## KEPASTIAN PERLINDUNGAN HUKUM KESENIAN TRADISIONAL SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM MENUNJANG KEPARIWISATAAN INDONESIA
Liza Marina¹, Dessy Sunarsi² Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jl. Soepomo No 84, Jakarta Selatan Email Korespondensi: lizausahid@gmail.com

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  hal  yang  melindungi  subyek-subyek  hukum  melalui peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan    pelaksanaannya    dengan      suatu sanksi. Salah  satu  sifat  dan  sekaligus  merupakan  tujuan  dari  hukum  adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan  keanekaragaman  etnik,  suku  bangsa  dan  agama  yang  secara  keseluruhan  merupakan potensi  nasional  yang  perlu  dilindungi.  Kekayaan  kesenian  tradisional  merupakan  salah  satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Saat ini belum ada kepastian hukum terhadap perlindungan  Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia, mengingat regulasi  masih  memasukkan  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Perlu  diatur  secara  tersendiri regulasi Ekspresi Budaya Tradisional secara khusus yang diikuti dengan Peraturan Pemerintahnya beserta sanksi yang tegas atas pelanggarannya.
Kata  Kunci: Kepastian  hukum,  Perlindungan  hukum,  Kesenian  tradisional,  Ekspresi  budaya tradisional.

## ABSTRACT
Legal protection is a matter that protects legal subjects through applicable laws and regulations and is forced to implement it with a sanction. One of the characteristics and at the same time is the  purpose  of  the  law  is  to  provide protection  (protection)  to  the  community.  Therefore,  legal protection for these communities must be realized in the form of legal certainty. Indonesia as an archipelago,  has  a  very  rich  diversity  of  arts  and  cultures.  This  is  in  line  with  the  diversity  of ethnicity, ethnicity and religion as a whole is a national potential that needs to be protected. The wealth of traditional arts is one source of intellectual work that can and needs to be protected by law.  At  present  there  is  no  legal  certainty  regarding  the  protection  of  Indonesian  Traditional Culture Expressions, considering that regulations still include in the Copyright Act. It is necessary to regulate the regulation of Traditional Culture Expressions in particular which is followed by Government Regulations along with strict sanctions for violations.
Keyword: Law certitude, Legal protection, Traditional arts, Traditional culture expressions.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang sangat banyak memiliki potensi kepariwisataan yang belum ditumbuhkan dengan sepenuhnya. Pariwisata  sebagai salah satu penghasil devisa negara terbesar, memerlukan berbagai upaya untuk dapat lebih memaksimalkan peranan  dan  kontribusinya.  Proses  pengembangan  berbagai  potensi  tesebut  harus mengacu  kepada  pada  daya  saing  yang  berskala  internasional,  sehingga  dalam pelaksnaannya diperlukan perangkat pengaturan lalu lintas hukum yang jelas. Salah satu atraksi  pariwisata  Indonesia  adalah  keanekaragaman  seni  budaya,  yang  membuat wisatawan  mancanegara  kagum  disamping  keindahan  wisata  alamnya  serta  cagar budayanya.  Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan,  memiliki  keanekaragaman  seni  dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama  yang  secara  keseluruhan  merupakan  potensi  nasional  yang  perlu  dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk  seni  dan  budaya  itu  sendiri,  tetapi  dapat  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan kemampuan di  bidang  perdagangan   dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan  demikian,  kekayaan  seni  dan  budaya  yang  dilindungi  dapat  meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja,  tetapi    juga    bagi    bangsa    dan negara.
Negara  memajukan  Kebudayaan  Nasional  Indonesia  di  tengah  peradaban  dunia dan  menjadikan  Kebudayaan  sebagai  investasi  untuk  membangun  masa  depan  dan peradaban  bangsa  demi  terwujudnya  tujuan  nasional  sebagaimana  diamanatkan  oleh Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk  memajukan  Kebudayaan  Nasional Indonesia  di  tengah  dinamika  perkembangan dunia; Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa  upaya  Pemajuan  Kebudayaan  melalui  Pelindungan,  Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.
Kebudayaan  di  Indonesia  termasuk  di  dalamnya  seni  budaya,  saat  ini  mulai menjadi  perhatian  khusus  pemerintah  untuk  “dijual”  ke  pasar  budaya  internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaanya, kesenian  tradisional  lemah dari segi perlindungan.  Misalnya  saja,  perlindungan  atas  hasil  karya  seniman  tradisinya, perlindungan  atas  buah  pemikiran  intelektualnya  berupa  syair,  lagu,  musik,  dongeng, seni  tari  tradisional  dan  lain  sebagainya  masih  belum  dibentuk  perangkat  hukumnya secara khusus. Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional  sebagai  warisan  budaya  yang  dimiliki  secara  komunal  (dimilik  bersama). Sehingga muncul anggap bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi  sesuatu  yang  terbuka  dan  publik  domein.  Konflik  kepentingan  antara  negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus dimasukan dalam perjanjian TRIPs. Negara maju lebih menginginkan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai public domein sehingga dapat diakses, hal  ini  sangat  merugikan  negara-negara  berkembang.  Sedang  negara  berkembang menganggap bahwa rezim HKI yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengetahuan tradisonal merupakan tata nilai dalam kehidupan masyarakat adat antara lain dapat berupa tanaman  obat  dan  pengobatan,  seni  ukir,  seni  tenun  pemuliaan  tanaman  dan  budaya
masyarakat  adat.  Perlahan-lahan  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya tradisional  itu  akan  hilang  sejalan  dengan  tergerusnya  budaya  tradisional  dengan kemajuan  zaman  dan  terpinggirkannya  masyarakat  adat.  Hal  ini  karena  kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual, tidak  terdokumentasi  nya pengetahuan adat tersebut dengan baik. Di sisi lain, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah persoalan perlindungan hukum.
Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual  terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat personal dan komunal (Hawin dan Budi Agus Riswandi: Gajah Mada University Press, 2017).  Budaya  masuk  dalam  kategori  komunal,  yang  artinya  kekayaan  yang  dimiliki bersama-sama. Ini berarti, sangat sulit mendaftarkan kebudayaan bersifat HKI komunal. Karena  hak  paten  itu  hanya  digunakan  yang  sifatnya  penemuan,  merek,  dan  desain industri.  Kalaupun  ingin  didaftarkan,  nantinya  masuk  ke  dalam  HKI  kategori  pribadi, yang berarti tergolong hak cipta. Hak cipta memiliki batas masa waktu yang bisa habis. Jika seorang menciptakan suatu penemuan, maka hak ciptanya akan terpakai selama dia hidup.  Namun  setelah  meninggal  dunia,  hak  cipta  akan  habis  70  tahun  sejak  sang pencipta wafat.
Ekspresi  budaya  tradisional  merupakan  masalah  hukum  baru  yang  berkembang baik  di  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual baru dalam waktu satu dekade terakhir muncul  menjadi  masalah  hukum  disebabkan  belum  ada  instrumen  hukum  nasional maupun  internasional  memberikan  perlindungan  hukum  secara  optimal  terhadap pengetahuan tradisional yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pihakpihak yang tidak bertanggung  jawab.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  perlindungan  yang  diberikan  oleh negara  terhadap  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional  yang dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung jawab. Tanpa  disadari  banyak produk  sumber  daya  hayati  dan  karya intelektual  lokal  masyarakat  Indonesia itu  telah disalahgunakan, bahkan telah di daftarkan hak intelektualnya oleh pihak asing. Salah satu pihak  asing  yang  telah  banyak  mempergunakan  tanpa  izinnkarya  seni  tradisional Indonesia, adalah Malaysia. Contohnya seperti alat musik angklung  reog ponorogo dan Lagu Rasa Sayange.  Lagu Rasa Sayange yang diklaim oleh pemerintah Malaysia sebagai lagu milik bangsanya di pergunakan sebagai jingle iklan pariwisata negara Malaysia dan dikumandangkan pada peringatan hari ulang tahun Malaysia yang ke 50.
Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi  budaya  tradisional  dipegang  oleh  Negara.  Negara  wajib  menginventarisasi, menjaga  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional.  Penggunaan  ekspresi  budaya tradisional  harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat pengembannya.  Dalam  Pasal  39  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang depagang oleh negara belum ada peratran pemerintahnya. Berdasarkan perumusan ketentuan  Pasal  39  tersebut,  tidak  mencakup  perlindungan  terhadap  hak  cipta pengetahuan  tradisional  masyarakat  adat.  Artinya,  kedudukan  pengetahuan  tradisional masyarakat  adat  rentan  untuk  dieksplotasi  oleh  pihak  lain.  Padahal  perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.
Ekspresi Kebudayaan Tradisional sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di
negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia  belum  mendapatkan  perlindungan, sebagaimana  kekayaan  intelektual  di  negara  maju.  Negara-negara  maju  berupaya sedemikian  rupa  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual  mereka  dari  penyalahgunaan, dengan jalan menekan negara-negara di  dunia  ketiga, untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Keengganan negara maju untuk mengakui pengetahuan dan ekspresi kebudayaan  negara-  negara      berkembang,      disebabkan      karena  mereka  tidak  ingin kehilangan  akses  mengambil  pengetahuan    dan    ekspresi      kebudayaan  tradisonal masyarakat  lokal,  yang  telah  terbukti  sangat  menguntungkan  bagi  mereka,  baik  secara ekonomis

## PERMASALAHAN
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  kepastian perlindungan hukum kesenian tradisional sebagai bagian dari Ekspresi budaya tradisional dalam menunjang kepariwisataan Indonesia.

## PEMBAHASAN
Indonesia  sebagai  negara  yang  kaya  akan  kebudayaan,  terutama  kesenian tradisional,  harus  melindungi  pengetahuan  tradisional  dan  ekspresi  budaya  tradisional yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan  ekspresi kebudayaan adalah bagian integral  dari kehidupan  sosial    masyarakat    yang  bersangkutan.  Pengetahuan  tradisional    (PT)    dan ekspresi  budaya  tradisional  (EBT)    merupakan  aset  negara  yang  sangat  potensial  bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi  kepemilikannya banyak diakui ( diklaim ) oleh pihak asing tanpa adanya benefit sharing, sehingga terjadi konflik  kepentingan  antara  negara  maju  dan  negara  berkembang  seperti  Indonesia. Kelemahan  Indonesia  dalam  mengembangkan  sistem  perlindungannya  belum  adanya sistem perlindungan yang tepat  dan memadai serta terbatasnya  data, dokumentasi dan informasi tentang  Pengetahuan Tradisional  dan  Ekspresi Budaya Tradisional.
Pengetahuan  Tradisional  adalah  karya  intelektual  di  bidang  pengetahuan  dan teknologi tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat  tertentu.  Sedangkan  pengertian  Ekspresi  Budaya  Tradisional  adalah  karya intelektual  dalam  bidang  seni,  termasuk  ekspresi  sastra  yang  mengandung  unsur karakteristik  warisan  tradisional  yang  dihasilkan,  dikembangkan,  dan  dipelihara  oleh komunitas  atau  masyarakat  tertentu  (RUU  PTEBT).  Ekspresi  Budaya  Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia. Hal ini berakar pada bahasa Sansekerta "budhayah" yang berarti pikiran atau intelektual. Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu  yang  dihasilkan  oleh  pikiran  manusia  dan  intelek  untuk  mengembangkan  dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka.ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. Ekspresi budaya tradisional sudah  mengandung  beberapa  nilai  seperti  ekonomi,  spiritualitas  dan  komunalitas. Ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu.
Ketika tugas menginventarisasi data kepemilikan kesenian tradisional yang sudah turun  termurun  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  budaya  masyarkatnya  diperlukan
pengetahuan  tradisional.  Pengetahuan  tradisional  mengacu  pada  pengetahuan,  inovasi dan  praktek  masyarakat  adat  dan  lokal  di  dunia  yang  dikembangkan  dari  pengalaman mereka di abad dan menurut, pengetahuan tradisional langsung budaya dan lingkungan ditransfer  secara  lisan  dari  generasi ke generasi. ini adalah kolektif yang dimiliki dan dikelola dalam beberapa bentuk seperti cerita rakyat, lagu- lagu rakyat, peribahasa, nilai- nilai  budaya,  iman,  ritual,  hukum  masyarakat,  bahasa  lokal  dan  keturunan hewan. Perlindungan  hukum  terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  sangat  dibutuhkan  oleh negara-  negara  berkembang,  karena  perlindungan  dianggap  sebagai  tindakan  yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.
Ada  dua  hal  yang  dapat  dilakukan  guna  memberikan  perlindungan  hukum  atas pengetahuan  tradisional:
1. Untuk  jangka  pendek  perlindungan dengan system inventarisasi
atau
dokumentasi pengetahuan tradisional yang ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif  tetapi  juga  dapat  digunakan  sebagai  fungsi  pembuktian  hukum. Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan atau catatan khusus yang dibuat oleh  pemerintah. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan  kegiatan  pendataan  atas  suatu  kebudayaan  tradisional  di  suatu  wilayah, yang  dengan  adanya  data  tersebut  kebudayaan  tradisional  suatu  masyarakat  dapat terinventarisir.  Inventarisasi  sendiri  dapat  dilakukan  dalam  berbagai    bentuk,    di antaranya    adalah  berupa    penerbitan    inventarisasi    pengetahuan  yang  tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.
2. Untuk  jangka  menengah  dan  panjang  dengan  mengeluarkan  peraturan  yang  secara khusus melindungi pengetahuan tradisional. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional  di tingkat internasional adalah dengan menciptakan peraturan perundang- undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah  yang bersifat internasional.
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dipaksakan    pelaksanaannya dengan   suatu sanksi. Salah  satu  sifat  dan  sekaligus  merupakan  tujuan  dari  hukum adalah  memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu, perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  tersebut  harus  diwujudkan  dalam    bentuk adanya  kepastian hukum. Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, bahwa masalah  pokok  dalam  penegakan  hukum  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, kemudian perundang-undangan hak cipta yang belum kompherensif. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta  khususnya  dan  hak  milik  kekayaan  pada  umumnya  termasuk  hukum  yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi  itu  pun,  seperti  pencipta  dan  pemegang  hak  terkait  banyak  yang  kurang mengetahui  hak  cipta  sangat  kurang,  pada  umumnya  masyarakat  tidak  menyadari  arti pentingnya  perlindungan  hak  cipta  bagi  pengembangan  kebudayaan,  peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.
Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  menjadi  sangat  penting  mengingat bahwa  kepemilikan  nya  secara  komunal  dalam  upaya  melestarikan  hak  bangsa  dan negara  ditengah  persaingan  global.  EBT  ini  mempunyai  potensi  nilai  ekonomis  atas
karya  budaya  masyarakat  yang  bersangkutan,  sehingga  dalam  kapasitas  industri pariwisata yang dapat dipertunjukkan kepada wisman dan wisnus dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri dalam me3ningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.
Upaya perlindungan kesenian tradisional atau ekspresi budaya tradisional juga bisa dilakukan  dengan  cara  mempublikasikan  budaya  itu  seluas-luasnya.  Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap  ekspresi  budaya  tradisional  yang  dilakukan  dengan  cara  membuat data  base kekayaan  tersendiri.  Nanti  disiarkan  ke  internet  agar  semua  orang  tahu  (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya. Dalam Pasal 16 ayat (4) Undang- Undang No. 5 Tahun 2017 diatur  tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan  Kebudayaan  terdiri  atas  tahapan:  1)  pencatatan  dan  pendokumentasian;  2) penetapan;  3)  pemutakhiran  data.  Pengamanan  Objek.  Namun  dalam  praktik  masih sebagian besar belum melakukan pendataan tersebut dalam mengimplementasikan UU Hak  Cipta  jo.  UU  Nomor  5  Tahun  2017.  Dalam  mengiventarisir  terkait  karya  cipta kesenian  tradisional  yang  tidak  diketahui  penciptanya.  Disinilah  peranan  Pemerintah Daerah untuk dapat menginisiasi dan memberikan perlindungan aktif. Yang tahu tentang masyarakat dan hasil karyanya adalah Pemdanya. Disamping itu  juga perlu didukung oleh  kesadaran  masyarakat  untuk  memprotek  karya  kesenian  tradisional  miliknya. Karakterisk hak cipta adalah keaslian dalam membuat karya cipta. Karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakuinya sebagai ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh disalin atau direproduksi dari karya lain.
Pencatatan ini bersifat sukarela. Permasalahan dilapangan dalam menginventarisir keasliannya, ketika menentukan siapa pemiliknya, untuk suku yang sama tetapi dibatasi oleh batas negara contoh suku Dayak Iban terdapat di tiga tempat yaitu Indonesia dan Malaysia  dan  Brunai.  Kesenian  Tradisionalnya  tentua  ada  kemiripan  bahkan  juga namanya sama. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus aktif dalam memprotek  dengan  seringnya  dipentaskan  dalam  setiap  kesempatan  pertunjukan kesenian kpd wisatawan. Pasal 22 ayat 4 UU Nomor 5 tahun 2017 menyatakan Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan; 2) Kebudayaan  Terpadu  secara  terus-menerus;  3)  mewariskan  Objek.  Pemajuan Kebudayaan  kepada  generasi  berikutnya;  4)  memperjuangkan  Objek  Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
Salah satu contoh yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat adalah dilakukannya inventarisasi  usulan  karya  atau  produk  unggulan  dari  27  kabupaten  atau  kota  di  Jawa Barat,  yang  telah  melalui  serangkaian  verifikasi  dan  penyeleksian  oleh  tim  penyusun, telah di peroleh hasil beberapa karya atau produk dari 19 kabupaten atau kota yang telah memenuhi  syarat  dan  kriteria  yang  akan  di  ajukan  melalui  hak  kekayaan  intelektual. Beberapa karya atau produk dari 19 kabupaten atau kota ini sebagai berikut:
Tabel 1. Produk Unggulan yang diusulkan untuk mendapat hak cipta Prov Jawa Barat
No.  Kabupaten/Kota Karya/Produk Budaya Keterangan 1 Kota Depok Tari Neang Sora 2 Kab. Cianjur Teknik Pembelajaran Mamaos
Cianjuran 3 Kab. Sukabumi Tari Dog-Dog Lojor 4 Kota Sukabumi Tari Pakujajar 5 Kab. Subang Album  Musik  Kawih  Murangkalih Balik Ka Sawah 6 Kab. Karawang Kendang Karawang Abah Wita 7 Kab.Bekasi Tari Jejingkrakan 8 Kota Cirebon Tari Jembar Agung 9 9 Kab.Cirebon Wawang Babad 10 Kab. Majalengka Tari Kedempling 11 Kab. Sumedang Kab. Sumedang Reak Kreasi 12 Kab. Ciamis Tari Deleng 13 Kota Banjar Seni Jurig Sarengseng 14 Kota Bandung Seni Benjang Topeng 15 Kab. Bandung Angklung Ragam Laras 16 Kab. Bandung Barat Tari Dayang Sumbi 17 Kota Cimahi Bangbarongan Durciang 18 Kab. Tasikmalaya Angklung Landung 19 Kota Tasikmalaya Angklung Badud Sumber : Dinda Aulia Amini, 151000189 (2019) Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya
Tradisional Untuk Mewujudkan Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Pemeliharaan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  dilakukan  dengan  cara:  1)  menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek; 2) Pemajuan Kebudayaan; 3) menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; 4) menjaga keanekaragarnan Objek Pemajuan  Kebudayaan;  5)  menghidupkan  dan  menjaga  ekosistem  Kebudayaan  untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan 6) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada  generasi  berikutnya.  Penyelamatan  Objek  Pemajuan  Kebudayaan  dilakukan dengan  cara:  1)  revitalisasi;  2)  repatriasi;  dan/  atau  3).  Restorasi  (Pasal  26  ayat  3). Publikasi  dilakukan  untuk  penyebaran  informasi  kepada  publik  baik  di  dalam  negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media (Pasal 28 ayat 3). Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) penyebarluasan;
2) pengkajian;dan 3) pengayaan keberagaman.(Pasal 30 ayat 3).
Perlindungan  Ekspresi  Budaya  Tradisional  (EBT)  melalui  hukum  cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan  intelektual. Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta  menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi  budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga  dan  memelihara  ekspresi  budaya  tradisional.  Penggunaan  ekspresi  budaya tradisional  harus  memperhatikan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat pengembannya.  Dalam  Pasal  38  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  ketentuan  lebih  lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas Ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang  dipegang  oleh  negara  belum  ada  Peraturan  Pemerintah  sebagai  peraturan pelaksanaanya  nya.  Hal  ini  pula    menjadi  hambatan  dalam  penerapan  hukumnya. Sementara itu atas inisiaf Dewan Perwakilan Daerah, saat ini sedang dibahas mengenai pembentukan  Rancangan  Undang-  Undang  tentang  Perlindungan  dan  Pemanfaatan
Kekayaan  Intelektual,  Pengetahuan  Tradisional,  dan  Ekspresi  Budaya  Tradisional. Namun sampai saat ini masih terus dalam pembahasan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Saat  ini  belum  ada  kepastian  hukum  perlindungan    terhadap  kesenian  Budaya tradisional  sebagai  bagian  dari  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Indonesia,  mengingat regulasinya masih  menyatu  dalam  UU  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Ada Perbedaan dalam hal kepemilikan bahwa hak Cipta umumnya dilimiki secara individual, sedangkan  kepemilikan  EBT  adalah  komunal.  Kepemilikan  komunal  unik  dapat dikomersialisasikan  dan  bernilai  ekonomis.  Pemda  mempunyai  peranan  penting  dalam mengadakan pendataan untuk mencatatkan Kesenian Tradisional masyarkatnya sebagai EBT ke DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Pemda dala hal ini    yang mengetahui dan memahami masyarakatnya dengan potensi EBT yang dimiliknya.

## Saran
Pemerintah  harus  mendirong  lahirnya  regulasi  tersendiri  tentang  pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional secara khusus yang diikuti dengan Peraturan Pemerintahnya beserta  sanksi  yang  tegas  atas  pelanggarannya,  guna  perlindungan  hukum  terhadap warisan budaya bangsa kesenian tradisional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Amini, D. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Mewujudkan  Perkembangan  Ekonomi  Kreatif  Di  Tinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
Atsar,  A.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengetahuan  dan  Ekspresi  Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari Undang- Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan  Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. LAW REFORM, 13(2), 284-299.
Hadikusuma, H. (2003). Pengantar ilmu hukum adat Indonesia. Mandar Maju.
Hawin,  M.,  &  Riswandi,  B.  A.  (2017).  Isu-isu  penting  hak  kekayaan  intelektual  di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
Lodra, I. N. (2012). Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI. Urna Jurnal Seni Rupa, 1(1).
Nomor, U. U. (28). tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 266.
Nomor, U. U. (5). Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
Penelitian, B., Hukum, P. H. K., & HAM, R. (2013). Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat. Alumni, Bandung.
Saidin, O. K. (2004). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights).
Sardjono, A. (2010). Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional. Alumni.
Sardjono, A. (2009). Membumikan HKI di Indonesia. Nuansa Aulia.
Ubbe,  A.  (2011).  Laporan  pengkajian  hukum  tentang  mekanisme  penanganan  konflik sosial.  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional,  Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.