## DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH
Oleh: Ajat Sudrajat  )

## ABSTRAK
Pancasila  sebagai  sebuah  ideologi  dan  acauan  sistem  demokrasi  di Indonesia telah melampaui waktu yang panjang. Memang, sebuah negera apabila hendak  menjadi  sesuatu  yang  ideal,  maka  dalam  penyelenggaraannya  haruslah berlandaskan  demokrasi.  Bukankah  pemerintahan  yang  demokrasi  akan mencurahkan kebaikan pada rakyat secara keseluruhan. Pada dasarnya demokrasi melekat  pada  kebebasan  dan  partisipasi  individu.  Menggunakan  kebebasan,  hak- hak  sipil,  dan  politik,  merupakan  bagian  dari  kehidupan  yang  melekat  pada individu  sebagai  makhluk  sosial.  Partisipasi  dalam  kehidupan  sosial  dan  politik mengandung  nilai  intrinsik  bagi  kehidupan  manusia.  Semua  itu  sejalan  dengan cita-cita  demokrasi  Pancasila.  Untuk  itu,  artikel  ini  mencoba  menyuguhkan praktik demokrasi di Indonesia dalam sejarahnya.
Diketahui bahwa Pancasila adalah landasan demokrasi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Pancasila memeng menawarkan demokrasi yang  ideal dan sebenarnya. Hanya saja, Pancasila sebagai  ideologi  negara dalam kurun waktu 70 tahun, dan juga menjadi pilar dalam berdemokrasi, ternyata telah memiliki  rupa  yang  berbeda  seiring  dengan  perubahan  wajah  perpolitikan  di negeri  ini.    Apakah  ini  merupakan  pertanda  bahwa  bangsa  ini  memang  sedang belajar untuk mencari format yang tepat dalam berdemokrasi, yang sesuai dengan jiwa  Pancasila.  Terlepas  dari  itu,  upaya  mewujudkan  Demokrasi  Pancasila  yang ideal  harus  terus  dilakukan  dengan  melakukan  dekontruksi  secara  berkelanjutan.
Dekonstruksi  yang  dimaksud  adalah  upaya  untuk  melakukan  pembacaan  ulang seluruh realitas yang seakan jauh dari tujuan cita-cita Pancasila.
Kata Kunci : Demokrasi, Ideal, Indonesia, dan Pancasila.

## A. Pendahuluan
Dalam  suatu  wawancara  yang  dimuat  pada  Prisma  7,  Agustus  1978, Herbert  Feith,  penulis  buku  “ The  Decline  of  Constitutional  Democracy  in Indonesia ”  menyatakan  bahwa  Demokrasi  adalah suatu  perkataan dengan berbagai  penafsiran. 1 Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  beragamnya  batasan  atau definisi kata demokrasi itu sendiri.
 )  Dosen  Prodi  Ilmu  Sejarah.  Makalah  ini  disampaikan  pada  Seminar Nasional  Program  Studi  Ilmu  Sejarah  UNY  pada  tanggal  15  Oktober  2015  di Ruang Ki Hadjar Dewantara FIS UNY.
1 Feith, Herbert., “ Demokrasi: Tantangan Tanpa Akhir ”, dalam Tajuk
Dialog, Prisma 7 , Agustus 1978, hlm. 45.
Dalam pengertian nominal , dengan memperhatikan asal-usul kata, kata demokrasi  merupakan  gabungan  dari  kata  Yunani: demos (rakyat)  dan kratos (pemerintahan).  Secara  harfiyah  demokrasi  berarti  ‘ pemerintahan  oleh rakyat’. 2 Lawan  dari  kata  demokrasi  adalah  otokrasi,  yang  diartikan  dengan ‘pemerintahan  oleh  seorang’.  Dari  istilah  yang  kedua  ini  kemudian  muncul sebutan  ‘penguasa  yang  otoriter’  atau  ‘pemerintahan  atau  kekuasaan  yang berpusat pada seseorang’.
Sementara  itu  dalam  kamus,  demokrasi  didefinisikan  sebagai ‘pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan  dijalankan  langsung  oleh  rakyat  atau  wakil-wakil  yang  mereka  pilih  di bawah  sistem  pemilihan  bebas’  (Diane  Ravicth,  1991:  4).  Pada  definisi  yang demikian  tampak  cerminan  dari  adanya  konsep kedaulatan  rakyat ( sovereignity of people).
Berangkat  dari  pengalaman  praktik  demokrasi  di  Athena,  terutama setelah  kekalahan  dari  Sparta,  yaitu  dengan  terjadinya  kemerosotan  kota, pembusukan  moralitas  dan  kepemimpinan, Plato melihat demokrasi didefinisikan  sebagai  ‘ pemerintahan  oleh  mayoritas  kaum  miskin’ .  Rakyat dapat  melakukan  apa  pun  yang  diinginkannya  dan  tidak  ada  penghormatan terhadap otoritas (Sorensen, 2014: 3).
Dalam  pemahaman normatif ,  demokrasi  merupakan  sesuatu  yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya  terungkap  dalam  pernyataan Abraham  Lincoln bahwa  demokrasi adalah  suatu  “ pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat ”.
Dari  pernyataan  ini  bisa  dinyatakan  bahwa  demokrasi  dibangun  di  atas dua prinsip yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atau pembuatan undang- undang secara langsung oleh rakyat (Pierre Rosalvallon, 1995: 140).
Menurut  Affan  Gafar,  selain  pemahaman  yang  bersifat  normatif, terdapat  pula pemahaman  yang  bersifat  empirik .  Pemahaman  yang  disebut terakhir  biasanya  dikenal  dengan  sebutan procedural  democracy. Adapun pemahaman  demokrasi  secara  empirik  ( procedural  democracy )  biasanya
2 Sorensen, Georg., Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 2.
menggunakan sejumlah indikator antara lain seberapa banyak ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada warga negara untuk berpartisipasi.  Warga negara atau  rakyat  ( demos ),  dalam  demokrasi  selalu  mendapatkan  perhatian,  bahkan terfokus  padanya.    Oleh  karena  itu  selalu  ditekankan  peranan  warga  negara yang senyatanya dalam proses politik (Afan Gafar, 2000: 6). Dalam demokrasi, pemerintah  hanyalah  salah  satu  unsur  yang  hidup  berdampingan  dalam  suatu struktur  sosial  dari  lembaga-lembaga  yang  banyak  dan  bervariasi:  partai politik,  organisasi,  dan  asosiasi.  Namun  diakui  bahwa  yang  memiliki kemutlakan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat.
Namun  demikian,  beberapa  orang  lebih  menekankan segi  idealnya. Aristoteles misalnya,  ia  mengatakan  bahwa  demokrasi  adalah  sebuah  bentuk pemerintahan yang dicurahkan hanya untuk kebaikan rakyat kebanyakan ,  terutama  kaum  miskin  (Soresen,  2014:  5).    Pemahaman  yang serupa dianut oleh Marxis-Leninis (Komunis), yang mendefinisikan demokrasi melalui  ilustrasi  sebuah  pertanyaan  “apakah  politik  itu  dijalankan  untuk kepentingan  rakyat  atau  kepentingan  mayoritas,  atau  untuk  mengabdi  pada kepentingan minoritas, terutama para pemilik modal (Ebenstein, 2006: 162).
Dikatakan  juga  bahwa  suatu  masyarakat  hanya  dapat  menjadi demokratis  apabila  masyarakat  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mengambil bagian  dalam  soal  pemerintahan  dan  mempunyai  kemungkinan  yang  sama untuk  mempergunakan  sumber-sumber  masyarakat,  dan  para  warganya  bebas menyatakan aneka ragam pendapat dan mencari dukungan pendapatnya.
Pendapat yang lain melihat demokrasi pada dasarnya sebagai perangkat pengaturan  institusional :  suatu  parlemen  yang  dipilih  dengan  bebas, suratkabar  dan  pengadilan  yang  tidak  tunduk  ke  bawah  tekanan  pemerintah, kemerdekaan berkumpul, hak kelompok minoritas, dan seterusnya. Akan tetapi satu  hal  yang  disetujui  secara  luas,  yaitu  bahwa  demokrasi  berhubungan dengan  pemerintahan  oleh  rakyat,  dengan  partisipasi  yang  berarti  dari  rakyat dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Banyak  pemerintah  yang  mengklaim dirinya  sebagai  demokratis  dan  bisa  mengakomodasi  dalam  pengaturan- pengaturan yang memungkinkan partisipasi rakyat; akan tetapi ada pemerintah
yang  mengatakan  bahwa  partisipasi  rakyat  tidak  diperlukan  dan  bahkan  tidak ada gunanya (Prisma 7, 1978: 45).
Setelah  memperhatikan  kompleksnya  gagasan  tentang  demokrasi, Charles  Tilly  mengemukakan  adanya  empat  tipe  pokok  definisi  demokrasi, yaitu  konstitusional,  substantif,  prosedural,  dan  berorientasi  proses. Pertama , pendekatan konstitusional berkonsentrasi pada hukum-hukum pada peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  aktivitas  politik.  Melalui  pendekatan  ini dapat  dibandingkan  adanya  tipe  pemerintahan  berdasarkan  perangkat  hukum yang telah disusun dan ditetapkan.
Kedua , pendekatan  substantif berfokus  pada  kualitas  hidup  dan kualitas  politik  yang  dihasilkan  oleh  pemerintahan  yang  ada.  Apakah pemerintahan  itu  memajukan  kesejahteraan  rakyat,  kebebasan  individu, keamanan,  pemerataan,  kesetaraan  sosial,  deliberasi  publik,  dan  penyelesaian konflik  secara  damai.  Pendekatan  ini  sering  memunculkan  persoalan  ketika harus  menghubungkan  antar-berbagai  nilai  yang  diinginkan.  Misal,  suatu pemerintahan  ketika  warga  negaranya  miskin  tetapi  mereka  menikmati kesetaraan;  berbanding  terbalik  dengan  negara  yang  telah  memberikan kemakmuran tetapi masyarakatnya merasa belum menikmati keadilan.
Ketiga , pendekatan  prosedural secara  khusus  memusatkan  perhatian semata-mata  pada  penyelenggaraan  pemilihan  umum.  Pada  pendekatan  ini pertanyaan  yang  diajukan  adalah  apakah  pemilu  telah  dilaksanakan  dengan sungguh-sungguh  kompetitif,  melibatkan  semua  warga  negara  dewasa, menghasilkan perubahan personal dan kebijakan secara teratur dan demokatis?
Keempat , pedekatan  berorientasi  proses .  Pendekatan  ini  cenderung mengidentifikasi seperangkat proses minimum yang secara terus menerus harus dimajukan  dan  dikembangkan.  Robert  Dhal  telah  menentukan  lima  kriteria yang  berorientasi  proses,  yaitu:  (1)  partisipasi  yang  efektif,  (2)  kesetaraan dalam pemungutan suara, (3) saling pengertian yang mencerahkan, (4) kontrol atas agenda  bersama, dan (5) melibatkan  semua orang dewasa (Riyanto, dkk., 2014: 112).

## B. Demokrasi di Indonesia
Gagasan  demokrasi  telah  berjumpa  dan  berinteraksi  secara  dialektik dengan  berbagai  ragam  konteks  sosial,  kultural,  juga  corak,  dan  tingkatan perkembangan ekonomi. Perjumpaan dan interaksi tersebut menunjukkan kelenturan cita-cita demokrasi sekaligus menjadikan demokrasi berkembang sedemikian  kompleks . Praktik  berdemokrasi telah  berkembang dan  merambah  seluruh  masyarakat  dunia  dengan  segala  corak  ragamnya, termasuk di Indonesia.
Ide  demokrasi  ini  memang  telah  menjadi  komitmen  universal.  Dalam pandangan  Armartya  Sen  (Riyanto,  dkk.,  2014:109),  klaim  universal  yang terkandung  dalam  demokrasi  mencakup  nilai-nilai intrinsik , instrumental , dan konstruktif .  Nilai intrinsik demokrasi  melekat  pada  kebebasan  dan partisipasi.  Menggunakan  kebebasan,  menggunakan  hak-hak  sipil  dan  politik merupakan  bagian  dari  kehidupan  bagi  individu  sebagai  makhluk  sosial. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia.
Sementara  itu,  nilai  dan  peran  atau fungsi  instrumental demokrasi adalah  upaya  dan  kemampuan  mendengarkan  keinginan  rakyat.  Apa  yang diekspresikan  dan  didukung  untuk  memperoleh  perhatian  politik,  termasuk tuntutan  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraaan. Sedangkan nilai dan peran atau fungsi konstruktif demokrasi dapat dipahami dan  disarikan  bahwa  praktik  berdemokrasi  akan  memberikan  kesempatan kepada  warga  negara  untuk  saling  belajar  dan  membantu  masyarakat  secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama.

## C. Demokrasi Era Revolusi
Pada  era  revolusi  nasional,  apabila  memperhatikan  praktik-praktik politik para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan tahun 1945, pada dasarnya sudah  tampak  praktik-praktik  berdemokrasi  di  kalangan  mereka.  Misalnya dalam  BPUUPK  (Badan  Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan) yang bertugas merumuskan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat Negara, dan  lainya,  telah  dilakukan  perdebatan  yang  sengit  di  antara  mereka. Keanggotaan  dalam  BPUUPK  yang  berjumlah  68  orang  juga  telah
mencerminkan  perwakilan  dari  ideologi  politik,  terutama  kalangan  Islamis (20%) dan Nasionalis (80%).
Sebagai contoh, setelah bergumul selama kurang lebih 21 hari, akhirnya pada  22  Juni  1945  suatu  sintesa  dan  kompromi  dapat  diwujudkan.  Sintesis inilah  yang  kemudian  dikenal  dengan Piagam  Jakarta .  Dalam  piagam  ini Pancasila  diterima  sebagai  dasar  negara,  tetapi  urutan  silanya  mengalami perubahan letak. Sila Ketuhanan di samping ditempatkan sebagai sila mahkota (pertama),  juga  diberi  anak  kalimat  pengiring  ‘ dengan  kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya ’ (Maarif, 1998:28).
Perjalanan  berdemokrasi  berikutnya  terlihat  pada  sidang  PPKI,  18 Agustus 1945, pada saat menetapkan UUD  serta memilih Presiden dan  Wakil Presiden.  UUD  yang  ditetapkan  adalah  UUD  yang  kemudian  dikenal  dengan UUD  1945,  tetapi  embrionya,  baik  pembukaan  maupun  batang  tubuhnya, berasal  dari  pembukaan  dan  batang  tubuh  UUD  yang  telah  dirancang  jauh sebelummya, termasuk di dalamnya Piagam Jakarta.
Dalam proses menetapkan UUD, terjadilah dialog yang sengit, sehingga Sukarno  merasa  kewalahan  ketika  menghadapi  Ki  Bagus  Hadikusumo. Akhirnya,  melalui  pendekatan  yang  dilakukan  Mohammad  Hatta,  dengan memanfaatkan Teuku  Mohannad Hassan, wakil Sumatera dalam PPKI, dalam waktu  15  menit,  terjadilah  peristiwa  pencoretan  anak  kalimat  pengiring  sila Ketuhanan,  baik  dalam  pembukaan  maupun  dalam  pasal  29  ayat  satu. Demikian  juga  dengan  kata  ‘Islam’  yang  semula  dicantumkan  dalam  pasal UUD dihapuskan. Dengan cara ini, kompromi yang dilakukan antara golongan Islamis  dan  Nasionalis,  keberatan  dari  wilayah  Timur  terhadap  UUD  telah hilang dan kesatuan tetap terjaga.
Selanjutnya ,  khususnya  setelah  kemerdekaan  diraih,  pada  periode antara  1945-1949,  lembaga  demokrasi  yang  dianggap  representasi  dari legislatif  dan  wakil  rakyat  adalah  KNIP  (Komite  Nasional  Indonensia  Pusat). Pada  mulanya  KNIP  dibentuk  sebagai  lembaga  pembantu  Presiden.  Namun sesuai  dengan  perkembangan  dan  dinamika  politik,  posisi  KNIP  diubah menjadi lembaga legislatif.
Pelbagai  kebijakan  pemerintah  harus  mendapatkan  persetujuan  KNIP. Misalnya  kebijakan  tentang  perjanjian  dengan  pihak  sekutu,  Belanda,  dan sebagainya.  Beberapa  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia dengan  pihak  Belanda  tidak  dapat  diratifikasi  sebelum  mendapatkan persetujuan dari KNIP. Perjanjian Linggarjati misalnya, pada mulanya banyak mendapatkan  penentangan  dari  anggota  KNIP,  tetapi  karena  intervensi pemerintah,  akhirnya  perjanjian  itu  bisa  terwujud.  Demikian  pula  dengan Perjanjian  Renvile  dan  KMB,  semula  tidak  semua  anggota  KNIP menyetujuinya.  Oleh  karena  itu, demokrasi  radikal ,  dalam  pandangan Hariyono (2014:89) mengalami kemunduran.

## D. Demokrasi Era RIS
Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  adalah  negara federasi yang  berdiri pada  tanggal 27  Desember 1949 sebagai  hasil  kesepakatan  tiga  pihak dalam Konferensi  Meja  Bundar  (3  Agustus - 2  November 1949):   Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan  ini  disaksikan  juga  oleh United  Nations  Commission  for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. RIS dikepalai oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta.
Di tengah-tengah  bangsa Indonesia  menghadapi  Agresi  Belanda II (19 Desember  1948)  dengan  pelbagai  diplomasi  dan  pertempuran,  kehidupan demokrasi  tetap  berjalan  dan  dapat  dilakasanakan.  Pembentukan  negara  RIS juga  dilaksanakan  secara  demokratis.  Anggota  KNIP  memang  ada  yang  tidak setuju  dengan  hasil  perjanjian  KMB,  termasuk  pembentukan  negara  RIS, namun  jumlah  anggota  KNIP  yang  mendukung  lebih  banyak.  Dengan demikian,  perubahan  negara  Republik  Indonesia  menjadi  Republik  Indonesia Serikat (RIS) secara  formal  juga dilakukan secara demokratis. Demikian  juga pada  saat  pembubaran  negara  RIS  menjadi  negara  kesatuan  juga  dilakukan secara demokratis, yaitu dengan persetujuan sidang DPRIS.

## E. Demokrasi Liberal
Berlakunya  UUDS  1950  yang  menggantikan  bentuk  Negara  Serikat menjadi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  kembali  sejak  tanggal  17 Agustus 1950, pada umumnya dianggap sebagai  saat mulai  berlakunya sistem Demokrasi  Liberal.  Tetapi Nugroho  Notosusanto mengemukakan  bahwa berlakunya Demokrasi  Liberal  dimulai  sejak  berlakunya  Konstitusi  RIS tanggal 27 Desember 1949 (Mahfud MD, 2003: 49).
Sebagai sistem politik yang liberal, UUDS 1950 juga menganut sistem parlementarisme  secara  konstitusional  serta  sistem  multi-partai  seperti  yang terjadi  pada  kurun  waktu  1945-1949.  Sistem  yang  menyediakan  saluran aspirasi  politik  melalui  partai  politik  ini  ternyata  menimbulkan  instabilitas nasional, sehingga dalam masa berlakunya UUDS 1950 tercatat tujuh kali jatuh bangunnya  kabinet.  Kabinet-kabinet  antara  tahun  1950-1959  adalah:  (1) Kabinet  Natsir,  (2)  Kabinet  Soekiman,  (3)  Kabinet  Wilopo-Prawoto,  (4) Kabinet  Ali  Sastroamidjojo  I,  (5)  Kabinet  Burhanuddin  Harahap,  (6)  Kebinet Ali Sastroamidjojo II, dan (7) Kabinet Juanda (Maarif, 1998: 38-49).
Jatuh  bangunnya  kabinet  yang  begitu  sering  telah  menimbulkan  rasa tidak  puas  di  kalangan  politisi  Indonesia.  Di  samping  itu,  sistem  politik pemerintahan  yang  tersentralisasi  di  Jawa  juga  menyebabkan  timbulnya ketidakpuasan beberapa daerah sehingga menyebabkan timbulnya pemberontakan-pemberontakan,  seperti  pemberontakan  PRRI  (1958)  yang begitu serius mengancam ketahanan Republik yang baru berdiri.
Sementara itu, pertentangan antara kelompok pendukung Pancasila dan pendukung  Islam  dalam  persoalan  dasar  negara  di  dalam  Konstituante  terus meruncing bahkan konfrontasi itu diperluas sampai keluar gedung Konstiuante. Dua  kubu  yang  berhadapan  di  Konstituante,  tampak  tegas  dengan  pendirian masing-masing  tentang  dasar  negara.  Satu  pihak  menegaskan  dasar  negara sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945  yaitu  Pancasila, sedangkan  yang  lain  terdiri  dari  partai-partai  Islam  bertaha  untuk  tetap menjadikan Islam sebagai dasar negara.
Dalam  suasana  yang  mengancam  keutuhan  teritorial  sebagaimana dikatakan  Herbert  Feith  dan  ancaman  perpecahan  sebagaimana  dikatakan Soempono  Djojowandono  itulah  muncul  gagasan  Demokrasi  Terpimpin  oleh
Sukarno  pada  bulan  Februari  1957.  Konsepsi  Demokrasi  Terpimpin  ini menurut Adam Malik, mula-mula dicetuskan oleh Partai Murba, Chairul Saleh, dan Ahmadi. Konsepsi Demokrasi Terpimpin ini nantinya akan membawa PKI masuk ke dalam kabinet (Mahfud MD, 2003: 52).

## F. Demokrasi Terpimpin
Seminggu  setelah  Dekrit  5  Juli  1959,  Sukarno  mengumumkan kabinetnya  yang  baru,  menggantikan  Kabinet  Juanda  yang  mengemba-likan mandatnya  pada  6  Juli  1959.  Kabinet  Juanda  adalah  kabinet  peralihan  dari periode  Demokrasi  Parlementer  ke  periode Demokrasi  Terpimpin .  Dalam Kabinet Sukarno ini, Juanda tetap diberi posisi penting, yaitu sebagai Menteri Pertama, yang tugasnya tidak banyak berbeda dengan tugas Perdana Menteri.
Kabinet  baru  di  bawah  payung  UUD  1945  ini  diberi  nama Kabinet Kerja .  Kabinet  inilah  yang  kemudiana  bekerja  dan  bertugas  melaksanakan gagasan  Sukarno  dalam  bentuk  Demokrasi  Terpimpin.  Demokrasi  gaya  baru ini, yang digagas Sukarno, demikian dinyatakan Syafii Maarif (1998:49), telah mebawa  Sukarno  ke  puncak  kekuasaannya.  Namun  demikian,  karena fondasinya  yang  tidak  kokoh,  sistem  itu  pulalah  yang  yang  pada  akhirnya membawa  Sukarno  pada  akhir  kekuasaannya.  Sekitar  enam  setengah  tahun (1959-1965) sistem ini beroperasi dalam sejarah kontemporer Indonesia.
Dalam  pandangan  Syafii  Maarif  (1988:50), Demokrasi  Terpimpin dalam  prakteknya  adalah  sistem  politik  dengan  baju  demokrasi  tapi minus  demokrasi .  Mengapa  semuanya  bisa  terjadi?  Salah  satu  penjelasan untuk ini mungkin dapat ditelusur pada praktik politik masa demokrasi liberal, di  mana  partai-partai  begitu  berkuasanya  hingga  kepentingan  negara  secara keseluruhan sering kali tidak diperdulikan. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memang harus jatuh-bangun dalam kerja uji coba sistem demokrasi.
Penjelasan  lain mengapa  harus  Demokrasi  Terpimpin dapat  dicari pada  kenyataan  bahwa Sukarno  tidak  mau  lagi  menjadi  tukang  stempel , dalam  arti  seorang  presiden  simbol,  demikian  istilah  yang  digunakan  Syafii Maarif  (1988:51).  Hal  tersebut  memang  tercermin  pada  ketentuan  yang  ada dalam  UUDS  1950  yang  menjadi  dasar  konstitusional  bagi  pelaksanaan
demokrasi parlementer di Indonesia. Pendek kata, ia ingin memiliki kekuasaan langsung dalam memimpin pemerintahan.
Tampaknya  Sukarno  kecewa  pada  waktu  Sutan  Syahrir,  pada pertengahan  Nopember  1945  berhasil  ‘menyisihkan’  Sukarno-Hatta  dari pimpinan  eksikutif    dengan  membentuk  kabinet  parlementer  pertama, sekalipun  masih  di  bawah  UUD  1945,  yang  menganut  sistem  kabinet presidensial.  Dengan  diselingi  sebentar  oleh  Kabinet  Hatta  sebagai  kabinet presidensial  tahun  1948/1949,  perpolitikan  Indonesia  sampai  dengan  Kabinet Ali-Roem-Idham  (1956-1957)  dikuasai  oleh  kabinet  parlementer  yang  tidak pernaha berumur panjang.
Keinginan  Sukarno  untuk  berkuasa  langsung  tersebut  disampaikan pertama  kali  pada  28  Oktober  1956,  pada  waktu  ia  mengemukakan  tentang konsepsi Bung Karno, yang antara lain berisi ide tentang pembentukan Dewan Nasional, dan keterlibatannya secara langsung dalam memimpin pemerintahan. Dewan Nasional kemudian dibentuk pada 11 Juli 1957 yang langsung diketuai Sukarno.  Selanjutnya,  dengan  terbentuknya  Dewan  Pertimbangan  Agung Sementara  (DPAS)  pada  22  Juli  1959,  maka  berakhirlah  tugas  Dewan Nasional. Ketua DPAS sendiri dipegang oleh Sukarno.
DPAS  yang  diketuai  secara  formal  oleh  Sukarno,  penanganan  sehari- hari  diserahkan  kepada  wakil  ketuanya,  Roeslan  Abdoelgani,  yang  memang punya andil besar dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. DPAS ini pulalah yang mengusulkan agar pidato kenegaraan Presiden 17 Agustus 1959 dijadikan Manifesto  Politik  (Manipol)  yang  kemudian  berkembang  menjadi  Manipol- USDEK  (UUD  1945,  Sosialisme  Indonesia,  Demokrasi  ala  Indonesia, Ekonomi Terpimpin, dan  Keadilan Sosial). Kesemuanya  itu  menjadi  landasan dasar bagi pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
Pembentukan dewan di atas yang pada bulan Maret 1960 ditambah lagi dengan  pembentukan  DPRGR  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Gotong  Royong) sebagai ganti dari DPR pilihan rakyat yang dibubarkan, merupakan mekanisme dari  pelaksanaan  Demokrasi  Terpimpin.  Fakta  yang  menarik  adalah  bahwa anggota-anggota  yang  duduk  dalam  dewan-dewan  itu  adalah  mereka  yang disukai dan sefaham dengan Sukarno. Padaa bulan-bulan pertama pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin dapat dilihat adanya proses kristalisasi yang cepat antara pendukung dan penentang demokrasi gaya baru tersebut.
Bersamaan  dengan  gencarnya  propaganda  Demokrasi  Terpimpin, Sukarno mengritik  habis-habisan  ide dan pelaksanaan demokrasi  liberal,  yang katanya  semakin  menjauhkan  Indonesia  dari  tujuan  revolusi.  Sukarno  sudah jenuh  menyaksikan  pertentangan  golongan-golongan  politik  yang  ada.  Biang keladi  dari  semua  itu  menurut  pandangannya  tidak  lain  dari  pelaksanaan demokrasi  liberal  gaya  Barat.  Padahal  menurutnya  Indonesia  adalah  sebuah negara di dunia Timur.
Dalam  pandangan  Sukarno,  karena  Indonesia  adalah  negara  Timur, maka  sistem  demokrasinya  harus  juga  bercorak  Timur.  Dalam  suatu wawancara  dengan  George  McT.  Kahin,  Sukarno  menegaskan  bahwa demokrasi  Timur,  khususnya  demokrasi  Indonesia,  adalah  demokrasi  yang dipimpin  oleh  pemimpin.  Lebih  lanjut,  ditegaskan  pula  bahwa  “ Demokrasi Indonesia sejak jaman purbakala adalah  Demokrasi Terpimpin ” (Maarif, 1988: 55).
Dalam  pidatonya  pada  tanggal  17  Agustus  1959  dengan  judul “Penemuan  kembali  Revolusi  Kita”,  Sukarno  menjelaskan  dua  prinsip  dasar dari  Demokrasi  Terpimpin:  (1)  Tiap-tiap  orang  diwajibkan  untuk  berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, dan negara; (2) Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam  amanatnya  pada  22  April  1959,  Sukarno  menyampaikan beberapa definisi Demokrasi Terpimpin, di antaranya, Demokrasi Terpimpin adalah  “ demokrasi ,  atau,  dalam  UUD  1945  dikatakan  demokrasi  “ yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-waratan/ perwakilan ”.  Pada  kesempatan  lain  dinyatakan  Demokrasi  Terpimpin  adalah demokrasi  kekeluargaan,  tanpa  anarkinya  liberalisme,  tanpa  otokrasinya diktator.
Pengertian  agak  rinci  tentang  Demokrasi  Terpimpin  dapat  ditemukan dalam pidato kenegaraan Sukarno pada HUT Kemerdekaan RI tahun 1957 dan 1958, yang pokok-pokoknya sebagai berikut.
1. Ada  rasa  tidak  puas  terhadap  hasil-hasil  yang  dicapai  sejak  tahun  1945, karena  belum  mendekati  cita-cita  dan  tujuan  proklamasi  seperti  masalah kemakmuran  dan  pemerataan  keadilan,  belum  utuhnya  wilayah  RI,  dan instabilitas nasional yang ditandai jatuh-bangunnya kabinet sampai 7 kali.
2. Kegagalan  tersebut  disebabkan  menipisnya  rasa  nasionalisme,  pemilihan demokrasi  liberal yang  tanpa  pemimpin  dan  tanpa  disiplin,  suatu demokrasi  yang  tidak  cocok  dengan  kepribadian  Indonesia,  serta  sistem multi  partai  yang  didasarkan  pada  Maklumat  Pemerintah  3  November 1945,  yang  ternyata  partai-partai  itu  digunakan  sebagai  alat  perebutan kekuasaan dan bukan sebagai alat pengabdi rakyat.
3. Suatu  koreksi  untuk  segera  kembali  kepada  cita-cita  dan  tujuan  semula, harus  dilakukan  dengan  cara  meninjau  kembali  sistem  politik.  Harus diciptakan suatu sistem demokrasi yang menuntun untuk mengabdi kepada negara dan mengabdi kepada bangsa dan yang beranggotakan orang-orang jujur.
4. Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:
a. Mengganti  sistem free  fight  liberalism dengan  Demokrasi  Terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
b. Dewan Perancang Nasional akan membuat blue-print masyarakat yang adil dan makmur.
c. Hendaknya  Konstituante  tidak  menjadi  tempat  berdebat  yang  berlarut- larut  dan  segera  menyelesaikan  pekerjaannya  agar blue-print yang dibuat  Depernas  dapat  didasarkan  pada  konstitusi  baru  yang  dibuat Konstituante.
d. Hendaknya Konstituante meninjau  dan memutuskan masalah Demokrasi Terpimpin dan masalah kepartaian (Mhafud MD, 2003: 55). Pada  masa  Demokrasi  Terpimpin,  ‘politik  adalah  panglima’,  sehingga masalah  ekonomi  tidak  pernah  dipikirkan  secara  serius  oleh  pemerintah. Masalah  politik  yang  mengemuka  pada  masa  itu  adalah  konfrontasi  dengan Malaysia  dan  usaha  pengembalian  Irian  Barat.  Oleh  karena  itu,  pada  tahun 1965 inflasi mencapai 650%. Dilakukan devaluasi rupiah dari nilai Rp. 1.000, turun menjadi Rp. 1, uang baru. Sistem Demokrasi Terpimpin mungkin masih
akan  bertahan  beberapa  waktu  lagi  sekiranya  Gerakan  30  September  tidak terjadi.
Kegagalan  gerakan  ini  telah  membawa  Sukarno  dengan  sistem Demokrasi  Terpimpimnya  menuju  pada  kehancuran  politiknya  secara  total. Manipol-USDEK yang sebelumnya dibela oleh semua golongan politik, mulai mendapatkan  celaan  dan  ditinggalkan.  Akhirnya,  Demokrasi  Terpimpin  pun berakhir bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan politik Sukarno.

## G. Demokrasi Pancasila (Orde Baru)
Demokrasi  yang  secara  resmi  mengkristal  di  dalam  UUD  1945  dan yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  biasa  disebut  Demokrasi  Pancasila.  Dasar- dasar  konstitusional  bagi  demokrasi  di  Indonesia  sebagaimana  yang  berlaku sekarang  ini  sudah  ada  dan  berlaku  jauh  sebelum  tahun  1965,  tetapi  istilah Demokrasi  Pancasila  itu  baru  dipopulerkan  sesudah  lahir  Orde  Baru (1966).
Istilah  Demokrasi  Pancasila  lahir  sebagai  reaksi  terhaap  Demokrasi Terpimpin  di  bawah  Pemerintahan  Sukarno.    Gagasan  Demokrasi  Terpimpin, seperti  diketahui  telah  dibakukan  secara  yuridis  dalam  bentuk  Ketetapan MPRS  No.  VIII/MPRS/1965  tentang:  Prinsip-prinsip  Musyawarah  untuk Mufakat  dalam  Demokrasi  Terpimpin  sebagai  Pedoman  bagi  Lembaga- lembaga  Permusyawaratan/Perwakilan.  Ketika  Orde  Baru  lahir,  konsep Demokrasi  Terpimpin  mendapat  penolakan  keras,  sehingga  pada  tahun  1968, MPRS  kembali  mengeluarkan  Ketetapan  No.  XXXVII/MPRS/1968,  tentang Pencabutan  Ketetapan  MPRS  No.  VIII/MPRS/1965  dan  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmah  Kebijaksanaan  dalam Permusyaratan/Perwakilan  atau  sesuai  dengan  diktum  Tap  tersebut  tentang Demokrasi Pancasila.
Memperhatikan  kedua  Ketetapan  MPRS  tersebut,  baik  Ketetapan tentang  Demokrasi  Terpimpin  maupun  Demokrasi  Pancasila,    Ketetapan tersebut pada dasarnya berisi teknis pelaksanaan pengambilan keputusan dalam permusyawaratan.  Menurut  Demokrasi  Terpimpin,  inti  dari  permusyawaratan
adalah  ‘musyawarah untuk  mufakat’, yang apabila hal  itu tidak dapat dicapai, maka musyawarah harus menempuh salah satu jalan berikut:
1. Persoalan  diserahkan  kepada  pimpinan  untuk  mengambil  kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan.
2. Persoalannya ditangguhkan.
3. Persoalannya ditiadakan sama sekali.
Sedangkan  konsep  Demokrasi  Pancasila juga mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tetapi pimpinan tidak diberi hak untuk mengambil sendiri  dalam  hal  ‘mufakat  bulat’  tidak  tercapai.    Bagi  Demokrasi  Pancasila sesuai  Tap    MPRS  No.  XXXVII/MPRS/1968,  untuk  mengatasi  kemacetan karena tidak dapat dicapainya ‘musyawarah untuk mufakat secara bulat’, maka jalan  yang  dapat  dilakukan  degan voting (pemungutan  suara).  Hal  ini  sesuai dengan prosedur yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945.
Perumusan Demokrasi  Pancasila sebagaimana  diatur  dalam  Tap MPRS  No.  XXXVII/MPRS/1968,  kembali  dicabut  dengan  Tap  No. V/MPR/1973.  Tetapi  lebih  dari  sekedar  soal  teknis  prosedural,  sudah  banyak dilakukan upaya untuk memberikan pengertian mengenai Demokrasi Pancasila. Presiden Suharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967, antara lain menyatakan  bahwa Demokrasi  Pancasila  berarti  demokrasi  kedaulatan rakyat  yang  dijiwai  dan  diintegrasikan  dengan  sila-sila  lainnya .  Hal  ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam  praktiknya,  pemerintahan  Orde  Baru  ternyata  menjalankan pemerintahan  yang  represif.  Dalam  sistem  politik  Orde  Baru  jajaran  militer yang  tidak  ikut  memilih  langsung  diberi  jatah  wakil  di  DPR/MPR  sebanyak 100  orang  (sekitar  20%).  Selain  itu,  mereka  juga  banyak  menduduki  jabatan strategis  baik  di  kabinet,  birokrasi,  maupun  kegiatan  ekonomi.  Pemerintahan Orde  Baru  yang  banyak  melibatkan  militer  berusaha  membatasi  ruang  gerak partai politik maupun organisasi yang pro demokrasi.
Posisi  presiden  sangat  kuat  menyebabkan DPR/MPR  sering  disebut sebagai lembaga stempel . Selain Presiden mendapatkan dukungan dari Wakil
ABRI dan Golkar, wakil-wakil dari partai politik biasanya hanya mereka yang dianggap loyal terhadap Orde Baru yang dapat lolos sebagai anggota legislatif. Campur  tangan  kekuasaan  untuk  menjamin  loyalitas  partai  juga  merambah sampai pada sturuktur pengurus partai. Aktivis partai yang tidak dekat dengan militer,  birokrasi,  dan  ‘keluarga  cendana’,  biasanya  akan  dipersulit  atau digagalkan untuk menjadi pengurus partai.

## H. Demokrasi Pada Masa Orde Reformasi
Menurut Hariyono (2014:100), perkembangan demokrasi di Indonesia seakan menemukan momentumnya pada Era  Reformasi . Setelah  jatuhnya Suharto  sebagai  Presiden,  birokrasi  dan  militer  menjadi  sasaran  awal  untuk tidak  terlibat  dalam  politik  praktis.  Penyelenggaraan  pemilihan  umum  tidak lagi ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, melainkan harus ditangani oleh Komisi Pemilihahn Umum (KPU) yang independen.
Euforia demokrasi menyebar ke semua arah, sejak dari pusat sampai ke daerah  dan  meliputi  semua  bidang  kehidupan.  Presiden  dan  wakil  Presiden yang  sebelumnya  dipilih  oleh  MPR  dianggap  tidak  sesuai  lagi  karena  mereka yang duduk pada lembaga itu sering tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dilakukan  oleh  rakyat .  Demikian  juga  dengan  jabatan  politik  untuk  kepada daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) dipilih langsung oleh rakyat.
Militer  tidak  boleh  menduduki  jabatan  di  luar  pertahanan, terutama  jabatan  politik. Bagi  anggota  militer  yang  menduduki  jabatan politik  (di  legislatif,  sebagai  kepada  daerah,  atau  yang  lain)  harus mengundurkan  diri.  Posisi  partai-partai  politik  sebagai  pilar  demokrasi dikembangkan,  sehingga  mereka  yang  akan  duduk  dalam  legislatif  harus berangkat  dari  partai  politik.  Demikian  pula  untuk  mereka  yang  ingin mencalonkan diri menjabat jabatan politik.
Sistem  pemerintahan  yang  sentralistik  segera  diganti  dengan pemerintahan yang desentralistis dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahu 1999. UU  itu  direvisi  menjadi  UU  No.  32 tahun  2004.  Pers  diberi  kebebasan  untuk memberi  informasi  secara  bebas  dan  terbuka  tanpa  intervensi  dari  aparat
pemerintah dan keamanaan. Praktik demokrasi pada Era Reformasi tidak serta merta  membawa  kedamaian  dan  kemakmuran  bagi  rakyat,  bahkan  ada  yang mengatakan dengan istilah ‘demokrasi’ telah berubah menjadi
‘ democrazy’ (rakyat yang gila).
Terlepas dari kekurangan tersebut, perlu dibedakan antara pemikiran demokrasi dengan praktik demokrasi , tanpa berpretensi untuk memisahkannya.  Praktik  demokrasi  membutuhkan  veriabel  yang  jauh  lebih kompleks  dengan  pemikiran  demokrasi.  Munculnya  konsep demokrasi dialogis atau  juga  sering  disebut demokrasi  deliberative ,  sebagai  koreksi sekaligus  antithesis  dari  demokrasi  yang  teknis  dan  procedural  layak  untuk dikembangkan sesuai dengan konteks Indonesia.  Melalui dialog  ‘ pengakuan’ akan adanya pluralitas yang didasari toleransi terhadap perbedeaan yang ada, dapat  dibangun  ruang  publik  dan  diskusi  yang  bisa  bermanfaat  untuk pemecahan masalah bersama, demikian ungkap Hariyono (2014:104).

## I. Penutup
Pancasila,  sebagai  ideologi  negara  dalam  kurun  waktu  70  tahun,  yang juga  menjadi  pilar  dalam  berdemokrasi,  ternyata  telah  memiliki  rupa  yang berbeda seiring dengan perubahan wajah perpolitikan di negeri ini.  Apakah ini merupakan pertanda  bahwa  bangsa  ini  memang  sedang  belajar untuk  mencari format  yang  tepat  dalam  berdemokrasi,  tentu  yang  sesuai  dengan  jiwa Pancasila.  Seperti  apakah  wujud  dari  demokrasi  yang  berketuhanan, berkemanusiaan,  berkebijaksanaan,  dan  berkeadilan  yang  dapat  mengikat kesatuan  bangsa  ini.  Upaya  mewujudkan Demokrasi  Pancasila  yang  ideal harus terus dilakukan dengan melakukan dekontruksi secara berkelanjutan .
Dekontruksi  di  sini  tidak  diartikan  sebagai  penghancuran,  peniadaan, atau  pembubaran.  Kontruksi  memang  berarti  pembangunan,  pendirian,  dan sistemasi.  Tetapi  tidak  serta  merta  terminologi  lawannya,  dekonstruksi, mengatakan  kebalikannya. Dekonstruksi  yang  dimaksudkan  adalah  upaya untuk  melakukan  pembacaan  ulang  seluruh  realitas .  Karena  merupakan aktivitas  membaca ulang,  maka dekontruksi atas  Demokrasi Pancasila,  berarti
membaca  seluruh  realitas  dari  praktik  demokrasi  yang  telah  berlangsung  di bumi Pancasila ini.

## Daftar Pustaka
Afan Gafar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
Armanda  Riyanto,  dkk, Politik  Demokasi:  Sketsa  Filosofis-Fenomenologis , (Malang: Averroes Press, 2014).
Ebenstein, William., Isme-isme Yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme , (Yogyakarta: Narasi, 2006).
Feith,  Herbert.,  “Demokrasi:  Tantangan  Tanpa  Akhir”,  dalam  Tajuk  Dialog, Prisma 7 , Agustus 1978.
Sorensen,  Georg., Demokrasi  dan  Demokratisasi:  Proses  dan  Prospek  dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  dan  Konstitusi  di  Indonesia:  Studi  Tentang Interaksi  Politik  dan  Kehidupan  Ketatanegaraan ,  (Bandung:  Rineka Cipta, 2003).
Ravicth,  Diane., What  Is  Democracy? ,  terjemahan  Budi  Pyaritno,    (Amerika: United States Information Agency, 1991).
Rosalvallon,  Pierre.,  “The  History  of  the  Word  Democracy  in  France”,  dalam Journal of Democracy , Volume 6.4. Tahun 1995.
Syafii Maarif. Islam dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin , (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).