## Akuntansi dan Manajemen
Vol.14, No.1, 2019, Hal. 1-14
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016
Meri Andriani 1 , Elfitri Santi 2 , dan Rasyidah Mustika 3
1 Program Studi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang Email: meriandriani95@gmail.com
2 Program Studi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntasi, Politeknik Negeri Padang Email: elfitrisanti@ymail.com
3 Program Studi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntasi, Politeknik Negeri Padang Email: titik.mustika@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the influence of local government size, dependency level, age of local  government,  legislative  size,  population,  regional  income,  functional  differentiation  and  capital expenditure  on  the  level  of  disclosure  of  local  government  financial  reports  to  district/city  regional governments  in  West  Sumatra  Province.  The  population  of  this  study  is  the  district/city  regional government in West Sumatra Province with the sample used is the regional government financial report on  the  District/City  Regional  Government  in  West  Sumatra  Province  for  the  period  2014-2016.  The sample included in the criteria of this study were 57 local government financial reports using purposive sampling  method.  Data  analysis  method  in  this  research  uses  multiple  linear  regression  analysis  with SPSS 20 program. The results of the research show that the legislative size and the number of population affect  the  level  of  disclosure  of  local  government  financial  statements,  but  the  size  of  the  local government,  the  level  of  dependence,  the  age  of  local  governments,  regional  income,  functional differentiation and capital expenditure do not affect the level of disclosure of local government financial statements.
Keywords: Local Government Financial Statement, Disclosure, Government Accounting Standard

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan,  umur  pemerintah  daerah,  ukuran  legislatif,  jumlah  penduduk,  pendapatan  asli daerah, diferensiasi fungsional dan belanja modal terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah  pada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan sampel yang  digunakan  adalah  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  periode  tahun  2014-2016.  Sampel  yang  masuk  dalam kriteria  penelitian  ini  sebanyak  57  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran legislatif dan jumlah  penduduk  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  LKPD,  tetapi  ukuran  pemerintah daerah,  tingkat  ketergantungan,  umur  pemerintah  daerah,  pendapatan  asli  daerah,  diferensiasi fungsional dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Kata Kunci: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengungkapan, Standar Akuntansi Pemerintahan

## PENDAHULUAN
Dalam  kurun  waktu  12  tahun  di  era  reformasi,  Indonesia  sedang  melakukan pembenahan di segala bidang. Termasuk pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara.  Saat  ini  pemerintah  dituntut  untuk  lebih  transparan  memberikan  informasi terkait  pengelolaan  keuangan  negara  kepada  masyarakat.  Terlebih  adanya  Undang- Undang  No  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  dimana  pada undang-undang  ini  badan  publik  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan, memberikan  dan/atau  menerbitkan  informasi  publik  yang  berada  dibawah kewenangannya.  Laporan  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  lembaga  publik merupakan barang publik yang berhak diperoleh oleh masyarakat.
Untuk  mewujudkan  transparansi  anggaran,  pemerintah  telah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar  akuntansi pemerintahan  untuk  mengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005 tentang  standar  akuntansi  pemerintahan.  Ada  perbedaan  mendasar  atas  kedua peraturan tersebut yaitu pada transaksi yang dilakukan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pencatatan transaksi berbasis kas, sedangkan pada Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  pencatatan  transaksi  berbasis  akrual.  Pada Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  terdapat  2  lampiran  yaitu  lampiran  I merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan 4 tahun setelah peraturan diterbitkan. Pada lampiran II merupakan standar akuntansi berbasis  kas  menuju  akrual  yang  berlaku  sampai  tahun  2014,  yang  berlaku  bagi pemerintah  daerah  yang  belum  siap  menerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual.
