## PERSPEKTIF ISLAMTENTANG PEMBAGIAN PUSAKA PADA
KASUS MUNASAKHAT DI DESA KABAR

## KECAMATAN SAKRA LOMBOK TIMUR
Syahdan 1

## STIT Palapa Nusantara Lombok NTB
E-mail: syahdankbr@ymail.com
HP:081803648316

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hal-hal  yang  menjadi  faktor timbulnya  hak  dan  penghalang  mendapatkan  hartapeningalan  atau  pusaka,dan memahami  penyelesaian  perhitungan  baik  menurut  Islam  maupun  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan  ilmu  pengetahuan dan  sebagai  bahan  pengkajian  selanjutnya  untuk  melakukan  penelitian  bagi  peneliti tentang  harta  pusaka  atau  warisan;  dan  secara  praktis,  dapat  dijadikan  sebagai pedoman  dalam  menyelesaikan  hukum  waris  khususnya  yang  berkaitan  dengan munasakhat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; (1) metode observasi, (2)  metode  wawancara,  dan  (3)  metode  dokumentasi.Hasil  yang  diperoleh  adalah terjadinya  perbedaan  yang  cukup  jelas  pada  sistim  penyelesaian  kasus  munasakhat ini,  baik  secara  hukum  Islam  maupun    hukum  positif.  Konsep  penyeselesaian masalah  munasakhat  pada  hukum  Islam  adalah  dengan  membuat  masalah  pertama dan  masalah  kedua  kemudian  membuat  masalah  jami‟ah  yang  merupakan  masalah perpaduan  antara  siham  si  mayyit  kedua,  asal  masalah  pertama  dan  kedua.Adapun pada  hukum  positif  tanpa  membuat  masalah  jami‟ah,  namun  memperhatikan golongan  karena  setiap  golongan  dapat  menggugurkan  ahli  waris  golongan setelahnya.  Maka  pada  hukum  positif    sama  sekali  tidak  membutuhkan  adanya masalah jami‟ah.
Kata kunci :  harta pusaka,  munasakhat.

