## Rekonstruksi Peraturan Daerah Diskriminatif: Suatu Kajian Yuridis Pada Kasus Jilbabisasi Di Aceh
Maichle Delpiero 1 , Karina Widyadhari Argyapalastri Aryanto Putri 2 , Muhammad Labib Wajdi 3 , Jessica Valencia 4 , Ratih Mulia Fazriati 5
1,2,3,4,5 Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran E-mail: maichle19001@mail.unpad.ac.id 1 , karina19003@mail.unpad.ac.id 2 , muhammad19274@mail.unpad.ac.id 3 , jessica19008@mail.unpad.ac.id 4 , ratih19001@mail.unpad.ac.id 5

## Article History:
Received: 10 April 2022 Revised: 24 April 2022 Accepted: 26 April 2022
Abstract: The  phenomenon  of  (hijab)ization  in educational institutions in Aceh had become an issue among the government and society nowdays. The case began with the practice of raids on students who did not  wear Islamic attire as stipulated in  Article 13 of Aceh  Qanun  Number  11  of  2002  concerning  the Implementation  of  Islamic  Shari'a  in  the  Field  of Aqidah,  Worship  and  Islamic  Syi'ar.  The  reason  is, students  who  are  non-Muslims  are  also  subject  to raids on the basis of violating the obligation to dress Islamically.  With  the  background  of  this  case,  the writer  formulates  two  main  problems,  namely,  first, whether  the  sharia-based  content  in  Aceh  Qanun Number  11  of  2002  is  contrary  to  the  state constitution.  Second,  how  is  the  process  of reconstructing  the  content  of  sharia-based  regional regulations in the case of (hijab)ization in Aceh. This research  uses  normative  juridical  research  which  is sourced from secondary data including primary legal materials  in  the  form  of  legislation  and  secondary legal  materials  in  the  form  of  books,  journals,  and relevant references. This study finds that Article 13 of Aceh  Qanun  Number  11  of  2002  concerning  the Implementation  of  Islamic  Shari'a  in  the  Field  of Aqidah, Worship, and Syi'ar Islam is unconstitutional and a reconstruction effort is needed by adjusting to regulations  at  the  top  level  in  order  to  realize  the fulfillment  of  constitutional  rights  in  the  1945 Constitution. Keywords: Aceh Qanun 11/2022, Discriminatory Regional  Regulations,  Legal Reconstruction, State Constitution.

## PENDAHULUAN
Jika melihat kembali ke dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah  negara  hukum.  Sebagai  sebuah  negara  hukum,  adanya  tatanan  regulasi  yang  jelas merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan yang baik di Indonesia. Hal  ini  dikarenakan  regulasi  tersebut  merupakan  pedoman  dalam  penyelenggaraan  kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selain peraturan yang mengatur secara keseluruhan seperti
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
undang-undang  dan  peraturan  pemerintah,  eksistensi  peraturan  daerah  juga  merupakan  suatu regulasi  yang  penting  dalam  susunan  hierarki  perundang-undangan  di  Indonesia,  sebab  perda merupakan  wujud  dari  eksistensi  pemerintah  daerah  bersama-sama  dengan  DPRD  dalam mewujudkan  keadilan,  keamanan,  kesejahteraan  mamsyarakat,  dan  tertib  sosial  dalam  kerangka perwujudan  otonomi  daerah  berdasarkan  UUD  1945  (Jeffri,  2018).  Kehadiran  perda  pada prinsipnya merupakan upaya untuk mewujudkan desentralisasi secara maksimal di dalam konteks otonomi  daerah.  Dibutuhkannya  instrumen  kebijakan  serta  regulasi  yang  dapat  menampung aspirasi masyarakat di daerah serta untuk mengatasi berbagai masalah yang akan timbul di daerah, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  datang,  menjadi  urgensi  utama  dalam  pemberian kewenangan dan hak kepada pemerintah daerah untuk mermbuat perda (Bunga, 2019). Meskipun pembentukan perda sejatinya merupakan kewenangan dan hak yang timbul dari upaya perwujudan otonomi daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, pembentukan perda harus tetap sesuai dan mengacu pada kaidah penyusunan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam  proses  perencanaan, penyusunan,  pembahasan,  penetapan,  hingga  pengundangannya  yang  menjadi  landasan  yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat pusat maupun daerah, agar perda tersebut  dapat  berlaku  dan  diberlakukan  sesuai  dengan  tujuan  sebagaimana  mestinya  di masyarakat.
Adanya otonomi daerah yang memberika kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang salah satunya adalah membentuk  kebijakan  dan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada  di  tengah masyarakat  daerah  tersebut,  saat  ini,  membuat  banyaknya  perda  yang  diberlakukan  dengan pengaturan  yang  berbeda-beda  di  setiap  daerahnya.  Dikutip  dari  situs  mediaindonesia.com, menurut pemaparan DIRJEN Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni  Sumarsono,  per  tahun  2022  terdapat  sebanyak  30.000  Peraturan  Daerah/Peraturan  Kepala Daerah  di  wilayah  Indonesia  secara  keseluruhan.  Beragamnya  kultur  dan  budaya  yang  dimiliki msayarakat  Indonesia  menyebabkan  tidak  sedikit  perda  yang  memiliki  sifat  kedaerahan,  yang mengadopsi dan menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, dan kebiasaan yang dianut masyarakat di suatu  daerah  tertentu.  Seperti  contohnya  di  Aceh  yang  merupakan  daerah  istimewa  dengan mayoritas masyarakat menganut agama islam dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sejarah persebaran agama islam di Indonesia. Sebagai daerah yang mendapat titel sebagai daerah istimewa dengan  julukan  Serambi  Mekkah,  saat  ini  beberapa  peraturan  daerah  di  Aceh  memberlakukan ketentuan qanun  yang berakar dari syariat  hukum  Islam. Saat  ini juga, terdapat  salah satu  pasal dalam qanun di Aceh yang banyak menuai polemik di tengah masyarakat. Aturan itu terdapat pada Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibdah, dan Syi’ar Islam. Alasan yang mendasari timbulnya pro dan kontra atas aturan ini adalah karena terjadinya suatu kasus di mana siswa yang beragama non-Islam ikut terkena razia atas dasar pelanggaran kewajiban berbusana islami tersebut. Oleh karena timbulnya permasalahan tersebut, penulis  merasa  bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2002  tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam ini mennarik untuk dikaji lebih jauh dari segi ilmu perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan daerah yang baik dan ideal.
Berdasarkan paparan latar belakang diatas, kami merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yakni sebagai berikut:
1. Apakah materi muatan berbasis syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 bertentangan dengan konstitusi negara?
2. Bagaimana  proses  rekonstruksi  materi  muatan  peraturan  daerah  berbasis  syariah  pada  kasus (jilbab)isasi di Aceh?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder  yang  berasal  dari  artikel  ilmiah,  website,  buku  dan sumber  lainnya.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  mengumpulkan  data-data  tersebut kemudian dianalisis sehingga memunculkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Materi Muatan dalam Qanun Aceh Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam
Fungsi pakaian pada umumnya adalah sebagai pelindung badan dari cuaca panas dan udara dingin  sepanjang  harinya.  Jika  melihat  pada  ketentuan  syariat  islam,  selain  memiliki  fungsi sebagaimana  telah  disebutkan,  pakaian  juga  memiliki  fungsi  sebagai  penutup  aurat  sekaligus pelindung  dari  ancaman  tindakan  asusila  dan  fitnah.  Lahirnya  ketentuan  dalam  Pasal  13  Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam  menuai  banyak  polemik  di  tengah  masyarakat,  di  mana  pelanggaran  atas  ketentuan berpakaian pada perda tersebut akan dikenakan sanksi berupa sanksi ta’zir (Afifah, 2011). Sebelum membahas  mengenai  kesesuaian ketentuan dalam Pasal  13 Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam, terlebih dahulu kita harus mengetaui objek apa yang diatur di dalam ketentuan qanun ini. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam berbunyi sebagai berikut:
“ (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami;
(2)  Pimpinan  instansi  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  badan  usaha  dan  atau  institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islam di lingkungannya .”
Berdasarkan bunyi ketentuan pasal di atas, dapat ditafsirkan bahwasanya setiap orang yang beragama  islam  yang  berada  di  wilayah  Provinsi  Aceh  wajib  mengenakan  busana  yang  islami. Adapun yang dimaksud dengan busana islami adalah pakaian yang menutup aurat, di mana pakaian ini memiliki ketentuan yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan tembus pandang. Selanjutnya, pada  ayat  (2)  pasal  ini  mengamanatkan  bahwasanya  pemerintah  yang  diberikan  kewenangan menurut ketentuan dalam pasal ini, lembaga pendidikan, badan usaha, serta institusi masyarakat wajib  menerapkan  budaya  menggunakan  busana  yang  islami  di  wilayahnya.  Adapun  yang dimaksud dengan membudayakan busana islami di sini adalah bertanggung jawab atas penerapan aturan berpakaian islami oleh pegawai, anak didik, atau karawan (karyawati) di lingkungan kerja yang  bersangkutan  termasuk  pada  saat  kegiatan  olahraga.  Mengenai  sanksi  dari  pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 13, diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi:
“ Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah. ”
Hukuman  atau  Pidana  ta’zir  sendiri  jika  dikaji  secara  definitif  berarti  merupakan  jenis hukuman atas suatu tindak pidana yang bentuk dan intensitasnya diserahkan pada ulil amri atau pihak yang berwenang memberikan dan menetapkan hukuman tersebut (Idami, 2015). Penjelasan Pasal 23 juga mengatakan bahwa pada dasarnya pasal ini menitikberatkan pada pengawasan dan peringatan sebagai upaya penyadaran, pembimbingan, dan pembinaan. Oleh karena itu, hukuman
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
ta'zir hanya akan dijatuhkan jika pelanggaran aturan berbusana dalam Pasal 13 dilakukan secara berulang-ulang meskipun telah mendapat peringatan dari Wilayatul Hisbah. Selain itu, penjelasan ini memuat bahwa hukuman pelanggaran tersebut akan dimulai dari yang paling ringan.

## Konstitusionalitas Peraturan Daerah Berbasis Syariah: Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002
Pada  hakikatnya,  konstitusi  UUD  1945  telah  mendengungkan  semangat  otonomi  daerah yang tertuang dalam pengaturan pasal 18 ayat (2) dan ayat (5). Di mana pemerintah daerah berhak untuk  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya.  Maknanya  pemerintah  daerah  dapat  mengatur  dan mengurusi urusan pemerintahan sendiri tanpa dicampuri pemerintah pusat. Namun terdapat limitasi terhadap hak otonomi daerah yakni pemerintah daerah dilarang untuk mengatur urusan yang telah ditetapkan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa kehadiran  peraturan  daerah,  termasuk  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan Syariat  Islam Bidang Aqidah,  Ibadah, dan Syi’ar  Islam, merupakan suatu  perwujudan semangat otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kepentingan hukum masyarakat setempat. Keberadaan peraturan  daerah  sejatinya  juga  merupakan  simbol  negara  plural  yang  senantiasa  menjunjung keunikan serta karakteristik setiap masyarakat.
Jika ditinjau dari segi materiil, pembentukan peraturan daerah berbasis syariah bukanlah suatu yang bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dikarenakan dalam UUD 1945 telah mendasari nilai-nilai keagaaman sebagai suatu pedoman dasar dalam menjalankan suatu hak dan kebebasan setiap masyarakat. Selain itu komitmen negara dalam menjamin supremasi agama sebagai jati diri bangsa telah tercermin dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pancasila maupun UUD 1945. Oleh karena itu, peraturan daerah berbasis syariah pada dasarnya merupakan hal yang konstitusional.
Meskipun  kehadiran  peraturan  berbasis  syariah  merupakan  suatu  hal  yang  bersifat konstitusional,  namun  perlu  dikaji  formalisasi  peraturan  tersebut  dalam  tataran  praktik.  Salah satunya  pada  kasus  (jilbab)isasi  yang  terjadi  di  insititusi  pendidikan  tengah  marak diperbincangkan.  Dalam  kasus  tersebut,  siswi  yang  notabene  merupakan  kaum  minoritas mendapatkan  perlakuan  diskriminatif  atas  pengaturan  berkenaan  dengan  kewajiban  berbusana syariah di Aceh (Mardhiah, 2016). Para perempuan yang beragama non-islam terkena razia oleh Wilayatuh  Hisbah,  dikarenakan  tidak  memakai  busana  islami  yang  telah  diatur  dalam  Qanun 11/2002.  Adapun  mereka  diancam  jika  tidak  menaati  peraturan  busana  tersebut,  mereka  akan dibawa kepada kantor WH.
Menanggapi  kasus  demikian,  timbulah  suatu  pertanyaan  apakah  hal  tersebut  tetap mempertahankan konsep dasar bahwa peraturan  daerah berbasis syariah  bersifat  konstitusional? Menurut  hemat  penulis,  tampaklah  jelas  bahwa  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  bertentangan dengan  konstitusi.  Jika  dilihat  pada  pengaturan  pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2002 tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah,  dan  Syi’ar  Islam  yang  mewajibkan berbusana syariah, seyogyanya telah menyimpangi hak kebebasan agama yang diatur dalam pasal 28E  UUD  1945.  Kebebasan  agama  merupakan  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  pemenuhannya dalam keadaan apapun ( non-derogable rights ) (Lindholm, 2010). Semestinya setiap orang tanpa terkecuali berhak menganut dan beribadah sesuai agamanya. Selain hak kebebasan beragama, hal ini juga bertentangan dengan hak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal  28C  UUD  1945.  Dengan  pengaturan  tersebut,  telah  membatasi  juga  hak  siswa  dalam mengenyam pendidikan. Jika dilihat dalam kasus diatas, perempuan tersebut telah dipaksa untuk mentaati  busana  islami  secara  tidak  dipatut.  Pengaturan  tersebut  merupakan  suatu  bentuk diskriminasi serta pengingkaran atas hak asasi manusia. Dengan demikian, pemberlakuan konsep
dasar  konstitusional  pada  setiap  materi  muatan  berbasis  syariah  dalam  peraturan  daerah  tidak berlaku secara mutlak. Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah,  dan  Syi’ar  Islam  sebagai  bentuk  konkret  bahwa  materi  muatan berbasis  syariah  dapat  bersifat  inkonstitusional,  karena  telah  melanggar  hak-hak  lain  dalam konstitusi.

## Rekonstruksi Materi Muatan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Pada Kasus (Jilbab)isasi di Aceh
Hans Kelsen mengajukan hipotesis tentang derajat norma hukum dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum ( stufentheorie ) (Jimly, 2009). Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, berasal, dan didirikan di atas suatu norma yang lebih tinggi, dan seterusnya sampai suatu norma yang tidak dapat diselidiki lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar ( Grundnorm ) (Kelsen, 1967).
Konsistensi  norma  berdasarkan  hierarki  aturan  sejalan  dengan  mazhab  positivis  H.L.A. Hart,  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  perubahan  hukum  dalam  masyarakat  modern,  di  mana hukum  merupakan  mayoritas  tatanan  kehidupan  masyarakat.  Perubahan  dalam  masyarakat  atau kehidupan  akibat  penerapan ‘primary  rules  of  obligation’ (hukum  yang  muncul  secara  alami) menjadi ‘secondary rules of obligations’ (hukum perundang-undangan) (Torre, 2013). Meskipun perpindahan ke sistem hukum modern dapat digambarkan sebagai sebuah revolusi, kehadiran dan kekuasaan  orde  sebelumnya  belum  sepenuhnya  hilang.  Menurut  Hart,  undang-undang  yang ditujukan untuk regenerasi masyarakat harus diimbangi dengan norma-norma tugas primer (hukum yang muncul secara alami), seperti kearifan lokal, nilai-nilai, budaya hukum, dan undang-undang yang ditemukan dan disetujui oleh masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (8)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD)  jo.  Pasal  14  UU  12/2011  ditentukan  bahwa  Qanun  Provinsi  NAD  dianggap  sebagai Peraturan  Daerah  sebagai  penerapan  peraturan  perundang-undangan  di  daerah  Provinsi  NAD dalam  pelaksanaan  otonomi  khusus.  Maka  dari  itu  isi  qanun  hanya  mengatur  ketentuan  yang dilimpahkan status hukumnya dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kata lain, qanun hanya dapat mengatur dalam pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan pendelegasian persyaratan undang-undang.
Melihat  pada  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  12/2011,  Peraturan  Daerah  Provinsi  dan Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  hierarki  perundang-undangan  menempati  tempat  di bawah  peraturan  perundang-undangan  jenis  lainnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang  secara  hierarki  berada  di  bawah  undang-undang  dasar haruslah  melihat  ketentuan-ketentuan  yang  termuat  di  dalam  undang-undang  dasar  (Muntoha, 2010).  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  Bagir  Manan  yakni  suatu  peraturan perundang-undangan  memiliki  keharusan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tingkatannya.  Berdasarkan  Pasal  7  ayat  (2)  UU  12/2011  dapat  dipahami bahwa  kekuatan  hukum  Peraturan  Perundang-undang  bersifat  hierarkis.  Sehingga,  berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  secara  hierarkis  qanun  merupakan  peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (Nurdin, 2018).
Merujuk kepada kasus  jilbabisasi  di  Aceh, seperti  yang kita ketahui berdasarkan konsep dari hak asasi manusia, bahwa seseorang memilki hak untuk hidup sebagaimana diatur di dalam
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Pasal  28H  UUD  1945.  Maka,  hak  untuk  hidup  dapat  dimaknai  seperti  seseorang  memiliki  hak untuk menentukan kehidupannya dalam berbagai macam aspek dalam kehidupannya seperti dalam hal berpakaian. Tentunya hak asasi manusia merupakan salah satu hak yang harus dijunjung tinggi oleh Negara. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah.  Negara  Indonesia menjunjung  tinggi  perlindungan  HAM  dengan  memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur secara spesifik mengenai HAM.
Melihat ketentuan Pasal 13 Qanun Aceh 11/2002 yang mengatur tetang berbusana. Hal ini memiliki keterkaitan dengan hak untuk hidup. Hak untuk hidup dapat dikatakan merupakan hak non-derogable  rights yang  berarti  hak  tersebut  bersifat  absolut  dan  tidak  dapat  dikurangi  oleh negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga, dalam pelaksanaan Qanun yang merupakan Peraturan Daerah Provinsi melihat  dari  materi  muatan  yang  termuat  di  dalam  Pasal  13  Qanun  Aceh  11/2002  tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam sesungguhnya terjadi benturan dengan implementasi hak-hak sipil di negara Indonesia (Libbi, 2013).
Penggunaan  hijab  memang  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  umat  muslim  sebagaimana diatur di dalam hukum islam. Di Indonesia, yang menjadi salah satu sumber hukum nasional adalah hukum  islam.  Menurut  Muwahid  Shulhan,  hukum  islam  mampu  mendasari  dan  mengarahkan perkembangan  perilaku  masyarakat  untuk  mencapai  cita-cita  negara  Indonesia  (Shulhan,  2012). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 6 UU 12/2011, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah  menerapkan  asas  kemanusiaan.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  dalam  pembentukan peraturan daerah seperti qanun sudah seharusnya menjunjung tinggi HAM. Pasal 13 Qanun Aceh 11/2002 telah melanggar hak sipil warga negara yang bersifat non-derogable rights. Oleh karena itu, qanun yang merupakan peraturan daerah provinsi sudah seharusnya menyesuaikan ketentuan dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  7  UU 12/2011. Melihat Pasal 13 Qanun Aceh 11/2002 yang bertentangan dengan peraturan perundan- undangan  di  atasnya,  Pemerintah  juga  perlu  mempertimbangkan  bahwa  negara  harus  menjamin perlindungan HAM bagi warga negaranya.

## KESIMPULAN
Materi  muatan  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2002 tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang  Aqidah,  Ibadah,  dan  Syi’ar  Islam  yang  mewajibkan seluruh  pimpinan  instansi  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  badan  usaha  dan  atau  institusi masyarakat  membudayakan  busana  Islam  di  lingkungannya,  merupakan  suatu  hal  yang  bersifat inkonstitusional.  Hal  ini  dikarenakan  kewajiban  tersebut  merupakan  pelanggaran  hak-hak  asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 yakni Pasal 28E mengenai kebebasan menganut agama dan kepercayaan, dan Pasal 28C yakni hak untuk memperoleh pendidikan. Dengan ketentuan demikian serta  dilengkapi  instrumen  sanksi  berupa  peringatan  dan  pembinaan  oleh  Wilayatul  Hisbah membatasi pemenuhan hak-hak dalam UUD 1945.
Berdasarkan  teori  hierarki  norma  hukum  ( stufentheorie )  yang  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen yakni norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang dalam suatu hierarki (tata susunan), sehingga  norma  turunan  wajib  mematuhi groundnorm .  Terlebih  lagi  dipertegas  dengan  mazhab positivisme  yang mewajibkan penerapan primary rules obligation , untuk itu upaya rekonstruksi yang dapat diterapkan dalam hal Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam adalah dalam bentuk harmonisasi dengan peraturan yang terdapat di level atas atau norma dasar ( ground norm ).

## DAFTAR REFERENSI
Buku Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan . Jakarta: IN-HILL-CO Hans Kelsen. 1967. Pure Theory of Law. California: University of California Press Jimly Asshiddiqie. 2009. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Jakarta: Konstitusi Pers Muntoha.  2010. Otonomi  Daerah  dan  Perkembangan  "Peraturan  Daerah  Bernuansa  Syari'ah . Yogyakarta: Safiria Insania Press.
Rasul Muttakin. 2020. Teori Hukum dan Negara . Bandung: Nusa Media Tore  Lindholm et.al .  2010. Kebebasan  Beragama  atau  Berkeyakinan:  Seberapa  Jauh?  Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktik . Yogyakarta: Kanisius Zainal  Abidin  et.al.  2011. Analisis  Qanun-Qanun  Aceh  Berbasis  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta: DEMOS

## Jurnal
Ahmad  Mudha  Libbi  et.al.  2013.  “Analisis  Peraturan  Daerah  Berperspektif  Syariah  Islam  di Indonesia  Ditinjau  Dari  Konsep  Hak  Asasi  Manusia”. Artikel  Ilmiah  Hasil  Penelitian Mahasiswa
Marten Bunga. 2019. “Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49, Nomor 4
Massimo  La  Torre.  2013.  “The  Hierarchical  Model  and  H.  L.  A.  Hart’s  Concept  of  Law”. Les juristes et la hiér archie des normes Volume 21
M.  Jeffri.  2018.    “Peraturan  Daerah  (Perda)  Syari’ah  Dan  Perda  Bernuansa  Syari’ah  Dalam Konteks  Ketatanegaraan  Di  Indonesia”. Al-Imarah:  Jurnal  Pemerintahan  dan  Politik Islam , Volume 3, Nomor 1
Muwahid  Shulhan.  2012.  “Rekonstruksi  Hukum  Islam  dan  Implikasi  Sosial  Budaya  Pasca Reformasi di Indonesia”. KARSA, Volume 20, Nomor 2 Nellis  Mardhiah.  2016.  “Problematika  Kebijakan  Syariat  Islam  di  Aceh  Berdasarkan  Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010”. Jurnal Pandecta , Volume 11, Nomor 2
Ridwan Nurdin. 2018. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”. Media Neliti , Volume 42
Zahratul  Idami.  2015.  “Prinsip  Pelimpahan  Kewenangan  Kepada  Ulil  Amri  dalam  Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 10, Nomor 1

## Publikasi Instansi
Ani  Afifah.  2011.  Pakaian  Islami  Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun  2002  Pasal  13  Dan  23 Perspektif Fiqh Jinayah. Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Situs Media
Rommy Pujianto, “Kemendagri: 25% Perda Tumpang Tindih dengan Aturan yang Lebih Tinggi”, mediaindonesia.com, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/211482/kemendagri- 25-perda-tumpang-tindih-dengan-aturan-yang-lebih- tinggi#:~:text=Ia%20menuturkan%20saat%20ini%20jumlah,seluruh%20Indonesia%20ad a%20sekitar%2030.000. , (diakses 21 April 2022).
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat  Islam Bidang Aqidah,  Ibadah, dan Syi’ar Islam.