## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
ANALISIS HUKUM TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG MELALUI  AKTA PERDAMAIAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN.
Blg)
Oleh:
Tajuddin Noor 1
Anggota Tim:
(Mareti Gulo, Monique Imaniar Putri) 2

## Abstract
Analysis  of  settlement  of  debt  receivables disputes  between  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat NBP  5  and  Lisbon  Manurung,  defendant  I,  and Tetty Herawati, the defendant II. The settlement is  carried  out  based  on  Supreme  Court Regulation  Number  2  of  2015  concerning Procedures  for  Completion  of  Simple  Lawsuits because the value of the material claim does not exceed  200,000,000.00  Rupiahs  (two  hundred million  rupiahs).  The  dispute  ended  with  the ruling  of  the  peace  deed  because  of  the  good intentions  of  the  parties  who  ended  the  dispute by means of peace. In the study of the decision, the author applied legal research in a normative juridical  manner.  The  result  of  this  study indicates  that  the  legal  analysis  of  debt settlement through agreements / deeds of peace has  legal  consequences  for  the  parties,  namely closed appeal and cassation legal efforts, which have  permanent  legal  force,  and  executive power.
Keywords:  Debt  and  Receivables,  Peace, Settlement.
1 Dosen Fakultas Hukum UNPRI Medan / Fakultas Hukum UISU Medan.
2 Mahasiswa Fakultas Hukum UNPRI Medan.

## Abstrak
Analisis  penyelesaia  sengketa  hutang  piutang antara  PT.  Bank  Perkreditan  Rakyat  NBP  5 Melawan Lisbon Manurung tergugat I, dan Tetty Herawati  Jawak  tergugat  II  penyelesaiannya dilakukan  berdasarkan  Peraturan  mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  karena  nilai gugatan materiilnya tidak melebihi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sengketa  tersebut  berakhir  dengan  putusan akta  perdamaian  karena iktikad  baik  para  pihak yang mengakhiri sengketa dengan cara perdamaian.  Dalam  studi  putusan  tersebut penulis  menggunakan  penelitian  hukum  secara yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  Analisis  hukum  tentang penyelesaian hutang piutang melalui perjanjian/akta  perdamaian  mempunyai  akibat hukum  bagi  para  pihak  yaitu  tertutup  upaya hukum banding dan kasasi, mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  dan  memiliki  kekuatan eksekutorial.
Kata  Kunci  :  Hutang  Piutang,  Perdamaian, Penyelesaian.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Kegiatan  pinjam  meminjam  uang  telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat  yang  telah mengenal  uang  sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua  masyarakat  telah  menjadikan  kegiatan pinjam-meminjam  uang  sebagai  sesuatu  yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan  kegiatan  perekonomiannya  dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia
memberikan  pinjaman  uang  kepada  yang memerlukannya.  Sebaiknya,  pihak  peminjam berdasarkan  keperluan  atau  tujuan  tertentu melakukan  peminjaman  uang  tersebut.  Secara

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
umum  dapat  dikatakan  bahwa  pihak  peminjam uang  kepada  pihak  pemberi  pinjaman  untuk membiayai  kebutuhan  yang  berkaitan  dengan kehidupan  sehari-hari  atau  untuk  memenuhi keperluan  dana  guna  pembiayaan  kegiatan usahanya.
Dengan  demikian,  kegiatan  pinjam- meminam  uang  sudah  merupakan  bagian  dari kehidupan masyarakat saat ini.
Lebih  lanjut  bila  ditinjau  dari  sudut perkembangan  perekonomian  nasional  dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan  yang  terkait  dengan  kegiatan  pinjam meminjam  uang  pada  saat  ini.  Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvesional, telah  membantu  pemenuhan  kebutuhan  dan bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan  pinjaman  uang  antara  lain  dalam bentuk  kredit  perbankan.  Kredit  perbankan salah  satu  usaha  bank  konvesional  yang  telah banyak  dimanfaatkan  oleh  anggota  masyarakat yang memerlukan dana.
Selanjutnya,  dalam  kegiatan  pinjam- meminjam  uang  yang  terjadi  dimasyarakat dapat  diperhatikan  bahwa  umumnya  sering dipersyaratkan  adanya  penyerahan  jaminan utang  oleh  pihak  peminjam  kepada  pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang  (benda)  sehingga  merupakan  jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.  Jaminan  kebendaan  memberikan hak ke bendaan kepada pemegang jaminan.
Kewajiaban untuk menyerahkan jaminan  utang  oleh  pihak  peminjam  dalam rangka  pinjaman  uang  sangat  terkait  dengan kesepakatan diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. Pada
umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan  adanya  jaminan  utang  sebelum memberikan  pinjaman  uang  kepada  pihak peminjaman. Sementara itu, keharusan penyerahan  jaminan  utang  tersebut  sering  pula diatur  dan  disyaratkan  oleh  peraturan intern pihak  pemberi  pinjaman  atau  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan  pinjam-meminjam  uang  yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan  dan  berbagai  badan  usaha.  Badan usaha  umumnya  secara  tegas  mensyaratkan kepada  pihak  peminjam  bentuk  menyerahkan suatu  barang  (benda)  Sebagai  objek  jaminan utang  pihak  peminjam.  Jaminan  utang  yang ditawarkan dalam (diajukan) oleh pihak peminjam  umumnya  akan  dinilai  oleh  badan usaha  tersebut  sebelum  diterima  sebagai  objek jaminan atas pinjaman yang diberikan penilaian. Yang  seharusnya  dilakukan  sebagaimana  yang bisa terjadi dibidang perbankan meliputi penilaian  dari  segi  hukum  dan  dari  segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua segi tersebut  diharapkan  akan  dapat  disimpulkan kelayakannya  sebagai  jaminan  utang  yang  baik dan berharga. 3
Perjanjian  utang  piutang  termasuk kedalam jenis  perjanjian  pinjam- meminjam,  hal ini  sebagaimana  diatur  dalam  Bab  Ketiga  Belas Buku  Ketiga  KUH  Perdata.  Dalam  pasal  1754 KUH  Perdata  menyebutkan,  pinjam-meminjam adalah  perjanjian  dengan    mana  pihak  yang satu  memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu jumlah  tertentu  barang-barang  yang  menghabis karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak yang  belakangan  ini  akan  mengembalikan
3 M  Bahsan, Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Kredit Perbankan  Indonesia, PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2007, hal. 1-3

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sejumlah  yang  sama  dari  macam  dan  keadaan yang sama pula.
Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang  yang  habis  karena  pemakaian. Buah-buahan,  minyak  tanah,  pupuk,  cat,  kapur merupakan  barang-barang  yang  habis  karena pemakaian.  Uang  yang  fungsinya  sebagai  alat tukar, akan habis karena dipakai belanja.
Kemudian  dalam  perjanjian  pinjam- meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan  barang-barang  yang  dipinjam dalam  jumlah  yang  sama  dan  keadaan  yang sama  pula.  Jika  uang  yang  dipinjam,  maka peminjam  harus  mengembalikan  uang  dengan dengan  nilai  yang  sama  dan  uangnya  dapat dibelanjakan.
Oleh  karena  itu,  sangat  jelas  utang piutang  termasuk  perjanjian  pinjam-meminjam. Kemudian  lebih  jelas  lagi  secara  yuridis  Pasal 1756  KUH  Perdata  mengatur  tentang  utang yang  terjadi  karena  peminjaman  uang,  diatur dalam  Bab  Ketiga  Belas  KUH  Perdata,  yang merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari peraturan perjanjian pinjam-meminjam. 4
Pinjam-meminjam  uang  dalam  kegiatan perbankan  di  Indonesia  disebut  kredit.  Salah satu  kegiatan  usaha  yang  pokok  bagi  bank konvensional  adalah  berupa  pemberian  kredit dan  dikenal  dengan  sebutan  kredit  perbankan. Kredit  perbankan  disalurkan  bank  kepada masyarakat  sesuai  dengan  fungsi  utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 5
4 Gatot  Supramono, Perjanjian  Utang  Piutang, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 9-10.
5 Ibid, hal.73
Dalam  Perjanjian  utang  piutang,  para pihak  yang  terkait  adalah  debitor  dan  kreditor. Gatot  Supramono  menjelaskan  bahwa  pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut dengan kreditor, sedangkan pihak yang berutang  atau  menerima  pinjaman  disebut dengan debitor. Dalam perjanjian utang piutang, kewajiban  debitor  untuk  membayar  kembali utang  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  disetujui, memberikan  hak  kepada  krditor  untuk  menagih pembayaran  kembali  utang  dari  debitor  sesuai jangka  waktu  yang  telah  disetujui.  Kewajiban debitor  untuk  memenuhi  pembayaran  utang tersebut  akhir-akhir  ini  cukup  sulit  untuk dilakukan karena berbagai faktor.
Setiap  bank  pasti menghadapi  masalah kredit macet, bank tanpa kredit macet merupakan  hal  yang  aneh  (kecuali  bagi  bank- bank  baru  tentunya).  Membicarakan  kredit macet,  sesungguhnya  membicarakan  risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  bahwa bank  tidak  mungkin  terhindar  dari  kredit  macet. Kemacetan  kredit  suatu  hal  yang  akan merupakan  penyebab  kesulitan  terhadap  bank itu  sendiri,  yaitu  berupa  kesuliatan  terutama yang  menyangkut  tingkat  kesehatan  bank, karena bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet. 6
Bila  debitor  tidak  dapat  membayar kembali  utang  secara  sesuai  dengan  jangka waktu  yang  telah  ditentukan  atau  lunas  tetapi dilakukan  setelah melewati  batas  jangka  waktu, debitor dipandang telah wanprestasi. 7
Akan  tetapi  dalam  praktik  kadang- kadang  debitur  tidak  mematuhi  apa  yang
6 Muhamad  Djumahana, Hukum  Perbankan  di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 263
7 Gatot Supramono, Op,Cit, hal.31

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjadi  kewajibannya  dan  inilah  yang  disebut dengan  “wanprestasi”.  Perkataan  wanprestasi berasal  dari  bahasa  Belanda  yang  berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi  sering  juga  dipadankan  pada  kata lalai  atau  alpa,  ingkar  janji,  atau  melanggar perjanjian,  bila  saja  debitur  melakukan  atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. 8
Wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:
a.  tidak melakukan apa yang   disanggupi akan dilakukannya;
b.  melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c.  melakukan  apa  yang  dijanjikannya  tetapi terlambat;
d.  melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 9
Berhentinya  debitor    membayar  utang lebih dari jangka waktu yang disepakati tersebut tentu akan menyebabkan kreditor menggunakan hak  tagihnya  terhadap  debitor  atas  pemenuhan utangnya.  Bila  wanprestasi  ini  berkembang menjadi  konflik  berkelanjutan  diantara  para pihak, sengketa yang timbul dari konflik tersebut dapat  diselesaikan  dengan  dua  proses,  yaitu proses  penyelesaian      sengketa  secara  damai dan  kooperatif  di  luar  pengadilan  dan  proses litigasi di dalam pengadilan. 10
Dalam sistem hukum perdata Indonesia dikenal  lembaga  perdamaian  atau dading yang diatur  dalam  Pasal  130  HIR/Pasal  154  RBg.  Di dalam  Pasal  I  dinyata kan  “Jika  pada  hari  yang
8 I  Ketut  Oka  Setiawan, Hukum  Perikatan ,  Sinar Garfika, Jakarta, 2016, hal.19
9 Subekti, Hukum  Perjanjian, Intermasa,  Jakarta, 2005, hal. 45 10 Rachmadi Usman, Pilihan
Penyelesaian Sengketan di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 5
ditentukan, kedua belah pihak yang hadir, maka dengan  Pengadilan  dengan  perantaraan  ketua sidang berusaha mendamaikan  mereka”.
Undang-Undang  yang  mengatur  secara  khusus penyelesaian  sengketa  melalui  perdamaian dapat  kita  lihat    dalam  Peraturan  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.
Dari uraian diatas, maka penulis  tertarik
untuk melakukan penelitian bagaimana penyelesaian sengketa utang piutang yang tidak dibayar melalui  akta perdamaian, akibat hukum penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian bagi  para  pihak,  serta  dasar  pertimbangan hukum  hakim  pada  akta  perdamaian  nomor  : 1/Pdt.G.S/2017/PN  Blg,  sehingga  dibuat  lebih lanjut dalam bentuk penelitian karya ilmiah yang berjudul Analisis
Hukum Terhadap
Penyelesaian  Sengketa    Hutang  Piutang Melalui  Akta  Perdamaian  Studi  Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN BLG .

## B.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana pengaturan tentang
penyelesaian sengketa hutang piutang yang tidak dibayar ?
2.  Bagaimana  akibat  hukum  penyelesaian sengketa  melalui  akta  perdamaian  nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Blg ?
3.  Bagaimana  pertimbangan  hukum  hakim pada akta perdamaian nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN Blg ?

## C.  Metode Penelitian

## 1.  Jenis dan Sifat Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  meneliti mengenai penyelesaian sengketa hutang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
piutang  melalui  akta  perdamaian  dengan  studi putusan  No:  1/Pdt.G.S/2017/  PN  Blg  melalui studi  kasus  tersebut  kemudian  melakukan analisa.
Dalam  studi  putusan  tersebut  penulis menggunakan  penelitian  hukum  secara  yuridis normatif.  Penelitian  hukum  secara  normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum  identik  dengan  norma-norma  tertulis yang  dibuat  dan  diundangkan  oleh  lembaga atau  pejabat  yang  berwenang.  Konsep  ini memandang  hukum  sebagai  suatu  sistem normatif  yang  bersifat  mandiri,  tertutup  atau terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  yang nyata. 11

## 2.  Sumber Bahan Hukum
Data yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder yaitu,yang terdiri dari :
a.  Bahan hukum primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum yang  isinya  memiliki  kekuatan  hukum mengikat.  Dalam  penelitian  ini  antara  lain, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Peraturan Mahkamah  Agung Republik Indonesia  No.  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana, serta peraturan perundang-undang lainnya.
b.  Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  yaitu  buku,  doktrin, serta  bahan  lain  yang  berkaitan  dengan perjanjian hutang piutang.
c.  Bahan hukum tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu  yaitu  bahan- bahan  penunjang  lain  yang  ada  keterkaitan
11 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 13-14
dengan  pokok-pokok  rumusan  permasalah, memberikan  kejelasan  terhadap  apa  isi informasi,  dan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  bukan  yang ada  dalam  kajian  bahan  hukum,  namum dapat  dijadikan  bahan  analisa  terhadap penerapan  kebijakan  hukum  dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan- bahan  lainnya  yang  sifatnya  seperti  karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 12

## 3.  Teknik Pengumpulan Data
a.  Studi kepustakaan
Studi kepustakaan adalah pengumpulan data  berupa  bahan  pustaka  bertujuan  untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan  permasalahan  yang  terdapat  dalam penelitian ini.
b.  Studi dokumen
Studi  dokumen  adalah  pengumpulan berupa  dokumen-dokumen  seperti  putusan pengadilan, kontrak dan sebagainya.
II.  Hasil dan Penelitian
A.  Pengaturan
tentang penyelesaian
sengketa  hutang  piutang  yang  tidak dibayar

## 1.  Pengadilan Pilihan Dalam Menyelesaikan Sengketa
Adanya  sengketa  utang  piutang  karena debitur  tidak  dapat  mengembalikan  utangnya merupakan  masalah  bagi  kreditur  tentang bagaimana  agar  debitur  bersedia  memenuhi kewajibannya.  Kreditur  tidak  mungkin  dapat memaksa  debitur  untuk  segera  membayar utangnya,  apalagi  dengan  mengambil  barang-
12 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.151

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
barangnya  dengan  maksud  sebagai  pelunasan utang, dapat berakibat kreditur sendiri menghadapi  persoalan  baru  berupa  perkara pidana.
Di  negara  Indonesia  dikenal  ada  tiga lembaga penyelesaian
sengketa,
yaitu
pengadilan, arbitrase, dan alternatif penyelesaian  sengketa  (APS).  Dari  ketiga lembaga  ini,  masyarakat  sampai  sekarang cenderung  untuk  tidak  menggunakan  arbitrase dan  APS,  karena  keduanya  sebagai  lembaga penyelesaian  sengketa  yang  belum  siap  pakai. Pihak yang bersengketa harus mengurus sendiri keberdaan  arbitrase  atau  APS  terlebih  lagi dengan  pengetahuan  yang  terbatas  karena kebanyakan  masyarakat  masih  awam.  Kedua belah  pihak  harus  sama-sama  sepakat  untuk menyelesaikan  sengketa  ke  salah  satu  dari kedua lembaga tersebut.
Oleh karena  itu, pada umumnya masyarakat  lebih  tertarik  untuk  menyelesaikan sengketa  termasuk  sengketa  utang  piutang  ke pengadilan  karena  selain  lembaganya  tidak asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Masyarakat  jika  menghadapi  masalah  dan merasa  sulit  diatasi  penyelesaiannya  dibawah pengadilan  supaya  ketahuan  mana  yang  benar dan  mana  yang  salah.  Pihak  yang  dinyatakan berbuat salah akan mendapatkan hukuman.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  utang piutang  yang  akan  diselesaikan  ke  pengadilan, pihak  yang  bersengketa  harus  melihat  dahulu ketika  perjanjiannya  dibuat.  Jika  perjanjian  itu dibuat  berdasarkan  prisip  konvesional,  maka penyelesaiannya diajukan ke pengadilan negeri. Sebaliknya,  apabila  perjanjian  utang  piutang dibuat mengikuti prinsip syariah yang berwewenang menyelesaikan sengketannya adalah pengadilan agama.
Untuk mengajukan perkara utang piutang  ke  pengadilan,  kreditur  harus  membuat surat  gugatan  yang  ditunjukkan  kepada  ketua pengadilan  negeri.  Pada  dasarnya  sesuai dengan  Pasal  8  angka  3  Rv.  surat  gugatan berisi  tiga  hal,  yaitu: persona  standi  ini  judicio (para  pihak  yang  berperkara), fundamentum petendi (Posita), dan petitum (tuntutan).
Para  pihak  yang  berperkara  harus ditulis  dengan  jelas  dan  lengkap  identitasnya, agar  juru  sita  pengadilan  dapat  dengan  mudah dengan melaksanakan panggilan sidang. Keduanya  dipanggil  di  tempat  tinggalnya masing-masing dan relaas panggilan ditandatangani  oleh  yang  dipanggil.  Kemudian tentang  posita  gugatan,  adalah  mengenai persoalan  yang  dihadapi  oleh  penggugat  yang merupakan  dasar  tuntutan.  Mengenai  hal  ini
Sudikno Mertokusumo mengatakan
fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu:
a.  Bagian yang menguraikan tentang kejadian- kejadian atau peristiwanya.
b.  Bagian yang menguraikan tentang hukumnya. 13
Untuk  gugatan  utang  piutang  bagian positanya  berisi  tentang  kejadian  peristiwa perjanjian  utang  piutang  yang menguraikan  hak dan  kewajiban  penggugat  sebagai  kreditur  dan tergugat  sebagai  debitur.  Tergugat  yang  telah menerima  utang  tidak  mengembalikan  utang beserta  bunganya  seperti  yang  diperjanjiakan pada hal waktunya telah jatuh tempo. Perbuatan tergugat tersebut merupakan wanprestasi.
Posita gugatan memberikan arah dalam tuntutan  gugatan.  Apa  yang  dikehendaki penggugat      atas  dasar  kejadian-kejadian  yang
13 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002,  hal. 50.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
melanggar  haknya  atau  kejadian-kejadian  yang merugikannya,  dicantumkan  dalam  tuntutanya. Petitum  harus  dirumuskan  oleh  penggugat dengan  jelas  dan  tegas,  karena  pentitum  akan mendapat  jawabannya  di  dalam  diktum  atau amar  putusan.  Sehubungan  dengan  gugatan utang  piutang,  maka  yang  dapat  dituntut  oleh penggugat pada pokoknya antara lain:
a.  Perjanjian  utang  piutang  sah  menurut hukum.
b.  Perbuatan tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.
c.  Tergugat  dihukum  untuk  membayar  utang ditambah  bunganya.Tergugat  di  hukum membayar biaya perkara. 14
Tuntutan-tuntutan  tersebut  satu  dengan yang  lainnya  saling  berkaitan,  karena  untuk dapat  mengatakan  perbuatan  tergugat  sebagai wanprestasi, maka perbuatan ini harus didasarkan  pada  suatu  perjanjian  yang  sah. Begitu  pula  dengan  tuntutan  tergugat  dihukkum untuk  menyerahkan  barang  yang  telah  dibeli penggugat,  maka  harus  didasarkan  tentang adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  tergugat. Oleh karena itu, apa yang dituntut penggugat di dalam petitum gugatan, disusun secara berurutan. Tuntutan tersebut merupakan tuntutan pokok. Selain itu, penggugat juga dapat mengajukan  tuntutan  tambahan,    seperti tergugat dihukum untuk membayar biaya. 15
Agar  tergugat  dapat  dipaksa membayar secepatnya dalam hukum acara perdata dikenal lembaga uitvoerbaar  bij  voorraad atau  putusan serta merta yang putusan yang dapat dilaksanakan  lebih  dahulu  walaupun  ada perlawanan, banding atau kasasi. Suatu perkara
14 Ibid, hal. 51
15 Gatot Supramono, Bagaimana Mendapingi Seseorang    di  Pengadilan ,  Djambatan,  Jakarta,  2008,  hal.
agar  putusannya  dapat  dijalankan  lebih  dahulu, pada  prinsipnya  harus  diminta  di  dalam gugatan. Hakim tidak mungkin dapat menjatuhkan  putusan,  apabila  dalam  gugatan tidak dituntut atau melebihi tuntutan.
Untuk dapat mengajukan tuntutan uitvoerbaar  bij  voor  raad dasar  hukumnya adalah Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg., dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a.  Ada  suarat  autentik  atau  tulisan  tangan ( handschrieft ) yang menurut undang- undang mempunyai kekuatan sebagai bukti.
b.  Ada  putusan  yang  sudah  mempunyai kekuatan  pasti  ( in  kracht  van  gewiside ) sebelumnya  yang  mengutungkan  pihak penggugat ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
c.  Ada gugatan provisional yang dikabulkan.
d.  Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.
Untuk  itu,  atau  kuasa  hukumnya  dalam mengajukan  tuntutan uitvoerbaarbij  voorraad dapat  berpatokan  pada  syarat  pertama  tentang bukti  surat  autentik  atau  di  bawah  tangan,  dan pada  syarat  terakhir  yaitu  dalam  sengketa dengan  kepemilikan  barang. Apabila  tuntutan tersebut  dikabulkan,  maka  putusan  pengadilan tingkat  pertama  dapat  dilaksanakan  secara serta-merta.  Meskipun  demikian,  pelaksanaan putusan  itu  dapat  mengandung  resiko,  jika perkaranya  banding  atau  kasasi  ternyiata putusannya berbeda dengan putusan
pengadilan negeri, sehingga dapat
menimbulkan  kesulitan  untuk  mengembalikan keadaan semula.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan
Kepailitan  merupakan  salah  satu  cara untuk  menyelesaikan  sengketa  utang  piutang. Lembaga  ini  bukan  untuk  penyelesaian  utang seorang  kreditur  melainkan  untuk  kepentingan sejumlah kreditur. Dengan diajatuhkannya putusan  pailit,  maka  kreditur-kreditur  lainnya dapat beramai-ramai mengajukan tagihan utangnya.  Syarat-syarat  seorang  debitur  dapat dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  berdasarkan pasal  2  UU  No.  37  Tahun  2004  adalah  debitur mempunyai  minimal  dua  orang  debitur  dan sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo dan dapat ditagih tidak di bayar lunas. 16
Penyelesaian  utang  dengan  kepailitan berakibat  semua  harta  benda  si  pailit  dalam keadaan  disita  oleh  pengadilan,  dan  yang bersangkutan tidak dapat mengurus kekayaannya  karena  sudah  diurus  oleh  kurator sampai  proses  kepailitan  berakhir  termasuk pemberesan  seluruh  utang-utangnya.  Si  pailit sejak  putusan  dijatuhkan  pengadilan  harus “menyingkir”  untuk  sementara  waktu  untuk menghindari  tudingan  yang  tidak  sedap  akan penggelapan hartanya sendiri.
Oleh  karena  itu,  kepailitan  dipandang oleh  sebagian  orang  sebagai  lembaga  yang cukup  kejam  “kejam”  karena  istilah  pailit mengandung  konotasi  negatif  dan  sering diartikan sebagai keadaan bangkrut. 17 Selain itu imbasnya  dengan  “cap  pailit”  berpengaruh terhadap  menurunnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  kemampuan  mengelola  suatu  usaha, sehinga yang bersangkutan tidak dapat menjadi
16 UU  No.  37  Tahun  2004, Tentang  Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2.
17 Gatot  Supramono, Perbankan  dan  Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 316
direksi atau komisaris perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. 18
Penyelesaian  Utang  piutang  antara  PT. Bank  Perkreditan  Rakyat  NBP  5  Melawan Lisbon  Manurung,  Tergugat  I,  dan  Tetty Herawati  Jawak,  Tergugat  II  di  lakukan  melalui perjanjian/akta  perdamaian  di  pengadilan  yang dibuat  oleh  para  pihak  yang  bersengketa dengan  melalui  Perma  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tata  cara  Penyelesaian  Gugatan Sederhana. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan  Para  Pihak  menerangkan  bahwa bersedia  untuk  mengakhiri  sengketa  antara Para  Pihak  seperti  termuat  di  dalam  Surat gugatan  Nomor:  1/  Pdt.G.S/  2017/  PN  Blg dengan  cara  Perdamaian  dan  untuk  itu  telah mengadakan  perdamaian  sebagaimana  disebut dalam Perjanjian/Akte Perdamaian tertanggal 18 Desember 2017. Kesepakatan Perdamain tersebut  sejalan  dengan  Perma  R.I.  Nomor  1 Tahun  2008  yang  telah  diperabaruhi  dengan Perma  R.I.  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
B.  Akibat  hukum  penyelesaian  sengketa
melalui akta perdamaian Nomor:
1/Pdt.G.S/2017/PN Blg
Dalam  proses  mediasi,  dihasilkan  2 (dua)  kemungkinan,  yaitu  para  pihak  mencapai kesepakatan atau gagal mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan perdamaian berhasil dicapai,  berdasarkan  PERMA  mediasi  dalam pasal 17 disebutkan para pihak dengan bantuan mediator  wajib  merumuskan  secara  tertulis kesepakatan  yang  dicapai  dan  ditandatangani oleh  para  pihak  dan  mediator.  Kesepakatan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perdamaian tersebut  kemudian  dapat  dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. 19
Mengenai  kekuatan  hukum  putusan perdamaian  A.T.  Hamid  menyatakan bahwa:  “Putusan  perdamaian  yang berkepala  demi  keadilan  berdasarkan
Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  disertai diktum  Pengadilan  Negeri  berkekuatan sama dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.
Pada  dasarnya  putusan  perdamaian
merupakan produk lembaga peradilan. Meskipun bukan sepenuhnya merupakan produk  lembaga  peradilan.  Melainkan  kreasi pihak  yang  berperkara  yang  memang  telah bersepakat  mengakhiri  dengan  membuat    akta perdamaian.
Akta  tersebut  kemudian  diserahkan kepada  hakim  untuk  diformulasikan  bentuknya menjadi  putusan  perdamaian.  Jadi  dengan  kata lain hakim bertindak untuk meningkatkan bentuk akta  perdamaian  menjadi  putusan  perdamaian.
Dengan  demikian,  kekuatan  hukum  serta  nilai eksekutorialnya  adalah  sama  dengan  putusan pengadilan.
Berkaitan  dengan  putusan  perdamaian seperti  itu menurut  Pasal  130  ayat  3  HIR  diatur bahwa  “Terhadap  putusan  sedemikian  itu  tidak dapat  dimohonkan  banding”.  Dari  uraian  diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  perdamaian yang  diadakan  di  dalam  pengadilan  akan mengakhiri  perkara  secara  tuntas,  karena  itu putusan  perdamaian  tidak  dapat  dimintakan banding  dan  putusan  tersebut  mempunyai kekuatan  eksekutorial  serta  pelaksanaannya dapat dipaksakan. 20
19 Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu  Bentuk  Penyelesaian  Sengketa  Berdasarkan  Asas Peradilan  Cepat,  Sederhana,  Biaya  Ringan, Alumni, Bandung, 2013, hal. 148
Pasal  1  ayat  2  PERMA  Mediasi menyatakan:  “Akta  perdamaian  adalah akta  yang  memuat  isi  kesepakatan perdamaian  dan  putusan  hakim  yang menguatkan  kesepakatan  perdamaian tersebut  yang  tidak  tunduk  pada  upaya hukum biasa maupun luar biasa”,
Akta  perdamaian  yang  disepakati  para pihak  dalam  mediasi  pengadilan,  disamakan kedudukannya  kedudukannya  dengan  putusan hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht  van  gewijsde). Jika  dihubungkan dengan  Pasal  130  HIR  (2)  disebutkan  bahwa: “Jika  perdamaian  terjadi,  sehingga  tentang  hal itu pada waktu sidang harus dibuat  sebuah akta bahwa kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi  perjanjian  yang  dibuat  itu,  sehingga surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa”.
Pasal  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa akta  perdamaian  beraifat  inkracht van  gewijsde serta  memiliki  kekuatan  eksekutorial.  (Dalam putusannya,  terhadap  akta  perdamaian  diawali de ngan  kalimat  “Demi  Keadilan  Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  hakim  juga  akan memuat  diktum:  “Menghukum  kedua  belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk melaksanakan  isi  akta  perdamaian  tersebut”. Diktum  ini  merupakan  perintah,  yang  wajib dilaksanakan oleh para pihak.
Pasal 130 (2) HIR menyatakan bawasanya  para  pihak  wajib  menaati  dan memenuhi  isi  perjanjian  perdamaian  yang dibuat. Putusan perdamaian tersebut diperlakukan selayaknya putusan hakim.
Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan, terhadap  putusan  yang  demikian tidak  diizinkan pihak-pihak  menggunakan  upaya  hukum.  Oleh karena  itu,  dapat  dikemukakan  keistimewaan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
putusan  perdamaian,  yaitu:  Tertutup  upaya hukum banding dan kasasi; Mempunyai kekuatan  hukum  tetap;  Memiliki  kekuatan eksekutorial. 21
Dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor  :  1/  Pdt.G.S/  2017/  PN  Blg  bahwa  Para Pihak  menerangkan  bersedia  untuk  mengakhiri sengketa  antara  Para  Pihak  seperti  termuat  di dalam  Surat  gugatan  Nomor:  1/  Pdt.G.S/  2017/ PN  Blg  dengan  cara  Perdamaian  dan  untuk  itu telah  mengadakan  perdamaian  sebagaimana disebut  dalam  Perjanjian/Akte  Perdamaian tertanggal 18 Desember 2017.
Bahwa kemudian Para pihak menyatakan  bahwa  mereka  akan  mengakhiri sengketanya  secara  damai  dengan  perjanjian perdamaian/akte  perdamaian  yang  disusun sebagai berikut:
Penggugat  dengan  Tergugat  I  dan Tergugat  II  mufakat  menyelesaikan  perkaranya dengan  perdamaian  yang  bunyinya  sebagai berikut ini :
1.  Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat
I  dan  Tergugat  II  telah  terjadi  perselisihan hukum  sehubungan  dengan  Perjanjian Kredit  Nomor  061/PPU/03/2016  tertanggal
16 (Enam belas) Maret 2016;
2.  Bahwa  sehubungan  hal  tersebut  antara
Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II  sepakat  untuk  menyelesaikan  secara damai;
3.  Bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  bersedia melaksanakan kewajibannya apabila mengingkari  kesepakatan  yang  tertera dalam akte perdamaian ini.
Antara  Penggugat  dengan  Tergugat  I dan  Tergugat  II  sepakat  mengikat  diri  dalam
21 Dwi Rezki Sri Astarini, Ibid.
Akte Perjanjian Perdamaian Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg. 22
Berdasarkan  penjelasan  dan  uraian- uraian  tersebut  diatas  serta  isi  perjanjian/Akte Perdamaian  nomor:  1/  Pdt.G.S/  2017/  PN  Blg Perjanjian/Akte  perdamain    yang  dibuat  oleh para  pihak  yang  bersengketa  telah  memenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian.
Perjanjian/akte  tersebut  mengikat  para  pihak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat  (2)  HIR  dan  Pasal  195  ayat  (1)  HIR  yang pada  intinya  berbunyi  “sejak  disepakati  serta ditandatanganinya  akta  perdamaian  tersebut maka  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi para  pihak  yang  menbuatnya,  para  pihak  harus wajib  memenuhi  dan  menaati  isi  dari  perjanjian yang tertuang pada Perjanjian/Akte Perdamaian. Putusan Perjanjia/Akte
Perdamaian  nomor:  1/  Pdt.G.S/  2017/  PN  Blg tertutup  upaya  hukum  banding  dan  kasasi, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial.
C.  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Pada  Akta Perdamaian  Nomor:  1/Pdt.G.S/2017/PN Blg
1.  Asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan biaya ringan
Dalam menjalankan fungsinya, Kekuasaan  Kehakiman  selain  melaksanakan fungsinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  juga  dilakukan dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  48 tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman dinyatakan  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  selanjutnya diuraikan  lagi  dalam  penjelasannya  bahwa
22 https://www.putusan.mahkamahagung.go.id, Akta Perdamaian, Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg, hal. 7

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peradilan  harus  memenuhi  harapan  pencari keadilan  yang  selalu  menghendaki  peradilan cepat,  tepat,  adil  dan  biaya  ringan,  tidak diperlukan pemeriksaan dan  acara yan berbelit- belit  yang  dapat  menyebabkan  proses  sampai bertahun-tahun, bahkan kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  memenuhi harapan para pencari keadilan.
2.  Perma  No.  2  Tahun  2015  tentang  tata cara penyelesaian gugatan sederhana
Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Dengan  dikeluarkannya  Perma  Nomor  2  Tahun 2015, menjadi  salah  satu  terobosan  Mahkamah Agung dalam mengurangi penumpukan perkara.
Selain itu Mahkamah Agung juga menyempurnakan prosedur
mediasi di Pengadilan  yang  sebelumnya  diatur  dalam Perma  Nomor  1  Tahun  2008,  saat  ini  sudah diperbaharui  dengan  Perma  Nomor  1  Tahun 2016.  Berikut  beberapa  karakter  dalam  Perma Nomor  2  Tahun  2015  yang  berbeda  dengan Gugatan Perdata Umum, antara lain: a.  Gugatan  sederhana  merupakan  gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara dan pembuktian yang sederhana.
Penyelesaian  dengan  gugatan  sederhana hanya  bisa  digunakan  untuk  perkara  ingkar janji  (wanprestasi)  dan/atau  Perbuatan Melawan  Hukum  (PMH).  Namun  demikian, tidak  semua  perkara  ingkar  janji  dan  PMH dapat  diselesaikan  melalui  penyelesaian gugatan  sederhana.  Perkara  yang  tidak
dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme  ini antara lain:
(1)  Perkara  yang  penyelesaian  sengketanya dilakukan  melalui  pengadilan  khusus sebagaimana  diatur  di  dalam  peraturan perundang-undangan, seperti persaingan  usaha  sengketa  konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
(2)  Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.
b.  Pemeriksaan  gugatan  sederhana  dilakukan oleh  hakim  tunggal  sebagaimana  diatur dalam  Ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  3 Perma Nomor 2 Tahun 2015.
c.  Para  pihak  dalam  gugatan  sederhana  tidak boleh  lebih  dari  satu  dan  berdomisili  di daerah hukum Pengadilan yang sama. Para Pihak  dalam  gugatan  sederhana  harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1)  Masing-masing  satu  penggugat  dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat  maupun  tergugat  dapat  lebih dari  satu  apabila  memiliki  kepentingan hukum yang sama;
(2)  Terhadap  Tergugat  yang  tidak  diketahui tempat  tinggalnya  tidak  dapat  diajukan melalui gugatan sederhana;
(3)  Penggugat  dan  Tergugat  berada  dalam daerah hukum yang sama.
d.  Pemeriksaan  gugatan  sederhana  hanya dalam tempo 25 hari oleh hakim   tunggal.
3.  Iktikad  baik  para  pihak  mengakhiri sengketa
Pada  sidang  Pengadilan  Negeri  Balige, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata gugatan sederhana antara: PT. Bank Perkreditan  Rakyat  NBP  5  Melawan  Lisbon Manurung  tergugat  I  dan  Tetty  Herawati  Jawak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tergugat  II  setelah  mendengar  persetujuan kedua  belah  pihak  bahwa  para  pihak  yang bersengketa menerangkan bersedia untuk mengakhiri  sengketa  dengan  cara  perdamaian dan telah mengadakan perdamaian sebagaimana  disebut  dalam  perjanjian/  Akte perdamaian tanggal 18 Desember 2017.
Kemudian  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  yang diuraikan pihak penggugat dalam surat gugatannya  Nomor:  1/  Pdt.G.S/  2017  PN  Blg, maka  penggugat  memohon  dengan  hormat kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Balige  untuk memeriksa  gugatan  ini  sesuai  dengan  Perma Nomor  II  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Selanjutnya  Pengadilan  Negeri  Balige menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah  mendengar  persetujuan  kedua  belah pihak tersebut di atas; Memperhatikan Pasal 15
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata
Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini ;

## MENGADILI
1.  Menghukum  Penggugat,  Tergugat  I  maupun
Tergugat  II  untuk  mentaati  isi  perdamaian tersebut di atas;
2.  Membebankan biaya perkara kepada Penggugat  sejumlah  Rp.  746.000,-  (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
Demikian  diputuskan  pada  hari  Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh Azhary P. Ginting, S.H.  selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Balige,  yang  bertindak  sebagai  Hakim  Tunggal, yang  ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pen.Pdt.G.S/2017/PN  Blg,  putusan  tersebut dibacakan  dalam  persidangan  yang  terbuka untuk  umum  pada  hari  itu  juga  dengan  dibantu oleh  Nella  Gultom,  S.H.  Panitera  Pengganti pada  Pengadilan  Negeri  tersebut  dan  dihadiri oleh Para Pihak.

## III.  Kesimpulan dan Saran

## A.  Kesimpulan
1.  Pengaturan penyelesain utang piutang yang tidak  dibayar  di  negara  Indonesia  dikenal ada  tiga  lembaga  penyelesaian  sengketa, yaitu  pengadilan,  arbitrase,  dan  alternatif penyelesaian  sengketa  (APS).  Dari  ketiga lembaga  ini,  masyarakat  sampai  sekarang cenderung untuk tidak menggunakan arbitrase  dan  APS,  karena  keduanya sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa yang belum siap pakai. Pengadilan merupakan sebagai pilihan dalam
penyelesaian sengketa. Penyelesaian Utang piutang antara PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 5 Melawan Lisbon Manurung Tergugat I  dan  Tetty  Herawati  Jawak  Tergugat  II  di lakukan  melalui  perjanjian/akta  perdamaian nomor:  1/  Pdt.G.S/  2017/  PN  Blg  di pengadilan  yang  dibuat  oleh  para  pihak yang  bersengketa  berdasarkan  Perma Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2.  Putusan  Perjanjia/Akte  Perdamaian  nomor:
1/  Pdt.G.S/  2017/  PN  Blg  tertutup  upaya hukum  banding  dan  kasasi,  mempunyai kekuatan hukum tetap, dan memiliki kekuatan eksekutorial. Perjanjian/Akte
Perdamaian  nomor:  1/  Pdt.G.S/  2017/  PN
Blg  Perjanjian/Akte  perdamain    yang  dibuat oleh  para  pihak  yang  bersengketa  telah memenuhi
unsur-unsur perjanjian perdamaian.
3.  Pertimbangan  hukum  hakim  pada  akta perdamaian  nomor:  1/Pdt.  G./2017/PN  Blg. Pertama,  Iktikad  baik  para  pihak  dalam mengakhiri sengketa. Kedua, dalam menjalankan fungsinya, Kekuasaan
Kehakiman  selain  melaksanakan  fungsinya “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Yang  Maha  Esa”  juga  dilakukan  dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dan ketiga  berdasarkan  Peaturan  Mahkamah Agung  Nomor:  2 Tahun  2015  Tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
B.  Saran
1.  Disarankan kepada pihak-pihak yang
bersengketa  khususnya  sengketa  utang piutang  yang  nilai  gugatan  materiil  paling banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara dan pembuktian yang sederhana.
2.  Disarankan  kepada  setiap  pihak  yang sedang berperkara di pengadilan mewujudkan penyelesaiannya melalui
perjanjian/akte perdamaian.
3.  Disarankan  kepada  pemerintah  khususnya aparat  penegak  hukum  dan  pihak-pihak terkait agar optimalnya penyelesaian melalui
perjanjian/akte perdamaian harus mensosialisasikannya  kepada  masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa melalui perjanjian/akta
perdamaian.

## Daftar Pustaka
A.  Buku Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian Hukum, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2004.
Dwi  Rezki  Sri  Astarini, Mediasi  Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa  Berdasarkan  Asas  Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan,
Alumni, Bandung, 2013.
Gatot  Supramono, Bagaimana  Mendapingi Seseorang    di  Pengadilan ,  Djambatan,
Jakarta, 2008.
Gatot  Supramono,  G. Perbankan  dan  Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
Gatot  Supramono, Perjanjian  Utang  Piutang, Kencana, Jakarta, 2013.
I  Ketut  Oka  Setiawan, Hukum  Perikatan ,  Sinar Garfika, Jakarta, 2016.
M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan  Indonesia, PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Muhamad  Djumahana, Hukum  Perbankan  di Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2015.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1988. Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketan di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 .
Sukanto  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
Subekti, Hukum  Perjanjian, Intermasa,  Jakarta, 2005.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor    48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang  Nomor.  37  Tahun  2004,
Tentang  Penundaan  dan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun 2015  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## C. Internet
https://www.putusan.mahkamahagung.go.id, Akta Perdamaian, Nomor : 1/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Blg.