## Mulawarman LawReview
Volume 6 Issue 1, June 2021 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia. Nationally Accredited Journal, Decree No. 32a/E/KPT/2017.

## Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan
Joshua Melvin Arung Labi 1 , Sri Susyanti Nur 2 , Kahar Lahae 3
1 Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia. E-mail: jomel1801@gmail.com
2 Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia. E-mail: srisusyanti23@gmail.com
3 Faculty of Law, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia. E-mail: klahaefhuh84@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Tongkonan  land  is  a  form  of  land  belonging  to  customary  law  communities  that  participates  in  the complete systematic land registration program (PTSL), which is carried out by the North Toraja Regency National  Land  Agency,  which  contradicts  Government  Regulation  Number  24  of  1997  concerning  Land Registration.  This  study  aims  to  analyze  the  form  of  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL)  of tongkonan  land.  This  study  uses  empirical  research  methods,  by  analyzing  data  collected  through interviews and literature study. The results of this study indicate that if the tongkonan land is registered through  the  complete  systematic  land  registration  program  (PTSL),  it  will  cause  various  problems, especially those who are authorized as holders of tongkonan land titles, and then granting rights through the  issuance  of  certificates  is  contrary  to  the  spirit  of  Law  Number  5.  1960  concerning  Basic  Agrarian Regulations (UUPA).
Keywords: Tongkonan Land; Complete Systematic Land Registration; National Land Agency.

## ABSTRAK
Tanah Tongkonan merupakan bentuk perwujudan tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta dalam  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  yang  diselenggarakan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Toraja  Utara  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018  Tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), hal berikut menunjukan sangatb bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  yang  memiliki  isi  mengenai  Pendaftaran  Tanah.  Penelitian  yang  dilaksanakan  bertujuan dalam  menganalisis  bentuk  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  terhadap  tanah  tongkonan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  bersifat  empiris,  dengan  menganalisis  data  yang terkumpul  dengan  sarana  wawancara  dan  studi  kepustakaan.  Tinjauan  mengenai  hasil  yang  didapat pada  penelitian  ini  memberikan  petunjuk  bahwa,  apabila  tanah  tongkonan  di  daftarkan  melalui program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  akan  menimbulkan  berbagai  permasalahan terutama  yang  berwenang  sebagai  pemegang  sertifikat  hak  atas  tanah  tongkonan,  dan  kemudian pemberian  hak  melalui  penerbitan  sertifikat  bertentangan  dengan  semangat  dari  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).
Kata kunci: Tanah tongkonan; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Citation: Arung  Labi,  Joshua  Melvin,  Sri  Susyanti  Nur,  and  Kahar  Lahae.  2021.  “Analisis  Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan”. Mulawarman Law Review 6 (1), 15-31. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525.

## PENDAHULUAN
Bidang tanah pada zaman Hindia Belanda tidak didaftarkan dengan cara recht cadaster dan secara general diklasifikasikan menjadi tanah adat dan sebagai suatu tujuan utama pendaftaran,  Pasal  1  ayat  (1)  Keputusan  Presiden  Nomor  32  Tahun  1979  tentang Pokok-Pokok  Kebijaksanaan  Dalam  Rangka  Pemberian  Hak  Baru  Atas  Tanah  Asal Konversi  Hak-Hak  Barat  dinyatakan  bahwa  Tanah  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan  dan  Hak  Pakai  asal  konversi  hak  barat,  jangka  waktunya  akan  berakhir selambat-lambatnya  pada  tanggal  24  September  1980  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Undang-Undang Nomor  5 Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria (UUPA),  dan  pada  saat  berakhirnya  hak  yang  bersangkutan  akan  menjadi  tanah  yang dikuasai langsung oleh Negara. Hak mengenai tanah adat yang patuh terhadap hukum suatu  adat  telah  membuat  penetapan  khusus  yaitu  pada  sebuah  Surat  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 DDA/1970, dimana perubahan hak-hak ulayat  tidak ada  batas  konversi  yang  disebabkan  oleh  pertimbangan  untuk  mengfokuskan  pada biaya,  rancangan  prosedur,  dan  ketidaktahuan  masyarakat  untuk  menlegalkan  tana mereka. Pasal 88 ayat (1) sub b, Peraturan Menteri agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan  kenyataan  penguasaan  fisiknya  selama  20  (dua  puluh)  tahun,  yang  diakui sebgai  hak  milik.  Pada  zaman  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Agraria  (UUPA),  terjadi  dualisme  hukum pertanahan  di  Indonesia,  yakni  berlaku  hukum  adat  dan  hukum  kolonial  Belanda secara bersamaan.
Bukti  kepemilikkan  tanah  secara  adat  secara  umum  tidak  tertulis,  hanya  pengakuan dari masyarakat sekitar dengan batas-batas tanda alam. Sedangkan bukti kepemilikkan menurut  hukum  kolonial  Belanda  adalah  bentuk  tertulis  seperti  rincik  dan  girik  yang pada  dasarnya  adalah  bukti  pembayaran  pajak  tanah.  Dalam  kegiatan  pengumpulan data yuridis, diadakan pembedaan antara pembuktian hak baru dan hak lama. Hak-hak yang baru adalah hak-hak atas tanah yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya  UUPA.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  hak-hak  lama  adalah  hak-hak atas  tanah  yang  berasal  dari  konversi  hak-hak  yang  ada  pada  waktu  mulai  berlaku UUPA  dan  hak-hak  yang  belum  diatur  didaftarkan  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  10  Tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Mengenai  kenyamanan  sebagian besar para penduduk yang tidak mempunyai alat bukti juga dapat diusahakan melalui alat  bukti  melewati  wewenang  fisik  yang  asli,  hal  tersebut  ialah  tanah  yang  telah dikuasai secara berkelanjutan pada jangka waktu yang digunakan ialah 20 (dua puluh) tahun,  yang  dilakukan  oleh  pengawas  pendahulu,  sehingga  dapat  didaftarkan  dan menerbitkan  sertifikat. 1 Julukan  “dikuasai”  atau  “dikendalika n  untuk  menggunakan ” atau  “diselenggarakan dengan maksud  yuridis”  me miliki  makna  yang  tidak  sama  dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda , pengertian “dikuasai” mempunyai makna yang beda  dengan  “dimiliki.” Karena  penyebutan  tanah  yang  telah  dikuasai  atau menguasai  dalam  pengertian “ possesion ,” secara  yuridis  memiliki  pengertian  bahwa
1 Cris  Lunnay  dan  Herman  Soesangobeng,  1998,  Status  Reformasi  Pertanahan  dalam  Undnag- Undang  Pokok  Agraria  dan  Proyek  Administrasi  Pertanahan  dengan  Perspektif  Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat, Seminar Nasional Pertanahan, Bandung , hlm.3.
tanah  tersebut  dikuasai  secara  fisik  oleh  pekerja  atau  penggarap,  tetapi  tidak  dapat dipastikan secara yuridis bahwa dialah pemiliknya. 2 Pemilik tanah umumnya memiliki bukti  hak  atas  tanah,  dengan  bukti  tersebut    yang  jelas  menandakan  bahwa  pemilik tanah  menempati  atau  menguasai  tanah  secara  fisik.  Begitu  pula  jika  disebutkan bahwa  tanah  dalam  pengertian “ ownership ” berarti  tanah  tersebut  dimiliki,  tetapi tidak berarti tanah tersebut dapat dikuasai secara fisik karena adanya suatu hubungan kontrak dan kerjasama tertentu. 3
Hak  mengenai  tanah  adat  yang  patuh  terhadap  hukum  suatu  adat  telah  membuat penetapan  khusus  yaitu  sebuah  Penetapan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  26  /  1970, dimana  perubahan  hak  ulayat  tidak  ada  batasan  konversi  yang  disebabkan  oleh pertimbangan  difokuskan  pada  biaya  dan  rancangan  prosedur    dan  ketidaktahuan masyarakat  untuk  melegalkannya  tanahnya. 4 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  beserta  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tidak memberikan suatu pentintah mengenai  Pendaftaran  hak  ulayat  dan  hal  tersebut  tidak  termasuk  pada  kelompok objek Pendaftaran Tanah. Namun, dengan adanya  Pasal 3 UUPA memberikan sebuah pengakuan  akan  eksistensi  tanah  ulayat,  sementara  itu  menurut  Pasal  1  Ayat  2 Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  atau  Kepala  BPN  Nomor  18  Tahun  2019 yang  di  dalamnya  membahas  mengenai  rancangan  Penatausahaan  Tanah  Ulayat Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  menjelaskan  jika  suatu  koneksi  yang  terjalin  pada rakyat hukum adat dan tanah ulayat merupakan suatu koneksi peunguasaan, dimana hal  tersebut  bukanlah  sebuah  koneksi  kepemilikan  yang  kemudian  membuat  tanah ulayat tidak termasuk dalam objek pendaftaran.
Tanah tongkonan adalah  salah  satu  bentuk  tanah  adat,  dalam  pengertian  luas  istilah tanah adat dapat menunjuk kepada dua pengertian, yaitu:
1. Tan ah adat dalam pengertian sebagai tanah “bekas milik adat”;
2. Tanah kepunyaan warga hukum adat. 5
Penulis  beranggapan  bahwa tanah milik  masyarakat  hukum  adat  memiliki  pengertian yang  sama  dengan  suatu  pengertian  mengenai  tanah  yang  kekuasaannya  telah menjadi  hak  milik  oleh  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  (KMHA),  dan  mengenai  ini juga telah diakui dalam Pasal 3 UUPA, serta dalam istilah terjemahan yang digunakan
2 Farida  Patittingi,  2011,  Penegasan  Alas  Hak  Penguasaan  Fisik  Turun-temurun  Dalam  Praktik Pendaftaran Tanah, Jurnal Amanna Gappa , 19(4), hlm. 355-356.
3 Boedi Djatmiko, 2015, Tanah Negara Dan Wewenang Pemberiannya, sumber: www.tripod.com, lihat  dalam  Maria  Farida  Naibaho,  Pengakuan  Penguasaan  dan  Pendudukan  Tanpa  Alas  Hak Kepemilikkan  Yang  Berakibat  Sengketa;  Studi  Kasus  Putusan  MA  No.  2511/K/PDT/1995  Tanggal  09 September 1997, Jurnal Universitas Sumatera Utara , 8 (1), hlm. 5-6.
4 Muhammad Ilham Saputra dan Sri Wildan Ainun Mardiah, 2019 Kedudukan Hukum tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparartif, Jurnal Amanna Gappa , 27(2), hlm. 76
5 Irma Devita Purnamasari, Cara Penyertifikatan Tanah Adat ,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537ac3b737835/cara-penyertifikatan-tanah- adat/(diakses 08 Juli 2020).
oleh  Cornelis  Van  Vollenhoven, beschikkingrecht disebut  juga  dengan  istilah  hak pertuanan. 6
Terdapat  sebagian  kategori tongkonan menurut  kedudukan  pemiliknya  dalam  warga, yaitu: 7
a) Tongkonan Layuk (Maha tinggi/agung)
Mendeskripsikan  bangunan  sentra  pemerintahan  dan  kekuasaan  yang mengendalikan;
b) Tongkonan Pekandoran (tongkonan kaprengesan) Bangunan perwakilan dari tongkonan layuk untuk mengatur tata cara pemerintahan adat di daerah/wilayah;
c) Tongkonan Batu a’riri
Bangunan yang berfungsi untuk mempererat persatuan dan warisan keluarga.
Perbedaannya  hanya  pada  jenis tongkonan  layuk dan tongkonan  pekandoran yang memiliki  tiang  tengah  yang  ditandai  dengan  hiasan  kepala  kerbau  dan  ayam,  Secara umum adat istiadat dan tradisi di setiap wilayah berasal dari sumber peradaban yang sama yaitu suku Toraja, namun dalam prakteknya terdapat perbedaan.
Pesatnya  pembangunan  sarana  dan  prasarana  menyebabkan  nilai  kebutuhan  akan tanah  terus  meningkat,  sehingga  menjadikan  suatu  tanah  mempunyai  beberapa  nilai penting salah satunya nilai ekonomi dan melemahkan nilai-nilai sosial keagamaannya. Kondisi  ini  berdampak  pada  pola  pengelolaan  tanah  adat  yang  semula  lebih  bersifat komunal dan religius sehingga pengelola perorangan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.
Pemerintah  menciptakan  suatu  strategi  mengenai  pendaftaran  tanah  untuk  para penduduk yang di dalamnya meliputi sembilan strategi program kerja atau dapat juga disebut  sebagai  nawacita.  Sebagai  wujud  dari  salah  satu  poin  program  impian, pemerintah  menyediakan  program  mengenai  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap (PTSL)  yang  didalamnya  terdapat  suatu  tujuan  dalam  mendorong  terlaksananya landreform .
Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pertama kali hadir karena terbitnya suatu Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional (Perkaban)  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL,  dimana adanya pencabutan Peraturan  Menteri Agraria dan Tata  Ruang Nomor 4  Tahun  2015 mengenai  Program  Nasional  Agraria,  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang Nomor  28  Tahun  2016  mengenai  Percepatan  Program  Operasi  Nasional  Agraria  yang melewati  Pendaftaran  Tanah  Sistematis,  Program  Operasi  Agraria  Nasional  belum mampu  untuk  menyelenggarakan  suatu  kepentingan untuk masyarakat  pada  saat  ini, sehingga  PTSL  diharapkansebagai  suatu  program  pendaftaran  tanah  yang  bersifat sistematis  dan  memiliki  konsep  yang  berbeda  yaitu  kesadaran  bahwa  secara  yuridis
6 M. I. Arisaputra, Status Kepemilikkan Dan Fungsi Tanah Dalam Persekutuan  Hidup Masyarakat Adat, Jurnal Ammana Gappa , 19(4), hlm. 424.
7 Riyadi Ismanto dan Margareta Maria, Rumah Tongkonan Toraja Sebagai Ekspresi Estetika Dan Citra  Arsitektural ,  Laporan  Akhir  Penelitian,  Fakultas  Teknik  Universitas  Kristen  Indonesia,  (2020), http://repository.uki.ac.id/2123/ (diakses 09 September 2020).
tidak  semua  bidang  tanah  dapat  diterbitkan  sertifikat, 8 maka  perlu  dilakukan percepatan  kembali  dalam  memutuskan  mengenai  hal  yang  pasti  yang  bersangkutan dengan hukum teradap penegakan mengenai hak atas tanah pada jangka waktu  tepat dan cepat. 9
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35  Tahun  2016  yang  membahas  mengenai  Percepatan  Pelaksanaan  PTSL  yang mengalami  suatu  perubahan,  paling  baru  adalah  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang  Kepala  Kantor  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun  2017  yang membahas  mengenai  kemajuan  PTSL,  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  (Permen ATR/BPN  No  6/2018).  Perpanjangan  regulasi  di  PTSL  dapat  terealisasikan  karena adanya  suatu  aturan  PTSL  yang  dimana  pada  keadaan  sebelumnnya  dianggap merlukan  perbaikan  substansi  atau  material  agar  dapat  berjalan  dengan    selaras  jika melalui  undang-undang yang  bersangkut-pautan  dengan  pendaftaran hak  milik  tanah dan ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan pertanahan lainnya.
Latar  belakang  yang  menjadikan  pelaksanaan  program  PTSL  ini  karena  temuan pemerintah tentang tanah yang letaknya berada di Indonesia  dihuni oleh masyarakat namun belum memiliki sertifikat berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  memiliki  suatu  tujuan  dalam memberikan  kejelasan  hukum  dan  perlindungan  hukum  mengenai  suatu  tanah  dan pemiliknya merupakan bangsa Indonesia.
Pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  memberikan  suatu  kesempatan  untuk warga  negara  yang  tanahnya  belum  terdaftar  pada  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  meliputi  desa  maupun  kecamatan.  Sertifikasi  tanah  adalah  suatu  hal yang  perlu  dilaksanakan  oleh  para  masyarakat  dalam  menerima  suatu  kejelasan hukum  dan  bukti-bukti  yang  bersifat  otentik  mengenai  sebuah  kepemilikan  pada tanahnya. Strategi berikut direalisasikan berdasarkan waktu yang serentak dimana hal tersebut  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  yang  yang  terdiri  dari  awal mengumpulkan,  mengelola  serta  mengkaji,  memperhitungkan,  pengkajian  dan pemeliharaan yang dilakukan pada data fisik dengan pemberian bukti atas suatu tanah yang di dalamnya mempunyai hak dalam tanah tersebut.
Penulis  mengemukakan  bahwa  salah  satu  kendala  dalam  program  PTSL,  seperti  yang tertera pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL) Artinya, objek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) mencakup semua  bidang  tanah  tanpa  kecuali,  baik  seseorang  yang  mempunyai  hak  penuh mengenai tanah maupun seseorang yang belum mempunyai hak mengenai tanah yang disebutkan.
8 Wahyuni,  2017,  Problematika  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dan  Alternatif Penyelesaiannya  (Studi  Kasus  di  Provinsi  Sumatera  Utara), Puslitbang  Kementrian  ATR/BPN  Puslitbang Kementrian ATR/BPN , hlm. 10
9 Rahmat Riardo, 2019, Konversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum Menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Solok, Soumatera Law Review , 2(2), hlm. 195
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  terhadap  tanah tongkonan pada  saat  didaftarkan  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  antara  lain  siapa  yang akan menjadi pemegang hak atas tanah tongkonan , kemudian jika didaftarkan, dijamin dan  sesuai  dengan  tujuan  UUPA  dan  apalagi  dalam  program  PTSL  itu  sendiri,  maka memenuhi  persyaratan  pendaftaran  yang  mensyaratkan  banyak  syarat  seperti persetujuan seluruh anggota keluarga dan tidak banyak anggota keluarga yang cukup semangat  dalam  ikut  memdaftarkan  tanahnya  dimana hal tersebut  bermaksud  untuk memperjelas  hak  kepemilikan, 10 dimana  tanah tongkonan adalah  tanah  yang dikendalikan dari generasi ke generasi dan tidak dapat didistribusikan atau dialihkan ke pihak lain.
Pelaksanaan  program  PTSL  pada  tahun  2017  lalu  di  Kabupaten  Toraja  Utara  telah dilaksanakan  dengan  target  2.100  bidang  tanah  termasuk  untuk  tanah tongkonan , yang  dimana  baru  sebanyak  1.850  bidang  tanah telah  terdaftar namun belum  semua dari  tanah  terdaftar  tersebut  telah  terbit  sertifikat.  Sementara  itu,  pemerintah menargetkan program PTSL pada periode 2017-2025 menyelesaikan pendaftaran dan sertifikasi 126 juta yang terdaapat bidang tanah dan letaknya Indonesia. 11
Mengingat bahwa tanah ulayat bukanlah objek pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dan  menurut ketentuan  Pasal  5  UUPA  yang  mengakui  mengakui  eksistensi  dari  tanah  hak  ulayat, serta  diperjelas  dalam  Pasal  1  Ayat  2  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2019 yang membahas Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat  yang  memiliki  wewenang  bahwa  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  bersifat komunal,  dalam  hal  ini  penulis  berpendapat  bahwa  tanah tongkonan termasuk  di dalamnya.  Terdapat  kesenjangan  pada  nilai  adat  dan  hukum  positif  yang  di  mana setelah penulis teliti mengenai pelaksanaan program PTSL terhadap tanah tongkonan di Kabupaten Toraja Utara, yaitu jika diterbitkannya sertifikat kepemilikan tanah adat dengan  salah  satu  nama  keluarga  atau  kelompok  keluarga,  maka  status  ulayat  dari tanah tongkonan tersebut  akan  hilang.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka penelitian  ini  berfokus  pada  permasalahan  bentuk  kepemilikkan  tanah tongkonan apabila  didaftarkan  kedalam  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL), dan  bagaimana  bentuk  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) terhadap  tanah tongkonan .

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  empiris  dan  melakukan  analisis dengan  teknik  analisis  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan, menggambarkan,  dan  memaparkan  apa  adanya  tentang  suatu  peristiwa  hukum  atau
10 Darmini  Roza,  Laurensius  Arliman  S,  2017,  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Di  Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law, 4(3), hlm. 610.
11 D.  A.  Mujiburohman,  2018,  Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap (PTSL), BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4(1), hlm. 88-101.
kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. 12 Penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian ini hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya sehingga dapat mengkaji berkerjanya hukum di masyarakat dari tingkat efektivitas,  kepatuhan  implemtasi  aturan  hukum,  peranan  lembaga  atau  institusi dalam  penegakan  hukum,  serta  pengaruh  hukum  dalam  masalah  sosial  ataupun pengaruh masalah sosial terhadap hukum.

## PEMBAHASAN
Kepemilikkan  Tanah Tongkonan dan  Program  Pendaftaran  Sistematis  Lengkap (PTSL).
Tanah tongkonan merupakan  tanah  adat  yang  kepemilikkannya  dikuasai  sekelompok anggota  atau  rumpun  keluarga dimana  pengaturan,  penguasaan,  dan  pengunaannya ditentukan  menurut  norma-norma  dan  aturan-aturan  adat  yang  berlaku  diantara anggota  atau  rumpun  keluarga  itu  sendiri. 13 Hak  ulayat  kesatuan  masyarakat  hukum adat  yang  memiliki  sifat  komunal  hal  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  penguasaan tanah  paling  tinggi  tanah  adat  yang  memiliki  2  (dua)  unsur  yang  berkaitan  antara hukum  keperdataan  dan  hukum  publik,  yang  berdampak  pada  tidak  terpisahkannya dengan rakyat yang melingkupi hukum adat itu sendiri, ialah sekelompok masyarakat yang  mempunyai  kekayaan  tersendiri  selain  kekayaan  perseorangan,  memiliki  batas wilayah  tertentu,  dan  memiliki  kekuasaan  tertentu.  Pasal  5  UUPA  menegaskan  jika hukum  adat  merupakan  suatu  fondasi  dari  hukum  agraria  yang  telah  dibuat  atau terbaru sekaligus menjadi dasar pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.
Hak  ulayat  yang  dimiliki  oleh  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  merupakan  sebuah rancangan  kewenangan  serta  kewajiban  pada  masyarakat  hukum  adat  yang  tertentu mengenai  beberapa  letak  wilayah  yang  dijadikan  sebagai  ulayatnya  berdasarkan lingkungan  hidup  yang  dimana  didalamnya  meliputi  pemanfaatan  sumber  daya  alam pada  wilayah  tertentu.  Hal  tersebut  menunjukkan  sebuah  hubungan  yang  dibangun antara  cara  para  masyarakat  dengan  hukum  dan  tanahnya  dijadikan  sebagai kompetensi  komunalistik  yang  memiliki  ciri  tertentu,  karena  rakyat  hukum  adat mempunyai sebuah wewenang dan kekuasaan dalam mengelola tanah dengan isinya.
Terdapat beberapa kriteria keberadaan tanah tongkonan yang ditandai oleh:
a) Asas tanah tongkonan adalah asas terpisah (Horizontal scheiding ) yaitu terpisahnya antara  tanah  dengan  segala  sesuatu  yang  ada  diatasnya.  Tanah tongkonan tidak boleh dijual, dihibahkan atau dilepaskan kepada pihak diluar rumpun keluarga .
b) Tanah tongkonan dikelola  oleh to  ma’kampai  tongkonan (salah  satu  anggota rumpun  keluarga  yang  mendapat  manat/ditunjuk  untuk  menjaga  atau  tinggal  di rumah tongkonan) dan  digunakan  untuk  kepentingan  seluruh  rumpun keluarga dalam naungan to ma’kam pai tongkonan tersebut; semua rumpun keluarga berhak untuk mengolah, mencari nafkah dan memanfaatkan tanah tongkonan , tetapi tidak
12 Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.
13 Bunshar Muhammad, 2004, Pokok-Pokok Hukum Adat , Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 104.
berhak  memilikinya,  dikarenakan  pemilik  tanah tongkonan sesunguhnya  adalah leluhur.
c) Pemindahan  tanah tongkonan ,  hanya  dalam  bentuk  gadai,  setelah  disepakati  oleh seluruh  anggota tongkonan melalui  suatu  musyawarah  mufakat  dan  diutamakan kepada anggota tongkonan terdekat terlebih dahulu.
Masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara memahami dan menghayati betul mengenai tanah tongkonan , memahami mengenai sebuah hak yang perlu diterima dan kewajiban yang perlu ditunaikan atas tanah tongkonan yang di mana dijadikan individu masyarakat hukum adat hanya sebagai penopang pada adat. Tanah tongkonan adalah tanah/wilayah  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh  seluruh  anggota tongkonan yang terhimpun dalam  suatu ikatan  keturunan (geneologis) ,  berupa  rumah tongkonan dan perangkatnya, hutan tongkonan ( kombong ) dan hutan ( pangala’), tanah kering, tanah basah/sawah,  tanah  pekuburan.  Sedangkan  tanah  milik  pribadi  hanya  berupa  kebun atau  sawah  yang  biasanya  didapat  karena  pemberian  (wasiat)  ataupun  usaha.  Dapat diketahui  bahwa  eksistensi  tanah tongkonan sebagai  bagian  dari  tanah  ulayat  yang menurut  kenyataannya  masih  ada.  Sejalan  dengan  hasil  penelitian,  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara  mengakui  dan  menetapkan  keberadaan  masyarakat  hukum adat dengan menciptakan suatu ketetapan  Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor  1  Tahun  2019  yang  di  dalamnya  mengenai  Tentang  Pengakuan  Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  penulis  mendapati  alasan  anggota  tanah tongkonan untuk mendaftarkan tanah tongkonan , antara lain:
a) Rumpun  keluarga  ingin  mendapatkan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  atas tanahnya.
Melalui  pendaftaran  tanah tongkonan diharapkan  dapat  memberikan  kepastian hukum  bagi  kepemilikan  ulayat  kaum.  Kepastian  hukum  yang  dimaksud  dengan kegiatan registrasi pedalaman, misalnya mengenai kejelasan hukum yang berkaitan dengan individu maupun badan yang memegang suatu hak, serta kepastian hukum yang  menunjukkan  lokasi,  batas,  dan  tentu  saja  luas  bidang  tanah  yang  berhak menjadi hak dan kepastian hukum tentang hak-hak yang dibutuhkan mereka. 14
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dengan  jelas  disebutkan  jika  setiap  individu memiliki  hak  dan  pengakuan  atas  jaminan  maupun  dukungan  dan  kepastian  yang berkaitan  dengan  hukum,  khususnya  para  WNI  mengenai  tanah  yang  dimiliki  di Indonesia  yang  sifatnya  tidak  bisa  diganggu  gugat  secara  sewenang-wenang  oleh siapa  saja.  Serta  Pasal  28  H  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  seluruh  wilayah  yang  letaknya berada  di  Indonesia  adalah  suatu  kesatuan  yang  meliputi  bangsa  yang  memiliki hakikat  persatuan  sebagai  bangsa  Indonesia.  Terdapat  keterkaitan  hubungan  yang terjalin  oleh  bangsa  indonesia  pada  eksistensi  bumi  air,  dan  angkasa  yang  dapat
14 Aartje Tehupeiory, 2017, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia , Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 10.
memiliki  suatu  sifat  kekal  dan  diuraikan  pada  Pasal  1  ayat  (2)  UUPA.  Pendaftaran tanah  memiliki  tujuan  yang  diatur  pada  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yaitu  itu  agar  terdapat    kejelasan  hukum dan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  hukum  bagi  siapapun  yang  memiliki keterkaitan  dalam  memegang  bidang  tanah,  serta  suatu  hak  lainnya  yang  dimiliki oleh  pemegang  hak  berkaitan  dalam  suatu  sertifikat  yang  diberikan  kepada mereka. 15 Dengan  pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dibutuhkannya suatu pendaftaran mengenai tanah agar mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang dimiliki bagi siapapun pemegang bidangnya.
b) Pemindah tanganan hak sebagian tanah tongkonan kepada pihak lain.
Menggadaikan  atau  menjual  harta tongkonan ,  khususnya  Rumah Tongkonan dan/atau lahan dimana ia didirikan, dipercaya akan membawa bencana. Lebih lanjut menurut  Kepala  Lingkungan  Kelurahan  Palawa  bahwa Tongkonan adalah  simbol keluarga  dan  martabat  orang  Toraja.  Jika tongkonan digadaikan,  apalagi  dijual,  ini ibarat  menggadaikan  atau  menjual  martabat  keluarga  dan  nenek  moyang,  dan  ini menimbulkan  malu  bagi  anggota  keluarga tongkonan .  Harta tongkonan dapat ditambah, tapi tidak dikurangi untuk keberlangsungan hidup generasi tongkonan .
Pernyataan  di  atas  mengindikasikan  kesakralan  dan  pentingnya tongkonan bagi kelangsungan  hidup  anggota tongkonan .  Meskipun  pada  kenyataannya  dalam berbagai  pembicaraan  dengan  anggota  masyarakat  pada  umumnya,  atau  anggota tongkonan secara  khusus,  penulis  berkali-kali  mendengarkan  pernyataan  serupa sebagai  mana  diungkapkan  di  atas  dan  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  menggadaikan atau menjual tongkonan , meski ditabukan, pada kenyataannya terjadi.
Hal  serupa  terjadi  ketika  orang  berbicara  tentang  lahan  sebagai  sumberdaya tongkonan ,  terutama  lahan  basah  yang  didasarkan  pada  prinsip  bahwa  harta tongkonan ( mana’ tongkonan ) dapat ditambah oleh anggota tongkonan , tapi tidak dikurangi.  Bahwa  fenomena  yang  ditabukan  tersebut  terjadi,  biasanya  tanpa sepengetahuan  anggota tongkonan yang  lain.  Orang  yang  menggadaikan  dianggap sebagai  penghianat  ( maki-maki )  atau  penggadai/penjual  nenek  moyang  ( mbaluk nénékna ),  dan  diekspresikan  bahwa  ‘l ebih  baik  memotong  kepala  kita  daripada menggadaikan  atau  menjual tongkonan kita’,  yang  mengindikasikan  signifikannya kesakralan dan penghargaan terhadap tongkonan .
Pada dasarnya tanah tongkonan tidak dapat dipidah tangankan hak (dijual) kepada pihak  lain,  tetapi  hanya  bisa  digadaikan,  karena  bersifat  kolektif  (bersifat  turun temurun  atau  menurut  geologi).  Adapun  alasan  digadaikan  karena  keadaan darurat/mendesak.  Namun  jika  dilihat  pada  masa  sekarang  tidak  ada  alasan  yang tepat menjual tanah tongkonan kepada orang lain, developer ataupun perusahaan untuk pembangunan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua adat aliansi masyarakat adat Toraja wilayah  Sangtikalan,  menyebutkan  bahwa  latar  belakang  untuk  menggadaikan  tanah
15 Adrian  Sutedi,  2008, Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya ,  Jakarta:  Sinar  Grafika, hlm. 259.
ulayat kaum pada masa lampau tersebut untuk membiayai keperluan usaha atau untuk biaya anak atau rumpun tongkonan bersekolah di tanah rantau.
Transaksi yang dilakukan dalam kegiatan jual beli tanah mengenai sistem hukum adat memiliki beberapa komponen, yaitu 16
1. Pemindahan  mengenai  hak  atas  tanah  sebagai  suatu  bayaran  yang  tunai  yang dijadikan  sebagai  hak  dalam  mendapatkan  kembali  tanah  setelah  membayar sebagian uang yang telah diberikan.
2. Pemindahan mengenai hak atas tanah yang mendasar dengan bayaran tunai namun tidak dapat hak dalam membeli kembali.
3. Pemindahan  hak  mengenai  tanah  yang  Berdasarkan  kesepakatan  pembayaran  jika setelah beberapa tahun panen dan tidak terdapat suatu aksi hukum tertentu maka tanah tersebut dapat kembali.
Untuk  mempermudah  transaksi  jual  beli  tanah,  perlu  didaftarkan  atau  dikonversikan tanah  ulayat  kaum  tersebut  menjadi  hak  milik,  dengan  demikian  mempermudah proses jual beli dan proses pengelolaan yang memiliki keterkaitan dengan pendataan yang diakumulasikan bersifat fisik dan data yuridis dalam suatu bidang yang memiliki keterkaitan  dengan  pertanahan.  Hal  ini  penting  karena  jika  terjadi  peralihan  (illegal) atau jual beli tanah adat, maka aturan adat di kawasan tersebut tidak berlaku lagi.
Tanah tongkonan adalah  tanah  ulayat  yang  bersifat  komunal  (milik  bersama)  yang mempunyai berbagai macam bidang tanah dan hal tersebut secara berkesinambungan berfokus pada pengawasan to ma'kampai tongkonan . UUPA tidak memiliki status yang jelas mengenai hak komunal kecuali disebutkan jika yang dimaksud sebagai hak ulayat merupakan beschikkingrecht yang terdapat pada literatur hukum adat. Hak ulayat yang diyakini sebagai julukan dari yuridis teknis merupakan suatu hak yang melekat sebagai kompetensi pada masyarakat hukum adat yang didalamnya memiliki wewenang dalam pengaturan  serta  pemeliharaan  tanah,  dengan  daya  jual  pihak  maupun  pihak  luar. Maka itu hak ulayat memberikan sebuah gambaran mengenai hubungan hukum yang terbangun  antara  masyarakat  hukum  beserta  tanah  tersebut.  Hak  ulayat  dapat memiliki beberapa kewenangan, yaitu:
• Suatu  pengaturan  mengenai  penggunaan  lahan  yang  meliputi  pemukiman, pertanian  dan  sebagainya,  mengenai  ketersediaan  dalam  pembangunan pemukiman baru maupun sawah dan sebagainya hingga pengelolaan lahan.
• Memiliki  wewenang  dalam  memberikan  aturan  maupun  menentukan  hubungan hukum  yang  dibangun  antara  masyarakat  dengan  tanah  dimana  hak  tersebut diberikan kepada subjek tertentu.
• Dapat  mengatur  serta  menentukan  hubungan  hukum  yang  dijalin  antara masyarakat  dan  perbuatan  hukum  yang  didalamnya  memiliki  keterkaitan  dengan tanah meliputi sebuah kegiatan jual-beli, warisan dan sebagainya.
Alasan  rumpun  keluarga  dalam  mengkonversikan  tanah tongkonan adalah  untuk menegaskan  tentang  hak  atau  kepemilikan  suatu  rumpun  keluarga  atas  tanah tongkonan mereka,  sehingga  jelas  statusnya  menjadi  tetap  hak  milik  rumpun
16 Ibid, hal. 73.
tongkonan ,  namun  banyak  juga  yang  tidak  ingin  mengkonversikan  tanah tongkonan dikarenakan  tanah tongkonan merupakan  milik  banyak  rumpun  keluarga  yang  jika dikonversikan akan susah untuk mengumpulkan seluruh rumpun keluarga, belum juga jika ada  persitegangan antar keluarga jika akan didaftarkan.
Peran  perangkat  adat  dalam  suatu  kelompok  masyarakat  hukum  adat  sebagai pengatur mengenai hubungan hukum antar anggota masyarakat dan hubungan hukum keluar,  yang  dimana  perangkat  adat  diisi  oleh  tetua-tua  adat  atau  tokoh-tokoh  adat yang  berjumlah 7  (tujuh  orang)  yang disebut hakim  adat  pendamai,  yang  dipilih  oleh kepala lembang (desa),  kepala  lingkungan,  kepala  kelurahan  beserta  masyarakat, dengan persyaratan harus memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai batas-batas wilayah  tanah tongkonan di  wilayah  kecamatan  atau  kelurahan  di  daerahnya. Perangkat  adat  inilah  yang  mengambil  keputusan  melalui  rapat  adat  baik  untuk  atas nama  persekutuan  maupun  atas  nama  perseorangan  mengenai  tanah tongkonan di wilayahnya.
Penguasaan tanah pada masyarakat hukum adat Toraja yang di mana telah diberikan sebuah aturan ketentuan-ketentuan adat Toraja yang nyata-nyata masih berkembang peserta  hadir  dan  dihormati  oleh  anggota  masyarakat  hukum  adatnya  secara  turun- temurun.  Penguasaan  tanah  bagi  masyarakat  hukum  adat,  dimanapun  selalu keberadaannya,  batas-batas  dan  luasnya,  diakui  dan  diterima  anggota  masyarakat berdasarkan kesepakatan tidak tertulis.
Berbeda dengan kebiasaan seperti itu, UUPA menghendaki melalui pasal-pasalnya agar adanya bukti hak atas tanah yang tertulis, agar dapat ditentukan subjek dan objeknya yang  pasti  dalam  rangka  untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  atas  tanah. Dari  penjelasan  itu  nampaklah  bahwa  anggota  masyarakat  hukum  adat  dihadapkan kepada  2  (dua)  pilihan  yaitu  berbuat  atau  tidak  berbuat  untuk  mendaftarkan  tanah tongkonannya . Dari hasil penelitian penulis mendapati bahwa ada kecendrungan salah satu anggota tongkonan untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini ditunjukkan bahwa dari waktu ke waktu selau terjadi penambahan jumlah tanah tongkonan yang didaftarkan, namun  tidak  dapat  terealisasikan  dikarenakan  mendapat  pertentangan  dari  rumpun keluarga tongkonan yang  lain.  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Toraja  Utara sendiri berpendapat bahwa, akan lebih baik jika tanah tongkonan itu didaftarkan agar menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan yang bertujuan untuk kemajuan daerah.
Bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan
Pendaftaran  tanah  atau  yang  dikenal  dengan  kadaster  adalah  istilah  teknis  untuk pencatatan.  Kadaster  yang  didapat  dari  bahasa  Latin  yang  memiliki  arti  kapi  stroom yaitu  Register  atau  capite  dimana  hal  tersebut  dijadikan  sebagai  istilah  pada  zaman Romawi  dalam  mengurus  segala  hal  yang  terkait  dengan  pajak  tanah.  Istilah  berikut digunakan  untuk  sebuah  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  memiliki  arti  pendaftaran pada pemerintah untuk semua tanah ataupun barang yang tidak bergerak khususnya
dalam  keperluan  yang  menyangkut  hal  perpajakan  serta  perubahan  hak  milik  dan 17 maka dari itu kadaster adalah instrumen yang paling tepat untuk memberikan ilustrasi serta  analisis  mengenai  tanah  yang  berfungsi  untuk  wujud  pencatatan  publik  hak mengenai tanah secara berkesinambungan. 18
Pasal  2  UUPA  mengatur  3  (tiga)  fungsi  pokok  agraria  yang  harus  dilaksanakan  oleh negara Indonesia hal ini Badan Pertanahan Nasional. 19 Melalui Pasal 33 UUD NRI 1945 memberikan  kewenangan  atribusi  yang  ditujukan  untuk  negara  dalam  hakikatnya mengatur  penguasaan,  peruntukkan  dan  pemanfaatan.  Dengan  berdasarkan Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1988  mengenai  Badan  Pertanahan  Nasional, Badan  Pertanahan  Nasional  hadir  sebagai  suatu  lembaga  pemerintah  yang  tidak termasuk  pada  departemen  diciptakan  untuk  mengatur  serta  menangani  hal  yang menyangkut bidang pertanahan, maka dari itu itu dibuatlah suatu Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2006  yang  fungsinya  adalah  untuk  memperkuat kelembagaan  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  dimana  hal  tersebut telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2013 mengenai  Badan  Pertanahan  Nasional.  Serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengelola mengenai terlaksananya pendaftaran tanah  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  sehingga  BPN  memiliki  legitimasi dalam hal yang menyangkut dengan pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah sistematis (PTSL) yang menjadikan tanah tongkonan sebagai objek pendaftaran  dapat  mengubah  status  serta  hak  jika  belum  berlakunya  UUPA  yang dijadikan sebagai status baru dalam menilai sebuah pengakuan yang hadir berdasarkan pengakuan yang bersangkutan dengan hak pemilik dan telah dijamin oleh  status baru yang  telah  dijamin  oleh  bangsa  Indonesia.  Hal  tersebut  memiliki  keterkaitan  dengan teori kepastian hukum serta perlindungan hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengevaluasi maupun menganalisis sebuah penelitian ini dalam mengetahui implikasi dari pendaftaran tanah Tongkonan .
Mekanisme untuk mendaftarkan tanah tongkonan ada 2 (dua) tahapan yaitu :
• Tingkat adat (musyawarah rumpun keluarga tongkonan )
Tahapan  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  seluruh  rumpun keluarga tongkonan ;
• Tingkat Instansi Pemerintah.
Pada  tahapan  ini  berkaitan  serta  memiliki  hubungan  dengan  kegiatan  awal  pada tingkat  lingkungan, Lembang (desa),  Kelurahan,  Kecamatan,  BPN  (terbitnya sertifikat).
17 Andi  Hamzah,  lihat  dalam  A.  Suriyaman  Mustari  Pide,  2009, Quo  Vadis  Pendaftaran  Tanah , Makassar: PUKAP-Indonesia, hlm. 10
18 A.P. Parlindungan, lihat dalam Ibid , hal. 11.
19 a) Dapat mengelola serta memelihara hal yang berkaitan dengan kegunaan, ketersediaan dan pengelolaan bumi, air maupun ruang angkasa; b) Suatu aturan yang ditetapkan untuk mengatur hubungan hukum yang dijalin oleh manusia dengan bumi, air dan ruang angkasa; c) Menetapkan dan  mengeloka  hubungan  hukum  yang  terjalin  antara  manusia  dengan  perbuatan  hukum  yang didalamnya meliputi bumi, air, dan ruang angkasa.
Tabel 1 . Grafik Pelaksanaan Dan Target PTSL Di Kabupaten Toraja Utara Dari Tahun Ke Tahun
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara
Melalui  program  PTSL  terhadap  tanah Tongkonan ,  diharapkan  terselenggara percepatan serta akses yang dimana dapat mempermudah masyarakat. Adanya suatu perbedaan mengenai pendaftaran tanah Tongkonan jika melewati jalur luar dari PTSL dan PTSL yang secara general memiliki suatu tahapan yang dilakukan pada awal seperti sosialisasi,  menentukan  sebuah  lokasi,  rancangan  kepegawaian  serta  penciptaan panitia  ajudikasi  percepatan,  satuan  tugas  yuridis,  pelatihan  dan  penyuluhan  untuk instansi  yang  bersangkutan  dengan  pihak  yang  terlibat  ternyata  tidak  jauh  berbeda dengan program agraria nasional. Pada PTSL, jika ingin mendaftarkan tanah tongkonan maka perlu satu hamparan, sedangkan jika dalam Prona dapat berpencar-pencar. Pada tahapan  berikut dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  konversi  secara otomatis dan pendaftaran  lahan  Tongkonan  dapat  dengan  mudah  diakses  karena  adanya  suatu penghapusan mengenai biaya yang biasanya dikeluarkan untuk awal pendaftaran dan biaya  Pengukuran  lainnya  yang  biasanya  perlu  dibayar.  Dengan  hadirnya  eksistensi panitia  ajudikasi  serta  satuan  tugas  yuridis  yang  membantu  dalam  mempermudah akses para masyarakat dalam mengaktifkan proses pemeliharaan.
Suatu anggaran yang dikeluarkan di PTSL memiliki prinsip yang berisi bermuatan 100% jika kepada seluruh bidang terdaftarkan dengan status kategori (K1), yang merupakan suatu  bidang  tanah  di  dalamnya  terdapat  data  yuridis  yang  memenuhi  seluruh persyaratan  dengan  tujuan  untuk  menerbangkan  sertifikat  mengenai  hak  dari  tanah tersebut.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  target  yang  perlu  dilaksanakan  oleh  Badan Pertahanan  Nasional  pada  setiap  kota  maupun  kabupaten  yang  berada  di  wilayah sebut agar pelaksanaan program ini terlaksana dengan cepat. Adanya suatu perbedaan yang  terletak  pada  tahap  yang  kedua  mengenai  kegiatan  dalam  suatu  instansi  yang dikelola  pemerintah,  di  mana  tahapan  yang  seharusnya  hadir  kontribusi  dari
masyarakat  yang  mengajukan  permohonan  hak  mengenai  tanah  secara  nyata menggunakan  jalur  PTSL,  namun  tidak  berkaitan  langsung  karena  adanya  suatu pemeran pengganti yang dilakoni oleh para panitia ajudikasi dan Satgas yuridis dengan sebuah  pengakumulasian  data  secara  nyata.  Jika  dibandingkan  dengan  tahapan pertama  pada  tingkat hukum adat perlu  melewati  sebuah  jalur  yang  memiliki  kondisi sama dengan keadaan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Perbedaan  lainnya  ialah  proses  waktu  mengenai  pengumuman  sertifikat  yang  telah diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dalam jangka kurun waktu 14 Hari, namun memiliki  perbedaan  jika  dikorelasikan  antara  program  pendaftaran  tanah  selaij  PTSL bisa  memakan  waktu  selama  60  hari,  seluruhnya  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  mengenai  Pertanahan.  Registrasi.  Jangka  waktu yang lebih singkat dianggap tidak merugikan untuk masyarakat yang keberatan dengan sebuah proses PTSL jika terdapat beberapa pihak yang bersangkutan merasa keberatan dengan  program  tersebut  maka  dapat  memberikan  sebuah  pernyataan  keberatan melalui  ketua  panitia  ajudikasi  PTSL  dalam  kurun  waktu  14  Hari  Saat  pemberitahuan informasi  yang  berkaitan  dengan  akumulasi  data  fisik  serta  data  yang  dikelola  oleh yuridis,  mengenai  akurasi  dari  materi  data  fisik  dan  data  yuridis  dapat dipertanggungjawabkan oleh pemohon PTSL. Misalnya, jika pada tahap pengumuman telah berakhir dalam kurun waktu 14 hari maka jika pihak yang saling berkaitan merasa rugi dapat memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri. Mengenai pelaksanaannya di lapangan, PTSL memiliki berbagai  macam  kendala  atau  rintangan  yang  dihadapi  oleh  para  petugas  BPN  dan masyarakat  maupun  pihak  lainnya.  Bebebrapa  kendala  tersebut  adalah  minimnya partisipasi  fasilitator  dari  sebuah  desa  yang  turun  kelapangan,  serta  domisili  yang berbeda  dengan  pemilik  tanah  dapat  mempersulit  pengakumulasian  data  yuridis. Menurut wakil masyarakat yang ikut berkontribusi dalam program PTSL menyebutkan bahwa dalam program tidak mengalami kendala ataupun rintangan yang serius untuk mengurus sertifikat tanah, baik hal tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang perlu dibereskan maupun suatu biaya pelaksanaan yang sifatnya tidak perlu dibayar Karena bebas biaya jika persyaratan pemohon seluruhnya sesuai dengan ketentuan dan tidak terlibat pada perselisihan.
Negara  memberikan  jalan  penguasaan  tanah  adat  atau  tanah  ulayat  oleh  eh  para rakyat  adat  melalui  penerbitan  mengenai  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  6  Tahun  2018  yang  berisikan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  namun  hal  tersebut  bertentangan dengan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat,  dan  ketentuan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  Nomor  1 Tahun 2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang di  dalamnya  mengelola  pemeliharaan  tentang  berlakunya  sebuah  Pengakuan  hak ulayat kesatuan para rakyat hukum adat. Maka dengan itu diterbitkan suatu Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat,  penulis  memiliki pendapat  jika  tanah Tongkonan yang  terkait  pada  hak  ulayat  Kesatuan  masyarakat
adat, 20 sebaiknya tidak digunakan sebagai objek yang berasal dari pendaftaran tanah sistematis  lengkap  (PTSL)  disebabkan  karena  tanah Tongkonan dapat  dengan  mudah mengalami terkonversi menjadi sebuah hak milik. Sebaliknya, tanah Tongkonan dapat dikokohkan  melewati  suatu  ketetapan  atau  hal  yang  mengesahkan  dan  tertulis  oleh pemerintah daerah mengenai eksistensinya.

## SIMPULAN
Tongkonan merupakan harta milik komunal, sehingga hanya dapat dinikmati, tapi tak dapat dimiliki secara pribadi, dijual atau digadaikan. Penentuan subyek pemegang hak dalam pembuatan sertifikat tanah tongkonan dipilih atas kesepakatan seluruh anggota keluarga tongkonan yang  pada  umumnya  dipegang  oleh to  ma’kampai tongkonan , namun  nama  pemegang  sertifikat  ini  dapat  juga  atas  nama  keluarga tongkonan lain yang  dipercaya  untuk  mewakili  berdasarkan  kesepakatan  bersama  anggota  keluarga tongkonan .  Hambatan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Toraja Utara yaitu masih kuatnya hukum adat dalam kepemilikan dan penguasaan tanah tongkonan yang bersifat komunal, sehingga Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah belum  mengakomodir  dengan  jelas  bentuk  dan  format  pendaftaran  dan  penerbitan tanah  ulayat  yang  sesuai,  serta  banyak  dari  anggota  keluarga tongkonan yang merantau mengakibatkan surat pernyataan yang harus ditandatangani semua anggota keluarga tongkonan apabila tanah tongkonan tersebut hendak didaftarkan. Hal lainnya adalah  masih  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  adat  tentang  pentingnya pendaftaran  tanah  sehingga  menimbulkan  keengganan  bagi  masyarakat  adat  untuk mendaftarkan tanahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Suriyaman  Mustari  Pide.  2009. Quo  Vadis  Pendaftaran  Tanah .  Makassar:  PUKAP- Indonesia.
Adrian  Sutedi.  2008. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Bunshar Muhammad. 2004. Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: Pradnya Paramita.
Cris  Lunnay  dan  Herman  Soesangobeng  (1998).  Status  Reformasi  Pertanahan  dalam Undnag-Undang  Pokok  Agraria  dan  Proyek  Administrasi  Pertanahan  dengan Perspektif Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat. Seminar Nasional Pertanahan, Bandung .
D.  A.  Mujiburohman  (2018).  Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4(1), 88-101.
20 Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
Darmini Roza dan Laurensius Arliman S (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam  Pembangunan  Desa  Dan  Pengawasan  Keuangan  Desa. Padjadjaran Journal of Law, 4(3), 610.
Farida  Patittingi  (2011).  Penegasan  Alas  Hak  Penguasaan  Fisik  Turun-temurun  Dalam Praktik Pendaftaran Tanah. Jurnal Amanna Gappa , 19(4), 355-356.
Irma Devita Purnamasari. (2014). Cara Penyertifikatan Tanah Adat . https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt537ac3b737835/cara- penyertifikatan-tanah-adat/ (diakses 08 Juli 2020).
Irwansyah.  2020. Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
M.  I.  Arisaputra.  Status  Kepemilikkan  Dan  Fungsi  Tanah  Dalam  Persekutuan  Hidup Masyarakat Adat. Jurnal Ammana Gappa , 19(4), 424.
Maria Farida Naibaho (2015).  Pengakuan Penguasaan dan Pendudukan Tanpa Alas Hak Kepemilikkan  Yang  Berakibat  Sengketa;  Studi  Kasus  Putusan  MA  No. 2511/K/PDT/1995  Tanggal  09  September  1997. Jurnal  Universitas  Sumatera Utara , 8 (1), 5-6.
Muhammad  Ilham  Saputra  dan  Sri  Wildan  Ainun  Mardiah  (2019).  Kedudukan  Hukum tanah  Adat  dalam  Pengembangan  Administrasi  Pertanahan  di  Indonesia:  Studi Komparartif. Jurnal Amanna Gappa , 27(2), 76.
Rahmat  Riardo  (2019).  Konversi  Hak  Atas  Tanah  Ulayat  Kaum  Menjadi  Hak  Milik Melalui  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kota  Solok.
Soumatera Law Review , 2(2), 195.
Riyadi  Ismanto  dan  Margareta  Maria  (2020). Rumah  Tongkonan  Toraja  Sebagai Ekspresi Estetika Dan Citra Arsitektural . Laporan Akhir Penelitian, Fakultas Teknik Universitas  Kristen  Indonesia,  http://repository.uki.ac.id/2123/  (diakses  09 September 2020).
Tehupeiory  Aartje.  (2017). Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia .  Jakarta:  Raih Asa Sukses.
Wahyuni  (2017).  Problematika  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dan  Alternatif Penyelesaiannya (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara). Puslitbang Kementrian ATR/BPN Puslitbang Kementrian ATR/BPN , 10.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960  Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  Risalah  Sidang  Perkara  Nomor  31/PUU- V/2007  prihal  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2007  tentang Pembentukan  Kota  Tual  di  Provinsi  Maluku  terhadap  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945,  Acara  Pengucapan  Putusan,  Jakarta  18  Juni 2008.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.