## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 13 (1) (2021): 56-63 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama
Good Governance di India
Winny Permataningtyas *
Submitted: 01 Agustus 2020 Revision: 11 Januari 2021 Accepted: 23 Januari 2021 Abstrak
India merupakan negara di wilayah Asia dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Pertumbuhan ekonominya mencapai 6 hingga 7 persen selama 10 tahun terakhir ini membuat India menjadi negara  berkembang  dengan  perekonomiannya  yang  berkembang  pesat.  Namun  sayangnya  dibalik pertumbuhan perekonomian  yang berkembang  pesat  itu,  terdapat  isu  lama  yakni  isu  kesetaraan  gender  dan korupsi  yang  terus  menghantui  di  belakangnya.  Ketidaksetaraan  gender  dan  korupsi  yang  membayangi perpolitikan  di  India  menyebabkan  banyaknya  isu  kemiskinan,  pengangguran,  pemerintahan  yang  lemah hingga hilangnya  hak-hak perempuan  di  negara  dengan  penduduk  terbanyak  kedua  di  dunia  tersebut.  Oleh karena  itu,  di  dalam  tulisan  ini  akan  menguraikan  bahwa  indikator  ketidaksetaraan  gender  dan  indikator korupsi dapat menjadi suatu tantangan utama bagi India sebagai negara dalam mencapai suatu good governance . Pentingnya adanya kesetaraan gender dan ketegasan dalam mengatasi kasus korupsi akan dijelaskan di dalam tulisan sebagai suatu saran agar terciptanya good governance di dalam negara khususnya di India.
Kata Kunci: India, kesetaraan gender, korupsi, good governance

## Abstrak
India is a country in the Asian region with the second largest population in the world after China. Its economic growth has reached  6  to  7  percent  over  the  last  10  years,  making  India  a  developing  country  with  a  fast  growing  economy.  But unfortunately behind this fast growing economic growth, there is an old issue, namely the issue of gender equality and corruption that continues to haunt its back. Gender inequality and corruption that haunts Indian politics have led to many issues of poverty, unemployment, weak governance and the loss of women's rights in the world's second most populous country. Therefore, this paper will describe that indicators of gender inequality and indicators of corruption can be a major challenge for  India  as a country  in  achieving good  governance. The importance  of  gender  equality  and  assertiveness  in overcoming  corruption  cases  will  be  explained  in  the  paper  as  a  suggestion  for  the  creation  of  good  governance  in  the country, especially in India.
Password: India, gender equality, corruption, good governance
How to Cite: Permataningtyas, G. P. ( 2020). Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good Governance di India. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 13 (1): 56-63.
*Corresponding author: Winny Permataningtyas. E-mail: winnypermata.2206@gmail.com

## PENDAHULUAN
Isu  kesetaraan  gender  dan korupsi merupakan isu yang kerap kali terjadi di berbagai negara di dunia. Isu tersebut dinilai sebagai isu umum atau hal  yang  lumrah  sehingga  banyak pihak seperti individu maupun pemerintah  menganggap  bukanlah sesuatu  yang  darurat  untuk  diatasi. Padahal  dampak  yang  diberikan  dari kedua isu tersebut merupakan dampak yang  langsung  dirasakan  oleh  banyak masyarakat  biasa  serta  menghambat negara  tersebut  untuk  terus  maju  dan berkembang.  Kedua  isu  tersebut menjadi  suatu  batu  besar  yang menghalangi  dan  sulit  untuk  dilewati. Kebanyakan  negara  yang  masih berkutat dengan isu kesetaraan gender maupun korupsi adalah  negara-negara berkembang  yang  dimana  tingkat pendapatan perkapitanya masih tergolong  rendah.  Tata  kelola  di negara-negara  tersebut  pun  belum baik.  Pemerintah  negara  berkembang seringkali  dianggap  pemerintahan yang  lemah  karena  hukum  tidak berlaku  sebagaimana  adanya,  kurang adanya transparansi, seringkali adanya diskriminasi, serta partipasi politik dari berbagai  pihak  pun  minim.  Hampir
setiap  negara  di  berbagai  benua tersandung isu tersebut. Contoh negara yang  masih  menderita  dan  terjerat  ke dalam  isu  kesetaraan  gender  dan korupsi  adalah  Nigeria,  Nikaragua, Zimbabwe, Kenya, dan India.
Isu  kesetaraan  gender  dan  juga korupsi  bukanlah  sesuatu  yang  asing lagi  apabila  dikaitkan  dengan  negara India.  Hal  tersebut  sudah  terjadi  dari zaman  nenek  moyang  di  India. Meskipun  zaman  telah  berganti, adanya  globalisasi,  serta  dunia  telah menjadi  lebih  modern  namun  kedua isu  tersebut  masih  melekat  bahkan seakan  mendarah  daging  di  negara India. Seperti yang  kita ketahui bahwa budaya,  norma,  serta  nilai  yang dipercayai dan diikuti oleh masyarakat India  yakni  menempatkan  laki-laki sebagai  posisi  nomer  satu  sedangkan perempuan  berada  di  posisi  ke  dua. Posisi tersebut berlaku di segala sektor seperti  di  rumah  tangga  maupun  di tempat  kerja.  Begitupula  dengan  isu korupsi  di  India  yang  dimana  telah menjadi  hal  lumrah  tidak  hanya  di sektor  pemerintahan  melainkan  di beberapa sektor utama lainnya.
Kebanyakan informasi hanya dipegang
oleh  elit-elit  politik  sehingga  tidak
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good
adanya  transparansi  dan  kurangnya akses terhadap
informasi bagi
masyarakat sipil di negara tersebut.
Seperti  yang  penulis  telah katakan  sebelumnya,  isu  terkait korupsi dan kesetaraan gender merupakan  isu  kuno  namun  masih terus terjadi hingga zaman modern ini. Seperti  yang  dikatakan  oleh  penulis Jeevan  S.Rajak  (2013)  di  dalam tulisannya  berjudul  “ Corruption  in India:  Nature,  Causes,  Consequences  and Cure” ,  menjelaskan  bahwa  korupsi merupakan suatu masalah  yang sudah sangat  mengeras  di  India.  Di  dalam sistem parlemen India, tanggung jawab dalam  melakukan  eksekusi  terkait dengan kebijakan-kebijakan  yang telah dibuat  oleh  pemerintahan  legislatif diambil  alih  oleh  birokrasinya  itu sendiri.  Sedangkan  birokrasi  di  India pun  tidak  dapat  dipercaya  karena birokrasinya  termasuk  ke  dalam  zona merah kasus korupsi serta prosedurnya yang  rumit.  Tata  kelola  di  India  juga dikategorikan  sebagai  tata  kelola  yang kurang  transparansi  dalam  penegakan peraturannya.  Korupsi  di  India  sudah terjadi bahkan sejak awal  negara India merdeka
Kedua penulis tersebut menyebutkan  bahwa  korupsi  di  India merupakan warisan
dalam pemerintahan  di  India.  Mulai  dari pemilihan  umum  pertama  di  India, sebagian dari anggota kongres dihujani tuduhan  atas  tindakan  korupsi.  Selain itu,  tindakan  korupsi  juga  sangat  erat dengan black  market dalam  industri yang  menguntungkan  maupun  sektor pertanian  (Miklian&Carney,  2013).
Meskipun begitu,
hal tersebut merupakan rahasia umum dalam suatu negara demokrasi. Kasus atau tindakan korupsi  ini  juga  berkaitan  dengan  isu- isu  lainnya  seperti  isu  keadilan,  akses pada power ,  transparansi  informasi, dan hubungan antara negara- masyarakat.  Jaringan  korupsi  di  India itu sendiri di definisikan sebagai suatu interaksi  finansial  dan  birokrasi  yang dilakukan  oleh  masyarakat  serta perusahaan-perusahaan dengan perwakilan  pemerintah  dari  semua tingkatan.  Jaringan  korupsi  tersebut menjadi  suatu  kegiatan  sehari-hari masyarakat  disana  sehingga  sudah tidak  lagi  dianggap  asing  (Miklian, 2013).
Selain  korupsi,  isu  kesetaraan
gender dalam sektor pekerjaan
maupun  politik  juga  terjadi  di  India. Banyak
tulisan-tulisan yang
menjabarkan  bahwa  di  India  sangat kurang  dalam  kesetaraan  gender. Berdasarkan  tulisan  Singh  (2016)  yang berjudul  “ The  State  of  Gender  Inequality in  India ”,  tidak  hanya  adanya pembatasan  akses  wanita  kepada sumber daya dan kesempatan- kesempatan  yang  ada,  melainkan  pula kepada  perihal-perihal  lainnya  yang menyangkut prospek hidup ke depannya. Wanita di India hanya dapat melakukan  pekerjaan  domestik  dan membatasi  akses  mereka  terhadap partisipasi  dalam  ekonomi,  politik, pergaulan sosial, bahkan akses pendidikan. Padahal, kurangnya pendidikan pada wanita dapat menyebabkan permasalahan yang lebih luas
lagi seperti
kurangnya pengetahuan terkait dengan  hubungan sex,  pernikahan  dini,  bahkan  dapat meningkatkan  potensi  wanita  terkena penyakit  HIV/AIDS  menurut  The National  Family  Health  Survey  (1998- 1999).
Peran  wanita  di  berbagai  sektor di  India  sangatlah  minim.  Mereka memberlakukan
pengecualian-
pengecualian  kepada gender wanita di
sektor-sektor umum. Kurangnya pendidikan juga menyebabkan minimnya  partisipasi  politik  dari gender  wanita  di  India.  Padahal partisipasi  dari  gender  wanita  dalam perpolitikan merupakan suatu prasyarat dasar untuk adanya kesetaraan gender dan demokrasi yang utuh. Partisipasi dalam politik ini tidak hanya  pemberian  hak  pilih  kepada masyarakat bergender wanita melainkan  adanya sharing  power dan
keterlibatan  wanita  dalam  menjadi pembuat kebijakan pada setiap tingkatan dalam tata kelola pemerintahan di suatu negara
(Krishnaveni, 2017). Antara isu korupsi dan  kesetaraan  gender  ini  saling berkaitan  satu  sama  lain  untuk menciptakan  suatu  tata  kelola  yang baik  ( good  governance )  dalam  suatu pemerintahan.
Di dalam tulisan yang diterbitkan oleh Department of
International Development , Britania Raya (2015) menjelaskan bahwasanya wanita cenderung  tidak  akan  melakukan tindakan  korupsi  daripada  pria. Kemudian  berdasarkan  penelitian  dari World  Bank  menemukan  bahwa semakin  tinggi  perwakilan  wanita
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good
dalam  suatu  pemerintahan  berkaitan lurus  dengan  semakin  rendahnya tingkat  korupsi  di  pemerintahan tersebut.  Oleh  karena  itu,  penulis kemudian  melihat  bahwa  indikator korupsi dan kesetaraan gender
merupakan  indikator  penting  bagi negara  untuk  menciptakan  suatu good governance .
Penelitian  ini  penulis  buat untuk  menyuarakan serta memberikan saran  tidak  hanya  untuk  negara  India namun  negara-negara  berkembang lainnya yang  juga  terjerat  isu
keseteraan gender dan korupsi. Hal ini dikarenakan penulis meyakini bahwasanya  antara  isu  keseteraan gender dan korupsi memiliki keterkaitan  erat  sebagai  penghambat utama  negara  untuk  menciptakan suatu pembangunan yang berkelanjutan sehingga sulit
terciptanya good  governance di  negara tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan  dua  indikator  penting itu  sebagai  variabel  utama  tantangan yang dihadapi oleh negara India untuk mencapai  suatu good  governance .  Tata kelola  atau governance yang  dimaksud yakni  suatu  proses  dalam  pembuatan kebijakan dan suatu proses  bagaimana
kebijakan  tersebut  diimplementasikan. Konteks  dari  tata  kelola  ini  bisa beragam  seperti  tata  kelola  dalam perusahaan,  tata  kelola  di  dunia internasional,  maupun  tata  kelola nasional.  Tata  kelola  yang  penulis maksudkan dalam tulisan ini yakni tata kelola nasional suatu negara (India). Di dalam  tata  kelola  yang  baik  ( good governance )  terdapat  8  karakteristik utama yaitu: a) partisipasi;  b) orientasi consensus; c)
accountable ; d)
transparansi;  e) equitable  and  inclusive ; dan  f)  mengikuti  peraturan  dalam hukum.  Dalam  melihat  indikator korupsi,  penulis  akan  menggunakan teori  realis  yang  dimana  korupsi  itu
sendiri erat kaitannya dengan kepentingan maupun keuntungan pribadi atau suatu
kelompok.
Sedangkan  untuk  melihat  indikator kesetaraan  gender,  penulis  akan menggunakan  teori  feminis  karena  di dalam  kasus  ini  terdapat  diskriminasi yang  terjadi  pada  mayoritas  wanita  di India.
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Korupsi di India
Korupsi  itu  sendiri  memiliki banyak definisi berbeda. Kata
“ corrupt ” pertama kali digunakan oleh
Aristotle  dan  kemudian  oleh  Cicero dimana  mereka  mendefinisikannya sebagai  suatu  perihal  perampokan dan  penolakan  atas  perilaku  yang baik.  Menurut  kamus  Oxford,  kata “ corrupt” berarti  “dipengaruhi  oleh perampok,  khususnya  pada  saat pemilihan umum”. Ensiklopedia Britannica  juga  mengatakan  bahwa korupsi  merupakan  suatu  praktik yang melibatkan perampokan; namun memiliki  hubungan  dengan  sistem pemilihan. Sedangkan menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, korupsi  berarti  penyelewengan  atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan  dan  sebagainya)  untuk keuntungan  pribadi  atau  orang  lain. Selanjutnya,  menurut  para  ahli, Morris menuliskan
bahwasanya korupsi merupakan suatu penggunaan  kekuatan  publik  yang
illegal  dimana  hal  tersebut  bertujuan mendapatkan keuntungan untuk kepentingan  pribadi  atau  suatu kelompok tertentu. Hal tersebut sama dengan  definisi  yang  diberikan  oleh World Bank yakni korupsi merupakan “ abuse of public power for private benefit ” namun,  keuntungan  pribadi  yang dimaksudkan  disini  tidak  hanya
untuk kepentingan pribadi atau hanya satu  orang  melainkan  juga  dapat menguntungkan  suatu  kelompok tertentu baik dalam suatu perusahaan maupun dalam pemerintahan.
India  menempati  peringkat  80  dari 180  negara  di  tahun  2019  berdasarkan dari Corruption  Perception  Index (CPI).
Dilihat  dari  tahun  2012  hingga  tahun 2019,  total  nilai  yang  didapatkan  oleh India  terkait  dengan  penilaian  indeks korupsi  di  India  tidak  terlalu meningkat  secara  signifikan.  Itu berarti,  kasus-kasus  korupsi  masih kerap terjadi di negara India dari tahun ke tahunnya.
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good
Tabel 1. 1 Nilai Persepsi Indeks Korupsi di India Tahun 2012-2019 Sumber: Transparency International
Kasus-kasus  korupsi  yang  dilakukan oleh  para  politisi  di  India  dan  pihak- pihak  lainnya  dalam  sistem  birokrasi adalah sebagai berikut:
1. Coalgate Scam (Cost – 186000 Crores )
2. 2G  Spectrum  Scam  (Cost  –  176000
Crores)
3. Commonwealth  Games  Scam  (Cost  – 70000 Crores )
Seperti  yang  penulis  telah katakan  sebelumnya,  korupsi  di  India sudah  mendarah  daging  di  dalam sistem pemerintahan dan birokrasinya. Kasus  korupsi  yang  telah  menjalar  ke hampir  seluruh  lapisan  pemerintahan di  India  ini  sudah  berawal  sejak  awal India merdeka. Konstitusi
pemerintahan di India terdiri dari tiga bagian  yakni  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif.  Fungsi  dari  tiap-tiap  bagian sama  seperti  pemerintahan  demokrasi lainnya.  Namun  sayangnya,  perilaku untuk  melakukan  korupsi  telah menjadi tingkah laku dasar para pihak yang menduduki kursi pemerintahan.
Terdapat  beberapa  penyebab yakni (Arman, 2011 & Kundu, 2015): a)
Kurangnya efektifitas dalam
manajemen dan organisasi. Kurangnya pengontrolan  dan  pemantauan  pada proses  administrasi  mengantarkan kepada  tindakan  korupsi.  Selain  itu, penunjukkan  pihak  manajer  maupun badan  eksekutif  lainnya  yang  tidak efisien dan tidak capable juga mengantarkan pada perihal mismanajemen. Oleh karena itu, akibat dari  adanya  kesalahan  penunjukan adalah  korupsi  dan  hal  tersebut  akan
terus menerus dilakukan.; b) Kurangnya  stabilitas  ekonomi.  Krisis perekonomian  dan  adanya  kenaikan harga yang cukup signifikan mengakibatkan  adanya  perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Kebanyakan
masyarakat dalam menghadapi  situasi  tersebut  untuk melanjutkan  hidup  akan  melakukan hal-hal yang illegal dan jauh dari nilai- nilai  moral.  Mereka  lebih  memilih menggunakan  “jalan  pintas”  untuk mencapai keinginannya daripada harus bekerja  keras.  Hal  tersebut  akan menjadi  suatu  kebiasaan  sehingga kebanyakan pemangku kebijakan yang menggunakan “jalan pintas” cenderung  akan  melakukan  tindak korupsi.;  c)  Pemilihan  umum.  Pada saat  pemilihan  umum,  korupsi  berada di  puncaknya  karena  pada  saat  itu terjadi  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan-kepentingan personal (industrialis  terkemuka)  memberikan biaya  kepada  para  politisi  untuk melakukan  kampanye  selama  periode sebelum  pemilihan  umum.  Para pemilik kepentingan personal melakukan  penyuapan  agar  dapat memengaruhi  politisi  di  kemudian hari,  dan  dengan  penyuapan  tersebut
politisi  bisa  mendapatkan  suara sehingga  memenangkan  pemilihan. Biasanya  politisi  akan  melakukan penyuapan  kepada  masyarakat  yang perekonomiannya  kurang  dan  kurang berpendidikan.; d) Kurangnya
kesadaran  dan  kerelaan  masyarakat.
(Arman, 2011 & Kundu, 2015) Apabila
masyarakat memutuskan  untuk  tidak  setuju  atau tidak  melakukan  penyuapan  di  setiap proses  administrasi  maupun  institusi politik  maka  tingkat  korupsi  akan dapat berkurang.  Namun  hal tersebut
kembali lagi
kepada proses administrasi  yang  cenderung  lambat karena  adanya  mismanajemen  dimana banyak  pihak-pihak  yang  tidak capable mengurusi hal tersebut serta kurangnya pendidikan bagi masyarakat dan adanya krisis perekonomian yang menuntut
beberapa pihak melakukan penyuapan dan  tindak  korupsi.  Tindakan  korupsi tersebut  kemudian  berdampak  kepada banyak  hal,  yaitu:  a)  Meningkatkan kemiskinan.,  b)  Meningkatkan  isu kelaparan.,  c)  Hilangnya  kekayaan untuk  negara  India.,  d)  Rendahnya tingkat kesejahteraan hidup., e)
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good
Rendahnya  tingkat  keadilan  hukum. Dampak-dampak  yang  dihasilkan  dari tindak  korupsi  ini  tidak  hanya merugikan pihak-pihak maupun sektor tertentu melainkan banyak sekali pihak yang  terkena  dampak  dari  tindak korupsi  dan  tidak  hanya  di  sektor pemerintahan  melainkan  dalam  sektor socio-ekonomi  juga  terkena  dampak dari  masifnya  tindak  korupsi.  Apabila dianalogikan,  korupsi  ini  seperti “ spaghetti  bowl ”  dimana  antara  satu dengan  yang  lain  saling  berkaitan sehingga  menghasilkan  sesuatu  yang lebih  kompleks  lagi  dan  sulit  sekali untuk diuraikan satu persatu.
Sebagian  besar  tindak  korupsi yang  dilakukan  oleh  beberapa  pihak secara umum bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan  pribadi
( personal  gain )  atau  untuk  mencapai
kepentingan suatu kelompok. Mengingat sifat dasar dari manusia itu sendiri  adalah  tidak  baik  dan  ingin menang sendiri, maka mereka melakukan  tindak  korupsi.  Manusia dapat dikatakan sebagai Homo
Hominilupus ,  yakni  manusia  adalah serigala  bagi  manusia  lainnya  yang dimana yang kuat akan memakan yang
lemah  atau  yang  kuat  akan  menindas yang  lemah.  Pihak  yang  kuat  disini merupakan  para  pemangku  kebijakan atau  para  birokrat  yang  melakukan tindak  korupsi  untuk  keuntungannya sendiri dan menindas masyarakat yang lemah  agar  kepentingannya  tetap terjaga.
Sudah jelas sekali bahwa dengan masifnya  tindak  korupsi  menandakan bahwa  tata  kelola  di  negara  tersebut tidak  baik.  Menurut  tulisan  yang diterbitkan  oleh  United  Nations Economic  and  Social  Commission  for
Asia  and  the  Pacific,  menyebutkan beberapa karakteristik untuk menciptakan  tata  kelola  yang  baik.
Kurang  lebih  terdapat  tiga  poin  yang menyimpang yaitu:
a) Transparansi;  Segala  bentuk kebijakan  yang  dibuat  harus sesuai  dengan  peraturan  dan regulasi  yang  ada.  Selain  itu, perlu  adanya  informasi  secara detail mengenai kebijakan tersebut  yang  dapat  diakses secara  bebas  oleh  seluruh masyarakatnya. Namun,
apabila  ada  tindak  korupsi  di
dalamnya,  dapat  dipastikan
bahwa lemahnya sisi
transparansi ini.
b) Peraturan  dalam  Hukum;  Di dalam  suatu  tata  kelola  yang baik,  kerangka  hukum  akan bersifat adil. Adanya dukungan
dari sektor judisial dan kepolisian yang bersih
sehingga  hukum  yang  berlaku benar-benar  dapat  ditegakkan dan  diterapkan  dengan  adil. Namun  sayangnya,  di  negara yang tingkat korupsinya cukup tinggi, penyuapan kerap terjadi di sektor judisial dan kepolisian sehingga  hukum  yang  berlaku tidak  benar-benar  diterapkan sebagaimana mestinya.
c) Efektifitas dan Efisiensi; Menciptakan suatu good governance berarti institusi tersebut  akan  mengeluarkan kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan memanfaatkan  sumber  daya yang  ada.  Hal  ini  tidak mencerminkan negara berkorupsi yang dimana kebijakan  yang  diambil  bukan untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat secara luas melainkan  untuk  memenuhi kebutuhan sebagian orang atau sebagian kelompok yang menguntungkan bagi  para
birokrasi.
2. Kesetaraan Gender di India
United  Nations  Children's  Fund (2017)  telah  menjabarkan  definisi  dan konsep  terkait  dengan  kesetaraan gender  secara  umum  yakni  suatu konsep dimana laki-laki dan perempuan memiliki kondisi, perlakuan, dan peluang atau kesempatan yang setara dalam mengembangkan  potensialnya  secara maksimal  dan  dalam  berkontribusi untuk  perkembangan  ekonomi,  sosial, budaya,  serta  dunia  perpolitikan.  Hal tersebut  juga  sama  dengan  definisi kesetaraan  gender  menurut  kamus Cambridge  yaitu  “ the  act  of  treating women  and  men  equally ”  dan  menurut KBBI,  kesetaraan  gender  adalah kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai manusia  agar  mampu  berperan  dan berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good
ekonomi, sosial, budaya, dan kesamaan dalam  menikmati  hasil  pembangunan. Kesetaraan  yang  dimaksud  yakni setara  dalam  nilai  yang  diberikan  oleh masyarakat. Hal tersebut bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menjadi sesuatu  yang  sama  namun  lebih kepada  hak-hak  yang  diberikan, tanggung  jawab,  dan  kesempatan harus  diberikan  tanpa  bergantung kepada  gendernya  laki-laki  ataupun perempuan.
Berdasarkan  dari  laporan  Indeks Ketidaksetaraan  Gender  (GII)  yang dipaparkan oleh UNDP di tahun 2018, India menempati urutan ke 122 dimana 11.7%  bangku  pemerintahan  ditempati oleh  wanita.  Hal  tersebut  jauh  lebih rendah  daripada  Bangladesh  yang berada di angka 20.3%. Dari tahun 2010 hingga  2018  jumlah  wanita  yang mengenyam pendidikan hingga sekolah  menengah  atas  hanya  39%, jauh  berbeda  dengan  jumlah  laki-laki yakni  di  angka  63.5%.  Begitu  pula dengan  tingkat  partisipasi  dalam menjadi  tenaga  kerja,  wanita  sebanyak 23.6%  dimana  laki-laki  mencapai 78.6%.  Angka-angka  tersebut  jelas memperlihatkan  adanya  kesenjangan
antara  wanita  dengan  laki-laki  di berbagai sektor.
Isu kesetaraan  gender di India juga merupakan  isu  yang  telah  lama melekat  di  India.  Kasus  kesetaraan gender  ini  pun  menyebar  di  berbagai sektor mulai dari di sektor pendidikan, tempat kerja, hingga partisipasi politik di  luar  atau  di  dalam  pemerintahan. Contoh  yang  sering  kali  terjadi  pada wanita  di  tempat  kerja  adalah  jumlah wanita  yang  tidak  dibayar  lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tingkat kemampuan  literasi  wanita  dari  tahun 2001  hingga  2011  juga  tidak  terlalu signifikan  perkembangannya.  Padahal kemampuan  literasi  merupakan  bekal utama  seseorang  untuk  mengenyam pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Hal tersebut  kemudian  berdampak  kepada rendahnya  angka  representasi  wanita di dalam kursi pemerintahan di India.
Tabel 1. 2 Perbandingan Jumlah Wanita Pekerja yang Tidak Dibayarkan dengan Laki-Laki
Tabel 1. 3 Perbandingan Tingkat
Literasi Wanita dan Laki-Laki di India
Sumber: MOSPI Government India,
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good
Tabel 1. 4 Tingkat Partisipasi Wanita dalam Pemerintahan di India Sumber: MOSPI Government India, 2018
Sama  seperti  isu  korupsi,  isu kesetaraan gender juga saling berkaitan satu  dengan  yang  lainnya.  Adanya
gender
gap pada pengenyam pendidikan  di  India  yang  dimana masih didominasi oleh laki-laki menyebabkan  diskriminasi  terhadap perempuan terjadi di tempat kerja dan kurangnya  partisipasi  politik  dari perempuan. Perempuan tidak memiliki pengetahuan  maupun  edukasi  yang lebih tinggi dibanding laki-laki sehingga  apabila  terjadi  diskriminasi seperti  di  tempat  kerja,  perempuan
tidak  dapat  melakukan  perlawanan karena  rendah  pengetahuan  yang dimiliki. Karena kurangnya pendidikan pun menyebabkan perempuan  sulit  untuk  duduk  di bangku  pemerintahan  dan  ikut  andil secara  langsung  dalam  pemutusan suatu  kebijakan.  Oleh  karena  itu, kebanyakan  kebijakan  yang  dihasilkan akan  menguntungkan  laki-laki  karena sudut pandangnya hanya dari laki-laki sehingga  semakin  memperpanjang budaya  partriarki  yang  ada  disamping itu  semakin  massif  pula  diskriminasi serta gender gap yang terjadi antara laki- laki  dengan  perempuan  (Krishnaveni, 2017).
Budaya, kultur, serta nilai yang diyakini oleh sebagian
besar masyarakat  India  juga  dapat  menjadi salat  satu  penyebab  ketidaksetaraan gender  di  India  tetap  bertahan  lama hingga  zaman  modern  ini.  Konstruksi sosial  yang  menyatakan  bahwa  setiap tugas,  fungsi,  peran,  dan  nilai-nilai yang berasal dari laki-laki dinilai  lebih baik  dan  menguntungkan  daripada yang  berasal  dari  perempuan.  Ada pula keyakinan terkait dengan
pembagian divisi pekerjaan antara laki-
laki  dan  perempuan  dimana  aktivitas
di  dalam  rumah  seperti  mengurusi keluarga,  memasak,  mencuci,  dan sebagainya sedangkan laki-laki melakukan  aktivitas  yang  di  luar rumah  seperti  berpartisipasi  dalam politik,  dll.  Hal  tersebut  menyebabkan berkembangnya  hirarki  dan  pemikiran di berbagai kawasan India bahwasanya laki-laki  berada  pada  nomer  satu sedangkan  wanita  di  nomer  kedua (Kassa,  2015).  Padahal  sebagai  negara demokrasi  seharusnya  wanita  juga memiliki  kesempatan  yang  sama dengan
laki-laki
mengenai
partisipasinya  dalam  perpolitikan. Dengan adanya partisipasi politik yang aktif  dan  massif  dari  wanita  di  India, akan meningkatkan kualitas demokrasi di India dan dapat memberikan insight- insight baru  untuk  kebijakan-kebijakan yang  akan  dibuat  nantinya  sehingga tidak  melulu  merugikan  pihak  wanita di India itu sendiri.
Seperti  yang  penulis  telah katakan sebelumnya bahwasanya partisipasi  politik  wanita  di  dalam negara  demokrasi  sangat  penting. Tidak  hanya  sebagai  pihak  yang mendapatkan  suara  saat  pemilihan melainkan  juga  partisipasi  sebagai pihak  yang  terlibat  dalam  pembuatan
kebijakan  dalam  pemerintahan  secara langsung. Hal tersebut menjadi penting karena tidak ada pihak  lain  yang akan menyuarakan  hak-hak  perempuan yang  terdiskriminasi  apabila  bukan dari  para  perempuan  itu  sendiri. Dampak  utama  yang  akan  terjadi apabila  partisipasi  politik  dari  wanita masih  minim  adalah  ketidaksetaraan gender  serta  isu-isu  diskriminasi terhadap  wanita  pun  akan  tetap  kerap terjadi.  Untungnya,  berdasarkan  dari penelitian  Nisha  &  Vezhaventhan (2018) menyatakan bahwasanya berdasarkan  data  statistik  partisipasi politik  wanita  rata-rata  mengalami kenaikan  walaupun  tidak  secara signifikan.  Itu  berarti  mulai  ada kesadaran  dari  para  wanita  untuk menyuarakan  hak-haknya  serta  usaha agar  tidak  terdiskriminasi  di  sektor- sektor umum.
Isu  kesetaraan  gender  yang disuarakan  oleh  para  feminist  ini bukan  berarti  antara  laki-laki  dan wanita  menjadi  sama  tetapi  lebih kepada
memberikan kesadaran bahwasanya para wanita juga memiliki hak-hak untuk berpendapat, hak untuk memilih sesuatu,
hak untuk mengenyam  pendidikan,  dan  lain-lain.
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good
Tanpa  ada  kesadaran  tersebut,  wanita akan  selalu  menjadi  pihak  yang dirugikan tidak hanya di sektor umum seperti tempat kerja dan pemerintahan melainkan  juga  di  sektor-sektor  privat seperti rumah tangga. Adanya kesetaraan  gender  juga  merupakan suatu  bentuk  sistem  demokrasi  untuk berjalan  dengan  lancar  sehingga  dapat menciptakan  suatu  tata  kelola  yang baik. Di dalam karakteristik utama good governance terdapat  poin  partisipasi yang  dimana  partisipasi  dari  laki-laki dan  wanita  merupakan  kunci  utama untuk  menciptakan  suatu  tata  kelola
yang baik ( good governance ) (UNESCAP,  nd).  Dalam  tata  kelola yang  baik  menyebutkan  bahwa  setiap pihak harus berpartisipasi aktif sehingga pemerintah dapat mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakatnya  dan  masyarakat  pun mendapatkan hak mereka (Bundschuh-
Rieseneder, 2008).
3. Korelasi Korupsi dan Kesetaraan  Gender  di  India dan Solusi dalam Menciptakan Good Governance
Di dalam karakteristik good governance , isu  korupsi  dan  kesetaraan  gender tidak mewakili beberapa poin diantaranya seperti partisipasi,
peraturan  dalam  hukum,  transparansi, serta  poin  efektifitas  dan  efisiensi. Sudah  jelas  hal  tersebut  menjadi penyebab  tidak  terciptanya good governance di  India.  Antara  indikator korupsi  dan  kesetaraan  gender  itu
sendiri memiliki suatu korelasi. Adanya korelasi terkait dengan korupsi  dan  gender  ini  pun  masih menjadi perdebatan antara para ahli di dunia  internasional.  Beberapa  ahli menyatakan  bahwa  tidak  ditemukan suatu  korelasi.  Namun  di  sisi  lain, banyak  pula  ahli  yang  menemukan korelasi  antara  korupsi  dan  gender melalui  penelitiannya  yang  bersifat empiris.  Seperti  yang  telah  penulis sebutkan  sebelumnya,  penulis  melihat apabila  kasus  korupsi  suatu  dimensi gender  terdapat  korelasi  mekanisme sebab  akibat.  Pasalnya,  beberapa sumber telah menjabarkan bahwasanya adanya  korelasi  antara  tingkat  korupsi dengan women  empowerment dimana semakin  tinggi  tingkat  partisipasi wanita  dalam  politik  khususnya partisipasi  wanita  dalam  pembuatan
kebijakan
di suatu negara
menunjukkan  semakin  rendah  tingkat korupsi  di  negara  tersebut  (UKAid, 2015).  Sebaliknya,  apabila  tingkat partisipasi  wanitanya  rendah  maka tingkat korupsi di negara itu cenderung tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh: a) Wanita melihat tindakan korupsi sebagai suatu tindakan yang  sangat  beresiko  dan wanita  lebih  cenderung  untuk tidak  mengambil  tindakan yang beresiko tinggi.
b) Wanita melihat tindakan korupsi  sebagai  sesuatu  yang tabu untuk dilakukan sehingga akan ada tekanan sosial tersendiri  bagi  wanita  apabila melakukan hal tersebut. c) Wanita cenderung lebih memegang  teguh  nilai  dan moral daripada laki-laki. Kebanyakan wanita
memandang posisi dalam pemerintahan merupakan suatu  prestasi  yang  sangat valueable , kesempatan  yang  sangat  langka,  dan beruntung  karena  dapat  ikut  andil  di dalamnya  sehingga  mereka  cenderung untuk tidak melakukan tindak korupsi
yang  dapat  menodai  prestasinya tersebut.  Seperti  contohnya  di  India sendiri,  isu-isu  diskriminasi  yang dirasakan  oleh  kaum  wanita,  hak-hak wanita  yang  tidak  terpenuhi,  serta kebijakan  publik  yang  cenderung menguntung  kaum  laki-laki  daripada perempuan  disebabkan  karena  adanya gender  gap dalam  pemerintahan  dan birokrasi yang dimana didominasi oleh laki-laki. Di sisi lainnya, tindak korupsi pun  massif  dilakukan  karena  hal  itu sudah  menjadi  hal  lumrah  untuk dilakukan  sedangkan  bagi  wanita  itu merupakan  hal  yang  tabu.  Tindak korupsi yang dilakukan pun umumnya hanya  menguntungkan  pihak  laki-laki karena  kaum  perempuan  cenderung memutuskan  untuk  tidak  terlibat  ke dalamnya.  Untuk  melanggengkan  dan memudahkan tindakan-tindakan korupsi  lainnya,  maka  kursi-kursi pemerintahan  dan  birokrasi  terus didominasi  oleh  laki-laki  sehingga akan  terus  mengakibatkan  adanya gender  gap di  dalam  perpolitikan.  Oleh karena  itu,  India  akan  sulit  untuk mencapai  suatu  tata  kelola  yang  baik ( good  governance )  apabila  isu  korupsi dan  ketidaksetaraan  gender  masih
sangat melekat di kehidupan masyarakat India sehari-hari. Untuk mengurangi tingkat korupsi  dan gender  gap di  India  untuk menciptakan  suatu  tata  kelola  yang baik  adalah  perlu  adanya  partisipasi wanita yang lebih aktif lagi tidak hanya di  sektor-sektor  publik  melainkan partisipasi  secara  politik  untuk  dapat andil dalam pemutusan suatu kebijakan.  Dengan  adanya  partisipasi politik  dari  wanita  dalam  pemutusan kebijakan  maka  dapat  menyuarakan hak-hak  wanita  yang  selama  ini terlupakan  atau  terabaikan  karena power yang  dimiliki  oleh  wanita cenderung  dianggap  lebih  lemah dibandingkan laki-laki. Untuk
meningkatkan  partisipasi  politik  dari wanita  itu  sendiri  sangat  diperlukan adanya women  empowerment atau
pemberdayaan perempuan dalam skala besar.  Hal  tersebut  berguna  untuk membentuk pola pikir baru, pandangan serta
nilai baru bahwasanya  wanita  juga  bisa  menjadi seperti  laki-laki.  Wanita  juga  memiliki hak-hak  peran  seperti  laki-laki,  wanita dapat  menjadi  sosok  pemimpin  dan wanita juga berhak untuk menentukan pilihannya  sendiri.  Dengan  adanya
pola pikir yang baru, maka diharapkan generasi-generasi wanita muda di India
tergerak
untuk mengenyam pendidikan  yang  lebih  layak dan  lebih tinggi lagi untuk mencapai cita-citanya seperti  yang  diinginkan.  Dengan pendidikan  yang  lebih  tinggi  maka akan  membuka  pemikiran-pemikiran baru  yang  lebih  kritis  sehingga meningkatkan kesempatan untuk dapat andil langsung dalam pemutusan kebijakan di pemerintahan. Adanya peningkatan partisipasi wanita secara signifikan dalam politik diharapkan dapat mengurangi
kesempatan tindak korupsi.
Selain itu, perlu adanya koneksi sosial  dan  kerjasama  yang  erat  antar masyarakat.  Koneksi  sosial  berguna untuk  menyebarkan  pengaruh  ke dalam  suatu  lingkup  lingkungan. Koneksi  sosial  itu  sendiri  terbentuk dari  adanya  kerjasama  yang  erat  antar masyarakat.  Kerjasama  untuk  saling mengingatkan dan menyadarkan perilaku-perilaku  yang  tidak  baik untuk  dilakukan  sehingga  dapat membentuk suatu kebiasaan baru yang lebih baik. Setelah terbentuk kebiasaan baru  yang  lebih  baik  itu,  dengan adanya  koneksi  secara  sosial  maka
kebiasaan  baru  itu  akan  mudah mempengaruhi  pihak-pihak  lainnya. Masyarakat juga harus lebih pintar lagi dalam  memilih  wakil-wakilnya  yang duduk  di  kursi  pemerintahan  serta harus  lebih  kritis  lagi  dalam  melihat dan  mengevaluasi  tindak  lanjut  dari tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh para birokrat.

## SIMPULAN
Isu  korupsi  dan  kesetaraan gender  sudah  menjadi  semacam penyakit  dalam  yang  sulit  sekali disembuhkan.  India  sebagai  negara berkembang  yang  cukup  besar  di wilayah  Asia  masih  berurusan  dengan masalah  tersebut  hingga  saat  ini.
Adanya mismanajemen, serta kesenjangan ekonomi menjadi penyebab  korupsi  di  negara  tersebut yang  kemudian  berdampak  kepada kemiskinan, kelaparan,
tingkat pengangguran  dan  masalah-masalah yang  bersifat  sosio-ekonomi  lainnya. Begitupula dengan permasalahan kesetaraan  gender  yang  salah  satu penyebabnya adalah budaya serta nilai yang  dianut  oleh  masyarakat  India  itu sendiri  yang  menempatkan  laki-laki diatas wanita dan menganggap wanita
hanya  dapat  melakukan  pekerjaan- pekerjaan  yang  bersifat  privat  atau  di dalam  rumah  tangga.  Kedua  indikator tersebut pula menjadi penyebab utama tidak  terciptanya  tata  kelola  yang  baik di India
karena kurangnya transparansi,  hukum  yang  mudah disuap,  birokrasi  dan  kebijakan  yang tidak  efektif  dan  efisien  serta  adanya gender gap dalam partisipasi masyarakat khususnya dalam
perpolitikan  yang  masih  didominasi oleh  laki-laki.  Oleh  karena  itu,  untuk menciptakan  suatu  tata  kelola  global diperlukan adanya women empowerment dalam  skala  besar  yang  bertujuan untuk  mengubah  pola  pikir  wanita  di India  serta  adanya  koneksi  sosial  dan kerjasama  yang  erat  antar  masyarakat untuk  sama-sama  menjadi  pengawas dan  melakukan  evaluasi  terhadap perihal yang menyimpang dari sebagaimana  mestinya.  Korupsi  dan kesetaraan  gender  memang  mustahil dapat  hilang  dari  muka  bumi  ini namun  alangkah  baiknya  apabila rasionya  semakin  berkurang  dan terciptanya suatu tata kelola yang baik sehingga  permasalahan  dalam  negara itu  pun  dapat  berkurang  karena
Winny Permataningtyas, Korupsi dan Ketidaksetaraan Gender Sebagai Tantangan Utama Good

## pemerintahannya sudah tertata dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA Bundschuh-Rieseneder, Friederike. (2008). Good Governance: Characteristics, Methods, and The Austrian  Examples .  Transylvanian Review  of  Administrative  Sciences. Pp 26-52. Department for International Development  UK  Aid.  (2015). Why Corruption Matters: Understanding  Causes,  Effects,  and How  to  Adress  Them .  UK  Aid. Dilansir dari https://assets.publishing.service.gov.u k/government/uploads/system/uploads/a ttachment_data/file/406346/corruption- evidence-paper-why-corruption- matters.pdf pada 15 April,  20.00
WIB.
Ganguly,  Sumit.  (2012). Corruption  in India: An Enduring Threat . Journal of Democracy. Vol 23(1). Pp 138-148.
Kassa,  Shimelis.  (2015). Challenges  and Opportunities  of  Women  Political Participation in   Ethiopia. Journal  of Global Economics. Vol 03. Krishnaveni  D.  (2017). Gender  Equity  and Political  Participation .  IOSR  Journal
of Humanities  and  Social
Science. Vol 22(10). Pp 01-04.
Kundu, Mousumi. (2015). Some Aspects of Corruption  in  India  in  21 st Century . International   Journal of Scientific and  Research  Publications.  Vol  5 (12). Pp 155-205.
Miklian,  Jason  &  Carney,  Scott.  (2013).
Corruption,  Justice,  and  Violence  in
Democratic
India .  SAIS  Review.
Vol 33(1). Pp 37-49. Ministry  of  Statistics  and  Programme Implementation  Government  of India. (2018). Women   and  Men  in India:  A  Statistical  Compilation  of Gender  Related  Indicators  in  India . Government of India. Dilansir dari
http://www.mospi.gov.in/sites/default /files/publication_reports/Women%20a nd%20 Men%20%20in%20India%202018.pd f pada 23 April 2020, 13.20 WIB. Nisha,  M  Ameen  &  Vezhaventhan,  D. (2018). Political  Empowerment  and Participation of   Women  in  India . International  Journal  of  Pure  and Applied  Mathematics.  Vol  120(5). Pp 4721-4736. Rajak, Jeevan S. (2013). Corruption in India: Nature,  Causes,  Consequences,  and
Cure . IOSR Journal of Humanities and  Social  Science.  Vol 18 (5). Pp 20-24.
Singh,  Sumanjeet.  (2016). The  State  of
Gender  Inequality  in  India .  Gender Studies. Pp 139- 157. Transparency International. (2019). Corruption  Perception  Index  2019 . Transparency   International. Dilansir dari https://www.transparency.org/cpi2019 pada 17 April 2020, 14.00 WIB.
United  Nations  Childern’s  Fund.  (2017).
Glosary  of  Terms  and  Concepts .
UNICEF. Dilansir dari
https://www.unicef.org/rosa/media/17 61/file/Gender%20glossary%20of%20t erms%2  0and%20concepts%20.pdf pada 19 April 2020, 13.45 WIB. United Nations Development Programme. (2018). Human Development Reports: Gender Inequality  Index  (GII) .  UNDP. Dilansir dari
http://hdr.undp.org/en/content/table-5- gender-inequality-index-gii pada  20 April 2020, 19.15 WIB. United  Nations  Economic  and  Social Commision for Asia and the Pasific. (n.d). What is Good Governance . UNESCAP. Dilansir dari https://www.unescap.org/sites/default/ files/good-governance.pdf pada tanggal 14
April  2020,  18.00
WIB.
Comment [u1]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u2]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u3]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u4]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u5]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u6]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u7]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u8]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u9]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u10]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u11]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u12]: Tidak ada dalam isi jurnal
Comment [u13]: Tidak ada dalam isi jurnal