## MAGISTRA Law Review
Volume 05, No 02, Juni 2024 e-ISSN : 2715-2502 DOI : 10.56444/malrev http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KARTU KEPENDUDUKAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Cahyo Adhi Nugroho a,1 , Yasminingrum b,2 , Widiati Dwi Winarni c,3
a Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia c Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Semarang, Indonesia 1 cahyo-adhinugroho@untagsmg.ac.id; 2 yasminingrum12@gmail.com; 3 rini-retno- winarni@untagsmg.ac.id *email korespodensi : cahyo-adhinugroho@untagsmg.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Implementasi  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (e-KTP)  di  Indonesia  bertujuan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  akurasi  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Kabupaten Grobogan sebagai salah satu wilayah di Indonesia juga melaksanakan program ini sejak 2011. Pada  tahun  2019,  evaluasi  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  e-KTP  menjadi  penting  untuk memastikan bahwa tujuan utama yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai. 1
1 B  Masyitah,  ‘Efektivitas  Kebijakan  Pelayanan  Pembuatan  Kartu  Keluarga  Dan  KTP  Elektronik  Pada  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura’, Jurnal Kebijakan Publik , 3.1 (2020), pp. 16 – 27.
I N F O R M A S I A R T I K E L

## AB S TR A K

## Sejarah Artikel
Diserahkan
2024-06-01
Diterima 2024-06-01 Dipublikasikan 2024-07-04 This  research  is  motivated  by  the  fact  that  there  are  still  problems related to the effectiveness of services provided by the Population and Civil  Registration  Service  of  Grobogan  Regency,  such  as  the  uneven distribution of information regarding the preparation and completion of processing of population and civil registration documents, disorderly queues,  discriminatory  behavior  in  providing  services  to  the community,  and  there  are  still  a  number  of  errors  found  in  making eKTPs so that more time is needed to repair them. Things like this are often the obstacles encountered in the process of making e-KTPs at the Grobogan  Regency  Population  and  Civil  Registration  Service.  This research aims to determine the effectiveness of services provided by the Grobogan  Regency  Population  and  Civil  Registration  Service.  This research uses normative juridical methods. The data sources collected consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through  observation  and  interviews.  Based  on  the  results  of  the research, it shows that the effectiveness of the e-KTP making service at the Population and Civil Registration Service of Grobogan Regency uses the theory put forward by Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research. conduct a search of regulations and literature related to the problem under study.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan; Pencatatan
Sipil; KTP-el

## D
Pelaksanaan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (e-KTP)  di  Indonesia  merupakan amanat  dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi  kependudukan  yang  lebih  efisien,  akurat,  dan  terintegrasi  secara  nasional.  Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan e-KTP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan akses dan akurasi data kependudukan. 2
Di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Grobogan, implementasi e-KTP menjadi tanggung jawab Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  setempat.  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor 112  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2009  tentang Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  Secara  Nasional, pemerintah daerah wajib melaksanakan program e-KTP dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. 3
Implementasi  e-KTP  di  Kabupaten  Grobogan  pada  tahun  2019  memiliki  relevansi  yang  tinggi dalam  konteks  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. 4 Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku, pemerintah  daerah  wajib  memastikan  bahwa  pelaksanaan  e-KTP  berjalan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  yaitu  peningkatan  akurasi  data kependudukan, efisiensi pelayanan administrasi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. 5
Penelitian ini penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Grobogan dalam konteks hukum dan regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan  gambaran  tentang  kesesuaian  pelaksanaan  program  dengan  dasar  hukum  yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala  yang dihadapi dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-KTP. 6
Dalam  organisasi  pemerintah,  pelayanan  kepada  masyarakat  adalah  tujuan  utama  yang  telah menjadi  kewajiban  dalam  menyelenggarakan  pelayanan  dengan  menciptakan  pelayanan  yang terbaik  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mempunyai  peranan  penting  untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan - pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  Pasal  1  ayat  (1)  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan  informasi  administrasi  kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya  untuk pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat  memberikan  pemenuhan  hak-hak  administratif,  seperti  pelayanan  publik  serta
2 Edi Sutriadi, Dahlan Dahlan, and Djamil Hasim, ‘Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng’, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik , 8 (2018), pp. 27 – 36.
3 Izzatul  Hasibah  and  Hirshi  Anadza,  ‘Efektivitas  Program  Pelayanan  Online  Kependudukan  Dalam  Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)’, Journal Publicuho , 5.4 (2022), pp. 1027 – 40. 4 Riski Primanda, ‘Efektivitas Program SMS Gateway Pada Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan’, Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 5.2 (2017), p. 5.
5 Winda Astuti and Irfan Setiawan, ‘EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MIGRASI KARTU TANDA PENDUDUK DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN’, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 9.1 (2024), pp. 47 – 60. 6 Edtyva Dwirahmi Rizqiqa and Rizki Amalia, ‘Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Melalui Tanda Tangan Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat’, Jurnal Media Birokrasi , 2021, pp. 29 – 43.

