## EKSISTENSI PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN UNTUK PEMANGGILAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

## Riduan Noor
POLRI Polda Kalsel E-mail: mr.polfo@gmail.com

## Abstract :
The  purpose  of  the  study  is  to  determine  and  analyze  about  calling  members  of  Parliament  through written approval of President in the investigation from the perspective of the principle of equality before the  law  and  the  legal  consequences  that  would  ensue  for  calling  members  of  Parliament  who  allegedly committed crimes in the investigation with the written consent of the President. In this study the authors use a kind of normative legal research. Normative legal research is a process of finding the rule of law, principles  of  law  and  legal  doctrines  in  order  to  address  the  legal  issues  faced  in  order  to  obtain arguments,  theories  or  new  concepts  as  a  prescription  to  solve  problems.  Existence  legis  requiring  the written consent of the President to the members of Parliament calling for the examination as a suspect in the investigation process is contrary to the principle of equality before the law. It is explicitly mentioned in  the  constitutional,  namely  article  27  paragraph  (1)  and  Article  28D  paragraph  (1)  of  the  1945 Constitution.  That  the  de  facto  and  de  jure  Indonesia  have  included  the  principle  of  equality  before  the law in its constitution, and as a consequence logisny should be implemented, realized and accommodated this  principle  in  legislation  and  state  life.  DPR  members  preferential  treatment  it  has  had  the  legality through  Law  No.  17  of  2014  (Act  MD3)  and  reinforced  by  the  Constitutional  Court  Decision  No.  76  / PUU-XII / 2014. In the process of the investigation will  lead to legal consequences and potentially  will have  obstacles,  such  as  disturbing  the  independence  of  the  judiciary,  inspection  delays  and  doubts investigator to follow-up investigation without the written consent of the president's letter.
Keywords: president approval, member of parliament, equality before the law

## Abstrak :
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemanggilan anggota DPR RI melalui persetujuan tertulis  Presiden dalam  penyidikan dari perspektif asas equality before the law dan konsekuensi  hukum  yang akan  timbul  terhadap  pemanggilan    anggota  DPR  RI  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  dalam  penyidikan  dengan    persetujuan  tertulis    Presiden.  Dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Eksistensi legis yang  mengharuskan  adanya persetujuan tertulis dari  Presiden terhadap  pemanggilan  anggota  DPR  RI  untuk  dilakukan  pemeriksaan  sebagai  tersangka  dalam  proses penyidikan  adalah    bertentangan  dengan  asas    equality  before  the  law.  Hal  ini  secara  tegas  telah dijelaskan  dalam  konstitusional,  yaitu  pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945.  Bahwa secara  defacto  dan  dejure  Indonesia  telah  mencantumkan  prinsip    equality  before  the  law    dalam konstitusinya, dan sebagai konsekuensi logisny harus  dilaksanakan,  direalisasikan dan diakomodir asas ini dalam peraturan perundang-undangan dan kehidupan bernegara.  Perlakuan istimewa anggota DPR itu  telah  memiliki  legalitas  melalui  UU  No.  17  Tahun  2014  (UU  MD3)  dan  diperkuat  lagi  dengan Putusan  MK No. 76/PUU-XII/2014.  Di dalam proses penyidikan akan menimbulkan konsekuensi hukum dan  berpotensi  akan  mengalami  hambatan-hambatan,  seperti  mengganggu  independensi  peradilan, terjadinya  penundaan  pemeriksaan      dan  keraguan  penyidik  dalam  menindak  lanjuti  penyidikan  tanpa adanya  surat persetujuan tertulis dari presiden.
Kata kunci: persetujuan presiden, anggota parlemen, persamaan di depan hukum

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  konteks  proses  penyidikan, kedudukan  anggota  DPR  memiliki  hak istimewa  juga  dibandingkan  dengan  warga negara  lainnya.  Dalam  hal  melakukan pemanggilan  dan  permintaan  keterangan anggota  DPR,  UU  MD3  memgatur  secara khusus  mekanismenya  sebagaimana  diatur dalam Pasal 245 UU MD3, yaitu: (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang  diduga  melakukan  tindak  pidana harus  mendapat  persetujuan  tertulis  dari Mahkamah Kehormatan Dewan
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak diberikan oleh Mahkamah
Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh)  Hari  terhitung  sejak  diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dilakukan
(3) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  tidak  berlaku  apabila  anggota DPR:
a. tertangkap  tangan  melakukan  tindak pidana;
b. disangka  melakukan  tindak  pidana kejahatan  yang  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  atau  tindak  pidana kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan
keamanan  negara  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka  melakukan  tindak  pidana khusus
Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 245 UU MD3 tersebut, yaitu: a. Dalam proses penyidikan guna memanggil  dan  memintai  keterangan kepada  anggota  DPR,  penyidik  harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis  dari  Majelis  Kehormatan  Dewan (MKD) DPR RI;
b. Persetujuan  tertulis  dari  MKD  tersebut hanya untuk pemanggilan dan permintaan  keterangan  anggota  DPR yang diduga melakukan tindak pidana;
c. Anggota  DPR  yang  dipanggil  dan dimintai  keterangannya  dalam  proses penyidikan  tidak  diperlukan  persetujuan tertulis  dari  MKD  jika  anggota  DPR tersebut:
1. tertangkap  tangan  melakukan  tindak pidana (operasi tangkap tangan);
2. disangka  melakukan  tindak  pidana kejahatan  yang  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  atau  tindak  pidana kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan keamanan  negara  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup.  Misalnya melakukan  kejahatan  pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), tindak pidana  peredaran  gelap  narkotika (Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun
2009  tentang  Narkotika),  kejahatan makar (Pasal 104 KUHP).
3. disangka  melakukan  tindak  pidana khusus.  Misalnya  tindak  pidana korupsi,  tindak  pidana  terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang. Persetujuan tertulis dari MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (3) huruf  a  tersebut  kemudian  dianulir  oleh Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusannya
Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015 yang intinya merubah frase
“persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan  Dewan”  menjadi  “persetujuan tertulis dari Presiden”.
Dalam  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia  dikenal  asas equality  before  the law ;  setiap  orang  sama  diperlakukan  di depan  hukum,  baik  yang  memiliki  jabatan dalam  pemerintahan  maupun  rakyat  biasa. Kesetaraan  di  hadapan  hukum  sebagai  hak diakui  dan  dijamin  oleh  Konstitusi  dimana Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  berbunyi, "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya";  dan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945  berbunyi,  "Setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum  ".  Ketentuan ini  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu
pengejawantahan dari jaminan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I  ayat  (2)  UUD  1945  :        “Setiap  orang berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain asas asas equality before the law tersebut,  asas  lain  dalam  proses  peradilan pidana  adalah  peradilan  yang  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Melihat  pada ketentuan  dalam  putusam  MK  tersebut, maka dikhawatirkan pemenuhan asas peradilan  yang  sederhana  dan  cepat  akan terhambat.  Begitu  juga  dengan  salah  satu prinsip  pokok negara hukum adalah adanya peradilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak, yaitu  dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun  juga,  baik  karena  kepentingan jabatan  (politik)  maupun  kepentingan  uang (ekonomi).  Untuk  menjamin  keadilan  dan kebenaran,  tidak  diperkenankan  adanya intervensi  ke  dalam  proses  pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun  legislative  ataupun  dari  kalangan masyarakat  dan  media  massa.  Dalam menjalankan  tugasnya,  hakim  tidak  boleh memihak  kepada  siapapun  juga  kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pada  latar  belakang  di atas,  maka  pokok  permasalahan  yang  akan diteliti dalam penelitian tesis ini adalah akan dirumuskan  ke  beberapa  rumusan  masalah, yaitu:
1. Apakah  pemanggilan  anggota  DPR melalui persetujuan tertulis dari Presiden dalam  proses  penyidikan  bertentangan dengan asas equality before the law ?
2. Problematika  hukum  apa  yang  akan timbul  dalam  hal  proses  penyidikan anggota  DPR  yang  diduga  melakukan tindak pidana melalui persetujuan tertulis dari Presiden?

## PEMBAHASAN

## 1. ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
DALAM  PEMANGGILAN  ANGGO- TA  DPR  DENGAN  PERSETUJUAN TERTULIS  DARI  PRESIDEN  DAL-

## AM PROSES PENYIDIKAN
Equality before the law atau Persamaan dihadapan  hukum  adalah  salah  satu  asas terpenting  dalam  hukum  modern.  Asas  ini menjadi salah satu sendi doktrin rule of law yang  juga  menyebar  pada  berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia  mengadopsi  asas  ini  sejak  masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata)  dan  Wetboek  van  Koophan- del  voor  Indonesie  (KUHDagang)  pada tanggal 30 April 1847 melalui Stbl.1847 No. 23,  tapi  pada  masa  itu  asas  ini  tidak sepenuhnya  diterapkan,  karena  adanya
politik  pluralisme  hukum  yang  memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. 1
Asas Equality  before  the  law merupa- kan  asas  dimana  terdapat  kesetaraan  dalam hukum  pada  setiap  individu  tanpa  adanya pengecualian.  Asas  kesamaan  didalam  huk- um  itu  bisa  dijadikan  sebagai  standar  untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marginal juga  kelompok  minoritas.  Namun  karena ketimpangan  sumberdaya,  baik  kekuasaan, modal  maupun  informasi,  asas  tersebut sering  didominasi  oleh  kelompok  penguasa, pemodal sebagai pelindung atau tameng atas aset dan kekuasannya. 2
Equality before the law harus diartikan secara  dinamis  dan  tidak  diartikan  secara statis.  Artinya,  kalau  ada  persamaan dihadapan  hukum  bagi  semua  orang,  maka harus  diimbangi  juga  dengan  persamaan perlakuan  ( equal  treatment )  bagi  semua orang.  Jika  ada  dua  orang  bersengketa datang  ke  pengadilan  dan  telah  berhadapan dengaan  majelis  hakim, maka mereka  harus diperlakukan  sama  oleh  majelis  hakim tersebut ( audi et alteram partem ). 3
Sesungguhnya asas Equality before the law bergerak  dalam  payung  hukum  yang berlaku  umum  (general)  dan  tunggal.
1 Akhmad Kholil Irfan, Negara Hukum dan Prinsip Equality Before The Law ,
http://www.boyyendratamin.com/2015/07/negara- hukum-dan-prinsip-equality.html , diakses pada tanggal 27 Agustus 2016
2 Ibid.
3 Ibid
Ketunggalan  hukum  itu  menjadi  satu  wajah utuh diantara dimensi sosial lain. Dalam hal in persamaan dihadapan hukum, seolah-olah memberi  gambaran  didalamnya  bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan  persamaan.  Perbedaan  perla- kuan  “persamaan”  antara  wilayah  hukum, wilayah  sosial  dan  wilayah  ekonomi,  itulah sesungguhnya yang menjadi asas persamaan dihadapan  hukum  secara  nyata,  tanpa  harus membedakan strata. 4
Keberadaan  asas equality  before  the law ini sejalan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dikatakan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD 1945  yaitu  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.  Jika  dapat  disebutkan  asas equality before  the  law ini  merupakan  salah  satu manifestasi  dari  Negara  hukum  (rechtstaat) sehingga  harus  adanya  perlakuan  sama  bagi setiap orang di depan hukum ( gelijkheid van ieder voor de wet ). 5
Pengaturan asas equality before the law dalam  proses  peradilan  pidana  baik  pada tahap  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan di pengadilan maupun pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan adalah:
1. UUD 1945 Pasal  27  ayat  1  UUD  1945  yang  berbunyi
“Semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
4 Ibid 5 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 20.
pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.  Ketentuan  ini  juga  terdapat dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum  ".  Ketentuan ini  dapat  dipandang  sebagai  salah  satu pengejawantahan dari jaminan non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I  ayat  (2)  UUD  1945  :        “Setiap  orang berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
2. UUD Sementara 1950
Pasal 7 dapat dibaca bahwa :
a. Setiap  orang  diakui  sebagai  manusia pribadi terhadap Undang-undang
b. Segala orang berhak menuntut perlakuan yang  dan  lindungan  yang  sama  oleh Undang-undang.
3. KUHAP
Ketentuan  ini  terdapat  di  dalam  konsideran menimbang  huruf a yang berbunyi “Bahwa negara  Republik  Indonesia  adalah  negara hukum  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak  asasi  manusia  serta  yang  menjamin segala  warganegara  bersamaan  kedudukan- nya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Begitu
juga  di  dalam  Penjelasan  Umum  butir  3 huruf  a  juga  dinyatakan  bahwa  “Adapun asas  tersebut  antara  lain  adalah  :  Perlakuan yang  sama  atas  diri  setiap  orang  di  muka hukum  dengan  tidak  mengadakan  pembe- daan perlakuan”.
4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan
Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 5 huruf b yang berbunyi “Sistem pembinaan pemasyarakatan  dilaksanakan  berdasarkan asas:  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan”. Dalam  Penjelasan  pasal  dikatakan  bahwa yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama  kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
5. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Ketentuan asas ini terdapat dalam:
a. Pasal  3  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  perlakuan  hukum yang  adil  serta  mendapat  kepastian hukum  dan  perlakuan  yang  sama  di depan hukum”.
b. Pasal  (5)  ayat  1  yang  berbunyi  “Setiap orang  diakui  sebagai  manusia  pribadi yang  berhak  menuntut  dan  memperoleh perlakuan  serta  perlindungan  yang  sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.
6. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  4  ayat  (1) yang berbunyi “Pengadilan  mengadili menurut  hukum  dengan  tidak  membeda- bedakan orang”.
7. Universal  Declaration  of  Human  Rights (UDHR) 1948
Ketentuan ini diatur di dalam Article 6 yang berbunyi  “ Everyone  has  the  right  to recognition  everywhere  as  a  person  before the  law” (Setiap  orang  berhak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum).  Begitu di  dalam  Pasal  7  yang  menyatakan  antara lain : “All are equal before the law and are antitled without any discrimination to equal protection  of  the  law…”. (Semua  orang sama  di  depan  hukum  dan  berhak  atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi)
8. International Covenant on Civil and Political Rights 1966
Ketentuan  asas  persamaan  di  muka  hukum diatur  di  dalam  Article  16  yang  berbunyi “Everyone  shall  have  the  right  to recognition  everywhere  as  a  person  before the  law” (Setiap  orang  berhak  untuk  diakui sebagai pribadi di hadapan hukum). Demikian  pula  dalam  Article  26  antara  lain dinyatakan  : “All  person  are  equal  before the  law…” (Semua  orang  berkedudukan sama di hadapan hukum).
Jika  dapat  disebutkan  asas equality before  the  law ini  merupakan  salah  satu
manifestasi  dari  Negara  hukum  (rechtstaat) sehingga  harus  adanya  perlakuan  sama  bagi setiap orang di depan hukum ( gelijkheid van ieder  voor  de  wet ). 6 Dengan  demikian, elemen  yang  melekat  mengandung  makna perlindungan  sama  di  depan  hukum  dan mendapatkan  keadilan  yang  sama  di  depan hukum. Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok : 7

## 1. Supremacy Of Law
Dalam  suatu  Negara  hukum,  maka kedudukan  hukum  merupakan  posisi tertinggi,  kekuasaan  harus  tunduk  pada hukum  bukan  sebaliknya  hukum  tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan  hukum,  dengan  kata  lain hukum dijadikan alat untuk
membenarkan  kekuasaan.  Hukum  harus menjadi  “tujuan”  untuk  melindungi kepentingan rakyat.
2. Equality Before The Law Dalam Negara hukum kedudukan
penguasa  dengan  rakyat  dimata  hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan  hanyalah  fungsinya,  yakni pemerintah  berfungsi  mengatur  dan rakyat  yang  diatur.  Baik  yang  mengatur maupun  yang  diatur  pedomannya  satu, yaitu  undang-undang.  Bila  tidak  ada
6 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 20.
7 Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi , Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.
persamaan  hukum,  maka  orang  yang mempunyai  kekuasaan  akan  merasa kebal  hukum.  Pada  prinsipnya equality before  the  law adalah  tidak  ada  tempat bagi  backing  yang  salah,  melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang benar.
3. Human Rights
Human rights, maliputi 3 hal pokok, yaitu :
a. The  rights  to  personal  freedom ( kemerdekaan  pribadi),  yaitu  hak untuk  melakukan  sesuatu  yang dianggan  baik  bagi  dirinya,  tanpa merugikan orang lain.
b. The rights to freedom of discussion ( kemerdekaan  berdiskusi),  yaitu  hak untuk  mengemukakan  pendapat  dan mengkritik, dengan  ketentuan  yang bersangkutan  juga  harus  bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia  menerima  kritikan  orang lain.
c. The rights to public meeting (kemerdekaan  mengadakan  rapat), kebebasan  ini  harus  dibatasi  jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.
Salah satu asas hukum di dalam hukum acara  pidana  sebagaiaman  disebutkan  di dalam  Penjelasan  Umum  butir  3  huruf  a KUHAP  adalah equality  before  the  law (persamaan  di  muka  hukum).  Asas  yang menerapkan  bahwa  setiap  orang  harus
diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih  kasih  semuanya  mendapat  perlakuan dan  hak  yang  sama.  Dengan  asas  ini  sistem peradilan  pidana  selalu  mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun  kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian  permasalahan  hukum  harus dipandang  sama  dengan  perlakuan  yang sama  pula,  harus  menghindari  diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan  yang  beruang  atau  yang berkuasa    sementara  mengabaikan  atau meninggalkan  yang  tidak  atau  kurang mampu.
Dalam  konteks  proses  penyidikan, kedudukan  anggota  DPR  memiliki  hak istimewa  juga  dibandingkan  dengan  warga negara  lainnya.  Dalam  hal  melakukan pemanggilan  dan  permintaan  keterangan anggota  DPR,  UU  MD3  memgatur  secara khusus  mekanismenya  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  245  UU  MD3  setelah  adanya Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor
76/PUU-XII/2014  tanggal  20  September 2015.
Terdapat 3 (tiga) hal pokok  yang diatur dalam Pasal 245 UU MD3 tersebut, yaitu:
1. Dalam proses penyidikan guna memanggil  dan  memintai  keterangan kepada  anggota  DPR,  penyidik  harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden;
2. Persetujuan tertulis dari Presiden tersebut  hanya  untuk  pemanggilan  dan permintaan  keterangan  anggota  DPR yang diduga melakukan tindak pidana;
3. Anggota  DPR  yang  dipanggil  dan dimintai  keterangannya  dalam  proses penyidikan  tidak  diperlukan  persetujuan tertulis  dari  Presiden  jika  anggota  DPR tersebut:
a. tertangkap  tangan  melakukan  tindak pidana (operasi tangkap tangan).
b. disangka  melakukan  tindak  pidana kejahatan  yang  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur  hidup  atau  tindak  pidana kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan keamanan  negara  berdasarkan  bukti permulaan yang cukup.
c. disangka  melakukan  tindak  pidana khusus.  Misalnya  tindak  pidana korupsi,  tindak  pidana  terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang.
2 . Problematika  Hukum  Yang  Akan Timbul Dalam Proses Penyidikan Anggo- ta DPR Melalui Persetujuan Tertulis Dari Presiden
Anggota  DPR  yang  dipilih  melalui pemilihan  umum  berdasarkan  Pasal  20  ayat (1)  UUD  1945  memegang  kekuasaan membentuk Undang-Undang. Sebagai pejabat negara pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang, dalam
pelaksanaan  kekuasaannya  masing-masing anggota  DPR  mempunyai  hak  interpelasi, hak  angket,  hak  menyatakan  pendapat,  hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul  dan  pendapat,  serta  hak  imunitas sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20A  UUD 1945. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional  anggota  DPR  tersebut  juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan  hukum  yang  memadai  dan proporsional,  sehingga  anggota  DPR  tidak dengan  mudah  dan  bahkan  tidak  boleh dikriminalisasi  pada  saat  dan/atau  dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya sepanjang dilakukan dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum yang  memadai  dan  bersifat  khusus  bagi anggota  DPR  dalam  melaksanakan  fungsi dan    hak  konstitusionalnya  adalah  dengan diperlukannya  persetujuan  atau  izin  tertulis dari  Presiden  dalam  hal  anggota  DPR tersebut  dipanggil  dan  dimintai  keterangan karena diduga melakukan tindak pidana.
Dengan  adanya  persyaratan  izin  atau persetujuan  tertulis  dari  Presiden  dalam  hal anggota  DPR  dipanggil  dan  dimintai keterangan  dalam  konteks  adanya  dugaan tindak  pidana,  diharapkan    di  satu  pihak, tetap  dapat  melaksanakan  fungsi  dan kewenangannya  sebagai  anggota  DPR,  di lain pihak, tetap menjamin adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di  hadapan  hukum  sebagaimana  dijamin oleh UUD 1945. Namun demikian, tindakan penyidikan  yang  dilakukan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  245  UU  MD3  yang memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden  tersebut  harus  diterbitkan  dalam waktu yang singkat.  Hal tersebut dilakukan dalam  rangka  mewujudkan  proses  hukum yang  berkeadilan,  efektif,  dan  efisien,  serta menjamin adanya kepastian hukum. Pemberian  persetujuan  secara  tertulis  dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menghadapi  proses  hukum,  khususnya penyidikan  terhadap  pejabat  negara,  telah diatur  di  beberapa  Undang-Undang,  antara lain,  UU  MK,  UU  BPK,  dan  UU  MA, sehingga  hal  demikian  bukan  merupakan sesuatu yang baru.
Pertimbangan MK yang tetap memberikan  keistimewaan  kepada  DPR karena  DPR  ditempatkan  sebagai  pejabat negara,  dimana  dalam  menjalankan  tugas dan  kewenangannya  terkait    jabatan  negara yang  diembannya  dianggap  berbeda  dari warga  negara  lain  yang  bukan  pejabat negara,  menurut  penulis  pun  merupakan hal yang  tidak  sejalan  dengan  konsepsi  negara hukum  di  Indonesia.  Negara  Indonesia adalah  Negara  yang  berdasar  atas  hukum dan  tidak  berdasar  pada  kekuasaan  belaka. Keistimewaan  yang  diberikan  kepada  DPR dapat  dikatakan  merupakan  cerminan  dari simbol kekuasaan semata karena pemberlakuan  izin  persetujuan  Presiden
terhadap proses penyidikan terhadap anggota  DPR  hanya  semata-mata  karena jabatan yang melekat kepadanya. Bahwa  terkait  dengan  ketentuan  Pasal 245  UU  MD3  yang  mengatur  tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana  harus  mendapat  persetujuan  tertulis dari  Presdien  merupakan  bagian  dari pelaksanaan  asas  praduga  tak  bersalah,  dan persamaan  kedudukan  hukum,  berkesamaan kedudukan  di  muka  hukum  dalam  rangka menjaga wibawa hukum. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk tidak menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam rangka melakukan penyelidikan  dan  penyidikan,  namun  lebih kepada  persyaratan  administratif  untuk meyakinkan  bahwa  dugaan  pidana  terhadap anggota DPR telah memiliki bukti atau basis yuridis yang kuat. 8
Amar  Putusan  MK  Nomor  76/PUU- XII/2014  terkait  pengujian  UU  MD3 menyatakan  bahwa,  frasa  “persetujuan tertulis  dari  MKD  dalam  Pasal  245  ayat  (1) UU  MD3  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai
“persetujuan tertulis dari Presiden”.
Selanjutnya  Pasal  245  ayat  (1)  UU  MD3 selengkapnya  menjadi,  “Pemanggilan  dan
8 Keterangan Pemerintah sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015, hlm. 61
permintaan  keterangan  untuk  penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan  tindak  pidana  harus  mendapat persetujuan  tertulis  dari  Presiden”.  Selain putusan  tersebut  MK  juga  memutuskan bahwa  frasa  “persetujuan  tertulis  dari Mahkamah  Kehormatan  Dewan”  dalam Pasal  224  ayat  (5)  UU  MD3  bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”.  Putusan  terhadap  Pasal  224  ayat (5)  UU  MD3  ini  merupakan  putusan  yang tidak  dimohonkan  untuk  dilakukan  judicial review.
Bahwa  anggota  DPR  sebagai  subjek hukum,  terlepas  dari  jabatannya  sebagai anggota  DPR  harus  diberlakukan  sama  di hadapan  hukum,  bahwa  ketentuan  dalam Pasal  245  UU  MD3  telah  memberikan keistimewaan  terhadap  anggota  DPR  yang sedang  menjalani  proses  hukum  tanpa rasionalitas  hukum  yang  tepat.  Dalam rangka  prinsip  persamaan,  segala  sikap  dan tindakan  diskriminatif  dalam  segala  bentuk dan  manifestasinya  seperti  keistimewaan proses  diakui  sebagai  sikap  dan  tindakan yang  terlarang.  Keistimewaan  dalam  proses peradilan dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan  kepada  subjek  yang  tepat  dalam hal subjek hukum adalah kelompok masyarakat  tertentu  atau  kelompok  warga masyarakat  tertentu,  anak  atau  kelompok rentan,  ataupun  dalam  hal  perlindungan
saksi  dan  korban  serta  praktik restorative justice .
Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, persoalan diskriminasi  dalam  suatu  undang-undang dapat  dilihat  dari  perspektif  bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadaap  suatu  hak  konstitusional,  dalam arti  apakah  hak  tersebut  oleh  konstitusi perlindungannya  ditempatkan  dalam  rangka due process ataukah dalam rangka perlindungaan yang sama ( equal protection ).
Pembedaan  demikian  penting  dikemukakan sebab  seandainya  suatu  undang-undang mengingkari  hak  dari  seemua  orang,  maka pengingkaran  demikian  lebih  tepat  untuk dinilai  dalam  rangka due  process ,  namun, apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan  suatu  hak  bagi  beberapa  orang tetapi  memberikan  hak  demikian  kepadaa orang-orang lainnya, maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadaap prinsip equal protection 9 .
Proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota  dewan  yang  hanya  dapat  dilakukan dengan  persetujuan  Presiden,  merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana  yang  dijamin  oleh Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat (3)UUD 1945 yaitu persamaan atau
9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, hlm. 41
kesederajatan  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan.
Keberadaan  Pasal  245  UU  MD3  yang hanya  diterapkan  untuk  anggota  DPR, sehingga  terdapat  perlakuan  yang  berbeda untuk warga negara Indonesia yang berhadapaan dengan proses hukum. Di mana pihak  penyidik  harus  memperoleh  izin tertulis  dari  Presiden  sebelum  melakukaan pemanggilan  dalam  rangka  pemeriksaan anggota  DPR  sebagai  tersangka.  Perlakuan berbeda  ini  tidak  diberlakukan  untuk  warga negara  Indonesia  lainnya,  yang  mana  pihak penyidik  dapat  secara  langsung  melakukan pemanggilan  terhadap  tersangka  dalam rangka  proses  penyidikan.  Hal  inilah  yang mengakibatkan diskriminasi atas dasar status jabatan  publik  dan  bertentangan  dengan prinsip non diskriminasi.
Prinsip non diskriminasi secara internasional telah  diakui  sebagai  salah  satu prinsip  dasar  dalam  pemenuhan  hak  asasi manusia.  Secara  hukum  prinsip  ini  selain diatur  di  dalam  UUD  1945  yaitu  Pasal  28I ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi  atas  dasar  apa  pun  dan  berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan  yang  bersifat  diskriminatif  itu”. Pasal  7 The  Universal  Declaration  of Human  Rights menyatakan  bahwa  “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan  hukum  yang  sama  tanpa diskriminasi  apapun.  Semua  orang  berhak
untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan  untuk  melakukan  diskriminasi tersebut”.  Pasal  2  ayat  (1) International Covenant  on  Civil  and  Political  Right (ICCPR) mengatakan bahwa “Setiap Negara pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati  dan  menjamin  untuk  semua individu dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah  hukumnya  hak  yang  diakui  dalam Kovenan  ini,  tanpa  pembedaan  apapun, seperti  ras,  warna,  jenis  kelamin,  bahasa, agama,  pendapat  politik  atau  lainnya,  asal- usul  kebangsaan  atau  sosial,  kekayaan, kelahiran  atau  status  lainnya”.  Lebih  lanjut diterangkan  lagi  di  dalam  Pasal  26  ICCPR yang  menerangkan  bahwa  “Semua  orang sama  di  depan  hukum  dan  berhak  tanpa diskriminasi  apapun  perlindungan  hukum yang  sama.  Dalam  hal  ini,  hukum  harus melarang  setiap  bentuk  diskriminasi  dan menjamin kepada semua orang perlindungan yang sama dan efektif terhadap diskriminasi atas  dasar  apapun  seperti  ras,  warna,  jenis kelamin,  bahasa,  agama,  pendapat  politik atau lainnya, atau asal usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya”.
Dalam  konteks  peradilan  (dalam  arti luas,  yaitu  penyidikan  bagian  dari  proses peradilan), prinsip non diskriminasi ini juga ditegaskan  di  dalam  Pasal  14  ayat  (1) ICCPR  yang  berbunyi  “Semua  orang  harus sama di hadapan pengadilan  dan peradilan.
Dalam  menentukan  tindak  pidana  yang dituduhkan padanya, atau hak dan kewajibannya  dalam  suatu  gugatan,  setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka  oleh  pengadilan  yang  kompeten, independen  dan  tidak  memihak  yang ditetapkan oleh hukum. Pers dan masyarakat dapat  dikecualikan  dari  seluruh  atau sebagian  sidang  karena  alasan  moral, ketertiban  umum  (ordre  public)  atau keamanan  nasional  dalam  suatu  masyarakat demokratis, atau ketika kepentingan kehidupan pribadi para pihak membutuhkan, atau untuk sejauh benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana  publikasi  justru  akan  merugikan kepentingan keadilan, tetapi setiap keputusan  yang  diberikan  dalam  kasus pidana  atau  dalam  suatu  gugatan  harus dibuat  publik  kecuali  kepentingan  orang  di bawah  umur  dinyatakan  membutuhkan  atau proses  menyangkut  perselisihan  perkawinan atau perwalian anak-anak”.
Proses peradilan oleh penyidik terhadap anggota  dewan  yang  hanya  dapat  dilakukan dengan  persetujuan  Presiden,  merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung  perlakukan  berbeda  yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana  yang  dijamin  oleh Pasal  27  ayat  (1)  dan  Pasal  28D  ayat (3)UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukumdan pemerintahan. Berdasarkan instrumen
hukum  yang  ada,  Indonesia  telah  mengakui adanya  prinsip  non-diskriminasi  terhadap warga negaranya, bahwa berdasarkan prinsip  negara  hukum,  pengakuan  terhadap hak  asasi  manusia  menjadi  suatu  hal  yang mutlak, dimana hak untuk tidak didiskriminasi  dan  hak  untuk  diperlakukan setara  adalah  prinsip  utama  hak  asasi manusia.
Kewenangan penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum merupakan satu kesatuan dengan kemerdekaan kehakiman yang harus dijamin secara  mutlak,  jika  apabila  dilakukan perlindungan,  maka  hal  tersebut  harus dilakukan  berdasarkan  alasan  hukum  yang tepat  dan  itikad  baik.  Pemberian  hak imunitas,  atau  perlindungan  harus  ditujukan untuk  menjamin  kerja  dari  anggota  DPR, sehingga  pemberian  perlindungan  harus melingkupi kerja dari anggota DPR tersebut, yaitu  dalam  rangka  melindungi  kebebasan berbicara  di  parlemen,  bukan  segala  bentuk tindakan  apapun  yang  tidak  terukur  dan tidak  jelas  indikatornya.  Kemudian,  kalau pun seperti dalam putusan MK, perlindungan kepada pejabat negara ditujukan agar terhindar dari rekayasa kasus, seharusnya  perlindungan  tersebut  diberikan dalam  hal  terjadi  proses  upaya  paksa, misalnya  penangkapan  atau  penahanan, karena  sudah  pasti  akan  menggangu  kinerja dari anggota DPR.
Melihat  pada  ketentuan  Pasal  245  UU MD3  dan  Putusan  MK  No.  76/PUU- XII/2014  tanggal  20  September  2015 sebagaimana  dijelaskan  pada  pembahasan sebelumnya,  kedudukan  anggota  DPR  yang diduga  melakukan  memiliki  posisi  yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dalam menghadapai  ketentuan tersebut,  Kepolisian sebagai  salah  satu  lembaga  penyidikan dalam sistem peradilan pidana telah membuat suatu standar operasional prosedur melalui Surat Kapolri Nomor
3120/VI/2016/Bareskrim,  tanggal  21  Juni 2016,  perihal  arahan  Binfung  dalam melakukan  tindakan  Kepolisian  terhadap Pejabat  Negara.  Surat  tersebut  dapat dijadikan  petunjuk  teknis  oleh  penyidik Polri  baik  yang  ada  di  Direktorat  Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus maupun Direktorat Reserse  Narkoba  serta  satuan  di  bawahnya yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang  sama di bidang reserse.
Di  dalam  Surat  Kapolri  tersebut  pada poin  3  dijelaskan  bahwa  persyaratan pengajuan  surat  permohonan  persetujuan tertulis kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut:
1. Syarat administrasi
Direktur pada jajaran Bareskrim Polri atau Kapolda mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri
Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Polri.
2. Syarat material
Perkara  yang  diajukan  permohonan  tertulis untuk dilakukan tindakan kepolisian terhadap  anggota  MPR,  DPR,  DPD  dan Kepala  Daerah  kepada  Presiden,  terhadap anggota  DPRD  Provinsi  kepada  Menteri Dalam  Negeri  dan  terhadap  anggota  DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur adalah: a. perkara  pidana  dan  dengan  bukti permulaan  yang  cukup  (sebagai  saksi atas  perkara  yang  telah  cukup  bukti terhadap tersangkanya);
b. dari keterangan para saksi, tersangka dan barang  bukti  yang  bersangkutan  diduga keras  sebagi  tersangka  utama  atau tersangka penyertaan/membantu sebagai-mana  dimaksud  Pasal  55-56
KUHP

## PENUTUP
Asas equality before the law (persamaan di muka hukum) yang merupakan  salah  satu  asas  di  dalam  proses peradilaan  pidana  sebagaimana  dinyatakan di  dalam  Penjelasn  Umum  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acarra  Pidana  adalah  asas  yang  wajib diterapkan  di  dalam  setiap  tahapan  proses peradilan pidana, baik pada tahap penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di pengadilan  maupun  pada  tahap  pelaksanaan putusan  pengadilan.  Dengan  asas  ini  proses
peradilan  pidana  selalu  mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun  kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian  permasalahan  hukum  harus dipandang  sama  dengan  perlakuan  yang sama  pula,  harus  menghindari  diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan  yang  beruang  atau  yang berkuasa    sementara  mengabaikan  atau meninggalkan  yang  tidak  atau  kurang mampu. Keberadaan ketentuan harus adanya persetujuan tertulis Presdien terhadap anggota  DPR  dalam  pemeriksaan  sebagai tersangka bertentangan dengan asas equality before  the  law .  Padahal  sudah  jelas  pula bahwa  Indonesia  mencantumkan  prinsip equality before the law dalam konstitusinya, dan  sebagai  konsekuensi  logisnya  harus dilaksanakan, direalisasikan dan diakomodir asas  ini  dalam  peraturan  perundang- undangan dan kehidupan bernegara. Perlakuan khusus dalam hal izin pemeriksaan  anggota  DPR  bertentangan dengan  konstitusi  khususnya  Pasal  27  ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Karena  dalam  pasal 27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan jelas  berbunyi,  “Segala  warga  negara bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak ada  kecualinya“,  oleh  karena  itu  sudah
selayaknya  pemerintah  memperjuangkan penegaka  keadilan  untuk  seluruh  lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.
Bahwa  anggota  DPR  sebagai  subjek hukum,  terlepas  dari  jabatannya  sebagai anggota  DPR  harus  diberlakukan  sama  di hadapan  hukum,  bahwa  ketentuan  dalam Pasal  245  UU  MD3  telah  memberikan keistimewaan  terhadap  anggota  DPR  yang sedang  menjalani  proses  hukum  tanpa rasionalitas  hukum  yang  tepat.  Dalam rangka  prinsip  persamaan,  segala  sikap  dan tindakan  diskriminatif  dalam  segala  bentuk dan  manifestasinya  seperti  keistimewaan proses  diakui  sebagai  sikap  dan  tindakan yang  terlarang.  Keistimewaan  dalam  proses peradilan dalam prinsip kesetaraan harusnya diberikan  kepada  subjek  yang  tepat  dalam hal subjek hukum adalah kelompok masyarakat  tertentu  atau  kelompok  warga masyarakat  tertentu,  anak  atau  kelompok rentan,  ataupun  dalam  hal  perlindungan saksi  dan  korban  serta  praktik restorative justice .  Namun  apa  mau  dikata,  perlakuan istimewa anggota DPR itu memiliki legalitas melalui  UUD  MD3  dan  diperkuat  lagi dengan Putusan MK  No. 76/PUU-XII/2014. Untuk menindaklanjuti ketentua itu,
kepolisian  sebagai  lembaga  penyidik  telah mengeluarkan Surat Kapolri Nomor 3120/VI/2016/Bareskrim,  tanggal  21  Juni 2016 tentang arahan Binfung dalam melakukan  tindakan  Kepolisian  terhadap Pejabat Negara. Walaupun prosedur
permohonan  persetujuan  tertulis  Presdien dan Menteri Dalam Negeri telah dibuat oleh Kapolri,  namun  di  dalam  proses  penyidikan berpotensi  akan  mengalami  hambatan- hambatan, seperti mengganggu independensi peradilan, terjadinya penundaan pemeriksaan  dan  keraguan  penyidik  dalam menindaklanjuti  penyidikan  tanpa  surat persetujuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
Undang-Undang Dasar Sementara  1950
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XII/2014 tanggal 20 September 2015
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6-13- 20/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PUU-IX/2011 tanggal 26 September 2012
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.
Risalah Sidang Perkara No. 76/PUU  –  XII/2014,  tanggal  29 Oktober 2014
Surat Kapolri Nomor 3120/VI/2016/ Baresk- rim, tanggal 21 Juni 2016 tentang arahan  Binfung  dalam  melakukan tindakan Kepolisian terhadap
Pejabat Negara
Anwar, Yesmil. 2009. Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya padjajaran
Hakim, Abdul Aziz, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Harahap, M Yahya. 2003. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama . Jakarta:  Sinar Grafika
Harum, M. Husein. 1991. Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana . Jakarta: PT Rineka
Ibrahim, Johnny. 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing
Kelana, Momo. 2002. Memahami Undang- Undang Kepolisian; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal . Jakarta: PTIK Press
Marpaung, Leden. 1992. Proses Penegakan Perkara Pidana , Jakarta: Sinar
Grafika
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana
Mertokusumo, Sudikno. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta: Liberty
Mulyadi, Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana , Jakarta: Citra Aditya Bakti
Mustofa, Wildan Suyuti. 2002. Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama . Jakarta: PT. Tatanusa
Ramelan.2006. Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya). Jakarta: Sumber Ilmu Jaya
Rukmini, Mien. 2007. Perlindungan HAM melalui Asas praduga tidak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia . Bandung: PT. Alumni
Russel,  Bertrand  2002, Sejarah  Filssafat Barat ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar Thaib,  Dahlan,  1999, Kedaulatan  Takyat Nagara  Hukum  dan  Kostitusi , Yogyakarta: Liberty