Jurnal Analisa Sosiologi
April 2024, 13 (2): 395-427
KETIDAKADILAN  SUBSTANSIAL DAN  KEKERASAN  SIMBOLIK DALAM PROBLEM  MARGINALISASI ANAK  BERKEBUTUHAN  KHUSUS  DI

## SURAKARTA
Theofilus Apolinaris Suryadinata 1

## Abstract
This research leads to the marginalization of children with special needs  in Surakarta, Central Java. The self-development of a human being determined both genetically and in the social environment has implications for different abilities both physical and mental. In society, there are often social groups of children  with  special  needs  who  are  not  only  different  but  also  lacking  in certain aspects. This is also the case in Solo. This research doesn't just show the  causes  of  marginalization,  but  also  analyze  it  using  the  perspective  of Rawlsian  theory  of  justice  and  symbolic  violence  of  Pierre  Bourdieu.  The method  used  is  qualitative  participation  action  research  and  collecting secondary  data.  The  results  showed  that  marginalization  of  children  with special  needs  still  occurs  in  educational  environments,  community environments, especially neighborhoods, even though there have been efforts to overcome it slowly. Substantial injustice mainly occurs in the provision of public facilities for children with special needs for inclusive education and environment. In addition, there are still found symbolic violence especially in families  that  is  rarely  realized  and  difficult  to  detect  in  the  problem  of marginalization of children with special needs.
Keywords:  Child  With  Special  Needs,  Marginalization,  Substantial Injustice, Symbolic Violence, Education, Family

## Abstrak
Penelitian  ini  berbicara  tentang  marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan khusus  (ABK)  di  Surakarta,  Jawa  Tengah.  Perkembangan  diri  seorang manusia  yang  ditentukan  baik  secara  genetik  maupun  lingkungan  sosial berimplikasi  pada  kemampuan  yang  berbeda  baik  fisik  maupun  mental.  Di masyarakat, kerapkali dijumpai kelompok sosial anak berkebutuhan khusus yang tidak hanya berbeda, tetapi  juga berkekurangan dalam aspek tertentu. Hal ini juga terjadi di Surakarta. Penelitian ini tidak hanya mengemukakan sebab-sebab marginalisasi, tetapi juga menganalisisnya dengan menggunakan perspektif  teori  keadilan  Rawlsian  dan  kekerasan  simbolik  dari  Pierre Bourdieu. Metode yang dipakai adalah participation action research secara kualitatif  dan  mengumpulkan  data-data  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa marginalisasi anak berkebutuhan khusus tetap terjadi di lingkungan  pendidikan,  lingkungan  masyarakat,  terutama  ketetanggaan, meskipun sudah ada upaya untuk mengatasinya secara perlahan. Ketidakdilan substansial terutama terjadi dalam kurangnya penyediaan fasilitas publik bagi anak berkebutuhan khusus  untuk  pendidikan dan lingkungan yang inklusif. Selain  itu  masih  ditemukan  kekerasan  simbolik  terutama  dalam  keluarga-
keluarga yang jarang disadari dan sulit dideteksi dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus.
Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Marginalisasi, Ketidakadilan Substansial, Kekerasan Simbolik

## PENDAHULUAN
Sejak dilahirkan dan dalam perkembangannya, setiap manusia sangat bergantung  pada  pewarisan  genetik  maupun  dukungan  lingkungan  sosial. Pada kenyataannya, tidak setiap orang merasakan keberuntungan karena ada juga yang mengalami kekurangan tertentu baik secara fisik maupun mental. Problem tersebut menimpa kelompok Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Surakarta,  Jawa  Tengah.  Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  di beberapa  kecamatan;  Jebres,  Laweyan,  Pasar  Kliwon,  kelompok  Anak Berkebutuhan  Khusus  ( Child  with  Special  needs )  rentan  mengalami marginalisasi.  Gejala  marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus misalnya  penolakan,  perundungan,  pengucilan  bahkan  hingga  kekerasan fisik. Tentu saja hal ini sangat melukai perasaan mereka dan orang tuanya, dan kemanusiaan. Hal tersebut menandakan bahwa lingkungan sosial tidak cukup  inklusif  bagi  mereka  sehingga  mereka  cenderung  untuk  sulit berkomunikasi  dengan  orang-orang  lain.  Dalam  perspektif  inklusi,  suatu masyarakat disebut inklusif bila masyarakat tersebut berhasil menghilangkan segenap  bentuk  ketidakadilan  yang  mengarah  kepada  diskriminasi, marginalisasi dan sejenisnya. Dengan demikian, pembangunan manusia yang berkualitas dalam konteks pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.
Kajian  terhadap  masalah  marginalisasi  anak  berkebutuhan  khusus dan pendidikan inklusi telah dilakukan oleh beberapa penulis. Penelitian The Marginalization  of  Children  with  Disabilities  in  Indonesia:  A  Case  Study . International Journal of Inclusive Education , 26(1), 33-46 oleh Prasetyo, A. (2022),  menunjukkan  adanya  marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan khusus di kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus seringkali mengalami diskriminasi dan kekerasan berupa  penolakan,  pengucilan,  dan  kekerasan  fisik  atau  verbal,  kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Marginalisasi ini dapat berdampak negatif terhadap  perkembangan  dan  kualitas  hidup  anak  berkebutuhan  khusus.
Penelitian  Marginalisasi  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dalam  Pendidikan Inklusi. Jurnal Pendidikan Khusus, 19( 2), 111-125 oleh Rohmah, I. (2022), membahas  tentang  marginalisasi  anak  berkebutuhan  khusus  dalam pendidikan inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi masih sering mengalami diskriminasi. Diskriminasi yang  dialami  anak  berkebutuhan  khusus  di  sekolah  inklusi  dapat  berupa penolakan  dari  teman  sebaya,  guru,  dan  tenaga  kependidikan  lainnya. Penelitian Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Malang. Jurnal Ilmiah  Potensia,  10 (1),  1-11  oleh  Indriyani,  R.  (2021),  membahas  tentang marginalisasi  sosial  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  di  kota  Malang, Jawa  Timur.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  anak  berkebutuhan khusus  di  kota  Malang  menghadapi  diskriminasi,  kekerasan  dan marginalisasi  akibat  kurangnya  dukungan  pemerintah  dan  masyarakat. Diskriminasi yang dihadapi anak berkebutuhan khusus di kota Malang dapat berupa  penolakan  sosial,  diskriminasi  dalam  pelayanan  publik,  dan kekerasan fisik. Kekerasan yang dialami anak berkebutuhan khusus di kota Malang  dapat  berupa  kekerasan  fisik,  kekerasan  seksual,  dan  kekerasan emosional.  Kajian-kajian  yang  dilakukan  sebelumnya  menemukan  hal-hal yang  relatif  sama  yaitu  kelompok  anak  berkebutuhan  khusus  sering mendapatkan  perlakuan  diskriminasi,  pengucilan,  kekerasan  baik  fisik, verbal, seksual, maupun emosional oleh teman sebaya, guru, dan masyarakat umum. Mereka juga dibatasi dalam hal aksesnya terhadap pelayanan publik yang seharusnya disediakan pemerintah.
Berbeda dengan kajian di atas, terhadap problem marginalisasi anak berkebutuhan  khusus  di  Surakarta,  penulis  berpandangan  bahwa  problem tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai  bentuk  ketidakadilan  substansial  dan kekerasan  simbolik  dalam  masyarakat.  Ketidakadilan  substansial  dan kekerasan  simbolik  merupakan  dua  perspektif  yang  bisa  membantu mengatasi  masalah  tersebut.  Perspektif  ketidakadilan  substansial  diambil penulis  dari  Teori  Keadilan  John  Rawls.  Sedangkan  perspektif  kekerasan simbolik diambil penulis dari Sosiolog kenamaan Prancis, Pierre Bourdieu. Dua  perspektif  ini  dapat  membantu  penulis  untuk  merumuskan  masalah penelitian ini sebagai berikut: a. Bagaimana gambaran problem marginalisasi anak  berkebutuhan  khusus  di  Surakarta?  Dan  b.  Bagaimana  ketidakadilan
substansial dan kekerasan simbolik terjadi dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan  khusus  di  Solo?  Tujuan  tulisan  ini  adalah  menjelaskan bagaimana ketidakadilan substansial dan kekerasan simbolik terhadap anak berkebutuhan  khusus  dapat  menjelaskan  problem  marginalisasi  terhadap mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta, Jawa Tengah. Metode yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif mendeskripsikan  keadaan,  sifat  atau  hakikat  nilai  atau  gejala  tertentu. Metode  kualitatif  bertujuan  untuk  menggali  kedalaman  data  dan mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, suatu nilai di balik  yang  tampak,  yang  hanya  mungkin  terungkap  melalui  analisis berdasarkan perspektif yang tepat.  Jenis  penelitian ini adalah participation action  research .  Data-data  yang  diperoleh  merupakan  rekaman  kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti di Yayasan Al- Firdaus,  sebuah  Yayasan  Pendidikan  yang  memasukkan  prinsip  inklusif dalam  proses  pendidikan.  Data-data  yang  didapatkan  merupakan  hasil keterlibatan  peneliti  ketika  menjadi  konsultan  maupun  narasumber  dalam kegiatan-kegiatan untuk melayani kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya. Sehingga data yang dihasilkan merupakan data primer. Metode participation  action  research ini  sangat  membantu  peneliti  karena  lewat konsultasi  yang  dilakukan  oleh  dua  (2)  keluarga  ABK,  peneliti  mendapat cerita  keseluruhan  dan  mendalam  pada  setiap  kasus.  Terutama  ketika menggunakan  lensa  teori  kekerasan  simbolik  dari  Pierre  Bourdieu,  cerita keseluruhan dan mendalam dari setiap kasus saat konsultasi memampukan peneliti memetakan habitus dan konstelasi modal dalam ranah keluarga yang menghasilkan  kekerasan  simbolik.  Selain  itu,  peneliti  juga  memanfaatkan data hasil wawancara terhadap sembilan (9) informan sebagai orang tua dan guru  dari  ABK  yang  dilakukan  oleh  beberapa  mahasiswa  terkait  problem marginalisasi  anak  berkebutuhan  khusus  di  tiga  kecamatan  yaitu  Jebres, Laweyan  dan  pasar  Kliwon.  Data-data  yang  dihasilkan  dari  wawancara merupakan data sekunder. Triangulasi data dilakukan berbasis sumber, yaitu data yang dihasilkan oleh peneliti dibandingkan dengan data yang dihasilkan
oleh para mahasiswa. Semua data tersebut dianalisis berdasarkan perspektif teori  keadilan  dari  John  Rawls  dan  Teori  Kekerasan  Simbolik  dari  Pierre Bourdieu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Gambaran tentang Marginalisasi Anak Berkebutuhan khusus di Solo .
Marginalisasi  merupakan  suatu  kondisi  yang  mencegah  individu maupun  kelompok  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam  kehidupan,  baik  di bidang sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  seharusnya  dapat  dinikmati  oleh masyarakat     luas  (Alakhunova,  et  al,  2015:  8).  Definisi  lain  menyatakan marginalisasi  sebagai  wujud  keterpinggiran  yang  mana  orang-orang terpinggirkan  tersebut  tidak  memiliki  kontrol  atas  hidupnya  secara keseluruhan dan tidak memiliki akses  terhadap fasilitas umum (Rakhmayanti dan  Wiyatmi,  2019: 14).  Dengan  kata  lain,  marginalisasi  merupakan  suatu proses sosial yang mengkondisikan baik individu maupun kelompok tertentu sehingga  kurang  atau  bahkan  tidak  mampu  untuk  terlibat  dalam  kehidupan sosial yang menyeluruh.
