## OPINI MAHASISWA MENGENAI ISU PEMINDAHAN LOKASI PELAKSANAAN HUKUM CAMBUK KE PENJARA (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum FISIP UTU)

## Rena Juliana
Program Studi Seni Teater, Jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Email: renajuliana@isbiaceh.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  how  students  of  Law  Major  of  Social  and  Political  Sciences  Faculty  of Teuku Umar University responded to the issue of transferring the location of the execution of the caning to  prison. Spiral  of  silence  theory  is  the  underlying  theory  of  this  research.  The  method  used  in  this research is quantitative descriptive method by distributing questionnaires to 20 students. From the results of the research found that the students did not agree with the government plan to move the location of the execution  of  the  caning  to  prison. It  is  considered  that  such  a  punishment  will  not  make  the  defendants deterrent because the effect of shame does not exist. The defendant will not be punished by the public for not  being  shown  publicly.  The  students  also  considered  that  the  prohibition  to  take  pictures  and recordings  when  the  process  of  application  of  caning  law  should  not  be  prohibited. In  addition  the students  considered  that  the  implementation  of  caning  law  in  the  mosque  will  not  cause  a  sense  of  the phobia  of  investors  to  instill  their  shares  in  Aceh  and  the  implementation  of  caning  law  in  the  mosque does  not  violate  human  rights.  The  students  alleged  the  transfer  of  location  of  the  canning  law  full  of political  interests  so  it  is  feared  that  the  ruling  parties  in  violation  of  the  Shariah  will  not  receive  the caning punishment because of their power.

## Keyword: Opinion, students of Law Major, Caning

## 1. PENDAHULUAN
Provinsi  Aceh  merupakan  satu-satunya  provinsi  di  Indonesia  yang  menerapkan  syariat Islam.  Pada  hakikatnya  penerapan  syariat  Islam  ini  sudah  menjadi  impian  masyarakat  Aceh sejak dahulu. SyariatIislam yang belandaskan agama Islam telah diperjuangakan terus menerus oleh  masyarakat  dan  para  pemimpin Aceh.  Berbagai  cara  telah  ditempuh  guna  dilegalkannya penerapan  syariat  Islam  ini.  Penerapan  syariat  Islam  yang  tekah  melalui  berbagai  proses akhirnya  bisa  terealisasikan  juga.  Pada  saat    penandatangana  perjanjian  MoU  Helsinki, penerapan  syariat  Islam  di  wilayah  Aceh  merupakan  salah  satu  yang  menjadi  syarat ditandatanginya  Mou  tersebut.  Di  dalam  Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintahan  Republik Indonesia  dan  Gerakan Aceh  Merdeka  menjelaskan  bahwa  Qanun Aceh  akan  disusun  kembali untuk Aceh  dengan  menghormati  tradisi  sejarah  dan  adat  istiadat  masyarakat Aceh  yang  akan mencerminkan  kebutuhan  hukum  terkini Aceh.  Nota  Kesepahaman  tersebut  yang  menegaskan bahwa  Aceh  berhak  menyusun  peraturannya  sendiri  mengenai  bagaimana  syariat  Islam dijalankan di Aceh berdasarkan kondisi masyarakat Aceh saat ini.
Penerapan  syariat  Islam  sendiri  bukan  tidak  mendapat  kendala.  Penerapannya  bahkan menghadirkan  berbagai  pendapat.  Masih  ada  masyarakat  yang  pro  terhadap  penerapan  syariat Islam dan ada juga yang kontra walaupun penerapan Syari ’ at Islam di Aceh telah berlangsung selama  beberapa  tahun.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  semua  masyarakat  dan  elemen-elemen  di dalam masyarakat menyetujui segala kebijakan yang pemerintah terapkan. Terlebih lagi dengan
hukuman yang didera terdakwa pelanggar syari ’ ah seperti hokum cambuk.
Hukuman  cambuk  masih  menjadi  perdebatan  diberbagai  kalangan.  Mulai  dari  kalangan masyarakat,  organisasi-organisasi  masyarakat,  LSM  bahkan  penetangan  hukum  cambuk  yang terapkan  di  Aceh  banyak  diprotes  oleh  pihak  luar  negeri.  Hukum  cambuk  masih  dianggap bentuk  pelanggaran  HAM  oleh  sebagian  kalangan.  Hal  ini  terlihat  bagaimana  LSM  pembela HAM  melakukan  berbagai  aksi  penolakan  terhadap  hukuman  ini.  Mereka  yang  kurang  setuju dengan  ditetapkannya  hukum  cambuk  sebagai  sebuah  hukuman  syari ’ ah  berpandangan  bahwa hukuman  cambuk  dinilai  tidak  mengedepankan  HAM,  pelaksanaannya  jauh  dari  nilai kemanusiaan, tidak manusiawi dan menurunkan harkat dan martabat manusia.
Belakangan  ini  ada  wacana  pemerintah  untuk  mengubah  lokasi  pelaksanaan  hukuman cambuk  bagi  para  pelanggar  syariah.  Perihal  pelaksanaan  hukum  cambuk  yang  biasanya dilakukan di lapangan masjid dan dapat ditonton oleh masyarakat akan dipindahkan ke penjara sehingga  masyarakat  tidak  lagi  bisa  menyaksikan  bagaimana  pelaksanaan  hukam  tersebut, dimana para algojo yang ditunjuk akan mencambuk terpidana syariah tersebut di muka umum.
Dalam  berbagai  berita  telah  disiarkan  informasi  perihal  pemindahan  lokasi  hukaman cambuk ini. Pada news.okezone.com menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh akan melaksanakan eksekusi  hukuman  cambuk  bagi  para  pelanggar  syariat  di  dalam  penjara,  yang  diatur  dalam Peraturan  Gubernur  Aceh.  Penerapan  peraturan  baru  itu  mengacu  pada  pelaksanaan  Qanun Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Hukum Acara Jinayat  dan  Qanun  Nomor  6 Tahun 2014  tentang Hukum Jinayat. Terkait dengan pelaksanaan kedua qanun tersebut, dan atas penerapan eksekusi cambuk yang berlangsung dalam penjara, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah menandatangain kerjasama  tersebut  dengan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Aceh, Yuspahruddin yang disaksikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yosanna Laoly di Amel Convention Hall, Banda Aceh (Surry, 2018). Irwandi Yusuf mengatakan, selama ini pelaksanaan hukuman  cambuk  dilakukan  di  depan  umum,  tepatnya  di  halaman  masjid.  Namun,  kini pelaksanaan eksekusi  cambuk  itu akan  berlangsung di  dalam  penjara,  dengan alasan  meredam protes  yang  timbul  dari  pihak  luar  Aceh.  "Kita  tidak  mau  pelaksanaan  hukuman  kita  ini menganggu urusan luar negeri. Dan yang kita lakukan dengan melaksanakan hukuman di dalam penjara  bisa  disaksikan  oleh  masyarakat  tergantung  kapasitas  penjara,  wartawan,  tetapi  tidak bisa dilihat oleh anak kecil, atau warga yang ingin membawa HP (Handphone) untuk merekam," pungkas Irwandi (Surry, 2018).
Fenomena  di  atas  merupakan  konteks penelitian  ini,  sekaligus  menjadi  alasan  mengapa penelitian  ini  harus  dibuat.  Sebagai agent  of  change, mahsiswa  harus  digali  pendapatnya mengenai  isu  tersebut.  Mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  UTU  dipilih  karena  mereka  adalah mahasiswa  yang  mempelajari  ilmu  hukum  dan  erat  kaitannya  dengan  hukum. Oleh  sebab  itu penelitian  ini  berjudul “ Opini  Mahasiswa  Mengenai  Isu  Pemindahan  Lokasi  Pelaksanaan Hukum Cambuk Ke Penjara (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum FISIP UTU) ” . Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan yang  menjadi alasan utama yang  ingin  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP UTU menanggapi perihal isu pemindahan lokasi pelaksanaan hukum cambuk ke penjara? Oleh sebab  itu  yang  menjadi  tujuan  umum  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  bagaimana mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP  UTU  menanggapi  perihal  isu  pemindahan  lokasi pelaksanaan  hukum  cambuk  ke  penjara.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  kuantitatif  dengan  menyebarkan  kuisioner  kepada  20  mahasiswa  Prodi  Ilmu Hukum FISIP UTU.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  bagi  pemerintah  dalam menegakkan  hukum  yang  sudah sepatutnya  dipatuhi oleh seluruh  masyarakat. Di  samping  itu, penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  pembaca  mengenai  telah ditetapkan  dan  dijalankan  sebuah  hukum  cambuk  yang  bertujuan  bukan  hanya  untuk menghukum namun juga untuk membuat jera pelaku pelanggaran syariah tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Hukum Cambuk
Syariat Islam dalam pelaksanaannya sebaiknya tidak melanggar hak-hak asasi manusia (HAM), hal ini diungkapkan oleh Alyasa ’ Abu Bakar (Yani, 2011: 181) yang menulis mengenai “ Syariat  Islam  jangan  Bertentangan  dengan  HAM ” .  Dalam  tulisannya,  tidak  ada  pernyataan yang  menyatakan  adanya  penentangan  dengan  pelaksanaan  hukuman  cambuk.  Beliau menyatakan setuju dengan hukuman cambuk, menurutnya “ Semua hukuman adalah derita, yang menurut  filosof  Eropa,  penderitaan  paling  berat  adalah  kehilangan  kemerdekaan.  Logikanya karena hak asasi paling dasar adalah kebebasan, maka hukuman cambuk yang diterapkan adalah yang  lebih  ringan  dan  yang  agak  jauh  dari  pelanggaran  HAM. ” Sejalan  dengan  apa  yang diungkapkan  oleh  Alyasa ’ Abu  Bakar,Prof.  Syahrizal,  (Bantasyam  dan  Siddiq,  2009:  140) menyatakan bahwa: “ Terkait dengan urusan hak asasi manusia, penerapan hukum Islam di Aceh dipandang  oleh  sebagian  kalangan  di Aceh  tidak  melanggar  HAM.  Penerapan  hukum  Syari ’ at Islam bukan untuk menghukum orang, akan tetapi pada prinsipnya justru melindungi, menjaga keamanan dan ketertiban semua orang. ”
Pelaksanaan  Syari ’ at  Islam  di  Aceh  pada  dasarnya  telah  disesuaikan  dengan  hukum- hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  juga  hukuman  yang  ada  dalam  peraturan  syariat  Islam tidak  melanggar  HAM.  Hal  tersebut  agar  penerapan  Syari ’ at  Islam  tidak  bertentangan  dengan Hukum-hukum  lainnya  yang  ada  di  Indonesia  (Yani,  2011:204).  Yani  (2011:204)  juga menambahkan bahwa:
“ Bukan hanya di Aceh, penerapan hukum Jinayat dalam Islam didukung konsep HAM yang  telah  disahkan  dalam  Deklarsi  Universal  Hak-hak Asasi  Manusia  Menurut  Islam (DIUHR)  1981  dan  Deklarasi  Kairo  (CDHRI)  1990 — yang  menyatakan  bahwa penerapan  syariat  Islam  di  dunia  dapat  disesuaikan  dengan  penafsiran  fiqh  berbagai mazhab    yang  ada  dalam  Islam  menurut  kondisi  dan  situasi  umat  Islam  berada,  (tak terkecuali  di  Aceh-Indonesia).  Menurut  Hukum  Islam  dan  konsep  HAM  Islam, menghukum orang yang bersalah bukan bertujuan untuk menyiksa mereka secara tidak manusiawi  dan  merendahkan  martabatnya.  Namun  merupakan  balasan  atas  kesalahan yang  ia  lakukan,  di  samping  merupakan  salah  satu  cara  taubah  (permohonan ampunan/penyesalan  dari  dosanya),  bila  dilakukan  dengan  suka  rela.  Tujuan  Hukum Islam  adalah  untuk  mencegah  kriminalitas — (kesalahan)  yang  sama — dilakukan  oleh umat Islam yang lain. ” Singapura  termasuk  salah  satu  negara  yang  masih  memberlakukan  hukuman  cambuk. Hukuman  cambuk  merupakan  warisan  dari  koloni  Inggris  yang  pernah  menjajah  Singapura. Selain  Singapura,  Malaysia  juga  merupakan  Negara  bekas  jajahanI  nggris  yang  masih memberlakukan hukuman cambuk. Di Singapura, hukuman cambuk biasanya dilakukan dengan rotan dan diterapkan pada pelanggaran pidana seperti narkoba, perampokan, pidana terkait seks, pembunuhan,  kepemilikan  senjata  tidak  sah,  vandalisme,  kerusuhan,  peminjaman  uang  secara legal,  dan  untuk  orang  asing  yang  melewati  batas  tinggal  di  Singapura  hingga  90  hari  (untuk menghindari  keberadaan  pekerja  imigran  ilegal).  Hukuman  cambuk  juga  bisa  dikombinasikan dengan  hukuman  lainnya  secara  bersamaan.  Sergei  Sekov  misalnya,  seorang  pria berkewarganegaraan  Ukraina  pernah  dihukum  cambuk  karena  melakukan  pelecehan  seksual dengan  menyentuk  bokong  salah  seorang  pramugari  Singapore  Airlines  sebanyak  dua  kali. Walaupun  hanya  2  kali,  pria  ini  tetap  dikenakan  hukuman  cambuk  atas  tuduhan  melakukan pelecehan  seksual.  Selain  dicambuk,  ia  juga  diwajibkan  membayar  sejumlah  denda.  Menurut prosedur hukum yang berlaku di Singapura, hukuman cambuk hanya boleh dikenakan pada laki- laki  berusia  18  sampai  50  tahun  dan  telah  dinyatakan  layak  secara  medis  untuk  menerima hukuman cambuk. Artinya laki-laki berusia di atas 50 tahun, wanita dan anak-anak di bawah 18 tahun  tidak  diperkenankan  menerima  hukuman  cambuk  oleh  negara.  Jumlah  cambukan tergantung besarnya kesalahan, namun maksimal 24 kali dalam sekali eksekusi. Ukuran cambuk
dengan panjang 1,2 meter dan tebal 1,27 cm. Dalam pelaksanaannya, terpidana hukum cambuk akan  diminta  untuk  telanjang,  kemudian  dokter  akan  memeriksa  kondisi  medisnya  sebelum eksekusi dilakukan. Jika kondisi fisiknya layak, eksekusi pun dilaksanakan. Untuk mereka yang kondisinya  tidak  memungkinkan  untuk  menerima  hukuman  cambuk,  maka  hukuman  akan dialokasikan kepada hukuman penjara (Tenawin, 2015).
Proses dalam pelaksanaan hukuman cambuk dimana terpidana akan dicambuk di bagian pantatnya  dengan  sekuat  tenaga  oleh  sipir  penjara  dengan  jeda  15  detik  antara  1  cambukan kecambukan  berikutnya.  Sampai  seluruh  jumlah  cambukan  yang  harus  ditanggung  telah dipenuhi  atau  sampai  petugas  medis  menyatakan  kondisi  yang  bersangkutan  sudah  tidak sanggup  menerima  cambukan.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari  cambukan  ini  bisa  beragam tergantung  banyaknya  cambukan  yang  harus  ditanggung.  Dari  memar  hingga  mengeluarkan darah.  Setiap  selesai  menerima  cambukan,  petugas  medis  akan  langsung  mengobati  dan memberikan  lotion  antiseptik  pada  luka  bekas  cambukan.  Proses  penyembuhan  luka  akan berlangsung antara dua minggu sampai satubulan. Luka ini umumnya akan meninggalkan bekas yang sulit hilang (Tenawin, 2015).
Bila dibandingkan hukuman cambuk yang dilakukan di Singapura dengan yang diadakan di Aceh sedikit berbeda. Hukuman cambuk yang dilaksanakan di Aceh tidak memandang jenis kelamin.  Beda  dengan  pelaksanaan  hukuman  cambuk  di  Sigapura  yang  hanya  berlaku  untuk laki-laki  yang  berumur  18  sampai  50  tahun.  Namun  lokasi  pelaksanaannya  juga  berbeda.  Di singapura  pelaksanaanya  hukuman  ini  diadakan  di  penjara  sedangkan  di  Aceh  pelaksanaan hukuman  cambuk  dilaksanakan  di  lapangan  di  depan  masjid  dan  dapat  disaksikan  oleh masyarakat.
Dari segi  banyaknya  hukuman  cambuk  yang  akan  diterima  terdakwa  pelecehan seksual, hukuman cambuk di Singapura dan di Aceh berbeda. Qanun Jinayat yang mengatur soal pidana pelecehan  seksual.  Pasal  46  Qanun  mengancam  dengan  hukuman  45  kali  cambuk  atau  denda paling  banyak  450  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  45  bulan  (Gade,  2015). Sedangkan terdakwa untuk pelanggaran seksual hanya dihukum 24 kali cambukan.
Sebagai contoh hukuman cambuk yang menjadi fenomenal adalah hukuman cambuk pada Kasus pelanggaran syari ’ ah yang dilakukan oleh pasangan Gay yang berakhir dengan hukuman cambuk pada tanggal 23 mei 2017 lalu menjadi isu hangat yang diangkat oleh berbagai media baik media lokal maupun media asing. Ada dua isu yang menjadi focus dalam kasus ini yaitu isu hukum cambuk dan pasangan gay. Pasangan gay yang diadili oleh Mahkamah Syari ’ ah tersebut dikenakan Pasal 63 ayat 1 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “ Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Liwath  diancam  dengan ‘ Uqubat Ta ’ zirpaling  banyak  100  (seratus)  kali  cambuk  atau  denda  paling  banyak  1.000  (seribu)  gram emas  murni  atau  penjara  paling  lama  100  (seratus)  bulan. ” Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa hukuman  yang  terima  adalah  100  kali  cambuk.  Akan  tetapi  pasangan  gay  yang  melakukan tindakan asusila tersebut hanya didera hukuman 85 kali cambukan (Juliani, 2017: 455).
Qanun Jinayat sendiri baru disahkan pada tahun 2014. Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang  Hukum  Jinayat  ini  mulai  berlaku  pada  Tanggal  23  Oktober  2015,  setahun  setelah disahkannya.  Hukum  Jinayat  ini  merupakan  hukum  pidana  yang  memuat  ketetuan  hukuman cambuk  dan  rajam.  Juga  menegaskan  pada  tindakan  yang  melanggar  Syari ’ at  seperti  zina, maisir , dan banyak lagi termasuk liwath (homoseksual). Dalam Qanun Jinayat No.6 tahun 2014 Pasal 63 menyebutkan perihal liwath yang berbunyi sebagai berikut:
1. Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Liwath  diancam  dengan ‘ Uqubat Ta ’ zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
2. Setiap  Orang  yang  mengulangi  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diancam  dengan ‘ Uqubat  Ta ’ zir  cambuk  100  (seratus)  kali  dan  dapat  ditambah dengan  denda  paling  banyak  120  (seratus  dua  puluh)  gram  emas  murni  dan/atau
penjara paling lama 12 (dua belas) bulan
3. Setiap  Orang  yang  melakukan  Liwath  dengan  anak,  selain  diancam  dengan ‘ Uqubat  Ta ’ zir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  ditambah  dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan (Juliani, 2017: 459).
Pelaksanaan  hukum  cambuk  bagi  kaum  gay  dan  lesbian  di  negara lain  akan lebih  parah pelaksanaannya.  Menurut  washington  Post  (Wicaksono  dan Alia,  2016)  bahwa  ada  10  negara yang memberlakukan hukuman mati untuk pasangan sejenis, baik pasangan sejenis pria maupun pasangan  sejenis  wanita.  Data  yang  mereka  miliki,  kebanyakan  negara  Islam  yang memberlakukan  hukuman  tersebut.  Pelaksanaan  hukuman  mati  pun  cukuo  mengerikan,  ada yang  dilempari  batu  sampai  mati  dan  dicambuk  sampai  mati.  10  negera  tersebut  antara  lain (Wicaksono dan Alia, 2016):
1. Yaman Di  negara  ini  ada  hukum  pidana  yang  diberlakukan  sejak  1994.  Dalam  hukum  itu, seorang pria yang sudah menikah akan dilempar batu sampai meninggal jika ternyata gay.  Sedangkan  pria  yang  belum  menikah  akan  dicambuk  di  bagian  wajah  atau dipenjara  selama  satu  tahun.  Lain  halnya  dengan  wanita  lesbian  yang  diancam hukuman tujuh tahun penjara.
2. Iran Iran  menganut  hukum  syariah.  Pria  yang  ketahuan  sebagai  gay  akan  dihukum  mati atau  dihukum  cambuk  jika  ketahuan  berciuman.  Sama  halnya  dengan  lesbian  yang juga akan dihukum cambuk.
3. Irak Hukum  pidana  di  Irak  tidak  secara  langsung  menyebut  hukuman  bagi  pasangan homoseksual.  Namun  dari  kejadian  yang  ada,  pasangan  gay  akan  dibunuh  oleh militer dan dihukum sampai mati oleh hakim, merujuk pada hukum syariah. 4. Mauritania Seorang pria muslim yang menjadi gay akan dihukum lempar batu sampai mati. Ini tertuang  dalam  hukum  yang  ditegaskan  sejak  1984.  Sedangkan  wanita  lesbi  akan diancam hukuman penjara.
5. Nigeria Hukum federal di negara ini mengkelompokkan gay sebagai perilaku kejahatan yang dapat  dihukum  penjara.  Namun  beberapa  wilayah  di  negara  itu  telah  mengadopsi hukum syariah dan memberlakukan hukuman  mati bagi gay. Bahkan sebuah aturan baru  saja  diberlakukan  pada  Januari  yang  melarang  gay  untuk  mengadakan pertemuan atau membentuk forum.
6. Qatar Hukum  syariah  telah  diberlakukan  di  negara  ini,  namun  hanya  untuk  pria  muslim yang  ketahuan  sebagai  gay.  Mereka  bisa  dihukum  mati  jika  ketahuan  memiliki orientasi seksual berbeda.
7. Arab Saudi Hukum  syariah  sangat  ditegaskan  di  negara  ini.  Semua  perilaku  seksual  yang menyimpang akan dihukum mati melalui lempar batu tanpa henti. Sodomi, gay, atau berhubungan di luar nikah dianggap sebagai kejahatan. 8. Somalia Hukum  pidana  akan  diberlakukan  bagi  gay  dengan  ancaman  penjara.  Namun  di beberapa wilayah, khususnya di selatan, sudah diberlakukan hukum syariah dengan ancaman mati.
9. Sudan Kasus  sodomi  akan  menghadapi  hukum  cambuk  dan  penjara  di  negara  ini.  Namun
jika terjadi sampai tiga kali dan tersangka tidak juga insaf maka hukuman mati akan menanti.
10. Uni Emirat Arab Perangkat hukum di negara ini tidak setuju jika hukum federal disebut sebagai dasar pemberlakukan  hukuman  mati  bagi  homoseksual,  atau  hanya  untuk  pemerkosa. Namun yang jelas, semua kasus seksualitas di luar nikah dilarang keras.

## Pemindahan Lokasi Pelaksanaan Hukum Cambuk
Gubernur  Aceh,  Irwandi  Yusuf,  mengatakan  alasan  pemindahan  lokasi  pelaksanaan hukuman cambuk ke dalam lembaga pemasyarakatan ditempuh agar investasi di Provinsi Aceh tidak  terganggu.  Irwandi  menyebutkan  juga  alasan  pemindahan  lokasi  pelaksanaan  hukuman tersebut  agar  investor  tidak  fobia  untuk  menanam  saham  di  Aceh.  Ini  juga  dapat  membantu peningkatan  dan  lajur  ekonomi  di  Aceh.  Selain  itu,  pelaksanaan  cambuk  yang  dilakukan  di dalam  lapas  dilakukan  untuk  menghindari  beredarnya  video  wajah  terpidana  di  media  sosial seperti  Youtube.  Dengan  beredarnya  video,  seumur  hidup  dia  akan  menjadi  terpidana.  Alasan Irwandi  tersebut  berbeda  dengan  Fuad  Mardhatillah.  Menurut  pengamat  hukum  Universitas Islam  Negeri  Ar-Raniry  ini,  ada  kesalahan  dalam  penerapan  syariat  Islam  yang  selama  ini dilaksanakan  di  Provinsi  Aceh.  Dia  menilai  seharusnya  cambuk  itu  menjadi  introspeksi  diri bukan  untuk  mempermalukan."Cambuk  yang  dilakukan  hari  ini  semacam  euforia.  Jadi  ketika ada  orang  yang  dicambuk  para  penonton  bersorak  ria,  bertepuk  tangan  dan  mengabadikan dengan  telepon  seluler,"  kata  Fuad.  Akan  tetapi,  dia  berpandangan  pemindahahan  lokasi cambuk  ke  dalam  lapas  tidak  ada  sangkut  paut  dengan  investasi  di  Aceh  selama  ini.  Masalah investasi  tidak  ada  hubungannya,  saya  rasa  cambuk  ini  hanya  masalah  politik  partai  tertentu saja," (Hidayatullah, 2018).
Pada  media  tribunnews.com  edisi  Kamis  12  April  2018,  Irwandi  menjelaskan alasannya  memindahkan  lokasi  pelaksanaan  hukuman  cambuk  ke  penjara.  Salah  satu  alasan terbesar  keputusan  Irwandi  adalah  gelombang  kritik  dari  masyarakat  internasional  setiap  kali hukuman  cambuk  diterapkan  di  Aceh.  Terakhir  Aceh  mendulang  hujan  kecaman  setelah menghukum  cambuk  dua  pasangan  gay  dan  mengusulkan  pemberlakuan  hukuman  pancung untuk  pelaku  pembunuhan.  Menurut  Irwandi  keputusannya  bertujuan  untuk  meredam  protes pihak  luar,  beliau  juga  tidak  ingin  hasil  rekaman  hukuman  cambuk  di  Aceh  memperkuat Islamofobia di luar negeri. Meski begitu ia masih mengizinkan masyarakat dan wartawan untuk menyimak proses eksekusi langsung.
(Sumber: Putra, 2017)

## Teori Spiral of Silence
Teori spiral kesunyian itu sendiri semula dibuat oleh Noelle-Neumann untuk menjelaskan fenomena pembentukan opini publik pada Pemilu di Jerman Barat tahun 1965 dan 1972. Sejak tahun  1980an  telah  banyak  studi  mengenai  teori  spiral  kesunyian  yang  dilakukan  di  sejumlah negara yang mempunyai karakteristik media, sistem politik dan pemerintahan dan budaya yang berbeda dengan Jerman. Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa teori spiral kesunyian bisa dipakai  menjelaskan  proses  pembentukan  opini  publik  dalam  konteks  negara  yang  berbeda. Meski demikian, ada celah (gap) yang belum terjawab dari sejumlah studi mengenai teori spiral kesunyian. Yakni,  apakah  teori  spiral  kesunyian  (dan  teori  pembentukan  opini  publik  lainnya) bisa  dipakai  untuk  menjelaskan  terbentuknya  opini  publik  di  negara  dengan  pendidikan warganya  yang  masih  rendah  dan  akses  terhadap  media  yang  relatif  masih  kecil.  Teori pembentukan opini publik didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat sadar (aware) dengan isu- isu publik, selalu mengawasi opini yang berkembang dalam masyarakat. Individu digambarkan mempunyai kemampuan dalam melihat opini apa yang ada dalam masyarakat dan menentukan opini pribadinya di tengah opini yang berkembang dalam masyarakat (Eriyanto, 2012:14).
Pengertian  opini  publik  adalah  sikap  seseorang  mengenai  suatu  hal,  dimana  mereka merupakan anggota sebuah masyarakat yang sama, sehingga opini publik berhubungan dengan sikap  manusia,  baik  sikap  secara  pribadi  maupun  sikap  manusia  secara  kelompok.  Sikap manusia  itu  sendiri  ditentukan  berdasarkan  atas  pengalaman  yang  terjadi  pada  manusia  atau kelompok  tersebut.  Opini  publik  tersebut  akan  menguat  apabila  dibarengi  dengan  beberapa opini  kelompok  sehingga  opini  publik  dapat  bergerak.  Akar  dari  opini  sebenarnya  tak  lain adalah persepsi, yang ditentukan oleh faktor seperti : (1) latar belakang budaya, (2) pengalaman masa  lalu,  (3)  nilai-nilai  yang  dianut,  dan  (4)  berita-berita  yang  berkembang  (Mellisa,  2013 :344-345).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum FISIP UTU menanggapi perihal isu pemindahan lokasi pelaksanaan hukum cambuk ke penjara, oleh  sebab  itu  peneliti  menyebarkan  20  kuisioner  untuk  20  mahasiswa  untuk  mendiskripsikan pendapat mereka yang berasal dari beberapa pertanyaan tertutup.

## Tabel 1. Pertanyaan Penelitian 1
Apakah anda setuju apabila hukum cambuk tidak diadakan lagi di masjid namun di penjara? Tidak Setuju Netral Setuju 13 1 6
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  ada  13  orang  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP UTU  yang  menyatakan  tidak  setuju  apabila  pelaksanaan  hukum  cambuk  dilakukan  di  penjara. Sebagian mereka memilih setuju, yaitu sebanyak 6 orang dan hanya 1 orang yang menyatakan netral  terhadap  pendapat  pemindahan  lokasi  pelaksanaan  hukum  cambuk.  Hal  tersebut  dapat disimpulkan bahwa dominan mahasiswa Prodi Hukum FISIP UTU tidak setuju apabila hukum cambuk tidak diadakan lagi di masjid namun di penjara.

## Tabel 2. Pertanyaan Penelitian 2
Apakah menurut anda hukum cambuk yang diadakan di penjara akan membuat jera? Tidak Setuju Netral Setuju 12 3 4
Dapat kita lihat dari tabel di atas  bahwa kebanyak  mahasiswa Prodi Ilmu Hukum FISIP UTU  menyatakan  tidak  setuju.  Hal  ini  diartikan  hukuman  cambuk  yang  diadakan  di  penjara tidak  akan  membuat  terdakwa  jera  dengan  kesalahan  yang  telah  dilakukannya.  Ada  3  orang yang  menyatakan  netral  dan  ada  4  orang  yang  menyatakan  setuju  dengan  pertanyaan  di  atas. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  mahasiswa  Prodi  Hukum  FISIP  UTU  merasa apabila pelaksanaan hukum cambuk dipindahkan ke penjara, maka efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada.

## Tabel 3. Pertanyaan Penelitian 3
Apakah menurut anda dengan diadakannya pelaksanaan hukum cambuk di masjid akan membuat investor merasa fobia untuk menanamkan sahamnya di Aceh? Tidak Setuju Netral Setuju 8 6 6
Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan jumlah pendapat mahasiswa Prodi Ilmu Hukum  FISIP  UTU  yang  menyatakan  setuju  dan  tidak  setuju  juga  yang  menyatakan  netral, jumlahnya  hampir  sama.  Namun  pendapat  dominan  dari  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP UTU yaitu mereka menyatakan tidak setuju apabila pelaksanaan hukum cambuk di masjid akan membuat investor merasa fobia untuk menanamkan sahamnya di Aceh.

## Tabel 4. Pertanyaan Penelitian 4
Apakah anda setuju alasan diadakan hukum cambuk di penjara agar tidak ada lagi rekaman video pelaksanaan hukum cambuk yang dianggap akan menjadikan terpidana menjadi terpidana
seumur hidup? Tidak Setuju Netral Setuju 14 2 4
Dari  tabel  di  atas  kita  bisa  melihat  perbedaan  yang  signifikan  dari  pernyataan  pendapat mahasiswa  Prodi  Hukum  Ilmu  FISIP  UTU  bahwa  ada  14  orang  atau  lebih  dari  setengah  dari julah  mahasiswa  yang  diberikan  kuisioner  menyatakan  tidak  setuju  bahwa  apabila  hukum cambuk  yang  ada  akan  diadakan  di  penjara  akan  menghindari  hadrinya  rekaman  video pelaksanaan  hukum  cambuk  tersebut  yang  nantinya  akan  beredar  di  berbagai  media,  dan  bisa disaksikan  oleh  siapa  saja  termasuk  terdakwa  sendiri.  Mereka  menganggap  hal  ini  tidak  akan membuat  terdakwa  menjadi  terdakwa  seumur  hidup.  Namun  ada  2  orang  yang  menyatakan netral dan ada 4 orang yang menyatakan setuju dengan hal tersebut.

## Tabel 5. Pertanyaan Penelitian 5
Apakah menurut anda pelaksanaan hukum cambuk di masjid merupakan bentuk pelanggaran HAM? Tidak Setuju Netral Setuju 19 1 0
Dilihat  dari  hasil  penelitian  yang  dipaparkan  dalam  tabel  di  atas  dapat  kita  simpulkan bahwa hampir semua informan yang teliti menyatakan tidak setuju apabila pelaksanaan hukum cambuk  di  masjid  dianggap  satu  bentuk  pelanggaran  HAM.  Jadi  bisa  kita  ambil  kesimpulan bahwa  dominan  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP  UTU  menyatakan  tidak  setuju  apabila pelaksanaan hukum cambuk di masjid disebut bentuk pelanggaran HAM.

## Tabel 6. Pertanyaan Penelitian 6
Apakah menurut anda pemindahan pelaksanaan hukum cambuk ke penjara ada kaitannya dengan kepentingan politik? Tidak Setuju Netral Setuju 8 1 11
Seperti yang terlihat dari tabel, bahwa ada 8 mahasiswa Prodi Ilmu  Hukum FISIP  UTU yang  menyatakan  tidak  setuju  apabila  pemindahan  pelaksanaan  hukum  cambuk  ke  penjara  ini dituding terkait dengan kepentingan politik. Namun ada 11 mahasiswa yang menyatakan setuju dan ada 1 orang yang menyatakan netral. Hal tersebut menyatakan bahwa mahasiswa Prodi Ilmu Hukum  FISIP  UTU  menganggap  adanya  kepentingan  politik  yang  melatarbelakangi pemindahan lokasi pelaksanaan hukum cambuk ke penjara.

## Tabel 7. Pertanyaan Penelitian 7
Apakah menurut anda akan ada penyelewengan pelaksanaan hukum cambuk bila dipindahkan ke penjara semisal yang berkuasa dan kaya tidak akan dikenakan cambuk? Tidak Setuju Netral Setuju 4 3 13
Dari  tabel  di  atas  dapat  kita  lihat  dominasi  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP  UTU yang berjumlah 13 orang menyatakan setuju dengan pertanyaan di atas sedangkan ada 4 orang yang  menyatakan  tidak  setuju  dan  ada  1  orang  yang  menyatakan  netral.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP  UTU  menyatakan  akan  ada penyelewengan  pelaksaan  hukum  cambuk  apabila  dipindahkan  ke  penjara.  Hukum  cambuk tersebut ditakutkan hanya akan berlaku untuk terdakwa yang berasal dari kalangan bawah dan tidak mempunyai kekuasaan.

## 4. PENUTUP
Dari  apa  yang  telah  dijelaskan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  mahasiswa  Prodi  Ilmu Hukum  FISIP  UTU  tidak  setuju  dengan  rencana  pemerintah  untuk  memindahkan  lokasi pelaksanaan hukum  cambuk  ke  penjara.  Hal ini  dianggap  bahwa  hukuman  tersebut tidak  akan membuat  terdakwa  jera  karena  efek  malu  tidak  ada.  Terdakwa  tidak  akan  dihukum  oleh masyarakat  karena  tidak  dipertontonkan  di  depan  umum.  Selain  itu  adanya  pelarangan  untuk mengambil  gambar  dan  rekaman  ketika  proses  pelaksanaan  hukum  cambuk  tersebut, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fisip UTU menilai hal itu tidak perlu dilarang. Selain itu mereka menganggap pelaksanaan hukum cambuk di masjid tidak akan menimbulkan rasa fobia investor untuk  menanamkan  sahamnya  ke  Aceh  dan  pelaksanaan  hukum  cambuk  di  masjid  tidak melanggar  hak-hak  asasi  manusia.  Mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum  FISIP  UTU  juga  menuding perpindahan  lokasi  pelaksanaan  hukum  cambuk  ini  sarat  dengan  kepentingan  politik  sehingga nantinya  ditakutkan  pihak  yang  berkuasa  yang  melakukan  pelanggaran  syariah  tidak  akan menerima hukuman cambuk karena kekuasaan yang dimilikinya.
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  bagaimana  mahasiswa  Prodi  Ilmu  Hukum FISIP UTU menanggapi perihal isu pemindahan lokasi pelaksanaan hukum cambuk ke penjara, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:
1. Penulis  mengharapkan  pemerintah  apabila  terealisasinya  pemindahan  pelaksanaan hukum cambuk tersebut, maka harap berlaku adil. Karena hukum tidak runcing ke bawah, namun hukum berlaku untuk seluruh masyarakat.
2. Penulis mengharapkan apabila memang ingin Syari ’ at ini dijalankan secara kaffah, maka  ada  baiknya  pemerintah  meneliti  bagaimana  Perjanjian  Madinah  yang  telah disepakati  Internasional  itu  dibuat  sehingga  Pemerintah  Provinsi  Aceh  bisa mencontoh langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Madinah.
3. Penulis  mengharapkan  kepada  mahasiswa  sebagai agent  of  change untuk  terus memantau  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  agar  nantinya  kebijakan  tersebut tidak merugikan masyarakat.
5. REFERENSI
.Bantasyam,  Saifuddin  dan  Siddiq,  Muhammad  (ed).  (2009). Aceh  Madani  dalam  Wacana: Format Ideal Implementasi Syari ’ at Islam di Aceh. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center (AJRC).
Eriyanto. 2012. Teori Spiral Kesunyian dan Negara Transisi Demokrasi: Sebuah Pengujian di Indonesia. Jurnal Komunikasi Indonesia. Vol I (1): 13-22.
Gade, Fakhrurradzie. 2015. Qanun Jinayat . http://www.acehkita.com/ini-besaran- hukuman-cambuk-dalam-qanun-jinayat/. Diakses Pada Tanggal 17 April 2018.
Hidayatullah. 2018. Alasan Investasi, Hukuman Cambuk di Aceh Dipindah ke dalam LP . http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43739493. Diakses Pada Tanggal 17 April
2018.
http://www.tribunnews.com/internasional/2018/04/12/banjir-kritik-aceh-pindahkan-eksekusi- hukuman-cambuk-ke-penjara
Juliani,  Reni.  2017.  Media  Asing  dan  Perda  Aceh:  Pro  Kontra  Pemberitaan  Hukum Cambuk  Gay  di  Aceh. E-Proceeding  COMICOS Developing  Knowledge Community Quintuple Helix and Beyond.
Mellisa. 2013. Pembentukan Opini Publik Tentang Citra Polisi Terkait Berita Tindak Kekerasan Polisi di Harian Samarinda POS Studi Deskriptif Pada Masyarakat Kelurahan Bandara Samarinda. Ejournal Ilmu Komunikasi. Vol I (2):236-248.
Putra,  Irwansyah.  2017. Demi  Investasi  Aceh,  Jokowi  Minta  Hukuman  Cambuk  Digelar Tertutup. https://katadata.co.id/berita/2017/07/11/demi-investasi-aceh-jokowi-minta- hukuman-cambuk-digelar-tertutup. Diakses Pada Tanggal 17 April 2018.
Surry, Khalis. 2018 . Hukuman Cambuk di Aceh Kini Dilakukan di Penjara, Bukan di Depan Umum Lagi. https://news.okezone.com/read/2018/04/12/340/1885760/hukuman- cambuk-di-aceh-kini-dilakukan-di-penjara-bukan-di-depan-umum-lagi. Diakses Pada Tanggal 17 April 2018.
Tenawin, 2015. Merlion Chapter One : Hukuman Cambuk di Singapura . http://www.kompasiana.com/deirdretenawin/merlion-chapter-one-hukuman-cambuk-di- singapura_55d8095b779373f71bddae82.  Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017.
Wicaksono, Bayu Adi dan Alia, Siti Sarifah. (2016). 10 Negara yang Berlakukan Hukum Mati Mengerikan  Bagi  LGBT. http://m.viva.co.id/amp/berita/dunia/784733-10-negara-yang- berlakukan-hukum-mati-mengerikan-bagi-lgbt/2.Diakses Tanggal 03 Juli 2017.
Yani,  Muhammad.  (2011). Pelaksanaan  Hukum  Jinayat  di Aceh  dalam  Perspektif  Hukum  dan HAM: Studi Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003. Banten: Isdar Press