## FIQH BELA NEGARA  DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN KEKINIAN PERSPEKTIF MAQASID SHARI’AH
Kholishudin 1
Abstract, This  article  aims  to  explain  state  defense  fiqh  related  to  law  and  its implementation  in  the  contemporary  era  from  a  maqasid  shari'ah  perspective.  To analyze the study above, the concept of maqasid from Bin Bayah's perspective is used as a reading tool for state defense matters related to law and its implementation. The results  of  this  research  are:  first,  defending  the  state,  with  the  consideration  that  the principles and foundations of the state included in Pancasila and the 1945 Constitution have  covered  maqasid  shari'ah,  and  the  state  as  an  instrument  that  will  implement maqasid  shari'ah,  then  defending  the  state  has  legal  status  becomes  mandatory  for every  citizen  (lil  wasail  hukm  al-maqasid).  Second,  the  significance  of  the contextualization of maqasid shari'ah as a response and solution to existing problems stems from a shallow, partial and incomplete understanding of religion, education and economics.  A  comprehensive,  holistic  understanding  of  these  three  things  will  give birth  to  a  social  attitude  that  is  moderate,  harmonious,  tolerant,  mutual  cooperation and just. All of these attitudes will strengthen and strengthen the components of society while strengthening national defense.
Key words: state defense; maqasid shari'ah; contextualization of maqasid shari'ah

## A. Pendahuluan
Wacana  bela  negara  dalam  perspektif    Islam  ( maqasid  shari’ah )  semakin signifikan  untuk  terus  digagas,  lantaran    Alqur’an  dan  Hadis  sebagai  sumber  autentik ajaran  Islam  tak pernah berbicara secara mendetail dan terpirinci terkait  relasi agama dan  negara.  Sebaliknya  teks  wahyu    banyak  mengungkap  soal  hubungan  negara  dan agama  secara  global  ( ijmali )    dan  garis  besar  ( kulli ).  Dalil-dalil kulli yang    hanya memberikan  aturan  secara  global  dapat  tercermin,  misalnya  dalam  pesan-pesan  moral tentang  pentingnya  penegakan  keadilan,  asas  persamaan,  musyawarah,  kebebasan  hak asasi  manusia.    Dalam  konteks  ini  pemaknaan  teks    dengan  mempertimbangkan konteks yang terus terjadi mempunyai arti yang sangat strategis.
Menyikapi  teks-teks  yang  bersifat ijmali dan kulli tentang  hubungan  negara  dan Islam  yang  tidak  dibicarakan  secara  rinci  sehingga    umat  Islam  dalam  konteks  bela NKRI  tidak  satu  pandangan  hal  ini  disebabkan  mengenai  konsep  negara  yang  telah disepakati oleh mayoritas umat muslim Indonesia masih menyisakan  sekelompok kecil
1 Institut Al Azhar Menganti, Gresik, Indonesia, E-mail : kholishudinmuhammad@gmail.com
yang  tidak  bisa  menerimanya  sehingga  tepolarisasi  menjadi  dua  pandangan  yang berbeda mengenai bela negara yaitu:
Pertama,  kelompok  yang  menganggap  bahwa  meski  NKRI  secara  formal  tidak menamakan negara Islam (daulah Islamiyah) tetapi dalam faktanya bila melihat konsep- konsep  yang  dijadikan  dasar-dasar  negara  seperti  Pancasila  dan  UUD  1945  prinsip- prinsip  ajaran-ajaran  yang  terkandung  didalamnya  tidak  bertentangan  dengan  Islam bahkan bisa dikatakan prinsip-prinsip dasar tersebut sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
Hal ini bisa diterima secara nalar lebih dari itu mayoritas peletak dasar negara ini adalah muslim yang ingin memasukkan dan mengaplikasikan nilai Islam melalui Pancasila dan UUD 1945.. Bela negara menjadi keharusan sebagai konsekuensi atas ditetapkan negara yang sesuai dengan ajaran Islam sekaligus  media untuk mewujudkan nilai-nilai Islam.
Kedua,  kelompok  formalisasi  Islam  atau    tekstualis  yang  selalu  menekankan formalitas  menilai  sesuatu  bisa  dikatakan  Islami  apabila  secara  kuantitatip  dalam lambang  dan  simbol-simbol  mencerminkan  dan  menggunakan  nama  Islam.  Kelompok ini dalam prinsip perjuanganya terlebih dahulu menekankan formalitas, kulit dari pada isi atau subtansi.    Pandangan kelompok ini diwakili seperti orang-orang yang sehaluan dengan faham  Hizbu Tahrir, NII, JAT, kelompok-kelompok ini tidak pernah bergeser dari  ideologi  mereka  untuk  mengusung  formalisasi  Islam  dalam  bentuk  negara  Islam secara  formal  yang  berlandaskan  Alqur’an  dan  Hadis.  Persepsi  mereka    suatu  negara yang    secara  formal  tidak  mendasarkan  kepada  dua  sumber  maka  diklaim  sebagai negara  sekuler,  negara taghut meskipun  secara  subtansi  tidak  bertentangan  dengan Islam  bahkan  sejalan  dengan  prinsip-prinsip    ajaran  Islam  itu  sendiri.  Alih-alih  bela negara  yang  sudah  berdiri  dari  hasil  proses  perjuangan  panjang  dengan  menguatkan nilai-nilai  Islam  melalui  regulasi  turunan  dari  konstitusi  negara  yang  telah  disepakati justru mereka ingin  merombak tatanan negara yang sudah mapan tanpa memperhatikan proses  panjang  peletakan  dasar  suatu  negara  dan  resiko-resiko  bahaya  yang  tampak akibat mengganti dengan gagasan negara Islam secara formal.
Tulisan  ini  mengenai  bela  negara  dan  implementasinya  dalam  tinjaun maqasid shari’ah berupaya  memaparkan  argumen-argumen  rasional  terhadap  kewajiban  bela negara  dan  kontekstualisasi  nilai-nilai maqasid bagi    bela  negara  dalam  konteks kekinian.

## B. Metode Penelitian
Berdasarkkan  bidang  keilmuan  jenis  penelitian  ini  termasuk  kualitatif  yang terkait penelitian pemikiran kegamaan. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan dengan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa dokumen dan data-data  dan  catatan-catatan  yang  berkaitan  dengan  nilai  dan  makna.  Penelitian  ini memfokuskan  dalam  hal  aspek  intelektual  agama  atau  pemikiran  agama  mengenai  bela negara dan implementasinya. Maqasid shari’ah sebagai pendekatan untuk membaca dan menganalisa kedudukan bela negara dari aspek hukum dan implementasinya.
Era kontemporer ditandai dengan kompleksitas persoalan yang muncul tidak berdiri sendiri  tetapi  saling  terkait  dengan  sendi-sendi  kehidupan  lainnya.  Sehingga  persoalan baru  ini  kadang  tidak  ditemukan  acuan  dalilnya  secara sarih .  Faktor  inilah    mendesak para ulama maqasidiyyun untuk mendefinisikan maqasid shari’ah sebagai titik tolak dan marja’ untuk  merespon  kompleksitas  problematika,  diantara  ulama  kontemporer  yang mendefinisikan maqasid shari’ah adalah Bin  Bayah:
“ Maqasid shari’ah adalah makna-makna juz’iyyah atau kulliyah yang dipahami dari teks  Islam  secara  mandiri  baik asliyah atau tab’iyyah .”  Demikian  juga  tujuan-tujuan, hikmah atau yang sepadan dengan maknanya yang digali dengan cara istinbat dari khitab yang  diketahui  oleh  akal  manusia  melalui  petunjuk-petunjuk  yang  beragam  berkenaan dengan kemaslahatan manusia baik secara terprinci atau global.
Konsep maqasid  shari’ah perspektif  Bin  Bayah  menekankan  tiga  aspek  penting yang mencakup:  (1) konten maqasid (2) tingkatan maqasid (3) instrumen maqasid. Dari aspek  konten,  perspektif  Bin  Bayah  tentang maqasid mencakup:  a. Maqasid  shari’ah ‘ammah b. Maqasid shari’ah juz’iyyah c. Maqasid shari’ah khassah d. Maqasid shari’ah asliyah e. Maqasid shari’ah tab’iyyah .
Maqasid shari’ah ‘ammah yaitu  tujuan-tujuan yang ada di seluruh  aspek shari’ah yang hendak diwujudkan shari’ah secara umum yaitu tujuan dari keseluruhan ketentuan hukum  shari’ah  seperti  keadilan,  persamaan,  persaudaran. Maqasid  shari’ah khassah yaitu beberapa tujuan shari’ah  yang ada pada salah satu bab dari beberapa bab shari’ah misalkan  tujuan  shari’ah  di  bidang  muamalah.. Maqasid  asliyah yaitu maqasid yang bersumber  dari  perintah  dan  larangan  secara  mandiri  seperti  perintah  sholat. Maqasid tab’iyyah yaitu maqasid yang  terdapat    pada  wasilah  (sarana)  yang  berfumgsi    untuk
mewujudkan asliyah .seperti  larangan  jual  beli  waktu  adzan    sholat  jum’at  agar  tidak menghalangi pelaksanaan sholat jum’at.
Tingkatan maqasid perspektif  Bin  Bayah  diklasifikasi    menjadi    (1) maqasid daruriyat atau  esensial  (2) maqasid  hajjiyah atau  primer  (3) maqasid  tahsiniyyat atau komplementer.  Dalam    kajian  usul  fiqh  klasik maqasid  daruriyat mencakup perlindungan  lima esensial yaitu: perlindungan keberagamaan, akal, jiwa, keturunan dan harta.  Bagi  Bin  Bayah  lima  esensial  tersebut  merupakan  hasil  ijtihadi  ulama  yang samapai pada level qat’i, seiring dengan kebutuhan perkembangan konteks sekarang lima esensial  tersebut  tidak  bersifat  mutlak  sehingga  bisa  dikembangkan  dan  diperluas kontennya seperti keadilan, persamaan, persaudaraan, tolersansi dan hak-hak politik dan ekonomi sebagai warga negara. 2
Faktor pentng lainnya yang tidak bisa dipisahkan dalam  kajian maqasid Bin Bayah adalah  instrumem maqasidi yaitu  metode  atau  instrumen  untuk  mengungkap maqasid shari’ah . Tema-tema dalam kajian usul fiqh adalah sebagai instrumen untuk mengungkap maqasid  shari’ah .  Bin  Bayah  termasuk  ulama  yang  tidak  setuju  memisahkan maqasid dari  ilmu  usul  fiqh..  Dalan  catatan  Bin  Bayah  ada  33  instrumem maqasidi dalam  usul fiqh,  ada  empat  metode  dominan  yang  sering  digunakan  sebagai  instrumen maqasidi yaitu qiyas, istihsan istislah dan sadd al-dhara’i . Metode qiyas sebagai instrumen untuk mengeluarkan makna maqasid juz’iyyah . Sedagkan instrumen istislah, istihsan , dan sadd al-dharai sebagai sarana untuk menghasilkan makna maqasid kulliyah . 3
Tujuan  umum    shari’ah  secara  keseluruhan  adalah  melindungi  kemaslahtan  bagi manusia.  Kemaslahatan  mencakup  segala  sesuatu    yang  mendatangkan  manfaat    dan menghindari bahaya. Untuk mengetahui maslahat bisa diperoleh dari teks secara langsung ( dawahir  al-nusus )  dan  melalui  dalil-dalil ijmal dan kulli kemudian al-ulama’  al- rashihun (ulama  yang  mempunyai  kapabilitas  dalam  bidang  ijtihad)  melakukan  ijtihad untuk  menggali maqasid  shari’ah dari  teks  yang  sifatnya ijmali dan kulli .    Kewajiban Bela  negara    termasuk  salah  satu  contoh  kasus  ketetapan  hukum  dari  hasil  ijtihad  yang dadasari dalil-dalil yang kuat, demikan juga aplikasinya di era kontemporer.
2 Bin Bayah, Mashahid min al-Maqasid, (Dubai: al-Majelis al-Watani lil i’lam, 2018),76.
3 Bin Bayah, ‘Alaqah Usul al-Fiqh bi al-Maqasid al-Shari’ah . (Dubai:al-Majelis al-Watani lil I’lam, 2017), 70- 94.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. NKRI DALAM TINJAUN MAQASID SHARI’AH .
Nasionalisme  tumbuh  karena  kesadaran  bersama  ingin  lepas    dari  kolonialisme. Nasionalisme terbangun bukan hanya kesamaan agama melainkan juga kesamaan nasib, tradisi,  adat-istiadat,  bahasa  dan  persaudaraan.  Penerimaan  dari  pihak  lain  yang bergabung  karena  punya  tujuan  dan    kesadaran  hidup  bersama    yang  terbebas  dari kolonialisme. Pasca kolonialisme telah memunculkan negara-negara yang berdaulat dan merdeka  atau  yang  dikenal    sebagai united  nation (UN).  Dengan  berdirinya  sebuah negara  dan  paham  nasionalisme  pada  waktu  yang  sama  telah  melahirkan  paham kewarnegaraan  ( citizenship ). 4 Umat  Islam  dan  non  muslim  bisa  hidup  berdampingan dalam  sebuah  negara,  bisa  bersatu  dalam  identitas  kewarganegaraannya  dan  setara didepan  hukum.  Masing-masing  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  sebagai warga  negara  terhadap  eksistensi  dan  keberlangsungan  sebuah  negara  yang  mereka diaminya..
Eksistensi negara dalam perspektif Islam bukan tujuan melainkan sebagai sarana untuk  mencapai  tujuan.  Negara  didirikan  bertujuan  mencapai  kemaslahatan  manusia secara  lahir  dan  batin  baik  dunia  maupun  akhirat. 5 Oleh  karena  eksistensi  negara sebagai instrumen maka menjadi logis jika dalam teks wahyu, format negara dan sistem pemerintahan tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci tetapi mengacu pada spirit moralitas anjuran Islam.
Sebaliknya  teks  wahyu  banyak  berbicara  soal  negara  dan  pemerintahan  secara makro  dan  universal.  Alquran    banyak  membicarakan  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai kehidupan  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara    seperti  prinsip syura (permusyawaratan), al-adalah (keadilan) al-musawah (persamaan)  dan al-hurriyah (kebebasan).  Konsep  baku  tentang  negara  dan  pemerintahan  tidak  pernah  dibicarakan dalam  Alquran  maupun  Sunnah  sehingga  implementasi  tentang  format  negara  dan bentuk    pemerintahan  sesuai  dengan  konteksnya  masing-masing  di  setiap  daerah  dan masanya.  Format  negara  yang  tidak  baku  dengan  tetap  mengacu  pada  dalil-dalil
4 M.  Amin  Abdullah, Multidisiplin,  Interdisiplin  dan  Transdisiplin  Metde  Studi  Agama  dn  Studi  Islam  di  Era Kontmporer , (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020), 88.
5 Afifudin  Muhajir, Fiqh  Tata  Negara:  Upaya  Mendialogkan  Sistem  Ketatanegaraan  Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), 46.
universal  ajaran  agama dan maqasid shari’ah . 6 Landasan normatifitas dalam pendirian negara  dan  bentuk  pemerintahan  adalah  seruan  moral  untuk  mengapresiasi kemaslahatan  dan  kepentingan  rakyat  yang  terkandung  dalam maqasid  shari’ah yang harus diwujudkan melalui negara.
Pemimpin negara dalam persepsi Islam merupakan penerus tugas pokok kenabian yaitu  menjaga  agama  ( maqasid  shari’ah )  dan  mengatur  dunia.( siyasah  shar’iyyah ) Setiap  negara  yang  mengemban  dan  menjalankan  dua  tugas  pokok  tersebut  layak disebut  sebagai  negara  yang  beridentitas  Islami  baik  menyatakan  secara  formal  atau tidak.  Maksud siyasah  shar’iyyah (mengatur  dunia)  bukan    politik  tanpa  etika menghalalkan segala cara melainkan politik yang berorientasi kemaslahatan rakyat yang didukung instrumem-instrumen yang mewujudkan kemaslahatan tesebut. Sebagaiﺍmana keterangan Shaykh Ibn ‘Aqil al-Hanbali berikut ini :
ﺡﻼﺼﻟﺍ ﻲﻟﺍ ﺏﺮﻗﺍ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻪﻌﻣ ﻥﻮﻜﻳ ﻼﻌﻓ ﺕﺎﻛ ﺎﻣ ﻟﺍ ﻦﻋ ﺪﻌﺑﺍﻭ ﺳﺮﻟﺍ ﻪﻌﻀﻳ ﻢﻟ ﻥﺍﻭ ﺩﺎﺴﻔ ﻝﻮ
ﻲﺣﻭ ﻪﺑ ﻝﺰﻧﻻﻭ
“Yang  disebut  politik  dalam  Islam)  adalah  segala  aktivitas  yang  membuat  manusia lebih  dekat  kepada  kebaikan  dan  jauh  dari  kerusakan,  meskipun  tidak  ditetapkan  oleh Rasul saw dan tidak pula berdasar wahyu. 7
NKRI dengan  Pancasila sebagai dasarnya dinyatakan bukan negara Islam  namun dalam waktu yang sama Indonesia disebut sebagai darul Islam (daerah islam). Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bertentangan dengan ajaran  Islam  bahkan sila demi sila sejalan  dengan  ajaran  Islam  itu  sendiri.  Pancasila  dalam  fungsinya  harus  menjadi sumber  dari  segala  sumber  hukum  yang  dasar-dasarnya  dituangkan  dalam  undang  – undang  dasar  atau  konstitusi  atau  perundang  –undangan  lainnya.  Sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum.  Pancasila  sebagai  kaidah  penuntun  hukum  yang  harus  menjadi rambu-rambu  dalam  pembentukan  peraturan    perundang-undangan  dan  politik  hukum pada umumnya  yakni: 8
6 Ibid, 41.
7 Muhammad  bin  Abu  Bakr  Ayyub, al-Turuq  al-Hukmiyah  fi  Siyasah  al-Shar’iyyah  li  Ibn  al-Qayyim  al- Jawziyyah (Kairo: al-Matba’ah al-Madani,tt), 17.
8 Al-Khanif dkk (Editor), Pancasila dalam Pusaran Globalisasi , (Yogyakarta: LkiS, 2017), 9.
a. Melindungi  seluruh  bangsa  dan  tanah  air  Indonesia  dalam  arti  bahwa  semua hukum  yang  dibentuk  dan  diberlakukan  di  Indonesia  harus  selalu  menjaga keutuhan integrasi bangsa baik secara teritori maupun ideologi.
b. Membangun demokrasi kedaulatan rakyat nomokrasi (kedaulatan hukum) secara simultan dalam arti demokrasi harus dibatasi oleh tegaknya hukum dan hukum harus  dibuat  demokratis.  Keputusan  demokratis  yang  melanggar  konstitusi  dan HAM bisa dibatalkan oleh lembaga nomokrasi seperti MK, sesuai levelnya.
c. Membangun  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  dalam  arti  hukum yang  berlaku  atau  diberlakukan  di  Indonesia  harus  menutup  pintu-pintu  bagi tumbuhnya  sistem  eksploitasi  dari  yang  kuat  terhadap  yang  lemah  dan  harus selalu  mendorong  untuk  mempersempit  kesenjangan  sosial  dalam  ekonomi  di tengah-tengah  masyarakat guna membangun kemakmuran dan kesejahteraan.
d. Membangun  toleransi  beragama  yang  berkeadilan  dalam    arti  semua  hukum  di Indonesia  tidak  boleh  diskriminatif  terhadap  pemeluk    agama  tetentu  semisal berdasar  jumplah  pemeluknya.  Negara  tidak  memberlakukan  salah  satu  hukum agama    tetapi  negara  harus  memproteksi  setiap  pemeluk  agama  yang  ingin melaksanakan agamanya.
Dalam pandangan Mahfud MD memberi keterangan yang jelas bahwa negara tidak memberlakukan hukum salah satu agama tertentu tetapi negara harus memproteksi setiap pemeluk  agama  yang  ingin  melaksanakannya  agamanya.  Pada  konteks  itulah  sebagai pintu  masuk  bagi  umat  Islam  untuk  melaksanakan  ajaran  agamanya. 9 Proses  islamisasi undang-undang  atau  menanamkan  nilai-nilai  yang  Islami  ke  dalam  undang-undang  di Indonesia berlaku sudah lama sejak berdirinya NKRI itu sendiri, konstitusi negara adalah contoh  nyata    diambilkan  dari  nilai-nilai  Islam.  Masyarakat  yang  mentradisikan living laws dari spirit ajaran   Islam bisa ditarik memjadi  positif laws. Seperti undang-undang pernikahan, undang –undang ekonomi shari’ah, wakaf, perbankan dll.
9 Ibid, 10.
Nahdhatul  Ulama  menyebut  Indonesia  dengan  Darul  Islam  (wilayah  Islam) sebagaimana  ditetapkan  dalam  muktamar  NU  di  Banjarmasin  pada  tahun  1936,  dalam buku Ahkamul Fuqaha dijelaskan sebagai berikut: 10
“Sesungguhnya  negara  kita  Indonesia  pernah  dinamakan  negara  Islam  karena pernah  dikuasai  sepenuhnya  oleh  umat  Islam.  Walaupun  pernah  direbut  oleh penjajah (belanda) tetapi negara Islam masih selamanya.”
Istilah  Darul  Islam  juga  digunakan  oleh  Shaykh  Sulaiman  bin  Umar    sebagai berikut: 11
ﻡﻼﺳﺍ ﺭﺍﺩ ﺭﺎﺻ ﻦﻴﻴﺑﺮﺤﻟﺍ ﻦﻣ ﻉﺎﻨﺘﻣﻻﺍ ﻲﻠﻋ ﻪﻠﻫﺍ ﺭﺪﻗ ﻞﺤﻣ ﻞﻛ ﻥﺍ
“Sesungguhnya  setiap  daerah    yang  penduduknya  mampu  mempertahankan diri dari musuh-musuhnya dapat dikategorikan sebagai darul Islam.”
Sedangkan  al-Ramli  menyebut  darul  Islam  sebagaimana  dalam  pernyatannya berikut ini: 12
ﺪﻬﻋ ﻭﺍ ﺔﻣﺫ ﻞﻫﺃ ﺎﻬﻨﻜﺳ ﻥﺍﻭ ﺎﻨﺘﻀﺒﻗ ﻲﻓ ﺎﻣ ﻲﻫﻭ
“Darus islam itu daerah yang ada di genggaman kita(umat islam), sekalipun ahlu dzimmah dan   ‘ahd berdomisili di daerah itu . selain  menerima  pancasila  sebagai  asas  pemersatu  ideologi  negara  –bangsa,  NU  juga mempunyai  prinsip  tentang  kedaulatan  bangsa  dalam  bingkai  NKRI  yang  sejalan dengan  darul  islam  dengan  arti  wilayah  Islam  oleh  karena  itu  konsistensi  menjaga keutuhan  NKRI  yang  berdasar  Pancasila  adalah  hal  yang  prinsip  bagi  setiap  warga indonesia. 13 .  Jika  Darul  Islam  secara  mendasar  bertumpu  pada  unsur  material  yaitu wilayah  maka  negara  Islam  menunju  kepada  sebuah  wilayah  yang  berbadan    hukum, memiliki kedaulatan dan  aset serta  kekayaan yang terpisah dari warganya, sedangkan dalam  Darul  Islam  ketertundukan  pada  prinsip-prinsip  Islam. 14 Adapun  sistem
10 Tim PW LTNU Jatim, Ahkamul Fuqaha , (Surabaya: Khalista, 2019)176
11 Muhammad bin Abu al-‘Abas al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila al-Sharah al-Minha jJuz VIII (Beirut: Dar al- Fikr, 1998), 75.
12 Sulaiman bin Umar, Hashiyah al-Jumal ( Beirut: Dar al-Fikr, tt) juz V,208..
13 Amin Farih,”Konsistensi Nahdlatul Ulama dalam Mempertahankan Paancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Tengah Wacana Negara Islam”, JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 1, No. 1 2019. Hal 1-20.
14 Afifudin Muhajir, Fiqh Tata Negara , 63.
pemerintahan Indonesia  didasarkan  pada  kemaslahatan  rakyat,  keadilan, permusyawaratan,  egaliter,  dan  tidak    boleh  ada  diskriminasi  terhadap  etnis,  suku  dan golongan semua memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Kesadaran umat  Islam menerima asas tunggal Pancasila  pertama kali dipelopori oleh NU kemudian diikuti organisasi selain NU. NU menerima asas tunggal Pancasila baik sebagai asas orgaisasinya maupun  sebagai dasar negara karena dua hal. Pertama karena  nilai  Pancasila  sendiri  dianggap  baik  Islam  memberi  motivasi  pada  ummatnya untuk menerima bukan hanya Pancasila, namun apa saja yang memberi  kontribusi atau mendukung terealisasinya nilai-nilai Islam. 15
Islam  dengan  Pancasila  tidak  dalam  posisi  bertentangan  tetapi  ajaran    Islam melengkapi  dan  menyempurnakan  sistem  hukum  nasional.  Pancasila  merupakan  dasar negara  bukan  shari’at  namun  sila  demi  sila  didalamnya  tidaklah  bertentangan  dengan ajaran  Islam  bahkan  sejalan  dengan  shari’at  itu  sendiri,  sila  pertama  menjiwai  dan mencerminkan  tauhid  yang  mengacu  pada  surat al-Ikhlash .  Sebagai  ideologi  Negara,
Pancasila merupakan kalimatun sawa’ yang dapat mempersatukan beragam etnis, suku golongan dan agama yang ada di seluruh Indonesia.
Meski  dalam  konstitusi  tidak  menyebut  negara  Islam  tapi  dalam  realitasnya menunjuk konsep yang mendasari bisa dikatakan bahwa NKRI jelas sangat Islami. Sila- sila  yang  termuat  dalam  Pancasila  seluruhnya  merupakan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  prisip-prinsip,  pokok  -pokok  Islam  ( maqasid  shari’ah ).  Sila  pertama  yang berbunyi,  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  mencerminkan  prinsip  tauhid  .  sesuai  dengan makna  dalam  surat  al-Ikhlas,  yang  mencerminkan  ke-esa-an  Tuhan.. 16 Sila  pertama sebagai manifestasi kecerdasan spiritual bangsa bukan suatu pernyataan  yang spekulatif tetapi  merupakan  pernyataan  yang  bersifat  demonstratif    yang  berdemensi  praksis.  Sila kedua  yang  berbunyi,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab  mencerminkan karomatul insan sebagai  landasan  moral  mencerminkan  ajaran  akhlak    yang  terdapat  dalam  inti
15 M.N  Harisuin,  Fikih  Nusantara  Metodologi  dan  Kontribusinya  pada  Penguatan  NKRI  dan  Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia
16 Makna terjemahan surat al-Ikhlas ayat ke 1 yang artinya “Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa” . (QS: al-Ikhlas 112 ayat ke 1.
ajaran Islam. 17 Sila kedua ini bentuk pengejawantahan  manusia yang bertuhan pada level relasi  antar  manusia  harus  mencerminkan  sifat  adil  dalam  bersikap  dan  berperilaku. Karena mereka berasal dari satu pencipta dan nenek moyang  yang sama. Egalitariasme, persamaan  kemanusiaan  dan  relasi  dalam  kesetaraan  serta  menolak    dominasi  ras  dan diskriminasi.
Persatuan  Indonesia,  menempati  sila  ketiga  mengandung maqasid ukhuwah yang mencerminkan  acuan  sosial  termasuk  bagian  penting  dari  pesan-pesan  Islam. 18 Sila  ke- tiga  mengejawantahkan  spirit  integrasi  dan  kesatuan  seluruh  kebinekaan  bangsa  yang mencakup  multi  agama,  multikultur  dan  multi  etnik  dalam  ketunggalan  sebagai  bangsa dan sekaligus integral dan bersatu dalam keanekaragaman, sila ketiga ini  sebagai acuan dari maqasid ukhuwah (persaudaraan) yang diiplementasikan ke solidaritas nasional cinta tanah    air.    Sila  keempat  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan,  mencerminkam  nilai syura sebagai  acuan  politik  yang selaras  dengan  prinsip  Islam. 19 Syura  sebagaimana  dalam  ayat. Wa  amruhum  shura bainahum sejalan dengan sila keempat yang mencerminkan kedaulatan rakyat bersanding erat  dengan  kepemimpinan  dan  mensyaratkan  tanggung  jawab  atau  amanat  pemimpin merupakan  daulat  rakyat  yang  mempunyai  tugas  melayani  rakyat.  Para  pemimpin  yang terpilih  adalah  yang  memiliki  bobot  hikmat/hikmah.  Syura  merupakan  instrumen menghindari  sikap  otoritas  dan  sewenang-wenang  dalam  merealisasikan  aspirasi, kepentingan  dan  tujuan  bersama  yang  kembali  kepada  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat.
Sila  kelima  yang  berbunyi  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh  Rakyat  Indonesia, mencerminkan  salah  satu  inti  ajaran  Islam  yaitu  keadilan.  Keadilan  bagian  dari  prinsip Islam  yang  diperintahkan  untuk  diaplikasikan  dalam  setiap  hal  kehidupan
17 Ayat-ayat tentang keadilan seperti dalam surat al-Nahl  ayat 90 yang artinya “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan,  memberi  kepada  kerabat  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran dan permusuhan ”.
18 Ayat-ayat  tentang  persatuan  dan  ukhuwah  tedapat  surat  al-hujurat  ayat  10  yang  artinya” orang-orang  yang beriman  itu  sesungguhnya  bersaudara  sebab  itu  damaikanlah  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah terhadap  alloh  supaya  kamu  mendapat  rahmat” .  Demikian  juga  tentabg  persatuan  terdapat  dalam  hadis rasulullah saw yang artinya,” perumpamaan kaum mukminin dalam hal kecintaan,rahmat dan perasan diantara mereka  adalah  bagai  satu  jasad.  Kalau  salah  satu  bagian  darinya  merintih  kesakitan,  maka  seluruh  bagian jasad akan ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam” [HR. Muslim (2586)].
19 Ayat musyawarah  terdapat dalam surat al-shura ayat 38 yang artinya,” Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. ”.
bermasyarakat. 20 Sila  keadilan  mencerminkan  suatu  upaya  distribusi  keadilan  secara kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan  dalam  pemerataan  sumber  daya  alam  menjadi  tanggung  jawab  bersama  untuk memastikan jaminan sosial, negara berkewajiban melaksanakan peran untuk menjamain rasa keadilan dan kesejahteraan umum. Keadilan menolak segala sifat yang ekstrim baik dalam bentuk individu maupun kelompok.
Nilai-nilai  yang  mencerminkan  Islami  juga  termuat  dalam    UUD  1945.  prinsip- prinsip  yang  Islami  tercantum  dalam  bab-bab  tentang  pendidikan,  agama,  kebudayaan serta  perekonomian  yang  bersendikan  kesejahteraan    rakyat.  Secara  formal  politik Pancasila sebagai dasar negara sudah final dalam konsesnsus kebangsaan namun setelah kran demokrasi dibuka lebar isu-isu mengenai negara Islam tetap tumbuh kembali  karena merupakan  bagian  idelogis  bagi  kelompok  yang  memperjuangkannya  seperti  kelompok eks  NII,MMI,  JAT,  dan  kelompok  yang  sehaluan  dengan  faham  Hizbu  Tahrir  meski secara  orgnisatoris  kelompok  pengusung  negara  khilafah  sudah  tertolak  dan  sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonsia namun dalam konstruksi pemikiran tetap saja eksis karena kelompok yang memperjuangkan dan menempatkan ide negara Islam sebagai cita- cita  dan  tujuan  mereka  bukan  sarana  memperjuangkan  Islam  sehingga  selamanya  tetap eksis kecuali mereka berubah manhaj pemikirannya.
Konsep negara  yang diusung Hizbu Tahrir   yang memandang NKRI bertentangan dengan  shariat  Islam  bahkan  menganggapnya  sebagai  negara thagut .  karena  tidak menegakkan  khilafah. 21 Konsep  daulah  Islamiyah  bagi  Hizbu  Tahrir  adalah  harus menghimpun seluruh umat Islam di seluruh dunia dengan satu komando. Negara –negara yang mayoritas penduduknya muslim  seperti Indonesia, Malaysia, Saudi, Mesir, Turki, Pakistan  adalah  dianggap  negara-negara thagut alasanya  sebagai  antek  –antek  Barat sedangkan  negara  yang  mengklaim  sebagai  negara  Islam  seperti  Iran  dan  Pakistan dituduh bukan Islami karena tidak menerapkan khilafah Islamiyah. Tidak berada dibawah satu komanda pemimpin dalam naungan khilafah Islamiyah. 22
NKRI  merupakan  konsensus  bersama  bangsa  Indonesia  yang  didalamya  adalah saham terbesar dari umat Islam dalam kelahiran Pancasila dengan proses historitas yang
20 Sejalan dengan ayat-ayat tentang keadilan sosial
21 Ainur Rofiq, Proyek Khilafah Perspektif Kritis (Yogyakarta: LkiS, 2015), 206.
22 Ibid, 207.
panjang  untuk  disepakati  sebagai  dasar  negara.  Hanya  saja  ada  sekelompok  kecil  umat Islam yang mengannggap Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI  sebagai ideologi thagut yang harus diganti..Pandangan yang kelewat ekstrim akibat cara berpikir, pembacaan  yang  didasari zahir  nas yang parsial,  juz’iyyah melihat  permasalahn sepotong-potong  lebih  menekankan  kulitnya  tidak  mencoba  berpikir holistik yang menyeluruh dengan melibatkan banyak aspek yang  terkait dengan suatu persoalan terkait konsep negara.
Pancasila  hasil  ijtihad  para  pendiri  bangsa  republik  ini  yang  sebagian  besar  ialah tokoh-tokoh muslim. Sangat logis anggota tim perumus Pancasila yang beragama Islam, tidak  semata-mata  mendasarkan    rumusanya  pada  pertimbagan  akal  semata  saja,  tetapi juga pada prinsip-prinsip ajaran Islam dan kaidah-kaidah Islam. 23 Hal ini memcerminkan bahwa jerih payah atau aktifitas yang keluar dari para muslim dengan proses penggalian yang maksimal memeras pikiran dan tenaga  untuk mencari rumusan yang benar (ijtihad) dengan sendirinya  mencermimnkam hasil yang sangat Islami.
Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas  muslim terbesar dan majmuk 88% atau kurang lebih dari penduduknya 175 juta jiwa menganut agama Islam. Dari fakta tersebut yang menarik adalah ketika merumuskan dan meletakkan konsep dasar ideologi negara  tidak  menjadijakan  Islam  sebagai  landasan  formal  atau  mengatas  namakan negaranya  menjadi  negara  Islam  tetapi  menjadikan  Islam  sebagai  spirit  dan  moralitas dalam  berbangsa dan bernegara. Pancasila yang telah menjadi  kesepakatan para pendiri bangsa sangat jelas merupakan manifestasi dan subtansi dari ajaran Islam. 24

## .

## 2. HUKUM BELA NEGARA PERSPEKTIF MAQASID SHARI’AH .
Kehadiran  negara  dalam  perspektif  Islam  adalah  sebagai  sarana  ( wasilah )  bukan tujuan  ( al-ghayah ).  Negara  sebagai  sarana  untuk  terimplentasinya    kemaslahatan  bagi manusia. 25 Kemaslahatan    yang  dimaksud  adalah  perkara-perkara  yang  bernaung  dalam maqasid shari’ah (tujuan-tujuan shari’ah) yang mencakup lima prinsip pokok ( al-kulliyat al-khams )  yang  terdiri  :  a)  perlindungan  agama,  b)  perlindungan  akal,  c)  perlindungan
23 Afifudin Muhajir, Fiqh Tata Negara, 67.
24 Lifa Ainur Rahmah, Kontribusi Pancasila di  Kancah Internasional: Eksplorasi nilai-nilai perdamaian Qur’ani Dari Bingkai Keindonesiaan dalam jurnal At-Turast: Jurnal Studi Keislaman Vol 7 no 1 Januari Juni 2020.
25 Bin Bayah, Mashahid min al-Maqasid , 67.
jiwa, d) perlindungan harta benda, e) perlindungan harga diri. Lima esensi pokok tersebut merupakan  perkara  ijtihadi  oleh  ulama  klasik,  dalam  konteks  sekarang  seiring  dengan laju peradaban manussia mendesak untuk dikembangkan, perspektif para pakar maqasid termasuk Tahir ibn ‘Ashur dan Bin Bayah perlu dikembangkan dan ditambahkan ke arah maqasid  ‘ammah seperti  keadilan,  persamaan,    kebebasan,  persaudaraan,  toleransi  serta hak-hak politik dan ekonomi sebagai warga negara.
Konsiderasi maqasid  shari’ah penting  diperhatikan  dalam  dua  hal:  a)  dalam memahami nusus shari’ah (teks-teks agama) dengan konsiderasi maqasid shari’ah akan melahirkan  hukum  yang  tidak  selalu  tekstual  ( dilalat  al-alfaz )  tetapi  juga  kontekstual (sesuai dilalat al-ma’ani ), b) maqasid shari’ah membantu dalam memecahkan persoalan yang  tidak  memiliki  acuan  teks  secara  langsung.  Lahirnya  dalil-dalil  sekunder  atau instrumen maqasidi konsekuensi  logis  dari  konsiderasi maqasid  shari’ah .  Seperti  dalil qiyas, istislah ( masalih mursalah ), istihsan, sadd al-dhara’i, ‘urf dan lainnya. 26 Melalui dalil  sekunder  ini  yang  telah  dirumuskan usuliyyun (pakar  usul  fiqh)  sebagai  basis legitimasi  hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan dalam teks Islam secara rinci seperti bela negara.
Bagi Islam keniscayaan hadirnya negara merupakan sebuah konsekuensi logis  dari adanya  aturan-aturan  shari’ah  yang  tidak  mungkin  terlaksana  tanpa  kehadiran  negara. Dengan  demikian  kehadiran  negara  menjadi  syarat  dan  instrumen  bagi  terlaksananya aturan-aturan shari’ah. Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:
ﺐﺟﺍﻭ ﻮﻬﻓ ﻪﺑ ﻻﺍ ﺐﺟﺍﻮﻟﺍ ﻢﺘﻳ ﻻ ﺎﻣ
“Sesuatu  yang  menjadi  syarat  terwujudnnya  perkara  wajib  adalah  wajib. 27 kaidah lain menyatakaan lil wasail hukm al-maqasid (instrumen itu menduduki hukum yang sama dengan tujuannya). 28
Bagi  Islam,  agama  dan  negara  ibarat  dua  sisi  mata  uang.  Keduanya  sama-sama saling  membutuhkan.  Agama  membutuhkan  negara  dan  negara  memerlukan  agama. Menurut Bin Bayah negara menempati maqasid tab’iyyah yang menjaga dan mengawasi
26 Bin Bayah, ‘ Alaqah Maqasid Shari’ah bi Usul al-Fiqh , 79.
27 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’ , Sharah al-Qawa’id (Damaskus:Dar al-Qalam1989),486.
28 Muhammad  ibn  al-Qayyim  al-Jawziyyah, I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-‘alamin  juz  3 (Beirut:Dar  al- Kutub al-Ilmiyah, 1991), 108.
maqasid  asliyah  yaitu  berupa  terealisasi  aturan  dan  ntujuan  agama  melalului  negara. Sedangkan  dalam  perspektif  Imam  al-Ghazali,  agama  dan  dan  negara  ibarat  dua  anak kembar yang lahir dan hadir bersamaan. Dalam pernyataannya:

## ﻞﺻﺍ ﻦﻳﺪﻟﺎﻓ ﻥﺄﻣﻮﺗ ﻦﻳﺪﻟﺍﻭ ﻚﻠﻤﻟﺍﻭ
ﻪﻟ ﺱﺭﺎﺣﻻ ﺎﻣﻭ ﻡﻭﺪﻬﻤﻓ ﻪﻟ ﻞﺻﺃ ﻻ ﺎﻣﻭ ﺱﺭﺎﺣ ﻥﺎﻄﻠﺴﻟﺍﻭ
ﻉءﺎﻀﻓ
“Kekuasaan  dan  agama  adalah  dua  anak  kembar,  agama  sebagai  pondasi, sementara    kekuasaan  sebagai  penjaganya.  sesuatu  yang  tidak  punya  pondasi akan roboh dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang dan lenyap. 29 Agama memerlukan negara karena tanpa negara ajaran agama tidak akan berdiri tegak. Maqasid  shari’ah yang  mengusung  kemaslahatan    meliputi  perlindungan terjaganya  agama,  jiwa,  akal,  harta,  keturunan  dan  kehormatan  tidak  akan  tercapai secara sempurna tanpa media berupa negara.
Upaya  perlindungan  terhadap  akal  sehat  melalui  hukuman  berat  bagi  pengguna dan  pengedar  obat-obat  terlarang  tidak  akan  berjalan  tanpa  kehadiran  negara,  begitu juga  hukuman  berat  bagi  koruptor,  pencuri,  dan  penimbun  harta  tidak    mungkin terwujud  tanpa  kehadiran  negara.  Dalam  perspektif  Afifuddin  Muhajir  pada  acara Webinar yang diadakan PWNU Jatim ketika menyikapi hubungan Pancasila dan Islam memberikan tiga opsi yaitu 30 , (1) la tukhalifu al-shari’ah , Pancasila tidak bertentangan dengan shari’ah (2) tuwafiqu al-shari’ah , Pancasila sesuai dengan shari’ah (3) shari’ah binafsih .Pancasila sesungguhnya adalah shari’ah iu sendiri.
NKRI  yang dibangun diatas prinsip-prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945 serta regulasi  turunan  lainnya  tidak  bertentangan  dengan  shari’ah  bahkan  senyawa  dengan shari’ah Islam itu sendiri. Oleh karena  itu di dalam NKRI melalui prinsip-prinsip dasar negaranya  telah  mencover maqasid  shari’ah (tujuan-tujuan  shari’ah)  maka  menjadi wajib  hukumnya  bela  negara  bagi  setiap  warga  negara,  sebagaimana  didasarkan  dalil- dalil implisit dan  eksplisit  demikian keputusan dalam  muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935 wajib bela negara bagi semua warga negara Indonesia.
29 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din Juz 1 (Beirut: Dar al- Ma’rifah), 17.
30 Acara webinar yang diadakan oleh PWNU  Jatim pada tanggal 10 Oktober 2020.

## 3. KONTEKSTUALISASI  NILAI MAQASID  SHARI’AH BAGI  BELA  NEGARA DALAM KEHIDUPAN KEKINIAN
Dalam  konteks  kekinian  bela  negara  tidak  mesti  secara  militer  tetapi  bisa dijabarkan  sesuai  dengan  konteks  tantangan,  ancaman,  gangguan  yang  sedang mengancam nilai-nilai tegaknya NKRI. Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini setidaknya tantangan yang   tak  kunjung selesai terkait dekadensi moral yang terjadi di  seluruh  sendi-sendi  kehidupan  seperti  problematika    pendidikan,  korupsi, ketimpangan  sosial,  keterbelakangan,  paham  radikalisme  dan  narkoba.  Semua  hal  itu merupakan  implikasi  bagian  konten maqasid  shariah yang  tercover  dalam  Pancasila, harus  jujur  diakui    belum  terealisasi  dengan  baik.  Jika  nilai-nilai  Pancasila  sudah terlaksana  dengan  baik  maka  keadilan  dalam  segala  bidang  akan  merata  bagi  seluruh rakyat imdonesia 31 .