Terdapat  empat  pendekatan  untuk  mengidentifikasi  kaum  yang termarginalisasi  (Chand,  et  al,  2017:  18),  antara  lain:  (1) segi geometrical , orang-orang  yang  termarginalkan  berdasarkan  wilayah/letak  geografis mereka, baik dari area kecil maupun besar; (2) segi ecological , orang-orang yang  termarginalkan  karena  lingkungannya,  baik  lingkungan  alam  maupun lingkungan  sosialnya;  (3)  segi economic ,  marginalisasi  yang  berkaitan dengan  potensi  produktif,  infrastruktur,  aksesibilitas,  dan  interaksi  tanpa kesenjangan  ekonomi;  (4)  segi social ,  marginalisasi  berfokus  pada  kaum minoritas  (kaum  marginal)  berdasarkan  etnik,  bahasa,  agama,  dan sebagainya).
Marginalisasi  dapat  dicirikan  (Haslinda,  2009)  sebagai  berikut:  a) menderita  diskriminasi  dan  subordinasi,  b)  memiliki  ciri-ciri  fisik  yang berbeda dan tidak disetujui oleh kelompok dominan sehingga memunculkan stigma  negatif,  c)  masyarakat  marginal  berbagi  rasa  identitas  kolektif  dan
beban  bersama,  d)  Masyarakat  marginal  berbagi  aturan  sosial,  siapa  yang termasuk  dan  siapa  yang  tidak,  dan  e)  memiliki akses  yang  rendah  bahkan tidak memiliki akses terhadap berbagai fasilitas publik
Marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  di  Solo  lebih berkaitan dengan lingkungan sosialnya yang kemudian menghambat mereka untuk  berinteraksi  sosial  secara  bermakna  dan  produktif.  Karakteristik mereka  yang  agak  berbeda  dari  anak-anak  yang  lainnya  menciptakan pandangan  tertentu  dari  masyarakat  yang  berimplikasi  pada  terganggunya interaksi  sosial  mereka  yang  wajar,  akses  mereka  pada  fasilitas  publik kehidupan yang selayaknya dan bermakna.
Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan sebutan lain bagi Anak Luar  Biasa  (ALB).  Anak  berkebutuhan  khusus  merupakan  anak  yang mempunyai  karakteristik  khusus  serta  kemampuan  yang  berbeda  dengan anak-anak  pada  umumnya  (Dermawan  2013:887).  Dalam  proses  tumbuh kembangnya, anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional yang berbeda dari anak-anak lainnya yang seumuran  (Zara  dan  Jatiningsih  2018:714).  Adapun  klasifikasi  Anak Berkebutuhan  Khusus  meliputi;  anak  dengan  gangguan  penglihatan  (tuna netra),  anak  dengan  gangguan  pendengaran  (tuna  rungu),  anak  dengan kemampuan intelektual  di  bawah kemampuan rata-rata (tuna grahita), anak dengan  keterbatasan  fisik  (tuna  daksa),  anak  dengan  hambatan  emosi  dan tingkah laku yang buruk (tuna laras), anak dengan kemampuan inteligensi di atas rata-rata ( gifted ), anak yang mengalami gangguan dalam belajar (lamban belajar),  anak  yang  autis  dan  anak  yang  hiper-aktif  ( attention  deficit hyperactive disorder /ADHD) ( Layyinah, et al, 2023: 3) .
Marginalisasi Anak Berkebutuhan Khusus di Surakarta dapat dilihat di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Jebres misalnya, marginalisasi terjadi di  lingkungan  pendidikan  dan  masyarakat.  Kecamatan  Jebres  merupakan kecamatan  yang  memiliki  banyak  sekolah  dari  PAUD  sampai  Perguruan Tinggi.  Ada  195  sekolah  dan  12  perguran  tinggi  di  kecamatan  ini  yang menjadikannya  sebagai  sentra  pendidikan  di  Surakarta  (Dapodik Kemdedikbud, 2023). Di kecamatan ini terdapat  juga unit pelaksana teknis
layanan  disabilitas  dan  pendidikan  inklusif.  Meskipun  hadirnya  lembaga pendidikan yang banyak dan unit teknis khusus layanan disabilitas terdapat di  kecamatan  ini,  hal  itu  tidak  menyangkal  kenyataan  masih  terjadinya marginalisasi terhadap anak berkebutuhan khusus di lingkungan pendidikan.
Pendidikan merupakan upaya pengembangan bakat dan potensi setiap manusia untuk kehidupann yang lebih baik, dan bermartabat. Banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan misalnya orang tua, guru, siswa, pemerintah, pihak swasta dan lainnya. Secara sederhana pendidikan dapat dibagi menjadi dua berdasarkan formalitasnya (diakui secara legal formal oleh pemerintah) yaitu  pendidikan  formal  dan  pendidikan  non-formal.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah pendidikan yang berstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang mana tingkatan tersebut terikat dalam sistem sekolah. Sedangkan menurut Axin (dalam Syaadah et al, 2022: 127), pendidikan  non-formal  adalah  jenis  pendidikan  yang  tidak  mewajibkan adanya jenjang yang terstruktur  dan dilakukan di luar sistem sekolah.
Secara  substansial,  pendidikan  berarti  berbagai  macam  cara  di dalamnya  pengetahuan  khusus  baik  informasi  faktual  dan  keterampilan maupun  nilai-nilai  dan  norma  budaya  ditransferkan  kepada  setiap  anggota masyarakat. Sepanjang hidup kita belajar banyak hal dari keluarga, kelompok bermain,  pemimpin  sosial  dan  politik,  tokoh  agama,  bahkan  media  massa (Raho, 2008:151). Namun, sebagian proses belajar di masyarakat di tempuh di  sekolah  sebagai  lembaga  formal.  Sekolah  merupakan  tempat  atau  agen sosialisasi  kita  yang  paling  penting.  Pendidikan  formal  merupakan  bagian penting dari masyarakat modern karena melalui pewarisan pengetahuan dan ilmu pengetahuan muncul generasi yang  terdidik dengan baik ( well educated ) dan  masyarakat  berpengetahuan  ( knowledge  society ).  Oleh  karena  itu, pendidikan  merupakan  institusi  sosial  yang  vital  bagi  masyarakat  dan karenanya  setiap  orang  sudah  seharusnya  mendapat  akses  yang  adil  dan merata  terhadap  pendidikan  yang  bermutu.  Untuk  itu,  layanan  pendidikan haruslah  inklusif,  artinya  terbuka  dan  adil  kepada  setiap  individu  dan kelompok sosial di masyarakat.
Dalam kenyataannya, pendidikan yang inklusif itu belum sepenuhnya
maksimal di kecamatan Jebres. Salah satu orang tua dari Anak berkebutuhan khusus,  dengan  narasumber  P  mengalami  bahwa  anaknya  diperlakukan secara diskriminatif, terutama oleh teman-temannya. Anaknya yang masih di lembaga  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD)  sering  mendapatkan perundungan dari teman-temannya. Akibatnya anaknya lebih memilih untuk menyendiri dan tidak mau bergaul di lingkungan sosial. Anaknya terkucil dari lingkungan sosial. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber P:
“ anak-anak di komplek rumah pada gamau diajak main, anak saya jadinya lebih suka main sendiri sih ”.
Berdasarkan kesaksian dari narasumber E yang juga merupakan orang tua dari  ABK  kurang  lebih  memiliki  pengalaman  yang  sama.  Anak  dari narasumber  E  sering  mendapat  perundungan  dari  teman-teman  sekelasnya. Dampak  lebih  lanjut  adalah  anaknya  mengalami  gangguan  perilaku Opositional Defiant Disoder (ODD) dengan gejala seperti mood yang tidak stabil, kecemasan, ketidakmampuan mengontrol emosi seperti marah-marah yang tidak terkendali (Nock, et  all, 2007). Karena terkucil dari lingkungan pergaulan  teman-temannya  di  sekolah,  maka  anak  tersebut  dipindahkan  ke Sekolah Luar Biasa (SLB). Anak tersebut tidak melawan ketika mengalami perundungan  di  sekolah  umum.  Bagaimanapun,  hal  itu  terjadi  karena  daya tawarnya tidak kuat di hadapan teman-temannya. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber E:
“ Untuk dampaknya karena anak saya pas itu juga masih kecil, jadi mungkin belum seberapa ngerti ya. Tapi kayaknya karena pernah dikucilin  di  sekolah  itu  dia  jadi  menutup  diri  dan  lebih mengeluarkan emosinya pada orang lain. ”
Melalui  perundungan,  anak  dari  narasumber  E  juga  sering mendapatkan   laporan dari guru terkait keadaan tersebut. Akibatnya, anak dari narasumber  E  harus  dipindahkan  ke  SLB,  karena  ketika  berada  di  sekolah umum mereka dikucilkan. Anak dari narasumber E juga tidak berani untuk melakukan perlawanan, karena ABK adalah kelompok minoritas yang tidak memiliki daya tawar. Berikut pernyataan dari narasumber E:
“ Kalo di sekolah pernah sih (dikucilkan) dulu pas di sekolah umum kan  [...]  kalau  di  SLB  ini  ga  pernah.  Dulu  pernah  TK  di  sekolah
umum,  tapi  ternyata  disana  dibully  dan  anak  saya  diem  aja  ga ngelawan. ”
Marginalisasi  anak  berkebutuhan  khusus  di  lingkungan  sekolah  terjadi juga karena subordinasi. Subordinasi ditandai oleh dominasi dari kelompok dominan  terhadap  anak  tersebut.  Dominasi  tercipta  karena  anak-anak kebanyakan  melihat  perbedaan  yang  cukup  kontras  antara  mereka  dengan anak  berkebutuhan  khusus  dari  segi gesture dan  gerak  tubuh  yang  tidak proporsional.  Pembedaan  tersebut  memunculkan  stigma  tertentu  di  antara mereka yaitu anak yang normal dan anak yang tidak normal. Jadi, pembedaan yang dikotomis; normal dan tidak normal berakibat pada munculnya perilaku diskriminasi dan subordinasi yang destruktif bagi anak berkebutuhan khusus.
Marginalisasi tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial yang lebih luas. Meskipun demikian, tetap ada lingkungan sosial yang lebih bisa memahami anak berkebutuhan khusus sehingga tidak menaruh  stigma  negatif  ataupun  berperilaku  destruktif  terhadap  anak berkebutuhan khusus. Salah satu orang tua dari anak berkebutuhan khusus, dengan narasumber H berpandangan bahwa lingkungan sosial mereka tidak membatasi  hak, akses  dan fasilitas yang dijangkau oleh anak berkebutuhan khusus.  Baik  dari  pihak  keluarga,  lingkungan  sekitar  dan  masyarakat  turut merangkul  dan  mendukung  anak  berkebutuhan  khusus  untuk  tumbuh kembangnya.  Mereka  tidak  membeda-bedakan  anak  berkebutuhan  khusus dari anak-anak yang lain. Berikut kutipan dari narasumber H:
“Keluarga  saya  alhamdulillah  menerima  mbak,  bersyukur  juga bahkan  keluarga  besar  itu  lebih  menyayangi  dan  mengayomi Dimas.  Di  lingkungan  tempat  tinggal  saya  pun  sejauh  ini  aman mbak.  Dimas  diperlakukan  selayaknya  anak-anak  biasa.  Toh orang-orang  sekitar  saya  juga  sudah  tau  kalo  Dimas  itu  anak spesial,  jadinya  lingkungan  sekitar  juga  lebih  merangkul   Dimas dan dijaga kalo pas main gitu. Untuk mendapatkan fasilitas gitu- gitu tidak ada kesulitan malah justru mudah dan disamakan kaya anak  pada  umumnya,  jadi  gak  ada  kayak  pembedaan  kayak  gitu alhamdulillah.”
Ini tentu saja berbeda dari orang tua yang lain yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber E mengemukakan bahwa lingkungan sekitar tempat  tinggalnya  belum  sadar  dan  paham  dengan  kondisi  anaknya  yang
berkebutuhan khusus. Tatapan mata yang sinis terhadap anak berkebutuhan khusus mencerminkan stigma yang negatif terhadap mereka. Sehingga orang tua  memutuskan  untuk  tidak  menyekolahkan  anaknya,  dan  memilih  untuk menjaganya  di  rumah  saja.  Keterbatasan  fisik  dan  mental  dari  anak berkebutuhan  khusus  memang  menjadi  penghambat  bagi  mereka.  Meski demikian,  hambatan  itu  menjadi  semakin  berat  justru  ketika  mereka  tidak mendapatkan  dukungan  semestinya  dari  lingkungan  sosial.  Berikut  kutipan wawancara dengan narasumber E:
“Mungkin kalau di masyarakat luas, seperti kalo saya ajak ke mall kan   mungkin  banyak  orang  yang  belum  tau  jadi  mereka  ngeliatin terus dengan memandang aneh atau sinis gitu. Awalnya sih jengkel tapi  saya  tegur  dan  jelaskan  saja.  Kalo  di  lingkungan  sekitar rumah,  paling  lebih  ke  tetangga-tetangga  memandang  aneh  aja karna  merekakan  belum  pernah  atau  mungkin  belum  terbiasa melihat anak saya yang berbeda gitu.”
Marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  juga  terjadi  di kecamatan Laweyan. Ada tiga faktor penyebab marginalisasi yaitu 1) faktor ekonomis  dan  geografis,  2)  faktor  kualifikasi  pengajar,  dan  3)  faktor keterbatasan  anak  itu  sendiri.  Marginalisasi  yang  disebabkan  oleh  faktor ekonomis dan geografis terjadi pada seorang anak yang datang dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Anak tersebut terkategori sebagai anak yang  mengidap down-syndrome .  Setiap  hari  dia  rutin  keluar  rumah  dan duduk  di  pinggir  jalan  hingga  meminta-minta  dari  warung  ke  warung. Masyarakat khususnya anak-anak yang sebaya yang melihat anak tersebut lantas  mengolok-oloknya.  Kurangnya  penanganan  dari  keluarga  karena faktor  ekonomi  membuat  anak  itu  tidak  bisa  mengakses  pendidikan  yang layak, bahkan mendapatkan perundungan di masyarakat. Marginalisasi yang terjadi  secara  geografis  biasanya  terjadi  di  perkampungan.  Mereka  lebih sering mendapatkan perundungan dari masyarakat. Sedangkan di kawasan perumahan,  perundungan  terutama  secara  verbal  minim  terjadi.  Berikut kutipan wawancara dengan narasumber E:
“ Ada juga beda kampung sih, karna saya di perumahan dan ada anak lain  yang  juga  DS  tapi  dia  ga  sekolah.  Entah  dari  orang  tuanya kesulitan buat transportasi atau apa, jadi kalo pagi-pagi gitu anaknya
duduk di pinggir jalan atau jalan-jalan minta-minta dari warung satu ke satunya. Biasanya pas di warung itu dikasih makanan sama orang- orang. Jadi pas pulang dia bawa banyak makanan. Nah temennya di sana kan dia menyamakan, wajahnya K kok mirip, mungkin mikir aja tapi dia ga ngomong secara langsung (mencela) kaya “Awas ada R..,” karena namanya R.
Berdasarkan  informasi  yang  diungkapkan  seorang  narasumber  L sebagai  guru  di  SLB  C  Tunagrahita  Kerten,  Surakarta,  faktor  pendidikan menjadi  pemicu  bagi  marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus. Ada  banyak  anak  berkebutuhan  khusus  yang  hidup  di  lingkungan  tempat tinggalnya  mengalami stigmatisasi negatif, diskriminasi, perundungan yang berujung pada isolasi diri dari lingkungan sosial. Anak berkebutuhan khusus tidak  bisa  bersekolah  sehingga  sosialisasi  yang  dilakukan  terbatas  pada lingkungan  keluarga  saja.  Selain  itu  kesadaran  masyarakat  sekitar  yang kurang memahami keadaan anak berkebutuhan khusus yang berakibat pada munculnya  stigma-stigma  buruk.  Berikut  kutipan  wawancara  dengan narasumber L:
“Ada beberapa keluarga yang udah sadar, tapi ada 1 keluarga yang gak  sadar.  Dia  dari  umur  udah  SMA  tapi  gabisa  baca,  ngomong, berinteraksi. Di sekitar lingkungan saya banyak  yang gosipin.  Saya ngomong  kalau  dia  di  sekolahin  SLB  gapapa  karena  dia  pasti  ada peningkatan  pasti  dia  bisa  ngobrol,  baca,  menulis.  Emang  harus diberikan  treatment  lebih  untuk  abk,  dimasukkan  ke  SD  atau dimasukkan ke tempat les. Itu saya bilang ke masyarakat sekitar biar pada tau. Karena tetangga saya yang kurang sadar mengenai abk nya karena dari latar belakang yang kurang baik .”
Faktor kualifikasi pengajar di sekolah berpengaruh pada marginalisasi anak  berkebutuhan  khusus.  Di  sekolah  inklusi,  yaitu  sekolah  umum  yang menerima anak berkebutuhan khusus, terdapat masalah yang penting yaitu kualifikasi  pengajar.  Kegiatan  belajar  bagi  anak  berkebutuhan  khusus menuntut  adanya  penanganan  khusus  dari  Guru  Pendamping  Khusus dengan sarana-sarana yang khusus pula. Seorang guru pendamping khusus perlu  memiliki  pemahaman  tentang  apa  yang  dibutuhkan  oleh  anak
berkebutuhan  khusus  dan  bagaimana  melakukan  penanganan  yang  sesuai dalam  mendukung  aspek  pembelajaran,  keterampilan  dan  kemandirian (Berlinda dan Naryoso, 2018:6). Dalam praktiknya, ditemukan bahwa Guru Pendamping Khusus belum terlalu melek akan hal tersebut.
Berdasarkan  pengalaman  yang  dialami  oleh  anak  N  yang  dahulu sempat  bersekolah  di  sekolah  inklusi,  anak  N  masih  merasakan  kesulitan selama  kegiatan  belajar  mengajar  di  sekolah  inklusi  walaupun  sudah didampingi oleh guru pembimbing khusus (GPK). Disamping  tidak hanya mengalami  kesulitan  dalam  hal  proses  pembelajaran,  anak  N  juga mengalami masalah dengan teman kelasnya. Orang tua yaitu narasumber S menceritakan bahwa anak N dikucilkan temannya karena stigma buruk yang menyebutkan  bahwa  yang  bersangkutan  terkesan  mencari  perhatian  lebih kepada guru-guru dikarenakan ia duduk di bangku depan.
Hal yang sama dirasakan anak B yang mengalami perundungan secara verbal dengan diolok-olok dan dicap sebagai anak bodoh dikarenakan yang bersangkutan  memiliki  keterlambatan  dalam  menerima  pembelajaran. Diungkapkan narasumber D selaku orang tua dari anak B, pada awalnya ia menyadari  bahwa  anak  B  membutuhkan  penanganan  yang  ekstra  dalam memahami pembelajaran, khususnya pada kegiatan membaca dan menulis. Ketika bersekolah di sekolah inklusi pada jenjang sekolah dasar, beberapa guru bahkan sempat menyampaikan keresahannya kepada orang tua anak B. Mereka  harus  menangani  sang  anak  yang  dianggap  nakal  dan  sering mengganggu  teman-teman  lain  ketika  kegiatan  pembelajaran  sedang berlangsung. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber D:
“Jaman  B  di  umum  malah  suka  marah-marah  ngamuk-ngamuk  ya karena  dibodoh-bodohin  sama  temannya,  nggak  bisa  imbang  sama teman-temannya jadinya ngamuk.
Guru-gurunya  malah  yang  cerita  ke  saya.  Ini  anaknya  nakal  ketika didikte malah ganggu teman-teman yang lain dicoret-coret bukunya. Temannya  ga  boleh  nulis  karena  dia  sendiri  nggak  nulis,  jadi  kan malah mengganggu orang lain. Memang katanya itu punya dunianya sendiri kata dokternya jadi disarankan sekolah di SLB.”
Faktor ketiga merupakan faktor karena keterbatasan anak itu sendiri. Kesulitan yang mereka hadapi sendiri menyebabkan anak cenderung untuk menarik  diri  dari  lingkungan  sosial  dan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dilihat pada seseorang yang merasa dirinya tidak memiliki kelebihan seperti teman- teman  lainnya  atau  perasaan  inferior  dan  lain-lain.  Dampak  lanjutannya adalah munculnya perasaan tidak percaya diri, penakut dan cenderung untuk menarik diri secara sosial (Nida, 2018: 48-49). Faktor keterbatasan karena anak itu sendiri diakui oleh salah satu orang tua yang memiliki anak yang jarang  bergaul  dengan  orang  lain  dan  cenderung  menutup  dirinya  dari lingkungan sosial. Anaknya seakan-akan tidak mau berbaur dengan orang lain  dan  itu  memang  bawaan  anak  tersebut  sejak  kecilnya.  Orang  tuanya berupaya menyekolahkan anaknya di SLB agar melatih dirinya bisa berbaur dengan orang lain. Hasilnya anak itu bisa berkembang sedikit demi sedikit, mau berbaur meskipun hanya dengan orang tertentu saja.
Selain  di  dua  kecamatan  yaitu  Laweyan  dan  Jebres,  marginalisasi anak berkebutuhan khusus terjadi juga di kecamatan Pasar Kliwon. Jumlah anak  berkebutuhan  khusus  di  kecamatan  ini  sebesar  284  jiwa.  Untuk  itu pemerintah  mendirikan  satu  sekolah  khusus  untuk  anak  berkebutuhan khusus  yaitu  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB)  Harmony.  Marginalisasi  di lingkungan pendidikan terutama Sekolah Luar Biasa relatif kurang karena sekolah  sangat  ketat  peraturannya,  misalnya  melarang  siswanya  untuk mem- bully siswa yang lain. Selain itu, staf tenaga pendidik juga benar-benar sesuai kompetensi untuk melayani anak berkebutuhan khusus.
Meski  demikian  cerita  awal  pendirian  sekolah  ini  cukup  menuai protes  dari  masyarakat  setempat.  Faktor  kurangnya  sosialisasi  membuat penerimaan  masyarakat  terhadap  kehadiran  sekolah  ini  di  masa-masa awalnya  termasuk  rendah.  Masyarakat  kerap  menganggap  anak-anak berkebutuhan  khusus  yang  masuk  ke  sekolah  itu  merupakan  anak  nakal. Mereka  sering  menonton  aktivitas  di  sekolah  tersebut  dan  tingkah  laku anak-anak berkebutuhan khusus itu sehinga cukup mengganggu para anak berkebutuhan khusus  tersebut.  Hal  ini karena kurangnya pemahaman dari masyarakat  tentang  problem  anak-anak  berkebutuhan  khusus,  termasuk akses  pendidikan  yang  layak  bagi  mereka.  Namun,  seiring  berjalannya waktu,  masyarakat  mulai  menerima  lembaga  sekolah  tersebut  dan  lebih
memahami kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus itu.
Marginalisasi  yang  cukup  parah  sebetulnya  terjadi  di  lingkungan ketetanggaan di masyarakat.Tetangga sekitar yang tidak memahami kondisi anak  berkebutuhan  khusus  yang  acapkali  tantrum  misalnya  memberikan stigma negatif kepada mereka. Masyarakat sering menganggap bahwa anak berkebutuhan  khusus  mengganggu  lingkungannya  dan  tidak  bisa  bersatu dengan lingkungan sosialnya. Mereka bahkan memanggil namanya dengan sebutan  negatif,  atau  menolak  untuk  menyentuhnya.  Sikap  dan  tindakan seperti  ini  tentu  merupakan  bentuk  kekerasan  yang  sangat  melukai  anak berkebutuhan  khusus.  Selain  itu,  di  dalam  keluarga,  anak  berkebutuhan khusus diperlakukan berbeda dari anak yang lainnya. Mereka juga dianggap tidak  lebih  pintar  dari  anak  yang  lain  dalam  keluarga.  Akibatnya  mereka merasa  rendah  diri  dan  tidak  percaya  diri.  Mereka  juga  dikucilkan  dari pergaulan dan bahkan dianggap lebih baik dimasukkan di sekolah luar biasa.
Dampak  lebih  jauhnya  adalah  orang  tua  yang  ingin  memasukkan anaknya di sekolah umum agak kesulitan. Hal ini karena di sekolah umum mereka  biasanya  sulit  mendapatkan  penanganan  yang  sesuai  dengan gurunya. Kebanyakan guru di sekolah umum adalah guru biasa, dalam arti bukan  berlatar  belakang  pendidikan  khusus  untuk  anak  berkebutuhan khusus.  Orang tuapun  akhirnya harus menemani  anaknya saat  di  sekolah, dan bagi orang tua itu sangat melelahkan. Terhadap kondisi tersebut, masih saja  ada  kelompok  masyarakat  yang  meminta  anaknya  dibawa  ke  orang pintar  (dukun).  Menurut  mereka,  anak  berkebutuhan  khusus  merupakan anak  yang  kerasukan  hantu.  Stereotip  yang  sangat  buruk  ini  sangat berdampak fatal karena si anak bisa saja salah dan terlambat mendapatkan pengobatan.
Dalam lingkungan rumah anak berkebutuhan khusus masih terdapat marginalisasi  yang  dialami  oleh  ABK  maupun  orang  tua  ABK. Marginalisasi  anak  berkebutuhan  khusus  di  lingkungan  rumah  mereka menjadi  tantangan  serius  yang  mempengaruhi  perkembangan  dan kesejahteraan mereka. Salah satu bentuk marginalisasi yang umum terjadi adalah  kurangnya  pemahaman  dan  kesadaran  lingkungan  rumah  terhadap kebutuhan  khusus  mereka.  Pemahaman  yang  minim  terhadap  kondisi kesehatan  atau  perkembangan  anak  dapat  mengakibatkan  perlakuan  tidak
sesuai  dan  kurangnya  dukungan  yang  diperlukan.  Berikut  kutipan wawancara dengan Ibu J, selaku orang tua ABK:
“…waktu  pagi  hari  jam  5  itu  kan  bangunin  tetangga  itu  kan mengganggu tetangga tapi saya tidak kurang-kurangnya minta maaf ke tetangga  baik  ketika  acara  saat  PKK  atau  yang  lain.  Itu  bahkan tetangga saya yang tidak terima itu ada yang sampai kirim surat yang tidak bisa saya ceritakan. Ada yang bilang orang tua ga bisa didik. Ada yang  bilang  mengganggu  orang  lain  itu  masuk  neraka  Itu  banyak tetangga yang seperti itu…”
Keberadaan  stigma  sosial  juga  dapat  menciptakan  lingkungan  yang memarginalkan  bagi  anak  berkebutuhan  khusus  di  rumah.  Anak-anak berkebutuhan  khusus  seringkali  menghadapi  tantangan  yang  lebih  berat dalam  mengintegrasikan  diri  di  lingkungan  masyarakat  sekitar  rumah. Meskipun memiliki keunikan dan potensi yang berbeda, mereka terkadang mengalami marginalisasi karena kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat.  Para  tetangga  dan  teman  sebaya  mungkin  tidak  sepenuhnya memahami  kebutuhan  dan  keistimewaan  anak-anak  ini,  sehingga  mereka bisa merasa terpinggirkan secara sosial.
Narasumber PS sebagai salah satu orangtua ABK yang diwawacarai menyebutkan
“...kalau di lingkungan sekitar dulu sering  dibully. Dulu pernah to mbak bukane sombong saya kan rutin setiap bulan ngasih sumbangan ke masjid, itu pas sholat kepala Taro dipukul dari belakang pas sujud terus  dan  bareng-bareng  sama  hampir  5  anak.  Terus  pernah  waktu kecil main pulang-pulang dari kepala sampe kaki berlumuran lumpur. Terus sebadan biru semua dan pernah hilang.”
Kurangnya sosialisasi tentang pemahaman terhadap anak berkebutuhan  khusus  di  masyarakat  menjadi  faktor  munculnya marginalisasi  bagi  anak  berkebutuhan  khusus.  Hal  itu  terbukti  di  Pasar Kliwon ketika masyarakat cenderung menolak kehadiran sekolah luar biasa pada masa-masa awalnya dan perlakuan mereka di lingkungan rumah dan ketetanggaan  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  tersebut.  Tentu  saja,
pemerintah  dan  pihak  sekolah  luar  biasa  juga  berbagai  pihak  lain  mesti menggencarkan sosialisasi terkait pemahaman terhadap anak berkebutuhan khusus.  Bagaimanapun,  anak  berkebutuhan  khusus  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  yang    lain  baik  sebagai  sesama  manusia maupun sesama warga negara.

## Pembahasan
Ketidakadilan Subtansial dalam problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus
Dalam  konteks  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  inklusif, problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus dapat dielaborasi melalui dua  lensa  teoretis  yang  penting  yaitu  teori  keadilan  dan  teori  kekerasan simbolik. Dua lensa teoretis ini dapat  memperjelas problem  marginalisasi anak  berkebutuhan  khusus  di  Surakarta,  dan  darinya  dapat  ditarik rekomendasi  kebijakan  yang  dapat  dilakukan.  Dua  lensa  teoretis  itu  juga saling berhubungan. Ketidakdilan yang substansial dalam masyarakat bisa menghasilkan  kekerasan  baik  fisik,  verbal,  psikologis,  maupun  simbolik. Juga  berbagai  kekerasan  yang  terjadi  mencerminkan  ketidakadilan  bagi anak berkebutuhan khusus. Meski demikian, teori keadilan Rawlsian yang memfokuskan diri pada aspek distribusi barang-barang material dan fasilitas publik  mesti  dilengkapi  dengan  teori  kekerasan  simbolik  yang  mampu melihat  aspek  non-distributif  tetapi  tak  kasat  mata  dalam  problem marginalisasi anak berkebutuhan khusus.
Diinspirasi  oleh  teori  kontrak  sosial  yang  diwariskan  oleh  Locke, Hobbes,  Rousseau dan  Kant,   Rawls berpandangan bahwa dalam konteks masalah  keadilan,  orang  akan  mengambil  keputusan  di  bawah  cadar ketidaktahuan  ( the  veil  of  ignorance ).  Maksudnya,  setiap  orang  tidak mengetahui posisi sosial dan taraf hidupnya di masa depan, jenis kelamin, identitas  asalnya,  kepentingan,  sikap,  talenta,  bakat,  dan  lain-lain. Sederhananya,  setiap  orang  sejak  dilahirkan  tidak  bisa  memperkirakan apakah  dia  beruntung  terus  dalam  hidupnya  di  masa  mendatang.  Pilihan yang  harus  dijatuhkan  terhadap  aturan  atau  norma  supaya  mendapatkan
keadilan adalah memilih sistem norma yang paling menguntungkan dalam kondisi paling sulit (O.G. Madung, 2013:162).
Berdasarkan syarat di atas, maka pertama-tama Rawls membedakan arti  keadilan  sebagai fair dan just .  Baik  kata fair maupun just ,  keduanya sama-sama  berarti  adil.  Tetapi  keduanya  berbeda  secara  mendasar. Fair merupakan  keadilan  prosedural,  sedangkan just merupakan  keadilan substansial. Contoh, dalam sebuah undian di sebuah Bank misalnya, undian bisa  saja  dibuat  sangat fair ,  sehingga  bisa  saja  semuanya  jatuh  ke  tangan orang  kaya.  Sementara  orang  miskin  tidak  mendapatkan  apa-apa.  Secara substansial,  itu  dapat  dikatakan  sebagai  tidak  adil  ( unjust ).  Tetapi  secara prosedural, itu tidak terjadi ketidakadilan (O.G.Madung,2013:162)
Rawls (dalam O.G. Madung, 2013:163) kemudian membahas prinsip keadilan menjadi dua bagian: Pertama , setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas untuk semua orang. Di sini Rawls menganut egalitarianisme. Kebebasan-kebebasan seperti hak berpendapat,  hak  untuk  mengikuti  hati  nurani,  hak  berkumpul  dan sebagainya  harus  tersedia  dengan  cara  yang  sama  untuk  setiap  orang. Masyarakat  tidak  diatur  dengan  adil  kalau  hanya  satu  kelompok  boleh mengemukakan  pendapatnya  atau  semua  warga  negara  dipaksakan  untuk memeluk  satu  agama.  Kebebasan-kebebasan  dasar  itu  harus  seluas mungkin, tetapi ada batasnya juga. Batas bagi kebebasan satu orang adalah kebebasan  dari  semua  orang  lain.  Jika  saya  begitu  bebas,  sehingga  orang lain  tidak  bebas  lagi,  itu  sama  sekali  tidak  adil.  Dengan  kata  lain,  ini merupakan  prinsip  kebebasan  ( liberty  principle )  yang  berada  di  prioritas utama dalam skema keadilan Rawlsian.
Kedua ,  ketidaksamaan  sosial  dan  ekonomis  diatur  sedemikian  rupa sehingga: a) Menguntungkan terutama orang-orang yang kurang atau tidak beruntung, dan serentak juga; b) melekat pada jabatan-jabatan dan posisi- posisi  yang  terbuka  bagi  semua  orang  dalam  keadaan  yang  menjamin persamaan peluang yang fair . Prinsip 2 bagian a disebut prinsip perbedaan ( difference principle ).  Supaya  masyarakat  diatur  dengan  adil,  tidak  perlu semua  orang  mendapatkan  hal-hal  yang  sama.  Di  sini  Rawls  menolak egalitarianisme  radikal.  Boleh  saja  ada  perbedaan  dalam  apa  yang  dibagi dalam  masyarakat.  Tetapi  perbedaan  itu  harus  sedemikian  rupa  sehingga
harus  menguntungkan  mereka  yang  kurang  atau  bahkan  tidak  beruntung. Misalnya,  boleh  saja  dianggap  adil  jika  negara  memberikan  bantuan beasiswa atau bantuan sosial kepada orang miskin atau memberi tunjangan kepada  janda  dan  yatim  piatu,  sedangkan  kepada  orang  lain  yang  cukup mampu  tidak  diberikan  apa-apa.  Prinsip  ini  meletakan  landasan  etis  bagi welfare  state modern.  Prinsip  perbedaan  merupakan  perwujudan  prinsip keadilan substansial.
Prinsip  2  bagian  b  disebut  prinsip  persamaan  peluang  yang  fair. Adanya  jabatan  atau  posisi  penting  mengakibatkan  juga  ketidaksamaan dalam  masyarakat.  Sudah  sejak  dahulu  kala  jabatan-jabatan  tinggi  sangat diinginkan orang bersama fasilitas dan privilese yang melekat padanya. Hal ini  tidak  boleh  dianggap  kurang  adil,  asalkan  jabatan  dan  posisi  itu  pada prinsipnya  terbuka  untuk  semua  orang.  Dengan  kata  lain,  ini  merupakan prinsip keadilan prosedural.
Dalam  skala  prioritas,  prinsip  pertama  yaitu  kebebasan-kebebasan dasar  ( liberty principle ) yang sedapat mungkin sama harus diberi prioritas mutlak.  Prinsip  ini  tidak  pernah  boleh  dikalahkan  oleh  prinsip  yang  lain. Kebebasan-kebebasan dasar seperti hak asasi manusia misalnya tidak boleh dikalahkan  oleh  prinsip  yang  lain.  Setelah  itu  barulah  prinsip  persamaan peluang yang fair, dan terakhir, adalah prinsip perbedaan.
Terhadap  problem  marginalisasi  anak  berkebutuhan  khusus  di Surakarta,  negara  dan  masyarakat  secara  mendasar  memang  sudah mempunyai  kesadaran  untuk  mengutamakan  kebebasan-kebebasan  dasar yang  seluas  mungkin  bagi  setiap  orang,  apalagi  warga  negara,  termasuk anak  berkebutuhan  khusus.  Memakai  skema  prinsip  keadilan  Rawlsian, negara  sudah  memenuhi  prinsip  kebebasan  ( liberty  principle ),  termasuk kebebasan mengakses pendidikan bagi semua warganya. Ini misalnya dapat dilihat pada penyediaan akses dasar yang sama seperti pendidikan. Negara menyediakan sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus di beberapa kecamatan. Meski demikian, ketidakadilan substansial tetap terjadi terhadap anak  berkebutuhan  khusus.  Hal  ini  misalnya  dapat  dilihat  dari  minimnya jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusif. Kompetensi guru pengajar seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan
khusus karena guru-guru tersebut merupakan guru yang datang dari bukan pendidikan  khusus  untuk  anak-anak  berkebutuhan  khusus.  Seturut  teori keadilan  Rawlsian,  ini  melanggar  prinsip  perbedaan  yang  menekankan keadilan subtansial.
Kurangnya  guru  pendamping  khusus  bagi  anak-anak  berkebutuhan khusus misalnya dapat ditemukan di Yayasan Al-Firdaus, sebuah lembaga persekolahan swasta Islam di Surakarta. Yayasan ini memiliki siswa yang berjumlah 735 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 107 ABK yang dilayani oleh 46 GPK (Guru Pendamping Khusus). Di level TK ada  11 ABK dengan 0 GPK, di level SD ada 53 ABK dengan 44 GPK, di Sekolah Menengah ada 43  ABK  dengan  25  GPK.  Kekurangan  guru  pendamping  khusus  ini berimplikasi pada tidak maksimalnya pelayanan kepada para siswa. Untuk merekrut guru pendamping khusus ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Jadi,  baik  di  sekolah  umum  (negeri)  milik  pemerintah  maupun sekolah  swasta,  pemenuhan  Guru  Pendamping  Khusus  bagi  para  anak berkebutuhan  khusus  belum  terpenuhi.  Hal  ini  jelas  membuat  proses pembelajaran  menjadi  tidak  maksimal.  Idealnya,  satu  anak  berkebutuhan khusus dilayani oleh satu guru pendamping khusus.
Ketidakadilan  substansial  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  juga dapat ditemukan pada kasus anak di kecamatan Pasar Kliwon yang berlatar belakang  keluarga  kurang  mampu.  Karena  keadaan  keluarganya  yang kurang beruntung dalam hal sosial ekonomi, maka anak tersebut pun setiap hari  secara    rutin  keluar  dari  rumah  untuk  meminta-minta  makanan  dari warung ke warung. Tentu saja hal ini sangat menyedihkan dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi demikian: “ fakir miskin dan  anak-anak  terlantar  wajib  mendapatkan  pemeliharaan  dari  negara .” Dalam perspekif teori keadilan Rawlsian, pengabaian negara terhadap anak berkebutuhan  khusus  ini  merupakan  sebuah  bentuk  ketidakadilan substansial, dimana terjadi pelanggaran terhadap prinsip perbedaan. Negara seharusnya  membantu  ekonomi  keluarga  dari  si  ABK  tersebut  sebagai bagian  dari  kelompok  warga  yang  paling  tidak  beruntung,  sehingga  ada keadilan baginya dan kemudahan akses untuk mengikuti pendidikan seperti halnya anak-anak yang lainnya.
Kekerasan  Simbolik dalam  problem marginalisasi  anak berkebutuhan khusus
Masalah  marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  di Surakarta  tidak  hanya  berkaitan  dengan  ketidakadilan  substansial,  tetapi juga kekerasan simbolik. Kelemahan teori keadilan Rawlsian adalah teori tersebut  hanya  memandang  aspek  distribusi  material  (barang-barang  dan fasilitas) bagi publik. Teori itu tidak mampu melihat problem marginalisasi pada aspek yang sangat halus dan tidak kasat mata tetapi efeknya luar biasa yaitu  kekerasan  simbolik.  Maka,  uraian  ini  dilanjutkan  dengan  teori kekerasan  simbolik  dan  paparan  kasus  sebagai  data  yang  mendukungnya terkait marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta.
Teori kekerasan simbolik dirumuskan oleh Pierre Bourideu, seorang sosiolog  kenamaan  dari  Prancis.  Teorinya  menekankan  bahwa  selalu  ada dominasi  dalam  masyarakat,  terutama  dominasi  antar  kelas-kelas  sosial. Bordieu mengoreksi tradisi Marxian bahwa dominasi kelas tidak hanya pada dimensi  ekonomi  tetapi  juga  dominasi  budaya,  politik,  gender,  seni  dan sebagainya  dalam  berbagai  ranah  (Krisdinanto,  2014).  Dominasi  terlihat pada bagaimana kelas intelektual dan penguasa melestarikan keistimewaan sosial mereka lintas generasi. Pelestarian ini tetap terlihat meskipun kelas penguasa  menciptakan  mitos  bahwa  masyarakat  biasa  tetap  memiliki kesamaan  peluang  dan  mobilitas  sosial  yang  tinggi  melalui  pendidikan formal. Namun,  pada praktiknya tetap ada persaingan, dan persaingan itu tentunya berkaitan dengan pihak mana yang unggul, dominan dan menang (Arismunandar,2009).  Konsep-konsep  kunci  dari  Bordieu  seperti  habitus, modal dan ranah/arena kemudian digunakan untuk menganalisa dominasi di berbagai ranah.
Habitus  merupakan  merupakan  disposisi  atau  kecenderungan bertindak yang tertanam kuat sebagai hasil dari proses pembentukan historis yang  berlangsung  lama  dan  berubah-ubah  yang  berfungsi  sebagai  basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara obyektif. Habitus merupakan produk sejarah yang terjadi ketika manusia itu lahir lalu berinteraksi dengan masyarakat. Disposisi ini mengandung beberapa skema seperti pikiran, pemahaman, persepsi dan tindakan yang berlangsung lama. Sebagai hasil pembelajaran yang begitu halus dan tidak disadari membuat
habitus tampil menjadi sistem yang sudah tidak dipertanyakan lagi. Habitus nantinya akan menjadi sebuah rangkaian kecenderungan yang mengarahkan individu untuk menghadapi kehidupan sosial (Pitaloka 2021; Siregar 2016).
Modal  merupakan  sesuatu    yang    diakumulasi  oleh  individu, menempatkan individu pada kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Ada  empat  macam  modal  yaitu  modal  ekonomi,  modal  sosial,    modal budaya  dan  modal  simbolik.  Modal  dapat  dipertukarkan  satu  sama  lain, dapat diakumulasi dari modal yang lain. Habitus berperan sebagian untuk menggandakan  modal,  terutama  modal  simbolik.  Akumulasi  modal  tidak otomatis menentukan dominasi dalam sebuah pertarungan. Individu harus memahami modal apa yang efektif serta strategi penempatan modal dalam suatu  arena.  Semua  modal  ini  digunakan  untuk  merebut  dan mempertahankan perbedaan dan dominasi.
Modal  ekonomi  merupakan  akumulasi  kekayaan  atau  uang  yang dimiliki  seseorang.  Modal  ekonomi  memberikan  keuntungan  pada pemiliknya  dalam  menentukan  posisi  di  lingkungan  sosial.  Modal  sosial berupa jaringan sosial atau kenalan yang dimiliki seseorang dengan  pihak lain  yang  juga  berperan  dalam  memberikan  kedudukan  sosial.  Jaringan adalah  hubungan  saling  kenal  dan  terikat.  Modal  budaya  merupakan kemampuan  individu  dalam  menentukan  kedudukan  sosial  termasuk wawasan,  cara  berpikir,  sikap  yang  membentuk  sebuah  identitas  dan menyatu dengan habitus. Sedangkan modal simbolik mengacu pada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, konsekrasi atau kehormatan yang dimiliki seseorang. Modal simbolik biasanya  di masyarakat dikenal sebagai modal yang sah dan natural seperti tempat tinggal, hobi, tempat makan, citra, gelar dan  lain-lain.  Menurut  Bourdieu,  modal  simbolik  merupakan  sumber kekuasaan yang krusial dalam kekerasan simbolik (Haryatmoko,2010).
