JIGE 4 (1) (2023) 57-65

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## MITIGASI  PENANGGULANGAN  TUMPAHAN  SLUDGE  OIL  DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN BINTAN

## Hendra Kurniawan 1
1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

## History Article
Article history:
Received Feb, 3, 2023 Approved Feb, 18, 2023

## ABSTRACT
Environmental  pollution  is  one  of  the  targets  in  the  goals  of sustainable development. Bintan Regency as a strategic tourism area and located in the border area and the busiest route in the world, the malacaa strait is one of the areas that is always seen by  sludge  oil  spills.  This  study  aims  to  analyze  the countermeasures that  should be  carried  out by the goverment in  tackling  sludge  oil  pollution  in  the  tourism  strategic  area  of Bintan  Regency.  This  research  is  a  descriptive  study  using  a qualitative  approach.  Data  was  collected  through  interwiews, literacy and direct observation. The results of the research show that the prevention efforts in the form of forming a team to deal with sludge oil spills at the sea stil have weaknesses. Because the operational  mechanism  has  not  been  celarly  structured.  The knowledge  and  awareness  of  the  team  members  is  still  limited and the budged allocation for the marine oil handling team has not  been  budgeted  centrally.  The  lack  of  use  of  technology  in handling pollution has also become a serious problem resulting in incomplete handling of sludge oil.

## ABSTRAK
Pencemaran  lingkungan  menjadi  salah  satu  target  dalam sustainable  develompment  goals.  Kabupaten  Bintan  sebagai kawasan  strategis  pariwisata  dan  berada  di  wilayah  perbatasan serta  jalur  tersibuk  di  dunia  Selat  Malaka  menjadi  salah  satu wilayah  yang  selalu  terdampak  oleh  tumpahan  sludge  oil. Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis upaya mitigasi yang sebaiknya  dilakukan  pemerintah  dalam  menanggulangi pencemaran sludge oil di kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bintan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui wawancara,  literasi  dan  pengamatan  langsung.  Hasil  penelitian menunjukan  Upaya  mitigasi  berupa  pembentukan  tim penanggulangan  tumpahan  sludge  oil  di  laut  ternyata  masih

## Keywords:
Mitigation,  Pollution, Sludge Oil, Bintan
memiliki  kelemahan.  Sebab  mekanisme  operasional  belum tersusun  secara  jelas.  Pengetahuan  dan  kesadaran  anggota  tim masih  terbatas  serta  alokasi  anggaran  bagi  tim  daerah penanggulangan  minyak  di  laut  belum  dianggarkan  secara tersentral. Minimnya  pemanfaatan teknologi dalam penanganan pencemaran  turut  menjadi  permasalahan  serius  yang mengakibatkan penanganan sludge oil tidak tuntas.
© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: hendraku.kawan@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pencemaran  lingkungan  menjadi  salah  satu  target  dalam sustainable  develompment  goals . Lingkungan  laut  dan  pesisir  terancam  karena  mengalami  pencemaran  yang  disebabkan  oleh  aktivitas perkapalan.  Kegiatan  operasional  rutin  perkapalan  seperti  hasil  pencucian  tangki,  pembuangan pembuangan air balas, pembuangan got serta terjadinya tumpahan saat bongkar muat menjadi salah satu pemicu terjadinya kerusakan ekosistem laut dan pesisir (Widodo et.al, 2020). Dewasa ini kawasan pesisir menjadi  salah  satu  daya  tarik  wisata  yang  sangat  potensial  untuk  dikembangkan  untuk  menunjang kegiatan kepariwisataan.
Undang-Undang  Pariwisata  Nomor  10    Tahun  2009  menegaskan  bahwa  kepariwisataan merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Hal ini juga sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Bila dilihat dari sisi pengelola kepariwisataan, kegiatan pariwisata merupakan sesuatu yang alami dan  diciptakan  untuk  dinikmati  para  wisatawan  agar  mereka  memiliki  pengalaman  perjalanan  yang mengesankan (Judisseno, 2017).  Kegiatan wisata tersebut hanya bisa tercipta dan terlaksana jika didukung oleh  kebijakan  suatu  negara  dalam  menyediakan  segala  aspek  yang  terkait  atraksi,  aksesibilitas  dan amenitas termasuk keamanan dari sisi lingkungan yang asri.
Kabupaten  Bintan  yang  mengandalkan  sektor  pariwisata  sebagai  lokomotif  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung pada potensi sumber daya alami yang dimilikinya. Kelestarian alam dan lingkungan menjadikan Kabupaten Bintan menjadi urutan tertinggi kunjungan wisatawan setelah Bali.    Salah  satu  potensi  wisata  terbesar  yang  dimiliki  Kabupaten  Bintan  adalah  kepariwisataan kemaritiminan  yang  berorientasi  alami  bahari  (Kurniawan,  2021).  Wisata  bahari  sangat  ideal  diterapkan karena  tiga kawasan wisata  andalan di Kabupaten Bintan berada di posisi strategis pesisir pantai, seperti Kawasan Pariwisata Lagoi, Kawasan Pariwisata Trikora dan Kawasan Pariwisata Sebong Pereh.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  Puspitasari  (et.al,  2020)  wilayah  yang  terdampak  oleh pencemaran sludge oil diantaranya Trilly Resort Centre Bintan , Telok Sebong, Lagoi, Tanjung Berakit, Pulau Pangkil, Pulau Mapur, Cabana, Pulau Lobam, Pantai Mayang Sari, Pantai Indah Club Med Bintan, Bintan Lagoon  Resort ,  Pantai  Senggiling  dan  Pengudang.  Tumpahan  minyak  di  laut  turut  serta  mencemari  biota laut  dan  berdampak  negatif  pada  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  pesisir.  Penelitian  terdahulu  yang dilakukan  Subekti  (2011)  telah  menegaskan  bahwa  pencemaran  di  laut  dapat  mengancam  kelestarian lingkungan dan diperlukan pengaturan hukum mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Upaya penanggulangan terhadap tumpahan Sludge oil di pesisir pantai di kawasan wisata selama ini  selalu  dilakukan  oleh  pengelola  kawasan  wisata  dibantu  sukarelawan  dengan  membersihkan  minyak secara  manual,  yaitu  menampung  limbah  kedalam  drum.  Pada  periode  2019  sampai  dengan  2020  pihak PT Bintan Resort Cakrawala (BRC) telah mengumpulkan 376 drum limbah sludge oil di kawasan wisatanya (Kumparan, 2020). Sedangkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan menyebutkan sejak tahun
2017 hingga tahun 2020 telah terkumpul 576 drum sludge oil. Sludge oil ini dikumpulkan dari berbagai titik pantai yang berada di Kabupaten Bintan.
Tabel 1 : Limbah Minyak Hitam Yang Dikumpulkan Dalam Drum di Pesisir Bintan Tahun 2017 s/d 2020
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021
Secara administrasi publik pemerintah seharusnya lebih tanggap terhadap fenomena yang terjadi diwilayahnya (Keban, 2004). Keterbatasan sumberdaya pemerintah sebaiknya menjadi momentum untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga program yang direncanakan berjalan maksimal (Febrian, 2016). Sebab  kejadian berulang  yang  terjadi  disetiap tahun  saat angin utara  ini telah memicu  berbagai  dampak.  Polusi  dari  tumpahan  minyak  di  laut  akibatnya  sangat  cepat  dirasakan  oleh masyarakat  sekitar  pantai  dan  sangat  signifikan (Sulistiyono,  2013).  Seperti  menurunnya  budidaya perikanan  keramba  dan  kelong  serta  rusaknya  ekosistem  laut,  selanjutnya  sektor  pariwisata  mengalami kerugian  materil  (Infopublik,  2021).  Bahkan  salah  satu  resort  di  kawasan  Lagoi  menutup  sementara aktivitas pantai karena pasir disepanjang pesisir pantai dikotori oleh sludge oil (indonews, 2020). Upaya  mitigasi memungkinkan dilakukan untuk mengurangi dampak kejadian  sebelum bencana pencemaran  terjadi,  pada  saat  maupun  sesudah  terjadinya  bencana  (Schneid,  et.al.  2001  dalam  Buchori, 2013).  Begitu  pula  dengan  pengawasan  dan  pemberlakuan  sanksi  merupakan  aspek  penting  dalam melestarikan  obyek  wisata  yang  terancam  dan  tercemar  (Lawang,  2015).  Sebab  kontribusi  pariwisata sangat jelas memiliki multiplier  effect .  Namun kondisi di  lapangan belum  menunjukan  upaya  pengawasan dan  pemberlakuan  sanksi  yang  nyata  bagi  pencemaran  lingkungan  khususnya  terhadap  kapal  yang membuang sludge oil ke lautan. Sangat sulit melacak pelaku pencemaran limbah dan hingga saat ini belum ada solusi tegas baik dari pemerintah daerah maupun  pemerintah  pusat  terkait terkait tumpahan minyak (Budiman et.al, 2020).
Berdasarkan landasan dan latar belakang tersebut perlu adanya upaya nyata dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi pencemaran yang terjadi di Kabupaten Bintan melalui upaya  pencegahan.  Oleh  sebab  itu  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  upaya  mitigasi  yang sebaiknya  dilakukan  pemerintah  dalam  menanggulangi  pencemaran sludge  oil di  kawasan  strategis pariwisata Kabupaten Bintan.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  dipilih  untuk  menggali  data,  menganalisis  dan  merumuskan  konsep  mitigasi penanggulangan pencemaran di kawasan wisata Kabupaten Bintan. Menurut Creswell (1994) pendekatan kualitatif mampu memperoleh gambaran dekriptif terhadap fenomena yang diamati.
31 48 127 370 2017 2018 2019 2020 Sludge Oil
Data  yang  dikumpulkan  adalah  melalui  teknik  observasi  langsung  pada  kawasan  wisata  yang terdampak pencemaran sludge oil serta melakukan studi literatur. Selain itu dilakukan pula wawancara pada narasumber  yaitu  pengelola  kawasan  wisata  di  sekitar  Kawasan  Trikora,  Kawasan  Bintan  Lagoi,  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Bintan.  Selanjutnya  data  direduksi  dan  dianalisis  dalam  bentuk  tabel  yang  menggambarkan  pola keterkaitan  terhadap  peristiwa  yang  terjadi.  Setelah  itu,  berdasarkan  temuan  yang  diperoleh  dilakukan pengambilan kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Bintan  merupakan  salah  satu  wilayah  strategis  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan seluruhnya mencapai 87.717,84 Km2, luas daratannya hanya 1,50% atau sebesar 1.319,51 Km2 saja dan luas lautnya 86.398,33 Km2 (98,50%).  Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang dibidang  pariwisata, iklim dan  kondisi alam  yang eksotis menjadi daya tarik  tersendiri bagi  para  wisatawan  mancanegara.  Kabupaten  Bintan  merupakan  daerah  yang  memiliki  banyak  potensi kepariwisataan, baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA), hingga seni dan budaya. Lokasi yang strategis menjadikan Kabupaten Bintan menjadi daerah tujuan wisata tertinggi kedua di Provinsi Kepulauan Riau.
Pantai-pantai di kawasan pesisir utara pulau Bintan terkenal asri dan bersih. Kawasan pesisir utara yang berhadapan langsung dengan selat malaka memiliki tiga kawasan wisata  sebagai Daya Tarik Wisata (DTW)  yaitu  Kawasan  Pariwisata  Sebong  Pereh,  Kawasan  Pariwisata  Lagoi  dan  Kawasan  Pariwisata Trikora. Khusus kawasan lagoi merupakan kawasan wisata internasional yang terkelola secara baik. Pasir putih,  hutan,  mangrove  yang  masih  terjaga  serta  bebatuan  pinggir  pantai  menjadikan  wisata  bahari  kian diminati  oleh  wisatawan  baik  domestik  maupun  mancanegara.  Kawasan  wisata  ini  berkembang  dengan pesatnya sejak tahun 1991 dengan mengusung konsep wisata bahari berkolaborasi dengan wisata alam dan olahraga laut.
Gambar 1 . Kondisi Pantai Kawasan Lagoi dan Pantai Trikora
Sumber : https://id.trip.com/hotels/bintan-hotel-detail-9350945/cassia-bintan/
Keindahan  alam  dan  pantai  turut  mendukung  pembangunan  di  Kabupaten  Bintan.  Sektor kepariwisataan  memberikan  kontribusi  positif  dan  menjadi  tulang  punggung  perekonomian  Kabupaten Bintan. Stabilitas politik serta keamanan menjadi daya dukung meningkatnya kunjungan wisatawan pada kawasan  wisata  yang  tersedia.  Namun  keberlangsungan  ekosistem  kian  terancam  akibat sludge  oil yang sering terjadi setiap tahun saat angin utara tiba yaitu pada Oktober hingga Februari. Sludge oil merupakan kandungan  minyak  hitam  yang  dibuang  oleh  kapal  yang  berlabuh  di  selat  malaka.  Saat  angin  utara, tumpahan minyak terbawa arus dan mendarat di pantai-pantai yang berada di sisi utara pulau Bintan.
Data  dari  Bali  Radar Ground  Receiving  Station (BARATA)  dan  Pusat  Teknologi  dan  Data Pengindraan  Jauh  –  LAPAN  mendeteksi  tumpahan  minyak  yang  berada  di  Selat  Malaka  menunjukan posisi tumpahan minyak di perairan selat malaka dikategorikan sebagai high confidence . Artinya teknologi pendeteksi keberadaan minyak dapat memastikan bahwa tumpahan minyak di Selat Malaka yang bergerak menuju pesisir Pulau Bintan dapat dipastikan benar keberadaannya. Pergerakan sludge oil ini bergerak dan selalu  terdampar  di  kawasan  pariwisata  Kabupaten  Bintan. Sludge  oil yang  terdapar  dipengaruhi  oleh pergerakan air laut yang mengarah ke Pulau Bintan. Hal ini bisa terlihat seperti gambar berikut:
Gambar 2 : Peta Deteksi Tumpahan Sludge oil Pada Tahun 2020 dan 2021
Sumber: Bali Radar Ground Receiving Station (BARATA) dan Pusat Teknologi dan Data Pengindraan Jauh – LAPAN, 2021
Gambar 3 : Wilayah Terdampak Sludge oil di Kabupaten Bintan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan 2021.
Sludge  oil yang  terapung  di  laut  hingga  akhirnya  terdampar  di  pesisir  Pulau  Bintan  ini  telah merusak  ekosistem  laut  dan  merusak  pantai  yang  berada  di  kawasan  pariwisata.  Ekosistem  laut  yang mengalami dampak dari keberadaan sludge oil antara lain padang lamun, terumbu karang, dugong, pesut, hiu  paus,  kuda  laut,  teripang,  ikan  napoleon,  kima,  lola,  terancam  punah  (Dhena  et.al,  2019).  Minyak hitam juga telah mencemari dan mengotori tanaman bakau, bebatuan alam, pasir putih, kelong apung serta fasilitas wisata air yang menjadi daya tarik wisata dan tujuan wisata.
Wilayah yang terdampak seperti yang tertera pada Gambar 4 merupakan kawasan pesisir bagian utara yang berhadapan langsung dengan selat malaka. Pesisir utara Kabupaten Bintan terbagi dalam empat zona  yaitu Zona 1 Pantai  Lagoi, Zona 2 Pantai Syakera,  Zona 3  Pantai  Berakit, Zona 4  Pantai  Trikora. Keempat zona ini merupakan zona yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan limbah yang selalu mencemarinya.
Data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kabupaten  Bintan  pada  2020 menunjukan  bahwa sludge  oil yang  berhasil  dikumpulkan  di  sepanjang  pantai  yang  terkena  dampak pembuangan sludge  oil illegal  yaitu  sepanjang  101,41  KM  terdiri  dari  gumpalan,  serpihan  serta  cairan berwarna  hitam  pekat  berminyak.  Data DLH  Bintan  juga  menyebutkan  kerugian  yang  dialami  pihak pengelola  kawasan  wisata  diperkirakan  sebesar  Rp  2,3  miliar.  Kerugian  terjadi  akibat  menurunnya kunjungan  wisatawan  serta  meningkatnya  biaya  operasional  pihak  hotel  dan  pengelola  kawasan  dalam menanggulangi pencemaran.
Keterangan: Zona 1 Pantai Lagoi Zona 2 Pantai Syakera Zona 3 Pantai Berakit Zona 4 Pantai Trikora

## Upaya Mitigasi Pemerintah Menanggulangi Tumpahan Sludge oil
Strategisnya  Kabupaten  Bintan  yang  berhadapan  dengan  Selat  Malaka  merupakan  sebuah keuntungan  sekaligus  ancaman.  Kawasan  pariwisata  yang  berada  di  pesisir  utara  Pulau  Bintan  sering mengalami  ancaman  pencemaran  akibat sludge  oil  ( Kementerian,  Kelautan  dan  Perikanan,  2019). Pencemaran dari limbah kapal yang dihasilkan dari kegiatan operasional kapal dalam bentuk limbah cair dan sampah yang dibuang dengan sembarangan serta pencucian kapal. Sebagai negara tetangga Singapura diduga mendorong pembuangan limbah ilegal di Selat Malaka (Dhena et.al, 2019).
Secara  administrasi  pemerintah  telah  menerbitkan  regulasi  seperti Marine  Pollution (MARPOL 1978),  sebagai  bagian  dari  upaya  mitigasi  menanggulangi    pencemaran sludge  oil .  Namun  hal  tersebut belum  mampu  menghentikan  pelaku pencemaran sludge  oil secara permanen (Kuncowati, 2010). Padahal Indonesia adalah negara peserta Civil Liability Convention 1969 , yang telah diamanatkan untuk menetapkan ketentuan peraturan nasional dibidang pencemaran lingkungan laut dan perairan (Permata et.al, 2014).
Sejak  tahun  2010  berbagai  upaya  telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Bintan  untuk menuntaskan  permasalahan  tumpahan sludge  oil yang  selalu  terjadi  setiap  tahun.  Upaya  yang  dilakukan diantaranya seperti pada tabel berikut:
Tabel 2: Upaya Mitigasi Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tumpahan Sludge oil Tanggal Upaya Mitigasi Yang Dilakukan 09 April 2010 Bupati  Bintan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup RI melalui surat Nomor 660/BLH-Wastau/216a  perihal  Penanganan  Pencemaran  Pantai  Trikora, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan 12 Desember 2011  Pemantauan  ke  lokasi    perairan  di  kawasan  wisata  lagoi,  perairan  Tanjung  Talok, Desa Teluk Sasah. 24 Januari 2012 Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bintan  menyurati  Kementerian  Lingkungan Hidup  Cq.  Deputi  V  Bidang  Penaatan  Lingkungan  perihal  Pencemaran  Perairan Pulau Bintan, nomor surat: 660/BLH/30 29 Januari 2013 Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bintan  menyurati  Kementerian  Lingkungan Hidup Cq IV Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah perihal Pencemaran Perairan  Bintan  dan  laporan  mengenai  pemantauan  yang  telah  dilakukan  oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, nomor surat 660/BLH/Wastau/105
12 Februari 2013 Bupati Bintan menyurati Gubernur Kepulauan Riau melalui surat Nomor 660/BLH- Set/193  perihal  Penanganan  Pencemaran Sludge  oil di  Perairan  Pulau  Bintan,  dan melaporkan kondisi pencemaran limbah minyak di perairan pantai bagian utara dan timur pulau Bintan 26 Mei 2014 Bupati  Bintan  menyurati  Menteri  Lingkungan  Hidup  Up.Deputi  III  Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, nomor surat:660/BLH- Wastau/906, perihal Penangan Tumpahan Minyak Hitam di Kabupaten Bintan, dan melaporkan hasil rapat koordinasi 19 Januari 2015 Bupati  Bintan  menyurati  Gubernur  Kepulauan  Riau  perihal  Penangan  Tumpahan Minyak Hitam di Kabupaten Bintan, Nomor Surat 660/BLH/42.a, dan melaporkan koordinasi yang telah dilakukan bersama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. 05 April 2016 Rapat  Koordinasi  Tumpahan  Minyak  di  Kabupaten  Bintan  yang  dihadiri  oleh Kemenko  Maritim  RI,  BAKAMLA  RI,  Dir.Kesatuan  Penjaga  Laut  dan  Pantai, Dir.PPKPL-KLHK,  Dir  Sampah  dan  PLB3,  Satpol  Air  Bintan,  Lantamal  IV Tanjungpinag, Dll 15 Februari 2016 Bupati Bintan menyurati KASAL RI perihal Penanganan Limbah Minyak Hitam ( Sludge oil ) di Kabupaten Bintan Nomor surat:660/BLH/81 02 Februari 2018 Bupati  Bintan  menyurati  Bapak  Presiden  Republik  Indonesia  perihal  Pencemaran Limbah Sludge  oil pada  kawasan  pariwisata  Lagoi  Kabupaten  Bintan  dan
melaporkan  upaya  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam  penanganan  limbah  minyak hitam tersebut.
14 Mei 2018 Gubernur  Kepulauan  Riau  membentuk  TIM  DAERAH  PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK DI LAUT PROVINSI KEPULAUAN RIAU Oktober 2018 DLHK  Provinsi  Kepri  bekerja  sama  dengan  DLH  Kabupaten  Bintan  dan masyarakat  sekitar  pantai  Syakera  telah  melakukan  pembersihan  limbah  minyak hitam  yang  tersebar  di  sepanjang  pantai  Syakera  dengan  memasukkan  kedalam drum-drum dan mengangkutnya melalui transporter resmi  ke tempat pengumpulan Limbah B3 di Batam November 2018 Dilakukan  juga  pembagian  drum-drum  kosong  sebagai  wadah  gumpalan  limbah minyak  sebanyak  100  drum  yang  dibagikan  ke  pengelola  kawasan  pantai  wisata Lagoi. Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan 2021.
Dari  berbagai  upaya  mitigasi  penanggulangan sludge  oil yang  telah  dilakukan,  terdapat kecenderungan bahwa upaya yang dilakukan selama ini masih bersifat informatif, administratif dan hanya melakukan  kegiatan  di  hilir  yaitu  dengan  membersihkan  pantai  secara  manual,  memasukan  gumpalan- gumpalan sludge  oil ke  dalam  drum.  Tentu  saja  kondisi  ini  akan  terus  berulang  setiap  tahun.  Idealnya, upaya  pencegahan  juga  dilakukan  di  hulu.  Tidak  hanya  menanggulangi  saat  terjadi  tumpahan  atau pembuangan  limbah,  namun  dapat  melakukan  berbagai  upaya  mitigasi  sebelum  bencana  terjadi.  Sebab mencegah setiap kapal yang melintas di perairan selat malaka agar tidak melakukan aktivitas membuang limbah sludge  oil ke  tengah  lautan  bukanlah  perkara  mudah.  Seandainya  hal  itu  terjadi, sludge  oil yang tumpah  jangan  sampai  mendarat  di  pantai-pantai  di  Kabupaten  Bintan  sehingga  tidak  mencemari lingkungan  dan  ekosistem  yang  ada.  Dengan  harapan  kawasan  wisata  tetap  terjaga  keasrian  serta kebersihannya. Hal ini  juga  tidak mudah sebab  dibutuhkan  teknologi mutakhir untuk  melokalisir  limbah yang terapung.
Salah  satu  upaya  mitigasi  yang  telah  dilakukan  pemerintah  di  hulu  adalah  dengan  menerbitkan Surat  Keputusan  Terbentuknya  Tim  Penanggulangan  Tumpahan  Minyak  di  Laut  Provinsi  Kepulauan Riau yang terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tanggal 14 Mei Tahun 2018. Tim ini merupakan upaya menajemen dan kolaborasi yang di wujudkan pemerintah untuk  menyatukan  berbagai  pihak  terkait  untuk  saling  bekerjasama,  mencegah  dan  menanggulangi pencemaran sludge  oil yang  terjadi.  Melalui  tim  ini  diharapkan  mampu  bekerja  menjaga  lingkungan  laut dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh masing-masing stakeholder.
Namun  dalam  realisasinya  masih  terdapat  banyak  kelemahan.  Kegiatan  operasional  dilapangan belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  sebab  mekanisme  operasional  belum  tersusun.  Hubungan koordinasi  di  antara  stakeholder  juga  menjadi  point  penting  sebagai  bagian  pengawasan  secara berkesinambungan dalam upaya pencegahan tindakan tumpahan sludge oil di perairan selat malaka. Maka perlu perlu dibangun pola koordinasi yang sentralistik aktif.
Mengawasi  kawasan  laut  selat  malaka  yang  sangat  luas  bukanlah  hal  yang  mudah.  Dibutuhkan pula pemahaman terhadap kedaulatan bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Menyadarkan tim yang terbentuk, bahwa telah terjadi ancaman yang sangat berbahaya dan telah memunculkan kerugian laut dan darat.    Sehingga  dengan  membekali  setiap  anggota  dalam  tim  yang  telah  terbentuk  melalui  pelatihan- pelatihan  terkait  lingkungan  dan  kedaulatan  bangsa  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dilakukan. Dengan pelatihan, anggota tim akan menyadari teknis operasional yang harus dilakukan dalam mencegah hal-hal  yang  mengakibatkan  terjadinya  pencemaran sludge  oil .  Tim  juga  akan  semakin  menyadari  bahwa tugas mereka sangat berat dalam membantu menjaga wilayah laut Indonesia khusunya wilayah kepulauan riau.
Komitmen melalui alokasi anggaran merupakan salah satu upaya mitigasi dan wujud keseriusan pemerintah  dalam  menjaga  keutuhan  dan  keberlangsungan  suatu  wilayah.  Hal  itu  juga  menjadi  dasar penting bagi membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi dan menanggulangi pencemaran limbah  yang  berulang  setiap  tahunnya.  Sebab  biaya  operasional  dan  teknis  pelaksanaan  membutuhkan
biaya  besar.  Selama  ini  penganggaran  kegiatan  masih  dibebankan  pada  masing-masing  stakeholder. Banyak instansi yang tidak  memiliki  anggaran  khusus bagi  penanggulangan sludge oil . Tentu saja kondisi sangat tidak relevan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencemaran sludge oil . Sehingga  penganggaran  yang  terpusat  atau  terkoordinir  akan  membantu  dan  memudahkan  dalam menjalankan kegiatan operasional di lapangan.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi hal mendesak dan diharapkan terus dikembangkan agar bisa memantau  pergerakan  kapal  yang  terindikasi  melakukan  tindakan  mencurigakan  di  laut.  Hadirnya teknologi  akan  mampu  dimanfaatkan  untuk  meminimalisir  atau  melokalisir  pencemaran  yang  terjadi sehingga sludge  oil tidak  sampai  kedaratan  dan  menempel  di  bebatuan.  Kehadiran  teknologi  menjadi momentum  terbaik  ditengah  pesatnya  kehadiran  inovasi  disegala  sektor,  khususnya  dalam  mencegah limbah mencemari lingkungan laut dan pantai.

## KESIMPULAN
Pencemaran sludge oil yang kerap terjadi dikawasan strategis pariwisata Kabupaten Bintan sangat membutuhkan upaya mitigasi. Upaya mitigasi berupa pembentukan tim penanggulangan tumpahan sludge oil dilaut ternyata masih memiliki kelemahan. Sebab mekanisme operasional belum tersusun secara jelas. Pengetahuan  dan  kesadaran  anggota  tim  masih  terbatas  serta  alokasi  anggaran  bagi  tim  daerah penanggulangan  minyak  di  laut  belum  dianggarkan  secara  tersentral.  Minimnya  pemanfaatan  teknologi dalam  penanganan  pencemaran  turut  menjadi  permasalahan  serius  yang  mengakibatkan  penanganan sludge oil tidak tuntas.

## Rekomendasi
1. Pemerintah  daerah  perlu  menyusun  petunjuk  teknis  terkait  operasional  bagi  tim  daerah penanggulangan minyak di laut.
2. Dibutuhkan pelatihan yang bersifat berkelanjutan bagi tim daerah penanggulangan minyak di laut.
3. Diperlukan  penganggaran  dan  pengelolaan  yang  tersentral  bagi  efektifnya  kegiatan  operasional  di lapangan
4. Menghadirkan teknologi dalam upaya mitigasi penanggulangan sludge oil .

## DAFTAR PUSTAKA
Buchori,  I.  (2013).  Model  Kesesuaian  Lahan  Berbasis  Kerawanan  Bencaa  Alam,  Uji  Coba:  Kota Semarang. Tata Loka, V.15, Nomor 4, h.293-305. Buchori, I. (2013). Model Kesesuaian Lahan Berbasis Kerawanan Bencaa Alam, Uji Coba : Kota Semarang. Tata Loka, V.15, Nomor 4, h.293-305.
Budiman, Diki, et.al. (2020).  Analisis Spill Oil Terhadap Volume dan Nilai Produksi Perikanan Di Laut Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018. Jurnal Jalasena. Vol.1 No.2.
Coburn, A.W. (1994). Mitigasi Bencana Edisi Kedua . UNDP-DHA. United Kingdom.
Dhena, Gloria NH, et.al. (2019). Reasoning Criminal -Implikasi Limbah Hasil Operasional Kapal Terhadap Ekosistem Laut Di Selat Malaka. Jurnal Asia Pacific Studies. Vol.3, No.2. Febrian, Ranggi A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi. Vol.II, No.1.
https://indonews.id/artikel/26872/Darurat-Pencemaran-Limbah-Minyak-Hitam-di-Lagoi/.  Diakses  03 Maret 2021.
https://kumparan.com/kepripedia/pengusaha-resort-rugi-rp-2-3-miliar-akibat-limbah-minyak- 1sgpmXdt3T8/full. Diakses 24 Maret 2021.
Judisseno, Rimsky K. (2017). Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataan. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Keban,  Yeremias  T.  (2004).  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Isu.  Gava Media: Yogyakarta.
Kuncowati.  (2010).  Pengaruh  Pencemaran  Minyak  Di  Laut  Terhadap  Ekosistem  Laut.  Jurnal  Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan. Vol.1, No.1.
Kurniawan,  H.,  Putra  Donie,  TP.  (2021).  Potensi  Ekonomi  Wisata  Bahari  Masyarakat  Pesisir:  Studi Pengembangan  Kawasan  Wisata  Di  Kecamatan  Gunung  Kijang  Kabupaten  Bintan.  Prosiding Seminar Nasional Perbatasan dan Desa 2021.
Lawang,  Marcella  A.  (2015).  Penegakan  Hukkum  Terhadap  Pencemaran  Dan  Perusakan  Lingkungan Objek Wisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Lex Crimen. Vol.IV No.7. Permata, et.al. (2014). Penerapan Pengaturan Pembuangan Limbah Minyak Ke Laut Oleh Kapal Tanker Dilihat Dari Perspektif Hukum Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan. Vol.1, Issue 1.
Puspitasari,  TA.,  Fuad,  AZF.,  Parwati,  E.  (2020)  Prediksi  Pola  Persebaran  Tumpahan  Minyak Menggunakan  Data  Citra  Satelit  Sentinel  Di  Perairan  Bintan,  Kepulauan  Riau.  Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital. Vol.17 No.2.
Subekti, Imam. (2011). Yurisdiksi Indonesia Dalam Masalah Pencemaran Laut Oleh Minyak Bumi Dari Kapal Asing Di Laut Teritorialnya Berdasarkan Konvensi Pbb Tentang Hukum Laut 1982. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI. Vol.5, No.1.
Sulistiyono,  (2013).  Dampak  Tumpahan  Minyak  (Oil  Spill)  Di  Perairan  Laut  Pada  Kegiatan  Industri Migas dan Metode Penanggulangannya. Forum Teknologi. Vol.03, No.01.
Tondobala, L. (2011). Pemahaman Tentang Kawasan Rawan Bencana dan Tinjauan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Terkait. Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur. Vol.3 No.1.
Undang-Undang No. 10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Widodo, Hentri B.L, Wahyuni, Tri Eni. (2020). Manajemen Penanggulangan Tumpahan Minyak Dilaut Akibat Dari Pengoperasian Kapal. Majalah Ilmiah Gema Maritim. Vol. 22 No. 1.