## PERAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI MASA PANDEMI
Annisa Rahma Dini 1 , Bayu Setiawan 2 , Yusuf Ali 3 , Pujo Widodo 4 ,
Herlina Juni Risma Saragih 5
1245) Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia
3) Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

## Abstrak
Provinsi Riau merupakan wilayah di Indonesia yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya karhutla adalah karena adanya konflik tenurial antara korporasi dan masyarakat adat atau lokal. Konflik tenurial di Provinsi Riau sangat kompleks sehingga dalam penyelesaiannya membutuhkan waktu jangka panjang. Pemerintah Daerah sebagai pembentuk kebijakan memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik tenurial di Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penanganan konflik tenurial di Provinsi Riau dengan menggunakan pendekatan analisis faktor structural root causes of conflict, accelerator, trigger (SAT) dan teori kebutuhan dasar manusia. Untuk menganalisis peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang dipaparkan melalui kumpulan sumber-sumber data primer dan sekunder, yakni melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran pemerintah Provinsi Riau dalam penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan terdapat faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian konflik tersebut.
Kata Kunci : Konflik Tenurial, Karhutla, Masyarakat Adat atau Lokal, Riau.

## Abstract
Riau is one province of Indonesia known for its forest and land fires. One of the causes of these tragic land fires is tenure conflicts between corporations and indigenous or local peoples. Tenure conflicts became the main reason forest and land fire cases in Riau Province are convoluted. Thus, the resolution takes a long term to resolve. The local government, as a policymaker, has played a pivotal role in resolving tenurial conflicts. This research analyzes local governments' role in handling tenure conflicts in
Riau Province using the structural root causes of conflict, accelerator, trigger (SAT) factor analysis approach, and Human Needs Theory. To analyze the role of the Riau Province government in handling tenurial conflict as an effort to resolve forest and land fires during the pandemic, the researcher uses a qualitative approach with a descriptive design presented through data collection from primary and secondary data sources, such as interviews and literature review. This research finds that in handling tenure conflicts, the government of Riau has been facing some challenges in its effort to resolve forest and land fires conflict resolution process.
Keywords : Tenure Conflict, Forest and Land Fires, Indigenous or Local People, Riau.

## PENDAHULUAN
Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan luas areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sepanjang tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020. Berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 19,4 persen pada tahun 2021 (Dihni, 2022) . Dampak dari adanya karhutla yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021 setidaknya telah menyumbangkan emisi karbon mencapai 41,4 juta ton Co2e . Data ini lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya, peningkatan mencapai 2,7 persen (Dihni, 2022).
Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari masalah karhutla, yang mana terdapat 1.286 hektare lahan yang terbakar di wilayah tersebut sepanjang bulan Januari hingga akhir bulan September 2021. Bengkalis merupakan wilayah kebakaran lahan terluas dengan total lahan yang terbakar seluas 382 hektare. Kemudian diikuti dengan wilayah Dumai seluas 169 hektare, Indragiri Hilir seluas 164 hektare, Rokan Hilir
seluas 140 hektare, Siak seluas 106 hektare, Pelalawan seluas 80,75 hektare, Kampar seluas 58 hektare, Rokan Hulu seluas 58 hektare, Indragiri Hulu seluas 54 hektare, Meranti seluas 53 hektare, dan Kota Pekanbaru seluas 17 hektare. Sementara wilayah yang tidak terdapat kasus karhutla adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian terdapat lahan yang diduga sengaja dibakar seluas 260 hektare (Siregar, 2021).
Adapun salah satu faktor yang mendorong terjadinya karhutla disebabkan oleh konflik tenurial antara korporasi dan masyarakat (Baqiroh, 201 . Konflik tenurial merupakan bentuk perselisihan dikarenakan tumpang tindih klaim di atas kawasan hutan dan non kawasan hutan, mengena penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan (Larson, 2013) . Dalam hal ini, masyarakat merasa memiliki lahan konsesi dari sebuah korporasi yang telah mereka kelola secara turun temurun. Hal ini dikuatkan dengan Inda Fatinaware selaku Direktur Eksekutif Sawit Watch yang menyatakan bahwa adanya karhutla di Riau tidak hanya disebabkan oleh pihak korporasi, melihat dari beberapa konsesi yang terindikasi terdapat titik panas api tidak sepenuhnya beroperasi, dan sebagian dari lahan mereka juga berkonflik dengan masyarakat, sehingga konflik tenurial menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan (Baqiroh, 2019).
Presiden Joko Widodo telah memberikan sejumlah arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakornas Karhutla) Tahun 2021. Terdapat 6 arahan presiden terkait upaya pengendalian karhutla. Pertama, Presiden meminta upaya pencegahan menjadi prioritas yang diutamakan. Kedua, infrastruktur terkait pemantauan dan pengawasan harus sampai ke tingkat paling bawah. Ketiga, berbagai pihak harus mencari solusi yang permanen dalam mencegah dan menangani
kebakaran hutan dan lahan ini ditahun-tahun yang akan datang. Karena menurut Presiden jokowi, 99 persen kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kelalaian. Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Kelima, tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan (Sekretariat Presiden, 2021) . Selain itu, menurut Pandu Riono yang merupakan pakar epidemiologi Universitas Indonesia menyatakan bahwa adanya karhutla di masa pandemi COVID-19 dapat menyebabkan beban ganda bagi masyarakat (Putra, 2020).
Meskipun wilayah-wilayah dengan klaim hukum adat telah diakui dalam undang-undang, namun pada kenyataannya sering kali terdapat tumpang tindih klaim antara masyarakat adat atau lokal dengan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) ataupun Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada akhirnya, ketidakjelasan aturan tersebut melahirkan konflik tenurial dan menghambat efektivitas tata kelola hutan dan lahan di Provinsi Riau. Di mana dalam prosesnya, pemetaan terhadap pemberian izin kawasan hutan dan lahan menggunakan sistem top down , yaitu tanpa melibatkan masyarakat adat atau lokal yang telah ada terlebih dahulu di wilayah tersebut.
Oleh karena itu berdasarkan data dan fakta yang telah dijelaskan di atas, maka penanganan kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan dengan serius. Para pemegang kepentingan harus lebih dulu menyelesaikan konflik tenurial yang terjadi antara pemilik konsesi dan masyarakat. Tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang izin lahan maupun kawasan hutan yang menjadi sengketa para pihak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran pemerintah provinsi
Riau dalam menangani konflik tenurial sebagai upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi.
Peran merupakan kumpulan harapan-harapan yang ada pada ciri-ciri perilaku tertentu. Peran dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Di dalam peran terdapat berbagai tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap pengemban peran. Sementara itu, pendapat Bruce J Cohen (1992) dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar peran diartikan sebagai sebuah perilaku, di mana orang lain memiliki harapan atasnya, yang datangnya dari seseorang yang memiliki status tertentu (Mutiawanthi, 2017).
Kemudian, Linton (1936) melihat peran dengan menggunakan pendekatan struktural dalam rangka menjelaskan karakteristik perilaku seseorang yang menduduki posisi sosial tertentu dalam sebuah sistem sosial yang mapan. Secara konsep teori peran atau role theory kemudian dianggap sebagai berbagai ekspektasi normatif yang menjadi landasan dan pegangan guna terciptanya perilaku-perilaku tersebut. Sejalan dengan pemikiran (Moreno, 1934) menganggap peran berangkat dari adanya keterhubungan antara harapan dan perilaku, berbagai sosial yang menciptakan harapan tersebut, serta berbagai cara yang mana seseorang memiliki persepsi atas harapan orang lain dan memahami pengaruhnya terhadap perilaku (Prayudi et al., 2019).
Sejalan dengan itu, menurut Agustina (2009) secara sederhana teori peran berusaha menjelaskan konsep tentang peran yang asumsi awalnya menekankan bahwa setiap orang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau secara integral merupakan bagian yang memiliki posisi-posisi sosial tertentu yang memiliki dan memegang ekspektasi atau harapan atas berbagai
perilaku mereka sendiri dan juga perilaku-perilaku orang lain yang ada disekitarnya. Harapan kemudian dimaknai sebagai keyakinan- keyakinan seseorang terkait perilaku pribadinya sekaligus berbagai keyakinan seseorang yang disematkan kepada orang lain. Selanjutnya, peran juga diartikan sebagai cerminan seseorang yang memiliki posisi tertentu dalam suatu sistem sosial yang mencakup juga hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab turut serta padanya (Prayudi et al., 2019).
Kebutuhan dasar atau motivasi dasar manusia merupakan dorongan atau kekuatan yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok. Dorongan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam atau intrinsic manifestation yang bersifat non- negotiable seperti nilai, kebutuhan, kepercayaan, dan kepentingan dan faktor dari luar atau extrinsic manifestation yang bersifat negotiable seperti posisi, data, dan kepentingan (Polkinghorn, 2000).
Menurut Abraham Maslow dalam Human Needs Theory atau Teori Kebutuhan Dasar Manusia, perilaku manusia didorong oleh lima hal, yaitu psychological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, dan self-actualization needs (Maslow, 1943) . Psychological needs merupakan dorongan paling dasar, seperti makan, minum, dan tidur. Setelah kebutuhan psikologi sudah terpenuhi, maka muncul safety needs yang merupakan kebutuhan akan rasa aman. Lalu akan muncul keinginan ke-tiga, yakni love and belonging needs yang berarti keinginan memiliki sesuatu. Kemudian muncul lagi kebutuhan yang lebih tinggi, yakni esteem needs yang dimulai oleh harga diri dan didorong oleh ego. Setelah ke-empat kebutuhan sudah terpenuhi, kemudian akan muncul self-actualization needs yang merupakan posisi tertinggi pada piramida Maslow.

## Bagan 1. Hierarki Kebutuhan Maslow
Berbeda dengan Maslow, menurut Manfred Max-Neef basic needs merupakan posisi yang tertinggi dalam piramidanya. Sedangkan Rosenberg juga melihat terdapat dorongan spiritual, dan merayakan kedukaan. Jadi, ada aspek spiritual yang dapat menjadi basic needs, tidak hanya freedom dan identity. Mengenai kaitannya dengan konflik, Human Needs Theory tersebut kemudian dikembangkan lebih luas oleh Burton. Burton melihat bahwa semua konflik berasal dari unsatisfied human needs, yakni ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Menurut Burton, dalam konflik individu atau kelompok merepresentasikan kepentingan mereka, bukan kebutuhan mereka. Pada fenomena gunung es, Burton menjelaskan bahwa yang terlihat di permukaan hanya posisi, sementara kepentingan atau interest suatu individu atau kelompok tidak terlihat atau tersembunyi. Setidaknya sembilan faktor dorongan dasar pada suatu individu atau kelompok ingin berkuasa (Burton, 1990) . Needs-Fears Mapping merupakan instrumen penting yang dapat digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai kebutuhan aktor (Pindavanija &
Malik, 2021) . Di mana terdapat interest atau needs yang selalu dikaitkan dengan fears atau ketakutan dibalik interest atau needs.

## METODE PENELITIAN
Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Adapun pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan literatur review. Dari data primer, peneliti melakukan wawancara secara online dari beberapa ahli, yakni dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Greenpeace Riau, dan Direktur Impartial Mediator Network (IMN) dan Ketua Pusat Hukum & Resolusi Konflik (PURAKA) . Dalam mendukung penelitian ini, peneliti juga menggunakkan data sekunder atau literatur review , yakni penelitian terdahulu yang diperoleh dari artikel-artikel ilmiah, maupun data-data yang berasal dari website yang sesuai dengan dengan topik penelitian yang diteliti.

## PEMBAHASAN

## Konflik Tenurial dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau
Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau beberapa tahun kebelakang masih terjadi. Berdasarkan paparan Dwiyana dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau pada Webinar Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Prodi Damai dan Resolusi Konflik (DRK) 2022, disampaikan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2021 karhutla di Riau fluktuatif. Adapun luas lahan yang terbakar di 2018 mencapai 37.236,27 ha atau mengalami kenaikan sebesar 30.370,18 ha dari tahun 2017. Kemudian di
tahun 2019 juga masih mengalami kenaikan Luas 90.550,00 ha atau mengalami kenaikan luas sebesar 53.313,73 ha dari tahun 2018. Di masa pandemi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 ini karhutla di Provinsi Riau mengalami penurunan sekitar 81.580 ha. Penurunan ini disebebkan musim kemarau dan penghujan yang berdekatan, sehingga dapat menurunkan potensi terjadinya kebakaran (Dwiyana, 2022) . Adapun pemetaan daerah rawan karhutla di Provinsi Riau sebagai berikut:

## Tabel 1. Daerah Rawan Karhutla di Provinsi Riau
No. Kabupaten / Kota Kecamatan Desa
1.
Rohul 5 12
2. Rohil
13 40
3.
Dumai 6 17
4. Bengkalis
11 53
5.
Meranti 6 27
6. Siak 9 33
7. Pekanbaru
3 17
8. Kampar 11
30
9. Pelalawan 9
32
10. Inhu 8 24 11. Inhil 12 52 12. Kuansing 6 9
Total 99 346
Dari data karhutla dan masih banyaknya daerah yang berpotensi terjadi karhutla tersebut Dwiyana menegaskan bahwa selain adanya faktor pemicu, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar, juga ada faktor pemacu yang disebabkan oleh ulah manusia. Ulah manusia ini yang sebetulnya menjadi penyebab utama 99 persen karhutla di Provinsi Riau, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Dwiyana, 2022). Dalam paparannya,
Dwiyana menunjukkan pola konflik yang menyebabkan kebakaran sebagai berikut:

## Bagan 2. Pola Konflik Penyebab Kebakaran
Kebutuhan lahan, konflik, dan kegiatan lain menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau. Jika melihat konflik sebagai salah satu penyebab karhutla, provinsi Riau adalah wilayah yang memang masih banyak terjadi konflik tenurial. Sementara itu, menurut Greenpeace konflik tenurial disebabkan karena banyak pihak yang berkepentingan, baik vertikal maupun horizontal. Di mana terjadi perselisihan atau pertentangan terkait penguasaan, pemanfaatan sumberdaya alam atau kawasan hutan. Tipologi konfliknya dapat terjadi antara masyarakat-pemerintah, masyarakat-masyarakat, maupun perusahan yang diberikan izin pengelolaan kawasan hutan (Maharuddi et al., 2022).
Berdasarkan paparan Ahmad Zazali, selaku Direktur Impartial Mediator Network (IMN) dan Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA) pada Webinar Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Prodi Damai dan Resolusi Konflik (DRK) 2022 dijelaskan bahwa konflik tenurial merupakan pertentangan atau perselisihan klaim
antara berbagai pemangku kepentingan baik yang terjadi di kawasan hutan maupun non kawasan hutan dalam hal penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan. Adapun pertentangan klaim tersebut yakni seperti antara masyarakat adat atau lokal yang mengklaim bahwa daerah tersebut merupakan wilayahnya dengan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang mengklaim atas dasar kepemilikan HGU dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kemudian juga memungkinkan bahwa mereka memiliki izin usaha pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahkan ada berbagai perusahaan kehutanan di Riau yang mendapatkan izin dari Menteri, atau bahkan taman nasional (Zazali, 2022) . Menurut Greenpeace seharusnya konflik ini dapat diselesaikan di awal, pada saat pengajuan izin amdal. Akan tetapi banyak proses yang tidak dijalani. Meskipun terdapat penolakan amdal dari masyarakat, konsesi seringkali tetap berjalan (Maharuddi et al., 2022).
Sejalan dengan penyampaian Ahmad Zazali, Kepala Bidang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau yakni Umar Fathoni juga menyampaikan bahwa permasalahan tanah di Riau salah satunya tentang tuntutan masyarakat adat tentang lahan HGU. Belum ada penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah maupun DPRD selaku penanggung jawab wilayah dan perlindungan terhadap rakyatnya, karena masyarakat adat tidak mengetahui secara pasti wilayah adatnya. Masyarakat adat mengklaim hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adatnya berada dilahan yang mempunyai hak atas tanah (Fathoni, 2022) . Sedangkan berdasarkan keterangan Direskrim Polda Riau, konflik
yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat tidak lagi murni. Ada oknum individu atau masyarakat yang memanfaatkan demi kepentingan mereka. Mereka bersembunyi di belakang masyarakat adat dan tanah ulayat. Solusinya pemerintah dapat melakukan mapping ulang lahan dan kawasan hutan, guna validasi apakah benar terkait tanah adat.
Jika dilihat ke belakang, adanya konflik tenurial adalah karena dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 jelas mengakui bahwa sumber hukum agraria adalah hukum adat. Jadi, wilayah- wilayah dengan klaim hukum adat memang diakui meskipun kemudian pada kenyataanya dinyatakan bahwa masih ada bentuk pengakuan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah atau Peraturan Daerah (Perda). Namun, bentuk upaya identifikasi terhadap keberadaan wilayah masyarakat hukum adat berjalan lambat sehingga banyak wilayah-wilayah yang belum ada pengakuan namun masyarakat atau komunitas tersebut merasa bahwa itu adalah wilayah adat. Sehingga ketika ada terbit izin HGU atau HTI terjadi pertentangan. Ahmad Zazali juga menyatakan bahwa proses mediasi konflik tenurial sangat kompleks sehingga tidak selesai hanya dalam satu atau dua kali pertemuan dan memakan waktu yang cukup panjang (Zazali, 2022).
Dalam penanganan konflik tenurial dan konflik sosial yang bersumber dari tata batas, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dapat digunakan sebagai acuan kebijakan. Akan tetapi dalam penanganan konflik tidak dapat hanya mengacu pada satu peraturan saja, di mana Sektoral juga memiliki aturan masing-masing. Adapun kebijakan resolusi konflik oleh sektoral yakni sebagai berikut:

## Bagan 3. Kebijakan Resolusi Konflik Sektoral
Hambatan dalam penyelesaian konflik terkadang disebabkan oleh adanya benturan ego sektoral tersebut, karena dalam ketentuan mengenai penyelesaian konflik tenurial tidak hanya mengacu pada satu kebijakan resolusi konflik.
Rezim perizinan atau hak kawasan hutan dan non kawasan hutan dipegang oleh Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di mana 63% wilayah kawasan hutan Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan KLHK, sementara 37% wilayah non kawasan hutan merupakan kewenangan ATR/BPN. Kemudian dari kawasan hutan dan non kawasan hutan tersebut harus dilihat kembali fungsinya karena masing-masing memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Adapun pada kawasan hutan terdapat hutan konservasi dan hutan lindung, sedangkan pada kawasan non hutan terdapat hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang
dapat dikonversi. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) hanya terdapat pada 37% wilayah non kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL), sementara pada 67% kawasan hutan tidak dapat menerbitkan Sertifikat HGU karena bertentangan dengan hukum.

## Gambar 1. Peta Indikatif Potensi Konflik Tenurial Kawasan Hutan 2019-2020
Pemerintah melalui KLHK telah memetakan bahwa dalam Peta Indikatif Potensi Konflik Tenurial Kawasan Hutan 2019-2020 sebaran potensi konflik tertinggi terdapat di Sumatera, yakni mencapai 6,5 juta hektar. Hal tersebut disebabkan oleh tumpah tindih klaim. Selain itu, Kantor Staf Presiden (KSP) juga merilis terkait kasus konflik tenurial kawasan hutan prioritas. Di mana terdapat 2 dari 78 lokasi konflik yang tersebar di 14 provinsi yang saat ini ditangani oleh KSP berasal dari Provinsi Riau.
Berdasarkan Pusat Hukum dan Resolusi Konflik (PURAKA), efektifitas penyelesaian terkait konflik tenurial di Riau sebanyak 29 kasus atau 60% kasus berhasil dilakukan melalui mekanisme mediasi dan fasilitasi. Sebagai salah satu dari empat provinsi yang dominan terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), umumnya
terdapat korelasi yang kuat dengan daerah konflik tenurial dengan Karhutla di Riau. Di mana daerah tersebut tidak terkelola dengan baik karena konflik berkepanjangan, atau bahkan karena ada unsur sengaja membakar lahan pihak lawan karena rasa hati. Daerah yang pengelolaannya intensif pasti dijaga, namun daerah- daerah dengan status quo karena konflik penguasaan dan konflik pemanfaatan memiliki potensi kebakaran yang sangat tinggi, salah satunya adalah seperti daerah Teso Nilo. Maka, ada korelasi yang kuat antara munculnya titik api dengan objek konflik tenurial.
Dalam analisis faktor SAT meliputi tiga aspek, yakni structural root causes of conflict sebagai rumput kering atau akar konflik, accelerator sebagai angin atau pemercepat konflik, dan trigger sebagai api atau pemicu konflik. Melalui analisis faktor SAT proses identifikasi masalah dalam konflik akan terbantu. Sehingga penyelesaian konflik dilakukan dengan mekanisme yang tepat dengan meminimalisir accelerator dan trigger . Analisis faktor SAT konflik tenurial di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
Bagan 4. Analisis Faktor SAT Penyebab Konflik Tenurial di Provinsi Riau
Adapun yang menjadi akar konflik tenurial di Provinsi Riau meliputi beberapa aspek yang sangat kompleks, yakni perebutan kawasan hutan, lahan, dan sumber daya antara pihak-pihak yang berkonflik, hilangnya tanah masyarakat lokal atau adat yang dimanfaatkan untuk lahan konsesi oleh perusahaan, serta ketidakadilan oleh pemerintah di mana tidak dilibatkannya masyarakat lokal atau adat dalam proses pengaturan legalitas hutan dan lahan.
Selain itu, yang menjadi faktor pemercepat konflik tenurial di Provinsi Riau adalah adanya oknum yang memanfaatkan kepentingan individu atau kelompok dibalik masyarakat adat atau ulayat, serta berdasarkan wawancara dengan Ahmad Zazali selaku Ketua IMN dan Ketua PURAKA bahwa terdapat unsur sengaja membakar lahan pihak lawan karena rasa hati. Sedangkan yang menjadi faktor pemicu konflik tenurial di Provinsi Riau adalah kegagalan implementasi peraturan, di mana berdasarkan wawancara dengan Tim Forest Greenpeace, kegagalan tersebut dikarenakan pemetaan ruang kawasan hutan yang tidak mendekatkan pendekatan bottom up melainkan menggunakan pendekatan top down . Dalam pemaparannya, Kepala Bidang BPN Provinsi Riau yakni Bapak Ir. Umar Fathoni M.Si juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah Provinsi Riau sendiri belum memiliki peraturan dan ketetapan tentang pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat adat. Ketidakjelasan dan ketidakadilan aturan tersebut kemudian yang menjadi pemicu atau trigger konflik tenurial di Provinsi Riau.
Jika dianalisis lebih lanjut melalui Human Needs Theory , berdasarkan Maslow dan Burton, konflik tenurial di Provinsi Riau tersebut disebabkan karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi atau unsatisfied human needs yakni physiological needs
atau basic needs pada masyarakat adat atau lokal, seperti kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan, misalnya berkebun, berternak, dan lain-lain. Sehingga ketika physiological needs atau basic needs tersebut terhambat, maka hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik tenurial dan munculnya power dan coercion di Provinsi Riau. Untuk memperdalam analisis terkait kebutuhan para aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di Provinsi Riau, peneliti menggunakan instrumen Need-Fears Mapping sebagai berikut:

## Tabel 2. Need-Fears Mapping Konflik Tenurial di Provinsi Riau
KELOMPO K ISU INTEREST / NEEDS FEARS MEANS OPTION Masyarakat Lokal atau Adat Ketidakpastian tata batas hutan. Hak / akses atas tanah dan pengelolaan sda. Kehilangan sumber daya alam. Demo, lobby. Mendorong dialog antara perusahaan swasta dengan masyarakat lokal atau adat Perusahaan Swasta Pengusahaan kawasan hutan. Penguasaan atas tanah. Usaha terhambat/ kerugian. Mendapatka n izin legalitas dari pemerintah. Membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal atau adat. Pemerintah Konflik tenurial. Penyelesaian konflik, mendapatkan pendapatan daerah. Hilangnya pendapatan negara, demonstras i dari masyarakat adat. Menegakkan UU. Melakukan pengawasan terkait pengelolaan lahan antara masyarakat adat / lokal dan perusahaan.

## Peran Pemerintah dalam Penanganan Konflik Tenurial sebagai Upaya Penyelesaian Kebakaran Hutan dan Lahan di Masa Pandemi
1. Peran Badan Pertanahan Negara Provinsi Riau dalam penanganan Konflik Tenurial
Menurut pemaparan Kepala BPN Provinsi Riau, Kondisi di Riau, Sampai dengan saat ini belum ada ketetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat adat oleh pemerintah daerah maupun dprd selaku penanggungjawab wilayah dan perlindungan terhadap masyarakat yang di sk kan. Masyarakat adat tidak mengetahui secara pasti wilayah adatnya. Hubungan hukum, keterkaitan & ketergantungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya tidak ada. Dan Masyarakat adat mengklaim hak ulayat kesatuan Masyarakat Hukum Adatnya berada dilahan yang mempunyai hak atas tanah (Sertifikat). Beberapa contoh konflik masyarakat yang menuntut HGU yakni:
- Di PT INNECDA tuntutan masyarakat Talang Suka Maju Tuntutan terhadap Perpanjangan HGU 01 PT. Innecda karena masyarakat menegaskan bahwa termasuk dalam Desa Talang Suka Maju, namun didalam peta perpanjangan HGU 01 tidak termasuk di dalam Desa Talang Suka Maju.
- Di PT Ekadura, Klaim Suku Maharajo yakni tuntutan terhadap perpanjangan HGU PT Ekadura Indonesia seluas + 800 (400) Ha.
- PT Serikat Putra. Yakni Klaim Suku Penghulu Setio. Klaim Terhadap HGU PT. Serikat Putra + 6.767,65 Ha.
- PT PTP Nusantara V, Yakni tuntutan lembaga Adat Kenegerian Kasikan (LAK KASIKAN) Tuntutan terhadap HGU PT. PTP Nusantara V yang Mengklaim Tanah Garapan masyarakat dan pelepasan Hutan Ulayat Kenegarian Kasikan Beberapa langkah yang dilakukan BPN dalam
penanganan Konflik tanah yang melibatkan masyarakat yakni
BPN mengembalikan masalah ini ke pemerintah daerah. Setelah diakui oleh Pemerintah Daerah, BPN melakukan pengukuran dan pemetaan tanah. Setelah dipetakan dimasukkan ke daftar tanah. Prov riau belum ada dilakukan seperti itu dari sisi Hak Ulayat nya karena memang mereka tidak tahu batas nya. Selanjutnya Terhadap masyarakat hukum adat diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatur hak untuk masyarakat hukum adat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perpanjangan HGU yang diajukan oleh perusahaan, agar perusahaan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengakomodir tuntutan masyarakat adat tersebut.
Masyarakat hukum adat diakui oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sehingga BPN berharap agar masyarakat dapat melaporkan permasalahan terkait Hak Ulayat untuk selanjutnya diproses.
2. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Karhutla
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) provinsi Riau dalam hal ini telah berperan dan mengupayakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau. Terdapat beberapa cara dan program yang juga telah berjalan masih terus diupayakan. Hal ini mengacu pada arah kebijakan dan strategi berdasarkan enam arahan presiden tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 2021. Kemudian, dalam pelaksanaannya Dinas LHK berpedoman dari beberapa aturan hukum yaitu, Perda No 1
Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Pergub No 9 Tahun 2020 Tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, dan Keputusan Gubernur No 286/III/2021 Tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2021. Dari arahan presiden dan landasan hukum Dinas LHK menurunkannya menjadi
Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Riau 2022 – 2051, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Riau Tahun 2021 – 2050. Adapun secara teknis aturan tersebut dirumuskan dalam 12 kebijakan strategis pengendalian karhutla Provinsi Riau.
- Komitmen Bersama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, beserta Satgas Karhutla Provinsi Riau (TNI, Polri, BRGM, BMKG, Manggala Agni dan stakeholder lainnya).
- Pemetaan Kembali Daerah Rawan Bencana.
- Sistem Informasi/Aplikasi Peringatan Dini titik Hotspot
(Dashboard Lancang Kuning/Polri, Sipalaga dan
TMA/BRGM, BMKG, Sipongi/KLHK, LAPAN, dan lainnya).
- Inventarisasi kembali Izin Perusahaan Perkebunan & Pengusahaan Hutan yang Beroperasi di Provinsi Riau.
- Inventarisasi penggunaan lahan, pemberdayaan, pembinaan Masyarakat melalui penyediaan alat pertanian untuk mendukung PLTB berpotensi rawan karhutla.
- Patroli bersama Satgas Karhutla Provinsi Riau dengan melibatkan pemegang konsesi dan masyarakat di tingkat tapak.
- Pembasahan gambut melalui pembuatan Embung, Sekat Kanal, Sumur Bor dan Pembentukan Desa Makmur Peduli Gambut, Desa Makmur Peduli Api, dan Desa Bebas Api)
- Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla.
- Pelaksanaan Pergub No 9 Tahun 2020 Tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau.
- Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan.
- Mempersiapkan Posko Relawan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta.
- Brigade Karhutla pada 13 unit KPH pada DLHK Riau dengan kelengkapan sarana dan prasarana Karhutla.
3. Mitigasi Karhutla Pada Masa Pandemi Covid -19
Adapun terdapat upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah karhutla antara lain, sebagai berikut:
a. Upaya Pencegahan Karhutla di Masa Covid-19
1. Monitoring hotspot dan deteksi dini antara lain melalui website www.sipongi.menlhk.go.id BMKG, SIPELAGA dashboard lancang kuning Polda Riau.
2. Meningkatkan partisipasi aktif para-pihak dalam pencegahan karhutla
(Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur dan lainnya).
3. Patroli mandiri dan patroli terpadu melibatkan seluruh stakeholder dengan tetap menjalankan Protokol Covid-19 serta mensosialisasikan pencegahan Covid-19.
4. Kampanye dan publikasi kerja lapangan upaya dalkarhutla dan penyuluhan COVID-19 di media online dan media sosial.
5. Penyediaan pondok kerja bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau Daops Manggala Agni.
6. Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan Isu kabut asap lintas batas ( Transboundary Haze Pollution) .
7. Pemantauan aktivitas pelaku usaha di bidang
kehutanan melalui pelaporan online di http://sipongi.menlhk.go.id. 8. Pembinaan MPA dan peningkatan peran MPA. 9. Komunikasi intensif dengan Satgas Karhutla Daerah dan Kadaops MA.
10. Menggandeng organisasi agama dan Perguruan
Tinggi membantu kampanye pencegahan karhutla dalam acara keagamaan dan sosial masyarakat. b. Pemanfaatan Data Sistem Informasi/Aplikasi Peringatan Dini Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang bersinergi dengan lembaga lain, yaitu SiPongi, Dashboard Lancang Kuning-Polri,
Sipalaga BRGM, dan Aplikasi BMKG
c. Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla
Dengan membentuk Brigade Pengendalian Karhutla yang memiliki tugas diantaranya patroli rawan karhutla, sosialisasi/kampanye, pemadaman/ pembasahan.
Dari berbagai rencana dan program-program strategis yang ada menurut Dwiyana salah satu yang akan diprioritaskan kedepannya adalah program-program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaannya akan
bersinergi dengan beberapa perusahaan guna memberikan pemahaman dan andil masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi karhutla. Beberapa program yang telah berjalan diantaranya Program Kampung Iklim, Desa Makmur Peduli Api, Desa Bebas Api, dan Desa Makmur Peduli Gambut. Selanjutnya program akan memfokuskan pada edukasi masyarakat terkait bahaya pembukaan lahan dengan membakar, penerapan Agroforestry , peningkatan ekonomi dengan pengelolaan UMKM, dan memperbaiki tata kelola lahan, menjalin hubungan harmonis antara pemilik konsesi dan masyarakat adat guna mencegah konflik tenurial.
Adapun dalam hal kewenangannya pemerintah daerah memiliki kendala terkait regulasi yang masing-masing kementerian atau lembaga memiliki aturan yang berbeda-beda dalam penyelesaian konflik tenurial. Ditambah kewenangan perizinan pengelolaan lahan dan kawasan hutan masih dipegang oleh pemerintah pusat, sehingga menghambat proses penyelesaian konflik.

## KESIMPULAN
Fenomena kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau di masa Pandemi mengalami penurunan. Dengan potensi terbesar berada di wilayah Bengkalis, sebanyak 11 kecamatan dan 53 desa. Selain karena adanya faktor pemicu, yaitu oksigen, panas, dan bahan bakar, kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena ada faktor pemacu yang disebabkan oleh ulah manusia, sebesar 99 persen. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kebutuhan lahan, konflik tenurial, dan kegiatan lain menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau.
Konflik tenurial di Provinsi Riau masih banyak terjadi. Konflik tenurial disebabkan karena banyak pihak yang berkepentingan, baik vertikal maupun horizontal. Dimana terjadi perselisihan atau pertentangan terkait penguasaan, pemanfaatan sumber daya alam atau kawasan hutan. Tipologi konflik dan aktor yang terlibat dapat terjadi antara masyarakat-pemerintah, masyarakat-masyarakat, maupun antara masyarakat dengan perusahan yang diberikan izin pengelolaan kawasan hutan.
Berbagai program strategis dilakukan pemerintah Provinsi Riau dalam mengupayakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, diantaranya Program Kampung Iklim, Desa Makmur Peduli Api, Desa Bebas Api, dan Desa Makmur Peduli Gambut. Program-program tersebut merupakan wujud sinergitas antara pihak perusahaan dan pemerintah Provinsi Riau. Dari program tersebut yang akan menjadi fokus utama kedepannya adalah pemberdayaan masyarakat dimana dapat memberikan pemahaman serta andil masyarakat untuk mencegah sekaligus menanggulangi karhutla

## diantaranya edukasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan
Penerapan Agroforestry .
Terdapat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tenurial. Hal ini disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga lain, sehingga menghambat proses penyelesaian konflik tenurial masing-masing pihak yang berkonflik.
Mengacu pada berbagai peran pemerintah Provinsi Riau penanganan konflik tenurial sebagai upaya penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di masa pandemi, peneliti memiliki beberapa rekomendasi dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:
1. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menjalin hubungan dan memfasilitasi para pihak yang berkonflik, sehingga kecenderungan adanya gap yang terjadi maupun sentimen dan ketidakpercayaan akan berkurang, karena masyarakat yang dilibatkan dan terus diedukasi.
2. Pemerintah harus melakukan pemetaan ulang terkait perizinan lahan konsesi di kawasan hutan sehingga tidak terjadi benturan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan.
3. Melakukan pendekatan bottom up dan kultural dengan melibatkan tokoh-tokoh adat maupun tokoh yang memiliki pengaruh kuat pada masyarakat tersebut. hal ini dilakukan agar proses penyelesaian konflik tenurial dapat lebih diterima secara damai dan non-kekerasan.
4. Memperluas kewenangan pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik tenurial. Hal ini dapat dilakukan
bersama pemerintah pusat dan lembaga lain dengan cara meninjau dan merumuskan kembali aturan-aturan yang masih terdapat tumpang tindih sekaligus membatasi kewenangan dalam upaya penanganan konflik tenurial, sehingga secara efisien konflik dapat terselesaikan di tingkat daerah provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, L. (2009). Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor. Jurnal Akuntansi , 1 (1), 40–69.
Baqiroh, N. F. (2019, July 3). Konflik Tenurial Dinilai Bisa Picu Kebakaran Hutan dan Lahan . https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/99/1119453/ko nflik-tenurial-dinilai-bisa-picu-kebakaran-hutan-dan-lahan
Burton, J. W. (1990). Conflict: Human Needs Theory . St. Martin‘s Press.
Cohen, B. J. (1992). Sosiologi Suatu Pengantar . PT Rineka Cita.
Dihni, V. A. (2022, January 11). Luas Kebakaran Hutan dan Lahan RI Bertambah 19% pada 2021 . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/11/lua s-kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-bertambah-19-pada-2021
Dwiyana. (2022, February 8). Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Mendukung Keamanan Nasional .
Fathoni, U. (2022, February 9). Webinar Kuliah Kerja Dalam Negeri Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
Larson, A. M. (2013). Hak Tenurial dan Akses ke Hutan Manual Pelatihan untuk Penelitian. CIFOR .
Linton, R. (1936). The study of man : an introduction . D. Appleton- Century Comp.
Maharuddi, R., Proklamasi, S. A., Fitra, S., Afriandi, A., & Damanik, I. (2022, February 8). Upaya Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan di Lirik, Indragiri Hulu, Riau .
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review , 50 , 372–385.
Moreno, J. L. (1934). Who shall survive?: A new approach to the problem of human interrelations. Nervous and Mental Disease Publishing Co. https://doi.org/10.1037/10648-000
Mutiawanthi. (2017). Tantangan “Role”/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia. AL- AZHAR INDONESIA , 4 (2), 104–114.
Pindavanija, E., & Malik, I. (2021). Understanding Conflict. In Peace and Conflict Transformation in Southeast Asia . https://asean-aipr.org/wp-content/uploads/2021/12/Peace- Conflict-Transformation-in-SEA-Sourcebook.pdf
Polkinghorn, B. (2000). A Multi-Disciplinary Approach to Managing and Resolving Environmental Conflicts (R. Frodeman, Ed.). Earth Matters: The Earth Sciences, Philosophy, and the Claims of Community. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Prayudi, M. A., Sari Dewi, G. A. K. R., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P.
(2019). TEORI PERAN DAN KONSEP EXPECTATION-GAP FUNGSI PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 2 (4), 449–467.
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931 Putra, Y. M. (2020, May 6). Pakar: Cegah Beban Ganda Karhutla di Tengah Pandemi . REPUBLIKA. https://republika.co.id/berita/q9x5qq284/pakar-cegah- beban-ganda-karhutla-di-tengah-pandemi
Sekretariat Presiden, B. P. M. dan I. (2021, February 22).
Enam Arahan Presiden Dalam Rakornas pengendalian karhutla 2021 . Kementerian Sekretariat Negara. https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/enam-arahan- presiden-dalam-rakornas-pengendalian-karhutla-2021/ Siregar, R. A. (2021, September 28). 1.286 Hektare Lahan Terbakar di Riau Sepanjang 2021, Terluas di Bengkalis . https://news.detik.com/berita/d-5743190/1286-hektare- lahan-terbakar-di-riau-sepanjang-2021-terluas-di-bengkalis
Zazali, A. (2022, February 8). Mediasi: Damai dan Resolusi Konflik Tenurial di Indonesia .