## A. Pendahuluan
Ilmu  mawaris  yang  dalam  istilah  kehidupan  sehari-hari  dikenal  dengan  ilmu faraidl. Ilmu ini nyaris terancam punah baik dari segi teoritis maupun aplikasi dalam menyelesaikan  pembagian tariikah atau harta pusaka.Fara‟idh menurut bahasa bentu jamak  dari faridhatun yang  artinya  wajib  ataukewajiban 2 .  Ungkapan  yang  tersurat
1 Dosen STIT Palapa Nusantara Lombok NTB
2 Yunus, Mahmud, 1989. Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: PT Hidakarya Agung, hal. 313
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah Page 18
secara  harfiah  tersebut  dapat  dipahami  betapa  urgennya  mempelajari  ilmu  mawaris sehingga  secara  lugas  disebutkan  dengan  kata fari<dh-fara<’idh. .  Selanjutnua menuruut terminologi syara‟ ilmu fara<’idh adalah ilmu untuk memahami bagian dari masing-masing  ahli  waris  sekaligus  memahami  ilmu  perhitungan  yaitu  kemampuan untuk mrngetahui sesuatu yang khusus bagi setiap orang yang berhak dari tirkah yang ada 3 .Sedangkan  menurut  Husaini 4 menyatakan  Ilmu  far fara<’idh ini  memiliki banyak  pengertian  antara  lain  :  (1)  ilmu  yang  merupakan  salah  satu  ilmu  yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengetahui besar pendapatan warisan secara syara‟ baik dengan jalur furudl, ashobah maupun rad dan mengetahui sebab-sebab timbulnya hak dan penghalang untuk mendapatkan tirkah.
Dari  dua  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  ilmu  faraidl  adalah salah  satu  ilmu  tentang  mu‟amalah  yang  berkaitan  dengan  harta  peninggalan  orang yang  telah  meninggal  dunia  (tirkah)  dalam  memahami  ketentuan  hak,  syarat,  rukun dan  sebab-sebab  mendapatkan  tirkah  baik  dengan  jalur  furudl,  rad,  dan  ashobah sesuai  dengan  tingkatannya  demikian  juga  dalam  memahami  sebab-sebab terhalangnya mendapatkan tirkah.
Salah  satu  cabang  ilmu  di  dalam  Islam  ini,  disinyalir  paling  cepat  punah karena memang jarangnya orang yang berminat dan banyaknya yang tidak menyadari bahkan  tidak  peduli  akan  pentingnya  ilmu  ini,  sebagaimana  yang  telah  disabdakan oleh nabi MuhammadSAW dalam sebuah haditsnyayang berbunyi :
ااْ ئِ لَّ مُ ا اْ ئِ امُ تَ اْ مُ ا ئٍ اْ تَ امُ لَّ تَ تَ ا تَ اْ مُ تَ مُ تَ ائِ اْ ئِ اْاوا مُ اْ ئِ ا تَ لَّ ئِ تَا تَ اْ مُ لِّ تَ تَ ا تَ ئِاوتَ تَلااْوو مُ لَّ تَ تَ ( امُ اْ ئِ تَ اْاتَو ) ا
Artinya  :Pelajarilah  oleh  kalian  tentang  ilmu  faraidl  dan  ajarkan  (kepada  manusia) karena  sesungguhnya  ilmu  faraidl  itu adalah  setengah  dari  ilmu  dan  salah  satu  ilmu yang  paling  pertama  kali  dilupakan  (oleh  manusia)  dan  dicabut  dari  ummatku  (Al- Hadits)
Kaitan  dengan  ini  pula,  dalam  sebuah  sya‟ir  diungkapkan  oleh  seorang ulama‟ امُ تَقاْلتَ ا ئٍ اْ ئِ امُ لَّ تَ امُهلَّ ئِإتَ
اا# تَج اْ مُ مُد تَكتَ اتَلالَّى تَحائِضاْرتَلأاْوا ئِا
Artinya;Dan  sesungguhnya  ilmu
3 Al-Anfanany, Zainuddin Abdul Majid. 1996. Tuhfatuzzainiyyah . Pancor. Toko Kita, hal. 6
4 Yusuf Gozaly, Husain. 2003. Al-Mirats . Libanon. Darul Fikri, hal.9.
faraidl  adalah ilmu  yang  pertama  kali  hilang  di  muka  bumi ini  sampai-sampai  tidak akan didapatkan 5
Hadits dan qaul ulama‟ diatas, mencerminkan akan pentingnya ilmu mawaris dikalangan masyarakat Islam untuk dapat memecahkan berbagai peroblematika yang berkaitan  dengan  pembagian  pusaka,  di  mana  harta  pusaka  adalah  di  antara  hal-hal yang sangat dikhawatirkan akan memicu terjadinya konplik dalam keluarga, memicu munculnya  prasangka.  Masalah  perwarisan  merupakan  masalah  sosial  yang  sangat perlu  disosialisasikan  secara  massif  kepada  masyarakat.  Tidak  sedikit  fakta  yang terjadi di masyarakat sebagai akibat peroses pembagian warisan yang terkesan kurang memuaskan. Salah satunya adalah masalah mawaris menjadi sumber konflik internal dikalangan  keluarga  si  mayyit  sehingga  konsep  ukhuwah  Islamiyyah  menjadi  fakta sebaliknya.  Hal  ini  tiada  lain  disebabkan  karena  keterbatasan  pengetahuan  diantara para  tokoh  agama  yang  memiliki  otoritas  untuk  melakukan  proses  penyelesaian pembagian secara hukum, sehingga sering kali terjadi kesalah pahaman, bahkan juga keterbatasasan  penyelesaian  persoalan  disebabkan  oleh  ketidak  mampuan  dalam memberikan  penyelesaian  pembagian  secara  adil  baik  menurut  hukum  Allah  SWT atau syariat Islam dan UU yang ada. Untuk itulah maka tidak boleh tidak bahwa  ilmu ini sangat perlu untuk disosialisasikan di masyarakat.
Dengan  mencantumkan  beberapa  faktor dan  problema  yang  terjadi  di tengah masyarakat  Islam  saat  ini,  salah  satunya  adalah  seorang  suami  meninggal  dunia dengan  meninggalkan  seorang  istri,  satu  anak  laki-laki,  dan  satu  anak  perempuan, kemudian  seorang  ibu  (istri  si  mayyit  pertama)  meninggal  dunia  dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, kemudian seorang suami (anak kandung si mayyit pertama dan kedua) meninggal dunia dengan meninggalkan seorang  istri,  seorang  saudari  sekandung,  seorang  saudara  seibu  (satu  laki-laki  dan satu  perempuan),  sedangkan  meninggalnya  mayyit  pertama  dan  kedua  sebelum terjadinya  pembagian  hak  tirkahdari  masing-masing  si  mayyit  sehingga  apakah seorang  anak  (mayyit  ketiga)  tetap  mendapatkan  hak  tirkahnya  dengan  digantikan
5 Ibid. hal.9.
oleh ahli waris berikutnya atau semua tirkahnya diserahkan sepenuhnya kepada baitul mal ?.
Dengan  dasarinilahkajian-kajian,  penelitian-penelitian  sangat  diperlukan terutama untuk memperooleh informasi yang jelas serta dapat mengguunakan langkah yang  tepat  berdasarkan  penyelesaian  secara  faraidh  atau  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia,  di  samping  itu  diharapkan  dapat  memberimanfaat  baik  secara teoritis maupun praktis dapat dijadikan sebagai acuan dalam kasus-kasus seperti yang terjadi  di  masyarakat  yang.  Cara  yang  dilakukan    dalam  hal  seperti  dalam  UU Perwarisan  yang  dikenal  dengan  istilah  mawaris  dengan  cara  mengganti.dinamakan munasakhat.

## B. Kajian Pustaka
1. Landasan Hukum Warits
Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  masing-masing  ahli  waris dalam  mendapatkan  haknya.  Ayat-ayat  al-qur‟an  maupun  hadits  telah  banyak berbicara  mengenai  pembagian  warisan.Di  antara  ayat  tersebut  adalah  :  Artinya  : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang meninggal  tidak  mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapanya  (saja),  Maka ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu tidak mengetahui  siapa  di  antara mereka  yang  lebih dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih  berat  dari  perempuan,  seperti  kewajiban  membayar  maskawin  dan  memberi
nafkah.  Sebagaimana  dalam  Q.S  An  Nisaa  ayat  34.  Kemudian    lebih  dari  dua maksudnya  pada  ayat  di  atas  adalah  dua  atau  lebih  sesuai  dengan  yang  diamalkan nabi.
Selain itu dijelaskan pula pada ayat 33 dari surat an –Nisa‟,yang artinya “ Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu  bapak  dan karib  kerabat,  kami  jadikan  pewaris-pewarisnya.  dan  (jika  ada)  orang-orang yang  kamu  Telah  bersumpah  setia  dengan  mereka,  Maka  berilah  kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. 6
Sedangkan hadits Rasulullah SAW yang  diriwayatkan muttafaqun ’alaih atau diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  menyebutkan:  Berikanlah  bagian-bagian tertentukepada orang-orang yang berhakdan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya)
Selain  itu  pula  UU  No.  7  Tahun  1989  yang  menyatakan  bahwa  Hukum kewarisan adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  kepemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  pewaris,  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  bagian masing-masing ahli waris
2. Pengertian Munasakhat
Munasakhatdalam bahasa arab berasal dari kata nasakha – yansakhu atauberasal  dari  kata  “ na<sakha  -yuna<sikhu  –  muna<sakhatan arti harfiahnya  adalah  menyalin,  mengganti  atau  membatalkan 7 .    Dalam  hukum  syari‟ah maupun  hukum  positif  munasakhat  memiliki  banyak  pengertian,  antara  lain:(1) Munasakhat  adalah  meniggalnya  sebagian  ahli  waris  sebelum  terjadinya  pembagian harta peninggalan (tirkah), (2) Munasakhat adalah meninggalnya salah satu ahli waris sebelum pembagian tirkah kemudian dipindahkan pendapatan sihamnya atau haknya kepada  ahli  waris  berikutnya.(3)  Munasakhat  adalah  meninggalnya  sebagian  ahli waris  sebelum  pembagian  tirkah,  maka  pendapatannya  dipindahkan  ke  ahli  waris yang  lain 8 .  Sedangkan  menurut  UU  Munasakhat  dikenal  dengan  istilah  ahli  waris secara  tidak  langsung  atau  ahli  waris  secara  mengganti,  yaitu  penggantian  atau
6 Departemen Agama RI, 1990. Al-Qur’an dan Terjemahnya , Surabaya: Mahkota.
7 Yunus, Mahmud, 1989. Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: PT Hidakarya Agung, hal. 449
8 Ibnu Ali. (t.t). Miftahul Gawamidl. Surabaya. Al- Hidayah, hal. 63
pemindahan ahli waris kepada ahli waris berikutnya karena meninggalnyapemilik hak sebelum mendapatkan haknya 9 .
Dari  empat  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa,  munasakhat  adalah salah satu cara pembagian tirkah yang disebabkan karena meninggalnya sebagian ahli waris  sebelum  pembagian  dilaksanakan  sehingga  hak  yang  sebenarnya  untuk  si mayyit, dipindahkan atau diganti oleh ahli waris berikutnya.

## 3. Bentuk dan Hukum-Hukum Munasakhat
Adapun  hukum  tentang  penyelesaian  yang  terjadi  pada  munasakhat  ini, tergantung  kepada  bentuk  masalah  berupa  ahli  waris  pada  masalah  mayyit  pertama dan  ahli  waris  pada  masalah  mayyit  kedua.  Mengenaimasalah  munasakhatini  terdiri atas  dua  hal,  yaitu: Pertama: ahli  waris  kedua  sama  dengan  ahli  waris  yang  pertama dan  tidak  ada  perbedaan  tentang  ukuran  besar  kecilnya  pendapatan  dari  masing- masing ahli waris tersebut. Hukumnya adalah menjadikan mayyit yang kedua seolah- olah  tidak  terjadi  dan  menjadikan  asal  masalah  kedua  seperti  asal  masalah  yang pertama dimana keadaan ahli waris yang meninggal sebagai mayyit kedua itu adalah ahli  waris  yang  tersisa  pada  mayyit  pertama  dan  tidak  perlu  dibuatkan  masalah jami‟ah. Kedua: Pada  keadaan  yang  kedua  ini  terdapat  tiga  bentuk,  yaitu:  (a)  Ahli waris kedua sama dengan ahli waris yang pertama tetapi terdapat  perbedaan ukuran pendapatan dari masing-masing ahli waris tersebut. (b) Ahli waris kedua tidak sama dengan  ahli  waris  pertama.  (c)  Ahli  waris  kedua  itu  adalah  sebagian  dari  ahli  waris pertama atau ahli waris kedua adalah sebagian ahli waris yang pertama.Pada bentuk ini  memiliki  hukum  penyelesaian  yaitu  hendaknya  membuat  masalah jami‟ah  yakni suatu  asal  masalah  yang  membandingkan  antara  asal  masalah  mayyit  pertama  dan asal masalah yang kedua sekaligus siham yang ditinggalkan si mayyit.

## 4. Harta Peninggalan ( Tirkah )
Harta peninggalan dalam terminologi ilmu fiqih dikenal dengan sebutan tirkah atau tarikah yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang  menjadi  miliknya  maupun  hak-haknya.  Dalam  UU  hukum  waris  menjelaskan
9 Effendi Perangin,. 2004. Hukum Waris . Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.
bahwa harta peninggalan adalah harta yang menjadi milik atau hak orang meninggal dunia pada waktu meninggalnya 10 .
Kewajiban  ahli  waris  terhadap  harta  peninggalan  itu  sendiri  sebelum melakukan  pembagian  kepada  setiap  orang  yang  berhak  secara  hukum  syari‟at  dan UU untuk mendapatkannya, antara lain:Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah. Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit bahkan biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengapani, mengusungkan, dan mengubur jenazah menjadi beban  dari  harta  peninggalan  tetapi  pewaris  yang  meninggal  dunia  tanpa meninggalkan  harta  benda,  terdapat  beberapa  bendapat  yaitu:Ulama‟  Hanafiyyah, Syafi‟iyyah,  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa  kewajiban  menanggung  biaya perawatan  tersebut  terbatas  keluarga  yang  semasa  hidupnya  ditanggung  oleh  si mayyit  karena  merekalah  yang  telah  menikmati  hasil  jerih  payah  si  mayyit. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa, biaya tersebut dibebankan kepada baitul mal atau balai harta keagamaan, bukan tanggung jawab keluarga.
Kewajiban  yang  kedua  adalahpelunasan  utang  si  mayyit,  dan  yang  ketiga pelaksanaan  wasiat.  Dalam  UU  menyatakan  bahwa,  wasiat  adalah  pemberian  suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

## 5. Faktor Timbulnya Hak Mendapatkan Tirkah
Sebab-sebab  terjadinya  saling  mewarisi  ada  tiga,  yaitu:  (1) Al - Qarobah ,  al- mushoharah (hubungan  perkawinan),  dan  al- wala’ . Al-qorobah  adalah  semua  ahli waris yang memiliki pertalian atau hubungan darah dengan si mayyit, baik laki-laki, perempuan,  maupun  anak-anak  yang  diberi  hak  untuk  menerima  bagian  menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun  mempunyai  hak  yang  sama  dengan  yang  sudah  dewasa.  Dalam  pendapat  lain mengungkapkan  bahwa,  yang  dimaksud  dengan al - qorobah adalah  hubungan  yang timbul  dari  sebab  kelahiran  baik  anak  si  mayyit,  orang  tua  si  mayyit  maupun  anak dari keduanya 11 . Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang dekat dapat
10 Effendi Perangin,. 2004. Hukum Waris . Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.
11 Yusuf Gozaly, Husain. 2003. Al-Mirats . Libanon. Darul Fikri, hal. 10
menutupi (menghijab) ahli waris yang lebih jauh, sesuai dengan ketentuan Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Karena itu, dapat dinyatakan bahwa, sistem kekerabatan yang dipakai dalam  hukum  kewarisan  Islam  adalah  sistem  kekerabatan  bilateral  atau  parental artinya penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah..
Kemudian  faktor  yang  kedua  adalah  mushoharah  yaitu  hubungan perkawinan.Perkawinan  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan  perempuan  baik menurut hukum agama, kepercayaan atau adat maupunn hukum negara menyebabkan adanya  hubungan  saling  mewarisi.  Untuk  mengetahui  adanya  perkawinan  hanya dapat  dibuktikan  melalui  akta  nikah  yang  keluarkan  oleh  pegawai  pencatatan  nikah (PPN) 12 .  Sebagian  anggota  masyarakat  sering  mempersoalkan,  untuk  tidak mempertentangkan  antara  ketentuan  hukum  syari‟at  Islam  dan  hukum  positif, sehingga menimbulkan inplikasi, mereka merasa perkawinannya sudah dianggap sah apabila  ketentuan  agama  seperti  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi,  masalah  pencatatan dan akta nikah hanyalah persoalan administrasi saja.
Pendapat lain juga dalam masalaha ini mengungkapkan, bahwa yang termasuk dalam  kategori  perkawinan  adalah  seorang  istri  yang  dinikahi  secara  sah  sekalipun tidak pernah disetubuhi oleh pasangan suaminya dan istri yang ditalak raj‟i selama ia masih berada dalam masa tenggang atau iddah, karena wanita yang berada pada masa iddah statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan suaminya, yaitu tiga bulan sepuluh  hari,  atau  tiga  kali quru’ yang  berarti  suci  dan  sebagaian  ulama‟ menafsiirkannya dengan tiga kali haiidh. 13
Sebagian  ulama‟  juga  terdapat  pandangan  yang  hampir  sama  dengan    yang dikemukakan  di  atas  yaitu  istri  yang  berada  dalam  masa  iddah  raj‟i  dan  talak  bain dengan  syarat  jika  seorang  suami  menjatuhkan  talak  kepada    istrinya  ketika  dalam kondisi sakit yang tidak ada harapan sembuh dengan tujuan untuk menghindari saling mewarisi  maka  dihukumkan  seorang  istri  tersebut  tetap  mendapatkan  hak  tirkah suaminya sekalipun dalam talak bain.
12 R.Abdoel Djalmali, 2003. Pengantar Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta. Rajawali Pers.
13 Yusuf Gozaly, Husain. 2003. Al-Mirats . Libanon. Darul Fikri, hal. 11
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, hak saling mewarisi dalam perkawinan  adalah  perkawinan  yang  dihukumkan  sah  baik menurut  hukum  syari‟at, adat  maupun  hukum  positif  atau  UU  yang  berlaku  demikian  juga  istri  yang  masih dalam iddah  raj’i dan  talak ba’in yang  dijatuhkan  suami  ketika  suami  sakit  akan meninggal  dunia  dengan  tujuan  untuk  menghindari  saling  mewarisi.  Adapun hubungan  kewarisan  dengan  sebab  perkawinan  ada  dua,  yaitu; امُ  اْ زّ اتَو (suami),  dan اة تَجاْ لَّ اتَو (istri).
Selanjutnya  faktor  yang  ketiga  adalah al-wala’.  Al-wala’ merupakan  sinonim dari  kata mu’tiq/mu’tiqoh yakni  hubungan  kewarisan  yang  disebabkan  karena seseorang  memerdekakan  hamba  sahaya  atau  melalui  perjanjian  tolong  menolong. Bagian  dari  al- wala’ adalah  1/6  dari  harta  peninggalan,  namun  hal ini  terdapat  juga perbedaan  pendapat  dikalangan  para  ahli.  Ada  yang  berpendapat      bahwa, al - wala’ bukan  termasuk ashhabul  furudl yakni  orang  yang  mendapatkan  bagian  yang  ssudah ditentukan,  memelainkan al’wala’ ini  termasuk ashhabul  ushubah saja  sehingga bagian dari al-wala‟ adalah ashobah yaitu sisa dari ashhabul furudl 14 .

## 6. Faktor Penghalang Mendapatkan Tirkah
Adapun  hal-hal  yang  menjadi  penghalang  untuk  saling  mewarisi yaitu:Pembunuhan,  pembunuhan  yang  dilakukan  ahli  waris  terhadap  pewrisnya menyebabkan  terhalang  haknya  untuk  mewarisi.  Dalam  konpilasi  hukum  Islam (KHI))  Pasal  173  mengungkapkan  baahwa,  seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris apabila  dengan  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap, dihukum  karena:  (a)  dipersalahkan  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  atau menganiaya  berat  pada  pewaris.  (b)  dipersalahkan  secara  memfitnah  telah mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dari dua katagori di atas, rumusan pertama di atas dapat merangkum katagori atau klasifikasi pembunuhan  dalam  terminologi  fiqh  seperti  pembunuhan  sengaja  ( al - amd ),
14 Abdul Khabir. 2008. Ikhtishor Ilmu Faraidl . Anjani. Ma‟had DQH NW .
pembunuhan yang menyerupai sengaja (syibhu al-amd), atau pembunuhan salah ( al- khotho’ ).
Penghalang yang kedua adalah perbedaan agama atau menjadi murtad.Hal ini, penghalang  untuk  mendapatkan tirkah si  mayyait  tetapi  tidak  sebalikya  artinya apabila  orang  kafir  itu  mati  meninggalkan  harta  warisan  maka tirkah tersebut  bisa diwarisi  kepada  ahli  waris  muslimnya  baik  yang  meninggal  itu  laki  ataupun perempuan.  Imam  Abu  Hanifah  mengungkapkan  bahwa,  apabila  dilihat  dari keturunan  perempuan  maka  harta  warisan  berhak  diambil  oleh  ahli  waris  muslim secara muthlaq tetapi, apabila dilihat dari keturunan laki-laki maka harta yang dapat diambil oleh ahli waris muslim adalah harta si mayyit  yang miliki semasa Islamnya sedangkan, harta yang dimiliki pada waktu murtadnya diserahkan ke baitul mal .

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Kabar  Kecamatan  SakraLombok  Timur. Untuk  mendapatkan  data  yang  lebih  obyektif,dalam  hal  ini  digunakan  metode observasi  kemudian  melakukan  wawancara.  Metode  wawancara  disini  dengan menggunakan  angket  secara  lisan  berupa  tanya  jawab.  Dengan  mengacu  kepada pendapat  Ali 15 bahwa  yang  yang  dimaksud  metode  wawancara  adalah  salah  satu tehnik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab langsung  maupun  tidak  langsung  dengang  sumber  data.Kemudian  yang  senada dengan itu pendapat Arikunto 16 bahwa metode wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwancara.Selain itu pula digunakan metodedokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal yang berupadata-data, dokumen-dokumen, catatan-catatan suatu masalah yang berhubungan dengan masalah munasakhat yang terjadi di masyarakjat Sikur Lombok Timur.
Dalammenganalisisdata digunakan beberapa metode dengan langkah-langkah yaitu:  (1)  Menyusun  hasil  keseluruhan  analisis  itu  sendiri  sehingga  mendapat
15 Ali, Muhammad Daud,, 1993. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.83.
16 Arikunto,  Suharsimi,  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Edisi  Revisi  V, CetakanKeduabelas. Jakarta: PT Rineka Cipta. hal. 126
gambaran-gambaran  yang  jelas  tentang  permasalahan  yang  dibahas;  dan  (2) Memberikan  suatu  argumentasi  yang  kongkrit  kepada  setiap  analisis  untuk memperoleh kesimpulan.

## D. Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Desa Kabar
Kabar adalah salah satu desa di Kecamatan Sakra yang tergolong Desa yang berpenduduk padat. Sebelum dimekarkan Desa ini terdiri dari 4 kekadusan, dan setelah mekarr desa inipun dimekarkan menjadi lima kekadusan yaitu kekadusan Kabar Utara, kabar Selatan Terentem, Dasan Agung dan Perenang. Penduduk Desa Kabar 100% beragama Islam dan mereka sangat taat dalam  menjalankan agama, terbukti dari prilaku masyarakat seperti dalam bentuk-bentuk yang dapat diilustrasikan antara lain : (a) Maraknya kegiatan pengajian-pengajian umum yang diadakan di masjid-masjid maupun mushalla dan dimadrasah yang diberikan oleh para tokoh agama, „alim„ulama‟ yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru. Dan di desa Kabar juga terdapat dua buah pondok pesantren yaitu pondok pesantren Sa‟adatuddarain NW yang mengelola pendidikan dari TK sampai dengan Madrasah Aliyah, kemudian yang satunya adalah Pondok Pesantren Baiturrahim Kabar, yang juga mengelola pendidikan dari raudatul Atfal (RA) sampai dengan  Madrasah Aliyah ditambahpula dengan Madrasah Diniyah Al-Qur‟an wal Hadits. (b) indikator yang kedua adalah nampak dimasyarakat adanya kebiasaan mulai belajar tentang agama dimulai sejak dini yakni sejak berumur 3 tahun secara rutin yang diajar sendiri oleh orang tua atau diserahkan kepada guru ngaji. (c) Kegiatan keagamaan dalam bentuk hari-hari bear seperti isra‟ mi‟raj, maulid Nabi, nuzulul qur‟an dan lain-lain rutin dilaksanakan secara rutin walau dengan pelaksanaan yang sederhana.
Keberadan masyarakat dari sisi agama sangat hetrogen, lingkungan cukup aman dan rukun dalam kesehariannya, maka hal-hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Desa Kabar bisa dikatakan sebagai masyarakat yang religius,sehingga sangat tidakmemungkinkan akan terjadiadanya halangan untuk mendapatkan bagian dari harta pusaka bagi masyarakat Desa Kabar disebabkan perbedaan agama, atau disebabkan karena perbudakan. Kemudian sampai saat ini belum ditemukan orang yang membunuh pemberi warisan ( wa<rits ), yang menyebabkan terhalangnya menerima warisan.

