## PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Muhammad Fatahillah Akbar Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, DI Yogyakarta 55128 fatahillahakbar@ugm.ac.id

## Abstract
Restorative justice has been introduced in all areas, not only in the juvenile justice system. The Indonesian Police, General Attorney, and Supreme Court already formulated restorative justice in  all  stages  in  the  criminal  justice  system.  However,  those  regulations  have  different mechanisms and requirements. This article  aims to examine the criminal policy on restorative justice in Indonesia Criminal Justice System. In the discussion, it is found that the regulations on restorative  justice  in  all  stages  in  criminal  justice  system  are  insufficient  to  achieve  the restorative  justice  purpose.  It  is  required  to  formulate  restorative  justice  in  the  Laws  Level (Undang-Undang). Hence, the criminal law reform in the Bill of Penal Code is significant. The Bill of Penal Code has some restorative justice features. Parameter of sentencing and judicial pardon are examples of the restorative concept in the Bill.
Keywords : Restorative Justice; Criminal Law Reform.

## Abstrak
Keadilan  restoratif  mulai  dikenal  tidak  hanya  dalam  lingkup  peradilan  pidana  anak  saja. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mulai memberlakukan keadilan restoratif di luar perkara  anak.  Pengaturan  dalam  setiap  tahapan  tersebut  berbeda.  Artikel  ini  bertujuan  untuk melakukan  kajian  mengenai  politik  hukum  keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  pidana Indonesia  saat  ini.  Dalam  pembahasan,  ditemukan  bahwa  pengaturan  Keadilan  Restoratif  di setiap  tingkatan  peradilan  belum diatur  dalam  bentuk  Undang-Undang  dan  peraturan  Keadilan Restoratif  di  setiap  tingkatan  memiliki  disparitas,  sehingga  belum  memberikan  jaminan kepastian hukum. Dalam mencapai tujuan  keadilan restoratif, peraturan yang ada masih belum cukup.  Sehingga  perlu  dibentuk  Keadilan  Restoratif  pada  tingkat  Undang-Undang.  Dengan perkembangan  tersebut,  pembaharuan  RUU  KUHP  yang  sudah  menunjukkan  nilai-nilai restoratif  perlu  didukung  dan  diperkuat  nilai-nilai  restoratifnya.  Parameter  pemidanaan  dan konsep pemaafan hakim merupakan bentuk-bentuk restoratif yang ada dalam RUU KUHP.
Kata kunci : Keadilan Restoratif; Pembaharuan Hukum Pidana.

## A. Pendahuluan
Dalam  perkembangan  hukum  Indonesia  saat  ini,  berbagai  produk  hukum  penegak  hukum melahirkan  konsep  keadilan  restoratif.  Pada  Tahun  2019,  Kepala  Kepolisian  RI  mengeluarkan produk  hukum,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 mengatur Keadilan Restoratif yang dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan.  Kemudian,  Kejaksaan  Agung  mengeluarkan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  15
Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dimana  syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahapan  selanjutnya  juga  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Mahkamah  Agung membentuk  SK  Dirjen  Badilum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman Penerapan Restorative Justice di wilayah peradilan umum dimana penerapan keadilan restoratif dapat  dilakukan  dalam  empat  lingkup  perkara,  yakni  tindak  pidana  ringan,  perkara  yang dilakukan  anak,  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  dan  penyalahgunaan  narkotika. Berdasarkan  pembentukan  peraturan  pada  setiap  tingkatan  tersebut,  maka  konsep  keadilan restoratif  semakin  dikenal  dalam  berbagai  tahapan  peradilan.  Namun,  pemaknaan  keadilan restoratif  tersebut  juga  belum  optimal  karena  terbatas  pengaturannya  pada  tingkatan  Undang- Undang.
Dalam tataran konsep, Keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam  tindak  pidana  untuk  mencari  jalan  pemulihan  dampak  tindak  pidana  dan  memilih mekanisme  untuk  mengatasi  tindak  pidana  (Hirsch,  2003).  Konsep  ini  menyerupai  praktik mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Dasar filosofis mediasi penal didasarkan  pada  filosofi  dasar  bernegara,  Pancasila.  Hal  ini  terlihat  dari  perwujudan  mediasi penal  yang  sangat  humanis.  Dalam  mediasi  penal,  jika  terdapat  orang  yang  dilanggar  haknya, maka  penyelesaian  dapat  dilakukan  antara  pelaku  dan  korban  untuk  mencapai  kesepakatan (Budiartha,  2019).  Konsep  ini,  mendekati  bentuk  keadilan  restoratif  untuk  menyelesaikan perkara  di  luar  pengadilan.  Bahkan,  bisa  disampaikan  bahwa  konsep  mediasi  penal  sudah berganti menjadi keadilan restoratif dengan moda diversi.
Keadilan restoratif membawa peranan untuk mengurangi biaya perkara. Konsep ini sejalan dengan  prinsip  Hukum  Acara  Pidana,  yakni  Cepat,  Sederhana,  dan  Biaya  Ringan.  Di  Inggris, penelitian menemukan bahwa biaya sidang perkara pidana berkurang sekitar £6 ribu tiap kasus (Shewan, 2020). Di samping itu, dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa 85% korban puas dan  residivisme  menurun  sebesar  27%  untuk  pelaku  dewasa  (Shewan,  2020).  Dapat  dilihat bahwa  di  Inggris restorative  justice berdampak  positif.  Hal  tersebut  disebabkan  banyaknya penerapan restorative  justice oleh  aparat  kepolisian  dalam  peradilan  pidanav  (Shewan,  2020).
Marshall  sebagaimana  dikutip  dalam Restorative  Justice  and  Criminal  Justice:  Competing  or reconcilable  Paradigm menyatakan  bahwa restorative  justice merupakan  proses  yang melibatkan  semua  pihak  dalam  tindak  pidana  untuk  mencari  jalan  pemulihan  dampak  tindak pidana  dan  memilih  mekanisme  untuk  mengatasi  tindak  pidana  (Hirsch,  2003).  Tujuan restorative  justice  adalah  untuk  memulihkan social  security korban  dan  pelaku  yang menyelesaikan  konflik  di  antara  mereka  (Hirsch,  2003).  Di  Inggris  ditemukan  tiga  manfaat restorative  justice,  yaitu:  mengurangi  residivisme,  meningkatkan  efisiensi  yang  berujung  pada biaya  manfaat,  dan  meningkatkan  kepercayaan  dan  kepuasan  public  (Shewan,  2020).  Oleh karena itu, restorative justice bukan hanya mekanisme baru dalam peradilan pidana. Penggunaan restorative justice bisa berbeda-beda.
Namun, asas ini berlawanan dengan asas hukum pidana kontinental. Dalam hukum pidana Indonesia yang bersumber dari hukum Belanda, semua dugaan tindak pidana harus disidik dan berakhir  dengan  putusan  hakim.  Artinya,  tidak  terdapat  ruang  bagi  korban  dan  pelaku  untuk duduk bersama. Dalam konsep kontinental, negara akan mewakili korban dalam sistem peradilan pidana.  Di  sisi  lain,  konsep  ini  diterapkan  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia. Konsep tersebut mengenal adanya mekanisme yang dapat digunakan korban, pelaku, dan pihak- pihak  terkait  untuk  duduk bersama  dan mengambil  keputusan untuk  mengatasi  dampak  tindak pidana. Maka, konsep restorative justice tidak berkembang di Indonesia.
Ditemukan  pula  bahwa  dalam  praktik restorative  justice dengan  beragam  paradigm peradilan  pidana,  penerapan restorative  justice mempunyai  pijakan  yang  kuat  dalam  asas-asas fundamental hukum pidana (Gabbay, 2015). Oleh karena, dalam aspek ini, sangat mungkin jika restorative justice berkaitan dengan asas ultimum remidium. Namun, perkembangan restorative
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.2, April 2022, Halaman 199-208
justice di  Indonesia  berjalan  sangat  lambat. Restorative  justice hanya  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU tersebut mendefinisikan  restorative  justice  sebagai  mekanisme  penyelesaian  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  penegak  hukum,  dan  masyarakat  untuk  mencapai  penyelesaian terbaik  dengan  menekankan  pada  pemulihan  kondisi.  Untuk  menerapkan restorative  justice, Pasal  5  UU  SPPA  mengatur  mekanisme  diversi  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak.  Namun, pengaturan  di  lingkup  peradilan  pidana  anak  tidaklah  cukup  untuk  menerapkan  keadilan restoratif. Oleh karena itu, Perkap Nomor 6 Tahun 2019, Perja Nomor 15 Tahun 2020, SK Dirjen Badilum  MA  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  telah  juga  mengatur  penerapan restorative justice di luar peradilan pidana anak. Namun, permasalahan keadilan restoratif tidak akan pernah cukup  diatur  dalam  peraturan  teknis  dan  belum  diatur  dalam  tingkat  Undang-undang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dibangun dalam artikel ini adalah “bagaimana politik hukum keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia?”

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Keadilan Restoratif
Dalam  pandangan  hukum  pidana  kontemporer,  Keadilan  Restoratif  merupakan  salah  satu tujuan  pemidanaa.  Keadilan  Restoratif  didefinisikan  sebagai  mekanisme  untuk  mengatasi masalah  hukum  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban  atau  keluarganya  dan  pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari viable justice dengan menekankan pada pemulihan situasi (Zulfa, 2014).  Istilah restorative  justice diperkenalkan  oleh  Albert  Eglash  pada  1977  untuk mengklasifikasikan  sistem  peradilan  pidana  ke  dalam  tiga  kelompok,  yaitu retributive  justice , distributive  justice ,  dan restorative  justice (Dignan,  2005). Retributive  justice bertujuan  untuk menghukum  pelaku, distributive  justice bertujuan  untuk  merehabilitasi,  dan restorative  justice bertujuan  untuk  memulihkan  kondisi  ke  situasi  sebelum  dilakukannya  tindak  pidana  (Dignan, 2005).
Dalam  bukunya  mengenai Restorative  Justice ,  Mark  dan  Ralph  mengungkapkan  bahwa konsep  keadilan  restoratif  bukan  merupakan  konsep  baru  dan  telah  diakui  secara  tradisional untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  dalam  sejarahnya  (Mark  dan  Ralph  [ed],  2007). Konsep  yang  lahir  dari  nilai-nilai  tradisional  ini  yang  kemudian  disebut  dengan  langkah progresif (Levin, 2005).
Pendekatan keadilan restoratif pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yakni: Pertama, sistem  melibatkan  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  sampai  dengan  saat  ini  masih sangat minim; kedua, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga  proses  keadilan  restoratif harus  mengurangi  akibat dari  tindak  pidana yang mengakibatkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakan dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya (Aertsen, 2011).
Konsep  keadilan  restoratif  ini  menyerupai  praktik  mediasi  penal  yang  telah  banyak diterapkan  di  Indonesia.  Mediasi  penal  merupakan  penyelesaian  perkara  pidana  dengan kesepakatan  antara  pelaku  dan  korban  (Budiartha,  2019).  Setelah  adanya  suatu  pelanggaran, maka dicari penyelesaian terbaik terlebih dahulu antara pelaku dan korban. Proses pidana hanya digunakan  jika  penyelesaian  tersebut  tidak  tercapai  (Budiartha,  2019).  Perbedaan  keadilan restatoratif  dan  mediasi  penal  adalah,  keadilan  restoratif  dilaksanakan  bersamaan  dengan penegak  hukum,  sedangkan  mediasi  penal  dapat  dilakukan  pelaku  dan  korban  saja  tanpa melibatkan  pihak  lainnya,  termasuk  penegak  hukum.  Namun,  praktik  mediasi  penal  ini  tidak memiliki dasar hukum dalam pemberlakuannya.
Menurut  Eva  Achjani  Zulfa  dalam  makalahnya  yang  berjudul  “Konsep  Dasar Restorative Justice ”  mengartikan  keadilan  restoratif  (keadilan  restoratif)  bentuk  pendekatan  penyelesaian
perkara  menurut  hukum  pidana  dengan  melibatkan  pelaku  kejahatan,  korban,  keluarga  korban atau  pelaku  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pada  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan  (Zulfa, 2009).  Menurut  Eddy  OS  Hiariej,  Tujuan  Pidana  di  era  kontemporer  saat  ini  merujuk  pada keadilan restoratif untuk mengembalikan keadilan yang dibutuhkan para korban (Hiariej, 2015). Sehingga  sejalan  dengan  putusan  Pengadilan  Mahkamah  Agung  dan  teori  hukum  pidana, pengembalian  kerugian  pada  perkara  penggelapan  telah  menyelesaikan  tujuan  dari  hukum  itu sendiri.

## 2. Politik Hukum Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana
Dalam  setiap  penegakkan  hukum  pidana  terdapat  dimensi  publik dan  privat.  Setiap  tindak pidana  memiliki  dimensi  publik  dan  privat.  Dimensi  publik  terdapat  dalam  proses  peradilan pidana terhadap  pelaku  dan dimensi  privat  ada  pada  pemenuhan  Hak  Korban  (Gabbay, 2015). Praktek keadilan restoratif menyeimbangkan keduanya dan tidak menggantikan sistem peradilan pidana  yang  ada  saat  ini  (Gabbay,  2015).  Melainkan  hadir  menjadi  bagian  dari  usaha  untuk mewujudkan proses yang berkeadilan, efektif, dan efisien dalam merespon tindak pidana. Oleh karena itu, prinsip keadilan restoratif merupakan komponen yang bersifat komplementer dalam sistem  peradilan  pidana  (Gabbay,  2015).  Namun,  Keadilan  Restoratif  tidak  menyeluruh diterapkan di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini didasari pada berbagai kelemahan.
Kelemahan  pertama  adalah  karena  keadilan  restoratif  untuk  seluruh  tindak  pidana  belum diatur dalam Undang-Undang. Dalam tingkat Undang-Undang Keadilan Restoratif diatur secara limitatif  dalam  UU  SPPA  dengan  persyaratan  yang  juga  limitatif.  Sedangkan  pada  tahapan penyidikan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam Penuntutan diatur pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan limitatif ini memiliki dampak dalam penerapannya. Perkap dan Perja berlaku secara internal bagi setiap penegak hukumnya dan tidak dapat menyimpangi Undang-Undang. Oleh karena itu, jika ada penegak hukum yang tetap mengutamakan KUHAP, maka hal tersebut tidak dapat dianggap pandangan yang keliru.
Di  Indonesia,  Keadilan  Restoratif  pertama  kali  dikenal  dalam  peraturan  Perundang- undangan adalah dalam  UU SPPA. Pasal 1  butir (6) U SPPA menyatakan “Keadilan restoratif adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan  pembalasan.” Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), dalam upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan terhadap anak maka harus dilakukan diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks,  ini diversi merupakan  implementasi  keadilan  restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.
Pada  dasarnya,  pengaturan  Keadilan  Restoratif  dan  diversi  dalam  UU  SPPA  merupakan perwujudan  dari United  Nation  Standard  Minimum  Rules  for  the  Adminitrative  of  Juvenile Justice  (SMRJJ) 1985 (Beijing  Rules). Angka  5 Beijing  Rules menyatakan  bahwa  tujuan  dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang menekankan pada hak-hak  anak  dan  kewajaran  penerapan  hukum  terhadap  anak  sebagai  pelaku.  Konsep  dalam Beijing  rules  memastikan  adanya  sistem  yang  menjamin  hak-hak  anak,  sekalipun  merupakan pelaku tindak pidana.
Dalam  praktiknya,  pemberlakuan  keadilan  restoratif  di  Indonesia  sendiri  sejak diberlakukannya  UU  SPPA  mulai  mengalami  perbaikan,  sekalipun  belum  optimal.  Sebelum diberlakukan  UU  SPPA,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  pernah  melakukan  riset dan  merujuk  penelitian  di  Tahun  2009  yang  menemukan  fakta,  bahwa  dari  Total  932  Perkara Anak yang terjadi di Purwokerto, 117 Perkara (11,55%) direkomendasikan oleh BAPAS untuk diselesaikan  dengan  cara  perdamaian  (Angkasa  &  Muhammad  Budi  Setyadi,  2009).  Praktik
tersebut  menunjukkan  bahwa  sebelum  diberlakukannya  UU  SPPA,  perdamaian  atau penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  sudah  menjadi  pilihan.  Perbaikan  sistem,  kemudian mulai  terlihat di  Tahun  2015. Berdasarkan  database  pemasyarakatan  akhir  tahun  2015,  jumlah anak  yang  berada  mendapatkan  sanksi  penjara  dan  bermasalah  dengan  hukum  sebanyak  2.993 anak.  Hal  ini  terdapat  penurunan  jumlah  angka  yang  sangat  signifikan  dari  sebelumnya  yaitu 5.358  (data  2012-2014),  yang  mendapatkan  putusan  pidana  penjara  (Itjen  Kemenkumham, 2016).
Namun, masih terdapat permasalahan substansial di dalam diversi UU SPPA. Pasal 7 ayat (2) memberikan syarat bahwa diversi hanya dapat dilakukan bagi tindak pidana yang diberikan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun penjara. Hal ini menjadikan diskriminasi terhadap tindak pidana di atas tujuh tahun penjara dan menjadi tidak optimalnya diversi untuk diterapkan pada semua tindak pidana yang dilakukan anak (Dewantary, 2012). Kelemahan lainnya adalah, Diversi hanya diupayakan,  sehingga  tidak  timbul  kewajiban  untuk  dilaksanakan,  sehingga  pelaksanaan  di lapangan  belum  optimal  (Dewantary,  2012).  Dengan  kelemahan-kelemahan  tersebut,  tentu  ke depan dapat dipelajari bagaimana memperbaiki hukum ke depannya.

## a. Tingkat Penyidikan
Pada  tingkat  penyidikan  keadilan  restoratif  juga  mengalami  dinamika  pengaturan. Pengaturan dan implementasi keadilan restoratif pada tahap penyidikan telah dimulai sejak tahun  2009.  Keadilan  restoratif  mulai  diatur  dalam  Surat  Keputusan  Kapolri  Nomor  Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS  tentang  Penyelesaian  Penanganan  Kasus  melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) tanggal 14 Desember 2009 yang pada intinya mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana di luar lingkup peradilan dengan melibatkan pranata sosial atau adat (Syah, 2019).
Surat  ini  kemudian  menjadi  pedoman  bagi  kepolisian  yang  bertugas  melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Namun, saat itu konsep tersebut lebih disebut dengan  istilah  alternatif  penyelesaian  sengketa  atau alternative  dispute  resolution ,  bukan keadilan restoratif.
Kemudian,  pada  Tahun  2012  diterbitkan  Telegram  Rahasia  Kepala  Bagian  Reserse Kriminal  (TR  Kabareskrim)  Nomor  ST/583/VIII/2012  tanggal  8  Agustus  2012  tentang penanganan  kasus  yang  berkaitan  dengan  konsep  restorative  justice.  Poin  utama  dari  TR Kabareskrim tersebut adalah memberikan kewenangan kepolisian untuk melakukan diskresi untuk menerapkan keadilan restoratif berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
Selanjutnya, dibentuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai rujukannya. Pasal 12 Perkap tersebut menyatakan proses penyidikan  dapat  dilakukan  keadilan  restoratif,  apabila  terpenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan pada Peraturan Kapolri.
Berkaitan  dengan  prinsip  keadilan  restoratif  pada  Perkapolri,  Adrianus  Meliala (Meliala,  2010)  mengungkapkan  bahwa  keadilan  restoratif  dalam  Perkap  tersebut merupakan  manifestasi  diskresi  kepolisian.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Pasal  18  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  yang  menegaskan  bahwa  Kapolri  selama melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri. Artinya, pengambilan keputusan melalui diskresi mengacu pada asas nesesitas. Ditinjau dari hukum  pidana  formal,  tindakan  polisi  menyelesaikan  perkara  melalui  keadilan  restoratif tidak diatur secara prosedural di dalam KUHAP (Said, 2012).
Pada  Perkap  6  Tahun  2019,  penyidik  memiliki  cara  untuk  menerapkan  Keadilan Restoratif  dalam  tahapan  penyidikan.  Namun  pada  Perkap  tidak  dijelaskan  bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh Penyidik apakah kemudian penyidik mengeluarkan SP3
atau  Penyidik  mengeluarkan  produk  lainnya.  Sehingga  Perkap  tersebut  kemudian disempurnakan  oleh  Peraturan  Kepolisian  RI  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Dalam  Perpol  tersebut  ditegaskan  bahwa pelaksanaannya jika sudah melalui penyidikan dapat diselesaikan dengan SP3. Bagian kedua Perpol  membahas  tentang  penghentian  penyelidikan  dan  penyidikan.  Selain  itu,  Pasal  7 Perpol mengatur tiga tindak pidana khusus yang dapat dihentikan, yakni Tindak Pidana ITE, Narkotika,  dan  Lalu  Lintas.  Namun,  pengaturan  tersebut  berbeda  dengan  peraturan  Jaksa Agung di tingkat penuntutan.

## b. Penuntutan
Selain  Perkap  Penyidikan,  Perja  Keadilan  Restoratif  juga  mengatur  secara  mengenai keadilan  restoratif.  Di  Bulan  Juli  Tahun  2020,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia mengeluarkan  Perja  Keadilan  Restoratif.  Pada  dasarnya  ini  merupakan  aturan  lebih  lanjut dari KUHAP  mengenai  Kewenangan Penghentian Penuntutan yang  dimiliki  oleh Penuntut Umum.  Pasal  140  ayat  (2)  KUHAP  memberikan  tiga  alasan  bagi  penuntut  umum  untuk melakukan  penghentian  penuntutan,  yakni  perbuatan  bukan  merupakan  perbuatan  pidana, tidak cukup bukti, dan ditutup demi hukum Ditutup “demi hukum” kemudian merujuk pada ketentuan  hukum  materiil.  Menurut  Eddy  OS  Hiariej  (Hiariej,  2015),  alasan  penuntutan gugur didasarkan pada pengaturan di dalam KUHP  dan di luar KUHP.  Pengaturan  di  luar KUHP terdapat dalam Bab VIII Buku I KUHP mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut dan  Kewenangan  Menjalankan  Pidana.  Ditutup  demi  hukum  berdasarkan  KUHP  berarti adalah  jika  perkara  Ne  Bis  in Idem  (Pasal  76),  terdakwa meninggal dunia  (Pasal  77), dan perkara  daluwarsa  (Pasal  78).  Terlebih,  Perja  Keadilan  Restoratif  menambahkan  alasan penghentian  penuntutan,  yakni  “telah  ada  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan (afdoening buiten process).”
Pengaturan  dalam  Perja  tersebut  menunjukkan  semangat  Mediasi  Penal  atau menyelesaikan  perkara  di  luar  pengadilan. Afdoening  buiten  process diartikan  sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan. Menurut, Barda Nawawi Arief, penyelesaian di luar pengadilan  secara  praktik  telah  dilakukan  dalam  berbagai  perkara  pidana  melalui  diskresi penegak  hukum,  musyawarah  pelaku-korban,  dan  berbagai  metode  lainnya  (Arief,  2008). Konsep  yang  diperkenalkan  Barda  Nawawi  Arief  ini  juga  mendekati  konsep  keadilan restoratif  yang  telah  berkembang  di  Indonesia.  Penyelesaian  di  luar  pengadilan  tersebut diperlukan dalam membantu Negara mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (unnecessary cost) pada proses peradilan. Untuk mencapai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,  penyelesaian  di  luar  pengadilan  merupakan  keniscayaan  (Hariyanto  &  S,  2019). Selain,  diversi  diberlakukan  pada  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  untuk menyelesaikan masalah mereka dengan korban, tetapi juga untuk mengurangi biaya perkara yang cukup besar.
Perja  Keadilan  Restoratif  juga  memberikan  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  syarat penyelesaian di luar pengadilan. Salah satu syaratnya adalah “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.” Dalam konteks ini, Perja keadilan restoratif telah sesuai dengan prinsip restutio in integrum .
Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan payung hukum kepada jaksa untuk dapat mengedepankan hati nurani dan rasa kemanusiaan dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebagai aparat penegak hukum namun juga pengayom masyarakat. Hal tersebut juga sesuai  dengan  arahan  Jaksa  Agung  dan  salah  satu  dari  7  (tujuh)  program  kerja  prioritas Kejaksaan  Republik  Indonesia  tahun  2021,  yakni  “Penegakkan  hukum  yang  berkeadilan, serta  memberikan  kemanfaatan,  khususnya  dalam  memulihkan  korban  kejahatan  dan memperbaiki pelaku”(Kejaksaan Republik Indonesia, 2021).
Jika dilihat dari cost and benefit penyelesaian suatu perkara yang kedua belah pihaknya sudah berdamai, tersangka juga sudah memulihkan keadaan seperti semula, memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian yang diderita korban, tersangka juga bukan orang jahat yang pernah  melanggar  hukum  sebelumnya,  serta  jika  mempertimbangkan  kondisi  masyarakat yang ikut terdampak, maupun dalam hal terdapat unsur kelalaian dalam kasus tersebut, harus dipertimbangkan  apakah  keuntungan  yang  didapat  jika  proses  peradilan  dilanjutkan  dan tersangka dijatuhi pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan teorinya mengenai pointless  punishment ,  bahwasanya  hukuman  hanya  boleh  dijatuhkan  jika kemanfaatan  dapat  dijamin.  Jadi  hukuman  tidak  perlu  dijatuhkan  apabila  bukan  untuk mencegah  kerusakan,  atau  jika  hukuman  itu  tidak  efektif  dan  tidak  dapat  mencegah pelanggaran  nantinya,  atau  bahkan  jika  hukuman  tidak  menguntungkan  dan  terlalu  mahal dan  terdapat  jalan  lain  yang  lebih  murah  yang  dapat  diambil  untuk  menanggulanginya (Tunick,  1992).  Tujuan  pemidanaan  seharusnya  lebih  kepada  mendorong  perbaikan  diri pelaku, melakukan pembinaan untuk menghilangkan hasrat berbuat jahat, dan memberikan ganti  rugi  kepada  pihak  yang  dirugikan.  Selaras  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Muladi, bahwa  fokus  dalam  keadilan  restoratif  adalah  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  tindak pidana,  komitmen  untuk  melibatkan  pelaku  dalam  pembinaannya  dan  perbaikan  dirinya melalui  dialog  dengan  korban,  serta  melibatkan  masyarakat  untuk  mendorong  kerja  sama dan  reintegrasi  yang  optimal  (Angkasa  &  Muhammad  Budi  Setyadi,  2009)  yang  mana diwujudkan dalam pelaksanaan peraturan ini.
Namun  demikian,  bukan  berarti  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun  2020  sudah  merupakan  produk  hukum  yang  sempurna.  Masih  terdapat  beberapa catatan  yang  dapat  diberikan  untuk  peraturan  tersebut.  Kesatu,  peraturan  ini  belum menyentuh pidana tanpa korban, jadi untuk kasus yang memenuhi syarat namun tidak  ada korban yang merasa dirugikan maka pendekatan keadilan restoratif belum bisa diterapkan. Kemudian  masih  terdapat  pengaturan  yang  tidak  memiliki  indikator  jelas,  seperti penggunaan  istilah kasuistik dalam  salah satu ketentuan syarat  penerapannya. Selanjutnya, dikarenakan  saluran  hierarki  yang  dianut  oleh  lembaga  Kejaksaan,  birokrasi  yang  harus melibatkan  Kejaksaan  Tinggi  bahkan  Jaksa  Agung  pada  kasus  tertentu  akan  menjadi tantangan tersendiri.  Dan  yang  terakhir,  masih  ada hal-hal yang  belum jelas  diatur  seperti apabila  dikemudian  hari  terjadi  komplain  atau  jika  perjanjian  hanya  dijalankan  sebagian saja. Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk dan pedoman  dalam  penegakkan  hukum  di  Indonesia  perlu  segera  dilakukan  agar  dapat mengakomodir  keadilan  restoratif  utamanya  untuk  mempertegas  penyelesaian  perkara  di luar pengadilan (afdoening buiten process) yang selama ini belum pernah diatur didalamnya.

## c. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan
Selain  konsep  yang  ada  dalam  Penyidikan  dan  Penuntutan,  Mahkamah  Agung  juga menerapkan  konsep  keadilan  restoratif  dalam  Putusannya.  Dalam  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  1600  K/Pid.2009  seperti  yang  dijelaskan  diatas  dimana  dalam  putusan tersebut Mahkamah Agung melepaskan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa perdamaian antara  Korban  dan  Terdakwa  memiliki  nilai  yang  sangat  tinggi  dan  harus  diapresiasi. Sehingga  penggantian  kerugian  tersebut  dan  adanya  pencabutan  aduan  harus  dihormati pengadilan, sekalipun penggelapan dan penipuan dalam perkara tersebut bukan merupakan delik  aduan.  Perkap,  Perja,  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  menjadi  dasar  pijakan  bahwa Masyarakat  Indonesia  sudah  siap  dengan  keadilan  restoratif.  Sehingga  pemberlakuannya keadilan restoratif menjadi keniscayaan pada Undang-Undang perkara pidana lainnya, selain perkara pidana anak.
Selain dalam putusan-putusannya tersebut, pada akhir Tahun 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan SK Dirjen Badilum MA Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pemberlakuan  Pedoman  Keadilan  Restoratif  di Lingkup Peradilan Umum. Pada Pedoman SK tersebut, Keadilan Restoratif dapat diterapkan pada empat  jenis  perkara,  yakni  tindak  pidana  ringan  dengan  nilai  kerugian  di  bawah Rp. 2.500.000  (Bab  II  Sub  Bab  A),  perkara  anak  (Bab  II  Sub  Bab  B),  Perempuan  yang berhadapan dengan hukum (Bab II Sub Bab C), dan Perkara Narkotika (Bab II Sub Bab D).
Pemberlakuan  keadilan  restoratif  juga  berbeda  tiap  penanganan  perkarannya.  Pada penanganan  tindak  pidana  ringan  dengan  pemeriksaan  cepat,  Hakim  akan  memeriksa perdamaian  antara  terdakwa  dan  pelapor  untuk  dimasukkan  ke  dalam  pertimbangan. Kemudian, dalam peraka anak, Penerapan keadilan restoratif adalan memperkuat pengaturan diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA dimana Hakim secara aktif menciptakan forum perdamaian  yang  melibatkan  semua  pihak.  Selanjutnya  dalam  perkara  Perempuan berhadapan dengan hukum, pedoman hanya menekankan pada prosedur pemeriksaan yang harus didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum.  Namun  tidak  terdapat penekanan  mengenai  keadilan  restoratif.  Sedangkan  pada  perkara  narkotika,  penekanan lebih kepada pemberian rehabilitasi sosial dan medis kepada Penyalahguna narkotika. Dari keempat  konsep  tersebut,  pedoman  hanya  berupa  penguatan  terhadap  aturan-aturan  yang telah  ada,  namun  tidak  memberikan  prosedur  baru  yang  signifikan  dalam  pengaturan keadilan restoratif.

## 3. Nilai Restoratif dalam RUU KUHP
Konsep  keadilan  restoratif  yang  telah  ada  saat  ini,  perlu  ditingkatkan  sesuai  syarat-syarat tersebut  dan  diberlakukan  secara  optimal  kepada  berbagai  jenis  tindak  pidana.    Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia  (Atmasasmita,  2012).  Dalam  pembentukan  teori  integratif  ditekankan  bahwa rule  of recognition ,  bukan  ditekankan  pada  kepatuhan  masyarakat  terhadap  undang-undang  (Farida, 2016). Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori  hukum  integratif  merujuk  pada  falsafah  bangsa  Indonesia,  Pancasila.  Teori  Hukum Integratif  ini  menekankan  bahwa  hukum  secara  hakikat  terdiri  dari  norma,  pelaku,  dan  nilai sebagaimana dapat disebut sebagai tripartite character of Indonesia’s social engineering . Pada  dasarnya  dalam  pembentukan  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP),  semangat  yang  diusung  sudah  berupa  keadilan  restoratif. Konsep restoratif terlihat dari diaturnya Tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan Pemidanaan sebelumnya  sama  sekali  tidak  diatur  dalam  produk  hukum  apapun.  Pasal  51  huruf  c menggambarkan  keadilan  restoratif  dengan  mengatakan  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah “menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,  memulihkan  keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat”. Bahkan Pasal 52 menolak konsep retributif  sama  sekali  dengan  mengatakan  “pemidanaan  tidak  bertujuan  untuk  merendahkan martabat manusia”.
Dengan  konsep  pemidanaan  tersebut,  hakim  kemudian  dibekali  Pedoman  Pemidanaan dengan salah satu amunisi berupa rectherlijk pardon atau dikenal dengan pemaafan hakim. Pasal 54 ayat (2) mengatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak  menjatuhkan  pidana  atau  tidak  mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi keadilan  dan  kemanusiaan”.  Dengan  kewenangan  tersebut,  sekalipun  rumusan  delik  terpenuhi Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana dan tindakan sama sekali.
Permaafan  hakim  atau rechterlijke  pardon atau judicial  pardon atau dipensa  de  pena merupakan ide permaafan dan pengampunan hakim. Konsep ini memberikan wewenang kepada
hakim  untuk  memberi  maaf  dan  tidak  menjatuhkan  hukuman  pidana  atau  tindakan  walaupun tindak  pidana  dan  kesalahan  telah  terbukti  (Arief,  2016).  KUHP  Indonesia  yang  sekarang  ini berlaku  tidak  mengatur  mengenai rechterlijke  pardon .  KUHP  tersebut  merupakan  hasil  dari aliran  klasik  yang  berpijak  pada  tiga  tiang  yakni  asas  legalitas,  asas  kesalahan  dan  asas pengimbalan  (pembalasan)  yang  sekuler,  yang  berisi  bahwa  pidana  secara  konkrit  tidak dikenakan  dengan  maksud  untuk mencapai  sesuatu hasil  yang  bermanfaat,  melainkan  setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan (Sudarto, 1979). Dengan pembaharuan hukum pidana, maka pembangunan sistem hukum pidana berbasis restoratif akan semakin optimal.
Konsep restoratif juga tercermin  dalam Pasal  70 RKUHP dimana  terdapat pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara pada beberapa kondisi. Salah satu kondisi yang menunjukkan konsep restoratif  adalah  ketika  “terdakwa  telah  membayar  ganti rugi  kepada Korban”.  Konsep ini  menempatkan  adanya  resolusi  penyelesaian  tindak  pidana  antara  pelaku  dan  korban  yang tercermin dalam konsep keadilan restoratif. Selain daripada itu, jika “terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar”, pidana penjara juga tidak selayaknya untuk dijatuhkan.

## C. Simpulan
Keadilan restoratif merupakan konsep yang telah dikenal dalam praktik penegakkan hukum di  Indonesia,  namun  pengaturannya  masih  sangat terbatas.  Pengaturan  keadilan restoratif yang diatur  secara  tegas  hanya  dimuat  dalam  UU  SPPA.  Keadilan  restoratif  kemudian  diatur  untuk berbagai  tindak  pidana  dengan  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  dibentuk  oleh  Lembaga penegak  hukum,  seperti  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Pada  tingkat  penyidikan,  dibentuk  Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Perkap tersebut diatur mengenai implementasi  keadilan  restoratif  dalam  tingkat  penyidikan  dengan  syarat  materiil  dan  formil. Namun,  Perkap  ini  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  prosedur  yang  harus  diambil  oleh Penyidik  jika  tercapai  keadilan  restoratif,  sehingga  dalam  implementasinya  diserahkan  kepada diskresi penyidik. Kemudian, pada tahap penuntutan, dibentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 untuk menerapkan keadilan restoratif. Dalam Perja ini pengaturannya lebih spesifik dimana Penuntut Umum dapat mengeluarkan SKP2. Namun, dua peraturan yang dibentuk oleh Lembaga-lembaga  tersebut  tidak  dapat  menjadi  dasar  hukum  yang  menyeluruh  untuk menerapkan  keadilan  restoratif.  Berdasarkan  Pasal  3  KUHAP  maka  penerapan  hukum  acara tidak  dapat  bertentangan  dengan  Undang-Undang.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibentuk  peraturan keadilan  restoratif  yang  berlaku  universal  dalam  tingkat  undang-undang.  RUU  KUHP  bisa menjadi dasar pemberlakuan keadilan restoratif tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aertsen, I. . . et. a. (2011). Restorative Justice and The Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment. TEMIDA Journal , 14 (1), 5–19.
Angkasa,  S.,  &  Muhammad  Budi  Setyadi.  (2009).  Penanganan  Perkara  Anak  di  Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum , 9 (3).
Arief, B. N. (2008). Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan . Pustaka Magister.
Arief,  B.  N.  (2016).  Pembaharuan  KUHP  dan  KUHAP  Tiada  Ujung:  Nasib  RKUHP  dan RKUHAP. SEMNAS Mahupiki .
Atmasasmita,  R.  (2012). Teori  Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif . Genta Publishing.
Budiartha,  I.  N.  P.  (2019).  The  Existence  of  Pancasila  as  a  Basic  Rule  toward  the  Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues , 22 (2).
Dewantary, Z. R. (2012). Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Veritas et Justisia , 2 (2), 300–326.
Dignan, J. (2005). Understanding Victims and Restorative Justice . Open University Press.
Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia. Jurnal Perspektif , 11 (1).
Gabbay, Z. D. (2015). Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices. Journal of Dispute Resolution , 2 .
Hariyanto,  D.  R.  S.,  &  S,  P.  Y.  (2019).  Mediasi  Penal  Dalam  Ius  Constitutum  dan  Ius Contituendum di Indonesia. Jurnal Kertha Wicaksana , 13 (1).
Hiariej, E. O. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Hirsch,  A.  von  [et  all].  (2003). Restorative  Justice  and  Criminal  Justice:  Competing  or Reconcilable Paradigms? Hart Publishing.
Itjen Kemenkumham. (2016). Keadilan Restoratif bagi Anak yang Bermasalah dengan Hukum .
Itjen Kemenkumham. https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita- terkini/keadilan-restoratif-terhadap-anak-yang-bermasalah-dengan-hukum
Kejaksaan Republik  Indonesia.  (2021). 7  Program  Kerja Prioritas  Kejaksaan  RI  Tahun 2021 . Kejaksaan Republik Indonesia. https://www.kejaksaan.go.id/agenda_kegiatan.php?id=695
Levin, M. (2005). Restorative justice in  Texas:  Past,  Present  and Future . Texas Public Policy Foundation.
Mark dan Ralph [ed]. (2007). Restorative Justice Ideals and Realities . Ashgate Publishing.
Meliala, A. (2010). Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif . Alumni.
Said,  A.  (2012).  Tolak  Ukur  Penilaian  Penggunaan  Diskresi  oleh  Polisi  dalam  Penegakan Hukum Pidana. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 1 (1).
Shewan,  G.  (2020). A  Business  Case  for  Restorative  Justice .  Restorative  Justice  Council. https://www.restorativejustice.org.uk/sites/default/files/resources/files/The_business_case_f or_restorative_justice_and_policing.pdf
Sudarto.  (1979). Suatu  Dilema  Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia .  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.
Syah,  N.  (2019). Analisis  Hukum  terhadap  Keadilan  Secara  Musyawarah  Mufakat  dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian . Universitas Sumatera Utara.
Tunick, M. (1992). Punishment Theory and Practice . University of California Press.
Zulfa, E. A. (2009). Keadilan Restoratif . Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Zulfa, E. A. (2014). Basic Concept of Restorative Justice. The Conference On The Development Of Criminal Law In Indonesia .