Tanjungpura Law Journal, Vol. 4, Issue 1, January 2020: 82 - 94 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 2 November 2019 | Reviewed: 18 November 2019 | Accepted: 5 Desember 2019

## PENGARUH YURISPRUDENSI TERHADAP PRINSIP KEMERDEKAAN HAKIM
Favian Partogi Alexander Sianipar 1

## Abstract
In the legal system in Indonesia, a jurisprudence is often used in the context of legal discovery. Although theoretically, the Judge is not bound by Jurisprudence, on the other hand, it creates a firm intention for Judges to follow higher court decisions. This raises a contradiction regarding the position of Jurisprudence in the legal system adopted in Indonesia. The contradiction came from legal  scholars  in  particular  Judges  who  did  not  approve  of  the  use  of  Jurisprudence  in  their decisions because it violated the independence of Judges who had been regulated in Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and guidelines for the enforcement of a code of ethics  and a code  of conduct  for  judges. Based on the discussion above, in this article, the writer  is  interested  in  exploring  whether  the  application  of  jurisprudence  can  affect  the independence  of  judges.  This  article  concludes  that  when  the  Supreme  Court  judges  a  court decision with a permanent  legal force as a jurisprudence, it is changed  into positive law. Then other judges can use jurisprudence as a basis for consideration in their decisions. This certainly does not damage the independence of the Judges listed in the code of ethics in deciding a case.

## Keywords: court; jurisprudence; judge independence

## Abstrak
Dalam  sistem  Hukum  di  Indonesia  masih  sering  digunakan  suatu  Yurisprudensi  dalam  rangka penemuan hukum. Sekalipun secara teoritis memang Hakim tidak terikat dengan Yurisprudensi namun  disisi  lain  menciptakan  intensi  yang  kuat  bagi  para  Hakim  untuk  mengikuti  putusan- putusan  pengadilan  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  menimbulkan  suatu  pertentangan  mengenai kedudukanYurisprudensi dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia. Pertentangan tersebut berasal  dari  sarjana  hukum  pada  khususnya  Hakim  yang  tidak  menyetujui  digunakan Yurisprudensi dalam putusannya karena melanggar suatu kemandirian Hakim yang telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta panduan penegakan kode etik dan  pedoman perilaku Hakim.  Bertitik tolak  dari  pembahasan tersebut di atas,  dalam  artikel  ini  penulis  tertarik  untuk  menggali  apakah  berlakunya  yurisprudensi  dapat mempengaruhi  kemerdekaan  hakim.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  Ketika  Suatu  putusan Pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  di  nilai  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai sebuah  Yurisprudensi,  maka  sifatnya  berubah  menjadi  hukum  positif.  Maka  Hakim  lain  dapat mempergunakan  yurisprudensi  tersebut  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  putusannya.  Hal tersebut  tentu  tidak  menciderai  kemandirian  Hakim  yang  tercantum  dalam  kode  etik  dalam memutuskan suatu perkara.
Kata Kunci: independensi hakim; pengadilan; yurisprudensi
1 Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung, email: favian.alexander@gmail.com
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020

## I.  Pendahuluan
Di  dalam mewujudkan keadilan, tidak  jarang  Hakim  dalam  menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara menemukan kondisi atau peristiwa yang belum diatur dalam peraturan
perundang-undangan.  Kondisi  seperti ini  sering  disebut  dengan  kekosongan hukum.  Hakim  sebagai  pejabat  negara yang diberikan mandat untuk menjalankan  kekuasaan  Kehakiman harus  menemukan  hukum  sehingga tercipta sesuatu keadilan di masyarakat sekalipun tidak ada aturan sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini telah diatur di  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  yakni sebagai berikut: “Pengadilan tidak boleh menolak  untuk  memeriksa,  mengadili, dan  memutuskan  suatu  perkara  yang diajukan  dengan  dalil  bahwa  hukum tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Dalam hal memeriksa, mengadili
dan  memutuskan  perkara  tersebut diatas, Hakim harus melakukan penemuan hukum  berdasarkan pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,  yaitu “Hakim  dan  Hakim Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,
2 Zaki Ulya, 2016. “Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep  Independensi  Hakim  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  43/Puu- Xiii/2015)”, Mimbar Hukum, 28 (3): 482-496.
memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan  ini,  mengandung  makna bahwa  Hakim  dilarang  menolak  suatu perkara  yang  dihadapkan  kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang  jelas.  Dalam  sistem  penegakan hukum di Indonesia, hakim adalah salah satu  aparat  penegak  hukum.  Sebagai pelaku  utama  badan  peradilan,  maka posisi  dan  peran  hakim sebagai  aparat penegak  hukum  di  semua  tingkat pengadilan  menjadi  sangat  penting, terlebih  dengan  segala  kewenangan yang dimilikinya. 2
Dalam  hal  hukumnya  tidak  ada atau  tidak  jelas,  Hakim  wajib  menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga Hakim dituntut untuk
menciptakan suatu putusan yang pertimbangannya berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat.
Putusan  Hakim  semacam  ini  dapat menjadi  preseden  dikalangan  Hakim lainnya  apabila  menemukan  kondisi seperti demikian. Konsep ini lebih sering dikenal dengan Yurisprudensi.
Yurisprudensi  adalah  putusan- putusan  Hakim  atau  pengadilan  yang tetap  dan  dibenarkan  oleh  MA  sebagai
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
pengadilan kasasi, atau putusan- putusan  MA  sendiri  yang  tetap. 3
Putusan  tersebut  kemudian  dijadikan dasar  untuk  menyelesaikan  kasus- kasus serupa dikemudian hari. Biasanya hal  ini  akan  terjadi  jika  telah  terjadi beberapa  kali  kasus  yang  serupa  dan untuk  kasus-kasus  itu  Hakim  selalu memberikan  keputusan  dengan  cara yang kurang lebih sama. Perulangan itu menimbulkan  rasa  keharusan  untuk memutuskan  dengan  cara  yang  sama setiap kali kasus serupa terjadi. Dengan demikian  terbentuk  hukum  melalui keputusan Hakim. 4
Yurisprudensi  memiliki  fungsi yang penting dalam perkembangan ilmu hukum. Yurisprudensi merupakan produk  hukum  dari  lembaga  yudikatif. 5
Yurisprudensi adalah salah satu bentuk partisipasi  kekuasaan  yudikatif  dalam proses  pembentukan  hukum  dalam  arti luas. Seperti pembahasan diatas, bahwa Yurisprudensi
merupakan sarana pengisi  suatu  kekosongan hukum dalam hal Undang-Undang tidak mampu  mengikuti  perkembangan  nilai yang hidup di Masyarakat. Hal ini sesuai dengan  pendapat  dari Oetojo Oesman,
3 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),
1992, Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber  Hukum,  Penelitian  Hukum ,  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 8-12.
4 Johannes Ibrahim  dan  Lindawaty  Sewu,  2007,
Hukum Hakim , Judge Made Law, hlm 64.
5 Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat  Kumdil  MA  RI,  2010, Kedudukan  dan Relevansi  Yurisprudensi  Untuk  Mengurangi
Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian , Jakarta: Penerbit Balitbang
Mantan  Menteri  Kehakiman  dalam seminar hukum nasional tahun 1994. 6 Selain terkait dengan pembentukan  hukum,  Yurisprudensi terkait  juga  dengan  akuntabilitas  dan pengawasan Hakim. Yurisprudensi dapat  menunjang  pembaharuan  dan pembinaan hukum. 7 Semakin konsisten para  Hakim  dalam  memutus  perkara yang  sama  maka  akan  semakin  baik sistem  peradilan  secara  keseluruhan, dimana  dengan  yurisprudensi  dalam fungsinya sebagai panduan tadi, Hakim dapat menekan angka disparitas. Dengan
kekonsistenan dalam memandang  suatu  fakta  hukum,  maka akan  mudah  melihat  adanya  berbagai masalah  dari  para  Hakim  dalam mengadili  suatu  perkara.  Hal  ini  terkait fungsi  Mahkamah  Agung  (MA)  salah satunya  adalah  pengawasan  terhadap Hakim-Hakim.
Secara teori, terdapat perbedaan  antara  Yurisprudensi  di dalam sistem hukum civil law dan sistem common  law .  Yurisprudensi  dalam sistem civil  law bersifat  lebih  persuasif atau  fleksibel.  Artinya  Yurisprudensi tersebut tidak mengikat untuk digunakan,  sedangkan  Yurisprudensi
Pendidikan  dan  Pelatihan  hukum  dan  Peradilan MA RI, hlm. 103.
6 Sebastiaan  Pompe,  2012, Runtuhnya  Institusi Mahkamah Agung , Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi  untuk  Independensi  Peradilan,  hlm.. 601.
7 Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, loc.cit .
Tanjungpura Law Journal     Vol. 4, Issue 1, January 2020
dalam  sistem Common  Law bersifat mengikat.  Walaupun  dalam  prakteknya seringkali Yurisprudensi didalam sistem civil  law tidak  kalah  kuatnya  dengan Yurisprudensi  dalam  sistem common law . 8 Sebagai  contoh  Yurisprudensi yang secara konsisten dipakai oleh MA sebagai  rujukan  dasar  hukum  adalah tentang kasasi atas putusan bebas yang berasal dari Putusan Mahkamah Agung No.  275  K/Pid/1983  atas  nama  Raden Sonson  Natalegawa.  Dimana  melalui putusan  ini  muncullah  istilah  bebas murni  dan  bebas  tidak  murni,  yang kemudian  putusan  bebas  tidak  murni dapat  diajukan  kasasi  oleh  penuntut umum.  Berdasarkan  hal  tersebut  hasil penelitian  LeIP  menyebutkan  bahwa pada  kurun  waktu  2009-2011  terdapat sekitar 130 daftar perkara yang mengikuti Yurisprudensi tersebut. 9
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas nampaklah bahwa dalam sistem Hukum di  Indonesia  masih  sering  digunakan suatu  Yurisprudensi  dalam  rangka penemuan  hukum  atau  adanya  suatu kekosongan  hukum.  Hal  ini  didukung pula dengan pendapat Sebastian Pompe  yang  tercantum  dalam  varia peradilan  yang  menyatakan  bahwa “keinginan dari para Hakim sangat kuat mengikuti Yurisprudensi. Sekalipun secara  teoritis  memang  Hakim  tidak
8 Oetojo Oesman, o p.cit ., hlm. 605.
9 Sabrina  Asril,  LeIP:  Ada  130  Kasus  yang
Diterima Kasasinya oleh MA,
https://nasional.kompas.com/read/
terikat  dengan  Yurisprudensi  namun disisi lain menciptakan intensi yang kuat bagi  para  Hakim  untuk  mengikuti putusan-putusan pengadilan yang lebih tinggi”. 10
Hal  ini  menimbulkan  suatu pertentangan mengenai kedudukan Yurisprudensi  dalam  sistem  hukum yang dianut di Indonesia. Pertentangan tersebut  berasal  dari  sarjana  hukum pada  khususnya  Hakim  yang  tidak menyetujui  dipakainya  Yurisprudensi dalam  putusannya  karena  melanggar suatu  kemandirian  Hakim  yang  telah diatur  dalam  Pasal  24  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  serta  panduan  penegakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Bertitik tolak dari pembahasan tersebut di atas, dalam artikel ini penulis tertarik untuk  menggali  apakah  berlakunya yurisprudensi dapat mempengaruhi kemerdekaan hakim.

## II.  Metode
Artikel ini mengguanakan penelitian hukum normatif-yuridis, serta dapat digolongkan kedalam tipe peneloitian  deskiptif.  Menurut  Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, dan Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa yang dimaksud dengan  penelitian  hukum  normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang
2015/02/22/17174431/read-adverd.html,  diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.
10 Oetojo Oesman, o p.cit ., hlm. 608.
menggunakan  konsep-konsep,  asas- asas dan norma hukum sebagai acuan pokok  dalam  melakukan  penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi  hukum,  sistematik  hukum, perbandingan  hukum,  dan  sejarah hukum. 11 Dalam tataran yang lebih luas, metode  penelitian  yang  digunakan dalam  hal  ini  dapat  pula  dikategorikan kedalam  tipe  penelitian “deskriptif- analitif”.

## III.  Analisis dan Pembahasan
Pada  awal  pembahasan  ini, penulis akan memfokuskan
pembahasan mengenai pengertian sumber hukum. Sumber hukum merujuk kepada  pengertian  tempat  dari  asal muasal  suatu  nilai  atau  norma  tertentu berasal, sedangkan dasar hukum ataupun  landasan  hukum,  merupakan norma  hukum  yang  mendasari  suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga  dapat  dianggap  sah,  atau dapat dibenarkan secara hukum.
Sumber  hukum  dapat  dibedakan  ke dalam dua pengertian dalam arti formal atau  f ormele  zin ( sources  of  law  in  its formal  sense )  atau in  materiele  zin (source  of  law  in  material  sense) . 12
Sumber hukum dalam arti formal dapat didefinisikan  sebagai  tempat  formal dalam  bentuk  tertulis  dari  mana  suatu kaidah  hukum  diambil,  sedangkan
11 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, 2001, Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13- 14.
sumber hukum dalam arti materil adalah tempat  dari  mana  norma  itu  berasal, baik dari secara umum, sumber hukum formil dibagi menjadi arti tertulis maupun tidak  tertulis. 13 Secara  umum,  sumber hukum formil dibagi menjadi lima yaitu: Undang-Undang,
Kebiasaaan, Yurisprudensi, Traktat dan Doktrin. Ada  beberapa  pendapat  ahli yang mempertentangkan apakah sebuah  Yurisprudensi  sudah  tepat dimasukkan  sebagai  sumber  hukum atau tidak. Salah satu ahli yang menolak Yurisprudensi  sebagai  sumber  hukum adalah Van Apeldoorn, yang
menyatakan  sebagai  berikut: “Apabila suatu  ketentuan  dalam  keputusan keputusan  Hakim  terus  menerus  diikuti dan  dengan  begitu  rupanya  telah menjadi  bagian  dari  keinsyafan  hukum umum,  jika  dengan  kata-kata  lain, tentang suatu soal hukum tertentu telah tercipta  yurisprudensi  tetap.  Maka ketentuan  itu  menjadi  hukum,  tidak berdasarkan  keputusan  Hakim,  tapi berdasarkan kebiasaan, yaitu berdasarkan  keinsyafan  hukum  umum, yang  kentara  dari  tingkah  laku  tetap para Hakim.”  Berbanding  terbalik dengan  Van  Apeldoorn,  Bellfroid  dan E.Utrecht sepakat bahwa Yurisprudensi merupakan suatu sumber hukum, dimana  Bellfroid  berkata  demikian: “Saya tidak sependapat dengan
12 Jimly Asshidiqie, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata  Negara ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, hlm 121.
13 Ibid.
Apeldoorn.  Penggunaan  Arrest  Hoge Raad oleh Hakim bawahan disebabkan karena  terdesak  dari  atas  (takut dikasasi), jadi bukan karena kebiasaan. Seorang  Hakim  tidak  terikat  kepada putusan  Hakim  lain.  Apabila  putusan Hakim  senantiasa  dijadikan  dasar  oleh Hakim  lain  dalam  kasus-kasus  yang sama,  maka  lahir  hukum  yang  berlaku umum  yang  disebut  yurisprudensi. Putusan Hakim pertama yang dijadikan dasar putusan Hakim selanjutnya
merupakan  sumber  hukum  dalam  arti formil.” Lalu E.Utrecht juga berpendapat demikian: “Putusan Hakim yang memuat peraturan tersendiri, kemudian dijadikan  pedoman  oleh  Hakim  lain, maka  putusan  Hakim  pertama  menjadi sumber  hukum  bagi  peradilan  hukum yang  termuat  dalam  putusan  semacam itu disebut hukum yurisprudensi.”
Melihat  berbagai  pertentangan diatas, penulis sepakat dengan pendapat  Bellfroid  dan  Utrecht  yang pada pokoknya
menyatakan
Yurisprudensi merupakan suatu sumber hukum.  Harus  disadari  betul  bahwa Hakim  memiliki  suatu  peran  dalam mengkonritkan  suatu  Undang-Undang melalui  putusannya.  Melalui  putusan Hakim  suatu  peraturan  yang  semula abstrak menjadi konkrit, suatu pertimbangan  Hakim  yang  dituangkan dalam  putusan  akan  hilang  sifatnya
14 Maria  Farida,    2011, Ilmu  Perundang- undangan  1 ,  cet.  ke-  5,  Yogyakarta:  Penerbit Kanisius, 2011. hlm. 41.
sebagai  sebuah  pertimbangan  dan beralih  menjadi  hukum  positif  apabila putusannya  telah  berkekuatan  hukum tetap.  Ditambah  lagi  dalam  posisi terjadinya  kekosongan  hukum,  Hakim sebagai pemberi keadilan harus mampu menciptakan  hukum,  karena  dipundak seorang Hakim dilekatkan asas Ius Curia Novit atau  dengan  kata  lain,  Hakim dianggap  mengetahui  seluruh  hukum. Sehingga  dalam  kondisi  kekosongan hukum,  maka  Hakim  dituntut  dapat membuat  suatu  hukum  positif  melalui putusannya.  Tentunya  hal  ini  dapat menjadi  suatu  sumber  hukum  yang dapat  dipakai  oleh  Hakim  lain  dalam memutus  perkara  yang  serupa  namun belum ada dasar hukum dari peraturan perundang-undangan.
Dalam melihat letak Yurisprudensi dalam susunan peraturan perundang-undangan, maka Hans Kelsen dalam teorinya yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan  itu  berjenjang- jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu hierarki. 14 Semakin ke bawah lapisannya, maka norma tersebut semakin individual dan semakin konkrit. Menurut Hans Kelsen, Undang-Undang dan kebiasaan adalah produk setengah jadi  yang  diselesaikan  hanya  melalui putusan  pengadilan  dan  eksekusinya. Proses  dimana  hukum  secara  konstan
memperbaharui  diri  dari  umum  dan abstrak  menuju  individual  dan  konkrit adalah suatu proses peningkatan menuju individualisasi dan konkritisasi. 15
Apabila kita melihat suat putusan Hakim baik  pidana  maupun  perdata,  maka akan  tampak  sifatnya  yang  konkrit  dan individual,  seperti  yang  kita  bahas diatas, bahwa putusan Hakim membuat suatu  peraturan  yang  semula  abstrak menjadi  konkrit  dan  sifatnya  individual karena hanya mengikat pihak yang ada dalam perkara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan merupakan norma hukum yang sifatnya individual  dan  konkrit  yang  dapat langsung dieksekusikan. Karena sifatnya yang indvidual dan konkrit, jika dihubungkan dengan teori ini maka jelas bahwa yurisprudensi merupakan sumber  hukum  yang  berasal  dari undang-undang  sehingga  mengandung norma undang-undang.
Sehubungan dengan hal di atas, adapula  yang  mengartikan  bahwa yurisprudensi bukanlah sebuah keputusan-keputusan Hakim, hal tersebut diungkapkan oleh Mahadi yang mengartikan bahwa yurisprudensi bukan merupakan keputusan- keputusan  Hakim  dan  bukan  pula rentetan  keputusan,  melainkan  hukum yang terbentuk dari keputusan-
15 Hans  Kelsen,  2006, Teori  Hans  Kelsen Tentang  Hukum ,  Jakarta:  Konstitusi  Press,  hlm. 120.
16 Miftakhul  Huda,  Yurisprudensi,  Majalah Konstitusi Edisi April 2010, hlm 86.
keputusan Hakim. 16 Hukum yang timbul ini  akan  menjadi  hukum  positif  dimana asas  atau  kaidahnya  menjadi  bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar  pertimbangan  hukum  bagi  siapa saja. 17
Oleh  karena  itu  akan  timbul pertanyaan putusan Hakim yang bagaimanakah  yang  dapat  dijadikan yurisprudensi sehingga menjadi sumber hukum dikemudian hari, untuk menjawab  persoalan  ini,  Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung  No.  2  tahun  1972  tentang pengumpulan Yurisprudensi menjelaskan  bahwa  demi  terwujudnya kesatuan hukum maka hanya MA satu- satunya  lembaga  konstitusional  yang bertanggung-jawab mengumpulkan yurisprudensi  yang  harus  diikuti  oleh Hakim  dalam  mengadili  perkara.  Surat
Edaran
tentang pengumpulan yurisprudensi  tersebut  sampai  saat  ini belum  pernah  dicabut  oleh  MA  dan masih  tercantum  dalam  Himpunan SEMA  dan  Perma  Tahun  1951-2007 yang  diterbitkan  oleh  MA  pada  tahun 2007,  dengan  demikian  masih  berlaku dan menjadi pedoman dalam pengumpulan, penerbitan dan publikasi yurisprudensi.  Hal  ini  mengartikan bahwa  wewenang  dan  tanggung  jawab konstitusional  untuk  mengumpulkan
17 Bagir  Manan.  2004, Hukum  Positif  Indonesia, Satu  Kajian  Teoritik ,  Yogyakarta:  FH  UII  Press, hlm 33-34.
yurisprudensi  hanya  ada  pada  MA, institusi  di  luar  MA  baik  Pemerintah maupun swasta tidak mempunyai
wewenang. 18 Berdasarkan pembahasan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa
yurisprudensi
merupakan  suatu  hukum  positif  yang berasal dari keputusan-keputusan Hakim dimana asasnnya bersifat umum sehingga  dapat  digunakan  sebagai dasar  pertimbangan  hukum  bagi  siapa saja.
Selanjutnya penulis akan
membahas mengenai kemandirian Hakim  pada  umumnya.  Kemandirian Hakim  yang  berkembang  saat  ini bermaksud untuk memberikan kemandirian bagi Hakim untuk menjalani tugas  yudikatifnya  tanpa  ada tekanan  atau  intervensi  dari  pihak  lain. Artinya  seorang  Hakim  harus  diberikan ruang  yang  bebas  dalam  membuat putusan,  sehingga  putusan  itu  dapat mencapai nilai-nilai keadilan. Jika menarik panjang sebuah sejarah kemandirian badan peradilan, maka kita akan dihadapkan mengenai teori pemisahan  kekuasaan  negara  oleh Montesquieu.
Teori
pemisahan kekuasaan  tersebut  terbagi  atas  tiga yaitu  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif. Montesquieu berpandangan bahwa jika kekuasaan untuk mengadili tidak
18 Teguh  Satya  Bhakti,  2017, Pembangunan Hukum  Administrasi  Negara  Melalui  Putusan- Putusan Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta:
dipisahkan  dari  kekuasaan  eksekutif, hal  tersebut  akan  menyebabkan  tidak adanya  kebebasan  dalam  masyarakat. Kekuasaan  akan  sewenang-wenang terhadap  kebebasan  dan  kehidupan rakyat,  jika  kekuasaan  mengadili  dan kekuasaan legislatif tidak dipisah.
Pada pokoknya teori pemisahan ini  membagi  kewenangan  lembaga negara  sehingga  tercipta  perbedaan fungsi diantara lembaga negara tersebut.  Kewenangan  tersebut  tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lainnya.  Salah  satu  contoh  kekuasaan yang  harus  dipisahkan  dari  kekuasaan lainnya  adalah  kekuasaan  Kehakiman. Di Indonesia, konsep kekuasaan Kehakiman  sendiri  telah  dituangkan dalam  pasal  24  ayat  (1)  Perubahan Ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menyebutkan bahwa “Kekuasaan
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”  Selain  dalam  Undang- Undang Dasar 1945, konsep kekuasaan Kehakiman  yang  merdeka  juga  diatur dalam  Undang-Undang  No.  14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sebagai sebuah undang-undang
organik. Pasal 2 Undang-Undang
Mahkamah  Agung  tersebut  mengatur bahwa Mahkamah Agung adalah
Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia, hlm. 104.
pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan  peradilan,  yang  dalam melaksanakan  tugasnya  terlepas  dari pengaruh  pemerintah  dan  pengaruh- pengaruh  lain.  Konsep  pemisahan kekuasaan ini selanjutnya diaplikasikan secara  konkrit  untuk  melindungi  Hakim dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi yudikatifnya.  Hal  tersebut  dituangkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang- Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,
Hakim  dan  Hakim  konstitusi  wajib menjaga kemandirian peradilan”.
Terkait  dengan  hal  ini,  Luhut  M.  P. Pangaribuan membagi kekuasaan
Kehakiman  menjadi  dua  bentuk,  yang pertama  ialah  kemadirian  Hakim  ketika mengadili perkara dan yang kedua, ialah lembaga  Kehakiman  ketika  berhadap- hadapan  dengan  kekuasaan  legislatif dan ekskutif sekaligus. 19
Selanjutnya, Bagir Manan membagi  konsep  kemandirian  dan kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:
1.  Kemandirian secara lembaga. Maksudnya adalah secara kelembagaan kekuasaan Kehakiman tidak merupakan
subordinat  dari  lembaga  negara
19 Luhut M. P. Pangaribuan, 2009, Lay Judges & Hakim  Ad  Hoc  Suatu  Studi  Teoritis  Mengenai Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ,  Jakarta: Kerjasama  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  dengan  Penerbit Papas Sinar Sinanti: Jakarta, hlm. 184.
tertentu  sedangkan  prinsip  yang digunakan adalah pemisahan kekuasaan. 2.  Kemandirian secara individual
Hakim.  Dimana  Hakim  mempunyai otoritas  penuh  dalam  memutuskan suatu  perkara,  termasuk  dalam memutuskan suatu perkara, termasuk  dalam  menemukan  dan menerapkan  hukum.  Hakim  harus diberi kemerdekaan dalam mengambil  putusan  yang  terbaik dan  sesuai  dengan  rasa  keadilan masyarakat.  Oleh  karenanya code of  conduct Hakim  menjadi  sangat diperlukan  dan  harus  ada  lembaga yang  mengawasi  ditaatinya  code  of conduct tersebut.
3.  Kemandirian dalam proses peradilan. Maksudnya adalah proses  peradilan  harus  steril  dari segala intervensi eksternal. Secara lebih kongkret, kebebasan hakim memiliki empat pengertian, yakni: 20
1. Tidak  terpengaruh  oleh  pihak-pihak berperkara baik pihak materiil maupun pihak formil
2. Tidak  terpengaruh  oleh  tekanan, paksaan  direktiva  atau  rekomendasi pihak  ekstra  yudisial  dari  siapapun dan dari badan apapun
20 Oly  Viana  Agustine.  2018. “Keberlakuan Yurisprudensi  pada  Kewenangan  Pengujian Undang-Undang  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, 15 (3): 642-665.
3. Bebas  dan  berani  berinisiatif  dan berimprovisasi dalam tugas pemeriksaan
4. Kebebasan yang bertanggung jawab kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, negara  dan  bangsa,  masyarakat, nama baik korp dan diri sendiri
Melalui  pengertian  pengertian tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  konsep  pemisahan  kekuasaan Kehakiman  tersebut  ditujukan  untuk melindungi lembaga kekuasaan Kehakiman yang dalam hal ini Mahkamah Agung maupun Hakim yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah  Agung  agar  terbebas  dari intervensi  atau  tekanan  pihak  eksekutif maupun  legislatif.  Jika  kita  melihat pendapat  Bagir  Manan  diatas,  beliau menjelaskan, dengan kemandirian Hakim, membuat Hakim menjadi objektif dalam memutus suatu perkara maupun menerapkan hukum.
Pada  dasarnya  Hakim  dituntut untuk mandiri dalam menjalankan tugas dan fungsi yudikatifnya, hal ini termasuk pula dalam pembuatan putusan, Hakim dituntut  harus  objektif  dan  harus mandiri.  Mandiri  disini  penulis  artikan bahwa dalam memutuskan suatu perkara,  Hakim  harus  menuangkan pikiran dan pendapatnya sendiri terhadap kasus tersebut didalam putusannya.  Hakim  tidak  dapat  di intervensi  atau  dipengaruhi  oleh  pihak lain  termasuk  pendapat  rekan-rekan Hakim  lain  atau  Ketua  Pengadilan
sekalipun dalam hal pembuatan putusan.  Apabila  kita  merujuk  kepada pasal  4  huruf  (d)  peraturan  bersama Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  dan  Ketua  Komisi  Yudisial Republik Indonesia nomor 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012  Tentang  Panduan Penegakan  Kode  Etik  Dan  Pedoman
Perilaku  Hakim  menyebutkan  bahwa seorang  Hakim  wajib  bersikap  mandiri. Adapun yang dimaksud dengan bersikap  mandiri  diatur  dalam  pasal  8 ayat (1) peraturan ini yang menyebutkan “Berperilaku  mandiri  bermakna  mampu bertindak  sendiri  tanpa  bantuan  pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun  dan  bebas  dari  pengaruh apapun.  Sikap  mandiri  mendorong terbentuknya  perilaku  Hakim  yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan  keyakinan  atas  kebenaran  sesuai tuntutan  moral  dan  ketentuan  hukum yang berlaku”.  Kewajiban  tersebut dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pasal  2 yakni sebagai berikut:
1.  Hakim  harus  menjalankan  fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari  pengaruh,  tekanan,  ancaman atau  bujukan,  baik  yang  bersifat langsung  maupun  tidak  langsung dari pihak manapun.
2.  Hakim  wajib  bebas  dari  hubungan yang  tidak  patut  dengan  lembaga eksekutif  maupun  legislatif  serta kelompok  lain  yang  berpotensi mengancam kemandirian
(independensi)  Hakim  dan  Badan Peradilan.
3.  Hakim  wajib  berperilaku  mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan
Peradilan.
Lalu  bagaimana  dengan kondisi Yurisprudensi  yang  merupakan  suatu putusan-putusan Hakim terlebih dahulu yang isinya memuat pendapat-pendapat atau  pertimbangan  Hakim  terhadap perkara  yang  ia  periksa,  apakah pendapat  ini  termasuk  pendapat  yang dilarang  oleh  kode  etik  ini  sehingga menciderai  kemerdekaan  Hakim  atau tidak.
Untuk menjawab persoalan diatas, maka penulis menyatakan bahwa  yurisprudensi  tidak  termasuk pendapat  yang  dilarang  dalam  aturan kode  etik  ini.  Jika  kita  hubungkan dengan  pembahasan  pertama  bahwa Yurisprudensi merupakan sumber hukum  formil,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Hakim  bebas  menggunakan yurisprudensi  sebagai  dasar  hukum apabila  ia  menemukan  persoalan  yang sama dengan isi yurisprudensi tersebut. Harus  disadari  betul,  selama  putusan Hakim  tersebut  telah  berkekuatan hukum  tetap  dan  Mahkamah  Agung telah  menilai  putusan  tersebut  sebagai yurisprudensi,  maka  sifatnya  berubah menjadi  hukum  positif  yang  dapat dijadikan sumber hukum umum. Sehingga tidaklah benar apabila seorang Hakim mengikuti atau menuruti
suatu  putusan  Hakim  lain  dalam  hal memutus  perkara  dimaknai  sebagai penundukan  terhadap  putusan  Hakim terdahulu. Dengan Kata lain, pemakaian Yurisprudensi  dalam  putusan  Hakim tidak mempengaruhi
prinsip kemandirian  seorang  Hakim  sesuai dengan  Kode  Etik  Pedoman  Perilaku Hakim.

## IV.  Penutup
Yurisprudensi  adalah  sebuah sumber  hukum  formil  yang  berlaku secara  umum.  Di  Indonesia,  hanya Mahkamah Agung lah yang berwenang untuk menentukan suatu yurisprudensi. Ketika  Suatu  putusan  Pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  di nilai  oleh  Mahkamah  Agung  sebagai sebuah  Yurisprudensi,  maka  sifatnya berubah  menjadi  hukum  positif.  Maka Hakim  lain  dapat  mempergunakan yurisprudensi  tersebut  sebagai  dasar pertimbangan  dalam  putusannya.  Hal tersebut tentu tidak menciderai kemandirian  Hakim  yang  tercantum dalam  kode  etik  dalam  memutuskan suatu perkara. Indepedensi Hakim tetap terjaga  selama  Yurisprudensi  tersebut sifatnya tidak memaksa harus diterapkan dalam putusan Hakim selanjutnya sehingga konsep keterikatannya adalah persuasif.
Menurut Penulis yang terpenting dipahami  adalah  apakah  Hakim  dalam membuat  putusan  memiliki ratio  legis sehingga ia harus memakai
Yurisprudensi  tersebut,  apabila  ada maka  hal  tersebut  bukanlah  sebuah “pengaruh”  dari  Hakim  lain  terhadap putusan  yang  ia  buat.  Disisi  lain Yurisprudensi  itu  akan  melengkapi kekosongan hukum sehingga memudahkan Hakim lain apabila menghadapi perkara yang mirip dengan putusan  Hakim  terdahulu  dan  dapat dijadikan  alat  penyatuan  hukum  yang konkrit  sehingga  tidak  terjadi  disparitas yang sangat jauh.
Yurisprudensi  adalah  hal  yang sangat baik dalam rangka perkembangan / penyempurnaan hukum,  ditambah  Mahkamah  Agung melalui  SEMA  nomor  2  Tahun  1972 Tentang  pengumpulan  Yurisprudensi mengungkapkan keingingan untuk
terwujudnya  penyatuan  hukum  melalui adanya
Yurisprudensi, sehingga haruslah dibuatkan peraturan yang jelas mengenai Yurisprudensi ini.

## Bibliografi
Buku Bagir  Manan.  2004. Hukum  Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik. Yogyakarta: FH UII Press.
Bagir  Manan  dan  Magnar.  1997.
Beberapa  Masalah  Hukum  Tata Negara  Indonesia. Bandung: Alumni. Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional (BPHN). 1992. Peningkatan Yurisprudensi  Sebagai  Sumber Hukum , Penelitian Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hans Kelsen. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
Jimly  Asshidiqie.  2014. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara. Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada. Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2007. Hukum Hakim. rechterrecht.
Luhut  M.  P.  Pangaribuan.  2009. Lay
Judges  &  Hakim  Ad  Hoc  Suatu
Studi  Teoritis  Mengenai  Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta:  Kerjasama  Program
Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum
Universitas  Indonesia  dengan
Penerbit Papas Sinar Sinanti. Maria  Farida.  2011. Ilmu  Perundang- undangan 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang  Diklat  Kumdil  MA  RI. 2010. Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi  Disparitas  Putusan Pengadilan,  Laporan  Penelitian. Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI. Sebastiaan  Pompe.  2012.  Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung. Jakarta:  Lembaga  Kajian  dan Advokasi  untuk  Independensi Peradilan. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Teguh Satya Bhakti. 2017. Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan  Litbang  Diklat  Kumdil
Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

## Jurnal
Oly Viana Agustine. 2018. “Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi”, Jurnal
Konstitusi, 15 (3): 642-665.
Zaki Ulya, 2016. “Pembatalan Kewenangan  Komisi  Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim (Studi Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 43/Puu- Xiii/2015)”,
Mimbar Hukum, 28 (3): 482-496.

## Majalah
Miftakhul  Huda.  2010. “Yurisprudensi”.
Majalah Konstitusi, April 2010.

## Internet
Sabrina  Asril.  2015. LeIP.Ada  130
Kasus  yang  Diterima  Kasasinya oleh MA. https://nasional.kompas.com/rea
d/2015/02/22/17174431/read- adverd.html,  diakses  pada  hari Senin, 14 Oktober 2019.