Jurnal Administrasi Negara Volume 27 Nomor 2, Edisi Agustus 2021 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## PENERAPAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

## APPLICATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE SOCIAL SERVICES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

## Andi Muhammad Idzhar
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan email: andiidzhar@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan knowledge  management pada  Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilihat dari tiga proses dasar atau tahapan penerapan knowledge management dalam organisasi yaitu penciptaan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan implementasi pengetahuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian  kualitatif  yang  akan  menggambarkan bagaimana proses dasar atau tahapan penerapan knowledge management pada suatu instansi pemerintah. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini melibatkan 13 orang informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan pihak-pihak yang paling terlibat dengan mempertimbangkan jabatan strategis dan masa kerja pada  Dinas  Sosial,  khususnya  terkait  penerapan knowledge  management. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan knowledge management pada proses atau tahapan penciptaan pengetahuan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya diterapkan. Adapun aktivitas  yang  sudah  diterapkan  dan  berjalan  rutin,  yaitu  pertemuan  informal  dan  belajar dengan  melakukan  ( learning  by  doing ).  Begitupun  pada  tahapan  berbagi  pengetahuan  juga belum  sepenuhnya  diterapkan  di  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  hanya  aktivitas penggunaan media interaktif yang sudah berjalan dengan baik. Dan terakhir, pada proses atau tahapan  penerapan  atau  implementasi  pengetahuan  ( knowledge  implementation )  di  Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan hampir semuanya belum diterapkan, meskipun ada beberapa aktivitas  yang  sudah  terlaksana  pada  tahapan  ini,  namun  peneliti  menganggap  hal  tersebut belum  dilaksanakan  secara  khusus  dan  maksimal,  seperti  aktivitas  penilaian  infrastruktur dalam bentuk pendataan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, dan pemberian reward system.
Kata Kunci : Knowledge Management , Penciptaan Pengetahuan, Berbagi Pengetahuan, dan Implementasi Pengetahuan

## Abstract
This research aims to analyze the implementation of knowledge management in the social service of south Sulawesi province, which seen from three basic processes or stages of implementing knowledge management  in  organization,  i.e.  knowledge  creation,  knowledge  sharing,  and  knowledge
Andi Muhammad Idhar / Jurnal Administrasi Negara / V27 – 02 (2021) / 205 - 22
implementation.  The  research  method  used  in  this  research  was  qualitative  descriptive,  that  is qualitative  research  will  describe  how  the  basic  process  or  stages  of  implementing  knowledge management in government agencies. The data collection methods used were interviews, observation, and  review  documents.  This  research  involved  13  informants  who  were  selected  based  on  the considerations of the most parties that involved by considering strategic position and tenure in the social  service,  especially  regarding  the  implementation  of  knowledge  management.  The  results indicated that the implementation of knowledge management in process or stages of knowledge creation in the social service of south Sulawesi province was not fully implemented. The activities that have been implemented  and  done  regularly,  that  is  informal  meetings  and  learning  by  doing.  Likewise,  the knowledge  sharing  stage  has  not  been  fully  implemented  in  the  social  service  of  south  Sulawesi province, only the activity of using interactive media has been going well. And last, almost all of the knowledge implementation in the social service of south Sulawesi province has not been implemented, although there are several activities have been done on these stages. However, researcher assume that has not been done in particular and optimally, such as infrastructure assessment activities in form of data collection on equipment needs and giving reward system.
Key  Words  : Knowledge  Management,  Knowledge  Creation,  Knowledge  Sharing,  and  Knowledge Implementation

## PENDAHULUAN
Penerapan knowledge  management pada  organisasi  sebagai  aset  utama  akan mendorong  organisasi  menjadi  lebih inovatif, yang berdampak pada daya saing, sehingga menjadi lebih kompetitif. Sejalan dengan  hal  tersebut,  pemerintah  semakin sadar  akan  pentingnya  mengelola  aset pengetahuan    sebagai  upaya  mendorong cita – cita reformasi birokrasi.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011
tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Program
Manajemen  Pengetahuan  ( Knowledge
Management ) merupakan keseriusan
pemerintah  dalam  mewujudkan  “ Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025”.
Namun  demikian,  sosialisasi  peraturan
tersebut  tampaknya  tidak  berhasil  hingga pada level pemerintah daerah. Hal tersebut dapat  dilihat  pada  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi  Selatan  yang  merupakan  unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga termasuk salah satu pilot project pelaksanaan  reformasi  birokrasi  yang terdapat pada lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  96  Tahun 2013.
Telah  lebih  dari  7  tahun  pasca dikeluarkannya  Permenpan-RB  Nomor  14 Tahun  2011.  Oleh  karena  itu,  seyogianya penerapan  manajemen  pengetahuan  telah menyatu dalam aktivitas pelaksanaan tugas pokok  dan  fungsi  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan.  Sebagai  contoh,  Bidang Rehabilitasi  Sosial  terdiri  dari  tiga  seksi,
yaitu: Seksi Rehabilitasi Sosial Anak; Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan  Lansia;  dan  Seksi  Rehabilitasi  Tuna Sosial,  Korban  Perdagangan  Orang,  dan Rehabilitasi Lainnya. Selain itu, setidaknya dari  26  jumlah  Pemerlu  Pelayanan Kesejahteraan  Sosial  (PPKS),  terdapat  13 PPKS  yang  ditangani  oleh  satu  Bidang, yakni  Bidang  Rehabilitasi  Sosial.  Oleh karena  itu,  penanganan  masalah  sosial merupakan  hal  yang  kompleks  dan  saling berkaitan  antara  tiap  seksi.  Sehingga, diperlukan  pengelolaan  pengetahuan  yang baik agar segala urusan Rehabilitasi Sosial di  berbagai  penanganan  sosial  dapat selaras.  Akan  tetapi,  dari  pelaksanaannya terlihat  beberapa  masalah  terkait  dengan tiga  proses  dasar  dalam  penerapan knowledge management . Kegiatan
pelatihan ataupun sosialisasi relatif sedikit untuk skala Bidang Rehabilitasi Sosial dengan jumlah pegawai 27  orang,  terlebih  kegiatan  tersebut  tidak pernah diselenggarakan sendiri oleh Bidang Rehabilitasi  Sosial  atau  bahkan  Dinas Sosial  dalam  rangka  pengembangan sumber daya manusianya. Melainkan hanya menugaskan  beberapa  pegawai  untuk menghadiri undangan
dari instansi/organisasi  lainnya.  Selain  itu, pegawai  yang  sudah  mengikuti  sosialisasi tadi  seharusnya  menyampaikan  atau
membagikan  pengetahuan  baru  yang didapatkannya, tidak hanya kepada internal seksinya  akan  tetapi  juga  antara  berbagai seksi  yang  terkait  dengan  tugas  dan fungsinya,  mengingat  bahwa  setiap  tugas seksi yang ada memiliki keterkaitan dengan seksi lainnya, sehingga  dibutuhkan kolaborasi pengetahuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih  kegiatan,  ego  sektoral,  maupun saling lempar urusan tugas dan fungsi.
Selain masalah jarangnya dilakukan pertemuan  atau  diskusi  untuk  saling bertukar pikiran dan pengalaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas, minimnya dokumen  tentang  aturan  atau  mekanisme kerja  sebagai  pedoman  bagi  staf  dalam melaksanakan  tugas,  termasuk  pula rendahnya  pendokumentasian  hasil  rapat atau  pertemuan.  Masalah  penciptaan pengetahuan  kian  kompleks  dengan penugasan  pegawai  yang  mengikuti kegiatan pelatihan hanya beberapa pegawai,  bahkan  hanya  pegawai  tertentu yang ditunjuk berulang-ulang.
Terkait  dengan  proses  berbagi pengetahuan  ( knowledge  sharing ),  hanya terdapat  satu  unit  komputer  pada  setiap seksi sebagai sarana penyimpanan pengetahuan,  sehingga  sangat  sulit  untuk mengaksesnya dikarenakan media tersebut sering digunakan untuk mengerjakan tugas
yang  bersifat  administratif.    Tidak  hanya melalui media, bahkan pengetahuan dalam bentuk dokumen pun sangat sulit diperoleh, baik  hasil  rapat,  diskusi,  maupun  hasil sosialisasi dan pelatihan. Hasil pengetahuan dari  pelatihan  dan  sosialisasi  yang  diikuti oleh  pegawai  tidak  didokumentasikan dengan  baik,  sehingga  sulit  untuk  dibagi kepada  pegawai  lainnya.  Selain  itu rendahnya  minat  berbagi  pengetahuan antara  pimpinan  maupun  staf  baik  pada Bidang  Rehabilitasi  Sosial  maupun  Dinas Sosial itu sendiri.
Tidak  berhenti  pada  masalah tersebut  di  atas,  terkait  dengan  proses implementasi  pengetahuan  ( knowledge implementing )  yang  terlihat  diantaranya adalah  tidak  adanya  sistem  penghargaan atau kompensasi bagi staf yang mendukung pelaksanaan penerapan manajemen pengetahuan  dalam  organisasi,  padahal penghargaan  khusus  dari  organisasi  dapat memberikan motivasi bagi staf untuk mau belajar menciptakan pengetahuan dan mau membagi  pengetahuannya.  Selanjutnya, masalah  dengan  ketersediaan  waktu  bagi staf  untuk  belajar,  baik  melalui  sarana formal  maupun  informal,  tidak  pernah dilakukan  audit  tentang  aset  pengetahuan apa  yang  dimiliki  dan  dibutuhkan  oleh organisasi,  serta  belum  adanya  terbentuk semacam  tim,  yang  bertugas  sebagai
pelopor atau pengelola manajemen pengetahuan.
Berbagai  masalah  yang  nampak terjadi  pada  Bidang  Rehabilitasi  Sosial memberikan  gambaran  bahwa  proses penerapan manajemen pengetahuan belum berjalan dengan optimal. Karena itu, proses penerapan manajemen pengetahuan penting  untuk  diteliti  dengan  mendalami sejauh  mana  proses  dasar  atau  tahapan dalam penerapan  manajemen  pengetahuan pada  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Untuk  melihat  proses  tersebut, maka  peneliti  menggunakan  konsep  tiga proses dasar atau tahapan dalam penerapan manajemen pengetahuan ( knowledge management ) yang dijelaskan oleh
Liebowitz  dan  juga  terdapat  dalam
PermenpanRB  14  Tahun  2011  yaitu penciptaan pengetahuan ( knowledge creation ), berbagi pengetahuan ( knowledge sharing ),  dan  penerapan  pengetahuan ( knowledge implementation ).
Berdasarkan permasalahan tersebut di  atas,  maka  peneliti  merumuskan  judul yaitu: “Penerapan Knowledge management System pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan”. Dengan latar belakang penelitian yang  telah  diuraikan  maka  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis penerapan knowledge  management pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif.  Tujuannya  untuk memahami fakta tentang apa yang dialami oleh  subjek/pelaku  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain  -  lain.  Dalam  penelitian  ini  akan dideskripsikan  proses  dasar  penerapan knowledge management .
Metode penelitian deskriptif dipilih karena lebih fokus terhadap masalah  yang benar - benar terjadi. Data yang diperoleh bisa  bersumber  dari  naskah  wawancara, catatan  lapangan,  foto,  video,  serta dokumen pendukung lainnya. Selain alasan tersebut, peneliti juga mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan. Pertama, menggunakan  metode  kualitatif  lebih memungkinkan apabila berhadapan dengan kenyataan  jamak.  Kedua,  metode  ini menyajikan  secara  langsung  hakikat hubungan  antara  peneliti  dan  informan. Ketiga,  metode  ini  lebih  peka  dan  dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman  pengaruh  bersama  terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
Dalam  penelitian  ini,  teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1) Wawancara, peneliti melakukan wawancara  dengan  sumber-sumber  data.
Wawancara  akan  dilakukan  dengan
terbuka, dengan menggunakan bantuan alat pencatat  dan  alat  rekam.  Teknik  mencatat dan  merekam  dalam  wawancara  dipilih oleh peneliti agar meminimalisir kehilangan  informasi  yang  disampaikan oleh  informan,  mengingat  penelitian  ini hendak mencari informasi yang betul-betul mendalam  tentang  penerapan knowledge management .  Peneliti  juga  menggunakan daftar  pertanyaan  sebagai  pedoman  dalam melakukan  wawancara  kepada  para informan,  namun  terlepas  dari  daftar pertanyaan  yang  telah  disiapkan,  juga dimungkinkan peneliti menambah pertanyaan jika memang dibutuhkan untuk menggali  lebih  dalam  informasi  yang diperoleh  dari  informan.  2)  Observasi, untuk  mendukung  data  yang  didapat  dari metode wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan langsung mengenai fenomena-fenomena  yang  terjadi  di lapangan  dalam  aktivitas knowledge management di  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan pengamatan dan pengindraan,  peneliti  akan  berusaha melihat  berbagai  kegiatan  yang  terkait aktivitas knowledge  management .  Setiap hasil  pengamatan  akan  dicatat  dan direkam/difoto  sebagai  bahan  analisis selanjutnya. 3) Telaah Dokumen, dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap dokumen- dokumen  yang  terkait  dengan  subjek
penelitian ini, baik berupa buku, kebijakan maupun dokumen lain dari Dinas Sosial. Untuk  metode  wawancara,  informan ditentukan  dengan  metode purposive
sampling , yaitu tidak berdasarkan keacakan,  wilayah  atau  stratifikasi,  tetapi berdasarkan  adanya  pertimbangan  untuk target tertentu. Peneliti mempertimbangkan pihak-pihak  yang  paling  terlibat  dan memiliki  hubungan  kerja  dengan  Dinas Sosial,  khususnya  terkait  penerapan knowledge  management ,  terdiri  dari  13
orang  informan  dengan  uraian  sebagai berikut  :  Kepala  Dinas  Sosial,  Sekretaris Dinas  Sosial,  Kepala  Bidang  Rehabilitasi Sosial,  Kepala  Sub  Bagian  Umum, Kepegawaian  dan Hukum  beserta  1  orang Analis  Kinerja,  Kepala  Seksi  Jaminan
Sosial  Keluarga  beserta  1  orang  Analis Pelayanan Sosial, Kepala Seksi
Pemberdayaan  Komunitas  Adat  Terpencil beserta  1  orang  Pengelola  Data  Bantuan Sosial,  Kepala  Seksi  Penanganan  Fakir Miskin Perkotaan beserta 1 orang Penyusun Pemberian  Bantuan  Teknis,  dan  Kepala Seksi  Rehabilitasi  Sosial  Anak  beserta  1 orang  Analis  Pelayanan  Sosial.  Selain  itu, peneliti  juga  melakukan  pengamatan aktivitas  kerja  pada  Dinas  Sosial  sebagai bentuk  observasi  terhadap  penerapan knowledge  management .  Untuk  data sekunder,  peneliti  melihat  pendukung
aktivitas knowledge  management melalui dokumen  rancangan  program  dinas  sosial tahun 2020, dokumen laporan pelaksanaan kegiatan,  dokumen  rekap  rencana  umum pengadaan tahun 2020.
Pada setiap tahapan penelitian akan dilakukan  analisis  data  kualitatif  secara interaktif  dan  berkelanjutan  hingga  proses pengumpulan  data  selesai  dan  dilalui, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data menjadikan data jenuh.

## HASIL PENELITIAN
Karakteristik  Informan  Berdasarkan Jenis Kelamin
Karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin menggambarkan
keterwakilan  laki-laki  dan  perempuan dalam memandang knowledge management yang dilakukan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi  Selatan.  Dari  keterwakilan  ini tidak  menutup  kemungkinan  adanya  cara pandang yang berbeda.
Tabel 1 Karakteristik Informan
Berdasarkan Jenis Kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Presentase (%) 1 Laki-Laki 8 62 2 Perempuan 5 38 Jumlah 13 100 Sumber : Penelitian, Agustus 2020
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang (100%), yang terdiri dari
laki-laki  sebanyak  8  orang  (62%)  dan Informan  perempuan  sebanyak  5  orang (38%).
Karakteristik  Informan  Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan informan memiliki  pengaruh  dalam  mengelola manajemen  pengetahuan,  baik  itu  dari kemampuan penciptaan pengetahuan,
berbagi pengetahuan,
maupun implementasi  pengetahuan  itu  sendiri. Pendidikan yang tinggi seharusnya mampu mengelola  pengetahuan  yang  lebih  baik dibanding Pendidikan yang lebih rendah
Tabel 2 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.  Tingkat Pendidikan  Jumlah
(Orang) Persentase (%) 1 Strata Dua (S2) 7 54 2 Strata Satu (S1) 2 15 3 Diploma Empat (D.IV) 4 31 Jumlah 13 100 Sumber : Penelitian, Agustus 2020 Berdasarkan tabel di atas diketahui
bahwa  mayoritas  informan  memiliki tingkat  pendidikan  yaitu  Strata  Dua  (S2) sebanyak 7 orang (54%), kemudian tingkat pendidikan  Strata  Satu  (S1)  sebanyak  2 orang (15%) dan untuk tingkat pendidikan Diploma Empat (D.IV) setara S1 sebanyak 4 orang (31%).
Pada  dasarnya,  data  merupakan keterangan  yang  memuat  informasi  dan
dapat  dijadikan  dasar  dari  sebuah  kajian. Namun  informasi  masih  bersifat  abstrak apabila  belum  dilakukan  pengolahan  data secara menyeluruh, sehingga  dapat menghasilkan  informasi  yang  valid. Sebelum  melakukan  analisis  dilihat  dari tiga  proses  dasar  sebagaimana  yang dimaksud dalam tujuan dari penelitian ini, akan dilakukan pemetaan data, baik itu data utama  maupun  data  pendukung,  yang diharapkan memberikan petunjuk mengenai  gambaran  aktivitas knowledge management pada  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan.

## Wawancara
Pertemuan informal menurut Kepala  Seksi  Penanganan  Fakir  Miskin Perkotaan :
“Pertemuan  secara  informal  sering kita  lakukan.  Ada  kegiatan  maupun tidak  ada,  pertemuan  informal  yang paling  mudah  untuk  dilakukan, karena  tidak  perlu  secara  resmi, cukup kita bicara santai untuk hanya sekedar  bertanya  maupun untuk kita lakukan  tukar  pikiran,  itu  paling sering dan paling mudah dilakukan”. Pertemuan  formal  menurut  Analis Kinerja  pada  Sub  Bagian  Umum, Kepegawaian dan Hukum :
“Kita sering juga lakukan, hanya saja itu  tidak  diatur  bahwa  harus  tiap bulan, karena kami mengadakan rapat tentu jika ada hal genting yang akan dilakukan  atau  ada  hal-hal  yang menjadi penting untuk diketahui dan dibicarakan bersama”
Pendidikan  dan  Pelatihan  menurut Kepala  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi Selatan :
“Jadi  sebenarnya  di  Dinas  Sosial mestinya kalau kita konsisten dengan aturan  perundang  –  undangan  yang ada  di  dalam  berbagai  ketentuan mengenai  posisi  dan  fungsi  Dinas Sosial, mestinya kan Dinas Sosial ini betul  –  betul  harusnya  disupport dengan  anggaran.  Berbagai  hal kemudian  memang  kita  agak  sedikit terbatas  dipersoalan,  katakanlah pelatihan,  kegiatan  –  kegiatan sosialisasi karena faktor keterbatasan anggaran.  namun  di  dalam  program kita  itu  tetap  bagaimana  kemudian mencoba  mengajukan  permohonan anggaran untuk pelatihan – pelatihan dan  bimbingan  –  bimbingan  teknis khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas  –  tugas  pokok  fungsi  Dinas Sosial”.
Pendokumentasian notulen/rapat menurut  Analis  Kinerja  pada  Sub  Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum :
“Sepertinya  ada,  tapi  biasanya  kan kalau ada rapat, palingan dicatat apa saja  yang  mau  dilakukan,  nantinya setelah  dilakukan  itu,  selesai,  tidak ada lagi.  Jadi  bukan  untuk  disimpan dengan  tersusun  rapi,  hanya  untuk pribadi  saja  kalau  ada  perintah, setelah  itu  sudah  tidak  digunakan lagi”
Penyusunan konsep dan mekanisme kerja dalam bentuk dokumen kerja menurut Analis  Pelayanan  Sosial  pada  Seksi Rehabilitasi Sosial Anak :
“Biasanya sudah ada yang ditugaskan untuk  menyusun  konsep. Jadi hanya yang ditugaskan sama atasan langsung  yang  tau  itu  konsep,
malahan justru tidak pakai
mekanisme  tertulis,  siap  perintah saja,  karena  yang  punya  SOP  hanya kegiatan  yang  memang  sudah  ada dalam  DPA,  sedangkan  banyak kegiatan  –  kegiatan  lain  yang langsung  saja  dikerjakan  tanpa  alur, tiba  masa  saja,  siapa  yang  ada  di situ”.
Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan  kegiatan m enurut  Analis Kinerja  pada  Sub  Bagian  Umum, Kepegawaian, dan Hukum :
“Sama  halnya  dengan  penyusunan konsep,  hanya  saja  ini  laporan pelaksanaan  kegiatan  itu  kan  sudah berulang  dilakukan,  sudah  ada memang  yang  punya  bagian  untuk kerjakan  itu,  jadi  kalau  sudah dilaksanakan kegiatan pasti langsung dikerjakan  sama  yang  punya  tugas untuk kerjakan itu”.
Penyusunan  sistem knowledge management menurut  Kepala  Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan :
“Belum  ada  penyusunan  seperti  itu dilakukan  dikantor  ini,  kita  ini bekerja  sesuai  porsi  dan  tugasnya masing  –  masing  saja.  Kalau diseksiku,  kita  memang  pernah menerapkan di sini inhouse training, jadi  dihari  jumat atau dihari tertentu kita  belajar  bersama,  teman-teman yang  pernah  misalnya  mendapatkan diklat-diklat di tempat lain, tiba disini mereka  akan  melakukan  transfer knowledge.  Jadi  kita  buka  kelas inhouse training”. Pertukaran  dokumen  kerja  antar
pegawai menurut Kepala Bidang
Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan:
“Dalam  hal  ini  Dinas  Sosial  dalam melaksanakan tugas dan fungsi tentu dibutuhkan  budaya  etos  kerja  dan budaya  kearifan  lokal  agar  sistem pengalihan pengetahuan  antara  ASN di  dinsos  terimplementasi  dengan baik.  Secara  teknis  pun,  dalam  hal berbagi tidak harus dengan data fisik melainkan  secara  lisan  menjadi efisien dalam hal manajemen waktu”.
Pengamatan dan pembacaan dokumen  serta  olah  pikir  pembelajaran menurut  Penyusun  Pemberian  Bantuan Teknis  pada  Seksi  Penanganan  Fakir Miskin Perkotaan :
“Biasanya  kita  cari  tau  dulu sumbernya  dari  mana,  terus  kita tanyakan  apa  maksudnya,  ataukah kita  saling  diskusi  ditanyakan langsung  sama  yang  kompeten terhadap  itu  dokumen  yang  mau ditindaklanjuti.  Kadangkala  juga dikonsultasikan langsung sama pimpinan.  Makanya  itu  diruanganku lebih  banyak  pertemuan-pertemuan informalnya,  artinya  untuk  hal-hal yang  baru  didiskusikan,  sama  – samaki  bicarakan,  jadi  banyak masukan”.
Belajar dengan
melakukan
( learning  by  doing ) m enurut  Kepala  Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan :
“Jadi  ini  yang  paling  penting, pengalaman  saya,  bagaimana  ASN itu,  personalia  itu,  terdorong  untuk mencari  sesuatu  pengetahuan,  ya berikan  tugas.  Akan  terbangun sendiri, dia akan memaksa, dia akan memacu dirinya untuk mencari tahu,
agar  apa  yang  menjadi  tugasnya  itu bisa  maksimal  dalam  peraturan. Kalau  hanya  sekedar  diedukasi  saja, mungkin  bisa,  tapi  lamban.  Tapi untuk  mempercepat  agar  personalia itu  bisa  memberdayakan  dirinya secara otodidak, berikan  tugas,  pasti masuk  itu.  Jadi  pintar-pintarnya seorang pimpinan/atasan merangsang mereka dengan tugas apa saja, apakah itu  sesuai  skpnya  atau  tugas –  tugas lain dengan maksud itu”.
Mendesain ruang percakapan menurut  Analis  Kinerja  pada  Sub  Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum :
“Untuk kantor ini saya rasa memadai, ada  ruang  rapat,  ada  aula,  terus  di seksi masing – masing saya rasa juga memungkinkan  untuk  melakukan percakapan,  karena  kalau  tidak memungkinkan  untuk  percakapan, tidak mungkin juga berjalan kegiatannya masing – masing. Hanya saja mungkin berbeda, karena kami di kepegawaian memang ada meja rapat khusus untuk pertemuan. Jadi sangat memadai  kalau  untuk  sekedar berbincang atau diskusi”.
Penggunaan blog pribadi / institusi menurut  Kepala  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan :
“Memang  kemudian  ke  depan  kita berupaya  untuk  teman  –  teman  di Dinas  Sosial  terus  mengembangkan kemampuan  dibidang  IT,  untuk kemudian  bisa  secara  evolusi  ke depan yang diharapkan agar dokumen itu  tidak lagi  menumpuk  tinggi, tapi sudah  dilakukan  semuanya  secara digital. Kira – kira seperti itulah”. Penggunaan media interaktif menurut  Penyusun  Pemberian  Bantuan
Teknis  pada  Seksi  Penanganan  Fakir Miskin Perkotaan :
“Sekarang  ini  pandemi  lagi  tinggi sekali  intensivitas  penggunaannya, email,  WA,  aplikasi daring. Tapi  itu untuk  keluar,  maksudnya  bukan internal  dinsos,  kadang-kadangji, karena  biasanya  secara  langsungji, kan kadang kalau data via emailji”.
Publikasi dokumentasi hasil pertemuan Menurut  Pengelola  Data
Bantuan  Sosial  pada  Seksi  Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil :
“Kadang  kala  materi  ada  yang dishare,  tapi  kalau hasil  resume dari apa  yang  dia  dapatkan  sepertinya belum  ada.    Misalnya  kemarin  ada yang ikuti pelatihan, biasa dibagikan lewat group bidang, tapi kalau secara umum  Dinas  Sosial  tidak  begitupi, masih kuranglah”.
Penilaian  infrastruktur m enurut Kepala  Seksi  Jaminan  Sosial  Keluarga Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan :
“Seharusnya  ada  hal  seperti  itu, seluruh kantor kan diwajibkan untuk itu.  Tapi  saya  tidak  melihat  secara general,  itu  mungkin  ada  tapi  tidak diterapkan”.
Mendesain knowledge management system menurut  Penyusun  Pemberian Bantuan  Teknis  pada  Seksi  Penanganan Fakir Miskin Perkotaan :
“Terbatas  sekali,  kadang  kita  mau melakukan sesuatu juga tapi terbatas dengan  infrastruktur.  Disini  juga tidak  ada  yang  namanya  audit pengetahuan  begitu,  pokoknya  sapu rata  saja,  justru  dituntut  untuk  tau semua.  Apalagi  tidak  ada  tim
manajemen  pengetahuan  disini,  jadi tidak ada yang begitu diterapkan”. Pengembangan Menurut  Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan :
“Secara  khusus  kita  memang  belum melaksanakan  mekanisme  dalam menerapkan manajemen pengetahuan itu.  Jadi  kalau  hanya  sekedar mengimplementasikan  pengetahuan yang  ada  secara  umum,  tentu  yang pertama bagaimana kemudian responsif  terhadap  kondisi  sosial masyarakat. Jadi kalau teman – teman semua  responsif,  saya  kira  semua persolan  sosial  bisa  teman  –  teman hadapi dengan pengetahuan yang ada, jadi  ada hal-hal  yang bisa dilakukan tanpa  harus  menunggu  perintah pimpinan  lagi.  Tinggal  bagaimana kemudian  melaporkan  secara  resmi seperti apa kondisi di lapangan”.
Evaluasi Menurut Penyusun Pemberian  Bantuan  Teknis  pada  Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan :
“Tidak  ada  yang  dievaluasi  selain evaluasi kegiatan. Tapi pasti pimpinan  sendiri  tau  evaluasinya untuk  stafnya,  pimpinan  menilai sendiri. Karena pasti dari dia menilai sendiri,  makanya  dia  tau  siapa  yang bisa disuruh untuk kerja yang ini”.

## Observasi
Aktivitas  Diskusi  Pegawai  Dinas Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dapat dilihat  pada  kegiatan  pertemuan  informal yang bentuknya diskusi dan tukar pendapat serta pengalaman sudah menjadi kebiasaan dan  sangat  lazim  dilakukan  oleh  para pegawai.  Sebelumnya,  aktivitas  ini  tidak lagi  dilakukan  karena  adanya  wabah pandemi covid-19, namun setelah keadaan
berangsur-angsur  membaik,  sudah  mulai terlihat  adanya  aktivitas  diskusi  dengan bertemu secara langsung.
Untuk  pertemuan  formal,  hanya terdapat  pertemuan  yang  dilakukan  secara internal  baik  itu  seksi  maupun  bidang. Berdasarkan pengamatan peneliti, aktivitas pertemuan formal yang dilakukan merupakan  pertemuan  rapat  internal Bidang Pemberdayaan Sosial dalam rangka evaluasi  pemberdayaan  komunitas  adat terpencil. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya  diselenggarakan  rapat  apabila  akan ada  perihal  tugas  maupun  kegiatan  yang akan  ditindaklanjuti  atau  dilaksanakan. Sama  halnya  pertemuan  antar  pegawai secara  keseluruhan  lingkup  Dinas  Sosial Provinsi  Sulawesi  Selatan    yang  hanya dilakukan  dalam  rangka  lepas  sambut sekretaris  dinas  yang  sekaligus  sebagai pelaksana  tugas  kepala  Dinas  Sosial. Artinya  tidak  ada  pertemuan  formal  yang dilaksanakan secara rutin dan berkala untuk kepentingan organisasi.
Pengamatan  selanjutnya,  aktivitas pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melalui undangan  sosialiasi  dalam  bentuk  daring, sebagaimana  merupakan  dampak  dari pandemi  covid-19.  Adapun  berdasarkan pengamatan  peneliti,  bahwa  tidak  adanya proses  pertukaran  informasi  setelah
mengikuti  sosialisasi  ini,  bahkan  materi ataupun pengetahuan yang didapatkan tidak didokumentasikan dengan baik. Disamping itu , dapat  dilihat  bahwa  catatan  notulensi ketika mengikuti rapat maupun pertemuan hanya  didokumentasikan  secara  pribadi. Sehingga  pegawai  tidak  dapat  melihat secara  langsung  selain  harus  menanyakan kepada  yang  bersangkutan.  Hal  tersebut mengambarkan  bahwa  belum  adanya metode pendokumentasian hasil pertemuan yang  diatur  secara  sistematis  yang  dapat diakses oleh pegawai .
Pengamatan  selanjutnya    berkaitan dengan penyusunan mekanisme kerja yang dilakukan  pada  Dinas  Sosial.  Dari observasi yang dilakukan peneliti, mekanisme  kerja  yang  dibuat  oleh  Dinas Sosial  hanya  berupa  SOP  yang  berfokus pada  kegiatan  di  DPA  (Dokumen Pelaksanaan  Anggaran)  saja,  namun kegiatan  –  kegiatan  lainnya  tidak ditemukan  adanya  mekanisme  kerja sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan tugas . Untuk  pendokumentasian,  terlihat pula bahwa dokumen laporan pelaksanaan kegiatan menumpuk dan hanya disimpan di meja  masing  –  masing  pegawai  yang mengerjakan. Lebih lanjut ketika mengamati  dokumen  tersebut,  ternyata benar  bahwa  laporan  kegiatan  yang  ada hanya  menyesuaikan  dengan  pelaksanaan
kegiatan yang terdapat pada DPA, sehingga kegiatan  yang  tidak  berdasarkan  DPA ataupun perintah langsung hanya dilaporkan secara lisan kepada atasan.
Selanjutnya,  aktivitas  pertukaran dokumen  antar  pegawai  terlihat  staf  pada sub  bagian  program  membutuhkan  data penerima  manfaat  program  keluarga harapan, sehingga secara langsung menemui  staf  yang  menyimpan  data tersebut pada seksi jaminan sosial keluarga. Maka  berdasarkan  pengamatan  peneliti, terlihat bahwa aktivitas pertukaran dokumen  kerja  dilakukan  secara  langsung ketika dibutuhkan tanpa adanya mekanisme yang  mengatur.  Bahkan  dokumen  yang berbentuk  materi  maupun  laporan  hasil diklat  hanya  disimpan  di  dalam  komputer masing  –  masing.  Sehingga  informasi secara  rinci  harus  ditanyakan  terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.
Untuk  aktivitas  pengamatan  dan olah  pikir  pembelajaran,  terlihat  pegawai yang  menerangkan  dokumen  dan  pegawai yang  mengamati  dokumen.  Staf  yang belum mahir akan melihat dan mengamati bagaimana  mengerjakan  tugas  dengan melihat cara kerja rekan-rekannya.
Sehingga  dapat  dikatakan  telah  terjadi aktivitas  pengamatan  dan  pembacaan dokumen  dengan  cara  bertanya  kepada rekan sejawat yang lebih ahli.
Pengamatan  berikutnya  dengan melihat  pegawai  pada  seksi  rehabilitasi sosial  anak  yang  sedang  menyusun  arah kebijakan  dukungan  kerjasama  terhadap UNICEF. Dari hasil observasi, tidak terlihat adanya petunjuk yang diberikan oleh atasan melainkan  hanya  diberikan  tugas  untuk menyusun  konsep  tersebut.  Sehingga,  hal ini  merupakan  aktivitas  belajar  dengan melakukan  ( learning  by  doing )  karena hanya  meraba-raba  dalam  menyusun format yang diperintahkan. Sejalan dengan wawancara informan, bahwa tugas – tugas yang  ada  sebagian  besar  dilakukan  secara langsung  tanpa  diketahui  atau  pernah dilakukan sebelumnya.
Aktivitas berikutnya pada
penerapan knowledge  management adalah tahapan berbagi pengetahuan, dapat dilihat ruang  kerja  pegawai  di  bagian  keuangan dan  bagian  umum  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan. Dari pengamatan peneliti terlihat  bahwa  ruang  kerja  pegawai  juga digunakan  sebagai  tempat  diskusi  dan bertukar  pikiran,  sehingga  tidak  terdapat ruang khusus yang disiapkan untuk berbagi pengetahuan.  Namun  demikian,  kedua ruangan  tersebut  masih  lebih  layak  jika dilihat  dari  ukurannya  ketimbang  ruangan pada seksi lain yang jauh lebih sempit.
Berbicara mengenai ruangan, terlihat ruang tunggu bidang  perlindungan
dan  jaminan  sosial  yang  juga  biasanya digunakan untuk melakukan diskusi ringan atau bertukar pikiran antar pegawai, hanya saja  saat  dilakukan  pengambilan  gambar tidak  ada  pegawai  yang  melakukan aktivitas  ini  dikarenakan  wabah  pandemi corona virus disease 19 .
Selanjutnya,  berbagi  pengetahuan dapat dilihat dengan adanya website Dinas Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sebagai sarana  berbagi  informasi  yang  dapat diakses  di  laman  dinsos.sulselprov.go.id/. Dari  hasil  pengamatan  terlihat  yang diinformasikan  hanya  berita  mengenai aktivitas  atau  kegiatan  secara  umum  yang dilakukan  Dinas  Sosial.  Oleh  karena  itu, blog  institusi  belum  dapat  menjadi penunjang bagi pegawai untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu, masih  banyak  informasi  yang  belum mendapatkan pembaharuan seperti struktur organisasi, data pejabat, program kerja, dan menu lainnya pada laman tersebut. Namun terlepas  dari  belum  adanya  blog  sebagai sarana  berbagi  pengetahuan,  media interaktif merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan. Terdapat whatsapp group dan akun instagram Dinas Sosial Provinsi
Sulawesi  Selatan  sebagai  media  interaktif yang  digunakan  antar  pegawai.  Dari pengamatan  peneliti,  group  whatsapp adalah  aplikasi  yang  paling  sering
digunakan  untuk  membagi  informasi seputar kegiatan, undangan, berita ataupun kejadian – kejadian di lapangan, serta tugas – tugas untuk segera di tindaklanjuti.
Untuk aktivitas publikasi dokumentasi hasil  rapat, seminar ,  pelatihan ,  terlihat adanya  papan  informasi  yang  menjadi tempat  publikasi  berbagai  informasi penting.  Dari  pengamatan  yang  dilakukan peneliti,  dokumen  yang  dipublikasi  hanya berupa  informasi  umum  yang  langsung ditujukan  kepada  pegawai,  seperti  aturan pakaian, jadwal petugas satgas, aturan paraf berjenjang,  aturan-aturan  teknis  lainnya, hingga  jadwal  pelaksana  upacara  saat sebelum pandemi covid-19 terjadi. Sedangkan  dokumen  misalnya  berupa materi hasil dari pelatihan hanya disimpan dalam  komputer  seksi  masing  –  masing saja, bahkan laptop pribadi.

## Dokumen
Dokumen merupakan data pendukung  dalam  penelitian  ini  yang diharapkan  menjadi  dasar  dalam  menarik beberapa  kesimpulan  dalam  aktivitas knowledge management pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, Dokumen Rencana  Kegiatan  Dinas  Sosial  Tahun 2020,  Dokumen  ini  merupakan  daftar rencana  kegiatan  secara  sederhana  yang akan  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial Provinsi  Sulawesi  Selatan  Tahun  2020.
Dokumen  ini  dimaksudkan  untuk  melihat keterkaitan  kegiatan  terhadap  penciptaan pengetahuan, yaitu pendidikan dan pelatihan  bagi  pegawai  Dinas  Sosial. Adapun sumber dokumen ini diperoleh dari Sub Bagian Program Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan rencana kegiatan  sebelum  adanya  wabah  covid-19 sebagaimana terlampir dalam penelitian ini.
Selanjutnya,  dokumen  laporan pelaksanaan  kegiatan.  Dokumen  ini merupakan  satu  contoh  bentuk  laporan kegiatan  yang  terdapat  pada  Dinas  Sosial Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Dokumen  ini sebagai  data  pendukung  untuk  melihat sejauhmana  laporan  pelaksanaan  kegiatan dilakukan yang kemudian akan dikaji pada sub  pembahasan  analisis  data.  Adapun sumber  dokumen  ini  diperoleh  dari  seksi rehabilitasi  sosial  anak  Dinas  Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.
Terakhir, Dokumentasi Rekap
Rencana  Umum  Pengadaan.  Dokumen  ini merupakan  rekapan  rencana  umum pengadaan  pada  Dinas  Sosial  Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Dokumen ini dimaksudkan  untuk  melihat  seberapa  jauh analisis infrastruktur menyesuaikan knowledge  management  dengan  strategi organisasi.  Adapun  sumber  dokumen  ini diperoleh  dari  Sub  Bagian  Umum  Dinas Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  serta
melihat langsung pada laman https://sirup.lkpp.go.id/

## PEMBAHASAN

## Sosialisasi
Pertemuan  informal  merupakan aktivitas  pertama  yang  dilakukan  sebagai sarana penciptaan pengetahuan. Pertemuan informal  dapat  berupa  aktivitas  diskusi, tukar pendapat dan pengalaman. Dari hasil wawancara  dengan  para  informan  Dinas Sosial,  dapat  disimpulkan  bahwa  aktivitas pertemuan  informal,  yang  bentuknya diskusi dan tukar pendapat dan pengalaman sudah menjadi kebiasaan dan sangat lazim dilakukan  oleh  para  staf  dan  pimpinan. Hampir  setiap  kali  mereka  menemui masalah  di  tempat  kerja,  pejabat  dan  staf saling bertukar pendapat dan pengetahuan. Selain  itu,  beberapa  petikan  wawancara menunjukkan bahwa kegiatan diskusi bebas sangat mudah dilakukan, terutama bila ada kegiatan  yang  akan  dilakukan.  Penugasan tugas dapat dilakukan dengan cepat secara lisan  tanpa  menunggu  waktu  yang  tepat untuk  pertemuan  formal.  Pertemuan informal juga dapat diamati pada obesrvasi yang mana aktivitas tersebut bisa dilakukan oleh  para  pegawai  dalam  berbagi pengalaman kapan saja tanpa harus berada pada tempat tertentu.
Kecenderungan  dan  kenyamanan pegawai  Dinas  Sosial  untuk  melakukan pertemuan  informal  merupakan  cerminan bahwa  pertemuan  informal  memiliki keunggulan, yaitu dapat dilangsungkan dan berlangsung  dimana  pun.  Pertemuan  tatap muka  yang  berlangsung  meskipun  dalam bentuk  yang  informal  dan  alamiah,  tetap mampu  menjamin  terjadinya  proses penciptaan  pengetahuan  yang  lahir  dari hasil interaksi dalam bentuk tukar pikiran, pendapat,  ide,  gagasan  maupun  magang (Nawawi, 2012:7).
Selanjutnya,  aktivitas  pertemuan formal dalam bentuk rapat atau pertemuan bulanan khususnya di lingkup Dinas Sosial sangat jarang dilaksanakan. Meskipun ada, hal tersebut tergantung dari kebijakan seksi atau  bidang  masing-masing,  tidak  diatur secara khusus mengenai rapat berkala untuk lingkup  Dinas  Sosial.  Hal  tersebut  juga diakui  oleh  informan  lain,  secara  umum mengatakan  pelaksanaan  rapat  tergantung pada  keinginan  internal  masing-masing sektor. Disamping itu berdasarkan pengamatan  peneliti,  dimana  rapat  hanya dilakukan oleh internal bidang pemberdayaan sosial, sedangkan pertemuan  formal  lingkup  Dinas  Sosial hanya  diselenggarakan  ketika  ada  acara atau penyampaian tertentu untuk diketahui bersama.
Ketika mewawancarai kepala Dinas Sosial, lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa  ke  depan  pertemuan  formal  secara berkala  sangat  penting  untuk  dilakukan. Menurutnya, hal tersebut perlu dikembangkan  karena  merupakan  sebuah peluang  untuk  membuka  ruang  bagi  staf dalam menambah pengetahuan.
Proses  penciptaan  pengetahuan selanjutnya adalah aktivitas pendidikan dan pelatihan.  Dalam  sebuah  organisasi, pendidikan  dan  pelatihan  diharapkan mampu  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia,  sehingga  seharusnya menjadi agenda penting untuk diselenggarakan  dalam upaya  peningkatan organisasi. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan, menurut beberapa informan tidak adanya upaya Dinas Sosial untuk  menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan bagi pegawainya sendiri. Bahkan untuk  menambah  wawasan,  pegawai diikutkan dalam kegiatan bimbingan teknis yang  seharusnya  diselenggarakan  untuk masyarakat,  akan  tetapi  menyisipkan stafnya  menjadi  peserta  sekaligus  panitia. Hal  tersebut  tentu  menjadi  tidak  efektif, karena  sambil  mendengarkan  bimbingan yang  sedang  berlangsung,  juga  harus bertindak sebagai panitia penyelenggara.
Meski demikian, hal ini diakui oleh
kepala Dinas Sosial, menurutnya
keterbatasan  anggaran  menjadi  kendala dalam  penyelenggaraan  pendidikan  dan pelatihan bagi pegawai Dinas Sosial. Oleh karena  itu,  untuk  menyiasati  adanya peningkatan  keterampilan  bagi  pegawai Dinas  Sosial,  maka  tetap  dilakukan penganggaran  bimbingan  teknis  dan sosialisasi  yang  mana  selain  ditujukan kepada  sasaran  juga  dapat  menambah pengetahuan  bagi  pegawainya  sendiri. Sehingga dalam pengembangan pengetahuan,  diharapkan  pegawai  mampu menyesuaikan  dengan  keadaan  dan keterbatasan.
Mengamati dokumen rencana kegiatan Dinas Sosial tahun 2020, memang terlihat bentuk kegiatan yang direncanakan hanya  berfokus  pada  sosialisasi  dan bimbingan teknis bagi masyarakat ataupun penerima  manfaat,  tidak  terlihat  adanya kegiatan peningkatan sumber daya manusia bagi  pegawainya.  Maka  dari  semua  data yang  ada,  dapat  disimpulkan  bahwa aktivitas  pendidikan  dan  pelatihan  pada Dinas  Sosial,  masih  kurang  atau  minim. Penyebabnya secara umum adalah
keterbatasan  alokasi  anggaran  pendidikan dan pelatihan.
Eksternalisasi Aktivitas selanjutnya yaitu
pendokumentasian  notulen  rapat  atau pertemuan.  Menurut  beberapa  informan,
pencatatan hasil pertemuan sering dilakukan,  hanya  saja  pertemuan  secara formal berupa rapat tidak dilakukan secara berkala,  sehingga  pencatatan  yang  ada bersifat sementara karena rapat – rapat yang dilaksanakan  hanya  ketika  ada  kegiatan yang  akan  ditindaklanjuti,  setelah  selesai pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  maka catatan yang ada tidak lagi terdokumentasikan. Dari berbagai pendapat informan dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pendokumentasian notulen
rapat/pertemuan masih rendah. Hal tersebut dikarenakan  pertemuan  formal  yang dilaksanakan  hanya  ketika  ada  kegiatan yang akan ditindaklanjuti, sehingga ketika kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan, catatan yang ada tidak lagi didokumentasikan dengan baik. Selain itu, dokumen  hasil  pertemuan  seperti  materi dan petunjuk teknis hanya disimpan secara pribadi.
Selanjutnya aktivitas yang menjadi indikator  penciptaan  pengetahuan  yaitu aktivitas penyusunan konsep dan mekanisme  kerja  dalam  bentuk  dokumen. Dari beberapa penjelasan informan, secara umum Dinas Sosial masih belum maksimal membiasakan  menyusun  konsep  atau mekanisme  kerja  dalam  bentuk  dokumen. Pengetahuan  mengenai  konsep  atau
mekanisme  kerja  tersimpan  pada  ingatan masing-masing staf, sehingga jika diperlukan  penyegaran  kembali  terkait pengetahuan  tentang  konsep  kerja  di lapangan, para pimpinan atau staf biasanya dengan lisan menyampaikan atau mengingatkan  kepada  satu  sama  lain.  Hal tersebut dilakukan karena dokumen konsep kerja  tidak  tersedia,  hanya  beberapa  SOP saja  yang  tersedia,  itupun  hanya  kegiatan yang terdapat pada DPA, sedangkan masih terdapat  tugas  pokok  lainnya  yang  tidak diakomodir  di  dalam  DPA.  Padahal, sebagaimana  teori  menyebutkan  bahwa pengetahuan  yang  diubah  menjadi  bentuk konkret dan permanen akan dengan mudah dibagikan  atau  disebarkan  ke  seluruh organisasi  (Indarti  dan  Dyahjatmayanti, 2014:61).
Aktivitas selanjutnya
yaitu penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan.  Dari  hasil  wawancara  dan pengamatan  dapat  disimpulkan  bahwa pendokumentasian  laporan  hasil  kegiatan belum dilakukan dengan baik, serta belum diatur  mengenai  kewajiban  menyusun laporan pada setiap kegiatan dalam bentuk dokumen.  Sehingga  kegiatan  ini  jarang dilakukan  oleh  pegawai  dan  masih  sering disampaikan secara lisan.

## Kombinasi
Aktivitas selanjutnya dalam
penciptaan  pengetahuan  yaitu  penyusunan sistem knowledge  management .  Pada  saat wawancara  dengan  beberapa  informan, hampir  semuanya  tidak  memahami  apa yang dimaksud dengan penyusunan sistem knowledge  management .  Sehingga,  alasan yang menjadi penghambat tidak terlaksananya  aktivitas  penyusunan  sistem knowledge  management ,  yaitu  yang pertama  ketidaktahuan  pimpinan  dan  staf Dinas  Sosial  mengenai  bagaimana  itu aktivitas  penyusunan  sistem knowledge management . Yang kedua, belum tersedianya database organisasi dan ketiga yaitu tidak adanya pedoman atau pentunjuk terkait  pelaksanaan  penyusunan  sistem knowledge management yang dimiliki oleh Dinas Sosial.
Internalisasi
Aktivitas selanjutnya yaitu pertukaran  dokumen  kerja  antar  pegawai. Menurut  beberapa  informan,  pertukaran dokumen kerja sering dilakukan akan tetapi tidak  diatur  dengan  mekanisme  tertentu, artinya  dokumen  kerja  diberikan  kepada pegawai yang membutuhkan saja.
Terkait  pertukaran  dokumen  kerja antar  pegawai  pada  Dinas  Sosial kelihatannya  masih  rendah.  Adapun  yang menjadi  penghambatnya  adalah  yang
pertama  belum  ada  mekanisme  yang mengatur  keharusan  aktivitas  pertukaran dokumen kerja setelah mendapatkan ilmu, pengalaman,  dan  pengetahuan  baru. Sehingga  pertukaran  hanya  dilakukan apabila dibutuhkan. Yang kedua, perhatian para  pegawai  untuk  memiliki  dokumen kerja sangat kurang. Dokumen kerja belum dianggap sebagai kebutuhan dalam bekerja.
Berikutnya yaitu aktivitas pengamatan dan pembacaan dokumen serta olah  pikir  pembelajaran.  Aktivitas  ini mendorong  setiap  pegawai  untuk  banyak mengamati,  membaca  dokumen  serta mengolah  pengetahuan-pengetahuan  yang telah diterima dari luar untuk dipahami dan diterapkan  oleh  setiap  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya.  Secara  umum aktivitas  ini  sudah  berjalan,  hanya  saja belum dilakukan secara maksimal. Adapun penghambatnya  adalah  masih  rendahnya minat para pegawai untuk banyak membaca dalam  menambah  pengetahuan  mereka. Pegawai  hanya  melakukan  aktivitas  ini ketika  memang  membutuhkan  ataupun ingin  mengetahui  atas  dasar  perintah  dan tugas
Aktivitas  terakhir  dalam  proses penciptaan  pengetahuan  yaitu  aktivitas belajar  dengan  melakukan  ( learning  by doing ). Menurut Kasubag Umum,
Kepegawaian  dan  Hukum,  ada  kiat  untuk
memacu  minat  pegawai  agar  mampu memperdalam pengetahuannya, yaitu dengan memberikan tugas secara langsung. Menurutnya  edukasi  merupakan  hal  yang penting  namun  lambat.  Cara  cepat  agar pegawai  mampu  memahami  pekerjaan adalah  dengan  memberikan  tugas  –  tugas. Dengan  cara  tersebut  pegawai  mampu mempelajari  berbagai  hal  secara  otodidak tanpa membutuhkan waktu lama. Sehingga, sambil mengerjakan tugas yang diberikan, juga  secara  langsung  memahami  dan mempelajari tentang apa yang dikerjakannya.
Aktivitas belajar dengan melakukan atau learning by doing sudah sangat sering dilaksanakan oleh para pegawai di lingkup Dinas  Sosial,  khususnya  pada  masing  – masing  staf  di  tiap  seksi.  Faktor  yang mendukung aktivitas ini banyak dilaksanakan oleh para pimpinan dan staf, yaitu yang pertama karena model learning by  doing ini  dianggap  cara  paling  efektif untuk  memberikan  atau  mengajarkan pengetahuan baru kepada staf. Yang kedua, aktivitas ini dirasa paling mudah dan tidak membutuhkan  waktu  yang  panjang.  Yang ketiga, karena keterbatasan anggaran diklat bagi  staf,  sehingga  cara  belajar  dengan melakukan  menjadi  pilihan  terbaik  untuk memberikan pengetahuan baru bagi staf.
Pembahasan  selanjutnya  adalah proses  berbagi  pengetahuan.  Aktivitas pertama dalam proses ini adalah mendesain ruang  percakapan  karyawan.  Dari  hasil wawancara  dengan  beberapa  informan, ditemukan fakta bahwa  belum tersedianya ruang yang secara khusus disiapkan sebagai tempat para pegawai saling berdiskusi atau bertukar pendapat.  Hingga saat ini memang belum  tersedia  ruang  khusus  bagi  para pegawai  Dinas  Sosial  berdiskusi  atau bertukar  pendapat.  Faktor  yang  menjadi penghambatnya  adalah  belum  menjadi suatu yang urgent untuk disediakan, karena ruang  kerja  sebagai  ruang  percakapan masih dianggap memadai.
Aktivitas selanjutnya yaitu penggunaan  blog  pribadi  atau  institusi. Menurut beberapa informan, bahwa secara khusus  sarana  atau  media  dalam  bentuk blog  pribadi  atau  institusi  belum  tersedia dan  digunakan  di  Dinas  Sosial.  Adapun yang menjadi kendala sehingga hal tersebut belum terlaksana, yaitu yang pertama Dinas Sosial  belum  menyediakan  blog  sebagai sarana  berbagi  pengetahuan.  Yang  kedua, penggunaan  sarana  teknologi  seperti  blog belum  familiar  dikalangan  pegawai  Dinas Sosial atau dengan kata lain masih banyak pegawai yang belum bisa mengoperasikan peralatan teknologi.
Aktivitas yang ketiga dalam proses berbagi  pengetahuan,  yaitu  penggunaan media  interaktif.  Penggunaan  media interaktif  pada  Dinas  Sosial  dapat disimpulkan  sudah  dimanfaatkan  dengan baik. Meskipun para pegawai lebih memilih menggunakan  media  yang  sudah  familiar dan cukup mudah dari aspek pengoperasiannya,  seperti  penggunaan aplikasi whatsapp ,  telepon  seluler  dan email . Hampir seluruh pegawai pada Dinas Sosial memiliki ponsel pintar yang berbasis sistem  operasi  mutakhir.  Faktor  yang mendukung  pemanfaatan  media  interaktif ini  adalah  yang  pertama  kemudahan  yang ditawarkan  oleh  aplikasi  seperti whatsapp dan  sudah  menjadi  kebiasaan  dalam penggunaan  sehari-hari,  hal  ini  cukup membantu para pegawai dalam berkomunikasi.  Selain  itu,  semakin familiarnya  alat  teknologi  seperti  telepon seluler  berjenis smartphone yang  sudah banyak  digunakan  oleh  pegawai  dan kemudahan  pengoperasiannya,  menjadi alasan  pemanfaatan  media  interaktif  oleh para  pegawai,  di  Lingkup  Dinas  Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
Aktivitas  terakhir  pada  proses berbagi  pengetahuan  yang  menjadi  objek pada  penelitian  ini  yaitu  publikasi dokumentasi hasil rapat, seminar,
workshop atau pelatihan. Berdasarkan data
dari  wawancara,  beberapa  informan menjelaskan  bahwa  ketika  pegawai  telah mengikuti  pendidikan  ataupun  pelatihan, jarang  disosialisasikan  kembali  kepada pegawai  lainnya. Jadi  terkait  aktivitas publikasi  dokumen  hasil  rapat,  seminar, workshop  atau  pelatihan,  kesimpulannya aktivitas  tersebut  masih  terlihat  jarang dilakukan.  Meskipun  sudah  ada  beberapa dokumen  yang  dipublikasikan,  namun jumlahnya  masih  sedikit.  Yang  menjadi alasan  aktivitas  tersebut  belum  terlaksana secara  maksimal,  salah  satunya  yaitu karena  tidak  ada  aturan  atau  mekanisme publikasi  hasil  rapat  maupun  pelatihan, sehingga tidak ada yang memaksa pegawai agar  menyusun  dokumen  secara  pribadi terkait  pertemuan  yang  telah  diikuti.  Oleh karena  itu,  masih  kurangnya  dokumen- dokumen yang dibuat oleh pegawai setelah mengikuti  rapat,  seminar, workshop atau pelatihan. Selain itu, minat pegawai untuk mengetahui  hasil-hasil  rapat  maupun pelatihan  masih  cukup  minim,  hal  ini dikarenakan pegawai hanya ingin mencari tahu  informasi  apabila  mereka  butuhkan berkaitan  dengan  pekerjaan.  Selanjutnya, para  pegawai  lebih  senang  berbagi pengetahuan  dengan  cara  lisan,  tanpa menggunakan  dokumen.  Alasan  para pegawai  lebih  memilih  menyampaikan
ilmu  atau  pengetahuannya  secara  lisan, karena hal tersebut dianggap lebih mudah.
Berikutnya mengenai tahapan implementasi pengetahuan. Aktivitas yang pertama yaitu penilaian infrastruktur. Pada aktivitas ini, dilakukan analisis infrastruktur  kemudian  menyesuaikan knowledge  management dengan  strategi organisasi. Aktivitas penilaian infrastruktur belum berjalan dan dilaksanakan sepenuhnya  pada  Dinas  Sosial.  Secara umum,  belum  ada  kegiatan  khusus  yang diupayakan  oleh  Dinas  Sosial  terkait aktivitas  penilaian  infrastruktur  yang  juga menyesuaikan knowledge  management dengan  strategi  organisasi.  Berdasarkan penelusuran  terkait  mengapa  aktivitas tersebut belum berjalan, sebagaimana pada bahasan  penyusunan  sistem knowledge management bahwa belum ada perintah dan petunjuk  teknis  yang  turun  untuk melakukan  aktivitas  tersebut.  Padahal, diperlukan  analisis  infrastruktur  dalam wujud  pendataan  atau  audit  infrastruktur teknologi apa yang telah tersedia di dalam organisasi  dan  teknologi  apa  yang seharusnya
ditambahkan untuk
meningkatkan dukungan penerapan manajemen pengetahuan (Nawawi, 2012:104-107). Aktivitas selanjutnya yaitu mendesain knowledge management system
(KMS).  Dalam  aktivitas  ini,  kegiatan- kegiatan  yang  dilakukan  yaitu  penilaian pengetahuan,  mendesain  tim  manajemen pengetahuannya, membuat blueprint manajemen  pengetahuan  dan  terakhir mengembangkan knowledge  management system .  Ketika  hal  ini  ditanyakan  kepada para  informan,  hampir  semua  tidak mengerti  dengan  penamaan-penamaan aktivitas  tersebut.  Menurut  mereka, kegiatan-kegiatan  tersebut  memang  belum pernah direncanakan apalagi dilaksanakan.
Berikutnya, yaitu aktivitas pengembangan. Masuk dalam aktivitas ini yaitu  kegiatan  penerapan knowledge management system , mengelola perubahan budaya dan reward system atau penyusunan sistem  penghargaan.  Untuk  aktivitas pengembangan dalam tahap penerapan atau implementasi  pengetahuan  ini  belum sepenuhnya  berjalan,  terutama  terkait dengan penerapan knowledge management system dan  perubahan  budaya.  Hal  ini disebakan  karena  unit  kerja  dan  pegawai belum  menerima  perintah  atau  petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga sulit untuk melaksanakan.  Namun,  terkait  sistem penghargaan  meskipun  secara  tidak langsung  diperuntukkan  untuk  program manajemen  pengetahuan,  pada  Dinas Sosial,  sudah  ada  sistem  penghargaan dalam  bentuk  tambahan  penghasilan
pegawai.  Adapun  alasan  belum  adanya sistem penghargaan khusus untuk program manajemen pengetahuan yaitu keterbatasan anggaran.
Aktivitas  terakhir  dalam  tahap penerapan  atau  implementasi  pengetahuan adalah  evaluasi.  Menurut  hampir  seluruh informan  pada  Dinas  Sosial  menyatakan bahwa  belum  pernah  ada  kegiatan  khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan manajemen pengetahuan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan terhadap Penerapan
Knowledge  Management  System pada Dinas  Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan, maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan, yang pertama dalam penerapan knowledge management pada tahapan dasar penciptaan pengetahuan ( knowledge creation ) di Dinas Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan  belum sepenuhnya  diterapkan.  Adapun  aktivitas yang  sudah  menjadi  kebiasaan  dan  telah diterapkan  yaitu  pertemuan  informal, seperti  diskusi,  tukar  pendapat  dan pengalaman.  Selain  itu,  belajar  dengan melakukan  ( learning  by  doing )  juga  telah menjadi  hal  yang  sering  dilakukan  oleh para pegawai di Dinas Sosial. Selanjutnya juga  terdapat  aktivitas  yang  sudah diterapkan namun belum maksimal, karena merupakan aktivitas yang jarang dilakukan
dan  belum  menjadi  suatu kebiasaan,  yaitu pertemuan  formal  (rapat/pertemuan  yang diatur  secara  berkala),  pendidikan  dan pelatihan, pendokumentasian notulen rapat /  pertemuan,  penyusunan  konsep  dan mekanisme  kerja  dalam  bentuk  dokumen, penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan,  pertukaran  dokumen  kerja  antar pegawai,  pengamatan  dan  membaca dokumen  serta  olah  pikir  pembelajaran. Adapun  aktivitas  yang  sama  sekali  belum diterapkan atau dilakukan, yaitu penyusunan sistem
knowledge management .  Secara  umum  beberapa aktivitas pada tahapan penciptaan ini sudah diterapkan  dan  sudah  menjadi  kebiasaan,
namun  aktivitas  tersebut  pada  dasarnya bukan  secara  khusus  diperuntukkan  untuk mendukung penerapan knowledge management , melainkan hanya merupakan aktivitas  yang  dianggap  baik  untuk mendukung kinerja organisasi atau dianggap sebagai rutinitas yang ada dalam setiap organisasi.
Kemudian  yang  kedua  dalam penerapan knowledge  management pada tahapan  dasar  berbagi  pengetahuan
( knowledge  sharing )  di  Dinas  Sosial
Provinsi Sulawesi Selatan
belum
diterapkan secara keseluruhan. Penggunaan media interaktif merupakan  aktivitas yang paling sering dilakukan dan sudah menjadi
kebiasaan  bagi  pegawai.  Sedangkan, aktivitas publikasi dokumentasi hasil rapat, seminar, workshop atau  pelatihan,  sudah diterapkan  namun  pelaksanaannya  masih minim. Adapun aktivitas mendesain ruang percakapan  dan  penggunaan  blog  pribadi atau  institusi,  masih  belum  diterapkan. Sama  halnya  dengan  tahapan  penciptaan pengetahuan,  beberapa  aktivitas  pada tahapan berbagi pengetahuan telah diterapkan dengan baik, namun hal tersebut juga bukan secara khusus dilakukan untuk mendukung penerapan knowledge management ,  melainkan  hanya  membantu kelancaran  tugas  pokok  dan  fungsi organisasi.
Kesimpulan  yang  terakhir  dalam penerapan knowledge  management pada tahapan  dasar  implementasi  pengetahuan ( knowledge  implementation )  di  Dinas Sosial  Provinsi  Sulawesi  Selatan  secara umum  belum  diterapkan.  Pada  dasarnya, beberapa aktivitas sudah terlaksana, hanya saja  secara  khusus  belum  dilaksanakan dengan maksimal, seperti aktivitas penilaian  infrastruktur  dalam  bentuk pendataan  kebutuhan  (dalam  mendukung manajemen  pengetahuan  dengan  strategi organisasi), dan pemberian reward system . Adapun  aktivitas  mendesain knowledge management  system ,  pengembangan  dan evaluasi, sama sekali belum diterapkan atau
dilakukan.  Tahapan  dasar  implementasi pengetahuan  memang  belum  dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan karena aktivitas penciptaan dan berbagi
pengetahuan  yang  pada  dasarnya  tidak diterapkan  secara  khusus  dalam  rangka mendukung
penerapan knowledge management ,  melainkan  hanya  untuk mendukung  kelancaran  organisasi.  Maka dapat  dikatakan  bahwa  teori  mengenai penerapan knowledge  management serta
pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan  yang  tertuang  di  dalam PERMENPANRB  14  Tahun  2011,  secara umum memang belum dipahami oleh para pegawai di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.  Sejalan  dengan  program  dan kegiatan  yang  secara  terencana  dan terstruktur  khusus  untuk  mendukung penerapan knowledge management memang  belum  pernah  dilaksanakan  oleh
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

## REFERENSI
Indarti,  N.,  &  Dyahjatmayanti,  D.  (2014).
Manajemen  Pengetahuan:  Teori dan  Praktik .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Kuneng,  Andi  Putra  Iip.  (2017). Analisis Penerapan Knowledge Management System pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar. (Magister  Tesis,  Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga  Administrasi  Negara Makassar).
Kurniawati,  Susanti  .(2012).  Model Penerapan Knowledge management pada  BUMN  Penyelenggaraan Bisnis Jasa Telekomunikasi. Jurnal Sains dan Terapan , 7(1), 1-15.
Moleong,  Lexy.  J.  (2016). Metodologi Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.
Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  Ismail.  (2012). Manajemen Pengetahuan (Knowledge management) . Bogor: Ghalia
Indonesia.
Sopandi,  Omar  Dani,  &  Saud,  Udin Syaefuddin.  (2016).  Implementasi Knowledge  Management  pada Perguruan Tinggi. Jurnal Administrasi  Pendidikan. 23(2),  1-
13.
Sugiyono.  (2012). Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Wijayanti,  Desi  Putri.  &  Sundiman,  Didi.
(2017). Pengaruh Knowledge Management terhadap Kinerja
Karyawan (Studi Empiris pada PT. SMS  Kabupaten  Kotawaringin Timur). Development  Research  of Management:  Jurnal  Manajemen. 12 (1), 69-85.
Wu, W. Y., & Sukoco, B. M. (2010). Why should I share? Examining consumers'  motives  and  trust  on knowledge