ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta

## PERAN HUMAS PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA DALAM SOSIALISASI TAGLINE “JOGJA ISTIMEWA”
Oleh: Frizki Yulianti Nurnisya, S.IP, M.Si Adhianty Nurjanah, S.Sos, M.Si
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: frizkinurnisya@umy.ac.id adhianty.nurjanah@yahoo.co.id, adhianty@umy.ac.id

## Abstrak
Setelah 14 tahun, tepatnya tahun 2001 tagline “never ending asia” menjadi konten promosi Yogyakarta, maka pada tahun 2015 pihak pemerintahan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengubah tagline tersebut. Proses rebranding tersebut tidak berjalan mulus, karena hasil tagline karya Markplus Inc. mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pasca kritik, muncullah solusi bersama dari tim 11 yang terdiri dari para praktisi, akademisi, pemerintah hingga budayawan untuk membuat branding baru, yakni “jogja istimewa”. Kini branding tersebut harus dihidupkan oleh dukungan banyak pihak agar tidak menjadi “branding kosong”.Salah satu pilar yang diharapkan mampu mensosialisasikan branding tersebut ialah Humas Pemerintahan Kota Yogyakarta yang berada di Jalan Kenari, Timoho, Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.Penelitian ini lebih mengarah kepada paradigma positivistik karena paradigma ini berkenaan dengan pencarian atau penemuan hukum sebab-akibat yang dapat digunakan dalam konteks dan waktu yang berbeda (Daymon, 2002:11).Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi bagi para humas terutama humas di bidang pemerintahan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam membangun city branding bagi wilayahnya masing- masing.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Humas Pemerintahan Kota Yogyakarta belum optimal.Ada banyak faktor yang meyebabkan kurang maksimalnya peran Humas Pemkot Yoyakarta dalam sosialisasi branding baru “jogja istimewa”. Salah satu faktor tersebut ialah Humas Pemerintah Kota Yogyakarta hanya sebagai pelaksana saja tidak dilibatkan secara langsung dan yang paling berperan adalah Bappeda DIY dan Pemerintah Provinsi DIY, sehingga mereka tidak bisa dengan leluasa merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlu kesadaran bersama baik ditingkat pemerintahan maupun swasta, bahwa public relations memegang peranan penting dalam aspek sosialiasi kepada stakeholder.  Maka mereka perlu diberikan peluang dan kesempatan mengembangkan rancangan program demi rancangan program PR yang efektif.
Kata Kunci: Peran Humas, Sosialisasi, Rebranding.

## Abstract
For 14 years, precisely in 2001 tagline "never ending asia" become promotional content of Yogyakarta, then in 2015 the government modify the tagline. The rebranding process is not running smoothly, the taglines that made by Markplus Inc. are weighing the pros and cons among the people. Post-criticism arose joint solution of Tim 11, consisting of practitioners, academics, government to artists try to create a new branding, namely "jogja istimewa". The branding now is turned on by the support of many pilars in order not to be an "empty branding" and end up useless. One of the pillars that are expected to disseminate the branding is Government Public Relations of Yogyakarta that is located in Jalan Kenari, Timoho, and Yogyakarta.
This research uses qualitative descriptive and using the case-study method. This study leads to the positivistic paradigm for discovery of the law of cause and effect can be used in contexts and at different times (Daymon, 2002: 11). The results of this study are expected to adding a reference to the public relations, especially in the government sector to further improve the ability to create a city branding for their regions.
The results of this research found that the socialization conducted by the Public Relations Department of the City Government of Yogyakarta is not optimal. There are many factors that cause lack of PR role Government PR of. One of these factors is the Government Public Relations Yogyakarta only as implementers. So they are very restrained when designing programs that fit with their needs. Mutual awareness at both public and private is needed, that public relations plays an important role in the socialization aspect to stakeholders. So that, they need to be given the opportunity and the chance to develop a draft program for the sake of effective PR program design.
Keywords: The Role of Public Relations, Socialization, Rebranding.

## A. PENDAHULUAN
Sejak  tahun  2001  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  menggunakan  tagline “ never ending asia” untuk menggambarkan nilai-nilai keberagaman Yogyakarta kepada masyarakat luas terutama masyarakat di luar negeri. Pemilihan tagline tersebut dianggap mampu  memberikan  pemahaman  kepada  orang  asing  dan  mampu  menarik  minat  para wisatawan  asing  untuk  datang  ke  Yogyakarta.Asal  muasal  pemilihan  tagline  tersebut dikarenakan  pasca  krisis  moneter  sehingga  untuk  menambah  pendapatan  devisa  negara terutama  pemerintahan  di  DIY,  maka  dituntut  untuk  menarik  minat  wisatawan  asing berkunjung  ke  Yogyakarta.  Pihak  pemerintahan  gencar  memperkenalkan  Yogyakarta kepada  masyarakat  dunia,  tak  heran  jika  kemudian  tagline  tersebut  pun  menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa percakapan internasional.
Setelah 14 tahun “ never ending asia” menjadi konten promosi Yogyakarta, maka pada  tahun  2015  pihak  pemerintahan  provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mengubah tagline  tersebut.  Apalagi  moment  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  Undang-undang Keistimewaan (UUK) disahkan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merasa perlu untuk melakukan  perubahan  terhadap  predikat  /  tagline  Kota  Yogyakarta  dengan  melakukan rebranding. Masing  menggandeng  agensi  iklan  yang  samasaat  membuat  tagline  “ never ending asia”, yakni Hermawan Kartajaya, pakar marketing sekaligus CEO dan founder Markplus Inc maka dibuatlah tagline yang terbaru.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta
Sayangnya,  rancangan  logo  terbaru  Hermawan  mendapat  banyak  kritikan  dari masyarakat Yogyakarta karena dianggap tidak mengilhami ciri khas kota budaya ini. Tak lama  kemudian  munculah  ledekan  kritik  “Togua”  yang  merupakan  efek  kesalahan komunikasi visual tulisan “Jogja” yang dirancang oleh Pemprov DIY melalui Hermawan Kartajaya selaku pembuat logo. Tidak hanya memberikan kritikan, maka para budayawan Yogyakarta  pun  berkumpul  untuk  membentuk  tim  sebelas  yang  terdiri  dari  akademisi, praktisi,  pekerja  kreatif  dan  tokoh  masyarakat  Yogyakarta  guna  merancang  logo  dan tagline yang sangat mewakili keistimewaan Yogyakarta.
Tim  11  ini  juga  diharapkan  akan  menjadi  formatur  awal  untuk  merealisasikan terbentuknya dewan yang akan mengawal proses city branding yang melibatkan seluruh ekosistem  masyarakat  Kota  Yogyakarta,  tujuannya agar  tidak  hanya  menghasilkan  logo dan  slogan  baru  bagi  Kota  Yogyakarta,  tetapi  juga  sosialisasi  nilai  dan  semangat  baru kepada warga Yogyakarta yang sesuai dengan visi misi pemerintah daerah yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong  Peradaban  Baru.  Sri  Sultan  Hamengkubowono  X  sebagai  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  berharap  tagline  yang  dirancang,  dipilih  dan melibatkan  masyarakat  umum  maka  juga  harus  diimplementasikan  secara  nyata  oleh masyarakat umum, jangan sampai terbengkalai menjadi tagline kosong.
Agar  implementasi rebranding tersebut  berjalan  dengan  baik  maka,  proses sosialisasi perlu dilakukan oleh Pemprov DIY agar masyarakat luas bisa mengenali dan mampu menghidupkan “jogja istimewa” dalam kehidupannya sehari-hari.
Sebagai  salah  satu  SKPD  di  lingkungan  Pemerintahan  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  menarik  untuk  menyimak  peran  Humas  Pemerintahan  Kota  Yogyakarta sebagai  komunikator  dan  mediator  antara  pemerintahan  dan  masyarakat  di  Kota Yogyakarta  dalam  melakukan  sosialisasi  tagline  “Jogja  Istimewa”.  Meskipun  Kota Yogyakarta  memiliki  wilayah  paling  sempit  dibandingkan  4  kabupatan  lainnya,  yakni “hanya” terdiri dari 3.250 hektar yang terbagi menajdi 14 kecamatan, 45 kelurahan dan dihuni oleh 428.282 jiwa namun Pemerintahan Kota Yogyakarta layak menjadi perhatian utama  karena  pusat  pemerintahan  dan  pusat  wisatawan  berada  di  Pemerintahan  Kota Yogyakarta,  maka  perlu  diamati  bagaimana  peran  dan  pelaksanaan  tugas  humas Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan tagline terbaru “jogja istimewa” di lingkungannya.
Menurut Aji Sularso, humas yang bekerja di bidang pemerintahan lebih banyak mengacu pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan dengan anggota organisasi dan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengannya.  Padahal  ia  tidak  hanya  membangun  dan mempertahankan  citra  positif  departemennya,  tetapi  juga  harus  mencerminkan  citra pemerintahan dan citra negara di mata internasional. Apalagi dalam konteks penelitian ini lekat kaitannya dengan memperkuat city branding dari Yogyakarta, sebelum meyakinkan masyarakat  luas  akan  keistimewaan  “jogja  istimewa”  selayaknya  pihak  humas pemerintahan  di  lingkungan  Pemprov  Yogyakarta  sudah  meyakinkan  diri  tentang keistimewaan-keistimewaan Yogyakarta.
Sedangkan untuk memperkenalkan keunggulan kota kita kepada masyarakat bagi Silih  Agung  Wasesa,  founder  Asia  PR,  hal  yang  harus  dilakukan  ialah  merancang komunikasi  sesuai  dengan  target  sasaran  sebab  kinerja  humas  pemerintahan  tidak  akan
efektif  jika  mengeneralisasi  kebutuhan  target  sasaran.  Wasesa  bahkan  membagi  target sasaran  menjadi  5  audiens,  yakni  penduduk  potensial,  turis,  pelajar  dan  mahasiswa, investor  dan  pusat  aktivitas  bisnis  yang  memiliki  karekter  informasi  berbeda-beda sehingga pesan komunikasinya juga harus lebih spesifik (Wasesa, 2010:202).
Untuk melakukan sosialisasi,  maka humas  menggunakan berbagai varian  media komunikasi  baik  melalui  media  sosial  maupun  media  konvensional  seperti periklanan.Jika  merujuk  pada  Sean  Brierley  dalam  bukunya The Advertising Handbook menjelaskan  di  dalam  perkembangan  media  massa, advertising terbagi  menjadi  dua bagian yakni above-the-line (contohnya iklan di TV, bioskop, radio, koran dan majalah) dan below-the-line (contohnya direct mail, sponsorship, sales promotions, merchandising dan public relations ).  Bierley  membagi  istilah above-the-line adalah ketika sebuah agensi mendapatkan komisi karena membeli ruang (bentuknya space iklan di media cetak ataupun slot di media elektronik) dari pemilik media, sedangkan below- the-line adalah ketika agensi mengeluarkan uang untuk pelaksanaannya.
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas , penelitian ini ingin mengetahui  bagaimana  peran  humas  Pemerintahan  Kota  Yogyakarta  dalam  menso- sialisasikan tagline “jogja istimewa” sebagai branding Yogyakarta.

## B. Tinjauan Pustaka

## 1. Konsep Dasar Humas Pemerintahan
Menurut  Ruslan  (2011:111)  Humas  pemerintah  mempunyai  peran  yang  sangat besar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua peran yang dimainkan oleh Humas  Pemerintah,  yaitu:  (1)  peran  taktis  (jangka  pendek)  dan  (2).  Peran  strategis (jangka  panjang).  Dalam  peran  taktis  (jangka  pendek),  Humas  pemerintah  berupaya memberikan  pesan-pesan  dan  informasi  yang  efektif  dapat  memotifasi  rakyat  dan mempunyai  pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  rakyat  melalui  pesan-pesan  yang disampaikan. Dalam pesan jangka panjang (peran strategis) Humas pemerintah berperan aktif  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  dalam  memberikan  proses  sumbang  saran, gagasan  dan  ide  yang  kreatif  secara  cemerlang  untuk  melaksanakan  program  lembaga yang bersangkutan.
Humas  merupakan suatu bentuk komunikasi yang berlaku terhadap semua jenis organisasi,  baik  yang  bersifat  komersial  atau  bertujuan  mencari  keuntungan  (profit) maupun perusahaan non komersial yang tidak mencari keuntungan.Tidak perduli apakah organisasi  tersebut  berada  di  sektor  pemerintahan  maupun  sektor  swasta.Berdasarkan penjabaran  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  Humas  adalah  salah  satu  usaha  untuk menciptakan  hubungan  yang  harmonis  dan  menguntungkan  antara  organisasi  dengan publik dengan menumbuhkan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.
Adapun  menurut  Betty  Wahyu  Nilasari  (2012:7)  dalam  bukunya  Humas  Peme- rintah, secara garis besar tujuan Humas Pemerintah menyangkut tiga hal yaitu:
a. Reputasi  dan  citra:  tugas  humas  tidak  lepas  dari  reputasi  dan  citra,  ini  artinya asumsi  bahwa  citra  yang  positif  akan  berkaitan  dengan  tingginya  akses  publik terhadap output dari organisasi tersebut.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta
b. Jembatan  komunikasi:  humas  menjadi  komunikator  dan  mediator  dalam penyampaian aspirasi kepemerintah.
c. Mutual benefit relationship :  humas  harus  menjamin  bahwa  pemerintah  berada dalam operasinya memiliki niat baik dalam mewujudkan tanggung jawab social dan  diekspresikan  melalui  hubungan  yang  saling  menguntungkan  diantara pemerintah dan publik.
Sedangkan  fungsi  Humas  pemerintah  Menurut  Edward  L  Bernays  dalam (Nilasari: 9), yaitu:
a. Memberikan penerangan kepada masyarakat
b. Melakukan  persuasi  untuk  mengubah  sikap  dan  perbuatan  masyarakat  secara langsung, dan
c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.
Dalam  berkomunikasi  dengan  publiknya,  Humas  Pemerintah  melakukan  proses komunikasi  diantaranya  sebagai  berikut:  (1).  komunikasi  secara  internal,  yaitu  proses komunikasi  yang  menunjukan  pertukaran  informasi  antara  manjemen  organiasi  dengan publik internal. Berusaha membangun hubungan harmonis dalam suatu organisasi dalam mewujudkan  produktifitas  kerja.  (2).  Komunikasi  secara  eksternal  yaitu  proses komunikasi  yang  merupakan  pertukaran  informasi  dengan  publik  eksternal,  yaitu: pelanggan,  masyarakat,  penyalur,  pengedar,  pemasok  dan  kelompok  publik.  (Nilasari, 20012:43-44).
Perbedaan yang paling pokok antara humas di instansi pemerintahan dengan non pemerintah  terletak  pada  tidak  adanya  unsur  komersial , meskipun  humas  pemerintahan jika melakukan kegiatan publikasi, promosi dan periklanan namun humas pemerintahan lebih  menekankan  pada public service (Sularso:  2006:27).  Humas  pemerintahan melakukan  kegiatan public relations dengan  tujuan  untuk  memberikan  pelayanan  baik mengenai  informasi  maupun  menggalang  partisipasi  masyarakat  untuk  meyukseskan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan pihak pemerintahan dengan memegang teguh prinsip  keterbukaan.Masyakarakat  di  era  kerterbukaan  informasi  berhak  mendapatkan informasi  yang  benar  dan  tidak  diskriminatif  jadi  humas  harus  melaksanakan  tugasnya demi memberikan pelayanan optimal.
Untuk  melaksanakan  fungsi  dan  tugas  sebagai  seorang  humas  di  bidang pemerintahan maka humas tersebut harus memiliki kemampuan sebagai berikut:
1. Mengamati dan menganalisis setiap persoalan yang menjadi kepentingan instansi dan stakeholdernya
2. Mampu menjalin komunikasi dua arah dengan setiap publiknya
3. Mampu mempengaruhi dan menciptakan opini publik yang mendukung program instansinya
4. Mampu  membangun  hubungan  baik  dan  kerjasama  yang  kondusif  dengan berbagai pihak.

## 2. Konsep Dasar Sosialisasi
Sosialisasi menurut Broom dalam Soekamto (2005) dapat dilihat berdasarkan dua sudut pandang, yaitu dari sudut masyarakat dan individu. Sosialisasi dari sudut pandang
masyarakat yaitu sebuah proses penyelarasan individu baru anggota masyarakat ke dalam pandangan  hidup  yang  terorganisasi  dan  mengajarkan  tradisi-tradisi  budaya  masya- rakatnya.  Dengan  kata  lain  sosialisasi  dalah  sebuah  tindakan  yang  mengubah  kondisi manusia  dari human-animal menjadi human-being untuk  menjadi  makhluk  sosial  dan anggota masyarakat sesuai dengan kebudayaannya.
Sedangkan  dari  sudut  individual,  sosialisasi  merupakan  proses  mengembangkan diri melalui interaksi dengan orang lain dalam memperoleh indentitas, mengembangkan nilai-nilai  dan  aspirasi-aspirasi.  Dalam  hal  ini,  sosialisasi  adalah  suatu  proses mendapatkan  pembentukan  sikap  atau  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  prilaku kolompoknya. Adapun dalam hal ini proses sosialisasi khususnya untuk kegiatan Humas Pemerintah  lebih  kepada  bagaimana  proses  mengenalkan,  mengkampanyekan  suatu program  pemerintah  melalui  interaksi  untuk  memperoleh  identitas,  mengembangkan nilai-nilai dan aspirasi kepada masyarakat.
Proses  sosialisasi  bisa  dilakukan  dengan  mengkombinasikan  teknik  promosi untuk pemasaran, yaitu:
1. Periklanan
Periklanan dilakukan dengan membeli space atau spot di media komersial, baik di media elektronik (televisi, radio, internet); media cetak (surat kabar, majalah, bulletin), maupun media luar ruang (billboard, baliho, spanduk, videotron)
2. Personal Selling
Melakukan penjualan secara langsung bertemu dengan calon konsumen.Misalkan dengan  memanfaatkan  keberadaan  SPG  ( Sales Promotion Girl) untuk  mem- perkenalkan produk kita langsung kepada konsumen atau menggunakan operator guna menghubungi calon konsumen melalui telepon.
3. Publikasi
Berbeda  dengan  iklan,  meskipun  tetap  untuk  memperkenalkan  produk  namun pada  kegiatan  lebih  menekankan  pada  edukasi  kepada  calon  konsumen  melalui tulisan artikel, feature, ataupun advertorial di surat kabar, majalah, leaflet , brosur ataupun booklet agar mengenal lebih dalam mengenai produk yang ditawarkan.
4. Exhibition
Ialah  melakukan  kegiatan  pemasaran  pada  kegiatan  spesial  tertentu  yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lain yang bisa jadi merupakan kompetitor perusahaan kita.
Hal terpenting dalam proses sosialisasi, apapun media komunikasinya baik dalam iklan maupun public relations , yang terpenting pesannya konsisten tidak saling tumpang tindih sehingga menimbulkan kontradiksi pemahaman pesan komunikasi.

## C. Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  kualilatif  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dalam  tingkatan sederhana diartikan bahwa penelitian kualilatif akan lebih cenderung menggunakan kata- kata  sebagai  unit  analisis.  Penelitian  ini  lebih  mengarah  kepada  paradigma  positivistik karena  paradigm  ini  berkenaan  dengan  pencarian  atau  penemuan  hukum  sebab-akibat
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta
yang dapat digunakan dalam konteks dan waktu yang berbeda (Daymon, 2002:11).Hasil penelitian  ini  diharapkan  bisa  menambah  referensi  bagi  para  humas  terutama  humas  di bidang  pemerintahan  untuk  lebih  meningkatkan  kemampuan  dalam  membangun city branding bagi wilayahnya masing-masing.
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang akan menyoroti berbagai faktor yang mengatur komunikasi, menggambarkan keunikannya  sekaligus  memberikan  pemahaman  mendalam  mengenai  kasus  yang  akan diamati. Dipilihnya metode studi kasus sebab menurut Daymon dalam riset kualitatif di bidang  Public  Relations,  studi  kasus  memiliki  peran  sentral  pada  riset  yang  akan menghasilkan  teori,  menguji  teori,  memungkinkan  penegasan  temuan  riset  lain  bahkan memetakan teori-teori yang belum terdokumentasikan dengan baik.
Tehnik  pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  yakni  wawancara  kepada informan  terkait  yang  dipilih  secara purposive demi  memenuhi  kebutuhan  penelitian, sedangkan data sekunder yakni menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi guna mengkonfirmasi  dan  memperkuat  data  untuk  dianalisis.  Analisis  data  yang  bersifat kualitatif  mengharuskan  peneliti  untuk  melakukan  aktivitas  secara  serempak  dengan pengumpulan data, interpretasi data dan menulis laporan penelitian. (Creswell,2009: 145). Dengan demikian analisis data tidak dilakukan secara terpisah dengan pengumpulan data, tetapi  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  bersama-sama.  Selama  pengumpulan  data, peneliti  bergerak  secara  interaktif  dalam  3  komponen  analisis  yaitu  reduksi  data,  sajian data dan simpulan akhir/verifikasi (Sutopo, 2002: 186).

## D. Hasil dan Pembahasan

## 1. Kemunculan Logo dan Tagline “jogja istimewa”
Semenjak  Undang-Undang  No  13  Tahun  2012  Tentang  Keistimewaan  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  pemerintahan  Provinsi  DIY  segera  berbenah  diri  untuk  me- ngukuhkan  keistimewaanya.  Selama  13  tahun  Provinsi  DIY  menggunakan branding “Jogja Never Ending Asia” yang dirancang oleh pakar pemasaran, Hermawan Kartajaya.
Gambar 1. Branding KotaYogya Tahun 2001-2014
Perubahan branding yang dilakukan Pemprov DIY memang merupakan perintah dari Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X. Jika di tahun 2001 dilaksanakan karena adanya  kebijakan  otonomi  daerah,  maka  kali  ini  perubahan  dilakukan  karena  adanya Undang-Undang yang melegalkan keistimewaan Yogyakarta.
Untuk  perubahan  design  yang  dilakukan,  pihak  Pemerintahan  Provinsi  DIY kembali  menyerahkan  kepada  Hermawan  Kartajaya  yang  dulu  juga  merancang  design logo  Yogyakarta.  Akan  tetapi,  banyak  polemik  yang  kemudian  muncul  di  masyarakat Yogyakarta bahkan sebelum logo tersebut diluncurkan.
Gambar 1 . Logo Rancangan Hermawan Kartajay
Logo  rancangan  tim  dari  Hermawan  Kartajaya  yang  merupakan  seorang  pakar marketing bahkan juga menjabat sebagai CEO dan founder Markplus Inc. diklaim telah disusun berdasarkan ciri keistimewaan Yogyakarta yang berlandaskan pada Sabda Tama Sultan  dan  arah  pembangunan  Jogja  Renaisans.  Logo  ini  merupakan  wujud  dari  visi Sultan  Jogja  tentang  pembangunan  dan  perubahan  Jogja  ke  depan  atau Jogja’s Renaissance yang  menggambarkan  langkah  Jogja  menuju  peradaban  baru  di  bidang pendidikan,  pariwisata,  teknologi,  pangan,  energi,  ekonomi,  kesehatan,  keterlindungan warga,  tata  ruang  dan  lingkungan.  Bahkan  Hermawan  juga  menampilkan  tiga  opsi tagline, A Whole New Life, New Life Hamony dan The Living Harmony.
Sayangnya,  rancangan  logo  baru  tersebut  banyak  dikritik  masyarakat  karena sebagai  sebagian  masyarakat  menilai  bahwa  ukuran  font  yang  cenderung  kurus/tipis tersebut  tidak  merepresentasikan  masyarakat  Yogyakarta.Bahkan  beberapa  orang kemudian  membaca  tulisan  tersebut  bukan  “Jogja”  melainkan  “Togua”  yang  pada akhirnya  menimbulkan  kritikan  mencemooh  logo  baru  tersebut  di  berbagai  media termasuk media sosial seperti Twitter.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta
Gambar 2 . “Togua” Menjadi Trending Topic di Twitter Sebagai  pusat  pendidikan  dan  daerah  yang  sarat  dengan  seni  bahkan menghasilkan  seniman  internasional,  banyak  masyarakat  yang  tidak  hanya  mengkritik logo tersebut namun juga ikut sumbang saran “ urun rembug” mengatasi persoalan logo ini.  Karena  tingginya  antusias  maka  masyarakat  Yogyakarta  secara  mandiri  dan  gotong royong  mencoba  untuk  membantu  pemerintahan  Yogyakarta  untuk  melakukan rebranding kota Yogyakarta.
Gambar 3 . Poster Jogja Darurat Logo
Akhirnya dibentuklah tim  11, yakni mereka yang terdiri dari berbagai kalangan agar  mampu  mewakili  aspirasi  seluruh  masyarakat  Yogyakarta.  Adapun  kesebelas  (11) orang tersebut ialah 1 :
1. HerryZudianto, mantan Walikota Jogja yang juga ditunjuk sebagai Ketua Tim 11.
2. Butet Kartaredjasa (Seniman), putra seniman besar Bagong Kussudiardjo. Butet juga dikenal sebagai seniman yang vokal terhadap berbagai permasalahan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. SumboTinarbuko,  dosen  Prodi  Studi  Desain  Komunikasi  Visual  Fakultas  Seni Rupa  dan  Sekolah  Pascasarjana  ISI  Jogja.  Sumbo  merupakan  perwakilan  dari Jogja  Darurat  Logo,  sebuah  gerakan  akar  rumput  untuk  menampung  masukan maupun sumbangan logo alternatif.
4. Ong Hari Wahyu, seniman asal Jogja ini juga bergabung dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) Jogja. Ong merupkan art director di Film Daun di Atas Bantal.
5. Ahmad  Noor  Arief,  direktur  PT  Aseli  Dagadu  Djogja.  Dagadu  dikenal  sebagai produsen aneka produk yang berciri khas Jogja.
6. Marzuki Mohammad, di akun twitternya, @killthedj, Marzuki menyebut dirinya sebagai  petani  yang  nyambi  nge-rap  di  unit  hip  hop  agraris;  Jogja  Hip  Hop Foundation. Marzuki juga yang menciptakan lagu Jogja Istimewa saat perjuangan Undang-undang Keistimewaan (UUK).
7. dr.  Tandean  Arif  Wibowo  (IMA  Jogja),  Direktur  Utama  RS  Panti  Nugroho. Tandean  sekaligus  perwakilan  dari  Indonesia  Marketing  Association  (IMA) Jogja.
8. Waizly  Darwin,  CEO  muda  media  Marketeers  sekaligus  perwakilan  dari MarkPlus Inc.
9. M.  Suyanto,  dosen  sekaligus  pendiri  Amikom  Jogja.  Selain  dikenal  sebagai pendidik, Suyanto merupakan wiraswasta.
10. Fitriani Kuroda, Direktur PT Yarsilk Gora Mahottama Fitriani Kuroda. Seorang eksportir benang sutra ke Jepang sekaligus Secretary general Jogja International Heritage Walk.
11. M.  Arief  Budiman  (P31  Jogja/ADGI),  CEO  dan  Pendiri  perusahaan  periklanan PT  Petaumpet.  Perusahaan  yang  didirikan  Arief  pernah  diganjar  sebagai  The Most Creative Agency di Pinasthika Ad.Festival 2003, 2005 dan 2006.
Tim  Sebelas  inilah  yang  menciptakan branding baru  “jogja  istimewa”  yang digunakan  sebagai rebranding Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sejak  tahun  2015 hingga sekarang.
1 http://www.harianjogja.com/baca/2015/02/07/rebranding-jogja-inilah-11-abdi-dalem-visual-dibalik- jogja-istimewa-575080
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta

## Gambar 5. Branding Kota Yogya Tahun 2013 - Sekarang
Berdasarkan pada booklet rebranding yang dilansir Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rebranding ini memiliki banyak makna yang filosofis. Penggunaan font  yang  berlandaskan  aksara  Jawa  merupakan  simbol  dari  kekuatan  akar  budaya masyarakat Yogyakarta.Menggunakan tulisan huruf kecil semua untuk penulisan “jogja” dikarenakan  simbol  dari  egaliterisme,  kesederajatan  dan  persaudaraan.  Sedangkan pengunaan warna merah bata merupakan perlambang keraton dan spirit keberanian untuk mewarnai  zaman  baru  (masa  depan)  berbekal  akar  budaya  masa  lalu  yang  diperkaya kearifan  lokal  yang genuine. Penggunaan  warna  merah  di  atas  warna  putih  juga  sebagai tanda  bahwa  Yogyakarta  selalu  menyimpan  ruh  ke-Indonesiaan  yang  berdiri  kokoh  di atas  sejarah  panjan  kebudayaan  unggul  Nusantara.Diantara  huruf  “o”  dan  huruf  “j” terdapat  huruf  “g”  yang  ditulis  seperti  angka  “9”  yang  merupakan  perwakilan  9 renaisance yang  dimanifestasikan  dalam  slogan  gerakan  “ Jogja Gumregah” dalam bidang: 1. Pendidikan; 2. Pariwisata; 3. Teknologi; 4. Ekonomi; 5. Energi; 6. Pangan; 7. Kesehatan; 8. Keterlindungan Warga; 9. Tata Ruang dan Lingkungan.
Selain  itu branding kota  Yogyamenggunakan tagline “istimewa”  yang  berarti pembeda  dan  lebih  baik  di  banding  yang  lainnya.  Tidak  menggunakan  bahasa  Inggris sebagai tagline karena  menginginkan  masyarakat  Yogyakarta  menjadi  bangga  dengan bahasa  ibu  yakni  Bahasa  Indonesia.  Selain  memiliki  logo  dan  tagline,  sebagai pendamping  juga  terdapat  9  ikon  khusus  yang  mencerminkan  Yogyakarta  yakni:  1. Beringin Kembar; 2. Tugu; 3. Andong; 4. Wayang; 5. Keraton; 6. Becak; 7. Merapi; 8. Pantai;  dan  9.  Lampu  Antik.  Ikon  tersebut  dipilih  karena  merupakan  ciri  yang  melekat pada  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sehingga  dalam  penulisan  logo  dan  tagline Yogyakarta  maka  bisa  dilengkapi  dengan  ikon  tersebut.  Dengan  demikian,  inilah rebranding terbaru dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Yogyakarta termasuk masyarakat Indonesia dan mancanegara.
Gambar 6. Ikon “jogja istimewa”

## 2. Peran  Humas  Pemerintahan  Kota  dalam  Sosialisasi  Logo  dan  Tagline “jogja istimewa
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  5 Tahun  2008,  Biro  Umum,  Humas  dan  Protokol   Sekretariat  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakartamempunyai  tugas  menyiapkan  bahan  perumusan  kebijakan  dan  menko- ordinasikan  pengelolaan  administrasi  perkantoran,  tata  usaha  pimpinan,  rumah  tangga, kendaraan,  sandi  dan  telekomunikasi,  keprotokolan  serta  kehumasan.  Dalam  hal  ini Humas  Pemerintah  Kota  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  berkewajiban  dalam  hal perumusan  kebijakan  yang  menyangkut  kepentingan  publik  internal  maupun eksternalnya.  Akan  tetapi  dalam  sosialisasi  tagline  baru  “jogja  istimewa”,  yang menentukan dan sekaligus sebagai penanggungjawab rebranding “jogja istimewa” adalah Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (BAPPEDA) kota Yogyakarta.
Pemerintahan  Kota  Yogyakarta  tentu  mempunyai  kewajiban  untuk  mendukung kebijakan  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintahan  Provinsi  DIY.Salah  satu  kebijakan tersebut ialah melakukan rebranding Yogyakarta dari “never ending asia” menjadi “jogja istimewa”. Proses sosialisasi ini dimulai dengan penerimaan perintah dari atasan.
“Kami sebagai Humas Pemkot Yogyakarta, tidak terlibat langsung saat proses pembuatan  rebranding  Yogyakarta.  Karena  proyek  ini  dilakukan  oleh  tim sebelas  atas  koordinasi  dari  Bappeda  dan  Pemerintahan  Provinsi DIY.  Kami hanya  mendapat  anjuran  agar  melakukan  sosialisasi  dengan  menggunakan media sosialisasi di semua lini.” (wawancara dengan Tri Hastono MM, Kepala Humas Pemkot Yogya, tanggal 25 Februari 2016)
Dari  penjelasan  Tri  Hastono  MM  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran Humas  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  sosialisasi  tagline  baru  kota  Yogyakarta, hanya  sebagai  pelaksana/implementator  saja  untuk  memperkenalkan  adanya  branding baru  kota  Yogyakarta  saja  tetapi  tidak  dilibatkan  secara  langsung.  Tentu  hal  ini  amat disayangkan karena posisi humas dalam sebuah instansi memiliki peranan penting karena ia  adalah  orang  yang  memiliki  perpanjangan  telinga  untuk  mendengar  pendapat  dari
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta
seluruh stakeholder ,  tak  berlebihan  jika  kemudian  Humas  dianggap  bisa  memiliki pertimbangan  yang  lebih  matang  karena  bisa  berada  diantara  kepentingan  seluruh stakeholder.
Hal  yang  disampaikan  oleh  Tri  Hastono  MM  selaku  humas  Pemerintahan  Kota Yogyakarta  juga  telah  terkonfirmasi  oleh  Ec  Sukarmi,  MM  Humas  Sekda  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
“Kami  tidak  melakukan  koordinasi  secara  formal  dengan  pihak  SKPD  di tingkat 2 karena dianggap tidak efisien, sehingga proses koordinasi dilakukan hanya  menggunakan  telpon,  sms,  dan  whatsapp”  (Hasil  Wawancara  Ec Sukarmi MM, Humas Sekda Provinsi DIY, 6 April 2016)
Hal  yang  disampaikan  oleh  Ec  Sukarmi  MM  selaras  dengan  Tri  Hastono  MM dalam proses sosialisasi tagline “jogja istimewa” maka tidak ada koordinasi formal yang dilakukan baik di SKPD tingkat 1 maupun tingkat 2. Ketiadaan koordinasi tersebut bisa menimbulkan perbedaan interpretasi dalam memahami dan mengimplementasikan makna dari  tagline.Alih-alih  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  di  tingkat  internal pemerintahan  saja  bisa  terjadi  pemahamanan  yang  berbeda.  Menilik  dari  data  tersebut maka  apa  yang  disampaikan  oleh  Nilasari  bahwa  seorang  humas  pemerintahan  harus menjalin komunikasi secara internal, yaitu merancang proses komunikasi dengan tujuan pertukaran  informasi  antara  manjemen  organiasi  dengan  publik  internal,  membangun hubungan harmonis mewujudkan produktifitas kerja, tidak akan tercapai.
Peran  yang  dilakukan  Humas  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  juga  hanya  peran taktis  (jangka  pendek)  yakni  berupaya  memberikan  pesan-pesan  dan  informasi  yang efektif agar dapat memiliki pengaruh bagi rakyat melalui pesan-pesan yang disampaikan. Dalam  pelaksanaan  sosialisasi branding baruYogyakarta,  Humas  Pemkot  Yogyakarta tidak  memiliki  peran  jangka  panjang  (peran  strategis)  karena  ia  tidak  dilibatkan  dalam proses pengambilan keputusan, memberikan proses sumbang saran, gagasan dan ide yang kreatif  untuk  melaksanakan  program  institusi  yang  bersangkutan.  Humas  Pemerintah Kota  Yogyakarta  hanya  diberikan  kekuasaan  untuk  merancang  dan  menentukan  alat  / media komunikasi apa yang akan digunakan untuk melakukan proses sosialiasi.
“Kami di Pemerintahan kota Yogyakarta juga tidak menerima distribusi pesan secara utuh.Apa yang ingin disosialisasikan? Apakah hanya logo dan filosofi logonya  saja?  Ataukah  ada  kebijakan  formal  dari  perubahan branding tersebut?”  Kami  hanya  diberi  kewenangan  untuk  ikut  membantu  proses sosialialisasinya  saja  dengan  berbagai  media  komunikasi  yang  ada.  (Wa- wancara dengan Tri Hastono MM, Kepala Humas Pemkot Yogya, tanggal 25 Februari 2016).
Dari kutipan wawancara tersebut sebenarnya Tri Hastono MM telah  melakukan refleksi  atas  alur  komunikasi  yang  tersendat  di  instansi  pemerintahan  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  terutama  dalam  sosialisasi branding “jogja  istimewa”  ini.Kurangnya koordinasi  dari  pihak  Pemerintahan  Provinsi  menyebabkan  ketiadaan  informasi komprehensif  atas  kebijakkan  ini.  Tidak  ada  surat  keputusan  ataupun  peraturan
pemerintah  yang  jelas  untuk  mengatur  proses  sosialisasi,  semua  diserahkan  pada Pemerintahan  di  Kota  dan  Kabupaten  untuk  berinisiatif  menggunakan  semua  media komunikasi  yang  mereka  miliki  sehingga  semua  berjalan  sesuai  dengan  kreatifitas masing-masing tanpa memiliki standar tertentu.
Tri Hastono MM juga menyadari adanya ketidak-konsistenan dari Pemerintahan Provinsi  DIY  dalam  proses  sosialisasi  ini  karena  dalam  instansi  Pemprov  DIY  sendiri nyatanya  tidak  melaksanakan  ketentuan  dalam rebranding tersebut.  Misalkan  dalam proses rebranding “jogja istimewa” terdapat cara pengaplikasian logo baru di surat resmi kop  pemerintahan  ataupun  map  resmi  pemerintahan,  akan  tetapi  hingga  kini  di  tahun 2016 surat dan map dari Pemprov DIY tidak menggunakan aplikasi dari logo dan tagline yang telah diresmikan 5 Januari 2015 lalu.
“tagline  jogja  istimewa  juga  harus  didukung  regulatif,  tidak  ada  ikon  bentor harusnya  becak  sehingga  apa  dukungan  pemerintah  terhadap  becak  biasa? Harus ada Pergub atau surat perintah yang mengingkat SPKD tingkat 2 untuk kompak  mensosialisasikan,”(wawancara  dengan  Tri  Hastono  MM,  Kepala Humas Pemkot Yogya, tanggal 25 Februari 2016).
Akhirnya  humas  Pemkot  Yogyakarta  secara  mandiri  dan  inisiatif  melakukan sosialialisasi  kepada  masyarakat  kota  Yogyakarta  menggunakan  berbagai  media komunikasi  konvensional  diantaranya  dengan  pemasangan  baliho  di  beberapa  titik  di Kota  Yogyakarta,    melakukan  jumpa  pers  dengan  media  lokal  seperti  SKH  Kedaulatan Rakyat,  SKH  Harian  Jogja,  SKH  Tribun,  ,termasuk  mengadakan  talkshow  bekerjasama dengan TVRI Jogja , Jogja TV, ADI  TV dan RRI serta bekerjasama dengan komunitas Sego Gurih yang  merupakan  komunitas  budaya  lokal  kota  Yogyakarta  untuk memperkenalkan  kepada  masyarakat  luas  terkait  dengan  perubahan  branding  “jogja istimewa.”
“Kami  mulai  mengadakan  acara Greget Kampung ,  mini  drama  kemasan sedikit  guyon  seperti Bangun Desa ,  acara Greget Kampung ,  diproduksi  tim kreatif sendiri meski diputar di TVRI, di lokasi langsung tidak bicara sampah malah di studio. Ngobrol Seputar Jogja di RBTV, Obrolan Balai Kota dengan edisi wayang kertas maka kita munculkan atribut wayang mulai dari host dan tamu  hingga  diharapkan  ada  nuansa  Yogya  sebagai  implementasi  tidak langsung dari tagline tersebut,” (wawancara dengan Tri Hastono MM, Kepala Humas Pemkot Yogya, tanggal 25 Februari 2016).
Dalam konsep sosialisasi dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan banyak sekali communication tools namun  humas  pemerintahan  Kota  Yogyakarta  lebih  fokus  pada periklanan  dan  publikasi  dengan  melakukan  kerjasama  pihak  ketiga  yakni  media  massa terutama media cetak dan media televisi di wilayah regional Yogyakarta. Tindakan yang sudah diambil oleh pihak pemerintahan tersebut bisa diapresiasi karena sebagai salah satu lembaga  yang  berada  di  bawah  pemerintahan  Provinsi  Yogyakarta  meskipun  tidak disertai  distribusi  serta  peraturan  yang  mengikat  mengenai  sosialisasi  tagline  “jogja istimewa”  namun  mereka  tetap  berupaya  agar  hal  program  sosialisasi  tersebut  berjalan dengan sempurna.
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta
Pada  awalnya  masyarakat  Yogyakarta  bisa  mengenal  logo  dan  tagline  terbaru Yogyakarta dari adanya kegiatan Jogja Gumregah yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan DIY.  Berbagai  acara  disusun  dalam  rangkaian  kegiatan  tersebut,  mulai  dari  pagelaran budaya  hingga  kirab  budaya  diupayakan  dalam  rangka  “Launching  Gerakan  Budaya Citizen  Branding  Jogja  Istimewa”  sekaligus  memperkenalkan  logo  dan  tagline  “jogja istimewa”.  Bahkan  sehari  sebelum  pelaksanaan  acara launching tersebut,  muncul  pula para relawan yang menyediakan sablon gratis bertuliskan “jogja istimewa”. 2
Gambar7. Relawan Sablon Gratis “jogja istimewa” di Titik Nol Yogya
Pada kegiatan sablon gratis ini, masyarakat Yogyakarta cukup menyediakan kaos polos yang akan disablon kemudian menentukan posisi dimana sablon bertulisan “jogja istimewa”  akan  diletakkan,  setelah  itu  mereka  akan  diberikan  kupon  pengambilan  kaos untuk kemudian ditukarkan dengan kaos mereka  yang telah bertuliskan “jogja istimewa” tanpa perlu membayar sepeserpun.
Setelah  kegiatan Jogja Gumregah tersebut,  memang  tidak  muncul  aplikasi  lain yang  dilakukan  pihak  pemerintahan  untuk  melakukan  sosialisasi  selain  menggunakan media  periklanan  dan  kerjasama  dengan  media  massa.  Pihak  humas  Pemerintah  Kota Yogyakarta pun tidak terlindungi oleh sebuah payung hukum seperti Pergub untuk bisa mengikat stakeholder agar melaksanakan spirit dari tagline “jogja istimewa”.
Akhirnya  tagline  “jogja  istimewa”  dimanfaatkan  oleh  para  pekerja  industri kreatif,  meskipun  tidak  mendapatkan  anjuran,  pengarahan  ataupun  aturan  dari  pihak pemerintahan,  namun  nyatanya  mereka  secara  mandiri  mau  menggunakan  logo  dan tagline  “jogja  istimewa”  dalam  alat-alat  dan  media  promosinya.  Salah  satu  contohnya misalkan wirausahawan Saptuari Sugiharto yang terinspirasi untuk berbisnis kaos dengan design kocak dengan label usaha Jogist yakni akronim dari “jogya istimewa”.
2 Relawan Sablon Gratis Kaos “Jogja Istimewa”, http://krjogja.com/read/251419/relawan-sablon-gratis- kaos-jogja-istimewa.kr diakses 11 November 2016
Gambar 8. Salah Satu Design Kaos “jogja istimewa” di Jogist
Sama halnya dengan Surat Kabar Harian “Harian Jogja” yang merancang sebuah rubrik  mengenai  Yogyakarta  yang  cara  penulisan  Yogya-nya  menggunakan  font  dan warna dari tagline “jogja istimewa”.
Gambar 9. Font dan Warna “jogja istimewa” di SKH Harian Jogja
Keputusan  tersebut  dibuat  tanpa  adanya  himbauan,  kerjasama  ataupun  perintah dari  pihak  pemerintahan  sebab  hal  tersebut  merupakan  inisiatif  mandiri  dari  para pemimpin redaksi SKH Harian Jogja.
“Sama sekali tidak ada kerja sama dengan pemerintah DIY atau pemkot. Ini murni  ide  dari  tim  redaksi  untuk  memanfaatkan  momentum  yang  sedang in pada  waktu  itu.  Harian  Jogja  yang  merupakan  bagian  dari  elemen  di  DIY, tentu saja harus turut mengkampanyekan ikon baru Jogja dan kebetulan tepat waktunya  dengan  pergantian  rubrikasi,”  (hasil  wawancara  Anton  Wahyu Prihartono M.Si, Pemred Harian Jogja, Rabu 9 November 2016)
Dari  pernyataan  Anton  Wahyu  selaku  Pemimpin  Redaksi  SKH  Harjo  dan  apa yang dilakukan Saptuari Sugiarto dengan label Jogist tersebut bisa menjadi refleksi pihak
ISSN: 23389176
Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi UniversitasAhmad Dahlan Yogyakarta
pemerintahan  bahwa  semua  elemen  di  DIY  ini  sejatinya  mau  bergotong  royong  untuk mensosialisasikan logo dan tagline “jogja istimewa”, bahkan secara mandiri mereka mau melaksanakan  dan  memanfaatkan  logo  dan  tagline  tersebut  dalam  kegiatan  promosi mereka. Amat disayangkan jika dalam sosialisasi “jogja istimewa” ini, pihak pemerintah tidak memanfaatkan kecintaan masyarakat Yogya yang memang istimewa. Padahal sudah semestinya  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  hal  ini  Humas  Pemerintah  Kota Yogyakarta  memiliki  peran  penting  dalam  sosialisasi  tagline  baru  “jogja  istimewa” kepada masyarakat kota Yogyakarta.

## E. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Rebranding “jogja  istimewa”  merupakan  bentuk  respon  dari  dinamika masyarakat  terkait  penyematan  Undang  –  Undang  No  13  Tahun  2012  Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
b. Dalam  sosialisasi  tagline  baru  “jogja  istimewa”  Humas  Pemerintah  Kota Yogyakarta  hanya  sebagai  pelaksana  saja  tidak  dilibatkan  secara  langsung  dan yang paling berperan adalah Bappeda DIY dan Pemerintah Provinsi DIY.
c. Sosialisasi tagline “jogja istimewa” belum dilaksanakan secara optimal baik dari level perencanaan hingga evaluasi.

## 2. Saran
a. Perlunya  kordinasi  antar  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta khususnya  dalam  hal  sosialisasi  tagline  “jogja  istimewa”  sehingga  seluruh masyarakat  luas  tidak  hanya  tahu  tetapi  juga  memahami  nilai-nilai  mulia  yang terkandung  dalam  tagline  “jogja  istimewa”  tersebut  sehingga  Daerah IstimewaYogyakarta  yang  lebih  berkarakter,  berbudaya,  maju,  mandiri  dan sejahtera menyongsong peradaban baru dapat terwujud.
b. Perlunya  perundangan  ataupun  surat  keputusan  berkaitan  dengan  program sosialisasi  agar  pihak  pelaksana  sosialisasi  terutama  Pemeritahan  bisa  memiliki pegangan hukum untuk melaksanakan program tersebut.
c. Perlunya evaluasi terkait dengan proses sosialisasi yang sudah dilaksanakan, dan hasil  evaluasi  dapat  digunakan  sebagai  acuan  perancangan  kegiatan  lain  yang menunjang proses sosialisasi secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Aceng  (2001). Press Relations: Kiat Berhubungan dengan Media Massa. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Baskin, Otis , Craig Aronoff and Dan Lattimore (1997). Public Relations The Profession and Practic. Mc Graw Hill
Bungin,  Burhan  (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya . Prenada Media : Jakarta Cutlip, Scott M , Allen H.Center dan Glen M.Broom. (2006) Effective Public Relations. Jakarta: Prenada Media Group
De  Lozier,  Laura  Grunig  and  James  Grunig  (1995).  Manager's  Guide  to  Excellence  in Public  Relations  and  Communication  Management:  Lawrence  Earlbaum Associates
Daymon,  Christine  &  Immy  Holloway.  2008. Metode-Metode Riset Kualilatif dalam Public Relations dan Marketing Communication (terjh). Yogyakarta: Bentang Grunig,  James  E,  and  E.  Hunt  (1984). Managing Public Relations. Harcourt  :  Brace Jovanovich College Publishers.
Iriantara,  Yosal.  (2005). Media Relations: Konsep, Pendekatan dan Praktik .  Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Nazir, Muhammad (1988). Metode Penelitian. Jakarta:   Ghalia Nurudin, Hubungan Media, Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada Moleong J, Lexy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya Ruslan, Rusady (2003). Manajemen PR dan Media Komunikasi , Jakarta :  Raja Grafindo Persada Wardhani,  Diah  (2008). Media Relations (Sarana Membangun Reputasi Organisasi) . Yogyakarta: Graha Ilmu