## KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

## Mohammad Isnaini Sadali
Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55821
Email: mohammad.isnaini.s@geo.ugm.ac.id

## Abstrak
Kabupaten  Sukoharjo  merupakan  kota  satelit  yang  memberi  daya  dukung  bagi  kota utamanya  (Kota  Solo).  Pembangunan  Kawasan  Solo  Baru  dan  Kartasuro  sebagai  kota satelit  mandiri  dengan  konsep  permukiman  yang  didukung  oleh  ketersediaan  fasilitas penunjang  akan  berimbas  pada  perubahan  pemanfaatan  lahan.  Kabupaten  Sukoharjo sebagai  salah  satu  lumbung  beras  nasional  justru  perlu  diperhatikan  dan  dijaga. Keberadaan  lahan  pertanian  (pangan)  di  Kabupaten  Sukoharjo  menjadi  terancam  oleh intensitas  pembangunan  kota  yang  mengarah  pada  alih  fungsi  lahan  non  terbangun (lahan  pertanian)  menjadi  terbangun.  Penelitian  ini  bertujuan:  (1)  menganalisis kebutuhan dan ketersediaan pangan, (2) menganalisis daya dukung (Carrying Capacity) lahan  pertanian  dalam  mendukung  ketahanan  pangan,  dan  (3)  melakukan  estimasi kebutuhan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sukoharjo. Sebesar 44,16% (20.617 ha) lahan  di  Sukoharjo  diperuntukkan  untuk  sawah.  Daya  dukung  pangan  secara keseluruhan  di  Kabupaten  Sukoharjo  mampu  tercukupi  ditunjukkan  dengan  nilai  1,62 yang berarti bahwa kebutuhan pangan mampu dicukupi dengan luas lahan pertanian dan produksi padi yang dihasilkan saat ini. Kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan (KLP2B) menurut kecamatan di Kabupaten Sukoharjo yang masih belum dapat dipenuhi kebutuhan  pangan  di  wilayahnya  adalah  Kecamatan  Kartasura.  Hingga  20  tahun  ke depan (2031), KLP2B yang tinggi di Kabupaten Sukoharjo masih berada di Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartosuro, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Sukoharjo.
Kata kunci : ketahanan pangan, daya dukung, pembangunan wilayah

## Abstract
Sukoharjo Regency is a satellite city that provides support for its main city (Solo City). The development of Solo Baru and Kartasuro areas as self-contained satellite cities with the concept of settlements supported by the availability of supporting facilities will impact on land use change. Sukoharjo Regency as one of the national rice granary precisely needs to be considered and maintained. The existence of agricultural land (food) in Sukoharjo Regency  becomes  threatened  by  the  intensity  of  urban  development  that  leads  to  the conversion  of  non-built  land  (agricultural  land)  to  be  built.  This  study  aims  to:  (1) analyze the need and availability of food, (2) analyze the carrying capacity of agricultural land in supporting food security, and (3) estimate the needs of food agriculture land in Sukoharjo Regency. A total of 44.16% (20,617 ha) of land in Sukoharjo is reserved for rice  fields.  The  food  carrying  capacity  in  Sukoharjo  Regency  as  a  whole  is  sufficiently indicated by a value of 1.62 which means that food needs can be satisfied with the existing area of agricultural land and rice production. The need for sustainable agricultural land (KLP2B) in Sukoharjo Regency that has not been fulfilled by the needs of food in its area is Kartasura District. Until the next 20 years (2031), high KLP2B in Sukoharjo Regency is still in Grogol District, Kartosuro District, Mojolaban District and Sukoharjo District.
Keywords : food security, carrying capacity, regional development

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Sukoharjo  merupakan kota  satelit  yang  memberi  daya  dukung bagi kota utamanya (Kota Solo). Menurut McGee (1991), kota satelit biasanya dihuni oleh komuter yang berasal dari kota besar di  sekitar  atau  kota  utamanya.  Kota  Solo memiliki  3  (tiga)  kota  satelit  yang  terdiri dari Solo Baru, Kartasuro, dan Palur. Kota Satelit Solo Baru dan Kartasuro berada di Kabupaten  Sukoharjo,  sedangkan  Palur berada  di  Kabupaten  Karanganyar. Pembangunan  Kawasan  Solo  Baru  dan Kartasuro  sebagai  kota  satelit  mandiri memiliki  konsep  permukiman  yang didukung  oleh  ketersediaan  fasilitas penunjang  seperti  sarana  prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, hiburan/rekreasi  dan  fasilitas  penunjang lainnya.  Pusat  kegiatan  pada  suatu wilayah  mampu  memberikan  daya  tarik bagi  beberapa  penduduk  yang  memang memiliki  kepentingan  dan  motif  tertentu dengan  harapan  dapat  diwujudkan  pada daerah  tujuan  (Sadali,  2014).  Seiring dengan  semakin  bertambahnya  jumlah penduduk maka pemanfaatan sumberdaya  alam  baik air  maupun  lahan terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini disebabkan  oleh  semakin  meningkatnya kebutuhan pangan dan sarana penunjang baik perumahan, penyediaan air, jasa, dan pelayanan umum lainnya (Berutu, 2015).
Kabupaten Sukoharjo memiliki karakteristik  wilayah  yang  beragam  dan relevan  dengan  isu  nasional  saat  ini. Keragaman  dari  sisi  kawasan  perdesaan, kawasan transisi ( sub urban ) dan kawasan perkotaan  ( urban ).  Kondisi  inilah  yang membuat penggunaan lahan di Kabupaten  Sukoharjo  juga  beragam menjadikan  penelitian  ini  lengkap  dalam jenis  lokasi  kajian.  Kabupaten  Sukoharjo sedang melaksanakan pembangunan yang intensif  di  kawasan  perkotaan,  disisi  lain Kabupaten  Sukoharjo  juga  menjadi lumbung  padi  nasional.  Hal  ini  tentunya berhubungan dengan upaya menciptakan keterkaitan  ( linkage )  antara  daerah  kota dengan  pinggiran  kota  yang  seimbang dan saling menguntungkan bagi
masyarakat  dan  perkembangan  wilayah (Sadali, 2016).
Intensitas  pembangunan  di  kota satelit ini tentu akan berdampak pada alih fungsi  lahan  terutama  dari  lahan  non terbangun  menjadi  lahan  terbangun. Seiring  dengan  berkembangnya  kota satelit  di  wilayah  Kabupaten  Sukoharjo akan  berimbas  pada  perubahan  lanskap dengan  bergesernya  pemanfaatan  ruang di  dalamnya.  Kecenderungan  mobilitas penduduk yang terjadi saat ini  juga lebih banyak  menuju  perkotaan  sebagai  pusat pertumbuhan  wilayah  dan  ke  arah pinggiran  kota  atau  pusat  pertumbuhan baru  (Sadali,  2016).  Hal  yang  perlu diantisipasi  adalah  kecenderungan  alih fungsi lahan yang kurang mempertimbangkan lahan produksi untuk  pertanian  (pangan)  karena  akan mengganggu keseimbangan wilayah dalam  mememenuhi  kebutuhan  pangan (swasembada  pangan).  Berkurangnya lahan  produksi  pertanian  atau  pangan  di Kabupaten  Sukoharjo  dapat  mempenga- ruhi keberlanjutan pemenuhan kebutuhan pangan  penduduk.  Dengan  kata  lain ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo akan terganggu jika alih fungsi lahan pertanian (pangan) tidak dipertimbangkan. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa ketersediaan pangan secara global telah memasuki masa kritis. Ketersediaan  pangan  di  banyak  negara sudah  tidak  mampu  lagi  memenuhi kebutuhan  pangan  bagi  penduduknya (Kurniawan  dan  Sadali,  2015).  Menurut Tambunan  (dalam  Handani et  al .,  2017) kemampuan  Indonesia  meningkatkan produksi pertanian dalam berswasembada pangan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor eksternal  maupun  internal.  Salah  satu faktor eksternal yang tidak bisa dipengaruhi  oleh  manusia  adalah  iklim; walaupun  dengan  kemajuan  teknologi saat ini pengaruh negatif dari cuaca buruk terhadap produksi pertanian bisa diminimalisir.  Sedangkan  faktor-faktor internal (dalam arti bisa dipengaruhi oleh
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
manusia),  diantaranya  adalah  luas  tanah, bibit,  berbagai  macam  pupuk  (seperti urea, TSP, dan KCL), pestisida, ketersediaan  dan  kualitas  infrastuktur termasuk  irigasi,  jumlah  dan  kualitas SDM.  Hasil  penelitian  Mulyani, et  al. (2017)  menunjukkan  bahwa  laju  konversi lahan  sawah  ke  non  pertanian  sekitar 96.500  ha  per  tahun,  sementara  laju perluasan  lahan  sawah  hanya  sekitar 20.000-30.000 ha per tahun. Lebih jauh lagi diungkap  bahwa  intensifikasi  lahan pertanian pangan dengan inovasi teknologi  pada  lahan  sawah  irigasi maupun lahan sawah sub-optimal  seperti sawah  tadah  hujan,  irigasi  sederhana, sawah  rawa,  dan  lain-lain  diperlukan untuk sebagai salah satu upaya pemenuhan swasembada pangan berkelanjutan. Ketahanan pangan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, karena terkait dengan Kabupaten  Sukoharjo  yang  merupakan salah  satu  lumbung  beras  nasional  atau menjadi
daerah yang
mampu berswasembada beras. Hal ini juga sesuai dengan  visi  misi  Kementerian  Pertanian
2015-2019  yaitu  mewujudkan  kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Menurut  Undang-Undang  Nomor  41 tahun  2009,  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  adalah  bidang  lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi  dan  dikembangkan  secara konsisten  guna  menghasilkan  pangan pokok  bagi  kemandirian,  ketahanan,  dan kedaulatan  pangan  nasional.  Dengan adanya kebijakan ini sebenarnya diharapkan setiap daerah mampu memenuhi  kebutuhan  pangan  melalui lahan  pertanian  yang  dimiliki  daerah tersebut. Dengan demikian, lahan sebagai sumberdaya  alam  dalam  pembangunan perlu dijaga terutama lahan pertanian. Di Kabupaten  Sukoharjo,  salah  satu  lahan pertanian  yang  menjadi  penyokong kebutuhan pangan adalah padi.
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk mengetahui  kebutuhan  dan  ketersediaan pangan  dengan  menekankan  pada
kemampuan  daya  dukung  ( Carrying
Capacity ) lahan  pertanian  (pangan)  dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten  Sukoharjo.  Agar  ketahanan pangan  di  Kabupaten  Sukoharjo  dapat terjamin keberlanjutannya, maka dilakukan perhitungan estimasi kebutuhan pangan dan ketersediaan lahan pertanian (pangan) dalam beberapa tahun ke  depan. Penelitian ini  juga  mendukung kebijakan  pemerintah  pusat  maupun daerah  dalam  mewujudkan  ketahanan pangan  dan  menjaga  lahan  pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  kuantitatif,  dengan  data sekunder  sebagai  data  utama  dan dilakukan  analisis  secara  deskriptif. Cakupan  wilayah  dalam  penelitian  ini dilakukan di seluruh Kabupaten
Sukoharjo yang terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Weru, Bulu, Tawangsari, Sukoharjo, Nguter,  Bendosari,  Polokarto,  Mojolaban, Grogol,  Baki,  Gatak,  dan  Kartasura. Berdasarkan  data  Kabupaten  Sukoharjo dalam Angka Tahun 2016, sebagian besar status daerah di sana masih desa.
Lokasi  penelitian  ini  dipilih  dengan didasari  oleh  beberapa  pertimbangan:  (1)
Kabupaten Sukoharjo memiliki karakteristik  wilayah  yang  beragam  dan relevan.  Keragaman  dari  sisi  kawasan perdesaan,  kawasan  transisi  ( sub  urban ) dan  kawasan  perkotaan  ( urban ).  Kondisi inilah  yang  membuat  penggunaan  lahan di  Kabupaten  Sukoharjo  juga  beragam menjadikan  penelitian  ini  lengkap  dalam jenis  lokasi  kajian,  (2)  Isu  ketahanan pangan  di  Kabupaten  Sukoharjo  sudah menjadi  perhatian  para  pemangku kebijakan  (pemerintah),  hal  ini  tercermin dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan LP2B di Kabupaten Sukoharjo,  dan  (3)  Kabupaten  Sukoharjo sedang melaksanakan pembangunan yang intensif  di  kawasan  perkotaan,  disisi  lain Kabupaten  Sukoharjo  juga  menjadi lumbung
padi nasional.
Indikator  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  mengadopsi  salah  satu indikator  peta  kerentanan  dan  ketahanan pangan  yang  digunakan Word  Food
Programme dari PBB dan Undang-undang
No.  7  tahun  1996  tentang  Pangan.
Indikator  utama  yang  digunakan  adalah ketersediaan  pangan  dan  kebutuhan pangan,  seperti  yang  ditunjukkan  pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Indikator Ketahanan Pangan Indikator Cara Pengukuran Ketersediaan Pangan - Luas lahan pertanian - Produktivitas lahan pertanian Kebutuhan Pangan - Jumlah penduduk; - Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bahan pangan.
Sumber: Hasil penyesuaian WFP, 2015 Formulasi  yang  digunakan  dalam menghitung  ketersediaan  dan  kebutuhan pangan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan  melalui  pendekatan  daya dukung pangan pada suatu wilayah yang merupakan hasil kolaborasi dan
modifikasi  rumus    yang  bersumber  dari Odum, Christeiler, Ebenezer Howard dan
Issard  di  dalam  buku  Soehardjo  dan Tukiran  tahun  1990.  Rumus  yang digunakan adalah:
Keterangan:  :  Daya  dukung  wilayah  pertanian (DDW)
Lp   : Luas panen (ha) Pd   : Jumlah penduduk (jiwa) KPB  : Kebutuhan pangan beras perkapita, yaitu sebesar 154,1 kg/kapita/tahun (Badan Ketahanan Nasional) Pr  : Produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha)
0,632: Konstanta ubah dari padi ke beras
Prinsip  dari  perhitungan  di  atas mengasumsikan  bahwa  suatu  daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya jika nilai yang dihasilkan dari perhitungan daya  dukung  pangannya  1  (satu)  atau lebih.  Sehingga  rumus  yang  digunakan dalam  menghitung  kebutuhan  lahan
pertanian  (melalui  pendekatan  luas panen) adalah:
Lp = KPB / (Pr x 0,632) x Pd
Keterangan LP  : Luas panen KPB  : Kebutuhan Pangan Beras perkapita, yaitu sebesar 154,1 kg/kapita/tahun (Badan
Ketahanan Nasional) Pr   : Frekuensi panen (2x/tahun) 0,632 : Konstanta ubah dari padi ke beras Maka rumus yang dapat digunakan untuk menghitung Kebutuhan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan adalah:
KLP2B = Lp/Fr Keterangan KLP2B  : Kebutuhan lahan pertanian pangan berkelajutan Fr : Frekuensi panen (2x/tahun) HASIL DAN PEMBAHASAN Ketersediaan Pangan Kabupaten Sukoharjo secara administratif terbagi menjadi 12
kecamatan  dengan  total  luas  wilayah sebesar  46.666  ha  (lihat  Tabel  2).  Masing- masing  kecamatan  di  wilayah  tersebut memiliki  variasi  luas  yang  beragam. Kecamatan terluas adalah Polokarto yang mencapai 13,3% dari luas total. Kecamatan Polokarto ini berada di bagian timur laut Sukoharjo (lihat Gambar 1).
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167

## Gambar 1.  Peta Daerah Penelitian
Kabupaten  Sukoharjo  merupakan salah  satu  Kabupaten  di  Jawa  Tengah yang  memiliki  potensi  di  bidang pertanian  khususnya  pada  lahan  pangan. Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  masih cukup luasnya lahan yang diperuntukkan untuk  sawah  maupun  lahan  pertanian pangan  yang  lain.  Berdasarkan  data statistik  dari  BPS  yang  ditunjukkan  pada Tabel 2, bahwa 44,16% (20.617 ha) lahan di Sukoharjo  diperuntukkan  untuk  sawah. Sisanya (55,84%)  lahan atau  seluas  26.049 ha merupakan lahan bukan sawah.
Kecamatan  yang  memiliki  luas lahan  sawah  terluas  adalah  Kecamatan Bendosari  dengan  luas  lahan  2.528  Ha, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki  luas  penggunaan  lahan  sawah paling  kecil  yaitu  Kecamatan  Kartasura.
Kecamatan  Kartasura  didominasi  oleh lahan  bukan  sawah  dikarenakan  wilayah tersebut merupakan pusat perkembangan di  Kabupaten  Sukoharjo  sekaligus  sering disebut sebagai kota satelit bagi Kota Solo. Oleh  karena  itu,  sektor  non  pertanian lebih berkembang di wilayah ini.
Jenis  komoditas  tanaman  pangan yang  diproduksi  di  Kabupaten  Sukoharjo bervariasi.  Terdapat  7  (tujuh)  komoditas tanaman  pangan,  yaitu  Padi  Sawah  dan Gogo,  Jagung,  Ubi  Kayu,  Ubi  Jalar, Kacang  Tanah,  Kedelai,  serta  Kacang Hijau. Produksi tanaman bahan makanan di  Kabupaten  Sukoharjo  selama  3  (tiga) tahun  ini  dari  tahun  2012  hingga  tahun 2014  mengalami  fluktuasi.  Produksi tanaman pangan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012 sebesar 278.119 ton. Pada
tahun  2013  produksi  tanaman  pangan mengalami peningkatan hingga mencapai
423.289 ton kemudian mengalami penurunan  lagi  pada  tahun  2014  dengan produksi sebesar 390.937 ton. Tabel 2. Luas Wilayah, Luas Wilayah Lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 No  Kecamatan Luas Wilayah Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Luas (ha) Persentase (%) Lahan Sawah (ha) Bukan Lahan Sawah (ha) 1  Weru 4.198 9,00 2.031 2.167 2  Bulu 4.386 9,40 1.131 3.255 3  Tawangsari 3.998 8,57 1.677 2.321 4  Sukoharjo 4.458 9,55 2.363 2.095 5  Nguter 5.488 11,76 2.418 3.070 6  Bendosari 5.299 11,36 2.528 2.771 7  Polokarto 6.218 13,32 2.453 3.765 8  Mojolaban 3.554 7,62 2.161 1.393 9  Grogol 3.000 6,43 934 2.066 10  Baki 2.197 4,71 1.241 956 11  Gatak 1.947 4,17 1.209 738 12  Kartasura 1.923 4,12 471 1.452 Total 46.666 100,00 20.617 26.049 Sumber: Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka, 2016
Fluktuasi  hasil  produksi  tanaman pangan  ini  disebabkan  oleh  faktor produktivitas  lahan  yang  tidak  menentu serta  ketersediaan  lahan  untuk  tanaman pangan.  Semakin  luas  lahan  panen  serta produktivitas  lahan,  maka  produksinya juga  akan  meningkat.  Jika  dilihat  dari produktivitasnya,  tidak  semua  lahan pertanian mempunyai produktivitas yang tinggi, sebagian lahan pertanian mempunyai  produktivitas  yang  rendah terutama  pada  lahan  pertanian  yang merupakan  lahan  pertanian  kering  atau lahan  pertanian  tadah  hujan  (Kurniawan dan Sadali, 2015).
Berdasarkan data komoditas tanaman pangan di Sukoharjo pada Tabel 3,  Komoditas  tanaman  pangan  di Kabupaten  Sukoharjo  yang  memiliki produksi cukup tinggi selanjutnya adalah ubi kayu.
Meskipun
demikian, kecenderungan  produksi  ubi  kayu  di Kabupaten  Sukoharjo  dari  tahun  2012- 2014 terus menurun, mulai dari 45.339 ton pada tahun 2012 menjadi 25.743 ton pada
tahun  2014.  Komoditas  tanaman  pangan selain  padi  sawah  dan  gogo,  semuanya mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun, dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  potensi  padi  sawah dan  gogo di Kabupaten Sukoharjo sangat besar.
Ubi  Jalar  merupakan  komoditas yang  paling  sedikit  diproduksi.  Bahkan pada tahun 2012 produksi dari komoditas Ubi  Jalar  tidak  ada  atau  0  (nol).  Hal tersebut  dikarenakan  lahan  tanam  yang digunakan  juga  minim  dibandingkan untuk komoditas lain. Produksi komoditas  padi  sawah  dan  gogo  di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun selalu  mengalami  peningkatan  dan mendominasi  produksi  tanaman  pangan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  luas  lahan dan  hasil  panen  komoditas  padi  sawah dan  gogo di Kabupaten Sukoharjo sangat tinggi dan masih banyak diusahakan oleh masyarakat  maupun  kelompok  (non perorangan).
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Komoditas  tanaman  pangan  di Kabupaten  Sukoharjo  yang  memiliki produksi cukup tinggi selanjutnya adalah ubi kayu. Meskipun
demikian,
kecenderungan  produksi  ubi  kayu  di Kabupaten  Sukoharjo  dari  tahun  2012-
2014 terus menurun, mulai dari 45.339 ton pada tahun 2012 menjadi 25.743 ton pada
tahun  2014.  Komoditas  tanaman  pangan selain  padi  sawah  dan  gogo,  semuanya mengalami  penurunan  dari  tahun  ke tahun, dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  potensi  padi  sawah dan  gogo di Kabupaten Sukoharjo sangat besar. Tabel 3. Produksi Tanaman Bahan Makanan menurut Komoditas di Kab. Sukoharjo Tahun 2012-2014 (Ton) Komoditas Tahun 2012 2013 2014 Padi Sawah dan Gogo 185.653 346.039 327.182 Jagung 28.717 23.939 21.424 Ubi Kayu 45.339 35.155 25.743 Ubi Jalar 0 19 12 Kacang Tanah 13.179 12.990 12.989 Kedelai 5.054 5.007 3.523 Kacang Hijau 177 140 64 Total 278.119 423.289 390.937 Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2016 Konsumsi  pangan  pokok  masih bertumpu  pada  beras,  beras  merupakan pangan pokok utama masyarakat Indonesia,  sehingga  pemerintah  selalu menempatkan  beras  sebagai  komoditas yang selalu tersedia dan cukup (Syahril et al .,  2015).  Konsumsi  pangan  pokok  di Kabupaten  Sukoharjo,  di  daerah  sekitar dan  Jawa  pada  umumnya  memang berupa  beras  yang  dihasilkan  oleh tanaman  padi,  sehingga  relevan  jika pengembangan komoditas tanaman pangan di Kabupaten Sukoharjo
mengarah  pada  padi  sawah  dan  gogo. Kebutuhan  pangan  masyarakat  sebagai demand (permintaan  pasar)  terhadap produk  komoditas  padi  menjadi  salah satu  alasan  pengembangan  pertanian pangan.  Agar  ketersediaan  produk pangan  dapat  secara  kontinu  diciptakan maka  diperlukan  strategi  pengembangan pertanian melalui pengaturan pola tanam, pemilihan  komoditas,  dan  siklus  panen (Syarief, 2017).
Analisis Daya Dukung Pangan
Kajian daya dukung pangan merupakan  salah  satu  aspek  kajian  daya dukung  wilayah  yang  sangat  penting karena  menyangkut  kebutuhan  pokok penduduk  (Kurniawan  dan  Sadali,  2015). Menurut Sintong (2011), dengan meningkatkan  kegunaan  lahan  pada wilayah  yang  kurang  produktif  (bekas tambang),  maka  dapat  memulihkan bahkan  meningkatkan  daya  dukung lahan.  Secara  sederhana,  daya  dukung lahan  pertanian  dapat  didefinisikan sebagai kemampuan lahan pertanian yang tersedia  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan setiap individu atau keluarga. Berdasarkan  hasil  pengolahan  data dan  analisis  menunjukkan  bahwa  daya dukung  pangan  secara  keseluruhan  di Kabupaten  Sukoharjo  mampu  tercukupi dengan nilai 1,62 (lihat Tabel 4). Ini berarti bahwa  kebutuhan  pangan  di  Kabupaten Sukoharjo  mampu  dicukupi  dengan  luas lahan  pertanian  yang  ada  dan  produksi padi  yang  dihasilkan  saat  ini.  Apabila dilihat  dari  masing-masing  kecamatan maka  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  2
(dua) kecamatan yang memiliki nilai daya dukung  pangan  kurang  dari  1,  yaitu Kecamatan Kartasura (0,37) dan Kecamatan  Grogol  (0,60).  Hal  ini  juga dipengaruhi  jumlah  penduduk  yang  ada di  Kecamatan  Kartasura  dan  Kecamatan Grogol  sangat  tinggi  dibandingkan dengan kecamatan lain, sehingga kebutuhan  akan  pangan  juga  semakin meningkat.  Sesuai  dengan  pendapat Mantra  (2007),  bahwa  penurunan  daya dukung  lahan  dipengaruhi  oleh  jumlah penduduk  yang  terus  meningkat,  luas lahan yang semakin berkurang, persentase  jumlah  petani  dan  luas  lahan yang diperlukan untuk hidup layak. Dengan  kata  lain  dua  kecamatan tersebut  (Kecamatan  Kartasura  dan Kecamatan Grogol) membutuhkan pasokan  pangan  dari  daerah  lain  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  (atau berswasembada  pangan)  di  kecamatan masing-masing,  karena  lahan  pertanian dan  produksi  pangan  di  dua  kecamatan tersebut tidak mampu menopang kebutuhan pangannya sendiri.
Kecamatan  Kartasura  merupakan bagian  dari  Kota  Solo  Baru  atau  Kota Satelit dari Kota Solo, sehingga perkembangan  penggunaan  lahan  dan aktivitas  pembangunan  yang  intensif menjadi
salah satu penyebab berkurangnya  lahan  pertanian  pangan dan
produktivitasnya.
Sedangkan
Kecamatan  Grogol  memiliki  letak  yang strategis dalam hal  kedekatannya dengan Kota  Solo  dan  kemudahan  akses  ke daerah  sekitarnya  (Surakarta,  Kartasura, Boyolali,  dan  Karanganyar).  Karena letaknya  di  perbatasan  dan  strategis, maka  Kecamatan  Grogol  yang  dulunya merupakan  daerah  pertanian  bergeser menjadi daerah perkembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan jasa. Kecamatan  Grogol  memiliki  fasilitas pendidikan  yang  lengkap,  rumah  sakit, pusat  perbelanjaan,  daerah  wisata, perhotelan, dan industri.
Berdasarkan  Tabel  4,  kecamatan yang memiliki daya dukung pangan yang tinggi  berada  di  Kecamatan  Nguter, Kecamatan  Bendosari  dan  Kecamatan Polokarto.  Ketiga  kecamatan  tersebut memiliki  nilai  daya  dukung  pangan  di atas  2,  yang  artinya  lahan  pertanian  dan produksinya  sudah  mampu  memenuhi kebutuhan  pangan  dan  mampu  diekspor atau  menyokong  kebutuhan  pangan  di daerah  lain.  Nilai  daya  dukung  pangan pada  masing-masing  kecamatan  adalah 2,33  untuk  Kecamatan  Polokarto,  2,30 untuk  Kecamatan  Bendosari,  dan  2,26 untuk  Kecamatan  Nguter. Dengan demikian  proporsi  antara  ketersediaan pangan  (luas  lahan  dan  produksi pertanian)  dengan  jumlah  penduduk  di kecamatan tersebut sudah mencukupi.

## Tabel 4. Perhitungan Daya Dukung Pangan dan Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
No Kecamaatan Penduduk 2014 KPB (Kg/Kapita/ Tahun) Hasil Padi ke Beras Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produksi Lahan Sawah (Kg/Ha) Daya Dukung Pangan KLP2B 1 Weru 67.431 154,1 0,632 4.790 32.730 6.833 1,99 1.220 2 Bulu 51.684 154,1 0,632 2.254 15.770 6.996 1,25 914 3 Tawangsari 59.552 154,1 0,632 3.391 23.913 7.052 1,65 1.044 4 Sukoharjo 86.794 154,1 0,632 5.332 37.597 7.051 1,78 1.522 5 Nguter 64.970 154,1 0,632 5.220 35.741 6.847 2,26 1.174 6 Bendosari 68.586 154,1 0,632 5.639 38.401 6.810 2,30 1.246 7 Polokarto 75.591 154,1 0,632 6.028 42.938 7.123 2,33 1.312 8 Mojolaban 81.717 154,1 0,632 5.642 36.214 6.419 1,82 1.575 9 Grogol 107.555 154,1 0,632 2.347 15.773 6.720 0,60 1.979 10 Baki 54.766 154,1 0,632 2.765 18.610 6.731 1,39 1.006 11 Gatak 50.347 154,1 0,632 3.108 20.845 6.707 1,70 928 12 Kartasura 94.700 154,1 0,632 1.267 8.650 6.827 0,37 1.716 Jumlah 863.693 47.783 327.182 82.116 1,62 15.636,6
Sumber: Hasil analisis, 2017
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Ketahanan  pangan  di  Kabupaten Sukoharjo secara menyeluruh masih dapat terpenuhi,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan kemampuan  daerah  dalam  memenuhi daya  dukung  pangan.  Dengan  kata  lain kebutuhan pangan di Kabupaten Sukoharjo  sudah  dapat  dipenuhi  dengan ketersediaan  pangan,  hal  ini  sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan yang mengartikan bahwa Ketahanan  Pangan  sebagai  kondisi terpenuhinya  pangan  bagi  rumah  tangga yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan yang  cukup.  Menurut World  Food  Summit (2015),  ketahanan  pangan  di  Kabupaten Sukoharjo  dalam  kajian  ini  dapat dikategorikan  dalam  konsep  ketahanan pangan regional.

## Analisis Kebutuhan Lahan Pertanian
Analisis  kebutuhan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan  di  Kabupaten Sukoharjo dilakukan
dengan
membandingkan  luas  lahan  pertanian pangan  (luas  panen)  eksisting  dengan kebutuhan lahan pertanian pangan sesuai dengan  standar  kebutuhan  pangan perkapita. Isu mengenai kebutuhan lahan pertanian  pangan  menjadi  perhatian Dewan  Ketahanan  Pangan  (DKP)  seiring dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  dan percepatan konsumsi penduduk. Ketersediaan  pangan  di  Indonesia  masih mencukupi  dari  sisi  volumenya,  akan tetapi  tantangan  muncul  dari  laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan produksi pangan di Indonesia.
Berdasarkan  data  BPS  (2017),  rata- rata laju pertumbuhan penduduk dalam 5 (lima)  tahun  terakhir  sebesar  1,34%  atau sekitar  3,4  juta  jiwa  per  tahun,  sehingga pada  tahun  2017  penduduk  di  Indonesia mencapai  258,7  juta  jiwa.  Implikasi  laju pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi terhadap  kebutuhan  pangan  adalah dorongan  terhadap  laju  percepatan konsumsi masyarakat/penduduk.
Menurut Rusdiana
et al. (2017), pertumbuhan ekonomi juga dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan,
sesuai  dengan  pertambahan  jumlah penduduk,  per  kapita  dan  nilai  ekonomi di masyarakat yang meningkat.
Penyediaan lahan pertanian pangan untuk  memenuhi  konsumsi  masyarakat juga  selalu  terencana  dengan  alih  fungsi lahan.  Pemerintah  melalui  Undang- Undang  No.  41  tahun  2009  tentang  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  (LP2B) berupaya  mengendalikan  laju  konversi lahan pertanian pangan. Kabupaten/Kota di  Indonesia  yang  belum  memasukkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah diprediksi  sekitar  5  juta  ha  lahan  sawah rawan  terkonversi  menjelang  tahun  2030 (Direktorat  Jenderal  PSP,  2014).  Hasil analisis  kajian  lahan  pertanian  oleh Mulyani et al. (2016) menunjukkan bahwa laju konversi lahan nasional di 9 provinsi sentra produksi padi sekitar 96.500 ha per tahun dan diprediksikan menjelang tahun 2045  lahan  sawah  akan  hilang  seluas  2,1 juta ha (tersisa 6 juta ha). Hal ini tentunya mengancam
penyediaan pangan, swasembada pangan dan pangan nasional.  Oleh  karena  itu  pengawasan, pengendalian,  dan  regulasi  yang  ketat perlu diterapkan di Kabupaten Sukoharjo maupun nasional.
Sebagian  besar  produksi  padi nasional  berasal  dari  lahan  sawah  irigasi (67,5%)  dan  sawah  tadah  hujan  (27,5%). Kedua  sawah  tersebut  (43%)  diantaranya terdapat di Pulau Jawa (Wahyunto, 2014). Kabupaten  Sukoharjo  menjadi  salah  satu penghasil  beras  dengan  lahan  pertanian yang  sebagian  besar  berasal  dari  sawah irigasi.  Pembangunan  pertanian  memiliki dimensi  luas  serta  melibatkan  banyak aspek  dan  sektor  pembangunan  lainnya, keberhasilan  pembangunan  pertanian sangat  ditentukan  tidak  hanya  oleh performa  sektor  pertanian  semata  namun juga  oleh  sektor  lainnya  yang  menunjang kegiatan pertanian (Arifa D., 2017).
Secara  umum  kebutuhan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  di Kabupaten  Sukoharjo  pada  tahun  2014 juga  masih  dapat  terpenuhi,  hal  ini ditunjukkan dengan luas panen dari lahan pertanian  yang  surplus  atau  lebih  besar
(47.783 Ha) dibandingkan dengan kebutuhan  lahan  pertanian  (15.636,6  Ha) untuk  menyuplai  pangan  di  Kabupaten Sukoharjo  (lihat  Tabel  4).  Dengan  luas lahan  panen  sebesar  47.783  Ha,  dapat menghasilkan  produksi pertanian  sebesar 82.116  kg/ha.  Surplus  luas  lahan pertanian yang dapat mendukung kebijakan LP2B terutama untuk
Kabupaten  Sukoharjo  sendiri  masih sebesar 32.146 Ha.
Kebutuhan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  menurut  kecamatan  di Kabupaten  Sukoharjo  yang  masih  belum dapat  memenuhi  kebutuhan  pangan  di wilayahnya  adalah  Kecamatan  Kartasura. KLP2B  (kebutuhan  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan)  di  Kecamatan Kartasura  pada  tahun  2014  sebesar  1.716 Ha  sedangkan  luas  lahan  pertanian eksisting  yang  ada  sebesar  1.267  Ha. Dengan  demikian  luas  lahan  pertanian yang masih dibutuhkan untuk memenuhi LP2B di Kecamatan Kartasura sebesar 449 Ha. Perkembangan wilayah di Kecamatan Kartasura  sebagai  bagian  dari  Kota  Solo Baru  berdampak  pada  alih  fungsi pemanfaatan  lahan  pertanian  menjadi lahan  non  pertanian  maupun  terbangun. Selain itu jumlah penduduk yang besar di
Kecamatan
Kartasura belum bisa tercukupi  oleh  luas  lahan  pertanian  dan produksi  pertanian  sebagai  sumber pangan  di  daerah  ini  yang  relatif  kecil dibandingkan  dengan  kecamatan  lain  di Kabupaten Sukoharjo.
Kecamatan  yang  memiliki  luas lahan  pertanian  cukup  besar  untuk mendukung
LP2B di
Kabupaten Sukoharjo  adalah  Polokarto  (6.028  Ha), Kecamatan  Mojolaban  (5.642  Ha),  dan Kecamatan  Bendosari  (5.639  Ha).  Selaras dengan  luas  lahan  pertanian  tersebut, Kecamatan  Polokarto  dan  Kecamatan Bendosari  juga  memiliki  daya  dukung pangan  yang  tinggi  (2,33  dan  2,30) dibandingkan  kecamatan  lain.  Berbeda halnya  dengan  Kecamatan  Mojolaban, nilai  daya  dukung  pangan  di  kecamatan ini  lebih  rendah,  yaitu  1,82.  Perbedaan nilai  daya  dukung  ini  salah  satunya disebabkan  oleh  perbedaan  jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan  yang  merupakan  representasi dari  kebutuhan pangan di suatu wilayah.
Jumlah penduduk di Kecamatan Mojolaban sebesar 81.717 jiwa, lebih besar dari  Kecamatan  Polokarto  (75.591  jiwa) dan  Kecamatan  Bendosari  (68.586  jiwa).
Tabel 5. Estimasi Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo Pada Tahun 2015-2031
2015 2016 2021 2026 2031 1 Weru 1.222,3 1.224,8 1.237,5 1.250,1 1.262,8 2 Bulu 911,4 911,4 911,5 911,6 911,7 3 Tawangsari 1.046,8 1.050,3 1.067,9 1.085,5 1.103,0 4 Sukoharjo 1.531,2 1.540,7 1.588,1 1.635,6 1.683,0 5 Nguter 1.172,9 1.174,8 1.184,3 1.193,8 1.203,3 6 Bendosari 1.251,6 1.257,5 1.287,0 1.316,5 1.346,0 7 Polokarto 1.317,0 1.321,7 1.345,4 1.369,1 1.392,8 8 Mojolaban 1.583,6 1.596,0 1.658,0 1.720,0 1.781,9 9 Grogol 1.994,4 2.013,5 2.109,0 2.204,5 2.300,0 10 Baki 1.013,0 1.021,7 1.065,2 1.108,7 1.152,2 11 Gatak 933,9 942,1 982,7 1.023,3 1.063,9 12 Kartasura 1.734,4 1.751,4 1.836,3 1.921,2 2.006,1 Jumlah 15.712,5 15.805,8 16.272,9 16.739,9 17.206,9 No Kecamaatan Kebutuhan LP2B
Available at http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo e-ISSN: 2549–7057 | p-ISSN: 2085–8167
Perhitungan  yang  dilakukan  untuk menghitung estimasi KLP2B di Kabupaten Sukoharjo  menggunakan  asumsi  bahwa luas  panen  dan  produksi  lahan  rata-rata per  hektar  adalah  sama  dengan  tahun awal perhitungan (2014). KLP2B dihitung dengan mempertimbangkan tren perkembangan penduduk yang mempengaruhi
kebutuhan pangan perkapita,  sehingga  dapat  diketahui
KLP2B  berdasarkan  produktivitas  lahan. Luas  lahan  pertanian  dan  produktivitas lahan pertanian sebagai supply (penyedia/ketersediaan
pangan), sedangkan  perkembangan  penduduk sebagai demmand (kebutuhan pangan).
Hasil  pengolahan  data  estimasi kebutuhan  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan (lihat Tabel 5) menunjukkan bahwa  tren  KLP2B  di  Kabupaten Sukoharjo masih cenderung sama dengan tahun  awal  (2014).  Kecamatan  yang sedikit  membutuhkan  LP2B  paling  kecil berada  di  Kecamatan  Bulu  dengan  luas lahan yang dibutuhkan hingga tahun 2031 masih  di  bawah  1.000  Ha.  Hingga  20 tahun ke depan (2031), KLP2B yang tinggi di  Kabupaten  Sukoharjo  masih  berada  di Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartosuro, Kecamatan  Mojolaban  dan  Kecamatan Sukoharjo.  Kebutuhan  KLP2B  tertinggi hingga  tahun  2031  berada  di  Kecamatan Grogol  dengan  luas  lahan  2.300  Ha, disusul Kecamatan Kartasura dengan luas KLP2B sebesar  2.006,1 Ha dan Kecamatan Sukoharjo  dengan  luas  KLP2B  sebesar 1.683 Ha.

## KESIMPULAN
Terdapat  beberapa  faktor  yang menentukan daya dukung pangan: 1) luas lahan  pertanian  pangan,  2)  frekuensi panen,  3)  produktivitas  lahan  pertanian, dan  4)  jumlah  penduduk.  Ketahanan pangan di Kabupaten Sukoharjo dianalisis dengan menggunakan pendekatan ketersediaan  pangan  dan  kebutuhan pangan. Ketahanan pangan akan terpenuhi atau tercukupi apabila ketersediaan  pangan  (produksi  pangan)
dapat  memenuhi  kebutuhan  pangan penduduk pada satu daerah.
Ketahanan  pangan  di  Kabupaten Sukoharjo  masih  dapat  dipenuhi  yang ditunjukkan  dengan  nilai  daya  dukung pangan Kabupaten Sukoharjo sebesar 1,62
(mampu berswasembada pangan). Terdapat  2  (dua)  kecamatan  yang memiliki ketahanan pangan cukup rentan karena  kebutuhan  pangan  tidak  bisa dicukupi  oleh  ketersediaan  pangan  di daerah tersebut, yaitu Kecamatan Kartasuro dan Kecamatan Grogol dengan ditunjukkan  nilai  daya  dukung  masing- masing  sebesar  0,37  dan  0,60.  Kebutuhan lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan (KLP2B)  tertinggi  dari  tahun  2015 hingga 2031 di Kabupaten Sukoharjo juga berada di  Kecamatan  Kartasuro  dan  Kecamatan Grogol.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada  Heni  Ermawati  dan  Tika Nurwidiani yang telah membantu mencari data dalam penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Andri Kurniawan, M.Si. dan Tim Evaluator Tata Ruang  Wilayah  Fakultas  Geografi  UGM yang  banyak  berbagi  konsep  maupun data.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifa, N.S.A. (2017). Harmonisasi Kepemimpinan di Kabupaten Wonosobo dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Jurnal  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian, 6 (2), 231-238.
Badan  Pusat  Statistik.  (2017).  Statistik Indonesia  Tahun  2017.  Jakarta:  Badan Pusat Statistik.
Badan  Pusat  Statistik.  (2016).  Kabupaten Sukoharjo  Dalam  Angka  Tahun  2016. Sukoharjo: BPS Kabupaten Sukoharjo. Berutu,  N.,  Lumbantoruan,  W.,  Astuti, A.J.W.,  dan  Rohani.  (2015).  Analisis Daya  Dukung  Lingkungan  Daerah Aliran  Sungai  Deli. Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat, 21 (79), 78-84.
Direktorat  Jenderal  PSP.  (2014).  Potensi Alih  Fungsi  Lahan  Akibat  Tidak Diterapkannya  LP2B  dalam  RTRW Kab./Kota dan Pencetakan Lahan Baru. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Prasarana dan Sarana Pertanian.
FAO.  (1996).  World  Food  Summit,  13-17
November 1996. Rome, Italy: Food and Agriculture  Organisation  of  the  United Nations.
Handani, L. N, Wasino, dan Muntholib, A. (2017).  Dinamika  Produksi  Beras  dan Pengaruhnya  Terhadap  Ketahanan Pangan  Masyarakat  di  Kabupaten Grobogan  Tahun  1984-1998. Journal  of Indonesian History, 6 (1): 46-54.
Kurniawan,  A.  dan  Sadali,  M.  I.  (2015). Keistimewaan  Lingkungan  Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kementerian  Pertanian.  (2014).  Strategi Induk Pembangunan Pertanian. Jakarta:  Biro  Perencanaan,  Sekertariat Jenderal Kementerian Pertanian.
McGee,  T.  G.  (1991).  The  Emergence  of Desa-Kota Regions  in Asia:  Expanding a  Hypothesis.  McGee,  T.  G.,  Gimberg, N., (eds). Hawai: University of Hawaii Press.
Mulyani,  A.,  Nursyamsi,  D.,  dan  Syakir,
M.  (2017).  Strategi  Pemanfaatan Sumberdaya  Lahan  untuk  Pencapaian Swasembada  Beras. Jurnal  Sumberdaya Lahan, 11 (1), 11-22.
Mulyani,  A.,  Kuncoro,  D.,  Nursyamsi,  D. dan  Agus,  F.  (2016).  Analisis  Konversi Lahan  Sawah:  Penggunaan  Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan  Laju  Konversi  yang Mengkhawatirkan. Jurnal  Tanah  dan Iklim, 40 (2), 43-55.
Rusdiana,  S.  dan  Maesya,  A.  (2017). Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Pangan  di  Indonesia. Jurnal  Sosial Ekonomi  dan  Kebijakan  Pertanian, 6  (1),
12-25.
Sadali, M. I. (2016). Mobilitas Pekerja Pada Kawasan Industri Piyungan di Kabupaten  Bantul,  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal  Patrawidya ,  17  (3): 83-98. Yogyakarta: Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Balai Pelestarian Nilai Budaya, DIY
Sadali,  M.  I.  (2014).  Trend Perkembangan Penduduk  dan  Implikasinya  Terhadap Kebutuhan  RTH  (Ruang  Terbuka Hijau)  di  D.I.  Yogyakarta. Prosiding Pertemuan Ilmiah Ikatan Geograf Indonesia  (IGI) .  Eds.  Hastuti  et  al.  hlm 366-379. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Geografi UNY. Sintong,  M.  (2011).  Pemanfaatan  lahan Bekas Tambang untuk Tempat Rekreasi  dengan  Reklamasi  di  Sungai Bingai  Kecamatan  Banjai  Selatan
Kodya  Binjai. Jurnal  Geografi ,  3  (2),  11- 18.
Suhardjo  dan  Tukiran.  (1990).  Studi Literatur  Konsep  yang  Sudah  ada Mengenai  Daya  Tampung  Wilayah. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Syarief, R., Sumardjo, Kriswantriyono, A., dan Wulandati, Y.P. (2017). Pengembangan  Ketahanan  Pangan
Melalui  Pemberdayaan  Masyarakat  di Kawasan  Rawan  Konflik  Timika Papua. Jurnal  Ilmu  Pertanian  Indonesia, 22 (3), 163-171.
Syahril,  A.T.  dan  Bahari,  D.  (2015). Preferensi  Konsumsi  Beras  Berlabel.
Agriekonomika, 4 (1), 10-21.
Wahyunto  dan  Widiastuti,  F.  (2014). Lahan  Sawah  Sebagai  Pendukung Ketahanan  Pangan  serta  Strategi
Pencapaian Kemandirian Pangan.
Jurnal Sumberdaya Lahan, 17-30.
WFP  Indonesia.  (2015).  Peta  Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Papua. Jayapura: WFP Papua.