(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia
INFO PENULIS
Rahmad Satria Universitas Panca Bhakti rahmadsatria@upb.ac.id
Ivan Wagner Universitas Panca Bhakti scholariwagner@gmail.com
Setyo Utomo Universitas Panca Bhakti setyoutomo@upb.ac.id
Rizki Amalia Fitriani Universitas Panca Bhakti rizki.amalia@upb.ac.id
Agustinus Astono Universitas Panca Bhakti agustinusastono@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 2, No. 3, Desember 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Satria ,  R., Wagner ,  I., Utomo,  S.,  Fitriani,  R.  A., & Astono ,  A.  (2022).  Problematika  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  Dikecualikan  dari  Yurisdiksi  Pemeriksaan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (3), 146-152.

## Abstrak
Pengadilan  administrasi  menjadi  salah  satu  bagian  dari  tersedianya  akses  keadilan kepada  rakyat  yang  disediakan  dengan  tujuan  menyelesaikan  sengketa  administratif. Reformasi birokrasi, termasuk pada tubuh lembaga peradilan administrasi di Indonesia masih menyisakan sejumlah problematika. Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  sebagai  hukum  materil  peradilan administrasi, telah  menekankan  penyimpangan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  merupakan  tindakan  sewenang-wenang (willekeur). Dalam pelaksanaannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai perwujudan peradilan administrasi  di  Indonesia  masih  menggunakan  hukum  acara  lama.  Undang-Undang Nomor    5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sebagai  hukum  acara pengadilan  administrasi  di  Indonesia  masih  memuat  sejumlah  pembatasan  yurisdiksi pemeriksaan PTUN. Khusus pada Pasal 2 huruf e, menjadi problematis apabila dikaitkan dengan keputusan  administrasi yang menyimpang dari putusan badan peradilan yang berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van  gewijsde) .  Penyimpangan  dari  putusan  badan peradilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  pada  dasarnya  cacat  hukum,  sehingga ketentuan  pembatasan  yurisdiksi  itu  sudah  seharusnya  dipahami  sekali  lagi  bahkan ditinjau ulang. Penelitian normatif ini berusaha untuk membahas seputar problematika tersebut dan menyiapkan argumen untuk mengatasi problematika itu.
Kata  Kunci : Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Pembatasan  Yurisdiksi,  Keputusan  Tata Usaha Negara, Perlindungan Hukum

## A. Pendahuluan
Konstitusi  Indonesia  telah  menggariskan  bahwa  kedaulatan  rakyat  (Demokrasi)  dan konsep  negara  hukum  (Nomokrasi)  sebagai  landasan  ketatanegaraan.  Pilihan  struktural tersebut memberikan konsekuensi rasional bahwa terdapat perlindungan hukum dan jaminan hak  asasi  manusia  yang  berdasarkan  hukum.  Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  urgensi standar yang  tampil  dan  menduduki  posisi  terdepan  dalam  merealisasi  jalur   pemerataan kesempatan   memperoleh   keadilan (Basah, 1992). Artinya, pengadilan administrasi menjadi salah  bagian  dari  tersedianya  akses  keadilan  kepada  rakyat  yang  disediakan  dengan  tujuan menyelesaikan sengketa administratif.
Perlindungan  hukum  dalam  lingkup  hukum  administrasi  membawa    rasio  logis  bahwa setiap  rakyat  wajib  dilindungi  dari  perbuatan  pemerintah  yang  mengakibatkan  terlanggarnya hak-hak warga negara. Dalam rasio logis itu, maka setiap perbuatan pemerintah pada dasarnya dapat dan wajib dinilai oleh pengadilan administrasi.
Indonesia  memulai  rezim  peradilan  administrasinya  secara  khusus  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (UU  5/1986).  Undang- undang  tersebut  ternyata  tidak  serta  merta  dapat  ditegakkan  karena  belum  ada  peraturan pelaksanaannya.  Pada  tahun  1991  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Basah, 1992). Pada saat itu, peradilan yang merdeka dalam arti yang terlepas dari kekuasaan eksekutif belum diimplementasikan.  Peradilan  masih  berada  dibawah  Departemen  Kehakiman  yang  menjadi bagian dari pemerintah.
Paska kejatuhan rezim orde baru yang otoriter, pada 1998 dimulailah reformasi birokrasi termasuk  ditubuh  lembaga  peradilan.  Pemisahan  kekuasaan  sebagaimana  doktrin  klasik Montesquieu  dilaksanakan.  Undang-Undang  tentang  Kehakiman  dilakukan  perubahan, sementara  mengenai  peradilan  administratif,  UU  5/1986  dilakukan  perubahan  sebanyak  dua kali pada tahun 2004 dan 2009. Termasuk yang mendapat perubahan dalam UU 5/1986 ialah klausul Pasal 2 yang mengatur mengenai keputusan yang tidak termasuk (dikecualikan) sebagai keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN).  Perubahan  dalam  ketentuan  Pasal  2  melalui  terbitnya Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tersebut  lebih  kepada  penyesuaian  nomenklatur kelembagaan saja.
Mengenai  KTUN  yang  dikecualikan,  terdapat  ketentuan  yang  tidak  dilakukan  revisi,  yang salah  satunya  ketentuan  Pasal  2  huruf  e,  yang  berisi:  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang dikeluarkan  atas  dasar  hasil  pemeriksaan  badan  peradilan  berdasarkan  ketentuan  peraturan

## Abstract
The administrative court is one part of providing access to justice to the people which is provided  for  the  purpose  of  resolving  administrative  disputes.  Bureaucratic  reform, including  in  the  administrative  judiciary  body  in  Indonesia,  still  leaves  a  number  of problems.  The  issuance  of  Law  Number  30  of  2014  concerning  Government Administration  as  a  material  law  for  administrative  court,  has  emphasized  that irregularities  in  the  implementation  of  court  decisions  that  have  legal  force  remain arbitrary (willekeur) .  In  its  implementation,  the  State  Administrative  Court  (PTUN)  as the  embodiment  of the  administrative  court  in  Indonesia  still  uses  the  old  procedural law. Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts as procedural law for  administrative  courts  in  Indonesia  still  contains  a  number  of  restrictions  on  the jurisdiction  of  PTUN  examinations.  Especially  in  Article  2  letter  e,  it  becomes problematic if it is related to administrative decisions that deviate from the decisions of a  judicial  body  which  have  permanent  legal  force (inkracht  van  gewijsde) .  Deviations from judicial decisions that are legally enforceable are fundamentally flawed in law, so that the provisions on jurisdiction limitation should be understood once again and even reviewed.  This  normative  research  seeks  to  discuss  these  problems  and  prepare arguments for overcoming these problems.
Keywords:  Administrative  Courts,  Jurisdiction  Limitation,  Administrative  Decisions, Legal Protection
perundang-undangan  yang  berlaku”  sebagai  KTUN yang dikecualikan.  Dalam penjelasan pasal ketentuan  Pasal  2  huruf  e  tersebut, diberikan  tiga  buah  perumpamaan  yaitu pertama ,  berupa keputusan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan yang telah  berkuatan  hukum  tetap; kedua, keputusan  serupa  dengan  yang  pertama  namun didasarkan  atas  amar  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap; ketiga, keputusan  yang terbit  setelah  menerima  usul  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  dasar  kewenangannya  menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum.
Terkhusus  pada  perumpamaan  pertama  dalam  penjelasan  pasal  2  huruf  e  UU  5/1986, Indroharto memberi catatan kritis, dimana dirinya mempertanyakan mengenai keputusan yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun menyimpang dari  pertimbangan  atau  diktum  putusan  yang  menjadi  dasar  dikeluarkannya  keputusan tersebut.  Dan  dalam  jawabannya,  Indroharto  menyampaikan,  bahwa  keputusan  itu  harus dianggap bukan sebagai keputusan yang keluar atas dasar hasil pemeriksaan badan pengadilan, dan  dengan  demikian  keputusan  itu  masih  dapat  disengketakan  dimuka  pengadilan administrasi (Indroharto, 2000). Dalam hal adanya pertanyaan kritis itu, menampakkan adanya potensi  masalah  yang  sekiranya  patut  untuk  teliti  lebih  jauh,  yaitu  sebuah  tindakan  hukum publik  sebagai  bagian  dari  proses  hukum  berupa  pelaksanaan  putusan  lewat  keputusan administrasi.  Potensi  itu  dapat  menjadi  masalah  apabila  luput  dari  pengawasan  dan  ternyata menyebabkan kerugian bagi warga negara.
UU  5/1986  merupakan  hukum  materil  dari  hukum  tata  usaha  negara  dan  hukum  formil yang  mengatur  hukum  acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (Riza,  2019).  Pada  tahun  2014, terbitlah  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UU 30/2014)  yang  substansinya  turut  mengatur  kewenangan  pemeriksaan  oleh  Peradilan  Tata Usaha Negara. UU 30/2014 di satu sisi, sebagai salah satu batu uji bagi Pengadilan Tata Usaha Negara  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  obyek  gugatan  (Putriyanti,  2015).  Oleh karena itu, UU 30/2014 merupakan hukum materil bagi Peradilan Administrasi. Keluarnya UU ini  memancing  pro  dan  kontra  dikalangan  ahli  hukum  administrasi  terkait  dengan  berbagai materi  yang  di  atur,  terutama  dalam  hal  perluasan  kompetensi  absolut  PTUN  (Ridwan, Heryansyah, & Pratiwi, 2018). Hal tersebut sehingga berimplikasi pada perubahan hukum acara PTUN  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  yang  telah  diatur  dalam  UU  Administrasi Pemerintahan. (Harjiyatni, 2017).
Perluasan  kompetensi  absolut  yuridiksi  pengadilan  administrasi  dalam  UU  30/2014 bersandar pada pemahaman, bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan wajib diawasi. Hal  ini  dapat  dilihat  pula  dalam  Naskah  Akademik  dalam  menyusun  UU  30/2014  yang menyampaikan (Kementerian PAN-RB, 2013):
“Semua  tindakan  administrasi  pemerintahan  merupakan  kegiatan  yang  mutlak  dilakukan pengawasan    semata-mata    untuk    memastikan    bahwa    setiap    tindakan  administrasi pemerintahan    tersebut    dilaksanakan    berdasarkan    standar,    norma  dan    kriteria    yang telah  ditetapkan  serta  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  ada dan    berlaku    bagi    para    pelaksana    administrasi  pemerintahan  salah  satunya  adalah tindakan-tindakan nyata dari para pelaksana administrasi pemerintahan”
Ketentuan  mengenai  keputusan  administrasi  yang  dikecualikan,  khususnya  klausul  Pasal  2 huruf  e  UU  5/1986  berkaitan  erat  dengan  pembatasan  kompetensi  absolut  dari  yurisdiksi pemeriksaan  pengadilan  administrasi  yang  melalui  UU  30/2014  telah  mengalami  perluasan, dan  berkaitan  erat  dengan  perlindungan  hukum  yang  adil,  baik  keadilan  prosedural  maupun substantif.  Dalam  kaitan  itu,  perlindungan  hukum  yang  adil  oleh  pengadilan  dapat  tercapai apabila  dari  proses  pemeriksaan  sampai  dengan  putusan  dan  pelaksanaannya  dapat memberikan  rasa  keadilan  baik  secara  prosedural  maupun  substantif.  (Harjiyatni,  2017). Tujuan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  adalah  untuk  menjamin  perlindungan  hak subyektif dan kepentingan  sah  individu  melalui  proses  yang  wajar  dan  dalam  batas  waktu  yang  wajar  dan cepat.  Pengadilan  khusus  menciptakan  kondisi  yang  tepat  untuk  peninjauan  yang  efektif, menetapkan hak-hak yang dilanggar oleh tindakan administratif yang dikeluarkan oleh badan publik (Hoxha, 2019).
Tulisan  ini  mencoba  lebih  dalam  memahami  problematika  di  sekitar  ketentuan  yang membatasi  yurisdiksi  pengadilan  administrasi  di  Indonesia,  berupa  klausul  mengenai keputusan administrasi yang dikecualikan, khususnya ketentuan mengenai Pasal 2 huruf e UU 5/1986.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  mengacu  pada  putusan pengadilan  dan  norma  hukum  dalam  beberapa  peraturan.  Selain  itu,  penelitian  ini  bersifat
deskriptif,  mengungkapkan  beberapa  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  teori  hukum sebagai  objek  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan  antara  lain pendekatan filosofis, konseptual dan kasus.

## B. Hasil dan Pembahasan
Hukum  administrasi  dan  berikut  pula  pengadilan  administrasi  secara  teoritik  bersandar pada  relasi  antara  konsep  demokrasi  dengan  konsep  negara  hukum.  Demokrasi  tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan  makna  (HR,  2013).  Dalam  relasi  simbiosis  tersebut,  dijelaskan  bahwa  keberadaan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan individu dan dalam menegakkan serta melindungi hak asasi manusia (Marbun, 2011) (Amarini, 2018).
Terdapat  prinsip  pembatasan  kekuasaan  khususnya  kekuasaan  eksekutif  atau  kekuasaan administratif, dimana kontrol yudisial yang diperlukan dari aktivitas administratif ditarik oleh aturan  hukum,  prinsip-prinsip  yang  diarahkan  oleh  hak  subjektif  warga  negara  dalam perlindungan  terhadap  orang  lain  dan  administrasi  publik  (Hoxha,  2019).  UU  30/2014  turut mengatur  dalam  substansinya  berkenaan  dengan  larangan  penyalahgunaan  wewenang  yang dalam  pemaknaan  yang  lain  sebagai  larangan  perbuatan  melawan  hukum  oleh  penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) (PMH Penguasa) .
Larangan  penyalahgunaan  wewenang  yang  diatur  dalam  UU  30/2014  meliputi:  larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan sewenang- wenang.  Terkhusus  pada  larangan  sewenang-wenang (willekeur) ,  pada  Pasal  18  ayat  (3) ditetapkanlah  kategori  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  bertindak  sewenang-wenang, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ketentuan  lebih  lanjut  dalam  UU  30/2014,  pada  Pasal  19  ayat  (1)  disampaikan  bahwa keputusan  dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan  secara  sewenang-wenang sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) menjadi tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van  gewijssde). Memang  pada  Pasal  20 telah diatur mengenai pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang seperti yang diatur dalam Pasal 18. Diluar konteks itu, Pasal 21 menegaskan bahwa Pengadilan (dalam hal ini  lihat  ketentuan  Pasal  1  angka  18,  Pengadilan  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara) berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan.
Dalam memperjelas pengaturan dalam UU 30/2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia MA  RI)  menerbitkan  Surat  Edaran  MA  RI  Nomor  4  Tahun  2016  yang  pada  Diktum  E  bagian Kamar Tata Usaha Negara, butir 1 menyatakan:
“Perubahan   paradigma   beracara   di   Peradilan   Tata   Usaha   Negara   pasca berlakunya Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2014   tentang   Administrasi Pemerintahan (UU AP):
1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
a. Berwenang  mengadili perkara  berupa gugatan  dan permohonan. Berwenang  mengadili  perbuatan  melanggar  hukum  oleh  pemerintah,  yaitu  perbuatan melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).”
Dalam  penjelasan  diatas,  penting  untuk  dipahami  bahwa  PMH  Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dapat  berupa  tindakan  sewenang-wenang.  Dalam  kategorinya  tindakan sewenang-wenang  itu  disandarkan  pada  indikator  berupa  adanya  keputusan  atau  tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap.  Dan  untuk  menuju  pada  konsekuensi  hukum  tindakan  sewenang-wenang  itu (tidak  sahnya  keputusan  atau  tindakan)  ialah  melalui  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara yang berkekuatan hukum tetap.
Dengan  demikian  maka  dapat  dikonstruksi  pemahaman,  bahwa  pada  dasarnya  apabila terdapat keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  semisal  dalam  logika  perumpamaan penjelasan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 yaitu keputusan sebagai pelaksanaan pertimbangan atau amar  putusan,  maka  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  masih  berwenang  menerima,  memeriksa,
dan  memutuskan  keputusan  tersebut.  Namun,  pemeriksaan  tersebut  terbatas  pada  ada  atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan.
Dengan  demikian  maka  ketentuan  mengenai  keputusan  tata  usaha  negara  yang dikecualikan untuk diperiksa oleh yurisdiksi pengadilan administrasi sesuai Pasal 2 huruf e UU 5/1986,  pada  dasarnya  berkontradiksi  dengan  ketentuan  mengenai  kompetensi  yurisdiksi pengadilan  administrasi  dalam  UU  30/2014.  Kontradiksi  tersebut  berpotensi  menjadi problematik  dan  terlebih  lagi  menciptakan  ketidakpastian  hukum,  terlebih  lagi  membelenggu keadilan hukum.
Problematika seputar keputusan administrasi yang dikecualikan seperti Pasal 2 huruf e UU 5/1986  senyatanya  telah  diprediksi  oleh  Indroharto  seperti  dijelaskan  pada  latar  belakang. Terkhusus pada perumpamaan pertama dalam penjelasan pasal 2 huruf e UU 5/1986, catatan kritisnya  mengenai  keputusan  yang  didasarkan  pada  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap, namun menyimpang dari pertimbangan  atau diktum putusan yang menjadi  dasar  dikeluarkannya  keputusan  tersebut,  harus  dianggap  bukan  sebagai  keputusan yang  keluar atas  dasar  hasil pemeriksaan badan pengadilan,  dan  dengan demikian keputusan itu masih dapat disengketakan dimuka pengadilan administrasi (Indroharto, 2000).
Bagi  Indroharto,  keputusan  yang  menyimpang  dari  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap itu terkategori cacat hukum, dan oleh karena itu dapat disengketakan di pengadilan administrasi, dan apabila terdapat kerugian akibat keputusan yang cacat hukum itu, bahkan masih bisa dituntut ganti kerugian ke hakim perdata (Indroharto, 2000). Pertanyaan lanjutan dari problematika keputusan administrasi yang dikecualikan tersebut, ialah berkaitan dengan  cara  yang  bagaimana  menentukan  cacat  hukum  dalam  keputusan  administrasi  yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan badan peradilan ?
Apabila  ditelisik,  maka  yang  ditentukan  sebagai  pembatasan  yaitu pertama ,  berupa keputusan sebagai pelaksanaan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh suatu putusan yang telah  berkuatan  hukum  tetap; kedua, keputusan  serupa  dengan  yang  pertama  namun didasarkan  atas  amar  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap; ketiga, keputusan  yang terbit  setelah  menerima  usul  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  dasar  kewenangannya  menurut ketentuan  Undang-Undang  Peradilan  Umum.  Penekanannya  ialah  berasal  dari  pertimbangan putusan,  amar  putusan,  dan  usul  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Namun,  dalam  penekanan  itu, sebaiknya  tidak  direduksi  hanya  sebatas  pemaknaan  harfiah (letterlijk) belaka.  Hal  yang reduksionis  tersebut  berpotensi  mereduksi  keadilan  yang  diperjuangkan  oleh  pihak  yang merasa  dirugikan  oleh  munculnya  keputusan  atau  tindakan  badan  atau  pejabat  pemerintah. Perlu dipahami, bahwa kontrol yudisial yang diperlukan dari aktivitas administratif ditarik oleh aturan  hukum,  prinsip-prinsip  yang  diarahkan  oleh  hak  subjektif  warga  negara  dalam perlindungan  terhadap  orang  lain  dan  administrasi  publik  (Hoxha,  2019).  Pemahaman mengenai hak subjektif warga negara untuk mendapat perlindungan wajib ditekankan.
Dalam  penekanan  mengenai  “pertimbangan  putusan”,  penulis  berpendapat  bahwa  hal demikian  wajib  dipahami  sebagai  adanya  pertimbangan  hakim  yang  secara  jelas  telah menerangkan  suatu  hak  atau  kewajiban  yang  dapat  ditindaklanjuti  dengan  diterbitkannya keputusan  administrasi  demi  mengakomodir  hak  tersebut,  atau  dalam  rangka  melaksanakan kewajiban tersebut.  Hal demikian  patut  dipahami,  dalam  bingkai  doktrin  hukum  administrasi sendiri, bahwa sumber kewenangan badan atau pejabat administrasi ialah sebagai pendukung hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban (drager  van  de  rechten  en  plichten). Tanpa  adanya  secara jelas  diterangkan  suatu  hak  atau  kewajiban,  maka  tidak  membutuhkan  tindak  lanjut  berupa penerbitan keputusan administrasi. Apabila menyimpang daripada itu, maka cacat hukum.
Dalam  penekanan  mengenai  “amar putusan”,  akan  lebih  mudah  untuk  diterapkan  karena akan  lebih  jelas  disampaikan  mengenai  pengakuan  hak  atau  perintah  untuk  melakukan kewajiban tertentu, dan dikaitkan dengan sifat putusan apakah bersifat declaratoir, constitutief, atau condemnatoir.
Semisal  dalam  hal  badan  peradilan  yang  dimaksud  adalah  pengadilan  administrasi, maka akan  disesuaikan  dengan  UU  5/1986  yang  telah  mengatur  model  putusan  pengadilan sebagaimana  ketentuan  Pasal  97  ayat  (7)  yaitu:  gugatan ditolak,  gugatan dikabulkan,  gugatan tidak  diterima,  atau  gugatan  gugur.  Apabila  dalam  putusannya  gugatan  ditolak,  gugatan  tidak diterima, atau gugatan gugur, maka sifat putusannya ialah declaratoir yang pada dasarnya tidak memerlukan pelaksanaan karena hanya berisi pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru.
Penekanan  mengenai  amar  putusan  tersebut  terbatas  apabila  gugatan  dikabulkan  saja, karena  dapat  bersifat constitutif dan/atau condemnatoir .  Semisal  dalam  hal  badan  peradilan yang dimaksud adalah pengadilan administrasi, maka  disesuaikan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) yang menyampaikan: “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.” Ketentuan itu kemudian dikaitkan dengan isi ketentuan Pasal 97 ayat (9) terbatas pada kluasul huruf b dan huruf c saja.
Dalam  ketentuan  Pasal  97  ayat  (9)  huruf  b  yaitu  berupa  kewajiban  untuk  dilakukan “pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dan  menerbitkan  Keputusan Tata Usaha Negara yang baru” atau bersifat menciptakan keasdsaan hukum baru (constitutief) . Sedangkan  dalam  ketentuan  klausul  huruf  c  yaitu  berupa  kewajiban  untuk  dilakukan: “penerbitan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam  hal  gugatan  didasarkan  pada  Pasal  3”  yaitu berkaitan  dengan  ketentuan  fiktif  positif,  yang  juga  termasuk  sebagai  putusan  yang  bersifat constitutief .  Selain  itu,  putusan  yang  bersifat  menghukum (condemnatoir) juga  berpeluang untuk  ditindaklanjuti  dengan  diterbitkannya  keputusan  administrasi  untuk  mengakomodir kewajiban yang dihukumkan kepada pihak yang kalah.
Apabila terbit suatu keputusan administrasi, namun menyimpang dari isi  kewajiban  dalam amar putusan, maka dapat dianggap sebagai cacat hukum. Sementara itu, dalam hal keputusan yang terbit setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum, dirasa akan lebih jelas lagi. Bahwa penekanannya pada  adanya  usul  Ketua  Pengadilan  Negeri  semisal  untuk  dilaksanakannya  suatu  kewajiban tertentu.
Dari  penjelasan  mengenai  batasan  yang  ditentukan  berdasarkan  pertimbangan  putusan, amar putusan, atau usul Pengadilan Negeri, akan lebih mudah untuk diketahui apakah terdapat penyimpangan  yang  termasuk  cacat  hukum  ataupun  tidak  dari  suatu  keputusan  yang dikeluarkan  berdasarkan  pemeriksaan  badan  peradilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Dengan begitu, perlindungan terhadap hak subyektif warga negara dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Hal itu diharapkan juga mampu mendeteksi terjadinya tindakan sewenang-wenang (willekeur) yang terkategori sebagai PMH Penguasa (onrechtmatige  overheidsdaad).

## C. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  dan  diskusi,  maka  dapat  dipahami  suatu  kesimpulan  bahwa  pada dasarnya  ketentuan  mengenai  keputusan  administrasi  yang  dikecualikan  dalam  yurisdiksi pemeriksaan pengadilan  administrasi,  terutama  mengenai  klausul  Pasal  2  huruf  e UU  5/1986 masih  menyisakan  problematika  yang  mendasar.  Hal  problematis  itu  mengenai  adanya kontradiksi  antara  pengecualian  atau  pembatasan  sebagaimana  Pasal  2  huruf    e  UU  5/1986 dengan ketentuan mengenai kompetensi yurisdiksi pengadilan administrasi dalam UU 30/2014. Kontradiksi  tersebut  berpotensi  menciptakan  ketidakpastian  hukum,  terlebih  lagi membelenggu  keadilan  hukum,  serta  berpotensi  untuk  melanggengkan  tindakan  sewenang- wenang (willekeur) yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Untuk itu, maka ketentuan Pasal 2 huruf e UU 5/1986 seharusnya tidak berlaku pada  keputusan  administrasi  yang  mengandung  cacat  hukum  karena  menyimpang  dari pertimbangan  putusan,  amar  putusan,  atau  usul  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  berkekuatan hukum tetap.
Problematika lanjutan mengenai keputusan administrasi yang dikecualikan, ialah berkaitan dengan  cara  yang  bagaimana  menentukan  cacat  hukum  dalam  keputusan  administrasi  yang dikeluarkan  berdasarkan pemeriksaan  badan peradilan.  Untuk  dapat  memahami  hal  tersebut, baik  dalam  penekanannya  pada  pertimbangan  putusan  atau  amar  putusan,  sebaiknya  tidak direduksi sebatas pemaknaan harfiah (letterlijk) dan lebih dalam memahaminya dari ada atau tidaknya diterangkan dalam pertimbangan putusan, amar putusan, atau usul Ketua Pengadilan Negeri  itu  suatu  hak  atau  kewajiban  tertentu.  Hal  itu  berkorelasi  dengan  kebutuhan  tindak lanjut  berupa  penerbitan  keputusan  administrasi  untuk  mengakomodir  hak  atau  kewajiban yang  diterangkan.  Selain  itu,  didasarkan  pula  pada  sifat  amar  putusan,  apakah  bersifat declaratoir, constitutief, dan/atau condemnatoir.
Dengan  begitu,  perlindungan  terhadap  hak  subyektif  warga  negara  dapat  dilaksanakan dengan lebih baik. Hal itu diharapkan juga mampu mendeteksi terjadinya tindakan sewenang- wenang (willekeur) yang terkategori sebagai PMH Penguasa (onrechtmatige  overheidsdaad).

## D. Referensi
Amarini, I. (2018). Design of Social Justice in Administrative Courts. SHS Web of Conferences , 54. doi:10.1051/shsconf/20185403003 Basah,  S.  (1992). Perlindungan  Hukum  terhadap  Sikap-Tindak  Administrasi  Negara. Bandung: Penerbit Alumni.
Harjiyatni, F. R. (2017). The Absolute Competence of the Jurisdiction of the Administrative Court in  Dispute  Whose  Object  is  a  Fictive-Positive  KTUN. Mimbar  Hukum,  29 (2),  376-389. doi:10.22146/jmh.23284
Hoxha, A. (2019). Subject-Matter Competences of Administrative Courts of the European Union Countries: A Comparative View of Legislation and Judicial Practice. Athens Journal of Law, 5 (1), 81-98. doi:10.30958/ajl.5-1-6
Indroharto.  (2000). Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  (2013). Naskah Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Jakarta:  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Marbun,  S.  (2011). Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  Di  Indonesia. Yogyakarta: F.H. UII Press.
Putriyanti, A. (2015). Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan. Pandecta, 10 (2), 180-194. doi:10.15294/pandecta.v10i2.
Ridwan, H. R. (2006). Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum , 25 (2), 339-358 . doi:10.20885/iustum.vol25.iss2.art7 Riza,  D.  (2019).  Hakikat  KTUN  Menurut  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Vs Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Soumatera  Law  Review,  2 (2),  207-220. doi:10.22216/soumlaw.v2i2.3566