## TITIK TEMU KONSEP PANCASILA DAN CIVIL RELIGION PERSPEKTIF ROBERT N BELLAH
Abdul Ghoni 1

## Abstract
This  paper  wanted  to  find  and  find  the  similarities  between  civic  religion  which became the theme of the discussion of Bellah with the concept of Pancasila which became the ideology, the philosophy of life of the Indonesian nation. The author uses the method of content analysis with deductive approach By using the glasses Robert N. Bellah in this study, is expected to find the intersection between the two great  concepts.  Civil  religion  that  emphasizes  public  piety  and  Pancasila  with plurality and plurality, will be a beautiful blend in the life of nation and state.

## Key Words: Pancasila, civil Religion, Robert N. Bellah

## A. Pendahuluan
Di abad modern, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam hubungannya  dengan  kehidupan  yang  multikultural:  pertama;  di  bidang  budaya, masyarakat  abad  ke  21  sedang  menuju  pasca-ideologis,  yakni  sebuah  era  yang lebih  berorentasi  pada  nilai  pluralisme  dan  multikulturalisme.  Kedua;  dalam bidang  agama,  lambat  atau  cepat,  suatu  masyarakat  yang  “ multi-confenssional ” akan  muncul. 2 Ini  tidak  berarti  bahwa  seseorang  bisa  memeluk  banyak  agama, tetapi pengakuan bahwa kebaikan itu ada di banyak agama dan pemeluk agama. 3
Ide  dasar  civil  religion  pada  mulanya  terkait  dengan  gagasan  akan pentingnya  tatanan  sosial  dan  harmoni  yang  banyak  di  anut  oleh  para  sosiolog Barat.  Misalnya  Auguste  Comte  (1795-1857)  menyatakan,  “setiap  masyarakat membutuhkan  prinsip  yang  dapat  mempersatukan,  di  mana  setiap  anggotanya akan  hidup  dalam  harmoni  antara  satu  dengan  yang  lainnya”  dan  “agama menyediakan  prinsip  yang  menyatukan  itu  sebagai  perekat  yang  akan  menjamin tatanan  sosial.” 4 Ide  dasar  Comte  di  atas,  mensyiratkan  signifikasi  norma-norma yang perlu menjadi kekayaan bersama secara kolektif.
Ide  dasar  di  atas  akhirnya  membawa  sosiolog  kenamaan  asal  Amerika, Robert Neely  Bellah untuk mempopulerkan civil religion yang dipahami sebagai sebuah pemahaman atas pengalaman bangsa Amerika. Bellah mendefinisikan civil religion sebagai  agama  publik  yang  diekspresikan  dalam  keyakinan  bersama, simbol-simbol,  dan  ritual,  suatu  penelitian  asli  (pada  level  politik)  dari  realitas
1 Dosen di STIT Miftahul Ulum Bangkalan
2 Achmad Jainuri, “Pluralisme Agama dan Multikulturalisme; Dasar Teologi dalam Pengalaman Sejarah Agama,” dalam Zakiyuddin Baidhawy (ed), Reinvensi Islam Multikultural (Surakarta: Pusat Studi Budaya dan Perubahan Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 58
3 Mukti Ali, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, (Bandung: Mizan, 1991), 56-62.
4 Lewia A. Coser, “Auguste Comte 1795-1857,” dalam Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977), 3-42
universal  dan  realitas  keberagamaan  yang  transenden. 5 Bellah  menggambarkan kehadiran  agama  rakyat  di  Amerika,  di  mana  penduduk  mewujudkan  berbagai agama yang berbeda, sehingga seluruh warga Amerika juga merupakan satu umat beragama,  meskipun  masing-masing  umat  agama  yang  lebih  terbatas,  seperti Kristen,  Katolik,  Yahudi,  Budha,  dan  sebagainya,  tetap  bertahan  sebagai  umat tersendiri.  Dengan  demikian civil  religion merupakan  sebuah  meditasi  atas identitas lain dari penyembah, yakni sebagai warga negara. 6
Civil  religion merupakan  kesepakatan  minimum  mengenai  nilai-nilai religius  yang  dipegangi  bersama,  terlepas  dari  keyakinan  agama  apapun  yang  di anut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas  memegangi  ajaran  agama  anutannya,  tetapi  secara  kolektif  semua memegangi keyakinan yang disepakati dalam civil religion sebagai sesama warga bangsa.
Dalam  ruang  ke-Indonesiaan,  Pancasila  bisa  disebut  sebagai civil  religion . Sama  halnya  dengan  kata  religion  pada  usulan  Bellah,  sila  "Ketuhanan  Yang Maha  Esa"  tidak  menunjukkan  pembelaan  pada  agama  tertentu.  Tetapi, bermaksud menegaskan bahwa agama-agama di Indonesia berintikan satu Tuhan, yaitu  Yang  Maha  Esa.  Terbukti  dengan  dihapusnya  tujuh  kata  "kontroversial" dalam  Piagam  Jakarta  yang  merupakan  bahan  mentah  Pancasila.  Apalagi  jika menilik  proses  kelahiran  Pancasila,  1  Juni  1945  (tatkala  Soekarno  pertama  kali mengusulkannya dalam sidang BPUPKI) atau 18 Agustus 1945 (ketika Pancasila dicantumkan  dalam  UUD  1945)  yang  berfungsi  sebagai  kesadaran  sosial,  maka sangat  tepat  untuk  dijadikan  kerangka  acuan  hidup  bersama  walaupun  berbeda agama. 7
Proses  diterimanya  Pancasila  sebagai  falsafah  negara  melalui  perdebatan panjang dan melelahkan antara kelompok nasionalis Muslim yang menginginkan Islam  sebagai  dasar  negara  dan  kubu  nasionalis  sekuler  yang  menolaknya. Kesepakatan  itu  menandakan  Pancasila  sebagai  perangkum  heteroginitas  dan pesinergi  kemajemukan  sehingga  multi-pluralisme  yang  ada  menjadi  khazanah dan kekayaan yang tak ternilai.
Untuk  mengembalikan  Pancasila  pada  nilai  hakikinya,  dibutuhkan revitalisasi  watak,  peran,  dan  fungsinya  di  tengah  setting  sosial  yang  sedang berubah secara dramatis. Tanpa itu, sulit rasanya menempatkan kembali Pancasila pada  nilai  kesejatiannya.  Berarti  juga  tidak  bisa  dijadikan  sebagai civil  religion dan  Piagam  Madinah  ala  Indonesia.  Maka  tidak  berlebihan  jika  dalam  wilayah keindonesiaan,  kerja  sama  antarwarga  negara  dan  menghargai  kemajemukan beragama  diterima  umat  Islam  dengan  semangat  ukhuwah.  Bahwa  bukan
5 Robert  N.  Bellah,  “American  Civil  Religion”  dalam  Robert  N.  Bellah  (ed.), Beyond  Belief: Essays  of  Religion  in  a  Post-Traditional  World, (New  York:  Harper  &  Row,  1970),  171  dan 179
6 Ibid , 14
7 Robert  N. Bellah dan dan Philip E. Hammond, Varities of Civil  Religion, terj. Imam  Khoiri dkk, (Jogjakarta: IRcISOD, 2003), 9
Pancasila  yang  telah  mengalami  distorsi  dari  maksud  dan  cita-cita  sebenarnya yang  dicanangkan  para  pendiri  Republik  ini,  tetapi  kepentingan  politik  rezim represiflah  yang  memutarbalikkan  orientasi  falsafah  negara  itu.  Hal  ini  didasari oleh tidak jauh bedanya latar belakang kelahiran Islam dan demokrasi. 8

## B. Hubungan Pancasila dan Civil Religion
Indonesia  menganut  model generally  religious  policy ,  di  mana  negara dibimbing agama secara umum dan substantifistik serta tidak secara institusional berkait  dengan  tradisi  keagamaan  tertentu.  Posisi  Pancasila  semacam  ini  mirip dengan  civil  religion  dalam  negara-negara  multi-agama,  meski  konsep  civil religion  belum  diakui  resmi.  Pancasila  juga  mirip,  meski  tidak  sama,  dengan Piagam  Madinah  ( Mitsaq  al-Madinah )  di  masa  Nabi  Muhammad  SAW,  dalam pengertian memiliki  butir-butir  kesepakatan  dari  beragam  unsur  agama  dan  suku untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama. 9
Dalam  Negara  Pancasila,  agama  dapat  menyediakan  basis  moral  dan spiritual dalam kehidupan negara dan masyarakat seperti dalam sistem hukum dan budaya  politik.  Negara  dapat  menggunakan  perspektif  agama  dalam  batas-batas otoritas fungsional seperti menyediakan pelayanan keagamaan, pendidikan agama, dan mencegah tingkah laku politik dan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.  Itu  karena  Negara  Pancasila  adalah  negara  nonsektarian,  bukan nonreligius.
Prinsip yang perlu dikembangkan adalah no preference – peduli tetapi tidak diskriminatif, bukan wall of separation – bukan tidak peduli sama sekali.
Dengan  demikian,  Indonesia  tidak  perlu  menjadi  negara  sekuler  dalam pengertian pemisahan total negara dan agama. Dengan Negara Pancasila, ciri-ciri positif negara sekuler seperti kebebasan beragama, kewarganegaraan demokratis, pluralisme,  multikulturalisme,  anti-komunalisme,  anti-sektarianisme,  dan  anti- diskriminasi,  dapat  diterapkan.  Ciri-ciri  positif  negara  religius  seperti pembangunan  moral  agama  juga  didukung  negara  sejauh  tidak  bersifat diskriminatif dan dalam kerangka menjaga kemaslahatan seluruh warga negara.
Indonesia  sebagai  bangsa  tak  ingin  mengalami  dan  harus  belajar  pada realitas  sejarah  kehancuran  negara-negara  yang  pernah  besar  seperti  Uni  Soviet, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan berpisahnya India dengan Pakistan. Berkaca pada negara-negara  tersebut,  faktor  etnis  dan  agama  adalah  pemicu  dan  ancaman disintegrasi.  Namun  juga,  harus  disadari  bahwa  homogenitas  agama  atau  etnis bukanlah  jaminan  kelanggengan  integrasi  jika  berkaca  pada  terpisahnya Bangladesh-Pakistan, Korea Utara-Selatan, dan beberapa negara besar lainnya.
Di  tengah  dinamika  politik  dan  nuansa  pencarian  jati  diri  tatanan berdemokrasi di Indonesia, saat ini sangat berpotensi melahirkan prototipe politik
8 Dale  F.  Eickelman, Politik  Muslim;  Wacana  Kekuasaan  dan  Hegemoni  dalam  Masyarakat Islam, terj. Endi Haryono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), 67
9 Carl & David, Questioning the Secular State , 1996
yang berciri keindonesiaan tanpa harus mengadopsi tatanan politik yang telah ada pada negara lain jika dimensi Pluralitas yang ada tetap saling memberi ruang dan pengakuan  untuk  menghindari  phobia  krisis  identitas.  Pada  saat  lain  dengan kondisi yang ada saat ini sangat terbuka peluang kejadian negara-negara tersebut di  atas  akan  dialami  Indonesia  ketika  sebuah  unsur  dalam  ikatan  kemajemukan yang ada melakukan hegemoni dominasi dan diskriminasi terhadap unsur lain.
Dengan  kerenggangan  yang  ada  saat  ini,  sesungguhnya  dibutuhkan  sebuah pengikat  sosial  politik  yang  dapat  menjadi  faktor  kohesi  yang  mampu  memberi ruang  terhadap  identitas  sekaligus  melanggengkan  entitas  Indonesia.  Faktor kohesi  yang  dibahaskan  oleh  Robert  Bellah  sebagai  ” civil  religion ”  di  AS.  Jika idiom  dari  Bellah  ini  kita  tarik  ke  dalam  perspektif  keindonesiaan,  akan  tertuju pada  perekat  sosial  yang  kita  kenal  sebagai  Pancasila.  Persoalannya  sekarang adalah  seberapa  jauh  kesungguhnya  kita  terhadap  konsesus  yang  telah  kita sepakati  dalam  Pancasila  sebagai  ”kontrak  sosial”  yang  telah  menginspirasi lahirnya  Bangsa  Indonesia.  Pancasila  sebagai  identitas  kebangsaan  membawa nilai integratif.
Civil Religion bukanlah ‘ religion’ (agama) dalam arti yang umum dan biasa, tetapi civil  religion merupakan  kata  sepakatan  bahwa  kehidupan  bermasyarakat, bernegara atau politik, harus dipertanggungjawabkan dihadapan hati nurani yang diisi  oleh  agama. 10 civil  religion sebagai  ruang  wacana  yang  muncul  dari keragaman,  yang  di  dalamnya  setiap  individu  bisa  saling  percaya,  kerjasama karena  memiliki  norma-norma  dasar  bersama. Civil  religion memiliki  kekuatan untuk bertahan secara moral karena merupakan kesadaran kolektif yang dibangun di atas pondasi keyakinan agama masing-masing individu kelompok.
Civil  religion merupakan  kesepakatan  minimum  mengenai  nilai-nilai religius  yang  dipegangi  bersama,  terlepas  dari  keyakinan  agama  apapun  yang  di anut oleh masing-masing orang atau kelompok. Secara individual, masing-masing bebas  memegangi  ajaran  agama  anutannya,  tetapi  secara  kolektif  semua memegangi keyakinan yang disepakati dalam civil religion sebagai sesama warga bangsa. Pada titik ini, pancasila menemukan persamaan dengan civil religion yaitu kesepakatan minimum antar pemeluk agama, lebih tepatnya para founding  father Negara  Indonesia  ketika  akan  mendeklarasikan  sebagai  bangsa  yang  merdeka. Bangsa  Indonesia  dibangun  dalam  bentuk  keragaman  agama,  sehingga  harus menemukan transendesi nilai niversal yang dapat diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat  umum.  Dengan  demikikian  bangsa  Indonesia  memiliki  pondasi civil religion.
Bangsa  Indonesia  yang  dibangun  di  atas  pondasi  civil  religion  akan bertindak  dalam  tata  moral  yang  muncul  dari  kebebasan  pribadi,  bukan  karena opresi negara. Pikiran ini akan menggiring untuk memikir ulang hubungan agama
10 Olaf  Schumann,  “Bellah  dan  Wacana  ‘Civil  Religion’  di  Indonesia”  dalam Beyond  Belief: menemukan  Kembali  Agama  Esei-esei  tentang  Agama  di  Dunia  Modern, terj.  Rudy  Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), xxviii
dan  negara.  Dalam  hal  ini,  menurut  Bellah,  civil  religion  berkaitan  dengan pemberian legitimasi religius kepada negara. 11 Artinya negara tidak terikat dengan –salah  satu–  agama,  dan  tidak  melegitimasi  soal  benar-tidaknya  satu  atau  lain agama  melainkan  legitimasi  itu  adalah  bagaimana  konflik  yang  timbul  dapat didamaikan. Jadi negara menjadi penengah, ia tidak boleh mengambil atau malah memaksakan  keputusan.  Dengan  membatasi  pada  tindakan  funsional,  jika  perlu negara sekaligus menjamin kebebasan beragama.
Sedangkan  aplikasi  agama  dalam  pengertiannya  sebagai  dogma  teologis hanya  berhak  bertempat  tinggal  diruang  privat  masing-masing  pemeluknya. Agama  hanya  boleh  merambah  kakinya  diruang  publik  dalam  semangat kemanusiaan. Rahmatan li al-alamin tidak bisa diterjemahkan sebagai keterlibatan Islam  dalam  ruang  publik  syariah  Islam  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia. Aplikasi  etis  konsep  rahmatan  li  al-alamin  dalam  hidup  bersama  sebagai  bangsa adalah  pemenuhan  misi  perdamaian  atas  semua  orang.  Pesan-pesan  moral subtansial  agama  inilah  yang  kemudian  tersublimasi  menjadi  norma-norma kolektif dalam civil religion.
Dengan  demikian,  civil  religion  bukanlah  sumber  keagamaan  bagi seseorang  dari  mana  ia  memperoleh  pemahamannya  akan  identitasnya  dan mengenai  kewajiban  sosialnya.  Sumber  untuk  itu  adalah  tetap  agama  yang  ada, dan  civil  religion  tidak  boleh  –  dan  tidak  mungkin  berdaya  untuk  –  menjadi pengganti  agama-agama  yang  ada  sebagai  semacam  ‘super  agama’.  Hal  inilah yang  menurut  Olaf  Schumann  adalah  kekeliruan  yang  terjadi  pada  zaman  Orde Baru  terkait  pemahaman  Pancasila  menjadi  sumber  sendiri  bagi  orientasi  hidup dan penghasil simbol-simbol keagamaan kenegaraan dan kemasyarakatan. Masih menurut  Olaf  Schumann,  “civil  religion  dengan  Pancasila,  memerlukan  agama- agama  yang  lain  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat  sebagai  sumber substansi dan isi kepercayaan dan pedoman prilaku.”  Lebih jauh Olaf Schumann menegaskan,  “civil  religion  merupakan  kata  kesepakatan  bahwa  kehidupan bermasyarakat,  bernegara  atau  politik,  harus  diper-tanggungjawabkan  dihadapan hati nurani yang diisi oleh agama, dengan mengakui bahwa agama yang lain bagi orang lain memenuhi fingsi yang sama sebagaimana agamanya sendiri.” 12
Untuk itu, civil religion dan pancasila tidak dapat dikatakan  sebagai ‘super religion’,  dan  civil  religion  juga  bukan  saingan  agama-agama  yang  ada. Melainkan secara subtansial, ia hidup dari agama-agama itu dan nilai serta norma yang  dihasilkan  oleh  mereka  untuk  menjamin  suatu  kehidupan  bersama  yang lestari dalam suasana yang plural.
11 Robert  N.  Bellah, Beyond  Belief;  Essays  on  Religion  in  a  Post-Tradisionalist  World, dipublikasikan  pertama  kali  di  New  York:  Harper&Row,  1970,  terj.  Rudy  Harisyah  Alam, (Jakarta: Paramadina, 2000), 67
12 Olaf Schumann, “Bellah dan Wacana ‘Civil Religion’ di Indonesia” dalam Beyond Belief …, xxviii

## C. Pandangan Civil Religion Terhadap Pancasila
Perasaan  senasib  dan  sependeritaan  yang  dialami  bangsa  Indonesia mendorong  lahirnya  kekuatan  untuk  memerdekakan  diri.  Penderitaan  sebagai bangsa  terjajah  tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  secara  lokal.  Buktinya, pemberontakan  tidak  hanya  terjadi  di  Jawa,  melainkan  juga  di  Sumatera  dan daerah-daerah  di  tanah  air  lainnya.  Hal  itu  menggambarkan  bahwa  penjajahan dirasakan  sama  oleh  setiap  masyarakat,  yaitu  tertindas  dan  terampas.  Karena  itu penjajahan dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan universal.
Kesamaan  perasaan  dapat melahirkan  suatu  ikatan.  Perasaan  sebagai  orang yang  terampas  haknya  oleh  negara  dalam  kasus  perlawanan  penduduk  terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) di Pasuruan beberapa bulan lalu  misalnya,  menggambarkan  solidaritas  yang  terbentuk  oleh  kesamaan perasaan.  Perlawanan  mereka  tidak  digerakkan  oleh  uang.  Meski  tahu  bahwa resiko  berhadapan  dengan  TNI  akan  berujung  pada  kekerasan  semacam penculikan dan pemukulan, namun masyarakat tetap bersikukuh mempertahankan tanahnya.  Jadi,  perasaan  bersama  itu  merupakan  perwujudan  dari  solidaritas orang-orang tertindas. Lalu sejauhmana solidaritas tersebut berpengaruh terhadap munculnya agama publik?
Agama  publik  dapat  diartikan  sebagai  ekspresi  atau  aktivitas  keagamaan umat  beragama  di  dalam  ruang  publik.  Mengenai  istilah  tersebut,  sebenarnya dapat  ditemukan  keserupaannya  dengan  civil  religion  yang  dikenalkan  oleh Robert  N  Bellah.  Namun,  konsep  ini  lebih  dekat  dengan  konsepsi  Durkheim sebagaimana  dijelaskan  oleh  Phillip  E  Hammond  (2003).  Menurut  Hammond, pemikiran  Durkheim  tentang  agama  dan  kohesivitas  masyarakat  tidak  berarti bahwa  agama  merupakan  sumber  integrasi  masyarakat.  Penelitian  Durkheim tentang  relasi  agama  dan  masyarakat,  sebenarnya  mengisyaratkan  bahwa kohesivitas  masyarakat  akan  memancarkan  kualitas  agama. 13 Semakin  kohesif sebuah masyarakat, maka akan semakin meningkatkan kompleksitas dan kualitas keagamaan mereka.
Dalam  masyarakat  yang  kohesif  akan  lahir  kerangka  simbol  dan  ritus-ritus yang  mengekspresikan  kepaduan  dan  keharmonisan  mereka.  Dalam  kasus Indonesia,  perasaan  bersama  sebagai  masyarakat  terjajah—dalam  batas-batas tertentu—telah menciptakan  kepaduan.  Keadaan  itu juga  mendorong  perlawanan fisik  seraya  menggunakan  ekspresi  simbolik  keagamaan.  Teriakan  “Allahu Akbar”  misalnya,  dapat  dimaknai  sebagai  ekspresi  kepaduan  masyarakat Indonesia, sehingga ketika mereka meneriakkan kalimat agama tadi, dimaksudkan sebagai  ajakan  perlawanan.  Jadi,  kalimat  tersebut  tidak  serta  merta menggambarkan kuatnya keberagamaan umat  Islam. Jika kita merujuk pada teori Hammond, slogan-slogan agama itu muncul di tengah gelora perasaan senasib dan sependeritaan  bangsa  Indonesia.  Penjajahan  telah  mendorong  bangsa  Indonesia
13 Emile Durkheim, The Elementary Forms of Religion Life, trans. Karen E. Fields (New York: Collier Book, 1961), 208
menciptakan  agama  publik.  Dimana  agama  tidak  semata-mata  dipahami  sebagai kesalehan ritual, melainkan lebih sebagai kesalehan sosial. 14
Pancasila merupakan bukti otentik dari agama publik. Ketuhanan diletakkan sebagai  sila  pertama.  Itu  mengandung  arti  bahwa  Tuhan  Yang  Maha  Esa  tidak serta  merta  menunjukkan  adanya  nalar  agama  yang  partikular,  hal  mana  setiap agama  ingin  memaksakan  agamanya  sebagai  representasi  dari  sila  tersebut. Padahal sila pertama itu menggambarkan adanya soliditas yang kuat dalam bangsa Indonesia.
Konflik  yang  muncul  seputar  formalisasi  syariat  Islam  bukan  berada  di posisi  sentral,  hal  ini  terbukti  dengan  perizinan  beberapa  tokoh  Islam  dalam perumusan Pancasila untuk menghapus kalimat tentang formalisasi. Artinya, umat Islam  memang  tidak  bermaksud  menyerakahi  negara  Indonesia  yang  baru merdeka  itu.  Juga  bukan  bertujuan  untuk  menyatukan  antara  agama  Islam  dan negara,  melainkan  hanya  untuk  menjamin  kualitas  keberagamaan  umat  Islam  di Indonesia.
Sejarah  munculnya  agama  publik  di  Indonesia  justru  dilahirkan  oleh  umat Islam. Mereka mampu menerjemahkan konsep-konsep fundamen agama menjadi kekuatan  yang  menginspirasi  perlawanan  dan  pencerahan,  sehingga  kesalehan tidak  semata-mata  diukur  dari  tingkat  kualitas  ritualnya,  melainkan  juga kepedulian dan keterlibatan dalam transformasi sosial.
Dalam  diskursus  tersebut  kemudian  muncul  apa  yang  disebut  sebagai “negara yang netral terhadap agama”. Negara tidak membatasi ruang gerak umat beragama  untuk  menganut  dan  mengamalkan  keyakinannya.  Semua  agama memiliki posisi yang sama dalam negara. Begitu pula umat beragama, khususnya umat Islam (mayoritas) tidak berorientasi memformalkan ajaran agamanya dalam hukum positif.
Sikap  keberagamaan  seperti  itu  melahirkan  egalitarianisme  atau  kesamaan hak politik bagi semua umat beragama. Umat agama apa pun memiliki hak politik yang sama sesuai aturan main yang disepakati bersama. Di sanalah agama publik berperan dan kesalehan sosial dapat diaktualisasikan.

## D. Pancasila Merupakan Implementasi Civil Religion
Robert  N  Bellah  yang  mengemukakan  bahwa  civil  religion  bisa  menjadi model pengembangan masyarakat plural di masa depan. Di Amerika Serikat yang berpenduduk sangat heterogen, misalnya, semangat agama Kristen Protestan dapat membangkitkan  kesadaran  akan  perlunya  hidup  berdampingan  secara  damai sesama  pemeluk  agama  lain.  Kata  religion  di  sini  tidak  menunjukkan  pada pengertian  agama  sebagai  sistem  kepercayaan  atau  super-agama  dari  agama- agama yang ada di negara itu. 15 Namun,menjadi indikator perekat perbedaan dan
14 Dawam  Raharjo,  “Mengapa  Semua  Agama  itu  Benar?,”  dalam  http://islamlib.com/id/  19 Juni 2017
15 Robert N. Bellah, Beyond Belief; Essays on,...... 78
titik  temu  ( common  platform )  multiagama.  Tegasnya,  konstruksi  civil  religion dapat  menjadi  paradigma  dan  acuan  terciptanya  tatanan  masyarakat  dunia  yang beradab.
Di  masa  Orde  Baru,  Pancasila  sering  kali  digunakan  sebagai  legimitator tindakan  yang  menyimpang.  Bahkan,  ia  menjadi  mitos  yang  dikeramatkan daripada  sebagai  ideologi  yang  membebaskan.  Wajar  jika  selama  32  tahun, Pancasila tidak pernah reda dari berbagai gugatan. Tercatat ketika Sidang Umum MPR  1978  ketika  rezim  tiranik-otoriter  Soeharto  mengusulkan  Pedoman Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (P4)  dan  saat  pemerintah  mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi massa dan organisasi politik pada tahun 1982.
Untuk  mengembalikan  Pancasila  pada  nilai  hakikinya,  dibutuhkan revitalisasi  watak,  peran,  dan  fungsinya  di  tengah  setting  sosial  yang  sedang berubah secara dramatis. Tanpa itu, sulit rasanya menempatkan kembali Pancasila pada  nilai  kesejatiannya.  Berarti  juga  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  civil  religion dan  Piagam  Madinah  ala  Indonesia.  Maka  tidak  berlebihan  jika  dalam  wilayah keindonesiaan,  kerja  sama  antarwarga  negara  dan  menghargai  kemajemukan beragama  diterima  umat  Islam  dengan  semangat  ukhuwah.  Bahwa  bukan Pancasila  yang  telah  mengalami  distorsi  dari  maksud  dan  cita-cita  sebenarnya yang  dicanangkan  para  pendiri  Republik  ini,  tetapi  kepentingan  politik  rezim represiflah yang memutarbalikkan orientasi falsafah negara itu. 16
Pada  sisi  lain  praktik  demokrasi  berasal  dari  Barat.  Secara  historis- sosiologis sistem ini muncul sebagai anti-tesis dari otoritas Gereja. Pada awalnya demokrasi  digunakan  untuk  membebaskan  rakyat  dari  ketergantungan  kepada para  elite agama  sekaligus  mengembalikan  hak-hak  rakyat  yang  mereka  rampas. Wajar  jika  dalam  pemahaman  skriptualistik  terminologi  itu  tidak  ditemukan dalam Quran-hadits. Hanya saja pendekatan yang kontekstual-implementatif para cendekiawan Muslim sepakat bahwa untuk saat ini demokrasi adalah sistem yang paling  dekat  dan  sangat  mungkin  dijadikan  metode  untuk  mengaktualisasikan ajaran Islam secara bebas, utuh, dan sistematis di Indonesia.
Hal ini didasari oleh tidak jauh bedanya latar belakang kelahiran Islam dan demokrasi.  Makanya,  beberapa  prinsip  demokrasi  terdapat  dalam  watak  sejati Islam.  Kuntowijoyo, 17 misalnya, menyebut kaidah-kaidah demokrasi yang sesuai dengan  Islam,  saling  mengenal  ( ta'aruf ),  musyawarah  ( syura' ),  menguntungkan umat  ( mashlahah ),  kerja  sama  ( ta'awun ),  adil  ( adl ),  dan  perubahan  ( taghyir ). Sementara  cendekiawan  lain  menambahkan  dengan  konsensus  ( ijma ),  kebebasan ( hurriyah ), dan kemerdekaan ( istiqlal ).
Cak  Nur,  mengatakan  bahwa  demokrasi  yang  harus  dikembangkan  di Indonesia  adalah  sistem  kehidupan  yang  merujuk  kepada  khazanah  Islam  klasik
16 Soeprapto,  Saafroedin  Bahar  dan  Ismail  Arianto  (eds), Cita  Negara  Persatuan  Indonesia , (Jakarta: Bp-7 Pusat, 1995), 123
17 Kuntowijoyo, Islam Sebagai Ilmu , (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 90
( al salaf al shalih ) dengan karakter nasionalisme-partisipatif-egaliter. "Demokrasi yang  ditegakkan  di  Indonesia  adalah  demokrasi  yang  dituntun  dengan  wahyu Illahi...  sekalipun  demokrasi  tidak  sempurna,  tetapi  sistem  inilah  yang  paling dekat  dengan  Islam, "  ungkap  Amien  Rais.  Dengan  demikian,  terdapat  benang merah  antara  sumber  rujukan  historis  Islam  dan  kepentingan  kaum  Muslimin Indonesia  untuk  menerapkan  sistem  demokrasi.  Kesesuaian  itu  terletak  pada substansi keduanya. 18
Perlu  ditegaskan  bahwa  sistem  demokrasi  Barat  yang  sekuler  dan  liberal tidak  mungkin  diterapkan  secara  gamblang  di  Indonesia  karena  berbenturan dengan kultur dan psikologi mayoritas masyarakat. Patut digarisbawahi pendapat yang  mengatakan  agama  dan  demokrasi  tidak  bisa  disatukan  serta  tidak mempunyai  hubungan  apa  pun,  dalam  konteks  negeri  ini  tidak  berlaku.  Sebab agama menempati ruang tersendiri dalam benak dan hati sebagian besar penduduk negeri ini.
Dalam  perspektif  itu,  Pancasila  bisa  dijadikan  tawaran  alternatif  yang menjembatani antara kepentingan agama yang sakral dan demokrasi yang profan di  Indonesia.  Bukan  saja  karena  kesepakatan  para  pendahulu  bangsa  ini,  tetapi juga  secara  tekstual  dan  kontekstual  memuat  nilai-nilai  yang  tidak  bertentangan dengan Islam. Dengan begitu, Pancasila tidak dipahami sebagai agama tersendiri yang  akan  menggantikan  posisi  Islam.  Karena  Pancasila  dan  Islam  adalah  dua substansi  yang  berbeda.  Yang  satu  ideologi  dan  yang  lain  wahyu  Tuhan. Meminjam  istilah  Kuntowijoyo,  Pancasila  adalah  obyektivikasi  Islam  dalam konteks  Indonesia.  Dari  eksplorasi  di  atas,  kita  bisa  simpulkan  bahwa  sepanjang Pancasila  masih  menjadi  titik  temu  keberagaman  pada  bangsa  ini,  ia  adalah epistemologi  umat  Islam  Indonesia.  Jadi  pekerjaan  rumah  kaum  Muslimin Indonesia  ke  depan  adalah  bagaimana  melaksanakan  ajaran  agamanya  dengan memakai kaidah-kaidah demokrasi Pancasila.
Perlu  ditegaskan  bahwa  konsep  civil  religion  di  Amerika  Serikat,  Piagam Madinah  di  Saudi  Arabia  dan  Pancasila di  Indonesia  mempunyai  substansi  yang tidak  berbeda.  Ketiganya  berfungsi  sebagai  landasan  gerak  umat  beragama  agar selalu  menghormati  pluralisme,  menghargai  hak-hak  warga  yang  lain,  dan mewajibkan  para  pemeluk  agama  untuk  berpartisipasi-aktif  dalam  membangun bangsa. Juga memiliki tujuan mulia yang sama, yakni membebaskan manusia dari berbagai belenggu struktural dan kultural. Perbedaannya, terletak pada ruang  dan waktu tertentu, tidak lebih.

## E. Kesimpulan
Konsep  civil  religion  dalam  pandangan  Bellah  berawal  dari  sebuah  kritik terhadap kondisi politik dan negara. Civil religion lebih menekankan pada aspek moral  masyarakat  yang  membentuk  sistem.  Hukum  moral  yang  berlaku
18 Nurholis Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan , (Bandung: Mizan, 1989), 12
bersumber  dari  nilai-nilai  setiap  agama. Civil  religion  bukanlah  agama  baru  tapi menjadikan  agama  sebagai  landasan  untuk  memunculkan  norma  dalam masyarakat dan negara.
Pancasila sebagai ideologi Negara memiliki hubungan erat dengan stabilitas atau  kohesi  sosial.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  yang  mengatur  masyarakat dengan  nilai  persatuan  dan  kesatuan,  sehingga  tercipta  stabilitas  nasional. Pancasila merupakan bukti otentik dari agama publik.
Pancasila sebagai agama publik memiliki arti sebagai ekspresi atau aktivitas keagamaan umat beragama di dalam ruang publik.  Hal ini dapat ditemukan pada konsep  civil  religion  yang  dikenalkan  oleh  Robert  N  Bellah  tentang  agama  dan kohesivitas  masyarakat  yang  berarti  bahwa  agama  merupakan  sumber  integrasi masyarakat dengan memancarkan kualitas agama.

## Daftar Pustaka
Jainuri, Achmad, 2005 “Pluralisme Agama dan Multikulturalisme; Dasar Teologi dalam  Pengalaman  Sejarah  Agama,” dalam  Zakiyuddin  Baidhawy  (ed), Reinvensi  Islam  Multikultural (Surakarta:  Pusat  Studi  Budaya  dan  Perubahan Budaya Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Ali, Mukti, 1991 Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, (Bandung: Mizan)
Coser,  Lewia  A.,  1977    “Auguste  Comte  1795-1857,”  dalam Masters  of Sociological  Thought:  Ideas  in  Historical  and  Social  Context, (New  York: Harcourt Brace Jovanovich)
Bellah, Robert N., 1970 “American Civil Religion” dalam Robert N. Bellah (ed.), Beyond  Belief:  Essays  of  Religion  in  a  Post-Traditional  World, (New  York: Harper & Row)
_______________,  2003 Varities  of  Civil  Religion, terj.  Imam  Khoiri  dkk, (Jogjakarta: IRcISOD)
Eickelman,  Dale  F.,  1998 Politik  Muslim;  Wacana  Kekuasaan  dan  Hegemoni dalam Masyarakat Islam, terj. Endi Haryono, (Yogyakarta: Tiara Wacana) Carl & David, Questioning the Secular State , 1996

## Schumann, Olaf, 2000 “Bellah dan Wacana ‘Civil Religion’ di Indonesia” dalam
Beyond Belief: menemukan Kembali Agama Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern, terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina)
Durkheim,  Emile,  1961 The  Elementary Forms  of  Religion  Life, trans.  Karen  E. Fields (New York: Collier Book) Raharjo, Dawam “Mengapa Semua Agama itu Benar?,” dalam
http://islamlib.com/id/ 19 Juni 2017
Soeprapto,  Bahar  dan  Ismail  Arianto  (eds),  Saafroedin  1995 Cita  Negara Persatuan Indonesia , (Jakarta: Bp-7 Pusat)
Kuntowijoyo, 2007 Islam Sebagai Ilmu , (Yogyakarta: Tiara Wacana) Madjid,  Nurholis,  1989 Islam,  Kemodernan  dan  Keindonesiaan ,  (Bandung:
Mizan)