## PENGAWASAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK TERHADAP PERUSAHAAN PENGHASIL LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

## Al Ushudi
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Email: hudy.partners@gmail.com
ABSTRAK Kata kunci: Limbah  Bahan  Beracun dan Berbahay/ B3 Undang-Undang  Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengolaan  Lingkungan  Hidup  menjelaskan  penggolaan Limbah  Bahan  Beracun  dan  Berbahaya  bertujuan  menjaga  kualitas  pelestarian Lingkungan  Hidup  agar  tidak  terjadi  pencemaran  lingkungan  yang  di  lakukan oleh  pelaku  usaha.  Tujuan  penelitian  ini  akan  mengkaji  pelaksanaan  Undang- Undang Lingkungan dengan Pengawasan, penindakan serta mekanise perizinan bagi  perusahaan  penghasil  limbah  B3  dan  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan,  luar  pengadilan  dan  hak  gugat  masyarakat.  Data  penelitihan  ini meliputi data primer dan sekunder. Bahan Kepustakaan diperoleh dari referensi buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, dokumen resmi, internet dan bahan  kepustakaan  yang  lainya  yang  berhubungan  dengan  Limbah  Bahan Beracun  dan  Berbahaya.  Hasil  Peneletihan  ini  menghasilkan  bahwa  Badan Lingkungan  Hidup  mempunyai  kewenangan  dalam  memberikan  sanksi  atau pencabutan  izin  bagi  Perusahaan  yang  melakukan  Pencemaran  Lingkungan Hidup dan Tindakan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik  dalam  melakukan  Pengawasan  Perusahaan  Penghasil  Limbah  Bahan Beracun,  menindak  Perusahaan  yang  melakukan  Pencemaran,  mekanisme prosedur penindakan, pelaksanaan pemulihan Pencemaran, Penelitihan ini juga Memberikan  pemahaman  tentang  sanksi-Administrasi,  Perdata,  dan  Pidana. Peran  masyarakat  yang  melakukan  Gugatan  melalui  Pengadilan,  diluar Pengadilan  dan  peran  Organisasi  Lingkungan  dalam  ikut  serta  melakukan Pengawasan dan Gugatan kepada pelaku Pencemaran Lingkungan.
ABSTRACT Keywords: Toxic  and  Hazardous Waste / B3 Environmental  Law  Number  32  of  2009  concerning  Environmental  Protection and Management explains that the management of Toxic and Hazardous Waste is  aimed  at  maintaining  the  quality  of  environmental  preservation  so  that  no environmental  pollution  is  carried  out  by  business  actors.  The  purpose  of  this study  is  to  examine  the  implementation  of  the  Environmental  Law  with supervision, enforcement and licensing mechanisms for companies producing B3 waste and resolving disputes through the courts, out of court and public lawsuits. This research data includes primary and secondary data. Library Materials are obtained  from  reference  books,  Legislation,  Journals,  official  documents,  the internet and other library materials related to Toxic and Hazardous Waste. The results of this study resulted that the Environmental Agency has the authority to give  sanctions  or  revoke  permits  for  companies  that  carry  out  environmental pollution  and  actions  taken  by  the  Gresik  Regency  Environmental  Agency  in carrying out supervision of companies that produce toxic waste materials, take
action  against  companies  that  carry  out  pollution,  mechanism  procedures enforcement, implementation of pollution recovery, this research also provides an understanding of Administrative, Civil and Criminal sanctions. The role of the community that carries out lawsuits through the courts, outside the courts and the  role  of  environmental  organizations  in  participating  in  monitoring  and carrying out lawsuits against environmental pollution actors.

## PENDAHULUAN
Masalah  pencemaran  semakin  lama  semakin  besar,  awalnya  masalah  lingkungan  hidup masalah  alami,  yakni  peristiwa  terjadi  pada  proses  natural  proses  natural  ini  terjadi  tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan (Siahaan, 2004).
Dampak positif Perusahaan yang di rasakan masyarakat sangatlah besar dalam memperluas tenaga  kerja,  dari  meningkatnya  kemakmuran  rakyat,  meningkatnya  pendapatan  perkapita, meningkatnya  mutu  pendidikan  masyarakat,  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  yang semakin  meningkat  dan  masih  banyak  lagi  sisi  positif  dari  pembangunan.  Kehadiran  suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan/atau di daerah yang semulah dijadikan lahan untuk mencari kehidupan bagi  penduduk setempat,  pelan  tapi pasti mempunyai  implikasi  yang cukup luas,  perusahan  tersebut  dapat  mengganggu  cara  berfikir  dan  relasi  antara  sesama  individu, masyarakat, dan lingkungan (Sentosa Sembiring, 2012).
Pertumbuhan  perusahaan  di  Kabupaten Gresik  sangatlah signifikan, berbagai  perusahaan dari home perusahaan sampai perusahaan besar, kawasan pertanian dan pertambakan telah menjadi ahli fungsi sebagai kawasan perusahaan, dengan perubahan lahan ini maka akan berdampak pada pelestarian  lingkungan  hidup,  karena  adanya  perusahaan  ketika  pemerintah  daerah  dan  badan lingkungan  hidup  tidak  maksimal  dalam  pengawasan  pada  aspek  lingkungan  hidup  maka  akan terjadi  pencemaran  lingkungan,  yang  lebih  berbahaya  ketika  Perusahaan  tersebut  dalam  proses produksinya  adanya  sisa  penghasil  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3),  perlu  adanya pengawasan dan penindakan oleh badan ligkungan hidup ketika perusahaan tidak sesuai prosedural yang sesuai amanat peraturan yang berlaku.
Ketika  pengawasan  dan  penindakan  bagi  perusahaan  yang  telah  melakukan  pencemaran maka  akan  berdampak  negatif  kepada  mayarakat  dan  lingkungan  hidup,  telah  dijelaskan  dalam peaturan  sebagai  berikut  UU  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Pelindungan  dan  Penggelolaan Lingkungan Hidup pasal 63, tugas, wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. dan pasal 58, 59. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Undang-Undang No 32, 2009)  memuat  hal-hal yang  lebih  jelas  dan  rinci,  seperti  adanya  pola perlindungan lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan  hidup,  pengelolaan  bahan    berbahaya    dan    beracun    (B3)    serta    limbah    bahan berbahaya    dan  beracun  (LB3)  penggelolaan  limbah  bahan  beracun  dan  berbahaya  dan  juga  di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor  101 Tahun 2014 tentang Penggelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Peraturan Pemerintah Nomor 101, 2014).
Badan  lingkungan  hidup  kabupaten  Gresik  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Kabupaten Gresik  Nomor  52  Tahun  2013  Tentang  tata  laksana  perizinan,  pengawasan  penggelolaan  dan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (Peraturan Bupati Kabupaten
Gresik  Nomor  52,  2013)  oleh  pemerintah  daerah.  Dalam  perbup  ini  Pengawasan  pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang- undangan  di  bidang  pengelolaan  limbah  B3.  Kewajiban  untuk  melakukan  pengelolaan  dan pemantauan  limbah  B3  sebagaimana  tercantum  dalam  dokumen  Analisis  Mengenai  Dampak lingkungan  (AMDAL)  atau  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  (UKL)  dan  upaya  pemantauan lingkungan  (UPL)  atau  Surat  Surat  Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan  Lingkungan  (SPPL). Kewajiban  untuk  melakukan  pengelolaan  limbah  B3  sebagaimana  tercantum  dalam  dokumen perizinan.
Berdasarkan uraian diatas tersebut, dapat diketahui tentang permasalahan lingkungan hidup serta wewenang Badan lingkungan hidup dalam pengawasan dan penindakan dalam Penggelolaan Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  telah  mempunyai  legitimasi  hukum  dalam  melakukan pengawasan dan penindakan.

## METODE
Metodelogi  yang  digunakan  yaitu    Hukum  Normatif  ( yuridis  normative )  Yakni  Metode pengumpulan data yang mengutamakan penelitian hukum dengan berbagai bahan hukum melalui hasil telaah terhadap sumber-sumber kepustakaan berupa, dokumen, buku, jurnal, majalah, koran yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  bagaimana  hukum  di  gunakan  untuk  di  jadikan  istrumen penegakan dan penerapan mekanisme pengawasan dan penindakan oleh Pemerintah daerah bagi pencemaran lingkungan hidup, industri penghasil B3 sampai pada memberikan sanksi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sanksi hukum terhadap Perusahaan penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pelaku pencemaran, sesuai Undang - Undang No 32 Tahun 2009
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan  prilakunya  yang  memengaruhi  kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya (Siahaan, 2004).
Dalam  definisi  lain  yaitu  pengertian  lingkungan  hidup  diawali  dari  istilah  dalam  bahasa Inggris  yang  disebut  dengan environment, dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan millieu atau dalam  bahasa  Perancis  disebut  dengan I'environment. Lingkungan  hidup  disebut  juga  dengan lingkungan  hidup  manusia (human  environment). Istilah  ini  biasa  dipakai  dengan  lingkungan hidup.  Bahkan  seringkali  dalam  bahasa  sehari  -  hari  disebut  sebagai  "Lingkungan"  saja.  Telah banyak  ahli  yang  mencoba  memberikan  pengertian  lingkungan  hidup.  Seperti  apa  pengertian lingkungan hidup menurut Para Ahli. Berikut ini beberapa Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Ahli:
a. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Michael Allaby: Lingkungan hidup adalah the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism .
b. Pengertian  Lingkungan  Hidup  Menurut  S.  J.  McNaughton  dan  Larry  L.  Wolf:  Lingkungan hidup  adalah  semua  faktor  eksternal  yang  bersifat  biologis  dan  fisika  yang  langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.
c. Pengertian  Lingkungan  Hidup  Menurut  Prof.  Dr.  Ir.  Otto  Soemarwoto:  Lingkungan  hidup adalah  jumlah  semua  benda  dan  kondisi  yang  ada  dalam  ruang  yang  kita  tempati  yang mempengaruhi kehidupan kita.
d. Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH: Lingkungan hidup  adalah  semua  benda  dan  kondisi,  termasuk  di  dalamnya  manusia  dan  tingkah perbuatannya,  yang  terdapat  dalam  ruang  tempat  manusia  berada  dan  mempengaruhi  hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad hidup lainnya.
Pengertian  Lingkungan  Hidup  Menurut  UUPLH  1982:  Lingkungan  hidup  adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia  dan  perilakunya  yang  mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan (Siahaan, 2004) .
Undang-Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  dan  Pelindungan  Lingkungan Hidup berbeda dari Undang-Undang Pendahulunya yang hanya mengunakan istilah Pengelolaan Lingkungan  Hidup  pada  penamanaya,  UU  No  32  Tahun  2009  diberi  nama  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  penambahan  Istilah  “Perlindungan”  ini  didasarkan  pada pandangan  anggota  Panja  DPR  RI  dengan  rasionalitas  agar  lebih  memberikan  makna  tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan (Takdir Rahmadi, 2014)
Untuk  menjaga  lingkungan  hidup  Pemerintah  daerah  yang  sebagai  penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal mempunyai kewenangan tersendiri yakni meliputi kewenangan di bidang  pemerintahan  yang  dijelaskan  pada  Undang-Undang  No  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  mengenai  pelayanan  yang  dijelaskan  pada  pasal  12  ayat  (2)  yaitu: Tenaga  kerja, pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak,  pangan,    pertanahan,  lingkungan  hidup, administrasi  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika dan koperasi, usaha kecil dan menengah.
Beberapa kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan absolut oleh pemerintah pusat adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Dari  pasal  tersebut  pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  dalam  mengelola  dan  menjaga Lingkungan hidup termasuk penegakan hukum dalam lingkungan hidup.
Oleh  karena  itu  dalam  hal  pemerintah  daerah  melakukan  pengawasan  dalam  menjaga lingkungan hidup agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan yang timbul karena dampak dari perusahaan  penghasil  Limbah  Bahan  Beracun  dan  Berbahaya/  B3,  pencemaran  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 14  memberikan definisi  pencemaran  lingkungan  hidup  sebagai  berikut:“Masuk  atau  dimasukkannya  makhluk hidup,  zat,    energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan  hidup yang telah ditetapkan”.
Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka  unsur-unsur  atau  syarat  mutlak  untuk  disebut  sebagai  suatu  lingkungan  telah  tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Masuk dan dimasuknya kompone-komponen (mahluk hidup, zat, energi dll)
b. Ke dalam lingkungan hidup
c. Kegiatan manusia
d. Timbul perubahan atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.
Sedangkan  menurut  Stephanus  Munadjat  Danusaputro  merumuskan  Pencemaran lingkungan sebagi  berikut: “pencemaran adalah  suatu  keadaan, dalam mana suatu  zat  dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu ligkungan oleh kegiatan  manusia  atau  oleh  proses  alam sendiri    dalam  konsentrasi  sedemikian  rupa,  hingga  menyebabkan  terjadinya  perubahan    dalam keadaan  termaksud yang mengakibatkan lingkungan  itu  tidak  berfungsi  seperti  semula  dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati” (Muhamad Erwin, 2011).
Jenis-jenis  pencemaran  yang akan mempengaruhi  lingkungan hidup pertama Pencemaran air menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air pada pasal 1 angka 11 berbunyi sebagai berikut” Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan”. Air di butuhkan oleh manusia, dan mahluk hidup lainya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu berbentuk awan, turun dalam bentuk  hujan,  infiltrasi  ke  bumi/tubuh  bumi,  membentuk  air  bawah  tanah,  mengisi  danau  dan sungai serta laut, dan seterusnya, begitulah suatu daur hidrologi. Entah dimana dari mana dan di mana  ujungnya,  tidak  seorang  pun  mengetahui.  Sekali  jarring/  jalur  sklus  ini  terganggu  atau  di rusak,  sistemya  tidak  berfungsi  sebaimana  lazimnya  oleh  akibat  limbah  industri,  pengerusakan hutan  atau  hal-hal  lainya,  maka  dengan  sendirinya  membawa  efek  terganggu  atau  rusaknya sistemitu.  Suatu  limbah  industri  (misalnnya)  yang  bersenyawa  dengan  limbah  pestisida/ insektisida dan buangan domestic lainya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan  mungkin  badan  sungai.  Ada  pihak  berkata,  bahwa  alam  akan  mengaturnya  dan memperbaikinya  kembali.  Tetapi  perlu  di  ingat.  bahwa  semua  ada  batasnya  (Muhamad  Erwin, 2011).
Kedua Yaitu Pencemaran Udara Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara  seperti:    pembakaran  batubara,  bahan  bakar  minyak  dan  pembakaran  lainnya,  yang mempunyai  limbah  berupa  partikulat  (aeroso,  debu,  abu  terbang,  kabut,  asap,  jelaga),  selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perampelasan, pemulasan, dan pengolesan ( grinding ), penumbukan  dan  penghancuran  benda  keras  ( crushing ),  pengolahan  biji  logam  dan  proses pengeringan.  Kadar  pencemaran  udara  yang  semakin  tinggi  mempunyai  dampak  yang  lebih merugikan  (Takdir  Rahmadi,  2014).  Upaya  penanggulangan  dan  pemulihan  dilakukan  melalui langka  langka  berikut:  mewajibkan  kegiatan  sumber  pencemar  melakukan  penaggulangan, pengawasan, penataan, oleh sumber pencemar, mewajibkan membayar biaya penaggulangan dan wajin membayar ganti rugi kepada penderita (Takdir Rahmadi, 2014).
Ketiga  yaitu Pencemaran  lingkungan  tidak  hanya  pencemran  air  dan  udara  yang  paling beresiko  tinggi  terhadap  keberlanjutan  pelestarian  lingkungan  yaitu    pencemaran  Limbah Berbahaya  dan  Beracun  yang  biasanya  disebut  dengan  B3.  Limbah  ini  dari  hasil  sisa  produksi industri berat yang menghasil kan B3. Insutri ini harus ada pengawasan yang ketat oleh pemerintah pusat  maupun  daerah  definisi  Pengerttian  limbah  menurut  Undang  Undang  Pengelolaan Lingkungan hidup pasal 1 angka 21  yaitu;  “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan” dan  di  jelaskan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor”  Bahan    Berbahaya    dan    Beracun    yang selanjutnya  disingkat    B3    adalah    zat,    energi,    dan/atau    komponen  lain    yang    karena    sifat,
konsentrasi,    dan/atau  jumlahnya,    baik    secara    langsung    maupun    tidak  langsung,    dapat mencemarkan  dan/atau  merusak lingkungan  hidup,  dan/atau  membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah setiap limbah yang mengandung bahan dan berbahaya dan/atau beracun yang bersifat dan /atau kosentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  merusak  dan/atau  mencemarkan  lingkungan  hidup  dan/ atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
Dalam pemantauan di daerah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  Nomor:  KEP-02/BAPEDAL/01/1998  Tentang  Tata  Laksana  Pengawasan Pengelolaan  Limbah  Bahan  Dan  Beracun  Di  daerah  pada  pasal (2) Pengawasan  pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang meliputi.
a. Memasyarakatkan peraturan tentang pengelolaan limbah B3.
b. Melakukan inventarisasi Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3.
c. Inventarisasi Badan Usaha yang memanfaatkan limbah B3.
d. Inventarisasi Badan Usaha yang melakukan pengolahan dan penimbunan limbah B3.
e. Membantu  BAPEDAL  dalam  pemantauan  terhadap  Badan  Usaha  yang  diberikan  izin pengelolaan limbah B3 oleh BAPEDAL dari kegiatan/usaha terlampir dalam Keputusan ini 2 (dua) kali dalam setahun.
f. Memberikan  teguran  peringatan  pertama  terhadap  kegiatan/usaha  dalam  lampiran Keputusan ini yang tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 dan teguran berikutnya serta penerapan sanksi oleh BAPEDAL.
g. Melaporkan kepada BAPEDAL cq. Direktorat Pengelolaan Limbah B3 lokasi penimbunan dan pembuangan limbah B3 di daerah yang tidak memenuhi ketentuan (BAPEDAL, 1998). Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain bahan baku yang bersifat  berbahaya dan  beracun  yang  tidak  di  gunakan  karena  rusak,  sisa  pada  kemasan,  tumpahan,  sisa  proses produksi, sisa oli bekas, dari kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus, bahan tersebut dapat terjadinya pencemaran lingkungan apabila dalam pengelolaan, pemanfaatanya serta penimbunanya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## a. Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan
Berdirinya  suatu  perusahaan  industri  di  lokasi  akan  membawah  sebuah  dampak  terhadap masyarakat  dan  lingkungan  di  sekitarnya,  perusahaan  dapat  membawa  dan  menimbulkan pencemaran  lingkungan  yang  akan  membawa  permasalahan  sosial  antar  perusahaan  dan masyarakat yang terdampak.
Dalam  melestarikan  lingkungan  hidup  harus  adanya  sebuah  komitmen  bersama  antara perusahaan  dan  masyarakat,  banyak  kasus  perusahaan  yang  melakukan  produksi  produk  yang kemudian menghasilkan limbah B3.  Perusahaan dalam pelanggaranya akan menimbulkan citra tidak  baik  di  masyarakat,  seharusnya  dalam  kesadaran  seharusnya  melakukan  tanggung  jawab sosialnya dan melaksanakan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup sepenuhnya.
Perusahaan indutri menaati peraturan sesuai dengan yang telah di tetapkan Undang-Undang Perlindungan  dan  Pengolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  yang  terkait  dengan  baku  mutu lingkungan, AMDAL, penggelolaan limbah B3,  dan pembuangan  limbah dan menghindari dari sanksi-sanksi hukum yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan  hukum  lingkungan  dapat  dimaknai  sebagai  penggunaan  atau  penerapan instrument-instrumen  dan  saksi  hukum  administrasi,  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana  (Takdir Rahmadi, 2014).
Bahwa  peraturan  perundang-undangan  dapat  berlaku  efektif  apabila  didukung  oleh perangkat  penegakan  hukum.    Penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  dengan  kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang menghindarkan keadaan lingkungan yang tercemar. Ditambah lagi, efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gresik  maupun  oleh masyarakat  sangat  besar  peranannya  dalam  rangka  mengawal  peraturan  perundang-undangan tersebut.
Setelah mekanisme pengawasan oleh Badan lingkungan Hidup terhadap industry penghasil, penyimpan, pengelola Limbah B3 harus mennyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah di setujui.
Hasil  pengawasan  sebagai  dasar  penetapan  media  lingkungan  tercemar  yang  di  tuangkan dalam berita acara dan risalah rapat antara lain sebagai berikut
a. Menjabarakan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
b. Menjabarkan hal-hal yang telah di lakukan oleh penanggung jawab usaha /kegiatan.
c. Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/atau kegiatan berdasarkan perencanaan.
d. Pemulihan yang di setujui oleh mentri
e. Saran dan tindak lanjut.
Apabila dalam pengawasan yang dilaukan oleh badan lingkungan hidup kabupaten gresik kepada industri terjadi melakukan pencemaran dalam lampiran  VIII Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Tatalaksana Perizinan, Pengawasan  Pengelolaan   dan    Pemulihan   Akibat Pencemaran    Limbah     B3.
Badan LIngkungan Hidup melakukan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, tujuan dalam pengawasan pemulihan ini agar memberikan kepastian dilaksanakanya rangkaitan kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang – undangan pengelolaan limbah B3.
Ada  beberapa  sanksi  dalam  Perlindugan  dan  Penggelolaan  Lingkungan  Hidup,  sanksi tersebut  bagi  badan/  perseorangan  yang  telah  melakukan  pencemaran  lingkungan  dalam  usaha industrinya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau perubahan dalam kondisi lingkungan saksi tersebut yaitu:
b. Sanksi Administrasi
Sanksi-sanksi administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah  tanpa  melalui  proses  pengadilan  terhadap  seseorang  atau  kegiatan  usaha  yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi (Takdir Rahmadi, 2014).
Didalam  UUPPLH  memuat  empat  jenis  sanksi  administrasi  sebagaimana  yang  tercantum dalam pasal  76 ayat  (2)  yaitu teguran tertulis,  paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan  pencabutan  izin  lingkungan.teguran  tertulis  lebih  pada  peringatan  kepada  pelaku  usaha
industri yang melanggara ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah terkait persetujuan lingkungan.
Saksi paksaan pemerintah dalam bentuk tindakan pencegahan dan penghentian pelanggaran dapat  dilakukan  misalkan  jika  seorang  pengusaha  sedang  membangun  tempat  usaha  atau membuang  limbah  tanpa  izin,  maka  pejabat  yang  berwenang  setelah  melalui  pemeriksaan mengetahui bahwa tempat usaha tersebut tidak memiliki izin dimaksud dapat melakukan tindakan paksa  guna  menghentikan  kegiatan  terlarang  atau  menghentikan  mesin  dan  peralatan  yang digunakan oleh kegaiatan usaha tersebut (Takdir Rahmadi, 2014).
Pembekuan izin dikenakan apabila kegaiatan usaha tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, atau tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintah, melanggar peraturan perundang-undangan di bidang B3 tau limbah B3, belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibanya, melakukan hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan izin lignkungan, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau peerusakan lingkungan.
Pencabutan  izin  dapat  dikenakan  terhadap  kegiatan  usaha  apabilah  tidak  melaksanakan sanksi  pembekuan  izin  lingkungan,  tidak  melaksanakan  paksaan  pemerintah,  melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampuinya  baku  mutu  lingkungan  hidup  atau  kriteria  baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan luka berat atau mati, memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pemberi izin usaha (Takdir Rahmadi, 2014).
Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban dan amanah atas  tindakan  perlindungan  atas  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  implementasinya  tetap kehidupan menjadi alur penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat dan mahluk hidup lainnya  dengan  menggunakan  Peraturan  Menteri  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Pedoman Penerapan  Sanksi  Administratif  di  Bidang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup untuk mengatasi permasalahan perizinan sehubungan melihat PERMEN Nomor 13 Tahun 2011 tentang  Ganti  Kerugian  Akibat  Pencemaran  dan/atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup  mengatur mengenai dasar bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan pencemaran lingkungan (Mulyana & Faridah, 2022) .

## 1) Sanksi Perdata
Penegakan hukum melalui jalur hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup  diluar  pengadilan  dan  di  dalam  pengadilan  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup dilakukan  suka  rela  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  yang  di  jelaskan  pada  UUPPLH  No  32 Tahun 2009 yaitu:
Pasal  85 Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dilakukan  untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi.
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap   lingkungan hidup.
e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
f. Dalam  penyelesaian  sengketa  lingkunganhidup  di  luar  pengadilan  dapat  digunakan  jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Dan penjelasan pada Pasal 86
(1)Masyarakat  dapat  membentuk  lembaga  penyedia  jasa  penyelesaian  sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2)Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dapat  memfasilitasi  pembentukan  lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak
Sengketa  lingkungan  hidup  diluar  pengadilan  bisa  mengunakan  jasa  mediator  dan/  atau arbiter  untuk  membantu  menyelesaikan  sengketa  dalam  penyelesaian  di  luar  pengadilan  tidak dapat terselesaikan maka bisa melalui jalur pengadilan gugatan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, atau hak gugat pemerintah.
Sedangkan  ketika  masyarakat  atau  pemerintah  daerah  dengan  adanya  pencemaran lingkungan  oleh  badan  atau  usaha  industri  maka  perundang-undangan  memberikan  hak  untuk melakukan  gugatan  litigasi  atau  di  dalam  pengadilan  untuk  meminta  ganti  rugi  dan  pemulihan lingkungan yang diamantkan oleh UUPPLH yaitu: dijelaskan pada pasal 87;
1. Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan  melanggar hukum  berupa  pencemarandan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  menimbulkan kerugian  pada  orang  lain  atau  lingkungan  hidup  wajib  membayar  ganti  rugi  dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap  orang  yang  melakukan  pemindahtanganan,  pengubahan  sifat  dan  bentuk  usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Tetapi dalam gugatan perdata mengenai kerugian atas pencemaran lingkungan di pengadilan tidak semudah yang dibanyangkan di indonesia , proses litigasi menampaki rentang masa: 7-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun, disamping ada juga yang “hanya” memakan waktu: 5- 6  tahun,  tempo  tahapan  penyelesaian  sengketa  terpola  bervariasi  secara  hirarkhis,  pada  tingkat pengadilan pertama: 1-2 tahun, banding 1-2 tahun, kasasi: 1-3 tahun dan penijauna kembali: 2-3 tahun kelambatan ini sulit dihilangkan, sebab semua perkara, diajukan banding dan kasasi bahkan permintaan peninjauan kembali , sudah menjadi mode. Masyarakat pencari keadilan sudah dirasuki sikap  irrasional.  Merelka  tidak  lagi  mempersoalkan  apakah  putusan  yang  dijatuhkan  benar  dan
adil.  Kekalahan  dianggap  ketidak  adilan.  oleh  karena  itu  segala  upaya  hukum  yang  dibenarkan oleh  Undang-undang,  dimanfaatkan  terkdang-nyata-nyata  mengandung  unsur  itikad  buruk, sekedar untuk menjegal terjadinya pelaksanaan eksekusi, dalam keadaan yang seperti itu, benar- benar  sistem  petradilan  tidak  mampu  memperkecil,  apalagi  melenyapkan  penggunaan  upaya hukum  yang  diselimuti  dengan  itikad  buruk.  Kesimpulanya,  sisitem  litigasi  memang  sangat potensial memperlambat penyelesaian perkara (Wijoyo, 1999).

## 2) Sanksi Pidana
Rumusan  ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2009  (  UUPPLH) merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH  Tahun 1997  dan  UULH  Tahun  1982,  hanya  memuat  rumusan  ketentuan  pidana  yang  bersifat  delik materil,  kalau  UULH  Tahun  1997  memuat  rumusan  delik  materil  dan  formil.  Delik  Materiil adaladh  delik  atau  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  yang  dianggap  sudah  sempurna  atau terpenuhi apabilah perbuatan itu telah menim, bulkan akibat sedangkan delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan  itu  dilakukan  tanpa  mengharuskan  adanya  akibat  dari  perbuatan  (Takdir  Rahmadi, 2014).
Rumusan delik Maateriil ditemukan dalam UUPPLH tidak lagi abstrak tetapi lebih kongkrit karena mengunakan istilah “dilampuiyan baku mutu ambien atau baku mutu air” pada pasal 98 ayat (1) menyatakan:
“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau    kriteria    baku    kerusakan lingkungan hidup, dipidana 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit  Rp. 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar  rupiah) . Perbuatan  mencemari  dan  menimbulkan  kerusakan  lingkungan  merupakan kegiatan  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  membayakan  kehidupan  dan  jiwa manusia hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan  harta  benda.  sebagai  penunjang  hukum  administrasi,  berlakuknya  ketentuan  hukum  pidana tetap  memperhatikan  asas  subsidiaritas,  yaitu  bahwa  hukum  pidana  hendaknya  didayagunakan apabilah sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  tidak  efektif  dan/atau  tingkat  kesalahan  pelaku  relatif berat  dan/atau  akibat  perbuatanya  relatif  besar  dan/atau  perbuatanya  menimbulkan  keresahan masyarakat (Koesnadi hardjasoemantri, 2005).
Menurut Sigit Sapto pada tulisannya yang berjudul "Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun  Perspektif  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup."  di  mana  beliau  menyatakan  bahwa  “Kesalahan  mengandung unsur pencelaan terhadap si pelaku sebab ia telah melakukan tindak pidana yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundangundangan dan telah mengandung unsur pertanggungjawaban dalam
hukum  pidana.”12  Adapun  konsep  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  badan  hukum  dapat dilihat dari kesalahan terhadap suatu badan usaha dalam hal pengelolaan lingkungan hidup (Laura Antoinette Medd, n.d.) .
2. Tindakan  Badan  Lingkungan  Hidup  Terhadap  Perusahaan  Penghasil  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Kabupaten  Gresik  merupakan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  bertugas  membantu  Bupati  Gresik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  di  Bidang  Lingkungan  Hidup.  Keberadaan  Institusi  ini  sangat  penting  dalam  rangka memberikan pelayanan masyarakat Kabupaten Gresik khususnya dalam hal:
a. Menyusun kebijakan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gresik.
b. Menangani  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  kerusakan,  pencemaran,  pengawasan dan penindakan.
Lingkungan Hidup di Kabupaten Gresik melalui kegiatan pengendalian maupun pengawasan lingkungan (penegakan hukum). Dibentuknya satuan kerja lingkungan hidup di  Kabupaten Gresik ini sejalan dengan Kabupaten Gresik sebagai daerah pengembangan  industri  yang  sangat  rentan terhadap  masalah-masalah kerusakan lingkungan.
Perlindungan  dan  pengelolaan  Lingkungan  hidup  merupakan  upaya  manusia  untuk berinteraksi dengan lingkungan guna untuk mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan  kelestarian  lingkungan.  Pengelolaan  artinya  proses,  cara  dan  perbuatan  mengelola,  proses yang  membantu  merumuskan  kebijakan  dan  memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pecapaian tujuan (Helmi, 2012).
Tugas Badan Lingkungan hidup Kabupaten Gresik dalam bidang pengendalian dampak yang diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  51  Tahun  2008  tentang  Rincian  Tugas,  Fungsi  dan  Tata Kerja  Badan  Lingkungan  Hidup  pasal  10  huruf  (d)  yaitu:  “Pengawasan  terhadap  pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
Adapun Dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 yang dibuang langsung ke lingkungan sangat  besar  dan  dapat  bersifat  akumulatif,  sehingga  dampak  tersebut  akan  berantai  mengikuti proses  pengangkutan  (sirkulasi)  bahan  dan  jaring-jaring  rantai  makanan.  Mengingat  besarnya resiko  yang  ditimbulkan  tersebut  maka  pemerintah  telah  berusaha  untuk  mengelola  limbah  B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan (Arif, 2008).
Perusahaan atau badan usaha kegiatan usahanya menhasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/  atau  mengelola  limbah  B3  wajib  memiliki  perizinan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati Nomor  52  Tahun  2013  Tentang  tata  laksana  ,pengawasan  pengelolaan  dan  pemulihan  akibat pencemaran Limbah B3, meliputi izin penyimpanan sementara limbah B3 dan izin pengumpulan limbah B3.
Perizinan mempunyai Fungsi sebagai penertib dan pengatur agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud. Perizinan adalah instrument yang manfaatnya di tentukan oleh tujuan dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah (Hilmi, 2012).

## a. Kewajiban perusahaan
Berdirinya  suatu  perusahaan  industri  di  lokasi  akan  membawah  sebuah  dampak  terhadap masyarakat  dan  lingkungan  di  sekitarnya,  perusahaan  dapat  membawa  dan  menimbulkan pencemaran  lingkungan  yang  akan  membawa  permasalahan  sosial  antar  perusahaan  dan masyarakat yang terdampak.
Melestarikan lingkungan hidup harus adanya sebuah komitmen bersama antara perusahaan dan  masyarakat,  banyak  kasus  perusahaan  yang  melakukan  produksi  produk  yang  kemudian menghasilkan limbah B3.  Perusahaan dalam pelanggaranya akan menimbulkan citra tidak baik di masyarakat,  seharusnya  dalam  kesadaran  seharusnya  melakukan  tanggung  jawab  sosialnya  dan melaksanakan sesuai dengan peraturan lingkungan hidup sepenuhnya.
Dalam perkembangan pembangunan perusahaan masih adanya banyak perusahaan penghasil limbah  B3  yang  ada  di  kabupaten  gresik  tidak  mempunyai  TPS  limbah  B3,  padahal  perusahan wajib  memiliki  izin  tersebut  karena  sebagai  penertiban  dan  pengaturan  agar  tidak  terjadi pencemaran lingkungan dan wajib memiliki UPL-UKL atau AMDAL.
Perusahaan yang tidak memiliki izin ada beberapa faktor yaitu dalam pembaungan industri tidak  sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (  RT  RW  )  Kabupaten,  Terjadinya  pro  dan kontra antara masyarakat di sekitar perusahaan karena masyarakat harus terlibat aktif dalam proses perizinan dalam pembuatan dokumen lingkungan, tidak adanya study kelayakan lingkungan.
Pemegang izin dalam hal ini setiap orang atau badan yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan  dan/atau  penyimpanan  sementara  LB3  mempunyai  kewajiban  sebagai  berikut  , Pertama Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kedua Menyelenggarakan    administrasi    pengumpulan    dan/atau    pengumpulan  semenara  LB3  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara penyimpanan sementara Limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan baru, mengajukan izin, diajukan 60 (enam  puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir. Keempat Dilarang memindah tangankan izin tanpa seizin Bupati . Perizinan lingkungan hidup salah satu bentuk instrument perlindungan dan    pengelolaan lingkungan  hidup,  maka  harus  tunduk  pada  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai hukum positif bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di indonesia  perizinan  merupakan  instrument  preventive  dalam  pengendalian  dampak  lingkungan hidup (Hilmi, 2012).
b. Penindakan Badan Lingkungan Hidup.
Bahwa  peraturan  perundang-undangan  dapat  berlaku  efektif  apabila  didukung  oleh perangkat  penegakan  hukum.  Penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  dengan  kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang menghindarkan keadaan lingkungan yang tercemar. Ditambah lagi, efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan baik  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Gresik  maupun  oleh
masyarakat  sangat  besar  peranannya  dalam  rangka  mengawal  peraturan  perundang-undangan tersebut.
Setelah mekanisme pengawasan oleh Badan lingkungan Hidup terhadap industry penghasil, penyimpan, pengelola Limbah B3 harus mennyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah di setujui.
Hasil  pengawasan  sebagai  dasar  penetapan  media  lingkungan  tercemar  yang  di  tuangkan dalam berita acara dan risalah rapat antara lain sebagai berikut
a. Menjabarakan temuan –temuan selama pengawasan berlangsung
b. Menjabarkan hal-hal yang telah di lakukan oleh penanggung jawab usaha /kegiatan.
c. Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/atau kegiatan berdasarkan perencanaan.
d. Pemulihan yang di setujui oleh mentri
e. Saran dan tindak lanjut.
Apabila dalam pengawasan yang dilaukan oleh badan lingkungan hidup kabupaten gresik kepada industri terjadi melakukan pencemaran dalam lampiran  VIII Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun  2013  Tentang  Tatalaksana  Perizinan,  Pengawasan  Pengelolaan  dan  Pemulihan  Akibat Pencemaran  Limbah  B3.  Badan  LIngkungan  Hidup  melakukan  pengawasan  pemulihan  akibat pencemaran  limbah  B3,  tujuan  dalam  pengawasan  pemulihan  ini  agar  memberikan  kepastian dilaksanakanya  rangkaitan  kegiatan  pembersihan  dan  pemulihan  akibat  pencemaran  limbah  B3 sesuai  dengan  kewajiban  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  pengelolaan limbah  B3.  Rangkaian  kegiatan  pemulihan  yang  meliputi  antara  lain:  Penaggulangan, Pembersihan, Pengumpulan, Penyimpanan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemanfaatan adapun Persyaratan  administrasi  yang  dilakukan  oleh  tiem  pengawsan  pemulihan  akibat  pencemaran limbah B3 yaitu:
a. Penaanggung jawab usaha/kegiatan
b. Kesesuaian dengan tehnologi yang digunakan
c. Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus di pulihkan
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melakukan pengawasan, penindakan dan pengarahan  ke  perusahaan  penghasil  Limbah  B3.  Pengawasan  Badan  Lingkungan  Hidup diarahkan sebagai suatu pembinaan yang tidak mencari-cari kesalahan dari perusahaan dan/atau pelaku  industri.    Badan  Lingkungan  Hidup  menganggap  semua  perusahaan  atau  pelaku  usaha sebagai  mitra.  Setiap  terjadi  kesalahan  selalu  diupayakan  untuk  dibina  terlebih  dahulu,  baru apabila terjadi pelanggaran. Badan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada Institusi Lingkungan Hidup Propinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup Pusat.
Pengawasan  pemulihan  pencemaran  limbah  B3  yang  dilakukan  oleh  Badan  Lingkungan Hidup  yang  wajib  dilakukan  oleh  badan  usaha  atau  perusahaan  pelaku  pencemaran  tidak melakukan sesuai dengan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup maka akan di berikaan sanksi
administrasi sesuai  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup yaitu:
1. Pasal 76 ayat (2)
Sanksi administratif terdiri atas:
a. Teguran tertulis.
b. Paksaan pemerintah.
c. Pembekuan izin lingkungan; atau
d. Pencabutan izin lingkungan
2. Pasal 82 ayat (1)
“Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya”.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  Tentang  Pengolaan  Limbah  Bahan  Beracun  dan Berbahaya    menjelaskan  ketika  penghasil  Limbah  B3  melakukan  pencemaran  maka  pengusaha atau pelaku kegiatan wajib melakukan penaggulangan pasal 198 berbunyi: “Setiap  Orang  yang menghasilkan    Limbah    B3,    Pengumpul  Limbah    B3,    Pengangkut    Limbah    B3,    Pemanfaat Limbah    B3,  Pengolah    Limbah    B3,    dan/atau    Penimbun    Limbah    B3    yang  melakukan Pencemaran    Lingkungan    Hidup    dan/atau  Perusakan  Lingkungan  Hidup  wajib  melaksanakan Penanggulangan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup dan/atau Kerusakan  Lingkungan Hidup; dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup”.
Ketika pelaku usaha tidak melaksanakan pasal 198 Pereaturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014  Tentang  Pengolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun    maka  akan  di  berikan  sanksi administrasi yang di jelaskan pada pasal yaitu :
Pasal 251 ayat:
(1) Setiap  Orang  yang  menghasilkan  Limbah  B3,  Pengumpul  Limbah  B3,  Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat  Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3  yang  tidak  memenuhi  atau  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  Pasal  198 dan/atau Pasal 210 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Paksaan pemerintah.
b. Pembekuan izin pengelolaan limbah B3 atau rekomendasi
(3) Pengangkutan Limbah B3; atau pencabutan izin pengelolaan limbah B3 atau rekomendasi pengangkutan limbah B3. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Penghentian sementara kegiatan.
b. Pemindahan sarana kegiatan.
c. Penutupan saluran drainase.
d. Pembongkaran.
(4) Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan/atau tindakan lainyang  bertujuan  untuk  menghentikan  pelanggaran  dan  tindakan  memulihkan  fungsi lingkungan hidup
Banyak  kasus-kasus  lingkungan  terkendala  dikarenakan  jumlah  aparat  penegak  hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya  kita mengharapkan para  penegak hukum  itu dapat  menguasai  berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan presepsi penanganan perkara lingkungan (Isra et al., 2017) .
Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan  kerusakan  lingkungan,  maka  dari  itu  penegakan  hukum  lingkungan  tidak  hanya bersifat  represif  namun  juga  bersifat  preventif.  Penegakan  hukum  lingkungan  secara  represif bertujuan  untuk  menanggulangi  kerusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  dengan  cara menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  yang  dapat  berupa  sanksi  pidana,  sanksi  perdata,dapat  juga diberikan sanksi  administrasi.  Sedangkan penegakan hukum  lingkungan  yang bersifat  preventif bertujuan  untuk  mencegah  adanya  kerusakan  dan/atau  pencemaran  lingkungan.  Dalam  hal  ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum (Fitriani et al., 2021).

## c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan adanya pelaku pencemaran dan korban yang dirugikan atas pencemaran tersebut, dalam penyelesaian sengketa ini para pihak menempuh melalui jalur diluar pengadilan secara suka rela para pihak tanpa memalui putusan pengadilan.
Masyarakat  dalam  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dituntut  untuk  memahami  dampak- dampak  apa  saja  yang  terjadi  apabilah  industri  melakukan  pencemaran  lingkungan  dan  akan menjadi evaluasi bagi masyarakat sebelum industry berdiri dan melakukan produksi atau aktivitas maka  perlu  sebuah  kelompok  masyarakat  yang  memberikan  pencerahan  agar  indutri  dapat melakukan  sebuah  control  untuk  menjaga  lingkungan  hidup  dan  masyarakat  tidak  merasa  di rugikan oleh industri.
Penyelesian ini masyarakat atau perorangan harus memahami pecemaran apa yang dilakukan oleh  industri  dan  berapa  besar  kerugian  yang  di  alami  agar  penmyelesaian  ini  tidak  ada  yang dirugikan saling menerima dan tidak terjadi permasalah di kemudian hari dengan kasus yang sudah di selesaikan.
Ada beberapa model penyelesaian sengketa melaui jalur di luar pengadilan
1. Negosiasi  adalah  suatu  cara  penyelesaian  sengketa  dimana  para  pihak  yang  berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung tanpa perantara atau dari pihak lain.
2. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta bantuan dari pihak lain  yang  netral  guna  membantu  para  pihak  yang  sengketa  dalam  mencarikan  bentuk penyelesaian sengketa.
3. Mediasi adalah cara penyelesaian dimana para pihak meminta bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi, saran-saran dengan soal-soal procedural yang dapat diterima para pihak yang bersengketa.
4. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dimana para pihak menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa yang mengikat dan di taati para pihak yang bersengketa (Takdir Rahmadi, 2014).
Penyelesaian  sengketa  lingkungan  tertera  pada  BAB  XIII  Undang  Undang-Undang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup dapat di tempuh melalui dua mekanisme yaitu : Penyelesian di luar pengadilan dan melalui pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 85 yaitu:
1. Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  diluar  pengadilan  dilakukan  untuk  mencapai kesepakatan mengenai:
a. Bentuk dan besarnya ganti rugi.
b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. Tindakan untuk mencegah timbulnyadampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  tidak  berlaku  terhadap  tindak  pidana  lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
3. Dalam  penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  dapat  digunakan  jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

## d. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Penyelesaian  kasus  lingkungan  melaui  proses  pengadilan  adalah  cara  terakhir  yang dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur musyawarah tidak berhasil (Muhamad Erwin, 2011). Pihak-pihak  yang  dirugikan  akibat  pencemaran  melalui  jalur  luar  pengadilan  tidak  menemukan perdamaian  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat    melalui  jalur  pengadilan,  menggugat  pelaku pencemaran agar dapat adanya suatu putusan pengadilan dan segalah tuntutan ganti Kerugian oleh penggugat terpenuhi oleh tergugat.dijelaskan pada Undang –Undang  No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  87  ayat  1:“Setiap  penanggung  jawab usaha  dan/atau  kegiatan  yang  melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  berupa  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain  atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Dalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan ( liability
based on fauli ) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan ( liability without fault ) yang atau di sebut strict liability (Takdir Rahmadi, 2014) .
Tanggung gugat berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan kesalahan dapat dilihat dari unsur-unsur yaitu:
a. Perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum.
b. Pelaku harus bersalah.
c. Ada kerugian.
d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (Subekti, 2002).
Penggugat  yang  mengajukan  gugatan  berdasarkan  pasal  1365  BW  harus  membuktikan terpenuhinya  unsur-unsur  tersebut  agar  gugatan  di  kabulkan  oleh  hakim.  Dalam  ilmu  hukum kesalahan dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan apabilah berdasarkan asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsure kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat sehingga ada kerugian pada diri tergugat.
Penyelesaian ini bermula adanya suatu gugatan dari pihak yang dirugikan dari pihak yang melakukan  pencemaran.  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengolaan  Lingkungan  Hidup menyediakan dua bentuk tuntutan yang diajukan oleh penggugat yaitu meminta ganti kerugian dan meminta  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  (Takdir  Rahmadi,  2014).  Tanggung  jawab  Mutlak oleh pelaku usaha Undang-Undang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pada  Pasal  88  yaitu:  “Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya menggunakan  B3,  menghasilkan  dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

## e. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
Organisasi  lingkungan  yaitu  organisasi  yang  spesifik  hanya  berhubungan  dengan lingkungan,  baik  dalam  bentuk  gugatan  keperdataan,  laporan  dugaan  adanya  tindak  pidana pencemaran lingkungan dan tuntutan kepada pelaku pencemaran.
Legal  standing diartikan  dengan  hak  gugat,  dalam  istilah  lain  di  sebut  dengan ius  standi, persona  standi,  standing  to  suit  atau  standing. Legal  standing adalah  hak  kedudukan  untuk melakukan  gugatan  kepengadilan  berdasarkan  sesuatu  kepentingan  yang  dimiliki,  dalam legalstanding ini  terkait  dua  elemen  pokok  mutlak  yang interdependen supaya  dapat  disebut dengan legal  standing yakni  hak  untuk  menggugat  ( standing  to  sue )  dan  adanya  kepentingan ( interest ) (Muhamad Erwin, 2011) .
Adanya  suatu  peran  dari  organisasi  lingkungan  atau  yang  biasanya  di  sebut  Lembaga Swadaya  Masyarakat/  LSM  akan  membawa  perubahan  yang  sangat  signifikan  berperan  dan berfungsi melakukan pengawasan terhadap permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri/ pelaku usaha dan juga melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup ketika
terjadi permasalahan dan membantu pemerentah dalam mengawasi indutri penghasil limbah bahan beracun dan berbahaya.
Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan
a. Berbentuk badan hukum.
b. Menegaskan di  dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi  tersebut  didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup Memuat ketentuan mengenai hak gugat organisasi lingkungan di dalam pasal 92 ayat (1) yaitu:  “Dalam  rangka  pelaksanaan  tanggung  jawab  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup,  organisasi  lingkungan  hidup  berhak  mengajukan  gugatan  untuk  kepentingan  pelestarian fungsi lingkungan hidup”.
Gugatan  yang  diajukan  oleh  organisasi  lingkungan  hidup  tidak  dapat  berupa  tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain yaitu:
a. Memohon  kepada  pengadilan  agar  sesorang  di  perintahkan  untuk  melakukan  tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.
c. Memerintahkan  seseorang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk  membuat  atau memperbaiki unit pengolah limbah (Koesnadi hardjasoemantri, 2005).
Lembaga–lembaga  atau  Organisasi    yang  bertujuan  untuk  melakukan  kontrol  lingkungan dalam melestarikan lingkungan mempunyai tagung jawab penuh kepada masyarakat, antara lain melakuka  pendampingan  apabilah  terjadi  ketidak  seimbangan  antara  perusahaan  masyarakat, terjadinya  pencemaran  lingkungan  lembaga  berperan  aktif  memberikan  pemahaman  terkait dampak yang di timbulkan oleh perusahaan apabilah melakuka pencemaran lingkungan.
Pemerintah, organisasi lingkungan dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dari pencemaran udara,air dan tanah, karena keterkaitan ini sangat penting untuk mencegah perusakan lingkungan dari pertumbuhan industri di kabupaten gresik.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  UUPPLH  terdapat  kendala/masalah  terkait  kurang  maksimalnya  pejabat pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaku  pencemaran  lingkungan.  Dan penyusunan UPL-UKL dan AMDAL hanya sebagai  formalitas dan masyarakat  tidak dilibatkan secara  menyeluruh  dalam  penyusunan  AMDAL  serta  pemerintah  pusat  maupaun  daerah  masih kurang  maksimal  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaku  penghasil  Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun/B3. Dari mulai perizinan maupaun memberikan sanksi sehingga terjadi pencemaran.
Keterlibatan masyarakat, pemerintah, Badan/Industri  Bersama-sama menjaga kelestarian hidup dalam Memberikan edukasi dan sosialisasi memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan UU  PPLH.  Khusunya  masyarakat  harus  terlibat  sebagai  control  terhadap  perusahaan/  industry penghasil Limbah atau industri yang berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan dan Pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat dapat mematuhi UUPPLH sesuai dengan Asas dan tujuan pembentukan  UUPPLH  karena  menyangkut  keberlangsungan  hidup  yang  sehat,  serta  menjaga kearifan  lokal  dan  untuk  menjaga  kelsestarian  lingkungan  hidup  dari  bentuk  pencemaran lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  A.  (2008). Pengaturan  Hukum  dalam  Mewujudkan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  yang Berbasis  Masyarakat  di  Kabupaten  Rembang .  program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro.
BAPEDAL. (1998). Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Dan  Beracun Di daerah. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan . Fitriani,  D., Rakhmawati, D., Hukum, F., &  Jambi,  U. (2021). PAMPAS : Journal Of Criminal Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT mencakup pula pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa . Di Indonesia seb . 2 , 104–122.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup . Sinar Grafika.Jakarta.
Hilmi, M. (2012). Pergulatan Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kediri Jawa Timur: Disertasi. Universitas Indonesia .
Isra, S., Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice , 51 , 72–83.
Koesnadi hardjasoemantri. (2005). hukum tata lingkungan . Gadjah mada university press.
Laura  Antoinette  Medd,  P.  A.  H.  (n.d.).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Dumping  Limbah  (B3)  Tanpa  Izin. Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana.  Jurnal Kertha Wicara .
Muhamad Erwin. (2011). Hukum Lingkungan dalam system kebijakan pembangunan lingkungan hidup . PT Refika Aditama:Bandung.
Mulyana,  M.  T.,  &  Faridah,  H.  (2022).  Analisis  Pengaturan  Pertanggungjawaban  Pembuangan Limbah Cair Pt. Pindo Deli Iii Di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmiah  Living Law , 14 (1), 50–58.
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Gresik  Nomor  52.  (2013). Tentang  tata  laksana  perizinan, pengawasan  penggelolaan  dan      pemulihan  akibat  pencemaran  limbah  bahan  berbahaya dan beracun .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  101.  (2014). tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun .
Sentosa Sembiring. (2012). Hukum Perusahaan . Nuansa Aulia,Bandung. Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan . Erlangga. Subekti, R. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT . Intermasa.
Takdir Rahmadi. (2014). Hukum lingkungan di indonesia . Rajagrafindo Persada. Jakarta. Undang-Undang No 32. (2009). Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Wijoyo, S. (1999). Penyelesaian Sengketa Lingkungan . Airlangga University Press.