Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana

## STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

## STUDY OF COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF QANUN OF VILLAGE LAW IN ACEH BESAR DISTRICT
Sulaiman 1 , Hasbi Ali 2* , Susiana 1
1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh, Indonesia.
2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Jl. Hasan Krueng Kalee Darussalam, Banda Aceh, Indonesia.
E-mail: sulaiman.fh@unsyiah.ac.id
* Corresponding author : hasbi@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Artikel  ini  ingin  menganalisis  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  penyusunan  qanun gampong  di  Kabupaten  Aceh  Besar.  Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam penyusunan  qanun  karena  hukum  yang  baik  dilandasi  oleh  upaya  memastikan  asas partisipasi berjalan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum yang  terkait  dengan  pembentukan  hukum  yang  baik,  terutama  qanun.  Berdasarkan ketentuan tersebut, kemudian didalami proses pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan qanun gampong. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan  qanun  gampong  masih  terbatas.  Keterbatasan  ini  disebabkan  sejumlah faktor, antara lain sosialisasi yang belum dilakukan maksimal oleh pimpinan gampong. Selain  itu  ada  masalah  ketersediaan  anggaran  yang  sangat  kecil  untuk  proses pembentukan  qanun.  Disarankan  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  untuk menyiapkan  pedoman  dalam  tata  penyusunan  rancangan  qanun  gampong,  yang didalamnya diatur dengan baik proses pelibatan publik.
Kata Kunci : Aceh Besar, partisipasi masyarakat, pembentukan qanun, qanun gampong .

## ABSTRACT
This article is aimed to analyze community participationin the process of drafting qanun of  village  in  Aceh  Besar  District.  Community  participation  is  the  essential  factor  in drafting qanun. Furthermore, one of the indicator of good law is based on the efforts to ensure that the principle of participation well conducted. This research was conducted by examining legal materials related to the formation of good law, especaially qanun it self. Based on these provisions, the process of community involvements in each stage of the  formation  of  qanun  is  explored. This  study  finds  that  public  participation  of  the formation of the qanun of village is still limited. This limitation is caused by numerous factors,  including  socialization  that  has  not  been  carried  out  optimally  by  the  village leadership.  In  addition,  the  small  amount  of  availability  budget  for  the  process  of constructed  the  qanun,  became  one  of  the  problems  that  needed  to  be  solved.  It  is recommended  to  the  Aceh  Besar  District  Government  to  prepare  guidelines  for  the drafting of the village qanun in which the public involvement process is well regulated.
Keywords: Aceh Besar, community participation, establishment qanun, qanun gampong
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 331-340.
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana

## PENDAHULUAN
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun  gampong  masih  sangat  rendah,  sehingga tidak  tersedianya  regulasi  yang  akan  mengatur kehidupan  masyarakat  setempat.  Rendahnya partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan qanun  gampong  tidak  hanya  disebabkan  oleh keterbatasan  waktu,  melainkan  juga  kurangnya kepedulian dan rendahnya pengetahuan masyarakat  dalam  penyusunan  qanun  gampong yang sesuai dengan aturan yang ada.
Partisipasi  masyarakat  masih  kurang mendapat perhatian dari perencana pembangunan.  Studi  yang  ada  dapat  dibagi menjadi  tiga  kategori. Pertama ,  kajian  yang mengkaji  reorientasi  pembangunan  sebagai akibat  rendahnya  partisipasi  masyarakat.  Peran masyarakat  desa  merupakan  salah  satu  kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan baik desa, daerah, maupun nasional. Korten dalam Herman program atau proyek diarahkan dalam pembangunan  desa  justru  tidak  dapat  berjalan optimal,  karena  kebanyakan  direncanakan  jauh dari  desa  Partisipasi  masyarakat  merupakan keikutsertaan  seseorang  di  dalam  kelompok sosial  untuk  mengambil  bagian  dari  kegiatan masyarakat  yang  ada,  di  luar  pekerjaannya. Partisipasi  masyarakat  diperlukan  pada  suatu program  pembangunan  karena  keberhasilan program berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam  menjalankan  program  tersebut  (Herman, 2019:76,  Makhmudi,  Muktiali,  2018:108)). Kedua ,  studi  yang  memposisikan  partisipasi
masyarakat  sebagai  peluang  untuk  menunjang pembangunan.  Partisipasi  masyarakat  banyak digunakan  di  negara  maju  sebagai  pendekatan yang  efektif  pada  pelaksanaan  program  dalam pengambilan  keputusan,  pelaksanaan  proyek publik  dan  tata  kelola  (Xie,  dkk,  2017:1391- 1401).  Namun  demikian,  masalah  yang  muncul di kalangan masyarakat, yaitu sering dikecewakan oleh program pembangunan sebelumnya, sehingga mereka cenderung curiga terhadap  program  pembangunan  selanjutnya (Nasdian, 2014:98). Ketiga , studi yang mengkaji kinerja  perencana  pembangunan  yang  kurang optimal.  Paradigma  pembangunan  yang  sangat dikembangkan  saat  ini  adalah  paradigma pemberdayaan yang memfokuskan pada partisipasi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama pembagunan dan pemerintah  tidak  lagi  provider,  tetapi  lebih bertindak  sebagai  fasilitator  dalam  perencanaan pembagunan  (Wulandari,  dkk,  2022:73,  Hasba dan Syahrul, 2018:135).
Artikel ini berusaha mengisi celah tersebut dengan  memaparkan  rendahnya  partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun gampong.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menjawab tiga pertanyaan. Pertama , bagaimana perencana pembangunan menanggapi rendahnya partisipasi masyarakat. Kedua ,  bagaimana  rendahnya partisipasi  masyarakat.  Ketiga,  bagaimana kebijakan perencana pembangunan untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Ketiga
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 331-340.
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana
pertanyaan  ini  akan  dijawab  pada  pembahasan selanjutnya.
Argumentasi
Artikel  ini  berangkat  dari  tiga  argumen. Pertama ,  program  pembangunan  desa  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  mendapat  respon positif  dari  masyarakat,  sehingga  masyarakat berpartisipasi  aktif  di  dalam  pelaksanaannya. Kedua , kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan  telah  menyebabkan  masyarakat tidak  berpartisipasi  dalam  pelaksanaannya. Ketiga , pemerintah harus mengakomodir partisipasi masyarakat dalam program pembangunan  dengan  memberikan  reward  bagi mereka.
TINJAUAN PUSTAKA 1. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu  indikator  utama  keberhasilan  program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Santoso dalam Herman Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan  mental  atau  pikiran  atau  moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong  untuk  memberikan  sumbangan kepada  kelompok  dalam  usaha  mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Herman, 2019:78). Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan masyarakat (Arif, 2006:76). Kondisi yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan dapat
dikelompokkan  kedalam  dua  aspek  yaitu pertama,  yang  berkaitan  dengan  aspek epistemology ,  misalnya  berupa  pengetahuan dan  teknologi  yang  dimiliki  yang  berkaitan dengan proses perencanaan. Sedangkan yang kedua  adalah  yang  berkaitan  dengan  aspek axiology , seperti nilai dan tujuan pembangunan itu sendiri (Amien, 2007:52).
Hasil penelitian Makhmudi dan Muktiali partisipasi masyarakat pada Program PLPBK  di  Kelurahan  Tambakrejo  berbeda- beda  di  setiap  tahapnya.  Hal  tersebut tergantung  pada  kemampuan  dan  keahlian yang  dimiliki  masyarakat  di  setiap  tahapnya (2018:116).  Selanjutnya,  Baratha  dalam Wulandari,  dkk  Pembangunan  di  wilayah pedesaan  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  yang  semakin  memantapkan ketahan  masyarakat  dalam  upaya  meletakan dasar  dan  landasan  ekonomi,  sosial  budaya, politik,  keamanan  dan  ketahanan  nasional. Untuk  itu,  pembagunan  pedesaan  diarahkn kepada kegiatan pengembangan secara terpadu  dan  menyeluruh  dengan  cara memperdayakan setiap komponen di masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan pengembangan  masing-masing  desa.  Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan  pembagunan,  yaitu  melalui program pembangunan desa dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat (Wulandari, dkk, 2022:73).
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 331-340.
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana

## 2. Pembentukan Qanun Gampong
Eksistensi  qanun  gampong  menjadi
sangat urgen dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal  ini, pemimpin gampong harus    menjamin partisipasi    masyarakat    secara    maksimal dalam  proses    pembentukan qanun partisipatif.  Memilih    waktu    yang    tepat untuk menanggapi masalah di memaksimalkan    keterlibatan    warga    bisa menjadi    pilihan  (Sulaiman,  dkk,  2021:428). Terkait  dengan  hal  ini,  perkembangan pembentukan qanun, umumnya masih sangat terbatas,  dengan  rata-rata  per  gampong  tiga qanun  gampong,  itupun  hanya  berkaitan dengan  qanun  yang  sangat  penting,  yaitu mengenai  anggaran.  Ada  gampong  yang membentuk  qanun  gampong,  akan  tetapi sifatnya  berdasarkan  konsep  yang  tidak tertulis  yang  disebabkan  karena  perbedaan cara  melihat  konsep  “reusam”  dan  “qanun”. Hal  ini  disebabkan  kurangnya  sumberdaya manusia,  serta  proses  pembinaan  yang berlangsung  oleh  pemerintahan  yang  di atasnya (Sulaiman, 2012:462).
Pembentukan qanun gampong merupakan  sesuatu  hal  yang  sangat  urgen dalam rangka pelaksanaan pembangunan des aitu  sendiri.  Hasil  penelitian  Sulaiman,  dkk menunjukkan  bahwa  pengaturan  mengenai qanun  gampong  yang  tidak  ada  lagi  dasar hukumnya.  Pengisian  pengaturan  kembali
sangat  penting  dilakukan,  dengan  berangkat dari konsep pembangunan hukum (Sulaiman, 2021:125).
Belum  tersedianya  qanun  gampong pada  banyak  pemerintahan  desa  lebih disebabkan karena keterbatasan yang dimiliki. Temuan  penelitian  Fuadi,  dkk  menemukan bahwa  faktor  penyebab  tidak  ada  qanun gampong  yang  dapat  menjadi  paying  hukum terhadap  masalah  adat di masyarakat gampong  Buket  Seulemak  adalah  aparatur gampong  Buket  Seulemak  belum  mampu secara  mandiri  dalam  pembentukan  qanun gampong  yang  mengatur  dan  penyelesaian masalah adat di masyarakat. Oleh karena itu, dipelukan  adanya  pelatihan  kepada  apparat pemerintahan  gampong  dalam  penyusunan qanun  gampong.  Hasil  pelatihan  Keuchik, Tuha  Peut,  serta  masyarakat  telah  paham tentang kerangka dan tehnik penyusunan, asas dan  materi  muatan  yang  tidak  bertentangan peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi  dalam  pembentukan  qanun  gampong dan  peraturan  Keuchik,  dan  telah  mampu secara  mandiri  dalam  pembentukan  qanun gampong dan peraturan Keuchik (Fuadi, dkk, 2020:269).
Artikel  ini  ingin  menganalisis  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penyusunan  qanun gampong di Kabupaten Aceh Besar.
Posisi  partisipasi dalam kajian ini sebagai domain utama yang akan didalami sekaligus diuji nantinya. Secara normatif, partisipasi ditegaskan
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana
sebagai  salah  satu  asas  yang  harus  selalu  ada dalam peraturan perundang-undangan yang baik.
Atas  dasar  itulah,  partisipasi  masyarakat sangat penting dalam penyusunan qanun karena hukum  yang  baik  dilandasi  oleh  upaya memastikan  asas  partisipasi  berjalan  dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  ini  adalah  partisipasi masyarakat dalam pembentukan qanun gampong. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer melalui  wawancara  langsung  dengan  informan dan  data  sekunder  melalui  telaah  pustaka  oleh peneliti.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  terdiri dari  pemerintah  gampong  dan  masyarakat Gampong Suleu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  dilakukan  melalui  observasi  dan  wawancara dan  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini secara  analisis  kualitatif  dengan  menampilkan temuan penelitian, menganalisisnya, dan terakhir mendeskripsikan sesuai fakta yang ditemukan di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Partisipasi Masyarakat
Hasil  wawancara  dengan  Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan qanun
gampong tergolong tinggi, dimana masyarakat selalu ikutserta dalam rapat-rapat gampong. Selanjutnya, hasil penelitian dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan juga  bahwa  partisipasi  masyarakat  terkait dengan penyusunan qanun gampong aktif. Hal ini  terlihat  dari  keikutsertaan  mereka  dalam setiap  rapat-rapat  gampong.  Hasil  penelitian ini  juga  diperkuat  oleh  Ketua  Pemuda Gampong  Suleu  yang  mengatakan  bahwa masyarakat  sedikit  sekali  yang  mau  terlibat dalam  penyusunan  qanun  gampong  karena selain  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan tentang  hal  tersebut  juga  karena  kesibukan mereka  sehari-  hari.  Selalu  terlibat  dalam rapat-rapat  gampong  di  meunasah  setempat. Kemudian, tokoh masyarakat Gampong Suleu mengatakan bahwa masyarakat selalu terlibat dalam setiap penyusunan qanun gampong.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan qanun gampong  di  Gampong  Suleu  masyarakat selalu  terlibat,  terlihat  dari  keaktifan  mereka dalam  mengikuti  setiap  pertemuan  gampong baik  yang  dilakukan  di  kantor  keuchik maupun meunasah.
Dengan demikian, membuktikan bahwa partisipasi  masyarakat  merupakan  salah  satu indikator  utama  terwujudnya  pembangunan gampong,  dimana  segala  bentuk  kebijakan yang  diambil  oleh  pemerintah  desa  selalu melibatkan  masyarakat  secara  aktif  di dalamnya.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 331-340.
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana
Hasil  wawancara  dengan  Keuchik Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Gampong Suleu terlihat dari keaktifan mereka dalam  mengikuti  setiap  kegiatan  gampong, baik  rapat-  rapat  maupun  dalam  hal bergotongroyong. Selanjutnya, hasil wawancara  dengan  Tuha  Peut  Gampong Suleu  ditemukan  bahwa  bentuk  partsipasi masyarakat  dalam  pembangunan  gampong dapat  dilihat  dari  keaktifan  mereka  dalam setiap kegiatan gampong. Sementara itu, hasil wawancara  dengan Ketua Pemuda Gampong Suleu  ditemukan  bahwa  bentuk  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  gampong, terutama  pemuda  terlihat  dari  keaktifan mereka  dalam  bergotongroyong  dan  ronda malam  apabila  diperlukan.  Hal  ini  juga terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan  tokoh  masyarakat  Gampong  Suleu ditemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  gampong terlihat  dari  keaktifan  semua  warga  dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan terkait  dengan  pembangunan,  baik  rapat, gotongroyong, maupun kegiatan social kemasyarakatan lainnya.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan  bahwa  masyarakat  gampong Suleu selalu berpartisipasi dalam pembangunan,  baik  dalam  bentuk  dukungan moril  maupun  materil.  Bentuk  partsipasipasi aktif masyarakat ini terlihat dari keikutsertaan
mereka dalam setiap kegiatan yang dilakksanakan  seperti  rapat,  gotongroyong, ronda malam, dan kegiatan soaial lainnya.
Dengan  demikian,  terdapat  hubungan antara  data  primer  dengan  data  sekunder dalam  penelitian  ini.  Dimana,  bentuk partisipasi yang telah diberikan oleh masyarakat  terkait  dengan  pembangunan gampong  sudah  sesuai  dengan  teori-  teiri pembangunan  yang  mengatakan  bahwa keberhasilan  suatu  pembangunan  sangat didukung  oleh  keikutsertaan  masyarakat  di dalam pelaksanaannya.
Hasil  wawancara  dengan  Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa partisipasi masyarakat  telah  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap  pembangunan  gampong, sehingga  kesejahteraan  masyarakat  dapat terwujud.  Selanjutnya,  hasil  wawancara dengan Tuha Peut Gampong Suleu ditemukan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap kegiatan  pembangunan  di  gampong  Suleu telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
Hasil  penelitian  dengan  Ketua  Pemuda Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  dampak dari  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam program  pembangunan  adalah  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  karena  tersedianya fasiltas yang mereka perlukan.
Hasil penelitian dengan tokoh masyarakat  Gampong  Suleu  ditemukan bahwa  dampak  positif  yang  dapat  dirasakan
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 331-340.
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana
dari  adanya  partisipasi  masyarakat  dalam melaksanakan  setiap  program  pembangunan adalah  masyarakat  menjadi  lebih  mudah dalam  beraktifitas  dan  tersedianya  berbagai sarana dan prasarana di gampong.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan di Gampong Suleu telah memberikan  dampak  yang  sangat  signifikat terhadap  kesejahteraan  masyarakat  karena sudah  adanya  berbagai  sarana  dan  prasarana yang mendukung.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa  terdapat  hubungan  antara  data  primer dengan  data  sekunder.  Dimana,  temuan penelitian  ini  sesuai  dengan  berbagai  teori yang diajukan oleh para ahli bahwa partisipasi masyarakat  merupakan  salah  satu  factor penentu keberhasilan pembangunan.

## 2. Pembentukan Qanun Gampong
Hasil  wawancara  dengan  Keuchik Gampong Suleu ditemukan bahwa masyarakat  Gampong  Suleu  pada  umumnya masih  sangat  terbatas  pengetahuan  mereka terhadap penyusunan qanun gampong, sehingga dalam penyusunan qanun gampong menjadi tidak maksimal.
Hasil  penelitian  dengan  Tuha  Peut Gampong Suleu ditemukan bahwa
masyarakat masih sangat terbatas pengetahuan  mereka  terhadap  tata  cara penyusunan qanun yang baik.
Hasil  penelitian  dengan  Ketua  Pemuda Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  pemuda setempat masih banyak yang belum memiliki pengetahuan  terkait  dengan  penyusunan qanun gampong.
Hasil penelitian dengan tokoh masyarakat  Gampong  Suleu  ditemukan bahwa  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak tahu  bagaimana  tata  cara  penyusunan  qaun gampong  yang  benar  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa pada  umumnya  masyarakat  Gampong  Suleu masih  sangat  terbatas  pengetahuan  mereka terhadap tata cara penyusunan qaun gampong yang  baik  dan  benar  sesuai  dengan  kaidah hukum yang berlaku.
Dengan  demikian,  terdapat  hubungan antara  data  primer  dengan  data  sekunder. Dimana,  pengetahuan  masyarakat  terhadap penyusunan  qanun  gampong  akan  sangat menentukan kualitas produk hukum tersebut. Suatu  qanun  yang  baik  harus  mememnuhi kaidah- kaidah hukum yang baik dan benar.
Hasil  wawancara  dengan  Keuchik Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  dalam rangka penyusunan qanun gampong  aparatur gampong  setempat  sangat  mengaharapkan adanya  pendampingan  dari  berbagai  pihak, terutama  yang  memahami  tentang  tata  cara penyusunan  qanun  gampong  yang  baik  dan benar sesuai kaidah hukum yang berlaku.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 331-340.
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana
Hasil  penelitian  dengan  Tuha  Peut Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  aparatur gampong  setempat  sangat  mengaharapkan adanya  pendampingan  dari  pihak  terkait dalam  penyusunan  qanun  gampong  agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hasil  penelitian  dengan  Ketua  Pemuda Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  sebagai unsur  dari  apparat  gampong  mereka  sangat mengharapkan  adanya  qanun  gampong, sehingga  untuk  mewujudkannya  diperlukan adanya  pendampingan  dari  yang  memahami hal tersebut.
Hasil penelitian dengan tokoh masyarakat  Gampong  Suleu  ditemukan bahwa sebagai tokoh masyarakat mengharapkan  adanya  pendampingan  dalam penyusunan qanun gampung, sehingga gampong  mereka  memiliki  aturan  untuk kegiatan gampong demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan  bahwa  baik  aparatur  gampong, tokoh masyarakat, dan masyarakat Gampong Suleu sangat mengaharapkan adanya pendampingan  yang  simultan  dari  mereka yang  memahami  bagaimana  penyusunan suatu qanun yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku.
Dengan  demikian,  terdapat  hubungan antara  data  primer  dengan  data  sekunder. Dimana,  temuan  penelitian  menunjukkan diperlukannya pendampingan dalam
penyusunan  qanun  gampong. Hal ini sebagaimana  dikatakan  juga  bahwa  suatu peraturan yang baik harus dalam penyusunannya didampingi oleh yang kompeten.
Hasil  wawancara  dengan  Keuchik Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  melalui pendampingan  yang  dilakukan  oleh  peneliti Gampong  Suleu  telah  memiliki  qanun gampong  yang  dapat  digunakan  untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu qanun tentang pengelolaan sampah.
Hasil  penelitian  dengan  Tuha  Peut Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  melalui pendampingan  yang  dilakukan  oleh  peneliti, maka  Gampong  Suleu  telah  meiliki  qanun yang terkait dengan pengelolaan sampah yang dapat  dimanfaatkan  untuk  kesejahteraan masyarakat setempat.
Hasil  penelitian  dengan  Ketua  Pemuda Gampong  Suleu  ditemukan  bahwa  pemuda sangat  berterima  kasih  atas  pendampingan yang  diberikan  oleh  peneliti,  sehingga Gampong Suleu telah memiliki qanun tentang pengelolaan sampah.

## SISIMPULAN
Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi  publik  dalam  pembentukan  qanun gampong  masih  terbatas.  Keterbatasan  ini disebabkan  sejumlah  faktor,  antara  lain sosialisasi  yang  belum  dilakukan  maksimal oleh  pimpinan  gampong.  Selain  itu  ada
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana
masalah  ketersediaan  anggaran  yang  sangat kecil  untuk  proses  pembentukan  qanun. Respons publik sangat kecil.
Disarankan
kepada Pemerintah
Kabupaten  Aceh  Besar  untuk  menyiapkan
pedoman  dalam  tata  penyusunan  rancangan qanun  gampong,  yang  didalamnya  diatur dengan baik proses pelibatan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS, 2019, Statistik Aceh Besar , BPS, Jantho.
Budi Winarno, Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah , Dialogue JIAKP, Vol. 2, No. 1, Januari 2005.
Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa ,  Direktorat  Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan  dan  Direktorat  Jenderal  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, Dasar-dasar Politik Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Iskandar  A.  Gani, Kedudukan  dan  Fungsi  Lembaga  Adat  dan  Kebudayaan  Aceh  (LAKA)  dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh , Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 1998.
Laica  Marzuki,  “Membangun  UU  yang  Ideal”,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Dirjen  Perundang- undangan Depkumham, Vol. 4 No. 2, Juni 2007.
Lia  Sartika  Putri,  2016,  “Kewenangan  Desa  dan  Penetapan  Peraturan  Desa”,  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 2 hlmn 161-176.
M. Adli dkk, Efektivitas Penggunaan Dana Desa , Penelitian PNPB Unsyiah, Banda Aceh.
M. Hakim Nya’ Pha, Hukom Suloh dalam Masyarakat Aceh , Pidato Pengukuhan Guru Besar Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, 1998.
Moh. Mahfud MD, 2006, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta.
Philipus  M.  Hardjon,  2011, Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta.
Rusdi Sufi, dkk, 2002, Adat Istiadat Masyarakat Aceh , Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 331-340.
Sulaiman, Hasbi Ali, Susiana
Situ Khoiriyah Ngarsiningtyas & Walid Mustafa Sembiring, 2016, “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol. 4 No. 2 hlmn 161-175.
Snouck Horgronje, Aceh di Mata Kolonial , Jilid 1, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.
Sulaiman Tripa, “Kebudayaan Persepektif Gampong”, Serambi Indonesia, 18 Juli 2002.
Sulaiman,  2012,  Pembentukan  Reusam  Gampong  di  Kabupaten  Piidie  Jaya,  Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, No. 58 Th. XIV, hlm. 449-463
Sulaiman, 2018, “Paradigma dalam Penelitian Hukum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 hlm. 255-272.
Sulaiman,  M.  Adli  Abdullah,  Teuku  Muttaqin  Mansur,  Nellyana  Roesa,  2021,  “Pembangunan Hukum Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Besar, Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, Vol. 4 No. 2, hlm. 116-127.
Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, M. Adli Abdullah, Nellyana Roesa, Lia Sautunnida, 2021, The Challenges in Establishing a Participatory di Kabupaten Aceh Besar, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 23 No. 3, hlm. 417-430.
T. Djuned, “Manajemen Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh”, Mon Mata No. 27, September 1997, Lembaga Penelitian Unsyiah.
Yoyon  M  Darusman,  Susanto,  Oksidelfa,  Bastianus,  Endi  Arofa,  2021,  “Bimbingan  Teknis Pembuatan  Peraturan  Desa  di  Desa  Kalimati  Kecamatan  Adiwerna  Kabupaten  Tegal  Jawa Tengah”, Jurnal Abdimas Vol. 2 No. 1 hlmn 61-66.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan.
Peraturan daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
Qanun Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong.