A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Strategi Keterlibatan Perempuan dalam Penataan Kawasan Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Bireuen

## Nuribadah
Faculty of Law, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

## C ALIFORNIA

## ABSTRACT
Received: 15 March 2023 Revised: 25 April 2023 Accepted: 26 May 2023 Available online: 28 May 2023
This  study  reviews,  analyzes,  and  discusses  women's participation in the City Without Slums (KOTAKU) program in Bireuen District. The reality is that women's involvement in the KOTAKU program still needs to be increased. The method used is qualitative research with an empirical or sociological- juridical approach. The research produces descriptive data in written or spoken words or observed behavior. The research results  show  that  the  strategies  for  women's  participation  in the  City  Without  Slums  (KOTAKU)  program  in  Bireuen District  have  been  implemented  in  three  villages:  Meunasah Capa,  Meunasah  Dayah,  and  Meunasah  Jangka  Mesjid. Women actively participate in program discussions and waste management. However, the main obstacle is usually the busy household chores that prevent them from fully utilizing their time for organizing the KOTAKU program. Additionally, the socialization  efforts  only  reach  the  sub-district  level,  and generally,  village  officials  need  more  response.  It  is recommended  that  the  government  eliminate  stereotypes against  women  and  involve  them  in  the  policy  formulation process in various sectors, including politics, social issues, and culture,  for  the  future  development  and  achievement  of  a slum-free city in Bireuen District.
K EYWORDS
Keterlibatan Perempuan; Penataan Kota kumuh; Kabupaten Bireuen; Kebijakan publik
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Nuribadah, N. (2023). Srategi Keterlibatan Perempuan  dalam  Penataan  Kawasan Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Bireuen. Asia-pacific Journal of Public Policy , 9 (1), 92- 108.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108

## PENDAHULUAN
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Program KOTAKU (Kota Tanpa  Kumuh) adalah program  yang  dilaksanakan  secara  nasional  di  269  kota/kabupaten  di  34  Propinsi  yang  menjadi “ platfo rm” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan,  termasuk  dari  pemerintah  pusat,  provinsi,  kota/kabupaten,  pihak  donor,  swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Provinsi Aceh ada 23 Kabupaten (18 Kabupaten dan 5 Kota), pelaksanaan kota Tanpa Kumuh di  enam  belas (16) gampong dalam tujuh (7) Kota/Kabupaten dampingan  Program  KOTAKU,  infrastruktur  yang dibangun  oleh  masyarakat  mulai  dari  akses  jalan,  akses  air  minum,  saluran  drainase,  Instalasi pengelolaan  limbah,  Pengelolaan  Persampahan,  Pusat  Jajanan    Rakyat    sampai    fasilitas    Rumah Produksi sudah mulai dimanfaatkan oleh dan untuk warga masyarakat. Perempuan sebagai anggota masyarakat  mempunyai  peran  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  keberhasilan  pelaksanaa  program Nasional ini.
Namun  faktanya  keterlibatan  perempuan  dirasa masih sangat  minim, hal ini mengakibatkan tujuan  dari  (KOTAKU)  belum  terlaksana  dengan  maksimal.    Secara  umum,  tingkat  keberhasialan sebuah kegiatan, program, atau rencana kerja sebaiknya melibatkan seluruh lini masyarakat terutama perempuan.  Dalam  program  kotaku  tanpa  kumuh  perempuan  diharapkan  dapat  meningkatkan keberhasilan secara  maksimal,  sehingga  tujuan  pemerintah  dalam  hal  ini  dapat  terlaksana  dengan baik .
Berdasarkan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh.  tujuan  daripada  Program  ini  adalah, pertama, memperbaiki  akses  masyarakat  terhadap infrastruktur  dan  fasilitas  pelayanan  di  permukiman  kumuh  perkotaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh,  seharusnya  berbasis  partisipasi  Perempuan  dan  partisipasi  pemerintah  daerah.  Payung hukum  Kota  Tanpa  Kumuh  melalui  Keputusan  Bupati  Bireuen  No  478  tentang  Penetapan  Lokasi Perumahan Kumuh dan pemukiman Kumuh Dalam Wilayah Kabupaten Bireuen disebutkan bahwa lokasi perumahan kumuh dan pemukiman Kumuh meliputi 29 Lokasi di 17 kecamatan dengan luas total  1.031,  72  hektar.    Keseluruhan  lokasi  ini  dibagi  kedalam  dua  tingkatan  berdasarkan  kondisi kualitas lingkungan di masing-masing lokasi yaitu kumuh tinggi dan kumuh rendah.
Namun  dalam  hal  ini  Pemerintah  berkomitmen  untuk  melaksanakan  peningkatan  kualitas Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh  secara  tuntas  dan  berkelanjutan  sebagai  prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan sebagai suatu proses  yang  dapat  meningkatkan kemampuan seseorang,  suatu  organisasi  atau  suatu  sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan (Brown, 2001).
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
Penelitian  ini  bertujuan  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai srategi keterlibatan perempuan dan penyelenggara Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bireuen. Tiap Kabupaten dan Kota ada  permasalahan  permukiman  dan  kawasan  kumuh  ata  ruang  belum  sesuai  dengan  Peraturan Perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan    penataan  ruang.  Kabupaten  Bireuen,  misalnya kualaitas  demokrasi  menurun  hal  ini  ditandai  dengan  kurangnya  pelibatan  perempuan  atau masyarakat dalam pembangunan, Kebijakan pemerintah kota abai terhadap pelayanan kota, terutama pada pelayanan dasar.
Pengelolaan  sampah  menjadi  hal  yang  membuat  kota  menjadi  kotor  dan  penyebab  kumuh. Dimana  setiap  ruang  kota  di  isi  /  dipakai    oleh  masyarakat  untuk  menjadikan  tempat  berjualan. permukiman  perkotaan  yang  layak  huni  masih  jauh  dari  dambaan  semua  pihak,  produktif  dan berkelanjutamaupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah srategi keterlibatan Perempuan Dalam Program Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bireuen?
2. Apakah kendala dan upaya dalam pelaksanaan Model partisipasi perempuan  dalam Program Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bireuen?

## KAJIAN PUSTAKA

## Partispasi Perempuan dan Capacyti Building
Pemberdayaan  perempuan penting  dilakukan  untuk  terus  meningkatkan  kapasitas  diri kaum perempuan agar  dapat  memiliki  kepercayaan  diri  sehingga  kaum perempuan dapat  ikut berpartisipasi  serta  berkiprah  dalam  semua  lini  pembangunan  di  Indonesia  termasuk  dalam pembangunan lingkungan hidup. Menurut Rahman (2002), partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggung jawaban bersama.
Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols, 1996). Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya The Social Contract mengatakan bawha partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara.  Hal ini ditegaskan pula oleh John Stuart Mill dalam Miriam Budiarjo (1982), bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Disini partisipasi dalam kata lain menjadi ukuran adanya kemandirian dan kedewasaanindividu (warga) dalam melihat batasan antara kepentingan privat dan publik.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
Urusan publik memiliki hukum dan nilainya sendiri yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan privat. Capacity building secara terminologi dan dari pendapat para ahli, Menurut Wikipedia , kata “ Kapasita s” b erasal  dari bahasa  Belanda; capaciteit yang  dapat  berarti:  1) daya  tampung, daya serap, 2) ruang atau fasilitas yang tersedia, 3) kemampuan (maksimal).
Para  ahli  mengatakan, capacity  building sebagai  suatu  proses  yang  dapat  meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang  dicita- citakan,  Brown  (2001), capacity  building sebagai  suatu  proses  untuk  melakukan  sesuatu,    atau serangkaian  gerakan,  perubahan  multilevel  di  dalam  individu,  kelompok-kelompok,  organisasi- organisasi dan sistem-sistem dalam rangka  untuk  memperkuat  kemampuan  penyesuaian  individu dan  organisasi  sehingg dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada, Morison (2001:42).
Dalam  buku “ The  Capacity  Building  for  Local  Government  Toward  Good  Governance ” Soeprapto (2010) juga menyampaikan bahwa The   World   Bank menekankan perhatian capacity building pada:
1) Pengembangan  sumber  daya  manusia;  training,  rekruitmen  dan pemutusan  pegawai profesional, manajerial dan teknis,
2) Keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber  daya  dan gaya  manajemen,
3 ) Jaringan  kerja (network ),  berupa  koordinasi, aktivitas organisasi, fungsi network, serta interaksi  formal  dan  informal,
4 ) Lingkungan  organisasi,  yaitu  aturan (rule) dan  undang-undang  (legislation)  yang mengatur  pelayanan  publik,  tanggung  jawab  dan  kekuasaan    antara    lembaga, kebijakan    yang   menjadi hambatan      bagi  development      tasks,      serta      dukungan keuangan    dan    anggaran.
5) Lingkungan  kegiatan  lebih  luas  lainnya,  meliputi  faktor-faktor politik,  ekonomi  dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja.
Sedangkan United Nations Development Programm (UNDP) memfokuskan pada tiga  dimensi, yaitu:
1) Tenaga kerja (dimensi human resources ), yaitu kualitas SDM dan cara  SDM dimanfaatkan,
2) Modal  (dimensi  fisik),  menyangkut  sarana  material,  peralatan,  bahan-bahan  yang diperlukan dan ruang/gedung,
3) Teknologi,  yaitu  organisasi  dan  gaya  manajemen,  fungsi  perencanaan,  penentuan kebijakan,  pengendalian  dan  evaluasi,  komunikasi,  serta  sistem  informasi  manajemen. (Edralin, 1997). Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, capacity building lebih banyak bicara tentang Sumber Daya manusia, sistem dan fungsi manajemen.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
Secara umum tujuan pengembangan kapasitas tentu agar individu, organisasi maupun juga sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari individu maupun  organisasi  tersebut.  Kalau  kita  kaitkan  dengan  program,  tentunya  mengacu  pada  tujuan Program  KOTAKU,  yaitu  meningkatkan  akses  terhadap  infrastruktur  dan  pelayanan  dasar  di kawasan      kumuh  perkotaan  untuk  mendukung  terwujudnya  permukiman  perkotaan  yang  layak huni,  produktif  dan  berkelanjutan,  dengan  tujuan  antara: pertama ,  menurunnya  luas  kawasan permukiman kumuh menjadi 0 (nol) Ha. Kedua , terbentuknya Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota dalam  penanganan  kumuh  yang  berfungsi  dengan  baik. Ketiga ,  tersusunnya  rencana  penanganan kumuh  tingkat  kabupaten/kota  dan  tingkat  masyarakat  yang  terlembagakan  melalui  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keempat, meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  melalui  penyediaan  infrastruktur  dan  kegiatan  peningkatan penghidupan    masyarakat    untuk  mendukung  pencegahan  dan  peningkatan  kualitas  kawasan permukiman kumuh. Dan kelima, terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh (Soeprapto, 2010).

## Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Program  Kawasan  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) adalah satu  dari sejumlah upaya strategis Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “ Gerakan 100-0-100 ” , yaitu  100  persen  akses  universal  air  minum,  0  persen  permukiman  kumuh,  dan  100  persen  akses sanitasi  layak.  (KemenPU  2015).  Ginanjar  mengatakan  tata  ruang  adalah  bangunan  yang  diatur dengan rapi dan baik serta  nyaman  dan  meyehatkan  penduduk  dan  lingkungan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  merumuskan  yang  diamksud  dengan  tata  ruang  adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Adapun yang dimaksud dengan wujud struktur pemanfaatan ruang adalah susunan  unsur- unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkhi berhubungan  dengan  satu  dengan  lainnya.  Sedangkan  yang  dimaksud  pola  pemanfaatan  ruang meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat kerja, industri, pertanian, serta pola penggunaan tanah perkotaan dan pedesaan, tata ruang tersebut adalah tata ruang yang direncanakan, sedangkan tata ruang yang tidak direncanakan  adalah  tata  ruang  yang  terbentuk  secara  alami,  seperti  aliran sungai, goa, gunung dan lain-lain.
Penataan  Kawasan  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  perlu  keikutsertaan  atau  Partisipasi masyarakat,  karena  Partisipasi  masyarakat  merupakan  penentuan  sikap  dan  keterlibatan  hasrat setiap  orang  dalam  situasi  dan  kondisi  lingkungan  maupun  organisasi  yang  kemudian  dapat mendorang orang yang bersangkutan untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
Pendapat  di atas menegaskan bahwa partisipasi  merupakan salah  satu faktor penting dalam sikap yang dilakukan oleh perorangan dalam suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi  lainnya,  yang  dapat  mendorong  seseorang  tersebut  mencapai  tujuan  yang  akan  dicapai oleh  sebagai  tujuan  bersama  dan  merupakan  pemikiran  dari  beberapa  individu  bagi  kemajuan organisasi  yang menaunginya, karena perlu mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  Pasal  28  H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  yang  baik  dan  sehat  serta  memperoleh pelayanan  kesehatan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan  kualitas  bangunan serta  sarana  dan  prasarana  yang  tidak  memenuhi  syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap  infrastruktur dan  pelayanan dasar  di  permukiman  kumuh  perkotaan  untuk  mendukung  perwujudan  permukiman  perkotaan yang  layak  huni,  produktif,  dan  berkelanjutan.  Dalam  tujuan  umum  tersebut  terkandung  dua maksud, pertama  memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman  kumuh perkotaan  dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan    melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan  partisipasi  pemerintah  daerah.  Penjabaran  atas  tujuan  program  Kotaku  adalah  memperbaiki akses  masyarakat  terhadap  infrastruktur  permukiman  sesuai  dengan  7+1  indikator  kumuh, penguatan  kapasitas  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan  kolaborasi  dengan  pemangku kepentingan ( stakeholder ), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan ( sustainable livelihood ).
Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh.  Indikator  tersebut  adalah:  Bangunan  Gedung,  Jalan  Lingkunga,  Drainase  Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan persampahan, Pengamanan Kebakaran, Ruang Terbuka Publik.

