## Pengendalian Internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat
(Internal Control of Non-Tax State Revenue In The Bali Barat National Park)
Rakhmah Budi * , Nur Handayani Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : Rakhmah_budi@yahoo.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang ditinjau dari sisi keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan, serta tingkat keefektifan   kebijakan  PNBP  di  Taman  Nasional   Bali  Barat.  Penelitian   ini  adalah  penelitian   deskriptif   kualitatif.   Metode analisis yang digunakan adalah triangulasi teknik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa PP No. 12 Tahun 2014 menjadi alat pengendalian internal terhadap PNBP di Taman Nasional Bali Barat. Keakuratan pencatatn PNBP di TNBB didasarkan pada penetapan tarif PP No. 12 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Untuk kepatatuhan pengelolaan PNBP di TNBB didasarkan pada PP No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. Kemudian untuk tingkat  keefektifan  PNBP di  TNBB,  dengan  perolehan  persentase  diatas  100%  pada  setiap  tahunnya,  berdasarkan standarisasi disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut PNBP di TNBB sangat efektif.
Kata kunci : Pengendalian Internal, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pengelolaan Keuangan Negara

## Abstract
This study aims to know the internal control of non-tax state revenues in Bali Barat National Park in terms of accuracy of recording,   staffing,   and   the   effectiveness   of   non-tax   state   revenue   policy   in   Bali   Barat   National   Park.  This   research   is qualitative descriptive research. The method of analysis used in this research is triangulation technique. Based on the results of the study, it can be taken several provisions of Government Regulation No. 12 of 2014 to become a tool of internal control of non-tax state revenue in Bali Barat National Park. The accuracy of recording of non-tax state revenue in Bali Barat National Park at the tariff level based on Government Regulation No. 12 of 2014 on Tariff of Non-Tax State Revenue applicable to the Ministry of Forestry. For Non-Tax State Revenue Receiver in Bali  Barat  National  Park on Government  Regulation No. 20/1997 on Non-Tax State Revenues. Then for the level of effectiveness of Non-Tax State Revenue in Bali Barat National Park, with the title effectiveness above 100% in every year, not the standard in Bali BaratNational Park is very effective.
Keywords : Internal control, Non-Tax State Revenue, and  Management of government  finances

## Pendahuluan
Terselenggaranya  Pemerintahan   yang   baik   merupakan prasyarat  bagi   pemerintahan  dalam   mewujudkan   aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu   diperlukan   penerapan   sistem   pertanggungjawaban   yang terukur, sehingga   penyelengaraan   pemerintah   dan pembangunan   berlangsung   secara   berdaya   guna,   berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi,   kolusi,   dan   nepotisme.Upaya   pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor   XI/MPR/1998   tentang   Penyelenggara   Negara   yang Bersih   dan   Bebas   Korupsi,   Kolusi,   dan   Nepotisme,   dan Undang-Undang   (UU)   No.   28   Tahun   1999   tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,   dan   Nepotisme   (KKN).   Pasal   3   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum   penyelenggaraan   negara   meliputi   asas   kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin  terselenggaranya   pelaporan   pertanggungjawaban Keuangan Negara yang terpercaya. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara
berdasarkan   UU   Nomor   17   Tahun   2003   adalah   dengan melaksanakan   laporan   pertanggungjawaban   keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun   dengan   mengikuti   Standar   Akuntansi   Pemerintah yang   telah   diterima   secara   umum.   Pengawasan   terhadap pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan peraturan   merupakan   hal   yang   diperlukan,   Adapun   yang menjadi   obyek   dari   kegiatan   pengawasan   adalah   adanya kemungkinan   terjadinya   kesalahan,   penyimpangan, kecurangan,   pelanggaran   serta   guna   mewujudkan   tertib secara administratif.
Dalam pelaporan keuangan negara yang tercantum pada pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan,   efisien,   ekonomis,   efektif,   transparan,   dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.   Begitupun   sama   halnya   dengan   pelaporan pengelolaan PNBP mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tersebut   dengan   menerapkan   prinsip   transparansi   dan akuntabilitas. Pengelolaan PNBP pada pasal 5 UU Nomor 20 Tahun   1997   tentang   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak menyebutkan   “Seluruh   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak dikelola   dalam   sistem   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
* Coressponding Author
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 97-101                                                          ISSN : 2355-4665
Negara”.
Sebagaimana   yang   diketahui   bahwa   penerimaan   negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada   pula   penerimaan   yang   bukan   berasal   dari   pajak   yang memberikan   kontribusi   cukup   besar,   penerimaan   tersebut disebut   dengan   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   (PNBP). Menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bahwa penerimaan Negara bukan pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
Dalam hal ini Kementerian Kehutanan mendapatkan manfaat hutan   yang   sebesar-besarnya   secara   serbaguna   dan   lestari baik   secara   langsung   maupun   tidak   lagsung   bagi kemakmuran masyarakat,   hal tersebut sebagaimana tertera pada  pasal  17 PP No. 6 Tahun 2007 tentang  Pemanfaatan Hutan. Dengan begitu untuk menjadikan pemerintahan yang baik,  pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)maupun publik khususnya pengelolaan keuangan harus dilakukan pemerintah secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas. Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada publik atas anggaran yang diterima dan pengelolaan hasil   pemanfaatan   Sumber   Daya   Alam   (SDA),     setiap pemerintahan/lembaga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan   yang   mana   menerapkan   asas   akuntabilitas   dan transparansi untuk mencegah adanya kesalahan administratif. Hal ini sebagaimana dimuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 9 huruf (e) yang   terkait   dengan   tugas-tugas   Kementerian   Negara/ Lembaga   sebagai   penggunaanggaran/   barang.   Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak di  Kementerian Kehutanan dapat mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Taman Nasional Bali Barat merupakan Instansi Pemerintah yang   dibawahi   oleh   Kementerian   Lingkungan   Hidup   dan Kehutanan yang mana setiap aktivitas keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara harus dipertanggungjawabkan, termasuk pengelolaan Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   (PNBP).   Saat   ini  Taman Nasional Bali Barat mempunyai tiga perusahaan yang sudah mendapatkan   izin   Pengusahaan   Pariwisata   Alam   (IPPA) seperti,   PT   Shorea   Barito   Wisata   dan   PT   Trimbawan Swastama   Sejati   (Penyediaan   Resort   dengan   wisata   alam sebagai   atraksi   wisata)   dan   PT   Disthi   Kumala   Bahari (Pengusahaan   pariwisata   alam   dengan   pengakaran   mutiara sebagai   atraksi   wisata).   Sebagai   objek   wisata,   Taman Nasional   Bali   Barat     mempunyai   nilai   dari   sisi   kawasan wisata yaitu Nilai Manfaat Wisata. Dengan adanya potensi tersebut   memungkinkan   Taman   Nasional   Bali   Barat   untuk lebih mengoptimalkan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Taman Nasional Bali Barat pada tahun 2012, 2013,   2014,   2015,   2016   berdasarkan   informasi   yang diperoleh dari Taman Nasional Bali Barat yaitu sebesar Rp. 439.653.500,   Rp.   761.069.000,   Rp.   1.540.807.500,   Rp. 7.049.300.000,   Rp.   9.294.537.000.   Besaran   Penerimaan Negara   Bukan   Pajak   (PNBP)   Taman   Nasional   Bali   Barat tersebut   menunjukkan   peningkatan   perolehan   PNBP   dari tahun ke tahun.
Oleh karena keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak   (PNBP)   di   departemen   dan   non   departemen pemerintah, maka masing-masing departemen dan lembaga
non  departemen  membutuhkan  suatu  Peraturan   Pemerintah untuk   kepentingan   lembaganya.   Untuk   menunjang pembangunan   nasional   serta   mengoptimalkan   Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan, maka ditetapkan suatu Pertaturan Pemerintah yang mengatur PNBP   yang   berlaku   pada   Kementerian   Kehutanan   yaitu Peraturan Pemrintah Nomor  12 tahun 2014. Keberadaan PP No. 12 tahun 2014 mengatur tentang tarif atas jenis PNBP yang   berlaku   di   Kementerian   Kehutanan.   Oleh   karena   itu peraturan   ini   membutuhkan   pelaksanaan   di   lingkungan Kementerian   Kehutanan   itu   sendiri,   sehingga   peraturan tersebut  dapat menjadi cotrolling bagi PNBP di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Menurut   hasil   penelitian   dari   Sijabat   (2009)   tentang Pengendalian Internal  Terhadap Penerimaan Negara  Bukan Pajak   (PNBP)   Melalui   Penerapan   Peraturan   Pemerintah Republik   Indonesia   Nomor   46   Tahun   2002   Pada   Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, PP nomor   46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan Kanwil BPN Sumatera Utara. Kemudian   penelitian   oleh   Natalia   (2012)   tentang Pengendalian Internal  Terhadap Penerimaan Negara  Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Jakarata,   Jumlah   penerimaan   menggambarkan   keefektifan kebijakan PNBP melalui perbandingan realisasi penerimaan dan target penerimaan. Pada tahun 2011 penerimaan iuran tetap tidak mencapai target yang menunjukan bahwa kinerja pencapaian   target   kurang,   namun   ditahun   2009   dan   2010 pencapaian target tercapai, dan penerimaan iuran royalty dari tahun 2009 –  2011 pencapaian target selalu tercapai bahkan melebihi   target   yang   dianggarkan   yang   berarti   keefektifan kebijakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sangat baik dan konsistensi pun tercapai. Selain itu penelitian dari Yuliyanti (2014) tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Fakultas di Universitas Bengkulu, tingkat efektivitas realisasi PNBP pada Unit kerja di Universitas Bengkulu secara keseluruhan selama lima  tahun  berada  pada  kondisi  Sangat   Efektif.  Kemudian untuk   tingkat   kontribusi   PNBP   seluruh   Unit   kerja   selama lima tahun, kontribusi terbesar adalah dari Fakultas KIP, yang kemudian disusul oleh Rektorat, terus Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ekonomi, Unit kerja ini mampu memberikan kontribusi PNBP masing­masing mendekati 20%. Kontribusi PNBP   selanjutnya   dibawah   10%   diberikan   oleh   Fakultas Pertanian, Fakultas ISIP, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas MIPA.
Rumusan   masalah   dalam   penelitian   ini   diantaranya   yaitu b agaimana keakuratan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak   (PNBP)   di   Taman   Nasional   Bali   Barat ,   bagaimana kepatuhan   pengelolaan   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak (PNBP)   di   Taman   Nasional   Bali   Barat,   dan   bagaimana tingkat   keefektifan   kebijakan   Penerimaan   Negara   Bukan Pajak   (PNBP)   di   Taman   Nasional   Bali   Barat.   hal   ini bertujuan   untuk   mengetahui   keakuratan   pencatatan   tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali   Barat   berdasarkan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, serta Untuk mengetahui kepatuhan pengelolaan   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   (PNBP)   di
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 97-101                                                          ISSN : 2355-4665
Taman Nasional Bali Barat.

## Metode

## Rancangan Penelitian
Penelitian   ini   menggunakan   metode   deskriptif   kualitatif. Menurut Sanusi (2011:13), desain penelitian deskriptif adalah desain   penelitian   yang   disusun   dalam   rangka   memberikan gambaran   secara   sistematis   tentang   informasi   ilmiah   yang berasal dari subyek atau obyek penelitian. Metode penelitian kualitatif   tidak   menggunakan   generalisasi   tetapi   lebih menekankan   pada   kedalaman   informasi   sehingga   sampai pada tingkat makna (Sugiyono, 2012: 9).

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah   laporan   keuangan   serta   laporan   kegiatan/aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di   Taman   Nasional   Bali   Barat   dan   peneliti   melakukan wawancara kepada informan baik itu dari pihak Kepala Sub Bagian   Tata   Usaha,   dan   Bendahara   Penerima   di   Taman Nasional Bali Barat.

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan   data   primer   dengan   melakukan   wawancara terstruktur. wawancara terstruktur menurut Esterberg, dalam Sugiyono (2012:233) yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti   informasi   apa   yang   akan   diperoleh   sehingga   peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Lebih lanjut wawancara kepada informan baik itu dari pihak Kepala Sub Bagian   Tata   Usaha,   dan   bendahara   penerima   di   Taman Nasional Bali Barat.  Sedangkan peneliti mengumpulan data sekunder   dengan   menelaah   dokumen-dokumen   terkait dengan   pengelolaan   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak (PNBP)   dalam   bentuk   laporan   keuangan   serta laporan kegiatan/aktivitas   yang   menghasilkan   Penerimaan   Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat.

## Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan   triangulasi   teknik,   yaitu   untuk   menguji kredibilitas   data  dilakukan   dengan   cara   mengecek   data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Jadi, triangulasi   yang   dilakukan   dalam   penelitian   ini   yaitu membandingkan   hasil   data   dari   dokumen   yang   diperoleh dengan   wawancara   mengenai   pengelolaan   Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan dengan pihak terkait.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil

## Keakuratan Pencatatan PNBP di Taman Nasional Bali Barat
Pencatatan   tarif   dari   kegiatan   yang   menghasilkan   PNBP sudah   didasarkan   pada   petepan   tarif   yang   telah   ditetapkan untuk setiap kegiatan yang berada di Taman Nasional Bali Barat,   sehingga   tarif   yang   dikenakan   untuk   setiap   jenis kegiatan yang menghasilkan PNBP di Taman Nasional Bali Barat telah memiliki dasar ketetapan. Penetapan tarif untuk setiap kegiatan atau jenis yang menghasilkan PNBP di Taman
Nasional Bali Barat berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor   12   Tahun   2014.  Adapun   untuk   jenis   PNBP   yang dihasilkan di Taman Nasional Bali Barat, yaitu hanya berupa Penerimaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
Penerimaan   Pemanfaatan  Jasa   Lingkungan   di   Taman Nasional   Bali   Barat   terdiri   dari   sub-sub   jenis,   yaitu Penerimaan   Pariwisata   Alam   yang   berupa   karcis   masuk pengunjung (Mancanegara dan Nusantara), pakir kendaraan. Selain itu terdapat pula sub jenis Penerimaan Pemanfaatan Jasa   Lingkungan   lainnya,   yaitu   Pungutan   Jasa   Kegiatan Wisata  Alam   (Mancanegara   dan   Nusantara)   yang   meliputi kegiatan tracking, pengamatan   hidupan   liar, diving , snorkeling, berkemah,  penelitian,  pengambilan snap  shoot, pengambilan   sampel   tanaman,   jasa   transportasi.  Namun untuk   beberapa   jenis   PNBP   Taman   Nasional   Rayon   II berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 masih belum bisa dijalankan dan diterapkan di Taman Nasional Bali Barat,   seperti   karcis   masuk   sepeda   gayung,   karcis   masuk kendaraan roda 6, karcis masuk kuda, parkir kapal motor dan kapal pesiar.

## Kepatuhan   Pengelolaan   Penerimaan   Negara   Bukan Pajak (PNBP) diTaman Nasional Bali Barat
Untuk kepatuhan dari pengelolaan PNBP di Taman Nasional Bali   Barat,   penelitian   difokuskan   pada   ketaatan   Taman Nasional Bali Barat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Kepatuhan   Bendahara   Penerima   terhadap   penyetoran Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   (PNBP)   didasarkan   pada UU   No.   20   Tahun   1997   pasal   4   Tentang   PNBP,   yang menjelaskan “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor   langsung   secepatnya   ke   Kas   Negara”.   Begitupun dalam PP No. 12 Tahun 2014 lebih lanjut   diatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kehutanan   yang   terdapat   penjelasan   pada   pasal   6   yang berbunyi   “Seluruh   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”. Adapun untuk pencairan dana PNBP   oleh   Taman   Nasional   Bali   barat   dilakukan   dengan melakukan penyetoran PNBP secara keseluruhan (100%) ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah. Dana PNBP kemudian cair melalui DIPA yaitu yang terdiri dari dana murni dan dana PNBP.   Sedangkan   dalam   hal   ini   sebagian   dana   PNBP   di gunakan untuk kegiatan teknis Taman Nasional Bali Barat.
Berdasarkan DIPA Balai Taman Nasional Bali Barat, Ditjen. KSDAE   Kementerian   Lingkungan   Hidup   dan   Kehutanan Tahun 2015, kegiatan teknis Taman Nasional Bali Barat yang di danai oleh  sebagian dana PNBP meliputi: (1) penyusunan dokumen   penataan   zona;   (2)   penyusunan   rencana pengelolaan; (3) pra kondisi dan perencanaan; (4) pembinaan daerah penyangga kawasan konservasi; (5) inventarisasi dan pemetaan sebaran satwa liar; (6) monitoring populasi satwa liar; (7) pembinaan habitat satwa liar; (8) pembinaan populasi satwa liar; (9) pembentukan unit khusus penyelamatan satwa terancam punah; (10) monitoring dan pengawasan IPPA; (11) analisa   kebutuhan   pengembangan   pariwisata   alam;   (12) Informasi   dan   promosi;   (13)   peningkatan   kapasitas   SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola wisata dan PNBP; (14) monitoring dan evaluasi; (15) koordinasi dan konsultasi; (16) pembinaan kader konservasi; (17) patroli pengamanan hutan; (18)   penyegaran   polhut   dan   PPNS;   (19)   deteksi   dan peringatan   dini;   (20)   kesiapsiagaan   dan   peningkatan
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 97-101                                                          ISSN : 2355-4665
koordinasi;   (21)   penyadartahuan   dan   promosi   pencegahan kebakaran   hutan;   (22)   pengembangan   SARPRAS pengendalian   kebakaran   hutan;   (23)   pemadaman   dan penanganan   pasca   kebakaran   hutan;   (24)   evaluasi   dan pelaporan;   (25)   data   dan   informasi;   (26)   administrasi kepegawaia;   (27)   perlengkapan.  Macam-macam   kegiatan teknis   Taman   Nasional   Bali   Barat   tersebut   memberikan penjelasan   mengenai   kegiatan   apa   saja   yang   dibiayai   oleh sebagian dana PNBP.

## Tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Taman Nasional Bali Barat
Target dan realisasi PNBP Balai Taman Nasional Bali Barat dalam lima tahun, yaitu tahun 2012 s.d 2016 sebagai berikut:
Tabel   1.  Target   dan   Realisasi   PNBP Taman   Nasional   Bali
Barat Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 2012 400.450.000                439,653,500 2013 468.162.000                761,069,000 2014 943.413.400             1,540,807,500 2015 531.875.000             7,049,300,000 2016 3.500.000.000             9,294,537,000
Sumber: Statistik Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2015 (Data diolah)
Untuk   melihat   tingkat   keefektifan   kebijakan   Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat, formulasi   yang   digunakan   adalah   sebagai   berikut   (Agus, 2004; Yuliyanti, 2014):
Efektivitas = Realisasi Penerimaan x 100% Target Penerimaan
Dapat dihitung persentase perbandingan antara realisasi dan target   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   (PNBP)   untuk kegiatan-kegiatan   yang   menghasilkan   PNBP   di   Taman Nasional Bali Barat, sebagai berikut:
Tabel 2. Laporan Realisasi, Target dan Efektifitas PNBP di   Taman   Nasional   Bali   Barat   tahun   2012,   2013, 2014, 2015, 2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Total Realisas i 439.65 3.500 761.069. 000 1.540.807 .500 7.049.300. 000 9.294.537.0 00 Target 400.45 0.000 468.162. 000 943.413.4 00 531.875.0 00 3.500.000.0 00 Selisih 39.203. 500 292.907. 000 597.394.1 00 6.517.425. 000 5.794.537.0 00 % Keefekti fan 109 162 163 1325 265
Sumber:   Statistik   Balai  Taman   Nasional   Bali   Barat  Tahun 2015 (Data diolah)
Untuk mengukur efektif tidaknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk lima tahun tersebut di Taman Nasional Bali   Barat,   maka   digunakan   standarisasi   yang   ditetapkan Departemen Dalam Negeri adalah sebagai berikut (Syamni, 2008; Yuliyanti, 2014):
• Hasil yang diperoleh berada diantara < 60% = tidak efektif
• Hasil yang diperoleh berada diantara > 60% - 80% = cukup efektif
• Hasil   yang   diperoleh   berada   diantara   >   80%   -   100%   = efektif
• Hasil   yang   diperoleh   berada   diantara   >100%   =   sangat efektif
Berdasarkan   tabel   di   atas   maka   dapat   dilihat   bahwa persentase   Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   (PNBP)   pada tahun 2012 tingkat keefektifannya sebesar 109%. Kemudian di tahun 2013 tingkat keefektifan sebesar 162%, pada tahun 2014 keefektifan 163%. Di tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini tampak dari kenaikan tingkat keefektifan menjadi 1325% dan bahkan jauh melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun   2016   tingkat   keefektifan   sebesar   265%.   Dengan perolehan persentase keefektifan lebih dari 100% pada setiap tahunnya, berdasarkan standarisasidiatas dapat disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat sangat efektif.

## Pembahasan

## Keakuratan   Pencatatan   PNBP  di  Taman   Nasional   Bali Barat
Penetapan tarif Penerimaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Nasional Bali Barat menunjukkan kesesuian dengan Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2014   yang   mana berdasarkan   pada   Jenis   dan   Tarif   PNBP   Taman   Nasional Rayon II. Sebagai contoh pengenaan tarif karcis masuk untuk pengunjung   Mancanegara   dilihat   dari   Laporan   Penerimaan dan   Penyetoran   Pungutan   Masuk   di   Taman   Nasional   Bali Barat   bulan   Desember   2016,   pengenaan   tarifnya   sebesar Rp.200.000   (per   orang).   Sedangkan   kegiatan   Menyelam ( Diving )   untuk   umum   pengenaan   tarifnya   Rp.25.000   (per orang).   Dengan   jumlah   pengunjung   sebanyak   600   orang untuk   kegiatan   Menyelam   ( Diving )   pada   bulan   Desember 2016, maka terakumulasi menjadi Rp. 15.000.000.
Adapun untuk beberapa jenis PNBP Taman Nasional Rayon II yang masih belum bisa dijalankan, hal ini karena terdapat beberapa jenis atau kegiatan yang menghasilkan PNBP tidak tersedia   serta   tidak   memungkinkan   diterapkan   di   Taman Nasional Bali Barat. Namun terdapat pula beberapa jenis atau kegiatan yang menghasilkan PNBP belum bisa diterapakan karena beberapa hal, seperti belum bisa dijalankan pungutan untuk parkir kapal motor, parkir kapal pesiar, karcis masuk untuk sepeda gayung, kuda, dan kendaraan roda 6. Belum bisa   diterapkannya   pungutan   untuk   jenis-jenis   tersebut dikarenakan dalam memungut atau mengenakan tarif untuk karcis, seperti parkir roda 6 tidak semua pengunjung bersedia membayar   karena   telah   membayar   untuk   karcis   masuk kawasan.

## Kepatuhan   Pengelolaan   Penerimaan   Negara   Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat
Penyetoran PNBP oleh bendahara penerima Taman Nasional Bali Barat ke Kas Negara dilakukan seminggu sekali melalui Bank Pemerintah yang telah ditunjuk dengan menggunakan formulir   Surat   Setor   Bukan   Pajak   (SSBP),   kemudian bendahara penerima setelah melakukan penyetoran ke Bank selanjutnya bendahara penerima menerima Tanda Bukti Setor atau   struk   dari   Bank   serta   menerima   Bukti   Penerimaan
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 97-101                                                          ISSN : 2355-4665
Negara (BPN) yang nantinya akan dikirim  oleh bendahara penerima ke akun Simponi dan email. Sedangkan dalam hal pelaporan realisasi PNBP, pihak bendahara penerima Taman Nasional Bali Barat melaporkan setiap sebulan sekali.
Adapun   penetapan   persentase   maupun   jumlah   PNBP  yang diterima  oleh  Taman   Nasional  Bali  Barat   tidak   ditentukan dan   tidak   adanya   aturan   yang   ditetapkan   oleh   pemerintah pusat   dalam   hal   ini   Kementerian   Lingkungan   Hidup   dan Kehutanan berapa besaran minimal dan maksimal yang dapat diterima oleh pihak Taman Nasional Bali Barat. Penerimaan dana PNBP di Taman Nasional Bali Barat tidak disesuaikan atau   bergantung   pada   tingkat   pendapatan   PNBP   yang diperoleh,   sehingga   tidak   bergantung   pada   besaran   PNBP yang  dihasilkan  dengan  dana   PNBP yang   dapat  dicairkan. Dalam   hal   ini   besarnya   sebagian   dana   PNBP  yang   dapat digunakan   untuk   kegiatan   tertentu   yang   berkaitan   dengan jenis PNBP ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Sedangkan   kegiatan-kegiatan   Taman   Nasional   Bali   Barat yang   menggunakan   atau   dibiayai   sebagian   dana   PNBP, seperti pelaksanaan kegiatan teknis oleh Taman Nasional Bali Barat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur   penggunaan   sebagian   dana   PNBP.   Berdasarkan yang   telah   tercantum   dalam   pasal   8   Peraturan   Pemerintah Nomor   73   Tahun   1999   Tentang   Tatacara   Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagian dana PNBP dapat digunakan   untuk   menyelenggarakan   kegiatan   tertentu   pada satuan kerja bersangkutan, yaitu dalam rangka pembiayaan operasional   dana   pembiayaan   dan   atau   investasi,   termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## Tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Taman Nasional Bali Barat
Hasil   penelitian   menunjukkan   bahwa   adanya   peningkatan jumlah PNBP dari tahun ke tahunnya di Taman Nasional Bali barat. Adanya peningkatan jumlah PNBP dari tahun 2012 s.d 2016   tersebut   menunjukkan   kinerja   yang   sangat   baik   dari pihak   TNBB   dalam   mengoptimalkan   penerimaan   dengan selalu   tercapainya   target   yang   ditentukan   dengan   realisasi yang dihasilkan.
Sedangkan   untuk   tingkat   efektifitas   PNBP   di   TNBB, berdasarkan   hasil   penelitian   tahun   2012   berada   pada tingkatan   yang  sangat   efektif,   begitupun  pada   tahun  2013. Kemudian   tahun   2014   tingkat   efektifitas   pada   gambar tersebut   memperlihatkan   keefektifan   yang   meningkat   juga. Sedangkan   pada   tahun   2015   terjadi   lonjakan   yang   sangat signifikan,   hal   ini   dikarenakan   pada   tahun   2015   telah menerapkan   seluruhnya   ketentuan   PP   No.12   Tahun   2014, sedangkan   tahun   2014   belum   sepenuhnya   diterapkan   PP No.12 Tahun 2014 yang baru di mulai  pada bulan Juli 2014, antara lain tamu mancanegara sebesar Rp. 250.000 per orang, sedangkan  Januari  s.d Juni  menggunakan tarif  sebelumnya dengan tarif sebesar Rp. 20.000. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi   penurunan   dibandingkan   tahun   2015   dikarenakan penetapan   target   oleh   Pemerintah   Pusat   tahun   2015   lebih rendah dibandingkan target tahun 2016.

## Simpulan
Peraturan  Pemerintah  Nomor   12 Tahun  2014  menjadi   alat pengendali internal terhadap PNBP di Taman Nasional Bali Barat. Keakuratan pencatatan PNBP di Taman Nasional Bali Barat didasarkan pada penetapan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tarif atas Jenis PNBP  yang   berlaku   pada   Kementerian   Kehutanan.   Untuk kepatuhan pengelolaan PNBP di Taman Nasional Bali Barat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kemudian untuk tingkat keefektifan PNBP di Taman Nasional  Bali, dengan perolehan   persentase   keefektifan   >100%   pada   setiap tahunnya, berdasarkan standarisasi disimpulkan bahwa dalam lima tahun tersebut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Taman Nasional Bali Barat sangat efektif.
Adapun  saran  yang dapat   diuraikan  berdasarkan  penelitian yang dilakukan yaitu, penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih     memahami   serta   memperoleh   informasi   lebih   rinci terkait   kondisi   yang   mempengaruhi   tingkat   efektivitas Penerimaan   Negara   Bukan   Pajak   (PNBP).   Penjelasan   dan pembahasan   yang   lebih   rinci   akan   memberikan   informasi yang   lengkap   sehingga   pemahaman   kondisi   efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut lebih baik.

## Referensi
Agus, Eko Budiyanto. 2004. Strategi Peningkatan Pajak Daerah (Tinjauan Teoritis   Terhadap   Kebijakan   Pemerintah   Kabupaten/Kota   Dalam Peningkatan   Pajak   Daerah).   Dalam   Halim   (Ed.),   Bunga   Rampai Manajemen Keuangan Daerah (127-140). Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Natalia, Ria. 2012. “ Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun   2012   pada   Direktorat   Jenderal   Mineral   dan   Batu   Bara Jakarta” , digilib.esaunggul.ac.id.
Republik Indonesia. 1997. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Republik Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Republik   Indonesia.   1999.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   73  Tentang   Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.
Sanusi. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sidjabat,   Samuel.   2009.   “ Pengendalian   Internal   Terhadap   Penerimaan Negara   Bukan   Pajak   (PNBP)   Melalui   Penerapan   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)” , repository.usu.ac.id . Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. S yamni, Ghazali. 2008. Analisis dan Efektifitas Komponen Pendapatan Asli Daerah   Terhadap   Anggaran   Pendapatan   Belanja   Daerah . http://khairilanwarsamsi.blogspot.com/2012/01/analisis-kontribusi- dan-efektifitas.html .
Untara, G.D. et al. 2015. Statistik Balai Taman Nasional Bali Barat Tahun 2015 . Jembrana: TNBB.
Yuliyanti,   Eli.   2014.   “A nalisis   Efektivitas   dan  Kontribusi   Pendapatan Negara   Bukan   Pajak   (PNBP)   Pada   Fakultas   di   Universitas Bengkulu ”, repository.unib.ac.id.
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2019, Volume VI (1) : 97-101                                                          ISSN : 2355-4665