## Tawazun
Jurnal Pendidikan Islam http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TAWAZUN/index Vol. 15, No. 3, 2022, e-ISSN: 2654-5845, hlm. 357-368, DOI: 10.32832/tawazun.v15i3.8393
Article Information: Received October 03, 2022, Accepted December 26, 2022, Published December 31, 2022 Published by: Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor How to cite: Syafri, U. A., Mujahidin, E., Tamam, A. M., Dewi, R., Kusnadi, A., Umam, K., & Evie, S. (2022). Konsep manajemen keuangan untuk pendidikan Islam berbasis prinsip ZISWAF. Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam , 15 (3), 357 – 368. doi: 10.32832/tawazun.v15i3.8393

## Konsep Manajemen Keuangan untuk Pendidikan Islam Berbasis Prinsip ZISWAF
Ulil Amri Syafri*, Endin Mujahidin, Abas Mansur Tamam, Rifkah Dewi, Aris Kusnadi, Khoirul Umam, Salma Evie Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia *ulilamri.syafri@uika-bogor.ac.id

## Abstract
The limited financial resources in Islamic schools encourage madrasas to be able to be actively seek rich, abundant and sustainable sources of funds. One of them is ZISWAF (Zakat-Infaq-Alms- Waqf) which is a financial potential owned by Muslims. The abundance of potential ZISWAF funds must be managed properly, so that good financial management is a consequence of the hope of realizing  a  quality  education  process  in  madrasas.  For  this  reason,  Muslims  must  always  be optimistic about the potential of ZISWAF, so that the abundance of ZISWAF resources must be managed with professional human resources, starting from its collection, empowering its benefits, its development to its appropriate distribution. This study aims to determine how the ZISWAF- based  madrasa  financial  management  with  the  COD  (Creative,  Organized,  and  Development) principle. This study uses a combination of two research methods, namely the library research method which examines related theories, and the field method through questionnaires distributed to  madrasa  alumni  in  three  cities,  namely  Jakarta,  Lampung  and  Bogor  to  determine  the perception  of  the  formation  of  the  Madrasah  Self-Reliance  Body.  The  results  showed  that madrasah alumni supported the establishment of the Madrasah Self-Reliance Body (BKM) as the manager of ZISWAF and felt optimistic that BKM was able to carry out its function as the basis for madrasa financial management, so that it was able to support the realization of quality madrasa education.
Keywords: Madrasah; Management; Finance; Creative; ZISWAF

## Abstrak
Terbatasnya sumber keuangan pada sekolah-sekolah Islam mendorong madrasah untuk mampu aktif mencari  sumber-sumber  dana  yang  kaya,  melimpah  dan  berkelanjutan.  Salah  satunya  adalah ZISWAF (Zakat-Infak-Sedekah-Wakaf) yang merupakan potensi keuangan yang dimiliki oleh umat muslim. Berlimpahnya potensi dana ZISWAF ini harus dikelola dengan baik, sehingga manajemen keuangan yang baik menjadi sebuah konsekuensi dari harapan terwujudnya proses pendidikan di madrasah yang bermutu. Untuk itu, umat Islam harus selalu optimis pada potensi ZISWAF, sehingga keberlimpahan sumber ZISWAF ini harus dikelola dengan sumber daya manusia yang profesional, mulai  dari  penghimpunannya,  pemberdayaan  manfaatnya,  pengembangannya  sampai  pada penyalurannya yang tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan madrasah berbasis ZISWAF dengan prinsip COD (Creative, Organized, and Development). Penelitian ini menggunakan dua gabungan metode penelitian, yaitu metode library research yang mengkaji  teori-teori  terkait,  dan  metode  lapangan  melalui  angket  yang  disebar  kepada  alumni madrasah di tiga kota, yaitu Jakarta, Lampung dan Bogor untuk mengetahui persepsi pembentukan Badan  Kemandirian  Madrasah.  Hasilnya  didapatkan  bahwa  alumni  madrasah  mendukung dibentuknya Badan Kemandirian Madrasah (BKM) sebagai pengelola ZISWAF dan merasa optimis jika BKM mampu dalam menjalankan fungsinya sebagai basis manajemen keuangan madrasah, sehingga mampu menopang terwujudnya pendidikan madrasah yang bermutu.
Kata kunci: Madrasah; Manajemen; Keuangan; Kreatif; ZISWAF.

## Pendahuluan
Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan tidak serta merta meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan Islam dalam hal ini ikut termasuk di dalamnya, khususnya  lembaga-lembaga  pendidikan  yang  dikelola  swasta  atau  swadaya  masyarakat. Madrasah  adalah  salah  satunya.  Beberapa  kebijakan  pendidikan  gratis  justru  mempersulit madrasah  swasta  untuk  berkembang.  Bantuan  Operasional  Siswa  (BOS)  yang  menjadi landasan kebijakan pendidikan gratis ternyata lebih banyak mencakup operasional pendidikan yang  ditujukan  langsung  pada  kebutuhan  siswa,  sedangkan  dasar-dasar  madrasah  swasta, yaitu insentif guru berupa gaji dan honorarium guru madrasah swasta, tidak diperhitungkan.
Belum lagi kebijakan desentralisasi pendidikan menjadi lebih terpolarisasi sebagai akibat dari pemerintah daerah mengambil alih sekolah-sekolah pembinaan. Dampak yang paling terlihat  adalah  adanya  disparitas  tingkat  kesejahteraan  antara  guru  sekolah  dan  guru madrasah.  Kebijakan  ini  masih  mengesankan  dalam  menciptakan  iklim  diskriminasi  di sekolah pemerintah daerah dengan madrasah. Guru sekolah menerima tunjangan tambahan dari  pemerintah  daerah,  sedangkan  guru  madrasah  tidak.  Di  satu  sisi,  UU  Sisdiknas  no. 20/2003 menyiratkan bahwa semua kegiatan pendidikan harus didesentralisasikan, tetapi UU Pemda no. 22/1999 menyatakan bahwa bidang agama tidak termasuk bidang desentralisasi (UU no. 22 tahun 1999 Pasal 7 ayat 1). Akibatnya, pemerintah daerah tidak mau memberikan bantuan keuangan kepada lembaga yang dianggap vertikal, seperti madrasah di Kementerian Agama.
Melihat kondisi di atas, maka penting untuk mengelola keuangan sekolah dengan baik agar  dana  yang  diperoleh  dapat  digunakan  secara  efektif  dan  efisien.  Menurut  Hasibuan (2011), pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan pendidikan, pengelolaan keuangan sekolah yang  baik  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan:  asas  pemisahan  tugas,  perencanaan, pembukuan  setiap  transaksi,  pelaporan  dan  pengawasan.  Komponen  keuangan  dan pembiayaan  pendidikan, khususnya  di  madrasah/sekolah,  harus  diatur,  direncanakan,  dan digunakan dengan baik sesuai kebutuhan sasaran, serta dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan.
Pembiayaan pendidikan memerlukan sistem dengan pengelolaan administrasi yang baik, sehingga mutu pendidikan yang diterima erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan dengan  pengelolaan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Pembiayaan  pendidikan  pada  suatu lembaga  pendidikan  yang  direncanakan,  dikelola,  dan  diselenggarakan  dengan  baik,  akan mendukung  terselenggaranya  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan  mampu  memenuhi kebutuhan madrasah/sekolah.
Selama ini pembiayaan pendidikan di madrasah berasal dari berbagai sumber, antara lain dari  pemerintah,  keluarga,  siswa,  dan  masyarakat.  Dasar  perhitungan  biaya  pendidikan didasarkan pada sumber anggaran pemerintah (rutin dan pembangunan), dengan beberapa mengabaikan  iuran  dan  partisipasi  keluarga.  Padahal  proses  pendidikan  hanya  dapat berlangsung  dengan  iuran  dari  sumber  keluarga  dan  non  pemerintah,  meskipun  dana pemerintah dikurangi. Ketika dana DAU (Dana Alokasi Umum) tidak tersedia dan madrasah harus menyelenggarakan ujian, madrasah memperoleh dana dari sumber non-pemerintah, termasuk keluarga siswa.
Pada  hakikatnya,  pembiayaan  pendidikan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  pusat,  tetapi  juga  pemerintah  daerah  I dan  II  (provinsi  dan kabupaten/kota). Kondisi  ini  ditegaskan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2008  tentang
Pembiayaan Pendidikan Pasal 2 ayat (1) “Pembiayaan pendidikan merupakan tanggu ng jawab bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat”.  Pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  memerlukan  tekad  yang  kuat  dari  pemerintah  dan pemerintah daerah. Inilah yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi Pendidikan daerah berarti  setiap  lembaga  pendidikan  mempunyai  kewenangan  untuk  mengelola  pendidikan lembaga tersebut serta dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Pemberdayaan  Zakat,  Infak,  Shadaqah,  dan  Wakaf  (ZISWAF)  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mengoptimalkan  pendanaan  untuk  kepentingan  umat.  Melalui  pola implementasi alokasi ZISWAF atau strategi pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF yang dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, diharapkan dapat membantu dalam memberikan akses  pendidikan  yang  layak  bagi  seluruh  masyarakat  muslim  di  Indonesia,  khususnya masyarakat miskin yang menghadapi kendala ekonomi dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Dalam  hal  ini,  madrasah  diharapkan  mampu  menjawab  dan  mengatasi  berbagai tantangannya,  terutama  dalam  bidang  manajemen keuangan  atau  pembiayaan.  Diperlukan strategi dan inovasi agar madrasah dapat terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah pemberdayaan  umat  dalam  mengalokasikan  dana  untuk  pendidikan  melalui  ZISWAF. Sehingga  madrasah  dapat  berkembang  secara  mandiri,  tidak  selalu  menanti  bantuan  yang belum  pasti  terutama  dari  pemerintah.  Melalui  ZISWAF  yang  dikelola  mandiri  oleh madrasah, diharapkan juga dapat mengoptimalkan yang menjadi prioritas pembangunan pada madrasah.
Terbatasnya  keuangan  madrasah  menjadi  persoalan  belum  baiknya  sarana  prasarana madrasah,  sehingga  berdampak  pada  mutu  madrasah  yang  rendah.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  akses-akses  pada  sumber  keuangan  yang  melimpah  dan  berkelanjutan,  salah satunya  melalui  pengelolaan  dan  pemberdayaan  ZISWAF.  Namun,  melimpahnya  dana dengan tanpa dilengkapi dengan instrumen sumber daya manusia yang profesional, bias jadi akan  berdampak  pada  buruknya  pengelolaan  dan  pemberdayaan  ZISWAF  yang  mungkin akan lebih menimbulkan banyak persoalan, di antaranya tidak tepatnya penggunaan ZISWAF dan  tidak  tepatnya  dalam  pengembangan  dananya.  Sehingga  dibutuhkan  sumber  daya manusia yang dijadikan sebagai pengelola, pemberdayaan, dan pengembangan ZISWAF.
Terkait  dengan  pengelolaan  manajemen  keuangan  di  lembaga  Islam  yang  akan  dikaji dalam  tulisan  ini,  ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  mengkaji  Manajemen pembiayaan madrasah berbasis ZISWAF, di antaranya adalah sebagai berikut, artikel yang berjudul  “Membangun  madrasah  bermutu  melalui  praktik  manajemen  pembiayaan Pendidikan  berbasis  potensi  umat”,  diuraikan  bahwa Zakat,  infak, shadaqah dan  wakaf (ZISWAF) merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial bagi madrasah. Jika  madrasah  mampu  secara  kreatif,  transparan  dan  akuntabel  menggunakan  ZISWAF sebagai  sumber-sumber  biaya  pendidikan  yang  kaya,  melimpah,  dan  tersedia  secara berkesinambungan,  yang  dibingkai  dalam  pelaksanaan  seluruh  fungsi  manajemen pembiayaan pendidikan secara transparan dan akuntabel, maka terwujudnya madrasah yang bermutu yang mampu menawarkan proses pendidikan yang “high quality” bukan sesuatu yang mustahil dijangkau oleh kalangan masyarakat Islam Indonesia. Sekaligus ini berarti bahwa manajemen  pembiayaan  pendidikan  berbasis  potensi  umat  yaitu  ZISWAF  bisa  menjadi alternatif model pembiayaan pendidikan di Indonesia, sekaligus menjadi alternatif solusi atas persoalan pembiayaan pendidikan di Indonesia selama ini (Zulfa, 2013).
Pada  penelitian  berikutnya  dengan  judul  “Sistem  manajemen  keuangan  di  Madrasah Mu’alimat Muhammadiyah Yogyakarta” . Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sistem manajemen  keuangan  di  madrasah  Mu’al imat  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  sistem  manajemen  keuangan  di  madrasah  Mu’alimat  Yogyakarta menggunakan  perencanaan  anggaran  satu  tahun  yang  disebut  dengan  RAPBM  (Rencana Anggaran  Pendapatan  Belanja  Madrasah).  Pengelolaan  keua ngan  di  Madrasah  Mu’alimat terbagi menjadi dua bagian; pertama mengurusi semua keuangan yang masuk, dan kedua yaitu mengatur berbagai pengeluaran dibutuhkan bagi madrasah. Sistem keuangan di Madrasah Mu’al imat diadakan evaluasi di setiap akhir bulannya dan rutin tiap bulan. Dalam evaluasi ini dijelaskan terkait jumlah uang anggaran, pengeluaran dan pemasukan. Maka dari itu sistem pengelolaan  di  madrasah  Mu ’ alimat  harus  transparan  dan  akuntabel  dalam  melakukan laporan keuangan madrasah (Feryawan, tt).
Hasil penelitian-penelitian di atas baru membahas terkait potensi ZISWAF yang dapat menjadi  basis  manajemen  keuangan  untuk  menopang  mewujudkan  menaikkan  mutu madrasah,  dan  membahas  terkait  manajemen  keuangan  di  Madrasah.  Kedua  penelitian tersebut  belum  meneliti  terkait  sumber  daya  manusia  yang  dalam  hal  ini  bertugas  dalam pengelolaan  dan  pengembangan  ZISWAF  tersebut  yang  menjadi  instrumen  fundamental dalam  menjalankan  sistem  manajemen  keuangan  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini bertujuan memaparkan konsep manajemen pembiayaan madrasah berbasis ZISWAF dengan Prinsip  COD  ( Creative,  Organized,  and  Development )  sebagai  bagian  dari  model  manajemen pembiayaan madrasah di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research )  dan  lapangan  ( Field  research ).  Sumber  data  didapatkan  melalui peneliti melakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan angket pada alumni Madrasah untuk mengukur kebutuhan pembentukan Badan Kemandirian Madrasah sebagai Instrumen dan fungsinya kepada 33 responden di sekitar sebaran tiga wilayah yaitu Jakarta, Lampung dan Bogor. Kemudian data yang terkumpul dilakukan uji validitas dan realibitas sebagai data Primer dalam penelitian ini untuk kemudian dianalisis deskriptif. Peneliti melakukan kajian pustaka berjudul terkait manajemen keuangan Lembaga Pendidikan dan ZISWAF sebagai data sekunder yaitu dengan melakukan identifikasi wacana, dari buku-buku, artikel, jurnal, web  (internet),  atau  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi berdasarkan sumber literatur yang relevan dengan judul penelitian ini berupa bentuk tulisan, buku,  artikel,  surat  kabar,  dan  majalah  dan  menyebar  angket.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah content  analysis (analisis  isi)  dan  dengan  analisis  validitas  dan  realibilitas angket pada 33 responden Alumni Madrasah, data-data yang diperoleh lalu dideskripsikan dan dianalisis dengan model komparasi dengan teori yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Manajemen Keuangan
Menurut  Depdiknas  manajemen  keuangan  merupakan  tindakan  pengurusan/ ketatausahaan  keuangan  yang  meliputi  pencatatan,  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan  sebagai  rangkaian  aktivitas  mengatur  keuangan  sekolah  mulai  dari  perencanaan, pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  sekolah (Sudrajad,  2015).  Manajemen  keuangan  berupa  proses  dalam  mengoptimalkan,
mengalokasikan sumber dana dan mendistribusikannya sebagai fasilitas pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

## 1. Tujuan Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen  pendidikan  (Mulyasa,  tt).  Manajemen  keuangan  sekolah  yang  baik  dan  benar perlu  dilakukan  untuk  menunjang  penyediaan  sarana  dan  prasarana  dalam  rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

## 2. Fungsi Manajemen Keuangan
Agar tujuan lembaga pendidikan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan tercapai  dengan  efektif  serta  efisien  maka  perlu  memfungsikan  manajemen  keuangan  itu sendiri  dengan  baik.  Berdasarkan  catatan  Depdiknas  Dikdasmen,  pengelolaan  keuangan adalah  kegiatan  sekolah  untuk  merencanakan,  menggunakan,  mengevaluasi  dan mempertanggungjawabkan  keuangan  sekolah  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan (Depdiknas, 2001).

## B. Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam
Kata  madrasah  sebagai  nama  Lembaga  Pendidikan  Agama  Islam  tidak  asing  bagi masyarakat  Indonesia,  baik  di  kalangan  pelajar/mahasiswa,  masyarakat  umum  dan  aparat pemerintah. Mengingat Lembaga Pendidikan di Indonesia yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut Sekolah, maka sekiranya dipandang perlu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian madrasah dan sekolah untuk membedakan kedua istilah tersebut ditinjau dari segi kelembagaan.
Di  dalam  Undang-undang  No.2  Tahun  1989  dinyatakan  bahwa  sekolah  merupakan bagian dari Pendidikan berjenjang dan berkesinambungan yang menurut jenisnya terdiri atas Pendidikan  umum,  pendidikan  kejuruan,  Pendidikan  luar  biasa,  Pendidikan  kedinasan, Pendidikan  keagamaan,  Pendidikan  akademik,  dan  Pendidikan  profesional  (Depdikbud, 1992).
Istilah madrasah dalam berbagai penggunaannya terdapat bermacam-macam pengertian dan  ruang  lingkupnya,  baik  di  dalam  buku-buku  ilmiah  maupun  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Namun, pengertian dari arti istilah madrasah pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagaimana terdapat di dalam peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur madrasah, yaitu madrasah merupakan Lembaga Pendidikan agama Islam yang kurikulumnya memuat materi pelajaran agama dan pelajaran umum,  di  mana  mata  pelajaran  agama  di  madrasah  lebih  banyak  daripada mata  pelajaran agama di sekolah umum. Namun demikian, tidak semua Lembaga yang berbentuk madrasah menamakan  dirinya  madrasah  karena  kadang-kadang  ada  juga  Lembaga  Pendidikan madrasah menamai dirinya sekolah. Atas dasar hal itu, dalam pembahasan ini adalah Lembaga Pendidikan yang dikatakan madrasah adalah apabila secara prinsipiil keberadaannya sesuai dengan  pengertian  madrasah  dengan  sistem  klasikal  dan  adanya  pengajaran  pengetahuan umum, walaupun Lembaga itu menamakan dirinya sekolah atau dengan nama lain (Nata, 2017).

## C. ZISWAF Sebagai Basis Sumber Pembiayaan Pendidikan
Dalam salah satu tulisan artikel yang berjudul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy”, Zulfa (2013) mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebenarnya memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang sangat potensial,  besar,  kaya,  melimpah  dan  berkesinambungan.  Sumber  yang  dimaksud  adalah ZISWAF (zakat, infak, shadaqah dan wakaf). Dalam konsep ZISWAF ada nilai kepedulian sosial termasuk kepedulian dalam pendidikan, sehingga masyarakat yang selama ini relatif sulit mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan ( equity ), maka dengan adanya ZISWAF bisa mendapatkan pendidikan seoptimal mungkin.
Secara  sepintas  ZISWAF “seolah”  hanya  diperuntukkan  bagi  mustahikny a.  Sehingga kemungkinan  menjadi  sumber  biaya  pendidikan  yang  melimpah  bagi  kebanyakan  peserta didik di madrasah seakan kecil. Tetapi jika ditelusuri dan dicermati secara teliti, sesungguhnya potensi itu sungguh sangat besar. Berikut sedikit penjelasan yang dirangkum dari tulisannya sebelumnya (Umi Zulfa, 2013):
1. Zakat Zakat  sebagai  sebuah  kewajiban  untuk  dan  bagi  orang-orang  tertentu,  bisa  menjadi alternatif sumber pembiayaan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tabel. 1 Peruntukkan  Zakat  Untuk  Biaya  Pendidikan  Golongan  Sumber  Biaya  Distribusi  Biaya Pendidikan
2. Infak Infak sebagai harta yang dikeluarkan sesuai perintah Islam tidak memiliki aturan nishab , penerima  dan  waktu.  Oleh  karena  itu,  infak  memiliki  peluang  yang  sangat  besar  sebagai sumber  pembiayaan  pendidikan.  Namun  begitu,  perlu  pengaturan  dalam  hal  waktu, frekuensi, distribusi dan pengelolanya. Pengelola infak bisa pemerintah, masyarakat terbatas ( community )  dan  lembaga  pendidikan.  Jika  lembaga  pendidikan  (madrasah)  sebagai pengelolanya, maka penarikan dan pendistribusiannya bisa difokuskan untuk mencapai target mutu tertentu (biaya investasi dan operasional).
3. Shadaqah Menurut  terminologi  syariat, shadaqah adalah  pemberian  sukarela  yang  dilakukan  oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Dalam hal ini shadaqah bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang bisa dialokasikan untuk biaya pribadi peserta didik khususnya yang miskin.
4. Wakaf
Wakaf  dalam  penggunaannya  juga  bisa  menjadi  sumber  pembiayaan  pendidikan sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan konsumtif tetapi sebagai sumber produktif, sehingga harta wakaf b isa dimanfaatkan “secara terus - menerus” untuk kepentingan umum. Pemberdayaan  harta  wakaf  (termasuk  wakaf  tunai)  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh masyarakat,  wali  siswa,  dan  pihak  sekolah,  maka  hasilnya  bisa  digunakan  untuk  sumber
Golongan Sumber biaya pendidikan Distribusi biaya pendidikan Fakir Zakat al Mal Biaya Individu/operasional peserta didik Guru, jika honor yang ada tidak mencukupi Miskin Zakat al Mal Biaya Individu/operasional peserta didik Fii Sabilillah Zakat al Mal Guru yang tidak dibayar
pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  yang  sangat  potensial  baik  untuk  biaya  investasi, operasional maupun pribadi.

## D. Membangun Madrasah Bermutu Melalui Penerapan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis ZISWAF
Membangun madrasah bermutu mutlak membutuhkan adanya pembiayaan pendidikan yang  tidak sedikit.  Karena  biaya  pendidikan akan menentukan  terbentuknya  kualitas input pendidikan,  proses, output ,  bahkan outcomes pendidikan.  Pada  gilirannya  manajemen pembiayaan yang transparan dan akuntabel “mutlak” diperlukan bagi proses pembangunan madrasah yang bermutu.
Secara umum, aktivitas manajemen pembiayaan pendidikan paling tidak mencakup tiga tahap  penting,  yaitu  perencanaan  keuangan  ( budgeting ),  implementasi/pelaksanaan pengeluaran  keuangan  ( accounting ),  dan  tahap  penilaian  atau  evaluasi  keuangan  ( auditing ) (Fahrurozi, 2012). Perencanaan mencakup pengaturan secara koordinatif terhadap sumber- sumber  pembiayaan  untuk  mencapai  sasaran  yang  diinginkan.  Sedangkan  implementasi merupakan  tindakan  lanjut  dari  rencana  yang  dilakukan  secara  bertahap  dan  disesuaikan dengan  kebutuhan,  dan  evaluasi  merupakan  tahap  penentuan  bahwa  sasaran  yang  telah direncanakan benar-benar telah tercapai.
Manajemen  pembiayaan  pendidikan  yang  transparan  dan  akuntabel  menjadi  penentu keberhasilan  pembangunan  madrasah  bermutu.  Fungsi-fungsi  manajemen  pembiayaan pendidikan berupa budgeting, accounting dan auditing yang dilaksanakan madrasah harus mampu menunjukkan  tingkat  akuntabilitas  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu  yang  menjadi  fokus manajemen  pembiayaan  pendidikan  berbasis  ZISWAF  adalah  adanya  akuntabilitas  pada setiap  fungsi  manajemennya;  akuntabilitas  penyusunan  rencana  keuangan  ( budgeting )/ Rencana  Anggaran,  Pendapatan  dan  Belanja  Madrasah  (RAPBM),  akuntabilitas implementasi/ accounting , dan akuntabilitas evaluasi ( auditing ).
Akuntabilitas budgeting bisa dilihat dari enam faktor: a) penyusunan RAPBM dilakukan oleh tim, b) rapat tim dihadiri oleh semua unsur, c) penyusunan RAPBM didasarkan atas analisis kebutuhan, d) penentuan skala prioritas yang berorientasi pada mutu, e) sumber dana yang variatif dan f) alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan (Fahrurrazi, 2012). Dari  enam  faktor  ini,  jelas  menunjukkan  bahwa  akuntabel  tidaknya  madrasah  sangat ditentukan  oleh  kemampuan  madrasah  untuk  mencari  sumber-sumber  pembiayaan  yang variatif dan melimpah, seperti sumber pembiayaan dari pengelolaan ZISWAF. Pengelolaan ZISWAF sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang membutuhkan akuntabilitas internal dan eksternal.
Accounting pada dasarnya adalah akuntabilitas pengeluaran keuangan untuk kepentingan proses pendidikan. Fahrurrazi (2012) kembali menyatakan bahwa ada enam indikator apakah madrasah  cukup  akuntabel  dalam  melaksanakan  prosedur  pengeluaran  biaya  pendidikan, yaitu a) APBM disosialisasikan kepada warga madrasah, b) pelaksanaan APBM sesuai dengan yang direncanakan, c) ada buku kontrol pemasukan, d) ada buku kas/pembukuan keuangan, e)  SPJ  dilengkapi  dengan  bukti-bukti  yang  sah  dan  f)  ada  berita  acara  pemeriksaan administrasi keuangan.
Auditing atau evaluasi bisa dikatakan akuntabel jika memenuhi: a) pengelolaan keuangan dilaporkan  kepada  pihak-pihak  terkait seperti  yayasan,  pemerintah,  guru,  komite  dan  wali siswa secara periodik, b) pertanggungjawaban keuangan sekolah dilaporkan secara terbuka dalam rapat pleno komite.
Jika  madrasah  mampu  melaksanakan  manajemen  pembiayaan  pendidikan  secara akuntabel, maka berarti madrasah menjadi lembaga pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas yang  memiliki  nilai  kepercayaan  tinggi  bagi  madrasah  adalah  jika  madrasah  melakukan akuntabilitas  internal  yaitu  pengelolaan  biaya  pendidikan  disosialisasikan  kepada  seluruh warga sekolah, karena pada proses ini madrasah akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi akibat  adanya  penekanan  nilai  komitmen,  loyalitas,  rasa  memiliki  dan  kecakapan  yang didasarkan  pada  adanya  tanggung  jawab  profesional.  Berbeda  jika  madrasah  melakukan akuntabilitas  eksternal  yang  hanya  menekankan  adanya  kontrol  hierarkis  dari  manajemen (Fahrurrazi, 2012). Dengan demikian praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis potensi ZISWAF yang dilakukan secara transparan dan akuntabel akan relatif memberikan jaminan  bagi  kebermutuan  madrasah  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  yang  bermutu tinggi dan melahirkan out put dan outcomes yang bermutu amat tinggi.
Membangun  madrasah  bermutu  merupakan  tanggung  jawab  kita  sebagai  warga masyarakat Islam. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang relatif lebih banyak memiliki kesempatan untuk menggantungkan sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, maka madrasah justru sebaliknya. Kondisi inilah yang mestinya melecut madrasah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan pendidikan yang melimpah dan mencukupi seluruh kebutuhan madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan bermutu kepada peserta didiknya. Kreativitas tersebut diwujudkan dalam praktik manajemen pembiayaan pendidikan berbasis pada potensi umat berupa ZISWAF, yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel
E. Badan Kemandirian Madrasah = Manajemen Sumber Daya Manusia
Badan  kemandirian  madrasah  merupakan  terobosan  organisasi  yang  khusus  bertugas menghimpun, mengelola dan mengembangkan ZISWAF dengan prinsip kerja COD yaitu Creative (kreatif), Organized ( terorganisir) dan Development (Pengembangan). Kedudukan BKM berada di dalam madrasah dengan pengelola dari profesional dan memiliki hubungan kerja dengan  madrasah  sebagai  partner  dengan  garis  koordinasi  untuk  menopang  kebutuhan keuangan dalam proses pembelajaran madrasah dalam mencapai tujuan madrasah bermutu.
Sebagaimana disadari bahwa keterbatasan dana menjadi persoalan, namun kelimpahan dana pun jika tidak bisa dimanajemen dengan baik oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mumpuni tentu akan menjadi persoalan pula, maka dibutuhkan dibentuk sebuah badan yang khusus mengelola ZISWAF secara profesional agar tujuan mendapatkan dana yang  kaya,  melimpah  dan  berkelanjutan  bisa  tercapai.  BKM  dibentuk  sebagai  wujud manajemen  sumber  daya  manusia  yang  hendak  menjawab  persoalan  SDM  dalam penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan ZISWAF. Sebagaimana menurut Kaswan (2012) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. MSDM menangani SDM, yaitu orang yang siap, bersedia dan mampu memberi kontribusi terhadap tujuan stakeholders .  MSDM  memperhatikan  kesejahteraan  manusia  dalam  organisasi  agar dapat bekerja sama secara efektif dan berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. MSDM merupakan  sistem  yang  mempunyai  beberapa  fungsi,  kebijakan,  aktivitas,  atau  praktik  di antaranya recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation, promotion, dan lain-lain. Sedangkan  Edy  Sutrisno  (2012) lebih  spesifik  mengatakan  bahwa,  “MSDM  merupakan kegiatan  perencanaan,  pengadaan,  pengembangan,  pemeliharaan,  serta  penggunaan  SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.”
Dari beberapa definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sumber  daya  manusia  (MSDM)  merupakan  suatu  kegiatan  atau  sistem  manajemen  yang mengadakan  dan  mengelola  sumber  daya  manusia  yang  siap,  bersedia,  dan  mampu
memberikan  kontribusi  yang  baik  agar  dapat  bekerja  sama  secara  efektif  untuk  mencapai tujuan baik secara individu ataupun organisasi.
BKM adalah usaha madrasah dalam upaya menghadirkan pengelolaan ZISWAF secara profesional sehingga tujuan memperoleh dana yang kaya, melimpah dan berkelanjutan bisa diwujudkan dan mencapai manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel.
1. Karakteristik BKM:
a. Pengurus terdiri atas tenaga profesional
b. Unit  berada  di  dalam  Madrasah  dengan  garis  koordinasi  dengan  kepala  sekolah  dan Yayasan
c. Prinsip  kerja  COD: Creative (Kreatif), Organized (Terorganisir)  dan Development (Pengembangan)
d. Menjadi Nazhir Wakaf dan izin Kemenag sebagai OPZ
e. Memiliki AD ART
2. Prinsip COD:
a. Creative (kreatif) yaitu Penghimpunan ZISWAF dengan cara-cara kreatif, sebagai contoh dengan mengadakan donasi Kreatif hasil kerajinan tangan atau hasil perkebunan atau apa pun itu yang bisa didonasikan ke BKM lalu dijual dan diperoleh dana dari hasil penjualan donasi kreatif tersebut sehingga masyarakat tidak hanya uang saja yang bisa didonasikan melainkan  bisa  berbentuk  barang  atau  keahlian  yang  dimiliki  yang  kemudian  BKM mengolahnya menjadi dana yang likuid yang siap dipakai untuk kebutuhan Pendidikan di madrasah,  bisa  juga  melakukan  donasi  melalui  penggalangan  jejaring  media  sosial, melakukan  sinergi  antar stakeholder Madrasah  dan  hal-hal  kreatif  lainnya  yang  mampu menarik peminat yang akan menyalurkan ZISWAF pada BKM.
b. Organized (terorganisir)  yaitu  Penghimpunan  ZISWAF  secara  terorganisir  dengan  baik kemudian  diberdayakan  untuk  Investasi  usaha  berorientasi  keuntungan/profit  untuk mendapatkan sumber keuangan yang melimpah dan berkelanjutan
c. Development (Pengembangan)  yaitu  ZISWAF  yang  terhimpun  oleh  BKM  dilakukan pengembangan dan pemberdayaan di sektor ekonomi yang lebih mapan agar bisa bergerak mendatangkan baik aktive income maupun passive income yeng bertujuan membangun dan mengembangkan Madrasah bermutu dan diminati Masyarakat
3. Jenis ZISWAF Prinsip COD
a. Zakat,  BKM  sebagai  Organisasi  pengelolaan  zakat  (OPZ)  sehingga  bisa  menghimpun zakat, dan zakat yang terhimpun, diperuntukkan untuk Beasiswa yang termasuk di antara 8 penerima Zakat di antaranya : Fakir, Miskin dan Fii Sabilillah .
b. Infaq dan Shadaqah dikembangkan  menjadi  dana  Investasi  sebagai  unit  usaha  orientasi profit. Contoh: Koperasi, minimarket, laundry , dan lainnya. Infaq-Shadaqah bisa berbentuk Donasi Kreatif, yaitu misal hasil perkebunan, hasil keterampilan tangan, jasa dan barang bekas, kemudian dijual oleh UKM. Hasil penjualan utuh untuk Infaq - Shadaqah , Madrasah Sister yaitu sinergi fasilitas antar madrasah, kegiatan pengembangan SDM dan event-event tertentu
c. Wakaf  dalam  sejarahnya  berhasil  menjadi  pilar  yang  mampu  menopang  tegaknya Peradaban  Islam.  Sehingganya  diharapkan  dalam  pengelolaan  wakaf  bisa  di  sektor ekonomi  yang  lebih  mapan  dalam  pengembangan  manfaatnya.  Wakaf  Produktif  di antaranya  Lahan  Pertanian/perkebunan,  Pertokoan/Ruko,  Uang.  Wakaf  di  antaranya lahan, bangunan masjid, Gedung dan barang-barang yang bermanfaat temporer. Dan dari semua potensi wakaf tersebut ditawarkan dan dikelola oleh BKM dengan prinsip COD.
Contoh  bisa  saja  menawarkan  ke  perusahaan-perusahaan  untuk  menjadikan  CSR-nya sebagai wakaf, mengingat abadinya pahala wakaf
F. Data Angket Analisis Kebutuhan dan Fungsi Badan Kemandirian Madrasah
Dalam  tulisan  ini  telah  dilakukan  angket  yang  sudah  lulus  uji  validitas  dan  reliabilitas kepada 38 responden alumni madrasah dengan rentang usia 25 – 40 tahun yang tersebar di antara  lokasi  Jakarta,  Lampung  dan  Bogor  untuk  mengukur  persepsinya  terhadap pembentukan  Badan  Kemandirian  Madrasah  sehingga  dapat  menguatkan  gagasan  dalam tulisan ini, berikut hasilnya:
1. Apakah  anda  setuju  dengan  Ide  pendirian  Badan  Kemandirian  Madrasah  untuk menunjang mutu pendidikan di madrasah?
Hasil angket menunjukkan responden antusias sebanyak 97,4% setuju BKM dibentuk, sedangkan 2,6% menyatakan tidak setuju.
2. Tujuan  BKM  adalah  untuk  menghimpun  ZISWAF  dari  berbagai stakeholder demi menopang operasional penyelenggaraan Madrasah. Responden menjawab setuju sebanyak 97,4% dan sisanya adalah tidak setuju.
3. BKM menjadi pengelola ZISWAF secara profesional dengan diberikan kafalah .
Responden  menjawab  92,1%  Setuju  yang  artinya  BKM  idealnya  diisi  oleh  para profesional yang ahli dalam bidang manajemen keuangan dan 7,9% tidak setuju.
4. BKM  akan  mampu  menghimpun  dan  mengelola  ZISWAF  secara  transparan  dan akuntabel.
Responden sangat optimis dengan nilai 97,4%, bahwa BKM akan mampu berjalan secara transparan dan akuntabel, sedangkan 2,6% menunjukkan tidak setuju
5. BKM optimis mampu mengelola dan mengembangkan ZISWAF dengan baik dengan tujuan menopang tercapainya tujuan mutu Pendidikan madrasah yang baik.
Responden optimis mampu dengan menunjukkan angka 97,4% dan yang tidak setuju sebanyak 2,6%.
Dari angket di atas, maka terlihat adanya harapan bahwa madrasah mampu mewujudkan manajemen  keuangan  yang  mandiri  berbasiskan  ZISWAF  dengan  pengelolaan  yang profesional oleh Badan Kemandirian Madrasah.

## Kesimpulan
Manajemen keuangan yang baik menjadi sebuah konsekuensi dari harapan terwujudnya proses pendidikan di madrasah yang bermutu. Sehingga butuh banyak upaya strategis dalam kemampuan madrasah dalam mencari sumber-sumber keuangan yang kaya, berlimpah dan berkelanjutan. Umat Islam harus selalu optimis pada potensi yang dimiliki oleh umat ini, yaitu potensi ZISWAF yang sangat besar. Ini harus dikelola dengan sumber daya manusia yang profesional,  mulai  dari  penghimpunannya,  pemberdayaan  manfaatnya,  pengembangannya sampai pada penyalurannya yang tepat guna.
Madrasah yang pada umumnya dikenal sebagai lembaga pendidikan yang kondisi sarana dan prasarananya serba terbatas, harus diyakinkan bahwa madrasah bisa menjadi  lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat dan mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.  Madrasah  harus  belajar  pada  lembaga-lembaga  yang  sudah  lebih  dulu mengembangkan ZISWAF sebagai basis manajemen keuangannya dalam menopang proses pendidikan  bermutu.  Sebagai  contoh,  dengan  Badan  Wakaf  Gontor,  Pondok  Pesantren Gontor mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan terjangkau karena banyak ditopang oleh usaha-usaha berbasis ZISWAF.
Dukungan  pembentukan  Badan  Kemandirian  Madrasah  (BKM)  oleh  para  alumni madrasah ini didasarkan pada kesadaran masih rendahnya manajemen keuangan di madrasah karena banyak faktor, baik secara SDM maupun adanya latar belakang masih adanya asas kekeluargaan dalam penyelenggaraan madrasah. Dengan berdirinya BKM, diharapkan jiwa kemandirian madrasah semakin meningkat dan mampu berdiri sebagai lembaga pendidikan yang  bermutu,  melahirkan  lulusan-lulusan  yang  terinternalisasi  nilai-nilai  Islam,  dan  juga memiliki kompetensi dalam hal bertahan hidup dengan baik.

## Referensi
Bukit, B., Malusa, T. & Rahmat, A. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi, Yogyakarta: Zahr Publishing .
Fahrurrozi.  (2012).  Manajemen  Keuangan  Madrasah.  Media  Pendidikan. Jurnal  Pendidikan Islam ,  Vol:  XXVII,  Nomor  2,  2012/1433,  Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan  UIN Sunnan  Gunung  Djati  Bandung  Bekerja  sama  dengan  Asosiasi  Sarjana  Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ jpi/article/view/508/512 Hasibuan, M. (2011). Manajemen dasar, pengertian, dan masalah . Jakarta: Bumi Aksara Hidayat, R. tt. Pentingnya Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Sekolah, Jurnal Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang . https://osf.io/p25js/ download Mulyasa. (2003). Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung: Remaja Rosdakarya Nata, A. (2017). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Salemba Diniyah. Pusvitasari, R. & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana  Prasarana  Pendidikan. Jurnal  Al  Tanzim, Vol.  04  No.  01  (2020):  94-106 https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/index Ridwan,  M.  &  Santi,  LI. (2015 ).  Wakaf  dan  Pendidikan .  Jurnal  Zakat  dan  Wakaf ,  Vol.  2, No.2, https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/ZISWAF/article/download/1559/1
430 Wahab, Abdul Azis dan Kusumastuti, Diah. (2009). Penjaminan Mutu . Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
Wulandari,  A.,  Munastiwi.,E.,  &  Aqimi  Dinana,  S.  (2022).  Implementasi  Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Di Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Manajemen  Pendidikan  dan  Ilmu  Sosial ,  Volume  3,  Issue  1,  2022. https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1
Zulfa,  U.  (2012).  Pembiayaan  Pendidikan  Berbasis  Potensi  Umat.  Analisis  School  Levy. Media Pendidikan. Jurnal Pendidikan Islam . Vol: XXVII, Nomor 2, 2012/1433. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunnan Gunung Djati Bandung Bekerja sama dengan Asosiasi Sarjana Pendidikan Islam (ASPI) Indonesia. H.239-254. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpi/article/view/509