## D
perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. 7
Tertib dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Penduduk) yaitu setiap penduduk wajib memiliki NIK.  NIK  wajib  dicantumkan  pada  setiap  dokumen  kependudukan  dan  dijadikan  dasar penerbitan  paspor,  SIM,  NPWP  dan  penerbitan  dokumen  lainnya.  Dalam  rangka  mewujudkan kepemilikan  1  (satu)  KTP  untuk  1  (satu)  penduduk,  maka  dari  itu  diperlukan  sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi  dan  validasi  dalam  sistem  database  kependudukan.  Kemudian  tertibnya  dokumen kependudukan  dimaksudkan  agar  tidak  adanya  dokumen  kependudukan  yang  ganda  dan pemalsuan data. Salah satu bentuk dokumen kependudukan yang penting di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). 8
Jumlah  Penduduk  Tahun  2019  Kabupaten  Grobogan  berdasarkan  Hasil  Proyeksi  Penduduk mencapai  1.459.780  jiwa  terdiri  dari  732.653  jiwa  penduduk  laki-laki  dan  727.127  jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 197.586,42 Ha berarti setiap Km2 rata-rata dihuni oleh 691 orang. Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk perempuan lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki, dimana pada tahun 2019 ratio  perbandingan  jenis  kelamin  sebesar  97,85.  Komposisi  Penduduk  Kabupaten  Grobogan dilihat  dari  piramida  penduduk  didominasi  oleh  kelompok  umur  muda.  Dasar  piramida  yang melebar  baik  untuk  penduduk  laki-laki  maupun  perempuan  menunjukkan  bahwa  kelompok umur muda lebih banyak daripada kelompok umur dewasa. Jumlah penduduk perempuan usia 65 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan perempuan umurnya relatif lebih panjang/lama daripada laki-laki.
Pembatasan masalah adalah bagian penting dalam penelitian untuk memperjelas fokus kajian dan menghindari ruang lingkup yang terlalu luas. Berikut adalah contoh pembatasan masalah untuk  penelitian  mengenai  "Efektivitas  Pelaksanaan  Kartu  Kependudukan  Elektronik  Pada Pelayanan  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Grobogan  Tahun  2019  Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik":
Lokasi  Penelitian  Penelitian  ini  dibatasi  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Grobogan.  Lokasi  ini  dipilih  karena  relevansi  dan  keterkaitan  langsung  dengan implementasi Kartu Kependudukan Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Grobogan.
Periode Penelitian: Penelitian ini fokus pada periode tahun 2019. Pemilihan tahun ini didasarkan pada upaya untuk mengevaluasi efektivitas implementasi KTP-el dalam jangka waktu tertentu setelah program tersebut diimplementasikan secara luas.
Subjek Penelitian Subjek penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Grobogan  serta  masyarakat  yang  menerima  layanan  KTP-el.  Pemilihan  subjek  ini bertujuan  untuk  mendapatkan  perspektif  dari  kedua  sisi,  baik  dari  pihak  penyedia  layanan maupun penerima layanan.
Aspek yang Dikaji  Efektivitas Pelaksanaan KTP-el: Penelitian ini akan mengukur sejauh  mana KTP-el  telah  diterapkan  secara  efektif  di  Kabupaten  Grobogan,  termasuk  proses  pendaftaran, pencetakan, dan distribusi KTP-el.
7 Karyantoni, ‘Wakil Ketua DPRD Lumajang Angkat Bicara Terkait Jembatan Besuk Kobokan’, Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya
<https://www.rri.co.id/post/berita/227903/ruang_publik/pencetakan_ektp_di_pesawaran_te%20rkendala_nik_gan da.html> [accessed 8 August 2024].
8 Aprilia Dewi Safitri and Nina Widowati, ‘INOVASI PELAYANAN PUBLIK “MENCARI KEKASIHKU” DI DISPENDUKCAPIL KABUPATEN GROBOGAN’, Journal of Public Policy and Management Review , 13.2 (2024), pp. 109 – 22.

## D
Kualitas  Pelayanan  Publik    Penelitian  ini  akan  menilai  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik yang  dihasilkan  dari  penerapan  KTP-el,  meliputi  aspek  kecepatan  pelayanan,  akurasi  data, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat.
Batasan Teknis Penelitian ini tidak akan membahas aspek teknis pengembangan sistem KTP-el secara mendalam, seperti teknologi yang digunakan atau sistem keamanan data. Fokus penelitian adalah pada implementasi dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Dengan  pembatasan  masalah  ini,  diharapkan  penelitian  dapat  berjalan  lebih  terfokus  dan menghasilkan  temuan  yang  relevan  serta  dapat  diterapkan  untuk  peningkatan  kualitas pelayanan kependudukan di Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  meneliti  tentang  bagaimana penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (ktp-el) secara langsung di lapangan yang meliputi tahapan-tahapannya,  manfaat,  permasalahan  dan  hasil  yang  diperoleh  oleh  masyarakat.  Oleh karena  itu  penulis  mengangkatnya  ke  dalam  sebua h  penelitian  yang  berjudul  “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  KTP  ELEKTRONIK  (KTP-EL)  DI  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN  PENCATATAN SIPIL  KABUPATEN  GROBOGAN  TAHUN  2019  DALAM  PENINGKATAN  KUALITAS  PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten G robogan).”

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Untuk  itu  diperlukan  penelitian  yang  merupakan  suatu  rencana  pokok  dalam  pengembangan ilmu  pengetahuan.  Menurut  Soerjono  Soekanto  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti  dengan cara  mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 9

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019  menunjukkan  hasil  yang  cukup  signifikan  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik, berlandaskan hukum materi yang mengatur administrasi kependudukan di Indonesia. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga  negara diwajibkan memiliki e-KTP sebagai identitas resmi. Penelitian ini menemukan bahwa proses pendaftaran  e-KTP  di  Kabupaten  Grobogan  telah  mengalami  peningkatan  efisiensi. Waktu yang  dibutuhkan  untuk  pendaftaran  dan  pengambilan  e-KTP  menjadi  lebih  singkat dibandingkan dengan sistem KTP konvensional. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum materi tersebut yang mengutamakan ketepatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. 10
Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peningkatan akurasi data penduduk berkat integrasi data secara digital dengan sistem pusat.  Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun  2013  tentang  Penerapan  KTP  Elektronik  menyatakan  bahwa  data  yang  disimpan dalam  e-KTP  harus  akurat  dan  terintegrasi  dengan  database  kependudukan  nasional. Penemuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  integrasi  ini  telah  berhasil  mengurangi
9 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , 2006.
10 Nur Fitrah and Karmila Karmila, ‘Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan E -KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar’, MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi , 5.2 (2021), pp. 124 – 36.

## D
kesalahan  data  dan  mempercepat  proses  verifikasi  identitas,  yang  pada  akhirnya meningkatkan kualitas layanan publik. 11
Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan e-KTP. 12 Kendala teknis seperti gangguan jaringan internet dan kerusakan perangkat keras masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Hal ini menyoroti pentingnya investasi lebih lanjut dalam  infrastruktur  teknologi,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2018  tentang  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Administrasi Kependudukan. 13
Sosialisasi  yang  kurang  intensif  kepada  masyarakat  mengenai  manfaat  dan  prosedur pembuatan e-KTP juga menjadi salah satu hambatan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan  upaya  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akses informasi bagi masyarakat. 14
Secara  keseluruhan,  efektivitas  pelaksanaan  e-KTP  di  Kabupaten  Grobogan  tahun  2019 menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun masih terdapat  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Peningkatan  infrastruktur  teknologi, sosialisasi  yang  lebih  intensif,  dan  pengembangan  kapasitas  sumber  daya  manusia merupakan  langkah-langkah  yang  direkomendasikan  untuk  mencapai  hasil  yang  lebih optimal, sesuai dengan hukum materi yang berlaku.

## 3.1 Efektivitas Pelaksanaan KTP-El Di Disdukcapil Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam penelitian ini untuk mengukur efektivitas pelayanan pembuatan KTP-el pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Grobogan  menggunakan  teori  yang dikemukakan  oleh  Hari  Lubis  dan  Martani  Huseini  (1987:55)  yang  menyatakan  bahwa efektivitas  merupakan  unsur  pokok  aktivitas  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang ditentukan  sebelumnya.  Jadi,  efektivitas  sebagai  konsep  yang  sangat  penting  dalam organisasi  karena  menjadi  ukuran  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya. Untuk mengukur efektivitas terdapat tiga pendekatan yang digunakan, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan proses untuk mengukur efektivitas pelayanan pembuatan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Pendekatan proses menekankan  pada  aspek  internal  organisasi  publik,  yaitu  dengan  melihat  sejauh  mana efektivitas  pelaksanaan  program  dari  semua  kegiatan  proses  internal  atau  mekanisme organisasi.  Indikator  yang  digunakan  adalah  prosedur  pelayanan,  sarana  dan  prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja.
11 Dalena Sumi, ‘Efektivitas Organisasi Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang’, GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5.3 (2017).
12 Syukri Hidayat Nasution and Zaid Alfauza Marpaung, ‘Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid. Sus/2019)’, Spektrum Hukum , 20.1 (2023), pp. 19 – 32. 13 Wa Ode Suriani, Jamal Bake, and Muhammad Amir, ‘ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KENDARI’, Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik , 14.2 (2023), pp. 199 – 210. 14 Hafshah Vitri Tarantika and Suci Megawati, ‘Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (Klampid) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya’, Publika , 2022, pp. 1123 – 36.

## D
Adapun  penjelasan  mengenai  indikator – indikator  yang  digunakan  dalam  mengukur efektivitas  pelayanan  pembuatan  KTP-el  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

## A. Prosedur Pelayanan
Prosedur  pelayanan  merupakan  rangkaian  proses  yang  berkaitan  satu  sama  lain, sehingga  adanya  tahapan  secara  jelas  dan  pasti  serta  cara-cara  yang  harus  ditempuh dalam rangkaian penyelesaian suatu pelayanan.
Dalam mengukur efektivitas pelayanan yang diberikan dalam pembuatan kartu keluarga pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Grobogan,  terdapat  tiga indikator  dari  prosedur  pelayanan  yaitu  persyaratan  administrasi  yang  dibutuhkan dalam  pelayanan,  proses/alur  pelayanan  dan  kejelasan  prosedur  pelayanan.  Secara umum,  prosedur  pelayanan  dan  alur  pelayanan  sudah  jelas  berjalan  sesuai  dengan mekanisme  pelayanan  yang  ada.  Persyaratan  administrasi  yang  dibutuhkan diinformasikan  dengan  jelas  kepada  masyarakat  dalam  pembuatan  KTP-el.  Hal  ini membuktikan bahwa prosedur pelayanan pembuatan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sudah efektif.

## B. Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok Kerja
Upaya  memberikan  pelayanan  yang  prima  bagi  masyarakat  semangat  kerjasama  dan loyalitas  kelompok  kerja  sangat  diperlukan  untuk  itu  kerjasama  yang  terjalin  antar pegawai  sangat  baik  sehingga  menciptakan  suasana  yang  kondusif  dalam  melayani masyarakat.  Kerjasama  yang  baik,  sifat  saling  terbuka  antara  pimpinan  dan  bawahan meningkatkan loyalitas kelompok kerja.
Selain itu, penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian yang  dimiliki  untuk  mempermudah  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  mereka  tangani. Pegawai juga cukup disiplin dalam melayani masyarakat sehingga dapat meningkatkan loyalitas  kelompok  kerja.  Secara  umum  pegawai  yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat  sudah  bersikap  peduli,  ramah  dan  sopan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa pelayanan pembuatan kartu keluarga  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Gtrobogan  telah  memberikan  kesan  pribadi  yang  menyenangkan  sehingga mendorong terwujudnya efektivitas pelayanan dalam pembuatan KTP-el.

## C. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh dalam  rangka  upaya  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Kondisi  ruang pelayanan  dan  ketersediaan  fasilitas  pendukung  dalam  pelayanan  di  kantor  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sudah baik.
Keberadaan  sarana  teknologi  informasi  dan  komunikasi  akan  mempermudah masyarakat  dalam  menerima  pelayanan  pembuatan  KTP-el  pada  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Grobogan.  Media  online  (website) merupakan  wujud  komitmen  dan  pertanggungjawaban  publik,  sehingga  dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai membuktikan pelayanan pembuatan KTP-el sudah efektif.

## D. Kecermatan
Kepastian  waktu  penyelesaian  dokumen  menunjukkan  bahwa  adanya  rasa  tanggung jawab  yang  dimiliki  oleh  petugas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Dalam  pembuatan  KTP-el  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

## D
Grobogan menunjukkan bahwa adanya kepastian waktu penyelesaian penerbitan KTP- el. Selain itu, keakuratan pembuatan KTP-el yang diterbitkan masih ditemukan sejumlah kesalahan  pengetikan  baik  itu  yang  disebabkan  oleh  operator  dalam  menginput  data misalnya pengetikan nama, tanggal lahir, tempat lahir dan sebagainya.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  Pertama,  tinjauan  umum  tentang  Disdukcapil  dalam  hal pembuatan KTP-el masih  banyaknya  warga  kecamatan yang  belum  terdata  untuk perekaman KTP-el dan belum mengertinya masyarakat tentang prosedur pembuatan KTP-el. Belum  siapnya sumber  daya  manusia  khususnya pihak kelurahan / kecamatan dalam pelaksanaan pendataan KTP-el    dan  dalam  hal  ini  pihak  kelurahan  /  kecamatan  mengalami  kekurangan  alat,    Kedua, Pembuatan  KTP-el  di    Kabupaten  Grobogan  dalam  hal  pelaksanaan    pelayanan  publik dilaksanakan pada hari kerja setiap bulannya. Berbicara mengenai biaya yang sudah  tidak  lagi harus  dikeluarkan  oleh  masyarakat  Sosialisasi  yang dilakukan Disdukcapil kepada masyarakat belum optimal, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh warga Kabupaten Grobogan tentang  pelaksanaan  KTP-el,    Ketiga,  Hambatan  serta  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pembuatan KTP-el dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Grobogan masih  lemahnya  sumber daya    manusia    pengelola  kependudukan    terutama    ditataran    bawah    dan        koordinasi komunikasi antara  Instansi  Pemerintah.  Dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil dengan pihak kelurahan / kecamatan berjalan kurang sinergis.  Ditambah  lagi  kurangnya disiplin  yang  dilakukan  Pegawai Operator dalam pelaksanaan Program KTP-el.
Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti yang dijelaskan diatas, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut : Kesatu, Agar segala pelayanan lebih ditinjau lagi untuk dapat di permudah,  lebih fleksibel dan transparans demi tercapainya tujuan pelayanan yg lebih baik. Perlu adanya kejelasan prosedur pelayanan publik sehingga tidak ada kesan bahwa Pegawai berusaha  untuk  mempersulit  prosedur  pelayanan,  Kedua,  Melakukan  pengawasan  terhadap Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal., Ketiga,  Dalam  mengatasi  hambatan  aspek  pengetahuan  merupakan  salah  satu  syarat pembentukan   kualitas
sumber daya manusia dimana aspek ini dapat menciptakan SDM yang mampu berpikir jauh ke depan, mengambil keputusan secara jitu dan berwawasan jauh ke depan bagi pelaksanaan tugas, terutarna dalam  mengemban  misi  pelayanan  kepada  masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Winda, and Irfan Setiawan, ‘EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MIGRASI KARTU TANDA PENDUDUK DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU TIMUR, SUMATERA SELATAN’, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 9.1 (2024), pp. 47–60
Fitrah, Nur, and Karmila Karmila, ‘Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Pembuatan E-KTP Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Polewali  Mandar’, MITZAL  (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi , 5.2 (2021), pp. 124–36
Hasibah, Izzatul,  and Hirshi  Anadza, ‘Efektivitas  Program  Pelayanan  Online  Kependudukan  Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik)’, Journal Publicuho , 5.4 (2022), pp. 1027–40
Karyantoni,  ‘Wakil  Ketua  DPRD  Lumajang  Angkat  Bicara  Terkait  Jembatan  Besuk  Kobokan’,
Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya

## D
<https://www.rri.co.id/post/berita/227903/ruang_publik/pencetakan_ektp_di_pesawaran_te%20rkend ala_nik_ganda.html> [accessed 8 August 2024]
Masyitah, B, ‘Efektivitas Kebijakan Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Dan KTP Elektronik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura’, Jurnal Kebijakan Publik , 3.1 (2020), pp. 16–27
Nasution,  Syukri  Hidayat,  and  Zaid  Alfauza  Marpaung,  ‘Analisis  Hukum  Peninjauan  Kembali Terhadap  Gratifikasi  Penyelesaian  Perkara  Di  Pengadilan  (Studi  Putusan  MA  Nomor  1  Pk/Pid. Sus/2019)’, Spektrum Hukum , 20.1 (2023), pp. 19–32
Primanda, Riski, ‘Efektivitas Program SMS Gateway Pada Masyarakat Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan’, Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 5.2 (2017), p. 5
Rizqiqa,  Edtyva  Dwirahmi,  and  Rizki  Amalia,  ‘Efektivitas  Pelayanan  Penerbitan  Kartu  Keluarga Melalui Tanda Tangan Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat’, Jurnal Media Birokrasi , 2021, pp. 29–43
Safitri,  Aprilia  Dewi,  and  Nina  Widowati,  ‘INOVASI  PELAYANAN  PUBLIK  “MENCARI KEKASIHKU” DI DISPENDUKCAPIL KABUPATEN GROBOGAN’, Journal of Public Policy and Management Review , 13.2 (2024), pp. 109–22
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , 2006
Sumi,  Dalena,  ‘Efektivitas  Organisasi  Pemerintahan  Dalam  Pelaksanaan  Program  Kartu  Tanda Penduduk  Elektronik  Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bengkayang’, GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5.3 (2017)
Suriani,  Wa  Ode,  Jamal  Bake,  and  Muhammad  Amir,  ‘ANALISIS  EFEKTIVITAS  PELAYANAN KARTU  TANDA  PENDUDUK  ELEKTRONIK  PADA  DINAS  KEPENDUDUKAN  DAN PENCATATAN  SIPIL  KOTA  KENDARI’, Publica:  Jurnal  Administrasi  Pembangunan  Dan Kebijakan Publik , 14.2 (2023), pp. 199–210
Sutriadi,  Edi,  Dahlan  Dahlan,  and  Djamil  Hasim,  ‘Keefektifan  Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik  Pada  Dinas  Kependudukan,  Catatan  Sipil,  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Kabupaten Soppeng’, Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi Publik , 8 (2018), pp. 27–36
Tarantika, Hafshah Vitri, and Suci Megawati, ‘Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (Klampid) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya’, Publika , 2022, pp. 1123–36