Cyberspace : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Volume 2, Nomor 1, Maret  2018,  48-58
KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

## Rahmat Musfikar
Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh email: rahmat.musfikar@ar-raniry.ac.id

## Abstract
This study aimed to know the obstacles in implementing E-government in Pidie district government.  This  study  used  previous  studies,  frameworks  and  theories  to  create  a suitable  new  model  in  Pidie  District.  The  methodology  used  in  this  study  is  a quantitative  approach  by  using  questionnaire  distribution  technique  to  government employees.  The  method  for  sampling  used  is  nonprobability  technique  namely purposive sampling. Data analysis technique used in this research is Partial Least Square (PLS). The technique used to test the hypothesis statistically is bootstrapping on the PLS.  The  hypothesis  proposed  in  the  study  is  that  there  were  3  obstacles  in implementing  e-government  in  Pidie  district  government.  The  results  of  this  study shows that the obstacles that greatly affected the implementation of e-government in Pidie  government  was the organizational  factor,  while  the  other two factors,  Human Resources (HR) and the infrastructure factor, did not show a significant effect.
Keywords: e-government, Government,  Pidie, Partial Least Square, bootstrapping

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kendala dalam implementasi E-government pada Pemerintah kabupaten Pidie. Untuk mem-propose sebuah model baru pada penelitian ini  adalah  dengan  cara  menggabungkan,  sintesis  dan  re-factor.    Metodologi  yang digunakan  pada    penelitian  ini  adalah    pendekatan  kuantitatif  dengan  menggunakan teknik  penyebaran  kuisioner  kepada  pegawai  pemerintahan.  Metode  untuk pengambilan  sampel  yang  di  gunakan  adalah  teknik  nonprobability    yaitu sampling purposive. Teknik analisa data  yang di gunakan pada penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) . Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis secara statistik adalah bootstrapping pada PLS .  Hipotesis yang di usulkan dalam penelitian mempunyai 3 kendala dalam mengimplementasikan e-government pada pemerintah kabupaten pidie. Hasil  dari  penelitian  ini  kendala  yang  sangat  mempengaruhi  implementasi  e- government pada pemerintah Pidie adalah faktor organisasi, sedangkan dua faktor lain yaitu  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  faktor  infrastuktur  tidak  mempengaruhi signifikan.
Kata Kunci: e-government, pemerintah, pidie, Partial Least Square, bootstrapping

## 1. Pendahuluan
Dewasa ini merupakan dewasa teknologi, dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia semakin berkembang dengan pesat. Teknologi  dan informasi dapat  membantu  masyarakat  dalam  menjalankan  aktivitas  sehari  hari,  sehingga produktivitas kerja meningkat. Teknologi informasi dan komunikasi merambak ke semua

## KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
sektor. Sektor yang berdampak teknologi informasi  yang sangat berdampak adalah sektor Pemerintahan.
Dengan perkembangan teknologi  dan informasi  di  era  globalisasi  ini, pemerimtah Sebagai  lembaga  resmi  Negara  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mewujudkan penggunaan  teknologi  dan  informasi  secara  menyeluruh  di  semua  lapisan  masyarakat termasuk di pemerintahan. Program pemerintah untuk mewujudkan penerapan teknologi informasi  adalah  E-government.  Penerapan  E-government  ini  di  lakukan  oleh pemerintah, baik pemerintah departemen maupun instasi instasi di bawah departemen. Penerapan E-government di Indonesia sudah mulai berkembang dan sudah ada peraturan serta undang undang tentang E-government dari pemerintah Indonesia.
Peraturan  Penerapan  E-Government  di  Indonesia  adalah  pada  Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  no.  3  tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government di Indonesia yang ditandatangi oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003. Dalam Inpres tersebut tujuan peneran E-Government di Indonesia adalah upaya untuk mengembangakan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien[1]. Penerapan E-government juga di terapkan di Provinsi Aceh. Salah  satu  daerah  di  Aceh  yang  sudah  baik  dalam  penerapan  E-government  adalah kabupaten Pidie.

## Rumusan Masalah
Dalam penerapan suatu program E-Government banyak kesulitan di hadapi oleh Pemerintah  baik  Pemerintah  pusat  atau  Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  pusat  yang menangangi adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi, sedangkan pada pemerintah Daerah kebanyakan ditangani langsung oleh Bupati atau Walikota. Dalam proses evaluasi implementasi  E-government  di  Indonesia,  Kemeterian  Informasi  dan  Informatika Republik  Indonesia  melalui  program  Pemeringkatan  E-government  Indonesia  (PeGI) pada  tahun  2011.  Dari  hasil  evaluasi  tersebut  Kabupaten  Pidie  merupakan  salah  satu Kabupaten yang mendapat penilaian kategori kurang atau merah pada seluruh dimensi yang dinilai. Berdasarkan hasil tersebut dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini “apa  kesulitan  menjalankan  Pemerintahan  melalui  E-government  pada  Pemerintah kabupaten Pidie?”.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  E-government serta kendala  apa saja dalam implementasi E-government pada Pemerintah kabupaten Pidie. Penelitian ini juga untuk mengetahui Strategi apa yang sesuai untuk memberi solusi permasalahan yang terjadi terhadap kendala implentasi E-Government.

## 2. Kajian Pustaka
Salah  satu  penelitian  yang  sejenis  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang dilakukan oleh Rakhmanov  di negara uzbekistan pada tahun 2009 dalam paper nya “The barriersaffecting  E-government  development  in  Uzbekistan”. Ada  beberapa  kendala dalam penerapan e-government di suatu pemerintahan atau tempat, yang pertama adalah pembiayaan penerapan dan pengembangan  e-government yang tergolong tinggi. Kendala kedua dalam penerapan E-Government adalah sumber daya manusia, kurang sumber daya
manusia yang menguasai bidang IT dalam penerapan e-government menjadi hambatan terbesar dikarenakan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan sistem e-government.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Altameem,  Torki,  pada  tahun  2006, Altameem,  Torki  pada  penelitiannya  mempropuse  sebuah  model  kesuksesan  untuk menerapkan  e-government  dengan  judul  Critical  Success  Factors  of  E-government: A Proposed  Model  for  E-government  Implementation.  Dalam  penelitian  tersebut  disebut beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam penerapan e-government dalam satu daerah,  Faktor Faktor adalah Tata Kelola Pemerintahan,  Tersedianya  Infrastuktur IT dan  Organisasi[3].
Penelitian lain dilakukan di Indonesia oleh  Nurul Faizah(2009) [17] dengan judul penelitian” Faktor  Faktor Sukses Implementasi E-government di Empat Kabupaten/Kota di  Indonesia”  yang  menghasilkan  18  Faktor  yang  mempengaruhi  penerapan  e- Government  di  kota  tau  kabupaten  di  Indonesia,  yaitu  Kebijakan,  Kelembagaan, Perencaan, Infrastuktur, Applikasi, Kepemimpinan, Pelayan Publik, Kolaborasi, Proses Perubahan,  Investasi,  Dorongan  Agen  Perubahan,  Manajemen  Proyek,  Manajemen Perubahan,  Hukum  dan  Peraturan,  Integrasi  E-government  ke  Dalam  Tata  kelola Pemerintah,  dan  Isu  Keamanan.  Metode  Penelitian  ini  menggunakan  Wawancara  dan Fokus Grup Discussion (FGD), dan Konfirmasi dengan Ahli [17].

## E-Government
Banyak definisini yang di paparkan oleh peneliti tentang E-government. Salah satu dari  definisi  oleh  Moreover,  yang  merupakan  the  United  Nations  Division  for  Public Economics  and  Public  Administration  pada  tahun  2001  bahwa;”  E-governmentas menggunakan internet dan world wide web untuk memberikan informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, bisnis dan instansi pemerintah lainnya” [3].[5]   Definisi lain  di kemukan oleh Deloitte Research pada tahun 2000 bahwa :”E-government adalah sebagai penggunaan TIK, khususnya internet, sebagai alat untuk memberikan pelayanan pemerintah yang lebih baik kepada warga, bisnis dan karyawan” [3].[7]
Model E-government adalah model interaksi antara stakeholder stakeholder dengan pemerintah  melalui  elektronik  atau  teknologi  informasi.  Ada  delapan  model  E- government  yang di jelas oleh [4],  Model E-government interaksi  antara stakeholder dengan pemerintah pada gambar 1.
Gambar 1 Model E-Government

## KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

## Kesuksesan E-government
Dalam Inpres 2003 menyebutkan bahwa ada 5 faktor kesuksesan atau kesiapan dalam mengimplementasi  E-government  pada  pemerintahan  yaitu  E-Leardership  merupakan faktor yang menjelaskan aspek aspek yang berhubungan dengan kesiapan dan insiatif dari Negara, faktor Infrastuktur jaringan informasi termasuk kecepatan akses internet, biaya penggunaan jasa internet dan termasuk juga dengan tempat penggunaan internet untuk umum serta kualitas dan jangkauan koneksi. Faktor ketiga adalah Pengelolaan informasi berupa sumber informasi, kualitas informasi serta keamanan inforamasi, cara pengolah dan  tempat  penyimpanan  informasi,  dan  sampai  dengan  cara  menyalur  dan mendistribusikan  informasi.  Faktor  keempat  adalah  Lingkungan  bisnis  merupakan hubungan  informasi  tentang  bisnis  dan  ekonomi  antara  pelaku  bisnis,  masyarakat  dan pemerintah  dan  terakhir  adalah  faktor  Masyarakat  dan  sumber  daya  manusia  yang merupakan  faktor  berhubungan  dengan  penggunaan  layanan  teknologi  informasi  oleh masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi informasi.

## Kendala Implementasi E-Governmet
Dalam  implementasi  E-Government  dalam  penelitian  Elyor  Rakhmanov  [6]  ada beberapa  faktor  penghambat  penerapan  E-government  di  Negara  berkembang  seperti Uzbekistan  di  tinjau  dalam  segi  kesiapan  badan  pemerintahan,  mekanisme  teknologi informasi serta hubungan antara penyelenggara E-government dan pihak yang lain adalah Legislatif dan hukum suatu daerah atau pemerintah tentang penerapan E-Government, administratif  yang  merupakan  faktor  pengenghambat  penerapan  E-government  adalah tingginya  biaya  pengembangan  perangkat  lunak  dan  lisensinya,  infrastuktur,  dan pelatihan terhadap pekerja di bagian layanan IT. Ketiga kendala penerapan e-government adalah aspek teknologi adalah koneksi internet yang sangat lambat, dengan tidak adanya saran dan prasarana yang memadai untuk menerapkan E-government di wilayah tersebut. Budaya dari pengguna juga menjadi faktor hambatan dalam penerapan E-government di suatu  daerah.  Dengan  adanya  budaya  pengguna  yang  biasanya  menggunakan  manual, sehingga susah untuk merubah budaya tersebut menjadi menggunakan digital.
Ada juga beberapa faktor yang menghambat penerapan E-government ditinjau dari sisi penerapan E-government secara online, baik layanan, informasi dan database adalah seperti  yang  di  jelaskan  oleh  Xu  Wanhua  dan  Zhou  Guoping  [7]  adalah  sebagai berikut[12] : 1. Infrastuktur, 2.Hukum dan Undang Undang, 3.Intergrasi E-government, 4.Isu keaman.

## Pemeringkat E-government Indonesia (PeGI)
PeGI merupakan kegiatan yang di adakan oleh Direktorat E-government di bawah Direktorat  Jenderal Applikasi  Informatika,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia.  PeGI  diadakan  untuk  mengukur  penerapan  E-government  di lingkungan pemerintahan, baik  yang di  pusat  maupun di  daerah.  Tujuan dari PeGI ini adalah  seperti  yang  disebutkan  pada  website  PeGI  sebagai  acuan  pemanfaatan  dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan, sebagai evaluasi untuk memberi dorongan ke pemerintah dalam penerapan TIK, dan sebagai peta penerapan dan pemanfaatan  TIK  secara  nasional. Ada  lima  dimensi  yang  dinilai  dalam  PeGI  yaitu  : Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan.

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Dalam  penelitian  ini  mencari hubungan  pengaru  antara  variabel  variabel.  Tujuan  menggunakan  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  teori  teori  dan penelitian penelitian terdahulu pada tempat lain. Menurut [18] sugiono untuk menguji teori lebih cocok menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan data dilakukan dengan cara pengambilan sampel. Teknik pengambilan  sampel  yang  di  gunakan  adalah  teknik  nonprobability  sampling.  Jenis teknik  pengampilan  sampel  yang  digunakan  pada  nonprobability    adalah  sampling purposive.
Penelitian ini sampel di ambil pada dinas atau instansi yang sudah menerapkan e- government yaitu di sekretariat daerah, sekretariat DPRK, Bappeda, dinas kominfo dan dinas Pendidikan Pidie atau pada satuan kerja pemerintah yang terkait. Pada penelitian ini  jumlah  sampel  yang  di  ambil  adalah  sebanyak  5-8  responden  dari  setiap  instansi pemerintah atau satuan kerja perangkat kabupaten yang menjadi tempat ambil sampel. Pengolaan data pada penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan aplikasi smart  PLS.  Program  ini  dapat  digunakan  untuk  menganalisis  component-based  SEM atau  variance-based  SEM.  Pengolahan  data  di  dalam  program  Smart  PLS  terdiri  dari evaluasi  model  pengukuran  (outer  model),  evaluasi  model  struktural  (inner  model), pengujian hipotesis, serta quality indexes model.
Pada  Program  Smart  PLS  untuk  menguji  validitas  sebuah  indicator  pada  variabel dengan melihat nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk. Nilai dari loading factor harus melebihi 0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory, sedangkan untuk penelitian yang bersifat exploratory. Pengujian reabilitas dilakukan dengan melihat nilai cronbach’s alpha. Nilai cronbach’s alpha adalah lebih besar dari 0.7 untuk confirmatory research dan 0.6-0.7 untuk exploratory research.
Evaluasi  Model  penelitian  adalah  Teknik  yang  di  gunakan  untuk  analisa  model penelitian  adalah  teknik  Evaluasi  model  structural.  Tujuan  dari  menggunakan  teknik Evaluasi  Model  Structural  adalah  untuk  melihat  kuat  atau  lemahnya  sebuah  model penelitian.  Validasi  terhadap  model  struktural  dalam  Smart  PLS  dapat  dilakukan berdasarkan nilai R-Square (R2), effect size (f2), maupun predictive relevance (Q2) yang diperoleh  dari  Latan  dan  Ghozali  (2012).  Pada  penelitian  ini  untuk  melihat  Model Strukturalnya hanya menggunakan nilai R2. Perubahan nilai R2 dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.
Pada pengujian hipotesis dengan Smart PLS dengan cara evaluasi model dilakukan dengan menggunakan prosedur jackknifing atau bootstrapping. Nilai signifikansi two- tailed  yang  digunakan  (t-value)  adalah  1.65  untuk  level  signifikansi  10%,  1.96  untuk level  signifikansi  5%,  dan  2.58  untuk  level  signifikansi  1%.  Level  signifikansi  yang digunakan  oleh  penulis  adalah  5%,  sehingga  t-value  yang  diambil  sebagai  acuan parameter adalah 1.96.

## 4. Pembahasan
Pada  penelitian  ini  untuk  membuat  model  penelitian  dengan  menggunakan  toll adalah  aplikasi  Smart  PLS.  Cara  penggunakan  aplikasi  Smart  PLS  dengan  cara memasukan semua variabel laten dan indikatornya dengan cara menghubungkan variabel laten lain dan berserta indikatornya juga berdasarkan penelitian yang terdahulu (Heng W. dan Jinchan H., 2010). Data penelitian ini adalah data hasil kuisioner yang kembali dari

## KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
responden  yang  valid  adalah  tidak  item  pernyataan  yang  kosong  atau  tidak  terisi  oleh responden  ( missing  value ),  sehingga  pada  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan menggunakan aplikasi Smart PLS langsung dilakukan dan jalankan tanpa menggunakan prosedur untuk mengatasi missing vakue. Model Penelitian yang dibuat dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi Smart PLS dapat dilihat pada gambar 3
Gambar 2. Model Penelitian Awal Sebelum Evaluasi

## Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) Validasi Konvergen
Pengujian  loading  factor  adalah  pengujian  validasi  convergen  dengan  nilai  harus lebih  besar  dari  0.7    untuk  penelitian  bersifat confirmatory. Setelah  modelnya  dibuat seperti  gambar  4.1,  maka  peneliti  akan  melakukan  running  program  berdasarkan algoritma  PLS  untuk  melihat  nilai  loading  factor  dari  setiap  variabel  variabel  dan indikator indikator yang terhubung. Hasil running program dengan algoritma PLS dapat dilihat pada gambar 3 yaitu output merupakan nilai nilai loading factor setiap indikator indikator yang terhubung dengan variabel variabel laten. Nilai loading factor harus lebih besar dari 0.7 yang dinyatakan valid. Maka bila ada nilai loading factor yang dibawah 0.7 maka akan dilakukan evaluasi model untuk memperoleh model yang lebih baik.
Gambar  3 Model Awal Setelah dijalan dengan Algoritma PLS
Dari hasil running program dengan algoritma PLS yang ada pada gambar 4.2 masih terdapat nilai loading factor dari beberapa indikator yang terhubung dengan variabel laten masih dibawah 0.7, sehingga penulis akan melakukan evaluasi model terhadap indikator indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0.7. adapun indikator yang memiliki nilai loading factor dibawah 0.7 yaitu Egov3 = 0.401, I-4 = 0.482,  dan O-2 = -0.200.
Tahap selajutnya adalah penghapusan indikator yang nilai loading factornya dibawah 0.7. penghapusan dilakukan dengan cara menghapus indikator yang nilai loading factor terkecil bila terdapat lebih dari satu indikator yang  nilai loading factornya dibawah 0.7 pada  variabel  laten  yang  sama.  Dan  apabila  pada  variabel  laten  terdapat  hanya  satu indikator  yang    nilai  loading  factornya  dibawah  0.7,  maka  akan  hapus  indikator  yang nilainya  dibawah  0.7  saja.  Apabila  variabel  laten  tidak  mempunyai  indikator  yang dibawah 0.7. Setelah penghapusan indikator yang nilainya dibawah 0.7 pada model yang sudah dibuat, selanjut akan menjalankan kembali Algoritma PLS sehingga tidak ada lagi indikator yang terhubung dengan variabel laten yang mempunyai  nilai loading factornya dibawah 0.7 ( < 0.7). Penghapusan indikator yang nilai loading factornya dibawah 0.7 pada  penelitian  ini  sebanyak  2  tahap.  Sehingga  menghasilkan  semua  nilai  loading factornya diatas 0.7. Tahap terakhir evaluasi bahwa tidak ada indikator yang terhubung dengan variabel laten mempunyai nilai loading factor dibawah 0.7,seperti pada gambar 4

## Gambar 4 Hasil Evaluasi Tahap akhir

## Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) Pengujian Realibilitas
Pengujian reabilitas dilakukan dengan melihat nilai cronbach’s alpha dan composite reliability. Pembagian  katagori  nilai cronbach’s  alpha Menurut  Hilton  dan  Brownlow (2004) dapat dibagikan  nilai dari cronbach’s alpha dalam 4 kategori. Hasil penelitian nilai cronbach’s  alpha. Variabel  Organisas  yang  nilai  cronbach’s  alphanya  0.206 berkatagori rendah, Penerapan E-Government 0.654 dan Sumber Daya Manusia (SDM) 0.647  berkatagori  moderat  dan  Variabel  Infrastuktur  memiliki  nilai  cronbach’s  alpha tergolong tinggi yaitu = 0.891. Berdasarkan hasil yang dijalankan pada program smart PLS  dapat  dilihat  nilai composite  reliability setiap  variabel  adalah  Organisasi  0.715, Infrastuktur 0.943, Sumber Daya Manusia (SDM) 0.846,Penerapan E-Government 0.847. semua variabel memiliki nilai composite reliability diatas 0.7, maka Realibilitasnya valid.

## Evaluasi Model Sturktural (Inner Model)
Hasil  pengujian  menggunakan  smart  PLS  nilai R-Square ( R 2 )  yaitu  0.526  yang menujukan bahwa model penelitian ini termasuk model yang moderat. Pengujian Nilai Effect Size (f 2 ) dilakukan dengan cara menghitung dengan menggunakan rumus

## KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
𝑓 2 = 𝑅 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 2 −𝑅 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 2 1−𝑅 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒 2 (1)
Hasil perhitungan Effect Size (f 2 ) dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1 Hasil Perhitungan Effect Size (f 2 ) No Variabel f2 Kategori Effect 1 Organisasi 0.736 Di atas 0.35 2 Infrastuktur 0.000 Di bawah 0.02 3 Sumber Daya Manusia (SDM) 0.033 Di bawah 0.035

## Pengujian Hipotesis
Penguian Hipotesi dengan cara bootstrapping pada smart PLS. Setelah bootstrapping berhasil dijalankan, hasil output dari T-Statistics yang menunjukkan signifikansi variabel. Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat signifikasinya menggunakan 5% (α = 0.05). Adapun  nilai  yang  dalam  t-tabel  karena  menggunakan  α  5%  adalah  1.96.  Pada penelitian ini uji hipotesis dengan menggunakan menguji t-value dari hasil di jalankan smart  PLS  dengan  nilai  t-table  (1.96).  Pada  buku  (Hengky  L  .  dan  Imam  G.,  2012) menyatakan apabila t-value variable lebih besar dari t-value table (1.96) maka hipotesis diterima. Adapun gambar hasil dari bootstrapping model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5 dan hasil dari stastitik berupa nilai signifikan dapat dilihat pada tabel 2.

## Gambar 5 Hasil bootstrapping Model Penelitian
Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis No Variabel Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) Keterangan 1 Organisai ->Penerapan E-Government 0.648 3.155                 Hipotesis Diterima 2 Infrastuktur -> Penerapan E- Government -0.005 0.152 Hipotesis Ditolak 3 Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ->  E- Government 0.162 0.716 Hipotesis Ditolak
Hasil  pengujian  hipotesis  menujukan  bahwa  ada  1  hipotesis  yang  diterima  dari  3 hiposesis,  sedangkan 2 hipotesis lagi  ditolak. Maka dapat  disimpulkan sekitar 33.33% hipotesis  yang  diterima.  Dari  hasil  uji  hipotesis  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  faktor organisasi mempengaruhi implementasi  e-government pada Pemerintah kabupaten Pidie. Dari hasil tersebut satu faktor yang mempunyai signifikan atau mempengaruhi terhadap hambatan  implementasi  e-government  pada  Pemerintah  Kabupaten  Pidie  yaitu  faktor organisasi dengan nilai T adalah 3.155. nilai tersebut menujukan bahwa nilai T hasil di atas T tabel 1.96. Faktor organisasi mempunya nilai original sample adalah 0.648, yang berarti  hanya  0.648  mempengaruhi  implementasi  e-government  dari  faktor  organisasi pada Pemerintah Kabupaten Pidie

## 5. Kesimpulan
Dari hasil analisis hipotesis, diketahui bahwa hanya ada 3 hipotesis yang diterima sehingga  varibel yang ditolak sebanyak 21  tidak dimasukkan kedalam model. Hal ini berarti,  bahwa  setelah  dilakukan  proses  pengolahan  data  dengan  smart  PLS  model penelitian ini mengalami perubahan. Model akhir untuk penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.17. Untuk melihat berapa persenkah pengaruh 3 variabel yang diterima dalam penelitian  ini  dengan  cara  melihat  nilai  R  Square  yaitu  0.3300,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh  ketiga  faktor  yaitu  Skill  dan  Keahlian  IT,  Intergrasi  E- government dan Harga Teknologi hanya 33% dan selebihnya yaitu 67 % lagi dipengaruhi oleh faktor yang lain..

## Daftar Pustaka
[1] Pemerintah  Republik  Indonesia,  Presiden  Republik  Indonesia.“ Intruksi  President Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- government. Indonesia ”. 2003.
[2] Indonesia  Governance  Index.”Indonesia  Governance  Index  2012  (“Tantangan Tata Kelola  Pemerintahan  di  33  Provinsi”)”.  Jakarta  :  The  Partnership  for  Governance Reform (Kemitraan). .2013.
[3] Alshehril,  Mohammed;  dan  Drew,  Steve  J.”  E-government  principles: implementation, advantages and challenges”. Queensland :Inderscience Enterprises Ltd. .2007
[4] Lee,  Nag  Yeon.(2013).  Modul  3:  Penerapan  e-Government.  Academy  Modules (Bahasa Version).United nation : Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (APCICT). Access on 5 Desember 2013.http://www.unapcict.org/academy/academy/academy-modules/bahasa- indonesia-version
[5] Pemerintah  Indonesia,  Direktorat  E-government,  Direktorat  Jenderal  Applikai Informatika.”Pemeringkatan  E-government  Indonesia  Tingkat  Kabupaten/Kota  di Wilayah  Provinsi  Aceh  Tahun  2011”.  Indonesia  :  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia.2011
[6] Pemeringkatan  e-government  Indonesia.(2013).  Tentang  Pemeringkatan  e- government  Indonesia  (PeGI).Jakarta  :  kementerian  Komunikasi  dan  Informatika. Access on 10 Desember 2013. http://pegi.layanan.go.id/tentang-pegi/
[7] Rakhmanov,  Rakhmanov.  “The  barriers  affecting  E-government  development  in Uzbekistan”.  South  Korea  :  Seoul  National  University.  Fourth  International

## KENDALA DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology. 978-0- 7695-3896-9/09. (2009).
[8] Avison, D; dan Fitzgerald, Guy. “Information System Development”. Singapore: Mc Graw Hill.2006
[9] Gates,  Linda  Parker.  “Strategic  Planning  with  Critical  Success  Factors  and  Future Scenarios:  An  Integrated  Strategic  Planning  Framework”.  Hanscom  :  Carnegie Mellon University.2010
[10] Esteves  de  Sousa,  José  Manuel.  ”Definition  and Analysis  of  Critical  Success Factors  for  ERP Implementation Projects”. Barcelona :  Universitat Politècnica de Catalunya
[11] Wanhua,  Xu;  Guoping,  Zhou.  “The  Development  Of  E-government  In  China  : Challenges and The Future”.Wuhan : Hubei University of Economics. IEEE.  978-1- 4244-2108-4/08. 2008
[12] Altameem, Torki; Zairi, Mohamed; Alshawi, Sarmad. “Critical Success Factors of E-government: A Proposed Model for E-government Implementation”. London : Brunel University. IEEE. 1-4244-0674-9/06. 2006
[13] Furuholt, Bjorn; dan Wahid, Fathul. “E-government Challenges and the Role of Political  Leadership  in  Indonesia:  the  Case  of  Sragen”.  Proceedings  of  the  41st Hawaii  International  Conference  on  System  Science,  2008.  IEEE.  1530-1605/08. 2008
[14] Kim,  Young-Sik;  Pokhare,  Manish;  dan  Lee,  Byung-Seub.”E-government Implementation Strategy in Least Developed Countries: A Nepalese Case”. Goyang City : Korea Aerospace University. ICEGOV2007, December 10-13, 2007, Macao. ACM 978-1-59593-822 -0/07/12. 2007
[15] Ningsih, Yulia  Razila.”  Faktor  Faktor  Penghambat  E-government:  Studi  kasus Pemerintah Provinsi Riau”. Jakarta : Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi.2013
[16] Novita,Dien.”.Faktor Faktor Penghambat Pengembangan   E-government:  Studi kasus  Pemerintah  Kota  Palembang  Sumatera  Selatan”.  Jakarta  :  Fakultas  Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi.2011
[17] Faizah,  Nurul.”  Faktor    Faktor  Sukses  Implementasi  E-government  di  Empat Kabupaten/Kota  di  Indonesia”.  Jakarta  :  Fakultas  Ilmu  Komputer,  Universitas Indonesia, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi.2009
[18] Sugiyono.”Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods)”.  Bandung  : Alfabeta.2013
[19] Sarwono, Jonathan.”.Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)”.Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.2012
[20] Hasibuan,  Zainal A.”  Metodologi  Penelitian  Pada  Bidang  Ilmu  Komputer  dan Teknologi Informasi”. Depok : Universitas Indonesia.2007
[21] A. Somantri; dan S. A. Muhidin.”Aplikasi Statistika Dalam Penelitian”. Bandung: Pustaka Setia.2006
[22] Gulati  ,Girish  J.;  “Jeff”;  Yates,  David  J.;  dan  Williams,  Christine  B. “Understanding the Impact of Political Structure, Governance and Public Policy on E-government”.    Massachusetts  :  Bentley  University.  45th  Hawaii  International Conference on System Sciences. DOI 10.1109/HICSS.2012.617. IEEE. 978-0-7695- 4525-7/12. 2012
[23] Wang,  Heng;  dan  Hou,  Jinchang.”The  External  and  Internal  Barriers  to  E- government Implementation”. China : Shandong University of Finance. IEEE. 978- 1-4244-5326-9/10. 2010
[24] Latan, Hengky; dan Ghozali, Imam. “Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi  Smart  PLS  2.0  M3”.Semarang  :  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, 2012