## INTERVENSI KOMUNITAS: STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

## Ahmad Yaneri
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Email: ahmadyaneri@gmail.com

## Abstrak
Laporan tahunan BPBD  Sumatera Utara menunjukkan hampir setiap tahun di beberapa titik wilayah  mengalami  peningkatan  bencana  alam,  hal  ini  berimplikasi  pada  pembentukan Taruna  Siaga  Bencana  (Tagana)  di  Kabupaten  Deli  Serdang.  Melalui  pendekatan  kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana intervensi komunitas yang dilakukan oleh Tagana di  Kabupaten  Deli  Serdang  dalam  fase  penanggulangan  bencana  alam  yang  medorong partisipasi  masyarakat  lokal  agar  menciptakan  kemandirian  dalam  menyelesaikan  masalah terutama  kesiapsiagaan  dalam  menghadapi  bencana  alam.  Hasil  temuan  di  lapangan, pelaksanaan  intervensi  komunitas  oleh  Tagana  dalam  penanggulangan  bencana  alam  sudah maksimal  karena  adanya  beberapa  faktor  pendukung  seperti  partisipasi  masyarakat  dan tenaga profesional dalam hal kebencanaan. Tidak terlepas dari itu, Tagana juga menghadapi faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  intervensi  komunitas  seperti  predisposisi  dan ketergantungan masalah dana.
Kata Kunci: Intervensi Komunitas, Penanggulangan Bencana, Tagana.

## Abstract
The BPBD annual report of  North Sumatera shows that almost every year at several points the  area  has  experienced  an  increase  in  natural  disasters,  this  has  implications  for  the formation of disaster preparedness cadets (Tagana) in Deli Serdang Regency who act as the front  guard  in  disaster  management. Through  a  qualitative  approach,  this  thesis  was conducted  to  describe  how  community  intervention  applied  by  Tagana  in  Deli  Serdang regency  in  managing  natural  disaster  so  that  it  creates  self-community  in  solving  the problems,  particularly  the  alertness  in  preparation  to  face  natural  disaster.  The  research findings  show  that,  implementation  of  community  interventions  by  Tagana  in  disaster management in Deli Serdang has a maximum are because of several supporting factors such as the community participation and professional personnel in terms of disaster expertise. In addition,  Tagana  is  also  facing  the  obstacle  factors  in  the  implementation  of  community interventions such as the predisposition and the dependence on funding.
Keywords:  Community Intervention, Disaster Management, Tagana.

## A. PENDAHULUAN
Bencana alam adalah masalah global  yang terjadi di  seluruh dunia (Alcántara-Ayala, 2002).  Meskipun  mereka  mungkin  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  di  negara-negara seperti Jepang, AS, Prancis atau Swiss, signifikansinya di negara-negara seperti Bangladesh, India,  Cina,  Guate-mala,  Kolombia  atau  Meksiko  jauh  lebih  besar  (Toya  &  Skidmore,
2007).  Jumlah  kematian  global  akibat  bencana  alam  terkonsentrasi  di  negara  berkembang (juga  disebut  Negara  Dunia  Ketiga),  dan  bisa  mencapai  95%  dari  total  korban  (Strobol, 2012).
Sebagian  besar  negara  berkembang  terletak  di  daerah  yang  sangat  rawan  bencana alam. Vulkanisme  dikaitkan  dengan  area  tertentu  seperti  Circum-Pacific  Volcanic  Belt,  di mana  sekitar  80%  dari  total  aktivitas  terjadi  (Ferrier  &  Spickett,  2007). Banyak  negara Amerika  Latin  dan  Asia  terletak  di  daerah  ini,  dan  efek  vulkanisme  dan  risiko  yang  terkait dapat  menyebabkan  populasi  yang  tinggal  di  dekat  diamati  dalam  bencana  seperti  bencana Nevado del Ruiz di Kolombia dimana 21.800 orang tewas (Caruso, 2017).
Asia dan  Amerika  Latin berbagi konsentrasi  banjir tertinggi  dan risiko  terkait akibat angina  puyuh,  siklon,  badai  tropis,  topan,  dan  mon-soon  (Benson  &  Clay,  2000). Menurut bencana alam yang terjadi antara tahun 1900 dan 1999, 42% dari jumlah total terjadi di Asia, sedangkan  Amerika  memiliki  27%,  Eropa  13%  dan  Oseania  dan  Afrika,  8%  dan 10%. Distribusi  spasial  bencana  alam  menunjukkan  kecenderungan  yang  jelas  terjadi  di negara  berkembang (Crespo  Cuaresma  dkk,  2008). Selain  itu,  dampaknya  tercermin mengingat  biaya  yang  ditimbulkan  akibat  terkait  dengan  GNP,  PDB,  dan  waktu  yang dibutuhkan untuk pemulihan sebagian atau total. Misalnya, lebih dari 9000 orang kehilangan nyawa  dan  sekitar  11%  (3,2  juta  orang)  dari  total  penduduk  di  Amerika  Tengah  terkena dampak  dari  Badai  Mitch. Dampaknya  tidak  homogen  di  semua  negara. Di  Honduras kerugian  itu  setara  dengan  80%  dari  PDB  1997,  sedangkan  di  Nikaragua  hampir  49%  dari PDB  (Delaney  &  Shrader,  2000;  Davis,  2017). Total  kerugian  dari  seluruh  wilayah diperkirakan mencapai  US  $ 6 miliar memiliki konsentrasi  kerusakan langsung  yang sedikit lebih  besar  (51,5%)  dari  pada  kerusakan  tidak  langsung  (48,5%). Lebih  lanjut,  kerusakan penduduk hampir tidak dapat dievaluasi secara finansial dan dalam kaitannya dengan waktu pemulihan pasca bencana (Roper, 2001).
Terjadinya bencana alam di Indonesia tidak lepas dari letak geografis Indonesia yang rentan  terhadap  musibah  bencana  alam  (Hidayati,  2008).  Indonesia  terletak  di ring  of  fire secara  geografis yang  menyebabkan  Indonesia  rawan  terjadi  bencana  alam  (Tondobala, 2012).  Sementara  itu  berdasarkan  penelitian  dari  tim  ITB  (2009)  dinyatakan  bahwa  setiap tahun  Indonesia  berpotensi  mengalami  bencana  alam  yang  berdampak  bagi  kehidupan manusia. Sebaran kejadian bencana alam di wilayah Indonesia pun beragam, tergantung dari letak  geografis  dan  struktur  alamnya  (Sadisun,  2004).  Tabel  dibawah  ini  merangkum
informasi  dari  Badan  Nasional  Penanggulang  Bencana  (BNPB)  mengenai  jumlah  kejadian bencana yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.

## Tabel 1 Sebaran Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi Indonesia pada Tahun 2013
Sumber: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2013 .
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  jumlah  kejadian  bencana  cukup  tinggi  hamper diseluruh  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  sehingga  jelas  bahwa  bencana  alam  merupakan masalah serius  yang harus disikapi dengan berbagai penanggulangan bencana  yang strategis dan  efektif,  tercatat  prevalensi  kejadian  bencana  alam  di  kota-kota  besar  di  Indonesia mencapai angka ribuan seperti pada Provinsi Jawa Tengah yaitu pada angka 3.149. Kejadian bencana pasti akan menelan korban jiwa maupun materi, sehingga dampak dari bencana alam tersebut  dapat  diminimalisir,  dalam  hal  ini  masalah  korban  jiwa  khususnya.  Hal  ini sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Nurjanah  (2012),  bahwa  setiap  bencana  alam  akan selalu menelan berbagai korban, baik korban jiwa, materi, sosial dan fisik. Aspek-aspek yang berbeda ini menanggapi bencana alam pada berbagai tahapan (yaitu tahap pra-bencana, pasca bencana dan pasca bencana) (Widianto, 2019).
Salah  satu  komponen  dalam  melakukan  manajemen  bencana  khususnya  dalam pengelolaan  sumber  daya  manusia  pada  lokasi  bencana  adalah  relawan  sosial  (Christy  & Sahrani,  2017). Dimana  maksud dari  relawan sosial ini sebagaimana  yang dijelaskan  dalam UU  Nomor  11  tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  pasal  1  ayat  5,  yakni  seseorang dan/atau kelompok  masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan
No Nama Provinsi Jumlah Kejadian No Nama Provinsi Jumlah Kejadian 1 Aceh 746 18  Nusa Tenggara Barat 283 2 Sumatera Utara 539 19  Nusa Tenggara Timur 526 3 Sumatera Barat 489 20  Kalimantan Barat 160 4 Riau 176 21  Kalimantan Tengah 129 5 Kepulauan Riau 52 22  Kalimantan Selatan 641 6 Jambi 270 23  Kalimantan Timur 580 7 Sumatera Selatan 547 24  Kalimantan Utara 2 8 Bengkulu 89 25  Sulawesi Utara 167 9 Lampung 346 26  Sulawesi Tengah 208 10  Bangka Belitung 10 27  Sulawesi Selatan 679 11  DKI Jakarta 297 28  Sulawesi Tenggara 596 12  Banten 290 29  Sulawesi Barat 93 13  Jawa Barat 2.070 30  Gorontalo 107 14  Jawa Tengah 3.149 31  Maluku 144 15  D.I. Yogyakarta 216 32  Maluku Utara 62 16  Jawa Timur 1.572 33  Papua Barat 19 17  Bali 259 34  Papua 109
berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Salah satu relawan sosial yang dapat membantu dalam manajemen kebencanaan yaitu Taruna Siaga Bencana atau disingkat TAGANA.
Peran  TAGANA  sebagai  satuan  tugas  penanggulangan  bencana  yang  berbasis masyarakat  dituntut  untuk  terus  dapat  meningkatkan  potensi  dirinya  dalam  bidang kebencanaan  (Wulandari,  2017).  Peningkatan  ini  tidak  hanya  tercermin  dari  jumlah partisipasi  TAGANA  dalam  kegiatan  penanggulangan  bencana,  tetapi  juga  kualitas kemampuannya  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  penanggulangan  bencana  (Syamsuddin, 2019).  Selain  UU  Nomor  24  tahun  2007,  TAGANA  juga  diamanatkan  dalam  Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  28  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Umum  Taruna  Siaga  Bencana. Dimana  dalam  Pasal  1  ayat  1  pada  Peraturan  Menteri  Sosial  tersebut  disebutkan  bahwa Taruna  Siaga  Bencana  selanjutnya  disingkat  TAGANA  adalah  relawan  sosial  atau  Tenaga Kesejahteraan  Sosial  berasal  dari  masyarakat  yang  memiliki  kepedulian  dan  aktif  dalam penanggulangan  bencana  bidang  perlindungan  sosial.  Dengan  demikian  keberadaan TAGANA  merupakan  komponen  penanggulangan  bencana  yang  legal  dan  diatur  dalam peraturan konstitusi.
Dari  semua  daerah  di  Indonesia,  salah  satu  daerah  yang  memiliki  tim  TAGANA adalah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kondisi geografis Kabupaten Deli Serdang rentan  terjadinya  gempa  bumi,  menyempitnya  lahan  serapan  air  akibat  meningkatnya kebutuhan lahan untuk sektor bisnis dan permukiman membuat bencana alam di Deli Serdang semakin  potensial  terjadi.  Apalagi  gunung  berapi  Sinabung  yang  lokasinya  di  Kabupaten Karo, Sumatera Utara letaknya tidak terlalu jauh dengan Kabupaten Deli Serdang, sehingga saat  gunung  tersebut  memuntahkan  debu  vulkaniknya,  maka  tidak  tertutup  kemungkinan muntahan  debu  vulkanik  tersebut  dapat  menjangkau  ke  seluruh  wilayah  Kabupaten  Deli Serdang.  Mengingat  tingginya  tingkat  bahaya  yang  dihasilkan  oleh  bencana,  maka  untuk itulah  peran  TAGANA  dalam  membantu  masyarakat  yang  rentan  menjadi  korban  bencana alam  sangat  penting  intervensi  komunitasnya.  Apalagi  mengingat  BPBD  Kabupaten  Deli Serdang  belum  terbentuk.  Sehingga  dengan  adanya  TAGANA  Kabupaten  Deli  Serdang sangat  membantu  peran  dan  fungsi  BPBD  Provinsi  Sumatera  Utara  dalam  penanggulangan bencana di Kabupaten Deli Serdang.

## B. METODE
Pendekatan  Kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Sementara  untuk  jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif.  Menurut  Rubin  &  Babbie  (2008),  “penelitian deskriptif  kualitatif  berkaitan  dengan  penyampaian  terhadap  individu  untuk  dijelaskan, memberikan  gambaran  tentang  lingkungan  mereka  yang  lebih  detail,  interaksi,  makna  dan kehidupan sehari-hari”.
Penelitian ini mengambil lokasi di 3 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara,  yaitu  Kecamatan  Galang,  Kecamatan  Hamparan  Perak,  dan  Kecamatan  Sibolangit. Lamanya penelitian ini yaitu 21 bulan, yaitu dari bulan Oktober 2013 sampai bulan Juli 2015. Untuk informan dalam penelitian ini yaitu Anggota dan Pengurus TAGANA Kabupaten Deli Serdang, Pengurus Kecamatan Galang, Pengurus RT. 06 di Klambir Lima Kebon, Kecamatan Hamparan  Perak,  dan  Pengurus  RW  04  di  Kelurahan  Bingkawan,  Kecamatan  Sibolangit. Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  observasi  dan  wawancara  sedangkan  data sekunder di ambil dari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan  Intervensi  Komunitas  Oleh  TAGANA  Dalam  Masalah  Bencana Alam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Bencana  alam  yang  terjadi  di  Kabupaten  Deli  Serdang  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  baik  itu  karena  kondisi  alam  maupun  aktivitas  manusia  itu  sendiri.  Ada  pun  para pemangku  yang  terkait  dengan  penanggulangan  bencana  di  Kabupaten  Deli  Serdang  yaitu: (a)  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara;  (b)  Dinas  Sosial Kabupaten  Deli  Serdang;  (c)  PMI  (Palang  Merah  Indonesia)  Daerah  Kabupaten  Deli Serdang;  (d)  BASARNAS  (Badan  Sar  Nasional)  Kabupaten  Deli  Serdang;  (e)  TAGANA (Taruna  Siaga  Bencana);  (f)  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM);  dan  (g)  Organisasi Masyarakat (Ormas).
Terkait  dengan  penjelasan  singkat  di  atas,  dalam  kegiatan  penanggulangan  bencana posisi  BPBD  Provinsi  Sumatera  Utara  menjadi  lembaga  utama  yang  melakukan  berbagai komando  dan  kordinasi  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan  penanggulang bencana  di  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  khususnya  di  Kabupaten  Deli  Serdang.  Namun dalam  melaksanakan  kegiatannya,  BPBD  Provinsi  Sumatera  Utara  tentu  perlu  bekerjasama dengan  berbagai  pihak.  Hal  ini  untuk  memaksimalkan  kegiatan  penanggulangan  bencana. Namun sangat disayangkan BPBD Kabupaten Deli Serdang belum terbentuk. Dalam konteks
di  Kabupeten Deli Serdang, BPBD Provinsi  Sumatera Utara bekerjasama  dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupeten Deli Serdang termasuk TAGANA. Dengan kata lain, dalam posisi  penanggulangan  bencana  TAGANA  menjadi  elemen  yang  membantu  fungsi  BPBD Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan bencana di Kabupeten Deli Serdang. Karena belum dibentuknya BPBD Kabupaten Deli Serdang itulah yang membuat pemerintah daerah melalui Dinas Sosial membentuk TAGANA. Selain itu untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan  dalam  penanggulangan  bencana,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Deli  Serdang bekerjasama dan berkordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga dengan terbentuknya  TAGANA  Kabupaten  Deli  Serdang,  ini  tentu  membantu  BPBD  Provinsi Sumatera  Utara  dalam  melakukan  kegiatan  penanggulangan  bencana  di  daerah  Kabupaten Deli Serdang.
Masalah  bencana  menjadi  permasalahan  kesejahteraan  sosial,  dan  berdampak  pada terhambatnya proses pembangunan sosial. Dimana dampak bencana tentu membuat aktivitas individu,  masyarakat  dan  pemerintah  mengalami  gangguan  dan  hambatan (Tselios  & Tompkins,  2019).  Midgley  (2005),  mengungkapkan,  strategi  pembangunan  sosial  dapat diterapkan melalui komunitas, dan kelompok komunitas bekerja sama untuk mengembangkan komunitas lokalnya. Untuk itu dalam upaya penanggulangan bencana strategi pembangunan sosial dalam bentuk intervensi komunitas perlu diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat ketika bencana datang.
Mengacu  penjelasan  di  atas,  dengan  adanya  bencana  jelas  akan  menghambat  proses pembangunan sosial.  Mengingat  dampak bencana bersifat  efek domino, dari dampak sosial, kesehatan  sampai  kemudian  berdampak  ekonomi.  Oleh  karena  itu  untuk  meningkatkan kesiapsiagaan  masyarakat  Kabupaten  Deli  Serdang  sebelum  atau  saat  bencana  datang  maka dibentuklah  TAGANA  yang  di  fasilitasi  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Deli  Serdang bekerjasama  dengan  Dinas  Sosial  Provinsi  Sumatera  Utara.  Maka  dalam  hal  ini  peneliti bermaksud  menguraikan  pembahasan  mengenai  pelaksanaan  model  intervensi  komunitas pada penanggulangan bencana oleh TAGANA di Kabupaten Deli Serdang.
Berdasarkan  temuan  lapangan,  hasil  analisis  dari  pelaksanaan  program  intervensi komunitas  oleh  TAGANA  berdasarkan  penelitian  Rothman  dan  Tropman  dengan  model intervensi komunitas yaitu, pengembangan masyarakat lokal (Model A) dengan mengambil 9 unsur  dari  12  unsur  yang  dikemukakan  (Adi,  2008).  Penjelasan  tentang  pelaksanaan  model intervensi komunitas oleh TAGANA sebagai berikut:

## a. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat
Berdasarkan  temuan  lapangan,  untuk  kategori  tujuan  tindakan  terhadap  masyarakat dengan terbentuknya TAGANA di Kabupaten Deli Serdang diharapkan mampu menciptakan kemandirian, pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat dalam menyelesaikan masalah  mengenai  bencana  (Model  A).  Dari  kategori  tujuan  tersebut  TAGANA  tidak termasuk dalam perencanaan sosial maupun aksi sosial. Walaupun terwujudnya kemandirian masyarakat  dalam  penanggulangan  bencana,  namun  masyarakat  tetap  membutuhkan TAGANA dalam menjalankan program-program kebencanaan.

## b. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahan
Dalam rangka upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Deli Serdang tidak lepas dari aktifitas dalam memberdayakan masyarakatnya untuk mengantisipasi pengurangan risiko bencana.  Untuk  itulah  diperlukan  kesadaran  masyarakat  dalam  hal  mengantisipasi  dampak yang terjadi  yang diakibatkan oleh bencana. Adapun struktur komunitas yang ada berkaitan dengan  lingkup  geografis  atau  wilayah  yang  selalu  mengalami  bencana  setiap  tahunnya, sehingga struktur komunitas dan kondisi permasalahan yang terjadi menjadi salah satu dasar bagi  pemerintah  setempat  untuk  melakukan  kebijakan  dalam  bentuk  intervensi  di  bidang kebencanaan. Apalagi permasalahan bencana merupakan permasalahan yang kompleks pada setiap negara, salah satunya Indonesia dan terkhusus di Deli Serdang, Sumatera Utara.
c. Strategi dasar dalam melakukan perubahan
Secara  strategi  TAGANA  sudah  menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Panduan kesiapsiagaan  bencana  menyatakan  bahwa  TAGANA  berperan  dan  berfungsi  bagi masyarakat  sebagai  penyuluh,  motivator  dan  pembina  yang  mementori  masyarakat  sekitar dalam  aktifitas  dan  upaya  kesiapsiagaan  bencana  di  wilayahnya.  Apa  yang  dilakukan  oleh TAGANA dalam penanggulang bencana alam di Kabupaten Deli Serdang, setidaknya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 4.
Berdasarkan  temuan  data  di  lapangan,  TAGANA  menjalankan  perannya  tersebut dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  pelatihan,  simulasi  serta  sosialisasi  yang  dilakukanketika kegiatan  saat  dan  pasca  bencana.  Untuk  mendukung  dalam  upaya  penanggulangan permasalahan  bencana  di  Kabupaten  Deli  Serdang  melibatkan  masyarakat    dalam  membuat jalur evakuasi dan peta rawan bencana untuk masyarakat. Pembuatan jalur evakuasi dan peta bencana  disusun  untuk  memberikan  gambaran  ke  masyarakat  tentang  wilayah  mana  yang rawan  bencana  dan  untuk  pedoman  bagi  para  anggota  TAGANA  dalam  upaya  evakuasi  di masyarakat.  Selain  itu  tujuan  dari  pembuatan  jalur  evakuasi  dan  peta  rawan  bencana
bertujuan  agar  masyarakat  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penanggulangan bencana.
d. Karakteristik taktik dan teknik perubahan
Untuk memaksimalkan kegiatan intervensi, berbagai taktik dan teknik perubahan pun dilakukan oleh TAGANA. Dimana TAGANA selalu memberikan kegiatan pelatihan kepada masyarakat  maupun  kepada  para  calon  relawan  TAGANA.  Dalam  pemberian  proses kegiatan,  para  peserta  mengikuti  pelaksanaan  pelatihan  yang  diberikan  oleh  fasilitator, selanjutnya  dilakukan pre-test untuk  mengukur  sejauh  mana  pemahaman  awal  serta pengetahuan  peserta  dalam  kebencanaan.  Setelah  itu  dilaksanakan  diskusi  dan  praktek, penyampaian materi dalam suasana santai dan serius. Direkomendasikan agar peserta segera mengajukan  pertanyaan,  argumen  atau  tambahan,  tetapi  tetap  harus  melanjutkan  di  bawah bimbingan tuan rumah.
Selain  itu  juga,  TAGANA  dalam  menjalankan  perannya  sudah  sesuai  taktik  dan teknik perubahan dengan penanggulangan bencana pada umumnya. Dalam hal ini seperti apa yang  dikemukakan  oleh  Sunarti  (2009),  mengenai  penanggulangan  bencana  yang  terbagi menjadi  tiga  kondisi,  yaitu:  kondisi  pra  bencana,  kondisi  saat  bencana,  dan  kondisi  pasca bencana.
e. Peran praktisi yang menonjol
Dalam  menjalankan  kegiatannya,  TAGANA  dibantu  oleh  para  praktisi  dibidang kebencanaan.  Dimana  para  praktisi  tersebut  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan kepada para anggota TAGANA dan juga masyarakat. Para praktisi itu ada yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara.
Kehadiran  para  praktisi  dalam  kegiatan  ini  menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan kegiatan  intervensi  terhadap  masalah  kebencanaan.  Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh Midgley  (2005).  bahwa  program  pembangunan  masyarakat  bergantung  pada  tenaga profesional  yang  terlatih  untuk  menggerakkan  masyarakat  lokal,  Mengatur  kegiatan,  dan menjembatani  dengan  pihak  eksternal.  Para  profesional  bisa  dari  badan  pengembangan masyarakat yang dipekerjakan dan bisa juga menggunakan tenaga lokal yang sudah terlatih.
f. Orientasi terhadap struktur kekuasaan
TAGANA  sebagai  organisasi  yang  membantu  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini Kabupaten  Deli  Serdang  dibentuk  dan  dibina  oleh  Kementerian  Sosial  RI  yang  mempunyai struktur  organisasi  dibawah  naungan  dinas  sosial.  Struktur  TAGANA  dibuat  sesuai kebutuhan.  Peran  ketua  berkoordinasi  dengan  anggotanya  dalam  hal  sosialisasi,
mempersiapkan  tugas-tugas  apa  yang  harus  dilakukan  ketika  bencana  datang  dan  juga berkoordinasi  langsung  dengan  ketua  RW  maupun  ketua  RT  setempat.  TAGANA membentuk  kepengurusan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Dalam  hal  ini  tampak  ketika TAGANA menginternalisasikan nilai-nilai dalam tindakannya guna menanggulangi bencana.
g. Batasan definisi penerima layanan
Berdasarkan temuan lapangan, TAGANA mengikutsertakan setiap kesatuan yang ada dalam masyarakat sehinggga semua merasa peduli dan saling memiliki. Dimana masyarakat sasaran  dalam  kegiatan  intervensi  kebencanaan  adalah  yang  berdomisili  di  daerah  rawan bencana  di  Kabupaten  Deli  Serdang.  Midgley  (2005),  mengungkapkan  bahwa  program pemberdayaan  masyarakat  tergantung  letak  geografisnya.  Lingkup  dan  fokusnya  lebih bersifat  lokal  pada  lingkungan  masyarakat  tertentu.  Dengan  kata  lain,  program  harus  di sesuaikan  dengan  kondisi  geografis  masyarakatnya.  Hal  tersebut  juga  sesuai  yang diungkapkan  oleh  Rothman  dalam  pengembangan  masyarakat  lokal  (Model  A)  yaitu keseluruhan komunitas geografis (Adi, 2008).
h. Konsepsi mengenai peran penerima layanan
Dalam upaya memberikan intervensi mengenai kebencanaan, TAGANA berharap dari berbagai kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang sudah dilakukan dapat mendorong peran masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam masalah kebencanaan di  wilayahnya  masing-masing. Partisipasi  perlu  dukungan  dari  masyarakat.  Masyarakat  punya  andil  besar  dalam  upaya pengurangan  risiko  bencana,  tanpa  adanya  masyarakat  yang  berpartisipasi  dalam  kegiatan kebencanaan, maka peran TAGANA tidak akan maksimal.
Berdasarkan temuan lapangan tersebut jika dikaitkan dengan  yang diungkapkan oleh Rothman bahwa komunitas berusaha belajar dan mengembangkan diri untuk menyelesaikan masalahnya  (Model  A),  dan  tidak  seperti  kebijakan/perencanaan  sosial  hanya  sebagai konsumen (Model B) maupun aksi sosial  yang hanya sebagai korban dari sistem (Model C) (Adi,  2008).  Karena  di  dalam  pelaksanaan  program,  TAGANA  melibatkan  warga  ikut berperan  dalam  proses  penentuan  tujuan  dan  kebijakan.  Sejalan  dengan  pendapat  Hikmat (2004),  bahwa  tujuan  dari  intervensi  pada  komunitas  yaitu  meningkatkan  potensi  yang  ada dalam  diri  masyarakat  melalui  perantara  pihak  tertentu  dalam  rangka  mewujudkan keberdayaan masyarakat pada level kesejahteraan sosialnya.
i. Pemanfaatan pemberdayaan
Kegiatan  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  TAGANA  kepada  masyarakat dimanfaatkan  untuk  mengembangkan  kapasitas  masyarakat  untuk  mengambil  keputusan
bersama  serta  membangkitkan  rasa  percaya  diri  akan  kemampuan  masing-masing  anggota masyarakat  dalam  menghadapi  bencana  alam  yang  terjadi  dan  akan  datang.  Hal  ini  seperti apa yang dikemukakan oleh Loekman (1995) bahwa intervensi pada masyarakat menjadi satu bentuk  kegiatan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  partisipatif  pada  setiap  kebijakan  dan program yang ada.
TAGANA  melakukan  pemberdayaan  seperti  apa  yang  dikemukakan  oleh  Rothman, yaitu melakukan pengembangan masyarakat  lokal ( locality developmen )  (Adi, 2008). Sebab dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  TAGANA  berkaitan  dengan  mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai bencana dan penanggulangan bencana. Dimana sebelumnya masyarakat masih minim atau rendah pengetahuan dan keterampilannya mengenai bencana dan penanggulangan bencana.

## 2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Intervensi  Komunitas  oleh TAGANA dalam Penanggulangan Bencana Alam
Berdasarkan  temuan  di  lapangan,  maka  faktor  pendukung  yang  dapat  membantu keberhasilan  pelaksanaan  model  intervensi  komunitas  TAGANA  dalam  penanggulangan bencana alam di Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebagai berikut:
a. Adanya partisipasi masyarakat
Dengan  adanya  intervensi  yang  dilakukan  oleh  TAGANA,  diharapkan  dapat meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pada  permasalahan  kebencanaan.  Seperti  yang dikatakan  Glen  (Adi,  2008),  dari  perspektif  keberadaan  atau  perkembangan  partisipasi masyarakat,  hakikat  kesejahteraan  dalam  wacana  ini.  Partisipasi  masyarakat  dalam  proses pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu menurut Hikmat, tujuan dari intervensi yaitu meningkatkan potensi yang ada dalam  diri  masyarakat  melalui  perantara  pihak  tertentu  dalam  rangka  mewujudkan keberdayaan  masyarakat  pada  level  kesejahteraan  sosialnya.  Sementara  menurut  Loekman intervensi  pada  masyarakat  menjadi  satu  bentuk  kegiatan  untuk  mewujudkan  masyarakat yang  partisipatif  pada  setiap  kebijakan  dan  program  yang  ada.  Sedangkan  menurut  Korten (2002),  pelaksanaan  intervensi  pada  masyarakat  merupakan  upaya  dalam  menggalang kemandirian  masyarakat  melalui  penguatan  kemandirian  lokal.  Kondisi  partisipasi masyarakat  inilah  yang  sekiranya  terbangun  dalam  kegiatan  kebencanaan  yang  dilakukan oleh  TAGANA.  Oleh  karena  itulah  kegiatan  yang  dilakukan  TAGANA  dapat  dilakukan berkat kerjasama dan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.  Terkait dengan partisipasi
masyarakat,  hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Midgley  (2005),  bahwa  pentingnya partisipasi  masyarakat  sebagai  pendukung  dalam  kegiatan  pengembangan  masyarakat (intervensi).

## b. Tenaga Profesional
Berdasarkan  temuan  data  di  lapangan,  bahwa  pengetahuan  dan  skill  tentang penanganan  bencana  menjadi  sebuah  kebutuhan  mendasar  dalam  mengurangi  resiko  saat terjadi bencana. Dalam hal ini terlihat dari pelaksanaan kegiatan kebencanaan yang dilakukan oleh  TAGANA.  Dimana  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimilikinya,  dapat  dijalankan dan  disosialisasikan  kembali  dengan  baik  kepada  masyarakat.  Terkait  dengan  tenaga profesional,  menurut  Midgley  (2005)  program  pembangunan  masyarakat  bergantung  pada tenaga profesional yang terlatih untuk memobilisasi partisipasi lokal, mengorganisir aktifitas dan menghubungkan masyarakat  dengan sumber  eksternal.  Para profesional  bisa dari badan pengembangan masyarakat yang dipekerjakan dan bisa juga menggunakan tenaga lokal yang sudah terlatih.
Sementara itu mengenai  masalah kualitas kemampuan SDM mengenai  kebencanaan, menurut  Coppola  (2011)  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  pengetahuan  dan  keterampilan dibidang  kebencanaan,  harus  dimiliki  dalam  melakukan  manajemen  kebencanaan.  Dengan adanya kualitas SDM, maka manajemen kebencanaan pun akan menjadi berkualitas. Hal ini karena  antar  elemen  masing-masing  memiliki  kapasitas  dibidang  manajemen  kebencanaan. Hal  ini  juga  sebagaimana  yang  dikemukakan  Nurjanah  dkk.  (2012),  “dalam  manajemen bencana  setiap  SDM  harus  memiliki  kemampuan  mengenai  kebencanaan  dan  menyamakan persepsi tentang manajemen bencana”.
Sementara, faktor penghambat yang dapat mengganggu pelaksanaan model intervensi komunitas TAGANA dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebagai berikut:
a. Faktor Presdiposisi
Berdasarkan temuan data di  lapangan, dalam pelaksanaan kegiatan TAGANA masih terjadi  ketidak  pahaman  pengurus  dalam  menjalankan  tugasnya  yang  sesuai  dengan jabatannya  dalam  struktur  organisasi.  Kondisi  tersebut  terjadi  karena  permasalahan  yang berasal dari kepribadian anggota TAGANA di dalamnya. Kondisi tersebut merupakan bagian dari  faktor  presdiposisi.  Menurut  Watson  (dalam  Adi,  2008),  terdapat  berbagai  macam hambatan  yang  dapat  menghambat  perubahan  atau  perkembangan  dalam  pemberdayaan melalui  intervensi  dari  kepribadian  individu,  salah  satunya  adalah  keterbatasan  faktor
predisposisi.  Faktor  predisposisi  adalah  hal-hal  yang  muncul  sebelum  perilaku  terjadi  dan memberikan  motivasi  atau  dasar  rasional  bagi  perilaku  manusia,  seperti  pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap, dan pendapat masyarakat sasaran..
b. Ketergantungan
Dalam  menjalankan  peran  dan  fungsinya  terkadang  TAGANA  mendapatkan kendala.  Dimana  kendala  yang  sangat  dirasakan  oleh  TAGANA  berkaitan  dengan  masalah dana.  Sebab  dalam  berbagai  kegiatan,  TAGANA  bergantung  dengan  dana  untuk  mendanai kegiatan  yang  dilakukan.  Dengan  adanya  ketergantungan  dana,  dirasakan  oleh  TAGANA menghambat  kinerja  mereka  dalam  berbagai  kegiatan  kebencanaan.  Padahal  harusnya  dana yang mumpuni, menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan kebencanaan. Namun justru  sebaliknya,  dana  menjadi  kendala  bagi  pelaksanaan  kegiatan  penanggungalan kebencanaan  yang  dilakukan  oleh  TAGANA.  Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan  oleh Nurjanah dkk. (2012), bahwa tanpa adanya sumber daya  finansial akan  menghambat proses pelaksanaan  kegiatan  manajemen  bencana.  Sedangkan  menurut  Hill  (2009),  kemampuan finansial  merupakan  faktor  penting  untuk  mewujudkan  tujuan  kegiatan.  Tanpa  adanya finansial,  maka  suatu  kegiatan  tidak  akan  berjalan  secara  maksimal.  Ketergantungan  dana merupakan kendala dalam menjalankan kegiatan. Hal ini seperti yang dikemukakan Watson, jika dalam suatu kelompok terlalu mengalami ketergantungan terhadap orang lain (dalam hal ini masalah bantuan dana) maka proses pemandirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama (Adi, 2008).

## 3. Keberhasilan TAGANA dalam Intervensi Komunitas
Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisis, maka untuk mempermudah dalam memahami  tingkat  keberhasilan  intervensi  komunitas  yang  dilakukan  oleh  TAGANA Kabupaten Deli Serdang bisa di lihat dari tabel berikut:
Tabel 3 Perbandingan Keberhasilan TAGANA dalam Intervensi Komunitas
No Indikator Sebelum Adanya Intervensi dari TAGANA Sesudah Adanya Intervensi dari TAGANA 1 Pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pengetahuan masyarakat terhadap proses penanggulangan bencana terbilang minim. Pengetahuan  masyarakat terhadap proses penanggulangan  bencana mulai meningkat. 2 Keterampilan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Keterampilan masyarakat terhadap proses penanggulangan bencana terbilang minim. Keterampilan  masyarakat terhadap proses penanggulangan  bencana mulai meningkat.
3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Mulai  tingginya  tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan bencana. 4 Dampak  resiko  dari bencana. Tingginya  dampak  resiko yang terjadi dari setiap bencana yang terjadi, khususnya dalam aspek kerugian materi. Berkurangnya dampak resiko  yang  terjadi  dari setiap bencana yang terjadi.
Sumber: Diolah Berdasarkan Temuan Peneliti, 2015 .

## D. KESIMPULAN
Model  intervensi  komunitas  yang  dirumuskan  oleh  Rothman  dibagi  menjadi  tiga model,  yaitu:  (1)  Model  A  berupa  Pengembangan  Masyarakat  Loka;  (2)  Model  A  berupa Kebijakan  Sosial/Perencanan  Sosial;  dan  (3)  Model  C  berupa  Aksi  Sosial.  Terkait  dengan ketiga  model  intervensi  komunitas  tersebut,  hasil  penelitian  menunjukkan  bentuk  intervensi komunitas  model  A  yaitu  intervensi  berupa  pengembangan  masyarakat  lokal,  dalam  hal  ini mengenai  penanggulangan  bencana  yang  dilakukan  TAGANA  Kabupaten  Deli  Serdang kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Dalam kegiataan intervensi komunitas yang dilakukan oleh TAGANA dalam penanggulangan bencana alam di  Kabupaten Deli Serdang ada beberapa faktor pendukung yang membantu keberhasilan pelaksanaan intervensi, seperti adanya  partisipasi  masyarakat  dan  tenaga  profesional.  Namun  fakta  di  lapangan  juga menunjukan  bahwa  TAGANA  menghadapi  faktor  penghambat  pelaksanaan  intervensi, seperti faktor predisposisi dan ketergantungan masalah dana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  I.  R.  (2008). Intervensi  Komunitas  Pengembangan  Masyarakat  Sebagai  Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Rajawali.
Alcántara-Ayala, I. (2002). Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in developing countries. Geomorphology , 47 (2-4), 107-124.
Benson, C., & Clay, E. J. (2000). Developing countries and the economic impacts of natural disasters. Managing disaster risk in emerging economies , 11-21.
Caruso,  G.  D.  (2017).  The  legacy  of  natural  disasters:  The  intergenerational  impact  of  100 years  of  disasters  in  Latin  America. Journal  of  Development  Economics , 127 ,  209- 233.
Christy,  C.,  &  Sahrani,  R.  (2017).  Hubungan  Place  Attachment  dengan  perilaku  Prososial Relawan Sosial. Provitae: Jurnal Psikologi Pendidikan , 8 (2).
Coppola, D. P. (2011). Introduction to international disaster management . USA: Elsevier.
Crespo Cuaresma, J., Hlouskova, J., & Obersteiner, M. (2008). Natural disasters as  creative destruction? Evidence from developing countries. Economic Inquiry , 46 (2), 214-226. Data Bencana di Kabupaten Deli Serdang. Tim Tagana Deli Serdang, 2013.
Davis,  J.  (2017).  Fertility  after  natural  disaster:  Hurricane  Mitch  in  Nicaragua. Population and environment , 38 (4), 448-464.
Delaney,  P.  L.,  &  Shrader,  E.  (2000).  Gender  and  post-disaster  reconstruction:  The  case  of Hurricane Mitch in Honduras and Nicaragua. Decision review draft. Washington, DC: LCSPG/LAC Gender Team, The World Bank .
Deli Serdang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2012.
Ferrier,  B.  A.,  &  Spickett,  J.  T.  (2007).  Natural  disasters  in  developing  countries:  an environmental health perspective. Asia Pacific Journal of Public Health , 19 (1_suppl), 18-24.
Hidayati,  D.  (2008).  Kesiapsiagaan  Masyarakat:  Paradigma  Baru  Pengelolaan  Bencana Alam. Jurnal Kependudukan Indonesia , 3 (1), 69-84.
Hikmat, H. (2004). Strategi pemberdayaan masyarakat . Bandung: Humaniora
Hill, A. (2009). Strategic Financial Management: Exercise Book .  Ventus Publishing.
ITB.  (2009). Mengelola  Risiko  Bencana  di  Negara  Maritim  Indonesia .  Bandung:  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITB.
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia.  (2006). Taruna  Siaga  Bencana  (Tagana)  Sebagai Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas . Jakarta: Dirjen Bantuan dan  Jaminan  Sosial  Direktorat  Bantuan  Sosial  Korban  Bencana  Sosial  Kementerian Sosial.
Korten,  C.  D.  (2002). Menuju  Abad  Ke-21,  Tindakan  Sukarela  dan  Agenda Loekman, S.  (1995). Menuju  Masyarakat  Partisipatif .  Yogyakarta: Kanisius
Midgley,  J.  (2005). Pembangunan  Sosial:  Perspektif  Pembangunan  dalam  Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Ditperta Depag RI.
Neuman,  W.  L.  (2006). Social  research  methode:  qualitative  and  quantitative  approach ( Sixth Edition ).Needham Heights. MA: Allyn & Bacon.
Nurjanah, dkk. (2012). Manajemen Bencana . Bandung: Alfabeta.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2012  Tentang  Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana.
Roper,  W.  E.  (2001).  Hurricane  Mitch  Reconstruction  Partnerships  and  Progress. NIST SPECIAL PUBLICATION SP , 513-530.
Rubin,  A.,  &  Babbie,  E.  R.  (2008). Research  Methods  for  Social  Work .  USA:  Thomson Brooks/Cole.
Sadisun,  I.  A.  (2004).  Manajemen  bencana:  Strategi  hidup  di  wilayah  berpotensi bencana. Keynote Speaker .
Strobl, E. (2012). The economic growth impact of natural disasters in developing countries: Evidence  from  hurricane  strikes  in  the  Central  American  and  Caribbean regions. Journal of Development Economics , 97 (1), 130-141.
Suharto,  E.  (2012). Analisis  kebijakan  publik:  panduan  praktis  mengkaji  masalah  dan kebijakan sosial . Bandung: Alfabeta.
Sunarti,  E  (2009). Evaluasi  penanggulangan  bencana  di  Indonesia  (lesson  learned  2006- 2007). Bogor:  Pusat  Studi  Bencana  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor.
Syamsuddin,  A.  B.  (2019).  Peran  Anggota  Tagana  Terhadap  Penanggulangan  Bencana  di Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi  Uin  Alauddin  Kabupaten  Gowa. Jurnal  Mimbar Kesejahteraan Sosial , 1 (1).
Tondobala,  L.  (2012).  Pemahaman  tentang  kawasan  rawan  bencana  dan  tinjauan  terhadap kebijakan dan peraturan terkait. SABUA , 3 (1).
Toya,  H.,  &  Skidmore,  M.  (2007).  Economic  Development  and  the  Impacts  of  Natural Disasters. Economics letters , 94 (1), 20-25.
Tselios, V., & Tompkins, E. L. (2019). What Causes Nations to Recover From Disasters? An Inquiry  into  the  Role  of  Wealth,  Income  Inequality,  and  Social  Welfare Provisioning. International journal of disaster risk reduction , 33 , 162-180.
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Widianto, E. (2019). Implementasi Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiaagan Dalam Menghadapi Bencana Bagi Generasi Muda. Jurnal Graha Pengabdian , 1 (2), 51-61.
Wulandari, R. (2017). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Penyandang Disabilitas  Menghadapi  Bencana  Gempa  Bumi. Jurnal  Manajemen  Bencana (JMB) , 3 (1).