## TANTANGAN DAN KEAMANAN DALAM MENGELOLA NARAPIDANA TERORIS : KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA
1* Rizki Syaeful Amin, 2 Mitro Subroto
1, 2 Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan – Indonesia e-mail:
1* syaefulamn88@gmail.com ( corresponding author ) 2 mitrosubroto07@gmail.com

## ABSTRACT
This article  analyzes the challenges and security issues that arise in  the management  of terrorist  prisoners  in  Indonesia,  focusing  on  experiences  in  correctional  institutions. Terrorism is a global threat that requires special attention in the correctional context, as terrorist  prisoners  have  the  potential  to  maintain  and  develop  radicalization  networks within prisons. In Indonesia, which has experienced a series of terrorist attacks, efforts to manage  terrorist  prisoners  require  a  very  careful  and  effective  approach.  This  article outlines  four  main  subtopics  focusing  on  (1)  radicalization  in  prison,  (2)  security management, and (3) de-radicalization and rehabilitation programs. By detailing the issues and challenges in each of these aspects, this research provides an in-depth insight into the complex  dynamics  involved  in  dealing  with  terrorist  inmates  in  Indonesian  prisons.  The results can be an important source of information for policymakers, law enforcement, and researchers who seek to understand, prevent, and address the growing threat of terrorism within the correctional system.
Keywords: Prisoners; Terrorism; Correctional Institution
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Indonesia, sebagai negara yang luas dan beragam budaya, telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Sejak awal  abad  ke-21,  Indonesia  telah  menjadi  target  serangan  terorisme,  yang  mencakup serangan  bom  Bali  pada  tahun  2002  dan  serangan  terorisme  yang  lebih  baru,  seperti serangan  di  Jakarta  pada  tahun  2016.  Akibat  serangan-serangan  ini,  pemerintah Indonesia  telah  memperketat  tindakan  keamanan  dan  memperkuat  upaya penanggulangan terorisme (Khamdan, 2019). Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah bagaimana narapidana teroris dikelola di dalam sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia berperan sebagai wadah pemasyarakatan, rehabilitasi, dan penyaluran  kembali  narapidana  ke  masyarakat.  Namun,  narapidana  teroris  memiliki karakteristik  unik  yang  memunculkan  tantangan  besar  dalam  pengelolaan  mereka. Mereka  dapat  mempengaruhi  narapidana  lain,  serta  merancang  atau  merencanakan serangan teroris bahkan ketika berada di dalam penjara.  Oleh karena itu, pengelolaan narapidana teroris bukanlah tugas yang mudah (Syahputra & Sukabdi, 2021).
Keamanan  adalah  aspek  utama  dalam  sistem  pemasyarakatan,  terutama  ketika melibatkan narapidana teroris yang diidentifikasi sebagai individu yang memiliki potensi untuk membahayakan keamanan nasional dan masyarakat secara luas. Terorisme telah menjadi  ancaman  serius  di  Indonesia  selama  beberapa  dekade  terakhir,  dengan serangkaian serangan yang mengguncang negeri ini. Sejak waktu itu, banyak narapidana teroris telah ditangkap dan dipenjarakan (Isnawan, 2019). Pentingnya keamanan dalam konteks  narapidana  teroris  sangat  berkaitan  dengan  upaya  pencegahan  serangan terorisme lebih lanjut, serta dengan rehabilitasi dan deradikalisasi narapidana tersebut. Sebagian besar narapidana teroris yang dipenjarakan memiliki ideologi radikal yang kuat dan dapat mempengaruhi narapidana lain atau bahkan melanjutkan rencana terorisme mereka  dari  dalam  penjara.  Oleh  karena  itu,  keamanan  yang  ketat  diperlukan  untuk mencegah  pengaruh  negatif  ini  dan  menghindari  adanya  rekrutmen  baru  di  dalam penjara.  Selain  itu,  keberhasilan  program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  narapidana teroris  juga  bergantung  pada  keamanan  yang  kuat.  Jika  keamanan  dalam  lembaga pemasyarakatan  tidak  terjamin,  narapidana  teroris  dapat  dengan  mudah  melanjutkan agenda terorisme mereka atau melibatkan narapidana lain dalam rencana serangan. Oleh karena  itu,  latar  belakang  keamanan  yang  ketat  dalam  mengelola  narapidana  teroris menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan deradikalisasi. Keamanan juga memiliki  dimensi  internasional  yang  relevan,  mengingat  adanya  kolaborasi  antara berbagai lembaga dan pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.
Keamanan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  elemen  kunci  dalam menjaga  kepercayaan  dan  hubungan  kerjasama  dengan  negara-negara  mitra  dalam pertukaran informasi dan pemantauan narapidana teroris yang melibatkan warga negara mereka. Dalam konteks inilah keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia menjadi  sangat  relevan  dan  penting.  Artikel  ini  akan  mendalami  berbagai  aspek tantangan keamanan yang dihadapi dalam mengelola narapidana teroris dan bagaimana hal ini memengaruhi upaya rehabilitasi, deradikalisasi, dan keamanan  nasional secara lebih  luas.  Sementara  upaya  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  terus  ditingkatkan, pengelolaan  narapidana  teroris  tetap  menjadi  isu  krusial.  Selain  itu,  faktor  keamanan juga  merupakan  pertimbangan  utama,  mengingat  adanya  potensi  kerusuhan  atau serangan di dalam penjara yang dapat membahayakan staf dan narapidana lainnya. Oleh karena  itu,  perlu  sebuah  pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana  Indonesia menghadapi tantangan ini, mengelola narapidana teroris, dan memastikan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (Shodiq, 2021).

## TINJAUAN PUSTAKA
Febriyansah  dkk,  (2019)  meneliti  perlunya  langkah-langkah  khusus  dalam menangani  narapidana  terorisme,  yang  merupakan  ancaman  terhadap  keamanan  dan kedaulatan  negara.  Mereka  menekankan  pentingnya  deradikalisasi  dalam menanggulangi  ideologi  radikal  dan  mendorong  non-kekerasan  di  antara  narapidana terorisme dan simpatisan mereka. Proses deradikalisasi ini sangat penting terutama di Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  untuk  mempersiapkan  narapidana  kembali  ke masyarakat.
Indrawan dan Aji (2019) mengemukakan efektivitas Program Deradikalisasi yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap narapidana terorisme  di  Indonesia.  Program  ini  telah  berjalan  sejak  2012  dan  bertujuan  untuk mencegah radikalisasi dan mengurangi potensi terorisme. Artikel mencermati sejumlah tantangan yang dihadapi selama tujuh tahun program berjalan, seperti kendala anggaran, fasilitas  di  lembaga  pemasyarakatan,  materi  deradikalisasi  yang  disampaikan  kepada narapidana terorisme, serta program kelanjutan pascaderadikalisasi.
Pentingnya  rehabilitasi  dalam  upaya  deradikalisasi  narapidana  terorisme  juga diteliti  oleh  Mareta  (2019).  Terorisme  dianggap  sebagai  masalah  individual  yang memerlukan pendekatan khusus. Pemakaian kekerasan saja dalam menangani terorisme tidak cukup untuk mengatasi akar masalahnya, sehingga diperlukan upaya deradikalisasi untuk  mengubah  pemikiran  radikal  para  pelaku.  Penelitian  ini  menyoroti  sejumlah hambatan  yang  dihadapi  dalam  deradikalisasi,  seperti  kurangnya  kerja  sama  dari narapidana terorisme dan kurangnya sarana pendukung.
Hasil  penelitian  menekankan  bahwa  deradikalisasi  narapidana  terorisme  harus berdasarkan prinsip pembinaan individu, dengan melibatkan partisipasi narapidana dan fasilitator. Hal ini juga memerlukan tersedianya prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi terhadap keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.
Teori Keamanan Nasional menekankan perlunya menjaga keamanan negara dari ancaman  dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Penanganan  narapidana  teroris  di  lembaga pemasyarakatan berkaitan langsung dengan keamanan nasional. Teroris dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas suatu negara, dan pengelolaan narapidana teroris  adalah  bagian  penting  dalam  melindungi  negara  dari  ancaman  ini.  Dengan menggunakan teori keamanan nasional, dapat mengeksplorasi bagaimana tindakan dan kebijakan  yang  berkaitan  dengan  narapidana  teroris  di  Indonesia  dapat  dipandang sebagai  upaya  untuk  menjaga  dan  meningkatkan  keamanan  nasional,  menganalisis bagaimana manajemen radikalisasi di dalam penjara, program deradikalisasi, dan upaya pengawasan ketat termasuk dalam konteks keamanan nasional.
Dengan  memahami  kerangka  teori  keamanan  nasional,  penelitian  dapat membantu  pemerintah  dalam  pengambilan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan berkelanjutan  dalam  mengatasi  ancaman  teroris  dan  memastikan  keamanan  nasional. Teori  ini  juga  memungkinkan  untuk  menganalisis  dampak  tindakan  terhadap  aspek keamanan  nasional  yang  lebih  luas,  termasuk  kolaborasi  internasional  dalam penanganan narapidana teroris.
Untuk  itu,  studi  ini  menggarisbawahi  pentingnya  pendekatan  rehabilitasi  yang efektif dalam rangka deradikalisasi narapidana terorisme sebagai langkah menuju solusi yang lebih berkelanjutan terhadap masalah terorisme.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian kualitatif dalam studi ini melibatkan pencarian, analisis, dan sintesis berbagai  sumber  bacaan,  untuk  mengeksplorasi  lanskap  literatur  yang  luas,
mengidentifikasi tren, pola, dan perspektif yang berbeda terkait isu narapidana teroris di lembaga  pemasyarakatan  Indonesia.  Peneliti  akan  melakukan  evaluasi  kritis  terhadap sumber-sumber  yang  ditemukan,  melakukan  sintesis  temuan-temuan  ini  untuk memahami lebih baik tantangan dan keamanan dalam mengelola narapidana teroris di lembaga  pemasyarakatan  Indonesia.  Studi  ini  bertujuan  untuk  memahami  secara mendalam  tantangan  dan  keamanan  dalam  mengelola  narapidana  teroris  di  lembaga pemasyarakatan  Indonesia  melalui  analisis  literatur  yang  kaya  dan  beragam.  Ini memberikan dasar yang kokoh untuk artikel yang informatif dan reflektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Radikalisasi di dalam penjara
Radikalisasi di dalam penjara adalah salah satu aspek krusial yang perlu dibahas dalam konteks  narapidana  teroris  di  Indonesia.  Lembaga  pemasyarakatan,  yang  seharusnya menjadi  tempat  pemulihan  dan  pembinaan,  terkadang  justru  berfungsi  sebagai  pusat penyebaran  ideologi  radikal.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  radikalisasi  di  dalam penjara  sangat  beragam  dan  kompleks,  dimulai  dari  pertemuan  narapidana  teroris dengan  narapidana  non-teroris,  staf  penjara  yang  mungkin  terpapar  ideologi  radikal, hingga pengaruh keluarga dan teman di luar penjara yang masih terlibat dalam aktivitas teroris (Indrawan & Aji, 2019).
Di Indonesia, kebijakan yang kurang koheren dan penegakan hukum yang tidak selalu konsisten dapat menjadi pemicu terjadinya radikalisasi di dalam penjara. Misalnya, beberapa  narapidana  teroris  ditempatkan  bersama  narapidana  umum,  yang  dapat memperluas  jaringan  radikalisasi  mereka.  Selain  itu,  adanya  narapidana  teroris  yang telah  menjalani  hukuman  mereka  dan  kemudian  dilepaskan  kembali  ke  masyarakat, memberikan peluang bagi mereka untuk terus memengaruhi narapidana lain di dalam penjara.  Penting  untuk  memahami  bahwa  radikalisasi  di  dalam  penjara  bukan  hanya masalah nasional, tetapi juga masalah global.
Sebagai pusat pertemuan berbagai individu yang terdakwa atau terbukti terlibat dalam aktivitas teroris, lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan  pandangan  dunia  yang  radikal.  Oleh  karena  itu,  upaya  pencegahan radikalisasi  di  dalam  penjara  di  Indonesia  haruslah  komprehensif  dan  melibatkan kolaborasi  antara  lembaga  pemasyarakatan,  aparat  keamanan,  dan  agen-agen  terkait. Untuk  mengatasi  radikalisasi  di  dalam  penjara,  perlu  ada  program-program deradikalisasi  yang  efektif  yang  menargetkan  narapidana  teroris  dan  menyediakan alternatif yang lebih konstruktif. Ini mencakup pendekatan psikososial, konseling, serta edukasi  untuk  membantu  narapidana  teroris merenung,  merubah  pandangan  mereka, dan  mengurangi  potensi  ancaman  setelah  mereka  bebas.  Selain  itu, pengawasan  ketat dan pemisahan antara narapidana teroris dan narapidana non-teroris juga merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal (Ambarita, 2019).
Salah  satu  aspek  yang  paling  menonjol  dalam  mengelola  narapidana  teroris  di lembaga pemasyarakatan Indonesia adalah upaya untuk mengatasi dan meminimalkan radikalisasi yang terjadi di antara narapidana. Radikalisasi di dalam penjara merupakan tantangan serius, mengingat narapidana teroris memiliki potensi untuk mempengaruhi dan merekrut narapidana lainnya ke dalam ideologi radikal.
Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  berbagai  langkah  telah  diambil.  Pertama, pihak berwenang melaksanakan program pemantauan yang ketat terhadap narapidana teroris. Pengawasan ini mencakup pemantauan perilaku dan interaksi mereka dengan narapidana lainnya. Dengan mengidentifikasi tanda-tanda radikalisasi, pihak berwenang dapat  lebih  cepat  bertindak  untuk  mengurangi  dampaknya.  Selain  itu,  program
pemantauan juga termasuk pemantauan terhadap komunikasi narapidana dengan dunia luar  melalui  surat,  telepon,  atau  kunjungan.  Kedua,  pendekatan  rehabilitasi  dan deradikalisasi menjadi komponen penting dalam mengatasi radikalisasi.
Program-program ini bertujuan untuk merubah pandangan ideologi narapidana teroris  dan  membantu  mereka  memahami  kerugian  dan  konsekuensi  dari  tindakan terorisme.  Ini  melibatkan  konseling,  pembinaan,  dan  pelatihan  yang  difokuskan  pada pemahaman yang lebih mendalam tentang agama, perdamaian, dan toleransi. Pendidikan menjadi  salah  satu  instrumen  utama  dalam  membentuk  ulang  pemikiran  narapidana teroris,  memungkinkan  mereka  untuk  menjadi  anggota  produktif  dalam  masyarakat ketika  mereka  dibebaskan.  Kolaborasi  antara  lembaga  pemasyarakatan,  aparat keamanan, dan agen intelijen adalah aspek krusial dalam mengatasi radikalisasi di dalam penjara.
Pertukaran  informasi  dan  koordinasi  yang  efektif  memungkinkan  deteksi  lebih awal  terhadap  upaya  radikalisasi  dan  tindakan  terorisme  yang  direncanakan,  serta membantu dalam penghentian potensi serangan di dalam atau di luar penjara. Selain itu, perlu diakui bahwa pencegahan penyelundupan bahan-bahan terlarang seperti telepon genggam,  pesan-pesan terkait  radikalisasi,  atau materi  propaganda  menjadi  perhatian lainnya.  Upaya  keras  dalam  memastikan  keamanan  dan  keberlanjutan  lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari strategi penting dalam mengatasi radikalisasi di dalam  penjara.  Dalam  menghadapi  radikalisasi  di  dalam  penjara,  keselamatan masyarakat adalah prioritas utama.
Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan holistik diperlukan, melibatkan upaya  pengawasan,  pencegahan,  deradikalisasi,  dan  kolaborasi  yang  kuat  untuk meminimalkan pengaruh radikalisme di kalangan narapidana teroris, sekaligus menjaga stabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar penjara (Firmansyah, 2019).

## Program Deradikalisasi dan Rehabilitasi
Program deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia adalah upaya yang dijalankan oleh pihak berwenang untuk membantu narapidana teroris mengubah pandangan, ideologi, dan  perilaku  mereka,  dengan  tujuan  agar  mereka  bisa  kembali  menjadi  warga  yang produktif  dan  aman  bagi  masyarakat  setelah  mereka  selesai  menjalani  hukuman  di lembaga  pemasyarakatan.  Program  ini  berusaha  untuk  mengatasi  akar  permasalahan ekstremisme  dan  terorisme  dengan  pendekatan  yang  holistik,  mencakup  berbagai komponen  penting.  Salah  satu  bentuk  program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  yang digunakan  di  Indonesia  adalah  pendekatan  berbasis  kognitif,  yang  mencoba  untuk mengubah  pemikiran  dan  keyakinan  ekstrem  narapidana  teroris.  Ini  melibatkan konseling,  pelatihan  keterampilan,  dan  pendidikan  yang  dirancang  khusus  untuk mengubah pemikiran mereka tentang ideologi radikal.
Narapidana  teroris  diikutsertakan  dalam  diskusi  kelompok  yang  dipandu  oleh konselor  yang  terlatih  untuk  membantu  mereka  merumuskan  kembali  pandangan mereka  terhadap  dunia.  Selain  itu,  program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  juga mencakup aspek religius, di mana narapidana teroris diajak untuk merenungkan kembali pemahaman mereka tentang agama dan bagaimana agama seharusnya dimaknai dengan damai.  Pendidikan  agama  yang  seimbang  dan  moderat  menjadi  bagian  penting  dari upaya  ini.  Selama  program,  narapidana  teroris  juga  diberikan  pelatihan  keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Ini termasuk pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan. Tujuannya  adalah  untuk  membantu  mereka  meresosialisasi  diri  dan  menghindari kegiatan kriminalisme serta radikalisme setelah dibebaskan.
Program deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia juga mendorong partisipasi keluarga  narapidana  teroris  dalam  proses  pemulihan.  Keluarga  mereka  menerima dukungan dan pembinaan agar dapat memainkan peran yang positif dalam reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat. Seluruh program ini dilaksanakan dengan ketat dalam kerangka keamanan yang kuat, sehingga program tersebut tidak hanya mencakup upaya  deradikalisasi,  tetapi  juga  pengawasan  dan  pemantauan  ketat  terhadap  para narapidana teroris yang sedang menjalani program tersebut.
Kolaborasi  antara  lembaga  pemasyarakatan,  aparat  keamanan,  dan  lembaga terkait  lainnya  sangat  penting  untuk  memastikan  keberhasilan  program  ini.  Dalam mengelola narapidana teroris, program deradikalisasi dan rehabilitasi memainkan peran yang krusial dalam meminimalkan ancaman radikalisasi dan terorisme di dalam penjara, sambil  memberikan  narapidana  teroris  peluang  kedua  untuk  menjadi  anggota  yang produktif dan damai dalam masyarakat (Mareta, 2019).
Program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  narapidana  teroris  di  Indonesia merupakan  aspek  yang  krusial  dalam  mengatasi  ancaman  terorisme  dan  menjaga keamanan  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Program  ini  didesain  untuk  mengubah pandangan, keyakinan, dan perilaku narapidana yang terlibat dalam aktivitas terorisme.
Program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  bertujuan  memberikan  kesempatan kepada narapidana teroris untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang tidak lagi memihak  terorisme.  Program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  di  Indonesia  melibatkan serangkaian  intervensi  sosial,  pendidikan,  konseling,  dan  pelatihan  untuk  membantu narapidana teroris mengatasi radikalisme serta merencanakan masa depan yang lebih positif.  Salah  satu  elemen  utama  dalam  program  ini  adalah  konseling  individu  dan kelompok, yang melibatkan psikolog dan konselor yang terlatih dalam mengatasi isu-isu radikalisme  dan  ekstremisme.  Konseling  ini  bertujuan  membantu  narapidana mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mendorong  mereka  terlibat  dalam  terorisme  dan mengembangkan strategi untuk mengubah pola pikir mereka. Selain itu, program ini juga mencakup  pelatihan  keterampilan,  pendidikan  agama  yang  moderat,  dan  reintegrasi sosial.
Narapidana teroris diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang akan  membantu  mereka  mendapatkan  pekerjaan  setelah  pembebasan  mereka. Pendidikan  agama  yang  moderat  dimaksudkan  untuk  menggantikan  pemahaman ekstremisme  dengan  pemahaman  yang  lebih  moderat  dan  toleran.  Program  ini  juga memberikan  pendekatan  berbasis  agama  yang  mendorong  narapidana  untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam yang damai dan mempromosikan toleransi.
Selama  program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi,  pemantauan  yang  ketat  tetap diterapkan untuk memastikan narapidana teroris tidak kembali ke jaringan teroris atau merencanakan tindakan terorisme lainnya. Kegiatan dalam program ini dibimbing oleh para  ahli  yang  memahami  ideologi  dan  metode  terorisme,  serta  berupaya  memecah ideologi tersebut melalui pendekatan moderat.
Saat  ini,  program  deradikalisasi  dan  rehabilitasi  di  Indonesia  telah memperlihatkan  beberapa  keberhasilan  dalam  merubah  narapidana  teroris  menjadi warga  yang  lebih  produktif  dan  tidak  lagi  mengancam  keamanan  nasional.  Namun, program  ini  juga  menghadapi  tantangan  seperti  kurangnya  sumber  daya,  risiko rekidivisme, dan perlawanan dari sebagian narapidana teroris yang keras kepala.  Dalam artikel  yang  membahas  kasus  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia,  penting  untuk mengkaji  secara  mendalam  efektivitas  dan  tantangan  program  deradikalisasi  dan rehabilitasi  ini  untuk  memahami  bagaimana  program  ini  dapat  ditingkatkan  demi
mencapai hasil yang lebih baik dalam mengelola narapidana teroris (Febriyansah et al., 2019).

## Pengelolaan Keamanan
Dalam  konteks  manajemen  narapidana  teroris  di  lembaga  pemasyarakatan  Indonesia, pengelolaan  keamanan  merupakan  aspek  krusial  yang  harus  ditekankan.  Pengelolaan keamanan  merujuk  pada  serangkaian  strategi  dan  tindakan  yang  diterapkan  untuk memastikan  bahwa  narapidana  teroris  tidak  dapat  merencanakan  atau  melaksanakan aktivitas terorisme dari dalam penjara. Untuk memahami secara lebih rinci bagaimana pengelolaan  keamanan  ini  diterapkan  di  Indonesia,  perlu  dicermati  beberapa  aspek utama.
Pertama,  pengelolaan  keamanan  di  lembaga  pemasyarakatan  Indonesia melibatkan  peningkatan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  narapidana  teroris.  Ini mencakup  pemanfaatan  teknologi  tinggi,  termasuk  kamera  pengawas,  pemantauan komunikasi, dan analisis data terhadap aktivitas mereka. Dengan mengamati narapidana teroris  secara  cermat,  petugas  pemasyarakatan  dapat  mendeteksi  tanda-tanda radikalisasi lanjutan atau rencana terorisme yang sedang dipersiapkan.
Kedua,  pengelolaan  keamanan  juga  melibatkan  upaya  untuk  mencegah penyelundupan  barang-barang  terlarang  ke  dalam  lembaga  pemasyarakatan. Narapidana  teroris  sering  mencoba  mendapatkan  alat-alat  komunikasi,  senjata,  atau bahan  peledak  dengan  bantuan  rekan-rekan  mereka  di  luar  penjara.  Oleh  karena  itu, kontrol  ketat  atas  barang-barang  yang  masuk  ke  dalam  penjara  sangat  penting.  Ini mencakup  pemeriksaan  yang  cermat  terhadap  barang-barang  yang  dibawa  oleh pengunjung dan petugas keamanan.
Ketiga,  pengelolaan  keamanan  melibatkan  pembentukan  tim  keamanan  yang terlatih  dan  siap  untuk  merespons  potensi  kerusuhan  atau  serangan  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Pelatihan  untuk  petugas  pemasyarakatan  dan  personel  keamanan sangat  penting  dalam  menghadapi  situasi  darurat.  Mereka  harus  mampu  merespons dengan cepat dan efektif untuk mengendalikan situasi yang dapat mengancam keamanan.
Terakhir,  pengelolaan  keamanan  mencakup  perencanaan  dan  pemantauan terhadap  narapidana  teroris  yang  akan  segera  dibebaskan.  Pembebasan  narapidana teroris  adalah  momen  yang  sangat  sensitif,  dan  pengawasan  terhadap  mereka  setelah pembebasan  sangat  penting.  Ini  termasuk  memastikan  bahwa  mereka  tidak  kembali terlibat dalam aktivitas teroris dan memberikan dukungan reintegrasi yang sesuai.
Pengelolaan keamanan di lembaga pemasyarakatan Indonesia adalah tugas yang rumit  dan  memerlukan  kerja  sama  antara  berbagai  pihak,  termasuk  lembaga pemasyarakatan, aparat keamanan, dan agen intelijen. Upaya untuk menjaga keamanan dalam penjara dan mencegah narapidana teroris dari melaksanakan aktivitas terorisme merupakan  komponen  penting  dalam  strategi  nasional  untuk  melawan  terorisme  di Indonesia. Keberhasilan dalam hal ini memiliki dampak yang signifikan pada keamanan nasional dan stabilitas negara (Kamaludin, 2019).

## SIMPULAN DAN SARAN
Mengelola  narapidana  teroris  di  lembaga  pemasyarakatan  adalah  tugas  yang  sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan holistik. Narapidana teroris di dalam  lembaga  pemasyarakatan  memiliki  potensi  untuk  memperluas  jaringan radikalisasi.  Mereka  sering  kali  memiliki  kesempatan  untuk merekrut  narapidana  lain yang mungkin terpengaruh oleh ideologi radikal mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam  tentang  bagaimana  proses  radikalisasi  terjadi  di  dalam  penjara  menjadi
krusial.    Keamanan  dalam  lembaga  pemasyarakatan  adalah  elemen  kunci  dalam mengelola  narapidana  teroris.  Ancaman  serangan,  penyelundupan  benda-benda terlarang, dan upaya kerusuhan memerlukan pengawasan yang ketat dan respons yang cepat  dari  pihak  berwenang.  Ini  menekankan  perlunya  peningkatan  keamanan  dan pengawasan di dalam penjara. Upaya deradikalisasi dan rehabilitasi harus diintensifkan. Program-program ini  bertujuan untuk mengubah pandangan dan  perilaku narapidana teroris  agar  mereka  tidak  kembali  terlibat  dalam  aktivitas  teroris  setelah  dibebaskan. Kendala  dalam  implementasi  program  deradikalisasi,  seperti  kurangnya  sumber  daya dan  dukungan  masyarakat,  juga  harus  diatasi.  Kolaborasi  antara  berbagai  lembaga, termasuk lembaga pemasyarakatan, aparat keamanan, dan agen intelijen, sangat penting dalam  menangani  narapidana  teroris.  Pertukaran  informasi  dan  kerja  sama  yang  baik antara  entitas  yang  terlibat  adalah  kunci  dalam  menjaga  keamanan  nasional  dan mencegah potensi ancaman terorisme yang berasal dari dalam penjara.
Dengan  demikian,  mengelola  narapidana  teroris  di  lembaga  pemasyarakatan adalah tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek keamanan,  deradikalisasi,  dan  kerja  sama  antarlembaga.  Dengan  pemahaman  yang mendalam  tentang  kompleksitas  masalah  ini,  langkah-langkah  dapat  diambil  untuk mengurangi  potensi  ancaman  terorisme  dan  membantu  narapidana  teroris  untuk berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga yang tidak berbahaya.
Upaya  deradikalisasi  juga  bertujuan  untuk  mempersiapkan  narapidana  teroris untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, membantu mereka membangun hubungan sosial yang  positif  dan  menjalani  kehidupan  yang  lebih  produktif.  Setelah  dibebaskan, narapidana  teroris  tetap  dalam  pemantauan  ketat  untuk  memastikan  bahwa  mereka tidak  kembali  terlibat  dalam  aktivitas  terorisme.  Selain  itu,  upaya  deradikalisasi  ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang mengatur  pemasyarakatan,  seperti  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dan  Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Pentingnya  pendekatan  berbasis  riset  dan  konsultasi  dengan  ahli-ahli berpengalaman  dalam  mengembangkan  program  deradikalisasi  juga  sangat  terlihat. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi ancaman terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan dan membantu narapidana teroris menjadi anggota  masyarakat yang produktif dan moderat.

## DAFTAR RUJUKAN
Ambarita, F. P. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme (Vol. 7, Issue 2).
Febriyansah,  M.  N.,  Khodriah,  L.,  &  Wardana,  R.  K.  (2019).  Upaya  Deradikalisasi Narapidana  Terorisme  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  Kedung  Pane Semarang. Seminar  Nasional  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang , 3 (1). Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Snh
Firmansyah, H. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia.
Mimbar Hukum , 23 (2), 237–429.
Indrawan,  J.,  &  Aji,  M.  P.  (2019).  Efektivitas  Program  Deradikalisasi  Badan  Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 9 (2).
Isnawan,  F.  (2019).  Program  Deradikalisasi  Radikalisme  dan  Terorisme  Melalui  Nilai- Nilai Luhur Pancasila. Fikri , 3 (1). Https://Doi.Org/10.25217/Jf.V3i1 Kamaludin,  L.  (2019). Efektivitas  Pembinaan  Narapidana  Terorisme  Dalam  Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan .
Khamdan,  M.  (2019).  Rethinking  Deradikalisasi:  Konstruksi  Bina  Damai  Penanganan Terorisme. Addin , 9 (1).
Mareta,  J.  (2019).  Rehabilitasi  Dalam  Upaya  Deradikalisasi  Narapidana  Terorisme. Masalah-Masalah Hukum , 47 (4), 2527–4716. Shodiq. (2021). Hukum Dan Kebijakan Keamanan Nasional Terhadap Terorisme .
Syahputra,  E.,  &  Sukabdi,  Z.  A.  (2021).  Deradikalisasi  Mantan  Narapidana  Terorisme: Studi  Kasus  Mw  Alias  WG. Journal  of  Terrorism  Studies , 3 (2). https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1036
.