Khairunnisa,  R.,  Imansyah,M,H.,  Rahayu,  D.,  (2021)  Dampak  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor Pendidikan,  Kesehatan,  Dan  Infrastruktur, Syntax  Idea, 3 (12), https://doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i12.1678 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 12, Desember 2021

## DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PENDIDIKAN,

## KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR

## Rizqy Khairunnisa, M. Handry Imansyah, Dewi Rahayu
Lambung Mangkurat University Banjarmasin, Indonesia Email: rizqykhairunnisa25@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  terhadap  ketimpangan  dan  tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2014-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan estimasi data panel dengan aplikasi statistik  Eviews  11.  Data  yang  digunakan  adalah  pengeluaran  pemerintah  yang diambil  dari  APBD,  tingkat  rasio  gini  dan  persentase  penduduk  miskin  di  122 Kabupaten/Kota.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah sektor  kesehatan  dan  infrastruktur  belum  memiliki  dampak  teradap  ketimpangan Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Hanya  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan memiliki dampak terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia. Begitu pula pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  belum memiliki dampak pada kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia.
Kata Kunci : Pengeluaran pemerintah; Ketimpangan; Kemiskinan; APBD; Rasio Gini

## Abstract
This research aims to find out the impact of government spending in the education, health  and  infrastructure  sectors  on  inequality  and  poverty  levels  in  Indonesia during the period 2014-2018. The study used secondary data and used an estimate of  panel  data  with  the  Eviews  11  statistical  application.  The  data  used  is government expenditure taken from APBD, gini ratio rate and percentage of poor people in 122 districts / cities. The results showed that government spending in the health and infrastructure sector has not had an impact on district / city inequality in  Indonesia.  Only  government  expenditure  in  the  education  sector  has  an  impact on  district/city  inequality  in  Indonesia.  Similarly,  government  spending  in  the education,  health  and  infrastructure  sectors  has  not  had  an  impact  on  poverty  in Indonesia.
Keywords: Government spending; Inequality, poverty; APBD; Gini ratio
Received: 2021-11-22; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Anggaran  daerah  atau  APBD  pada  hakikatnya  merupakan  salah  satu  instrumen utama  kebijakan  publik  dalam  upaya  peningkatan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan
masyarakat  daerah (Ngindana,  2012). Menurut (Pusat,  2019), secara  umum  realisasi belanja  daerah  pada  kurun  waktu  2016-2019  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya, yaitu  264,10  triliun  rupiah  pada  tahun  2016  menjadi  307,04  triliun  rupiah  tahun  2017 dan  326,43  triliun  rupiah  pada  tahun  2018.    Menurut  penelitian  empirik (Nurmainah, 2013) , dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, maka  pemerintah  daerah  perlu  lebih  bijak  dalam  menganggarkan  anggaran  belanja modal  dalam  APBD  karena  besarnya  anggaran  tersebut  dapat  secara  langsung mempengaruhi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  dan  secara  tidak  langsung mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Belanja  pemerintah  yang  berkualitas  adalah  yang utamanya  memberikan  dampak  berganda  pada  pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
Menurut (Suryani, Permadi, & Serif, 2019) berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya  menyangkut  kemampuan  daya  beli,  pendapatan  atau  konsumsi  tapi mendefinisikan  secara  multidimensi  seperti  keterbatasan  akses  terhadap  pendidikan, kesehatan,  kualitas  hidup,  demokrasi  dan  kebebasan  masyarakat  terhadap  akses ekonomi Dari penelitian-penelitian mengenai pengeluaran pemerintah dari APBD untuk mengentaskan kemiskinan ataupun menurunkan ketimpangan, penelitian menghasilkan hasil analisa yang berbeda-beda. Salah satu penelitian empirik yang menganalisa tidak ada  pengaruh  dari  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap kemiskinan  di  Jawa  Timur (Fithri  &  Kaluge,  2017). Penelitian  tersebut  berbeda terhadap  penelitian  di  Provinsi  Lampung  yang  menyimpulkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  berpengaruh  terhadap  pengurangan tingkat kemiskinan (Agustina, Rochaida, & Ulfah, 2016).
Dari beberapa penilitian terdahulu, peneliti hanya meneliti sebagian kecil wilayah di  Indonesia  dengan  alat  analisis  yang  berbeda-beda.  Bagaimana  dengan  pengeluaran pemerintah  terhadap  kemiskinan  dan  ketimpangan  seluruh  Kabupaten/Kota  di Indonesia?  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dampak  APBD  sektor pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur untuk ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menghasilkan  temuan-temuan  taau  hasil  yang  bisa  diperoleh  dengan  menggunakan prosedur statistik atau cara lainnya dari kuantifikasi (pengukuran) (Habsy, 2017).
Teknik  pengumpulan  data  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dokumentasi,  dimana  peneliti  mengumpulkan  data  melalui  publikasi  yang  dilakukan oleh  pihak-pihak  atau  instansi  terkait  seperti  Badan  Pusat  Statistik  dalam  bentuk dokumen tertulis ataupun elektronik (Rahmayanti & Asnawi, 2012).

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1) Model Estimasi
Memilih  model  estimasi  yang tepat maka  diperlukan  beberapa  uji  yaitu  uji chow dan  uji hausmant untuk  mengetahui  model  mana  yang  terbaik  untuk digunakan  dalam  penelitian  ini.  Berikut  adalah  ringkasan  hasil  model  estimasi untuk pemilihan model Y 1 :
Tabel 1
Ringkasan Hasil Analisa Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect pada Y 1 Variabel Model Common Effect Fixed Effect Random Effect Pendidikan 0,014263*  0,012236*  0,013382 Kesehatan -0,014263  -0,006558  0,005385 Infrastruktur  -0,005637  -0,003373  0,004251
*Signifikan pada level 5 persen Sumber : Hasil olah data dengan EViews v 11
Berdasarkan hasil dari dua pengujian pemilihan model yakni uji chow dan uji  hausman  yang  mana  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  pengujian pertama  yaitu  uji  chow  menunjukkan  bahwa  model Fixed  Effect lebih  baik  dari pada Common Effect selanjutnya dilakukan pengujian kedua dengan  uji hausman didapatkan hasil bahwa Random Effect lebih tepat dari pada Fixed Effect . Namun diketahui nilai R-squared dari model Random Effect sangat rendah maka peneliti mengikuti  dari  hasil  observasi  Judge,  sehingga  memilih Fixed  Effect  Model sebagai model yang paling tepat. Uji dilakukan kembali untuk memilih model Y 2 dengan ringkasan estimasi sebagai berikut:

## Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisa Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect Y 2 Variabel Model Common Effect Fixed Effect Random Effect Pendidikan 0,023343 -0,000493  -0,0000528 Kesehatan 0,145660*  0,012087 0,012531 Infrastruktur  -0,013072  -0,012005 -0,012135 *Signifikasi pada level 5 persen
Sumber: Hasil olah data dengan EViews v 11
Berdasarkan  hasil  dari  dua  pengujian  pemilihan  model  yakni  uji  chow  dan uji  hausman  yang  mana  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam  pengujian pertama  yaitu  uji  chow  menunjukkan  bahwa  model Fixed  Effect lebih  baik  dari
pada Common Effect selanjutnya dilakukan pengujian kedua dengan uji hausman didapatkan hasil bahwa Random Effect lebih tepat dari pada Fixed Effect . Namun diketahui nilai R-squared dari model Random Effect sangat rendah maka peneliti mengikuti  dari  hasil  observasi  Judge,  sehingga  memilih Fixed  Effect  Model sebagai model yang paling tepat.
2) Model Y 1
Persamaan  regresi  dengan  menggabungkan  dua  jenis  data  yaitu  data individu  dan  data  runtut  waktu  dan  dalam  pemilihan  model  didapatkan  model terbaik  adalah Fixed  Effect  Model dengan  hasil  estimasi  didapatkan  hasil persamaan sebagai berikut
Y 1 = 0,241347+ 0,012236* X 1 – 0,006558 X 2 - 0,003373 X 3 + e Standar Error = (0,029426) F hitung = 6,291400 F Statistik = 0,000000 R 2 = 0,616641
Koefisien determinasi R 2 sebesar 0,518628 atau 51,86%.
Berdasarkan hasil estimasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Variabel  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  memiliki  t  hitung 3,124472  dengan  tingkat  signifikansi  0,0019.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa tingkat  signifikansi  di  bawah  nilai  kritis  atau  alpha  0,05.  Jadi,  variabel pengeluaran pemerintah sektor  pendidikan berpengaruh signifikan  terhadap variabel ketimpangan.
2. Variabel  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  memiliki  t  hitung  - 1,651337  dengan  tingkat  signifikasi  0,0993.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa tingkat  signifikansi  di  atas  nilai  kritis  atau  alpha  0,05.  Jadi,  variabel pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel ketimpangan.
3. Dan variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki t hitung -0,968305  dengan  tingkat  signifikasi  0,3334.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa tingkat  signifikansi  di  atas  nilai  kritis  atau  alpha  0,05.  Jadi,  variabel pengeluaran  pemerintah  sektor  infrastruktur  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap variabel ketimpangan.
3) Model Y 2
Persamaan  regresi  dengan  menggabungkan  dua  jenis  data  yaitu  data individu  dan  data  runtut  waktu  dan  dalam  pemilihan  model  didapatkan  model terbaik  adalah Fixed  Effect  Model dengan  hasil  estimasi  didapatkan  hasil persamaan sebagai berikut Y 2 = 0,834256 - 0,000493X1 + 0,012087 X2 - 0,012005X3 + e
Standar Error = (0,0645653) F hitung = 467,7939 F Statistik = 0,000000 R 2 = 0,991708
Koefisien determinasi R 2 sebesar 0,989588 atau 98,95%
Berdasarkan hasil estimasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Variabel  pengeluaran  pemerintah  sektor pendidikan  memiliki t  hitung  -0,057287 dengan  tingkat  signifikansi  0,9543.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa  tingkat signifikansi  di  atas  nilai  kritis  atau  alpha  0,05.  Jadi,  variabel  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel kemiskinan.
2. Variabel  pengeluaran  pemerintah  sektor  kesehatan  memiliki  t  hitung  1,385124 dengan  tingkat  signifikasi  0,1667.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa  tingkat signifikansi  di  atas  nilai  kritis  atau  alpha  0,05.  Jadi,  variabel  pengeluaran pemerintah  sektor  kesehatan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel kemiskinan.
3. Variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur memiliki t hitung -1,568609 dengan  tingkat  signifikasi  0,1174.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa  tingkat signifikansi  di  atas  nilai  kritis  atau  alpha  0,05.  Jadi,  variabel  pengeluaran pemerintah  sektor  infrastruktur  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel kemiskinan.

## B. Pembahasan
a. Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan  dan  Infrastruktur  Tidak Berpengaruh Terhadap Ketimpangan
Ada    beberapa  kemungkinan  yang  menyebabkan  pengeluaran  pemerintah sektor  kesehatan  dan  sektor  infrastruktur  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap ketimpangan. Salah satunya adalah pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan sektor  infrastruktur  kemungkinan  hanya  belum  memiliki  pengaruh  terhadap ketimpangan  karena  program  yang  diusung  melalui  APBD  memerlukan  proses berbeda-beda  untuk  mencapai  sasaran  dampak  menurunkan  angka  ketimpangan. (Mardiana, Militina, & Utary, 2018).
Hal ini selaras dengan laporan Bank Dunia (The World Bank, 2015) bahwa mengatasi  ketimpangan  sebagian  besar  merupakan  usaha  jangka  panjang  yang membutuhkan  komitmen  kebijakan  jangka  panjang  pula.  Ketimpangan  secara umum berubah perlahan-lahan seiring waktu, maka penurunan pesat dalam jangka pendek  tidaklah  mungkin.  Walau  demikian,  mengatasi  ketimpangan  tidak  bisa dilakukan tanpa memutus rantai kemiskinan dan ketidaksetaraan dari generasi ke generasi, yang merupakan tujuan kebijakan yang mendapat dukungan luas.
b. Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Pendidikan,  Kesehatan  dan  Infrastruktur Tidak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan
Pada  penelitian  ini  variabel  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan,
kesehatan  dan  infrastruktur  tidak  memiliki  dampak  pengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan  di  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Hal  ini  memiliki  kesamaan  dengan hasil  kajian  dari  Tim  Percepatan  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan  atau TNP2K  (Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan,  2020)  bahwa
dalam  kajian  tersebut  tidak  menemukan  hubungan  antara  tingkat  kemiskinan dengan  pengeluaran  pemerintah  per  kapita  yang  dialokasikan  untuk  pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (Posumah, 2015).
Menurut  TNP2K,  meningkatkan  porsi  pengeluaran  pemerintah  untuk kesehatan,  pendidikan  dan  program  sosial  mungkin  tidak  efektif  dalam mengurangi  kemiskinan (Nasional,  2020). Ada  beberapa  kemungkinan  yang menyebabkan  penelitian  pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan,  sektor kesehatan dan sektor infrastruktur tidak memiliki dampak terhadap kemiskinan.
Pertama,  pengeluaran  pemerintah  untuk  program  penanggulangan kemiskinan yang diusung pemerintah daerah memerlukan waktu atau jangka yang berbeda – beda agar berdampak mengentaskan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua, program delivery approach dan  emergency,  yang  sifatnya  mendesak,  jangka  pendek  dan  program  yang bersifat  capacity  building  dan  sustainability,  yaitu  program  strategis  jangka panjang yang mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dan keberdayaan masyarakat.  Sehingga  ada  kemungkinan  pengeluaran  pemerintah  tidak  langsung dirasakan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.
Kedua, penyebab kemiskinan  dapat dibagi menjadi dua kategori antara lain faktor  alamiah  seperti  kondisi  lingkungan  yang  miskin,  ilmu  pengetahuan  yang kurang  memadai  serta  adanya  bencana  alam.  Faktor  kedua  adalah  non  alamiah seperti  akibat  kesalahan  kebijakan  ekonomi,  korupsi,  kondisi  politik  yang  tidak stabil  dan  kesalahan  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Kemungkinan  pengeluaran pemerintah dari ketiga variabel dalam lima tahun tidak memiliki dampak terhadap kemiskinan  karena  bergesekan  dengan  faktor  penyebab  kemiskinan  alamiah atau faktor non alamiah.
c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Ketimpangan
Pada  penelitian  ini  menghasilkan  adanya  dampak  dari  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  terhadap  ketimpangan.  Pengeluaran  pemerintah  di sektor  pendidikan  dapat  meningkatkan  angka  ketimpangan  pendapatan  di Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadi  awal  untuk  menganalisa  kondisi pendidikan di Indonesia lebih dalam. Perlu dipertanyakan tujuan pendidikan yang diusung  oleh  pemerintah  di  Indonesia  dengan  membelanjakan  anggaran  APBD setiap tahun.
Ada  beberapa  kemungkinan  yang  menyebabkan  penelitian  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan  memiliki  dampak  meningkatkan  angka ketimpangan  pendapatan.  Pertama,  pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan tidak  secara  langsung  dapat  memberikan  efek  hasil  dari  tahapan  input  hingga memberikan  dampak,  butuh  tahapan  dan  proses  serta  waktu  untuk  sampai  pada hasil  yang  sesuai  dengan  sasaran.  Mengatasi  ketimpangan  sebagian  besar merupakan usaha jangka panjang serta membutuhkan komitmen kebijakan jangka panjang (Kholis, 2014).
Kedua,  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  tidak  dapat  menurunkan  tingkat ketimpangan  pendapatan  kemungkinan  disebabkan  masih  banyak  pengangguran yang  memiliki  pendidikan  yang  tinggi,  pengangguran  juga  dapat  menyebabkan ketimpangan  pendapatan.  Berdasarkan  hasil  olah  data  Survei  Angkatan  Kerja Nasional  (Sakernas)  2019  menunjukkan  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT) diisi  79,5  persen  lulusan  SMA/SMK,  20,4  persen  lain  adalah  lulusan  perguruan tinggi.  Menurut (Arsyad,  2010) salah  satu  penyebab  ketimpangan  pendapatan adalah  investasi  yang  sangat  banyak  dalam  proyek  yang  padat  modal,  sehingga persentase  pendapatan  modal  dari  kerja  tambahan  besar  dibandingkan  dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
Ketiga,  kualitas  pendidikan  yang  dihasilkan  dari  program  usungan pemerintah  kemungkinan  belum  optimal  sehingga  memiliki  pengaruh  terhadap meningkatnya  ketimpangan  pendapatan.  Fasilitas  pendidikan  sudah  banyak disediakan pemerintah hingga pelosok Indonesia. Namun menurut (Muklis, 2016) tantangan  terbesar  untuk  kesetaraan  awal  bagi  semua  orang  adalah  kualitas pendidikan.  Sekolah-sekolah  di  pedesaan  dan  di  Indonesia  timur  lebih  kecil kemungkinannya  untuk  memiliki  guru  terlatih  atau  fasilitas  memadai.  Tidak adanya  guru  juga  menjadi  masalah  di  beberapa  daerah.  Ketimpangan  kualitas pendidikan tetap terjadi bahkan jika anak miskin tetap bersekolah. Hal ini menjadi pertanyaan  bagaimana  pengeluaran  pemerintah  untuk  pendidikan  dapat mengentaskan  kemiskinan  dan  ketimpangan  jika  tidak  disertai  dengan  perbaikan terhadap kualitas pendidikan.
Kualifikasi  guru  sebagai  tenaga  pengajar  sangat  berperan  dalam  proses pembelajaran.  Sehingga  peningkatan  kualitas  pendidikan  tidak  hanya  tentang peningkatan  sarana  dan  prasarana,  melainkan  juga  tentang  penetapan  standar kualitas  tenaga  pengajarnya.  Menurut (Pusat,  2019) persentase  guru  layak mengajar  tahun  ajaran  2018/2019  menurun,  namun  dari  sisi  jumlah  tetap meningkat (Pusat, 2019).
Keempat,  Angka  Kesiapan  Sekolah  (AKS)  juga  dapat  menjadi  faktor  yang harus diperhatikan untuk menurunkan ketimpangan melalui intervensi pendidikan. UNICEF  dalam  School  Readiness:  a  conceptual  framework,  2012  menyatakan bahwa  dimensi  kesiapan  sekolah  (school  readiness)  terdiri  dari  anak  yang  siap, sekolah  yang  siap,  dan  keluarga  yang  siap.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  untuk mencapai  kesiapan  anak  untuk  sekolah  bukan  hanya  ditentukan  oleh  anak  itu sendiri,  namun  juga  ditentukan  oleh  berbagai  hal  khususnya  dari  lingkungan sekolah yang mendukung kelancaran proses transisi anak ke pendidikan dasar dan sikap  serta  keterlibatan  orang  tua  dalam  mendampingi  dan  membimbing perkembangan anak (Pusat, 2019).
Menurut Badan Pusat Statistik, anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki  AKS  yang  lebih  tinggi  (79,48  persen)  dibandingkan  anak-anak  yang tinggal di perdesaan (69,41 persen). Jika diperhatikan, terdapat kesenjangan yang cukup  tinggi  antara  AKS  anak  di  wilayah  perkotaan  dengan  perdesaan  yang
nilainya  hampir  mencapai  10  persen.  Wilayah  perkotaan  dengan  segala  macam kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki,  mampu  memberikan  stimulus yang  tinggi  terhadap  masyarakat  di  perkotaan  untuk  mengikutsertakan  anak mereka  ke  dalam  berbagai  jenis  pendidikan  anak  usia  dini,  sedangkan  fasilitas PAUD  di  perdesaan  masih  belum  maksimal  menjangkau  anak  untuk  mengikuti PAUD sebelum mengenyam bangku SD (Pusat, 2019).
Kelima,  kemungkinan  yang  juga  dapat  meningkatkan  ketimpangan  meski pengeluaran  pemerintah  sektor  pendidikan  bertambah  adalah  partisipasi  sekolah. Banyaknya  program  pendidikan  namun  jika  angka  partisipasi  sekolah  masih rendah  juga  menjadi  tantangan  oleh  pemerintah.  Menurut  tipe  daerah,  angka partisipasi  sekolah  untuk  daerah  perkotaan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan perdesaan.  Masih  terdapat  sekitar  8,22  persen  penduduk  usia  5  tahun  ke  atas  di perdesaan  yang  belum  pernah  sekolah,  dibandingkan  di  perkotaan  yang  hanya sekitar 4,96 persen penduduk yang belum sekolah. Melihat hal tersebut, tentunya perhatian pemerintah harus lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal  meningkatkan  kualitas  dan  fasilitas  pendidikan  agar  partisipasi  sekolah masyarakat dapat ditingkatkan (Pusat, 2019).
Dapat  dilihat  pula  seiring  bertambahnya  usia,  perbedaan  angka  partisipasi sekolah perkotaan dan perdesaan semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok  umur  19-24  tahun  dan  19-23  tahun  yang  merupakan  usia  yang bersesuaian  dengan  jenjang  pendidikan  tingkat  perguruan  tinggi,  dengan perbedaan  sekitar  17  dan  18  persen.  Jika  dilihat  lebih  dalam,  ketersediaan perguruan tinggi di perdesaan memang masih minim, selain itu biaya pendidikan yang  relatif  tinggi  sering  kali  menjadi  hambatan  untuk  melanjutkan  sekolah  ke tingkat  perguruan  tinggi.  Di  tambah  lagi,  faktor  ekonomi  juga  mendorong seseorang, khususnya di perdesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja (Pusat, 2019).
Penyandang  disabilitas  juga  perlu  diamati.  Persentase  penduduk penyandang  disabilitas  usia  5  tahun  ke  atas  yang  masih  sekolah  hanya  5,90 persen, dan masih ada sebesar 21,39 persen yang belum pernah mencicipi bangku sekolah sama sekali. Jika kembali lagi mengingat bahwa salah satu cita-cita luhur Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pada setiap lapisan kelompok masyarakat  tanpa  terkecuali,  maka  tentu  wajar  jika  pemerintah  dan  masyarakat harus  bekerja  keras  lebih  giat  lagi  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  agar keadilan  terutama  di  bidang  pendidikan  dapat  tercapai.  Jika  hal  tersebut  telah terjadi,  maka  ketimpangan  partisipasi  sekolah  antara  penyandang  disabilitas  dan yang bukan penyandang disabilitas tentu tidak akan terjadi (Pusat, 2019).

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  analisis  tentang  dampak  pengeluaran pemerintah  sektor  pendidikan,  kesehatan  serta  infrastruktur  terhadap  ketimpangan  dan kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Indonesia  dalam  kurun  waktu  2014-2018,  berdasarkan
hasil  analisis  data  yang  telah  dilakukan  pada  bab  sebelumnya  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut  :  (1.)  Secara  parsial  dengan  hasil  regresi  bahwa  variabel pengeluaran  pemerntah  sektor  pendidikan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap ketimpangan Kabupaten/Kota di Indonesia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerntah sektor  kesehatan  dan  sektor  infrastruktur  secara  parsial  belum  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  ketimpangan  Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  (2.)  Secara  parsial dengan  hasil  regresi  bahwa  variabel  pengeluaran  pemerntah  sektor  pendidikan,  sektor kesehatan  dan  sektor  infrastruktur  belum  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia .

## BIBLIOGRAFI
Agustina,  Eka,  Rochaida,  Eny,  &  Ulfah,  Yana.  (2016).  Pengaruh  pengeluaran pemerintah  daerah  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  produk  domestik regional bruto serta indeks pembangunan manusia di kalimantan timur. INOVASI , 12 (2), 192–217. Google Scholar
Arsyad,  Lincolin.  (2010).  Ekonomi  Pembangunan,  Edisi  Kelima. Yogyakarta:  UPP STIM YKPN . Google Scholar
Fithri,  Naylal,  &  Kaluge,  David.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah Sektor  Pendidikan  Dan  Kesehatan  Terhadap  Kemiskinan  Di  Jawa  Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 15 (2), 129–136. Google Scholar
Habsy,  Bakhrudin  All.  (2017).  Seni  memehami  penelitian  kuliatatif  dalam  bimbingan dan  konseling:  studi  literatur. Jurnal  Konseling  Andi  Matappa , 1 (2),  90–100. Google Scholar
Kholis,  Nur.  (2014).  Paradigma  Pendidikan  Islam  Dalam  Undang-Undang  Sisdiknas 2003. Jurnal Kependidikan , 2 (1), 71–85. Google Scholar
Mardiana,  Mardiana,  Militina,  Theresia,  &  Utary,  Anis  Rachma.  (2018).  Analisis pengaruh  pengeluaran  pemerintah  daerah  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  serta infrastruktur  terhadap  tingkat  pengangguran  serta  tingkat  kemiskinan. INOVASI , 13 (1), 50–60. Google Scholar
Muklis, Faiza. (2016). Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan , 1 (1), 65–76. Google Scholar
Nasional,  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan.  (2020). Strategi  nasional percepatan  pengarusutamaan  gender  (PUG)  melalui  perencanaan  dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) . Google Scholar
Ngindana,  Rispa.  (2012). APBD  Partisipatif .  Universitas  Brawijaya  Press. Google Scholar
Nurmainah,  Santi.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  dan  Kemiskinan  (Studi  Kasus  35  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 20 (2). Google Scholar
Posumah,  Ferdy.  (2015).  Pengaruh  pembangunan  infrastruktur  terhadap  investasi  di Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , 15 (3). Google Scholar
Pusat,  Statistik  Badan.  (2019).  Badan  Pusat  Statistik. Jakarta,  Indonesia . Google Scholar
Rahmayanti, Atika Silmi, & Asnawi, Asnawi. (2012). Perencanaan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan  Program  Plp-Bk  Di  Desa  Kutoharjo,  Kab.  Kendal .  Universitas Diponegoro. Google Scholar
Suryani,  Embun,  Permadi,  Lalu  Adi,  &  Serif,  Sarifudin.  (2019).  Identifikasi karakteristik dan profil kemiskinan di Pulau Lombok: Basis perumusan intervensi kebijakan. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Dan  Humaniora  (JSEH)  p-ISSN , 2461 ,  666.

## Google Scholar
The  World  Bank.  (2015). Ketimpangan  yang  Semakin  Lebar:  Aku  Akhir  Untuk Indonesia .

## Copyright holder:
Rizqy Khairunnisa, M. Handry Imansyah, Dewi Rahayu (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: