## PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH HEWAN TERNAK DALAM
MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
[Salmawati] 1 [Nouvan Moulia] 2
[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar] 1
[salmasalmawati805@gmail.com] 1
[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar] 2
[Nouvan_moulia@utu.ac.id] 2

## Abstract
Mawah is an agreement made between the owner of the property and the manager in which the proceeds will be divided based on the agreed agreement. Each agreement can be  verbal  or  written,  as  long  as  the  conditions  for  the  validity  of  the  agreement  as stipulated  in  Article  1320  of  the  Civil  Code  are  fulfilled.  Generally,  mawah  agreements are made in the agricultural, land, plantation, animal husbandry sectors, and so on. This research  aims  to  examine  how  the  profit  sharing  agreement  of  mawah  for  livestock between farmers and livestock owners in Pasie Raja District, Aceh Selatan Regency, how to  resolve  profit  sharing  disputes  in  the  practice  of  mawah  on  livestock  and  how  the perspective of civil law on dispute resolution related to profit sharing. The method used in this research is empirical juridical. Collecting data in the field through interviews with respondents  and  informants,  as  well  as  documentation  of  activities  in  the  field.  The results of the study show that the agreement on the practice of mawah for  livestock is still  carried  out  orally.  In  the  implementation  of  the  mawah  profit  sharing  agreement, there are differences between male buffalo, female buffalo that have never given birth, and female buffalo that have given birth. Efforts to resolve profit-sharing disputes in the practice of mawah on livestock are by way of deliberation or kinship, and the perspective of civil law regarding dispute resolution related to mawah profit sharing is appropriate, because the settlement route taken is non-litigation.
Keywords: Mawah, Livestock, Civil Law.
Received: 9 September 2022       Revised: 23 Oktober 2022    Available Online: 16 November 2022
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  mempunyai  beragam  aturan  yang mengatur tentang perjanjian yang harus dipatuhi anggotanya, dari keberagaman tersebut, setiap daerah mempunyai adat sendiri terkait perjanjian dengan nama dan aturan yang khas, peraturan itu hanya berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum  adat  tersebut.  Demikian  halnya  dalam  masyarakat  Aceh,  berlaku  suatu praktik  perjanjian  yang  diakui  legalitasnya  oleh  hukum  adat  yaitu  kesepakatan mawah antara pemilik modal dengan mitra untuk bekerja sama.
Mawah adalah bagian dari transaksi ekonomi yang lumrah dilakukan dalam masyarakat  Aceh  dengan  menggunakan  asas  bagi  hasil  antara  pemilik  dengan pengelola. 1 Kontrak  akad mawah dilakukan  antara  pemilik  harta  dengan pengelola  yang  mana  hasilnya  nanti  akan  dibagi  berdasarkan  perjanjian  yang telah  disepakati.  Dalam  Fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Aceh diterangkan  bahwa  praktik mawah yang  berlaku  di  Aceh  adalah  transaksi  yang legal  menurut  hukum  Islam,  karena  termasuk  dalam  kategori  akad  bagi  hasil, dengan ketentuan harus terpenuhi semua syarat dan rukunnya. 2
Praktik mawah di beberapa wilayah Aceh memiliki ketentuan yang sedikit berbeda  antara  satu  daerah  dengan  yang  lain , sehingga  akan  kesulitan  untuk menyeragamkan  besaran  bagi  hasilnya,  terlebih  lagi  hingga  saat  ini  belum  ada peraturan tertulis atau qanun resmi yang mengatur tentang pelaksanaan mawah di  Aceh.  Aturan  terkait mawah yang  diikuti  dan  dipraktikkan  oleh  masyarakat Aceh  selama  ini  adalah  aturan  adat  yang  turun-temurun  dipakai  oleh  lintas generasi. Dalam bidang peternakan, akad mawah dilakukan perihal pengelolaan binatang  ternak  yang  memiliki  nilai  jual  tinggi,  seperti  sapi,  kerbau,  kambing, atau  ternak  lainnya.  Dalam  bidang  pertanian,  akad mawah dilakukan  perihal pengelolaan  dan  pengolahan  tanah  pertanian  maupun  perkebunan,  kemudian hasil panennya dibagi kepada pengelola dan pemilik tanah atau pemodal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat saat akad terjadi.
Praktik  adat mawah sebagaimana  diterangkan  di  atas  dikenal  dengan istilah deelwinning dalam  hukum  perdata , yakni  suatu  proses  dimana  pemilik ternak memberikan ternaknya kepada satu pihak untuk dipelihara dan membagi hasil  ternak  ataupun  untuk  peningkatan  nilai  jual  dari  ternak  tersebut, 3 dan menurut  hukum  adat,  perjanjian  bagi  hasil  ternak  merupakan  suatu  hubungan yang bersifat kekeluargaan. Pada perjanjian ini penyerahan dilakukan atas dasar kepercayaan,  diantara  orang-orang  yang  sudah  saling  mengenal  baik  dari kelompok masyarakat atau keluarga.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis praktik mawah ini banyak dilakukan oleh  sebagian  masyarakat  di  Kecamatan  Pasie  Raja  terutama  di  Desa  Teupin Gajah sebagai mata pencaharian utama dan sebagai pekerjaan sampingan selain bekerja sebagai petani. Sebagian besar penduduk di Desa ini berprofesi sebagai
1 Furqan dan  Elva  Hidayan  S,  “Pemberdayaan Masyarakat Melalui  Tradisi Mawah  (Studi  Kasus  Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)”, Jurnal Al-Idarah , Vol. 2, Januari-Juni 2018, hlm. 34-35.
2 Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Mawah
3 Soerjono Soekanto, 2011, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 211
petani,  peternak  dan  pedagang  kecil.  Apabila  dilihat  dari  sisi  pendapatan  rata- rata penduduk desa ini bisa digolongkan dalam kategori menengah ke bawah.
Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Teupin Gajah No Komposisi Jumlah 1 Jumlah Penduduk 1.146 Jiwa 2 Jumlah Kepala Keluarga 312 Jiwa 3 Jumlah KK Miskin 148 Jiwa 4 Jumlah Penduduk Miskin 484 Jiwa
Sumber data: Kantor Keuchik Desa Teupin Gajah
Sebagian peternak dan petani di Desa Teupin Gajah tidak mengelola hewan ternak milik sendiri, melainkan bekerja sama melalui akad mawah dengan pihak lain.  Orang-orang  yang  melaksanakan  tugas  pemeliharaan  ternak  dalam perjanjian mawah (biasa  disebut  sebagai  pihak  kedua)  biasanya  adalah  para warga  yang  kemampuan  ekonominya  menengah  ke  bawah,  sedangkan  yang menjadi  pihak  pertama,  biasanya  adalah  orang-orang  yang  mempunyai  ternak tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengembala, atau tidak punya waktu luang untuk  mengurusnya  sendiri,  sehingga  kemudian  mereka    menyerahkan  ternak- ternaknya  itu  pada  warga  yang  dianggap  cakap  dan  mampu  mengembala  serta mengelola  ternak,  kontrak mawah dilakukan  dengan  kesepakatan  bagi  hasil antara kedua belah pihak. 4
Sejatinya, perjanjian mawah disepakati untuk saling menguntungkan kedua belah  pihak  yang  membuat  akad,  akan  tetapi  dalam  praktik  di  lapangan  tidak selamanya keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh sesuai harapan. Hal itu terjadi  karena  dalam  pelaksanaan mawah, ada  kemungkinan  terjadi  kelalaian dari  pihak  pengelola  binatang  ternak  yang  berkibat  kerugian  bagi  kedua  belah pihak,  kelalaian  tersebut  misalnya  binatang  ternak  tidak  diikat  dengan  baik sehingga terlepas dan hilang, sebagian pengelola ternak melakukan kecurangan dengan  cara  menjual  ternak  yang  dikelolanya  tanpa  sepengetahuan  dan  izin pemilik, bahkan ada sebagian pengelola ternak melanggar kesepakatan bagi hasil dengan  pemilik  ternak,  yaitu  dengan  cara  tidak  mau  membagi  hasil mawah sesuai kesepakatan, kelalaian dan kecurangan tersebut kemudian menimbulkan perselisihan  dan  sengketa  dalam  masyarakat.  Kendati  adanya  kemungkinan kerugian  dan  praktik  kecurangan  yang  terjadi  dalam  akad  mawah  binatang ternak di Desa Pasie Raja, akan tetapi hingga saat ini sebagian masyarakat di sana masih tetap mempraktikkan pengelolaan binatang ternak dengan akad mawah . Landasan  penting  yang  harus  terpenuhi  dalam  perjanjian mawah adalah kesepakatan  yang  berpunca  pada  rasa  saling  percaya  dan  ikatan  kekeluargaan. Landasan  tersebut  kemudian  dimanifestasikan  dalam  bentuk  perjanjian  lisan yang  berisi  kesepakatan  kerja  sama  antara  pemilik  ternak  dengan  pengelola hewan  ternak.  Saat  ini,  perjanjian  bagi  hasil  yang  dilakukan  dalam  masyarakat
4 Pengamatan dan wawancara penulis dengan masyarakat, tanggal 01 Oktober 2021, pukul 10:00 WIB.
adat  tidak  lagi  terbatas  hanya  dalam  bentuk  lisan,  akan  tetapi  telah  ada  yang dibuat  dalam  bentuk  tulisan,  sehingga  memudahkan  pembuktian  saat  ada perselisihan. 5
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  di bahas  di  atas,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  perihal  praktik mawah yang  dilakukan  oleh  sebagain masyarakat  Desa  pasie  Raja,  adapun  pertanyaan  penelitian  yang  hendak ditemukan  jawabannya  adalah  bagaimana  praktik  pelaksanaan  perjanjian  bagi hasil (mawah) atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di  Kecamatan  Pasie  Raja,  Kabupaten  Aceh  Selatan,  bagaimana  penyelesaian perselisihan  bagi  hasil  dalam  praktik mawah atas  hewan  ternak  di  Kecamatan Pasie  Raja,  Kabupaten  Aceh  Selatan,  bagaimana  perspektif  hukum  perdata tentang  penyelesaian  perselisihan  terkait  bagi  hasil mawah di  Kecamatan  Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan .

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih dahulu mengkaji data sekunder baru setelahnya meneliti data primer di  lapangan.  Data  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan, dengan  cara  observasi  dan  wawancara.  Data  yang  telah  terkumpul  kemudian dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Pengumpulan  data  di lapangan dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan  penyelesaian  perselisihan  perihal mawah hewan  ternak  yang  terjadi dalam  masyarakat  Kecamatan  Pasie  Raja,  Kabupaten  Aceh  Selatan.  Data lapangan  dihimpun  melalui  wawancara  dengan  informan  dan  responden  yang telah  ditentukan  sendiri  oleh  peneliti,  karena    dianggap  dapat  menjawab persoalan penelitian.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Praktik  Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil  ( Mawah) Atas  Hewan  Ternak Antara  Peternak  Dengan  Pemilik  Hewan  Ternak  Di  Kecamatan  Pasie  Raja, Kabupaten Aceh Selatan.
Dalam praktik mawah diperlukan interaksi yang baik serta komunikasi yang lancer  antara  pihak  pertama  dengan  pihak  kedua  guna  mencapai  kesepakatan yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Objek  akad mawah yang  lumrah disepakati pengelolaan dan pembagian hasilnya di dalam masyarakat Kecamatan Pasie Raja adalah lahan pertanian dan hewan ternak. Para pemilik hewan ternak umumnya  orang  yang  tinggal  di  luar  Desa  Teupin  Gajah,  namun  masih  tercatat sebagai  warga  Kecamatan  Pasie  Raja,  sekalipun  tidak  tinggal  dalam  satu  desa, para  pihak  yang  saling  bekerja  sama  dalam  akad mawah tetap  menjalin hubungan bisnis untuk mendapat keuntungan bersama.
Tujuan  pihak  pemilik  lahan  pertanian  atau  pemilik  ternak  mengadakan
5 Cut Miftahul Jannah dan M. Jafar, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat” , Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 2, Agustus 2018, hlm. 460.
akad mawah dengan  petani  atau  peternak  di  Desa  Teupin  Gajah  adalah  untuk mendapat  hasil  dari  harta  yang  dimilikinya  tanpa  harus  bersusah  payah mengerjakan  sendiri.  Misalnya  seorang  yang  memiliki  hewan  ternak  berupa kerbau,  karena  tidak  memiliki  cukup  waktu,  tempat,  atau  keahlian  untuk mengurus hewan ternaknya, akhirnya memilih untuk bekerja sama denga pihak kedua untuk mengelola kerbaunya melalui akad mawah . Di Desa Teupin Gajah, setiap pemilik hewan ternak yang ingin ternaknya dikelola dengan akad mawah, maka  ia  harus  menyerahkan  modal  awal  kepada  pengelola mawah baru setelahnya kerjasama ini terlaksana. Penyerahan modal harus dinyatakan dalam akad  perjanjian  yang  biasanya  dilakukan  secara  lisan  antara  pemilik  dan pengelola. 6
Kesepakatan  yang  terjadi  antara  pemilik  kerbau  yang  di- mawah -kan  dan pengelola  objek mawah menimbulkan  akibat  hukum  sebagaimana  yang ditegaskan  dalam  teori  perjanjian.  Menurut  Subekti,  perjanjian  merupakan peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain,  atau  kesepakatan  dua orang yang saling mengikat janji untuk melakukan suatu hal. 7 Dengan mengacu kepada  definisi  perjanjian  seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  pemilik  objek  mawah  dan  pengelola harta  mawah  sama-sama  saling memiliki  hak dan  kewajiban  sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai saat akad terjadi.
Tata cara bagi hasil harta yang dikelola dengan akad mawah di Kecamatan Pasie Raja tergolong unik, hal ini disebabkan adanya perbedaan aturan bagi hasil antara kerbau jantan, kerbau betina yang belum pernah melahirkan, dan kerbau betina  yang  sudah  pernah  melahirkan.  Apabila  objek mawah adalah  kerbau jantan,  maka  pembagian  hasilnya  itu  dibagi  dua  dengan  mengurangi  terlebih dahulu  modal  awal,  bagian  yang  dibagi  dua  adalah  keuntungan  bersih  setelah dikurangi modal awal, hal demikian terjadi karena biasanya tujuan utama mawah kerbau jantan adalah hanya untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan. Saat akad mawah kerbau jantan tercapai, kerbau yang menjadi objek akad diserahkan masih  kecil  untuk  kemudian  dijaga  hingga  layak  dijual  kembali  dengan  harga pasaran yang lebih tinggi.
Apabila  yang  menjadi  objek mawah adalah  kerbau  betina  yang  belum pernah  melahirkan,  maka  sebelum  serah  terima  objek  akad,  kedua  belah  pihak terlebih  dahulu  menentukan  taksiran  harga  kerbau  betina  tersebut,  setelah tercapai  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  baru  kemudian  objek  akad dilakukan  serah-terima.  Tujuan  dilakukan  taksiran  harga  kerbau  betina  yang belum  pernah  melahirkan  adalah  untuk  memudahkan  pembagian  hasil  apabila ternyata kerbau betina yang menjadi objek mawah tidak mempunyai anak, yaitu jika kerbau tersebut akan dijual, maka pengelola harus mampu menjualnya lebih tinggi dari harga modal, supaya mendapat keuntungan. 8
6 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Alisam  R,  selaku  informan  (Keuchik  Teupin  Gajah)  pada  tanggal  17  Januari 2022.
7 Subekti, 2001, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1
8 Hasil wawancara dengan Ibu Karmila, selaku responden (pemberi mawah ) pada tanggal 17 Januari 2022.
Apabila  kerbau  betina  memiliki  anak  untuk  pertama  kalinya,  maka  bagi hasilnya  ialah  tiga  banding  satu  (3:1),  dengan  rincian:  tiga  (3)  bagian  untuk pengelola mawah, satu (1) bagian untuk pemberi mawah. Pembagian ini hanya berlaku pada kelahiran anak pertama saja. Untuk kelahiran kedua dan seterusnya sama pembagian dengan kerbau betina yang sudah pernah memiliki anak.
Apabila  anak  pertama  dari  kerbau  betina  tersebut  terjual  dengan  harga Rp.15.000.000  (lima  belas  juta  rupiah),  maka  uang  itu  terlebih  dahulu  dibagi empat  (4),  setelah  dibagi  maka  diperoleh  satu  bagiannya  adalah  Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka bagi hasilnya adalah: tiga (3) bagian untuk  pengelola mawah yaitu  sejumlah Rp.11.250.000  (sebelas  juta dua ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  satu  bagian  untuk  pemberi mawah yaitu Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 9
Apabila  anak  dari  kerbau  betina  objek  akad mawah tidak  dijual  oleh pengelola mawah dan  masih  dikelola  dan  dibesarkan  oleh  pengelola mawah hingga  melahirkan  anak  lagi  (generasi  kedua  dari  objek mawah yang  pertama sekali  diserahkan  saat  akad  tercapai),  maka  pembagian  hasil  untuk  anaknya adalah  satu  bagian  untuk  pemberi mawah ini  akan  dibagi  4  lagi,  misalnya  anak kerbau  tersebut  laku  dijual  Rp.3.750.000  (tiga  juta  tujuh  ratus  lima  puluh  ribu rupiah)  dibagi  empat  (4)  hasilnya  adalah  Rp.937,500,00  (sembilan  ratus  tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Jadi, satu bagian untuk pemberi mawah ialah Rp. 937,500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan tiga bagian  untuk  pengelola  adalah  Rp.  2.812.500.00  (dua  juta  delapan  ratus  dua belas  ribu  lima  ratus  rupiah).  Terhadap  kerbau  betina  yaitu  anak  dari  ternak pemberi mawah yang  telah  mempunyai  anak  tersebut,  masih  adanya  hak pemberi mawah ,  yaitu  satu  bagian.  Hak  ini  akan  terus  berlajut  sampai  kerbau betina  yang  anak  dari  ternak  pemberi mawah ini  dijual  ataupun  jika  dari pengelola dijadikan sebagai haknya seutuhnya. 10
Apabila  yang  menjadi  objek mawah adalah  kerbau  betina  yang  sudah pernah  melahirkan,  pembagian  hasilnya  ialah  dua  banding  dua  (2:2),  yaitu  dua (2)  bagian  untuk  pengelola mawah dan  dua  (2)  bagian  untuk  pemberi mawah . Pada perjanjian bagi hasil yaitu kerbau betina yang sudah pernah melahirkan ini juga  mempunyai  taksiran  harga  diawal  yang  tujuannya  untuk  memudahkan pembagian hasil mawah jika sewaktu-waktu kerbau betina tersebut harus dijual disebabkan faktor-faktor tertentu. 11
3.2 Upaya  Penyelesaian  Perselisihan  Bagi  Dalam  Praktik Mawah Atas  Hewan Ternak Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Perjanjian mawah yang  dilakukan  di  Desa  Teupin  Gajah  Kecamatan  Pasie Raja  Kabupaten  Aceh  Selatan  adalah  secara  tidak  tertulis  atau  secera  lisan, ketiadaan  kesepakatan  tercatat  tersebut  yang  memicu  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran disebabkan karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang
9 Hasil wawancara dengan Bapak M. Yasin, selaku responden (pemberi mawah ) pada tanggal 17 Januari 2022.
10 Hasil wawancara dengan Bapak Mawardi, selaku responden (pengelola mawah ) pada tanggal 17 Januari 2022.
11 Hasil wawancara dengan Bapak Marizal, selaku responden (pengelola mawah ) pada tanggal30 Desember 2021.
hukum  itu  sendiri.  Pada  dasarnya  hukum  hadir  sebagai  penyeimbang  dalam masyarakat,  yang  kuat  dibatasi  kekuatannya  sehingga  tidak  semena-mena menindas  mereka  yang  lemah,  dan  bagi  mereka  yang  lemah,  hukum  menjadi pelindung  untuk  keberlangsungan  hidup  dalam  masyarakat,  jika  hukum  tidak dijadikan sebagai pedoman maka akan selalu menimbulkan perselisihan. 12
Setelah dilakukan kajian lapangan, ditemukan bahwa di Desa Teupin Gajah terdapat  beberapa  pihak  yang  lalai  melakukan  kewajibannya,  serta  ada  juga kasus  yang  objek mawah telah  dijual secara  sepihak  oleh  pengelola  sehingga sebagian  masyarakat  ada  yang  merasa  dirugikan  dan  tidak  merasa  sesuai pembagian  hasilnya.  Terjadinya  perselisihan  tersebut  sesuai  dengan  teori  teori penyelesaian  sengketa  yang  dikemukakan  oleh  Nurmaningsih  Amriani, menurutnya  sengketa  adalah  perselisihan  yang  terjadi  antara  pihak  pada perjanjian,  karena  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak dalam perjanjian tersebut. 13
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, perselisihan atau sengketa yang sering terjadi dalam praktik mawah di Desa Teupin Gajah antara lain ialah karena  pengelola mawah melalaikan  tugasnya,  seperti  jarang  memasukkan ternak ke dalam kandang sehingga ternak yang dipelihara dicuri atau mati karena kurangnya  pengawasan. 14 Permasalahan  lain  yang  dilakukan  oleh  pengelola mawah sehingga  menimbulkan  perselisihan  dengan  pemberi mawah adalah karena  penjualan  secara  sepihak  yang  disebabkan  tidak  adanya  kejujuran  dan kurangnya  kepatuhan  pada  kesepakatan  perjanjian. 15 Menurut  peneliti, kebiasaan masyarakat melakukan perjanjian mawah secara lisan sering menjadi pemicu perselisihan, karena ketiadaan bukti otentik untuk digunakan saat proses penyelesaian  perselisihan.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  adalah  pembagian hasil tidak sesuai antara pengelola dan pemberi mawah, dan kelalaian pengelola mawah. 16
Apabila  terjadi  perselisihan  terkait mawah di  Desa  Teupin  Gajah Kecamatan  Pasie  Raja,  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  jalur  musyawarah secara kekeluargaan, cara ini dianggap solutif untuk memberikan hak para pihak yang  berselisih  terkait  bagi  hasil  akad mawah atas  hewan  ternak.  Jika  dalam penyelesaian  kekeluargaan  tidak  selesai  maka  akan  dilakukan  musyawarah  di balai  desa  dengan  melibatkan  Kepala  Desa,  tokoh  masyarakat,  dan menghadirkan para pihak berselisih. 17
Hasil  yang  diperoleh  dari  penyelesaian  perselisihan  berbeda-beda  antara lain:
12 Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, selaku informan (Kadus Desa Teupin Gajah), 30 Desember 2021.
13 Nurmaningsih  Anriani,  2021, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdana  di  Pengadilan, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. Takdir Rahmadi. 2017, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1
14 Hasil  wawancara dengan Bapak H. Angkasah, selaku responden (pemberi mawah ), pada tanggal 30 Desember 2021.
15 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Marzuki,  selaku  responden  (pengelola mawah ),  pada  tanggal  30  Desember 2021.
16 Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, selaku informan (Tuha peut), pada tanggal 30 Desember 2021.
17 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sulaiman,  selaku  responden  (Pengelola mawah ),  pada  tanggal  30  Desember 2021.
a. Apabila  perselisihan  yang  timbul  disebabkan  karena  kelalaian  pengelola mawah, seperti  ternaknya  hilang  atau  mati  di  luar  kandang,  dan  pengelola mawah tidak dapat memberikan bukti yang jelas tentang hal tersebut, maka ia harus  mengganti  kerugian  sebesar  atau  seharga  ternak  yang  menjadi  objek akad mawah .
b. Jika  perselisihan  terjadi  karena  ketidaksesuaian  pembagian  hasil mawah , maka akan diberikan pemahaman atau penjelasan tentang aturan-aturan adat yang berlaku dalam  akad mawah, dengan harapan para pihak dapat mengerti dan saling menerima hasil dari musyawarah tersebut. 18
3.3. Perspektif  Hukum  Perdata  Tentang  Penyelesaian  Perselisihan Terkait Bagi Hasil Mawah.
Permasalahan  atau  sengketa  sering  terjadi  di  kehidupan  bermasyarakat, dalam  praktik  kerjasama  ada  kemungkinan  hasil  kesepakatan  para  pihak  tidak terlaksanakan dengan baik karena kelalaian maupun kecurangan salah satu pihak melanggar  isi  kesepakatan  yang  telah  dicapai  di  awal  akad.  Munculnya perselisihan  itu  dapat  mengakibatkan  berbagai  hal  yang  tidak  diharapkan  oleh kedua  belah  pihak.  Oleh  sebab  itu,  untuk  memperbaiki  kembali  perjanjian  itu diperlukan solusi untuk mengurai dan memberikan keadilan bagi para pihak. Penyelesaian  perselisihan  terkait mawah hewan  ternak  di  Desa  Teupin Gajah  Kecamatan  Pasie  Raja  Kabupaten  Aceh  Selatan  hingga  saat  ini  masih dilakukan  secara  musyawarah  atau  upaya  rapat  dengan  pendekatan kekeluargaan,  belum  ada  perselisihan mawah yang  penyelesaiannya  sampai tingkat  pengadilan.  Jika  perselisihan  tersebut  tidak  dapat  diselesaikan  secara musyawarah  atau  kekeluargaan,  maka  para  pihak  yang  melakukan  perselisihan akan  meminta  bantuan  pihak  ketiga,  misalnya  Lembaga  Adat,  seperti  Keuchik, dan tokoh masyarakat.
Penyelesaian  seperti  ini  juga  disebut  penyelesaian  sengketa non-Litigasi, yang merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, hal itu telah  sejalan  dengan  Pasal  6  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  yang mengatur  mengenai  pilihan  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  cara musyawarah para pihak yang bersengketa, yang dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian  sengketa.  Maksud  dari  alternatif  penyelesaian  sengketa adalah perselisihan diselesaikan melalui cara yang disepakati oleh para pihak, sengketa diselesaikan  di  luar  pengadilan  dengan  adanya  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
Penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi  (di  Pengadilan),  keunggulan  tersebut  antara  lain  adalah:  ada  sifat kesukarelaan  dalam  proses  penyelesaian  disebabkan  tidak  adanya  unsur pemaksaan,  proses  yang  cepat,  putusan  bersifat  non-yudisial,  prosedurnya
18 Hasil wawancara dengan Bapak Nasta Harimi, selaku informan (bendahara), pada tanggal 30 Desember 2021.
bersifat rahasia, tidak banyak kendala dalam memilih syarat-syarat penyelesaian masalah,  hemat  waktu,  hemat  biaya,  dan  tingginya  kemungkinan  mencapai kesepakatan yang berkeadilan bagi para pihak.

## 4.  KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terkait  penyelasian perselisihan  dalam  praktik  akad mawah di  Desa  Teupin  Gajah  Kecamatan  Pasie Raja dapat disimpulkan beberapa hal berikut:
1. Praktik  pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil (mawah) atas  hewan  ternak  antara peternak  dengan  pemilik  hewan  ternak  di  Kecamatan  Pasie  Raja,  Kabupaten Aceh Selatan hingga saat ini masih dilakukan secara lisan. Praktik pelaksanaan perjanjian mawah hewan  ternak  ini  biasanya  dilakukan  oleh  pihak  yang mempunyai  ternak,  tetapi  tidak  memiliki  waktu  untuk  mengurusnya. Pelaksanaan  perjanjian  bagi  hasil mawah di  Kecamatan  Pasie  Raja  memiliki ketentuan tertentu yang berkaitan erat dengan kriteria kerbau yang menjadi objek mawah ,  ketentuan  dimaksud  berkenaan  dengan  jenis  kelamin  hewan ternak serta sudah atau belum pernah melahirkan.
2. Upaya penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik mawah atas hewan ternak  di  Desa  Teupin  Gajah  Kecamatan  Pasie  Raja  adalah  melalui  cara musyawarah  atau  pendekatan  kekeluargaan.  Hingga  saat  ini,  kedua  jalur tersebut terbukti ampuh dalam menyelesaikan sengketa.
3. Penyelesaian  perselisihan  terkait  bagi  hasil mawah di  Kecamatan  Pasie  Raja Kabupaten Aceh Selatan sudah sesuai dengan perspektif hukum perdata, yaitu sejalan  dengan  amanat  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase,  yang  menerangkan  bahwa  sengketa  dalam  bidang perdata  dapat  diselesaikan  melalui  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS) yang  dilandasi  itikad  baik  dengan  mengesampingkan  penyelesaian  secara litigasi di Pengadilan Negeri.
4. Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  penulis  juga  merekomendasikan beberapa  saran,  yaitu:  disarankan  kepada  pemberi mawah untuk menghadirkan  saksi  minimal  2  (dua)  orang  untuk  menyaksikan  kesepakatan para  pihak  dalam  membentuk  perjanjian  secara  lisan,  dan  mencatat  hasil perdamaian  saat  penyelesaian  perselisihan.  Kepada  pengelola  harta mawah untuk tidak melalaikan kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kepada  pemerintah  desa,  disarankan  untuk  membuat  Qanun  gampong tentang  tata  cara  mawah,  membuat  formulir  perjanjian,  dan  jika  perlu  bisa diatur  adanya hukuman denda  yang  sifatnya  administratif  untuk dimasukkan ke dalam kas desa.
5. REFERENSI
Buku:
Anriani  N,  2021, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdana  di Pengadilan , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soekanto S, 2005, Hukum Adat Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subekti, 2001, Hukum Perjanjian , PT. Intermasa, Jakarta.
Rahmadi T,  2017, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat ,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Artikel Jurnal:
Cut  Miftahul  Jannah  dan  M.  Jafar,  2018,  “Pelaksanaan  Perjanjian  Bagi  Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat” , Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 2.
Furqan  dan  Elva  Hidayan  S,  2018,  “Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Tradisi Mawah  (Studi  Kasus  Pemeliharaan  Ternak  Sapi  di  Desa  Mibo  Kecamatan Banda Raya Banda Aceh)”, Jurnal Al-Idarah , Vol. 2.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872).
Fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  Aceh  Nomor  4  Tahun  2016  Tentang Mawah.