Implementasi Program Pembangunan Kkhatulistiwa Park Pada Kawasan Wisata Tugu Khatulistiwa Di Kota Pontianak
Imroatul Mofida 1 , Hardilina 2
1 Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Fisip Untan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Untan
Korespondensi penulis : iimmufida2308@student.untan.ac.id

## Abstract
Pontianak is the capital city of West Kalimantan, representing Indonesia with  a mention Emerald Equator. The process of implementing the equatorial park development program in  2020  can’t  be  continued  in  accordance  with  the  objectives  of  the  development program,  so  that  there  are  no  more  workers  working  on  development  projects.  The condition of the abandoned and poorly maintained equatorial park area, such as; water does not flow in the toilet and the ablution place in the musolla.The goal to be achieved is to  find  out  and  solve  problems  on  the  factors  that  cause  the  implementation  of  the equatorial  park  development  program  in  the  equatorial  monument  tourist  area  in  2020 can’t  be  continued  in  accordance  with  the  program's  objectives,  and  the  causes  of  the equatorial  park  area  to  be  neglected  and  not  maintained.This  study  uses  a  descriptive type  of  research  with  a  qualitative  approach.  Using  observation  techniques,  interviews, and  documentation  studies.  The  author  analyzes  this  research  using  the  theory  of  Van Meter  and  Van  Horn  in  (Winarno, 2012:  158)  that  policy  performance  is  influenced  by six  interrelated  variables,  namely:  basic  measures  of  policy  objectives,  resources, communication  between  organizations,  characteristics  of  implementing  organizations, economic  conditions  social  and  political,  as  well  as  the  disposition  of  the implementor.The  results  of  this  study  are  the  Equator  Park  development  program  is  a collaboration between the  Pontianak City Government and PT Mitra Bangun Kota. The two parties entered into a cooperation agreement. Technically, PT Mitra Bangun Kota is responsible  for  the  construction  of  the  equator  park.  However,  in  the  progress  of implementing  the  policy,  there  was  a  dispute  over  land  ownership  of  the  equatorial monument  between  the  Pontianak  city  government  and  the  Indonesian  army.  Then,  it  is waiting  for  the  results  of  the  central  government's  decision  to  swap  land  between  the Pontianak government land and the Indonesian army. Suggestions from the results of the study  are  to  control  and  pay  attention  to  the  maintenance  of  tourist  facilities,  and  to empower  more  quality  resources.  Improve  good  communication  between  implementers and parties related to the implementation of further policies. Increase promotion through mass  media  or  social  media  such  as  local  TV,  Facebook,  Instagram,  Twitter,  and  by using  official  and  special  accounts.  This  is  so  that  information  about  the  equator monument  is  conveyed  to  the  wider  community.  Increasing  the  scope  of  the  creative economy  in  the  tourist  area  of  the  equatorial  monument,  especially  the  community around  the  potential  equatorial  monument  tourist  sites.  Monitoring  the  implementation process  of  the  next  equatorial  park  revision  design  program  so  that  it  is  more  focused and in accordance with the goals and objectives of the policy.
Keyword  : Program  Implementation,  Land  Ownership  Disputes,  Equatorial  Park Development.

## Abstrak
Pontianak  merupakan  IbuKotaKalimantanBarat,  mewakili  Indonesia  dengan  julukan Zamrud Khatulistiwa. Proses implementasi program pembangunan khatulistiwa park pada tahun 2020 tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan tujuan program pembangunan, sehingga tidak  ada  lagi  para  pekerja  yang  mengerjakan  proyek  pembangunan.  Kondisi  kawasan khatulistiwa park yang  terbengkalai  dan  kurang  terawat,  seperti;  air  tidak  mengalir  di toilet dan  tempat  wudhu di musolla.Tujuan yang  hendak dicapai ialah untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan pada  faktor-faktor yang menjadi penyebab  implementasi program pembangunan khatulistiwa park pada kawasan wisata tugu khatulistiwa di tahun 2020  tidak  dapat  dilanjutkan  sesuai  dengan  tujuan  program,  serta  penyebab  kawasan khatulistiwa park menjadi  terbengkalai  dan  tidak  terawat.Penelitian  ini  menggunaakan jenis  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menggunakan  teknik  observasi, wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Penulis  menganalisa  penelitian  ini  dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2012: 158) bahwa kinerja kebijakan  dipengaruhi  oleh  enam  variabel  yang  saling  berkaitan,  yaitu:  Ukuran  dasar tujuan  kebijakan,  sumberdaya,  komunikasi  antar  organisasi,  karakteristik  organisasi pelaksana,  kondisi  ekonomi  sosial  dan  politik,  serta  disposisi  implementor.Hasil penelitian ini yaitu program pembangunan khatulistiwa park merupakan  kerjasama  antar Pemerintah  kota  Pontianak  dengan  PT  Mitra  BangunKota.  Kedua  belah  pihak  tersebut membuat perjanjian  kerjasama.  Secara teknis,  PT Mitra BangunKota bertanggung jawab atas  pembangunan  khatulistiwa park. Namun  dalam  progres  implementasi  kebijakan tersebut,  terjadi  sengketa  kepemilikan  lahan  kawasan  wisata  tugu  khatulistiwa  antara pemerintah  kota  Pontianak  dengan  pihak  kodam  atau  TNI-AD.  Kemudian,  hal  tersebut menunggu  hasil  keputusan  pemerintah  pusat  untuk  tukar  guling  antara  lahan  pemerintah pota  Pontianak  dengan  TNI-AD.    Saran  dari  hasil  penelitian  ialah  agar  mengontrol  dan memperhatikan perawatan fasilitas wisata, serta lebih memberdayakan sumberdaya yang berkualitas.  Meningkatkan  komunikasi  yang  baik  antar  implementor  dan  pihak-pihak terkait pelaksanaan kebijakan selanjutnya. Meningkat promosi melalui media massa atau media  sosial  seperti  TV  lokal,  Facebook,  Instagram,  Twitter,  dan  dengan  menggunakan akun  resmi  dan  khusus.  Hal  tersebut  agar  informasi  mengenai  tugu  khatulistiwa tersampaikan kepada masyarakat luas. Meningkatkan lingkup ekonomi kreatif di kawasan wisata  tugu  khatulistiwa,  khususnya  masyarakat  sekitar  lokasi  wisata  tugu  khatulistiwa yang  berpotensi.  Memonitoring  proses  pelaksanaan  implementasi  program  desain  revisi khatulistiwa park selanjutnya  agar  lebih  terarah  dan  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran kebijakan.
Kata kunci :  Implementasi  Program, Sengketa  Kepemilikan  Lahan, Pembangunan Khatulistiwa Park .

## 1. PENDAHULUAN
Tugu  Khatulistiwa  merupakan salah  satu  bagian  dari  Pembangunan Kepariwisataan  Daerah  di  Provinsi
Kalimantan  Barat  tepatnya  di  Kota Pontianak  yang  saat  ini  sedang  dalam proses  pembangunan  untuk  menjadi Khatulistiwa Park ,  nantinya  akan
dibangun beberapa tempat untuk menunjang wisata seperti hotel, waterbom , dermaga, kapal wisata, cafe , wisata kuliner, hutan mikro, taman, dan lain sebagainya,sehingga dapat meningkatkanminat  wisatawan  untuk berkunjung. Berdasarkan sura tperjanjian  sewa  tanah  Nomor:  5/SP- IV/2017 dan Nomor: 001/Mbk-
Pemkotptk/IV/2017tertanggal  25  April 2017  antara  PemerintahKota  Pontianak dengan  PT  Mitra  BangunKota,maka kedua  belah  pihak  sepakat  untuk melaksanakan kerja sama pengembangan dan pembangunan
Khatulistiwa Park .  Pihak  pertama diwakilioleh H.  Sutarmiji, SH.,M.Hum. selaku  Walikota    Pontianak  dan  pihak kedua    diwakili  oleh    Rudy  K  Logam selaku  Komisaris  PTMitra  Bangun Kota.  Perjanjiantersebutbertujuan  untuk optimalisasi  daya  guna  dan  hasil  guna barang milik daerah, serta dalam rangka meningkatkan  pendapatan  asli  daerah (PAD).  Objek  dari  perjanjian  tersebut merupakan  1  (satu)  bidang  tanah  yang berlokasi pada kawasan Tugu Khatulistiwa  di  Jalan  Khatulistiwa,
Kelurahan Batulayang, Kecamatan
Pontianak Utara, dengan luas ±3.985m²
(tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh
lima meter persegi). Selain  itu, berdasarkan sertifikat hak pakai Pemerintah  Kota  Pontianak  Nomor  43 tanggal  24  September  2007  dan suratukur
Nomor: 2595/Batulayang/2007,  tanah  tersebut akan  dikelola    oleh    PT  Mitra  Bangun Kota  untuk  dijadikan  kawasan  wisata Khatulistiwa Park .  Berikut  perjanjian hak  dan  kewajiban  Pemerintah  Kota Pontianak  sebagai  pihak  pertama  dan PT  Mitra  Bangun  Kota  sebagai  pihak kedua.  Hak  dan  kewajiban  pihak pertamaadalah :
1. PIHAK PERTAMA
menyediakan      tanah      untuk dikelola  dan  dimanfaatkan  oleh PIHAK KEDUA
menjad ikawasan  wisata  Khatulistiwa
Park .
2. PIHAK PERTAMA berhak menerima  pembayaran  retribusi biaya  sewa  penggunaan  tanah hak pakai sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Potianak  Nomor1  Tahun  2013 tentang  tentang  perubahan  atas Peraturan  DaerahNomor1  Tahun 2011  tentang  Retribusi  Jasa Usaha.
3. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan  perjanjian  sewa menyewa tanah ini secara
sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan tanah tersebut. Hak dan kewajiban pihak kedua : 1. PIHA KKEDUA berhak mempergunakan tanah milik Pemerintah Kota Pontianak seluas±3.985m²(tiga ribu
Sembilan  ratus  delapan  puluh lima meter persegi) yang terletak di  kawasan  Tugu  Khatulistiwa Pontianak  untuk  dikelola  dan dimanfaatkan  menjadi  kawasan wisata Khatulistiwa Park .
2. PIHAKKEDUA berhak membangun kawasan Tugu Khatulistiwa  sebagai  kawasan wisata Khatulistiwa Park .
3. PIHAKKEDUA  wajib  mmbayar retribusi biaya sewa atas pemanfaatan  tanah  hak  pakai Pemerintah Kota Pontianak
sesuai  dengan  peraturan  Kota Pontianak  Nomor  15  Tahun 2015  sebesar2%X  NJO  PPBB Tanah  /m²X  Luas  Tanah  X1 Tahun  atau  sebesar  2%  X Rp.729.000,-X3.985 m²X1=
Rp.58.101.300,-(lima
puluh delapan  juta  seratus  satuributiga ratus rupiah) dan disetor langsung ke kas daerah.
4. PIHAK  KEDUA  berkewajiban memelihara  segala  fasilitas  yang telah  dibangun    dan  menjaga keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan
sekitarnya.
5. PIHAKKEDUA berhak memindah tangankan
penggunaan  tanah  kepada  pihak lain  tanpa  persetujuan  PIHAK PERTAMA.
Hasil observasi yang penulis lakukan, Penulis mendapatkan informasi  dari  penjaga  di  kawasan Khatulistiwa Park ,bahwa pembangunan Khatulistiwa Park mulai dibangun pada tahun  2017,  dan  mulai  terbengkalai  di awal  tahun  2020.  Hasil  pengamatan penulis,  terbengkalainya  pemeliharaan kawasan tersebut contohnya seperti: air tidak  mengalir  di  toilet  dan  musollah, serta  bangunan  yang  mulai  usang  tak terawat.
Mengacu  pada  beberapa  indikasi permasalahan  yang  terjadi  tersebut, maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti lebih  lanjut  tentang  Implementasi
Program  Pembangunan  Khatulistiwa Park pada  kawasan  wisata  Tugu
Khatulistiwa Pontianak dengan memperhatikan  enam  variabel  yang mempengaruhi yaitu;Standar atau sasaran  dari  tujuan  kebijakan  tersebut yang dapat diukur dari tingkat keberhasilan kinerja implementasi
kebijakan yang bersifat realistis. Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan  sumber  daya yang tersedia.  Manusia  merupakan  sumber daya yang terpenting
dalam
menentukan keberhasilan suatu implementasi  kebijakan.  Setiap  tahap implementasi  menuntut  adanya  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  sesuai dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
Terkait  Sumber  Daya  Manusia dalam  implementasi  program  menurut Arifin  (2020)  efektif  tidaknya  program
yang dijalankan faktor yang mempengaruhi adalah
kualitas sumberdaya  dan  kepekaan  terhadap lingkungan kebijakan.
Selain  sumber  daya  manusia, sumber  daya  finansial  dan  waktu menjadi  perhitungan  penting  dalam
keberhasilan  implementasi  kebijakan. Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi  informal  yang  akan  terlibat dalam  pengimplementasian  kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi  kebijakan  akan  sangat dipengaruhi  oleh  ciri  yang  tepat  serta cocok  dengan  para  agen  pelaksananya. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan  dengan  efektif,  apa  yang menjadi  standar  tujuan  harus  dipahami oleh  para  individu  (implementors). Kemudian  hal  terakhir  yang  perlu diperhatikan  guna  menilai  kinerja implementasi  kebijakan  adalah  sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang dibuat.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan  gambaran  dari  objek penelitian  berdasarkan  fakta  yang  ada dan  untuk  memecahkan  masalah  yang terjadi.  Penelitian  dilakukan  ketika sudah menemukan permasalahan, mengumpulkan  fakkta-fakta  yang  ada sebagai data yang memperkuat penelitian,  melakukan  analisis  terhadap data-data  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  sedang  diteliti  dengan
teknik  yang  relevan,  sehingga  dapat memberikan  kesimpulan  dan  saran terhadap masalah yang sedang diteliti.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian  kualitatif  ini  dipilih  sesuai dengan  kebutuhan  penelitian  dalam meneliti,  menemukan  permasalahan, menganalisis permasalahan, serta menemukan  solusi  dan  memberikan rekomendasi terkait Implementasi program    pembangunan  Khatulistiwa Park pada  kawasan  wisata  Tugu Khatulistiwa di Kota Pontianak. Teknik pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
Jenis penelitian yang digunakan ini untuk  memotret  atau  mendeskripsikan realitas sosail dan politik secara khusus yaitu yang terkait dengan pembangunan Khatulistiwa  Park  (Tohardi,  2020,  hal. 55).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Standar dari program
pembangunan  khatulistiwa park pada kawasan  wisata  tugu  khatulistiwa  yaitu untuk  meningkatkan  daya  tarik  lokasi wisata,  serta  sasaran  dari  kebijakan tersebut  yaitu  untuk  meningkatkan
angka kunjungan wisatawan ke kawasan  wisata  tugu  khatulistiwa Pontianak. Proses iImplementasi program pembangunan tersebut berpengaruh  terhadap    standar  dan sasaran  dari  kebijakan.  Apabila  proses implementasi  berhasil  maka  tujuan  dan sasaran program berhasil.
Kebijakan pembangunan Khatulistiwa Park ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Kota Pontianak dengan PT Mitra BangunKota. Kedua belah pihak tersebut membuat perjanjian kerjasama. Secara  teknis,  PT  Mitra  BangunKota bertanggung  jawab  atas  pembangunan Khatulistiwa Park. PT  Mitra  Bangun Kota  merupakan  anak  perusahaan  dari PT  Steadfast  Marine  dan  berkantor pada satu gedung dengan direktur  yang sama. Sepeti yang dikatakan oleh salah satu  staf  PT  Steadfast  Marine  pada wawancara  waktu  lalu  sebagi  berikut; “Karena  kita  sekarang  hanya  fokus pada  PT  Steadfast  Marine,  waktu  itu MBK  memang  sempat  ngantor  disini, tapi sekarang sudah nggak lagi.  Orang- orangnya  udah  ga  ada,  karena  sudah diambil alih oleh kodam, jadi kemungkinan  sudah  serah  terima  ke kodam atau apa kita belum tau”.
Pemaparan  tersebut  bahwa  proyek kerjasama  antara  PT  Mitra  Bangun Kota  dan  kota  Pontianak  telah  diambil oleh  kodam.  Ternyata  lahan  pada kawasan  wisata  Tugu  Khatulistiwa selain  pada  obyek  ikon  Tugu  tersebut, saat  ini  menjadi  lahan  sengketa  yang diakui oleh pihak kodam atau TNI-AD. Hal tersebut juga dikatakan oleh Kabid. Pariwisata sebagaimana berikut; “Kita  juga  sudah  bicara  dengan  pihak kodam  untuk  proses  tukar  lahan, kemaren  pun  dari  pusat,  dari  mabes juga  sudah  kesini,  menghitungnya berapa,  jadi  mudah-mudahanlah  bisa cepat  terlaksana  kalau  sudah  kawasan tugu,  dari  kawasan  tugu  yang  sekarang ke  arah  sungai  yang  punya  sudah pemkot,  itu  sudah  mudah  kita  bisa bangun dan mengelolanya bebas. Sekarang  kita  tidak  bisa  kan.  Karena masih  tanah  orang.  Kita  harapkan memang  segera  itulah,  kita  tukarannya kan  ada  rencananya  tuh  lapangan  yang di  Hotel  Kartika  kan  ada  dua  lapangan tu  kan,  lapangan    tenis  itukan  nanti tukar  guling.  Jadi  kalau  tukar  guling sudah berhasil, mudah-mudahanlah cepat  dan  saya  kira  kawasan  wisata Tugu  Khatulistiawa  akan  lebih  baik.
Padahal  sudah  lama  prosesnya.  Ketua TNI  AD dari pusat udah pernah datang kesini juga udah ngukur juga. Pak wali juga  sudah  kemabes.  Jadi  urusannya semua  sudah  diserahkan  ke  pusat. Sudah antar pemerintah juga kemenkeu juga  ikut  juga,  semua  sudah  urusan pusat.  Disini  hanya  tinggal  menunggu keputuusan  hasil  administrasi  dari pusat”.
Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa
terjadinya  sengketa  lahan  kawasan Tugu  Khatulistiwa  yang  sedang  di bangun  Khatulistiwa Park oleh  PT Mitra  Bangun  Kota  yang  bekerjasama dengan  pemerintah  kota  pontianak. Oleh  sebab  itu,  PT  Mitra  Bangun  Kota bubar  atau  dihentikan  tanpa  informasi lebih  lanjut.  Dinas  pariwisata  hanya menegaskan  bahwa  sengketa  tersebut sudah menjadi urusan pihak pemerintah pusat  dengan  TNI  AD  sebagaimana yang  telah  dipaparkan  bahwa  akan diajukan  tukar  guling  untuk  lahan tersebut  yang  nantinya  pihak  TNI  AD mendapatkan  lahan  di  samping  Hotel Kartika  di  dekat  taman  alun-alun kapuas  sebagai  ganti  dari  lahan kawasan  Tugu  Khatulistiwa  sehingga pemerintah kota pontianak bisa kembali melanjutkan pembangunan Khatulistiwa Park yang  sementara  ini sedang  dihentikan.  Maka  dari  itu proyek  pembangunan  yang  dianggap oleh  masyarakat  tidak  selesai  karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang  hal  ini.  Kabid.  Pariwisata  juga memaparkan bahwa wali kota beberapa waktu  lalu  tepatnya  hari  selasa  tanggal 20 April 2021 berkunjung ke
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif  RI  untuk  menghadap  Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
sebagaimana  yang  dikatakan  sebagai berikut; “Kemaren hari selasa (20 April
2021),  pak  walikota  juga  sempat  ke kementerian
pariwisata menghadapmenteri  untuk  memaparkan konsep  pengembangan  pariwisata  kota
Pontianak. Kita ingin membuat hubungan baik dengan pusat, kalau baik kan  biasa  anggaran  bisa  tembus  kesini gitu,  hehe.  Lobby  lah  kan  istilahnya ya”.  Beliau  menjelaskan  bahwa  wali kota  Pontianak  memaparkan  konsep pengembangan pariwisata kota pontianak  kepada  menteri  parekraf,  hal tersebut juga bertujuan untuk pendekatan  hubungan  baik  dengan
pemerintah pusat agar dapat
memudahkan berbagaikan rencana pengembangan pariwisata kota Pontianak. Seorang
wisatawan lokal
mengatakan bahwa, “Tempatnya bagus, hanya  pembangunannya  saja  yang sampai  saat  ini  tidak  diselesaikan”. Selain itu, wisatawan lain juga mengatakan bahwakurangnya perawatan  tempat  wisata  yang  ada sehingga terbengkalai.Hal-hal yang disebutkan oleh para wisatawan tersebut  juga  merupakan  dampak  dari
proses program pembangunan khatulistiwa park yang  terbengkalai. Hal tersebut benar dibuktikan dari hasil observasi  penulis  pada  kawasan  wisata tugu  khatulistiwa.  Penulis  melihat lokasi  parkiran  yang  gersang,  penjulan yang  sepi,  musolla  dan  toilet  yang kering  tidak  ada  air,  hingga  beberapa hiasan yang tampak usang tak terawat.Sebagaimana
yang
diungkapkan oleh salah satu wisatawan lokal dari luar kalimantan barat sebagai berikut;
“Yang  membuat  saya  teratarik  untuk berkunjung  ke  kawasan  wisata  tersebut karena Tugu Khatulistiwa itu merupakan  ikon  Kota  Pontianak  itu sendiri yang dimana didalamnya terdapat  sejarah  Kota  Pontianak.  Nah, karena Pontianak identik dengan
Khatulistiwa,  karena  Kota  Pontianak merupakan  kota  yang  dilalui  oleh  garis Khatulistiwa  garis  lintang  nol  derajat atau biasa disebut sebagai equator”.
Selanjutnya wisatawan lain mengatakan bahwa,  “Karena  Indonesia  memiliki julukan zamrud khatulistiwa, maka ikon yang  bisa  mewakili  tentunya  adalah Tugu  Khatulistiwa  yang  menjadi  tanda garis  lintang  nol  derajat  bumi.  Saya tertarik dan penasaran”. Pemaparan dari wisatawan  tersebut  menjelaskan  bahwa Tugu  Khatulistiwa  yang  berada  di  kota Pontianak  mewakili  Indonesia  sebagai
julukan  zamrud  khatulistiwa.  Fasilitas sarana prasarana yang kurang memadai tersebut  mempengaruhi  tujuan  dari implementasi  program  yang  belum berhasil. Sementara sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap proses implementasi program.
Pemerintah  kota maupun  disporpar kota  Pontianak  saat  ini  belum  bisa melanjutkan ataupun memberikan informasi lebih lanjut mengenai khatulistiwa park .  namun,  disporpar tetap  fokus  mempromosikan  wisata tugu khatulistiwa Pontianak
sebagaimana  yang  di  paparkan  oleh Kabid. Pariwisata sebagai berikut, “Tugu  Khatulistiwa  adalah  ikon  kota Pontianak,  tentunya  kita  dari  dinas pariwisata  memiliki  tugas  pertama mempromosikan  atau  sosialisasi  bahwa Tugu  Khatulistiwa  adalah  ikon  Kota Pontianak. Tugu Khatulistiwa merupakan  daya  tarik  unggulan  kota Pontianak, walaupun dari segi pembangunan  masih  ada  permasalahan pada  kepemilikan  lahan,  tapi  kita  tetap mempromosikan  Tugu  Khatulistiwa dan  kita  harapkan  semua  pengunjung yang ada atau yang akan berkunjung ke Pontianak  tetap  ke  Tugu,  setidaknya foto-fotolah,  apalagi  untuk  pengunjung luar  kota  akan  diberikan  sertifikat pelintasan garis khatulistiwa. Jadi untuk semua  pengunjung  luar  kota  akan diberikan sertifikat itu dan gratis. Salah satu bentuk promosi”.
Beliau  memaparkan  bahwa  meskipun dalam segi pembangunan masih terkendala  permasalahan  kepemilikan lahan,  namun  disporpar  tetap  fokus mempromosikan  Tugu  Khatulistiwa sebagai ikon kota Pontianak yang perlu di  kunjungi  apabila  orang  luar  kota berkunjung  ke  kota  Pontianak.  Bagi pengunjung luar kota, diberikan sertifikat  yang  menjelaskan  bahwa pengunjung  tersebut  telah  melintasi garis  khatulistiwa,  hal  tersebut  guna sebagai  bentuk  promosi.Informan  yang merupakan  wisatawan  luar  daerah  juga memaparkan  bahwa  banyak  sekali pengetahuan  dan  kesan  yang  dimiliki seperti  foto  dan  cenderamata  yang berupa sertifikat perlintasan garis khatulistiwa  sebagaimana  gambar  5.6. yang  sangat  berarti  bagi  mereka, sebagaimana  yang  dikatakan  sebagai berikut; “Tentu banyak sekali pengetahuan  yang  kita  peroleh.  Selain itu  juga  kita  mendapatkan  sertifikat bahwa telah melintasi garis khatulistiwa di  kota  Pontianak  sebagai  cendera mata”.  Selanjutnya,  “Foto  dan  Piagam Perlintasan Khatulistiwa memberi kesan  yang  tidak  mungkin  bisa  didapat di  lokasi  wisata  lain  karena  status  tugu khatulistiwa yang ikonik”.
Sertifikat  ini  hanya  diberikan  kepada pengunjung  luar  kota  dan  tidak  untuk pengunjung  dalam  kota,  sebagaimana dijelaskan  oleh  petugas  museum  tugu khatulistiwa  bahwa  hal  tersebut  karena pengunjung  dalam  kota  Pontianak dianggap  sebagai  tuan  rumah  sehingga tidak  perlu  mendapatkan  sertifikat promosi  tersebut  sebagai  cenderamata pengunjung.  Sertifikat  ini  bisa  menjadi kenangan  bagi  para  pengunjung  dan sebagai  bukti  bahwa  pernah  ke  ikonik kota Pontianak yang mewakili Indonesia  sebagai  julukan  Zamrud Khatulistiwa.
Kabid.  Pariwisata  Disporpar  Kota
Pontianak mengungkapkan bahwa,
pemerintah kota Pontianak telah menyiapkan desain revisi dari pembangunan  khatulistiwa park. Proyek tersebut  akan  dilaksanakan  ketika sengketa  lahan  telah  berhasil  tukar guling antara pemerintah Kota Pontianak  dengan  TNI-AD.  Berikut yang dipaparkan oleh Kabid. Pariwisata Disporpar Kota Pontianak;
“Sebenarnya  tahun  2020  pemerintah Kota  Pontianak  telah  membuat  desain dan merencanakan untuk mengembangkan kawasan Tugu Khatulistiwa,  tapi  yang  kawasan  Tugu aja ya bukan yang kawasan sungai, tapi karena tahun 2020 covid, maka rencana
tersebut masih
tertunda pelaksanaannya,  desainnya  sudah  ada.
Untuk pelaksanaannya menunggu covid juga  karena  anggaran  pemerintah  ga cuma  di  Pontianak,  tapi  dimana-mana juga  diarahkan  untuk  penanganan covid.  Sebenarnya  desain  sudah  ada. Kebetulan  kemarin  pada  tahun  2020 ada  sedikit  hibah  pariwisata,  jadi  ada sedikit aja yang kita perbaiki, halamannya”.
Selain  karena  sengketa  lahan,  hal  yang menjadi penyebab penundaan pembangunan  tersebut  karena  wabah covid  19  yang  menyerang  masyarakat dunia, sehingga beberapa anggaran juga yang  harus  dipangkas  untuk  diarahkan pada  penangan  covid  19.  Rancangan desain  revisi  kawasan  wisata  Tugu Khatulstiwa  tetap  akan  dilaksanakan dalam  waktu  yang  belum  ditentukan, menunggu  hasil  keputusan  pemerintah pusat  dan  juga  kondisi  pandemi  covid 19 mereda.Sementara PT Mitra Bangun Kota  selaku  agen  pelaksana  proyek pembangunan khatulistiwa park saat ini sudah  dibubarkan.  Penulis  tidak  bisa mengulik  informasi  lebih  lanjut  karena pihak  PT  Mitra  Bangun  Kota  yang tidak  berkenan  memberikan  informasi lebih  luas.  Sepengetahuan  penulis  dari hasil  observasi  lapangan,  saat  ini  PT Mitra  Bangun  Kota  sudah  lepas  tangan dari  proyek  pembangunan  khatulistiwa
park dengan  tanpa  serah  terima  apapun ke  pihak  kodam  meskipun  saat  ini kawasan  khatulistiwa park semuanya diambil  alih oleh pihak kodam, kawasan  monumen  tugu  khatulistiwa saja  yang  masih  di  kelola  oleh disporpar kota pontianak.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Simpulan
Sarana  prasarana  yang  kurang
memadai dan tidak terawat mempengaruhi tujuan dari implementasi  program  pembangunan
yang belum berhasil. Sementara sumberdaya  finansial  dan  sumberdaya manusia  tidak  berpengaruh  terhadap proses implementasi program. Program pembangunan khatulistiwa park merupakan kerjasama antar Pemerintah kota  Pontianak  dengan  PT  Mitra BangunKota. Kedua belah pihak tersebut membuat perjanjian kerjasama. Secara  teknis,  PT  Mitra  BangunKota bertanggung  jawab  atas  pembangunan khatulistiwa park. Namun dalam progres implementasi program tersebut, terjadi  sengketa  kepemilikan  lahan kawasan  wisata  tugu  khatulistiwa antara  pemerintah  kota  Pontianak dengan  pihak  kodam  atau  TNI-AD. Kemudian, hal tersebut menunggu hasil
keputusan pemerintah pusat untuk tukar guling  antara  lahan  pemerintah  pota Pontianak  dengan  TNI-AD.  Disporpar kota  Pontianak  tetap  fokus  melakukan promosi wisata tugu khatuistiwa dengan memberikan cenderamata kepada  wisatawan  luar  kota  Pontianak berupa  sertifikat  telah  melintasi  garis khatulistiwa.  Hal  tersebut  merupakan karakteristik implementor dalam mencapai  tujuan  kebijakan.  Perputaran ekonomi  pada  lingkup  pariwisata  dan ekonomi  kreatif  di  sekitarnya  masih berjalan  normal  meskipun  terbatas, seperti  pembayaran  honor-honor  para pengisi  acara  dan  pelaksana  kegiatan. Namun  perputaran  ekonomi  tersebut tidak mempengaruhi proses implementasi  kebijakan,  hal  tersebut justru memicu pengaruh politik didalam  antar stakeholder terkait  saja.
Disporpar kota Pontianak telah menyiapkan desain revisi dari pembangunan khatulistiwa park. Proyek  tersebut  akan  dilaksanakan ketika  sengketa  lahan  telah  berhasil tukar  guling  antara  pemerintah  Kota Pontianak dengan TNI-AD.
4.2. Rekomendasi.
Saran dari hasil penelitian ini yaitu agar  meningkatkan  kegiatan-kegiatan
promosi  secara  virtual  serta  tetap mematuhi  dan  melengkapi  fasilitas protokol  kesehatan  untuk  wisatawan yang  berkunjung  ke  lokasi  wisata  tugu khatulistiwa pontianak. Mengontrol dan memperhatikan perawatan fasilitas wisata,  serta  lebih  memberdayakan sumberdaya yang
berkualitas.
Meningkatkan  komunikasi  yang  baik antar  implementor  dan  pihak-pihak terkait pelaksanaan kebijakan
selanjutnya. Meningkat promosi melalui media  massa atau media  sosial seperti TV  lokal,  Facebook,  Instagram, Twitter,  dan  dengan  menggunakan
akun  resmi  dan  khusus.  Hal  tersebut agar informasi mengenai tugu khatulistiwa tersampaikan kepada masyarakat luas. Meningkatkan lingkup ekonomi kreatif di kawasan wisata tugu khatulistiwa,  khususnya  masyarakat sekitar  lokasi  wisata  tugu  khatulistiwa yang  berpotensi.  Memonitoring  proses pelaksanaan implementasi program desain revisi khatulistiwa park selanjutnya  agar  lebih  terarah  dan sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran kebijakan.
Referensi Agustino,  L.  (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung. Arifin,  A.  2020.  “  Efektivitas Implementasi  Penanggulangan Bencana  Kabuat  Asap  di  Kota Pontianak.” JPASDEV : Journal of Public Administration  and  Sociology of Development 1, N0.2 (2020) : 197-198. doi.: http://dx.doi.org/10.2648/jpasd ev.vli2.43654 Islamy,  M.  I,  (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Quade,  E.S.  (1984). Analysis  For Public Decisions, Elsevier Science Publishers , New York.
Subarsono,  AG.  (2012). Analisis Kebijakan  Publik;  konsep,  teori, dan implementasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Tohardi,  Ahmad.  2002.  “  Model Penelitian  Kebijakan  Kualitatif Tohardi.” Journal of Public Administration  and  Sociology  of Development 1, N0.2 (2020) :  61- 62. doi.: http://dx.doi.org/10.2648/jpasde
v.vli1.41615
Wahab,SolichinAbdul.(2010). Analisis KebijaksanaandariFormulasikeI mplementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Widodo, Joko. (2007). Analisis
Kebijakan Publik. Bayumedia Publishing, Malang.
Winarno,  Budi.  (2012). Kebijakan Publik  (Teori,  Proses,  dan  Studi Kasus). CAPS, Yogyakarta.