## Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di Provinsi Gorontalo

## Implementation of Food Production Certificate of Household Industries in Gorontalo Province
Retno Anggrina Khalistha Dewi 1) , Cakra Asrial 2) , dan Winiati P. Rahayu 2,3)*
1) Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
2) Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor
3) South East Asian Food and Agricultural Science and Technology, Institut Pertanian Bogor, Bogor
Abstract. Every human being has the right to obtain safe and quality food, include food from household industry  (industri  rumah  tangga  pangan/IRTP).  The  objective  of  this  research  is  to  determine  the implementation of BPOM Regulation Number 22 year 2018 related to the issuanced of food production certificate of household industries (SPP-IRT) by the district health office (DHO) and the district office of one stop integrated investment service (OSIIS). The study was taked from six districts area in Gorontalo. The  result  showed  that  three  (50%)  DHOs  included  in  the  group  I  (obedient),  and  one  DHO  each classified into group II (quite obedient), III (somewhat obedient), and IV (less obidient). Three OSHSs issued SPP-IRT with recommendation by DHO and used online single submission (OSS) as application for issuing SPP-IRT certificate.
Keywords: district health office, food safety, Gorontalo Province, SPP-IRT
Abstrak. Pangan yang aman merupakan hak asasi untuk semua orang, termasuk pangan yang dihasilkan oleh  industri  rumah  tangga  pangan  (IRTP).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat penerapan  Peraturan  BPOM  No.  22  Tahun  2018  terkait  dengan  penerbitan  sertifikat  produksi  pangan industri  rumah  tangga  (SPP-IRT)  oleh  Dinas  Kesehatan  (Dinkes)  dan  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Gorontalo.  Survei  yang dilakukan pada enam Dinkes dan DPMPTSP menunjukkan bahwa sebanyak tiga Dinkes Kabupaten/Kota (50%) termasuk golongan I (patuh), dan satu Dinkes Kabupaten/Kota masing-masing termasuk golongan II (cukup patuh), III (agak patuh), dan IV (kurang patuh). Tiga DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo  telah  melakukan  penerbitan  SPP-IRT  dengan  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Dinkes Kabupaten/Kota,  dan  tiga  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  menggunakan online  single  submission (OSS) dalam pelayanan penerbitan SPP-IRT.
Kata Kunci : Dinas Kesehatan, keamanan pangan, Provinsi Gorontalo, SPP-IR
Aplikasi  Praktis. Hasil  penelitian  dapat  dijadikan  bahan  rekomendasi  terhadap  evaluasi  mengenai pedoman penerbitan SPP-IRT, serta sebagai bahan evaluasi petugas Dinkes dan DPMPTSP Kabupaten/ Kota setempat dan daerah lain sebagai institusi yang menerbitkan SPP-IRT.

## PENDAHULUAN 1
Perizinan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan  sosial  di  masyarakat.  Perizinan  adalah pemberian  legalitas  kepada  seseorang  atau  pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda  daftar  usaha  (Urmilasari et  al. 2013).  Salah  satu perizinan  adalah  perizinan  bagi  pelaku  usaha  di  bidang pangan. Pangan yang dikonsumsi haruslah pangan yang aman  dan  bermutu.  Pemenuhan  pangan  yang  aman  dan bermutu  merupakan  hak  asasi  setiap  manusia,  tidak terkecuali  pangan  yang  dihasilkan  dari  industri  rumah tangga  pangan  (IRTP)  (Rezki  2020).  Industri  rumah tangga  pangan  merupakan  salah  satu  industri  kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam
Korespondensi: wpr@apps.ipb.ac.id
kemasan  berlabel  (Wijaya  dan  Rahayu  2014).  Definisi IRTP  adalah  perusahaan  pangan  yang  memiliki  tempat usaha  di  tempat  tinggal  dengan  peralatan  pengolahan pangan manual hingga semi otomatis (BPOM 2018).
Menurut  Suhardi et  al. (2019)  keamanan  pangan dapat dipertahankan oleh produsen jika memiliki sistem yang  memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  yaitu diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  89  Tahun  2019 pasal  35  tentang  Keamanan  Pangan  yang  meng- amanatkan  IRTP  untuk  memiliki  sertifikat  produksi pangan  industri  rumah  tangga  (SPP-IRT)  yang diterbitkan  oleh  Bupati/Wali  Kota.  Sertifikat  produksi pangan  industri  rumah  tangga  adalah  jaminan  tertulis yang  diberikan  oleh  Bupati/Wali  Kota  dalam  hal  ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/ Kota terhadap pangan industri rumah tangga (P-IRT) di wilayah  kerjanya  yang  telah  memenuhi  persyaratan
pemberian  sertifikat  tersebut.  Dalam  rangka  menjaga keamanan  produk  pangan  yang  dihasilkan  IRTP, keberadaan  SPP-IRT  bagi  IRTP  sangat  penting.  Pada tahapan  yang  harus  dilalui  dalam  penerbitan  SPP-IRT, pemohon  SPP-IRT  harus  melalui  tahapan  pengujian kelayakan produksi seperti verifikasi dokumen, mengikuti penyuluhan keamanan pangan serta pemeriksaan sarana produksi pangan yang dilaksanakan oleh  Dinkes  Kabupaten/Kota.  Industri  rumah  tangga pangan  yang  telah  mendapatkan  SPP-IRT  merupakan IRTP  yang  telah  mengimplementasikan  keamanan pangan  dalam  proses  produksinya  (Nurcahyo  2018). Menurut  Djiko et  al. (2018)  suatu  kebijakan  setelah diimplementasikan memerlukan evaluasi ataupun kajian sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat tercapai,  serta  dapat  diketahui  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pelaksana  dalam  menjalankan  kebijakan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kesesuaian  penerapan  Peraturan  BPOM  No.  22  Tahun 2018  terkait  dengan  penerbitan  SPP-IRT  oleh  Dinkes dan  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Gorontalo pada  tahun  2019.  Penelitian  ini  juga  diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinkes dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dalam penerbitan SPP-IRT.

## BAHAN DAN METODE

## Bahan
Bahan  yang  digunakan  adalah  kuesioner  yang berasal  dari  Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pelaku  Usaha  (PMPU),  BPOM  RI.  Kuesioner  yang digunakan  terdapat  dua  macam  yaitu  kuesioner  yang digunakan untuk pengambilan data dari Dinkes (Rahayu 2018)  dan  dari  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  (Rahayu 2019).
Kuesioner untuk Dinkes Kabupaten/Kota terdiri atas dua buah blok yaitu blok I merupakan data umum yang berisi  pertanyaan  terkait  data  responden  serta  blok  II yang  berisikan  pertanyaan  terkait  dengan  implementasi penerbitan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT.  Pertanyaan yang  terdapat  pada  blok  II  dibagi  menjadi  dua  kriteria yaitu  kriteria  utama  dan  kriteria  tambahan  yang digunakan sebagai dasar penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota.  Isi  pertanyaan  pada  kriteria  utama disajikan pada Tabel 1.
Isi  pertanyaan  kriteria  tambahan  pertama  sampai dengan  ke  tujuh  dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Selain  dari pertanyaan  yang  terdapat  pada  kriteria  utama  dan kriteria  tambahan,  pada  kuesioner  untuk  Dinkes  juga terdapat  pertanyaan  terkait  dengan  rekomendasi  Dinkes Kabupaten/Kota  kepada  DPMPTSP  Kabupaten/Kota yang akan menerbitkan nomor SPP-IRT, dan pertanyaan terkait  ketersediaan  tenaga  penyuluh  keamanan  pangan (PKP)  dan  inspektur  pangan  atau disrict  food  inspector (DFI)  yang  bertugas  di  Dinkes  Kabupaten/Kota.  Kedua pertanyaan  tersebut  tidak  digunakan  dalam  penentuan penggolongan Dinkes Kabupaten/Kota.
Tabel 1. Isi pertanyaan pada kriteria utama
Kriteria Utama Isi Pertanyaan 1. Jenis pangan yang tidak diizinkan mendapatkan SPP- IRT 2. Pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dalam rangka SPP-IRT
3. Pemberian sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan hasil post test minimal 60 4. Pemeriksaan sarana produksi IRTP 5. Pemberian SPP-IRT berdasarkan hasil pemeriksaan sarana produksi
6. Pemberian nomor SPP-IRT untuk satu jenis pangan dan kemasan
Sumber: Rahayu (2018)
Tabel 2 . Isi pertanyaan pada kriteria tambahan Kriteria Tambahan Isi Pertanyaan 1. Materi utama yang diberikan pada saat penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan
2. Pemeriksaan sarana produksi pangan dalam rangka pemberian SPP-IRT yang dilakukan oleh tenaga DFI
bersertifikat
3. Pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan terhadap isi permohonan SPP-IRT
4. Kegiatan monitoring yang dilakuan oleh Dinkes
Kabupaten/Kota minimal sekali dalam setahun
5. Penyusunan laporan penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan
6. Penomoran SPP-IRT yang terdiri atas 15 digit angka P- IRT 7. Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan yang dilakukan oleh tenaga PKP bersertifikat
Sumber: Rahayu (2018)
Kuesioner  yang  digunakan  untuk  kegiatan  survei terhadap DPMPTSP Kabupaten/Kota meliputi dua buah blok, yaitu blok I yang berisikan pertanyaan tentang data umum responden, dan blok II  berisikan pertanyaan ten- tang  implementasi  penerbitan  SPP-IRT.  Isi  pertanyaan pada kuesioner DPMPTSP dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Isi pertanyaan pada kuesioner untuk DPMPTSP
Blok Isi Pertanyaan I Data umum responden
II Penerimaan rekomendasi nomor SPP-IRT dari Dinkes Aplikasi OSS yang digunakan Jumlah SPP-IRT yang telah diterbitkan sepanjang tahun Kepemilikan database SPP-IRT yang telah diterbitkan Sumber: Rahayu (2019)
Selain  berisi  pertanyaan,  kuesioner  yang  digunakan pada  kegiatan  survei  juga  berisikan  daftar  data  dukung yang  harus  dilampirkan.  Data  dukung  yang  dimaksud antara lain dapat dilihat pada Tabel 4.
Penentuan responden (Mukhsin et al. 2017)
Penetapan  responden  pada  penelitian  ini  adalah dengan  teknik purposive  sampling. Teknik purposive sampling adalah  teknik  pengambilan  sampel  dengan menentukan  kriteria-kriteria  tertentu  (Mukhsin et  al. 2017). Pada penelitian ini kriteria yang digunakan untuk dijadikan  responden  adalah  petugas  Dinkes  Kabupaten/ Kota,  dan  petugas  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  yang memiliki  wewenang  untuk  menerbitkan  SPP-IRT  ber- dasarkan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018.
Tabel 4. Data dukung yang dibutuhkan Data Dukung Responden Formulir permohonan SPP-IRT dan rancangan label Dinkes Laporan Penyuluhan Keamanan Pangan Dinkes
Daftar rekapitulasi nilai evaluasi pre dan post test
penyuluhan keamanan pangan Dinkes Formulir pemeriksaan sarana produksi IRTP yang diisi Dinkes Rekomendasi SPP-IRT yang dikeluarkan Dinkes Kabupaten/Kota Dinkes Database nomor SPP-IRT yang sudah pernah diterbitkan sampai saat ini Dinkes Database nama dan jumlah sarana IRTP sampai saat ini Dinkes Data tenaga PKP dan DFI Dinkes Alur Perizinan penerbitan SPP-IRT DPMPTSP Contoh SPP-IRT yang diterbitkan
DPMPTSP
Sumber: Rahayu (2018, 2019)
Responden  merupakan  satu  orang  perwakilan  petu- gas  Dinkes  Kabupaten/Kota  dan  satu  orang  perwakilan petugas  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  yang  bertugas menerbitkan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT.  Penentuan daerah untuk dilakukan survei adalah daerah yang belum pernah  dilakukan  survei  dan  intervensi  terkait  dengan peraturan  BPOM  No.  22  Tahun  2018  pada  tahun  sebe- lumnya.  Pada  tahun  ini,  kajian  penerapan  Peraturan BPOM  dilakukan  terhadap  delapan  Provinsi  dan  salah satunya adalah Provinsi Gorontalo.

## Pelaksanaan survei (Susandi dan Sutisno 2017)
Tahapan  survei  yang  bertujuan  untuk  me- ngumpulkan  data  dari  responden  dilakukan  dengan wawancara  secara  langsung  yang  dilakukan  oleh  tim teknis secara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan berupa  kuesioner  (Susandi  dan  Sutisno  2017).  Tim teknis  yang  melakukan  wawancara  terhadap  responden terdiri  atas  dua  orang  yang  berasal  dari  Direktorat PMPU,  BPOM RI.  Pada  pelaksanaan  survei,  tim  teknis memberikan  kuesioner  yang  selanjutnya  diisi  oleh responden  dan  melakukan  verifikasi  terhadap  isian tersebut.
Pengolahan dan analisis data (Attamimi et al. 2018) Analisis  data  hasil  survei  dilakukan  secara kuantitatif  dengan  menggunakan microsoft  excel agar mempermudah  dalam  pengolahan  data.  Data  dianalisis dengan  melakukan  interpretatif  secara  deskriptif (Attamimi et  al. 2018).  Analisis  dilanjutkan  dengan melakukan  penggolongan  Dinkes  Kabupaten/Kota berdasarkan total nilai kriteria utama dan tambahan yang ke  dalam  empat  golongan.  Ke  empat  golongan  dan ketentuannya  tersebut  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Hasil pengolahan  data  disajikan  berupa  tabel  tabulasi  untuk hasil  survei  Dinkes  dan  DPMPTSP  Kabupaten/Kota, serta  berupa  diagram  lingkaran  persentase  setiap golongan untuk hasil pengolahan dari Dinkes Kabupaten/Kota.  Deskripsi  setiap  golongan  adalah sebagai  berikut  ini  (Rahayu  2018).  Golongan  I  yaitu patuh  diberikan  jika  Dinkes  Kabupaten/Kota  telah memenuhi  sebanyak  enam  kriteria  utama  dengan minimal  lima  kriteria  tambahan,  sedangkan  untuk golongan  II  yaitu  cukup  patuh  akan  diberikan  jika
Dinkes  Kabupaten/Kota  memenuhi  sebanyak  enam kriteria  utama  dengan  kriteria  tambahan  yang  terpenuhi dibawah  lima  kriteria.  Golongan  III  yaitu  agak  patuh yang  diberikan  jika  Dinkes  Kabupaten/Kota  telah memenuhi  sebanyak  tiga  sampai  dengan  lima  kriteria utama,  sedangkan  akan  digolongkan  sebagai  golongan IV yaitu kurang patuh jika kriteria utama yang terpenuhi hanya mencapai dua atau kurang dengan jumlah kriteria tambahan yang tidak ditentukan yaitu nol sampai dengan tujuh (Rahayu 2018).
Tabel 5. Ketentuan pada keempat golongan tingkat kepatuhan Golongan (Tingkat Kepatuhan) Pemenuhan Jumlah Kriteria Kriteria Utama Kriteria Tambahan I (patuh) 6 ≥ 5 II (cukup patuh) 6 < 5 III (agak patuh) 3-5 0-7 IV (kurang patuh) 0-2 0-7 Sumber: Rahayu (2018)
Pertanyaan  lainnya  yang  tercantum  pada  kuesioner namun  tidak  termasuk  ke  dalam  kriteria  utama  maupun tambahan hanya dilakukan proses input data yang selan- jutnya dilakukan interpretasi secara deskriptif, hal terse- but  juga  dilakukan  terhadap  hasil  survei  DPMPTSP Kabupaten/Kota. Pada tahap analisis data juga dilakukan verifikasi  data  dukung.  Verifikasi  data  dukung  yang telah  dilampirkan  dimaksudkan  untuk  memastikan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerbitan SPP-IRT telah mengikuti pedoman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  penerbitan  rekomendasi  nomor  SPP- IRT oleh Dinkes Kabupaten/Kota
Provinsi  Gorontalo  terdiri  atas  enam  Kabupaten/ Kota  yang  selanjutnya  diinisialkan  secara  acak  menjadi Kabupaten/Kota A, B, C, D, E, dan F. Berdasarkan hasil survei  maka  nilai  dari  kriteria  utama  dan  kriteria tambahan Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 6.
Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dapat memenuhi  78%  kriteria  utama  dalam  implementasi penerbitan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT,  dan  sebesar 62%  untuk  kriteria  tambahan.  Sebagai  perbandingan, Yulianti  (2017)  telah  melakukan  penelitian  terkait implementasi  penerbitan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT oleh  Dinkes  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  DKI  Jakarta pada rentang tahun 2016 sampai 2017 dengan hasil nilai rerata  98%  sesuai  dengan  pedoman  yang  berlaku  pada saat itu atau telah terpenuhi. Pedoman yang berlaku pada saat penelitian tersebut adalah Perka BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pem- berian  SPP-IRT.  Perbedaan  pada  Perka  BPOM  RI  No. HK.  03.1.23.04.12.2205  Tahun  2012  dengan  Peraturan BPOM RI No. 22 Tahun 2018 adalah pada Perka BPOM RI No. HK. 03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 diperboleh- kan  penerbitan  SPP-IRT  untuk  produk  pangan  berupa
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Kurangnya sumber daya
manusia Tidak tersedia anggaran Tidak mengetahui kegunaan laporan J um la h D inke s K a bupat e n/ K ot a
Permasalahan
minuman  cair,  dan  es  serta  penerbitan  SPP-IRT dilakukan  oleh  Dinkes  Kabupaten/Kota.  Sejak  tahun 2014 penerbitan SPP-IRT di Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan  oleh  DPMPTSP  seiring  dengan  dikeluar- kannya  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  57 Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah Nomor  12  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu,  sehingga  pada  saat penelitian tersebut  dilakukan, penerbitan  SPP-IRT  telah dilakukan oleh DPMPTSP.
Tabel 6. Implementasi  Dinkes  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Gorontalo  dalam  penerbitan  rekomendasi  nomor SPP-IRT pada tahun 2019 (n=6*)
Implementasi Dinkes Kabupaten/Kota A B C
D E F
Kriteria Utama 1 V V V V V X Kriteria Utama 2 V V V V V X Kriteria Utama 3 V V V V V X Kriteria Utama 4 V V
V V V X Kriteria Utama 5
X V V V V
X Kriteria Utama 6
X V V V V X Total pemenuhan 4 6 6 6 6 0 Kriteria Tambahan 1 X V V V V X
Kriteria Tambahan 2 X X V X X X Kriteria Tambahan 3 V V V V X X Kriteria Tambahan 4 V V V V X X Kriteria Tambahan 5 V V V V X X Kriteria Tambahan 6 X V V V V X Kriteria Tambahan 7 V V V V V X Total pemenuhan 4 6 7 6 3 0
Keterangan:  *Diisi  oleh  satu  orang  perwakilan  dari  masing-masing Dinkes  Kabupaten/Kota  di  enam  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Gorontalo; V: Terpenuhi; X: Tidak Terpenuhi
Adanya  kriteria  utama  ataupun  kriteria  tambahan yang  tidak  terpenuhi  oleh  Dinkes  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Gorontalo  dalam  penerbitan  rekomendasi nomor  SPP-IRT  pada  tahun  2019  diakibatkan  oleh  tiga hal yang dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Permasalahan  dalam  implementasi  Peraturan BPOM  No.  22  Tahun  2018  oleh  Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Gambar 1, permasalahan paling banyak dialami oleh Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Goron- talo  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia.  Sumber daya  manusia  dibutuhkan  dalam  kegiatan  penerbitan rekomendasi  nomor  SPP-IRT  antara  lain  kegiatan penyuluhan  keamanan  pangan,  pemeriksaan  sarana produksi  pangan,  dan monitoring SPP-IRT  minimal sekali  dalam  setahun.  Sumber  daya  manusia  dalam  hal ini termasuk tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
dan  tenaga  pengawas  keamanan  pangan/ district  food inspector (DFI). Kegiatan penyuluhan keamanan pangan merupakan  tugas  dari  tenaga  PKP  dan  pemeriksaan sarana  produksi  pangan  merupakan  tugas  dari  tenaga DFI.  Ketersediaan  tenaga  PKP  dan  DFI  di  Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 7.
Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa pada  tahun  2019  pada  Dinkes  Kabupaten/Kota  A tersedia  tenaga  PKP  dengan  jumlah  tenaga  PKP  yang bersertifikat sebanyak 38 dan tidak tersedia tenaga DFI, sehingga Dinkes Kabupaten/Kota A tidak melaksanakan pemeriksaan  sarana  dikarenakan  tidak  tersedianya tenaga  DFI  bersertifikat,  melainkan  dilaksanakan  oleh tenaga DFI yang tidak bersertifikat.
Tabel 7. Ketersediaan  tenaga  PKP  dan  DFI  pada  tahun 2019 (n=5*)
Implementasi Kabupaten/Kota
A B C D E
Jumlah tenaga PKP keseluruhan (orang) - 2 5 11 0 Jumlah tenaga PKP bersertifikat (orang)
38 2 5 0 0
Jumlah tenaga DFI keseluruhan (orang)
0 0 1 11 0
Jumlah tenaga DFI bersertifikat (orang) 0 0 1 0 0
Keterangan: *Dinkes Kabupaten/Kota F tidak memberikan jawaban terkait  pertanyaan  ketersediaan  tenaga  PKP  dan  DFI:  -Tidak memberikan jawaban
Pada  Dinkes  Kabupaten/Kota  B  pada  tahun  2019 tersedia  dua  tenaga  PKP  dan  seluruhnya  merupakan tenaga PKP yang bersertifikat, dan tidak tersedia tenaga DFI, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan  dilakukan  oleh  tenaga  PKP  bersertifikat  dan tenaga  Dinkes  Kabupaten/Kota  B  yang  ada.  Dinkes Kabupaten/Kota C pada tahun 2019 terdapat lima tenaga PKP  yang  bersertifikat,  dan  satu  tenaga  DFI  yang bersertifikat  sehingga  kegiatan  penyuluhan  keamanan pangan dilaksanakan oleh tenaga PKP bersertifikat, dan pemeriksaan  sarana  produksi  pangan  dilaksanakan  oleh tenaga  DFI  bersertifikat.  Pada  Dinkes  Kabupaten/Kota D  pada  tahun  2019  terdapat  sebelas  tenaga  PKP  dan DFI,  namun  bukan  tenaga  PKP  maupun  DFI  yang bersertifikat sehingga pelaksanaan penyuluhan keamanan  pangan,  dan  pemeriksaan  sarana  produksi pangan  dilakukan  oleh  tenaga  PKP  maupun  DFI  yang tidak bersertifikat. Pada Dinkes Kabupaten/Kota E pada tahun  2019  tidak  terdapat  tenaga  PKP  dan  DFI  yang bertugas,  namun  untuk  kegiatan  penyuluhan  keamanan pangan  responden  Dinkes  kabupaten/Kota  E  menjawab bahwa  kegiatan  tersebut  dilaksanakan  oleh  tenaga  PKP bersertifikat, hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  keamanan  pangan dilakukan oleh tenaga PKP dari luar lingkungan Dinkes Kabupaten/Kota  E,  sedangkan  untuk  kegiatan  peme- riksaan  sarana  produksi  pangan  dilakukan  oleh  tenaga Dinkes  Kabupaten/Kota  E  yang  tersedia.  Dinkes Kabupaten/Kota  F  tidak  memberikan  jawaban,  namun isian pada kuesioner responden mengatakan bahwa tidak tersedia  sumber  daya  manusia,  sehingga  pada  tahun
Golongan I (patuh) 50% Golongan II (cukup patuh) 17% Golongan III (agak patuh)
17%
Golongan IV
(kurang patuh) 17%
2019 Dinkes Kabupaten/Kota F tidak menyelenggarakan penyuluhan  keamanan  pangan,  dan  pemeriksaan  sarana pangan.
Selain  pelaksanaan  kegiatan  yang  membutuhkan tenaga  PKP  dan  DFI  seperti  penyuluhan  keamanan pangan  dan  pemeriksaan  sarana  IRTP,  sumber  daya manusia  juga  dibutuhkan  untuk  melakukan monitoring SPP-IRT  minimal  sekali  dalam  setahun.  Dinkes  Kabu- paten/Kota  E,  dan  F  tidak  melakukan monitoring SPP- IRT  minimal  sekali  dalam  setahun  dikarenakan  tidak tersedianya  sumber  daya  manusia.  Sebagai  per- bandingan  bahwa  penelitian  yang  dilakukan  Yulianti (2017)  menunjukkan  bahwa  pada  rentang  tahun  2016 sampai  2017  pada  Suku  Dinkes  Provinsi  DKI  Jakarta (n=4)  tersedia  tenaga  PKP  dan  DFI  yang  bertugas. Tenaga  PKP  yang  tersedia  diantaranya  terdapat  di  tiga wilayah  yang  merupakan  tenaga  PKP  bersertifikat, sedangkan  satu  wilayah  terdapat  tenaga  PKP  tidak bersertifikat,  sedangkan  untuk  ketersediaan  tenaga  DFI pada  ke  empat  Suku  Dinkes  di  Provinsi  DKI  Jakarta tersedia  tenaga  DFI  bersertifikat,  sehingga  pada implementasi  penerbitan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT pada  2017,  Suku  Dinkes  di Provinsi  DKI  Jakarta  (n=4) dapat  mengimplementasikan  persyaratan  penerbitan SPP-IRT sebesar 98%. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian  yang dilakukan oleh Hadiyanti (2013) bahwa keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  sangat bergantung  dari  ketersediaan  sumber  daya  manusia. Setiap  implementasi  menuntut  adanya  sumber  daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.  Sebagai  rekomendasi  di  Provinsi  Gorontalo, maka  diperlukan  penambahan  tenaga  PKP  dan  DFI bersertifikat oleh Dinkes Kabupaten/Kota D, dan E. dan penambahan  tenaga  PKP  bersertifikat  untuk  Dinkes Kabupaten/Kota A.
Permasalahan  selanjutnya  yang  dihadapi  oleh Dinkes  Kabupaten/Kota  adalah  tidak  tersedianya anggaran  yang  memadai.  Berdasarkan  hasil  survei didapatkan bahwa terdapat dua Dinkes Kabuapaten/Kota yang  tidak  memiliki  anggaran  yang  memadai,  yaitu Dinkes  Kabupaten/Kota  E,  dan  F.  Pada  Dinkes Kabupaten/Kota  E  tidak  tersedia  anggaran  yang memadai  untuk  melakukan monitoring SPP-IRT minimal  sekali  dalam  setahun,  sedangkan  pada  Dinkes Kabupaten/Kota  F  tidak  tersedia  anggaran  untuk menyelenggarakan  penyuluhan  keamanan  pangan. Menurut  Nuraeni  (2017)  bahwa  ketersediaan  anggaran merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam implementasi  sebuah  kebijakan.  Anggaran  yang memadai  akan  menunjang  pelaksanaan  kebijakan  yang diimplementasikan  secara  maksimal.  Dalam  hal  ini, diperlukan  alokasi  anggaran  untuk  Dinkes  Kabupaten/ Kota  E,  dan  F.  Anggaran  yang  dialokasikan  dapat digunakan untuk menyelenggarakan penyuluhan keamanan  pangan  dan  penyelenggaraan  pemeriksaan sarana-pangan, karena kegiatan ini merupakan rangkaian yang  harus  dijalani  oleh  pemohon  SPP-IRT,  dan  juga merupakan rangkaian menguji kelayakan serta
pengetahuan  pemohon  SPP-IRT  terkait  keamanan pangan  sebelum  diterbitkan  SPP-IRT,  serta  dapat melakukan monitoring SPP-IRT minimal sekali setahun. Permasalahan lain yang dihadapi Dinkes Kabupaten/Kota adalah ketidaktahuan kegunaan penyusunan  laporan  penyuluhan  keamanan  pangan. Permasalahan  ini  merupakan  permasalahan  dari  Dinkes Kabupaten/Kota  F.  Menurut  Sobari  (2012)  bahwa laporan  merupakan  sumber  informasi  bagi  orang ataupun  institusi  yang  menerbitkan  kebijakan,  serta penyusunan  laporan  merupakan  pertanggungjawaban orang/institusi  yang  menjalankan  kebijakan  terhadap pembuat  kebijakan.  Laporan  juga  berfungsi  sebagai bahan  evaluasi  suatu  kegiatan,  agar  pada  penye- lenggaraan  kegiatan  selanjutnya  dapat  berjalan  lebih baik.  Penyuluhan  ataupun  intervensi  terhadap  petugas Dinkes Kabupaten/Kota F diperlukan untuk mengetahui kegunaan dari penyusunan laporan kegiatan penyuluhan keamanan  pangan.  Penggolongan  Dinkes  Kabupaten/ Kota  berdasarkan  implementasi  dalam  penerbitan  reko- mendasi nomor SPP-IRT  pada 2019  di Provinsi Goron- talo dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Penggolongan  Dinkes  Kabupaten/Kota  dalam penerbitan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT  pada tahun 2019
Golongan (Total) Kabupaten/Kota A B C D E F
I (3) V V V II (1) V
III (1) V IV (1) V
Berdasarkan hasil penggolongan Dinkes Kabupaten/ Kota  di  Provinsi  Gorintalo,  dalam  penerbitan  rekomen- dasi nomor SPP-IRT pada tahun 2019 didapatkan bahwa Dinkes  Kabupaten/Kota  B,  C,  dan  D  digolongkan sebagai  golongan  I.  Dinkes  Kabupaten/Kota  E  di- golongkan sebagai golongan II. Dinkes Kabupaten/Kota A  digolongkan  sebagai  golongan  III,  dan  Dinkes Kabupaten/Kota  F  digolongkan  sebagai  golongan  IV. Berdasarkan  hasil  penggolongan  terhadap  Dinkes Kabupaten/Kota,  persentase  setiap  golongan  dapat dilihat pada Gambar 2 yaitu tiga Dinkes Kabupaten/Kota (50%)  digolongkan  sebagai  golongan  I,  dan  masing- masing Dinkes Kabupaten/Kota (@17%) pada golongan II, III, dan IV.
Gambar 2. Proporsi tiap golongan Dinkes Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo 2019
Selain  untuk  penggolongan,  survei  juga  dilakukan untuk  mengambil  data  terkait  dengan  penerbitan  reko- mendasi  nomor  SPP-IRT  oleh  Dinkes  Kabupaten/Kota yang  akan  direkomendasikan  kepada  DPMPTSP  Kabu- paten/Kota.  Berdasarkan  hasil  survei  tersebut  dari  lima Dinkes  Kabupaten/Kota  yang  memberikan  jawaban, sebanyak  empat  Dinkes  Kabupaten/Kota  (83%)  mener- bitkan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT  dan  direkomen- dasikan  kepada  DPMPTSP  Kabupaten/Kota.  Dinkes Kabupaten/Kota  yang  tidak  menerbitkan  rekomendasi nomor SPP-IRT yaitu hanya terdapat satu Dinkes Kabu- paten/Kota  (17%)  yaitu  Dinkes  Kabupaten/Kota  D dengan  alasan  penerbitan  SPP-IRT  dilakukan oleh Din- kes  Kabupaten/Kota  D,  tentu  saja  hal  ini  tidak  sesuai dengan  pedoman  bahwa  Dinkes  Kabupaten/Kota  bertu- gas  untuk  mengeluarkan  rekomendasi  nomor  SPP-IRT yang  selanjutnya  diberikan  kepada  DPMPTSP  Kabupa- ten/Kota untuk diterbitkan SPP-IRT.

## Implementasi  penerbitan  SPP-IRT  oleh  DPMPTSP Kabupaten/Kota
Hasil  survei  menunjukkan  hanya  tiga  DPMPTSP Kabupaten/Kota  yang  mengikuti  survei  ini  yaitu DPMPTSP  Kabupaten/Kota  A,  C,  dan  E.  Hasil  survei dari  ketiga  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  tersebut  dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Implementasi  DPMPTSP  dalam  penerbitan  SPP- IRT (n=3*)
Implementasi Kabupaten/Kota A C E DPM-PTSP menerima rekomendasi penerbitan SPP-IRT dari Dinkes Kabupaten/Kota V V V Tidak pernah menerbitkan SPP-IRT tanpa rekomendasi dari Dinkes Kabupaten/Kota V V V Menerbitkan SPP-IRT disertai nomor P-IRT yang direkomendasikan Dinkes Kabupaten/Kota - - V Tidak pernah menolak rekomendasi nomor SPP-IRT yang diterbitkan Dinkes Kabupaten/Kota
V V V
Keterangan:  *Hanya  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  A,C,  dan  E  yang memberikan  jawaban  yang  diisi  masing-masing  oleh  satu  orang perwakilan  DPMPTSP  Kabupaten/Kota;  V:  Terpenuhi;  -:  Tidak memberikan jawaban
Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan bahwa DPMPTSP  Kabupaten/Kota  tersebut  (100%)  menerbit- kan  SPP-IRT  kepada  pemohon  SPP-IRT  berdasarkan rekomendasi  dari  Dinkes  Kabupaten/Kota  setempat. Hasil ini menunjukan bahwa ketiga DPMPTSP Kabupa- ten/Kota  (100%)  tersebut  menerbitkan  SPP-IRT  atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh Dinkes Kabupa- ten/Kota,  serta  seluruh  rekomendasi  yang  diberikan tidak  pernah  dilakukan  penolakan.  Terkait  dengan nomor SPP-IRT yang diterbitkan DPMPTSP Kabupaten/ Kota  A,  dan  C  tidak  memberikan  jawaban,  sehingga tidak diketahui apakah dalam penerbitan SPP-IRT selalu disertai  nomor  yang  direkomendasikan  oleh  Dinkes Kabupaten/Kota  atau  tidak,  lain  halnya  dengan  res- ponden DPMPTSP Kabupaten/Kota E yang memberikan jawaban bahwa pada penerbitan SPP-IRT selalu disertai nomor  yang  direkomendasikan  oleh Dinkes  Kabupaten/
Kota E.  Sepanjang tahun  2019  DPMPTSP  telah mener- bitkan  beberapa  SPP-IRT.  Kabupaten/Kota  C  telah menerbitkan  sebanyak  29  SPP-IRT  sepanjang  tahun 2019,  sedangkan  Kabupaten  E  telah  menerbitkan  se- banyak lima SPP-IRT sepanjang tahun 2019, sedangkan responden  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  A  tidak  mem- berikan jawaban.
Dalam  menjalankan  tugasnya  dalam  menerbitkan SPP-IRT,  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  juga  melayani permohonan  perizinan  secara online melalui online single  submission .  Berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  No.  26  Tahun  2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara Elektronik, OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama Menteri,  Pimpinan  Lembaga,  Gubernur,  atau  Bupati/ Wali  Kota  kepada  pelaku  usaha  melalui  sistem elektronik  yang  terintegrasi.  Lembaga  OSS  merupakan Lembaga  Non  Kementerian  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  koordinasi  penanaman modal.  Aplikasi  yang  digunakan  untuk  melayani perizinan  SPP-IRT  secara online tiap  DPMPTSP Kabupaten/Kota  dapat  dilihat  pada  Tabel  10.  Ber- dasarkan  Tabel  10,  untuk  menunjang  penerbitan  SPP- IRT,  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  A,  dan  C  menggu- nakan  aplikasi  bernama  Sicantik  yang  memiliki  fungsi untuk  menerbitkan  izin,  sedangkan  DPMPTSP  Kabu- paten/Kota E memiliki aplikasi bernama Simpelsidu.
Tabel 10. Aplikasi  OSS  yang  digunakan  DPMPTSP  dalam penerbitan SPP-IRT (n=3)
DPMPTSP Kabupaten/Kota Aplikasi Fungsi A Sicantik Penerbitan izin C Sicantik Penerbitan izin E Simpelsidu -
Keterangan: - : Tidak memberikan jawaban
Secara  keseluruhan,  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Gorontalo  (n=3)  telah  mengimplementasikan peraturan  BPOM  No.  22  Tahun  2018.  Namun,  dengan adanya  dua  Dinkes  Kabupaten/Kota  yang  menerbitkan SPP-IRT  membuat  peran  salah  satu  DPMPTSP  Kabu- paten/Kota  tersebut  tidak  berjalan.  Hal  ini  memerlukan optimalisasi  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  dalam  pener- bitan SPP-IRT dengan cara pemberian intervensi terkait dengan peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  survei  yang  dilakukan  terhadap Dinkes  dan  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Gorontalo  (n=6),  50%  Dinkes  Kabupaten/Kota  telah mengimplementasikan  pedoman  dengan  patuh,  dan masing-masing  17%  digolongkan  cukup  patuh,  agak patuh  dan  kurang  patuh  pada  Peraturan  BPOM  No  22 tahun  2018.  Semua  DPMPTSP  (n=3)  telah  mengimple- mentasikan penerbitan SPP-IRT dengan menerima reko- mendasi  nomor  SPP-IRT  dari  Dinkes  Kabupaten/Kota. Permasalahan  yang  ditemui  oleh  Dinkes  Kabupaten/
Kota di Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugasnya antara  lain  adalah  kurangnya  sumber  daya  manusia, tidak  tersedianya  anggaran,  dan  tidak  mengetahui kegunaan  penyusunan  laporan  kegiatan  penyuluhan keamanan pangan. Selain itu permasalahan yang ditemui oleh  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  adalah  karena  masih ada  penerbitan  SPP-IRT  yang  dilakukan  oleh  Dinkes Kabupaten/Kota setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Attamimi  GR,  Kinseng  RA,  Agusta  I.  2018.  Kelas  dan ketimpangan struktural  masyarakat  nelayan di  Kota Ambon.  J  Sosiologi  Pedesaan  6(3):  238-236.  DOI: 10.22500/sodality.v6i3.22607.
[BPOM  RI]  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan Republik  Indonesia.  2018.  Peraturan  Badan  Penga- was Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 ten- tang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga.  Jakarta  (ID): BPOM RI.
Djiko R, Arimawa PS, Tangkau CHS. 2018. Implemen- tasi  kebijakan  jaminan  kesehatan  nasional  di Kabupaten  Halmahera  Utara.  J  Ilmu  Administrasi Publik  3(2):  101-111.  DOI:  0.26905/pjiap.v3i2. 2348.
Hadiyanti  R.  2013.  Implementasi  peraturan  pemerintah Nomor  8  Tahun  2003  tentang  pedoman  organisasi perangkat  daerah  pemerintah  Kota  Samarinda.  E-J Ilmu Pemerintahan 1(3): 985-997.
[Menkes  RI]  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2018.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indo- nesia  Nomor  26  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta (ID): Menkes RI.
Mukhsin  R,  Mapigau  P,  Tenriawaru  AN.  2017. Pengaruh  orientasi  kewirausahaan  terhadap  daya tahan  hidup  usaha  mikro  kecil  dan  menengah kelompok  pengolahan  hasil  perikanan  di  Kota Makassar. J Analisis 6(2): 188-193.
Nuraeni ASI. 2017. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara. J Katologis 5(11): 55-64.
Nurcahyo  E.  2018.  Pengaturan  dan  pengawasan  produk pangan  olahan  kemasan.  J  Magister  Hukum Udayana 7(3): 402-417. DOI: 0.24843/JMHU.2018. v07.i03. p10.
[Presiden  RI]  Presiden  Republik  Indonesia.  2019. Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Jakarta (ID). Presiden RI.
Rahayu  WP.  2018.  Kajian  Implementasi  Persyaratan Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP).  Bagian  I: Penerapan Pedoman SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Laporan Tenaga Ahli. BPOM RI.
Rahayu  WP.  2019.  Kajian  Implementasi  Persyaratan Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP).  Bagian  II: Penerapan  Pedoman  SPP-IRT  di  Tingkat  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu. Laporan Tenaga Ahli. BPOM RI.
Rezki  R.  2020.  Evaluasi  penerapan  CPPB-IRT  Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) minuman tradisional di  Desa  Mekarharja.  J  Pusat  Inovasi  Masyarakat 2(1): 28-33.
Sobari  T.  2012,  Penerapan  teknik  siklus  belajar  dalam pembelajaran  menulis  laporan  ilmiah  berbasis vokasional. J Semantik 1(1): 17-38.
Suhardi  B,  Wardani  SV,  Jauhari  WA.  2019.  Perbaikan proses perbaikan produksi IKM berdasarkan kriteria CPPB-IRT, WISE, dan SJH LPPOM MUI. J Teknik Industri  14(2):  93-102.  DOI:  10.14710/jati.14.2.93- 102.
Susandi  D,  Sutisno.  2017.  Sistem  penjualan  berbasis e- commerce menggunakan  metode  objek oriented pada  distro  dilapak street  wear .  J  Sistem  Informasi 4: 5-8. DOI: 10.30656/jsii.v4i0.368.
Urmilasari  E,  Rusli  AM,  Irwan  AL.  2013.  Analisis pelayanan perizinan di badan perizinan terpadu dan penanaman  modal  Kota  Makassar.  J  Ilmu Pemerintahan 6(1): 49-60.
Wijaya  WA,  Rahayu  WP.  2014.  Pemenuhan  regulasi pelabelan  produk  Industri  Rumah  Tangga  Pangan (IRTP) di Bogor. J Mutu Pangan 1(1): 65-73.
Yulianti  RS.  2017.  Kajian  Implementasi  Persyaratan Industri  Rumah  Tangga  (IRTP)  di  Wilayah  DKI Jakarta.  [Skripsi].  Bogor  (ID).Institut  Pertanian Bogor.
JMP-08-20-11-Naskah  diterima  untuk  ditelaah  pada  8  Agustus  2020.  Revisi makalah  disetujui  untuk  dipublikasi  pada  13  September  2020.  Versi  Online: http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmpi