ISSN 2716-0807, Vol 1, No 2, 2021, 87-99
Strategi  Pengembangan  Desa  Melalui  Pemanfaatan  Dana Desa  di  Desa  Sako  Margasari  (Village  Development
Startegy  Through  The  Utilization  of  Village  Fund  in  Sako Margasari Village)
Abdul Halim 1* , Adianto 2
Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru 1,2
Abdulhalim9288@gmail.com 1 , adianto@lecturer.unri.ac.id 2

## Riwayat Artikel
Diterima pada 5 Agustus 2021 Revisi 1 pada 6 September 2021 Revisi 2 pada 13 September 2021 Revisi 3 pada 18 September 2021 Revisi 4 pada 27 September 2021 Disetujui pada 30 September 2021

## Abstract
Purpose: This  study  aims  to  determine  the  village  development strategy  through  the  use  of  village  funds  in  the  village  of  Sako Margasari, Kuantan Singing Regency, and the inhibiting factors of the village development strategy in the village of Sako Margasari, Kuantan Singingi Regency.
Research  Methodology: This  research  used  a  qualitative  method with a descriptive approach . Results: The results  of this  study are  that  the  village  government in designing and implementing village development strategies still has  obstacles  that  are  experienced  by  the  village  government  so that the development strategy is not optimal.
Limitations: This study discusses the development strategy where this  research  looks  at  all  environmental  sectors  through  village funds as the basis for carrying out village development.
Contribution: This  research  is  expected  to  be  useful  and contribute as input and correction for the Head of Sako Margasari Village,  Kuantan  Singingi  Regency.  It  is  also  useful  for  adding references  to  the  literature  at  the  Faculty  of  Social  and  Political Sciences,  especially  the  Public  Administration  Study  Program,  as well as being a reference for subsequent writers with a focus on the study  of  Village  Development  Strategies  Through  Utilization  of Village  Funds  in  Sako  Margasari  Village,  Kuantan  Singingi Regency.
Keywords: Village Development Strategy, Village Government, Community How  to  Cite: Halim,  A.    &  Adianto,  A.  (2021).    Strategi Pengembangan  Desa  Melalui  Pemanfaatan  Dana  Desa  di  Desa Sako Margasari. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik , 1(2), 87-99.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan  data  dari  hasil  wawancara  bersama  Kepala  Desa  Sako  Margasari,  deesa  ini  merupakan sebuah desa yang terletak dialam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan dibentuk oleh pemerintah melalui  Program  Transmigrasi  pada  tahun  1981  yang  mana  Desa  Sako  Margasari  yang  dulunya disebut Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) II Blok B memiliki luas wilayah 1500 Ha dan penduduk awal sebanyak 250 Kepala Keluarga dan telah mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi 530 Kepala Keluarga dan  terdiri dari 75% penduduk dari pulau Jawa dan 25% penduduk lokal.
Desa  menjadi  terdepan  dalam  perencanaan  pembagunan  di  era  pemerintahan  Presiden  Jokowi, karenanya desa kemudian mendapat dukungan pendanaan yang dikenal dengan Dana Desa (UU No.6 tahun 2014; Ayu., dkk. 2020). Adapun untuk membangun desa maka pemerintah desa membuat visi dan misi sebagai salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan dalam membangun desa, adapun visi pemerintah  desa  yaitu  “Terwujudnya  Sejahtera  dan  Sejahtera  Desa  Sako  Margasari"  dengan  misi pemerintah desa, yaitu:
1. Mewujudkan pemerintahan Desa Sako Margasari yang tertib dan berwibawa.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
3. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Mewujudkan kegiatan pemuda yang bermanfaat.
Visi  dan  misi  Pemerintah  Desa  Sako  Margasari  berfokus  pada  semua  sektor  dalam  usaha  untuk membangun  desa.  Di  dalam  visi  pemerintah  desa  berusaha  agar  masyarakat  menjadi  makmur  dan sejahtera  dengan  didorong  oleh  misi  pemerintah  desa  yang  menjadikan  pemerintah  desa  yang  tertib dan  berwibawa,  lalu  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  desa,  keamanan  desa  di  tingkatkan  lagi  dan membuat  program  kepemudaan  yang  lebih  bermanfaat  karena  dalam  membangun  desa  salah  satu pendukung terbesar keberhasilan pembangunan adalah pemuda desa sendiri.
Ketika merumuskan rencana strategi pembangunan desa, pemerintah desa merancangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa.  Adapun  Pasal  1  Ayat  5  yaitu  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun  2017 tentang  penataan  desa,  pemberian  mandat  kepada  pemerintah  desa,  melaksanakan pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila.  Sehingga  berdasarkan  peraturan  penjabaran  di  atas,  pemerintah  desa  membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2018-2023 dengan berfokus pada seluruh sektor dalam mengembangkan desa.
Berdasarkan  kajian  dalam  bidang  pemberdayaan  masyarakat  tentang  penggunan  dana  desa  harus dikelola dengan baik dengan menggunakan empat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Taufik, 2019).
Dalam merencanakan strategi pembangunan desa, perlu disiapkan anggaran dana desa, di mana dana desa  yang  diperoleh  Desa  Sako  Margasari  bersumber  dari  dana  desa  yang  bersumber  dari  (APBN) yang  diperuntukkan  bagi  desa  yang  dialihkan  melalui  (APBD),  maka  alokasi  dana  desa  menjadi tanggung  jawab  pemerintah  kabupaten/kota.  Kota  mengalokasikan  (APBD)  melalui  dana penyeimbangan, kemudian ada dana pembagian pajak dan retribusi yang didapat desa dari pemerintah desa  karena  diwilayah  tersebut  terdapat  perusahaan  kelapa  sawit  yang  bernama  PT  Wanasari Nusantara  yang  dimana  perusaha  tersebut  membayar  pajak  ke  pemerintah  daerah,  lalu  dari  dana tersebut dibagi untuk pemerintah desa dan ada bantuan keuangan dari provinsi. Maka dari anggaran dana  desa  yang  didapat  oleh  pemerintah  Desa  Sako  Margasari,  akan  dimanfaatkan  untuk memfokuskan rencana pembangunan yang terpenting di setiap tahunnya.
Semua pembangunan yang sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Sako Margasari di tiga tahun terakhir,  pemerintah  desa  masih  belum  mampu  memenuhi  semua  kebutuhan  masyarakat  dengan berbagai  kendala  yang  dihadapi  membuat  strategi  yang  dibangun  desa  menjadi  terhambat  dan ditambah  masih  terdapatnya  masalah-masalah  yang  lain  belum  dapat  terselesaikan  di  tahun  2020  di semua  bidang  yang  ada  karena  akibat  adanya  wabah  penyakit  covid-19  yang  membuat  semua pembangunan  bukan  menjadi  fokus  utama,  akan  tetapi  kesehatan  dan  peningkatan  ekonomi masyarakat di semua desa, adapun masalah-masalah tersebut yaitu:
Tabel 1. Daftar Masalah Kondisi Pembangunan Desa
No Masalah Pembangunan Desa
1 Kurangnya kapasitas pemerintah desa dan BPD dalam menyelengarakan pemerintah desa.
2 Masih  kurangnya  komunikasi  yang  baik  antara  pemerintah  desa,BPD  dan  masyarakat setempat sehingga masyarakat selalu salah paham dalam menerima informasi pembangunan dari pemerintah desa dan BPD.
3 Kurangnya perhatian atau partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
4 Belum mampunya masyarakat memanfaatkan sumber daya sosial ekonomi yang dimiliki oleh Desa Sako Margasari.
5 Belum mampunya masyarakat memanfaatkan lahan atau lingkungan yang ada di Desa Sako Margasari.
6 Masih belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah desa.

## Sumber: Kantor Desa Sako Margasari, 2020 (Bukti Observasi)
Tabel  1  di  atas  menjelaskan  bahwa  masalah  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  Desa  Sako  Margasari antara  lain  adalah  masih  kurangnya  kapasitas  pemerintah  desa  dan  BPD  dalam  menyelenggarakan pemerintah desa, karena kurangnya pelatihan aparatur desa sehingga aparat desa masih banyak yang belum  mengerti  tentang  urusan  pemerintah.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa tertuang di Peraturan Desa No 6 Tahun 2019 pasal 8 ayat 14 tentang program peningkatan kapasitas sumber  daya  aparatur  desa  dan  lembaga  lokal,  adapun  programnya  yaitu  pelatihan  dengan  bekerja sama  dengan  pihak  Universitas  Riau  dan  program  selanjutnya  mengikuti  bimbingan  teknis  nasional peningkatan  kapasitas  aparatur  desa  yang  diadakan  di  Pekanbaru.  Selain  itu  saat  ini  perkembangan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  yang  tumbuh  semakin  cepat,  hendaknya  dapat dimanfaatkan  sebagai  layanan  pendukung  dalam  proses  pembelajaran.  Komputer  saat  ini  bukan merupakan  benda  yang  asing  lagi,  karena  sudah  banyak  perusahaan  maupun  lembaga-lembaga pendidikan  yang  menggunakan  komputer  bahkan  sudah  sebagai  alat  kerja  utama.  Dari  hal  itu, perkembangan  penyusunan  laporan  keuangan  dengan  menggunakan  bantuan  perangkat  lunak akuntansi sudah semakin pesat (Hariyani &Prasetio, 2021).
Oleh  karena  itu  dibutuhkan  strategi  pengembangan  desa  agar  pengembangan  tersebut  dapat  terarah dan  sesuai  dengan  kebutuhan  desa.  Dalam  menyusun  strategi  pengembangan  dibutuhkan  dana  desa yang  kuat  dalam  membangun  karena  tanpa  ada  dana  desa  masa  strategi  pengembangan  desa  tidak dapat  berjalan  dengan  baik.  Dana  desa  yang  ada  harus  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  untuk memperioritaskan  pembangunan  yang  penting  agar  dana  desa  yang  dikeluarkan  dapat  bermanfaat. Akan tetapi pada kenyatannya dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat masih menimbulkan masalah  berupa  pembangunan  yang  tidak  tepat  sasaran  dan  juga  masih  banyaknya  penyalahgunaan dana desa oleh aparatur desa.
Atas  permasalahan  yang  diuraikan  di  atas,  maka  peneliti  pun  tertarik  untuk  melakukan  penelitian lebih  lanjut,  yang  dituangkan  dalam  karya  ilmiah  dengan  judul:  “Strategi  Pengembangan  Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari”.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## Strategi
Menurut (Abdoellah,  2016) asal  usul  kata  strategi  dalam  manajemen  dalam  suatu  organisasi  adalah tips,  cara,  dan  taktik  utama  yang  terorganisir  dengan  baik  dalam  menjalankan  fungsi  manajemen, yang langsung ke tujuan organisasi, sementara Lynch mengatakan bahwa strategi perusahaan adalah rencana  terstruktur  atau  kebijakan  perusahaan  dengan  serangkaian  tindakan.  dalam  pernyataan  yang saling terkait. Strategi perusahaan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi yang telah  disiapkan  oleh  perusahaan,  kemudian  bagaimana  organisasi  mencari  cara  untuk  menjalankan misi  itu.  Morrisey  berpendapat  bahwa  strategi  adalah  tahapan  dalam  menentukan  arah  yang  harus dicapai  oleh  suatu  organisasi  sehingga  misi  dapat  diwujudkan  dan  sebagai  kapasitas  uskun  yang digunakan perusahaan untuk menentukan produk, layanan, dan pasarnya di masa depan.
Sedangkan menurut (agus hendrayady, 2018) strategi kata berasal dari Bahasa Yunani, strategi adalah seni  atau  ilmu  membuat  seseorang  menjadi  jenderal.  Strategi  didefinisikan  sebagai  tahap  untuk distribusi  dan  penggunaan  kekuatan  militer  di  bidang-bidang  tertentu  untuk  mencapai  tujuan. Sedangkan (David, 2011) mengatakan bahwa rencana strategis adalah upaya yang direncanakan untuk membuat  keputusan  dan  tindakan  penting  yang  membentuk  dan  mengarahkan  bagaimana  suatu
organisasi, apa yang akan dilakukan organisasi atau entitas lain dan mengapa organisasi, (Redaputri, 2018)
Pendapat lain mengatakan bahwa strategi adalah kegiatan bersama dengan tujuan yang dicapai dalam jangka  panjang.  Sementara  strategi  lain  mengatakan  bahwa  strategi  bisnis  termasuk  ekspansi geografis,  diversifikasi,  akuisisi,  pengembangan  produk,  penetrasi  pasar,  pengetatan,  divestasi, likuidasi,  dan  usaha  patungan  atau  usaha  patungan.  Strategi  adalah  daya  tarik  yang  membutuhkan keputusan manajemen teratas dan sejumlah besar sumber daya dalam sebuah organisasi. Jadi strategi adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  akan dicapai (Chaizi Nasucha, 2012).
Dari  sejumlah  konsep  di  atas,  strategi  adalah  serangkaian  keputusan  dan  tindakan  yang  dibuat  oleh sebuah  organisasi,  baik  keputusan  yang  dibuat  untuk  organisasi  atau  di  luar  organisasi  dan diimplementasikan  oleh  semua  tingkatan  organisasi  dan  di  luar  organisasi  untuk  mencapai  tujuan organisasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

## Pengembangan
(Hanif Nurcholis, 2011) mengatakan, pembangunan merupakan perubahan yang menciptakan keadaan negara  dan  masyarakat  yang  baik  dari  kondisi  saat  ini.  Kondisi  yang  baik  terlihat  dari  seluruh kehidupan dan masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya peningkatan standar hidup, tetapi juga melihat semua aspek kehidupan yang ada (Mashur, Dadang, 2017).
Pembangunan  merupakan  kegiatan  yang  berkembang  dan  berubah  yang  dilaksanakan  secara terencana  dan  dilakukan  oleh  sebuah  bangsa  secara  sadar  oleh  negara  dan  pemerintah  menuju modernitas  dengan  tujuan  untuk  mengembangkan  bangsa (Harbani  Pasolong,  2016). Pembangunan merupakan  rangkaian  dari  upaya  pertumbuhan  dan  perubahan  yang  direncanakan  dilakukan  secara sadar oleh sebuah bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam kegiatan pembangunan bangsa.  Perkembangan  dalam  arti  sempit  adalah  perubahan.  Tujuan  pelaksanaan  pembangunan adalah:  untuk  keadilan  sosial,  kemakmuran  secara  keseluruhan,  dilakukan  secara  merata  di  mata hukum,  mental,  spiritual  dan  kebahagiaan  material.  Ada  kebahagiaan  di  semua  kalangan  dan terwujudnya perdamaian dan keamanan (Juraidah, n.d.2015).
Sehingga  dari  penjabaran  konsep  pembangunan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan merupakan  upaya  terencana  dan  terarah  yang  dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  dapat  dimanfaatkan dan memenuhi kebutuhan atau dapat meningkatkan kesejahteraan.

## Strategi Pengembangan
(Lailiani,  2017) menjelaskan,  ada  empat  strategi  pembangunan  pedesaan,  yaitu  strategi  modernisasi pertanian,  strategi  anti  kemiskinan,  strategi  pola  pertumbuhan  baru  dan  strategi  reformasi  lahan. Sementara  itu,  pembangunan  desa  merupakan  pendekatan  yang  menyatukan  strategi  pembangunan bottom-up yang dinilai terlalu percaya pada kekuatan lokal dan menyangkal kelemahan yang ada pada tingkat  tersebut  dan  tujuan  masyarakat  desa  terpadu  adalah  meningkatkan  produktivitas, meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  desa  dan  memperkuat  kemandirian. (Redaputri,  2018). Sedangkan (Amanda,  2015) Ada  beberapa  jenis  rencana  pembangunan,  tergantung  sifatnya  masing- masing  dan  mengikuti  jangka  waktu,  perencana  pembangunan  dapat  dipisahkan  menjadi  tiga  jenis, yaitu  rencana  jangka  panjang,  rencana  jangka  menengah  dan  rencana  jangka  pendek.  Kemudian menurut (Fitriska,  2017) perencanaan  pembangunan  dibedakan  atas  sifatnya,sumberdaya,tingkat keluwesan dan sistem ekonomi (Nugroho, D.O, Hariani, D., & Lestari, 2014).
Wasistiono dalam (Adianto, Mayarni, Zaili Rusli, 2013) menjelaskan strategi pembangunan desa yang diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:
1. Pengembangan  kapasitas  kepemimpinan,  yang  terdiri  dari  kemampuan  pimpinan  (kepala desa),  kemudian  kedewasaan  para  pengikut  (masyarakat),  situasi  dan  kondisi  tata  kelola pemerintahan, dan akhirnya visi dan misi yang dilaksanakan.
2. Pengembangan  kapasitas  kelembagaan  yang  terdiri  dari  pemerintah  desa  dan  BPD. Pemerintah desa dan BPD harus mampu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang  pembangunan  yang  akan  dicapai  sehingga  pembangunan  dapat  tepat  sasaran.  Salah satu  caranya  adalah  melalui  pertemuan  desa,  maka  ada  peran  yang  baik  antara  Pemerintah Desa,  BPD  dengan  lembaga  daerah  lainnya  dalam  perencanaan  pembangunan  melalui program tambahan.
3. Pengembangan  kapasitas  sumber  daya  sosial,  yang  terdiri  dari  sumber  daya  manusia  desa (pendidikan,  kesehatan  dan  daya  beli),  dapat  dilihat  bahwa  sektor  pendidikan  di  masing- masing  daerah  harus  lengkap  sehingga  masyarakat  dapat  menyelesaikan  pendidikan  wajib. Sumber  daya  sosial  politik  (partisipasi  politik,  stabilitas,  keamanan  dan  ketertiban  serta keberadaan  lembaga  sosial,  sumber  daya  sosial  ekonomi  (infrastruktur  ekonomi  desa  dan suprastruktur dan kegiatan ekonomi pedesaan), sumber daya sosial budaya (lembaga kesenian dan lembaga tradisional), serta sumber daya sosial keagamaan (toleransi kehidupan beragama dan  sarana  ibadah).  Sementara  menurut Sholeh  &  Huda dalam Khoiroh.,  Dkk  (2021) pemanfaatan  kemajuan  teknologi  dalam  dunia  bisnis  dan  digital  marketing  untuk meningkatkan volume penjualan di era saat ini menjadi sebuah kebutuhan.
4. Pengembangan  kapasitas  lingkungan  hidup  dan  infrastruktur,  yang  terdiri  dari  infrastruktur pedesaan, pemukiman dan daya dukung lingkungan.
Penelitian  ini  untuk  dapat  menghindari  kesamaan  dalam  penulisan,  oleh  karena  itu  peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :
1. Adianto (2013), Penelitian saat ini berfokus pada ruang lingkup strategi pembangunan di desa bukan kecamatan, peneliti mengambil ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu desa karena desa merupakan  sektor  penting  dalam  pembangunan  daerah  dan  kesamaan  penelitian  ini  sama- sama membahas strategi pembangunan.
2. Helmei  Willy  Amanda  (2015). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  BPAM  di  BUMDes sangat dibutuhkan di Desa Ketapanrame selain menyediakan air bersih kepada seluruh warga, juga  meningkatkan  pendapatan  desa.  Sistem  manajemen  BPAM  pada  tahun  2011  telah membaik  dan  ditingkatkan  dari  manajemen  sebelumnya  (Hippam).  Meskipun  strategi pembangunan  desa  melalui  BUMDes  di  BPAM  dapat  dikatakan  telah  optimal  dalam mencapai  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Ketapanrame,  ada  kemungkinan  permasalahan terkait  pengelolaan  BUMDes  akan  muncul.  Perbedaan  dengan  penelitian  saat  ini  adalah pihaknya fokus pada strategi pembangunan desa dalam menilai penggunaan dana desa, bukan pada  bumdes  dan  kesamaan  dari  penelitian  ini,  lokus  penelitian  ada  di  desa,  bukan  di kecamatan.
3. Sholeh  (2017), Hasil  penelitian  menunjukkan  pengembangan  desa  memberikan  beberapa manfaat  bagi  Desa.  Kesamaan  penelitian  ini  membahas  potensi  desa  yakni  daya,  kekuatan, kesanggupan  dan  kemampuan  yang dimiliki  oleh suatu  desa  yang mempunyai  kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat..
Berdasarkan tiga jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti terdahulu hanya mengkaji salah  satu  aspek  dari  rencana  strategi  pembangunan  tersebut  dan  dalam  melaksanakan  strategi pembangunan  yang  dilakukan  disetiap  wilayah  sudah  terlaksana  secara  optimal  akan  tetapi  rencana tersebut  diperlukannya  evaluasi  dan  pembenahan  dari    tersebut  disetiap  tahunnya  agar  rencana pembangunan  tersebut  sesuai  dengan  harapan  yang  sudah  di  rancang.  Adapun  penelitian  ini membahas tentang strategi pembangunan yang dimana penelitian ini melihat semua sektor lingkungan dengan melalui dana desa sebagai landasan dalam menjalankan pembangunan desa.

## 3. Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  analisis deskriptif.  Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Sako  Margasari  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  periode  bulan  Juli  sampai  bulan  November 2020.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  bertahap  dari  observasi,  pengumpulan  data,  serta  dokumentasi dan  wawancara  dengan  beberapa  informan  yang  telah  dipilih  oleh  penelitian  sebagai  narasumber dalam penelitian ini.
Analisis data dalam penelitian ini di awali dengan mengumpulkan data mentah yang telah di peroleh pada saat observasi,  wawancara  dan survei.  Data mentah  yang  diperoleh baik  dalam bentuk tertulis, soft copy dan rekaman ataupun catatan pada saat penelitian, kemudian dikumpulkan untuk disatukan menjadi  sebuah  data  dan  informasi  yang  lebih  sederhana  untuk  dibaca  dan  dipahami.  Hasil pengumpulan  data  wawancara  dan  survei  yang  diperoleh  disusun  berdasarkan  pedoman  penggalian data yang menjadi instrumen dalam penelitian yang telah disusun terlebih dahulu. Adapun informan penelitian ini yaitu :
1. Kepala Desa Sako Margasari
2. Sekretaris Desa Sako Margasari
3. Kepala Dusun Desa Sako Margasari
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sako Margasari
5. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sako Margasari
6. Masyarakat Desa Sako Margasari

## 4. Hasil dan pembahasan
Strategi pembangunan Desa Sako Margasari telah direncanakan dan disahkan pada tahun 2018 hingga 2023  dengan  penguatan Peraturan  Desa  Nomor  2  Tahun  2018. Pelaksanaan  perencanaan pembangunan  telah  dimulai  sejak  tahun  2018  hingga  tahun  2020.  Melalui  hasil  survei  di  lapangan, strategi  pembangunan  Desa  Sako  Margasari  yang  saat  ini  berjalan,  masyarakat  telah  menerima dampak  yang  cukup  positif  dari  pembangunan  desa  selama  ini,  yang  dapat  dilihat  dari  pengamatan para  peneliti  bahwa  kondisi  desa  masih  cukup  baik  dalam  pembangunan  desa,  namun  dalam  proses pembangunan masih banyak kendala yang dihadapi desa hingga keberhasilan pembangunan desa.
Berdasarkan  data  yang  didapatkan  dari  Kantor  Desa  Sako  Margosari  bahwa  anggaran  pendapatan Desa  Sako  Margasari  di  tahun  2019,  sebesar  Rp.  1.406.517.000,00.  Adapun  sumber  dana  yang didapat  oleh  desa  berasal dari  dana  desa,  bagi  hasil  pajak  dan  retrebusi,  lalu  alokasi  dana  desa,  dan bantuan  dana  provinsi.  Dengan  anggaran  pendapatan  yang  tertinggi  didapat  oleh  desa  melalui  dana desa  Rp.  755.344.000,00  sedangkan  anggaran  pendapatan  yang  terkecil  dibagi  hasil  pajak  dan retrebusi senilai Rp. 15.661.000,00.
Adapun  anggaran  belanja  desa  terbagi  menjadi  4  bagian  yaitu  bidang  penyelenggaraan  pemerintah desa  sebesar  Rp.  431.380.303,00  dengan  pengeluaran  terbesar  berada  di  kegiatan  penghasilan  tetap dan  tunjangan  kepala  desa  dan  belanja  pegawai  sebesar  Rp.349.370.886,00.  Di  bidang  pelaksanaan pembangunan  desa  dengan  anggaran  RP.  683.044.000,00,  dengan  pengeluaran  terbesar  berada  di kegiatan  sub  bidang  kesehatan  dengan  penyelenggaraan  desa  siaga  kesehatan  dengan  sebesar  Rp. 270.551.000,00.  Lalu  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  dengan anggaran  yang  disalurkan  ssebesar Rp.  51.544.114,00.  Adapun  pengeluaran  terbesar  berada  di  sub  bidang  kebudayaan  dan  keagamaan Rp. 17.383.114,00. Terakhir anggaran dana desa yang disalurkan dibidang pemberdayaan masyarakat sebesar  Rp.  31.000.000,00,  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  terbesar  di  bidang  ini  adalah  untuk kegiatan  pengembangan  kapasitas  kepala  desa  dan  perangkat  desa  sebesar  Rp.  25.000.000,00.  Dari hasil penjabaran diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang terjadi ditahun 2019 yaitu penerimaan pembiayaan  sebesar  Rp.  30.451.417,00  dan  pengeluaran  pembiayaan  sebesar  Rp.  240.000.000,00 maka jumlah pembiayaan ditahun 2019 yaitu Rp. 209.548.583,00.
Berdasarkan Peraturan Desa No 2 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran dana desa pertama dibuat sebelum terjadinya wabah penyakit, maka anggaran pendapatan yang diterimah oleh pemerintah desa,
bersumber  dari  pendapatan  asli  desa  yang  bersumber  dari  hasil  usaha  BUMDes,  lalu  pengelolaan tanah  kas  desa  dan  hasil  pungutan  desa,  dengan  total  anggaran  Rp.  10.150.000,00  lalu  ditambah dengan pendapatan transfer desa yang bersumber dari dana desa,bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota,lalu  alokasi  dana  desa  dan  bantuan  keuangan  provinsi  dengan  total  pendapatan  Rp. 1.419.799.000,00.  Adapun  anggaran  belanja  desa  terbagi  menjadi  4  bagian  yaitu  bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 480.671.000,00 dengan pengeluaran terbesar berada di kegiatan  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  kepala  desa  dan  belanja  pegawai  sebesar Rp.456.547.000,00. Dibidang pelaksanaan pembangunan desa dengan anggaran RP. 678.768.000,00, dengan  pengeluaran  terbesar  berada  di  kegiatan  sub  bidang  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang dengan sebesar Rp. 595.001.447,00.
Lalu  bidang  pembinaan  kemasyarakatan  dengan  anggaran  yang  disalurkan  sebesar  Rp. 103.786.214,00. Adapun pengeluaran terbesar berada di sub bidang kebudayaan dan keagamaan Rp. 47.316.214,00.  Terakhir  anggaran  dana  desa  yang  disalurkan  di  pemberdayaan  masyarakat  sebesar Rp.  54.000.000,00, dengan  biaya  yang  dikeluarkan terbesar  di  bidang  ini  adalah  untuk  kegiatan  sub bidang  pertanian  dan  perternakan  sebesar  Rp.  50.000.000,00.  Dari  hasil  penjabaran  diatas  dapat dilihat  bahwa  pembiayaan  yang  terjadi  ditahun  2020  yaitu  penerimaan  pembiayaan  sebesar  Rp. 7.796.441,00  dan  pengeluaran  pembiayaan  sebesar  Rp.  120.000.000,00  maka  jumlah  pembiayaan ditahun 2020 yaitu Rp. 112.203.559,00. Dan sisa perhitungan anggaran yaituRp. 520.227,00.
Desa  Sako  Margasari  merupakan  sebuah  desa  yang  terletak  di  dalam  wilayah  Kabupaten  Kuantan Singingi  dan  dibentuk  oleh  pemerintah  melalui  Program  Transmigrasi  pada  tahun  1981  yang  mana Desa Sako Margasari yang dulunya disebut Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) II Blok B memiliki luas  wilayah  1500  Ha  dan  penduduk  awal  sebanyak  250  Kepala  Keluarga  dan  telah  mengalami perkembangan hingga saat ini menjadi 530 Kepala Keluarga dan terdiri dari 75% penduduk dari Pulau Jawa  dan  25%  adalah  penduduk  lokal.  Pada  awal  pemukiman  ditempati  oleh  para  transmigran, koordinasi  dan  pengaturan  atas  kebutuhan  hidup  warga  ditangani  dan  diatur  oleh  kepala  unit pemukiman transmigrasi selama 3 tahun dan selanjutnya pada tahun 1984 dimulailah pembinaan dan persiapan  untuk  menjadi  desa  defenitif  sampai  pada  tahun  1986  Desa  Sako  Margasari  telah  resmi menjadi  sebuah  desa  dengan  nama  Desa  Sako  Margasari.  Oleh  karena  itu  diperlukan  strategi pengembangan  yang  baik  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Sako  Margasari  agar  desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri.
Desa  Sako  Margasari  adalah  salah  satu  desa  yang  pembangunannya  cukup  menarik  perhatian  di kabupaten dan ditambah daerah jarak wilayah yang cukup jauh dari wilayah Ibukota Kecamatan Sako Margasari dan Desa Sako Margasari merupakan desa transmigrasi yang menarik untuk diteliti karena merupakan  pendatang  yang  ingin  meningkatkan  kesejahteraan  mereka dengan  berpindah  ke  wilayah Desa  Sako  Margasari.  Pelaksanaan  strategi  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Sako Margasari, didasarkan pada kegiatan musyawarah desa di mana musyawarah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat terkait, namun nyatanya setelah musyawarah ditetapkan dan ketika dilaksanakan masih banyak permasalahan yang terjadi di dalamnya, salah satunya aparatur pemerintah yang belum maksimal  dalam  melaksanakan  pembangunan,  komunikasi  yang  ada  antara  masyarakat  dan pemerintah  desa  masih  belum  berjalan  dengan  baik  dan  ditambah  lagi  berasal  dari  dana  desa  yang berasal  dari  anggaran  belanja  negara  yang  disalurkan  kepada  pemerintah  daerah  dan  pemerintah daerah yang akan menyalurkan dana tersebut.  Maka alokasi dana desa adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota  untuk  mengalokasikan  (APBD)  melalui  dana  penyeimbangan,  kemudian  ada  dana bagi-bagi pajak dan retribusi yang didapat desa dari pemerintah desa karena berada di daerah.
Selanjutnya,  proses  pembangunan,  pemerintah  desa  jangan  hanya  mengandalkan  dana  APBD kabupaten,  tetapi  pemerintah  desa  harus  bisa  mendapatkan  pendapatan  asli  desa,  dengan  membuat strategi  pembangunan  desa  yang  baik,  guna  memenuhi  dan  memajukan  masyarakat  di  desa  Sako margasari.  oleh  pemerintah  desa,  masih  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Oleh karena itu, desa menyiapkan strategi yang langka dan baik  pada proses pengembangan potensi desa.  Langkah  yang  disiapkan  adalah  mengembangkan  kemampuan  desa,  yang  menurut Wasistiono pada Adianto 2013, menunjukkan ada empat unsur dalam pembangunan desa, yaitu:

## 1. Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan
Perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  desa  tahun  2018-2023  tertuang  di  dalamnya strategi pembangunan desa, baik dari srategi pengembangan pemerintahan desa,pembangunan fisik  desa,pengembangan  sumber  daya  manusia  ataupun  ekonomi  sosial  masyarakat  yang berada di Desa Sako Margasari. Di dalam rencana tersebut tertuang juga penjabaran anggaran dana desa yang dimulai dari anggaran dana desa yang diterimah oleh pemerintah desa, sampai penjabaran  anggaran  dana  desa  yang  dikeluarkan  dalam  menganggarkan  perencanaan  yang sudah  dibuat,  semua  ini  dapat  dilihat  secara  langsung  dilampiran  rencana  pembangunan jangka menengah desa tahun 2018-2023.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  penulis  lakukan,maka  dalam  melaksanakan pemerintah  desa  kepala  desa  tidak  bisa  menjadi  pengambilan  keputusan  penuh  dalam  hal melaksanakan  sesuatu  diperlukannya  komunikasi  yang  baik  terjalin  antara  pemerintah  desa selaku  kepala  desa,  dengan  lembaga  pengawas  dan  kepada  masyarakat  dalam  hal pengambilan keputusan, agar perencanaan pembangunan  sudah terlaksana dengan baik antar masyarakat dengan pemerintah desa.
Hal ini sesuai dengan pendapat beberapa informan yang telah ditanyakan tentang kepala desa dalam  hal  ini  Bapak  Arifin,  menyatakan  bahwa  kepemimpinan  beliau  selama  menjabat sebagai  kepala  desa  sudah  cukup  baik,  terlihat  aparatur  desa  menyatakan  bila  Bapak  Arifin selama  menjabat  selalu  berkomunikasi  dengan  baik  dengan  apartur  pemerintahan  desa  agar tidak terjalin kesalahan infromasi didalam pemerintahan desa.
Penjelasan diatas juga terperkuat karena latar pendidikan Kepala Desa Sako Margasari adalah Sarjana,  menyebabkan  gaya  kepemimpinan  kepala  desa  yang  lebih  baik,  karena  latar pendidikan  juga  berpengaruh  terhadap  kepemimpinan  seseorang,  oleh  karena  itu  dalam rangka  peningkatan  kualitas  kepala  desa  maka  dipenyusunan  rencana  pembangunan  jangka menengah desa dirancang juga perencanaan pelatihan aparatur desa yang sekaligus pelatihan kepala  desa  yang  merupakan  salah  satu  strategi  kepala  desa  dalam  rangka  peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di  dalam  perumusan  perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  desa,  kepala  desa  harus mampu  untuk  menjabarkan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  atau  belanja  pemerintah  desa, dari  mulai  pengkajian  aparatur  desa,  belanja  sarana  dan  prasarana  desa  dan  sampai  belanja perjalanan dinas pemerintah desa, itu semua untuk menciptakan trasnparansi pemerintah desa dalam  hal  belanja  pemerintah  desa,  guna  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah desa dan data tersebut bisa dilihat dilampiran tentang RPJMD  tahun 2018-2023.
Penjelasan  diatas  dapat  diperkuat  dari  penjelasan  hasil  wawancara  kepada  informan,  bahwa dalam  peningkatan  kepercayaan  masyarakat,  pemerintah  desa  selalu  trasnparan  terhadap anggaran  pemerintah  desa  dan  salah  satunya  adalah  tentang  belanja  desa,  hal  ini  diperkuat dari hasil data yang didapat oleh peneliti berupa RPJMD pada tahun 2018-2023 yang terterah bahwa  penjabaran  tentang  anggaran  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  dari  gaji  pemerintah desa sampai belanja perjalanan dinas desa
Pelaksanaan yang selama ini berjalan tentang perencaraan penyelenggaraan pemerintah desa, dijelaskan  dalam  rencana  kerja  pembangunan  pertahun,  didalam  perencanaan  kerja pembangunan tersebut, dijabarkan perencanaan belanja pemerintah desa baik dari penggajian aparatur pemerintahan,lalu belanja sarana prasarana pemerintaha desa, sampai pada pelatihan
aparatur  pemerintah  desa.  Penjelasan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  lampiran  tentang  rencana kerja pembangunan tahun 2018,2019 dan tahun 2020.
Penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa,  diperlukan  kematangan  dan  kedewasaan masyarakat  agar  mau  ikut  membantu  dalam  pembangunan  desa  tersebut,  adapun  cara pemerintah  desa  mensosialisasikan  program  yang  sudah  dirancang  oleh  pemerintah  desa, salah  satunya  dengan  musyawarah  desa  yang  dimana  pertemuan  yang  mendatangkan  semua elemen masyarakat desa, dengan begitu  lebih mudah untuk mensosialisasikan program yang sudah  dirancang,  lalu  setelah  itu  masyarakat  yang  datang  diforum  tersebut  menyampaikan kemasyarakat  lain  agar  mengetahui  perencanaan  pembangunan  jangka  menengah  desa tersebut.
Memperkuat  penjelasan  di  atas,  dengan  melihat  hasil  wawancara  penulis  dengan  lembaga pengawas desa, dengan perwakilan dusun dan masyarakat, menyatakan bahwa kepemimpinan beliau  sudah  baik  terbukti  hasil  wawancara  menyatakan  bahwa  kepala  desa  selalu berkomunikasi baik dengan masyarakat dan lembaga yang ada di desa, lalu ditambah dengan tidak  ada  pernah  konflik  yang  besar  di  Desa  Sako  Margasari,  sehingga  kondisi  desa  sangat kondusif ditambah dengan jenjang pendidikan yang tinggi S1 membuat pola pemikiran kepala desa  sudah  cukup  baik,  oleh  karena  tersebut  masyarakat  merasa  cukup  puas  dengan  kinerja beliau selama menjabat menjadi kepala Desa Sako Margasari.
Perencanaan pembangunan jangka menengah desa kepala desa, dalam hal merancangnya ada beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui,  dari  awal  musyawarah  dusun  yang  dimana  aspirasi perdusun ditampung oleh kepala dusun dan dijadikan satu, lalu setelah aspirasi semua dusun selesai  maka  aspirasi  tersebut  akan  dimusyawarah  desa  dengan  mengundang  semua  tokoh elemen  masyarakat  terkait  baik  RT,  dusun,  lembaga  terkait,aparat  yang  berwenang,  pihak kecamatan  dan  aparatur  pemerintah  desa.  Dalam  musyawarah  tersebut  menyampaikan aspirasi  semua  dusun  yang  nantinya  kepala  desa  akan  menampung  semua  aspirasi  tersebut dan  memilih  mana  yang  menjadi  perioritas  utama  dalam  merancang  pembangunan  desa. Pembangunan desa merupakan sebuah konsep perencanaan kegiatan yang diawali dari tingkat yang paling bawah dengan tujuan mampu menyerap aspirasi masyarakat. (Sulistyanto., Dkk, 2021).
Kapasitas  kepemimpinan  kepala  desa  dapat  dilihat  dari  caranya  merancang  pembangunan desa  tersebut  karena  mampu  untuk  mengikut  sertakan  masyarakat  dalam  hal  berpartisipasi dalam  merancang  pembangunan  desa  tersebut,  terbukti  dengan  selalu  mengajak  masyarakat berkomunikasi  bertukar  pendapat  mengenai  pembangunan  desa  untuk  tahun-tahun kedepannya,  menyampingkan  pendapat  pribadi  dan  mengutamakan  pendapat  masyarakat dalam  hal  perencanaan  desa,  menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  lembaga  yang  ada  di desa dan mengambil keputusan yang adil untuk kebutuhan masyarakat setempat. Terlepas dari hal itu komunikasi dari pemimpin juga menjadi pengaruh yang besar seperti yang dikatakan Dwinarko.,  Dkk  (2021) pelatihan  manajemen  komunikasi    merupakanbagian  dari  strategi organisasi  dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan  bersama.  Proses  perencanaan,  pengorganisasi, kepemimpinan  dan  pengawasan  dibutuhkan  tindakan  berupa  komunikasi  efektif.  Artinya pemahaman terhadap berbagai aspek lingkungan masyarakat harus dapat dipahami.
Kesimpulan dari  kapasitas kepemimpinan  Kepala  Desa  Sako  Margasari  dalam  pelaksananya sudah baik, dikarenakan kepala desa sudah mampu membuat visi misi desa, sebagai landasan strategi  pengembangan  desa  tersebut,  dan  visi  misi  tersebut  harus  mensesuaikan  visi  misi pembangunan  daerah demi  terwujudnya  pembangunan  yang  saling  keterkaitan. Kemampuan kepala  desa  dalam  menyusun  RPJMD  yang  menjadi  strategi  untuk  membangun  desa  yang didalamnya terdapat semua perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari pengembangan pemerintah  desa  sampai  kepada  pengembangan  potensi  yang  dapat  dikembangkan  di  desa tersebut.
Kemampuan  kepala  desa    untuk  menjalankan  pemerintahan,  dengan  terbuka  mengenai program  pemerintah  desa  dan  penjabaran  anggaran  desa,  demi  terwujudkan  kepercayaan masyarakat  dan  selama  ini  kepala  desa  sudah  memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat, dengan gaya kepemimpinan kepala desa yang selalu terbuka menampung aspirasi masyarakat  dan  mau  untuk  duduk  bersama  membahas  apa  yang  menjadi  keinginan masyarakat  membuat  masyarakat  puas  terhadap  kinerja  kepala  desa.  Kepemimpinan  kepala desa yang bisa merangkul aparatur pemerintahan untuk menuruti semua perintah kepala desa, membuat semua kegiatan pemerintah desa menjadi lancar dalam proses pemerintah desa.

## 2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lokal
Berdasarkan  data  empiris  yang  didapat  bahwa  perjalananya  pemerintah  desa  sebagai penggerak  pemerintahan  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa  sebagai  penampung  dan sekaligus  pengawas  perjalananya  pemerintahan  desa,  sudah  berupayah  untuk  memberikan informasi  tentang  pengembangan  desa.  Informasi  tersebut  akan  membuat  tertarik  tentang program  pengembangan  desa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa,  sehingga  membuat masyarakat ingin ikut serta dalam pelaksanaan pengembangan desa tersebut.
Keterbukaan  pemerintah  desa  terhadap  dana  desa  yang  diberikan  oleh  negara,  sehingga munculnya  partisipasi  masyarakat  yang  terjalin  di  desa  Sako  Margasari  tersebut,  dari  dana tersebut  pemerintah  desa  mampu  memenuhi  keinginan  masyarakat  untuk  memenuhi infrstruktur  desa,  sebagai  pemenuhan  pertama  dalam  membangun  desa.  Akan  tetapi  masih adanya  rasa  ketidak  pedulian  masyarakat  terhadap  program  pengembangan  desa  yang dilakukan melalui dana desa, ketidak pedulian masyarakat dalam memberikan usulan ataupun keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, sehingga terkadang usulan yang dilakukan dimusyawarah  desa,  merupakan  usulan  yang  diberikan  oleh  elemen  masyarakat  tertentu, membuat kerugian terhadap masyarakat tersebut.

## 3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Lokal
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  yang  dilakukan  dalam  hal  pemenuhan  sarana prasarana  pendidikan  sudah  tercukupi,  terlihat  bahwa  ketersediaan  pendidikan  dari  jenjang TK,SD,SMP dan MDA, untuk pemenuhan sarana dan prasarana didalamnya sudah tercukupi dengan  baik,  sehingga  kemauan  masyarakat  tersendiri  dalam  pendidikan.  Lalu  dari  segi kesehatan,  bahwa  hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  sarana  prasarana  kesehatan  sudah baik,  dari  pemenuhan  gedung  posyandu  dan  kelengkapan  didalamnya,  lalu  pengadaan ambuland  desa,  yang  digunakan  untuk  masyarakat  yang  dirujuk  kerumah  sakit  besar  dan tingkat  kesehatan masyarakat  yang  cukup  baik,  tidak  adanya  ditemukan  gizi  buruk  terhadap masyarakat desa.
Pengembangan  ekonomi  yang  sudah  pulih  melalui  perkebunan  karet  dan  sawit,  akan  tetapi halangan  tentu  saja  tetap  ada,  seperti  infrastruktur  jalan  belum  cukup  baik,  menyebabkan ketika  musim  hujan  tiba,  maka  jalan  akan  hancur,  maka  masyarakat  akan  susah  dalam mengeluarkan hasil perkebunan mereka. Pengembangan kebudayaan yang terjalin selama ini, dengan  pengadaan  pestifal  budaya  yang  dilakukan  setiap  satu  tahun  sekali  dan  ditambah mayoritas  masyarakat  suku  jawa  membuat  tradisi  jawa  masih  kental  didalam  tersebut  dan budaya agama yang masih kental dikarenakan mayoritas agama masyarakat desa yaitu desa, sehingga kegiatan keagama islam cukup banyak dilakukan, salah satunya yaitu kegaiatan wirit yang dilakukan oleh para pria setiap malam jumat disetiap dusun masing-masing dan kegiatan pengajian para ibu-ibu di hari jumat yang dilakukan disetiap dusun amsing-masing.
4. Pengembangan Kapasitas Lingkungan dan Infrastruktur Wilayah lingkungan yang berada di desa Sako Margasari masih banyak terdapat lahan kosong yang masyarakatnya belum mampu memanfaatkan secara baik, dikarenakan masyarakat desa memanfaatkan lahan kosong mereka untuk berkebun sawit, karena menurut masyarakat sawit
merupakan  ekonomi  yang  menjanjikan  bagi  masyarakat,  tanpa  masyarakat  berpikir  untuk berinovasi untuk meningkatkan pendapatan lain selain dari perkebunan sawit. Oleh karena itu diperlukan  peran  pemerintah  desa  untuk  memperdayakan  masyarakat  untuk  meningkatkan ekonomi kreatif agar masyarakat mampu berkembang dan mensejahterakan masyarakat.
Melalui  wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada  pemerintah,  fokus  pada  pembangunan infrastruktur  yaitu  pembangunan  gedung  desa,  gedung  serba  guna,  posyandu  dan  gedung BPD.  Padahal  masih  banyak  pembangunan  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  desa, berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  pembangunan  desa  tahun  belakangan  ini  berfokus kepada  pembangunan  drainase  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  desa,  alasan  utama pembangunan drainase adalah sebagai jalan air ketika hujan, sehingga ketika hujan air tidak menggenangi  jalan,  dan  masuk  langsung  ke  drainase  yang  dibuat,  dan  bisa  mengurangi kerusakan  jalan,  lalu  setelah  itu  perbaikan  jalan  di  setiap  dusun.  Akan  tetapi  semua pembangunan tersebut masih mendapatkan kendala, di mana dalam membangun, pemerintah desa  belum  mampu  memenuhi  semua  pembangunan  tersebut,  yang  disebabkan  keterbatasan anggaran  desa,  sehingga  pemerintah  desa,  membuat  pembangunan  tersebut  secara  bertahap, dimana pembangunan yang paling utama dibangun untuk memanfaatkan dana desa yang ada, dan pembangunan yang berterlaksana dianggarakan di tahun depannya.
Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  strategi  pengembangan  desa  melalui  pemanfaatan dana  desa  di  Desa  Sako  Margasari  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  ada  tiga  yaitu:  rendahnya kapasitas  aparatur  pemerintahan  desa,  rendahnya  kerjasama  yang  terjalin  antar  aparatur pemerintahan, dalam hal ini baik itu pemerintahan yang berada di internal pemerinthan desa dan  diluar  pemerintahan  desa  seperti  kepala  dusun,  RT  ataupun  lembaga  yang  terkait  dan yang  terakhir  yaitu  rendahnya  pasrtisipasi  masyarakat  dalam  keikut  sertaan  pembangunan desa.

## 5. Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  analisa  yang  sudah  penulis  lakukan  memberikan  beberapa  kesimpulan  antara lain:
1. Strategi  pengembangan  desa  melalui  pemanfaatan  dana  desa  di  Desa  Sako  Margasari Kabupaten  Kuantan  Singingi  belum  berjalan  dengan  maksimal  dikarenakan  pelaksanaan pembangunan  dari  semua  bidang  yang  sudah  berjalan  dari  tahun  2018  sampai  tahun  2020 belum  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  desa.  Permasalahan  ini  ditandai  dengan beberapa  indikator  yaitu  baik  dari  kapasitas  aparatur  pemerintahan  desa  yang  masih rendah,lalu  kurangnya  komunikasi  ataupun  kerjasama  yang  baik  terjalin  sesama  aparatur pemerintahan  desa,  lalu  belum  mampunya  pemerintahan  desa  untuk  memperdayakan masyarakat  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat,  dan  kurangnya  partisipasi masyarakat dalam membantu pembangunan desa yang sudah direncanakan, lalu masih belum meratanya pembangunan infrastruktur desa.
2. Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  strategi  pengembangan  desa  melalui  pemanfaatan dana  desa  di  Desa  Sako  Margasari  Kabupaten  Kuantan  Singingi,  ada  tiga  yaitu :  rendahnya kapasitas  aparatur  pemerintahan  desa,  rendahnya  kerjasama  yang  terjalin  antar  aparatur pemerintahan, dalam hal ini baik itu pemerintahan yang berada di internal pemerinthan desa dan diluar pemerintahan desa seperti kepala dusun,RT ataupun lembaga yang terkait dan yang terakhir yaitu rendahnya pasrtisipasi masyarakat dalam keikut sertaan pembangunan desa.

## Limitasi dan Studi Lanjutan
Dalam rangka membangun desa yang mandiri, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang menjadi faktor  penghambat  dalam  strategi  pengembangan  desa  yaitu  rendahnya  kapasitas  aparatur pemerintahan, rendahnya komunikasi yang terjalin sesama aparatur pemerintahan atau lembaga yang ada  dan  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui strategi  pengembangan  desa  melalui  pemanfaatan  dana  desa  di  desa  Sako  Margasari  Kabupaten
Kuantan  singingi  dan  faktor  penghambat  dari  strategi  pengembangan  desa  di  Desa  Sako  Margasari Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis berharap bahwa kedepannya Agara strategi pengembangan desa melalui pemanfaatan dana desa di Desa Sako Margasari Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan dengan  baik  dan  maksimal,  serta  memberikan  pelatihan,  meningkatkan  kerjasama,  dan  partisipasi masyarakat.  Maka  dari  itu  untuk  mempermudah  terlaksananya  hal  tersebut,  penelitian  ini  dapat membantu  sekaligus  menjadi  pedoman  bagi  penelitian  dengan  objek  maupun  teori  yang  serupa dikemudian hari.

## Ucapan terima kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis  serta  pihak  Pemerintah  Desa  Sako  Margosari  yang  telah  membantu  penulis  dalam  berbagai aspek demi keberlangsungan penelitian ini.

## Referensi
Abdoellah, O. S. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : PT Gramedia Pustaka Utama.
Adianto,  M.,  Rusli,  Z., & Yuliani,  F.  (2013). Strategi  Pembangunan  Desa  Melalui  Program  Alokasi Dana  Desa  di  Kecamatan  Logas  Tanah  Darat  Kabupaten  Kuantan  Singingi. Jurnal  Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan , 4(1).
Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 6(1), 1-10.
Amanda,  H.  W.  (2015).  Strategi  Pembangunan  Desa  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa:  Studi  pada  Badan  Pengelola  Air  Minum  (BPAM)  di  Desa Katapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Publika, 3(5), 7–12.
Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten  Sragen  Di  Era  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Analisa  Sosiologi ,  9(2). https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43738
David, F. R. (2011). Management Strategi (Strategic Management): Salemba Empat. Dwinarko, Sulistyanto, A., Widodo, A., & Saeful Mujab. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan  Masyarakat. Yumary:
Jurnal Pengabdian
Kepada
Masyarakat , 1(4), 217-225.
https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314
Fitriska,  K.  (2017).  Strategi  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa  Lancang  Kuning  Kecamatan  Bintan  Utara. Jurnal Administrasi Negara , 3(2), 29–3.
Hariyani,  R.,  &  Prasetio,  T.  (2021).  Pemanfaatan  Perangkat  Lunak  Akuntansi  Dalam  Penyusunan Laporan  Keuangan  Bagi  Siswa  SMK  Muhammadiyah  9  Jakarta. Yumary:  Jurnal  Pengabdian kepada Masyarakat , 1(3), 107-115.
Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Erlangga. Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik: Alfabeta.
Juraidah,  N.  D.  Peranan  Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan  di  Desa  Mendik  Karya  Kecamatan  Long  Kalik  Kabupaten  Paser. Jurnal Administrasi Negara . https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1261
Khoiroh, S. M., Herlina, & Romadhan, M. I. (2021). Kewirausahaan Produk Olahan Susu dan Durian Untuk  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Desa  Wonomerto  Jombang. Yumary:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(3), 135-142. https://doi.org/10.35912/yumary.v1i3.190 Lailiani,  B.  A.  (2017).  strategi  pemerintah  desa  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam rangka pembangunan desa studi kasus desa kemamang kecamatan balen kabupaten bojonegoro.
Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 3(2), 790.
https://doi.org/php/JAP/article/download/4166/4023
Mashur, Dadang. (2017). Administrasi Publik (Mayarni (Ed.); pertama). UR Press. Nasucha,  C.  (2004).  Reformasi  Administrasi  Publik:  Teori  dan  Praktik:  Gramedia  Widiasarana Indonesia (Grasindo).
Nugroho,  D.O,  Hariani,  D.,  &  Lestari,  H.  (2014).  Perencanaan  Strategi  Pembangunan  Desa  di  Desa Pingit  Kecamatan  Rakit  Kabupaten  Banjarnegara. Journal  of  Public  Policy  and  Management
Review , 3(4), 190-.201.
Redaputri,  A.  P.  &  B.  (2018).  Strategi  Pembangunan  Perekonomian  Provinsi  Lampung. Jurnal Manajemen Indonesia , 18(2) 86. https://doi.org/10.25124/jmi.v18i2.1340
Soleh,  A.  (2017).  Strategi  Pengembangan  Potensi  Desa. Jurnal  Sungkai ,  5(1),  32-52. https://doi.org/10.30606/js.v5i1.1181
Sulistyanto,  A.,  Widodo,  A.,  &  Mujab,  S.  (2021).  Pelatihan  Manajemen  Komunikasi  pada  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat , 1(4), 217-225.
Taufik,  T.,  Afrizal,  A.,  &  Handrizal,  H.    (2019).  Pengelolaan  Dana  Desa  (DD)  dalam  Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Naskah Publikasi.
Wasistiono, S. (2006). Prospek Pengembangan Desa: Fokusmedia.

## Regulasi
Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Peraturan Pemerintah (PP)  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 5539. Sekretariat Negara. Jakarta.
Kementerian  Dalam  Negeri.  2017.  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  1 Tahun  2017  Yang  Mengatur  Tentang  Penataan  Desa.  Berita  Negara  RI  Tahun  2017,  No.  155. Kemendagri.go.id : 45 hlm.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  2018.  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  tahun  2018-2023  dengan berfokus pada  seluruh  sektor  dalam mengembangkan desa.  Berita  Negara  RI  Tahun  2018,  No. 129. Kemendesa : 19 hlm.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  2019.  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019 Yang Mengatur Tentang unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2019, No. 874. Kemendesa.go.id: 14 hlm.
Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  2020.  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang  Jabatan  dan  Kelas  Jabatan  di  Lingkungan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id : 6 hlm. Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi.  2020.  Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 Yang Mengatur Tentang  Jabatan  dan  Kelas  Jabatan  di  Lingkungan  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Berita Negara RI Tahun 2020, No. 165. Kemendesa.go.id : 6 hlm.