Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan

## Laila Afni Rambe
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: lailaafnirambe20@gmail.com

## ABSTRACT
Comparison of the rapid development of Islamic banking in Indonesia with the  East-East and Pakistan gives a very different picture. Why not, it must be recognized that countries in  the  Middle  East  are  pioneers  in  the  growth  of  Islamic  banking.  So  it  is  not  surprising that its development is also so rapid in the Middle East compared to Indonesia. Likewise with  the  encouragement  from  various  parties  both  the  government  and  its  citizens.  In Pakistan the support of the government is so strong with a ban on the use of conventional banking systems. Along with the development of Islamic banking, the level of acceptance from the public has also increased. Although compared to the views of some people who consider that Islamic banking is merely labeling.
Keywords: Islamic Banking; History; Development; Middle East and Pakistan

## ABSTRAK
Perbandingan  pesatnya  perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  dengan  daerah Timur-Timur serta Pakistan memberikan gambaran yang sangat berbeda. Mengapa tidak, harus  diakui  negara-negara  di  bagian  Timur  Tengah  merupakan  negara  pelopor pertumbuhan perbankan syariah. Sehingga sangat tidak diherankan jika perkembangannya juga begitu pesat di Timur Tengah dibandingkan di Indonesia.  Begitu juga  dengan  dorongan-dorongan  dari  berbagai  pihak  baik  pemerintah  maupun  warga negaranya.  Di  Pakistan  dukungan  dari  pemerintah  begitu  kuat  dengan  dilakukan pelarangan penggunaan sistem perbankan konvensional. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah  tersebut, tingkat penerimaan  dari  masyarakat juga  begitu meningkat. Meskipun  dibersamai  oleh  pandangan  sebagian  masyarakat  yang  menganggap  bahwa perbankan syariah hanya merupakan labelisasi semata.
Kata Kunci: Perbankan Syariah; Sejarah; Perkembangan; Timur Tengah dan Pakistan

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi di negara-negara bagian timur seperti Timur Tengah nampaknya mengalami perkembangan ke arah yang ekonomi  berkembang.  Tak  bisa  dipungkiri  bahwa  pertumbuhan ekonomi  tersebut  didorong  oleh  adanya  perbankan  syariah. 1
1 Perbankan  syariah  atau  keuangan  Islam  merupakan  konsep  ekonomi  serta keuangan  yang  sesuai  dengan  sistem  nilai  Islam  serta  etos  islam.  Perbankan  syariah dalam  artian  umum  bukanlah  semata  mata  untuk  menghindari  bunga  berdasarkan transaksi.  Tetapi  juga  untuk  menghindari  larangan-larangan  yang  terdapat  di  dalam
Hadirnya perbankan syariah yang menjadi salah satu harapan dari masyarakat muslim agar jauh dari perbankan konvensional menjadi angin  segar  bahwa  adanya  kesadaran  pemerintah  bahwa perbankan  syariah  dapat  bersaing  dengan  perbankan.  Perlu  untuk diketahui  bahwa  tidak  semua  negara  menggunakan  istilah perbankan  syariah  dalam  menjalankan  sistem  perbankan.  Namun ada juga sebahagian negara menggunakan istilah perbankan Islam atau Islamic banking. Namun kedua istilah tersebut memiliki makna yang  sama  yaitu  mengidentikkan  sistem  perbankan  yang  sesuai dengan ajaran Islam.
Sistem-sistem ekonomi konvensional yang menurut pendapat  sebagian  besar  ulama  mengandung  riba.  Sehingga dengan adanya pengIslamisasian perbankan syariah menjadi solusi keresahan  masyarakat  yang  ragu  untuk  menggunakan  perbankan konvensional.  PengIslamisasian  perbankan  syariah  tersebut  tidak hanya  berada  pada  pelabelisasian  semata  namun  menyentuh hingga sistem perbankan yang diterapkan.
Perkembangan  ekonomi  Timur  Tengah  dan  Pakistan  yang melaju  pesat  juga  telah  memancing  keinginan  perbankan internasional  untuk  ikut  serta  dalam  mengembangkan  industri- industri  perbankan  syariah.  Majunya  perekonomian  di  dua  Negara tersebut  tampaknya  perlu  untuk  diapresiasi  dan  dijadikan  contoh bagi  negara  Indonesia  sendiri  sehingga  perekonomian  Indonesia juga meningkat melalui pengelolaan sistem perbankan syariah.
Pada  kesempatan  kali  ini  penulis  akan  mendeskripsikan perkembangan  perbankan  syariah  di  Timur  Tengah  dan  Pakistan. Baik  dari  segi  sejarah  awal  pertumbuhan  hingga  bagaimana masyarakat  muslim  dan  nonmuslim  dapat  menerima  sistem
syariah dan beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Lihat Veithzal Rivai, Islamic Banking and Finance , Yogyakarta: BPFE, 2012, hlm.1.
perbankan  syariah  tersebut.  Hasil  akhir  tulisan  ini  diharapkan menjadi  saran  yang  bertujuan  sebagai  salah  satu  solusi perbankkan syariah Indonesia yang hari ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, baik dari segi bentuk-bentuk produk ataupun cara pemasaran serta managemen perbankan.
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui pertumbuhan  serta  hal-hal  yang  mendukung  pertumbuhan perbankan  syariah  di  daerah  Timur  Tengah  hingga  berkembang pesat.    Selanjutnya  jika  dilihat  dari  segi  kegunaannya,  maka kegunaan dari tulisan ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan  pengetahuan  bagi  masyarakat  yang  menggunakan  perbankan syariah. Selanjutnya untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum  ekonomi  syariah/  muamalah.  Serta  dapat  digunakan sebagai wacana bagi seluruh perbankan syariah sehingga menjadi motivasi, serta saran yang bersifat membangun untuk perkembangan  islamic  banking  di  Indonesia.  Dalam  penelitian  ini penulis  juga  melakukan  studi  kepustakaan  dengan  cara  meneliti dan  menelaah  karya  ilmiah  yang  sudah  pernah  ditulis  oleh  orang lain yang membahas tentang perkembangan Islamic bank di Timur Tengah.
Rachmatullah Oky Raharjo dan Mohammad Ghozali dengan judul  penelitian  “Perkembangan  dan  Tantangan  Bank  Syariah  di Timur  Tengah”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masyarakat cendrung lebih tertarik untuk bertransaksi dalam perbankan syariah karena  kemudahan  serta  terjaminnya  bentuk-bentuk  akad  sesuai syariah. Hingga hari ini banyak nasabah juga mulai beralih kepada produk asuransi syariah.
Aisyah  Ayu  Musyafah  dengan  judul  “Perkembangan Perekonomian Islam dibeberapa Negara di Dunia”. Penelitian yang telah  dilakukan  melahirkan  kesimpulan  bahwa  perbankan  syariah
banyak digemari oleh masyarakat muslim bahkan non muslim juga ikut  serta  dalam  laju  perkembangan  sistem  perbankan  syariah  di dunia, khususnya daerah Timur Tengah yang dominan berpenduduk muslim.
Berdasarkan  permasalahan  yang  sudah  dibahas  dalam bentuk  karya  ilmiah  jurnal  di  atas  maka  dapat  dilihat  bahwa  karya ilmiah yang ditulis oleh penulis berbeda dengan yang telah dibahas. Adapun  yang  diulas  dalam  tulisan  ini  yakni  penelitian  hukum tentang  perkembangan  perbankan  syariah  di  Timur Tengah dan di Pakistan.  Berikut  dengan  produk  serta  karakteristik  dari  produk yang  ditawarkan  oleh  perbankan  syariah..  Permasalahan  ini sanggat  menarik  untuk  diteliti  dan  dikaji  lebih  dalam  sebab  perlu adanya  perbaikan  pengelolaan  serta  peningkatan  produk  dan  jasa yang  ditawarkan  oleh  perbankan  syariah.  Sehingga  diharapkan dapat  menjadi  referensi  perbaikan  bagi  perkembangan  perbankan syariah di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan  ini  ialah  penelitian  hukum  sosial (social  legal research) yang mana data tersebut diperoleh melalui:  Penelitian pustaka  ( library  research )  yaitu  dengan  memeriksa  dokumen baik  yang  diterbitkan  secara  resmi  ataupun  yang  terdapat diseluruh  bahan  cetakan,  maupun  berbentuk  elektronik  yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## 2. Prosedur
Pengelolaan  data  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan. Tahap  pertama  pengelolaan  data  dimulai  dari  penelitian pendahuluan  hingga  tersusunnya  usulan  penelitian.  Tahap
kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil data yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga, setelah  itu  dilakukan  pemeriksaan  keabsahan  data  tersebut dengan  berbagai  informasi  terkait.  Pada  tahap  ini,  pengolahan data  dianggap  optimal  apabila  data  yang  diperoleh  sudah  layak dianggap  lengkap  dan  dapat  merepresentasikan  masalah  yang dijadikan  objek  penelitian.  Tahap  akhir  adalah  analisis  data dalam rangka  menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif. 2
3. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Macam-macam data yang akan diperoleh ada dua yakni : data  primer  dan  data  sekunder,  yang  dimaksud  oleh  penulis adalah  buku-buku,  jurnal  hukum,  hasil  penelitian,  makalah hukum,  dan  buku  yang  relavan  dengan  objek  yang  diteliti  dan permasalahan yang akan diteliti.
Instrumen  penelitian  merupakan  alat  bantu  yang  dipilih dan  digunakan  oleh  peneliti  dalam  mengumpulkan  data  agar kegiatan  tersebut  menjadi  sistematis  dan  terstruktur  yang bertujuan  untuk  mempermudah  peneliti.  Karena  jenis  penelitian ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library  research )  yang  tidak terlepas dari pengamatan peneliti secara langsung terhadap data yang  dikumpulkan  maka  yang  menjadi  instrumen  penelitiannya yaitu daftar literatur, buku catatan dan lain sebagainya.
Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan riset kepustakaan.  Riset  kepustakaan,  yaitu  pengumpulan  data  dari literatur-literatur  tertulis,  meliputi  buku-buku  tentang  perbankan syariah,  ekonomi  Islam,  jurnal  tentang  sejarah  perbankan,
2 Rianto  Adi, Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Hukum ,  (Jakarta:  Granit,  2004), hlm. 128.
artikel-artikel di internet serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. 3

## 4. Teknik Analisis Data
Setelah  penulis  melakukan  riset  ke  pustaka.  Dari  seluruh data yang diperoleh kemudian di klasifikasikan data yang relevan dengan  penelitian.  Adapun  Tehnik    yang  digunakan  untuk menganalisa  data  tersebut  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode analisis  deskriptif  kualitatif,  yang  dilakukan  dengan  metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan  atau  menafsirkan  data  yang  berkenaan  dengan  fakta dan fenomena yang terjadi.

## PEMBAHASAN
1. Pertumbuhan Perbankan Syariah
1) Di Timur Tengah
Secara  internasional,  pertumbuhan  perbankan  syariah untuk  pertama  kali  diprakarsai  oleh  Mesir. 4 Kekayaan melimpah  negara-negara  Islam  di  Timur  Tengah  merupakan factor penting dalam pendirian bank-bank syariah, tidak hanya di  Timur  Tengah  namun  berpengaruh  dalam  pertumbuhan bank  syariah  di  dunia.  Sebab  negara-negara  bagian  Timur Tengah  merupakan  detak  jantung  pertumbuhan  industri keuangan Islam di dunia. Rasanya perlu digaris bawahi bahwa pesatnya  pertumbuhan  bank  syariah  terjadi  pada  saat melonjaknya harga minyak di daerah Timur Tengah. Peristiwa tersebut  memiliki  peranan  penting  dalam  meningkatkan pendapatan  negara-negara  exporter  minyak.  Sebab  hampir
3 Lexy  Moleong  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.
4 Ery  Wibowo  Agung  Santoso,  “Faktor  Relegiusitas  Dalam  Perbankan  Syariah”, Jurnal Unimus, tanpa keterangan volume dan keteranga tahun,hlm. 2.
semua  perbankan  syariah  di  Timur  Tengah  tersebut  dibiayai oleh negara-negara teluk yang kaya minyak.
Implementai  ekonomi  dan  keuangan  Islam  dari  teori kepada  pelembagaannya  pada  tatanan  praktik  merupakan sebuah  pergerakan  besar  yang  tidak  lepas  dari  pergerakan ekonomi-politik  pada  tahun  1970-an.  Pada  masa  itu  dapat disaksikan fenomena melambungnya harga minyak. Selain itu didorong  juga  oleh  otorisasi  Arab  Saudi  yang  saat  itu  posisi kerajaan  Arab  Saudi  berada  pada  posisi  sentral  kedua sehingga menjadi pelopor jaringan perbankan Islam. 5
Selanjutnya, doktrin syariah dalam persoalan-persoalan perbankan  terjadi  dibawah  dukungan  konferensi  Islam (Organization  of  the  Islamic  Conference),  juga  kerjasama tertutup antara Mesir dan Arab Saudi yang melahirkan sinergi positif  antara  politik  dan  ekonomi.  Harga  minyak  yang meningkat  tajam  empat  kali  lipat  menjadi  sebab  semakin menguntungkannya  daerah  Timur  Tengah  yang  notabenenya pusat minyak dunia.
Gagasan  menjalankan  praktik  syariah  di  dunia perbankaan  terus  bergulir  di  Timur  Tengah  hal  itu  dimulai sejak  berdirinya  beberapa  institusi  syariah,  diantaranya: Mit Ghamr  Bank ,  terdapat  di  Mesir  pada  tahun  1963  perintis usaha  ini  adalah  Ahmad  el-Najjar.  Dengan  berdirinya  Mit Ghamr  Bank  memberikan  inspirasi  bagi  umat  Islam  seluruh dunia untuk mengadopsi sistem perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip  syariah.  Pasalnya  Mit  Ghamr  Bank  menjadi salah  satu  eksperimen  pendirian  bank  syariah  paling  sukses dan  inovatif.  Kejayaan  itu  bukan  karena  label  syariahnya
5 Shofiah  Tidjani  dan  Syamsul  Hadi,  “Perbankan  Islam  Arab  Saudi:  Kemajuan yang  Tertinggal”,  Program  Studi  Sastra  Arab  UNS  Surakarta:  Jurnal  CMES,  Vol.  8:1 (Januari-Juni 2015), hlm. 19.
bahkan  perbankan  syariah  yang  terletak  di  Mesir  ini  tidak menggunakan pengIslamisasian perbankan pada nama bank- nya. Sebab pada saat itu dikhawatirkan, rezim yang berkuasa akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalisme. 6
Myt  Ghamr  Bank  dianggap  berhasil  memadukan manajemen  perbankan  Jerman  dengan  prinsip  muamalah Islam. Paduan tersebut dilakukan dengan menerjemahkannya dalam  produk-produk  bank  yang  sesuai  untuk  daerah-daerah pedesaan  yang  mana  sebagaian  besar  orientasinya  adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik pada tahun 1967  Myt  Ghamr  Bank  yang  berprinsipkan  syariah  ditutup. Kemudian  pada  tahun  1971  di  Mesir  didirikan  kembali  bank Islam  dengan  nama  Nasser  Social  bank  hanya  saja  bank  ini lebih bertujuan sosial daripada komersil. 7
Tidak  kalah  dengan  Myt  Ghamr  Bank  selanjutnya pendirian Islamic Development Bank (IDB) juga menjadi salah satu  bukti  permulaan  pertumbuhan  perbankan  syariah.  Pada sidang mentri luar negeri di Karachi, Mesir memberikan usulan untuk  pendirian  bank  Islam  Internasional  untuk  perdagangan dan  pembangunan  serta  federasi  bank  Islam.  Inti  dari pengajuan  usulan  tersebut  adalah  pendirian  Islamic  bank. Anggota  sidang  menyetujui  usulan  tersebut  bahkan  sebagai tambahan  diusulkan  pula  pembentukan  badan-badan  khusus yang  disebut  sebagai  badan  investasi  dan  pembangunan negara-negara  Islam  ( investment  and  Development  Body  of Islamic  Countries ),  serta  pembentukan  perwakilan-perwakilan khusus  yakni  asosiasi  bank-bank  Islam  sebagai  badan konsultatif  soal-soal  ekonomi  dan  perbankan  Islam.  Pada
6 Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  Edisi  Keenam,  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 177.
7 Suryani,  “Sistem  Perbankan  Islam  di  Indonesia:  Sejarah  dan  Prospek Pengembangan”, Jurnal Muqtasid, Vol. 3:1 (Juli 2012), hlm. 115.
sidang  mentri  luar  negeri  selanjutnya  usulan  tambahan tersebut kembali diagendakan hingga akhirnya disetujui.
Hasil dari usulan Mesir serta  atas persetujuan anggota forum  didirikanlah  Islamic  Development  Bank  (IDB)  pada tahun  1975  yang  disponsori  oleh  negara-negara  yang tergabung  dalam  Organisasi  Konferensi  Islam.  Islamic Development  Bank  (IDB)  pada  saat  itu  beranggotakan  22 negara Islam sebagai pendiri. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) menjadi suatu hal yang memotivasi banyak negara Islam  untuk  mendirikan  lembaga  keuangan  syariah  baik lembaga bank maupun non bank. 8
IDB yang merupakan bank antar pemerintahan dengan tujuan  untuk  mendanai  proyek-proyek  pembangunan  di negara-negara 9 , menyatakan pendiriannya berdasarkan syariat  Islam.  IDB  juga  membantu  dalam  mendirikan  bank- bank  Islam  di  berbagai  negara,  sehingga  IDB  menjadi  salah satu  yang  membantu  pendirian  bank  syariah  dengan mengambil bagian dalam perkembangan penyebaran perbankan  syariah  melalui  pembangunan  institusi  yang digunakan  untuk  penelitian,  penulisan  serta  pelatihan  di bidang perbankan dan keuangan. 10
Faktor-faktor  yang  turut  mempengaruhi  munculnya bank syariah di Timur Tengah dilatarbelakangi oleh:
8 Rachmatullah  Oky  Raharjo  dan  Mohammad  Ghozali, “Perkembangan  dan Tantangan  Bank  Syariah  di  Timur  Tengah”, An-Nisbah,  Vol.  5:1  (Oktober  2018),  hlm. 224.
9 Mervin K Lewis dan Latifa M Algaoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 15.
10 Mohammad  Ghozali,  Muhammad  Ulul  Azmi  dan  Wahyu  Nugroho, “Perkembangan  Bank  Syariah  di  Asia  Tenggara:  Sebuah  Kajian  Historis”,  Falah  Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4:1, (Februari 2019), hlm. 45.
a. Pemahaman neo-revivalis: bunga bank riba.
Neo  revivalis  adalah  sebuah  proses  pembaharuan untuk kembali menghidupkan seluruh struktur sosial, moral serta  agama  kepada  dasar  aslinya  yaitu  berdasarkan  Al- Qur’an dan Sunnah. Kemudian tak lepas juga dari gerakan modernis  yang  membangun  metodelogi  dalam  memahami makna  yang  terkandung  dalam  nilai-nilai  al- Qur’an  dan Sunnah.
Keberadaan  bank-bank  konvensional  di  daerah Timur  Tengah  menggugah  para  ulama  untuk  membahas dan  mendiskusikan  permasalahan  bunga  bank.  Kemudian kebangkitan  ummat  Islam  pada  abad  19  dan  20  M  juga menentang  operasional  bank  berdasarkan  sistem  bunga. Pada  tahun  1947,  Hassan  al-Banna  seorang  pendiri organisasi  Ikhwanul  Muslimin  mengirimkan  surat  kepada para  pemimpin  negara-negara  Arab  dan  negara  Islam lainnya.  Surat  yang  dikirimkan  berisi  ajakan  Hassan  al- Banna  untuk  hijrah  dari  perbankan  sistem  bunga  menuju perbankan  yang  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yaitu free interest (bebas  bunga).  Selain  itu,  dalam  suratnya  juga disebutkan  himbauan  untuk  memberikan  tauladan  yang baik dengan tidak meminjam dari lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem bunga. 11
b. Penguasa negara-negara Islam di Timur Tengah terpengaruh dengan interpretasi neo-revivalis tentang riba.
Para  pemimpin  tersebut  berasumsi  bahwa  tanpa
mendirikan bank syariah maka sistem perbankan konvensional  akan  tetap  eksis.  Namun  keeksisan  tersebut hanya  berada  pada  tataran  teori  dan  praktik.  Sehingga
11 Syufaat,  “Proses  Berdirinya  Bank  Syariah  di  Dunia  Islam”,  Suhuf:  Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 23:1 (Mei 2011), hlm. 44.
berangkat  dari  pemahaman  tersebut  para  pemimpin membuat  kebijakan  politik  berupa  pelarangan  bunga  bank sebagai  kebijakan  hukum.  Negara  yang  menerapkan tersebut adalah Arab Saudi dan Kuwait. Secara sederhana, penerimaan  interpretasi  tradisional  tentang  riba  untuk dipraktikkan  oleh  sebahagian  negara  muslim  yang kemudian dilakukan sebagai bentuk kebijakan. 12
Secara singkat penulis melihat ada tiga tahapan dalam perkembangan perbankan syariah di Timur Tengah. Tahapan tersebut yaitu:
Tahapan pertama, diawali dengan periode kemunculan bank-bank  syariah  antara  tahun  1970-1975  yang  diiringi dengan  meningkatnya  gelombang  pendapatan  minyak  dan likuiditas  besar  di  Timur  Tengah.  Pada  masa  inilah  puncak kesadaran  umat  Islam  dalam  mengembangkan  perbankan syariah.  Kemajuan  peradaban  ekonomi  tersebut  dibuktikan dengan dibangunnya sejumlah perbankan-perbankan syariah, bank  sosial  Nasser  di  Mesir,  bank  Islam  Dubai  di  Uni  Emirat Arab, bank Islam Yordania.
Tahapan kedua ,  pada  masa  ini  perkembangan  pada tahun  1976  sampai  1980-an.  Perkembangan  ini  dibuktikan dengan  menyebar  luasnya  perbankan  syariah  di  Asia Tenggara dan Eropa.
Tahapan ketiga ,  pada  fase  ini  perbankan  Islam  telah mengalami  kemajuan  yaitu  sekitar  tahun  1983  hingga  kini. Salah satu perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya beberapa  lembaga  keuangan  perseroan  perbaikan  investasi al-Rajhi di Arab Saudi dan al-Barakah Turkish Finance House.
12 Euis  Amalia,  “Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dan  Peran  Perguruan  Tinggi Dalam  Rangka  Akselerasi”,  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan,  Vol.  14:1  (Januari  2010), hlm. 131.
Dalam  penerapan  perbankan  syariah,  Timur  Tengah membentuk  badan  pengawas  agama  ( Religious  Supervisory Board ),  badan  pengawas  ini  dibentuk  untuk  memastikan keIslaman dari produk perbankan itu sendiri. bank-bank Islam yang beroperasi juga menggunakan para sarjana hukum Islam sesuai  kapasitasnya  sebagai  konsultan  serta  sebagai penasihat  untuk  menganalisis  kontrak  atau  perjanjian  serta untuk  menelaah  transaksinya.  Hal  ini  juga  bertujuan  untuk memastikan  bahwa  lalu  lintas  perbankan  syariah  merupakan area  dari  mobilisasi  dan  alokasi  sumber  daya  yang  sesuai dengan syariah. 13
Di  Iran  sistem  perbankan  syariah  mulai  diterapkan secara  nasional  pada  tahun  1983  sejak  dikelurkannya undang-undang  perbankan  Islam.  Kemudian  di  Turki  negara yang  berideologi  sekuler  bank  syariah  lahir  pada  tahun  1984 yaitu  dengan  hadirnya  Daar  al-Maal  al-Islami  serta  Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada tahun 1985.
2) Di Pakistan
Pakistan  merupakan  sebuah  wilayah  di  Asia  Selatan dengan  luas  wilayah  hingga  kurang  lebih  2.075  mil  yang membentang  mulai  dari  timur  hingga  barat.  Pakistan  dihuni oleh  penduduk  yang  sehagian  besarnya  dikelompokkan menjadi  empat  elemen  ras  yang  utama  yaitu  Mongoloid, Negroid, Europid, dan juga Vedoid. Negara Pakistan terbentuk atas pemisahan dari Negara India.
Penerapan konsep perbankan syariah sudah mulai ada pada awal pendirian Pakistan sebagai sebuah Negara. Hal ini disampaikan  oleh  jendral  Pakistan  Muhammad  Ali  Jinnah
13 Santoso  dan  Ulfah  Rahmawati,  “Produk  Kegiatan  Usaha  Perbankan  Syariah Dalam  Mengembangkan  UMKM  di  Era  Masyarakat  Ekonomi  Asean  (MEA)”,  Jurnal Penelitian, Vol. 10:2 (Agustus 2016), hlm. 323.
pada  saat  ia  berpidato  dan  menyampaikan  niatnya  untuk membangun sistem perekonomian Islam. Dengan disahkannya  resolusi  objektif  pada  tahun  1949  dalam  sidang kontituante  yang  usulannya  menjadikan  ajaran  Islam  sebagai fondasi  ideologi  negara.  Selanjutnya  Pakistan  melalui  bank sentralnya ( state bank of Pakistan ) membentuk sebuah devisi yang  fokus  untuk  pengelolaan  sistem  ekonomi  Islam  (Islamic economic  division)  yang  tugasnya  untuk  meneliti  sistem ekonomi Islam.
Sistem  perbankan  Islam  di  Pakistan  dimulai  dengan berbagai  peristiwa  salah  satunya  dengan  dibentuknya  dewan penasehat  ideology  Islam  yang  bertugas  dalam  memberikan nasihat  mengenai  kerangka  hukum  serta  institusional  sistem ekonomi  non  bunga.  Dewan  ideologi  Islam  Pakistan  pada laporannya tahun 1980 dengan gamblang mendefenisikan riba sebagai  sesuatu  yang  dilarang  oleh  Islam.  Kemudian  dewan menyarankan  beralih  kepada  sistem  perbankan  syariah. 14
Tepatnya  tahun  1984  melalui  BCD  Circular  No  13, diumumkanlah  bahwa  semua  lembaga  keuangan  bank  yang bergerak dengan sistem bunga harus dihentikan dalam jangka waktu satu tahun.
Kebijakan  yang  sangat  menarik  diambil  oleh  Pakistan adalah  Pakistan  telah  menghapus  sistem  perbankan  yang menggunakan  sistem  bunga.  Saat  ini  Pakistan  hanya mempraktikkan  satu  sistem  perbankan  yaitu  perbankan syariah. 15 Pakistan  membuat  langkah  yang  maju  tersebut
14 Haekal  Pradifa  Furqon,  “Analisis  Deskriptif  Komparatif  Perkembangan Perbankan  Islam  di  Pakistan  dan  Banglades”,  Yogyakarta:  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 88.
15 Euis  Amalia,  “Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dan  Peran  Perguruan  Tinggi Dalam Rangka Akselerasi”, hlm. 49.
dengan  memberikan  pinjaman  tanpa  bunga  terutama  kepada petani dan para nelayan. 16
Untuk  lebih  jelasnya  pertumbuhan  dan  perkembangan perbankan syariah di Pakistan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel.1 Kronologi Perkembangan Keuangan dan Perbankan Islam di Pakistan 17 No Peristiwa Tahun 1. Pakistan  memulai  proses  mengIslamkan  sistem  negaranya  secara bertahap, termasuk perekonomian pasca merdeka 1947 2. Bank sentral Pakistan, The State Bank of Pakistan (SBP) didirikan 1948 3. Pemimpin  awal  Pakistan,  Muhammad  Ali  Jinnah  dalam  pidatonya saat  pembentukan  SBP  menyatakan  rencana  pembangunan  sistem ekonomi sesuai syariat Islam 1948 4. Pengesahan  Resolusi  Objektif  dalam  Sidang  Konstituante  sebagai peletakan fondasi ideologis Pakistan sesuai ajaran Islam 1949 5. Pembentukan Dewan Talimat-i-Islami oleh pemerintah dalam rangka merancang rekomendasi terkait integrasi ajaran Islam pada beberapa sektor dan aspek dalam Konstitusi Pakistan 1949 6. Konstitusi  Pakistan  terbentuk  dan  menegaskan  penerapan  hukum Islam dalam hal urusan negara 1956 7. Undang-undang  Bank  Sentral  Pakistan  ( The  State  Bank  of  Pakistan Act ) 1956 tentang fungsi bank sentral 1956 8. SBP  membentuk  Divisi  Ekonomi  Islam  atau Islamic  Economic Division (IED) 1959 9. Komando  Pertahanan  Tertinggi  Pakistan  mengumukan  sebuah konstitusi secara resmi yang meliputi anjuran penghapusan riba 1962 10. Pembentukan Dewan Ideologi Islam atau Council of Islamic Ideology (CII)  untuk  memberi  saran  tentang  hukum  dan  institusional  dari sistem ekonomi non-bunga. 1962 11. Fazlur Rahman menyampaikan kritik tentang hakikat riba dan bunga bank 1964 12 Jamaat-e-Islami mengupayakan pendirian bank dengan prinsip Islami 1969 13. Pernyataan  tentang  penghapusan  riba  dikemukakan  oleh  Konstitusi Pakistan dalam Pasal 38 (f) 1973 14. Perdana  Menteri  Zulfikar  Ali  Bhutto  mengumumkan  program nasionalisasi, termasuk dalam hal perbankan 1974 15. Presiden  Muhammad  Zia-ul-Haq  menjabat  sebagai  presiden  dan memulai pembangunan ekonomi Islam di Pakistan 1977
16. Presiden  Zia  memerintahkan The  Council  of  Islamic  Ideology (CII) untuk  mempelajari  rencana  penghapusan  riba  pada  tubuh perekonomian negara. 1977
16 Santoso  dan  Ulfah  Rahmawati,  “Produk  Kegiatan  Usaha  Perbankan  Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, hlm.329.
17 Skripsi Haekal Pradifa Furqon, hlm. 23-27.
17. Lima  belas  orang  ahli  perbankan  ditunjuk  oleh  CII  untuk  membantu pembuatan laporan proses penghapusan riba. 1977
18. Ketentuan  tentang Mudharaba dan  pembentukan Modaraba Company (MC) digencarkan. 1977 19. Pengadilan  diberikan  wewenang  untuk  membatalkan  setiap  hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam. 1978 20. Hakim-hakim  syariah  diperintahkan  untuk  menetapkan  hukum  apa saja yang dianggap berlawanan dengan Perintah Islam. 1979 21. Presiden mengumumkan kewajiban menghilangkan bunga bank dari sistem perekonomian. 1979 22. Usulan  dihapusnya  bunga  secara  bertahap  dikemukakan  oleh  CII dan para ahli. 1980
23. Penyerahan “ Report on the Elimination of Interest from the Economy ” oleh  para  ahli  perbankan  kepada  CII  yang  kemudian  diteruskan kepada Presiden.
1980 24. Dewan Syariah Federal Pakistan ( Federal Syariah Court of Pakistan ) menyatakan makna riba dan jenisnya. 1980 25. CII  dalam  laporannya  menjelaskan  hakikat  riba  dan  menyarankan pergerakan cepat dalam menghapusnya. 1980 26. Perubahan  kerangka  hukum  melalui Participation  Term  Certificate (PTC)  guna  memfasilitasi  perizinan  layanan  pembiayaan  bebas bunga. 1980 27. Sistem  bagi  hasil  atau Profit  and  Loss  Sharing (PLS)  berhasil diperkenalkan. 1981 28. Perusahaan  investasi  dan  keuangan  di  Pakistan  secara  serentak mengganti prinsip operasionalnya dengan prinsip PLS. 1981 29. Semua  lembaga  perbankan  komersial  yang  bertransaksi  dengan mata  uang  Pakistan  diwajibkan  untuk  berkegiatan  dengan  prinsip tanpa unsur riba atau dan skema bebas bunga. 1985 30. Dioperasikannya  secara  serentak,  konsep  bebas  bunga pada unit-unit layanan dari bank-bank lokal. 1985 31. Cabang-cabang  layanan  perbankan  Islam  terpisah  mulai diperkenalkan  oleh  lembaga  perbankan  konvensional domestik dan pemberian opsi bagi bank asing. 1985 32. Pembangunan ekonomi Islam tersendat, pasca meninggalnya  Presiden  Zia  dan  diangkatnya  Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri. 1988 33. banding/tanggapan  dari  pihak  lembaga  perbankan  dan pemerintah. 1991 34. SBP secara resmi memperoleh wewenang secara penuh dalam urusan reformasi keuangan negara. 1994 35. Al-Meezan  Investment  Bank  Limited ,  cikal  bakal  bank Islam pertama di Pakistan didirikan. 1997 36. Komisi  Transformasi  Sistem  Keuangan  (CTFS)  dibentuk oleh SBP. 2000 37. Presiden Pervez Musharraf melanjutkan kembali pembangunan konsep perbankan Islam di Pakistan. 2001
38. Pemberian  izin  operasional  dari  SBP  kepada Al-Meezan Investment  Bank  Limited sebagai Meezan  Bank  Limited ,
bank Islam pertama di Pakistan.
2002
39. SBP mengeluarkan edaran tentang Pendirian bank Islam, Pendirian anak perusahaan dan cabang bank Islam oleh lembaga perbankan konvensional. 2003 40. Bank  Islami  Pakistan  Limited (BIPL),  bank  Islam  kedua didirikan. 2004 41. Dewan Islam atau Shariah Board dibentuk oleh SBP. 2004
42. AlBaraka  Islamic  Bank  Limited (ABIBL)  didirikan  di Pakistan oleh AlBaraka Bank Group Bahrain. 2004 43. Dubai  Islamic  Bank  Group membuka  cabangnya  dengan mendirikan bank Islam full-fledged di Pakistan. 2006 44. Merger pertama dalam konteks bank Islam dilakukan oleh AlBaraka Islamic Bank Limited (ABIBL) dengan Emirates Global Islamic Bank (EGIBL) dan berganti nama menjadi AlBarakah Bank (Pakistan) Limited (ABBPL). 2010 45. MCB Bank Limited (MCBBL) mendirikan anak perusahaan  sebagai  bank  Islam  full-fledged  bernama MCB Islamic Bank Limited (MCBIBL). 2015 46. AlBarakah  Bank  (Pakistan)  Limited  kembali  melakukan merger, kali ini dengan Burj Bank Limited (BUBL). 2016 47. Tercatat  5  bank  Islam  penuh  (full-fledged)  dan  16  bank konvensional  dengan  cabang  Islam  beroperasi  di Pakistan,  masing-masing  hadir  dengan  cabang  yang berjumlah  1.366  dan  1.191  serta  sub-cabang  sejumlah 128.  Total  keseluruhan  terdapat  2.654  cabang  serta 1.284 jendela Islam (Islamic Windows). 2018 2. Penerimaan Warga Muslim dan Non-Muslim Terhadap
Perbankan Syariah
Respon  masyarakat  tentunya  sangat  beragam,  pendapat masyarakat  yang  pro  dan  kontra  mewarnai  perkembangan perbankan  syariah.  Ada  yang  memberikan  respon  positif  dan kemudian  ada  juga  yang  kebalikannya,  bahkan  ada  pula  yang merespon  biasa-biasa  saja.  Respon  yang  diberikan  ada  yang berkaitan  dengan  produk,  pelayanan  bahkan  ada  juga  yang memberikan  respon  terhadap  fasilitas  yang  dimiliki  setiap  bank syariah.
Sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Al  Qurtuby  dalam bukunnya    Islam  dan  Sistem  Perbankan  di  Timur  Tengah  dan
Indonesia,  beliau  menuturkan  berdasarkan  wawancara  yang beliau  lakukan  dengan  seorang  mahasiswa  bernama  Saad Alqahtani menyebutkan bahwa sebahagian perbankan syariah di Arab  Saudi  merupakan  setengah  berprinsip  syariah  dan setengahnya lagi sekuler atau konvensional. Ironisnya, ada bank syariah yang mengklaim menjalanakan prinsip-prinsip muamalah 100%  namun  pada  praktiknya  tidak  membuktikan  demikian. Penyataan  Saad  Alqahtani  juga  didukung  oleh  penuturan Abdulaziz  Alsughaiyer  yang  memberikan  contoh  pratik  tawarruq yang  dilakukan  bank  islam.  Adanya  biaya  pungutan.  Serta persenan kredit yang lebih tinggi sehingga merugikan nasabah. 18
Terlepas  dari  sisi  kontra,  namun  ada  pula  yang  pro terhadap perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari pengguna bank  syariah  tidak  hanya  diminati  oleh  masyarakat  muslim namun  juga non muslim.  Pada perjalanannya  sistem  perbankan yang  berbasis  syariah  semakin  hari  semakin  memperlihatkan perkembangannya.  Tidak  hanya  berada  di  negara-negara muslim  seperti  Timur  Tengah  dan  Pakistan  namun  sistem perbankan  syariah  juga  diminati  di  negara-negara  barat.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  masyarakat  non  muslim  juga  turut menerima serta mempraktikkan konsep perbankan syariah. 19
Di Arab Saudi misalnya selain ada yang kontra  namun di lain  sisi  ada  yang  sepakat.  Banyak  nasabah  baik  warga  Arab maupun warga pendapatang yang menggunakan jasa perbankan syariah.  Popularitas bank syariah begitu besar karena pungutan atau  kredit  yang  ditawarkan  tergolong  rendah.  Hal  ini  didorong juga  oleh  kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  dilakukan  oleh
18 Sumanto Al Qurtuby, Dkk,  Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA Press), 2020, hlm 216.
19 Suryani,  “Sistem  Perbankan  Islam  di  Indonesia:  Sejarah  dan  Prospek Pengembangan”, hlm. 115.
pihak  bank.  Sebut  saja  misalnya  bank  Al  Rajhi  yang  setiap bulannya  melakukan  sumbangan  serta  kegiatan  amal  lainnya. Sehingga  dengan  begitu  masyarakat  banyak  menyukai  produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank Al Rajhi. 20
Pada  faktanya  hingga  hari  ini  minat  masyarakat  muslim maupun  non  muslim  dapat  dilihat  dari  banyaknya  bank konvensional  yang  mulai  tertarik  untuk  menawarkan  produk- produk  perbankan  syariah.  Hal  ini  tercermin  dari  tindakan perbankan konvensional yang membuka cabang-cabang perbankan syariah disejumlah daerah. 21
Mengglobalnya  perkembangan  perbankan  syariah  di Timur  Tengah  bahkan  Pakistan  tentu  berkat  penerimana mayoritas  masyarakat  dalam  negara  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan dengan  tercapainya  keuntungan  perbankan  syariah  hingga US$882 billion setara dengan 11.466 trilyun. 22
Di Qatar ada lima alasan nasabah muslim dan nonmuslim bermitra  dengan  bank  syariah  yaitu  1)  factor  relegiusitas (keagamaan);  2)  kepercayaan  terhadap  komite  pengawasan dalam bank syariah; 3) kerahasiaan; 4) reputasi dan citra; 5) sifat sosial dan ramah dari pegawai bank.  Bahkan factor yang paling dominan  adalah  nasabah  mulai  sadar  bagaimana  perbankan syariah  merupakan  perbankan  yang  memberikan  kebebasan serta jauh dari ribawi. 23
20 Sumanto Al Qurtuby, Dkk,  Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia, hlm 217.
21 Dedi  Suhendro,  “Tinjauan  Perkembangan  dan  Pertumbuhan  Perbankan Syariah di Indonesia”, Human Falah, Vol. 5:2 (Juli-Desember 2018), hlm. 212.
22 Aisyah  Ayu  Musyafah,  “Perkembangan  Perekonomian  Islam  di  Beberapa Negara di Dunia”, Diponegoro Privite Law Review, Vol. 4:1 (Februari 2019), hlm. 420.
23 Ery Wibowo  Agung Santoso, “Faktor Relegiusitas Dalam  Perbankan Syariah”, hlm. 13.
Perilaku  nasabah  non  muslim,  awalnya  menjadi  nasabah perbankan  konvensial  kemudian  berpindah  kepada  sistem perbankan  syariah.  Menurut  penulis  hal  itu  juga  tidak  terlepas dari  pemahaman  nasabah  non  muslim  tentang  bank  syariah. Pemahaman  nasabah  yang  mulai  berkembang  serta  dilengkapi dengan wawasan yang mumpuni tentu menjadi salah satu factor yang tidak kalah penting.
Dengan  melihat  peluang  keuntungan  dalam  perbankan syariah  menjadikan  keputusan  nasabah  non  muslim  untuk beralih  menjadi  langkah  yang  menjanjikan  bagi  mereka. Bagaimana  tidak,  seiring  dengan  pesatnya  perbankan  syariah tentunya mereka juga melihat dan mempertimbangkan keuntungan  serta  kerugian  atas  keputusan  yang  mereka  ambil. Nasabah  non  muslim  yang  menjadi  nasabah  bank  syariah secara  umum  tidak  begitu  memahami  istilah-istilah  produk pembiayaan  dalam  bank  syariah.  Namun,  sebahagian  nasabah nonmuslim tertarik dengan sistem perbankan syariah disebabkan oleh sistem profit and loss sharing .
Selain  itu  yang  menjadi  salah  satu  alasan  kuat  lainnya adalah sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi daya tarik bagi nasabah muslim maupun nonmuslim. Sehingga sistem bagi  hasil  menjadi  pengaruh  positif  yang  signifikan  terhadap persepsi masyarakat dalam menggunakan bank syariah.
3. Produk dan Karakteristik Perbankan Syariah
1) Di Timur Tengah
Sejalan  dengan  perkembangannya,  maka  secara bertahap  bank  syariah  mulai  mengalami  kemajuan  baik  dari sisi  kualitas  operasionalnya  juga  dari  jenis  produknya  serta dengan pelayanan yang ditawarkan. Adapun beberapa produk perbankan Syariah di Timur Tengah adalah menawarkan jasa-
jasa  seperti  layanan  individu,  pengoperasian  persekutuan mudharabah ,  penanaman  modal,  layanan  dagang  untuk institusi, online  bank , job  opportunity dan  berbagai  pelatihan keuangan.  Sedangkan  sistem  yang  digunakan  adalah pengenalan  ekonomi  Islam,  konsep  perbankan  Islam, pengeluaran  perbankan  Islam  berupa  dana  zakat  dan pinjaman  atau qard  al-hasan .  Selanjutnya  ada  produk asuransi yang sangat diminati oleh nasabah. Produk tersebut dikembangkan oleh Qatar bahkan hingga meraup keuntungan hingga lebih 100%. 24
Di Arab Saudi, pada awal berdirinya perbankan syariah hanya  memberikan  pelayanan  terhadap  deposito  dan  kredit. Namun,  pada  tahap  berikutnya  bank-bank  di  Arab  Saudi sudah  mulai  terlibat  dalam  urusan  lain  seperti  securities trading,  investment  banking,  foreign  exchange  services  dan government  finance.  Dengan  langkah  perkreditan  jangka pendek  untuk  perusahaan-perusahaan  maupun  kepada  para individu  dari  golongan  petani.  Maka  pemerintah  Arab  Saudi mendirikan  sebuah  bank  pertanian  yaitu  Saudi  Arabaian Agricultural Bank. 25
Berdirinya  beberapa  perbankan  syariah  di  Mesir dengan basis  profit  sharing (pembagian  laba).  Bank-bank tersebut  kemudian  berinvestasi  pada  sebahagian  usaha- usaha dalam bentuk kerjasama atau partnership lalu membagi keuntungan  dengan  para  penabung. 26 Di  Mesir  sendiri  bank yang pertama kali berdiri adalah Faisal Islamic bank. Selain itu ada Islamic International Bank for Investment and Development yang beroperasi dengan menggunakan
24 Syufaat, “Proses Berdirinya Bank Syariah di Dunia Islam”, hlm. 52-53.
25 Sumanto Al Qurtuby, Dkk,  Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia, hlm, 200.
26 Toto Suharto, “ Praktik Perbankan Syariah dan Tantangannya”,
instrument  keuangan  Islam  dan  menyediakan  jaringan  luas. Bank  ini  beroperasi  baik  sebagai  bank  investasi  ( investment bank ),  bank  perdagangan  ( merchant  bank ),  maupun  bank komersial ( commercial bank ).
2) Di Pakistan
Perkembangan  yang  luar  biasa  terjadi  pada  rentang waktu  tahun  1976  hingga  1985.  Pasalnya  Pakistan  mulai mendirikan  dan  memberikan  prioritas  dalam  pertumbuham perbankan  syariah.  Perbankan  syariah  dan  kelembagaannya yang berada di Pakistan bergerak di beberapa sector, seperti: asuransi Islam, reksadana Islam dan perbankan Islam. Upaya awal yang dilakukan oleh Pakistan dalam menerapkan sistem profit dan loss sharing yaitu dengan adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional.
Pada  tahun  1984,  The  State  Bank  of  Pakistan memperkenalkan  produk-produk  pendanaan  perbankan  yang diperbolehkan, yaitu;
a. Dana pinjaman tanpa bunga atau qardhul hasan .
b. Pendanaan  jual  beli  baik  itu mark  up atas  barang,  surat dagang,  pembelian  sewa, leasing ,  barang  yang  bisa  dibeli kembali,  maupun property yang  dibebani  biaya  dalam pengembangannya.
c.  Model  investasi  dengan  prinsip  PLS  baik  itu musyarakah , sertifikat mudharabah ,  partisipasi  saham  dan  ekuitas, sertifikat  syarat  partisipasi,  seta  sewa-menyewa.  Pada produk perbankan jenis ini dinyatakan bahwa “ apabila  ada kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional antara semua pihak ”.
Secara  umum  produk-produk  perbankan  syariah  di Pakistan, dapat diperhatikan dalam tabel berikut:
Laila Afni Rambe | Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan
Tabel.2

## Produk Perbankan Syariah di Pakistan
No. Produk Perbankan Syariah Akad yang Digunakan 1. Pendanaan Jasa Giro Wadiah yad dhamamah Tabungan Umum Mudharabah Investasi Umum Mudharabah Investasi Khusus Mudharabah Mugagadah Program Dana Pensiun Mudharabah Mugagadah 2. Pembiayaan Produk/ Jasa Modal/ Kerja Mudharabah, Bai’ Salam Investasi Mudharabah Pembiayaan Proyek Mudharabah Islamic Export Kafinance Scheme Musyarakah Pengadaan Barang Investasi IMBT Pembiayaan Pendataan IMBT Pengadaan Barang Konsumsi Murabahah Pembiayaan Property Musyarakah Pembiayaan Rumah/kantor Musyarakah Pembiayaan Kendaraan Bermotor IMBT Pembiayaan computer IMBT Pembiayaan pabrik dan mesin IMBT Pemesanan barang investasi Istisha Pembiayaan tabungan Qardh Pinjaman kebijakan Qardhul Hawalah Take over/transfer services Hawalah Pertanian Salam, ijarah 3. Jasa Pro Perbankan Kartu ATM Ujrah Telephon Banking Ujrah Pembayaran Banking Ujrah Pembayaran lainnya Ujrah 4. Jasa Operasional Kliring Wakalah Transfer Wakalah Pajak Online Wakalah Export/Import Wakalah 5. Jasa Investasi Investasi Khusus Mudharabah Muqayyad Mudharabah certificates Ujrah 6. Instrumen keuangan syariah Mudharabah certificates Mudharabah Partiupation term certificates Musyarakah Certificates of musharikah Musyarakah Term finana certificates Musyarakah
Suatu kebijakan yang menginspirasi bahwa tahun 1985 tepatnya  sejak  1  Juli  Pakistan  mewajibkan  penerapan  skema pembiayaan dan layanan bebas bunga dalam tubuh keuangan
dan  perbankan. 27 Sebagai  pijakan  hukum  bagi  perbankan syariah,  Pakistan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap perubahan  tersebut  yaitu  dengan  melahirkan  undang-undang diantaranya Mudharabah Companies Ordinance dan mudharaba ( flotation  and  control ).  Peraturan  tersebut digunakan  untuk  pendaftaran  perusahan  mudharabah, pengembangan,  manajemen  juga  aturan  terkait  perbankan syariah.
Bahkan  semangat  Pakistan  untuk  menerapkan  sistem perbankan  syariah  secara  universal  belanjut  hingga  tahun 2001  yaitu  dengan  dibuatnya  garis  pedoman  khusus  tentang sistem perekonomian yang benar-benar jauh dari riba. Bentuk transaksi  seperti mark  up , bai’muqial ataupun murabahah apabila  masih  mengandung  riba.  Berapun  jumlah  dan  besar tambahannya dinyatakan merupakan hal yang dilarang.
Pada  tahun  2016  tercatat  telah  berdiri  5  perusahaan asuransi  Islam  dan  80  lembaga  reksadana  Islam  yang beroperasi  di  Pakistan.  Disamping  telah  ada  22  bank  Islam yang  meliputi  6  bank  Islam  penuh.  Serta  ada  17  lainnya didirikan  oleh  bank  konvensional.  Selain  terdapat  pula lembaga obligasi Islam yang beroperasi. 28
Adapun karakteristik perbankan syariah di
Pakistan,yakni:
a. Sistem keuangan serta sistem perbankan;
b. Aliran pemikiran;
c.  Kedudukan perbankan syariah di dalam undang-undang;
27 Haekal  Pradifa  Furqon,  “Analisis  Deskriptif  Komparatif  Perkembangan Perbankan Islam di Pakistan dan Banglades”, hlm. 90-91.
28 Ibid., hlm. 74.
d. Strategi  pengembangan  perbankan  syariah  dan  produk perbankan syariah;

## KESIMPULAN
Dalam  perkembangan  praktik  kelembagaan  ekonomi  Islam terutama  dalam  sector  perbankan,  kedua  daerah  (Timur  Tengah dan  Pakistan)  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dan  pola pengembangan  yang  berbeda.  Timur  tengah  hadir  dengan  jatuh bangunnya pengembangan perbankan. Naik turunnya perkembangan  ekonomi  di  Timur  Tengah  tersebut  dikarena  belum mendapat  perhatian  yang  sangat  vital  dari  pemerintah.  Berbeda dengan  Negara  Pakistan  yang  berani  mengambil  kebijakan pelarangan  perbankan  dengan  sistem  riba.  Negara  ini  bahkan menyatakan  negaranya  hanya  memiliki  satu  sistem  perekonomian yaitu sistem syariah.
Namun  terlepas  dari  perbedaan  tersebut,    terdapat  pula persamaan  antara  kedua  daerah  ini.  Persamaan  tersebut  terletak pada  alasan  atau  penyebab  penerimaan  masyarakat  muslim  dan nonmuslim.  Factor  yang  paling  dominan  yang  menjadi  alasan nasabah  beralih  dari  perbankan  konvensional  menuju  perbankan syariah  dilihat  dari  factor  kesadaran  masyarakat  terhadap perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Rianto. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum , (Jakarta: Granit).
Al  Qurtuby,  Sumanto,  Dkk.  2020. Islam  dan  Sistem  Perbankan  di Timur  Tengah  dan  Indonesia ,  (Semarang:  Lembaga  Studi Sosial dan Agama, eLSA Press).
Amalia, Euis. Perbankan Syariah di Indonesia dan Peran Perguruan Tinggi  Dalam  Rangka  Akselerasi ,  Jurnal  Keuangan  dan Perbankan, Vol. 14:1 (Januari 2010).
Furqon,  Haekal  Pradifa.  2018. Analisis  Deskriptif  Komparatif Perkembangan Perbankan Islam di Pakistan dan Banglades , (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Ghozali,  Mohammad,  Muhammad  Ulul  Azmi  dan  Wahyu  Nugroho,
“Perkembangan  Bank  Syariah  di  Asia  Tenggara:  Sebuah Kajian  Historis”,  Falah  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  Vol.  4:1, (Februari 2019).
J,  Lexy  Moleong.  2016. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
Kasmir.  2002. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya ,  Edisi Keenam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
Lewis,  Mervin  K  dan  Latifa  M  Algaoud.  2003. Perbankan  Syariah:
Prinsip, Praktik, dan Prospek , (Jakarta: Serambi).
Musyafah,  Aisyah  Ayu,  “Perkembangan  Perekonomian  Islam  di Beberapa Negara di Dunia”, Diponegoro Privite Law Review,
Vol. 4:1 (Februari 2019).
Raharjo, Rachmatullah
Oky dan Mohammad Ghozali,
“Perkembangan  dan  Tantangan  Bank  Syariah  di  Timur Tengah”, An-Nisbah, Vol. 5:1 (Oktober 2018).
Laila Afni Rambe | Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan
Rivai,  Veithzal.  2012. Islamic  Banking  and  Finance ,  (Yogyakarta:
BPFE).
Santoso dan Ulfah Rahmawati, “Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah  Dalam  Mengembangkan  UMKM  di  Era  Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, Jurnal Penelitian, Vol. 10:2 (Agustus 2016).
Santoso, Ery Wibowo Agung, “Faktor Relegiusitas Dalam Perbankan Syariah”,  Jurnal  Unimus,  tanpa  keterangan  volume  dan keteranga tahun.
Suhendro,  Dedi,  “Tinjauan  Perkembangan  dan  Pertumbuhan Perbankan  Syariah  di  Indonesia”,  Human  Falah,  Vol.  5:2 (Juli-Desember 2018).
Suryani, “Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan”, Jurnal Muqtasid, Vol. 3:1 (Juli 2012).
Syufaat,  “Proses  Berdirinya  Bank  Syariah  di  Dunia  Islam”,  Suhuf:
Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 23:1 (Mei 2011).
Tidjani,  Shofiah  dan  Syamsul  Hadi,  “Perbankan  Islam  Arab  Saudi:
Kemajuan yang Tertinggal”, Program Studi Sastra Arab UNS
Surakarta: Jurnal CMES, Vol. 8:1 (Januari-Juni 2015).