## Journal of Islamic Economics and Finance Studies
Volume 3, No. 1 (June, 2022), pp. 43-54
ISSN  2723 - 6730 (Print)
DOI. http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v3i1.4277 ISSN  2723 - 6749 (Online)

## Konsep Hybrid Contract di Indonesia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI

## Selamet Hartanto
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta selamet.hartanto@ustjogja.ac.id
Devid Frastiawan Amir Sup* Universitas Darussalam Gontor devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id
*Penulis Korespondensi
Diterima: 23 April 2022 Direvisi: 3 Juni 2022 Dipublikasikan: 10 Juli 2022

## Abstract
The  application  of  a  hybrid  contract  is  a  necessity  that  cannot  be  avoided  and  its  application  is supported by the principle of muamalah which applies the principle of permissibility as long as there are no prohibitions from the nash. This research aims to describe the concept of a hybrid contract and its  implementation  in  Islamic  financial  products  in  Indonesia.  The  methodology  used  is  descriptive qualitative literature. The results obtained, a hybrid contract is an agreement between two parties to carry out a muamalah which includes two or more contracts. The permissibility of a hybrid contract is based on the legal principle that the origin of muamalah is permissible. In general, the limits agreed upon by the scholars regarding several criteria for hybrid contracts to be allowed by sharia, namely not what is prohibited from the nash, not being a means to something that is forbidden, not being used  as  a  hilah  (strategy)  to  take  usury  in  other  ways,  and  is  not  included  in  the  contract  to  the contrary.  Fatwa  DSN-MUI  according  to  hybrid  contracts  on  Islamic  financial  products  in  Indonesia, namely mudharabah musytarakah, musyarakah mutanaqisah, musyarakah muntahiyah bi al-tamlik, and al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik.
Keywords : Hybrid Contract; Fatwa; DSN-MUI; Islamic Financial Products

## Abstrak
Penerapan hybrid  contract merupakan  sebuah  kebutuhan  yang  tidak  dapat  dihindari  dan penerapannya  didukung oleh  prinsip muamalah yang  memberlakukan  asas  kebolehan  sejauh  tidak ada  larangan nash .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan hybrid  contract dalam  konsep dan Fatwa DSN-MUI pada produk keuangan syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif  deskriptif  kepustakaan.  Hasil  yang  didapat, hybrid  contract merupakan  kesepakatan  dua pihak  untuk  melaksanakan  suatu muamalah yang  meliputi  dua  akad  atau  lebih.  Kebolehan hybrid contract didasarkan  atas  prinsip  hukum  asal  dari muamalah adalah  boleh.  Secara  umum  batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi hybrid contract agar diperbolehkan secara syar’i, yaitu bukan yang dilarang dalam nash , tidak menjadi sarana ke suatu yang diharamkan, tidak dijadikan sebagai hilah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain, dan tidak termasuk ke dalam akad-akad  yang  berlawanan.  Fatwa  DSN-MUI  mengenai hybrid  contract pada  produk keuangan  syariah  di  Indonesia,  yaitu mudharabah  musytarakah , musyarakah  mutanaqisah , musyarakah muntahiyah bi al-tamlik , dan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik .
Kata kunci: Hybrid Contract ; Fatwa; DSN-MUI; Produk Keuangan Syariah

## PENDAHULUAN
Konsep hybrid  contract ( al-‘uqud  al-murakkabah atau multi  akad)  dapat diartikan sebagai model campuran dalam pembuatan sebuah kontrak pada praktik ekonomi dan bisnis syariah. Hybrid contract juga diartikan sebagai kesepakatan dua pihak  untuk  melaksanakan  suatu muamalah yang  meliputi  dua  akad  atau  lebih,  di mana  semua  akibat  hukum  dari  akad-akad  campuran  itu  serta  semua  hak  dan kewajiban  yang  ditimbulkannya  dianggap  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari suatu akad (Saliman,  2016).  Beberapa  akad  yang  mendasari  dalam  produk  lembaga  keuangan syariah  tidak  hanya  berasal  dari  akad  tunggal  saja,  akan  tetapi  juga  terdapat  akad yang  sudah  digabung  dengan  akad  lainnya  sehingga  konstruksi  akadnya  tidak  lagi murni  sebagai  satu  akad  tunggal,  meskipun  dinamai  dengan  akad  tunggal  (Wahid, 2019, p. 7).
Kata  “ hybrid  contract ”  dalam fiqh  mualamah adalah terjemahan  dari bahasa Arab, yaitu “ al-‘uqud al-murakkabah ” yang terdiri dari dua kata, “ al-‘uqud ” (bentuk jamak dari ‘aqd ) dan “ al-murakkabah ”. Kata “ ‘aqd ” berarti “ perjanjian ”, sedangkan kata  “ al-murakkabah ”  berarti  meletakkan  sesuatu  pada  sesuatu  yang  lain  (Al- Jauhariy, 1999, p. 139).
Hybrid  contract atau al-‘uqud  al-murakkabah adalah  suatu  kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih,  sehingga  semua  akibat  hukum  akad-akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta semua  hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang  sebagai  satu  kesatuan yang  tidak  dapat  dipisah-pisahkan  sebagaimana  akibat  hukum  dari  suatu  akad tersebut  (Hammad,  2005,  p.  7).  Sedangkan  menurut  al-‘Imrani  memaknai hybrid contract sebagai al-‘uqud  al-maliyah  al-murakkabah, yaitu  kumpulan  akad-akad maliyah yang  terjadi  pada  satu  akad  dengan  cara  menggabungkan  atau  saling menerima, di mana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal (Al-‘Imrani, 2010, p. 43).
Jika dilihat berdasarkan fungsinya, Lembaga keuangan syariah memiliki posisi strategis  dalam  rangka menunjang  perekonomian nasional  (Sa’diah et al.,  2021, p. 2).  Pada  dasarnya  pembahasan  hukum  Islam  dalam  bidang muamalah hanya mengenal  satu  akad  dalam  suatu  transaksi.  Karena  perkembangan  zaman  yang semakin  pesat  (khususnya  dalam  lembaga  keuangan  syariah),  maka  di  satu  sisi membutuhkan  suatu  desain hybrid  contract agar  produk  yang  ada  tidak  tertinggal jauh oleh perkembangan zaman dan dapat memenuhi kebutuhan produk keuangan modern.  Dengan  demikian, hybrid  contract ini merupakan  alternatif  yang  memiliki peran penting untuk menciptakan produk lembaga keuangan syariah yang inovatif dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern (Anwar, 2007, pp. 73–75).  Selain  itu,  juga  terdapat  pendapat  yang  cenderung  mengharamkan  akad yang  mengendung hybrid  contract .  Pendapat  tersebut  didasarkan  kepada  hadis Hakim bin Hizam yang meriwayatkan bahwa nabi melarang empat macam jual beli, yaitu  menggabungkan  antara  jual  beli  dengan  jual  beli  pesanan,  dua  syarat  dalam
satu  jual  beli,  menjual  apa  yang tidak  ada  disisimu,  mengambil  laba dari  apa  yang tidak menjamin kerugian (Al-Nasa’i, n.d., p. 190).
Penerapan hybrid  contract ,  di  satu  sisi  merupakan  sebuah  kebutuhan  yang tidak  dapat  dihindari,  dan  penerapannya  didukung  oleh  prinsip muamalah yang memberlakukan  asas  kebolehan  sejauh  tidak  ada  larangan nash (Al-Suyuthi,  1983, p. 103). Menurut Ibn Taimiyah, masalah ibadah hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan syara’ ( nash ),  sedangkan  masalah muamalah hukum  aslinya  adalah diperbolehkan dan tidak ada satu bentuk yang dilarang kecuali yang memang pada dasarnya  memiliki  unsur  keharaman  (Taymiyyah,  1987,  p.  16).  Terdapat  beberapa pendapat  tersebut  tidak  serta  merta  mengindikasikan  bahwa hybrid  contract diperbolehkan,  artinya  perlu  ditinjau  lebih  dalam  mengenai  aspek-aspek  hukum syara’ di  dalamnya.  Di  Indonesia,  dalam  produk  keuangan  syariah,  terdapat beberapa model hybrid contract yang telah diatur di dalam Fatwa DSN-MUI.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  konsep hybrid  contract dan  Fatwa  DSN-MUI  dalam  produk keuangan  syariah  di  Indonesia.  Novelty  dari  artikel  ini  adalah  penegasan  ulasan mengenai implementasi multi akad pada produk keuangan syariah yang difokuskan pada perspektif fatwa DSN-MUI.

## TINJAUAN PUSTAKA
Hybrid  contract ( al-‘uqud  al-murakkabah )  adalah  kesepakatan  dua  pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga semua  akibat  hukum  dari  akad-akad  gabungan  itu,  dan  juga  semua  hak  dan kewajiban  yang  ditimbulkannya  dianggap  sebagai  satu-kesatuan  yang  tak  dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul . Di sisi lain, juga terdapat unsur-unsur yang juga  penting  dan  tidak  bisa  terlepas  dari  rukun  utama  tersebut. Pertama , al- muta’aqidain atau al-aqidain (pihak-pihak/subyek  akad).  Adanya  pihak-pihak  yang melakukan  akad  disebut  sebagai  para  pihak  yang  melakukan  akad.  Subyek  akad disyaratkan tamyiz (layak), yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak  hukum,  atau  kelayakan  seseorang  menerima  hak  dan  kewajiban  dan untuk  diakui  tindakan-tindakannya  secara  hukum  (Al-Zuhayli,  1989,  p.  136). Kecakapan  pihak  yang  melakukan  akad  menurut  para  ulama  terbagi  menjadi  dua pokok:  (1) Ahliyatul  ada’ ,  yaitu  layak  dengan  sendirinya  dalam  melakukan  akad untuk  menerima  hak  dan  juga  kewajibannya;  (2) Awaridul  ahliyah ,  yaitu kewenangan  perwalian  yang  mempunyai  kecakapan  sempurna.  Syarat-syarat perwalian  antara  lain:  (a)  Mempunyai  kecakapan  menjalankan  tugas  mewakili secara baik dan juga sempurna; (b) Persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang  diwakili;  (c)  Memiliki  keteguhan  dalam  menjalankan  agama;  (d)  Dapat dipercaya;  (e)  Menjaga kepentingan  orang  yang  berada dalam perwaliannya  (Rivai et al., 2011, p. 27).
Kedua , al-ma’qud ‘alaih atau mahal al-aqd (obyek akad). Dapat berupa benda, manfaat benda, jasa, atau pekerjaan, serta segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah (Al-Razzaq, n.d., p. 36); Akad dipandang sah apabila obyek yang ada didalam akad memiliki syarat sebagai berikut: (1) Obyek akad ada pada waktu yang diakadkan;  (2)  Dibenarkan  oleh syara’ atau nash dalam  arti  kata  bukan  barang haram dan najis; (3) Dapat ditentukan dan diketahui segala informasi tentang obyek akad oleh kedua belah pihak; (4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi (Rivai et al., 2011).
Ketiga , maudhu’  al-‘aqd (tujuan  akad).  Merupakan  kehendak  untuk mewujudkan akibat hukum dari pokok akad, yaitu maksud dan tujuan yang hendak direalisasikan  oleh  para  pihak  melalui  akad  (Isfandiar,  2013,  p.  211);  Agar  tujuan akad  ini  dianggap  sah  maka  harus  memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  (1)  Subyek akad harus ada pada saat akad dilaksanakan atau diadakan; (2) Subyek akad harus ada  ketika  akad  berlangsung  hingga  berakhirnya  pelaksanaan  akad;  (3)  Harus dibenarkan syara’ (Rivai et al., 2011).
Keempat , shighat  al-‘aqd (pernyataan  kehendak).  Unsur  ini  adalah  cara bagaimana  pernyataan  kehendak  dilakukan  dalam  berakad,  diwujudkan  dalam bentuk ijab dan qabul . Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan kepada pihak kedua, dan sedangkan qabul adaah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya dari pihak pertama. Para ulama mensyaratkan beberapa hal  dalam shighat  al-‘aqd :  (1)  Tujuannya  harus  jelas  dan  dapat  dipahami  jenis akadnya;  (2)  Antara ijab dan qabul terdapat  kesesuaian;  (3)  Mengacu  kepada kehendak para pihak sehingga tidak ada keraguan (Pelangi, 2013, p. 26). Pernyataan kehendak  kedua  belah  pihak  ( sighat  al-‘aqd yang  terdiri  dari ijab dan qabul ), merepresentasikan perizinan atau ridha persetujuan subyek akad (Al-Zuhayli, 1989).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif (Sup, 2019, p. 63) (Sukoco  et  al.,  2021,  p.  150)  (Hartanto  &  Sup,  2022,  p.  1),  yaitu  berusaha  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  secara  mendalam  berdasarkan  data  yang diperoleh (Ismail et al., 2020, p. 211). Penelitian ini lebih bersifat penelitian lanjutan untuk  melengkapi  hal-hal  yang  mungkin  belum  dibahas  pada  penelitian  yang  ada sebelumnya (Sup et al., 2020), khususnya mengenai konsep akad hybrid contract di Indonesia  dalam  perspektif  fatwa  DSN-MUI.  Berdasarkan  metode  tersebut,  maka pengumpulan  data  menggunakan  metode  dokumentasi  (Sup,  2021b)  (Indra  et  al., 2021,  p.  21).  Data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  dengan  metode editing dan pengorganisasian  data,  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deduksi  (Sup,  2021c) (Retnowati et al., 2020, p. 149), tujuannya untuk mendapatkan deskripsi selengkap mungkin  mengenai  konsep  akad hybrid  contract di  Indonesia  dalam  perspektif fatwa  DSN-MUI.  Proses  analisis  dilakukan  terus-menerus  dari  awal  hingga  akhir.
Proses analisis yang dimaksud meliputi interpretasi data, alih bahasa, editing kata, dan menyusunnya dengan sistematika yang logis, sehingga deskripsi yang dihasilkan dapat menjadi suatu bangunan konsep yang utuh yang mudah untuk dipahami (Sup, 2021a) (Sup, 2018, p. 15).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebolehan hybrid  contract didasarkan  atas  prinsip  hukum  asal  dari  akad adalah  boleh  dan  di qiyas -kan  dengan  hukum  akad  yang  membangunnya.  Para ulama  memberikan  batasan-batasan  mengenai praktik hybrid  contract .  Batasan  ini tidak boleh dilewati, karena akan menyebabkan hybrid contract menjadi terlarang. Secara umum batasan yang disepakati oleh para ulama mengenai beberapa kriteria bagi hybrid  contract agar  diperbolehkan  secara syar’i adalah  sebagi  berikut:  (1) Hybrid contract tersebut bukan yang dilarang dalam nash (Hammad, 2001, p. 262). Hybrid  contract yang  dilarang  dalam  teks  hadis  ada  dua,  yaitu  berkumpulnya  jual beli dengan hutang piutang dan berkumpulnya jual beli dalam satu akad. Para ahli fiqh sepakat atas keharaman berkumpulnya hutang piutang dengan jual beli dalam satu kesepakatan. Hukum ini juga mencakup berkumpulnya hutang piutang dengan akad salam, sharf, dan ijarah , karena ketiganya termasuk ke dalam jual beli (Rusyd, 1993,  p.  124);  (2) Hybrid  contract tersebut  tidak  menjadi  sarana  ke  suatu  yang diharamkan.  Pada  penjelasan  tentang  kriteria  pertama  di  atas,  dijelaskan  bahwa fuqaha’ dalam  menyikapi  hadis  yang  melarang  dua  jual  beli  dalam  satu  akad, menyatakan  bahwa illat dari  pengharaman  tersebut  adalah  adanya gharar (ketidakjelasan)  atau  sarana  ( dzari’ah )  menuju  terjadinya  riba.  Oleh  karena  itu, hukum  keharamannya  dapat  diberlakukan  pada  bentuk-bentuk hybrid  contract lainnya yang mempunyai illat yang sama berdasarkan qiyas , atau berdasarkan dalil sadd  al  dzari’ah (Hammad,  2001);  (3) Hybrid  contract tersebut  tidak  dijadikan sebagai hilah (siasat) untuk mengambil riba dengan jalan lain. Al-hilah sendiri secara bahasa  berarti  kecerdikan  berpikir,  kelihaian  berinteraksi,  dan  aktifitas  serta membalik pemikiran agar sampai kepada tujuan. Sedangkan secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan al-hilah secara khusus sebagai sesuatu yang diharamkan. Al- Syatibi misalnya, mendefinisikan al-hilah sebagai membalik suatu hukum yang telah ditetapkan  secara syar’i kepada  hukum  lain  dengan  melakukan  perbuatan  yang shahih (benar)  secara  lahiriyah,  namun  sejatinya  hanya  permainan  saja  (Hammad, 2001);  (4) Hybrid  contract tersebut  tidak  termasuk  ke  dalam akad-akad  yang berlawanan. Batasan ini adalah menurut mazhab Maliki saja dan tidak dipakai oleh jumhur ahli fiqh .  Mereka  berpendapat  bahwa  akad  adalah  sebab,  karena  akad adalah  sebab/sarana  untuk  mencapai  hikmah  dari  akad  tersebut  pada  obyeknya, maka  suatu  obyek  tidak  bisa  disebabkan  oleh  dua  hal  yang  bertentangan  atau berlawanan,  sehingga  setiap  dua  akad  yang  berlawanan  tidak  bisa  dikumpulkan dalam satu akad atau kesepakatan (Hammad, 2001).
Meskipun hybrid  contract diperbolehkan,  namun  terdapat  batasan-batasan yang  tidak  boleh  dilanggar,  karena  batasan  tersebut  menjadi  rambu  bagi hybrid
contract agar  tidak  terjerumus  kepada  praktik muamalah yang  diharamkan (Srisusilawati  &  Adam,  2017,  p.  1444). Al-Imrani  membagi hybrid  contract dalam lima  macam,  yaitu al-‘uqud  al-mutaqabilah,  al-‘uqud  al-mujtami'ah,  al-‘uqud  al- mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah, al-‘uqud al-mukhtalifah, dan al-‘uqud  al-mutajanisah. Dari  lima  macam  itu,  menurutnya,  dua  macam  yang pertama, al-‘uqud  al-mutaqabilah dan al-‘uqud  al-mujtami'ah adalah  multi  akad yang  umum  dipakai.  Di  bawah  ini  merupakan  penjelasan  dari  lima  macam  multi akad tersebut (Yunus, 2019, pp. 94–99).
Akad  bergantung/bersyarat  ( al-‘uqud  al-mutaqabilah ). Taqabul menurut bahasa  berarti  “ berhadapan ”.  Sesuatu  dikatakan  berhadapan  jika  keduanya  saling menghadapkan  kepada  yang  lain.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan al-‘uqud  al- mutaqabilah adalah hybrid  contract dalam  bentuk  akad  kedua  merespon  akad pertama,  di  mana  kesempurnaan  akad  pertama  bergantung  pada  sempurnanya akad  kedua  melalui  proses  timbal  balik. Dengan  kata  lain,  akad  satu  bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fiqh , model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas masalah ini, baik yang berkaitan  dengan  hukumnya  atau  model  pertukarannya.  Ulama  mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat ( isytirath ‘aqd bi ‘aqd ) (Yunus, 2019).
Akad  terkumpul ( al-‘uqud  al-mujtami’ah ). Al-‘uqud  al-mujtami'ah adalah hybrid  contract (dua  atau  lebih  akad)  yang  terhimpun  dalam  satu  akad. Hybrid contract yang mujtami'ah ini  dapat  terjadi  dengan  terhimpunnya  dua  akad  yang memiliki  akibat  hukum  berbeda  di  dalam  satu  akad  terhadap  dua  obyek  dengan satu  harga,  dua  akad berbeda  akibat hukum  dalam  satu  akad terhadap dua  obyek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu obyek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda (Yunus, 2019).
Akad  berlawanan ( al-‘uqud  al-mutanaqidhah  wa  al-mutadhadah  wa  al- mutanafiyah ).  Ketiga  istilah al-mutanaqidhah  wa  al-mutadhadah  wa  al- mutanafiyah memiliki  kesamaan  bahwa  ketiganya  mengandung  maksud  adanya perbedaan.  Para  ahli fiqh merumuskan  maksud  dari al-‘uqud  al-mutanaqidhah  wa al-mutadhadah  wa  al-mutanafiyah, yaitu:  (1)  Satu  hal  dengan  satu  nama  tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad; (2) Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk  dua  hal  yang  berlawanan,  karena  dua  sebab  yang  saling  menafikan  akan menimbulkan  akibat  yang  saling  menafikan pula;  (3) Dua  akad  yang  secara  praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Dari pendapat tersebut disimpulan bahwa al-‘uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski  demikian  pandangan  ulama  terhadap  tiga  bentuk  multi  akad  tersebut  tidak seragam (Yunus, 2019).
Akad  berbeda ( al-‘uqud  al-mukhtalifah ).  Yang  dimaksud  dengan hybrid contract yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki
perbedaan  semua  akibat  hukum  di  antara  keuda  akad  itu  atau  sebagiannya. Perbedaan  antara hybrid  contract yang mukhtalifah dengan mutanaqidhah  wa mutadhadah  wa mutanafiyah terletak  pada  keberadaan  akad  masing-masing. Meskipun  kata mukhtalifah lebih  umum  dan  dapat  meliputi  ketiga  jenis  yang lainnya,  namun  dalam mukhtalifah meskipun  berbeda  tetap  dapat  ditentukan menurut syariah (Yunus, 2019).
Akad sejenis ( al-‘uqud  al-mutajanisah ). Al-‘uqud  al-mutajanisah adalah akad- akad  yang  mungkin  dihimpun  dalam  satu  akad,  dengan  tidak  mempengaruhi  di dalam hukum dan akibat hukumnya. Hybrid contract jenis ini dapat terdiri dari satu jenis  akad  atau  dari  beberapa  jenis  akad. Hybrid  contract jenis  ini  dapat  pula terbentuk  dari  dua  akad  yang  memiliki  hukum  yang  sama  atau  berbeda  (Yunus, 2019).
Di  Indonesia,  penerapan hybrid  contract merujuk  kepada  ketentuan  Fatwa DSN-MUI.  Diantara  produk  yang  menggunakan hybrid  contract adalah  sebagai berikut.
Fatwa DSN No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Mudharabah  musytarakah adalah  salah  satu  bentuk  akad mudharabah di mana  pengelola  ( mudharib ) turut  menyertakan  modalnya  dalam  kerjasama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  bagi  para  pihak. Mudharabah musytarakah boleh  dilakukan  oleh  LKS,  karena  merupakan  bagian  dari  hukum mudharabah .  Ketentuan  akad:  (a)  Akad  yang  digunakan  adalah  akad mudharabah musytarakah ,  yaitu  perpaduan  dari  akad mudharabah dan  akad musyarakah ;  (b) LKS  sebagai mudharib menyertakan  modal  atau  dananya  dalam  investasi  bersama nasabah; (c) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya ( musytarik ) memperoleh bagian  keuntungan  berdasarkan  porsi  modal  yang  disertakan;  (d)  Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati; (e) Apabila terjadi  kerugian  maka  LKS  sebagai musytarik menanggung  kerugian  sesuai  dengan porsi modal yang disertakan.
Fatwa DSN No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah Musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak ( syarik ) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad musyarakah mutanaqisah terdiri dari akad musyarakah/syirkah dan bai’ (jual  beli).  Pembiayaan musyarakah ini memiliki keunggulan  dalam  kebersamaan  dan  keadilan  (baik  dalam  berbagi  keuntungan maupun  resiko  kerugian),  sehingga  dapat  menjadi  alternatif  dalam  proses kepemilikan  aset  (barang)  atau  modal.  Hukum musyarakah  mutanaqisah adalah boleh dengan ketentuan-ketentuan berikut.
Ketentuan  akad:  (1)  Akad musyarakah  mutanaqisah terdiri  dari  akad musyarakah/syirkah dan bai’ (jual  beli);  (2)  Dalam musyarakah  mutanaqisah berlaku  hukum  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Fatwa  DSN  No:  08/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Musyarakah, yang  para  mitranya  memiliki  hak dan  kewajiban,  diantaranya:  (a)  Memberikan  modal  dan  kerja  berdasarkan kesepakatan pada saat akad; (b) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati  pada  saat  akad;  (c)  Menanggung  kerugian  sesuai  proporsi  modal;  (3) Dalam akad musyarakah mutanaqisah, pihak pertama (salah satu syarik , LKS) wajib berjanji  untuk  menjual  seluruh hishshah- nya  secara  bertahap  dan  pihak  kedua ( syarik yang  lain,  nasabah)  wajib  membelinya;  (4)  Jual  beli  tersebut  dilaksanakan sesuai kesepakatan; (5) Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS, sebagai syarik, beralih kepada syarik lainnya (nasabah).
Ketentuan  khusus:  (1)  Aset musyarakah  mutanaqisah dapat  di- ijarah- kan kepada syarik atau  pihak  lain;  (2)  Apabila  aset musyarakah menjadi  obyek ijarah, maka syarik (nasabah)  dapat  menyewa  aset  tersebut  dengan  nilai ujrah yang disepakati; (3) Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah  yang  telah  disepakati  dalam  akad,  sedangkan  kerugian  harus  berdasarkan proporsi  kepemilikan.  Nisbah  keuntungan  dapat  mengikuti  perubahan  proporsi kepemilikan  sesuai  kesepakatan  para syarik ;  (4)  Kadar/ukuran  bagian/porsi kepemilikan aset musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah)  harus  jelas  dan  disepakati  dalam  akad;  (5)  Biaya  perolehan  aset musyarakah menjadi  beban  bersama,  sedangkan  biaya  peralihan  kepemilikan menjadi beban pembeli.
Fatwa DSN-MUI No: 133/DSN-MUI/X/2019 tentang al-Musyarakah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
Musyarakah  muntahiyah  bi  al-tamlik adalah  akad syirkah yang  kemudian salah  satu syarik mengalihkan hishshah- nya  kepada syarik lain  secara  sekaligus sesuai  janji  ( wa’d ),  dengan  menggunakan  akad bai’ , hibah , atau hibah  wal  bai’ , sehingga seluruh modal usaha syirkah menjadi milik syarik yang lain tersebut. Akad musyarakah  muntahiyah  bi  al-tamlik boleh  dilakukan  dengan  tunduk  dan  patuh pada ketentuan-ketentuan berikut.
Akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik terdiri atas akad musyarakah / syirkah dan  akad tamlik (pengalihan  kepemilikan)  serta  janji  ( wa’d ) untuk mengalihkan hishshah milik salah satu syarik kepada syarik lain, baik dengan akad jual beli, hibah , atau akad tamlik lainnya.
Para  pihak  yang  melakukan musyarakah  muntahiyah  bi  al-tamlik wajib melaksanakan akad syirkah terlebih dahulu, dan mencantumkan secara jelas ra’s al- mal setiap pihak ( syarik ), usaha, nisbah bagi hasil, ketentuan mengenai waktu dan cara  melakukan  bagi  hasil,  dan  ketentuan  terkait  kerugian.  Dalam  hal  pengalihan kepemilikan hishshah dalam akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik dengan jual beli,  pihak  pertama  (salah  satu syarik ,  LKS)  berjanji  ( wa’d )  untuk  menjual  secara
sekaligus seluruh hishshah- nya dan pihak kedua ( syarik yang lain, nasabah) berjanji untuk membelinya di akhir periode akad syirkah atau pada waktu yang disepakati. Jual beli sebagaimana dimaksud, dilaksanakan secara terpisah di akhir periode akad syirkah atau  pada  waktu  yang  disepakati.  Harga ( tsaman ) hishshah dalam  jual  beli sebagaimana  dimaksud,  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan.  Dalam  hal  jual  beli hishshah telah  dilakukan,  dengan  sendirinya  demi  hukum  akad musyarakah muntahiyah  bi  al-tamlik berakhir.  Kegiatan  usaha  dalam  akad musyarakah muntahiyah bi al-tamlik boleh dilakukan dengan akad ijarah , mudharabah , bai’ atau akad  lain  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Ketentuan  lain  terkait musyarakah / syirkah yang  belum  diatur  dalam  fatwa  ini,  berlaku  ketentuan  dan batasan  sebagaimana  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No:  114/DSN-MUI/IX/2017 tentang  Akad Syirkah ,  dan  Fatwa  DSN  No:  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan Musyarakah .
Fatwa DSN No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik Terdapat  kebutuhan  masyarakat  untuk  memperoleh  manfaat  suatu  barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah , yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat)  atas  suatu  barang  dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa ( ujrah ), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Selain itu, juga  terdapat  kebutuhan  masyarakat  untuk  memperoleh  jasa  pihak  lain  guna melakukan  pekerjaan  tertentu  melalui  akad ijarah dengan  pembayaran  upah ( ujrah / fee ). Kebutuhan akan ijarah dapat dilayani oleh LKS melalui akad pembiayaan ijarah .
Rukun  dan  syarat ijarah :  (1) Sighat  ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan  dari  kedua  belah  pihak  yang  berakad  (berkontrak),  baik  secara  verbal atau  dalam  bentuk  lain;  (2)  Pihak-pihak  yang  berakad  terdiri  atas  pemberi sewa/pemberi  jasa  dan penyewa/pengguna  jasa;  (3)  Obyek  akad ijarah adalah:  (a) Manfaat barang dan sewa; atau (b) Manfaat jasa dan upah.
Ketentuan  obyek ijarah : (1)  Obyek ijarah adalah  manfaat  dari  penggunaan barang  dan/atau  jasa;  (2)  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  bisa  dinilai  dan  dapat dilaksanakan  dalam  kontrak;  (3)  Manfaat  barang  atau  jasa  harus  yang  bersifat dibolehkan  (tidak  diharamkan);  (4)  Kesanggupan  memenuhi  manfaat  harus  nyata dan  sesuai  dengan  syariah;  (5)  Manfaat  harus  dikenali  secara  spesifik  sedemikian rupa  untuk  menghilangkan jahalah (ketidak-tahuan)  yang  akan  mengakibatkan sengketa;  (6)  Spesifikasi  manfaat  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk  jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik; (7) Sewa atau upah  adalah  sesuatu  yang  dijanjikan  dan  dibayar  nasabah  kepada  LKS  sebagai pembayaran  manfaat.  Sesuatu  yang  dapat  dijadikan  harga  dalam  jual  beli  dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah ; (8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk  jasa  (manfaat  lain)  dari  jenis  yang  sama  dengan  obyek  kontrak;  (9) Kelenturan ( flexibility ) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.
Kewajiban  LKS  sebagai  pemberi  manfaat  barang  atau  jasa:  (1)  Menyediakan barang  yang  disewakan  atau  jasa  yang  diberikan;  (2)  Menanggung  biaya pemeliharaan  barang;  (3)  Menjamin  bila  terdapat  cacat  pada  barang  yang disewakan.
Kewajiban  nasabah  sebagai  penerima  manfaat  barang  atau  jasa:  (1) Membayar  sewa  atau  upah  dan  bertanggung-jawab  untuk  menjaga  keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak; (2) Menanggung biaya pemeliharaan barang  yang  sifatnya  ringan  (tidak  materiil);  (3)  Jika  barang  yang  disewa  rusak, bukan  karena  pelanggaran  dari  penggunaan  yang  dibolehkan,  juga  bukan  karena kelalaian  pihak  penerima  manfaat  dalam  menjaganya,  ia  tidak  bertanggung-jawab atas kerusakan tersebut.
Kemudian  dalam perkembangan  masyarakat  juga  terdapat  praktik  sewa-beli. Sewa-beli  berdasarkan  prinsip  syariah  menggunakan  akad al-ijarah  al-muntahiyah bi  al-tamlik atau al-ijarah  wa  al-iqtina’ ,  yaitu  akad  sewa-menyewa  barang  yang disertai  dengan  opsi  pemindahan  hak  milik  atas  barang  yang  disewa  kepada penyewa setelah selesai masa sewa.
Akad al-ijarah  al-muntahiyah  bi  al-tamlik boleh  dilakukan  dengan  ketentuan sebagai berikut: (1) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula  dalam  akad al-ijarah  al-muntahiyah  bi  al-tamlik ; (2)  Perjanjian  untuk melakukan  akad al-ijarah  al-muntahiyah  bi  al-tamlik harus  disepakati  ketika  akad ijarah ditanda-tangani;  (3)  Hak  dan  kewajiban  setiap  pihak  harus  dijelaskan  dalam akad.
Pihak  yang  melakukan al-ijarah  al-muntahiyah  bi  al-tamlik harus melaksanakan  akad ijarah terlebih  dahulu.  Akad  pemindahan  kepemilikan,  baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’d, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

## SIMPULAN
Hybrid  contract adalah  kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan  suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Kebolehan hybrid contract didasarkan atas  prinsip  hukum  asal  dari muamalah adalah  boleh.  Secara  umum  batasan  yang disepakati  oleh  para  ulama  mengenai  beberapa  kriteria  bagi hybrid  contract agar diperbolehkan  secara  syar’i,  yaitu  bukan  yang  dilarang  dalam nash ,  tidak  menjadi sarana  ke  suatu  yang  diharamkan,  tidak  dijadikan  sebagai hilah (siasat)  untuk mengambil  riba  dengan  jalan  lain,  dan  tidak  termasuk  ke  dalam akad-akad  yang berlawanan.  Fatwa  DSN-MUI  mengenai hybrid  contract pada  produk  keuangan syariah  di  Indonesia,  yaitu mudharabah  musytarakah , musyarakah  mutanaqisah , musyarakah muntahiyah bi al-tamlik , dan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-‘Imrani,  A.  A.  (2010). Al-‘Uqud  al-Maliyah  al-Murakkabah:  Dirasat  Fiqhiyah Ta’siliyah wa Tatbiqiyah . Esbalia.
Al-Jauhariy.  (1999). Al-Shihah:  Taj  al-Lughah  wa  Shihah  al-Arabiyyah  Juz  1 .  Darul Hadith.
Al-Nasa’i. (n.d.). Sunan Nasa’i: Kitab al-Buyu’ Bab Salaf wa al-Bai’ . Dar al-Da’wah.
Al-Razzaq, A. (n.d.). Mashadir al-Haqq fi Fiqh Islami . Al-Majma’ al-Ilmi al-Arabi.
Al-Suyuthi. (1983). Al-Asybah wa al-Nadzair fi Qawaid al-Fiqh al-Syafi’i . Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Al-Zuhayli, W. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu . Dar al-Fikr.
Anwar,  S.  (2007). Hukum  Perjanjian  Islam:  Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqih Muamalah . PT Raja Grafindo Persada.
Hammad.  (2001). Qadlaya  Fiqhiyah  Mu’ashirah  fi  al-Mal  wa  al-Iqtishad .  Dar  al- Qalam.
Hammad, N. (2005). Al-‘Uqud al-Murakkab fi al-Fikih al-Islami . Dar al-Qalam.
Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2022). The Concept of Production and Environment in the Perspective of Islamic Economic. Journal of Economicate Studies , 5 (2), 1– 20. https://doi.org/10.32506/joes.v5i2.705
Indra,  F.  S.,  Sup,  D.  F.  A.,  &  Luthia,  S.  S.  (2021).  The  Application  of  al-Wakalah  bil Ujrah  Contract  on  PRULink  Syariah  Generasi  Baru  (Approached  with  Fatwa DSN-MUI  No:  52/DSN-MUI/III/2006). Proceeding  9th  AICIF  2021  (Asean Universities  International  Conference  on  Islamic  Finance) ,  1–208. http://febi.uin-suka.ac.id/web/agenda/download/834/asean-universities- international-conference-on-islamic-finance-aicif-2021
Isfandiar, A. A. (2013). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract: Model dan Penerapannya  pada  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jurnal  Penelitian , 10 (2), 205–231. https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361
Ismail, N., Aisyah, S., & Sup, D. F. A. (2020). Faktor Penentu Harga dalam Tinjauan Pemikiran  Ekonomi  Islam. Islamic  Economics  Journal , 6 (2),  207–228. https://doi.org/10.21111/iej.v6i2.4880
Pelangi, T. L. (2013). Metodologi Fiqh Muamalah . Lirboyo Press.
Retnowati,  M.  S.,  Hilal,  F.  N.,  &  Sup,  D.  F.  A.  (2020).  Unpaid  Plastic  Bag  Discount Analysis Based on Islamic Law Perspective (Case Study on Waralaba Retail X in Ponorogo). INSLA E-Proceedings , 147–154. https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/28
Rivai,  V.,  Veithzal,  A.  P.,  &  Fawzi,  M.  G.  H.  (2011). Islamic  Transaction  Law  in Business: Dari Teori ke Praktik . Bumi Aksara.
Rusyd, I. (1993). Bidayat al-Mujtahid Juz 2 . Dar al-Fikr.
Sa’diah, Z., Fahmi, A. S. R., & Sup, D. F. A. (2021). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah  Bermasalah  Menurut  Fatwa  DSN  MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000 dan  No.  43/DSN-MUI/VIII/2004  (Studi  Kasus  di  BMT  La  Tansa  Ponorogo).
Journal of Islamic Banking , 2 (1), 1–23. http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/201
Saliman, A. R. (2016). Hukum Bisnis untuk Perusahaan . Prenada Media.
Srisusilawati,  P.,  &  Adam,  P.  (2017).  Kedudukan  Multi  Akad  dalam  Pembiayaan
Murabahah di Perbankan Syariah. Seminar IQRA , 1432–1447.
Sukoco, D., Retnowati, M. S., Rofiqa, A., Firdaus, M. I., & Sup, D. F. A. (2021). Sharia Economic  Views  on  Tabzir  Behavior. Al-Iktisab:  Journal  of  Islamic  Economic Law , 5 (2), 148–158. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i2.7032
Sup,  D.  F.  A.  (2018). Tinjauan  Maslahah  Terhadap  Amdal [IAIN  Ponorogo]. http://etheses.iainponorogo.ac.id/4794/1/212116013  -  DEVID  FRASTIAWAN AMIR SUP.pdf
Sup,  D.  F.  A.  (2019).  Amdal  dalam  Tinjauan  Maqasid  al-Syari’ah. Proceeding International Conference on Usul Fiqh , 1–41. http://hes.unida.gontor.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Proceeding-
ICUF-2019-Universitas-Darussalam-Gontor.pdf
Sup,  D.  F.  A.  (2021a).  Government  Efforts  to  Prevent  Potential  Violence  Against Women  During  the  Covid-19  Pandemic  in  Indonesia. Syariah:  Jurnal  Hukum Dan Pemikiran , 21 (1), 103–124. https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i2.4146
Sup,  D.  F.  A.  (2021b).  The  State’s  Efforts  in  Preserving  the  Environment  Through Regulation. Sustainability: Theory, Practice and Policy , 1 (2), 200–214.
Sup, D. F. A. (2021c). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan
Fatwa. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 4 (2), 235–256.
https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11093
Sup,  D.  F.  A.,  Hartanto,  S.,  &  Muttaqin,  R.  (2020).  Konsep  Terminasi  Akad  dalam Hukum  Islam. Ijtihad:  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Islam , 14 (2),  137–152. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684
Taymiyyah, I. (1987). Al-Fatawa al-Kubro . Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Wahid, N. (2019). Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah . Deep Publish.
Yunus, M. (2019). Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah. Tahkim  (Jurnal  Peradaban  Dan  Hukum  Islam) , 2 (1),  87–102.
https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473