Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan P-ISSN 1410 - 1831

## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)
http://jurnal.feb.unila.ac.id/index.php/jak
Volume 23 Nomor 1, Januari 2018

## PENGARUH KUALITAS DIPA DAN AKURASI PERENCANAAN KAS TERHADAP KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN
Heru Suwito 1 1 Program Studi Akuntansi FEB Universitas Lampung
Informasi Naskah Abstract Update Naskah: Dikumpulkan: 19 Sept 2017; Diterima: 22 January 2018;
Terbit/Dicetak:  30  January 2018.

## Keywords:
Budget  realization,  DIPA  quality, budget revision, cash planning
Goverment  faces  economic  problem  continuously  that  affect  the economic  growth  where  the  most  impact  occured  is  from  State Budge. The low absorption rate of goverment budget as seen from the  realization  of  the  state  ministry/institutional  budget  hampers the rate of economic growth. The purpose of this study is to provide empirical  evidence  about  the  effect  of  DIPA  quality  and  the accuracy  of  cash  planning  on  the  level  of  budget  absorption  of working  unit  in  the  working  area  of  regional  office  of  the Directorate  General  of  Treasury,  Lampung  Province.  The  data used is secondary data in the form of data from the spending units which  revised  the  budget  and  data  on  the  planned  withdrawal  of the  budget  in  the  regional  office  of  the  Directorate  General  of Treasury,  Lampung  Province  in  2013-2016.  The  sample  of  this study  are  working  units  who  managed  a  budget  of  more  than  10 billion  on  a  quarterly  basis  during  the  period  2013-2016,  with  a total  sample  of  496  data  studies.  Hypothesis  testing  is  performed using  panel  data  regression  Eviews  version.  The  results  of  the study show that the quality of DIPA and accuracy of cash planning have a significant positive effect on the level of budget absorption of  working  units  in  the  working  area  of  regional  office  of  the Directorate General of Treasury, Lampung Province.

## A. PENDAHULUAN
Presiden menghimbau kepada para menteri yang mendapatkan alokasi dana besar dari APBN harus  mempercepat  penyerapan  anggaran  pada  awal  tahun  2016  untuk  menjaga  momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta menjaga tidak terjadinya kontraksi. (Antara News, 2015 Desember  26).  Parhusip  (2008)  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  evaluasi  pelaksanaan  APBN Tahun 2007, meskipun peran APBN terhadap PDB pada tahun tersebut relatif kecil namun APBN memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh multiplier effect dari realisasi APBN.
Volume APBN 2016 mencapai Rp2.095,7 triliun yang mana sebesar 37,4 persen dialokasikan melalui  belanja  K/L  dan  36,7  persen  ditransfer  ke  daerah  dan  alokasi  Dana  Desa,  sisanya  25,8 persen  melalui  Bendahara  Umum  Negara. Agar  tercapainya  penyerapan  anggaran  yang  tinggi pemerintah  mengintruksi  kepada  para  menteri  dan  kepala  daerah  untuk  memangkas  kendala administrasi yang dapat menghambat penyerapan anggaran.
APBN  dalam  ranah  makro,  juga  berfungsi  sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal  yang  dapat mengarahkan  kondisi  perekonomian  dengan  jalan  mengubah  penerimaan  dan  pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah menurunkan target penerimaan atau menaikkan jumlah pengeluaran, hal  ini  akan  mendorong  tumbuhnya  perekonomian,  dan  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  kebijakan yang  ditempuh  pemerintah  dalam  penyusunan  APBN  selama  ini  adalah  expansif  dengan menerapkan defisit pada anggaran pada tingkat yang diperkirakan aman (UU No. 17 tahun 2003, maksimal 3% PDB) dalam menjaga kesinambungan fiskal.
Penyerapan anggaran yang merupakan masalah klasik yang sudah berlangsung lama dari tahun ke tahun, dan upaya-upaya percepatan penyerapan anggaran sebenarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi memang belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini terjadi karena percepatan penyerapan  anggaran  tersebut  sepenuhnya  tergantung  pada  Satker  selaku  Kuasa  Pengguna Anggaran.  Keterlambatan  dan  ketidakpastian  penyerapan  anggaran  berdampak  pada  titik optimalnya  usaha  penempatan  dan  investasi  kas  pemerintah.  Pemerintah  tidak  akan  mengambil resiko melakukan investasi apabila terdapat ketidakpastian penyerapan anggaran.
Faktor  Penyebab  rendahnya  penyerapan  anggaran  adalah  aspek  dokumen  pelaksanaan.  Yaitu disebabkan  karena  dokumen  DIPA  yang  masih  memerlukan  revisi.  Hal  ini  berdasarkan  hasil survey penyerapan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan.  Juga didukung  oleh  pendapat  dari  Direktur  Pelaksanaan  Anggaran  (Redaksi  Media  Keuangan  dalam Seftianova;77).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menunjukan bahwa faktor perencanaan anggaran  yang  meliputi  pemblokiran  kegiatan  anggaran  serta  diperlukannya  revisi  DIPA dikarenakan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  hal  tersebut  sangat  berpengaruh  terhadap  realisasi penyerapan anggaran. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Meliasih (2012), bahwa Pejabat Pengelolaan Anggaran yang tercantum dalam DIPA terdapat perubahan sehingga harus dilakukan revisi anggaran yang mengakibatkan keterlambatan penyerapan anggaran pemerintah.
Penulis meneliti penyerapan belanja pemerintah secara keseluruhan terkecuali belanja pegawai, faktor perencanaan anggaran mencakup permasalahan seperti kurangnya waktu bagi satker dalam penyusunan  dan  penelaahan  anggaran,  perencanaan  anggaran  untuk  pembangunan  fisik  yang masih memerlukan revisi, adanya pagu anggaran yang diblokir, satker sering mangabaikan jadwal perencanaan  penarikan  dana  dalam  DIPA,  seringnya  terjadi  mutasi  pejabat  pengelola  keuangan turut memperburuk faktor perencanaan dalam penyerapan anggaran.
Pada  halaman  3  DIPA  tercantum  besarnya  rencana  penarikan  dana  per  bulan  dari  pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga. Berdasarkan besarnya rencana penarikan dana  tersebut  Menteri  Keuangan  sebagai  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  harus  menyiapkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna anggaran tersebut. Apabila dana yang
tersedia  di  Rekening  Kas  Umum  Negara  tidak  mencukupi  kebutuhan  dari  pengguna  anggaran, maka  Bendahara  Umum  Negara  akan  melakukan  usaha  diantaranya  dengan  penerbitan  Surat Berharga Negara (SBN), penjualan aset negara, pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman masyarakat melalui perbankan atau usaha-usaha lainnya. Maka dari aktifitas itu ketika pemerintah telah  memperoleh  sejumlah  dana  dan  pada  saat  itu  juga  pemerintah  menanggung  beban  bunga. Apabila dana tersebut tidak jadi dipergunakan dikarenakan tertundanya penyerapan anggaran oleh pengguna  anggaran,  maka  hal  ini  akan  menyebabkan  terjadinya idle  cash pada  rekening pemerintah.  Apabila  jumlah idle  cash sangat  besar,  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip manajemen kas pemerintah yang baik. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Van  Horne  (1986:193),  bahwa  manajemen  kas  mengandung  pengertian  mengelola  uang perusahaan  sedemikian  rupa  sehingga  saat  dicapai  ketersediaan  kas  maksimum  dan  pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang menganggur.
Pada  Wokshop  Perencanaan  kas  yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Perbendaharaan  di  Yogyakarta tahun  2011  bahwa  komitmen  bersama  semua  stakeholder,  mulai  dari  pimpinan  dan  pelaksana teknis kegiatan, untuk tidak sebatas mengimplementasikan perencanaan kas, tetapi juga menjaga akurasi perencanaan kas sehingga penyerapan anggaran menjadi semakin berkualitas. Sampai kini perencanaan  kas  dirasa  belum  memadai  karena  belum  cukupnya  tingkat  partisipasi  satuan  kerja yang merupakan ujung tombak pengguna uang negara.
Berdasarkan  penelitian  yang  diungkapkan  oleh  Herriyanto  (2012)  mengungkapkan  bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai jadwal perencanaan kas yang tertera di halaman III DIPA dapat menghambat penyerapan anggaran. Dalam penyusunan perencanaan anggaran kas yang  tertera  di  halaman  III  DIPA  harus  disusun  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  jadwal kebutuhan  pelaksanaan  anggaran  sehingga  menghasilkan  kualitas  perencanaan  kas  yang  baik, apabila terjadi kesalahan jadwal penarikan dana untuk menompang kegiatan tertentu maka harus dilakukan revisi DIPA hal ini yang memakan waktu yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran pemerintah.

## B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan Kualitas Penyerapan Anggaran
DIPA merupakan hasil dari penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga atau sering disebut RKA-KL yang dibuat oleh Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena  itu,  kualitas  DIPA  (jumlah  revisi  DIPA)  berkaitan  erat  dengan  perencanaan  anggaran. Semakin baik perencanaan anggaran yang dibuat oleh satker Kementerian Negara/Lembaga maka semakin  baik  pula  kualitas  DIPA  tersebut.  Kualitas  DIPA  antara  lain  ditunjukkan  dengan ketepatan  waktu  dalam  menerima  DIPA,  tidak  adanya  kesalahan  di  dalam  DIPA,  tidak diperlukannya revisi anggaran, tidak adanya tanda bintang (Seftianova: 2013).
Kementerian  Keuangan  mencatat  beberapa  penyebab  mendasar  rendahnya  penyerapan anggaran  (BPKP:2011)  diantaranya  adalah:  proses  persiapan  pelaksanaan  anggaran  yang  tidak matang.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  dan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  negara,  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan  pengesahan  dokumen  pelaksanaan  anggaran.  Dokumen  pelaksanaan  anggaran  yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun  oleh  Pengguna  Anggaran  berdasarkan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga  (RKA-K/L)  yang  telah  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan ditetapkan  dalam  Peraturan  Presiden  mengenai  Rincian  APBN  atau  Daftar  Hasil  Penelaahan Rencana  Dana  Pengeluaran  Bendahara  Umum  Negara  (DHP  RDP  BUN),  dan  disahkan  oleh Menteri Keuangan.
Waktu penelaahan dokumen RKA-K/L ini sangat terbatas sehingga pembahasan isi dokumen RKA-K/L  tidak  dilakukan  secara  terperinci  memungkinkan  terjadinya  kesalahan  pembebanan
anggaran,  dan    memungkinkan  terjadinya  pemblokiran  anggaran/tanda  bintang  pada  suatu kegiatan  dikarenakan  dokumen  pendukung  tidak  lengkap.  Hal  tersebut  berdampak  terhadap kualitas  dokumen  DIPA  yang  dihasilkan  dikarenakan  adanya  kesalahan  pembebanan,  kesalahan tata  naskah  dalam  RKA-K/L,  pembukaan  pemblokiran/tanda  bintang  sehingga  diperlukannya revisi DIPA yang dapat menghambat realisasi penyerapan anggaran.
KPPN  Bandung  I  melakukan  evaluasi  guna  mengetahui  penyebab  rendahnya  penyerapan anggaran  dengan  cara  menghimbau  kepada  seluruh  satker  untuk  mengisi  kuesioner  web penyerapan  anggaran  yang  telah  disiapkan  oleh  kantor  pusat  Ditjen  Perbendaharaan  c.q. Direktorat  Pelaksanaan  Anggaran.  Dari  hasil  analisis  kuesioner  ada  beberapa  faktor  utama penyebab  rendahnya  penyerapan  anggaran  diantaranya  adalah  perencanaan  anggaran  hal  ini disebabkan  adanya  kesalahan  penentuan  akun  sehingga  perlu  revisi  dokumen  pelaksanaan anggaran, anggaran kegiatan yang diblokir, masa penelaahan terlalu pendek sehingga belum siap data pendukung, penyusunan pagu anggaran terlalu rendah, penentuan harga satuan barang yang ditetapkan masih terlalu rendah/tinggi, tidak menganggarkan admisitrasi pengadaan, perencanaan kegiatan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  adanya  penyesuaian  harga  karena  kebijakan pemerintah.
Direktur  Pelaksanaan  Anggaran,  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  dalam  acara  Workshop Perencanaan  Kas  di  Yogyakarta  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  laju penyerapan  anggaran  adalah  dokumen  DIPA  yang  masih  memerlukan  revisi  (Redaksi  Media Keuangan:  Oktober  2011).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rozai  dan  Subagiyo  (2015) menyimpulkan  bahwa  perencanaan  anggaran  yang  tidak  matang  sering  menyebabkan  anggaran belanja harus direvisi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menunjukan bahwa faktor  perencanaan  anggaran  yang  meliputi  pemblokiran  kegiatan  anggaran  serta  diperlukannya revisi DIPA dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Seftianova (2013) bahwa kualitas perencanaan  DIPA  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  penyerapan  anggaran.  Dari  hasil penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
H1: Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) berpengaruh negatif terhadap tingkat penyerapan anggaran.

## Akurasi Perencanaan Kas dan Kualitas Penyerapan Anggaran
Pada  masa  lalutujuan  utama  pengelolaan  kas  adalahmenyediakan  dana  yang  cukup  untuk belanja  sehingga  sejak  awal  tahun  pemerintah  sudah  siap  untuk  melaksanakan  tugas-tugasnya. Tidak  adanya  proyeksi  penerimaaan  dan  penarikan  dana,  ditambah  lagi  tidak  adanya  kesadaran akan  konsep  nilai  waktu  dari  uang  ( time  value  of  money ),  menyebabkan  banyak opportunity cost karena  uang  tidak  dimanfaatkan.Dalam  pelaksanaan  APBN  secara  teknis  perencanaan  kas adalah suatu kewajiban bagi Kementerian/Lembaga dimana perencanaan tersebut akan digunakan sebagai  bahan/sumber  data  bagi  perencanaan  kas  pemerintah  pusat.  Kewajiban  tersebut dilaksanakan  dengan  penyampaian  laporan  perkiraan  penyetoran  dana  dan  perkiraan  penarikan dana  secara  periodik  (bulanan,  mingguan,  dan  harian)  oleh  satuan  kerja  Kementerian/Lembaga selaku  pengguna  anggaran/kuasa  pengguna  anggaran  kepada  kuasa  bendahara  umum  negara. Laporan  tersebut  nantinya  akan  dikompilasi  dan  disusun  menjadi  perencanaan  kas  pemerintah. Pada  halaman  3  DIPA  tercantum  besarnya  rencana  penarikan  dana  per  bulan  dari  pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Menteri/Ketua Lembaga. Berdasarkan besarnya rencana penarikan dana  tersebut  Menteri  Keuangan  sebagai  Bendahara  Umum  Negara  (BUN)  harus  menyiapkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna anggaran tersebut.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  277/PMK.05/2015  tanggal  31  Desember 2014  tentang  Rencana  Penarikan  Dana,  Rencana  Penerimaan  Dana  dan  Perencanaan  Kas, diturunkannya  Surat  Direktur  Pengelolaan  Kas  Negara  Nomor  S-3624/PB.3/2015  tanggal  4  Mei
2015  hal  Penggunaan  Aplikasi  Perencanaan  Kas  2015  disampaikan  bahwa  Kuasa  Pengguna Anggaran  wajib  menyampaikan  Rencana  Penarikan  Dana  (RPD)  harian  yang  memuat  tanggal penarikan  dana,  jenis  belanja  dan  jumlah  nominal  penarikan  kepada  KPPN  untuk  rencana pengajuan  semua  jenis  SPM  yang  nilainya  masuk  dalam  klasifikasi  transaksi  besar.  Dari pernyataan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penarikan  dana  yang  identik  dengan  penyerapan anggaran  sangat  berpengaruh  terhadap  Rencana  Penarikan  Dana  (RPD)  atau  perencanaan  kas satuan kerja.
Perencanaan  Kas  menjjadi  snagat  penting  dalam  upaya  percepatan  penyerapan  anggaran, karena perencanaan kas yang baik dan andal akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah. Hal ini tentunya dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat  dari  tidak  tersedianya  dana  (Sihombing  &  Widhiyanto:  2008).  Kementerian  Keuangan mencatat  beberapa  penyebab  mendasar  rendahnya  penyerapan  anggaran  (BPKP,  2011;7) diantaranya  adalah  penyusunan  rencana  penarikan  dana  yang  kurang  akurat.  Tingkat  akurasi perencanaan kas yang tinggi dapat berdampak pada penyerapan anggaran yang proporsional, tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun (Yudhiyanto: 2011). Penelitian yang dilakukan Herriyanto  (2012)  mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  sesuai jadwal  perencanaan  kas  yang  tertera  di  halaman  III  DIPA  dapat  menghambat  penyerapan anggaran.  Haryanto  dan  Wihascaryo  (2011)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  tingkat akurasi  penarikan  dana  yang  rendah  akan  menyebabkan  penumpukan  pada  anggaran  yang  tidak dicairkan tepat pada waktunya.
Tingkat  akurasi  perencanaan  yang  dilakukan  dengan  realisasi  penyerapan  perbulan  perlu menjadi  perhatian  sebagai  dasar  pertimbangan  bagi  para  pembuat  kebijakan,  jadi  bukan  hanya mengacu  pada  besaran  dana  secara  total  sehingga  dapat  menciptakan  kualitas  penyerapan anggaran yang lebih baik. Dari hasil penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa:
H2: Akurasi perencanaan kas berpengaruh positif terhadap kualitas penyerapan anggaran.

## C. METODE PENELITIAN Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  kualitatif  berupa  teori  literatur,  penelitian  terdahulu,  hasil evaluasi  pemerintah  dan  hasil  penelusuran  angka-angka  dari  data  sekunder.  Data  sekunder diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung berupa data Satuan kerja yang    ada  dalam  wilayah  kerja  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Lampung  secara  triwulan dari tahun 2013 s/d 2016.
Pemilihan sampel penelitian dikategorikan melalui beberapa kriteria yaitu data yang selalu ada ditahun penelitian 2013 sampai dengan 2016 secara triwulan. Jumlah sampel penelitian yang baik berjumlah 30 s/d 500 (Roscoe dalam Sekaran, 1992:252) oleh karena itu peneliti mengambil sampel sebanyak 496 dimulai dari pagu anggaran yang terbesar. Alasan peneliti mengambil pagu anggaran yang  terbesar  dikarenakan  dapat  mempengaruhi  proporsi  realisasi  anggaran  dan  diindikasi  sering melakukan  revisi  anggaran.  Jumlah  sampel  yang  dipilih  sebanyak  496  memiliki  pagu  anggaran lebih dari Rp. 10 Milyar.

## Pengukuran Variabel
Pada  penelitian  ini  terdapat  tiga  variabel  yaitu  satu  variabel  dependen  berupa  kualitas penyerapan  anggaran  dan  dua  variabel  independen  yang  terdiri  atas  kualitas  DIPA  dan  akurasi perencanaan kas.
Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) adalah tingkat baiknya perencanaan DIPA dibuat untuk digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  anggaran.  Pengukuran  kualitas  DIPA  (jumlah  revisi  DIPA) dalam  kaitannya  dengan  pencairan  anggaran  dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari Kantor  Wilayah  Ditjen  Perbendaharaan  Bandar  Lampung  yang  berupa  seberapa  sering  satker
melakukan revisi DIPA. Semakin sering satker melakukan revisi DIPA  menunjukan kualitas DIPA (jumlah  revisi  DIPA)  yang  rendah/buruk  dan  sebaliknya  semakin  jarang  sampai  dengan  tidak pernah melakukan revisi DIPA menunjukan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) tinggi/baik.
Akurasi  perencanaan  kas  adalah  tingkat  ketepatan/kesesuaian  antara  perencanaan  kas dengan realisasi anggaran yang terjadi. Pengukuran konsep akurasi perencanaan kas ini dilakukan dengan  mengukur  nilai  deviasi  antara  perkiraan  dengan  nilai  Surat  Perintah  Membayar  (SPM) satker  yakni  membandingkan  jumlah  perkiraan  penarikan  dana  dengan  nilai  SPM  pada  periode dimaksud.  Perhitungan  deviasi  perkiraan  penarikan  dana  menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal Perbendaharaan  Nomor  03/PB/2010  tentang  Perkiraan  Penarikan  Dana  Harian  Satuan  Kerja  dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN (Seftianova:2013), dirumuskan sebagai berikut:
Tingkat penyerapan anggaran didefinisikan sebagai suatu ukuran seberapa besar anggaran yang telah  direalisasikan  dibandingkan  dengan  pagu  anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  persentase. Rumus yang digunakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE - 32/MK.1/2015 sebagai berikut:

## Analisis Data
Teknis analisis penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel merupakan penggabungan dari  data time  series dan cross  section .  Data time  series berupa  data  triwulan  yang  dimulai  dari tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2016  dan  data cross-section yaitu  31  satker  yang  telah  melalui kriteria  penyampelan  data.  Pengolahan  data  penelitian  ini  akan  menggunakan  alat  uji  statistik eviews 8, hasilnya kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan Eviews  8.  Regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  menguji  apakah  terdapat  pengaruh  variabel- variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Dengan α =  5%  maka  persamaan  regresi  linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:
Dimana:
Y it = a – a1 X1 it + a2 X2 it + ε it
Y  =   Tingkat penyerapan anggaran a  =  konstanta
X1 = Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) X2 = Akurasi perencanaan kas
i  =  Satker t  =  Periode ε = residual error a1-a2  = Koefisien parameter

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif Statistik
Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel satker – satker  yang memiliki pagu anggaran lebih dari Rp. 10  Milyar.  Satker  yang  mengelola  pagu  anggaran  besar  menjadi  konsentrasi  khusus  pemerintah dikarenakan  memiliki  proporsi  yang  besar  terhadap  penyerapan  anggaran  secara  keseluruhan  serta diindikasi sering melakukan revisi anggaran. Periode datanya diambil secara triwulan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 pada satker – satker di wilayah kerja Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Penelitian  dilakukan  per  triwulan  di  setiap  tahunnya  dengan  jumlah  satker  yang  diteliti  31  satker sehingga data penelitian yang dilakukan sebanyak 496 data observasi.
Tabel  di  bawah  ini  menunjukan  statistik  deskriptif  atas  variabel-variabel  pada  permodelan panel  data  atas  penelitian  ini.  Uji  normalitas  dapat  dilaklukan  untuk  mengetahui  apakah  residualnya telah terdistribusi secara normal.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Penyerapan Anggaran
Penyerapan Anggaran (%) Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA)/Jumlah revisi Perencanaan Kas (%) Mean 22,65946 2,328629 1,027097 Median 21,55500 2,000000 -15,26500 Maximum 83,30000 8,000000 685,2500 Minimum 0,000000 0,000000 -100,0000 Jarque-Bera  43,68577 40,86319 4742,789 Probability 0,000000 0,000000 0,000000 Observations 496 496 496 Sumber: Hasil output data panel Eviews 8

## Pemilihan Model Regresi Panel Data
Permodelan dalam mengunakan teknik regresi panel data dapat menggunakan tiga pendekatan alternatif metode dalam pengolahannya. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah (1) Metode Common Effect , (2) Metode Fixed Effect Model (FEM), dan (3) Metode Random Effect Model (REM).
Pengujian  model  untuk  menentukan  model  yang  terbaik  dari  model common  effect dan fixed effect dilakukan uji Chow. Hasil uji Chow dapat dilihat bahwa nilai P-value Chi-square < α = 5%. Ini menunjukan bahwa H 0 ditolak sehingga model yang terbaik menggunakan fixed effectmodel . Dari hasil uji Chow kemudian  dapat  dilanjutkan  pada  uji Hausman untuk  mengetahui  manakah  model  yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect model . Nilai Chi-Square yang dihasilkan dari uji Hausman lebih besar dari nilai Chi-Square Tabel (41,4911 > 5,991) dengan dua degree of freedom dan  P- valueChi-square < α =  5%  kita  dapat  mengambil  keputusan  untuk  menggunakan Fixed  Effect Model .

## Pengujian Hipotesis
Analisis  regresi  linier  berganda  dimaksudkan  untuk  menguji  sejauh  mana  pengaruh  variabel- variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah kualitas  DIPA  (jumlah  revisi  DIPA)  (X1)  dan  akurasi  perencanaan  kas  (X2),  sedangkan  variabel dependennya adalah tingkat penyerapan angaran (Y). Pada Tabel 4.5 disajikan hasil regresi data panel variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)
Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel dengan Metode Fixed Effect Model Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 10.07914 0.902614 11.16661 0.0000 -X1? -5.370729 0.316616 -16.96292 0.0000 X2? 0.071930 0.006177 11.64399 0.0000 Fixed Effects (Cross) 1--C -3.934559 2--C 2.364263 3--C -6.591476 4--C 4.865676 5--C -2.589526 6--C -10.55385 7--C 4.359013 8--C -2.284533 9--C 2.304550 10--C 3.528344 11--C 4.002637 12--C -2.010396 13--C -3.119611 14--C 1.546894 15--C 2.086427 16--C 5.834151 17--C 4.709210 18--C 5.872359 19--C 0.986596 20--C 1.905671 21--C 0.062408 22--C -2.387387 23--C -0.916529 24--C -3.360723 25--C -4.551489 26--C -1.420480 27--C 0.174100 28--C 4.087146 29--C -0.981514 30--C -5.341186 31--C 1.353820 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.468180     Mean dependent var 22.65946 Adjusted R-squared 0.431423     S.D. dependent var 15.35521 S.E. of regression 11.57845     Akaike info criterion 7.800383 Sum squared resid 62069.98     Schwarz criterion 8.080256 Log likelihood -1901.495     Hannan-Quinn criter. 7.910243 F-statistic 12.73733     Durbin-Watson stat 1.750731 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber: hasil output data panel eviews 8
Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan Eviews 8 pada Tabel 4.8 diatas maka didapat persamaam regresi data panel sebagai berikut:
Y = 10.0791409721 - 5.37072901138(-X1) + 0.0719300990976(X2)
Dari  persamaan  regresi  tersebut  dapat  dianalisis  pengaruh  masing-masing  variabel  independen terhadap variabel dependen, yaitu:
1. Konstanta α sebesar 10,0791 menyatakan bahwa tanpa adanya variabel kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan kas nilai tingkat penyerapan angaran sebesar 10,0791%.
2. Nilai  koefisien  regresi  kualitas  DIPA  (jumlah  revisi  DIPA)  (X1)  memiliki  hubungan  negatif (5,3710)  artinya  setiap  penurunan  kualitas  DIPA  (jumlah  revisi  DIPA)  dengan  ukuran  1  kali melakukan  revisi  anggaran  maka  tingkat  penyerapan  anggaran  akan  mengalami  penurunan sebesar 5,371% dengan asumsi variabel-variabel lainnya dianggap tetap.
3. Nilai koefisien regresi akurasi perencanaan kas (X2) memiliki hubungan positif sebesar 0,072 artinya  setiap  meningkatnya  1%  tingkat  deviasi  dari  akurasi  perencanaan  kas  maka  tingkat penyerapan  anggaran  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,072%  dengan  asumsi  variable- variabel lainnya dianggap tetap.
Hipotesis  satu  (H1)  dari  penelitian  ini  menduga  terdapatnya  pengaruh  negatif  kualitas  DIPA (jumlah  revisi  DIPA)  terhadap  tingkat  realisasi  anggaran.  Berdasarkan  pada  hasil  pengujian  regresi data panel dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa berdasarkan atas uji t dengan hasil p-value < α = 0,05 yaitu  0,0000  <  0,05  bahwa  Ha  diterima,  dengan  menggunakan  sampel  data  panel  sebanyak  496 observasi  dimana  variabel  kualitas  DIPA  (jumlah  revisi  DIPA)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Seringnya satker melakukan revisi anggaran dapat menghambat tingkat  penyerapan  anggaran.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Seftianova  (2013)  yang menjelaskan  bahwa  kualitas  perencanaan  DIPA  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat penyerapan  anggaran.  Penelitian  ini  juga  mendukung  evaluasi  penyerapan  anggaran  yang  dilakukan oleh KPPN Bandung I berupa hasil analisis kuesioner ada beberapa faktor utama penyebab rendahnya penyerapan anggaran diantaranya adalah perencanaan anggaran hal ini disebabkan adanya kesalahan penentuan  akun  sehingga  perlu  revisi  dokumen  pelaksanaan  anggaran,  anggaran  kegiatan  yang diblokir,  masa  penelaahan  terlalu  pendek  sehingga  belum  siap  data  pendukung,  penyusunan  pagu anggaran terlalu rendah, penentuan harga satuan barang yang ditetapkan masih terlalu rendah/tinggi, tidak menganggarkan admisitrasi pengadaan, perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan dan adanya penyesuaian harga karena kebijakan pemerintah.
Hipotesis  dua  (H2)  dari  penelitian  ini  menduga  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  akurasi perencanaan kas terhadap tingkat penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian regesi data panel pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa akurasi perencanaan kas menghasilkan p-value < α = 0,05 yaitu sebesar  0,0000  <  0,05  bahwa  Ha  dapat  diterima,  maka  dengan  menggunakan  sampel  data  panel sebanyak  496  observasi  dalam  4  tahun  akurasi  perencanaan  kas  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Seftianova (2013)  yang  menyatakan  bahwa  akurasi  perencanan  kas  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat penyerapan anggaran. Hipotesis ini sejalan dengan kesimpulan dari workshop perencanaan kas yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Transformasi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan  diYogyakarta  yang  menyatakan  bahwa  semakin  meningkatnya  akurasi  perencanaan kas maka semakin baik kualitas penyerapan anggaran.

## Analisis Individual Effect
Berdasarkan  pada  pengujian  model Fixed  Effect yang  terdapat  pada  Tabel  4.8  bahwa  nilai koefisien Fixed  Effect dari  hasil  estimasi  regresi  model  penelitian  menerangkan  ada  17  satuan  kerja yang memiliki intersep positif dan 14 satuan kerja yang memiliki intersep negatif. Satuan kerja yang memiliki  nilai  intersep  positif    0  s/d  2  adalah  Kantor  Kementerian  Agama  Kab.  Lampung  Timur, Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Lampung, Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Lampung, SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Mesuji-Lampung, dan ROSATPRAS  Polda  Lampung.  Satuan  kerja  tersebut  memiliki  nilai  penyerapan  anggaran  rata-rata sebesar  32,42%  ,  revisi  anggaran  rata-rata  dilakukan  sebanyak  1,6  kali  dan  rata-rata  nilai  deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 114,56%. Satuan kerja yang memiliki nilai intersep negatif  0 s/d -2 adalah  satker  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  I  Provinsi  Lampung,  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Lampung,  dan  satker  Balai  Besar  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Bandar  Lampung.  Satuan  kerja tersebut  memiliki  nilai  rata-rata  penyerapan  anggaran  sebesar  11,27%,  revisi  anggaran  rata-rata dilakukan  sebanyak  4,3  kali,  dan  rata-rata  tingkat  deviasi  akurasi  perencanaan  kas  sebesar  -70,76%. Berdasarkan  contoh  tersebut  peneliti  menganalisis  bahwasannya  terdapat  pengaruh  antara  kualitas DIPA  (jumlah  revisi  DIPA)  dengan  melihat  jumlah  revisi  yang  dilakukan  dan  perencanaan  kas berpengaruh  terhadap  tingkat  realisasi  penyerapan  belanja  satker.  Fenomena  tersebut  dikarenakan perencanaan didalam penyusunan anggaran satker yang masih kurang baik sehingga diperlukan revisi anggaran  disaat  tahun  anggaran  berjalan.  Tidak  adanya  kesesuaian  antara  program  kerja  anggaran dengan kebutuhan  yang sebenarnya, dokumen pendukung yang tidak lengkap berakibat diblokirnya pagu  anggaran  dapat  mengakibatkan  terjadinya  revisi  DIPA.  Satker  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Lampung  melakukan  6  kali  revisi  anggaran  maka  proses  pelaksanaan  anggaran  tidak  dapat dilaksanakan  menunggu  hasil  dari  revisi  anggaran,  sehingga  tingkat  realisasi  penyerapan  anggaran menjadi rendah sebesar 11,10%. Perencanaan kas satker Badan Pusat Statistik dengan tingkat deviasi sebesar  -77,18%  ini  menerangkan  bahwa  rencana  penarikan  dana  yang  telah  disusun  tidak  dapat terealisasi  secara  keseluruhan,  yaitu  dari  pagu  rencana  penarikan  hanya  terealisasi  sebesar  22,82%. Penjelasan  ini  juga  menerangkan  bahwa  tidak  akuratnya  didalam  perencanan  kas  berdampak  pada tingkat penyerapan anggaran.

## E. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hipotesis, dapat diketahui kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang diukur dengan banyaknya revisi anggaran yang dilakukan dapat mempengaruhi tingkat realisasi penyerapan anggaran dengan nilai koefisien sebesar (5,371). Kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) yang baik akan mencegah terjadinya revisi angaran yang dapat menghambat tingkat realisasi penyerapan anggaran satker.
Pada variabel akurasi perencanan kas juga mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran satuan kerja kementerian/lembaga yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,072. Hasil analisis ini dapat mendukung bahwa akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat realisasi anggaran satuan kerja kementerian/lembaga sehingga satuan kerja sebagai ujung tombak tingkat penyerapan anggaran memandang penting dalam menyusun rencana penarikan dana.

## Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan ada beberapa saran yang penulis ingin ajukan, diantaranya adalah:
1. Perlu adanya perhatian oleh pimpinan satker kepada petugas penyusun angaran untuk dapat benar-benar memperhatikan isi dari kebenaran dokumen RKA-KL yang menjadi pedoman
dokumen DIPA sehingga dapat menekan tingkat kesalahan dokumen yang mengakibatkan terjadinya revisi DIPA yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.
2. Dengan hasil penelitian bahwa akurasi perencanaan kas dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran diharapkan satker dalam menyusun rencana penarikan dana harus benar- benar sesuai dengan anggaran yang akan terealisasi dengan mengacu pada jadwal program kegiatan yang telah ditetapkan.
3. Bagi pelaksana kegiatan agar dapat menjalankan program kerjanya sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sehingga terjaga keakurasian perencanaan kas yang telah disusun.
4. Diperlukan adanya suatu regulasi yang dapat meningkatkan kualitas DIPA (jumlah revisi DIPA) dan akurasi perencanaan kas satker yang disusun dengan memberikan reward bagi satker yang tepat dalam perencanaan kasnya dan paling sedikit melakukan revisi serta memberikan punishment bagi satker yang tidak tepat dalam perencanaan kasnya dan terbanyak dalam melakukan revisi DIPA

## Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian diantaranya adalah:
1. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  berjumlah  31  objek  penelitian  dari  data yang  sebenarnya  sebanyak  603  objek  dengan  kriteria  pemilihan  objek  penelitian  adalah  satker yang selalu ada di tahun penelitian serta pagu anggaran diatas Rp. 10 Milyar.
2. Penelitian ini hanya menguji dua variabel yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, akan  tetapi  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  46,82%  kedua  variabel  tersebut  mempengaruhi tingkat penyerapan angaran  dan 53,18% dari faktor lainnya.

## REFERENSI
Agus,  P.,  SST.,Ak.,  M.Ak.KunciKualitasPelaksanaanAnggaran:  PersiapanMemadai.  Publikasi  Karya
Tulis Widyaiswara Balai Diklat Keuangan. diunduh melalui webside: http://www.bppk.depkeu.go.id . Desember 5, 2016.
Antara  News.  Percepatan  Realisasi.  diunduh  melalui  webside:  .http://www.antaranews.com.
November 25, 2016.
Bastian, Indra. (2008). Keterlambatan APBD Dalam Analisi Siklus. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No. 2: 115-130.
BPKP. (2011). Menyoal Penyerapan Anggaran . Yogyakarta: Paris Review.diunduh melalui webside: www.bpkp.go.id.November 28, 2016.
Governance Global Practice. (2015). Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik  Indonesia.  diunduh  melalui  webside: http://documents.worldbank.org/curated. Desember 5 , 2016.
Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain. Erlangga. Jakarta. Haryanto,  J  D.  Wihascaryo,  AB.  (2011).  Evaluasi  Penerapan  Perencanaan  Kas  di  Tingkat  Satuan Kerja.  Jakarta:  Sub  Bagian  Pengembangan  Sekretariat  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan. diunduh melalui webside: ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id . Desember 5, 2016.
Herriyanto,  H.  (2012).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Keterlambatan  Penyerapan  Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Di Wilayah Jakarta. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Juliani,  D.dan  Sholihin,  M.  (2014).  Pengaruh  Faktor-Faktor  Kontekstual  Terhadap  Persepsian Penyerapan  Anggaran  Terkait  Pengadaan  Barang/Jasa. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan
Indonesia Vol. 11 No. 2:177-199. KPPN Bandar Lampung. (2016). SPAN. diunduh melalui website :
http://www.kemenkeu.go.id/Layanan/online-monitoring-span. November 21, 2016.
Kuncoro,  E  D.  (2013).  Analisis  Penyerapan  Anggaran  Pasca  Penerapan  Aplikasi  SiPP  Pada  Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah. I Dinas PU Prov. Kaltim. eJournal Administrasi Bisnis Vol.1 No.4: 364-373. Mardiasmo.(2007). Akuntansi Sektor Publik . Edisi Ketiga. Yogyakarta: Andi Offset Miliasih,  R.  (2012).  Analisis  keterlambatan  penyerapan  anggaran  belanja  satuan  kerja  kementerian negara/lembaga tahun anggaran 2010 diwilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Muthohar,  Aziz.  (2012).  Faktor-faktor  utama  yang  mempengaruhi  efektifitas  perencanaan  kas  pada satuan kerja kementerian/lembaga dalam lingkup wilayah pembayaran KPPN Jakarta II. Tesis. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Munandar, M. (2001). Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja . Edisi 1. Cetakan 14 BPFE: Yogyakarta Murwanto,  R.  Insyafiah.  dan  Subkhan.  (2006). Manajemen  Kas  Sektor  Publik .  Jakarta:Departemen Keuangan RI. Mu, Yibin. (2006). Government Cash Management:Good Practice and Capacity-Building Framework . Financial Sector. The World Bank.
Noviwijaya,  A.  dan  Rohman,  A.  Pengaruh  Keragaman  Gender  dan  Usia  Pejabat  Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja. Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 2 No.
3: 1-10.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  143/PMK.02/2015  tentang  Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  171/PMK.02/2013  tentang  Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  277/PMK.05/2014  tentang  Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas
Peraturan  Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  Per-03/PB/2010  tentang  Perkiraan  Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN
Parhusip,  B.  (2008).  Tinjauan  Umum  Realisasi  APBN  Tahun  2007  Dan  Implikasinya  Terhadap Perekonomian Agregat. Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 1: 27-39.
Rozai,  M  A.  dan  Subagio  L.  (2015).  Optimalisasi  Penyerapan  Anggaran  Dalam  Rangka  Pencapaian Kinerja Organisasi. Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia Vol. 9 No. 1: 72-89. Redaksi  Media  Keuangan.(2011). Tingkatkan  Capaian  Kinerja .  Media  Keuangan  Vol.  VI  No.  50. Jakarta:  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  diunduh  melalui  webside: www.kemenkeu.go.id . Desember 19, 2016. Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.
Seftianova, R. dan Adam H. (2013). Pengaruh Kualitas DIPA dan Akurasi Perencanaan Kas. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Vol.4 No.1: 75-84.
Shochrul R, Ajija, dkk. 2011.Cara Cerdas Menguasai Eviews. Salemba Empat. Jakarta. Sihombing,  P  W.  dan  Widhiyanto,  I.  (2008).  Modul  Perencanaan  Kas:  Revisi  3.  Jakarta:  Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Surat  Direktur  Pengelolaan  Kas  Negara  Nomor  S-3624/PB.03/2015  perihal  Penggunaan  Aplikasi Perencanaan Kas 2015.
Surat  Edaran  Menteri  Keuangan  Nomor  32/MK.1/2015  tentang  Tata  Cara  Pengukuran  Indikator Kinerja  Utama  Penyerapan  dan  Pencapaian  Output  Belanja  Di  Lingkungan  Kementerian Keuangan. diunduh melalui webside: ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id . Mei 16, 2017.
Taufik,  M.  Darwanis.  dan  Fahlevi  H.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  E- Procurement Dan  Kompetensi Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Dan Implikasinya  Terhadap  Penyerapan  Belanja  Modal. Jurnal  Magister  Akuntansi Vol.  5  No.  1:
10-20.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara.  diunduh melalui webside: http://www.bpk.go.id . Desember 5, 2016.
Undang-undang  nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara.  diunduh  melalui  webside: http://www.bpk.go.id . Desember 5, 2016. Van  Horne,J  C  dan  Wachowicz  J  M.  (2005). Prinsip-prinsip  Manajemen  Keuangan .  Edisi  Kedua belas. Jakarta: Salemba Empat.
Welsch,  Hilton,  Gordon.  2000.  Anggaran  Perencanaan  dan  Pengendalian  Laba.  Diterjemahkan  oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
Wibisono, Yusuf. 2005. Metode Statistik . Gadjah Mada University Press. Yogyakarta Widarjono,  Agus.  2009. Ekonometrik  Pengantar  dan  Aplikasinya .  Edisi  Ketiga.  EKONISIA. Yogyakarta.
Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews . Edisi Empat.UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Yudhiyanto,  Hendy  S.  2011.  Akuratnya  Perencanaan  Kas,  Berkualitasnya  Penyerapan  Anggaran. diunduh melalui webside: www.djpbn.kemenkeu.go.id .Desember 5, 2016.