## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PEMBERIAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

## ACHMAD HAMDANI
Jl. Mayjen Sungkono, Kedungkandang, Malang, Jawa Timur 22102021039@unisma.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kebijakan  hukum  pidana  mengenai  pemberian sanksi  dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  adalah  kajian  normative  yang  dijabarkan  secara  deskriptif. Berbagai  sumber  diolah  dalam  penelitian  ini  seperti  perundang-undangan, norma, buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel penelitian. Dalam studi ini, hasil yang  didapatkan  adalah  di  Indonesia,  tidak  mengherankan  jika  penanganan masalah lingkungan  relatif  lambat  karena  sanksi  administratif  bertujuan  untuk meningkatkan  kepatuhan  dimana  kekuatan  koersif  pemerintah  menggunakan sarana  untuk  mendorong  kepatuhan  hukum  atau  dengan  mengambil  tindakan untuk  mencegah  pelanggaran  hukum  tanpa  harus  menghukum  pelaku  melalui hukuman yang menimbulkan efek jera melalui hukuman. Potensi hukum pidana lingkungan  sebagai  instrumen  primum  remedium  untuk  melindungi  tatanan ekologi semakin  relevan  dengan  meningkatnya  kesadaran  politik  warga  negara tentang  bahaya  kerusakan  lingkungan.  Dalam  situasi  tertentu,  hukum  pidana dapat  digunakan  sebagai  senjata  pertama  ketika  instrumen  hukum  lain  seperti perdata atau administrasi dianggap tidak mampu mengatasi kejahatan lingkungan yang sistematis dan menimbulkan kerugian material yang luas.
Kata kunci: Hukum Pidana, Lingkungan Hidup, Sanksi.

## ABSTRACT
This study examines criminal law policies regarding the imposition of sanctions in  environmental  crimes.  The  research  used  in  this  study  is  a  normative  study which  is described  descriptively.  Various  sources  were  processed  in  this  study such  as  legislation,  norms,  books,  research  results,  journals  and  research articles. In this  study, the results obtained are in  Indonesia, it is not  surprising that  the  handling  of  environmental  problems  is  relatively  slow  because administrative sanctions aim to increase compliance where the coercive power of the government uses means to encourage legal compliance or by taking action to prevent  violations  of  law  without  having  to  punish  perpetrators  through punishment which creates a deterrent effect through punishment. The potential for environmental criminal law as an instrument of primum remedium to protect the ecological order is increasingly relevant to the increasing political awareness of
citizens  about  the  dangers  of  environmental  damage.  In  certain  situations, criminal law can be used as the first weapon when other legal instruments such as  civil  or  administrative  law  are  considered  unable  to deal  with  systematic environmental crimes and cause extensive material losses.
Keywords: Criminal Law, Environment, Sanctions

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  kejahatan  lingkungan  biasanya  dikategorikan  sebagai malum  bannedum  di  sebagian  besar  negara,  termasuk  Indonesia.  Kondisi  ini lumrah  karena  hampir  semua  akademisi  setuju  dengan  pengkategorian  bentuk- bentuk  kejahatan  tersebut.  Dalam  konteks  peraturan  dianggap  masuk  dalam kategori  malum  bannedum  karena  pengaturannya  diwujudkan  dalam  hukum administrasi  dan  bukan  ketentuan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  tertib pidana. 1 Selain  itu,  corak  pengaturan  yang  paling  terlihat  terlihat  dari  bentuk tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  yang didominasi  oleh hukum  administrasi  dibandingkan  dengan  bentuk  tindak  pidana yang  hanya  bersifat  pelengkap. 2 Masalah  lingkungan  tidak  hanya  menjadi perhatian  suatu  negara  tetapi  telah  menjadi  pusat  perhatian  dunia  internasional. Tiga  dekade  lalu  Konferensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  atau  PBB  pertama tentang  lingkungan  berlangsung  di  Stockholm. 3 Konferensi  tersebut  telah menyadarkan  dunia  akan  bahaya  lingkungan.  Hal  ini  disebabkan  oleh berbagai faktor,  antara  lain  permasalahan  yang  timbul  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  telah  mengganggu  fungsi  pelestarian kehidupan  bahkan  telah  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 4
Hukum lingkungan hidup atau disebut juga hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  merupakan  hukum  yang  berwawasan  lingkungan.  Adanya hukum  lingkungan  ini  sebagai  sarana  yang  bertujuan  untuk  memulihkan hubungan  yang  seimbang  dan  serasi  antara  seluruh  subsistem  dalam  seluruh ekosistem  atau  lingkungan  hidup,  khususnya  lingkungan  hidup  manusia. 5 Menurunnya  kualitas  lingkungan  yang  dibarengi  dengan  menipisnya  persediaan sumber  daya  alam  serta  munculnya  berbagai  permasalahan  lingkungan  telah menyadarkan  manusia  akan  pentingnya  daya  dukung  lingkungan  dan  peran sumber  daya  alam  bagi  kehidupan  manusia  di  alam  semesta. Hukum lingkungan telah  berkembang  pesat,  tidak  hanya  dalam  kaitannya  dengan  fungsi  hukum sebagai  perlindungan  dan  kepastian  bagi  masyarakat  yakni  kontrol  sosial
1 Tacconi,  L.,  Rodrigues,  R.  J.,  &  Maryudi,  A.  (2019).  Law  enforcement  and  deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. Forest Policy and Economics .
2 Bawole,  H.  Y.  A.  (2022).  Criminal  Law  As  Primum  Remedium  in  Combating  Environmental Destruction Action. Russian Law Journal , 10 (1), 27–33.
3 Salim,  A.,  &  Palullungan,  L.  (2021).  The  challenges  of  environmental  law  enforcement  to implement SDGs in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 , 517–524.
4 Hanny  Kurnia.  (2022).  Legal  Arrangements  for  Criminal  Acts  of  Environmental  Pollution  in Indonesia. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review , 3 (3), 86–99.
5 Naibaho,  N.,  &  Purba,  A.  Y.  (2021).  Environmental  Crimes  in  Indonesia  and  the  Issue  of Proportionality in Fine Implementation. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah , 6 (1), 27–40.
dengan  peran  “agent  of  stability”,  tetapi  lebih  penting  lagi  sebagai  sarana Pembangunan. 6
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  cara  atau  strategi  dalam mendorong  pemenuhan  standar  lingkungan,  standar  kualitas  dan  peraturan perundang-undangan  Melalui  pengawasan  yang  konsisten  dan  teratur,  berbagai bentuk  pelanggaran  izin  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berpotensi mencemari  dan  merusak  lingkungan  dapat  dicegah  sedini  mungkin.  Perangkat hukum  melalui  fungsinya  akan  menjadi  pedoman  prinsip-prinsip  yang  dapat diterapkan  dalam  bentuk  pembangunan  berwawasan  lingkungan. 7 Hukum  dapat menjalankan fungsinya terutama sebagai  kontrol dan kepastian bagi  masyarakat dalam  menciptakan  keselarasan  antara  kegiatan  pembangunan  yang  dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran di satu pihak, dan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas di pihak lain. 8
Tindak pidana atau kejahatan lingkungan yang terkandung di dalamnya berbagai  peraturan  perundang-undangan  selain  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dan  KUHP. 9 Oleh  karena  itu,  para  penegak  hukum khususnya  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  harus  menemukan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup.Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, hukum dapat diarahkan  untuk mencapai  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan. 10 Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian terkait kebijakan hukum  pidana  mengenai  pemberian  sanksi  dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup.
6 Dwiprigitaningtias,  I.  (2019).  Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Dalam  Menjaga  Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Dialektika Hukum, 1(2), 199–223.
7 Faisal,  F.,  Rahayu,  D.  P.,  &  Yokotani,  Y.  (2022).  Criminal  Sanctions’  Reformulation  in the Reclamation of the Mining Community. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum , 16 (1), 11–30.
8 Widi,  H.,  Atmojo,  A.,  &  Ginting,  R.  (2022).  Ideal  Arrangements  of  Additional  Criminal Sanctions for the Recovery of Environmental Functions for Corporations in Guarantee of Legal Certainty in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 9 (3), 683–695.
9 Hamid,  M.  A.  (2016).  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Dalam  Menanggulangi Kerugian Negara. Jurnal Legal Pluralism , volume 6 (1), 98–100.
10 Widodo,  I.  G.,  Hartanto,  J.  A.,  Eddy  Pranjoto,  W.,  &  Efendi,  J.  (2019).  Constraints  on Enforcement  of  Environmental  Law  Against  Corporate  Defendants. Environmental  Policy  and  Law , 49 (1), 76–83.

## METODOLOGI
Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini berupa jenis penelitian hukum normative.  Sedangkan  desain  penelitian  ini  adalah  deskriptif  yang  bersumber dari  berbagai  bahan  literatur  seperti  artikel,  perundang-undangan,  norma, aturan,  buku,  jurnal  hingga  penelitian  yang  telah  dilakuan. 11 Tidak  hanya  itu, penulis  juga  akan  mengkaji  dan  mengkritisi  gagasan,  pengetahuan  serta penemuan  ilmiah  yang  memiliki  kontribusi  yang  baik  terhadap  orientasi akademik.  Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  ini  diharapkan  bisa menyumbangkan  kontribusi  baik  secara  teori  maupun  metodologi  pada  tema yang  dipilih  penulis  dalam  penelitian  ini,  Analisa  yang  sifatnya  deskriptif  ini digunakan  untuk  mendeskripsikan  fenomena,  isu,  data  dan  fakta  yang berkembang  di  Masyarakat.   Data  inilah  yang  akan  dioleh  dan  dikembangkan oleh  peneliti  untuk  mendapatkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian yang dipilih oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Sanksi  Pidana  Dalam  UU  No  32  Tahun  2009  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Secara umum, lingkungan diartikan sebagai  semua benda, keadaan, kondisi dan pengaruh  yang  terdapat  di  dalam  ruangan  yang  kita  tempati  dan  mempengaruhi makhluk  hidup,  termasuk  kehidupan  manusia.  Batasan  ruang  lingkungan menurut  pengertian  ini  bisa  sangat  luas,  namun  dalam  prakteknya  kita  dibatasi oleh ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat  dijangkau oleh manusia seperti  faktor  alam,  faktor  politik,  faktor  ekonomi,  faktor  sosial  dan  lain-lain. 12 Penegakan  hukum  pidana  merupakan  aspek  penting  dari  penegakan  hukum terhadap  perusak  lingkungan.  Bahkan  di  Polandia  dan  Rusia,  perlindungan lingkungan melalui hukum pidana berdampak signifikan. Hal tersebut tidak jauh berbeda  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  parlemen  di  Amerika  Serikat  yang menaruh  perhatian  besar  terhadap  sanksi  pidana  untuk  mencapai  tujuan lingkungan  hidup. 13 Dalam  konteks  Indonesia,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  yang  berlandaskan  pada  good  governance karena  dalam  setiap  proses,  penyusunan  dan  penerapan  instrumen  pencegahan pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup,  serta  pencegahan  dan  penegakan hukum,  mensyaratkan  keterpaduan  aspek  transparansi,  partisipasi, akuntabilitas,
11 Afrizal.  (2016). Metode  Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Upaya  Mendukung  Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu . PT. Raja Grafindo Persada.
12 Nurjaya,  I.  N.  (2007).  Indonesian  Environmental  Law:  Environmental  Justice System  and Enforcement. Risalah Hukum , 3 (1), 1–12.
13 Ali,  M.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2022).  Penal  proportionality  in  environmental  legislation of Indonesia. Cogent Social Sciences , 8 (1).
dan  keadilan.  Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 14
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  disebutkan  bahwa: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan  makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi alam itu sendiri,  kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup  lainnya”.  Penegakan  hukum  pidana  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengenalkan  ancaman  pidana  minimum  dan  maksimum, perluasan  alat  bukti,  pidana  pelanggaran  baku  mutu,  penegakan  hukum  pidana terpadu,  dan  pengaturan tindak  pidana  korporasi. 15 Penegakan  hukum  pidana lingkungan  tetap  memperhatikan  asas  ultimum  remedium,  yang  mewajibkan penerapan penegakan hukum  pidana sebagai  upaya terakhir setelah pelaksanaan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana  formal  tertentu,  yaitu  hukuman atas pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. 16
Penegakan  hukum  lingkungan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  bersifat  preventif  dan  represif.  Upaya  preventif  dalam rangka  pengendalian  dampak  ekologis  perlu  dilakukan  dengan  memanfaatkan instrumen  pengawasan  dan  perizinan  secara  maksimal,  yang  dapat  dilakukan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Tindakan  represif dilakukan  apabila  telah  terjadi  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup, baik  melalui  instrumen  hukum  administrasi,  instrumen  hukum  perdata,  maupun instrumen  hukum  pidana. 17 Di  Indonesia,  pengaturan  pengelolaan  lingkungan yang  buruk  juga  dipengaruhi  oleh  tersebarnya  kebijakan  dan  peraturan lingkungan  yang  tidak  dirancang  secara  efektif  untuk  mengatasi  masalah lingkungan.  Kelemahan  tersebut  terlihat  dari  beberapa  peraturan  perundang- undangan lingkungan hidup yang cenderung pragmatis, reaktif, sektoral, parsial, dan  berjangka  pendek,  tidak  dilengkapi  dengan  pemanfaatan  fungsi pengelolaan  lingkungan,  pengurutan  norma  berdasarkan  prinsip  pembangunan berkelanjutan,  sangat  parsial,  pengaturan  kelembagaan,  pasal  perizinan  yang
14 Amrani,  H.  (2022).  Criminal  Policy  on  Environmental  Crimes:  Indonesia’s  Perspective. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 11 (3),
15 Guntari,  T.  (2022).  Upaya  Penal  dan  NonPenal  Dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Advokatura Indonesia , 1 (1), 1–22.
16 Yanti,  A.,  &  Fitri,  W.  (2022).  Sanksi  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dalam  Undang- Undang Cipta  Kerja:  Studi  Komparatif  Negara  Jepang. Mulawarman  Law  Review , 7 (1),  31–48. https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772
17 Öberg,  J.  (2011).  Criminal  Sanctions  in  the  Field  of  EU  Environmental  Law. New Journal  of European Criminal Law , 2 (4), 402–425.
tidak  jelas,  norma  pengawasan  yang  tidak  jelas,  peraturan  yang  tidak  lengkap mengenai  hak  formil  masyarakat  untuk  gugatan  perwakilan  kelompok,  dan rumusan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tidak dilaksanakan. Sehingga banyak  terjadi  disharmonisasi antara  peraturan  perundang-undangan  di  bidang lingkungan  hidup,  yaitu  berupa  konflik,  kontradiksi,  tumpang  tindih, kesenjangan, dan inkonsistensi. 18
Alternatif Pemikiran  Sanksi  Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Penelolaan Lingkungan Hidup
Penjelasan  Umum  beberapa  UU  yang  terkait  dengan  lingkungan  hidup menggambarkan  bagaimana  masalah-masalah  lingkungan  hidup  sudah  semakin mengkhawatirkan  dan  telah  mengancam  kelangsungan  perikehidupan  manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga beberapa UU ini menyebutkan pentingnya memperhatikan asas-asas lingkungan hidup.Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2013  misalnya,  menyebutkan  bahwa  perusakan  hutan  telah  mencapai  tingkat yang  sangat  mengkhawatirkan  bagi  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara. Beberapa  UU  yang  terkait  dengan  lingkungan  hidup  juga  memuat  sanksi administratif,  sanksi  perdata,  dan  sekaligus  sanksi  pidana,  sebagian  memuat ketentuan yang menegaskan subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif atau  sanksi  perdata.  Namun  dalam  hal  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan hidup  sudah  terjadi,  perlu  dilakukan  upaya  represif  berupa  penegakan  hukum yang  efektif,  konsekuen,  dan  konsisten  terhadap  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan  hidup  yang  sudah  terjadi.  Penjelasan  UU  No.  32  Tahun  2009  juga menyebutkan bahwa terkait dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  jelas,  tegas,  dan menyeluruh  guna  menjamin  kepastian  hukum  sebagai  landasan  bagi perlindungan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  serta  kegiatan  pembangunan lain.
pidana  dalam  tindak  pidana  lingkungan  (echo-crime)  menjadi  primum remedium.  The  Council  of  Europe  Resolution  77  (28)  menegaskan  perlunya kontribusi Tindak Pidana lingkungan  pada  masa  lalu  dapat  dianggap  sebagai ultimum remedium tetapi tuntutan internasional menghendaki agar fungsi hukum hukum  pidana  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup.  UN General  Assembly  Resolution  No.  45/121  tahun  1990  juga  menerima  resolusi tentang proteksi lingkungan hidup dengan hukum pidana yang diajukan oleh the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Demikian  pula  Rekomendasi  dari  the  AIDP  Preparatory  Colloquium  on  the Apllication  of  Criminal  Law  to  Crime  Against  the  Environment  di  Ottawa,
18 Hariansah, S. (2023). Legal Policy Model For Pollution And Environmental Damage Control In The Bangka Belitung Islands Province. Baltic Journal of Law & Politics , 16 (3), 849–860.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Kanada  (1992)  menegaskan  perlunya  dipertimbangkan  penggunaan  hukum pidana  untuk  melindungi  kelestarian  lingkungan hidup.  Selanjutnya  pada  Maret 1994, di Portland, Oregon,    USA,    diselenggarakan    International   Meeting of      Experts  on  Environmental  Crime.Dalam  pertemuan  itu  dibahas  tentang penggunaan  sanksi  pidana  dalam  kerangka  perlindungan  lingkungan  dalam lingkup internasional, regional, dan domestik yang kemudian menghasilkan The Portland Draft.
Pada  kenyataannya,  sanksi  pidana  dan  sanksi    administratif   tidak  dapat dibedakan  secara  tegas  sehingga  membawa  konsekuensi.  Namun  terlepas  dari efektivitas  sanksi  dan  unsur  pengenaan  penderitaan,  sanksi  administratif  masih dapat dibedakan dengan cukup jelas dari sanksi pidana. Selain itu pertimbangan- pertimbangan praktis juga perlu dipertimbangkan, misalnya
kapasitas/kemampuan  penegakan  hukum  lingkungan.Terkait  dengan  hal  ini, diberikannya kemampuan/kapasitas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang  terbatas  berarti  bahwa  harus  dilakukannya  penentuan  prioritas.Menurut Drupsteendan  Wijnnobel,  dalam  hal  ini,  ultimum  remedium,  tidak  harus ditempatkan dalam urutan terakhir. Faktor yang menentukan penetapan prioritas adalah,  antara  lain,  tingkat  keseriusan  tindak  pidana,  sifat/karakter  pidana tersebut  dan  kemungkinan  penegakkan  hukum  oleh  pihak  pemerintah  atau lembaga kejaksaan.
Kedua, konsekuensi dari perbedaan relatif antara sanksi administratif dan sanksi  pidana  adalah  bahwa  dalam  penjatuhan  kedua  sanksi  tersebut  secara bersamaan,  asas  ne  bis  in  idem,  kemudian,  tidak  lagi  begitu  mudah  untuk diabaikan atau disimpangi dengan cara menunjuk pada perbedaan ruang lingkup kedua macam sanksi tersebut. Dalam hal ini harus dilihat kasus per kasus. Akan tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa kemungkinan pelaksanaan upaya paksa disamping  penjatuhan  putusan  peradilan  pidana  akan  menjadi  tertutup.  Cara yang  pertama  bertujuan  menghilangkan  akibat  kerusakan  lingkungan,  misalnya melalui perintah untuk menyingkirkan limbah yang dibuang secara illegal. Cara yang  kedua,  menambahkan  penderitaan  tambahan  melalui  penjatuhan  pidana denda atau kurungan. Menurut pandangan yang berlaku, larangan ne bis in idem, tidak berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif secara bersamaan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  sama.  Asas  tersebut  berlaku  bagi penuntutan  pidana  untuk  kedua  kali  atas  satu  kasus  yang  sama.  Sebaliknya, penyelesaian suatu kasus melalui penjatuhan sanksi.
Oleh  karena  itu,  beberapa  UU  yang  terkait  dengan  pengelolaan  sumber daya  alam  ataupun  yang  langsung  terkait  dengan  pelestarian  alam  dan lingkungan  hidup  perlu  direvisi,  seperti  antara  lain  UU  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara.  Kedua  UU  ini  memuat  ketentuan  pidana  antara  lain
mengenaipenambangan  atau  eksplorasi  tanpa  ijin;  survey  umum  tanpa  hak eksplorasi  dan/atau  eksploitasi  tanpa  mempunyai  Kontrak  Kerja  Sama; pengolahan, pengangkutan, penyimpanan tanpa ijin, dan sebagainya. Namun UU ini tidak memuat bagaimana dengan kelalaian ataupun kesengajaan dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ataupun dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

## KESIMPULAN
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  berdasarkan  Pasal  1 angka  2  UU  No.  32  Tahun  2009  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah terjadinya  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan, danpenegakan  hukum.  Sebagaimana  Penjelasan  UU  ini,  bahwa  upaya preventif  dalam  rangka  pengendalian  dampak  lingkungan  hidup  perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 angka 6 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  yang mewajibkan  penerapan  penegakkan  hukum  pidana  sebagai  upaya  terkhir setelah  penerapan  penegakan  hukum  administrasi  dianggap  tidak  berhasil. Namun jika dikaitkan asas ultimum remedium ini dengan asas legalitas yang terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  1  KUHP,  asas  ultimum  remedium  ini bertentangan,  yaitu  dalam  hal  mengenyampingkan  pidana  yang  terdapat dalam  Pasal  100  ayat  1  tersebut,  yang  seharusnya  menurut  asas  legalitas pidana tersebut berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu . PT. Raja Grafindo Persada.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) . Rineka Cipta.
Febrian, F.,  Apriyani,  L.,  &  Novianti,  V.  (2021).  Rethinking  Indonesian  Legislation  on  Wildlife Protection: A Comparison between Indonesia and the United States. Sriwijaya Law Review .

## Jurnal Negara dan Keadilan
Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for
Indonesia from Brazil. Forest Policy and Economics .
Widi, H., Atmojo, A., & Ginting, R. (2022). Ideal Arrangements of Additional Criminal Sanctions for the Recovery of Environmental Functions for Corporations in Guarantee of Legal Certainty in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding ,

## JURNAL
Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Penal proportionality in environmental legislation of Indonesia. Cogent Social Sciences , 8 (1).
Amrani, H. (2022). Criminal Policy on Environmental Crimes: Indonesia’s Perspective. Academic Journal of Interdisciplinary Studies , 11 (3)
Bawole, H. Y. A. (2022). Criminal Law As Primum Remedium in Combating
Environmental Destruction Action. Russian Law Journal , 10 (1),
Disemandi, H., & Nadia, P. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana. Maleo Law , 5 (2),
Dwiprigitaningtias,  I.  (2019).  Fungsionalisasi  Hukum  Pidana  Dalam  Menjaga  Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Dialektika Hukum , 1 (2),
Faisal, F., Rahayu, D. P., & Yokotani, Y. (2022). Criminal Sanctions’ Reformulation in the
Reclamation of the Mining Community. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum .
Guntari, T. (2022). Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Advokatura Indonesia , 1 (1), 1–22.
Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi
Kerugian Negara. Jurnal Legal Pluralism , volume 6 (1)
Hanny Kurnia. (2022). Legal Arrangements for Criminal Acts of Environmental Pollution in Indonesia. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review , 3 (3).
Hariansah, S. (2023). Legal Policy Model For Pollution And Environmental Damage Control In The
Bangka Belitung Islands Province. Baltic Journal of Law & Politics , 16 (3).
Naibaho, N., & Purba, A. Y. (2021). Environmental Crimes in Indonesia and the Issue of
Proportionality in Fine Implementation. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah , 6 (1)
Nurjaya, I. N. (2007). Indonesian Environmental Law: Environmental Justice System and
Enforcement. Risalah Hukum , 3 (1).
Öberg, J. (2011). Criminal Sanctions in the Field of EU Environmental Law. New Journal of
European Criminal Law , 2 (4).
Salim, A., & Palullungan, L. (2021). The challenges of environmental law enforcement to implement SDGs in Indonesia. International Journal of Criminology and Sociology , 10 .
Widodo, I. G., Hartanto, J. A., Eddy Pranjoto, W., & Efendi, J. (2019). Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants.
Environmental Policy and Law , 49 (1),
Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. Mulawarman Law Review , 7 (1).