## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 8 Agustus 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
SDG’s DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PASCA PANDEMI
Nur Alim Mubin AM
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia Email: nuralimmubinam@gmail.com
Penelitian info Penelitian history: Diterima : 22 Juni 2021 Diterima dalam bentuk revisi : 14 Agustus 2021 Diajukan : 20 Agustus 2021
Kata kunci: SDG's; pertumbuhan ekonomi; platform ekonomi digital.
Keywords: SDG’s; economic growth; digital economy platform.

## Abstrak:
Program  SDGs  di  Indonesia  sangat  penting  untuk  diwujudkan mengingat konflik ekonomi sangat tinggi dan terus berubah dari waktu ke waktu. Dengan kondisi perekonomian Indonesia yang selalu  mengalami  kendala  akibat  dampak  kepentingan  politik dan intervensi asing yang kuat, diperlukan sejumlah inovasi dan kebijakan  agar  pencapaian  SDGs  di  bidang  pertumbuhan ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja  dapat  terwujud.  Salah satu  strateginya  adalah  menciptakan  platform  ekonomi  digital yang  menggunakan  prinsip  kolaborasi  dari  semua  pihak  dan memperkuat  manajemen  kebijakan,  infrastruktur,  dan  sektor konsumen.  Dasar  pemikiran  ini  tidak  terlepas  dari  kuatnya intervensi asing yang merupakan konsekuensi dari utang negara yang  selalu  meningkat  setiap  tahunnya.  Melalui  instruksi Presiden Jokowi, pemerintah pada tahun 2021 telah fokus pada program  pembangunan  berkelanjutan  sebagaimana  tertuang dalam  kesepakatan  internasional,  salah  satunya  adalah pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

## Abstract:
The  SDGs  program  in  Indonesia  is  very  important  to  be realized  considering  that  economic  conflict  is  very  high  and continues  to  change  from  time  to  time.  With  Indonesia's economic  conditions  always  experiencing  problems  due  to  the impact of political interests and strong foreign interventions, a number  of  innovations  and  policies  are  needed  so  that  the achievement of the SDGs in the areas of economic growth and employment can be realized. One of the strategies is to create a digital  economy  platform  that  uses  the  principle  of collaboration  from  all  parties  and  strengthening  the  policy management, infrastructure and consumer sectors. The basis of this  thinking  is  inseparable  from  the  strength  of  foreign intervention which is a consequence of the country's debt which always  increases  every  year.  Through  President  Jokowi's instruction, the government in 2021 has focused on sustainable development  programs  as  stated  in  international  agreements, one of which is economic growth and employment.
Coresponden author: Nur Alim Mubin AM Email: nuralimmubinam@gmail.com penelitian dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Pada  tahun  2021,  pemeritahan  Jokowi-Ma’ruf  melalui  kementerian  desa mengungkapkan bahwa pembangunan akan berlanjut pada penguatan sumber daya manusia. Hal ini tidak lepas dari kesepakan internasional yang mendorong adanya pembangunan yang menyasar pada kepentingan masyarakat  secara global. Apalagi  isu  kemiskinan dan ekonomi adalah  topic  yang  selalu  menjadi  pembahasan  bagi  Negara-negara  berkembang  seperti Indonesia.  Sehingga  pembangunan  ekonomi  selalu  menjadi  perhatian  utama  setiap  reszim pemerintahan di Indonesia.
Pada  tahun  2000,  sebanyak  189  negara  mendeklarasikan  program  bersama  bernama The  Millenium  Development  Goals (MDGs)  yang  salah  satunya  focus  pada  pembenahan ekonomi di  Negara-negara tertinggal.  Berkat  deklarasi  ini, angka kemiskinan dunia berhasil diturunkan hingga 50 persen dalam jangka waktu 15 tahun sehingga program ini dilanjutkan dengan  tujuan  yang  sama  dengan  sedikit  prubahan  menjadi sustainable  development  goals ( SDGs).  Merujuk  pada  data  yang  dikemukakan  oleh  World  Bank  pada  tahun  2015  bahwa jumlah penduduk dunia yang sudah mendapatkan pendapatan 1 USD perhari sudah menurun pada  angka  10,30  %  sejak  realisasi  MDGs,  bahkan  untuk  penduduk  yang  hidup  pada  taraf kemiskinan akut sudah mencapai angka 7.5% ( Sihombing , 2013).
Program  SDGs  di  Indonesia  menjadi  sangat  penting  untuk  direalisasikan  mengingat konflik  ekonomi  sangat  tinggi  dan  berpotensi  terus  berubah  dari  masa  ke  masa.  Konflik ekonomi  yang  dimaksud  adalah  perebutan  sumber  daya  yang  mengakibatkan  kesenjangan ekonomi. Perebutan sumber daya alam, inflasi dan minimnya lapangan kerja yang selama ini terjadi  di  Indonesia  sangat  berdampak  pada  laju  prekonomian  Indonesia  yang pertumbuhannya masih dibawa 6%. Apalagi Indonesia adalah negara yang masih masuk pada kategori  berkembang  sehingga  sangat  membutuhkan  kerja  keras  dalam  pembangunan ekonomi melalui berbagai macam program.
Perubahan  ekonomi  yang  dialami  oleh  Indonesia  bisa  dikatakan  berjalan  dengan cepat.  Pergantian  kepemimpinan  merupakan  factor  utama  mengapa  perubahan  paradigma ekonomi  mengalami  perubahan  dari  semua  dimensi.  Meskipun  mengalami  perubahan, dominasi  kapitalisme  sebagai  pandangan  ekonomi  yang  kini  berkembang  pesat  tidak  serta merta berpengaruh kuat dengan praktik ekonomi di Indonesia, bahkan ada satu masa di mana Indonesia  beralih  menjadi  Negara  yang  menganut  paham  ekonomi  sosialis.  Meskipun  pada praktiknya  cara-cara  ini  tidak  dijalankan  karena  pengaruh  ekonomi  global  yang  cukup  kuat ( Prasmuko & Anugrah, 2010).
Di  era  Soekarno-Hatta  memimpin  negeri  ini,  pandangan  ekonomi  yang  bersumber pada  ide  sosialis  dan  liberal  mengalami  dinamisasi  yang  cukup  intens.  Soekarno  yang memiliki  kecenderungan  untuk  menggunakan  sosialis  sebagai  padangan  ekonominya  juga memiliki penentang  keras dari sahabatnya sendiri yang sekaligus wakil presiden  yang
mengedepankan prinsip-prinsip kemasyarakatan yang sedikit liberal.
Hanya  saja,  dengan  perubahan-perubahan  yang  terus  terjadi,  dinamika  politik  di Indonesia  tidak  lagi  dapat  dikendalikan  sepenuhnya  oleh  Negara.  Peran-peran  swasta  dan Negara-negara  maju  ikut  mempengaruhi  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  dari  masa  ke masa  ( Suprijanto ,  2011).  Apalagi  dengan  beberapa  kali  krisis  yang  terjadi  di  Negara  maju, membuat  permintaan  ekspor  yang  berkurang  dan  investasi  yang  berjalan  lambat  sangat berdampak pada melemahnya prekonomian di Indonesia.
Apalagi  di  rezim  Jokowi-Ma’ruf  yang  satu  tahun  lebih  dilanda  pandemi  yang  tidak tahu  kapan  akan  usai.  Berbagai  upaya  dilakukan  agar  bisa  kembali  beraktifitas  seperti biasanya. Virus korona hingga saat ini masih menjadi pembahasan di dunia, bahkan menjadi isu global nomor satu. Virus yang telah menjangkit 147 juta jiwa orang dengan jumlah orang yang  meninggal  sebanyak  3,1  juta  lebih  membuat  dunia  terus  berupaya  menemukan  solusi atas  permasalahan  kemanusiaan  yang  melanda  dunia  bisa  diselesaikan  dalam  waktu  yang singkat.
Dampak  pandemi COVID -19  banyak  menyasar  lini  kehidupan  masyarakat  dunia seperti  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  kesehatan,  dan  kebudayaan.  Aspek  kehidupan  paling terasa  dampaknya  adalah  ekonomi,  kesehatan  dan  pendidikan.  Dalam  penelitian  ini,  saya mencoba untuk membahas tentang hal-hal yang berada dalam ruang lingkup ekonomi seperti pendapatan  negara,  anggaran  belanja  nasional  dan  kebutuhan  dasar  masyarakat  terdampak COVID -19  serja  bagaimana  SDGs  pembangunan  ekonomi  menjadi  solusi  alternatif. Penurunan  ekonomi  semakin  terasa  ditengah  kebutuhan  penanganan  pandemi  yang meningkat.  Penurunan  pendapatan  dan  tersendatnya  laju  prekonomian  membuat  banyak Negara mengalami resesi ekonomi.
Menurut  World  Bank,  ekonomi dunia  akan  mengalami penurunan  hingga  angka  5,2 %. Di Indonesia, gejala ini juga dirasakan oleh pemerintah, di mana ekonomi diprediksi akan mengalami  minus  pendapatan  sebesar  2,2%  karena  dampak COVID 2019  ( Fahrika &  Roy, 2020).  Negara-negara  besar  di  beberapa  benua  seperti  Amerika,  Eropa  dan  Asia  tidak  bisa berbuat banyak dalam meningkatkan laju ekonomi mereka. Apalagi dengan kondisi pandemi yang belum bisa dikendalikan membuat WHO sebagai pemegang otoritas kesehatan di dunia menghimbau untuk semua Negara mengurangi aktivitasnya dalam semua sector.
Dalam  beberapa  decade  ini,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  prekonomian  Indonesia masih dibawa dominasi global. Masuknya pengaruh ideology kapitalis yang diprakarsai oleh Adam  Smith  dan  ideology  sosialis  yang  diprakarsai  oleh  Karl  Marx  memberikan  pengaruh yang  cukup  besar  bagi  perjalanan  Indonesia  baik  secara  politik  maupun  ekonomi  ( Hafizah , 2005). Sehingga benturan pemikiran dalam ranah ekonomi politik seringkali terjadi di setiap rezim  kepemimpinan.  Pancasila  sebagai  asas  Negara  belum  bisa  memberikan  jalan  keluar dalam  praktik  ekonomi  politik  karena  masih  memiliki  berbagai  tafsir  yang  terus diperdebatkan hingga saat ini.
Hingga  saat  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  rezim  kepemimpinan  di  Indonesia memiliki  refrensi  dalam  menjalankan  roda  kebijakan  dalam  aspek  ekonomi  dan  politik. Sebagai  contoh,  di  rezim  orde  baru,  kiblat  pembangunan  ekonomi  dan  pandangan  politik mengacu  pada  pandangan  kebijakan  barat.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  narasi modernisasi  yang  dibawa  oleh  Presiden  Soeharto  dalam  memimpin  Indonesia  selama  32 tahun lamanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa patron kebijakan rezim orde baru selalu
berkiblat pada kebijakan ekonomi politik barat, atau dalam hal ini Amerika dan Eropa.
Maka dari itu, diperlukan sebuah gerakan kreatif yang membuat manusia dan Negara tetap  bisa  berjalan  dalam  kondisi  yang  bisa  dikatakan  tidak  aman,  tapi  lini-lini  kehidupan tetap  berjalan  normal.  Meskipun  menerapkan  protocol  kesehatan  sudah  dikampanyekan, namun  belum  cukup  untuk  menjadi  landasan  dalam  menjalankan  aktivitas.  Begitu  juga dengan  vaksin,  meskipun  sudah  diedarkan,  namun  masih  perlu  menjalankan  protokol kesehatan  karena  vaksin  belum  bisa  menjadi  jaminan  orang  tidak  terpapar COVID -19. Sehingga  satu-satunya  langkah  adalah  menciptakan  hal-hal  baru  yang  membuat  masyarakat tetap nyaman beraktifitas tanpa harus mengurangi efektifitas dari kegiatan tersebut.
Krisis  ekonomi  yang  terjadi  akibat  pandemi COVID -19  membuat  alur  distribusi  dan pendapatan  negara  menurun  drastis  (Islam  & Muyeed ,  2020).  Semua  Negara  tidak  terlalu focus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur sebelum pandemi usai. di Negara- negara  maju,  beberapa  sudah  melaporkan  mengalami  resesi  ekonomi  karena  pembiayaan untuk  penanganan  pandemi  menguras  tenaga  dan  biaya  yang  cukup  banyak  sehingga prekonomian menjadi lemah. Secara tidak langsung, kebijakan ekonomi dan ekspansi politik juga berubah secara segnifikan.
Dengan kondisi prekonomian yang tidak kondusif di hampir semua Negara, membut perusahaan  yang  juga  ikut  terdampak  memberikan  pengurangan  upah  kepada  pegawainya, ada  juga  yang  melakukan  PHK  dengan  jumlah  besar-besaran  karena  prekonomian  yang anjlok.  Pendapatan  Negara  juga  ikut  berkurang  karena  banyak  pembiayaaan  penanganan  di bidang kesehatan yang membengkat. Disisi lain, pajak tidak dapat dibayarkan dengan jumlah yang sudah ditetapkan karena pendapatan perusahaan yang berkurang.
Alhasil, di beberapa Negara berkembang seperti Indonesia, jalan satu-satunya diambil adalah menambah utang Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lembaga pemeritah dan  Negara  itu  sendiri.  Terhitung  sejak  pandemi,  Indonesia  sudah  berutang  5.877  Triliun pada tahun 2020. Menurut sejumlah pakar ekonomi ternama seperti Rizal Ramli, angka utang Indonesia  bisa  menjadi  boomerang  yang  akan  melemahkan  prekonomian  Negara  dan  bisa saja mengalami resesi seperti yang dialami oleh Yunani.
Oleh sebab itu, diperlukan pembangunan ekonomi yang memiliki kekuatan yang kuat agar  program  ekonomi  di  Indonesia  berjalan  secara  berkelanjutan.  SDGs  dalam  bidang pembangunan  ekonomi  dan  lapangan  pekerjaan  adalah  salah  potensi  besar  yang  sangat dibutuhkan oleh Indonesia agar pembangunan ekonomi kita tidak bergantung pada kebijakan setiap  rezim  yang  ada.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Menteri  Luar  Negeri,  Retno Marsudi,  mengatakan  bahwa  melalui  SDGs,  Indonesia  telah  berhasil  mengurangi  angka kemiskinan menjadi 9,8 %, selain itu, pemenuhan air bersih meningkat menjadi 76,44% dan akses layanan kesehatan menjadi 77,78%.
Program  pemenuhan  kebutuhan  dan  keterbukaan  lapangan  kerja  yang  dapat memancing  pertumbuhan  ekonomi  dan  jaminan  hidup  masyarakat  perlu  diperkuat  dengan berbagai  cara,  salah  satunya  dengan  merealisasikan  SDGs  dalam  bidang  pembangunan ekonomi. Apalagi di masa-masa pandemi COVID -19 yang membuat ekonomi tidak menentu, dibutuhkan sebuah kebijakan ekonomi yang menguatkan pendapatan Negara dan masyarakat agar kehidupan masyarakat tetap stabil secara ekonomi.
Mengacu pada program yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa dalam masa- masa COVID -19  program  SDGs  harus  tetap  berlanjut  karena  menjadi  kewajiban  Negara. Sehingga  sangat  wajar  bila  bantuan  sosial  yang  diberikan  oleh  pemerintah  ke  masyarakat banyak  menyasar  UMKM  dan  sector-sektor  ekonomi  lainnya  agar  tidak  menganggu pertumbuhan  ekonomi  di  masa  pandemi.  Program  ini  juga  akan  sangat  berdampak  pada ketersediaan  lapangan  kerja  yang  memadai  pasca  PHK  besar-besaran  yang  dilakukan  oleh banyak  perusahaan  karena  beban  upah  yang  besar  ditengah  kondisi  keuangan  yang  tidak menentu.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berusaha  untuk  mengetahui  urgensi  program  SDGs  pertumbuhan ekonomi  dan  lapangan  kerja  bagi  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  studi literatur  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana  kondisi  ekonomi  internasional berdampak pada kondisi ekonomi di Indonesia melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dibeberapa  Negara,  khususnya  di  Asia.  Penelitian  ini  diawali  dengan  mengkaji  bagaimana proses  SDGs  yang  telah  dideklarasikan  oleh  PBB  direalisasikan  di  Indonesia  dan  seberapa besar dampak SDGs bagi Indonesia dalam aspek ekonomi melalui portal berita nasional dan internasional.  Kemudian  peneliti  mengumpulkan  berbagai  macam  jurnal  nasional  dan internasional  untuk  tujuan  analisis  dan  penguatan  argumentasi  tentang  realisasi  SDGs  di Indonesia  di  masa-masa  pandemic COVID -19  .  literature  yang  digunakan  difokuskan  pada jurnal  yang  membahas  MDGs  dan  SDGs.  Lalu  peneliti  juga  melakukan  analisis menggunakan  Nvivo  12  Pro  untuk  mengetahui  seperti  apa  potensi  pembangunan  ekonomi yang tepat bagi Indonesia kedepan.
Studi  literatur  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengkaji secara  kritis  sebuah  gagasan,  teori,  atau  temuan  yang  ada  dalam  sebuah  literatur  dengan tujuan  akademik  dalam  kajian-kajian  ilmu  tertentu  (Cooper,  2010).  Hasilnya  akan digambarkan  secara  sistematis  dengan  menyajikan  data  yang  diberikan  penjelasan  secara sistematis  sehingga  mudah  dipahami  oleh  pembaca.  Penelitian  ini  menggunakan  Nvivo  12 Pro  untuk  menganalisis  bagaimana  strategi  pembangunan  yang  tepat  bagi  Negara-Negara yang berada di bagian timur dunia serta implikasinya terhadap SDGs pembangunan ekonomi di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  memiliki  17  tujuan  dengan  target  169  yang tercapai  pada  tahun  2030.  SDGs  merupakan  program  dunia  yang  telah  disahkan  oleh  PBB dan  disepakati  oleh  193  negara  pada  tahun  2015,  salah  satunya  adalah  Indonesia.  Presiden Jokowi bahkan sangat gencar melakukan sosialisasi ke semua lembaga pemerintah agar target SDGs  bisa  dicapai  dalam  waktu  yang  cukup  simgkat.  Presiden  bahkan  meminta  menteri Pembangunan  Nasional,  Suharso  Monoarfa,  untuk  bekerja  keras  memanfaatkan  ilmu pengetahuan dan teknologi agar program ini berjalan dengan optimal.
Salah satu tujuan SDGs adalah pembangunan ekonomi dalam berbagai sector dengan tujuan  meningkatkan  prekonomian  masyarakat  Indonesia.  Pembangunan  ekonomi  adalah agenda  SDGs  nomor  8  yang  disusun  dengan  tujuan  meningkatkan  mata  pencaharian  semua orang di berbagai wilayah dan dapat membuka lapangan kerja dengan skala yang lebih besar.
Program ini juga diharapkan dapat memperkecil kesenjangan upah dan memperpendek jarak kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin ( Sariguna et al., 2020).
Dalam konteks ekonomi, peningkatan produksi dan konsumsi adalah tolak ukur yang dipakai  untuk  melihat  bagaimana  kondisi  ekonomi  masyarakat  di  sebuah  Negara.  Jika produksi  dan  konsumsi  memiliki  peningkatan,  maka  ekonomi  bisa  dikatakan  bertumbuh ( Pamungkas et  al.,  2018). Sehingga program  yang dicetuskan oleh Negara dalam mengatasi problematika  ekonomi  akan  selalu  mengukur  bagaimana  daya  produksi  dan  konsumsi  di masyarakat.
Indonesia sebagai negara berkembang dan sekaligus sebagai Negara global memiliki komitmen  yang  kuat  dalam  pembangunan  ekonomi.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  adalah dengan  mendukung  aktivitas  ekonomi  masyarakat  melalui  penguatan  produksi  di  UMKM- UMKM  agar  kesenjangan  sosial  bisa  diatasi  dan  dihentaskan  secara  efektif.  Oleh  karena itulah,  Indonesia  di  tengah  pemerintahan  Jokowi-JK  dan  Jokowi-Ma’ruf  sangat  focus  untuk melakukan  pembenahan  aturan  agar  tercipta  lingkungan  yang  sehat  bagi  pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal  ini  juga  didasarkan  pada  angka  kemiskinan  yang  masih  tinggi  di  Indonesia,  per tahun 2020, angka kemiskinan di Indoensia mengalami peningkatan dari 24,8 persen menjadi 26,4  persen  karena  dampak COVID -19  (lihat  gambar  01).  Pertumbuhan  ekonomi  adalah sector  yang  paling  banyak  mendapatkan  perhatian  oleh  pemerintah  saat  ini.  Dengan pembangunan insrastuktur yang dilakukan secara besar-besaran di semua daerah, pemerintah dengan cara ini  yakin akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat karena produksi dan suplai tidak terhambat. Distribusi bahan pokok dan bahan lainnya juga bisa dilakukan dengan cepat  karena akses  transportasi  yang memadai  karena efesiensi  yang diberikan. Hal  ini juga meningkatkan pendapatan belanja Negara karena pajak dan investasi semakin banyak.
Gambar  01.  Data  Kemiskinan  di  Indonesia  karena  dampak COVID -19  (Sumber: katadata.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2021)
Dalam  berbagai  perspektif  ekonomi,  banyak  cara  yang  bisa  dilakukan  oleh  sebuah Negara  untuk  mendapatkan  anggaran  yang  digunakan  untuk        melakukan  pembangunan. Salah  satu  cara  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  cara  investasi  ( Aulianida et  al.,  2019). Investasi  adalah  menempatkan  dana  pada  satu  atau  lebih  pada  sebuah  asset  yang  dikelola
untuk tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang ( Owen & Walter, 2017).
Investasi  juga  bisa  diartikan  sebagai  bentuk  pengeluaran  sejumlah  uang  oleh seseorang  untuk  mendapatkan  sejumlah  alat  produksi  yang  ditujukan  untuk  melakukan produksi  dan  dijual  kepada  orang  lain  agar  mendapatkan  pendapatan.  Sebuah  Negara biasanya  melakukan  investasi  kepada  Negara  lain  dengan  tujuan  mendapatkan  pendapatan dari Negara  yang diberi  investasi.  Investasi  sebuah Negara biasanya berbentuk  infrastruktur dan industry.
Dalam  pembangunan  ekonomi,  banyak  perspektif  yang  bisa  digunakan  agar prekonomian tetap berputar. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi sebuah Negara, ada  hal-hal  yang  harus  dibatasi  agar  lingkungan  ekonomi  bisa  tetap  terkendali  dan  berjalan sesuai  dengan  arusnya.  Menurut Washington  Consensus, ranah  pemerintah  dalam pembangunan  ekonomi  berfokus  pada  tiga  sector,  yaitu  sector  infrastruktur,  pendidikan  dan kesehatan.  Pembatasan  ini  dilakukan  agar  kekhawatiran  akan  terjadinya government  failure seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  tidak  terjadi  karena  akan  berpotensi  mengancam stabilitas anggaran belanja Negara ( Rasmini & Hermanto, 2008).
Di  Indonesia,  pasca  runtuhnya  orde  baru,  praktik-praktik  KKN  masih  menjadi kebiasaan  birokrasi  sehingga  memperlambat  laju  pertumbuhan.  Banyak  pembangunan  yang telah direncanakan dengan biaya  yang sudah disahkan oleh pemerintah tapi  tidak terealisasi sesuai dengan harapan karena sebagian besar biayanya dikorupsi. Proyek hambalang, E-KTP, Proyek  Bandara  Kuala  Namu,  Proyek  Banjir  Kanal  Timur,  Proyek  Normalisasi  Sungai Bekasi, Tol Nusa Dua dan masih banyak lagi.
Terhambatnya  laju  ekonomi  di  Indonesia  tidak  hanya  disebabkan  oleh  factor-faktor internal,  namun  ada  juga  factor-faktor  ekternal  yang  terlibat  karena  kebijakan  organisasi internasional seperti IMF, UNICEF, WHO dan permintaan Negara asing dalam urusan ekspor yang  menurun.  Hingga  kuartal  ke-2,  laju  prekonomian  di  Indonesia  turun  hingga  empat persen  saja.  Disamping  itu,  ada  ancaman  nilai  tukar  dollar  terhadap  rupiah  yang  meguat, hingga  april  2020,  nilai  tukar  dollar  mencapai  angka  16.000  rupiah  per  dollar  Amerika  dan memberikan ancaman resesi bagi Indonesia.
Maka  dari  itu,  pembangunan  ekonomi  harus  dikawal  oleh  kebijakan  politik  yang mengacu pada bagaimana Negara mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi-politik global. Namun persoalan  yang seringkali diperdebatkan oleh banyak ahli adalah bagaimana strategi pemerintah  dalam  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  dan  berdampak  positif bagi  warganya.  Sehingga  seringkali  kebijakan  ekonomi  yang  diambil  terkesan  membawa kepentingan  asing  yang  disinyalir  sangat  berbahaya  bagi  keberlangsungan  ekonomi  di Indonesia.
Apalagi  di  zaman  globalisasi,  meskipun setiap Negara memiliki konsep ekonominya sendiri, tapi pada praktik ekonomi selalu mengambil langkah-langkah yang liberal. Sehingga dalam  beberapa  situasi,  Negara  tidak  memiliki  otoritas  dalam  membentuk  pangsa  pasarnya sendiri.  Pandangan  ekonomi  liberal  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Adam  Smith  dan Jean  Baptiste  Say  bahwa  pasarlah  yang  menentukan  kebutuhannya  sendiri  sehingga  Negara dan  pemerintah  tidak  perlu  ikut  campur  dalam  menentukan  pasar  ( Rasmini &  Hermanto, 2008).
Hal  inilah yang menjadi  tantangan  Indonesia sebagai  sebuah  Negara dalam membangun  ekonomi  dan  merumuskan  kebijakan.  Dengan  adanya  dominasi  global  dalam
aspek  ekonomi  dalam  politik,  pemerintah  sebagai  eksekutor  kebijakan  tidak  bisa  bergerak bebas dalam menentukan apa yang harus diproduksi oleh bangsa ini sehingga meningkatkan laju  pertumbuhan  ekonominya.  Dengan  kebijakan  ini,  program  SDGs  untuk  pertumbuhan ekonomi bisa tercapai targetnya pada tahun 2030 ( Panuluh & Fitri, 2016).

## Strategi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi
Salah  satu  strategi  yang  dibutuhkan  untuk  menyukseskan  program  SDGs pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuat kebijakan yang kuat dan terintegrasi dengan aktivitas  ekonomi  masyarakat  melalui  media  atau  platform  digital.  Apalagi  dengan perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju,  maka  sangat  mungkin  pemerintah  membuat satu  platform  khusus  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  dalam  meningkatkan pendapatannya sehingga kesenjangan ekonomi yang sangat jauh antara si kaya dan si miskin bisa diatasi.
Dengan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  pesat,  ada  potensi  yang  bisa dijalankan oleh pemerintah agar mendorong kekuatan ekonominya. Memanfaatkan platform ekonomi berbasis digital dengan meniru konsep digital  marketing  yang dibawa oleh banyak pelaku  ekonomi  di  dunia  seperti  Jack  Ma  (alibaba)  dan  Jeff  Bezos  (amazon)  bisa  menjadi potensi  yang  dikembangkan  untuk  membangun  pangsa  pasar  internasional.  Artinya, masyarakat  Indonesia  tidak  hanya  bergantung  pada  pangsa  pasar  nasional,  namun  juga  bisa menyentuh  pasar  internasional  sehingga  tercipta  kekuatan  ekonomi  yang  menjangkau masyarakat di dunia.
Selama  ini,  system  ekonomi  yang  dijalankan  oleh  Indonesia  masih  bersifat konvensional  sehingga  pembiayaan  tidak  hanya  pada  produksi  saja,  namun  juga  pada distribusi produk. Dalam kasus ini, Indonesia sebagai harus memiliki platform bisnis berbasis digital  yang  pangsa  pasarnya  tidak  hanya  mengandalkan  jual  beli  antar  Negara  saja,  tapi menyentuh masyarakat global. Dengan demikian, Indonesia dengan platform bisnis digital ini dapat  menciptakan  pasar  tidak  hanya  dalam  skala  makro  (Negara),  tetapi  juga  pasar  dalam skala mikro (individu).
Gambar 02 : Analisis Sektor Ekonomi Negara Timur /NVivo Saat ini, kita berada di tengah-tengah reorganisasi ekonomi di mana pemilik platform tampaknya  mengembangkan  kekuatan  yang  bahkan  mungkin  lebih  hebat  daripada  pemilik
pabrik di awal revolusi industry ( Kenney et al., 2019). Ide ini harusnya bisa menjadi sebuah langkah yang dijalankan oleh pemerintah agar pendapatan belanja Negara tidak hanya berasal dari  satu  sumber  saja,  namun  berbagai  macam  sumber.  Hal  ini  bertujuan  untuk menyeimbangkan  neraca  keuangan  Negara  yang  agar  tidak  menambah  beban  utang  yang begitu  banyak  dan  pada  akhirnya  mempercepat  pencapaian  SDGs  di  wilayah  pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja yang memadai.
Sebelum  membentuk platform ekonomi  yang  kuat,  produk  ekonomi  yang  dibangun dan  diperkuat  harus  jelas  agar  tercipta  ekonomi  yang  sehat  dan  berjalan  dengan  baik ( Dingwall ,  2020).  Merujuk  pada  gambar  di  atas,  kita  bisa  melihat  bahwa  secara  umum pembangun  di  Negara  timur  harus  mendahulukan  tiga  hal,  yaitu tourism ,  infrastruktur  dan policy  management. Dalam  konteks  ini, tourism (pengunjung)  memiliki  peran  tidak  hanya sebatas  sebagai  pengungjung,  melainkan  konsumen  yang  secara  otomatis  akan  memasarkan produk  ke  masyarakat  secara  luas  ( Goh et  al.,  2019; Guchua ,  2019; Panuluh &  Fitri,  2016; Perzyna , 2020).
Selaras  dengan  prinsip  “ No  One  Left  Behind”, SDGs  mendorong  Agenda Pembangunan Nasional  menjadi  lebih partisipatif dan melibatkan multipihak  yang luas baik pemerintah  maupun  nonpemerintah.  Kebijakan-kebijakan  pembangunan  disusun  bersama- sama  dengan  multipihak,  sehingga  rasa  kepemilikan  atas  rencana  pembangunan  jangka menengah  nasional  (RPJMN)  menjadi  tumbuh  lebih  kuat  dan  diharapkan  pelaksanaannya tidak  akan  meninggalkan  siapapun.  Oleh  karena  itulah,  pemerintah  harus  mampu  membuka keran  ekonomi  dengan  melibatkan  banyak  pihak,  khususnya  masyarakat  demi  mencapai tujuan ekonomi yang sehat dan lapangan pekerjaan yang luas.
Sehingga dibutuhkan strategi yang efektif untuk menarik minat pengunjung sehingga jumlahnya  bertambah  dalm  jangka  waktu  yang  singkat.  Disinilah  kekuatan  Negara  akan sangat  dibutuhkan  bukan  untuk  membangun  jaringan  politik,  namun  jaringan  kerja  sama ekonomi  yang  menjangkau  dunia  internasional  dengan  memanfaatkan  peluang  bisnis  yang ada  dari  hubungan  baik  yang  telah  terbangun  sejak  dulu.  Dengan  demikian,  potensi perekenomian bisa diprediksi menjadi lebih kuat dan berdampak positif bagi masyarakat.
Selain pengunjung, infrastruktur sangan berpengaruh pada kekuatan ekonomi karena bicara tentang suplay produk apakah bisa terus berjalan dengan efesien atau tidak. Rata-rata Negara maju dalam bidang ekonomi memiliki infrastruktur yang kuat agar penyaluran bahan produksi  tidak  mengalami  hambatan  ( Ishatono &  Raharjo,  2016).  Di  Indonesia, pembangunan  infrastruktur  sangat  gencar  dilakukan  di  pemerintahan  Jokowi  dengan  tujuan untuk  menguatkan  ekonomi  nasional.  Kesadaran  bahwa  globalisasi  mendorong  sebuah kemajuan  untuk  suatu  Negara  memang  nyata  adanya,  dan  dalam  kondisi  ini,  Negara  tidak bisa  menolak  perkembangan  yang  maju  dan  cepat,  satu-satunya  langkah  adalah  dengan beradaptasi.
Platform bisnis  digital  adalah  salah  satu  infrastruktur  yang  harus  diperkuat  oleh Negara  agar  kemandirian  ekonomi  bisa  diwujudkan.  Dengan  hadirnya platform bisnis  yang dijalankan  langsung  oleh  pemerintah  bisa  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  kemajuan ekonomi  Indonesia.  Artinya, platform bisnis  berbasis  digital  tidak  hanya  dimainkan  oleh individu saja, tapi juga Negara. Agar dapat direalisasikan dengan baik, ide ini harus ditopang dengan  kebijakan  atau aturan yang mengatur bagaimana bisnis ini berjalan. Agar tidak
dikooptasi  oleh  individu,  maka platform bisnis  ini  hanya  bisa  dimiliki  oleh  Negara  saja. Dengan  demikian,  perdagangan  internasional  atau  eksport  tidak  lagi  mengadalkan  cara-cara yang konvensional, namun juga memanfaatkan kemajuan teknologi.
Budaya  ekonomi  yang  seperti  inilah  yang  harusnya  dibangun  oleh  pemerintah  agar program  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  salah  satu  tujuan  dari  SDGs  bisa  dicapai  dengan optimal  pada  tahun  2030.  Kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat  jangan  hanya  menjadi realitas  yang  diamini  saja,  tanpa  memanfaatkan  potensi  ekonomi  yang  ada  didalamnya. Apalagi  dengan  situasi  ekonomi  politik  yang  didominasi  oleh  kebijakan  ekonomi internasional  yang  sangat  membatasi  jalannya  prekonomian  sebuah  Negara,  termasuk Indonesia.  Untuk  mengatasi  hal  itu,  Negara  harus  mampu  membangun  kekuatan  ekonomi yang  ramah  dengan  masyarakat  dunia,  terlebih brand Indonesia  saat  ini  sangat  banyak digemari oleh masyarakat dunia.
Dalam  praktiknya,  keterlibatan  masyarakat  sebagai  supliyer  perlu  diperkuat  dan didorong agar dapat memenuhi permintaan pasar dalam skala internasional. Di Negara-negara maju, praktik ekonomi semacam ini belum dijalankan sehingga pendapatan Negara mayoritas berasal dari pajak dan ekspor yang dikelola secara konvensional. Sehingga keberlangsungan prekonomian  sangat  terikat  dari  hasil  pajak,  utang  Negara  dan  ekspor  saja.  Jika  prilaku ekonomi  semacam  ini  tidak  tersu  diperbaharui,  maka  kedepan  tantangan  ekonomi  nasional akan jauh lebih berat, dan intervensi internasional akan semakin menguat dan pada akhirnya ketergantungan  Indonesia  pada  kebijakan  internasional  akan  semakin  menguat  ( Suprijanto , 2011).
Apalagi situasi pandemi yang belum usai, maka Negara harus membangun imperium ekonominya  dengan  cara-cara  yang  kreatif  pertumbuhan  ekonominya  tetap  meningkat ( Perzyna ,  2020).  Meskipun  belum  ada  referensi  yang  jelas,  namun  ide  ini  bisa  menjadi langkah  yang  bisa  ditempuh  agar  pendapatan  Negara  diluar  pajak  juga  ada,  dan  bahkan anggaran  belanja  bisa  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Meminjam  istilah  Adam Smith,  prekonomian biarlah dijalankan oleh invisible hand, Negara sebagai  pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan tetap memposisikan diri sebagaimana mestinya.
Meskipun  saat  ini  Indonesia  masih  menjadi  Negara  yang  menggantungkan ekonominya pada perdagangan, finansial internasional dan produksi  yang sekaligus menjadi penyebab  sulitnya  Indonesia  untuk  keluar  dari  tekanan  internasional,  namun  gerakan kedaulatan ekonomi tentu tetap harus dibangun agar bisa keluar dari belenggu ekonomi yang diintervensi  oleh  IMF, NTc, dan Bank  Dunia. Dengan imperium bisnis  yang mengandalkan kemajuan  teknologi  dengan  dukungan  hukum  kepemilikan  ada  ditangan  Negara  (policy), tentu cepat atau lambat kedaulatan ekonomi politik bisa diwujudkan.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bagaimana  SDGs  yang  disahkan  oleh  PBB pada tahun 2015 berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, khususnya di wilayah  ekonomi.  Suksesi  program  dunia  bernama  SDGs  dalam  bidang  pertumbuhan ekonomi  memang  sangat  berat  dan  memiliki  banyak  tantangan,  khususnya  di  Indonesia. Tidak  hanya  pada  sector  masyarakat  yang  masih  kurang  kesadarannya  untuk  melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi secara mandiri, melainkan dipengaruhi juga oleh kebijakan yang
tumpang tindih. Belum lagi karena pengaruh kebijakan ekonomi politik yang sampai hari ini mengundang  perdebatan  karena  seringkali  berubah  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  global membuat  Negara  tidak  memiliki  otoritas  yang  kuat  dalam  menentukan  laju  pertumbuhan ekonominya sendiri ( Hardin , 2017).
Dampaknya  adalah,  prekonomian  Negara  hanya  bersumber  dari  pajak  dan  hasil ekspor  saja,  belum  dapat  berkembang  karena  kebijakan  global  yang  sangat  mengikat.  Di tengah  kondisi  ekonomi  yang  sangat  tidak  menentu  karena  dampak  pandemi,  laju pertumbuhan ekonomi di hampir semua Negara mengalami degradasi yang cukup signifikat. Ibarat sebuah puzzle, ekonomi dunia saat ini harus disusun satu per satu agar tercipta budaya ekonomi  yang  stabil  dan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  (Islam  & Muyeed ,  2020). Apalagi ekonomi adalah sarana untuk memenuhi hajat hidup semua orang. Maka dibutuhkan sebuah  budaya  ekonomi  yang  berpijak  pada  kebijakan  politik  yang  menyentuh  semua kepentingan masyarakat di dunia ( Owen & Walter, 2017).
Oleh  karena  itu,  Indonesia  kedepan  harus  membangun  ekosistem  ekonomi  yang terjalin  tidak  hanya  dalam  batas-batas  antar  Negara  saja,  melainkan  relasi  ekonomi  yang menyentuh personal masyarakat di setiap Negara di dunia. Hal ini akan membantu program SDGs  katena  ekosistem  ekonomi  yang  terintegrasi  dengan  kepentingan  nasional, internasional  dan  personal  harus  diimplementasikan  sebagai  upaya  pembangunan  ekonomi nasional. Salah satu langkahnya adalah dengan membangun platform bisnis digital yang tidak terbatas  pada  relasi  bilateral  saja,  namun  relasi  personal  masyarakat  juga  perlu  dibangun untuk membangun pasar yang lebih luas.
Pasar digital yang dirancang untuk tujuan perdagangan internasional yang melibatkan Negara  dan  masyarakatnya  secara  langsung  memungkin  Indonesia  akan  mendapatkan keuntungan  yang  besar  jika  dikelola  dengan  control  Negara.  Apalagi  saat  ini  kita  berada  di tengah-tengah  pasar  bebas,  di  mana  praktik  ekonominya  berjalan  dengan  prinsip-prinsip liberal.  Khusus  untuk  wilayah  Asia,  MEA  yang  diresmikan  pada  tahun  2015  harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Negara agar tidak tertinggal dari Negara-negara lain.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui,  bahwa  MEA  tidak  bisa  dilepaskan  dari  pandangan positif  dan  negative.  Namun  adanya  ketimpangan  pemdapatan  yang  dialami  oleh  Negara- negara  ASEAN  bisa  menjadi  solusi  untuk  membangkitkan  kekuatan  ekonomi  agar  lebih stabil.  MEA  bisa  saja  menjadi  potensi  untuk  pembangunan  domestic  dan  pengembangan internasional  ( Rofiq ,  2014).  Untuk  itulah,  Indonesia  dengan  potensi  kekayaan  alam  yang besar  harus  mampu  memanfaatkan  ruang  ini  sebagai  ajang  pembangunan  ekonomi  untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang.
Upaya  ini  tentu  masihlah  langkah  awal,  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  adalah kedaulatan  ekonomi  tanpa  campur  tangan  dunia  internasional.  Kondisi  prekonomian Indonesia saat ini memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh IMF dan Bank Dunia karena keterikatan  utang  sehingga  secara  politik  Indonesia  sangat  rentan  mendapatkan  gangguan dalam ekspansi ekonomi. Tentu hal ini bukanlah perkara mudah, namun setiap langkah harus dijalankan  agar  kedepan  kita  menjadi  Negara  yang  berdaulat  dan  bebas  menentukan  nasib sendiri.
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih spesifik pada pembangunan  ekonomi  berbasis  rumah  tangga  agar  SDGs  tidak  hanya  berdampak  secara makro, namun juga menyentuh wilayah-wilayah mikro. Masih sangat banyak poin yang bisa
dijadikan topic penelitian di dalam SDGs, apalagi berkenaan dengan proses realisasi program SDGs yang harus banyak dikaji agar ditemukan formulasi yang tepat sehingga tepat sasaran dan membantu pembangunan Indonesia kedepan.

## BIBLIOGRAFI
AbduRofiq,  A.  (2014).  Menakar  Pengaruh  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015  Terhadap Pembangunan  Indonesia. SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I , 1 (2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1543
Aulianida,  D.,  Liestyasari,  S.  I.,  &  Ch,  S.  R.  (2019).  Sistem Ekonomi  Indonesia  Investasi. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699.
Dingwall,  J.  (2020). Commercial  Mining  Activities  in  the  Deep  Seabed  beyond  National Jurisdiction: the International Legal Framework. The Law of the Seabed , 1 (1), 139–162. https://doi.org/10.1163/9789004391567_009
Fahrika,  A.  I.,  &  Roy,  J.  (2020).  Dampak  Pandemi COVID -19  terhadap  Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh The Impact of the COVID -19  Pandemic  on  Macroeconomic  Developments  in  Indonesia  and  The  Policy Response taken. Inovasi , 16 (2), 206–213. DOI: http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v16i2.8255
Goh,  X.,  Tong,  W.,  &  Tang,  T.  (2019). Financial  Openness  and  Trade  Openness  Nexus : Empirical Evidence from Global Data . Capital Marketing Review , 27 (1), 1–18.
Guchua, A. (2019). Asymmetrical Threats and the Impact of Hybrid War on Global Security and Role of  Nato  in  Ensuring Peace. Ante Portas  - Studia Nad Bezpieczeństwem , 2 (2), 213–224. https://doi.org/10.33674/2201811
Hafizah, Y. (2005). Yulia Hafizah . Millah , 4 (2), 31–46.
Hardin,  C.  (2017).  The  politics  of  finance:  cultural  economy,  cultural  studies  and  the  road ahead. Journal           of           Cultural          Economy , 10 (4), 325–338. https://doi.org/10.1080/17530350.2017.1297249
Ishatono,  I.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2016).  Sustainable  Development  Goals  (Sdgs)  Dan Pengentasan Kemiskinan. Share : Social Work Journal , 6 (2), 159. https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198
Islam, M. R., & Muyeed, A. (2020). Impacts of COVID -19 Pandemic on Global Economy: a Meta-Analysis  Approach. International  Journal  of  Technical  Research  &  Science , 05 (05), 8–19. https://doi.org/10.30780/ijtrs.v05.i05.002
Kenney, M.,  Bearson, D., & Zysman, J. (2019). The Platform  Economy  Matures:  Pervasive Power,  Private  Regulation,  and  Dependent  Entrepreneurs . SSRN  Electronic  Journal . https://doi.org/10.2139/ssrn.3497974
Owen,  E.,  &  Walter,  S.  (2017).  Open  economy  politics  and  Brexit:  insights,  puzzles,  and ways  forward. Review  of  International  Political  Economy , 24 (2),  179–202. https://doi.org/10.1080/09692290.2017.1307245
Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam Peningkatan
Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Hidup  Masyarakat  Sesuai  Target  SDGs. Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) , 1 (3), 301. DOI : https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i3.101240
Panuluh, S., & Fitri, M. R. (2016). Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di  Indonesia. Biefing Paper 02 , infid (Sustainable Development  Goals (SDGs)), 1–25. http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload- book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf
Perzyna,  M.  (2020). The  Substance  of  Solidarity :  What  the  Response  to  the  COVID-19 Pandemic Says About the Global Refugee Regime The Substance of Solidarity : What the Response to the COVID-19 Pandemic Says About the Global Refugee Regime .
Prasmuko,  A.,  &  Anugrah,  D.  F.  (2010).  Dampak  Krisis  Keuangan  Global  Terhadap Perekonomian  Daerah. Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan  Perbankan , 12 (3),  377–411. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i3.242
Rasmini, M., & Hermanto, B. (2008). Konsep Sistem Ekonomi Indonesia . 1–54.
Sariguna, P., Kennedy, J., & Ekonomi, F. (2020). Modul ekonomi pembangunan .
Sihombing,  L.  (2013). Pencapaian  Millenium  Development  Goals  (  MDGs  ) . 4 (Mei),  129– 156.
Suprijanto,  A.  (2011).  Dampak  globalisasi  ekonomi  terhadap  perekonomian  Indonesia. Jurnal  Imiah  CIVIS , I (2),  100–119.  file:///C:/Users/user/Downloads/592-929-1-SM.pdf DOI: https://doi.org/10.26877/civis.v1i2/Juli.592