## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
Jamal Bake 1 , Muh. Yusuf 2 , Akbar Wahbi 3

## Universitas Halu Oleo
Correspondence Author: Jamalbake@uho.ac.id Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
One source of local revenue that has the potential to be developed to support regional fiscal capacity is revenue from regional levies. The purpose of this writing is to find out the strategy for increasing regional retribution revenue in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. The results of the study found that the intensification strategy through improving the quality of public services and reforming the collection system, improving the quality of management staff, using technology, and increasing supervision, as well as the extensification strategy through updating rules, creating new regulations and establishing new sources of fees as well as increasing citizen awareness in Paying user fees is a strategy of the Kendari City government in an effort to increase local revenue.

## Keywords: Local revenue; Retribution; Strategy

## Abstrak
Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensi dikembangkan untuk mendukung kapasitas fiskal daerah adalah pendapatan dari retribusi daerah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan pendapatan restribusi daerah di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi intensifikasi melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan pembaruan sistem pemungutan, peningkatan kualitas pegawai pengelola, penggunaan teknologi, dan peningkatan pengawasan, maupun strategi ekstensifikasi melalui pembaruan aturan, penciptaan regulasi baru dan penetapan sumber-umber retribusi baru serta peningkatan kesadaran warga dalam membayar retribusi merupakan strategi pemerintah Kota Kendari dalam upaya meningkatan pendapatan asli daerah.
Keywords: Pendapatan Asli Daerah; retribusi; Strategi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pemerintahan daerah otonomi memiliki otoritas untuk mengatur mengurus dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat pencapaian kemajuan dan kesejahteraan daeranya. Pemberlakuan Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah titik awal otonomi luas bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia. UU tersebut telah direvisi menjadi UU No 32 / 2004 dan terakhir UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu kewenangan untuk mengelola keuangan daerah diatur dalam UU No 25 tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Melalui kedua UU tersebutlah landasan kewenangan dan pengelolaan anggaran diberikan kepada pemerintah lokal sesuai dengan asas desentralisasi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Menurut Mardiasmo (2004) walaupun ada kewenangan, jika tidak memiliki otoritas mengelola anggaran maka daerah akan sulit untuk cepat maju dan berkembang. Karena itu menurut Kaho (1997) pemerintah daerah harus didukung dengan anggaran yang memadai. Mekanisme pengalokasian anggaran daerah sejak Tahun dilakukan melalui formula dana alokasi umum dan dana alokasi khsusus dan dana bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan APBD setiap daerah untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya secara maksimal. Oleh Riduansyah (2003) menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin melaksanakan aktivitasnya tanpa didukung anggaran yang memadai.
Bagi pemerintah daerah sumber-sumber pembiayaan memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun dipenuhi dari pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain lain pendapatan yang sah. Setiap anggaran yang ada dalam formulasi APBD dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan daerah bagi dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah yaitu selisih antara penerimaan dan pengeluaran, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan anggaran secara otonom, perlu didorong kemandiran daerah dengan memacu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
PAD sebagai tulang punggung keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan APBD, yang sekaligus menggambarkan kapasitas fiskal daeral. Jika persentase PAD tinggi dalam memenuhi kebutuhan APBD maka daerah tersebut memiliki kapasitas fiskal yang kuat. sebaliknya, jika porsi PAD rendah dalam memenuhi kebutuhan APBD maka kapasitas fiskalnya lemah. Karena itu setiap daerah berlombah mendorong peningkatan PADnya dengan berbagai cara dan strategi, untuk memaksimalkan pembiayaannya secara otonom.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
Syamsi (1987:213) menyebutkan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin tinggi kualitas otonomi daerah yang sekaligus menggambarkan kemandirian pemerintah daerah dalam hal keuangan. Karena itu menurut Insukindro, dkk. (1994:1) wajar jika dengan kewenangan daerah dapat terus dalam menggali potensi dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari pajak dan rertibusi sesuai dengan aturan yang berlaku Dewasa ini, setiap daerah berupaya memaksimalkan PAD dengan mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah, selain sumber lain seperti sumbangan dan kerjasama antar pihak-pihak berkepentingan. Menurut Sidik (2010) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik akan optimal jika daerah mampu meningkatkan pendapatannya terutama dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dipungut atas kepemilikan properti atau penggunaan properti tertentu oleh seseorang atau kelompok/institusi, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah atas pelayanan diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Regulasi tentang obyek retribusi daerah ditetapkan dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 yang dirubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pedoman pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan reribusi daerah, yang disempurnakan dengan UU Nomor 28 Tahun
2009, tentang pajak daerah dan
retribusi daerah.
Operasionalnya sesuai PP nomor 66 Tahun
2001 tentang retribusi daerah,
yang disempurnakan dengan PP Nomor 97 Tahun 2012. Itulah dasar bagi pemerintah daerah/kota dalam melakukan pungutan retribusi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Kota tentang pajak daerah dan retribusi.
Sesuai UU No.28 Tahun 2009 dan PP No. 97 Tahun 2012, terdapat tiga jenis retribusi daerah yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pertama , retribusi jasa umum terdiri atas 15 jenis, yakni retribusi layanan kesehatan, persampahan /kebersihan, retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan tera/tera ulang, penyedotan kakus/WC, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi. Kedua, jenis retribusi jasa usaha meliputi retribusi atas pelayanan yang pemerintah daerah yang bersifat atau menganut prinsip komersial, berupa pelayanan daerah dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
memadai oleh swasta. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah;
Ketiga, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.
Potensi retribusi masih kurang dihitung secara obyektif, karena pemerintah daerah cenderung lebih mengharapkan transfer pemerintah pusat melalui DAU dan DAK untuk memenuhi kebutuhan APBD (Nastiti, dkk., 2009). Pemerintah daerah idealnya memacu penerimaan retribusi daerah sesuai potensi dengan memaksimalkan pengelolaan sumber- sumber retribusi yang ada ataupun pengembangan dan perluasan jenis pungutan retribusi daerah yang baru. Pemerintah kota Kendari termasuk daerah yang belum menghitung secara pasti potensi retribusi yang diandalkan untuk memacu peningkatan PAD. Penetapan target penerimaan retribusi belum melihat secara detail potensi yang ada di daerah. Hal itu tergambar dari rendahnya presentase realisasi peneriman retribusi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Data Bapenda Kota Kendari Tahun 2020 tercatat penerimaan retribusi daerah secara umum berfluktuasi. Besaran target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 174.758.201.000,00, dan realisasinya Rp. 20.795.990.046,00 atau 11,90% dari target. Tahun 2019, target yang ditetapkan sebesar Rp. 122.643.077.498,00, realisasi Rp. 23.931.525.336,00 atau realisasi hanya 19,51% dari target. (Lakip Bapenda Kota Kendari, 2020). Pada data tersebut mengalami kenaikan persentase dari tahun 2019 ke Tahun 2000, namun persentasenya terlalu rendah dibandingkan dengan target retribusi yang ditetapkan. Fakta lainnya, retribusi perizinan tertentu selama tiga tahun berfluktuasi. Tahun 2018 sebesar Rp 5.880.615.000,00, tahun 2019 menjadi Rp. 8.187.827.986,00, selanjutnya tahun 2020 turun menjadi Rp. 6.265.779.425,00. Demikian pula persentase capaian realisasi dibandingkan target yang ditetapkan. Persentase capaian dari target pada tahun 2018 sebesar 74,16%, menjadi 136,92% pada Tahun 2019 dan presentase capaian realisasinya menurun menjadi 131, 08% dari Target (Lakip Bapenda Kota Kendari, 2020).
Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam pengelolaan dan peningkatan retribusi daerah di Kota Kendari. Secara konseptual, realisasi terlalu besar

