Fathimah Madaniyyah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, Endang Munawar / Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Vol 4 No 6 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.323 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)
a Fathimah Madaniyyah, a Kevin Fauzi Abdul Fiqor, b Endang Munawar a UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia b STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia Email: fathimah.madaniyyah@uin.sgd.ac.id , kevinfauzi46@gmail.com , munawarmadina@gmail.com

## Article Information
Submitted: 22 Desember 2023 Accepted: 17 Januari 2024 Online  Publish: 17
Januari 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  fokus  pada  analisis  sanksi  pidana  perjudian  online  dari  perspektif KUHP  Pasal  303 Ayat  (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.  Menurut  hasil penelitian,  KUHP  memberikan  sanksi  penjara  maksimal  10  tahun  atau  denda  25 juta  rupiah  bagi  pelaku  perjudian  online.  Sebaliknya,  Qanun  Aceh  menetapkan sanksi  yang lebih tegas dengan 'Uqubat Ta’zir' berupa cambuk maksimal  12 kali, denda  hingga  120  gram  emas  murni,  atau  penjara  maksimal  12  tahun.  Perbedaan utama  antara  kedua  hukum  tersebut  terletak  pada  jenis  sanksi  yang  diberikan. Qanun  Aceh  memberikan  hukuman  fisik  tambahan  berupa  cambuk,  yang  tidak terdapat  dalam  KUHP.  Dengan  demikian,  Qanun  Aceh  cenderung  lebih  keras dalam  menanggapi  perjudian  online  dengan  memperkenalkan  sanksi  fisik, sementara KUHP  lebih mengandalkan hukuman penjara dan denda. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan hukum setiap  daerah,  seperti  Qanun  Aceh,  untuk  mengantisipasi  dan  menanggapi perjudian online secara efektif, sekaligus menyoroti diversitas sanksi pidana dalam konteks hukum Indonesia.
Kata Kunci : Sanksi pidana, Perjudian online, Qanun Aceh, KUHP

## Abstract
This  research  focuses  on  analyzing  criminal  sanctions  for  online  gambling  from the  perspective  of  Criminal  Code  Article  303  Paragraph  (1)  and  Aceh  Qanun Number 6 of 2014. According to the research results, the Criminal Code provides a  maximum  prison  sanction  of  10  years  or  a  fine  of  25  million  rupiah  for  online gambling  perpetrators.  On  the  other  hand,  the  Aceh  Qanun  stipulates  stricter sanctions with 'Uqubat Ta'zir' in the form of a maximum of 12 canings, a fine of up to  120  grams  of  pure  gold,  or  a  maximum  of  12  years  in  prison.  The  main difference  between  the  two  laws  lies  in  the  type  of  sanctions  provided.  The  Aceh Qanun  provides  additional  physical  punishment  in  the  form  of  flogging,  which  is not  included  in  the  Criminal  Code.  Thus,  Aceh's  Qanun  tends  to  be  harsher  in responding  to  online  gambling  by  introducing  physical  sanctions,  while  the Criminal Code relies more on prison sentences and fines. This research underlines the need for an in-depth understanding of each region's legal regulations, such as the  Aceh  Qanun,  to  anticipate  and  respond  to  online  gambling  effectively,  while highlighting the diversity of criminal sanctions in the Indonesian legal context.
Keywords:  Criminal  sanctions,  online  gambling,  Aceh  Qanun,  Criminal Code.

## Pendahuluan
Judi  memiliki  arti  mempertaruhkan  uang  atau  benda  berharga  pada  suatu  permainan berdasarkan tebakan atau kebetulan. Judi ialah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang bernilai  dengan  mengetahui  itu  beresiko  pada  suatu  permainan,  pertandingan,  dan  kejadian yang belum pasti hasilnya (Kartini Kartono, 005:56). Ada juga yang mengatakan judi sebagai permainan yang memiliki unsur bertaruh dan dilakukan secara langsung.
Perjudian  adalah  fenomena  yang  tak  terbantahkan  di  masyarakat,  Game  ini  dapat dimainkan  dengan  berbagai  mekanik  dari  waktu  ke  waktu  Dalam  bentuknya,  perjudian umumnya  dianggap  sebagai  kejahatan  dan  dapat  mengganggu  tatanan  kehidupan  sosial. Dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  dan  informasi,  perjudian  juga  telah  mengalami pergeseran  ke  perjudian  online  yang  lebih  praktis  dan  aman,  Bahkan  di  tengah  masyarakat khususnya di warnet atau menggunakan laptop saat melakukan aktivitas tersebut, atau melalui smartphone dengan fasilitas yang mendukung. Salah satu kemudahan judi online adalah dapat dimainkan  kapan  saja,  di  mana  saja,  karena  perusahaan  taruhan  online  yang  tersebar  di Internet  beroperasi  sepanjang  waktu,  dan  permainan  berjalan  di  warnet,  tempat  dengan  wifi atau melalui smartphone.
Perjudian  dilarang  baik  secara  agama  maupun  secara  hukum  nasional.  Efek  yang ditimbulkan  dari  perjudian  ini  mengandung  komponen  kriminal  yang  dapat  pula membahayakan  bukan  hanya  pada  diri  sendiri  namun  juga  akan  berdampak  kepada  orang lain,  perjudian  tidak  selalu  menguntungkan  karena  dalam  setiap  permainan  pasti  ada  yang menang dan ada yang kalah, tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan.
Judi  di  dalam  hukum  islam  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sangat  bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 90;
ٰطْيَّشلا ِلَمَع  ْنِِّم  ٌسْج ِر ُم َلْ ْزَ ْلْا َو ُباَصْنَ ْلْا َو ُرِسْيَمْلا َو ُرْمَخْلا اَمَّنِا ا ْٰٓوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ُه ْوُبِنَتْجاَف ِن
َن ْوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل
Artinya  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (meminum)  khamar,  berjudi,
(berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib  dengan  panah,  adalah  termasuk  perbuatan syaitan.  Maka  jauhilah  perbuatan-perbuatan  itu  agar  kamu  mendapat  keberuntungan” (RI, 2000)
Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut. Dampak  negatif  dari  pada  judi  online  diantaranya  kerugian  material  yang  dapat  merusak ekonomi  keluarga,  membuang-buang  waktu  percuma,  kurangnya  kreatifitas  dalam  dirinya, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan masyarakat (Kartono, 2011).
Dari  sini  bisa  dilihat  bahwa  dampaknya  cukup  lebih  banyak  kerusakan  daripada kebaikan.  Perjudian  sekarang  Berbagai  bentuk  seperti  togel,  undian,  bahkan  judi  juga  bisa dimainkan Di Internet, fasilitas yang digunakan biasanya ponsel, komputer, dan alat lainnya berbasis internet.
Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Irformasi dan Transaksi Elektroknik (UU 19/2016).
Jika  melihat  dari  sudut  pandang  hukum  pidana  positif  yang  secara  khusus  telah mengatur tindak pidana perjudian ini terdapat dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP berbunyi : (1) Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta  rupiah  :  (a)  barang  siapa  menggunakan  kesempatan  untuk  main  judi,  yang  diadakan dengan  melanggar  peraturan  Pasal  303;  (b)  barang  siapa  ikut  serta  permainan  judi  yang
diadakan  di  jalan  umum  atau  di  pinggirnya  maupun  di  tempat  yang  dapat  dimasuki  oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Sementara  itu  mengenai  perjudian  online  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE  yang  berbunyi: Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan,  serta  mentransmisikan, dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki muatan perjudian (R. Indonesia, 2016). Pada Pasal 34 ayat (1): setiap orang dengan sengaja dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memproduksi,  menjual,  mengadakan  untuk  digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki.
Dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi: “Diancam dengan pidana penjara paling  lama  sepuluh  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  dua  puluh  lima  juta  rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (BIP, 2017)
1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya  sebagai  pencarian,  atau  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
Dalam  rumusan  kejahatan  di  atas,  ada  lima  macam  kejahatan  mengenai  perjudian, dimuat  dalam  ayat  (1)  yaitu:  Pertama,  kejahatan  yang  melarang  orang  tanpa  izin  dengan sengaja  menawarkan  atau  memberikan  kesempatan  untuk  bermain  judi  dan  menjadikannya sebagai mata pencaharian. kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif:  (a)  Perbuatannya  yaitu  menawarkan  kesempatan  dan  memberikan  kesempatan.  (b) objeknya  adalah  untuk  bermain  judi  tanpa  izin  dan  dijadikan  sebagai  mata  pencaharian. Adapun  unsur  subjektifnya  adalah  dengan  sengaja  Kedua,  kejahatan  melarang  orang  yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kejahatan usaha permainan judi, terdiri dari unsur-unsur  objektif:  (a)  perbuatannya:  turut  serta.  (b)  objek:  dalam  suatu  kegiatan  usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja Ketiga, melarang orang yang  tanpa  izin  dengan  sengaja  menawarkan  atau  memberi  kesempatan  kepada  khalayak umum untuk bermain judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur unsur-unsur objektif: (a) perbuatannya  yaitu  menawarkan  dan  memberikan  kesempatan,  objek  nya  adalah  kepada khalayak umum dan untuk bermain judi. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.
Keempat,  larangan  dengan  sengaja  turut  serta  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha perjudian tanpai izin. Unsur-unsurnya adalah unsur objektif : (a) perbuatannya : turut serta , (b) Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja Kelima, melarang orang yang melakukan perebuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsurnya yang termuat adalah Perbuatannya:  turut  serta,  Objeknya:  dalam  permainan  judi  tanpa  izin,  sebagai  mata pencaharian.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis normatif,  fokus  pada  analisis  sanksi  pidana  judi  online  dalam  perspektif  KUHP  Pasal  303 Ayat (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Jenis penelitian yang diadopsi adalah studi kepustakaan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif,  mengacu  pada  norma  hukum  KUHP  dan Qanun  Aceh.  Sumber  data  primer  melibatkan  perundang-undangan  seperti  KUHP,  Qanun Aceh,  dan  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sementara  sumber  data  sekunder mencakup  buku,  jurnal,  skripsi,  artikel,  dan  karya  ilmiah  terkait.  Teknik  pengumpulan  data
dilakukan  melalui  studi  pustaka,  dengan  fokus  pada  aspek  kajian  hukum.  Analisis  data dilakukan  secara  kualitatif  dengan  mengumpulkan  sumber  hukum  dan  menganalisis  teori sanksi  pidana  perjudian  online  dari  perspektif  kedua  undang-undang  tersebut.  Metode  ini diharapkan  memberikan  kemudahan  dalam  menganalisis,  menjelaskan,  dan  menarik kesimpulan  terkait  permasalahan  penelitian,  serta  memberikan  jawaban  terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

## Manfaat Mempelajari Al-Qur’an

## Tinjauan Tentang Judi Online
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau  barang  berharga  sebagai  taruhan  (seperti  main  dadu,kartu)  (T.  R.  K.  B.  B.  Indonesia, 2018).  Sedangkan  Judi  Online  itu  sendiri  adalah  permainan  judi  melalui  media  elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

## Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut hukum islam
Judi  di  dalam  hukum  islam  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sangat  bertentangan dengan Al-Quran, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT di dalam surah Al-Maidah ayat 90;
ٰطْي َّ شلا  ِل َم َع  ْنِ م  ٌس ْج ِر ُما َ ل ْز َ ا ْ لا َو  ُبا َصْن َ ا ْ لا َو  ُر ِسْي َم ْ لا َو  ُر ْمَخ ْ لا اَمَّنِا آْ ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي
ُه ْو ُبِن َ ت ْجا َ ف  ِن َ ن ْو ُحِل ْ فُت ْم ُ ك َّ ل َع َ ل
Artinya  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  sesungguhnya  (meminum)  khamar,  berjudi, (berkorban  untuk)  berhala,  mengundi  nasib  dengan  panah,  adalah  termasuk  perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.
Dalam hal ini sangat jelas bahwa di dalam Al-Quran mengharamkan judi dalam bentuk apapun karena di lihat banyak sekali dampak negatif dari orang yang bermain judi tersebut. Dampak  negatif  dari  pada  judi  online  diantaranya  kerugian  material  yang  dapat  merusak ekonomi  keluarga,  membuang-buang  waktu  percuma,  kurangnya  kreatifitas  dalam  dirinya, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan masyarakat.
Ulama  fiqhi  sepakat  bahwa  al-maysir  itu  haram  hukumnya,  hanya  mereka  berlainan pendapat mengenai ayat yang mengharamkannya. Abu Bakr al-Jashhassh berpendapat  bahwa  keharaman  al-maysir  dipahami  dari  surat  al-baqara  ayat  219  yang artinya:” Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi (Al-Jashshash & Bakar, 1912). Katakanlah:  "Pada  keduanya  terdapat  dosa  yang  besar  dan  beberapa  manfaat  bagi  manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka  nafkahkan.  Katakanlah:  "yang  lebih  dari  keperluan."  Demikianlah  Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, menurutnya, karena dalam ayat ini al-maysir digolongkan sebagai salah satu dosa besar (itsm kabir) dan setiap dosa besar itu haram  hukumnya,  dan  dua ayat lainya  dalam  surat  al-Maidah menjelaskan  bahwa al-maysir adalah perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh syetan dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci serta kelalaian dari mengingat Allah SWT dan ibadah shalat (Hariyanto, 2018).
Judi  dalam  pandangan  fiqhi  disebut  maysir,  maysir  samahalnya  dengan khamar,keduanya adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-qur’an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik
pidana,  jika  dilihat  dari  hukum  Islam,  maka  larangan  tentang  perjudian  dirangkai dengan  khamar  berdasarkan  hal  yang  dimaksud  cukup  beralasan  jika  perjudian  termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar (Ali, 2023).

## Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut KUHP Pasal 303
Penegakan  hukum  kasus  pidana  perjudian,  ada  dua  pasal  yang  di  pakai  yaitu  yang pertama  di  dalam  pasal  303  KUHP  atau yang  sering  di  sebut juga  dengan  KUHP  murni,  di dalam pasal ini hukuman yang di berikan untuk seorang pemain judi adalah 10 tahun penjara. Yang kedua, pasal yang di gunakan adalah pasal 303 Bis, dimana di dalam pasal ini hukuman pidana bagi orang yang melakukan perjudian adalah 4 tahun penjara.
Perlu  diketahui  rumusan  Pasal  303  bis  KUHP  tersebut  sama  dengan  Pasal  542  KUHP yang  semula  merupakan  pelanggaran  dengan  ancaman  pidana  pada  ayat  (1)  nya  maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, pada perjudian itu  ada  unsur  minat  dan  pengharapan  yang  paling  makin  meninggi,  juga  unsur  ketegangan, disebabkan  oleh  ketidakpastian  untuk  menang  atau  kalah.  Situasi  tidak  pasti  itu  membuat orang  semakin tegang  dan  makin  gembira,  menumbuhkan  efek-efek,  senang  hati, keharuan, nafsu  yang  kuat  dan  rangsangan-rangsangan  yang  besar  untuk  betah  bermain.  Ketegangan akan  makin  memuncak  apabila  dibarengi  dengan  kepercayaan  animistik  pada  nasib peruntungan.  Pada  kepercayaan  sedemikian  ini  tampaknya  anakhronistik  (tidak  pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat  pula  pada  orang-orang  modern  zaman  sekarang,  sehingga  nafsu  berjudian  tidak terkendali,  dan  jadilah  mereka  penjudi-penjudi  profesional  yang  tidak  mengenal  akan  rasa jera (Kartono, 2011).
Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian adalah dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang telah dijelaskan.  sejak  diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1981,  pemerintah telah melarang pemberian izin bagi perjudian yang artinya segala jenis dan bentuk perjudian merupakan  kegiatan  illegal  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  yang  pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana (Tiyarto, 2015).

## Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut UU ITE
Sedangkan  terdapat  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur  tindak  pidana  judi online  terdapat  dalam  pasal  27  ayat  (2)  UU  Informasi  Transaksi  Elektronik  yang  berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak, mentransmisikan dan/ataumembuat  dapat  diaksesnya  informasi  atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan perjudian" (R. Indonesia, 2016) .

## Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian menurut Qanun Aceh
Jika kita melihat kedalam perspektif hukum pidana Islam, Di Indonesia sendiri terdapat salah satu peraturan yang mengatur tindak pidana perjudian yaitu terdapat pada Qanun Aceh No  6  pasal  18  tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  berbunyi  :  “ Setiap  Orang  yang  dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan "  (R. Indonesia, 2016).
Dalam Qanun Aceh tindak pidana perjudian disebut dengan maisir, sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun
Jinayat ini, unsur utama maisir adalah taruhan, untung-untungan, dan kesepakatan yang kalah membayar  yang  menang.  Dalam  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014,  penjelasan  tentang Maisir  perbuatan  yang  mengandung  unsur  taruhan  dan/atau  unsur  untung-untungan  terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 Nomor 22 yang menjelaskan bahwa Maisir adalah yang dilakukan antara 2  (dua)  pihak  atau  lebih,  disertai  kesepakatan  bahwa  pihak  yang  menang  akan  mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
Sanksi pidana menurut Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 seperti yang tercantum dalam pasal 23,26, dan 27, antara lain: Pertama, setiap pemain judi yang terbukti melakukan tindak pidana  perjudian  dan  dikenakan  pidana  cambuk  di  muka  umum  paling  banyak  12  kali  dan paling  sedikit  6  kali.  Kedua,  pemberian  fasilitas  atau  menyelenggarakan  perjudian  yang dilakukan  baik  oleh  perorangan,  badan  usaha,  atau  badan  hukum  yang  berdomisili  atau beralamatkan  di  wilayah  hukum  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  hanya  dikenakan  pidana dengan  pidana  denda  sebesar  paling  banyak  Rp.  35.000.000,-  (tiga  puluh  lima  juta  rupiah), dan  paling  sedikit  Rp.  15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah).  Dan  jika  berkaitan  dengan kegiatan usaha maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

## Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online
Kebijakan  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  politik  kriminal yang pada hakekatnya menjadi bagian integral dari kebijakan sosial (social policy), kemudian kebijakan  ini  dan  mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  sebagai  suatu  proses penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum  akan  tetapi  mempunyai  unsur penilaian  pribadi.  diimplementasikan  kedalam  sistem  peradilan  pidana  (criminal  juctice system).  sistem  peradilan  pidana  mempunyai  dimensi  fungsional  ganda.  di  satu  pihak berfungsi  sebagai  sarana  masyarakat  untuk  menahan  dan  mengendalikan  kejahatan  pada tingkatan  tertentu  (crime  containment  system),  dilain  pihak  sistem  peradilan  pidana  Ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  yaitu  juga  berfungsi  untuk  Faktor hukumnya  sendiri;  Faktor  penegak  hukum;  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat; Faktor kebudayaan.
Pencegahan  sekunder  (secondary  prevention)  yaitu  mencoba  Kelima  faktor  diatas merupakan  mengurangi  kriminalitas  di  kalangan  mereka  yang  pernah  melakukan  tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan  pelaksanaan  pidana.  Faktor-faktor  yang  terkait  satu  sama  lain.  Merupakan  esensi  dari penegakan  hukum  dan  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat.  Kaitannya  dengan  penegakan hukum  terhadap  tindak  Sistem  peradilan  pidana  pidana  perjudian  tersebut  didalam operasionalnya  melibatkan  sub  sistemnya  yang  bekerja  secara  koheren,  koordinatif,  dan integratif,  agar  dapat  mencapai  efisiensi  dan  efektifitas  yang  maksimal.  Oleh  karena  itu efisiensi maupun online,efisiensi maupun efektifitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan  efektifitasnya sangat meliputi:
a. Faktor Perundang-Undangan
Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan  diancam  dengan  pidana  jikalau  hal  itu  tergantung  pada  faktor-faktor  sebagai  berikut  : Infrastruktur  pendukung  sarana  dan  prasarana;  Profesionalisme  aparat  penegak  hukum  dan; Budaya hukum masyarakat.
Terlebih  dahulu  belum  dinyatakan  dalam  suatu  Peraturan  Perundang-Undangan (asaslegalitas).  Secara  opersional  perundang-undangan  pidana  Secara  konsepsional  inti  dari mempunyai  kedudukan  strategis  terhadap  system  peradilan  pidana.  Sebab  hal  tersebut memberikan  definisi  arti  penegakan  hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  mengejawantah  sikap
tindak  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir,  untuk  menciptakan,  memelihara tentang  perbuatan-  perbuatan  apa  yang  dirumuskan  sebagai  tindak  pidana  yang mengendalikan  suatu  usaha-usaha  pemerintah  untuk  segera  memberantas  tindak  kejahatan dan memidana si pelaku, memeberikan batasan tentang pidana yang dapat di terapkan untuk setiap kejahatan . dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment  yang  mengatur  segala  prosedur  dan  tata  cara  yang  harus  dipatuhi  didalam berbagai peringkat sistem peradilan pidana.
b. Faktor Penegak Hukum
Keberhasilan  misi  hukum  pidana  untuk menanggulangi tindak  pidana  perjudian  online tidak  hanya  ditentukan  oleh  sempurnannya  postulat  hukum  yang  dirumuskan  dalam  hukum positif. Melainkan telah lebih dari itu keberhasilannya sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya  (penegak  hukum)  mulai  dari  tingkat  penyidikan  sampai  pada  tingkat eksekusi.
Aparat  penegak  hukum  harus  memiliki  kemampuan  lebih  didalam  melakukan penyidikan, pembuktian baik pada pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan  dan  wawasan  yang  luas  atas  delik  materiil  maupun  peristiwa  hukumnya  serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan pemidanaannya.
c. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana dan Prasarana
Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana  perjudian online .  Sebab  eksistensinya  merupakan  penopang  keberhasilan  untuk menemukan  suatu  kebenaran  materiil.  Oleh  karena  jalinan  kerjasama  yang  harmonis  antara lembaga  penegak  hukum  denagn  beberapa  pakar  dan  spesialis  di  bidangnya  seperti  ahli forensik,  pakar  telematika,  serta  dana  operasional  yang  memadai    adalah  merupakan  faktor pendukung  guna  mengadili  dan  memidana  atau  mempersempit  ruang  gerak  pelaku  tindak pidana perjudian online.
d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat
Faktor  budaya  hukum  masyarakat  memiliki  pengaruh  dan  mamainkan  peranan  yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Pluralisme budaya hukum  di tengah  masyarakat  merupakan fenomena  yang  unik  dan  mengandung  resiko  yang potensial,  sehingga  seringkali  menempatkan  posisi  dan  profesi  aparat  penegak  hukum kedalam    kondisi  dilematis,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengakibatkan  ambivalensi  dalam melaksanakan peraturan aktualnya.
Kepatuhan  semua  masyarakat  terhadap  hukum,  ketidakdisiplinan  sosial,  tidak diindahkannya  etika  sosial,  mudahnya  anggota  masyarakat  tergiur  oleh  suatu  bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya tindak pidana perjudian.
Syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya, antara lain :
1. Undang-undang harus dirancang dengan baik.
2. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur.
3. sanksi  yang  dicantumkan  harus  sepadan  dengan  sifat-sifat  undang-undang  yang dilanggar.
4. Sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidak boleh keterlaluan.
5. kemungkinan  unutk  mengamati  dan  menyelidiki  atau  menyidik  perbuatan  yang dilanggar undang-undang harus ada.
6. hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
7. mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksan hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  harus
dirumuskan  secara  rinci  dan  jelas  mnengatur  dan  memberi  sanksi  agar  tidak  menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak- pihak  yang  berperkara.  Ada  banyak  aktivitas    yang  dilakukan  pelengkapan  negara  dalam melaksanakan  penegakan  hukum  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  hakim,  pembentuk  undang- undang,  institusi  pemerintah  dan  aparat  pelaksana  pidana,  yang  kesemuanya  mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.
Memperhatikan  masalah  penegak  hukum  ini  jika  dikaitkan  dengan  pengakan  hukum terhadap tindak  pidana  perjudian  online, maka  aktivitas  atau  kegiatan  yang  dapat dilakukan sebagai  upaya  menghadapi    masalah-masalah  yang  timbul  dalam  rangka  penegakan  hukum dan  antisipasinya  dapat  meliputi  pembuatan  undang-undang  atau  penyempurnaan  ketentuan yang  sudah  ada.  Tersedianya  aparat  penegak  hukum  yang  memadai  baik  secara  kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.
Berdasarkan  uraian  yan  gtelah  dipaparkan  diatas  dapat  dilihat  bahwa  efektifitas fungsionalisasi  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  perjudian online tidak  hanya  terletak padda  efisiansi    dan  efektifitas  kinerja  masing-masing  sub  sistem  dalam  peradilan  pidana. Melainkan  juga  tergantung  pada  dukungan  sosial  maupun  kelembagaan  dalam  rangka pembentukan opini masyarakat tentang tindak pidana perjudian online dan sosialisasi hukum nasional secara luas.
Tindak  pidana  perjudian online hanya  dikenakan  ketentuan  hukum  yang  ada  dalam hal  ini  pasal  303  KUHAP,  padahal  saat  ini  telah  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang perjudian  online  dalam  pasal  27  ayat  (2)  dan  pasal  45  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu kebijakan akan saling melengkapi mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian online.  Penerapan  pasal  303  KUHAP  atas  tindak  pidana  perjudian  online  menimbulkan sulitnya  proses  pembuktian  karena  dalam  KUHP  atas  tindak  pidana  perjudian  online menimbulkan  sulitnya  proses  pembuktian  karena  dalam  KUHP  tidak  diatur  adanya  unsur- unsur  yang  mengandung teknologi  informasi,  sementara  pada  kasus  perjudian online semua dilakukan dengan melalui media internet ( cyber ). Sementara itu, tidak diterapkannya pasal 27 ayat  (2)  dan  pasal  45  ayat  (1)  undang-undang  nomor  11  tahun  2008,  disebabkan  adanya prosedur  penyidikan  dalam  pasal  43  ayat  (6)  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang sulit  dilaksanakan,  yaitu  adanya  ketentuan  penyidik  dalam  melakukan  penangkapan  dan penahanan  melalui  penuntut  umum  meminta  penetapan  ketua  pengadilan  negeri  setempat dalam  waktu  satu  kali  dua  puluh  empat  jam.  Dan  hal  tersebut  tidak  mungkin  dilakukan, sehingga  kepolisian  negara  republik  Indonesia  sebagai  penyidik  terpaksa  menetapkan ketentuan pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian online termaksud.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  pembahasan  pada  sebelumnya,  maka  penulis  dapat menyimpulkan:  Perbedaan  Sanksi  Pidana  Perjudian  menurut  KUHP  Pasal  303  dan  Qanun Aceh  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Jinayat:  KUHP  pasal  303  ayat  (1)  memberikan  sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun/denda 25 juta rupiah bagi pelaku perjudian online. 2.  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  memberikan  sanksi  pidana  yang  lebih  tegas,  dengan ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  12  (dua  belas)  kali  atau  denda  paling  banyak  120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas ) tahun. 3. Letak perbedaan sanksi perjudian pada hukuman nya, dalam KUHP pasal 303 ayat (1) sanksi pidana penjara  paling  lama  sepuluh  tahun/denda  dua  puluh  lima  juta  rupiah  bagi  pelaku  perjudian online,  sedangkan  dalam  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  sanksi  pidana  dengan  ‘Uqubat Ta’zir  yang  paling  banyak  12  (dua  belas)  kali  atau  denda  paling  banyak  120  (seratus  dua puluh)  gram  emas  murni  atau  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  Tahun.  Dalam  rangka
menghadapi  masalah  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  perjudian  online,  beberapa upaya  yang  dapat  dilakukan  termasuk  penyempurnaan  perundang-undangan  yang  relevan, memastikan ketersediaan aparat penegak hukum yang memadai, dan menciptakan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perjudian online

## BIBLIOGRAFI
Al-Jashshash, A. B., & Bakar, A. (1912). Ahkam al-Qur’an. Libanon: Muassasah al-Tarikh al-Arabiy .
Ali, H. Z. (2023). Hukum Pidana Islam . Sinar Grafika.
BIP,  T.  I.  M.  (2017). 3  Kitab  Undang-undang  Hukum,  KUHper,  KUHP,  KUHAP .  Bhuana Ilmu Populer.
Hariyanto,  H.  (2018). Judi  Legal  di  Kota  Madya  Semarang,  1979-1993:  Alasan,  Dampak, dan Penghapusannya . Universitas Diponegoro.
Indonesia,  R.  (2016).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 tahun 2016 , 1 , 1–31. Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia . Kartono, K. (2011). Patologi sosial 3: Gangguan-gangguan kejiwaan . RI, D. A. (2000). Al Qur’an dan Terjemahnya . Bandung : Diponegoro. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Tiyarto,  S.  (2015). Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Perjudian .  Yogyakarta: Genta Press.

## Copyright holder:
Fathimah Madaniyyah, Kevin Fauzi Abdul Fiqor, Endang Munawar (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)