MEKANISME PERHITUNGAN KEUNTUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BAGI HASIL (STUDI TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH)
Wardiah 1
Azharsyah Ibrahim 2*
1,2 Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtishad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
* Email: azharsyah@ar-raniry.ac.id
ABSTRAK  - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  perhitungan  keuntungan  pembiayaan mudharabah pada BPRS Hikmah Wakilah ditinjau menurut hukum Islam, mekanisme penyesuaian nisbah pembagian keuntungan, serta pengaruh perhitungan keuntungan pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui library research dan field research . Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perhitungan  bagi  hasil,  PT.  BPRS  Hikmah Wakilah  menggunakan sistem revenue  sharing sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Prinsip  Distribusi  Hasil  Usaha  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah. Sementara  dalam  melakukan  perhitungan  keuntungan,  BPRS  merujuk  pada  persentase  jumlah pembiayaan dan pendapatan rata-rata yang diperoleh nasabah serta memproyeksi bagi hasil yang sama selama jangka waktu pembiayaan. Perhitungan keuntungan berpengaruh signifikan terhadap persentase bagi hasil dan jangka waktu penerimaan keuntungan yang akan diterima pihak bank.
Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Kentungan, Bagi Hasil
ABSTRACT - This study aims to determine the process of calculating the profit of mudharabah financing at BPRS Hikmah Wakilah from an Islamic perspective and its influence on profit sharing. It also aims to explore the mechanism of adjusting the profit-sharing ratio, and the effect of calculating the profitability of mudharabah financing on profit sharing. The method of this research is descriptive analysis. The research data is collected through library research and field research. The results showed that the calculation of profit sharing PT. BPRS Hikmah Wakilah uses revenue sharing system in accordance with the National Sharia Board Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 About Principles of Distribution of Business Results in Sharia Financial Institutions. While in the calculation of profit, the BPRS refers to the percentage of total financing and average income earned by the customer and projected the same profit sharing during the financing period.  Profit  calculation  significantly  affects  the  percentage  of  profit  sharing  and  the  period  of  profit received by the bank.
Keyword : Mudharabah Financing, Profitabilitiy, Profit Sharing

## PENDAHULUAN
Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin baik, yang ditandai dengan dikeluarkannya produk-produk  yang bervariasi. Produk- produk yang bervariasi ini membutuhkan suatu analisa pembiayaan yang tepat dengan  skema  bagi  hasil  yang  sesuai  nisbah  ditetapkan.  Salah  satu  akad pembiayaan  yang  menitikberatkan  aqad  pada  nisbah  bagi  hasil  adalah mudharabah  (Karim,  2006).  Dalam  kerjasama  mudharabah,  adanya  suatu kontrak perjanjian antara si pemilik modal dan si pengelola untuk berbagi hasil terhadap keuntungan dan resiko. Pembagian hasil keuntungan ditentukan secara bersama nisbah keuntungan yang disepakati.
Wiyono (2005) menjelaskan bahwa nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/ perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Keuntungan mudharabah  tidak  dihitung  berdasarkan  prosentase  dari  jumlah  modal  yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong modal.
Dalam  perbankan  syariah,  mekanisme  perhitungan  bagi  hasil  yang  diterapkan terdiri  atas  dua  sistem, profit  sharing dan revenue  sharing (Ibrahim  &  Fitria, 2012) . Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih  dari  total  pendapatan  setelah  dikurangi  biaya-biaya  yang  dikeluarkan untuk  memperoleh  pendapatan  tersebut.  Pada  perbankan  syariah  istilah  yang sering dipakai adalah profit and loss sharing (PLS) . Profit and loss sharing dapat diartikan  sebagai  pembagian  antara  untung  dan  rugi  dari  pendapatan  yang diterima  atas  hasil  usaha  yang  telah  dilakukan.  Sedangkan revenue  sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima  sebelum  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  tersebut.  Sistem revenue  sharing, menurut  Rizal (2011),  berlaku  pada  pendapatan  bank  yang  akan  dibagikan  dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.
Dalam  pembagian  keuntungan  atau  resiko  dengan profit  and  loss  sharing , apabila  terjadi  kerugian  yang  disebabkan  bukan  karena  kelalaian  pengelola usaha, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik modal. Di lain pihak pengelola usaha tidak mendapat reward atau pendapatan hasil usaha atau gaji, upah  dan  lain-lain  sebagai  resiko  yang  sama-sama  mereka  tanggung.  Hal  ini cukup fair karena  pengelola  sudah  mengeluarkan  tenaga  dan  pikiran  untuk menjalankan  usaha  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan,  di  lain  pihak
28 Wardiah & Ibrahim | Mekanisme Perhitungan Keuntungan_
pemilik  dana  hanya  memberikan  konstribusi  dana  atau  modal  tanpa skill dan tenaga yang dikonstribusikan (Muslich, 2007).
Kerugian  dalam mudharabah adalah  ketidakmampuan  nasabah  dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam hal terjadi demikian, secara aturan kerugian ditanggung oleh bank syariah kecuali nasabah  melanggar  syarat  yang  telah  disepakati,  dan  nasabah  lalai  dalam menjalankan modalnya (Muhammad, 2004).
Lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang dalam kegiatan operasionalnya  berdasarkan  pada  prinsip  syariah,  sedikit  banyak  juga mempraktikkan  atau  menempatkan  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  berakad kerjasama  bagi  hasil  ( musyarakah dan mudharabah )  akan  tetapi  lebih  banyak disalurkan  dalam  bentuk  pembiayaan  berakad  jual  beli  ( murabahah dan bai’ bithaman ajil ). Salah satu lembaga keuangan syariah yang mempraktikkan hal tersebut  adalah  BPRS  Hikmah  Wakilah.  BPRS  Hikmah  Wakilah  merupakan lembaga  keuangan  syariah  yang  melakukan  intermediasi  dalam  menggali  dan mengelola  dan  memberdayakan  potensi  masyarakat,  khususnya  sektor  usaha kecil dan mikro.
Produk  pembiayaan mudharabah pada  BPRS  Hikmah  Wakilah  dikenal  oleh anggota atau nasabah bank tersebut dengan istilah pembiayaan bagi hasil. Dalam kerjasama ini antara bank dan nasabah masing-masing telah sepakat menentukan nisbah atau porsi bagi hasil keuntungan atas usaha nasabah, dimana nisbah bagi hasil tersebut dihitung dari pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah.  BPRS Hikmah  Wakilah  memberikan  pembiayaan  kepada  para  nasabah  yang  ingin menjalankan suatu usaha yang kekurangan modal. Pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Hikmah Wakilah akan diinvestasikan oleh nasabah, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Proyeksi  pendapatan  yang  akan  diperoleh  sangat  tergantung  pada  jenis  usaha atau  investasi  yang  dijalankan  oleh  nasabah.  Berdasarkan  telaah  awal  yang dilakukan, BPRS Hikmah Wakilah menggunakan sistem revenue sharing serta mengekuivalenkan atau menyetarakan bagi hasil dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, dimana penentuan bagi hasil tersebut telah ditentukan diawal kontrak dengan  kesepakatan  bersama  dalam  bentuk  porsi.  Hal  tersebut  dikarenakan pembiayaan  ini  beresiko  besar  ditambah  dengan  adanya  cenderung  nasabah tidak memiliki kejujuran dalam mengungkapkan pendapatan usahanya.
Jika modal yang diberikan kepada nasabah oleh BPRS Hikmah Wakilah tidak dikembalikan oleh nasabah dalam waktu yang telah ditentukan, maka pihak bank dan nasabah akan melakukan kesepakatan porsi bagi hasil selanjutnya, dengan melakukan  perhitungan  bagi  hasil  keuntungan  yang  dihitung  dari  sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang coba untuk dijawab dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimana  proses  perhitungan  keuntungan pembiayaan mudharabah pada  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah  ditinjau  menurut hukum  Islam?  (2)  Bagaimana  mekanisme  penyesuaian  nisbah  pembagian keuntungan?  (3)  Bagaimana  pengaruh  perhitungan  keuntungan  pembiayaan mudharabah terhadap bagi hasil?

## KAJIAN LITERATUR

## Pengertian Mudharabah
Mudharabah berasal  dari  kata al-dharb ,  yang  berarti  secara  bahasa  adalah bepergian  atau  berjalan.  Selain al-dharb , mudharabah juga  dikenal  dengan istilah qiradh yang berasal dari kata al-qardh , yang berarti al-qath’u (potongan). Jadi,  menurut  bahasa mudharabah atau qiradh berarti al-qath’u (potongan), berjalan,  atau  bepergian  (Suhendi,  2002).  Menurut  pendapat  para  fuqaha, mudharabah ialah akad  kerjasama  antara dua pihak  yang saling menanggung, dimana  salah  satu  pihak  menyerahkan  hartanya  kepada  pihak  lain  untuk diusahakan (dikelola) dengan bagian  yang ditentukan dari keuntungan, seperti setengah  atau  sepertiga  serta  dengan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan (Suhendi, 2002).
Secara  teknis,  Antonio  (2001)  mendefinisikan mudharabah adalah  akad kerjasama  usaha  antara  dua  pihak,  dimana  pihak  pertama  ( shahibul  maal ) menyediakan  seluruh  (100%)  modal,  sedangkan  pihak  lainnya  menjadi pengelola.  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  itu  bukan  akibat  kelalaian  si pengelola.  Seandainya  kerugian  itu  diakibatkan  karena  kecurangan  atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Konsep mudharabah merupakan bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan. Pada lembaga keuangan syariah, konsep mudharabah diterapkan  pada  berbagai  produk  seperti  tabungan  dan  pembiayaan.  Menurut Fatwa  DSN  MUI  No:  02/DSN-MUI/IV/2000   tabungan mudharabah adalah tabungan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  dimana  nasabah  bertindak  sebagai shahibul  maal (pemilik  dana) , sedangkan  bank  bertindak  sebagai mudharib (pengelola dana). Dalam tabungan mudharabah , pembagian keuntungan harus dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  bagi  hasil  yang  diperjanjikan  dalam  akad pembukaan  rekening  tabungan.  Sedangkan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  NO:  07/  DSN-MUI  /  IV  /  2000  tentang  Produk-produk  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  mendefinisikan  bahwa  pembiayaan mudharabah adalah  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  (bank) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
Dalam praktik perbankan, mudharabah dilakukan dengan bentuk mudharabah muqayyadah. Bentu  ini  biasanya  diaplikasikan  pada  sisi  pendanaan  maupun pembiayaan.  Dalam  aktifitas  pendanaan,  akad mudharabah  muqayyadah digunakan dalam produk investasi terikat, sementara dalam aktifitas pembiayaan akad mudharabah  muqayyadah ini  digunakan  untuk  membiayai  berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja (Ascarya, 2007).
Pada  praktik  perbankan  syariah  modern,  dikenal  dua  bentuk mudharabah muqayyadah ,  yaitu mudharabah  muqayyadah  on  balance  sheet  dan mudharabah  muqayyadah  off  balance  sheet. Dalam mudharabah  on  balance sheet, aliran  dana  berasal  dari  satu  nasabah  investor  kepada  sekelompok pelaksana  usaha  (pengelola)  dalam  beberapa  sektor  usaha  terbatas,  misalnya pertanian,  manufaktur,  dan  jasa.  Sedangkan  nasabah  investor  lainnya mensyaratkan bahwa dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor usaha, nasabah investor  juga  dapat  mensyaratkannya  berdasarkan  jenis  akad  yang  digunakan, misalnya  dana  tersebut  hanya  boleh  digunakan  berdasarkan  akad  penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini disebut on balance sheet karena transaksi ini dicatat dalam neraca bank.
Sementara itu, dalam mudharabah muqayyadah off balance sheet , aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (dalam bank konvensional  disebut  debitur).  Dalam  hal  ini,  bank  syariah  bertindak  sebagai arranger saja.  Pencatatan  transaksinya  di  bank  syariah  dilakukan  secara off balance sheet. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana  usaha  saja.  Besar  bagi  hasil  tergantung  kesepakatan  antara  nasabah investor  dan  nasabah  pembiayaan.  Bank  hanya  memperoleh arranger  fee. Skema  ini  disebut off  balance  sheet karena  transaksi  ini  tidak  dicatat  dalam
neraca  bank,  tetapi  hanya  dicatat  dalam  rekening  administratif  saja  (Karim, 2006).

## Aplikasi Mudharabah pada Perbankan Syariah
Praktik mudharabah yang dilakukan  oleh  Nabi  dan  para  Sahabat  serta  umat muslim sesudahnya adalah mudharabah yang berlaku antara dua pihak secara langsung,  yakni shahib  al-maal berhubungan  langsung  dengan mudharib . Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dalam kasus ini, terjadi investasi langsung ( direct financing ) antara shahib  al-maal (sebagai surplus  unit )  dengan mudharib (sebagai deficit  unit ).
Dalam direct financing seperti ini, bank tidak berperan sebagai lembaga perantara.
Mudharabah klasik  seperti  ini  memiliki  ciri-ciri  khusus,  yakni  biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Dalam kasus ini, shahib  al-maal hanya  mau  menyerahkan  modalnya  kepada  pihak  yang dikenalnya  dengan  baik,  baik  profesionalitas  maupun  karakternya  (Karim, 2006). Skema mudharabah seperti ini tidak efisien dan kecil kemungkinan dapat diterapkan  oleh  pihak  bank  karena  sistem  kerja  bank  adalah  investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah ,  yakni  mudharabah  yang  melibatkan  tiga  pihak.  Tambahan  satu pihak  ini  diperankan  oleh  bank  syariah  sebagai  lembaga  perantara  yang mempertemukan shahib al-maal dengan mudharib . Jadi, di sini terjadi evolusi dari  konsep  mudharabah direct  financing menjadi  mudharabah indirect financing sebagaimana  Karim  (2006)  menggambarkan  dalam  skema  yang berikut ini:
Gambar 1. Skema Mudharabah Indirect Financing
Dalam skema indirect financing, bank menerima dana dari shahib al-maal dalam bentuk  dana  pihak  ketiga  sebagai  sumber  dananya.  Dana-dana  ini  dapat
Bagi Hasil Bagi Hasil Pembagian Mudharabah Dana Pihak Ketiga BPRS (Intermediasi) Mudharib (Pelaksana Usaha)
Shahib al-maal (Pemilik Dana)
32 Wardiah & Ibrahim | Mekanisme Perhitungan Keuntungan_
berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah dengan jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam  bentuk  pembiayaan-pembiayaan  yang  menghasilkan  keuntungan. Keuntungan dari penyaluran inilah yang akan dibagihasilkan antara bank dengan pemilik  dana  pihak  ketiga.  Akad mudharabah merupakan  akad  utama  yang digunakan  oleh  bank  syariah,  baik  dalam  penghimpunan  dana  (pendanaan) maupun dalam penyaluran dana (pembiayaan).
Dalam pembiayaan mudharabah , ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua  belah  pihak,  yaitu  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati,  dan  tingkat keuntungan  bisnis  aktual  yang  didapat  (Muhammad,  2005).  Oleh  karena  itu, bank  sebagai  pihak  yang  memiliki  dana  akan  melakukan  perhitungan  nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.
Muhammad (2005) mendefinisikan Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Dalam menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan beberapa aspek, di antaranya data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.
Besarnya  nisbah  bagi  hasil  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah pihak  yang  berkontrak  dan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  prosentase,  bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Angka nisbah bagi hasil dapat bervariasi, bisa 50:50%, 40:60%. 30:70%, 80:20%, 99:1%. Namun para ahli fiqh sepakat  bahwa  nisbah  100:0%  tidak  diperbolehkan.  Nisbah  bagi  hasil keuntungan juga tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya shahib  al-maal mendapat  Rp.  50  ribu,  dan mudharib Rp.  50  ribu (Karim,  2009).  Jadi,  angka  nisbah  bagi  hasil  ini  muncul  sebagai  hasil  tawar- menawar antara shahib al-maal dengan mudharib .
Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara shahib al - maal dan mudharib dengan  mempertimbangkan  potensi  dari  proyek  yang  akan dibiayai.  Faktor-faktor  penentu  tingkat  nisbah  adalah  unsur ‘iwad ( counter value ) dari proyek itu sendiri,  yaitu resiko,  nilai  tambah dari kerja dan usaha, dan tanggungan. Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat  yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan  mempertimbangkan  proyek  yang  akan  dibiayai  dari  berbagai  sisi (Muhammad, 2005).
Sistem Profit Sharing dan Revenue Sharing
Sistem bagi hasil dengan metode profit and loss sharing merupakan prinsip dasar di dalam transaksi investasi, namun di Indonesia saat ini mengenal dua metode, yakni profit sharing dan revenue sharing . Profit sharing merupakan sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit (keuntungan) yang diterima oleh  bank.  Sedangkan  pada revenue  sharing ,  basis  perhitungannya  adalah pendapatan bank (Zulkifli, 2003).
Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari  total  pendapatan  setelah  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan dalam  memperoleh  pendapatan  tersebut.  Pada  perbankan  syariah  istilah  yang sering dipakai adalah profit and loss sharing , yang diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.  Sedangkan revenue  sharing adalah  perhitungan  bagi  hasil  yang didasarkan  kepada  total  seluruh  pendapatan  yang  diterima  sebelum  dikurangi dengan  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan tersebut.  Sistem revenue  sharing berlaku  pada  pendapatan  bank  yang  akan dibagikan  serta  dihitung  berdasarkan  pendapatan  kotor (gross  sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank (Rizal, 2011).
Dengan  menggunakan  metode revenue  sharing ,  maka  dana  investasi  nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan  oleh  perbankan  syariah  saat  ini  dengan  pertimbangan  bahwa masyarakat  belum  siap  menerima  konsep  perbankan  dengan  metode profit sharing yang  dapat  menyebabkan  berkurangnya  nilai  dana  investasi  akibat kemungkinan  kerugian  yang  diderita  bank  syariah.  Namun  demikian,  metode profit  sharing perlu  segera  disosialisasikan  agar  masyarakat  dapat  melihat konsep perbankan syariah yang sesungguhnya (Zulkifli, 2003).
Saeed (2004) memperkuat dengan konsep profit and loss sharing , dimana bank turut  menanggung  setiap  terjadinya  kerugian,  meskipun  demikian  bank  tidak harus  menerima  begitu  saja.    Melalui  berbagai  macam  pertimbangan,  bank syariah  hampir  menghilangkan  karakter  hasil  usaha  yang  diperoleh  melalui kontrak mudharabah .  Pertimbangan  resiko  dalam  bidang  usaha  yang  diambil oleh  bank  syariah  dapat  diperkirakan  dan  diperhitungkan  sebelumnya.  Jadi, kontrak mudharabah yang  dipraktikkan  dalam  bank  syariah  memiliki  sedikit perbedaan  dengan  operasional  bisnis  beresiko  rendah  atau  bisnis  yang  tidak beresiko.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  pada  BPRS  Hikmah  Wakilah  Jl.  Sri  Ratu Safiatuddin No. 50 Peunayong Banda Aceh. Objek penelitiannya adalah BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Dalam mengumpulkan data  yang berhubungan dengan  objek  kajian,  baik  data  primer  maupun  data  sekunder,  penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library research ) dan penelitian lapangan  ( field  research ).  Untuk  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan permasalahan  ini,  maka  penulis  menggunakan  dua  teknik  pengumpulan  data, yaitu  interview  (wawancara)  dan  studi  dokumentasi.  Wawancara  dilakukan dengan cara percakapan atau tanya jawab langsung antara penulis dengan AO, Kabag Pembiayaan, dan staff BPRS Hikmah Wakilah yang menangani perihal permasalahan  yang  akan  diteliti.  Studi  dokumentasi  dilakukan  dengan  cara menelaah data-data tertulis pada BPRS Hikmah Wakilah, baik itu dalam bentuk buku, berkas kontrak akad pembiayaan, maupun peraturan-peraturan yang ada pada  bank  tersebut  yang  berhubungan  dengan  mekanisme  perhitungan keuntungan pembiayaan mudharabah dan pengaruhnya terhadap bagi hasil.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  dianggap  mampu menerangkan gejala atau fenomena secara lengkap dan menyeluruh. Pada tahap awal,  data  yang  terkumpul  diklasifikasikan  dan  dikelompokkan  serta  dipilah menurut  pertanyaan  dan  tujuan  penelitian  sehingga  akan  memberikan  uraian terperinci  yang  memperlihatkan  berbagai  hasil  temuan.  Pada  tahapan selanjutnya,  data  tersebut  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif sehingga dapat menyajikan gejala penelitian secara sistematis, faktual, dengan penyusunan akurat, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas dan objektifitas  hasil  penelitian  (Supardi,  2005).  Selanjutnya,  dilakukan perbandingan dengan teori yang relevan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur  Pembiayaan Mudharabah Pada  PT.  BPRS  Hikmah  Wakilah Banda Aceh
Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu  produk penyaluran dana  pada BPRS Hikmah Wakilah yang diberikan kepada nasabah yang ingin menjalankan suatu  usaha  akan  tetapi  kekurangan  modal,  sehingga  mengajukan  suatu permohonan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  pada  bank  tersebut.  Dalam memberikan pembiayaan, BPRS Hikmah Wakilah melaksanakan prosedur yang tidak jauh berbeda dari yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah lainnya,
yaitu  melalui  berbagai  prosedur  administrasi  untuk  kelengkapan  pembiayaan. Adapun  alur  proses  pengajuan  pembiayaan mudharabah pada  BPRS  Hikmah Wakilah berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Calon nasabah mengajukan permohonan ke pihak marketing (AO) pada BPRS Hikmah Wakilah untuk mendapatkan pembiayaan.
2. Account  Officer menanggapi  dan  memahami  maksud  calon  debitur (nasabah)  tersebut,  dengan  ketentuan  nasabah  menyiapkan  persyaratan yang berlaku di bank Hikmah Wakilah, yaitu sebagai berikut:
a. Mengisi form pembiayaan
b. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar
c. Foto copy KTP suami dan istri
d. Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah
e. Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah
f. Surat keterangan izin usaha dari kantor lurah/camat
g. Foto copy SIUP, TDP, akte pendirian dan perubahan
h. Foto copy tabungan 3 bulan terakhir
i. Foto copy rekening listrik bulan terakhir
j. Slip gaji karyawan (asli) dan foto copy SK terakhir
k. Foto copy jaminan (BPKB, STNK, & Faktur Pajak) atau foto copy jaminan berupa sertifikat atau AJB atau AH
l. Membuka tabungan di BPRS Hikmah Wakilah.
3. Setelah  semua  berkas  persyaratan  yang  telah  ditentukan  pihak  bank dipersiapkan  oleh  calon  nasabah,  maka  calon  nasabah  tersebut  harus menyerahkannya pada Account Officer.
4. Account  Officer memeriksa  kelengkapan  administrasi  dan  selanjutnya menjadwalkan pengunjungan terhadap usaha calon nasabah dan melihat jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut.
5. Setelah AO turun ke lapangan dan mendapatkan data-data keuangan dari usaha  calon  nasabah,  maka  AO  akan  menuangkannya  ke  dalam Memorandum  Usulan  Pembiayaan.  Memorandum  tersebut  meliputi identitas  calon  nasabah,  latar  belakang  informasi  (sejarah  dan  kondisi usaha,  kondisi  calon  debitur,  bank  & trade  checking ),  analisa  laporan keuangan (laporan laba-rugi  & neraca), jaminan, kontra analisa (posisi proyek/usaha),  pro  analisa  (alasan  diterima),  kesimpulan/usulan  AO (persetujuan  dari  komite  pembiayaan),  dan  persyaratan  apabila permohonannya diterima.
6. Selanjutnya AO mengajukan memorandum usulan pembiayaan tersebut kepada kepala bagian pembiayaan untuk diteliti dan diangkat ke komite pembiayaan.
36 Wardiah & Ibrahim | Mekanisme Perhitungan Keuntungan_
7. Komite  pembiayaan  melihat  sejarah  usaha  nasabah  dan  kondisi keuangannya, selanjutnya memutuskan untuk diterima/ ditolak.
8. Apabila  keputusannya  diterima,  maka  berkas  calon  nasabah  sampai  di meja legal untuk proses pencairan dana. Selanjutnya nasabah dan bagian legal  melakukan  pengikatan  akad  pembiayaan,  pengikatan  jaminan dengan  notaris,    membayar  biaya  aministrasi  sebesar  2%  dari  jumlah pembiayaan  bank,  dan  nasabah  diwajibkan  menjadi  nasabah  asuransi jiwa.
9. Jika  keputusannya  ditolak,  maka  AO  yang  bersangkutan  akan memberitahukan  kepada  calon  nasabah  bahwa  pengajuan  permohonan pembiayaan tersebut ditolak.
Perhitungan  Keuntungan  Pembiayaan Mudharabah Pada  PT.  BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh
Dalam  pembiayaan mudharabah yang  dipraktikkan  oleh  BPRS  Hikmah Wakilah terdapat laporan pencatatan pendapatan dan keuntungan yang harus diberikan oleh pihak nasabah kepada bank sebelum pembiayaan dicairkan. Dari laporan pencatatan tersebut, maka pihak bank dapat mempelajari usaha nasabah  sehingga  ia  layak  untuk  memperoleh  pembiayaan.  Ketika pembiayaan tersebut dicairkan, nasabah berkewajiban mengelola dana yang telah  diberikan  dan  pada  saat  jatuh  tempo  ia  harus  mengembalikannya beserta  keuntungan  yang  telah  disepakati  bersama  antara  pihak  bank  dan nasabah (hasil wawamcara, 2013).

## Simulasi perhitungan
Pak Andi mengajukan permohonan tambahan modal untuk usaha counter Hp pada  bulan  juni  sebesar  Rp.  30.000.000,-  selama  jangka  waktu  3  bulan dengan nisbah 50:50. Setelah permohonan Pak Andi dianalisa oleh pihak PT. BPRS  Hikmah  Wakilah  yang  berwenang  dan  diputuskan  untuk  diterima permohonannya dengan berbagai pertimbangan, maka pihak bank mengikat permohonan tersebut dengan akad pembiayaan mudharabah .
Untuk mengetahui bagi hasil yang akan diperoleh bank dari kasus tersebut di  atas,  maka  langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  adalah meminta Pak Andi membuat dan menyerahkan laporan keuangan/pembukuan pendapatan dan keuntungan yang diperoleh minimal
3  bulan  terakhir  sebelum  ia  mengajukan  permohonan  pada  bulan  Juni. Adapun  laporan  keuangan  Pak  Andi  selama  3  bulan  terakhir  dimisalkan sebagai berikut:
Tabel 1. Simulasi Perhitungan Keuntungan Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Hikmah Wakilah
Indikator Maret April Mei Income 23.000.000,- 24.500.000,- 22.000.000,- HPP 8.000.000,- 8.500.000,- 7.000.000,- Laba Kotor 15.000.000,- 16.000.000,- 15.000.000,- Total Biaya 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- Laba Bersih 5.000.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- Sumber: BPRS Hikmah Wakilah
Dari laporan keuangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa laba kotor yang diperoleh  Pak  Andi  rata-rata  sebesar  Rp.  15.000.000,-  sedangkan  laba  bersih rata-rata  sebesar  Rp.  5.000.000,-.  Demikian  juga  halnya  dari  modal  yang disertakan oleh masing-masing pihak yaitu bank sebesar Rp. 30.000.000,- dan nasabah  sebesar  Rp.  50.000.000,-  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  modal  usaha bapak Andi sebesar Rp.80.000.000. Persentase modal bank yaitu 3/8 atau 37,5% sedangkan  persentase  modal  pak  Andi  5/8  atau  62,5%  dari  total  keseluruhan modal yang ada.
Dalam kasus ini yang perlu diperhatikan adalah modal bank yang disertakan di dalamnya  sebagai  langkah  menentukan  bagi  hasil  antara  bank  dan  nasabah dalam  pembiayaan mudharabah ,  yaitu  sebesar  Rp.  30.000.000,-  atau  37,5%. Maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:
Jumlah Pembiayaan  = Rp. 30.000.000,- Jangka Waktu = 3 Bulan Nisbah Bagi Hasil = 50% bank, 50% nasabah Pendapatan rata-rata  = Rp.15.000.000,- Keuntungan = Persentase modal bank x Pendapatan rata-rata = 37,5% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 5.625.000,-
Untuk nasabah = 50% x Rp. 5.625.000,- = Rp. 2.812.500,- Untuk bank      = 50% x Rp. 5.625.000,- = Rp. 2.812.500,-
Dengan demikian dapat diketahui oleh pihak bank bahwa proyeksi pendapatan yang akan diperoleh Pak Andi selama 3 bulan:
Rp. 2.812.500,- x 3 = Rp. 8.437.500,-
Bagi  hasil  dari  proyeksi  pendapatan  Pak  Andi  selama  tiga  bulan  adalah  Rp. 8.437.500,- atau sama dengan 28,125% dari total pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.
Total dana yang harus dikembalikan oleh Pak Andi kepada bank selama jangka waktu 3 bulan = Jumlah pembiayaan + bagi hasil
= Rp. 30.000.000,- + Rp. 8.437.500,- = Rp. 38.437.500,-
Dari  kasus  perhitungan  di  atas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa praktik  yang  dilakukan  oleh  BPRS  Hikmah  Wakilah  terhadap  perhitungan keuntungan  pembiayaan mudharabah menggunakan  sistem revenue  sharing , yaitu bank melakukan perhitungan keuntungan dari rata-rata pendapatan kotor yang diperoleh Pak Andi  minimal  tiga bulan terakhir sebesar Rp.15.000.000,- sebelum pencairan dilakukan pihak bank.
Dari  pendapatan  rata-rata  per  bulan  sebesar  Rp.  15.000.000,-  dan  jumlah pembiayaan  yang  disalurkan  bank  sebesar  Rp.  30.000.000,-  (37,5%),  maka diperkirakan  oleh  pihak  bank  bahwa  Pak  Andi  akan  memperoleh  keuntungan sebesar Rp. 5.625.000,- per bulan. Selanjutnya dari keuntungan yang diperoleh tersebut  akan  dilakukan  pembagian  berdasarkan  nisbah  bagi  hasil  yang  telah disepakati bersama di awal kontrak yaitu 50% bank, dan 50% pak Andi, maka diperoleh keuntungan untuk masing-masing pihak sebesar Rp. 2.812.500,- per bulan.
Selanjutnya  dari  hasil  yang  diperoleh  masing-masing  sebesar  Rp.  2.812.500,- bank memproyeksi atau memprediksi bahwa Pak Andi dapat memberikan bagi hasil selama jangka waktu 3 bulan kepada pihak bank sebesar Rp. 8.437.500,- atau  28,125%  dari  jumlah  pembiayaan  bank.  Hal  ini  merupakan  perhitungan yang  dilakukan  secara  manual  oleh  pihak  bank  Hikmah  Wakilah.  Sedangkan perhitungan secara sistem, bank hanya memasukkan proyeksi bagi hasil selama jangka waktu pembiayaan, dan persentase bagi hasil yang muncul seperti yang tertera/ yang ada pada sistem yang dipakai oleh bank.
Proses pelunasan pokok pembiayaan beserta bagi hasil dapat dilakukan secara sekaligus  maupun  secara  angsuran.  Jika  pembayaran  dilakukan  sekaligus, biasanya nasabah melunasinya secara triwulan, semesteran, dan tahunan sesuai jangka  waktu  yang  diambil  yaitu  bagi  hasil  ditambah  pokok  pembiayaan.
Apabila secara angsuran, maka biasanya yang terjadi nasabah hanya menyetor bagi hasilnya saja perbulan, sedangkan pokok pembiayaannya disetor pada saat jatuh  tempo.  Adapun  bagi  hasil  yang  disetor  perbulan  bisa  sama  jumlahnya; dalam  artian  bagi  hasilnya  dibagi  sama  selama  jangka  waktu  pembiayaan. Misalnya  proyeksi  bagi  hasil  Rp.  8.437.500    akan  di  bagikan  selama  3  bulan jangka waktu pembiayaan, maka setiap bulan nasabah harus menyetor bagi hasil ke bank sebesar Rp. 2.812.500,-.

## Analisis Hasil
Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem perhitungan bagi hasil dengan metode revenue sharing telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha di Lembaga Keuangan Syariah yang mengatakan bahwa pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil ( revenue sharing ) maupun bagi untung ( profit sharing ) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya.
Akan  tetapi,  dalam  hal  perhitungan  bagi  hasil  bank  merujuk  pada  jumlah pembiayaan  dan  pendapatan  rata-rata  yang  diperoleh  nasabah,  dimana  bank melakukan proyeksi bagi hasil terhadap usaha nasabah. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan proyeksi tersebut, bank telah menetapkan bagi hasil yang sama berupa nominal angka-angka selama jangka waktu perjanjian. Sedangkan keuntungan  yang  diperoleh  oleh  nasabah  belum  pasti  seperti  yang  diproyeksi atau  diprediksi  oleh  pihak  bank,  karena  dalam  bisnis  selalu  ada  kemungkinan untung, impas, maupun rugi yang tidak bisa ditetapkan di awal. Jadi, menetapkan bagi  hasil  keuntungan  yang  pasti  untuk  suatu  pinjaman  merupakan  tindakan yang  memastikan  sesuatu  yang  tidak  pasti,  dan  hal  itu  diharamkan  (Karim, 2006).
Sebagaimana  dijelaskan  dengan  tegas  dalam  Al-Quran  yang  menjadi  sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum-hukum syariah dalam penggalan surah Luqman ayat 34, yang artinya “ … dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui apa  yang  akan  diusahakannya  besok  dan  tiada  seorangpun  yang  dapat mengetahui di bumi mana dia mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Maksudnya di sini manusia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok harinya, sehingga manusia hanya mampu berusaha, namun Tuhan jualah yang menentukan  hasilnya.  Atas  dasar  itu,  penentuan  di  muka  “keuntungan  pasti” dalam bentuk dan cara-cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan  bagian  dari  perbuatan  mendahului  kehendak  Tuhan  dan  ini
bertentangan dengan ajaran agama. Dan ini sesungguhnya hal yang harus dijauhi lembaga keuangan Islam termasuk BPRS.
PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu BPR Syariah di Aceh yang memiliki  produk  pembiayaan  mudharabah.  Adapun  usulan  penulis  mengenai sistem  perhitungan  keuntungan  bagi  hasil  dalam  pembiayaan mudharabah sebaiknya  menggunakan  sistem profit  sharing ,  dimana  bank  menghitung  bagi hasil dari laba atau keuntungan yang diperoleh nasabah, karena dalam konteks Fiqh Muamalah, dana mudharabah 100% berasal dari bank, sedangkan nasabah tidak memiliki modal sama sekali tetapi menyertakan skill atau tenaga, sehingga biaya-biaya  (biaya  yang  masih  dalam  tahap  kewajaran)  yang  mungkin  timbul dari  usaha  tersebut  dapat  diambil  dari  modal mudharabah .  Selain  itu,  dalam perhitungan bagi hasil bank harus menerapkan prinsip syariah dengan melihat keuntungan  riil  yang  diperoleh  nasabah  di  lapangan  dengan  nisbah  bagi  hasil yang  disepakati  kedua  belah  pihak  selama  jangka  waktu  tertentu  tanpa mempertimbangkan  unsur-unsur  lainnya  seperti  merujuk  pada  jumlah pembiayaan, karena hal itu terkesan seperti bank konvensional.
Di sisi lain, nasabah harus jujur dengan pendapatan yang diperoleh, karena hal itu akan lebih meyakinkan pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan. Selain itu,  kejujuran  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  dalam  suatu  kerja  sama, salah  satunya mudharabah .  Dalam mudharabah dituntut  adanya  kejujuran, karena disini  modal 100% merupakan milik bank ( shahibul  maal ), sedangkan pengelola  ( mudharib )  tidak  memiliki  modal  sama  sekali  untuk  menjalankan usaha. Untuk menyalurkan pembiayaan ini bukanlah hal yang mudah dan harus melalui  berbagai  pertimbangan,  karena  pembiayaan  ini  merupakan  jenis pembiayaan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan atau pengelolaannya. Hal ini pula akan memberikan dampak buruk bagi bank.
Dalam  kasus  yang  terjadi  pada  BPRS  Hikmah  Wakilah,  nasabah  yang mengambil  pembiayaan  kebanyakan  nasabah  yang  sudah  pernah  mengambil pembiayaan  dan  pernah  melakukan  transaksi  di  bank  tersebut  sebelumnya. Nasabah-nasabah itu pula sudah dipercaya dan dikenal baik oleh bank, sehingga kepercayaan atau kejujuran itu yang menjadi pertimbangan atau tolak ukur pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Akan tetapi, dalam praktiknya bank  Hikmah Wakilah melakukan sistem perhitungan seperti  yang telah penulis sebutkan sebelumnya di atas, yaitu menggunakan sistem revenue sharing dan  mengekuivalenkan  bagi  hasil  pada  jumlah  pembiayaan  yang disalurkan dengan melakukan proyeksi di awal yaitu menetapkan bagi hasil yang sama selama jangka waktu  pembiayaan. Adapun  salah satu  alasan pihak  bank
adalah  karena  nasabah  tidak  jujur  dengan  pendapatan  yang  diperoleh. Seharusnya  pihak  bank  tidak  mengambil  kesimpulan  demikian,  karena  bank telah mengenal karakter nasabahnya sebelum memberikann pembiayaan.
Usulan ini penulis kemukakan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya karena bank Hikmah Wakilah merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang sudah sepantasnya menerapkan prinsip syariah. Selain itu juga dalam fiqh muamalah, kontrak mudharabah ini dilakukan atas unsur saling percaya ( ‘uqud al - amanah ), sehingga tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai penghalang dalam menjalankan kontrak mudharabah tersebut sesuai dengan prinsip syariah seperti  prinsip  keadilan,  prinsip  kemitraan,  prinsip  keterbukaan  dan universalitas.

## Mekanisme  Penyesuaian  Nisbah  Bagi  Hasil  dari  Sisa  Pembiayaan
Mudharabah
Sebelum pembiayaan disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah, maka pihak bank terlebih dahulu mempelajari laporan keuangan dari usaha nasabah sebagai pertimbangan  dalam  memberikan  pembiayaan.  Ketika  pembiayaan  dicairkan, bank tetap meminta nasabah untuk memberikan laporan keuangan ketika usaha tersebut berjalan, yaitu sebagai pertimbangan apabila terjadi hal-hal yang tidak dinginkan selama pembiayaan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
Apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak bisa melunasi jumlah pembiayaan beserta bagi hasil secara keseluruhan atau hanya melunaskan sebagiannya saja selama  jangka  waktu  perjanjian,  maka  dalam  hal  ini  pihak  bank  dan  nasabah membuat kesepakatan ulang selanjutnya. Inilah yang disebut dengan adendum akad (penambahan dalam akad yang masih ada hubungan dengan akad pertama), yaitu  berupa  penambahan  jangka  waktu  (perpanjangan),  perubahan  porsi  bagi hasil dan lain sebagainya. Demikian bila hal ini terjadi, maka pihak bank akan mencari  informasi  yang  akurat  apa  penyebab  nasabah  gagal  melunasi pembiayaan  tersebut.  Untuk  memutuskan  bagaimana  perlakuan  bagi  hasilnya, bank melihat kondisi yang terjadi dan biasanya menghitung kembali sisa modal yang ada serta mengambil nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan di awal kontrak.
Untuk  perpanjangan  jangka  waktu  pembiayaan  bank  tetap  melakukan perhitungan  dengan  nisbah  bagi  hasil  yang  disepakati  di  awal  kontrak.  Akan tetapi, jika nasabah tidak mampu membayar bagi hasil dengan nisbah yang telah ditetapkan di awal kontrak, maka pihak bank akan melakukan kesepakatan ulang dengan  nasabah  dalam  hal  perubahan  nisbah  bagi  hasil,  yang  kira-kira  dapat meringankan  nasabah  dalam  melakukan  pelunasan  pada  pembiayaan
selanjutnya.  Pada  tahapan  ini  terjadi  tawar-menawar  antara  pihak  bank  dan nasabah.  Selanjutnya,  perhitungan  bagi  hasil  yang  terjadi  dihitung  dari  sisa pembiayaan  yang  belum  dibayar  nasabah  debitur.  Dalam  hal  ini,  bank  tetap melakukan proyeksi bagi hasil dari pendapatan  yang diperoleh nasabah ketika usaha berlangsung. Sementara itu, nasabah harus tetap membayar jumlah bagi hasil  yang  ada  pada  awal  kontrak  dan  membayar  kembali  biaya  administrasi sebesar 1% dari sisa pokok pembiayaan.
Pengaruh  Perhitungan  Keuntungan  Pembiayaan Mudharabah Terhadap Bagi Hasil
Ketika nasabah tidak mampu melunasi atau mengembalikan pokok pembiayaan secara  keseluruhan  beserta  bagi  hasil  pada  saat  jatuh  tempo,  maka  dapat dikatakan bahwa nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak bank. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut:
1. Kerugian yang dialami oleh nasabah dari usaha yang dijalankan. Ketika  nasabah  mengalami  kerugian  dalam usaha yang dijalankannya,  maka  menyebabkan  nasabah  tersebut  tidak  dapat mengembalikan pokok pembiayaan beserta bagi hasil pada saat jatuh tempo.
2. Perhitungan  keuntungan  mudharabah  dengan  menggunakan  sistem revenue  sharing yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  dengan memproyeksi  bagi  hasil  yang  sama  selama  jangka  waktu pembiayaan.
Kedua  faktor  di  atas  dapat  dikatakan  sebagai  faktor  utama  penyebab  nasabah tidak dapat mengembalikan pokok pembiayaan beserta bagi hasil kepada pihak bank dalam waktu yang diperjanjikan. Hal ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan  kepada  para  nasabah,  pihak  bank  melakukan  perhitungan keuntungan  dengan  memproyeksi  bagi  hasil  dari  pendapatan  yang  diperoleh nasabah.  Dengan  kata  lain,  pendapatan  yang  diperoleh  nasabah  dari  laporan keuangan  yang diberikan kepada pihak bank menjadi patokan awal  bagi  bank dalam  menyalurkan  pembiayaan  kepada  setiap  nasabah  yang  mengajukan permohonan.  Seharusnya  bank  tidak  melakukan  proyeksi  demikian,  karena keuntungan yang diperoleh nasabah belum tentu pasti dan sesuai dengan prediksi pihak bank, karena suatu usaha akan mengalami untung, impas, maupun rugi.
Ketika  usaha  mengalami  keuntungan,  maka  baik  nasabah  maupun  bank  akan menikmati keuntungan tersebut. Di satu sisi, apabila usaha nasabah mengalami
kerugian, maka kerugian tersebut akan membawa efek negatif bagi kedua pihak. Dengan  kerugian  yang  dialami,  menyebabkan  nasabah  tidak  mampu mengembalikan pokok pembiayaan maupun bagi hasil pada saat jatuh tempo.
Apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank pada saat  jatuh  tempo,  maka  nasabah  akan  melakukan  permohonan  perpanjangan jangka  waktu  pembiayaan  dengan  nisbah  yang  disepakati  bersama.  Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  perhitungan  keuntungan  yang digunakan oleh pihak bank Hikmah Wakilah secara signifikan mempengaruhi bagi hasil, di antaranya sebagai berikut:
1. Ketika  usaha  mengalami  kerugian,  maka  bagi  hasil  yang  akan diterima oleh pihak bank akan berkurang. Hal ini tidak sesuai dengan apa  yang  diharapkan,  sebagaimana  yang  diprediksikan  pihak  bank sebelumnya.
2. Bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat diberikan oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang diharapkan oleh pihak bank. Dengan kata lain, bank akan menerima bagi hasil dalam jangka waktu yang lebih lama.

## KESIMPULAN
Setelah  membahas  teori  dan  data-data  yang  penulis  peroleh  dipenelitian  pada PT. BPRS Hikmah Wakilah maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Jenis  pembiayaan mudharabah pada  BPRS  Hikmah  Wakilah  dikenal sebagai  pembiayaan  bagi  hasil,  dimana  dalam  perhitungannya  pihak bank  menggunakan  sistem revenue  sharing yang  telah  sesuai  dengan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.15/DSN-MUI/IX/2000  Tentang Prinsip
2. Distribusi  Hasil  Usaha  Dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Dalam perhitungan  keuntungan  mudharabah,  bank  merujuk  pada  jumlah pembiayaan  dan  pendapatan  rata-rata  yang  diperoleh  nasabah  serta melakukan proyeksi bagi hasil.
3. Sistem perhitungan dengan memproyeksi bagi hasil yang sama selama jangka  waktu  pembiayaan  seperti  yang  diterapkan  oleh  bank  Hikmah Wakilah secara signifikan mempengaruhi bagi hasil, diantaranya yaitu ketika usaha mengalami kerugian, maka bagi hasil yang akan diterima oleh pihak bank akan berkurang. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan  yaitu  sebagaimana  yang  diprediksikan  pihak  bank sebelumnya, dan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak  dapat  diberikan  oleh  nasabah  sesuai  dengan  jadwal  yang diharapkan oleh pihak bank atau dengan kata lain, bank akan menerima bagi hasil dalam jangka waktu yang lebih lama.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka  penulis  mengajukan  beberapa  saran sebagai berikut:
1. Adanya  sosialisasi  BPRS  secara  lebih  giat  lagi  kepada  masyarakat untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang BPRS, karena tujuan BPRS dibentuk adalah untuk kesejahteraan para masyarakat (nasabah).
2. Pemahaman  pengurus  dan  pengelola  BPRS  Hikmah  Wakilah  dalam menjalankan  opersional  BPRS  yang  sesuai  dengan  syariah  masih sedikit,  hal  ini  juga  karena  dilatar  belakangi  oleh  latar  belakang pendidikannya. Sehingga penulis menganjurkan agar dalam beberapa kesempatan  yang  baik,  pengurus  perlu  menyelenggarakan  pelatihan- pelatihan  ataupun  kajian  ilmiah  mengenai  beberapa  persoalan ekonomi, dengan konsentrasi diseputar produk-produk penghimpunan dan  penyaluran  dana  BPRS,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  tumbuh pengakuan dalam diri pengurus dan pengelola mengenai absahnya cara kerja  BPRS  dengan  teknik-teknik  finansial  yang  dikembangkan selama ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik , Cet.
1. Jakarta: Gema Insani Press.
Arikunto, Suharsimi. (2005). Manajemen Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta.
Ascarya.  (2007). Akad  dan  Produk  Bank  Syariah .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Ibrahim, Azharsyah, & Fitria. (2012). Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada  Pembiayaan  Murabahah  (Suatu  Studi  dari  Perspektif  Islam  Pada Baitul  Qiradh  Amanah). Share:  Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan  Islam,
1 (2), 142-162.
Karim,  Adiwarman  A.  (2007). Bank  Islam: Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad.  (2004). Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada Bank Syariah . Yogyakarta: UII Press.
Muslich.  (2007). Bisnis  Syariah  Perspektif  Muamalah  dan  Manajemen.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Nazir, Moh. (2005). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia,Cet.VI.
Rizal,  Sofyan.  (2011) Kontrak  Mudharabah,  Permasalahan,  dan  Alternatif Solusi . Diakses  pada  tanggal 30  Maret  2011  dari  situs: http://www.alhikmah.ac.id/soft/Artikel/Ekonomi Islam/Ekonis-Seri3.
Suhendi, Hendi. (2005). Fiqh Muamalah . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Supardi.  (2005). Metodologi  Penelitian  Ekonomi  dan  Bisnis .  Yogyakarta:  UII Press.
Wiyono, Slamet. (2005). Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI . Jakarta: PT Grasindo.
Zulkifli, Sunarto. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Cet.Pertama. Jakarta: Zikrul Hakim.