## ANALISIS  PENERAPAN GOOD  GOVERNANCE PADA  PELAPORAN  DAN PERTANGGUNGJAWABAN  DANA  DESA  DI  KECAMATAN  PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN
Syarifah Rahmah 1 , Indayani *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : syarifahrahmah.1997@gmail.com 1 , indayani@unsyiah.ac.id 2

## * Corresponding Author

## Abstrak
The  purpose  of  this  research  is  to  see  how  the  village  government  and  village  communities  apply  the  principles  of village  financial  management  in  reporting  and  accountability  of  village  funds,  as  the  implementation  of  good governance  in  several  villages  in  Peusangan  District,  Bireuen  Regency.  The  method  used  in  this  research  is descriptive qualitative using interviews. Interviews were conducted with parties from the District, representatives of the  village  community,  and  village  government,  such  as  the  Keuchik,  the  Village  Secretary,  the  Head  of  Financial Affairs, the Representative of the BPD (Village Consultative Body) / Tuha Peut. The results of this study indicate that the application of the principles of village financial management in reporting and accountability of village funds in Peusangan District, Bireuen Regency has been implemented, but not yet fully implemented to the maximum.
Keywords: Good  Governance,  Reporting  and  Accountability  of  Village  Funds,  Village Financial Management Principles.
1. Pendahuluan
Desa memiliki kedudukan yang sangat penting, baik  itu  sebagai  acuan  untuk  tercapainya  tujuan pembangunan  nasional  maupun  untuk  lembaga pemerintahan  negara  Indonesia(Nafidah  &  Anisa, 2017). Pemerintah desa memegang peran yang begitu penting agar terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan  yang  baik  di  desa.Pemerintahan  desa diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa.Pemerintah desa  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari  birokrasi negara  dan  juga  sebagai  pemimpinlokal  yang mempunyai  peran  dan  posisi  yang  signifikan  dalam mengelola  dan  membangun  pemerintahan  desa (Nafidah & Anisa, 2017).
Dalam   UU   No.   6   Tahun   2014   Bab   V Pasal      24      tentang    Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  juga  disebutkan  bahwa  “Penyelenggaraan pemerintah  desa  didasarkan  pada  beberapa  asas, yakni:  kepastian  hukum,  tertib  penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, evektivitas dan efesiensi, kearifan lokal, keberagaman,  dan  partisipatif”.  Pemerintah  desa harus  mampu  mengelola  keuangan  desa  yang  telah
ada  dengan  baik.  Pengelolaaan  keuangan  desa  yang baik  dapat  terwujud  apabila  pemerintah  desa  mau mengikuti  peraturan  yang  telah  ditetapkan  sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa(Anifah et al., 2018).
Berbicara mengenai keuangan desa, tentu tidak lepas  dengan  namanya  dana  desa  (DD).  Dana  Desa (DD)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  diperuntukkan bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat (Utomo,  Sudarmo,  &  Suharto,  2018).  Keberadaan dana  desa  disetiap  desa  diharapkan  dapat  merubah keadaan  desa  agar  menjadi  lebih  baik  serta kesejahteraan masyarakat desa dapat ditingkatkan.
Di  Provinsi  Aceh  pada  bulan  September  tahun 2018  belum ada satu desa pun yang mencairkan dana desa  tahap  III  yang  seharusnya  secara  umum  sudah dapat  dilakukan  pencairannya  sejak  bulan  juli  tahun 2018.  Bahkan,  menurut  Drs.  Bukhari  MM  (Kepala Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Gampong
(DPMG) Aceh), hingga kini, 30 gampong diantaranya malah  belum  menarik  dana  desa  tahap  I,  begitu juga  untuk  tahap  II,  masih  ada  1.770  gampong  lagi yang  belum  mencairkan  dana  desa  (Bakri,2018). Pasalnya  hal  ini  disebabkan  karena  pihak  gampong belum  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana desa  tahap  sebelumnya,  yakni  jatah  tahap  I  tahun 2018 belum bisa dicairkan jika belum mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana  desa tahun  sebelumnya,    begitu  juga  dengan  dana  desa tahap  II  dan  III  (Bakri,  2018).  Salah  satu kabupaten  dari  23  kabupaten  di  Aceh  yang  belum mencairkan  dana  desa  adalah  Kabupaten  Bireuen. Kabupaten Bireuen adalah kabupaten  yang  memiliki jumlah    desa    terbanyak    setelah    Kabupaten    Aceh Utara  dan kabupaten Pidie.Jumlah desa di Kabupaten Bireuen  mencapai  609  desa  dengan  17  Kecamatan (BPSBireuen, 2015).
Pada tahun anggaran 2018, dana desa terbanyak berada  di  Kabupaten  Bireuen  yang  mencapai  Rp 83,34  milyar  dari  pagu  anggaran  sebesar  Rp  416,71 milyar  (Fajri,  2018).  Dilihat  dari  banyaknya  dana desa  yang  didapatkan  oleh  Kabupaten  Bireuen, seharusnya  pemerintah  desa      sudah      mampu memanfaatkan      dana      desa      tersebut      dengan semestinya      sehingga  peningkatan  terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa pun tidak  dapat  dipungkiri  dan  diperlukannya  penerapan prinsip good  governance untuk  tercapainya  cita-cita tersebut serta dalam pelaporan dan pertanggungjawaban  dana  desa  pun  diperlukan prinsip tersebut.
Untuk  mengantisipasi  terjadinya  hal  tersebut, maka  diperlukannya  pemerintah  desa  yang  memiliki keinginan untuk merubah desanya ke arah yang lebih maju  dan  mau  memperhatikan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  desanya.  Kepala  Desa  sebagai  pemegang kekuasaan  atas  dana  desa  memiliki  peran  yang strategis  atas  dana  desa  (Permendagri  No  113 Tahun 2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa),  sehingga kepala desa harus mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desanya apakah sudah dikelola sebagaimana  semestinya  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dalam  hal  ini yakni dana desa.
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian ini  ialah  bagaimana  analisis  penerapan good
governance pada pelaporan dan pertanggungjawaban    dana    desa    di    Kecamatan Peusangan  Kabupaten  Bireuen.  Adapun  tujuan penelitian  yang  ingin  dicapai  oleh  peneliti  dalam penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  bagaimana analisis  penerapan good  governance pada  pelaporan dan  pertanggungjawaban  dana  desa  di  Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, apakah telah dilakukan dengan semestinya.
2. Kajian Pustaka Desa Desa merupakan salah satu struktur pemerintahan  yang  ada  di  Indonesia.  Desa  dikenal dengan  struktur  pemerintahan  yang  sangat  dekat dengan  masyarakat  (Anifah,  Heriyanto,  &  Muchid, 2018).Desa memiliki kedudukan yang sangat penting, baik  itu  sebagai  acuan  untuk  tercapainya  tujuan pembangunan  nasional  maupun  untuk  lembaga pemerintahan  negara  Indonesia  (Nafidah  &  Anisa, 2017).
Desa  memiliki  wewenang  seperti  yang  telah dituangkan  dalam  UU  Nomor 6  Tahun  2014 Tentang Desa, yaitu:
1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2) Kewenangan lokal berskala desa;
3) Kewenanganyang      ditugaskan      oleh Pemerintah,   Pemerintah   Daerah   Provinsi, atau Pemerintah   Daerah   Kabupaten/Kota, dan      wewenang      lain      yang      ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  merupakan  penyelenggara urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal  1).  Dapat  dikatakan  bahwa  keberhasilan  suatu pembangunan    desa    sangat    tergantung    pada bagaimana    pemimpin    desanya    melaksanakan  tugas dan wewengannya.
Pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  selalu berpatokan  pada  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  diatur oleh  peraturan    yang  ditentukan  dan  pelaksanaan
tugas  pokok  dan  fungsinya  tergantung    pihak pemimpinnya    sendiri    (Risyid    2000:48    dalam Soares    et    al.,    2015).  Pemerintah    desa    merupakan bagian    dari    penyelenggaraan    pemerintah    desa. Menurut  Nurcholis  (2011:138)  dalam  Sumargono (2013) pemerintah memiliki tugas pokok yaitu:
1) Menjalankan  urusan  rumah  tangga,  urusan pemerintah  umum,  membangun  dan  membina masyarakat.
2) Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa merupakan segala sesuatu yang berkaitan  dengan  kekayaan  desa  baik  itu  dalam bentuk  uang  maupun  barang.  Pemerintah  desa  harus mampu  mengelola  keuangan  desa  yang  telah  ada dengan  baik.  Pengelolaaan  keuangan  desa  yang  baik dapat  terwujud  apabila  pemerintah  desa  mau mengikuti  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan  bahwa:  “Pengelolaan  keuangan  desa merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan desa”. Hak otonom  yang diberikan tersebut diharapkan agar desa mampu mengelola
pembelanjaan anggaran dengan semestinya (Nafidah &Anisa, 2017).

## Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan Desa
Dalam menjalankan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya  dalam  mengelola  keuangan  desa, kepala  desa  mempunyai  tugas  untuk  menyampaikan laporan.  Laporan  ini  disampaikan  melalui  camat kepada  Bupati/Walikota  dan  juga  kepada  BPD, kemudian  laporan  ini juga bersifat periodik semesteran  dan  tahunan  (Kirowati,  Qimyatussa’adah, &  Sugiharto,  2015).  Adapun  rincian  laporan  tersebut sebagai berikut:
1) Laporan Sementara Realisasi Pelaksanaan APBDes.
2) Laporan    Pertanggungjawaban    Realisasi Pelaksanaan  APBDes  kepada  Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
3) Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa dilaporakan  kepada  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD).
4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Realisasi  Pelaksanaan  APBDes  yang  terdiri  dari Pendapatan, Balanja, dan Pembiayaan.
Berikut flowchart mengenai mekanisne pelaporan  keuangan  desa  dapat  dilihat  pada Gambar dibawah ini.
Setelah  tahap  pelaporan  dilanjutkan  dengan tahap  pertanggungjawaban.  Tahap  ini  merupakan tahapan  terakhir  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Tahap ini dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran. Sama  halnya  dengan  tahap  sebelumnya,  pemerintah desa memiliki  tugas untuk mempertanggungjawabkan segala  hal  yang  berhubungan  dengan  keuangan  desa yakni dengan menyampaikan hasil Laporan Pertanggungjawaban  kepada  Bupati/Walikota  melalui
camat  di  setiap  akhir  tahun  anggaran,  dan penyampaian tersebut paling lambat satu bulan setelah akhir  tahun  anggaran  yang  sedang  berjalan,  tepatnya pada  bulan  januari  tahun  berikutnya  (Mondale  et  al., 2017).
Adapun flowchart mengenai alur
pertanggungjawaban keuangan desa dapat dilihat pada gambar berikut.

## Sumber: Data Diolah (2019)

## Gambar 2. mekanisne pertanggungjawaban keuangan desa
Ditetapkannya  Undang-Undang  No.60  Tahun 2014  tentang  dana  desa  diharapkan  dapat  merubah keadaan  desa  agar  menjadi  lebih  baik  serta kesejahteraan  masyarakat  dapat  ditingkatkan.  Dana Desa  (DD)  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat (Utomo et al., 2018).
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  Dana  Desa yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  Pendapatan dan  Belanja  Negara.  Dalam  PP  tersebut  telah
disebutkan  bahwa:  “Dana  Desa  dikelola  secara  tertib, taat  pada  ketentuan  peraturan    perundang-undangan, efisien,    ekonomis,    efektif,    transparan,    dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan  masyarakat  setempat”.  Berdasarkan bunyi Peraturan Pemerintah tersebut, maka pemerintah  desa  diharuskan  untuk  memahami  dan menerapkan  tata  cara  pengelolaan  keuangan  desa yang  baik  sebagai  perwujudan  dari  tata  kelola pemerintahan yang baik (good governanace).

## Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa  ada  yang namanya    dana    desa.    Dana    desa  merupakan  salah satu  komponen  dalam  struktur  APBDeas.  Sama
halnya  dengan  pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban dana  desa  pun memiliki peratuan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa. Dalam menjalankan kewajiban, hak,  tugas,  dan  wewenangnya  dalam  mengelola  dana desa,  kepala  desa  memiliki  kewajiban  untuk menyiapkan  laporan  yang  memuat  penggunaan  dana desa  untuk  satu  periode  anggaran  (Setiawan,  2018). Laporan ini bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang  disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  dan  juga disampaikan kepada BPD (Kirowati et al., 2015).
Laporan yang harus disampaikan oleh pemerintah  desa  ini  ialah Laporan Realisasi Penggunaan Dana desa.Laporan Realisasi Penggunaan Dana  Desa  dibagi  menjadi  dua  semester,  semester pertama  dilaporkan  paling  lambat  pada  akhir  bulan Juli  tahun  berkenan,  sedangkan  Laporan  Realisasi Penggunaan  Dana  Desasemester  akhir  dilaporkan paling lambat pada bulan Januari ditahun berikutnya(Kirowati et al., 2015).

## Good Governance
Agar terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang  baik  dalam  pelaporan  dan  pertanggungjawaban keuangan  desa,  pemerintah  desa  memerlukan  suatu pedoman  yang  dapat  membawa  mereka  menuju  ke arah  yang  lebih  baik  dalam  mengelola  keuangan desa.  Dalam  hal  ini  suatu  desa  yang  baik  dapat terwujud dengan diterapkannya prinsip good governanve dalam desa tersebut.
Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa, prinsip good  governance yang  dibutuhkan  hampir sama pada umumnya.  Dalam  pelaporan  dan pertanggungjawaban keuangan desa ada empat prinsip atau  asas  yang  menjadi  pedoman  pemerintah  desa agar terwujudnya tata  kelola pemerintahan  yang baik. Sesuai   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri Nomor      113      Tahun      2014      Tentang  Pengelolaan Keuangan    Desa    menyebutkan    bahwa:    “Keuangan desa    dikelola    berdasarkan  asas-asas  transparansi, akuntabilitas,  partisipasif  serta  dilakukan  dengan tertib dan disiplin anggaran”.
Asas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa merupakan  kunci  utama  agar  terwujudnya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dalam  pengelolaan  keuangan desa. Terciptanya keuangan desa yang baik tergantung pada  bagaimana  cara  pemerintah  desanya  dalam
mengelola  keuangan  desa  (Madea  et  al.,  2017). Adapun  Empat  asas  yang  disebuatkan  dalam Pemendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tersebut  sebagai berikut.
1)  Transparan
Maksud transparan dalam pengelolaan keuangan  desa  adalah  pengelolaan  keuangan  desa tidak  secara  sembungi-sembunyi  atau  dirahasiakan dari  masyarakat,  dan  harus  sesuai  dengan  kaedah- kaedah  hukum  serta  peraturan  yang  ada.Apabila  asas transparansi ini diterapkan,  maka  semua  uang  desa dapat    diketahui    dan    diawasi    oleh    pihak    yang berwenang.
2)    Akuntabel
Akuntabel memiliki arti bahwa semua kegiatan    yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa harus    dapat    dipertanggungjawabkan    kepada pihak-pihak   yang   mempunyai   hak   dan
wewenang  untuk  meminta  keterangan  atas pertanggungjawaban.Dengan  demikian,  pemerintah desa  yang  bertugas  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan penggunaan anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan dengan benar, dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. 3)  Partisipatif
Menerapkan asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa maksudnya dalam setiap kegiatan yang dilakukan  pemerintah  desa  harus  mengikutsertakan atau  melibatkan  masyarakat  desa  baik  itu  secara langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  lembaga perwakilan  masyarakat  desa  yang  dapat  menjadi tempat  penyaluran  aspirasi  masyarakat,  yakni  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  di  provinsi  Aceh lembaga ini disebut dengan sebutan Tuha Peut.
4)  Tertib dan Disiplin Anggaran
Tertib dan disiplin anggaran maksudnya bahwa semua  anggaran  desa  harus  dikelola  secara konsisten, dan  pencatatan  baik  itu  untuk  pengeluaran  ataupun penerimaan  semuanya  harus  dicatat  sesuai  dengan prinsip  akuntansi  keuangan  yang  telah  diterapkan  di desa.Selain itu, agar terwujudnya keuangan desa yang tertib  dan  disiplin  anggaran,  maka  pengelolaan keuangan  desa  harus  taat  hukum,  tepat  waktu,  tepat jumlah, serta harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## ISSN: 1978-1520
3. METODE PENELITIAN
Penelitian    ini    menggunakan    pendekatan kualitatif,    yaitu    data    yang    dikumpulkan  bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari wawancara  dan  dokumentasi  resmi  lainya  (Amalia  et al.,  2017).  Tujuan  studi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  studi  deskriptif, yakni mendeskripsikan sejauh mana penerapan prinsip good governance dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana  desa  pada  desa  yang  ada  di  Keucamatan Peusangan  Kabupaten  Bireuen.  Pada  penelitian  ini prinsip good  governance diambil  dari  asas-asas pengelolaan    keuangan    desa,    yakni    transparansi, akuntabilitas,    partisipasi,    serta  tertib    dan  disiplin anggaran.
Strategi  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  strategi  penelitian  observasi langsung    dan    wawancara.    Strategi    penelitian observasi    diartikan  sebagai    suatu  tindakan  berupa pengamatan,  pencatatan,  analisis  dan  interprestasi tingkah  laku  atau  kegiatan  yang  direncanakan,  dan strategi  wawancara  ialah  suatu  strategi  yang digunakan  dalam  pengumpulan  data  yang  efektif, terutama  selama  tahap  penelitian  eksploratif  (Sekaran &  Bougie,  2017).  Adapun  pihak-pihak  yang  menjadi narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah  pemerintah desa  seperti  (Keuchik,  Sekretaris  Desa,  Kaur Keuangan, Perwakilan BPD (Badan Permusyawaratan Desa)/  Perwakilan  Tuha  Peut),  masyarakat  desa,  dan pihak dari kantor camat Kecamatan Peusangan.

## Objek Dan Lokasi Penelitian
Objek    penelitian    atas    pelaporan    dan pertanggungjawaban   dana  desa   ini   ialah pelaporan dan  pertanggungjawaban  dana  desa  di  tiga  desa yang  berlokasi  di  KecamatanPeusangan  Kabupaten Bireuen,  yaitu  desa  Cot  Keuranji,  Desa  Blang  Asan, dan  Desa  Pante Lhong.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini didapatkan  dari  data  yang dimiliki oleh pemerintahan desa  yang  menjadi  objek  dalam  penelitian  ini,  seperti
data  jumlah  penduduk  Desa,  data  wilayah  Desa,  data laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, dan laporan pertanggungjawaban  dana  desa  yang  ada  di  Desa Cot  Keuranji,  Desa  Blang  Asan,  dan  Desa  Pante Lhong.

## Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data
Pada umumnya ada beberapa teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif.  Dalam penelitian  ini,  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan ialah observasi partisipasi pasif, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data dalam  penelitian  menggunakan  kualitatif  deskriptif. Yang  mana,  analisis  dalam  penelitian  ini  berfokus pada  hasil  pencapaian  dalam  penelitian  yaitu  sejauh mana  penerapan  prinsip good  governance dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban  Dana Desa di Desa Cot Keuranji Berbicara
mengenai penerapan good governance pada  pelaporan  dan  pertanggungjawaban dana  desa  di    Desa  Cot    keuranji,    maka  desa  ini belum    menerapkan  sepenuhnya good  governance tersebut,  dalam  hal  ini  adalah  asas-asas  pengelolaan keuangan  desa  yang  menjadi  acuan  agar  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  dapat  terwujudkan  dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di suatu desa.  Belum  maksimalnya  penerapan  asas-asas tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan- pernyataan  dari  beberapa  pihak  yang  menjadi narasumber,  baik  pihak  di  desa  maupun  di kecamatan.Ketidaktransparanan  menjadi  salah  satu asas  yang  masih  belum  maksimal  diterapkan  oleh pemerintah  desa  desa  Cot  Keuranji.  Yang  mana, berdasarkan jawaban para narasumber bahwa Keuchik Desa  Cot  Keuranji  tidak  terbuka  kepada  masyarakat desanya  mengenai  pengelolaan  dana  desa.  Setiap penggunaan  dana  desa  seperti  pengaspalan  jalan  dan pembelian  lembu  hingga  penjualannya  lagi,  beliau melakukannya tanpa mengadakan musyawarah terlebih  dahulu  dengan  perangkat  desa  lainnya  dan juga  dengan  masyarakat  desanya.  Hal  ini  sesuai dengan pernyataan para narasumber sebagai berikut:
“Kami  selalu  berusaha  untuk  bekerja  sesuai dengan  aturan  yang  ada.   Untuk  berita yang beredar
itu,  keuchik  bisa  dikatakan  tidak  transparan  dengan masyarakat  desa  mengenaipenggunaan    dana    desa, beliau    tidak    mau    terbuka,    seperti    dana    yang digunakan    untuk  membeli  lembu,  maunyakan diberitahukan  kepada  kami  perangkat  desanya  dan juga masyarakat desanya penggunaan untuk pembelian    lembu  tersebut,  walaupun  lembu  tersebut dibeli  dan  dijadikan  penghasilan  tambahan  desa. Seperti uang kas desa, setau saya tidak dipengan oleh bendahara,  tapi  keuchik yang  pegang.Saya  juga  tidak paham  dengan  perilaku  beliau.  Kalau  untuk pelaporan,  setiap  kegiatan  yang  menggunakan  dana desa  kami  selalu  membuat  laporan  sesuai  dengan yang  telah  ditetapkan.  Kalau  untuk  keterlambatan pelaporannya  kemarin  itu,  ya  juga  ada  dikarenakan masalah  keuchiknya  itu,  ada  bentrok  dengan  Tuha Peut  katanya  beliau  tidak  menjelaskan  dengan  baik masalah  penggunaan dana desa  yang  tahap III  tahun anggaran  2018.  Ya  jadi,  tertunda  sebentar.” (Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 19 Juni 2019)
“Ya  asas  tersebut  sudah  diterapkan  dengan baik.Partisipasi,    tanggungjawab,  disiplin  waktu  dan partisipansi.  Ya,  pak  keuchik  memang  tidak  terbuka dengan  kami,  seperti  waktu lalu beliau menghabiskan dana sebanyak  Rp 497.920.000,00 untuk  pengaspalan jalan tahun anggaran 2018 yang dimulai pada tanggal 1  sampai  tanggal  11  Agustus,  beliau  melakukannya tanpa musyawarah dengan kami. makanya masyarakat desa sering protes dengan keuchik yang sekarang.” (Hasil  wawancara  dengan  Tuha  Peut,  pada tanggal  21 Juni 2019)
Selain  pernyataan  yang  telah  dipaparkan  oleh beberapa  pemerintah  desa diatas, ketidaktransparanan yang  dilakukan  oleh  Keuchik  desa  Cot  Keuranji  juga dipaparkan oleh perwakilan masyarakat desa pada saat diwawancarai. Berikut paparan yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat desa mengenai ketidaktransparanan  pemerintah  desa  Cot  Keuranji, mereka menyatakan bahwa:
“Menurut  saya  memang  benar,  Pak  Keuchik tidak  terbuka  dalam  mengelola  dana  desa,  seperti kemarin  itu  Pak  Keuchik  ada  melakukan  pembelian lembu  untuk  desa,  seharusnyakan  beliau  berbicara dulu  dengan  kami  selaku  masyarakat  desanya,  untuk siapa  saja  lembu  tersebut  diberikan  untuk  dipelihara, tetapi  beliau  malah  tidak  memberitahunya,  tahu-tahu lembu  tersebut  sudah  berada  ditangan  si  pulan misalnya. Bukan tidak boleh si pulan  yang  mengurus
lembu  itu,  tetapi  setidaknya  diberitahukan   kepada masyarakat  desanya,    jadi    kalau    diberitahukan tidakakan    terjadi    salah    paham    atau  akan    enak sama  enak.” (Wawancara  yang  dilakukan  dengan masyarakat desa, Pada Tanggal 8 Juli 2019)
Berdasarkan  paparan  yang  telah  disampaikan oleh  perwakilan  masyarakat  desa diatas, dapat dilihat bahwa  Keuchik  desa  Cot  Keuranji  masih  belum menerapkan  asas  transparansi,  Keuchik  tersebut  tidak melakukan  musyawarah  dengan  masyarakat  desa mengenai  pengunaan  dana  desa  seperti  untuk pembelian  hingga  pemjualan  kembali  lembu  tersebut. Walaupun  telah  ditempelnya  papan  pengumunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong  (APBG) di  Desa  Cot  Keuranji  seperti  pada  gambar  3, masyarakat  desa  masih  kurang  puas  dengan  hal  itu. Mereka menginginkan agar Keuchiknya tetap melakukan  musyawarah  dengan  masyarakat  desanya mengenai  pertanggungjawaban  atas  semua  kegiatan yang menggunakan dana desa, agar mereka lebih jelas mengetahui  kemana  saja  dan  untuk  siapa  saja  dana desa tersebut disalurkan.
Sumber: Data Diolah(2019) Gambar 3. Papan Pengumunan APBG Tahun 2018
Selain    asas    transparansi    yang    belum maksimal  penerapnnya,  ada  asas  tertib  dan disiplin anggaran yang  juga masih belum maksimal penerapannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan  yang diberikan oleh pihak Kecamatan pada saat diwawancarai.  Pihak  kecamatan  mengatakan  bahwa ada beberapa desa yang terlambat dalam menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban.    Salah satunya    desa    Cot    Keuranji.    Desa    ini    termasuk desa    yang  terlambat  dalam  penyampaian  laporan pertanggungjawaban,  namun  pihak  kecamatan  tidak mengetahui  dengan  jelas  penyebab  terlambatan tersebut.  Pihak  kecamatan  tersebut  juga  menyebutkan selain  desa  Cot  Keuranji,  Desa  Blang  Asan  pun termasuk  desa  yang    terlambat  dalam    penyampaikan laporan    pertanggungjawaban.    Berikut    penyataan yang    disampaikan  oleh  pihak  kecamatan  saat diwawancarai:
“Kalau  mengenai  tidak  tepat  waktu,  ada beberapa  desa  yang  terlambat  dalam  melaporkan laporan  pertanggungjawaban  keuangan  desanya kepada  kami,  seperti  Desa  Cot  Keuranj  dan  Desa Desa Blang Asan.Seharusnya setiap laporan pertanggungjawaban  sudah  mereka  berikan  kepada kami  sesuai  waktu  yang  telah  ditetapkan.Padalal setiap  desa  sudah  diberikan  TPK  untuk  membantu, Tetapi  masih  ada  juga  desa  yang  melewati  waktu yang  telah  ditentukan  tersebut.  Pelaporan  ke kecamatan  saja  sudah  terlambat,  ya  pelaporan  ke pihak Bupati/Walikota pun akan terlambat.
Seharusnya  pelaporan  laporan  pertanggungjawaban sudah  bisa  dilakukan  sejak  bulan  juli  2018, tetapi  hingga  bulan  September  2018  belum  ada  desa yang  nyampaikannya.Padalah  sejak  bulan  itu  dana desa sudah bisa dicairkan.  Apa mungkin ada kendala atau kesuliatan dalam pembuatan laporan, kami juga kurang  tahu.” (Hasil  wawancara  dengan  Kasi  PMG Kecamatan Peusangan, pada tanggal 11 Juli 2019)
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  maka penyajian  untuk  hasil  penelitian  ini yang  berisikan kesimpulan dari    jawaban    atas    pertanyaan wawancara   yang  diajukan  oleh peneliti kepada para narasumber dapat dilihat pada table 1.
Tabel.1
Kesimpulan Hasil Penelitian Desa Cot Keuranji
No Asas Implementasi Good Governance 1 Asas Transparansi Belum Maksimal 2 Asas Partisipasi Sudah Maksimal 3 Asas Akuntabel Sudah Maksimal 4 Asas Tertib dan Disiplin Anggaran Belum Maksimal Sumber: Data Diolah (2019) Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban  Dana Desa di Desa Blang Asan
Dikaitkannya  dengan  proses  pelaporan  dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Blang   Asan, maka   Desa   Blang   Asan   sudah   mengikuti   asas- asas      tersebut,      namun  penerapannya  masih  belum maksimal. Masih terdapat asas  yang belum  diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat desanya. Hal ini telah dibuktikan  dengan  beberapa  pernyataan  narasumber sebagai berikut:
“Sejauh  ini  sudah  bagus  dan  baik.Hanya partisipasi  masyarakat  yang  kurang  diterapkan,  dan untuk keterlambatan pelaporan LPJ memang iya desa kami telat  melaporkannya.Ada  sedikit  kendala kemaren  itu  pada  pembuatan  laporannya.” (Hasil wawancara  dengan  Keuchik,  pada  tanggal  11  Juni 2019)
“Pada      umunnya      sudah      dijalankan.Hanya saja      kalau      berbicara      mengenai  partisipasi, masyarakat  disini  yang  masih  belum  sesuai  asas  itu, seperti  ukut  hadir  dalam  musyawarah      desa, masyarakat      disini      masih      sangat      kurang partisipasinya.Kemudian mengenai disiplin anggaran, memang  untuk  tahap  III  kemaren  (2018)  kami  agak terlambat melaporkan, ada sedikit kendala pembuatan laporannya.” (Hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Desa, pada tanggal 13 Juni 2019)
“Sampai  saat  ini  sudah  sesuai  prosedur  yang ditetapkan. Kami berusaha agar tata kelola pemerintahan  yang  baik  dapat  terwujudkan  di  desa Blang  Asan  ini  apa  lagi  pada  saat  pelaporan  dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Mengenai  laporan  yang  terlambat  disampaikan  itu, karena  ada  sedikit  kendalam  pada  saat  kami
ISSN: 1978-1520
mempersiapkanlaporan pertanggungjawabannya.” (Hasil  wawancara  dengan  Kaur  Keuangan,  pada tanggal 15 Juni 2019)
Dari    beberapa    hasil    wawancara    yang    telah disebutkan    diatas,    maka    dapat    dilihat  bahwa  untuk asas  partisipasi  masyarakat  desa  belum  diterapkan dengan  semestinya.  Masih  kurangnya  partisipasi masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  pengelolaan  dana desa  pada  Desa  Blang  Asan.  Hal  ini  menyebabkan terkadang masyarakat desa komplain dengan hasil dari program-program  desa  yang  dianggap  tidak  sesuai dengan  keinginan  mereka,  padalah  pemerintah  desa sudah  membuat  musyawarah  desa  dan  mengundang masyarakat  untuk  hadir  agar  mereka  bisa  menanyai terkait  materi  LPJ  hingga  berpendapat.Inilah  yang terkadang  membuat  konflik  antara  masyarakat  dengan pemerintah desa.
Masih kurangnya penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa di  Desa Blang Asan dapat mencerminkan  belum  terwujudknya  tata  kelola pemerintahan yang baik pada desa tersebut.Selanjutnya,  penyajian  untuk  kesimpulan dari  hasil  penelitian    ini    yang  berisikan  jawaban dari        pertanyaan        wawancara        yang        diajukan oleh    peneliti    kepada    para
narasumberdapat dilihat pada table 4.9.
Tabel 4.2
Kesimpulan Hasil Penelitian Desa Blang Asan No Asas Implementasi Good Governance 1  Asas Transparansi Belum Maksimal 2  Asas Partisipasi Belum Maksimal 3  Asas Akuntabel Belum Maksimal 4 Asas Tertib dan Disiplin Anggaran Belum Maksimal Sumber: Data Diolah (2019) Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban  Dana  Desa di Desa Pante Lhong
Penerapan asas pengelolaan keuangan desa pada Desa Pante Lhong, berbeda hal nya dengan penerapan asas  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Desa  Cot Keuranji  dan  Desa  Blang  Asan.Pada  Desa  Pante Lhong  penerapan  asas  tersebut  sudah  dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa
jawaban dari hasil wawancara dengan para narasumber pada  desa  tersebut.  Adapun  jawabannya  sebagai berikut:
“Yang pertama sejauh ini kami selalu berusaha untuk  bekerja  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Kedua kami  selalu  transparan  kepada  masyarakat  mengenai penggunaan  dana  desa,  ketiga  setiap  kegiatan  yang menggunakan dana desa kami selalu membuat laporan sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan.  Yang  pasti akuntabel  lah.” (Hasil  wawancara  dengan  Sekretaris Desa, pada tanggal 14 Juni 2019)
“Alhamdulillah  walaupun  dana  desa  ini  dapat dikatakan  hal  yang  baru  diluncurkan  kedesa-desa tepatnya  tahun  2015,  sejauh  ini  kita  sudah menjalankannya  dengan  mengikuti  aturan  yang  telah ditetapkan.  Apalagi  mengenai  4  asas  tersebut,  kita selalu berusaha agar tidak menyimpang darinya.” (Hasil  wawancara  dengan  Kaur  Keuangan, pada tanggal 17 Juni 2019)
“Dalam  hal  ini,  kami  selalu  berusaha.Pada prinsipnya  kami  selalu  mengikuti  asas  pengelolaan keuangan  desa  yang  transparansi,  jujur,  serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat desa.” (hasil  wawancara  Dengan  Keuchik,  pada tanggal 20 Juni 2019)
“Transparansi, pertanggungjawaban, pertisipasi, semua sudah dijalan oleh perangkat  Desa Pante  Lhong  ini.Seperti  setiap  ada  pengadaan rapat mengenai program desa, selalu
mengikutsertakan
masyarakat
desa.” (Hasil wawancara  dengan  Tuha  Peut,  pada  tanggal  20  Juni 2019)
Dari  beberapa  pernyataan  narasumber  diatas, maka  dapat  dikatakan  bahwa  Desa  pante  Lhong telah  menerapkan  asas-asas  pengelolaan  keuangan desa dengan baik. Desa Pante Lhong telah menjukkan adanya  komitmen  yang  tinggi  untuk  menjalankan tanggungjawab  sesuai  dengan  aturan  yang  sudah ditetapkan. Pada tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban dana desa mereka selalu berusaha agar tidak menyimpang dari asas pengelolaan  keuangan  desa.  Seperti  pada  asas transparansi,  pemerintah  Desa  Pante  Lhong  selalu transparans  kepada  masyarakat  desanya,  mereka membuat papan pengumuman mengenai APBG seperti pada  gambar  4  yang  didalamnya  tercantum  juga mengenai  dana  desa.  Sehingga  masyarakat  desa  bisa dengan  mudah  mengetahui  kemana  saja  aliran  dana
 ISSN: 1978-1520
desa  tersebut.  Kemudian  untuk  asas  partisipasi, keikutsertaan masyarakat desa dalam pertanggungjawaban penggunaan dana desa juga baik, seperti  pada  saat  diadakan  musyawarah  desa, masyarakat Desa Pante Lhong juga ikut berperan.

## Sumber: Data Diolah(2019) Gambar 4. Papan Pengumuman APBG Tahun
2018
Selanjutnya  mengenai  asas  akuntabel,  sesuai dengan pernyataan  yang telah disampaikan  oleh  pihak Kecamatan  (Kasi  PMG)  pada  saat  diwawancarai bahwa  untuk  asas  ini  pemerintah  Desa  Pante  Lhong sudah  menerapkannya  dengan  baik,  mereka  dapat mempertanggungjawabkan  hasil  penggunaan  dana desa  kepada  Kecamatan  dan  Bupati/Walikota.  Yang mana, penyampaian kepada Bupati/Walikota dilakukan melaui camat.
Penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang  sudah  diterapkan  oleh  masyarakat  Desa  Pante Lhong  dapat  mewujudkan  terciptanya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  di  desa  tersebut.  Karena, untuk  membangun  suatu  desa  agar  desa  tersebut menjadi  desa  dengan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik harus dimulai dari  keinginan masyarakat desa itu
sendiri.Berikut    ini    penyajian    mengenai    kesimpulan dari  hasil  penelitian  yang  yang  telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.10.
Tabel 4.3
Kesimpulan Hasil Penelitian Desa Pante Lhong
No Asas Implementasi Good Governance 1  Asas transparansi Sudah Maksimal 2  Asas Partisipasi Sudah Maksimal 3  Asas Akuntabel Sudah Maksimal 4 Asas Tertib dan Disiplin Anggaran Sudah Maksimal Sumber: Data Diolah(2019) 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi hasil wawancara  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  asas-asas pengelolaan  keuangan  desa  agar  terciptanya  tata kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance) dalam  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten belum sepenuhnya  diterapkan  dengan  maksimal,  masih  ada desa-desa yang belum menerapkan asas-asas pengelolaan    keuangan    desa    dengan    semestinya sesuai    dengan    Peraturan    Menteri    Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa,  baik  itu  oleh  pemerintah  desa maupun masyarakat desanya. Hal ini telah digambarkan  oleh  beberapa  desa  yang  ada  di Kecamatan  Peusangan  Kabupaten  Bireuen.Yang mana,  dari  tiga  desa  yang  dijadikan  objek  penelitian dalam penelitian ini, dua desa masih belum maksimal dalam menerapkan asas-asas tersebut, sedangkan satu desa  lainnya  sudah  menerapkan  asas-asas  tersebut dengan semestinya.

## Saran

## Saran Akademis
1) Agar  penelitian  dikatakan  lebih  representatif, bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  agar memperluas  objek  dalam  penelitiannyaa  gar peneliti  memiliki  cakupan  yang  luas  dan mampu  memberi  hasil  penelitian  yang  lebih baik.  Sehingga,  penelitian  tersebut  dapat
 ISSN: 1978-1520
dikatakan lebih representafif.
2) Penelitian  ini  bersifat  studi  eksploratif,  yang mana  dalam  penelitiannya  tidak  memutup kemungkinan  terdapat  persepsi  yang  berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dari narasumber pada objek penelitian ini.

## Saran Praktis
1) Bagi  pemerintah  desa  yang  belum  menerapkan asas-asas  pengelolaan  kauangan  desa  dalam mengelola  keuangan  desa  khususnya  dalam pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana  desa, agar  bisa  mulai  menerapkan  asas-  asas  tersebut. Sehingga  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance) dapat  terbentuk  dalam desanya.
2) Kemudian  juga,  bagi  masyarakat  desa  yang belum menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan  desa,  seperti  partisipasi  masyarakat dalam  musyawarah  desa,  sebaiknya  untuk  mulai ikut  serta  dalam  mengelola  keuangan  desa, dengan  bersama-sama  menjaga  dan  menerapkan asas-asas    tersebut,    maka    tata    kelola pemerintahan      yang    baik    dapat  terciptakan dalam suatu desa

## Daftar P
Amalia,  R.,  &  Nadirsyah.  (2017).  Penerapan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa  (  Studi  Pada  Desa  Di  Kecamatan Tapaktuan  Kabupaten  Aceh  Selatan  ). Jurnal Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi , 2 (3),  121–132.
Anifah, Heriyanto, M., & Muchid. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan  Good  Governance. Jurnal  Ilmu
Administrasi Negara , 14 (4), 395–400.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bireuen.  (2015).
Jumlah Kemukiman, Gampong Menurut
Kecamatan    Dalam    Kabupaten    Bireuen Tahun    2014. Diakses    03      Januari    2019. (https://bireuenkab.bps.go.id/statictable/2015/12 /23/47/jumlah-kemukiman-gampong-  menurut- kecamatan-dalam-kabupaten-bireuen-tahun 2 014.html)
Bakri.      (2018). Dana     Desa     Aceh     Rp     14,8 T. Diakses        22        Desember        2018. (http://aceh.tribunnews.com/2018/11/07/dana-
desa-aceh-rp-148-t). Bakri.    (2018). Semua    Gampong    Belum    Cairkan Dana      Desa. diakses      24      Desembar 2018.(http://aceh.tribunnews.com/2018/09/06/se mua-gampong-belum-cairkan-dana- desa).
Cimahi,      B.      (2015). Pengelolaan      Keuangan
Desa:Sistem      dan      Prosedur      Pelaporan Keuangan Desa. Diakses 17 Maret 2019. (https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artike
l/147-artikel-anggaran-dan-
perbendaharaan/20473-pengelolaan-keuangan- desa-sistem-dan-prosedur-pelaporan-  keuangan- desa).
Cimahi,  B.  (2015). Pengelolaan  Keuangan  Desa  : Sistem  dan  Prosedur  Pertanggungjawaban Keuangan  Desa. Diakses    17  Maret  2019. (https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artike l/147-artikel-anggaran-dan- perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan- desa-sistem-dan-prosedur- pertanggungjawaban-keuangan-desa).
Kirowati,  D.,  Qimyatussa’adah,  &  Sugiharto.  (2015).
Penerapan  Azas  Pengelolaan  Keuangan  Desa (Studi  Kasus:  Desa  Temboro  Kecamatan  Karas Kabupaten  Magetan). Biomass  Chem  Eng ,
49 (23–6).
Madea, Y., Laloma, A., & Londa, V. Y. (2017). Peran Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan Dana Desa  Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan  Talaud. Jurnal  Administrasi  Publik , 3 (046).
Mondale,  T.  F.,  Aliamin,  &  Fahlevi,  H.  (2017). Analisis  Problematika  Pengelolaan  Keuangan Desa  (  Studi  Perbandingan  pada  Desa  Blang Kolak  I  dan  Desa  Blang  Kolak  II  ,  Kabupaten Aceh  Tengah  ). Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam , 3 (2), 196–212.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017).Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas ,
10 (2), 273–288.
https://doi.org/ 10.15408/akt.v10i2.5936
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
.   (2014).   Peraturan   Pemerintah   Nomor 43   Tahun   2014   tentang   Peraturan Pelakasanaan    Undang-Undang  Nomor  60  Tahun
2014.
.  (2014).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
.    (2014).    Peraturan    Menteri    Dalam Negeri    Nomor    113    tahun    2014    tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Sekaran,  U.,  &  Bougie,  R.  (2007). Metode  Penelitian untuk Bisnis (6th ed.). Jakarta: Selemba Empat. Setiawan,      A.      (2018).      Pengelolaan      Alokasi
Dana      Desa      Dalam      Mewujudkan      Good Governance. Among Makarti , 11 (22), 23–36.
Soares,  A.,  Nurpratiwi,  R.,  &  Makmur,  M.  (2015).
Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan  Daerah. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik , 4 (2), 231–236.
https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Utomo,      kabul  setio,  Sudarmo,  &  Suharto,      didik G.  (2018).  Analisis  Good  Governance Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Spirit  Publik ,
3 (1), 50–66.