## KEABSAHAN PERKAWINAN KULI KAWIN DI DESA PAMANUKAN HILIR KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR  1  TAHUN  1974  TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
VALIDITY OF MARRIAGE KULI KAWIN AT DESA PAMANUKAN HILIR KABUPATEN SUBANG ACCORDING TO RELIGIOUS LAW AND ACT NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE
Hazar Kusmayanti 1 , Eidy Sandra2, Rijalullah Rahmatullah 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Email: hazarkusmayanti@unpad.ac.id

## Abstract
In  general,  a  man  or  woman  needs  to  live  together.  Living  together  between  a man and a woman has a very important impact on society, both on both sides and their  descendants  and  other  members  of  the  community.  Marriage  in  Indonesia always  varies  in  shape.  The  kuli  nikah  in  Desa  Pamanukan  Hilir,  Kabupaten Subang, aims to justify the ex-wife who has been divorced three by her husband so that he can return to reconciliation. This paper wants to examine how the validity of  marriages  is  married  and  how  the  legal  consequences  of  the  marriage.  The results  of  the  study  show  that  kuli  nikah  occur  in  people's  lives  are  declared invalid according to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,  as  well  as  for  the  Islamic  community,  every  marriage  event  must  be registered according to the provisions of Article 5 paragraph (1) of Compilation Islamic law. The legal consequences of marriages of married laborers according to Islamic law are unlawful under Article 2 of the Compilation of Islamic Law for violating the purpose of marriage as mitssaqa ghalidzan, therefore marriage that is not valid according to religious law and belief results in illegality according to Article 2 paragraph (1) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.
Keywords : Marriage, kuli nikah, compilation islamic law

## Intisari
Pada  umumnya,  seorang  pria  maupun  seorang  wanita  timbul  kebutuhan  untuk hidup  bersama.  Hidup  bersama  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita mempunyai  akibat  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat,  baik  terhadap  kedua belah  pihak  maupun  keturunannya  serta  anggota  masyarkat  yang  lainnya. Pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia  selalu  bervariasi  bentuknya.  Perkawinan kuli  kawin  di  Desa  Pamanukan  Hilir  Kabupaten  Subang  bertujuan  untuk menghalalkan  mantan  istri  yang  sudah  ditalak  3  (tiga)  oleh  suaminya  agar  dapat kembali  rujuk.  Tulisan  ini  akan  mengkaji  mengenai  bagaimana  keabsahan perkawinan  kuli  kawin  dan  bagaimana  akibat  hukum  dari  perkawinan  tersebut. Perkawinan kuli kawin yang terjadi di kehidupan masyarakat dinyatakan tidak sah menurut  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  serta  bagi  masyarakat  Islam  setiap  peristiwa  perkawinan  harus
dicatatkan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam. Akibat  hukum  dari  perkawinan  kuli  kawin  menurut  Hukum  Islam  adalah  haram hukumnya berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam karena melanggar tujuan perkawinan  sebagai mitssaqa  ghalidzan, oleh  karena  itu  perkawinan  yang  tidak sah  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaannya  maka  mengakibatkan  tidak  sah juga  menurut  Pasal  2  ayat  (1)    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Katakunci : Pernikahan, kuli nikah, kompilasi hukum Islam.

## A. Pendahuluan
Manusia menurut kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua  peranan  yang  harus  dilakoni  dalam  kehidupan,  yaitu  sebagai  makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.  Manusia dengan perannya sebagai makhluk sosial  akan  selalu  hidup  bersama  dengan  manusia  lainnya  di  dalam  suatu pergaulan  hidup,  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  jasmani  maupun  rohani. Hubungan  tersebut  dapat  dibangun  melalui  hubungan  antar  lawan  jenis  yaitu melalui hubungan perkawinan.
Pada  umumnya  seorang  pria  maupun  seorang  wanita  timbul  kebutuhan untuk  hidup  bersama  melalui  ikatan  perkawinan.  Perkawinan  merupakan  salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Allah telah menciptakan segala makhluk  dalam  bentuk  berpasang-pasangan  sebagaimana  firman  Allah  yang terjemahannya  sebagai  berikut: “Dan  segala  sesuatu  kami  ciptakan  berpasang- pasangan” (Al-Qur'an surat adz-Dzaariyat ayat 49).
Perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan satu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  yang  bertujuan  untuk  membentuk  suatu  keluarga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 1 Perkawinan dalam  ajaran  Islam  mewajibkan  umatnya  untuk  melakukan  perkawinan  secara bersih- ilahiyah ,  dimana  perkawinan  tersebut  harus  mengikuti  aturan  agama  dan mengindahkan  etika  pergaulan  sehingga  mencapai  keridhaan.  Islam  memandang seseorang dinyatakan telah siap melaksanakan perkawinan apabila telah dianggap cukup  umur  dan  telah  siap  untuk  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  serta  telah memiliki seseorang yang dicintai dan disayangi.
Al-  Qur’an  menetapkan  perkawinan  sebagai “mitssaqan  ghalidzan” yang memiliki arti janji yang sangat kuat. Istilah ini mengisyaratkan bahwa perkawinan itu  merupakan  perjanjian  serius  antara  mempelai  pria  (suami)  dengan  mempelai wanita (istri) sehingga perkawinan yang sudah dilakukan harus dipertahankan dan dipertanggung jawabkan kelangsungannya oleh yang menjalankannya.
Ajaran  Islam  pada  dasarnya  memungkinkan  terjadinya  talak  (perceraian), tetapi  Rasulullah  S.A.W  menjulukinya  hal  tersebut  sebagai  perbuatan  yang  halal yang  di  benci  oleh  Allah  SWT. 2 Rumah  tangga  yang  sakinah  selalu  menjadi idaman  setiap  pasangan  suami  isteri.  Ketenangan,  ketentraman,  cinta,  kasih
1 Sution  Usman  Adji, Kawin  Lari  dan  Kawin  Antar  Agama ,  cet.  1,  Yogyakarta:  Liberty, 1989, hlm.21
2 Muhammad Amin Summa, “Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.50
sayang,  kebahagiaan,  kemandirian,  kemampuan  dan  keamanan  menjadi  sederet harapan dalam hidup berumah tangga, namun tak jarang juga perkawinan diakhiri dengan perceraian. 3
Perkawinan  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  sah  apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal ini dapat  di  pakai  sebagai  dasar  hukum  berlakunya  Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia  sebagai  peraturan  khusus  di  samping  peraturan  umum  yang  di  atur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam,  yang  kebanyakan  menganut  ajaran  dari  mahzab Syafi'i .  Dalam  hubungan perkawinan  antara  suami  istri  itu  terjadi  perjanjian  yang  suci  yaitu Miitsaaqan ghaliizhaan ,  perjanjian  yang  suci  dan  kokoh,  membentuk  keluarga  yang  bahagia kekal dan abadi (Al Qur’an Surah An Nisa : 21). Islam menganjurkan perkawinan, dengan diadakannya perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dah rahmah. 4
Perceraian di Indonesia menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal  38  dan  Pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan  yang  telah  dijabarkan  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Implementasi  Hukum Perkawinan  Nasional  mencakup  cerai  talak  yang  perceraiannya  diajukan  oleh suami kepada pengadilan agama dan cerai gugat yang percerainnya di ajukan oleh isteri    kepada  pengadilan  agama  sedangkan  perceraian  menurut  hukum  agama selain  hukum  islam  yaitu  merupakan  perceraian  yang  gugatan  cerainya  diajukan oleh dan atau inisiatif suami atau isteri kepada pengadilan negeri. 5
Perceraian  talak  dalam  hukum  Islam  merupakan  perceraian  yang  diajukan oleh  suami kepada istrinya dapat dijatuhkan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelahnya tidak dapat rujuk kembali, sebelum menikah dan bercampur dengan orang lain.
Talak  (yang  dapat  dirujuki)  dua  kali.  Setelah  itu  boleh  rujuk  lagi  dengan cara  yang  ma'ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik.  Tidak  halal bagi  kamu  mengambil  kembali  sesuatu  dari  yang  telah  kamu  berikan kepada  mereka,  kecuali  kalau  keduanya  khawatir  tidak  akan  dapat menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa  keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa  atas  keduanya  tentang  bayaran  yang  diberikan  oleh  isteri  untuk menebus  dirinya.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu melanggarnya.  Barangsiapa  yang  melanggar  hukum-hukum  Allah  mereka itulah  orang-orang  yang  zalim. (Terjemahan  Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah Ayat 229).
Suami  yang  telah  menjatuhkan  talak  satu  atau  dua  kepada  istrinya  masih berhak  untuk  melakukan  rujuk  dengan  istrinya,  selama  masih  masa  iddah,  baik istri  ridha  maupun  tidak  ridha.  Namun,  jika  talak  tiga  sudah  jatuh  maka  suami tidak  memiliki  hak  untuk  rujuk  kepada  istrinya,  sampai  sang  istri  dinikahi  oleh
3 Luqman Haqani, “Prahara Rumah Tangga” , Pusaka Ulumuddin, Bandung, 2004, hlm 5.
4 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 2.
5 Muhammad Syaifuddin, dkk, “ Hukum Perceraian” cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hlm. 19
lelaki  lain.  Suami  dan  Istri  dalam  kondisi  ini,  sudah  lepas  hubungannya  atau masing-masing  sudah  bebas  dari  ikatan  perkawinan  yang  mereka  sebelumnya jalani.
Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua),  maka perempuan  itu  tidak  lagi  halal  baginya  hingga  dia  kawin  dengan  suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada  dosa  bagi  keduanya  (bekas  suami  pertama  dan  isteri)  untuk  kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.  Itulah  hukum-hukum  Allah,  diterangkan-Nya  kepada  kaum  yang (mau) mengetahui (Terjemahan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 230).
Fenomena  yang  terjadi  di  Desa  Pamanukan  Hilir  Kabupaten  Subang  Jawa Barat  terdapat  perkawinan  kuli  kawin.  Perkawinan  kuli  kawin  dilakukan  dengan maksud untuk menghalalkan mantan isteri yang telah di talak tiga sehingga dapat rujuk  kembali  dengan  mantan  suaminya.  Perkawinan  kuli  kawin  sendiri  tidak memiliki pengaturan yang jelas baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Perkawinan  kuli  kawin  ini  masih  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menghalalkan  mantan  isteri  yang  telah  di  talak  3  (tiga)  oleh  mantan  suaminya, agar  mantan  suaminya  ini  dapat  kembali  menikahi  mantan  isterinya  tersebut. Pelaksanaan  kuli  kawin  ini  dilakukan  hanya  dihadiri  oleh  beberapa  orang  saja, tanpa adanya walimah atau resepsi perkawinan.
Perkawinan  kuli  kawin  ini  tidak  mengenal  adanya  pencatatan  perkawinan dan  hanya  dilakukan  dengan  niat  menceraikannya  setelah  melakukan  hubungan suami  isteri,  bukan  dengan  niat  yang  mulia  yaitu  membentuk  sebuah  rumah tangga  yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah.  Faktanya  umur  perkawinan  kuli kawin  yang  dilakukan  hanya  beberapa  hari  saja  bahkan  hanya  untuk  digauli setelah  itu  mereka  bercerai  dan  laki-laki  kedua  itu  mendapatkan  upah  dari  pihak keluarga perempuan.
Perkawinan  kuli  kawin  ini  negara  tidak  tahu-menahu  karena  negara  tidak mencatatkan  pernikahan  tersebut.  bila  terjadi  sesuatu  dari  pernikahan  kuli  kawin ini, maka konsekuensi pelaksanaan hak dan pelaksanaan kewajiban itu tidak bisa diketahui.  Bila  dikembalikan  pada  hukum  perkawinan  Islam,  maka  selagi perkawinan  telah  dilakukan  memenuhi  syarat  dan  rukunnya,  perkawinan  itu adalah  sah  dan  berhak  atas  ketentuan  yang  digariskan  dalam  hukum  perkawinan Islam.

## B. Pembahasan
Perkawinan merupakan ikatan suci  antara seorang laki-laki  dan perempuan yang  mensahkan  status  hukum  seseorang  sebagai  suami  dan  istri.  Hal  ini menyebabkan  dihalalkannya  seksual  dengan  tujuan  membentuk  suatu  keluarga yang  aman  tentram,  penuh  kasih  sayang  serta  saling  menyantuni.  Perkawinan merupakan  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  seseorang karena  dapat  mempengaruhi  status  orang  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perkawinan
harus  dilaksanakan  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  sehingga dipandang sah menurut hukum positif.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya  dijelaskan  bahwa  untuk  itu  suami  isteri  perlu  saling  membantu  dan melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan  kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 6
Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan  pergaulan  dan  membetasi  hak  dan  kewajiban  serta  saling  tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  yang antara keduanya bukan  muhrim  ( Ta’rif ini  disampaikan  oleh  Sulaiman  Rasyid  di  dalam  bukunya yang  berjudul  Figh  :  348).  Apabila  ditinjau  secara  perinci  pernikahan  atau perkawinan  adalah aqad yang  bersifat  luhur  dan  suci  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  menjadi  sebab  sahnya  sebagai  suami  istri  dan  dihalalkannya hubungan  seksual  dengan  tujuan  mencapai  keluarga  yang  penuh  kebajikan  dan saling menyantuni; keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.
Menurut  Hukum  Perkawinan  Islam  terdapat  beberapa  unsur  yakni:  Orang yang mengikatkan diri di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang menurut  Al-Qur’an  terdapat  beberapa  kaidah  dasar  yang  wajib  dipatuhi. Sedangkan status antara laki-laki dan perempuan yang sudah melangsungkan akad nikah meningkat  menjadi  suami istri  yang keduanya memilki  hak dan kewajiban yang  telah  diatur  di  dalam  Islam.  Akad  nikah  akhirnya  menghalalkan  hubungan badan antara suami istri sesuai dengan ketentuan agama.
Pembentukan  keluarga  yang  bahagia  itu  erat  hubungannya  dengan keturunan,  dimana  pemeliharaan  anak  dan  pendidikan  anak  menjadi  hak  dan kewajiban orang tua, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundang-undangan  adalah  kebahagiaan  untuk  suami  istri,  untuk  mendapatkan keturunan  dan  menegakan  keagamaan  dalam  kesatuan  keluarga  yang  bersifat parental (ke-orangtua-an). 7
1. Perkawinan  Kuli  Kawin  Menurut  Undnag-Undang  Nomor  1  Tahun
1974
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebenarnya tidak  membenarkan  bahwa  perkawinan  dapat  diakhiri  dengan  sewenang-wenang meskipun terdapat unsur perjanjian karena tidak sesuai dengan asas yang berlaku dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu mempersulit  perceraian.  Sementara,  perkawinan  kuli  kawin  sifatnya  tidak langgeng  karena  mengandung  unsur  perjanjian  yang  pada  intinya  menentukan batas  waktu  dari  seorang  pria  dan  wanita  dalam  melangsungkan  perkawinan sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan.
Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menyebutkan:  “Perkawinan
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat, Hukum Agama , Bandung:Mandar Maju, hlm.21.
7 ibid, hlm. 22
adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu”  selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  selanjutnya  menyebutkan  bahwa:    “Tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Ada 2 (dua) pendapat tentang penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 8 :
1. Ada  kecenderungan  dari  beberapa  sarjana  hukum  yang  ingin  memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2), bahwa perkawinan sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan itu  sedangkan  pendaftaran  adalah  syarat  administrasi  saja  dilakukan  atau tidak, tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak syahnya perkawinan tersebut;
2. Di  lain  pihak  ada  pula  kecenderungan  sarjana  hukum  yang  menafsirkan Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  2  ayat  (2)  bukan  saja  dari  sudut  juridis  semata- mata yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis  yang menurut  mereka  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  2  ayat  (2)  itu  tidak  dapat dipisahkan  sedemikian  rupa  tetapi  dianggap  merupakan  rangkain  kesatuan bagaikan  benang  dengan  kulin  dan  jalin  menjalin  satu,  apabila  yang  satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mensyaratkan untuk  dilakukannya  pencatatan  perkawinan  sebagai  syarat  diakuinya  perkawinan menurut  negara.  Kewajiban  untuk  melakukan  pencatatan  ini  juga  ditegaskan dalam  Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  wajib  dilaporkan  kepada  instansi pelaksana yang berwenang paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan untuk kemudian  dicatatkan  pada  register  akta  perkawinan  dan  diterbitkan  kutipan  akta perkawinan. Bahkan orang yang melampaui batas pelaporan dalam mendaftarkan perkawinannya bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda.
Pencatatan  perkawinan  walaupun  hanya  berupa  tindakan  administratif  saja bukan  sebagai  penentu  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan  namun  pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum terkait status  dan  kedudukan  suatu  perkawinan  yang  nantinya  juga  akan  berpengaruh pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dengan demikian memberikan pandangan bahwa perkawinan yang dilakukan Rukiyat dan Sumiyati serta perkawinan sebagaimana penulis teliti adalah tidak sah berdasarkan ketentuan  penafsiran  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  Menurut  Mohd.  Idris  Ramulyo,  yang  menjelaskan  bahwa Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  2  ayat  (2)  bukan  saja  dari  sudut  juridis  semata-mata yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis, Pasal 2 ayat (1) dan  Pasal  2  ayat  (2)  itu  tidak  dapat  dipisahkan  sedemikian  rupa  tetapi  dianggap merupakan rangkaian kesatuan yang harus dilaksanakan.
8 M. Idris Ramulyo, O p.Cit , hlm. 92.

## 2. Perkawinan Kuli Menurut Hukum Islam
Perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  kedua  mempelai  harus  dilaksanakan secara  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  karena kedua  mempelai  baik  Rukiyat  dan  Sumiyati  menganut  agama  Islam.    Dalam praktik perkawinan kuli kawin, perkawinan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa  mendaftaran  ke  Kantor  Urusan  Agama  setempat.  Para  pihak  hanya melangsungkan  perkawinan  dibawah  tangan,  oleh  karena  itu  perkawinan  kuli kawin tidak diakui dan tidak memiliki akibat hukum sebagai perkawinan yang sah sebab selain tidak dicatatkan pada instansi  yang  berwenang, perkawinan  ini juga merupakan perkawinan yang tidak sah hukumnya.
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam kemudian menjelaskan bahwa perkawinan menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mitssaqan  ghalidzan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah.  Istilah mitssaqan  ghalidzan, dalam  Al-Qur’an  mengandung arti  bahwa perkawinan itu merupakan perjanjian  serius antara suami dengan istri dan harus dipertahankan dan dipertanggungjawabkan oleh yang menjalankannya. Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi dua unsur,
yaitu  rukun  dan  syarat.  Rukun  adalah  unsur  yang  melekat  pada  peristiwa  atau perbuatan  hukum,  baik  dari  segi  para  subjek  hukum  maupun  objek  hukum  yang merupakan  bagan  dari  peristiwa  atau  perbuatan  hukum  ketika  peristiwa  tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum.  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  mengenai  rukun perkawinan,  yaitu:  untuk  melaksanakan  perkawinan  harus  ada:  Calon  suami; Calon isteri; Wali nikah; Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul.
Menurut  hukum  Islam,  perkawinan  dinyatakan  sah  apabila  rukun  dan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.  Rukun  perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  adanya  calon mempelai  laki-laki,  calon  mempelai  perempuan,  wali  nikah  sesuai  urutan  yang berhak  menikahkan,  disaksikan  setidaknya  dua  orang  laki-laki  atau  empat  orang perempuan, dan ijab kabul. Sedangkan syarat sahnya perkawinan, menurut hukum Islam  adalah  adanya  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  calon  mempelai laki-laki  dan  perempuan  harus  sudah  baligh  (berakal),  adanya  persetujuan  antara calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan,  yang  tidak  ada  paksaan  dari  manapun, perempuan  yang hendak dinikahi oleh laki-laki bukan termasuk perempuan yang haram untuk dinikahinya.
Sahnya  suatu  perkawinan  sangat  penting  untuk  menentukan  sejak  kapan hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perempuan  tersebut  dihalalkan  dan  bebas dari  dosa  perzinaan.  Perkawinan  dalam  agama  Islam  menjelaskan  mengenai sahnya  perkawinan  adalah  pada  saat  selesainya  akad  nikah  yang  diucapkan  oleh kedua belah pihak yaitu antara wali nikah dari pihak perempuan dengan mempelai pria. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang berlaku seumur hidup bagi suami
istri yang kawin, oleh karena itu sangat dibutuhkan persetujuan dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu. 9
Pada perkawinan tersebut terdapat mempelai laki-laki dan perempuan  yang sudah baligh, perkawinan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan perkawinan tersebut  dihadiri  oleh  setidaknya  dua  orang  saksi  serta  adanya  wali  nikah. Mempelai  perempuan  merupakan  perempuan  yang  tidak  terhalang  oleh  larangan perkawinan dan perkawinan dilaksanakan setelah masa iddah perempuan  dengan mantan suami habis. Akan tetapi, permasalahannya adalah perkawinan tersebut di langsungkan  atas  kesepakatan  bahwa  perkawinan  akan  dilangsungkan  untuk sementara  waktu  saja,  serta  para  pihak  yang  melangsungkan  perkawinan  kuli kawin  harus  memenuhi  isi  kesepakatan  yang  dibuat.  Perkawinan  tersebut  juga dilangsungkan dalam waktu yang singkat agar menghalalkan rujuknya Ayi kepada Sumiyati.
Praktek  kuli  kawin  yang  terjadi  di  Desa  Pamanukan  Hilir  Kabupaten Subang  bertujuan  menghalalkan  perempuan  yang  sudah  ditalak  3  (tiga)  oleh mantan suaminya agar bisa rujuk kembali dengan mantan suaminya. Perkawinan semacam  ini  timbul  karena  adanya  larangan  perempuan  yang  telah  ditalak  tiga oleh  suaminya,  baik  secara  bertahap  maupun  sekaligus  untuk  kawin  lagi  dengan mantan  suaminya  tersebut,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al- Baqarah ayat 230 yang artinya:
Kemudian  jika  si  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua),  maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain,  kemudian  jika  suami  yang  lain  itu  menceraikannya,  maka  tidak  ada dosa  bagi  keduanya  (bekas  suami  pertama  dan  istri)  untuk  kawin  kembali jika  keduanya  berpendapat  akan  menjalankan  hukum-hukum  Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengerti”.
Mohd.  Idris  Ramulyo  memberikan  pandangan  bahwa  perkawinan  itu merupakan suatu perjanjian bila dilihat dari segi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam  Al-Qur’an  Surat  An-Nisa  ayat  21  yang  artinya  perkawinan  adalah “perjanjian  yang  sangat  kuat”  yang  disebut  dengan  istilah  “ miitsaqaan gholiidhan ”,  selain  itu  sebagai  alasan  untuk  menyatakan  bahwa  perkawinan  itu merupakan  suatu  perjanjian  ialah  karena  adanya  untuk  mengadakan  perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan adanya akad nikah dan rukun atau syarat tertentu dengan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq , dan sebagainya. 10
Pelaku  kuli  kawin  menghilangkan  arti  dari  ikatan  perkawinan  yang seharusnya  merupakan  suatu  ikatan  janji  yang  kokoh  sebagaimana  dalam  al- Qur’an disebut dengan “ mitsaqaan ghalidza ”. Ikatan perkawinan mengarisyaratkan  bahwa  perkawinan  merupakan  perjanjian  serius  antara
9 Lili  Rasjidi, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia ,  Bandung: Alumni, 1982.
10 Ibid , hlm.2.
mempelai  pria  (suami)  dan  mempelai  perempuan  (istri)  yang  tidak  boleh dipermainkan atau ditujukan hanya untuk sementara waktu.

## 3. Keabsahan  Perkawinan  Kuli  Kawin  di  Desa  Pamanukan  Hilir Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang
Keabsahan  perkawinan  kuli  kawin  di  Desa  Pamanukan  Hilir  Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang adalah perkawinan yang tidak sah menurut hukum islam  dan juga undang-undang perkawinan karena perkawinan tersebut  tidak sah menurut  agama  Islam.  Akibat  hukum  dari  perkawinan  kuli  kawin  di  Desa Pamanukan  Hilir  Kabupaten  Subang  ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
Hukum  positif  di  Indonesia  menyebutkan  bahwa  perkawinan  tidak  hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tapi juga merupakan  perbuatan  keagamaan,  sehingga  sah  atau  tidaknya  suatu  perkawinan ditentukan  menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  orang  yang melangsukan  perkawinan.  Hal  ini  berbeda  dengan  konsep  perkawinan  menurut Hukum  Perdata  Barat  yang  hanya  memandang  perkawinan  hanya  sebagai perbuatan keperdataan belaka.
Status  keabsahan  suatu  perkawinan  sangat  penting  untuk  menentukan akibat-akibat  hukum  dari  perkawinan  tersebut,  diantaranya  hak  dan  kewajiban suami istri, harta benda perkawinan, status kedudukan anak, dan lain-lain. Sebagai perkawinan  yang tidak sah, perkawinan kuli kawin tidak memiliki akibat hukum sebagai  mana  perkawinan  pada  umumnya.  Terlebih  perkawinan  ini  dilakukan tanpa dicatatkan ke instansi yang berwenang sehingga perkawinan ini tidak dapat diakui  oleh  Negara.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  kuli  kawin  statusnya  sama dengan perkawinan di bawah tangan.
Perkawinan kuli kawin sering disalah artikan oleh sebagian orang, termasuk oleh  para  mantan  suami.  Banyak  orang  beranggapan  cukup  dengan dilangsungkannya  perkawinan  antara  perempuan  yang  telah  ditalak  tiga  dengan laki-laki  lain  maka  setelah  perempuan  tersebut  bercerai  dan  telah  habis  masa iddahnya, dia dianggap sudah boleh kawin lagi dengan mantan suami pertamanya. Tetapi mereka yang melakukan perkawinan kuli kawin biasanya tidak memikirkan bahwa  perkawinan  untuk  menghalalkan  perempuan  yang  telah  ditalak  3  (tiga) untuk kembali kepada mantan suaminya mempunyai syarat-syarat tertentu.
Persyaratan halalnya suami pertama kepada mantan isteri yang telah ditalak 3 (tiga), yaitu: perkawinan kuli kawin tidak boleh dibatasi waktunya, perkawinan tersebut berjalan secara wajar atau alamiah tanpa ada rekayasa, suami kedua dan perempuan telah melakukan hubungan kelamin, telah dicerai oleh suami keduanya dan telah habis pula masa iddahnya. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi semua  barulah  suami  pertama  halal  untuk  rujuki  dengan  mantan  isterinya.  Tapi dalam  praktiknya,  suami  pertama  dan  mantan  isterinya  tidak  mengindahkan persyaratan bahwa perkawinan kuli kawin tidak boleh dilakukan dengan rekayasa melainkan harus berjalan secara alamiah.
Pencatatan  perkawinan  walaupun  hanya  merupakan  tindakan  administratif saja  bukan  sebagai  salah  satu  faktor  penentu  sahnya  suatu  perkawinan,  namun pencatatan  perkawinan  menjadi  hal  yang  penting  untuk  memberikan  kepastian
hukum  terkait  status  dan  kedudukan  suatu  perkawinan  yang  nantinya  juga  akan berpengaruh pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.
Dilakukan  pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  menambah  kekuatan pembuktian  perkawinan  karena  dengan  mencatatkan  perkawinan,  negara  akan mengeluarkan  akta  otentik  sehingga  menjadikan  perkawinan  bersangkutan  tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, dan menjadi bukti bahwa Negara telah mengakui keabsahan perkawinan tersebut.
Pencatatan  secara  administratif  yang  dilakukan  Negara  dimaksudkan  agar perkawinan  sebagai  perbuatan  hukum  penting  dalam  kehidupan  yang  dilakukan oleh  yang  bersangkutan  dikemudian  hari  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang sempurna  dengan  suatu  akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan  pelayanan  oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terjamin apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Artinya,  dengan  dimilikinya bukti  otentik  akta  perkawinan,  hak-hak  yang  timbul  sebagai  akibat  perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik oleh Negara.
Perkawinan  di  bawah  tangan  mengakibatkan  hilang  atau  gugurnya  akibat- akibat  hukum  yang  seharusnya  timbul  dari  suatu  perkawinan  yang  sah  terutama akibat  hukum  seperti  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dan  status  kedudukan  anak. Perkawinan  kuli  kawin sebagai  salah  satu  bentuk  perkawinan  di  bawah  tangan akan  mengakibatkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  melangsungkan  perkawinan akan  kehilangan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  suami  istri  menurut  Undang- undang.  Jika  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya  maka  pihak  lain tidak bisa menuntut pemenuhan haknya tersebut ke pengadilan karena perkawinan mereka tidak diakui atau dianggap tidak pernah ada menurut hukum Negara.
Pihak  perempuan  bisa  kehilangan  atau  tidak  mendapat  hak-haknya  secara penuh  yang  seharusnya  timbul  dari  suatu  perkawinan  yang  sah  terutama  akibat hukum  yang  berhubungan  dari  segi  keperdataan.  Misalnya,  hak  untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, hak nafkah, serta hak penghidupan atas anak. Bahkan  setelah  bercerai,  suami  tidak  wajib  memberikan  biaya  penghidupan kepada  mantan  isterinya  selama  masa  iddah  dan  isteri  akan  kehilangan  haknya untuk menuntut nafkah kepada suaminya tersebut.
Tidak  sahnya  perkawinan  kuli  kawin  menurut  hukum  Negara  dan  agama juga  akan  berdampak  terhadap  status  dan  kedudukan  anak  yang  mungkin  lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan kuli kawin tidak akan mendapat  status  sebagai  anak  sah.  Sebab,  menurut  Pasal  42  Undang-undang Nomor  Tahun  1974    tentang  Perkawinan,  anak  yang  bisa  digolongkan  sebagai anak  sah  hanyalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang sah. Sedangkan status perkawinan kuli kawin adalah perkawinan yang tidak sah sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut  akan disebut sebagai anak luar kawin.
Anak-anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah  atau  dari perkawinan  yang tidak dicatat selain dianggap sebagai  anak tidak sah,  anak juga hanya  akan  memiliki  hubungan  keperdataan  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan bahwa:  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Status  anak  yang  dilahirkan  sebagai  anak  tidak  sah,  menjadi  anak kehilangan  hubungan  keperdataan  dengan  ayahnya.  Bahkan,  di  dalam  akte kelahirannya  pun  statusnya  dianggap  sebagai  anak  luar  kawin,  sehingga  hanya dicantumkan  nama  ibu  yang  melahirkannya.  Keterangan  berupa  status  sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah tentu akan berdampak secara sosial  dan  psikologis  bagi  anak.  Hal  yang  juga  akan  sangat  merugikan  si  anak adalah  anak  tidak  berhak  atas  biaya  kehidupan,  pendidikan,  nafkah  dan  warisan dari ayahnya.

## C. Penutup
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Status  perkawinan  kuli  kawin  yang  dilakukan  oleh  Rukiyat  dan  Sumiyati serta  Kamal  Muhtar  dan  Titi  Sadi  merupakan  perkawinan  yang  tidak  sah karena  bertujuan  menghalalkan  perempuan  yang  sudah  ditalak  tiga  agar dapat  rujuk  kembali  dengan  mantan  suaminya  bukan  dilakukan  untuk menjalankan  sunah  Rasul  untuk  membentuk  suatu  ikatan  yang  akan bertahan  selamanya.  Karena  tidak  sah  menurut  hukum  agama  maka perkawinan  tersebut  bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyebutkan  bahwa  perkawinan  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta bagi masyarakat Islam setiap peristiwa perkawinan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat  hukum  dari  perkawinan  kuli  kawin  ini  berdasarkan  Hukum  Islam adalah  haram  hukumnya  karena  perkawinan  tersebut  melanggar  tujuan pernikahan  sebagai  suatu  ikatan  suci  atau mitssaqan  ghalidzan yang tercantum  dalam  Pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam,  serta  melanggar  prinsip perkawinan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1    Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu  perkawinan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Ahmad Azhar Bashir, 1987, “Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam”, BPFH Uli, Yogyakarta.
Ahmad Kuzari, 1995, “Nikah Sebagai Perikatan”, Raja Grafindo, Jakarta. Ahmad  Warson,  1997,  “Kamus  Al-Munawir  Arab-Indonesia  Terlengkap”, Pustaka Progresif, Yogyakarta.
Dewan Redaksi Ensklopedia Islam, 1994, “Ensklopedia Islam”, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
H.A.  Malik  Madaniy,  2015, “Nikah  Sirri  Dalam  Perspektif  Hukum  islam”, Makalah  Disampaikan  dalam  rangka  seminar  nikah  sirri  yang diselenggarakan oeh DKM Masjid Universitas Padjadjaran, Bandung.
Hilman  Hadikusuma,  2011,  “Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Undang- Undang, Hukum Adat, Hukum Agama”, Mandar Maju, Bandung. Lili  Rasjidi,  1982,  “Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan Indonesia”, Alumni, Jakarta.
Luqman Haqani, 2014, “ Prahara Rumah Tangga ”, Pusaka Ulumuddin, Bandung. M  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah,  Annalisa  Yahanan,  2014,  “Hukum  Perceraian”, Jakarta, Sinar  Grafika,
Mardani,  2011,  “Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Dunia  Modern”,  Graha  Ilmu, Yogyakarta.
Moh Saifulloh Al Aziz, 2005, “Fiqh Islam Lengkap”,  Terbit Terang,  Surabaya.
Mohammad  Thalib,  Sayyid  Sabiq,  1980,  “Fikih  Sunnah”,  Jilid  6,  Cet  15,  PT. Alma’arif, Bandung.
Mohd  Idris  Ramulyo,  2004,  “Hukum  Perkawinan  Islam”,  PT.  Bumi  Aksara, Jakarta.
Muhammad  Amin  Summa,  2005,  “Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam”,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Muhammad  Syaifuddin,  dkk,    2014, “ Hukum  Perceraian ” cet.  2,  Sinar  Grafika Jakarta.
Mukti  Arto, “Masalah  Pencatatan  Perkawinan  dan  Sahnya  Perkawinan”. Mimbar Hukum, olume 26, Mei-Juni 1996, Jogyakarta.
Neng  Djubaedah,  dkk,  2005,  “Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia”,  Hecca Mitra Utama, Jakarta.
Neng Djubaedah, 2010, “Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan  Tidak Dicatat Menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam”,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Prof.  DR.  H.  Moch.  Isnaeni,  S.H.,  MS.,  2009,  “Hukum  Perkawinan  Indonesia”, Refika Aditama, Bandung.
R. Abdul Djamali, 2002, “Hukum Islam”, Mandar Maju, Bandung.
Ronny  Hantjo  Soemitro,  1990,    “Penelitian  Hukum  dan  Jurimateri”,  Cet  ke  4, Thaila Indonesia, Jakarta.
Soemiyati,  1982,  “Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan”, Liberty, Yogyakarta.
Sulaiman Rasyid,1954, “Fiqh Islam”, Attahiriyah, Jakarta. Sution Usman Adji, 1989, “ Kawin Lari dan Kawin Antar Agama”, cet. 1, Liberty,
Yogyakarta.
Titik  Triwulan  Tutik,  2011,  “Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional”, Kencana, Jakarta.
Van  Apeldoorn,  1983,  “Pengantar  Ilmu  Hukum” , cet  ke-20,  Pradnya  Paramita, Jakarta.
Wahbah  al-Zuhaili,  1989,  “al-Fiqih  al-Islam  wa  Adillatuhu”,  Dar  al-fikr, Damaskus.
Wirjono  Prodjodikoro,  1990,  “Hukum  Perkawinan  Indonesia”,  Bulan  Bintang,
Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam