## PENGARUH ZAKAT PROFESI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS LUBUK PAKAM, SUMATERA UTARA
Juli Puspita Sari Harahap
Mahasiswa FAI UISU
Ahmad Adib Nasution Dosen Tetap FAI UISU Nahar Alang Abdul Ghani Dosen Tetap FAI UISU

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  seberapa  besar  pengaruh  zakat profesi  terhadap  pengentasan  kemiskinan  di  baznas  lubuk  pakam,  sumatera utara . Variabel yang digunakan penelitian ini yaitu zakat profesi (X), terhadap pengentasan kemiskinan (Y). Pada Penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis  penelitian  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer.  Responden  yang  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini sebanyak  97  orang.  Proses  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakaan metode  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  bantuan SPSS 20  untuk mendapatkan  gambaran  umum  tentang  hubungan  antara  satu  variabel  dengan variabel  lainnya.  Hasil  penelitian  secara  parsial  menunjukan  bahwa  variabel zakat profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

## Kata Kunci: Zakat Profesi, Pengentasan Kemiskinan

## Pendahuluan
Dalam  ketentuan  hukum  Islam,  kadar  pengeluaran  zakat  profesi  antara  lain  2,5  % (apabila  dianologikan  dengan  perdagangan)  5  %  (Apabila  dianologikan  dengan    zakat pertanian) dan 20 % (apalagi dianalogikan dengan zakat rizaks ) pada sistem pengelolaan di Badan  Amil  Zakat  Nasional  Sumatera  Utara ,  besarnya  persentasi  kadar  zakat  profesi  yang dikeluarkan  oleh  muzakki  sebesar  2,5  %.  dan  zakat  profesi  ini  berasal  dari  muzakki  yang berasal dari PNS  dan  juga non PNS  yang  bekerja sama dengan pihak BAZNAS  yang  mana setiap  bulannya  zakat  profesi  tersebut  sudah  terpotong  secara  langsung.  Badan  amil  zakat adalah  organisasi  pengelolaan  zakat  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  yang  terdiri  dari  dan unsur  masyarakat  dan  pemerintah  dengan  tugas  mengumpulkan,  mendistribusikan  dan mendayagunakan  dana  zakat  sesuai  dengan  ketentuan  agama.  Sebelum  diperbaharui    yaitu Undang-Undang  No.  38  Tahun  1999  tentang  zakat  menjadi  Undang-undang  Republik Indonesia pengelolaan zakat di Indonesia mempunyaai landasan hukum. Pengelolaan zakat di Indonesia  dalam  Undang-Undang  ini  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai dari lokal maupun nasional. Pengelolaan zakat ini juga bisa dilakukan  oleh  pihak-pihak  lainnya  seperti  lembaga-lembaga  keagamaan,  lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.
Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ Zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk diberikan  kepada  pihak  yang  menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam”.  Hal  ini  berarti bahwa  ibadah  zakat  hukumnya  wajib  bagi  orang  muslim  maupun  badan  usaha.  Pada kenyataannya dalam khazasah keilmuan Islam zakat yang dibahas adalah zakat yang  secara terang  dijelaskan  oleh  nash.  Zakat  profesi  pada  awalnya  tidak  direspon  khazanah  kelimuan Islam,  tapi  pada  perkembangannya  zakat  profesi  ini  mulai  menjadi tranding  topic setelah seorang cendikian muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qordawi, mengemukakan hal tersebut.
Dana  zakat  yang  dimiliki  BAZNAS  sendiri  mengalami  perkembangan  yang  sangat pesat,  yang  mana  dari  tahun  ke  tahun  selalu  mengalami  peningkatan,  Dan  dari  dana  zakat yang  terkumpul  telah  disalurkan  untuk  melaksanakan  berbagai  program  BAZNAS Kabupaten  deli  serdang,  yaitu  program  dana  bina  usaha,  yang  merupakan  dana  bantuan pembinaan  dan  pengembangan  usaha  keluarga  miskin.  BAZNAS  juga  memiliki  program beasiswa  pendidikan,  terutama  bagi  siswa  berprestasi  dari  keluarga  miskin.  Kesadaran masyarakat  untuk  mengeluarkan  zakat  pada  dekade  ini  semakin  tinggi,  hal  ini  dibuktikan dengan menjamurnya lembaga-lembaga yang menerima titipan zakat untuk dikelola.
Dalam  pasal  1  ayat  2  UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan  zakat dijelaskan  :  “  Zakat  adalah  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau  badan usaha  untuk  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam”.  Hal ini  berarti  bahwa  ibadah  zakat  hukumnya  wajib  bagi  orang  muslim  maupun  badan  usaha. Pada  kenyataannya  dalam  khazasah  keilmuan  Islam  zakat  yang  dibahas  adalah  zakat  yang secara terang dijelaskan oleh nash. Zakat profesi pada awalnya tidak direspon oleh khazanah keilmuan  Islam,  tapi  pada  perkembangannya  zakat  profesi  ini  mulai  menjadi tranding  topic setelah  seorang  cendikian  muslim  dari  Mesir,  yakni  Yusuf  Qordawi  mengemukakan  hal tersebut.
Dapat  dikategorikan  dari  sejumlah  pendapatan  yang  termasuk  dalam  kategori  zakat profesi, seperti:
1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun  swasta  (Perusahaan  swasta).  Pendapatan  yang  dihasilkan  dari  pekerjaan  seperti ini  biasanya  bersifat  aktif  atau  dengan  kata  lain  relatif  ada  pemasukan/pendapatan  pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya perbulan).
2. Pendapatan  dari  hasil  kerja  profesional  pada  bidang  pendidikan,  keterampilan  dan kejuruan  tertentu,  dimana  si  pekerja  mengandalkan  kemampuan/keterampilan pribadiannya,  seperti:  dokter,  pengacara,  tukang  cukur,  artis,  perancang  busana,  tukang jahit, presenter, musisi,dan sebagainya. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini  biasanya  bersifat  pasif,  tidak  ada  ketentuan  pasti  penerimaan  pendapatan  pada  setiap periode tertentu. (Mufraini, 2006:73)
Hasil kerja dalam pengertian kini mencakup:
1. Gaji dan upah dan apa saja yang sehukum dengannya.
2. Upah keahlian selain perniagaan, dimana yang berperanan penting disitu ialah kerja.
Beberapa  alasan  yang  menegaskan  bahwa  pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat harus  dilakukan  melalui  lembaga  zakat,  dikarenakan  daalam  rangka  menjamin  ketaatan pembayaran,  menghilangkan  rasa  canggung  yang  mungkin  dialami  oleh  mustahiq  ketika berhubungan  dengan  muzakki,  untuk  mengefisienkan  dan  mengefektifkan  pengalokasian dana  zakat  dan  alasan  yang  menyatakan  bahwa  ketidakterpisahan  antara  agama  dan  negara, karena zakat juga termasuk urusan negara.
Zakat  profesi  didistribusikan  kepada  mustahiq.  Indikasinya  adalah  harta  tersebut dimanfaatkan  sebagao  modal  usaha  yang  diharapkan  dapat  meningkatkam  taraf  ekonomi mustahiq. Termasuk  juga dalam pengertian  jika harta yang dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahiq secara berkala.
Baznas  Lubuk  Pakam  meupakan  lembaga  satu-satunya  lembaga  yang  berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di Lubuk Pakam. Potensi zakat yang berasal  dari  pegawai  BAZNAS  kurang  lebih  dari  100  Juta  Rupiah.  Potensi  sebesar  itu  jika tidak  diperoleh  dengan  baik  akan  menimbulkan  persoalan  yang  besar.  Berdasarkan  hasil statistic  BAZNAS  Lubuk  Pakam  tahun  2018-2020  pada  Dinas  Instansi  di  lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
Tabel 1.1

## JUMLAH ZAKAT  YANG TERKUMPUL DI BAZNAS DELI SERDANG
TAHUN JUMLAH ZAKAT YANG TERKUMPUL 2018 Rp.    346.120.000 2019 Rp. 1.300.000.000 2020 Rp. 1.917.000.000
Sumber : Baznas Deli Serdang

## Metode Penelitian
Lokasi  yang  menjadi tempat Penelitian  ini dilaksanakan di  Kantor Badan Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  Deli  Serdang  Jl.  Mahoni  No.1  Lubuk  Pakam.  Dalam  penelitian  ini, sampel  yang  digunakan  adalah  97  mustahiq  miskin  yang  menerima  zakat  profesi  dari BAZNAS  Lubuk  Pakam.  Dan  teeknik  penarrikan  sampel  yang  digunakan  penulis  adalah Teknik  Random  Sampling  (pengambilam  sampel  secara  acak)  Tanpa  memperhatikan  strata yang ada dalam populasi itu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalah  teknik  pengumpulan  datadiawali  dengan mengumpulkan  data  yang  berwujud  angka-angka  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan diolah  dengan  program  SPSS  Statistics  Version  23.  Setelah  itu  barulah  bentuk  penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh aspek penelitian, dengan cara menarik kesimpulan dari beberapa fakta umum sehingga menghasilkan kesimpulan.

## Pengertian Zakat Profesi
Zakat  Profesi  dalam terminologi Arab  dikenal  dengan  istilah  “ al-mihn” .    Kalimat  ini merupakan  bentuk  jama  dari al-mihnah yang  berarti  pekerjaan  atau  pelayanan.    Ada  yang berpendapat Profesi atau dalam bahasa fiqh disebut” al-Māl al-Mustafād . ( Wahbah Az-Zuhailī, 1989 ) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Orang  yang ahli  melakukan pekerjaannya disebut profesional. Dengan demikian, pengertian profesi  adalah  orang-orang  yang  memiliki  pekerjaan  tertentu  berdasarkan  keahlian  atau keterampilannya,  sehingga  menghasilkan  pendapatan  tertentu.  Pendapatan  tersebut  bisa diterima  permanen  setiap  bulan  (seperti;  PNS,  para  pegawai  perusahaan)  ataupun  tidak permanen (seperti; konsultan, advokat, kontraktor, dll). Yūsuf al-Qarḍawi mengatakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha  yang  menghasilkan uang atau kekayaan, baik dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang  lain,  maupun dengan  bergantung kepada orang  lain, seperti  pemerintah,  perusahaan  swasta,  maupun  perorangan  dengan  memperoleh  upah,  gaji, atau honorium.
Penghasilan  yang  diperoleh  dari  kerja  sendiri  itu,  merupakan  penghasilan  proesional murni,  seperti  penghasilan  seorang,  insinyur,  desainer,  advokat,  seniman,  penjahit,  tenaga pengajar  (guru,  dosen,  dan  guru  besar),  konsultan,  dan  sejenisnya.  Adapun  hasil  yang
diperoleh  dari  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  pihak  lain  adalah  jenis-jenis  pekerjaan seperti  pegawai,  buruh,  dan  sejenisnya.  Hasil  kerja  ini  meliputi  upah  dan  gaji  atau penghasilan-penghasilan  tetap  lainnya  yang  mempunyai  nisab. Menurut  Wahbah  az-Zuhayli zakat  profesi  itu  adalah zakah  rawatib  almuwazhaffin (zakat  gaji  pegawai).  ( Wahbah    Az- Zuhailī,  1989 )  Menurut  Didin  Hafidhuddin  zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikenakan  pada tiap  pekerjaan  atau  keahlian  profesional  tertentu,  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Misal  profesi  dokter,  konsultan,  advokat,  dosen,  arsitek,  dan  sebagainya.  ( Didin Hafidhuddin, 2002 ) Dapat disimpulan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang  yang  memiliki  skill  atau  keterampilan  secara  individual  maupun  kelembagaan seperti pegawai negeri ataupun swasta, dokter umum/spesialis, kontaktor, konsultas dan lain- lain.
Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Alquran dan al-Sunnah,  tidak  memuat  aturan  hukum  yang  tegas  mengenai  zakat  profesi  ini.  Begitu  juga ulama  mujtahid  seperti  Abū  Hanifah,  Mālik,  Syāfi’ī,  dan  Aḥmad  ibn  Hanbal  tidak  pula memuat  dalam  kitab-kitab  mereka  mengenai  zakat  profesi  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh terbatasnya  jenis-jenis  usaha  atau  pekerjaan  masyarakat  pada  masa  Nabi  dan  pada  masa Imām  mujtahid.  Sementara  Hukum  Islam  itu  sendiri  harus  mampumencari  pemecahan  atau menetapkan  peristiwaperistiwa  hukum  yang  terus  berkembang  sesuai  dengan  kemajuan pemikiran  dan  penemuan  manusia.  Saat  ini  sektor-sektor  dalam  perekenomian  modern merupakan obyek penting dalam pembahasan zakat. Eksistensi sektor ekonomi seperti sektor pertanian,  perkebunan,  industri  dan  lainnya,  cukup  signifikan  kontribusinya  dalam  laju pertumbuhan prekonomian masyarakat dan negara. Zakat profesi sesungguhnya tetap masuk dalam zakat mal yang selama ini telah diwajibkan, bedanya adalah tentang cara memperoleh yaitu  hasil  dari  keahlian  atau  profesi.  Cara  tersebut  belum  berkembang  di  masa  Nabi  dan sahabat.  Dengan  demikian,  wajar  jika  pada  masa  lalu  tidak  dijumpai  ketentuannya  dalam hadis Nabi.

## Persepsi Ulama dan dasar Hukum Tentang Zakat Profesi
Ada  ulama  yang  mewajibkannya  zakat  profesi,  dan  ada  pula  ulama  yang  tidak mewajibkannya.Tentang hukum zakat profesi memang masih menjadi kontroversi dan belum begitu  diketahui  oleh  masyarakat  muslim  pada  umumnya,juga  oleh  kalangan  profesional muslim  di  tanah  air  pada  khususnya.  Namun  demikian,  sudah  ada  kesadaran  dan  semangat untuk  menyisihkan  sebagian  penghasilan  sebagai  zakat  yang  diyakininya  sebagai  kewajiban agama yang harus dikeluarkannya.Ada dua metode penetapan menentukan harta obyek zakat termasuk  zakat  profesi    dengan  dua  cara  yaitu;  metode tafṣīlī dan  metode Ijmāli .  Metode tafṣīlī :  yaitu  beberapa  obyek  zakat  yang  telah  ditentukan    Naṣ  (Alquran-Hadis)  apabila terpenuhi pesyaratannya. Misalnya zakat pertanian (Qs : 6 : 141), zakat emas dan perak  (Qs : 9 : 34-35). Sedangkan metode Ijmāl , yaitu : Obyek zakat, dimana Alquran mewajibkan zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa dijelaskan rinciannya (Qs : 9 : 103)
Penegasan  ini  juga  terlihat  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No  02  tahun  2008 tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  Buku  zakat  pasal  679    menjelaskan bahwa  zakat  wajib  pada  barang-barang  yang  memiliki  nilai  ekonomis  dan  barang  bergerak maupun  tidak  bergerak  yang  berupa  tanaman,  buah-buahan,  binatang  ternak  dan  binatang peliharaan,  yang  diperuntukkan  untuk  dijual  dengan  syarat-syarat  sebagai  berikut;    (1). Mencapai  Niṣab,  dan  adanya  maksud  atau  niat  diperdagangkan.  (2).  Besarnya  Niṣab  zakat barang  perdagangan  adalah  senilai  dengan  85  gram  emas  (3).  Zakat  yang  harus  dibayarkan adalah  sebesar  2,5  %.  (4).  Waktu  pembayaran  zakat  barang-barang  perdagangan  setelah
melalui  haul  kecuali  pada  barang-barang  yang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya untuk pertanian pada saat memanennya.
Perkembangan  sektor  modern  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  obyek  zakat  mal adalah  profesi,  perusahaan,  surat-surat  berharga  (saham-obligasi),  bisnis  atau  perdagangan mata  uang,  dan  perkebunan.Profesi  merupakan  bentuk  usahausaha  yang  relatif  baru  yang tidak dikenal pada masa nabi, sahabat dan tabiin. Karena itu, sangat wajar jika tidak dijumpai ketentuan  hukumnya  secara  jelas  (tersurat)  baik  dalam  Alquran  maupun  dalam  al- Sunnah.Menurut  ilmu Uṣūl  fiqh (metodologi  hukum  Islam),  untuk  menyelesaikan  kasus- kasus  yang  tidak  diatur  oleh  Naṣ  (Alquran  dan  al-Sunnah)  secara  jelas,  dapat  diselesaikan dengan  jalan  ijtihad  dengan  mengembalikan  persoalan  tersebut  kepada  Alquran  dan  sunnah itu  sendiri.  Pengembalian  kepada  dua  sumber  hukum  itu  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi).Khusus mengenai zakat profesi  ini  dapat  ditetapkan  hukumnya  berdasarkan  perluasan  cakupan  makna  lafaz  yang terdapat dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267:
ٓ اَي َّمِم َو ْمُتْبَسَك اَم ِتٰبِ يَط  ْنِم ا ْوُقِفْنَا ا  ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَا
ِهْيِذ ِخٰاِب ْمُتْسَل َو َن ْوُقِفْنُت ُهْنِم  َثْيِبَخْلا اوُمَّمَيَت  َلْ َو ۗ  ِض ْرَ ْلْا َنِ م ْمُكَل اَنْج َرْخَا  ا
دْيِمَح ٌّيِنَغ َ هاللّٰ َّنَا ا  ْوُمَلْعا َو ۗ ِهْيِف ا ْوُضِمْغُت  ْنَا   َّلِْا
Ayat di atas bersifat umum yaitu semua hasil usaha yang baik (halal). Kemudian, ulama membatasi  pengertiannya  terhadap  beberapa  jenis  usaha  atau  harta  yang  wajib  dizakatkan yaitu;  harta  perdagangan,  emas  dan  perak,  hasil  pertanian  dan  peternakan.  Pengkhususan terhadap  beberapa  bentuk  usaha  dan  harta  ini  tentu  saja  membatasi  cakupan  lafaz  umum pada  ayat  tersebut  sehingga  tidak  mencapai  selain  yang  disebutkan  tersebut.  Untuk menetapkan  hukum  zakat  profesi,  lafaz  umum  tersebut  mestilah  dikembalikan  kepada keumumannya  sehingga  cakupannya  meluas  meliputi  segala  usaha  yang  halal  yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.
Dasar hukum kedua mengenai zakat profesi ini adalah Qiyās atau analogi. Zakat profesi disamakan  hukumnya  dengan  zakat-zakat  yang  lain  seperti  zakat  hasil  pertanian  dan  zakat emas dan perak. Allah telah  mewajibkan untuk  mengeluarkan zakat dari  hasil pertaniannya bila  mencapai  Niṣab  5  wasaq  (750  kg  beras)  sejumlah  5  atau  10  %.  Konsekuensinya,  jika hasil  pertanian  saja  sudah  wajib  zakat,  tentu  untuk  profesi-profesi  tertentu  yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.
Di samping qiyas kepada pertanian, secara khusus juga dapat di-Qiyāskan kepada harta sewaan.  Yūsuf  al-Qarḍawi  mengemukakan  bahwa  ulama  kontemporer,  seperti  A.  Rahman Hasan, Abū Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan  zakat  penyewaan  yang  dibicarakan  ImāmAḥmad  Ibn  Hanbal.  Imam  Aḥmad berpendapat  tentang  seseorang  yang  menyewakan  rumahnya  dan  mendapatkan  sewa  yang cukup  banyak,  dia  wajib  mengeluarkan  zakatnya  ketika  menerima  sewa  tersebut.  Menurut Yusuf  Qarḍawi,  persamaan  antara  keduanya  adalah  dari  segi  kekayaan  penghasilan,  yaitu kekayaan  yang  diperoleh  seorang  muslim  melalui  bentuk  usaha  yang  menghasilkan kekayaan.  Karena  profesi  merupakan  bentuk  usaha  yang  menghasilkan  kekayaan,  sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.
Dasar hukum yang lainnya, adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan  mengembangkan harta. Di samping  itu zakat  adalah untuk menolong para mustaḥiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Sebagai cerminan rasa keadilan  yang  merupakan  ciri  utama  ajaran  Islam,  ialah  kewajiban  zakat  pada  semua penghasilan  dan  pendapatan.  Dengan  tiga  alasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat
profesi  sama  hukumnya  dengan  zakat-zakat  bidang  usaha  lain,  seperti  perdagangan,  emas dan perak, tanaman, dan binatang ternak, yaitu wajib.
Selanjutnya,  Nisab  merupakan  batas  minimal  atau  jumlah  minimal  harta  yang  dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya dikembalikan (diqiaskan) kepada  Niṣab  zakat-zakat  yang  lain,  yang  sudah  ada  ketentuan  hukumnya.Ada  dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran Niṣab zakat profesi tersebut.  Pertama, nisab  zakat  profesi  disamakan  dengan  Niṣab  zakat  emas  dan  perak,  yaitu  dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai  standar nilai uang  yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan Hadis Riwayat Daud dinyatakan bahwa  tidak  ada  suatu  kewajiban  bagimu-dari  emas  (yang  engkau  miliki)  hingga  mencapai jumlah  20  dinar).Kedua,  nisabnya  disamakan  dengan  zakat  hasil  pertanian  yaitu  5  wasaq  ( sekitar  750  kg  beras).  Zakatnya  dikeluarkan  pada  saat  diterimanya  penghasilan  dari  profesi tersebut sejumlah 5 atau 10 %, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
Ada  ulama  yang  berpendapat  bahwa  untuk  jenis-jenis  profesi  berupa  bayaran  atas keahlian,  seperti  dokter  spesialis,  akuntan,  advokat,  kontraktor,  arsitek,  dan  profesi-profesi yang  sejenis  dengan  itu,  termasuk  juga  pejabat  tinggi  negara,  guru  besar,  dan  yang  sejajar dengannya,  Niṣab  zakatnya  disamakan  dengan  zakat  hasil  pertanian,  yakni  senilai  kurang lebih 750 kg beras (5 wasaq). Meskipun kelihatannya pekerjaan tersebut bukan usaha  yang memakai  modal,  namun  ia  sebenarnya  tetap  memakai  modal,  yaitu  untuk  peralatan  kerja, transportasi,  sarana  komunikasi  seperti  telepon,  rekening  listrik,  dan  lain-lain,  zakatnya disamakan  dengan  zakat  hasil  pertanian  yang  memakai  modal,  yakni  5  %.  Pembayarannya dilakukan  ketika  menerima  bayaran  tersebut  seperti  buahbuahan  ketika  panen.    Ini  sama dengan  zakat  pertanian  yang  yang  menggunakan  biaya  irigasi  (bukan  tadah  hujan).Dengan demikian,  jika  harga  beras  1  kg  Rp.  3200,  sedangkan  nisab  (batas  minimal  wajib  zakat) tanaman  adalah  750kg,  maka  untuk  penghasilan  yang  mencapai  Rp.  3.200  x  750  =  Rp. 2.400.000., wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 5% nya yakni Rp. 120.000 .
Tabel 1.2
Jumlah Zakat Profesi Yang Disalurkan Oleh Baznas Deli Serdang
NO Tahun Zakat Profesi 1 2017 Rp.  36.078.265 2 2018 Rp.  50.083.630 3 2019 Rp.  63.161.546 4 2020 Rp.  80.183.630 5 2021 Rp.  95.921.696
Sumber : Baznas Deli Sedang
Ada pendapat lain tentang zakat profesi,  yaitu  bagi kalangan profesional  yang  bekerja untuk  pemerintah,  atau  badan-badan  swasta  yang  gajinya  tidak  mencapai  Niṣab  pertanian sebagaimana  yang  dikemukakan  di  atas,  seperti  guru,  atau  dokter  yang  bekerja  di  rumah sakit,  atau orang-orang  yang  bekerja  untuk  suatu perusahaan  angkutan,zakatnya  disamakan dengan  zakat  emas  dan  perak  yakni  85dengan  kadar  zakat  2,5  %.  Jika  pada  akhir  tahun jumlah  mencapai  satu  nisab,  dikeluarkan  zakatnya  2,5  persen,  setelah  dikeluarkan  biaya pokok dari yang bersangkutan dan keluarganya.
Realisasi Penerima Zakat di Baznas Deli Serdang 2017-2021
No Tahun Jumlah Mustahiq Zakat Profesi Jumlah Mustahiq Miskin (%) 1. 2017 860 Mustahiq 28,92% 2. 2018 914 Mustahiq 27,62% 3. 2019 794 Mustahiq 39,25% 4. 2020 637 Mustahiq 44,08% 5. 2021 491 Mustahiq 31,20%
Tabel  2.1  menunujukkan  realisasi  penerima  zakat  di  Baznas  Deli  Serdang  dari  2017 sampai  2020.  Pada  2017  jumlah  penerima  zakat  profesi  baznas  deli  serdang  mencapai  860 mustahiq dan jumlah mustahiq miskin  28,92%.  Pada  2018  naik  914 mustahiq dan jumlah mustahiq miskin  27,62%.  Pada  2019  turun  794 mustahiq dan jumlah mustahiq miskin  naik 39,25%.  Pada  2020  turun  637  dan jumlah mustahiq miskin  naik  44,08%.  Pada  2021  turun menjadi  491 mustahiq dan jumlah mustahiq miskin  turun  31,20%.  Hal  ini  menunjukkan bahwa mustahiq yang  menerima  zakat  profesi  dan mustahiq miskin  di  Baznas  Deli  Serdang berpotensi besar.

## Pengentasan Dan Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan
Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara  memiliki  jumlah  penduduk  paling  banyak  kedua  setelah  kota  Medan.  Berdasarkan hasil sensus penduduk,  jumlah penduduk  Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 tercatat sebesar  2.029.308  jiwa(475.365  rumah  tangga).Kecamatan  Lubuk  Pakam  sebagai  pusat administrasi  dari  Kabupaten  Deli  Serdangmerupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari seluruh  aktivitas  ibukota  kabupaten,  baik  dari  segi  pemerintahan  maupun  aktivitas  lain seperti  perdagangan,  industri,  pertanian  maupun  peternakan.Berdasarkan  hasil  estimasi jumlah  penduduk  tahun  2015,  penduduk  kecamatan  Lubuk  Pakam  berjumlah  91.181  jiwa yang tersebar di 12 desa/kelurahan.
Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Deli Serdang pada tahun 2015 sebesar Rp. 790.356 yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 409.868 dan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar Rp. 380.488. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari penduduk  masih  memprioritaskan  pemenuhan  kebutuhan  primer  (makanan)  yaitu  sebesar 51,86  persen.Lebih  tingginya  persentase  konsumsi  rumah  tangga  untuk  makanan dibandingkan  konsumsi  untuk  bukan  makanan  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan untuk Deli Serdang masih cukup tinggi.
Berikut ini disajikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2012 - 2015:

## Tabel. 1.3
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012-2015 Penduduk Miskin Tahun 2012   Tahun 2013   Tahun 2014   Tahun 2015 Persentase (%) 4,78 4,71 4,56 4,74
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang
Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Deli Serdang tahun 2012-2015 menunjukkan kecenderungan penurunan dan mengalami kenaikan di  tahun  2015.  Pada  tahun  2012,  persentase  penduduk  miskin  di  Deli  Serdang  sekitar  4,78
persen kemudian turun menjadi 4,71 persen pada tahun 2013, tahun 2014 sekitar 4,56 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,74 persen.
Islam  menjadikan  instrument  zakat  untuk  memastikan  keseimbangan  pendapatan  di masyarakat. Ini  berarti,  tidak  semua  orang  mampu  bergelut  dalam  kancah  ekonomi,  karena sebagian  mereka  ada  yang  tidak  mampu  baik  fakir  maupun  miskin.  Pengeluaran  dari  zakat adalah  pengeluaran  minimal  untuk  membuat  distribusi  pendapatan  menjadi  lebih  merata. Dengan  zakat,  orang  fakir  dan  miskin  dapat  berperan  dalam  kehidupannya,  melaksanakan kewajiban  kepada  Allah.  Dengan  zakat,  orang  yang  tidak  berpunya  juga  merasa  bahwa mereka  merupakan  bagian  dari  masyarakat.  Orang  miskin  juga  merasa  dihargai  karena  ada empati dari orang yang mampu.
Al-Qardhawi  mengemukan  pandangannya  bagi  upaya  pengentasan  kemiskinan melalui enam solusi:
1. Setiap orang Islam harus harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang  kaya  menyantuni  dan  menjamin  kehidupan  ekonomi  keluarga  dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan  pengumpulan  bantuan  dari  sumber,  baik  dari  swadaya  masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah  kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental.
Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan  pada  segelintir  orang  saja  dan  mewajibkan  orang  kaya  untuk  mendistribusikan harta  kekayaannnya  kepada  sekelompok orang  fakir  dan  miskin.  Maka,  zakat  juga  berperan sebagai  sumber  dana  yang  potensial  untuk  mengentaskan  kemiskinan.  Zakat  juga  bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Pengentasan  kemiskinan  melalui  proses  yang  panjang  dapat  ditempuh  melalui pendekatan  parsial  dan  pendekatan  struktural.  Pendekatan  parsial  yaitu  dengan  pemberian bantuan  langsung  berupa  sedekah  biasa  dari  orang-orang  kaya  dan  dari  dana  zakat  secara konsumtif  kepada  fakir  miskin  yang  betul-betul  tidak  produktif  lagi  (karena  cacat  jasmani atau  mental).  Pendekatan  struktural,  model  pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mengentaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktorfaktor penyebab kemiskinan itu  sendiri  yang  disebabkan  oleh  faktor internal maupun eksternal .  Faktor  terpenting pengentasan  kemiskinan  di  kalangan  umat  Islam  khususnya  adalah  meningkatkan pemahaman  zakat  guna  meningkatkan  kesadaran  pengalamannya,  dan  mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolaanya melalui institusi amil zakat yang proporsional dan professional.

## Penutup
Dalam  pandangan  Islam  peran  zakat  menjadi  sangat  penting  dalam  pengentasan kemiskinan.  Tujuan  dari  zakat  adalah  mengentaskan  kemiskinan  dan  juga  membantu  para fakir  miskin  sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  fakir  miskin.  Dalam  pandangan  Al- Qardawi,  upaya  pengentasan  kemiskinan  dilakukan  melalui  enam  solusi  yaitu  setiap  orang Islam  harus  bekerja  keras  dan  meningkatkan  etos  kerja,  orang-orang  kaya  menyantuni  dan menjamin  kehidupan  ekonomi  keluarga  dekatnya  yang  miskin,  meningkatkan  dan mengupayakan pelaksanaan zakat secara profesional, mengintensifkan pengumpulan bantuan dari  sumber,  baik  dari  swadaya  masyarakat  maupun  pemerintah,  mendorong  orang-orang
kaya  untuk  mengeluarkan  sedekah    kepada  orang-orang  yang  sangat  membutuhkannya, bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

## Daftar Bacaan
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , Al-Aliyi, Bandung: Diponegoro, 2006
Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam perekonomian Modern , Jakarta: Gema Insani,    2002
Hasan Alwi et. All, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2007
Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat , Jakarta: Bulan Bintang, 1987
Ibnu  Katsir, Fikih  Hadis  Bukhari  Muslim diterj.  Taisirul  ‘Allam  Syarh  ‘Umdatil  Ahkam,, Jakarta: Ummul Qura, 2013
Indra Jaya, Penerpapan Statistik Untuk Pendidikan. Medan : Perdana Publishing, 2018
Kutbuddin Aibak, Fiqih Kontemporer , Surabaya: El-Kaf, 2009.
Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif), Jakarta: Rajawali Pers, 2018
Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, 1001 Masalah dan Solusinya , Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003
Muhammad  Ali  bin  Muhammad  Asy  Saukani, Nailul  Authar ,  dterj.  Adib  Bisri  usthafa, “Nailul Authar”, Juz IV, Semarang: Asy Syifa’, 1994.
Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer , Jakarta: Salemba
Munawir Syadzali, Zakat dan Pajak , Cet. II, Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1991
Saifuddin  Zuhri, Zakat  di  Era Reformasi  (Tata  Kelola  Baru)  UU  Pengelolaan  Zakat  No.23 Tahun 2011 , Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012
Saleh Al Fauzan, Fiqih Sehari-hari , Jakarta: Gema Insani, 2006
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet, ke-3, 2012
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang zakat
Wahbah Al Zuhayly, Al Fiqh Al Islami Adillatuh , Damaskus: Dar Al Fikr, 1995
Widiyanto,  Ibnu. Pointers  :  Metodologi  Penelitian .  (Semarang:  BP  Undip  2013Widiyanto, Ibnu,
Yusuf Qardawi, Fiqh  Zakat , terj. Salman Harun, et.al., Hukum Zakat , Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007)