## PENGATURAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN INVESTOR ASING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

## Ade Darmawan Basri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Investasi  merupakan  suatu  yang  dilakukan  seseorang  atau  sekumpulan  orang dengan tujuan mengelolah dana dan modal dengan bertujuan mendapatkan suatu keuntungan atau laba di masa mendatang atau masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan yaitu dengan membeli obligasi atau saham pada pasar keuangan, membeli suatu tanah ataupun dengan kata lain mulai membangun bisnis sendiri. Namun berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam hukum penanaman modal itu sendiri yakni Persyaratan dan Prosedur dalam melakukan Investasi. Setiap investasi memiliki syarat dan prosedur berbeda, contohnya saja: beberapa syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi investor serta proses dan cara untuk berinvestasi. Kemudian perlindungan terhadap risiko kehilangan modal ataupun risiko  adanya perubahan keuangan  yang  tidak  diharapkan.  Oleh  karenanya  perlunya  mekanisme  terhadap adanya risiko dalam berinvestasi, seperti: Reksa dana, Asuransi ataupun diversikan portofolio.  Kemudian  ada  juga  pajak  keuntungan  investasi  itu  sendiri  di  mana keuntungan investasi tersebut perlu adanya pajak sesuai dengan peraturan dalam pajak yang berlaku pada setiap atau suatu negara. Dalam hukum investasi, sangatlah penting  untuk  memahami  segala  aspek  dalam  kegiatan  investasi  untuk meminimalisir risiko pengembalian yang maksimal sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam penanaman modal di Indonesia telah berkembang cukup lama dalam beberapa  waktu  yang  cukup lama  dan  dalam  kurun  waktu lebih  dari  lima  puluh tahun,  di  mana  kurun  waktu  tersebut  baik  penanaman  modal  asing  maupun penanaman modal dalam negeri telah sangat berkembang dan memberikan banyak kontribusi dan mendukung pencapaian sasaran pembangun nasional.
Kata Kunci: Penanaman Modal, Perlindungan Investor, Risiko Investasi.

## Abstract
Investment is something that is done by a person or group of people with the aim of managing funds and capital with the aim of obtaining a profit or profit in the future or in the future. Investments can be made, namely by buying bonds or stocks on the financial market, buying land or in other words starting to build your own business. However, various  aspects  that  need  to  be  considered in  the  law  of  lining  up the capital itself are the Requirements and Procedures for Making Investments. Each investment has different terms and procedures, for example: several conditions that need to be met by investors as well as the process and method of investing. Then protection  against  the  risk  of  loss  of  capital  or  the  risk  of  unexpected  financial changes. Therefore, there is a need for mechanisms against risks in investing, such as:  Mutual  funds,  insurance  or  portfolio  diversification.  Then  there  is  also  the
investment  profit  tax  itself  where  the  investment  profit  needs  to  be  taxed  in accordance with the tax regulations that apply to each or a country. In investment law,  it  is  very  important  to  understand  all  aspects  of  investment  activities  to minimize  the  maximum  return  according  to  the  agreement  made.  In  integrating capital in Indonesia, it has been developing for quite a long time and in confinement of  more  than  fifty  years,  in  which  time  confinement,  hidden  foreign  capital  and cover  of  domestic  capital  have  greatly  developed  and  contributed  a  lot  and supported the target business. national builder.
Keywords: Investment, Investor Protection, Investment Risk.

## A. PENDAHULUAN
Dalam istilah Hukum khususnya mengenai investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris Invest of law . Istilah dan penempatan tersebut tidak ditemukan pada peraturan  dalam  undang-undang.  Untuk  memahami  pengertian  tersebut  dalam perundang-undangan mengenai Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (selanjutnya di sebut sebagai “Undang-Undang Penanaman Modal”), harus diperoleh berbagai argumentasi atau definisi yang berbeda dari para ahli atau pakar dalam hukum pada kampus hukum. Kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional di Indonesia perlu mendapat dukungan dengan adanya pemodalan. Dengan tanpa adanya pemodalan maka perkembangan ekonomi menjadi tidak masuk akal. Pembangunan nasional sejauh  ini  khususnya  dalam  perekonomian  di  Indonesia  sumber  pendanaannya berasal dari danam dalam negeri, namun pendanaan dari dana dalam negeri tidak mencukupi dalam memaksimalkan perkembangan ekonomi dan pembangunan di negara Indonesia. Dengan demikian dengan perlunya pemodalan maka pemerintah dalam hal ini membuka kesempatan agar investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.
Penanaman  modal  asing  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam perkembangan  pembangunan  nasional  dan  juga  perkembangan  perekonomian dalam  suatu  negara,  terkhususkan  untuk  negara  yang  berkembangan  yaitu Indonesia itu sendiri. Hal ini dikarenakan para pemodal dari negara asing tak hanya memberikan  modal  barang  saja  melainkan  juga  mentransfer  sumber pengetahuannya dan modal sumber daya manusianya. 1
Bagi  Indonesia,  kegiatan  ekonomi  dengan  proses  penanaman  modal  atau investasi  secara  langsung,  baik  dalam  maupun  luar  negeri  asalnya  memiliki kontribusi  secara  signifikan  secara  langsung  bagi  perkembangan  pembangunan dalam  suatu  negara.  Dengan  adanya  penanaman  modal  maka  akan  semakin mendorong  pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian,  perkembangan teknologi,  dan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  dan  tentunya  akan  berdampak terciptanya lapangan pekerjaan baru  dengan demikian angka pengangguran pun berkurang secara langsung dan mampu meningkatkan daya beli dalam lingkungan masyarakat di suatu negara. 2
1 Agung Sudjati Winata, Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara , Jurnal Ilmu Hukum, vol.2, 2018, hlm.2 2 Franni  Puru, Pembaharuan  Hukum  Penanaman  Modal  Dalam  Mmeberikan Perlindungan  Bagi  Penanam  Modal  di  Indonesia ,  Jurnal Lex  Administratum Vol.II/No.1/Jan.- Maret/2014, hlm.14
Investor  asing  dalam  melakukan  suatu  usahanya  atau  kegiatannya  dalam kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia  tentunya  tidak  dapat  terlepas  atau terpisahkan dengan berbagai risiko adanya sengketa dengan pemerintah Indonesia. Adapun  sengketa  yang  sering  terjadi  dikarenakan  karena  berbagai  hal.  Hal-hal tersebut  yaitu,  adanya  pencabutan  izin  usaha  penanaman  modal  asing,  oleh pemerintah, adanya wanprestasi atau ingkar janji ataupun pelanggaran-pelanggaran kontrak  dari  pihak  Investor  asing  terhadap  perusahaan  pemerintah  ataupun sebaliknya. Faktor penyebab adanya adanya risiko atau permasalahan atau problem yang  dihadapi  oleh  investor  asing  dalam  kegiatan  melakukan  investasi  atau penanaman  modal  yaitu  faktor  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik  dalam  sebuah negara.  Contohnya  yaitu,  negara  dalam  keadaan  krisis  ekonomi,  yang  berakibat beberapa  investasi  asing  yang  hendak  ditanamkan  dan  dijalankan  dalam  Negara tersebut menjadi terhambat atau tertunda. 3
Pertumbuhan ekonomi hanya bertumpu pada suatu konsumsi akan berjalan lambat  dan  akhirnya  atau ending -nya  malah  memunculkan  permasalahan peningkatan angka pengangguran yang tentu akan meningkatnya jumlah atau angka masyarakat yang miskin atau masyarakat miskin, dan berimpas kepada terciptanya in-stabilitas politik dan keamanan. Atas dasar hal-hal tersebutlah menjadi sesuatu keharusan  yang  tidak  dapat  di  tolak  lagi  ataupun  dihindari,  yaitu  bagaimana mengupayakan untuk mendorong investasi, maka dengan demikian perkembangan ekonomi  dapat  terus  terpacu  dan  akhirnya  hasil  yang  tentunya  menjadi  harapan dapat  terciptanya  lapangan  pekerjaan  untuk  masyarakat,  mengurangi  anga pengangguran,  dan  mengurangi  kemiskinan  dalam  suatu  negara  khususnya Indonesia.
