## Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Hilangnya Lembar Pertama Akta
Sri Wulan 1 , Muh Hasrul 2 , Muh Ilham Arisaputra 3 123 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Email: sriwulan@gmail.com

## Abstrak
Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Seorang PPAT wajib menyimpan dengan baik lembar pertama akta yang dibuatnya. Namun belum ada aturan mengenai  bagaimana  tanggung  jawab  PPAT  terhadap  hilangnya  lembar  pertama  akta,  karena penyimpanan lembar pertama tersebut, bagian dari protokol PPAT. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di Kota Makassar . Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahannya yaitu  dengan  membuatkan  surat  keterangan  bahwa  benar  pernah  terjadi  transaksi  peralihan  hak  dari penjual kepada klien di hadapan PPAT tersebut. Kemudian buku register di fotokopi dan dilegalisir, dst.
(2) Upaya  hukum  oleh  klien  yang  dirugikan  akibat  hilangnya  lembar  pertama  akta,  akibat  kesalahan PPAT adalah dengan melakukan pengaduan pelanggaran oleh PPAT, pengaduan disampaikan secara tertulis  kepada  Kementerian  atau  melalui  website  pengaduan,  aplikasi  Lapor  atau  sarana  pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian. Klien tersebut juga dapat mengajukan laporan kepada MPPD dengan mencantumkan identitas pelapor dan terlapor dan melampirkan bukti.
Kata kunci : Akta, PPAT , Tanggung Jawab

## Abstract
Land Deed Official (PPAT) is a public official who is given the authority to make an authentic deed for certain legal actions in the form of land rights or property rights over flat units. A PPAT is obliged to properly keep the first sheet of the deed he made. However, there is no rule regarding how the PPAT is responsible for the loss of the first sheet of the deed, because the storage of the first sheet is part of the PPAT protocol. The type of research is empirical legal research, the research location is in Makassar City.  Data  collection  techniques  are  interviews  and  literature  studies.  Analyzed  qualitatively  and presented descriptively. The results of the study indicate that (1) PPAT's responsibility for the loss of the first sheet of the deed due to his mistake is to make a statement that it is true that there has been a transfer of rights from the seller to the client before the PPAT. Then the register book is photocopied and legalized, and so on. (2) Legal remedies by clients who are harmed due to the loss of the first sheet of deed due to PPAT's mistake are to file a complaint of violation by PPAT, the complaint is submitted in  writing  to  the  Ministry  or  through  the  complaint  website,  report  application  or  other  complaint facilities provided by the Ministry. The client can also submit a report to the MPPD by including the identity of the complainant and the reported party and attaching evidence
Keywords: Deed, PPAT , Responsibility

## A. Pendahuluan
Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960,  tentang  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut  UUPA).  mengatur  bahwa  “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah. 1 ” Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 19 UUPA tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Pada  saat  itu,  tugas  pendaftaran  tanah ditugaskan  kepada  Direktorat  Pendaftaran  Tanah  Direktorat  Jenderal  Agraria Departemen Dalam Negeri, dengan kantor-kantor Agraria Seksi Pendaftaran tanah di daerah-daerah Tingkat II. 2
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dikonsepkan sebagai “pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta -akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.” 3 Kedudukan  PPAT  berdasarkan  pengertian  di  atas  adalah  sebagai  pejabat umum. 4
Untuk  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  seorang  PPAT  berwenang untuk  membuat  akta-akta  yang  bentuknya  telah  ditentukan  oleh  Peraturan  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  8  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 Tentang Pendaftaran Tanah, akta-akta tersebut antara lain adalah akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian hak guna bangunan/ hak pakai di atas tanah hak milik, surat kuasa membebankan hak tanggungan. Akta PPAT dibuat dalam 4 (empat) rangkap, yaitu untuk PPAT, BPN, penjual dan pembeli.
Setelah akta dibuat, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria
2 diakses dari  http://prodi1.stpn.ac.id/Modul-Pendaftaran-Tanah.pdf, pada tanggal 7 April 2021
3 Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah.
4 Boedi  Harsono,  dalam  Salim  HS,  2019, Peraturan  Jabatan  dan  Kode  Etik  Pejabat Pembuat  Akta Tanah (PPAT), Depok: Rajawali Pers, h. 4
Tanah ditentukan bahwa: Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli 2 (dua) lembar yaitu: a) Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, dan b) Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam  akta,  yang  disampaikan  kepada  Kantor  Pertanahan  untuk  keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian  Hak  Tanggungan,  dan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dapat diberikan salinannya.
Berdasarkan pasal tersebut, maka seorang PPAT wajib menyimpan dengan baik lembar pertama akta yang dibuatnya. Namun hingga saat ini, belum diatur mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta, bagaimana cara penyimpanan dan berapa lama seorang PPAT wajib untuk menyimpan lembar pertama tersebut sebagai bagian dari protokol PPAT.
Data  dari  salah  satu  kantor  PPAT  di  Kota  Makassar,  bahwa  seorang  klien membuat akta jual beli (selanjutnya disebut AJB) terhadap sebidang tanah kavling di hadapan seorang PPAT di Kota Makassar pada Tahun 1998. Pada Tahun 2019, klien tersebut hendak melakukan pengurusan untuk  penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah  kavlingnya.  Oleh  karena  klien  tersebut  kehilangan  AJB  miliknya,  maka  ia menghadap kepada PPAT yang membuat AJB tersebut untuk meminta salinan (lembar pertama AJB) untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat. Namun pada saat menghadap  PPAT  tersebut,  PPAT  mengatakan  bahwa  lembar  pertama  AJB  telah hilang dan tidak ada salinan lain sama sekali. Berdasarkan aturan tersebut diketahui bahwa PPAT seharusnya menyimpan lembar pertama AJB klien tersebut, namun pada kenyataannya lembar pertama AJB yang dibuat PPAT tersebut tidak ditemukan hingga saat ini. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) huruf a PP No. 37 Tahun 1998 tersebut di atas, mengenai penyimpanan akta PPAT dan Pasal 1 angka 5  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Oleh  karena  kesalahan  PPAT  tersebut,  pihak  klien  tidak  dapat  melanjutkan proses  pengajuan  penerbitan  sertifikat  pada  Kantor  Pertanahan  Kota  Makassar.
Hingga saat ini tidak ada kejelasan yang diberikan oleh PPAT tersebut kepada klien mengenai keberadaan lembar pertama AJB. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi  pihak  klien  karena  proses  pengajuan  penerbitan  sertifikat  miliknya  tidak  dapat dilanjutkan.

## B. Telaah Konsep

## 1. Teori Tanggung Jawab
Menurut Hans Kelsen 5 dalam teori tanggung jawabnya yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang  tersebut  memikul  tanggung  jawab  hukum,  subjek  berarti  bahwa  dia bertanggung  jawab  atas  suatu  sanksi  dalam  hal  perbuatan  yang  bertentangan. Dikatakan  Hans  Kelsen  dalam  bukunya  membagi  pertanggungjawaban  menjadi  4 (empat),  yaitu:  1.  Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seorang  individu  bertanggung jawab  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukannya  sendiri;  2.  Pertanggung  jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja  dan  diperkirakan  dengan  tujuan  menimbulkan  kerugian;  dan  4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

## 2. Teori Perlindungan Hukum
Menurut Locke, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak- hak dasar yang biasa disebut dengan hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. 6
Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula  bahwa  salah  satu  sifat  dan  sekaligus  merupakan  tujuan  dari  hukum  adalah
5 Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, h. 140
6 Bernard  L.Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak,  Markus  Y.  Hage,  2010, Teori Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, h. 72
memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. 7

## C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah  penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 8 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  struktural.  Pendekatan  struktural  adalah  suatu  metode  atau  pendekatan terhadap  bekerjanya  hukum  di  masyarakat  berdasarkan  struktur  yang  terdapat  pada masyarakat.  Teori  struktur  fungsional  ini  melihat  masyarakat  sebagai  sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial

## D. PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab PPAT Terhadap Hilangnya Lembar Pertama Akta Akta PPAT mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam hukum privat maupun hukum publik. Dengan adanya akta itu, akan menjadi dasar dari Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan peralihan, pemindahan dan pembebanan hak ats tanah dari pihak pertama, kepada pihak kedua.
Pembuatan AJB harus dihadiri oleh beberapa orang antara lain penjual, pembeli, serta dua orang saksi. Jika pembeli sudah menikah, maka suami istri harus hadir. Jika pembeli atau penjual tidak dapat hadir, maka dapat diwakilkan oleh orang yang telah diberi kuasa dengan surat kuasa tertulis. PPAT akan membuat dua lembar asli AJB. Satu lembar disimpan oleh PPAT, sedangkan satu lembar lainnya akan diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk melaksanakan proses Balik Nama. Ketika sudah jadi, salinan AJB akan diberikan kepada penjual dan pembeli.
Namun pada kenyataannya di lapangan sebagaimana yang telah penulis uraikan pada  latar  belakang  bahwa  terdapat  seorang  PPAT  di  Kota  Makassar  yang  karena
7 Soetjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia¸ Bandung: Alumni, h. 121
8 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 , Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h..280
kesalahannya  telah  menghilangkan  lembar  pertama  akta  jual  beli  yang  seharusnya disimpan olehnya. Oleh karena kesalahan PPAT tersebut, pihak yang membutuhkan akta  tersebut  merasa  dirugikan  karena  tidak  dapat  melanjutkan  proses  penerbitan sertifikat tanah miliknya.
Klien membuat AJB terhadap sebidang tanah kavling di hadapan seorang PPAT di  Kota  Makassar  pada  Tahun  1998.  Pada  Tahun  2019,  klien  tersebut  hendak melakukan  pengurusan  untuk  penerbitan  sertifikat  hak  milik  terhadap  tanah kavlingnya. Oleh karena klien tersebut kehilangan AJB miliknya, maka ia menghadap kepada PPAT yang membuat AJB tersebut untuk meminta salinan (lembar pertama AJB) untuk melengkapi persyaratan penerbitan sertifikat.
Namun pada saat menghadap PPAT tersebut, PPAT mengatakan bahwa lembar pertama AJB telah hilang dan tidak ada salinan lain sama sekali. Hingga saat ini PPAT tersebut belum menemukan salinan AJB yang diminta oleh klien. Sebagaimana telah disebutkan  di  atas  bahwa  lembar  pertama  akta  PPAT  sebanyak  1  (satu)  rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan, berdasarkan aturan tersebut diketahui bahwa PPAT  seharusnya  menyimpan  lembar  pertama  AJB  klien  tersebut,  namun  pada kenyataannya lembar pertama AJB yang dibuat PPAT tersebut tidak ditemukan hingga saat ini. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) huruf a PP No. 37 Tahun 1998 tersebut di atas, mengenai penyimpanan akta PPAT dan Pasal 1 angka 5  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Saat  ini  pihak  pembeli  yang  kehilangan  AJB  tersebut  telah  membuat  surat keterangan  hilang  dari  kepolisian,  namun  hingga  saat  ini  pihak  PPAT  belum memberikan solusi serta arahan mengenai langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh klien tersebut. Pihak PPAT seharusnya koperatif dalam memberikan solusi kepada klien agar klien dapat segera memperoleh kepastian mengenai hak atas tanahnya yang akan diterbitkan sertipikatnya.
Mengenai  tanggung  jawab  PPAT  yang  menghilangkan  lembar  pertama  akta karena kesalahannya menurut Ibu Sri Hartini PPAT tersebut tidak dapat dituntut ganti rugi  secara  perdata  karena  pihak  pembeli  juga  melakukan  kesalahan  dengan menghilangkan salinan AJB, sehingga klien tidak dapat menuntut PPAT untuk ganti
rugi,  namun  PPAT  wajib  untuk  segera  memberikan  solusi  atas  hal  tersebut.  PPAT seharusnya menyimpan dengan baik lembar pertama akta karena merupakan bagian dari protokol. 9
Pertanggungjawaban PPAT terkait kesengajaan atau kelalaiannya atas hilangnya akta jual beli yang merupakan salah satu protokol PPAT dan tergolong arsip negara, tidak saja dapat dikenakan sanksi administratif tapi juga tidak menutup kemungkinan dituntut  ganti  kerugian  oleh  para  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Berkaitan  dengan kesalahan dari PPAT, maka harus ditelaah mengenai bentuk dari kesalahan tersebut, yakni apakah kesalahan tersebut merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ).
Dalam  menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan melanggar hukum, diperlukan 4 syarat : 10
a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
c. Bertentangan dengan kesusilaan;
d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Di  samping  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  bagi  PPAT  sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa “Protok ol PPAT adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda  dan  surat- surat  lainnya.”  Berdasarkan  pasal  tesebut  maka  dapat  diketahui bahwa seorang PPAT wajib menyimpan dokumen yang merupakan protokol PPAT, di  mana  salah  satu  dokumen  yang  dimaksud  adalah  asli  akta.  Selain  melanggar kewajiban tersebut, juga disebabkan karena melanggar hak subjektif orang lain.
9 Ibid
10 Rosa  Agustina,  2003, Perbuatan  Melawan  Hukum ,  Jakarta:  Pasca  Sarjana  FH Universitas Indonesia, h. 117
Menurut Meyers, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan, mengemukakan bahwa “Hak Subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.” 11
Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.  Ganti  rugi  itu  timbul  karena  adanya  kesalahan,  bukan  karena  adanya perjanjian. Sedangkan bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata ada 2 (dua) macam, yaitu : 12
a. Ganti rugi umum, yaitu ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus karena perbuatan melawan hukum berupa biaya, rugi dan bunga. Ganti rugi secara umum diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 BW.
b. Ganti rugi khusus yang hanya dapat timbul dari perikatan-perikatan tertentu.
Selain bertanggung jawab secara perdata, PPAT tersebut juga dapat bertanggung jawab  secara  administratif.  Kesalahan  administrasi  atau  biasa  disebut  dengan  mal administrasi  yang  dilakukan  oleh  PPAT  dalam  melakukan  sebagian  kegiatan pendaftaran  tanah  tentunya  akan  menimbulkan  konsekuensi  hukum,  yakni  PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban. Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu: 13 Teori fautes personalles ,  yaitu  teori  yang  menyatakan  bahwa  kerugian  terhadap  pihak  ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Teori fautes de services , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.
Berdasarkan  Pasal  12  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah.  Pemberian  sanksi  yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
11 Rachmat  Setiawan,  1991, Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melanggar  Hukum ,  Cet-1, Bandung: Binacipta, h. 70.
12 Munir Fuady,  2001, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , Bandung: Citra Aditya Bakti, h.134.
13 Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.35- 37
Pasal  12  ayat  (2),  dapat  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara  dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Pembuatan  surat  keterangan  berdasarkan  buku  register  PPAT  merupakan solusi konkrit untuk mengatasi masalah ini. PPAT membuat surat keterangan berisikan mengenai benar telah terjadi jual beli, memuat rincian mengenai objek jual beli, dan disertai  saksi  yang  benar-benar  mengentahui  mengenai  jual  beli  tersebut,  misalnya tetangga klien dan pegawai PPAT tersebut yang harus turut bertanda tangan pada surat keterangan  tersebut.  Buku  register  PPAT  di  fotokopi  dan  kemudian  dilegalisir  oleh notaris,  dan  dilampirkan  bersama  dengan  surat  keterangan  hilang  dari  kepolisian. Namun  penulis  tidak  sependapat  mengenai  pembuatan copy  collationee karena copy collationee adalah  proses  pencocokan  dokumen  fotokopi  dengan  dokumen  aslinya. Notaris akan memberikan cap/stempel dan paraf di setiap halaman fotokopi dan pada halaman  paling  belakang,  notaris  akan  memberikan  tanda  tangan  serta  keterangan bahwa dokumen fotokopi tersebut sama dengan dokumen asli yang diperlihatkan di hadapan notaris, sedangkan pada kasus ini asli dokumen AJB dan salinan AJB telah hilang sehingga pembuatan copy collaationee tidak dapat dilakukan.
2. Upaya  Hukum  yang  Dapat  Dilakukan  Oleh  Klien  yang  Dirugikan Akibat Hilangnya Lembar Pertama Akta Akibat Kesalahan PPAT
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  klien  yang  merasa  dirugikan  yaitu  dapat melakukan  pelaporan  kepada  Majelis  Pengawas  PPAT  (MPPD)  terkait  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  PPAT  tersebut,  di  mana  karena  kesalahannya  dan ketidaktelitiannya dalam menyimpan akta PPAT tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. PPAT sebagai pelaksana tugas negara yang berwenang membuat AJB maka PPAT harus bertanggung jawab dengan memberikan keterangan bahwa benar telah terjadi jual beli, sanksi bagi ppat adalah peringatan dari majelis pengawas PPAT. Untuk mencegah akta hilang ataupun tercecer maka setelah akta selesai dibuat dan ditanda tangani maka PPAT harus segera membuat akta tersebur dalam satu bundel akta. 14
14 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nur  Jabal  Rahmah , Koordinator  Kelompok Substansi  Tanah  Komunal,  Hubungan  Kelembagaan  dan  PPAT  Kanwil  BPN  Provinsi  Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Januari 2022.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  klien  yang  merasa  dirugikan  adalah  dengan melakukan  pengaduan/pelaporan  kepada  MPPD,  hal  ini  berdasarkan  Pasal  12 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang mengatur bahwa:
a. Pengawasan  berupa  penegakan  aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  PPAT  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan atas temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT.
b. Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1) pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT;
2) tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
3) melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan; dan/atau
4) melanggar Kode Etik.
c. Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  berasal  dari:  a. masyarakat, baik perorangan/badan hukum; dan/atau b. IPPAT.
d. Pengaduan  terhadap  dugaan  pelanggaran  oleh  PPAT  dapat  disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui website pengaduan, aplikasi Lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian.
e. Dalam  hal  pengaduan  dari  masyarakat  diterima  oleh  Kementerian,  Kantor Wilayah  BPN,  Kantor  Pertanahan,  Majelis  Pembina  dan  Pengawas  PPAT atau IPPAT maka pengaduan diteruskan kepada MPPD.
f. Pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor harus memenuhi syarat  sebagai  berikut:  a.  harus  jelas  menyebutkan  identitas  pelapor  dan terlapor; dan b. melampirkan bukti yang berkaitan dengan pengaduan.
g. MPPD  menindaklanjuti  laporan  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pemeriksaan terhadap PPAT terlapor.
Pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT yaitu tidak menyimpan lembar pertama akta dengan baik tergolong ke dalam tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas Pasal 21 ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditentukan bahwa akta PPAT dibuat dalam  bentuk  asli  2  (dua)  lembar  yaitu  lembar  pertama  sebanyak  1  (satu)  rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan. menyimpan lembar pertama akta merupakan bagian dari protokol PPAT. 15
Pengawasan atas pelaksanaan jabatan dilakukan dengan pemeriksaan ke kantor PPAT, dilaksanakan secara berkala, dan Kepala kantor pertanahan, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Kepala kantor wilayah BPN dan/atau kepala kantor  pertanahan  dapat  menugaskan  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan pemeriksaan ke kantor PPAT. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut kepala kantor wilayah  BPN  dan/atau  kepala  kantor  pertanahan  atau  pejabat  yang  ditunjuk  dapat dibantu  oleh  Majelis  Pembina  dan  Pengawas  PPAT  sesuai  dengan  tugas  dan kewenangannya. Apabila pemeriksaan ke kantor PPAT tersebut kepala kantor wilayah BPN dan/atau kepala kantor pertanahan dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT, maka dilaksanakan dengan ketentuan mendapat penugasan dari Ketua Majelis Pembina  dan  Pengawas  PPAT,  dan  dilakukan  paling  sedikit  dua  orang.  Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk risalah. Apabila terdapat temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Hasil pemeriksaan ke kantor PPAT dilaporkan secara berkala kepada Menteri. 16
Oleh  karena  PPAT  di  Kota  Makassar  yang  melakukan  pelanggaran  dengan menghilangkan  AJB  sudah  berulang  kali  melakukan  hal  yang  sama,  maka  majelis Pembina  dan  pengawas  PPAT  hendaknya  segera  melakukan  tindakan  tegas  untuk memberikan teguran kepada PPAT tersebut.
15 H. Salim, HS., 2016, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah , Jakarta, Raja Grafindo Persada,  h. 102
16 Ibid
Surat teguran tertulis memuat jenis pelanggaran dan tindak lanjut yang harus dipenuhi  oleh  PPAT. Surat  teguran  tertulis  berlaku  untuk  jangka waktu satu  bulan. Apabila PPAT tidak mematuhi dan/atau tidak menindaklanjuti teguran tertulis kesatu sampai  dengan  jangka  waktu  empat  belas  hari  kalender,  dapat  langsung  diberikan teguran tertulis kedua. Sanksi berupa teguran tertulis diberikan paling banyak dua kali. Apabila  PPAT  telah  mendapatkan  teguran  sebanyak  dua  kali  dan  PPAT  tetap melakukan pelanggaran, kepala kantor pertanahan melaporkan kepada kepala kantor wilayah BPN untuk diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. PPAT yang dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh kepala kantor pertanahan dapat mengajukan keberatan  secara  tertulis kepada  kepala  kantor  wilayah  BPN  dalam  tenggang  waktu paling lama empat belas hari kalender sejak surat teguran diterima. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT secara jelas  telah terbukti dan nyata, PPAT tidak dapat mengajukan keberatan. 17
Adanya amanat dari Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2016 untuk mengatur tata  cara  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  dalam  Peraturan  Menteri ditindaklanjuti  oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta  Tanah  (selanjutnya  ditulis  Permen  ATR/Ka.  BPN  No.  2  Tahun  2018),  yang diundangkan pada 20 Maret 2018. Lahirnya Permen ATR/Ka.BPN No. 2 Tahun 2018 dimaksudkan  sebagai  pedoman  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  serta penegakan  aturan  hukum  melalui  pemberian  sanksi  terhadap  PPAT yang  dilakukan oleh Kementerian.

## D.  Penutup
Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahannya yaitu dengan membuatkan surat keterangan PPAT bahwa benar pernah terjadi transaksi peralihan hak dari penjual kepada klien di hadapan PPAT tersebut. Kemudian buku register di fotokopi dan dilegalisir, selain itu diperlukan juga fotokopi AJB tetangga, surat pernyataan benar terjadi jual beli. Pihak klien juga harus membuat
17 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Nur  Jabal  Rahmah , Koordinator  Kelompok Substansi  Tanah  Komunal,  Hubungan  Kelembagaan  dan  PPAT  Kanwil  BPN  Provinsi  Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 Januari 2022.
surat pernyataan yang menyatakan bahwa benar salinan AJB hilang dan menyatakan bertanggung jawab atas segala sesuatu, menerangkan bahwa klien tau nomor AJB nya dari tetangga klien yang membeli tanah kavling tersebut secara bersama-sama. Di dalam surat keterangan dari PPAT tersebut juga harus dijelaskan secara rinci mengenai batas- batas dari tanah tersebut.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh klien yang dirugikan akibat hilangnya lembar  pertama  akta  akibat  kesalahan  PPAT  adalah  dengan  melakukan  pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT, pengaduan dapat disampaikan secara tertulis  kepada  Kementerian  atau  melalui  website  pengaduan,  aplikasi  Lapor  atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian. Klien tersebut juga dapat mengajukan  laporan  kepada  MPPD  dengan  menyebutkan  identitas  pelapor  dan terlapor dan melampirkan bukti yang berkaitan dengan pengaduan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bernard  L.Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak,  Markus  Y.  Hage,  2010, Teori  Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.
Boedi Harsono, dalam Salim HS, 2019, Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Depok: Rajawali Pers.
Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
H. Salim, HS., 2016, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah , Jakarta:\Raja Grafindo Persada.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 , Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Munir Fuady, 2001, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum , Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
Rachmat  Setiawan,  1991, Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melanggar  Hukum ,  Cet-1, Bandung: Binacipta.
Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soetjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia¸ Bandung: Alumni.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria
Website:
http://prodi1.stpn.ac.id/Modul-Pendaftaran-Tanah.pdf, pada tanggal 7 April 2021