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum  empiris/penelitian  hukum  sosiologis  untuk  memperoleh  data  berdasarkan  informasi  dari Dinas Sosial dan informan sebagai sumber data melalui kegiatan penelitian dengan wawancara, baik terstruktur maupun tidak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Herdiansyah, 2011). Observasi yang dimaksud
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  non  partisipan.  Sedangkan  wawancara  dengan  informan dilakukan secara mendalam, tidak terstruktur.
Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, dan website yang berkaitan dengan penelitian ini (Khotijah, 2018). Hasil pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini melalui  studi  pustaka  terhadap  asumsi  atau  hipotesis  awal  yang  digunakan  dalam  menjawab permasalahan.  Kemudian  diuji  secara  verifikatif  induktif  induktif  terhadap  fakta-fakta  yang terkandung dalam Srategi keterlibatan perempuan dalam program kawasan perkotaan bebas kumuh di Kabupaten Bireuen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sretegi  keterlibatan  Perempuan  Dalam  Program  Kawasan  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU) Di Kabupaten Bireuen
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman dijelaskan yang di maksud dengan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Berkaitan  dengan  payung  hukum  tersebut  diatas    pemerintah  juga  mengeluarkan  Peraturan Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  Tahun 2015-2019  mengamanatkan  pembangunan  dan  pengembangan  kawasan  perkotaan  melalui penanganan  kualitas  lingkungan  permukiman  yaitu  peningkatan  kualitas  permukiman  kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memasukkan pertimpangan lingkungan  hidup  (LH)  dalam  kebijaksanaan  pembangunan  sehingga  pembangunan  itu  tidak  saja memecahkan  masalah  peningkatan  kesejahteraan  masa  sekarang  tetapi  juga  peningkatan kesejahteraan jangka panjang. (A. M. Yunus Wahid, 2014: 11).
Sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh  di  tahun  2019,  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  menginisiasi  pembangunan  platform kolaborasi  melalui  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU).  Program  KOTAKU  mendukung Pemerintah  Daerah  sebagai  pelaku  utama  penanganan  permukiman  kumuh  dalam  mewujudkan permukiman layak huni, berdasarkan Surat Edaran Nomor 40/se/dc/2016 tentang Pedoman Umum Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU).  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh (Kotaku), 2016).
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
Program  KOTAKU  dirancang  bersama  dengan  Pemerintah  Daerah  sebagai  nakhoda  dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup:
1. Pengembangan  kapasitas  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  penanganan  permukiman kumuh  tingkat  kabupaten/kota  karena  peran  pemda  menjadi  sangat  penting  dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan di tingkat kabupaten/kota).
2. Penyusunan  rencana  penanganan  permukiman  kumuh  tingkat  kota  termasuk  rencana investasi  dengan  pembiayaan  dari  berbagai  sumber  (pusat,  provinsi,  kabupaten/kota, masyarakat)
3. Perbaikan  serta  pengoperasian  dan  pemeliharaan  infrastruktur  tingkat  kota  (primer  atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman.
4. Penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan, dan sebagainya.
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  dalam  percepatan  penanganan  permukiman  kumuh  dan mendukung “Gerakan 100 -0- 100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis  komunitas)  maka  KOTAKU  akan  menangani  kumuh  dengan  membangun  platform kolaborasi  melalui  peningkatan  peran  pemerintah  daerah  dan  peran  masyarakat.  (  (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh (Kotaku), 2018).
Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Nomor  40/se/dc/2016  tentang Pedoman  Umum  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU),  Program  KOTAKU  mendukung Pemerintah  Daerah  sebagai  pelaku  utama  penanganan  permukiman  kumuh  dalam  mewujudkan permukiman layak huni, Pelaku utama KOTAKU di tingkat kota adalah pemerintah kota, Pokja PKP Kota, dan Satker Kota.
Pemerintah  Aceh  telah  mengeluarkan  peraturan  tentang  kawasan  kumuh  yang  dituangkan dalam  Qanun  Provinsi  Aceh  Nomor  19  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Aceh. Berdasarkan  Qanun  tersebut  dalam  Pasal  13  ayat  (4)  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  melakukan pembangunan  penataan  ruang  pemerintah  harus  memperhatikan  masalah  lingkungan  kawasan tinggal masyarakat, salah satunya yaitu permasalahan lingkungan kawasan kumuh.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
Lokasi      Perumahan      Kumuh      dan      Permukiman      Kumuh  ditetapkan  berdasarkan  hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, Lokasi Perumahan    Kumuh    dan    Permukiman    Kumuh    di  Kabupaten  Bireuen  ditetapkan  sebagai  dasar penyusunan  rencana  aksi  peningktan  kualitas  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh Kabupaten Bireuen, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mendukung program  nasional  pengentasan  permukiman  kumuh  termasuk  dalam  hal  ini  target  nasional permukiman tanpa kumuh.
Berdasarkan SK tersebut maka salah satu yang dibangun dari program KOTAKU adalah jalan dan  irigasi  atau  draines,  Jalan  sebagai  bagian  sistem  transportasi  nasional  mempunyai  peranan penting  terutama  dalam  mendukung  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya  serta  lingkungan.  Dengan pemerataan  pembangunan  jalan  diharapkan  akan  tercapainya  keseimbangan  pembangunan  antar daerah dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.
Berdasarkan  program  yang  dijalankan  di  3  Gampong  anatara  lain:  (Safrizal,  Koordinator KOTAKU  Mns.  Capa:  2022).  yang  sudah  dilakukan      oleh  pemerintah  Kabupaten  Bireuen,  adalah program  membangun  infra  sruktur  antara  lain  pengaspalan  jalan  dalam  perkampungan  sudah termasuk  penutupnya,  selokan  dan  pembenahan  trotoar  serta  kebersihan  kota  dengan  perempuan yang  bertugas  menyapu  jalan  (tuakang  sapu),konsentrasi  untuk  mengangkut  dan  membersihkan limbah  dari  kelapa  sawit  atau  limbah  masyarakat  yang  paling  besar  adalah  limbah  rumah  tangga masyarakat dengan dikoordinir oleh kepala desa masing-masing supaya tidak dibuang ke sungai tapi ada petugas laki-laki yang emnagmbil sampah dengan BENTOR atau becak motor.dengan membayar 20 ribu per kepala keluarga, yang tidak punya kenderaan dikerjakan oleh buruh perempuan secara bergantian yang berasal dari kota bireuen yang malam ditemanin oleh suami dan anaknya. (Azhari, sekretaris DLHK, 2022).
Srategi keterlibatan Perempuan Dalam  Program  Kawasan  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) Di Kabupaten Bireuen, antara lain:

## a. Penyusunan rencana program KOTAKU secara Musyawarah
Pemberdayaan  perempuan  adalah  usaha  pelibatan  perempuan  dalam  pembangunan  yang dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan; kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. (Azhari, S.T: Sekretaris DLHK, 2022).
Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral. Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan  dan  anak.  Sementara  disebut  isu  lintas  sektoral  karena  permasalahannya  terdapat  di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
Pengarustamaan Gender terus diupayakan oleh pemerintah dari berbagai sektor pembangunan dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  kesetaran  dan  keadilan  gender,  maksud  tersebut  dapat dilaksanakan dengan adanya perencanaan yang responsif gender, anggaran responsif gender sesuai dengan  Keputusan  Bupati  Bireuen  Nomor:  13  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Bireuen.
Berdasarkan  hal  tersebut  Qanun  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032, Pasal 67 tentang  Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok  profesi,  LSM  yang  selanjutnya  disebut  peran  masyarakat,  memiliki  hak  dan  kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 68 Dalam penataan ruang, setiap orang dalam penataan ruang berhak:
a. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
b. memperoleh  penggantian  yang  layak  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
d. mengajukan  tuntutan  pembatalan  izin  dan  penghentian  pembangunan  yang  tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang. dan
e. mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  kepada  pemerintah  dan/atau  pemegang  izin apabila  kegiatan  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang menimbulkan kerugian.
b. Partisipasi dan keaktifan dalam pembahasan Program
Isu  Gender  merupakan  permasalahan  yang  diakibatkan  karena  adanya  kesenjangan (ketimpangan)  gender  yang  berimplikasi  munculnya  diskriminasi  terhadap  salah  satu  pihak  yang dapat  menimpa  perempuan  atau  laki-laki.  Isu  gender  terdapat  di  berbagai  sektor  pembangunan daerah. Peningkatan kesetaraan gender di tandai dengan meningkatnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk akses terhadap penguasaan sumber daya politik.
Salah  satu  peluang  baik  laki-laki  dan  perempuan  dibawah  naungan  dinas  lingkungan,  yang diutamakan adalah kebersihan dan kerapian kota yang tertaata bersih dari sampah pasar baik sampah organik  dan  non  organik.  Sampah  bahan    berbahaya  juga  dan  sering  diminta  dengan  orang  sawit, lembah  perkotaan,  maka  uang  retribusi  yang  dikenakan  Rp.  20.000,00  perbulan.  Dinas  linkungan biasanya  memanggil tiap  keperluan  desa untuk  sosialisasi.  Tukan  g  kebersihan  malam  dari jam 02
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
pagi sampai subuh, supir didinas lingkungan digaji Rp. 1.900.000,00, buruh perempuan atau penyapu jalan  Rp.  1.200.000,00,  kernet/pengambil  sampah  Rp.  1.600.000,00,  terkadang  oleh  anak-anak  atau suami bagi pekerja yang berhalangan. Pembinaan menyangkut kebersihan dan pengelolaan sampah diberikan oleh dinas linkungan kepada pihak-pihak terkait termasuk kepala desa.
Secara  umum,  model  partisipasi  program  dalam  program  KOTAKU  di  Kabupaten  Bireuen melalui  pengontrolan/pengawasan, hal tersebut bisa berupa  materiel untuk kelancaran tugas atau program    (barang/uang)  misalnya  alat  tulis,  buku,  pulpen,  komputer,  maupun  nonmateriel  untuk peningkatan kapasitas  SDM melalui pelatihan  yang diberikan kepada  laki-laki dan  perempuan tidak ada  perbedaan. Namun, berdasarkan  kondisi di lapangan, bantuan berupa nonmateriel masih lebih banyak diakses oleh laki-laki karena program Kota Kumuh di dua Gampong yaitu Meunasah Capa dan  Meunasah  Dayah  adalah  membangun  infrasruktur.  (Mahmuddin,  Geusyik  meunasah  Capa: 2022).
Hal ini terjadi karena masih ada stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan sebagai sosok  pemalu,  kecerdasannya  masih  di  bawah    laki-laki,  serta    tidak  pandai    mengelola    program. Dengan  stereotip  yang  demikian,  akses  perempuan  terhadap  kesempatan  untuk  peningkatan kapasitas  SDM  menjadi  sangat  terbatas.  Pada  banyak  kasus,  laki-laki  cenderung  lebih  diutamakan untuk diberikan akses informasi berupa pelatihan maupun bantuan lainnya. (Sukma Torida, 2022). Meskipun  begitu,  dalam  hal  peningkatan  kapasitas  SDM, partisipasi  perempuan  lebih  rendah dibandingkan laki-laki, seperti pada saat mengikuti pelatihan e-learning ataupun studi banding.
Selanjutnya  srategi  keterlibatan  Perempuan  dalam  Program  KOTAKU  di  Kabupaten  Bireuen adalah  melalui  Kontrol/pengawasan  sebagai  anggota  dari  program  KOTAKU  memiliki  kontrol terhadap  rencana   kerja dalam  desa.  Dalam  penyusunan  rencana      kerja  (pendek,   menengah,  dan panjang)     beserta     penentuan    kebutuhan  program    KOTAKU  di  desa   dibuat    berdasarkan   hasil musyawarah  bersama  seluruh aparatur gampong yang terlibat dalam program tersebut. Selanjutnya, geusyik  serta  bertanggung  jawab  memimpin  pelaksanaan  program.  Selain  itu,  perempuan  sebagai pemegang  keuangan  atau  bendahara  juga  mendorong  agar  terjalin  kerja  sama.  Meski  demikian, kontrol  perempuan  sangat terbatas karena perannya sebagai anggota (Ningsih, Anggota KOTAKU Mns. Capa Bireuen, 2022).

## c. Penanganan Sampah
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali penambahan sampah medis yang diakibatkan selama masa  pandemik  ini.  Peningkatan  daur  ulang  sampah  melalui  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga (JAKSTRANAS) menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
Dampak  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  timbunan  sampah  diantaranya ialah  pencemaran udara yang mengeluarkan gas metan dan air lindi yang belum diproses sehingga masuk ke dalam tanah (banyak terjadi di open dumping site ). Selain itu, semakin masifnya pencemaran danau, waduk, sungai  dan  lautan  oleh  limbah  plastik  dan  mikroplastik.  Rendahnya  kepedulian  dan  empati masyarakat  terhadap  keberadaan  sampah  di  sekitar  lingkungannya  menjadi  dampak  sosial  yang ditimbulkan.
Kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen tak pelak berbanding lurus dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sejak awal berdiri pada tahun 1999, Kabupaten Bireuen telah berkembang pesat dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan permukiman baru khususnya di Ibu Kota Kabupaten (IKK).  Dibutuhkan  perencanaan  yang  cukup  akurat  dalam  menangani  persampahan  secara menyeluruh hingga ke kecamatan. Secara umum penanganan sampah cukup baik, hanya saja masih terkendala sarana dan prasarana yang minim sehingga mengganggu operasional rutin. Keadaan ini menyebabkan hambatan  mobilisasi  pengangkutan  sampah  secara  berkala  (Azhari,  S.T  :  Sekretaris DLHK, 2022).
Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bersama pengadaan air memberikan porsi sebesar 9 persen terhadap sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Angka ini dapat menjadi pendukung dalam pemenuhan prasarana dan sarana persampahan yang semakin dibutuhkan.
Jumlah sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Volume sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 234 m 3 . Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi pada tahun 2019, dimana terjadi penurunan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 114 m 3 .
Kendala  dan  upaya  dalam  pelaksanaan  Model  partisipasi  perempuan  dalam  Program  Kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bireuen
Kendala  yang  dialami  dalam  pelaksanaan  Model  partisipasi  perempuan  dalam  Program Kawasan  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di  Kabupaten  Bireuen  adalah:  (Saiful  Karim,  Bappeda: 2022).

## a. Minimnya rasa kepedulian  perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
Kurangnya  kepekaan  laki-laki  dan  perempuan  minimnya  rasa  kepedulian  antara  individu- individu dan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan sejak kecil serta etika dan moral yang semakin terkikis. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partispasi perempuan (Ross, 1997) adalah: Usia, Jenis  kelamin,  Pendidikan,  Pekerjaan  dan  penghasilan,  Lamanya  tinggal.  Qanun  Nomor  7  Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032 pasal 70 tentang
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
Bentuk  peran  masyarakat  dalam  penataan  ruang  wilayah  pada  setiap  tahapan  penataan  ruang, meliputi: Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang.

## b. Tuntutan mengurus Rumah tangga
Umumnya  karena  tugas  rumah  tangga,  dikarenakan  setengah  daripada  ibu  rumah  tangga anaknya belum dewasa, tetapi bagi ibu rumah tangga yang anaknya telah dewasa kebanyakan sudah cukup aktif. Selain itu sosialisasi hanya sampai pada tingkat kecamatan. Namun pada tahap desa dan oleh perangkat desa pada umumnya kurang dalam hal respon. Selain itu, salah satu contoh yang pernah terjadi di Bireuen, seorang warga yang ketahuan membuang sampah sembarangan didenda dengan  membayar  sejumlah  uang  retribusi  kepada  pihak  yang  berwajib.  (Rosnina,  Anggota KOTAKU Mns. Capa Bireuen, 2022).

## c. Belum adanya Peraturan berkenaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
RDRT merupakan rencana terperici tentang tata ruang wilayah Kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.(Muslem, bappeda:2022). Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mangatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona berisi ketentuan  yang  harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan koefisien dasar  bangunan,  koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan, penyediaan Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mangatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona berisi ketentuan  yang  harus,  boleh  dan  tidak  boleh  dilaksanakan  pada  zona  pemanfaatan  dasar  ruang terbuka hijau, koefisien dasar  bangunan,  koefisien  lantai  bangunan dan  garis  sempadan  bangunan, penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta  ketentuan  lain  yang  dibutuhkan untuk  mewujudkan  ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan (Safrizal, Koordinator KOTAKU Mns. Capa Bireuen: 2022).
Dalam  Upaya  Pelaksanaan  Model  partisipasi  perempuan  dalam  Program  Kawasan  Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bireuen adalah: Upaya mewujudkan struktur dan pola ruang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  melalui  pengembangan  dan  pelaksanaan  program KOTAKU,  serta  pendanaannya,  dikenal  sebagai  pemanfaatan  ruang.  Pemanfaatan  ruang  oleh Pemerintah  Kabupaten  Bireuen  dalam  menjalankan  program  KOTAKU  melakukan  upaya meliputi:

## 1. Pemeliharaan dan menumbuhkan rasa peduli
Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi,  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Bireuen  melakukan  kegiatan  pemeliharaan  tanaman.  Hal  ini  sebagimana  penjelasan Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Kabupaten  Bireuen  yang  mengatakan  bahwa “Dalam memelihara ruang Kebersihan Kota di Kabupaten Bireuen. Pemerintah selalu melibatkan masyarakat  melalui  beberapa  orang  tenaga  buruh  untuk  melakukan  penyiraman  setiap  sore  hari pada tanaman seperti tanaman yang berada di taman tugu Kota Bireuen dan  tanaman yang berada di  jalur  hijau  Kota  Bireuen”.(Murzani,  Kadis  DLHK  Kabupaten  Bireuen:2022)  Karena  tanaman
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
membutuhkan  asupan  air  yang  cukup  untuk  melaksanakan  fotosintesis  guna  mendapatkan kebutuhannya  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  menyiram  tanaman  merupakan  kegiatan  yang harus diperhatikan saat melakukan pemeliharaan tanaman.

## 2. Pengamanan/informasi/konsultasi
Dalam proses penataan ruang terbuka hijau publik sangat dibutuhkan pengamanan sebagai upaya menjaga kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau publik. Pengamanan terhadap pekerjaan sehingga  tidak  keluar  dari  apa  yang  sudah  ditentuka.  Di  Kabupaten  Bireuen  menjadi  tanggung jawab seluruh pihak termasuk pemerintah kabupaten dan intansi-instansi terkait dan juga termasuk tanggung jawab dari masyarakat. Dalam melaksanakan upaya pengamanan program KOTAKU  Di kabupaten  Bireuen,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  melakukan  pengamanan  seperti melakukan pengecekan rutin setiap hari terhadap proses kegiatan yang dilakukan. (Murzani, Kadis DLHK Kabupaten Bireuen, 2022.
Informasi  Merupakan  tingkat  partisipasi  paling  rendah,  dalam  tingkatan  ini,  dilakukan kegiatan terkait memberikan informasi secra lengkapdan jelas mengenai apa saja yang direncanakan, sedangkan dalam kegiatan masyarakat tidak terlibat. Konsultasi : dalam tingkatan ini, terjadi umpan balik  yang  berupa  konsultasi  untuk  menyerap  aspirasi  dan  prioritas  kebutuhan  dari  masyarakat, masyarakat juga belum terlibat dalam kegiatan.

## 3. Sosialaisasi dan penguatan Gender
Tujuan  diselenggarakannya  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  pelaksanaan  program KOTAKU  (kota  tanpa  kumuh)  adalah  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  terkait  dalam kegiatan dari tahap penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, tahap pemeliharaan insfrastruktur. Dalam  tingkatan  ini  diberikan  dorongan  kepada  masyarakat  untuk  mencari  kesempatan  melalui krputusan bersama, namun didalam kegiatan masyarakat cenderung pasif. Mendukung partisipasi perempuan  yang  mandiri, (Supporting  independent  community  interests). Supporting  independent community  interests merupakan  tingkat  tertinggi,  dimana  masyarakat  diberikan  kekuasaan  untuk melakukan  apa  yang  mereka  inginkan  dalam  tingkat  ini,  masyarakat  berperan  sangat  penting setiapa tahap.
Sosialisasi  dilakukan  di gampong Meunasah Capa, Meunasah Dayah dan Meunasah jangka Mesjid oleh Fasilitator Kelurahan (FASKEL) merupakan secara terorganisasi, sistematis, dan yang termasuk  mendorong  peran  serta  dan  keterlibatan  seluruh  komponen  masyarakat,  termasuk masyarakat  miskin  dan  perempuan  melalui  serangkaian  kegiatan  pembelajaran  dalam  siklus kegiatan.  Fasilitator  bertugas  melakukan  transformasi  pengetahuan  dan  ketrampilan  guna memperkuat  dan  mengembangkan  kemampuan  relawan/kader-kader  masyarakat  sebagai  agen pemberdayaan  masyarakat,  serta  memperkuat  dan  mengembangkan  kapasitas  KSM  sebagai kelompok  dinamik,  mengenali  peluang  usaha  atau  mengembangkan  usaha  yang  ada,  dan
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
pengelolaan keuangan secara sederhana. (Sri Hartati, Kasi perencanaan bidang penata ruang Dinas PUPR: 2022).

## KESIMPULAN
Srategi keterlibatan Perempuan Dalam  Program  Kawasan  Kota  Tanpa  Kumuh (KOTAKU) Di  Kabupaten  Bireuen,  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, modelnya  adalah  melakukan  Penyusunan  rencana  program  KOTAKU  secara  Musyawarah, Pengarustamaan  Gender  terus  diupayakan  oleh  pemerintah  dari  berbagai  sektor  pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaran dan keadilan gender, penyusunan program Kotaku di Kabupaten Bireuen yang sudah terlaksana di tiga desa yaitu: Meunasah Capa, meunasah Dayah dan Meunasah Jangka Mesjid melibatkan perempuan dalam jumlah yang sangat minim dengan tugas pembukuan  atau  keuangan,  keaktifan  dalam  pembahasan  program,  control  atau  pengawasan, penanganan  kawasan  kumuh  dan  penanganan  sampah.  Sedangan  yang  menjadi  kendala  yang dialami dalam pelaksanaan
Model  partisipasi  perempuan    dalam  Program  Kawasan  Kota  Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  di Kabupaten  Bireuen  adalah:  pemeliharaan,  pengamanan,  Membuat  peraturan  yg  partispasipatif gender  berkenaan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Kotaku.memberikan  informasi  atau konsulatasi  dan  sosialisasi  gender,  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  pelaksanaan  program KOTAKU  (kota  tanpa  kumuh)  adalah  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  terkait  dalam kegiatan dari tahap penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, tahap pemeliharaan insfrastruktur.

## RREFERENSI
Wahid, A. Y., & SH, M. S. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang . Prenada Media.
African  Capacity  Building  Foundation  (ACBF),  2016, Capacity  Needs  Assessment : Conceptual Framework , in ACBF Newsletter Vol. 2, p. 9-12
Alifiano  Rezka  Adi, Penataan  Kawasa 1 n 2 Bantaran  Sungai  Menjadi  Lebih  Ekologis, Kasus Bantaran Sungai    Code ,    http://www.kompasiana.com/Alifiano  Rezka    Adi/penataan-  kawasan- bantaran- sungai-code.
Alifiano  Rezka  Adi,    Penataan  Kawasan  Bantaran  Sungai  Menjadi  Lebih  Ekologis, Kasus Alvi  Syahrin,  2010, Pengaturan  Hukum  dan  Kebijakan  Pembangunan  Perumahan  dan Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan.
Andi  Yuniarti  b,  2018, Analisis  Hukum  Administrasi  Negara  Terhadap  Pelaksanaan Ayu    Sri    Wahyuni,    2018, diagnosis    dan    Patofisiologi    gangguan    depresi    mayor , Departemen Pskiatri FK Unud/ Rsup Sanglah Denpasar.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,  2012, menuju  indonesia  tangguh  menghadapi tsunami, Jakarta.
Bambang   Waluyo,   2002, Penelitian   Hukum   Dalam   Praktek ,   SinarGrafika,   Jakarta.
Bantaran  Sungai  Code,    http://www.kompasiana.com/Alifiano  Rezka  Adi/penataan-  kawasan- bantaran-sungai-code.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2023) 92-108
Barnados,  2015, Young Children  Grieve  Too, Orchard  View  Ring Mahon  Road Daud Silalahi. M, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia, Alumni, Bandung.
Direktorat   Jendral   Cipta   Karya   Satker   Pengembangan   Kawasan   Permukiman Provinsi  Aceh PPK   Pembinaan   dan  Pengawasan   Pengembangan   Kawasan   Permukiman, 2019, Dokumen Rencana  Penataan  Lingkungan  Permukiman  (RPLP)  Gampong  Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
Edralin,  D.  M.  (1997).  Human  Resource  Management  Practices  in  Small,  Medium,  and  Large  Scale Selected Enterprises in Metro Manila. DLSU Business & Economics Review , 8 (1), 1-1.
George White Cross Paton, 2015, dalam Alvi Syahrin, Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Medan Ginanjar, 1977, Hukum Tata Ruang, Rineka Cipta, Jakarta.
Hasan  Basri,  2018, Penerapan  Asas  Keterbukaan  dalam  penataan  Ruang  di  Kota  Lhokseumawe ,  Biena Edukasi, Aceh. Indonesia.
http:// Jurnal JIM, Mahasiswa : ojs.unimal.ac.id,, doi.org http://eprints.umpo.ac.id/4246/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf http://jurnal.fisipuntan.org/index.php/publika/article/view/1535 http://kotaku.pu.go.id/view/6927/capacity-building-dalam-kerangka-penataan-organisasi. Irlandia.  Cairins, Neckerman, 1999, Stormshak & Webster .
ISSN 2302-6219.
Johara.T.  Jaya    Dinata,  2010, Tata  Guna  Tanah  Dalam  Perencanaan  Pedesaan, Perkotaan  dan Wilayah,Alumni, Bandung.
Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia   Pusat   Bahasa, 2008,   edisi   Ke   empat , Departemen pendidikan Nasional, Jakarta : Gramedia.
Kaplan,  Sadock,  1997, Sinopsis  Pskiatri, Publisher Binarupa  Aksa  Jakarta. Kartini Kartono, 1989,
Psikologi , Jakarta: Rajawali Press.
Kartini Kartono, 2001, Patologi Sosial, Jilid I Edisi TerbaruRaja Grafindo Persada,Jakarta.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh (Kotaku), Jakarta, 2016
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat, ”Tentang  Program  Kota  Tanpa  Kumuh  (Kotaku)” diakses  dari  http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku.html, pada tanggal 20 September 2018 pukul 00.01
Kementrian   Pekerjaan   Umum   dan   Perumahan   Rakyat   Direktorat   Jenderal   Cipta Karya, 2016,
Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh (Kotaku) , Jakarta.
Keputusan  Bupati  Bireuen  No  478  tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan  Kumuh  dan  pemukiman Kumuh Dalam Wilayah Kabupaten Bireuen
Keputusan Bupati Bireuen Nomor 756 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Dalam Kabupaten Bireuen
Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuasan, Bandung.
A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 09 N O . 01 (2022) 92-108
Moleong,  Lexy.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya Nauman,   Lawrence,   W.   2007. Basic   of   Social   Research   Qualitative   and Quantitative Approaches. Pearson: Boston.
Nuribadah,  2021, Implementasi  Kebijakan  dan  Srategi  Pelestarian  Kawasan  Ekosistem Leuser  Provinsi Aceh  Sebagai  Kawasan  Strategis  Nasional ,  Jurnal,  Kanun  Ilmu Hukum Unsyiah, No :58 Tahun XIV Desember 2012 ISSN: 0854-5499
Nuribadah,  2012, Eksistensi  Badan  Pengelola  Kawasan  Ekosistem  Leuser  (BPKEL)  dalam  Pelaksanaan UUPA, Jurnal      Nanggroe      Hukum      Tata      Negara,      Universitas  Malikussaleh, http://jurnalnanggroe.wordpress.com Volume I No.I Desember 2012
Nuribadah,  2022,  Women's  Participation  Model  in  Regional  Programs  No  Slums  (KOTAKU)  in
Bireuen District, Journal of Law, Policy and Globalization www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.124, 2022.
Nuribadah,dkk,   2022, Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) ojs.unimal.ac.id, ISSN : 2798- 8457, Vol. 4 No. 3 Tahun 2022.
Peraturan Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Tahun 2015-2019
Qanun    Nomor    11    Tahun    2018    tentang    Pencegahan    dan    Peningkatan    Kualitas    Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032.
Qanun Provinsi Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.
Republik Indonesia, Undang-Undang  26 Tahun 200 7tentang Penataan Ruang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukimanr
Soeprapto,  R.  (2010).  The  capacity  building  for  local  government  toward  good  governance. World Bank , 67 .
Tisnamidjaja, D.A., 2007, dalam Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Tugas Dinas Perhubungan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.