Arena/ranah  merupakan  sebuah  ruang  dimana  hubungan-hubungan kelas sosial terjadi; tempat pertarungan, kompetisi dan konflik terjadi secara terus-menerus  dalam  banyak  bentuk,  termasuk  dalam  bentuk  simbolik. Kompetisi  yang  ada  dalam  sebuah  arena  adalah  pertarungan  antar  agen sosial  yang  saling  mempertahankan  posisinya  yang  terkait  dengan  modal dan  habitus  (Alfian  2023).  Pertarungan  yang  dimaksud  bukanlah pertarungan secara fisik, melainkan simbolik. Mereka saling bersaing untuk
mendapatkan  modal  lebih  banyak,  sehingga  terjadi  perbedaan  antara  satu agen dengan agen yang lain. Perbedaan itu memberi struktur hierarki sosial dan mendapat legitimasi seakan-akan menjadi suatu proses yang alamiah. Selain akumulasi modal, strategi menempatkan modal juga menjadi penentu kemenangan dalam sebuah pertarungan di arena.
Dominasi atau kekuasaan individu terhadap individu yang lain sangat bergantung pada habitus, akumulasi modal dan strategi penempatan modal dalam  arena  kontestasi.    Kekuasaan  akan  melahirkan  ketidaksetaraan, dominasi  kelompok  penguasa  terhadap  kelompok  yang  dikuasai.  Bagi Bordieu,  kekuasaan  selalu  berkaitan  dengan  kekerasan  yang  tercipta. Bordieu mempopulerkan kekerasan simbolik sebagai kontribusinya dalam khasanah ilmu sosial (Alfian, 2023). Kekerasan simbolik diartikan sebagai kekerasan  yang  berlangsung  dengan  persetujuan  tersirat  dari  korbannya sejauh  mereka  tidak  sadar  melakukan  atau  menderitanya  (Haryatmoko, 2007). Kekuasaan simbolik bisa memaksakan pemaknaan secara sah dengan menyembunyikan hubungan kekuatan yang merupakan dasar kekuasaannya.  Melalui  mekanisme  ini,  pihak  yang  didominasi  tidak menyadari  adanya  pemaksaan  yang  menumbuhkan  perasaan  bahwa  itu sebuah kewajaran yang dapat diterima.
Kekerasan  simbolik  ini  beroperasi  melalui  bahasa  atau  wacana. Kekerasan  itu  disebut  simbolik  karena  dampaknya  tidak  terlihat  seperti dampak  kekerasan  fisik  atau  kekerasan  verbal  maupun  psikologis.  Tidak terlihat adanya luka, akibat traumatik, tidak ada ketakutan atau kegelisahan, bahkan korban tidak merasa telah didominasi atau dimanipulasi. Kekerasan simbolik terjadi karena pengakuan dan ketidaktahuan dari yang didominasi. Hanya  saja  prinsip  simbolis  diketahui  dan  diterima,  baik  oleh  yang menguasai maupun yang dikuasai. Prinsip simbolis ini berupa bahasa, cara berpikir,  cara  kerja  dan  cara  bertindak  sehingga  pada  akhirnya  akan menentukan pula cara bertindak individu (Haryatmoko, 2010: 127-128).
Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekerasan simbolik yang terjadi dalam  problem  marginalisasi  anak  berkebutuhan  khusus  di  Surakarta? Sebagian  besar  cerita  yang  dikumpulkan  dari  3  kecamatan  di  Surakarta sebelumnya  mengungkapkan  kekerasan  fisik,  verbal  dan  psikologis terhadap  anak-anak  berkebutuhan  khusus  baik  di  lingkungan  pendidikan
maupun  di  lingkungan  masyarakat  yang  lebih  luas.  Pem- bully -an, perundungan, sikap dan tatapan sinis serta perilaku kasar dari teman-teman sebaya, guru, tetangga dan masyarakat yang kurang paham terhadap kondisi mereka membuktikan hal tersebut.
Kekerasan simbolik yang terjadi pada anak-anak berkebutuhan khusus di  Surakarta  dapat  diidentifikasi  ketika  penulis  terlibat  dalam  konsultasi orang tua anak berkebutuhan khusus. Itu berarti, arena atau ranah kekerasan simbolik itu terjadi dalam keluarga.  Dua kasus berikut menggambarkan hal itu:  Kasus pertama ,  seorang  ibu  muda  yang  memiliki  anak  berkebutuhan khusus  dan  belum  memiliki  pengalaman  parenting  menceritakan  keadaan anaknya. Ibu dari anak berkebutuhan khusus tersebut menjelaskan kondisi anak  yang  mengalami  gangguan  emosional.  Walaupun  tergolong  ABK kategori ringan, Ibu ABK ini menghadapi kondisi keluarga yang agak rumit dimana suaminya bekerja di luar kota. Ketika ayah ABK libur kerja pulang ke  rumah,  dia  cenderung  memberikan  hadiah  tanpa  komunikasi  dengan ibunya. Kondisi ini diperburuk  ketika anak bertemu ayahnya, permintaan apapun  dari  anaknya  selalu  dituruti  ayahnya.  Dampaknya,  anak  ABK  ini lebih  dekat  kepada  ayahnya  karena  merasa  ayah  sebagai  sosok  yang menuruti kemauannya. Ketika ayah ABK ini bekerja di luar kota, ibu merasa kesusahan  untuk  mendidik  anak  karena  sering  memberontak  dan  tidak menghiraukan nasehat ibunya. Ketimpangan ini terjadi karena suami tidak melibatkan istri dengan memberikan reward kepada anak.
Dalam  kasus  ini,  dominasi  tercipta  dari  ayah  ke  anaknya  melalui pemberian hadiah. Bagi si ayah, pemberian hadiah dan menuruti kemauan anak  yang  terus-menerus  merupakan  ungkapan  kasih  sayang  yang  wajar kepada anaknya. Meski demikian, hal tersebut menciptakan ketergantungan kepada anak dan menciptakan konflik antara istri dengan anaknya. Dalam perspektif  kekerasan  simbolik  Bordieu,  pemberian  hadiah  dan  menuruti kemauan  anak  yang  terus-menerus  menjadi  kekerasan  simbolik.  Lewat pemberian  hadiah,  si  anak  tidak  merasa  didominasi  oleh  si  ayah,  sama halnya dengan si istri. Istri menjadi bergantung kepada suami yang dalam ranah keluarga lebih memilliki banyak modal, terutama modal ekonomi. Si istri pun menganggap pemberian hadiah dan selalu  menuruti keinginan si anak atas nama rasa kasih sayang sebagai suatu hal yang wajar. Dominasi
dari  si  ayah  terhadap  istri  misalnya  tampak  ketika  ia  memberikan  hadiah kepada  anak  tanpa  berkomunikasi  terlebih  dahulu  dengan  istrinya.  Sadar atau tidak sadar, si ayah merasa bahwa ia adalah penopang utama ekonomi keluarga,  dengan  kata  lain  dia  memiliki  modal  ekonomi  yang  lebih  kuat daripada    istrinya  dalam  kontestasi  modal  di  keluarga.  Si  istri  tidak  bisa berbuat  banyak  dan  menganggap  itu  sebagai  hal  yang  wajar.  Sehingga  ia kesulitan  ketika  anaknya  sering  memberontak  dan  tidak  menghiraukan nasehatnya saat ayahnya berada di luar kota. Si anak pun merasa peran ayah yang  penting  bagi  hidupnya,  dan  baginya  itu  merupakan  suatu  hal  yang wajar,  bisa  diterima  berdasarkan  kontribusi  ayahnya  dalam  memberikan hadiah dan menuruti kemauannya.
Cerita  tersebut  meggambarkan  dominasi  seorang  ayah  dalam keluarga.  Dominasi  si  ayah  merupakan  bentuk  dominasi  khas  masyarakat patriarkis  sebagai  habitusnya.  Habitus  masyarakat  yang  patriarkis menempatkan pihak laki-laki sebagai pihak yang dominan dalam keluarga. Segala keputusan baik dari hal  yang paling penting maupun yang remeh- temeh ada di tangan laki-laki atau dalam hal ini ayah. Habitus membentuk diposisi kecenderungan bertindak dari seorang agen atau aktor dalam suatu ranah. Habitus patriarkis dalam arena keluarga secara sadar atau tanpa sadar mengarahkan  tindakan  seorang  ayah  yang  tidak  berkonsultasi  dengan istrinya  terlebih  dahulu  untuk  memberikan  hadiah  bagi  anak,  meski  atas nama rasa sayang sekalipun.
Habitus  masyarakat  patriarkis  sudah  sejak  lama  berkembang  dalam masyarakat tradisional, dan tetap berlanjut dalam masyarakat modern. Pada masyarakat  modern  di  mana  perubahan  sosial  menjadi  luar  biasa,  tempat kerja seseorang bisa menjadi sangat fleksibel. Pada masyarakat tradisional, seperti  masyarakat  agraris,  tempat  kerja  biasanya  tidak  terlalu  jauh  dari rumahnya. Setiap hari anggota keluarga bisa berkumpul secara penuh, tanpa terpisah secara ruang dan jarak. Misalnya, keluarga petani di desa. Hal ini tentu  saja  berbeda  dalam  keluarga  modern  yang  banyak  di  perkotaan. Seorang suami bisa saja tinggal berjauhan untuk waktu tertentu dari istri dan anaknya  karena  alasan  pekerjaan.  Konsekuensinya  perhatian  kepada anaknya tidak bisa secara penuh, sehingga momen liburan bersama keluarga merupakan  momen  yang  sangat  berharga  untuk  memperhatikan  keluarga,
termasuk  menuruti  apapun  kemauan  anak.  Atas  nama  perhatian  kepada keluarga,  terlebih  rasa  sayang  kepada  anak,  si  ayah  secara  tanpa  sadar kemudian  menegaskan  dominasinya  dalam  keluarga  dengan  menuruti apapun kemauan si anak. Dapat dilihat bahwa perubahan model kehidupan kerja pada masyarakat modern di perkotaan saat ini semakin memperkuat habitus patriarkis dalam keluarga.
Ketimpangan  antara  peran  si  ayah  dan  si  ibu  dalam  pendidikan  anak membentuk habitus bagi si anak dalam keluarga. Si anak tentu akan lebih menghargai  peran  ayah  daripada  peran  ibu  dalam  keluarga.  Dengan  itu habitus  patriarkis  juga  ditanamkan  dan  diinternalisasi  oleh  si  anak,  yang tentu saja menentukan disposisi kecenderungan tindakan sosialnya di masa depan. Dalam relasi sosial, kecenderungan untuk bergaul si anak ditentukan oleh seberapa besar dan sering pemberian orang lain terhadapnya. Si anak cenderung  untuk  menganggap  orang  yang  bernilai  baginya  adalah  orang yang memberikannya banyak hadiah dan mengikuti kemauannya. Dengan kata  lain,  nilai  materialistik  menjadi  ukuran  penting  dalam  pergaulan dengan  orang  lain.  Hemat  penulis,  hal  ini  juga  merupakan  cerminan masyarakat  Surakarta,  bahkan  Jawa  umumnya.  Ini  terlihat  bila  seseorang atau  suatu  keluarga  berniat  mengunjungi  orang  atau  keluarga  yang  lain untuk  suatu  urusan,  mereka  harus  membawa  semacam  buah  tangan  atau oleh-oleh. Atau bila bepergian jauh, seseorang dalam suatu keluarga ketika pulang  biasanya  membawa  oleh-oleh  yang  dinanti-nantikan  oleh  para anggota  keluarga.  Jika  itu  tidak  dilakukan,  maka  muncul  penilaian  yang kurang baik atau kekecewaan terhadap anggota keluarga yang diharapkan membawa oleh-oleh itu.
Dari aspek modal, kasus di atas jelas menunjukkan dominasi seorang ayah lewat kepemilikan modal yang dimiliki, dalam hal ini modal ekonomi. Ayah merupakan tulang punggung ekonomi dalam keluarga, sementara si ibu  merupakan  ibu  rumah  tangga.  Kondisi  seperti  ini  tentu  tidak menguntungkan si ibu karena masyarakat seringkali menganggap jauh lebih penting pihak yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, daripada ibu  rumah  tangga  yang  lebih  banyak  di  rumah  untuk  merawat  anak  dan mengurus  rumah.  Tentu  saja  ini  merupakan  sebuah  ketidakadilan  gender yang  luar  biasa,  meskipun  masyarakat  sering  menganggap  hal  ini  masih
sebagai  sesuatu  yang  wajar.  Ini  juga  merupakan  kekerasan  simbolik terhadap pihak ibu atau perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga.  Hal  ini  pun  tidak  terlepas  dari  habitus  masyarakat  yang  masih patriarkis meskipun sudah memasuki model kehidupan yang modern.
Kekerasan simbolik tampak ketika dominasi ayah melalui pemberian hadiah kepada anak memungkinkan anak menjadi  pencipta konflik antara ayah  dan  ibunya.  Hubungan  antara  ayah,  ibu  dan  anak  secara  sosiologis merupakan  hubungan  tigaan  ( triadic ),  yang  melibatkan  tiga  anggota  atau tiga  pihak.  Ini  tentu  berbeda  dengan  hubungan  duaan  ( diyadic )  yang melibatkan hanya dua orang atau dua kelompok, seperti hubungan suami- istri (ayah-ibu) dalam keluarga. Dalam hubungan tigaan di keluarga, anak bisa  memainkan  peran  sebagai  sumber  atau  pencipta  konflik.  Anak  bisa menjadi pengadu domba ( divider and conqueror ) antara ayah dan ibu. Anak bisa  berpihak  pada  salah  satu  pihak,  entah  ayah  ataupun  ibu  berdasarkan alasan tertentu. Kasus di atas jelas menunjukkan bahwa anak lebih berpihak kepada  ayah  karena  ayah  selalu  memberikan  hadiah  kepada  anaknya  saat dia pulang ke rumah waktu liburan. Di sisi lain, si anak mengembangkan konflik  terhadap ibunya  ketika menentang didikan ibunya saat  ayah tidak berada  di  rumah.  Konflik  tercipta  karena  dominasi  ayah  yang mencerminkan  habitus  patriarkis  dan  modal  ekonomi  terhadap  ibu meskipun  keluarga  itu  adalah  contoh  dari  keluarga  modern.  Anak memainkan  peran  sebagai  pihak  yang  lebih  berpihak  pada  ayah  dan cenderung  memusuhi  ibunya.  Pada  titik  inilah,  konflik  menciptakan kekerasan  simbolik  dalam  keluarga.  Ayah  melakukan  kekerasan  simbolik terhadap ibu lewat dominasi modal ekonomi dan habitus patriarkisnya. Jadi, kekerasan  simbolik  ayah  terhadap  anak  melalui  pemberian  hadiah menciptakan konflik kepada ibu. Sebaliknya pun sama, konflik antara ayah dan  ibu  menciptakan  kekerasan  simbolik  ayah  kepada  ibu.  Baik  anak maupun ibu menjadi korban kekerasan simbolik sang ayah.
Kasus kedua yang lebih kompleks adalah anak berkebutuhan khusus dengan  kategori  ringan  yaitu  gangguan  emosi  perilaku.  Menurut  hasil asesmen,  anak  berkebutuhan  khusus  tersebut  memiliki  sikap  manipulatif dan  suka  memukul  temannya.  ABK  ini  tinggal  bersama  kakek  dan neneknya.  Permasalahan  yang  dihadapi  justru  bermuara  dari  masalah
keluarga  yang  cukup  berat.  Permasalahan  itu  membuat  orang  tua  ABK masih  belum  mampu  menerima  kondisi  dan  keberadaan  anaknya.  Pada situasi lain, anak sering mendapatkan pelampiasan emosi orang tua ABK. Orang  tua  asuh  ABK,  kakek  dan  neneknya  mendidiknya  terlalu  kaku sehingga  menimbulkan  tekanan  psikologis  pada  ABK.  Orang  tua  asuh sering memberikan hukuman kepada ABK jika melakukan kesalahan.
Kasus ini memang cukup berat karena problem dasarnya terletak pada seorang ibu yang belum mampu menerima kondisi dan keberadaan anaknya. Si anak merupakan hasil dari hubungan yang tidak dikehendaki oleh ibunya dengan  calon  ayahnya.  Si  ibu  terlibat  dalam  pergaulan  bebas  di  Jakarta, bertemu seorang lelaki yang tidak diharapkan oleh si ibu. Si ibu sendiri pada masa lalunya merupakan anak yang datang dari keluarga yang bercerai. Si ibu  kemudian  diasuh  oleh  sebuah  keluarga  yang  kelak  menjadi  orang  tua asuhnya, sekaligus menjadi kakek dan nenek bagi anaknya. Bagaimanapun, penerimaan kondisi dan keberadaan si anak sangat menentukan hidup anak itu sendiri sepanjang hidupnya. Penolakan terhadap kondisi dan keberadaan anak mengakibatkan anak itu tidak bisa menerima dirinya sendiri dan orang lain.  Hemat  penulis,  tidak  mengakui  keberadaan  anak  dan  kondisinya merupakan suatu jenis kekerasan eksistensial, sesuatu yang tidak ada dalam perspektif  Bourdieu.  Latar  belakang  seperti  ini  tentu  sangat  berpengaruh dalam proses habituasi si anak di keluarga.
Kekerasan simbolik dapat ditemukan dalam kasus ini terutama pada model  pendidikan  yang  terlalu  kaku  terhadap  anak.  Setiap  kali  anak melakukan  kesalahan,  selalu  ada  hukuman  yang  menyertainya.  Di  satu pihak, orang tua asuh dan kakek-nenek rupanya menganggap bahwa model pendidikan seperti itu sebagai suatu hal yang wajar saja. Di pihak lain, si anak  beranggapan  bahwa  memang  wajar  kalau  setiapkali  dia  melakukan kesalahan,  dia  pantas  mendapatkan  hukuman.  Tentu  saja,  sudah  bisa dibayangkan bahwa kebiasaan keluarga seperti itu akan membentuk habitus dalam  diri  si  anak  sebagai  orang  yang  suka  menghukum,  tidak  bisa mentoleransi  kesalahan.  Padahal  kesalahan  itu  merupakan  suatu  hal  yang manusiawi.  Setiap  manusia  pasti  pernah  melakukan  kesalahan,  dan  tidak setiap  kesalahan  mesti  mendapatkan  hukuman.  Tentu  saja  hukuman  itu tergantung  pada  derajat  kesalahan  dan  akibat  yang  ditimbulkannya.
Tindakan orang tua asuh dan kake-neneknya yang suka menghukum seperti itu  menggambarkan  juga  habitus  keluarga  tersebut  yang  cenderung  kaku dan  suka  menghukum.  Habitus  keluarga  yang  kaku  dan  tidak  bisa mentoleransi kesalahan berefek pada anak yang juga bersikap kaku dalam interaksi sosial. Hal ini tentu saja menyulitkan dirinya dalam kehidupannya ke depan, apalagi  dia termasuk anak berkebutuhan khusus. Pendidikan yang terlalu  kaku  karena  berlandaskan  hukuman  menciptakan  kecenderungan kepada anak yang tidak mentoleransi kesalahan orang lain. Itu terlihat ketika anak  tersebut  memukul  temannya  yang  dianggapnya  bersalah.  Problem tentu  saja  menjadi  kompleks  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  kekerasan eksistensial yang dialami si anak.
Si anak dititipkan pada kakek dan nenek juga menjelaskan dominasi karena  perbedaan  modal  yang  dimiliki,  terutama  modal  ekonomi,  modal sosial  dan  modal  kultural.  Kakek  dan  nenek    anak  tersebut  merupakan keluarga  yang  mapan  secara  ekonomi,  juga  terpandang  di  masyarakat. Keluarga tersebut sanggup menguliahkan ibu dari si anak tersebut. Kakek dan nenek memiliki jaringan pertemanan yang luas, dimana   mereka bisa mencarikan  calon  suami  yang  tepat  bagi  anaknya.  Beberapa  kali  mereka menawarkan calon suami yang mapan secara ekonomi kepada ibu dari anak tersebut,  tetapi  selalu  ditolaknya.  Mereka  juga  merupakan  keluarga  Jawa yang  ketat  dalam  hal  sopan  santun,  layaknya  keluarga  Jawa  umumnya. Selain  itu,  keluarga  asuh  merupakan  keluarga  yang  sangat  Islami,  kental nuansa religiusnya. Ini tentu berbeda dengan si ibu  yang sedang berkuliah di  Semarang,  secara  ekonomi  belum  mampu  untuk  membangun  keluarga yang baru. Kepemilikan modal ekonomi, sosial dan kultural yang dimiliki oleh orang tua asuh menegaskan dominasi mereka atas si ibu dan anaknya. Dengan  dominasi  modal  yang  didukung  oleh  habitus  keluarga  yang cenderung kaku dan berbasis hukuman dalam mendidik anak, maka tidaklah mengherankan  bila  orang  tua  asuh  tersebut  kemudian  menerapkan  model pendidikan yang kaku dan berbasis hukuman kepada ABK tersebut dalam keluarga mereka. Jadi,  tindakan dan perilaku kekerasan yang muncul dan dilakukan  oleh  si  ABK  pada  anak-anak  yang  lain  merupakan  akibat kekerasan  simbolik  dalam  pendidikan  yang  ia  terima  di  keluarganya  dan kekerasan eksistensial yang dialaminya dalam hubungan dengan ibunya.
Keseluruhan cerita tentang marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta  sesungguhnya  menampakkan  kekerasan  simbolik  terhadap mereka. Secara kasat mata, kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan fisik,  verbal,  emosional-psikologis.  Tetapi  pertanyaan  yang  tersisa  adalah atas alasan apa para pelaku melakukan hal tersebut kepada mereka? Di sini, tampaknya  para  pelaku  menganggap  bahwa  anak-anak  berkebutuhan khusus  itu  merupakan  kelompok  sosial  yang  berbeda  dan  mengalami kekurangan.  Faktor  kekurangan  dan  keberbedaan  baik  dari  segi  mental maupun fisik menjadikan mereka sebagai pihak yang mudah dikorbankan dalam kehidupan sosial. Ketika lingkungan sosial memperlakukan mereka secara diskriminatif penuh kekerasan, masyarakat cenderung menganggap hal  tersebut  sebagaai  kewajaran. Di sisi  lain, perlakuan tersebut  dianggap wajar oleh korban karena kesadaran akan keterbatasan yang mereka alami membuat mereka tidak berdaya untuk melawan.
Mewajarkan perilaku kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus juga  sangat  jelas  dalam  kasus  dimana  anak  berkebutuhan  khusus  itu dianggap sebagai anak yang kerasukan hantu. Oleh karena itu, anak tersebut harus  dibawa  ke  orang  pintar  (dukun).  Ia  pun  dijauhi,  dipanggil  dengan sebutan  negatif  dan  orang  tidak  mau  menyentuh  mereka.  Cerita  ini sebenarnya  menunjukkan  mayarakat  kita  yang  mewajarkan  kekerasan, terutama bagi pihak-pihak yang mudah dikorbankan. Sebagai perbandingan (dalam  Rene  Girard,  1977:  29),  pada  masyarakat  Yunani  klasik,  ketika seorang menggantung diri, tubuhnya dianggap impure (tidak murni/penuh dosa).  Maka,  pohon  dan  segala  sesuatu  yang  ada  di  sekitarnya  dimana  ia berdiri  dianggap impure .  Wilayah  yang impure itu  seperti  medan  magnet yang memancarkan kekerasan. Semakin jauh sebuah tempat dari tubuh itu, impuritas semakin  berkurang.  Begitupun  dengan  orang  yang  melakukan pertumpahan darah. Orang takut berbicara atau menyentuh mereka karena takut ketularan kekerasan. Purifikasi dilakukan setelah mereka pergi. Hal ini juga sama pada beberapa masyarakat yang menganggap menderita penyakit menular seperti cacar. Penyakit tersebut dianggap mempunyai dewa. Orang yang menderita sakit tersebut  mesti  dipersembahkan kepada dewa itu.  Itu berarti  ia  harus  diasingkan  dari  komunitasnya  dan  berada  di  bawah pengawasan  seorang  imam  yang  telah  ditugaskan  untuk  itu.  Imam  ini
mengambil  bagian  dalam  kekuatan  dewa  itu  dan  kebal  terhadap kekerasan/penyakit dari dewa itu.
Perbandingan seperti di atas adalah perbandingan dengan masyarakat- masyarakat  manusia  pada  zaman  primitif.  Tetapi,  lebih  dari  sekedar perbandingan,  dari  perspektif  Bourdieu,  begitu  mudahnya  para  anak berkebutuhan  khusus  didiskriminasi  dengan  menganggap  mereka  sebagai dirasuki  hantu  dan  karenanya  harus  dibawa  ke  dukun  mengungkapkan habitus masyarakat kita yang mirip dengan dan kelanjutan dari masyarakat primitif.  Tidaklah  mengherankan  jika  habitus  perdukunan  merupakan warisan  dari  zaman  primitif  tersebut  masih  tersisa  sampai  sekarang. Sebagaimana diketahui, praktek perdukunan merupakan praktek yang biasa dilakukan  di  berbagai  kelompok  masyarakat  di  Indonesia  termasuk  di Surakarta, dan masyarakat menganggap wajar jika membawa anak ke dukun untuk pengobatannya. Peran si dukun serupa dengan peran si imam dalam masyarakat  primitif  tadi  yaitu  melakukan  purifikasi;  yang  berarti menghilangkan  kekerasan  dari  pelaku,  korban  dan  masyarakat.  Meski demikian, purifikasi itu tidak lain merupakan kekerasan simbolik. Si dukun berkuasa  atas  ABK  dan  masyarakat  (termasuk  orang  tua  ABK)  karena modal  simbolik  yang  dimilikinya.  Habitus  seperti  itu  akan  semakin dipertahankan  manakala  ketidakdilan  substansial  tetap  dibiarkan  oleh negara dan masyarakat  disertai dominasi  modal ekonomi,  sosial,  kultural, simbolik  baik  antar  anggota  dalam  keluarga,  maupun  antar  aktor  dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Marginalisasi anak berkebutuhan khusus di Surakarta terjadi baik di lingkungan  pendidikan,  maupun  di  lingkungan  masyarakat,  utamanya keluarga  dan  ketetanggaan.  Dari  perspektif  teori  keadilan  Rawlsian, marginalisasi  terhadap  anak  berkebutuhan  khusus  itu  merupakan  wujud nyata  ketidakadilan  substansial  terhadap  mereka.  Ini  tampak  pada lingkungan  pendidikan  terutama  sekolah  umum  tidak  mengutamakan fasilitas dan kenyamanan belajar bagi mereka. Di lingkungan sosial, masih muncul  ketidakadilan  substansial  dimana  negara  kurang  memperhatikan kondisi ekonomi dari anak berkebutuhan khusus yang berasal dari keluarga
miskin.  Meski  demikian,  marginalisasi  itu  tidak  hanya  berkaitan  dengan struktur distribusi material seperti akses dan fasilitas publik yang memadai bagi  mereka,  tetapi  juga  terkait  dengan  kekerasan  simbolik  yang  mereka alami.  Kekerasan simbolik agak berbeda dengan  jenis kekerasan yang lain seperti  fisik,  verbal,  psikologis,  seksual,  dan  lain-lain.  Semua  yang disebutkan  selain  kekerasan  simbolik  itu  jelas  nyata  efeknya,  akan  tetapi kekerasan  simbolik  membuat  korban  tidak  merasakannya  sebagai  sebuah kekerasan,  bahkan  menganggapnya  wajar.  Dua  kasus  yang  diajukan  di bagian pembahasan mencerminkan terjadinya kekerasan simbolik terhadap anak berkebutuhan khusus, kekerasan yang bahkan dilakukan oleh orang tua kandung  ataupun  orang  tua  asuhnya.  Kasus  pertama    tentang  kasus pemberian  hadiah  oleh  ayah  kepada  anaknya  yang  memicu  konflik  dalam keluarga. Dominasi ayah karena habitus patriarkis dan modal ekonomi yang dimiliki menjadikan ibu dan anak sebagai korban kekerasn simbolik. Kasus kedua  bercerita  tentang  habitus  keluarga  yang  mendidik  anak  berbasis hukuman  disertai  dominasi  modal  ekonomi,  sosial  dan  kultural  orang  tua asuh  bagi  si  ibu  menjadikan  anak  sebagai  korban  kekerasan  simbolik. Kekerasan  simbolik  juga  terjadi  dalam  kecenderungan  masyarakat  yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus dirasuki hantu, dan karena itu harus  disembukan  oleh  dukun.  Ini  terjadi  karena  masyrakat  yang  masih mewarisi habitus masyarakt primitif, meskipun serentak menjadi bagian dari masyarakat modern perkotaan.
Untuk  mengatasi  ketidakadilan  substansial  terhadap  para  anak berkebutuhan khusus, penulis menganjurkan agar negara memperhatikan dan mengutamakan  fasilitas  publik,  apalagi  pendidikan  untuk  para  anak berkebutuhan  khusus.  Selain  itu,  untuk  mengatasi  kekerasan  simbolik, masyarakat perlu untuk menyadari dan meninggalkan berbagai habitus yang cenderung  mengarahkan  tindakan  setiap  aktor  melakukan  kekerasan simbolik  kepada  anak  berkebutuhan  khusus  seperti  habitus  patriarkis  dan habitus  pendidikan  berbasis  hukuman  dalam  keluarga,  juga  habitus perdukunan  yang  merupakan  sisa-sisa  dari  masyarakt  primitif  dalam masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian,  A.  (2023). Kekerasan  Simbolik  dalam  Wacana  Keagamaan  di Indonesia . Al-Adyan:    Jurnal Studi Lintas Agama, 18(1), 25-50.
Alakhunova,  N., et  al .  (2015). Defining  Marginalization:  An  Assessment Tool. Washington:  The  George  Washington  University,  The  Elliot School of International Affairs & WFTO-Asia.
Arismunandar,  S.  (2009). Pierre  Bourdieu  dan  Pemikirannya  tentang Habitus,  Doxa  dan  Kekerasan  Simbolik .  Program  S3  Ilmu  Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
Berlinda,  L.  M.,  &  Naryoso,  A.  (2018). Kompetensi  Komunikasi  Guru Pendamping  Khusus  di  Sekolah  Inklusi .  Interaksi  Online,  6(4),  411- 422.
Chand,  R.,  et  al.  (2017). Societies  Social  Inequalities  and  Marginalization Marginal Regions in the 21st Century . Slovenia: Springer International Publishing.
Dermawan,  O.  (2013). Strategi  Pembelajaran  Bagi  Anak  Berkebutuhan Khusus di SLB . Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi , 7 (2), 886-897. Dwizatmiko.  (2010). Kuasa  Simbolik  Menurut  Pierre  Bourdieu ;  Telaah Filosofis. Skripsi. Universitas Indonesia: Depok.
Girard, Rene.  (1977). Violence and The Sacred .  Baltimore &  London: The Johns Hopkins University Press.
Haryatmoko,  J.  (2010). Dominasi  Penuh  Muslihat:  Akar  Kekerasan  dan Diskriminasi . PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Haslinda, H. (2019). Partisipasi Perempuan Dalam Dunia Pariwisata . AN- NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 10(1), 92-98.
Indriyani,  R.  (2021). Marginalisasi  Anak  Berkebutuhan  Khusus  di  Kota Malang . Jurnal Ilmiah Potensia , 10(1), 1-11.
Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai . KANAL: Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 189-206.
Layyinah,  A.,  et  al.  (2023). Pengertian  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus . Universitas Negeri Surabaya. Madung,  Otto  Gusti.  (2013). Filsafat  Politik:  Negara  dalam  Bentangan Diskursus Filosofis . Maumere: Penerbit Ledalero.
Nida,  F.  L.  K.  (2018).  Membangun  Konsep  Diri  Bagi  Anak
Berkebutuhan  Khusus.
ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal , 2 (1), 45- 64.
Nock, M., Kazdin, A., Hiripi, È., & Kessler, R. (2007). Lifetime prevalence, correlates,  and persistence  of  oppositional  defiant  disorder:  results from  the  national  comorbidity  survey  replication .  Journal  of  Child Psychology and Psychiatry, 48(7), 703-713.
Pitaloka, E. P. T. R., & Putri, A. K. (2021). Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam  Pelecehan  Seksual  Secara  Verbal  (Catcalling) .  Journal  of Development and Social Change, 4(1), 90-114.
Prasetyo,  A  .  (2022). The  Marginalization  of  Children  with  Disabilities  in Indonesia: A  Case Study . International Journal of Inclusive Education, 26(1), 33-46.
Rakhmayanti, F. & Wiyatmi (2019). Marginalisasi Perempuan Dalam Novel- Novel Karya Suparto Brata . Thesis, Universitas Negeri Yogyakarta.
Raho,  Bernard.  (2008). Sosiologi,  Sebuah  Pengantar .  Maumere:  Penerbit Ledalero, cet. ke-2.
Rohmah,  I.  (2022). Marginalisasi  Anak  Berkebutuhan  Khusus  dalam Pendidikan Inklusi . Jurnal Pendidikan Khusus, 19(2), 111-125.
Syaadah, R., Ary, M. H., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan formal,  Pendidikan  non  formal  Dan  Pendidikan  informal. PEMA (Jurnal  pendidikan  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat),  2(2),  125– 131.
Siregar,  M.  (2016). Teori  “Gado-gado”  Pierre-Felix  Bourdieu .  An  Image Jurnal Studi Kultural, 1, 84-87.
Zara, R. H. & Jatinangsih, O. (2022). Praktik Pendidikan Karakter Bagi Anak Berkebutuhan  Khusus  di  SD  Muhammadiyah  Kota  Madiun .  Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 10(5), 713-727.