ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 837-841                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Ningrum Natasya et.al . Increasing identity and community awareness

## Increasing identity and community awareness in Medan City about victim rights of sexual violence
Ningrum Natasya Sirait 1* , Rosmalinda 1 , Edy Ikhsan 1 , Mahmul Siregar 1 , Agusmidah 1
1 Faculty of Law, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia *Email: ningrum.sirait@gmail.com

## Abstract
Indonesia  currently  has  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Criminal  Justice  System  for  Children  (UU- SPPA)  to  provide  protection  for  children  who  need  special  protection  such  as  child  offenders,  victims  and witnesses. In fact, the implementation of the UU-SPPA actually only focuses on children as perpetrators. This not  only  shows  that  justice  for  children  is  still  not  upright  especially  for  children  who  are  victims  of  sexual violence.  This  is  evident  from  the  findings  of  a  study  conducted  in  2019  entitled  "The  Effectiveness  of  the Convention on the Rights of the Child Victims of Sexual Violence". This study found that although Indonesia already  has  2  government  regulations  governing  the  fulfillment  of  victims  of  sexual  violence  in  the  form  of compensation and or restitution, none of the decisions of the Medan District  Court and  Lubuk Pakam contain the  rights  of  victims.  The  decisions  of  the  Medan  District  Court  and  Lubuk  Pakam  throughout  2018  were oriented  towards  providing  penalties  for  the  perpetrators.  The  two  Government  Regulations  which  are guidelines for implementing the Law are (a) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2018  concerning  Provision  of  Compensation,  Restitution  and  Assistance  to  Witnesses  and  Victims;  and  (b) Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  43  Year  2017  Concerning  Implementation  of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. These two Government Regulations are the basic ingredients for the implementation of the 2019 Mandatory Servant Lecturer service dedication. This situation is the  basis  of  community  service  in  two  districts  namely  Medan  Baru  and  Medan  Sunggal.  Law  Enforcement Officials (APH) in this case the police and the community not only obtain new information about victims' rights but also increase their awareness to guarantee the rights of children victims of sexual violence are requested in legal  proceedings  for  perpetrators.  Furthermore,  the  Police  and  the  community  hope  that  the  information  on these two Government Regulations can be continued both by the Regional Government Organization (OPD) and other institutions such as the Civil Society Organization (CSO) in Medan.
Keyword: Rights of victims of sexual violence, Restitution, Children

## Abstrak
Saat ini Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  membutuhkan  perlindungan  khusus  seperti  anak pelaku,  korban  maupun  saksi.  Faktanya,  pelaksanaan  UU-SPPAternyata  hanya  berfokus  pada  anak  sebagai pelaku. Hal ini tidak hanya memperlihatkan bahwa keadilan bagi anak masih belum tegak khsususnya bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini terbukti dari temuan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 yang berjudul “Efektifitas  Pelaksanaan  Konvensi  Hak  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual”.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa meskipun  Indonesia  telah  memiliki  2  peraturan  pemerintah  yang  mengatur  tentang  pemenuhan  hak  korban kekerasan  seksual  berupa  kompensasi  dan  atau  restitusi,  tidak  ada  satupun  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan dan  Lubuk  Pakam  yang  memuat  hak  korban.  Keputusan-keputusan  PN  Medan  dan  Lubuk  Pakam  sepanjang tahun  2018  berorientasi  pada  pemberian  hukuman  bagi  pelaku.  Kedua  Peraturan  Pemerintah  yang  merupakan petunjuk pelaksana Undang Undang yaitu (a)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi,  Dan  Bantuan  Kepada  Saksi  Dan  Korban;  dan  (b)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Kedua Peraturan Pemerintah inilah yang menjadi bahan dasar pelaksanaan pengabdian Skema Dosen Wajib Mengabdi pada tahun 2019 ini. Situasi ini menjadi dasar pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat di dua kecamatan yaitu Medan Baru dan Medan Sunggal. Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini  Polisi  dan  masyarakat  tidak  hanya  memperoleh  informasi  baru  tentang  hak  korban  tetapi  juga  meningkat kesadarannya untuk menjamin hak anak korban kekerasan seksual dimintakan dalam proses hukum bagi pelaku.
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 837-841                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Ningrum Natasya et.al . Increasing identity and community awareness
Lebih  lanjut,  Polisi  dan  masyarakat  berharap  bahwa  informasi  tentang  kedua  Peraturan  Pemerintah  ini  dapat dilanjutkan  baik  oleh  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  dan  Lembaga  lainnya  seperti  Civil  Society Organization (CSO) yang ada di Kota Medan.
Kata Kunci: Hak korban Kekerasan seksual, Restitusi, Anak

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia telah meratifikasi Convention on the Right of the Child (CRC) atau lebih dikenal dalam bahasa  Indonesia  sebagai  Konvensi  Hak  Anak  (KHA).  KHA  merupakan  wujud  nyata  atas pelaksanaan  perlindungan  hak  anak.  Artinya,  KHA  memberikan  jaminan  kepada  setiap  anak bahwa  Negara  akan  menghormati,  menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  anak  tanpa  kecuali. Konvensi  Hak  Anak  merupakan  instrumen  hukum  yang  komprehensif  yang  mencakup perlindungan  hak-hak  sipil,  politik,  ekonomi  serta  budaya.    Secara  gamblang,  KHA  memberikan hak-hak  Anak  berupa  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  mendapatkan  perlindungan atas segala bentuk kekerasan, serta untuk berpartisipasi di masyarakat. Sebagai salah satu dari 196 negara  yang  ikut  meratifikasi  KHA  maka  pemerintah  Indonesia  memiliki  kedudukan  sebagai pemangku kewajiban. Pemerintah Indonesia diamanahkan KHA untuk mengambil semua langkah- langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi hak anak dari segala bentuk dan manifestasi kekerasan.
Pada kesempatan ini, Penulis akan fokus pada peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan  kepada  seluruh  anak  di  Indonesia.  Hal  ini  penting  mengingat  hasil  temuan  sebuah penelitian yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual” yang  dilaksanakan  pada  tahun  2019  memperlihatkan bahwa  7  putusan  Pengadilan  Negeri  Medan (PN-Medan)  dan  Lubuk  Pakam  (PN-L.Pakam)  serta  3  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Medan  yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2018 ternyata tidak memuat pemenuhan hak restitusi bagi korban. Hal ini sangat disayangkan mengingat, Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 telah  memiliki  dua  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang  hak  Korban  termasuk  hak  anak korban kekerasan seksual. Kedua ketentuan dimaksud adalah: (a)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi  Dan  Korban;  dan  (b)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Anak  memiliki  kedudukan  yang  lemah,  sehingga  menjadikannya  sebagai  salah  satu  pihak  yang paling rentan terhadap segala bentuk kejahatan yang merendahkan martabat anak sebagai manusia, tak  terkecuali  kekerasan  seksual.  Saat ini  Indonesia  dikategorikan  sebagai  negara  dengan  kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Mengutip data dari KPAI, ditemukan sebanyak 281 kasus kekerasan seksual pada anak di tahun 2015, 120 kasus di tahun 2016 dan 116 kasus di tahun 2017. Meski mengalami penurunan dari segi kuantitas pada periode 2015-2017, angka kekerasan seksual di  Indonesia  masih  tergolong  memperihatinkan.  Sedangkan  untuk  di  wilayah  Sumatera  Utara, Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara, Misran Lubis, menyatakan bahwa  tercatat  295  kasus  kejahatan  anak  pada  tahun  2017  menurut  advokasi  dan  pemantauan selama ini, dengan 33% di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual.
Perhatian  yang  serius  sangat  diperlukan  dalam  proses  penanganan  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  mengingat  dampak  yang  ditimbulkan  sangatlah  besar  dan  berjangka  panjang,  baik dalam  segi  psikologis,  emosional  maupun  fisik.  Komitmen  pemerintah  Indonesia  dalam mengakhiri kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual diimplementasikan melalui serta ditunjang  oleh  peraturan  perundang-undangan  antara  lain  UU  No.  17  Tahun  2016  tentang Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UUPA).  Perubahan
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 837-841                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Ningrum Natasya et.al . Increasing identity and community awareness
Kedua pada UUPA ini secara substansial telah sesuai dengan prinsip serta nilai yang terkandung di dalam  Konvensi  Hak  Anak    dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  korban  kekerasan seksual.  UUPA  yang  telah  mengalami  perubahan  dua  kali  termasuk  Perubahan  pertamanya  yaitu UU  No  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak (UUPA)  telah  memberikan  hukuman  yang  lebih  tinggi  bagi  Pelaku  kekerasan  seksual  terhadap Anak.
Situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  di  Indonesia  ini  memperlihatkan  bahwa  betapa  hak  anak korban kekerasan seksual masih jauh dari kata terlindungi oleh Negara. Disatu sisi, Indonesia telah mengatur tentang perlindungan Anak korban kekerasan seksual dalam UUPA. Disisi lain, terlihat bahwa  angka  kekerasan  seksual  terhadap  anak  masih  tinggi.  Ironi  pemenuhan  hak  anak  semakin terlihat dari temuan penelitian yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual”. Pada laporannya, Penelitian ini menyebutkan bahwa:
“Hasil  Penelitian  memperlihatkan  bahwa  tidak  ada  satupun  putusan  pengadilan menyebutkan  dalam putusannya tentang hak anak korban. Keseluruhan putusan pengadilan hanya  focus  pada  penghukuman  Pelaku.  Lebih  lanjut,  FGD  menemukan  bahwa  tidak diputusnya  hak  anak  korban  kekerasan  seksual  oleh  Hakim  disebabkan  tidak  adanya permintaan  dari  pihak  korban  atas  hak  korban  berupa  hak  restitusi  sesuai  Peraturan Pemerintah  No  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  Menjadi Korban Tindak Pidana. “
Situasi  ini  tentunya  memberikan  dampak  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  yang  telah mengalami kerugian material dan immaterial  seperti rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau  kecemasan  berlebihan  yang  bersifat  traumatik.    Dampak  lain  yang  dialami  oleh  anak korban  kekerasan  seksual  adalah  trauma  secara  seksual,  luka  secara  fisik,  kehamilan  yang  tidak diinginkan,  perilaku  cenderung  berubah,  penyakit  menular  seksual.    Pada  beberapa  kasus  bahkan menimbulkan dorongan bunuh diri, dampak psikologi dan gangguan fungsi reproduksi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Mendiskusikan  tentang  Pemenuhan  hak  anak  yang  diatur  dalam  KHA  maka  adalah  keharusan untuk  melihat  peran    Civil  Society  Oragnization  (CSO)  seperti  Pusat  Kajian  dan  Perlindungan Anak  (PKPA).  PKPA  adalah  lembaga  yang  peduli  dengan  anak  dan  melakukan  pendampingan bagi  anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  (ABH)  sebagaimana  diatur  dalam  Undang  Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Selama melaksanakan pendampingan  ABH,  PKPA  banyak  bekerja  bagi  anak-anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dan Korban.    PKPA  adalah  mitra  Pengabdian  kepada  Masayarakat  yang  dilakukan  oleh  Tim Pengabdian Kepada Masyarakat.  Dalam  kemitraannya  ini,  diketahui  bahwa  pemenuhan  hak  anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh PKPA dengan  menggunakan Undang Undang N0 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bagi Anak sebagai korban tindak pidana  khususnya  korban  kekerasan  seksual  PKPA  memiliki  tantangan  tersendiri  dalam pemenuhan haknya.
Hal  ini  dikarenakan  APH  dan  masyarakat  (orang  tua  korban)  tidak  mengetahui  adanya pengaturan  tentang  pemenuhan  Hak-hak  korban  melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri  yang  dapat dibebankan  kepada  Pelaku  dalam  bentuk  restitusi.  Ketidakpahaman  APH  khususnya  polisi dipertegas  saat  Tim  Pengabdian  melakukan  komunikasi  lebih  lanjut  dengan  Polsek  Medan  Baru dan  Polsek  Sunggal  terutama  saat  dilaksanakannya  Pengabdian  tentang  hak-hak  anak  korban kekerasan  seksual  berupa  restitusi.  Hampir  seluruh  Peserta  yang  merupakan  polisi  menyatakan bahwa mereka memiliki beberapa pertanyaan tentang Restitusi sebagai Hak anak korban kekerasan seksual.  Pertanyaan-Pertanyaan  yang  diajukan  selama  proses  Pengabdian  cukup  menarik mengingat  peserta  baru  mengetahui  keberadaan    Peraturan  pemerintah  yaitu  (a)    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban; dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 837-841                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Ningrum Natasya et.al . Increasing identity and community awareness
Permasalahan yang menjadi tantangan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh PKPA dan Kepolisian dijawab melalui beberapa kegiatan. Pertama, penyusunan modul (buku panduan) yang berisi materi pembelajaran, berisi dasar-dasar aturan dan konsep berkaitan dengan Hak-hak korban kekerasan  seksual  khususnya  anak  dan  tata  cara  pengajuan  restitusi  bagi  korban  melalui  berkas tuntutan  di  Pengadilan  Negeri  (PN).  Kedua,  sosialiasi  pengetahuan  tentang  Hak-hak  korban seksual khususnya Anak.  Sosialisasi ini dilakukan berupa penyuluhan Hukum menggunakan buku panduan/modul  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Untuk  mengetahui  efektifitas  pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maka dilakukan pengukuran kemampuan tentang informasi terkait hak-hak anak kepada peserta.  Pengukuran dilakukan dengan bertanya  diawal penyuluhan hukum tentang  hak-hak  anak  korban  kekerasan  seksual  termasuk  restitusi.  Selanjutnya,  pada  akhir penyuluhan hukum, peserta kembali diminta pendapatnya tentang pelaksanaan kegiatan khususnya tentang  informasi  yang  telah  disampaikan  yaitu  restitusi  korban  kekerasan  seksual.  Teknik pengukuran yang berutujuan untuk mengetahui peningkatan pemahaman dan pengetahuan  peserta ini disebut pre-test dan post-test.
Ketiga,  proses  penyuluhan  Hukum,  Pesertas  dipersilahkan  untuk  berdiskusi  dengan memberikan  pertanyaan.  Beberapa  pertanyaan  yang  menarik  dan  membutuhkan  tindak  lanjut antara  lain:  (a)  Bagaimana  pengaturan  tetang  Restitusi?.  (b)  Sebagai  seorang  polisi,  apa  yang sebaiknya dilakukan oleh Polisi saat Pelapor yang merupakan orang tua atau keluarga anak korban kekerasan  seksual  menyatakan  bahwa  pelaku  adalah  tetangga  mereka  miskin.  Sebagaimana diketahui,  restitusi  yang  diatur  dan  kedua  peraturan  pemerintah  mewajibkan  pelaku  untuk membayar  biaya  restitusi  yang  diputus  oleh  Pengadilan.    Kedua  pertanyaan  ini  sangat  penting menjadi  perhatian  mengingat  pengaturan  restitusi  ini  belum  pernah  dilakukan  di  Kota  Medan. Temuan saat melakukan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan  pengabdian.  Tahap  ini  merupakan  tahap  ke-empat  yaitu  membangun  kerjasama  antara PKPA  dengan  Tim  Unit  PPA  di  2  Polsek  dalam  wilayah  Polsekta  Medan  dan  sekitarnya  untuk memasukkan hak korban dalam berkaas perkara di PN Medan.

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  ini  telah  memberikan  beberapa  poin    penting  yang menjadi catatan dalam tulisan ini, yaitu:
1. Minimnya  pengetahuan  APH  dan Masyarakat  tentang  (a)  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
2. Minimnya  Pengetahuan  APH  tentang  cara  pengajuan  Hak  korban  dalam  berkas  tuntutan Pidana di Pengadilan Negeri.
Adapun rekomendasinya adalah:
1. Meningkatkan  Pengetahuan  APH  dan  Masyarakat  tentang  hak-hak  korban  kekerasan seksual  khususnya  Anak  50  orang  dari  mitra  yang  berada  di  dua  kecamatan  (a)  Medan Baru  dan  (b)  Medan  Sunggal  dengan    membagikan  100  eks  buku  saku  tentang  Hak-hak Korban Kekerasan Seksual khususnya Anak.
2. Meningkatkan  pengetahuan  tentang  cara  pengajuan  Hak  korban  dalam  berkas  tuntutan Pidana  di  Pengadilan  Negeri  untuk  itu  dibutuhkan  kerjasama  antara  PKPA  dengan Penyidik pada dua Unit PPA di Polsek dalam wilayah Polsekta Medan dan Sekitarnya.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Artikel ini merupakan salah satu hasil dari Program Pengabdian kepada Masyarakat yang Dibiayai oleh  dana  NON  PNBP  Universitas  Sumatera  Utara.  Oleh  karena  itu,  diucapkan  terima  kasih kepada
ABDIMAS TALENTA 4 (2) 2019: 837-841                                                                           http://abdimas.usu.ac.id
Ningrum Natasya et.al . Increasing identity and community awareness
Rektor Universitas Sumatera Utara atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Australia Indonesia Partnership for Justice dan MAPPI FH UI, Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita , 2016
Budijanto,  Oki  Wahju,  2013,  “Efektifitas  Forum  Dilkumjakpol  dalam  Kerangka  Integrated Criminal Justice System”, Jurnal HAM , Volume 4 No 1 .
Davidson,  Julia  C.,  2008, “Child  Sexual  Abuse  Media  Representations  and  Government Reactions” , Routledge-Cavendish, Inggris.
Davit Setyawan, “Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak ”, diakses dari http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus- kekerasan-seksual-terhadap-anak, pada 03 Februari 2019.
Direktorat Jendral Cipta Karya, “ Profil Wilayah Kota Medan ”.
Itah, Israr, “ Kejahatan Anak di Sumut Meningkat Drastis ”, diakses dari https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/01/p1v481348-kejahatan- terhadap-anak-di-sumut-meningkat-drastis, pada 03 Februari 2019.
Noviana,  Ivo,  2015,  “Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak:  Dampak  dan  Penanganannya”, Jurnal , hal. 15 .
Pemerintah  Kota  Medan,  “ Kependudukan ”,  diakses  dari  https://pemkomedan.go.id/hal- kependudukan.html, pada 5 Februari 2019.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan    Restitusi  Bagi  Anak  yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Rosmalinda,  Ningrum  Natasya  Sirait,  Edy  Ikhsan,  2019  Laporan  Penelitian    berjudul “ Efektifitas Pelaksanaan Konvensi Hak Anak Korban Kekerasan Seksual ”, Unpublished Sunarto, 1990, “ Metode Penelitian Deskriptif ”, Usaha Nasional, Surabaya.
UNICEF, “ The State of the World’s Children : Special Edition (UNICEF 2009)”.
United Nations, 1993, “ A Compilation of International Instruments Volume I (First Part) ”.