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
dalam melampaui target menggambarkan pendekatan perencanaan pesimisme dibandingkan dengan potensi retribusi sesungguhnya. Sebaliknya jika pencapaian realisasi terlalu rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan, menggambarkan optimisme terlalu besar dalam perencanaan target penerimaan retribusi. Hal itu diduga terjadi karena strategi peningkatan retribusi yang belum dilakukan secara optimal dalam mengelola sumber-sumber retribusi yang ada maupun lemahnya data dan informasi mengenai potensi retribusi daerah yang sesungguhnya untuk memperluas sumber-sumber penerimaan retribusi yang baru.
Rendahnya realisasi penerimaan retribusi daerah tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan strategi yang dikembangkan pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Dalam hubungan itu perlu studi tentang strategi peningkatan retribusi daerah, yang mendalami strategi yang dikembangkan pemerintah kota dalam mengelola potensi retribusi guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kendari. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimanana strategi peningkatan penerimaan retribusi daerah di kota Kondari. Artikel mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan penerimaan retribusi daerah Kota Kendari dalam satu dasawarsa atau 10 tahun terakhir.

## Review Teoritis; Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak dan retribusi daerah memiliki posisi strategis karena kontribusinya terhadap PAD. Pertama, pajak daerah diperoleh dari wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah di kabupaten /kota berupa pajak hotel, penginapan, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos yang jumlah kamar lebih 10, Jasa penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang menurut Sjafrizal (2014) berupa fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Pajak listrik, pajak pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan; Pajak Parkir pajak hiburan dan pajak minuman keras dan lain sebagainya.
Kedua, retribusi daerah. Menurut Mardiasmo (2011) retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas pemakaian atau karena memproleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah dibagi tiga golongan: a). Retribusi jasa umum; retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; b). Retribusi jasa usaha; adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk perizinan usaha; c) Obyek Retribusi Perizinan Tertentu; adalah pelayanan prizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badab yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, saran atau kelestarian lingkungan.
Retribusi daerah merupakan sumber pokok pendapatan asli daerah (PAD) selain daerah pajak daerah. PAD adalah seluruh penerimaan yang diperolah dari pengelolaan seluruh kekayaan dan potensi daerah yang menghasilkan pendapatan, berupa, uang, barang atau jasa yang bernilai atau dapat dinilai dengan uang yang merupakan penambah kas bagi penerimaan daerah (Nugraha, 2012). Mardiasmo (2009:132) PAD bersumber dari pajak daerah, retibusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah dan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang sangat penting dalam perekonomian daerah.
Daerah dengan tingkat pertumbuhan PAD positif berpeluang memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Harianto dan Adi,2007). Jika PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah juga akan meningkat. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Menurut Supryatna (1993) PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.
Setiap daerah memiliki kewenangan menentukan target PAD masing-masing. Penetapannya menurut Mardiasmo (2004) wajib mempertimbangkan berbagai aspek pendukung dan penghambat yang ada. Aspek yang wajib diperhatikan agar target PAD rasional adalah: 1) Potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi; 2) Aturan yang menjadi dasar hukum dalam menetapkan besaran pungutan, dimana setiap daerah wajib menetapkan Peraturan Daeran mengenai Pajak dan Reribusi Daerah; 3) Tidak membebani, disesuaiakan dengan kemampuan perkenomian masyarakat; 4) Memperhatikan pemenuhan kebutuhan anggaran pemerintah daerah, terutama kaitannya dengan pembiayaan yang mendukung pencapaian target PAD; 5) Memperhatikan aspek pendukung kemajuan dunia usaha, tidak memberatkan dunia usaha, namun pemerintah tetap mendapatkan pendapatan yang bersumber dari paja dan retibusi dunia usaha.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78

## Strategi Peningkatan Retribusi Daerah
Setiap pemerintah daerah dapat dan bahkan dituntut untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor retribusi daerahnya. Menurut Soemitro, dalam Resmi (2011:1), retribusi sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang diatur menurut undang-undang yang dapat dimaksimalkan dengan melakukan berbagai cara terasuk memaksa pihak peneriman jasa untuk membayarkan kewajibannya setelah memanfaatkan jasa yang disediakan oleh pemberi jasa pelayanan. Pengguna dapat dipaksa karena ia telah mendapat jasa timbal balik langsung dapat ditujukan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Menurut Sunarto (2005:15) retribusi daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, kewenangan pengaturan dan strategi kebijakan terkait pengelolaannya termasuk upaya peningkatan penerimaannya melekat pada otoritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten /kota dapat membuat regulasi atau menetapkan strategi yang tepat untu menambah pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan retribusi mereka sebagai pendukung pembiayaan kebutuhan dalam APBD.
Menurut Resmi (2011:3), terdapat dua fungsi pajak dan retribusi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) mempunyai arti bahwa pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dan pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara; Fungsi Regularend (Pengatur), dimana pajak dan retribusi mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak dan retribusi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, pelayaan publik serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Saragih (1996:37-38) mengatakan bahwa kosentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi. Keterbatasan dana pusat bagi pembangunan daerah diperlukan penggalian potensi daerah untuk memenuhikebutuhan anggaran. Untuk diperlukan strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setiap daerah termasuk peningkatan pnerimaan retribusi daerah. Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah strategi yang berkaitan dengan perbaikan manajemen pajak dan retribusi daerah, strategi perluasan sumber pajak dan penerimaan retribusi daerah yang baru, dan strategi efisiensi instisusi

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak dan retrubis daerah, yang ketiganya dalam dilakukan secara simultan.
Hal senada dijelaskan Widayat (1994: 32) menguraikan beberapa strategi dalam atau cara untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek retribusi baru, memperluas aktivitas pelayanan jasa dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, yang memungkinkan penetapan jenis retribusi baru, menetapkan aturan baru yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum dalam penetapan retribusi daerah.
Queen (1998:12-18) menyebutkan strategi lain dalam meningkatkan retribusi adalah meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat (publik) dalam politik termasuk dalam penetapan kebijakan retribusi. Masyarakat yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan hanya intoleransi terhadap pembayaran retribusi. Selain itu, melalui perbaikan layanan publik, retribusi daerah dapat dipungut dengan terlebih dahulu memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.
Strategi intensikasi menurut Yani (2009:64) dapat ditempuh dengan; a) Memperbaiki peraturan yang bermasalah yang menjadikan warga antipati dalam membayar tarif retribusi yang tidak rasional. Tarif seharusnya sepadan dengan biaya pelayanan, khususnya untuk pelayanan umum; b) Memaksimalkan pengawasan manajemen pemungutan untuk menghindari kebocoran serta; c) menciptakan efisiensi dalam pemungutan obyek retribusi yang ada dengan menggunakan sistem yang yang lebih efektifdan efisienl d) memaksimalkan kemampuan sumber daya manusia yang mampu menyusun perencanaan dan penetapan tarif yang lebih sesuai dengan pelayanan yang diberikan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.
Hal tersebut di atas sejalan dengan Queen (1998:12-18) bahwa permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan pemerintah daerah menjadi faktor yang menghambat peningkatan retribusi di pemerintah daerah. Jika dua daerah yang berdekataan memberikan pelayaan yang berbeda kualitasnya, maka ada kecenderungan warga untuk membandingkan kualitas layanan dengan retribusi yang dibayarkan. Dalam penyediakan barang atau jasa yang sama perlu saling tukar informasi antara daerah untuk mengurangi hambatan pemungutan retribusi akibat perbedaan dalam penetapan tarif. Warga pembayar retribusi akan selalu menuntut layanan yang terbaik selaras dengan nilai yang dibayarkan menurut Kaho (1997:152) karena, 1) Retribusi yang dipungut oleh pemerintah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
daerah dibayarkan atas penggunaan fasilitas atau jasa pelayanan; 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah kepada peneriman layanan; 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah yang peruntukannya untuk menyediakan dan membenahi pelayanan publik.
Retribusi daerah, merupakan salah satu komponen penyumbang pada pendapatan asli daerah, selain pajak daerah, hasil perusahaan daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah lainnya. Potensi retribusi daerah merupakan gambaran nyata tentang peluang untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah didasarkan pada: a) Potensi aktual, yang diamati melalui capaian realisasi dan kontribusinya terhadap PAD dan b) Potensi pengembangan, didasarkan pada dukungan sumber daya alam dan SDM serta regulasi yang mendukung.
Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki potensi retribusi yang berbeda-beda. Diperlukan kesadara untuk membayar retribusi, dan proses pemungutannya dijamin oleh undang-undang dimana pelaksanaannya harus dilakukan secara legal yang ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah tentang retribusi harus mengatur mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi; golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, menetapkan prinsip penetapan besarnya tarif, wilayah pumungutan, cara pemungutan, ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi, cara penagihan, dan batas waktur penagihan retribusi yang menunggak.
Potensi aktual merupakan gambaran mengenai realisasi retribusi yang dicapai menurut kelompok retribusi yang terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan khusus yang dianalisis perkembangan realisasi capaian selama periode tertentu dan kontrbusinya terhadap PAD. Strategi meningkatkan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui berbagai cara atau strategi menurut Sumitro (1996), Sidik (2010) dan Mardiasmo (2004), menyebut dua strategi pokok yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu strategi intensifikasi dan strategi intensifikasi.
Selain itu menurut Queen (2003) perlu membangun kesadaran warga yang menjadi wajib retribusi jika ingin meningkatkan penerimaan retribusi selain perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan retribusi. 1) Strategi intensifkasi sering ditempuh melalui perbaikan dan penataan regulasi terkait, memaksimalkan obyek retribusi yang ada memperbaikin sistem pemungutan, perbaikan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan pengawasan; 2) Strategi ekstensifikasi, dapat dilakukan melalui antara lain perluasan atau mencambah obyek baru untuk pemungutan retribusi, dan perumusan kebijakan baru yang

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menjamin legalitas pemungutan retribusi. Proses identifikasi sumber-sumber retribusi baru perlu dilakukan untuk memastikan adanya sumber-sumber penerimaan retribusi yang baru dan memiliki potensi dikembangkan; 3) Strategi terakhir adalah membangun kesadaran pembayar reribusi agar memenuhi kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan pemerintah, disertai perbaikan kualitas layanan terus menerus. Strategi ini dapat dilakukan melalui penyadaran publik menggunakan berbagai bentuk kampanye, sosialisasi dan publikasi tentang kesacara embayar pajak, yang harus diikuti dengan perbaian pelayanan publik yang menjadi obyek pungutan retribusi daerah (Mardiasmo, 2013; Sidik, 2010). Untuk membtasi ruanglingkup kajian, tulisan ini menetapkan alur pikir studi penelitian dijelaskan pada gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, 4 bulan kalender kerja, mulai dari bulan September sampai dengan Desember Tahun 2021. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan wawancara kepada informan kunci (pimpinan organisasi) dan informan pendukung (pengelola retribusi). Menurut Bogdan dan Taylor (1993) dalam Arikunto (2013), dan Hamidi (2014 : 211) pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mendalam dalam mengungkapkan fakta dari informan dan data sekunder, yang dijelaskan secara rinci dan mendalam. Mengacu Newman (2009 : 232) bahwa kesimpulan analisis data kualitatif merupakan simpulan dari narasumber yang terkonfirmasi dari nara sumber berbeda. Menurut Lincoln dan Guba, (1985) yang dikutip Moleong (2013 : 187), sejak pengumpulan data peneliti sudah melakuan analisis data, mengembangkan pertanyaan analitik dengan narasumber berbeda, melakukan perbandingan dan menyimpulkan.
Strategi Peningkatan Retribusi
(Mardiasmo, 2013; Sidik, 2010, ; Sumitro, 1999) a) Strategi intensifikasi: - Perbaikan regulasi;
- Memaksimalkan obyek retribusi yang ada; - Perbaikan kualitas pelayanan - Pengawasan b) Strategi ekstensifikasi; - Perluasan obyek retribusi baru; - Perumusan kebijakan baru c) Membangun kesadaran pembayar Reribusi Meningkatkan Realisasi dan

## Kontribusi Retribusi Terhadap PAD

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
Metode pengolahan dan analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) yang mencakup penyajian data dan pengembangan pemahaman yang baik yang keduanya dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Hal ini berarti bahwa proses analisis data berjalan secara terintegrasi dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan pengembangan pemahaman terhadap data hingga penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis data ini digunakan untuk menjawab permasalahan tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Restribusi Daerah di Kota Kendari. Tahapan dan alur proses analisis data digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2 . Model Kerangka Analisis Data Kualitatif Sumber: Milles dan Hubeman (1994) dalam (Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan umum yang dikembangkan oleh institusi yang mengelola pendapatan daerah menggambarkan arah strategi yang hendak dilakukan dan metode untuk mencapainya. Pada Bapenda Kota Kendari, khususnya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 strategi yang dilakukan secara umum adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD termasuk peningkatan penerimaan reribusi daerah (LAKIP 2020). Hasil wawancara menemukan informasi bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi adalah memperbaiki proses dan sistem pemungutan pada ibyek yang sudah ada serta memperluas jenis obyek pungutan.demikian hasil wawancara dengan Sekretaris Bapenda Kota Kendari:
...Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi daerah, kami melakukan caracara dan upaya yang terus menerus terkait dengan perbaikan proses pemungutan, memperbaiki sistem yang ada, serta memperluas jenis obyek pungutan...(wawancara November 2021)
Penarikan kesimpulan Penyajian data Pengumpulan Data Reduksi Data

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Penjelaskan tersebut sesngguhnya merupakan strrategi intensifikasi maupun pendekatan ekstensifikasi dalam peningkatan PAD. Menurut Mardiasmo (2013) dan Sidik (2010), ada sejumlah pilihan strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah termasuk upaya peningkatan retribusi daerah yaitu: 1) Strategi intensifikasi yang dapat dilakukan melalui perbaikan regulasi, memaksimalkan obyek retribusi yang ada, perbaikan kualitas pelayanan, dan pengawasan atas pemungutan retribusi; 2) Strategi ekstensifikasi, melalui perluasan obyek retribusi baru dan perumusan kebijakan atau regulasi baru yang berhubungan dengan penyediaan jaminan hukum bagi pemungutan retribusi; 3) Strategi efisiensi, dapat dilakukan melalui perbaikan sistem atau model pemungutan retribusi, peningkatn kualitas sumber dara manusia dan minimalisasi biaya dengan mengurangi pengeluaran serta menggunakan teknologi; 4) Membangun kesadaran pembayar reribusi melalui keterlibatan dalam pembuatan keputusan dan sosialisasi penyadaran membayar retribusi daerah.

## Strategi Intensifikasi
Berbagai pendekatan yang dilakukan untuk memaksimlan melalui pendekatan intensifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan melalui sejumlah langkah dan tindakan aksi.
Pertama, perbaikan regulasi; Penataan regulasi atau peraturan pemungutan retribusi daerah Kota Kendari ditetapkan melalui perbaikan regulasi yang mengarah pada adanya peraturan yang menjamin kepastian hukum, baik bagi pemerintah selaku pemungut maupun masyarakat pembayar retribusi daerah. Peraturan retribusi daerah di Kota Kendari menurut informan ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetap konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, dimana pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.
Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah diberlakukan sejak aturan terebut Dibuat. Dalam Peraturan Daerah Kota Kendarinomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan telah diperbaharui dengan regulasi baru melalui Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dalam Perda tersebut mengatur ketentuan mengenai: 1) Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 2) Golongan Retribusi; 3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan; 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi. Peraturan daerah harus mencantumkan jenis-jenis retribusi dan mencantumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi; 6) Wilayah pemungutan; 7) Tata cara pemungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran; 8) Sanksi Administrasi; 9) Tata cara penagihan; dan 10) Tanggal mulai berlakunya. Peraturan daerah

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai: 1) Masa Retribusi; 2) Pemberian keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya; 3) Tata cara penghapusan piutang retribusi kadaluarsa.
Sejumlah regulasi yang mengalami perbaikan yang orientasinya pada pemberian kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban pemerintah dan mayarakat wajib retribusi antara lain:
1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 47 Tahun 1996 Seri B Nomor 23) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 17 Tahun 1996 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor
2) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 5 Tahun 1998tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 73 Tahun 1999 Seri B Nomor 41); telah dirubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya mengatur dan memperbaharui aturan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
4) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 74 Tahun 1998 Seri B Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 11); Telah mengalami pembaharuan dengan lahirnya Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya mengatur dan memperbaharui aturan Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar;
5) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 64 Tahun 1999 Seri B Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 7 Tahun 1999

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2004 Nomor 5); telah diperbaharui dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya mengatur dan memperbaharui aturan Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
6) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Nomor 68 Tahun 1999 Seri B Nomor 56) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
Kedua , perbaikan manajemen pemungutan. Pendekatan ini dilakukan melalui proses manajerial yaitu : 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) tenaga penghasil dalam menetapkan perhitungan estimasi rencana pendapatan yang berasal dari PAD, dan perimbangan dan dana dari provinsi; Peningkatn kualitas SDM, peningkatan kualitas SDM pengelola retribusi terkait dengan perencanaan target, pemungutan, penggunaan peralatan serta perilaku dalam pelayanan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan, magang, bimbingan teknis, serta transfer pengetahuan dengan mendatangkan mentor yang mampu mengoperasionalkan teknologi yang digunakan, seperti penyediaan simda keuangan, penggunaan IT lain yang diperlukan. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pelaksana, maka kepada aparat pemungut diberikan insentif pemungutan yang dijamin oleh udang-udang. Dalam Peraturan Walikota dijelaskan bahwa, instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan peraturan Walikota Kota Kendari; 2) Perbaikan sistem pemungutan tersebut dilakukan melalui pambaruan cara pemungutan. Sebelumnya menggunakan manual kemudian menggunakan bantuan penjagaan melalui portal (pada pemungutan parkir Mall), lalu kemudian, pembayaran pada instansi terkait dirubah menjadi pembayaran melalui sistem transfer di Bank Pembangunan Daerah (BPD Sultra). Kejelasan alur proses pemungutan merupakan bagian dari akuntabilitas pengelola sekaligus mendorong keperdulian masyarakat untuk membayar retribusi yang menjadi kewajibannya. Hasil wawancara dengan pimpinan di Bapenda Kota Kendari, terungkap sebagai berikut:
..... dengan memberikan penjelasan mengenai alur pembayaran retribusi menjadikan warga masyarakat tidak curiga, mengenai penggunaan penerimaan retribusi daerah, sekaligus upaya kita untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan reribusi daerah.. (wawancara, November 2021)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
Pembayaran retribusi yang dilakukan oleh pemohon secara tunai/langsung pada loket Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur, menunda pembayaran retribusi terutang (kasus perizinan tertentu seperti retribusi penjualan alkohol), sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap pembayaran retribusi atau pemindah tanganan, disertai dengan tanda bukti pembayaran. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan, yang bentuk, isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Walikota; 3) Peningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari PAD; Perbaikan kualitas pelayanan merupakan bagian dari peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kapasitas hukum untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Pelayanan publik yang baik terkait dengan pemungutan retribusi merupakan keharusa untuk mendorong epuasa masyarakat. Pelayanan yang dimaksud selain perbaikan cara memungut, pemberian layanan yang berkaitan dengan jenis retribusi yag dipungut menjadi wajib dilakukan. Dan itu telah dilakukan oleh Bapenda sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
Kita berupaya memberikan layanan terbaik sehubungan dengan pungutan retribusi misalnya dengan menyediakan fasilitas pemungutan retribusi yang mudah, seperti jasa parkir, pungutas retribsi rumah sakit saat warga berurusan dengan Puskesmas, atau pelayanan IMB yang diberikan secara mudah sehigga proses pungutan retribusi tidak membebani masyarakat (wawancara November 2021)
Ketiga, pendekatan meminimalisai biaya operasional dilakukan dengan mengurangi aparat yang terlibat yang membebani anggaran operasional, dimana sebagian peran pegawai digantikan oleh peralatan teknologi. Minimalisasi Biaya operasioal melalui pemanfaatan teknologi dilakukan sekaligus mengurangi kehilangan penerimaan karena penggunaan teknologi dalam pemungutan menjadi terkontrol. Pernggunaan teknologi sesuai dengan misi Bapenda yaitu dalam penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2020 dilakukan dengan misi utama adalah meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi. Dengan penggunaan teknologi, target persentase penerimaan PAD termasuk retribusi daerah menjadi 100% dari yang ditetapkan dalam perencanaan.
Perbaikan sistem pemungutan yang berorientasi pada upaya minimalisasi biaya antara lain proses pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan atau disebut dengan pemungutan secara langsung. Proses pemungutan retribusi menggunakan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) atau atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi melalui pola atau model yang digambarkan sebagai berikut:

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Gambar 3. Alur proses pemungutan dan penggunaan retribusi daerah Kota Kendari Sumber : Bapenda, Kota Kendari 2021.
Keempat, peningkatan pengawasan dalam proses pemungutan dan pengeloan retribusi daerah. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian Terhadap potensi penerimaan melalui peningkatan kinerja SKPD pemungut secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Hal itu dilakukan untuk menghindari kebocoran dalam pemunguta retribusi yang dilakukan oleh petugas lapangan. Salah satu contoh pengawasan adalah memastikan bil karcis retribusi dengan nominal penerimaan retribusi daerah seperti parkir, bil pungutan di RS, pelabuhan dan angkutan kota. Demikian pernyataan Sekertaris Bapenda yang menyatakan sebagai berikut:
Kita selalu meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran dari proses pemungutan retribusi, dengan cara antara lain wajib memberikan bil karcis retribusi kepada pembayar retribusi atau masyarakat yang menggunakan pelayanan pemerintah kota, baik di kesehatan, pehubungan atau kebersihan.. (wawancara November 2021)
Penerapan pengawasan yang lain adalah pengembangan sistem teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja. Pembinaan dimaksud meliputi koordinasi secara berkala dengan instansi pemungut, pemberian bimbingan, sepervisi, konsultasi kepada kepada petugas, pendidikan, pelatihan, pemagangan; dand. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
Pengawasan dalam proses pemberian izin dan pelaksanaan izin, evaluasi perizin dilakukan termasuk pengawasan dalam pemungutan retribusi, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dan terpadu setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kondisi yang diperlukan. Jika subjek retribusi tidak membayar biaya pendaftaran ulang (heregistrasi) tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tanda Retribusi Daerah STRD (retribusi perizinan tertentu seperti menjaul minam beralkohol.

