Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

## Bernanti Aryajayaputri*, Mohamad Fajri Mekka Putra**
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424 E-mail: pbernanti@gmail.com, fajriputra@yahoo.com
Naskah diterima : 14/03/2022, revisi : 28/04/2022, disetujui 10/05/2022

## ABSTRAK
Berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  membawa perubahan  dalam  hukum  perseroan  terbatas  di  Indonesia,  yakni  Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Perseroan terbatas kini terbagi menjadi dua yaitu perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. Sebelum berlakunya Undang-undang Cipta  Kerja,  diatur  bahwa  pendirian  perseroan  harus  dengan  akta  notaris.  Notaris merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik,  salah satunya  adalah  akta  pendirian  perseroan  sesuai  yang  disyaratkan  dalam  Undang- undang  Perseroan  Terbatas.  Merujuk  pada  Pasal  153A  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- undang Perseroan Terbatas yang merupakan pasal baru setelah berlakunya Undang- undang Cipta Kerja, diatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan  Kecil  dapat  didirikan  oleh  1  (satu)  orang  berdasarkan  surat  pernyataan pendirian  yang  dibuat  dalam  Bahasa  Indonesia.  Dengan  diubahnya  ketentuan tersebut,  pendirian  perseroan  tidak  lagi  disyaratkan  untuk  menggunakan  akta notaris bagi perseroan perorangan yang masuk ke dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  lebih  lanjut tentang peran notaris dalam pendirian perseroan terbatas pasca berlakunya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata  kunci:  Perseroan  Terbatas,  Notaris,  Perseroan  Perorangan,  Usaha  Mikro  dan Kecil

## ABSTRACT
The enactment of Law Number 11 Year 2020 on Job Creation brought changes to the law of limited liability companies in Indonesia, namely Law Number 40 Year 2007. Limited liability  company  is  now  divided  into  two,  which  are  capital  partnership  and  a  sole proprietorship company. Prior to the enactment of the Job Creation Act, it was regulated that the establishment of a company must be done with a notarial deed. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, one of which is the deed of establishment  of  the  company  as  required  by  the  Limited  Liability  Company  Law.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Referring to Article 153A paragraphs (1) and (2) of the Limited Liability Company Law which is a new provision after the enactment of Job Creation Act, it is regulated that a company that meets the criteria for Micro and Small Business can be established by 1 (one)  person  based  on  a  statement  of  establishment.  With  the  amendment  of  these provisions, the establishment of a company is no longer required to use a notarial deed for companies that fall into the category of Micro and Small Enterprises. Therefore, this research aims to further analyze the role of a notary in the establishment of a limited liability company after the enactment of the Job Creation Act.
Keywords:  Limited  Liability  Company,  Notary  Public,  Sole  Proprietorship,  Micro  and Small Enterprises

## A. Latar Belakang
Sebagai  negara  yang  sedang  gencar  meningkatkan  sektor  perekonomiannya, Indonesia  didorong  untuk  membentuk  regulasi  yang  mampu  untuk  memenuhi kebutuhan  perkembangan  zaman  yang  pesat.  Dalam  kehidupan  masyarakat,  hukum berfungsi untuk menjamin ketertiban melalui kepastian hukum, serta untuk membantu dan  mengatur  proses  dari  suatu  perubahan. 1 Oleh  karena  itu,  perubahan  peraturan perundang-undangan  sangat  diperlukan  agar  dapat  mewujudkan  lingkungan  usaha yang kondusif untuk mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pengembangan usaha.
Berkaitan  dengan  perkembangan  tersebut,  banyak  pengusaha  yang  memilih perseroan terbatas sebagai bentuk usaha untuk memulai usahanya. Perseroan terbatas sendiri  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  yang  didirikan berdasarkan  suatu  perjanjian  untuk  melakukan  usaha  melalui  modal  dasar,  yang selanjutnya terbagi dalam saham. 2
Ketentuan dalam hal perseroan terbatas merupakan salah satu bahan hukum yang diperlukan  untuk  mendukung  pembangunan  perekonomian.  Oleh  karena  itu, diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut maka perseroan terbatas dapat berperan sebagai  salah  satu  pilar  penopang  pembangunan  perekonomian  nasional  berbasis kekeluargaan  sesuai  dengan  dasar-dasar  demokrasi  ekonomi  sebagai  perwujudan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Selain  menjadi  penopang  pembangunan perekonomian, peraturan tersebut juga penting dalam hal kepastian hukum. Perseroan sebagai  salah  satu  tumpuan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  memerlukan  landasan hukum  yang  kokoh  guna  memacu  pembangunan  ekonomi  nasional  dan  menjamin kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha yang aman dan kompetitif. 3
1 Muhammad Rusydianta. “Dinamika Hukum dan Ekonomi dalam Realitas Sosial di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi di Indonesia)”. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, diakses 20 Februari 2022.
2 Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1) 3 Arfan Faiz Muhlizi, “Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 6 No. 3, Desember 2017, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Sebelum  adanya  ketentuan  yang  mengatur  tentang  Perseroan  Terbatas,  Kitab Undang-undang  Hukum  Dagang  mengatur  secara  umum  tentang  perseroan.  Seiring berjalannya waktu,  dianggap perlu pengaturan secara  khusus  tentang perseroan. Hal tersebut  terwujud  dengan  dikeluarkannya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1995 tentang  Perseroan  Terbatas.  Peraturan  tersebut  kemudian  diganti  dengan  Undang- undang Nomor 40 tahun 2007, dimana peraturan ini masih dipakai sampai sekarang. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat  khususnya  pada  era  globalisasi.  Selain  itu,  meningkatnya  tuntutan  masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ( good corporate governance ) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 4
Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  (UUPT),  beberapa  ketentuan  dalam  UUPT  diubah  kembali dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU Cipta Kerja). Dibentuknya UU Cipta Kerja antara lain bertujuan untuk: 5
1. Menciptakan dan memperluas kesempatan kerja dengan memberi kemudahan, pelindungan,  serta  pemberdayaan  terhadap  koperasi  dan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM),  serta  industri  dan  perdagangan  nasional  sebagai  upaya untuk meningkatkan ekonomi nasional;
2. Menjamin  setiap  warga  Indonesia  untuk  mendapatkan  pekerjaan  serta  upah yang adil dan perlakuan yang layak di tempat kerja;
3. Menyesuaikan  peraturan  tentang keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi UMKM dan koperasi, serta industri nasional;
4. Menyesuaikan  peraturan  tentang  peningkatan  ekosistem  investasi, memfasilitasi  kemudahan  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional  yang diarahkan untuk kepentingan nasional.
Terkait  dengan  ketentuan  perseroan  terbatas,  perubahan-perubahannya  dapat dilihat  di  bagian  kelima  UU  Cipta  Kerja,  yakni  Pasal  109.  Perubahan  ketentuan  yang paling  signifikan  tentang  perseroan  adalah  pendirian  perseroan  UMKM.  Untuk pendirian perseroan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dimana diwajibkan untuk didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Namun,  dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja aturan  tersebut  tidak  berlaku  bagi  perseroan  yang  memenuhi  kriteria  untuk  usaha mikro dan kecil. Selain itu, pendirian perseroan UMKM juga dilakukan tanpa membuat perjanjian dan akta notaris, melainkan dengan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Kemudian dalam hal modal dasar, semulanya diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT bahwa pendirian perseroan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000,-
4 Indonesia, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5 Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 3
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
(lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini kemudian diubah sehingga menghapus besaran minimal dan modal dasarnya ditentukan sendiri berdasarkan keputusan masing-masing pendiri.
Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu perseroan terbatas.  Salah  satu  peran  penting  tersebut  adalah  pembuatan  akta  pendirian  dan anggaran  dasar  serta  perubahan-perubahannya.  Sebelum  adanya  UU  Cipta  Kerja, pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris dalam  Bahasa  Indonesia.  Akta  Pendirian  tersebut  terdiri  dari  anggaran  dasar  serta keterangan-keterangan  yang  berkaitan  dengan  pendirian  Perseroan.  Anggaran  dasar tersebut dibentuk sebagai pedoman praktik internal agar tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pasca  diberlakukannya  UU  Cipta  kerja  peran  notaris dalam pendirian perseroan mengalami beberapa perubahan. Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil tidak perlu lagi untuk membuat akta pendirian melainkan  hanya  dengan  surat  pernyataan  pendirian.  Surat  pernyataan  pendirian tersebut tidak perlu dibuat dihadapan notaris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  lebih  lanjut  tentang  peran  notaris  dalam  pendirian  perseroan sebagaimana diatur dalam UUPT dan UU Cipta Kerja.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dipakai  untuk  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  metode penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah  kajian  hukum  yang menitikberatkan  pada  kajian  melalui  doktrin-doktrin  hukum.  Jenis  penelitian  ini menafsirkan  hukum  sebagai  pedoman  tentang  bagaimana  hukum  harus  diterapkan dalam kehidupan nyata dalam rangka mewujudkan keadilan dan ketertiban. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  diperoleh  melalui  pengumpulan,  penelitian, dan  pengkajian  berbagai  bahan  yang  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 6
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  dan  artikel. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengkaji literatur, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan suatu masalah hukum. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi  tiga,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.  Penelitian  ini  akan  menggunakan  data  sekunder  berupa  studi  kepustakaan sebagai sumber utama penelitian ini. Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang menggunakan data tertulis yang dibuat berdasarkan analisis terhadap objek penelitian. 7 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10
7 Soerjono Soekanto, Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: INDHIL- CO, 1990), hlm. 22
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
1. Bahan  hukum  primer,  yang  meliputi  peraturan  perundang-undangan  yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain adalah:
a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
e) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah  ada. 8 Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku dan artikel jurnal.

## C. Pembahasan

## 1. Pendirian Perseroan sesuai dengan UUPT
Berlakunya UU Cipta Kerja mengenalkan konsep perseroan perorangan, sehingga dalam  perkembangannya  sekarang  perseroan  terbagi  menjadi  dua  yaitu  perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan. 9 Dalam UUPT, perseroan didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  modal  dasar  yang  terbagi atas  saham. 10 Notaris  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  pendirian  suatu perseroan terbatas. Salah satu peran penting tersebut adalah pembuatan akta pendirian dan anggaran dasar serta perubahan-perubahannya. Pendirian perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan dibuatnya akta pendirian dalam Bahasa Indonesia. Akta  pendirian  merupakan  akta  otentik  yang  dibuat  dihadapan  Notaris.  Merujuk pada  Pasal  1  ayat  (1)  UUJN,  Notaris  didefinisikan  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan. Definisi akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. 11 Tujuan utama dari dibuatnya akta otentik  adalah agar dapat digunakan sebagai bukti kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.
8 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002). hlm. 58.
9 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Pasal 2 ayat (1)
10 Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat (1)
11 Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1870
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Di dalam akta pendirian terdiri dari anggaran dasar serta keterangan-keterangan yang  berkaitan  dengan  pendirian  Perseroan.  Keterangan  tersebut  antara  lain  harus memuat sekurang-kurangnya: 12
a. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal,  dan kewarganegaraan  pendiri  perseorangan,  atau  nama,  tempat  kedudukan  dan alamat  lengkap  serta  nomor  dan  tanggal  Keputusan  Menteri  mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
b. Nama  lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir,  pekerjaan,  tempat  tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
c. Nama pemegang saham, rincian jumlah saham, serta nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
Karena perseroan terbatas merupakan badan hukum, maka agar perseroan tersebut dapat beroperasi harus memperoleh Surat Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri harus mengajukan suatu  permohonan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Permohonan dilakukan secara elektronik di sistem administrasi badan hukum. Saat ini hanya Notaris yang dapat mengakses sistem tersebut untuk mengajukan permohonan. 13
Selain membuat akta  pendirian, Notaris juga  berperan dalam membuat anggaran dasar  perseroan  beserta  perubahan-perubahannya.  Anggaran  dasar  sendiri  dibentuk untuk mengarahkan Perseroan dalam menjalankan praktik-praktik internal agar tidak melanggar  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Ketentuan  yang  ada  di  dalam  anggaran dasar mengikat tidak hanya bagi pendiri, pemegang saham, dan pengurus, tetapi juga bagi pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi dengan Perseroan Terbatas. Karena anggaran  dasar  merupakan  hukum  positif  bagi  suatu  perseroan,  maka  jumlah  modal Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan, serta hal-hal yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dijabarkan dalam Anggaran Dasar. 14
Seiring  berjalannya  waktu,  perseroan  diharuskan  untuk  merubah  anggaran dasarnya  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing,  seperti  perubahan  direksi  atau penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan anggaran dasar pada umumnya mengubah ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar mulai dari Pasal 1 sampai  ketentuan  penutup.  Perubahan  tersebut  kemudian  memerlukan  persetujuan dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Namun,  tidak  semua  perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan namun harus diberitahukan kepada Menteri, dimana perubahan tersebut termasuk ke dalam perubahan data perseroan. Perubahan  anggaran  dasar  tersebut  ditetapkan  berdasarkan  hasil  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS).  Dalam  hal  ini,  Notaris  datang  dan  menyaksikan  sendiri prosesi RUPS yang kemudian akan dibuat risalah rapat berupa Akta Berita Acara Rapat. Sehingga  Akta  Berita  Acara  Rapat  tersebut  merupakan  akta  relaas  yang  dibuat  oleh
12 Ibid , Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
13 Alwesius, S.H., M.Kn, Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan , (Jakarta: LP3 INP, 2020), hlm. 6 14 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas , (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm.78.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
notaris tentang keadaan yang dilihat dan disaksikan olehnya. Akan tetapi, notaris tidak selalu harus menghadiri prosesi RUPS. Risalah rapat juga  dapat dibuat secara bawah tangan  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  ketua  rapat,  yang  kemudian  akan dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat. 15 Meskipun Notaris tidak hadir secara langsung dalam RUPS, pada akhirnya risalah tersebut harus tetap dibuat dalam bentuk  akta  otentik  yaitu  ke  dalam  Akta  Pernyataan  Rapat  yang  dibuat  dihadapan Notaris.  Berbeda dengan Akta Berita  Acara  Rapat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat merupakan  bentuk  dari  akta  partij  karena  notaris  tidak  ikut  hadir  secara  fisik  untuk menyaksikan RUPS dan hanya menuangkan apa yang tertulis dalam risalah rapat. Setelah dibuatnya Akta Berita Acara Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tergantung  dengan  berita  acara  perubahan  anggaran  yang  ada  di  RUPS,  ditentukan apakah perlu persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau hanya pemberitahuan  perubahan  data.  Perubahan  anggaran  dasar  yang  membutuhkan persetujuan dari Menteri antara lain adalah perubahan: 16
a. nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. besarnya modal dasar;
e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
f. status Perseroan dari tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Sedangkan  untuk  perubahan  yang  hanya  memerlukan  pemberitahuan  kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain adalah perubahan data yang meliputi: 17
a. perubahan  susunan  pemegang  saham  karena  pengalihan  saham  dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
b. perubahan  susunan  nama  dan  jabatan  anggota  direksi  dan/atau  dewan komisaris;
c. penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
d. pembubaran Perseroan;
e. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
f. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
g. perubahan alamat lengkap Perseroan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Notaris  masih  mempunyai peran  yang  sangat  penting  dalam  pendirian  perseroan  persekutuan  modal,  dimana harus  dibuatnya  akta  pendirian  dihadapan  notaris.  Selain  itu,  Notaris  juga  berperan dalam pembuatan serta perubahan anggaran dasar perseroan.
15 Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 90
16 Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21 ayat (2) 17 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (4)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## 2. Pendirian Perseroan sesuai dengan UU Cipta Kerja
Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau badan hukum perorangan yang memenuhi  kriteria sebagai Usaha Mikro dan Kecil. 18 Berdasarkan perubahan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa perseroan dapat berupa badan hukum perorangan. Kriteria perseroan UMK diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021). Dalam peraturan ini, perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK antara lain adalah: 19
a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
Ketentuan  yang  mewajibkan  perseroan  untuk  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih sekarang sudah tidak berlalu lagi bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh  negara,  badan  usaha  milik  daerah,  badan  usaha  milik  desa,  perseroan  yang mengelola bursa efek, serta perseroan yang memnuhi kriteria sebagai UMK.
Merujuk  pada  PP  No.  8  Tahun  2021,  pendirian  perseroan  perorangan  selain didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri juga harus merupakan Warga Negara Indonesia dan dilakukan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini,  Warga  Negara  Indonesia  yang  dimaksud  harus  berusia  paling  rendah  17  (tujuh belas)  tahun  dan  cakap  hukum.  Selain  itu,  perseroan  perorangan  dapat  memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri. 20
Berbeda  dengan  pendirian  perseroan  persekutuan  modal,  perseroan  perorangan hanya membutuhkan pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan cara mengisi format isian. Format isian yang dimaksud memuat antara lain: 21
a. nama dan tempat kedudukan;
b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, serta modal disetor;
e. nilai nominal dan jumlah saham;
f. alamat Perseroan;
g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan,  dan  nomor  pokok  wajib  pajak  dari  pendiri  sekaligus  direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.
18 Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka (1)
19 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 2 ayat (1)
20 Ibid , Pasal 6 21 Ibid , Pasal 7 ayat (2)
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
Pengisian format yang dimaksud dilakukan oleh pendiri sendiri secara elektronik melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH).  Setelah  mengisi  format  isian tersebut, Menteri akan menerbitkan secara elektronik sertifikat pernyataan pendirian. 22 Berdasarkan perubahan Pasal 7 ayat (4) UUPT yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, status badan hukum diperoleh oleh perseroan setelah mendapatkan bukti pendaftaran. Sebelum diubahnya ayat tersebut, perseroan memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan Menteri melalui diterbitkannya Keputusan Menteri.
Dalam hal perseroan perorangan ingin mengubah pernyataan pendirian perseroan, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengisi format isian perubahan dalam Bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dapat dilakukan lebih dari satu kali. Format isian yang dimaksud harus memuat hal-hal yang telah dimuat dalam pernyataan pendirian seperti nama dan tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, maksud dan tujuan, dan lain sebagainya. Selain itu, perubahan pernyataan pendirian mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. 23
Terkait dengan minimal modal dasar perseroan, sebelumnya diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT bahwa pendirian perseroan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp.  50.000.000,  -  (lima  puluh  juta  rupiah).  Ketentuan  ini  kemudian  diubah  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Modal  Dasar Perseroan Terbatas dan ditegaskan kembali dalam UU Cipta Kerja sehingga menghapus besaran  minimal  dan  modal  dasarnya  ditentukan  sendiri  berdasarkan  keputusan masing-masing pendiri.
Setelah  diberlakukannya  UU  Cipta  Kerja,  notaris  berperan  dalam  hal  perseroan perorangan harus mengubah statusnya untuk menjadi perseroan persekutuan modal. Hal  ini  terjadi  apabila  pemegang  saham  menjadi  lebih  dari  1  (satu)  orang  dan/atau perseroan  sudah  tidak  memenuhi  kriteria  sebagai  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Sebelum perseroan  perorangan  tersebut  berubah  menjadi  perseroan  persekutuan  modal, perubahan status tersebut harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. 24

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  berlakunya  UU  Cipta  Kerja  beserta  peraturan pelaksananya  membawa  perubahan  pada  hukum  perseroan  terbatas  di  Indonesia dengan menambahkan aturan tentang perseroan perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Sehingga dalam perkembangannya sekarang perseroan terbagi menjadi  dua  yaitu  perseroan  persekutuan  modal  dan  perseroan  perorangan.  Notaris masih mempunyai peran yang sangat penting dalam pendirian perseroan persekutuan
22 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pasal 13 dan Pasal 14
23 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 8 24 Ibid , Pasal 9
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
modal,  dimana  harus  dibuatnya  akta  pendirian  dihadapan  notaris.  Selain  itu,  Notaris juga berperan dalam pembuatan serta perubahan anggaran dasar perseroan.
Setelah  berlakunya  UU  Cipta  Kerja,  pendirian  perseroan  perorangan  hanya membutuhkan  pernyataan  pendirian  yang  didaftarkan  secara  elektronik  kepada Menteri dengan cara mengisi format isian. Pengisian format yang dimaksud dilakukan oleh  pendiri  secara  elektronik  melalui  Sistem  Administrasi  Badan  Hukum  (SABH). Setelah  mengisi  format  isian  tersebut,  Menteri  akan  menerbitkan  secara  elektronik sertifikat  pernyataan  pendirian.  Berdasarkan  perubahan  Pasal  7  ayat  (4)  UUPT  yang telah  diubah  dengan  UU  Cipta  Kerja,  status  badan  hukum  diperoleh  oleh  perseroan setelah mendapatkan bukti pendaftaran. Sebelum diubahnya ayat tersebut, perseroan memperoleh  status  badan  hukum  setelah  mendapat  pengesahan  Menteri  melalui diterbitkannya Keputusan Menteri.
Perubahan yang signifikan juga dapat dilihat dari penegasan penghapusan minimal modal  dasar  pendirian  perseroan.  Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja,  diatur bahwa pendirian perseroan harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Modal  Dasar  Perseroan  Terbatas  dan  ditegaskan kembali  dalam  UU  Cipta  Kerja  sehingga  menghapus  besaran  minimal  dan  modal dasarnya ditentukan sendiri berdasarkan keputusan masing-masing pendiri. Peran notaris setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dapat dilihat saat perseroan perorangan harus mengubah statusnya untuk menjadi perseroan persekutuan modal. Hal  ini  terjadi  apabila  pemegang  saham  menjadi  lebih  dari  1  (satu)  orang  dan/atau perseroan  sudah  tidak  memenuhi  kriteria  sebagai  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Sebelum perseroan  perorangan  tersebut  berubah  menjadi  perseroan  persekutuan  modal, perubahan status tersebut harus dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

## E. Biodata Singkat Penulis
Bernanti Aryajayaputri, S.H. lulus dari Fakultas Hukum Universitas pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis. Sekarang penulis sedang melanjutkan studinya di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2021. Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn menamatkan pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  pada  tahun  2003.  Kemudian  melanjutkan pendidikan  pada  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  dan lulus pada tahun 2006. Saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya.  Sehari-hari  merupakan  Notaris  &  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jakarta Selatan dan Pengajar pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## F. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn atas bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan pembuatan jurnal ini. Saya ucapkan terima kasih juga  kepada  orang  tua,  kakak,  dan  sahabat-sahabat  penulis  yang  telah  mendukung penulis sepanjang pembuatan jurnal ini
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Alwesius, S.H., M.Kn. Pengetahuan dan Praktik Pembuatan Akta Perseroan , (Jakarta: LP3 INP, 2020).
Hasan,  M.  Iqbal. Pokok-Pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya .  (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002).
Sembiring, Sentosa. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas . (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
Soekanto, Soerjono Soekanto. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris . (Jakarta: INDHIL- CO, 1990).
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

## B. Jurnal
Muhlizi,  Arfan  Faiz.  “Penataan  Regulasi  dalam  Mendukung  Pembangunan  Ekonomi Nasional”. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Volume 6 No. 3, Desember 2017. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191
Rusydianta,  Muhammad  Rusydianta.  “Dinamika  Hukum  dan  Ekonomi  dalam  Realitas Sosial  di  Indonesia  (Studi  Kritis  Terhadap  Kebijakan  Hukum  -  Ekonomi  di Indonesia)”. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional . http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193

## C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Badan Hukum Perseroan Terbatas . BNRI No. 470 Tahun 2021
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 515-526 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.
____________. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  yang  Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil . LN No. 18 Tahun 2021. TLN No. 6620. ___________. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . LN No. 245 Tahun 2020. TLN No. 6573
___________. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . LN No. 40 Tahun 2007. TLN No. 4756.