## PRAKTEK PRODUKSI HEGEMONI MILITER MELALUI  FILM “JENDERAL SOEDIRMAN”

## Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk  Terhadap Film “Jendral Soedirman”

## Cosmas Gatot Haryono
Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia Alamat surel: cosgathar@gmail.com

## Abstract:
As a mass media,  Film seldom unrecognized  as a media disseminator  for  messages and discourse. This condition  is  used  by  filmmakers   and  some  interested  parties  as  “arena”   to  disseminate  or   conduct hegemony  to the public. Film General Soedirman is one example of a film that we can felt the hegemony agenda. As a historical film, the film try to build its story or narrative centrally on the figure of the Great Commander  General Soedirman .  Interestingly,  the  protrusion  of   General Soedirman figure  is  felt  too much. On the contrary, the civil politicians are discribed ugly. This led to controversy and debate that is quite exciting in the national media. There is  a suspicion of a large discourse, that  is being rolled out by the filmmakers for the sake of a certain position within the larger narrative of the republic. This  article  is  a  report  of  qualitative  research  and  use  critical  discourse  analysis  of  Van  Dijk. The research  try  to dismantle  the  structure  of  the  text,  either  micro,  macro,  and  it‟s  superstructure,   thus unfolding discourse developed through the production of this film.
Keywords: Critical Discourse, Text Structure, and Hegemony

## Abstrak
Film merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang sangat jarang disadari perannya sebagai media  penyebar  pesan  dan  wacana.  Ketidaksadaran  penonton    ini  menjadi  arena  bagi  pembuat  film  dan beberapa pihak  yang berkepentingan untuk  menyebarkan atau  melakukan hegemoni kepada masyarakat. Film Jenderal Soedirman adalah salah satu contoh film yang sangat terasa aroma hegemoni-nya. Sebagai film  sejarah, film  ini  mencoba membangun cerita atau narasi-nya secara tersentral pada sosok Panglima Besar  Jendral  Soedirman.  Yang  menarik,  penonjolan  sosok,  yang  sebenarnya  biasa  dalam  sebuah perfilman,  dilakukan  dengan  secara  “sewenang-wenang”  dengan  menjatuhkan  tokoh  perjuangan  lain. Kesewang-wenangan inilah yang kemudian memunculkan kontroversi dan perdebatan yang cukup seru di media-media  nasional.  Ada  kecurigaan  sebuah  wacana besar sedang digulirkan oleh pembuat film demi posisi tertentu dalam narasi besar republik ini. Peneliti meneliti film ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis dengan model yang dikembangkan oleh Van Dijk. Peneliti berharap bisa membongkar struktur teks, baik mikro, makro, maupun superstruktunya sehingga terkuak wacana yang dikembangkan melalui produksi film ini.
Kata Kunci: Wacana Kritis, Struktur teks, dan Hegemoni

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada pertengahan tahun 2015, dunia film Indonesia yang didominasi dengan tema hantu  dan  percintaan,  dikejutkan  dengan munculnya  film  dengan  tema  perjuangan, yaitu  film  Jenderal  Soedirman.    Film  yang diproduseri  Sekar  Ayu  Asmara  dari  Padma Pictures  dan  disutradarai  Viva  Westi  ini diproduksi selama 43 hari dan
menghabiskan  biaya  pembuatan  berkisar antara  Rp  10-15  miliar.  Film    tersebut menceritakan masa gerilya Soedirman selama  tujuh  bulan  setelah  agresi  militer
Belanda  ke  Yogyakarta,  19  Desember 1948. Kesederhanaan dan keteguhan seorang
Jenderal  Soedirman  dalam    memegang prinsip  menjadi  isu  utama  yang  menonjol dalam  film  ini.  Digambarkan  bagaimana Soedirman  mengorbankan  hartanya,  seperti perhiasan  istrinya,  untuk  bekal  semasa bergerilya.
Bagi  peneliti  keberadaan  film  ini sangat  menarik.  Bukan  saja  pada  kisah sejarah  yang  dimunculkan,  tetapi  juga  pada aspek  kontroversi  yang  melingkupinya. Sejak kemunculannya, film berjudul “Jendral Soedirman” memunculkan kontroversi di kalangan sejarawan
Indonesia.  Banyak  yang  menyukainya, namun tidak sedikit pula yang mencerca atau bahkan  menganggapnya  terlalu  berlebihan menampilkan sosok Soedirman. Peran militer dan “kekuasaan” militer digambarkan secara menonjol sehingga terkesan “mengangkangi”  peran  pejuang-pejuang sipil (Soekarno, Hatta,  Syahrir, Tan Malaka dan  lain-lain).  Militer  digambarkan  begitu dominan  memperjuangkan  kemerdekaan, sementara  para  pejuang  sipil  seakan  hanya menjadi  kolaborator  asing  yang  berusahan menjajah kembali Indonesia.
Film ini
dianggap terlalu
“merendahkan” atau “melemahkan” peranan tokoh  bangsa  yang  lain.  Digambarkan keputusan  Soekarno  dan  jajaran  kabinet untuk  tetap  bertahan  di  Yogyakarta  ketika aksi  militer  Belanda  ke-2  (19  Desember 1948),  dianggap  sebagai  pengkhianatan perjuangan. Perbedaan sikap dan inkonsistensi Soekarno terasa sangat ditonjolkan  dalam  film  ini,  terutama  karena mengingat  sebelumnya  Soekarno  pernah berpidato    bahwa  ia  akan  melawan  Belanda dengan ikut bergerilya bersama rakyat.
Sebagai  media,  film  tentu  bukanlah sebuah  pesan  yang  bebas  nilai.  Sebagai bagian  dari  media  massa,  film  tidak  lepas dari  kepentingan  dan  agenda  pembuatnya. Salah  satu  kepentingan  yang  menurut peneliti  menarik  untuk  diteliti  adalah bagaimana  produksi  hegemoni    dilakukan oleh kalangan militer dalam film tersebut.

## Gagasan Tentang Hegemoni
Hegemoni dimaknai Gramsci sebagai  sebuah  strategi  menuju  perubahan sosial.  Konsep  ini  muncul  dalam  rangka mengoreksi kegagalan revolusi sosialisme di negara-negara Barat, termasuk Italia,
sekaligus mengevaluasi gagasan dasar Marxisme  ortodoks  paska  Marx  dan  Engel yang  memprediksikan  kehancuran  kapitalis sebagai   akibat  dari    kontradiksi-kontradiksi internalnya  dan  akan  digantikan  dengan masyarakat sosialis melalui revolusi proletariat.  Bagi  Gramsci,  revolusi  adalah proses organik yang
memerlukan pengorganisasian aktifitas sadar dan kesadaran kritis teoritis.
Diperlukan persiapan  intelektual,  budaya  dan  politik kelas  pekerja    untuk  suksesnya  sebuah
revolusi  proletariat.  Di  sinilah  hegemoni menemukan lokus urgensinya.
Gramsci menggunakan konsep hegemoni  untuk  mempercepat  revolusi sosialis dalam rangka menghancurkan tatanan  dan  sistem  kapitalisme.  Di  awal,
Gramsci  menggunakan  istilah  ini  sebagai konsep  yang  netral,  tidak  bersifat  baik  atau buruk.  Artinya,  dia  menggunakan  konsep hegemoni dalam kerangka realitas perjuangan  kelas  dalam  suatu  tatanan masyarakat. Gramsci mengidentifikasi hegemoni  sebagai  bentuk    kontrol  terhadap kehidupan  intelektual  masyarakat  melalui sarana-sarana kebudayaan (Leszek Kolakowski, 1978: 242). Meskipun demikian,  kadang  kala  hegemoni  dilakukan dengan  menyertakan  kekuatan  politik  yang dijalankan  dengan  paksaan.    James  Joll (1977:  99)  secara  gamblang  menjelaskan bahwa  hegemoni  suatu  kelas  politis  berarti bahwa  kelas  tersebut  berhasil  membujuk kelas-kelas sosial lain untuk menerima nilai- nilai  budaya,  politik,  dan  moral  dari  kelas itu.  Oleh  karena  itu  hegemoni  lebih  terkait dengan  upaya  mencapai  kekuasaan  politik melalui  konsensus  antar  kelas  daripada melalui  kekerasan.  Bahkan  dalam  suatu hegemoni  yang  berhasil,  kekuatan  koersif sudah  tidak  dibutuhkan  lagi  oleh  kelas berkuasa.

## Wacana Kritis Model Van Dijk
Analisis  Wacana  Kritis  merupakan pendekatan konstruktivis sosial yang
meyakini  bahwa  representasi  dunia  bersifat linguistis  diskursif,  makna  bersifat  historis dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi  sosial  (Jorgersen  dan  Phillips, 2007).    Analisis  ini  mengambil  posisi  non- konformis  atau  melawan  arus  dominasi dalam  kerangka  besar  untuk  melawan ketidakadilan  sosial.  Menurut  Van  Dijk, penelitian  atas  wacana  tidak  cukup  hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks  hanya  hasil  dari  suatu  praktik  produksi yang harus juga diamati. Bagaimana sebuah teks diproduksi sangat penting untuk dilihat. Proses produksi teks selalu melibatkan suatu proses  yang  disebut  sebagai  kognisi  sosial. Teks dibentuk dalam suatu praktik
diskursus,  yaitu  praktik  wacana.  Di  sini  ada
dua  bagian,  yaitu  teks  yang  mikro  yang merepresentasikan suatu topik permasalahan dalam  berita,  dan  elemen  besar  berupa struktur sosial.
Van    Dijk  membuat  suatu  jembatan yang  menghubungkan  elemen  besar  berupa struktur  sosial  tersebut  dengan  elemen wacana  yang  mikro  dengan  sebuah  dimensi yang  dinamakan  kognisi  sosial.  Kognisi sosial  sendiri    mempunyai  dua  arti.  Di  satu sisi  ia  menunjukkan  bagaimana  proses  teks tersebut diproduksi oleh media, di sisi lain ia menggambarkan  nilai-nilai  masyarakat  itu menyebar dan diserap oleh komunikator dan akhirnya  digunakan  untuk  membangun  teks (Eriyanto 2001:222). Struktur sosial, dominasi,  dan  kelompok  kekuasaan  yang ada  dalam  masyarakat  dan  bagaimana kognisi/  pikiran  dan  kesadaran  sangat berperan dalam membentuk
dan berpengaruh terhadap teks media.
Pada  dasarnya  wacana  mempunyai tiga  dimensi/  bangunan,  yaitu:  teks,  kognisi sosial,  dan  konteks  sosial.  Inti  analisis  Van Dijk  adalah  menggabungkan  ketiga  dimensi wacana  tersebut  ke  dalam  satu  kesatuan analisis.  Dalam  dimensi  teks  yang  pertama,
yang  diteliti  adalah  bagaimana  struktur  teks dan  strategi  wacana  yang  dipakai  untuk menegaskan  suatu  tema  tertentu.  Pada  level kognisi sosial dipelajari proses produksi teks media    yang  melibatkan  kognisi  individu pembuat  teks  media  tersebut.  Sedangkan aspek  ketiga  mempelajari  bangunan  wacana yang  berkembang  dalam  masyarakat  akan suatu masalah. Ketiga dimensi ini merupakan  bagian  yang  integral  dan dilakukan secara  bersama-sama dalam analisis Van Dijk (Eriyanto 2001:225).
Van  Dijk  (1985)  membagi  struktur teks  ke  dalam  tiga  tingkatan,  yaitu  struktur makro,  superstruktur,  dan  struktur  mikro. S truktur  makro merupakan  makna  umum dari  suatu  teks  yang  dapat  diamati  dengan melihat  topik  atau  tema  yang  dikedepankan dalam suatu berita. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan  dengan  kerangka  atau  skema suatu teks dan bagaimana bagian-bagian teks tersusun  ke  dalam  berita  secara  utuh. Sedangkan struktur  mikro adalah  makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, parafrase dan lain-lain.

## Struktur Makro
Makna global dari suatu teks yang dapat diamati Dari topic/tema yang diangkat oleh suatu teks

## Superstruktur
Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, Isi, penutup, dan kesimpulan

## Struktur Mikro
Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati Dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks
Sumber: Van Dijk, Teun A. 2000. Discourse Ideology and Context. London: SAGE Publications
Gambar 1. Struktur Teks Dalam Analisis Wacana Kritis Van Dijk

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan
Analisis Critical  Discouse  Study (Van Dijk) Pada Film Jendral Soedirman

## Analisis Konteks
Film  ini  menggambarkan  dengan jelas  konteks  historisnya,  yaitu  bagaimana perjuangan  TNI  dalam  mempertahankan kedaulatan  NKRI  dari  kekuasaan  penjajah Belanda.  Sutradara  mengambil  peritiwa Agresi  Militer  Belanda  II  atau  Operasi Gagak  (bahasa  Belanda: Operatie  Kraal ) yang terjadi pada 19 Desember 1948 sebagai latar  film  ini.  Serangan  tersebut  diawali dengan  serangan terhadap ibukota Indonesia yang  sedang  dipindahkan  ke  Yogyakarta. Serangan  ini  disertai  dengan  penangkapan para  pemimpin  Republik  Indonesia  seperti Soekarno,  Mohammad  Hatta  dan  Sutan Syahrir  dan  beberapa  tokoh  lainnya  yang kemudian  dibuang  ke  Bangka.  Namun sebelum ditangkap, Soekarno sempat membentuk  Pemerintah  Darurat  Republik Indonesia  di  Sumatra  yang  dipimpin  oleh Sjafruddin Prawiranegara.
Dalam    sidang  kilat,    Kabinet  RI mengambil  keputusan  bahwa  pimpinan negara  tetap  tinggal  di  dalam  kota  dengan tujuan  tetap  dekat  dengn  Komisi  Tiga Negara  (KTN)  sehingga  kontak  diplomatik tetap  dapat  dilangsungkan.  Sebaliknya, Soedirman  dan  TNI  mengambil  keputusan untuk  bergerilya  meninggalkan  ibukota Yogyakarta  untuk  melakukan  perlawanan terhadap  Belanda.  Bahkan  dalam  film  ini, Soedirman  sebagai  wakil  TNI  digambarkan “menuntut” janji Soekarno dalam pidato nya terdahulu  yang  berjanji akan  selalu  bersama rakyat Indonesia.
Bentuk  relasi yang menonjol dalam film  ini  adalah  munculnya  dikotomi  antara sipil  dan  militer  (TNI).  Dikotomi  ini dipertegas  dengan  cuplikan  dialog  Jendral Soedirman dengan Presiden Soekarno paska Sidang Kabinet kilat yang terjadi di pendopo
Gedung Agung Yogyakarta, dimana Soedirman  meminta  dengan  sangat  agar Soekarno bersedia ikut bersamanya bergerilya  bersama  TNI  dan  rakyat.  Tapi Soekarno  menolak  dengan  mendudukan siapa  pada  posisi  apa  dan  seharusnya bagaimana.  Presiden  Soekarno  menegaskan
bahwa  Panglima  TNI  adalah  tentara  atau prajurit  dimana  medan  pertempuran  adalah tempat  yang  memang  layak  untuknya. Sedangkan  Soekarno sebagai presiden tidak bisa  bergabung  dengan  tentara  di  medan perang.  Sebagai  presiden,  Soekarno  harus tetap  di  ibu  kota.  Penegasan  Soekarno  ini seakan  menegaskan  perbedaan  kewenangan dan  tanggungjawab  antara  militer  dan  sipil. Sutradara seakan mau menegaskan dikotomi militer  versus  sipil  dalam  perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Berkaitan dengan peran komunikatif yang  dimununculkan  dalam  film  tersebut, ditunjukkan  bahwa  militer  berperan  sangat akif dalam menggalang dukungan masyarakat untuk berperang. Latihan-latihan militer  yang  melibatkan  pemuda  dari berbagai  desa  di  Jawa  Tengah  dan Yogyakarta  cukup  menonjol  dalam  film  ini. Sosok  fiksi  semacam  Karsani  (diperankan oleh  Gogot  Suryanto)  membuat  adegan- adegan latihan militer menjadi lebih “menarik”.  Sosok  Karsani  mewakilkan ribuan  masyarakat  awam  yang  dengan sukarela  mengorbankan  jiwa  raga    demi mempertahankan  kemerdekaan.  Itu  terjadi karena pendekatan TNI kepada masyarakat.
Sebaliknya,  ada  pihak  lain  (politisi sipil)    di  era  perjuangan  ini  yang digambarkan tidak pernah berjuang mengangkat  senjata  melawan  penjajahan namun  justru  gemar  berunding  dan  selalu sibuk saling jegal untuk memerintah. Hal ini terlihat  nyata  dalam  adegan    kemarahan Jendral  Soedirman  sebagai  reaksi  dari informasi  tentang  hasil  perundingan  Roem- Royen yang didengarnya dari radio bersama pejuang  lainhya.  Soedirman  begitu  emosi dengan  menyebut  perundingan  tersebut sebagai bentuk kekonyolan pemerintah.
”sementara kita membuktikan
bahwa  angkatan  perang  di  republik ini  masih  ada  dan  kuat,  dengan konyol pemerintah malah berunding....” Dalam banyak kesempatan Soedirman  kelihatan  begitu  terpukul  oleh sikap politisi sipil yang memerintah Republik.  Ia  menyebut  mereka  sebagai pengkhianat  karena  mau  berunding  dengan Belanda. Bahkan Soekarno pun dianggapnya
sebagai bagian
dari politisi sipil pengkhianat.  Saat  Soedirman  dipanggil  dari hutan  untuk  menghadap  Presiden  ke  istana Yogyakarta, ia berujar:
“siapa  yang  hendak  memanggil saya?  Orang  yang  berkhianat  dan telah ditawan oleh Belanda.....?”

## Analisis Makrostruktur Semantik
Analisis  makrostruktur  Semantik mendasarkan diri pada analisis tentang topik sentral  atau  utama  yang  diangkat  sebagai roh  yang  menghidupkan  cerita  dan  fokus utama  yang  coba  disuarakan  dalam  topik sentral  tersebut  (Van  Dijk,  2009).  Dalam film  ini,  topik  sentral  nya  adalah  peran Jendral Soedirman dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Sedangkan  isi  model  mental  yang tampak  dalam  film  ini  secara  garis  besar dapat  dilihat  bahwa  film  ini  melakukan penonjolan  peran  militer  dan  “kekuasaan” militer  dengan    “mengangkangi”  peran pejuang-pejuang  sipil  (Soekarno,  Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan lain-lain). Soekarno-Hatta digambarkan sebagai politisi sipil  yang  gemar  ingkar  janji  dan  hanya mengutamakan citra di depan rakyat. Dalam salah satu adegan akhir film, saat Soedirman kembali  ke  Yogyakarta  dan  disambut soekarno-Hatta,  Soekarno  sempat  meminta fotografer  istana  untuk  memotret  kembali adegan  Soekarno  memeluk  Soedirman. Lepas dari benar-tidaknya peristiwa tersebut, adegan ini menggambarkan betapa Soekarno sebagai  representasi  politisi  sipil  haus  akan popularitas  atau  dalam  wacana  politik terkini,
Soekarno terjangkiti “virus pencitraan” yang  melekat  pada karakteristik politisi sipil.

## Pemaknaan Lokal
Pemaknaan    lokal  terhadap  film Jendral  Soedirman  ini  dilakukan  dengan menganalisis  perbendaharaan  kata  yang digunakan.  Pertama,  dalam  percakapan Soedirman  dengan  Tan  Malaka  tentang dukungan  tentara  kepada  pemerintah  RI. Soedirman mengungkapkan:
“Saya tentara, saya membela
pemerintah  untuk  merdeka  seratus persen...  jika  Tuan  Malaka  mempunyai cara lain, silahkan”
Dalam  kalimat  tersebut  Soedirman memilih  kata  “saya  tentara”  yang  ingin menonjolkan  bahwa  dirinya  adalah  prajurit, representasi dari kalangan militer di Indonesia  yang  mengangkat  senjata  untuk memperjuangkan  kemerdekaan.  Soedirman juga  menggunakan  istilah  “merdeka  seratus persen”.  Soedirman  menegaskan  bahwa merdeka  yang  dicita-citakan  militer  adalah merdeka yang
benar-benar atau sesungguhnya dan  tidak ada kompromi atau mengakomodasi  pihak  lain  yang  pada akhirnya  justru  mengurangi  kemerdekaan yang sesungguhnya. Ini tentu berseberangan dengan kemerdekaan yang kemudian dihasilkan  oleh  para  pejuang  sipil  yang berjuang melalui jalur diplomasi. Jenderal Soedirman
juga mengatakan  akan  “membela  pemerintah” dalam  rangka  memewujudkan  kemerdekaan yang  seratus  persen  tersebut.  Maka  dalam dialog-dialog  lain  dalam  film  ini,  berulang kali Soedirman tampak marah dan tidak suka dengan  keputusan  yang  diambil  oleh pemerintah ketika memutuskan untuk berdiplomasi dengan Belanda. Soedirman  juga  mempersilahkan
Tan  Malaka  jika    mempunyai  rencana  lain.
Di sini, terlihat bahwa Soedirman menangkap  ada  cara-cara  yang  ditempuh Tan  Malaka  yang  tidak  sesuai  dengan ideologi  maupun  nilai-nilai  yang  dipegang teguh  militer  Indonesia.  Menarik  untuk melihat  cuplikan  adegan-adegan  tentang sosok Tan Malaka. Dalam beberapa penggal cerita,  Tan  Malaka  ditokohkan  sebagai contoh  politisi  yang  rakus  akan  kekuasaan. Golongan  kiri  yang  setiap  saat  mengancam pemerintah  dan  perjuangan  kemerdekaan. Selain  menampilkan  Tan  Malaka  sedang berpidato  dengan  latar  belakang  spanduk yang  bergambar  palu  arit,  kamera  juga menyoroti  brosur  yang  bertulisan  "Tan Malaka  Presiden  Kita".  Penggambaran tentang  Tan  Malaka  diakhiri  dengan penangkapan  dirinya  bersama  beberapa orang  lain  diseret  dengan  tangan  terikat  tali di  dalam  hutan.  Dilaporkan  bahwa  Tan Malaka  dan  pengikutnya  ditangkap  atas perintah  Soengkono.  Kemudian  terdengar tembakan  dor-dor.  Meskipun  sebenarnya tidak  ada  perintah  penangkapan  terhadap
Tan Malaka, walaupun ia memilih bergerilya di Jawa Timur.
Dalam  adegan  yang  lain,  Jendral Soedirman  berkesempatan  bertemu  dengan Soekarno  di  saat  genting  ketika  Belanda menyerang  Pangkalan  Angkatan  Udara  TNI Maguwo.  Ia  menolak  ajakan  presiden  agar Soedirman yang sedang sakit tetap tinggal di kota  bersama  pemimpin  pemerintahan  yang lainnya.  Ia  justru  memohon  agar  Presiden Soekarno ikut bersamanya bergerilya. Soedirman: “ Dan  kami  memohon  dengan sangat,  agar  Pak  Presiden keluar  dari  kota  dan  masuk hutan  sesuai  rencana  Pak... ikutlah bergerilya bersama
kami Pak..”
Soekarno: “ Dimas...,  Engkau  Seorang prajurit,  tempatmu  di  medan pertempuran... bersama dengan  anak  buah  kamu. Tetapi  tempatmu  tidak  bisa menjadi  tempat  pelarian  saya.
Saya  harus  tetap  tinggal  di sini...!!”
Dialog  ini  sekilas  seperti  sebuah dialog  biasa  yang  berupa  ajakan  Soedirman sebagai  Panglima  TNI  kepada  Presiden untuk  bergerilya  daripada  menyerah  dan menjadi  tawanan    Belanda.  Permintaan Soedirman  ini  menjadi  tidak  biasa  kalau dikaitkan dengan konteks waktu sebelumnya, dimana Presiden pernah berpidato  bahwa  ia  akan  melawan  Belanda dengan ikut bergerilya. Ternyata, ketika tiba waktunya,  presiden  Soekarno  ingkar  janji. Kata “sesuai  rencana” menegaskan  bahwa sebelumnya  keterlibatan  Soekarno  dalam gerilya sudah direncanakan bersama.
Sutradara sepertinya mau mengatakan
bahwa    Soekarno  dan  Soedirman    sepakat untuk bersama-sama berjuang dengan bergerilya  ketika  ibukota  diserang  Belanda. Adegan  ini  tak  ubahnya  sebuah  penagihan janji yang kemudian tidak dikabulkan.
Bahkan Soekarno memberikan argumen  bahwa  seorang  prajurit  memang tempatnya  di  medan  perang.  Sedangkan Soekarno bukan prajurit maka tidak perlu ke medan  perang.  Argumen  Soekarno  ini seperti  memberikan  dikotomi  militer  dan sipil  berikut  kewajiban  yang  melekat  dalam
diri  mereka.  Seakan  yang  boleh  berperang hanya  militer  saja  dan  sipil  tidak  perlu berperang atau memperjuangkan
kemerdekaan.
Dalam  adegan-adegan  selanjutnya
terus  muncul  persoalan  ingkar  janji  bahkan penghianatan  yang  dilakukan  oleh  presiden Sukarno.  Padahal  bila  dicermati,  keputusan untk bertahan di Yogyakarta bukan keputusan  individu  Soekarno;  melainkan hasil  rapat  kilat  Kabinet.  Ada  wacana merendahkan peran politikus sipil khususnya Soekarno dalam adegan dialog ini. Seakan di saat  genting  dan  butuh  pengorbanan, Soekarno  enggan  melakukannya  dan  lebih suka tetap tinggal di istana.
Dalam  adegan  beredarnya  buku “Perjuangan  Kita”  karya  Sutan  Syahrir tentang  halangan  reformasi  birokrasi  karena banyak  kepemimpinan  nasional  diisi  oleh bekas  pembatu  dan  pegawai  Jepang, Soedirman  mengancam  akan  melakukan pengambilalihan  kebijakan  sendiri.  Ini berkaitan  juga  dengan  diplomasi  yang menurutnya justru memecah belah bangsa.
“Jika  diplomasi  yang  dilakukan  justru membuat kita terpecah belah, saya tidak akan segan-segan untuk mengambil  alih kebijakan sendiri”
Soedirman juga menunjukkan sikapnya  yang  sederhana  dan  tidak  mau merepotkan orang. Ia tidak mau diperlakukan sebagai seorang pimpinan yang diagung-agungkan bak seorang raja. Meskipun  kondisinya  tidak  sehat,  ia  ingin diperlakukan  sebagaimana  biasanya,  tidak berlebihan.  Kesan  ini muncul  dalam percakapannya dengan Noly (Tjokropranolo) tentang tandu yang
dibuatnya  untuk  Sang  Jederal  selama gerilya.
“Saya    tidak  mau  diperlakukan  seperti raja, Noly..”
Meskipun  pecakapan  ini  singkat, namun  maknanya  mendalam.  Selain  pesan kesederhanaan, percakapan ini begitu menohok  perilaku  pimpinan  dari  kalangan sipil  yang  berperilaku  sok  penguasa  bahkan mensejajarkan diri seperti seorang raja yang minta  dilayani  dan  “ditinggikan”  di manapun juga. Meskipun akhirnya
menerima,  sikap  yang  dipertontonkan  oleh Soedirman  menunjukkan  bahwa  karakter militer berbeda dengan sipil.
Pada  bagian  lain  dari  film  ini, terdapat  adegan  monolog  Soedirman  yang jengkel dan marah terhadap hasil perundingan Roem Royen. Soedirman menumpahkan kekesalannya
dengan membanting  tongkat  komando  yang  selalu dibawanya  di  hadapan  para  pengikut setianya.  Ia  merasa  dikhianati  dan  tidak dihargai kehormatannya sebagai tentara.
“Perdamaian apa? Justru Belanda yang merusak  negara  kita  yang  damai  dan merdeka  ini  menjadi  medan  perang. Sementara kita tetap berjuang,
sementara  kita  membuktikan  bahwa tentara  di  republik  ini  masih  ada  dan kuat.., dengan konyol pemerintah malah berunding.....  dengan  berunding  sama saja  kita  menyepakati  bahwa  negara kita  ini  tidak  tertib...,  tidak  aman...  dan sudah  jelas  mereka  mengakui  bahwa tentara nasional
hanyalah
segerombolan  tentara  yang  memegang senjata  belaka...  kita  ini  tentara..!!  kita punya martabat..!! kita tidak aka tinggal diam sampai kapanpun”
Soedirman  sangat  tersinggung  dan marah  dengan  hasil  perjanjian  Roem-Royen ini.  Bahkan  ia  mempertanyakan  perdamaian apa yang berhasil diciptakan oleh perundingan  itu.  Soedirman  melihat    sikap politisi  sipil  pimpinan  Soekarno  yang memilih jalur diplomasi sama saja menggadaikan  dan  tidak    perjuangan  yang sedang  dilakukan  oleh  militer.  Baginya, Belanda  adalah  pembuat  kekacauan  dan perusak  kedamaian  yang  sudah  terjadi  di Indonesia.  Ia  tidak  rela  militer  dianggap tidak  lebih  dari  gerombolan  bersenjata  yang tidak  ada  pengaruhnya  apa-apa  terhadap keberlangsungan republik. Dalam perundingan,  militer  tidak  dilibatkan  sama sekali  dan  terasa  bahwa  mereka  berada dibawah kekuasaan kaum politisi sispil yang berdiplomasi.  Padahal  faktanya,  saat  ini mereka  berjuang  menyambung  nyawa  demi tegaknya  kedaulatan  Republik  Indonesia.
Ketidakpuasan Soedirman
ini diwujudnyatakan  dengan  penolakan  dia  dan pasukannya  untuk  kembali  ke  Yogyakarta.
Bahkan  mereka  tetap  melanjutkan  perang gerilya  menyerang  pos-pos  Belanda  yang mereka lalui.
Monolog sendiri sebenarnya merupakan percakapan tunggal oleh seorang tokoh  untuk  dirinya  sendiri  yang  berfugsi untuk menegaskan keinginan ataupun harapan dari tokoh tersebut terhadap sesuatu. Dalam hal ini, Soedirman tampak emosional dalam  melakukan  monolog  dengan  suara yang  lantang.  Prajurit  yang  disekitarnya tampak merasakan emosi yang sama dengan Sang  Jenderal.  Maka,  seolah  monolog  itu adalah  monolog  dari  semua  prajurit  yang saat itu sedang berjuang bersama Soedirman dengan bergerilya. Mereka merasakan emosi yang sama.
Dalam film ini juga terlihat penggunaan metafora untuk mengungkapkan suatu  maksud.  Misalnya,  ketika  bertemu dengan Presiden Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta, Jenderal Soedirman mengatakan  menyerahkan  "pemerintahan militer"  kepada  pemerintahan  Soekarno  -
Hatta.  Namun  pada  teks  bahasa  Inggris tertulis military  command ,  jadi  jabatan sebagai  pemimpin  militer  yang  diserahkan. Meskipun mengundang banyak tanya, apakah pemeran Soedirman yang salah ucap atau ini memang disengaja? Tetapi penggunaan metafora “pemerintahan militer”  memperlihatkan  bahwa  militer sebelumnya mempunyai sistem dan tatakelola  pemerintahannya  sendiri  dan terpisah  dari  pemerintahan  sipil.  Ada  kesan bahwa  milier  sedari  awal  tidak  mau  berada dibawah komando sipil. Penyerahan
“pemerintahan  sipil”  menunjukkan  bahwa militer akhirnya mau menyerahkan pengelolaan  dan  perintah  atas  dirinya dibawah presiden yang adalah politisi sipil.

## Relevansi Struktur Formal Tersirat
Pada  bagian  ini  peneliti  berusaha melihat bentuk-bentuk linguistik yang biasanya  tidak  bisa  dikontrol  sepenuhnya oleh  pembicara  atau  penulis.  Dengan demikian,    peneliti  mendapatkan  gambaran tentang    ciri-ciri  pragmatis    suatu  peristiwa komunikasi  seperti  maksud,  situasi  emosi pembicara,  perspektif,  opini  co-partisipan, dan  kepedulian  interaksional,  presentasi positif tentang diri dan pembentukan kesan.
Bentuk linguistik yang tidak
terkontrol yang tampak dalam film ini antara lain  terlihat dalam adegan dimana  Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  mengakui  bahwa beliau  berbohong,  berdosa,  ingkar  janji dengan  tidak  ikut  ber-gerilya.  Di  situ presiden  dan  wakil  presiden  mengakui bahwa  dirinya  berbohong.  Dalam  buku sejarah  manapun  tidak  pernah  penulis jumpai  hal  yang  demikian.  Entah  kesalahan atau sengaja memutar balik fakta, sepertinya penulis  cerita  dan  sutradara  tidak  mampu mengontrol  diri  sehingga  film  ini  tidak jauh masuk kepada hal-hal yang bisa menimbulkan  kontroversi.  Bagaimanapun juga,  tidak  ada  seorang  sejarawanpun  di Indonesia  dan  bahkan  dunia  yang  menulis bahwa  presiden  dan  wakil  presiden  RI mengakui  bahwa  mereka  telah  berbohong kepada  rakyat  terkait  kesediaan  mereka bergerilya bersama rakyat.
Pada  adegan  pertemuan  Soedirman dan  Presiden  Soekarno  sebelum  rapat kabinet  juga  menunjukkan  bentuk  linguistik yang  tidak  terkontrol.  Di  situ  Soedirman bersikeras  bertahan  di  istana  meski  sakit untuk  menunggu  hasil  sidang  kabinet. Bahkan  saat  Presiden  memaksanya  untuk pulang saja, Soedirman tetap bertahan untuk menunggu  hasil  rapat  kabinet.  Akhirnya adegan diakhiri dengan kengototan
Soedirman untuk tetap berperang, meskipun pemerintah memutuskan untuk tidak meninggalkan Yogayakarta.

## Model Konteks
Dalam  film  ini  model  konteks dibangun melalui skema “pertentangan” atau “pendikotomian”  yang  sayangnya  dibangun secara  serampangan  tanpa  riset  yang mendalam. Misalnya, penggambaran tentang tokoh    Tan  Malaka:  Tan  Malaka  haus kekuasaan, sementara itu Soedirman menolak  melawan  negara.  Diceritakan  pula tentang tentara komunis yang tidak membayar makanan kepada pedagang asongan.  Si  ibu  pedagang  kecil  itu  ngamuk, “Tentara  kok  makan  nggak  bayar”. Selanjutnya,  muncul  tiga  anggota  tentara Soedirman  yang  diutus  membeli  keperluan harian ke kota, dan dengan baik hati, mereka mengganti  makanan  yang  “dirampok” tentara komunis.
Untuk  memperkuat  pertentangan, disisipkan  adegan  seorang  Tionghoa  yang menjadi  pemilik  toko  mengatakan  bahwa tentara  komunis  itu  mempunyai  presiden sendiri. Sutradara melakukan penggambaran serampangan  di  lapangan  antara  tentara nasional  pro-pemerintah  dengan  pasukan kemerdekaan  yang  -dianggap-  komunis. Diantaranya  melalui tokoh Soedirman, yang berkarakter sabar, kalem, berwibawa. Sebaliknya  kesan  agresif,  radikal,  jago pidato,  dimunculkan  lewat  Tan  Malaka. Kehadiran    tentara  rakyat  yang  komunis ditandai  dengan  pasukan  bersenjata  yang memakai  “pita  merah”  di  lengannya.  Ini jelaslah  mengundang  tanda  tanya  besar, apakah  benar  fakta  atau  hanya  imaginasi sutradara?

## Model Peristiwa
Model  peristiwa  pada  dasarnya merupakan  semantik  wacana.  Biasanya semantik bahasa dirumuskan dalam kerangka  makna  yang  abstrak  dalam  bentuk konsep,  proposisi  dan  hubungan  kesalingan. Dalam  film  ini  perjuangan  gerilya  yang dilakukan  Soedirman  dan  TNI  merupakan bentuk  perlawanan  dari  upaya  penguasaan kembali  wilayah  Republik  Indonesia  yang sebenarnya  sudah  merdeka.  Di  sisi  lain digambarkan  pengakuan  Soekarno-Hatta yang  merasa  seolah  telah  membohongi Soedirman dan Pasukannya karena sebelumnya  berjanji  akan  bergerilya  pun juga diperlihatkan. Padahal T.B. Simatupang yang  waktu  itu  menjabat  sebagai  Penasihat dan  Wakil  Kepala  Staf  TNI  menjelaskan bahwa  sistuasinya  tak  memungkinkan  jika Sukarno-Hatta ikut bergerilya. Butuh tambahan beberapa Batalyon untuk menjamin  keselamatan  Soekarno-Hatta  jika ikut bergerilya. Wacana ini secara koheren dikonstruksikan  model  mentalnya  dengan penggunaan kata ingkar janji dan berkhianat. Model peristiwa perlu memperhitungkan fakta yang secara subyektif mereprenstasikan peristiwa- peristiwa yang diacu oleh wacana. Peristiwa penolakan Soekarno untuk bergerilya,
gerakan-gerakan yang dilakukan Tan
Malaka untuk mengganti pemerintahan yang belum bisa berdiri tegak, serta penghianayan
politisi sipil yang berunding dengan
Belanda,  menjadi  peristiwa-peristiwa  acuan bagi penciptaan wacana dalam film ini.

## Analisis Kognisi Sosial
Dalam film ini ada banyak penyalahgunaan  kekuasaan    dan  dominasi serta reproduksi yang melibatkan kelompok. Setidaknya penyalahgunaan kekuasaan yang sangat  kentara  muncul  dalam  penghilangan tokoh-tokoh  penting  pelaku  sejarah  yang disinyalir  karena  alasan  perbedaan  ideologi mereka dengan ideologi militer saat ini yang anti komunis. Dalam film ini, banyak sekali tokoh-tokoh  yang  “hilang”  karena  ia beraliran  atau  bersimpati  pada  partai komunis.
Misalnya, penghilangan tokoh Letkol  Soeadi,    pengawal pribadi  Sang Jenderal  (Hendi  Jo,  2016).  Sosoknya  yang khas  dengan  baret  hitam  justru  digantikan oleh  Kapten  Tjokropanolo  alias  Noly  dari unsur Polisi Tentara (sekarang Polisi Militer) yang diperankan Ibnu Jamil.  Letkol Soeadi  sendiri  adalah  mantan  komandan Komando  Pasukan  Panembahan  Senopati (KPPS), simpatisan FDR PKI yang
“dinetralisir”  oleh  Jenderal  Soedirman dengan mengangkat Soeadi menjadi pengawal pribadinya. Pertanyaan
pentingnya  adalah  kenapa  tokoh  sepenting Soeadi  "dihilangkan"  dalam  film  ini?
Jangan-jangan    penghilangan peran  dan  jasa seseorang  dalam  sejarah  terjadi    karena  dia mengikuti pilihan hidup atau garis politiknya.
Yang  tak  kalah  menarik  adalah minimnya  peranan  Lekol  Soeharto  dan Sultan  Hamengku  Buwana  IX  dalam  film ini.  Padahal,  keduanya  merupakan  tokoh penting  dalam  sejarah  pemerintahan  darurat RI  di  Yogyakarta.  Juga  kesewenang- wenanangan penulis naskah dalam menokohkan  Tan  Malaka  sebagai  “pejuang kiri”  yang  haus  kekuasaan  dan  merongrong pemerintahan yang belum berdiri tegak.

## Analisis Ideologi
Dalam  film  ini,  sutradara  secara gamblang  mendikotomikan  sipil  dan  militer sebagai  dua  entitas  yang  saling  bertolak belakang.  Dalam  banyak  adegan,  militer digambarkan  dengan  nilai-nilai  patriotisme
dan  semangat  juang  yang  tinggi.  Militer adalah  sekelompok  patriot  yang  merelakan harta  benda  bahkan  harus  berpisah  dengan keluarga yang dicintainya (adegan Soedirman  meninggalkan  istri  dan  anaknya untuk  bergerilya)  demi  kemerdekaan  yang 100  persen.  Militer  begitu  dicintai  oleh rakyat  karena  rakyat  merasakan  benar perjuangan mereka. Tentara  selalu disambut dan dielu-elukan ketika keluar-masuk kampung selama bergerilya.
Sementara  kalangan  politisi  sipil digambarkan  sering  bertikai  dan  berebut kekuasaan  (kasus  Tan  Malaka)  serta  tidak mau  bergabung  dengan  TNI  dan  rakyat untuk  berperang  secara  gerilya  melawan pemerintah Belanda. Politis sipil digambarkan  sebagai  sekelompok    politisi yang  mengambil  keuntungan  dalam  setiap situasi  dan  mudah  berkompromi  dengan penjajah.  Bahkan  berkhianat  disaat  yang sangat menetukan. Sipil juga sering memecah  belah  dan  membuat  militer terpecah. Film ini juga penuh dengan kebencian  pada  ideologi  komunis.  Gerakan kiri  yang  dipelopori  oleh  Tan  Malaka bekerjasama  dengan  Mayor  Sabaruddin  di sekitar  Madiun    rupanya  mengganggu kalangan  militer.  Keduanya  mewakilkan musuh bersama militer, yaitu kaum komunis yang  dianggap  bertanggungjawab  terhadap peristiwa  pemberontakan  Madiun  yang menewaskan  banyak  sekali  pejuang  (TNI). Pada    bagian  akhir  film  ini  digambarkan kejadian  dimana  Tan  Malaka  ditangkap  dan ditembak  mati  oleh  tentara  Militer  Divisi  I Jawa Timur.

## Analisis Situasi Masyarakat
Menurut  Van  Dijk  (2009),  analisis situasi  masyarakat    sebetulnya  tidak  bisa dilepaskan dari konsep kognisi sosial karena teori kognisis sosial menjelaskan bagaimana struktur sosial berpengaruh atau dipengaruhi oleh  wacana.  Maka  interaksi  sosial  lokal dimungkinkan  oleh  dimensi  makro  yang terungkap dalam kognisi sosial kolektivitas.
Dalam film ini ada banyak penyalahgunaan  kekuasaan    dan  dominasi serta  reproduksi  yang  melibatkan  kelompok militer  demi  mewacanakan  peran  besar militer  dalam  perjuangan  kemerdekaan  RI.
Penyalahgunaan    kekuasaan  yang  sangat kentara  muncul  dalam  penghilangan  tokoh- tokoh penting pelaku sejarah (letkol Soeadi, Letkol  Soeharto,  dan  Hamengku  Buwana IX)  yang disinyalir karena alasan perbedaan ideologi mereka dengan ideologi militer saat ini  yang  anti  komunis.  Dalam  film  ini, banyak  sekali  tokoh-tokoh  yang  “hilang” karena  ia  beraliran  atau  bersimpati  pada partai  komunis.  Seperti  telah  dibahas  dalam analisis kognisis sosial,
Misalnya, penghilangan tokoh Letkol Soeadi,
pengawal pribadi  Sang  Jenderal.  Secara keseluruhan  film  ini    sarat  dengan  wacana anti  komunis  yang  bagi  miiliter  selalu menjadi  musuh  bebuyutan.  Munculnya tentara  komunis  atau  PKI  di  sekitar  Kediri yang  diproyeksikan  sebagai  pihak  antagonis dalam film ini, menegaskan wacana tersebut.
Film  ini  dirilis  pada   27  Agustus 2015,  sekitar  18  tahun  reformasi  bergulir. Semenjak  bergulirnya  reformasi,  kebebasan secara praktis diterapkan dalam semua aspek kehidupan  di  Indonesia.  Informasi  dan segala  macam  paham  berkembang  sangat pesat dan cepat di Indonesia. Perkembangan dan  kebebebasan  akses  terhadap  informasi ini pun  berakibat  membawa  keburukan  bagi bangsa  Indonesia  juga.  Nasionalisme  mulai pudar,  cinta  tanah  air  mulai  mengendur, integritas sosial
menurun adalah
kecenderungan  umum  yang  terjadi  di Indonesia.
Film  ini  sepertinya  mencoba  untuk memberikan  hal  lain  yang  mungkin  tidak akan  didapatkan  secara  langsung  anak-anak muda zaman sekarang. Film ini menawarkan nilai-nilai  patriotisme  yang  bisa  digunakan sebagai  pegangan  hidup,  mengingatkan kembali  nilai-nilai  perjuangan  para  pendiri bangsa.  Tetapi  secara  bersamaan  juga mengingatkan  akan  adanya  faham-faham tertentu  yang  “dianggap  membahayakan” bagi kehidupan bernegara, yaitu komunisme.
Analisis  Tindakan Diskursif  Sebagai
Tindakan Sosial Politik Untuk menganalisis tindakan
diskursif  dalam  film  ini,  peneliti  mencoba melihat  dari  wacana-wacana  apa  yang merepresentasikan  tindakan  politik  dari Jenderal  Soedirman.  Peneliti  juga  akan melihat  cara-cara atau tindakan dan struktur
wacana  dijabarkan  di  dalam  pengundangan atau    manuver  sosial-politik.  Wacana  yang pertama  adalah  wacana  ketidaksetujuan Soedirman  akan  langkah  diplomasi  yang diambil  para  politisi  sipil  justru  memecah belah bangsa Indonesia. Wacana ini diungkapkan Soedirman dalam percakapannya dengan Jenderal Oerip Soemohardjo menanggapi buku Sutan
Syahrin  yang  mendeskreditkan  para  mantan pegawai  Jepang  yang  sekarang  duduk  di pimpinan  pemerintahan.  Wacana  berikutnya adalah  kalangan  politisi  sipil  merupakan sekelompok kepentingan yang sering bertikai dan suka berebut kekuasaan. Politisi sipil  digambarkan  sebagai  sekelompok politisi  yang  mengambil  keuntungan  dalam setiap situasi. Bahkan berkhianat disaat yang sangat menentukan. Kelompok komunis dan Tan  Malaka  menjadi  pihak  yang  paling disorot  terkait  dengan  wacana  ini.  Para politisi sipil juga diwacanakan sebagai pihak yang  sangat  mudah  berkompromi  dengan penjajah, bahkan “tidak menghormati” yang benar-benar berjuang mempertahankan kemerdekaan.

## Analisis Pelaku
Semua    partisipan,  baik  produser maupun  penerima  teks  merupakan  pihak yang  menghubungkan  tindakan  wacana (pengingkaran)  dengan  tindakan  sosial (diskriminasi).  Secara  lebih  khusus,  peneliti melihat bahwa pihak yang paling menentukan  arah  dan  kemana  alur  cerita film  berkembang  adalah  sutradara  dan produsernya. F ilm  yang  disutradarai  oleh Viva  Westi  ini  diproduksi  oleh  Yayasan Kartika  Eka  Paksi  yang  merupakan  yayasan yang didirikan oleh para purnawirawan TNI Angakatan  Darat.  Film  ini  juga  melibatkan TNI  dalam  proses  produksinya.  Menurut Letnan  Jenderal  (Purn)  Kiki  Syanakri  yang juga  menjadi Associate Producer dalam film  ini , keterlibatan  TNI  dimulai  sejak awal produksi. Mulai dari riset sejarah yang melibatkan Dinas Sejarah TNI AD, pembuatan  skenario,  hingga  mendukung adegan-adegan  dan  persenjataan  termasuk tank dan senapan kuno yang ada dalam film ini
(https://beritagar.id/artikel/seni-
hiburan/keterlibatan-tni-ad-dalam-film- jenderal-soedirman,  diakses  8  Juni  2016).
Banyaknya    keterlibatan  TNI  AD  dalam pembuatan  film,  menjadi  sebuah  spekulasi kalau  film  Jenderal  Soedirman  merupakan film titipan TNI AD.

## Analisis Struktur Masyarakat
Dengan melihat siapa yang memproduksi  film  ini,  sebenarnya  dengan mudah  akan  bisa  memahami  mengapa  film yang  disutradarai  Viva  Westi  ini    seakan berpihak  pada  tentara  dan  mengkritik bahkan menelanjangi kalangan  politisi sipil. Bisa jadi ini merupakan kritik terhadap fakta struktur  masyarakat  terkini  di  Indonesia.  Di era    yang  serba  internet  ini,  banyak  anak muda  yang  sangat  sering  menghabiskan waktunya di depan laptop atau Gadget untuk memuaskan  keingintahuan  mereka  terhadap teknologi  dan  informasi  dunia.  Tapi  tidak banyak  yang  tertantang  untuk  memahami lebih  dalam  tentang  perjuangan  para  bapak bangsa  yang  telah  merelakan  harta  dan nyawa  demi  kemerdekaan.  Mereka  lebih kenal  dengan  tokoh-tokoh super  hero Hollywood  yang  lebih  keren,  macho  dan kekinian.
Selain  itu,  kondisi  kehidupan  kita bermasyarakat  dan  bernegara  juga  sedang diliputi  kegelapan  karena  KKN  (korupsi, kolusi  dan  nepotisme)  masih  saja  terjadi  di tanah air. Apa yang terjadi ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia memang  sedang  menyedihkan.  Negara dipenuhi  oleh  para  bandit  berdasi  yang melakukan korupsi berjamaah.
Produksi  Hegemoni  Militer  Vs  Politisi Sipil Dalam Film Jendral Soedirman
Produksi film ini merupakan bentuk kontrol  terhadap  kehidupan  intelektual masyarakat  saat  ini  yang  coba  dilakukan oleh  produser.  Film  merupakan  media  yang saat  ini  dipahami  sebagi  salah  satu  dari sekian  banyak    sarana-sarana  kebudayaan yang  ada.  Melalui  produksi  film  ini, produser  film  (Yayasan  Kartika  Eka  Paksi) mencoba  mengontrol  masyarakat  agar  tidak melupakan  perjuangan  militer  berikut  jasa- jasanya yang besar dan sekaligus menelanjangi  kelakuan  politisi  sipil  sejak zaman perjuangan.
Perubahan    sosial  politik  baru  bisa dimungkinkan jika masyarakat bawah
terlebih  dahulu  berhasil  merebut  hegemoni kultural  dengan  menyingkirkan  hegemoni kaum  borjuasi  yang  menindas.  Dalam  hal
Indonesia, secara praktis militer berapa pada pihak  kaum  borjuasi  yang  mengendalikan republik pasca tumbangnya rezim orde lama.
Soeharto dengan militer dan kroni pengusahanya  menjadi  pihak  yang  telah berhasil menghegemoni masyarakat menjadi masyarakat yang militeristik dengan pemerintahan  yang  cenderung  otoriter.
Selama  orde  baru,  praktis  militer  menjadi pihak  yang  melakukan  hegemoni  terhadap masyarakat dan politisi sipil pada umumnya.  Tidak  ada  jabatan  politik  di Indonesia  selama  pemerintahan  Soeharto yang  berasal  dari  sipil.  Rata-rata  mereka berlatar belakang militer. Mulai dari Bupati, Gubernur,  Menteri,  Wakil  Presiden,  hingga pimpinan DPR-MPR.
Reformasi 1998 telah berhasil merelokasi dan mereposisikan militer menjadi  jauh  dari  kekuasaan  dan  politik.
Reformasi  berhasil  meletakkan  supremasi sipil  atas  militer  yang  selama  32  tahun sebelumnya (orde baru) sangat sulit dilakukan.  Semua  jabatan  politik,  bahkan untuk  menjadi  Presiden  Indonesia  pun terbuka  bagi  seluruh  warga  negara.  Tidak ada  lagi  dominasi  kaum  militer.  Tidak  ada lagi  gaya-gaya  militeristik  yang  begitu dominan  di  Indonesia  akhir-akhir  ini. Kondisi  ini,  bagi  sebagian  kalangan  militer merupakan  bencana  karena  mereka  harus meredefinisikan  peran  dan  fungsi  militer. Faktanya,  militer  menjadi  alat  pertahanan keamanan  yang  setiap  saat  harus  siap  sedia digunakan  untuk  melawan  ancaman  dari luar.
Militer tidak boleh lagi berkecimpung dalam kekuasaan dan perpolitikan  nasional.  Maka  slogan  “militer kembali  ke  barak”  menjadi  slogan  yang sering  terdengar  selama  era  reformasi. Setelah  kurang  lebih  17  tahun  tersisihkan, ada  kesadaran  dalam  diri  militer  untuk mencoba  mengingatkan  kembali  apakah benar militer harus tetap dan terus di barak? Mengingat  dalam  pemerintahan  sipil  sering terjadi  “pertikaian”  politik  yang  membuat kondisi tidak stabil.
Mereka  yang  tidak  suka  dengan kondisi  ini  mencoba  mengembalikan  peran
militer  sebagaimana  sebelum  era  reformasi. Pemerintahan di bawah politisi sipil cenderung  labil  dan  tidak  ada  stabilitas politik  yang  dikhawatirkan  justru  memecah belah  bangsa.  Maka  reposisi  militer  ke tengah-tengah  kekuasaan  dirasakan  perlu oleh  mereka.  Untuk  itu  perlu  dilakukan pengambilalihan  pandangan  masyarakat, nilai-nilai,  dan  harapan-harapan  seluruh masyarakat  atau  paling  tidak  kelas-kelas penting  dalam  masyarakat.  Bagaimanapun juga,  dalam  rangka  menciptakan  sistem masyarakat yang baru itu diperlukan sebuah kebudayaan yang baru pula. Upaya pengambilalihan  atau  perebutan  hegemoni inilah yang disebut Gramsci sebagai “perang posisi” (war of position) .
Produksi  Film  Soedirman    adalah bentuk dari upaya untuk meletakkan kembali posisi  militer  dalam  kerangka  pengelolaan negara.  Maka  disusunlah  skenario  yang banyak  menyudutkan  dan  menelanjangi kelakukan  politisi  sipil  dan  menunjukkan betapa  agung  dan  besarnya  peranan  kaum militer
dalam memperjuangkan kemerdekaan.  Mereka  rela  mengorbankan segala  yang  dimilikinya  demi  perjuangan tersebut. Soedirman
mengorbankan hartanya,  seperti  perhiasan  istrinya,  untuk bekal  semasa  bergerilya.  Semua  itu  adalah nilai-luhur  yang  perlu  diwariskan  kepada generasi penerus bangsa.
Menurut  James  Joll  (1977:  99), Hegemoni  lebih  terkait  dengan  upaya mencapai kekuasaan politik melalui konsensus  antar  kelas  daripada  melalui kekerasan.  Bahkan  dalam  suatu  hegemoni yang  berhasil,  kekuatan  koersif  sudah  tidak dibutuhkan lagi oleh kelas berkuasa. Militer Indonesia  (TNI)  rupanya  sadar  bahwa mereka  perlu  melakukan  kontrol  dan  dan mencapai  kekuasaan  politik  tidak  dengan unjuk  kekuatan  secara  paksa  (koersif).  Film merupakan  wahana  atau  media  yang  sesuai untuk  melakukan  pengontrolan  terhadap konsensus antar pihak di Indonesia.

## SIMPULAN
Sebenarnya  film ini mempunyai pesan yang sangat  mulia  tentang  kesederhanaan  hidup dan  keteguhan  memegang  prinsip  seorang Jendral  Besar  Tentara  Nasional  Indonesia. Namun  semestinya,  penonjolan  sikap  mulia Soedirman, dilakukan tidak dengan
melemahkan  perjuangan  tokoh  bangsa  yang lain  (politisi  sipil).  Film  ini  merupakan bentuk nyata upaya melakukan perang posisi dalam  rangka  hegemoni  militer  dengan seperangkat ideologinya terhadap masyarakat  sipil.  Bagi  miiter,  kondisi reformasi merupakan kondisi dimana mereka  disingkirkan  dan  dipinggirkan. Mereka  berada  jauh  dari  kekuasaan  dan politik.  Dengan  film  ini,  mereka  berupaya menempatkan  diri  mereka  kembali  pada posisi  semula  (di  masa  orde  baru). Bagaimanapun  juga  mereka  tidak  akan pernah merasa rela menjauh dari politik dan kekuasaan  di  negara  ini  karena  mereka mempunyai  “saham”  yang  besar  selama revolusi fisik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bruce,  Cronin,  The  Paradox  of  Hegemony: America's  Ambiguous  Relationship with  the  United  Nations, European Journal of International Relations March 2001 vol. 7 no. 1 103-130 Dal  Yong  Jin, Transforming  the  global film industries Horizontal integration and vertical concentration amid neoliberal globalization, SAGE Journals of International Communication  Gazette ,  August 2012 vol. 74 no. 5 405-422
Danesi,  Marcel,  2010. Semiotika  Media ,
Yogyakarta: Jalasutra Dewi  Savitri,    Kejahatan  perang  Oleh Jepang  (Studi  Kasus  Terhadap Jugun-Ianfu Sebagai Hegemoni Kebudayaan  Di  Indonesia  Periode 1942-1945), Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.  6  No.III  Desember 2010 : 284 – 295 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis  Teks  Media .  Yogyakarta: LKIS.
Furchan  Arief,  1992, Metode  Penelitian Kualitatif , Usaha Nasional, Surabaya Gramsci,  1987, Selections  From  the  Prison Notebooks, New York: International Publisher Jesus Martin-Barbero, Communication, Culture  and  Hegemony:  From  the Media  to  the  Mediations, Canadion Journal    of  Communication ,  Vol  19 No 3 1993 Henink,  Monique,  etc.    2011. Qualitative Research  Methods. London:  Sage Publications Jorgersen dan Phillips.2007. Feminist Critical  Discourse  Analysis  and Children‟s Fantasy Fiction. Finland Littlejohn & Foss, 2008. Theories of Human Comunication. Ninth Edition. Belmont-USA: Thomson Wadsworth McQuail, Dennis. 2005. Mass Communication Theory , Fifth Edition, London: SAGE Publications Michael  Robert  Evans,    Hegemony  and Discourse Negotiating Cultural Relationships Through Media Production, SAGE Journal of Journalism , December  2002,  vol. 3 no. 3 309-329
Naadiyah  Azh  Zhafirah , Film  „Senyap‟ Sebagai  Media  Counter  Hegemony Bagi  Rekonsiliasi  Korban  G30S, Jurnal  Ilmiah  Universitas  Bakrie,
Vol 3, No 03 2015 Rekha  Sharma, Desi  Films:  Articulating Images of South Asian Identity in a Global Communication Environment, Global Media Journal, 2011: Volume 4, No. 1, pp. 127-143 Sanafiah  Faisal, 1990, Penelitian Kualitaif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya , Y3A,
Malang Schiffrin,  Deborah.  1994. Approaches  to Discourse . Oxford: Blackwell. Van,  Dijk  Teun  A.  1993. Principles  of critical discourse analysis . Discourse & Society London: SAGE Publications Van  Dijk,  Teun  A.  .2000. Discourse Ideology  and  Context .  London: SAGE Publications