Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG DENGAN BERKEPRIBADIAN

## GANDA (DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Novi Novia Rotarigma 1 , Yovita Arie Mangesti 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: noviasetyo21@gmail.com , yovitaam@untag-sby.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari kajian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berkepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) diatur. sumber sekunder lainnya.data  yang  dikumpulkan  dari  buku-buku  literatur,  penelitian  yang  ada,  dan  peraturan perundang-undangan  yang  relevan.  Temuan  penelitian  membawa  kita  pada  kesimpulan  bahwa karena  telah  memenuhi  unsur  pertanggungjawaban  pidana,  orang  dengan  kepribadian  ganda (Dissociative  Identity  Disorder)  dapat  dihukum  karena  pembunuhan  yang  telah  mereka  lakukan. Penerapan gagasan akuntabilitas dalam strict liability adalah bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini memungkinkan pelaku dipidana penjara sesuai dengan ancaman Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan.
Kata  Kunci: Pertanggungjawaban  Pidana,  Pembunuhan,  Orang  Berkepribadian  Ganda  ( Dissociative Identity Disorder)

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  legal  study  is  to  ascertain  how  criminal  liability  for  murderers  with  multiple personalities  (Dissociative  Identity  Disorder)  is  regulated.This  study  employs  a  normative  approach, which  means  that  it  looks  at  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials  found  in  libraries  or other  secondary  sources.data  gathered  from  books  of  literature,  existing  research,  and  relevant legislation.The study's findings lead us to the conclusion that because they have fulfilled the element of  criminal  responsibility,  people  with  multiple  personalities  (Dissociative  Identity  Disorder)  can  be punished for the murder they have committed.The application of the idea of accountability in strict liability  is  the  form  of  criminal  responsibility.  This  allows  the  offender  to  be  sentenced  to  prison  in accordance with the threat in Article 338 of the Criminal Code, which deals with murder.
Keywords : Criminal Liability, Murder, Dissociative Identity Disorder

## PENDAHULUAN
Karena  mempengaruhi  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,  masalah  kejahatan  dalam masyarakat saat ini sebagai fenomena akan selalu dibicarakan. Tidak dapat disangkal bahwa kejahatan  ini  terjadi  dalam  kehidupan  manusia  dengan  persaingan  kepentingan.  Menurut Bawengan (1974) , istilah “kejahatan” diartikan sebagai “nama atau stempel yang diberikan kepada  seseorang  yang  digunakan  untuk  menilai  perbuatan  tertentu  sebagai  kategori perbuatan  jahat.”  Menurut  Margaretha  (2018),  kejahatan  ini  terjadi  ketika  seseorang melanggar  hukum  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  ,  atau  sebagai  akibat  dari
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kelalaian  yang  dapat  mengakibatkan  hukuman.  Dikaitkan  dengan  berbagai  kesalahan, kesalahan  dapat  diartikan  sebagai  demonstrasi  dan  kegiatan  yang  jahat  yang  biasanya diketahui dan diperhatikan oleh individu. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah apa saja  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  peraturan  yang  berlaku.  Secara umum  yang  dimaksud  dengan  “kejahatan”  adalah  perbuatan  yang  merugikan  masyarakat dan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  sakit  terus meningkat dari waktu ke waktu.
Ada  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  internal  maupun  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan  berteknologi  maju.  Pelaku  internal  dipecah  menjadi  tiga  kategori:  ekonomi, biologis, dan psikologis. Hal ini terlihat dari faktor ekonomi bahwa banyak orang tidak dapat memenuhi kebutuhan fundamental mereka.A status seseorang sebagai miskin menunjukkan bahwa  mereka  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka,  seperti  perumahan, makanan,  pakaian,  perawatan  kesehatan,  dan  pendidikan.  Pencurian  dan  penjambretan adalah  contoh  kejahatan  yang  biasanya  berasal  dari  faktor  ekonomi.  Berikutnya  adalah faktor  biologis.  Menurut  unsur-unsur  alami,  kejahatan  dapat  dikenali  dari  adanya  unsur- unsur nyata seseorang, termasuk rahang miring ke depan, struktur wajah besar, tulang pipi tinggi, pelipis terbatas, hidung rata atau lebar, rahang besar, penampilan sangat mencolok, hidung berduri. atau bibir yang tebal, mata terlihat licik, rambut wajah diabaikan atau tidak tertutup  dan  tidak  ada  keengganan  untuk  menyiksa,  sebuah  d  memiliki  lengan  yang umumnya  panjang.  Menurut  Santoso  dan  Zulfa  (2001),  para  ahli  di  bidang  genetika  juga berpendapat  bahwa  kecenderungan  kekerasan  dapat  diturunkan  melalui  gen.  Terakhir, aspek psikologis. Kegiatan kriminal dapat dihasilkan dari berbagai faktor psikologis, termasuk penyimpangan dalam kesadaran, emosi yang tidak stabil, sosialisasi masa kanak-kanak yang tidak  memadai,  perkembangan  moral  yang  buruk,  dan  sebagainya.  Gangguan  identitas disosiatif  (DID),  juga  dikenal  sebagai  gangguan  kepribadian  ganda,  adalah  salah  satu gangguan yang dihasilkan dari berbagai gangguan psikologis ini. faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan.
Menurut  Gea  (2013),  seseorang  dengan  kepribadian  ganda  cenderung  menunjukkan  dua atau lebih ciri kepribadian (alter), masing-masing dengan nama, sifat, dan kepribadian yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
unik.  kondisi  perilaku.  Menurut  Semium  (2006),  kepribadian  ganda  ini  biasanya  disebut sebagai  kepribadian  jahat  dan  kepribadian  suci.  Kepribadian  dengan  emosi  tinggi  yang memungkinkan  penderitanya  melakukan  kejahatan  dapat  muncul  dari  kepribadian  jahat tersebut.
Menurut Ali (2007), kejahatan yang dikenal dengan pembunuhan dapat didefinisikan sebagai suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  satu  orang  atau  lebih  yang  mengakibatkan  kematian banyak orang. Kejahatan pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa menurut  Pidana  Hukum  (KUHP).  Suatu  bentuk  penyerangan  terhadap  nyawa  orang  lain disebut  sebagai  kejahatan  terhadap  nyawa  (misdrijven  tegen  het  leven)  (Chazawi,  2007). adalah nama umum untuk jenis hukuman ini. Dengan melakukan sesuatu, Anda melakukan kejahatan  pembunuhan.  Tentu  saja,  ada  banyak  cara  yang  berbeda  untuk  melakukan pembunuhan,  masing-masing  dengan  konsekuensi  hukum  yang  unik.  Konsekuensi  hukum dalam  bentuk  pidananya  akan  jauh  lebih  besar  jika  tindak  pidana  pembunuhan  dilakukan dengan  unsur  kesengajaan  atau  ada  rencana  sebelumnya,  berbeda  dengan  tindak  pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa perencanaan yang turut memperberat suatu kejahatan.
Pertanggungjawaban  atas  setiap  perbuatan  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  manusia  tidak dapat dipisahkan. “Tanggung jawab pidana diartikan sebagai melanjutkan suatu bentuk cela yang obyektif yang dapat dipidana atas perbuata nnya”, demikian pendapat Roeslan Shaleh. Asas legalitas menjadi landasan terjadinya pidana, sedangkan asas kesalahan menjadi dasar penuntutan  pidana  terhadap  pelakunya.  Oleh  karena  itu  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa sebagai  penentu  tindak  pidana  hanya  akan  dipidana  apabila  perbuatan  atau  kejahatan  itu yang dilakukannya keliru” (Saleh, 1982).
Tidak  akan  ada  kesalahan  yang  tidak  dapat  dipidana,  jika  seseorang  tidak  mempunyai kemampuan  untuk  mempertanggungjawabkannya.  Artinya,  pertanggungjawaban  pidana hanya  dapat  dijatuhkan  kepada  orang  yang  sudah  dewasa,  berakal  budi,  dan  dapat mengambil  keputusan  sendiri. Demikian  pula,  tanggung  jawab  pidana  ada  untuk  kejahatan pembunuhan,  yang  dianggap  sebagai  kejahatan  terhadap  kehidupan,  kategori  kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sebelum  tahun  1980-an,  data  menunjukkan  bahwa  hanya  beberapa  kasus  gangguan kepribadian ganda yang didiagnosis di seluruh dunia; namun, pada tahun 1990-an, puluhan ribu  lebih  kasus  gangguan  kepribadian  ganda  telah  didiagnosis.  Sehingga  beberapa profesional dan ahli percaya bahwa kepribadian ganda lebih mungkin terjadi daripada yang diperkirakan  sebelumnya  (Zabita,  2017).  14  juta  orang  di  atas  usia  Menurut  data  statistik Kemenkes  tahun  2018  terdapat  15  orang  yang  mengalami  gangguan  kejiwaan.  Jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dari 1,7% menjadi 7% (Kemenkes RI, 2018). Padahal kasus kepribadian ganda jarang terjadi. di Indonesia, mereka berpotensi mengakibatkan  tindak  kriminal  karena  orang  dengan  kepribadian  ganda  tidak  memiliki kendali atas dirinya ketika berada di kepribadian lain.
Sehubungan dengan  penggambaran  di  atas, penulis  esai  memulainya dalam  sebuah ulasan yang digunakan sebagai salinan cetak sebuah artikel dengan judul "Kewajiban Pidana Orang dengan Psikosis Kepribadian Konflik yang Melakukan Pelanggaran Pembunuhan".

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  normatif,  yaitu  metode  untuk  menentukan  kaidah,  asas,  dan  doktrin hukum  yang  digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  sedang  berkembang, digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  doktrinal  adalah  nama  lain  dari  jenis  penelitian normatif  ini.  dalam  penelitian  hukum  untuk  memastikan  kebenaran  hubungan  yang  ada  di antara  bagian-bagian  teks  yang  dibedakan  dengan  penggunaan  unsur  bahasa  (kohesi),  di mana  aturan  hukum  itu  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  ada  norma  dan  aturan  yang bersifat  perintah.  atau  larangan  berdasarkan  asas  hukum.  Jenis  penelitian  ini  memberikan penjelasan  sistematis  tentang  aturan  yang  mengatur  kategori  kesulitan  hubungan  dan membuat prediksi tentang bagaimana hal-hal akan berubah di masa depan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Orang  Berkepribadian  Ganda  ( Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Meskipun  merupakan  konsep  yang  berbeda,  namun  pembahasan  pertanggungjawaban hukum pidana tentu akan melibatkan pembahasan perbuatan atau tindakan pidana. Konsep pertanggungjawaban  pidana  tidak  termasuk  dalam  pengertian  perbuatan  atau  kejahatan. Demonstrasi kriminal hanya mengatur pembatasan kegiatan tersebut dengan bahaya disiplin pidana.  Sementara  pertanggungjawaban  pidana  mengatur  tentang  kesanggupan  seseorang untuk  dihukum  atas  suatu  kejahatan  yang  dilakukannya,  pertanggungjawaban  pidana  juga mengacu  pada  tanggung  jawab  seseorang  atas  kejahatan  itu.  Sehingga  seseorang  harus terlebih  dahulu  melakukan  kejahatan  agar  dinyatakan  bersalah.  pelaku  harus  mampu bertanggung  jawab  sendiri  agar  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kejahatan tersebut.  Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  individu  dengan  kepribadian  ganda (Dissociative Identity Disorder) memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, memungkinkan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka lakukan.
Menurut  Chairul  Huda,  hal  lain  yang  mengakui  demonstrasi  atau  kegiatan  kriminal  dan kewajiban  pidana  adalah  bahwa  standar  tindakan  pelanggar  hukum  adalah  pedoman legitimasi.  Ungkapan  "mullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenalli"  dapat ditemukan  dalam  asas  legalitas  ,  yang  menyatakan  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  dapat dipidana  jika  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  larangan perbuatan  tersebut.  Sedangkan  konsep  bersalah  adalah  gagasan  bahwa  seseorang  dapat dihukum.  kesalahan  saat  melakukan  kejahatan.  Doktrin  ini  diungkapkan  dalam  bahasa Inggris sebagai "suatu perbuatan tidak membuat seseorang mendua, kecuali jika pikiran itu secara  hukum  tercela,"  yang  berarti  bahwa  suatu  perbuatan  tidak  membuat  seseorang bersalah kecuali mereka memiliki pikiran jahat. Oleh karena itu , disebutkan bahwa syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dipidana:
sebuah.  harus  ada  perbuatan  yang  dilarang  (actus  reus);  b.  Harus  ada  sikap  mental  jahat (mens  rea)  sehubungan  dengan  perbuatan  atau  tindak  pidana  pembunuhan  dimana pelakunya  berkepribadian  ganda  (gangguan  identitas  disosiatif);  kedua  syarat  ini  harus dipenuhi  sebelum  pelaku  dapat  dipidana.  Asas  legalitas  yang  dibahas  pada  alinea sebelumnya  erat  kaitannya  dengan  syarat  adanya  suatu perbuatan  yang  dilarang. sehingga siapa saja yang melanggar peraturan tersebut dapat dipidana jika diatur sebagai perbuatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pidana. Dalam KUHP, khusus pada pasal 338, perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, jika seseorang  melakukan  pembunuhan,  maka  akan  menghadapi  hukuman  yang  diatur  dalam Pasal 338 KUHP, yaitu penjara paling lama lima belas tahun. Karena dalam pembahasan ini disebutkan  bahwa  orang  yang  berkepribadian  ganda  (identitas  disosiatif)  gangguan)  dapat dihukum,  yang  berarti  bahwa  jika  mereka  membunuh  seseorang,  mereka  dapat  dihukum sesuai dengan hukuman KUHP.
Mens  rea,  atau  sikap  mental  negatif,  adalah  syarat  selanjutnya.  Seseorang  yang  berniat membunuh harus  memiliki  rencana  sebelumnya.  Niat  ini  bisa  berupa niat  membunuh  atau niat  melakukan  kejahatan  lain  yang  berujung  pada  pembunuhan.  Hal  yang  perlu  diketahui adalah  bahwa  dalam  melakukan  kegiatan  tersebut  terdapat  perasaan  dalam  diri  mereka meskipun pada kenyataannya mereka memiliki karakter yang sedikit.
Pada akhirnya, mereka yang melakukan kejahatan akan dihukum karena pertanggungjawaban  pidananya.  Dimana  dalam  konteks  hukum  pidana,  pemidanaan diartikan sebagai tahapan untuk menentukan pemidanaan dan penjatuhan sanksi. Seseorang harus  memenuhi  beberapa  unsur  pertanggungjawaban  pidana  agar  untuk  dipidana. Menurut Ilyas (2012), unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:
sebuah. Memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban hukum b. Ada kesalahan.
c. Tidak ada pembenaran.
Mampu  bertanggung  jawab  adalah  aspek  pertama.  Syarat  lahiriah  suatu  kesalahan  adalah telah  dilakukannya  suatu  perbuatan  atau  kejahatan.  Sementara  itu,  terkait  dengan  kondisi batin  berupa  keadaan  normal  atau  kondisi  dalam  alam  pikiran  pencipta.  Moeldjatno mengungkapkan hal tersebut. keyakinan bahwa hanya orang dengan kesehatan mental yang normal yang dapat diharapkan untuk berperilaku dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh  masyarakat  sehingga  kriteria  untuk  menentukan  apakah  kejahatan  tertentu  dapat dikaitkan  dengannya  hanya  dapat  dipenuhi  oleh  orang  yang  berada  dalam  kondisi  mental yang  normal  keadaan.Keadaan  atau  keadaan  mental  adalah  normal  karena  pencipta menggunakan akal untuk membedakan antara perilaku baik dan buruk.Karena pelaku dapat dianggap  bersalah  jika  mereka  dapat  membedakan  antara  dua  hal  tersebut.Orang  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menderita  gangguan  kepribadian  ganda  (identitas  disosiatif  gangguan)  masih  dapat membedakan  antara  tindakan  baik  dan  buruk,  memungkinkan  mereka  untuk  mengetahui konsekuensi  dari  tindakan  mereka  ketika  mereka  melakukannya.  Merakit  komponen  ini telah  dijelaskan  dalam  kasus  di  mana  orang  dengan  DID  dianggap  memiliki  persyaratan pertanggungjawaban pidana yang diajukan Sudarto juga telah dipenuhi oleh individu dengan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif) (Sudarto, 1997). Orang dengan kepribadian ganda  (gangguan  identitas  disosiatif)  dianggap  memiliki  beberapa  tanggung  jawab  pidana jika mereka memenuhi persyaratan ini.
Kesalahan merupakan komponen kedua. Agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, suatu  perbuatan  atau  perbuatan  harus  mengandung  kesalahan.  Kesalahan  terjadi  apabila suatu keadaan atau akibat yang melanggar hukum pidana disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan  atau  kelalaian.  Apabila  seseorang  tetap  melakukan perbuatan meskipun telah mengetahui akibatnya, maka ia telah melakukan kelalaian. Karena ada  akibat  yang  tidak  dapat  diketahui  atau  diduga  sebelumnya  tidak  dapat  dipertanggung jawabkan  sebagai  kelalaian  (Amrani  dan  Ali  2015),  sedangkan  kesengajaan  dalam  bentuk kehendak  atau  niat  untuk  bertindak  dalam  melakukan  kejahatan,  mengetahui  terlebih dahulu  akibat  dari  pelaku  tindak  pidana  merupakan  syarat  mutlak.  untuk  melakukan  suatu tindakan  dan  kehendak  untuk  dihasilkan  dari  tindakan  itu  disediakan  oleh  teori  kehendak. Oleh  karena  itu,  intensionalitas  terjadi  ketika  suatu  tindakan  menghasilkan  hasil  tertentu. Oleh karena itu, inte pengertian ada ketika hasil yang diinginkan dari suatu tindakan menjadi niat dari tindakan yang dilakukan. Ketika datang ke kejahatan pembunuhan, salah satu unsur kejahatan adalah unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari bahwa tujuan  perbuatannya  adalah  untuk  mengakhiri  hidup  orang  lain  dan  perbuatan  tersebut dilakukan dengan sukarela.
Aspek ketiga, tidak ada pembenaran untuk memaafkan. Hakim memutuskan bahwa kondisi mental  pelaku  yang  memiliki  gangguan  kepribadian  ganda  (gangguan  identitas  disosiatif) tidak  dapat  dijadikan  alasan  karena  tidak  termasuk  dalam  perumusan  Pasal  44  KUHP. Putusan ini didasarkan pada putusan hakim ketika pelaku mengalami gangguan kepribadian ganda. ) masih menghadapi hukuman atas tindakan mereka.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Konsep  kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana  saat  ini  sangat  erat  hubungannya. Artinya, selain membuktikan unsur-unsur kejahatan, kesalahan pelaku juga harus dibuktikan untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Namun, dua gagasan pertanggungjawaban pidana — pertanggungjawaban  ketat  dan  pertanggungjawaban  pengganti — telah  muncul  sebagai hasil dari kemajuan di bidang hukum.
Tanggung  jawab  ketat  adalah  gagasan  tanggung  jawab  yang  dilakukan  dalam  lingkup kejahatan  tanpa  membuat  kesalahan.  Apabila  pelaku  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana yang telah dirumuskan dan diatur oleh undang-undang, bagaimanapun perasaan batinnya, ia sudah  dapat  dituntut.  Jadi  dalam  pengertian  tanggung  jawab  ini  yang  dikendalikan  adalah kegiatannya (actus reus). tanpa kesalahan" digunakan untuk menggambarkan ide ini. Tidak masalah  jika  tindakan  itu  dilakukan  dengan  niat  jahat;  yang  penting  melanggar  hukum, sehingga  pelakunya  sudah  dapat  dihukum.  Oleh  karena  itu,  ciri-ciri  berikut  berlaku  untuk konsep strict liability:
sebuah. Tidak ada mens rea; b. Unsur utama berupa tindakan (actus reus); c. Buktinya hanya pada actus reus, bukan mens rea. Pertanggungjawaban perwakilan adalah pengganti konsep pertanggungjawaban  di  mana  tanggung  jawab  hukum  diadakan  terhadap  satu  orang  atas kesalahan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Ruang  lingkup  pekerjaan  harus  tercermin  dalam persyaratan dua individu. Ada tidaknya actus reus dan mens rea adalah pembedaan antara strict  liability  dan  vicarious  liability.  Jika  mens  rea  tidak  diwajibkan  untuk pertanggungjawaban  pidana  di  bawah  strict  liability,  rea  pekerja  diharuskan  di  bawah tanggung jawab pengganti untuk meminta pertanggungjawaban pemberi kerja atas tindakan karyawan mereka.
Konsep strict liability dapat diterapkan pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang  dengan  gangguan  identitas  disosiatif.  Karena  sulit  untuk  mempertanyakan  adanya mens  rea  dalam  perbuatan  atau  tindak  pidana  pembunuhan  dengan  pelaku  gangguan identitas  disosiatif,  maka  Konsep  pertanggungjawaban  pidana  dalam  strict  liability  tidak. Apalagi  jika  telah  terjadi  pertukaran  karakter  dari  tokoh  yang  melakukan  kesalahan  serius kepada  tokoh  lain.  Pelaku  dengan  kepribadian  ganda  (gangguan  identitas  disosiatif)  tidak akan menyadari bahwa kepribadian lain yang ada dalam dirinya telah melakukan kejahatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
atau  pembunuhan.  Kepribadian  yang  aktif  tidak  akan  mengetahui  hal  ini.  Untuk  dapat mengembalikan  kepribadian  yang  telah  melakukan  kejahatan  tersebut,  diperlukan  seorang psikiater. Namun, meskipun seorang psikiater telah memberikan bantuan, hal tersebut tidak menjamin  bahwa  psikiater  tersebut  dapat  memulihkan  orang  yang  telah  melakukan perbuatan  pembunuhan.  Mens  rea  tetap  dianggap  harus  ada,  meskipun  tidak  perlu pembuktian, meskipun konsep strict liability tentang pertanggungjawaban tidak meragukan keberadaannya.
Roeslan  Saleh  mengusulkan  gagasan  strict  liability  dalam  hukum  pidana  (Amrani  dan  Ali, 2015):
Pada  kenyataannya,  respon  kriminal  kemungkinan  hilang  ketika  satu  keadaan  memaafkan. Selain  itu,  praktik  ini  menghasilkan  berbagai  kondisi  mental  yang  diperlukan  untuk penghapusan hukuman pidana. Akibatnya, muncul kelas kejahatan yang hukumannya cukup di bawah teori tanggung jawab yang ketat. Dalam benak terdakwa, ketidaktahuan dan sama sekali  tidak  ada  niat  melakukan  kejahatan  merupakan  definisi  kejahatan.  Padahal,  terlepas dari  faktanya  bahwa  mereka  tidak  berniat  melakukan  kejahatan,  diyakini  bahwa  mereka masih  memikul  tanggung  jawab  atas  apa  yang  terjadi.  Ini  biasanya  berlaku  untuk pelanggaran  ringan,  juga  dikenal  sebagai  pelanggaran.  Beberapa  penulis  percaya  bahwa tindakannya  adalah  kriminal,  tetapi  tidak  dianggap  sebagai  benar-benar  perbuatan  pidana. Tanpa  memeriksa  keadaan  jiwanya  sebagai  suatu  keadaan  yang  dapat  meniadakan penggunaan  pidana,  ia  harus  dimintai  pertanggungjawaban  secara  hukum  hanya  karena perbuatannya memenuhi unsur delik.
Menurut  Roeslan  Salwh,  ada  kelompok  pelaku  kejahatan  yang  melakukan  kejahatan  dalam keadaan  tidak  sadar  dan  masih  dapat  dihukum  dengan  tanggung  jawab  yang  tegas. Terdakwa  tidak  berniat  melakukan  kejahatan  dan  tidak  mengetahui  keadaan  sekitar perbuatannya. Kesamaan antara kondisi ini dan pelaku kejahatan dengan kepribadian ganda (gangguan identitas disosiatif).di mana identitas asli orang tersebut tidak menyadari bahwa ia melakukan kejahatan.di mana kepribadian asli seseorang tidak menyadari bahwa ia telah melakukan  kejahatan  karena  kejahatan  tersebut  merupakan  akibat  dari  tindakan kepribadian  lain  meskipun  itu  telah  dinyatakan  bahwa  tindak  pidana  ringan  atau
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
pelanggaran  termasuk  dalam  lingkup  strict  liability,  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  tindak  pidana  lain  termasuk  dalam  lingkup  strict  liability  juga.  Karena  terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud. didakwa, hakim dapat menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  berdasarkan  putusan  yang  telah  terjadi  atau  cr perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  terhadap  seseorang  dengan  kepribadian  ganda (gangguan identitas disosiatif).
Ketika  satu  keadaan  memaafkan,  peluang  hilang.  Selain  itu,  praktik  ini  menghasilkan berbagai  kondisi  mental  yang  diperlukan  untuk  penghapusan  hukuman  pidana.  Teori tanggung  jawab  yang  ketat  mengarah  pada  pengembangan  subset  kejahatan  yang hukumannya cukup. Terdakwa berpendapat bahwa definisi kejahatan adalah ketidaktahuan dan sama sekali tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Bahkan, diyakini bahwa mereka masih  memikul  tanggung  jawab  atas  apa  yang  terjadi  meskipun  faktanya  mereka  tidak berniat  melakukan  kejahatan.  kejahatan  di  tempat  pertama.  Dalam  banyak  kasus,  ini  juga berlaku  untuk  pelanggaran  ringan.  Meskipun  mereka  tidak  dianggap  sebagai  tindakan kriminal yang sebenarnya, beberapa penulis percaya bahwa tindakannya adalah kriminal. Dia harus  dimintai  pertanggungjawaban  secara  hukum  hanya  karena  tindakannya  memenuhi unsur-unsur  kejahatan.  suatu  delik,  tanpa  mempertimbangkan  keadaan  jiwanya  sebagai syarat yang dapat menghalangi penerapan hukuman.
Roeslan  Salwh  mengatakan  bahwa  ada  kelompok  pelaku  kejahatan  yang  melakukan perbuatan  dalam  keadaan  tidak  sadarkan  diri  dan  masih  dapat  dihukum  berat.  Terdakwa tidak mengetahui keadaan sekitar perbuatannya dan tidak berniat melakukan tindak pidana. Kemiripan  antara  kondisi  tersebut  dengan  orang  yang  melakukan  kejahatan  yang  memiliki kepribadian  ganda  (gangguan  identitas  disosiatif).di  mana  orang  yang  sebenarnya  tidak menyadari  bahwa  mereka  melakukan  pelanggaran.Terlepas  dari  fakta  bahwa  telah dinyatakan bahwa tindakan kejahatan kecil atau pelanggaran diingat untuk tingkat tanggung jawab  yang  berat,  hal  ini  tidak  't  mengecualikan  kemungkinan  bahwa  kesalahan  yang berbeda  juga  diingat  karena  tingkat  risiko  yang  parah.karena  diyakini  bahwa  terdakwa melakukan unsur-unsur kejahatan yang relevan.Keputusan yang dibuat atau kejahatan yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dilakukan  terhadap  seseorang  dengan  gangguan  identitas  disosiatif  (DID)  dapat  digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada saat didakwa.

## KESIMPULAN
Jenis  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  orang  dengan  berbagai  watak  (Conflicting Personality  Psychosis)  yang  melakukan  demonstrasi  pembunuhan  terhadap  pelanggar hukum adalah dengan memaksakan hukuman sesuai dengan bahaya pidana Pasal 338 KUHP, yaitu  pidana  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun.  .Namun,  seseorang  dengan  gangguan kepribadian ganda (Dissociative Identity Disorder) harus menunjukkan pertanggungjawaban pidana  sebelum  menerima  hukuman.  Selain  itu,  perlu  ditentukan  definisi  tanggung  jawab pidana  yang  akan  digunakan.  Akibatnya,  strict  liability  dapat  digunakan  untuk  meminta pertanggungjawaban  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan  seperti  pembunuhan  ketika mereka  memiliki  kepribadian  ganda  (Dissociative  Identity  Disorder).  Meskipun  mens  rea dianggap  ada,  tidak  diragukan  lagi  bahwa  mens  rea  ada  dalam  kerangka pertanggungjawaban  yang  ketat.  Seseorang  dapat  dihukum  selama  mereka  melakukan perbuatan  atau  melakukan  kejahatan  dan  mempunyai  kemampuan  untuk  bertanggung jawab.  Penjelasan  bahwa  Konsep  risiko  berat  cocok  untuk  pembunuhan  yang  pelakunya memiliki  karakter  yang  berbeda  (Conflicting  personality  psychosis)  karena  ketika  terjadi pertukaran  karakter  dalam  diri  pelakunya,  sulit  untuk  menunjukkan  keberadaan  mens  rea berdasarkan faktanya. bahwa individu dengan karakter yang berbeda (Conflicting personality psychosis)  mengalami  amnesia  tidak  permanen  ketika  karakternya  berubah.  Karena  telah mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran berat,  tetapi  pelakunya  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Akibatnya,  tindak pidana ini memenuhi syarat strict liability karena strict liability tidak menimbulkan keraguan terhadap adanya mens rea.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainudin. 2007. Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika) Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dan Penerapan , 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers) Bawengan, Gerson W. 1974. Psychology Kriminal (Jakarta: Pradnya Paramita) Chazawi, Adam. 2007. Kejahatan Terhadap Nyawa (Jakarta: Sinar Grafika)
Gea,  Antonius  Atosökhi.  2013.  ‘Psychological  Disorder  Perilaku  Abnormal:  Mitos  Dan Kenyataan’, Humaniora , 4.1: 692 – 704 Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rengkang Education)
Kementrian  Kesehatan  RI.  2018.  ‘Potret  Sehat  Indonesia  dari  Rikesdas  2018’, Depkes.Go.Id <http://www.depkes.go.id/article/view/18110200003/potren-sehat-indonesia-dari- riskesdas-2018.html>
Margaretha.  2018.  ‘Mengapa  Orang  Melakukan  Kejahatan?”’, Psikologi.Unair.Ac.Id <https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/> Saleh,  Roeslan.  1982. Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana (Jakarta:  Ghalia Indonesia)
Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminolog I (Jakarta: Rajawali Pers) Semium, Yustinus. 2006. Kesehatan Mental 2 (Yogyakarta: Kanisius) Sudarto. 1997. Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni)
Zabita,  Amalda  Alif.  2017.  ‘Kajian  Gangguan  Identitas  Disosiatif  Pada  Tokoh  Utama  Dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari’ (University of Muhammadiyah Malang)