ISTIKHLAF Vol 3 No 2, September 2021                                                        ISSN : 2774-2466 (Online) DOI :  https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i2.230                                   ISSN : 2775-1341 (Print)

## Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo

## Rahmi Eka Ratnani
UIN Sunan Ampel Surabaya Email Penulis: rahmika2@gmail.com

## Firman Pramudya
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email Penulis: firmanpramudya02@gmail.com

## Lingga Parama Liofa
UIN Sunan Ampel Surabaya Email Penulis: paralingga@gmai.com

## M. Irfan Izzuddin R
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email Penulis: izzuddin.irfan2181@gmail.com

## Nur Lailatul Musyafaah
UIN Sunan Ampel Surabaya Email Penulis: nurlailatul@uinsby.ac.id

## Abstract
People's Business Credit is one way to help MSME traders get business capital. KUR financing can be done in banks, including Islamic Banks. Bank BRI Syariah also offers KUR financing. This article  examines  the  funding  of  Medium  Enterprise  Credit  at  Bank  BRI  Syariah  Sidoarjo.  The research is field and qualitative, and the data was collected through observation, interviews, and documentation.  The  collected  data  was  analyzed  with  the  concept  of  murābaḥah  bil  wakalah. This research concluded that customers could apply for KUR approval to BRI Syariah with the conditions set by the bank. Akad is done with murābaḥah bil wakalah. Then the customer gets money  from  the  bank;  then,  the  bank  represents  the  customer  to  spend  the  goods  with  the money.  The  bank  gives  14  days  to  provide  a  statement  to  the  bank  and  submit  a  receipt  for further  processing.  The  concept  has  been  in  accordance  with  the  elements  and  conditions  of murābaḥah bil wakalah. As for customers who violate the specified time limit, the bank conducts education  and  reprimands  customers.  That  is  part  of  the  cooperation  process  that  all  parties must trust each other.

## Kata kunci : UMKM, KUR, Sharia Bank

## Abstrak
Kredit  Usaha  Rakyat  merupakan  salah  datu  cara  membantu  pedagang saha  Mikro,  Kecil  dan Menegah  ( UMKM)  mendapatkan  modal  usaha.  Pembiayaan  KUR  bisa  dilakukan  di  bank, termasuk  Bank  Syariah.  Bank  BRI  Syariah  juga  menawarkan  pembiayaan  KUR.  Artikel  ini mengkaji  secara  mendalam  tentang  pembiayaan  Kredit  Usaha  Menengah  di  Bank  BRI  Syariah Sidoarjo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan konsep murābaḥah bil wakalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nasabah bisa mengajukan pembiyaan  KUR  ke  BRI  Syariah  dengan  syarat  yang  telah  ditetapkan  bank.  Akad dilakukan dengan murābaḥah bil wakalah . Maka nasabah mendapat uang dari bank, lalu bank  mewakilkan  nasabah  untuk  membelanjakan  barang  dengan  uang  tersebut.  Bank
memberi  waktu  14  hari,  agar  nasabah  memberikan  laporan  kepada  bank  dan menyerahkan  struk  belanja  untuk  diproses  lebih  lanjut.  Konsep  tersebut  telah  sesuai dengan unsur dan syarat murābaḥah bil wakalah . Adapun bagi nasabah yang melanggar dari  batas  waktu  yang  ditentukan,  maka  bank  melakukan  edukasi  dan  peneguran kepada nasabah. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kerjasama, bahwa semua pihak harus saling amanah.
Kata kunci : UMKM, KUR, Bank Syariah.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  perekonomian  Islam  semakin  pesat  seiring dengan berkembangnya  zaman.  Hal  itu  juga  berdampak kepada  sistem  perbankan  Islam  yang semakin meluas baik dalam internasional dan nasional. 1 Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki landasan sistem perekonomian Islam atau lebih dikenal ekonomi syariah. Bank syariah di Indonesia pada awalnya dikembangkan sejak tahun 1994 dengan didirikannya Bank Muamalat. 2
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas  muslim.  Meski  demikian,  dalam awal-awal  munculnya,  bank  syariah  masih  belum  memiliki  banyak  peminat  seperti masa sekarang. Dalam  kurun waktu yang lumayan, kegiatan perbankan masih banyak menggunakan  konvensional.  Adapun  faktor    yang  dapat  mempengaruhi  diantaranya kurangnya  edukasi  yang  diterima  masyarakat  mengenai  bank  syariah.  Namun,  seiring berjalannya  waktu  serta  mulai  banyak  bank  syariah  yang  telah  hadir  di  Indonesia membuat masyarakat perlahan namun pasti berpindah menggunakan bank syariah. 3
Salah satu keunggulan bank syariah yang banyak dipahami oleh masyarakat luas terletak  pada  sistem  bagi  hasil.  Sehingga  banyak  masyarakat  menyebut  bank  syariah dengan  bank  bagi  hasil  atau nisbah .  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  pembiayaan  di perbankan syariah tidak banyak didominasi dengan pembiayaan bagi hasil atau dikenal dengan  akad mudharabah ,  melainkan  didominasi  dengan  pembiayaan  yang  diketahui margin keuntungannya atau kita mengenalnya dengan akad murābaḥah . 4
Pembiayaan  dengan  akad murābaḥah selalu  menjadi  primadona  dibandingkan
1 Fitrianur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Pleno Jure 9, no. 2 (2019): 1, https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38.
2 Muh Shadiqul Fajri AF, “Penerapan Shariah Compliance Dalam Alur Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar,” Jurnal Iqtisaduna 6, no. 1 (2020): 27, https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061.
3 Nur Haida et al., “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Terhadap Minat Bertransaksi Di Bank Syariah,” Ecobankers: Journal of Economy Banking 2, no. 2 (2021): 131.
4 Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah,” Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 1, no. 2 (2016): 155, http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32.
dengan produk perbankan lainnya.  Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya mudah dipahami oleh nasabah. Hal ini bisa dibuktikan dari jumlah rekening bank pembiayaan syariah ( Number Of Occount of Shariah Rural Bank ). 5
Tabel 1. Jumlah Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jumlah Rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( number of occount of Shariah Rural
Bank) 2020 Jenis Juni Juli Agustus Type Dana Pihak Ketiga 1,683,083 1,703,463 1,708.526 Depositor funds Giro iB - - - Demand deposits Tabungan iB 1,624,704 1,645,000 1,649,517 Saving deposits Deposito iB 58,379 58,463 58,809 Time deposits Pembiayaan 359,464 360,181 360,830 Financing Akad Mudharabah 3,168 3,079 3,043 Mudharaba Akad Musyarakah 8,677 8,606 8.709 Musharaka Akad Murābaḥah 279,710 281,257 282,509 Murabaha Akad Salam - - - Salam Akad Istishna 241 241 242 Istishna Akad Ijarah 38,004 37,263 36,729 Ijarah Akad Qardh 687 681 679 Qardh Multijasa 28,977 29,054 28,919 Multi  purpose financing Total 2,042,547 2,063,644 2,069156
Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa dari jumlah rekening pembiayaan bank syariah antara mudharabah dan murābaḥah memiliki perbedaan yang signifikan. Hal  ini  membuktikan  bahwasanya  masyarakat  atau  nasabah  lebih  memilih  akad murābaḥah dalam  mendapatkan  pembiayaan  dari  bank  syariah.  Gambaran  ini memberikan  indikasi  bahwasanya  akad murābaḥah lebih  mendominasi  di  perbankan syariah. 6 Hal  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  sistem  penentuan  margin  yang transparan  karena  dalam  akad murābaḥah harga  pokok  dan  keuntungan  disepakati
5 “Statistik Perbankan Syariah - Agustus 2020,” Otoritas Jasa Keuangan, 2020, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik- Perbankan-Syariah---Agustus-2020.aspx.
6 Nurul Afiqah Mutmainnah and Hadi Daeng Mapuna, “Peranan Restrukturisasi Dalam Akad Murābaḥah (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/ PA . Gtlo),” Qaḍāunā 1, no. 2 (2020): 90.
bersama di antara kedua belah pihak.
Akad murābaḥah pada  penerapannya  di  lembaga  keuangan  syariah  telah mengalami  berbagai  modifikasi,  sesuai  dengan  kondisi  nasabah.  Namun,  sangat disayangkan  karena  modifikasi  tersebut  tidak  sesuai  dengan  praktik murābaḥah yang ada di fikih. Salah satu produk yang sangat diminati nasabah yakni pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan bantuan subsidi  dari  pemerintah  yang  diperuntukkan  khusus  untuk saha  Mikro,  Kecil  dan Menegah ( UMKM). 7
KUR atau yang dapat diartikan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu produk pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi wirausaha atau pengusaha dengan syarat usaha  yang  dilakukan  telah  berjalan  minimal  6  bulan.  Plafon  yang  dapat  diajukan nasabah  yakni  dengan  angka  maksimal  Rp.50.000.000.  Produk  KUR  yang  ditawarkan oleh  BRI  Syariah  merupakan  salah  satu  komitmen  dari  BRI  Syraiah  untuk  ikut  andil dalam  pemajuan  UMKM  menengah  kebawah.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  sektor usaha  mampu  memberikan  maslahah  kepada  masyarakat  berupa  penyerapan  tenaga kerja serta mampu mengangkat perekonomian masyarakat menengah ke bewah untuk keluar dari jurang kemiskinan. 8
Dalam produk KUR yang ditawarkan BRI Syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah . Pihak nasabah yang memerlukan bantuan dana tambahan untuk usahanya dapat  mengajukan  dengan  memilih  plafon  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan nasabah. Dari pihak BRI Syariah akan meninjau kelayakan diberikannya pinjaman dana serta  meminta  data  diri  untuk  diakukan  BI  Checking  untuk  melacak track  record nasabah. Kemudian dari pihak BRI Syariah akan meninjau untuk kedua kalinya namun hal  ini  dilakukan  oleh  pihak  marketing  dan  juga  mengajak  dari  pihak  pimpinan  BRI Syariah. Setelah dilakukan pengecekan kelayakan, dari pihak nasabah dapat datang Ke BRI Syariah untuk membawa syarat administratif dan dapat dilakukan pencairan dana. Demi  melindungi  keamanan  dari  pihak nasabah,  maka  dana  yang  dicairkan  akan  auto debet  dalam  tabungan  BRI  Syariah  sang  nasabah.  Namun,  pihak  nasabah  masih memiliki  kewajiban  selain  mengangsur  cicilannya  yakni  menyetorkan  struk  belanja dana yang telah digunakan.
7 Riawan  Riawan  and  Wawan  Kusnawan,  “Pengaruh  Modal  Sendiri  Dan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) Terhadap  Pendapatan  Usaha  (Studi  Pada  UMKM  Di  Desa  Platihan  Kidul  Kec.  Siman),” Jurnal  Akuntansi Dan Pajak 19, no. 1 (2018): 34, https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.158.
8 Sauqi, Account Officier Mikro BRI Syariah KC Sidoarjo, wawancara 2 Oktober 2020
Dalam kenyataannya, pihak nasabah terkadang lalai akan hal tersebut. Terkadang nasabah menyetorkan struk atau kwitansi belanja yang tidak sesuai dengan akad yang telah  disepakati  secara  bersama  sama.  Pihak Bank  BRI  Syariah  sudah  berusaha  untuk memberikan edukasi penyadaran kepada pihak nasabah terkait struk yang harus sesuai dengan  akad  yang  telah  disepakati  secara  bersama  sama.  Bagaimanapun  juga,  struk adalah salah satu bentuk kontrol bank terhadap dana yang disalurkan kepada nasabah dan juga merupakan salah satu syarat keabsahan dari akad. Berdasarkan hal tersebut maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  “ Pembiayaan  Kredit  Usaha  Rakyat  di  Bank BRI Syariah Sidoarjo ”.

## B. Konsep Murābaḥah Bil Wakalah
Murābaḥah dalam  konsep fiqh merupakan  salah  satu  akad  dari  jual-beli 9 yang memiliki  sifat  amanah.  Akad murābaḥah dapat  terlaksana  dalam  jual  beli  bila  kedua belah  pihak  telah  mengetahui  harga  pokok  kemudian  ditambah margin keuntungan yang  diperoleh  oleh  pihak penjual.  Secara  etimologis, murābaḥah berasal  berasal  dari kata al-ribh ( حْبِّرلا )  yang  memiliki  arti  kelebihan  atau  pertambahan  dalam  jual-beli. Al- ribh dengan kata lain memiliki arti sebagai keuntungan, laba, faedah karena dalam jual beli Murābaḥah harus menjelaskan berapa margin keuntungannya. 10 Sedangkan, secara istilah terdapat pendapat dari beberapa jumhur ulama.
Akad murābaḥah menurut  Ulama  Hanafiyah  yaitu:  “ Mengalihkan  kepemilikan sesuatu  yang  dimiliki  melalui  akad  pertama  dengan  harga  pertama  disertai  tambahan sebagai keuntungan”. Sedangkan ulama Malikiyah mengemukakan definisim Murābaḥah yaitu: ”Jual  beli  barang  dagangan  sebesar  harga  pembelian  disertai  dengan  tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”. Selain itu, ulama Syâfi’iyyaħ  mendefinisikan murābaḥah dengan: ”Jual  beli  dengan  seumpama  harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya”. 11
Dalam  pandangan  Imam  Syafi’i,  jika  seseorang  menunjukkan  sesuatu  barang  ke orang  lain  lalu  berkata:  “ Belikan  aku  barang  seperti  ini  maka  aku  akan  memberimu keuntungan ”.  Kemudian,  orang  tersebut  membelikan  barang  yang  diminta,  maka  jual
9 Berbicara tentang Murabahah maka tidak akan dapat dilepaskan dengan sistem jual beli yang dalam fiqh biasa  disebuat al-bai’ .  Yang  secara  etimologis  kata al-bai’ dapat  diartikan  dengan  ( ةلد  ابملا )  yang  berarti tukar menukar.
10 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, 2005), 14.
11 “Konsep Murabahah Dalam Wacana Fikih,” in Ensikolpedi Fikih Online , 2010,
http://fikihonline.blogspot.com/search?q=murabahah.
beli  ini  dianggap  sah.  Imam  Syafi’i  menamai  transaksi  jual  beli  ini  dengan  istilah al- Murābaḥah li al-amir bi asy-syira’ ( Murābaḥah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesaan). 12 Dalam  hal  ini,  calon  pembeli  dapat  memesan  barang  yang  diinginkan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang kepada penjual. Saat terjadinya permintaan, sebelumnya dilakukan kesepakatan mengenai harga pokok yang  mampu  ditanggung  oleh  calon  pembeli.  Setelah  barang  yang  sudah  diinginkan telah  sesuai  dengan  permintaan  calon  pembeli,  maka  kedua  belah  pihak  melakukan kesepakatan  terhadap margin keuntungan  yang  didapat  seseorang  tersebut.  Jual-beli tersebut baru dianggap sah jika calon pembeli sudah menerima barang pesanannya dan seseorang (pembeli) mendapatkan margin keuntungan. 13
Di  dalam  al-Qur’an  maupun  Hadis  tidak  pernah  dijelaskan  secara  langsung mengenai murābaḥah ,  akan  tetapi  membicarakan  tentang  jual-beli,  laba,  dan perdagangan.  Oleh  sebab  itu,  sebagai  landasan  syariah murābaḥah digunakan  prinsip jual-beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Landasan syariah di dalam Al- Quran terdapat pada Q.S An-Nisa’ [4] : 29; Q.S Al-Baqarah [2] : 275. 14
Fatwa  DSN  MUI  memberikan  definisi  mengenai murābaḥah yaitu  menjual  suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. 15 Sedangkan dalam PSAK 59, Murābaḥah adalah akad jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan  perolehan  dan margin keuntungan  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Oleh  sebab  itu,  Murābaḥah adalah kontrak atau akad yang berdasarkan kepercayaan.
Dari beberapa rumusan definisi murābaḥah oleh jumhur ulama serta Fatwa DSN MUI  dapat  disimpulkan  bahwa  akad murābaḥah adalah  akad  jual  beli  yang  dilakukan dengan  diketahui  harga  pokok  ditambah margin keuntungan  yang  diperoleh  oleh penjual.  Jual-beli murābaḥah hanyalah  kontrak  penjualan  yang  menetapkan  harga berdasarkan biaya penjual ditambah markup persentase yang ditentukan. Dalam hal ini yang  menjadi  dasar  dari  akad Murābaḥah adalah  disepakatinya margin keuntungan antara kedua belah pihak. Kejujuran serta keterbukaan dari kedua belah menjadi syarat utama  terjadinya  akad murābaḥah .  Sehingga  yang  menjadi  karakteristik  utama  dari konsep murābaḥah adalah penjual harus memberi tahu calon pembeli mengenai harga
12 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gemma Insani, 2001), 102.
13 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 54.
14 Ibid. , 54-55.
15 Dewan  Syariah  Nasional  MUI,  “Fatwa  DSN  MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Murabahah” (Jakarta, 2000).
pembelian barang serta menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.
Kontrak murābaḥah dalam  sistem  keuangan  Islam,  sudah  sangat  jelas  bahwa  di dalam  Islam  jalur  kredit  menggunakan  bunga  dilarang.  Akan  tetapi  di  dalam  akad murābaḥah dapat  menggantikan  jalur  kredit,  di  mana  akad murābaḥah melibatkan penjualan  barang  dengan mark  up keuntungan  yang  telah  diketahui  dengan  harga pokok. Misalnya, jika seorang pengusaha membutuhkan Rp.50.000.000.- untuk membeli bahan  baku,  beliau  dapat  mengatur  bank  syariah  atau  investor  lain  untuk  membeli barang  atas  namanya  lalu  menambahkan margin keuntungan  dan  menjual  kembali barang tersebut, katakanlah Rp.55.000.000.-  dengan pembayaran ditunda selama lima bulan. Margin keuntungan tersebut sepenuhnya dapat diterima menurut hukum Islam. Itu dapat mencakup apapun yang penjual pilih untuk disertakan, tanpa pertanyaan yang diajukan atau pembenaran yang diperlukan. Dengan demikian, selain biaya aktual yang timbul dalam proses  kesepakatan murābaḥah ,  penjual  dapat  mengisi  biaya  untuk  hal- hal  seperti  resiko  bahwa  pembeli  tidak  membayar  barang,  risiko  dalam  pembayaran mata  uang  asing  yang  membuat  penjual  kurang  beruntung,  dan  yang  paling  penting biaya  peluang  penjual  dalam  mengikat  uangnya  sampai  pembeli  benar-benar membayarnya.  Biaya  terakhir  ini  -untuk  ikatan  modal  investor-  mewakili  perbedaan yang sangat halus dari pengisian bunga langsung. 16
Meskipun hukum Islam melarang pinjaman dengan bunga, hutang dan instrumen kredit tetap memainkan peranan penting dalam struktur modal bisnis Muslim. Ingatlah bahwa kontrak murābaḥah (penjualan kredit) adalah bentuk yang sangat populer dari Islam,  yaitu  kontrak  utang  jangka  pendek  dan  menengah.    Ini  melibatkan  penjualan langsung,  tetapi  dengan  persyaratan  kredit  yang  menentukan  pembayaran  pada  titik akhir  atau  pembayaran  cicilan  pada  titik-titik  tertentu.    Setiap  angsuran  dapat  dilihat sebagai  pengembalian  modal  dan  kompensasi  untuk  nilai  waktu  uang.  Untuk menunjukkan, jika x adalah biaya administrasi mendapatkan kredit, sebagai persentase dari  nilai  nominal  pinjaman,  dan  hasil  bruto  pinjaman  adalah  P,  hasil  bersih  untuk pembeli adalah P(1-x). Jika hanya ada dua setengah tahunan angsuran dari nilai I untuk murābaḥah dengan  jatuh  tempo  satu  tahun  dan  y  tingkat  pengembalian  (IRR)  secara tahunan, maka:
16 Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance (Religion, Risk, and Return) (Netherlands: Kluwer Law International, 1998), 182.
P (1-x) = [I: (1 + y)] + [1:(1 + y)]
Pemecahan  pada y akan  memberikan  perkiraan  biaya  modal  kepada  pembeli murābaḥah . 17
Wakalah  atau  wikalah berarti  penyerahan,  pendelegasian,  atau  pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dapat dipahami sebagai at- tafwidh. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah”. Wakalah bermakna penyerahan atau pemberian mandat (pelimpahan wewenang) oleh seseorang pada yang lain dalam hal diwakilkan. Para ulama sepakat kebolehan wakalah ini, bahkan cenderung mensunnahkan dengan alasan ta’awannual  albirri  wa  al-taqwa .  Dalam  perbankan,  nasabah  mewakilkan  pada pihak  bank  atas  urusan  keuangan  yang  dipunyai,  dalam  hal  ini  bank  sebagai  wakil. 18 Adapun landasan syariah mengenai wakalah terdapat pada Al-Quran Q.S Al-Kahfi [18] : 19 dan  Q.S Yusuf [12]: 55. 19
Murābaḥah bil wakalah merupakan praktik jual beli dengan sistem wakalah . Jual beli  dengan  sistem  ini dimana  pihak penjual mewakilkan  pembeliannya  kepada  pihak lain  untuk  melakukan  akad  jual  beli. 20 Dengan  demikian  akad  pertama  dalam  praktik murābaḥah bil wakalah ialah akad wakalah . Setelah akad wakalah berakhir, maka para pihak menjalankan akad murābaḥah .
Sesuai dengan Fatwa DSN MUI yang memberikan ketentuan pada pasal 1 ayat 9: “ jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murābaḥah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. ” 21 Berdasarkan ketentuan tersebut, akad murābaḥah bil wakalah dapat dilakukan dengan  syarat  jika  barang  yang  dibeli  oleh  nasabah  sepenuhnya  sudah  milik  lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki bank syariah maka akad murābaḥah dapat dilaksanakan.
C . Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) Kantor  Cabang  Sidoarjo.  Data  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Pengamatan  dilakukan  pada  7  September  2020  s/d  9  Oktober  2020.
17 Ibid ., 212-213.
18 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Praktis Sehari-Hari (Jakarta: Gema Insani, 2005), 428.
19 Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik , 121.
20 Azharsyah  Ibrahim  and  Abdul  Jalil  Salam,  “A  Comparative  Analysis  of  DSN-MUI  Fatwas  Regarding Murabahah  Contract and the Real Context Application  (A Study at Islamic Banking in Aceh),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 1 (2021): 375, https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845.
21 Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.”
Setelah  data  terkumpul  maka  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Dalam  penelitian kali  ini  kami  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Secara  ringkas  penelitian kualitatif  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu  penelitian  yang  berusaha  menemukan  dan menggambarkan  secara  naratif  kegiatan  yang  dilakukan  terhadap  kehidupan  dari narasumber.  Dari  hasil  penuturan  narasumber  akan  kami  narasikan  dan  akan  kami analisis dengan teori murābaḥah bil wakalah .

## D. Hasil dan Pembahasan

## Profil BRI Syariah Sidoarjo
Sejarah pendirian PT Bank BRIsyariah Tbk tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk  terhadap  Bank  Jasa  Arta  pada  19  Desember 2007.  Setelah  mendapatkan  izin  usaha  dari  Bank  Indonesia  melalui  surat  no. 10/67/Kep.GBI/  DPG/2008  pada  16  Oktober  2008  BRIsyariah  resmi  beroperasi  pada 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRIsyariah  dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam.
Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal  1  Januari  2009  dengan  penandatanganan  yang  dilakukan  oleh  Sofyan  Basir selaku  Direktur  Utama  PT  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk  dan  Ventje  Rahardjo selaku  Direktur  Utama  PT  Bank  BRISyariah.  BRISyariah  melihat  potensi  besar  pada segmen  perbankan  syariah.  Dengan  niat  untuk  menghadirkan  bisnis  keuangan  yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk  serta  layanan  terbaik  yang  menenteramkan,  BRISyariah  terus  tumbuh  secara positif. BRISyariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk  secara  luas  di  seluruh  penjuru  Indonesia  menunjukkan  bahwa  BRISyariah memiliki  kapabilitas  tinggi  sebagai  bank  ritel  modern  terkemuka  dengan  layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.
BRISyariah  terus  mengasah  diri  dalam  menghadirkan  yang  terbaik  bagi  nasabah dan  seluruh  pemangku  kepentingan.  BRISyariah  juga  senantiasa  memastikan terpenuhinya prinsip- prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan  demikian,  BRISyariah  dapat  terus  melaju  menjadi  bank  syariah  terdepan dengan  jangkauan  termudah  untuk  kehidupan  lebih  bermakna.  Pada  tahun  2018, BRIsyariah  mengambil  langkah  lebih  pasti  lagi  dengan  melaksanakan Initial  Public Offering pada  tanggal  9  Mei  2018  di  Bursa  Efek  Indonesia.  IPO  ini  menjadikan
BRISyariah  sebagai  anak  usaha  BUMN  di  bidang  syariah  yang  pertama  melaksanakan penawaran umum saham perdana. 22
Adapun  visi  yang  telah  di  terapkan  oleh  bank  BRI  Syariah  untuk  menjalankan kegiatan  perbankan,  yaitu: 23 Menjadi  bank  ritel  modern  terkemuka  dengan  ragam layanan  finansial  sesuai  kebutuhan  nasabah  dengan  jangkauan  termudah  untuk kehidupan  lebih  bermakna.  Untuk  mencapai  visi  tersebut,  maka  bank  memiliki  misi: Memahami  keragaman  individu  dan  mengkomodasi  beragam  kebutuhan  finansial nasabah, menyediakan produk  dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip  syariah,  menyediakan  akses  ternyaman  melalui  berbagai  sarana kapanpun  dan  dimanapun  dan  memungkinkan  setiap  individu  untuk  meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.
BRI  Syariah  Cabang  Sidoarjo  merupakan  anak  perusahaan  dari  Bank  Rakyat Indonesia  yang  akan  melayani  kebutuhan  perbankan  masyarakat  khususnya  wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dengan menggunakan  prinsip-prinsip syariah. Produk produk perbankan  di  Bank  BRI  Syariah  dibedakan  kedalam  dua  kategori  yaitu  Pengimpunan Dana ( Funding ) dan Penyaluran Dana ( Financing ). Produk dalam kategori funding yaitu tabungan  Faedah,  Haji,  Impian,  Simpanan,  SimPel,  Giro,  dan  Deposito.  Sedangkan, produk  financing  diantaranya  yaitu  Griya  Faedah,  KPR  Sejahtera,  Oto  Faedah Pembiayaan Umrah, KMF Purna, KMF Pra Purna, KMF BRI Syariah, Gadai Faedah, Dan Mikro Faedah.
Sistem  operasional  bank  syariah  yang  meliputi  aspek  penghimpunan  dan penyaluran  dana  secara  syariah,  interaksi  antara  bank  dengan  nasabah  yang  tidak bertentangan  dengan  syariah.  Terkait  dengan  asas  operasional  bank  syariah, berdasarkan pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  berasaskan  prinsip  syariah,  demokrasi,  dan prinsip kehati-hatian.
Implementasi  Akad Murābaḥah Bil  Wakalah Dalam  Pembiayaan  Produk  Kredit
22 https://brisyariah.co.id/ tentang Sejarah BRI Syariah, diakses pada 12 Oktober 2020 pukul 19.10 WIB.
23 https://brisyariah.co.id/ mengenai  visi  dan  misi  BRI  Syariah,  diakses  pada  15  Oktober  2020  pukul 15.15 WIB

## Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Sidoarjo
Kredit  Usaha  Rakyat  atau  bisa  disingkat  sebagai  (KUR)  merupakan  salah  satu langkah  dari  pemerintah  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  dan  sebagai  langkah penanggulangan  kemiskinan.  Kebijakan  ini,  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan pemberdayaan  pada  sektor  UMKM.  Jika  didefinisikan,  Kredit  Usaha  Rakyat  adalah kredit  atau  pembiayaan  modal  kerja  kepada  debitur  baik  individu,  badan  usaha  dan kelompok usaha yang produktif namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan  yang  belum  cukup.  Target  peruntukan  program  KUR  ini  yakni  pada  sektor usaha pertanian, perikanan perindustrian, jasa keuangan simpan pinjam. Program KUR ini dapat diakses oleh pihak UMKM dan Koperasi di kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank pelaksana. 24
Dalam  hal  ini,  Bank  BRI  Syariah  merupakan  salah  satu  kantor  cabang  pembantu bank  pelaksana  yang  memiliki  tugas  untuk  melayani  nasabah  dalam  mengajukan pembiayaan  KUR.  Sama  halnya  dengan  pinjaman  syariah  yang  memakai  skema pembiayaan, akad yang digunakan dalam KUR yakni akad Murābaḥah bil Wakalah . BRI Syariah memiliki tiga jenis kredit usaha rakyat yakni KUR miktro IB, KUR mikro Kecil IB, dan  KUR  TKI.  Ketiga  jenis  kredit  usaha  rakyat  ini  memberikan  pinjaman  serta  tenor yang berbeda.
Terdapat hal yang membedakan antara produk KUR yang dimiliki oleh BRI Syariah dan lembaga bank lainnya. Letak perbedaannya yakni terdapat pada proses pengajuan yang  cepat  dan  memiliki  bunga  yang  ringan.  Prosentase  bunga  yang  awalnya  7% pertahun  menjadi    6%  efektif  pertahun  dan  mulai  berlaku  sejak  1  Januari  2020. 25
Tentunya, kemudahan dan proses yang cepat tersebut bukan tanpa syarat. Selain syarat secara administratif yang harus dipenuhi nasabah, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi  bagi  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  dengan  produk  KUR.  Kriteria tersebut meliputi nasabah perorangan, memiliki usaha produktif, usaha telah berjalan minimal  6  bulan,  hasil  sistem  layanan  informasi  keuangan  (SLIK)  harus  kolektibilitas lancar,  tidak  terdapat  daftar  hitam  nasional  Bank  Indonesia  (DHN  BI),  tidak  memiliki kredit maupun pembiayaan dengan tujuan Pembiayaan modal kerja, umur minimal 21 tahun bagi yang belum menikah, umur minimal 18 tahun bagi yang telah menikah, umur maksimal  65  tahun  pada  saat  jatuh  tempo  pembiayaan,  mengisi  formulir  aplikasi
24 “Maksud Dan Tujuan,” https://kur.ekon.go.id, n.d., https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan.
25 “Maksud Dan Tujuan.”

## pengajuan pembiayaan
Selain hal tersebut, hal yang perlu dipahami nasabah yang mengajukan pembiayan KUR  di  BRI  Syariah  adalah letak pemahaman  bahwa  KUR  BRI  Syariah merupakan  hal yang  berbeda  dengan  KUR  yang  menjadi  produk  dari  Bank  Konvensional.  Letak perbedaan  yang  mendasar  dari  KUR  BRI  Syariah  terletak  pada  akad  yang  diterapkan serta  besaran  bunga  yang  lebih  kecil  dan  bersifat  flat.  Dengan  penerapan  akad murābaḥah bil wakalah , maka produk KUR di BRI Syariah menerapkan adanya margin bagi  hasil  (keuntungan  pihak  bank)  sebesar  6  %  pertahun  atau  0.2%  flat  perbulan. Potensi  memberikan  kemaslahatan  bagi  pihak  nasabah  cukup  tinggi  dengan  adanya margin yang bersifat flat. 26
KUR atau yang dapat diartikan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu produk pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi wirausaha atau pengusaha dengan syarat usaha  yang  dilakukan  telah  brjalan  minimal  6  bulan.  Plafon  yang  dapat  diajukan nasabah  yakni  dengan  angka  maksimal  Rp.50.000.000.  Produk  KUR  yang  ditawarkan oleh  BRI  Syariah  merupakan  salah  satu  komitmen  dari  BRI  Syariah  untuk  ikut  andil dalam  pemajuan  UMKM  menengah  ke  bawah.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  sektor usaha  mampu  memberikan  maslahah  kepada  masyarakat  berupa  penyerapan  tenaga kerja serta mampu mengangkat perekonomian masyarakat menengah ke bawah untuk keluar dari jurang kemiskinan. 27
Dalam produk KUR yang ditawarkan BRI Syariah menggunakan akad murābaḥah bil wakalah . Pihak nasabah yang memerlukan bantuan dana tambahan untuk usaha nya dapat  mengajukan  dengan  memilih  plafon  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan nasabah. Dari pihak BRI Syariah akan meninjau kelayakan diberikannya pinjaman dana serta  meminta  data  diri  untuk  diakukan  BI  Checking  untuk  melacak track record nasabah. Kemudian dari pihak BRI Syariah akan meninjau untuk kedua kalinya namun hal  ini  dilakukan  oleh  pihak  marketing  dan  juga  mengajak  dari  pihak  pimpinan  BRI Syariah. Setelah dilakukan pengecekan kelayakan, dari pihak nasabah dapat datang Ke BRI Syaraiah untuk membawa syarat administratif dan dapat dilakukan pencairan dana. Demi  melindungi  keamanan  dari  pihak nasabah,  maka  dana  yang  dicairkan  akan  auto debet  dalam  tabungan  BRI  Syariah  sang  nasabah.  Namun,  pihak  nasabah  masih memiliki  kewajiban  selain  mengangsur  cicilannya  yakni  menyetorkan  struk  belanja
26 Ibid,.
27 Sauqi, Account Officier Mikro BRI Syariah KC Sidoarjo, wawancara 2 Oktober 2020
dana yang telah digunakan.
Pada  saat  nasabah  dan  bank  syariah  telah  menyetujui  adanya  pencairan  akad, maka  nasabah  harus  memenuhi  kewajibannya  untuk  menyetorkan  bukti  pembelian kepada bank syariah selambat-lambatnya 14 hari. Dalam kenyataannya, pihak nasabah terkadang lalai akan hal tersebut. Terkadang nasabah menyetorkan struk atau kwitansi belanja  yang  tidak  sesuai  dengan  akad  yang  telah  disepakati  secara  bersama  sama. Pihak Bank BRI Syariah sudah berusaha untuk memberikan edukasi penyadaran kepada pihak nasabah terkait struk yang harus sesuai dengan akad yang telah disepakati secara bersama  sama.  Bagaimanapun  juga,  struk  adalah  salah  satu  bentuk  kontrol  bank terhadap dana yang disalurkan kepada nasabah dan juga merupakan salah satu syarat keabsahan dari akad. Selain struk yang tidak sesuai dengan peruntukannya, mengenai jangka  waktu  nasabah  juga    lalai  hingga  melewati  jangka  waktu  14  hari  setelah  akad pencairan dana.
Masalah  tersebut  sebenarnya  bertitik  pada  ketiadaan  barang  yang  dapat disediakan oleh Bank Syariah dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pihak nasabah.  Hal  tersebut  dikarenakan  salah  satu  syarat  sah  dari  jual  beli  yakni  adanya ketersediaan  barang.  Namun,  hukum  tidaklah  suatu  hal  yang  kaku.  Demi  mencapai kemanfaatan bersama maka beberapa hal yang dapat dijadikan pondasi berfikir yakni melihat  kondisi  Bank  Syariah  yang  baru  berkembang  di  Indonesia  serta  minat masyarakat  terhadap  Bank  Syariah  yang  cukup  tinggi  maka  mengharuskan  Bank Syariah  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  nasabah  dengan  tidak  melupakan  aspek tujuan dari syariat. Kondisi bank yang belum mampu menyediakan barang dapat diatasi dengan  mewakilkan  kepada  nasabah  kebutuhan  yang  diinginkan  dari  pihak  nasabah. Prinsip hukum yang dapat dipegang yakni suatu perkara pada hakikatnya boleh asalkan tidak ada hukum yang melarangnya.
Bank  pun  tidak  lepas  tangan  terkait  masalah  tersebut  dengan  cara  mengontrol pembelian  dari  dana  yang  telah  disalurkan  ke  nasabah.  Kontrol  tersebut  dilakukan melalui  kwitansi  belanja  yang  harus  disetorkan  oleh  pihak  nasabah  setelah  uang dihabiskan untuk belanja kebutuhan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Namun, dari  kelonggaran  tersebut  bukanlah  hal  yang  harus  diremehkan.  Selain  dengan  cara edukasi kepada pihak nasabah agar menyetorkan struk belanja, bank harus benar benar tegas  agar  struk  yang  disetorkan  sesuai  dengan  spesifikasi  baranng  yang  telah disepakati didalam akad. Ketegasan tersebut bukan bermaksud membuat nasabah tidak
nyaman, akan tetapi sebagai bentuk cara agar akad yang telah disepakati benar benar dilakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak bank syariah maupun dari nasabah.

## Analisis Murabahah bil Wakalah terhadap Pembiaayaan KUR di BRIS Sidoarjo
Usaha Mikro Kecil Menengah atau yang sering disebut sebagai UMKM merupakan salah  satu  motor  penggerak  perekonomian  di  lapisan  paling  organik.  Tidak  dapat dipungkiri keberadaan UMKM sangatlah membantu masyarakat dalam memutus rantai kemiskinan  dan  pengangguran.  Sementara  Bank  Syariah  merupakan  lembaga  yang bertugas  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat.  Terdapat suatu  relasi  fungsional  antara  UMKM  dan  Bank  Syariah.  Relasi  tersebut  dapat  terbaca dari  pola  UMKM  yang  sebenarnya  membutuhkan  gelontoran  dana.  Bank  Syariah memiliki  tugas  untuk  mengedarkan  peredaran  uang  yang  mampu  menaikkan  kondisi UMKM  agar  lebih  maju  dari  kondisi  sebelumnya.  Usaha  tersebut  dapat  diwujudkan dengan  program  pinjaman  dan  salah  satu produk  tersebut  yakni  Kredit  Usaha  Rakyat dengan menerapkan  akad Murābaḥah bil Wakalah. Namun, KUR tersebut bukan tanpa kendala.  Masyarakat  yang  kurang  memahami  bagaimana  mekanisme  KUR  dan kewajiban  yang  wajib  dijalankan  oleh  nasabah  membuat  suatu  hambatan  terakit keabsahan dari suatu akad. Maka dari permasalahan tersebut, jurnal ini berfungsi untuk memberi penyadaran kepada pihak Bank dan masyarakat agar produk KUR benar benar mampu mengatasi problem yang dialami oleh UMKM.
Pada  praktik  perbankan  syariah  Bank  BRI  Syariah  akad murābaḥah adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.  Bank  membeli  barang  yang  dibutuhkan  dan  menjualnya  kepada  nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.
Dalam  implementasinya  bank  mewakilkan  secara  penuh  kepada  nasabah  dan hanya  menerima  bukti  kwitansi  yang  menjadi  terpenuhinya  akad murābaḥah bil wakalah. Akan tetapi, dengan pemahaman yang minim masih ditemukan masalah dalam bukti kwitansi pembelian barang yang telah disepakati tatkala tidak sesuai dengan apa yang  dimohonkan  nasabah  pada  saat  pengajuan  permphonan  pembiayaan  KUR.  Maka dari itu, kami rasa hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara edukasi kepada pihak nasabah agar menyetorkan struk belanja serta  kontrol yang lebih tegas dari bank BRI Syariah KC Sidoarjo agar struk yang disetorkan sesuai dengan spesifikasi baranng yang telah  disepakati  di  dalam  akad.  Ketegasan  tersebut  bukan  bermaksud  membuat nasabah tidak nyaman, akan tetapi sebagai bentuk cara agar akad yang telah disepakati
benar  benar  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  baik  dari  pihak  bank  syariah  maupun dari nasabah.
Kita  dapat  memahai murābaḥah bil  wakalah dengan  sederhana  yaitu  jual  beli dengan  diawali  bank  syariah  mewakilkan  membeli  produk  yang  telah  diinginkan nasabah  serta  dilakukan  oleh  nasabah,  kemudian  produk  yang  telah  didapatkan diberikan kepada bank syariah. setelah barang tersebut dimiliki pihak bank syariah dan mengenai  harga  dari  barang  yang  diinginkan  nasabah  harus  jelas.  Maka  pihak  bank syariah dapat menentukan margin keuntungan yang didapat serta menyepakati jangka waktu  untuk  pengembalian  dana  yang  diterima  nasabah  beserta  besar  plafond  yang dipilih nasabah. 28
Hal ini dipertegas Fatwa DSN MUI pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang berbunyi: “ Jika bank  menerima  permohonan  tersebut,  ia  harus  membeli  terlebih  dahulu  aset  yang dipesannya  secara  sah  dengan  pedagang.  Bank  kemudian  menawarkan  aset  tersebut kepada  nasabah  dan  nasabah  harus  menerimanya  (membelinya)  sesuai  dengan perjanjian yang disepakati, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat: kemudian kedua belah pohak harus membuat kontrak jual beli .” 29
Sebagai  bagian  dari  jual-beli,  maka  rukun  dan  syarat  akad murābaḥah pada dasarnya  sama  dengan  rukun  dan  syarat  jual  beli  secara  umum.  Mazhab  Hanafi berpendapat  bahwa  rukun  jual  beli  adalah  ijab  dan  qobul  yang  menunjukkan  adanya kegiatan  saling  memberi  yang  menempati  kedudukan  ijab  dan  qobul  tersebut. Sedangkan  menurut  jumhur  ulama,  rukun  dalam  jual  beli  terdapat  empat  rukun  yaitu penjual,pembeli, barang atau objek, dan ijab kabul. Jual beli murābaḥah menjadi sah jika telah  memenuhi  mengetahui  harga  pertama,  mengetahui  besarnya  laba  atau  margin keuntungan yang diperoleh penjual, modal berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut dalam harga asli, dan transaksi  pertama  harus  sah  menurut  syariat  Islam.  Rukun  dalam  jual-beli  (akad) murābaḥah bil wakalah dalam transaksi di perbankan syariah adalah sebagai berikut:
Penjual  merupakan  orang  yang  telah  cakap  menurut  hukum  dan  tidak  dalam keadaan  terpaksa.  Penjual  dalam  akad murābaḥah ditransaksi  jual-beli  adalah seseorang  yang  memiliki  barang  dagangan  atau  menawarkan  barang  kepada  pihak kedua  atau  pembeli.  Sedangkan  transaksi  melalui  perbankan  syariah  maka  pihak
28 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 91.
29 Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.”
penjual adalah bank. Dalam perbankan syariah, pihak bank yang membiayai pembelian barang  yang  telah  diajukan  oleh  pemohon  pembiayaan  atau  nasabah  dengan  sistem pembayaran  yang  ditangguhkan.  Akan  tetapi,  di  dalam  penerapannya  di  Bank  BRI Syariah  KC  Sidoarjo  maupun  perbankan  syariah  di  Indonesia  menerapkan  akad murābaḥah bil wakalah . Jadi bank mempercayakan penuh pembiayaan tersebut kepada nasabah,  di  mana  nasabah  sendiri  membeli  barang  yang  diinginkan  akan  tetapi mengatasnamakan pembelian tersebut oleh bank syariah. 30
Pembeli  adalah  orang  yang  meminta  permintaan  produk  kepada  penjual  atau terhadap  barang  yang  ditawarkan  oleh  penjual.  Pembeli  ialah  seseorang  yang  ingin memperoleh  barang  yang  dibutuhkan  dengan  membayar  jumlah  uang  yang  telah disepakati  kepada  penjual.  Didalam  transaksi  perbankan  syariah,  pembeli  adalah nasabah atau dengan kata lain pembeli adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan Murābaḥah bil Wakalah . Bank BRI Syariah memiliki persyaratan mengenai pembeli  yaitu  nasabah  yang  telah  memiliki  tabungan  di  Bank  BRI  Syariah  atau  calon nasabah Bank BRI Syariah (pembeli) merupakan pihak yang cakap menurut hukum dan tidak  terpaksa  dalam  mengajukan  permohonan  pembiayaan Murābaḥah bil  Wakalah dengan produk pembiayaan KUR.
Objek  jual  beli  adalah  benda  atau  objek  yang  diperjual-belikan  dan  memiliki sertifikasi  halal.  Objek  yang  diperjualbelikan  harus  bermanfaat,  sesuai  dengan spesifikasi  yang  dinginkan  pembeli, penjual  dapat  menyerahlan  objek,  tidak termasuk objek  atau  barang  yang  diharamkan  dan  dilarang.  Lain  halnya  didalam  transaksi perbankan  syariah,  objek  jual  beli  dalam  permohonan  pembiayaan murābaḥah yang sebagian  besar  nasabah  adalah  barang  yang  bersifat  konsumtif  untuk  memenuhi kebutuhan produktif, seperti rumah, mobil, tanah, motor, modal usaha, dan sebagainya. Bank  BRI  Syariah  memiliki  produk  pembiayaan  yang  menggunakan  akad murābaḥah dengan objeknya adalah rumah, perabot rumah tangga, mobil atau kendaraan bermotor, dan barang untuk usaha.
Harga  adalah  alat  ukur  untuk  menentukan  nilai  dari  suatu  barang.  Harga  juga dapat  diartikan  dengan  jumlah  uang  yang  harus  dibayarkan  untuk  barang  dagangan. Harga dalam transaksi pembiayaan akad murābaḥah digunakan sebagai patokan berapa margin  keuntungan  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Sedangkan  harga  dalam
30 Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah  (Panduan  Teknis  Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press, 2009), 58.
permohonan  pembiayaan murābaḥah di  perbankan  syariah  dianalogikan  sebagai pricing dan plafond pembiayaan.
Ijab  merupakan  perkataan  yang  diucapkan  oleh  penjual  atau  seseorang  yang mewakilkannya  untuk  mengutarakan  maksud  dari  tujuan  akad  yang  akan  terjalin. Sedangkan  Qobul  adalah  perkataan  yang  diucapkan  oleh  pembeli  atau  ekspresi  yang mewakilkan  maksud  dari  pembeli  melakukan  akad.  Di  dalam  transaksi  perbankan syariah  ijab  dan  qabul  dalam  pembiayaan murābaḥah tertulis  di  surat  perjanjian pembiayaaan murābaḥah. Dalam  akad  biasanya  berisi  mengenai  spesifikasi  barang yang  diinginkan  nasabah  atau  perincian  tentang  permohonan  yang  diajukan  oleh nasabah,  kesediaan  pihak  bank  syariah  dalam  menyediakan  barang  permintaan nasabah, juga pihak bank syariah harus memberitahukan harga pokok pembelian serta margin keuntungan  yang  ditawarkan  kepada  nasabah  (terjadi  penawaran),  kemudian penentuan  berapa  lama  angsuran  yang  nasabah  mampu,  maka  kesepakatan  tersebut dapat dikatakan menggunakan akad murābaḥah .  Sighat harus jelas meliputi harga dan barang  yang  disepakati  harus  seimbang  serta  tidak  dibatasi  oleh  waktu  dan  tidak bersifat  mengguntungkan  pada  transaksi  yang  akan  datang.  Akan  tetapi,  diantara  ijab dan qabul harus selaras. Selain itu harus ada muwakil atau pemberi kuasa dalam hal ini pihak  yang  memberikan  kuasa  (bank  syariah)  untuk  mewakilkan  membeli  barang sesuai keinginan nasabah kepada pihak lain (nasabah)
Sedangkan  syarat  jual-beli  dengan  menggunakan  akad Murābaḥah bil  Wakalah yaitu  penjual  harus  memberitahu  harga  pokok  kepada  calon  pembeli,  perjanjian  jual beli Murābaḥah bil Wakalah harus sah sesuai dengan rukun yang telah diterapkan dan terbebas dari unsur  keribawian, penjual harus menjelaskan kepada  pembeli bila pada saat  barang  diterima  dan  terjadi  cacat  atas  barang  yang  dipesan,  dan  penjual  harus menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pembelian,  misalya  jika  pembelian dilakukan secara utang. 31
Secara  prinsip  jika  syarat  dalam  urutan  pertama,  ketiga  dan  keempat  tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki hak pilih yaitu dapat melanjutkan pembelian seperti apa  adanya,  kembali  kepada  penjual  dan  menyatakan  ketidaksesuaian  dengan  barang yang  dijual,  dan  membatalkan  kontrak.  Skema  proses  jual-beli  dalam  prespektif  fiqih tentang transaksi Murābaḥah secara sederhana, seperti berikut: 32
31 Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah , 56.
32 Ibid ., 56.

## Tabel 2. Skema Jual Beli Murābaḥah
Dari  skema  d  iatas  dapat  dipahami  bagaimana  transaksi  jual-beli  menggunakan akad murābaḥah dalam  prespektif  fiqih  yaitu  penjual  ( bai’ )  bersama  pembeli (musytari’)  melakukan  transaksi  jual-beli  menggunakan  akad murābaḥah ,  kemudian pembeli  menyerahkan  barang  kepada  penjual  dengan  memberitahu  harga  pokok barang yang dipesan beserta margin keuntungan yang diperoleh penjual, dan pembeli melakukan pembayaran baik secara tunai, angsuran atau ditangguhkan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan anatara kedua belah pihak.
Di  perbankan  syariah  menggunakan  konsep  pembiayaan  yang  dapat  dibedakan menjadi  dua  jenis  yaitu  pembiayaan murābaḥah tanpa  pesanan  dan  pembiayaan murābaḥah berdasarkan  pesanan. 33 Pembiayaan murābaḥah tanpa  pesanan pembiayaan murābaḥah yang  dilaksanakan  tanpa  melihat  apakah  ada  pesanan  atau permohonan  pembiayaan  dari  nasabah,  sehingga  penyediaan  barang  dilakukan  oleh bank  syariah  sendiri  dan  belum  terikat  dengan  akad  jual-beli murābaḥah .  Dapat  kita pahami, bahwa pembiayaan murābaḥah tanpa pesanan yaitu apabila bank syariah telah menyediakan  barang    akan  tetapi  tidak  ada  nasabah  yang  mengajukan  permohonan pembiayaan murābaḥah. Dengan kata lain, bank syariah menyediakan barang yang akan diperjual-belikan  dengan  nasabah  tanpa  memperhatikan  nasabah  yang  mengajukan permohonan  pembiayaan murābaḥah. Pengadaan  barang  yang  dilakukan  oleh  bank syariah  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan  beberapa  cara,  diantaranya  ialah membeli  barang  kepada  produsen  (akad murābaḥah ),  memesan  kepada  produsen dengan  pembayaran  secara  keseluruhan  setelah  terjadinya  akad  (akad salam ), memesan  kepada  produsen  dengan  pembayaran  dilakukan  sebagian  di  awal,  selama masa  produksi,  setelah  barang  yang  dipesan  telah  selesai  (akad istishna’ ),  merupakan
33 Wiroso, Jual Beli Murabahah , 37.
barang-barang dari persediaan musyarakah dan mudharabah .
Pembiayaan murābaḥah berdasarkan  pesanan  terjadi  apabila  ada  nasabah  yang telah  mengajukan  permohonan  pembiayaan murābaḥah .  Pembiayaan murābaḥah berdasarkan  pesanan  adalah  jual  beli  yang  dilakukan  bank  syariah  setelah  adanya permohonan  yang  diajukan  nasabah.  Dengan  hal  ini,  bank  syariah  selaku  penjual menyediakan  barang  atau  asset  setelah  adanya  pesanan  yang  diajukan  oleh  nasabah. Bank BRI Syariah KC Sidoarjo menggunakan jenis pembiayaan murābaḥah berdasarkan pesanan  karena  pada  implementasinya  menerapkan  akad murābaḥah  bil  Wakalah sesuai  dengan  permohonan  dari  nasabah.  Bank selaku  penjual  memercayakan  kepada nasabah sepenuhnya untuk efisiensi waktu dan tempat penyimpanan barang.
Tabel 3. Skema Pembiayaan murābaḥah bil Wakalah
Dari  skema  pembiayaan murābaḥah  bil  Wakalah dapat  dipahami  bahwasannya nasabah  dengan  bank  umum  syariah  (BUS)  melakukan  negosiasi  dan  pemenuhan persyaratan  meliputi  berapa  besar  dana  yang  diterima  nasabah,  jaminan  yang dijaminkan  nasabah,  kemudian  untuk  pembiayaan  KUR  harus  memenuhi  persyaratan telah memiliki usaha sekurang-kurangnya satu tahun usaha berjalan. Setelah mendapat kesepakatan  bersama,  terjadi  akad murābaḥah  bil  Wakalah dan  pencairan  dana sehingga  nasabah  membeli  kebutuhan  sesuai  yang  dimohonkan  nasabah  kepada supplier  atau  penjual.  Kemudian,  barang  dikirim  dan  nasabah  menerima  barang  dan dokumentasi  berupa  kwitansi.  Setelah  barang  di  dapatkan  nasabah  dan  mendapatkan kwitansi, nasabah menyerahkan kwitansi dan membayar angsuran sesuai dengan akad perjanjian.
Dengan  adanya  pembiayan murābaḥah di  Perbankan  Syariah  juga  memiliki tujuan  atau  manfaat  bagi  bank  syariah  sendiri  dan  bagi  nasabah.  Adapun  tujuan  atau
manfaat  bagi  bank  yaitu  sebagai  salah  salu  bentuk  penyaluran  dana  dan  memperoleh pendapatan  dalam  bentuk  margin.  Sedangkan  bagi  nasabah  merupakan  salah  satu alternatif  untuk  memperoleh  barang  tertentu  melalui  pembiayaan  dari  bank  syariah dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama  masa  perjanjian.  Perlu  dipahami  kembali  bahwa  pasti  ada  resikonya,  dimana resiko  dari  pembiayaan Murābaḥah ada  dua  yakni  Risiko  Pembiayaan  ( financial  risk ) yang  disebabkan  oleh  nasabah  wanprestasi  dan  Risiko  Pasar  yang  disebabkan  oleh pergerakan  nilai  tukar  jika  pembiayaan  atas  dasar  Akad Murābaḥah diberikan  dalam valuta asing. 34
Perbankan  syariah  sudah  banyak  yang  berkembang  di  Indonesia  dan mengadopsi  berbagai  kontrak  jual-beli  sesuai  dengan  akad  akad  dalam muamalah untuk membantu pendanaan konsumennya. Dalam pengaplikasiaan akad murābaḥah di perbankan  syariah,  bank  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli  begitupun sebaliknya.  Ketika  bank  menjadi  penjual  maka,  bank  harus menyediakan  barang yang diminta  oleh  nasbah  dengan  membeli  barang  dari  suplier  lalu  menjual  barang  yang diminta kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan murābaḥah dengan harga yang telah  ditambah margin keuntungan  yang  telah  disepakati  antara  bank  syariah  dan nasabah.  Pembayaran  dapat  dilakukan  sesuai  perjanjian  antar  keduanya,  dapat diangsur selama jangka waktu yang telah ditetapkan maupun dibayar secara sekaligus pada saat jatuh tempo. 35 Prinsip yang digunakan diperbankan syariah berdasarkan dua elemen pokok, yaitu: harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark up (laba).  Bank  syariah  mengadopsi  akad murābaḥah sebagai  salah  satu  akad  untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun  nasabah  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  sesuai  dengan  perjanjian  yang telah disepakati.
Dasar  ciri-ciri  dari  perjanjian murābaḥah sebagai  jual-beli  dengan  pembayaran ditangguhkan yaitu pembeli atau nasabah harus memiliki pengetahuan tentang biaya- biaya  terkait  mengenai  harga  pokok  barang  serta  batas  laba  yang  diperoleh  oleh penjual, harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total  keseluruhan biaya-biaya yang timbul akibat pembiayaan murābaḥah ; apa yang diperjual-belikan adalah barang atau  komoditas  yang  dapat  dibeli  dengan  uang;  apa  yang  diperjual-belikan,  penjual
34 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 47.
35 Roifatus  Syauqoti  and  Mohammad  Ghozal,  “Aplikasi  Akad  Murabahah  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah,” Jurnal Musharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3, no. 1 (2018): 7–8.
telah  memiliki  barang  tersebut  dan  mampu  menyerahkan  barang  tersebut  kepada pembeli; pembayaran ditangguhkan atau dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan. 36

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  pembiayaan  KUR  di  Bank  BRI  Syariah  telah sesuai  dengan  konsep murābaḥah  bil  Wakalah karena  sudah  memenuhi  unsur  dan subjeknya.  Problematika  yang  terjadi  dalam  proses  pembiayaan murābaḥah  bil Wakalah di  Bank  BRI  merupakan  bagian  dari  resiko murābaḥah  bil  Wakalah. Dibutuhkan kerjasaman dan kejujuran serta kapatuhan antara pihak bank dan nasabah agar pembiayaan murābaḥah bil Wakalah bisa diterapkan dengan baik.

## Daftar Pustaka
Afrida, Yenti. “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah.” Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) 1, no. 2 (2016): 155–66. http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32.
Al-Fauzan, Saleh. Fiqih Praktis Sehari-Hari . Jakarta: Gema Insani, 2005. Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gemma Insani, 2001.
Dewan Syariah Nasional MUI. “Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.” Jakarta, 2000.
Fajri  AF,  Muh  Shadiqul.  “Penerapan  Shariah  Compliance  Dalam  Alur  Pembiayaan  Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.” Jurnal Iqtisaduna 6,  no. 1 (2020): 25–44. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061.
Haida, Nur, Gama Pratama, Toto Sukarnoto, and Widiawati. “Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang  Riba  Terhadap  Minat  Bertransaksi  Di  Bank  Syariah.” Ecobankers:  Journal  of Economy Banking 2, no. 2 (2021): 131–39. Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Teras, 2011.
Ibrahim,  Azharsyah,  and  Abdul  Jalil  Salam.  “A  Comparative  Analysis  of  DSN-MUI  Fatwas Regarding  Murabahah Contract  and  the  Real  Context  Application  (A Study at  Islamic Banking in Aceh).” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 1 (2021): 372–401. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.8845. “Konsep  Murabahah  Dalam  Wacana  Fikih.”  In Ensikolpedi  Fikih  Online ,  2010. http://fikihonline.blogspot.com/search?q=murabahah.
https://kur.ekon.go.id. “Maksud Dan Tujuan,” n.d. https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan. Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah . Jakarta: Rajawali Press, 2015.
———. Model-Model  Akad  Pembiayaan  Di  Bank  Syariah  (Panduan  Teknis  Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah) . Yogyakarta: UII Press, 2009.
Mujahidin, Akhmad. Hukum Perbankan Syariah . Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017. Mutmainnah,  Nurul  Afiqah,  and  Hadi  Daeng  Mapuna.  “Peranan  Restrukturisasi  Dalam  Akad Murābaḥah  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  0293/Pdt.G/2017/  PA  .  Gtlo).” Qaḍāunā 1, no. 2 (2020): 87–101.
Riawan,  Riawan,  and  Wawan  Kusnawan.  “Pengaruh  Modal  Sendiri  Dan  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR)  Terhadap  Pendapatan  Usaha  (Studi  Pada  UMKM  Di  Desa  Platihan  Kidul  Kec. Siman).” Jurnal Akuntansi Dan Pajak 19, no. 1 (2018): 31–37. https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.158.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  “Statistik  Perbankan  Syariah  -  Agustus  2020,”  2020. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-
36 Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah , 57.
syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2020.aspx. Syarif,  Fitrianur.  “Perkembangan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Di  Indonesia.” Pleno  Jure 9,  no.  2
(2019): 1–16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38.
Syauqoti, Roifatus, and Mohammad Ghozal. “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Jurnal  Musharif  Al-Syariah:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah 3,  no.  1 (2018).
Vogel,  Frank  E.,  and  Samuel  L.  Hayes. Islamic  Law  and  Finance  (Religion,  Risk,  and  Return) . Netherlands: Kluwer Law International, 1998.
Wiroso. Jual Beli Murabahah . Yogyakarta: UII Press, 2005.