Muhammadiyah Law Review  4 (1), Januari 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address: adeindri@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA
(Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan )

## Ade Indriyuni

## Lembaga Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRACT
The  development  of  the  current  era  shows  that  the  perpetrators  of  theft  with  violence  or  other  crimes  are increasingly rampant. Indonesia often happens theft with objects of goods namely motorcycles, the perpetrators of theft do not hesitate to kill victims to get the stolen goods, the actions of thieves are criminal acts. Article 10 of the Criminal Code regulates the type of punishment, one of which is capital punishment. The problem in this research is how to implement the death penalty on the perpetrators of theft by motorized vehicle violence and how the efforts to reduce the crime crime rate. The method used in this study is a  normative juridical approach and at the same time a sociological approach is carried out as a study of law in society. The results of this study indicate that the application  of  the  death  penalty  against  perpetrators  of  theft  by  violence  that  resulted  in  serious  injuries  to  the victims even to the loss of the victim's life has not been carried out in accordance with the provisions of the existing laws and regulations in Indonesia. Of the many cases of theft with violence that occurred in Indonesia, only a few carried out the application of the death penalty. This shows that Article 365 paragraph 4 of the Criminal Code that provides provisions for the execution of the perpetrators of theft by violence until the loss of the victim's life has not run optimally. Thus the law enforcers must make efforts in preventing the criminal acts of theft by violence so as not to increase.
Keywords : Theft with Violence and Death Penalty

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Hukum  pidana  nasional  Indonesia,  seperti  yang  terdapat  dalam  KUHP  Pasal  10 yang  mengatur  tentang  beberapa  jenis  pemidanaan  yang  terdiri  dari  pidana  pokok  dan  pidana tambahan,  yang  mencakup  pidana  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang tertentu  dan  pengumuman  putusan  hakim.  Sedangkan  Pidana  pokok  memiliki  kualifikasi berdasarkan  berat  ringannya  pidana,  yaitu  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan  dan pidana denda. Pidana yang terberat pada jenis pidana pokok adalah pidana mati. 1
Eksistensi  dan  keberadaan  pidana  mati  meskipun  telah  di  atur  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), saat ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan  pratisi  hukum,  ada  yang  pro  dan  tidaksedikit  juga  yang  kontra. 2 Dikalangan  ahli  hukum yang  kontra  berpandangan  bahwa  pidana  mati  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan, kejam dan menduhului hak Tuhan dalam mencabut hak hidup seseorang. Sementara pihak yang sepakat  dengan  pidana  mati  memandang  bahwa  pidana  mati  tidak  perlu  dihapuskan  dalam
1 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilenglapo Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 16.
2 Paulinus  Soge, Tinjauan  Yuridis  Eksekusi  Pidana  Mati  di  Indonesia, Jurnal  Yustisia,  Volume.1,  Nomor.3, Edisi September-Desember, Tahun 2012, hlm.94-104.
rangka  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Selain  itu  tidak  jarang  terpidana  yang  diancam  dengan pidana  mati  telah  bertindak  di  luar  batas-batas  nilai  kemanusiaan,  kejam  dan  telah  membuat masyarakat tidak tenteram, merusak masa depan generasi sehingga pidana mati itu pantas bagi pelaku.
Klasifikasi  tindak  pidana  yang  dapat  diancam  dengan  pidana  mati  itu  meliputi;  pertama, Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (pasal 104); kedua, Melakukan hubungan  dengan  negara  asing  sehingga  terjadi  perang  (pasal  111  ayat  (2). Ketiga,Pengkhianatan,  memberitahukan  kepada  musuh  diwaktu  perang  (pasal  124  ayat  (3); keempat,  Menghasut  dan  memudahkan  terjadinya  huru-hara  (pasal  124);  kelima,  Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (pasal 140 ayat (3); keenam, Pembunuhan berencana (pasal  340);  ketujuh,Pencurian  dengan  kekerasan  secara  bersekutu  mengakibatkan  luka  berat atau  mati  (pasal  365  ayat  (4);  kedelapan,  Pembajakan  di  laut  mengakibatkan  kematian  (pasal 444);  kesembilan,  Kejahatan  penerbangan  dan  sarana  penerbangan  (pasal  149  K  ayat  (2)  dan pasal 149 O ayat (2). 3
Dalam  rangka  reformasi  hukum  pidana  di  Indonesia,  telah  disusun  Rancangan  KUHP yang juga memuat jenis pemidanaan dalam pasal 60, dan di RUHP itu tidak terdapat pidana mati yang digantikan oleh pidana penjara sebagai  jenis pidana  yang paling berat.  Jenis-jenis pidana dalam  Rancangan  KUHP  yang  menjadi  pidana  pokok  meliputi;  (1)  pidana  penjara  (2)  pidana tutupan (3) pidana pengawasan (4) pidana denda (5) pidana kerja sosial. Sementara pidana mati dijelaskan pada pasal 61 merupakan pidana  yang bersifat khusus dan dapat didakwakan secara alternatif.
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  sangat  meresahkan  masyarakat  adalah  kejahatan pencurian  dengan  kekerasan.    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  memuat tentang  pengertian  pencurian  dengan  kekerasan  dalam  ketentuan  umumnya.  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dalam  mengklasifikasikan  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan  itu diidentikan  dengan  mengambil  barang  yang  bukan  haknya  baik  sebagian  maupun  keseluruhan yang didahului, diikuti atau disertai kekerasan  atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud  mempersiapkan  dan  mempermudah  kejahatan  itu  dilakukan.  Tren  yang  berkembang pada  saat  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  atau  kejahatan  lainnya semakin  merajalela.  Pelakunyapun  rata-rata  banyak  yang  berusia  muda  antara  17-20  tahun. Kejahatan  seperti  ini  sebenarnya  sudah  terkenal  sejak  lama  tercatat  sejak  awal  tahun  2000an juga sudah ada kejahatan seperti ini. Saat itu, pencurian kendaraan bermotor. Sasarannya orang- orang terkhusus perempuan yang membawa tas samping. Biasanya, pelaku menarik tas tersebut, kadang korbannya jatuh dan terseret beberapa meter, sehingga menyebabkan korbannya terluka
3 Jenis-jenis kejahatan berikut ancaman pidananya dapat dilihat secara lengkap pasal demi pasal dalam KUHP, lihat R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad , hlm. 79
dan bahkan meninggal dunia. Kejahatan seperti ini biasa juga dikenal dengan pencurian dengan kekerasan.
Pencurian  dengan  kekerasan  tersebut  sering  terjadi  di  seluruh  wilyah  Indonesia,  yang mengakiabtkan  banyaknya  korban  luka  berat,  luka  ringan  bahkan  sampai  meninggal  dunia. Kekejaman dari pelau yang sampai menghabiskan nyawa para korbannya yang membuat hukum harus  di  teggakan  tanpa  memandang  siapa  dan  dari  mana  asal  pelaku.  Apapun  alasan  yang  di ungkapkan  oleh  pelaku  tidak  ada  lagi  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf.  Dalam  tindakan pelaku juga tidak ada istilah kelalaian atau kealpaan, hal tersebut merupakan kesenghajaan dan niat para pelaku.
Upaya  pemberantasan  kejahatan  dalam  bentuk  apapun  tidak  cukup  dengan  membentuk pusat  pengendali  atau operation  room ,  tetapi  harus  ada  usaha  dan  gerakan  terpadu  yang  harus dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan.  Disamping  harus  ada  penegakkan  hukum  tanpa  pandang  bulu  kepada  siapapun pelakunya disertai dengan sanksi yang tegas. Maka pidana mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi  yang  tepat  menurut  peneliti  dengan  mempertimbangkan  kekejaman  pelaku  pada korbannya.
Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut secara hukum dapat dikenakan hukuman mati. Sesuai dengan Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa stai tindak kjahatan pencurian dengan kekerasan harus di  hukum  mati.  Oleh karena itu, berdasarkan hal  tersebut  dalam penelitian ini akan membahas permasalahan  yang  berkenaan  dengan  bagaimanakah  bentuk  penerapan  pidana  mati  terhadap pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  kendaran  bermotor  dan  bagaimana  upaya-upaya  untuk mengurangi tingkat kejahatan pencurian tersebut.

## 2. METODE
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  di  gunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis  yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai  praktek/penerapan hukum  di masyarakat. 4
Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  di  maksud  adalah  bahwa  pendekatan  penelitian mengenai  kesesuaian  bahasan  masalah  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  dan  untuk melihat timbal balik  yang di  timbulkan antara kehidupan sosial  dengan aparat  penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2006), hlm. 5.
normatif,  karena  aparet  pemerintah  telah  melaksanakan  tugasnya  berdasarkan  norma  yang berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berwujud  undang-undang,  peraturan  pemerintah, keputusan  presiden  peraturan  menteri  dan  sebagainya.  Penelitian  normatif  melihat  dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sedangkan penelitian sosiologis ingin melihat seberapa jauh pengaruh faktor-faktor sosial terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Bentuk  Penerapan  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Pencurian  Dengan  Kekerasan Kendaran Bermotor di Indonesia
Secara historis, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada sejak lama dan dipraktikkan, terutama sejak abab pertengahan, terhadap berbagai macam kejahatan. 5 Terdapat  berbagai  cara  pelaksanaan  hukuman  mati  yang  pernah  diterapkan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang di anut oleh suatu negara. Cara pelaksanaan hukuman  mati  tersebut  antara  lain  adalah  salib,  bakar,  penggal,  gantung,  tembak,  kamar  gas, kursi  listrik,  dan  injeksi.  Hukuman  mati  dengan  cara  disalib  merupakan  cara  pelaksanaan hukuman  mati  yang  telah  dikenal  sejak  masa  sebelum  Kristus  hingga  saat  ini  dibeberapa negara. 6
Dalam  konteks  Indonesia,  hukuman  mati  sudah  dikenal  oleh  hampir  semua  suku  di Indonesia.  Berbagai  macam  delik  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  mati.  Cara pelaksanaan  hukuman  mati  juga  bermacam-macam,  ditusuk  dengan  keris,  ditenggelamkan, dijemur dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan palu, dan lain-lain.
Kelompok  yang  mendukung  pelaksanaan  hukuman  mati  berarguman  bahwa;  pertama, secara pernanen hukuman atau pidana mati dapat menghilangkan para penjahat dari kehidupan masyarakat  yang memerlukan ketentraman dan ketenangan. Kedua, pidana mati  memiliki efek retributif  yang  dapat  memberikan  rasa  keadilan  khususnya  pada  korban  dan  keluarganya  yang mengalami  penderitaan.  Ketiga,  pidana  mati  memiliki  dampak  prevensif  bagi  anggota masyarakat  lain  yang  hendak  melakukan  kejahatan.  Keempat,  pidana  mati  bukanlah  tindakan yang dilarang oleh agama meskipun memiliki persyaratan yang ketat. 7
5 Lili  Wulansari,  dkk. Tinjauan  Yuridis  tentang  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  pIdana  Korupsi berdasarkan  Undang-Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal  JOM  Fakultas  Hukum Universitas Riau, Volume V, Nomor 1, Edis Juli-Desember, Tahun 2018, hlm. 1-14.
6 Muhammad Ali Syafa’at, Eksistensi Hukuman Mati, Universitas Brawijaya (Malang Nerto Pdf Profesional, 2012) hlm. 5.
7 Arie  Siswanto, Pidana  Mati  dalam  Perspektif  Hukum  Inyernasional, Jurnal  Refleksi  Hukum,  Volume.2, Nomor.3, Edisi-September, Tahun 2015, hlm. 10.
Tujuan  pemidanaan  menurut  konsep  Rancangan  KUHP  1991/1992  dinyatakan  dala  pasal  51, adalah sebagai berikut:
1) Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat.
2) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3) Menyelesaikan  konflik  yang  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Roeslan  Saleh  dalam  bukunya  Stelsel  Pidana  Indonesia,  yang  dikutip  oleh  Syahrudin  Husain mengatakan, 8 bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :
a) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
b) Pasal  111  ayat  2  (membujuk  negara  asing  untuk  bermusuhan  atau  berperang,  jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
c) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
d) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
e) Pasal 340 (pembunuhan berencana)
f) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
Pencurian  dengan  kekerasan  yang  mengakibatkan  luka  berat  bagi  para  korban  bahkan  sampai hilangnya  nyawa  korban  sudah  diatur  dalam  KUHP.  Hal  ini  sangatlah  jelas  bahwa  pelaku pencurian yang terdapat pada Pasal 365 ayat 4 KUHP tersebut harus di hukum mati. Penerapan seperti  ini  tidak  akan  melanggar  HAM  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia  yang  ada  di  muka bumi. Namun dalam kenyataanya dalam penerapan hal seperti ini tidak pernah di lakukan oleh penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus pidana tersebut.
Masyarakat  saat  ini  di  hadapkan  dengan  kegelisahan  yang  disebabkan  oleh  para  pelalu pencurian  dengan  kekerasan.  Para  pencuri  dalam  melakukan  pencurian  lebih  kejam  dari  pada tindakan  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum.  Saat  ini  yang  banyak  terjadi  adalah  pencurian terhadap sepeda motor, baik yang diparkir bahkan yang sedang dikemudi oleh pemilik motor.
8 Syahruddin  Husein,  Pidana  Mati  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia,  Digitized  by  USU  digital  library, ©2003, hlm. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah dkk., Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 18-20
Pelaku  tindak  pidana  pencurian  sepeda  motor  tidak  tanggung-tanggung  dalam melaksanakan  aksinya.  Apabila  dilihat  dari  banyak  kasus  yang  pencurian  yang  disertai kekerasan oleh pelaku bahkan menghilangkan nyawa korban sangat memperihatinkan. Sebagai negara  hukum  seharusnya  tindakan  seperti  ini  harus  bisa  lebih  di  teggakn  secara  keras  oleh penegak hukum.
Jumlah  kejahatan (crime  total )  dan  tingkat  risiko  terkena  kejahatan  ( crime  rate )  hanya menggambarkan  peristiwa  kejahatan  secara  umum.  Angka  kejahatan  tersebut  dapat  lebih bermanfaat  khususnya  dalam  menggambarkan  kondisi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail.
Dengan  banyaknya  tindak  pidana  pencurian  yang  terjadi  menjadikan  ketidak  nyamanan bagi  masyarakat  dan  mengganggu  ketentraman  dan  kemanan  bangsa.  Penerapan  terhadap hukuman  mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  sudahseharusnya  di tegakan di Indonesia tanpa harus melihat latar belakang terjadinya perncurian tersebut. Karena perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  sudah  menghilangkan  nyawa  orang  lain,  dan  harus dibayar dengan apa yang sudah di perbuat pelaku.
Teori  relatif  (prevensi)  memberikan  dasar  dari  pemidanaan  pada  pertahanan  tata  tertib masyarakat.  Oleh  sebab  itu  tujuan  dari  pemidanaan  adalah  menghindarkan  (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan  prevensi  khusus,  Menurut  teori  prevensi  umum,  tujuan  pokok  pemidanaan  yang  hendak dicapai  adalah  pencegahan  yang  ditujukan  pada  khalayak  ramai,  kepada  semua  orang  agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan  atau  menahan  calon  pelanggar  melakukan  perbuatan  jahat  yang  telah  diren- canakannya.  Teori  gabungan  mendasarkan  jalan  pikiran  bahwa  pidana  hendaknya  didasarkan atas  tujuan  pembalasan  dan  mempertahankan  ketertiban  masyarakat,  yang  diterapkan  secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilang-kan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. 9
Pada  tahun  2018  jumlah  kejadian  kejahatan  terhadap  Hak/Milik  dengan  penggunaan kekerasan  di  Indonesia  menurun.  Namun  dalam  kejahatan  pencurian  dengan  kekerasan  atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api meningkat. Jumlah kejadian kejahatan terhadap pencurian  dengan  kekerasan  selalu  meingkat  2017  sebanyak  8.432  kejadian  sedangkan  pada tahun  2017  sebanyak  10.692  kejadian  dan  pada  tahun  2019  meningkat  menjadi  13,005 kejadian. 10
9 Sholehudin,  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar    Doble  Track  System  &  Implementasinya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 44-45
10 Biro Pengendali Operasi Mabes Polisi Republik Indonesia, yang diambil dari Statistik Kriminal 2019.
Semakin  meningkatnya  kasus  tersebut  penerapan  hukumnya  sangat  tidak  maksimal. Penegak  hukum  dalam  menerapkan  sanksi  terhadap  pelaku  pencurian  sepeda  motor  disertai dengan  kekerasan  terrhadap  korban  tidaklah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam KUHP Indonesia. Berikut presentase penduduk korbak kejahatan menurut provinsi yang ada  di Indonesia  tahun      2017-2018.  Dalam  hal  ini  juga    dapat  dilihat  kejahatan  ini  hamper  32% merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasa.

## Tabel 1. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Kendaraan bermotor
Menurut Provinsi di Indoensia Tahun 2018-2019 NO PROVINSI 2018 2019 1 Aceh 0,99 0,83 2 Sumatera Utara 1,09 1,21 3 Sumatera Barat 1,01 1,17 4 Riau 1,23 0,94 5 Jambi 1,84 1,52 6 Sumatera Selatan 1,31 1,17 7 Bengkulu 1,20 1,04 8 Lampung 0,72 0,86 9 Kep. Bangka Belitung 1,30 1,16 10 Kepulauan Riau 1,47 1,21 11 DKI Jakarta 1,88 2,02 12 Jawa Barat 1,55 1,65 13 Jawa Tengah 2.19 1,82 14 DI Yogyakarta 1,23 0,94 15 Jawa Timur 1,02 1,65 16 Banten 0,98 1,12 17 Bali 0,63 0,97 18 Nusa Tenggara Barat 2,14 2,76 19 Nusa Tenggara Timur 1,14 2,00 20 Kalimantan Barat 0,80 1,01 21 Kalimantan Tengah 0,96 1,11 22 Kalimantan Selatan 0,76 0,83 23 Kalimantan Timur 1,29 1,27 24 Kalimantan Timur 2.19 1,82 25 Sulawesi Utara 1,23 0,94 26 Sulawesi Tengah 1,84 1,52 27 Sulawesi Selatan 1,31 1,17 28 Sulawesi Tenggara 1,66 1,16 29 Gorontalo 1,20 1,04 30 Sulawesi Barat 0,72 0,86 31 Maluku 1,30 1,16 32 Maluku Utara 1,47 1,21 33 Papua Barat 1,88 2,02 34 Papua 1,55 1,65
Sumber: Diolah dari Susenas 2018 dan 2019.
Berdasarkan data tersebut di atas bahwa tindak pidana yang terjadi di Indonesia sangatlah tinggi  yang  seharusnya  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum. Tingginya  tingkat  kejahatan  di  semua  provinsi  yang  ada  di  Indoensia  adalah  tanda  bahwa penegakan dan penerapan sanksi hukuman yang diberikan masih terlalu lemah dan dapat dikatan terlalu ringan.
Mengenai  pidana  mati  terhadap  pencurian  motor  dengan  kekrasan  jika  dikaitkan  dengan hak  asasi  manusia  (HAM)  memang  menjadi  permasalahan  yang  harus  dihadapi  oleh  penegak hukum Indonesia khususnya. Dari satu sisi mereka harus menegakkan keadilan dan dipihak lain dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakan HAM di Indonesia. 11
Tantangan  terbesar  tersebut  merupakan  tugas  besar  bagi  pemerintah  dan  aparat  penagak hukum  sebagai  penegak  keadilan.  Sehingga  dalam  penerapan  pidana  mati  terhadap  pencuri dengan  kekerasan  yang  bahkan  menghilangkan  nyawa  korban  dapat  menerima  hukuman  yang setimpal.  Agar  dapat  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  luas  bahwa  menghilangkan nyawa  harus  dibayar  dengan  nyawa  juga.  Hal  ini  bukan  bearti  mencederai  hukum  Indonesia, namun sebagai bentuk penerapan keaslian hukuman yang berlaku dalam KUHP Indonesia yang masih  mengadopsi  KUHP  Belanda.  Berikut  ada  beberapa  kasus  kejahatan  terhadap  hal  milik/ barang dengan penggunaan kekerasan menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia:
Tabel 1: Kejahatan teradap barang hak milik dengan kekerasan No Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Keterangan 1 10.726 9. 459 7.410 Pencurian dengan kekerasan 2 272 211 151 Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api 3 1.097 2.395 2.323 Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam
Sumber: Data Statistik Kriminal Tahun 2020 Kepolisian Republik Indonesia
Fenomena dan sepak terjang pelaku pencurian dengan kekerasan ketika itu tidaklah terlalu menakutkan  karena  biasanya  hanya  bermaksud  mengambil  harta  dari  korban  tanpa mencederainya.  Sementara  dewasa  ini  fenomena  pelaku  pencurian  sudah  sangat  jauh  berbeda, karena pelaku pencurian dengan kekerasan telah berubah menjadi sosok yang amat menakutkan. Pencurian  dengan  kekerasan  merupakan  upaya  disertai  paksaan/  kekerasan  seseorang  atau sekelompok  orang untuk menguasai harta orang lain  (korban).  Kekerasan  yang dilakukan para
11 Nandang  Sambas, Penerapan  Pidana  Mati  dalam  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Perlindungan  Hak  Asasi Manusia, Jurnal Uiversitas Bandung, Volume.1, Nomor.1, Edisi-Maret, Tahun 2017, hlm. 248-257.
pelaku memang sudah melampaui batas karena tidak hanya dengan kekerasan psikis, tetapi juga kekerasan  fisik  sehingga  para  pelaku  pencuri  tidak  menginginkan  harta  semata,  tetapi  juga membunuh.  Berikut adalah data yang diambil dari Kepolisian Republik Indonesia yang telah di lakukan penerapan hukuman mati:
Tabel 2. Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan hukuman mati:
NO NAMA UMUR KETERANGAN 1 Al-Absi 15 Pencurian dengan Kekerasan (Motor) 2 AAN 17 Pencurian dengan Kekerasan (Motor) 3 Asrusllah 16 Pencurian dengan Kekerasan (Motor) 4 Karca 17 Pencurian dengan Kekerasan (Motor) 5 Andri 20 Pencurian dengan Kekerasan (Motor) 6 Juwarjo 19 Pencurian dengan Kekerasan (Motor) 7 Agus Indrawan 16 Pencurian dengan Kekerasan (Motor) 8 M. Muhlisin 25 Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata Api (Motor) 9 Abi Sanjaya 35 Pencurian denga Kekerasan menggunakan senjata Tajam (Motor) 10 Robi 30 Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata Api (motor)
Sumber data: Data Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2019.
Data tersebut  diatas  merupakan data  yang tercatata dalam data criminal  dalam pencurian dengan  kekerasan  yang  dilakukan  hukuman  mati.  Berdasarkan  tersebut  sangat  tidak  relevan dengan banyaknya kejadian yang terjadi Indonesia menganai pencurian dengan kekerasan yang menghilangkan  nyawa  korban.  Seharusnya  dari  banyak  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan hukuman mati juga akan semakin bertambah. Berdasarkan data tersebut bahwa para pelaku pencurian dengan kekerasan rata-rata umurnya 15 tahun-17 tahun. Dengan umur tersebut dapat dikatan bahwa para pelaku di bawah umur. Pada hakekatnya anak di bawah umur tersebut seharusnya mendapatkan pembinaan dari  orang tua dan sanak saudara. Sehingga anak tersebut dapat berprilaku yang sewajarnya anak di bawah umur.
Pada  dasarnya  dalam  penerapan  hukuman  mati  terhadap  pelaku  pencurian  dengan kekerasan yang menghilangnya korbannya bukanlah pelanggar Hak Asasi Manusia yang diatur oleh  UUD  1945,  malin  hukuman  yang  setimpal  yang  harsu  diterapkan.  Hal  ini  sejalan  dengan ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yang  berbunyi  bahwa  Indonesai  adalah  negara  hukum. Artinya  dalam  penerapam  hukuman  mati  teradap  pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  yang menghilangkan  nyawa  koraban  harus  bisa  diperketat  lagi.  Dengan  demikian  negara  Indonesia akan  melaksankan  konstitusi  yang  dijadikan  sebagai  acuan  dan  pedaman  dalam  melakukan tindakan yang berhubungan dengan keamanan, ketentraman dan kenyamanan bangsa.
URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan) Ade Indriyuni

## b). Upaya-Upaya Untuk Mengurangi Tingkat Kejahatan Pencurian
Kebijakan  penggunaan  sebuah  sanksi  terhadap  suatu  perbuatan  jahat,  maka  sangat dipengaruhi  oleh  efektif  tidaknya  penggunaan  sanksi  tersebut  pada  delik-delik  tertentu. Membicarakan  efektifitas  terhadap  penerapan  sebuah  sanksi  pidana  maka  banyak  faktor  yang mempengaruhi tidaknya penerapan sanksi tersebut terhadap perbuatan tertentu.
Dari  biaya,  sistem  pengaturan,  hingga  sejauh  mana  sanksi  tersebut  berdampak  terhadap sebuah  kejahatan  dan  pelanggaran  hingga  pengaruhnya  terhadap  pelaku,  korban  serta masyarakat  baik  masyarakat  dari  segi  korban  maupun  dari  segi  sebagai  calon  pelanggar.  Jika membandingkan penggunaan pidana penjara dengan pidana badan (cambuk), atau pidana potong tangan dan kaki secara bersilang bagi pelaku pencurian denga kekerasan misalnya. Namun tidak menutup kemungkinan hukuman mati terhadap pelaku pencurian juga dapat diterapkan. Peneliti cenderung berpendapat bahwa pidana cambuk dan kawan-kawannya sebagai pidana badan bisa saja  dimasukan  ke  dalam  RUU  KUHP  Indonesia,  karena  hukuman  ini  dianggap  relatif  sesuai dengan  budaya  dan  rasa  keadilan  masyarakat,  dalam  arti  lebih  menjerakan  dan  lebih menakutkan  (dari  segi  moral)  apalagi  memiliki  kaitan  dengan  kepercayaan  atau  keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat.
Di samping itu jika dilihat pada saat ini penjara atau pencabutan kemerdekaan sementara waktu dianggap hampir tidak memberi efek perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pelaku kejahatan. Pada hal menurut konsep awalnya Lembaga Pemasyarakatan atau pidana penjara itu bukan hanya sekedar melaksanakan hukuman melainkan bertugas mengembalikan orang-orang yang  dijatuhi  pidana  kepada  masyarakat.  Di  tahun  2019  jumlah  penghuni  Indonesia  mencapai 100.987 orang lebih besar dari kapasitas hunian  yang hanya tersedia untuk  68.141 orang telah terjadi ovver capacity .
Efek  buruk  penjara  ini  tidak  muncul  dengan  seketika  dengan  pencabutan  kemerdekaan. Akan tetapi lebih pada pengaruh buruk dari pada lingkungan penjara itu sendiri. Walaupun tidak tertutup  kenyataan  selama  ini  pemerintah  ataupun  negara-negara  di  seluruh  dunia  mencoba untuk  menjadikan  penjara  sebagai  tempat  untuk  pendidikan  dan  perbaikan  pelaku  kejahatan dengan  perbaikan  ataupun  penambahan  fasilitas  penjara  hingga  perbaikan  sistem  penjara  agar berdampak baik bagi para tahanan.   Pada saat ini terjadi peningkatan pada penggunaan pidana penjara terhadap para pelaku kejahatan di Indonesia. 12 Peningkatan terhadap penggunaan pidana penjara ini menyebabkan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan yang melampaui batas ( over capacity )  yang  berdampak  pada  sulitnya  berjalan  sistem  pembinaan  terhadap  narapidana  dan memberi  ekses  negatif  yang  tidak  sedikit,  salah  satunya  efek  buruk  terhadap  kesehatan  yang diakibatkan oleh lingkungan penjara.
12 R. Sunarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hode Raad, Edisi V (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011), 227
Secara historis penjara merupakan atribut kekuasaan, dan lembaga pemasyarakatan berupa penjara  sudah  tidak  asing  dalam  tatanan  hukum  di  Indonesia.  Hazairin  membaca  pikiran masyarakat umum bahwa selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syaitan belum terbelenggu, selama  itu  pula  penjara  diperlukan  adalah  utopia,  karena  menurutnya  penjara  tidak  banyak memberikan manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. 13 Secara materil pemikiran tersebut sejalan  dengan  penelitian  Muhammad  Syirazi.  Menurutnya  bahwa  tindakan  penahanan  sangat bertentangan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Upaya  yang  dapat  diberikan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  adalah  dapat  berupa  meningkatkan  pengawasan  dan  pemberian  informasi  terhadap masyarakat  tentang  bahaya  dari  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan,  meningkatkan kehari-hatian  masyarakat  dalam  berperigian  dan  memberikan  hukuman  yang  berat  bahkan dengan hukuman mati bagi pencuri dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat.
Penerapan hukum  mati  bagi pelaku pencurian dengan kekerasan di dalam  hukum  pidana Indonesia  bahwa  pidana  mati  di  dasarkan  pada  suatu  pemikiran  yang  digunakan  untuk menghindari  tuntutan  atau  reaksi  masyarakat  yang  bersifat  balas  dendam/emosional  dan sewenang-wenang  tidak  terkendali  atau  bersifat extralegal  execution, artinya  disediakannya pidana  mati  bagi  pelalu  pencurian  dengan  kekerasan  akan  tetapi  harus  berdasarkan  pada peraturan perundang-udangan.
Dipilihnya    atau    ditetapkannya    pidana    mati    sebagai    salah    satu  sarana  untuk menanggulangi    kejahatan    pada    hakikatnya    merupakan  suatu  pilihan  kebijakan.  Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Ketua  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  dan  jaksa  di  Kejaksaan  Negeri    Pekanbaru  dalam  tulisan abdul latif tentang penerapan hukuman mati menyatakan, bahwasanya Pidana mati masih sangat dibutuhkan di Indonesia apabila keamanan Negara memang benar-benar telah menghendakinya, terutam  adalam  kersahan  masyarakat  terhadap  pelaku  pencurian  bermotor  dengan  kekerasan selain memang masih diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.

## 4. PENUTUP
a). Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  kesimpulan sebagai berikut:
1) Penerapan  hukuman  mati  terhadap  pelaku  pencurian  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan  luka  berat  bagi  para  korban  bahkan  sampai  hilangnya  nyawa  korban sudah diatur dalam KUHP. Hal ini sangatlah jelas bahwa pelaku pencurian yang terdapat pada Pasal 365 ayat 4 KUHP tersebut harus di hukum mati. Namun dalam hal penerapan
13 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Bandung: Bina Aksara, 2000), hlm. 2.
hukuman mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ada beberapa pakar tidak  sepakat  dikarenakan  bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM). Problematika  tersebut  seharusnya  tidak  dijadikan  persoalan  dalam  penerapan  hukuman mati  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang  menyebabkan  nyawa orang  lain  hilang.  Para  penegak  hukum  dalam  menegakan  keadilan  selau  terhambat dengan ketentuan HAM setiap manusia.
2) Upaya  yang  dapat  diberikan  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  pencurian  dengan kekerasan  adalah  dapat  berupa  meningkatkan  pengawasan  dan  pemberian  informasi terhadap  masyarakat  tentang  bahaya  dari  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan, meningkatkan  kehari-hatian  masyarakat  dalam  berperigian  dan  memberikan  hukuman yang  berat  bahkan  dengan  hukuman  mati  bagi  pencuri  dengan  kekerasan  yang  sangat meresahkan masyarakat.
b). Saran
Berdasasarkan  kesimpulan  tersebut  penulis  memberikan  saran  bahwa  dalam  penerapan hukuman  mati  terhadap  pencuri  dengan  kekerasan  harus  di  laksanakan,  karena  dengan dilaksanakan  hukuan  tersebut  maka  para  pelaku  akan  jera  karena  apabila  ditangkap  pasti  akan dihukum  mati.  Regulasi  pemerintah  juga  harus  mendukung  penerapan  hukuman  mati  terhadap pencurian  dengan  kekerasan  ini  agar  para  penegak  hukum  dapat  menjalankan  hukuman  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSATAKA
Ali  Syafa’at  Muhammad . 2012. Eksistensi  Hukuman  Mati, Universitas  Brawijaya  (Malang Nerto Pdf Profesional).
Hazairin, 2000. Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Bandung: Bina Aksara,).
Lili  Wulansari,  dkk. Tinjauan  Yuridis  tentang  Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  pIdana Korupsi berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal  JOM  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau,  Volume  V,  Nomor  1,  Edis  Juli- Desember, Tahun 2018, hlm. 1-14.
Margaretha, Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  dalam  Tindak  Pidana, Jurnal  Refleksi  Hukum, Volume.1, Nomor.2, Edisi-September, 2018, hlm. 230-243.
Nandang  Sambas, Penerapan  Pidana  Mati  dalam  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Perlindungan Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Uiversitas  Bandung,  Volume.1,  Nomor.1,  Edisi-Maret, Tahun 2017, hlm. 248-257.
Paulinus Soge, Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia, Jurnal Yustisia, Volume.1, Nomor.3, Edisi September-Desember, Tahun 2012, hlm.94-104.
Soenarto  Soerodibroto,  R.    2011. KUHP  dan  KUHAP  dilenglapo  Yurisprudensi  Mahkamah Agung dan Hage Raad, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto. Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Siswanto,  Arie. Pidana  Mati dalam Perspektif  Hukum Inyernasional, Jurnal  Refleksi  Hukum, Volume.2, Nomor.3, Edisi-September, Tahun 2015, hlm. 10.
Syahruddin  Husein,  Pidana  Mati  Menurut  Hukum  Pidana  Indonesia,  Digitized  by  USU  digital library,  ©2003,  hlm.  4.  Bisa  lihat  pula  dalam  Andi  Hamzah  dkk,  Pidana  Mati  di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
Sholehudin,  2004.  Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Doble  Track  System  &
Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,