## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3930/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pemajakan Layanan OTT Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Virtual Di Indonesia
Narumi Bungas Gazali 1 , Paulus Soelistyo
1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2 Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 3 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Digitalization in the economic sector provides an opportunity for OTT service business actors to expand their business without spending a large amount of capital considering that the digital economy penetrates space and time so that a paradigm shift in the office or  place  of  business  that  was  originally  bad  must  be  physically  present.  activities virtually  via  the  internet.  The  proliferation  of  foreign  OTT  services  in  Indonesia  has provided  a  paradigm  shift  in  Permanent  Business  Entities  (BUT)  which  originally embraced a physical presence to become a digital presence. The collection of PPh &
VAT is carried out on foreign OTT services that carry out virtual activities because of the  benefits  obtained  by  these  foreign  OTT  services  from  the  Indonesian  customs territory. The virtual presence of OTT in Indonesia presents a challenge for the law to be  able  to  act  as  a  social  engineering  &  social  control  service  for  modernization  in science and technology. The government through PPh26, PMK 48/03/2020, PP 80/2019 has provided further regulations regarding tax collection and value added for foreign OTT  services  that  carry  out  virtual  activities  in  Indonesia  to  implement  justice  and implement resources in national taxation. Keywords:
Over The Top Service Tax
Permanent establishment
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 3 Oktober 2022 Publish 21 November 2022 Digitalisasi  dalam  sektor  perkonomian    memberikan  kesempatan  kepada  para  pelaku usaha layanan OTT untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa mengeluarkan modal yang besar  mengingat  ekonomi  digital  menembus  ruang  dan  waktu  sehingga  mulai  terjadi pergeseran paradigma kantor atau tempat usaha yang semula badna usaha harus hadir secara  fisik,  saat  ini  dimungkinkan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  secara  virtual melalui jaringan  internet.  Menjamurnya  layanan  OTT asing di  Indonesia  memberikan pergeseran paradigma dalam Badan Usaha Tetap (BUT) yang semula menganut physical presence  menjadi  digital  presence.  Pemungutan  PPh  &  PPn  yang  dilakukan  terhadap layanan  OTT  asing  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara  virtual disebabkan  adanya keuntungan  yang  diperoleh  oleh  layanan  OTT  asing  tersebut  dari  wilayah  pabean Indonesia.  Kehadiran  layanan  OTT  asing  secara  virtual  di  Indonesia  menghadirkan tantangan bagi hukum untuk dapat bertindak selaku social engineering & social control terhadap modernisasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah melalui PPh26,
PMK  48/03/2020,  PP  80/2019  telah  memberikan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terhadap layanan OTT asing yang melakukan kegiatan usaha secara virtual di Indonesia untuk memberikan keadilan dan mengimplementasikan asas sumber dalam ketentuan perpajakan nasional.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Narumi Bungas Gazali, Fakultas Hukum Universitas Indonesia narumibungas@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Revolusi industri dunia tidak dapat dipungkiri terjadi pada segala sektor kehidupan seperti bidang  produksi,  pertanian,  transportasi,  pertambangan,  hukum,  Pendidikan,  komunikasi,  dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga tidak dapat  terlepas  dari  perubahan-perubahan  sosial  yang  terdapat  di  dalam  kehidupan  masyarakat mengingat  sifat  dinamis  serta  globalisasi.  Hakikat  kemajuan  teknologi  informasi  yang  ada  di dalam  masyarakat  modern  dewasa  ini  merupakan  salah  satu  hasil  dari  perkembangan  dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi secara perlahan. Perubahan tersebut sejalan dengan naluri manusia  yang  haus  akan  pencapaian-pencapaian  baru  dalam  hidupnya  dengan  harapan  agar
mencapai  kehidupan  yang  jauh  lebih  baik.  Perubahan  kebudayaan  yang  terjadi  di  dalam kehidupan  bermasyarakat  (social  cultural  change)  dapat  dilihat  dari  bentuk  komunikasi  yang semula sederhana sampai dengan dewasa ini menjadi komunikasi dalam bentuk elektronik.
Pandemi  Covid-19  yang  membatasi  ruang  gerak  masyarakat  dunia  termasuk  Indonesia sehingga  jawaban  bagi  permasalah  tersebut  adalah  melalui  kemudahan  penggunaan  teknologi sebagai  jembatan  bagi  masyarakat  untuk  Kembali  melakukan  rutinitas  di  tengan  keterbatasan yang  ada.  Perkembangan  teknologi  dalam  pendistribusian  informasi  menimbulkan  perubahan informasi menjadi tidak terbatas kepada ruang dan waktu. Digitalisasi pada sektor komunikasi menciptakan intelligent network seperti terciptanya layanan broadband channel sehingga siaran televisi  dapat  dinikmati  melalui  jaringan  internet  secara  real  time.  Kehadiran  platform  digital dalam dunia e-commerce maupun pada sektor komunikasi telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia sebagaimana didukung dari data hasil survei yang dilakukan oleh We Are Social pada April 2021, diperoleh sebanyak 88,1% pengguna internet Indonesia menggunakan layanan  e-commerce  untuk  memperoleh  berbagai  jenis  kebutuhan  hidupnya.  Selain  itu Berdasarkan  laporan  data  Bank  Indonesia  diketahui  bahwa  digitalisasi  telah  memberikan peningkatan  pengguna  e-commerce  mencapai  99%  yoy  (year  on  year)  dengan  peningkatan nominal transaksinya mencapaiu 52% yoy.  Lonjakan digitalisasi dalam dunia komunikasi selama pandemic juga ditandai dengan hadirnya berbagai platform yang menyediakan layanan streaming online dalam bentuk over the top (OTT) seperti Youtube, Netflix, Disney Hotstar, MolaTV. IQYI, Amazon Prime, Apple TV, dll.
Tingginya  minat  masyarakat  Indoensia  atas  kehadiran  layanan  OTT  asing  merupakan fenomena baru dalam industri komunikasi dewasa ini yang mengantarkan masyarakat Indonesia kepada  pembangunan  baik  dalam  sektor  komunikasi  maupun  ekonomi.  Pembanguan  tersebut tidak dapat terpisahkan dari adanya konflik kesejahteraan, keadilan maupun ekologis. Dinamika sosial yang terjadi sebagai akibat dari pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang bersifat  partisipatori.   Gejolak  dinamisasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  tidak  dapat  terlepas dari globaliasi yang telah menjadikan dunia menjadi tanpa batas, termasuk pada sektor ekonomi. Pesatnya  pertumbuhan  ekonomi  lintas  batas  negara  merupakan  bukti  nyata  globalisasi  dalam bidang ekonomi. Perdagangan internasional merupakan keran utama bagi globaliasi dalam bidang ekonomi,  hukum,  dan  komunikasi.    Kehadiran  perdagangan  internasional  didampingi  dengan perkembangan  IPTEK  yang  pesat  telah  memberikan  perubahan  kepada  cara  berdagang konvensional  menjadi  tanpa  batas  dengan  memanfaatkan  jaringan  internet.  Digitalisasi  dalam dunia bisnis membangun paradigam baru dalam dunia perdaganagan menjadi tanpa batasan ruang dan waktu sehingga seluruh informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Digitaliasi dalam dunia perdaganagan juga memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tanpa mengeluarkan modal yang besar untuk keperluan kantor atau tempat usaha secara fisik karena dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha secara virtual melalui jaringan internet, sebagai contoh perusahaan-perusahaan raksasa dunia seperti Google, Netflix, Apple TV saat ini saat melakukan ekspansi bisnis skala internasional tidak lagi memerlukan untuk membuka kantor perwakilan pada setiap negara yang menjadi tujuan ekspansi.
Perusahaan tersebut memperoleh penghasilan di Indonesia dimana tanpa mendirikan badan usaha  secara  fisik  di  Indonesia.  Mereka  cukup  membentuk  jaringan  secara  virtual  untuk memperoleh keuntungan. Kehadiran layanan OTT asing yang berstatus sebagai subjek pajak luar negeri  (WPLN)  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara  virtual  di  Indonesia  memberikan tantangan  dalam  dunia  perpajakan  nasional  terutama  terhadap  konsep  Bentuk  Usaha  Tetap (BUT).  Beberapa tantangan  dalam  perpajakan  nasional  terhadap  kehadiran  BUT  secara  virtual diantaranya adalah pengenaan PPn & PPh26 dalam kedudukan layanan OTT sebagai wajib pajak luar negeri. Pengguna layanan OTT asing di Indonesia diberikan kemudahan untuk mengakses dan berlangganan layanan yang ditawarkan oleh layanan OTT. Pengguna cukup membayarkan uang langganan setiap bulannya yang pembayarannya dapat dilakukan melalui kartu kredit, uang elektronik (go-pay, OVO, shopee pay, dll), maupun dipotong secara otomatis melalui pulsa dari
pelanggan yang bersangkutan. Sebelum 1 April 2022, terjadi polemik dalam perpajakan dimana saat itu belum terdapat ketentuan yang mewajibkan pengenaan PPn terhadap layanan OTT asing.
Berakhirnya  kekaburan  hukum  mengenai  pemungutan  PPn  terhadap  layanan  OTT  asing adalah  sejak  terbitnya  pengaturan lebih lanjut  perdagangan  melalui  system  elektronik  (PMSE) dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangana Melalui Sistem Elektronik (PP  80/2019)  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  40/PMK  03/2020  tentang  Tata  Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas  Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  Dari  Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE (PMK 48/03/2020). PMK 48/03/2020 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa digital yang selama ini menjadi perdebatan publik dimana layanan yang ditawarkan oleh OTT asing dalam hal ini termasuk ke dalam  unsur-unsur  jasa  digital  dikarenakan  tingat  ketergantungannya  yang  tinggi  terhadap jaringan internet dan tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha tanpa melalui internet. Pengertian dalam Pasal 1 angka 7 PMK 48/03/2020 tersebut menguatkan dasar pengenaan PPn layanan OTT asing yang beroperasi secara virtuak di Indonesia tanpa adanya physical presence.
Pemerintah menuntuk beberapa badan untuk melakukan pemungutan PPn terhadap layanan OTT asing yang beroperasi secata virtual di Indonesia. Pengenaan PPn tersebut dengan adanya pertimbangan  bahwa  meskipun  tidak  ada  physical  presence  di  Indonesia  tetapi  kedudukan layanan OTT tersebut merupakan Pengusahan Kena Pajak (PKP). Disamping sudah terlaksananya berbagai upaya negara untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum terhadap pemajakan OTT asing di Indonesia tetapi masih terdapat kekaburan hukum mengenai ketentuan untuk menetukan kategori PKP dan pemungutan PPh 26 pada layanan OTT asing yang beroperasi secara virtual di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dengan ini penulis tertatik untuk membahas permasalahan  mengenai PEMAJAKAN  LAYANAN  OTT  ASING  YANG  MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SECARA VIRTUAL DI INDONESIA . Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemungutan PPh pada layanan OTT Asing yang melakukan kegiatan usaha secara virtual di Indonesia ?
2. Bagaimana pemungutan PPn pada layanan OTT Asing yang melakukan kegiatan usaha secara virtual di Indonesia ?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
PMSE  merupakan  kegiatan  perdagangan  yang  transaksinya  dilakukan  melalui serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  oleh  pelaku  usaha  dalam  negeri  maupun pelaku  usaha  luar  negeri.  Berbagai  kemudahan  yang  timbul  dalam  perdagangan  melalui sistem  elektronik  tidak  serta  merta  selalu  mendatangkan  kemudahan,  muncul  berbagai permasalahan-permasalahan yang berpotensi menimbulkan penyeludupan hukum. Hoffman & Fodor mengemukakan bahwa PMSE dalam suatu negara dapat terlaksana secara efektif jika penerapannya menggunakan prinsip 4C yaitu connection, creation, consumption, dan control .
Layanan over  the  top  ( OTT)  tergolong  sebagai  PMSE  yang  melakukan  kegiatan penggunaan  hak cipta  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual  seperti  layanan streaming  film, streaming music , aplikasi dan games digital serta jasa-jasa online lainnya yang menjamur dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Layanan  OTT  tergolong  sebagai  PMSE  karena  hal-hal sebagai berikut :
a. Proses transaksi perdagangan dilakukan melalui system elektronik mulai dari proses persiapan, pengumpulan, pengolahan, pengiriman, dan penyebaran informasi melalui media elektronik ;
b. Adanya kontrak elektronik ;
c. Kegiatan perdagangan dilakukan melalui sarana yang dibuat oleh Layanan OTT selaku Pedagang PMSE (PPMSE) ;
d. Adanya konfrimasi elektronik ;
e. Memiliki  situs  web  sebagai  sarana  bagi  konsumen  melakukan  transaksi  pembelian barang dan/atau jasa secara online ;
f. Fokus utama dari situs web yang dimiliki oleh pelaku usaha PMSE adalah business to business (B2B) atau consumen to consumen (C2C) ; dan
g. Terjadi  pertukaran  data  secara  elektronik  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen pengguna barang dan/atau jasa
3.1 Layanan OTT sebagai BUT dalam Perpajakan Indonesia
Kehadiran  layanan  OTT  sejatinya  merupakan  suatu  tantangan  dalam  dunia perdagangan  melalui  sistem  elektronik  karena  kehadirannya  yang  menembus  lintas  batas negara  sehingga  sempat  menimbulkan  kerancuan  untuk  mengenakan  pemungutan  pajak terhadapnya.  Kesulitan  pengenaan  pajak  terhadap  layanan  OTT  tidak  hanya  menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi juga melanda negara-negara lainnya khususnya pada wilayah Asia. Peningkatan  jumlah  konsumsi  layanan  OTT  sebagaimana  yang  diprediksi  oleh International  Telecomunication  Union (ITU)  adalah  mencapai  pertumbuhan  sekitar  17,1% dengan jumlah pendapatan ditaksir mencapai USD 3,49 miliar sampai dengan tahun 2025 . BUT atau dikenal dengan permanent establishmanet sebagaimana yang diatur dalam Article  5 OECD  Models  dan  dianut  oleh  Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008  tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU 36/2008). Pasal 2 ayat 5 UU 36/2008 menjelaskan lebih lanjut suatu kegiatan usaha dikatakan sebagai BUT apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Digunakan oleh orang pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia ;
b. Orang pribadi yang tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ; atau
c. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia
BUT bertujuan untuk menentukan hak pemajakan dari negara sumber atas laba usaha yang  diperoleh  perusahaan  dari  negara  mitra.  Pengenaan  pajak  terhadap  layanan  OTT dikarenakan layanan tersebut melakukan kegiatan usaha dalam bentuk BUT dengan ketentuan bahwa  keuntungan  yang  diperoleh  layanan  OTT  hanya  dapat  dipajaki  di  negara  tempat kedudukan usaha. Melalui layanan virtual yang ditawarkan oleh perusahaan OTT meskipun tidak  ada  kehadiran  secara  fisik  di  Indonesia,  masih  tergolong  ke  dalam agency  type . Berdasarkan statusnya, layanan OTT asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia & menjalankan  kegiatan  usaha  melalui  media  internet  dapat  dikategorikan  sebagai  BUT  & WPLN, hal ini dikarenakan ::
a. meskipun  menjalankan  kegiatan  usaha  secara  virtual  melalui  media  internet  tetapi tergolong sebagai BUT  (Pasal 2 ayat 5 huruf p)
b. Subjek pajak badan karena memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui BUT (Pasal 2 ayat 1a jo ayat 4 ) ;
c. Objek  pajak  berupa  penghasilan  dari  usaha  dan  kegiatan  BUT  (Pasal  5  huruf  b  UU 10/1994  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991) ;
d. Penghasilan  yang  diperoleh  di  Indonesia  diterima  oleh  kantor  pusat  BUT  dan  adanya hubungan efektif antara BUT dengan kegiatan yang memberikan penghasilan di Indonesia (Pasal 5 ayat 1 huruf c UU 10/1994)
Melalui munculnya bidang-bidang usaha baru yang memanfaatkan significant digital presence maka  semakin  meningkatkan  pelung  para  pelaku  usaha  untuk  memperoleh pendapatan yang lebih daripada sebelumnya. Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet ( Over The Top ) ( SE Kominfo 3/2016 ) pada poin 5.3 dan 5.5  menegaskan bahwa layanan OTT asing merupakan BUT dan salah satu kewajibannya adalah mentaati ketentuan perpajakan nasional. Pengaturan BUT di Indonesia saat ini diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. UU 36/2008 ;
b. Peraturan  Menteri  Keuangan  147/PMK.03/2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Wajib Pajak  dan  Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Serta  Pengukuhan  dan  Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK 147/PMK.03/2017) ;
c. Peraturan  Menteri  Keuangan  35/PMK.03/2019 tentang  Penentuan  Bentuk  Usaha  Tetap (PMK 35/PMK.03/2019);
d. Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungutan serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau jasa Kena  Pajak  dari  Luar  Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah  Pabena  Melalui  PMSE  (PER- 12/PJ/2020) ;
e. SE Kominfo 3/2016
Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah kekaburan hukum dalam layanan OTT asing  yang  beroperasi  di  Indonesia  adalah  melalui  PMK  35/PMK.03/2019  dimana  negara memberikan  penegasan  bahwa  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  badan  asing  melalui internet dapat dikatakan sebagai BUT. Adapun beberapa unsur BUT dalam bentuk significant digital presence pada layanan OTT asing yang beroperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan  barang  dan/atau  jasa  adalah  secara  digital  dan  tidak  berwujud  sehingga dimungkinkan untuk dilakukan penandatanganan secara jarak jauh menggunakan e-sign antara penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen;
b. Barang dan/atau jasa digital tersebut memiliki tingkat konsumsi yang tinggi pada negara tersebut ;
c. Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada negara sumber kepada penyedia barang dan/atau jasa ;
d. Afiliasi  penyedia  barang  dan/atau  jasa  melakukan  pemasaran  &  konsultasi  yang ditargetkan kepada konsumen di negara target ;

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan udang-undang ( statue  approach )  dan  merupakan  penelitian  deskriptif  karena  hasil  akhir  dari  penelitian  ini adalah  penyajian  kesimpulan  atas  fakta  hukum  terkait.  Penngumpulan  bahan  hukum  yang dilakukan adalah menggunakan studi pustaka ( library research ) dimana dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)
3.1 Pemungutan PPn Pada Layanan OTT Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Virtual di Indonesia
Pembentukan hukum dalam masyarakat tidak dapat memisahkan das sollen dan das sein mengingat kedua unsur tersebut merupakan refleksi hubungan monodualis  yang dilihat dalam satu garis lurus karena memiliki keterkaitan mutlak diantaranya. Hubungan monodualis antara das  solen  das  sein bertujuan  agar  hukum  yang  tercipta  terhindar  dari  sifat  otoriter subjektifisme  yang  mengacu  kepada  pragmantisme  penguasa.    Pemabangunan  hukum merupakan  inklusif  modernisasi  atas  hukum  yang  sudah  berlaku  di  dalam  kehidupan bermasyarakat karena hukum  yang memberikan manfaat adalah hukum yang dapat menjawab persoalan-persoalan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  agar  tercipta  hukum  yang  adil  dan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan sosial.
Tujuan  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  perpajakan  hanya  dapat  tercapai  apabila terdapat hukum yang bersifat prosedural serta otonom. Pengenaan PPn terhadap layanan OTT asing  yang  beroperasi  secara  virtual  di  Indonesia  dengan  memperhatikan  manfaat  yang diterima oleh pelaku usaha dari wilayah pabean suatu negara sebagaimana didasarkan oleh :
a. Layanan OTT merupakan PMSE  ;
b. Merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena melakukan penyerahan jasa kena pajak dari luar wilayah pabean di dalam daerah pabean ;
c. Bukan merupakan pengusaha kecil ;
d. Konsumen dari layanan OTT asing tersebut merupakan masyarakat Indonesia Negara  melalui  PMK  48/03/2020  melakukan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai pemungutan  pajak  terhadap  PMSE  luar  negeri  yang  melakukan  kegiatan  usaha  di  wilayah pabean  Indonesia.  Adapun  tatacara  pemungutan  PPn  yang  dilakukan  oleh  Pemungut  PPn PMSE sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 s/d 11 PMK 48/03/2020 adalah dengan cara sebagai berikut:
a. Melakukan  pemungutan  PPn  sebesar  11%  atas  nilai  dasar  penegaan  pajak.  Dasar pengenaan  pajak  dalam  hal  ini  adalah  nilai  yang  dibayarkan  oleh  konsumen,  tidak termasuk dengan pemungutan PPn yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPn dilakukan pada saat dilakukan pembayaran oleh Konsumen atas barang dan/atau jasa yang ia beli ;
b. Membuat bukti pemotongan PPn dalam bentuk commercial invoice, billing, order receipt , dan/atau  dokumen-dokumen  sejenis  lainnya  yang  menyatakan  bahwa  telah  dilakukan pemungutan  PPn  dan  telah  dilakukan  pembayaran.  Dokumen-dokumen  tersebut kedudukannya  disamakan  dengan  faktur  Pajak  yang  dibuat  dengan  berpedoman  pada ketentuan Perpajakan Nasional ;
c. Melakukan  penyetoran  PPn  tersebut  untuk  setiap  masa  pajak  paling  lama  akhir  bulan berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir  yang  dilakukan  ke  rekening  kas  negara  sesuai dengan  ketentuan  penyetoran  pajak  secara  elektronik  dengan  menggunakan mata uang rupiah, mata uang dollar, dan/atau mata uang lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak ;
d. Wajib melaporkan PPn yang telah dipungut dengan melampirkan laporan yang berisikan jumlah  konsumen  yang  melakukan  transaksi,  jumlah  pembayaran,  jumlah  PPn  yang dipungut serta jumlah PPn yang dilakukan penyetoran Layanan OTT asing yang beroperasi di Indonesia dalam kedudukannya sebagai BUT dapat  dikenakan  PPn  apabila  melehibi  batasan  kriteria  tertentu.  Indikator  penilaian  bahwa suatu  BUT  dapat  dilakukan  pemungutan  atas  PPn  berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  PER- 12/PJ/2020 adalah sebagai berikut :
a. Dalam  jangka  waktu  1  tahun  jumlah traffic pengakses  di  Indonesia  telah  melebihi 12.000 (dua belas ribu) ; dan
b. Nilai transaksi oleh para konsumen di Indonesia melebihi Rp 600.000.000,-  (enam ratus juta rupiah) dalam 1 tahun ;
3.2 Pemungutan  PPh  pada  layanan  OTT  Asing  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara virtual di Indonesia
Penghasilan merupakan objek pajak karena melalui penghasilan terdapat nilai ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun oleh wajib pajak luar negeri (WPLN). Melalui asas  sumber  yang  berlaku  dalam  Pasal  4  ayat  1  UU  36/2008  maka  negara  memiliki kewenangan untuk mengenakan PPh dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh layanan OTT asing di Indonesia karena :
a. Layanan OTT asing selaku WPLN memperoleh kemampuan ekonomis melalui kegiatan royalti atau imbalan atas penggunaan hak (Pasal 4 ayat 1 huruf h) ;
b. Kemampuan  ekonomis  yang  diperoleh  layanan  OTT  asing  tersebut  menambah kekayaannya ;
c. Kegiatan usaha dilakukan di Indonesia Pemungutan PPh terhadap layananan OTT asing yang beroperasi di Indonesia dengan menggunakan  asas  sumber  memberikan  akibat  hukum  bagi  negara  domisili  akan menyediakan  keringanan  atas  pajak  berganda  yang  akan  terjadi.  Asas  sumber  dan  asas domisili  yang  dianut  oleh  Indonesia  dalam  sistem  pepajakan  nasional  menimbulkan  akibat hukum  berupa  timbulnya  pajak  berganda.  Penyelesaian  permasalahan  pajak  berganda
dilakukan  melalui  Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  dengan  tujuan menghapuskan residensi ganda bagi wajib pajak.
PPh yang dikenakan kepada WPLN yang menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk BUT  di  Indonesia  merupakan  suatu  kriteria  yang  memungkinkan  negara  sumber  untuk melakukan  pemajakan  atas  penghasilan  yang  bersumber  dari  bisnis  transnasional. Layanan OTT asing di Indonesia merupakan WPLN badan karena pendiriannya tidak dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengenaan PPh kepada WPLN  dilandaskan  kepada  suatu  hubungan  ekonomi  ( economic  allegiance )  yang  dapat berupa  menjalankan  kegiatan  usaha  di  Indonesia  atau  menerima  penghasilan  dari  sumber Indonesia. Beberapa bentuk sumber penghasilan WPLN di Indonesia yang dikenakan pajak seperti wajib pajak dalam negeri (WPDN) adalah sebagai berikut :
a. Menjalankan kegiatan usaha di Indonesia ;
b. Mengoperasikan anak perusahaan di Indonesia ; atau
c. Menjalankan kegiatan usaha melalui BUT
Perlakuan  WPLN  seperti  WPDN  tersebut  sejalan  dengan  prinsip  internasional  non diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 OECD 2017. Sehingga pengenaan pajak atas BUT yang merupakan WPLN adalah didasarkan kepada basis neto, tarif umum, hak atas kompensasi  kerugian  dan  kewajiban  administratif  lainnya.  Sejalan  dengan  prinsip  non diskiriminasi  maka  WPLN  juga  dikenakan  laba  ( branch  profit  tax )  setelah  pajak  BUT. Kehadiran BUT sebagai kriteria ambang batas pemajakan bertujuan agar suatu usaha tidak secara premature dikenakan pajak karena adanya resiko berusaha sehingga dapat memberikan tenggang waktu kepada perusahaan pemula agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya dikarenakan aktivitas ekonomi merupakan salah satu unsur pembentukan yurisdiksi sumber yang  memberikan  pertalian  fiskal  objektif  dan  yurisdiksi  sumber  bagi  negara  tempat  BUT beroperasi.
Yurisdiksi  sumber  yang  merujuk  kepada  pertalian  fiscal  objektif  memberikan  hak pemajakan  kepada  negara  tempat  sumber  penghasilan  berada  sebagaiman  yang  ditegaskan dalam  Pasal  2  ayat  4 jo Pasal  26  UU  36/2008  mengenai  kewenangan  pemajakan  terbatas ( limited  fiscal  liability ).  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  Indonesia  berhak  untuk mengenakan  pajak  atas  seluruh  penghasilan  yang  berasal  dari  sumber  di  Indonesia  ( origin principle ).  WPLN  dikenakan  PPh  dengan  didasari  pada  sistem  pemotongan  ( withholding system ) dengan basis bruto dan tarif proposional sebesar 20% sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU 36/2008.
Pengenaan PPh 26 sebanyak 20% per basis bruto menimbulkan akibat hukum bahwa seluruh  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara  penghasilan  bukan  termasuk pengurang  PKP.  Pelaksanaan  yurisdiksi  pemajakan  hanya  dapat  berlaku  efektif  terhadap subjek dan objek yang berada di wilayah kekuasaan Indonesia. Negara mengalami kesulitan untuk  melakukan  pelaksanaan  administrasi  pajak  sehingga  kecil  kemungkinan  untuk melakukan  pemajakan  terhadap  subjek.  Pemungutan  PPh  yang  dilakukan  oleh  Indonesia kepada  layanan  OTT  asing  sejalan  dengan  prinsip  pajak  internasional  yang  menyatakan bahwa  suatu  negara  hanya  dapat  mengatur  setiap  faktor  yang  memiliki  kaitan  dengan wilayahnya.  Layanan  OTT  selaku  WPLN  dalam  hal  ini  memiliki  kaitan  dengan  Indonesia yaitu menerima penghasilan dari Indonesia.
Laba  usaha  yang  diperoleh  suatu  perusahaan  yang  berkedudukan  di  suatu  negara pejanji  hanya  dapat  dikenakan  pajak  pada  negara  tempat  kedudukan,  kecuali  perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha di negara pejanji melalui BUT. Pasal 7 ayat 1 OECD 2017 tersebut juga mengaskan bahwa apabila suatu perusahaan menjalankan kegiatan usaha melalui BUT maka laba usaha yang diperoleh perusahaan dapat dikenakan pajak di negara tempat usaha dijalankan. Tanpa adanya BUT maka negara selain tempat kedudukan ( resident country ) tidak dapat dibenarkan untuk melakukan pemungutan pajak laba usaha. Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan PPh kepada layanan OTT asing dimana sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 3 huruf e yang menentukan bahwa
sumber  dari  penghasilan  BUT  adalah  negara  tempat  menjalankan  usaha.  Hak  pemajakan tersebut  didasarkan  kepada  pemikiran  bahwa  tempat  usaha  merupakan  manifestasi  dari keberadaan  negara  sumber.  Dewasa  ini  penghasilan  layanan  OTT  asing  yang  beroperasi secara  virtual  di  Indonesia  merupakan  penghasilan  yang  dipotong  pajak  berbasis  bruto sebagaimana dalam Pasal 26 ayat 1 karena :
a. penghasilan yang diterima merupakan imbalan atas jasa streaming yang ditawarkan oleh WPLN ;
b. penghasilan tersebut disediakan oleh BUT sebagai penyelenggara kegiatan Pengenaan PPh di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu sepenuhnya terutang atas semua penghasilan ( full tax liability ) dan terutang atas sebagian penghasilannya ( limited tax liability ). Secara filosofis perbedaan tersebut disebabkan WPLN tidak mendapat manfaat dari pemerintah sebanyak yang didapatkan oleh WPDN. Pengenaan PPh terhadap WPLN juga atas pertimbangan pertalian objektif yang akan dikenakan pajak yaitu lokasi sumber penghasilan dan tempat aktivitas ekonomi dilakukan. Layanan OTT asing yang beroperasi secara virtual di  Indonesia  dikenakan  pajak  berdasarkan  sistem  pemotongan  ( withholding  system )  karena kedudukannya sebagai WPLN BUT tanpa adanya kehadiran secara fisik di di Indonesia. Kedudukan  layanan  OTT  asing  di  Indonesia  yang  beroperasi  secara  virtual menjadikan mekanisme pemotongan PPh adalah melalui pembayar atau penyedia penghasilan sebagai pemotong ( withholder ). PPh yang dilakukan pemotongan final sehingga WPLN tidak diperlukan  lagi  untuk  membuat  perhitungan  dan  menyampaikan  laporan  pada  akhir  tahun pajak.  Penyedia  penghasilan  sebagai  pemotong  dapat  berupa  bank  atau  lembaga  keuangan lainnya  yang  melakukan  pembayaran  dalam  frekuensi  besar.  Pemotongan  PPh  26  yang bersifat final kepada layanan OTT asing di Indonesia menyebabkan potongan pajak menjadi eksesif dan atas pembayaran tersebut hanya terdapat sedikit keuntungan.
Problematik negara dalam mengenakan pemungutan PPh kepada layanan OTT asing yang beroperasi di Indonesia salah satunya adalah dikarenakan konsep BUT yang dianut oleh peraturan perpajakan nasional adalah dalam bentuk physical presence sedangkan saat ini pada relaitas  sosial  mulai  muncul  perekmbangan  paradigma  BUT  menjadi significant  digital presence. Hukum yang berkedudukan sebagai legal matanarative dewasa ini menjadi tidak berdaya  saat  berhadapan  dengan  perekembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang menganut  pemahaman micro  narrative untuk  melakukan  internalisasi  nilai-nilai  hukum. Umumnya  WPLN  yang  beroperasi  secara  virtual  di  Indonesia  untuk  tujuan  meminimalisir salah paham atas pemotongan pajak oleh pemotong maka dimuka sudah ditetapkan net basis dalam kontrak awal dengan potongan pajak perupakan tanggungan pemotong. PPh yang terutang atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kecuali dividen yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang pajak tersebut ditambahkan (gross-up) pada penghasilan yang dipakai sebagai dasar pemotongan PPh 26 tersebut . Kendala yang dialami oleh pihak pajak terhadap pemotongan PPh26 kepada layanan OTT asing yang beroperasi secara virtual di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. keslitan  untuk  melakukan  verifikasi  atas  jumlah  penghasilan  yang  dilakukan pengurangan penghasilan ;
b. dimungkinkan  adanya  selisih  pendapat  antara  layanan  OTT  asing  sebagai  WPLN dengan pihak pemotong mengenai ketepatan pemotongan ;
c. WPLN  mengalami  kesulitan  untuk  menarik  kembali  potongan  pajak  apabila  terjadi salah potong diakrenakan tidak adanya mekanisme restitusi yang jelas

## 4. KESIMPULAN
Kehadiran layanan OTT asing yang melakukan kegiatan usaha secara virtual di Indonesia telah  memberikan  pergeseran  paradigma  BUT  yang  semula  adalah physical  presence menjadi digital presence. Pergeseran paradigma tersebut tidak menjadikan kekosongan hukum bagi negara untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan & pajak pertambahan nilai. Pemerintah melalui
PP  80/2019,  PPh  26,  serta  PMK  48/03/2020  telah  memberikan  pengaturan  pemungutan  pajak terhadap  layanan  OTT  asing  yang  melakukan  kegiatan  usaha  secara  virtual  di  Indonesia. Pemungutan  pajak  terhadap  layanan  OTT  asing  yang  beroperasi  secara  virtual  di  Indonesia tersebut didasarkan pada adanya keuntungan yang diperoleh oleh mereka atas penjualan barang dan/jasa  kepada  masyarakat  Indonesia.  Pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Indonesia merupakan  implementasi  atas  asas  sumber  yang  dianut  dalam  hukum  perpajakan  nasional sehingga  mencerminkan  keadilan.  Pemerintah  perlu  rutin  melakukan  pengkajian  secara  rutin mengenai  kebijakan  perpajakan  nasional  agar  sejalan  dengan  kemajuan  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimkasih penulis ucapkan kepada teman-teman dan segenap civitas akademika serta pengajar yang selalu memberikan support kepada penulis dalam mencari referensi untuk penulisan ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Asia Video Industry (AVIA). OTT TV  POLICIES IN ASIA, (Hong Kong ; Causeway Bay ,2018).
B. Ebru Tekin, “Methodology for the Regulation of Over The Top (OTT) Services : The Need of A Multi Dimensional Prespective”, International Journal of Economics and Financial Issues 8, No.1, (2018).
B. Herman, Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejahteraan, (Bandung ; Refika Aditama, 2013).
H. Assegaf & Partners. “A New Rule To Determine Permanent Establishment”, Tax and Custom, April (2019):
H. Sunarjati. Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat, (Bandung ; Alumni, 1979). I. Ilham Yuli. “Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan  Kesadaran Sosial”, Jurnal Hukum Novelty 9, No.1, (2018)
M. Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta; Kencana; 2016).
OECD, Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, (Action 1 – 2015 Final Report). P.  Mahir, “Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia”, Modus 27, No.2.
R.  Daniel  Oktavianus  Kristian  &  Muhammad  Rheza,  “Analisis  Aspek  Perpajakan  Netflix  di Indonesia”, Sinopsium Nasional Keuangan Negara 2020
S. Paulus Aluk Fajar Dwi, “Aspek Hukum Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap Menurut Hukum Positif Di Indonesia”, Binus Business Review 1, No.1 (2010)
W. Iskandar, “Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme”,
Masalah-Masalah Hukum 45, No.4, (2016)