Wirdah  Rohmah,  Rizka,  Imron  Rosyadi  (2022)  Skema Social  Funding Pada  Koperasi  Jasa  Non  Simpan Pinjam  Untuk    Anggota  Yang  Membutuhkan  Pendanaan:  Analisis  Yuridis  Sesuai  Prinsip  Syariah  Dan Hukum Positif, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 11 ,
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022
SKEMA SOCIAL  FUNDING PADA  KOPERASI  JASA  NON  SIMPAN  PINJAM UNTUK    ANGGOTA  YANG  MEMBUTUHKAN  PENDANAAN:  ANALISIS YURIDIS SESUAI PRINSIP SYARIAH DAN HUKUM POSITIF
Wirda Rohmah 1 , Rizka 2 , Imron Rosyadi 2 1 Mahasiswa  Pascasarjana,  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
2 Dosen Pascasarjana, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: wirdarusli@gmail.com, riz123@ums.ac.id,  Imron.Rosyadi@ums.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  skema social  funding terbaik dalam  koperasi  jasa  non  simpan  pinjam  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan dana dari anggotanya. Hal ini penting untuk diulas karena selama ini tidak ada skema dalam pemenuhan kebutuhan dana tersebut mengingat koperasi jasa non simpan pinjam tidak mengakomodir transksi peminjaman uang. Selama ini skema simpan pinjam hanya ada pada koperasi jenis simpan pinjam yang berasaskan hutang piutang.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  kualitatif dengan pendekatan deskriptif normative menggunakan sumber primer data transaksi yang diberikan oleh pihak koperasi dan juga sumber sekunder dari jurnal dan Pustaka lainnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa skema social funding terbaik yang bisa digunakan oleh koperasi jasa non simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan dana anggotanya  adalah  dengan mix skema  yang  merupakan  perpaduan  antara  akad qardhul hasan dan mudharabah . Adapun jumlah maksimal yang bisa dipinjamkan adalah sebesar 50% dari total simpanan hari tua anggota tersebut. Sedangkan waktu pinjaman paling lama adalah selama 5 tahun. Jumlah dan lama waktu pinjama ini telah mempertimbangkan risiko kredit dan risiko operasional yang mungkin timbul. Ditinjau  dari  aspek  teologis  maka social  funding adalah  ajaran  islam  yang  agung yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun jika ditinjau dari aspek hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  maka social  funding merupakan  jati  diri bangsa Indonesia yang telah ada sejak ratusan tahun sebelum diproklamirkan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan kemudian dituliskan dalam dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai bagian dari prinsip berbangsa Bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Social Funding , Koperasi Syariah, Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam,

## Abstract
The purpose of this research is to find out the best social funding scheme in non- savings and loan service cooperatives that can be used to meet the funding needs of its members. This is important to review because so far there is no scheme to fulfill the need for these funds, considering that non-savings and loan service cooperatives
do not accommodate money-lending transactions. So far, savings and loan schemes only exist in savings and loan cooperatives based on accounts payable. The method used  in  this  paper  is  a  qualitative  method  with  a  descriptive  normative  approach using the primary source of transaction data provided by the cooperative and also secondary sources from journals and other libraries. The results of this study are that the best social funding scheme that can be used by non-savings and loan service cooperatives to meet the funding needs of its members is the mix scheme which is a combination  of  qardhul  hasan  and  mudharabah  contracts.  The  maximum  amount that can be loaned is 50% of the member's total retirement savings. The maximum loan period is 5 years. The amount and duration of this loan have taken into account credit risk and operational risk that may arise. Judging from the theological aspect, social  funding  is  a  great  Islamic  teaching  that  is  conveyed  in  the  Al-Quran  and Sunnah.  Meanwhile,  if  viewed  from  the  positive  legal  aspect  that  applies  in Indonesia, social funding is the identity of the Indonesian nation which has existed for hundreds of years before the proclamation of the State of Indonesia on August 17, 1945. And then it was written on the basis of the state, namely Pancasila, and the 1945 Constitution as part of the principle of the nation. Indonesian nation.
Keywords: Social  Funding,  Sharia  Cooperative,  Non-Savings  and  Loan  Services Cooperative

## Pendahuluan
Salah  satu  cara  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang  bertujuan  untuk mensejahterakan suatu bangsa sesuai dengan UUD 1945 pada alinea ke IV adalah dengan dibentuknya  suatu  usaha  bersama  berbadan  hukum  dengan  tujuan  mensejahterakan anggotanya  secara  khusus  dan  mensejahterakan  masyarakat  pada  umumnya  atau  yang disebut dengan Koperasi (Ilmi, 2017).
Perkembangan  koperasi  di  Indonesia,  dari  tahun  ke  tahun,  menunjukkan pertumbuhan positif. Data Kementerian Koperasi menyebutkan, jika pada tahun 2013, Indonesia  memiliki  143.117  unit  koperasi  aktif.  Jumlah  tersebut  meningkat  menjadi 147.249 unit koperasi aktif pada tahun 2014. Angka itu naik lagi menjadi 150.223 unit koperasi aktif pada tahun 2015. Dari jumlah koperasi aktif tersebut, sebanyak 1,5% atau 2.253 unit adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Harto, Amaliah, & Mulyati, 2018).
Suatu koperasi didirikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan  makmur berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  (Pemerintah  Republik Indonesia, 1992).
Permodalan  koperasi  adalah  suatu  modal  yang  bersumber  dari  kesepakatan bersama  berupa  simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  yang  menjadi  kewajiban  setiap anggota/calon  anggota  dan  simpanan/tabungan  sukarela  anggota/calon  anggota  serta penyertaan  pihak  ketiga  (Ali,  2013).  Keberhasilan  kopersai  dapat  di ukur  dengan: pertumbuhan anggota, meningkatnya SHU dan meningkatnya permodalan koperasi (Aji,
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif
2011). Terkait dengan permodalan koperasi maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 41 dan 42 Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman dengan rincian (Ilmi, 2017):
1. Modal sendiri dapat berasal dari:
a. Simpanan pokok;
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan  oleh  anggota  kepada  Koperasi  pada  saat  masuk  menjadi  anggota.
Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
b. Simpanan wajib;
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
c. Dana Cadangan;
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil  usaha,  yang  dimaksudkan  untuk  memupuk  modal  sendiri  dan  untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
d. Hibah.
2. Modal pinjaman dapat berasal dari:
a. Anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
e. Sumber lain yang sah.
3. Selain  modal  dengan  skema  di  atas,  Koperasi  dapat  pula  melakukan  pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan  uang  yang  ditanamkan  oleh  pemodal  untuk  menambah  dan  memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya (Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, 2018).

## Metode Penelitian Pendekatan Penelitian
Dalam  tahapan  penyusunan  dasar  teori,  penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  normatif  yang  berbasis  pada  studi  literasi  dengan  mengumpulkan jurnal dan publikasi yang terindeks pada google . Jurnal dan publikasi tersebut merupakan jurnal dan publikasi yang sesuai dengan topik pada penelitian ini. penelitian deskriptif (menggambarkan), yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Laksana, Jayantiari, & Dewi, 2016).
Adapun  ketika  mengolah  data  maka  penelitian  ini  menggunakan  metode menggunakan  tipe  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  kualitatif  deskriptif.  Dalam penelitian deskriptif kualitatif digunakan paradigma interpretif. Tahapan pertama adalah meminta data dari pihak Koperasi JKRL lalu kemudian data diolah secara interpretative untuk mendapatkan skema perhitungan terbaik untuk menjawab tujuan penelitian yang telah diajukan.

## Variabel Data
Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan  dari  Koperasi  JKRL  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  koperasi  JKRL  yang berkaitan dengan social funding .

## Desain Penelitian
Dan dalam penelitian ini juga bersifat induktif, yaitu penelitian dimulai dengan mempelajari  suatu  proses  atau,  mencatat,  menganalisis,  mentafsirkan  dan  melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut. Pendekatan empiris-induktif bercirikan  dialectical  logic  berdasarkan  logika  bahwa  kebenaran  bersifat  relatif  dan dipengaruhi  oleh  asumsi-asumsi  dasar  yang  dianut  dan  dialektika  sosial  yang  terjadi (Ikhsanudin, 2012).
Metode Berpikir Induktif adalah Cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang  bersifat  umum  dari  berbagai  kasus  yang  bersifat  individual.  Penalaran  secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup  yang  khas  dan  terbatas  dalam  menyusun  argumentasi  yang  diakhiri  dengan pernyataan  yang  bersifat  umum,  sebaliknya  Metode  berpikir  deduktif  adalah  Metode berpikir  yang  menerapkan  hal-hal  yang  umum  terlebih  dahulu  untuk  seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus (Purwanti, 2020).

## Populasi dan Sampel
Populasi  yaitu  seluruh  objek  /  seluruh  individu  /  seluruh  gejala  /  seluruh kejadian/seluruh unit yang akan diteliti (Nuraeny, 2005). Sedangkan Soerjono Soekamto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Muhaimin, 2020). Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan  disertai  argumentasi  (Tim  Penulis,  2019).  Adapun  Sampel  adalah  jumlah responden  penelitian  yang  telah  ditetapkan  oleh  peneliti  dalam  melakukan  penelitian (Muhaimin, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Tinjauan Hukum Syariat Untuk Konsep Sosial Funding
Islam sebagai agama yang sempurna pasti sudah mengatur segala hal secara utuh karena sifat agama Islam adalah Shalihun li kulli makan wa zaman . Oleh karena itu tugas kita  hanya  menggali  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  Islam  lalu  mengkontekskan dengan problematika kekinian agar bisa terus menjadikan agama ini sebagai rahmatan lil ‘alamin .
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif

## 1. Perintah Tolong Menolong Dalam Kebaikan
Tolong  menolong  sesama  manusia  merupakan  sunnatullah  yang  tidak  dapat dihindari  (Delvia,  2019).  Islam  menawarkan  pola  ekonomi  yang  bertolak  dari  ajaran- ajaran tentang pemenuhan kebutuhan, kepentingan, kerja sama, saling tolong menolong, tidak bertolak dari perjuangan dan perlawanan antar kelas masyarakat (Khobir, 2017).
Akad tabarru’  (gratuitos  contract) adalah  segala  macam  perjanjian  yang menyangkut  non  profit  transaction  (transaksi  nirlaba).  Transaksi  ini  pada  hakikatnya bukan  transaksi  bisnis  untuk  mencari  keuntungan  komersil.  Akad tabarru ’  dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (Oktayani, 2018).
Tolong menolong ( ta’awun ) dan saling membantu sesama manusia sesuai prinsip Tauhid dalam kebaikan dan takwa kepada Allah ﷻ sangat di anjurkan dalam islam, tetapi tidak  di  anjurkan  dalam  dosa  dan  permusuhan  (Hamzah  &  Hafied,  2014).  Tolong menolong adalah perintah agama dan diperintahkan langsung oleh Allah ﷻ . Allah ﷻ berfirman:
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya“ [al-Mâidah/5:2] Berdasarkan ayat di atas maka harus menjadi sikap setiap orang Islam untuk saling membantu  jika  saudaranya  membutuhkan  bantuan,  sehingga  kita  juga  harus  tolong menolong dalam kebaikan, dalam mensejahterakan masyarakat (Rozali, 2019). Koperasi merupakan  salah  satu  bentuk  tolong-menolong,  kerjasama,  dan  saling  menutupi kebutuhan.  Menutupi  kebutuhan  dan  tolong-menolong  kebajikan  adalah  salah  satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqqa tuqatih) (Syamsiyah, Syahrir, & Susanto, 2019).
Bahkan ayat di atas merupakan jawaban bagi kita sesama manusia untuk saling tolong  menolong  dalam  hal  kebaikan,  bisa  diartikan  dalam  kegiatan  jual  beli  tolong menolong bisa dilakukan dengan pembayaran secara kredit karena tidak semua manusia dapat  memenuhi  kebutuhannya  secara  cukup,  oleh  karena  itu  kredit  bisa  digunakan sebagai jalan keluar (Fatriansyah, 2020).
