## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT. Kereta Cepat Indoneisa Cina (PT. KCIC)
Dian Afrilia 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia
* Corresponding Author: dian_afrilia@fh.unsri.ac.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 20/01/2024 Tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut Good Corporate Governance (GCG)  digunakan  untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas suatu perusahaan.  GCG juga digunakan oleh Perusahaan untuk menguatkan citra yang  sehat  dan  bersih  dari  public.  Adapun  Tujuan  penulisan  ini  untuk mengetahui  implementasi  Good  Corporate  Government  (GCG)  di  PT.  Kereta Cepat  Indonesia Cina (PT. KCIC). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. PT.  KCIC  sebagai  PT  Kereta  Cepat  Indonesia  China  (KCIC)  merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara  Indonesia (BUMN)  melalui  PT  Pilar  Sinergi  BUMN  Indonesia  (PSBI)  dan  konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, PT. KCIC telah menerapkan Good Corporate Government (GCG). Pada prinsipnya Good  Corporate  Governance  menyangkut  kepentingan  para  pemegang  saham dan stakeholders. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam  Per-01/MBU/2011  pasal  3  yaitu  Transparansi,  Kemandirian, Akuntabilitas,  Pertanggungjawaban,  dan  Kewajaran.  Hasil  penelitian  yang didapatkan  PT.  KCIC  telah  menerapkan  prinsip  GCG,  yakni  keterbukaan, akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  independensi,  kewajaran  dan  kesetaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Diterima, 26/03/2024
Dipublikasi, 01/04/2024
Kata Kunci:
Implementasi, Good Corporate Governance, PT. KCIC

## Abstract
Keywords: Implementation, Good Corporate Governance, PT. KCIC Good  corporate  governance  or  what  is  called  Good  Corporate  Governance (GCG)  is  used  to  increase  business  success  and  accountability  of  a  company. GCG is also used by the Company to strengthen a healthy and clean image from the  public.  The  purpose  of  this  writing  is  to  determine  the  implementation  of
Good  Corporate  Government  (GCG)  at  PT.  Indonesia  China  Fast  Train  (PT. KCIC). This research is normative juridical research with a statutory approach and  a  conceptual  approach.  PT.  KCIC  as  PT  Kereta  Cepat  Indonesia  China (KCIC)  is  a  joint  venture  between  a  consortium  of  Indonesian  State-Owned Enterprises (BUMN) through PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) and a consortium of Chinese railway companies through Beijing Yawan HSR Co.Ltd, PT. KCIC has implemented Good Corporate Government (GCG). In principle, Good  Corporate  Governance  concerns  the  interests  of  shareholders  and stakeholders.  This  is  related  to  the  GCG  principles  contained  in  Per- 01/MBU/2011  article  3,  namely  Transparency,  Independence,  Accountability, Responsibility  and  Fairness.  The  research  results  obtained  by  PT.  KCIC  has implemented GCG principles, namely openness, accountability, accountability, independence,  fairness  and  equality  in  accordance  with  applicable  laws  and regulations.

## PENDAHULUAN
Untuk  meningkatkan  keberhasilan  usaha  dan  akuntabilitas  suatu  perusahaan  maka diperlukan adanya unsur tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut Good Corporate
Governance (GCG).  GCG juga digunakan untuk menguatkan citra yang sehat dan bersih dari publik. Meskipun GCG berkaitan dengan Perusahaan termasuk Perseroan Terbatas namun, di dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak ada definisi GCG. Definisi GCG sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-01.MBU/2011 Pasal 1 tentang Penerapan  Praktik Good  Corporate  Governance pada  Badan  Usaha  Milik  Negara  adalah “prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan  mekanisme  pengelolaan  perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.”
Corporate governance merupakan satu konsep baru yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan  bersama  dalam  mengartikannya.  Para  ahli  baik  ahli  ilmu  hukum  dan  ahli  ilmu ekonomi,  organisasi  internasional  maupun  badan-badan  yang  dibentuk  di  beberapa  negara, serta  komite-komite  yang  memfokuskan  dalam  menelaah corporate  governance memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat corporate governance. 1
Di  Indonesia  regulasi  terkait  GCG  dalam  hukum  perusahaan  terdapat  pada  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang diubah sebagian oleh Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (UU Cipta Kerja) . Selain itu ada beberapa peraturan GCG di Indonesia, di antaranya yaitu: 2
1) Peraturan  Menteri  BUMN  Nomor  PER-2/MBU/03/2023  Tahun  2023  tentang  Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2) POJK Nomor 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir melalui POJK Nomor  47/POJK.05/2020  tentang  Perizinan  Usaha  dan  Kelembagaan  Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
3) POJK  Nomor  21/POJK.04/2015  Tahun  2015  tentang  Penerapan  Pedoman  Tata  Kelola Perusahaan Terbuka, beserta ketentuan pelaksanaannya yakni Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 10/2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
5) Dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  disesuaikan  dengan  kegiatan  usahanya  masing- masing.
Peraturan yang berkaitan dengan GCG tersebut masing -masing sesuai dengan lingkup kerjanya seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN wajib melaksanakan GCG berdasarkan Peraturan Menteri tersebut.
Pada  prinsipnya good  corporate  governance menyangkut  kepentingan  para  pemegang saham dan stakeholders. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Per-01/MBU/2011 pasal 3 yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Dengan penerapan prinsip GCG yang optimal manfaat langsung  yang  dapat  dirasakan  perusahaan  adalah  meningkatnya  produktivitas  dan  efisiensi usaha,  meningkatnya  kemampuan  oprasional  perusahaan  dan  pertanggungjawaban  kepada
1 Wahyu  Kurniawan,  2012, Corporate  Governance  Dalam  Aspek  Hukum  Perusahaan, PT  Pustaka  Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1.
2 https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di-perusahaan/ ,diakses tanggal 28 September 2023
publik.  Selain  itu  dan  menjadi  penting  karena  dapat  memperkecil  praktik  KKN  dan  konflik kepentingan yang saat ini menjadi isu paling sensitif di tengah masyarakat.
Selain  itu  di  UUPT  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  GCG  secara  implisit  di  dalam, yakni  ada  lima  prinsipnya  yaitu  keterbukaan,  akuntabilitas,  tanggung  jawab,  kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. Pertama , prinsip keterbukaan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 66 (1) & (2), Pasal 67(1), Pasal 69 (3), dan Pasal 100 (1) b, yang didalamnya dijelaskan kewajiban anggota direksi mengisi pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat  diperiksa  oleh  pemegang  saham  dan  ketidakpatuhan  akan  berujung  pada  sanksi. Kemudian,  pada  Pasal  68  (1),  menjelaskan  kewajiban  bagi  anggota  direksi  untuk  meminta akuntan publik mengaudit laporan keuangan bagi perseroan yang memenuhi kriteria tertentu
Kedua , akuntabilitas. Pada Pasal 92(1) dan Pasal 97 dijelaskan, Fiduciary Duties bagi anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung  jawab  dengan  konsekuensi  pertanggungjawaban  pribadi  atas  kerugian  perseroan apabila  lalai.  Dalam  Pasal  108  (1)  dan  Pasal  (114),  berisikan Fiduciary  Duties bagi  dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beritikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai
Ketiga , pertanggungjawaban. Pada Pasal 74 dijelaskan, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan dan pada Pasal 138 dijabarkan bahwa, pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
Keempat , kemandirian. Pasal 36 menjelaskan, larangan kepemilikan saham silang, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian. Dan pada Pasal 85 (4) menjelaskan larangan bagi anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara.
Kelima , kewajaran dan kesetaraan. Dalam Pasal 102 (1) dan Pasal 89 (1) dijelaskan, hak untuk ikut  serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan  akuisisi,  serta  penjualan  atau  pembelian  harta  tetap  perseroan  melalui  persetujuan mayoritas pemegang saham. Selanjutnya di dalam Pasal 84 (1) dan Pasal 85 (1) menjelaskan pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi  pemegang  saham  atau  kuasanya  untuk  menghindari  RUPS  dan  menggunakan  hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
Untuk itu, Perusahaan yang menerapkan prinsip GCG akan mendapatkan  keuntungan, dengan penerapan GCG di suatu Perusahaan adalah mendorong pengelolaan organisasi yang lebih  demokratis,  akuntabel,  dan  transparan.  BPKP  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen  yang  telah  ditunjuk  oleh  Menteri  Keuangan  berdasarkan  surat  Nomor:  S- 359/MK.05/2001 untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen BUMN yang mengacu pada prinsip GCG serta telah berpengalaman bekerjasama dengan puluhan BUMN dan BUMD dalam pelaksanaan GCG.
Berdasarkan hasil penilaian GCG yang dilakukan oleh BPKP maka dari rata-rata aspek komitmen penerapan  GCG  pada  16  BUMN  yang hanya  mencapai nilai 48,66.  Padahal,  jika dibandingkan dengan  aspek governance lain,  nilainya berkisar pada  rentang  70-90  dari  nilai target maksimal 100.
Tabel 1. Daftar Penilaian-penilaian GCG di 16 BUMN
No Nama BUMN Bidang Usaha Penilaian BPKP 1. PT. Adhi Karya Jasa Konstruksi dan Perekayasaan Baik 2. PT. Asuransi Ekspor Indonesia Asuransi Baik 3. PT. BNI (Tbk) Industri Perbankan Baik 4. PT. Danareksa Jasa Keuangan Cukup 5. PT. HI Natour Perhotelan Cukup 6. PT. Jasa Marga Operator Jalan Tol Baik 7. PT. Kereta Api Indonesia Perkeretaapian Cukup 8. PT. Kimia Farma (Tbk) Industri Farmasi Cukup 9. PT. Krakatau Steel Industri Baja Cukup 10.  PT. Pelabuhan Indonesia II Jasa Perhubungan Baik 11.  PT. Pelni Perkapalan Cukup 12.  PT. PLN Penyedia Jasa Listrik Cukup 13.  PT. PN VIII Perkebunan Baik 14.  PT. Sarinah Perdagangan Eceran Cukup 15.  PT. Surveyor Indonesia Jasa Survai Baik 16.  PT. Timah (Tbk) Pertambangan Cukup Sumber: BPKP
Dari  data  table  diatas,  dapat  diketahui  jumlah  Perusahaan  BUMN  yang  menerapkan prinsip GCG hanya 7 perusahaan yang termasuk kategori baik sedangkan 9 perusahaan BUMN lainnya kategori cukup. Artinya perlu lebih ditingkatkan lagi agar semua Perusahaan BUMN bisa masuk kategori Baik.
Menurut Menteri Negara BUMN, pengukuran dan pengujian penerapan GCG terhadap BUMN ini merupakan amanat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam UU itu diatur secara  komprehensif  mengenai  pengelolaan,  pengawasan,  dan  privatisasi  BUMN  dengan berlandaskan prinsip-prinsip GCG.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini, Bagaimana  implementasi Good  Corporate  Governance (GCG)  dalam  PT.  Kereta  Cepat Indonesia Cina (KCIC)?

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normative.

## Sumber Data
Data  dalam  penelitian  kepustakaan  ini  adalah  data  sekunder  yang  merupakan  bahan- bahan hukum yang terdiri dari: 3
a. Bahan hukum primer, yaitu yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
b. Bahan Hukum Sekunder
c. Bahan Hukum Tertier, yaitu terdiri dari:
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

## 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Analisis Data
Analisis  data  dengan  langkah-langkah  yakni  Data  penelitian  diklasifikasikan  sesuai dengan  permasalahan  dalam  penelitian,  kemudian  Hasil  klasifikasi  data  selanjutnya disistematisasikan serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  maka  penulis  akan  membahas  implementasi GCG  di  PT.  KCIC  (Kereta Cepat Indonesia Cina) dikaitkan  dengan  teori organ.  PT. Kereta Cepat Indonesia Cina berdiri pada bulan Oktober tahun 2015. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)  merupakan  perusahaan  patungan  antara  konsorsium  Badan  Usaha  Milik  Negara Indonesia  (BUMN)  melalui  PT  Pilar  Sinergi  BUMN  Indonesia  (PSBI)  dan  konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd, dengan bisnis utama di sektor transportasi publik dengan skema business to business (B2B). 4
Proyek  kereta  cepat  Jakarta-Bandung  merupakan  salah  satu  jenis  proyek  kerja  sama pemerintah dengan badan usaha yang diimplementasikan dalam model BOT ( Build, Operate, Transfer ).  Pelaksana  proyek  kereta  cepat  pertama  di  Indonesia  ini  adalah  PT  Kereta  Cepat Indonesia China (KCIC). PT KCIC merupakan perusahaan International Joint Ventur e antara konsorsium  dari  China  yaitu China  Railway  Engineering  Corporation dengan  konsorsium BUMN Republik Indonesia. Dalam proyek ini, PT. KCIC berperan sebagai Badan Usaha. 5 PT  KCIC  didirikan  untuk  mengembangkan  infrastruktur  transportasi  massal perkeretaapian tanah air, PT KCIC saat ini merupakan pemilik proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah Indonesia sesuai dengan Perpres No. 3/2016. Selain pengembangan infrastruktur transportasi publik, PT KCIC  turut  berupaya  menunjang  peningkatan  produktivitas  masyarakat  di  sepanjang  trase kereta  cepat  melalui  pengembangan  kawasan  terintegrasi  atau Transit  Oriented Development (TOD) di setiap area stasiun yakni Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Konsep TOD yang dipadukan dengan kereta cepat diyakini dapat meningkatkan kemudahan akses wilayah, sehingga mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar. 6 PT.  KCIC merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  modernisasi  transportasi massal  yang  menghubungkan  antara  kota  Jakarta  dan  Bandung,  serta  rencana  menciptakan
4 https://kcic.co.id/tentang-kami/profil/ , diakses tanggal 22 September 2023
5 Desi  Marantika,  Moch.  Bayu  Erwinsyah,  Jati  Utomo  Dwi  Hatmoko*),  Riqi  Radian  Khasani,  ANALISIS RISIKO  INVESTASI  PROYEK  KERETA  CEPAT  JAKARTA-BANDUNG JURNAL  KARYA  TEKNIK SIPIL, Volume
6, Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 324–334 Online di:
http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkts , diakses tanggal 20 Oktober 2023
6 Ibid
kawasan  berorientasi  pembangunan  ( Transit  Oriented  Development /TOD).  PT.  KCIC memiliki komitmen tinggi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance/ GCG ) di lingkungan kerja. Perseroan secara aktif dan konsisten akan memonitor dan melakukan evaluasi serta melakukan penyempurnaan atas pelaksanaan praktik GCG serta memastikan keberlanjutan kegiatan usaha Perseroan.

## Pembahasan
KCIC  menjadikan  implementasi  GCG  sebagai  landasan  operasional  sekaligus  strategi penting dalam menciptakan iklim kondusif sejalan dengan tujuan perusahaan. Dalam rangka meningkatkan implementasi GCG, KCIC menyusun Code of Conduct (CoC ) sebagai landasan bagi  setiap  karyawan  dalam  berinteraksi  dengan  pemangku  kepentingan  di  lingkungan perusahaan.
PT .  KCIC  telah  menerapkan  prinsip  GCG,  yakni  keterbukaan,  akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

## 1. Keterbukaan
Dalam  menjaga  objektivitas  dalam  bisnis,  KCIC  harus  menyediakan  informasi  yang relevan  dan  mudah  diakses  serta  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat. Transparansi  ini  diwujudkan  oleh  KCIC  dengan  selalu  menyediakan  informasi  keuangan maupun non  keuangan kepada berbagai  pihak yang  berkepentingan. KCIC  harus  mampu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya hal yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,  tetapi  juga  hal  yang  penting  untuk  pengambilan  keputusan  oleh pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan.  Prinsip  keterbukaan  ini  tidak  mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai Perseroan dan Pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Akuntabilitas
Dalam menjalankan proses bisnis, KCIC mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, Maka dari itu KCIC harus dikelola secara benar, terukur, profesional, dan  sesuai  dengan  kepentingan  Perusahaan,  dengan  tetap  memperhitungkan  kepentingan pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan.  Perseroan  menjamin  kejelasan  fungsi, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  masing  masing  Organ  Perusahaan  (Dewan Komisaris,  Direksi  dan  Karyawan)  yang  memungkinkan  pengelolaan  KCIC  terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkesinambungan.

## 3. Pertanggungjawaban
Responsibilitas  menjamin  kesesuaian  dalam  melaksanakan  aktivitas  bisnisnya berdasarkan prinsip korporasi yang sehat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, selain itu KCIC dituntut untuk dapat bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk  dapat  memberikan  kontribusi  yang  nyata  kepada  masyarakat.  Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat.  KCIC bertanggungjawab  untuk  mematuhi  hukum  dan  perundang-undangan  yang  berlaku, termasuk  ketentuan  yang  berhubungan  dengan  ketenagakerjaan,  perpajakan,  persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

## 4. Independensi
Independensi  adalah  suatu  keadaan  ketika  Perseroan  menjamin  pengelolaan  bisnis secara professional dan independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip  korporasi  yang  sehat.  Independensi  mengandung  unsur  kemandirian  dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan  dengan  asas  independensi  ( independency ),  perusahaan  harus  dikelola  secara independen  agar  masing-masing  organ  Perusahaan  beserta  seluruh  jajaran  di  bawahnya tidak  saling  mendominasi  dan  tidak  dapat  diintervensi  oleh  pihak  manapun  yang  dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## 5. Kewajaran dan Kesetaraan
Kewajaran  dan  kesetaraan  ialah  merupakan  keadilan  dalam  pemenuhan  hak- hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian maupun karena peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Dalam  melaksanakan  kegiatannya,  Perseroan  harus  senantiasa memperhatikan  kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. KCIC menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan  perlakuan  yang  adil  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  KCIC  akan  memperlakukan  setiap  pegawai  secara  adil  dan  bebas  dengan  tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan kinerja.
Jika dikaitkan antara GCG atau tata Kelola pemerintahan yang baik dengan teori badan hukum  khususnya  teori  organ  maka  Perusahaan  harus  mempunyai  organ  yang  baik.  Teori Organ, diajarkan oleh Otto von Gierke; intinya, menjelaskan bahwa badan hukum itu bukan fiksi  (bayangan)  dan  bukan  pula  kekayaan  (hak)  yang  tidak  bersubyek  tetapi  badan  hukum hakikatnya organisme nyata, yang menjelma dalam pergaulan hukum. Badan hukum memiliki kemauan/ kehendak sendiri yang dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ atau badan yang  ada  padanya,  yaitu  pengurus  dan  anggota-anggotanya. 7 Pengurus  dalam  hal  suatu Perusahaan  berbentuk  Persroan  Terbatas  (PT)  maka  pengurus  tresebut  terdiri  dari  Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
PT. KCIC merupakan suatu Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk itu PT. KCIC  mempunyai  organ-organ  pada  perusahaanya.  Adapun  Organ  dalam  PT.  KCIC  yakni terdiri  dari  Direktur  Utama,  dan  4  Direktur  bagian  lainnya  Direktur  HR,  SSHE  dan  Aset, Direktur  Keuangan,  Direktur  HSR  dan  Direktur  PMBD.  Selain  itu  PT.  KCIC  juga  telah mempunyai Komisaris, yang terdiri dari 1 Komisaris Utama serta 5 komisaris lainnya. Direksi dan Pengurus serta RUPS merupakan pengurus yang mempunyai kedudukan dan kewenangan masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah  dibuat  oleh  PT.  KCIC.  Jika  dikaitkan  dengan  teori  organ,  maka  para  pengurus  yakni Direktur, Komisaris dan RUPS dapat melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan perusahaaan.  Namun,  hal  tersebut  harus  dengan  kesepakatan  para  pihak  baik  Direktur, Komisaris dan RUPS. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pengurus.
7 I Gede Dewa Admaja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori-teori Hukum , Setara Press, Malang, Hlm 183

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  PT.  KCIC telah  menerapkan  prinsip GCG  dengan  baik, yakni  keterbukaan,  akuntabilitas,  pertanggungjawaban,  independensi, kewajaran  dan  kesetaraan.  PT. KCIC  telah  mengetahui  dan  meyakini  bahwa  penerapan  dan penegakan tata kelola perusahaan yang baik akan berdampak terhadap kualitas pengambilan keputusan,  independensi  organ  perusahaan,  peningkatan  kinerja  operasional  dan keuangan,serta peningkatan citra dan reputasi Perusahaan dimata shareholders dan stakeholders .  PT.  KCIC  yakin  bahwa  penerapan  GCG  secara bertahap dan konsisten dapat meningkatkan dan mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku setiap insan KCIC. Demi mewujudkan GCG yang baik dan berkelanjutan, maka pedoman ini harus  dipatuhi  oleh  setiap  insan  KCIC  yang  mencakup  segenap  Dewan  Komisaris,  Direksi, serta karyawan KCIC.

## DAFTAR PUSTAKA
Desi Marantika, Moch. Bayu Erwinsyah, Jati Utomo Dwi Hatmoko), Riqi Radian Khasani, ANALISIS RISIKO INVESTASI

## PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-
BANDUNGJURNAL KARYA TEKNIK SIPIL , Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 324–334  Online  di: http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jkts ,    diakses  tanggal  20 Oktober 2023.
I Gede Dewa Admaja dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori-teori Hukum , Setara Press, Malang
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Wahyu  Kurniawan,  2012, Corporate  Governance  Dalam  Aspek  Hukum  Perusahaan ,  PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola  dan  Kegiatan  Korporasi  Signifikan  Badan  Usaha  Milik  Negara  khusus  untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
https://kliklegal.com/pentingnya-implementasi-good-corporate-governance-gcg-di- perusahaan/ https://kcic.co.id/tentang-kami/profil/