KIPRAH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BAGI PENCIPTA DAN PELAKU MUSIK DI INDONESIA
Laina Rafianti 1

## ABSTRACT
Revision on Copyright Law Year 2014 established the National Collective Management Societies. The previous Law did not provide Collective Management Societies (CMO) thus, collecting royalties became problems between CMO and users. On the other side of the coin, users such as restaurant, hotel, karaoke, was unconvinient because of the collect of royalty by more than one CMO. Through this new legislation, the CMO regulation becomes more clearly but it is still having problem, such as, first, the position of National CMO in its relationship with CMO in collecting and distribute royalty. And, second, how royalty collecting meet user’s fairness.
Keywords: Collective Society, Copyright, Neighboring Right.

## INTISARI
Perubahan dalam UUHC Tahun 2014 salah satunya adalah amanat pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sebelum berlakunya undang-undang ini, peran LMK sebagai lembaga dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Di sisi lain, Pengguna seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas namun tidak luput dari masalah yang dihadapi, antara lain mengenai kedudukan LMKN sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik; dan mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/ atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna.
Kata Kunci: LMK, Hak Cipta, Hak Terkait
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Korespondensi pada laina@unpad.ac.id .Artikel  ini merupakan hasil penelitian di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan skema Penelitian Dosen Muda yang dibiayai DIPA Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran T. A. 2015.

## I. Pendahuluan
Perjalanan pengaturan Hak Cipta di Indonesia mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Tahun 2014, tonggak sejarah Hak Cipta kembali dipancangkan melalui disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Undang-undang ini dianggap telah berhasil menjawab beberapa masalah yang selama beberapa tahun terakhir ini sering dipermasalahkan, salah satunya yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN). Dalam ketentuan Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disingkat LMK) di Indonesia tidak diakui.  Melalui UUHC baru di tahun 2014, keberadaan LMK di Indonesia dikukuhkan melalui pengaturan dalam Pasal 87 dan 88. Sebagai pelengkap, UUHC pun mengatur keberadaan LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan kepentingan Pemilik Hak Terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 89.Pasal 89 UUHC tidak cukup memperlihatkan hubungan antara LMK dan LMKN apakah koordinasi atau subordinasi. 2 Berdasarkan Pasal 89 UUHC, disebutkan bahwa untuk pengelolaan royalti bidang lagu dan/ atau musik dibentuk dua Lembaga
2 Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta 2014”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 46,No. 1, 2006: hlm. 50-69, hlm. 54.
Manajemen Kolektif nasional yang merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta di satu sisi, dan kepentingan pemilik hak terkait di sisi lain.  LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Hal ini akan membingungkan peran LMKN dan LMK sehingga dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga kedudukan LMKN sebagai pengelola royalti hak cipta dan hak terkait menjadi lebih jelas. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya dan paling fundamental dalam pengelolaan Royalti khususnya untuk bidang lagu dan/atau musik adalah hubungan antara LMK dan Pengguna. Sesuai dengan definisi yang diberikan UUHC, pada Pasal 1 angka 22: “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan /atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti.” Kemudian Pasal 89 ayat (3) UUHC menyebutkan bahwa untuk melakukan penghimpunan royalti, LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Bagaimana peran LMKN dan LMK dalam pengelolaan royalti tidak dijelaskan dalam undang-undang ini. Senada dengan hal sebelumnya tentang
pembagian peran LMKN dan LMK, masalah pengelolaan royalti pun harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana mengenai penarikan royalti yang paling mendekati kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan bagi para pengusaha pengguna. Artikel ini akan membahas dua permasahalan hukum, yaitu: Bagaimana kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai pengelola royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik dalam hubungannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan UUHC; dan kedua, bagaimana keadilan penarikan royalti hak cipta dan hak terkait  lagu dan/atau musik yang adil bagi pengusaha pengguna?

## II. Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Pasal 40 UUHC menjabarkan ciptaan yang dilindungi sebagai berikut: “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
“…
a.  lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; …”
Pada penjelasan Pasal 40 huruf (d) UUHC dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Penelitian ini pada judul besarnya menggunakan istilah musik, yang berarti secara luas termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
Nilai ekonomi pada hak cipta merupakan  kekayaan yang tidak berwujud pada pemiliknya yang bisa terdiri atas pencipta dan/ atau pemegang hak cipta. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan karya cipta, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. 3
Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan  hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,  produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan: adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Produser fonogram: orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Lembaga Penyiaran: adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3 Terdapat empat prinsip dalam sistem HKI untuk  menyeimbangkan  kepentingan  individu dan masyarakat, yaitu Prinsip Keadilan, Prinsip Ekonomi, Prinsip Kebudayaan, Prinsip Sosial sebagaimana  dikutip  dari  Sunaryati  Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia , Cetakan Binacipta, Bandung, hlm. 124 dalam Tim Lindsey (ed) et.al , Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Alumni, Bandung, 2006, hlm.
90.

## III.  Lembaga Manajemen Kolektif
Sebelum terdapatnya pengaturan yang tegas mengenai LMK di Indonesia, sudah terdapat beberapa lembaga yang melakukan peran sebagai LMK yang terbagi menjadi LMK Pencipta dan LMK Hak Terkait. 4 LMK Pencipta diantaranya: KCI, WAMI, RAI, PAPPRI sementara itu LMK Hak Terkait: ASIRINDO, ASPRINDO, SELMI, PRISINDO. Terdapat pula LMK yang bisa mencakup Hak Cipta dan Hak Terkait yaitu APMINDO.Sesuai dengan amanat dalam aturan peralihan UUHC, dalam waktu 2 tahun LMK dimaksud masih dapat beroperasi sampai keluar izin operasional yang baru. Dalam waktu dekat LMK-LMK ini akan diberi izin, sejauh ini masih dalam proses verifikasi. 5
Di beberapa negara lain terdapat LMK dengan nomenklatur Collecting Society atau Collecting Management Organization yang sama-sama memiliki fungsi sebagai lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. 6 Meskipun di beberapa negara
4 Meskipun di negara-negara Anglo  Saxon  tidak terdapat perbedaan antara Hak Cipta dan Hak Terkait. Bandingkan dengan Christian Handke,  “The  Economics  of  Collective Copyright Management”, http://ssrn.com / abstract=2256178 , Preliminary  version  of  a chapter  forthcoming  in  the  Handbook  of  the Economics of Copyright, edited by Richard Watt . This  version  of  the  chapter  benefitted  from comments  by Lucia Guibault and Ruth Towse, hlm. 3. 25 April 2015.
5 Wawancara dengan Komisioner Lembaga Manajemen  Kolektif  Nasional  Hak  Terkait, Miranda Risang Ayu, (26 April 2015).
6 Lihat Pasal 1 UUHC.
lain, selain LMK yang khusus mengelola royalti di bidang musik, ada pula yang mengelola bidang-bidang lain seperti buku dan film, di Indonesia LMK yang sudah kuat baru di bidang musik. Dalam tulisan ini diambil beberapa negara sebagai perbandingan pengaturan LMK, seperti Perancis dan Jepang. Perancis merupakan negara penggagas terwujudnya Lembaga Manajemen Kolektif. Jejak langkahnya yang panjang dapat dijadikan contoh perjalanan LMK di Indonesia ke depannya. Terdapat dua jenis LMK untuk musik di Perancis, yaitu LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait. Berdasarkan jenis kewenangannya, terdapat LMK utama yang melakukan kontak langsung dengan pencipta hingga melakukan pembelaan apabila terdapat kasus hukum dan keuntungan ekonomi. Sementara jenis yang kedua yaitu LMK Intermedier yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pemilihan Jepang sebagai negara pembanding mengingat negara ini berperan dalam mendampingi kinerja KCI. Pada tahun 1991, LMK Jepang JASRAC mendatangkan ahli di bidang dokumentasi dan distribusi royalti untuk pengembangan KCI. 7 Regulasi LMK di Jepang telah efektif sejak 1 Oktober 2001 melalui Hukum Bisnis Manajemen untuk bidang Hak Cipta dan Hak Terkait Hak Cipta. 8 Ketentuan
7 Daniel Gervais ( ed ), 2010, Collective Management of Copyright and Related Rights, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, hlm. 431.
8 Tarja Koskinen-Olsson dan Nicholas Lowe,  “Educational  Material  on  Collective Management of Copyright and Related Rights, Module  1:  General  Aspects  of  Collective Management”, 31 Agustus 2012 , http://www.
ini bicara tentang sistem registrasi bagi para pihak yang terikat dalam bisnis pengelolaan Hak Cipta, yakni Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait sebagai pemberi lisensi, dan pihak-pihak Pengguna sebagai penerima lisensi. LMK berperan besar dalam pembentukan hukum Hak Cipta di Jepang melalui sengketa hukum yang terjadi, hal ini dapat terlihat pada kasus di tahun 1988. 9 Melalui kasus yang diangkat oleh Japan Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers (JASRAC) ini lahir “ karaoke legal theory” 10 berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung Jepang. Bahkan untuk menaggapi era digital ini, JASRAC di tahun 2003 melakukan gugatan terhadap Napster Music untuk melakukan pembayaran Royalti kepada pihak yang berhak. 11 Hingga tahun 2010, terdapat 4 LMK intermedier dan sekurang-kurangnya 37 LMK utama di Jepang. 12 Dasar hukum LMK Intermedier adalah (5 Mei 2010), dan dasar hukum untuk LMK Utama adalah. Pengelolaan LMK secara umum terdapat pada Undang-undang Hak Cipta Jepang.
wipo.int/wipo_pub_emat_2014_1_pdf , hlm. 30 [diakses 13 Juni 2015].
9 Shigeo Ohie, Japan  Patent  Office/Intellectual Property  Rights  Training  Course  for  IP Trainers ,“Intellectual  Property Law Overview (4): Copyrights (including case studies),2014, hlm. 13 (tidak dipublikasi).
10 merupakan teori yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran Hak Cipta  secara  tidak  langsung  apabila:  terdapat sistem yang dibuat atas pengawasan seseorang, dan orang tersebut menerima keuntungan atas sistem dimaksud. Bandingkan dengan ibid . 11 Ibid, hlm. 14.
12 Daniel Gervais, op.cit., hlm. 391.

## VI.  Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
LMKN terbentuk berdasarkan Pasal 89 UUHC yang menyatakan bahwa: “(1) untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajeman Kolektif Nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut; 13
a.  kepentingan Pencipta; dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
(2)   Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
(3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing- masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
(4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.”
LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna
yang bersifat komersial. 14 Tugas dari LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif ini adalah: 15 “a. menyusun kode Etik LMK di bidang lagu dan/atau musik; b. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
c. memberikan  rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
d. memberikan  rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/ atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
e.  menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh Pengguna kepada LMK;
f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait;
g. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
14 Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
15 Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

## h. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada
Menteri.”
Perbandingan dengan beberapa negara berikut merupakan tahapan yang dilakukan oleh tim peneliti guna menjawab permasalahan hukum yang telah diidentifikasi:
a.  Australia: Pemerintah Australia membentuk “Code of Conduct” 16 dalam pengelolaan LMK di negaranya. Untuk itu diperlukan tim penelaah untuk melakukan pengawasan terhadap LMK dan revisi aturan yang dibuat pemerintah. Para ahli di bidang hukum administrasi, hukum Hak Cipta dan praktisi di bidang lisensi tergabung dalam “Code Reviewer” dan dipilih untuk jangka waktu tiga tahun.
Adapun fungsi dari “Code Reviewer” antara lain: 17 Melakukan pengawasan dan menerima laporan tahunan atas pelaksanaan “Code of Conduct” oleh LMK; Mempertimbangkan gugatan dari anggota penerima lisensi di luar kewenangan internal yang dapat diselesaikan oleh LMK; dan Melakukan revisi “Code of Conduct”.
b.  Uni Eropa: LMK di belahan dunia Eropa sudah sangat berkembang pesat mengingat cikal bakalnya berasal dari sana. Sementara
16 Code  of  Conduct  for  Copyright  Collecting Societies , Amended: April 2008, codefinal2008. pdf,  http:// www.copyright.com.au , diakses tanggal 14 Juni 2015.
17 Ibid, Angka 5.
untuk pengawasan LMK, terdapat beberapa negara yang melakukan pengawasan LMK melalui kementerian sebagai berikut: 18

## 1)  Kementerian Ekonomi: Belgia,
Luxemburg
2) Kementerian  Kebudayaan: Ceko, Perancis, Yunani, Hungaria, Italia, Latvia, Lithuania, Polandia, Portugal, Slovakia, Spanyol, Denmark terbatas pada administrasi perbanyakan untuk kepentingan pribadi.
3) Kementerian Informasi dan Telekomunikasi: Hungaria
4)  Kementerian Keuangan: Italia, Latvia;
5) Kementerian Pendidikan: Finlandia, khusus untuk administrasi hak menjual dan perbanyakan untuk kepentingan pribadi;
6) Kantor Perdana Menteri: Italia
Terdapat pula praktik beberapa negara yang mengawasi LMK tidak di bawah kementerian melainkan melalui badan lain yang ditugasi, seperti:
1) Austria:
KommAustria, lembaga independen;
2) Jerman: Kantor Paten dan Merek Jerman (DPMA) bekerja sama dengan Federal Cartel Office;
18 KEA  European  Affairs,  “The  Collective Management of Rights in Europe: The Quest of Efficiency”, 2006, http://www.keanet.eu/report/ collectivemanpdffinal .pdf, diakses 14 Juni 2015.

## 3) Irlandia: Pengawas Desain Industri dan Merek;
4)  Malta: Badan Hak Cipta yang ditunjuk oleh Kementerian Komunikasi;
5) Slovenia: Kantor Kekayaan Intelektual Nasional di bawah Kementerian Ekonomi;
6) Belanda: Komisi Pengawas dan Badan Persaingan Usaha;
7) Inggris: Pengadilan Hak Cipta dan Komisi Persaingan Usaha.
8) Perancis: Komite Pengawas Lembaga Manajemen Kolektif
c. Jepang
Seperti di Jepang misalnya, memang terdapat beberapa LMK yang salah satu LMK terbesarnya adalah JASRAC 19 , namun perannya berbeda dengan LMKN bentukan Indonesia. Pemilihan Jepang sebagai negara pembanding mengingat negara ini berperan dalam mendampingi kinerja KCI. Pada tahun 1991, LMK Jepang JASRAC mendatangkan ahli di bidang dokumentasi dan distribusi royalti untuk pengembangan KCI. 20
Regulasi LMK di Jepang telah efektif sejak 1 Oktober 2001 melalui Hukum Bisnis Manajemen untuk
19 Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus  Hak  Cipta  Lagu,  Neighbouring  Rights, dan Collecting Society , Bandung, Alumni, 2008, hlm. 218.
20 Daniel Gervais ( ed ), Collective Management of Copyright and Related Rights, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010, hlm. 431.
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait Hak Cipta. 21 Ketentuan ini bicara tentang sistem registrasi bagi para pihak yang terikat dalam bisnis pengelolaan Hak Cipta, yakni Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait sebagai pemberi lisensi, dan pihak- pihak Pengguna sebagai penerima lisensi. Pembentukan ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam pemanfaatan karya cipta. LMK berperan besar dalam pembentukan hukum Hak Cipta di Jepang melalui sengketa hukum yang terjadi, hal ini dapat terlihat pada kasus Club Cat’s Eyes Case di tahun 1988. 22 Melalui kasus yang diangkat oleh Japan Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers (JASRAC) ini lahir “ karaoke legal theory” 23 berdasarkan putusan hakim Mahkamah Agung Jepang. Bahkan untuk menaggapi era digital ini, JASRAC di tahun 2003 melakukan gugatan terhadap Napster Music untuk melakukan pembayaran Royalti kepada pihak yang berhak. 24 Hingga tahun 2010, terdapat 4 LMK intermedier dan sekurang-kurangnya 37 LMK utama di Jepang.
25 Dasar
21 Tarja, loc.cit. 22 Shigeo Ohie, loc. cit . 23 “ Karaoke Legal Theory ” merupakan teori yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran  Hak  Cipta  secara  tidak  langsung apabila: terdapat sistem yang dibuat atas pengawasan seseorang, dan orang tersebut menerima keuntungan atas sistem dimaksud. Bandingkan dengan Ibid.
24 Ibid., hlm. 14.
25 Daniel Gervais, op.cit., hlm. 391.
hukum LMK Intermedier adalah Intermediary Business Act (5 Mei 2010), dan dasar hukum untuk LMK Utama adalah Management Business Act . Pengelolaan LMK secara umum terdapat pada Undang-undang Hak Cipta Jepang.
Beberapa LMK utama di bidang musik di Jepang adalah sebagai berikut:
1) JASRAC (Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers) 26
JASCRAC mengelola lebih kurang 15.000 pemegang hak (4.300 lirik, 3.200 komposer, 5000 penulis lagu, dan 2500 produser musik) memperca- yakan hak ciptanya pada or- ganisasi ini.
2)  RIAJ (Recording Industry Association of Japan) 27
Lembaga ini mengelola hak terkait atas rekaman musik yang disiarkan. Berdasarkan ketentuan Komisioner Bidang Kebudayaan, LMK ini meru- pakan satu-satunya lembaga yang mengumpulkan royalti atas penggunaan kedua dari suatu rekaman suara untuk kepentingan komersial, dan lembaga tunggal untuk pen- gumpulan royalti rental reka- man suara atas nama produser rekaman suara.
26 Ibid, hlm. 397.
27 Ibid, hlm. 399.
3)  CPRA (Center for Performers’ Rights Administration)
28
LMK ini bergerak di bidang pengelolaan royalti bagi pelaku pertunjukan atas: rekaman program siaran atau rekaman pertunjukan, penyebarluasan pertunjukan melalui lembaga penyiaran, penggunaan kedua atas program siaran (penjualan, reproduksi menjadi videogram dan dapat disebarluaskan). CPRA juga mengumpulkan royalti atas penggunaan rekaman untuk disiarkan oleh NHK, universitas terbuka di Jepang, dan rental rekaman suara komersial atas nama pelaku pertunjukan.
d. Perancis 29
Setelah pembahasan pengawasan LMK secara umum di Uni Eropa di atas, pada sub bab ini dibahas tersendiri mengenai pengaturan dan praktik di negara Perancis. Selain pengawasan yang dilakukan secara internal oleh LMK itu sendiri, Perancis memiliki dua metode pengawasan LMK: pertama, yaitu oleh kementerian kebudayaan dan kedua, komite pengawas permanen yang dibentuk pada 1 Agustus 2000. Komite yang dibentuk melalui Pasal L. 321-13 CPI beranggotakan 5 orang untuk menjabat dalam kurun waktu lima tahun yang berasal dari: Pengadilan Negeri,
28 Ibid.
29 Daniel Gervais, op.cit., hlm. 202.

## Pengadilan Tinggi, Lembaga
Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kebudayaan. Komite ini bertugas untuk melihat perolehan dan pengelolaan LMK yang ada, antara lain: mengkaji prosedur audit internal, statuta, pengumpulan royalti serta pendistribusiannya. LMK harus kooperatif ketika dilakukannya pemeriksaan oleh komite ini, manakala mereka menolak diperiksa, mereka dapat dikenai pidana penjara selama satu tahun atau membayar denda sebesar 1500 EUR. Komite membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada LMK. LMK dapat melakukan penilikan atas laporan tahunan yang kemudian disusun menjadi laporan akhir untuk dipresentasikan di hadapan parlemen, pemerintah, dan pertemuan LMK tahunan.
Di belahan negara manapun di dunia, tidak dapat ditemukan lembaga sejenis LMKN sebagaimana terdapat di Indonesia. Mengapa pengawasan LMK tidak cukup dilakukan saja oleh komisi pengawas di dalam kementerian seperti di Belgia atau Finlandia? Mengapa LMK di Indonesia tidak cukup hanya diawasi oleh lembaga independen seperti di Inggris atau Perancis? Mengapa harus dibuat LMKN yang bukan lembaga pemerintahan, bukan pula bagian dari lembaga manajemen kolektif, bukan pula hanya berfungsi
sebagai kegiatan pengawasan. Pada sub bab berikut akan dibahas analisis atas pertanyaan- pertanyaan di atas.

## V.  Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif  Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Lagu dan/atau Musik dalam hubungan dengan LMK berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
LMKN merupakan lembaga yang dibentuk  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sehingga dapat memajukan kesejahteraan bagi mereka. Terciptanya lembaga ini merupakan konsekuensi dari tidak efisiennya sistem pengumpulan dan pendistribusian royalti yang ada selama ini. Melalui atribusi dari pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui UUHC, diamanatkan pembentukan lembaga ini. Dalam hubungannya LMKN merupakan subordinasi dari LMK- LMK yang ada di Indonesia.
Berdasarkan UUHC, dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa: “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti”.
Di dalam Pasal 87 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa agar para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait dapat memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta yang bersifat komersial, salah satu langkahnya, mereka dapat menjadi anggota dari LMK. LMK ini merupakan bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat berupa pihak-pihak yang melakukan pertunjukan musik secara langsung; pemutaran musik rekaman di tempat-tempat tertentu seperti, radio, televisi, restoran, hotel, salon, pusat kebugaran; bahkan melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Pasal 87 ayat (2) selanjutnya menjelaskan bahwa para pengguna karya cipta musik dan lagu yang bersifat komersial melakukan pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait melalui LMK.  Hal ini dilakukan karena pada dasarnya hanya Pencipta/Pemegang Hak Cipta/Pemilik Hak Terkait yang memiliki hak eksklusif atas pemanfaatan karyanya.
Dalam UUHC, Indonesia membentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disingkat LMKN) 30 , kewenangan LMKN sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 ayat (2) adalah sebagai berikut: “untuk menarik, menghimpun, dan
mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.”
Apabila dibaca sekilas, peran LMKN menjadi rancu dengan kewenangan LMK yang diadakan guna mengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait, dalam bentuk menghimpun dan mendistibusikan Royalti. Penafsiran atas pasal ini dijelaskan dalam rancangan statuta LMKN yang menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memegang kewenangan atribusi dari Undang-undang Hak Cipta dalam menyelenggarakan pengaturan, penarikan, penghimpunan, pendistribusian dan melakukan mediasi yang berkaitan dengan Royalti dan/ atau pembagian pendapatan lain dalam pemanfaatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. 31
Dalam World Intellectual Property Organization (selanjutnya disingkat WIPO)  diakui pentingnya pengawasan eksternal akan keberlangsungan LMK-LMK yang ada di suatu negara sebagaimana telah dijelaskan sub bab mengenai perbandingan  dengan lembaga sejenis LMKN. Bentuk pengawasannya bisa dari pemerintah maupun lembaga khusus yang diberi amanat oleh pemerintah untuk melakukan tugas ini. 32
Di Indonesia kondisinya berbeda dengan negara-negara lain. LMK yang telah ada sebelum berlaku UUHC
31 Lihat Rancangan Statuta Lembaga Manajemen
Kolektif Nasional Hak Cipta dan Hak Terkait di Bidang Musik Indonesia,  Poin C.3.
32 Tarja, loc.cit.
2014 berdasarkan Pasal 121 tetap dapat melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti, dengan ketentuan sebagai berikut:
“…
e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;
f.  organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  87, Pasal  88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajamen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.”
Pasal 6 Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 menjabarkan tugas LMKN adalah sebagai berikut: 33
“1. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
2. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
3. memberikan  rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
4. memberikan  rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
5. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait;
6. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
7. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri. “
Adapun tujuan pembentukan LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait adalah untuk pengelolaan royalti Hak Cipta
33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
bidang lagu dan/atau musik. 34 Terdapat dua jenis LMKN yaitu LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait. Telah pula ditunjuk para komisioner yang bertugas di dalamnya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01. HI.01.08 Tahun 2015 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan Musik. Komisioner LMKN Pencipta adalah, H. Rhoma Irama, James Freddy Sundah, Adi Adrian, Dr. Imam Haryanto, dan Slamet Adriyadie. Anggota komisioner LKMN Hak Terkait yaitu, Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo), Ebiet G. Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu, dan Handi Santoso. 35
Berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dalam menghimpun royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik, LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dan praktik berdasarkan keadilan. 36 Tidak terdapat ketentuan
34 Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
35 menkumham-melantik-komisioner-lmkn- pencipta-dan-lkmn-hak-terkait, http://www. kemenkumham.go.id , diakses 14 November 2015.
36 Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan
mengenai besaran royalti yang sesuai dengan kelaziman dan praktik berdasarkan keadilan ini, meskipun demikian, besaran royalti ditentukan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif.
Sampai saat ini telah terpublikasi setidaknya lima 37 Keputusan Menteri tentang Izin Operasional LMK. Terdapat dua izin operasional LMK Pencipta, pertama, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2-OT.03.01-06 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta atas nama Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya disebut YKCI). Kedua, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2- OT.03.01-08  tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta atas  nama Perkumpulan Royalti Anugrah Indonesia.
Sementara itu, terdapat tiga izin operasional LMK Hak Terkait yaitu pertama,  Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2-OT.03.01-04 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait atas nama Perkumpulan Sentra Lisensi
dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
37 Berdasarkan wawancara dengan Miranda Risang Ayu, Komisioner LMKN Hak Terkait, LMKN telah melakukan  verifikasi  atas  sekurang-kurangnya enam LMK di Indonesia yang selanjutnya akan dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Izin Operasional. Wawancara tanggal 14 Juni 2016.
Musik Indonesia (selanjutnya disebut SELMI). Kedua, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2-OT.03.01-05 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait atas nama Perkumpulan Wahana Musik Indonesia (selanjutnya disebut WAMI). Ketiga, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2-OT.03.01-07 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait atas nama Perkumpulan Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (selanjutnya disebut PAPPRI).
Di dalam setiap Keputusan Menteri tentang izin operasional ditentukan bahwa 70% dari royalti yang dihimpun didistribusikan kepada Pencipta/ Pemegang Hak Cipta yang bernaung di bawah LMK. 25% dari total royalti yang dihimpun digunakan untuk biaya operasional LMK. 5% dari total royalti yang dihimpun digunakan untuk biaya operasional LMKN. Hal inilah yang merupakan kelaziman dalam praktik LMK sebelum terbitnya Undang- undang Hak Cipta tahun 2014.
Dalam praktiknya, sebelum berlakunya UUHC 2014, LMK yang telah ada tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana mestinya. 38 Salah
38 Komisioner LMKN Adi Adrian dan Komisioner LMKN Imam Haryanto dalam Diskusi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,  Kementerian Hukum dan HAM, R.I., Gedung Ditjen KI Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan, 28 Oktober 2015.
satu contohnya, lagu “Balada Seorang Biduan” ciptaan Bimbo, sudah 40 tahun tidak diberi royalti dari penyanyi asal Malaysia bahkan penyanyi Malaysia tersebut menuliskan bahwa dialah yang menulis lirik lagu tersebut. 39
Pembentukan UUHC baru didasari dengan tekad untuk memberikan royalti kepada pencipta/pemilik hak terkait yang selama ini tidak tercapai. Dengan demikian diperlukan adanya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah yang memiliki wibawa untuk mengayomi LMK yang merupakan lembaga swasta.

## VI.  Penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Bidang Lagu dan/ atau Musik yang
Adil Bagi Pengguna
Adapun yang dimaksud dengan Pengguna lagu dan/atau musik berdasarkan sumber lagu yang digunakan, yaitu:
a. Kelompok Pengguna lagu yang mempertunjukkan dan memperdengarkan lagu secara langsung (live performance) :
1) Penyelenggara konser atau pertunjukan musik (live) ;
2) Pengusaha tempat hiburan yang menampilkan musik secara langsung, seperti: pub, bar, café;
39 Pernyataan  Sam Bimbo dalam Notulensi
“ Sosialisasi  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Lembaga Manajemen  Kolektif  Nasional,  Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja lantai 4, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati  Ukur  No.  35,  Bandung,  11  September 2015, hlm. 3.
3)  Stasiun pemancar televisi dan radio yang memproduksi dan menyiarkan acara pertunjukan musik.
b. Kelompok Pengguna lagu yang menyiarkan atau mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu yang berasal dari produk rekaman suara atau rekaman gambar dan suara (kaset, CD, VCD, DVD):
1)  Pengelola taman hiburan;
2)  Pengusaha bioskop;
3)  Pengusaha hotel;
4)  Pengusaha restoran;
5) Pengusaha café, karaoke, diskotek, dan tempat hiburan lainnya yang tidak memperdengarkan musik secara langsung ( live performance );
6) Pengelola mall, plaza, supermarket, pertokoan, perkantoran;
7)  Stasiun pemancar televisi dan radio;
8) Perusahaan angkutan umum (darat, laut, udara);
9) Pengusaha salon, pijat dan kebugaran;
10) Pengusaha fitness center, aerobic , dan usaha sejenis.
11) Pengelola lagu yang ditransmisikan secara digital: pengelola situs internet, konvergensi media radio- televisi-internet; pengusaha ringback tone.
Batasan penggunaan secara komersial berdasarkan Pasal 1 angka 24 UUHC adalah pemanfaatan Ciptaan atau produk Hak Terkait yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Cara perolehan keuntungan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai sumber atau berbayar.
Persoalan pokok dari keengganan pengguna untuk membayar royalti sederhana saja, yaitu akibat kurang pahamnya para pengguna akan hukum Hak Cipta. Padahal UUHC ini sudah diundangkan di tahun 2014 dan berlaku terhadap semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Bahkan UUHC berlaku bukan hanya pada WNI melainkan juga bagi semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Terlebih lagi UUHC berlaku untuk semua ciptaan non WNI dengan ketentuan bahwa negaranya mempunyai perjanjian bilateral tentang Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Indonesia atau negaranya dan Indonesia merupakan peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait. 40
Dalam Pasal 8 UUHC ditegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi yang berkaitan dengan kinerja LMK
dan LMKN adalah  untuk melakukan: pertunjukan  ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi di atas wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini pengguna lagu dan/atau musik yang tanpa izin Pencipta dilarang melakukan penggunaan secara komersial ciptaan. 41
Hak ekonomi tersebut tidak hanya dimiliki oleh Pencipta tetapi juga oleh Pemilik Hak Terkait. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi. Pada Pasal 23 ayat (5) diatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui LMK.
Mengenai lagu dan/atau musik yang telah difiksasi menjadi fonogram, pengaturannya terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) dari pasal ini mengatur bahwa Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
Mengenai pelanggaran atas Pasal 9 UUHC, diatur dalam Pasal 113 sebagai berikut: “(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran
hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d,  huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b,  huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Kegiatan komersial yang dilakukan oleh Pengguna sangat berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf f. Pertunjukan; huruf g. Pengumuman, dan huruf h. komunikasi Ciptaan.
Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang, di Indonesia pemberian lisensi pemakaian lagu dan pemungutan royalti oleh lembaga collecting society secara hukum maupun secara praktik masih menunjukkan beberapa masalah, antara lain: 42
a.  Landasan hukum collecting society memberi lisensi penggunaan lagu dan memungut royalti
42 Otto Hasibuan, op.cit., hlm 216.
pemakaian lagu dari masyarakat sering dipertanyakan karena dalam UUHC tidak diatur sama sekali hal collecting society ;
b. Belum sepenuhnya jelas pemaikaian lagu yang bagaimana yang harus mendapat lisensi; dan
c. Belum sepenuhnya jelas siapa yang berhak memberi lisensi dan mendapat royalti atas pemakaian lagu yang sudah terwujud dalam bentuk rekaman suara/gambar, yakni kaset, CD, VCD, atau DVD, sebab banyak pihak yang berperan mewujudkan karya rekaman suara, seperti Pencipta lagu, arranger, penyanyi, pemain musik, dan produser rekaman suara.
UUHC tahun 2014 mengusung konsep one stop shop sebagai solusi dari kesemrawutan tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Banyaknya lembaga pemungut tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan para pengguna hak cipta. Pengumpul royalti dari pengguna hak cipta sering tumpang  tindih. Satu pengguna dapat diminta membayar royalti berkali-kali oleh LMK sesuai dengan jenis musik yang digunakan.
Miranda Risang Ayu sebagai Komisioner LMKN mengemukakan bahwa sedang dirancang peraturan pelaksana oleh Menteri Hukum dan HAM, RI tentang 13 sektor royalti lagu dan musik yang baru. 43 Tiga belas sektor
dimaksud adalah: karaoke; televisi; radio; hotel dan fasilitas hotel; telepon tunggu, bank, kantor; restoran, kafe, bar, bistro, diskotek; pesawat, bus, kereta, kapal; seminar, konferensi komersial; pameran, bazaar; konser musik; bioskop; pertokoan; pusat rekreasi. Masih banyak pekerjaan rumah LMKN dalam menentukan sektor lagu dan musik ini di luar 13 sektor di atas. Peneliti memandang sektor lain seperti: pusat kebugaran dan olah raga; salon; karaoke TV; musik, perlu pengaturan mengenai.
Selain itu, isu transparansi juga menjadi sebab lahirnya konsep one stop shop ini. Yuslisar Ningsih, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan  Rahasia Dagang, Ditjen Kekayaan Intelektual mengatakan selama ini perhitungan royalti yang dibebankan kepada pengguna tidak terbuka. Begitu juga dengan pemegang hak cipta. LMK tidak  transparan dalam menghitung jumlah royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta. 44
Terdapat perbedaan sistem penarikan royalti antara sebelum dan sesudah pengesahan UUHC tahun 2014. Pembayaran yang dilakukan sebelum UUHC 2014 disahkan, dilakukan langsung oleh pihak LMK tempat Pencipta dan Pemegang hak terkait terdaftar. Melalui sistem yang dibangun berdasarkan UUHC tahun 2014, LMKN memberikan wewenang
44 Seminar Nasional “Efektivitas Perlindungan Hak Cipta dan Perbandingan UU Nomor 19 Tahun 2002 dengan RUU Hak Cipta di Universitas Trisakti, 21 Mei 2015.
kepada LMK untuk memberikan lisensi dan melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang menggunakan karya cipta musik dan lagu (selanjutnya disebut users atau pengguna) secara komersial, kemudian pengguna melakukan pembayaran royalti melalui Bank. Dalam hal ini seluruh LMK memiliki official  bank dari seluruh LMK yang ada. Setelah pengguna (pelaku usaha) melakukan pembayaran ke Bank, maka kemudian Bank akan mendistribusikan royalti tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun pemilik hak terkait; biaya operasional untuk LMK; dan biaya operasional untuk LMKN. Dengan adanya sistem one stop shop ini, seluruh pembayaran dilakukan melalui satu bank sehingga tidak ada tumpang tindih pembayaran seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini berarti sistem yang digunakan sekarang adalah melalui sitem komputerisasi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurigaan-kecurigaaan Pencipta lagu terhadap LMK akan adanya penggelapan dana dan mengurangi kecurangan- kecurangan lainnya yang dilakukan oleh LMK sebelum UUHC 2014 disahkan. 45
Ditegaskan di dalam setiap Keputusan Menteri tentang izin operasional, diktum  Kelima, bahwa dalam menghimpun/menarik royalti dari pengguna dilakukan dengan meggunakan rekening bank Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Adapun penggunaan rekening Bank atas nama LMKN berlaku mulai 1 Januari 2016.
45 images/ki-images/pdf-files/hak_cipta/ lmkn/flowchart-hub-users-lmkn-dan-lmk. pdf ,diakses22/06/2016.

## VII. Penutup
Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a.  Kedudukan Lembaga Manajemen
Kolektif Nasional adalah sebagai lembaga atribusi untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan  pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik yang ideal. Dalam hubungannya dengan LMK, LMKN bersifat subordinasi, hal ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nommor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga manajemen Kolektif.
b. Penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna lagu dan/atau musik bersifat one stop shop , sehingga pengguna tidak merasa dirugikan dengan penarikan royalti yang berkali-kali oleh LMK.
Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
a. Sebagai lembaga yang menjembatani antara kepentingan pemerintah dan swasta, dasar hukum LMKN sebaiknya diperkuat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga manajemen Kolektif dari penjudulannya hanya semata-mata mengatur LMK, sebaiknya ditambahkan unsur LMKN di dalamnya.
b. Supaya LMKN memiliki kewibawaan untuk penarikan royalti, diperlukan sistem keuangan yang berupa Badan Layanan Umum. Dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif pun diatur bahwa LMKN harus memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM, hal ini sesuai dengan tipe sistem keuangan Badan Layanan Umum.

## Daftar Pustaka
Buku Gervais, Daniel, ed, 2010, Collective Management of Copyright and Related Rights, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International. Hasibuan, Otto, 2008, Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan  Collecting Society , Alumni, Bandung.
Lindsey, Tim, ed, et.al, 2006, Hak Kekayaan  Intelektual Suatu
Pengantar, Alumni, Bandung.

## Jurnal
Sardjono, Agus, “Problem Hukum Regulasi LMK&LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta 2014”, Jurnal Hukum & Pembangunan , Vol. 46,No. 1,
2006.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
Peraturan  Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699).

## Laporan ilmiah dan lain-lain
Sam Bimbo dalam Notulensi “Sosialisasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja lantai 4, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, 11 September 2015. Handke, Christian, The Economics of Collective Copyright Management , http://ssrn.com/ abstract=2256178, Preliminary version of a chapter forthcoming in the Handbook of the Economics of Copyright, edited by Richard Watt. This version of the chapter benefitted from comments by Lucia Guibault and Ruth Towse, hlm. 3.<>,diakses 25/04/2015.
Code of Conduct forCopyright Collecting Societies , Amended: April 2008, codefinal2008.pdf, <>, diakses14 Juni 2015.
KEA European Affairs, “ The Collective Management of Rights in Europe: The Quest of Efficiency , 2006, <>, diakses 14 Juni 2015. Ohie, Shigeo, “Intellectual Property Law Overview (4): Copyrights (including case studies) ,Japan Patent Office/Intellectual Property Rights Training Course for IP Trainers , 2014.
Japan Patent Office/Intellectual Property Rights Training Course for IP Trainers ,“Intellectual  Property Law Overview (4): Copyrights (including case studies),2014, hlm. 13 (tidak dipublikasi).
Seminar Nasional “Efektivitas Perlindungan Hak Cipta dan
Perbandingan UU Nomor 19 Tahun 2002 dengan RUU Hak Cipta di Universitas Trisakti, Rabu (21/5).

## Internet
Koskinen, Tarja-Olsson and Lowe, Nicholas, “Educational Material on Collective Management of Copyright and Related Rights, Module 1: General aspects of collective management”, 31 Agustus 2012, http://www.wipo. int/wipo_pub_emat_2014_1_pdf ,
<>, diakses 13 Juni 2015
/images/ki-images/pdf-files/hak_cipta/ lmkn/f lowchar t-hub-users- lmkn-dan-lmk.pdf> , diakses 22/06/2016 pada 22 Juni 2016 menkumham-melantikkomisioner-
l m k n - p e n c i p t a - d a n - l k m n - h a k - t e r k a i t , h t t p : / / w w w. ke me nkumham . g o. id ,
diakses pada 14 November 2015
press-release-keputusan-pansel- pemilihan-komisioner-lmkn -di- -lagu-danatau bidang -musik/>, diakses pada 25 April 2015