ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
KETERBUKAAN PROSES PERPAJAKAN MELALUI AKSES INFORMASI KEUANGAN
Dyah Ochtorina Susanti 1 , Fendi Setyawan 2 , Ananto Setyo Utomo 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Jember Email: anantoutomo24@gmail.com

## ABSTRAK
Secara umum sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pihak perbankan  selaku  pemberi  kredit  untuk  mendapatkan  pelunasan  pitangnya  manakala debitur  mengalami  wanprestasi,  hal  itu  tertuang  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  yang isinya: “Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik  yang  sekarang  ada  maupun  yang  aka  nada  dikemudian  hari  menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnyaSalah satu ciri dari UUHT adalah mudah dan pasti  dalam  pelaksanaan  eksekusinya,  yang  artinya  dalam  pelaksanaan  eksekusi sertipikat  hak  tanggungan  harus  dapat  dilakukan  namun  tetap  dapat  memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah penjual lelang, pembeli lelang dan terlelang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan parate eksekusi harus dapat memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Kata kunci : Kepastian Hukum, Parate Executie

## ABSTRACT
The  taxation  process  in  the  banking  sector  for  customer  finances  has  not  yet  provided protection  to  customers  because  it  started  with  the  issuance  of  Law  Number  9  of  2017 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning  Access  to  Financial  Information  for  Taxation  Purposes  giving  rise  to  new powers, emphasizing existing authorities, provide  new rights and obligations for parties related to the exchange of information for tax purposes. This aims to make the database of tax authorities more complete and make it easier for the government to exercise control over taxpayers outside and within the country. The government in issuing Law Number 9 of 2017 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes must continue to prioritize the existence of customers or taxpayers, one of which is by monitoring further customer data. deposited by the financial services institution to the Directorate General of Taxes
Key word : Tax, Disclosure, Financial Information

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perwujudan iklim demokrasi terkait dengan keterbukaan informasi, Indonesia telah menyiapkan diri sejak awal melalui amandemen UUD  1945  maupun  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap warga  Negara  memiliki  hak  untuk  mendapat  informasi  sementara  lembaga penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk memberi informasi. Sebagaimana hak asasi, hak untuk memeperoleh informasi ini juga melekat pada setiap diri warga negara Indonesia  yang  dijamin  dalam  UUD  1945.  Pasal  28F  UUD  1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
Berdasarkan  semangat  amandemen  UUD  1945,  keterbukaan  informasi  dan lembaga penyelenggara negara akan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang  baik (good  governance)  serta  mendukung  penyelenggaraan  negara  yang  demokratis berdasarkan  transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas.  Kementerian  Keuangan Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan dalam laman web resminya bahwa: 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  terbesar  yang digunakan  untuk  membiayai  semua  kepentingan  umum  dan  untuk  membayai pembangunan. Pembangunan ini dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya mampu  meningkatkan  pendapatan  rakyat.  Pembangunan  yang  memberikan perkembangan  pada  proses  produksi  akan  membuat  perubahan  pada  teknologi produksi,  dan  seterusnya  menuntut  perubahan  pada  pola  konsumsi  masyarakat. Pasar  akan  berkembang  dengan  baik  dan  menjadikan  perubahan  sosial  bagi perekonomian masyarakat pula.
1 https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan , diakses pada Rabu, 22 Juni 2022, pukul 19.30 wib.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan Pasal 23A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) perubahan  ketiga  yang  menegaskan  bahwa  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang”.  Ketentuan tersebut  selanjutnya  dipertegas  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (selanjutnya  disebut  UU  KUP)  yang menyebutkan  bahwa:  “pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  Negara  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat dilihat  bahwa  tujuan  pajak  yang  utama  adalah  diperuntukkan  bagi  kepentingan umum  dalam  rangka  meningkatkan  kemakmuran  rakyat. 2 Dengan  kata  lain  pajak dibayar oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.
Seiring  dengan  perkembangan  ekonomi,  teknologi  informasi,  sosial dan  politik telah  terjadi  beberapa  perubahan  maupun  penyesuaian  dalam  bidang  perpajakan sebagai  langkah  untuk  mengoptimalkan  penerimaan  negara  dengan  sistem  self assesssmeent  yang  selama  ini  diterapkan.  Seperti  dengan  memberikan  beragam kemudahan  dalam  pendaftaran  wajib  pajak,  sistem  pelaporan  dan  pembetulan  surat pemberitahuan  (SPT)  secara  online,  yakni  dengan  memanfaatkan  perkembangan teknologi informasi. Hal ini bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan  kepada wajib pajak, meningkatkan  kepastian  dan  penegakan  hukum,  serta mengantisipasi  kemajuan  di  bidang  teknologi  informasi  dan  perubahan  ketentuan material  di  bidang  perpajakan.  Selain  itu,  perubahan  tersebut  juga  dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 3
Sejalan  dengan  hal  tersebut  berdasarkan  fakta  di  lapangan  kebijakan- kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak yang  maksimal.  Berdasarkan  data  yang  dipublikasikan  oleh  Kementerian  Keuangan, tahun fiskal 2018 mengalami penurunan. Pada tahun fiskal tersebut, SPT Tahunan yang
2 Diana Sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT. Refika Aditama, Bandung. h.23
3 Mardiasmo, 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Andi, Yogyakarta. h.19-20.

