## E-VOTING PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT 1
Fifiana Wisnaeni, Kushandajani, Sekar Anggun Gading P., Ahmad Ainun Najib* Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 najib1925@live.undip.ac.id

## Abstract
Several  Indonesian  provinces  have  embraced  e-voting  for  the  Pilkades  rollout.  In  general, Article  85,  paragraph  (1)  of  the  Law  on  the  Local  Election  and  the  Constitutional  Court's Decision  No.  147/PUU-VII/2009  serve  as  the  legal  foundation  for  the  implementation  of  e- voting.  This  study  aims  to  determine  public  trust  in  the  implementation  of  e-voting  in  village elections  in  Boyolali  Regency.  By  combining  a  survey-quantitative  research  approach  with  a socio-legal  research  approach.  This  kind  of  research  combines  qualitative  and  quantitative research,  with  data  being  gathered  using  a  research  tool  in  the  form  of  a  questionnaire. According to the findings, there is a fair amount of public confidence in the use of e-voting in Boyolali Regency where people are satisfied with the process.
Keyword: E-Voting; Village Administration; Pilkades.

## Abstrak
Pelaksanaan pilkades di beberapa daerah di Indonesia telah mengadopsi e-voting . Secara umum, dasar hukum penyelenggaraan e-voting ialah Pasal 85 ayat (1) UU Pemilukada dan Putusan MK No.  147/PUU-VII/2009.  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  kepercayaan  masyarakat  terhadap pelaksanaan e-voting dalam pilkades di Kabupaten Boyolali. Penelitian dilakukan di tiga desa di Kabupaten  Boyolali  dengan  menggunakan  pendekatan Socio  Legal  Research berpadu  dengan pendekatan  penelitian  survei-kuantitatif.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian campuran,  berupa  penelitian  jenis  kualitatif  dan  juga  kuantitatif,  di mana  data  diambil melalui instrumen  penelitian  berupa  kuesioner.  Penentuan  sampel  dilakukan  dengan  cara purposive sampling dan snow ball. Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penerapan e-voting di  Kabupaten  Boyolali  tergolong  tinggi,  di  mana  masyarakat  merasa  puas  terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa dengan menggunakan e-voting.
Kata Kunci: E-Voting ; Pemerintahan Desa; Pilkades.

## A. Pendahuluan
Desa  merupakan  bentuk  pemerintahan  alami  yang  terlahir  dari  kesepakatan  masyarakat (Retnowati,  Kusumaputra,  &  Hastuti,  2022).  Kehidupan  masyarakat  desa  erat  dengan  nilai kekeluargaan  dan  mempunyai  adat  istiadat  untuk  mengelola  dirinya  secara  mandiri.  Oleh karenanya,  Ter  Haar  menyebut  desa  sebagai doorps  republiek (negara  kecil).  Karena  sebagai
1 Artikel  hasil  Penelitian  Kolaborasi  Fakultas  Hukum  dan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro dengan sumber dana Non-APBN Tahun 2022.
masyarakat  hukum,  desa  memiliki  semua  perangkat  suatu  negara:  warga,  teritori,  aturan,  dan pemerintahan (Huda, 2015). Secara empiris, kehidupan masyarakat di Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Sehingga masyarakat desa merupakan basis potensial dalam proses pembangunan negara.
Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa) telah memberikan legitimasi  terhadap  eksistensi  desa  di  Indonesia.  Sebagai  satuan  pemerintahan  terkecil,  desa memiliki  otonomi  karena  memiliki  kewenangan  hak  asal-usul  dan  kewenangan  lokal  yang tercermin dari beberapa ciri berikut: memilih kepala desa secara langsung; membuat kebijakan atas  nama  desa  dengan  peraturan  desa;  dan  memiliki  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa untuk menyusun perencanaan pembangunan desa (Kushandajani, 2017).
Dalam  hal  memilih  kepala  desa  secara  langsung  oleh  penduduk  desa,  dikenal  istilah pemilihan kepala desa (pilkades). Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka format pilkades juga harus sesuai dengan asas-asas pemilihan umum, bahkan desa dapat menjadi model pengembangan  demokrasi,  seperti  penerapan  prinsip  musyawarah,  kolektivitas,  dan kekeluargaan (Roza & Arliman S, 2018). Selain itu, pembangunan desa memerlukan dukungan dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk  mewujudkan  desa  yang  sesuai  dengan  tujuan pembangunan  nasional.  Oleh  karenanya,  dibutuhkan  suatu  mekanisme  demokrasi  berupa pilkades  agar  dalam  kepemimpinannya  kepala  desa  mempunyai  legitimasi  yang  kuat  terhadap masyarakatnya.
Meski pengaturan mengenai desa mengalami beberapa kali perubahan, namun pelaksanaan pilkades  merupakan  ukuran  utama  bagi  eksistensi  otonomi  desa.  Dalam  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  No.  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa  sebagaimana  telah  diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas  Permendagri  No.  112  Tahun  2014  (Permendagri  Pemilihan  Kepala  Desa),  menegaskan bahwa pilkades secara langsung merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih  kepala  desa  yang  bersifat  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Dari  sini terlihat  bahwa  pelaksanaan  pilkades  merupakan  unsur  terpenting  dalam  proses  pembangunan desa sekaligus jaminan demokrasi di tataran paling bawah.
Dalam  konteks  Kabupaten  Boyolali,  pada  tahun  2013  pelaksanaan  pilkades  serentak dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  teknologi  yang  dikenal  dengan  sebutan electronic voting  (e-voting) .  Adapun  yang  dimaksud e-voting ialah  sebuah  sistem  perangkat  elektronik dalam  pengolahan  informasi  digital  untuk  membuat  suara,  perhitungan,  serta  memelihara  dan menghasilkan  jejak  audit  (Apriani,  Hamudy,  Rifki,  &  Hadi,  2018).  Sedangkan  menurut The Internet  Policy  Institute , e-voting merupakan  suatu  proses  pemungutan  suara  yang memungkinkan  pemilihnya  memberikan  suara  melalui  benda  elektronik  yang  terhubung  pada internet (Internet Policy Institute, 2001).
E-voting dalam pelaksanaan pilkades disebut sebagai bentuk kemajuan berdemokrasi di era digitalisasi  yang  memanfaatkan  teknologi  komputer.  Selain  di  Kabupaten  Boyolali, e-voting dalam  pelaksanaan  pilkades  juga  sudah  diterapkan  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Tercatat hingga  tahun  2020,  Kemendagri  menyebut  terdapat  1.572  desa  di  23  kabupaten  di  Indonesia telah  menerapkan  sistem e-voting dalam  pelaksanaan  pilkades  (Kartika,  2021).  Penggunaan e- voting dianggap  sebagai  alternatif  dalam  proses  pelaksanaan  pilkades  yang  lebih  efektif  dan efisien dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional.
Selain  itu,  sistem e-voting juga  telah  jamak  diadopsi  di  berbagai  negara  sebagai  suatu kemajuan pelaksanaan demokrasi (Gefen, Rose, Warkentin, & Pavlou, 2005). Cara dan metode yang digunakan pun cukup beragam dan berbeda-beda di tiap negara. Sebagai contoh, di Belgia dan Belanda dalam sistem pemilihannya telah menggunakan smart cards dan layar touch-screen computer (Smith & Clark, 2005). Selain itu, terdapat juga mekanisme pemungutan suara melalui poll site based system dan remote voting system . Poll site based system adalah pemungutan yang dilakukan di tempat yang telah disediakan, sedangkan remote voting based system yakni pemilih
dapat  melakukan  pemungutan  dari  mana  saja  dalam  bentuk  antara  lain: vote  by-mail , internet voting , e-mail voting , sms voting dan supervise remote (Haryati, Adi, & Suryono, 2014). Selain itu, pertimbangan utama terhadap penerapan e-voting adalah akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu,  sistem e-voting dianggap  sangat  cocok  dilaksanakan  di  negara  kepulauan  seperti  di Indonesia.  Dengan  pertimbangan  akan  sangat  menghemat  waktu  dan  biaya  yang  dibutuhkan (Hajjar, Daya, Anis, & Haissam, 2006).
Sedangkan  dalam  konteks  Indonesia,  pengadopsian  sistem e-voting mulai  diterapkan  pada tataran  pelaksanaan  pilkades.  Kabupaten  Boyolali  menjadi  kabupaten pertama  di  Jawa Tengah yang  menerapkan  sistem e-voting dalam  proses  pilkades  yang  dimulai  sejak  tahun  2013 (Idenanda, Nugroho, & Santoso, 2022). Adapun salah satu dasar yuridis sistem e-voting dalam pelaksanaan pilkades ialah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 147/PUU-VII/2009 sebagai uji materi terhadap Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas pemilu yang luber dan jurdil, dan harus ada kesiapan dari penyelenggara di daerah serta dukungan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet yang baik.
Penelitian ini memfokuskan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting dalam  proses  pilkades  yang  dilaksanakan  di  Desa  Kragilan,  Desa  Dlingo  dan  Desa  Brajan Kabupaten  Boyolali.  Karena  meskipun,  secara  yuridis  sistem e-voting telah  mempunyai  dasar hukum,  namun  dalam  praktiknya  tidak  semua  masyarakat  mau  menerima  sistem e-voting .  Hal tersebut  sebagaimana  yang  terjadi  di  Kabupaten  Batang,  di  mana  Pemkab  Batang  menolak sistem e-voting dalam pelaksanaan pilkades (Kutnadi, 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemajuan teknologi tidak selamanya dapat diterima oleh masyarakat begitu saja. Sebelumnya, terdapat penelitian yang mengkaji tentang e-voting dalam pelaksanaan pilkades dengan  judul  “Keabsahan  Pemilihan  Kepala  Desa  Berbasis E-voting Pada  Pemilihan  Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo” (Arfawati, 2021). Secara konseptual, perbedaan dengan penelitian ini adalah pada  fokus kajian yang dilakukan. Penelitian tersebut lebih menekankan  pada aspek yuridis  sebagai  dasar  keabsahan  sistem e-voting dalam  pelaksanaan  pilkades.  Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek sosiologis terkait kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting , mulai dari tahap proses, tahap penyelenggaraan hingga pada tahap hasil.
Sebagai  panduan  arah  dalam  tulisan  ini,  maka  penelitian  ini  akan  menjawab  rumusan permasalahan  yang  dikaji,  yakni: Pertama ,  bagaimana  pengaturan e-voting dalam  pelaksanaan pilkades  di  Kabupaten  Boyolali? Kedua ,  apakah e-voting mampu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pilkades?  Untuk  menjawab  rumusan  kedua  terdapat  tiga variabel  yang  harus  dijawab,  yakni:  a)  bagaimana  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap prosedur e-voting dalam  pelaksanaan  pilkades?;  b) bagaimana  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkades dengan sistem e-voting ?; c) bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil e-voting dalam pelaksanaan pilkades?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian Socio  Legal  Research berpadu  dengan pendekatan  penelitian  survei-kuantitatif.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  campuran, yang  melibatkan  tidak  saja  jenis  kualitatif  namun  juga  kuantitatif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  berupa  bahan  hukum  primer  dan penelitian lapangan ( field research ) dengan cara purposive sampling dan snow ball.
Penelitian  lapangan  dilakukan  di  tiga  desa  di  Kabupaten  Boyolali:  Desa  Kragilan,  Desa Brajan, dan Desa Dlingo.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah warga Kabupaten Boyolali  yang  telah  melakukan  Pilkades  secara e-voting .  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel yang ditetapkan ialah: 1) warga yang berusia lebih dari 17 tahun; 2) bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali; 3) telah ikut serta dalam pemilihan suara Pilkades secara e-voting . Jumlah sampel yang diambil merujuk pada pendapat
Cooper  &  Emory  di  mana  penentuan  ukuran  sampel  untuk  populasi  yang  tidak  teridentifikasi secara pasti jumlahnya, dapat ditentukan dengan 100 sampel (Cooper & Emory, 1999). Jumlah 100 sampel ini dirasa dapat memenuhi syarat untuk mewakili jawaban dari seluruh populasi.
Pada kuesioner ini menggunakan enam skala sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 (Alza, 2022).  Pengujian  validitas  dilakukan  untuk  melihat  valid  atau  tidaknya  kuesioner  untuk mengukur  hal  yang  semestinya  diukur.  Pada  penelitian  ini  kuesioner  dapat  dianggap  mampu untuk  meneliti  tingkat  kepercayaan  warga  dalam E-voting Pilkades.  Adapun  uji  reliabilitas berfungsi  untuk  mengukur  kestabilan  dan  konsistensi  jawaban  dalam  suatu  penelitian.  Syarat instrumen dikatakan reliabel jika hasil Cronbach Alpha yang didapatkan lebih dari 0,6.
Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan dua cara analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis  inferensial.  Analisis  deskriptif  adalah  cara  untuk  mendeskripsikan  atau  menjelaskan kecenderungan  jawaban  yang  telah  dipilih  oleh  responden,  sedangkan  teknik  pengolahan  data statistik menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS versi 26. Teknik ini dilakukan untuk melihat  tingkat  kepercayaan  responden  terhadap E-voting melalui  3  variabel  yaitu  Prosedur, Penyelenggara,  dan  Hasil.  Dari  jawaban  100  responden  yang  didapat,  data  tersebut  kemudian diolah  melalui  beberapa  cara  untuk  dapat  mencapai  analisis  inferensial.  Teknik  analisis  yang digunakan  antara  lain:  1)  analisis  korelasi  dan  determinasi,  melalui  analisis  ini  peneliti  dapat melihat  seberapa  besar  dan  jauh  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen secara  parsial  maupun  simultan;  2)  regresi  linear  berganda,  berguna  untuk  melihat  pengaruh yang dihasilkan variabel independen terhadap variabel dependen sifatnya positif atau negatif; 3) Uji T melihat pengaruh signifikansi antara 1 variabel independen terhadap variabel dependen; 4) Uji  F  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh  2  atau  lebih  variabel  independen  terhadap  dependen (secara simultan).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan E-voting dalam Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Boyolali
Sistem e-voting dalam pelaksanaan pilkades di Kabupaten Boyolali telah berlangsung sejak tahun 2013. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai salah satu kabupaten pertama di  Jawa  Tengah  yang  menerapkan  sistem e-voting dalam  proses  pilkades.  Setelah  itu,  dalam setiap  kesempatan  pelaksanaan  pilkades  di  tahun-tahun  berikutnya,  Pemkab  Boyolali  selalu menerapkan sistem e-voting di hampir sebagian besar desa, dimulai dari tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) desa, tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) desa, tahun 2017 sebanyak 5 (lima) desa, tahun 2019 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) desa dan tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) desa. Secara  yuridis,  dasar  pengaturan  sistem e-voting antara  lain  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  yang  menegaskan  bahwa  dokumen  elektronik  maupun  hasil  cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu, dalam Putusan No. 147/PUU-VII/2009, MK telah menegaskan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas  pemilu  yang  luber  dan  jurdil,  dan  harus  ada  kesiapan  dari  penyelenggara  di  daerah  serta dukungan  infrastruktur  dasar  seperti  listrik  dan  jaringan  internet  yang  baik.  Lebih  lanjut, ketentuan  mengenai e-voting juga  telah  diakomodir  dalam  UU  No.  1  Tahun  2015  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (UU  Pemilukada).  Pasal  85  ayat  (1)  UU Pemilukada menyebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara:
memberikan  tanda  satu  kali  pada  surat  suara;  atau  memberi  surat  melalui  peralatan  pemilihan suara secara elektronik.
Meski  dalam  konteks  pemilihan  kepala  daerah  sudah  mengadopsi  sistem e-voting ,  namun UU  Desa  dan  peraturan  perundang-undangan  turunannya  tidak  mengatur  mengenai  sistem e- voting dalam  konteks  pilkades.  Dalam  Permendagri  No.  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan  Kedua  atas  Permendagri  No.  112  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa (Permendagri Pilkades), menyebutkan bahwa pemberian suara untuk pilkades dilakukan dengan mencoblos  salah  satu  calon  dalam  surat  suara.  Hal  ini  tentu  menimbulkan  disharmonisasi pengaturan mengenai tata cara pemungutan suara. Meskipun Permendagri Pilkades tersebut tidak memuat  ketentuan e-voting dalam  pelaksanaan  pilkades,  namun  dalam  praktiknya  banyak peraturan  daerah  tingkat  kabupaten  yang  telah  mengadopsi e-voting sebagai  salah satu metode dalam pelaksanaan pilkades di daerahnya.
Dalam  konteks  Kabupaten  Boyolali,  sistem e-voting telah  diakomodir  melalui  Perda Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Perda Pilkades), di mana telah menegaskan bahwa pemungutan  suara  dilakukan  dengan  memberikan  suara  melalui  surat  suara  atau  secara elektronik. Ketentuan tersebut dipertegas dengan Perbup No. 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan  Kepala  Desa  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Perbup No. 47  Tahun  2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup No. 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Perbup Pilkades). Perbup Pilkades tersebut menandaskan bahwa pemberian suara secara e- voting dilakukan dengan menyentuh salah satu gambar calon pada layar monitor pada perangkat e-voting yang disediakan Panitia Pemilihan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  mekanisme  sistem e-voting yang dimaksud  dalam  pelaksanaan  pilkades  ialah  metode  berbasis  elektronik  sistem  pada  tahapan pemungutan  suara  dan  penghitungan  suara.  Sedangkan  pada  tahap  penetapan  pemilih, pencalonan,  dan  kampanye  diatur  sebagaimana  pada  umumnya.  Dalam  pelaksanaannya,  untuk menunjang  pelaksanaan  pilkades  dengan  sistem e-voting yang  dimaksud,  Bupati  membentuk Tim Teknis yang berasal dari tenaga profesional di bidang teknologi informasi. Tugas tim yang dimaksud  ialah  dari  mulai  mempersiapkan  peralatan e-voting ,  mengawal  proses e-voting , menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  terkait  teknis e-voting ,  hingga  membuat  laporan kepada Bupati tentang proses e-voting .
Keunggulan  mekanisme e-voting dalam  pilkades  tentu  dapat  dilihat  dari  bertambahnya jumlah desa yang kini telah menerapkan sistem tersebut. Adapun alasan utama penerapan sistem e-voting dalam pilkades antara lain (Hardjaloka & Simarmata, 2011): 1) Biaya yang lebih hemat dibanding dengan sistem konvensional yang kompleks dan membutuhkan sumber daya banyak;
2)  Pemanfaatan  waktu  yang  lebih  efisien  dan  kalkulasi  hasil  yang  lebih  tepat  dibandingkan sistem konvensional; 3) Hasil yang lebih akurat serta meminimalkan terjadinya human error ; 4)
Transparansi proses yang dilakukan terutama dalam proses penghitungan suara secara otomatis dan real time online.
Sekalipun  sistem e-voting tetap  tidak  bisa  lepas  dari  kelemahan,  namun  beberapa  alasan yang telah disebutkan di atas menjadikan sistem e-voting layak untuk terus dikembangkan dan dibenahi. Bahkan selain alasan yang telah disebutkan di atas, dalam praktiknya sistem e-voting terbukti mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang  dilakukan  di  Banyuasin  III,  Sumatera  Selatan,  di  mana  tingkat  partisipasi  masyarakat meningkat  menjadi  77%  dibanding  dengan  cara  konvensional  yang  tidak  lebih  dari  60% (Suleman,  Hendarso,  Isyanawulan,  &  Adyatma,  2018).  Meningkatnya  partisipasi  masyarakat tersebut  tentu  merupakan  bentuk  kepercayaan  masyarakat  yang  pada  gilirannya  juga  mampu meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap proses demokrasi di desa.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 52-63
2. Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Sistem E-voting dalam  Pelaksanaan  Pilkades  di Kabupaten Boyolali
Sebagai  sebuah  mekanisme  baru  dalam  proses  berdemokrasi,  perlu  adanya  pengujian terhadap  metode e-voting .  Pengujian  tersebut  terutama  untuk  mengukur  sejauh  mana kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem e-voting dalam  pemilihan  kepala  desa.  Harapannya, dengan suatu pengujian yang tepat  nantinya dapat menjadi rujukan pemangku kebijakan untuk menerapkan  atau  tidak  menerapkan  sistem e-voting dalam  tingkat  kontestasi  demokrasi  yang lebih tinggi.
Penelitian  dilakukan  di  tiga desa  di Kabupaten Boyolali:  Desa Kragilan, Desa  Brajan, dan Desa  Dlingo.  Hasil  riset  menunjukkan  bahwa  responden  tersebar  hampir  merata  di  tiga  desa: Desa Dlingo 33%, desa Brajan 37%, dan Desa Kragilan sebesar 30% dari keseluruhan responden yang  berjumlah  100.    Sebaran  usia  responden  terbanyak  di  usia  44–64  tahun,  mengingat  usia tersebut  adalah  usia  di  mana  para  pemilih  sudah  mengalami  masa  pemilihan  kepala  desa beberapa  kali,  baik  dengan  metode  klasik  (memilih  dengan  cara  hadir  dan  memilih  gambar dengan  alat)  maupun e-voting .  Sebaran  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  juga  hampir seimbang, di mana responden laki-laki terdapat 46 % dan responden perempuan mencapai 54%. Dari  aspek  Pendidikan,  persentase  terbesar  responden  berpendidikan  diploma/S1  35%,  lulusan SLTA  30%,  dan  tertinggi  ketiga  adalah  tidak  sekolah/lulus  SD.  Bidang  pekerjaan  responden yang  menyentuh  angka  di  atas  10%  adalah:  Pendidikan,  ibu  rumah  tangga,  pertanian, wiraswasta, dan pensiunan guru. Responden sebagian besar sudah menikah (91%) dengan rata- rata pengeluaran  per keluarga paling besar adalah ≤  Rp2,5  juta (66%), berikutnya pengeluaran >Rp2,5 juta- Rp5 juta sebesar 28%.
Variabel prosedur diturunkan dalam beberapa dimensi, yaitu persiapan, penetapan pemilih, pemilihan,  perlengkapan,  perhitungan  suara,  dan  rekapitulasi.  Dalam  dimensi  persiapan (lihat Gambar 1) terdapat delapan item pengukuran dengan hasil sebagai berikut: 1) Sosialisasi sudah dilakukan  pada  penduduk  desa  mencapai  5,47%;  2)  Penduduk  desa  paham  cara  menggunakan teknologi e-voting mencapai  nilai  5,28;  3)  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa) memberitahukan Kades (Kepala Desa) tentang berakhirnya masa jabatan 4,94; 4) Terbentuknya Panitia pemilihan Kades oleh BPD 5,07 ; 5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa 4,75; 6) Perencanaan  pembiayaan  pemilihan  diajukan  oleh  panitia  pemilihan  kepada  Bupati  melalui Camat  4,20;  7)  Persetujuan  biaya  pemilihan  oleh  Bupati  4,24;  8)  Tidak  ada  masalah  di  tahap persiapan 5,62. Dari data tersebut terlihat tingkat kepercayaan masyarakat pada tahap persiapan pilkades e-voting tinggi dengan rata-rata mencapai 4,95 9 (dari nilai maksimal 6).
Dalam  dimensi  penetapan  pemilih (lihat  Gambar  2) terdapat  sembilan  item  pertanyaan dengan  hasil  berikut:  1)  sudah  terdaftarnya  pemilih;  2)  Memastikan  pemilih  memenuhi  syarat sebagai pemilih; 3) Daftar pemilih sudah dimutakhirkan; 4) Daftar pemilih sudah divalidasi; 5) Daftar  pemilih  sementara  diumumkan  ke  masyarakat;  6)  Ada  perbaikan  di  daftar  pemilih sementara; 7) Ada pemilih tambahan; 8) Diterbitkan daftar pemilih tetap; 9) Tidak ada masalah di  tahap  penetapan  pemilih.  Hasil  analisis  statistik  mendapat  nilai  rata-rata  5,09  dari  nilai maksimum  6,  yang  berarti  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  tahap  penetapan  pemilih tinggi,  meski  ada  beberapa  hal  yang  menyangkut  pengetahuan  tentang  penetapan  bakal  calon kepala desa lebih rendah dari rata-rata nilai yang diperoleh dari dimensi ini.
Dalam dimensi pemilihan terdapat lima item pertanyaan berikut: 1) Ada pengumuman kapan Pilkades  dilaksanakan;  2)  Ada  surat  undangan  untuk  Pilkades;  3)  Ada  tempat  khusus  untuk pemungutan dan perhitungan suara Pilkades; 4) Ada bilik suara; 5) Tidak ada masalah di tahap pemilihan.  Berdasarkan  Gambar  3,  kelima  item  pertanyaan  tersebut  mendapatkan  skor  sangat tinggi,  rata-rata  5,87.  Hal  ini  artinya  kepercayaan  masyarakat  atau  pemilih  terhadap  tahapan pemilihan  sangat  tinggi,  mereka  hadir  di  tempat  pemungutan  suara  dengan  membawa  surat undangan dan paham cara memilih melalui e-voting.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 52-63
Gambar 4 menjelaskan hasil perhitungan dimensi perlengkapan yang menyangkut tujuh item pertanyaan berikut: 1) semua perlengkapan disediakan dengan lengkap; 2) Ada surat undangan untuk  pilkades;  3)  Disiapkan  dengan  lengkap  dan  kondisi  baik;  4)  Surat  suara  dicetak  dengan baik; 5)  Perlengkapan ruang pemungutan;  6)  Sudah disiapkan  saksi;  (7)  Tidak  ada masalah di tahap  pemilihan.  Hasil  menunjukkan  skor  rata-rata  tinggi  mencapai  5,75.  Ini  memiliki  makna tingkat  kepercayaan  masyarakat  sangat  tinggi  terhadap  dimensi  perlengkapan  yang  disediakan panitia.
Dalam  Gambar  5  terlihat  bahwa  dimensi  perhitungan  suara  dan  rekapitulasi  memperoleh skor rata-rata 5,31 di mana skor terendah ada pada item keikutsertaan pemilih dalam mengikuti proses  perhitungan  suara  mencapai  4,18.  Adapun  item-item  pertanyaan  yang  masuk  dalam perhitungan  dimensi  ini  mencakup  hal-hal  berikut:  1)  Perhitungan  suara  dilakukan  di  TPS;  2) Mengikuti  proses  perhitungan  suara;  3)  Menyerahkan  semua  proses  perhitungan  suara  pada panitia; 4) Hasil perhitungan suara rekapitulasi di TPS; 5) Calon Kades dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai Kades terpilih.
Dalam  variabel  penyelenggara (lihat  Gambar  6) tidak  diturunkan  dalam  dimensi  namun langsung dalam item pertanyaan yang mencakup  sebagaimana dijelaskan berikut: 1) Mengenal para anggota panitia desa; 2) Mengetahui tugas-tugas panitia desa; 3) Panitia desa bersikap dan bertindak netral; 4) Panitia desa bersikap ramah pada para pemilih; 5) Panitia desa komunikatif (penjelasan mudah dipahami); 6) Tidak ada masalah pada penyelenggara. Hasil perhitungan data menunjukkan  bahwa  variabel  ini  mencapai  skor  5,27  dengan  skor  tertinggi  di  item  “pendapat pemilih  bahwa  panitia  bersikap  dan  bertindak  netral,  ramah  sekaligus  komunikatif”.  Hal  ini menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pemilih terhadap penyelenggara Pilkades e- voting sangat tinggi.
Lalu bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel hasil, apakah hasil sesuai dengan  perhitungan  suara;  Apakah  ada  kekecewaan  dengan  proses  perhitungan  suara;  atau sebaliknya  para  pemilih  senang  dengan  hasil  yang  diperoleh;  Apakah  hasil  dapat  memenuhi standar  transparansi;  Apakah  ditemui  ada  masalah  pada  pengumuman  hasil.  Jawaban  terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 7.
Tingginya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  prosedur  penyelenggaraan  dan penyelenggara, menunjukkan hasil signifikan pula pada hasil pemilihan Pilkades. Dari Gambar 7,  hasil  menunjukkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  pada  hasil  Pilkades  melalui e-voting mencapai  rata-rata  5,63,  dengan  skor  tertinggi  pada  item  hasil  Pilkades e-voting memenuhi standar  transparansi,  di  mana  Panitia/penyelenggara  langsung  memberikan  hasil  perhitungan suara  Pilkades  pada  masyarakat.  Sebagai  metode  yang  cukup  baru  bagi  kalangan  masyarakat desa  metode e-voting dalam  pilkades  memberikan  kemajuan  transparansi  proses  pilkades yang lebih modern di era digitalisasi demokrasi.
Tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  terhadap  prosedur,  penyelenggara,  dan  hasil  Pilkades melalui e-voting juga bisa menggambarkan partisipasi masyarakat dalam proses Pilkades. Pada dasarnya  pemberian  suara  pada  Pilkades  memiliki  makna  pemberian  dasar  legitimasi  bagi pemenang  atau  kepala  desa  yang  baru,  dan  sekaligus  memberikan  dasar  dalam  pengambilan keputusan  maupun  pengukuran  kinerja.  Pada  akhirnya  tujuan  akhir  adalah  untuk  mencapai kinerja tata kelola yang optimal (Totikidis, Armstrong, & Francis, 2005).
Tata kelola tersebut sangat bergantung pada pemimpin, di mana dalam skala desa pemimpin (kepala desa) merupakan perintis dan inovator bagi masyarakat pedesaan (Mohamad, Kesavan, Razzaq, Amran, & Khalifah, 2013).  Sejumlah penelitian, seperti misalnya di Australia Selatan menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang kuat antara kepemimpinan dan governance . Namun demikian,  pemimpin  di  sini  tidak  terbatas  seorang  pemimpin  formal  yang  ditunjuk  maupun dipilih oleh rakyat, akan tetapi juga seseorang yang dengan kemampuan tertentu yang dimiliki sanggup  berperan  sebagai  mediator  hubungan  spasial  dalam  kaitannya  dengan  pemerintahan (Beer, 2014).
Demikian halnya di Malaysia, faktor kepemimpinan dan kualitas personal berperan penting di dalam capacity building khususnya untuk menciptakan rasa memiliki di dalam budaya lokal. Totalitas  seorang  pemimpin  di  dalam  memahami  budaya  setempat,  tidak  memaksakan  idenya untuk  direalisasikan,  menjadi  teladan,  dan  menghargai  berbagai  pihak  merupakan  kualitas seorang pemimpin di wilayah pedesaan. Hubungan yang kuat antara pemimpin dan kepercayaan di  antara  pihak  yang  terkait  penting  di  dalam  kerja  sama.  Itu  sebabnya  hasil  riset  yang menunjukkan  kepercayaan  pada  hasil  juga  bisa  dibaca  sebagai  kepercayaan  pada  pemimpin (kepala  desa)  terpilih.  Sebaliknya  jika  terjadi  penurunan  pada  kepercayaan  sosial  akan  terjadi penurunan  dukungan  pada  pemimpin  dan  bahkan  bisa menghasilkan  disintegrasi,  sebagaimana pendapat  Olonisakin “…..perceived  improvement  in  race  relations,  social  distrust,  and  racial identification were all associated with increased support for social integration. However, a low level of social distrust provides the best outcome for support for social integration” (Olonisakin & Idemudia, 2023) .
Tabel 1. Skala Pengukuran Skala Keterangan 1 Sangat Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 Agak Tidak Setuju 4 Agak Setuju 5 Setuju
6 Sangat Setuju Gambar 1. Dimensi Persiapan Gambar 2. Dimensi Penetapan Pemilih 0 20 40 60 80 X1.1.1 X1.1.2 X1.1.3 X1.1.4 X1.1.5 X1.1.6 X1.1.7 X1.1.8 Score 6 Score 5 Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 0 20 40 60 80 100 X1.2.1 X1.2.2 X1.2.3 X1.2.4 X1.2.5 X1.2.6 X1.2.7 X1.2.8 X1.2.9 Score 6 Score 5
Score 4 Score 3 Score 2 Score 1
Gambar 3. Dimensi Pemilihan
Gambar 4. Dimensi Perlengkapan
Gambar 5. Dimensi Perhitungan Suara dan Rekapitulasi
0 20 40 60 80 100 X1.5.1 X1.5.2 X1.5.4 X1.5.4 X1.5.5 Score 6 Score 5 Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 0 20 40 60 80 100 X1.6.1 X1.6.2 X1.6.3 X1.6.4 X1.6.5 X1.6.6 X1.6.7 Score 6 Score 5 Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 0 20 40 60 80 100 X1.7.1 X1.7.2 X1.7.3 X1.7.4
X1.7.5 Score 6 Score 5 Score 4 Score 3 Score 2 Score 1

## Gambar 6. Variabel Penyelenggara

## Gambar 7. Variabel Hasil

## D. Simpulan dan Saran
Secara umum, dasar yuridis pengaturan e-voting dalam pelaksanaan pilkades ialah Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang  tidak  melanggar  asas  pemilu  yang  luber  dan  jurdil.  UU  Pemilukada  juga  telah mengakomodir ketentuan e-voting , Pasal 85 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara memberi surat melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.  Lebih  lanjut,  Pasal  5  ayat  (1)  UU  ITE  juga  telah  menegaskan  bahwa  dokumen elektronik  maupun  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah.  Dalam  konteks Kabupaten  Boyolali  dasar  hukum e-voting dalam  pelaksanaan  pilkades  ialah  Perda  Kabupaten Boyolali  tentang  Pilkades,  di  mana  disebutkan  bahwa  pemungutan  suara  dilakukan  dengan memberikan  suara  melalui  surat  suara  atau  secara  elektronik.  Ketentuan  tersebut  dipertegas dengan  Perbup  yang  menegaskan  bahwa  pemberian  suara  secara e-voting dilakukan  dengan menyentuh salah satu gambar calon pada layar monitor pada perangkat e-voting yang disediakan Panitia Pemilihan.
Selanjutnya, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan e-voting dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Kragilan, Desa Brajan,  Desa  Dlingo  di  Kecamatan  Mojosongo,  Kabupaten  Boyolali.  Adapun  tingkat kepercayaan  yang  dimaksud  yakni  meliputi:  tingkat  kepercayaan  terhadap  prosedur  pilkades dengan e-voting ; tingkat  kepercayaan terhadap  penyelenggaraan  pilkades dengan e-voting ; dan
0 20 40 60 80 100 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4
Y1.5 Score 6 Score 5 Score 4 Score 3 Score 2 Score 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4
X2.5 X2.6 Score 6 Score 5 Score 4 Score 3 Score 2 Score 1
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 52-63
tingkat kepercayaan terhadap hasil pilkades dengan e-voting . Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama ,  bahwa  tingkat  kepercayaan  terhadap  prosedur  menunjukkan  hasil  positif.  Variabel prosedur  dalam  penelitian  ini  meliputi  dimensi  persiapan,  dimensi  penetapan  pemilih,  dimensi pencalonan, dimensi kampanye, dimensi pemilihan, dimensi perlengkapan, dimensi perhitungan suara. Uji reliabilitas terhadap Prosedur menghasilkan nilai 0,927. Nilai tersebut lebih dari 0,6 di mana  berdasarkan  kriteria  Cronbach  alpha,  angka  tersebut  dapat  dikatakan  reliabel.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  variabel  prosedur terbilang tinggi. Kedua , dengan variabel penyelenggara, uji reliabilitas terhadap penyelenggaraan menghasilkan  nilai  0,602.  Nilai  tersebut  lebih  dari  0,6  di  mana  berdasarkan  kriteria  Cronbach alpha,  angka  tersebut  juga  dapat  dikatakan  reliabel.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap variabel penyelenggaraan juga terbilang tinggi. Ketiga , bahwa  terhadap  variabel  hasil,  uji  reliabilitas  terhadap  penyelenggaraan  menghasilkan  nilai 0,624. Nilai tersebut lebih dari 0,6 di mana berdasarkan kriteria Cronbach alpha, angka tersebut juga  dapat  dikatakan  reliabel.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  variabel  hasil  juga  terbilang  tinggi.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penerapan e-voting dalam  pemilihan kepala desa di Desa Kragilan, Brajan dan Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali tergolong  tinggi.  Dengan  kata  lain  bahwa  masyarakat  merasa  puas  terhadap  sistem e-voting dalam  proses  pelaksanaan  pesta  demokrasi  di  tingkat  desa.  Karenanya,  sistem e-voting perlu disebarluaskan  dalam  penyelenggaraan  pilkades  di  seluruh  Indonesia,  terutama  di  daerah yang sudah siap secara infrastruktur teknologi. Lebih lanjut, pemerintah perlu terus mengembangkan sistem e-voting agar  ke  depan  sistem e-voting dapat  diterapkan  dalam  penyelenggaraan demokrasi di tingkat yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alza,  A.  (2022). Pendekatan  Kuantitatif  &  Kualitatif  Serta  Kombinasinya  Dalam  Penelitian Psikologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Apriani, T., Hamudy, M. I. A., Rifki, M. S., & Hadi, A. S. (2018). E-voting in the Village Head Election  in  Batanghari  and  Kabupaten  Bogor  Regencies. Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of Home Affairs Governance , 10 (2), 317–326. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.317-326
Arfawati,  A.  (2021).  Keabsahan  Pemilihan  Kepala  Desa  Berbasis  E-Voting  Pada  Pemilihan Kepala  Desa  Di  Kabupaten  Sidoarjo. Mimbar  Keadilan , 14 (1),  84–94.  Retrieved  from https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/4664
Beer, A. (2014). Leadership and the governance of rural communities. Journal of Rural Studies , 34 (1), 254–262. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.007
Cooper,  D.  R.,  &  Emory,  W.  (1999). Metode  Penelitian  Bisnis (W.  Soecipto  &  U.  Wikarya, trans.). Jakarta: Erlangga.
Gefen, D., Rose, G. M., Warkentin, M., & Pavlou, P. A. (2005). Cultural diversity and trust in IT adoption:  A  comparison  of  potential  e-voters  in  the  USA  and  South  Africa. Journal  of Global Information Management , 13 (1). https://doi.org/10.4018/jgim.2005010103
Hajjar, M., Daya, B., Anis, I., & Haissam, H. (2006). An e-voting system for Lebanese elections. Journal  of  Theoretical  and  Applied  Information  Technology , 2 (1),  21–29.  Retrieved  from http://jatit.org/volumes/research-papers/Vol2No1/4vol2no1.pdf
Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2011). E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong)
E-Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 579–604. https://doi.org/10.31078/jk847
Haryati, H., Adi, K., & Suryono, S. (2014). Sistem Pemungutan Suara Elektronik Menggunakan Model  Poll  Site  E-Voting. Jurnal  Sistem  Informasi  Bisnis , 4 (1),  67–74. https://doi.org/10.21456/vol4iss1pp67-74
Huda, N. (2015). Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi . Malang: Setara Press.
Idenanda,  N.,  Nugroho,  R.  A.,  &  Santoso,  T.  B.  (2022).  Penerimaan  Masyarakat  Terhadap Sistem  E-Voting  dalam  Pelaksanaan  Pilkades  di  Desa  Butuh  Kecamatan  Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sospol: Jurnal Sosial Politik , 8 (1), 1–15.
https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.14159
Internet Policy Institute. (2001). Report of the National Workshop on Internet Voting: Issues and Research Agenda. In National Science Foundation University of Maryland Freedom Forum .
Kartika, M. (2021, September 22). Hingga 2020, 1.572 Desa Gunakan E-Voting Saat Pilkades. Republika.Co.Id .
Kushandajani,  K.  (2017).  Implikasi  Uu  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 2 (1), 53–64. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635
Kutnadi,  K.  (2019,  July  25).  Pemkab  Batang  tolak  pilkades  serentak  melalui  e-voting. Antaranews.Com .
Mohamad, N. H., Kesavan, P., Razzaq, A. R. A., Amran, H., & Khalifah, Z. (2013). Capacity building:  Enabling  learning  in  rural  community  through  partnership. The  3rd  World Conference  on  Learning,  Teaching  and  Educational  Leadership  (WCLTA-2012) . https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.128
Olonisakin,  T.  T.,  & Idemudia,  E.  S.  (2023).  Determinants of  support  for  social  integration in South Africa: The roles of race relations, social distrust, and racial identification. Journal of Community Applied Social Psychology , 33 (1), 56–71. https://doi.org/10.1002/casp.2644
Retnowati,  E.,  Kusumaputra,  A.,  &  Hastuti,  N.  T.  (2022).  Memperkuat  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Sebagai  Aktualisasi  Otonomi  Desa  Melalui  Deregulasi  Kelembagaan Yang Mengurus Desa. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 51 (1), 40–48. https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.40-48
Roza, D., & Arliman S, L. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 4 (3), 606–624. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10
Smith, A. D., & Clark, J. S. (2005). Revolutionising the voting process through online strategies.
Online Information Review , 29 (5), 513–530. https://doi.org/10.1108/14684520510628909
Suleman,  Z.,  Hendarso,  Y.,  Isyanawulan,  G.,  &  Adyatma,  R.  T.  (2018). Mekanisme  E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Analisis Sosial Politik , 2 (1), 73–83. Retrieved from https://jasp.fisip.unila.ac.id/index.php/JASP/article/view/23
Totikidis, V., Armstrong, A., & Francis, R. (2005). The Concept of Community Governance: A Preliminary  Review. The  GovNet  Conference,  Monash  University,  Melbourne,  28-30th November, 2005 .