*Email korespondensi: ariantobambang2020@gmail.com Arianto, B. (2023). Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Akuntansi dan Teknologi Informasi, 16 (2),106-127. https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644

## Tata kelola media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia
Bambang Arianto 1*
1 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.24123/jati.v16i2.5644

## Abstract
This  study  aims  to  elaborate  on  strengthening  social  media  governance  as  an  alternative  means  of strengthening the principles of transparency and public accountability in managing village funds in Indonesia. Social  media  has  the  ability  to  strengthen  the  availability  of  information  to  the  public  so  as  to  create  the principles of transparency and public accountability for the village fund management process. The availability of information facilities can be an important indicator for the public to participate in supervising village funds so  that  they  are  right  on  target  and  empower  rural  communities.  This  study  used  an  explanatory  qualitative approach  using  in-depth  interviews  and  observation  techniques  to  several  rural  social  media  activists  in Indonesia.  This  research  finds  that  social  media  governance  can  be  an  alternative  channel  to  strengthen transparency and public accountability in the management of village funds. However, additional knowledge and competence  is  needed  for  village  government  officials  in  managing  social  media.  This  study  also  found  that strengthening  aspects  of  transparency  and  accountability  through  social  media  is  evidence  of  the institutionalization of accounting practices in managing village funds in Indonesia.
Keywords: Institutionalization of Accounting Practices; Social Media; Village Funds.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengelaborasi  penguatan  tata  kelola  media  sosial  sebagai  sarana  alternatif memperkuat  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Indonesia.  Media sosial  memiliki  kemampuan  untuk  memperkuat  ketersediaan  informasi  kepada  publik  sehingga  dapat menciptakan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik terhadap proses tata kelola dana desa. Ketersediaan sarana informasi dapat menjadi indikator penting bagi publik untuk berpartisipasi mengawasi  dana desa agar tepat  sasaran  dan  memberdayakan  masyarakat  pedesaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif eksplanatoris  dengan  teknik  wawancara  mendalam  dan  observasi  kepada  beberapa  pegiat  media  sosial pedesaan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  tata  kelola  media  sosial  dapat  menjadi  saluran alternatif  untuk  memperkuat  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Tetapi diperlukan tambahan pengetahuan dan kompetensi kepada para aparatur pemerintahan desa  dalam tata kelola media  sosial.  Penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  penguatan  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  melalui media sosial sebagai institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.
Kata Kunci: Dana Desa; Institusionalisasi Praktik Akuntansi; Media Sosial.
Riwayat artikel
Artikel masuk : 7 Mei 2023 Artikel direvisi : 5 Juli 2023 Artikel diterima : 6 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Perubahan sarana komunikasi kewargaan yang selama ini dikuasai oleh media cetak dan  penyiaran  telah  membuat  media  sosial  menjadi  pilihan  baru  dalam  urusan  mencari informasi  terkini.  Dampaknya,  publik  lebih  banyak  bergantung  pada  informasi  yang beredar di media sosial.  Media sosial kemudian  beralih menjadi salah satu kanal terpenting dalam  komunikasi  kewargaan.  Terlebih  lagi  telah  terjadi  pergeseran  kebiasaan  publik  dari sekedar  hanya  mengakses  internet,  menjadi  juga  turut  aktif untuk  mengakses media sosial. Akibatnya,  peran  dan  fungsi  media  sosial  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  keseharian kewargaan,  terutama  bagi  generasi  milenial  (Arianto,  2023).  Media  sosial  bahkan  berperan dalam  menunjang  berbagai  aktivitas  kewargaan,  seperti  sebagai  saluran  informasi  dan komunikasi.
Hal  itu  membuat  media  sosial  dapat  memungkinkan  setiap  pengguna  untuk  ikut menjelaskan,  menilai,  dan  mengkritisi  setiap  kebijakan  sehingga  menjadi  prasyarat  utama dalam mewujudkan transparansi secara  partisipatif  (Dreyer &  Ziebarth, 2014).  Pemanfaatan lain  dari  media  sosial  dilakukan  oleh  institusi  pemerintah  dengan  membangun  media  sosial dan  saluran  teknologi  informasi  sebagai  inisiatif  dalam  mewujudkan  prinsip  transparansi. Tujuannya  agar  tercipta  kolaborasi  dan sinergi  antar kewargaan melalui  media sosial dalam memantau kegiatan pemerintah (Bertot et al ., 2012). Kolaborasi ini membuat pemanfaatan e- government dan  media  sosial  bisa  membuka  saluran  informasi  yang  lebih  luas,  sehingga berkontribusi dalam memperkuat budaya transparansi (Simarmata, 2017).
Pemanfaatan  lain  dari  media  sosial  bisa  juga  digunakan  untuk  melacak  sistem e- procurement dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  akuntabilitas. Meskipun  beberapa  pihak  masih  meragukan  keamanan  data  di  media  sosial,  tetapi penggunaan  media  sosial  berpotensi  meningkatkan  tata  kelola  yang  baik  dalam  proses pengadaan barang dan jasa (As-Saber et al ., 2020). Kehadiran media sosial dalam tata kelola pemerintahan  dapat  memungkinkan  setiap  kewargaan  mendapatkan  informasi,  menuntut perubahan,  hingga  mengkritisi  bila  terdapat  indikasi  praktik  korupsi  atau  suap.  Penggunaan media  sosial  dalam  tata  kelola  pemerintahan  dapat  menciptakan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas publik (Hussain, 2014).
Keberadaan  media  sosial  semakin  memiliki  peranan  penting  untuk  mendapatkan informasi  seputar  pengelolaan  dana  desa.  Media  sosial  kemudian  dapat  menjadi  saluran
informasi terpenting terkait pengelolaan dana desa. Dampaknya, para aparatur pemerintahan desa  bisa  mengubah  pola  komunikasi  dan  interaksi  kepada  masyarakat  desa  menjadi  lebih partisipatif. Tujuannya agar bisa memberikan informasi terkini tentang penggunaan dana desa selama periode kepemimpinan kepada masyarakat desa.
Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2012, dana desa bersumber dari APBN, sehingga sangat penting pengelolaannya dan perlu dikomunikasikan kepada publik.  Mengingat dana desa memiliki tujuan mulia, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Arianto & Bakthiar, 2023). Tersedianya berbagai informasi  terpercaya  tentang  tata  kelola  dana  desa  bisa  menciptakan  pembangunan  dan pemberdayaan  desa  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Melalui ketersediaan  berbagai  informasi  yang  terpercaya,  bisa  membuat  publik  semakin  mengenal manfaat dana desa bagi masyarakat pedesaan.
Hal  ini  yang  membuat  terciptanya  pertanyaan,  mengapa  publik  sangat membutuhkan  informasi  terkini  tentang  dana  desa?  Informasi  terkini  menjadi  sumber pengetahuan  terpenting  bagi  publik  untuk  belajar  memahami  arti  penting  dana  desa  bagi kemajuan  pedesaan.  Tanpa  informasi,  sudah  dipastikan  masyarakat  perdesaan  tidak  bisa memahami  tujuan,  manfaat,  dan  kegunaan  dana  desa.  Saluran  informasi  yang  menyajikan tentang dana desa dapat menjadi wahana pembelajaran bagi publik. Termasuk perihal serapan dan  target  penggunaan  dana  desa  selama  periode  kepemimpinan.  Melalui  informasi  terkini tentang  dana  desa,  bisa  membuat  masyarakat  semakin  tergerak  mengawal  dan  mengawasi dana  desa.  Informasi  yang  tersedia  di  media  sosial  dapat  menjadi  sarana  memperkuat indikator transparansi dan akuntabilitas publik.