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
dilaporkan oleh wajib pajak wajib lapor SPT sebanyak 12,5 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 17,6 juta wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT serta membayarnya. Tahun  fiskal  2019  kembali  naik. SPT Tahunan yang  dilaporkan oleh wajib pajak ada sebanyak 13,3 juta. Rasio kepatuhannya menyentuh 71,10% dari 16,6 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT serta membayar pajak. Selanjutnya hasil  realisasi  laporan  Surat Pemberitahuan  (SPT)  tahunan  pada  tahun  2021  hanya sebesar 84%, dimana wajib SPT mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT. 4
Salah satu pemicu rendahnya tingkat penerimaan negara adalah disebabkan oleh transaksi keuangan global yang dilakukan wajib pajak. Memasuki era milenial dewasa  ini,  transaksi  keuangan  global  menjadi  suatu  isu  yang  sangat  penting  di dunia  perpajakan.  Transaksi  keuangan global ini sering kali menjadi salah satu  cara Wajib Pajak untuk  melakukan  penghindaran  (tax  avoidance)  dan  pengelakan  pajak (tax evasion). Apalagi yang saat ini sedang berkembang adalah aksi BEPS (Base Erosion and  Profit  Shifting)  dimana  Wajib  Pajak  melakukan  penggerusan  basis  pajak  serta mengalihkan  labanya  guna  menghindari  pembayaran  pajak  yang  tinggi.  Praktik BEPS terjadi karena kurangnya atau bahkan tidak adanya informasi yang lengkap dan  akurat  perihal  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  di  luar yuridiksi  negaranya  sendiri.  Dalam  memperoleh  informasi  transaksi  keuangan  ini, otoritas pajak biasanya akan terbentur dengan aturan kerahasian bank yang berlaku di masing-masing Negara. 5
Guna  untuk  mengatasi  problematika  tersebut,  pemerintah  menerapkan  suatu kebijakan pertukaran informasi secara otomatis atau yang disebut dengan Automatic Exchange of Information (AEoI) yang merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara di  bidang  perpajakan  mengenai  pertukaran  informasi  keuangan.  Bergabungnya Indonesia  menjadi  salah  satu  dari  100  (seratus  negara)  yang  akan  melakukan pertukaran informasi secara otomatis dalam rangka keterbukaan informasi perpajakan diwujudkan dengan mengikatkan diri pada perjanjian internasional bidang perpajakan.
4 https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi-Kepatuhan-Pajak- 2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen , diakses pada Rabu, 22 Juni 2022, pukul 19.45 wib.
5 Selvi,  2018.  Jurnal  :  Automatic  Exchange  of  Information  sebagai  Big  Data  di  Perpajakan, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Institut ISTAMI. Jurnal Transparansi, Vol. 1 No. 1, Juni 2018. h. 128
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Sesuai  dengan  standar  internasional  yang  disepakati.  Salah  satu  persyaratan  yang harus  dipenuhi  oleh  Indonesia  untuk  mengimplementasikan  pertukaran  informasi keuangan  secara  otomatis  adalah  membentuk  aturan  domestik  yang  mengatur mengenai  kewenangan  otoritas  perpajakan  untuk  mengakses  informasi  keuangan, kewajiban  bagi  lembaga  jasa  keuangan,  lembaga  jasa  keuangan  lainnya,  dan/atau entitas  lain  untuk  melaporkan  informasi  keuangan  secara  otomatis  kepada  otoritas perpajakan,  melakukan  prosedur  identifikasi  rekening  keuangan  untuk  kepentingan pelaporan  dimaksud,  serta  adanya  penerapan  sanksi  bagi  ketidakpatuhan  atas kewajiban-kewajiban tersebut. 6
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bukti  nyata  dalam menjaga komitmen perjanjian internasional dapat dilihat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  (Perppu) Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  yang  saat  ini  telah  disahkan menjadi  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan  (selanjunya  disingkat  UU  No.  9/2017), Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2 ayat (1)  UU No. 9/2017, Direktorat  Jenderal  Pajak diberikan  kewenangan  untuk  mendapatkan  akses  informasi  keuangan  untuk kepentingan  perpajakan  dari  lembaga  keuangan  yang  melaksanakan  kegiatan  di sektor  perbankan,  pasar  modal,  perasuransian,  lembaga  jasa  keuangan  lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran  informasi  keuangan  berdasarkan  perjanjian  internasional  di  bidang perpajakan. Laporan yang berisi informasi keuangan paling sedikit memuat: a) identitas pemegang rekening keuangan; b) nomor rekening keuangan; c) identitas lembaga jasa keuangan; d) saldo atau nilai rekening keuangan; dan e) penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. 7
Selain  itu,  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  telah  menetapkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor:39/PMK.03/2017  tentang  Tata  Cara  Pertukaran  Informasi Berdasarkan  Perjanjian  Internasional.  Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  PMK  No. 39/PMK.03/2017  menentukan  adanya  3  (tiga)  bentuk  pertukaran  informasi,  yang
6 Bagian Umum Penjelasan UU No. 9 Tahun 2017
7 Pasal 2 ayat (3) UU No. 9/2017

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
meliputi  pertukaran  informasi  berdasarkan  permintaan,  secara  spontan,  dan  secara otomatis. Menyangkut sistem pertukaran informasi secara otomatis, ketentuan Pasal  5 ayat  (1)  PMK  No.  73/PMK.03/2017  menentukan  bahwa  terhadap  pertukaran informasi secara otomatis, dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan  berkesinambungan  atas  Informasi  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perpajakan dari Pejabat yang berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang berwenang di negara mitra atau yudisdiksi mitra atau sebaliknya. Selanjutnya, Pasal 11 PMK No. 73/PMK.03/2017  menentukan  lebih  lanjut  terkait  dengan  pelaksanaan  pertukaran informasi  perpajakan  secara  otomatis,  yakni  wajib  pajak  atau  pihak  lain  wajib memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  perpajakan kepada Direktur  Jenderal Pajak. Pertukaran informasi keuangan secara otomatis  dilakukan tanpa menunggu adanya  temuan-temuan  terkait  penyelidikan.  Informasi  tersebut  nantinya dipertukarkan secara otomatis begitu tercatat dalam administrasi otoritas pajak suatu negara
Ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  dalam  pertukaran  informasi  secara otomatis, seluruh data keuangan Wajib Pajak dapat diakses dan wajib diberikan kepada Direktorat  Jenderal  Pajak. 8 Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah tersebut di atas, jika dilihat keberadaannya lebih ditujukan kepada wajib pajak penyimpan dana pada lembaga perbankan. Namun, berdasarkan ketentuan  Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan  menentukan  bahwa  “bank  wajib  merahasiakan  keterangan mengenai nasabah menyimpan dan simpanannya”. Meskipun di dalam Pasal 41 ayat (1)  UU  Perbankan  memberikan  pengecualian  bagi  bank  untuk  merahasiakan keterangan  nasabah  untuk  kepentingan  perpajakan,  namun  untuk  memperoleh keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  maupun  simpanannya  dipersyaratkan terlebih dahulu adanya perintah tertulis yang disampaikan Pimpinan  Bank  Indonesia kepada  bank  penyimpan  dana  atas  permintaan  Menteri  Keuangan.  Berdasarkan ketentuan dalam UU Perbankan, mensyaratkan bahwa dalam memperoleh informasi keuangan  nasabah untuk  keperluan  perpajakan  kepada  bank  penyimpan  dana  harus
8 Luh Dian Andiani, dkk. Jurnal : Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic of Information (AEoI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar dan Melaporkan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Pratama Singaraja), Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Akuntansi Program No. 2 Tahun 2017). h. 2
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
berdasarkan  surat  perintah  terlebih  dahulu.  Namun,  ketentuan  tersebut  menjadi dikesampingkan setelah berlakunya UU No. 9 Tahun 2017.
Perubahan cukup radikal terjadi seiring dengan keluarnya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang  memiliki  wewenang  pengawasan  terhadap  seluruh penyelenggara jasa keuangan, termasuk perbankan yang semula diawasi bank sentral. Pengawasan  ini  juga  mencakup  kerahasiaan  data  pribadi  nasabah.  Ketentuan  ini kemudian  diperkukuh  kembali  melalui  Peraturan  OJK  (POJK)  No.  1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang pada butir Pasal 2 huruf (d)  menegaskan  prinsip  dasar  perlindungan  konsumen  yang  harus  OJK  emban  adalah berdasarkan  pada  prinsip  kerahasiaan  dan  keamanan  data/informasi  konsumen. Bahkan,  POJK  ini  memuat  pula  Bab  khusus  yang  mengatur  mengenai  pengawasan perlindungan  konsumen  sector  jasa  keuangan  sepenuhnya  berada  pada  kewenangan OJK. 9
OJK  bahkan  secara  lebih  terperinci  memuat  daftar  data  dan/atau  informasi pribadi  konsumen  yang  harus  dirahasiakan  melalui  Surat  Edaran  OJK  Nomor 14/SEOJK.07/ 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, berupa nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/atau umur, dan/atau nama ibu kandung (khusus nasabah perorangan), serta susunan direksi dan komisaris termasuk  dokumen  identitas  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk/paspor/izin  tinggal, dan/atau susunan pemegang saham (khusus untuk nasabah korporasi).
Pertukaran  informasi  untuk  kepentingan  perpajakan  pada  dasarnya  memiliki dua  tujuan  utama,  sebagai  langkah  yang  diyakini  pemerintah  untuk  mengubah perilaku  wajib  pajak  untuk  lebih  patuh  dan  taat  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.  Selain  itu,  pertukaran  informasi diperlukan  untuk  membantu  salah satu pihak dalam menyelenggarakan atau menegakkan hukum di bidang perpajakan dalam  negerinya. 10 Namun,  disisi  lain  dalam  konteks  perpajakan,  perdebatan mengemuka seiring dengan keluarnya UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, dan keluarnya  UU  No.  9/2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan.  Perdebatan  ini  muncul  terutama  terkait  dengan  kualifikasi  informasi
9 Lihat Pasal 51-52 POJK No. 1/POJK.07/2013
10 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2006. Manual Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purpose. h. 4
perpajakan, serta wewenang otoritas pajak untuk mengakses informasi rekening wajib pajak. 11
UU No. 9/2017 ternyata menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama bagi mereka  yang  sering  melakukan  transaksi  melalui  Perbankan.  Keresahan  itu  timbul karena sebelumnya Lembaga Jasa Keuangan mempunyai kewajiban merahasiakan data pribadi  nasabahnya,  namun  yang  terjadi  saat  ini  Lembaga  Jasa  Keuangan  harus menyampaikan laporan (Informasi Keuangan) secara rutin kepada Dirjen Pajak dengan memuat Identitas Pemegang Rekening Keuangan, Nomor rekening Keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan & penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan, dimana penyampaian laporan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender. Hal ini sangat riskan dan membuat orang bertanya-tanya, jika nantinya ada oknum pimpinan dan atau pegawai  pajak  yang  mempunyai  niatan  buruk  untuk  menggunakan  wewenang  dan kekuasaannya untuk memakai data-data pribadi nasabah untuk disalahgunakan. Hal ini tidak sesuai dengan pencapaian hukum yang tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian & kemanfaatan hukum.

## B. Perumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus kajian yang akan di kaji dalam artikel  ini  terkait  dengan  pertama  bagaimana  bentuk  Sistem  Informasi  Keuangan Perbankan  dalam  Menjamin  Terwujudnya  Keterbukaan  Proses  Perpajakan  dan Perlindungan  Nasabah  dan  yang  kedua  bagaimana  bentuk  Penerapan  Pemberian Informasi dan Bukti/Keterangan dalam Hal Akses Informasi Keuangan Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perlindungan Nasabah

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  tentunya  harus  menentukan  metodologi  penelitian  yang  akan digunakan.  Metodologi  penelitian  dapat  didefinisikan  merupakan  suatu  cabang  ilmu yang  membahas  berbagai  cara  atau  metode  yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian. Metodologi  penelitian  yang  dipergunakan  untuk  memperoleh  bahan  hukum  dalam penulisan  artikel  ini  adalah  Yuridis  Normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori
11 https://www.jitunews.com/read/60425/dampak-buruk-perppu-no-1-tahun-2017-%20nasabah- bank-dan-masyarakat ,diakses pada Jumat, 12 November 2022, Pukul 19.45 WIB.
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 12

## PEMBAHASAN
Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perlindungan Nasabah
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-  Undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak self assessment. Tidak dapat dipungkiri sistem ini masih rawan terhadap praktik profit shifting sehingga diperlukan adanya pengendalian dan pengawasan yang optimal terhadap Wajib Pajak mengingat pajak merupakan salah satu komponen penting dalam post pendapatan APBN.
Pengendalian dan pengawasan yang optimal dapat terselenggara apabila terdapat ketersediaan  data  yang  mendukung  aparat  pajak  dalam  menjalankan  tugasnya.  Demi menjamin ketersediaan data Wajib Pajak bagi fiskus, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan mengakomodir hal tersebut dalam Pasal 35 dan 35A. Berdasarkan Pasal tersebut, para pihak yang dimintai keterangan atau bukti secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Pajak wajib  memberikan  keterangan  atau  bukti  yang  diminta.  Dalam  hal  para  pihak  yang dimintai keterangan atau bukti memiliki kewajiban untuk merahasiakan data nasabah maka kewajiban tersebut ditiadakan sehingga para pihak terkait wajib memberikan data sesuai  dengan  permintaan  Direktorat  Jenderal  Pajak.  Khusus  untuk  bank,  peniadaan kewajiban  merahasiakan  data  harus  disertai  dengan  permintaan  tertulis  dari  Menteri Keuangan  yang  terlebih  dahulu  disampaikan  kepada  Bank  Indonesia.  Hal  ini  tentu
12 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana. 2007), h 30.

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  karena  melibatkan  berbagai  jenjang  proses pengurusan  permintaan  data  keuangan  mulai  dari  tingkat  Kepala  Kantor  Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada pihak bank dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar 13 .
Akan  tetapi  setelah  diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 70/PMK.03/2017 stdtd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses  Informasi Keuangan  untuk Kepentingan Perpajakan, permintaan  akses  data  keuangan  Wajib  Pajak  tidak  lagi  diharuskan  melalui  Menteri Keuangan  melainkan  cukup  pada  jenjang  Direktur  Jenderal  Pajak  atau  Kepala  Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak (Pasal 26 PMK No.70/PMK.03/2017). Hal ini  tentu  meningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  tugas  yang  dapat meningkatkan  penerimaan  negara  sektor  perpajakan.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  menganalisis  dampak  adanya  keterbukaan  akses  informasi keuangan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di Indonesia.
Berdasarkan SE16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan terkait akses informasi keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, penerapan Kebijakan Keterbukaan Akses Informasi Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada dasarnya mencakup 2 hal yaitu proses permintaan dan penerimaan IBK. Namun untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi tinjauan ini ke dalam 4 (empat) kelompok yakni: (1) Tinjauan atas Proses Permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) dari Ditjen Pajak (DJP) di Seksi Penagihan; (2) Tinjauan atas Proses Penerimaan IBK di Seksi Penagihan; (3) Tinjauan atas Permintaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak; (4) Tinjauan atas Penerimaan IBK oleh Fungsional Pemeriksa Pajak.
Tugas Fungsional Pemeriksa Pajak dalam mengajukan usulan permintaan IBK ke LJK,  LJK  Lainnya,  atau  entitas  lain.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pemotongan  prosedur pengajuan usulan permintaan IBK yang semula mengharuskan proses penerusan surat dari FPP ke Kepala Seksi Pemeriksaan dan dilanjutkan kepada Kepala KPP yang nantinya disampaikan Kepala Kanwil menjadi penerusan surat dari Fungsional Pemeriksa Pajak
13 Wibisono,  Agung  Dan  Chamelia  Gunawan.  2011.  “Pembukaan  Rahasia  Bank  Untuk  Kepentingan Pemeriksaan  Perpajakan  Menurut  Perundang-Undangan  Yang  Berlaku  Di  Indonesia.”  Kementerian Keuangan Dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI 99
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
langsung  kepada  pihak  Kanwil  sehingga  prosedur  pengajuan  usulan  permintaan  IBK menjadi lebih ringkas.
Usulan permintaan yang diajukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, akan masuk ke  Kanwil  kemudian  diproses  dan  diteliti.  Apabila  telah  memenuhi  ketentuan  maka dilakukan  penerbitan  surat  permintaan  IBK  yang  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Kantor Wilayah dan nantinya akan dikirimkan ke Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait. Setelah itu Kantor Wilayah akan mengirim surat tembusan ke KPP Pratama sebagai arsip bagi Fungsional Pemeriksa Pajak.
Sementara itu penyampaian IBK secara tidak  langsung dilakukan oleh LJK/ LJK Lainnya/  Entitas  Lain  dengan  mengirimkan  IBK  yang  diminta  melalui  jasa ekspedisi/kurir (biasanya dikirimkan melalui Pos Indonesia). Pada awalnya IBK beserta bukti  penerimaannya  diserahkan  pegawai  jasa  ekspedisi/kurir  kepada  petugas keamanan  KPP.  Selanjutnya  dokumen  tersebut  diserahkan  oleh  petugas  keamanan kepada Sekretariat KPP untuk diteruskan ke Kepala Kantor dan didisposisikan kepada pihak  pengguna  IBK  tersebut  (Fungsional  Pemeriksa  Pajak).  Setelah  selesai,  IBK diteruskan  oleh  Sekretariat  KPP  ke  pelaksana  seksi  pemeriksaan  untuk  kemudian diadministrasikan dan diserahkan kepada FPP agar ditindaklanjuti.
Rata-rata realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama memiliki trend yang terus meningkat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  terdapat  faktor  lain  yang  lebih mempengaruhi  tingkat  penerimaan  pajak  pada  pos  pemeriksaan  di  KPP  Pratama Surakarta seperti: dukungan dari atasan, kerjasama tim, dan kondisi Wajib Pajak. Selain tingkat  penerimaan  pada  pos  pemeriksaan  terdapat  faktor-faktor  lain  yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama secara keseluruhan seperti: tingkat  penerimaan  pada  pos  rutin,  ekstensifikasi,  dan  penagihan.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama khususnya pada pos ekstensifikasi meliputi: Tingkat pembangunan di wilayah  kerja  KPP  Pratama,  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak,  efektivitas  kegiatan penyuluhan, pengawasan atas pelaporan dan pembayaran SPT Masa.
Hal ini sebenarnya telah bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 2017 yang  menyatakan  bahwa  Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang  mendapatkan  akses informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan  dari  lembaga  jasa  keuangan  yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan dan oleh karena itu Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan informasi sebagaimana yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak.
Bahkan menurut Pasal 7 UU Nomor 9  Tahun 2017, terhadap pihak-pihak yang tidak  memenuhi  kewajiban  terkait  dengan  penyampaian  IBK  akan  dikenai  hukuman pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 Sementara itu, bagi setiap  orang  yang  membuat  pernyataan  palsu  atau  menyembunyikan  atau mengurangkan informasi terkait dengan IBK dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  PMK 87/PMK.03/2013  stdtd  PMK  256/PMK.03/2016  tentang  Tata  Cara  Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan yang menyatakan bahwa bagi para  pihak yang dimintai  IBK wajib memberikan keterangan atau  bukti  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  diterimanya  surat  permintaan keterangan atau bukti. Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud memerlukan izin dari pihak yang berwenang, jangka waktu pemberian keterangan atau bukti paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang.
Apabila  permintaan  keterangan  atau  bukti  tidak  dipenuhi  dalam  jangka  waktu sebagaimana  di  atas  maka  Direktur  Jenderal  Pajak  dapat  menyampaikan  surat peringatan  dan  pihak  terkait  wajib  memberikan  keterangan  atau  bukti  paling  lama  7 (tujuh)  hari  kerja  setelah  diterimanya  surat  peringatan  tersebut.  Namun,  apabila permintaan dalam surat peringatan tidak dipenuhi oleh pihak-pihak terkait maka dapat dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Pada  praktiknya  terdapat  bermacam  cara  dilakukan  oleh  LJK,  LJK  lainnya, dan/atau entitas lain dalam menanggapi dan menyampaikan IBK seperti: penyampaian IBK melalui pos, penyampaian IBK melalui surat elektronik, dan penyampaian IBK secara
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyampaian IBK melalui surat elektronik dirasa lebih menguntungkan karena file yang diberikan oleh LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain  dapat  diolah  langsung  oleh  Fungsional  Pemeriksa  Pajak  sesaat  setelah  diunduh sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

## Penerapan  Pemberian  Informasi  dan  Bukti/Keterangan  dalam  Hal  Akses Informasi Keuangan Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perlindungan Nasabah
Penerapan  aturan pelaksanaan  akses informasi keuangan mengakibatkan tidak adanya  rahasia  antara  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  dan  perbankan  mengenai kewajiban  perpajakan  wajib  pajak.  Penerapan  ketentuan  ini  perlu  dilakukan  karena hampir semua bangsa tergantung dengan pajak dan bea cukai. Di Indonesia sebesar 80% dari total penerimaan negara berasal dari pajak. Terlebih lagi dari tahun 2000-2017 (17 tahun), Indonesia hanya 4 tahun saja target penerimaannya tercapai yaitu tahun 2000, 2001, 2004, dan 2008. Sementara tax ratio Indonesia sebesar 10,8%, dibandingkan tax ratio yang ditetapakan oleh IMF (International Monetary Fund) sebesar 12,75% relatif rendah.  Rasio  kepatuhan  Indonesia  tahun  2017  hanya  72,60%  yang  mengacu  pada kepatuhan formal saja. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia harus punya effort lebih dalam  pembangunan  bangsa  agar  sejajar  dengan  bangsa  yang  lain.  Jika  Indonesia menerapkan sistem self assesment dan tidak ada data informasi yang mudah didapat oleh otoritas pajak, maka pengawasan wajib pajak akan kurang maksimal.
Informasi perbankan berperan penting dalam menaksir potensi pajak yang dilihat dari  kegiatan  usaha  dan/atau  pekerjaan  wajib  pajak.  Informasi  perbankan  yang digunakan untuk keperluan perpajakan salah satunya adalah saldo rekening wajib pajak.
Lembaga  Penjamin  Simpanan  (LPS)  merilis  data  mengenai  total  rekening simpanan yang dijamin per Mei 2017 yaitu mencapai 212.680.776 rekening atau tumbuh 5.795.353  rekening  (2,8%)  dibanding  posisi  jumlah  rekening  hingga  April  2017  yang sebanyak  206.885.423  rekening.  Informasi  tersebut  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak banyak menggunakan rekening untuk menyimpan harta kekayaannya. Dalam pelaporan dalam SPT Tahunan cenderung tidak dilaporkan perihal otoritas pajak tidak akan bisa mengakses  harta  tersebut.  Setelah  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2017  tentang  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan,  informasi keuangan tersebut dapat bebas diakses oleh Diretur Jenderal Pajak. Informasi Keuangan

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
tersebut terdiri dari nomor rekening, subrekening, saldo atau nilai, dan mulai transaksi. Informasi  keuangan  ini  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  kegiatan  usaha  wajib pajak  dan  kegiatan  atau  peristiwa  lain  yang  terkait  dengan  wajib  pajak  sehingga  hal tersebut sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak demi meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Selain  informasi  keuangan,  DJP  juga  berhak  melakukan  permintaan  atas  bukti terkait indikasi kecurangan wajib pajak. Selain bukti, DJP berhak meminta keterangan terkait  kepentingan perpajakan. Keterangan yang dimaksud di sini adalah keterangan yang  dapat  digunakan  otoritas  pajak  untuk  membuktikan  bahwa  ada  indikasi kecurangan yang dilakukan wajib  pajak.  Apabila diperlukan informasi dan/atau Bukti atau Keterangan dari perbankan, akuntan publik, notaris dan/atau pihak ketiga lainnya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan permintaan IBK dan atas permintaan tersebut pihak ketiga yang terkait dengan wajib pajak diharuskan memberikan IBK yang diminta tersebut.
Pejabat  yang  meminta  Informasi  dan/atau  Bukti  atau  Keterangan  terkait pelaksanan  akses  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan  adalah  Direktur  Jenderal Pajak,  pejabat setingkat eselon II pada Kantor Pusat Direktorat  Jenderal Pajak, kepala kanwil Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atas nama Direktur Jenderal Pajak, dam Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak. Dalam rangka pemeriksaan  untuk  kepentingan  perpajakan  di  KPP  Pratama,  permintaan  Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan dilakukan oleh Kepala KPP melalui Kepala Kanwil DJP.
Salah satu seksi yang terkait dengan penerapan permintaan dan pemberian IBK adalah  seksi  pemeriksaan.  Di  seksi  pemeriksaan  KPP  Pratama,  Pejabat  fungsional pemeriksa  berjumlah  6  (enam)  orang  dan  pelaksana  seksi  pemeriksaan  berjumlah  5 (lima)  orang  yang  bertugas  dalam  membantu  administrasi  penyampaian  surat permintaan IBK ke kepala KPP. Setelah itu kepala KPP meneruskan ke kepala Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti.
Pejabat  yang  melakukan  pengusulan  permintaan  informasi  dan/atau  bukti keterangan adalah pemeriksa pajak. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim  pemeriksa pajak  yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua  tim, dan seorang atau lebih anggota  tim.  Wewenang  pemeriksa  pajak  salah  satunya  adalah  meminta  keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
wajib  pajak  yang  diperiksa  melalui  unit  kepala  unit  pelaksana  baik  itu  pemeriksaan lapangan  maupun  pemeriksaan  kantor,  sehingga  pihak  ketiga  wajib  memberikan keterangan  dan/atau  bukti  kepada  pemeriksa  pajak  yang  telah  disesuaikan  dengan Undang-Undang tentang akses informasi keuangan.
Dalam hal  penagihan pajak yang langsung dilakukan oleh  kepala KPP Pratama, pengajuan usulan permintaan IBK dilakukan oleh Juru Sita Pajak yang berkedudukan di seksi  penagihan  dan  mempertanggungjawabkan  pekerjaanya  kepada  kepala  seksi penagihan. Pada Seksi Penagihan KPP Pratama terdapat 1 (satu) kepala seksi penagihan, 3 (tiga) Juru Sita Pajak dan 1(satu) Pelaksana penagihan. Dalam rangka akses informasi keuangan yang paling berperan adalah juru sita pajak.
Sejak  berlakunya  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan,  KPP  Pratama  harus  menyesuaikan penerapan  permintaan  dan  pemberian  IBK  yang  sebelumnya  melalui  Otoritas  Jasa Keuangan,  sekarang  dilakukan  langsung  dari  pihak  DJP  ke  pihak  ketiga  untuk kepentingan  perpajakan.  Penerapan  permintaan  dan  pemberian  IBK  tersebut  harus mengacu  pada  undang-undang  tesebut.  Semua  instansi  vertikal  DJP,  termasuk  KPP Pratama  telah  menerapkan  aturan  tersebut  karena  ada  suatu  hal  dimungkinkannya permintaan IBK ke Lembaaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau entitas lain yaitu dalam rangka pemeriksaan dan penagihan pajak.
Dengan  adanya  akses  informasi  keuangan  untuk  kepentingan  perpajakan, Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang  melakukan  permintaan  informasi  dan/atau  Bukti atau  keterangan  (IBK)  dari  lembaga  jasa  keuangan,  lembaga  jasa  keuangan  lainnya dan/atau entitas lain. Permintaan IBK adalah kegiatan untuk meminta IBK kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak. Hal tersebut menjadi jalan bagi Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  pengawasan  wajib  pajak  dan  penggalian  potensi perpajakan. Sementara yang dimaksud dengan kepentingan perpajakan sesuai Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan adalah pemeriksaan, penagihan  pajak,  dan  pemeriksaan  bukti  permulaan.  Namun  lingkup  permintaan  IBK yang dibahas di sini adalah pemeriksaan dan penagihan yang diterapkan di KPP Pratama saja  dikarenakan  pemeriksaan  bukti  permulaan  dilakukan  oleh  Kantor  Wilayah  dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Namun Permintaan IBK tersebut dilakukan oleh

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
Kepala KPP dengan melalui Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP  tersebut dalam rangka pemeriksaan dan kepala KPP dalam rangka penagihan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa dan penagihan dilakukan oleh juru sita pajak. Informasi yang diminta terkait dengan saldo akhir tahun pajak, yaitu termasuk interset, coupon dan interest dan deviden.
Pemeriksa  pajak  memerlukan  buku-buku,  catatan-catatan,  dan  dokumen- dokumen  tertentu  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  atau objek  pajak  yang  terutang.  Apabila  pemeriksaan  masih  memerlukan  data  tambahan, pemeriksa dapat meminta IBK yang berkaitan dengan pemeriksaan wajib pajak kepada pihak ketiga (pasal 35 UU KUP). Format surat permintaan tersebut memuat informasi sesuai SE 16 tahun 2017, yaitu IBK yang diminta, format dan cara pemberian IBK yang diminta, alasan dilakukannya permintaan tersebut dan pegawai atau pejabat DJP yang menangani permintaan IBK yang dimaksud. Format surat permintaan IBK dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana dimaksud dalam lampiran pada SE 16 tahun 2017.  Informasi  yang  diminta  adalah  informasi  keuangan  terkait  rekening  keuangan, antara lain berupa nomor rekening, subrekening, saldo atau nilai, mutasi transaksi, yang dikelola  oleh  LJK,  LJK  lainnya,  dan/atau  entitas  lain  disesuaikan  dengan  kepentingan pejabat peminta informasi.
Di KPP Pratama sementara ini menerapkan permintaan IBK di sektor perbankan saja baik pemeriksaan dan penagihan. Permintaan IBK tersebut dilakukan di KPP untuk tujuan penagihan dan pemeriksaan pajak. Dalam hal penyitaan, informasi dan/atau Bukti atau  Keterangan  yang  diminta  adalah  nomor  rekening  dan  saldo  atau  transaksi. Sementara  dalam  hal  pemeriksaan,  informasi  dan/atau  Bukti  atau  Keterangan  yang diminta  adalah  nomor  rekening,  subrekening,  saldo  atau  nilai  dan  transaksi. Pertimbangan data yang diambil tegantung fungsional pemeriksa pajak dan masa atau bagian  tahun  pajak  dan/atau  tahun  pajak  yang  diperiksa  dalam  rangka  pemeriksaan pajak.
Dalam  rangka  menguji  kepatuhan  wajib  pajak,  otoritas  pajak  perlu  memeriksa pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak  dan  biaya  yang  dikeluarkan  wajib  pajak  yang  terkait  dengan  pekerjaanya.  Hal tersebut untuk menguji kewajaran harga atau nilai yang sudah terekam di DJP dengan
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
keadaan yang sebenarnya sebagai monitoring compliance atau kepatuhan wajib pajak sehingga DJP membutuhkan informasi dari pihak ketiga untuk membuktikan kebenaran data wajib pajak.
Sebelum  melakukan  permintaan  informasi  ke  bank,  pemeriksa  melakukan beberapa persiapan, antara lain yang pertama identitas wajib pajak yang akan diperiksa. Wajib  pajak  orang  pribadi  perlu  Nomor  Induk  Kependudukan  yang  didapat  dari  data kependudukan dari pihak ketiga dan wajib pajak Badan terkait akta pendirian. Selain itu, wajib  Pajak  tersebut  harus  tercantum  dalam  Surat  perintah  pemeriksaan  (SP2)  dan dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP). Prosedur yang dilakukan dimulai dari  tim  pemeriksa  yang  mengajukan  usulan  permintaan  IBK  kepada  kepala  seksi pemeriksaan  dengan  mencetak  konsep  surat  permintaan  IBK.  Lalu  kepala  seksi pemeriksaan meneliti usulan tersebut untuk memastikan usulan tersebut sesuai dengan kriteria  skala  prioritas,  dan  meneruskan  konsep  surat  permintaan  tersebut  ke  kepala KPP  untuk  disetujui.  Setelah  disetujui  dan  ditandatangani  oleh  kepala  KPP,  akan disampaikan  ke  Kepala  Kanwil  DJP  untuk  ditindaklanjuti  sesuai  dengan  Prosedur Penyelesaian  Usul  permintaan  IBK  dalam  Rangka  Pemeriksaan  di  Kanwil.  Setelah diserahkan ke Kanwil. Maka tim pemeriksa menerima arsip salinan surat permintaan IBK dan menatausahakan surat permintaan IBK dimaksud.
Selain pemeriksaan, KPP Pratama menerapkan permintaan dalam hal penagihan. Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang  melakukan  penagihan  aktif  terhadap  wajib  pajak atau penanggung pajak yang belum melunasi utang pajaknya atas suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah inkracht dan berkekuatan hukum tetap. Sesuai Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan aktif meliputi penyitaan,  pelelangan,  pencegahan  dan  penyanderaan.  Penyitaan  dilakukan  kepada harta bergerak maupun tidak bergerak, seperti deposito, tabungan, rekening koran, giro dan bentuk lain yang dipersamakan.
Sebelum penyitaan rekening penanggung pajak di bank, dilakukan pemblokiran rekening  terlebih  dahulu.  Pemblokiran  tersebut  harus  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  dan  diterbitkan  Berita  Acara Pemblokiran.  Setelah  itu,  otoritas  pajak  memerintahkan  penanggung  pajak  untuk memberikan  kuasa  kepada  bank  atau  pejabat  bank  untuk  memberitahukan  saldo kekayaannya. Apabila penanggung pajak menolak memberikan kuasa kepada bank untuk

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
memberikan informasi saldo atau nilai rekening atas nama wajib pajak atau Penanggung Pajak.  Maka  juru  sita  pajak  melakukan  permintaan  informasi  saldo  langsung  ke perbankan beradasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Permintaan informasi saldo bank ini dilakukan agar juru sita pajak megetahui nilai saldo kekayaan yang dimiliki penanggung pajak di bank  untuk  jaminan  pelunasan  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak.  Administrasi penerbitan  surat  permintaan  IBK  dilakukan  oleh  seksi  penagihan  di  KPP  Pratama. Setelah saldo kekayaan di bank diketahui, barulah juru sita melaksanakan penyitaan dan membuat  Berita  Acara  Pelaksanaan  Sita  serta  memberikan  salinan  Berita  Acara Pelaksanaan Sita ke penanggung pajak dan pihak bank. Apabila dalam empat belas hari sejak penyitaan penanggung pajak  belum melunasi utangnya, juru sita pajak meminta bank untuk memindahbukukan harta kekayaan tersebut ke kas negara.
Direktur  Jenderal  Pajak  dalam  rangka  pelaksanaan  akses  informasi  keuangan untuk kepentingan perpajakan berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan  dari  LJK,  LJK  lainnya,  dan/atau  entitas  lain  melalui  surat  permintaan. Sebaliknya LJK tersebut wajib memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan yang  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya  seperti  yang  dimaksud  dalam  surat permintaan kepada Direktur Jenderal Pajak. LJK, LJK lainnya dan/atau entitas lain wajib memberikan IBK yang dimaksud paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat permintaan tersebut. Apabila batas waktu pemberian jatuh pada hari libur, maka pemberian IBK dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
Namun  setelah  1  bulan  permintaan  informasi  ini  harus  dipenuhi  oleh  LJK,  LJK lainnya,  dan/atau  entitas  lain.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Apabila tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan maka LJK yang dimaksud dipidana  dengan  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan pimpinan  dan/atau  pegawai  LJK,  LJK  lainnya,  dan/atau  entitas  lain  dipidana  dengan denda paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pemberian IBK dapat dilakukan secara elektronik, secara langsung atau melalui pos,  perusahaan  jasa  ekspedisi  atau  perusahaan  jasa  kurir,  dengan  bukti  pengiriman surat kepada pihak yang melakukan permintaan IBK atau pihak yang ditunjuk oleh pihak
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yang  melakukan  permintaan  IBK.  Dalam  hal  ini  pihak  yang  menerima  IBK  adalah Direktur Jenderal Pajak atau yang ditunjuk harus memberikan bukti penerimaan. Format surat  pemberian  IBK  harus  sesuai  dengan  lampiran  pada  surat  permintaan  IBK  yang telah  dikrim  sebelumnya.  Sesuai  dengan  SE  Nomor  16  Tahun  2017,  Kepala  KPP menerima  IBK  dalam  hal  permintaan  IBK  dalam  rangka  pemeriksaan  dan  penagihan pajak  yang  dilakukan  di  KPP.  Bahwa  informasi  keuangan  sebagai  data  awal  untuk keperluan profiling kepatuhan wajib pajak. Bagi yang belum patuh dan beresiko tinggi melakukan  kecurangan  akan  menjadi  petunjuk  otoritas  pajak  dalam  melakukan pemeriksaan dan penagihan.
Prosedur penerimaan IBK berdasarkan permintaan di KPP sesuai dengan SE 16 tahun  2017  adalah  petugas  tempat  pelayanan  terpadu  (TPT)/  Sekretaris  Kepala  KPP menerima  IBK  dari  LJK/LJK  lainnnya/Entitas  lain.  Apabila  IBK  disampaikan  secara langsung, Petugas TPT menerbitkan Tanda Terima IBK ke LJK atau LJK lainnya dan/atau entitas  lain  yang  menyampaikan  IBK  dimaksud  dan  selanjutnya  menyampaikan  IBK tersebut  kepada  pihak  terkait  (Fungsional  Pemeriksa  Pajak/Juru  Sita  Pajak)  sesuai dengan  kepentingan  permintaan  IBK.  Apabila  IBK  disampaikan  melalui  pos,  jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat, maka sekretaris kepala KPP meneruskan IBK kepada petugas TPT. Petugas TPT menerbitkan tanda terima IBK dan selanjutnya  menyampaikan  IBK  beserta  tanda  terima  IBK  kepada  pihak  terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/ Juru Sita Pajak) sesuai dengan kepentingan permintaan IBK.  Pihak  terkait  (Fungsional  Pemeriksa  Pajak/Juru  Sita  Pajak)  menerima  IBK  dan melakukan  informasi  kepada  LJK,  LJK  lainnya  dan/atau  entitas  lain  bahwa  IBK  yang disampaikan telah diterima. Pihak terkait (Fungsional Pemeriksa Pajak/Juru Sita Pajak) menindaklanjuti sesuai dengan kepentingan permintaan IBK dan sesuai dengan tata cara pengawasan pemanfaatan hasil permintaan IBK. Sementara apabila tanda terima belum diterbitkan untuk LJK, LJK lainnya, dan atau entitas lain yang memberikan surat balasan atas permintaan IBK yang dimakasud. Hal tersebut belum dilakukan karena kurangnya pengetahuan  otoritas  pajak  dalam  hal  prosedur  pemberian  IBK  dari  LJK,  LJK  lainnya, dan/atau entitas lain tersebut. Dalam hal pemeriksaan, surat balasan tetap diterbitkan kepada perbankan yang memberikan IBK.
Perbankan  merupakan  pihak  ketiga  yang  berhubungan  langsung  dengan  wajib pajak dan terikat kewajiban merahasiakan. Dari sisi perbankan juga terdapat kendala

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan
dalam pelaksanaan akses informasi keuangan sesuai dengan hasil Seminar Keterbukaan Informasi Keuangan, antara lain banyaknya wajib pajak yang ragu mengenai kerahasiaan dan keamanan data. Dengan ini, perbankan perlu memastikan agar semua LJK atau tidak hanya  perbankan  saja  yang  melakukan  kewajiban  sebagaimana  ketentuan  mengenai akses  informasi  keuangan  tetapi  LJK  lain  juga  menerapkan.  Hal  ini  diharapkan  agar nasabah dari perbankan tidak lari ke LJK lain. Resiko ini dapat mengurangi kepercayaan nasabah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Natarani Mandhira, 14 bahwa dampak pertama yang muncul diberlakukannya aturan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan adalah konsekuensi bagi persaingan bisnis perbankan.
Sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  perbankan  harus  melakukan  kewajibannya sebagai pemberi IBK agar terhindar dari sanksi, yaitu denda Rp 1 miliar atau pidana 1 tahun, mengembangkan IT dan infrastruktur terkait pemberian IBK, bisnis, penanganan komplain dari nasabah karena  diharuskan  ada  tim  khusus  dari  perbankan  untuk kepentingan  pemberian  IBK,  serta  sosialisasi  penerapan  permintaan  IBK  tanpa  harus persetujuan  OJK,  baik  dari  karyawan  atau  pun  ke  nasabah  terkait  implementasi peraturan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017.  Hambatan  yang  dialami  oleh perbankan,  yaitu  ketidaktahuan  pegawai  bank  tentang  kepada  siapa  pemberian  IBK tersebut  diberikan.  Perbankan  perlu  mengetahui  siapa  saja  yang  wajib  diberikan  IBK agar tidak disalahgunakan  oleh otoritas pajak. Serta membutuhkan  kepastian regulasi mengingat aturan pelaksanaan sudah beberapa kali dirubah karena bank perlu rencana dan  anggaran  dalam  mengembangkan  sistem  yang  sesuai  dengan  undang-undang tersebut.

## KESIMPULAN
Sistem  informasi  keuangan  perbankan  dalam  menjamin  terwujudnya keterbukaan proses  perpajakan  dan perlindungan  nasabah dimulai sejak berlakunya regulasi  tentang  akses  informasi  keuangan,  otoritas  pajak  dapat  dengan  bebas mengakses informasi tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan penagihan pajak. Tidak semua kantor pajak menerapkan akses informasi tanpa adanya sebab atau perihal
14 Natarani Mandhira, Diah, I Putu Gede Diatmika, dan Yasa. 2017. “Pengaruh Implementasi Perpu No. 1  Tahun  2017  tentang Akses Informasi  Keuangan  untuk  Kepentingan Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja”. Dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No.2
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dimungkinkannya  permintaan  informasi.  Penerapan  Permintaan  IBK  yang  dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi  Keuangan  Untuk  Kepentingan  Perpajakan.  Didukung  dengan  aturan turunannya  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  19/PMK.03/2018  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 tentang Permintaan Informasi  dan/atau  Bukti  atau  Keterangan  terkait  Akses  Informasi  Keuangan  untuk Kepentingan Perpajakan. Permintaan IBK terkait Pemeriksaan dilakukan oleh Kepala KPP melalui Kanwil DJP dan penagihan pajak oleh Kepala KPP.
Pelaksana aktivis aturan ini, yaitu pemeriksa pajak dan juru sita pajak juga telah melaksanakan aturan ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk  kepentingan perpajakan. Sementara pemberian IBK dari  LJK,  LJK  lainnya,  dan/atau  entitas  lain  sudah  diterapkan,  khususnya  perbankan selaku penyimpan informasi keuangan dari nasabah. Sebanyak 100% surat balasan dari perbankan  untuk  dalam  rangka  pemeriksaan  sedangkan  66.67%  surat  balasan  dari perbankan  dalam  rangka  penagihan.  Dalam  hal  pemberian  IBK,  otoritas  pajak  telah dilakukan sesuai prosedur yang terdapat dalam SE 16 Tahun 2017. Dengan demikian, hasil dari permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi kantor pajak tersebut.
Meningkatkan  teknologi  informasi  dengan  adanya  aplikasi  akses  informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan agar pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan pajak. Memperkuat pemanfaatan big data dan pengawasan untuk penggalian potensi perpajakan  dan  pencegahan  penggelapan  pajak.  DJP  telah  melakukan  pencanangan pilar  Big  Data  Analytics  dengan  menyediakan  dan  memanfaatkan  big  data  baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Data yang bersumber dari pihak ketiga baik LJK, LJK  lainnya,  maupun  entitas  lain  diharapkan  dapat  dilakukan  pemanfaatan  big  data secara  maksimal  sehingga  target  penggalian  potensi  perpajakan  juga  cenderung maksimal.

## Keterbukaan Proses Perpajakan Melalui Akses Informasi Keuangan

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Atmajas  Arifin  P.S.,  Keuangan  Publik  dalam  Perspektif  Hukum.  Raja  Grafindo.  Jakarta. 2010.
Diana Sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan. PT. Refika Aditama, Bandung.
Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2010. Hukum Pajak. Salemba Empat, Jakarta.
Luh Dian Andiani, dkk. Jurnal : Pengaruh Pengetahuan Sistem Automatic of Information (AEoI) dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar dan Melaporkan  Pajak  (Studi  Empiris  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Pratama Singaraja), Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Akuntansi Program No. 2 Tahun 2017)
Mardiasmo, 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Andi, Yogyakarta.
Natarani  Mandhira,  Diah,  I  Putu  Gede  Diatmika,  dan  Yasa.  2017.  “Pengaruh Implementasi  Perpu  No.  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi  Keuangan untuk  Kepentingan  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja”. Dalam e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 8 No.2.
Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD),  2006.  Manual Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purpose.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana. 2007).
Selvi,  2018.  Jurnal  :  Automatic  Exchange  of  Information  sebagai  Big  Data  di Perpajakan,  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Publik  Institut  ISTAMI.  Jurnal Transparansi, Vol. 1 No. 1, Juni 2018.
Wibisono,  Agung  Dan  Chamelia  Gunawan.  2011.  “Pembukaan  Rahasia  Bank  Untuk Kepentingan  Pemeriksaan  Perpajakan  Menurut  Perundang-Undangan  Yang Berlaku  Di  Indonesia.”  Kementerian  Keuangan  Dan  Badan  Koordinasi Penanaman Modal RI

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  85,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
ISSN: 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Akses  Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
Internet https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/Realisasi- Kepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen
https://www.pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan
https://www.jitunews.com/read/60425/dampak-buruk-perppu-no-1-tahun-2017- %20nasabah-bank-dan-masyarakat