## Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi
Ulpah Halim Ratnawati Tri Dewi*, Sabaruddin, Septemberizal
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
ISSN 2548-3501 (online)
Edited  by: Eny  Maryanti
Reviewed  by: Supriyati
*Correspondence: Ulpah Halim Ratnawati Tri Dewi ulpah.halim@yahoo.com
Received: 22 January 2021
Accepted: 20 June  2021
Published: 31 July  2021
Citation: Dewi,Sabaruddin,  Septemberizal (2021) Antecedent  Kepatuhan
Pajak Dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi
This  study  aims  to  measure  and  estimate  the  effect  of  tax  awareness,  government policy, image of tax authorities and tax audits on tax compliance with the moderating variable of religiosity. The sample used in this study were 210 individual taxpayers in the  Depok,  Bekasi,  Pondok  Gede,  Cibinong,  Cileungsi,  Ciawi  and  Bogor  areas. Quantitative data analysis was performed using WarpPLS 7.0. The results of this study indicate  that  tax  awareness  and  image  of  tax  authorities  have  a  positive  and  significant effect on tax compliance, government policies and tax audits have no significant effect on tax compliance, religiosity is able to moderate the effect of tax awareness and tax audits  positively  and  significantly.  on  tax  compliance,  but  the  interaction  between religiosity and government policy, as well as the interaction of religiosity with the image of the tax authority does not have a significant effect on tax compliance.
Keywords: tax compliance, tax awareness, image of tax authority, tax audit, religiosity
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  dan  mengestimasi  pengaruh  kesadaran  pajak, kebijakan  pemerintah,  citra  otoritas  pajak  dan  pemeriksaan  pajak  terhadap  kepatuhan pajak dengan variabel moderasi religiusitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  210  responden  wajib  pajak  orang  pribadi  di  wilayah  Depok,  Bekasi,  Pondok Gede, Cibinong,  Cileungsi,  Ciawi  dan  Bogor.  Analisis  data  kuantitatif  dilakukan  dengan menggunakan  WarpPLS  7.0.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kesadaran  pajak  dan citra otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak,  kebijakan pemerintah  dan  pemeriksaan  pajak  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak, religiusitas mampu memoderasi pengaruh kesadaran pajak dan pemeriksaan pajak secara positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak,  namun  interaksi  antara  religiusitas  dan kebijakan  pemerintah,  serta  interaksi  religiusitas  dengan  citra  otoritas  pajak  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Keywords: kepatuhan pajak, kesadaran pajak, citra otoritas pajak, pemeriksaan pajak, religiusitas
Journal of accounting Science/ jas.umsida.ac.id/index.php/jas
July 2021 | Volume 5 | Issue 2