Untuk  melaksanakan  undang-undang  tersebut  Kementerian  Dalam  Negeri mengeluarkan  Peraturan  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  penerapan standar  akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  pada  pemerintah  daearah.  Dalam Peraturan  Menteri  Dalam  negeri  Nomor  64  Tahun  2013  Pasal  1  point  15 menyebutkan  bahwa  pengungkapan  adalah  laporan  keuangan  yang  menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya untuk point 16 sampai  dengan  22  menyebutkan  komponen  laporan  keuangan  pemerintah pusat/daerah  antara  lain  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Paragraf 24 menyatakan bahwa entitas pelaporan mengungkapan informasi tentang ketaatan terhadap  anggaran.  Begitu  pula  dalam  paragraf-paragraf  selanjutnya  yang menjelaskan  pentingya  pengungkapan  semua  informasi  keuangan  yang  dibutuhkan pengguna  sebab  hal  ini  untuk  menghindari  kekeliruan  dan  kesalahpahaman  dalam membaca  laporan  keuangan.  Pemenuhan  akan  adanya  pengungkapan  akan mempermudah  pengguna  laporan  keuangan  dalam  memahami  isi  dari  laporan keuangan  tersebut.  Pengungkapan  laporan  keuangan  yang  bersifat  wajib  sesuai dengan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  yang  akan  dijadikan dasar dalam penelitian ini.
Berdasarkan  hasil  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  Republik  Indonesia, Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  kembali  mendapatkan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP).  Opini  tersebut  diperoleh  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah tahun 2016. Opini WTP ini merupakan kelima kalinya secara berturut-turut bagi  Sumatera  Barat.  Meski  mendapatkan  opini  WTP,  BPK  masih  menemukan
sejumlah  permasalahan.  BPK  menemukan  30  item  dalam  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Menurut anggota V BPK RI Isma  Yatun  mengungkapan  BPK  masih  menemukan  beberapa  permasalahan  yang perlu  mendapat  perhatian.  Antara  lain  temuan  pemeriksaan  atas  Sistem Pengendalian  Internal  (SPI)  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Isma  Yatun  menyebutkan,  temuan  SPI  antara  lain  pengendalian  atas pertanggungjawaban  belanja  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  pada  tujuh  Organisasi Pemerintah  Daerah  (OPD)  tidak  diyakini  keterjadiaanya,  nilainya  mencapai  Rp1,24 miliar.  Kemudian  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban  belanja  pada  Sekretariat DPRD  Provinsi  Sumatera  Barat  tidak  dapat  diyakini  kewajarannya  dengan  nilai sekitar Rp 4,24 miliar.
Pertanggungjawaban belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan habis pakai pada 11 OPD juga tidak didukung dengan bukti lengkap. BPK menyebutkan nilainya Rp5,4 miliar.  Sementara  itu,  temuan  pemeriksaan  menyangkut  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa sekitar Rp123,2 juta, serta terdapat barang inventaris yang dikuasai oleh yang tidak berhak. Wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano yang memimpin rapat paripurna istimewa menegaskan, keberhasilan tata kelola  keuangan  tidak  semata-mata  ditunjukkan  dari  opini  WTP.  Keberhasilan  juga dilihat  dari  sejauh  mana  pemerintah  daerah  telah  menindaklanjuti  semua rekomendasi  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tersebut,  termasuk rekomendasi perbaikan
yang
diberikan oleh DPRD (www.sumateratime.com/2017/05).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  masih  menjadi  perdebatan.  Penelitian  serupa  pernah dilakukan  oleh  Naopal,  dkk  (2017),  Madelia,  dkk  (2017),  Setyowati  (2016),  Fadilah dan  Nucholisah  (2016),  Maulana  dan  Handayani  (2015),  Hendriyani  dan  Tahar (2015),  Yusup  (2014),  Khasanah  dan  Rahardjo  (2014),  Setyaningrum  dan  Syafitri (2012), Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011). Namun dari hasil penelitian terdahulu masih  terdapat  perbedaan-perbedaan.  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  ada beberapa variabel yang memiliki hasil yang berbeda yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat  ketergantungan,  umur  pemerintah  daerah,  ukuran  legislatif,  jumlah penduduk,  pendapatan  asli  daerah,  jumlah  OPD  dan  belanja  modal.  Penelitian terdahulu  banyak  menggunakan  populasi  dan  sampel  pada  pemerintahan  di  Pulau Jawa dan pada  pemerintahan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  tidak  konsisten  dengan  variabel-variabel tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  pada  kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  menggunakan  data mulai tahun 2014 sampai dengan 2016.
