## NURANI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 1, Juni 2019, hlm. (23-32) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2655-7169 | e-ISSN: 2656-0801 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/index

## Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

## Vivin Restia
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Jalan Raya Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229 E-mail: vivin038@gmail.com

## Ridwan Arifin
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Jalan Raya Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, 50229 E-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018
Info Artikel
|Submitted : 1 Maret 2019 |Revised : 18 Mei 2020 |Accepted : 18 Mei 2020
How  to  cite:  Vivin  Restia,  Ridwan  Arifin,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 1, (Juni, 2019)”, hlm. 23-32.

## ABSTRACT
Violence  has  become  a  phenomenon  in  the  lives  of  Indonesian  people.  Domestic  violence  is something that often happens in every human life. There are several forms of violence, namely in the social, political and economic fields, education and the victims are women and children in the family. In Law Article 44 Number 23 of 2002 states that the government must be able to fulfill facilities as well as conduct health businesses that are good for all children and the community. So that all citizens and children get the right to optimal health and good before they are born. The Act above also explains the protection of children in order to determine criminal sanctions in the form of fines with a sum of money or imprisonment. All is done for the benefit of children, because children are the next generation of the nation to be able to live, develop, socialize and participate for all people and our nation to become a developing and developed nation.
Keyword: Child Protection, Victims of Domestic Violence, Law Enforcement

## ABSTRAK
Tindak  kekerasan  telah  menjadi  fenomena  dalam  kehidupan  masyarakat Indonesia.  Kekerasan  di  dalam  rumah  tangga  adalah  suatu  hal  yang  sering  terjadi  di dalam kehidupan setiap manusia. Terdapat beberapa bentuk dalam kekerasan yaitu baik di bidang soial, politk dan ekonomi, pendidikan dan korbannya adalah perempuan serta anak-anak di dalam keluarga. Di dalam Undang-Undang Pasal 44 Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan  pemerintah  harus  bisa  memenuhi  fasilitas  serta  menyelenggarakan  usaha kesehatan  yang  baik  untuk  semua  anak dan  masyarakat. Agar  semua  warga  dan  anak- anak mendapatkan hak kesehatan yang optimal dan baik dari sebelum mereka lahir. Pada Undang-Undang diatas juga menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak untuk bisa menentukan sanksi pidana yang berupa denda dengan sejumlah uang ataupun dipenjara. Semua  dilakukan  untuk  kepentingan  anak,  karena  anak  merupakan  generasi  penerus bangsa  untuk  bisa  hidup,  berkembang,  bersosialisai  serta  berpartisipasi  untuk  semua orang dan bangsa kita agar menjadi bangsa yang berkembang dan maju.
Kata kunci: Perlindungan Anak, Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum .

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan seorang anak terhadap  hukum  dan  penghapusan kejahatan  maupun  kekerasan  di  dalam sebuah  rumah  tangga  yaitu  masalah yang  sangat  menarik  untuk  dikaji  dan diteliti  karena  anak  merupakan  potensi serta  penerus  kader  bangsa  yang  pada dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Selain  itu agar  semua anak bisa  memikul  tanggung  jawab  tersebut. Maka mereka perlu mendapat
kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik secara rohani, jasmani dan sosialnya.
Bawasannya didalam masyarakat terdapat  anak-anak  yang  mengalami rintangan  kesejahteraan  rohani,  jasmani, sosial  serta  ekonominya.  Didalam pemeliharaan  kesejahteraan  anak  belum dapat  dilakukan  oleh  anak  tersebut. Sehingga
pada pemeliharaan,kesempatan  dan  usaha menghilangkan  rintangan  hanya  akan dapat  dilakukan  dan  diperoleh  bilaman usaha kesejahteraan anak sudah terjamin.
Anak adalah bagian dari generasi muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya mamusia  yang  merupakan  potensi  dan penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa, yang  mempunyai  peranan  strategis  dan mempunyai  ciri  serta  sifat  khusus, memerlukan
pembinaan dan
perlindungan  dalam  rangka  menjamin pertumbuhan,perkembangan fisik, mental,sosial  dengan  utuh,  serasi,
selaras,  dan  juga  seimbang.  Untuk melaksanakan
pembinaan dan memberikan  perlindungan  terhadap anak  maka  diperlukan  dukungan.  Baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat  hukum  yang  lebih  mantap serta memadai. Oleh sebab itu ketentuan mengenai  penyelenggaraan  pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.
Bagi semua warga negara terutama di Indonesia berhak memperoleh  rasa  aman  dan  bebas  dari
segala  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan ideologi dan konstitusi Bangsa Indonesia.  Bawasannya  segala  bentuk kekerasan terutama manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan  serta  kekerasan  dalam rumah tangga kebanyakan yaitu perempuan.  Maka  wajib  mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar serta terbebas dari kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan  yang  merendahkan  derajat dan  martabat  kemanusiaan.  Bahwa dalam  faktanya  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga banyak terjadi. Sedangkan sistem  hukum  di  Indonesia  belum terjamin  perlindungan  terhadap  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan anak. 1 Seorang  anak  tidaklah  untuk dihukum  maupun  diberi  sanksi  yang tegas melainkan untuk diberi bimbingan dan  pembinaan.  Sehingga  mereka  bisa tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik sebagai anak yang cerdan dan juga anak yang  sehat.  Seorang  anak  merupakan anugerah dari sang maha pencipta yang harus kita berikan kasih sayang serta kita jaga dengan baik, karena anak merupakan  calon  generasi  penerus bangsa yang sekarang masih dalam masa pertumbuhan  dan  perkembangnnya. Dalam  diri  seorang  anak  terkadang berada  dalam  situasi  yang  sulit  dan membuatnya  bisa  melakukan  tindakan yang  bisa  melanggar  hukum.  Dengan demikian  apabila  seorang  anak  yang melanggar  hukum,  tidak  seharusnya untuk  di  beri  sanksi  atau  dihukum  dan tidak  untuk  dipenjara  karena  masih dibawah umur.
Berita  mengenai  perkembangan seorang  anak  menjadi  sebuah  hal  yang sangat  penting  untuk  bisa  di  bicarakan maupun  kita  diskusikan.  Karena  tidak
1 Muhammad  Taufik  Makarao,  Syaiful Azri,  Wenny  Bukamo, Hukum  Perlindungan  Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.
hanya  hal  itu  saja  Negara  kita  sebagai tempat  untuk  berlindung warganya  dan harus  bisa  memberikan  jaminan  yang baik  untuk  semua  anak.  Berjalannya waktu  dan  adanya  perkembangan teknologi informasi yang sulit untuk bisa dibendung  dan  ditambah  dengan  iklim demokrasi  yang  menjamin  berbagai macam  isu  tersebut  serta  menjamin kebebasan  pers  sangatlah  mudah  untuk sampai  ke  semua  orang.  Dengan demikian  masyarakat  sangatlah  mudah ubntuk  membahas  dan  membicarakan hal  tersebut.  Pada  tahun  2005-2006 terjadi  permasalahan  seorang  anak sekolah  dasar  dari  Langkat  Sumatera Utara  yang  tidak  seharusnya  diberi hukuman  dan  berkali-kali  mengikuti persidangan  karena  ulahnya  sendiri  ia memukul  temannya  disekolah.  Karena kasus ini hanya kasus sepele yang tidak seharusnya dilibatkan pada hukum. Dan kasus ini menyorot perhatian para warga yang  banyak  mempertanyakan  apakah laying  seorang  anak  dibawah  8  tahun untuk  dihadapkan  di  pengadilan  untuk menyelsaikan kasusnya?
2 Sebagian  besar  kita  bisa  melihat kerangka Negara kita yaitu di Indonesia yang bisa mewujudkan dan mengembangkan  sumber  daya  manusia yang
berkualitas serta mampu memimpin,  memelihara  kesatuan  dan persatuan  bangsa  dalam  kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan
Undang-Undang  Dasar  1945  maka  dari itu  pembinaan  serta  perlindungan terhadap  anak  merupakan  bagian  dari upaya  dan  usaha  yang  harus  kita lakukan.  Maka  dari  itu,  permasalah maupun  isu  yangterjadinya  sebelumnya mengemukakan tentang anak yang nakal dan  kemudian  mereka  bermasalah secara  hukum,  maka  memang  harus
2 Steven  Allen,  Kata  Pengantar,  dalam Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia , UNICEF Indonesia, 2015, hlm. 2.
diselesaikan  secara  luas  dan  lengkap dalam  rangka  melindungi  hak  bagi semua  anak  agar  bisa  menjadi  sumber daya  manusia  terutama  di  Indonesia yang telah dijelaskan diatas.
Persoalan  maupun  permasalah terbebasar yang terjadi dari seorang anak yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu karena  adanya  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  1997  yang  membahas  tentang pengadilan  anak  yang  sudah  tidak bersangkutan  lagi  atau  relevan,  tidak hanya  dari  aspek  filosifi,sosiologis  serta yuridis.  Di  dalam  Undang-Undang tersebut  bisa  memberikan  solusi  yang tepat  bagi  semua  penangana  yang berkaitan  dengan  anak.  Dan  didalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang perlindungan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum karena adanya  konflik  ataupun  permasalahan yang  menimpanya  dan  harus  diarahkan untuk  bisa  diselesaikan  dipengadilan. Akibat  yang  timbul  dari  permasalahan yang  dihadapi  seorang  anak  maka  akan adanya  tekanan  psikologis  serta  mental terhadap seorang anak tersebut sehingga akan  mengganggu  perkembangan  dan pertumbuhan pada anak.
Proses penanganan anak terhadap kategori tersebut bisa menimbulkan  permasalahan  karena mereka  harus  ditangani  secara  hukum.
Namun faktanya tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan  dengan  orang  dewasa, seperti  penjara  yang  disatukan  dengan orang dewasa. 3
Seorang anak merupakan harapan setiap bangsa dimasa yang akan datang,  setiap  hak  yang  wajib  untuk diperoleh  anak  terhadap  setiap  orang tuanya  sejak  anak  tersebut  telah  dlahir didunia  ini  yang  berasaskan  hukum serta  peraturan  undang-undang  yang sudah  berlaku.  Perlindungan  dari
3 Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3.
hukum  untuk  setiap  anak  bisa  berarti sebagai  usaha  dan  upaya  perlindungan terhadap  kebebasan  hukum  serta  hak seorang  anak  dari  berbagai  kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
4 Kekerasan  sering  kali  terjadi dalam kehidupan setiap anak,
pengalaman  yang  terjadi  pada  setiap anak yang mengalami kekerasan banyak ragamnya  yaitu  kekerasan  yang  terjadi dari  tempat  kejadian,  pelaku  dan sebabnya  terjadi  kekerasan.  Kejahatan atau  kekerasan  yang  dilakukan  oleh orang  tua  yang  sering  terjadi  yaitu memaharahi  anaknya  serta  memukul anaknya menggunakan sapu, ikat pingga maupun benda-benda yang ada disekitarya.  Banyak  yang  menyebutkan bahwa  orang  tua  yang  menganiyaya anaknya  yaitu  penganiyayaan  yang ringan,  tetapi  perbuatan  dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit  pada  tubuh  seorang  anak,  yang berakibat  fatal  bagi  anak  yang  telah mengalami  kekerasan  orang  tuanya sendiri.
5
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 membahas tentang hukum kesejahteraan  anak  diatur  di  dalam undang-undang hukum dan
Kesejahteraan  Anak  diperlukan  dengan beberapa  pertimbangan  di  antaranya yaitu  sebagai  berikut  :  a)  bahwa  anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa  yang  dasar-dasarnya  telah diletakkan  oleh  generasi  sebelumnya,  b) dan agar setiap anak memiliki tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan  kesempatan  yang  seluas- luasnya untuk tumbuh serta berkembang  dengan  wajar  dan  baik secara rohani, jasmani maupun sosial, c) bahwa  didalam  masyarakat  terdapat pula anak-anak yang mengalami
4 Waluyadi, Hukum  Perlindungan  Anak ,
Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1.
5 Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap Tubuh  dan  Nyawa ,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2.
hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta ekonominya d) pemeliharaan kesejahteraan anak belum bisa dilakukan oleh  anak  sendiri,  e)  serta  kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan  tersebut  hanya  akan  bisa dilaksanakan  dan  diperoleh  bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin. 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979  menjelaskan  bahwa  suatu  bangsa dalam  membangun  serta  mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk  serta  membina  suatu  tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha  ini  adalah  usaha  yang  terus menerus  dan  dari  generai  kegenerasi. Untuk  menjamin  suatu  usaha  tersebut, maka setiap generasi harus dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, kemampuan untuk melaksanakan  tugas  tersebut.  Hal  ini bisa  tercapai  bila  generasi  muda  selaku generasi  penerus  mampu  memiliki  dan menghayati  falsafah  hidup  bangsa. Untuk  itu  perlu  diusahakan  agar generasi  muda  memiliki  pola  perilaku yang  sesuai  dengan  norma-norma  yang berlaku  di  dalam  masyarakat.  Guna untuk  mencapai  maksud  tersebut diperlukan usaha, pembinaan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan anak. Didalam diri seorang anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi  kewajiban  bagi  generasi  yang terdahulu  untuk  menjamin,  memelihara dan  mengamankan  kepentingan  anak tersebut.  Pemeliharaan,  jaminan  dan pengamanan kepentingan itu selayaknya dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang mengasuhnya  dibawah  pengawasan, bimbingan  negara  dan  bilamana  perlu oleh negara itu sendiri. Dalam penjelasanUndang-undang  Nomor  39
6
Muhammad Taufik, Hukum Perlindungan  Anak  dan  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka  Cipta,  Jakarta,  2013, hlm. 11.
Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia dalam  Pasal  52  ayat  1  “setiap  anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.’’ 7

## B. PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak
Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia Terjadi  banyaknya  perlakuan kejahatan  dan  tidak  pidana  kekerasan terhadap  anak  menjadikan  sebuah sorotan  dari  public  yang  menjadi  bahan perbincangan  dikalangan  masyarakat. Perlakuan  ini  menjadi  sebuah  factor buruknya  hukum  yang  ada  tentang perlindungan terhadap seorang anak. Di dalam Undang-Undang  Pasal  20  Nomor 23  Tahun  2002  berbunyi  tentang perlingungan  seorang  anak.  Bahwa disini  yang  bertanggung  jawab  dan berkewajiban  terhadap  terselenggaranya perlingungan terhadap anak yakni orang tua, keluarga, masyarakat
dan pemerintah.
Pada  Undang-Undang  diatas terdapat  Pasal  21  dan  Pasal  25  yang mengatur  tentang  tanggung  jawab  serta perlindungan  terhadap  seorang  anak. Penghapusan  kekerasan  yang  terjadi didalam  sebuah  rumah  tangga  terdapat pada Undang-Undang Pasal 2 Nomor 23 Tahun  2004  berisikan  tentang  ruang lingkup  dan  pada  pasal  tersebut  juga berisikan  keberadaan  seorang  anak  agar bisa  dilindungi  dari  sebuah  kekerasan didalam  sebuah  rumah  tangga.  Hukum perlindungan  terhadap  seorang  anak juga  di  tampilkan  didalam  sebuah Undang-Undang  perlindungan  saksi serta korban kekerasan.
Di  dalam  ketentuannya  pasal  ini menjelaskan  tentang  keluarga  dengan anak menjadi satu anggotanya.
Instrumen  hukum  tadi  menjadi  bukti
7 Hari  sasangka  dan  Adnan  Sagita, Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Hak  Asasi Manusia  (susunan  dalam  satu  naskah) ,  Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 33.
bahwa  hukum  di  Indonesia  memberi perhatian  terhadap  keberadaan  anak. Adapun  hal  yang  harus  dipahami  lagi untuk  mencegah  kekerasan  terhadap anak yaitu prinsip perlindungan terhadap  anak.  Prinsip  hak  untuk hidup,Prinsip  nondiskriminasi,  prinsip yang terbaik bagi anak,prinsip menghargai  pendangan  anak  serta kelangsungan hidup dan juga perkembangan hidup anak. 8
Tanggung  jawab  serta  kewajiban Pemerintah dan Negara di dalam upaya dan  usaha  perlindungan  seorang  anak diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pasal 21-24  yaitu:  1)  Memberikan  dukungan sarana serta prasarana dalam penyelenggaraan  perlindungan  anak  2)
Menghormati  serta  menjamin  hak  asasi setiap  anak  tanpa  membedakan  suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,etnik,  budaya,  bahasa,  status hukum anak, urutan kelahiran anak,kondisi  fisik  atau  mental  3) Menjamin anak untuk bisa menggunakan dan menyampaikan haknya  sesuai  pendapat  dengan  tingkat kecerdasan  anak  dan  sesuai  usianya  4)
Menjamin  perlindungan,  pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban orang  tua,  wali,  dan  orang  lain  yang secara  umum  bertanggung  jawab terhadap anak serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak . 9 Pada Undang-Undang yang sudah  disahnya  yaitu  Nomor  23  Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan  sebagian  nyata  dari  bentuk pemerintahan  Indonesia  dengan  adanya perlindungan  anak.  Banyak  contoh
8 Dikdik M.Arief Mansur,Elisatris Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara  Norma  Dan  Realita ,  PT  Raja  Grafindo Utama, Jakarta, 2017, hlm. 122.
9 Mahmudin  Kobandaha,  “Perlidungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah  Tangga  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia”, Jurnal Hukum UNSRAT, Vol. 23 No. 8,
(Januari, 2017), hlm. 85.
tentang  pengertian  perlindungan  anak yag  tercantum  didalam  perundang- undangan di Indonesia. Dan didalamnya berlaku  batas  penentuan  anak  yang berbeda-beda.  Dalam  batas  usia  anak terdapat pengelompokkan usia maksimum  sebagai  dasar  kemampuan didalam status hukum maupun
kedudukan  hukum  pada  anak  tersebut. 10
Untuk bisa melaksanakan
perlindungan  terhadap  seorang  anak masyarakat  ikut  serta  berperan  dalam melindungan  anak  yaitu  terdapat  di dalam  Pasal  72  Ayat  1:  warga masyarakat  harus  bisa  ikut  berperan untuk  melindungi  seorang  anak  secara perorangan/ individu maupun kelompok.  Peranan  warga  biasanya  di dalam melindungi anaknya  yang dimaksud  dalam  pasal 1  juga dilakukan oleh  perorangan,lembaga  kesejahteraan sosial,  lembaga  pendidikan,  lembaga perlindungan  anak,  badan  usaha  serta media massa. 11 Di  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2004  Pasal  16  dan  17  tentang penghapusan kekerasan didalam sebuah rumah tangga juga memberikan perlindungan  kepada  korban  kejahatan atau kekerasan yang mangatakan bahwa di dalam pasal 16 yakni sebagai berikut:
a. Waktu 1 x 24 jam bahwa kepolisian wajib meminta surat perintah perlingungan dari pengadilan, terhitung sejak perlindungan seperti pada ayat 1.
b. Pada ayat 1 perlindungan sementara diberikan paling lama yaitu 7 hari semenjak korban diterima maupun ditangani.
c. Waktu 1 x 24 jam pihak kepolisian wajib  meminta  surat  penentapan perlindungan  terhadap  korban kekerasan dari pengadilan.
10 Abintoro  Prakoso, Pembaruan  System Peradilan  Pidana  Anak ,  Laksbang  Grafika,
Yogyakarta, 2015, hlm. 3.
Dalam  Pasal  17  berbunyi  “pihak kepolisian  dapat  bekerja  sama  dengan pihak  lain  yaitu  seperti  pekerja  sosial, relawan  pendamping  atau  pendamping rohani  untuk  dapat  mendampingi korban serta tenaga kesehatan. 12 Jadi yang mengusahakan
perlindungan  terhadap  seorang  anak yaitu  semua  anggota  masyarakat  sesuai dengan  kemampuan  yang  dimiliki  setia individu  dengan  berbagai  macam  cara dengan  melihat  situasi  serta  kondisi. Setiap warga berhak bertanggung jawab atas  semua  perlindungan  anak  agar mencapai  kesejahteraan  di  kehidupan ini. 13

## 2. Ancaman  Pidana  bagi  Pelaku  Tindak Kekerasan Terhadap Seorang Anak
Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  yang  telah  diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  perlindungan  anak  berkaitan dengan  kekeran  terhadap  seorang  anak. Dan  pada  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2004 membahas tentang pencegahan  kekerasan  di  dalam  sebuah rumah tangga serta dalam kitab undang- undang  hukum  pidana  yang  mengatur bahwa pelaku mendapatkan sanksi yang berat agar pelaku bisa jera dan orang lain tidak  bisa  melakukan  hal  yang  sama seperti  pelaku  tindak  pidana  kekerasan.
14
Terdapat  pasal  13  ayat  1 menyatakan  bahwa  setiap  anak  dalam masa  pengasuhan  atau  perlindungan orang  tua,wali  maupun  pihak  lainnya
12 Muhammad  T.  Makarao,  Wenny Bukano  dan  Syaiful  Azri, Hukum  Perlindungan Anak  dan  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga , Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 181.
13 Jhon  May,  “Perlindungan  Hukum terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  sebagaimana  telah  Diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak”, Lex  Crimen, Vol.  IV,  No.  7,
(September, 2015), hlm.  81-88.
14 Mahmudin  Kobandaha, Op-Cit, hlm. 85.
berhak bertanggung jawab atas pengasuhan  dan  berhak  mendapat perlindungan  dari  beberapa  perlakuan yaitu : a. Kekejaman kekerasan dan penganiayaan b. Diskriminasi c. Penelantaran d. Eksploitasi  baik  seksual  maupun ekonomi e. Keadilan f. Dan  perlakuan  yang  tedapat didalam  pasal  76C  Undang- Undang  tentang  perlindungan anak.
“Semua  orang  dilarang  untuk membiarkan,menyuruh atau melakukan, menempatkan  tindak  pidana  kekerasan terhadap  seorang  anak”  pada  pasal demikian  sudah  sangat  jelas  mengatur hukum  dimana  pihak  yang  terlibat  di dalam kejahatan atau kekerasan tersebut maka akan di ancam tindak pidana”.
Terdapat  secara  khusus  Undang- Undang  yang  mengatur  perlingungan anak  terhadap  penganiayaan  yaitu Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Pasal  80  yang  sekarang  sudah  diubah oleh  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 dengan menyatakan :
a. Didalam  hal  tentang  anak  yang terdapat  dalam  ayat  1  yaitu  luka berat,  maka  pelaku  dipidana dengan  penjara  paling  lama  5 tahun  atau  dengan  membayar denda paling banyak Rp 100.000.000,00 b. Apabila  orang  yang  melanggar pidana  sesuai  pasal  diatas  maka akan dipenjara paling lama 3 atau 6 tahun atau bisa dengan membayar denda paling banyak Rp 72.000.000,00 c. Hal anak sebagaimana yang sudah dimaksud  ayat  2  mati,  maka  si pelaku dipidana ataupun dipenjara selama  15  tahun  atau  membayar denda yaitu Rp 3.000.000.000,00
d. Perlakuan  pidana  akan  ditambah apabila  yang  melakukan  orang
tuanya  sendiri yaitu  sepertiga  dari ayat 1, 2 dan ayat 3.
Seperti  dijelaskan  pada  Undang-
Undang diatas pada pasal 4 apabila yang melakukan tindak pidana orang tua dari seorang anaknya sendiri maka hukumannya  lebih  berat  lagi  yakni ditambah  seperti  lagi  dari  ayat  1,  2  dan ayat 3 seperti yang diatas.
Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perlindung  anak  yang  terdapat  pada pasal  76A  menyatakan  bahwa  setiap orang  dilarang untuk melakukan seorang  anak  sebagai  penyandang disabilitas  secara  diskriminatif  serta memperlakukan anak
dengan diskriminatif  yang  berakibat  anak  akan mengalami  kerugian  moril  ataupun materil  sehingga  akan  menghambat fungsi sosial anak tersebut. 15

## 3. Langkah Antisipasi bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Korban  merupakan  orang-orang yang  baik  secara  kolektif  maupun indivualnya  yang  telah  mengalami kerugiaan.  Yaitu  termasuk  kerugian emosional,  ekonomi  serta  fisik  atau mentalnya  terhadap  hak  yang  telah melanggar  hukum  tindak  pidana  di masing-masing Negara terhadap kesalahan  tindak  pidana  yang  termasuk pengalahgunaan kekuasaan. 16
Begitunya  banyak  faktor  yang terjadi  di  dalam  rumah  tangga  yaitu seperti  kekasan  terhadap  anak  yang hendaknya  kita  pahami.  Contohnya tidak adanya hubungan antara orang tua dan  anak  yang  dianggap  sebagai  salah satu bidang hierarki didalam hal tersebut dimaksudkan  adanya  batas  komunikasi karena  seorang  anak  dianggap  makhluk
15 Pasal  76A  UU  No.  23  tahun  2002 sebagaimana  telah  diubah  oleh  UU  No.35  tahun 2014.
16 Muladi, HAM  Dalam  Perspektif  Sistem Peradilan Pidana ,  Refika  Aditama,  Bandung,  2015, hlm. 108.
kecil  dari  suara  seorang  anak  yang dianggap  tidak  penting  untuk  orang dewasa,  tidak  adanya  control  sosial pelaku  tindak  kekerasan  terhadap  anak walaupun  pelaku  tindak  kekerasa tersebut  orang  tua  bahkan  orang terdekat  sekalipun.  Dan  hal  yang terakhir  yaitu  karena  kemiskinan  yang merupakan  salah  satu  faktor  dominan yang  banyak  terjadi  dan  faktor  ini menjadi  pelampiasan  untuk  orang  tua melakukan  kekerasan  kepada  anaknya sendiri yang awalnya sebagai
pelampiasan  amarah,  luapan  kesedihan karena  kemisikinan  tersebut  serta ketidakpuasan  atar  apa  yang  telah diberikan  oleh  yang  maha  kuasa  dan pada  akhiran  terjadilah  kekerasan kepada anak.
Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dilindungi dan  dipelihara  oleh  Negara.  Hal  ini menjadi  usaha  seerta  upaya  Negara untuk melindungi anak dengan sepenuhnya. 17
Namun  kebanyakan  orang  lebih berfikir  bahwa  kekerasan  atau  kejahatn rumah tangga yang sering terjadi bukan semata-mata  sebagai  tindakan  yang melanggar  norma  maupun  kaidah hukum,  melainkan  hanya  masalah perempuan  dan  masalah  keluar  saja yang  sering  terjadi  apabila  kedua  orang suami dan istri yang sudah menikah dan membuat  malasah  ini  menjadi  sepele  di mata para aparat hukum.

## C. KESIMPULAN
Perlunya seorang anak mendapatkan  perlindungan  hukum. Anak  sebagai  bagian  dari  generasi penerus bangsa merupakan penerus cita- cita  perjuangan  bangsa  sekaligus  modal sumberdaya manusia bagi pembangunan  nasional.  Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-
17 C.  De  Rover, To Serve & To Protect, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta , 2014, hlm. 350.
undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  1 butir  1  Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan  anak  adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Peran  Aparat  Penegak Hukum,  Lembaga  Pendamping  Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai  Korban  KDRT  Menurut  UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT.
Perlindungan  hukum  bagi  anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan  yang  diberikan,  antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban;
penangkapan  pelaku  dengan  bukti permulaan;  pemberian  bantuan  lain berupa  pelayanan  kesehatan;  upaya rehabilitasi.  Serta  pentingnya  untuk diadakan  sosialisasi  UU  PKDRT,  UU Perlindungan  Anak,  UU  Kesejahteraan Anak  kepada  masyarakat  dan  sekolah- sekolah  dengan  bekerjasama  melalui aparat  kepolisian  dan  lembaga  P3A, LSM,  agar  masyarakat  lebih  memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Dikdik  M.  Arief  Mansur,  Elisatris Gultom. Urgensi  Perlindungan
Korban  Kejahatan  Antara  Norma Dan Realita . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
Hari  sasangka,  Adnan  Sagita. Peraturan Perundang-Undangan  Tentang  Hak Asasi  Manusia  (Susunan  Dalam Satu  Naskah) .  Bandung:  Mandar Maju, 2010.
Kabandaha,  Mahmudin.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Jurnal Hukum UNSRAT 23, no. 8 (2017): 85. May,  Jhon.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana  Telah  Diubah  Ileh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tangang Perlindungan  Anak.” Lex  Crimen 4, no. 7 (2015): 81–88. Muhammad T. Makarao, Wenny Bukano,  syaiful  Azri. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga .  Jakarta:  Rineka
Cipta, 2013. Muladi. HAM  Dalam  Perspektif  Sistem Peradilan Pidana . Bandung: Alumni Bandung, 2015. Prakoso,  Abintoro. Pembaruan  System Peradilan Pidana Anak . Yogyakarta:  Laksbang  Grafika,
2015.
Rover,  C.  De. To  Serve  &  To  Protect .
Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2014. Taufik, Muhammad. Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga .  Jakarta:  Rineka
Cipta, 2013.