## PENDAHULUAN
Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia. Masalah kepatuhan pajak di Indonesia selalu menjadi salah satu poin kebijakan perpajakan untuk menggenjot penerimaan pajak setiap tahunnya. Terlebih lagi  pada  tahun  2020  ini,  DJP  harus  menghadapi  tantangan berat dalam situasi pandemi Covid-19. Meskipun pemerintah telah menurunkan target penerimaan pajak menjadi Rp 1.198,8 triliun, akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai bulan Oktober 2020 ini baru mencapai Rp 830,4 triliun atau setara 69,2% dari target (portaldjp, diakses 2020).
Selama ini pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak dari sektor PPh badan. Padahal, dari 42 juta NPWP yang tercatat  dalam  sistem  administrasi  pajak  pada  tahun  2019, sebanyak  38,7  juta  diantaranya  merupakan  NPWP  orang pribadi. Akan tetapi, penerimaan pajak dari PPh orang pribadi belum dapat diandalkan, karena tingkat kepatuhannya masih jauh dari harapan. Indikasi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi  terlihat  dari  tingkat  kepatuhan  formal  dalam menyampaikan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi karyawan dan nonkaryawan pada tahun 2018 hanya 71,8% dan 74,2%. Selanjutnya, pada tahun 2019 tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan  dan nonkaryawan sedikit meningkat menjadi 73,2% dan 75,3%. Pandemi Covid-19 menyebabkan rasio kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 baru mencapai 65%, masih ada  sekitar  6,3  juta  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  belum menyampaikan SPT.
Dengan  upaya  edukasi,  peningkatan  kesadaran,  dan pengawasan  wajib  pajak  yang  optimal,  ruang  untuk peningkatan kinerja dan kontribusi PPh orang pribadi di masa- masa  mendatang  masih  terbuka  lebar.  Khususnya  PPh  dari orang pribadi nonkaryawan yang secara penuh menjalankan self assesment system . Cahyonowati dkk. (2012) menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib  pajak orang  pribadi,  otoritas  pajak  perlu  memahami  faktor-faktor keperilakuan  ( behavioral )  apa  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  pajak  individu,  sehingga  dapat  menyusun  suatu kebijakan  yang  efektif.  Karena  wajib  pajak  orang  pribadi merupakan individu yang unik dengan sifat-sifat dasar seperti rasionalitas, memaksimumkan utilitas, dan menghindari risiko.
Berbagai macam faktor menjadi pertimbangan rasionalitas wajib pajak orang pribadi seperti akan taat tehadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi. Selain itu, kemungkinan terdapat variabel-variabel  lain  seperti  etika,  tingkat  kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan, serta religiusitas yang mempengaruhi perilaku wajib pajak (Cahyonowati dkk., 2012). Richardson  dan  Sawyer  (2001) mengidentifikasi  14  faktor dalam literatur kepatuhan pajak yang berpotensi berdampak pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Beragam  faktor  tersebut mencakup  berbagai  aspek  ekonomi,  sosial,  budaya  dan psikologi yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut adalah age , gender , education , income , occupation , other taxpayers influence , ethics , legal sanction , complexity , relationship  with  taxation  authority , income sources , perceived  fairness  or  the  tax  system , possibility  of being audited dan tax rate .
Berdasarkan teori atribusi, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  ditentukan  oleh  suatu keadaan,  baik  dari  faktor  internal  maupun  eksternal. Ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang cukup tinggi merupakan salah satu indikasi masih kurangnya pengetahuan
bahwa  kesadaran  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan pajak, diantaranya Saragih dan Desy (2017) , Dewi dan Merkusiwati (2018) , Putri dan Setiawan (2018) , Sukmana dkk. (2018) serta Listyowati dkk. (2018) . Yadinta dkk. (2018) mengungkapkan bahwa, wajib pajak orang pribadi sadar untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi akan fungsi pajak bagi  pembiayaan  pembangunan,  kegunaan  pajak  dalam penyediaan barang publik, serta keadilan dan kepastian hukum dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Akan  tetapi  hasil penelitian Palil  dkk.  (2013) menemukan  bahwa  tingkat kepatuhan  pajak  masih  rendah,  meskipun  kesadaran  pajak tinggi.
Berbagai literatur mengkaji faktor perceived fairness or the tax  system dan complexity sebagai  penyebab  ketidakpatuhan pajak . Menurut Ratnasari (2019) berbagai program insentif bagi wajib pajak seperti tax amnesty diperlukan untuk memberikan keadilan  dalam  perpajakan,  karena  sebagian  wajib  pajak menganggap  peraturan  perpajakan  sulit  dan  membebani. Penelitian terkait kebijakan pemerintah dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) serta Pravasanti (2018) , dengan hasil bahwa kebijakan pemerintah seperti program tax amnesty berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Berbeda dengan Listyowati dkk. (2018) , bahwa sunset policy dan tax  amnesty tidak  mempengaruhi  kepatuhan  pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya bersifat sementara di  mana  setelah  kebijakan sunset  policy berakhir,  kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Selain itu, wajib pajak belum tentu akan melaporkan semua hartanya pada saat memanfaatkan program tax amnesty . Faktor relationship  with  taxation  authority juga  dapat mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak. Alm  dan  Torgler (2012) menyatakan bahwa hubungan antara fiskus dengan wajib pajak  di  negara  berkembang  seperti  hubungan  “ cops  and robbers ” karena rendahnya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Citra otoritas pajak yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan  memotivasi  wajib  pajak  untuk  patuh.  Hasil  penelitian Ratmono  dan  Cahyonowati  (2013) menemukan  bahwa meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  pada  otoritas  pajak harus  diutamakan  karena  dapat  menumbuhkan  kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu menyadari bahwa citranya dapat menjadi rusak karena perilaku otoritas pajak yang melakukan  penggelapan  pajak,  fraud,  dan  inefisiensi.  Citra otoritas pajak yang buruk dapat mendorong wajib pajak yang patuh untuk menjadi tidak patuh. Kiswara dan Jati (2016) juga menyimpulkan  bahwa  citra  otoritas  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Bertolakbelakang dengan Damayanti dan Martono (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak yang tercipta di Indonesia adalah mandatory  compliance ,  mengingkari self  assessment system yang dilandaskan pada voluntary compliance.
Beragam literatur juga membahas faktor deterrence seperti possibility  of  being  audited dapat  mempengaruhi  kepatuhan pajak. Kirchler dkk. (2008) menyatakan bahwa persepi terhadap kekuatan otoritas pajak seperti adanya pemeriksaan pajak, dapat menimbulkan  kepatuhan  pajak  yang  dipaksakan.  Beberapa penelitian  yang  menghubungkan  pemeriksaan  pajak  dengan kepatuhan pajak diantaranya Tagkalakis (2013), Modugu dan Anyaduba (2014) , Eliyah dkk. (2016) , Sukmawati (2015) , Ezer dan  Ghozali  (2017), Assa  dkk.  (2018), serta Sukmana  dkk. (2018). Hasil  penelitian  mereka  membuktikan  bahwa pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan deterrent effect ,  sehingga  membuat  wajib pajak menjadi lebih baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi menurut Cahyonowati dkk. (2012) dan Gangl dkk. wajib  pajak  ( education ) . Studi  sebelumnya  membuktikan (2014) , pemeriksaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan  pajak.  Pengawasan  malah  dapat  menjadi boomerang, karena intervensi semacam itu dianggap terlalu mengontrol,  yang  mengurangi  penentuan  nasib  sendiri  dan harga  diri,  sehingga  menurunkan  motivasi  intrinsik  untuk patuh.
Masalah  ketidakpatuhan  pajak  juga  dapat  didalami  dari sudut  pandang  motivasi  individual  yaitu  moralitas  ( ethics ). Halla (2010) serta Alm dan Torgler (2012) pun menyatakan bahwa  moral  pajak  dapat  membantu  menjelaskan  teka-teki mengapa orang mau membayar pajak. Karena ketika seseorang percaya  bahwa  hukum  tersebut  sesuai  dengan  nilai  moral mereka, maka mereka akan lebih rela untuk mematuhi hukum (Mahmudah  dan  Iskandar,  2018). Religiusitas  merupakan aspek yang penting dalam moral pajak karena dapat menjadi motivasi  untuk  membayar  pajak,  suka  rela  melaporkan penghasilan, dan peduli dengan sistem perpajakan (Eiya dkk., 2016) . Hasil penelitian Palil dkk. (2013) menyatakan bahwa religiusitas  merupakan  moderator  yang  signifikan  dalam hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas dapat bertindak sebagai moral internal yang dapat memberikan keyakinan moral dan menjadi motivasi individu untuk  sukarela  mematuhi  pajak (Mahmudah  dan  Iskandar, 2018).
Variabel moderasi digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan apakah religiusitas seseorang dapat memperkuat atau  memperlemah  perilaku  kepatuhan  pajak  individu. Berdasarkan  beberapa  studi  sebelumnya,  religiusitas  dapat mempengaruhi  kepatuhan  pajak  dan  dapat  mendorong kekuatan moral untuk dapat membedakan yang benar dan salah pada  agama  apapun (Pope  dan  Mohdali,  2010). Kepatuhan pajak diharapkan berada pada level yang lebih tinggi, ketika individu berada pada level religiusitas yang tinggi (Muslichah, 2015) . Hasil penelitian Sukmana dkk, (2018) menyimpulkan bahwa  interaksi  religiusitas  dengan  kesadaran  pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Akan tetapi, Mahmudah dan Iskandar (2018) menyatakan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Karena kepatuhan pajak dianggap bukan merupakan variabel dari ketaatan beragama. Sehingga  nilai-nilai  agama  tidak  memainkan  peran  penting untuk membuat wajib pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak.
Berdasar  penjelasan  di  atas  dan  berbagai  penelitian mengenai kepatuhan pajak dengan variabel independen yang berbeda-beda memperlihatkan hasil yang beragam. Inkonsistensi  hasil  penelitian  kepatuhan  pajak  yang menggunakan  religiusitas  sebagai  variabel  moderasi  juga menarik  untuk  dibahas  kembali.  Oleh  karena  itu,  penulis termotivasi  untuk  meneliti  mengenai  kepatuhan  pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Jawa Barat III,  dengan  menggunakan  faktor-faktor  yang  kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak individu seperti kesadaran pajak, kebijakan pemerintah, citra otoritas pajak dan pemeriksaan pajak serta religiusitas sebagai pemoderasi.
Tujuan penelitian ini untuk mengukur dan mengestimasi pengaruh kesadaran pajak, kebijakan pemerintah, citra otoritas pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, mengukur dan mengestimasi pengaruh kesadaran pajak, kebijakan  pemerintah,  citra  otoritas  pajak  dan  pemeriksaan pajak  terhadap  kepatuhan  pajak  yang  dimoderasi  oleh religiusitas.

## METODE Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif
dengan  bentuk  penelitian survey .  Pengumpulan  data  melalui kuesioner  dengan  menggunakan  5  skala Likert .  Data dikumpulkan  dengan  menggunakan  instrumen  penelitian, analisis  data  bersifat  kuantitatif/statistik  dengan  tujuan  untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang  terdaftar  di  wilayah  Kanwil  DJP  Jawa  Barat  III  yaitu Bogor, Ciawi, Cibinong, Cileungsi, Depok, Pondok Gede, dan Bekasi  sebanyak  465.002.  Penghitungan  sampel  dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin:
𝑁 𝑛  = 𝑁. 𝑒 2 + 1
Keterangan : n  = jumlah sampel N = jumlah populasi e = error (maksimal sebesar 5%)
Sedangkan  pengukuran  religiusitas  menggunakan  Religious Commitment  Inventory-10  (RCI-10)  dari Worthington  dkk. (2003) .  Dengan margin  of  error sebesar  5%,  maka  diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 400 responden.
465.002
𝑛 = 465.002(0,05) 2 + 1
𝑛 =  400

## Metode Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t  statistik.  Pengujian  validitas  dan  reliabilitas  dilakukan dengan melihat nilai Loading Factor, Cronbach’s Alpha dan Composite  Reliability .  Sedangkan  analisis  inner  model dengan  melihat Model  Fit dan Quality  Indices .  Peneliti menggunakan  WarpPLS  versi  7.0  untuk  menganalisis  data yang dikumpulkan dengan tahapan merancang Inner Model, merancang Outer  Model, mengkonstruksi  diagram  jalur, konversi  diagram  jalur  ke  sistem  persamaan,  estimasi outer model dan inner  model, evaluasi Goodness  of  Fit,  dan pengujian hipotesis (Resampling Bootstraping).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  menyebarkan  259  kuesioner  melalui googleform dan 141 kuesioner hardcopy . Wajib pajak yang  mengisi kuesioner melalui googleform sebanyak  98  orang,  sedangkan  yang mengisi  kuesioner hardcopy sebanyak  112  orang.  Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah dan dijadikan sumber data adalah  210  kuesioner.  Penyebaran  kuesioner  dan  partisipasi responden dalam mengisi dan mengembalikan kuesioner dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

## Latar Belakang Responden
Latar  belakang  responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  60% responden adalah laki-laki, lebih banyak berusia antara 36-50 tahun  (40%)  dan  beragama  Islam  (84%).  Sebagian  besar responden  merupakan  karyawan  dengan  pendidikan  formal 51,5% adalah perguruan tinggi (S1), namun 77,6% responden tidak mengikuti program tax amnesty .
[T able 1 about here.]

## Validitas Konvergen
Nilai outer model atau korelasi antar konstruk setiap variabel yaitu  X₁,  X₂,  X₃,  X₄,  Y  dan  Z  menunjukkan  bahwa  semua combined  loading dan cross  loading telah  sesuai  dengan kriteria  yang  telah  ditetapkan,  memiliki  nilai  diatas  0,50. Semua  faktor  menunjukkan  signifikan p-value <  0,001. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  pengukuran variabel dikatakan valid dan signifikan terhadap konstruknya.

## Validitas Diskriminan
Uji  validitas  diskriminan  berhubungan  dengan  prinsip  bahwa pengukur-pengukur  konstruk  yang  berbeda  seharusnya  tidak berkolerasi  tinggi,  dengan  melihat  nilai cross  loading untuk setiap variabel. Jika square root of average variance extracted (AVE)  >  0,5  maka  dikatakan  memiliki  validitas  diskriminan yang  baik.  Berdasarkan tabel  2 di  bawah  ini,  hasil  pengujian validitas diskriminan setiap variabel menunjukkan valid
[ Table 2 about here.]

## Uji Reliabilitas
Berdasarkan tabel 3 berikut, dapat disimpulkan bahwa masing- masing  konstruk  memiliki composite  reliability  coefficient untuk variabel X₁, X₂, X₃, X₄, Y dan Z telah memenuhi standar yang  telah  ditetapkan  yakni  >  0,7  atau  dapat  dikatakan reliabilitas  dapat  diterima  (cukup  baik).  Selanjutnya  dapat dilihat  juga  bahwa  setiap  konstruk  memiliki cronbach’s alpha coefficients untuk  variabel  X₁,  X₂,  X₃,  X₄,  Y  dan  Z  juga memenuhi standar yang telah ditetapkan yakni > 0,6 atau dapat dikatakan reliabilitas cukup dan dapat diterima.
[ Table 3 about here.]

## Pengujian Inner Model
Sebelum  dilakukan  interpretasi  terhadap  hasil  pengujian hipotesis,  model  seharusnya  memiliki Goodness  of  Fit, yaitu indeks dan ukuran kebaikan hubungan antar variabel laten yang baik.  Hasil  analisis  WarpPLS  7.0  untuk model  fit  and  quality indices dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4 berikut ini.
[T able 4 about here.]
Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan
[ Table 5 about here.]
Nilai koefisien korelasi (R- square ) variabel kepatuhan pajak sebesar  0,483  dengan  nilai koefisien  determinasi
( adjusted R-square) sebesar 0,462. Artinya bahwa variabel konstruk  kepatuhan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel konstruk kesadaran pajak (X₁), kebijakan pemerintah (X₂), citra otoritas pajak (X₃) dan pemeriksaan pajak (X₄) dengan moderasi  religiusitas  sebesar  48,3%.  Sedangkan  sisanya yaitu  sebesar  51,7%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis
[ Figure 1 about here.]
[ Table 6 about here.]
Dalam  penelitian  ini  dikembangkan  delapan  hipotesis yang  berusaha  menjelaskan  hubungan  antara  variabel- variabel  dan  pengkajian  interaksinya  dengan  religiusitas terhadap  kepatuhan  pajak.  Pengujian  hipotesis  yang diajukan dilakukan dengan melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t statistik. Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya.  Pengujian  dilakukan  denga n  t-test , bilamana  diperoleh p-value <  0,10  (alpha  10%)  maka dikatakan weakly  significant ,  jika p-value <  0,05  (alpha 5%)  dikatakan significant dan  jika p-value <  0,0l  (alpha 1%) maka dikatakan highly significant. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansinya yaitu  jika  nilai  probabilitas  ( p-values )  <  0,05  maka hipotesis  diterima  (ada  pengaruh  signifikan).  Jika  nilai Probabilitas  ( P-values )  >  0,05  maka  hipotesis  ditolak (pengaruh tidak signifikan).
Sedangkan  variabel  moderasi  diklasifikasikan  menjadi  5 jenis  yaitu  moderasi  mutlak  ( absolute  moderation ), moderasi murni ( pure moderation ), moderasi semu ( quasi moderation ), moderasi potensial ( homologiser moderation )  dan  moderasi  sebagai  penjelas  ( predictor moderation ).  Berdasarkan  tabel  6  di  atas  terlihat  bahwa :Kesadaran  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  pajak.  Dapat  dilihat  dari  nilai p-value <  0.05 (0.001 < 0.05), sehingga hipotesis terbukt i dan diterima . Kebijakan  pemerintah  berpengaruh  tidak  signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut terlihat dari  nilai p -value >  0.05  (0.328  >  0.05),  sehingga  hipotesis tidak terbukti .  Citra  otoritas  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat dari nilai p-value <  0.05  (0.05  <  0.05),  sehingga  hipotesis terbukt i  dan diterima . Pemeriksaan pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut terlihat dari  nilai  p -value > 0.05 (0.062  >  0.05),  sehingga  hipotesis tidak  terbukti .  Religiusitas  signifikan  memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Hal itu  dapat  dilihat  dari  nilai p-value <  0.05  (0.01  <  0.05), sehingga  hipotesis terbukt i  dan diterima .  Religiusitas tidak signifikan memoderasi pengaruh kebijakan pemerintah  terhadap  kepatuhan  pajak.  Terlihat  dari  nilai nilai  p -value >  0.05  (0.395  >  0.05),  sehingga  hipotesis tidak terbukti . Religiusitas tidak signifikan memoderasi pengaruh  citra  otoritas  pajak  terhadap  kepatuhan  pajak. Hal  itu  dapat  dilihat  dari  nilai  p -value >  0.05  (0.183  > 0.05),  sehingga  hipotesis tidak  terbukti .  Religiusitas signifikan  memoderasi  pengaruh  pemeriksaan  pajak terhadap kepatuhan pajak. Dapat dilihat dari nilai p-value <  0.05  (0.001  <  0.05),  sehingga  hipotesis terbukt i  dan diterima .

## Pembahasan
Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Hasil penelitian menemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 di atas, dimana nilai p-values < 0,05 (0,001 <  0,05),  sehingga  hipotesis  diterima.  Nilai  koefisien  path  (β) sebesar  0,624  artinya  memiliki  pengaruh  positif  signifikan dimana  jika  kesadaran  pajak  naik  maka  kepatuhan  pajak  juga akan naik sebesar 0,624. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi,  bahwa  perilaku  kepatuhan  pajak  disebabkan  adanya pengaruh  internal  seseorang.  Faktor  internal  tersebut  seperti sifat,  karakter,  sikap,  kemampuan  seseorang  yang  dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak.
Hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu diantaranya Saragih  dan  Desy  (2017), Dewi  dan  Merkusiwati (2018), Putri  dan  Setiawan  (2018), Sukmana  dkk.  (2018) Yadinta  dkk.  (2018) serta Listyowati  dkk.  (2018) yang menemukan  bahwa  kesadaran  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  kebijakan  pemerintah  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  pajak.  Tabel  6  menunjukkan bahwa  nilai  p-values  >  dari  0,05  (0,328  >  0,05),  sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,031 artinya memiliki  pengaruh  positif  (weakly  significant),  yaitu  jika kebijakan  pemerintah  meningkat  maka  kepatuhan  pajak  hanya akan  meningkat  sebesar  0,031.  Hasil  penelitian  ini  tidak mendukung  teori  atribusi,  adanya  pengaruh  eksternal  seperti kebijakan pemerintah yang baik dan adil, dapat mempengaruhi perilaku  kepatuhan  individu.  Bertentangan  juga  dengan  teori pembelajaran  sosial,  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang memudahkan  dan menguntungkan wajib  pajak  dapat mempengaruhi  perilaku  serta  memotivasi  wajib  pajak  untuk patuh.
Penelitian  ini  berlawanan  hasil  dengan  penelitian Dewi  dan Merkusiwati  (2018) serta Pravasanti  (2018), bahwa  kebijakan pemerintah seperti program tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Serta  tidak sejalan  dengan Ratnasari  (2019) yang  menyatakan  bahwa berbagai program insentif bagi wajib pajak seperti tax amnesty diperlukan  untuk  memberikan  keadilan  dalam  perpajakan, karena sebagian wajib pajak menganggap peraturan perpajakan sulit dan membebani.

## Pengaruh Citra Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Menurut  penelitian  ini,  citra  otoritas  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak.  Tabel  6  memperlihatkan nilai  p-values  <  dari  0,05  (0,05  <  0,05),  sehingga  hipotesis diterima. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,108 artinya memiliki pengaruh  positif,  dimana  jika  citra  otoritas  pajak  meningkat, maka kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0,108. Hasil penelitian  ini  mendukung  teori  atribusi,  perilaku  kepatuhan pajak  individu  dapat  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  seperti citra  otoritas  pajak  yang  baik/tidak.  Sejalan  juga  dengan  teori pembelajaran  sosial  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  akan patuh  membayar  kewajiban  perpajakannya  tepat  waktu,  jika mereka  yakin  (berdasarkan  pengamatan  dan  pengalaman), bahwa  pemerintah  yang  memungut  pajak  memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan daerahnya.
Penelitian  ini  juga  memperkuat  pendapat Kirchler  dkk.  (2008), bahwa  citra  otoritas  pajak  yang  baik  akan  mendorong kepercayaan  wajib  pajak  dan  akan  meningkatkan  kepatuhan sukarela.  Serta  sejalan  dengan  hasil  penelitian Amriani  dkk. (2014) , Ratmono (2014) , Kiswara dan Jati (2016) , serta Prichard dkk.  (2019) yang  menyimpulkan  bahwa  citra  otoritas  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Timbulnya sikap wajib pajak yang selalu taat membayar dan  melaporkan  pajak  tepat  waktu  karena  adanya  kepercayaan pada otoritas pajak.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  pemeriksaan  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Terlihat dari tabel 6 di atas,  nilai  p-values  >  dari  0,05  (0,062  >  0,05),  sehingga hipotesis ditolak. Nilai koefisien path (β) sebesar 0,105 artinya memiliki  pengaruh  positif  (weakly  significant),  yaitu  jika pemeriksaan pajak meningkat maka kepatuhan pajak juga akan meningkat  sebesar  0,105.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan teori atribusi, bahwa adanya pemeriksaan pajak apabila tidak  patuh  merupakan  faktor  eksternal  yang  dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan individu. Bertentangan juga dengan  teori  pembelajaran  sosial,  yang  menyatakan  bahwa apabila  individu  diberikan  punishment  seperti  pemeriksaan pajak, maka mereka akan berperilaku sesuai model, yaitu patuh pajak. Tidak mendukung pendapat.
Menurut Kirchler  dkk.  (2008), persepi  terhadap  kekuatan otoritas  pajak  seperti  adanya  pemeriksaan  pajak,  dapat menimbulkan  kepatuhan  pajak  yang  dipaksakan.  Hasil penelitian ini tidak mendukung dan tidak memperkuat beberapa hasil  penelitian  yang  menghubungkan  pemeriksaan  pajak dengan  kepatuhan  pajak  diantaranya Tagkalakis  (2013), Modugu dan Anyaduba (2014) , Eliyah dkk. (2016) , Sukmawati (2015), Ezer  dan  Ghozali  (2017), Assa  dkk.  (2018), serta Sukmana  dkk.  (2018). Karena  hasil  penelitian  mereka membuktikan  bahwa  pemeriksaan  pajak  dapat  meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan deterrent effect, sehingga membuat  wajib  pajak  menjadi  lebih  baik  dalam  pemenuhan kewajiban perpajakannya.

## Pengaruh  Kesadaran  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak dengan Moderasi Religiusita
Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa interaksi kesadaran pajak dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan  pajak.  Dalam  tabel  6  terlihat  nilai  p-values  <  dari 0,05 (0,01 < 0,05), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien path  (β)  sebesar  0,158,  dengan  keterangan  Quasi  moderation yang  artinya  moderasi  semu  (X₁  signifikan,  X₁*Z  signifikan). Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  atribusi  yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat disebabkan adanya  pengaruh  internal  seseorang  seperti  sifat,  karakter, sikap, dan kemampuan. McKerchar dkk. (2013) menyimpulkan bahwa integritas pribadi memiliki pengaruh yang besar kenapa mereka  melaporkan  dan  membayar  pajak  dengan  jujur.  Hasil penelitian  ini  memperkuat  penelitian Palil  dkk.  (2013) yang menyatakan  bahwa  religiusitas  merupakan  moderator  yang signifikan  dalam  hubungan  antara  kesadaran  pajak  terhadap kepatuhan  pajak.  Religiusitas  dapat  bertindak  sebagai  moral internal yang dapat memberikan keyakinan moral dan menjadi motivasi individu untuk sukarela mematuhi pajak (Mahmudah dan  Iskandar,  2018). Alm  dan  Torgler  (2012) juga menyebutkan  bahwa  etika  masing-masing  individu  dapat mempengaruhi keputusan kepatuhan pajak.
Pengaruh  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Kepatuhan Pajak dengan Moderasi Religiusitas
Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  interaksi  antara  kebijakan pemerintah  dengan  religiusitas  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tabel  6  yang memperlihatkan  nilai  p-values  >  dari  0,05  (0,395  >  0,05), sehingga  hipotesis  ditolak.  Nilai  koefisien  path  (β)  sebesar 0,018, dengan keterangan Homologiser moderation yang artinya moderasi potensial (X₂ tidak signifikan, X₂*Z tidak signifikan). Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  atribusi  bahwa perilaku kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti religiusitas. Meskipun banyak penelitian yang berfokus pada  hubungan  antara  agama  dan  perilaku  telah  menegaskan bahwa  agama  sangat  mempengaruhi  pengalaman  emosional, pemikiran,  perilaku,  dan  kesejahteraan  psikologis  seseorang (Muclishah, 2015).
Pada  hasil  penelitian  ini  peran  agama  tidak  mempengaruhi keyakinan  dan  perilaku  seseorang  terhadap  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  terkait  pajak,  dikarenakan  tujuan dari kebijakan pemerintah berbeda dengan konsep religiusilitas. Memperkuat  hasil  penelitan Sukmana  dkk.  (2018) bahwa seseorang  bukan  tidak  mampu  untuk  membayar  pajak,  namun konsep  perpajakan  tersebut  bertentangan  dengan  keyakinan agama  yang  dianutnya.  Sehingga  religiusitas  seseorang  tidak mampu  memoderasi  pengaruh  kebijakan  pemerintah  terhadap kepatuhan pajak.

## Pengaruh Citra Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moderasi Religiusitas
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  interaksi  citra  otoritas  pajak dengan religiusitas tidak mempengaruhi kepatuhan pajak. Dari tabel  6  dapat  dilihat  nilai  p-values  >  dari  0,05  (0,183  > 0,05), sehingga  hipotesis  ditolak.  Nilai  koefisien  path  (β)  sebesar  - 0,062,  dengan  keterangan  Predator  moderation  yang  artinya moderasi penjelas (X₃ signifikan, X₃*Z tidak signifikan). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi dan juga tidak mendukung  teori  pembelajaran  sosial,  dimana  seorang  wajib pajak  dapat  mempertimbangkan  pengalamannya  seperti  jenis pemerintahan  (termasuk  otoritas  pajak)  dan  sifat  masyarakat (termasuk  pengaruh  rekan  kerja)  selama  proses  pengambilan keputusan  kepatuhan  pajak.  Pada  saat  yang  sama,  dia  dapat menggunakan elemen internal seperti keyakinan religius untuk memutuskan apakah akan mematuhi atau tidak Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konsep  religiusitas tidak  mampu  memperkuat  atau  memperlemah  pengaruh  citra otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak seseorang, karena pajak masih  menjadi  tanda  tanya  besar  jika  dihubungkan  dengan agama.  Hal  tersebut  berlawanan  dengan  penelitian Pope  dan Mohdali  (2010) ,  bahwa  ketika  wajib  pajak  menerima  layanan publik sebagai imbalan atas pajak yang mereka bayarkan, akan mempengaruhi  moral  pajak,  sehingga  wajib  pajak  cenderung untuk mematuhi undang-undang perpajakan.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Moderasi Religiusitas Hasil penelitian ini membuktikan bahwa interaksi pemeriksaan  pajak  dan  religiusitas  berpengaruh  signifikan terhadap terhadap kepatuhan pajak. Terbukti dalam tabel 6 di atas,  nilai  p-values  <  dari  0,05  (0,001  <  0,05),  sehingga hipotesis  diterima.  Nilai  koefisien  path  (β)  sebesar  0,214, dengan  keterangan  Pure  moderation  yang  artinya  moderasi murni (X₄ tidak signifikan, X₄*Z signifikan). Hasil penelitian ini  mendukung  teori  atribusi,  bahwa  faktor  internal  seperti religiusitas  dapat  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak. Sedangkan  menurut Palil  dkk.  (2013), nilai-nilai  agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat wajib pajak bertanggung jawab atas kepatuhan pajak.
Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Halla (2010)
yang  menemukan  bahwa  moral  pajak  dapat  membantu menjelaskan  teka-teki  mengapa  orang  membayar  pajak, meskipun  terdapat  probabilitas  audit  dan  tarif  denda  yang rendah.  Religiusitas  dapat  mempengaruhi  perilaku  tertentu, seperti  perilaku  curang.  Karena  religiusitas  merupakan  dasar penting untuk menghindari bentuk perilaku yang menyimpang seperti penghindaran pajak (Mahmudah dan Iskandar, 2019).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penelitian  ini  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
`Kesadaran  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak,  semakin  tinggi  kesadaran  pajak, maka akan berdampak pada tingginya kepatuhan pajak. Faktor internal  seperti  sifat,  karakter,  sikap,  kemampuan  seseorang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Apabila seseorang memiliki  keyakinan  mengenai  pentingnya  membayar  pajak untuk membantu menjaga keberlangsungan negara, maka akan timbul  niat  untuk  sadar  pajak.  Kesadaran  pajak  tersebut  akan membentuk sikap/perilaku patuh pajak.
Kebijakan  pemerintah tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tingginya kepatuhan pajak ternyata tidak  dipengaruhi  oleh  kebijakan  pemerintah,  meskipun terdapat beberapa program pemerintah yang baik, dibandingkan dengan program pemerintah yang buruk lainnya, yang sering ditandai dengan fraud dan inefisiensi.
Citra  otoritas  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan pajak. Citra otoritas pajak yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan memotivasi wajib pajak untuk patuh. Timbulnya sikap wajib pajak yang selalu taat membayar dan melaporkan pajak tepat waktu karena adanya kepercayaan pada otoritas pajak.
Pemeriksaan  pajak tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan  pajak.  Tingginya  kepatuhan  pajak  ternyata  tidak dipengaruhi  oleh  adanya  pemeriksaan  pajak.  Karena  individu yang diberikan punishment seperti pemeriksaan pajak, ternyata tidak  membuat  mereka  akan  berperilaku  sesuai  model,  yaitu patuh pajak. Bahkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak seperti  adanya  pemeriksaan  pajak,  hanya  akan  menimbulkan kepatuhan pajak yang dipaksakan.
Interaksi hubungan kesadaran pajak dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Karena  religiusitas  dapat  bertindak  sebagai  moral  internal  yang dapat  memberikan  keyakinan  moral  dan  menjadi  motivasi individu untuk sukarela mematuhi pajak. Selain itu, etika masing- masing  individu  dapat  mempengaruhi  keputusan  kepatuhan pajak.
Interaksi hubungan kebijakan pemerintah dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Peran agama tidak mempengaruhi keyakinan dan perilaku seseorang terhadap kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  terkait  pajak, dikarenakan  tujuan  dari  kebijakan  pemerintah  berbeda  dengan konsep religiusilitas.
Interaksi  hubungan  citra  otoritas  pajak  dan  religiusitas berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap kepatuhan pajak.  Konsep  religiusitas  tidak  mampu  memperkuat  atau memperlemah  pengaruh  citra  otoritas  pajak  terhadap  kepatuhan pajak  seseorang,  karena  pajak  masih  menjadi  tanda  tanya  besar jika dihubungkan dengan agama.
Interaksi  hubungan  pemeriksaan  pajak  dan  religiusitas berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak. Moral  pajak  dapat  membantu  menjelaskan  teka-teki  mengapa orang  membayar  pajak,  meskipun  terdapat  probabilitas  audit
dan tarif denda yang rendah. Religiusitas dapat mempengaruhi perilaku tertentu, seperti perilaku curang. Karena religiusitas merupakan dasar penting untuk menghindari bentuk perilaku yang menyimpang seperti penghindaran pajak.

## REFERENCES
Alm,  J.  Dan  B.  Torgler.  (2012). Do  Ethics  Matter?  Tax Compliance  and  Morality .  Tulane  Economics  Working Paper Series. Working Paper 1207 July 2012.
Amriani  dkk.  (2014)  Pengaruh  Kepercayaan  dan  Kekuasaan Dalam Otoritas Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak. ejurnal.bunghatta.ac.id. Vol 4 No 1 (2014).
Assa  dkk.  (2018).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 516-522.
Cahyonowati  dkk.  (2012).  Peranan  Etika,  Pemeriksaan,  Dan Denda  Pajak  Untuk  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia Volume 9 Nomor 2, Desember 2012.
Dewi,  L.P.S.K.  dan  N.  K.  Merkusiwati.  (2018).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.  E-Jurnal Akuntansi  Universitas  Udayana Vol.22.2. Februari (2018): 1626-1655.
Eiya dkk. (2016). Religiosity And Tax Compliance: Empirical Evidence  From  Nigeria .  Igbinedion  University  Journal of Accounting. Vol. 1 February, 2016.
Eliyah dkk. (2016). Penerapan Self Assessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak .  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Perpajakan  Vol.  3,  No. 1, Juni 2016,  hal 95-108 ISSN 2339 – 1545.
Ezer, E. dan Ghozali. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak.  Diponegoro  Journal Of  Accounting.  Volume  6,  Nomor  3,  Tahun  2017, Halaman 1-13. ISSN (Online): 2337-3806.
Gangl,  K  dkk.  (2014). Effects  of  supervision  on  tax compliance: Evidence from a field experiment in Austria . Economics Letters 123 (2014) 378–382. Halla,  M.  (2010). Tax  Morale  and  Compliance  Behavior:  First Evidence on a Causal Link . University of Linz and IZA. Discussion Paper No. 4918, April 2010. Kamil,  N.  Islamiah.  (2015). The  Effect  of  Taxpayer Awareness,  Knowledge,  Tax  Penalties  and  Tax Authorities Services on the Tax Complience: (Survey on the  Individual  Taxpayer  at  Jabodetabek  &  Bandung) . Research  Journal  of  Finance  and  Accounting. www.iiste.org ISSN 2222-1697 Vol.6, No.2, 2015.
Kirchler  dkk.  (2008). Enforced  Versus  Voluntary  Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. Journal of Economic Psychology 29 (2008) 210–225.
Kiswara, D dan I.K. Jati. (2016). Pengaruh Penerapan E-filing, dan Peran Account Representative Terhadap Pencitraan Otoritas  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.15.1 April (2016): 249-377.
Listyowati  dkk.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Bisnis  Airlangga  Vol.  3.  No.  1 (2018) 372-395  ISSN 2548-1401 (Print)  ISSN  2548- 4346.
Luttmer, Erzo F.P. and Monica Singhal. (2014). Tax Morale . Journal of Economic Perspectives Volume 28, Number 4
Fall 2014, Pages 149–168.
Mahmudah,  M  dan  D.D.  Iskandar.  (2018).  Analisis  Dampak Tax  Morale  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  UMKM:  Studi Kasus  Kota  Semarang. www.researchgate.net. April 2018.
Mckerchar  dkk.  (2013). Indicators  Of  Tax  Morale:  An Exploratory Study. eJournal of Tax Research (2013) vol. 11, no. 1, pp. 5-22.
Modugu,  K.P.  dan  John  O.  Anyaduba.  (2014). Impact  of  Tax Audit on Tax Compliance in Nigeria . International Journal of  Business  and  Social  Science  Vol.  5,  No.  9;  August 2014.
Muslichah.  (2015). The  Effect  of  Tax  Simplication  on Taxpayer’s  Compliance  Behavior:  Religosity  as Moderating  Variable .  Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan, Vol.19, No.1 Januari 2015, hlm. 98–108.
Palil,  M.  Rizal  dan  A.F.  Mustapha.  (2011). Factors  Affecting Tax  Compliance  Behaviour  In  Self  Assessment  System. African Journal of Business Managemen Vol. 5(33), pp. 12864-12872, 21 December, 2011.
Palil  dkk.  (2013). The  Perception  of  Tax  Payers  on  Tax Knowledge  and  Tax  Education  with  Level  of  Tax Compliance:  A  Study  the  Influences  of  Religiosity.  ASEAN Journal  of  Economics,  Management  and  Accounting 1 (1): 118-129 (June 2013) ISSN 2338-9710.
Pope, J. dan R. Mohdali. (2010). The Role Of Religiosity In Tax Morale  And  Tax  Compliance.  Australian  Tax  Forum . Januari 2011.
Pravasanti, Y.A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax  Amnesty  Bagi  Perekonomian  Indonesia.  Jurnak Ilmiah Akuntansi XVI(1), Maret 2018: 84-94.
Prichard  dkk.  (2019). Innovations  in  Tax  Compliance  : Conceptual Framework. Policy Research Working Paper 9032.
Putri,  J.  dan  E.  Setiawan.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran, Pengetahuan  dan  Pemahaman  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana. Vol.18.2. Februari (2017): 1112-1140.
Ratmono,  D.  dan  N.  Cahyonowati.  (2013).  Kepercayaan Terhadap  Otoritas  Pajak  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh Deterrence  Factors  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pribadi. Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 2 No. 1 Januari 2013, Hal. 1-15.
Ratmono,  D.  (2014).  Model  Kepatuhan  Perpajakan  Sukarela: Peran  Denda,  Keadilan  Prosedural,  dan  Kepercayaan Terhadap  Otoritas  Pajak.  JAAI  Volume  18  No.1,  Juni 2014: 42-64.
Ratnasari,  M.  (2019).  Kepatuhan  Pajak  Program  Insentif  Tax Amnesty : Sebuah Pendekatan Mixed Methods Dan Bukti Empiris Pada Wajib Pajak (WP). Ultima Accounting Vol. 11 No. 1 ISSN 2085-4595.
Richardson, M dan A.J. Sawyer. (2001). A Taxonomy of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problems and Prospects . (2001) 16 Australian Tax Forum.
Saragih,  F  dan  Desy  S.  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak,  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Dan  Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Manajemen Perpajakan Volume 6 Nomor 1.
Sukmana  dkk.  (2018).  Studi  Kesadaran  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Pajak  dan  Religiusitas  Sebagai  Pemoderasi. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan  Manajemen. Vol  3  No  1 (2018).
Sukmawati,  R.  (2015).  Pengaruh  Pelayanan,  Pengawasan  dan Konsultasi Yang Dilaksanakan Oleh Account
Representative  Serta  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Yang  Terdaftar  di  KPP Madya  Pekanbaru.  Jom.  Fekon  Vol.  2  No.  2  Oktober 2015. Tagkalakis,  A.O.  (2013) .  Audits  And  Tax  Offenders:  Recent Evidence From Greece . Working Paper Bank Of Greece. Economic  Research  Department  –  Special  Studies Division. ISSN 1109-6691.
Yadinta  dkk.  (2018).  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Perpajakan JRAP Vol. 5, No. 2, Desember 2018, hal 201- 212. Worthington  dkk.  (2003). The  Religious  Commitment Inventory-10:  Development,  Refinement,and  Validation of a Brief Scale for Research and Counseling . Journal of Counseling Psychology, 50(1):84- 96.
Copyright  ©  2020  and  .  This  is  an  open-access  article distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution  License  (CC  BY).  The  use,  distribution  or  repro- duction  in  other  forums  is  permitted,  provided  the  original author(s) and the copy- right owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in  accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

## LIST OF TABLES
1 Tingkat Pengembalian Kuesioner Responden Berdasarkan Usia Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agama dan Mengikuti Tax Amnesty ..................................................................................................................................... 151
2 Validitas Hasil Pengujian Validitas Diskriminan ....................................................................................................... 152 3 Hasil Pengujian Composite Reliability .................................................................................................................... 153
4 Hasil Pengujian Model Fit and Quality Indices ......................................................................................................... 154
5 Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan ................................................................................ 155
6 Hasil Uji Hipotesis ..................................................................................................................................................... 156
TABEL1 | Tingkat Pengembalian Kuesioner Responden Berdasarkan Usia Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Agama  dan Mengikuti Tax Amnesty
No. Keterangan Jumlah % 1 Kuesioner yang disebarkan 400 100% 2 Kuesioner tidak kembali (190) (47%) 3 Kuesioner yang dapat diolah 210 53% No. Usia Jumlah 1 < 25 thn 36 orang 18% 2 26 – 35 thn 67 orang 32% 3 36 – 50 thn 85 orang 40% 4 > 50 thn 22 orang 10% Jumlah 210 orang 100% No. Tingkat Pendidikan Jumlah 1 SD 2 orang 1% 2 SMP 1 orang 0,5% 3 SMU 57 orang 27% 4 D1 4 orang 2% 5 D3 24 orang 11,5% 6 S1 108 orang 51,5% 7 S2 10 orang 5% 8 S3 2 orang 1% Jumlah 210 orang 100% No. Agama Jumlah 1 Islam 178 orang 84% 2 Kristen Protestan 18 orang 8,5% 3 Katholik 9 orang 4,3% 4 Hindu 2 orang 0,9% 5 Budha 1 orang 0,5% 6 Konghucu 2 orang 0,9% Jumlah 210 orang 100% No. Tax Amnesty Jumlah 1 Ikut 47 orang 22,4% 2 Tidak Ikut 163 orang 77,6% Jumlah 210 orang 100%
TABEL 2 | Hasil Pengujian Validitas Diskriminan
Variabel X ₁
X ₂ X ₃ X ₄ Z Y Hasil Kesadaran Pajak (X ₁ ) 1.0000 0.692 0.723 0.757 0.721 0.720 Valid Kebijakan Pemerintah (X ₂ ) 0.692 1.0000 0.806 0.804 0.778 0.530 Valid Citra Otoritas Pajak (X ₃ ) 0.723 0.806 1.0000 0.877 0.779 0.584 Valid Pemeriksaan Pajak  (X ₄ ) 0.757 0.804 0.877 1.0000 0.780 0.617 Valid Religiusitas (Z) 0.721 0.778 0.779 0.780 1.0000 0.540 Valid Kepatuhan Pajak (Y) 0.720 0.530 0.584 0.617
0.540
1.0000 Valid
Sumber : Output WarpPLS yang telah diolah (2021)
TABEL 3 | Hasil Pengujian Composite Reliability
No Variabel Composite Reliability Coefficient Cronbach’s Alpha Coefficient Hasil 1. Kesadaran Pajak (X ₁ ) 0.957 0.947 Reliabel 2. Kebijakan Pemerintah (X ₂ ) 0.957 0.941 Reliabel 3. Citra Otoritas Pajak (X ₃ ) 0.964 0.950 Reliabel 4. Pemeriksaan Pajak (X ₄ ) 0.958 0.947 Reliabel 5. Kepatuhan Pajak (Y) 0.940 0.920 Reliabel 6. Regiulitas (Z) 0.955 0.948 Reliabel

## TABEL 4 | Hasil Pengujian Model Fit and Quality Indices
No Model fit and quality indices Kriteria Fit Hasil Analisis Keterangan 1 Average path coefficient (APC) P < 0.05 0.165 (p = 0.004) Baik 2 Average R-squared (ARS) P < 0.05 0.483 (p < 0.001) Baik 3 Average adjusted R-squared (AARS) P < 0.05 0.462 (p < 0.001) Baik 4 Average block VIF (AVIF) Acceptable if <=5, ideally <=3.3 6.437 Tidak Ideal 5 Average full colliearity VIF (AFVIF) Acceptable if <=5, ideally <=3.3 6.461 Tidak Ideal 6 Tenenhaus GoF (GoF) Small >=0.1, Medium >= 0.25, Large >= 0.36 0.648 Ideal 7 Sympson’s paradox ratio (SPR) Acceptable if >= 0.7, ideally = 1 0.625 Tidak Ideal 8 R-squared contribution ratio (SSR) Acceptable if >= 0.9, ideally = 1 0.818 Tidak Ideal 9 Statistical suppresion ratio (SSR) Acceptable if >= 0.7 1.000 Ideal 10 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR) Acceptable if >= 0.7 0.875 Ideal
TABEL 5 | Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinan

## Sumber: Data diolah dengan WarpPLS
TABEL 6 | Hasil Uji Hipotesis
No. Hubungan Antar Variabel Koefisien Path P-value Keterangan Variabel Eksogen (Bebas) Variabel Moderasi Variabel Endogen (Terikat) 1 X ₁ Y 0.624 p < 0.001 Significant 2 X ₂ Y 0.031 0.328 Weakly Significant 3 X ₃ Y 0.108 0.055 Significant 4 X ₄ Y 0.105 0.062 Weakly Significant 5 X ₁ R_M*SP Y 0.158 0.010 Able to moderate (Quasi Moderation) 6 X ₂ R_M*KP Y 0.018 0.395 Unable to moderate (Homologiser Moderation) 7 X ₃ R_M*COP Y -0.062 0.183 Unable to moderate (Predator Moderation) 8 X ₄ R_M*PM Y 0.214 p < 0.001 Able to moderate (Pure Moderation)
Sumber: Data diolah

## LIST OF FIGURES
1 Model Stuktur Pengujian Hipotesis ................................................................................................................... 158
Gambar 1 | Model Stuktur Pengujian Hipotesis
Sumber: Hasil output pengolahan data