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian  ini  yaitu;  (1)  Apakah  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  terhadap tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)?  (2)  Apakah tingkat  ketergantungan  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)?  (3)  Apakah  umur  pemerintah  daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)?  (4)  Apakah  ukuran  legislatif  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)?  (5)  Apakah  jumlah  penduduk
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)?  (6)  Apakah  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  terhadap  tingkat pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)?  (7)  Apakah diferensiasi  fungsional  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)?  (8)  Apakah  belanja  modal  berpengaruh terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)? Sedangkan  tujuan  penelitian  ini  adalah;  (1)  Menganalisis  pengaruh  ukuran pemerintah  daerah  terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  pada  Provinsi  Sumatera  Barat.  (2)  Menganalisis  pengaruh  tingkat ketergantungan  terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  pada  Provinsi  Sumatera  Barat.  (3)  Menganalisis  pengaruh  umur pemerintah  daerah  terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  pada  Provinsi  Sumatera  Barat.  (4)  Menganalisis  pengaruh  ukuran legislatif  terhadap  tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD) pada Provinsi Sumatera Barat. (5) Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Sumatera Barat. (6) Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Sumatera Barat. (7) Menganalisis pengaruh diferensiasi fungsional terhadap tingkat pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada  Provinsi Sumatera  Barat.  (8)  Menganalisis  pengaruh  belanja  modal  terhadap  tingkat pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  pada  Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kuantitatif  yaitu  penelitian  yang berusaha menjelaskan variabel-variabel dengan pengumpulan data yang akan diolah untuk  melihat  pengaruh  dari  variabel  tersebut.  Penelitian  ini  juga  merupakan penelitian eksplanatory, untuk memperoleh kejelasan fenomena yang terjadi di dunia empiris  ( real world )  dan  berusaha  untuk  mendapatkan  jawaban  ( verificative ),  yang bertujuan  untuk  menjelaskan  hubungan  kausalitas  antara  variabel-variabel  melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis (Satria, 2015).

## Populasi dan Sampel
Penelitian  ini  menggunakan  populasi berupa pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi  Sumatera  Barat.  Jumlah  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  ada  di Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  sebanyak  19  pemerintah  daerah  yang  terdiri  7 (tujuh)  pemerintah  kota  dan  12  pemerintah  kabupaten.  Sedangkan  sampel  yang digunakan  adalah  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  periode  tahun  2014-2016.  Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan non probability sampling yaitu purposive sampling .  Berdasarkan purposive sampling , maka  pemilihan  sampel  dilakukan  sesuai  tujuan  penelitian  atau  pertimbangan tertentu.
Pemilihan  sampel  yang  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling maka penentuan  sampelnya  dilakukan  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  dibuat  oleh peneliti (Sekaran, 2010). Adapun pertimbangan atau kriteria yang digunakan dalam
pemilihan  sampel  penelitian  ini  adalah:  (1)  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  periode  2014-2016  yang  telah diaudit oleh BPK. (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada periode tahun 2014-2016.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi,  dengan  memperoleh  data  berupa  laporan  tahunan.  Laporan  tahunan yang  diperoleh  adalah  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  pada Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh BPK RI perwakilan  Sumatera Barat. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melihat  data-data  yang  diperlukan,  mencatat dan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah tahunan pada periode tahun 2014- 2016.

## Teknik dan Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  pengujian  dilakukan  dengan  analisis  regresi  linear  berganda. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:
Y = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + ε Keterangan:
Y
: Tingkat Pengungkapan LKPD α0 : Konstanta X1 : Ukuran Pemerintah Daerah X2 : Tingkat Ketergantungan X3 : Umur Pemerintah Daerah X4 : Ukuran Legislatif X5 : Jumlah Penduduk X6 : Pendapatan Asli Daerah X7 : Diferensiasi Fungsional X8 : Belanja Modal β1…β8 : Koefisien X1…X3 ε : Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data penelitian diolah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplilkasi SPSS versi 20.

## Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai  rata-rata  ( mean), standar  deviasi,  varian,  maksimum,  minimum, sum,  range ,
kurtosis  dan skewness/ kemencengan  distribusi  (Ghozali,  2016:19).  Deskripsi keseluruhan variabel penelitian ini terlihat pada Tabel 1 berikut:

## Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Adapun deskripsinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Variabel dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  tingkat  pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Tabel  1  yang  merupakan  hasil  statistik  deskriptif  menunjukkan  bahwa pengungkapan  LKPD  pada  pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat periode  tahun  2014  sampai  dengan  2016  terendah  pada  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  sebesar  22,73%  sedangkan  Kota  Bukittinggi  menunjukkan  tingkat pengungkapan tertinggi sebesar 86,36%.
Nilai rata-rata pengungkapan LKPD pada periode tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 63,24%, pengungkapan LKPD yang dilakukan  oleh pemerintah daerah cenderung meningkat  dari  tahun  ke  tahun  tetapi  ada  beberapa  pemerintah  daerah  kabupaten/kota tahun  2015  dan  2016  sedikit  mengalami  penurunan  karena  pemerintah  daerah  harus menerapkan  SAP  berbasis  akrual  sehingga  beberapa  daerah  cenderung  belum  siap  dalam penerapannya.

## b. Variabel Independen
Tabel  1  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  mempunyai  nilai minimum sebesar Rp645.974.565.709 nilai maksimum sebesar Rp7.885.040.700.285 dengan  nilai  rata-rata  Rp1.797.758.641.682  dan  standar  deviasi  sebesar Rp1.363.618.800.988. Nilai minimal sebesar Rp645.974.565.709 artinya pemerintah daerah  tersebut  mempunyai  jumlah  total  aset  terendah  yaitu  pada  Pemerintah

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Ukuran Pemda 57 64597456570 9 78850407002 85 1797758641682,0 2 13636188009 87,787 Tingkat Ketergantungan 57 60,03 91,08 78,1035 6,23062 Umur Pemda 57 10 347 85,16 90,010 Ukuran Legislatif 57 20 45 30,79 9,151 Jumlah Penduduk 57 50208 914968 273468,40 206767,643 PAD 57  26677826164 39192566264 7 80934544003,25 70316723136, 261 Diferensiasi Fungsional 57 27 54 37,63 6,546 Belanja Modal 57  64712665446 40831007628 7 185284068138,91 68380376702, 309 Tingkat Pengungkapan 57 22,73 86,36 63,2389 9,30142 Valid N (listwise) 57

## Sumber: Output IBM SPSS
Daerah  Kota  Sawahlunto  sedangkan  nilai  maksimal  sebesar  Rp7.885.040.700.285 pemerintah  daerah  yang  mempunyai  jumlah  total  aset  terbesar  yaitu  Pemerintah Kota Padang.
Pada  tingkat  ketergantungan  daerah  memiliki  rata-rata  sebesar  78,10%,  nilai tingkat  ketergantungan  tertinggi  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  sebesar  91,08%  sedangkan  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  memiliki tingkat ketergantungan terendah dengan persentase sebesar 60,03%.
Variabel umur pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 85  tahun.  Pemerintah  daerah  yang  memiliki  umur  termuda  adalah  Kabupaten Dharmasraya dengan usia 10 tahun sedangkan Kota Padang memiliki umur paling tua yaitu 347.
Ukuran  legislatif  memiliki  ukuran  rata-rata  sebesar  31  orang  dengan  ukuran legislatif  tertinggi  terdapat  pada  3  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yaitu Kabupaten  Agam,  Kabupaten  Pesisir  Selatan  dan  Kota  Padang  dengan  jumlah  45 orang  sedangkan  ukuran  legislatif  terkecil  terdapat  pada  5  pemerintah  daerah kabupaten/kota yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang dengan jumlah 20 orang.
Jumlah  penduduk  memiliki  jumlah  rata-rata  sebesar  273.468  orang  dengan jumlah  penduduk  tertinggi  terdapat  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  dengan jumlah  penduduk  sebesar  914.968  orang  sedangkan  Kota  padang  Panjang  memiliki jumlah penduduk terkecil dengan jumlah 50.208 orang.
Variabel  pendapatan  asli  daerah  kabupatan/kota  Provinsi  Sumatera  Barat memiliki rata-rata Rp80.934.544.003. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli  daerah  tertinggi  adalah  Kota  Padang  sebesar  Rp391.925.662.647  dan  Kota Pariaman memiliki pendapatan asli daerah terendah sebesar Rp 26.677.826.164.
Diferensiasi  fungsional  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  memiliki rata-rata 38 OPD. Pemerintah daerah yang memiliki diferensiasi fungsional tertinggi adalah Kota Padang sebesar 54 OPD sedangkan Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang memiliki diferensiasi fungsional terendah sebesar 27 OPD.
Pada  belanja  modal  memiliki  rata-rata  sebesar  Rp185.284.068.139  dengan belanja  modal  tertinggi  terdapat  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  sebesar  Rp 408.310.076.287  sedangkan  Kota  Padang  Panjang  memiliki  belanja  modal  terkecil sebesar Rp64.712.665.446.

## Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen,  nilai  koefisien  determinasi  adalah antara  nol  dan  satu  (Ghozali,  2016:95).  Hasil  uji  koefisien  determinasi  (R²)  dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,660 a ,436 ,342 7,54477
Hasil uji koefisien determinasi (R²) pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar  0,436  atau  43,6%.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan sebesar 43,6% oleh variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah,  ukuran  legislatif,  jumlah  penduduk,  pendapatan  asli  daerah,  diferensiasi fungsional  dan  belanja  modal.  Sedangkan  sisanya  sebesar  56,4%  dijelaskan  oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

## Uji Model

## a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)
Uji  signifikansi  simultan  (Uji  statistik  F)  adalah  pengujian  yang  digunakan  untuk melihat  pengaruh  dari  delapan  variabel  independen  (bebas)  terhadap  variabel dependen (terikat). Berikut adalah hasil pengujian uji signifikansi simultan:
Hasil  uji  f  dapat  dilihat  pada  tabel  3  menunjukkan  bahwa  hasil  regresi  moderasi diperoleh  nilai  signifikan  sebesar  0,000  lebih  kecil  dari  tingkat  α  =  0,05. Nilai probabilitas  pengujian  yang  lebih  kecil  dari  α  =  0,05  menunjukkan  bahwa  secara bersama-sama  atau  simultan  variabel  independen  (ukuran  pemerintah  daerah, tingkat  ketergantungan,  umur  pemerintah  daerah,  ukuran  legislatif,  jumlah penduduk,  pendapatan  asli  daerah,  diferensiasi  fungsional  dan  belanja  modal) berpengaruh terhadap variabel dependen (tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah  daerah).  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  model  regresi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

## b. Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  pengaruh  masing- masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikasi 0.025. Jika nilai probabilitas t lebih kecil dari 0.025, maka H1 diterima  dan  H0  ditolak,  sedangkan  jika  nilai  probabilitas  t  lebih  besar  dari  0.025,
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan, Umur Pemda, Diferensiasi Fungsional, Ukuran Legislatif, Ukuran Pemda, PAD, Jumlah Penduduk Sumber: Output IBM SPSS
Tabel 3. Hasil Uji Statistik f
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 2112,585 8 264,073 4,639 ,000 b Residual 2732,330 48 56,924 Total 4844,915 56 a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Tingkat Ketergantungan, Umur Pemda,
Diferensiasi Fungsional, Ukuran Legislatif, Ukuran Pemda, PAD, Jumlah Penduduk Sumber: Output IBM SPSS
maka H0 diterima dan H1 ditolak. Berikut adalah hasil perhitungan nilai t hitung dan taraf signifikansinya dalam penelitian ini:
Variabel  ukuran  pemerintah  daerah  memiliki  hasil  uji  yang  negatif  sebesar  -0,369 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,932.  Tingkat  signifikansi  tersebut  lebih  besar dari  0,025  yang  berarti  H 1 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  secara  parsial ukuran  pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Variabel  tingkat  ketergantungan  memiliki  hasil  uji  yang  yang  positif  sebesar 0,043  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,856.  Tingkat  signifikansi  tersebut  lebih besar  dari  0,025  yang  berarti  H 2 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  secara parsial  tingkat  ketergantungan  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Variabel umur pemerintah daerah memiliki hasil uji yang yang positif sebesar 0,021  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,311.  Tingkat  signifikansi  tersebut  lebih besar  dari  0,025  yang  berarti  H 3 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  secara parsial umur pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Variabel ukuran legislatif memiliki hasil uji yang negatif sebesar -1,065 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,025 yang  berarti  H 4 diterima  sehingga  dapat  dikatakan  secara  parsial  ukuran  legislatif berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Tabel 4. Hasil Uji Statistik t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1
(Constant)
-33,027 126,555 -,261 ,795 Ukuran Pemda -,369 4,314 -,019 -,086 ,932 Tingkat Ketergantungan ,043 ,233 ,029 ,183 ,856 Umur Pemda ,021 ,021 ,208 1,025 ,311 Ukuran Legislatif -1,065 ,389 -1,047 -2,737 ,009 Jumlah Penduduk 12,035 4,654 1,052 2,586 ,013 PAD 8,732 4,028 ,505 2,168 ,035 Diferensiasi Fungsional -,148 ,277 -,104 -,536 ,594 Belanja Modal -8,697 4,019 -,374 -2,164 ,035
a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan
Sumber: Output IBM SPSS
Variabel jumlah penduduk memiliki hasil uji yang yang positif sebesar 12,035 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,013.  Tingkat  signifikansi  tersebut  lebih  kecil dari 0,025 yang berarti H 5 diterima sehingga  dapat dikatakan secara parsial jumlah penduduk  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah.
Variabel  pendapatan  asli  daerah  memiliki  hasil  uji  yang  yang  positif  sebesar 8,732  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,035.  Tingkat  signifikansi  tersebut  lebih besar  dari  0,025  yang  berarti  H 6 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  secara  parsial pendapatan  asli  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
Variabel diferensiasi fungsional memiliki hasil uji yang negatif sebesar -0,148 dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,594.  Tingkat  signifikansi  tersebut  lebih  besar dari  0,025  yang  berarti  H 7 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  secara  parsial diferensiasi  fungsional  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah.
Variabel belanja modal memiliki hasil uji yang negatif sebesar  -8,697 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,025 yang berarti H 8 ditolak sehingga dapat dikatakan secara parsial belanja modal tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan tabel 4 diatas menghasilkan model regresi sebagai berikut: Tingkat  pengungkapan  =  -33,027 – 0,369  X1  +  0,043  X2  +  0,021  X3 – 1,065  X4  + 12,035 X5 + 8,732 X6 - 0,148 X7 – 8,697 X8 + ε Keterangan:
X1 = Ukuran Pemerintah Daerah X2 = Tingkat Ketergantungan X3 = Umur Pemerintah Daerah X4 = Ukuran Legislatif X5 = Jumlah Penduduk X6 = Pendapatan Asli Daerah X7 = Diferensiasi Fungsional X8 = Belanja Modal ε = error
Persamaan regresi linier berganda tersebut memiliki nilai negatif pada konstanta yaitu  -33,027,  yang  menyatakan  bahwa  apabila  ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat ketergantungan,  umur  pemerintah  daerah,  ukuran  legisatif,  jumlah  penduduk, pendapatan asli daerah, diferensiasi fungsional dan belanja modal bernilai nol maka tingkat pengungkapan LKPD akan bernilai negatif.
Koefisien regresi pada variabel ukuran pemerintah daerah bernilai -0,369. Tanda negatif  pada  koefisien  regresi  menunjukkan  hubungan  berlawanan  arah  antara variabel independen dengan variabel dependennya. Hal ini berarti kenaikan ukuran pemerintah daerah sebesar 1% akan menurunkan nilai tingkat pengungkapan LKPD sebesar 0,369. Koefisien regresi pada variabel tingkat ketergantungan bernilai 0,043. Tanda positif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan searah antara variabel independen  dengan  variabel  dependennya.  Hal  ini  berarti  kenaikan  tingkat ketergantungan  sebesar  1%  akan  menaikkan  nilai  tingkat  pengungkapan  LKPD sebesar 0,043.
Koefisien  regresi  pada  variabel  umur  pemerintah  daerah  bernilai  0,021.  Tanda positif  pada  koefisien  regresi  menunjukkan  hubungan  searah  antara  variabel independen dengan variabel dependennya. Hal ini berarti kenaikan umur pemerintah daerah sebesar 1% akan menaikkan nilai tingkat pengungkapan LKPD sebesar 0,021. Koefisien regresi pada variabel ukuran legislatif bernilai -1,065. Tanda negatif pada koefisien  regresi  menunjukkan  hubungan  berlawanan  arah  antara  variabel independen dengan variabel dependennya. Hal ini berarti kenaikan ukuran legislatif sebesar 1% akan menurunkan nilai tingkat pengungkapan LKPD sebesar 1,065.
Koefisien  regresi  pada  variabel  jumlah  penduduk  bernilai  12,035.  Tanda  positif pada  koefisien  regresi  menunjukkan  hubungan  searah  antara  variabel  independen dengan variabel dependennya. Hal ini berarti kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan menaikkan nilai tingkat pengungkapan LKPD sebesar 12,035. Koefisien regresi pada  variabel  pendapatan  asli  daerah  bernilai  8,732.  Tanda  positif  pada  koefisien regresi menunjukkan hubungan searah antara variabel independen dengan variabel dependennya.  Hal  ini  berarti  kenaikan  pendapatan  asli  daerah  sebesar  1%  akan menaikkan nilai tingkat pengungkapan LKPD sebesar 8,732.
Koefisien  regresi  pada  variabel  diferensiasi  fungsional  bernilai  -0,148.  Tanda negatif  pada  koefisien  regresi  menunjukkan  hubungan  berlawanan  arah  antara variabel  independen  dengan  variabel  dependennya.  Hal  ini  berarti  kenaikan diferensiasi  fungsional  sebesar  1%  akan  menurunkan  nilai  tingkat  pengungkapan LKPD  sebesar  0,148.  Koefisien  regresi  pada  variabel  belanja  modal  bernilai  -8,697. Tanda negatif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan berlawanan arah antara variabel independen dengan variabel dependennya. Hal ini berarti kenaikan belanja modal  sebesar  1%  akan  menurunkan  nilai  tingkat  pengungkapan  LKPD  sebesar 8,697.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh ukuran pemerintah daerah,  tingkat  ketergantungan,  umur  pemerintah  daerah,  ukuran  legislatif,  jumlah penduduk,  pendapatan  asli  daerah,  diferensiasi  fungsional  dan  belanja  modal terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.  Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian yaitu  ukuran legislatif dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan  ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat ketergantungan,  umur  pemerintah  daerah,  pendapatan  asli  daerah,  diferensiasi fungsional  dan  belanja  modal  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan-keterbatasan  yang  sekaligus  dapat  menjadi arahan  bagi  penelitian  yang  akan  datang  antara  lain:  (1)  Periode  penelitian  yang singkat yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016 yang memungkinkan akan berdampak pada  kurangnya  signifikansi    data  pada  hasil  penelitian.  (2)  Penelitian  ini  hanya mengidentifikasi  2  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  pengungkapan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

## Saran
Berdasarkan  beberapa  keterbatasan  penelitian  yang  telah  diungkapkan,  maka peneliti  memberikan  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  yaitu:  (1)  Penelitian selanjutnya  bisa  menambahkan  rentang  waktu  yang  lebih  panjang  sehingga menghasilkan  data  yang  signifikan  dalam penelitian.  (2)  Penelitian  selanjutnya  bisa menambahkan  faktor-faktor  lain  terkait  dengan  tingkat  pengungkapan  laporan keuangan  pemerintah  daerah  mengingat  56,4%  dari  nilai  variabel  dependen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## REFERENSI
Erlina.,  Rambe,  Omar  Sakti.,  dan  Rasdianto.  (2015). Akuntansi  Keuangan  Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat.
Fadilah,  Almanita  Nurtati  Sri  dan  Nucholisah,  Kania.  (2016). Pengaruh Karakteristik dan  Kompleksitas  Pemerintah Daerah  terhadap  Pengungkapan  Laporan Keuangan. Volume 2 No. 1.
Ghozali,  Imam.  (2009). Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Hasanah,  Nuramalia.,  dan  Fauzi,  Ahcmad.  (2017). Akuntansi  Pemerintahan .  Bogor: Penerbit in Media.
Hendriyani,  Ririn  dan  Tahar,  Afrizal.  (2015). Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah  Provinsi di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2015 Hal 25-33.
Khasanah,  Nur  Lailatul  dan  Rahardjo,  Shiddiq  Nur.  (2014). Pengaruh  Karateristik, Kompleksitas,  dan  Temuan  Audit  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Diponegoro  Journal  of  Accounting  Volume  3 Nomor 3 Tahun 2014 Hal 1 – 11.
Madelia, Mutiara., Rahayu, Sri.,  dan Yudi . (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah,  Jumlah  Anggota  Legislatif  dan  Opini  Audit  BPK  terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi tahun 2011-2015.
Maulana,  Candra  dan  Handayani,  Bestari  D.  (2015) .  Pengaruh  Karateristik, Kompleksitas  Pemerintahan  dan  Temuan  Audit  Terhadap  Tingakt Pengungkapan Wajib LKPD. Accounting Analysis Journal 4 (4) (2015).
Naopal,  Fikrinah.,  Rahayu,  Sri.,  dan  Yudowati,  Siska  Priyandani.  (2017). Pengaruh Karakteristik  Daerah,  Jumlah  Penduduk,  Temuan  Audit  dan  Opini  Audit terhadap  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Bandung. Volume 7, Nomor 1, Juni 2017: 56-68.
Patrick,  Patricia  A.  (2007). The  determinants  of  organizational  innovativeness:  The adoption  of  GASB  34  in  Pennsylvania  local  government.  Ph.D.  dissertation, The  Pennsylvania  State  University,  United  States  -  Pennsylvania .  (Retrieved August  8,  2011,  from  Accounting  &  Tax  Periodicals,  Publication  No.  AAT 3266180).
Prasetyo, Agus Budi. (2017). Faktor-Faktor Penentu Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  Tahun  2013- 2015. Skripsi. Universitas Stikubank Semarang.
Republik  Indonesia.  1945. Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia Pasal  6  Ayat  2 tentang Pengertian Penduduk.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
Republik  Indonesia.  2005. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang standar akuntansi pemerintahan.
Republik  Indonesia.  2006. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik  Indonesia.  2010. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Republik  Indonesia.  2011. Peraturan  Menteri  Dalam  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  2013. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah .
Republik  Indonesia.  2014. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
Republik Indonesia.  2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
Satria, Randa. (2015). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Pengungkapan  Laporan  Corporate  Social Responsibility (CSR). Skripsi. Politeknik Negeri Padang.
Sekaran,  U.,  dan  Bougi,  R.  (2010). Research Methods  for  Business  a  Skill  Building Approach 5th Edition. United Kingdom: John Willey & Sons Ltd Setyaningrum, D dan Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh
Karakteristik
Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan . Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 9 No. 2. Jakarta.
Setyowati,  L.  (2016). Determinan  yang  Mempengaruhi  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah .Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen.Volume  6  (1). April 2016.
Suhardjanto,  D  dan  R,  Yulianingtyas.  (2011). Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah  Terhadap  Kepatuhan  Pengungkapan  Wajib  Dalam  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  di Indonesia). Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol. 8 (1), hlm. 127-142.
Yusup,  Junaedi.  (2014). Determinan  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Luas  Cakupan Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Barat .  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  (JAKA)  Vol.  1  No.  1 September 2014 Hal 56-69.