## Strategi Ekstensifikasi
Pendekatan secara ekstensifikasi dalam peningkatan PAD dilakukan dengan mengadakan identifikasi potensi dan penggalian sumber-sumber objek retribusi baru, memperluas aktivitas pelayanan jasa dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, yang
Pemungutan Retribusi Langsung/Lapangan/ loket Bank Bendahara Penerimaan Retribusi Bapenda Para Obyek Rteribusi:Badan dan atau individu Bendahara Pengumpul /Kas PAD Kas Penerimaan Daerah Penambah Pendapatan (APBD Kota Kendari)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
memungkinkan penetapan jenis retribusi baru, menetapkan aturan baru yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum dalam penetapan retribusi daerah. Oleh pemerntah Kota Kendari melalui Bapenda juga menggunakan pendekatan ini dalam upaya meningkatkan PAD dalam bidang retribusi.
Pertama , perluasan obyek retribusi baru; Melakukan pendataan, penyuluhan dan pembinaan secara terus menerus terhadap wajib pajak dan retribusi. Menciptakan sumber- sumber pelayanan baru dengan membangun fasiitas publik yang dapat dipungut retribusinya, seperti penyediaan fasiitas umum pada darah tujuan wisata, yang belum dikembangkan secara maksimal. Di Kota Kendari bebarapa tempat wisata belum dikelola secara optimal. Perbaikan pelayanan merupakan bagian dari upaya menambah obyek reribusi baru, asalkan diikuti dengan pemberian informasi mengenai keberadaan fasilitas, memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;. Menyediakan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah untuk merangsang lahirnya respon warga membayar retribusi. Kedua , perumusan kebijakan baru. Beberapa peraturan di pemerinrah Kota berupa Peraturan Daerah yang merupakan perluasan dari retribusi yang sebelumnya belum diatur oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut:
1) Peraturan Daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2013 tentang retribusi izin gangguan, dimana penetapan peraturan atau regulasi retribusi daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, beberapa jenis retribusi mengalami perubahan, penambahan maupun pengurangan objek retribusi. Aturan mengenai retribusi izin gangguan diperluas sehingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus, untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma dan keselamatan dan kesehatan kerja; Peraturan daerah kota kendari nomor 3 tahun 2008 tentang retribusi izin tempat usaha dan/atau izin gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang baru.
2) Peraturan Daerah Kota Kendari, Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum baru menetapkan sejumlah obyek retribusi baru pada tahun 2012 yaitu a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; d) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan; f) Retribusi pengendalian menara Telekomunikasi;
Selain itu, peraturan lain yang mendorong perbaikan regulasi pemungutan retribusi adalah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Ulang. Orientasi perubahan peraturan ini, dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pembayar retribusi tera ulang di Kota Kendari. Dalam pelayanan metrologi legal menjelaskan bahwa segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh UPT dan UPTD meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe, izin tanda pabrik tera dan tera ulang UPTD harus menggunakan alat metrologi legal untuk untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum, menyangkut persyaratan teknik, kesesuaian dengan peraturan berdasarkan undang-undang untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
Tujuan penetapan Perda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah a) untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasal b) Terwujudnya tertib ukur alat UTTP yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen; c) terwujudnya pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya; d) Terwujudnya pasar tradisional dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur; e) Meningkatkan potensi pendapatan daerah dari retribusi tera / tera ulang secara mandiri. Dari informasi ini jelas terlihat bahwa Pemerintah Kota senantiasa melakukan perbaikan regulasi untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah dalam upaya peningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Contoh-contoh dimaksud merupakan perluasan dari sumber obyek retribusi yang sebelumnya belum ditetapkan, dan dengan dibuatnya Perda baru atau perubahan aturan atau regulasi tersebut menjadikan pelaksanaan pungutan pada obyek retribusi menjadi legal dan dapat memaksimalkan sumber penerimaan sektor retribusi daerah yang sebelumnya belum ada atau belum ditetapkan oleh pemerintah kota Kendari.

## Membangun Kesadaran Warga
Membangkitkan dan membangun kesadaran wajib retribusi untuk membayar kewajibannya merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Upaya yang dilakukan Bapenda dalam membangkitkan kesadaran warga antara lain melalui: 1) Melaksanakan sosialisasi secara langsung melalui penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah; 2) Penyampaian informasi melalui media elektronik dan media cetak; 3) Penegakan aturan atau hukum yang berlaku guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggung jawab sesuai peraturan undang-undang atau aturan yang berlaku.
Membangun kesadaran warga menurut Mardiasmo (2013) dapat dilakukan melalui pemberian informasi secara jelas setiap tahapan dan waktu pelayanan dan pembayaran retribusi, masyarakat mendapatkan informasi dan berpartisipasi. Informasi yang dimaksud meliputi : a) Tahapan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; b) Rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
masyarakat; c) Akses partisipasi melalui pengajuan pengaduan atas keberatan tentang perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha; d) Pemberian akses partisipasi mulai proses penetapan aturan, mendapatkan perizinan, melakukan pengaduan sehubungan dengan perizinan yang mengganggu dari suatu perusahaan.
Strategi peningkatan retribusi daerah kota Kendari dilakukan melalui tigastrategipendekatan utama yaitu strategi intensifikasi, ekstensifikasi dan strategi peningkatan kesadara masyarakat pengguna layanan publik di pemerintah kota kendari. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro Djoyihadikusumo (1996), Mardiasmo (2006) dan Sidik (2010) bahwa upaya atau strategi peningkatan pendapatan negara, daerah dan termasuk peningkatan pendapatan sektor retribusi daerah dapat dilakukan dengan melalui berbagai strategi antara lain melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan upaya-uapaya lain yang mendorong peningkatan pendapatan negara atau daerah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa strategi pemerintah Kota Kendari dalam peningkatkan target penerimaan retribusi daerah adalah: a) Intensifikasi yangf dilakukan melalui perbaikan regulasi yang terkait dengan perizinan berupa Peraturan Daerah Kota Kendari, memaksimalkan obyek retribusi yang telah ada; melakukan perbaikan kualitas pelayanan retribusi dan pelayanan publik terkait retribusi, dan meningkat intensitas pengawasan dalam proses pemungutan dan pengelolaan retribusi secara keseluruhan. Pendekatan efisiensi biaya melalui perbaikan sistem dan model pemungutan retribusi, peningkatn kualitas SDM dalam penguasaan teknologi dan pemahaman metode kerja, serta minimalisasi biaya operasional melalui penggunaan teknologi serta mengurangi jumlah personil yang memerlukan biaya operasional besar; b) Strategi ekstensifikasi, dilakukan dengan cara melakuan identifikasi dan pendataan untuk perluasan obyek retribusi baru, serta perumusan kebijakan baru yang memerlukan peraturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi daerah; c) Strategi membangun kesadaran pembayar retribusi melalui penyuluhan kepada warga dan masyarakat luas, pemberian informasi mengani hak dan kewajiban wajib retribusi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak guna meningkatkan partisipasi masyarakat membayar retribusi diserta dengan perbaikan kualitas layanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama pelayanan yang berimplikasi pada pemungutan retribusi kepada masyarakat.

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## REFERENSI
Abi Hafiz, 2013. http://www.abihafiz.wordpress.com,Mei,2013.13
Adisasmita, R, 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Adisasmita, R, 2008. Ekonomi Archipelago , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Anggraini, N.E., dkk, 2015, Analisis Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto . Jurnal Perpajakan (Jejak), Volume 1, Nomor 1, pp: 1-10.
Anonim, 2008. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta:
Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah . BPFE, Yogyakarta.
Anonim, 1998. Badan Pemeriksan Keuangan. Keuangan Negara fan Bda Pemeriksan Keuangan, TIM BEPEKA. Badan Pemeriksa Keuangan-Jakarta.
Anonim, 2014. Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tenggara 2009-2013.
Anonim, 2014. Badan Pusat Statistik. Kota Kendari Dalam Angka 2014.
Badan Pusat Statistik, 2015; Kota Kendari Dalam Angka 2015.
Bake, Jamal, dan Muh Abas, 2000. Anggaran Negara yang Melibatkan Rakyat. FITRA- Jakarta.
Bake, Jamal, dkk, 2000. Negara Bobrok dan Hak Rakyat Terhadap Anggaran Negara. PSPK, Jakarta.
Basuki, S.H, 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, 2018. Laporan Tahunan Retribusi Pasar, Kendari:
BP2RD.
Davey, K. J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah-Praktek-Praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ke Tiga. Penerjemah Amanullah Dkk. UI Press. Jakarta.
Darwin, 2010. Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta: Mitra wacana Media.
Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Edisi Terjemah , UI Press, Jakarta.
Devas, Nick. 1997. Indonesia : What Do We Mean By Decentralization? Public Administration And Development.
Direktorat Jenderal Pajak, 2017. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak, 2013. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak, 2009. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penaganan Wajib Pajak Non efektif. Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak, 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1307-1328
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib PajakSebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. Jakarta
Hali, Muhammad Syafrudin, Baheri, dan Fajar Saranani; POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA KENDARI; Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1, 2016 e-ISSN : 2502-5171 67
Hali, Muhammad Syafrudin, Baheri, Fajar Saranani, 2016. “Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari” Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1
Idasa, 2002. Budget Transparency and Participation; Five African Case Stdies, edited by: Alta Folscher. Budget Informatioc Services.
Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Korana Jaya, B.M. Purwanto, Abdul Halim, John Suprianto, A. Budi Purnomo. 1994. Peranan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD, Buku I, KKD FE UGM, Yogyakarta.
Kaho, J. R. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia.
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Mardiasmo, Makhfatih, Ahmad, Supomo, Bambang., Purwanto, Henky. 2000. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1, 2016 e-ISSN : 2502-5171 81 Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) Anggaran Daerah (APBD),
PAU-SE UGM, Yogyakarta. Mardiasmo, 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi. Marihot Pahala Siahaan,Pajak
Derah dan Retribusi Daerah,(Jakarta: Rajawali
Pers,2010),h.631
Muyassaroh, Etty, 2013. Perpajakan Brevat A dan B. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital. Nastiti, Dian, Nur Anan Sejati, Noore Alam Siddiquee. 2009. Regional Autonomy And local resource mobilization in eastern Indonesia. ( www.aigrp.anu.edu.au )
Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 10 Tahun 2o2itentangpajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukungkemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
Rachbini, Didik J, 2001. Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Rahardja Adisasmita, 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah, Graha, Yogyakarta Resmi, Siti, 2013. Perpajakan; Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Richardson, Harry W, 2001. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta. Republic Indonesia, 2004.
Samuel, John, 1998. Understanding The Bugdet; as if People Matted. National Centre for Advocacy Studies, Pune.
Schick, Allen, 2000. The Federal Budget, Politiccs, Policy Process. Revised Edition. Brookings Instituion Press, Washington DC.

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 5 Number 4 (November - January 2022), pp.1307-1328 Jamal Bake. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.78 Accredited SINTA 4, SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Soeparmoko, M. 1999. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik.BPFE Yogyakarta.
Subiyantoro, Heru dan Singgihg Riphai, 2004. Kebijakan Fiskal; Pemikiran, Konsep dan Impelemntasi. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Sjafrizal, 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers, Jakarta, h.393
Tanzi, Vito and Ludger Schuknecht, 2004. Public Spending in The 20th Century; a Global Perspective.Cambridge University Press
Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah 2004. Sonar Grafika, Jakarta.
______, 2009. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republic Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Waluyo,2013. Perpajakan Indonesia.Jakarta : Salemba Empat.
William H. Hansell, Jr.,1996. Management Policies in Local Goverment Finance.ICMA, University.