Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TINJAUAN YURIDIS DALAM PEMBERIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Jamaluddin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara jamaluddin@gmail.com
Naskah diterima: 1 November 2021; revisi: 20 Desember 2021; disetujui: 30 Desember 2021

## ABSTRAK
Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan membandingkan keadaan nyata dan data yang telah  dianlisis  penulis  berdasarkan  data  yang  sudah  ada  dan  fakta  yang  ada.  Maka  penulis menyimpulkan  bahwa  antara  lain  yaitu,  Program  Penilaian  Kinerja  Perusahaan  dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PROPER)  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Kementerian Lingkungan  Hidup  bersama  Pemerintah  Daerah  untuk  mendorong  penaatan  perusahaan  dalam pengelolaan lingkungan hidup secara kontinyu melalui penyebarluasan informasi tingkat penaatan peraturan  perundang-undangan  lingkungan  kepada  public  ( public information  discloure ). Berdasarkan  penjelasan  umum  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah,  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan,  pemberian  otonomi  luas kepada  daerah  diarahkan  untuk  terwujudnya  kesejahtraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat.  Adanya  PROPER  dalam  mengelola lingkungan  hidup  bertujuan  mendorong  perusahaan  taat  peraturan  lingkungan.  Melakukan perbaikan  kinerja  pengelolaan  lingkungan  hidup  terus  menerus  melalui  penerapan  sistem manajemen  lingkungan.  PROPER  juga  mendorong  efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya, penurunan  dampak  lingkungan  dan  perlindungan  keragaman  hayati,  bisnis  yang bertanggungjawab  sosial  dan  beretika  melalui  pemberdayaan  masyarakat.  Sebagai  insentif, Proper  pada  awal  pelaksanaannya  merupakan  salah  satu  bentuk  Instrumen,  Saat  ini  PROPER telah  menjadi  Instrumen  Wajib.  PROPER  Lingkungan  menjadi  bentuk  instrumen  pengawasan pemerintah  kepada  penanggung  jawab  suatu  usaha/  kegiatan  dalam rangka  penaatan  peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Kata Kunci: tinjauan yuridis, kinerja perusahaan, pengelolaan lingkungan
* Alamat korespondensi:
Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara E-mail: jamaluddin@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Masalah  lingkungan  hidup  dewasa  ini  timbul  karena  kecerobohan  manusia dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup.    Masalah  hukum  lingkungan  dalam  periode beberapa  dekade  akhir-akhir  ini  menduduki  tempat  perhatian  dan  sumber  pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik  ditingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat  manusia.  Dua  hal  yang  paling  essensial  dalam  kaitannya  dengan  masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Perkembangan  pembangunan,  teknologi,  industrialisasi,  dan  pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan hidup. Keberadaan industrialisasi, nyatanya menjadi salah satu penyumbang terbesar terjadinya pencemaran lingkungan hidup yaitu dengan adanya perusahaan-perusahaan besar.
Dahulu  perusahaan  dianggap  telah  memberikan  kontribusi  yang  cukup  bagi lingkungannya  melalui  pemberian  kesempatan  kerja,  penyediaan  barang  dan  jasa  bagi masyarakat,  serta  pembayaran  pajak.  Beberapa  tahun  terakhir,  kesadaran  masyarakat dunia  akan  pentingnya  lingkungan,  baik  lingkungan  fisik  maupun  lingkungan  sosial, membuat  masyarakat  memberikan  perhatian  lebih  serius  tidak  hanya  terhadap  dampak positif/manfaat  adanya  suatu  perusahaan  tetapi  juga  dampak  negatif/kerugian  yang ditimbulkannya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
Perhatian serius yang ditunjukkan masyarakat  akibat  berbagai  dampak negatif keberadaan  sebuah  perusahaan  mengakibatkan  timbulnya  tekanan-tekanan  terhadap perusahaan  untuk  tidak  berlebihan  mengeksplorasi  sumber  daya  alam,  memproduksi produk  yang  berkualitas,  melakukan  perbaikan  teknik  dan  proses  produksi  serta meminimalkan limbah beserta dampak limbah yang dihasilkan.
Kebijakan  dan  regulasi  yang  ada,  tidak  serta  merta  membuat  perusahaan- perusahaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  di  sekitarnya.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  kepada masyarakat dan perusahan – perusahan yang ada di Kutai kartanegara dapat menjaga dan melestarikan  lingkungan  yang  ada  di  sekitarnya  agar  hal  –  hal  yang  tidak  diinginkan terhadap lingkungan hidup tidak terjadi.
kinerja  perusahaan-perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  yang  baik khususnya  di  bidang  pengelolaan  limbah.  Kebijakan  ini  dinamakan  PROKASIH (Program  Kali  Bersih).  Namun,  seiring  perkembangan  zaman  PROKASIH  kemudian terus  dikembangkan  menjadi  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan (PROPER)  dengan  kriteria  penilaian  lebih  ditingkatkan  dan  menggunakan  pendekatan “multimedia”, yaitu pengendalian pencemaran air, Udara, dan pengolahan Limbah B3.
Selain itu PROPER merupakan tools Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  yang  telah  ada  sejak  tahun  1995  yang  terus  berinovasi  sesuai  dengan perkembangan  zaman. Prinsip  dasar  dari  pelaksanaan  PROPER  adalah  mendorong penataan  perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  melalui  instrumen  insentif reputasi/citra bagi perusahaan yang memunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan  instrumen  disinsentif  reputasi/citra  bagi  perusahaan  yang  memunyai  kinerja pengelolaan lingkungan yang buruk.
Tulisan ini dimaksutkan untuk mengetahui fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah di dalam pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup kinerja perusahaan (PROPER) di Kabupaten Kutai  Kartanegara. Dan  Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab apa saja yang  menyebabkan  pemerintah  dalam  hal  ini  badan  lingkungan  hidup  melakukan pemberian dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  bentuk pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  dengan  mengkaji  literatur-literatur  yang  berkaitan, pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil  penelitian.

## Teknik Pengambilan data
Adapun  teknik  pengambilan  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penulisan    ini adalah:  Wawancara  ( Interview )  yang  dilakukan  pada  narasumber  yang  terdapat  pada lokasi penelitian, Telaah pustaka ( Library research ), pengumpulan intisari dari dokumen, buku,  jurnal,  majalah,  surat  kabar  dan  sumber  yang  berasal  dari  internet  atau  laporan- laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.
Sumber Data
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  dua  jenis  data yang  bersumber  dari  :  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date, dan Data sekunder adalah data yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  penulis  dari  berbagai  sumber  yang  telah  ada.  Data sekunder ini, penulis  peroleh berbagai  literature-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dan PROPER.

## Analisis Data
Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik deskriptif kualitatif berlandaskan  materi  dan  data  yang  berhubungan  dengan  topik  pembahasan.  Penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  di  Dalam  Pengaturan  dan  Mekanisme Pelaksanaan  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  (Proper)  di  Kutai Kartanegara
Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah  Daerah  untuk  mendorong  penaatan  perusahaan  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  secara kontinyu melalui  penyebarluasan  informasi  tingkat  penaatan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada public ( public information discloure ).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dengan  mekanisme  penyebarluasan  informasi, maka  alternatif  penegakan  hukum berlangsung, dengan vonisnya adalah reputasi perusahaan tersebut di mata stakeholders. Kriteria  penilaian  PROPER  ini  sendiri  terdiri  dari  dua  kategori,  yaitu  kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan ( beyond  compliance ).  Adapun  beberapa  peraturan  lingkungan  hidup  yang  digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan :
a. Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya. Perusahaan  dianggap  memenuhi  kriteria  ini  jika  seluruh  aktivitasnya  sudah dinaungi  dalam  dokumen  pengelolaan  lingkungan  baik  berupa  dokumen Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  Dokumen  Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan (UKL/UPL) atau dokumen pengelolaan lain  yang  relevan.  Selanjutnya  dilakukan  penilaian  terhadap  ketaatan perusahaan dalam melakukanpelaporan terhadap pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan dalam AMDAL dan UKL/UPL.
b. Pengendalian Pencemaran Air Pada  prinsipnya  ketaatan  terhadap  pengendalian  pencemaran  air  dinilai berdasarkan  ketentuan  bahwa  semua  pembuangan  air  limbah  kelingkungan harus memiliki izin. Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui titik penaatan yang telah ditetapkan. Pada titik penaatan tersebut berlaku baku mutu kualitas  air  limbah  yang  diizinkan  untuk  dibuang  ke  lingkungan.  Untuk memastikan air limbah yang dibuang setiap saat tidak melampaui baku mutu maka perusahaan berkewajiban melakukan pemantauan dengan frekuensi dan parameteryang  sesuai  dengan  izin  atau  baku  mutu  yang  berlaku.  Untuk menjamin validitas data, maka pemantauan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi.  Perusahaan  juga  harus  taat  terhadap  persyaratan-persyaratan teknis  seperti  pemasangan  alat  pengukur  debit  yang  diatur  dalam  izin  atau ketentuan peraturan baku mutu yang berlaku.
c. Pengendalian Pencemaran Udara Ketaatan  terhadap  pengendalian  pencemaran  udara  didasarkan  atas  prinsip bahwa  semuasumber  emisi  harus  diidentifikasi  dan  dilakukan  pemantauan untuk memastikan emisi yang dibuang ke lingkungan tidak melebihi bakumutu yang ditetapkan. Frekuensi dan parameter yang dipantau juga harus memenuhi kentuan  dalam  peraturan.  Untuk  memastikan  bahwa  proses  pemantauan dilakukan secara aman dan valid secara ilmiah maka prasarana sampling harus memenuhi ketentuan peraturan.
d. Pengelolan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ketaatan  pengelolaan  limbah  B3  dinilai  sejak  tahapan  pendataan  jenis  dan volumenya.  Setelah  dilakukan  pendataan,  maka  dilakukan  pengelolaan lanjutan.  Pengelolaan  lanjutan  harus  dilengkapi  dengan  izin  pengelolaan limbah  B3.  Ketaatan  terhadap  ketentuan  izin  pengelolaan  limbah  B3, merupakan komponen utama untuk menilai ketaatan perusahaan.
e. Pengendalian Pencemaran Air Laut Untuk aspek ini, ketaatan utama dilihat dari kelengkapan izin pembuangan air limbah dan ketaatan pelaksanaan pembuangan air limbah sesuai dengan ketentuan dalam izin
f. Potensi Kerusakan Lahan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kriteria  potensi  kerusakan  lahan  hanya  digunakan  untuk  kegiatan pertambangan.  Kriteria  ini  pada  dasarnya  adalah  implementasi best  mining practices ,  seperti  kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan dengan  rencana  tambang,
sehingga  dapat  dihindari  bukaan  lahan  yang  tidak  dikelola.  Mengatur ketinggian dan kemiringan lereng/jenjang agar stabil. Acuan adalah kestabilan lereng. Mengidentifikasi potensi pembentukan Air Asam Tambang setiap jenis batuan  dan  penyusunan  strategi  pengelolaan  batuan  penutup.  Membuat  dan memelihara  sarana  pengendali  erosi.  Membuat  sistem  pengaliran  (drainase) yang baik supaya kualitas air limbah memenuhi baku mutu. Memilih daerah timbunan dengan risiko kebencanaan paling kecil.
Mekanisme Pelaksanaan PROPER ini diawali oleh: (1) Tahap Persiapan. Pada tahap  ini  diawali  dengan  pemilihan  peserta,  dimana  perusahaan  yang  menjadi  target peserta  PROPER  adalah  perusahaan  yang  menimbulkan  dampak  penting  terhadap lingkungan,  tercatat  di  Pasar  bursa,  memunyai  produk  yang  berorientasi  ekspor  atau digunakan masyarakat  luas. Setelah tahap persiapan selesai  dan peserta ditetapkan;  (2) Verifikasi Lapangan. Dilakukan pengumpulan data dengan jalan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan. Selain pengumpulan data  tersebut,  juga  dilakukan  pengumpulan  data  primer  dengan  jalan  melakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) gabungan dari Tim Teknis PROPER Pusat dan Provinsi.
Setelah  informasi  terkumpul  kemudian  (3)  Penilaian  Rapor  Sementara  oleh PPLH. Rapor sementara tersebut berisi evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang ditetapkan. Rapor  sementara  ini  sudah  mengindikasikan  peringkat  kinerja  perusahaan  berdasarkan kriteria peringkat PROPER. Rapor sementara ini kemudian dibahas melalui mekanisme peer  review oleh  tim  teknis.  Hasil  pembahasan  dilaporkan  kepada  pejabat  Eselon  I Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup  untuk  mendapat  komentar  dan  pertimbangan. Setelah itu, rapor dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan untuk mendapat pendapat dan persetujuan  Dewan.  Ketika  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  dewan  pertimbangan maka  (4)  Rapor  Sementara  Perusahaan.  Rapor  hasil  pembahasan  dengan  Dewan  ini kemudian  ditetapkan  sebagai  Rapor  Sementara  yang  akan  disampaikan  kepada perusahaan dan pemerintah daerah .
Setelah diterbitkan rapor sementara, Perusahaan  dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan dengan didukung data-data baru yang sahih pada tahapan (5) Masa sanggah. Setelah masa sanggah dilewati,maka hasilnya dilaporkan kepada  Dewan  Pertimbangan.  Dewan  akan  memberikan  pendapat  terakhir  mengenai status  kinerja  perusahaan  sebelum dilaporkan  kepada  Menteri.  (6)  Proses  penilaian Peringkat  PROPER  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup.  Menteri  memeriksa, memberikan  kebijakan  dan  menetapkan  status  peringkat  kinerja  perusahaan  dengan mempertimbangkan  laporan  dari  Dewan  Pertimbangan.  Setelah  semua  proses  dilewati maka  tahapan  paling  akhir  adalah  (7)  pengumuman  hasil  peringkat  PROPER. Pengumuman  ini  disampaikan  kepada  publik  dan  juga  kepada  perusahaan  serta pemerintah  daerah.  Untuk  menghasilakn  penilaian  yang  baik  dalam  pelaksanaan PROPER,
Dalam  pelaksanaannya,  PROPER  memberikan  beberapa  keuntungan  bagi pemerintah, perusahaan peserta PROPER dan para stakeholder maupun investor. Tabel 1. Daftar Keuntungan PROPER
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pemerintah Perusahaan Stakeholder Instrumen penaatan yang cost effective Alat benchmarking non Financial Clearing House untuk kinerja Perusahaan Media untuk mengukur keberhasilan program Pendorong untuk Produksi bersih “Citra Perusahaan” Ruang untuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup Media untuk mengukur kinerja panaatan perusahaan - Instrumen untuk mendorong kearah lebih dari penaatan Instrumen untuk mendorong kea rah Eco Efficiency -
Faktor – Faktor Penyebab Pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup melakukan Pemberian Program Peringkat Kinerja Perusahan (PROPER).
Salah  satu  indikator  kinerja  PROPER  adalah  tingkat  ketaatan  perusahaan terhadap  peraturan,  Dalam  bidang  pertambangan,  terbukti  di  Kalimantan  timur  pada penilaian  tahun  2019  –  2020,  terdapat  tiga  perusahaan  yang  terdaftar  sebagai  peserta proper yakni PT Indominco Mandiri tambang batu bara Kutim, Kukar dan Bontang, PT KPC tambang batu bara Kutim, PT Gunung Bayan Pratama Coal Blok II tambang batu bara Kubar, PT Insani Bara Perkasa tambang batu bara asal Samarinda dan Kukar dan PT Berau  Coal-Binungan  Mine  Operation  tambang  batu  bara,  yang  bergerak  pada  sektor petambangan.
Kelima perusahaan tersebut merupakan perusahaan dalam bidang pertambangan yang  turut  berpartisipasi  dalam  PROPER.  Penilaian  PROPER  itu  sendiri  mulai  pada priode  2019  –  2020,  Dan  masih  ada  lagi  perusahaan  yang  menjadi  peserta  PROPER seperti,  PT  Inhutani  II  Paser  jenis  perusahaan  HTI/IUPHHK/HT,  PT  Kalimantan Powerindo  perusahaan  pembangkit  listrik  Samarinda,  PT  ITCI  Hutani  Manunggal perusahaan  HTI/IUPHHK/HT  PPU,   PT  Indonesia  Plantantion  Sinergi,  pabrik  kelapa sawit Kutai Timur dan PT PKT pabrik pupuk dan amonia Bontang, Hotel Bintang Sintuk Bontang, PT Sahabat Sawit Sejahtera Paser, , serta RS Haji Darjad Samarinda dan RSUD dr Abdul Rivai Berau.

## Prinsip dari PROPER
PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yakni: peserta PROPER bersifat selektif, yaitu diperuntukan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas  terhadap  lingkungan  dan  mereka  peduli  dengan  citra  atau  reputasi perusahaannya.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Adanya  PROPER  dalam  mengelola  lingkungan  hidup  bertujuan  mendorong perusahaan  taat  peraturan  lingkungan.  Melakukan  perbaikan  kinerja  pengelolaan lingkungan  hidup  terus  menerus  melalui  penerapan  sistem  manajemen  lingkungan. PROPER  juga  mendorong  efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya,  penurunan  dampak lingkungan dan perlindungan keragaman hayati, bisnis yang bertanggungjawab sosial dan beretika melalui pemberdayaan masyarakat.
Hal  tersebut,  menjadi  landasan  bagi  masyarakat  untuk  dapat  menilai  dan kemudian  mengaktualisasikan  hak  berperan  serta  dalam  bidang  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut, misalnya saja dilaksanakan melalui upaya pengawasan  serta  pemboikoitan  produk-produk  perusahaan  yang  memiliki  peringkat buruk (hitam dan/ atau merah). Hal inilah menurut penulis, yang dimaksud sebagai suatu instrumen penaatan melalui sistem informasi kepada masyarakat.
Dengan  kata  lain,  PROPER  merupakan  Public  Disclosure  Program  for Environmental Compliance. Oleh karena itu, kebijakan proper sangat terkait erat dengan pemberian informasi lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha kepada masyarakat, sehingga  masyarakat  dapat  mampu  menyikapi  secara  aktif  informasi  tingkat  penaatan Proper  suatu  perusahaan,  dengan  memberikan  respon  tertentu  (baik  atau  buruk), berdasarkan informasi Proper tersebut. Sehingga mampu mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya.
Pada  awal  pelaksanaannya,  kebijakan  proper  secara  khusus  hanya  mencakup upaya  pencegahan  dan  pengendalian  pencemaran  air  dalam  Program  Kali  Bersih (Prokasih). Kebijakan tersebut dikenal dengan nama Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan  dalam  Program  Kali  Bersih  (Proper  Prokasih)  yang  dituangkan  dalam Keputusan  Menteri  Nomor  :  Kep-  35  A/MENLH/7/1995  tentang  Program  Penilaian Kinerja  Perusahaan/Kegiatan  Usaha  Dalam  Pengendalian  Pencemaran  dari  Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih).
Saat itu, program peringkat kinerja ini bertujuan untuk :
a. Meningkatkan  penaatan  dalam  pengendalian  pencemaran  dengan  peran  serta masyarakat yang aktif dan berarti.
b. Mendorong  diterapkannya  upaya  teknologi  bersih,  minimisasi  limbah/  emisi,  dan daur ulang tanpa harus melalu proses penegakan hukum yang terlalu lama seperti di negara-negara barat.
c. Mendorong  pengembangan  sistem  informasi  dalam  pengendalian  dampak lingkungan.
Program peringkat kinerja ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah upaya mengumpulkan informasi tentang tingkat pentaatan potensi pencemar terhadap peraturan yang  ada  dan  melaksanakan  diseminasi  informasi  tersebut  ke  masyarakat  luas.  Bagian kedua  adalah  mendorong  masyarakat  luas  untuk  berinisiatif  melakukan  reaksi  yang dikehendaki berdasar informasi yang diterima. Bagian ketiga adalah pemberian informasi kepada  pihak  bisnis  (penanggung  jawab  usaha/  kegiatan)  tentang  sumber-sumber tersedianya teknologi dan metode penyelesaian masalah limbah.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Terkait dengan PROPER, Bank  Indonesia telah  mensyaratkan pihak perbankan untuk menggunakan PROPER sebagai salah satu acuan dalam penentuan kualitas aktiva bagi debitur. Kebijakan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/2005  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  bagi  Bank  Umum.  Tindak  lanjut  dari peraturan ini adalah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/ 3/ DNPP tahun 2005 tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank  Umum.  Langkah  ini  dilakukan  untuk mewujudkan  peran  aktif  perbankan  nasional  dalam  melestarikan  lingkungan  hidup, sekaligus meminimalisasi resiko lingkungan terhadap perbankan
Dasar hukum PROPER adalah ketentuan Pasal 10 Huruf e UU 23/1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  jo.  UU  32/  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH).  Ketentuan  tersebut  menyatakan,  bahawa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  sejak  tahun  2002  telah  meluncurkan  Pogram penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  dalam  pengelolaan  lingkungan  (PROPER) sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH. Sejak dikembangkan, PROPER telah diadopsi  menjadi  instrumen penaatan di  berbagai  negara seperti China,  India, Filipina, dan  Ghana,  serta  menjadi  bahan  pengkajian  di  berbagai  perguruan  tinggi  dan  lembaga penelitian.
Pada saat ini, penilaian kinerja penataan di fokuskan kepada penilaian penataan perusahaan dalam aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan  pengelolaan  limbah  B3  serta  berbagai  kewajiban  lainnya  yang  terkait  dengan AMDAL.  Untuk  setor  pertambangan,  belum  dilakukan  penilaian  kinerja  perusahaan terkait  dengan  upaya  pengendalian  kerusakan  lingkungan,  khususnya  kerusakan  lahan. Sedangkan penilaian untuk aspek beyond complicance dilakukan terkait dengan penilaian terhadap  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan  dalam  penerapan  Sistem Manajemen  Lingkungan  (SML),  Konservasi  dan  Pemanfaatan  Sumber  Daya,  serta kegiatan  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  termasuk  kegiatan  Community Development.  Mengingat  hasil  penilaian  peringkat  PROPER  ini  akan  dipublikasikan secara terbuka kepada publik dan stakeholder lainnya, maka kinerja penataan perusahaan dikelompokkan kedalam peringkat warna. Melalui pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami kinerja penataan masing-masing perusahaan. Sejauh ini dapat dikatakan PROPER merupakan sistem pemeringkatan yang pertama kali menggunakan warna.
Tebel 2. Kriteria Peringkat PROPER Peringkat Warna Definisi Emas Untuk  usaha  atau  kegiatan  yanng  telah  secara  konsisten menunjukkan  keunggulan  lingkungan  (environmental excellency) dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris Hijau Untuk  usaha  atau  kegiatan  yang  telah  melakukan pengelolaan  lingkungan  lebih  dari  yang  dipersyaratkan dalam epraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya  secara  efisien  melalui  upaya  4  R  (Reduce, Reuse,  Recycle  dan  recovery),  dan  melakukan  upaya tanggungjawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik. Biru Untuk  usaha  atau  kegiatan  yang  telah  melakukan  upaya pengelolaan  lingkungan  yang  dipersyaratkan  sesuai dengan  ketentuan  atau  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Merah Upaya  pengelolaan  lingkungan  yang  dilakukan  belum sesuai  dengan  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  dalam  tahapan melaksanakan sanksi administrasi Hitam Untuk  usaha  atau  kegiatan  yang  sengaja  melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi
Dengan  adanya  PROPER  ini  menandakan  bahwa  adanya komitmen  dari perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk terus menjaga pengelolaan lingkungan hidup dengan  baik.  Selain  itu,  melalui  penilaian  itu,  pemerintah  maupun  masyarakat  akan melihat kinerja pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

## KESIMPULAN
Program  Penilaian  Kinerja  Perusahaan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (PROPER) merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah  Daerah  untuk  mendorong  penaatan  perusahaan  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup  secara kontinyu melalui  penyebarluasan  informasi  tingkat  penaatan peraturan perundang-undangan lingkungan kepada public ( public information discloure ). Berdasarkan  penjelasan  umum  Undang  –  undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  Daerah  dalam  hal  ini  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan, pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  terwujudnya  kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dekosentrasi  dan  Tugas  Perbantuan  sebagai  bagian  dari  sistem  penyelenggaraan Pemerintah  Dekosentrasi  bidang  lingkungan  hidup  tersebut  diharapkan  dapat meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  menjunjung pencapaian  sasaran  prioritas  nasional  yang  termuat  dalam  Program  Pengelolaan Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan  Hidup  yang  diukur  berdasarkan  indikator  kinerja utama  meningkatnya  pengawasan  ketaatan  pengendalian  pencemaran  air  limbah  dan emisi;  menurunnya  pencemaran  lingkungan  pada  air,  udara,  sampah  dan  limbah  B3;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memastikan  penghentian  kerusakan  lingkungan  di  daerah  aliran  sungai  (DAS); tersedianya kebijakan bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim; dan meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Adanya  PROPER  dalam  mengelola  lingkungan  hidup  bertujuan  mendorong perusahaan  taat  peraturan  lingkungan.  Melakukan  perbaikan  kinerja  pengelolaan lingkungan  hidup  terus  menerus  melalui  penerapan  sistem  manajemen  lingkungan. PROPER  juga  mendorong  efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya,  penurunan  dampak lingkungan dan perlindungan keragaman hayati, bisnis yang bertanggungjawab sosial dan beretika  melalui  pemberdayaan  masyarakat. Menurut  Koesnadi  Hardjasoemantri , prinsip dasar dari pelaksanaan Proper adalah mendorong perusahaan dalam pengelolaan lingkungan  hidup  melalui  instrumen  insentif  reputasi/  citra  bagi  perusahaan  yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik (berperingkat hijau dan emas) dan instrumen  disinsentif  reputasi/  citra  bagi  perusahaan  yang  mempunyai  kinerja pengelolaan  lingkungan  yang  buruk  (berperingkat  merah  dan  hitam).  Sebagai  insentif, Proper  pada  awal  pelaksanaannya  merupakan  salah  satu  bentuk  Instrumen,  Saat  ini PROPER  telah  menjadi  Instrumen  Wajib.  PROPER  Lingkungan  menjadi  bentuk instrumen  pengawasan  pemerintah  kepada  penanggung  jawab  suatu  usaha/  kegiatan dalam rangka penaatan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.  Taat  atau  tidaknya  suatu  usaha  dapat  dilihat  dari  hasil  peringkat  (warna)  yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada suatu usaha/ kegiatan.

## Referensi
Agoes Soegianto, (2010) Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. Surabaya: Airlaga University Press Andi Hamzah. (2008) Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika Bambang  Prabowo  Soedarso.  (2010) Penataan  Ruang,  Pemanfaatan,  Akibat  dan Pertanggung Jawaban Negara. Jakarta Hermin Kadiati  Koeswadji.  (1993). Hukum  Pidana  Lingkungan. Bandung:Citra  Aditya BaktiSt.
Munadjat Danusaputra. (1985). Hukum Lingkungan Buku 11. Bandung:Nasional Binacit Suparto Wijoyo. (2005). Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya. Surabaya: Airlangga University Press
Muhammad Askin.(2010). Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Jakarta:Nekamatra Muhammad Erwin.(2009). Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan
Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama
Sari, Candra Widi danI Gusti Ketut Agung Ulupui. 2014. Pengaruh KarakteristikPerusahaan  terhadap  Kinerja  Lingkungan  Berbasis  PROPER padaPerusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.Jurnal Ilmiah Akuntansidan BisnisVol. 9 No. 1.
Chairiri, Anis. 2008. Kritik Sosial atas Pemakaian Teori Dalam PenelitianPengungkapan Sosial dan Lingkungan.Jurnal MAKSI.Vol.8 No.2: 151-169.