PERSEPSI MANAJEMEN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP KEMUNGKINAN PENERAPAN PER ( PROFIT EQUALIZATION RESERVE ) DITINJAU DARI SISI AKUNTANSI BANK SYARIAH

## PERCEPTION MANAGEMENT OF ISLAMIC BANKS OF THE POSSIBILITY OF APPLICATION PER (PROFIT EQUALIZATION RESERVE) VIEWED FROM THE ISLAMIC BANK ACCOUNTING
Nurlaela Syahril Barokah 1a , Afiati Kurniasih 2b
1a Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Perbankan Syariah Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor Kode Pos 16720.
2b Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor Kode Pos 16720 Email : 1a ling94.la@gmail.com, 2b afiati_kurniasih@yahoo.com
(Diterima oleh Dewan Redaksi: Agustus) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: Desember)

## ABSTRACT
The purpose of this study is to notice the perception of Public Syariah Bank management toward  possible  application  of  PER  viewed  from  Syariah  Bank  accounting.  The  method used in this study is Miles Model and Huberman, which is with the way of data reduction, data  display  and  conclusion  drawing.  Syariah  Banks,  in  the  effort  of  collecting  and distributing fund with the use of mudharabah contract, should look deeply at appropriate strategy to prevent risk.
In  mudharabah  contract,  gaining  profit  is  fluctuative  (never  remains  in  one  state). Therefore, there are plans to apply PER. The result of study shows that perception of Public Syariah Bank management; Muamalat Bank and Mandiri Syariah Bank branch of Bogor are ready  to  apply  PER  if  it  is  indeedly  needed  and  there  are  constitutions  regulating  and requiring the use of PER instrument. BMI and BSM branch of Bogor assumed that noting of PER to the system of accounting of Syariah Banks can be saved in white ballance (neraca pasiva)  in  post  of  KSD  (obligation  paid  soon),  detained  profit,  tied  investment  fund,  and PPAP (Allowance for Uncollectible) or CKPN (Allowance for Impairment Losses).
Keywords: Profit Equalization Reserve, Mudharabah Contract.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  manajemen  bank  umum  syariah terhadap  kemungkinan  penerapan  PER  ( Profit  Equalization  Reserve )  ditinjau  dari  sisi akuntansi bank syariah. Metode yang digunakan adalah model Miles and Huberman , yaitu dengan  cara data  reduction,  data  display dan conclusing  drawing .  Bank  syariah  dalam melakukan  usaha  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dengan  menggunakan  akad mudharabah,  dituntut  agar  selalu  memperhatikan  strategi  yang  tepat  dalam  mencegah terjadinya risiko.
Pada  akad  Mudharabah,  perolehan  keuntungan  bersifat  tidak  tetap  atau  fluktuatif,  oleh karena itu muncul wacana untuk menerapkan PER. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manajemen Bank Umum Syariah (BUS) Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bogor siap untk menerapkan PER jika memang diperlukan dan ada undang- undang yang mengatur serta mengharuskan untuk menggunakan instrumen PER. BMI dan
BSM  cabang  Bogor  mengasumsikan  pencatatan  PER  pada  sistem  akuntansi  bank  syariah bisa  disimpan  pada  neraca  pasiva  di  pos  KSD  (Kewajiban  Segera  Dibayar),  laba  ditahan, dana  investasi  terikat,  dan  PPAP  (Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif)  atau  CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai).
Kata Kunci: PER ( Profit Equalization Reserve ), Akad mudharabah.
Syahril  Barokah  Nurlaela.  2015.    Persepsi  manajemen  bank  Umum  Syariah  terhadap kemungkinan  penerapan  PER(Profit  Equalization  Reserve)  ditinjau    dari  akuntansi  bank syariah . Jurnal Nisbah (2):  132 –144 .

## PENDAHULUAN
Perkembangan bank syariah di Indonesia  dimulai  sejak  berdirinya  Bank Muamalat  Indonesia  atau  lebih  populer dengan  sebutan  BMI  (Bank  Muamalat Indonesia)  tahun  1992  (Yasni,  2007). Dalam  lima  tahun  terakhir aset  perbankan syariah  mencapai  ±  46,89  %.  Total  aset perbankan  syariah  per  Desember  2014 mencapai Rp 204.961 triliun. Market share perbankan  syariah  mencapai  ±  4,9  %  dari total  aset  perbankan  dengan  jumlah rekening  mencapai  13  juta  rekening nasabah  (Direktorat  Perbankan  Syariah, 2014). Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi  perbankan  syariah  untuk menggerakan  perekenomian  sangat  besar dan industri keuangan syariah pun menjadi semakin berkembang. Keuangan syariah di Indonesia  diharapkan  memiliki  dinamika yang cepat dan mampu menjadi pendorong ekonomi global. Hal ini yang menjadi acuan bank agar lebih gigih dalam meningkatkan pangsa  perbankan  syariah  nasional  yang semakin ketat.
Pertumbuhan  perbankan  syariah  diikuti dengan  bertambahnya  jumlah  jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS) dan 22 Unit Usaha  Syariah  (UUS),  dan  pada  Desember 2014    tumbuh  sebesar  7,89  persen  (yoy). Hal  tersebut  merupakan  sedikit  gambaran mengenai  kondisi  bank  syariah  saat  ini. Dengan perkembangan yang begitu signifikan,  perbankan  syariah  memiliki kebutuhan  akan  sebuah  kebijakan  untuk membantu
mengintegrasikan  keuangan  syariah  dalam sistem  keuangan  nasional  dan  global (Nurfuadi,  2014).  Berikut  grafik  yang menunjukkan data tersebut:
Gambar 1. Data Statistik Perbankan Syariah bulan Desember 2014 Sumber: situs www.ojk.go.id
Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi,  melakukan  penghimpunan dan penyaluran dana dengan menggunakan prinsip  kehati-hatian  yang  berdasarkan syariat  Islam.  Praktik  bank  syariah  yang didasari  “ Intermediary  Fuction ”  dimana keuntungan  yang  diperoleh  bank  syariah langsung  disalurkan  kepada  nasabah penyimpan  (Trihantana,  2015).  Perolehan keuntungan  atau  pengembalian  hasil  pada bank  syariah  bersifat  tidak pasti  dan  tidak tetap  (fluktuatif).  Upaya  bank  syariah dalam  memitigasi  risiko  bagi  hasil  dengan nasabahnya,  bisa  menggunakan  instrumen PER  ( Profit  Equalization  Reserve )  yaitu sebuah  cadangan  yang  dibuat  oleh  bank syariah  dengan  mengambil  alih  jumlah tertentu  dari  laba  mudharabah,  sebelum mengalokasikan  ke  porsi  mudharib.  Oleh karenanya,  cadangan  dana  bisa  digunakan ketika  bagi  hasil  pembiayaan  turun. Sehingga  bank  dapat  mempertahankan
0 10 20 30 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13
De se m be r 2 … 6 11 11 11 11 12 25 23 24 24 23 22 UUS BUS
tingkat  tertentu  dari  laba  atas  investasi untuk  kepentingan  pemegang  rekening investasi dan pemilik modal (Sundararajan, 2005).  Keuntungan  atau  dana  cadangan pada  akad  mudharabah  tersebut  akan dikelola  oleh  bank  yang  telah  disepakati nasabah  dan  selanjutnya  akan  dimasukan ke  dalam  akuntansi  bank  syariah.  Namun, di  Indonesia  dana  cadangan  (PER)  belum ada pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia  tentang  pencatatan  PER  pada sistem akuntansi bank syariah baik dari BI (Bank  Indonesia)  maupun  OJK  (Otoritas Jasa Keuangan).

## MATERI DAN METODE
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data deskriptif  kualitatif.  Penelitian  dekriptif kualitatif  merupakan  penelitian  pada situasi dimana peneliti memiliki pengetahuan  atau  pengalaman  yang terbatas  tentang  isu  yang  diangkat  dalam penelitian (Mansoer, 2004:16).
Obyek  penelitian  adalah  PER  (Profit Equalization  Reserve),  dengan  fokus penelitian yaitu tentang pencatatan akuntansi  pada  Bank  Muamalat  dan  Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui  persepsi  manajemen  bank umum  syariah  terhadap  kemungkinan penerapan PER ( Profit Equalization Reserve )  ditinjau  dari  sisi  akuntansi  bank syariah,  yang  digunakan  untuk  menjaga stabilitas  dan akuntabilitas  keuangan  pada bank syariah.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang
diperoleh dalam melakukan penelitian bersumber dari :
1. Data  primer,  yakni  data-data  utama yang  diperoleh  dari  hasil interview atau  wawancara  dan  kuesioner  yang ditujukan  kepada  Kepala  Cabang  dan Accounting pada  Bank  Muamalat  dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.
2. Data  primer,  yakni  data-data  utama yang  diperoleh  dari  hasil interview
atau  wawancara  dan  kuesioner  yang ditujukan  kepada  Kepala  Cabang  dan Accounting pada  Bank  Muamalat  dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.
3. Data sekunder, yakni data pendukung  yang  diperoleh  melalui dokumentasi  dari  berbagai literature baik textbook , majalah, koran, internet dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah:
1. Teknik Analisis Dokumen Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengambil  dan  menganalisa  data- data PER ( Profit Equalization Reserve) pada  Bank  Muamalat  dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.
2. Teknik Wawancara
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  proses tanya  jawab  atau interview langsung kepada  manajemen  bank  umum  syariah mengenai penerapan PER ( Profit Equalization  Reserve) ditinjau  dari  sisi akuntansi bank syariah .
3. Teknik Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur PER ( Profit Equalization Reserve), akuntansi bank syariah dan kepustakaan lainnya guna penyusunan  landasan  teori  yakni mengambil  data-data  yang  berkaitan dengan penelitian dari sumber- sumber  referensi  seperti  dari  buku, majalah,  artikel,  surat  kabar  dan sebagainya

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  menggunakan  model Miles  dan  Huberman  serta  pengujian keabsahan dengan triangulasi data, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

## 1. Model Miles dan Huberman
Dalam  menganalisis  data,  peneliti akan melakukan analisis data dilapangan yaitu  pada  saat  mencari  dan  menyusun secara  sistematis  data  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan, serta  dokumentasi.  Salah  satu  analisis data  dilapangan  yang  digunakan  yaitu model  Miles  dan  Huberman  (Sugiyono, 2011:246).  Aktivitas  analisis  data  yang akan  dilakukan  yaitu data  reduction , data  display ,  dan conclusion  drawing . Berikut  gambar  alur  analisis  data  yang akan dilakukan:
Gambar 2. Modifikasi Model Miles dan Huberman Sumber: Modifikasi dari berbagai macam sumber 2015
a. Data Reduction (Reduksi Data) Pada  tahap  reduksi  data,  peneliti mengidentifikasi  data  tentang  PER ( Profit  Equalization  Ratio )  dan pencatatannya  pada  akuntansi  bank syariah,  baik  melalui interview dan kuesioner  yang  ditujukan  kepada kepala  cabang  dan accounting, serta analisis  dokumen.  Setelah  data diperoleh,  peneliti  akan  menyusun secara  rinci  dan  lengkap  serta mereduksi data-data tersebut.
Mereduksi maksudnya menghilangkan atau membuang data- data  yang  tidak  relevan  dengan  judul penelitian  agar  memudahkan  dalam penyusunan laporan penelitian.
Selanjutnya  dirangkum  dan  disusun data-data  yang  relevan  dengan masalah  yang  diteliti,  agar  data  yang disajikan  lebih  sederhana  (Moleong, 2006).

## b. Data Display (Penyajian Data)
Pada tahap ini, peneliti menyajikan data  hasil  penelitian  dengan  cara menginterpretasikan  data-data  yang telah  direduksi  ke  dalam  bentuk  teks naratif.  Penyajian  data  dilakukan untuk  melihat  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  mengenai  persepsi bank umum syariah terhadap kemungkinan  penerapan PER  ( Profit Equalization Reserve ) ditinjau dari sisi akuntansi bank syariah.
c. Conclusion  Drawing (Penarikan Kesimpulan)
Berdasarkan  hasil  reduksi  dan penyajian  data,  tahap  selanjutnya adalah  membuat  kesimpulan  dengan disertai  bukti  data  yang  benar  dalam bentuk  deskripsi  atau  gambaran obyek  penelitian  yaitu  PER  ( Profit Equalization  Reserve ),  dengan  fokus penelitiannya adalah tentang pencatatan  akuntansi  pada  Bank Muamalat  dan  Bank  Syariah  Mandiri Cabang  Bogor.  Dengan  demikian, maka selama berlangsungnya penelitian, proses penarikan kesimpulan  akan  selalu  diverifikasi. Kegiatan analisis data yang dilakukan, merupakan  kegiatan  yang  saling berhubungan  dan  berlangsung  secara terus-menerus  selama  pelaksanaan penelitian. tentang pencatatan akuntansi  pada  Bank  Muamalat  dan Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bogor. Dengan  demikian,  maka  selama berlangsungnya  penelitian,  proses penarikan  kesimpulan  akan  selalu diverifikasi.  Kegiatan  analisis  data yang  dilakukan,  merupakan  kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung  secara  terus-menerus selama pelaksanaan penelitian.

## 2. Pengujian Keabsahan Data
Sumber
Data
Data Collecting Interview, Kuesioner & Dokumentasi Data Reduction Identifikasi Data Display Interpretasi Conclusion Drawing Kesimpulan & Deskripsi Triangulasi Data Triangulasi Data
Pada  penelitian  ini  setelah  semua data diperoleh, peneliti akan menguji  validitas    dan  realibilitas informasi.  Pengujian  keabsahan  data akan dilakukan
dengan menggunakan  triangulasi  data  ( Data
Triangulation ), yaitu menggunakan sejumlah sumber data dalam penelitian (Denzin & Lincoln, 1997).
Bungin  (2007),  triangulasi  data dilakukan  dengan  mengecek  data yang  telah  diperoleh  dari  beberapa sumber.  Tujuannya  adalah  untuk mengetahui  seberapa  jauh  data  yang telah  diperoleh  sesuai  dengan  apa yang  diberikan  oleh  pemberi  data (Sugiyono, 2008). Tahap pada triangulasi  data  ( Data  Triangulation ) ini,  peneliti  akan  mencocokkan  data hasil pengamatan dari kepala cabang, accounting dan  dokumen- dokumen terkait agar hasil penelitian  tentang persepsi  bank umum syariah terhadap kemungkinan  penerapan PER  ( Profit Equalization  Reserve )  ditinjau  dari sisi  akuntansi  bank  syariah  menjadi lebih akurat.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Persepsi  Manajemen  Bank  Umum Syariah Terhadap
Kemungkinan
Penerapan  PER  ( Profit  Equalization Reserve ) Ditinjau  Dari  Sisi  Akuntansi Bank Syariah
Berikut  adalah  hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  peneliti  merujuk  pada pertanyaan  penelitian  yaitu  sebagai berikut:
a. Persepsi  Manajemen  Bank  Umum Syariah Terhadap Kemungkinan Penerapan  PER  ( Profit  Equalization Reserve)
Hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  dan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor mengenai persepsi manajemen bank umum
syariah  terhadap  kemungkinan  penerapan PER, yaitu bahwa kedua bank ini siap untuk menerapkan  PER  jika  memang  diperlukan dan ada undang-undang yang mengharuskan untuk menggunakan instrumen PER.
Dengan  adanya  instrumen  tersebut, memudahkan bank syariah untuk bersaing dengan  bank  konvensional  dan  mampu menjaga  daya  saing  imbal  hasil  pada perbankan  syariah,  serta  modal  bank  pun akan terjaga dengan baik dan optimal.
Cadangan  dana  atau  PER  ini  bisa digunakan  ketika  bagi  hasil  pembiayaan turun,  sehingga  minat  deposan  dapat terjaga  karena  bagi  hasil  yang  turun  bisa ditutupi  dengan  dana  cadangan  tersebut. Pada  praktiknya  BMI  dan  BSM  dalam memperoleh keuntungan dari akad mudharabah,  keuntungan  yang  diperoleh setiap  bulannya  tidaklah  sama,  tergantung keberhasilan usaha yang dikelola.
Hal  tersebut  mempengaruhi  jumlah keuntungan yang dibagikan kepada nasabah.  Namun  menurut  pendapat  para responden  yaitu  karyawan  BMI  dan  BSM, apabila
PER diterapkan akan membutuhkan  biaya  yang  besar  sehingga pengeluaran  bank  akan  bertambah  atau pendapatan  bank  menjadi  berkurang, selain  itu  ada  kekhawatiran  dari  pihak bank  yakni  akan  terganggunya  stabilitas usaha  yang  dijalankan  oleh  BMI  dan  BSM itu sendiri.
Responden    BMI  yang  bekerja  sebagai back  office menyatakan ada  beberapa kerugian  jika  PER  diterapkan  pada  bank syariah,  diantaranya  PER  mungkin  hanya menguntungkan  satu  pihak  saja  yaitu nasabah bermodal besar, dan jika ternyata pada pembiayaan mudharabah keuntungan dibawah  ekspektasi  terjadi  terus-menerus, maka  pendapatan  bank  dan  bahkan  hak karyawan bank untuk mendapatkan bonus atau  insentif  dari  sebagian  laba  menjadi semakin kecil porsinya.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan oleh  peneliti  terhadap  pernyataan  dari beberapa responden mengenai pendapatan bank menjadi berkurang karena
diterapkannya  PER,  dirasa  kurang  tepat. Pada  praktiknya,  jika  PER  diterapkan kemudian  terjadi  risiko  pada  akad mudharabah  atau  bagi  hasil  yang  ternyata dibawah ekspektasi, maka bank tidak boleh menutupi  kerugian  tersebut  dengan pendapatan bank.
Cara  mitigasi  seperti  itu  kurang  sesuai dengan  Fatwa  DSN-MUI  nomor:  87/DSN- MUI/XII/2012  tentang  metode  perataan penghasilan  ( income  smoothing )  dana pihak  ketiga  yaitu  “kebijakan  metode perataan  penghasilan  tidak  PER  dengan dana atau pendapatan bank, karena hal ini jelas-jelas mengandung unsur riba. Maksud dengan  unsur  riba  tersebut,  yakni  porsi bagi  hasil  yang  seharusnya  menjadi  hak mudharib  atau  bank  digunakan  untuk menutupi bagi hasil yang ternyata di bawah ekspektasi  atau  pendapatan  dari  sumber lain  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan transaksi yang dibiayai.
Ketentuan  mengenai  PER  dalam  Fatwa DSN-MUI tersebut, sudah jelas menerangkan  bahwa  bank  tidak  boleh serta  merta  memberikan  imbal  hasil  yang tidak sesuai dengan hasil nyata. Maka bank tidak  boleh  menutup  kerugian.  Mitigasi risiko  pada  akad  mudharabah  yakni  pada saat  keuntungan  dibawah  ekspektasi, kemudian menggunakan dana atau pendapatan  bank.  Hal  ini  termasuk  pada riba  qardl,  seperti  yang  terdapat  pada hadist berikut ini:
Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadist dari  Abu  Burdah  bin  Musa;  ia  berkata, “ Suatu  ketika,  aku  mengunjungi  Madinah. Lalu  aku  berjumpa  dengan  Abdullah  bin Salam.  Lantas  orang  ini  berkata  kepadaku: ‘Sesungguhnya  engkau  berada  di  suatu tempat  yang  di  sana  praktek  riba  telah merajalela.  Apabila  engkau  memberikan pinjaman kepada  seseorang  lalu  ia  memberikan hadiah  kepadamu  berupa  rumput  kering, gandum  atau  makanan  ternak,  maka janganlah  diterima.  Sebab,  pemberian tersebut adalah riba ”. (HR. Imam Bukhari) Imam Bukhari dalam “Kitab Tarikh” nya, meriwayatkan  sebuah  Hadist  dari  Anas  ra.
bahwa  Rasulullah  SAW  telah  bersabda, “ Bila ada yang memberikan pinjaman (uang maupun  barang),  maka  janganlah  ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya) ”. (HR. Imam Bukhari) Hadist  diatas  dapat  dianalogikan  pada praktik  penerapan  PER,  yakni  jika  bank berpendapat  bahwa  ketika  keuntungan dibawah ekspektasi, maka imbal hasil akan tetap  rata,  karena  akan  di backup oleh pendapatan  atau  dana  bank.  Hal  ini  tentu terdapat  riba  terselubung  antara  bank dengan  deposan,  dan  deposan  pun  akan menerima  serta  menikmati  tambahan atau riba  tersebut  dari  bank.  Praktik  seperti  ini sangat  dilarang,  terutama  dalam  transaksi yang  berdasarkan  syariat  Islam.  Terdapat pula dalam firman Allah SWT:
                                                                             
                 Artinya: “hai  orang-orang  yang  beriman, bertakwalah  kepada  Allah  dan tinggalkan  sisa  riba  (yang  belum dipungut)  jika  kamu  orang-orang yang  beriman . ” (QS.  Al-Baqarah: 278) Maksud dari ayat di atas, bahwa dengan jelas  dan  tegas  mengharamkan  apapun jenis  tambahan  yang  diambil  dari  segala macam  usaha,  karena  seorang  Muslim wajib  menjauhi  praktik  riba,  apapun  jenis riba itu, dan berapapun kuantitas riba yang diambilnya.  Seluruhnya  adalah  haram dilakukan oleh seorang Muslim.
Selain  itu,  pernyataan  dari  responden mengenai pengeluaran bank akan bertambah  dikarenakan  bank  harus menanggung  risiko  ketika  keuntungan dibawah ekspektasi. Pernyataan ini seolah- olah  bank  hanya    menutupi  kerugian  pada satu  pembiayaan  yaitu  pada  akad mudharabah  saja,  maka  bank  secara  tidak langsung  menggunakan  hak  bank  sendiri dalam  memperoleh  keuntungan.  Hal  ini terdapat dalam firman Allah SWT:
                                                                             
                                                                           
                     
Artinya: Dan Syu'aib berkata : "Hai kaumku,
cukupkanlah takaran dan timbangan  dengan  adil,  dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka  dan  janganlah  kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan  membuat  kerusakan.” (QS. Huud: 85)
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  Allah SWT melarang hambanya untuk merugikan manusia  pada  hak-haknya.  Terkait  dengan masalah  tersebut,  bank  secara  tidak langsung  menutup  bagi  hasil  yang  turun dengan  mengurangi  hak  nya  dalam memperoleh keuntungan serta hal ini akan merugikan  bank  itu  sendiri  dan  bahkan akan  merugikan  para  karyawan  dalam memperoleh gaji, insentif dan lain-lain.
Fatwa  DSN-MUI  nomor:  87/DSN- MUI/XII/2012  tentang  metode  perataan penghasilan  ( income  smoothing )  dana pihak  ketiga,  yaitu  “Dalam  hal  akad Mudharabah Muqayyadah ,  dana  cadangan (PER) dbentuk melalui penyisihan keuntungan  hak  nasabah  yang  melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagi  hasilkan  dengan  izin  nasbah  DPK”. Dari  ketentuan  tersebut,  dijelaskan  bahwa dana  cadangan  (PER)  hanya  dibentuk  oleh bank  syariah  dari  penyisihan  laba  yang melebihi  tingkat  imbal  hasil  yang diproyeksikan  untuk  penyesuaian  bagi hasil  dana  mudharabah.  Selain  itu, pembentukan  PER  harus  disepakati  para pihak atau dengan izin nasabah.
Saat  ini, return yang  diperoleh  dalam pembagian  usaha  bank  syariah  dengan deposan yang dilakukan setiap akhir bulan, perolehan keuntungan pada akad mudharabah bersifat tidak tetap (fluktuatif). Menurut penuturan responden BSM selaku back office apabila bank syariah mengalami  kerugian  maka  nasabah  tetap
terlindungi  melalui  Lembaga  Penjaminan Simpanan  (LPS).  Oleh  karenanya,  dengan tidak  diterapkannya  PER,  dana  nasabah akan terlindungi oleh LPS.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan oleh  peneliti,  pernyataan  yang  dituturkan oleh  responden  BSM  tersebut  kurang sesuai dengan tugas LPS, karena LPS hanya membayar atau mengganti kerugian ketika izin  usaha  bank  dicabut  atau  bank dilikuidasi (Wahyudi, 2010: 102).
Sistem  operasional  yang  berdasarkan prinsip  bagi  hasil,  bank  syariah  memiliki kekuatan  tersendiri  yang  berbeda  dari bank  konvensional.  Perbedaan  tersebut terlihat  bahwa  dalam  sistem  bagi  hasil terkandung  dimensi  keadilan,  terutama pada kegiatan penghimpunan dana berprinsip mudharabah. Menurut responden  BMI  selaku back  office ,  dalam melakukan  penghimpunan  dana  dalam bank  konvensional  dan  bank  syariah memiliki  perbedaan  paradigma  yang mendasar yaitu:
a. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya  pada  bank  konvensional dimaksudkan  untuk  menabung  dan mengamankan dananya serta mengharapkan  bunga  dari  dana  yang disimpan tersebut.
b. Tujuan  masyarakat  menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan.  Apabila  memperoleh  laba akan  dibagi  sesuai  nisbah  bagi  hasil, adapun  apabila  menderita  kerugian maka  masyarakat  ikut  menanggung kerugian tersebut.
Perbedaan  paradigma  yang  dituturkan oleh  responden  BMI  tersebut,  terlihat  dari mekanisme deposito konvensional, dimana deposan  sudah  dipatok  bunga  sehingga bank  harus  memberikan return sebesar bunga  yang  ditetapkan  pada  awal pembukaan  rekening,  adapun  untuk deposito  mudharabah  bank  syariah  tidak bisa dipastikan ketetapan return yang akan diperoleh  deposan  pada  akhir  bulan. Penetapan  nisbah  pada  bank  syariah  pun berbentuk  rasio  dan  bukan  dalam  bentuk
persentase  seperti  yang  terdapat  di  bank konvensional, karena hal tersebut digunakan untuk menghindari ketidakpastian.  Porsi  deposan  dalam  bagi hasil ini adalah lebih besar dari porsi bank. Hal  ini  disebabkan  karena  risiko  yang ditanggung  deposan  lebih  besar  sebagai pemilik  modal  dibanding  bank  sebagai mudharib.
Responden  BMI  dan  BSM,  menjelaskan hasil  survei  lima  tahun  terakhir  ini  bahwa nasabah  lebih  merasa  aman  menyimpan dana  mereka  pada  bank  syariah  di  tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu. Hal ini  menunjukkan  bahwa  dengan  tidak diterapkannya instrumen PER bank syariah mampu  mempertahankan  usahanya  serta menjaga  minat  deposan  khususnya  pada akad mudhrabah dengan metode bagi hasil yang sudah ada.
Berdasarkan  analisis  peneliti,  dari pernyataan  responden  tersebut  bank syariah harus cermat dalam menjaga minat deposan  untuk  menyimpan  dananya  di bank  syariah.  Bank  perlu  mengkaji  lebih dalam  mengenai  PER,  karena  PER  dalam tinjauan  fiqh  boleh  diterapkan  pada  bank syariah, karena mengandung maslahat. Jika dilihat  dari  tingkatan  maslahah,  PER berada  pada  maslahah  tingkat  tiga  yaitu maslahah  tahsiniyat,  dimana  keberadaan instrumen
PER ( Profit Equalization Reserve )  ini  merupakan  pendukung  dan pelengkap yang digunakan dalam memitigasi  risiko  yang  bertujuan  untuk mempertahankan  tingkat  pengembalian (Nurfuadi, 2014).
a. PER  ( Profit  Equalization Reserve )
Ditinjau  Dari  Sisi  Akuntansi  Bank Syariah
Instrumen  PER (Profit  Equalization Reserve ) merupakan cadangan yang dibuat oleh  bank  syariah  dengan  mengambil  alih jumlah  tertentu  dari  laba  mudharabah, sebelum mengalokasikan ke porsi mudharib. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank
Syariah Mandiri (BSM) mengasumsikan  bahwa  PER  bisa  disimpan atau  dicatat  pada  sistem  akuntansi  bank
syariah  yaitu  di  pos  kewajiban  segera dibayar  (KSD),  laba  ditahan,  dan  dana investasi tidak terikat. Penjelasan mengenai  PER  ditinjau  dari  sisi  akuntansi bank syariah adalah sebagai berikut:
