## AKTUALISASI PERAN PAJAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN (SIMBIOSIS MUTUALISME)

## Hasan Rachmany Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STPI) Jakarta
Abstract:  Human  Resource  Development  in  Indonesia  requires  synergy  of  all  elements  of  the  nation, including support from  the Directorate  General  of Taxes, especially related  to policies that support the world of education. However, this support must synergize with the availability of human resources who care about their tax obligations. With the literature research method through several literature related to tax and education, it can be concluded that the role of taxes in the world of education is manifested in the  policy  of  providing  VAT  exemption  facilities  on  general  and  religious  textbooks,  tax  facilities  for educational bodies / institutions whose profits are used to improve the quality of education. , facilities for scholarships that are exempt from the object of income tax and exemption from collection of Income Tax Article  22  on  BOS  Funds.  Meanwhile,  the  role  of  the  world  of  education  is  to  maintain  an  orderly  tax administration  for  school  treasurers,  providing  data  on  partners  related  to  procurement  projects  and construction  services  for  the  purposes  of  extending  taxpayers  and  the  Inclusion  of  Tax  Awareness  in Education so that an understanding of tax obligations can be embedded from an early age.
Keywords: national education, the role of taxes, tax awareness
Abstrak: Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia  di  Indonesia  membutuhkan  sinergitas  semua  elemen bangsa  termasuk  diantaranya  adalah  dukungan  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  khususnya  terkait kebijakan-kebijakan  yang  mendukung  dunia  pendidikan.  Namun  dukungan  tersebut  harus  bersinergi dengan tersedianya sumber daya manusia yang peduli akan kewajiban perpajakannya. Dengan metode penelitian kepustakaan melalui beberapa literatur  yang  terkait pajak dan pendidikan dapat disimpulkan peran  pajak  dalam  dunia  pendidikan  diwujudkan  dalam  kebijakan  pemberian  fasilitas  pembebasan pengenaan PPN atas buku-buku pelajaran umum dan agama, fasilitas perpajakan untuk badan /lembaga pendidikan yang keuntungannya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, fasilitas untuk beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan dan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas Dana BOS.  Sedangkan  peran  dunia  pendidikan  adalah  dengan  menjaga  tertib  administrasi  perpajakan paraBendahara  Sekolah,  memberikan  data  rekanan  terkait  proyek  pengadaan  maupun  jasa  konstruksi untuk  kepentingan  ekstensifikasi  wajib  pajak  serta  program  Inklusi  Kesadaran  Pajak  dalam  Pendidikan agar pemahaman tentang kewajiban perpajakan bisa tertanam sejak dini.
Kata kunci : pendidikan nasional, peran pajak, kesadaran pajak.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  pendidikan  tidak  bisa  dilepaskan  dalam  proses  kehidupan bernegara karena semua bidang pembangunan harus diawali dengan tersedianya sumber daya manusia yang handal, professional dan berintegritas yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia pendidikan Indonesia sudah banyak menghasilkan orang-orang dan tokoh-tokoh penting baik yang berskala nasional maupun internasional. Keberhasilan dunia pendidikan dapat dilihat
dari  semakin  banyaknya  sekolah-sekolah  yang  berprestasi  mulai  dari  tingkt  SD-SMA  yang dikenal  juga  dengan  sekolah ‗ unggula n‘ , ‗ plus ‘ atau ‗ standar  internasional ‘ .   Pendidikan  juga mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  khususnya terkait elemen men power yang handal, dimana dengan pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia menjadi lebih produktif dan tanggap dalam menghadapi perubahan dilingkungan kerja dan lingkungan global pada umumnya. Menurut Suharlan, penulis buku Indonesia Cerdas Ada di Sini, keunggulan para pelajar itu tidak semata diukur dari otak kiri, tapi juga otak kanan. Prestasi  bukan  hanya  menguasai  hitung-hitungan,  sebaliknya  anak  yang  pandai  menari  pun layak disebut berprestasi. Prestasi mendunia pelajar Indonesia itu berawal pada 1990-an, yaitu saat Indonesia yang "tidak dianggap apa-apa" oleh negara lain diumumkan menjadi pemenang. Saat itu, barulah negara lain "melek", tak lagi menganggap enteng Indonesia. Deretan prestasi internasional dan ratusan medali emas, perak, perunggu, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki  pelajar-pelajar  yang  layak  dipuji.  Bahkan,  hingga  kini  sudah  menjadi  tradisi  bahwa Indonesia  memperoleh  medali  dan  prestasi  sains  internasional.  Prestasi  demi  prestasi  yang dicapai  pelajar  Indonesia  skala  nasional  maupun  internasional  itu  merupakan  proses  sangat panjang.  Pemerintah  ikut  berperan  aktif  mencari bakat-bakat  terbaik  melalui berbagai macam program  pembinaan,  seleksi,  dan  kompetisi.  Pemerintah  telah  menyediakan  banyak  sekali wadah  bagi  siswa  untuk  mengekspresikan  diri  sesuai  bakat  dan  minat  masing-masing  baik akademik maupun nonakademik. Ada OSN untuk bidang sains, O2SN untuk olahraga, FLS2N di bidang  seni,  OPSI  untuk  penelitian,  NSDC  dan  LDBI  untuk  kemampuan  debat.  Juga  ada kepramukaan,  LDK,  pertukaran  pelajar,  dan  masih  banyak  lagi.  Prestasi  generasi  muda  yang telah  mengharumkan  nama  bangsa  ini  ikut  memberikan  optimisme  dan  kebanggaan  sebagai bangsa.
Perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat  seiring  dengan  perkembangan  jaman  saat ini menuntut seluruh elemen dunia pendidikan untuk bisa ikut bergerak dan bersinergi dengan kecepatan  perubahan  tersebut,  terlebih  generasi  anak  jaman  sekarang  yang  sangat  dekat dengan  dunia  sains  dan  teknologi.  Pembenahan  dan  perbaikan  menjadi  sesuatu  yang  mutlak dan  harus  segera  dilaksanakan  mulai  tingkat  dasar  sampai  ketingkat  yang  tertinggi  termasuk faktor-faktor  utama  yang  sangat  berpengaruh  bagi  dunia  pendidikan  Dalam  mewujudkan harapan dan cita-cita tersebut sebagaimana yang tertuang dalam cita-cita bangsa dalam Pasal 31  UUD  1945,  pemerintah  Indonesia  terus  terus  melakukan  pembangunan  pendidikan  dari masa ke masa melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas,  menyebutkan  setiap  warganegara  mempunyai  hak  yang sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu,  bahkan  warganegara  yang  memiliki kelainan  fisik,  emosional,  mental,  intelektual,  dan/atau  sosial  berhak  memperoleh  pendidikan khusus.  Demikian  pula  untuk  warganegara  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang  serta masyarakat adat yang terpencil berhak juga memperoleh pendidikan khusus. Untuk memenuhi hak  warganegara  seperti  disebutkan  di  atas,  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib memberikan  pelayanan,  kepastian  dan  kemudahan  serta  menjamin  terselenggaranya pendidikan  tersebut  tanpa  ada  diskriminasi.  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  wajib menjamin  tersedianya  dana  guna  penyelenggaraan  pendidikan  melalaui  APBN  maupun  APBD
yang  kuat.  Sementara  itu,  pendidikan  nasional  dihadapkan  kepada  beberapa  masalah  antara lain  peningkatan  kualitas,  pemerataan  kesempatan,  keterbatasan  anggaran yang  tersedia dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan pinsip pendidikan  sebagai  tanggungjawab  bersama  antara  pemerintah,  masyarakat  dan  orangtua (Fattah, 2002).
Sebuah  pepatah  mengatakan ―Or ang  Bijak  taat Pajak‖, sebuah  pepatah  yang menggambarkan  bahwa  salah  satu  ciri  orang  bijak  adalah  ketaatannya  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya, padahal untuk menjadi orang yang bijak harus didukung oleh tingkat pendidikan  yang  memadai  baik  pendidikan  formal  maupun  pendidikan  non  formal,  disinilah dibutuhkan  peranan  penerimaan  pajak  dalam  mendukung  pemerintah  dalam  menciptakan system  pendidikan  formal  yang  berkualitas  serta  pendidikan  non  formal yang berkesinambungan  agar  tercipta  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kepedulian  dan  cinta kepada  Negara  khususnya  dalam  membayar  pajak.  Bentuk  kepedulian  tersebut  tidak  hanya dalam  bentuk  membayar  saja,  namun  juga  dukungan  dan  support  elemen-elemen  lembaga pendidikan  dalam  memberikan  data  pendukung  memberikan  ruang  yang  lebih  luas  untuk mensosialisasikan  kewajiban  perpajakan  sejak  dini  kepada  para  generasi  muda.  Isthi Wahyuning  Tyas  (2015)  dalam  penelitiannya  tentang  umur,  tingkat  pendidikan,  penghasilan bruto,  moral  dan  kepatuhan  pembayaran  pajak  menyimpulkan  tentang  tingkat  pendidikan bahwa Pendidikan WP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan wajib pajak, makin mudah pula bagi mereka dalam memahami peraturan perpajakan.
Untuk  mewujudkan  kedua  sektor  tersebut  mencapai  hasil  yang  diharapkan  semua pihak, maka sejauh manakah peran pajak dalam mendukung system pendidikan nasional, serta bagaimana  system  pendidikan  nasional  juga  mampu  menjadi  pendorong  tercapainya penerimaan pajak ?, bagaikan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan (simbiosis mutualisme).

## KAJIAN PUSTAKA
Peranan penerimaan pajak bagi kehidupan bernegara sangatlah penting dimana setiap tahun target penerimaan terus meningkat, khususnya di dalam dunia pendidikan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk di dunia pendidikan.  Untuk  itu  pajak  memiliki  beberapa  fungsi  yaitu  fungsi  anggaran  anggaran ( budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan (Abut, 2005).
Terkait  dunia  pendidikan  fungsi  anggaran  ( budgetair)  merupakan  fungsi  utama  pajak dalam  mendukung  dunia  pendidikan.  Sebagai  sumber  pendapatan  negara,  pajak  digunakan untuk  pembiayaan  rutin  di  dunia  pendidikan  seperti  belanja  pegawai,  belanja  barang, pemeliharaan,  pemberian  bantuan  dalam  menunjang  proses  belajar  mengajar  dan  lain sebagainya.
Sedangkan  sinergitas  dunia  pendidikan  tercermin  dalam  fungsi  pendidikan  nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  bahwa  Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan
membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualiatif  dengan metode  penelitian  kepustakaan.  Mestika  Zed  (2008)  menyebutkan  bahwa  penelitian kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  membaca  karya-karya  yang  terkait dengan  persoalan  yang  akan  dikaji  dan  mencatat  bagian  penting  yang  ada  hubungannya dengan  topik  bahasan.  Moh.  Nazir  (2014)  menjelaskan  pula  bahwa  penelitian  kepustakaan (library  research)  adalah  suatu  metode  yang  dipakai  dengan  pen ala‘ahan  buku -buku  yang berhubungan dengan tema yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  semakin  majunya  jaman  dan  dunia  teknologi  menuntut  seluruh  elemen  dunia pendidikan  untuk  bisa  ikut  bergerak  dan  bersinergi  dengan  perubahan  tersebut,  terlebih generasi  anak  jaman  sekarang  yang  sangat  dekat  dengan  dunia  sains  dan  teknologi. Pembenahan dan perbaikan menjadi sesuatu yang mutlak dan harus segera dilaksanakan mulai tingkat  dasar  sampai  ketingkat  yang  tertinggi  termasuk  factor-faktor  utama  yang  sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan.
Dunia  pendidikan  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  mampu  menjawab  tantangan perkembangan  jaman.  Kondisi  pendidikan  Indonesia  juga  tertinggal  dari  Negara-negara tentangga,      mengacu  pada  laporan  Christope  Bahuet  selaku  Direktur  UNDP  Indonesia  yang telah  mengumumkan  secara  resmi  Laporan  Pembangunan  Manusia  Indonesia  2018.  Dalam laporan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bercokol di peringkat 113 dari 188  negara.  Selama  ini  memang  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Indonesia  selalu menempati  rangking  di  atas  100,  tertinggal  dibanding  beberapa  negara  tetangga  di  ASEAN lainnya.  Dalam  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yang  dirilis  UNDP  tahun  2017  skor  IPM Indonesia sebesar 0,684. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada pada urutan 110 dari 188 negara. Posisi ini jauh tertinggal dari Singapura yang berada posisi 11, Brunei Darusalam di tangga 31, Malaysia di urutan 62, serta Thailand di posisi 93.
Untuk  itu  perlu  diketahui  beberapa kendala  dan  kelemahan  yang  ada  dalam  beberapa aspek antara lain adalah :
Fasilitas Pendidikan; (a) Dibeberapa daerah di Indonesia yang selama ini jauh dari pantauan dan  perhatian  pusat,  contohnya  dibeberapa  sekolah  diperbatasan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  daerah  terpencil  para  pengajarnya  berasal dari  personil TNI  yang sedang  menjaga  perbatasan  sehingga  proses  belajar  mengajar  menjadi  kurang  maksimal karena  tugas  utamanya  adalah  menjaga  perbatasan,  sedangkan  para  pengajar  yang  benar- benar  latar  belakangnya  seorang  guru  jarang  sekali  nampak  berperan.  (b)  Dari  data
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  terkait  dengan  kondisi  sekolah khususnya  kelas  yang  dipakai  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  sampai  saat  sekarang  masih banyak dijumpai dalam kondisi yang memprihatinkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :
Tabel 1 Gambaran Umum Pendidikan Masyarakat terkait Kondisi Ruang Kelas
No Kondisi PKBM SKB LKP Jumlah 1  Rusak Ringan 1.894 157 369 2.420 2  Rusak Sedang 311 40 15 366 3  Rusak Berat 213 28 11 252 4  Rusak Total 312 29 117 458 Jumlah 2.730 254 512 3.496
Sumber : Statistik Pendidikan Masyarakat 2019/2020, (Kemendikbud, 2020)
Dari  tabel  tersebut  tersaji  data  jumlah  ruang  kelas  yang  rusak  terbanyak  dialami  oleh Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  sebanyak  2.730  ruang  kelas,  sedangkan  Lembaga Kursus  Dan  Pelatihan  (LKP)  sebanyak  512  kelas,  dan  yang  paling  sedikit  adalah  Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebanyak 254 kelas. Kerusakan yang dialami mulai dari dinding-dinding yang rusak hingga atap terancam roboh, jumlah tersebut tak menutup kemungkinan bisa terus bertambah  mengingat  masih  banyak  lokasi  pendidikan  masyarakat  yang  tidak  mengisi  data kerusakan  kepada  Kemendikbud  yaitu;  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  sebanyak 24.997 ruang kelas, Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) sebanyak 13.741 kelas, dan Sanggar Kegiatan  Belajar  (SKB)  sebanyak  1.682  kelas.  Belum  lagi,  adanya  perubahan  sistem pengawasan yang kini diterapkan yang memungkinkan untuk memantau kondisi sekolah secara menyeluruh.  (c)  Keterbatasan  tersedianya  fasilitas  olah  raga,  kesenian  dan  peralatan laboratorium,  serta  kelengkapan  computer  dan  laptop  yang  ketinggalan  jaman.  Membuat peserta  didik  memiliki  kemampuan  teknis  yang  tidak  seimbang  dengan  sekolah-sekolah unggulan di kota-kota besar. (d) Adanya ketersediaan buku pelajaran dan penunjang pelajaran hanya sekitar 20%, yang artinya satu buku akan dipergunakan oleh 5 orang siswa. Di sisi lain perpustakaan  sebagai  tempat  acuan  dan  referensi  bagi  siswa  untuk  menambah pengetahuannya  masih  banyak  yang  kekurangan  buku  serta  pengelolaan  manajemen perpustakaan yang apa adanya.
Kesejahteraan  Guru; (a)  Seorang  guru  sejatinya  adalah  seorang  pendidik  yang  betul-betul mengutamakan  tersampainya  ilmu  kepada  anak  didiknya  disbanding  penghasilan  yang diterimanya,  namun  demikian  seorang  guru  juga  bagian  dari  mahluk  sosial  yang  tentu  saja mengalami kehidupan dan berinteraksi dengan manusia lainnya sehingga aspek kesejahteraan kehidupan guru termasuk keluarganya jangan sampai terabaikan oleh pemerintah. (b) Dari segi jumlah  guru  sebetulnya  tidak  ada  masalah,  namun  dilapangan  jumlah  tenaga  guru  masih dirasakan  kurang,  hal  ini  disebabka  adanya  penumpukan  jumlah  guru  pada  bidang  studi tertentu dan kelangkaan guru dibidang studi yang lain, disamping kawasan urban memiliki daya
tarik  yang  lebih  besar  bagi  guru  dibandingkan  di  daerah  yang  terpencil  sehingga  terjadi distribusi  guru  yang  tidak  seimbang  di  antara  kedua  kawasan  tersebut.  (c)  Terkait  sertifikasi guru tidak semua guru memiliki sertifikasi terkait kompetensinya. Akibatnya banyak guru yang tidak bisa bertahan hidup kalau hanya mengandalkan dari penghasilan gaji guru saja, membuat mereka  berkreasi  mencari  tambahan  penghasilan  diluar  tugas  pokoknya  seperti  mengajar kemana-mana,  ikut  berbagai  proyek  serta  aktivitas  diluar  fungsinya  sebagai  guru.  Keadaan seperti  itu tidak  hanya menguras  waktu,  tenaga  dan  konsentrasi  tetapi  juga  bisa  menggeser niat  dan  dedikasi  sebagai  pendidik  yang  lebih  berorientasi  pada  pemenuhan  materi.  (d) Penyelenggaraan  pendidikan  menggunakan  pendekatan  yang  sentralistik  sehingga  sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang- kadang  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah  setempat,  sehingga sekolah  kehilangan  kemandirian,  motivasi,  dan  inisiatif  untuk  mengembangkan  dan memajukan  lembaganya  termasuk  peningkatan  mutu  pendidikan  dan  kesejahteraan  para tenaga pendidiknya.

## Manajemen Pendidikan Nasional
Kebijakan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  kita  cenderung      mengambil pendekatan  educational  production  function  yang  tidak  dilaksanakan  secara  konsekuen. Artinya,  dalam  suatu  produksi,  yang  harus  diperhatikan  tidak  saja  aspek  input,  tetapi  juga prosesnya.    Kita    masih    kurang    memperhatikan    dimensi ‗ proses ‘ ini    sehingga    mutu outputnya menjadi rendah.
Penyelenggaraan  pendidikan  menggunakan  pendekatan  yang  sentralistik  sehingga sekolah  sebagai  penyelenggara  pendidikan  sangat  tergantung  pada keputusan  birokrasi,  yang kadang-kadang  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sekolah  setempat, sehingga  sekolah  kehilangan  kemandirian,  motivasi,  dan  inisiatif  untuk  mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan  mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan  nasional.  Salah  satu  contoh  adalah  ditentukannya  grade  kelulusan  SMP  dan  SMA secara Nasional yang tentu saja akan sangat berbeda jika diterapkan dimasing-masing daerah.
Pengenalan  dengan  pendekatan   pembelajaran ‗ Contextual   Teaching   and   Learning (CTL) ‘ misalnya  masih  terlihat  sporadis  karena  berbagai  kendala  khususnya  anggaran,  hanya sebagian  kecil  sekolah  di  Indonesia  yang  baru  mampu  melaksanakannya.  Perlu  juga  melihat apakah  kasusnya  sama  dengan  penerapan  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK).  Aspek adaptabilitas  dan  kesinambungan  dalam  kebijakan  pendidikan  masih  perlu  dipikirkan  dengan lebih serius.
Program  wajib  belajar  Sembilan  tahun  ternyata  hanya  bagus  diatas  kertas,  tetapi bermasalah  dalam  implementasinya.  Walaupun  pemerintah  telah  menyediakan  bantuan operasional  sekolah  (BOS)  untuk  jenjang  pendidikan  dasar  sampai  menengah,  tetapi  pada kenyataan  dilapangan  masih  ditemukan  adanya  sekolah-sekolah  yang  menarik  berbagai  iuran yang tentu saja memberatkan orangtua siswa terutama untuk keluarga yang kurang mampu.

## Peran APBN
Sesuai yang telah diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  mamajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadian  social.  Jelaslah  bahwa  pemerintah  dituntut mempunyai  komitmen  yang  tinggi  dan  konsisten  dalam  penyediaan  dan  penyelenggaraan pendidikan  yang  berkualitas  agar  mencetak  sumbe  daya  manusia  Indonsia  yang  memilik integritas  dan  profesioanlisme  yang  tinggi.  Sedangkan  didalam  UUD  1945  pasal  28C  ayat  (1) bahwa setiap orang berhak mengembankn diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat  pendidiakn  dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Masalah pendanaan  pendidikan  mencakup  dua  hal.  Pertama  adalah  perbedaan  antara  pendanaan  di sekolah  negeri  dibandingkan  dengan  sekolah  swasta.  Kenyataan  menunjukan  bahwa pengalokasian  dana  pemerintah  untuk  sekolah  negeri  lebih  besar  dibandingkan  dengan alokasinya untuk sekolah swasta. Hal kedua adalah perubahan kewenangan pemerintah pusat dibandingkan  pemerintah  daerah.  Sumber  pendanaan  baik  di  sekolah  negeri  maupun  sekolah swasta sebenarnya masih sangat bergantung dari anggaran pemerintah.
Kontribusi  penerimaan  pajak  dalam  APBN  setiap  tahun  sangat  dominan,  dimana besarnya  peranan  berkisar  antara  70%-80%.  Sedangkan  peran  strategis  pajak  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia  adalah  konsistensi  mengalokasikan  APBN  untuk Anggaran Pendidikan tetap dijaga sebesar 20% dari APBN, dengan focus meningkatkan akses dan  kualitas  layanan  pendidikan  yang  merata  disemua  daerah  sampai  kepelosok  negeri  baik melalui  alokasi  langsung  di  APBN  maupun  di  transfer  kedaerah  melalui  alokasi  anggaran  di APBD  masing-masing  daerah  dengan  mengutamakan  peningkatan  kualitas  peserta  didik disbanding belanja modal.
Gambar 1. Alokasi APBN di bidang pendidikan
Sumber : www.kemenkeu.go.id
Alokasi dana APBN secara rutin untuk dunia pendidikan secara garis besar dimanfaatkan untuk beberapa program yaitu :
Tunjangan  Profesi; Adalah  salah  satu  bentuk  peningkatan  kesejahteraan  yang  diberikan kepada guru/dosen yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru/dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah daerah  pada  tingkat,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  yang  sama.  Tujuan  diberikannya  Tunjangan profesi  dimaksudkan  untuk  peningkatan  kualitas  guru  PNSD  (Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah) sebagai  penghargaan  atas  profesionalitas  untuk  mewujudkan  amanat  Undang-Undang  Guru dan Dosen antara lain mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015- 2019)  yang  bertujuan  untuk;  (a)  Meningkatkan  angka  partisipasi  pendidikan  dasar  dan menengah.  (b)  Meningkatkan  angka  keberlanjutan  pendidikan  yang  ditandai  dengan menurunnya  angka  putus  sekolah  dan  angka  melanjutkan.  (c)  Menurunnya  kesenjangan partisipasi  pendidikan  antar  kelompok  masyarakat,  terutama  antara  penduduk  kaya  dan penduduk  miskin,  antara  penduduk  laki-laki  dan  penduduk  perempuan,  antara  wilayah perkotaan  dan  perdesaan,  dan  antar  daerah.  (d)  Meningkatkan  kesiapan  siswa  pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Tabel 2 Realisasi Penyaluram Dana Program Indonesia Pintar Tahun 2019
No  Jenjang Dana* Siswa 1 SD 3.897 9.574.262 2 SMP 2.470 4.175.075 3 SMA 1.077 1.332.932 4 SMK 1.252 1.653.945 Jumlah 8.696  16.736.214 *dalam milyar rupiah Sumber : www.pip.kemdikbud.go.id

## Bantuan Bidik Misi
Adalah  bantuan  biaya  pendidikan  bagi  calon  mahasiswa  tidak  mampu  secara  ekonomi dan  memiliki  potensi  akademik  baik  untuk  menempuh  pendidikan  di  perguruan  tinggi  pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Bantuan Bidik Misi akan dialokasikan untuk para  mahasiswa  dengan  perincian  sebagai  berikut;  (a)  Disalurkan  melalui  Perguruan  Tinggi berupa  bea  siswa  untuk  biaya  kuliah  (b)  Disalurkan  langsung  kepada  para  mahasiswa  untuk
biaya kuliah.
Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS), Adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Tujuan  Bantuan  Operasional  Sekolah  secara  umum  adalah  untuk  meringankan  beban masyarakat  terhadap  pembiayaan  pendidikan  dalam  rangka  wajib  belajar  9  tahun  yang bermutu.  Secara  khusus  program  BOS  bertujuan  untuk;  (a)  Membebaskan  pungutan  bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah,  kecuali  pada  rintisan  sekolah  bertaraf  internasional  (RSBI)  dan  sekolah  bertaraf internasional  (SBI).  Sumbangan/pungutan  bagi  sekolah  RSBI  dan  SBI  harus  tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak  boleh  berlebih.  (b)  Membebaskan  pungutan  seluruh  siswa  miskin  dari  seluruh  pungutan dalam  bentuk  apapun,  baik  di  sekolah  negeri  maupun  swasta.  (c)  Meringankan  beban  biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

## Peranan Pajak dalam Dunia Pendidikan
Untuk menunjang keberhasilan pendidikan nasional di Indonesia, maka peran pajak yang bisa diaktualisasikan adalah :

## Fasilitas pembebasan pengenaan PPN
Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.010/2020, Pasal 2 ayat (1) bahwa atas impor dan/atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Untuk  buku-buku pelajaran  agama  yang dimaksud  adalah  buku-buku  fiksi dan  nonfiksi untuk meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok,  penunjang  dan kepustakaan  di  bidang  agama.  Sedangka  nbuku-buku  pelajaran  umum yang  dimaksud  merupakan  buku-buku  fiksi  dan  nonfiksi  untuk  meningkatkan  pendidikan  dan kecerdasan bangsa, yang merupakan buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan kepustakaan, dan  yang  tidak  termasuk  dalam  pengertian  buku-buku  pelajaran  umum  antara  lain;  buku hiburan; buku musik; buku roman populer; buku sulap; buku iklan; buku promosi suatu usaha; buku  katalog  di  luar  keperluan  pendidikan;  buku  karikatur;  buku  horoskop;  buku  horor;  buku komik; dan buku reproduksi lukisan.
Buku-buku yang tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum tersebut, dapat  dikategorikan  sebagai  buku-buku  pelajaran  umum  apabila  buku-buku  tersebut,  telah disahkan  sebagai  buku  pelajaran  umum  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  pendidikan  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh  menteri  dimaksud. Kewenangan  pemberian  rekomendasi  sebagai  buku  pelajaran  umum  yang  dapat  dibebaskan PPN  nya  ada  pada  dua  menteri,  yaitu  Menteri  Pendidikan  Nasional  untuk  jenis  buku-buku pelajaran  umum  dan  Menteri  Agama  untuk  buku-buku  pelajaran  agama  dan  kitab  suci. Kemudian  dalam  implementasinya,  kewenangan  Menteri  Pendidikan  Nasional  untuk  menilai buku-buku  pelajaran  umum  diserahkan  pelaksanaannya  Kepada  Kepala  Pusat  Kurikulum  dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, sebuah unit eselon dua di bawah Badan Penelitian
dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan buku-buku  pelajaran  umum,  kitab  suci,  dan  buku-buku  pelajaran  agama,  orang  pribadi  atau badan yang melakukan impor dan/atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum,  kitab  suci,  dan  buku-buku  pelajaran  agama  tersebut  tidak  diwajibkan  memiliki  Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Namun, untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN  atas  impor  dan/atau penyerahan  buku-buku  yang  tidak  termasuk  dalam  pengertian  buku-buku  pelajaran  umum, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan buku-buku pelajaran umum diwajibkan memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

## Fasilitas perpajakan untuk badan /lembaga pendidikan
Memberikan fasilitas perpajakan  sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-undang nomor 36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  bahwa  dalam  rangka  mendukung  usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan serta penelitian pengembangan diperlukan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Untuk  itu  dipandang  perlu  memberikan fasilitas  perpajakan  berupa  pengecualian  pengenaan  pajak  atas  sisa  lebih  yang  diterima  atau diperoleh  sepanjang  sisa  lebih  tersebut  ditanamkan  kembali  dalam  bentuk  pembangunan  dan pengadaan  sarana  dan  prasarana  yang  meliputi  Gedung  dan  prasarana  pendidikan,  litbang, termasuk  pembelian  tanah;  sarana/prasarana  kantor,  lab,  dan  perpustakaan;  asrama mahasiswa,  rumah  dinas  guru,  dosen,  atau  karyawan,  dan  sarana  prasarana  olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.
Penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu  4  (empat)  tahun  sejak  sisa  lebih  tersebut  diterima  atau  diperoleh.  Sisa  lebih  dalam konteks  ini  adalah  selisih  dari  seluruh  penerimaan  yang  merupakan  objek  PPh  selain penghasilan  yang  dikenakan  PPh  tersendiri,  dikurangi  dengan  pengeluaran  untuk  biaya operasional sehari-hari.
Adapun  Prosedur  yang  harus  dilakukan  Wajib  Pajak  untuk  mendapatkan  fasilitas  ini adalah  dengan  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  Kepala  KPP  tempat  WP  terdaftar mengenai  rencana  fisik  sederhana  dan  rencana  biaya  pembangunan  dan  pengadaan. Pemberitahuan  tersebut  disampaikan  pada  saat  penyampaian  SPT  Tahunan  PPh  Tahun  Pajak diperolehnya  sisa  lebih  tersebut  atau  paling  lama  sebelum  pembangunan  dan  pengadaan sarana  dan  prasarana  dimulai,  dalam  jangka  waktu  4  tahun  sejak  diperolehnya  sisa  lebih tersebut dengan tindasan/carbon copy kepada instansi yang membidanginya
Rani  Intan  (2016)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak merupakan  angin  segar  bagi pengembangan  dan  kemajuan  pendidikan  di  Indonesia.  Dari  sisi lembaga  pendidikan,  terdapat  beberapa  objek  pendapatan  yang  diterima  atau  diperolehnya dibebaskan dari pengenaan PPh. Sehingga lembaga pendidikan dapat lebih fokus menggunakan dana-dana  yang  diterimanya  untuk  kemajuan  lembaga  itu  sendiri,  sehingga  proses  dan  mutu pendidikan menjadi core business nya.
Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
Dukungan  pemerintah  terhadap  peningkatan  mutu  para  siswa  dan  mahasiswa  untuk bisa  memaksimalkan  dana  bea  siswa  yang  diterimanya  diharapkan  dapat  menjadi  pemicu semangat untuk terus maju dan berprestasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-undang  nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  bahwa  beasiswa  yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  dikecualikan  dari objek pajak.  Persyaratan yang  dimaksud  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  68/PMK.03/2020  tentang  perlakuan  pajak penghasilan  atas  beasiswa  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  dan  sisa  lebih  yang  diterima atau  diperoleh  badan  atau  lembaga  nirlaba yang  bergerak dalam  bidang  pendidikan  dan/atau bidang penelitian dan pengembangan.
Syarat yang harus dipenuhi warga negara Indonesia yang menerima beasiswa adalah : (1) untuk  pendidikan  formal dan/atau  nonformal di  dalam  negeri dan/atau  di  luar negeri;  (2) tidak  memiliki  hubungan  istimewa  dengan  pemilik,  komisaris,  direksi,  atau  pengurus  WP pemberi beasiswa; (3) komponen beasiswa dalam hal ini adalah tuition fee, biaya ujian, biaya penelitian, biaya buku, dan/atau biaya hidup.
Fasilitas  ini  dimanfaatkan  dengan  cara self-assessment  tanpa  perlu  menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

## Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 atas Dana BOS
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  adalah  program  pemerintah  yang  pada  dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar.  Untuk  lebih  meringankan  program  ini  maka pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  :  34/PMK.010/2017, Pasal  3  ayat  (1)  huruf  g  bahwa  Pembayaran  untuk  pembelian  barang  sehubungan  dengan penggunaan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  Dikecualikan  dari  pemungutan  Pajak Penghasilan  Pasal  22.  Dengan  demikian  dana  BOS  tidak  perlu  lagi  dipungut  1,5%  dari pembelian  barang  sehingga  bisa  lebih  dihemat  untuk  keperluan  belanja  barang  yang  lainnya. Disamping itu juga terdapat fasilitas untuk pengadaan barang yang nilainya tidak lebih dari dua juta rupiah tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## Peranan Dunia Pendidikan dalam mendukung Penerimaan Pajak
Seperti diketahui bersama dan seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa peranan pajak bagi dunia pendidikan sudah sejak lama dilakukan pemerintah dengan berbagai macam kebijkan perpajakan serta tingkat alokasi APBN terhadap dunia pendidikan yang terus meningkat tiap tahun hingga saat ini sudah mencapai 20%. Sedangkan peran dunia pendidikan dalam  penerimaan  pajak  perlu  lebih  diintensifkan  sehingga  bisa  terasa  langsung  dalam merubah  paradigma  peserta  didik  agar  lebih  mamahami  seberapa  besar  peran  pajak  dalam pembangunan  bangsa  serta  memahami  bagaimana  menjadi  warga  Negara  yang  baik  dalam memenuhi  kewajibannya  kepada  Negara  khususnya  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran dunia pendidikan yang bisa disumbangkan dalam menunjang penerimaan pajak diantaranya adalah :
Tertib Administrasi Perpajakan para Bendahara Sekolah
Salah  satu  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  para  bendahara  sekolah  adalah melakukan  pemotongan  dan  pemungut  pajak  penghasilan  serta  pajak  pertambahan  nilai. Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
Namun dalam prakteknya masih banyak para bendahara yang belum memahami dengan benar ketentuan kewajiban perpajakan tersebut, salah penyebab utamanya adalah penggatian bendara  sekolah  terkait  kebijakan  mutasi  dan  promosi  sekolah  yang  bersangkutan  namun sangat disayangkan pejabat yang lama tidak menurunkan ilmu perpajakannaya kepada pejabat yang  baru,  sehingga  masih  perlu  support  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  selalau  terus menerus  memberikan  edukasi  dan  pemahaman  tentang  kewajiban  perpajakan  bagi  para bendahara  sekolah.  Peran  pihak  pengawas  dalam  hal  ini  juga  diperlukan  agar  kewajiban perpajakan dilaksanakan.

## Support Data Rekanan terkait Proyek Pengadaan maupun Jasa Konstruksi
Untuk  mendukung  program  ekstensifikasi  dalam  pencapaian  target  penerimaan Direktorat  Jenderal  Pajak  sangat  membutuhkan  data-data  pendukung  dari  pihak  ketiga termasuk  para  bendaharawan  sekolah.  Setiap  sekolah  setiap  tahunnya  selalu  menganggarkan dalam DIPA nya beberapa proyek pengadaan barang dan jasa konstruksi baik dilakukan dengan mekanisme  belanja  langsung,  lungsum  maupun  lelang.  Proyek  pengadaan  dan  konstruksi tersebut tentu saja akan dikerjakan oleh para rekanan yang harus mengerjakan sesuai standar yang telah ditetapkan serta memenuhi segala kewajiban perjakannya terkait pemotongan dan pemungutan  oleh  bendahara  sekolah  maupun  pejabat  pengadaan  barang  yang  telah  ditunjuk oleh  sekolah.  Untuk  itu  dalam  rangka  mensupport  penerimaan  Direktorat  Jenderal  Pajak khususnya KPP Pratama  dimana  bendahara  terdaftar maka para bendahara  bisa mengirimkan secara rutin setiap bulan data rekanan pengadaan barang maupun jasa konstruksi berupa profil rekanan beserta besarnya nilai kontrak yang tertuang dalam SPK (Surat Perintah Kerja) untuk selanjutnya para AR ( account representative) akan melakukan perbandingan dengan data SPT Tahunan  para  rekanan,  jika  terdapat  perbedaan  maka  para  AR  akan  melakukan  himbauan kepada para rekanan untuk segera memenuhi kekurangan kewajiban perpajakannya.

## Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan
Inklusi kesadaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak be rsama  dengan  Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta  Kementrian  Riset  Teknologi  dan Pendidikan  Tinggi  selaku  pihak  yang  membidangi  pendidikan  untuk  menanamkan  kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam proses  pendidikan  (kurikulum,  pembelajaran,  perbukuan  dan  kesiswaan/kemahasiswaan). Tujuan  inklusi  adalah  agar  nilai-nilai  kesadaran  pajak  dapat  terintegrasi  dalam  system pendidikan  nasional  dan  diajarkan  secara  terstruktur,  sistematis  dan  berkesinambungan  agar tercipta dan terbangun generasi muda penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter serta menunjukkan  nilai-nilai kesadaran  pajak  sebagai  bagian  dari bela  Negara  dan  cinta tanah  air. Program  yang  dimulai  tahun  2014  dan  direncanakan  tahap  pertama  akan  dibuat  roadmad
inklusi kesadaran pajak mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.
Adapun  program  dan  strategi  dalam  pelaksanaan  program  inklusi  yang  harus  dikawal dan  disukseskan  adalah:  (a)  Inklusi  melalui  Kurikulum  dengan  pedekatan  integrasi  materi kesadaran  pajak  terhadap  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi  dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  tertentu.  (b)  Inklusi  melalui  Pembelajaran dimana integrasi materi kesadaran pajak melalui proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan  sumber  belajar  pada  suatu  lingkunga  belajar.  Pembelajaran  sebagai  proses  belajar dibangun  oleh  guru  untuk  mengembangkan  kreativitas  berpikir  yang  dapat  meningkatkan berpikir  siswa,  serta  dapat  meningkatkan  pengetahuan  siswa  sebagai  upaya  meningkatkan penguasaan  yang  baik  terhadap  materi  pembelajaran  yang  didukung  dengan  sumber  belajar seperti buku ataupun sumber belajar yang lain. (c) Inklusi melalui Perbukuan dengan strategi dalam  perbukuan  menggunakan  pendekatan  integrasi  nilai-nilai  kesadaran  pajak  dalam  buku ajar,  buku  referensi  dan  buku  panduan  guru.  Nilai-nilai  kesadaran  pajal  dalam  buku  ajar, diintegrasikan  dalam  topic  yang  sesuai  dengan  bahasan.  (d)  Inklusi  melalui kesiswaan/kemahasiswaan  dengan  cara  menanamkan  nilai-nilai  kesadaran  pajak  melalui berbagai  kegiatan  di  luar  sekolah.  Pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah,  upaya menanamkan kesadaran pajak dilakukan melalui kegiatan kesiswaan. Pada jenjang pendidikan tinggi,  upaya  menanamkan  kesadaran  pajak  dilakukan  melalui  kegiatan  kemahasiswaan termasuk kegiatan kuliah kerja nyata.
Kesuluruhan  proses  inklusi  tersebut  diatas  harus  dapat  dilaksanakan  dengan  sungguh- sunggu  oleh  semua  elemen  pendidikan  nasional  agar  tercipta  kader-kader  generasi  penerus bangsa yang jauh lebih peduli tentang pentingya pajak dan pembangunan bangsa. Maka secara umum  melalui  inklusi  kesadaran  pajak  ke  dalam  Pendidikan  Tinggi,  mahasiswa  diharapkan memiliki kesadaran  pajak  yang  diwujudkan dalam  kompetensi adalah  memahami pajak dalam kehidupan  sehari-hari,  menganalisis  perlunya  pajak,  mendeskripsikan  pajak  dalam pembangunan,  menghayati  nilai  pajak  dalam  konteks  sejarah  Indonesia,  menghayati  pajak sebagai  perwujudan  dari  sila-sila  Pancasila,  mendeskripsikan  kewajiban  perpajakan  warga Negara,  memahami  pengelolaan  pajak  oleh  Negara,  menerapkan  prosedur  pemenuhan kewajiban perpajakan, pajak sebagai wujud bela Negara, dan Pajak dalam penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Mewujudkan  sinergitas kedua  fungsi  penerimaan  negara  dan  dunia  pendidikan  membutuhkan kerja  sama  dan  konsistensi  dari  kedua  belah  pihak.  Pemerintah  melalui  Direktorat  Jenderal Pajak  diharapkan  terus  memperhatikan  kebijakan-kebijakan  yang  memudahkan  dunia pendidikan  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan.  Sedangkan  dunia  pendidikan  diharapkan dapat  mencetak  sumber  daya  manusia  yang  sejak  dini  sudah  paham  akan  kewajiban perpajakannya disamping terus mematuhi kewajiban perpajakan para bendahara sekolah.

## Daftar Pustaka
Abut, H. (2005). Perpajakan. Jakarta: Diadit Media. Fattah, N. (2002). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Intan, R. (2016). Insentif Pajak Penghasilan pada Lembaga Pendidikan. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik , 52-62. Kemendikbud,  S.  (2020). Statistik Persekolahan Masyarakat 2019/2020. Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.
Kementrian, K. R. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta.
Kementrian, K. R. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta:
Kementrian Keuangan.
Kementrian, K. R. (2020). PMK nomor : 68/PMK.03/2020 tentang perlakuan pajak penghasilan atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian. Jakarta.
Nazir, M. (2014). Metode Penelitian,: . Jakarta: Ghalia Indonesia. Pemerintah, R. I. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pemerintah, R. I. (2008). Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan . Jakarta.
Suharlan. (2016). Indonesia Cerdas Ada di Sini. Jakarta: Buku Kompas.
Tyas, I. W. (Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2015). Umur, Tingkat Pendidikan, Penghasilan Bruto, Moral Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak . Jurnal Liquidity, 116-125. Zed, M. ( 2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,.