## ISSN 021-969X
Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat ( Class Action ) dalam Teori dan Praktek Peradilan 1
( Class Action in Theory and Court Practice )

## I NYOMAN NURJAYA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono Nomor 169 Malang 65145
1 Paper  dipresentasikan  dalam International  Seminar  The  Development  of  Indonesian  and  Australian  Enviromental Law: A Comparative Perspective , diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kerjasama dengan Sydney University, Australia pada tanggal 18-20 Desember 2006 di Hotel Regent Park, Malang.

## A.  PENDAHULUAN
Konsep gugatan perwakilan masyarakat ( Class Action ) pada mulanya hanya dikenal di negara-negara  yang  menganut  sistem  hukum Anglo-Saxon atau Common  Law  System , seperti  Inggris  dan  Amerika  Serikat.  Untuk pertama  kali  gugatan Class  Action diatur dalam Supreme  Court Judicature  Act pada tahun  1873  di  Inggris.  Kemudian,  konsep tersebut  diadopsi  oleh  Amerika  Serikat  dan dituangkan  dalam United  State  Federal  of Civil  Procedure pada  tahun  1938.  pada  tahun 1966  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam  Pasal 23  dari US  Federal  Rule  of  Civil  Procedure tersebut,  khususnya  yang  mengatur  tentang prosedur gugatan Class Action.
Istilah
gugatan Class Action, selanjutnya disebut gugatan CA, mulai dikenal dalam hukum acara perdata di Indonesia sejak diundangkannya  UU  No.  23  Tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian  dalam  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan dan lebih lanjut tujuan serta bagaimana  mekanisme  gugatan  CA  tersebut belum  banyak  dipahami  dan  dimengerti dengan  benar  oleh  kalangan  hukum  (para praktisi  hukum,  akademi  shukum,  termasuk para mahasiswa hukum) apalagi oleh masyarakat luas di Indonesia.
Makalah  yang  bersahaja  ini  mencoba untuk  menjelaskan  pengertian,  makna  dan tujuan  serta  mekanisme  gugatan  CA  dalam perspektif  teori  menurut  sistem  hukum  acara perdata  dan  implementasinya  dalam  praktik
peradilan,  dengan  menampilkan  kasus-kasus konkrit di Indonesia  maupun  di negara-negara sistem  hukum  Anglo-Saxon  ( Common  Law System ).

## B.  GUGATAN CLASS
ACTION : SEJARAH  PERKEMBANGAN  DAN KASUS-KASUS DI

## BEBERAPA NEGARA
Dari perspektif sejarah, konsep gugatan perwakilan masyarakat (Class Action) pertama kali  dikenal  di  Inggris  yang  menganut Common  Law  System .  Sejak  diberlakukannya Supreme  Court  Judicature  Act pada  tahun 1873  di  Inggris,  gugatan  Class  Action  (CA) disidangkan  pada Supreme  Court .  Namun, sebelum  tahun  1873  gugatan  CA  hanya  dapat disidangkan pada Court of Chancery .
Kemudian, gugatan CA diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut di Amerika Serikat, Kanada,  dan  Australia  dengan  menggunakan konsep  dan  praktik-praktik  peradilan  yang berlangsung di Inggris.
Pasal  10 Rule  of  Procedures gugatan CA  dalam Supreme  Court  of  Judicature  Act tahun 1873 menyatakan :
Where there are numerous parties having the same interest in one action, one more of  such  parties  may  sue  or  may  be authorized by the court to defend in such on  behalf  of  or  for  the  benefit  of  all parties so interested.
Rumusan  gugatan  CA  seperti  diatas didopsi  kedalam Rule  23  the  United  States Federal  Rules  of  Civil  Procedures (Amerika
Serikat), The  Federal  Court  of  Australia  Act (Australia)  dan The  Quebec  Law  Respecting the Class Actions (Quebec, Kanada), dan juga dalam  pengaturan  gugatan  CA  di  negara- negara lain seperti : Rule 13 Part 8 The Rules of  Supreme  Court (New  South  Wales,
Australia), dan Order 1 Rules 8 India Code of Civil  Procedures tahun  1908  kemudian direvisi pada tahun 1976 (India)
Mahkamah Agung Fhilipina pada tahun 1993  juga  mengakui  prosedur  gugatan  CA dalam  kasus  sengketa  lingkungan Minor Oposa .  Kasus  ini  melibatkan  penggugat  yang terdiri  dari  14  anak-anak  di  bawah  umur (minor)  yang  didampingi  para  orang  tua mereka mengajukan gugatan terhadap Menteri Lingkungan  Hidup  Fhilipina  ( Secretary  of  the Departement  of  Environment  and  Natural Resources/DENR )  mengenai  pembatalan  izin penebangan hutan ( logging ) dengan
mengatasnamakan  kelompok  penggugat  dan sekaligus  generasi  mendatang  yang  memiliki kepentingan  yang  sama  bagi  kelestarian  hutan di Fhilipina.
Di  Amerika  Serikat,  reformasi  hukum untuk  memasukkan  konsep gugatan  CA  mulai dilakukan pada tahun 1966, dengan melakukan perubahan dan penambahan Pasal 23
mengenai  gugatan  CA  dalam  hukum  acara perdata pada tingkat Federal. Pada tahun 1975 prosedur  gugatan  CA  diadopsi  dan  diatur dalam New  York  Civil  Procedures  Law  and Rules .  Dalam United  State  Uniform  Class Action  Act, sebuah  UU  mengenai  pengaturan gugatan  CA  yang  diadopsi  oleh The  National Conference of Commisioners on Uniform State Laws mensyaratkan bahwa prosedur sertifikasi awal  dan  pemberitahuan  ( notice )  merupakan syarat  yang  wajib  dipenuhi  untuk  menetapkan apakah  gugatan  yang  diajukan  kelompok masyarakat  menjadi  gugatan  CA  atau  hanya gugatan biasa.
Kasus-kasus  gugatan  CA  yang  menarik perhatian publik di Amerika Serikat antara lain kasus Agent  Orange (1987),  kasus Dalkon Shield (1989),  dan  kasus the  Smokers  versus Tobacco Companies (1997). Kasus Agent  Orange (1987)  adalah gugatan  CA  yang  diajukan  oleh  lebih  dari seribu kaum  veteran perang  Vietnam terhadap
pabrik  kimia  beracun  yang  memproduksi defoliant sebagai  senjata  dalam  perang Vietnam.  Penggugat  mengendalikan  bahwa bahwa  kimia  beracun  defoliant  yang  disebut agent  orange (salah  satu  jenis dioxin ) menimbulkan cacat fisik dan trauma psikologis  yang  serius  bagi  para  penggugat. Kendati,  kemudian  gugatan  ini  memerlukan pembuktian yang kompleks, hakim pengadilan pada  akhirnya  memutuskan  untuk  memenuhi gugatan  CA  penggugat  dengan  pemberian kompensasi sejumlah US $ 250.000.000, yang didistribusikan  dalam  2  bentuk,  yaitu  :  (1) pemberian santunan secara tunai dan langsung kepada  para  penggugat  ( Class  Members ),  dan (2)  memberi  pelayanan  rehabilitasi  dan perawatan  kesehatan  bagi  para  korban  perang Vietnam  yang  telah  dikenali  maupun  yang belum dikenali ( future claimants ). Sedangkan  kasus Dalkon  Shield adalah gugatan  CA  yang  diajukan  para  penggugat terhadap perusahaan yang memproduk kontraseptif ( intrautrine contraceptive device ). Alat  kontraseptif  ini  ternyata  menimbulkan sterilitas  para  penggunanya  dan  cacat  pada bayi yang dilahirkan para ibu yang menggunakan  kontraseptif  tersebut.  Gugatan CA  ini  dimenangkan  oleh  para  penggugat dengan  pemberian  ganti  rugi  dalam  bentuk uang kepada kelompok penggugat.
Sedangkan, kasus Smokers versus Tobacco  Companies (1977)  adalah  gugatan CA,  Norma  Brain  (42  tahun)  mantan pramugari  American  Airlines  yang  menderita kanker  paru-paru  karena  menjadi  perokok pasif  ( secondhand  smoker )  selama  bertugas sebagai pramugari. Ia mewakili dirinya sendiri dan  teman-teman  sekerjanya  yang  menderita maupun  belum  terkena  kanker  paru-paru. Pengadilan
Negeri
Miami, Florida
memutuskan  kepada  perusahaan-perusahaan rokok  membayar  US  $  300.000.000  untuk melakukan  studi  tentang  penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok ( study of tobacco related  disseases ),  sedangkan  kompensasi untuk dirinya sendiri ( individual compensation ) tidak dikabulkan pengadilan. Gugatan  CA  juga  diimplementasikan dalam kasus Bhopal di India. Pemerintah India mengajukan gugatan CA dengan
mengatasnamakan  seluruh  korban  kebocoran gas  beracun  atas  dasar Bhopal  Gas  Leak Disaster ( Processing  of  Claims ) Act  1985 . Selain  itu,  prosedur  gugatan  CA  juga  pernah ditetapkan  dalam  kasus Gangga  Pollution ( Tanneries )  yang  diajukan  seorang  penduduk India  kepada  perusahaan-perusahaan  industri yang membuang limbahnya ke sungai Gangga. Dalam  kasus Gangga  Pollution ,  pengadilan melalui  surat  kabar  kemudian  memanggil seluruh  pengusaha  industri  yang  membuang limbahnya ke Sungai Gangga untuk menjawab gugatan atas pencemaran sungai yang dilakukan.  Instansi  pemerintah  lokal  (wilayah India  Utara)  dan  pengusaha-pengusaha  yang digugat kemudian mengajukan counter affidavits di  pengadilan  untuk  menjelaskan bahwa  limbah  yang  dibuang  ke  sungai  telah diolah  sebelumnya  sehingga  tidak  mencemari sungai.
Prosedur gugatan CA di Australia lebih banyak diatur dalam Court Rules (yurisprudensi)  daripada  dalam  peraturan perundang-undangan.  Prosedur  gugatan  CA diatur  dalam Federal  Court  of  Australia  Act 1976 .  Di  negara  bagian  New  South  Wales (NSW) prosedur gugatan CA diatur dalam the NSW  Supreme  Court  Rules  1970 .  Selain  itu, dalam  perundang-undangan  yang  mengatur masalah-masalah  lokal  prosedur  gugatan  CA juga  dirumuskan  dalam the  NSW  Anti- Discimination  Act  1977 .  Untuk  kasus-kasus lingkungan  hidup  di  wilayah  negara  bagian NSW,  prosedur  gugatan  CA  diatur  dalam beberapa undang-undang seperti : Enviromental  Planning  and  Assesment  Act 1980,  the  Local  Goverment    Act  1993;  the Heritage Act; dan the Water Board
( Corporatisation ) Act 1994. Bagaimana  kasus-kasus  gugatan  CA yang pernah terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia ? Seorang pengacara R.O. Tambunan  pernah  melakukan  gugatan  CA terhadap  pabrik  rokok  Bentoel  Remaja  ke Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  dengan mengatasnamakan  diri  sendiri  sebagai  orang tua  dan  mewakili  seluruh  remaja  Indonesia, dengan  dalil  bahwa  iklan  rokok  Bentoel Remaja telah meracuni kalangan remaja, rokok
telah  menimbulkan  gangguan  kesehatan  dan merusak masa depan generasi muda Indonesia.
Selain  itu,  seorang  Mukhtar  Pakpahan yang  terjangkit  demam  berdarah  dengan mengatasnamakan  seluruh  warga  Jakarta melakukan  gugatan  CA  ke  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  terhadap  Gubernur  Kepala Daerah  Khusus  Ibu  Kota  (DKI)  Jakarta  dan Kepala  Kantor  Wilayah  Kesehatan  DKI Jakarta  yang  dianggap  tidak  menjalankan kewajibannya  untuk  menjaga  kebersihan lingkungan Jakarta, sehingga muncul penyakit demam  berdarah  dan  menimbulkan  korban seperti yang dialaminya sendiri maupun warga Jakarta yang lain.
Kasus  gugatan  CA  yang  lain  adalah  : (1)  Gugatan  CA  dari  9  buruh  PT.  Industri Sandang  untuk  diri  mereka  sendiri  dan mewakili 1200 buruh  yang lain Patal Senayan yang  dirugikan  oleh  perusahaan  karena pemutusan  hubungan  kerja  ke  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  ;  dan  (2)  Gugatan  CA ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang diajukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI)  kepada  PT.  PLN  (Persero) dengan  mengatasnamakan  seluruh  konsumen listrik  di  wilayah  DKI  Jakarta.  Karena  terjadi pemadaman  listrik  secara  serentak  di  seluruh wilayah Jakarta, sehingga menimbulkan kerugian  materiil  maupun  moril  bagi  para pelanggan (konsumen) listrik PLN.
Namun demikian, dalam praktik peradilan yang berlangsung selama ini ternyata tak  satu  pun  dari  gugatan  CA  diatas dikabulkan  oleh  pengadilan,  dengan  alasan dasar hukum gugatan CA belum diatur sebagai hak  prosedural  kelompok  masyarakat  dalam sistem  hukum  perdata  maupun  hukum  acara perdata di Indonesia.
Hal  ini  dikemudian  hari  menjadi  bahan pemikiran  dari  kalangan  akademisi  maupun praktisi  hukum,  seiring  dengan  perkembangan masalah-masalah  hukum  dan  tuntutan  era kesejagatan  (globalisasi).  Untuk  memasukkan konsep  gugatan  CA  ke  dalam  sistem  hukum acara perdata di Indonesia. Dengan mengadopsi  model  yang  berkembang  di negara-negara  penganut Common  Law  System seperti  Inggris,  Amerika  Serikat,  Kanada  dan Audtralia,  maka  untuk  pertama  kali  wacana
gugatan CA diusulkan dan didiskusikan dalam pemdibahasan rancangan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yang sekarang  menjadi  UU  No.  23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  dan selanjutnya dituangkan dalam ketentuan Pasal- pasal  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dan  UU  No.  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
C.   MAKNA, TUJUAN DAN MEKANISME GUGATAN CLASS ACTION Mekanisme penyelesaian sengketa melalui  gugatan  perdata  ke  pengadilan  negeri (litigasi)  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia pada  dasarnya  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Perdata  ( Herziene Indonesisch  Reglement /HIR,  atau  Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Stb. 1848 No. 16 dan Stb. 1941 No. 44) untuk  daerah Jawa dan Madura,  sedangkan  untuk  daerah  luar  Jawa dan Madura berlaku Rechtsreglement Buitengewesten /Rbg (Reglemen Daerah
Seberang  –  Stb.  1927  No.  227)  untuk  daerah luar Jawa dan Madura 2 .
Tetapi,  sejak  tahun  1997  dalam  sistem hukum  acara  perdata  di  Indonesia  diatur  datu mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui jalur pengadilan yang dikenal sebagai gugatan perwakilan  kelompok  masyarakat  ( Class Action ).
Dalam  pasal  37  (1)  UU  No.  23  Tahun 1997  tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UULH) dinyatakan sebagai berikut
“Masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke  penegak  hukum  mengenai  berbagai masalah  lingkungan  hidup  yang  merugikan perikehidupan masyarakat”.
Penjelasan Pasal 37 (1) UULH menyatakan “Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang
2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg sebagai Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan di Indonesia.
dirugikan  atas  dasar  kesamaan  permasalahan, fakta  hukum  dan  tuntutan  yang  ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.
Dari rumusan Pasal 37 (1) UULH diatas diartikan  bahwa  gugatan  CA  dalam  kasus lingkungan  hidup  merupakan  hak  prosedural dari  kelompok  masyarakat  ( Class  Members ) dalam  bentuk  gugatan  ke  pengadilan  melalui perwakilan kelompoknya ( Class Representative ), atas dasar kesamaan permasalahan,  fakta  hukum,  dan  tuntutan untuk memperoleh ganti tugi dan/atau tindakan  tertentu  akibat  dari  perbuatan pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan hidup yang dilakukan tergugat.
Lebih  lanjut  dalam  UU  No.  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  (UUK)  diatur  pula mengenai  gugatan  CA  dalam  kaitan  dengan kasus  perusakan  hutan.  Dalam  Pasal  71  (1) dinyatakan  “Masyarakat  berhak  mengajukan gugatan  perwakilan  ke  pengadilan  dan  atau melaporkan  ke  penegak  hukum  terhadap kerusakan  hutan  yang  merugikan  kehidupan masyarakat”.
Selain itu, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga diatur  mengenai  hak  masyarakat  untuk mengajukan gugatan CA untuk kasus pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam Pasal 46 (1) menyatakan :
Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat  dilakukan  oleh  :    a.  Seorang konsumen  yang  dirugikan  atau  ahli waris yang
bersangkutan; b.
Sekelompok
konsumen
yang
mempunyai  kepentingan  yang  sama; c.  Lembaga  perlindungan  konsumen swadaya  masyarakat  yang  memenuhi syarat,  ...  dst  ;  d.  Pemerintah  dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikosumsi ... dst.
Penjelasan  pasal  46  (1)  huruf  b,  seperti berikut :
Undang-undang ini  mengakui gugatan kelompok  atau  Class  Action.  Gugatan kelompok  atau  Class  Action  harus diajukan  oleh  konsumen  yang  benar- benar  dirugikan  dan  dapat  dibuktikan
secara  hukum,  salah  satu  diantaranya adalah bukti transaksi.
Secara  teoritis,  makna  dan  tujuan pokok  dari  gugatan  CA  pada  dasarnya  dapat dijelaskan seperti berikut :
1. Gugatan  CA  bermakna  untuk  menghindari adanya  gugatan-gugatan  individual  yang bersifat  pengulangan  ( repition )  terhadap permasalahan,  fakta  hukum,  dan  tuntutan yang  sama  dari  sekelompok  orang  yang menderita kerugian karena kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.  Ini  berarti  gugatan  yang  diajukan sekelompok  orang  melalui  gugatan  CA akan  lebih  bersifat  ekonomis  ( judicial economic )  jika  dibanding  setiap  orang mengajukan  gugatan  sendiri-sendiri  ke pengadilan.  Selain  itu,  waktu  dan  biaya yang  harus  dikeluarkan  untuk  mengajukan gugatan  CA  akan  menjadi  lebih  efisien ( judicial cost eficiency ) apabila dibandingkan  dengan  mengajukan  gugatan secara  individual  dari  masing-masing anggota kelompok.
2. Gugatan  CA  memberi  akses  pada  keadilan ( access  to  justice )  karena  beban  yang ditanggung  bersama  untuk  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  dalam  rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian  dan/atau  melakukan  tindakan tertentu  menjadi  lebih  diperhatikan  dan diprioritaskan penanganannya oleh
pengadilan.
3. Gugatan  CA  juga  mempunyai  makna penting  dalam  upaya  pendidikan  hukum ( legal education ) dalam masyarakat : (a) di satu  sisi  gugatan  CA  dapat  mendorong perubahan  sikap  kelompok  masyarakat ( class members ) untuk memperoleh keadilan dan lebih berani menuntut haknya melalui  jalur  pengadilan;  (b)  disisi  lain gugatan  CA  mendorong  perubahan  sikap dari  mereka  yang  berpotensi  merugikan hak  dan  kepentingan  masyarakt  luas  dan pengelolaan  lingkungan  hidup;  (c)  gugatan CA  juga  dapat  menimbulkan  efek  jera ( defferent  effect )  bagi  siapapun  yang
pernah  merugikan  hak  dan  kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.
Untuk  menjaga  makna  dan  tujuan  dari pengajuan  gugatan  CA  seperti  diuraikan diatas,  maka  setiap  gugatan  CA  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Adanya sejumlah/sekelompok orang ( numerousity  of  class  members )  dan beberapa  orang  dari  mereka  yang  diberi kuasa  mewakili  dirinya  sendiri  maupun anggota kelompoknya
( class representative )  untuk  mengajukan  gugatan perdata ke pengadilan.
2. Adanya  kesamaan  permasalahan,  fakta hukum, dan kepentingan dari semua nggota kelompok ( commonality of class members ), baik  yang  memberi  kuasa  maupun  yang diberi  kuasa,  dalam  pengajuan  gugatan perdata ke pengadilan.
3. Adanya kesamaan jenis tuntutan ( typicality )  ganti  rugi  dan/atau  melakukan tindakan  tertentu  dari  semua  anggota kelompok,  yang  diwakili  maupun  yang mewakili kelompoknya.
4. Adanya kelayakan karakter dari para wakil kelompok  ( class  representative )  untuk tampil  secara  jujur,  adil,  bertanggung jawab dan mampu melindungi kepentingan semua anggota kelompoknya ( class members ) dalam persidangan di pengadilan ( adequacy of representation ). Dari uraian mengenai pengertian, makna  dan  tujuan  pokok  gugatan  CA  seperti diatas dapat diketahui bahwa gugatan CA pada dasarnya  merupakan  bagian  dari  mekanisme penyelesaian  sengketa  perdata  melalui  jalur pengadilan ( in court settlement ) oleh sekelompok  orang  dengan  memberi  kuasa kepada satu atau lebih orang (yang berasal dari anggota kelompoknya) untuk mewakili mengajukan gugatan ke pengadilan.
Jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai  hak  gugat  perwakilan  masyarakat (Class  Action)  dalam  Pasal  37  (1)  UULH; Pasal 71 (1) UUK ; dan Pasal 46 UUPK, maka terdapat  perluasan  pengertian,  makna  dan tujuan gugatan CA, karena : 1. Mengenai  muatan Haknya : hak kelompok masyarakat ternyata
tidak hanya menyangkut pengajuan gugatan perdata ke
pengadilan  melalui  perwakilannya,  tetapi juga  mengenai  hak  untuk  melaporkan  ke penegak hukum (pidana) mengenai pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  hidup  (dalam  UULH),  atau mengenai  kerusakan  hutan  (dalam  UUK) yang merugikan kepentingan masyarakat.
2. Mengenai  Subyek  Hukumnya  :  Subyek hukum  yang  mempunyai  hak  mengajukan gugatan  CA  dalam  UULH  dan  UUK ternyata tidak hanya kelompok masyarakat melalui  perwakilannya,  tetapi  juga  dapat dilakukan  melalui representative  standing oleh :
a) Instansi  Pemerintah  yang  bertanggung jawab  di  bidang  lingkungan  hidup mewakili kepnetingan masyarakat (dalam UULH) ; atau
b) Pemerintah  dan/atau  Instasi  terkait mewakili  sejumlah  konsumen  yang menkadi  korban  pelanggaran  pelaku usaha (dalam UUPK).
Selain  itu,  dalam  konteks  instrumen hukum  yang  diperlukan  untuk  mengajukan gugatan  CA  ternyata  masih  belum  cukup dengan  ketentuan  pasal  yang  diatur  dalam undang-undang, karena secara eksplisit
dinyatakan  lebih  lanjut  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan, sejauh ini PP yang dimaksudkan untuk mengoperasikan  prosedur  gugatan  CA  belum diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini mempunyai  implikasi  yang  signifikan  dalam hubungan  dengan  implementasi  dan  kinerja hakim  ketika  memeriksa  gugatan  CA  di pengadilan.

## D. CATATAN PENUTUP
Gugatan CA merupakan hak prosedural dalam bentuk gugatan oleh kelompok masyarakat ( Class Members ) melalui perwakilannya  ( Class  Representatives ),  atas dasar kesamaan masalah ( commonality of legal problem ),  fakta  hukum  ( question  of  law )  dan kesamaan  kepentingan  ( common  of  interest ), untuk memperoleh ganti rugi dan/atau
tindakan  tertentu  dari  (para)  tergugat  melalui proses peradilan perdata.
Hak gugat perwakilan kelompok masyarakat  (CA)  ini  memberi  akses  keadilan
( access  ti  justice )  kepada  masyarakat  dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan ( in  court  settlement ).  Hak  gugat  perwakilan kelompok  masyarakan  ini  sesungguhnya seiring  dengan  prinsip  yang  tercermin  dalan ketentuan  Pasal  4  UU  No.  14  Tahun  1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman  yang  mengamanatkan  :  Peradilan harus  dilaksanakan  dengan  sederhana,  cepat dan biaya ringan.
Selain  itu,  juga  sejalan  dengan  amanat Pasal 5 (2) UU Pokok Kehakiman di atas yang menyatakan :
Dalam  perkara  perdata  Pengadilan membantu  para  pencari  keadilan  dan berusaha  sekeras-kerasnya  mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan  untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Namun  demikian,  ketentuan  mengenai gugatan  CA  dalam  praktik  peradilan  perdata sesungguhnya belum merupakan hak prosedural  yang  bersifat  operasional,  karena ketentuan Pasal 37 (1) UUK; dan Pasal 46 (1) huruf  b  UUPK  secara  eksplisit  dinyatakan masih  membutuhkan  aturan  pelaksanaan  lebih lanjut  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah (yang sampai sekarang belum ditertibkan oleh pemerintah).  Sejak  tahun  2002  dasar  hukum yang  dapat  digunakan  untuk  mengajukan gugatan  CA  sejauh  ini  bukan  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah,  tetapi  dalam  peraturan Mahkamah  Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002  tentang  Tatacara  Pengajuan  Hak  Gugat Perwakilan Masyarakat (Class Action).

## DAFTAR PUSTAKA
Alder,John  &  David  Wilkinson, 1998, Environmental Law & Ethics , Macmillin Inc. New York Revesz, Richard L. , 1997, Foundations of Environmental Law  &  Policy ,  Oxford  University  Press,  New
York. Santosa, Mas Achmad et.al . 1999, Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action) , ICEL, PIAC dan YLBHI, Jakarta.
------------- ,(2001), Good Governance & Hukum
Lingkungan , ICEL, Jakarta.