1) Asumsi Pencatatan PER ( Profit Equalization Reserve ) pada Pos Kewajiban Segera Dibayar (KSD) Menurut  penuturan  responden  BMI selaku back  office ,  PER  dapat  disimpan pada  pos  Kewajiban  Segera  Dibayar. Kewajiban  segera  adalah  kewajiban bank  kepada  pihak  lain  yang  sifatnya wajib  segera  dibayarkan  (KSD)  sesuai perintah pemberi amanat atau perjanjian  yang  ditetapkan  sebelumnya. (PSAK 31 Akuntansi Perbankan Syariah, Paragraf  11).  Adapun  kewajiban  segera terdiri dari:
a. Penerimaan pajak termasuk potongan pajak  yang  masih  harus  disetor. Kewajiban  pajak  untuk  transaksi mata  uang  asing  dibukukan  dalam rupiah  dengan  menggunakan  kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan  pada  saat  pemotongan (pajak terutang).
b. Kewajiban  yang  sudah  jatuh  tempo namun belum ditarik seperti deposito mudharabah,  setoran  jaminan,  bagi hasil  yang  belum  diambil  shahibul maal.
c. Dana  transfer  atau  kiriman  uang masuk dan keluar
d. Saldo  rekening  tabungan  dan  giro yang  sudah  ditutup  namun  belum diambil oleh pemilik rekening.
e. Komponen-komponen  diatas  apabila jumlahnya material dapat dikelompokan dalam pos tersendiri.
Responden  BSM  selaku back  office menyatakan PER  memungkinkan  untuk disimpan  atau  dicatat  pada  pos  kewajiban segera. Melalui PER, bank dapat memenuhi kewajiban  kepada  para  nasabahnya  dan juga  dapat  menjaga  modal  bank  dengan baik.  Dari  pernyataan  responden  tersebut, ada  beberapa  kelemahan  jika  PER ditempatkan  di  pos  KSD,  yaitu  cadangan atau PER tidak dapat dikelola kembali dan
tidak menimbulkan kewajiban pembayaran bagi  hasil  atau  bonus,  karena  dana  untuk KSD  harus  segera  habis.  Adapun  transaksi kewajiban  segera  ini  diakui  pada  saat timbulnya kewajiban dari pemberi amanat, baik  nasabah  masyarakat  (nasabah  bukan bank)  maupun  dari  bank  lain  dan  PER  ini segera  disajikan  di  neraca  sebesar  jumlah kewajiban  bank  yang  wajib  segera dibayarkan (KSD).
2) Asumsi Pencatatan PER ( Profit Equalization Reserve ) pada Pos Cadangan Umum PER  merupakan  cadangan  yang  bisa difungsikan  untuk  menutup  kerugian  bagi hasil  pada  waktu  yang  akan  datang.  Bank perlu  memupuk  dana  untuk  memperbesar jaminan terhadap kewajiban dalam melakukan tugas dan usahanya, fungsi PER juga  memungkinkan  untuk  menjamin kelangsungan usaha bank. Menurut penuturan  responden  BSM  selaku back office ,  yakni  PER  bisa  saja  disimpan  pada pos  cadangan  umum  yang  merupakan penyisihan dari laba ditahan atau dari laba bersih  setelah  dikurangi  pajak,  namun harus  berdasarkan  RUPS  (Rapat  Umum Pemegang Saham), apabila hasil RUPS telah diputuskan  dan  para  pemegang  saham telah  menyetujui  penyisihan  sebagian  laba bersih  dari  PER,  maka  dana  cadangan tersebut  bisa  dimasukan  ke  dalam  pos cadangan umum.
Jika  PER  disimpan  pada  pos  cadangan umum,  maka  kemampuan  pemenuhan dana  dari intern akan  semakin  besar  dan hal  ini  menjadikan  posisi  finansial  bank akan  kuat,  karena  tidak  bergantung terhadap  dana ekstern .  Alasan  bank  dalam melakukan  pencadangan,  biasanya  karena perlindungan  pada  posisi  modal  kerja  dan kemungkinan  kerugian.  Oleh  karenanya PER  diasumsikan  bisa  disimpan  pada  pos cadangan umum yang merupakan penyisihan  laba  ditahan,  karena  dapat mengatasi kemungkinan terjadi kerugian di masa  yang  akan  datang  khususnya  pada pembiayaan  akad  mudharabah  pada  bank syariah.
Cadangan umum pada dasarnya terbentuk  dari  akumulasi  laba  yang
dipindahkan  akun  ikhtisar  laba-rugi ( income  summary ).  Begitu  saldo  laba ditutup  ke  cadangan  umum,  sebenarnya saldo  laba  tersebut  telah  lebur  menjadi elemen modal pemegang saham yang sah.
Seperti  juga  modal  setoran,  cadangan umum  menunjukkan  sejumlah  hak  atas seluruh jumlah rupiah aset bukan hak atas jenis  aset  tertentu.  Bank  mempunyai  hak untuk  mengelola  dana  cadangan  atau  PER dalam  meningkatkan  usaha  bank,  namun tetap  proporsi  laba  menjadi  hak  penuh pemilik  modal.  Oleh  karenanya  ada  aturan dan  proporsi  yang  harus  disepakati bersama  antara  pihak-pihak  yang  terlibat. Dengan  jalan  menabulasi  kebutuhan, pemilik  modal  dapat  mengambil  haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
Namun,  dari  hasil  pengamatan  dari pernyataan  responden    mengenai  PER disimpan  pada  pos  dana  cadangan  umum bank  syariah  yaitu  kurang  tepat.  Dana cadangan  umum  berbeda  dengan  dana PER. Cadangan umum dipergunakan untuk menutup  kerugian  yang  mungkin  terjadi terhadap  modal  bank.  Bank  perlu memupuk cadangan umum untuk memperbesar jaminan terhadap kewajibannya  dalam  melakukan  tugas  dan usahanya.  Cadangan  umum  juga  berfungsi untuk menjamin kelangsungan usaha bank. Bank  Indonesia  mengatur  tentang  besar cadangan umum bank pada Peraturan Bank Indonesia nomor:
10/15/PBI/2008
tentang  kewajiban  penyediaan  modal minimum bank umum.
Adapun dana cadangan atau PER adalah sebuah  cadangan  yang  dibuat  oleh  bank syariah  dengan  mengambil  alih  jumlah tertentu  dari  laba  mudharabah,  sebelum mengalokasikan  porsi  mudharib.  Dengan demikian,  bank  dapat  mempertahankan tingkat  tertentu  dari  laba  atas  investasi untuk  kepentingan  pemegang  rekening investasi  dan  pemilik  modal.  Selain  itu, dengan  menggunakan  PER,  bank  dapat mengoptimalkan  jumlah  laba  yang  akan dibagikan  kepada  sahibul  maal  dengan mudharib  dengan  rata.  Hal  ini  sesuai dengan fatwa  Dewan  Syariah  Nasional
nomor: 87 / DS N -M U I I/ 2012 ten ta ng metode  perataan  pengh a s i la n (in come smoothing) dana pi h ak ket i ga yakni “( Profit Equalization Reserve ) adalah dana cadangan  yang  dibentuk  oleh  LKS  yang berasal  dari  penyisihan  laba  LKS  yang melebihi  tingkat  imbalan  atau  hasil  yang diproyeksikan  untuk  penyesuaian  bagi hasil  dana  mudharabah  ( muthlaqah );  dan dalam  hal  simpanan  dana  nasabah menggunakan akad mudharabah muqayadah ,  jika  disepakati  para  pihak, pembentukan  cadangan  penyesuaian  bagi hasil  dapat  pula  berasal  dari  penyisihan keuntungan nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan” .
Dana  cadangan  atau  PER,  pada  neraca akuntansi  syariah  sangatlah  berbeda dengan neraca konvensional. Perbedaannya yakni pada
bank konvensional,  proporsi  tanpa  memerlukan pembagian dan penahanan harta dari laba, sepenuhnya  hak  bank  sebagai  pengelola tanpa  memerlukan  persetujuan  terlebih dahulu  dari  IAH  ( Invesment  Account Holder ) sebagai pemodal untuk membagikannya. Padahal ketika bank telah memperhitungkan keuntungan, pada hakekatnya  laba  tersebut  adalah  hak  milik seluruh  IAH  yang  mengharuskan  bank meminta izin untuk menahan dananya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:
                                            
                                                        
                                                           
                                                       
                                                         
                                              
Artinya : “Sesungguhnya yang sebenar-benar orang  mukmin  ialah  orang-orang yang  beriman  kepada  Allah  dan Rasul-Nya,  dan  apabila  mereka berada  bersama-sama  Rasulullah dalam  sesuatu  urusan  yang
memerlukan  pertemuan,  mereka tidak  meninggalkan  (Rasulullah) sebelum  meminta  izin  kepadanya. Sesungguhnya  orang-orang  yang meminta izin kepadamu(Muhammad)  mereka Itulah  orang-orang  yang  beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Maka apabila  mereka  meminta  izin kepadamu karena sesuatu keperluan,  berilah  izin  kepada siapa  yang  kamu  kehendaki  di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan  untuk  mereka  kepada Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nuur: 62)
Sabda Rasulullah SAW:
Artinya :  Dari  Abu  Musa  Al-Asy’ari
Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi wa sallam bersabda: “Permintaan  izin  itu  tiga  kali, jika  diberikan  izin  kepadamu maka  kamu  boleh  masuk  dan jika  tidak  maka  kamu  harus pulang.” (Muttafaq ‘alaih)
Dari  ayat  dan  hadist  di  atas  dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan hak milik  orang  lain,  sama  halnya  dengan instrumen  PER  yang  harus  memperoleh izin  terlebih  dahulu  dari  nasabah  atau pemegang  rekening  investasi  sebelum menciptakan  rekening  PER,  hal  ini dilakukan  agar  terjadi  keadilan  diantara semua  pihak,  baik  pihak  nasabah pemegang  rekening  investasi  atau  pihak bank syariah.
3) Asumsi Pencatatan PER ( Profit Equalization Reserve )  pada  Pos  Dana  Investasi  Tidak Terikat PER  ( Profit  Equalization  Reserve ) diasumsikan  bisa  disimpan  pada  pos  dana
investasi tidak terikat. Dengan disimpannya PER pada dana investasi tidak terikat,  maka  PER  dapat  diinvestasikan kembali  (reinvestasi)  oleh  IAH  sebagai shahibul  maal  dan  dikelola  oleh  bank sebagai  mudharib.  Dalam  hal  investasi tidak terikat untuk diinvestasikan kembali, bank  harus  meminta  izin  kepada  IAH  atas dana cadangan tersebut untuk membiarkan dananya  tetap  berada  di  bank.  Sehingga dana tersebut menjadi tambahan atas dana IAH  lain  yang  akan  berinvestasi  di  bank syariah  atau  bisa  disalurkan  kepada nasabah  pembiayaan  yang  membutuhkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:
                                                                       
                                                                          
                   
Artinya: ”Perumpamaan orang –orang yang menafkahkan  hartanya  di  jalan Allah  adalah  serupa  dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh  tangkai,  pada  tiap-tiap tangkai:tumbuh  seratus  biji.  Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa  yang  Dia  kehendaki.  Dan Allah  Maha  Luas  (karunia-Nya) lagi  Maha  Mengetahui.” (QS.  Al- Baqarah: 261)
Ayat diatas menjelaskan bahwa, jika kita berinvestasi  dimulai  dengan  (sebutir benih),  maka  akan  tumbuh  menjadi  tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Al-Qur’an  telah  memberikan  panduan investasi  (walaupun  dalam  hal  ini  adalah infaq),  namun  bila  banyak  orang  yang menginvestasikan  hartanya,  maka  akan menolong  ratusan  bahkan  ribuan  orang miskin  dapat  berusaha  dan  menjadi produktif.
Jika dana cadangan atau PER didistribusikan  untuk  investasi  IAH  lain, maka  dana  cadangan  atau  PER  semakin besar.  Hal  ini  perlu  diperhatikan  bahwa ketika  dana  PER  diinvestasikan  kembali, maka  bank  harus  cermat  dalam  memilih investasi  yang  akan  dijalankan,  yakni dengan  tingkat  risiko  yang  rendah  atau
minim.  Sebab  semakin  besar  dana  yang disetor  oleh  investor,  maka  semakin  besar pula  porsi  dari  laba  yang  IAH  terima. Demikian  pula,  apabila  terjadi  kerugian, maka semakin besar pula tanggungan yang akan diterima.
Investasi  tidak  terikat  ini  tidak  dapat dikategorikan sebagai kewajiban dan tidak pula  dikategorikan  sebagai  ekuitas,  karena sesuai  prinsip  syariah  mudharabah. Apabila  terdapat  kerugian  yang  bukan kelalaian    mudharib,  maka  kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana (shahibul  maal).  Oleh  karena  itu,  dana tersebut  tidak  harus  dikembalikan  oleh mudharib  seluruhnya  (100%)  namun, dikembalikan  setelah  dikurangi  dengan kerugian  yang  ditanggung  oleh  pengelola dana mudharabah tersebut.
Bank  syariah  pada  investasi  terikat mempunyai  hak  untuk  mengelola  dana cadangan  atau  PER  dan  menginvestasikan dana  yang  diterima  dengan  atau  tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara atau obyek investasi, namun tetap harus dengan izin  pemilik  dana  (IAH).  Investasi  tidak terikat merupakan salah satu unsur neraca dimana  hal  tersebut sesuai  dengan  prinsip syariah yang memberikan hak kepada bank syariah untuk mengelola dan menginvestasikan  dana,  termasuk  untuk mencampur  dana  dengan  dana  lainnya. Pemilik  dana  (shahibul  maal)  memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan  menerima  kerugian  berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak.
Pembagian  hasil  dana  investasi  tidak terikat dapat dibagikan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung. Menurut responden BMI  selaku back  office ,  jika  PER  disimpan pada  pos  investasi  tidak  terikat,  maka setiap  pendapatan  yang  dihasilkan  dari reinvestasi cadangan tersebut dialokasikan kembali  ke  PER  masing-masing  IAH  dan bank  syariah.  Dengan  demikian  PER  akan terus menerus berputar dan mungkin dana cadangan  tersebut  akan  besar.  Namun  ada kemungkinan bisa dihentikan, yakni ketika ada permintaan deposan untuk menghentikan  PER,  karena  tidak  sesuai
dengan yang diharapkan dan ketika terjadi likuidasi pada bank syariah.
4) Asumsi Pencatatan PER ( Profit Equalization Reserve )  pada  Pos  PPAP  (Penyisihan Penghapusan  Aktiva  Produktif)  atau  CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) PER  diasumsikan  bisa  disimpan  di  pos PPAP  (Penyisihan  Penghapusan  Aktiva Produktif)  yang  saat  ini  menjadi  CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yang mengacu  pada  PSAK  55  (Revisi  2011). Dilihat  dari  fungsinya,  PER  dan  CKPN memiliki  fungsi  yang  sama  yaitu  suatu instrumen  cadangan  untuk  memitigasi kerugian  pada  usaha  yang  dijalankan  oleh bank syariah dengan menyisihkan sebagian laba usahanya untuk menutupi risiko yang mungkin terjadi. Namun terdapat perbedaan antara PER dan CKPN, jika pada instrumen  PER  dana  cadangan  dialokasi lebih ke akad kerja sama dengan perolehan bagi hasil, adapun pada CKPN alokasi dana cadangannya dengan perolehan margin.
PPAP  atau  CKPN  merupakan  cadangan yang dibentuk oleh bank untuk memitigasi terjadinya  risiko-risiko  saat  menghimpun dan  menyalurkan  dana  dalam  aktiva produktif. Besarnya penyisihan penghapusan  aktiva  produktif  dibentuk sebesar  persentasi  tertentu  dari  nominal yang  ada  dan  pengurangan  dari  masing- masing  aktiva  yang  ada.  Aktiva  produktif berfungsi  untuk  memperoleh  pendapatan atas  dana  yang  disalurkan  oleh  bank. Namun demikian, penempatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki risiko, yaitu risiko  dana  yang  disalurkan  tidak  dapat kembali.  Risiko  atas  penempatan  dalam bentuk  ini  dapat  menimbulkan  kerugian bank.  Oleh  karenanya,  agar  usaha  yang dijalankan bank lebih stabil dan perolehan laba  yang  diterima  deposan  pun  optimal, maka  PER  memungkinkan  untuk  disimpan pada pos CKPN.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  dengan  mengumpulkan  data- data  dan  informasi  dilapangan,  dan
disesuaikan dengan permasalahan- permasalahan
yang dipaparkan sebelumnya,  maka  dapat  dikemukakan beberapa  kesimpulan  mengenai  Persepsi Manajemen Bank Umum Syariah Terhadap Kemungkinan  Penerapan  PER  ( Profit Equalization  Reserve ) ditinjau  dari  sisi akuntansi bank syariah diantaranya adalah: 1. Persepsi  Manajemen  Bank  Umum Syariah (BUS) Bank Muamalat Indonesia (BMI)  dan  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) cabang  Bogor  yaitu  bahwa  kedua  bank ini  siap  untuk  menerapkan  PER  jika memang  diperlukan  dan  ada  undang- undang yang mengatur serta mengharuskan  untuk  menggunakan instrumen PER.
2. Ada beberapa kelebihan pada penerapan PER  yaitu  memudahkan  bank  syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dan mampu menjaga daya saing  imbal  hasil  pada  perbankan syariah,  serta  modal  bank  pun  akan terjaga  dengan  baik  atau  optimal. Adapun  kelemahan  pada  penerapan PER,  salah  satunya  adalah  keuntungan hanya  dirasakan  oleh  satu  pihak  saja yaitu  nasabah  bermodal  besar.  BMI  dan BSM  Cabang  Bogor  mengasumsikan pencatatan  PER  pada  sistem  akuntansi bank  syariah  yaitu  bisa  disimpan  pada neraca  pasiva  di  pos  KSD  (Kewajiban Segera  Dibayar),  laba  ditahan,  dana investasi tidak terikat, PPAP (Penyisihan Penghapusan  Aktiva  Produktif)  atau CKPN  (Cadangan  Kerugian  Penurunan Nilai). Pada pos KSD, cadangan atau PER tidak  dapat  dikelola  kembali  dan  tidak menimbulkan  kewajiban  pembayaran bagi hasil atau bonus, karena dana untuk KSD  harus  segera  habis.  PER  juga diasumsikan  bisa  disimpan  pada  pos cadangan  umum,  namun  harus  melalui RUPS  terlebih  dahulu,  karena  dapat mengatasi kemungkinan terjadi kerugian di  masa  yang  akan  datang,  khususnya pada  pembiayaan  akad  mudharabah pada  bank  syariah.  Namun  tidak  semua deposan  merupakan  pemegang  saham. Selain  itu,  PER  bisa  disimpan  pada  pos
dana investasi tidak terikat, maka setiap pendapatan yang dihasilkan dari investasi  PER  dialokasikan  kembali  ke PER  masing-masing  IAH  dan  bank syariah.  Adapun  pada  pos  lain,  PER diasumsikan  bisa  disimpan  pada  pos PPAP  (Penyisihan  Penghapusan  Aktiva Produktif) atau CKPN (Cadangan Kerugian  Penurunan  Nilai),  karena mempunyai  fungsi  yang  sama  yaitu mampu  memitigasi  risiko-risiko  yang mungkin  timbul  pada  usaha  yang dijalankan oleh bank syariah.
3. Diperlukan  sosialisasi  dari  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dan  Bank  Syariah kepada  masyarakat  mengenai  metode bagi  hasil  PER  agar  dapat  melihat konsep perbankan syariah yang sesungguhnya.
4. Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) diharapkan  untuk  membuat  PAPSI
(Pedoman Akuntansi Syariah Indonesia) mengenai  metode  pengakuan  dana cadangan  atau  PER  pada  sistem akuntansi bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Denzin  &  Lincoln.  1997. Handbook  of Qualitative  Reasearch .  Terjemahan Dariyatno,  dkk.  Yogyakarta:  PT. Pustaka Pelajar.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. PSAK  No.  105. Jakarta:  Ikatan Akuntan Indonesia. Mansoer.  Faried  Wijaya.  2004. Metode
Penelitian . Jakarta: Universitas Terbuka.
Moleong,  Lexy  J.  2006. Metode  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya.
Nurfuadi,  Muhammad  Rofiudin.  2014.
Penerapan Profit Equalization
Reserve  (PER)  Perbankan  Syariah
Dalam  Tinjauan  Fiqih .  Skripsi. Bogor: Universitas Djuanda.
Sundararajan.  2005. “Pengukuran  Risiko, dan  Pengungkapan  Keuangan  Islam dan  Implikasi  Bagi  Hasil  Account Investasi.” Makalah yang dipresentasikan di Konferensi Internasional Keenam tentang
Ekonomi  Islam,  Perbankan  dan Keuangan,  November  22-24,  2005. Jakarta-Indonesia.
Trihantana,  Rully.  2015. Model  Penerapan Profit  Equalization  Reserve  (PER) pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  di Indonesia . Bogor: Universitas Djuanda.
Wahyudi.  2010. Manajemen  Risiko  Bank Islam . Jakarta: PT. Salemba Empat. Zuhri,  Muhammad.  1996. Riba  dalam  al- Quran  dan  Perbankan .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Sumber Internet: Direktorat  Perbankan  Syariah.  2014. Aset Perbankan Syariah Tahun 2014. ( http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/S tatistik+Perbankan/Statistik+Perbanka n+Syariah )  diakses  pada  tanggal  20 November 2014. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. NO: 87 / DS N -M U I I XI I
/ 2012 Tentang Metode Perataan Penghasilan
(Income  Smoothing)Dana  Pihak Ketiga
( http://icmspecialist.com/Income_Smo othing_Dana_Pihak_Ketiga.pdf ) diakses pada 20 Januari 2015. Otoritas Jasa Keuangan. 2013. Surat Edaran CKPN . ( http://www.ojk.go.id ) diakses pada tanggal 19 Mei 2015.