## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 3 No. 1 April 2020
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Infrastruktur dan Pembangunan di Papua Infrastructure And Development in Papua
Erwin Sampelalong 1) Ni Made Sukartini 2)
Faculty of Economics and Busines - Airlangga University 1, 2) Email : erwin.sampelalong-2017@feb.unair.ac.id 1) nimade.sukartini@gmail.com 2) Submit : 13/1/2020; Direvisi : 19/3/2020; Publish : 1/4/2020

## Abstract
This study aims to identify the impact of basic and social infrastructure, such as: clean water, sanitation and electricity on the GDP output, HDI (Human Development Index) and Poverty in districts / cities in Papua Province. This research source consists of data on the area, population, clean water, sanitation and electricity in 29 regencies / cities in Papua Province.  While  the  dependent variable (dependent) is:  GRDP output, HDI  and  Poverty  collected  by  data.worldbank.org  (World  Bank)  from 1999 to 2018. The novelty in this study is to use the HDI and poverty variables, as well as unexplored locations, namely: 29 regencies / cities in  Papua  province.  The  author  analyzes  data  using  Stata14.  The findings of this study indicate that the area, population, clean water, sanitation,  electricity  significantly  influence GRDP,  HDI,  and  Poverty. This condition is characterized by district / city needs for clean water and electricity, which are basic infrastructure in development. Therefore it can be concluded that the dependency of regencies / cities on basic infrastructure such as: clean water and electricity is still very large. In short,  basic  /  social  infrastructure  is  very  important  to  improve  the quality of life and human well-being. This research method uses panel data regression with pooled least squared (PLS), Random Effect Model (REM), and Fixed Effect Model (FEM).
.
Keywords : The large of area; Total of Population; Infrastructure of Water; Sanitation and Electricity; Economic Growth

## 1. PENDAHULUAN
Infrastruktur  merupakan  elemen  dasar dari  suatu  kabupaten/kota, yang  meliputi  bangunan  utama  dari  suatu  kegiatan,  dan  bangunan penunjang  kegiatan.  Dengan  demikian  infrastruktur  mengacu  pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik  lainnya,  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar manusia secara ekonomi dan sosial (Sjafruddin, 2013). Untuk membuat suatu  daerah/wilayah  menjadi  maju  dibutuhkan  pembangunan infrastruktur  secara  kesinambungan  dan  konsisten  antar  beberapa wilayah  yang  menjadi  penghubung,  untuk  menciptakan  pertumbuhan ekonomi bagi penduduk setempat, baik dari sisi pertanian, perkebunan, perikanan,  kerajinan  tangan,  dan  lain-lain  (Prapti,  Suryawardana,  & Triyani,  2015).  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  seperti:  air  bersih, sanitasi, dan listrik di kabupaten/kota provinsi Papua dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap produktivitas ekonomi, seperti  peningkatan  jumlah  output  yang  dihasilkan,  ketersediaan kesempatan kerja, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
Adanya  kesenjangan  infrastruktur  antar  wilayah  dianggap  sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Ini terjadi pada daerah-daerah yang telah dimekarkan menjadi beberapa  kabupaten.  Pemekaran  wilayah/daerah  adalah  pembentukan wilayah  administratif  baru  di  tingkat  provinsi  maupun  kota  dan kabupaten  dari  induknya.  Alasan  yang  mengemuka  dalam  wacana pemekaran  daerah  adalah  beberapa  daerah  dianggap  memiliki  wilayah terlalu  luas  sehingga  diperlukan  upaya  untuk  memudahkan  pelayanan administratif  dan  pemangkasan  birokrasi  dengan  cara  pemekaran (Koswara, 2001).

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dampak  dari infrastruktur dasar dan sosial, seperti: air bersih, sanitasi dan listrik terhadap  ouput  PDRB,  IPM  (Indeks  Pembangunan  Manusia)  dan Kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Sumber penelitian ini terdiri dari data luas wilayah, jumlah penduduk, air bersih, sanitasi dan listrik di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua. Sementara variabel dependen  (terikat)  adalah:  output  PDRB,  IPM  dan  Kemiskinan  yang dikumpulkan oleh  data.worldbank.org  (World  Bank)  dari  tahun  1999 hingga  2018.  Kebaharuan  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan variabel IPM dan kemiskinan, juga lokasi yang belum diteliti yaitu: 29 kabupaten/kota pada provinsi Papua. Penulis melakukan analisis data menggunakan Stata14. Temuan-temuan studi ini menunjukkan bahwa luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  air  bersih,  sanitasi,  listrik  secara signifikan  mempengaruhi  PDRB,  IPM,  dan  Kemiskinan.  Kondisi  ini ditandai  oleh  kebutuhan  kabupaten/kota  terhadap  air  bersih  dan listrik, yang merupakan infrastruktur dasar dalam pembangunan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketergantungan kabupaten/kota terhadap infrastruktur dasar seperti: air bersih dan listrik masih sangat besar.  Singkatnya,  infrastruktur  dasar/sosial  sangat  berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Metode penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pooled least squared (PLS), Random Effect Model (REM), dan Fixed Effect Model (FEM).
Kata kunci: Luas Wilayah; Jumlah Penduduk; I nfrastruktur Air Bersih; Sanitasi dan Listrik; Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa  hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  infrastruktur  yang berkaitan dengan air bersih di beberapa kota tidak sesuai dengan tingkat kesehatan  masyarakat,  salahsatunya  kota  semarang  (Kusumadewi  & Prakoso, 2018). Pemanfaatan infrastruktur sanitasi dan air bersih pada salah  satu  kabupaten  di  jawa  timur,  yaitu  belum  mampu  mendukung kesehatan  masyarakat,  seperti  penyakit  gangguan  pencernaan,  hal  ini disebabkan  rendahnya  pemanfaatan  infrastruktur  sanitasi  yang disebabkan  jarak  septik  tank  dan  sumber  air  tanah  tidak  memenuhi standart  kesehatan,  jarak  normal  yang  harus  ditentukan  dan kemungkinan air tanah yang telah tercemar oleh air limbah rumah tangga (Setyoadi, 2012). Juga hasil studi yang mengatakan adanya kesenjangan infrastruktur panjang jalan dan jumlah pelanggan air bersih akan dikuti oleh kesenjangan PDRB per kapita di suatu wilayah (Sukwika, 2018). Pada hasil analisis pertumbuhan PDRB di kabupaten Gowa Sulawesi Selatan menjelaskan  bahwa  listrik  berpengaruh  positif  terhadap  PDRB,  dimana keberadaan  listrik  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  untuk masyarakat wilayah tersebut (Badollahi & Naidah, 2019).
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  kemajuan  dan  perbaikan yang terus-menerus menuju tujuan yang diinginkan, yaitu: peningkatan dan  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  (Todaro  &  Smith,  2011). Tujuan  dari  pembangunan  adalah:  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  salahsatu  fungsi  utama  yang  harus  dijalankan  oleh pemerintah sebagai salah satu pengambil kebijakan. Penelitian dari studi ini adalah berkaitan dengan infrastruktur dasar dan sosial, yang dibatasi pada  infrastruktur  air,  sanitasi, dan  listrik.  Dengan  variabel dependent (terikat) adalah: PDRB, IPM, dan Poverty (kemiskinan).
Fokus  penelitian  disini  mengenai  layanan  sumber  air  minum  layak (air  bersih)  dan  layanan  sanitasi  layak  (sanitasi)  bahwa  persentase  air layak dan sanitasi layak untuk provinsi papua memiliki persentase sangat kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Persentase air layak untuk provinsi Papua tahun 2016 dan 2017 adalah: 52,69% dan 59,09%. Sementara  sanitasi  layak  tahun  2016  dan  2017  adalah:  30,97%  dan 32,56% (BPS & Indikator TPB, 2018). Adapun untuk sumber penerangan utama,  dalam  hal  ini  penggunaan  listrik  bagi  provinsi  Papua  wilayah perkotaan, listrik PLN dan listrik Non PLN adalah: 95,66% dan 2,94% (BPS & Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2018).
Saat  ini  Papua  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang diatur  secara  khusus,  sejak  diberlakukannya  Undang-undang  No.  21 tahun  2001  tentang  otonomi  khusus,  dimana  pemerintah  Papua mendapatkan  sejumlah  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengatur daerahnya dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Pasal 4 ayat 1 UU No. 21 tahun 2001 berbunyi, “Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan  dalam  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali  kewenangan bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  moneter  dan  fiskal, agama,  dan  peradilan  serta  kewenangan  tertentu  di  bidang  lain  yang ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.”  Undang - undang  otonomi  khusus (otsus) dipandang sebagai  jalan tengah antara kehendak  pemerintah  pusat  yang  menginginkan  Papua  tetap  berada  di NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan aspirasi orang Papua untuk  merdeka.  UNTEA  ( United  Nations  Temporary  Executive Administration ) menyerahkan pemerintahan atas Irian (sekarang Papua) kepada Pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963 (Supriyono, 2014).
Ada beberapa faktor yang menjadi pembeda wilayah lain di Indonesia dengan Provinsi Papua dalam hal penyelesiaan konflik terkait hak ulayat, yaitu : melibatkan pihak kontraktor, konsultan, dan instansi pemerintah pelaksana kegiatan tender, dan juga  melibatkan partisipasi masyarakat
yang  terdiri  dari  beberapa  elemen  untuk  melakukan  pendekatan emosional lewat jalur kearifan lokal. Adapun pihak /elemen masyarakat yang dimaksud terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, kepemudaan  dan  aparatur  negara.  Bahwa  sangat  sulit  mewujudkan pembangunan  infrastruktur  di Papua  kalau  masalah  hak  ulayat  belum diselesaikan, sebab yang punya hak kepemilikan adalah masyarakat atau komunitas  pemilik  wilayah  adat.  Dalam  hal  ini  hak  ulayat  yang dimaksudkan adalah pemanfaatan terhadap tanah dan sumber daya yang ada  didalamnya,  baik  pendirian  bangunan  fasilitas  pendidikan, kesehatan,  pengelolaan  air  bersih  dan  pendirian  instalasi  listrik. Partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  konflik  hak  ulayat merupakan prasyarat utama yang melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan infrastruktur di Papua (Rantelino, 2018).
Beberapa hal yang dibahas dalam paper ini antara lain:
1. PDRB
Pada  penelitian  ini  menggunakan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  atas  dasar  harga  konstan  tahun  1999 – 2018  setiap kabupaten/kota pada provinsi Papua. PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang ada didalam suatu provinsi. Hasil estimasi data  dengan  variabel  dependen  PDRB  nantinya  digunakan  untuk menjelaskan pengaruh infrastruktur air, sanitasi dan listrik yang diteliti terhadap  PDRB,  yang  menjelaskan  bagaimana  perubahan  infrastruktur mempengaruhi perubahan PDRB.
2. Kemiskinan (Poverty ) Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan  sesuai  prioritas  dan  kebutuhan  masing-masing daerah  dengan  akar  dan  sasaran  pembangunan  nasional  yang  telah ditetapkan,  salah  satunya  mengurangi  kemiskinan  dan  menurunkan jumlah penduduk miskin.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Untuk  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dapat dicapai  melalui  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  syarat  perlu  dan pemerataan  pembangunan  sebagai  syarat  cukup,  karena  dengan pemerataan  pembangunan  terdapat  jaminan  bahwa  semua  penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
4. Air Bersih
Berupa  sistem  suplai  untuk  masyarakat,  fasilitas  penyimpanan, pengolahan  dan  penyalurannya,  lokasi  sumur  dan  tangki  air  dibawah tanah.  Air  merupakan  kebutuhan  primer  yang  digunakan  untuk  hidup manusia, sehingga harga air tidak mempengaruhi jumlah permintaan air.
5. Sanitasi
Adalah  perilaku disengaja  dalam pembudayaan  hidup  bersih  dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini  menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Budaya sanitasi ini dimaksudkan agar memiliki kebiasaan hidup yang sehat dan memiliki lingkungan yang sehat juga.
6. Listrik Kebutuhan listrik menjadi tuntutan primer yang harus dipenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga, namun juga untuk kegiatan ekonomi seperti industri.  Peningkatan  kegiatan  ekonomi  dalam  produksi  dan  investasi juga membutuhkan listrik yang memadai.
Lambatnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Papua diduga salah satunya dipengaruhi oleh alokasi belanja infrastruktur yang tidak  pernah  (belum)  mencapai  porsi  idealnya  tersebut.  Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti apakah
infrastruktur  air  bersih,  sanitasi,  dan  listrik  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten/kota  provinsi Papua.  Adapun  pertanyaan-pertanyaan  yang  akan  dijawab  dalam penelitian antara lain:
1. Bagaimana  pengaruh  infrastruktur  air  bersih  (safe  water)  terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua?
2. Bagaimana  pengaruh  infrastruktur  sanitasi  (sanitation)  terhadap petumbuhan ekonomi di provinsi Papua?
3. Bagaimana  pengaruh  infrastruktur  listrik  (electricity)  terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Papua?

## 2. METODE PENELITIAN
Pada artikel ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah: data  kuantitatif  yang  berupa  berbagai  jenis  data  dalam  bentuk  angka- angka. Sumber data dalam artikel ini adalah data sekunder, yaitu: data yang  bersumber  dari  dokumen  suatu  organisasi  atau  institusi  lainnya, yang dianggap berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah output PDRB, IPM, Kemiskinan, Luas wilayah, Jumlah penduduk, Air Bersih, Sanitasi, dan Listrik  dari  tahun  1999-2018  pada  data.worldbank.org  (Worldbank, 2019).

## Gambar 1. Peta Provinsi Papua
Sumber : (BPS & Papua Dalam Angka, 2018)
Model Penelitian Model  yang  digunakan  oleh  penulis  dapat  dijelaskan  sebagai berikut :
      it it it it it it listrik sanitasi air uk jumlpendud luaswil PDRB + + + + = + +  5 4 3
1 2 . 1 …………………………………(1)       it it it it it it listrik sanitasi air uk jumlpendud luaswil IPM + + + + = + +  5 4 3
1 2 . 2 …………………………………( 2)       it it it it it it listrik sanitasi air uk jumlpendud luaswil Kemiskinan
+ + + + = + +  5 4 3
1 2 . 3
…………………………………( 3)
Data yang digunakan adalah data panel, yaitu: gabungan time series dan cross  section .  Untuk  menentukan  apakan  metode  pengolahan terhadap model penelitian diatas menggunakan pooled least square, fixed
effect, atau random  effect ,  terlebih  dahulu  dilakukan  Uji  Chow  dan  Uji Hausmann.
Pertama:  dengan  Uji  Chow  ini,  pilihan  yang  hendak  dipilih  adalah penggunaan  pendekatan common  effect atau fixed  effect .  Dengan menempatkan common  effect sebagai  hipotesis  nol  (H 0 )  dan fixed  effect sebagai hipotesis lanjutan (H 1 ), serta kriteria penolakan H 1 apabila p-value < α (α=5% atau 0,05), maka hasil yang didapat adalah menolak hipotesis nol (H 0 ), karena besarnya p-value < 0,05 sehingga metode estimasi yang digunakan adalah fixed effect.
Kedua: langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan Uji Hausmann untuk memilih diantara metode fixed effect atau random effect .
Definisi Operasional Pada  bagian  ini  dijelaskan  definisi  operasional  variabel  yang digunakan dalam studi ini.
Definisi operasional yang berkaitan dengan persamaan (1), (2), dan (3) : 1. Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  adalah  nilai  tambah  bruto seluruh  barang  dan  jasa  yang  tercipta  atau  dihasilkan  di  wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam  suatu  periode  tertentu  tanpa  memperhatikan  apakah  faktor produksi  yang  dimiliki  residen  atau  non-residen.  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) dihitung atas harga konstan dan harga berlaku. Dalam  studi  ini  yang  digunakan  adalah  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  harga  konstan,  dan  dinyatakan  dengan  satuan  juta rupiah.
2. Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau  dikenal  dengan  Human Development  Index  (HDI)  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat mengakses  hasil  pembangunan  dalam  memperoleh  pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada  tahun  1990  dan  dipublikasikan  secara  berkala  dalam  laporan tahunan Human Development Report (HDR).
3. Kemiskinan (Poverty). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan  konsep  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
4. Air  (safe  water), adalah  volume air  bersih dari perusahaan air  bersih yang  ada  di  wilayah  kota  dan  kabupaten  provinsi  Papua,  dalam  hal pemanfaatan /penggunaannya.
5. Sanitasi (sanitation), adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu  keadaan  yang  baik  di  bidang  kesehatan,  terutama  kesehatan masyarakat,  baik  prasarana  (tempat)  maupun  sarana  (alat)  seperti halnya  fasilitas  kesehatan  rumah  sakit,  puskesmas,  posyandu,  dan lain-lain.
6. Listrik (Electricity), merupakan daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya  pergesekan  atau  melalui proses  kimia, dapat  digunakan untuk  menghasilkan  panas  atau  cahaya,  atau  untuk  menjalankan mesin. Dalam hal ini yang dilakukan studi adalah mengenai daya listrik yang  terpasang,  produksi  listrik,  listrik  terjual,  dan  listrik  dipakai sendiri.
7. Jumlah  Penduduk  (Total  population),  adalah  hasil  proyeksi /perhitungan dari jumlah keseluruhan komunitas manusia yang ada di  suatu  wilayah,  dalam  hal  ini  pada  kabupaten  /kota  di  Provinsi Papua, dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk.
8. Luas Wilayah (The large of Area). Provinsi Papua adalah provinsi dengan wilayah  terluas  di  Indonesia.  Menurut  perhitungan  dari  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Provinsi  Papua  menunjukkan  bahwa Provinsi Papua memiliki luas 316.553,07 km 2 .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 3.1. merupakan hasil studi dari penelitian ini adalah berdasarkan persamaan  (1):  PDRB  terhadap  luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  air, sanitasi  dan  listrik,  menjelaskan  bahwa  infrastruktur  air  dan  listrik berpengaruh  (signifikan)  terhadap  output  PDRB  di  kabupaten/kota provinsi  Papua,  seperti  pada:  kabupaten  Merauke,  kabupaten  Mimika, kabupaten Keerom, dan kotaa Jayapura.
Tabel 3.1. Pengaruh Infrastruktur terhadap PDRB di Provinsi Papua
(1) (2) (3) VARIABLES OLS PLS FE RE Constant 368,764 657,027 1.248e+06*** 657,027 (545,528) (557,251) (410,371) (557,251) penduduk -0.370 0.0672 -0.370 0.0672 (1.781) (1.725) (1.781) (1.725) luas -3.464 -1.806 -3.464 -1.806 (6.403) (6.103) (6.403) (6.103) air -21,469*** - 20,590*** -21,469*** - 20,590*** (7,021) (6,921) (7,021) (6,921) sanitasi 953.1 1,019 953.1 1,019 (5,996) (5,894) (5,996) (5,894) listrik 14,286 18,038** 14,286 18,038** (8,632) (8,076) (8,632) (8,076) No. Nama Kab./Kota Intercept No. Nama Kab./Kota Intercept 1 Kab. Biak Numfor - 16  Kab. Mappi 176,054 (525,983) 2 Kab. Jayapura -85,741 17  Kab. Asmat -178,761 (378,658) (592,644) 3 Kab. Jayawijaya 576,937 18  Kab. Waropen -422,969 (527,354) (490,018) 4 Kab. Merauke 824,405* 19  Kab. Supiori -487,103 (493,463) (473,273) 5 Kab. Mimika 1.101e+07*** 20  Kab. Mamberamo Raya -298,275 (342,450) (742,942) 6 Kab. Nabire 361,188 21  Kab. Mamberamo Tengah - (376,314) 7 Kab. Paniai -13,155 22  Kab. Yalimo -17,944 (531,168) (776,938) 8 Kab. Puncak 61,843 23  Kab. Lanny -228,988
Jaya Jaya (527,586) (767,602) 9 Kab. Kepulauan Yapen -30,946 24  Kab. Nduga - (348,840) 10  Kab. Sarmi -79,757 25  Kab. Dogiyai -86,387 (461,550) (777,885) 11  Kab. Keerom -738,637* 26  Kab. Puncak - (426,068) 12  Kab. Yahukimo -97,656 27  Kab. Intan Jaya - (570,515) 13  Kab. Pegunungan Bintang 27,670 28  Kab. Deiyai - (588,234) 14  Kab. Tolikara -113,176 29  Kota Jayapura 1.851e+06*** (755,428) (457,281) 15  Kab. Boven Digoel -200,325 (461,761) Observations 112 112 112 112 R-squared 0.965 0.114 Number of kode_kab 24 24 24 Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Keterangan: * =signifikan ditingkat 10 %, ** = signifikan ditingkat 5 %,
*** = signifikan ditingkat 1 %, (99999) = standart error Sumber: Hasil pengolahan dengan Stata14
Secara lengkap apakah variabel independen memiliki signifikan dan hubungan  positif  terhadap  variabel  dependen  atau  sebaliknya,  sebagai berikut:
a. Akses Air
Meningkatnya debit air sebesar 1 % menyebabkan PDRB menurun (↓) sejumlah  20,590  yaitu  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Air  yang dalam  hal  ini  dikelola  oleh  PDAM  atau  Perusahaan  Daerah  Air  Minum merupakan unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum.
b. Akses Sanitasi
Meningkatnya  sanitasi  sebesar  1  % menyebabkan  PDRB  naik  (↑) sejumlah  1,019  yaitu  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan.  Variabel sanitasi pada penelitian ini memiliki hasil estimasi yang tidak signifikan terhadap output GDP (Gross Domestik Produk). Hal ini ditunjukkan dari tidak si gnifikannya (pada α = 5% ). Hasil ini tentunya tidak sesuai dengan teori  yang  menyatakan  bahwa  dengan  semakin  meningkatnya ketersediaan  infrastruktur  sosial,  dalam  hal  ini  sanitasi,  maka meningkatkan  kesehatan  yang  berdampak  pada  GDP  suatu kabupaten/kota.
c. Akses terhadap Listrik
Meningkatnya  penggunaan  listrik  sebesar  1  %  menyebabkan  PDRB m eningkat (↑) sejumlah 18,038 yaitu dengan asumsi variabel lain konstan. Tenaga  listrik  merupakan  sumber  energi  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  manusia,  baik  untuk  kegiatan  industri,  kegiatan  komersial maupun dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.
Pada  tabel  3.2.  Penelitian  ini  adalah  berdasarkan  persamaan  (2)  :  IPM (Indeks  Pembangunan  Manusia)  terhadap  luas  wilayah,  jumlah penduduk,  air,  sanitasi,  dan  listrik.  Hasil  pengolahan  data  ini menguraikan  bahwa  jumlah  penduduk,  infrastruktur  sanitasi,  dan infrastruktur  listrik  berpengaruh  (signifikan)  terhadap  IPM  (Indeks Pembangunan Manusia) di kabupaten/kota provinsi Papua, yaitu pada: kabupaten  Jayapura,  kabupaten  Jayawijaya,  kabupaten  Merauke, kabupaten  Mimika,  kabupaten  Nabire,  kabupaten  Paniai,  kabupaten Kepulauan  Yapen,  kabupaten  Sarmi,  kabupaten  Keerom,  kabupaten Yahukimo,  kabupaten  Pegunungan  Bintang,  kabupaten  Boven  Digoel, kabupaten  Mappi,  kabupaten  Asmat,  kabupaten  Waropen,  kabupaten Supiori, dan kota Jayapura.
Tabel 3.2. Pengaruh Infrastruktur terhadap IPM di Provinsi Papua (1) (2) (3) pls rem fem Luaswil -0.0000648 -0.0000332 -0.0000259 (-1.68) (-1.37) (-1.28) JumlPendudu k -0.0000187 0.0000725 *** 0.000170 *** (-1.38) (3.34) (5.61) Air 0.120 0.0120 -0.00587 (1.89) (1.07) (-0.45) Sanitasi 0.105 * 0.00000650 0.0115 (2.25) (0.00) (1.29) Listrik 0.0488 0.0381 ** 0.0190 (1.02) (2.63) (1.40) _cons 55.09 *** 52.19 *** 42.99 *** (29.45) (14.91) (14.69) N 62 62 62
t statistics in parentheses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
No. Nama Kab./Kota Intercept No. Nama Kab./Kota Intercept 1 Kab. Biak Numfor - 16  Kab. Mappi -10.79 *** (-8.30) 2 Kab. Jayapura 3.250 *** 17  Kab. Asmat -10.68 *** (5.06) (-7.35) 3 Kab. Jayawijaya -33.62 *** 18  Kab. Waropen 9.905 *** (-10.37) (4.50) 4 Kab. Merauke -13.57 *** 19  Kab. Supiori 15.54 *** (-6.81) (6.41) 5 Kab. Mimika -5.462 *** 20  Kab. Mamberamo Raya (-5.51) 6 Kab. Nabire -12.76 *** 21  Kab. Mamberamo Tengah
(-6.58)
7 Kab. Paniai -9.747 *** 22  Kab. Yalimo (-8.03) 8 Kab. Puncak Jaya -0.772 23  Kab. Lanny Jaya (-0.65) 9 Kab. Kepulauan Yapen 5.264 *** 24  Kab. Nduga (5.41) 10  Kab. Sarmi 12.47 *** 25  Kab. Dogiyai (6.16) 11  Kab. Keerom 10.33 *** 26  Kab. Puncak (6.39) 12  Kab. Yahukimo -24.57 *** 27  Kab. Intan Jaya (-14.62) 13  Kab. Pegunungan Bintang -16.51 *** 28  Kab. Deiyai (-13.96) 14  Kab. Tolikara 29  Kota Jayapura -13.01 *** (-4.87) 15  Kab. Boven Digoel -5.508 ** _cons 48.12 *** (-2.95) (16.55) N 62
t statistics in parentheses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 Sumber: Hasil pengolahan Stata14
Perihal variabel dependen (terikat) yang dibahas pada penelitian ini adalah:
a. Akses terhadap Air
Meningkatnya  debit  air  sebesar  1%  akan  menyebabkan  PDRB meningkat ( ↑ ) sejumlah 0,120 yaitu dengan asumsi variabel lain konstan. Pada hasil tabel air tidak signifikan terhadap PDRB. b. Akses terhadap Sanitasi
Dengan meningkatnya sanitasi sebesar 1 % menyebabkan PDRB naik ( ↑ ) sejumlah 0,105 yaitu dengan asumsi variabel lain konstan. Pada tabel menunjukkan akses terhadap sanitasi signifikan terhadap PDRB.
c. Akses terhadap Listrik
Meningkatnya  penggunaan  listrik  sebesar  1  %  menyebabkan  PDRB meningkat ( ↑ ) sejumlah 0,0381 yaitu dengan asumsi variabel lain konstan. Dapat dinyatakan bahwa akses listrik signifikan terhadap PDRB.
Tabel  3.3.  Penelitian  selanjutnya  adalah  berdasarkan  persamaan  (3): Kemiskinan  (poverty)  terhadap  luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  air, sanitasi, dan listrik.  Hasil pengolahan data ini menjelaskan bahwa luas wilayah, infrastruktur air, dan infrastruktur listrik berpengaruh terhadap kemiskinan  (poverty)  di  kabupaten/kota  di  provinsi  Papua,  yaitu  pada: kabupaten Puncak Jaya, dan kabupaten Mamberamo Raya.
Tabel 3.3. Pengaruh Infrastruktur terhadap Poverty di Provinsi Papua
(1) (2) (3) PLS REM FEM Luaswil -2.436 *** -2.272 ** -2.098 (-4.20) (-2.59) (-1.35) JumlPendudu k 0.0798 0.0872 0.0900 (0.59) (0.42) (0.31) Air 1584.2 * 815.3 782.4 (2.43) (1.42) (1.18) Sanitasi -180.4 -346.3 -322.2 (-0.42) (-1.13) (-1.17) Listrik 349.7 912.9 * 1286.1 * (0.73) (2.12) (2.13) _cons 220312.8 *** 224010.1 *** 201284.6 *** (12.78) (8.43) (4.05) N 75 75 75 t statistics in parentheses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
No. Nama Kab./Kota Intercept No. Nama Kab./Kota Intercept 1 Kab. Biak Numfor 0 16  Kab. Mappi 23936.9 (.) (0.41) 2 Kab. Jayapura -15827.6 17  Kab. Asmat 48964.2 (-0.45) (0.73) 3 Kab. Jayawijaya -17879.0 18  Kab. Waropen 111978.8 (-0.37) (1.94) 4 Kab. Merauke -24362.1 19  Kab. Supiori -38704.3 (-0.31) (-0.73) 5 Kab. Mimika 32888.3 20  Kab. Mamberamo Raya 173667.6 * (0.84) (2.32) 6 Kab. Nabire 26978.8 21  Kab. Mamberamo Tengah (0.78) 7 Kab. Paniai 59165.9 22  Kab. Yalimo -14918.3 (1.13) (-0.21) 8 Kab. Puncak Jaya 126876.9 * 23  Kab. Lanny Jaya 49951.4 (2.35) (0.74) 9 Kab. Kepulauan Yapen 10900.5 24  Kab. Nduga (0.34) 10  Kab. Sarmi -6876.4 25  Kab. Dogiyai 104632.7 (-0.12) (1.58)
11  Kab. Keerom -45225.6 26  Kab. Puncak (-1.18) 12  Kab. Yahukimo -13023.2 27  Kab. Intan Jaya (-0.25) 13  Kab. Pegunungan Bintang 69090.0 28  Kab. Deiyai (1.23) 14  Kab. Tolikara -30240.3 29  Kota Jayapura 80612.6 (-0.46) (1.52) 15  Kab. Boven Digoel 5758.0 _cons 178830.4 * (0.09) (2.49) N 75
t statistics in parentheses
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 Sumber: Hasil Pengolahan Stata14
Beberapa hal yang bisa dijelaskan dari tabel diatas adalah: a. Akses terhadap Air
Meningkatnya debit air sebesar 1 % menyebabkan PDRB meningkat (↑) sejumlah 1584,2. Air signifikan terhadap PDRB.
b. Akses terhadap Sanitasi
Dengan  meningkatnya  sanitasi  sebesar  1  %  menyebabkan  PDRB turun (↓) sejumlah 180,4. Sanitasi tidak signifikan terhadap PDRB. c. Akses terhadap Listrik Meningkatnya  penggunaan  listrik  sebesar  1  %  menyebabkan  PDRB
naik (↑) sejumlah 912,9. Listrik signifikan terhadap PDRB.
Dalam  konteks  pembangunan infrastruktur publik harus mempertimbangkan  kebutuhan  generasi-generasi  di  masa  yang  akan datang,  agar  pembangunan  bisa  berkelanjutan,  tentu  didukung  oleh regulasi  dan  implementasi  yang  tepat  sasaran  oleh  pemerintah  daerah (Kodoatie, 2003). Pembangunan infrastruktur memberikan manfaat besar terhadap  kehidupan  masyarakat  walaupun  belum  semuanya  sesuai harapan  masyarakat,  namun  hasil  pembangunan  seperti:  sarana  dan prasarana jalan, jembatan, prasarana kesehatan, infrastruktur air bersih, instalasi listrik, serta prasarana ekonomi (pasar) dirasakan manfaat oleh masyarakat (Yonatan, Nur, & Margono, 2014).
Bahwa infrastruktur dasar dan sosial, untuk konteks ini adalah: air dan listrik sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Infrastruktur dasar dan sosial diyakini dapat mengakselerasi  pembangunan  ekonomi  di  daerah  atau  provinsi,  dan memperbaiki  tingkat  kesenjangan  ekonomi  antar  daerah.  Untuk pengembangan  infrastruktur  yang  efektif  perlu  ditangani  dari  sisi kebijakan, kepastian payung hukum, kelembagaan, manajerial, finansial dan  faktor  politik  (Tortajada,  2016).  Pembangunan  infrastruktur dibutuhkan dana yang cukup, untuk itu pemerintah provinsi dan daerah sebagai decision maker harus mampu bertindak tegas pada pemungutan pajak yang dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan infrastruktur di suatu wilayah/daerah (Sembanyang, 2011).
4. PENUTUP
Peran infrastruktur sosial dan dasar, dalam hal ini adalah: air bersih, sanitasi,  dan  listrik  sangat  berperan  vital  bagi  kehidupan  masyarakat dikabupaten/kota  agar  masyarakat  bisa  beraktivitas  secara  efektif. Manajemen  yang  efektif  mencakup  keputusan  yang  tepat,  yaitu:  pada tahap perencanaan dan perancangan terhadap proses dan pemanfaatan infrastruktur sosial/dasar.
Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka yang menjadi temuan  bahwa:  Variabel  Air  (x1)  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  GDP  di  kabupaten/kota  provinsi  Papua,  variabel  air  (x1) berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan GDP. Semakin baik akses air maka bisa meningkat pula pertumbuhan GDP di suatu wilayah. Sedangkan Variabel sanitasi (x2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap GDP pada kabupaten/kota di provinsi Papua. Kemudian pada variabel  listrik  (x3)  ditemukan  adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  GDP  di  kabupaten/kota  provinsi  Papua. Keberadaan  listrik  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  penting  untuk masyarakat  umum,  peningkatan  konsumsi  energi  listrik  tidak  terlepas dari terus membaiknya pertumbuhan GDP.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Buku Online : BPS,  &  Indikator  TPB.  (2018).  Indikator  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  Indonesia  2018.  Retrieved  January  23,  2020, from https://bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=
2018&Publikasi%5BkataKunci%5D=indikator+tujuan+pembanguna n+berkelanjutan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan BPS, & Papua Dalam Angka. (2018). Provinsi Papua Dalam Angka 2018. Retrieved January 23, 2020, from https://papua.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudu l%5D=2018&Publikasi%5BkataKunci%5D=papua+dalam+angka&P ublikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan BPS,  &  Statistik  Kesejahteraan  Rakyat.  (2018).  Statistik  Kesejahteraan Rakyat 2018. Retrieved January 23, 2020, from https://bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D= 2018&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+kesejahteraan+rakyat &Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi. Terjemahan, Edisi  Sebelas,  Jilid  1  dan  2 .  (A. ;  Maulana  &  N.  I.  Sallama,  Eds.)
(Kesebelas).  Jakarta:  Penerbit:  Jakarta,  Erlangga.  Retrieved  from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pemb angunan+Ekonomi.+Terjemahan%2C+Edisi+Sebelas%2C+Jilid+1+d an+2&btnG=
Jurnal : Badollahi, I., & Naidah, Y. (2019). PENGARUH INFRASTRUKTUR JALAN , LISTRIK DAN AIR TERHADAP PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI. Jurnal Ekonomi Balance , 15 , 1 – 13. Retrieved from journal.unismuh.ac.id
Kodoatie,  R.  J.  (2003). Manajemen  dan  Rekayasa  infrastruktur . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Manaj emen+dan+Rekayasa+infrastruktur&btnG=
Koswara,  E.  (2001). Otonomi  Daerah:  untuk demokrasi  dan  kemandirian rakyat .  Jakarta:  Sembrani  Aksara  Nusantara.  Retrieved  from https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Otono mi+Daerah%3A+untuk+demokrasi+dan+kemandirian+rakyat&btnG=
Kusumadewi, L., & Prakoso, B. S. E. (2018). Keterkaitan Infrastruktur Air Bersih PDAM dengan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang. Jurnal Bumi Indonesia , 7 (3), 1 – 9. Retrieved from http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1006 Prapti, L. R., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN  INFRASTRUKTUR  JALAN  TERHADAP  DI  KOTA
SEMARANG. Jurnal  Dinamika  Sosial ,  (84),  82 – 103.  Retrieved  from journals.usm.ac.id
Rantelino,  H.  (2018).  Menyelesaikan  Permasalahan  Hak  Ulayat  Demi
Kelancaran  Pembangunan  di  Papua.  Retrieved  January  17,  2020, from https://www.kompasiana.com/heriyanto_rantelino/59f9b78a98182 7111e787ed2/menyelesaikan-permasalahan-hak-ulayat-demi- kelancaran-pembangunan-di-papua?page=all.  Diakses  tanggal  07
Januari 2020. Sembanyang, L. K. B. (2011). ANALISIS KETERKAITAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA : PENDEKATAN ANALISIS GRANGER CAUSALITY. Jurnal
Ekonomi Dan Kebijakan , 4 , 14 – 22. Retrieved from journal.unnes.ac.id Setyoadi,  N.  H.  (2012).  Pendayagunaan  Infrastruktur  Sanitasi  dan  Air Bersih dalam Mendukung Kesehatan Masyarakat ( Kasus Kabupaten Gresik , Jawa Timur ). Jurnal Sains Dan Teknologi Lingkungan , 4 (2), 78 – 87. Retrieved from  journal.uii.ac.id
Sjafruddin,  A.  (2013).  Pembangunan  Infrastruktur  Transportasi  untuk Menunjang. Intitut  Teknologi  Bandung,  Fakultas  Teknik  Sipil  Dan Lingkungan , (1), 1 – 11.
Sukwika,  T.  (2018).  Peran  Pembangunan  Infrastruktur  terhadap Ketimpangan  Ekonomi  Antarwilayah  di  Indonesia, 6 ,  115 – 130. https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130.
Supriyono,  J.  (2014).  Diskursus  Kolonialistik  dalam  Pembangunan  di Papua : Jurnal Ultima Humaniora , (4), 1 – 25.
Tortajada, C. (2016). Environmental Science & Policy Policy dimensions of development  and  fi  nancing  of  water  infrastructure :  The  cases  of China  and  India. Environmental  Science  and  Policy , 64 ,  177 – 187.
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.07.001 Worldbank.  (2019).  databank.  Retrieved  January  23,  2020,  from https://databank.worldbank.org/country/IDN/556d8fa6/Popular_c ountries#
Yonatan,  Nur,  F.,  &  Margono,  A.  (2014).  Implementasi  Pembangunan Infrastruktur  Dalam  Menunjang  Kelancaran  Pelayanan  Pada Masyarakat  Di  Kecamatan  Mentarang  Kabupaten  Malinau. Jurnal Administrative  Reform , 2 (4),  538 – 550.  Retrieved  from  e- journals.unmul.ac.id