## 2. Perspektif Islam pada  Kasus Munasakhat di Desa Kabar
Apa yang terjadi di Desa Kabar yang kasusnya pada dua tempat, Kabar Utara dan Dasan Agung adalah bagian di antara masalah yang mungkin jaranng terjad. Kasus ini  termasuk dalam munasakhat dimana terdapat salah satu ahli waris meninggal sebelum pembagian tirkah.Berkaitan dengan dalam hal ini, maka data-data yang diperoleh dari kasus yang sudah terjadi di Kabar Utaradan dasan Agung beserta bagian-bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris antara lain yaitu :
Tabel 01. Data-data kasus ahli warisdi Kabar Utara dan Dasan Agung No. Mayyit I Ahli Waris Mayyit II
Ahli Waris
1 Amak Samiah* (Tirkah Tanah
60 Are) 1. Amak  Rais  (Bpk. Si mayyit) Amak Rais (Bapak) 1. Ardamin * 2. Samiah * 2. Saleh * 3. Minalim.* 3. H. Halil* 4. Kamariah* 4. Ahmad Bakri* 5. Nurminah * 5. Ramiah*
6. St. Aisyah (istri) 7. Selamin * 2 Amak Masitah (Tirkah Tanah
14 Are)
1. Dakyah* Siddik 1. Saleh (sdr  ) 2. Siddik* 2. Sayuti (sdr) 3. Sayuti* 3. Dkyah (sdr) 4. Inak masitah 4. Istri Keterangan: * anak si mayyit
Dari data nyang terurai pada tabel tersebut di atas, dapat diselesaikan dengan sistem  perhitungan  munasakhat  baik  secara  hukum  syari‟at  atau  hukum  UU.Secara syari‟ah  diungkapkan  olehAhmad  Yusuf 17 bahwa,  pokok  penyelesaian  seperti  ini adalah  membuat  masalah  jami‟ah  yaitu  suatu  masalah  yang  merupakan  hasil perbandingan  antara  asal  masalah  pertama  dan  asal  masalah  kedua  sekaligus pendapatan dari mayyit sebelumnya (mayyit II).
Hal  ini,  berbeda  sekali  dengan  hukum  positif  yang  dikatakan  oleh  Effendi Perangin 18 yakni tanpa membuat masalah jami‟ah dan tidak memperhatikan ahli waris mayyit pertama dan kedua tetapi pendapatan masing-masing ahli waris itu tergantung pada golongan atau tingkatannya baik pada tingkatan pertama, kedua, ketiga, maupun tingkatan keempat sehingga ahli waris pada mayyit pertama dan kedua dianggap satu tanpa ada perbedaan bahkan beliau juga mengungkapkan tentang tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, selama ada hubungan darah dengan si pewaris serta memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris.
Untuk  lebih  jelasnya  dalam  hal  ini  dikemukakan  secara  rinci  bagaimana perhitungan secara syari‟ah dan perhitungan menurut hukum positif yaitu :
Tabel 02.
Penyelesaian Data Nomor 1 dengan Tirkah 60 Are Tanah Secara Syar‟iah
5*24 120 4 120
17 Yusuf, Ahmad. 1998. I’anatuth Tholib Fi Bidayati ‘Ilmi Al-Faraid . Makkah 18 Effendi Perangin. 2004 . Hukum Waris . Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada .
1/6   Bapak 4 20 X - - S I S A Anak Pr 17 17 - 17 Anak Pr 17 - 17 Anak Pr 17 - 17 Anak Lk 34 - 34 1/8 Istri 3 15 - 15 Ashobah Anak Lk 2 10 Anak Pr 1 5 Anak Pr 1 5 Sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah: Anak Pr I : (60/120) x (17) = 8,5 are Anak Pr II : (60/120) x (17) = 8,5 are Anak Pr III : (60/120) x (17) = 8,5 are Anak Lk : (60/120) x (34) = 17 are Istri : (60/120) x (15) = 7,5 are Anak Lk : (60/120) x (10) = 5 are Anak Pr I : (60/120) x (5) = 2,5 are Anak Pr II : (60/120) x (5) = 2,5 are Tabel 03. Penyelesaian Data Nomor 2 dengan Tirkah 18Are Tanah Secara Syari‟ah 6 13/12 78 Ashobah Anak Lk I 2 26 Anak Lk II 2 X - Anak Pr I 1 13 Anak Pr II 1 13 1/2 Saudari Sekandung 6 12 1/3 Saudara Seibu 2 4 Saudari Seibu 2 4 1/4 Istri 3 6
Jadi, jumlah siham masing-masing ahli waris adalah:
- Anak laki I (Sdr Seibu mayyit II) : 26 + 4  = 30 - Anak Pr I (Sdri seibu mayyit II) : 13 + 4  = 17 - Anak Pr II (Sdri sekandung mayyit II) : 13 + 12 = 25 - Istri : 6
Sehingga  pendapatan  setiap  ahli  waris  yang  ditinggalkan  pada  mayyit  I atau mayyit II dari 18 are tanah yang ada adalah - Anak laki I (Sdr Seibu mayyit II) : (18/78) x (30) = 6,92 - Anak Pr I (Sdri seibu mayyit II) : (18/78) x(17) = 3,92 - Anak Pr II (Sdri sekandung mayyit II) : (18/78) x(25) = 5,77 - Istri : (18/78) x (6)   = 1,38
Sedangkan  menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  atau  yang  dinamakan hukum positif dapat dilihat berdasarkan tabel berikut yaitu:
Tabel 04. Penyelesaian Data Nomor 1 dengan Tirkah 60 Are Tanah Menurut Hukum Positif 1/5 Istri (1/5) x 60 = 12 are 12 are 1/5 Anak Pr (1/5) x 60 = 12 are 12 are 1/5 Anak Pr (1/5) x 60 = 12 are 12 are 1/5 Anak Pr (1/5) x 60 = 12 are 12 are 1/5 Anak Lk (1/5) x 60 = 12 are 12 are Tabel 05. Penyelesaian Data Nomor 2 dengan Tirkah 18 Are Tanah Menurut Hukum Positif 1/4 Istri (1/4) x 18 = 4,5 are 4,5 are
Adapun sisa dari tirkah setelah malakukan pembagian akan diserahkan kepada lembaga  keuangan  negara  atau  baitul  mal.Dari  dua  sistem  perhitungan  tersebut  di atas,  terjadi  perbedaan  yang  sangat  jelas  khususnya  pada  hukum  positif,  antara lain:Perbedaan pendapatan yang sangat menjolok baik pada masalah pertama ataupun kedua.Padadata nomor 1 dengan tirkah 60 are tanah, dijelaskan bahwa bapak, saudara dari  mayyit  kedua  tidak  mendapatkan  tirkah,  karena  masih  ada  ahli  waris  golongan pertama yaitu istri dan anak.Pada data nomor 2 dengan tirkah 18 are tanah, dijelaskan bahwa saudara mayyit kedua tidak mendapatkan tirkah, karena masih ada ahli waris golongan pertama yaitu istri namun demikian istri tetap mendapatkan 1/4 dari tirkah yang  ada.Pendapatan  setiap  ahli  waris  diberikan  secara  merata  tanpa  membedakan besar, kecil, laki maupun perempuan.
Namun  apa  yang  terjadi  di  masyarakat  Desa  Kabar  pada  umumnya,  belum sepenuhnya  menggunakan  cara  sebagaimana  yang  ditentukan  berdasarkan  ilmu faraidh,    dalam  arti  kata  masyarakat  di  Desa  Kabar  sangat  jarang  menggunakan sistem pembagian yang seharusnya seperti terurai di atas, baik menurut Islam maupun menurut  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Tak  terkecuali  pada  kedua  kasusyang tersbut  di  atas  walaupun  dalam  hal-hal  yang  lain  selalu mengacu  pada    aturan-atran dalam fiqih yang mereka yakini, seperti dalam pelaksanaan shalat, puasa, zakat, dan munakahat, di mana mereka menggunakan fiqih yang bermazhab imam Syafi‟i..
Selanjutnya pada kasus pertama seperti terurai di atas para ahli waris di Desa Kabar  membagi  rata  semua  tirkah  atau  peninggalan  si  mayit  tersebut.  Begitu  juga pada  kasus  yang  kedua.    Dari  semua  perbedaan  tersebut  di  atas  diungkapkan  para tokoh  di  Desa  Kabarbahwa  apabila  terjadi  perbedaan  antara  hukum  agama  dan  UU, maka yang paling pertama kali dimenangkan adalah hukum agama, juga diungkapkan bahwa  yang  paling  perlu  dalam  penyelesaian  tirkah  adalah  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  dalam  menciptakan  perdamaian  dan  kerukunan  dalam keluarga.Demikian  juga,  penulis  menyimpulkan  bahwa  sekalipun  terjadi  perbedaan pendapat  antara  dua  hukum  tersebut,  namun  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam hukum  mawaris  bab talaqiy membolehkan  dengan  syarat  setiap  ahli  waris  tidak melebihi  batas  maksimal  seperti  istri  tidak  boleh  melebihi  dari  ¼  bagian.  Dapat
dipahami  pula  bahwa  masyarakat  desa  Kabar  lebih  banyak  menggunakan  cara-cara mereka sendiri atau kebiasaan yang mereka sepakati. Dan seringkali kadang-kadang perempuan  tidak  mendapat  bagian  tanah    ladang  atau  sawah,  dan  perempuan  pada masyarakat  Desa  Kabar  biasanya  diberikanbagian  rumah, mengingat  sewaktu-waktu perempuan bercerai dari suaminya dan sangat susah jika mereka tidak meiliki tempat ang  menetap,  sehinga  rumah  bagi  perempuan  pada  masyarakat  desa  Kabar  dan barangkali  Sasak  pada  umumnya  adalah  suatu  yang  sangat  penting  dalam  hidup mereka,  sehingga  mereka  rela  tidak  mendapatkan  bagian  sawah  atau  ladang  dari pusaka tersebut.

## E. Penutup

## 1. Simpulan
Faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  hak    untuk  mendapatkan  tirkah  ada  3 yaitu: (1)  Al- qarobah yaitu semua ahli waris  yang memiliki pertalian atau hubungan darah dengan si mayyit baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang diberikan hak  untuk  menerima  bagian  menurut  dekat  jauhnya  kekerabatannya.  (2) Al - mushoharah yaitu  hubungan  perkawinan  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan  baik  menurut  hukum  agama,  kepercayaan  atau  adat  maupunn  hukum negara yang menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi. Dan (3) Al-wala‟ yaitu hubungan  kewarisan  yang  disebabkan  karena  seseorang  memerdekakan  hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong (pemeliharaan).
Adapun faktor penghalang adalah : (1) Pembunuhan baik secara sengaja, tidak sengaja  maupun  serupa  dengan  sengaja;(2)  Budakkarena  semua  harta  yang  berada pada  seorang  budak  itu  adalah  milik  tuannya;  (3)  Berbeda  agama(3)  Murtad  yaitu orang muslim yang keluar dari agama Islam baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dari  hasil  penelusuran    belum  ditemukan  di  Desa  Sikur  terjadi  hal-hal  yang menyebabkan terhalangnya mendapat warisan sebagaimana penjelasan di atas
Konsep  penyeselesaian  masalah  munasakhat  ada  dua  yaitu:  (1)  Pada  hukum syari‟at  adalah  membuat  masalah  pertama  dan  masalah  kedua  kemudian  membuat masalah  jami‟ah  yang  merupakan  masalah  perpaduan  antara  siham  si  mayyit kedua,asal  masalah  pertama  dan  kedua;  dan  (2)  Pada  hukum  positif  adalah  tanpa
membuat masalah jami‟ah, namun memperhatikan golongan karena setiap golongan dapat menggugurkan ahli waris golongan setelahnya.

## 2. Saran
Tulisan  ini  adalah  bagian  kecil  dari  upaya  pemecahan  masalah,  untuk  itu dipandang  perluupaya-upaya  sosialisasi  secara  intensifmelalui  pengajiann  , penyuluhan  oleh  para  tokoh  agama  atau  tuan  guru  dan  para  akademisi,  penegak hukum  dan  para,  agar  umat  Islam  Indonesia  pada  umumnya  tidak  dikaburkan  oleh aneka  ragam  hukum  adat  terutama  yang  berkenaan  dengan  kewarisan.  Pada  kasus munasakhatatau  dalam  UU  disebut  dengan  mawaris  jalur  mengganti  yang  tejadi  di Desa  Kabar  Kecamatan  SakraLombok  Timur  masih  jauh  dari  kesempurnaan.  Untuk itu  kepada  peminat  atau  pemerhati  diharapkan  melakukan  peneliti  selanjutnya  demi kesempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khabir. 2008. Ikhtishor Ilmu Faraidl . Anjani. Ma‟had DQH NW. Alaiddin  Koto.  2004. Ilmu  Fiqih  Dan  Ushul  Fiqih .  Jakarta.  PT.  Raja.  Grafindo Persada.
Al-Anfanany,  Zainuddin  Abdul  Majid.  (Tanpa  Tahun). Tuhfatuzzainiyyah .  Pancor. Toko Kita
Al-Bukhari,  Abu „Abdillah Muhammad Ibn Ibrâhîm al-Mughîrah, Sahih al-Bukhari , 8 Juz,
Ali,  Muhammad  Daud,,  1993. Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  di Indonesia ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Shabuniy  Muhammad  Ali,  1995. Hukum  Waris  Islam ,  alih  bahasa  S.  Syakur,  Surabaya:  Al- Ikhlas.
Anwar,Mohammad,  1981. Fara’id  Hukum  Waris  Dalam  Islam  dan  Masalah- Masalahnya , Surabaya:Al-Ikhlas. Arikunto,  Suharsimi,  2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek. Edisi Revisi V, CetakanKeduabelas. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Basyir, 2001. A.A. Hukum Waris Islam , cet. ke-14, Yogyakarta: UII Press.
Buku Data Monografi Tahun 2018 Desa Kabar  Kecamatan Sakra  Lombok Timur Daradjat, Zakiah, 1995. Ilmu Fiqh , Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. Departemen  Agama  Islam  RI.  1999. Tanya  Jawab  UU  No.  7  Tahun  1989  Dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. Departemen Agama RI, 1990. Al-Qur’an dan Terjemahnya , Surabaya: Mahkota. Effendi Perangin. 2004. Hukum Waris . Jakarta. PT. Raja. Grafindo Persada.
Hazairin. 1982, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis , Ibnu Ali. 1995 (t.t). Miftahul Gawamidl. Surabaya. Al- Hidayah.Ikhlas,.
Muhamad Ali. 1992. Penelitian Kualitatif . . Surabaya. Bina Ilmu  .
R.Abdoel  Djalmali.  2003. Pengantar  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta.  Rajawali Pers.
Ramulyo,  Idris,  1994, Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam denganKewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Jakarta: Sinar Grafika.
Yunus, Mahmud, 1989. Kamus Arab-Indonesia , Jakarta: PT Hidakarya Agung. Yusuf Gozaly, Husain. 2003. Al-Mirats . Libanon. Darul Fikri Yusuf, Ahmad. 1998. I’anatuth Tholib Fi Bidayati ‘Ilmi Al-Faraid . Makkah