## Wajah Hukum
Penerapan dan Hambatan Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin Mengemudi Pengendara Roda Dua di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kendal
Tangguh Farhandito, Dyah Listyarini, Adi Suliantoro Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Correspondence: tangguhfarhan@gmail.com, dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id
Abstrak. Pelayanan  publik  di  Indonesia  pada  umumnya  masih  mengecewakan.  Meskipun  telah  ada  berbagai peraturan yang diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tampaknya belum memberikan dampak  yang  berarti  bagi  masyarakat.  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  pun  belum menunjukkan penurunan, bahkan cenderung semakin sering terjadi. Penelitian ini membahas permasalahan yang diangkat,  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  karena  penekanannya  pada  aspek  hukum  sebagai manifestasi  sikap  masyarakat  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum.  Hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  contoh  dari nilai,  ide,  keyakinan,  atau  harapan,  yang  pada  akhirnya  dapat  menentukan  sejauh  mana  hukum  diikuti, dilanggar, atau menyimpang, atau dengan kata lain, dapat disebut sebagai pendekatan yuridis sosiologis di mana hukum  tidak  hanya  dianggap  sebagai  aturan  atau  peraturan  tetapi  juga  melibatkan  pelaksanaan  hukum  dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik  di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  (Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  (Satlantas Polres)    Polres)  Kendal  berlangsung  dengan  efektif.  Petugas  di  Polres  Kendal  dalam  menjalankan  tugas pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sejumlah warga yang akan membuat SIM memilih untuk tidak langsung menggunakan jasa calo karena petugas polisi siap membantu dengan sepenuhnya.
Kata Kunci: Penerapan, Hambatan, Surat Izin Mengemudi
Abstract.  Public  services  in  Indonesia,  in  general,  remain  disappointing.  Despite  various  regulations implemented  to  enhance  the  quality  of  public  services,  it  seems  to  have  not  significantly  impacted  the  society. Violations committed by government employees also show no decline, and in fact, tend to occur more frequently. This  research  discusses  the  raised  issues  using  a  juridical-empirical  approach,  with  an  emphasis  on  legal aspects as a manifestation  of  society's attitude toward law  and the legal system. This can be considered as an example  of  values,  ideas,  beliefs,  or  expectations  that  ultimately  determine  the  extent  to  which  the  law  is followed, violated, or deviated. In other words, it can be referred to as a juridical-sociological approach where the law is not  only seen as rules or regulations but  also involves the implementation of  the law  within  society. The  research  findings  indicate  that  the  implementation  of  Law  Number  25  of  2009  on  Public  Services  at  the Traffic Unit of Kendal Police Resort runs effectively. Officers at Kendal Police Resort, in carrying out the task of  issuing  Driving  Licenses  (SIM),  operate  in  accordance  with  the  prevailing  regulations.  Several  residents intending to obtain a SIM choose not to immediately utilize middlemen services because the police officers are ready to assist them fully.
Keywords: Implementation, Obstacles, Driving License Issuance.

## PENDAHULUAN
Secara  umum,  pelayanan  publik  di  Indonesia  masih  mengecewakan,  meskipun  telah  ada berbagai  peraturan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan.  Meskipun  telah  ada  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  layanan,  masih  sering  terjadi  pelanggaran  oleh  pegawai  negeri.  Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengeksplorasi sikap masyarakat terhadap hukum.  Temuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Kendal dijalankan dengan  efektif.  Namun,  meskipun  demikian,  masih  terdapat  tantangan  dan  layanan  publik  belum mencapai tingkat kesempurnaan.
Pelayanan  publik  secara  umum  merujuk  pada  serangkaian  fungsi  yang  dilaksanakan  oleh birokrasi politik untuk memenuhi berbagai kebutuhan warga. Fungsi-fungsi tersebut mencakup aspek
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
sosial  dan  politik  seperti  penerbitan  akta  kelahiran,  kartu  identitas,  serta  sertifikat  tanah.  Selain  itu, terlibat  pula  dalam  bidang  ekonomi  dan  bisnis  seperti  izin  bangunan,  izin  bisnis  atau  investasi,  dan pelaksanaan kegiatan bisnis dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, pelayanan publik  melibatkan berbagai  aspek,  mencerminkan  kehidupan  sehari-hari  dan  melibatkan  pemeliharaan  lisensi, ketersediaan  energi  dan  air,  layanan  kesehatan,  pendidikan,  jaminan  sosial,  dan  segala  kegiatan  lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 1
Pelayanan  publik  saat  ini  dianggap  kurang  efisien  oleh  Masyarakat  Kendal  karena  terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang dan rumit. Birokrasi dengan prosedur dan etika pelayanan yang jauh  dari  prinsip  penghargaan  terhadap  warga  negara  yang  berdaulat,  membuat  layanan-layanan  ini sulit  dijangkau.  Birokrasi  yang  rumit  sering  kali  menciptakan  prosedur  yang  sulit  dipahami  dan memakan  waktu.  Misalnya,  proses  perizinan  atau  pengurusan  dokumen  dapat  melibatkan  banyak langkah  atau  persyaratan  yang  tidak  selalu  jelas  bagi  masyarakat  umum. Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  peningkatan  dalam  administrasi  publik  untuk  memenuhi  harapan  masyarakat  terhadap pelayanan publik yang bermutu. 2
Satuan Lalu  Lintas (Satlantas) adalah  lembaga kepolisian  yang bertugas menyediakan layanan sosial,  termasuk  menerbitkan  kartu  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Dalam  kerangka  administratifnya, organisasi  ini  melaksanakan  fungsi  kepolisian  seperti  perencanaan  lalu  lintas,  edukasi  masyarakat, pengawalan patroli, perlindungan, dan pengawasan.  Selain itu, Satuan  Lalu Lintas berurusan dengan identifikasi  dan  registrasi  kendaraan  bermotor,  menyelidiki  kecelakaan,  dan  menegakkan  denda terkait  transportasi.  Satuan  Pelayanan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  dan  Surat  Tanda  Nomor Kendaraan  (STNK),  lembaga  kepolisian  yang  terkait  dengan  dokumen  pengelolaan  jalan  dan  lisensi kendaraan,  menawarkan  berbagai  layanan  seperti  manajemen  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK),  lisensi  perjalanan  jarak  jauh,  dan  lisensi  khusus  seperti  untuk perjalanan ekspedisi. 3
Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  langkah  atau  serangkaian  langkah  yang  bertujuan  memenuhi kebutuhan  setiap  warga  negara  dan  penduduk  terkait  barang,  jasa,  dan/atau  layanan  administratif sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Pelayanan  publik,  bersama  dengan  partisipasi  masyarakat,  menjadi unsur kunci dan posisi strategis dalam era pembentukan tata pemerintahan yang baik. Dalam karyanya yang  berjudul  "Mewujudkan  Tata  Pemerintahan  yang  Baik  Melalui  Pelayanan  Publik,"  diuraikan beberapa  faktor  yang  menjelaskan  mengapa  pelayanan  publik  menjadi  kunci  untuk  pengembangan tata pemerintahan yang baik di Indonesia. 4
Berbagai  aspek  tata  pemerintahan  termasuk  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  yang banyak  diminati  pada  usia  17  tahun,  merupakan  bagian  dari  layanan  publik.  Penting  untuk  dicatat bahwa  keterlibatan  pemerintah  dalam  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  mencerminkan kepentingan  negara,  masyarakat  sipil,  dan  mekanisme  pasar.  Sebagai  penyedia  layanan  publik, pemerintah  bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  berbagai  layanan  publik  dan  wajib  memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, saat ini diperlukan  optimalisasi  interaksi  dengan  masyarakat  dengan  melibatkan  mereka  dalam  proses kerjasama. 5
Para  peneliti  tertarik  untuk  menyelidiki  proses  pembuatan  surat  izin  mengemudi  (SIM)  untuk kendaraan  roda  dua,  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1992  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Penelitian  ini  akan  difokuskan  pada  bagaimana  penyedia  layanan  surat
1 Slamet Adi Priyatna, Birokrasi Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara , (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022)
2 Ardiyanti, A., & Triputro, R. W, “Analisa Kualitas Pelayanan Publik:  Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin  Mengemudi  di  Polres  X  Tahun  2021”, Jurnal  Pemerintahan  Dan  Kebijakan  (JPK) , Vol.  3,  No.  2 (2022), halaman 105-112.
3 Pratama, R. Y, Analisis Kualitas Pelayanan Surat  Ijin Mengemudi (Sim) Pada Satuan  Penyelenggara Administrasi Sim (Satpas) Polrestabes Semarang , (Doctoral Dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2023), halaman 76.
4 https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--peran-masyarakat-dalam-pelayanan-publik. Diakses  tanggal 27 November 2023
5 Ibid
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
izin  mengemudi  (SIM)  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  umum  yang  jumlahnya  besar. Layanan  ini  dijalankan  dengan  tujuan  mengevaluasi  kemampuan  mengemudi,  di  mana  pemegang surat  izin  mengemudi  (SIM)  dianggap  telah  memenuhi  standar  lalu  lintas  yang  ditetapkan,  dengan tujuan mengurangi kecelakaan. Selain itu, penerapan surat izin mengemudi ini juga diperlukan untuk mempertahankan  disiplin  masyarakat,  dengan  memberikan  sanksi  kepada  mereka  yang  tidak mematuhinya. 6
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik,  masyarakat  tidak  hanya  berperan  sebagai  penerima layanan,  melainkan  juga  sebagai  pengawas  eksternal  bersama  Ombudsman  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hak  masyarakat  untuk  mengawasi  standar  layanan publik  dijelaskan  dalam  Pasal  35  ayat  (3)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik. Meskipun demikian, pengawasan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan adanya  aduan  atau  laporan  dari  masyarakat  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  pengawasan  terhadap pelaksanaan pelayanan publik.
Dengan  bekerjasama,  masyarakat  memiliki  peran  sebagai  penerima  layanan  publik  dan pemantau  eksternal  ketika  layanan  tersebut  dijalankan  bersama-sama  oleh  Ombudsman  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Setiap  penyedia  layanan  publik diwajibkan  menyusun  mekanisme  agar  masyarakat  dapat  memantau  penerapan  standar  layanan. Namun,  jenis  pengawasan  ini  perlu  didasarkan  pada  dasar  hukum  yang  relevan.  Pasal  35  ayat  (3) huruf  an  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  mengatur  bentuk pengawasan publik selama penyelenggaraan layanan publik. Sebagai bentuk pengawasan, masyarakat dapat  mengirimkan  laporan  dan  pengaduan  jika  mereka  yakin  bahwa  penyedia  layanan  publik  tidak memenuhi komitmen mereka atau terdapat masalah dalam implementasinya. 7
Lembaga  penyedia  layanan  publik  wajib  menangani  keluhan  sesuai  dengan  standar  pelayanan publik,  dengan  memberikan  rekomendasi  dan  umpan  balik  kepada  penyedia  layanan.  Meskipun begitu,  masyarakat  kerap  enggan  menyuarakan  ketidakpuasan  mereka  karena  istilah  'keluhan'  sering kali  membawa  konotasi  yang  kurang  menyenangkan.  Namun  demikian,  istilah  "keluhan"  bisa dianggap  positif  sebagai  fungsi  kontrol  yang  baik,  terutama  bila  didasarkan  pada  regulasi  yang berlaku.  Menurut  Pasal  1  ayat  8  Peraturan  Presiden  Nomor  75  tahun  2013  tentang  Pengelolaan Keluhan Layanan Publik, definisi keluhan adalah pengaduan terhadap pelaksanaan layanan yang tidak memenuhi  standar  pelayanan  atau  berkaitan  dengan  ketidakpenuhan  kewajiban  penyelenggara  atau pelanggaran larangan.
Pandangan  negatif  masyarakat  Kendal  terhadap  layanan  publik  dan  kekhawatiran  terhadap prosedur keluhan muncul karena minimnya informasi dan pemahaman tentang keterlibatan komunitas dalam  layanan  publik,  serta  ketidakpercayaan  terhadap  saluran  keluhan.  Untuk  mengatasi permasalahan  ini,  penting  untuk  diingat  bahwa  setiap  lembaga  penyedia  layanan  publik  memiliki kewajiban  hukum  untuk  menyediakan  fasilitas  keluhan  dan  menunjuk  petugas  yang  bertanggung jawab atas penanganan keluhan. Tindakan-tindakan ini diambil untuk meningkatkan transparansi dan memberikan  akses  yang  lebih  baik  kepada  masyarakat.  Apabila  keluhan  atau  tuntutan  tidak  dapat ditangani di tempat, masyarakat diimbau untuk menghubungi petugas pengelolaan keluhan yang telah disediakan.
Penyedia  layanan  publik  wajib  menanggapi  setiap  keluhan,  memberikan  penjelasan,  dan melakukan  tindak  lanjut  sesuai  prosedur.  Ini  mencakup  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  petugas manajemen keluhan. Jika keluhan tidak dapat diatasi, masyarakat memiliki opsi untuk melaporkannya ke  Ombudsman  Republik  Indonesia  di  34  provinsi  melalui  fasilitas  keluhan  yang  telah  disediakan. Ombudsman akan menyelidiki keluhan tersebut dan berharap agar keluhan tersebut tetap menjadi alat kontrol  yang  dapat  meningkatkan  standar  pelayanan  publik  dari  penyedia  layanan.  Harapan  positif mengenai respons dari pemangku  kepentingan layanan publik terhadap masukan Masyarakat Kendal diantisipasi.
Tugas  utama  aparat  sebagai  abdi  kedua,  sebagaimana  diuraikan  dalam  pembukaan  Undang
6 Purnamasari,  dkk,  “Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  Kendaraan Motor (SIM C) di Polres Karawang”, Jurnal Politikom Indonesiana , Vol. 5, No. 2 (2020), halaman 64-74.
7 Nuriyanto,  “Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan  Konsep “Welfare State”?”, Jurnal Konstitusi , Vol. 11, No. 3 (2014).
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
Undang  Dasar  1945,  mencakup  empat  fungsi  utama  terhadap  masyarakat,  seperti  menjaga  keutuhan bangsa  dan  kesejahteraan  umum.  Prinsip-prinsip  umum  pelayanan  publik,  sebagaimana  diatur  oleh Keputusan  Menteri  Reformasi  Administrasi  Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,  menekankan  konsep  melayani  langsung  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Meskipun  demikian,  masih  perlu  diperhatikan  bahwa  pemberian  pelayanan sesuai  standar  menjadi  fokus,  mengingat  banyak  yang  menganggap  bahwa  mutu  pelayanan  belum memuaskan dan adanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jenis pelayanan yang seharusnya mereka  terima.  Dalam  konteks  ini,  praktik  monopoli  pemerintah  dan  kurangnya  alternatif menyebabkan  masyarakat  enggan  mengadu  jika  mendapatkan  layanan  yang  kurang  memuaskan, menciptakan  suasana  Masyarakat  Kendal  menerima  pelayanan  tanpa  keluhan  meskipun  tidak memenuhi harapan.
Fokus pada peningkatan mutu layanan publik, terutama dari aparat pemerintah, merupakan isu utama  dalam  konteks  otonomi  daerah.  Tantangan  serius  muncul  karena  adanya  kendala-kendala seperti  kapasitas  terbatas  dan  tuntutan  masyarakat  yang  terus  berkembang.  Di  Kota  Kendal, pertumbuhan  penduduk  dan  kepadatan  kota  menuntut  perluasan  sumber  daya  manusia  dan infrastruktur.  Peran  kunci  Satlantas  Polres  Kendal,  sebagai  bagian  dari  kepolisian,  terletak  dalam memberikan layanan sosial, khususnya dalam proses pembuatan kartu Surat  Izin Mengemudi (SIM). Meskipun  Undang-Undang  Pelayanan  Publik  telah  diberlakukan,  isu  utama  masih  meliputi ketidakjelasan  jenis  layanan  yang  seharusnya  diterima  oleh  masyarakat  dan  kurangnya  pemahaman terkait  hal  ini.  Praktik  monopoli  pemerintah,  kurangnya  alternatif,  dan  keengganan  untuk mendelegasikan  wewenang  kepada  daerah  otonom  menjadi  kendala  dalam  implementasi  undang- undang  tersebut.  Buruknya  pelayanan  publik  dapat  menghasilkan  ketidaksetaraan,  konflik tersembunyi,  dan  kegagalan  reformasi  birokrasi.  Meski  telah  ada  undang-undang  yang  mengatur standar  pelayanan,  pelaksanaannya  dianggap  belum  maksimal,  dan  peran  masyarakat  sebagai pengawas pemerintah dinilai kurang optimal. Dalam penilaian kualitas pelayanan, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tetap menjadi pedoman utama; namun, penting untuk memanfaatkan data  mengenai  indeks  kepuasan  masyarakat  secara  efektif  untuk  evaluasi  dan  motivasi peningkatan layanan.
Dokumen  resmi  yang  disebut  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  merinci  informasi  personal seseorang dan diberikan secara langsung oleh pihak kepolisian, sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Undang Undang  Lalu  Lintas  Nomor  14  Tahun  1992 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pasal  tersebut menetapkan  kewajiban  bagi  setiap  pengendara  untuk  memiliki  SIM.  Walaupun  demikian,  adanya keluhan  dari  masyarakat  menunjukkan  ketidakpuasan  terhadap  pelayanan  Kepolisian  Republik Indonesia.  Sebagai  penegak  keamanan  masyarakat,  penting  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  memperkuat  kewenangan  dalam  urusan  publik  guna memenuhi  kebutuhan  warga  secara  optimal.  Laporan  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan Jawa  Tengah  Tahun  2019  menyebutkan  bahwa  Kepolisian  seringkali  menjadi  sasaran  keluhan, terutama  terkait  proses  pengurusan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  dan  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian.  Keluhan-keluhan  tersebut  menunjukkan  bahwa  proses  saat  ini  untuk  mendapatkan  kartu SIM belum memuaskan. 8
Peristiwa  ini  berlangsung  di  kantor  Satuan  Pelayanan  Terpadu  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) Polres  Kendal,  di  mana  terdapat  kritik  langsung  dari  masyarakat  terkait  biaya  layanan  pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C yang sebelumnya sekitar Rp. 100.000. Kini, biaya tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp. 450.000 akibat praktek Masyarakat Kendal yang menggunakan jasa "calo". Umumnya, masyarakat lebih memilih layanan "calo" untuk mendapatkan kartu Surat Izin Mengemudi (SIM)  karena  dianggap  dapat  mempercepat  dan  menyederhanakan  proses  tanpa  harus  mengikuti berbagai prosedur yang rumit.
Keluhan  dari  Masyarakat  Kendal  terus  meningkat  karena  adanya  perantara  atau  calo,  yang mengakibatkan  pelanggaran  terhadap  prosedur  layanan  sesuai  peraturan  yang  berlaku.  Selain menciptakan  praktik  kecurangan  dalam  pelayanan,  hal  ini  juga  memperpanjang  waktu  tunggu  bagi masyarakat  yang  sudah  mengantre  lama.  Terkait  dengan  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)
8 https://jateng.idntimes.com/news/indonesia/larasati-rey/3-instansi-di-jatengmenurut-ombudsman-banyak- dikeluhkan-masyarakat, Diakses pada 26 Nvember 2023.
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
Republik  Indonesia,  Kepolisian  Lalu  Lintas  Negara  Republik  Indonesia  telah  diberi  tugas  oleh pemerintah  untuk  melanjutkan  dan  melaksanakan  tugas  memberikan  layanan  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  kepada  masyarakat  Indonesia  sesuai  dengan  aturan  yang  mengatur  persyaratan khusus untuk calon pemilik Surat  Izin Mengemudi (SIM). Pemerintah tidak pernah menunjuk badan layanan manapun  untuk menyediakan jasa pembuatan  kartu  Surat  Izin Mengemudi (SIM), dan dasar hukum untuk hal ini terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM).
Pemahaman  umum mengenai penggunaan  layanan perantara dalam proses penerbitan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  telah  menjadi  pengetahuan  yang  umum  dan  menjadi  tantangan  yang  perlu  diatasi oleh  pihak  kepolisian.  Seseorang  yang  tidak  memiliki  keterampilan  mengemudi  dengan  mudah  dapat memperoleh  SIM.  Bahkan,  individu  yang  kurang  memahami  peraturan  lalu  lintas  cenderung mengemudi  sesuai  keinginan  pribadi  mereka,  yang  jelas  melanggar  aturan  dan  meningkatkan  risiko terjadinya kecelakaan.
Dengan  melihat  keadaan  sebelumnya,  diinginkan  agar  kepolisian  dapat  mengambil  langkah- langkah  yang  tegas  terhadap  pihak-pihak  yang  meningkatkan  tarif  pembuatan  kartu  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  dan  dianggap  sebagai  beban.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  beberapa  kegiatan terkait  pelayanan  tidak  berjalan  sebaik  yang  diharapkan,  sehingga  menimbulkan  ketidakpuasan masyarakat  terhadap  layanan di  Satuan Polres Terpadu  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) dan  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  (STNK)  Kepolisian  Resor    Kendal.  Seharusnya,  masyarakat  dapat  lebih  mudah memperoleh  kartu  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) dengan  tarif  yang  sesuai dengan  norma. Dengan  cara ini, jasa petugas kepolisian dapat diapresiasi oleh masyarakat. Mengamati fenomena ini, peneliti tertarik untuk  melakukan  penelitian  ini  dengan  judul  “Penerapan  Dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Pada  Pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  Pengendara  Roda  Dua  Di Satlantas Polres Kendal’’

## METODE

## 1. Metode Pendekatan Penelitian
Penelitian ini mengusung pendekatan yuridis empiris dengan dua metode pendekatan spesifik:
a. Socio-Legal Research : Fokus pada sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, serta nilai-nilai, ide-ide, dan harapan-harapan yang membentuk interaksi sosial terhadap hukum.
b. Conceptual  Approach :  Digunakan  untuk  mendalami  keterlibatan  masyarakat  di  Kota  Kendal melalui  penelusuran  dan  penganalisisan  konsep-konsep  yang  mendasari  Pelayanan  Publik  dan hambatan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polres Kendal.
2. Rancangan Kegiatan
Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan konsep, memaparkan secara rinci  hasil  penelitian  dengan  data  primer  dan  sekunder,  serta  menganalisis  hubungan  dengan peraturan yang berkaitan.

## 3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  mencakup  aspek  Pelayanan  Publik  pada  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi (SIM) pengendara roda 2 di Satlantas Polres Kendal. Fokusnya adalah pada penilaian pelibatan masyarakat dan hambatan yang mungkin muncul.

## 4. Bahan dan Alat Utama
Bahan  utama  penelitian  melibatkan  dokumen  hukum  primer  seperti  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dan  dokumen-dokumen  resmi  lainnya.  Alat  utama melibatkan komputer dan perangkat lunak untuk analisis data.

## 5. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Satlantas  Polres  Kendal  dengan  pengumpulan  data  selama  periode tertentu. Waktu penelitian melibatkan rentang waktu tertentu untuk memastikan kelengkapan data.

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  melibatkan  metode  penelusuran  dan  penganalisisan  konsep  dengan memanfaatkan  data  primer  dari  dokumen-dokumen  resmi  dan  data  sekunder  dari  literatur,  jurnal, dan sumber daya online.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
Variabel  penelitian  mencakup  Pelayanan  Publik,  pelibatan  masyarakat,  dan  hambatan  dalam pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Setiap  variabel  akan  dioperasionalisasikan  dengan merinci parameter dan indikator terkait.

## 8. Teknik Analisis
Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif,  dengan  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fakta-fakta yang  ditemukan,  mempertimbangkan  peraturan  terkait  dan  aspek-aspek  konseptual  yang mendasarinya.

## HASIL

## Penerapan Undang Undang Nomor  25 Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik pada pembuatan surat izin mengemudi pengendara roda dua di Satlantas Polres Kendal
Aturan hukum menyatakan bahwa siapa pun yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya  harus  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  sebagai  tanda  identifikasi  dan  registrasi  yang diberikan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia.  Pemegang  SIM  harus  memenuhi  persyaratan administratif,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  serta  memiliki  pemahaman  dan  keterampilan  dalam mengemudikan  kendaraan.  Pelayanan  ini  diterapkan  sebagai  bagian  dari  fungsi  pemerintah  yang bertujuan  untuk  memberikan  layanan  kepada  masyarakat.  Kualitas  pelayanan  publik  di  Indonesia, terutama  terkait  dengan  perizinan,  dianggap  rendah,  mendorong  pemerintah  untuk  meningkatkan aspek-aspek  seperti  keterbukaan,  aksesibilitas,  transparansi,  prosedur  yang  sederhana,  dan  kejelasan waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses pelayanan.
Sesuai dengan keterangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik,  dijelaskan  bahwa  "pelayanan  publik  merupakan  serangkaian  tindakan  atau  kegiatan  yang bertujuan  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  hukum  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  terkait  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik."  Dengan  mempertimbangkan  peran  pemerintah  sebagai  pelaksana pelayanan  publik,  perkembangan  yang  terjadi  menunjukkan  perlunya  peningkatan  dalam penyelenggaraan  layanan  tersebut.  Akan  tetapi,  pada  saat  ini,  kepercayaan  masyarakat  terhadap kinerja pemerintah dan birokrasi semakin menurun  karena kinerja aparat pemerintahan dan birokrasi yang lemah.
Kesejahteraan  dan  kepercayaan  masyarakat  semakin  terhuyung-huyung  ketika  rezim  yang berkuasa  lebih  banyak  memengaruhi  dan  mengendalikan  pemerintahan  atau  birokrasi,  yang seharusnya  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  publik.  Akibatnya, pelayanan  publik  menjadi  terdistorsi,  di  mana  masyarakat  malah  berperan  sebagai  pelayan  bagi birokrasi.
Mendapatkan informasi merupakan kebutuhan dasar setiap individu, baik untuk perkembangan pribadi maupun interaksi sosial. Oleh  karena itu, hak untuk memperoleh informasi dianggap sebagai Hak  Asasi  Manusia.  Khususnya,  dalam  konteks  negara  demokrasi  yang  mengutamakan  kedaulatan rakyat, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu karakteristik utama. Pemerintah menanggapi pentingnya  ini  dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  memberikan  jaminan  kepastian,  terutama  bagi  masyarakat,  untuk  mengakses informasi yang tersedia di lembaga publik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  "Badan  Publik memiliki  kewajiban  menyediakan  Informasi  Publik  dan  mengumumkan  kebijakan  Pejabat  Publik dalam pertemuan terbuka untuk umum."
Situasi ini menunjukkan bahwa lembaga publik tidak lagi memiliki ruang untuk menahan atau menghambat  akses  masyarakat  terhadap  semua  informasi  yang  tersedia,  kecuali  informasi  yang termasuk  dalam  kategori  rahasia  atau  dikecualikan.  Selain  itu,  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  juga  menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh informasi  dengan  cepat,  biaya  yang  terjangkau,  dan  prosedur  yang  sederhana.  Diterapkan  dalam konteks  pelayanan  publik,  hal  ini  dapat  diklasifikasikan  sebagai  kepastian  layanan  dalam  hal  waktu dan  biaya,  yang  merupakan  aspek  penting  dari  standar  pelayanan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pelayanan  Berjenjang  adalah  pelaksanaan  pelayanan  secara  bertingkat  dengan  menyediakan
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
berbagai kelas pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini bertujuan memberikan opsi  kepada  masyarakat  pengguna  layanan,  dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  keadilan  dan proporsionalitas.  Satuan  Kerja  Penyelenggara  adalah  unit  kerja  yang  secara  langsung  terlibat  dalam menyelenggarakan  pelayanan  publik.  Pada  dasarnya,  prinsip  ini  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelayanan publik saling terkait erat. Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri),  sebagai  bagian  dari  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayom,  dan  pelayanan kepada  masyarakat,  terlibat  dalam  tugas-tugas  sosial  yang  melibatkan  interaksi  langsung  dengan masyarakat.  Meskipun  tidak  secara  langsung,  Polri  memiliki  keterkaitan  yang  signifikan  dengan pelayanan publik.
Pelayanan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  merupakan  salah  satu  layanan  administratif  yang sangat  penting.  SIM  menjadi  bukti  hak  dan  kewajiban  seseorang  dalam  mengemudikan  kendaraan bermotor.  Meskipun  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2012 Pasal  52  Ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Kepala  Kepolisian  di  setiap  wilayah  berwenang  dalam menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengamatan penulis menunjukkan adanya hambatan dalam pelayanan administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Polres Kendal. Transaksi di luar administrasi, kesalahan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), penggunaan perantara, dan  biaya  di  luar  administrasi  menjadi  masalah  umum.  Praktik-praktik  ini  dapat  merugikan  etika birokrasi dan memicu dampak negatif yang meluas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  adalah  bukti  legitimasi  terkait  keterampilan  dan  pengetahuan seseorang dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. SIM juga berfungsi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian. Dokumen ini diberikan kepada individu yang telah berhasil melewati uji pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  untuk  kendaraan  bermotor perseorangan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  77  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masuk ke dalam kategori tersebut.
Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  memiliki  beberapa  kategori  yang  ditentukan  untuk mengemudikan  berbagai  jenis  kendaraan.  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  A  berlaku  untuk mengemudikan  mobil  penumpang  dan  barang  perseorangan  dengan  berat  tidak  lebih  dari  3.500 kilogram.  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) B  I  berlaku  untuk  mengemudikan  mobil  penumpang  dan barang dengan berat lebih dari 3.500 kilogram. Surat Izin Mengemudi (SIM) B II diperuntukkan bagi pengemudi  kendaraan  alat  berat  atau  kendaraan  penarik  yang  menarik  kereta  tempelan  atau gandengan  dengan  berat  lebih  dari  1.000  kilogram.  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) C berlaku  untuk mengemudikan  sepeda  motor,  dan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  D  diberikan  kepada  pengemudi kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
Kepuasan  masyarakat  dalam  pelayanan  publik,  terutama  terkait  dengan  penerbitan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM),  sangat  bergantung  pada  kualitas  layanan  yang  diberikan  oleh  Kepolisian  Resor Kendal.  Kepolisian  Resor  Kendal,  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  atas keamanan  dan  ketertiban,  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan,  khususnya  dalam  sektor tersebut.  Kemampuan  aparat  dalam  menerapkan  kebijakan  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM) dianggap  sebagai  indikator  keberhasilan  Polres  Kendal  dalam  pelayanan  publik.  Pelayanan  tersebut memiliki  dimensi  yang  kompleks,  dan  pemecahan  masalah  terkait  kinerja  pelayanan  publik memerlukan  proses  yang  tidak  mudah.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mempertimbangkan  berbagai dimensi masalah dan tidak hanya fokus pada satu aspek saja.
Dalam  konteks  Kepolisian  Resor  Kendal,  yang  memiliki  fungsi  utama  sebagai  pelayanan  dan pelindung masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, tugas teknis dan administratifnya harus dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  diperlukan  untuk  mencapai  pelayanan  penerbitan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  yang  optimal  dan  mengurangi  pelanggaran  serta  kecelakaan  lalu  lintas. Masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  memegang  peranan  penting  dalam  penilaian  terhadap  pelayanan publik, sehingga kontrol publik menjadi alat untuk mengevaluasi kualitas pelayanan penerbitan  Surat Izin Mengemudi (SIM).
Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan,  petugas  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
diharapkan  mengikuti  standar  operasional  prosedur  (SOP)  untuk  menghindari  diskriminasi  dan memastikan netralitas petugas. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya kecemburuan antar masyarakat  terkait  pelayanan  yang  diterima.  Dengan  demikian,  diharapkan  penerbitan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  dapat  berjalan  secara  efisien  dan  adil,  dengan  penekanan  pada  prinsip  nomor antrian.
Penerapan SOP penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)  yang baik di Kepolisian Resor Kendal adalah kunci untuk meningkatkan citra polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, memastikan  bahwa  pelayanan  tidak  diskriminatif,  dan  memberikan  panduan  yang  jelas  bagi masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), termasuk pembuatan baru, perpanjangan, dan penggantian Surat Izin Mengemudi (SIM)  yang hilang.
Tanda  atau  parameter  dalam  implementasi  Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  mengenai Pelayanan Publik terhadap transparansi informasi publik, sejalan dengan Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, pada proses penerbitan surat izin mengemudi di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kendal.
1. Jaminan (Assurance)
Jaminan  mencakup  kemampuan,  kesopanan,  dan  sifat  dapat  dipercaya  yang  dimiliki  oleh  staf, bebas  dari  bahaya,  risiko,  dan  keragu-raguan.  Terdapat  pula  nilai  sikap  kesopanan,  ketanggapan, dan  terjalinnya  komunikasi  yang  baik  dalam  pelayanan  sebagai  hasil  dari  faktor  jaminan.  Dalam konteks  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  di  Kantor  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Kendal, personil  menunjukkan  pengetahuan,  kesopanan,  dan  sifat  dapat  dipercaya,  sebagaimana diungkapkan  dalam  wawancara  dengan  Bapak  Satiyono,  anggota  Satuan  Lalu  Lintas  Polres Kendal, yang menyatakan bahwa "Personil Satuan  Lalu  Lintas Polres Kendal dalam memberikan pelayanan mengedepankan sikap yang disiplin dalam menjalankan tugasnya."
2. Keandalan (Reliability)
Keandalan merujuk pada kemampuan memberikan layanan yang sesuai dengan janji, dengan cepat dan  memuaskan.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  persepsi  masyarakat  terhadap  keandalan  layanan penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)    di  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Kendal  cukup  positif. Narasumber menilai bahwa prosedur pelayanan di Kantor Satlantas Polres Kendal berjalan sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepolisian  Nomor  9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) dan persyaratan layanan  Surat Izin Mengemudi (SIM)  dianggap  jelas  karena  telah  disosialisasikan  melalui  berbagai  media.  Selain  itu,  ketetapan waktu  dalam  proses  pelayanan  administrasi  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  dianggap  tepat,  dan fasilitas serta keterampilan pemberi layanan  dinilai memenuhi standar. Meskipun demikian, perlu upaya maksimal agar pelayanan mencapai tingkat optimal sehingga terwujud layanan prima yang terpercaya, handal, dan sesuai harapan masyarakat.
3. Daya tanggap (Responsiveness)
Daya  tanggap  adalah  sifat  yang  menunjukkan  ketersediaan  staf  untuk  membantu  pelanggan  dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Hasil wawancara menunjukkan bahwa personil  Satlantas Polres  Kendal  berusaha  bersikap  responsif  dalam  memberikan  pelayanan  penerbitan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM).  Meskipun  demikian,  terdapat  kekurangan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat, terutama  terkait  lamanya  antrian  dan  perlu  adanya  respons  cepat  dari  personil  Satlantas  Polres Kendal untuk mengatasi kondisi tersebut..
4. Bukti Fisik (Tangibles)
Bukti  fisik  mencakup  fasilitas,  personel,  perlengkapan,  dan  sarana  komunikasi  yang menggambarkan kemampuan petugas memberikan layanan prima kepada masyarakat yang hendak menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kendal. Untuk menciptakan  bukti  fisik  dalam  pelayanan  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  tersebut, diperlukan  kondisi  optimal  dari  peralatan,  bangunan,  dan  peralatan  fisik.  Hasil  wawancara menunjukkan  ketersediaan sarana dan prasarana di Kantor Satlantas Polres Kendal, namun masih ada kekurangan yang perlu dievaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di masa mendatang.
5. Empati (Emphaty)
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
Empati  mencakup  kemudahan  berkomunikasi  dengan  baik  dan  memahami  kebutuhan  pelanggan. Unsur  empati  juga  mencerminkan  penilaian  terhadap  kinerja  petugas  dalam  memberikan  layanan tanpa diskriminasi. Pelayanan diberikan dengan tetap menjaga netralitas, tanpa membeda-bedakan penerima  layanan  dalam  proses  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM).  Meskipun  terdapat oknum  yang  berusaha  menjadi  prioritas,  hal  ini  masih  dapat  dikelola  selama  tidak  merugikan kepentingan  umum,  terbatas  pada  waktu-waktu  tertentu,  dan  tidak  bercampur  dengan  pelayanan umum.  Proses  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  melalui  sistem  1  pintu  di  Kantor  Satuan Lalu  Lintas  Polres  Kendal  menjadi  solusi  untuk  menghindari  ketidaknetralan  dalam  pelayanan, sehingga  personil  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Kendal  perlu  menjaga  konsistensi  dan netralitas  dalam  melayani  berbagai  penerima  layanan.  Kesimpulannya,  hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap  keterbukaan  informasi  publik  di  Kantor  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor  Kendal didukung  oleh  beberapa  indikator,  termasuk  jaminan,  keandalan,  daya  tanggap,  bukti  fisik,  dan empati.

## Hambatan dari penerapan hukum terhadap Undang Undang Nomer  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  pada  pembuatan  surat  izin  mengemudi  pengendara  roda  2  di  Satlantas Kepolisian Resor Kendal
Kendala  dalam  pelayanan  publik  seperti  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  di  Kantor Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal  segera  ditanggapi  dan  diperbaiki  setelah  temuan  tim wasrik  dan  supervisi,  dan  bila  ada  temuan  langsung  dieksekusi.”  (Wawancara  Aiptu  Fajar  Iman). Jaminan  ini  menjamin  bahwa  personil  yang  terlibat  dalam  pelayanan  penerbitan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  di  Kantor  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Kendal  telah  menunjukkan  sifat  yang  dapat dipercaya  dengan  menekankan  sikap  disiplin  dan  responsif  dalam  memberikan  layanan  penerbitan Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  serta  merespon  dengan  baik  keluhan  yang  disampaikan  oleh masyarakat.  Kesimpulannya,  tingkat  kepedulian  personil  dalam  melayani  penerima  layanan  sangat tinggi,  mendukung  terciptanya  pelayanan  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  yang  prima  dan dapat dipercaya di masyarakat.
Hambatan  dalam  proses  administrasi  pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  C  di  Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kendal tidak ditemukan, karena petugas di Bagian Satuan Lalu Lintas  menjalankan  tugasnya  dengan  disiplin  dan  tanggung  jawab,  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Meskipun  demikian,  terdapat  laporan  dari  masyarakat  terkait  pelayanan  tidak  adil  dari sebagian petugas Satuan Lalu Lintas Polres Kendal dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C, dan  hal  tersebut  dilaporkan  kepada  pimpinan  atau  terdeteksi  oleh  pimpinan  melalui  evaluasi pelayanan  yang  berbeda  dari  beberapa  petugas.  Prosedur  administrasi  dalam  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi (SIM) C di Satuan Lalu Lintas Kota Kendal telah diatur dengan baik.
Faktor-faktor  pendukung  dalam  prosedur  administrasi  pelayanan  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi  (SIM)  C  di  Kantor  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Kendal  melibatkan  peningkatan  jumlah personil  yang  bertanggung  jawab  dalam  menanggapi  dan  menyelesaikan  keluhan  masyarakat  terkait layanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Diperlukan juga peningkatan sarana dan prasarana utama agar pelayanan  kepada  masyarakat  dapat  optimal.  Aspek-aspek  seperti  kepedulian,  keramahan,  dan kesopanan  petugas,  keakuratan  layanan,  jaminan  keamanan,  dan  kenyamanan  dalam  pelayanan  juga menjadi  faktor  pendukung.  Meskipun  terdapat  antrian  yang  cukup  banyak,  responsifnya  petugas dalam membantu dan mempercepat proses pelayanan sangat dihargai oleh masyarakat. Dalam proses pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  C,  masyarakat  merasa  dimudahkan  karena  prosedur  yang diterapkan  oleh  Peraturan  Satuan  Lalu  Lintas  terasa  sederhana  dan  efisien  dari  awal  hingga  selesai. Selain  itu,  petugas  secara  berkesinambungan  melakukan  pemeliharaan  dan  peningkatan  sarana  serta prasarana  di  bagian  Satuan  Lalu  Lintas.  Sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Satuan  Lalu  Lintas  di Polres  juga  terlibat  dalam  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  prosedur  pembuatan  Surat  Izin Mengemudi (SIM) C.

## SIMPULAN
1. Penerapan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  di  Satlantas Kepolisian Resor Kendal berjalan dengan baik. Petugas di Polres Kendal dalam menjalankan tugas
Tangguh  Farhandito  et  al.,  Penerapan  dan  Hambatan  Pelayanan  Publik  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pada Pembuatan Surat Izin  Mengemudi  Pengendara Roda Dua di  Satuan  Lalu  Lintas  Kepolisian  Resor Kendal
pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  Roda  Dua  beroperasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang berlaku.
2. Tidak  terdapat  kendala  signifikan  dalam  Pelayanan  Publik  di  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas) Kepolisian Resor Kendal; semua proses telah berjalan dengan lancar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam layanan pembuatan surat izin mengemudi untuk kendaraan roda dua.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanti,  A.,  &  Triputro,  R.  W.  (2022).  Analisa  Kualitas  Pelayanan  Publik:  Studi  Terhadap Pelayanan  Surat  Ijin  Mengemudi  di  Polres  X  Tahun  2021. Jurnal  Pemerintahan  Dan Kebijakan (JPK) , 3 (2).
Nuriyanto.  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah  Berlandaskan  Konsep “Welfare State”?. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
Pratama,  R.  Y.  (2023). Analisis  Kualitas  Pelayanan  Surat  Ijin  Mengemudi  (Sim)  Pada  Satuan Penyelenggara  Administrasi  Sim  (Satpas)  Polrestabes  Semarang (Doctoral  dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro).
Purnamasari, H., Ramadhan, M. B., Bashar, H. S., & Noviyanti, D. (2020). Kualitas Pelayanan Publik dalam  Pembuatan  Surat  Izin  Mengemudi  Kendaraan  Motor  (SIM  C)  di  Polres  Karawang. Jurnal Politikom Indonesiana , 5 (2)
Slamet Adi Priyatna. Birokrasi Dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. 2022. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  137  Tahun  2017  tentang  Kode  dan  Data  Wilayah Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik