licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Pencabutan dan Pembatasan Hak Memilih dari Ekspatriat Sebagai Upaya Peningkatan Integritas Pemilu: Perspektif Konstitusional
Shelvi Rusdiana 1 , Rufinus Hotmaulana Hutauruk 2 , Ampuan Situmeang 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam,, shelvi@uib.ac.id
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
The right to vote as a fundamental human right in a democratic country like Indonesia, in fact, cannot always be  guaranteed  its  application  and  benefits.  The  problem  of  electoral  integrity  in  Indonesia  that  has  not improved, encourages Indonesia to continue to update its democratic party implementation system, including considering various existing alternatives. Revocation and restriction of voting rights owned by expatriates is a practice that has actually been done by other countries, to improve the integrity of elections. This study aims to analyze the possibility of revocation and/or restriction of voting rights from expatriates as an effort to improve election integrity, with a constitutional lens. This analysis is supported by normative legal research methods, with  a  statutory  approach  and  a  comparative  approach.  The  results  of  the  study  found  that  although disenfranchisement of expatriates is an unconstitutional and unconstitutional choice.
Keywords the right to vote; Expatriate; Election Integrity; Constitutional Perspective Cite This Paper Rusdiana,  S.,  Hutauruk,  R.  H.,  &  Situmeang,  A.  (2024).  Pencabutan  dan Pembatasan Hak Memilih dari Ekspatriat Sebagai Upaya Peningkatan Integritas Pemilu: Perspektif Konstitusional. Legal Spirit, 8 (1).
Manuscript History: Received: 2023-09-28
Accepted: 2023-11-21
Corresponding Author: Shelvi Rusdiana,
shelvi@uib.ac.id
Legal Spirit is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Indexed:
Layout Version: V8.202 4

## PENDAHULUAN
Dalam  era  globalisasi  yang  semakin  maju,  mobilitas  individu  antar  negara  telah mencapai tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. 1 Fenomena ini, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah warga negara yang memilih untuk tinggal, bekerja, atau belajar di luar negeri, yang disebut dengan istilah ekspatriat. 2 Perkembangan ini telah mendorong berbagai isu  hukum  dan  konstitusional  yang  kompleks.  Salah  satu  isu  yang  paling  kontroversial adalah status hak memilih bagi ekspatriat. Meskipun ekspatriat mungkin berada jauh dari
1 Daniele Caramani and Florian Grotz, “Beyond Citizenship and Residence? Exploring the Extension of Voting Rights in the Age of Globalization,” Democratization 22, no. 5 (2015): 799 – 819, https://doi.org/10.1080/13510347.2014.981668.
2 François Goxe and Marjolaine Pari s, “Travelling through the Class Ceiling? Social Mobility of ‘traditional’ and ‘New’ Expatriates,” International Journal of Cross Cultural Management 16, no. 2 (2016): 171 – 89, https://doi.org/10.1177/1470595816660121.
tanah air, pertanyaan mengenai sejauh mana hak konstitusional mereka, terutama hak untuk memilih  dalam  pemilihan  umum,  tetap  relevan  di  tengah  era  keragaman  budaya  dan multikulturalisme,  di  mana  identitas  nasional  dan  global  sering  kali  tumpang  tindih  dan saling berinteraksi.
Beberapa  negara,  dalam menanggapi  dinamika  global  ini,  telah  mempertimbangkan atau bahkan menerapkan kebijakan pencabutan atau pembatasan hak memilih bagi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Argumen yang mendasari kebijakan ini berkisar pada kekhawatiran  mengenai  integritas  pemilu,  potensi  konflik  kepentingan  dengan  negara tempat tinggal, dan tantangan logistik dalam menyelenggarakan pemilihan untuk kelompok demografis yang tersebar di seluruh dunia. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai hak dasar warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, dan bagaimana  sebuah  negara  memandang  kontribusi  dan  peran  ekspatriat  dalam  konteks demokrasi dan pembentukan kebijakan nasional.
Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi isu ini, penelitian ini dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  pencabutan  atau  pembatasan  hak memilih  bagi  ekspatriat  dari  perspektif  konstitusional.  Melalui  pendekatan  analitis  yang mendalam, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi dasar hukum, pertimbangan moral, dan dampak praktis dari kebijakan tersebut. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat memberikan  wawasan  baru  bagi  pembuat  kebijakan,  akademisi,  dan  masyarakat  umum mengenai  bagaimana  sebaiknya  negara  merespons  dinamika  global  dalam  konteks  hak memilih dan representasi demokratis.
Dalam konstitusi negara pada umumnya, hak memilih diakui sebagai salah satu hak asasi  manusia  yang  fundamental.  Menurut  sebuah  penelitian,  hak  memilih  tidak  hanya merupakan  instrumen  untuk  mengekspresikan  pilihan  politik,  tetapi  juga  merupakan representasi  dari  pengakuan  negara  terhadap  kedaulatan  individu  dalam  proses demokrasi. 3 Namun, bagaimana hak ini diterapkan, terutama bagi ekspatriat, bervariasi di berbagai negara. Terminologi “ekspatriat” memiliki banyak definisi berbeda. Namun, istilah “ekspatriat”  secara  konseptual  sering  digunakan  untuk  mengacu  kepada self-initiated expatriate (ekspatriat mandiri), yaitu orang yang menemukan tempat kerja di luar negara asalnya dengan kemauan sendiri dan tanpa didelegasikan oleh organisasi apa pun. 4
Sebuah  penelitian  menunjukkan  bahwa  beberapa  negara  memberikan  hak  penuh kepada ekspatriat untuk memilih, sementara yang lain membatasi atau bahkan mencabut hak tersebut, dan bahkan ada negara yang mulai mendorong ekspatriat negara lain untuk berpartisipasi dalam pemilihan umumnya. 5 Alasan di balik kebijakan ini bervariasi, mulai dari pertimbangan logistik, kekhawatiran akan integritas pemilu, hingga pandangan filosofis tentang konsep kewarganegaraan. Pendekatan baru seperti “regional citizenship” juga turut mewarnai  perkembangan  ini,  dengan  landasan  kerja  sama  regional  antar  negara-negara tertentu,  yang  secara  konseptual  mencontohi  sebagian  dari  konsep  supranasional sebagaimana yang digunakan oleh Uni Eropa. 6
Di  sisi  lain,  sempat  terdapat  upaya  untuk  memperkuat  hak  politik  ekspatriat Indonesia dengan wacana dapil (daerah pemilihan) khusus untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Namun, pengajuan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK)  pada  tahun  2013  karena  tidak  memenuhi  kriteria  umum  dapil. 7 Secara  konseptual, pencabutan  atau  pembatasan  hak  memilih  dapat  memiliki  dampak  negatif  terhadap
3 Tomas Hammar, Democracy and the Nation State (New York: Routledge, 2017), https://doi.org/10.4324/9781315258218., p. 15.
4 Gabriela Strzelec and Sylwia Przytuła, “WHO IS A SELF -INITIATED EXPATRIATE? ETYMOLOGY, SYNTHESIS, DEFINITION,” NAUKI O ZARZĄDZANIU , no. 33 (2017): 23 – 32, https://doi.org/10.15611/noz.2017.4.03.
5 Richard Lappin, “The Right to Vote for Non - Resident Citizens in Europe,” International & Comparative Law Quarterly 65, no. 4 (2016): 859 – 94, https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020589316000336.
6 Dejan Stjepanović and Stephen Tierney, “The Right to Vote: Constitutive Referendums and Regional Citizenship,” Ethnopolitics 18, no. 3 (2019): 264 – 77, https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1585090.
7 Humas MKRI, “MK Tolak Permintaan Dapil Khusus Bagi WNI Di Luar Negeri,” Mahk amah Konstitusi Republik Indonesia, September 2013.
hubungan ekspatriat dengan negara asalnya. Hal ini dapat mengurangi rasa keterikatan dan loyalitas  mereka,  serta  mempengaruhi  keputusan  untuk  kembali  ke  negara  asal  atau berinvestasi di sana. 8 Selain itu, konteks pemilihan umum sebagai bentuk pelaksanaan hak ekspatriat  di  luar  negeri  menimbulkan  tantangan  logistik  tertentu.  Menurut  sebuah penelitian,  penyelenggaraan  pemilihan  bagi  ekspatriat  memerlukan  biaya  tambahan, infrastruktur  khusus,  dan  mekanisme  keamanan  yang  lebih  ketat  untuk  memastikan integritas  suara,  serta  membuka  peluang  malapraktik  yang  dapat  mengurangi  integritas suara. 9 Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai pro dan  kontra  dari  dicabutnya  hak  memilih  dari  ekspatriat,  khususnya  bagi  Indonesia. Mengingat  pentingnya  momentum  pemilu  bagi  negara  demokratis  seperti  Indonesia, penelusuran  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan  integritas  pemilu  perlu  diperluas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan sumbangsih literatur dalam upaya meningkatkan integritas pemilu, yang sangat berperan penting bagi masa depan Indonesia.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, untuk menganalisis hukum positif yang berlaku. 10 Analisis kemudian didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Kedua pendekatan ini menggunakan data sekunder  dalam  bentuk  sumber  hukum  primer,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  dan  Undang-Undang  No.  . Penelitian ini juga didukung dengan analisis komparatif, dengan menggunakan peraturan beberapa negara lain yang mencabut dan/atau membatasi hak memilih dari ekspatriat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Urgensi Peningkatan Integritas Pemilu
Pemilihan  umum,  sebagai  salah  satu  pilar  utama  demokrasi, 11 memegang  peran penting  dalam  menentukan  arah  kebijakan  dan  masa  depan  sebuah  negara.  Pelaksanaan pemilu  merupakan  tahap  penting  dalam  merealisasikan  terlaksananya  sistem  demokrasi partisipatif,  yang  memberikan  hak  partisipasi  kepada  warga  negara  dalam  menentukan masa depan negaranya. 12 Proses pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari manipulasi adalah prasyarat penting dalam penyelenggaraan pemilu pada umumnya. 13 Terlaksananya unsur-unsur  ini  juga  pada  umumnya  dapat  mempermudah  terbentuknya  pemerintahan yang sah dan memiliki legitimasi di mata rakyat, yang semakin teliti dalam menilai unsur- unsur  kredibilitas  dari  berbagai  bentuk  interaksi  pemerintahan. 14 Dalam  konteks  ini,
8 Anca Turcu and R. Urbatsch, “European Ruling Parties’ Electoral Strategies and Overseas Enfranchisement Policies,” European Journal of Political Research 59, no. 2 (2020): 269 – 89, https://doi.org/10.1111/1475- 6765.12357.
9 Rika Mariska and Heri Kusmanto, “Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 Dan Malpraktek Pemilu,” Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) 3, no. 2 (2020): 36 – 43, https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927.
10 Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” Journal of Judicial Review; Vol 24 No 2 (2022): December 2022 24, no. 2 (2022): 289 – 304, https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
11 Melis G. Laebens and Anna Lührmann, “ What Halts Democratic Erosion? The Changing Role of Accountability,” Democratization 28, no. 5 (2021): 908 – 28, https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1897109.
12 Ridwan Arifin and Saktiani Nurul Hidayat, “Organizing Democracy through General Elections in In donesia: The Challenge of Law Enforcement and State Stability,” Sospol: Jurnal Sosial Politik 5, no. 2 (December 2019): 333 – 44, https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670.
13 Muhammad Ja’far, “Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu,” Madani Legal Review 2, no. 1 (2019): 59 – 70, https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332.
14 Darren Hawkins et al., “Do Citizens See through Transparency? Evidence from Survey Experiments in Peru,” British Journal of Political Science 49, no. 1 (2019): 205 – 28, https://doi.org/10.1017/S0007123416000466.
integritas pemilu menjadi hal yang sangat krusial. Integritas pemilu menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan.
Konseptualisasi integritas pemilu memiliki dua dimensi dalam konstruksi maknanya. Definisi  positif  menggunakan  istilah  mulai  dari  pemilu  yang  bebas  dan  adil,  pemilu  yang bersih,  dan  pemilu  yang  demokratis  hingga  kualitas  pemilu  dan  integritas  pemilu. Sebaliknya, definisi negatif mengacu pada pemilu yang cacat, malapraktik atau pelanggaran pemilu,  manipulasi  pemilu,  penipuan,  atau  korupsi,  dan  kecurangan  pemilu. 15 Dengan menggabungkan  dua  dimensi  ini,  integritas  pemilu  dapat  didefinisikan  sebagai penyelenggaraan pemilu yang bebas dari kecurangan, manipulasi, dan intervensi yang dapat mengganggu  kebebasan  dan  keadilan  pemilu.  Hal  ini  mencakup  integritas  dalam pendaftaran  pemilih,  pencalonan,  kampanye,  pemungutan  suara,  penghitungan  suara, hingga  pengumuman  hasil.  Integritas  pemilu  sangat  penting  dalam  memastikan terlaksananya pesta demokrasi yang sesuai dengan konseptualisasi demokrasi itu sendiri, dengan transparansi dan hasil suara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah  satu  indikator  utama  dari  integritas  pemilu  adalah  kepercayaan  publik. Kepercayaan  ini  mencerminkan  keyakinan  masyarakat  bahwa  pemilu  diselenggarakan dengan  adil  dan  hasilnya  mencerminkan  kehendak  rakyat. 16 Tanpa  kepercayaan  ini, legitimasi pemimpin yang terpilih dan kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanyakan, yang pada  akhirnya  dapat  mengancam  stabilitas  politik  dan  sosial.  Dengan  kata  lain,  berbagai permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pemilu  yang  menurunkan  integritas  pemilu  tidak hanya  mengurangi  legitimasi  pemimpin  yang  terpilih,  namun  juga  legitimasi  sistem demokrasi suatu negara. 17
Sejarah telah menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap integritas pemilu pada umumnya  dapat  memicu  konflik  dan  ketidakstabilan. 18 Tuduhan  kecurangan  pemilu, manipulasi suara, atau intervensi asing dalam pemilu dapat menyebabkan protes massal, kerusuhan,  dan  dalam  beberapa  kasus,  konflik  bersenjata.  Oleh  karena  itu,  menjaga integritas pemilu bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal menjaga kedamaian dan stabilitas negara.  Permasalahan  inilah  yang  dihadapi  Indonesia  pasca  Pemilu  2019,  yang  secara massal  menyebabkan  ketidakstabilan,  yang  dipicu  dengan  berbagai  tuduhan  kecurangan, kesalahan prosedural, dan bentuk malapraktik pemilu lainnya. Kerusuhan bahkan terjadi di ibukota,  yang  menyebabkan  kerusakan  mobil,  infrastruktur  umum,  serta  menimbulkan korban luka-luka dan menelan korban jiwa. 19
Dalam  era  digital  saat  ini,  integritas  pemilu  menghadapi  tantangan  baru.  Teknologi informasi  telah  memainkan  peran  penting dalam pemilu,  mulai  dari  pendaftaran  pemilih hingga penghitungan suara. 20 Namun, teknologi juga membawa risiko baru, seperti ancaman keamanan  siber,  disinformasi,  propaganda  digital,  hingga  teknologi deepfakes yang  dapat memalsukan suara dan video. 21 Selain itu, campur tangan asing melalui media sosial atau
15 Carolien van Ham, “Getting Elections Right? Measuring Electoral Integrity,” Democratization 22, no. 4
(2015): 714 – 37, https://doi.org/10.1080/13510347.2013.877447.
16 Nicholas Kerr and Anna Lührmann, “Public Trust in Man ipulated Elections: The Role of Election Administration and Media Freedom,” Electoral Studies 50 (2017): 50 – 67, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.08.003.
17 Derwin Tambunan, “Indonesia under Threat: The Danger of Corruption to Political Legitimacy,” Asian Journal of Comparative Politics 8, no. 1 (March 2023): 112 – 40, https://doi.org/10.1177/20578911221124965.
18 Nic Cheeseman, Gabrielle Lynch, and Justin Willis, “Democracy and Its Discontents: Understanding Kenya’s 2013 Elections,” Journal of Eastern African Studies 8, no. 1 (2014): 2 – 24, https://doi.org/10.1080/17531055.2013.874105.
19 Putu Merta Surya Putra, “Jakarta Rusuh Usai Pengumuman Hasil Pilpres 2019, Siapa Dalangnya?,” Liputan6, May 2019.
20 Azkiyah Rahmita Fauziah et al ., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” Jurnal Kajian Konstitusi 3, no. 1 (2023): 51 – 75, https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022.
21 Elizabeth F. Judge and Amir M. Korhani, “A Moderate Proposal for a Digital Right of Reply for El ection- Related Digital Replicas: Deepfakes, Disinformation, and Elections,” SSRN Electronic Journal , 2021, 1 – 42, https://doi.org/10.2139/ssrn.3827249.
intervensi  langsung  dalam  infrastruktur  pemilu  menjadi  ancaman  nyata  bagi  integritas pemilu. 22 Dalam Pemilu 2019, berbagai platform digital berperan penting dalam mengawasi integritas  pemilu,  namun  juga  merupakan  katalis  ketidakstabilan,  sekaligus  memperkuat bentuk  provokasi  politik  dengan  berbagai  bentuk  disinformasi  yang  secara  signifikan meningkatkan  tingkat  intoleransi  di  masyarakat. 23 Alih-alih  membantu  meningkatkan integritas politik, berbagai platform digital yang ada di Indonesia justru dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memperkeruh suasana politik yang sudah memanas, dengan berbagai bentuk hujatan dan tuduhan.
Pelaksanaan  pemilu  dalam  negeri  sendiri  masih  dipenuhi  oleh  berbagai  bentuk permasalahan. Permasalahan logistik, misalnya, merupakan permasalahan yang sudah lama menjadi masalah di setiap pelaksanaan pemilu, mengingat besarnya luas wilayah Indonesia. Khususnya,  mengenai  keterlambatan  dalam  distribusi  logistik.  Sebuah  penelitian menemukan bahwa di salah satu kota terbesar di Indonesia, Medan, 35% dari jumlah total TPS tidak bisa memulai pemungutan suara pada jam 07.00 waktu setempat, sehingga tidak sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan. 24 Persentase  yang  cukup  besar  ini  sangat mengkhawatirkan karena dapat membuka ruang malapraktik dan kecurangan, yang  pada hakikatnya sangat mencederai nilai-nilai demokratis yang dianggap sakral oleh masyarakat Indonesia melalui Pancasila. 25 Permasalahan ini akan semakin sulit untuk diakomodasi di luar negeri, yang tidak hanya memberatkan pihak kedutaan Indonesia di luar negeri, namun juga ekspatriat yang memegang hak pilih.
Permasalahan signifikan lain yang terjadi selama Pemilu 2019 adalah maraknya terjadi berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan ini memakan korban dari berbagai pihak, baik itu masyarakat biasa sebagai pemilih, hingga petugas yang melaksanakan berbagai mekanisme pemilu. Situasi politik yang memanas dan berbagai bentuk provokasi dan disinformasi yang beredar di beberapa platform digital merupakan faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi kekacauan  ini.  Permasalahan  utama  dari  kekerasan  yang  terjadi  adalah  maraknya penggunaan politik identitas, yang secara substansial memecah belah masyarakat Indonesia, yang pada dasarnya sangat rentan terhadap berbagai bentuk gesekan sosial. 26
Permasalahan  tidak  hanya  terdapat  dalam  mekanisme  pelaksanaan  pemilu,  namun juga terjadi dalam manajemen tenaga kerja dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Pemerintah pada  tahun  2019  juga  dianggap  salah  dalam  mempertimbangkan  beban  kerja  yang ditanggung  oleh  Kelompok  Penyelenggara  Pengumpulan  Suara  (KPPS).  Permasalahan  ini sangat signifikan karena menyebabkan banyaknya jumlah kematian dari total petugas yang dikerahkan  oleh  KPPS. 27 Sebuah  penelitian  juga  menemukan  bahwa  nyatanya  banyak permasalahan kesehatan yang dialami oleh petugas KPPS, termasuk yang meninggal dunia, yang  sangat  dipengaruhi  oleh  beratnya  tugas  yang  dilaksanakan  dalam  menjalankan berbagai  mekanisme  Pemilu  2019. 28 Mengingat  maraknya  terjadi  berbagai  bentuk 22 Evelyn Douek, “The Free Speech Blind Spot,” in Defending Democracies (New York: Oxford University Press, 2021), 265 – 92, https://doi.org/10.1093/oso/9780197556979.003.0013. 23 Tsania Rahma et al., “Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?,” Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism 1, no. 1 (January 2022): 33 – 118, https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878.
24 Rika Mariska, Heri Kusmanto, and Fadli Fadli, “Analisis Distribusi Logistik Pada Pemilu 2019 Di Kota Medan,” PERSPEKTIF 10, no. 1 (January 2021): 110 – 19, https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143.
25 Wirawan Sukarwo, “Disintegrasi Dan Radikalisme: Tantangan Aktualisasi Pancasila Di Tengah Rivalitas Nasionalisme Sekular Dan Religius,” JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan 1, no. 1 (2021): 40 – 53, https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.809. 26 Anifatul Kiftiyah, “Upaya Rekonsiliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia,” Jurnal Analis Kebijakan 3, no. 1 (July 10, 2019): 63 – 75, http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59.
27 Kornelius Benuf, “Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS T ahun 2019,” Gema Keadilan 6, no. 2 (September 24, 2019): 196 – 216, https://doi.org/10.14710/gk.2019.5871.
28 Agus Hasan Hidayat, “Mewujudkan TPS Pemilu Yang Nyaman Dalam Upaya Meminimalisir Kelelahan Petugas KPPS: Kajian Ergonomi,” Jurnal Inovasi Teknik Industri 1, no. 1 (May 31, 2022): 49 – 58, https://doi.org/10.26753/jitin.v1i1.798.
kekerasan,  sebagian  dari  petugas  KPPS  juga  mengalami  hal  yang  sama,  khususnya  dari berbagai elemen masyarakat yang terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Permasalahan lain seperti keamanan siber dan intervensi asing juga merupakan isu yang  ikut  mewarnai  kekacauan  pesta  demokrasi  pada  tahun  2019.  Pemilu  2019  kerap dikaitkan dengan isu intervensi asing, khususnya Rusia, yang warga negaranya dipekerjakan sebagai  konsultan  politik  oleh  salah  satu  pasangan  capres-cawapres. 29 Posisi  Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah secara alami menjadikan Indonesia sebagai mitra bisnis yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya  investasi asing yang masuk  di  Indonesia  di  bidang  sumber  daya  alam. 30 Selain  itu,  posisi  Indonesia  sebagai ekonomi  terbesar  di  Asia  Tenggara,  serta  pertumbuhan  ekonomi  yang  tergolong  cukup pesat, juga menjadikan Indonesia sebagai target investasi asing, baik itu di bidang industri maupun bidang lainnya. Semua hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya berbagai bentuk intervensi asing, yang pada kenyataannya tidak selalu kasat mata, untuk  menjaga kepentingan  negara-negara  lain,  sekaligus  mengesampingkan  kepentingan  rakyat Indonesia.
Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas pemilu. Pendidikan pemilih,  pelatihan  penyelenggara  pemilu,  penggunaan  teknologi  yang  aman,  serta  kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman keamanan siber adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh. Selain itu, pengawasan independen dari masyarakat sipil, media, dan lembaga  internasional  juga  dapat  meningkatkan  integritas  pemilu.  Cara  lain  yang  secara sekilas  dapat  terlihat  tidak  lazim  adalah  pencabutan  atau  pembatasan  hak  memilih  dari ekspatriat, yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas.

## Hak Ekspatriat dalam Perspektif UUD 1945
Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  sebagai  konstitusi  Republik  Indonesia, merupakan  sumber  norma  hukum  yang  mendasari  sistem  hukum  Indonesia.  UUD  1945 sendiri mengandung unsur-unsur Pancasila yang berdasarkan teori Stufenbau, merupakan norma yang paling mendasar dalam sistem hukum (staatsfundamentalnorm). 31 UUD 1945 mengakui  dan  menjamin  hak  asasi  manusia  sebagai  hak  dasar  yang  harus  dilindungi pemerintah.  Dalam  konteks  kewarganegaraan,  UUD  1945  memberikan  kerangka  dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara, termasuk mereka yang berada di luar negeri atau  ekspatriat.  Dalam  ruang  lingkup  politik  dan  demokrasi,  UUD  1945  memberikan penekanan khusus pada perlindungan hak setiap individu, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.
Pemilihan  umum  (pemilu)  secara  mendasar  diatur  melalui  Pasal  22E  UUD  1945, dengan ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara l angsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali”, dan  hak  memilih  yang didasarkan  pada  ayat  (3)  yang  berbunyi. “ Pengaturan  ini  merupakan  bentuk  nyata  dari penerapan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa “Kedaulatan  berada  di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Selanjutnya, pemerintah menjamin hak memilih oleh setiap warga negara Indonesia dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
29 Poltak Partogi Nainggolan, “Pemilu Presiden Dan Intervensi A sing: Menyingkap Tudingan Intervensi Rusia Dalam Pilpres Di Amerika Serikat Dan Indonesia,” Kajian (Jurnal DPR RI) 24, no. 1 (2019): 1 – 13.
30 Mahjus Ekananda, “Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility,” Resources Policy 78 (2022): 102815, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815.
31 Dairani Dairani, “Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara,” HUKMY: Jurnal Hukum 1, no. 1 (April 2021): 19 – 34, https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.19-34.
pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya.”
Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang hak ekspatriat untuk memilih, interpretasi dari pasal tersebut dapat diperluas untuk melindungi hak ekspatriat sebagai  warga  negara.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  dari  UUD  1945  itu  sendiri,  yaitu melindungi  hak  semua  warga  negara  tanpa  diskriminasi.  UUD  1945  tidak  memberikan definisi  eksplisit  tentang  ekspatriat.  Namun,  dalam  konteks  kewarganegaraan,  ekspatriat adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk jangka waktu tertentu atau tetap.  Meskipun  berada  di  luar  negeri,  status  kewarganegaraan  mereka  sebagai  warga negara Indonesia tetap terjaga, dan oleh karena itu, hak-hak konstitusional mereka tetap dilindungi oleh UUD 1945. Ini menegaskan bahwa jarak geografis tidak mengurangi hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara.
Namun  perlu  digarisbawahi  bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang  membuat kewarganegaraan  seseorang  dipertanyakan.  Salah  satunya  adalah  pengaturan  dalam Undang-Undang  No.6  Tahun  2012  tentang  Kewarganegaraan  (UU  Kewarganegaraan), khususnya  dalam  pengaturan  mengenai  hilangnya  kewarganegaraan  Indonesia.  Pasal  23 huruf i menyebutkan bahwa seorang WNI yang tinggal 5 (lima) tahun di luar negeri tanpa tujuan dinas akan kehilangan kewarganegaraannya. Permasalahan normatif yang terdapat dalam pasal ini adalah tidak jelasnya mekanisme perhitungan jangka waktu tinggal di luar negeri.  Seorang  WNI  bisa  saja  pindah  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  dinas  dan  kemudian mengundurkan diri dari tugasnya namun tetap berdomisili di negara tempat dinasnya. Tidak ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur mengenai hal ini.
Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam akurasi pendataan WNI yang tinggal di luar negeri pada umumnya. Konflik kewarganegaraan seperti pemberian kewarganegaraan dari  negara  lain,  pernikahan  dengan  warga  negara  lain,  pada  dasarnya  sulit  untuk dikumpulkan datanya secara akurat jika tidak dilaporkan. Permasalahan yang sama terlihat dalam  permasalahan  dalam  pendataan  jumlah  dan  lokasi  diaspora  Indonesia  di  seluruh dunia, yang nyatanya sulit diukur akurasinya. 32
Meskipun  secara  konstitusional  hak  ekspatriat  untuk  memilih  diakui,  dalam praktiknya  pelaksanaan  hak  konstitusional  ini  sulit  untuk  dijamin  manfaatnya  terhadap sistem  dan  semangat  demokrasi  Indonesia.  Permasalahan  yang  paling  mengkhawatirkan adalah  intervensi  asing.  Intervensi  asing  secara  konseptual  tidak  hanya  merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, namun juga bertolak belakang dengan konsep demokrasi secara keseluruhan. 33 Konsep demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat,  secara  substansi  tidak  lagi  berlaku  jika  terdapat  pengaruh intervensi  asing,  yang  pada  hakikatnya  tidak  meninggikan  kepentingan  rakyat  Indonesia. Permasalahan  ini  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  politik  dan  negara,  yang  pada akhirnya bahkan dapat memecahkan persatuan, sebagaimana yang telah terjadi di beberapa negara di benua Afrika. 34 Intervensi asing sangat rawan mengingat besarnya pengaruh dan kendali  data  yang  dimiliki  oleh negara  tempat  tinggal  seorang  ekspatriat,  sehingga  dapat menjadikan  ekspatriat tersebut  sebagai  ancaman  terhadap  integritas  pemilu. 35 Selain  itu, permasalahan keamanan siber nyatanya masih merupakan isu yang sulit ditanggulangi di
32 Haning Romdiati, “GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka,” Jurnal Kependudukan Indonesia 10, no. 2 (2015): 89 – 100, https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69.
33 Michael Tomz and Jessica L. P. Weeks, “Public Opinion and Foreign Electoral Intervention,” American Political Science Review 114, no. 3 (August 14, 2020): 856 – 73, https://doi.org/10.1017/S0003055420000064.
34 Benjamin Akwei, Benjamin Aciek Machar, and Phiwokuhle Mnyandu, “‘Debris’ of Coups D’état: Electoral Democracy, Election Violence, Political Vigilantism, and Elections Securitizations in Africa,” South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences 5, no. 03 (May 20, 2023): 65 – 75, https://doi.org/10.36346/sarjhss.2023.v05i03.006.
35 Lori A Ringhand, “Foreign Election Interference: Comparative Approaches to a Global Challenge,” Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy 20, no. 1 (September 2020): 1 – 9, https://doi.org/10.1089/elj.2020.0683.
Indonesia, dengan marak terjadinya kasus kebocoran data di Indonesia. 36 Kedua hal ini juga yang  mempersulit  penerapan,  atau  bahkan  percobaan  metode  pemilu  digital  di  seluruh dunia, bahkan di negara-negara maju yang mempunyai keamanan siber yang cukup baik. 37 Dalam praktik, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melindungi hak ekspatriat dalam pemilu. Misalnya, dengan menyediakan fasilitas pemungutan suara di kedutaan besar dan  konsulat,  serta  melalui  kerja  sama  dengan  lembaga  internasional  untuk  memastikan integritas  pemilu  di  luar  negeri.  Ini  mencerminkan  komitmen  negara  dalam  memastikan bahwa hak konstitusional setiap warga negara, tanpa terkecuali, terlindungi. Namun pada kenyataannya,  kualitas  suara  dan  integritas  pemilu  pada  umumnya  tidak  dapat  diukur dengan  akurat.  Banyaknya  permasalahan  dalam  pemilu  yang  dilakukan  di  dalam  negeri menunjukkan  bahwa  pemerintah  sama  sekali  tidak  dapat  menjamin  integritas  pemilu, khususnya  pemilu  di  luar  negeri  yang  membutuhkan  alokasi  dana  dan  pengawasan  yang jauh  lebih  besar.  Maka  dari  itu,  hendaknya  pemerintah  mempertimbangkan  pilihan alternatif yang dapat mengurangi margin kesalahan, seperti pencabutan atau pembatasan hak memilih dari ekspatriat yang sudah tinggal di luar negeri selama jangka waktu tertentu, yang  sebenarnya  mengindikasinya  lemahnya  kepentingan  mereka  terhadap  pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia.

## Negara yang Mencabut Hak Memilih dari Ekspatriat
Indonesia mengatur syarat menjadi pemilih dalam Pemilu melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang merupakan instrumen hukum utama yang mengatur mengenai mekanisme dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Pasal 198 berbunyi: “(1)  Warga  Negara  Indonesia  yang pada  hari  pemungutan  suara  sudah  genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih." Syarat untuk mendapatkan  hak  memilih  sebagaimana  yang  diatur  oleh ketentuan  ini  tergolong ringan, karena tidak rumit dan bersifat  sangat umum. Namun pengaturan yang sangat umum ini secara  otomatis  meningkatkan  volume  data  suara  yang  harus  diproses.  Hal  ini  dapat mengancam  kualitas  suara  yang  terhitung  dalam  sebuah  pemilu,  mengingat  volume  data yang sangat besar, yang juga  dapat meningkatnya peluang timbulnya dugaan manipulasi. Tantangan  ini  tetap  menjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia, meskipun  pemerintah  telah  berupaya  untuk  menggunakan  teknologi  informasi  terbaru sebagai bentuk pemutakhiran data. 38
Dalam peta demokrasi global, hak untuk memilih diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang fundamental. Namun, bagaimana hak ini diterapkan, terutama bagi ekspatriat, bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara memilih untuk mencabut hak memilih dari ekspatriat  dengan  berbagai  alasan,  mulai  dari  pertimbangan  logistik,  kekhawatiran  akan integritas pemilu, hingga pandangan filosofis tentang konsep kewarganegaraan.
Denmark  merupakan  negara  Eropa  yang  memiliki  pendekatan  berbeda  dengan Indonesia,  dalam  hal  pelaksanaan  hak  memilih.  Dalam Bekendtgørelse  af  lov  om  valg  til Folketinget (Pengesahan  Undang-Undang  tentang  Pemilu  Parlemen/LBK  no.  369  of 10/04/2014), disebutkan melalui Pasal 1 ayat 2 bagian 3 bahwa “Orang yang tinggal di luar
36 Inaz Indr a Nugroho, Reza Pratiwi, and Salsabila Rahma Az Zahro, “Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber Di Indonesia,” Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 1, no. 2 (2021): 115 – 29, https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698.
37 Rivka Weill, “Election Integrity: The Constitutionality of Transitioning to Electronic Voting in Comparative Terms,” in Digital Democracy in a Globalized World , 2017, 142 – 59, https://doi.org/10.4337/9781785363962.00014.
38 Agustina Cahyaningsih, Hendaryanto Wijayadi, and Ryan Kautsar, “Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018,” Jurnal PolGov 1, no. 1 (2019): 1 – 34, https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289.
negeri  juga  dianggap  memiliki  tempat  tinggal  permanen  di  Kerajaan  jika  mereka  berniat untuk  kembali  ke  Kerajaan  dalam  waktu  2  tahun  setelah  keberangkatan.” 39 Berdasarkan pengaturan ini, ekspatriat yang tidak kembali untuk tinggal di Denmark otomatis dianggap tidak  bertempat  tinggal  permanen  di  kerajaan,  sehingga  tidak  lagi  memiliki  hak  untuk memilih. Hal ini juga didasarkan kepada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa “Hak untuk memilih Folketing (parlemen) adalah milik siapa pun yang memiliki kewarganegaraan Denmark, berusia 18 tahun dan memiliki tempat tinggal permanen di Kerajaan, kecuali orang tersebut  berada  di  bawah  perwalian  dengan  perampasan  kapasitas  hukum.” 40 Pengaturan seperti  ini  memungkinkan  pemerintah  Denmark  untuk  memastikan  bahwa  suara  yang masuk  dalam  pemilu  mereka  merupakan  suara  dari  warga  negara  yang  mempunyai kepentingan yang lebih jelas, karena tinggal dalam wilayah negara.
Norwegia  juga  merupakan  negara  Eropa  yang  membatasi  hak  memilih  oleh ekspatriatnya. Berbeda dengan Denmark, Norwegia menerapkan pendekatan pembatasan lunak (soft  restriction), dengan  mengharuskan  verifikasi  data  bagi  warga  negaranya  yang tinggal  di  luar  negeri.  Pasal  2-2  ayat  (3)  dari  Lov  om  valg  til  Stortinget,  fylkesting  og kommunestyrer  (valgloven)  (Undang-Undang  tentang  Pemilihan  Storting,  Dewan  Daerah dan Dewan Kota) menyebutkan bahwa “Pemilih berhak yang tinggal di luar Norwegia harus diikutsertakan dalam sensus di kota tempat mereka terakhir kali terdaftar sebagai penduduk. Non-penduduk  yang  belum  terdaftar  sebagai  penduduk  di  Norwegia  sekali  pun  selama  10 tahun terakhir sebelum hari pemilihan harus tetap mengajukan permohonan kepada dewan pemilihan untuk diikutsertakan dalam sensus. Permohonan tersebut harus memuat jaminan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan Norwegia.” 41 Pengaturan seperti ini dapat  memastikan  partisipasi  dari  ekspatriat  karena  mengharuskan  ekspatriat  untuk mendaftarkan diri sendiri agar masuk ke dalam daftar pemilih, yang disertai dengan jaminan yang dapat membuktikan kewarganegaraan. Namun, jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dapat dikatakan terlalu lama dan melemahkan relevansi kepentingan pemilih tersebut terhadap perpolitikan Norwegia.
Pengaturan  yang  diterapkan  oleh  Denmark  dan  Norwegia  terdapat  kelemahan  dan kekurangan masing-masing. Indonesia dapat menerapkan beberapa elemen dari pengaturan yang  diterapkan  oleh Denmark  dan  Norwegia,  untuk  menghadapi tantangan pelaksanaan hak  untuk  memilih  bagi  ekspatriat.  Dengan  pembaharuan  kerangka  hukum  terkait  hak memilih  dari  ekspatriat,  Indonesia  dapat  menghadapi  Pemilu  berikutnya  dengan kemutakhiran  serta  akurasi  data  yang  lebih  baik,  yang  secara  keseluruhan  dapat meningkatkan integritas Pemilu.

## PENUTUP
Analisis  normatif  menemukan  bahwa  pencabutan  secara  mutlak  hak  memilih  yang dimiliki  ekspatriat  merupakan  pilihan  yang  inkonstitusional,  sehingga  tidak  dapat dilakukan. Namun masih terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk  meningkatkan  integritas  pemilu,  dengan  menambahkan  mekanisme  verifikasi kewarganegaraan.  Hal  ini  juga  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  permasalahan  normatif yang  terdapat  dalam  UU  Kewarganegaraan.    Pendekatan  komparatif  penelitian  ini menyarankan  bahwa  dalam  hal  ini  pemerintah  Indonesia  dapat  menerapkan  sistem verifikasi  wajib  yang  diterapkan  oleh  Norwegia,  dengan  jangka  waktu  (tahun)  yang diterapkan oleh Denmark, yaitu 2 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Akwei,  Benjamin,  Benjamin  Aciek  Machar,  and  Phiwokuhle  Mnyandu.  “‘Debris’  of  Coups
39 Folketinget, “Bekendtgørelse Af Lov Om Valg Til Folketinget, LBK Nr 369 Af 10/04/2014,” Folketingsvalgloven, 2014, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/369#Kap1.
40 Folketinget.
41 Stortinget, “Lov Om Valg Til Stortinget, Fylkesting Og Kommunestyrer (Valgloven),” Lovdata, 2022, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_2#§2-4.
D’état: Electoral Democracy, Election Violence, Political Vigilantism, and Elections Securitizations  in  Africa.” South  Asian  Research  Journal  of  Humanities  and  Social Sciences 5, no. 03 (May 20, 2023): 65 – 75. https://doi.org/10.36346/sarjhss.2023.v05i03.006.
Arifin,  Ridwan,  and  Saktiani  Nurul  Hidayat.  “Organizing  Democracy  through  General Elections  in  Indonesia:  The  Challenge  of  Law  Enforcement  and  State  Stability.” Sospol:  Jurnal  Sosial  Politik 5,  no.  2  (December  2019):  333 – 44. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.7670.
Benuf,  Kornelius.  “Harmonisasi  Hukum:  Pemilu  Serentak  Dan  Ketenagakerjaan,  Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019.” Gema Keadilan 6, no. 2 (September 24, 2019): 196 – 216. https://doi.org/10.14710/gk.2019.5871.
Cahyaningsih,  Agustina,  Hendaryanto  Wijayadi,  and  Ryan  Kautsar.  “Penetrasi  Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.” Jurnal PolGov 1, no. 1 (2019): 1 – 34. https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48289.
Caramani,  Daniele,  and  Florian  Grotz.  “Beyond  Citizenship  and  Residence?  Exploring  the Extension of Voting Rights in the Age of Globalization.” Democratization 22, no. 5 (2015): 799 – 819. https://doi.org/10.1080/13510347.2014.981668.
Cheeseman,  Nic,  Gabrielle  Lynch,  and  Justin  Willis.  “Democracy  and  Its  Discontents: Understanding Kenya’s 2013 Elections.” Journal of Eastern African Studies 8, no. 1 (2014): 2 – 24. https://doi.org/10.1080/17531055.2013.874105.
Dairani,  Dairani. “Argumentasi  Hukum  Dan  Upaya  Mempertahankan  Eksistensi  Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara.” HUKMY: Jurnal Hukum 1, no. 1 (April 2021): 19 – 34. https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.19-34.
Disemadi,  Hari  Sutra.  “Lenses  of  Legal  Rese arch:  A  Descriptive  Essay  on  Legal  Research Methodologies.” Journal of Judicial Review; Vol 24 No 2 (2022): December 2022 24, no. 2 (2022): 289 – 304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280.
Douek, Evelyn. “The Free Speech Blind Spot.” In Defending Democracies , 265 – 92. New York: Oxford University Press, 2021. https://doi.org/10.1093/oso/9780197556979.003.0013.
Ekananda,  Mahjus.  “Role  of  Macroeconomic  Determinants  on  the  Natural  Resource Commodity  Prices:  Indonesia  Futures  Volatility.” Resources  Policy 78  (2022):
102815. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815.
Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, and Yuhana Erni Pertiwi. “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital.” Jurnal  Kajian  Konstitusi 3,  no.  1  (2023):  51 – 75. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022.
Goxe, François, and Marjolaine Paris. “Travelling through the Class Ceiling? Social Mobility of  ‘traditional’  and  ‘New’  Expatriates.” International  Journal  of  Cross  Cultural Management 16, no. 2 (2016): 171 – 89.
https://doi.org/10.1177/1470595816660121.
Ham, Carolien van. “Getting Elections Right? Measuring Electoral Integrity.” Democratization 22, no. 4 (2015): 714 – 37. https://doi.org/10.1080/13510347.2013.877447.
Hawkins, Darren, Lucas C. Brook, Ian M. Hansen, Neal A. Hoopes, and Taylor R. Tidwell. “Do Citizens See through Transparency? Evidence from Survey Experiments in Peru.” British  Journal  of  Political  Science 49,  no.  1  (2019):  205 – 28. https://doi.org/10.1017/S0007123416000466.
Hidayat, Agus Hasan. “Mewujudkan TPS Pemilu Yang Nyaman Dalam Upaya Meminimalisir Kelelahan Petugas KPPS: Kajian Ergonomi.” Jurnal Inovasi Teknik Industri 1, no. 1 (May 31, 2022): 49 – 58. https://doi.org/10.26753/jitin.v1i1.798.
J udge, Elizabeth F., and Amir M. Korhani. “A Moderate Proposal for a Digital Right of Reply for  Election- Related  Digital  Replicas:  Deepfakes,  Disinformation,  and  Elections.” SSRN Electronic Journal , 2021, 1 – 42. https://doi.org/10.2139/ssrn.3827249.
Kerr,  Ni cholas,  and  Anna  Lührmann.  “Public  Trust  in  Manipulated  Elections:  The  Role  of Election Administration and Media Freedom.” Electoral Studies 50 (2017): 50 – 67. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.08.003.
Kiftiyah, Anifatul. “Upaya Rekon siliasi Politik Identitas Pasca Pelaksanaan Pemilu 2019 Di Indonesia.” Jurnal  Analis  Kebijakan 3,  no.  1  (July  10,  2019):  63 – 75. http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/59.
Laebens, Melis G., and Anna Lührmann. “What Halts Democrat ic Erosion? The Changing Role of Accountability.” Democratization
28, no. 5 (2021): 908 – 28. https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1897109.
Lappin, Richard. “The Right to Vote for Non - Resident Citizens in Europe.” International & Comparative  Law  Quarterly 65,  no.  4  (2016):  859 – 94.  https://doi.org/DOI: 10.1017/S0020589316000336.
Mariska, Rika, Heri Kusmanto, and Fadli Fadli. “Analisis Distribusi Logistik Pada Pemilu 2019 Di  Kota  Medan.” PERSPEKTIF 10,  no.  1  (January  2021):  110 – 19. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143.
Muhammad Ja’far. “Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu.” Madani Legal Review 2, no. 1 (2019): 59 – 70. https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332.
Nainggolan, Poltak Partogi. “Pemilu Presiden Dan Intervensi A sing: Menyingkap Tudingan Intervensi Rusia Dalam Pilpres Di Amerika Serikat Dan Indonesia.” Kajian (Jurnal DPR RI) 24, no. 1 (2019): 1 – 13.
Nugroho,  Inaz  Indra,  Reza  Pratiwi,  and  Salsabila  Rahma  Az  Zahro.  “Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan  Siber  Di  Indonesia.” Ikatan  Penulis  Mahasiswa  Hukum  Indonesia  Law Journal 1, no. 2 (2021): 115 – 29. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53698.
Rahma, Tsania, Yehezkiel Lemuel, Debby Fitriana, Tiara Rizki Annesha Fanani, and Rosa De Lima  Gita  Sekarjati.  “Intolerance  in  the  Flow  of  Information  in  the  Era  of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?” Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism 1, no. 1 (January 2022):
33 – 118. https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878.
Rika  Mariska,  and  Heri  Kusmanto.  “Tata  Kelola  Logistik  Pemilu  2019  Dan  Malpraktek Pemilu.” Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA) 3, no. 2 (2020): 36 – 43. https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927.
Ringhand,  Lori  A.  “Foreign  Election  Interference:  Comparative  Approaches  to  a  Global Challenge.” Election  Law  Journal:  Rules,  Politics,  and  Policy 20,  no.  1  (September 2020): 1 – 9. https://doi.org/10.1089/elj.2020.0683.
Romdiati, Haning. “GLOBALISASI MIGRASI DAN PERAN DIASPORA: Suatu Kajian Pustaka.” Jurnal Kependudukan Indonesia 10, no. 2 (2015): 89 – 100. https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.69.
Stjepanović, Dejan, and Stephen Tierney. “The Right to Vote: Constitutive Referendums and
Regional Citizenship.” Ethnopolitics 18, no. 3 (2019): 264 – 77. https://doi.org/10.1080/17449057.2019.1585090.
Strzelec,  Gabriela,  and  Sylwia  Przytuła.  “WHO  IS  A  SELF -INITIATED  EXPATRIATE? E TYMOLOGY, SYNTHESIS, DEFINITION.” NAUKI O ZARZĄDZANIU , no. 33 (2017): 23 – 32. https://doi.org/10.15611/noz.2017.4.03.
Sukarwo,  Wirawan.  “Disintegrasi  Dan  Radikalisme:  Tantangan  Aktualisasi  Pancasila  Di Tengah  Rivalitas  Nasionalisme  Sekular  Dan  Religius.” JAGADDHITA:  Jurnal Kebhinnekaan  Dan  Wawasan  Kebangsaan 1,  no.  1  (2021):  40 – 53. https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.809.
Tambunan,  Derwin.  “Indonesia  under  Threat:  The  Danger  of  Corruption  to  Political Legitimacy.” Asian Journal of Comparative Politics 8, no. 1 (March 2023): 112 – 40. https://doi.org/10.1177/20578911221124965.
Tomz, Michael, and Jessica L. P. Weeks. “Public Opinion and Foreign Electoral Intervention.” American  Political  Science  Review 114,  no.  3  (August  14,  2020):  856 – 73. https://doi.org/10.1017/S0003055420000064.
Turcu, Anca, and R. Urbatsch. “European Ruling Parties’ Electoral Strategies and Overseas Enfranchisement Policies.” European Journal of Political Research 59, no. 2 (2020):
269 – 89. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12357.
Weill, R ivka. “Election Integrity: The Constitutionality of Transitioning to Electronic Voting in Comparative Terms.” In Digital Democracy in a Globalized World , 142 – 59, 2017. https://doi.org/10.4337/9781785363962.00014.

## Buku
Hammar, Tomas. Democracy and the Nation State . Routledge . New York: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315258218.

## Website
Folketinget. “Bekendtgørelse Af Lov Om Valg Til Folketinget, LBK Nr 369 Af 10/04/2014.” Folketingsvalgloven,
2014. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/369#Kap1.
Humas MKRI. “MK Tolak Permintaan Dapil Khusus Bagi WNI Di Luar Negeri.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2013.
Putra,  Putu  Merta  Surya.  “Jakarta  Rusuh  Usai  Pengumuman  Hasil  Pilpres  2019,  Siapa Dalangnya?” Liputan6, May 2019.
St ortinget. “Lov Om Valg Til Stortinget, Fylkesting Og Kommunestyrer (Valgloven).” Lovdata, 2022. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_2#§2-4.