## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI:10.30812/rekan.v2i2.1519
Pengaruh Audit Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik

## (Studi Kasus pada Skpd Kota Semarang)
Putri Asih, Widaryanti, Panca.W
STIE Pelita Nusantara Semarang Email Corresponding: putriasihh@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  audit  kinerja  dan  penyajian  laporan keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  publik.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  badan  maupun  dinas  dalam  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota Semarang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Sampel Sensus dan  jumlah  sampel  sebanyak  42  responden.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data primer. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Teknik uji yang  dipakai  adalah  uji  validitas,  uji  reliabilitas,  uji  asumsi  klasik  meliputi  uji normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji  heteroskedastisitas.  Uji  hipotesis  pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel audit kinerja tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  public  sedangkan  penyajian  laporan  keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.
Kata Kunci: Audit Kinerja, Penyajian Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Publik

## Abstract
This  study  aims  to  determine  whether  performance  audits  and  financial statement  presentation  have  an  effect  on  public  accountability.  The  population  in  this study  were  all  agencies  and  offices  included  in  the  Regional  Work  Units  in  Semarang City. Sampling  was done using the Census Sample method  and the number of  samples was  42  respondents.  The  type  of  data  used  is  primary  data.  This  study  uses  a questionnaire  in  data  collection.  The  test  technique  used  is  the  validity  test,  reliability test,  classic  assumption  test  including  normality  test,  multicollinearity  test,  and heteroscedasticity  test.  Hypothesis  testing  in  this  study  uses  multiple  linear  regression analysis. The  performance  audit  has  no  effect  on  public  accountability.  The  presentation  of financial statements has a positive and significant effect on public accountability.
Keywords: Performance Audit, Financial Statement Presentation, and Public Accountability

## REKAN
e-ISSN : 2721-4109
DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047

## Pendahuluan Latar Belakang
Era  reformasi  Indonesia  saat  ini,  sebagian  besar  masyarakat  menuntut  agar pemerintahan  mampu  mengelola  otonomi  daerah  dan  sistem  pengelolaan  keuangan daerah  agar  lebih  baik,  sehingga  pemerintah  dituntut  untuk  menyediakan  semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Besarnya tuntutan  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  akan  menimbulkan  implikasi  bagi sebagian  besar  manajemen  sektor  publik  untuk  memberikan  informasi,  salah  satunya melalui  laporan keuangan. Peggy (2013) menyatakan  bahwa  masyarakat berhak untuk menuntut  pertanggungjawaban  atas  pengaplikasian  serta  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  daerah  tersebut,  karena  kegiatan  pemerintah  adalah  dalam  rangka melaksanakan amanat rakyat.
Besarnya  tuntutan  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  akan  menimbulkan implikasi  bagi  sebagian  besar  manajemen  sektor  publik  untuk  memberikan  informasi, salah  satunya  melalui  laporan  keuangan.  Scott  dalam  Darmawan  (2014)  menyatakan bahwa  keberlangsungan  suatu  organisasi  dipengaruhi  oleh  kemampuannya  dalam menciptakan  informasi  yang  terbuka,  dan  merata  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan.
Akuntabilitas  publik  merupakan  pertanggung  jawaban  pemerintah  kepada masyarakat terkait dengan kegiatan yang menjadi tanggungjawabanya melalui penyajian laporan  keuangan  (Deddy  &  Sherly,  2010  dalam  Rahayu,  2011).  Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi  yang dapat  dipertanggungjawabkan dalam pemberian  informasi  dan  pengungkapan  atas  aktivitas  dan  kinerja  finansial  kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Besarnya  tuntutan  terhadap  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  akan  menimbulkan implikasi  bagi  sebagian  besar  manajemen  sektor  publik  untuk  memberikan  informasi, salah  satunya  melalui  laporan  keuangan.  Scott  dalam  Darmawan  (2014)  menyatakan bahwa  keberlangsungan  suatu  organisasi  dipengaruhi  oleh  kemampuannya  dalam menciptakan  informasi  yang  terbuka,  dan  merata  bagi  semua  pihak  yang berkepentingan.
Dalam  meningkatkan  sistem  akuntabilitas  maka  harus  diketahui  faktor  apa  saja yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, faktor tersebut salah satunya adalah penyajian laporan  keuangan.  Mardiasmo  (2004),  menyatakan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan oleh  pemerintah  daerah  adalah  untuk  memberikan  informasi  yang  digunakan  dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan  pengelolaan (stewardship) serta  dapat memberikan  informasi  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  kinerja  manajerial  dan organisasionalnya.
Oleh  sebab  itu,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  pihak  pertanggungjawaban  publik melakukan  rekayasa  atas  tindakan-tindakan  yang  berhubungan  dengan  laporan

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
keuangan agar pertanggungjawaban yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari manipulasi data yang tidak dapat dihindarkan. Adapun variabel penelitian yang digunakan yaitu Audit Kinerja dan Penyajian Laporan Keuangan  (variabel  independent),  serta  Akuntabilitas  Publik  (variabel  dependen). Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh audit kinerja dan penyajian laporan keuangan secara parsial maupun simultan  terhadap akuntabilitas publik.

## Landasan Teori Akuntabilitas Publik
Menurut  Mardiasmo  (2009)  akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi  amanah (principal) yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut.
Pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus  dapat  menjadi  subjek  atas pemberian  informasi  dalam  rangka  memenuhi  hak-hak  publik,  yaitu  hak  untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.
Secara umum akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan  laporan  yang  memuaskan  atas  tindakan  sebagai  wewenang  yang  dimiliki atau diterima (satisfactory report), dan kewajiban membuktikan kinerja yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Akuntabilitas publik dapat dibagi menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan  akuntabilitas  horisontal.  Menurut  Mardiasmo  (2009)  Akuntabilitas  vertikal  adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, dari dinas ke pemerintahan daerah (pemerintah pusat).

## Tingkatan Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas dapat dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap  yang lebih banyak membutuhkan ukuran obyektif ke ukuran subyektif (Sadijarto, 2000) antara lain: a. Probity and legality accountability
Hal  ini  menyangkut  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  sesuai  dengan  anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Process accountability
Dalam  hal  ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukiuran dalam  melaksanakan kegiatan yang ditentukan.
c. Performance accountability
Pada level ini dilihat apakah kegiatan sudah efisien.
d . Program accountability
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penetapan  dan  pencapaian  tujuan  yeng  telah  ditetapkan tersebut.
e. Policy accountability

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
Dalam  tahap  ini  dilakukan  pemilihan  berbagai  kebijakan  yang  akan  ditetapkan  atau tidak.

## Dimensi Akuntabilitas Publik
Dimensi  yang  harus  dipenuhi  dalam  pemenuhan  akuntabilitas  publik  menurut Mardiasmo (2009) dibagi menjadi empat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Elwood bahwa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik  antara lain:
a. Akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum,  akuntabilitas  kejujuran  terkait    dengan penghindaran  penyalahgunaan  jabatan,  sedangkan  akuntabilitas  hukum  terkait dengan  jaminan  adanya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  peraturan  lain  yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
b. Akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  proses  terkait  dengan  apakah    prosedur  yang digunakan  dalam  melaksanakan  tugas  sudah  cukup  baik  dalam  hal  kecukupan sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi  manajemen,  dan  prosedur administrasi.
c. Akuntabilitas program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan  yang  akan  ditetapkan  dapat  dicapai  atau  tidak,  dan  apakah  telah mempertimbangkan  alternative  program  yang  memberikan  hasil  optimal  dengan biaya minimal.
d. Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas kebijakan
terkait dengan
pertanggungjawaban  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  atas  kebijakan  yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

## Ciri-ciri Pemerintahan Sektor Publik yang Akuntabel
Pengelolaan  keuangan  yang  baik  membuat  setiap  aktivitas  yang  dilakukan  oleh sektor publik dapat dipertanggungjawabkan secara financial. Oleh karena itu dibutuhkan adanya  informasi  yang  transparan  dan  akuntabel  dalam  melaksanakan  kinerja  dan tindakan seseorang badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  (Halim  dan  Iqbal, 2012). Ciri-ciri pemerintah yang akuntabel yaitu :
a. Mampu  menyajikan  informasi  penyelenggaraan  pemerintah  secara  terbuka,  cepat, dan tepat kepada masyarakat.
b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
d. Mampu  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses pembangunan pemerintah.
e. Adanya sarana kepada publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah.
Lembaga sektor publik dapat dikatakan akuntabel apabila dapat menjalankan fungsinya secara  maksimal  yaitu  memberikan  pelayanan  publik  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan hak publik serta melengkapi adanya bukti pertanggungjawaban atas kinerja mereka.

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
Untuk  meningkatkan  akuntabilitas  publik,  pemerintah  perlu  mengakses  laporan keuangan  yang  dibuatnya  agar  masyarakat  drngan  mudah  memperoleh  laporan keuangan tersebut (Wahyuni, Herawati 2010).

## Audit Kinerja
Mardiasmo  (2009)  mengatakan  bahwa  audit  kinerja  adalah  pemeriksaan  terkait kinerja/pengelolaan  keuangan  yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan  yang  bertujuan apakah  laporan  tersebut  sudah  menggambarkan  kejadian  aslinya  dan  apakah pengelolaan itu sudah sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Audit yang dilakukan pada sektor  pemerintah  tidak  hanya  terbatas  pada  audit  atas  laporan  keuangan  dan  audit dengan tujuan tertentu, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja pemerintah tersebut.
Menurut  Rai  (2008)  mengatakan  berdasarkan  UU  No.15 tahun  2004  dan  SPKN, audit  kinerja  adalah  audit  yang  dilakukan  secara  objektif  dan  sistematis  terhadap berbagai  macam  bukti  untuk  menilai  kinerja  entitas  yang  diaudit  dalam  hal  ekonomi, efisiensi,  dan  efektifitas  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  kinerja  dan  entitas  yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas public.
Audit  kinerja  memfokuskan  pemerikasaan  pada  tindakan-tindakan  dan  kejadian- kejadian  ekonomi  yang  menggambarkan  kinerja  entitas  atau  fungsi  yang  diaudit. Kinerja  suatu  organisasi  dinilai  baik  jika  organisasi  yang  bersangkutan  mampu melaksanakan  tugas-tugas  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  pada standar  yang  tinggi  dengan  biaya  yang  rendah.  Secara  teknis  kinerja  yang  baik  bagi sustu  organisasi  dicapai  ketika  administrasi  dan  penyedia  jasa  oleh  organisasi  yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efesiensi dan efektif.
Konsep  ekonomi,  efesiensi,  efektivitas  saling  berhubungan  satu  sama  lain  dan tidak  dapat  diartikan/dimaknai  secara  terpisah  atau  sendiri-sendiri.  Konsep  ekonomi memastikan  bahwa  biaya  input  yang  digunakan  dalam  operasional  organisasi  dapat diminimalkan, konsep efesiensi memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan  sumber  daya  yang  tersedia,  konsep  efektivitas  berarti  bahwa  jasa  yang disediakan/dihasilkan oleh organisasi dapat  melayani kebutuhan pengguna  jasa dengan tepat (Ismet Susila 2008).
Sumaryati  dalam  Darmawan  (2014)  menyatakan  bahwa  strategis  audit  kinerja sektor  publik  yaitu  :  pertama,  audit  kinerja  ditujukan  dalam  rangka  penilaian, perbaikkan  dan  peningkatan  kinerja  ekonomi.  Kedua,  audit  kinerja  dilakukan  dalam rangka  peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Ketiga,  audit  kinerja dilakukan  guna  mendorong  terciptanya clean  government , good  government , accountable government baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karakteristik Audit Kinerja
1. Audit  Ekonomi  dan  Efisiensi (Management  audit  and  Operational  audit) Konsep  pertama  yang  ada  dalam  pengelolaan  audit  kinerja  adalah  Ekonomi  yang

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
berkaitan dengan sejauh mana organisasi dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

## 2. Konsep yang kedua yaitu Efisiensi
yang  merupakan  perbandingan  output  atau  input  yang  berkaitan  dengan  standar kinerja  atau  target  yang  telah  ditetapkan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  ekonomi mempunyai  arti  biaya  terendah,  sedangkan  efisiensi  lebih  mengacu  pada perbandingan  terbaik  antara  output  dan  input  yang  telah  terealisasikan.  Audit Ekonomi  dan  Efisiensi  bertujuan  untuk  menentukan  bahwa  suatu  entitas  telah memperoleh,  melindungi,  menggunakan  sumber  dayanya  (  karyawan,  gedung, ruang dan peralatan kantor ) secara ekonomis dan efisien.
3. Audit Efektivitas
Efektivitas  merupakan  tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang ditetapkan.  Audit  Efektivitas  bertujuan  untuk  menentukan  pencapaian  hasil  atau manfaat yang diinginkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## Manfaat Audit Kinerja
Audit  kinerja  bermanfaat  untuk  mengetahui  apakah  sumber  daya  organisasi  telah diperoleh  dan  digunakan  secara  ekonomis,  efisien,  efektif,  dan  tidak  terjadi pemborosan,  kebocoran,  salah  alokasi,  dan  salah  sasaran  dalam  mencapai  tujuan. Dengan  dilakukannya  audit  kinerja stakeholders sektor  publik  dapat  memperoleh informasi yang objektif dan independen mengenai kinerja manajemen sektor public (Widaryanti  et  al.,  2021).  Rahmansyah  Ritonga (2013) audit  sektor  publik  tidak hanya  memeriksa  serta  menilai  kewajaran  laporan  keuangan  sektor  publik,  tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang  berlaku.  Disamping  itu,  auditor  sektor  publik  juga  memeriksa  dan  menilai sifat-sifat  hemat  (ekonomis),  efisien  serta  keefektifan  dari  semua  pekerjaan, pelayanan  atau  program  yang  dilakukan  pemerintah.  Dengan  demikian,  bila kualitas  audit  sektor  publik  rendah,  akan  mengakibatkan  risiko  tuntutan  hukum (legitimasi)  terhadap  pejabat  pemerintah  dan  akan  muncul  kecurangan,  korupsi serta kolusi.

## Penyajian Laporan Keuangan
Bastian  (2006)  mengatakan  bahwa  Laporan  keuangan  sektor  publik  merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas  sektor  publik.  Secara  spesifik  laporan  dapat  menyediakan  informasi  yang relevan    dalam  pengambilan  keputusan  dan  menunjukan  akuntabilitas  entitas  atau sumber daya yang dipercayakan.
Pemerintah merupakan hak publik atas informasi keuangan yang bertanggungjawaban  untuk  memberikan  laporan  keuangan  sebagai  bukti pertanggung  jawaban  dan  pengelolaan (accountability  and  stewardship).
Masyarakat  sebagai  pihak  yang  memberi  kepercayaan  kepada  pemerintah  untuk mengelola  keuangan  publik  berhak  untuk  mendapatkan  informasi  keuangan pemerintah.  Masyarakat  pengguna  pelayanan  publik  membutuhkan  informasi  atas biaya,  harga  dan  kualitas  pelayanan  yang  diberikan  (Mardiasmo,  2009).  Oleh

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
karena  itu,  pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan  informasi  keuangan  yang akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan.  penyajian  laporan  keuangan  sangat  penting karena dapat mengukur sejauh mana kinerja yang sudah dilaksanakan dan menjadi alat bukti apakah kinerja sudah sesuai dengan kriteria akuntabel.

## Karakteristik kualitatif laporan keuangan
Bastian  (2006)  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  keempat  karakteristik  kualitatif laporan keuangan sebagai berikut:
a. Relevan  yaitu  informasi  yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  dapat mempengaruhi  kebutuhan  pengguna  dengan  membantu  mereka  mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini.
b. Andal  yaitu  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan kesalahan  yang  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat diferivikasi.
c. Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  entitas pelaporan lain pada umumnya.
d. Dapat  dipahami  yaitu  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat dipahami  oleh  pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

## Tujuan Penyajian Laporan Keuangan
Nordiawan (2010), tujuan penyajian laporan keuangan adalah :
a. Menyediakan  informasi  mengenai  kecukupan  penerimaan  periode  berjalan  untuk membiayai seluruh pengeluaran
b. Menyediakan  informasi  mengenai  kesesuaian  cara  memperoleh  sumber  daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
e. Menyediakan  informasi  pelaporan  mengenai  posisi  keuangan  dan  kondisi  entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan Laporan  keuangan  pada  dasarnya  adalah  hak  publik,  maka  dari  itu lembaga  sektor  publik  selaku  pihak  manajerial  harus  memberikan  ruang  yang memadai  kepada  stakeholder  baik  dari  internal  maupun  eksternal  dalam mengakses  laporan  keuangan.  Pemerintah  daerah  dituntut  untuk  dapat menyusun  laporan  keuangan  sesuai  standar  akuntansi  yang  diterima  umum (Widaryanti, 2007).

## REKAN

## Kerangka Pemikiran

## Metode Penelitian
Data dikumpulkan menggunakan metode angket. Metode angket yaitu menyebarkan daftar  pernyataan  (kuesioner)  yang  akan  diisi  oleh  responden.  Pengukuran  variabel- variabel  menggunakan  instrumen  berbentuk  pernyataan  tertutup,  sehingga  responden hanya memilih salah satu jawaban yang telah disediakan.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer dalam penelitian  ini diperoleh peneliti secara  langsung  dengan  menyebarkan koesioner kepada  responden,  yaitu  Kepala  Bagian  dan  Staf  Subbagian  Akuntansi,  Kepala  urusan bagian  Keuangan  dan  Admnistrasi  di  masing-masing  Dinas  yang  tergabung  dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
Populasi  merupakan  seluruh  kumpulan  elemen  yang  menunjukkan  ciri-ciri  tertentu dan  dapat  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  (Sanusi,  2014).Populasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  badan  maupun  dinas  yang  termasuk Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota  Semarang,  dengan  jumlah  21  dinas.  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel sensus .

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  Kepala  Bagian  dan  Staf Subbagian  Akuntansi,  Admnistrasi  di  masing-masing  Dinas  yang  tergabung  dalam Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Semarang,  kuesioner  yang  kembali  sebanyak  42 dimana  semuanya  dapat  digunakan  sebesar  100%  dihitung  dari  persentase  jumlah kuesioner yang dibagi.
Hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  masing-masing  kuesioner  memiliki  r  hitung dan  r  tabel  (r  hitung  >  0,2573)  yang  berarti  masing-masing  item  dari  audit  kinerja, penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas publik adalah valid.
Berdasarkan  uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  audit  kinerja,  penyajian  laporan keuangan,  dan  akuntabilitas  publik  dikatakan  realibel  karena  memiliki  nilai  cronbach alpha lebih tinggi dari 0,7.
Hasil  uji  normalitas  menunjukkan  bahwa  model  regresi  berdistribusi  normal  karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,093.
Akuntabilitas Publik (Y) H1+ H2+ H3+ Audit Kinerja (X 1 )
Penyajian
pelaporan keuangan (X 2 )

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF dari kedua variabel bebas masih lebih kecil  dari  10  dan  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  multikolinearitas  diantara  kedua variabel.
Tabel 1

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Untandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) -3,043 1,552 -1,961 ,057 X1_Audit Kinerja ,124 ,150 ,162 ,827 ,413 X2_Penyajian Laporan Keuangan ,124 ,104 ,234 1,192 ,240
Hasil uji Glejser pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa probabilitas untuk semua variabel  independen  tingkat  sig.  >  0,05.  Jadi  dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis
Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 2 Hasil Regresi Linear Berganda Untandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 3,438 2,145 1,602 ,117 X1_Audit Kinerja ,224 ,207 ,185 1,080 ,287 X2_Penyajian Laporan Keuangan ,369 ,144 ,440 2,562 ,014
Berdasarkan  tabel  2  maka  persamaan  regresi  pada  penelitian  ini  dapat  dijelaskan sebagai berikut:
Y =  3,438+0,224AK+0,369PLK+e

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
Tabel 3 Hasil Uji t Untandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 3,438 2,145 1,602 ,117 X1_Audit Kinerja ,224 ,207 ,185 1,080 ,287 X2_Penyajian Laporan Keuangan ,369 ,144 ,440 2,562 ,014

## Sumber: Output SPSS 26, 2021
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut: Audit  Kinerja  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  publik  dengan  tingkat signifikansi  0,287  >  0,05  sedangkan  t  hitung  1,080  <  1,683.  Maka  disimpulkan  H1 ditolak  yang  dapat  dikatakan  bahwa  audit  kinerja  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap akuntabilitas publik.
Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dengan tingkat signifikasi 0,014 < 0,05 sedangkan t hitung 2,562 > t tabel 1,683. Maka disimpulkan H2 diterima  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  secara signifikan terhadap akuntabilitas publik.
Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 22,602 2 11,301 9,729 ,000 a Residual 45,303 39 1,162 Total 67,905 41

## Sumber: Output SPSS 26, 2021
Diketahui hasil uji statistik F pada Tabel 4 dengan  nilai F hitung sebesar 9,729 dengan signifikansi pada tingkat 0,000. Hal ini dapat dijelaskan dengan tingkat signifikansi 5% ( =0,05) dan F hitung 9,729 > F tabel 4,084746 dapat diartikan bahwa audit kinerja dan penyajian  laporan keuangan dapat diartikan  bahwa audit kinerja dan penyajian  laporan

## REKAN
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
keuangan  secara  bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas public.

## Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Adjusted R Std. Error of the Model R R Square Square Estimate 1 ,557 a ,333 ,299 1,07778
Sumber: Output SPSS 26, 2021
Hasil  analisis  regresi  dari  Tabel  5  dapat  diketahui  koefisien  determinasi Adjusted  R Square (R 2 ) sebesar 0,299 atau 29,9% yang berarti audit kinerja dan penyajian laporan keuangan  dapat  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  akuntabilitas  publik  sementara sisanya (100%-29,9% = 70,1%) dijelaskan oleh variabel lain.

## Pembahasan Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  uji  parsial  (uji  t)  menunjukkan  bahwa  audit kinerja  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  publik  ini  menunjukkan  udit  kinerja pada SKPD Kota Semarang berdasarkan hasil tanggapan responden secara keseluruhan dinyatakan  baik, akan tetapi  masih  ada  indikator yang berkreteria cukup  yaitu :  efisien dan efektifitas, sehingga belum memenuhi ketentuan yang berlaku.  Audit ekonomi dan efisiensi  bertujuan  untuk  menentukan  bahwa  suatu  entitas  telah  memperoleh, melindungi,  menggunakan  sumber  dayanya.  Kinerja  suatu  organisasi  dinilai  baik  jika organisasi  yang  bersangkutan  mampu  melaksanakan  tugas-tugas  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  pada  standar  yang  tinggi  dengan  biaya  yang rendah.  Kinerja  yang  baik  bagi  suatu  organisasi  dicapai  ketika  administrasi  dan penyediaan  jasa  oleh  organisasi  yang  bersangkutan  dilakukan  pada  tingkat  yang ekonomis,  efisien  dan  efektif.  Konsep  ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas  saling berhubungan.  Dari  konsep  tersebut  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  penyebab terjadinya  praktik-praktik  adanya  penyimpangan  yang  berhubungan  dengan akuntabilitas  publik,  sehingga  auditkinerja  SKPD  Kota  Semarang  dalam  melakukan pemeriksaan kinerja harus menekankan kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara secara ekonomis, efisien, serta memenuhi sasaran yang efektif.

## Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  uji  parsial  (uji  t)  menunjukkan  bahwa penyajian  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  dan  signifikan.  Bahwa  akuntabilitas publik  merupakan  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  pemerintah  atas  aktivitas- aktivitas dan kinerjanya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian,  melalui  penyajian  laporan  keuangan  yang  baik,  maka  kualitas  penyajian laporan  keuangan  yang  terlaksana  secara  optimal  akan  memberikan  pengaruh  positif

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
terhadap  akuntabilitas  publik  pada  SKPD  Kota  Semarang,  sehingga  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam menyampaikan laporan keuangan.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Audit kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap akuntabilitas publik.
Audit  kinerja  dan  penyajian  laporan  keuangan  secara  bersama-sama  atau  simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

## Saran
Penelitian ini hanya menggunakan beberapa sampel yang ada di SKPD Kota Semarang. Untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  memperluas  wilayah  sampel,  tidak  hanya beberapa  SKPD  diKota  Semarang.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  responden  penelitian banyak  dan  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Penelitian  selanjutnya  sebaiknya menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Hal tersebut dikarenakan  besarnya  adjusted  R²  0,299  atau  29,9%,  dan  sisanya  (100%  -  29,9%  = 70,1%) dijelaskan oleh variabel lain.

## Daftar Pustaka
Abdul  Halim.  2007.  Akuntansi  Sektor Publik  :  Akuntansi  Keuangan  Daerah:  Salemba Empat. Jakarta.
Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Alsesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Transpransi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jepara. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing , Volume 8, Nomor 2 (hlm.137-150).
Ankarat.  2012.  “Penyajian  Laporan  Keuangan”.  Artikel  on-line.  Melalui  <http:// yulimel-s. blogspot.com /2013/09/ teori-akuntansi-penyajian-laporan.html [12/03/14]>
Bastin, Indr. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar . Jakarta : Erlangga.
Hudana,    Revy    Septhian.    2011 .    Pengaruh  Audit    Kinerja    Sektor    Publik    dan Indepedensi  Auditor  terhadap Akuntabilitas  Publik .  Skripsi. UNIKOM. Bandung
https://amp.suara.com/yoursay/2020/06/24/144004/dampak-work-from-home
https://bkd.jabarprov.go.id/artikel/202-dampak-sosial-pandemi-covid-19
https://fajar.co.id/2018/09/13/kepala-bpkad-makasar-terjerat-dugaan-korupsi.1
Indra Bastian. 2007. Audit Sektor Publik. Ed. 2. Salemba Empat: Jakarta

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
I Gusti Agung Rai. 2008.  Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Ismet Susila. 2008. Audit Kinerja Sektor Publik. Inovasi, Volume 5, Nomor 2, (1-23)
Kristianto,  Yudi.  2011. Pengaruh  Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  dan  Audit  Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik (Studi pada Pemerintah Kota  Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
Lintje  Kalangi.  2012.  Peranan  Auditing  Sektor  Publik  Terhadap  Akuntabilitas  Publik Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Auditing.  Volume  3-Nomor  2 (1-8)
Nurhayani, H. (2013). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah  (survey  pada  seluruh  dinas pemerintahan kota bandung). Universitas Komputer Indonesia.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
Mulyana,    Budi.    2006. Pengaruh    Penyajian  Neraca    Daerah    dan    Aksesibilitas Laporan    Keuangan    Terhadap  Transparansi    dan    Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  daerah ,. Jurnal  Akuntansi  pemerintah  Vol  2, No.1. Jakarta.
Mustofa.  2012.  Pengaruh  Penyajian  dan  Aksebilitas  Laporan  Keuangan  Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal , Volume 1, Nomor 1, (hlm. 1-6)
Nasution,  Saufi  Iqbal,  2009. Pengaruh  Penyajian  Neraca  SKPD  dan  Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akntabilitas Pengelolaan Keuangan  SKPD, Skripsi,  Jurusan  Akuntansi,  FakultasEkonomi,  Universitas Sumatera Utara, Medan.
Primayani,  P.R,.  Herawaty,  N.T.,  dan  Darmawan,  N.A.S.  (2014).  Pengaruh  Penyajian dan  Aksebilitas  Laporan  Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bandung). E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No. 1 Tahun 2014).
Putu  Sri  Wahyuni,  dkk.  2014.  Pengaruh  Penyajian  Laporan  keuangan  Daerah  dan Aksebilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Daerah. Volume 2 No.1 Tahun 2014)
Rahayu,  Cici.  2011. Pengaruh  Audit  Kinerja  Sektor  Publik  dan  Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

## REKAN
Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan
Vol. 2 No. 2 September 2021 e-ISSN : 2721-4109 DOI:10.30812/rekan.v2i1.1047
(SKPD)  di  pemerintah  Kota  Cimahi .  Skripsi.  Universitas  Komputer  Indonesia,
Bandung.
Rahmansyah Ritonga. 2013. Optimalisasi Audit Kinerja Instansi Pemerintah.
Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Sektor Publik . Jakarta : Salemba Empat.
Sagala,  Marjuki,  2011, Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  terhadap  Transparansi  dan  Akuntabilitas Pengelolaan  Laporan  Keuangan. Skripsi,  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Sumatera Utara. Medan.
Sande.  Peggy.  2013. Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Aksesibilitas Laporan  Keuangan  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat). Artikel  Skripsi. Universitas Negeri Padang.
Sardjiarto,  A.  (2000).  Akuntabilitas  dan  pengukuran  kinerja  pemerintah.  Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2, No. 2, November 2000: 138 – 150.
Sukhemi,  2010.  Pengaruh  Penyajian  Neraca  Daerah  Terhadap  Akuntabilitas  Keuangan Daerah. Universitas PGRI Yogyakarta.
Supardi,  Deddy.  Wiarty,  Sheirly.  2009.  Peranan  Audit  Kinerja  dalam  Akuntabilitas. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.
Ulum,  Ihyaul.  2009.  Audit  Sektor  Publik Suatu  Pengantar.  Jakarta  :  Bumi Aksara. Wiarty.  2009. Peranan  Audit  Kinerja  dalam  Menunjang  Akuntabilitas  Publik Pemerintah  Kota  Bandung  (Studi  Penelitian  pada  Dinas  Pendapatan). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
Widaryanti. (2007). Etika Bisnis dan Etika Profesi Akuntan. Fokus Ekonomi , 2 (1), 1–
10.
Widaryanti, W., Putra, A., & Timotius, E. (2021). The Implications of Digital Transformation on Developing Human Resources in Business Practice in Indonesian: Analysis of the. International Journal of Business, Economics &
Management , 4 (1), 157–164.
https://doi.org/https://doi.org/10.31295/ijbem.v4n1.1425
Widilestariningtyas,  O.,  dan  Wildani,  O.  (2014).  Pengaruh  audit  kinerja  dan aksesibilitas laporan keuangan. Universitas Komputer Indonesia.
Wulandari, I. (2013). Pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintah kota padang. Artikel. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.