## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo
Nurhayati A. Ayuba 1) ; Darman 2)* ; Sudarsono 3) ; Djamila Podungge 4) ; Ely Ibrahim 5) ; Amnatia R Abdullah 6)
1,2 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia 3,4,5,6 Program Studi Manajemen, Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Indonesia Email: 1) ayubanurhayati22@gmail.com ; 2)* darman@ubmg.ac.id ; 3) sudarsono@ubmg.ac.id ; 4) milapodungge@ubmg.ac.id ; 4) elyibrahim07@gmail.com ; 5) tia@ubmg.ac.id

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menetapkan aturan aktualitas kota kecil pada UU  No  22  Tahun  1999  dimana  telah  diperbarui  dalam  aturan  UU  No  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Desa.  Demikian  pula,  UU  yang  menetapkan  aturan  tentang  beradanya  perkumpulan- perkumpulan  pemerintah  di  desa.  Selanjutnya,  masing-masing  desa  dapat  melaksanakan  cara pembangunan  di  wilayahnya  tiap-  tiap  dengan  mengatur  serta  mengatur  sendiri  (Yupita  &  Juita,  2020). Salah satu perihal pengantar yang masuk pada urusan pemerintahan merupakan hal pemerintahan yang jadi  wewenang  seksi  atau  kota  besar  yang  diserahkan  dalam  tahun  2005.  Pembangunan  desa  ialah salah  satu  hal  yang  jadi  wewenang  dalam  desa.  Selaku  tudingan  kepada  penerapan  pembangunan, pastinya hendak melahirkan backing ataupun asal usul manfaat desa (Arka et al., 2022).
Salah  satu  basis  manfaat  desa  yaitu  finansial  dengan  berimbangnya  keuangan  di  pusat  serta wilayah  dengan  dimasukkan  pada  bagian/kota  besar  dimana  pembagiannya  dalam  tiap-  tiap  desa dipecah dengan cara sepadan, videlicet sangat sedikit 10 (10%) yang diucap peruntukan finansial  desa (Wijayanti  &  Siddi,  2020).  Begitu  pula,  perhitungan  peruntukan  anggaran  desa  akan  dikenakan  guna mensupport pengkondisian otonomi agar dapat lebih maksimum dalam membagikan jasa, pembangunan, serta komisi warga dalam posisi pastoral  (Fajri & Setyowati, 2018). Dengan begitu, apabila perhitungan diatur dengan bagus serta sepadan, hasil pengkondisian otonomi, spesialnya komisi warga, akan mudah tampak (Aryanti & Andini, 2021).
Menurut  UU  No  23  Tahun  2014  Komposisi  1  mengenai  Pemerintahan  Wilayah  dituturkan  jika otonomi  adat  merupakan  hak,  wewenang,  serta  peranan  wilayah  yang  merdeka  untuk  menata  serta mengurus  sendiri  hal  pemerintahan  serta  kebutuhan  warga  asal  pantas  dengan  peraturan  perundang- undangan  (Utami  Rinjani,  2020).  Wilayah  bebas  yang  berikutnya  diucap  wilayah  ialah  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batasan zona yang berdaulat guna menyusun dan mengurus perihal  pemerintahan  dan  keinginan  masyarakat  asal  untuk  usahanya  sendiri  yang  didasarkan  dalam beban orang pada sistem Negeri Kesatuan Republik Indonesia (Wida et al., 2017).
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Komposisi  1  tentang kota  kecil,  sehingga  desa  terkategori  selaku  warga  hukum  dimana  mempunyai  batas  area  yang  dapat mengatur  dan  melaksanakan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan,  segala  keperluan  masyarakat  asal

## ARTICLE HISTORY
Received [18 November 2022] Revised [30 November 2022] Accepted [22 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian ini bermaksud guna mengenali Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Luhu Kecamatan  Telaga  Kabupaten  Gorontalo.  Riset  ini  dilakukan  di  Kantor  Desa  Luhu. Metode riset yang di maanfaatkan merupakan teknik studi deksriptif dengan pendekatan kualitatif  yang  dimana  riset  deksriptif  mendeskripsikan  kondisi  serta  suasana  insiden  di lapangan  dengan  cara  sitematis  serta  cermat.  Hasil  riset  membuktikan  jika  bersumber pada hasil yang didapat terikat pengelolaan alokasi dana desa di Desa Luhu Kecamatan
Telaga  yaitu  pemograman  Alokasi  Dana  Desa,  penerapan  Alokasi  Dana  Desa,  dan informasi  pertanggungjawaban  telah  sesuai  dengan  determinasi  yang  berlaku  serta tercantum  desa  yang  cepat  baik  pada  administrasi  ataupun  ketetapan  serta  kecepatan pada pengumpulan dokumen.

## ABSTRACT
This study intends to identify the Village Fund Allocation  Management in Luhu Village, Telaga  District,  Gorontalo  District.  This  research  was  conducted  at  the  Luhu  Village Office.  The  research  method  used  is  a  descriptive  study  technique  with  a  qualitative approach  in  which  descriptive  research  describes  the  conditions  and  atmosphere  of incidents  in  the  field  in  a  systematic  and  careful  way.  The  research  results  prove  that the  results  obtained  are  tied  to  the  management  of  village  fund  allocations  in  Luhu
Village, Telaga District, namely programming Village Fund Allocations, implementation of  Village  Fund  Allocations,  and  accountability  information  in  accordance  with applicable  determinations  and  listed  villages  that  are  fast  both  in  administration  or stipulations and speed on document collection. .
KEYWORDS Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa
This is an open access article under the CC –BY-SA license
yang didasarkan dalam upaya warga, hak asal ide, serta hak konvensional yang dikeluarkan oleh warga. dihormati  serta  dikagumi  pada  sistem  pemerintahan  Negeri  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Farida  et  al., 2018).

## LANDASAN TEORI
Pembangunan  desa  merupakan  prioritas  utama  dalam  pembangunan  publik.  Permendagri  No 113  Tahun  2014  Pasal  5  Makalah  20  -  43  mencakup  pemograman,  penerapan,  penatausahaan, pertanggungjawaban,  serta  laporan  (Rorimpandey  et  al.,  2022).  Penguasa  desa  bertanggung  jawab melakukan  profesi  pembagian  finansial  desa  untuk  keselamatan  warga  pada  menciptakan perkembangan  desa  (Tangkilisan,  2019).  Pemerintah  memberikan  dukungan  keuangan  berupa  Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Irma, 2015).
Dalam  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Bab  1  Komposisi  1  tentang  Pokok-Pokok  Umum Alokasi  Dana  Desa,  yang  selanjutnya  disingkat  ADD,  adalah  anggaran  perimbangan  yang  dimasukkan seperempat  atau  megakota  pada  perhitungan  keuntungan  serta  berbelanja  wilayah  triwulan  atau megakota sehabis dikurangi anggaran peruntukan spesial (Syahadatina, 2017). Dalam kaitannya dengan Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  tanggung  jawab  merupakan  penjelmaan  dari  kewajiban  memperhatikan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas asosiasi pada menggapai keinginan serta sasaran yang sudah diresmikan, melewati media tanggung jawab berkala (Ilmiah et al., 2020).
Dalam penyelenggaraan vill governance diperlukan aspek good governance, yang mana ciri atau dasar  dari  good  governance  yakni  tanggung  jawab  (Suhartini  et  al.,  2021).  Tanggung  jawab  artinya merupakan  salah  satu  bentuk  tanggungan  seseorang  pada  asosiasi  untuk  memperoleh  pretensi  yang diatur dalam  media tanggung jawab  dengan dilakukan secara terus menerus (Nafidah & Suryaningtyas, 2016).  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  pemerintah  dituntut  untuk  mendukung  pelaksanaan  otonomi desa agar sanggup berjalan dengan positif (Kholmi, 2016).
Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  memiliki  bagian  terpenting  untuk  Pemerintah Desa  sehingga  penyelenggaraannya  akan  memperhatikan  berhasil  tidaknya  pelaksanaan  tugas paguyuban  dalam  mencapai  pretensi  dan  target  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  (Soenarko,  2018).  Maka  peneliti  ingin  melaksanakan  riset  yang  dilakukan  di  Desa  Luhu berupa pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Desa Luhu adalah desa di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten yang hendak dipakai dalam pembangunan agar lebih maju serta  bertumbuh  dan  menemukan  kewajiban  buat  memakai  anggaran  itu  guna  mensejahterakan masyarakatnya.  Sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Gorontalo  Tahun  2020  tentang  pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2021, diaman  pada tahun 2019 Desa Luhu mendapatkan Alokasi Dana  Desa  sebesar  378.412.000,  Tahun  2020  ADD  sebesar  430.403.100  dan  Tahun  2021  sebesar 462.331.660  dengan  dorongan  anggaran  desa  itu  diharapkan  penguasa  desa  berlaku  seperti  manager dituntut  agar  sanggup  mengatur  anggaran  tersebut  dengan  bagus.  Penguasa  desa  wajib  bersinergi dengan warga pada penerapan program ataupun aktivitas dalam arti jika warga wajib berfungsi aktif agar dapat berhasil tutur efisien serta berdaya guna pada pemakaian anggaran desa itu, berdasarkan uraian diatas  maka dapat ditarik judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa  di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo . Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Luhu dalam hal ini berfokus pada Akuntabilitas

## METODE PENELITIAN
Studi ini memakai sistem eksplorasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Eksplorasi deskriptif mendeskripsikan  kondisi,  suasana,  serta  peristiwa  di  lingkungan  dengan  cara  keseluruhan  serta langsung.  Sebaliknya  sistem  kualitatif  bagi  (Masyhuri  &  Zainuddin,  2008),  ialah  eksplorasi  yang memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan informasi empiris.
Fokus studi dalam riset ini merupakan:
1.  Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Luhu:
a) pemograman,
b) penerapan,
c) peliputan serta,
2.  Faktor penghambat dan pendukung yang pengaruhi pengelolaan ADD.
3.  Lokasi  studi  dilakukan  di  Kabupaten  Gorontalo  serta  web  riset  dilakukan  dalam  Kantor  Desa  Luhu, Kecamatan Telaga.
4.  Sumber  informasi  pada riset ini  dapat  diidentifikasikan  menjadi  berbagai ialah: Person,  Place,  Paper serta didapat dari sumber data primer serta sekunder.
Metode pengumpulan informasi dilakukan melewati cara dokumentasi, tanya jawab, pemantauan. Instrumen studi ialah peneliti sendiri, recorder, note camera .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Luhu Kecamatan Telaga
Secara  umum  ada  7  prinsip-prinsip  Manajamen  Keuangan  1.  Akuntabilitas  2.  Kestabilan  3. Kesinambungan  hidup  4.  Transparansi  5.  Standar  akuntansi  6  integritas  7.  Pengelolaan.  Pada pengelolaan ADD ini peneliti fokus pada prinsip manajemen keuangan yang pertama yakni Akuntabilitas yaitu  a).  pemograman,  b)  penerapan,  c)  pelaporan  serta,  2.  Faktor  penghambat  dan  pendukung  yang pengaruhi pengelolaan ADD.
Adapun rincian anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintahan desa luhu, dimana sumber dana ini melalui Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Alokasi Dana 3 Tahun Terakhir (2019, 2020, 2021)
Tahun Anggaran Jumlah Total Dana 2019 378.412.000 2020 430.403.100 2021 462.331.660

## Perencanaan Alokasi Dana Desa
Perencanaan  merupakan  tahap  awal  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Permendagri Nomor  113  Tahun  2014)  dalam  perencanaan  dilakukan  untuk  menyusun  kegiatan  palaksanaan  ADD, tahap  awal  melaksanakan  musyawarah  daerah  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  desa  berupa usulan-usulan,  serta  kepada  seluruh  anggota  perangkat  desa  merencanakan  RPJM  desa,  RKP  desa serta  membahas  hal-hal  yang  me  jadi  prioritas  dalam  program  kerja  (Soenarko,  2018).  Hal  ini  serupa dengan tanya jawab yang di lakukan peneliti dengan sekretaris Desa Luhu.” di lakukan agar masyarakat tidak protes akan adanya kebijakan atau program yang lahir dari kami karna masyarakat skarang sudah pintar dan teliti dalam setiap apa yang kami keluarkan dari desa”
Adapun dalam perencanaan ADD kepala desa sebagai ketua atau pemimpin musyawarah desa, yang di unsur desa terkait diantaranya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaga pemusyawaratan Desa (LPM), tokoh masyarakat dan mengikut sertakan tim fasilitasi dari kecamatan (Irma, 2015).
No Tahun
Dana Per Triwulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 1 2019 94.603.000 94.603.000 94.603.000 94.603.000 2 2020 107.600.775 107.600.775 107.600.775 107.600.775 3 2021 115.582.915 115.582.915 115.582.915 115.582.915

## Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Luhu
Dalam  tahapan  pelaksanaan  ADD  berpedoman  pada  APB  Desa  yang  telah  ditetapkan  dalam Peraturan  Desa  (Lasa  &  Lestari,  2018).  Dalam  hal  ini  Kepala  Desa  mewakili  kewenangan  dalam memutuskan  kebijaksanaan  penerapan  APB  Desa  ialah  mengenai  pengelolaan  materi  kepunyaan desa dan  melaksanakan  kegiatan.  Apaun  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  rincian  biaya  atau  biaya pengeluaran patut di buatkan Rincian Anggaran Belanja terlebih dahulu yang disahkan oleh Kepala Desa Luhu. Selanjutnya  untuk tahapan pelaksanaan ADD di Desa Luhu Kecamatan Telaga sudah setara pada ketentuan yang sesuai serta termasuk yang cepat ketika penyerahan dokumen pencairan ADD, hal ini di pertegas  dengan  ungkapan  oleh  salah  satu  staff  pelaksana  di  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa  Kabupaten  Gorontalo  Bidang  Keuangan  dan  Aset  Desa,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang diperoleh  bahwasanya  Desa  yang  bagus  pengelolaan  ADDnya  adalah  Desa  Luhu,  baik  dalam administrasi maupun ketetapan dan kecepatan dalam pengumpulan dokumen.

## Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa
Ada  beberapa  tahapan  dalam  penyusunan  Laporan  Pertanggung  Jawaban  ADD,  pemerintah Desa  wajib  membuat  laporan  dan  menyelesaikannya.  Adapun  beberapa  dokumen  yang  harus dipersiapkan  adalah  Peraturan  Desa,  laporan  Realisasi  anggaran,  Laporan  Realisasi  Belanja,  Laporan realisasi  kegiatan,  Triwulan  II,  Semester  II,  Semester  Pelaksanaan  APBDesa,  Laporan  Kekayaan  Milik Desa  (LKMD)  (Muhammad,  2007).  Adapun  alur  yang  dilalui  untuk  penyelesaian  laporan  pertanggung jawaban tersebut adalah dari Sekretaris Desa merampungkan Laporan pertanggungjawaban kemudian di sampaikan  kepada  Kepala  Desa  Luhu  dalam  hal  ini  Ibu  Kades  kemudian  Kepala  Desa  mengajukan Laporan  tersebut  Kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  sebagai  laporan  pertanggungjawaban realisasi  anggaran)  menunggu  untuk  disepakati,  setelah  di  sepakati  oleh  BPD,  bukti  kesepakatan  dari BPD  akan  dikeluarkan  Surat  berupa  Berita  Acara  kesepatakan  BPD. Selanjutnya  laporan pertanggungjawaban di serahkan ke tingkat kecamatan lalu ke tingkat kabupaten dalam  hal ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo ke bagian verifikasi lalu di koordinasikan ke kepala bidang administrasi keuangan lalu di input oleh operator.

## Faktor Penghambat Serta Pendukung yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam  suatu  pelaksanaan  kebijakan  tentu  memiliki  hambatan  tertentu.  Berdasarkan  hasil wawancara  faktor  penghambat  yang  berada  di  Desa  Luhu  adalah  bukan  faktor  dari  desa  tersebut melainkan  faktor  yang  terjadi  dari  pemerintah  daerah,  adanya  keterlambatan  transfer  dana  dari pemerintah  daerah  Kabupaten  Gorontalo  di  3  bulan  terkahir  yakni  bulan  Oktober,  November  dan Desember  pada  tahun  2021.  Hal  ini  juga  di  pertegas  oleh  Pihak  Sekertaris  dan  Bendahara    yang  di wawancarai  oleh  peneliti  di  Desa  Luhu  “Dalam  hal  realisasi  keuangan  kemarin  sempat  menunda pembayaran  Penghasilan  Tetap  (SilTap).  hal  ini  kami  lakukan  bukan  karena  menjadi  masalah  internal dari  kami  perangkat  atau  apparat  desa  melainkan  keterlambatan  cairnya  dana  transfer  dari  daerah  ke Pemerintah Desa”. Sedangkan faktor pendukung adalah disiplin apparat dalam mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkan ADDnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bersumber pada hasil yang didapat sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait pengelolaan alokasi dana  desa  di  desa  luhu  kecamatan  telaga  pada  perihal  ini  a.  perancangan  alokasi  dana  desa  b. pelaksanaan  alokasi  dana  desa,  c.  laporan  pertanggungjawaban  telah  cocok  dengan  ketetapan  yang resmi dan tercantum desa yang cepat, baik dalam administrasi maupun ketetapan dan kecepatan dalam pengumpulan dokumen.

## Saran
Kedepannya  dihimbau  agar  tetap  mempertahakan  kecepatan  terhadap  kesesuaian  dengan ketentuan  yang  berlaku  dengan  ADD  yang  berada  di  Desa  Luhu,  Kecamatan  Telaga,  Kabupaten Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA
Arka,  G.  P.,  Yentifa,  A.,  &  Sudiman,  J.  (2022). Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten . 2 (1), 6.
Aryanti,  F.  I.,  &  Andini,  D.  P.  (2021).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis , 1 (1), 1 –11. https://doi.org/10.25047/asersi.v1i1.2668
Fajri,  R.,  &  Setyowati,  E. (2018).  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Pada  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). 3 (7), 6. Farida,  V.,  Jati,  A.  W.,  &  Harventy,  R.  (2018).  Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  di  Kecamatan  Candipuro  Kabupaten  Lumajang. Jurnal  Akademi  Akuntansi , 1 (1). https://doi.org/10.22219/jaa.v1i1.6939
Ilmiah,  D.  F.,  Wijayanti,  A.,  &  Siddi,  P.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 13 (25), 17.
Irma,  A.  (2015).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Di  Kecamatan  Dolo  Selatan Kabupaten Sigi. 3 (1), 17.
Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana. 7 (2), 10.
Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 7 (1), 7. Masyhuri, & Zainuddin. (2008). Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi,. Teori dan Aplikasi . Alfabeta. Muhammad, A. (2007). Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa . ReD Post Press.
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat. BISNIS :  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen Islam , 3 (1), 214. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480 Rorimpandey,  G.  K.  M.,  Budiarso,  N.  S.,  & Datu,  C.  V.  (2022). Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  di  Desa  Mogoyunggung  Kecamatan  Dumoga  Timur  Kabupaten  Bolaang Mongondow . 6 (1), 10.
Soenarko. (2018). Publik Policy . Airlangga University.
Suhartini,  A.,  Robiati,  R.,  Hendri,  Z.,  &  Hendarsyah,  D.  (2021).  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa: Kompetensi  Aparatur  Desa,  Religiusitas  dan  Pengawasan  Masyarakat. EQUITY , 24 (2),  175. https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699
Syahadatina,  R.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa  Rapa  Laok  Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. 2 (1), 18.
Tangkilisan. (2019). Implementasi Kebijakan Publik . Lukman Offset.
Utami Rinjani, S. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di  Desa  Wakan  Lombok  Timur. Jurnal  Humanitas:  Katalisator  Perubahan  dan  Inovator Pendidikan , 6 (2), 144 –156. https://doi.org/10.29408/jhm.v6i2.3718
Wida,  S.  A.,  Supatmoko,  D.,  &  Kurrohman,  T.  (2017).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , 4 (2), 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356
Wijayanti,  A.,  &  Siddi,  P.  (2020).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Kecamatan  Ampel Kabupaten Boyolali. 10 (1), 12.
Yupita,  L.,  &  Juita,  V.  (2020).  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa, Kebijakan  Desa  Dan  Kelembagaan  Desa  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Pada  Nagari
Sungai  Tanang  Kecamatan  Banuhampu  Kabupaten  Agam. Eksis:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  dan Bisnis , 11 (1), 56. https://doi.org/10.33087/eksis.v11i1.176