Kondisi  pada  perundang-undangan  di  Indonesia  juga  sangat  berpengaruh, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi politik, juga berpengaruh pada minat atau antusiasnya  pada  minat  calon  penanam  modal  sebelum  memutuskan  untuk mengambil jalan berinvestasi dengan cara menginvestasikan modalnya. Menurut Aminuddin Ilmar  dan Wicaksono 4 , “Penanaman modal asing di Indonesia dapat memberikan  dampak  positif  atau  keuntungan  di  antaranya:  1.  Alternatif  solusi peningkatan  pembangunan  perekonomian  di  Indonesia;  2.  Upaya  pembangunan saran dan prasarana bagi perkembangan industri sekitar; 3. Memberikan peluang lapangan  kerja  lebih  luas  lagi  bagi  Negara  tuan  rumah;  4.  Upaya  meningkatkan keterampilan dan keahlian pekerja melalui kolaborasi kemajuan industri sekitar; 5. Meningkatkan  devisa  negara;  6.  Meningkatkan  efisiensi  dalam  penerapan  skala produksi yang tinggi; 7. Meningkatkan produksi untuk kebutuhan ekspor sehingga turut meningkatkan devisa Negara”.
Penanaman  modal  hanya  akan  berkembang  atau tercipta  bila  adanya  suatu iklim  investasi  yang  merata  dan  sehat  serta  membuat  peningkatan  daya  saing Indonesia untuk terus berkembang sebagai tujuan investasi. Oleh sebab itu, semua
3 Ria  Sintha  Devi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  Di Indonesia, Jurnal Rectum, 1, 2019, hlm 2.
4 Raden Mas Wicaksono, Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Law , No.67/2014/QH13 On Investment), Jurnal Seri Ilmu Sosial, 2021, 2, hlm.1.
pihak, baik kalangan pengusaha, pemerintah, dan juga masyarakat umum, haruslah dapat menciptakan iklim investasi yang merata dan sehat.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  mendapatkan  atau  memperoleh  bahan-bahan  dalam  meneliti  dalam penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  pada  studi  pustaka dengan berbagai macam referensi jurnal ataupun buku sebagai bahan rujukannya serta beberapa artikel terkait untuk menyempurnakan penelitian ini.
a) Jenis dan Sumber Data Adapun jenis dan sumber datanya yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu dia antaranya berupa:
1. Data Primer, merupakan data yang dapat diperoleh melalui dari hasil analisa ataupun analisis terhadap hasil-hasil ungkapan terkait penelitian oleh beberapa pakar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 2. Data Sekunder, merupakan data yang telah ada dan tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan referensi atau penlisan dari (data yang  diperoleh)  berdasarkan  buku-buku,  internet,  jurnal  dan perundang-undangan yang masih berlaku.
b) Teknik Pengumpulan Data Penelitian pengumpulan data yang diperlukan yaitu penelitian pustaka, di mana pada pengertiannya merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait yang relevan, artikel- artikel  terkait  dan  relevan,  serta  sumber-sumber  yang  terkait  dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti.
c) Teknik Analisis Data Setelah  semua  telah  diperoleh  dan  berhasil  dikumpulkan  selama  proses penelitian  baik  data  primer,  maupun  data  sekunder  dianalisis  secara kualitatif  kemudian  disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan, menguraikan,  menggambarkan  permasalahan,  yang  berkaitan  dengan penelitain  yang  ingin  diteliti  terhusus  mengenai  pasar  modal  terhadap investor asing.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembaharuan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  Dalam  Menjamin Kepastian Hukum Bagi Penanaman Modal Khususnya Investor Asing Pada  dasarnya  Negara  Republik  Indonesia  mempunya  postensi  yang  besar untuk  melakukan  kegiatan  berinvestasi. Akan  tetapi,  di  antara  potensi  dan  juga terdapat beberapa kendala dan kelemahan dalam menarik investasi khususnya pada investasi secara langsung, yaitu:
1. Stabilitas  keamanan,  yang  kurang  stabil  sejak  beberapa  tahun  terakhir (sejak tahun 1997);
2. Kurang  terampilnya  tenaga  kerja  yang  ada;  birokrasi  yang  terkadang panjang dan dapat membengkakkan biaya awal dan operasional;
3. Tidak adanya kepastian Hukum;
4. Kebijakan yang berubah-ubah;
5. Kurang adanya transparansi;
6. Mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  kurang  kredibel  sehingga kurang menguntungkang bagi para investor. 5
Bila melihat yang terjadi pada kondisi saat sekarang ini apalagi pada kondisi tersebut  didukung  dengan  adanya  faktor-faktor  adanya  kelemahan  yang  dimiliki oleh Indonesia, tampaknya Investor asing masih untuk menahan diri dan menunggu perkembangan yang terbaik untuk menjalankan serta memulai ataupun memperluas daerah investasinya di Indonesia.
Atas  beberapa  hal  tersebut,  suka  tidak  suka,  mau  tidak  mau  Indonesia sebaiknya merumuskan suatu aturan atau kebijakan yang nantinya akan membuat Indonesia untuk mampu bersaing dengan negara-negara di ASEAN utamanya pada menarik  investasi  asing.  Aturan  dan  kebijakan  tersebut  harus  mampu  untuk menstabilkan  perputaran  ekonomi/perekonomian  di  Indonesia  yang  hendak terpuruk  ke  kondisi  yang  stabil  yang  pastinya  akan  memberikan  kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam  rangka  memperbaiki  serta  menciptakan  investasi  yang  aman  dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, langkah-langkah yang telah dirumuskan adalah:
1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan serta persetujuan dalam rangka penanaman modal;
2. Memberikan  ruang  untuk  membuka  secara  luas  bidang-bidang  yang awalnya  tertutup  atau  adanya  pembatasan  terhadap  penanaman  modal asing;
3. Memberikan berbagai insentif, baik nonpajak maupun pajak;
4. Mengembangkan  kawasan-kawasan  untuk  penanaman  modal  dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan;
5. Menyempurnakan  berbagai  produk  hukum  dengan  mengeluarkan pertauran  perundang-undangan  yang  baru  tentunya  untuk  menjamin iklim investasi yang sehat;
6. Menyempurnakan proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
7. Menyempurnakan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  instansi  terkait  untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik;
8. Membuka kemungkinan kepemilikan saham asing agar lebih besar.
Penanaman  modal  merupakan  suatu  “keniscayaan”  dalam  pembangunan ekonomi untuk:
1. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran;
2. Meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dengan  meningkatkan  intensitas modal sehingga dapat mengejar ketertinggalan;
3. Mengimbangi kesalahn dengan cepat yang disebabkan penggunaan yang salah dan perawatan yang buruk;
4. Mengimbangi  pengurasan  modal  alami  dan  memburuknya  kualitas lingkungan hidup;
5 Kartasapoetra, R.G, Kartasapoetra, S.H., A.G, Katasapoetra, dan A. Setiadi, Manajemen Penanaman Modal Asing, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985, hlm.5.
5. Menghadapi terjadinya lonjakan kebutuhan modal karena perkembangan teknologi. 6
Langka  penyempurnaan  produk  hukum  dalam  bentuk  dikeluarkannya peraturan-peraturan  perundang-undangan  dibidang  penanaman  modal  yang mengakomodasi kendala-kendala investasi yang terjadi selama ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan menambah peningkatan kesejahteraan dan taraf kehidupan masayarakt yang merupakan terobosan langkah yang tepat. Perubahan Undang-undang Penanaman Modal ini didasari dari berbagai hal, yaitu:
1. Perlunya percepatan pembangunan ekonomi, nasional dan mewujudkan politik dan ekonomi Indonesia;
2. Lambatnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997;
3. Pada  perubahan  ekonomi  global  perlu  adanya  penciptaan  iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian huku, promotif, berkeadilan dan efisien;
4. Undang-undang  Penanaman  Modal  yang  telah  ada  yaitu:  Undang- undang No. 1 Tahun 1997 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman  Modal  Asing  dan  Undang-undang  No.  6  Tahun  1968  jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan ekonomi, dan pembangunan dalam hukum nasional bidang penanaman modal.
Atas  dasar  alasan-alasan  tersebut,  perubahan  hukum  penanaman  modal sangatlah dibutuhkan dan bertujuan untuk:
1. Mempercepat pulihnya perekonomian di Indonesia;
2. Mengelolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata;
3. Memberikan kesempatan untuk investasi untuk para investor baik asing maupun negeri;
4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor;
5. Meningkatkan adanya persaingan dunia usaha nasional;
6. Adanya lapangan pekerjaan yang luas;
7. Mencapai kesejahteraan masyarakat.
Jika melihat secara spesifiknya tujuan utama dari pembentukan perundang- undangan  Penanaman  Modal  demi  tercapainya  kepastian  hukum.  Tujuan  utama pembentukan undang-undang penanaman modal adalah sebagai berikut:
“memberikan  kepastian  hukum  dan  kejelasan  mengenai  kebijakan  penanaman modal  dengan  tetap  mengedepankan  kepentingan  nasional  sehingga  dapat meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  investasi  yang  berujung  pada  peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya  saing  nasional,  dan  pada  akhirnya  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya”.
Dari empat puluh pasal undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007,  cukup  banyak  materi  yang  mengatur  pemberian  fasilitas  atas  jaminan kepastian  melakukan  usaha  untuk  para  pemilik  modal.  Fasiltas  diberikan
6 Djisman  Siamanjuntak,  Erman  Rajagukguk,  Haryo  Aswicahyono,  dan  Titik  Anas, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal , Makalah tertanggal 16 Maret 2006, hlm.9.
merupakan  perubahan  yang  tentunya  sangatlah  penting  dari  Undang-undang Penanaman Modal yang sangatlah diharapkan agar mudah menarik investor untuk investasikan modalnya. Adapun fasialitas tersebut yaitu:
1. Fasilitas  Fishal ,  pemerintah  memberikan  fasulitas  ini  kepada  penanam modal  yang  melakukan  perluasan  usaha  dengan  investasi  baru.  Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yaitu
2. Kemudahan  hak  atas  tanah.  Pengusaha  tentunya  mendapatkan  kepastian hukum  dengan  lamanya  pemakaian  atau  penfaatan  pemakaian  hak  atas tanah, yaitu hak pakai bisa mencapai 70 tahun, HGU selama 95 tahun dan HGB  selama  80  tahun.  Untuk  memperoleh  ketiga  jenis  hak  atas  tanah tersebut, investor harus memenuhi lima syarat, berukut:
a. Investasi  dilakukan  dalam  jangka  panjang  dan  berkaitan  dengan perubahan terhadap struktur perekonomian Indonesia;
b. Investasi yang dilakukan sangat berisiko tinggi sehingga memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang;
c. Investasi tersebut tidak memerlukan area yang luas;
d. Penenaman modal menggunakan hak atas tanah negara;
e. Investasi tersebut tidak mengganggu rasa keadilan terhadap masyarakat, dan tidak merugikan kepentingan umum.
3. Pelayanan  imigrasi.  Pemberian  izin  tinggak  terbatas  kepada  Pengusaha asing selama dua tahun. Kemudian setelah melewati masa izin terbatas lalu mereka akan mendapatkan izin tetap. BKPM haruslah berkoordinasi dengan imigrasi  karena  untuk  memperoleh  kemudahan  tersebut,  haruslah mendapatkan rekomendasi dari BKPM, jika mendapat izin tinggal terbatas.
4. Kemudahan impor. Investor juga mendapatkan kemudahan impor dengan mendapat fasilitas perizinan impor dengan syarat barang yang mau di impor bukanlah  barang  yang  terlarang  menurut  undang-undang,  bukan  pula barang  yang  berdampak  negatif  terhadap  keselamatan,  keamanan, kesehatan,  lingkungan  hidup  dan  moral.fasilitas  yang  diberikan  yaitu keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan utnuk melakukan kegiatan produksi. Keringanan bea juga untuk bahan baku dala rangka kebutuhan keperluan produksi.
5. Ketenagakerjaan.  Salah  satu  kemudahan  yang  dapat  diperoleh  dengan tersedianya  tenaga  kerja  yang  memumpuni  atau  tercukupi  dan  murah. Undang-undang  penanaman  modal  mewajibkan  pengusaha  untuk mengutamakan tenaga kerja pribumi atau tenaga kerja  Indonesia. Namun juga  tetap  pula  membuka  peluang  untuk  tenaga  kerja  asing  untuk keahliannya  dan  jabatannya  tertentu  dengan  persyaratan  mengalihkan teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia. 7

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing
Sebelum  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  bahwa  kebijakan  mengenai  penanaman  modal  asing terkhususnya di Indonesia telah diatur atau telah memiliki aturan dalam Undang-
7 Atas nama Investasi, Majalah Legal Review , Volume 51 Tahun V 2007, hlm.24-25.
undang  Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri.  Tidak adanya lagi dualisme hukum dalam hal penanaman modal di Indonesia, baik oleh pihak asing maupun pihak domestik.
Undang-Undang  Nmor  25  Tahun  2007  pada  bab  3  dan  bab  4  telah  diatur mengenai  acuan  dan  kerangka  dalam  pengembangan  penanaman  modal  di Indonesia,  baik  oleh  pihak  asing  maupun  pihak  domestik.  Pemerintah  melalui kebijakan  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007  memiliki  tujuan  yaitu: memberikan atau menciptakan usaha nasional yang kondusif untuk atau bagi sistem penanaman modal, semakin meningkatnya kekuatan daya saing ekonomi nasional serta  bertujuan  untuk  dipercepatnya  peningkatan  penanaman  modal  itu  sendiri.
Pemerintah  berusaha  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  hukum  untuk  para investor yang ada, sejak tahapan awal yakni dengan memberikan suatu perjanjian penanaman  modal,  proses  untuk  penanaman  modal,  sampai  dengan  perjanjian penanaman modal tersebut telah berakhir. 8
Kepastian hukumlah yang menjadi faktor yang berkaitan erat dengan problem dalam jaminan yang telah diberikan pemerintah Negara dalam penanaman modal kepada  para  investor  asing,  sehingga  investor  tidak  lagi  ragu  dalam  penanaman modal  atau  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Dengan  adanya  aturan perundangan mengenai penanaman modal tersebut maka dengan demikian dapat memberikan  suatu  kepastian  hukum  dalam  kesetaraan  dan  perlakuan  yang  sama tentunya kepada setiap para investor, baik itu investor asing maupun investor dalam negeri atau investor domestik.
Dalam  aturan  mengenai  penanaman  modal  disebutkan  bahwa  pemerintah  di sini harus menerapkan perlakuan yang adildan setara atau sama bagi investor asing maupun  investor  dalam  negeri  atau  investor  domestik.  Berdasarkan  hal  ini  pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Penanaman Modal. Pengaturan perlakuan yang  sama  bagi  semua  atau  para  investor  dipertegas  pada  Pasal  6  yang  mana menyatakan  bahwa  pada  kegiatan  penanaman  modal,  pemerintah  wajib  dapat memberlakukan suatu kebijakan atau aturan yang sama bagi investor asing maupun investor  dalam  negeri  atau  investor  domestik  tanpa  memandang  dari  asal  atau negara mana investor asing tersebut berasal. Ketentuan tersebut dikecualikan untuk investor  dengan  investor  asing  tersebut.  Contohnya  saja  telah  mengadakan perjanjian  istimewa  yang  berkaitan  dengan  kepabeanan,  wilayah  perdagangan bebas, pasar bersama, kesatuan dalam moneter, kelembagaan sejenis, dan perjanjian antar  pemerintah  Indonesia  dan  pemerintah  asing  dengan  sifat  yang  bilateral, regional,  atau  multiteral  yang  erat  kaitannya  dengan  hak  istimewa  dalam melaksanakan penanaman modal itu sendiri. 9
Pada Pasal 7 apabila terdapat tindakan Nasionalis, maka pemerintah Indonesia tidak  akan  mengambil  alih  hak  kepemilikan  investor,  kecuali  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Pemerintah  Indonesia  tentu  memberikan kompensasi kepada investor tersebut apabila terjadi tindakan pengambilalihan hak
8 Grandnaldo  Yaohanes  Tindangen, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jurnal Lex Administratum , vol. 4, hlm.2.
9 Ria  Shinta  Devi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum ,vol.8, hlm.1.
kepemilikan  atau  nasionalisasi.  Kompensasi  tersebut  ditentukan  dengan  harga pasaran. Dan bila terjadi di antara keduanya tidak adanya kesepakatan untuk ganti kerugianatau  kompensasi,  penyelesaiannya  dapatlah  dilakukan  dengan  proses Arbitrase.  Sebab  ketentuan  tersebut  tertera  pada  Pasal  32  mengenai  kebijakan pemerintah dalam menerapkan langkah dalam arbitrase untuk mencapai mufakat apabila sengketa terjadi. 10
a. Bila  terjadi  problem  atau  sengketa  antara  pemerintah  Indonesia  dengan para investor, maka demikian kedua belah pihak sebaiknya terlebih dahulu menempuh jalur musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. Apabila  kesepakatan  atau  mufakat  tidak  bertemu  dalam  proses musyawarah,  maka  penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  dengan arbitrase  atau  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Bila  sengeta  tersebut  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  investor domestik  atau  investor  dalam  negeri,  maka  antar  para  pihak  dapat menempuh jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Maka para pihak dapat menempuh jalur hukum dengan jalur pengadilan;
d. Apabila sengketa atau permasalahan antara pemerintah dan investor asing maka  pihak  yang  bermasalah  atau  bersengketa  dapat  melakukan  njalur arbitrase internasional agar mendapatkan kesepakatan.
Arbitase  antara  pemerintah  dengan  investor  asing  juga  dapat  ditempuh apabila  dalam  proses  penanaman  modalnya,  bila  pihak  investor  asing  dengan pemerintah  Indonesia  tidak  menemukan  kesepakatan  dalam  hal  penyerahan penengtuan  jumlah,  macam,  dan  cara  pembayaran  kompensasi.  Tidankan nasionalisasi  merupakan  bentuk  kebijakan  yang  diakui  secara  internasional. Dengan  tetap  memperhatikan  aturan  perundangan,  suatu  negara  hendaklah melakukan  tindakan  yang  nasionalisasi  terhadap  kontrak  yang  telah  disepakati dalam penanaman modal, dengan demikian tindakan tersebut juga harus sah dan diakui secara internasional. 11
Pada Pasal 8 dan 9, Undang-Undang Penanaman Modal mengatur mengenai pengalihan  aset  dan  hak  serta  reaptriasi dalam  valuta  sing.  Bila investor  hendak untuk  mengalihkan  suatu  aset,  prosesnya  akan  di  atur  dalam  mperundangan. Transfer merupakan peralihan laba atau keuntungan pada mata uang asli dari modal berdasarkan nilai tukar. Repatriasi merupakan hak investor mendapatkan kembali haknya dari negara domisili ke warganegaraan asalnya. Perlindungan hukumjuga tentunya diberikan kepada perjanjian multiteral. Walau pemerintah Indonesia telah menyusun  kebijakan  terkait  penanaman  modal  dan  perlindungan  hukum  untuk perjanjian investasi  bilateral,  akan  tetapi diupayakan  dengan maksud  agar  setiap adanya risiko dan permasalahan di kemudian hari yang kemungkinan besar akan muncul, akan dapat teratasi oleh pemerintah Indonesia. Risiko-risiko yang muncul dan  berpotensi  menimbulkan  problem  contoh  adanya  transfer  moneter, permasalahan  kontrak,  tindakan  nasionalisasi,  serta  risiko  yang  timbul  akibat terjadinya peperangan atau dapat juga dikatakan gangguan stabilitas negara.
10 Ibid . 11 Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & I Nyoman Budiana, Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, 1 2018, (1).

## D. PENUTUP
Langka  penyempurnaan  produk  hukum  dalam  bentuk  dikeluarkannya peraturan-peraturan  perundang-undangan  dibidang  penanaman  modal  yang mengakomodasi kendala-kendala investasi yang terjadi selama ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik akan menambah peningkatan kesejahteraan dan  taraf  kehidupan  masayarakt  yang  merupakan  terobosan  langkah  yang  tepat. Tujuan  utama  pembentukan  undang-undang  penanaman  modal  adalah  sebagai berikut:
“memberikan  kepastian  hukum  dan  kejelasan  mengenai  kebijakan penanaman  modal  dengan  tetap  mengedepankan  kepentingan  nasional sehingga  dapat  meningkatkan  jumlah  dan  kualitas  investasi  yang  berujung pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  lapangan  pekerjaan, peningkatan  ekspor  dan  penghasilan  devisa,  peningkatan  kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya”. Undang-Undang Penanaman Modal mengatur mengenai pengalihan aset dan hak  serta  reaptriasi  dalam  valuta  sing.  Bila  investor  hendak  untuk  mengalihkan suatu  aset,  prosesnya  akan  di  atur  dalam  mperundangan.  Transfer  merupakan peralihan laba atau keuntungan pada mata uang asli dari modal berdasarkan nilai tukar. Repatriasi merupakan hak investor mendapatkan kembali haknya dari negara domisili  ke  warganegaraan  asalnya.  Perlindungan  hukumjuga tentunya  diberikan kepada  perjanjian  multiteral.  Walau  pemerintah  Indonesia  telah  menyusun kebijakan  terkait  penanaman  modal  dan  perlindungan  hukum  untuk  perjanjian investasi bilateral, akan tetapi diupayakan dengan maksud agar setiap adanya risiko dan permasalahan di kemudian hari yang kemungkinan besar akan muncul, akan dapat teratasi oleh pemerintah Indonesia. Risiko-risiko yang muncul dan berpotensi menimbulkan  problem  contoh  adanya  transfer  moneter,  permasalahan  kontrak, tindakan nasionalisasi, serta risiko yang timbul akibat terjadinya peperangan atau dapat juga dikatakan gangguan stabilitas negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Atas nama Investasi, Majalah Legal Review , Volume 51 Tahun V 2007. Devi, Ria Sintha, Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia, Jurnal Rectum, 1, 2019.
_______ Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum ,vol.8.
Kartasapoetra,  R.G,  Kartasapoetra,  S.H.,  A.G,  Katasapoetra,  dan  A.  Setiadi, Manajemen Penanaman Modal Asing, Jakarta: Bina Aksara, Mei 1985.
Puru,  Franni, Pembaharuan  Hukum  Penanaman  Modal  Dalam  Mmeberikan Perlindungan Bagi Penanam Modal di Indonesia , Jurnal Lex Administratum Vol.II/No.1/Jan.-Maret/2014.
Siamanjuntak, Djisman, Erman Rajagukguk, Haryo Aswicahyono, dan Titik Anas, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal , Makalah tertanggal 16 Maret 2006.
Tindangen, Grandnaldo Yohanes, Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Jurnal Lex Administratum , vol. 4.
Triwulandari, I Gusti Ag. A. Mas, & I Nyoman Budiana, Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, 1 2018.
Wicaksono, Raden Mas, Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam (Tinjauan Dari Undang-undang No. 25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  dan  Law ,  No.67/2014/QH13  On Investment), Jurnal Seri Ilmu Sosial, 2021, 2.
Winata, Agung Sudjati, Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya terhadap Negara , Jurnal Ilmu Hukum, vol.2, 2018.