## BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT IKLAN YANG MENYESATKAN PADA MEDIA CETAK
Tulus Siambaton 1 , Yosua Lorenzo Tarigan 2
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan tulussiambaton@gmail.com 1 ,

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  legal  protection  for consumers  due  to  misleading  print  media  advertising  against  misleading advertisements  in  print  media  viewed  from  Law  No.  8  of  1999  on  Consumer Protection because, in fact there are still consumers who do not know how the legal protection is due to such misleading advertising.
The method used in the writing of this research is the method of library research that  collects  data  by  doing  library  material  or  secondary  data  that  includes legislation, books, mass media, and other reading related to the writing of this research and field research methods , which is a research process by collecting data related to obtained directly from the field. In this study the collection of data in the form of interviews obtained at the place of pre-determined interviews. From the results of research obtain the form of legal protection that can be done by  consumers  due  to  misleading  print  media  advertising  is  in  the  form  of  the Institution Consumer Protection Society (LPKSM) which has the task of one is to assist  consumers  in  fighting  for  rights,  which  is  based  on  the  The  Consumer Protection of Law in protecting consumers other than those officially established by  the  government,  in  Chapter  IX  Article  44  and  the  accountability  of  the respective business actors are those responsible for providing compensation for damage,  pollution  and  /  or  consumer  loss  resulting  from  the  consumption  of goods and / or services produced or traded under Article 7, Article 19 paragraph (1) and Article 20 UUPK (The Consumer Protection of Law).

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  megetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  akibat  iklan  yang  menyesatkan  pada  media  cetak  yang dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Hal  ini  mengingat  kenyataanya  masih  banyak  konsumen  yang  tidak mengetahui bagaimana perlindungan terhadap akibat iklan yang menyesatkan. Metode penenelitian yang dilakukan dengan menggunakan tinjauan kepustakaan, mengumpul bahan-bahan literature dan data skunder seperti perundang-undangan, buku-buku,  media  massa  dan  bacaan  lainyan  yang  ada  hubungannya  dengan penelitian  ini  dengan  mengumpulkan  data  secara  langsung  dari  lapangan  dengan menyiapkan format penuntun interview kepada responden.
Hasil  penelitian  memperlihatkan  adanya  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dapat dilakukan  dengan  memohon  kepada  Lembaga  Perlindungan  Hukum  Swadaya Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk megetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat iklan yang menyesatkan pada media cetak yang

## Info Artikel
Diterima :  14 Agustus 2020
Revisi     :  21 September 2020 Terbit     :  18 Desember 2020
Key words: Advertising,  Misleading,  Print Media.
Kata Kunci: Iklan, Menyesatkan, Media Massa
Corresponding Author :
Tulus Siambaton, E-mail : tulussiambaton@gmail.com
dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Hal  ini  mengingat  kenyataanya  masih  banyak  konsumen  yang  tidak mengetahui bagaimana perlindungan terhadap akibat iklan yang menyesatkan.
Metode penenelitian yang dilakukan dengan menggunakan tinjauan kepustakaan, mengumpul bahan-bahan literature dan data skunder seperti perundang-undangan, buku-buku,  media  massa  dan  bacaan  lainyan  yang  ada  hubungannya  dengan penelitian  ini  dengan  mengumpulkan  data  secara  langsung  dari  lapangan  dengan menyiapkan format penuntun interview kepada responden. Hasil penelitian memperlihatkan adanya bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan memohon kepada Lembaga Perlindungan Hukum Swadaya Masyarakat.  Lembaga  ini  melaksanakan  pengawasan  bersama  pemerintah  dan masyarakat  terhadp  perlindungan  konsumen.  memberikan  bantuan  bagaimana menuntut  hak  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  bab  IX  pasal  44  UUPK.  Dalam pasal 7, pasal 19 dan pasal 20 UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen dimana  disebutkan  pelaku  usaha  memberikan  informasi  yang  benar  dan bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  akibat  kerusakan  pencemaran  dan kerugian  akibat  mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa.  Pelaku  usaha  periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan industri dalam pembangunan dewasa ini memberikan dampak perlunya untuk memikirkan perlindungan konsumen.Hal ini dikarenakan banyak pengusaha ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari teknologi dan industri dalam waktu yang sesingkatnya tanpa memperhatikan kepentingan konsumen,dan hal ini melanggar hak hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur.
Media    sebagai  salah  satu  sarana  dalam  penyampaian  informasi  mempunyai  berbagai  jenis  seperti media  cetak (koran, majalah, tabloid dan lain-lain) dan media  elektronik (televisi, radio, dan lain-lain). Media cetak sebagai salah satu media  merupakan sarana penyampaian informasi yang sudah memasyarakat. Oleh karena itu, pelaku usaha dalam memasarkan produknya dapat menggunakan media  cetak untuk pemasangan iklan.
Salah  satu  alat  yang  sering  digunakan  pelaku  usaha  untuk  memasarkan  produk-produknya  adalah dengan  iklan. Menurut  Undang-Undang  Nomor 8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  promosi  adalah kegiatan  pengenalan  atau  penyebarluasan  informasi  suatu  barang  dan/atau  jasa,  untuk  menarik  minat  beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa  yang akan dan sedang diperdagangkan.
Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen, maka dari itu iklan tersebut sangat penting kedudukannya bagi pelaku usaha sebagai alat untuk membantu memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkannya kepada konsumen. Tanpa adanya iklan berbagai produk barang dan atau jasa tidak dapat mengalir secara lancar ke para distributor atau penjual, apalagi sampai ke tangan para konsumen atau pemakainya.
Salah  satu  asas  umum  kode  etik  periklanan  yaitu  iklan  harus  jujur,  bertanggung  jawab  dan  tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Iklan yang menyesatkan ( fraudulent misrepresentation) menurut  Kees  Bartens  dilakukan  bukan  hanya  dengan  jalan  berbohong  melainkan  juga  dengan  jalan  tidak mengatakan  seluruh  kebenaran.  Menurut  Zaim  Saidi  menyesatkan /misrepresentation  adalah  kegiatan  yang
dilakukan oleh iklan dengan dua cara yaitu memakain pernyataan yang jelas-jelas salah ( false statement) dan satu lagi dengan menggunakan pernyataan yang menyesatkan ( misleading statement). Kata misrepresentation dapat  diartikan  sebagai  pemberian  keterangan  yang  tidak  benar  atau  kekeliruan,  sedang  kata fraudulent memberikan makna kecurangan.
Iklan media cetak meliputi di surat kabar, majalah, brosur dan poster. Dalam iklan media cetak pihak- pihak yang terkait meliputi produsen atau pengiklan, biro iklan, dan media. Pembuatan iklan media cetak melalui beberapa  proses atau  tahapan  yaitu  produsen atau  pengiklan  menyerahkan brief  klien  yang  berisi  mengenai informasi atau  data-data tentang  produk  berupa merek  produk,  manfaat,  keunggulan,  kelemahan,  dan  target pasar  (yang  perlu  dipertanyakan  adalah  kebenaran  informasi dari klien  atau pengiklan  ini).  Selanjutnya  brief klien  oleh  biro  iklan  dengan  strategi  kreatifnya  diolah  kemudian  diwujudkan  dalam  bentuk  iklan  media  cetak (apakah dalam proses kreatif ini melanggar kode etik periklanan), dan proses terakhir adalah pemasangan di media. Informasi iklan yang benar dan bertanggungjawab dapat membantu konsumen menetapkan pilihan yang tepat  artinya  sesuai  kebutuhan  dan  kemampuannya.  Cara  pemasaran  yang  wajar  akan  mendukung  putusan pilihan konsumen yang menguntungkannya.
Salah satu contoh iklan di media cetak yang menyesatkan adalah di salah satu iklan media cetak Koran Analisa Medan yang menerbitkan iklan lowongan pekerjaan oleh perusahaan bernama PT  TCL yang beralamat sekarang Jalan Bajak II Simpang Marindal Depan gereja GKPS No.55B yang memerlukan beberapa tenaga kerja pada  bagian Supervisior,  Suryetor,  Administrasi,  Staf  Gudang,  Office  Boy,  Teknisi,  Engineering,  Marketing, Koordinator Lapangan, dan Mekanik dengan syarat :
1. Pendidikan SMA, Sederajat, D1, D2, D3, S1 semua jurusan
2. Fotocopy ijazah,
3. Fotocopy KTP,
4. Pas foto 3X4 = 3 lembar,
5. Daftar riwayat hidup,
6. Pengalaman tidak diutamakan
7. Disediakan mess, reward, intensive, dan bonus serta seminar leadership
Sebenarnya  iklan  ini  sudah  ada  sejak  3  tahun  lalu  yang  merugian  pemohon  akibat  iklan  yang menyesatkan tersebut. Di iklan disebutkan bahwa perusahaan menerima pegawai yang ditempatkan pada posisi masing masing tetapi kenyataannya di lapangan berbeda. Sewaktu  pemohon melamar kerja di Perusahaan yang dulu beralamat Jalan Gatot Subroto Depan Universitas Panca Budi, dimanan pemohon tidak di- interview layaknya penerimaan formal pekerja lainnya akan tetapi dikenalkan langsung kepada yang mengaku pemilik perusahaan tersebut.  Setelah  itu  pemohon  dan  pelamar  kerja  lainnya  diberitahukan  akan  mengikuti training/pelatihan selama  3  bulan  sebelum  ditempatkan  pada  posisi  masing  masing.  Pemohon  dan  pelamar  kerja  lainnya mengiyakan untuk mengikuti training tersebut. Sebelum training, pemohon sempat berbincang dengan salah satu pekerja yang sudah dan masih training. Beliau berkata bahwa kami harus door to door (pintu ke pintu) untuk menawarkan  jasa  dan  barang  berupa  perbaikan  dan service  kompor  gas  dan  harus  mencapai  target  dalam seminggu. Keterangan in terasa janggal dengan pekerjaan yang dijanjikan seperti di iklan. Singkat cerita akhirnya diperoleh info kalau training bukan 3 bulan melainkan bisa 7 bulan bahkan lebih apabila tidak mencapai target.
Dengan begitu iklan tersebut merugikan karena iklan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran pekerjaan yang diiklankan.
Perkembangannya periklanan saat ini tidak jarang melampaui batas-batas etika, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas, sehingga aspek psikologi konsumenlah yang menjadi target pelaku usaha dalam memasarkan produknya.  Dalam  persaingan  tidak  sehat,  iklan  dapat  menjadi  sarana  yang  dapat  menyesatkan  konsumen. Ditambah  dengan  sifatnya  yang  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  dengan  wujud  penonjolan  yang berlebihan. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan khusus setingkat undang-undang guna mengatur kegiatan  periklanan,  akibatnya  terjadi  pluralisme  ketentuan  periklanan  dalam  hukum  positif  yang  berlaku, misalnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen,  Kitab Undang- undang  Hukum  Perdata,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri yang  bersifat  Administratif.  Sehingga  menyisakan  beberapa  permasalahan  berkenaan  penentuan  hak  dan kewajiban pelaku  usaha periklanan, bentuk-bentuk penyesatan iklan yang  dilarang, beban  pertanggungjawaban pelaku  usaha periklanan,  kedudukan  Dewan Periklanan  Indonesia sebagai  badan  pengawas  iklan, sampai  pada sanksi yang dapat dijatukan kepada pelaku usaha akibat melanggar ketentuan tersebut.
Pembuktian  lainnya,  dapat  dilihat  dari  kasus  iklan  yang  menyesatkan  konsumen  dan  mengakibatkan konsumen merasa tertipu antara PT . Excelcomindo Pratama Tbk (XL) melawan Jarlyn H.Sinaga yang perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan No. Perkara 01/Per.Kons/2007. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2006, PT . Excelcomindo Pratama  Tbk  mendistribusikan brosur/iklan yang memuat informasi tentang Program  Tarif Ngirit XL Bebas untuk pelanggan. Program tersebut mulai berlaku tanggal 1 April 2006 hingga 30 Juni 2006. Jarlyn H.Sinaga, yang tertarik dengan program tersebut pada tanggal 1 April membeli produk PT . Excelcomindo Pratama Tbk. Namun, Program Tarif Ngirit XL Bebas tersebut tidak dapat dijalankan oleh Jarlyn H.Sinaga. Karena Merasa  Tertipu akhirnya pada tanggal 16 April 2006, Jarlyn H.Sinaga membuat pengaduan konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan. 1
Penyesatan  informasi  produk  barang  dan  jasa  melalui  iklan  tidak  hanya  berpotensi  merugikan konsumen secara materiil bahkan lebih jauh dapat membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa konsumen, serta menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap informasi yang disampaikan pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penyampaian iklan yang menyesatkan tersebut.
Bertitik tolak dengan latar belakang di atas, maka perlu mengangkat masalah ini untuk dipelajari lebih lanjut, oleh karena itu maka perlu diteliti dengan judul : “ BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHDAP KONSUMEN AKIBAT IKLAN YANG MENYESATKAN PADA MEDIA CETAK”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan di Media Cetak Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan yang menyesatkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan adanya pengaturan dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 mengenai hak-hak dan kewajiban  konsumen  dan  juga  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  telah  disebutkan  pada  bab  sebelumnya. Dalam  Bab  IV  merupakan  upaya  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  untuk  melindungi  konsumen,  yaitu
1 www.xl.co.id/Portals/3/.../1009/Prospektus%20PUT% 20I% 20XL.pdf.Terakhir diakses 31 Maret 2018 Pukul 11:03 WIB
terdapatnya  aturan  mengenai  larangan-larangan  bagi  pelaku  usaha  yang  mengiklankan  produk  larangan- larangan tersebut dapat dilihat dalam Pasal-Pasal 9, 10, 12, 13 dan 17.
Dalam Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha  periklanan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Hal  ini  untuk  melindungi  konsumen  dari  pelaku  usaha periklanan yang curang. Begitu pula adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Bentuk lainnya untuk melindungi konsumen, yaitu dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang diatur pada Bab VIII Undang-undang Perlindungan Konsumen mulai dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 43. Salah satu tugas BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) adalah menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat.
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  melindungi  konsumen  selain  lembaga  yang  resmi dibentuk oleh pemerintah, dalam Bab IX Pasal 44 memungkinkan di bentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM ini mempunyai tugas salah satunya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan  hak-haknya,  termasuk  menerima  keluhan  atau  pengaduan  dari  konsumen  seperti  YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) .
Mengenai penyelesaian sengketa ini diatur dalam Bab X tentang  penyelesaian konsumen. Upaya-upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
a. Penyelesaian sengketa konsumen non litigasi (di luar pengadilan)
1) Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri
2) Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  yang  berwenang,  yaitu  melalui  BPSK  (  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ) dengan menggunakan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase
b. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi 2
1. Penyelesaian Sengketan Konsumen Non Litigasi ( Di Luar Pengadilan)
a. Penyelesaian Sengketa Secara Damai oleh Para Pihak Sendiri
Penyelesaian sengketa sebagaimana  dimaksud  pada pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  tidak  menutup  kemungkinan  dilakukannya  penyelesaian  secara  damai  oleh  para  pihak  yang bersengketa  yaitu  pelaku  usaha  dan  konsumen,  dan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen. 3 Bahkan  dalam  penjelasan  pasal  tesebut  dikemukakan  bahwa  pada  setiap  tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Dari penjelasan Pasal  45  Ayat  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  dapat  diketahui  bahwa  UUPK  (Undang-Undang Perlindungan Konsumen), menghendaki agar penyelesaian damai, merupakan upaya hukum yang justru harus terlebih  dahulu  diusahakan  oleh  pihak  yang  bersengketa,  sebelum  para  pihak  memilih  untuk  menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau badan peradilan. 4
2 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana, 2008, hlm 98
3 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Persada, 2008, hlm 224
4 Susanti Adi Nugroh o, Op.Cit, hlm 99

## b. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)
Pemerintah membentuk suatu badan baru, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  BPSK  (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) diselenggarakan semata-mata untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan  besarnya  ganti  kerugian  dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terulang  lagi kerugian yang diderita oleh konsumen. 5
Ketentuan Pasal  49 ayat  (1)  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,yang  menetapkan  pembentukan Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  hanya  pada  Daerah  Tingkat  II  (kabupaten),  memperlihatkan maksud pembuat undang-undang bahwa putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan tidak ada upaya banding dan kasasi. 6
Dengan  adanya  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  maka  penyelesaian  sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) wajib memberikan putusannya. 7 Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan sangat sederhana. Murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau.
Setiap  konsumen  yang  merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  dapat  mengadukan  masalahnya  kepada BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen),  baik  secara  langsung,  diwakili  kuasanya  maupun  oleh  ahli warisnya. 8 Pengaduan  yang  disampaikan  oleh  kuasanya  atau  ahli  warisnya  hanya  dapat  dilakukan  apabila konsumen  yang  bersangkutan  dalam  keadaan  sakit,  meninggal  dunia,  lanjut  usia,  belum  dewasa  atau  warga negara asing.
Menurut ketentuan pasal 54 ayat (4), ketentuan teknis dari pelaksanaan tugas majelis BPSK (Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen)  yang  akan  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  akan  diatur tersendiri oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 9 Dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen  dikatakan  bahwa  putusan  yang  dijatuhkan  majelis  BPSK  (Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen) bersifat  final  dan  mengikat.  Walaupun  demikian,  para  pihak  yang  tidak  setuju  atas  putusan  tersebut  dapat mengajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri  untuk  diputus.  Terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  ini, meskipun dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memberikan hak kepada pihak yang merasa  tidak  puas  atas  putusan  tersebut  untuk  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  namun  dengan mengingat akan relativitas dari “tidak merasa puas”, peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara. 10
Suatu penyelesaian sengkta alternatif yang baik setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
a) haruslah efisien dari segi waktu;
b) haruslah hemat biaya;
c) haruslah dapat diakses oleh para pihak,misalnya tempatnya jangan terlalu jauh;
5 Ibid, hlm 100
6 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm 242
7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 55
8 Susanti Adi Nugroho ,Loc.Cit
9 Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000, hlm 78
10 Ibid, hlm 79
d) haruslah melindungi hak-hak dari pihak yang bersengketa;
e) haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
f) badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpecaya di masyarakat dan para pihak yang bersengketa;
g) putusannya harus bersifat final dan mengikat;
h) putusannya haruslah dapat mudah dieksekusi;
i) putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa dilaksanakan. 11
Adapun bentuk penyelesaian BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dilakukan dengan cara konsiliasi,  mediasi,  arbitrase.  Akan  tetapi,  tata  cara  penyelenggaraannya  diatur  tersendiri  dalam  keputusan menteri perindustrian dan perdagangan. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## A. Konsiliasi
Konsiliasi  adalah  salah  satu  lembaga  alternatif  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  disebut  dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. 12 Konsiliasi permufakatan adalah penyelesaian sengketa dengan cara  melalui  musyawarah,  hakikatnya  adalah  untuk  menghindari  proses pengadilan  dan  akibat-akibat hukum timbul dari suatu putusan pengadilan. 13
Penyelesaian  sengketa  ini  banyak  kesamaan  dengan  arbitrase,  dan  juga  menyerahkan  kepada  pihak ketiga  untuk  memberikan  pendapatnya  tentang  sengketanya  yang  disampaikan  oleh  para  pihak,  walaupun demikian pendapat konsiliator tidak mengikat sebagaimana putusan arbitrase. 14
Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antar-konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan diserahkan  kepada  majelis  untuk  dituangkan  dalam  keputusan  majelis  BPSK  (Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen) yang menguatkan perjanjian tersebut. 15

## B. Mediasi
Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. 16 Mediasi juga merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu  persengketaan  dimana  pihak-pihak  yang  bersengketa  menyelesaikan  penyelesaiannya  kepada  seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. 17
Dengan  menyetujui  pemecahan  konflik  melalui  mediasi,  pihak-pihak  terkait  telah  mengurangi menumpuknya beban perkara perkara peradilan sehingga pengadilan dapat lebih mengurusi hal-hal yang penting lainnya. 18 Mahkamah  Agung  dengan  Perma  Nomor  2  Tahun  2003  memakai  sistem  mediasi,  dalam  hal  ini Pengadilan  setelah  memanggil  pihak-pihak  untuk  bersidang,  kemudian  para  pihak  atau  wakilnya  datang menghadap, maka Ketua Majelis Hakim wajib menunda persidangan guna menempuh perdamaian dengan para
11 Susanti Adi Nugroho ,Op.Cit, hlm 101
12 Sophar Maru Hutagalung, Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta:Sinar Grafika,2012, hlm  314
13 Ibid.
14 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm 254
15 Ibid.
16 Ibid, hlm 109
17 Sophar Maru Hutagalung, Op.Cit, hlm 322
18 Ibid.
pihak menunjuk mediator, boleh jadi kesepakatan para pihak atau wakilnya untuk menunjuk salah seorang Hakim di  Pengadilan  atau  Panitera  /  Panitera  Pengganti,  atau  orang  lain  di  luar  daftar  mediator  yang  ada  di Pengadilan. 19
Para mediator sangat terbatas, yaitu pada hakikatnya hanya menolong para pihak untuk mencari untuk mencari  jalan  keluar  dari  persengketaan  yang  mereka  hadapi,  sehingga  hasil  penyelesaian  dalam  bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final dan tidak pula mengikat secara mutlak tapi tergantung pada itikad baik untuk memenuhi secara sukarela. 20 Kesepakatan dapat dilakukan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dengan memasukkan sebagai klausula perjanjian ( mediation clause ageement), atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui mediasi ( mediation submission). 21
Peran majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi secara deskripsi, meliputi tugas sebagai berikut:
a) memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa
b) memanggil saksi dan saksi ahli apabila diperlukan
c) menyediakan forum bagi konsumen an pelaku usaha yang bersengketa
d) secara aktif mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
e) secara  aktif  memberikan  saran  atau  anjuran  penyelesaian  sengketa  konsumen  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. 22
Pentingnya  mediasi  dalam  konteks  ini  dimaknai  bukan  sekadar  upaya  untuk  meminimalisir  perkara- perkara yang masuk ke Pengadilan, baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu mediasi dipahami dan diterjemahkan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  secara  menyeluruh  dengan  penuh  kesungguhan  untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung. 23

## C. Arbitrase
Kata arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu “arbitrare” yang artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu  menurut  “kebijaksanaan”.  Dikaitkannya  istilah  arbitrase  dengan  kebijaksanaan  seolah-olah  memberi petunjuk bahwa majelis arbitrase tidak perlu memperhatikan hukum dalam menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi cukup berdasarkan kebijaksanaan. 24
Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  bersengketa. 25 Menurut  Mertokusumo,  arbitrase adalah  suatu  prosedur  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan  persetujuan  para  pihak  yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter. 26
Didalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  pengetian  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu sengketa perdata diluar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh
19 Ibid, hlm 323
20 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,Bandung:Citra Aditya,1997,hlm 194
21 Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm 255
22 Susanti Adi Nugroho .,Op.Cit, hlm 111
23 Sophar Maru Hutagalung, Op.Cit, hlm 330
24 Subekti, Arbitrase Perdagangan,Bandung:Bina Cipta,1981, hlm 1-3
25 Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 400-401
26 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty, 1999, hlm 144
para phak yang bersengketa. 27 Arbitrase sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa, adalah bentuk  alternatif  paling  formal  untuk  menyelesaikan  sengketa  sebelum  berlitigasi.  Dalam  proses  ini  pihak sengketa  mengemukakan  masalah  mereka  kepada  pihak  ketiga  yang  netral  dan  memberi  wewenang  untuk memberi keputusan. 28
Arbitrase  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  merupakan  cara  penyelesaian suatu sengketa  di  luar peradilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tidak semua sengketa dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase,  melainkan  hanya sengketa mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. 29
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  arbitrase,  para  pihak  memilih  arbitor  dari  anggota  BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitor yang telah dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua. 30
Pasal  60  Undang-Undang  Arbitrase  Nomor  30  Tahun  1999  menyebutkan  kalau  putusan  arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi. Kenyataannya, eksekusi putusan arbitrase tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur kalau  eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompentensi dari arbitrase yang dipilih. 31
Artinya,  Pengadilan  Negeri  tidak  diperkenankan  untuk  memeriksa  pokok  perkaranya  lagi.  Tugasnya hanya  mengijinkan  atau menolak  eksekusi.  Kalau  menolak,  alasannnya  hanya yang secara  limitatif  ditentukan dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap  penolakan  eksekusi  karena  alasan  sebagaimana  diatur  pasal  62  ayat  (2)  tidak  ada  upaya  hukum apapun. Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri. 32
Selanjutnya jika tidak tercapai perdamaian maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen,dan surat jawaban dari pelaku usaha. Ketua majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjelaskan hal- hal yang dipersengketakan. 33
27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1
28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 4
29 Aman Sinaga, Makalah “Peran dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Konsumen”,Jakarta:Gramedia,2004, hlm 6
30 Gary Goodpaster & Felix Oentoeng Soebagjo , Arbitrase di Indonesia Beberapa contoh kasus dan Pelaksanaan dalam praktik,Jakarta : Ghalia, 1995, hlm 19
31 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1905/arbitrase-pilihan-tanpa-kepastian, diakses  hari Kamis 24 Mei 2018 pada pukul 19:30 WIB
32 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1905/arbitrase-pilihan-tanpa-kepastian, diakses  hari Kamis 24 Mei 2018 pada pukul 19:35 WIB
33 Susanti Adi Nugroho ,Op.Cit, hlm 117

## 2.  Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Litigasi
Dalam  Pasal  48  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  mengatakan  bahwa  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  pengadilan  mengacu  pada  ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang  berlaku  dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45. 34 Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat final diartikan tidak adanya upaya banding dan kasasi, yang ada keberatan.
Apabila  pelaku usaha keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), maka ia dapat mengajukan keberatannya itu kepada Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 58 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  jangka  waktu  14  hari  Pengadilan  Negeri  yang  menerima keberatan  pelaku  usaha memutus perkara tersebut  dalam  jangka waktu 21  hari sejak  diterimanya  keberatan tersebut. 35
Cara mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha menurut Pasal 46 ayat (1) UUPK dapat dilakukan oleh: 36
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya.
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut  adalah  untuk  kepentingan  perlindungan  konsumen  dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah  dan/atau  instansi  terkait  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
Masuknya sengketa konsumen ke Pengadilan Negeri berdasarkan keaktifan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, dalam hal ini pelaku usaha atau konsumen. 37 Konsumen dapat berinisiatif mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap pelaku usaha atas pelanggaran norma-norma Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  sebaliknya  pelaku  usaha  tidak  diperkenankan  menggugat  konsumen atau mengajukan gugatan balik dengan merujuk pada pelanggaran konsumen atas norma-norma Undang Undang Perlindungan Konsumen, kecuali menyangkut pelanggaran hak-hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindugan Konsumen. 38
Agar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, maka terdapat sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. Sanksi-sanksi tersebut diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimulai dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63
Dari  uraian  di  atas dapat  ditarik  suatu analisis  bahwa  dengan  adanya  Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini maka sedikit banyak konsumen dapat terlindungi haknya. Disebutkan dalam Bab IV Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu upaya dari undang-undang ini untuk menjangkau perlindungan tersebut. Dengan adanya aturan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk mengiklankan produknya. Dengan
34 Undang – Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 48
35 Undang – Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 58
36 Undang – Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 46
37 Susanti Adi Nugroho ,Op.Cit, hlm 130
38 Ibid.
adanya aturan ini maka jelas diketahui pelaku usaha mana yang mengiklankan produknya secara tidak benar atau menyesatkan.

## KESIMPULAN
Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan berdasarkan analisa data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:
Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen akibat iklan media cetak yang menyesatkan adalah dengan di bentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang mempunyai tugas  salah  satunya  adalah  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  hak-haknya,  termasuk  menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi konsumen selain lembaga yang resmi dibentuk oleh  pemerintah,  dalam  Bab  IX  Pasal  44.  Dan  upaya-upaya  penyelesaian  sengketa  yang  lain  dapat  ditempuh dengan cara yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi 2 bagian yaitu, penyelesaian sengketa konsumen non litigasi (di luar pengadilan) penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri, penyelesaian sengketa melalui lembaga yang berwenang, yaitu melalui BPSK ( Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  )  dengan  menggunakan  mekanisme  melalui  konsiliasi,  mediasi  atau arbitrase dan penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Persada, 2008 AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, Jakarta: Daya Widya,1999 Dedi  Harianto, Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  terhadap  Iklan  yang  Menyesatkan,  Ghalia  Indonesia.
Bogor. 2010
Departemen  Pendidikan  Kebudayaan    Republik  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka,1990
Gary Goodpaster & Felix Oentoeng Soebagjo, A rbitrase Di Indonesia Beberapa Contoh Kasus Dan Pelaksanaan Dalam Praktik, Jakarta : Ghalia, 1995
Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2000
H.Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,2009
Janus Sidabalok , Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: CitraAditya Bakti, 2006
Maria M Darus Badrusza man, Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku, Jakarta: Bina Cipta,
1986
Monle Lee & Carla Johnson, Prinsip-Prinsip Pokok Periklanan Dalam Perspektif Global, Jakarta: Kencana, 2007 Morissan, M.A., PERIKLANAN Komunikasi Pemasaran Terpadu, Jakarta : Kencana ,2010.
Muhammad Jaiz , Dasar – Dasar Periklanan, Graha Ilmu, 2014 Pujiyanto, Iklan Layanan Masyarakat, Yogyakarta : ANDI, 2013 Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo,2004 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1986
Sophar  Maru  Hutagalung,S.H,M.H., Praktek  Peradilan  Perdata  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Jakarta:Sinar Grafika,2012 Subekti, Abitrase Perdagangan, Bandung: Bina Cipta, 1982.
Subekti, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1982.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty, 1999
Susanti  Adi  Nugroho, Proses  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ditinjau  dari  Hukum  Acara  Serta  Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana, 2008
Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengk ap Bahasa Indonesia,  Eska Media,  Jakarta 2005
Ujang Rusdianto, Nuansa Perklanan Korporat, Yogyakarta : Calpulis, 2016 Winner  Sitorus, Aspek-aspek  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  International  Melalui  Mediasi  Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta:UI,1998
Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa,  Bandung:Citra Aditya,1997
A. Makalah
Aman Sinaga, Makalah “Peran dan Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Konsumen”, Jakarta:Gramedia
B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

## C. Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1905/arbitrase-pilihan-tanpa-kepastian/ http://www.hukumtenagakerja.com/perselisihan-hubungan-industrial/penyelesaian-perselisihan-hubungan industrial-melalui-konsiliasi/
http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia http://maximusblue.blogspot.com/2009/12/iklan-vs-hak-konsumen.html https://terus-tambah-pengetahuan.blogspot.com/2017/02/pengertian-media-cetak.html www.xl.co.id/Portals/3/.../1009/Prospektus%20PUT% 20I% 20XL.pdf