Inti dari semuanya bahwa Allah ﷻ mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan  dengan  beriringan  ketakwaan  kepada-Nya.  Sebab,  dalam  ketakwaan, terkandung  ridha  Allah ﷻ .  Sementara  saat  berbuat  baik,  orang-orang  akan  menyukai. Barang  siapa  memadukan  antara  ridha  Allah ﷻ dan  ridha  manusia,  sungguh kebahagiaannya  telah  sempurna  dan  kenikmatan  baginya  sudah  melimpah.  Dalam  hal saling tolong-menolong dan saling waris-mewarisi, maka tidak ada saling waris-mewarisi antara kalian dan mereka (kaum musyrikin dan Yahudi).
Hikmah  tolong  menolong (ta’awun) dalam  kebaikan  adalah:  (1)  Dapat  lebih mempererat tali persaudaraan. (2) Menciptakan hidup yang tenteram dan harmonis. (3) Menumbuhkan  rasa  gotong-royong  antarsesama  (Delvia,  2019). Orang  berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya  kaum  Muslimin  menjadi  satu  tangan  dalam  membantu  orang  yang membutuhkan.  Jadi,  seorang  Mukmin  setelah  mengerjakan  suatu  amal  shalih,
berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.

## 2. Bolehnya Akad Tijari (Jual Beli) dan Haramnya Riba
Jual beli itu terjadi atas penjual, pembeli, shighat (akad kesepakatan) dan barang (Al-Mishri, 2006). Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai  landasan  yang  kuat  dalam  al-quran  dan  sunah  (NN,  2000).  Dan  sudah menjadi  pemahaman  semua  orang  Islam  bahwa  Allah ﷻ mengharamkan  riba  dan membolehkan jual beli.
Allah ﷻ juga berfirman:
“…Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” [Al- Baqarah/2: 275]
Berdasarkan ayat di atas maka keuntungan boleh diambil dari transaksi jual beli bukan  hutang  piutang. Nash  ini  menunjukkan  bahwa  sighat  ini  merupakan  dalil  nyata untuk menjelaskan tiap-tiap apa yang dimaksud oleh pembicaraan itu. Pertama, jual beli itu  bukan  seperti  riba.  Jual  beli  itu  hukumnya  halal  Riba  itu  hukumnya  haram.  Arti keduanya  ini  difahamkan  dari  nash  tersebut  maksud  dari  pembicaraan.  Yang  pertama, adalah maksud pokok dari pembicaraan, karena ayat itu, untuk membantah orang yang mengatakan,- Jual beli itu seperti riba. Yang kedua, maksud dari jalan pembicaraan itu mengikut.  Karena  menafikan  contoh-contoh  yang  mengikut  pemyataan  hukum  dari keduanya itu. Sehingga ada yang diambil dari kedua hukum yang bcrbeda. Keduanya itu bukan  contoh.  Dan  kalau  diringkaskan  arti  maksud  dari  pembicaraan  pokok,  maka dikatakan bahwa jual beli itu bukan seperti riba (Khallaf, 2005).
Allah ﷻ menyampaikan kekejian riba dan ancaman terhadap pelakunya, kemudian Allah ﷻ menganjurkan shodaqah dengan kemurahan, kesucian, dan pembersihan sebagai implementasi tolong menolong dan gotong royong (Hardiwinoto, 2018). Keharaman riba sama  dengan  keharaman  meminum  khamer  dan  memakan  babi(An-Nawawi,  2010b). Bahkan riba dapat membatalkan akad yang sudah dibuat (An-Nawawi, 2010a).
Sementara  itu  berdagang  adalah  pekerjaan  yang  paling  baik,  pitu  apabila  ia terlepas dari transaksi Snng haram, seperti riba, penipuan, tipu daya dan pemalsuan serta hal-hal lainnln, berupa memakan harta manusia dengan bathil (Al-Bassam, 2010a).
Skema syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang dibagi ke dalam 2 (dua)  pola  yaitu  pembiayaan  non  komersial  dan  pembiayaan  komersial,  di  mana pembiayaan non komersial menggunakan skema qardhul hasan , sementara pembiayaan komersial menggunakan skema salam dan pembiayaan modal kerja menggunakan skema musyarakah atau mudarabah (Tim Kelompok Kerja Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Ciri- ciri  manajemen  Islam,  antara  lain:  manajemen  berdasarkan  akhlak  luhur  (akhlakul karimah),  terbuka,  demokratis,  berdasarkan  ilmu,  tolong  menolong  ( ta’awun )  dan berdasarkan perdamaian (Amalia, 2012).
Permodalan  usaha  di  atas  juga  dapat  diikuti  dengan  pinjaman qardhul  hasan . Dalam  terminologi  ekonomi/keuangan  syariah, qardhul  hasan adalah  pinjaman  yang tidak  mengambil  manfaat  (keuntungan)  apa  pun  namun  tetap  ditekankan  untuk dibayarkan  kembali  (Hafizah,  2020).  Produk/skema  ini  merupakan  salah  satu
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif
produk/skema  sistem  keuangan  syariah  yang  sangat  penting  dalam  mendukung pemulihan atau menopang perekonomian (Iskandar, Possumah, & Aqbar, 2020).
Qard  Al-Hasan yang  terdapat  pada  Koperasi  Syariah  merupakan  jenis pembiayaan  yang  diberikan  kepada  anggota  koperasi  yang  kurang  mampu  dalam  hal permodalan  dan  memiliki  kriteria  tertentu  (Aditya,  2019). Pembiayaan qardul  hasan adalah  penyediaan  dana  oleh  koperasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggota,  calon anggota,  koperasi-koperasi  lain  dan/  atau  anggotanya  disertai  dengan  kewajiban mengembalikan pokok pinajaman pada waktu yang disepakati. Untuk mengoptimalkan manfaat koperasi kepada para anggotanya, koperasi jasa keuangan syariah atau unit jasa keuangan  syariah  hendaknya  menyediakan  produk  pembiayann qardhul  hasan (Burhanuddin, 2019).
3. Konsensus Soal Riba
Hutang adalah muamalah yang dibolehkan dalam islam. Hutang dapat membawa seseorang  ke  surga  karena  niatnya  untuk  tolong  menolong  sesama  manusia  (hablun minannaas) namun hutang juga dapat membawa seseorang terjerumus kedalam api neraka manakala  tidak  dikelola  dengan  baik  (Cahyadi,  2014). Utang  piutang  ini  merupakan sebuah  akad  yang  bertujuan  untuk  tolong  menolong,  bukan  sebagai  pengembangan modal.  Sehingga  syarat  tambahan  atau  bunga  yang  ditetapkan  pihak  piutang  itu  tidak diperbolehkan  (Ratnasari,  2019).  Utang  piutang  merupakan  sebuah  perbuatan  hukum yang  mengandung  aspek  sosial  yang  bertujuan  untuk  tolong  menolong  antar  sesama. Sehingga adanya syarat dalam transaksi utang piutang yang ditetapkan baik secara pribadi atau secara kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip- prinsip ajaran Islam (Enes, 2017).
Pada  zaman  dahulu  para  fuqaha  berpendapat,  bahwa  hutang  piutang  wajib dikembalikan  sesuai  dengan  jumlah  penerimaan  sewaktu  mengadakan  akad  tanpa menambah  atau  menguranginya.  Tambahan  atau  memberikan  biaya  tertentu  yang dibebankan  kepada  debitur  dapat  memancing  pernyataan  riba,  sedangkan  riba diharamkan dalam al-Qur’an. Pengharamannya juga telah disepakati oleh para as-salafus ṣāliḥ dan para ulama mujahid sesudahnya (Nofitasari, 2016).
Sedekah  adalah  pemberian  tulus  dari  yang  mampu  kepada  yang  butuh  tanpa mengharap imbalan dari mereka. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasi kebutuhannya (Shihab, 2005).
Kaedah Umum dalam Memahami Riba, Ada hadits yang berbunyi,
ﻛُ ﻞﱡ ﻗَ ﺮْ ض ٍ ﺟَ ﺮﱠ ﻣَ ﻨْﻔَ ﻌَ ﺔً , ﻓَ ﮭُ ﻮَ رِ ﺑًﺎ
“Setiap utang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya, maka itu adalah riba.” (Diriwayatkan  oleh  Al-Harits  bin  Abi  Usamah.  Sanadnya  terputus  sebagaiaman disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Begitu pula hadits ini punya penguat dari Fadholah bin ‘Ubaid dikeluarkan oleh Al-Baihaqi)
Walau hadits di atas dha’if (lemah) namun kandungannya benar karena dikuatkan oleh kata sepakat para ulama.
Ibnul Mundzir rahimahullah berkata,
أ ﺟ ﻤ ﻊ ا ﻟ ﻌ ﻠ ﻤ ﺎ ء ﻋ ﻠ ﻰ أ ن ا ﻟ ﻤ ﺴ ﻠ ﻒ إ ذا ﺷ ﺮ ط ﻋ ﺸ ﺮ ا ﻟ ﺴ ﻠ ﻒ ھ ﺪ ﯾ ﺔ أ و ز ﯾﺎ د ة ﻓﺄ ﺳ ﻠﻔ ﮫ ﻋ ﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ أ ن أ ﺧ ﺬ ه اﻟ ﺰ ﯾﺎ د ة ر ﺑﺎ
“Para  ulama  sepakat  bahwa  jika  seseorang  yang  meminjamkan  utang  dengan mempersyaratkan  10%  dari  utangan  sebagai  hadiah  atau  tambahan,  lalu  ia meminjamkannya  dengan  mengambil  tambahan  tersebut,  maka  itu  adalah  riba.” (Al- Ijma’, hal. 99, dinukil dari Minhah Al-‘Allam, 6: 276).
Ibnu Qudamah rahimahullah berkata,
وَ ﻛُ ﻞﱡ ﻗَ ﺮْ ض ٍ ﺷَ ﺮَ ط َ ﻓِ ﯿ ﮫِ أَ نْ ﯾَ ﺰِ ﯾ ﺪَ هُ ، ﻓَ ﮭُ ﻮَ ﺣَ ﺮَ امٌ ، ﺑِ ﻐَ ﯿْ ﺮِ ﺧِ ﻼَ ف ٍ
“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama.” (Al-Mughni, 6: 436)
Jika tambahan bukan prasyarat awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan  utang,  tidaklah  masalah.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  hadits  Abu Raafi’ bahwasanya Nabi ﷺ pernah meminjam dari seseorang unta yang masih kecil. Lalu ada unta zakat yang diajukan sebagai ganti. Nabi ﷺ lantas menyuruh Abu Raafi’ untuk mengganti unta muda yang tadi dipinjam. Abu Raafi’ menjawab, “Tidak ada unta sebagai gantian kecuali unta yang terbaik (yang umurnya lebih baik, -pen).” Nabi ﷺ kemudian menjawab,
أَ ﻋْ ﻄ ُﻮ هُ ﻓَﺈِ نﱠ ﻣِ ﻦْ ﺧِ ﯿَﺎ رِ ا ﻟﻨﱠ ﺎ سِ أَ ﺣْ ﺴَ ﻨَ ﮭُ ﻢْ ﻗَ ﻀ َﺎ ءً
“Berikan saja unta terbaik tersebut padanya. Ingatlah sebaik-baik orang adalah yang baik dalam melunasi utangnya.” (HR. Bukhari, no. 2392 dan Muslim, no. 1600). Namun  jika  tambahan  ini  dipersyaratkan  dari  awal  maka  ini  riba,  baik  besar maupun kecil, sedikit maupun banyak hukumnya haram.

## 4. Aturan Islam Yang Bisa Dipakai Masalah Social Funding
Allah ﷻ sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya permasalahan ekonomi, baik skala mikro (kecil) ataupun skala makro (besar).
Allah ﷻ berfirman:
وَ ﻧَ ﺰﱠ ﻟْﻨَ ﺎ ﻋَ ﻠَﯿْ ﻚَ ا ﻟْ ﻜِ ﺘَﺎ ب َ ﺗِﺒْ ﯿَﺎ ﻧًﺎ ﻟِ ﻜُ ﻞِّ ﺷَ ﻲْ ءٍ وَ ھُ ﺪً ى وَ رَ ﺣْ ﻤَ ﺔً وَ ﺑُ ﺸْ ﺮَ ى ﻟِ ﻠْ ﻤُ ﺴْ ﻠِ ﻤِ ﯿ ﻦَ
“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS An-Nahl: 89)
Allah ﷻ juga mengatur seluruh permasalahan yang berhubungan dengan masalah social funding tanpa harus berkecimpung dalam riba dan dosa. Dalam ekonomi Islam, tidak  ada  istilah Lending (meminjamkan), lending  ratio dalam  hal  ini  berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan) (Aisyah & Nurmala, 2019). Akad tabarru’ yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial (Fadilah & Makhrus, 2019a).
Di  antara  produk  Islam  di  dalam  bidang  ekonomi  adalah  Jual  Beli (Bay) dan Hutang-piutang (Qard) dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Bay :  pihak  yang  membutuhkan  dana  melepas  kepemilikan  hak  miliknya  kepada pihak  lain  untuk  mendapatkan  dana  segar  dari  pihak  yang  membelinya.  Hak
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif
kepemilikan  dalam  hal  ini  bisa  berupa  barang,  atau  jasa.  Dalam  konsep  jual  beli keuntungan yang diperoleh menjadi sah secara hukum agama.
b. Qardh : Pihak yang membutuhkan dana mendapatkan dana segar dari pihak yang meminjamkan dengan ketentuan mengembalikan dana yang dipinjam dalam waktu yang  disepakati  tanpa  ada  kesepakatan  memberikan  keuntungan  apapun  dalam transaksi  tersebut.  Sehingga  dalam  konsep Qardh ini  keuntungan  sekecil  apapun bersifat haram.
Mengingat bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan  pinjaman  tanpa  bunga.  Lebih  khusus  lagi,  pinjaman qardhul  hasan merupakan  pinjaman  kebajikan  yang  tidak  bersifat  komersial,  tetapi  bersifat  sosial (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016). Akad tijarah merupakan semua bentuk akad yang dilakukan  untuk  tujuan  komersil,  misalnya mudharabah , wadi’ah dan wakalah , sedangkan akad tabarru’ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan  dan  tolong  menolong,  tidak  ditujukan  untuk  komersil  (Mazwini,  2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa akad tabarru itu bersifat sosial bukan komersial (H., 2017).
Sikap saling tolong menolong dan bersama-sama untuk tujuan yang baik, dengan kata lain kemitraan adalah bentuk kerjasama usaha atas dasar tolong menolong antara sesama manusia dengan tujuan mendapatkan profit, dalam hal ini profit yang dimaksud akad  yang  terletak  pada  prinsip-  prinsip  yang  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  ajaran Islam (Masfufah & Achiria, 2019).
Masyarakat  muslim  adalah  masyarakat  yang  berdiri  diatas  prinsip  amanat, keadilan, tidak memakan harta orng lain secara bathil, tidak berbisik-bisik dan berunding kecuali  untuk  kebaikan,  tidak  mengeraskan  suara  yang  jelek  kecuali  bagi  orang  yang dianiaya,  suka  memberikan  pertolongan  yang  baik,  suka  memberi  dan  membalas penghormatan yang baik, melarang perbuatan yang keji, mengharamkan pelacuran dan pergundikan, tidak sombong, congkak, riya bakhil, dengki, dan dendam. Mereka selalu menegakkan solidaritas sosial, tolong menolong, salig memberi nasehat, toleran, bantu membantu,  pemberani  dan  menaati  kepemimpinan  yag  memang  benar-benar  berhak terhadap kepemimpinan itu (Faizah, 2016).
Tolong-menolong itu sudah dijadikan satu aksioma dalam agama kita, khususnya tolong-menolong  dalam  kebaikan  ( al-birri )  dan  dalam  kecintaan  kepada  Allah  ﷻ  ( at- taqwa )  (Tasmara,  2000).  Sesungguhnya  manusia,  jika  mau  merenung  sunnah  Allah  ﷻ dalam  alam  dan  kebesaran  kebijaksanaan-Nya  dalam  menolong  manusia  pada  hari kiamat, maka tidaklah pantas orang tersebut egois dan serakah hidup di dunia. Tetapi, dia harus tolong-menolong, berbuat baik dan takwa (Al-Wabil, 2019). Di antara kerja sama antar musafir adalah yang kuat menolong yang lemah datyangkaya memberikan bantuan kepada  yang  fakir.  Selain  itu,  tolong-menolong  dalam  membawa  barang-barang  serta meringankan  penderitaan  safar  dan  kesulitan  masing-masing  (Nada,  2000).  Allah  ﷻ memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar berjama’ah, bersatu dan tolong-menolong,  serta  melarang  mereka  bercerai-berai,  berselisih  dan  bermusuhan, melalui firman-Nya:
"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai." (QS. Ali ‘Imran: 103)

## B. Tinjauan Hukum Negara Untuk Konsep Sosial Funding Yang diajukan
Kemerdekaan  Indonesia  memandang  faham  individualisme  yang  dipeluk  oleh bangsa-bangsa  Barat  adalah  sumber  dari  kapitalisme,  kolonialisme/imprealisme  yang mereka tentang habis-habisan. Para founding fathers nampaknya mempunyai interpretasi yang berbeda tentang faham kekeluargaan. Bung Karno yang menangkap kekeluargaan bangsa Indonesia lebih dari dinamika dan semangatnya. Hatta memaknai kekeluargaan secara etis. Sedangkan Prof. Soepomo menafsirkan kekeluargaan lebih sebagai konsep organis-biologis.  Hampiran  meta-teoretikal  yang  berbeda  tersebut  menghasilkan interpretasi  yang  berbeda  pula  tentang  konsep  kekeluargaan.  Bung  Karno menginterpretasikan  kekeluargaan  sebagai  semangat  gotong  royong,  Bung  Hatta memandang  kekeluargaan  secara  etis  sebagai  interaksi  sosial  dan  kegiatan  produksi dalam kehidupan desa, yang bersifat tolong menolong antar sesama (Effendi, 2007).
Social  Enterprises sebagai  Katalisator  Penanggulanan  Kemiskinan  Salah  satu konsep  penting  dari social  enterprises adalah  aktivitas  kolektif  yang  ditujukan  untuk merespon  masalah  atau  isu  sosial  ekonomi.  Konsep  ini  menjadikan social  enterprises memiliki  potensi  yang  penting  sebagai  katalisator  penanggulangan  kemiskinan. Sebagaimana  kita  ketahui  Indonesia  memiliki  budaya  kekerabatan  yang  kuat  yang menjadi  potensi  modal  sosial  di  masyarakat.  Pembentukan social  enterprises yang berbasis  masyarakat  dapat  mengoptimalkan  peran  modal  sosial  yang  ada  dimana masyarakat berupaya menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi berdasarkan kekuatan sendiri, azas saling membutuhkan dan membantu (gotong royong), nilai-nilai, dan sejarah setempat.
Khususnya bagi Indonesia dimana kegiatan dengan sifat sosial-ekonomi sebagian besar  masih  dikelola  oleh  komunitas,  peran social  enterprises berpotensi  untuk dikedepankan  sebagai  solusi  atas  permasalahan  sosial  dan  dalam  penciptaan keswadayaan  pencapaian  tujuan  bersama.  Hasilnya  diyakini  mampu  menciptakan multiplier  effect terbesar  karena  usaha  bersama  yang  dibangun  masyarakat,  juga dijalankan  dengan  rasa  kepemilikan  masyarakat  yang  tinggi  sebagai  hasil  dari keterlibatan  mereka  secara  aktif  (Tim  Penyusun,  2014).  Proses  tolong  menolong  itu dilakukan tanpa mengharapakan imbalan atau upah dari pemilik kegiatan (Sabri, Dirman, & Salniwati, 2019).
Sumber kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya bagi peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadikan umat Muslim seharusnya tidak perlu merasa bergantung kepada negara-negara Eropa (baca: Barat) ataupun negara lain. Hal ini  akan  terwujud  jika  disertai  dengan  saling  bahu  membahu  dan  tolong  menolong  di antara mereka (Sabiq, 2010).
Nilai  kemanusiaan  yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  bernegara meliputi  nilai  kerjasama  dan  tolong  menolong,  kasih  sayang  dan  keinginan  untuk menciptakan  harmoni  sosial  (Syakur,  2016).  Perkawinan  merupakan  suatu  jalan  yang sangat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah  tangga  serta  keturunan  untuk  saling
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif
mengenal antara yang satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong (Rampay, 2015). Adapun nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan  bergaul  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita  dan  saling  tolong menolong  di  antara  keduanya  serta  menentukan  batas  hak  dan  kewajiban  di  antara keduanya (Rohman, 2017). Di dalam KUH Perdata Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan  isteri  harus  saling  setia,  tolong  menolong  dan  bantu  membantu  (Mawardi,  2017). Laki-laki  bekerja  sama  dengan  wanita  dalam  membangun  keluarga  yang  sholihah. Seorang  laki-laki  bekerja  sama  dengan  saudaranya  dalam  membangun  komunitas masyarakat yang baik (Wargadinata & Fitriani, 2018). Prinsip dasar keluarga didasarkan pada asas tolong menolong dan gotong royong (Al-Bassam, 2010b). Dalam etika profesi jabatan notaris juga dimasukkan unsur tolong menolong sebagai bagian dari etika yang harus mereka pegang dalam menjalankan jabatan tersebut (Patricia, 2019).
Hal senada juga termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (DSN  MUI)  yang  menyatakan  bahwa  asuransi  syariah  (ta’mîn,  takâful  atau tadhâmun)  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong  menolong  di  antara  sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru ’ yang memberikan pola pengembalian  untuk  menghadapi  risiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan)  yang  sesuai dengan syariah (Permata, 2019). Yaitu, para peserta atau pelakunya saling bahu membahu dan tolong menolong dalam menghadapi suatu musibah yang kedatangannya tidak bisa dipastikan secara pasti (Hariyadi & Triyanto, 2017).
Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful) (Muslim & Hadiwinata, 2018).  Landasan dasar yang  digunakan  dalam takaful adalah  konsep  tolong  menolong  dalam  kebaikan  dan ketakwaan (Ridlwan, 2017). Hal ini adalah dalam rangka untuk mendapatkan rasa aman, dengan  tujuan  meminimalisir  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi  (Fadilah  &  Makhrus, 2019b).
Fuqaha kontemporer membagi asuransi menjadi dua yaitu asuransi ta’awuni atau tabarru yang landasannya adalah tolong menolong dan asuransi tijari yang landasannya adalah  bisnis  atau profit  oriented (Hosen  &  Muayyad,  2013).  Asuransi  berdasarkan prinsip  syariah  menurut  PMK  No.  18  dan  No.  10  (2010)  adalah  usaha  saling  tolong menolong (ta’awuni) dan  melindungi (takafuli) diantara  para  peserta  melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru ’) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu (Nurlatifah & Mardian, 2016).
Bahkan  hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  tidak  bertujuan  untuk  mengikis budaya  masyarakat  yang  penuh  dengan  nuansa  demokratis,  gotong  royong,  tolong menolong,  tetapi  justru  ingin  melindungi  masyarakat  (sebagai  penemu  dan  pemilik) bahwa  masyarakat  benar-benar  secara  hukum  handarbeni  (memiliki),  bukan  sekedar konsumen Ipteks atau mungkin operator teknologi (Rahmanto & Purwaningsih, 2015).

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini:
1. Skema social funding yang terbaik yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan dana anggota yang membutuhkan tanpa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi adalah dengan menggunakan skema mix, yaitu perpaduan antara qardhul hasan dengan mudharabah .
2. Besar jumlah pinjaman yang dapat diperoleh oleh anggota yang membutuhkan jika dilihat  dari  jumlah  tabungan  hari  tua  sebaiknya  tidak  lebih  dari  50%  untuk meminimalisir risiko kredit.
3. Lama proses pelunasan terbaik atas pinjaman anggota tersebut adalah selama 5 tahun dengan pertimbangan waktu itu adalah masa dua kali periode jabatan ketua koperasi dalam  rangka  meminimalisir  risiko  operasional  yang  mungkin  terjadi  akibat pergantian pengurus.
4. Tinjauan hukum syariat atas konsep social funding adalah bahwa social funding ini sudah diatur dalam Islam dengan skema qardhul hasan dan ini merupakan ajaran Islam  yang  harus  diamalkan  oleh  umat  Islam  dalam  rangka  memenuhi  kewajiban yang diperintahkan Allah ﷻ untuk saling tolong menolong dalam kebajikan.
5. Tinjauan hukum positif atas konsep social funding adalah secara tertulis diamanatkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Selain itu juga ditemukan dalam Fatwa DSN-MUI dan peraturan lainnya yang secara legal formal diakui oleh negara. Meskipun  secara  praktek social  funding untuk  koperasi  jasa  non  simpan  pinjam belum ada peraturan yang mengaturnya.
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif

## BIBLIOGRAFI
Aditya,  R.  O.  (2019). Peranan  Pembiayaan  Qard  Al-Hasan  Terhadap  Peningkatan Usaha  Anggota  Koperasi  Syariah  Harapan  Surabaya .  Universitas  Islam  Negeri Sunan Ampel.
Aisyah,  S.,  &  Nurmala,  S.  (2019).  Aktualisasi  kebijakan  moneter  islam  dalam permasalahan makro ekonomi islam. Syariah , 7 (2).
Aji, G. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren.
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 19 (1), 231.
https://doi.org/10.21580/ws.19.1.219
Al-Bassam, A. bin A. (2010a). Syarah Bulughul Maram - Jilid 4 . Jakarta: Pustaka Azzam.
Al-Bassam, A. bin A. (2010b). Syarah Bulughul Maram - Jilid 6 . Jakarta: Pustaka As- Sunnah.
Al-Mishri, A. A. A. bin S. (2006). Fatwa-Fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad & Mengkafirkan Muslim (Cetakan I). Jakarta: Darul Haq. Al-Wabil,  Y.  (2019). Yaumul  Qiyamah:  Tanda-Tanda  dan  Gambaran  Hari  Kiamat Berdasarkan Sumber-Sumber yang Otentik . https://doi.org/10.22435/hsr.v22i2.2080
Ali, M. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Karya Makmur di Kabupaten Sumbawa Tahun 2006-2009. Tesis , 1–170.
Amalia, F. (2012). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok. Prosiding  Seminas  Competitive  Advantage , 1 (2),  1–33.  Retrieved  from http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/134
An-Nawawi, I. (2010a). Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab - Jilid 13 . Jakarta: Pustaka Azzam.
An-Nawawi,  I.  (2010b). Al-Majmu  Syarah  Al-Muhadzdzab  -  Jilid  3 .  Jakarta:  Pustaka Azzam.
Burhanuddin. (2019). Pedoman Praktik Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (Pertama; M. Rofiq, Ed.). Malang: Penerbit Edulitera.
Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. Esensi : Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 4 (1), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007
Delvia,  S.  (2019).  Mengulas  Tolong  Menolong  Dalam  Perspektif  Islam. PPKn  Dan Hukum , 14 (2), 106–122.
Effendi,  S.  (2007).  Mencari  Sistem  Pemerintahan  negara.  In Orasi  Ilmiah  Universitas
Pancasila . Jakarta.
Enes, V. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)  (Universitas  Islam  Negeri  Walisongo).  https://doi.org/10.1037/0022- 3514.51.6.1173
Fadilah, A., & Makhrus. (2019a). Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ,
2 (1), 87–103.
Fadilah, A., & Makhrus. (2019b). Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ,
2 (1), 87–103.
Faizah,  N.  (2016).  Poligami  dalam  Pandangan  Ulama  yang  Tidak  Menikah.  Program Studi Ilmu Agama Islam Konsentrasi Ilmu Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
Fatriansyah, A. I. A. (2020). Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit. Suhuf ,
32 (01), 50–58.
H., M. R. L. (2017). Implementasi Akad Musyarakah dan Penerapan Agunan Pada Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRI  Syariah)  di  Bandar  Lampung .  Universitas  Islam Indonesia Yogyakarta.
Hafizah,  G.  D.  (2020).  Peran  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah  pada  Masa  Pandemi COVID-19. Jurnal Likuid , 1 (1), 55–64.
Hamzah, Y., & Hafied, H. (2014). Etika Bisnis Islami (Pertama). Makassar: Kretakupa Print.
Hardiwinoto.  (2018). Kontroversi  Produk  Bank  Syariah  dan  Ribanya  Bunga  Bank (Pertama). Semarang: Penerbit Amanda Semarang.
Hariyadi, E., & Triyanto, A. (2017). Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman  Masyarakat  Tentang  Asuransi  Syariah. Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 5 (1), 19–38. https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.164
Harto, P. P., Amaliah, U., & Mulyati, S. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi Dan Ukm. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 6 (2), 5–26. https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.79
Hosen, M. N., & Muayyad, D. M. (2013). Mendudukkan status hukum asuransi syariah dalam  tinjauan  fuqaha  kontemporer. Ijtihad :  Jurnal  Wacana  Hukum  Islam  Dan Kemanusiaan , 13 (2), 219–232. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.219-232
Ikhsanudin, M. (2012). Mengembangkan Metodologi Penemuan Hukum Islam “Syariah Cum Reality” (Studi Perspektif Historis dan Metodologis). Al-Mawarid Journal of
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif
Islamic Law , XII (1), 109–128. Retrieved from http://jurnalmawarid.com/index.php/almawarid/article/viewFile/132/124
Ilmi,  W.  A.  (2017). Strategi  Dinas  Perdagangan  Perindustrian  Dan  Koperasi  Dalam Pembinaan Koperasi Di Kota Serang . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (7), 625– 638. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544
Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian . , Pub. L. No. Nomor 09 Tahun 2018, 1 (2018).
Khallaf,  S.  A.  W.  (2005). Ilmu  Ushul  Fikih (Kelima;  Halimuddin,  Ed.).  Jakarta:  PT Rineka Cipta.
Khobir,  A.  (2017).  Islam  Dan  Kapitalisme.
Religia , 13 (2),  225–237. https://doi.org/10.28918/religia.v13i2.183
Laksana, I. G. N. D., Jayantiari, I. G. A. M. R., & Dewi, A. A. I. A. A. (2016). Edisi Revisi Bahan Ajar: Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Masfufah, M., & Achiria, S. (2019). Perilaku Produsen pada Model Kemitraan Go Food dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam  (studi  kaasus  Daerah  Wirobrajan,Yogyakarta).
JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia) , 9 (1), 1–8. https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).1-8
Mawardi. (2017). Hadits Tentang Status Wali Pada Pernikahan Analisis Matan, Sanad dan  Makna  dalam  Kajian  Ulumul  Hadits  Serta  Istidroj  Dalam  Hukum  Syar’i Menurut  Pandangan  Fuqaha.  Konsentrasi  Ulûm  Al-Qur’an  Dan  Ulûm  Al-Hadîts Studi  Ilmu  Agama  Islam  Program  Pascasarjana  Institut  Ilmu  Al-Qur’an  (IIQ) Jakarta.
Mazwini, V. (2015). Analisis Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada PT Asuransi Ramayana Tbk Unit Syariah . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Muhaimin.  (2020). Metode  Penelitian  Hukum (F.  Hijriyanti,  Ed.).  Mataram:  Mataram University Press.
Muslim,  S.,  &  Hadiwinata,  K.  (2018).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Fatwa Dewan Syariah MUI dalam Usaha Asuransi di Indonesia. Jurnal Qolamuna , 3 (2),
149–166.
Nada, ’Abdul ’Aziz bin Fathi As-Sayyid. (2000). Ensiklopedi Adab Islam: Menurut Al- Quran dan As-Sunnah - Jilid 2 . Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
NN. (2000). Buku Daras Fiqih Muamalah (Ekonomi) .
Nofitasari, A. D. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah  Di  Desa  Plosojenar  Kecamatan  Kauman  Ponorogo (Universitas  Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). https://doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.011
Nuraeny,  H.  (2005). Metode  Penelitian  Hukum .  Cianjur:  Fakultas  Hukum  Universitas Suryakancana.
Nurlatifah, A. F., & Mardian, S. (2016). Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Di  Indonesia:  Surplus  on  Contribution. Akuntabilitas , 9 (1),  73–96. https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3590
Oktayani,  D.  (2018).  Konsep  Tolong  Menolong  Dalam  Asuransi  Syariah. IQTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita , 7 (1),  39–50.  Retrieved  from http://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/122
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Industri Jasa Keuangan Syariah . Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Patricia, E. (2019). Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam  Pemberian  Sanksi  Atas  Pelanggaran  Kode  Etik.  Program  Studi  Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian . , Pub. L. No. 25 TAHUN 1992, 1 (1992).
Permata,  C.  (2019). Tanggungjawab  Dewan  Pengawas  Syariah  Terkait  Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian) (Vol.  1).  Retrieved  from http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/4878/2270
Purwanti, A. (2020). Metode Penelitian Hukum - Teori & Praktek (Pertama; T. Lestari, Ed.). Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
Rahmanto, D., & Purwaningsih, E. (2015). Pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Ber-HKI Civitas Academia. Naskah Publikasi - Fakultas Hukum Universitas Yarsi Jakarta , 1–29.
Rampay,  D.  L.  (2015).  Hak  Waris  Anak  Dalam  Perkawinan  Campuran  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  Tentang  Kewarganegaraan. Morality : Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 1–16.
Ratnasari,  E.  (2019).  Praktik  Hutang  Piutang  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Ridlwan, A. A. (2017). Asuransi Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Dan Ekonomi
Skema Social Funding Pada Koperasi Jasa Non Simpan Pinjam Untuk  Anggota Yang Membutuhkan Pendanaan: Analisis Yuridis Sesuai Prinsip Syariah Dan Hukum Positif
Syariah , 04 (1), 75–88.
Rohman,  M.  F.  (2017).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan terhadap Tujuan Perkawinan. Al- Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , 7 (1), 1–27.
Rozali,  M.  (2019). Tolong  Menolong  Demi  Kebaikan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat . 18–20.
Sabiq, S. (2010). Fikih Sunnah - Tahkik dan Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani - Jilid 3 . Jakarta: Penerbit Sunnah.
Sabri,  M.,  Dirman,  L.  O.,  &  Salniwati.  (2019). Eksistensi  Nilai  Tolong  Menolong (Assitulu-Tulungeng)  Pada  Proses  Pernikahan  Etnis  Bugis  (Studi  Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana) . 2 (2), 1–10.
Shihab, M. Q. (2005). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran - Jilid 1 . Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
Syakur,  A.  (2016).  Standar  Pengupahan  Dalam  Ekonomi  Islam  (Studi  Kritis  atas
Pemikiran Hizbut Tahrir). Universum , 9 (1), 1–13. https://doi.org/10.30762/universum.v9i1.68
Syamsiyah,  N.,  Syahrir,  A.  M.,  &  Susanto,  I.  (2019).  Peran  Koperasi  Syariah  Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar  Lampung. Al  Amin:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Dan  Budaya  Islam , 2 (1),  63–73. https://doi.org/10.36670/alamin.v2i1.17
Tasmara, T. (2000). Dajjal & Simbol Setan (Ketiga). Jakarta: Gema.
Tim Kelompok Kerja Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Aksi Pro Salam (Akses Keuangan Syariah Indonesia untuk Pertanian Organik yang Selaras, Alami, dan Amanah) Pola Pembiayaan Syariah Untuk Pertanian Organik (Ketiga; A. Fadly, Dwiyanto, Nada Fajriah, N. Nurfitriani, & J. Effendi, Eds.). Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
Tim  Penulis.  (2019). Buku  Pedoman  Penulisan  Hukum .  Yogyakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tim  Penyusun.  (2014). Warta  KUMKM:  Koperasi  Gerakan  Bersama  Menuju Kesejahteraan (Pertama).  Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Koperasi  Dan  UKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
Wargadinata, W., & Fitriani, L. (2018). Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam (M. A. Hamid, Ed.). Malang: UIN-Maliki Press.
Copyright holder: Wirda Rohmah, Rizka, Imron Rosyadi (2022)

## First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: