INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3197-3208 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Corporate Social Responsibility) Sebagai Kewajiban Hukum di Indonesia
Moody Rizqy Syailendra P 1 , Cindy Laurencia 2 ✉
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: cindy.205220263@stu.untar.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Konsep social sustainability, economic sustainability dan environmental sustainability melatarbelakangi munculnya  konsep  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau corporate  social  responsibility  (CSR). tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau corporate  social  responsibility  (CSR)  adalah  konsep  yang mengharuskan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan, mencakup isu-isu  seperti  polusi,  limbah,  keamanan  produk,  dan  kondisi  kerja,  dengan  tujuan  membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara mencari keuntungan, tanggung jawab sosial,  dan  pelestarian  lingkungan  hidup.    Di  negara  lain  khususnya  negara-negara  Uni  Eropa,  CSR dilaksanakan  secara  sukarela,  berbeda  dengan  di  Indonesia  dimana  CSR  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan yang membuatnya menjadi kewajiban hukum.
Kata Kunci: Penawaran Pemasaran, Kepribadian Merek, Loyalitas Merek, Ekuitas Merek, Pengecer
Abstract
The concepts of social sustainability, economic sustainability, and environmental sustainability underlie the emergence of the concept of corporate social responsibility (CSR). Corporate social responsibility is  a  concept  that  requires  companies  to  fulfill  their  social  responsibilities  to  various  stakeholders, including consumers, employees, shareholders, communities, and the environment. This encompasses issues such as pollution, waste, product safety, and working conditions, with the goal of building public trust  and  achieving  a  balance  between  profit-seeking,  social  responsibility,  and  environmental preservation.  In  some  countries,  especially  in  European  Union  countries,  CSR  is  implemented voluntarily,  unlike  in  Indonesia,  where  CSR  is  regulated  by  laws and regulations,  making  it a  legal obligation.
Keywords: Responsibility, Social, Company, CSR, Legal Obligation

## PENDAHULUAN
Konsep economic sustainability dan konsep environmental sustainability bersama- sama  bergabung  dan  melahirkan  suatu  konsep  baru  yang  meneruskan  konsep-konsep tersebut, yaitu konsep social responsibility. Konsep social sustainability pertama kali muncul pada  tahun  2002  dengan  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  alasan,  yaitu  bahwa  konsep economic sustainability dan environmental sustainability yang sebelumnya dikembangkan belum dapat meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di  berbagai negara di dunia, lalu dengan adanya kebutuhan bahwa diperlukannya suatu sistematika tatanan pedoman yang bertujuan  menciptakan  keseimbangan  pembangunan  di  negara-negara  bagian  selatan maupun  negara-negara  bagian  utara.  Dengan  berlandaskan  konsep-konsep  tersebut, suatu  pandangan  universal  dalam  konteks  bisnis  global  kemudian  dirumuskan,  yang mengedepankan  liberalisasi  guna  mencapai  keseragaman  regulasi  dalam  menciptakan kesejahteraan manusia, yakni melalui konsep social responsibility. Implementasi atas ketiga konsep ini dituangkan menjadi landasan bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang lebih lanjut kita kenal dengan konsep corporate social responsibility (CSR) (Anatan, 2009).
