan  meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan .” (QS. Al-Mujadilah, 58:11)
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa ada dua faktor kemuliaan dari Allah SWT. yaitu iman dan ilmu (Hatta, 2012: 2269). Dengan perantaraan ilmu manusia bisa beriman, ilmu diperoleh melalui pendidikan,  maka  pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  rangka  mengenal esensinya sebagai manusia.
Undang-undang  RI  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Bab  II,  Pasal  3 menyatakan  bahwa:  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu, cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab. Salah satu  upaya  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  adalah  dilaksanakannya  program  atau manajemen pembinaan kesiswaan yang optimal sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah.
Berdasarkan hasil  penelitian  awal  terdapat  fenomena  masalah  dalam  penelitian  ini  diantaranya sebagai berikut:
a. Permasalahan mengenai pelaksanaan kebijakan kesiswaan.
1) Ditunjukkan  dengan  kurangnya  komunikasi  dalam  menyampaikan  kejelasan  yaitu kebijakan yang di berikan kurang  jelas dan sedikit membingungkan  (ambigu/mendua) terhadap para pelaksana kebijakan.
2) Ditunjukan  dengan  kurangnya  sumberdaya  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  staf, keahlian staf dan kemampuan yang diperlukan.
b. Permasalahan mengenai kepemimpinan kepala sekolah.
1) Ditunjukan  dengan  tidak  tepat  sasaran  perencanaan  program  yang  sesuai  yaitu  antara relevansi visi sekolah dan kebutuhan sekolah yang bersifat prioritas.
2) Ditunjukan  dengan  kurangnya  komunikasi  yang  efektif  antara  kepala  sekolah  dengan pengajar yang berakibat komunikasi menjadi satu arah.
c. Permasalahan mengenai pembinaan kesiswaan.
1) Ditunjukan  dengan  tidak  meratanya  internalisasi  nilai  kepada  siswa  yang  berakibat sebagian siswa tidak dapat memaknai nilai-nilai keislaman.
2) Ditunjukan  dengan  rendahnya  kebiasaan  siswa  menyapa  baik  kepada  guru  dan  atau kepada sesama siswa serta belum menyeluruhnya pelaksanaan sholat berjamaah.
d. Permasalahan mengenai mutu pembelajaran.
1) Ditunjukan  dengan  tidak  maksimalnya  tenaga  pengajar  yang  profesional  pada penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan tidak optimalnya program pengayaan pembelajaran.
2) Ditunjukan dengan kurang memadai fasilitas dan perlengkapan belajar pada alat peraga pembelajaran dan laboratorium sekolah.

## Tabel 1. Dokumen Tata Usaha TU SMK Plus Qurrota A’yun Tahun 2019
Terdapat dugaan bahwa fakta-fakta pada fenomena masalah tersebut memiliki hubungan  sebab akibat ( causal effectual) yang harus di teliti lebih jauh . Sehubungan dengan itu peneliti tertarik untuk  meneliti  dengan  judul: “ Pengaruh    Pelaksanaan  Kebijakan  Kesiswaan  Dan Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Terhadap  Pembinaan  Kesiswaan  Untuk  Mewujudkan Mutu Pembelajaran” (Studi kasus di SMK Plus Qurrota A’yun Samarang Garut) ”.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  penelitian  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  pernyataan masalah  ( problem  statement )  dalam  penelitian  ini  dapat  di  identifikasikan  dalam  rumusan masalah sebagai berikut : "Mutu pembelajaran  belum optimal, diduga antara lain karena kurang efektifnya  pembinaan  kesiswaan,  kurang  maksimalnya  kepemimpinan  kepala  sekolah  dan pelaksanaan kebijakan kesiswaan".
Selanjutnya, berdasarkan pernyataan masalah tersebut penulis merumuskan pertanyaan masalah utama  (problem  question),  yaitu  :  "Adakah  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  dan kepemimpinan  kepala  kekolah  terhadap  pembinaan  kesiswaan  untuk  mewujudkan  mutu pembelajaran ?".
Selanjutnya,  mengacu  pada  pertanyaan  masalah  utama  di  atas  penulis  merumuskan  sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut:
a. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap pembinaan kesiswaan?
b. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran?
c. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan?
d. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran?
e. Adakah pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran?
f. Adakah  korelasi  antara  pelaksnaan  kebijakan  kesiswaan  dengan  kepemimpinan  kepala sekolah?
Konsepsi  dan  pola  pikir  pengembangan  kebijakan  dan  program  pembangunan  pendidikan nasional berlandaskan pada paradigma nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945. Falsafah dari sila- sila  yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  makna  yang  terkandung  dalam  alinea  keempat Pembukaan  UUD  1945  yang  secara  instrumental  dijabarkan  ke  dalam  pasal  31  UUD  1945 menjadi  landasan  ideology  dalam  paradigma  pengembangan  kebijakan  dan  program pembangunan pendidikan nasional.
Sebagaimana  telah  dinyatakan  pada Problem  Statement di  atas,  peneliti  merumuskan  suatu pernyataan masalah bahwa mutu pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran masih rendah hal ini disebabkan  beberapa  hal  diantaranya  kurangnya  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan belum maksimal.
Tujuan Kebijakan kesiswaan adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas; memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan  sekolah  sebagai  lingkungan  pendidikan  sehingga  terhindar  dari  usaha  dan  pengaruh negatif  dan  bertentangan  dengan  tujuan  pendidikan;  mengaktualisasikan  potensi  siswa  dalam pencapaian  prestasi  unggulan  sesuai  bakat  dan  minat;  menyiapkan  siswa  agar  menjadi  warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society).
Dalam  surat  Al  Imran  ayat  159  dan  hadist  diatas  dijelaskan  bahwa  abi  harus  bersikap  lemah lembut supaya orang-orang disekitar nabi tidak menjauhinya, dan memohonkan ampunan untuk mereka, serta bermusyawarah dalam suatu urusan. Perintah untuk bermusyawarah ini merupakan dasar untuk berpartisipasi, karena dalam bermusyawarah melibatkan berbagai orang yang akan ikut berpartisipasi mengemukakan pendapatnya.
Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  partisipasi  adalah  keterlibatan  mental  dan  emosi  secara fisik  seseorang  dalam  memberikan  inisiatif  terhadap  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  suatu lembaga  serta  mendukung  pencapaian  tujuan  dan  bertanggung  jawab  atas  keterlibatannya. Berdasarkan  uraian  diatas  maka  partisipasi  dalam  kegiatan  kesiswaan  diartikan  sebagai keterlibatan siswa baik secara fisik dan mental dalam kegiatan kesiswaan.
Adapun variabel-variabel yang akan diteliti meliputi:

## a. Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan
Secara etimologis, kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta polis (negara kota) dan pur (kota) yang dikembangkan dalam  bahsa  Latin  menjadi politia (negara)  dan  akhirnya  dalam  bahasaa  Inggris policy, yang berarti  menangani  masalah-masalah  publik  atau  administrasi  pemerintahan  (Dunn,  N.  William dalam Alifuddin, 2011:5).
Mintzberg  dalam ( Alifuddin,  2011:5)  kebijakan  merujuk  pada:  a)  rencana  atau  cara  bertindak yang  sengaja  ditetapkan;  b)  permainan  atau  maneuver  yang  dimaksudkan  untuk  menyesatkan orang lain; c) pola atau kumpulan tindakan yang konsisten, apakah bertujuan atau tidak; d) posisi atau lokasi atau wadah yang menunjuk bidang tindakan; dan e) perspektif atau cara memandang dunia (Davis, Gerald F., dkk dalam Alifuddin, 2011:5).
Ada  beberapa  model  kebijakan  yang  dapat  diambil  untuk  menjelaskan  mengenai  bagaimana pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan dan dijalankan oleh pembuat kebijakan.
Model  pelaksanaan  kebijakan  yang  dikembangkan  George  C.  Edward  III  disebut Direct  and Indirect  Impact  on  Implementation .  Dalam  pendekatan  Edward  III  ini,  terdapat  empat  variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumber daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur birokrasi.
Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu samalain sebagaimana pendapat Edwards III dalam (Kadi, 2008:40) yaitu sebagai berikut:
1) Komunikasi. Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  secara  jelas.    Apa  yang  menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran ( target group ) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.  Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  kelompok  sasaran,  maka  kemungkinan  akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.
2) Sumberdaya.  Dalam  implementasi  kebijakan  harus  ditunjang  oleh  sumberdaya  baik sumberdaya manusia, materi dan metoda.  Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan sumberdaya  untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif  dan  efisien. Tanpa  sumberdaya,  kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas  menjadi  dokumen  saja  tidak diwujudkan  untuk  memberikan  pemecahan  masalah  yang  ada  di  masyarakat  dan  upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010:71), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
3) Disposisi.  Suatu  disposisi  dalam  implementasi  dan  karakteristik,  sikap  yang  dimiliki  oleh implementor  kebijakan,  seperti  komitmen,  kejujuran,  komunikatif,  cerdik  dan  sifat demokratis.  Implementor  baik  harus  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.  Implementasi  kebijakan  apabila  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010:72), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh  implementor,  seperti  komitmen,  keejujuran,  sifat  demokratis.    Apabila  implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4) Struktur  birokrasi.  Organisasi,  menyediakan  peta  sederhana  untuk  menunjukkan  secara umum  kegiatan-kegiatannya  dan  jarak  dari  puncak  menunjukkan  status  relatifnya.  Garis- garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.  Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan  dan  bawahan  dan  hubungan  secara  diagonal  langsung  organisasi  melalui  lima  hal harus tergambar,

## b. Kepemimpinan Kepala Sekolah
Konsep dan fungsi kepala sekolah dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu : a) Tugas, Peranan dan Tanggung  Jawab  Kepala  Sekolah;  b)  Profil  Kemampuan  Kepala  Sekolah  Sebagai  Pemimpin Pendidikan; c) Karakteristik, Integritas dan Kemandirian Kepala Sekolah. Untuk lebih jelasnya penulis akan membahasnya secara mendalam di bawah ini:
Dalam satuan pendidikan, kepala sekolah menduduki dua jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana yang telah digariskan oleh peraturan perundang- undangan. Pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya.
Revitalisasi  peran  kepala  sekolah  dalam  upaya  peningkatan  mutu  perlu  segera  dilaksanakan. Dengan  revitalisasi  itu  diharapkan  adanya  peningkatan  mutu  pendidikan  nasional  dalam mempersiapkan  bangsa  Indonesia  memasuki  era  globalisasi  dan  tantangan  yang  semakin beragam.
Dalam  revitalisasi  peran  kepala  ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yakni  kegiatan  dan kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  profesional.  Kedua  hal  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan. Kegiatan-kegiatan  kepala  sekolah  harus  ditunjang  dengan  kepemimpinan  kepala  sekolah  yang profesional.
Kepala sekolah sebagai peran sentral di sekolah tentu mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan  ancaman  bagi  dirinya,  sehingga  dapat  mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  yang tersedia  untuk  memajukan  sekolahnya.  Di  samping  itu  kepala  sekolah  tentu  juga  mengetahui kebutuhan  sekolah  khususnya  input  pendidikan  yang  akan  dikembangkan  dan  didayagunakan dalam proses pendidikan di sekolah.
Adapun dimensi kepemimpinan kepala sekolah sebagai berikut:
a. Kemampuan personal, meliputi:
1) Kesadaran terhadap nilai dan keyakinan diri dan orang lain.
2) Kematangan emosional.
3) Kesadaran akan tampak perilaku personal mereka terhadap orang lain.
4) Menginspirasi  terbentuknya  iklim  yang  saling  menghargai,  saling  percaya  dan  saling mendukung.
5) Bersifat sabar, tekun dan teguh.
6) Berusaha untuk tetap teratur walaupun dihadapkan pada situasi menantang dan rumit.
b. Kemampuan relasional, meliputi:
1) Menghargai  individu  dan  berinteraksi  dengan  orang  lain  secara  menyentuh  dan bermartabat.
2) Bersikap jujur, apa adanya dan terbuka di dalam interaksi dengan orang lain.
3) Menciptakan  lingkungan  kerja  yang  dinamis  dan  suportif  dimana  orang  saling  bekerja sama dan saling perhatian.
4) Menginspirasi dan mengembangkan rasa kebersamaan dan berbagi tanggung jawab.
c. Kemampuan intelektual, meliputi:
1) Berorientasi  masa  depan  serta  dapat  mempengaruhi  perubahan  yang  memberikan keuntungan terhadap peserta didik dan komunitas sekolah.
2) Bersifat pembelajaran yang reflektif dan menciptakan situasi belajar dengan dan untuk orang lain.
3) Membangun kepemilikan bersama terhadap visi pendidikan nasional.
4) Memanfaatkan  informasi  penting  untuk  solusi  yang  tepat  dan  mengimplementasikan strategi yang berkesinambungan.
5) Menciptakan lingkungan belajar yang hidup, menantang, nyaman dan menyenangkan.
6) Mengkomunikasikan  optimisme  dan  kepercayaan  diri  terhadap  potensi  anak  di sekolahnya.
7) Terus mengkaji perkembangan pengetahuan di bidang pengajaran dan pembelajaran serta kurikulum dan penilaian.
d. Kemampuan keorganisasian, meliputi:
1) Merencanakan, mengevaluasi, mencapai dan melaporkan kinerja yang dihasilkan.
2) Mengaitkan  hasil,  praktik  dan  pengembangan  profesional  ke  dalam  konteks  kinerja sekolah secara menyeluruh.
3) Memanfaatkan  bukti  dan  umpan  balik  yang  beragam  dan  luas  perspektifnya  dalam mengarahkan orientasi ke depan.
4) Mengembangkan,  mengimplementasikan  dan  memonitor  secara  efektif  dan  akuntabel sistem perencanaan, manajemen dan pelaporan.

## c. Pembinaan Kesiswaan
Dengan  demikian,  Dalam  pembinaan  kesiswaan  terlingkup  program  kegiatan  yang  langsung melibatkan peserta didik (siswa) sebagai sasaran; ada pula program yang melibatkan guru sebagai mediasi  atau  sasaran  antara  (tidak  langsung).  Namun,  sasaran  akhir  dari  kinerja  pembinaan kesiswaan adalah perkembangan siswa yang optimal; sesuai dengan karakteristik pribadi, tugas perkembangan, kebutuhan, bakat, minat, dan kreativitasnya. Layanan Pendidikan yang Bermutu Di Sekolah Optimalisasi Layanan: Pembinaan Kesejahteraan Siswa Manajemen/ Kepemimpinan Perkembangan pribadi siswa yang optimal dan terintegrasi Pembelajaran
Kompetensi  Pembina  Kesiswaan  Walaupun  di  sekolah-sekolah  telah  ada  wakil  kepala  sekolah urusan kesiswaan, akan tetapi sifatnya koordinatif dan administratif. Ia bertugas mewakili kepala sekolah  dalam  hal  memadukan  rencana  serta  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  pembinaan kesiswaan  sebagai  bagian  yang  terpadu  dari  keseluruhan  program  pendidikan  di  sekolah.  Pada dasarnya,  pembinaan  kesiswaan  di  sekolah  merupakan  tanggung  jawab  semua  tenaga kependidikan. Guru adalah salah satu tenaga  kependidikan yang kerap kali berhadapan dengan peserta  didik  dalam  proses  pendidikan.  Guru  sebagai  pendidik  bertanggungjawab  atas terselenggaranya  proses  tersebut  di  sekolah,  baik  melalui  bimbingan,  pengajaran,  dan  atau pelatihan. Seluruh tanggung jawab itu dijalankan dalam upaya memfasilitasi peserta didik agar kompetensi dan seluruh aspek pribadinya berkembang optimal. Apabila guru hanya menjalankan salah  satu  bagian  dari  tanggung  jawabnya,  maka  perkembangan  peserta  didik  tidak  mungkin optimal.
Manajemen  adalah  suatu  proses  pengaturan  atau  ketatalaksanaan  untuk  mencapai  suatu  tujuan dengan melibatkan orang lain. Manajemen  adalah  ilmu dan  seni mengatur proses pemanfaatan sumber–sumber  lainya  secara  efektif  dan  efesien  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Ada  banyak
fungsi manajemen  yang diungkapkan oleh para ahli manajemen,  namun dalam materi  ini  akan memuat fungsi manajemen yang lebih sederhana dan bersifat menyeluruh oleh George R. Terry, yakni POAC (Planning, Organizing, Actuating & Controlling) (Yogarananda, 2012:1).
Adapun dimensi dari variabel pembinaan kesiswaan adalah sebagai berikut:

## a. Dimensi Perencanan Penciptaan Suasana Religius
Dalam  setiap  pembinaan  pasti  perlu  Perencanaan  sebagai  langkah  awal  dalam  melakukan pembinaan. perencanaan merupakan penyusunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai  upaya  memanfaatkan  sumber-sumber  yang  tersedia  dengan  memperhatikan  segala keterbatasan guna mencapai  tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka segala  sumber  daya  dalam  organisasi  difokuskan  pada  pencapaian  tujuan  organisasi (Yogarananda, 2012:2).

## b. Dimensi Internalisasi Nilai
Internalisasi nilai merupakan proses penanam nilai melalui sistem aturan organisasi  yaitu  pada varibel  pembinaan  kesiswaan.  Pengorganisasian  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang  dimiliki.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan  ini  merupakan  keseluruhan proses  memilih  orang-orang  serta  mengalokasikannya  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang tugas  orang-orang  itu  dalam  organisasi,  serta  mengatur  mekanisme  kerjanya  sehingga  dapat menjamin  pencapaian  tujuan  program  dan  tujuan  organisasi.  Menurut  George  R.  Terry,  tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam  kepentingan  dan  memanfaatkan  seluruh  kemampuan  kesuatu  arah  tertentu (Rahmat, 2013:27-28).

## c. Dimensi Keteladanan (Pelaksanaan Pembinaan)
Sebuah  perencanaan  dan  pengorganisasian  yang  kurang  baik  berarti  bila  tidak  diikuti  dengan pelaksanaan  kerja  organisasi  yang  bertanggung  jawab.  Untuk  itu  maka  semua  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  ada  harus  dioptimalkan  untuk  mencapai  visi,  misi  dan  program  kerja organisasi.  Pelaksanaan  kerja  harus  sejalan  dengan  rencana  kerja  yang  telah  disusun.  Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing  SDM  untuk  mencapai  visi,  misi  dan  program  kerja  organisasi  yang  telah ditetapkan. Inti dari Actuating adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi (Yogarananda, 2012:3).

## d. Dimensi Pembiasaan Pembinaan Kesiswaan
Menurut  Dr  Badruzaman  M.A  bahwa  pembiasaan  merupakan  suatu  konsep  islam,  pembiasaan berasal dari bahasa arab lita’ziz yaitu  membiasakan diri  yang sudah terkristalilasi terhadap nilai- nilai  keislaman.nMenurut  Asmaun  Sahlan  Varibel  Pembinaan  Kesiswaan  pada  dimensi pembiasaan memiliki indikator sebagai berikut :
1) Menyapa
2) Sholat berjamaah
3) Tadarus
4) Istighosah
e. Dimensi pembentukan sikap dan perilaku
Agar  pekerjaan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  organisasi  dan  program  kerja  maka  dibutuhkan pengontrolan, baik dalam bentuk pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian.  Sehingga  dengan  hal  tersebut  dapat  segera  dilakukan  antisipasi,  koreksi  dan penyesuaian-penyesuaian  sesuai  dengan  situasi,  kondisi  dan  perkembangan  lingkungan  sekitar organisasi (Yogarananda, 2012:5).

## d. Mutu Pembelajaran
Istilah kualitas atau mutu perlu memperoleh pengkajian yang cermat dan hati-hati sebab menurut Anna  Coote  dalam  Edwar  Salis  yang  dikutip  oleh  Dadang  Suhardan  (2010  :  94)  mengatakan  : “Quality  is  a  slippery  concept.  It  implies  different  things  to  deffernt  people”. Kualitas  adalah sebuah konsep yang dapat membingungkan,  pengertiannya menjadi sesuatu  yang berbeda  bagi setiap  orang.  Bahkan  para  ahli  pun  menyimpulkannya  tidak  ada  yang  sama.  Definisi  kualitas berbeda-beda.
Kualitas  dapat  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  melebihi  kepuasan  dan  keinginan  consume. Menurut  Juran  yang  dikutip  oleh  Dadang  Suhardan  (2010  :  94)  kualitas  adalah  produk  yang memiliki  keistimewaan,  membebaskan  konsumen  dari  rasa  kecewa  akibat  kegagalan.  Produk adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan,  kualitas  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan  pelanggan  sekarang  dan  dimasa  datang. Perbedaan  pengertian  seperti  dikemukakan,  menyebabkan  kita  perlu  memahaminya  dengan sungguh-sungguh supaya mendapat gambaran yang jelas.
Adapun dimensi mutu pembelajaran menurut Taksonomi Bloom dkk yang dikutip oleh Harjanto (2000 : 59) ada tiga kategori tujuan yakni ranah kognitif/penalaran atau cognitive domain , ranah afektif/nilai dan sikap atau “affective domain” dan ranah psikomotor atau psychomotor domain.
a. Ranah Kognitif
Menurut Harjanto (2000 : 59) ranah kognitif meliputi enam sub ranah yang disusun mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks.
b. Ranah afektif
Menurut Harjanto (2000 : 62) ranah nilai dan sikap atau affective domain meliputi lima sub ranah yang tersusun dari tahap yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks.
c. Ranah Psikomotorik
Ranah psikomotorik atau psychomotor domain menurut Harjanto (2000 : 63) meliputi tujuh sub ranah dari yang paling rendah sampai pada yang paling tinggi atau kompleks.
Bedasarkan hal tersebut, maka nampak jelas adanya hubungan Causal Effectual antara variabel, bahwa pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap pembinaan kesiswaan dalam mewujudkan mutu pembelajaran.
Selanjutnya  sehubungan  dengan  proposisi  tersebut  yang  menjadi  anggapan  dasar  penelitian  ini adalah:
1) Mutu  Pembelajaran  yang  baik  akan  terwujud  apabila  pembinaan  kesiswaan  dilaksanakan secara maksimal.
2) Pembinaan  kesiswaan  yang  sesuai  dengan  harapan  akan  menentukan  terwujudnya  mutu pembelajaran.
3) Pembinaan  kesiswaan  akan  maksimal  apabila  adanya  pengaruh  kepemimpinan  kepala sekolah dan pelaksanaan kebijakan kesiswaan yang dilaksanakan secara optimal.
Berdasarkan proposisi dan anggapan dasar tersebut, maka kerangka pemikiran  dalam pemikiran ini dapat digambarkan ke dalam model penelitian sebagai berikut:

## Gambar 1. Model Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis  penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Hipotesis utama:
H 0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan  kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran.
H 1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran
Selanjutnya  dari  rumusan  hipotesis  utama  yang  akan  diajukan  dalam  penelitian  ini,  dapat dijabarkan dalam sub-sub hipotesis sebagai berikut:
Sub  Hipotesis 1:
H 0 H 1 :
:
Tidak  terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  terhadap  Pembinaan kesiswaan.
Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap pembinaan kesiswaan.
Sub  Hipotesis 2:
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran. Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
Sub  Hipotesis 3:
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan.
Sub  Hipotesis 4:
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh epemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran.
Sub  Hipotesis 5:
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran. Terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
Sub Hipotesis 6:
H 0 H 1 :
: Tidak terdapat korelasi antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dengan kepemimpinan kepala sekolah.
Terdapat  korelasi  antara  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  dengan  kepemimpinan kepala sekolah.

## 2. Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan  metode  deskriptif  adalah  metode  yang  menggambarkan  atau  memaparkan  fenomena masalah yang akan diteliti pada saat ini atau keadaan sekarang dengan tujuan mencari jawaban tentang  pemecahan  masalah  dan  hasilnya  dilaksanakan  setelah  kegiatan  eksploratif  (Iskandar, 2018:174).
Teknik penelitian ini menggunakan teknik sensus, yaitu penelitian mengambil semua dari suatu populasi  dengan  menggunakan  kuosioner  sebagai  alat  pengumpulan  data  yang  pokok  untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.
Dengan demikian metode pendekatan dan teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan  dapat  memberikan  jawaban  terhadap  pemecahan  masalah  melalui  pengumpulan informasi data lapangan yang menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan antara fenomena yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan kebijakan  kesiswaan,  kepemimpinan  kepala sekolah, pembinaan kesiswaan, dalam hubungannya dengan kualitas belajar Siswa.
Alat  ukur  penelitian  adalah  penghubung  antara  masalah  penelitian  yang  dirumuskan  secara teoritik  dengan  data  yang  dikumpulkan  melalui  pengamatan  empirik  (Iskandar,2018:  10). Alat ukur  yang  digunakan  dalam  kegiatan  penelitian  ini  adalah  angket  berupa  kuesioner  terstruktur
yang bersifat tertutup dimana responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia dengan memberikan tanda sesuai petunjuk.
Jenis data yang ditangkap dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang mendekati kebenaran dan data tersebut sifatnya valid yang mencakup data variabel-variabel penelitian yang  diperoleh langsung dari responden, dalam hal ini adalah  guru- guru SMK Plus Qurrata ‘Ayun Samarang Garut. Sumber data primer ini diantaranya diperoleh dari responden sebanyak 92 orang sebagai objek penelitian sesuai ruang lingkup dan kebutuhan.
Sedangkan data sekunder yaitu data  yang peroleh dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian, bisa berupa pendapat atau pandangan dari pihak lain selain responden atau bisa berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian serta laporan-laporan yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

## 3. Hasil Pengujian dan Pembahasan
3.1 Pelaksanaa  Kebijakan  Kesiswaan  (X1)  Dan  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  (X2)
Terhadap Pembinaan Kesiswaan (Y) Untuk Mewujudkan Mutu Pembelajaran (Z)
Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:
Hipotesis utama:
H 0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan  kebijakan kesiswaan dan  kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran.
H 1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan diperoleh  nilai  Fhitung  >  Ftabel  yaitu  Fhitung  43,1096  >  Ftabel  1,4201 dengan  nilai  koefisien jalur  0,8139  nilai  koefisien  determinasi  0,6647  dengan  demikian  keputusan  yang  didapat  H0 ditolak dan H1 diterima.
Dengan  demikian  pelaksanan  kebijakan  kesiswaan  dan  kepemimpinan  kepala  sekolah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pembinaan  kesiswaan  untuk  mewujudkan  mutu pembelajaran sebesar 0,6647 atau sebesar 66,4% sedangkan sisanya sebesar 0,3353 atau 33,53% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain seperti interaksi pelaksana, iklim organisasi, lingkungan eksternal dan faktor lainnya.
3.2 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan (X1) terhadap Pembinaan Kesiswaan (Y)
Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:
H 0 H 1 :
: Tidak  terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  terhadap  Pembinaan kesiswaan.
Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap pembinaan kesiswaan.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan diperoleh nilai Thitung > Ttabel yaitu Thitung 0,4449 > Ttabel 1,9873 dengan nilai koefisien jalur
0,0475 nilai koefisien determinasi 0,0022 dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterima dan H1 ditolak.
Dengan demikian Variabel pelaksanaan kebijakan kesiswaan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembinaan kesiswaan sebesar 0,0022 atau 0,22%.sedangkan sisanya 0,9978 atau  99,78% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  . Faktor lain (epsilon) yang diduga berpengaruh : Iklim organisasi, motivasi belajar siswa.

## 3.3 Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan (X1) terhadap Mutu Pembelajaran(Z)
Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran. Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan diperoleh nilai Thitung > Ttabel yaitu Thitung 0,4031 > Ttabel 1,9876 dengan nilai koefisien jalur 0.6122 nilai koefisien determinasi 0,0009dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterima dan H1 ditolak.
Dengan  demikian  Pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap variabel mutu pembelajaran sebesar  0,0009 atau sebesar 0,009%. . Sedangkan sisanya sebesar 0,991 atau sebesar 99,1% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang tidak dimasukan ke dalam model. Faktor lain (epsilon) yang diduga berpengaruh : Kinerja Guru, Manajemen Pembelajaran
3.4 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) terhadap Pembinaan Kesiswaan (Y)
Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan kesiswaan.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan diperoleh nilai Thitung < Ttabel yaitu Thitung 0,2004 < Ttabel 1.9873 dengan nilai koefisien jalur 0.0214 nilai koefisien determinasi 0,0005 dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterima dan H1 ditolak.
Dengan  demikian  kepemimpinan  kepala  sekolah  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap pembinaan kesiswaan sebesar 0,0005 atau sebesar 0,005%sedangkan sisanya (Epsilon) sebesar  0,996  atau  sebesar  99,6%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  yang  tidak dimasukan  ke  dalam    model.  Faktor  lain  (epsilon)  yang  diduga  berpengaruh  :  Kepemimpinan kepala sekolah dan guru, situasi dan kondisi sekolah, lingkungan keluarga

## 3.5 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2) terhadap Mutu Pembelajaran (Z)
Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah :
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh epemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pembelajaran.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan diperoleh  nilai  Thitung  <  Ttabel  yaitu  Thitung  -2,8125  <  Ttabel  1.9876  dengan  nilai  koefisien jalur  0.1020  nilai  koefisien  determinasi  0,0104  dengan  demikian  keputusan  yang  didapat  H0 diterima dan H1 ditolak.
Dengan  demikian  kepemimpinan  kepala  sekolah  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap  mutu  pembelajaran  sebesar  0,0104  atau  sebesar  1,04%sedangkan  sisanya  (Epsilon) sebesar  0,9911atau  sebesar  99,11%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  yang  tidak dimasukan  ke  dalam    model.  Faktor  lain  (epsilon)  yang  diduga  berpengaruh  :  Kinerja  guru, kompetensi profesionalisme guru.

## 3.6 Pengaruh Pembinaan Kesiswaan (Y) terhadap Mutu Pembelajaran (Z)
Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:
H 0 H 1 : : Tidak terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran. Terdapat pengaruh pembinaan kesiswaan terhadap mutu pembelajaran.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan diperoleh nilai Thitung > Ttabel yaitu Thitung 8,8274 > Ttabel 1.9876 dengan nilai koefisien jalur 0.9424 nilai koefisien determinasi 0,8881 dengan demikian keputusan yang didapat H0 ditolak dan H1 diterima.
Dengan demikian Pembinaan kesiswaan berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap mutu pembelajaran  sebesar  0,8881  atau  sebesar  88,81%sedangkan  sisanya  (Epsilon)  sebesar 0,0017atau sebesar 0,017% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang tidak dimasukan ke  dalam    model.  Faktor  lain  (epsilon)  yang  diduga  berpengaruh  :  Komunikasi  interpersonal, motivasi belajar siswa, prestasi belajar siswa.
3.7 Hubungan Pelaksanaan Kebijakan Kesiswaan  (X1)  dengan Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2)
Rumusan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah:
H 0 H 1 :
: Tidak terdapat korelasi antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dengan kepemimpinan kepala sekolah.
Terdapat  korelasi  antara  pelaksanaan  kebijakan  kesiswaan  dengan  kepemimpinan kepala sekolah.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan diperoleh  nilai  Thitung  <  Ttabel  yaitu  Thitung  -0,8182  <  Ttabel  1,9867dengan  nilai  koefisien korelasi parsial 0,0859 dengan demikian keputusan yang didapat H0 diterimadan H1 ditolak.
Dengan demikian Untuk mengetahui lebih lanjut kerterkaitan antara variabel X 1 dan X2, maka dilakukan  pengujian,  yaitu  dengan  melihat  perbandingan  antara  t hitung dan  t tabel yaitu  t hitung =  - 0,8182 < t tabel 1,9867. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H 0 diterima, sehingga tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan kebijakan kesiswaan dan kepemimpinan kepala sekolah.

## 4. Simpulan
Hasil  pengujian  hipotesis  utama  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan kebijakan  kesiswaaan  dan  kepemimpinan  kepala  sekolah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap pembinaan kesiswaan untuk mewujudkan mutu pembelajaran. Hal ini diperlihatkan oleh besaran nilai koefisien determinansi berdasarkan hasil perhitungan.
Pertama, hasil analisis deskripsi variabel pelaksanaan kebijakan kesiswaan menunjukan kriteria sangat baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator  dengan  nilai  persentase  tertinggi  yaitu  kepala  sekolah,  bidang  kesiswaan  dan  BK memiliki sikap spiritual. Persentase terendah yaitu guru dan siswa mendapatkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan pimpinan menyediakan ruangan yang memadai.
Kedua, hasil analisis deskripsi variabel kepemimpinan kepala sekolah menunjukan kriteria cukup baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan  nilai  persentase  tertinggi  yaitu  Anggaran  ditetapkan  sesuai  kebutuhannya.  Persentase terendah yaitu Komunikasi disampaikan secara menyeluruh dan optimal oleh pimpinan.
Ketiga, hasil analisis deskripsi variabel pembinaan kesiswaan menunjukan kriteria baik, hal ini dibuktikan  dengan  rata-rata  jawaban  responden  mengenai  variabel  tersebut.  Indikator  dengan nilai persentase tertinggi yaitu Siswa bersikap baik kepada orang lain. Persentase terendah yaitu Siswa berkata santun kepada orang lain.
Keempat,  hasil  analisis  deskripsi  variabel  mutu  pembelajaran  kriteria  baik,  hal  ini  dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi  yaitu  Guru  menentukan  KKM.  Persentase  terendah  yaitu  guru  menggunakan  metode pembelajaran yang tepat.

## Daftar Pustaka
I. Buku
A l-Qur'an  dan  Terjemahnya. Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemahan/Pentafsir  Al- Qur'an,
Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il, Abi Abdillah. Matan Al-Bukhari. Semarang: Toha Putra, t.t. Aminatul,  zahran, Membangun  kualitas  pembelajaran  melalui  dimensi  profesionalisme  guru , 2015: 140-150)
Andang. Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014. Ash-Shabuni, Ali. Shafwatu At-Tafasir. Kairo: Dar El-Fikr, t.t. Barnawi. Kinerja Guru Profesional. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012. Djihad,  Suyanto  dan  Asep. Calon  Guru  dan  Guru  Profesional. Yogyakarta:  Multi  Pressindo,
2012.
Effendy,  Onong  Uchjana. Ilmu  Filsafat  dan  Teori  Komunikasi. Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2003.
Haryono, Rudy. Kamus Lengkap 30 Trilyun (Inggris-Indonesia / Indonesia-Inggris). Jombang: Lintas Media Jombang, 2014.
Iskandar, Jusman. Indeks dan Skala Dalam Penelitian. Bandung: Puspaga, 2015. J, Rakhmat. Teori-teori Komunikasi. Bandung: Remaja Karya, 2005. Kosasi, Soetjipto dan Raflis. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2007. Purwanto. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Purwanto,  Ngalim. Administrasi  dan  Supervisi  Pendidik. Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2004.
Syagala,  Saiful. Kemampuan  Profesional  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan. Bandung:  CV. Alfabeta, 2011.
Syagala, Saeful. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2012 Sudjana, Nana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Rosdakarya, 2011. Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005. Suprijono, Agus. Cooperative Learning. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Suranto, A.W. Komunikasi Interpersonal. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Undang-undang RI Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. n.d. Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakaarta: PT. Hidakarya Agung, 2012.

## II. Dokumen-dokumen
Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.mProfil SMK Plus Qurrata ‘Ayun Samarang Garut.