Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Volume 2, Nomor 2, Desember 2019 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830

## AKSESIBILTAS DAN PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN JEMBER
Asrorul Mais 1 , Lailil Aflahkul Yaum 2
IKIP PGRI Jember 1,2 asrorulmais.plb@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  1)  regulasi/peraturan  terkait penyelenggaraan  Pemilu  bagi  disabilitas  dan  implementasinya,  2)  kendala  yang dihadapi  untuk  mewujudkan  pemilu  akses  bagi  disabilitas,  3)  upaya  mewujudkan pemilu  akses  bagi  disabilitas    dan  4)  peran  penyandang  disabilitas  untuk berpartisipasi  dalam  politik.  Metode  dalam  penelitianini  menggunakan  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-undang  pemilu  dan penyandang  disabilitas  telah  mengakomodir  hak  penyandang  disabilitas  dalam berpolitik.  Sedangkan  kendala  yang  dihadapi  berupa  kendala  structural  dan  kultural dari  pemerintah,  masyarakat  dan  penyandang  disabilitas.  adapun  upaya  yang dilakukan  KPU  Jember  untuk  mewujudkan  pemilu  akses  adalah  membangun komunikasi  dengan  organisasi  disabilitas  dan  membentuk  relawan  demokrasi  dari segmen  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  baik  secara  pribadi  maupun  secara organisasi  ikut  aktif  melaksanakan  diskursus  dan  memberikan  saran  kepada pemerintah  dan  KPU  untuk  terwujudnya  perbaikan  pemilu  akses.  Dari  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  sesuai  dengan  UU  pemilu  tentang  disabilitas KPU terus berupaya untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam pemilihan untuk memdahkan dan melauani hak pilih disabilitas.
Kata Kunci: Aksesibilitas, Partisipasi, Politik, Disabilitas

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  1)  regulations  related  to  election  implementation  for disability, 2) constraints in realizing election access for peoples with disabilities, 3) efforts  to  realize  election  access  for  peoples  with  disabilities  and  4)  the  role  of peoples  with  disabilities  to  participate  in  politics.  The  method  in  this  research  uses descriptive  qualitative.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  election  law  and peoples with disabilities have accommodated the rights of persons with disabilities in politics.  While  the  obstacles  are  structural  and  cultural  constraints  from  the government,  the  society  and  people  with  disabilities.  As  for  the  efforts  made  by  the Jember  Ellection  Committee  to  realize  elections  access  is  to  build  communication with  disability  organizations  and  form  democratic  volunteers  from  the  disability segment. Peoples with disabilities both personally and in organizations actively carry
out  the  discourse  and  provide  advice  to  the  government  and  Jember  Ellection Committee  for  the  realization  to  improve  electoral  access.  From  the  results  of  the study it can be concluded that in accordance with the Election Law on disability the KPU  continues  to  make  efforts  to  include  persons  with  disabilities  in  elections  to reduce and disability to vote.
Keywords: Accessibility, Participation, Politics, Disability

## PENDAHULUAN
Menurut data UNESCAP jumlah penyandang  disabilitas  di  Indonesia berada sekitar 1% dari jumlah penduduk,  mengacu  dari  persentase data  tersebut,  pada  tahun  2014  jumlah penyandang disabilitas sebanyak
2.523.707 jiwa. sedangkan data Kementerian  Kesehatan  menunjukkan jumlah  penyandang  disabilitas  adalah 3.063.559  jiwa,  sementara  menurut data Kementerian Kesejahteraan Sosial jumlahnya  mencapai  3.838.985  jiwa. Jika  jumlah  penyandang  disabilitas secara  kasar  adalah  3.000.000  jiwa, maka sekitar 75%-nya, yaitu 2.250.000 juta, tercatat sebagai pemilih. Jika satu kursi  di  DPR-RI  pada  Pemilu  2014 setara  dengan  223.000  suara,  maka seluruh  suara  penyandang  disabilitas setara dengan 10 kursi DPR. Tentunya Jumlah  yang  cukup  berarti  dan  layak diperhitungkan  oleh  partai  politik  dan calon legislatif.
Namun  sangat  disayangkan,  hal di  atas  adalah  hanya  hitung-hitungan di  atas  kertas  saja,  secara  realita  tidak demikian  adanya.  Berbagai  kendala sering  dijumpai  oleh  para  panyandang disabilitas  untuk  berpartisipasi  dalam politik  praktis,  kendala  yang  dihadapi bisa  berupa  kebijakan,  teknis,  dan inklusifitas  dalam  sosial  masyarakat. Robert  (2001)  menyatakan  bahwa dalam  sistem  demokrasi,  ikut  serta dalam  pemilihan  umum  merupakan hak politik bagi setiap warga negara.
Hak  ini  menyangkut  hak  untuk menyelidiki/  menjajaki  alternatif  yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan  siapa  yang  akan  dipilih. Hak  Politik  inilah  yang  kurang mendapat  porsi  yang  wajar  untuk diperhatikan  oleh  pemerintah  dalam pemenuhannya  sehingga  berdampak adanya  sikap  apatis  dan  pasif  bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi  di  bidang  politik  baik sebagai  pemilih,  penyelenggara,  dan orang yang akan dipilih. Hal ini sudah diatur  dalam  pasal  5  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  yang  menyatakan bahwa  penyandang  disabilitas  yang memenuhi syarat mempunyai
kesempatan yang sama sebagai pemilih,  sebagai  calon  anggota  DPR, sebagai  calon  anggota  DPD,  sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai  calon  anggota  DPRD,  dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Mattila (2017) dalam penelitiannya  di  negara-negara  Eropa mengemukakan bahwa terdapat penurunan jumlah partisipasi penyandang disabilitas
dalam pemungutan  suara,  respon  terhadap politik praktis dan keikutsertaan dalam demonstrasi  menyikapi  kondisi  politik yang  ada,  hal  terjadi  karena  adanya perilaku  social  yang  masih  bersikap diskriminatif terhadap disabilitas.
Sejalan  dengan  hal  di  atas Daulay  (2013)  menyatakan  bahwa
dalam  konteks  pemilu,  pemberdayaan dan peningkatan
peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian  dan  pendayagunaan  yang khusus.  Namun  selama  ini,  mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan  agar  bisa  bertindak  dan beraktivitas  sesuai  dengan  kondisi mereka.  Masih  terjadi  pengabaian  hak politik  penyandang  disabilitas  dalam Pemilu, antara lain Hak untuk didaftar guna memberikan suara; akses ke TPS, pemberian  suara  yang  rahasia,  dipilih menjadi  anggota  Legislatif,  informasi termasuk  informasi  tentang  pemilu, ikut  menjadi  pelaksana  dalam  pemilu (Muladi, 2009).
Hal  ini  juga  didukung  oleh Prince  (2012)  dalam  penelitiannya  di Kananda  menyatakan  bahwa  ketika sistem dalam sebuah politik melibatkan  dan  memberi  kesempatan yang  setara  dan  sama    kepada penyandang disabilitas
untuk berpartisipasi  dalam  hal  demokrasi, maka  hal  ini  dapat  meningkatkan motivasi  dan  perasaan  optimis  pada penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam politik dan mendukung pelaksanaan demokrasi tersebut. Dalam Konteks Kabupaten Jember, hal yang sama juga terjadi. Di Kabupaten  Jember  Berdasarkan  data hasil  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional Tahun 2011 memiliki penduduk sebanyak 2.345.851 jiwa, Jika prevalensi penduduk penyandang diabilitas sebesar 1%, maka setidaknya terdapat 23.000.000 penduduk penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Jember.
Namun  dari data KPUD Jember, daftar  pemilih  tetap  hanya  sejumlah
1.616  jiwa  atau  setara  dengan  0,09% dari  seluruh  DPT  sejumlah  1.892.435 jiwa,  berikut  sebaran  DPT  di  seluruh kecamatan di Kabupaten Jember tahun 2015. Dari data tersebut di atas tampak bahwa adanya permasalahan pendataan khususnya DPT penyandang disabilitas yang seluruhnya belum terdata dengan baik
Tabel  1.  Perbandingan  Daftar  Pemilih  Tetap Difabel dan Daftar Kehadiran Pemilih Disabilitas Tahun 2015 No Kecamatan DPT Difabel Partisipasi % 1 AJUNG 50 0 0.00 2 AMBULU 48 1 2.08 3 ARJASA 48 3 6.25 4 BALUNG 35 2 5.71 5 BANGSALSARI 67 1 1.49 6 GUMUKMAS 59 0 0.00 7 JELBUK 12 0 0.00 8 JENGGAWAH 59 3 5.08 9 JOMBANG 55 0 0.00 10 KALISAT 76 44 57.89 11 KALIWATES 55 2 3.64 12 KENCONG 34 0 0.00 13 LEDOKOMBO 0 0 0.00 14 MAYANG 51 2 3.92 15 MUMBULSARI 5 0 0.00 16 PAKUSARI 16 0 0.00 17 PANTI 53 0 0.00 18 PATRANG 11 11 100.00 19 PUGER 262 0 0.00 20 RAMBIPUJI 36 32 88.89 21 SEMBORO 25 0 0.00 22 SILO 64 13 20.31 23 SUKORAMBI 11 1 9.09 24 SUKOWONO 24 1 4.17 25 SUMBERBARU 129 0 0.00
No Kecamatan DPT Difabel Partisipasi % 26 SUMBERJAMBE 8 4 50.00 27 SUMBERSARI 25 0 0.00 28 TANGGUL 182 2 1.10 29 TEMPUREJO 0 0 0.00 30 UMBULSARI 56 0 0.00 31 WULUHAN 60 9 15.00 TOTAL 1616 131 8.11 Dari  data  di  atas,  tingkat kehadiran  pemilih  disabilitas  dalam pemilihan  Bupati  dana  Wakil  Bupati Tahun  2015  hanya  sebesar  131  jiwa atau  setara  dengan  8,11%,  tentunya angka  yang  memperihatinkan  ini memiliki  alasan  dan  menarik  untuk dikaji  dan  dianalisis  lebih  lanjut  baik mulai  dari  segi  Regulasi,  Kendala, Upaya  solusi  dan  peran  disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut  : 1) Regulasi/Peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu bagi Disabilitas  dan  implementasinya,  2) Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pemilu akses bagi disabilitas,  3)  Upaya  mewujudkan pemilu  akses  bagi  disabilitas    dan  4)
Peran  penyandang  disabilitas  untuk berpartisipasi dalam politik.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian deskriptif kualitatif  digunakan  dalam  penelitian ini.    penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti  sekelompok  manusia  atau suatu  objek  dengan  tujuan  membuat deskriptif,  gambaran  atau  lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fakta-fakta  atau  fenomena
yang diselidiki (Cevilla,1993). Maxfield menjelaskan bahwa peneitian deskriptif  termasuk  dalam  studi  kasus atau penelitian kasus (case study) yaitu penelitian tentang status subyek penelitian  yang  berkenaan  dengan suatu  fase  spesifik  atau  khas  dari keseluruhan personalitas. Adapaun tujuan  dari  studi  kasus  adalah  untuk memberikan gambaran secara
mendetail tentang latar belakang, sifat- sifat  serta  karakter-karakter  yang  khas dari  suatu  kasus,  ataupun  status  dari individu,  yang  kemudian  dari  sifat yang spesifik atau khusus tersebut akan dijadikan suatu hal yang umum (Nazir, 2013).
Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan  apa-apa  yang  saat  ini berlaku.  Penelitian  deskriptif  kualitatif merupakan  upaya  mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang
sekarang  ini  terjadi  atau  ada.  Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi  mengenai  keadaan  yang  ada (Mardalis, 1999)
Waktu  dilaksanakan  penelitian ini yaitu pada bulan Januari 2018 sapai dengan  April  2019.  Lokasi  penelitian dilaksanakan  di  31  Kecamatan  di Kabupaten  Jember  dan  bekerjasama dengan  Oraganisasi  Disabilitas  di
Jember dan Relawan Demokrasi Segmen Disabilitas Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini terdapat dua data  yaitu  data  utama  dan  data pendukung.  Adapun  sumber  data utama dalam penelitian ini adalah kata- kata  dan  tindakan  atau  peristiwa, sedangkan teknik yang digunakan yaitu dengan  wawancara  secara  mendalam dan  observasi.  Teknik  wawancara
secara  mendalam merupakan  suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan  tujuan  untuk  mendapatkan informasi  penting  yang  dibutuhkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan  secara  lisan  untuk  dijawab dengan lisan juga. Ciri utama teknik ini adalah  adanya  kontak  langsung  secara tatap  muka  antara  pencari  informasi dan  sumber  informasi  (Zuriah,  2007). Adapun narasumber dalam deep
interview adalah sebagai berikut Tabel 2. Daftar Narasumber Wawancara No Nama Lembaga Jabatan 1 Gogot Cahyo Baskoro,  S. Sos KPU Prov. Jatim Divisi SDM & Parmas 2 Ahmad Hanafi, SE KPUD Jember Divisi SDM & Parmas 3 Moh. Zaenuri Rofi’I,  SE, S.Pd (Tunadaksa) Perpenca Jember Ketua 4 Kusbandono, S.Sos, M.Si (Cerecral Palcy) Relawan Demokrasi Segmen Disabilitas Kabupaten Jember Ketua 5 Nur Hayati (Tuli) Gerkatin Jember Ketua 6 Rahman Hadi, S.Pd (Tunanetra) Pertuni Jember Ketua Dewan Penasihat 7 Eko Puji Purwanto, SE (Polio) Disabilitas Daksa Mantan Caleg Disabilitas Sedangkan observasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah observasi  yang  bersifat  terus  terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan  data  menyatakan  terus terang  atau  sejujur-jujurnya  kepada
sumber  data  bahwa  peneliti  sedang melakuan penelitian (Sugiyono, 2012).
Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan di KPUD Jember,
beberapa  organisasi  disabilitas  di Kabupaten  Jember  dan  pengamatan non-partisipan kepada masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri. Data pendukung  diperoleh  dari  beberapa dokumen  yang  ada  pada  lembaga terkait  di  atas  dan  observasi  langsung tidak terstruktur.
Teknik  triangulasi  digunakan dalam penelitian ini agar data memiliki keabsahan,  teknik  yang  digunakan adalah.  Menurut    Moleong  (2010) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan  atau  validitas  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di luar data itu untuk keperluan pengecekan  atau  sebagai  pembanding terhadap  data  itu.  Adapun  cara melakukan  trianggulasi  dengan:  (a) Membandingkan  data  hasil  observasi dengan  data  hasil interview ,  (b) Membandingkan  apa  yang  dikatakan orang di depan publik dengan apa yang dikatakan secara pribadi atau individu, (c)  Membandingkan  hasil  interview dengan beberapa dokumen yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Regulasi/Peraturan Terkait Penyelenggaraan Pemilu Bagi Disabilitas dan Implementasinya Pasal  5  Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih,  sebagai  calon  anggota  DPR, sebagai  calon  anggota  DPD,  sebagai calon
Presiden/Wakil Presiden,
sebagai  calon  anggota  DPRD,  dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah sebenarnya telah memberikan hak yang sama dan setara bagi  penyandang  disabilitas  untuk berpartisipasi dalam politik. Hal senada  juga  termaktub  dalam  Pada pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang Disabilitas  memiliki  hak:  a.hidup; b.bebas dari stigma; c.privasi; d.keadilan dan perlindungan hukum;e.pendidikan; f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g.kesehatan;  h.politik;  i.keagamaan;
j.keolahragaan; k.kebudayaan dan pariwisata; l.kesejahteraan sosial; m.Aksesibilitas;  n.Pelayanan  Publik; o.Pelindungan dari bencana; p.habilitasi dan rehabilitasi; q.Konsesi;
r.  pendataan;  s.hidup  secara  mandiri dan  dilibatkan  dalam  masyarakat; t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh  informasi;  u.berpindah tempat dan kewarganegaraan;dan v.bebas  dari  tindakan  Diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan,dan eksploitasi.
Sebagai  konsekuensi  dari  negara demokrasi,  maka  implementasi  dari demokrasi  tentunya  tidak  bias  lepas dari  politik  dan  partisipasi  semua warga negaranya dari politik khususnya  dalam  politik  praktis  tidak terkecuali  bagi  warga  penyandang disabilitas. Oleh karena itu pemerintah mengatur  dan  memberikan  hak  yang sama  dan  setara  bagi  semua  warga Negara  untuk  ikut  serta  dalam  politik. Hal ini tentunya juga telah diterjemahkan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sampai daerah.
Wujud  dari  penerjemahan  hak yang sama bagi penyandang disabilitas untuk  berpolitik  diimplementasikan oleh Komisi Pemilihan Umum berupa: a) KPU memberikan ruang  yang sama kepada  seluruh  warga  negara  dalam berpartisipasi  dalam  pemilu,  b)  KPU berkomitmen untuk memberikan ruang yang  sama  dalam  pemenuhan  hak-hak bagi  penyandang  disabilitas  dalam Pemilu  yang  meliputi  hak  politik,  hak aksesibilitas, pelayanan publik,
pendataan,
berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi  serta  bebas  dari  tindakan diskriminasi dan c) dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu, KPU memperhatikan aksesibilitas disabilitas untuk memastikan hak-hak politiknya terpenuhi dengan baik Adapun  tahapan-tahapan  yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum  dalam  menjamin  Pemilu  akses dan menjangkau penyandang disabilitas  antara  lain:  a)  tahapan pemutahiran  data  pemilih,  dalam tahapan  ini,  yang  dilakukan  adalah KPU melakukan klasifikasi data pemilih disabilitas untuk memudahkan penyelenggara Pemilu dalam melayani hak  pilih  disabilitas,  dalam  Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  mencatat  para pemilih  berbasis  TPS  berdasarkan klasifikasi  jenis  kelamin  dan  kategori kelompok  disabilitas  yang  terbagi dalam  5  kelompok,  yaitu;  1.disabilitas daksa, 2. disabilitas netra, 3. disabilitas rungu/wicara, 4. disabilitas grahita dan 5.
Disabilitas  lainnya,  dengan  itu, maka  setiap  TPS  diharapkan  akses terhadap disabilitas. b) tahapan sosialisasi,  dalam  tahap  ini,  sejak
Pemilu 2014, KPU membentuk
Relawan  Demokrasi  yang  dibagi dalam  5  segmen  yaitu;  1.  Segmen Pemilih  Pemula,  2.  Segmen  Pemilih Perempuan, 3. Segmen Pemilih Agama, 4. Segmen Pemilih Disabilitas dan  5.  Segmen  Pemilih  Marginal. Masing-masing  Relawan  Demokrasi bertugas  melakukan  sosialisasi  Pemilu di  masing-masing  segmen  pemilihnya. Pada  Pemilu  2019,  KPU  kembali membentuk Relawan Demokrasi dengan memperluas segmennya menjadi  10  (sepuluh)  segmen  pemilih yaitu;  1.  Segmen  Pemilih  Pemula,  2. Segmen Pemilih Perempuan, 3. Segmen  Pemilih  Agama,  4.  Segmen Pemilih  Disabilitas  dan  5.  Segmen
Pemilih  Marginal,  6.  Segmen  Pemilih Keluarga, 7. Segmen Pemilih Netizen, 8.  Segmen  Pemilih  Muda,  9.  Segmen Pemilih Berkebutuhan Khusus dan 10. Segmen Pemilih Komunitas. c) tahapan  kampanye,  KPU  memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat pasangan calon dengan mengundang  organisasi  penyandang disabilitas dalam pelaksanaan debat. d) Tahapan Pemungutan dan Penghitungan  Suara,  dalam  tahap  ini, KPU menjamin TPS dalam memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dengan cara:
memastikan  TPS  tidak  didirikan  di lahan  yang  berbatu  batu,  berbukit, dikelilingi  selokan  atau  parit,ataupun yang  ada  anak  tangganya,  tinggi  meja bilik  antara  75cm  sampai  dengan  100 cm  dari  lantai  dan  setidaknya  berjarak 1 meter antara meja dan
dinding/pembatas  TPS,  tinggi  meja kotak  suara  setidaknya  35  cm  dari lantai,  memastikan  tidak  ada  benda- benda  yang  tergantung  di  langit-langit yang dapat  membuat  penyandang tuna
netra  terbentur,  peralatan  TPS  diatur sedemikian  rupa  sehingga  ada  jarak yang  cukup  bagi  pengguna  kursi  roda untuk  bergerak  secara  leluasa  di  TPS dan menyediakan alat bantu tuna netra (Template).

## Kendala  Yang  Dihadapi  Untuk Mewujudkan  Pemilu  Akses  Bagi Disabilitas
Meskipun  secara  yuridis  hak penyandang  disabilitas  untuk  turut serta berpartisipasi dalam politik sudah memiliki  landasan  hukum  yang  kuat, namun  masih  terdapat  kendala  dalam pengimplementasianya, kendala
tersebut bisa berupa kendala struktural dan kendala kultural. Kendala struktural terjadi karena tingkat pemahaman yang belum sama diantara para  penyelenggara pemilu yang tentunya  tidak  bersifat  disengaja  dan sering  dilakukan  oleh  oknum,  selain itu juga bisa disebabkan oleh beberapa kebijakan yang masih bersifat diskriminatif. Sedangkan kendala kultural disebabkan oleh kultur, budaya  persepsi  dan  paradigma  baik oleh  masyarakat  maupun  penyandang disabilitas  sendiri  dalam  menyikapai kondisi kedisabilitasan dikaitkan dengan  perannya  dalam  politik  dan pembangunan bangsa.
Beberapa  contoh  kasus  yang sering  muncul  sebagai  wujud  dari kendala  struktural  yaitu:  1)  masih sulitnya  penyandang  disabilitas  untuk bisa  mendaftar  sebagai  bagian  dari penyelenggara  pemilu  mulai  dari tingkat  kabupaten  sampai  tingkat  desa dikarenakan  persyaratan  pendidikan yang  terlalu  tinggi,  sedangkan  pada umumnya tingka pendidikan penyandang disabilitas cenderung rendah.  2)  partai  politik  belum
mengakomodir secara sungguh- sungguh  keberadaan  calon  legeislatif dari  disabilitas.  keberadaanya  hanya sebagai  penggembira  dalam  ajang kontes  pemilu.  3)  Kekurangpahaman para  petugas  TPS  dalam  menyikapi calon  pemilih disabilitas  yang hadir di TPS maupun minimnya sarana prasarana pendukung untuk mewujudkan  TPS  yang  akses  bagi penyandang disabilitas.
Sedangkan  contoh  kasus  dari kendala  kultural  antara  lain:  1)  Kultur masyarakat  yang  kurang  inklusif  dan cenderung  sulit  menerima  perbedaan membuat  calon  pemilih  enggan  dating ke  TPS  karena  masyarakat  kurang bersikap  menyambut  dan  cenderung menjadikan  penyandang  disabilitas pusat  perhatian.  2)  Kehadiran  caleg dari unsur disabilitas cenderung kurang  diminati  karena  stigma  negatif kepada  disabilitas  masih  cenderung kuat.  dan  3)  imbas  dari  sikap masyarakat  dan  pemerintah  yang cenderung negatif selama ini, menyebabkan  timbulnya  sikap  apatis dari  penyandang  disabilitas  untuk  ikut berpartisipasi dalam politik praktis.

## Upaya  Mewujudkan  Pemilu  Akses Bagi Disabilitas
Pemilu  akses  bagi  penyandang disabilitas  tidak  bisa  hanya  dimaknai sebagai Pemilu  yang bersifat aksesibel secara teknis pelaksanaan dalam pemilihan umum namun hasil pemilihan umum yang memang memberi dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi penyandang  disabilitas.  Untuk  itu, KPU  Jember  dalam  hal  ini  selain berupaya memikirkan dan menciptakan  pemilu  yang  akses  dan ramah  bagi  disabilitas  secara  sarana
dan  prasarana,  KPU  Jember  juga memasukkan isu-isu tentang disabilitas dalam debat pasangan calon, selain itu KPU Jember juga berupaya membangun komunikasi dengan organisasi disabilitas dalam memberikan  dukungan  dan  saran terhadap  penyelenggaraan  pemilihan umum. Sosialisasi penyelanggaraan pemilu yang melibatkan unsur disabilitas  juga  merupakan  terobosan yang  dilakukan  KPU  Jember  untuk membangun  kesepahaman  bersama mewujudkan  pemilu  yang  partisipatif oleh  semua  pihak  termasuk  unsur disabilits.  KPU  Jember  juga  telah membuat  leflet  terkait  pemilu  dengan tulisan Braille dan merangkul disabilitas  tuli  dengan  melakukan sosialisai  melalui  bantuan  penerjemah bahasa isyarat.
Peran Penyandang
Disabilitas

## Untuk Berpartisipasi Dalam Politik
Peran  penyandang  disabilitas untuk  berpartisipasi  dalam  politik dapat  digolongkan  menjadi  dua  sifat, yaitu  peran  secara  individu  dan  peran secara  organisasi.  Secara  individu, beberapa  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Jember  memiliki  motivasi yang  kuat  untuk  aktif  dalam  politik praktis,  baik  sebagai  kader  parpol, calon legistlatif, panitia penyelenggara pemilu.  Individu-individu  ini  secara aktif  ikut  memberikan  wawasan  dan informasi kepada penyandang disabilitas  lainnya  tentang  perlunya disabilitas terlibat dalam pembangunan melalui  partisipasi  dalam  politik, selain  itu,  mereka  juga  memiliki kemampuan untuk memberikan contoh kepada  penyandang  disabilitas  lainnya
agar menjadi penggerak di masyarakat sekitarnya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut, organisasi  penyandang  disabilitas  juga memiliki  peranan  yang  cukup  penting bagi perpolitikan di Kabupaten
Jember.  Melalui  organisasi  ini,  para penyandang disabilitas mendapat berbagai  informasi  mengenai  pemilu yang aksesibel dan pentingnya disabilitas  agar  berpartisipasi  dalam pemilu. Keberadaan organisasi penyandang  disabilitas  juga  menjadi mediasi  antara  kepentingan  calon penguasa dengan penyandang disabilitas  itu  sendiri,  dan  antara penyelenggara pemilu dengan
penyandang disabilitas. Organisasi penyandang  disabilitas  juga  secara tidak  langsung  menjadi  evaluator  dan auditor atas kinerja pemerintah khususnya  dalam  hal  kebijakan  terkait penyandang disabilitas untuk dijadikan pembahasan dalam debat calon  Bupati di  Kabupaten  Jember  dan  juga  untuk mengukur  pemahaman  dan  rencana kerja calon legislatif yang berhubungan dengan isu-isu penyandang disabilitas. Organisasi disabilitas di kabupaten  Jember  juga  ikut  aktif dalam melakukan kajian dan diskursus untuk membahas isu-isu penyelenggaran  pemilu  yang  akses. Seminar  dan Focus  Group  Discussion (FGD)  juga  dilaksanakan  dengan mengikutsertakan unsur perguruan tinggi,  tokoh  masyarakat  dan  pihak- pihak  terkait  untuk  menghasilkan berbagai rekomendasi kepada pemerintah dan KPU. Di forum-forum inilah perbaikan dan
upaya penyelenggaraan  pemilu  akses  terus disuarakan dan diperbaiki.
SIMPULAN Setelah melalui proses pengolahan  dan  analisis  data,  hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang  Penyandang  Disabilitas  telah mengakomodir hak penyandang disabilitas dalam berpolitik.
Sedangkan  kendala  yang  dihadapi untuk mewujudkan Pemilu  yang akses dan partisipasi disabilitas dalam berpolitik  berupa  kendala  struktural dan kultural dari pemerintah,
masyarakat dan penyandang disabilitas.  Adapun  upaya  yang  telah dilakukan KPU Jember untuk mewujudkan  pemilu  akses  adalah membangun komunikasi dengan organisasi  disabilitas  dan  membentuk relawan demokrasi dari segmen disabilitas, sedangkan peran penyandang  disabilitas  baik  secara pribadi  maupun  secara  organisasi yakni  dengan  ikut  aktif  melaksanakan diskursus  dan  memberikan  saran kepada  pemerintah  dan  KPU  untuk terwujudnya perbaikan pemilu akses.

## DAFTAR PUSTAKA
Cevilla,  C.,  G.,  (1993). Pengantar
Metode Penelitian . Jakarta: Universitas Indonesia
Daulay,  Z.  (2013). Makna  Konvensi Hak  Penyandang  Disabilitas (CRPD)  dan  Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah  yang  Inklusif  serta Urgensi  Perda  Perlindungan Disabilitas .  Makalah,  Seminar Sehari.Padang: Auditorium
Gubernuran Sumatera Barat.
Mardalis.  (1999). Metode  Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.
Jakarta : Bumi Aksara Mattila, M., Papageorgiou & Achillefs. (2017). Disability, perceived
discrimination and political participation. International Political  Science  Review.  38  (5) (onlie) dalam (https://journals.sagepub.com/do i/abs/10.1177/019251211665581 3) diakses pada tanggal 2 Januari 2019 Moleong  J.  L.  (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi .  Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya Muladi.  (2009). Hak  Asasi  Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam  Perspektif  Hukum  & Masyarakat. Bandung: PT
Refika Aditama, cetakan ketiga Nazir,  M.  (2013). Metode  Penelitian .
Bogor: Ghalia Indonesia.
Zuriah,
N. (2007). Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori  –Aplikasi) .  Jakarta:  PT
Bumi Aksara
Prince,  M.,  J.  (2012).  Electoral
Participation  of  Electors  with
Isabilities: Canadian Practices In A Comparative Context. (online) dalam (https://elections.ca/content.aspx ?section=res&dir=rec/part/spe& document=index&lang=e)
diakses  pada  tanggal  2  Januari 2019 Robert.  A.,  D.  (2001). Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theory  dan  Praktek  Demokrasi secara  Singkat.  (Alih  bahasa: A. Rohman Zainuddin). Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Sugiyono,
(2013). Metodelogi Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta