## Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
(Indonesian Journal of Society Engagement)
Vol. 5, No. 1, April 2024, Hal. 58 – 77 DOI: https://doi.org/10.33753/ijse.v5i1. 155

## Penyuluhan Legalitas dan Perlindungan Hukum dalam Bisnis Digital
Mahendra Jaya*, Agus Eko Tejo Sasongko, Ismail Umar, Edy Sutrisno, Novi Desanti, Hasymi Rinaldi, Anggita
Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak Jalan Jenderal Akhmad Yani Pontianak, Kota Pontianak, Pontianak 78124, Indonesia
*mahendrajaya01@yahoo.com
Kata Kunci:
ekonomi digital; bisnis digital; perlindungan hukum Abstrak Ekonomi  digital  melibatkan  transaksi  bisnis  online,  perdagangan elektronik,  layanan  digital,  dan  industri  kreatif  digital,  menawarkan  peluang pertumbuhan,  inovasi,  dan  efisiensi,  namun  juga  menantang  privasi,  keamanan data, dan kesenjangan digital. Alumni memiliki potensi besar dalam bisnis digital, dengan akses ke pendidikan, pengalaman, dan jaringan yang luas. Beberapa temuan menunjukkan  bahwa  uang  elektronik  berpengaruh  pada  pertumbuhan  ekonomi, namun tantangan perlindungan hukum tetap ada, seperti kebocoran data konsumen dan  kebutuhan  regulasi.  Tim  PKM  memberikan  penyuluhan  kepada  alumni  dan mahasiswa  aktif  mengenai  perkembangan  hukum  dalam  bisnis  digital.  Metode ceramah  dan  pelatihan  digunakan  untuk  memberikan  pemahaman  legalitas  dan perlindungan  hukum  dalam  bisnis  digital.  Penyuluhan  ini  berhasil  meningkatkan pemahaman  peserta  tentang  aspek  hukum,  seperti  NIB,  izin  usaha,  kewajiban perpajakan,  pendaftaran  merek,  hak  cipta,  regulasi  produk,  dan  perlindungan kekayaan intelektual untuk menghindari risiko hukum, dan meningkatkan reputasi bisnis mereka. Keywords: digital economy;
digital business; legal protection
Abstract The  digital  economy  encompasses  online  business  transactions,
electronic  commerce,  digital  services,  and  the  digital  creative  industry,  offering opportunities for growth, innovation, and efficiency while also challenging privacy,
data security, and the digital divide. Alumni have significant potential in the digital business world, with access to education, experience, and extensive networks. Some findings  suggest  that  electronic  money  positively  impacts  economic  growth,  but legal protection challenges remain, such as consumer data breaches and the need for regulation. The PKM team provides outreach to alumni and active students on legal developments in digital business. Lectures and training methods are used to impart  understanding  of  legality  and  legal  protection  in  digital  business.  This outreach successfully enhances participants' understanding of legal aspects, such as  business  identification  numbers  (NIB),  business  permits,  tax  obligations, trademark  registration,  copyright,  product  regulations,  and  intellectual  property protection to avoid legal risks and enhance their business reputation.

## PENDAHULUAN
Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbahan ekonomi global. Revolusi teknologi informasi telah mengubah cara berbisnis yang dilakukan Selain itu juga mampu menghadirkan peluang baru dan menantang paradigma lama dalam bisnis. Fenomena ini dapat  dilihat  dalam  berbagai  aspek  mulai  dari e-commerce ,  layanan  keuangan  digital, hingga berbagai macam platform bisnis.
Kondisi  di  atas  didukung  pula  dengan  semakin  meluasnya  akses  internet  dan berbagai perangkat mobile , sehingga membuat ekonomi digital semakin menjadi bentuk ekonomi yang paling dinamis dan inovatif. Sepanjang tahun 2022 saja nilai transaksi e- commerce di Indonesia mencapai angka Rp 467,3 triliun dengan peningkatan per tahun 18,77%.  Jumlah  pengguna  internet  sebanyak  215.626.156  jiwa  dari  total  jumlah penduduk sebanyak 275.773.901 jiwa (Rosmiyati, 2023).
Ekonomi  digital  merujuk  pada  aktivitas  ekonomi  yang  didukung  oleh  teknologi digital, internet, dan komunikasi digital. Ini termasuk transaksi bisnis online , perdagangan elektronik, layanan digital, dan industri kreatif digital seperti permainan, konten digital, dan layanan berbasis internet lainnya.
Berdasarkan  data  tahun  2022  hingga  2023  terjadi  penambahan  jumlah  sebesar 12,8%  penduduk  Indonesia  yang  berbelanja  secara online dari  jumlah  178,9  juta penduduk  Indonesia  yang  berbelanja online dengan  berbagai  macam platform seperti Whatsapp , Tiktok  Shop , Instagram ,  dan Facebook (Andriansyah  &  Maizaroh,  2023).
Ekonomi  digital  sering  kali  menawarkan  peluang  baru  untuk  pertumbuhan  ekonomi, inovasi,  dan  efisiensi,  tetapi  juga  menghadirkan  tantangan  terkait  dengan  privasi, keamanan data, dan kesenjangan digital.
Alumni dan mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku utama dalam ekonomi  digital  dan  wirausaha  di  era  ini.  Dengan  memiliki  akses  ke  pendidikan, pengalaman,  dan  jaringan  yang  luas,  mereka  memiliki  modal  yang  berharga  untuk memulai bisnis digital yang sukses. Di sisi lain, seorang alumni dengan latar belakang dalam  bidang  pemasaran  dan  komunikasi  dapat  memanfaatkan  pengetahuannya  untuk mengelola  kampanye  pemasaran  digital  yang  efektif  dan  membangun  merek  secara online .
Selain  itu,  khusus  alumni  juga  memiliki  keunggulan  dalam  hal  akses  ke  sumber daya  dan  jaringan  yang  dibangun  selama  masa  studi  mereka.  Dengan  memanfaatkan jaringan alumni yang luas, mereka dapat menemukan peluang kolaborasi, mendapatkan akses ke mentorship , dan mendapatkan dukungan finansial dari sesama alumni yang telah sukses dalam bisnis mereka sendiri. Dengan demikian, alumni memiliki kesempatan unik untuk memanfaatkan potensi mereka dalam mengembangkan bisnis digital yang inovatif dan  berkelanjutan,  yang  pada  gilirannya  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat di era digital ini.
Beberapa temuan hasil penelitian mendapati bahwa peran ekonomi digital dalam hal  ini  uang  elektronik  mampu  memberikan  pengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (Nabila, Chaidir, & Suprapti, 2022). Hasil penelitian lain menemukan bahwa industri saat ini harus mampu beradaptasi  dalam hal ini adalah kemajuan ekonomi digital agar mampu mengatasi usaha sekarang dan dimasa yang akan datang (Munawarah, Janah, Oktarini, & Khatimah, 2022).
Namun  demikian  sejalan  yang  telah  dikemukan  sebelum  bahwa  ekonomi  digital juga  memiliki  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum,  misalnya kebocoran  data  konsumen, endorser yang  membuat  pihak  terkait  dalam  hal  ini
pemerintah  perlu  membuat  payung  hukum  bagi  penyedia  jasa,  dan  hukum  ini  harus dipahami oleh penyedia jasa (Ismantara & Prianto, 2022).
Masih  terkait  perlindungan  hukum  hasil  penelitian  juga  menemukan  bahwa disamping  memberikan  banyak  kelebihan  modernisasi  ekonomi  gital  membutuhkan perlindungan hukum yang maksimal sehingga para pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dapat  menjalankan  bisnisnya  dengan  aman  (Kusuma, 2023).

## METODE
Metode yang digunakan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah memberikan penyuluhan kepada alumni dan mahasiswa aktif dalam bentuk informasi, wawasan atau keterampilan  yang  relevan  dengan  tema  yang  ditawarkan.  Tim  PkM  memberikan informasi tentang perkembangan terkini dalam bidang hukum dalam bisnis digital, isu- isu  penting  yang  berkembang,  serta  solusi  yang  dapat  diambil  apabila  menghadapi masalah. Selain itu im PkM memberikan keterampilan atau teknik terbaru yang relevan dengan bidang hukum dalam bisnis digital.
Pengumpulan  data  PkM  dilakukan  melalui  wawancara  dan  kuesioner  dengan pertanyaan tetutup. Kuesioner disi pada saat sebelum, saat penyuluhan, dan setelah selesai penyuluhan. Tujuan dari wawancara dan kuesioner ini untuk melihat pemahaman peserta penyuluhan dan mendapatkan umpan balik guna melihat keberhasilan kegiatan ini.
Realisasi pemecahan masalah
Tim  PkM  memberikan  penyuluhan  kepada  alumni  dalam  bentuk  informasi, wawasan  atau  keterampilan  yang  relevan  dengan  tema  yang  ditawarkan.  Berikut diuraikan beberapa solusi yang ditawarkan dalam penyuluhan kepada alumni:
1. Tim PkM memberikan informasi tentang perkembangan terkini dalam bidang hukum dalam bisnis digital, isu-isu penting yang berkembang, serta solusi yang dapat diambil apabila menghadapi masalah.
2. Tim PkM memberikan keterampilan atau teknik terbaru yang relevan dengan bidang hukum dalam bisnis digital.
Dengan  menyediakan  solusi  seperti  di  atas,  maka  tim  PkM  dapat  memberikan kontribusi  yang  signiifikan  dalam  mendukung  pengembangan  karier  mereka.  Dengan bimbingan  dari  profesional  yang  berpengalaman,  alumni  dan  mahasiswa  mendapatkan arahan  dan  saran  yang  bermanfaat  dalam  menghadapi  situasi  yang  kompleks  di  era ekonomi digital.
Khalayak sasaran
Alumni  dan  mahasiswa  aktif  merupakan  khalayak  sasaran  yang  penting  dalam kegiatan  PkM  karena  mereka  telah  melewati  proses  pendidikan  yang  sama  dengan mahasiswa saat ini dan telah memasuki dunia kerja. Melibatkan alumni dan mahasiswa aktif dalam kegiatan PkM dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Alumni memiliki pengalaman praktis di lapangan kerja sehingga mampu memberikan informasi terkait dengan transaksi digital dan pengunaan platform digital.
2. Pengalaman alumni mampu membuat mereka memahami dengan lebih baik peluang dan  tantangan  dalam  dalam  memulai  dan  menjalankan  bisnis  digital  yang  sekarang berkembang dengan pesat.
3. Mahasiswa  aktif  dapat  mempersiapkan  diri  dalam  memulai  untuk  berbisnis  secara digital agar terhindar dari konsekuensi hukum.
Tabel 1. Target sasaran
No. Sasaran Peserta Target Jumlah 1 . Alumni Jurusan Administrasi Bisnis 15 orang 2. Mahasiswa Aktif Semester VI 25 orang Jumlah Total 40 Orang
Tempat dan waktu
Pelaksanaan  kegiatan  PkM  ini  bertempat  di  aula  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil Menengah  Provinsi  Kalimantan  Barat,  pada  5  Juli  2024,  mulai  pukul  13.30  sampai dengan pukul 16.30 WIB.
Metode kegiatan
Persiapan  yang  matang  merupakan  kunci  utama  untuk  memastikan  keberhasilan dalam  kegiatan  PkM  yang  akan  dilaksanakan.  Dengan  demikian  tim  PkM  memilih mengunakan  motode  ceramah  dan  pelatihan  yang  dianggap  tepat  untuk  memberikan pemahaman  tentang  legalitas  dan  perlindungan  hukum  dalam  bisnis  digital.  Lebih jelasnya metode kegiatan PkM ini dirangkum dalam Tabel 2.
Tabel 2 . Metode kegiatan No. Metode Kegiatan Keterangan 1. Metode Ceramah digunakan  dengan  cara  penyampaian  materi  yang  bersifat kognitif  agar  seperti    menjadi  paham  dan  sadar  terhadap legalitas  dan  pelindungan  hukum  dalam  bisnis  digital. Motode  ceramah  ini  akan  menggunakan  40%  waktu  untuk ceramah  atau  pemaparan  materi  sedangkan  60%  waktu sisanya akan digunakan untuk tanya jawab dan diskusi
2. Metode Pelatihan Bertujuan  mengembangkan  pengetahuan  peserta  dan membuat  peserta  menjadi    lebih  interaktif  dengan  cara memberikan contoh kasus dalam bisnis digital dan bagaimana cara mereka menanggapi dan menyelesaikannya.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Kegiatan  penyuluhan  legalitas  dan  perlindungan  hukum  bisnis  digital  dalam  rangka kegiatan PkM  Jurusan Administrasi  Bisnis Politeknik Negeri Pontianak kali ini  diikuti peserta  sebanyak    40  orang  yang  terdiri  dari  alumni  dan  mahasiswa  aktif.  Penyuluhan hukum  memberikan  alumni  dan  mahasiswa  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang berbagai aspek hukum yang krusial dalam bisnis digital, seperti hak kekayaan intelektual, perlindungan  data,  dan  regulasi e-commerce .  Pemahaman  ini  sangat  penting  karena mereka seringkali memiliki sumber daya yang terbatas untuk menangani masalah hukum. Tim PkM memberikan kuisioner kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap hasil penyuluhan.
Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pemahaman yang baik  mengenai  proses  mendapatkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  setelah  mengikuti penyuluhan.  Sebanyak  56%  dari  peserta  menyatakan  bahwa  mereka  "Paham"  tentang proses  ini,  sementara  20%  lainnya  mengaku  "Sangat  Paham".  Hal  ini  menunjukkan bahwa  penyuluhan  tersebut  efektif  dalam  memberikan  informasi  yang  jelas  dan bermanfaat  kepada  peserta,  memungkinkan  mereka  untuk  memahami  langkah-langkah dan  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  memperoleh  NIB  mengingat  hal  ini  membantu mempermudah operasi bisnis karena telah memperoleh legalitas usaha (Fadilah, Fitriyani, & Fudail, 2021).
Namun,  masih  ada  24%  peserta  yang  hanya  "Cukup  Paham"  tentang  proses mendapatkan NIB. Meskipun ini bukan jumlah yang signifikan, ini menunjukkan bahwa ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  penyuluhan  tersebut.  Mungkin  perlu  diadakan  sesi tambahan atau materi yang lebih mendalam untuk memastikan semua peserta memiliki tingkat pemahaman yang optimal. Tidak adanya peserta yang merasa "Tidak Paham" atau "Sangat Tidak Paham" menunjukkan bahwa penyuluhan tersebut setidaknya memberikan pengetahuan dasar yang memadai kepada semua peserta.
Mengenai  pemahaman  peserta  tentang  perbedaan  izin  usaha  untuk  bisnis perorangan  dan  badan  usaha  menunjukkan  bahwa  mayoritas  peserta  sudah  memiliki pemahaman yang baik setelah mengikuti penyuluhan. Sebanyak 52% peserta menyatakan "Paham",  dan  24%  lainnya  mengaku  "Sangat  Paham".  Ini  menandakan  bahwa penyuluhan berhasil menjelaskan aspek-aspek penting terkait legalitas dokumen usaha, termasuk  perbedaan  dalam  persyaratan,  proses  pengajuan,  dan  kewajiban  hukum  yang berlaku untuk masing-masing jenis usaha.
Namun, masih ada 24% peserta yang hanya "Cukup Paham", menunjukkan bahwa sebagian peserta mungkin memerlukan penjelasan lebih rinci atau contoh praktis untuk benar-benar memahami perbedaan izin usaha antara bisnis perorangan dan badan usaha. Penting  untuk  memastikan  bahwa  setiap  peserta  mendapatkan  pemahaman  yang komprehensif  mengenai  legalitas  dokumen  usaha,  mengingat  pentingnya  kepatuhan terhadap regulasi untuk kelangsungan dan legalitas bisnis mereka. Tidak adanya peserta yang  merasa  "Tidak  Paham"  atau  "Sangat  Tidak  Paham"  menunjukkan  bahwa penyuluhan setidaknya telah memberikan pengetahuan dasar yang memadai, namun ada ruang untuk penyempurnaan dalam pendekatan penyampaian materi.
Terkait  dengan  kewajiban  perpajakan  dasar  untuk  bisnis  e-commerce,  setelah mengikuti  penyuluhan,  dengan  52%  peserta  menyatakan  "Paham"  dan  16%  lainnya "Sangat Paham". Ini menandakan bahwa penyuluhan berhasil memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami kewajiban perpajakan, yang merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum bisnis digital (Putri & Wijaya, 2022). Pemahaman yang baik tentang  kewajiban  perpajakan  membantu  memastikan  bahwa  bisnis e-commerce mematuhi regulasi yang berlaku, menghindari kemungkinan sanksi hukum, dan menjaga kredibilitas serta legalitas operasional bisnis mereka.
Pemahaman  peserta  PkM  tentang  pentingnya  pendaftaran  merek  dagang  untuk produk e-commerce menunjukan sebanyak 48% peserta menyatakan "Paham" dan 36% lainnya  "Sangat  Paham"  mengenai  pentingnya  pendaftaran  merek  dagang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penyuluhan  berhasil  menyampaikan  informasi  tentang  manfaat legalitas dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pendaftaran merek dagang, seperti hak  eksklusif  atas  penggunaan  merek  dan  perlindungan  dari  pelanggaran  merek  oleh pihak lain.
Namun,  16%  peserta  hanya  "Cukup  Paham",  menunjukkan  bahwa  masih  ada kebutuhan untuk penjelasan lebih rinci atau contoh praktis mengenai pendaftaran merek dagang  dan  implikasi  hukumnya.  Pendaftaran  merek  dagang  adalah  langkah  krusial dalam perlindungan hukum dan legalitas bisnis digital, karena memberikan dasar hukum yang  kuat  untuk  melindungi  identitas  brand  dan  aset  intelektual  perusahaan.  Dengan pemahaman  yang  mendalam  tentang  pentingnya  pendaftaran  merek  dagang,  bisnis  e- commerce dapat lebih siap menghadapi potensi sengketa hukum, dan memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa pemahaman peserta tentang konsep hak cipta  dalam  konteks  konten  digital  meningkat  secara  signifikan  setelah  mengikuti penyuluhan.  Hak cipta dalam konten digital ini telah diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang hak cipta dan ITE (Khairunnisa, Permata, & Sudaryat, 2023). Sebanyak 52% peserta menyatakan "Paham" dan 28% lainnya "Sangat Paham" tentang topik ini, yang  menunjukkan  bahwa  penyuluhan  tersebut  berhasil  menyampaikan  informasi penting  mengenai  hak  cipta.  Pengetahuan  yang  baik  tentang  hak  cipta  sangat  penting dalam bisnis digital, karena melindungi karya kreatif dan konten digital dari penggunaan yang  tidak  sah,  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pemilik  konten,  dan memastikan bahwa mereka dapat menuntut hak mereka di hadapan hukum.
Namun,  20%  peserta  hanya  "Cukup  Paham"  mengenai  konsep  hak  cipta  dalam konteks konten digital. Ini menandakan bahwa meskipun sebagian besar peserta sudah memahami konsep dasar hak cipta, ada kebutuhan untuk penjelasan lebih mendalam atau studi  kasus  konkret  untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka.  Memahami  hak  cipta adalah esensial  bagi  pelaku  bisnis  digital  untuk  menghindari  pelanggaran  hukum  yang dapat merugikan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Perlindungan hak cipta yang kuat  memastikan  bahwa  konten  digital  yang  dihasilkan  dilindungi  secara  hukum, mengurangi risiko tuntutan hukum, dan memberikan keamanan bagi kreator dan bisnis digital dalam menjalankan operasional mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang hak  cipta,  bisnis  digital  dapat  lebih  efektif  dalam  mengelola  dan  melindungi  aset intelektual mereka, serta memanfaatkan hak-hak tersebut untuk keuntungan bisnis yang berkelanjutan.
Pemahaman peserta tentang regulasi penjualan produk tertentu secara online , yang dapat  berupa  makanan  atau  obat-obatan  juga  menunjukan  meningkat  setelah  sesi
penyuluhan. Sebanyak 44% peserta menyatakan “Paham” dan 32% lainnya menyatakan “Sangat Paham”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyuluhan berhasil dalam menyebarkan informasi yang relevan terkait persyaratan hukum dan regulasi bagi para penyedia  yang  menjual  produk  ini online .  Hal  ini  penting  agar  peserta  menyadari persyaratan  yuridis  yang  berlaku,  merujuk  mereka  kepada  badan  berwenang  agar  bisa tetap menghasilkan produk yang aman dan menguntungkan yang tidak kalah kompetitif, serta menjauhkan mereka dari risiko hukum.
Sementara  itu,  20%  peserta  hanya  “Cukup  Paham”,  sehingga  mungkin  perlu penjelasan lebih lanjut atau sesi kedua yang ramah terhadap peserta untuk meningkatkan pemahaman. Peraturan penjualan makanan dan obat-obatan memiliki persyaratan ketat, misalnya yang berkaitan dengan akses bebas ke pasar, label yang memberi informasi serta yang berguna, dan bersaing dengan standar yang ketat terkait keamanan.
Berdasarkan  hasil  kuesioner  juga  menunjukan,  pemahaman  peserta  tentang  cara melindungi  kekayaan  intelektual  dalam  kerjasama  bisnis  digital  telah  menunjukkan peningkatan  setelah  sesi  penyuluhan  ini.  Perlindungan  hukum  kerjsasama  bisnis  ini diharapkan dapat menjamin hak dan kewajiban apabila terjadi pelanggaran (Attamimi & Umar, 2022). Sebanyak 48% peserta menyatakan "Paham" dan 28% mengaku "Sangat Paham"  mengenai  topik  ini.  Hal  ini  mencerminkan  keberhasilan  penyuluhan  dalam menyampaikan  pentingnya  perlindungan  hukum  terhadap  aset  intelektual,  seperti  hak cipta, merek dagang, dan paten dalam konteks kerjasama bisnis digital.
Namun  demikian,  20%  peserta  mengindikasikan  bahwa  mereka  hanya  "Cukup Paham".    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  ada  kebutuhan  untuk  penjelasan  lebih mendalam  mengenai  strategi  konkret  dalam  melindungi  kekayaan  intelektual  dalam
berbagai jenis kerja sama bisnis digital, termasuk penggunaan perjanjian yang tepat dan pendekatan proaktif terhadap hak-hak intelektual.
Memahami cara melindungi kekayaan intelektual sangat penting untuk mencegah pelanggaran  hak  dan  mengoptimalkan  nilai  dari  aset  kreatif  dan  inovatif.  Dengan pemahaman yang kuat, pelaku bisnis digital dapat mengelola risiko hukum dan komersial yang  terkait  dengan  kekayaan  intelektual  mereka,  serta  memanfaatkannya  untuk membangun keunggulan kompetitif jangka panjang dalam pasar yang semakin digital dan kompetitif.
Pemahaman peserta tentang pentingnya kebijakan privasi dan syarat layanan dalam e-commerce  menunjukkan  variasi  setelah  sesi  penyuluhan.  Sebanyak  40%  peserta menyatakan "Paham" dan 28% mengaku "Sangat Paham", menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang solid tentang pentingnya kebijakan privasi dan syarat  layanan  dalam  konteks  bisnis  digital.  Namun,  terdapat  32%  peserta  yang mengindikasikan bahwa mereka hanya "Cukup Paham" atau bahkan "Tidak Paham". Hal ini menggambarkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam menyampaikan informasi lebih  mendalam  tentang  bagaimana  kebijakan  privasi  dan  syarat  layanan  dapat melindungi  bisnis e-commerce dari  risiko  hukum  dan  meningkatkan  kepercayaan konsumen.
Kebijakan privasi yang baik tidak hanya mematuhi regulasi perlindungan data yang semakin  ketat,  tetapi  juga  membangun  hubungan  yang  lebih  kuat  dengan  pelanggan dengan  transparansi  dalam  pengelolaan  data  pribadi  mereka.  Sementara  itu,  syarat layanan yang jelas dan berlaku secara hukum membantu mengatur hubungan antara bisnis dan konsumen, mengurangi potensi sengketa, dan melindungi kepentingan bisnis secara keseluruhan.  Dengan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  kedua  aspek  ini,  bisnis e-
commerce dapat lebih siap menghadapi tantangan regulasi dan membangun reputasi yang kuat di pasar digital yang kompetitif.
Mayoritas  peserta  telah  meningkatkan  pemahaman  mereka  tentang  implikasi hukum dari  kebocoran  data pelanggan setelah sesi  penyuluhan. Sebanyak  56%  peserta menyatakan  "Paham"  dan  20%  mengaku  "Sangat  Paham"  mengenai  topik  ini.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penyuluhan  berhasil  menyampaikan  informasi  penting  mengenai konsekuensi hukum yang serius yang dapat dihadapi oleh bisnis dalam kasus kebocoran data pelanggan.
Namun,  masih  ada  16%  peserta  yang  mengindikasikan  bahwa  mereka  hanya "Cukup  Paham"  mengenai  implikasi  hukum  dari  kebocoran  data  pelanggan,  dan  8% lainnya  bahkan  mengaku  "Tidak  Paham"  atau  "Sangat  Tidak  Paham".  Hal  ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk penjelasan lebih rinci atau studi kasus konkret untuk  meningkatkan  pemahaman  mereka  tentang  bagaimana  kebocoran  data  dapat berdampak pada kewajiban hukum dan reputasi bisnis.
Memahami  implikasi  hukum  dari  kebocoran  data  pelanggan  penting  untuk mengelola  risiko,  melindungi  informasi  sensitif,  dan  mematuhi  regulasi  perlindungan data  yang  semakin  ketat.  Dengan  pemahaman  yang  kuat,  bisnis  dapat  mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah kebocoran data dan mengelola respon hukum secara efektif jika terjadi insiden.
Pemahaman tentang tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi e-commerce dapat dikategorikan sebagai cukup paham hingga sangat paham oleh mayoritas peserta. Sebanyak  48%  peserta  menyatakan  bahwa  mereka  cukup  paham,  sementara  28% menyatakan  paham,  dan  24%  menyatakan  sangat  paham.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi e-commerce .
Tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi e-commerce mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penjual bertanggung jawab atas kesesuaian barang yang dijual dengan  deskripsi  yang  diberikan,  termasuk  dalam  hal  adanya  cacat  tersembunyi  pada produk. Kedua, penjual juga bertanggung jawab untuk mengirimkan barang yang telah dipesan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  dibuat  dalam  kontrak  elektronik.  Selain itu,  dalam  penggunaan  sistem  pembayaran  seperti  rekening  bersama,  penjual  dapat dilindungi secara  hukum jika  terjadi pelanggaran kontrak oleh  pihak  lain. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang tanggung jawab hukum ini sangat penting bagi penjual untuk menghindari sengketa hukum dan memastikan transaksi yang aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Tingkat  pemahaman  mengenai  relevansi  UU  ITE  terhadap  bisnis  e-commerce cukup bervariasi. Mayoritas peserta 40% merasa "Cukup Paham", diikuti oleh 28% yang "Tidak  Paham",  24%  yang  "Paham",  dan  8%  yang  "Sangat  Tidak  Paham".  Tidak  ada persentase  yang  disebutkan  untuk  kategori  "Sangat  Paham".  Hasil  ini  menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang UU ITE dalam konteks  e-commerce.  Hasil  ini  mengindikasikan  perlunya  upaya  lebih  lanjut  untuk mengedukasi pelaku bisnis e-commerce tentang UU ITE.
Meskipun sebagian besar alumni dan mahasiswa merasa cukup paham, masih ada peserta PKM yang merasa tidak paham atau sangat tidak paham. Peningkatan pemahaman ini penting mengingat UU ITE memiliki dampak langsung terhadap operasional bisnis e- commerce ,  termasuk  aspek  keamanan  data,  transaksi  elektronik,  dan  perlindungan konsumen.  Edukasi  yang  lebih  luas  dan  mendalam  dapat  membantu  pelaku  bisnis
menjalankan  usahanya  sesuai  regulasi  dan  melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang terlibat dalam transasksi e-commerce .
Dari aspek legalitas, UU ITE menjadi pondasi hukum bagi kegiatan e-commerce di Indonesia.  UU  ini  mengatur  berbagai  aspek  penting,  seperti  transaksi  elektronik, perlindungan data pribadi, dan konten ilegal. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi bisnis digital juga menjadi aspek krusial. UU ITE memberikan payung hukum bagi pelaku usaha e-commerce untuk  melindungi  hak-hak  mereka,  seperti  hak  cipta,  merek  dagang,  dan informasi rahasia.
Memahami cakupan perlindungan hukum ini dapat membantu bisnis e-commerce membangun  kepercayaan  dan  daya  saing  di  pasar  digital.  Meningkatkan  pemahaman tentang  UU  ITE  dalam  bisnis e-commerce bukan  hanya  tanggung  jawab  pemerintah, tetapi  juga  seluruh  pemangku  kepentingan.  Upaya  edukasi  yang  berkelanjutan, melibatkan platform  e-commerce ,  asosiasi  bisnis,  dan  masyarakat  umum,  sangat diperlukan  untuk  membangun  ekosistem e-commerce yang  kondusif  dan  terlindungi.
Dengan demikian, bisnis e-commerce dapat berkembang dengan pesat dan bertanggung jawab, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Penyuluhan  hukum  memberikan  alumni  dan  mahasiswa  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  berbagai  aspek  hukum  yang  krusial  dalam  bisnis  digital.  Peserta penyuluhan  diajarkan  bagaimana  mematuhi  regulasi  ini  agar  transaksi  bisnis  mereka berjalan lancar dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih mendalam ini, alumni dan  mahasiswa dapat menjalankan bisnis digital mereka dengan lebih  baik,  menghindari  potensi  pelanggaran  hukum  yang  dapat  mengakibatkan  sanksi atau kerugian finansial yang signifikan.
Selain  itu  alumni  dan  mahasiswa  dapat  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  mereka terhadap peraturan tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi dapat mengurangi risiko sanksi hukum.  Misalnya,  perusahaan  yang  mematuhi  standar  perlindungan  data  akan  lebih dipercaya oleh konsumen karena mereka merasa data pribadi mereka aman. Hal ini juga berlaku untuk regulasi e-commerce yang memastikan bahwa proses transaksi dilakukan secara adil dan transparan.
Penyuluhan  ini  juga  akan  membantu  peserta  memahami  pentingnya  melindungi kekayaan  intelektual  dan  data  pelanggan  mereka.  Kekayaan  intelektual,  seperti  merek dagang,  paten,  dan  hak  cipta  adalah  aset  berharga  yang  perlu  dijaga  agar  tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Partisipasi alumni dan mahasiswa  dalam penyuluhan hukum juga dapat membuka peluang  mereka  untuk  dapat  berkolaborasi  dengan  pihak-pihak  terkait,  seperti  pakar hukum,  dan  usaha  lain  yang  bergerak  di  bidang  yang  sama.  Kolaborasi  ini  dapat memberikan manfaat besar bagi alumni dan mahasiswa dalam bentuk dukungan hukum, pertukaran pengetahuan, dan peluang bisnis baru. Misalnya, bekerjasama dengan pakar hukum  dapat  membantu  bisnis  dalam  menyusun  kontrak  yang  kuat  dan  menghindari permasalahan hukum.
Melalui jaringan yang diperluas ini, alumni dan mahasiswa juga dapat mempercepat pertumbuhan  bisnis  mereka  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  dan  kesempatan  yang ada.  Kolaborasi  dengan  pihak  lain,  misalnya,  dapat  membuka  peluang  untuk  proyek bersama  yang  saling  menguntungkan.  Dalam  jangka  panjang,  kemitraan  strategis  ini dapat membantu bisnis untuk tumbuh secara berkelanjutan, memperkuat posisi mereka di pasar, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak
hanya  membantu  dalam  pemahaman  regulasi,  tetapi  juga  memberikan  dasar  untuk pertumbuhan bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan.
Untuk mendukung  penulisan dan  hasil kegiatan, terlampir dokumentasi  kegiatan PkM, sebagai mana terdapat pada Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1 . Foto bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 2 . Peserta kegiatan PkM

## SIMPULAN
Penyuluhan  dan  perlindungan  hukum  dalam  bisnis  digital  yang  diselenggarakan  oleh PkM Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Pontianak, berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek-aspek hukum dalam bisnis digital. Topik legalitas usaha,  perlindungan  data,  hak  kekayaan  intelektual,  dan  regulasi e-commerce telah dibahas dengan baik. Hasil kuesioner menunjukkan mayoritas peserta memahami materi, meskipun beberapa area memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Pemahaman yang lebih baik tentang regulasi bisnis digital membantu alumni dan mahasiswa menjalankan bisnis dengan lebih baik dan menghindari pelanggaran hukum. Penyuluhan ini juga menekankan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan data pelanggan.  Dengan  pemahaman  ini,  peserta  dapat  meningkatkan  kepatuhan  terhadap peraturan,  mengurangi  risiko  sanksi  hukum,  dan  meningkatkan  reputasi  bisnis  di  mata pelanggan dan mitra bisnis.
Selain  itu,  penyuluhan  membuka  peluang  kolaborasi  dengan  pakar  hukum  dan usaha  lain. Kolaborasi ini dapat memberikan dukungan hukum, pertukaran pengetahuan, dan  peluang  bisnis  baru.  Jaringan  yang  diperluas  membantu  alumni  dan  mahasiswa mempercepat  pertumbuhan  bisnis  mereka  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  dan kesempatan yang ada. Penyuluhan hukum ini tidak hanya membantu dalam pemahaman regulasi, tetapi juga menyediakan dasar untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

## PENGHARGAAN
Penghargaan  dan  ucapan  terima  kasih  yang  setinggi-tinggi  disampaikan  oleh  tim  PkM Jurusan Administrasi Bisnis kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartsipasi dalam  kegiatan  ini.  Kepada  Politeknik  Negeri  Pontianak  yang  telah  menyediakan
pendanaan maupun Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Politeknik Negeri Pontianak  yang  telah  mengakomodasi  kegiatan  PkM  2024  ini,  sehingga  telah  berjalan sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan. Tim PkM juga menyampaikan terima kasih dan  penghargaan  kepada  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  Menengah  Provinsi  Kalimantan Barat  yang  telah  berkenan  menjadi  narasumber  dan  menyediakan  tempat  untuk pelaksanaan  PkM  kali  ini.  Tidak  lupa  juga  disampaikan  terima  kasih  kepada  seluruh peserta PkM yakni alumni dan mahasiswa yang telah hadir dan membantu memsukseskan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriansyah,  &  Maizaroh,  M.  (2023).  Pembaharuan  Hukum  Perlindungan  Konsumen:
Kesiapan  Indonesia  Menyambut  Kehadiran  Social  Commerce. Jurnal  Rechts Vinding Vol 12 No 2 , 319-340.
Attamimi,  Z.  F.,  &  Umar,  F.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI)  dalam  Kemitraan  Virtual  Hotel  Operator  (VTO)  . Journal Equitable , 175-191.
Fadilah,  T. N., Fitriyani, Y., &  Fudail, M. (2021).  Sosialisasi  Pembuatan NIB  Kepada Pelaku UMKM Di Dusun Kalangan, Candisari, Secang. Khidmatan , 175-182.
Ismantara,  S.,  &  Prianto,  Y.  (2022).  Relevasi  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Di Indonesia Di Era Ekonomi Digital. Prosiding Sirena , 321-330.
Khairunnisa, S. A., Permata, R. R., & Sudaryat. (2023). Copyright Protection of Podcast-
Based Audiobooks Adapted by Third Party Without Permission on Digital Platform Based on Indonesian Positive Law. Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 328-334.
Kusuma,  A.  P.  (2023).  Prinsip  Kepastian  Hukum  dalam  Upaya  Perlindungan  Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi. Journal of Economic Business & Law
Review Vol 3 No 2 , 132-144.
Munawarah, A., Janah, A. M., Oktarini, E. A., & Khatimah, H. (2022). Peran Ekonomi Digital Bagi Perkembanan Pasar Modern Di Indonesia. Jurnal Al-Aflah Vol 1 No 2 , 124-133.
Nabila, H. N., Chaidir, T., & Suprapti, I. A. (2022). Analisis Pengaruh Ekonomi Digital Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia  2017  -2021. Jurnal  Konstanta Ekonomi Pembangunan Vol 1 No 2 , 50-63.
Putri, A. F., & Wijaya, S. (2022). Kajian Pemungutan Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas  Transasksi  Digital  Domestik:  Proposal  Untuk  Indonesia. Jurnal  Pajak Indonesia , 561-577.
Rosmiyati, S. (2023). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-
Commerce. Jurnal Koalisi, Vol 3 No 1 , 9-23.