Beberapa  pemerintahan  desa  di  Indonesia  telah  memanfaatkan  media  sosial  dalam pengelolaan dana desa yang kemudian ditujukan untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas  publik.  Hal  ini  selaras  dengan  teori  institusionalisasi  akuntansi  yang indikatornya  adalah  mengedepankan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Bagi pemerintahan  yang  belum  memanfaatkan  media  sosial  dalam  tata  kelola  dana  desa  bisa mengadopsi  langkah  tersebut.  Mengingat  dalam  teori  organisasi  dikenal isomorphism, yaitu proses  mengadopsi  suatu  unsur  dari  luar  baik  berupa  ide,  sistem,  maupun  praktik,  sehingga menjadikan  organisasi  tersebut  sama  dengan  organisasi  lainnya.  Proses  yang  mendorong organisasi  menjadi  serupa  atau  homogen  dengan  organisasi  yang  ditirunya  dapat  disebut
sebagai isomorphic pressures .  Dapat dikatakan demikian karena isomorphism sebagai  suatu proses  yang  mendorong  organisasi  untuk  mendapatkan  pengakuan  dan  menjelaskan  bahwa ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya institutional  isomorphism yaitu mimetic, coercive, dan normative (DiMaggio, 1983).
Beberapa studi terdahulu telah mengelaborasi penggunaan e-government dan media sosial sebagai saluran transparansi dan akuntabilitas publik ( Bertot et al ., 2010; Carlo et al ., 2012).  Kombinasi  antara  internet  dan  media  sosial  telah  banyak  menciptakan  pemerintahan model  baru  untuk  penguatan  transparansi  dan  keterbukaan  sektor  publik  (Bonsón et  al ., 2012).  Meskipun  di  beberapa  pemerintahan  dunia  masih  banyak  yang  mengandalkan pengunaan website (web  2.0),  tetapi  ini  langkah  maju  untuk  penguatan  digitalisasi transparansi (Gandía et al., 2016).
Dalam  konteks  Indonesia,  seperti upaya  melacak  implementasi  bidang  hubungan masyarakat  (Humas)  institusi  pemerintahan  di  Indonesia  yang  faktanya  belum  memenuhi indikator utama sebagai  Humas online dalam mengedepankan fitur transparansi, tetapi studi tersebut  justru  menyatakan  bahwa  aktivitas  Humas  lebih  banyak  mmpgunakan platform media  sosial  daripada website (Azhary  &  Kriyantono,  2018).  Meskipun  belum  dapat dikatakan memahami prinsip transparansi dan akuntabilitas informasi, tetapi kehadiran media sosial  telah  membuat  posisi  Humas  menjadi  sarana  informasi  terpenting  kepada  publik, terutama dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia (Novianti et al., 2020).
Sementara  dalam  konteks  wilayah  perdesaan,  peran  media  sosial  hanya  digunakan sebagai  sarana  promosi  dan  informasi  tentang  wisata  desa  (Oktaviani  &  Fatchiya,  2019; Wijaya,  2016;  Hidayatullah et  al .,  2021).  Sementara  studi  lain  hanya  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  desa  mengenai  pemanfaatan  media  sosial  serta  dampak negatifnya (Darusman & Benazir, 2021). Meskipun ada pula yang mengelaborasi efektivitas website desa  sebagai  media  penyebaran  informasi  terkini  pembangunan  desa  (Mulyawaty, 2016),  tetapi  studi  lain  ada  yang  mengelaborasi  penggunaan  media  sosial  terhadap transparansi kepada pemerintah daerah di tiga negara, yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina. Temuan  tersebut  menyimpulkan  bahwa  media  sosial  bukan  untuk  menegaskan  adanya transparansi dan akuntabilitas, karena media sosial belum bisa mempengaruhi proses internal organisasi  di  tiga  negara  tersebut.  Media  sosial  hanya  digunakan  sebagai  ruang  bagi pemerintah  dan  warga  negara  untuk  berinteraksi,  menyebarluaskan,  dan  mengumpulkan
informasi dari publik dalam proses pengambilan keputusan (Roengtam et al ., 2017). Dengan kata  lain,  media  sosial  masih  di  proyeksikan  sebagai  saluran  interaksi  dan  informasi  publik ( Zheng & Zheng, 2014).
Tetapi,  seiring  meningkatnya  digitalisasi  di  segala  bidang,  membuat  media  sosial bisa dikelola dengan baik, termasuk berperan penting dalam penguatan indikator transparansi dan  akuntabilitas  publik.  Media  sosial  kemudian  bisa  memberikan  ruang  yang  luas  bagi pemerintah dan publik untuk berinteraksi dan berkolaborasi secara efektif serta efisien guna mewujudkan pemerintahan terbuka di Indonesia (Budiana  & Nugraha, 2017). Bila tata kelola media  sosial  ( social  media  governance )  pemerintahan  desa  dapat  terkelola  dengan  baik, dampaknya  tidak  hanya  memberikan  kontribusi  informasi  terkini  tentang  penyerapan keuangan desa, tetapi menjadi penguat indikator transparansi dan akuntabilitas publik. Selain efisien  dan  efektif,  saluran  media  sosial  dapat  lebih  mudah  dijangkau  oleh  semua  golongan untuk mengakses informasi tentang keuangan daerah. Apabila berbasis website , maka hanya masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan tertentu saja yang dapat mengakses laporan keuangan daerah, selebihnya enggan untuk mengakses (Wilopo, 2017).
Konsep  tata  kelola  media  sosial  ( Social  Media  Governance )  telah  diperkenalkan dengan  tujuan  mempercepat  pembentukan  praktik  komunikasi  partisipatoris  berbasis kewargaan    (Linke &  Zerfass,  2013). Studi lain menyatakan bahwa tata  kelola media sosial ditujukan  agar  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  promosi  perusahaan  dan  mencegah  agar para  karyawan  tidak  salah  dalam  pemanfaatan  media  sosial  (Van  den  Berg  &  Verhoeven, 2017).  Beberapa  studi  tersebut  belum  menyasar  pada  penguatan  indikator  transparansi  dan akuntabilitas  publik.  Hal  itu  menyerupai  langkah  bagian  Hubungan  Masyarakat  (Humas) Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  hanya  memfokuskan  pada  aplikasi  Sengguh DIY  (Sistem  Evaluasi  Pertanggungjawaban  Pembangunan  Daerah),  daripada  media  sosial (Fadillah & Rosilawati, 2020).
Hal  itu  yang  menegaskan  bahwa  belum  ditemukan  penelitian  yang  mengelaborasi langkah pemerintahan desa dalam memaksimalkan peran dan fungsi dari media sosial sebagai bagian  terpenting  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Sementara  pengungkapan  dan  pelaporan  penggunaan  keuangan  desa  saatnya  menggunakan media  sosial  dengan  tujuan  menarik  partisipasi  masyarakat  desa  untuk  lebih  mengenal pengelolaan dana desa.
Tetapi,  beberapa  studi  terdahulu  belum  secara  komprehensif  menjawab  tentang pentingnya  tata  kelola  media  sosial  sebagai  saluran  alternatif  dalam  memperkuat institusionalisasi  praktik  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Beberapa  studi  hanya mengelaborasi  media  sosial  sebagai  saluran  informasi  bagi  publik  dan  belum  mendorong pemerintahan  desa  agar  media  sosial  bisa  digunakan  sebagai  saluran  alternatif  untuk transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa.  Meskipun  ada  studi  yang mengelaborasi tata kelola media sosial berbasis lembaga formal dan informal, mulai dari tata kelola nasional, publik, privat hingga skala kecil, tetapi studi tersebut belum mendorong tata kelola  media  sosial  untuk  penguatan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  (Dreyer  & Ziebarth,  2014),  terutama  dalam  memperkuat  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan dana desa di Indonesia.
Sementara  dalam  era  digitalisasi,  peran  media  sosial  bisa  dipergunakan  untuk memperkuat  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  sebagai  indikator  utama  institusionalisasi praktik  akuntansi.  Hal  itu  yang  kemudian  membedakan  penelitian  ini.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  hendak  mengetahui  bagaimana  tata  kelola  media  sosial  sebagai institusionalisasi  praktik  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Indonesia.  Hasil penelitian terdahulu belum dapat menjawab secara komprehensif terkait pemanfaatan media sosial sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi  terhadap  perkembangan  literatur  empiris  khususnya  di  bidang  akuntansi  sektor publik  terutama  terkait  tata  kelola  media  sosial  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Penelitian  ini penting  dilakukan  karena  dalam  pengelolaan  dana  desa  diperlukan  sarana  informasi  dan pertanggungjawaban  kepada  publik.  Media  sosial  bisa  menjadi  alternatif  baru  bagi pemerintahan desa dalam memperkuat proses transparansi dan akuntabilitas publik.

## TELAAH TEORETIS
Tata  kelola  media  sosial  ( social  media  governance )  dapat  memperkuat  indikator transparansi  anggaran  yang  merupakan  aspek  penting  dalam  kehidupan  bernegara.  Tata kelola  media  sosial  yang  baik  dapat  mendorong  publik  untuk  mengetahui  dan  memperoleh informasi  terkini  tentang  kebijakan,  program,  kegiatan  aparatur  pemerintahan  desa,  dan pengelolaan  keuangan  desa.  Prinsip  transparansi  memiliki  tiga  karakteristik,  yaitu  pertama, informatif  ( informative ),  merupakan  sirkulasi  arus  informasi,  penjelasan  mekanisme,
prosedur, data, dan fakta kepada stakeholder yang membutuhkan data secara akurat. Kedua, keterbukaan  ( openness ),  yaitu  memberikan  informasi  kepada  publik,  sebab  setiap  orang berhak  memperoleh  informasi  dengan  mengakses  data  dari  lembaga  publik.  Terakhir, Pengungkapan  ( disclosure ),  merupakan  pengungkapan  kepada  publik  atas  aktivitas  kinerja finansial  seperti  kondisi  keuangan,  susunan  pengurus,  perencanaan,  dan  hasil  kegiatan (Mardiasmo,  2018).  Pencapaian  transparansi  terbagi  dalam  tiga  level,  yaitu  ketersediaan akses  informasi,  adanya  pemahaman  atas  fenomena  yang  sudah  diungkapkan,  dan Pemahaman  pada  level  pertama  dan  kedua  ditindaklanjuti  secara  luas  oleh  pihak berkepentingan (Biondi & Lapsley, 2014).
Ketersediaan  informasi  dapat  menjadi  penguat  indikator  utama  dari  akuntabilitas yang  merupakan  kewajiban  bagi  para  pihak  pemegang  amanah  ( agent )  agar  dapat memberikan  pertanggungjawaban,  penyajian,  dan  pelaporan  segala  aktivitas  yang  menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki hak dan kewajiban untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut  (Mardiasmo,  2018).  Sementara  akuntabilitas merupakan  prinsip  dasar  bagi  aparatur  pemerintahan  desa  untuk  mempertanggungjawabkan berbagai  pelaksanaan  kewenangan  yang  telah  diberikan,  baik  tugas  dan  fungsinya.  Para aparatur  pemerintah  desa  harus  bisa  mempertanggungjawabkan  segala  kebijakan,  program dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  atau  diciptakan.  Dengan  demikian,  laporan  keuangan menjadi indikator terpenting dalam memperkuat akuntabilitas publik (Angraini et al. , 2016).
Perbaikan tata kelola media sosial pemerintahan desa dapat menjadi saluran penting informasi  dalam  mewujudkan good  governance terutama  bagi  pengelolaan  dana  desa  di Indonesia.  Dalam  mewujudkan  prinsip good  governance meliputi  tiga  pilar  penting  yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Yulianto et al ., 2021). Para aparatur pemerintahan desa  dapat  memanfaatkan  media  sosial  sebagai  saluran  untuk  mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada publik. Berbagai kebermanfaatan media sosial dalam konteks saluran  informasi  bisa  digunakan  sebagai  pijakan  utama  untuk  mengedepankan  transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas publik dapat di ketahui dari  pertanggungjawaban  atas  konsep  keberhasilan  dan  kegagalan  tugas  pokok  serta  fungsi organisasi.  Akuntabilitas  dapat  menegaskan  tingkat  pencapaian  tujuan  dan  sasaran pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  wawancara mendalam  ( in-depth  interview )  dengan  mendatangi  secara  langsung  informan  yang  berasal dari  tiga  desa  di  Indonesia.  Proses  wawancara  yang  dilakukan  menggunakan  teknik semi structured  interview guna  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan.  Proses  dokumentasi  dan observasi digital dilakukan  pada  beberapa  akun  resmi  media  sosial  Pemerintahan  Desa Sukarame Kabupaten Pandeglang, Pemerintahan Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, dan Pemerintahan  Desa  Petingsari  Kabupaten  Sleman.  Tujuan  dari  dokumentasi  dan  observasi digital adalah  sebagai  komparasi  antara  temuan  dengan  topik  penelitian.  Proses  penelitian dilakukan sepanjang Januari hingga Mei 2022 dengan melakukan kajian literatur, observasi, dan wawancara mendalam.
Dalam  penelitian  yang  mengambil  metode  kualitatif  deskriptif  ini  terdapat  tiga informan  yang  merupakan  pemuda  desa  dengan  minat  yang  tinggi  terhadap  pemanfaatan media  sosial.  Ketiga  pemuda  desa  yang  menjadi  informan  tersebut  berasal  dari  Desa Sukarame Pandeglang, Desa Panggungharjo Bantul, dan Desa Petingsari Sleman.  Pemilihan para  informan  berdasarkan  metode simple  random  sampling (Sugiyono,  2018).  Hal  itu disebabkan peneliti menilai  bahwa para pemuda tersebut merupakan  pengguna media sosial yang  aktivitasnya  cukup  tinggi.  Para  pemuda  desa  tersebut  juga  memiliki  perhatian  khusus terhadap pemanfaatan media sosial bagi pengelolaan dana desa di wilayah pedesaan.
Sementara pemilihan wilayah pedesaan didasarkan pada pemetaan peneliti terhadap pemerintahan desa yang aktif dalam tata kelola media sosial di Provinsi Banten dan Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Tetapi,  untuk  Provinsi  Banten,  Desa  Sukarame  dipilih  karena merupakan  salah  satu  desa  wisata  yang  meraih  Anugerah  Desa  Wisata  Indonesia  (ADWI) Tahun 2021. Akses informasi tentang tata kelola media sosial yang fleksibel membuat Desa Sukarame  menjadi  salah  satu  informan  terpilih.  Pemilihan  wilayah  ini  agar  bisa  melakukan komparasi antara model tata kelola pemerintahan desa yang masuk kategori baik dan  masih berproses.  Sementara  analisis  data  penelitian  menggunakan  aplikasi  NVivo  12  agar  bisa membagi kategori dan subkategori secara deduktif.
Tahapan  dalam  metode  penelitian  kualitatif  meliputi  pemetaan  berbagai  literatur pendukung topik penelitian, pembuatan coding berdasarkan kategori permasalahan dan pola jawaban informan, pembuatan peta kategori permasalahan dan pola jawaban informan untuk
melihat  visualisasi  kategori,  melakukan  komparasi  hasil  observasi  langsung  di  berbagai platform media sosial dan pola jawaban para informan dan penarikan kesimpulan sesuai topik penelitian.  Tahapan  penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  merumuskan  dan  merangkum hasil akhir dari temuan  penelitian yang diperoleh dari teori, hasil wawancara, dan observasi digital .
Gambar 1. Desain Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Media Sosial sebagai Saluran Akuntabilitas Publik
Dalam  mewujudkan  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  diperlukan  upaya penguatan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  baik  dari  Pemerintah  Desa  maupun masyarakat,  sehingga  potensi  kecurangan  ( fraud )  dapat  dicegah.  Terdapat  lima  dimensi akuntabilitas publik  yang perlu menjadi  fokus  utama  di  antaranya: akuntabilitas hukum  dan kejujuran,  akuntabilitas  manajerial,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  kebijakan,  dan akuntabilitas  finansial  (Habibi  &  Nugroho,  2018).  Kelima  dimensi  tersebut  harus  menjadi indikator  utama  dalam  mengelola  dana  desa.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  desa merupakan  kesediaan  dari  para  aparatur  pemerintahan  desa  untuk  bisa  menerima  tanggung jawab  dalam  pengelolaan  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan,  transparan,  dan  melibatkan masyarakat (Hasniati, 2016). Bila dielaborasi maka ketersediaan informasi yang diterima oleh masyarakat desa dapat menjadi bagian dari kelima dimensi akuntabilitas publik. Penggunaan media  sosial  sebagai  sarana  untuk  menyajikan  informasi  terkini  tentang  dana  desa  bisa menjadi  bagian  penting  dari  proses  akuntabilitas  publik.  Media  sosial  sebagai  saluran
Pemetaan Literatur Topik Penelitian Koding Berbasis Kategori Permasalahan Pemetaan Kategori dan Subkategori Komparasi Observasi, Pola Jawaban, dan Teori Penarikan Kesimpulan
pelaporan  penggunaan  dana  desa  dapat  ikut  menghadirkan  pengawasan  publik  secara partisipatif. Melalui media sosial, maka desa bisa dengan mudah menyampaikan penggunaan dana desa agar lebih transparan dan tepat sasaran. Hal itu seperti yang diutarakan oleh salah satu informan sebagai berikut.
“Penggunaan  media  sosial  saat  ini  sangat  penting  untuk menginformasikan  segala  bentuk  kegiatan  desa  terutama  kegiatan  yang menggunakan  dana  desa.  Seharusnya  semua  kegiatan  desa  ditampilkan di  media  sosial,  sehingga  para  generasi  muda  yang  menjadi  pengguna utama media sosial dapat peduli dengan permasalahan yang ada di desa. Apalagi  sekarang  era  media  sosial,  sehingga  akan  sangat  tepat  bila informasi tentang desa ditampilkan di media sosial” (Informan A).
Peran  media  sosial  dalam  lingkup  masyarakat  perdesaan,  dapat  menginformasikan terkait  pembangunan  infrastruktur,  pemberdayaan,  pelatihan,  hingga  potensi  pengembangan ekonomi  kreatif  bagi  masyarakat  desa.  Penggunaan  media  sosial  dapat  ikut  menumbuhkan budaya  partisipatif  dalam  nalar  masyarakat  desa.  Para  aparatur  desa  bisa  mendorong  publik untuk  bisa  memberikan  komentar  maupun  sanggahan  melalui  media  sosial  perihal penggunaan  dana  desa  di  wilayahnya  masing-masing.  Dampaknya,  hal  ini  dapat menumbuhkan partisipasi yang aktif dari masyarakat desa terhadap program kerja desa yang bersumber  dari  dana  desa  juga.  Peningkatan  partisipasi  publik  dapat  menjadi  indikator penting  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  pemerintahan  desa  (Zakariya, 2020).  Hal  yang  sama  pernah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan mensosialisaskan penggunaan media sosial untuk pelaporan dana desa (Susanto, 2018).
Dengan  adanya  informasi  yang  tersaji  di  media  sosial,  dapat  memberikan pengetahuan baru bagi  masyarakat  desa tentang seberapa banyak dana desa yang diperoleh, serta untuk tujuan apa saja sana desa dipergunakan. Dengan begitu, masyarakat desa semakin memahami  kegunaan  dan  manfaat  dana  desa  yang  telah  digulirkan  oleh  pemerintah  pusat selama ini. Hal itu disebabkan banyak masyarakat desa yang menilai bahwa pengelolaan dana desa  tidak  begitu  berkontribusi  positif  bagi  kemajuan  desa.  Minimnya  pengetahuan  terkait dana  desa  bagi  masyarakat  pedesaan  dikhawatirkan  bisa  menciptakan  terjadinya  berbagai indikasi  penyelewengan  (Putra et  al .,  2018).  Hal  itu  sesuai  dengan  pernyataan  salah  satu informan berikut ini.
“Kalau tentang desa dan pengetahuan tentang desa juga kurang di dapat oleh  masyarakat,  tentu  akan  sangat  rawan  adanya  indikasi
penyelewangan dana desa. Maka kita berharap sekali pemerintahan desa bisa  terbuka  menyampaikan  tentang  penggunaan  dana  desa  kepada masyarakat desa melalui saluran terkini seperti media sosial” (Informan C).
Berbagai  kekhawatiran  tersebut  harus  dapat  diluruskan  oleh  aparatur  pemerintah desa,  agar  masyarakat  desa  semakin  memahami  penggunaan  dan  manfaat  dana  desa. Mengingat pola pertanggungjawaban kepada publik akan penggunaan dana desa menjadi hal mutlak.  Aparatur  pemerintahan  desa  wajib  membuat  laporan  pengelolaan  dana  desa  yang tidak hanya tertuju kepada kepala daerah semata, tetapi juga kepada masyarakat desa melalui saluran website atau  media  sosial.  Laporan  pertanggungjawaban  yang  disampaikan  kepada masyarakat  desa  menegaskan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  desa  telah  mengedepankan konsep good  governance .  Terlebih  saat  ini  semua  pemerintahan  desa  sejatinya  sudah  harus memiliki Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID) (Miftahuddin, 2018).
Beberapa  pemerintahan  desa  telah  mengedepankan  tata  kelola  media  sosial  dengan tujuan  untuk  menampilkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Tetapi,  masih banyak  ditemui  pemerintahan  desa  di  Indonesia  yang  belum  memiliki  saluran  informasi melalui  media  sosial.  Hal  yang  sama  dapat  ditemui  di  wilayah  Kabupaten  Pandeglang. Mayoritas  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Pandeglang,  Provinsi  Banten,  belum  memiliki website dan  media  sosial  yang  selalu  aktif  memberikan  informasi  kekinian  tentang pengelolaan dana desa. Untuk mengetahui tentang pedesaan di Kabupaten Pandeglang hanya bisa diketahui melalui laman https://satudata.pandeglangkab.go.id/ . Sementara website untuk pedesaan  di  Kabupaten  Pandeglang  yang  bisa  ditemui  hanya  sekadar  laman  informasi  yang statis atau tidak bisa menyajikan informasi terkini.
Website milik  Pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  hanya  menyajikan  sedikit informasi  tentang  profil  desa  dan  bukan  informasi  terkini  tentang  pedesaan  yang  ada  di Kabupaten Pandeglang. Informasi tentang capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam  menggunakan  dana  desa  sangat  sulit  ditemukan  baik  melalui website maupun  media sosial.  Minimnya  media  sosial  resmi  yang  dimiliki  oleh  pemerintahan  desa  di  Kabupaten Pandeglang,  membuat  masyarakat  desa  maupun  publik  sangat  sulit  mengakses  informasi terkini  baik  itu  potensi  desa  maupun  tentang  penggunaan  dana  desa.  Hal  itu  berbeda  bila dibandingkan pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bantul dan Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Di wilayah  ini  mayoritas  pemerintahan desa telah  aktif mempergunakan media sosial dalam setiap kegiatan desa.
Bila pemerintahan desa tidak memanfaatkan media sosial sebagai saluran informasi terkini  kepada  publik,  dampaknya  publik  dan  masyarakat  desa  akan  kesulitan  mendapatkan informasi  terkini.  Hal  itu  membuat  masyarakat  enggan  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  dana  desa  karena  minimnya  informasi  terkini  dari  pemerintahan  desa.  Bila pemerintahan  desa  tidak  didorong  untuk  berani  menggunakan  media  sosial  sebagai  saluran informasi  dan  komunikasi,  maka  akan  sulit  bagi  masyarakat  desa  untuk  mengawal penggunaan dana desa, termasuk akan sulit bagi para aparatur pemerintahan desa untuk bisa mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Tata  kelola  media  sosial  bertujuan  memperkuat  saluran  informasi  desa  yang  pada akhirnya  akan  menjadi  indikator  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Bila  kedua  indikator tersebut  terbentuk  dengan  baik,  maka  bisa  menjadi  pertanda  bahwa  proses  institusionalisasi praktik akuntansi telah berjalan dalam pengelolaan dana desa. Bila tata kelola media sosial di pemerintahan desa berjalan dengan baik maka dapat diadopsi oleh pemerintahan desa lainnya di  Indonesia.  Dampaknya,  semua  pemerintahan  desa  semakin  paham  bahwa  ada  saluran transparansi  dan  akuntabilitas  yang  lebih  efisien.  Sementara  itu  bila  proses  duplikasi  ini berjalan,  maka  hal  itu  mengkonfirmasi  teori  institusionalisasi  yang  merupakan  suatu  upaya untuk  memahami  organisasi  agar  dapat  menjadi  serupa  atau  memiliki  kesamaan  dalam bentuk  dan  praktik  yang  dilakukan  organisasi  (DiMaggio,  1983).  Dalam  hal  ini,  proses organisasi  mengadopsi  suatu  unsur  dari  luar  baik  berupa  ide  atau  sistem  maupun  praktik. Dampaknya  dapat  menjadikan  organisasi  tersebut  menjadi  sama  dengan  organisasi  lainnya, proses  itu  di  sebut isomorphism .  Proses  yang  mendorong  organisasi  menjadi  mirip  atau homogen dengan organisasi yang ditirunya dapat disebut sebagai isomorphic pressures .
Dalam  upaya  mendorong  penggunaan  media  sosial  bagi  pengelolaan  dana  desa masih  ditemui  beberapa  kendala,  di  antaranya: Pertama, minimnya  pemahaman  literasi digital bagi  masyarakat  desa.  Penguatan  literasi digital menjadi  kunci  utama  dalam membangun ekosistem digital dan menekan persebaran informasi hoaks dan fitnah di wilayah pedesaan. Oleh sebab itu, publik harus dapat mengolah informasi desa yang beredar di media sosial menjadi suatu informasi yang bermanfaat.
Kedua, para aparatur pemerintahan desa belum berani mengedepankan transparansi kepada publik dalam pengelolaan dana desa. Para aparatur pemerintahan desa sejatinya harus berani  berkolaborasi  dengan  perguruan  tinggi  maupun stakeholder lainnya  untuk  bisa mengawal  dan  mengawasi  penggunaan  dana.  Pemerintahan  desa  sejatinya  harus  berani menyajikan dan memproduksi berbagai konten kreatif bagi saluran informasi desa. Kedua hal tersebut  yang  menjadi  kendala  terbesar  dalam  upaya  tata  kelola  media  sosial  dalam pengelolaan  dana  desa.  Oleh  sebab  itu,  kendala  tersebut  harus  segera  diatasi  dengan mendorong  pemahaman  lebih  kepada  para  aparatur  pemerintahan  desa  akan  pentingnya media  sosial  sebagai  saluran  informasi.  Hal  itu  seperti  diutarakan  oleh  salah  satu  informan sebagai berikut.
“Meskipun  saat  ini  era  media  sosial,  tetapi  tidak  menjamin  bahwa aparatur  pemerintahan  desa  bisa  memanfaatkan  media  sosial  dengan baik.  Hal  itu  disebabkan  minimnya  kompetensi  aparatur  pemerintahan desa dalam penggunaan media sosial. Selain itu, dari pemerintahan desa sendiri  belum  tergerak  untuk  memperbaiki  tata  kelola  media  sosial pemerintahan desa” (Informan B).
“Kami masih ragu pemerintahan desa berani transparansi  dan terbuka dalam  menyajikan  informasi  penggunaan  dana  desa  melalui  media sosial.  Kami  berharap  banyak  pihak  yang  mendorong  agar  aparatur pemerintahan desa memiliki kompetensi dan berani menggunakan media sosial untuk pelaporan dana desa” (Informan C).
Gambar  2  menunjukkan  tampilan  akun  media  sosial  pemerintahan  desa.  Berikut tampilan beberapa contoh akun media sosial Pemerintahan Desa di  Indonesia untuk melihat seberapa jauh pemanfaatan media sosial di perdesaan.
Gambar 2. Akun resmi media sosial Pemerintahan Desa

## Media Sosial sebagai Saluran Informasi Dana Desa
Revolusi  industri  4.0  telah  menempatkan  media  sosial  menjadi  episentrum  dalam kehidupan publik. Media sosial memiliki fungsi deliberasi dan demokratisasi, sehingga dapat memungkinkan  semua  orang  dapat  menjadi  subjek,  pelaku,  dan  sekaligus  sumber komunikasi. Dalam era revolusi industri 4.0, keberadaan media sosial seringkali digunakan sebagai  saluran  aspirasi  publik  (Arianto,  2021b).  Dalam  mencari  sumber  informasi,  publik lebih banyak mengacu pada informasi yang beredar di media sosial. Hal itu membuat publik mengutamakan  media  sosial  dalam  urusan  mencari  informasi  mengenai  pengelolaan  dana desa.
Dana  desa  merupakan  salah  satu  sumber  dana  bagi  desa  yang  berasal  dari  APBN berdasarkan  UU  Nomor  6  tahun  2012.  Tujuan  dana  desa  adalah  untuk  melindungi  dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Oleh sebab itu, tidak  salah  bila  saat  ini  pemerintah  berupaya  melakukan  pembelajaran  bagi  aparatur pemerintahan  desa,  agar  memiliki  kompetensi  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang mumpuni. Kompetensi tersebut ditujukan agar para aparatur pemerintahan desa bisa bekerja lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Berbagai kompetensi yang wajib dimiliki oleh para aparatur  pemerintahan  desa  tidak  hanya  sebatas  dalam  pengelolaan  keuangan  dana  desa semata,  tetapi  juga  kompetensi  yang  bisa  mengedepankan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas  terhadap  penggunaan  dana  desa.  Mengingat  prinsip  transparansi  menjadi indikator  terpenting  dalam  pengelolaan  dana  desa  (Pabubung,  2021).  Penguatan  indikator transparansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  bisa  berdampak  pada  menguatnya  kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa (Sofyani & Tahar, 2021).
Para aparatur pemerintahan desa dituntut untuk bisa menyajikan berbagai informasi yang terpercaya kepada publik terkait penggunaan dana desa. Melalui ketersediaan informasi tentu, dapat menarik partisipasi aktif dari publik dalam pengawasan dana desa. Informasi ini bisa  dimulai  dari  informasi  penggunaan,  pemanfaatan,  hingga  alokasi  dana  desa.  Melalui website pemerintahan desa, informasi terkini tentang pengelolaan dana desa bisa disampaikan melalui  berbagai  media  sosial.  Sebagai  contoh,  para  aparatur  pemerintahan  desa  bisa menyajikan  informasi  pembangunan  infastruktur  hingga  pemberdayaan  masyarakat  yang
menggunakan dana desa. Pemerintahan desa juga bisa ikut menjelaskan aliran dana desa yang selama ini dipergunakan kepada masyarakat desa.
Menampilkan  informasi  melalui  media  sosial,  dapat  membuat  publik  semakin mengerti  bahwa  dana  desa  yang  dipergunakan  telah  tepat  sasaran.  Bila  kemudian  ditemui program kerja pemerintahan desa yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat  desa,  maka  dapat  segera  dievaluasi  di  kemudian  hari.  Langkah  taktis  para aparatur  pemerintahan  desa  bisa  dengan  cepat  menginformasikan  penggunaan  dana  desa kepada  publik  secara  komprehensif.  Bila  pengelola  dana  desa  dapat  memanfaatkan  media sosial dengan baik, tentu dapat memberikan pembelajaran kepada publik tentang pengelolaan dana  desa.  Melalui  tata  kelola  media  sosial  yang  baik,  bisa  menjadi  wahana  pembelajaran dan  menciptakan  partisipasi  publik  yang  lebih  luas  dalam  pengawasan  keuangan  desa. Termasuk  dapat  menjadi  pemicu  ( trigger )  bagi  publik  untuk  mengetahui  informasi  terkait penyerapan  anggaran  dan  keuangan  desa. Hal  itu  seperti  disampaikan oleh  kedua informan berikut ini.
“Kita warga desa selama ini minim informasi tentang penggunaan dana desa. Informasi itu hanya bisa didapat oleh pengurus organisasi semata, tetapi  buat  warga  desa  biasa  belum  tentu  bisa  mengakses.  Maka  ide untuk  pemanfaatan  media  sosial  bagi  saluran  informasi  sangat  tepat” (Informan A).
“Kalau  informasi  tentang  dana  desa  disebarluaskan  melalu  media sosial,  tentu  ini  menurut  kami  bisa  menjadi  sumber  pengetahuan  baru bagi  warga  desa  terutama  pemuda  desa.  Melalui  informasi  tersebut maka  bisa  menjadi  pemicu  bagi  kami  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam pengawasan dana desa agar tepat sasaran” (Informan C).
Kebermanfaatan dari tersedianya saluran informasi terkini melalui media sosial, bisa membuat  publik  menilai  kompetensi  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  para  aparatur pemerintahan  desa.  Melalui  informasi  publik,  bisa  mendorong  upaya  peningkatan  sistem pengendalian  internal  yang  baik,  termasuk  upaya character  building dalam  pencegahan tindakan  kecurangan,  bagi  para  aparatur  pemerintahan  desa  (Handoyo et  al .,  2021).  Oleh sebab  itu,  pemanfaatan  media  sosial  sebagai  saluran  informasi  terkini  bagi  masyarakat  desa dapat  ikut  memberikan  banyak  manfaat  bagi  kemajuan  di  wilayah  pedesaan.  Berikut ditampilkan  akun  resmi  Pemerintahan  Desa  Panggungharjo  Kabupaten  Bantul  Daerah
Istimewa  Yogyakarta,  yang  memanfaatkan  media  sosial  untuk  menginformasikan pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa.
Gambar 3. Informasi Dana Desa Pemerintah Desa Panggungharjo Sumber : Instragam Story @kaluruhanpanggungharjo
Transparansi melalui ketersediaan informasi sangat penting dalam konteks Indonesia karena  perbedaan  negara  juga  sangat  mempengaruhi.  Studi  lain  menyatakan  bahwa penerapan e-government di  negara  maju  telah  berkontribusi  dengan  efektif  untuk  mencegah praktik  korupsi.  Tetapi,  berbeda  di  negara  berkembang,  penerapan e-government masih dalam  tahap  memperkuat  informasi  dan  interaksi,  sehingga  belum  berdampak  positif  dalam pemberantasan korupsi (Setyobudi & Setyaningrum, 2019).
Dalam pemanfaatan media sosial sebagai saluran informasi dana desa, para aparatur pemerintahan  desa  juga  harus  dapat  mengemas  informasi  tersebut  menjadi  konten  kreatif yang menarik. Hingga  saat  ini setiap orang  dapat  dengan mudah untuk  menciptakan konten kreatif dari berbagai aktivitas sehari-hari. Pemahaman tersebut dapat menjadi panduan dalam pembuatan  konten  kreatif  tentang  penyerapan  dana  desa  selama  satu  periode,  termasuk menginformasikan  berbagai  konten  kreatif  yang  bermaterikan  pembangunan  infrastruktur maupun  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  menggunakan  dana  desa.  Hal  itu  seperti disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut.
“Harus  diakui  kita  generasi  muda  desa  di  sini  memang  buta  terhadap pembuatan  konten  media  sosial.  Kita  paham  apa  itu  media  sosial  dan kegunaannya, akan tetapi untuk membuat konten yang kreatif dan bagus itu  masih  menjadi  kendala.  Lagipula  desa  belum  pernah  mengadakan kegiatan untuk pelatihan pembuatan konten kreatif” (Informan A).
Dalam  membangun  saluran  informasi  sebagai  indikator  utama  transparansi  dan akuntabilitas, diperlukan kemahiran dalam memproduksi konten kreatif yang berbentuk pesan visual  dan  audio  visual  dengan  metode  kerja  kreatif.  Tujuannya  agar  para  aparatur pemerintahan  desa  bisa  menggunakan  media  sosial  sebagai  saluran  informasi  dengan  cara memproduksi  konten  kreatif  yang  memiliki  keunikan  dan  estetika.  Oleh  sebab  itu,  saatnya mendorong para aparatur pemerintahan desa agar dapat menyajikan informasi terkini tentang pengelolaan  dana  desa kepada  masyarakat  desa maupun publik. Bila aspek transparansi  dan akuntabilitas dapat terus diperkuat melalui keberadaan media sosial, maka hal tersebut dapat berkontribusi dalam proses institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Berikut kutipan pernyataan dari salah satu informan terkait.
“Masyarakat  sangat  mendukung  bila  pemerintahan  desa  menggunakan media sosial untuk menginformasikan segala kegiatan maupun program yang menggunakan dana desa. Ini bukti bahwa pemerintahan desa telah mengedepankan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Sebenarnya yang  dinantikan  oleh  masyarakat  desa  adalah  pemerintah  desa  harus berani  terbuka  terutama  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Dengan keterbukaan  ini,  tidak  ada  lagi  kecurigaan  dan  kita  bisa  semakin mengetahui  bahwa  dana  desa  itu  benar  digunakan  untuk  kepentingan desa serta tepat sasaran” (Informan B).
Gambar 4. Pemetaan Hasil Penelitian
Sumber : Data diolah, 2022
Berikut  pemetaan  desain  penelitian  berdasarkan  kategori  dan  subkategori  yang diperoleh dari hasil wawancara para informan dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dapat dilihat pada Gambar 4.
Pada  akhirnya  dalam  memperkuat  institusionalisasi  praktik  akuntansi  melalui  tata kelola  media  sosial,  di  perlukan  beberapa  hal,  di  antaranya; Pertama, para  aparatur pemerintahan  desa  harus  mulai  bersahabat  dengan  media  sosial  sebagai  saluran  terpenting bagi era revolusi industri 4.0. Terlebih saat ini pemerintahan desa juga harus memiliki pusat informasi desa yang salah satunya berasal dari media sosial. Para aparatur pemerintahan desa harus  berani  bersikap  transparan  dan  akuntabel  dengan  aktif  menyajikan  informasi  terkini tentang penggunaan dana desa melalui kanal media sosial. Tujuannya agar publik mengetahui informasi  terkini  tentang  penggunaan,  pengelolaan,  hingga  kepastian  apakah  dana  desa tersebut tepat sasaran.
Kedua, peran  generasi  muda  yang  tergabung  dalam  karang  taruna  dan  komunitas pemuda  desa  harus  berperan  aktif  membimbing  serta  memberdayakan  para  aparatur pemerintahan  desa  untuk  mewujudkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Salah satunya  adalah  melalui  pengembangan  sistem  informasi  desa  melalui  pemanfaatan website dan media sosial. Terakhir, pemerintahan desa harus proaktif berani mendorong peningkatan pengetahuan  dan  kompetensi  para  aparatur  pemerintahan  desa  terutama  dalam  tata  kelola media  sosial,  penguasaan  teknologi  informasi,  dan  pengelolaan  dana  desa  yang  selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Berbagai kebermanfaatan dari pemanfaatan  media  sosial  dengan  baik,  bisa  menambah  salah  satu  sarana  alternatif  untuk memperkuat  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Dampaknya  dapat  memberikan peluang  bagi  publik  untuk  bisa  memanfaatkan  media  sosial  dalam  penguatan  aspek transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Penguatan  dari  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas publik dapat memperkuat institusionalisasi praktik akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

## SIMPULAN
Transparansi dan akuntabilitas publik merupakan suatu prinsip terpenting yang harus dikedepankan  dalam  pengelolaan  keuangan  publik  terutama  dana  desa.  Aspek  transparansi dan akuntabilitas publik memerlukan sarana yang bisa memberikan informasi kepada publik.
Media sosial menjadi salah satu saluran alternatif dalam mempertegas aspek transparansi dan akuntabilitas publik sebagai bukti penguatan institusionalisasi praktik akuntansi. Melalui tata kelola  media  sosial  yang  baik,  maka  masyarakat  desa  mendapatkan  berbagai  informasi penting  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Ketersediaan  informasi  tersebut  bisa  menciptakan partisipasi  aktif  bagi  publik  untuk  turut  serta  mengawasi  pengelolaan  dana  desa.  Bagi generasi  muda pedesaan, informasi  tersebut  bisa menjadi  wahana pembelajaran dan edukasi tentang  tata  kelola  dana  desa.  Informasi  tersebut  juga  dapat  membuat  masyarakat  desa semakin  memahami  proses  alur  penggunaan  dana  desa  mulai  dari  perencanaan  hingga realisasi anggaran.
Tetapi,  faktanya  masih  banyak  kendala  dalam  upaya  mendorong  media  sosial sebagai  saluran  informasi  terkini  tentang  tata  kelola  dana  desa.  Salah  satunya  adalah minimnya  pengetahuan  dan  kompetensi  para  aparatur  pemerintahan  desa  akan  pentingnya media  sosial  sebagai  saluran  informasi  desa.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  berbagai  tambahan pengetahuan  melalui  pemberdayaan  dan  penguatan  kompetensi  para  aparatur  pemerintahan desa agar bisa  memanfaatkan media sosial  bagi  kepentingan bersama.  Kepentingan tersebut adalah menjadikan media sosial sebagai saluran alternatif untuk memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada publik. Penguatan indikator transparansi dan  akuntabilitas  publik  sangat  penting  bagi  pengelolaan  dana  desa  di  Indonesia  agar  tepat sasaran. Bila fundamental dasar dari aspek transparansi dan akuntabilitas ini dapat terlaksana dengan  baik,  maka  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  dari  penguatan institusionalisasi praktik akuntansi.
Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa melalui tata kelola media sosial yang baik, maka  pemerintahan  desa  dapat  memperkuat  transparansi  dan  akuntabilitas  publik,  sekaligus bukti  institusionalisasi  praktik  akuntansi  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Indonesia. Sementara keterbatasan penelitian ini hanya pada pemanfaatan informan yang sedikit dengan parameter  subyektif.  Sehingga  saran  bagi  penelitian  selanjutnya  bisa  menggunakan  metode campuran kuantitatif dan kualitatif ( mixed methods ) dalam mengelaborasi peran media sosial sebagai saluran transparansi dan akuntabilitas publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Angraini, D. Y., Agusti, R., & Anggraini, L. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Indragiri Hilir). Universitas Riau.
Arianto,  B.,  &  Bakthiar,  R.  (2023).  Effective  Strategies  for  Preventing  Bribery  on  Village  Fund Management in Pandeglang Regency. Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 12 (1), 83–103. https://doi.org/http://doi.org/10.25273/jap.v12i1.14487
Arianto, B. (2021b). Media Sosial sebagai Saluran Aspirasi Kewargaan: Studi Pembahasan RUU Cipta Kerja. Jurnal  PIKMA:  Publikasi  Ilmu  Komunikasi  Media  Dan  Cinema , 3 (2),  107–127. https://doi.org/10.24076/pikma.v3i2.469
Arianto, B. (2023). Kebermanfaatan Media Sosial Bagi Generasi Internet: Studi Fenomenologi. Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi , 6 (1), 1-15. http://dx.doi.org/10.33021/exp.v6i1.4185
As-Saber,  S.,  Waheduzzaman,  W.,  &  Rahman,  S.  (2020).  Use  of  Social  Media  in  the  Public  E- Procurement:  Implications  for  Good  Governance. International  Journal  of  Electronic Government Research (IJEGR) , 16 (4), 113–132.
Azhary, S., & Kriyantono, R. (2018). Pemahaman Petugas Humas Badan Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Informasi dalam Penerapan Humas Online. Jurnal Pekommas , 3 (2), 213–220.
Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs,  social  media,  and  collaborative  e‐government. Transforming  Government:  People, Process and Policy, 6 (1), 78–91.
Biondi,  L.,  &  Lapsley,  I.  (2014).  Accounting,  transparency  and  governance:  the  heritage  assets problem. Qualitative Research in Accounting & Management , 11 (2), 146–164.
Budiana, H. R., & Nugraha, A. R. (2017). Media Sosial dan Pemerintahan Terbuka, Komunikasi dan Budaya  di  Tengah  Pusaran  Media  dan  Teknologi  Informasi. Prosiding  Seminar  Nasional Magister Communication, 147. http://eprints.ums.ac.id/85770/
Bonsón,  E.,  Torres,  L.,  Royo,  S.,  &  Flores,  F.  (2012).  Local  e-government  2.0:  Social  media  and corporate  transparency  in  municipalities. Government  information  quarterly , 29 (2),  123-132. https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001
Carlo  Bertot,  J.,  Jaeger,  P.  T.,  &  Grimes,  J.  M.  (2012).  Promoting  transparency  and  accountability through ICTs, social media, and collaborative e‐government. Transforming government: people, process and policy , 6 (1), 78-91. https://doi.org/10.1108/17506161211214831
Darusman,  Y.  M.,  &  Benazir,  D.  M.  (2021).  Penyuluhan  Pentingnya  Pemahaman  Tentang Kemanfaatan  Dan  Kemudaratan  Media  Sosial  Di  Desa  Kawunglarang,  Kecamatan  Rancah, Kabupaten  Ciamis. Jurnal  Lokabmas  Kreatif:  Loyalitas  Kreatifitas  Abdi  Masyarakat  Kreatif, 2 (2), 68–74.
DiMaggio, P. J. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in  Organization  Fields.  In  P.  J.  DiMaggio  &  W.  W.  Powell  (Eds.),  The  New  Institutional  in Organizational Analysis . Chicago: The university of Chicago Press. chicago: The university of Chicago Press.
Dreyer,  S., &  Ziebarth,  L. (2014).  Participatory  transparency in social  media  governance:  combining two good practices. Journal of Information Policy , 4 (1), 529–546.
Eko  Susanto.  (2018).  Jateng  Sosialisasikan  Laporan  Penggunaan  Dana  Desa  via Medsos. Detik.Com . https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4361683/jateng-sosialisasikan-laporan-penggunaan- dana-desa-via-medsos
Fadillah, M. N., & Rosilawati, Y. (2020). Manajemen Humas Dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Yogyakarta). Prosiding UMY Grace .
Gandía,  J.  L.,  Marrahí,  L.,  &  Huguet,  D.  (2016).  Digital  transparency  and  Web  2.0  in  Spanish  city councils. Government information quarterly , 33 (1), 28-39. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.12.004
Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di Kabupaten Pandeglang. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi , 15 (2), 197–211.
Handoyo,  S.,  Prabowo,  H.  Y.,  Fauziya,  A.  N.,  Wicaksono,  A.  P.,  Santoso,  A.,  Hardinto,  W.,  ...  & Riantika,  R.  L.  (2021).  Sarasehan  Sebagai  Sarana  untuk  Pencegahan  Korupsi  di  Kapanewon Sleman Yogyakarta. Rahmatan Lil’Alamin Journal of Community Services , 1 (1), 8–14.
Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 2 (1), 15–30.
Hidayatullah, M., Dahlan, D., Nurcahyani, S., & Zaindra, W. O. R. (2021). Pemanfaatan media sosial sebagai  media  promosi  Desa  Bahari  Kabupaten  Buton  Selatan. Community  Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 2 (1), 121–126.
Hussain,  Y.  (2014). Social  Media  as  a  Tool  for  Transparency  and  Good  Governance  in  the Government of Gilgit-Baltistan, Pakistan .
Http://Crossroads- Asia.de/Veroeffentlichungen/Working-Papers.Html.
Linke,  A.,  &  Zerfass,  A.  (2013).  Social  media  governance:  Regulatory  frameworks  for  successful online  communications. Journal  of  Communication  Management , 17 (3),  270–286. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JCOM-09-2011-0050
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Penerbit ANDI.
Miftahuddin.  (2018). Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pemerintah  Desa  terhadap  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Kasus :  Desa  Panggungharjo  Kecamatan  Sewon  Kabupaten  Bantul). [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7967
Mulyawaty, S. (2016). Efektivitas Website Desa sebagai Media Penyebaran Informasi  Pembangunan Di  Desa  Malasari  Kabupaten  Bogor  (Doctoral  dissertation,  Bogor  Agricultural  University (IPB).
Novianti,  E.,  Nugraha,  A.  R.,  Komalasari,  L.,  Komariah,  K.,  &  Rejeki,  D.  S.  (2020).  Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi program pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). AL MUNIR: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 11 (1), 48–59.
Oktaviani, W. F., & Fatchiya, A. (2019). Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Promosi Wisata Umbul Ponggok, Kabupaten Klaten. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 17 (1), 13–27.
Pabubung, M. R. (2021). Transparansi: Instrumen Menghadapi Korupsi Pengadaan Dana Desa. Jurnal PolGov, 3 (2), 53–94.
Putra, IMW., Widhiyaastuti, IGAAD., & Putra, I. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa. Acta Comitas , 3 (10), 1–16.
Roengtam, S., Nurmandi, A., Almarez, D. N., dan Kholid, A. (2017). Does social media transform city government ? A case study of three ASEAN cities: Bandung, Indonesia, Iligan, Philippines and Pukhet, Thailand. Transforming Government: People, Process and Policy , 11 (3), 343–376.
Setyobudi, C. R., & Setyaningrum, D. (2019). E-government and corruption perception index: a cross-
country study. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia , 23 (1), 11–20. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol23.iss1.art2
Simarmata,  M.  H.  (2017).  Peranan  e-Government  dan  Media  Sosial  untuk  Mewujudkan  Budaya Transparansi  dan  Pemberantasan  Korupsi. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 3 (2),  203–230. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.108
Sofyani,  H.,  &  Tahar,  A.  (2021).  Peran  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pemerintah  Desa  Indonesia terhadap  Kepercayaan  Masyarakat  Desa:  Kasus  di  Kabupaten  Bantul. Jurnal  Akademi Akuntansi , 4 (1), 10–25.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Edisi 28). (Terbaru). Penerbit Alfabeta.
Wijaya, S. W. (2016). Media sosial bagi Desa wisata: sebuah kajian konseptual. Media Teknika, 11 (2), 55–59.
Wilopo,  I.  A.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  &  Transparansi Informasi  Keuangan  Daerah  Melalui Website. JESI  (Jurnal  Ekonomi  Syariah Indonesia) , 7 (1), 61–78.
Yulianto,  A.,  Widiasmara,  A.,  &  Amah,  N.  (2021).  Good  Governance  Akuntansi  Dana  desa  pada Pemerintahan Desa Dalam Membangun Public Trust. Prosiding.Unipma.Ac.Id , Vol 2.
Zakariya,  R.  (2020).  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pencegahan  Korupsi  untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 6 (2), 263–282. Zheng, L., & Zheng, T. (2014). Innovation through social media in the public sector: Information and interactions. Government information quarterly , 31 ,
S106-S117. https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.01.011