## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR BILA OBJEK JAMINAN FIDUSIA TELAH HILANG (STUDY KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 88/PDT.G/2011/PN.SDA)
Abdullah Kahfi abdullah.kahfi-2014@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Fiduciary is the right over personal properties both tangible and intangible and real objects, in particular buildings that cannot be burdened with mortgages referred to in Law of The Republic of Indonesia Number 4 Year 1996 on Mortgage which remain in control of the giver of the fiduciary, as collateral for the repayment of certain debt, which gives priority to the receiver’s debt against other creditors. Fiduciary is a transfer of ownership of an object on trust with the provision that transferred ownership of the object remains in the control of the owner of the object, regulated in Law of The Republic of Indonesia Number 42 Year 1999 on Fiduciary. In practice, Fiduciary is a secondary agreement to a principal agreement (debt agreement). Transfer of ownership of an object on trust can be called assignment of right of Constitutum Possesorium, this resulted the Fiduciary’s Object remain in the control of debtors during agreement of Fiduciary had not been canceled. Aside from that, this can be resulted a violation against the law that can disadvantage creditors side, which of course, bear risk encumbrance. In the adjudication of District Court of Justice number: 88/ Pdt.G/2011/PN.Sda, the plaintiff, in this case as a creditor, had accused the debtor with argument of defaults legal action because the debtor had been in arrears of vehicle loan for 3 months. The defendant answered the lawsuit with argument that the reason of late payment was because of the vehicle which become the object of fiduciary had been gone when it was rented by third party. Based from the answer from defendant, the plaintiff asked to seize a collateral which is a piece of land whose defendant had as a substitute of lost fiduciary’s object. The problem from this research is what form of legal protection that can be given for the creditor and what legal consequences that can be given for the debtor defaults if the fiduciary’s objects had disappeared. In the adjudication number: 88/Pdt G/2011/PN.Sda, the judge decided that defendant must pay off the debt of ongoing loan agreement. While the judge refused the plea from plaintiff for seizing defendant’s interest in land because that object is not included in fiduciary’s object.
Keywords: Fiduciary; Fiduciary Assurance; Constitutum Possesorium.

## Abstrak
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam prakteknya, jaminan fidusia merupakan perjanjian turunan dari suatu perjanjian pokok yakni perjanjian kredit. Pengalihan  hak  kepemilikian  atas  dasar  kepercayaan  disebut  juga  dengan  penyerahan  hak  milik secara  Constitutum  Possesorium,  hal  ini  mengakibatkan  benda  yang  dijadikan  jaminan  fidusia
Abdullah Kahfi: Perlindungan Hukum Bagi 1

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 21 August 2018; Available online 3 September 2018

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
berada di dalam penguasaan debitor selama perjanjian jaminan fidusia belum hapus, selain itu juga rawan terjadi perbuatan hukum yang dapat merugikan pihak kreditor. Tentunya yang memikul beban resiko dalam hal ini yakni kreditor. Dalam putusan pengadilan negeri nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda penggugat dalam hal ini adalah kreditor telah menggugat debitor dengan dalil gugatan wanprestasi karena telah menunggak kredit kendaraan bermotor selama tiga bulan. Pihak tergugat menjawab gugatan tergugat dengan dalil bahwa keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia telah hilang pada saat disewakan pada pihak ke tiga. Atas  dasar  jawaban  dari  tergugat,  penggugat  meminta  sita  jaminan  berupa  sebidang  tanah  yang dimiliki oleh tergugat sebagai ganti objek jaminan fidusia yang telah hilang. Permasalahan dalam artikel ini adalah apa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor bila objek jaminan  fidusia  telah  hilang  dan  apa  akibat  hukum  apabila  debitor  wanprestasi  jaminan  fidusia telah hilang. Dalam putusan nomor : 88/Pdt.G/2011/PN.Sda hakim memutuskan bahwa tergugat wajib melunasi hutang akibat perjanjian kredit yang masih berlangsung. Sedangkan hakim menolak permohonan penggugat untuk menyita sebidang tanah milik tergugat karena objek tersebut bukan termasuk objek jaminan fidusia.
Kata Kunci: Fidusia; Jaminan Fidusia; Constitutum Possesorium.

## Pendahuluan
Pengaturan  hukum  jaminan  secara  umum  diatur  didalam  Pasal  1131  BW dan 1132 BW. Pasal 1131 BW menyatakan bahwa seseorang yang memiliki utang, wajib  untuk  melunasi  utang-utang  yang  timbul  dari  suatu  perikatan  yang  telah dibuatnya.  Dalam  pelunasan  utang  kreditor  memiliki  posisi  yang  sama  dengan kreditor lainnya. Apabila debitor tidak sanggup untuk melunasi utang yang timbul dari  suatu  perikatan  yang  ia  buat  maka  segala  bentuk  harta  debitor  baik  benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang belum ada semua harta tersebut dijual untuk keperluan pelunasan utang debitor kepada kreditor. Apabila terdapat lebih dari satu kreditor maka kreditor menerima hasil dari penjualan harta debitor secara proporsional.
Selanjutnya  pada  Pasal  1132  BW  menyatakan  bahwa  pada  asasnya  dalam pelunasan utang, kreditor memiliki kedudukan yang sama dalam pelunasan utang, baik tagihan yang sudah lama atau yang masih baru. Dengan adanya, persamaan dari  kreditor  mengakibatkan  kreditor  bertindak  sebagai  kreditor  konkuren  yang dalam hal ini untuk penerimaan pelunasan utang para kreditor konkuren menerima hasil yang sama dengan kreditor lainnya. Tentunya hal ini kurang dapat melidungi hak-hak kreditor sebagai pemberi pinjaman uang kepada debitor. Pembayaran utang secara proporsional dari hasil penjualan harta debitor mengakibatkan kreditor tidak dapat menerima kembali seluruh piutangnya.

## Abdullah Kahfi: Perlindungan Hukum Bagi
Dalam kalimat yang terakhir Pasal 1132 BW terdapat pengecualian bahwa asas persamaan diantara kreditur ini dapat disimpangi dengan adanya hak untuk mendahulukan  kreditor. 1 Dengan  adanya,  jaminan  khusus  yang  diberikan  oleh debitor kepada kreditor maka hal ini menjadikan kreditor konkuren berubah menjadi kreditor  preferen  dan  posisi  kreditor  preferen  lebih  tinggi  dari  kreditor-kreditor lainnya. Apabila debitor wanprestasi maka kreditor tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengeksekusi benda jaminan yang dimiliki oleh debitor guna pelunasan utang – utangnya.
Lembaga jaminan dibedakan menjadi 2 tempat, yaitu didalam buku II BW dan di luar buku II BW. Ketentuan–ketentuan pasal yang masih berlaku di dalam buku II BW yakni Pasal 1150 BW–1161 BW tentang Gadai dan Hipotek pasal 1162 BW–Pasal 1232 BW. Sedangkan untuk lembaga jaminan diluar buku II BW yakni:
1. Undang–Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
2. Undang  Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Undang–Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang Resi Gudang.
Di  negara  Indonesia  sendiri,  dapat  kita  jumpai  lembaga  jaminan  yang diatur  dalam  BW  yaitu  lembaga  jaminan  gadai  yang  terdapat  dalam  Pasal  1150 BW  merupakan  hak  jaminan  kebendaan  yang  mengisyaratkan  bahwa  debitur menyerahkan  benda  jaminan  berupa  benda  bergerak  dalam  kekuasaan  kreditor sebagai barang jaminan untuk pelunasan hutang. Hal ini tentu sangat memberatkan debitor  dalam  meningkatkan  kegiatan  perekonomian  apabila  benda–benda  yang dijaminkan  tersebut  merupakan  benda  yang  dipakai  untuk  kegiatan  sehari-hari. Untuk  mengatasi  kendala  tersebut  terdapat  lembaga  jaminan  fidusia  yang  tidak mengisyaratkan penyerahan benda jaminan kepada kreditor.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :
“fid usia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.“
1 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta 2008.[81].
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Dalam pasal tersebut, debitur tidak perlu menyerahkan benda jaminan kepada kreditor sebagai pemberi utang. Penyerahan atas dasar kepercayaan yang disebutkan pasal  diatas  merupakan  penyerahan  dilakukan  dengan  cara  memindahkan  hak kepemilikan bendanya kepada si pemberi hutang.

## Asas-asas dalam Jaminan Fidusia
Asas merupakan suatu dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam bidang hukum, asas merupakan suatu pondasi atau tumpuan yang dijadikan landasan untuk membuat peraturan perundang – undangan. Dalam Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terdapat asas–asas yang melandasi Undang-Undang tersebut yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Asas droit de preference , asas ini ada di dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia. Droit de preference adalah hak  mendahului  yang  dimiliki  oleh  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  untuk mendapatkan pelunasan utang dari penjualan benda yang jadikan jaminan baginya.
2. Asas droit de suite , dalam hukum jaminan kebendaan hak kebendaan selalu mengikuti pada benda tersebut dimana pun dan pada siapa pun benda itu berada.
3. Asas Accessoir , asas ini menjelaskan bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian  ikutan  dari  perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok.  Dalam hal  ini  Jaminan  Fidusia  timbul  karena  adanya  perjanjian  kredit  antara kreditor dengan debitor dengan diserahkannya objek jaminan berupa benda bergerak sebagai jaminan atas prestasi yang telah dibuat oleh keduanya. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Asas bahwa Undang–Undang Fidusia menjamin utang–utang yang akan ada dikemudian hari. Dalam penjelasan Pasal 7 huruf b dikatakan bahwa Utang yang  akan  timbul  dikemudian  hari  yang  dikenal  dengan  istilah  “kontinjen”, misalnya  utang  yang  timbul  dari  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
5. Asas  spesialitas  dan  Publisitas,  dalam  hal  jaminan  Fidusia,  objek  jaminan

## Abdullah Kahfi: Perlindungan Hukum Bagi
Fidusia wajib di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yang di atur di dalam Pasal 6 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
6. Pada Pasal 9 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang akan ada. Dalam hal ini ketentuan Pasal 9 menyatakan bahwa selain benda, jaminan fidusia juga dapat dibebankan kepada piutang seseorang baik yang ada maupun piutang yang akan ada.
7. Asas  bahwa  kreditor  sebagai  penerima  Fidusia  tidak  boleh  memiliki  objek benda  Jaminan  Fidusia,  apabila  hal  tersebut  tetap  dilakukan  oleh  kreditor dengan  alasan  debitor  telah  wanprestasi  maka  akibat  hukumnya  batal  demi hukum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 33 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8. Asas  pemberi  Jaminan  Fidusia  yang  tetap  menguasai  benda  jaminan  harus mempunyai itikad baik ( te goeder trouw, in good faith ).
9. Asas penerima Fidusia diberikan kemudahan untuk melakukan eksekusi objek benda  Jaminan  Fidusia.  Hal  ini  dijelaskan  pada  Pasal  15  Undang  –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
10. Asas bahwa pemberi-fidusia wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia apabila terjadi eksekusi terhadap jaminan fidusia.
11. Asas para pihak dilarangan untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan  proses  perjanjian  jaminan  fidusia.  Pada  pada  Pasal  35  Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melindungi para pihak dari upaya untuk melakukan tindak kejahatan.
12. Asas perlindungan terhadap kepentingan kreditor akibat penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh debitor dalam menguasai objek benda jaminan fidusia.
13. Asas perbuatan–perbuatan yang harus melalui persetujuan kreditor. Dalam hal ini  terdapat  pada  Pasal  23  Undang–Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia.

## 6 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Asas–asas dalam Jaminan Fidusia yang Memberikan Perlindungan Kepada
Kreditor
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia terdapat asas–asas yang sudah dibahas di sub bab sebelumnya. Namun tidak semua asas–asas yang ada di dalam Undang–Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat melindungi hak–hak kreditor. Hanya ada beberapa Asas– asas  di  dalam  Undang–Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia yang dapat melindungi hak–hak kreditor yakni sebagai berikut :
1. Asas preferensi yang terdapat pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 27 Undang-Un- dang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada asas ini kreditor yang memberikan hutang dengan dibebani hak jaminan kebendaan maka untuk pelunasannya lebih didahulukan dari pada kreditor yang memberikan hutang kepada kreditor dengan tidak dibebani hak jaminan.
2. Asas bahwa debitor dilarang untuk memfidusiakan kembali objek benda Jam- nan Fidusia, asas ini terdapat pada Pasal 17 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Asas kewenangan kreditor untuk melakukan eksekusi atas benda objek Jam- inan Fidusia. Asas ini tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Asas  perbuatan–perbuatan  yang  harus  melalui  persetujuan  kreditor. Asas  ini tercantum dalam Pasal 23 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Ja- minan Fidusia.
5. Asas bahwa pemberi-fidusia wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia apabila terjadi eksekusi terhadap jaminan fidusia. Penyerahan dalam hal ini dilakukan secara nyata, yaitu dengan memberikan objek benda jaminan fidusia kepada kreditor.
6. Asas para pihak dilarangan untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan proses perjanjian jaminan fidusia. Asas tersebut tercantum di dalam Pasal 35 Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
7. Asas perlindungan terhadap kepentingan kreditor akibat penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh debitor dalam menguasai objek benda jaminan fidusia.

## Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pengikatan Objek Jaminan Fidusia
Mengenai  tata  cara  pendaftaran  objek  benda  Jaminan  Fidusia  telah dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran objek benda Jaminan Fidusia wajib di daftarkan di kantor pendaftaran  fidusia.  Dalam  hal  ini,  pendaftaran  objek  benda  Jaminan  Fidusia dapat dilakukan di tempat kantor pendaftaran fidusia berdasarkan wilayah hukum pendaftar Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  dengan  melampirkan  pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia (isi Pasal 13 Undang-Undang Fidusia). Peraturan Pemerintah    Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
Setelah  dokumen  permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dinyatakan lengkap  maka  pendaftar  dapat  mengajukan  pernyataan  pendaftaran  yang  sesuai dengan isi Pasal 3 yang menjelaskan isi dari pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memuat tentang:
a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. Tanggal,  nomor  akta  Jaminan  Fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
e. Nilai penjaminan; dan
f. Nilai  Benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia.  Setelah  dokumen permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dinyatakan lengkap maka pendaftar dapat mengajukan pernyataan pendaftaran yang sesuai dengan isi Pasal 13 ayat 2  yang  menjelaskan  isi  dari  pernyataan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud dalam ayat 1 memuat tentang:
g. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
h. Tanggal,  nomor  akta  Jaminan  Fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan  notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
i. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
j. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
k. Nilai penjaminan; dan nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

## Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018

## Klausula Asuransi
Asuransi dilihat dari fungsinya bisa merupakan perjanjian alih risiko yang memiliki arti yakni jika tertanggung telah membayar premi maka risiko tertanggung diambil  alih  penanggung  dengan  memberikan  ganti  rugi  jika  terjadi  peristiwa. 2
Pemberian  Asuransi  pada  Objek  Jaminan  Fidusia  berfungsi  sebagai  pelindung apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh kreditor atau debitor. Pembebanan Asuransi terhadap Objek Jaminan Fidusia diberikan  pada  saat  pinjaman  kredit  diberikan  kepada  kepada  debitor.  Hal  ini dilakukan  agar  Asuransi  dapat  memberikan  perlindungan  kepada  debitor  dan kreditor jika suatu saat terjadi peristiwa hukum terhadap objek jaminan fidusia yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi debitor dan kreditor.

## Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitor
Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi kreditor untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana  mestinya  sehingga  muncul  peristiwa  yang  disebut  wanprestasi. 3
Sedangkan untuk dapat menyatakan bahwa debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terdapat faktor yakni:
1. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Debitor terlambat dalam memenuhi prestasi.
3. Debitor berprestasi tidak sebagaimana mestinya. 4
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 5
Dalam hal debitor tidak melakukan prestasi sebagaimana mestinya, keadaan
2 R. Ali  Rido, Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, dan Asuransi Haji, Alumni, Bandung, 1992.[6].
3 Agus yudha hernoko, Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.[260-261].
4 Purwahid Patrik, Dasar – dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994.[11].
5 Subekti, Op. Cit .[45].
ini  tidak  memerlukan  pernyataan  lalai  untuk  dapat  mendalilkan  debitor  telah melakukan wanprestasi. Debitor sejak awal perjanjian sudah memiliki niatan untuk menepati janji – janji nya kepada kreditor.

## Studi Kasus dalam Putusan Nomor: 88/Pdt.G/2011/PN.Sda
Dalam  putusan  pengadilan  negeri  sidoarjo  nomor  :  88/Pdt.G/2011/ PN.Sda penggugat dalam hal ini adalah kreditor yang memberikan kredit berupa pembiayaan kendaraan bermotor dengan dibebani jaminan fidusia kepada debitor. Dalam gugatannya, kreditor melayangkan gugatan wanprestasi terhadap debitor dikarenakan  debitor  telah  menunggak  pembayaran  kredit  hingga  tiga  bulan. dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh kreditor, debitor menanggapi hal tersebut  dengan  mendalilkan  bahwa  keterlambatan  pembayaran  kredit  karena kendaraan  bermotor  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  telah  hilang  saat disewakan pada pihak ke tiga. Oleh karena itu, kreditor memohon kepada majelis hakim agar dapat dilakukan sita jaminan berupa sebidang tanah milik tergugat sebagai  pengganti  objek  jaminan  fidusia  yang  telah  hilang.  Dalam  putusannya majelis hakim menghukum tergugat agar membayar sisa kredit yang masih belum terbayar  beserta  bunga  yang  timbul  atas  keterlambatan  pembayaran  tersebut. majelis  hakim  menolak  permohonan  penggugat  untuk  melakukan  sita  jaminan berupa sebidang tanah milik tergugat karena dalam hal ini tanah tersebut bukan bagian dari objek jaminan fidusia.

## Kesimpulan
a. Terdapat 7 bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang Jaminan fidusia yakni yang Pertama pada Pasal 1 angka 2 terdapat hak preferen, dengan adanya hak preferen maka kreditor yang memberikan hutang dengan dibebani objek benda jaminan milik debitor memiliki posisi yang lebih tinggi dari kreditor-kreditor lainnya. Kreditor preferen dapat menjual objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri apabila debitor telah melakukan wanprestasi. Yang kedua yakni pada pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang debitor
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
untuk memfidusiakan kembali objek benda jaminan fidusia. Larangan untuk melakukan  fidusia  kembali  oleh  debitor  memberikan  perlindungan  kepada kreditor apabila terdapat permasalahan hukum dengan pihak diluar perjanjian. Yang ketiga undang-undang memberikan perlindungan kepada kreditor untuk melakukan  eksekusi  atas  objek  jaminan  fidusia  apabila  debitor  telah  lalai dalam  pemenuhan  prestasinya.  Kewenangan  eksekusi  ini  diatur  di  dalam Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia. Keempat, perbuatan-perbuatan yang harus melalui persetujuan kreditor yakni menggunakan,  menggabungkan,  mencampurkan  atau  mengalihkan  benda atau hasil dari benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia harus melalui persetujuan dari kreditor. Mengenai bentuk perlindungan tersebut diatur di dalam pasal  23  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia. Kelima,  pemberi-fidusia  wajib  menyerahkan  objek  benda  jaminan  fidusia apabila  terjadi  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia.  Penyerahan  dalam eksekusi ini dilakukan secara penyerahan nyata. Keenam, Pasal 35 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai larangan para pihak untuk melakukan pemalsuan dan penipuan dalam melakukan proses perjanjian jaminan fidusia. Apabila ada yang melakukan tindakan tersebut maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Ketujuh, yakni perlindungan terhadap kepentingan kreditor akibat penyalahgunaan yang akan dilakukan oleh debitor dalam menguasai objek benda jaminan fidusia. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh debitor Menurut pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat dikenai sanksi pidana.
b. Objek  jaminan  fidusia  yang  hilang  dan  tidak  ditemukan  mengakibatkan perjanjian  jaminan  fidusia  telah  hapus.  Akan  tetapi  hal  ini  tidak  dapat menghapus perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok akan hapus apabila debitor telah melunasi hutangnya kepada kreditor. Sehingga perlu adanya suatu gugatan wanprestasi oleh kreditor yang ditujukan kepada debitor  akibat  hilangnya  objek  benda  jaminan  fidusia  agar  kerugian  yang dialami oleh kreditor dapat diberikan ganti rugi.

## Daftar Bacaan

## Buku
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
Patrik Purwahid, Dasar – dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994.
Rido, R. Ali, Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, dan Asuransi Haji, Alumni, Bandung, 1992.
Subekti, H ukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979.
Usman, Rachmadi, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta 2008.
HOW TO CITE : Abdullah Kahfi, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Bila Objek Jaminan Fidusia Telah Hilang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 88/Pdt.G/2011/Pn.Sda)’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist-Diction.