## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.867            pp.  30-41

## Research Article

## Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Perspektif Hukum Islam
Muh. Riefqi Aryadi 1 , Muthoifin 2
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; I000200096@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mut122@ums.ac.id
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  September 11, 2023 Revised :  October 25, 2023 Accepted :  November, 2023 Available online    :  January 03, 2024
How  to  Cite: Muh.  Riefqi  Aryadi  and  Muthoifin  (2024)  “Legal  Protection  of  Children’s  Immovable Property Under Guardianship Based on the Decision of the Judge of the Surakarta Religious Court Islamic Law Perspective”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 30–41. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.867.
Legal  Protection  of  Children's  Immovable  Property  Under  Guardianship  Based  on  the Decision of the Judge of the Surakarta Religious Court Islamic Law Perspective
Abstract. The aim to be achieved in this writing is to find out whether in practice the legal protection of immovable property belonging to minors is in accordance with the statutory regulations or is it still far from being appropriate. The ideal arrangement for guardianship of children in conflict with the law is as regulated in Article 33 of the Child Protection Law, by reconstructing and dividing the two phrases of guardianship, namely guardianship in the civil aspect which must be carried out through a court determination process, and the criminal aspect which is directly determined. an institution or body that  is  given  the  task  and  authority  to  carry  out  guardianship  of  children  in  conflict  with  the  law without having to go through a court decision. So learn from the perspective of Islamic law towards guardians who manage immovable assets belonging to minor children. The research method used in this research is a qualitative research method, therefore the source of research data is obtained from

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
observations, interviews and documentation that will be carried out at the Surakarta Religious Court as well as from various literature and other references related to the subject of discussion. The results of  this  research  can  be  concluded  that  at  every  stage  of  the  examination,  whether  in  the  inquiry, investigation,  prosecution,  or  examination  stage  in  court  (Article  23  of  the  SPPA  Law),  Children  in Conflict with the Law have the right to receive assistance from parents/Guardians and trusted people ( Article 3 letter j of the SPPA Law). And also guardianship cases at the Surakarta Religious Court from 2021 to 2023 will see more guardianship cases in 2021, around 52% compared to only 2% in 2023.
Keywords: legal protection, immovable property, children, ownership, guardianship
Abstrak. Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penulisan  ini  adalah  ingin  mengetahui  apakah  dalam prakteknya  perlindungan hukum harta tidak bergerak milik anak dibawah umur sudah sesuai dengan yang ada di peraturan perundang-undangan atau justru masih jauh dari kata sesuai. Pengaturan yang ideal  terhadap  perwalian  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan merekonstruksi dan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan melalui proses penetapan pengadilan, dan aspek pidana  yang  penetapannya  secara  langsung  menunjuk  lembaga  atau  badan  yang  diberi  tugas  dan wewenang  melakukan  perwalian  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  tanpa  harus  melalui  penetapan pengadilan.sehingga    mempelajari  bagaimana  dalam  prespektif  hukum  Islam  terhadap  wali  yang mengurus harta tidak bergerak milik anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, oleh karena itu sumber data penelitian diperoleh dari observasi,  wawancara  maupun  dokumentasi  yang  akan  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Surakarta maupun  dari  berbagai  literatur/kepustakaan  maupun  referensi  lain  yang  berkaitan  dengan  pokok pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya  (Pasal  3  huruf  j  UU  SPPA).  Dan  juga  perwalian  di  Pengadilan Agama Surakarta dari tahun 2021 sampai 2023 lebih banyak perkara perwalian ditahun 2021 sekitar 52% dibandingkan ditahun 2023 hanya 2% saja.
Kata Kunci : perlindungan hukum, harta tidak bergerak, anak, kepemilikian, perwalian

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitulah bunyi dari UUD 1945 Pasal 1  ayat  3.  Maksud  dari  pasal  tersebut  adalah  Indonesia  merupakan  negara  yang mendasarkan segala aspeknya kepada aturan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, dalam UUD 1945 Pasal 28D  Ayat 1 disebutkan juga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum sendiri yaitu upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah aturan yang ada.
Dalam sistem hukum di negara ini telah diatur adanya subjek hukum untuk melaksanakan  hubungan  hukum  atau  bertindak  secara  hukum.  Di  samping  itu diatur  pula  bahwa  ada  subjek  hukum  yaitu  orang-orang  yang  tidak  cakap  hukum atau tidak dapat melangsungkan perbuatan hukum. Dan orang yang disebut tidak dapat  melakukan  perbuatan  hukum  adalah  orang  yang  masih  di  bawah  umur. Perwalian  atau  yang  disebut  dengan  voogdij  yang  diatur  dalam  Pasal  331  KUH Perdata (BW) termasuk anak yatim atau anak yang belum cukup umur dan tidak tunduk kepada orang tuanya serta membutuhkan pengasuhan dan bimbingan.
Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
muda  yang  berperan  sangat  strategis  bagi  kelangsungan  suatu  bangsa.  Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa”. Anak dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  dengan  “generasi  kedua  atau  keturunan pertama atau atau manusia yang masih kecil”.Dari pengertian di atas bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil yang merupakan turunan kedua. Karena anak merupakan manusia kecil tentu ia masih dapat tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik maupun psikis.
Peraturan hukum tentang perwalian tersebut telah diatur dalam Pasal 330- 418a  KUHPerdata  dan  PP  No.  29  Tahun  2019  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Penunjukan Wali. Perwalian sendiri yaitu salah satu bentuk perlindungan terhadap anak  yang  belum  dewasa  yang  tidak  berada  dibawah  kekuasaan  orang  tua, khususnya berkaitan dengan pengurusan benda atau harta kekayaan anak tersebut. Sedangkan  pengertian anak  sendiri  menurut  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014, anak adalah sesorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain pengertian-pengertian diatas, obyek penelitian ini juga perlu dijelaskan dimana obyeknya adalah harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak yaitu harta atau obyek yang berupa tanah atau bangunan tempat tinggal.
Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal  ini  sebagai  akibat  dari  tiap-tiap  peraturan  perundang-undangan  yang  ada mengatur  secara  tersendiri  mengenai pengertian  anak  sesuai  dengan  kepentingan spesifik obyek yang diaturnya. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum itu sendiri atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum, sehingga undang-undang sistem peradilan anak  memberikan  perlakuan  khusus  terhadap  anak,  dengan  memberikan pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menjalani proses peradilan pidana anak karena anak adalah seseorang yang belum cakap hukum.
Perwalian secara etimologi (bahasa),berasal dari kata wali, dan jamak“awliya”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien",  "sanak"," pelindung". Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Menurut Muhammad Amin Summa sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah  Al-Zuhaili  bahwa  perwalian  adalah  kekuasaan/otoritas  yang  dimiliki seseorang  untuk  secara  langsung  melakukan  suatu  tindakan  sendiri  tanpa  harus bergantung  atas  izin  orang  lain.  Adapun  Perwalian  menurut  Sudarso  ialah pengurusan  terhadap  harta  kekayaan  dan  pengawasan  terhadap  pribadi  seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua.  Dengan  demikian  wali  adalah  orang  yang  diberi  kewenangan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  demi  kepentingan  anak  yang  tidak  memiliki  kedua orangtua, atau Karena kedua orangtuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Bahwa  perwalian  yang  diatur  dalam  Pasal  33  UU  Perlindungan  Anak  dan turunannya dalam PP Penunjukan Wali hanya mengatur perwalian terkait dengan keperdataan  anak,  tidak  mengatur  mengenai  perwalian  Anak  yang  Berkonflik dengan Hukum, demikian halnya jika Pasal 33 undang-undang Perlindungan Anak

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
dan  Peraturan  Pemerintah  Penunjukan  Wali  tersebut  dijadikan  dasar  untuk menetapkan wali bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Anak Saksi, dan Anak Korban,  maka  prosesnya  justru  akan  menghambat  dalam  pelaksanaan  system peradilan pidana anak yang harus dijalankan secara cepat. Dimana salah satu ayat dari pasal tersebut berbunyi "Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui  penetapan  pengadilan  yang  tentu  dalam  proses memperoleh penetapan dimaksud akan memerlukan waktu tidak cukup 1 x 24 jam, sedangkan  masa pengerjaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang didalamnya terdapat  data  orang  tua  atau  wali  harus  selesai  dalam  kurun  waktu  3  x  24  jam sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UU SPPA.
Tujuan peneliti membuat jurnal ini yaitu peneliti melihat dalam prakteknya, pelaksanaan  perlindungan  harta  tidak  bergerak  milik  anak  belum  berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak harta tidak bergerak milik anak yang justru disalahgunakan oleh wali, seperti wali menggunakan harta secara tidak wajar dan semena-mena. Selain melanggar hukum yang berlaku tentu hal ini juga melanggar aturan dalam Islam. Dalam Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang  sudah  dewasa  berpikiran  sehat,  adil,  jujur  dan  berkelakuan  baik  atau  badan hukum.  Dan  orang  tua  dapat  mewasiatkan  kepada  seseorang  atau  badan  hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. Metode  penelitian  kualitatif  yaitu  bertujuan  untuk  menjelaskan  sesuatu  yang mendalam  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  sedalam-dalamnya  dan sebanyak-banyaknya.
Berikut  adalah  beberapa  langkah  umum  yang  terlibat  dalam  metode  penelitian kualitatif:
1.   Merumuskan  pertanyaan  penelitian:  Identifikasi  topik  atau  masalah  penelitian yang ingin Anda eksplorasi. Pertanyaan penelitian harus spesifik, fokus, dan sesuai dengan tujuan penelitian.
2.  Desain  penelitian:  Desain  penelitian  harus  sesuai  untuk  menjawab  pertanyaan penelitian Anda. Beberapa jenis desain yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif  termasuk  studi  kasus,  penelitian  etnografi,  fenomenologi,  grounded theory, dan studi kualitatif lainnya.
3.  Pengumpulan  data:  Pilih  metode  pengumpulan  data  yang  sesuai  dengan pertanyaan  penelitian  dan  desain  penelitian.  Metode  umum  yang  digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan diskusi kelompok terfokus.
4.  Analisis  data:  Setelah  data  terkumpul,  langkah  berikutnya  adalah  menganalisis data  dengan  cermat.  Analisis  data  kualitatif  melibatkan  identifikasi  pola,  tema, atau  makna  yang  muncul  dari  data.  Pemahaman  mendalam  terhadap  data  dan interpretasi konteksnya sangat penting dalam metode ini.

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
5.  Interpretasi  hasil:  Setelah  analisis  data  selesai,  interpretasikan  hasil  penelitian dengan  merujuk  pada  pertanyaan  penelitian.  Jelaskan  temuan  Anda  secara komprehensif dan kaitkan dengan teori yang relevan jika ada
6.  Validitas  dan  reliabilitas:  Evaluasi  kualitas  penelitian  kualitatif  melibatkan pertimbangan terhadap validitas dan reliabilitas. Pastikan bahwa data terkumpul memang  mencerminkan  fenomena  yang  diteliti  dan  bahwa  temuan  dan interpretasi dapat diandalkan.
7.  Penyajian laporan: Akhirnya, tulis laporan penelitian yang jelas dan komprehensif. Laporan  harus  mencakup  deskripsi  tentang  pertanyaan  penelitian,  metode, temuan, interpretasi, serta kesimpulan dan implikasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masalah  perlindungan  hukum  bagi  anak  merupakan  salah  satu  cara melindungi  tunas  bangsa  di  masa  depan.  Perlindungan  hukum  terhadap  anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan  bagian  masyarakat  yang  mempunyai  keterbatasan  secara  fisik  dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.
Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk membuat kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Kepastian  hukum  perlu diusahakan  demi  kelangsungan  kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah penyelewengan  yang  membawa  akibat  negatif  yang  tidak  diinginkan  dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Perlindungan anak tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan perwalian anak.  Perwalian  dalam  istilah  bahasa  adalah  wali  yang  berarti  menolong  yang mencintai.Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari  bahasa  Arab  yang  berarti  teman, klien,  sanak  atau pelindung.  Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut dengan alwalayah (al-wilayah), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah.
Perwalian  dalam  istilah  Fiqih  disebut  wilayah,  yang  berarti penguasaan  dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.
Perwalian  (kekuasaan  perwalian)  merupakan  lembaga  yang  menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia (umur) tertentu atau belum  kawin.  Anak  yang  belum  mencapai  usia  tertentu  yaitu  anak  yang  belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, belum berusia 18 tahun menurut  ketentuan  Pasal  50  ayat  (1)  UU  Perkawinan  atau  belum  berusia  21  tahun menurut  ketentuan  Pasal  107  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Menyangkut ketentuan belum kawin, hal tersebut dikenal di dalam KUHPerdata,UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
Dengan  demikian  pada  intinya  perwalian  adalah  pengawasan  atas  orang sebagaimana diatur dalam Undangundang, dan pengelolaan barang-barang dari anak

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
yang belum dewasa. Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Pasal 33 UU Perlindungan Anak adalah “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak”.
Dengan demikian pengaturan perwalian anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan  Anak  dan  PP  Penunjukan  Wali  tersebut,  secara  umum  mengatur perlindungan  anak  secara  keperdataan,  tidak  meliputi  Anak  Berhadapan  dengan Hukum yang sedang menjalani proses hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Sedangkan  dalam  UU  SPPA  tidak  ada  ketentuan  perwalian  bagi  Anak  Berhadapan dengan Hukum. Dengan demikian UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukkan Wali masih bersifat diskriminasi, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 28 B ayat (2) menyatakan,  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi (UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia.

## Jenis Jenis Perwalian
Pasal  107  ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan:Perwalian  meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya. Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa beliau membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu:
1.   Perwalian terhadap jiwa
2.  Perwalian terhadap harta
3.  Perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan  masalah-masalah  keluarga  seperti  perkawinan,  pemeliharaan  dan pendidikan  anak,  kesehatan,  dan  aktivitas  anak  (keluarga)  yang  hak kepengawasan, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

## Orang yang Berhak Menjadi Wali
Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:Bahwa wali sedapat dapatnya  diambil  dari  keluarga  anak  tersebut  atau  orang  lain  yang  sudah  dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orangtua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekanyaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.
Hal  ini  sejalan  pula  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 51 ayat 1 dan 2 Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan dua orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya diambil  dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

## Syarat-Syarat Menjadi Wali
Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:Bahwa wali  sedapat- dapatnya  diambil  dari  keluarga  anak  tersebut  atau  orang  lain  yang  sudah  dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….

## Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perwalian
1.  Wali  berkewajiban  mengurus  diri  dan  harta  orang  yang  berada  di  bawah perwaliannya  dengan  sebaik-baiknya  dan  berkewajiban  memberikan  bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2.  Wali  dilarang  mengikatkan,  membebani  dan  mengasingkan  harta  orang  yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan  tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang- undang  No.  1  Tahun  1974,  pertanggungjawaban  wali  tersebut  ayat  3  harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

## Batas Waktu Perwalian
Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  Perwalian  seseorang  berakhir,  apabila anak yang dibawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Karena umur 21 atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri. Menurut bahasa  al-Quran  menegaskan  agar  sebelum  harta  bendanya  diserahkan,  anak tersebut diuji kecakapannya. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam pasal 111:
1.  Wali  berkewajiban  menyerahkan  seluruh  harta  orang  yang  berada  di  bawah perwaliannya,  bila  yang  bersangkutan  telah  mencapai  umur  21  tahun  atau  telah kawin.
2.  Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan  antara  wali  dan  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya  tentang harta yang diserahkan kepadanya.

## Sebab-Sebab Batalnya Perwalian
Kekuasaan seseorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, selain itu seorang wali wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwalianay bila ternyata akibat kelalaianya atau karena  perbuatannya  menyebabkan  timbulnya  kerugian  terhadap  benda  si  anak. Seorang  wali  hendaklah  orang  yang  jujur,  adil,  dan  berkelakuan  baik  yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya. Apabila wali melalaikan kewajibannya, maka tidak tertutup kemungkinan  untuk  mencabut  kekuasaannya  dan  memindahkannya  kepada  pihak lain. Disamping lalai, sifat-sifat buruk wali seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau  melalaikan  maupunmenyalahgunakan  hak  dan  wewenangnya,  maka  haknya sebagai wali juga dicabut. Lebih jelasnya pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan  Agama  atas  permohonan  kerabat  dari  anak  yang  berada  di  bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal berikut.
1. Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
2. Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak
3. Wali memindah tangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya
4. Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani
5. Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.
Syarat Perwalian
Gambar 1. Syarat Perwalian

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
Tabel 1. Data Perwalian Pengadilan Agama Surakarta 2023
No Nomor Perkara Tanggal Register No Nomor Perkara 1 140/Pdt.P/2023/PA.Ska  10 Agu. 2023 20 62/Pdt.P/2023/PA.Ska 2 137/Pdt.P/2023/PA.Ska  08 Agu. 2023 21 51/Pdt.P/2023/PA.Ska 3 134/Pdt.P/2023/PA.Ska  03 Agu. 2023 22 42/Pdt.P/2023/PA.Ska 4 131/Pdt.P/2023/PA.Ska 01 Agu. 2023 23 34/Pdt.P/2023/PA.Ska 5 123/Pdt.P/2023/PA.Ska  17 Jul. 2023 24 31/Pdt.P/2023/PA.Ska 6 120/Pdt.P/2023/PA.Ska  12 Jul. 2023 25 27/Pdt.P/2023/PA.Ska 7 113/Pdt.P/2023/PA.Ska 06 Jul. 2023 26 23/Pdt.P/2023/PA.Ska 8 111/Pdt.P/2023/PA.Ska 04 Jul. 2023 27 8/Pdt.P/2023/PA.Ska 9 110/Pdt.P/2023/PA.Ska  03 Jul. 2023 10 109/Pdt.P/2023/PA.Ska  03 Jul. 2023
11 100/Pdt.P/2023/PA.Ska  12 Jun. 2023 12 95/Pdt.P/2023/PA.Ska 07 Jun. 2023 13 92/Pdt.P/2023/PA.Ska 05 Jun. 2023 14 91/Pdt.P/2023/PA.Ska 05 Jun. 2023 15 88/Pdt.P/2023/PA.Ska 25 Mei. 2023 16 73/Pdt.P/2023/PA.Ska 04 Mei. 2023 17 70/Pdt.P/2023/PA.Ska 04 Mei. 2023 18 69/Pdt.P/2023/PA.Ska 03 Mei. 2023 19 67/Pdt.P/2023/PA.Ska 02 Mei. 2023
Berdasarkan tabel ditahun  2023 ada sejumlah 27 perkara perwalian.
Tabel 2. Data Perwalian Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2022
No Nomor Perkara Tanggal Register No Nomor Perkara 1 225/Pdt.P/2022/PA.Ska 06 Des. 2022  15 159/Pdt.P/2022/PA.Ska 2 223/Pdt.P/2022/PA.Ska 25 Nov. 2022  16 154/Pdt.P/2022/PA.Ska 3 211/Pdt.P/2022/PA.Ska 17 Nov. 2022 17 152/Pdt.P/2022/PA.Ska 4 210/Pdt.P/2022/PA.Ska 14 Nov. 2022  18 151/Pdt.P/2022/PA.Ska 5 209/Pdt.P/2022/PA.Ska 14 Nov. 2022  19 147/Pdt.P/2022/PA.Ska 6 203/Pdt.P/2022/PA.Ska 08 Nov. 2022  20 141/Pdt.P/2022/PA.Ska 7 202/Pdt.P/2022/PA.Ska 07 Nov. 2022  21 140/Pdt.P/2022/PA.Ska 8 201/Pdt.P/2022/PA.Ska 03 Nov. 2022  22 120/Pdt.P/2022/PA.Ska 9 194/Pdt.P/2022/PA.Ska 24 Okt. 2022  23 102/Pdt.P/2022/PA.Ska 10 184/Pdt.P/2022/PA.Ska 14 Okt. 2022 24 99/Pdt.P/2022/PA.Ska 11 180/Pdt.P/2022/PA.Ska 05 Okt. 2022  25 75/Pdt.P/2022/PA.Ska 12 174/Pdt.P/2022/PA.Ska 29 Sep. 2022 26 72/Pdt.P/2022/PA.Ska 13 163/Pdt.P/2022/PA.Ska 12 Sep. 2022 27 64/Pdt.P/2022/PA.Ska 14 162/Pdt.P/2022/PA.Ska 12 Sep. 2022 28 63/Pdt.P/2022/PA.Ska
Data ini menunjukan bahwa perkara perwalian ada 28 perkara

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
Tabel 3. Data Perwalian Pengadilan Agama  Surakarta Tahun 2021
No Nomor Perkara Tanggal Register No Nomor Perkara 1 258/Pdt.P/2021/PA.Ska 13 Des. 2021 17 161/Pdt.P/2021/PA.Ska 2 256/Pdt.P/2021/PA.Ska 08 Des. 2021 18 158/Pdt.P/2021/PA.Ska 3 249/Pdt.P/2021/PA.Ska 01 Des. 2021 19 130/Pdt.P/2021/PA.Ska 4 242/Pdt.P/2021/PA.Ska 09 Nov. 2021 20 123/Pdt.P/2021/PA.Ska 5 240/Pdt.P/2021/PA.Ska 04 Nov. 2021 21 110/Pdt.P/2021/PA.Ska 6 238/Pdt.P/2021/PA.Ska 02 Nov. 2021 22 107/Pdt.P/2021/PA.Ska 7 229/Pdt.P/2021/PA.Ska 14 Okt. 2021 23 106/Pdt.P/2021/PA.Ska 8 222/Pdt.P/2021/PA.Ska 08 Okt. 2021 24 94/Pdt.P/2021/PA.Ska 9 219/Pdt.P/2021/PA.Ska 05 Okt. 2021 25 68/Pdt.P/2021/PA.Ska 10 207/Pdt.P/2021/PA.Ska 21 Sep. 2021 26 66/Pdt.P/2021/PA.Ska 11 204/Pdt.P/2021/PA.Ska 17 Sep. 2021 27 40/Pdt.P/2021/PA.Ska 12 203/Pdt.P/2021/PA.Ska 17 Sep. 2021 28 33/Pdt.P/2021/PA.Ska 13 201/Pdt.P/2021/PA.Ska 17 Sep. 2021 29 26/Pdt.P/2021/PA.Ska 14 188/Pdt.P/2021/PA.Ska 06 Sep. 2021 30 15/Pdt.P/2021/PA.Ska 15 172/Pdt.P/2021/PA.Ska 25 Agu. 2021 31 13/Pdt.P/2021/PA.Ska 16 168/Pdt.P/2021/PA.Ska 18 Agu. 2021 32 12/Pdt.P/2021/PA.Ska
Data ini menunjukan 32 perkara perwalian yang ada di Pengadilan Agama Surakarta.
Berdasarkan Tabel dari 3 tahun berturut turut maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2021-2023 yaitu:
Gambar 2. Data Perwalian Pengadilan Agama  Surakarta Tahun 2021-2023
Dapat  dijelaskan  melalui  diagram  bahwa  tahun  2021  lebih  banyak  perkara daripada tahun 2022 dan 2023 namun yang paling sedikit dalam perkara perwalian ada di tahun 2023 ini.

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap tahapan  pemeriksaan,  baik  dalam  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan (Pasal 23 UU SPPA), Anak yang Berkonflik dengan Hukum berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya (Pasal 3 huruf j UU SPPA). Saat ini pengaturan perwalian Anak dalam UU Perlindungan Anak dan PP Penunjukkan Wali secara umum mengatur perlindungan anak  secara  keperdataan,  tidak  meliputi  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  yang sedang  diproses  dalam  proses  sistem  peradilan  pidana  anak,  dan  dalam  Undang- Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  ada  ketentuan  perwalian  bagi  ABH. Pengaturan ideal terhadap perwalian Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan merekonstruksi dan membagi dua frasa perwalian, yakni perwalian dalam aspek perdata yang harus dilakukan  melalui  proses  penetapan  pengadilan,  dan  aspek  pidana  yang  secara langsung menunjuk lembaga atau badan yang diberi tugas dan wewenang melakukan perwalian  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  tanpa  harus  melalui  penetapan pengadilan.Dan  juga  perwalian  di  Pengadilan  Agama  Surakarta  dari  tahun  2021 sampai 2023 lebih banyak perkara perwalian ditahun 2021 sekitar 52% dibandingkan ditahun 2023 hanya 2% saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an, Surat al-Nisa ayat 6, Yayasan  Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir al- Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Depertemen Agama,2005.
Amir Nuruddin,Hukum Perdata Islam di Indonasia, Kencana: Prenada Media Group 2004.
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jakarta: Lantera Hati, 2000.
Muhammad  Amin  Summa,  Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam,  Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 974 Tentang Perwalian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1 974 Tentang Perwalian.
Sayyid Sabiq,Fiqh Sunnah Jilid 14, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006. Sudarso, Hukum Keluarga Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam  di  Indonesia.  Dirjen  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,  Jakarta, 2000.
Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam  di  Indonesia.  Dirjen  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam,  Jakarta, 2000, hlm. 14.
Wasman,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Yogyakarta:  Teras,  2011. Yayasan  Penyelenggaraan  Penerjemah  Penafsir  al-Qur’an,  al-Qur’an  dan Terjemahannya, Depertemen Agama.
Achmad,  R.  (2005).  Upaya  Penyelelesaian  Masalah  Anak  yang  Berkonflik  dengan

## Muh. Riefqi Aryadi, Muthoifin
Perlindungan Hukum Harta Tidak Bergerak Milik Anak Di Bawah Perwalian Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan….
Hukum di Kota Palembang. Simbur Cahaya, 27, 6. Atmasasmita,  R.  (1997).  Peradilan  anak  di  Indonesia.  Mandar  Maju.  C.S.T.  Kansil. (1986). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Bina Aksara.
Friedman, L. M. (1977). Law and society : an introduction. Prentice-Hall.
Harkrisnowo,  H.  (2002).  Menelaah  Konsep  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpaduà (dalam konteks Indonesia). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti    Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021).