## Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom:

## Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi
Ekonomi Ibn Ubaid
Taufik Hidayat a*
a Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah,Air Molek-Riau, Indonesia
*E-mail Address: taufik_dayat15@yahoo.com

## ARTICLE INFO
ABSTRACT:
Purpose : The purpose of this article is to critically examine the style of thought and economic conception offered by Ibn Ubaid, in his Al-Amwal work.  This  critical  reading  is  intended  so  that  the  scientific  structure  of Islamic economics presented in the book of Al-Amwal, can be identified more firmly and clearly.
Design/Methodology/Approach: This  paper  explores  critically the economic conception of Ibn Ubaid, and then formulates how the style of thinking  Ibn  Ubaid.  With  a  qualitative  approach,  with  the  design ofresearch hermeneutics, this paper is expected to be able to interpret Ibn Ubaid's thinking more systematically.
Findings: This  study  offers  two  theses:  First,  from  the  work  and structure of the arguments found consistently in the book of Al-Amwal, Ibn Ubaid is actually the figure of a  prolific jurist. He consistently uses fiqh  reasoning  in  elaborating  an  economic  issues.  Second,  the  economic concepts offered by Ibn Ubaid are fragmented, or fragmented. He is more concerned  with  discussing  public  finance.  He  offers  the  concept  of  a  tax system based on social justice, or tax collection must be based  on a fair system. So that taxes are not an instrument of exploitation of the people. Originality/Value: The contribution of this paper lies in the answer to the emptiness of the literature that critically examines the book of Al- Amwal, and is able to identify the dominant patterns of thought of Ibn Ubaid .

## ABSTRAK:
Tujuan: Tujuan artikel  ini untuk mengkaji  secara kriris corak pemikiran  dan  konsepsi  ekonomi  yang  ditawarkan  oleh  Ibn Ubaid,  dalam  karyanya Al-Amwal. Pembacaan  kritis  ini ditujukan  agar  struktur  pengilmuan  ekonomi  Islam  yang
Article History: Received 19-03- 2019 Revised 29-03-2019 Accepted 16-05-2019

## Keywords:
Jurist
Fragmented Social Justice Public Finance Hermeneutics Economic justice
Paper Type: Conceptual Paper
Content Lists Available at Directory of Open Access Journals (DOAJ)

## Al-Falah: Journal of Islamic Economics
Journal Homepage: http://www.journal.iaincurup.ac.id/index/alfalah DOI: 10.29240/alfalah.v4i1.781
Al-Falah: Journal of Islamic Economics Vol. 4 No. 1, 2019 © IAIN Curup
Al-Falah: Journal of Islamic Economics | Vol. 4, No. 1, 2019 |ISBN: 2548-2343 (p), 2548-3102 (e)
dipaparkan  pada  kitab Al-Amwal, dapat  diidentifikasi  lebih tegas dan jelas. Desain/Metode/Pendekatan: Tulisan  ini  mengekplorasi secara  kritis  konsepsi  ekonomi  Ibn  Ubaid,  dan  kemudian merumuskan  bagaimana  corak  pemikiran  Ibn  Ubaid.  Dengan pendekatan  kualitatif,  dengan  design  penelitian hermeneutics , tulisan  ini  diharapkan  mampu  menafsirkan  pemikiran  Ibn Ubaid lebih sistematis.
Temuan: Kajian ini menawarkan dua tesis: Pertama ,  dari karya dan  struktur  argumentasi  yang  ditemukan  secara  konsisten dalam kitab Al-Amwal, Ibn Ubaid sesungguhnya adalah sosok seorang jurist yang  prolific.  Sehingga  dengan  konsisten  ia menggunakan nalar fiqh dalam mengelaborasi isu-isu ekonomi.
Kedua ,  konsep  ekonomi  yang  ditawarkan  oleh  Ibn  Ubaid bersipat fragmented, atau  terfragmentasi.  Ia  lebih concern
membahas keuangan publik. Ia menawarkan konsep tax system based on social justice, atau pemunggutan pajak mesti didasarkan pada  sistem  yang  berkeadilan.  Agar  pajak  tidak  menjadi instrumen eksploitasi terhadap umat.
Originalitas/ Novelty: Kontribusi  tulisan  ini  terletak  pada jawabannya  terhadap  kekosongan  literatur  yang  mengkaji secara  kritis  terhadap  kitab Al-Amwal ,  dan  mampu mengidentifikasi corak pemikiran dominan seorang Ibn Ubaid.

## PENDAHULUAN
Bila kita pahami perkembangan pemikiran ekonomi, maka para ahli ekonomi konvensional  menyetujui  bahwa  Adam  Smith  adalah  pelopor  ekonomi  modern.  Dari pemikiran  Smith  itu  muncullah  tradisi  pemikiran  ekonomi  klasik  yang  menekankan pada kebebasan mekanisme pasar dalam mengukur aktivitas ekonomi ( laises faire ) tanpa perlu  diintervensi  oleh  kebijakan  pemerintah.  Didalam  perkembangannya,  pemikiran ekonomi  klasik  ternyata  tidak  selalu  dapat  menyelesaikan  persoalan  ekonomi  yang berkembang. Ini dibuktikan dengan timbulnya depresi perekonomian dunia menjelang perang dunia II. 1
Maka  dari  sinilah  muncul  para  pemikir  ekonomi  yang  menekankan  perlunya peran  pemerintah  dalam  mengatur  aktifitas  ekonomi.  Pada  dasarnya,  perkembangan ekonomi jika ditelusuri lebih jauh, maka akan dapat dipahami bahwa perkembangan itu sangat  pesat  sebelum  Adam  Smith muncul  dan  memperkenalkan  pemikiran  ekonomi lewat maqnum  opus- nya, The  Wealth  of  Nation. Bahkan  bisa  jadi  pemikiran  Smith merupakan redundant dari pemikiran ekonom ataupun filosuf sebelumnya. Indikasi ini semakin  besar  jika  diperhatikan  bagaimana  perkembangan  ekonomi  Islam  yang  bila dirunut,  kronologisnya,  semenjak  masa  kehidupan  Rasullullah ﷺ di  kota  Mekah. Namun pada waktu itu pemikiran mengenai ekonomi Islam belum berkembang dengan baik, hal ini disebabkan oleh masyarakat pada saat itu langsung mempraktikannya, dan
1 Imamudin Yuliadi, Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar , (Yokyakarta: LPPI, 2001), h. 28.
~ Taufik Hidayat : Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom ~
apabila  menemukan  persoalan  dalam  bidang  ekonomi  maka  mereka  langsung mempertanyakan kepada Nabi.
Secara  kontekstual,  persoalan  pada  masa  itu  belum  begitu  komplek.  Secara makro  praktek  ekonomi  yang  dilakukan  Nabi ﷺ dan  para  sahabat  sarat  dengan unsur economic  justice dalam  kerangka  etika  bisnis  yang  Qur‘ani. 2 Dasar  ekonomi sesungguhnya  adalah  Al  Qur‘an  dan  Hadist  yang  kaya  akan  hukum-hukum  dan pengarahan kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perubahan zaman  dan  perbedaan  kawasan  regional  sampai  saat  sekarang  ini.  Pada  awal  Islam datang, kegiatan ekonomi yang sedang berjalan, tidak terlalu kompleks seperti sekarang ini.  Konsekuensinya, hukum dan pemikiran ekonomi yang ada hanya mengakomodasi konsep current  transaction, seperti  konsep  pertukaran  barang,  penentuan  harga,  konsep riba,  ataupun  konsep  yang  lainya.  Seiring  dengan  ekspansi  dakwah  Islam,  kawasan regional yang berada dibawah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, maka fenomena tersebut tentu akan memicu perubahan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, hingga pada  abad  ke-15  upaya  pengembangan  dan elaborasi pemikiran  ekonomi  berdasarkan nilai dan prinsip syari‘ah yang berlaku telah berubah dengan seksama.
Untuk menjabarkan bentuk dan konsep-konsep ekonomi yang berkembang di tengah-tengah  masyarakat  dewasa  ini,  maka  munculah para  pemikir-pemikir  ekonomi Islam  klasik  yang  mencoba  menjawab  kesenjangan  yang  ada  ditengah-tengah masyarakat,  yang  mana  salah  satu  pemikir  cendikiawan  muslim  tersebut  adalah  (Abu Ubaid ) yang mencoba mendalami isu ekonomi yang mana dalam konsep ekonominya, Ibn  Ubaid  lebih  menekankan prinsip  keadilan terhadap  keuangan  publik  suatu  negara. Karena itu kemudian dirinya menulis sebuah buku yang terkenal, yaitu kitab al Amwal , yang  bisa  dijadikan  sebagai  suplemen  dalam  kerangka  memahami  ekonomi  Islam. Dalam konteks ini, maka tulisan ini akan concern mengkaji secara kritis corak pemikiran Ibn  Ubaid,  dalam  mengelaborasi  persoalan  ekonomi  Tidak  hanya  itu,  tulisan  ini  juga akan  mengelaborasi  secara  kritis  konsep  penting  ekonomi  yang  dipaparkan  oleh  Ibn Ubaid  dalam  karyanya, Al-Amwal. Dengan  demikian,  kajian  itu  tidak  hanya diproyeksikan  sebagai  literatur  tetapi  juga  diposisikan  sebagai  ulasan  kritis  bagaimana pemikiran dan konsepsi ekonomi Ibn Ubaid.

## METODOLOGI
Artikel ini menerapkan pendekatan hermeneutika untuk memahami teks yang ditulis  oleh  Ibn  Ubaid,  yakni  kitab Al-Amwal. Adapun  hermeneutika  merupakan pendekatan radikal dan reflektif-filosofis terhadap ide yang ada di balik sebuah  teks. 3 Karena  artikel  ini  menjadikan  teks  yang  ditulis  oleh  Ibn  Ubaid,  sebagai  unit  analisis, maka  pendekatan  hermeneutika  sebagai  design  kajian  dipilih  dan  diterapkan  secara intens. Hal ini sesuai dengan pandangan Mohammad Ali Kharmandar; Amin Karimnia
2 h. 28.
3 Iasmina Petrovici, ―Philosophy as Hermeneutics: The World of Text Concept in Paul Ricouer‘s  Hermeneutics,‖  in Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences ,  vol.  71  (International Workshop  on  the  Historiography  of  Philosophy:  Representations  and  Cultural  Constructions 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013), h. 22.
Al-Falah: Journal of Islamic Economics | Vol. 4, No. 1, 2019 |ISBN: 2548-2343 (p), 2548-3102 (e)
yang mengutarakan bahwa pembacaan terhadap teks akan lebih akurat, dan sensitif jika menggunakan  pendekatan  hermeneutika. 4 Karena  hermeneutika  tidak  hanya  mampu memotret  teks  sebagai  susunan  tulisan.  Tapi  mampu  memahami  ide  di  balik  sebuah teks.
Tugas  hermeneutika  adalah  mengungkap  makna,  ide  dan  nilai-nilai  yang  ada pada sebuah teks. 5 Demikian juga pendekatan hermeneutika difungsikan dalam artikel ini.  Dalam  penerapannya,  dengan  merujuk  pada  Gadamer,  seorang  pengkaji  sebuah teks  mestilah  mampu  membedakan  teks  dari maksud  yang  dituju  oleh  pengarangnya. Dalam konteks ini, peneliti akan aktif memberikan makna terhadap sebuah teks sesuai dengan kontek pengalaman yang melekat pada pembaca. Ini kemudian disebut dengan pembauran  cakrawala—perpaduan  antara  cakrawala  masa  lalu  saat  sebuah  teks  itu ditulis  dan  cakrawala  saat  teks  tersebut  dibaca,  dan  dipahami  oleh  pembaca. 6 Proses pembauran ini yang secara konsisten dilakukan pada setiap tema, dan bab yang terdapat dalam  kitab Al-Amwal .  Hanya  saja  dalam  memahami  kitab  dan  pemikiran  Ibn  Ubaid tersebut, peneliti juga merujuk secara eksploratif terhadap ‗tafsir‘ yang muncul terhadap pemikiran Ibn Ubaid.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Riwayat Hidup
Dia  adalah Al  Qasim  bin  Sallam  bin  Miskin  bin  Zaid  Al-  harawi  Al-Azadi  Al- Bagdady .  Dia  lahir  pada  tahun  150  H  di  kota Harrah,  Khurasan ,  sebelah  barat  laut Afganistan .  Ayahnya  keturuna Bizantyum yang  menjadi maula suku azad. Setelah memperoleh ilmu yang memadai di kota kelahiranya, pada umur 20 tahun, Abu Ubaid pergi  berkelana  menuntut  ilmu  ke  berbagai  kota,  seperti Kufah,  Basrah dan Baqhdad . Ilmu-ilmu  yang  dipelajarinya  antara  lain  mencakup  ilmu  tata  bahasa  Arab,  Qira‘at, Tafsir, Hadist dan Fiqh. Pada tahun 192 H, akhirnya Abu Ubaid diangkat sebagai qadi (hakim)  di  daerah  Tarsus  sampai  pada  tahun  210H,  oleh Tsabit  bin  Nasr  Al-Malik (gubenur Thugur pada masa khalifah Harun Ar Rasyid ). Akhirnya dia tinggal menetap di Baqdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 H, setelah berhajji ia menetap di Mekkah dan dia wafat pada 224 H.
Abu  Ubaid  hidup  pada  masa  khalifah  Daulah  Abassyah,  yakni  pada  masa Khalifah al Mahdi (158/775 M). Dalam penelitian Najatullah Siddiqi, masa al Mahdi ini ditemukan  tiga  tokoh  terkenal  yang  menuliskan  karya  dalam  bidang  ekonomi, sedangkan  pada  masa  Abasiyah  pertama  ini,  ditemukan  lebih  dari  200  orang  pemikir yang  terdiri  selain  fuqaha  juga  filusufis,  masa  Abasiyah  ini  merupakan  kegemilangan dunia  Islam  atau  masa renaisance. Dengan  tidak  meninyimpang  dari  nilai  keadilan  dan keberadaban,  Abu  Ubaid  lebih  secara  historis  mementingkan  aspek rasionalitas,  nalar
4 Mohammad Ali Kharmandar Amin Karimnia, ―The Fundamentals of Constructing a Hermeneutical Model for Poetry Translation,‖ in Procedia - Social and Behavioral Sciences , vol. 70 (Akdeniz Language Studies Conference 2012, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013), h. 580.
5 Bambang  Hendarta  Suta  Purwana,  ―Pendekatan  Hermeneutik  Dalam  Penafsiran Teks Sastra Melayu,‖ Humaniora XIII, no. 1 Februari (2001): h. 82.
6 h. 85.
~ Taufik Hidayat : Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom ~
dan  spritual  terhadap  kehidupan  manusia,  baik  sebagai  individu  maupun  masyarakat. Atas  dasar  itu,  Abu  Ubaid  menjadi  salah  seorang  pioner  yang  menawarkan  nilai-nilai tradisional pada abad ke III H, yang mana ia berpendapat bahwa revitalisasi dari sistem perekonomian,  dapat  diupayakan  melalui  reformasi  terhadap  akar-akar  kebijakan keuangan  serta  institusi  ekonomi  dengan  di  dasarkan  berdasarkan  Quran  dan  Hadis. Dengan  kata  lain,  bersumber  dari  yang  suci--Quran  dan  Hadis,  guna    mendapatkan nilai-nilai eklusif serta yang kemudian diimplementasikan pada pemikiran ekonomi
Corak Pemikiran Abu Ubaid
Abu  Ubaid  merupakan  seorang  ahli  hadis  dan  ahli  fiqh  terkemuka  dimasa hidupnya. Selama menjabat sebagai Qadi di Tarsus , dia sering menangani berbagai kasus pertanahan  dan  perpajakan  serta  menyelesaikannya  dengan  baik.  Juga  dia  merupakan ahli  bahasa.  Karenanya  ia  banyak  menterjemahkan  karya  dari  bahasa Persi ke  Bahasa Arab .
Sisi lain dari Ibn Ubaid terungkap dari frekuensi yang amat sering mengunakan kalimat amr dalam kitab al Amwal . Tampaknya pemikiran Abu Ubaid dipengaruhi oleh pemikiran Abu  Amr  Abdurrahman  ibn  amr  al  Awza’i ,  serta  ulama-ulama  Suriah  lainnya sewaktu  dia  menjadi Qadi di Tarsus .  Bila  dibandingkan  dengan  pemikiran Abu  Yusuf , maka Abu Ubaid tidak menelik masalah-masalah kelemahan sistem pemerintahan serta penanggulanganya, namun  Abu Ubaid kitab Al Amwal dapat dikatakan lebih kaya dari pada Kitab al Kharaj . Dalam hal ini Abu Ubaid lebih terfokus pada permasalahan yang berkaitan dengan standar etika politik suatu pemerintahan ketimbang berorientasi pada teknik efesiensi pengelolaan, Abu Ubaid lebih concern kepada masalah restributif dari sisi “apa” daripada “bagaimana” . 7
Filosofi  yang  dikemukakan Abu  Ubaid  hanya  merupakan  sebuah pendekatan yang bersifat p rofesional yang bersandar pada kemampuan teknis, dan tidak menyimpang dari  prinsip-prinsip  keadilan  dan  masyarakat  beradab.  Pandangan  Abu  Ubaid mengedepankan  dominasi intelektualitas islami  serta  bersifat  teologis.  Ini  menjadi fondasi  bagi  kehidupan  manusia  di  dunia  dan  akhirat,  baik  individu  maupun  sosial, sehingga dengan pola seperti itu, akhirnya Abu Ubaid berhasil menjadi salah seorang cendikiawan  Muslim  terkenal  pada  abad  ke-3H  yang  menetapkan  revitalisasi  system perekonomian  berdasarkan  Qur‘an  dan  Hadis,  yang  dilakukan  melalui  reformasi kebijakan keuangan dan institusinya. 8
Dengan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki Abu Ubaid yang begitu luas, sehingga dia dinisbahkan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah sebagai pengikut mereka, walaupun  fakta-fakta  menunjukkan  Abu  Ubaid  adalah  seorang  fuqaha  yang independen. Namun dalam kitab al Amwal, Abu Ubaid tidak pernah menyebut kedua nama ulama Syafiiyah dan Hanabilah , tetapi sebaliknya, Abu Ubaid sering kali mengutip pandangan Malik  ibn  Anas (salah  seorang  guru  Al  Syafi‘i)  dan  begitu  juga  dia  sering mengutip beberapa ijtihad Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al Syaibani, bahkan hampir seluruh pendapat mereka dia tolak. 9 Jika  isi  dari  buku  Abu  Ubaid  dievalusi  dari  sisi  filsafat  hukum  maka  akan tampak  bahwa  Abu  Ubaid  menekankan keadilan sebagai  prinsip  utama.  Baginya, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan pendekatan yang selaras dengan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang pada hak-hak individual, publik dan  negara,  jika  kepentingan  individu  berbenturan  dengan  kepentinan  publik,  maka ditekankan lebih dahulu kepentingan publik.
Tulisan-tulisan Abu Ubaid ditulis dan dihasilkan pada masa Dinasti Abassiyah, dan  tidak  pernah  ada  masalah  legitimasi,  meski  pemikirannya  sering  menyoroti
7 Natajuddin Siddiqi, Muslim Economics Thinking (Leicester: 1981, Islamic Fondation), h. 132.
8 Adiwarman  A.  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ((Jakarta:  Raja  Garafindo Persada, 2004), h. 224.
9 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam .
~ Taufik Hidayat : Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom ~
kebijakan  khalifah  untuk  mebuat  keputusan  dengan  hati-hati.  Sebagai  contoh,  Abu Ubaid  berpendapat  bahwa  zakat  dari  tabungan  dapat  diberikan  pada  negara  ataupun penerimaannya sendiri, sedangkan zakat komoditi harus diberikan kepada pemerintah. Jika  tidak,  maka  kewajiban  agama  diasumsikan  tidak  tertunaikan.  Lebih  jauh, pengakuannya terhadap otoritas Imam dalam memutuskan kepentingan publik seperti membagi tanah taklukkan. Para penakluk didorong untuk membiarkan kepemiliknnya diambil alih oleh penduduk setempat.
Abu  Ubaid  juga  membahas  tentang masalah tarif  dasar  pajak  tanah  atau poll- tax , dia juga menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan finansial dari  subyek  non  Muslim,  dalam  finansial  modern  disebut  sebagai  ― capacity  to pay” (kemampuan membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima dari kalangan  Muslim.  Menurut  Abu  Ubaid,  dia  membela  pendapatan  bahwa  tarif  pajak kontraktual  tidak  dapat  dinaikan  tapi  dapat  diturunkan  jika  terjadi  kemampuan membayar dengan berkesinambungan.
Lebih  jauh  Abu  Ubaid  mengatakan  jika  permohonan  pembebasan  hutang disaksikan  oleh  saksi  Muslim,  maka  komoditas  komersial  subyek  Muslim  serta hutangnya itu akan dibebaskan dari pajak/cukai (duty free). Abu Ubaid juga menjelaskan tentang  pengumpulan kharaj,  jizyah,  ushur atau zakat tidak  boleh  menyiksa  seseorang dan disisi lain orang tersebut harus melunasi kewajiban finansialnya secara teratur, dan Abu  Ubaid  merusaha  untuk  menghentikan  terjadinya diskriminasi dalam  perpajakan serta menghindari  pajak (tax evasion).
Dalam beberapa permasalahan, Abu Ubaid tidak merujuk kepada kharaj yang dipelopori oleh khalifah Umar bin Khatab, ia memandang bahwa adanya permasalahan dalam  meningkatkan  atau  menurunkannya  berdasarkan  kepada  situasi  dan  kondisi, karena Abu Ubaid mengadopsi kaedah yang mengatakan ― la yunkaru taqhaiyyiru al fatwa bi  taqhayyur  al  azminah”, namun  walaupun  keragaman  terjadi  tapi  keputusan/ijtihad harus sesuai dengan nash yang berlaku

## Sekilas Tentang Kitab Al Amwal
Kitab al Amwal dibagi kedalam beberapa bagian dan bab yang tidak beraturan isinya, dalam bab pendahuluan, maka Abu Ubaid secara singkat membahas tentang hak dan  kewajiban  pemerintah  terhadap  rakyatnya  serta  sebaliknya,  dengan  penekanan terhadap  kebutuhan  suatu  pemerintah  yang  adil.  Pada  bagian  selanjutnya  kitab  ini membahas  tentang  berbagai  jenis  pemasukan  negara  yang  dipercayakan  kepada pemimpin  atas  nama  rakyat  serta  berbagai  landasan  hukum  yang  sesuai  dengan Alqur‘an  dan  Hadist.  Dalam  bab  tersebut,  Abu  Ubaid  menekankan  pembahasanya kedalam  pendapatan  negara  yang  menjadi  hak  Rasulullah,  seperti harta  fai ,  bagian khumus dan safi’ serta  pengalokasiannya,  baik  dimasa  rasul  itu  sendiri  maupun sesudahnya.  Jadi  pada  bagian  selanjutnya,  ketiga  hal  tersebut  menjadi  kerangka  dasar pemikiran  dalam  kitab  itu,  ketika  membahas  tiga  sumber  utama  pendapatan  negara, yaitu fai, khumus dan shadaqah yang merupakan kewajiban pemerintah untuk mengurus dan mendristibusikannya kepada masyarakat.
Tiga  bagian  dalam  kitab al-Amwal tersebut  meliputi  beberapa  bab  yang membahas  masalah  penerimaan fai. Menurut  Abu  Ubaid ,  harta  fai merupakan pendapatan negara yang diambil oleh orang muslim terhadap harta non-muslim yang
Al-Falah: Journal of Islamic Economics | Vol. 4, No. 1, 2019 |ISBN: 2548-2343 (p), 2548-3102 (e)
diambil  dengan  jalan  damai,  berasal  dari jizyah,  kharaj dan ushur. 10 Dan  pada  bagian keempat  dalam  kitab  tersebut,  sesuai  dengan perluasan  daerah  Islam di  masa  dahulu, maka itu dibahas mengenai pertahanan, administrasi, hukum internasional, dan hukum perang, bagian kelima membahas tentang distribusi, pendapatan fai, bagian keenam dalam kitab tersebut membahas tentang iqta, ihya al mawat . 11
Jadi  dapat  kita  tarik  suatu  kesimpulan  bahwa  isi  bagian  dari  kitab al  Amwal tersebut lebih mendalam membahas masalah Keuangan Publik ( Public Finance ), secara umum.  Pada  masa  Abu  Ubaid  masih  hidup,  pertanian  dipandang  sebagai  usaha  yang paling baik dan utama, karena  fungsi utamanya untuk menyediakan  kebutuhan dasar, makanan dan juga merupakan sumber utama pendapatan negara, maka hal inilah yang menjadikan sektor pertanian sebagai isu utama, bukan masalah pertumbuhan ekonomi. Sebab itu, Abu Ubaid memfokuskan kajiannya pada persoalan sosio-politik-ekonomi yang stabil dan adil.
Secara  umum  isi  dari  kitab al  Amwal tersebut  didominasi  oleh  Hadis  Nabi . Kendati demikian kitab al Amwal membahas pilar dan fondasi agar suatu pemerintah sukses dalam menerapkan berbagai kebijakannya, seperti dalam pemerintahan Khalifah Umar ibn Khatab , yang berhasil membangun sistem perpajakan dan Umar ibn Abdul Aziz yang berhasil dalam memperbaiki dan menata ulang sistem perpajakan agar lebih baik. 12 Salah seorang murid Abu Ubaid, yaitu Ibrahim al Harbi , mengkritik gurunya dan menilai  bahwa  kitab al  Amwal merupakan  karangan  Abu  Ubaid  yang  paling  lemah karena sedikitnya hadis-hadis yang beliau bahas, namun hal ini dapat dipahami. Karena Abu  Ubaid  hanya  menulis  hadis-hadis  yang  sangat  relevan.  Sebab  dalam  beberapa kesempatan  ia  menyebutkan  terdapat  hadis-hadis  yang  berjumlah  lebih  banyak  dari pada  yang  dia  bahas.  Dan  juga  Abu  Ubaid  dikenal  sebagai  seorang mujtahid yang independen karena kehandalannya dalam melakukan istinbath hukum dari Alqur‘an dan Hadis, yang dapat menghasilkan suatu kaedah-kaedah tentang keuangan, terutama yang berkaitan  dengan  perpajakan. 13 Selain  itu  Abu  Ubaid  berpendapat  bahwa  Qur‘an  dan Hadis  merupakan  referensi  utama  dalam  menarik  suatu  kesimpulan  hukum.  Qur‘an juga merupakan pondasi dasar yang lebih tinggi dari Hadis dan salah satu fungsi Hadis adalah sebagai penjelasan bagi Alqur‘an itu sendiri.
10 Said Sa‘ad Marthon, Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h. 97.
11 Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global . 12 Abdul  Islahi  Azim, History  of  Economic  Thought  in  Islam (Aligarh:  Aligarh  Muslim University, 1996), h. 118.
13 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , h. 249.
~ Taufik Hidayat : Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom ~

## Dikotomi Masyarakat Desa dan Kota
Abu Ubaid menegaskan bahwa berbeda dengan kaum Badui, kaum Urban atau perkotaan,  antara  lain: Pertama ,  ikut  dalam  melangsungkan  Negara  dengan  berbagi kewajiban  administrasi  dari  semua  kaum  muslimin. Kedua, memelihara  dan  menjaga serta  memperkuat  pertahanan  sipil  melalui  mobilisasi  jiwa  dan  harta  benda  mereka. Ketiga ,  mempopulerkan  pendidikan  dan  pengajaran  melalui  pembelajaran    dan pengajaran  al-Qur‘an  dan  Hadist  dengan  disemenisasi  keunggulan  kwalitas  isnya. Keempat ,  Melakukan  konstribusi  terhadap  keseimbangan  sosial  melalui  pemberian dan penerimaan hudud.
Jadi  dapat  dipahami  bahwa  disamping  konsep  utama  yang  diterapkan  Abu Ubaid  adalah  (keadilan).  Abu  Ubaid  juga  mengembangkan  suatu  negara  Islam berdasarkan  kepada  administrasi  pertahanan,  pendidikan,  hukum  dan  ketaatan. Karakteristik  demikian  menurutnya  hanya  diberikan  oleh  Allah  kepada  kaum  Urban. Kaum Badui biasanya tidak mempunyai kewajiban publik sebagaimana kewajiban kaum Urban.  Mereka  tidak  dapat  menerima  mamfaat  penerimaan  harta fai dan  menerima tunjangan  dari  negara  seperti  kaum  Urban.  Karena  mereka  memiliki  hak  klaim sementara terhadap penerimaan fai hanya ada pada waktu terjadinya tiga kondisi krisis-- saat  invansi  atau  penyerangan  musuh,  kekeringan  yang  mematikan  serta  kerusuhan sipil.
Abu  Ubaid  memperluas  aturan  ini  untuk  diterapkan  pada  masyarakat pegunungan dan pedesaan, sementara ia memberikan kepada masyarakat, seperti anak- anak  perkotaan  mendapat  hak  yang  sama  dengan  orang  dewasa  terhadap  tunjangan walupun kecil, dan itu berasal dari harta fai yang mungkin dibagikan karena dia mengira bahwa  mereka  sebagai  penyumbang  potensial  terhadap  kewajiban  publik  yang  terkait dimasa yang akan datang. Abu Ubaid mengakui adanya hak para budak terhadap arzaq (jatah) yang bukan tunjangan.

## Konsep dan Teori Ekonomi Abu Ubaid
Filosofis Hukum-Ekonomi
Bila kita pelajari isi dari Kitab al Amwal, maka secara filosofis hukum akan jelas bahwa  Abu  Ubaid  menekankan  keadilan  sebagai  prinsip  utama.  Bagi  Abu  Ubaid, pengimplementasian  dari  prinsip-prinsip  ini  akan  membawa  kepada  kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. 14 Dan juga bagi Abu Ubaid memiliki pendekatan yang seimbang  terhadap  hak-hak  individu,  publik  dan  negara,  jika  seandainya  kepentingan individu  berbenturan  dengan  kepentingan  publik,  maka  bagi  Abu  Ubaid  didahulukan kepentingan publik. 15
Pada  masa  keemasan  Islam,  yaitu  pada  masa  Dinasti  Abassiah,  maka  Abu Ubaid menitik beratkan tulisannya pada masalah yang berkaitan dengan khalifah dalam rangka  mengambil  suatu  kebijakan  dalam  memutuskan  suatu  perkara  selama  tidak bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan  kepentingan  masyarakat.  Sehingga  dengan demikian,  Abu  Ubaid  menyatakan  bahwa  zakat  tabungan  dapat  diberikan  kepada negara  atau  pribadi  penerima  secara  langsung,  tapi  bagi  zakat  komoditas  harus
14 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Euis Amalia (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), h. 103.
15 Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global , h. 95.
Al-Falah: Journal of Islamic Economics | Vol. 4, No. 1, 2019 |ISBN: 2548-2343 (p), 2548-3102 (e)
diberikan kepada pemerintah dan jika tidak, maka kewajiban agama diasumsikan tidak dilaksanakan.
Di sisi lain, Abu Ubaid juga menekankan bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalahgunakan atau dimamfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan publik. Ketika membahas masalah  pajak  atau kharaj dan jizyah, dia  menyinggung  tentang  pentingnya keseimbangan  antara  kekuatan  finansial  penduduk  non  Muslim  dengan  kepentingan dari golongan Muslim yang berhak menerimanya. 16
Abu  Ubaid  juga  menyatakan  bahwa  tarif  pajak  kontraktual  tidak  dapat ditunaikan,  bahkan  dapat  diturunkan  apabila  terjadi  ketidakmampuan  membayarnya. Jika  seorang  penduduk  non  Muslim  mengajukan  permohonan  bebas  utang  dan dibenarkn  oleh  saksi  Muslim,  maka  barang  perdagangan  mereka  tersebut  yang  setara dengan  jumlah  utangnya,  sehingga  mereka  itu  akan  terbebas  dari bea  cukai. Dalam masalah  pemungutan kharaj,  jizyah,  ushur dan zakat ,  Abu  Ubaid  tidak  memaksa masyarakat  agar  memenuhi  kewajiban  finansialnya  secara  teratur  dan  seharusnya, dengan kata lain, Abu Ubaid menghentikan system diskriminasi dan eksploitasi serta dan penindasan dalam perpajakan serta upaya penghindari pajak.
Pandangan  Abu  Ubaid  yang  tidak  merujuk  kepada  tingkat kharaj yang diterapkan  oleh Khlifah  Umar terhadap  permasalahan  yang  muncul  dari  kebijakan peningkatan  dan  penurunan  tingkat kharaj berdasarkan  situasi  dan  kondisi, 17 ini menunjukan bahwa Abu Ubaid menggunakan kaedah fiqh ― la yunkaru taghayyuru al-fatwa bi  taghayyuril  azmani ‖,  namun  demikian,  baginya,  keberagaman  tersebut  hanya  berlaku aturan hukum atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad .

## Kepemilikan dan Kebijakan Pertania
Dalam sistim perekonomian , Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan  publik. Dalam  hal  kepemilikan  ini  Abu  Ubaid  berpendapat  bahwa hubungan  antara  kepemilikan  dengan  kebijakan  perbaikan  pertanian,  merupakan kebijakan  pemerintah,  seperti  deklarasi  resmi  terhadap  kepemilikan  individual  atas tanah tandus yang disuburkan, sebagai insentif untuk meningkatkan pruduksi pertanian. Karena itu tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk diolah dan dibabaskan dari kewajiban  pajak,  jika  dibiarkan  menganggur  selam  tiga  tahun  berturut-turut  akan  di denda  dan  kemudian  dialihkan  kepemilikannya  kepada  penguasa. 18 Bahkan  dalam pandangan Abu  Ubaid ,  sumber  dari  kesejahteraan  publik,  seperti  air,  padang  rumput, dan  api  tidak  boleh  dimonopoli  seperti hima’ (pohon  pribadi),  maka  seluruh  sumber daya  ini  hanya  dapat  dimasukkan  kedalam  kepemilikan  negara  yang  akan  digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## Distribusi Zakat berbasis Kebutuhan
Abu  Ubaid  sangat  menentang  pandapat  yang  menyatakan  bahwa  pembagian zakat  harus  dilakukan  secara  merata  diantara  para  kelompok  penerima  zakat  dan
16 Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global .
17 Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar .
18 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam , h. 256.
~ Taufik Hidayat : Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom ~
cendrung  menetukan  suatu  batas  tertinggi  terhadap  bagian  perorangan,  namun  bagi Abu Ubaid yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, berapapun besarnya,  serta  bagaimana  menyelamatkan  orang-orang  dari  bahaya  kelaparan.  Oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan oleh Abu Ubaid ini mengindikasikan bahwa ada tiga  kelompok sosio-ekonomi yang  terkait  dengan  status  zakat,  yaitu:  1)  Kalangankaya yang  terkena  wajib  zakat;  2)  Kalanganmenengah  yang  tidak  terkena  wajib  zakat,  tapi juga tidak berhak menerima zakat; 3) Kalangan penerima zakat.
Berkaitan  dengan  distribusi  zakat,  Abu  Ubaid  mengadopsi  prinsip “mendistribusikan  kepada  setiap  orang  menurut  kebutuhannya  masing-masing” ,  dan  ketika membahas  kebijakan  penguasa  dalam  hal  jumlah  zakat/pajak  yang  diberikan  kepada pengumpul zakat, pada prinsipnya Abu Ubaid menekankan implementasi prinsip “bagi setip  orang  sesuai  dengan  haknya” .  Karena  zakat  yang  dibagikan  kepada  pengelola  zakat harus sesuai dengan kebijakan imam.

## Fungsi Uang
Abu  Ubaid  mengakui  adanya  dua  fungsi  uang,  yang  tida  memiliki  nilai instrinsik  sebagai  standar  dari  nilai  pertukaran (standard  of  exchange  value )  dan  sebagai media pertkaran ( medium of exchange). Jelaslah bahwa pendekatan ini menunjukan adanya dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam.
Emas dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama sekali dipergunakan dalam sistem ekonomi Islam  klasik. Ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, maka beliau menetapkan emas dan perak sebagai mata uang ahli Makah dan sekaligus mewajibkan zakat. 19 Dalam kehidupan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting,  maka    pada  prinsipnya,  Abu  Ubaid  mengakui  ada  dua  fungsi  uang  diatas. Dalam hal ini, Abu Ubaid menyatakan;
― Ada hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwa emas dan perak tidak layak untuk apa pun kecuali menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan tertinggi dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaanya untuk membeli sesuatu.” 20
Pernyataan  Abu  Ubaid  ini  menunjukan  bahwa  ia  mendukung  teori konvensional mengenai uang logam, dia menelusuri kepada kegunaan umum dari nilai kedua  benda  tersebut  dibandingkan  dengan  komoditas  yang  lainya,  jika  kedua  benda tersebut juga digunakan pula sebagai komoditas, maka nilai kedua benda tersebut dapat berubah-ubah  pula,  karena  dalam  hal  ini  kedua  benda  tersebut  akan  memainkan  dua peran yang berbeda, yaitu sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar nilai terhadap barang-barang lainya. Maka secara implisit , Abu Ubaid mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai dari suatu barang. Salah satu ciri khas dari kitab al Amwal diantara  kitab  yang  lainya  adalah  membahas  masalah  keuangan  publik,  dengan pembahasan yang elaboratif dan mendalam tentang timbangan dan ukuran, yang bisa digunakan  dalam  menghitung  beberapa  kewajiban  agama  yang  berhubungan  dengan harta.
Abu  Ubaid  menulis  bab  terpisah  untuk  menjelaskan  problematika  dan ijtihadnya  tentang  penimbangan  dan  pengukuran  yang  digunakan  dalam  menghitung kewajiban finansial. Terutama dalam kaitannya dengan memenuhi kewajiban agama dan dunia.  Keistimewaan  lain  dari  kitab Al  Amwal ,  diantara  buku-buku  lain  sejenis  kitab
19 Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global , h. 91.
20 Lihat dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam .
Al-Falah: Journal of Islamic Economics | Vol. 4, No. 1, 2019|ISBN: 2548-2343 (p), 2548-3102 (e)
Al-Falah: Journal of Islamic Economics | Vol. 4, No. 1, 2019 |ISBN: 2548-2343 (p), 2548-3102 (e)
tersebut.  Dalam  pembahasan  tersebut  diceritakan  usaha  kaalifah  Abdul  Malik  bin Marwan  dalam  melakukan  standarisasi  dari  berbagai  mata  uang  yang  ada  dalam sirkulasi.
Pada epilog kitabnya kembali Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama.  Baginya,  pengimplementasian  dari  prinsip  ini  akan  membawa  kepada kesejahteraan  ekonomi  dan  keselarasan  sosial.  Secara  umum,  dan  fundamental  Abu Ubaid  memiliki  pendekatan  yang  berimbang  kepada  hak-hak  individual,  publik,  dan negara. Bahkan ketika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik, maka Ibn Ubaid berpihak kepada kepemilikan publik. Abu Ubaid adalah peletak ode etik dan moral dalam hal distribusi keuangan publik (public finansial) secara adil.
Pemikiran  Abu  Ubaid  menjadi  rujukan  bagi  pengembangan  dunia  ekonomi modern, bahkan berdasarkan analisa para pemikir ekonomi Islam kontemporer, Adam Smith, dengan karyanya ― The Wealth of Nation ‖ sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu Ubaid  yang  ada  dalam  kitab al  Amwal .  Meskipun  keduanya  hidup  dan  berkembang dalam masa dan periode yang berbeda.

## SIMPULAN
Uraian pada bagian terdahulu memungkinkan pengajuan tesis dalam artikel ini, dimana Abu Ubaid merupakan salah satu pakar pemikir ekonomi klasik, yang mana dia lebih cenderung membicarakan tentang masalah keuangan publik, dan implementasinya dalam  sebuah  sistem  ekonomi.  Ia  lebih  menekankan  kepada  prinsip  keadilan  yang mejadi  prinsip  utama  dalam  melangsungkan  pola  pemikirannya  itu.  Salah  satu  karya yang  terkemuka  Abu  Ubaid  adalah  kitab al  Amwal ,  yang  mana  kitab  tersebut  pada dasarnya menjelaskan terhadap pelaksanaan distribusi kekayaan secara adil dan merata. Ia  juga  menawarkan  pandangan  yang  radikal  tentang  pemberian  terhadap  seseorang dari para penguasa. Itu diberikan sesuai dengan berapa besarnya pengabdian yang telah diberikan  kepada  masyarakat  itu  sendiri,  dan  juga  Abu  Ubaid  sangat  memperhatikan bahwa  dalam  pendistribusian  suatu  harta,  tidak  boleh  menguntungkan  suatu  pihak. Karena  itu  menurutnya,  pemerintah  harus  mengatur  harta  kekayaan  masyarakat  agar selalu  difungsikan  secara  baik  agar  tercapai  kemamkmuran  bagi  seluruh  komponen masyarakat .
Referensi:
Abdul  Islahi  Azim. History  of  Economic  Thought  in  Islam .  Aligarh:  Aligarh  Muslim University, 1996.
Adiwarman  A.  Karim. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  (Jakarta:  Raja  Garafindo Persada, 2004.
Amin Karimnia, Mohammad Ali Kharmandar. ―The Fundamentals of Constructing a Hermeneutical Model for Poetry Translation.‖ In Procedia - Social and Behavioral
Sciences , 70:580 – 591. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013.
Bambang Hendarta Suta Purwana. ―Pendekatan Hermeneutik Dalam Penafsiran Teks Sastra Melayu.‖ Humaniora XIII, no. 1 Februari (2001): 82–89.
~ Taufik Hidayat : Abu Ubaid sebagai Fuqaha’ dan Ekonom ~
Iasmina Petrovici. ―Philosophy as Hermeneutics: The World of Text Concept in Paul Ricouer‘s  Hermeneutics.‖  In Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences ,  71:21–27. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013.
Imamudin Yuliadi. Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar . Yokyakarta: LPPI, 2001.
Natajuddin Siddiqi. Muslim Economics Thinking . Leicester: 1981, Islamic Fondation.
Said  Sa‘ad  Marthon. Ekonomi  Islam:  Di  Tengah  Krisis  Ekonomi  Global .  Jakarta:  Zikrul Hakim, 2008.
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Euis Amalia . Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.