Jika dilihat dari etimologi katanya, CSR merupakan istilah dalam literatur etika bisnis di  Amerika  Serikat  yang  dikenal  sebagai corporate  social  responsibility  atau  social responsibility of corporations. Istilah "corporate" dalam hal ini diartikan sebagai perusahaan besar  (Urbanisasi  &  Gunardi,  2021).  Tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu aspek krusial yang tidak dapat dihiraukan sebuah perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu gagasan atau ide bahwa  organisasi,  terutama  perusahaan,  memiliki  kewajiban  terhadap  konsumen,
karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam semua aspek operasional perusahaan. Hal ini mencakup penanganan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi lingkungan,  seperti  limbah,  polusi, product  safety,  dan  kesejahteraan  tenaga  kerja.  CSR pada  prinsipnya  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  perusahaan  untuk  dapat  berhubungan dengan masyarakat lokal dalam lingkup masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan perlu beradaptasi  dan  mendapatkan  manfaat  sosial  dari  keterlibatannya  dengan  masyarakat setempat,  yang  mencakup  kepercayaan  masyarakat  sebagai  bentuk  keuntungan  sosial (Bambang  Rudito,  2019).  Keterlibatan  sektor  bisnis  dunia  dalam  pembangunan berkelanjutan  untuk  mengembangkan  inisiatif  kepedulian  perusahaan  terhadap masyarakat sekitar tercermin dalam realisasi dari program-program CSR. Hal ini dilakukan dengan  menciptakan  dan  menjaga  keseimbangan  antara  pencapaian  keuntungan, pelaksanaan fungsi sosial, dan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.
John Elkington kemudian memperkenalkan konsep "3P" ( profit, people, dan planet). Agar  perusahaan  dapat  bertahan  dalam  lingkungan  bisnis,  sangat  penting  untuk memperhatikan  konsep  3P  ini.  Konsep  yang  dikemukakan  Elkington  ini  memberikan pandangan bahwa perusahaan untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia usaha tidak hanya harus berfokus pada mencari keuntungan ( profit), melainkan juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat ( people) dan aktif dalam upaya pelestarian  lingkungan  ( planet)  (Wibisono,  2007).  Jika  suatu  perusahaan  mendapatkan anggapan negatif dari masyarakat bahwa perusahaan tersebut kurang memperhatikan isu- isu sosial dan lingkungan yang ada, serta tidak memberikan kontribusi positif atau bahkan memberikan dampak negatif dari kegiatan operasionalnya, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan  ketidakpuasan  masyarakat  atau  gejolak  sosial.  Hal  ini  berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri (Marthin, 2017).
Dalam  Pasal  74  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas telah diatur bahwa sebuah perusahaan harus menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR)  sebagai  sebuah  kewajiban.  Implementasi  CSR  oleh  perusahaan  ini  tidak  hanya merupakan sebuah kewajiban moral melainkan juga merupakan suatu bentuk kewajiban hukum ( legal obligation). Istilah kewajiban hukum mengacu pada suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipatuhi, dan jika tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi hukum yang  berlaku  dalam  suatu  negara.  Meskipun  CSR  tidak  diwajibkan  secara  hukum  di Indonesia, tetapi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut telah  menyoroti  urgensi  perusahaan  untuk  memberikan  kontribusi  pada  pertumbuhan ekonomi  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  sekitar.  Maka  untuk  merealisasikan
perwujudan konsep social responsibility, CSR perlu menjadi bagian dari kewajiban hukum sehingga pelaksanaannya dapat terjamin dan mewujudkan keseimbangan.
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan lain  seperti Undang-Undang   Nomor   19   Tahun   2003  tentang Badan    Usaha    Milik    Negara,  Undang-Undang    Nomor    25    Tahun    2007    tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  dan  Batubara  dan  berbagai  peraturan  pemerintah  lainnya.  Dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan  tersebut  terdapat  perbedaan  istilah  dan  konsep  dari tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri, tetapi tetap menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban hukum sebuah perusahaan yang tidak dapat dihindari (Dewi, 2015).
Selain  itu,  di  tingkat  internasional,  terdapat  standar  CSR  yang  disebut  ISO  26000 Guidance  Standard  On  Social  Responsibility  yang  mencakup  berbagai  aspek  seperti pengembangan masyarakat, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang etis, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan tata kelola organisasi pemerintahan. ISO 26000 dibuat dengan tujuan memberikan panduan kepada perusahaan yang ingin menjalankan CSR  sesuai  dengan  standar  global.  Belakangan  ini,  semakin  banyak  perusahaan  yang menyadari pentingnya CSR sebagai bagian dari strategi bisnis mereka (Kristanti, 2019).
Di negara lain khususnya negara-negara Uni Eropa tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate  social  responsibility)  dilaksanakan  secara  sukarela  (voluntary),  hal  ini  berbeda penerapannya dengan di Indonesia dimana terdapat pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan  Indonesia  yang  menyebabkan  konsep  CSR  tidak  lagi  bersifat voluntary  atau  sukarela  melainkan  menjadi  bersifat  mandatory  atau  kewajiban (Arumningtyas,  2017).  Pengaturan  CSR  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia tidak merinci. Bahkan tidak terdapat regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR.  Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji  lebih  lanjut  mengenai  regulasi  terkait  tanggung  jawab  sosial  perusahaan ( corporate social responsibility) di Indonesia dan pengimplementasiannya oleh perusahaan sebagai sebuah kewajiban hukum ( legal mandatory).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach)  dan  pendekatan argumentasi hukum ( legal  reasoning)  untuk menganalisis konsep tanggung  jawab  sosial perusahaan ( corporate social responsibility) di Indonesia dan untuk menjelaskan lebih lanjut
mengapa  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( corporate  social  responsibility)  dianggap sebagai  suatu  kewajiban  hukum  ( legal  mandatory)  (Ibrahim,  2013).  Data  dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen ( documentary study) untuk mengakses data sekunder terkait permasalahan yang dibahas, dengan cara memeriksa buku-buku, jurnal hukum,  hasil  penelitian,  dan  dokumen  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yang  memberikan  gambaran  khusus berdasarkan data  kualitatif yang telah  dikumpulkan. Data-data tersebut  dianalisis secara deskriptif,  dimana  penulis  menggambarkan  inti  permasalahan  dalam  penelitian  dan menyimpulkan temuan yang telah didapat (Maiyestati, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia
Awalnya,  pelaksanaan  program  CSR  di  Indonesia  masih  cenderung  rendah  dan merupakan kegiatan yang dijalankan secara sukarela oleh perusahaan. Sehingga saat awal mula mulai diterapkan, kegiatan CSR bukanlah prioritas utama bagi korporasi di Indonesia. Namun,  seiring  dengan  berjalannya  waktu,  penerapan  CSR  di  Indonesia  mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah maupun kualitasnya. Tidak hanya variasi kegiatan dan pengelolaannya yang semakin beragam, tetapi juga kontribusi finansialnya juga  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Hal  ini  didukung  dengan  diaturnya tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  sebagai  ketentuan  baru  dalam  peraturan perundang-undangan hukum positif di Indonesia.
Berdasarkan  pandangan  B.  Taman  Achda,  konsep Corporate  Social  Responsibility (CSR)  yang  relevan  di  Indonesia  adalah  melalui  pemberdayaan  dan  pengembangan masyarakat, yang umumnya dikenal sebagai Community Development (CD). Menurutnya, program  CD  disarankan  untuk  difokuskan  pada  peningkatan  pendapatan  atau kesejahteraan  masyarakat,  permasalahan  ketenagakerjaan,  peningkatan  pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai (Untung, 2009).
Ketentuan  mengenai  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( corporate  social responsibility) di Indonesia diatur secara implisit dalam beberapa ketentuan hukum positif di Indonesia, namun belum diatur secara spesifik. Dasar dari pemberlakuan CSR secara tersirat terkandung dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Implementasi  program  CSR  sejalan  dengan  tujuan  bangsa Indonesia  yaitu  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,
sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Selain itu, prinsip-prinsip pelaksanaan program CSR sejalan dengan prinsip penyelenggaraan ekonomi di Indonesia yang  tercantum  dalam  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  NRI  1945,  seperti  demokrasi  ekonomi, efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  dan  berwawasan  lingkungan.  Prinsip-prinsip  ini sejalan  dengan  tujuan  pelaksanaan  CSR  untuk  mencapai  pembangunan  yang  adil, berkelanjutan,  dan  berorientasi  pada  lingkungan.  Pasal  34  UUD  NRI  1945  juga menekankan  pentingnya  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam konteks CSR,  dapat diartikan sebagai upaya untuk mengarahkan program CSR kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan isi Pasal 34 tersebut.
Selanjutnya,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal  mengamanatkan  bahwa  pelaksanaan  tanggung  jawab  sosial perusahaan ( corporate social responsibility atau CSR) wajib bagi setiap penanam modal, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  15  huruf  b.  Menurut  Penjelasan  Pasal  15  huruf  b  UU Penanaman  Modal,  CSR  merujuk  pada  tanggung  jawab  yang  melekat  pada  setiap perusahaan penanaman modal untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan lingkungan, nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, Pasal 16 UU Penanaman  Modal  menetapkan  kewajiban  bagi  setiap  penanam  modal  untuk melestarikan lingkungan hidup, sejalan dengan implementasi program CSR. Pasal 34 UU Penanaman Modal juga mengatur sanksi bagi penanam modal yang tidak menjalankan kewajiban  CSR.  Beberapa  negara  maju  telah  menyadari  betapa  krusialnya  perhatian terhadap CSR oleh para investor. Kebijakan CSR telah menjadi dasar pertimbangan bagi investor, terutama perusahaan manajemen investasi, dalam membuat sebuah keputusan investasi. Pertimbangan ini umumnya dikenal dalam praktik investasi sebagai "investasi bertanggung jawab sosial"  atau socially responsible investing.
Pada  dasarnya,  prinsip  dari  investasi  bertanggung  jawab  sosial  ini  menegaskan bahwa  tujuan  perusahaan  tidak  hanya  terfokus  pada  pencapaian  keuntungan  semata, melainkan  lebih  menitikberatkan  pada  investasi  yang  berkelanjutan,  yang  berarti kemampuan perusahaan untuk menjalani kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar menjadi prioritas utama. Konsep ini bertentangan dengan community development  yang  menitikberatkan  pada  pembangunan  sosial,  yaitu  peningkatan kapasitas  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  korporasi  dapat  meraih  manfaat  baik  dalam jangka  pendek  maupun  jangka  panjang,  sambil  menciptakan  peluang-peluang  sosial ekonomi bagi masyarakat.
Dalam  Pasal  1  angka  3  UUPT  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  (UUPT),  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  merujuk  pada komitmen  suatu  perseroan  untuk  turut  serta  dalam  pembangunan  ekonomi  yang berkelanjutan,  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan  lingkungan  yang memberikan  manfaat,  baik  untuk  perseroan  itu  sendiri,  komunitas  lokal,  maupun masyarakat secara umum. Ketentuan  mengenai CSR lebih  lanjut diatur  dalam Pasal 74 UUPT beserta penjelasannya.
Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas,  dijelaskan  bahwa  CSR  menjadi kewajiban bagi perseroan. Meskipun kegiatan CSR diwajibkan khususnya untuk perseroan yang bergerak di sektor sumber daya alam, namun perusahaan yang tidak terkait dengan sektor tersebut tetap diberikan kewenangan untuk melaksanakan CSR. Namun demikian, PP Nomor 47 tahun 2012 tidak memberikan rincian atau pengaturan terkait sanksi bagi perseroan yang tidak mematuhi kewajiban CSR.
Perlunya  regulasi  yang  efektif  ( good  governance)  menjadi  penting  untuk memperkuat  dan  menjamin  pencapaian  tujuan  pelaksanaan  CSR  serta  menciptakan keseimbangan  yang  efisien  antara  lingkungan  dan  pembangunan.  Hal  ini  melibatkan peran  pemerintah  sebagai  duduk  kuasa  yang  membentuk  sistem  regulasi. Good governance diartikan sebagai suatu pedoman untuk struktur dan proses dalam hubungan politik, sosial, dan ekonomi yang berjalan baik. Dalam pelaksanaannya, good governance berkaitan  dengan  tiga  bidang  fokus  yang  saling  terkait,  yakni  ekonomi,  politik,  dan administrasi. Karakteristik utama dari regulasi yang baik meliputi partisipasi, pandangan konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, keadilan menyeluruh, serta kepatuhan terhadap aturan dan hukum.
Berkaitan  dengan  pengaturan  yang  baik  ( good  governance)  tersebut,  menurut pandangan  peneliti  pengaturan  CSR  di  dalam  perundang-undangan  hukum  positif  di Indonesia masih terdapat  permasalahan atau kelemahan. Hal ini menjadi tanda bahwa regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility) di Indonesia  masih  belum  mencapai/menjadi  pengaturan  yang  baik  ( good  governance). Kelemahan atau permasalahan dari  regulasi CSR di Indonesia dapat terlihat dari adanya pembatasan  perusahaan  yang  wajib  melaksanakan  CSR  dan  lemahnya  sanksi  yang diberikan  bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan  program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini.
Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan  bahwa  perseroan  yang  diwajibkan  melaksanakan  CSR  adalah  perusahaan
yang  berkegiatan  di  bidang  atau  sektor  yang  terkait  dengan  sumber  daya  alam.  Bagi perusahaan  di  luar  sektor  sumber  daya  alam,  kewajiban  melaksanakan  CSR  tidak diwajibkan sesuai dengan ketentuan UUPT. Dalam peraturan lainnya juga diungkapkan bahwa  CSR  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  sumber  daya  alam  dan  upaya perlindungan lingkungan. Realitanya, banyak perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar  yang  tidak  membidangi  sektor  sumber  daya  alam,  padahal  kontribusi  mereka terhadap  lingkungan  dan  masyarakat  sangat  penting.  Misalnya,  perusahaan  di  bidang multimedia, komputer, teknologi informasi (TI), dan lainnya. Oleh karena itu, peraturan mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan CSR seharusnya tidak hanya berlaku untuk perusahaan ekstraktif saja, tetapi juga mencakup perusahaan non-ekstraktif.
Kelemahan  dalam  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  terlihat  dari  kurangnya ketentuan yang jelas mengenai sanksi. UUPT justru menyerahkan penegakan sanksi pada undang-undang terkait lainnya, menyebabkan ketidakpastian. Dalam PP Nomor 47 Tahun 2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan,  tidak  terdapat  ketentuan  rinci terkait sanksi. Namun, ketentuan mengenai sanksi sebenarnya terdapat dalam Undang- undang  Penanaman  Modal.  Pasal  34  UU  Penanaman  Modal  menyatakan  bahwa  jika penanam  modal  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab sosial perusahaan, dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan kegiatan usaha dan/atau  fasilitas  penanaman  modal.  Sanksi  administratif  ditujukan  untuk  pelanggaran yang  dilarang,  dilakukan  oleh  pejabat  administratif  atau  Tata  Usaha  Negara  melalui keputusan langsung, tanpa melalui proses pengadilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana, diatur oleh lembaga peradilan dan melalui proses hukum yang sesuai. Tetapi sanksi yang diatur dalam UU Penanaman Modal hanya berlaku bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal.
Permasalahan lainnya yang sering ditemui adalah bahwa peraturan-peraturan terkait CSR di Indonesia tidak memberikan panduan yang jelas mengenai dasar penilaian sanksi. Sanksi administratif yang diatur dalam UU Penanaman Modal masih sulit untuk dievaluasi secara objektif. Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan dampak kegiatan usaha mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, namun penerapan sanksi terhadap tindakan mereka menjadi sulit. Contohnya termasuk kasus-kasus seperti PT Lapindo Brantas yang diduga kuat bertanggung jawab atas bencana genangan lumpur di Sidoarjo, yang hingga saat ini belum menemui penyelesaian, PT Freeport Indonesia yang dianggap mengabaikan kesejahteraan  masyarakat  Papua,  pencemaran  Teluk  Buyat  oleh  PT  Newmont,  dan sebagainya (Pujiyono, 2015).
Perusahaan    memiliki  tujuan  utama  untuk  mengoptimalkan  keuntungan  ekonomi mereka. Walaupun demikian, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  menjaga  kesehatan lingkungan  melalui  program  CSR.  Tanpa  adanya  sanksi  terkait  dengan  kewajiban  ini, pelaksanaannya  akan  sulit  dijalankan.  CSR  akan  tetap  menjadi  panduan  moral  untuk dilaksanakan  secara  sukarela,  bukan  sebagai  kewajiban  sebagaimana  bisnis  utama perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan CSR menjadi sangat penting.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai  Kewajiban Hukum di Indonesia
Berdasarkan    hasil  pembahasan  regulasi  mengenai  tanggung  jawab  sosial perusahaan ( corporate social responsibility) di Indonesia tersebut terlepas dari kelemahan dan  permasalahannya,  Perusahaan  tidak  hanya  menjalankan  tanggung  jawab  sosial ( corporate  social  responsibility)  untuk  membantu  pemerintah  mencapai  kesejahteraan sosial  masyarakat  secara  keseluruhan,  tetapi  juga  karena  diiringi  oleh  sejumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Keuntungan tersebut dapat berbentuk citra yang positif di mata masyarakat, terutama bagi perusahaan yang go public yang membutuhkan reputasi  yang  baik  untuk  menjaga  nilai  sahamnya  agar  tetap  baik  dan  kompetitif, mewujudkan  keberlanjutan  ( sustainability)  perusahaan  dan  mencegah  konflik  dengan stakeholder,  pelestarian  dan  keberlanjutan  lingkungan,  yang  juga  dianggap  sebagai investasi jangka panjang karena upaya melestarikan lingkungan dapat mengurangi biaya produksi  perusahaan  serta  menciptakan  peluang  untuk  menunjukkan  keunggulan perusahaan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.
Dengan sejumlah keuntungan tersebut, menjadi landasan mengapa tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility) harus dijadikan suatu kewajiban hukum ( legal mandatory). Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki kebebasan untuk membentuk  peraturan,  sesuai  dengan  prinsip  yang  tercantum  dalam  Undang-undang Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan. Pembentukan  peraturan  ini  mencakup  aspek  tanggung  jawab  sosial  perusahaan ( corporate  social  responsibility).  Berbeda  dengan  negara-negara  Uni  Eropa  di  mana tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility) dilaksanakan secara sukarela ( voluntary), di Indonesia, keberadaan regulasi CSR dalam peraturan perundang- undangan  membuat  konsep  CSR  tidak  lagi  bersifat  sukarela  melainkan  menjadi  suatu kewajiban.
Selanjutnya  dengan  situasi  lingkungan  yang  semakin  memprihatinkan,  menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mengenakan aturan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.  Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Mendorong pembangunan ekonomi  tanpa mempertimbangkan dampak  lingkungan  akan  memiliki  konsekuensi  yang  sangat  merugikan.  Kerusakan lingkungan  akan  mengakibatkan  berkurangnya  manfaat  dari  pertumbuhan  ekonomi karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan meningkatnya risiko perubahan iklim. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan pembangunan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  undang-undang  yang relevan.
Oleh karena itu, pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan melalui tanggung jawab sosial perusahaan ( corporate social responsibility) memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek. Penting bagi perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan memenuhi tiga kepentingan utama secara seimbang. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas menjadi krusial untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial  perusahaan  berjalan  dengan  baik.  Mengimplementasikan corporate  social responsibility  (CSR)  tidak  serta  merta  berarti  pemerintah  memindahkan  sepenuhnya tanggung jawabnya kepada perusahaan-perusahaan, tetapi mendorong kerjasama antara perusahaan  dengan  tujuan  menciptakan  pembangunan  berkelanjutan.  Sehingga  CSR sebagai kewajiban hukum sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan yang akan datang.
Masih  sedikit  perusahaan  yang  memiliki  kesadaran  dalam  menjalankan  tanggung jawab  sosial  perusahaan  ( corporate  social  responsibility).  Karakteristik  utama  dari  CSR belum  menjadi  ciri  khas  praktik  CSR  di  sebagian  besar  perusahaan  yang  beroperasi  di Indonesia. Maka penting bagi pemerintah lewat peraturan perundang-undangan yang ada kembali menyadarkan perusahaan akan pentingnya  pelaksanaan  tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai kewajiban hukum. Lewat pembaharuan regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia maka akan memberikan kontribusi yang komprehensif dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat  serta stakeholder dalam mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  yang  memberikan  keuntungan  bagi  banyak pihak termasuk pemerintah tersebut sendiri.

## SIMPULAN
Konsep social  sustainability,  economic  sustainability,  dan  environmental sustainability  mendorong  lahirnya  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  atau  corporate social responsibility (CSR). CSR mengharuskan perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya  terhadap  berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  konsumen,  karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Isu-isu yang termasuk dalam cakupan CSR mencakup polusi, limbah, keamanan produk, dan kondisi kerja. Tujuan utama CSR adalah membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan keseimbangan antara mencari keuntungan,  tanggung  jawab  sosial,  dan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Di  beberapa negara,  terutama  Uni  Eropa,  pelaksanaan  CSR  bersifat  sukarela,  berbeda  dengan Indonesia  di  mana  CSR  diatur  oleh  undang-undang  dan  menjadi  kewajiban  hukum. Inkonsistensi dan perbedaan konsep mengenai CSR dalam sistem peraturan perundang- undangan  Indonesia  menciptakan  tantangan.  Permasalahan  ini  diperparah  oleh kelemahan  dan  ketidakjelasan  regulasi  mengenai  perusahaan  yang  diwajibkan melaksanakan program CSR serta sanksi yang mengikat bagi pelanggar. Beberapa alasan utama  menjadikan  CSR  sebagai  kewajiban  hukum  termasuk  konsep  pembangunan berkelanjutan.  Pemerintah  perlu  menyadarkan  perusahaan  akan  pentingnya melaksanakan  CSR  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Pembaharuan  regulasi terkait CSR di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi komprehensif dalam hubungan  perusahaan  dengan  masyarakat  dan stakeholder,  serta  mendukung pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan banyak pihak, termasuk pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anatan, L. (2009). Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. Jurnal Manajemen Maranatha, 8(2).
Arumningtyas,  S.,  &  dkk.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Peraturan  Perundang Undangan Yang Mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Diponegoro Law Journal, 6(1).
Dewi, D. A. P. S., & dkk. (2015). Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate  Social  Responsibility)  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Ibrahim, J. (2013). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayumedia). Kristanti, G. A. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure Terhadap Profitabilitas Perusahaan Melalui Rasio Return On Asset (ROA) Perusahaan Properti Yang Listing Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017 [Tesis]. STIE Mahardhika
Surabaya.
Maiyestati. (2022). Metode Penelitian Hukum. (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta).
Marthin,  Salinding,  M.  B.,  &  Akim,  I.  (2017).  Implementasi  Prinsip  Corporate  Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Journal Of Private And Commercial Law, 1(1).
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pujiyono, Wiwoho, J., & Triyanto. (2015). Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate  Sosial  Responsibility  (CSR)  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED, 5(1).
Rudito, B., & Femiola, M. (2019). CSR (Corporate Social Responsibility). (Bandung: Rekayasa Sains).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Universitas Islam Indonesia. (2020, October 4). Eksploitasi SDA Berpotensi Menimbulkan Kerusakan.  Universitas  Islam  Indonesia.  Diakses  6  Oktober  2023,  dari https://www.uii.ac.id/eksploitasi-sda-berpotensi-menimbulkan-kerusakan/.
Untung, H. B. (2009). Corporate Social Responsibility. (Jakarta: Sinar Grafika).
Urbanisasi, & Gunardi. (2021). Kapita Selekta Hukum Bisnis. (Jakarta: PT. Urban Press Int.). Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi CSR. (Gresik: Fascho Publishing).