Konstitusi NKRI yang tertuang dalam pancasila dan UUD 1945 secara prinsip dan nilai-nilainya  telah  mencover maqasid  shari’ah .  Namun  dalam  kenyataan  sehari-hari masih  banyak  tujuan  dari  lima  prinsip  pokok  belum  terpliksikan  dengan    maksimal.. Dalam  konteks  bela  negara  mengembangkan maqasid klasik  yang  berorientasi maslahat  manusia  sebagai  individu  mengarah  maslahat  keluarga,  masyarakat  dan bernegara  menjadi  signifikan  sejalan  dengan  tantangan,  ancaman  yang  dihadapi semakin  meluas  tidak  terbatas  pada  individu  saja.  Demikian  juga  mengembangkan konsep maqasid klasik  menuju maqasid    ‘ammah seperti  kebebasan,    keadilan,
persamaan  ,persaudaraan,  toleransi  disamping  mendapat  hak-hak  sosial,  politik  dan ekonomi.
Maqasid shari’ah dalam kajian klasik lebih menekankan pada aplikasi individu 32 dalam  konteks  bela  negara  kekenian  seiring  dengan  timbulnya  masalah,  ancamam, tantangan    yang  tidak  berdiri  sendiri    senantiasa  terkait  dengan  sendi-sendi  kehidupan lainnya.  Maka  kontekstualisasi maqasid  shari’ah perlu  pengembangan  mengarah  dua kosep  yaitu, 33 (a)  pengembangan maqasid yang  terkait  dengan  subtansi  atau maqasid
31 Ngainun Naim,”Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid”, Episteme, Vol, 10, No. 2, Desember 2015, 3-22.
32 Jasser  Audah, Maqasid  shari’ah  as  philosophy  of  Islamic  Law:  A  System    Approach (  London  and Washington: The International Institute of Islamic Thouhgt, 2008),4.
33 Syamsul  Anwar,  “Maqashid  al-Shari’ah  Dan  Metodologi  Usul  Fiqh”,  dalam Fikih  Kebinekaan ed,  Wawan Gunawan, Muhammad Abdullah Daraz, Ahmad Fuad Fanani. (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 78.
shari’ah itu sendiri  dari penjagaan menuju pengembangan (b) pengembangan maqasid shari’ah yang terkait dengan keberadaan manusia itu sendiri.
a) Kontekstualisasi Al-Daruriyat  Al-Khams (Lima  Esensi  Pokok)  Dari  “Penjagaan”
Menuju “Pengembangan”.
No Maqasid Klasik Maqasid Kontemporer 1 Menjaga agama Menjaga dan menghormati kebebasan hak beragama. Pola  pemahaman  agama  yang  utuh  mensinergikan antara  konsep  Iman,  Islam  dan  Ihsan  dalam kehidupan  sehingga  menghasilkan  etika,  sopan santun  dan  adab  ditengah  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. 2 Menjaga akal Melipat  gandakan  pola  pikir  dan research ilmiah; mengutamakan  perjalanan  untuk  mencari  ilmu pengetahuan sebagai kebutuhanan daruri; menghindari    pola  pikir  yang  mendahulukan kriminalitas;  menghindari  upaya-upaya  untuk meremehkan  kerja  otak.  Melakukan tafakkur dan tadabbur 3 Menjaga keturunan  Berorientasi  perlindungan  keluarga;  perlindungan yang lebih terhadap institusi keluarga. mengutamakan kualitas keluarga 4 Menjaga harta Menciptakan  dan  berinovasi  dalam  mewujudkan usaha;  menaruh  perhatian  pada  pembangunan  dan pengembangan  ekonomi;  mendorong  kesejahteraan manusia;  menghilamgkan  kesenjangan  antara  kaya dan miskin.
5 Menjaga harga diri  Menjaga  dan  melindungi  martabat  kemanusiaan,
hak-hak  asasi  manusia;  tidak  melakukan    ujaran kebencian.
b) Pengembangan maqasid  shari’ah terkait  dengan  keberadaan  manusia  sendiri yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan manusia dalam empat dimensi lingkungan  yaitu mencakup: 34
1. Manusia  dalam  dimensi  lingkungan  keberadaanya  sebagai  individu  (dalam lingkungan dirinya sendiri).
2. Manusia  dalam  dimensi  lingkungan  keberadaanya  sebagai  anggota    keluarga  ( manusia dalam lingkungn keluarga)
3. Manusia  dalam  dimensi  lingkungan  keberadaanya  sebagai  anggota  masyarakat (manusia dalam lingkungan sosial-kemasyarakatan, termasuk kenegaraan).
4. Manusia  dalam    dimensi  lingkungan  keberadaanya  sebagai  makhluk  Tuhan bersama makhluk  lainnya dalam alam (manusia dalam lingkungan alam).
Konten maqasid klasik  yang  terdiri  dari    lima  esensial( daruri )  pokok  yang mencakup  perlindungann  agama,  jiwa,  akal,    keturunan  dan  harta  benda didistribusikan ke salah satu atau lebih dari empat lingkungan  tersebut.
Perlindungan  agama  masuk  dalam  dimensi  keberadaan  manusia  sebagai individu, tetapi juga masuk dalam perlindungan manusia dalam tatanan keluarga dan sebagai  warga  masyarakat.  Islam  memandang  agama  selain  kebutuhan  pokok  bagi pemenuhan aspirasi spiritual pribadi, juga merupakan kebutuhan penataan kehidupan kekeluargaan  dan  kemasyakatan.  Agama  menuntut  pemeluknya  untuk  menyadari dirinya  sebagai  makhluk  yang  lemah  dihadapan  Tuhan  sehingga  harus  bersandar kepadaNya  dan  harus  membangun  pribadi  dan  relasi  yang  jujur  dan  saleh  dihadapan Tuhannya.  Jalinan  yang  kuat  antara  dia  dengan  Tuhannya  yang  mampu  membentuk kepribadian yang saleh. Individi-individu  yang merupakan bagian anggota masyarakat yang  telah  memandang  kesalehan  bagian  dari  pemenuhan  kehidupan  spiritualnya kepada  Tuhannya  harus  mampu  mentranformasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,
34 Syamsul Anwar, Maqasid Shari’ah dan Metodologi Usul al-Fiqh , 78.
berbangsa  dan  bernegara  dalam  bentuk  etika,  sopan  santun  dan  akhlak  yang  luhur dalam relasi antar sesama manusia yang multi kultural.
Perlindungan agama dalam pemaknaan klasik tertuju umat Islam saja, sekarang sesuai nilai-nilai kekinian dimanapun  berada sebagaimana status kita  yang  menjadi warga negara NKRI sekaligus warga negara dunia tidak terlepas sebagai bagian warga dunia yang multi etnis, kultural dan agama. Hak beragama dan kepercayaan manusia secara  umum  telah  menjadi  kesepakatan  persyarikatan  bangsa-bangsa  menjadi perlindungan    terhadap  hak-hak  beragama  dan  kepercayaan  manusia  secara  umum. 35 Pemahaman agama yang holistik dengan mengikatkan tiga pilar Iman, Islam dan Ihsan dalam  konteks  bela  negara,  nilai-nilai  tersebut  harus  mampu  memperkokoh  dan merajut  antar  anak  bangsa  antar  multi  kultural  dalam  bingkai  NKRI. Hifd  al-din sebagai maqasid  daruri semestinya  tidak  ada bullying antar    internal  kelompok- kelompok  dalam  Islam    dan  antar  umat  beragama.  Jejak  digital  dengan  mudah  umat beragama  bahkan  dalam  kelompok  yang  seiman  mudah  sekali  terjadi  intimidasi, ejekan, hinaan, tindakan kekerasan atas nama agama, merendahkan dan berprasangka buruk  kepada  seagama    atau  yang  bukan  seagama.Berbeda    madhab  dalam pemahaman  agama  atau  perbedaan  antar  agama  dalam  bingkai  NKRI  bagi  setiap warga negara harus menjunjung tinggi sikap toleransi .
Perlindungan akal dalam kajian maqasid klasik lebih bersifat pasif min janib al- adam berupa  perlindungan  akal  dari  perbuatan  mengkonsumsi  minuman-minumam memabukkan.  Dalam  kontekstualisasi  untuk  bela  negara  perlindungan  akal  diperluas menuju  pengembangan  SDM  berupa  potensi  akal  dan  bakat.  Melalui  pendidikan  era kekininan  menjadi  maslahat daruri yang  wajib  diupayakan,  sesuai  konstitusi  bagi pemerintah wajib memfasilitasi pendidikan secara adil dan merata terhadap rakyatnya.
Hifd al-‘aql ini diperluas kandungan jangkauan wilayahnya  meliputi dorongan umat muslim  untuk  menggunakan  potensi  akal  semaksimal  mungkin  untuk  melakukan penelitian  dan research ,  mencari  dan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan    untuk mengejar ketertinggalan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Eskplorasi ayat- ayat yang terkait ilmu pengetahuan dan teknologi harus diberi ruang yang memadahi
35 Jamal al-Din ‘Atiyah, “ Nahwa Taf’il Maqasid al-Shari’ah: Madkhal Tandiri” , Al-Muslim al-Mu’asir Vol 26 No. 103 Jam’iyyah al-Muslim al-Mu’asir tahun 2002.
dalam  kurikulum  pendidikan.  Oleh  karena  itu  Islam  mewajibkan  setiap  muslim  dan muslimah  untuk  belajar.  Ayat  Alqur’an  yang  terkait  dengan  anjuran  belajar  QS.  al- Tawbah ayat 122 yang artinya:.
