## PENGEMBANGAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA

## Erinaldi
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekan Baru, 28293
Abstract: Development of Family Planning Counseling. This study aims to describe and analyze the implementation of the development of family planning officer at Family Planning Agency for Women’s Empowerment and Child Protection (BKBPPPA) Kota Dumai and factors that influence it. This research is descriptive qualitative interviews in (in-depth interviews) and observation. Informants in this study is the Head KBPPPA Dumai, Secretary, Head of Sub Divi- sion Officer, Head of Family Planning and Family Welfare, KB counseling and Kader Posyandu. Data analysis techniques through the procedure of the presentation of the data, data reduction and conclusion. The results showed counseling Development Implementation KB less than optimal seen from authority, Task Variety, Task Identity Task Significance and Feedbeck. Factors affect - ing the development of the implementation of the family planning officer in Kota Dumai is the absence of a commitment to provide the contribution feedbeck family planning officer, lack of attention to the needs of education facilities and infrastructure, and lack of control on discipline KB counseling as well as the lack of effective implementation of education and training.
Keywords: development, family planning, counseling, training
Abstrak: Pengembangan Penyuluh Keluarga Berencana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengembangan penyuluh KB pada Badan Ke- luarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) Kota Dumai dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui wawancara dalam (In-Depth Interview) dan observasi di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah Ke- pala Badan KBPPPA Kota Dumai, Sekretaris, Kepala  Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, penyuluh KB dan Kader Posyandu. Teknik analisis data melalui prosedur penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan  pelaksanaan pengembangan Penyuluh KB kurang optimal yang dilihat dari we- wenang, Task Variety, Task Identity, Task Significance dan Feedbeck. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan penyuluh KB di Kota Dumai adalah belum adanya komitmen untuk memberikan feedbeck terhadap kontribusi penyuluh KB, kurangnya perhatian terhadap kebutu- han sarana dan prasarana penyuluhan, dan kurangnya pengawasan terhadap disiplin Penyuluh KB serta kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Kata kunci: pengembangan, keluarga berencana, penyuluh, pelatihan
PENDAHULUAN Penyuluh Keluarga Berencana meru- pakan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi publik. Penyuluh keluarga beren- cana adalah aparat fungsional yang terjun langsung ke masyarakat guna mengoptimal- kan program keluarga berencana yang telah ditetapkan pemerintah. Pengembangan ke- mampuan penyuluh KB merupakan hal ur- gen yang harus mendapat perhatian serius dari pejabat yang berwenang.  Di Kota Du-
mai penyuluh Keluarga Berencana  berada dibawah Badan Keluarga Berencana Pem- berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kota Dumai sebagai salah satu organ- isasi pemerintahan dalam melaksanakan be- ban kerjanya Berdasarkan peraturan Daerah Nomor Kota Dumai 16 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Penyuluh KB di Kota Dumai berjum- lah 16 orang, jumlah tenaga penyuluh KB di Kota Dumai masih kurang sehingga di-
mungkinkan kinerja penyuluh relatif belum optimal. Jumlah penyuluh KB yang terba- tas tersebut  tentunya bukan menjadi ham- batan bilamana pengembangan penyuluh KB dapat dilakukan dengan benar namun kenyataanya pelaksanaan pengembangan penyuluh KB yang dilakukan melalui pendi- dikan dan Pelatihan belum maksimal karena tidak semua Penyuluh KB dapat mengikuti diklat yang dilaksanakan.
Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tentunya berhubungan terhadap pelaksanaan tugas  pokok dan fungsi pe- nyuluh KB dalam melakukan penyuluhan sehingga frekuensi penyuluhan yang di- lakukan penyuluh KB tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan observasi diperoleh data bahwa secara keseluruhan realisasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh KB hanya tercapai 63,13%. Kegiatan penyuluhan alat kontrasepsi merupakan kegiatan penyulu- han dengan persentase paling tinggi sebesar 75,76% sedangan kegiatan yang paling ren- dah adalah Pembinaan kader IMP. Fenom- ena ini menunjukkan bahwa kegiatan pe- nyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh KB belum maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu dilakukan pengembangan Menurut Nawawi dalam Sulistiyani dan Rosiah (2003) yang dimaksud dengan sumber daya manusia meliputi tiga penger- tian yaitu: (a) Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja  dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan). (b) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi se- bagai penggerak organisasi dalam mewuju- dkan eksistensinya. (c) Sumber daya manus- ia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial)  didalam  organisasi,  yang  dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik  dan  non  fisik  dalam  mewujudkan  ek - sistensi organisasi.
Berdasarkan  Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, yang dimaksud dengan penyuluhan Kelu- arga Berencana Nasional adalah “ kegiatan penyampaian informasi dalam rangka me- ningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujud- kan keluarga berkualitas”, (BKKBN: 2007) Agar penyuluhan dapat berjalan se- suai yang diinginkan, oleh karena itu seo- rang PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana)  harus  memilik  profil  seperti yang tergambar dalam penguasaan dan ke- mampuan berbagai aspek yakni: (1) aspek wawasan program, (2) aspek manajerial, (3) aspek kemampuan operasional, (4) aspek motivasi kerja, dan (5) aspek kepemimpi- nan (BKKBN, 2002). Diharapkan dengan penyuluhan ini semua tujuan program KB dapat terwujud sehingga terciptanya keluar- ga-keluarga kecil sejahtera. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai  sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengem- bangan adalah untuk meningkatkan produk- tivitas kerja (Hasibuan: 2002). Sejalan den- gan itu, pengembangan mempunyai ling- kup yang luas, sebagaimana Smith (2000) mengemukakan “ Development: the growth or realization of a person ability  through conscious  or unconscious learning ”.  Ini berarti bahwa pengembangan meliputi  se- luruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Prasetya dalam Kadarisman (2012) menjelaskan  bahwa kata kunci dari pengem- bangan pegawai  adalah rekayasa perilaku ( behavior engineering). Lebih lanjut Kadarisman (2012) mengatakan pengem- bangan pegawai dapat dilakukan  dengan memberikan beberapa aspek dari pekerjaan tersebut seperti: wewenang, task variety, task identity, task significance, feedback. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelak- sanaan pengembangan penyuluh keluarga berencana di Kota Dumai dan menganalisis faktor-faktor mempengaruhinya.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 :419-423

## METODE
Penelitian ini di laksanakan di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perem- puan dan Perlindungan Anak Kota dengan wilayah kerja meliputi 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan. Pendekatan penelitian adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah  Ke- pala Badan, Sekretaris, Kasubbag Umum, Kasubag Kepegawaian, Kepala Sub Bidang KB/KS dan 3 orang penyuluh KB yang bekerja Badan KBPPPA Kota Dumai, serta 7 orang kader posyandu. Teknik dan alat pen- gumpulan data dalam penelitian ini wawan- cara secara mendalam ( in-depth interview) dan  observasi serta dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori satuan uraian dasar dengan prosedur  peng- umpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Pelaksanaan Pengembangan Penyuluh Keluarga Berencana Keberhasilan Program Keluarga Berencana Nasional sangat ditentukan oleh tenaga pengelola dan pelaksana program KB yang berkualitas disemua tingkatan, sehingga dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan program KB di dae- rah perlu dikukan kegiatan pengembangan penyuluh Keluarga Berencana. Kenyataan pengembangan penyuluh KB di Kota Du- mai kurang optimal. Pengembangan penyuluh KB  di Kota Dumai dalam aspek wewenang masih ter- bentur oleh keberadaan kebijakan adminis- trasi kepegawaian yang belum berpihak ke- pada penyuluh KB PNS karena tidak adanya kebijakan menjadikan PKB sebagai jabatan fungsional.  Dan adanya penyuluh KB yang sudah diangkat menjadi PNS mengajukan pindah tugas menjadi pejabat struktural seperti menjadi Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan. Dengan demikian dapat di- katakan pemberian wewenang kepada pe- nyuluh KB tidak diiringi pemberian hak.
Program KB pada Badan KBPPPA Kota Dumai memiliki tugas yang luas ti- dak hanya menyangkut alkon saja tetapi berhubungan dengan hal lainnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat den- gan “slogan 2 anak cukup” memerlukan penyuluh KB yang memiliki banyak keahl- ian namun kenyataanya keahlian penyuluh KB Khususnya PKB kontrak belum memi- liki keahlian yang optimal sedangkan untuk PKB PNS sudah tidak diragukan lagi. Dari aspek task veriety pengembangan penyuluh KB telah dilakukan dengan baik namun ma- sih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya tugas yang harus dilaksanakan penyuluh KB. Taks identity sebagai salah satu aspek pengembangan pegawai masih memiliki be- berapa hambatan terutama dalam melibatkan seluruh penyuluh KB dalam kegiatan yang dilaksanakan.  Oleh karena itu diharapkan Badan KB dalam membuat kegiatan mampu mempertimbangkan  keterlibatan penyuluh KB yang berada diwilayah-wilayah tertentu dan jangan satu wilayah itu saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari as- pek task identity, pengembangan belum ter- laksanakan dengan baik Pengembangan penyuluh KB dari as- pek Task  significance masih belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pen- didikan dan pelatihan tentang perubahan perilaku dan kedisiplin perlu diberikan kepada penyuluh KB. Hal ini menunjuk- kan bahwa belum semua penyuluh KB mendapatkan diklat karena keterbatasan angaran dan kuota yang diberikan BKKBN Perwakilan Pekanbaru. Pengembangan penyuluh dari Aspek Feedbeck masih memiliki kendala dalam hal anggaran dan biaya untuk meningkatkan motivasi kerja bagi penyuluh KB. Umpan balik sebagai salah satu aspek pengemban- gan perlu diberikan kepada penyuluh KB untuk meningkatkan semangat kerja.

## Erinaldi, Pengembangan Penyuluh Keluarga Berencana
Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Penyuluh KB Pengembangan penyuluh KB  pada Badan KBPPPA Kota Dumai ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelak- sanaan pengembangan penyuluh KB antara lain: belum adanya kebijakan tentang pen- gangkatan penyuluh KB Kontrak menjadi PNS dan Penyuluh KB PNS menjadi  peja- bat fungsional, Kurangnya perhatian mana- jemen akan kebutuhan sarana dan prasarana bagi penyuluh KB  dilapanganan, Kurang- nya tenaga penyuluh karena luasnya daerah Kecamatan di Kota Dumai, kurangnya pen- gawasan terhadap disiplin penyuluh KB di- lapangan, kurangnya efektifnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan kurangnya kedisiplinan Penyuluh KB dalam melak- sanakan tugas.
PEMBAHASAN Pengembangan penyuluh keluarga berencana dimaksudkan untuk meningkat- kan kemampuan  dan perubahan perilaku penyuluh dalam melaksanakan tugas op- erasional di lapangan sehingga dapat mem- berikan kontribusi terhadap peningkatan pelaksanaan program keluarga berencana di daerah. Sebagai indikator dari pelaksanaan pengembangan penyuluh adalah apabila pe- nyuluhkan KB memiliki wewenang, Task Variety, Task Identity, Task Significance dan Feedbeck melaksanakan tugas penyuluhan. Wewenang adalah hak atau kebebasan yang diberikan untuk mengatur dan men- jalankan tugas dalam pencapaian program kerja. Namun dalam kenyataannnya peran dan tugas yang di berikan tidak seimbang dengan wewenang. Terjadinya peran dan tugas yang diberikan tidak seimbang den- gan wewenang adalah dalam konsep or- ganisasi menurut Etziomi dalam Miftah Thoha (2008) harus mempunyai pembagian kerja, kekuasaan dan pertanggungjawaban yang dikomunikasikan. Hal ini disebabkan karena dalam pemberian wewenang tidak diikuti dengan aturan atau kebijakan yang tepat. Wewenang sebagai salah satu aspek
pengembangan penyuluh KB di Kota Dumai ternyata belum terlaksana sesuai yang di- harapkan (belum maksimal). Belum maksi- malnya wewenang ini ada kaitan dengan wilayah kerja penyuluh KB sehingga bagi penyuluh KB yang ditempatkan di wilayah yang jauh dari pusat kota tidak diikuti den- gan kebijakan lain seperti penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Pelaksanaan pengembangan penyuluh KB dapat dikatakan  baik bilamana pe- nyuluh KB memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bervariasi (task variety) dalam hal ini penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh KB tidak hanya berkaitan dengan alat kontrasepsi saja me- lainkan harus menguasai seluruh program KB yang telah ditetapkan oleh Badan KB- PPPA Kota Dumai melalui visi dan misinya. Kenyataanya pengembangan Penyuluh KB dari aspek task variety belum terlaksana dengan baik. Belum terlaksananya dengan baik task variety ini  berkaitan dengan ke- mampuan penyuluh KB yang masih ter- fokus pada alat-alat kontrasepsi saja sedang- kan untuk kegiatan dan program lain belum dikuasai dengan baik.
Task identity sebagai salah satu as- pek dalam pelaksanaan pengembangan pe- nyuluh KB terlihat melalui sejauh mana penyuluh KB terlibat atau dilibatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di BKPPPPA Kota Dumai. Dalam hal ini pe- nyuluh KB mampu terlibat secara aktif dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan ini lebih di khususkan pada kegiatan seperti perlombaan, pencanangan bakti sosial dan keikutsertaan penyuluh dalam rapat peren- canaan kerja anggaran tahunan (RKA). Ke- nyataannya task identity belum sesuai den- gan yang diharapkan. Kondisi ini terlihat dari kurangnya ikutsertaan penyuluh dalam berbagai kegaitan khususnya di wilayah yang bukan wilayah kerja penyuluh KB, se- hingga menyebabkan kurangnya kerjasama antara penyuluh KB yang satu dengan yang lain.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 4, Januari 2016 :419-423
Pengembangan penyuluh KB berkai- tan dengan aspek task  Significance. Task significance terlihat melalui adanya peran penting penyuluh KB bagi masyarakat dan adanya peran penyuluh KB bagi instansi pemerintah daerah. Jika dilihat dari peran penyuluh bagi masyarakat, secara umum penyuluh KB memiliki arti yang sangat penting dalam upaya menekan pertumbuhan pendudukan dan pembinaan kesejahtean ke- luarga. Kenyataannya task significance pe- nyuluh KB belum terlihat secara maksimal. Dimana ditemukan adanya beberapa kader posyandu yang berada di wilayah pusat kota belum pernah melihat dengan mengetahui siapa penyuluh KB yang di tugaskan disana.
Aspek feedback merupakan aspek ter- akhir yang perlu diperhatikan dalam pelak- sanaan pengembangan penyuluh KB. Feed- back merupakan umpan balik organisasi atas kontribusi yang diberikan oleh penyuluh KB dalam bekerja. Semakin besar feedback diterima tentunya semakin tinggi semangat kerja penyuluh. Kenyataannya aspek feed- back dalam pengembangan penyuluh KB di Kota Dumai belum terlaksana seperti yang diharapkan sehingga terlihat kurangnya penghargaan terhadap kontribusi penyuluh KB di lapangan.

## SIMPULAN
Pelaksanaan pengembangan penyuluh KB di Kota Dumai baik dalam rangka pelak- sanaan kegiatan operasional maupun dalam pelaksanaan tugas lain dinilai kurang opti- mal. Hal ini terlihat dari 5 indikator yakni wewenang, task variety, task identity, task significance  dan  feedbeck  dimana belum seimbangnya wewenang dengan tugas yang diberikan penyuluh KB dalam pelaksanaan Task variety, task identity, task significance dan feedback belum mencapai hasil yang maksimal.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan Pengembangan penyuluh KB antara lain: belum adanya ke- bijakan pengangkatan penyuluh KB kontrak menjadi PNS dan penyuluh KB PNS men- jadi  pejabat fungsional, dan komitmen un- tuk memberikan feedbeck terhadap kontri- busi penyuluh KB. Selain itu masih kurang- nya sarana dan prasarana bagi penyuluh KB, tenaga penyuluh, pengawasan terhadap disiplin penyuluh KB, dan belum efektifnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

## DAFTAR RUJUKAN
BKKBN. Keluarga Berencana dan kontra- sepsi. Jakarta: Cetakan ke 5, Pustaka sinar harapan.
Hariandja, Marihot Tua Efendi. Manaje- men Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT.Grasindo, 2007. Hasibuan, Malayu S.P Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Gunung Agung. Jakarta, 2007
______, Manajemen, Dasar, Pengertian, Dan Masalah , Bumi Aksara 2003 Irawan, Prasetya, dkk . Manajemen Sum- ber Daya Manusia. Jakarta: Sekolah. Tinggi Ilmu Administrasi.2000.
Kadarisman, M, Manajemen Pengemban- gan Sumber Daya Manusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Miftah Thoha. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Sulistiani, Ambar Teguh dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Kontek Organisasi Publik, Gra- ha Ilmu, Yogyakarta, 2003 Suwatno. & Priansa, D. Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta, 2011.

## Erinaldi, Pengembangan Penyuluh Keluarga Berencana