“Dan  tidak  sepatutnya  oang-orang  mukmin  itu  semuanya  pergi  (ke  medan  perang) mengapa  tidak  ada  satu  kelompok  orang  dari  tiap-tiap  golongan  dari  mereka  yang pergi  untuk  memperdalam  pengetahuan  agama  dan  memberi  peringatan  kepada kaumnya ketika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri (QS, al-Tawbah [9]:22)
Adapun hadis-hadis nabi yang terkait dengan mencari ilmu diantaranya:
ﻊﺟﺮﻳ ﻲﺘﺣ ﻪﻠﻟﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻲﻓ ﻮﻬﻓ ﻢﻠﻌﻟﺍ ﺐﻠﻁ ﻲﻓ ﺝﺮﺧ ﻦﻣ ] ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ [
“Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah” (H. R. Al-Tirmidi). 36
[ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻭ ﻢﻠﺴﻣ ﻩﺍﻭﺭ] ﺔﻨﺠﻟﺍ ﻲﻟﺍ ﺎﻘﻳﺮﻁ ﻪﻟ ﻪﻠﻟﺍ ﻞﻬﺳ ﺎﻤﻠﻋ ﻪﻴﻓ ﺲﻤﺘﻠﻳ ﺎﻔﻳﺮﻁ ﻚﻠﺳ ﻦﻣ
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan  bertujuan mencari ilmu, maka Allah akan  melapangkan  jalan  baginya  menuju  syurga.”.  (H.R.  Muslim  dan  al- Tirmidi). 37
[ﻥﺎﺒﺣ ﻦﺑﺍ ﻩﺍﻭﺭ] ﺭﺎﻧ ﻦﻣ ﻡﺎﺠﻠﺑ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ ﻪﻠﻟﺍ ﻪﻤﺠﻟﺍ ﺎﻤﻠﻋ ﻢﺘﻛ ﻦﻣ
“Barang siapa menyembunyikan suatu ilmu, maka pada hari kiamat Allah akan mengekangnya  (mengikat)    dengan  kekangan  dari  api  neraka  (H.R.  Ibn Hibban).” 38
Dari aspek tingkatan daruri , manusia harus memenuhi kebutuhan pokok dalam belajar sebagai individu agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang dasar seperti bisa menulis,  bisa  membaca,  dan  berhitung.  Serta  mengetahui  pengetahuan  dasar-dasar, pokok-pokok  dalam  agama  agar  dapat  menjalankan  kewajiban-kewajiban  dengan benar. Manusia harus bisa mentranformasi keilmuan yang dimiliki kepada orang lain memberikan  pencerahan  dan  manfaat  bagi  mitra  sosialnya  sebagai  kebutuhan  level tahsini hal ini sebagai implementasi hadis nabi khair al-nas anfauhum li al-nas .
36 Al-Tirmidi, Sunan  al-Tirmidi ,  hadis  no:  2655  (Beirut:  Dar  al-Fikr  li  al-Tiba’ah  wa  al-Nashr  wa  al-Tawzi’, 1425/2005)761
37 Ibid, Hadis No: 2647.
38 Al-Hakim, Al-Mustadrok ‘Ala Sahihain , diedit oleh  Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata’ Hadis No: 346, Bab Kitab Ilmu (Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 14422/2002), 182
Hifd  al-nafs dalam  interpretasi  klasik  berarti  perlindungan  nyawa  (hak  hidup) yang  terkait  keberadaan  manusia  sebagai  indivdu  untuk  itu    dalam  hukum  Islam seseorang  dilarang  bunuh  diri  dan  membunuh  orang  lain  tanpa  ada  alasan  yang dibenarkan.  Dalam  kontekstualisasi  bela  negara hifd  al-nasl bisa  diartikan  sebagai seseorang  harus  terjamin  kebutuhannya  secara  fisik  oleh  karena  itu  dalam  Islam  ada kewajiban  mengeluarkan  zakat  ditujukan  kepada  delapan  golongan  termasuk  orang yang tidak mampu. Transformasi makna zakat adalah solidaritas antara  yang mampu dan  tidak  mampu  antara  yang  kaya  dan  miskin.  Implementasi  solidaritas  ini memastikan  dalam  sebuah  negara  ada  jaminan  kebutuhan  pokok  untuk  rakyatnya berupa  pangan,  sandang,  dan  papan  yang  bisa  diakses    dengan    mudah  sebagai perwujudan maqasid daruri .
Hifd al-nasl bila ditinjau keberadaan manusia sebagai makhluk alam (manusia dalam  alam),  maka maqasid  shari’ah adalah  terwujudnya  kemakmuran  bumi  yang didasari kalam Allah  dalam surat Hud ayat 61yang artinya. “ Dia telah  menciptakan kamu dari bumi dan menjadikannya kamu pemakmurnya. [ QS, 11: 61]  agar maqasid shari’ah pemakmuran  bumi  bisa  terwujud    maka  dilarang  melakukan  perusakan- perusakan  di  muka  bumi  ini    termasuk  perusakan  lingkungan  [QS,  7:74]  jadi perlindungan  ekologi  termasuk  bagian  dari  upaya  pemakmuran  bumi  sebaliknya tindakan-tindakan  yang  mengarah  kepada  kerusakan  lingkungan  termasuk  tindakan yang menyimpang dari maqasid shari’ah .
Maqasid  shari’ah  hifd  al-nasl mencakup keberlangsungan hidup manusia  yang tidak  terpisahkan  dengan  pemakmuran  bumi    meliputi  ekologi  yang  terjaga  dari kerusakan-kerusakan.  Pembangunan  yang  salah    arah  dan  tidak  memulai  studi kelayakan  yang  matang    dapat  merusak  lingkungan  yang  mengakibatkan  kerusakan ekologi  dan  berdampak  berbagai  krisis. 39 Islam  memandang  pembangunan  bukanlah eksploitasi  lingkungan  untuk  memenuhui  kubutuhan  tak  terbatas  manusia. 40 Pembangunan  dalam  Islam  harus  berorientasi  penghijauan  alam.  Hal  ini
39 Muhammad Ramadhan,”Maqasid Shari’ah dan Lingkungan Hidup (Bahstul Masail Sebagai Perlawanan Kaum santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Selo Jember)”, ANALYTICA ISLAMICA, Vol, 21, No 2, Juli –Desember 2019,126-134.
40 Syamsudin,”Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Sosiologi Reflektif Vol. 11 No. 2 , 2017 sosiologi Lab, UIN Sunan Kali Jaga
menggambarkan  motivasi    pentingnya  menjaga  keseimbangan    ekologi  diantara berbagai  makhluk  hidup  sebagai  bagian  dari  implementasi maqasid  shari’ah dalam konteks kekenian.
Hifd  al-mal dalam  konsep maqasid klasik  lebih  menekankan  arti  penjagaan terhadap  harta  dari  pengambilan  harta  secara  illegal  oleh  karena  itu  Islam  melarang pencurian,  perampokan,  korupsi  dan  tindakan  kriminal  lainnya.  Dalam  konteks kekinian  harus  diartikan  yang  lebih  luas  mencakup  aktivitas  produksi  merupakan bagian dari imaratul kaun tugas manusia memakmurkan bumi termasuk didalamnya aktifitas ekonomi. Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa memiliki nilai jika terdapat maslahat termasuk diantaranya tentang harta. Dalam aktivitas perekonomian maqasid  mal menurut  Bin  Bayah  menempatkan  pada  urutan  yang  teratas  adalah al- kasb (bekerja),  kemudian  menjaga  harta,  dan  sikap  moderat  dalam  membelanjakan harta. 41 Perintah  Allah  kepada  hambanya  untuk  bekerja  atau  mencari  nafkah  sebagai sarana  menopang  ketaatan    kepada  Allah.  Sebagaimana  dalam  firmannya  surat  al- Jum’at ayat 10 yang artinya “ Dan carilah karunia Allah  dan ingatlah Allah sebanyak- banyaknya .  Demikan  juga  ayat  dalam  surat  al-Baqarah    yang  artinya,  “ Dan nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik .
‘Abdullah  Bin  Bayah    menegaskan  bahwa  kerja  bagian  unsur  utama  produksi mempunyai kedudukan yang mulia dalam kehidupan karena sebagai perantara ibadah dan  ia  sendiri  esensinya  juga  menjadi  ibadah.  Kerja  merupakan  aktivitas  manusia termasuk  perekonomian  yang  mencakup  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  yang berimplikasi secara makro meningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 42 Hifd al- mal yang diinterpretasikan dalam konteks kekenian mencakup produktifitas ekonomi, distribusi dan konsumsi berkontribusi mengembangkan maqasid shari’ah yang terkait keberadaan  manusia  sendiri  yang  meliputi  perlindungan,  pemberdayaan  dan pengembangan  manusia  dalam  level  keberadaannya  sebagai  individu,  anggota keluarga,  manusia  sebagai  anggota  bermasyarakat  dan  bernegara.  Dan  manusia sebagai makhluk Tuhan bersama makhluk lain di dalam alam ini.

## D. Simpulan
41 Bin Bayah, Maqasid al-Muamalat wa Marasid al-Waqiat (Dubai: al-Majelis al-Watani lil I’lam, 2018), 81.
42 Ibid, 96.
Pancasila merupakan dasar NKRI sila demi sila didalamnya tidak bertentangan dengan  ajaran    Islam  bahkan  sejalan  dengan  shariat  itu  sendiri.  Karena  isinya  yang mencerminkan maqasid  shari’ah seperti  tauhid  dalam  akidah  keislaman,  keadilan, persatuan atau ukhuwah, permusyawaratan dan etika. Kemaslahatan yang merupakan tujuan  agama  ( maqasid  shari’ah )  wajib  diimplementasikan  dalam  kehidupan  secara, konsep  telah  tervover  oleh  pancasila  dan  UUD  1945  yang  menjadi  dasar  NKRI. Negara sebagai instrumen  yang menjadi media untuk mewujudkan maqasid  shariah. Dengan  demiakin    membela  NKRI  adalah  sebuah  kewajiban  terwujudnya maqasid shari’ah bagi setiapwarga negara ( lil wasail  hukm al-maqasid ).
Bela  negara    sesuai  dengan  konteks  tantangan,  ancaman  dan  gangguan  yang sedang dihadapinya sehingga tidak mesti mengutamakan cara militer. Kontekstualisai maqasid  shari’ah menjadi  signifikan  untuk  berkontribusi  bela  negara  sesuai  dengan problematika  yang  sedang  dihadapi  oleh  suatu  bangsa. Maqasid  shari’ah yang mencakup  lima  esensi  pokok  telah  tercover  dalam  Pancasila  dan  UUD  1945  serta regulasi  turunanya.  Kontekstualisasi maqasid  shari’ah klasik  menuju  kontemporer menjadi penting seiring dengan tantangan dan problematika yang mengitarinya. Lima esensi  pokok  yang  mencakup:  a;  dari  penjagaann  agama  menuju  melindungi  dan menghormati kebebasan beragama, b; menjaga akal menuju melipat gandadakan pola pikir, riset ilmiah mengutamakan mencari imu pengetahuan, c; menjaga jiwa menuju melindungi  martabat  kemanusiaan  melindungi  hak  asasi  manusia.    d;  menjaga keturunan  menuju  perlindungan  dan  meningkatkan  kualitas    institusi  keluarga,  e; menjaga  harta  menuju  produktifitas  dan  pengembangan  ekonomi  yang  menekankan pengembangan dan perluasan jangkauan maqasid .tentang ekonomi.
Bela  negara  dalam  konteks  kekinian  dengan  cara  mempekuat  nilai-nilai  dan sendi-sendi  dalam  kehidupan  yang  meliput  nilai    agama,  penddidika  dan  ekonomi sebagai    pilar  utama  tegaknya  sebuah  negara.  Kontekstualisasi maqasid  shariah dari penjagaan  menuju  mengembangan  dalam  waktu  yang  sama  akan  memberikan pemahaman  yang  utuh, holistik dan  komprehensif  tentang  agama,  pendidikan  dan ekonomi  dalam  waktu  yang  sama  akan  ikut  memperkuat  bela  negara  yang  tidak terpisahkan dari ketiga pilar tersebut. Pangkal dari segala problematika yang menjalar dalam  setiap  lini  kehidupan  karena  kurang  perhatian  dan  pemahaman  yang  utuh. Pemahaman  yang  utuh dengan kontekstualisasi maqasid shari’ah dari klasik menuju kontemporer akan melahirkan sikap moderat, kedamaian, harmonis, toleleran, gotong- royong dan kemakmuran.

## Daftar Pustaka
Bin  Bayah,  ‘Abdullah. Mashahid  min  al-Maqasid. Dubai:  al-Majelis  al-Watani  lil  I’lam,
2018.
Bin Bayah, ‘Alaqah Usul al-Fiqh bi al-Maqasid al-Shari’ah . Dubai: al-Majelis al-Watani lil ‘Ilam, 2018.
Bin Bayah, ‘Abdullah. Tanbih al-Maraji’ ‘Ala Ta’sil Fiqh al-Waqi’ . Dubai al-Majelis al- lil ‘I’lam, 2018.
Abdullah,  M.  Amin. Multidisiplin,  Interdisiplin  dan  Transdisiplin  Metde  Studi  Agama  dn Studi Islam di Era Kontmporer . Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2020.
Muhajir, Afifuddin. Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam. Yogyakarta:IRCiSoD, 2017.
Ayyub, Muhammad bin Abu Bakar. al-Turuq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Shar’iyyah li ibn al- Qayyim al-Jawziyyah . Kairo: al-Matba’ah al-Madani,tt..
Al-Khanif dkk (Editor), Pancasila dalam Pusaran Globalisasi . Yogyakarta: LkiS, 2017.
Tim PW LTNU Jatim Ahkamul Fuqaha. Surabaya: Khalista, 2019. al-Ramli, Muhammad bin Abu al-‘Abas. Nihayah al-Muhtaj ila al-Sharah al-Minhaj Juz VIII
. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
Sulaiman bin Umar, Hashiyah al-Jumal Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Farih,  Amin.”Konsistensi  Nahdlatul  Ulama  dalam  Mempertahankan  Pancasila  dan Kedaulatan    Negara  Kesatuan  Repeblik    Indonesia  di  Tengah  Wacana  Negara  Islam”, JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 1 No. 1 2019.
Haidar,  M.  Ali. Nahdlatul  Ulama  dan  Pendekatan  Islam  din  Indonesia,  Pendekatan  Fiqh dalam Politik . Jakarta: Gramedia, 1994.
Harisudin,  M.  Noor.  Fikih  Nusantara  Metodologi  dan  Kontribusinya  pada  Penguatan  NKRI dan Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia. Jember: IAIN Jember, 2018.
Naim, Ngainun. “Islam dan Pancasila: Rekonstruksi  Pemikiran Nurcholis Madjid”. Episteme, Vol, 20 No. 2 Desember 2015.
Ramadhan,  Muhammad.”Maqasid  Shari’ah  dan  Lingkungan  Hidup  (Bahtsul  Masail  Sebagai Perlawanan Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Selo Jember)”, ANALYTICA ISLAMICA, Vol, 21 No.2. 2017.
Rofiq, Ainur. Proyek Khilafah Perspektif Kritis .Yogyakarta: LkiS, 2015.
Rahmah,  Lifa  Ainur.  Kontribusi  Pancasila  di    Kancah  Internasional:  Eksplorasi  Nilai-Nilai Perdamaian  Qur’ani  Dari  Bingkai  Keindonesiaan”.    Jurnal  At-Turast:  Jurnal  Studi Keislaman Vol, 7 No. 1 Januari- Juni 2020.
al-Zarqa’, Ahmad bin Muhammad. Sharah al-Qawa’id . Damaskus:Dar al-Qalam 1989.. al-Jawziyyah, Muhammad ibn al-Qayyim. I’lam  al-Muwaqqi’in  ‘an  Rabb  al-‘alamin  juz  3.
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Ihya’ Ulum al-Din. Beirut: Dar al-Ma’rifah,tt.
Audah, Jasser. Maqasid shari’ah as philosophy of Islamic Law: A System  Approach .London and Washington: The International Institute of Islamuc Thought, 2008.
Anwar,  Syamsul.  “Maqashid  al-Shari’ah  Dan  Metodologi  Usul  Fiqh”,  dalam Fikih Kebinekaan ed,  Wawan  Gunawan,  Muhammad  Abdullah  Daraz,  Ahmad  Fuad  Fanani. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
‘Atiyah, Jamal al-Din.”Nahwa Taf’il Maqasid Shari’ah”.  Al-Muslim al-Mu’asir Vol 26 No. 103 Jam’iyyah al-Muslim al-Mu’asir tahun 2002.
Al-Tirmidi, Sunan  al-Tirmidi .  Beirut:  Dar  al-Fikr  li  al-Tiba’ah  wa  al-Nashr  wa  al-Tawzi’, 1425/2005.
Al-Hakim, Al-Mustadrok ‘Ala Sahihain , diedit oleh  Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata’ Hadis No:
346, Bab Kitab Ilmu . Beirut:Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 14422/2002.
Syamsudin,”Krisis Ekologi Global Dalam Perspektif Islam”.  Jurnal Sosiologi Reflektif Vol. 11 No. 2 , 2017 sosiologi Lab, UIN Sunan Kali Jaga