P-ISSN 2721-9615 / E-ISSN 2721-9623 Volume 2, Nomor 1 / Januari 2021

## IMPLEMENTASI AKAD HIWALAH DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM DI PERBANKAN SYARIAH
Novanda Eka Nurazizah 1)
1) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
1) novandaeka6@gmail.com
Abstrak: Hutang dalam hukum ekonomi islam disebut dengan hiwalah. Hiwalah adalah sistem yang mudah diadaptasi oleh manusia, karena  hiwalah merupakan bagian  dari  hidup  manusia  dalam  bermuamalah.  Dasar  hukum  penerapan hiwalah  adalah  Al- Qur’an,  Hadist,  Ijma’  dan  Qiyas .  Hiwalah  tidak  dipergunakan untuk  memecahkan  masalah  account  dibayarkan  tetapi  lebih  dari  itujuga berperan sebagai transfer dana dari satu orang kepada orang yang lain atau dari suatu  kelompok  kepada  kelompok  lain,  dalam  hal  ini  sebagimana  sistim Perbankan  juga  telah  mempraktekkan  akad  hiwalah.  Sistem  pengalihan  hutang merupakan transfer beban hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang berkewajiban  untuk  membayar  karena  terdapat  kesamaan  kadar  hutang  yang serupa. Jika pemilik utang telah menerima dengan ikhlas, maka selesailah beban hutang itu. Mekanisme hiwalah dalam perbankan syari’ah di dasari pada prinsip tolong-menolong  dan  solidaritas  dalam  membantu  meringankan  beban  orang yang tengah kesulitan dalam melunasi hutangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi  keuangan  dan  dinamika  ekonomi  di  masyarakat.  Transaksi  dalam bentuk perpindahan ini terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun.
Kata Kunci: hiwalah, Perbankan syariah
Abstract: Debt in Islamic economic law is called hiwalah. Hiwalah is a system that is easily adapted by humans, because it is part of human life in bermuamalah. The legal basis for applying hiwalah is Al-Qur'an, Hadith, Ijma 'and Qiyas. Hiwalah is not used to solve the problem of paid accounts but more than that it also acts as a transfer of funds from one person to another or from one group to another group, in  this  case  as  the  banking  system  has  also  practiced  the  hiwalah  contract.  The debt  transfer  system  is  the  transfer  of  debt  expenses  from  people  who  owe  to people  who  are  obliged  to  pay because  there  are  similar  levels  of  debt  that  are similar.  If  the  debt  owner  has  accepted  sincerely,  then  the  debt  burden  will  be finished. The hiwalah mechanism in syari'ah banking is based on the principle of mutual assistance and solidarity in helping to ease the burden on people who are struggling  to  pay  off  their  debts,  so  as  not  to  disrupt  financial  circulation  and economic dynamics in society. Transactions in the form of transfer are free from the element of usury in any form.
Keywords: hiwalah, Islamic banking

## I. PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang sempurna, dalam hal ini islam telah mengatur pola  hidup  manusia  dengan  lengkap  seperti  kegiatan  muamalah,  muamalah  adalah aturan-aturan  atau  hukum  Allah  untuk  mengatur  manusia  kaitanya  dalam  urusan duniawi dalam pergaulan sosial. 1 diantara muamalah islam yang telah diajarkan dan sudah  tidak  asing  lagi  di  lingkungan  sekitar  kita  adalah  pemindahan  hutang (hiwalah). Dalam  Setiap  aspek  yang  dihadapi  oleh  manusia  ada  hukumnya  (wajib, sunnah, Mubah, haram, Halal dsb). Dan disamping itu juga dapat dipetik hikmahnya.
Sejalan  dengan  pertumbuhan  hukum  islam  menunjukkan  bahwa  adat  sosio- kultural  masyarakat  terhadap  pembetukan  hukum  islam  sangatlah  kuat.  Dalam  hal ini  terlihat pada  hasil  ijtihad  para  imam  madzhab.  Pengaruh  adat dalam  kehidupan hukum adaalh sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu dirisaukan. Karena hukum yang bersumber  dari  adat  pada  dasarnya  mengandung  proses  dinamis  penolakan  bagi yang  buruk  dan  penerimaan  bagi  yang  baik  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  objektif masyarakat.  Persoalan  menjadi  serius  manakala  pertumbuhan  di  suatu  kebiasaan masyarakat.  Sehingga  secara  absolut  bertentangan  dengan  hukum.  Hukum  islam telah  mengakomodasi  adat  kebiasaan  suatu  masyarakat  sebagai  sumber  hukum selama  tradisi  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  nash  al-qu r’an  maupun  sunnah nabi. 2
Dalam  hal  ini  sistim  ekonomi  islam  juga  memiliki  banyak  kesempatan, perhatian  perhatian  yang  terus  bertambah.  Dalam  hukum  ekonomi  islam pengahpusan  bunga  merupakan  keniscayaan  ciri  islam,  rekayasa  sistim  perbankan dan moneter bebas bunga telah menawarkan tantangan terbesar bagi sorang ekonom muslim. Kebangkitan ekonomi yang berbasis ajaran agama islam yang diawali dengan pengkajian literatur tentang ekonomi baik dalam Al- Qur’an, Hadist dan dalam sejarah islam sehingga menghasilkan beberapa pemikiran tentang ekonomi islam.
Beberapa produk  pemikiran tentang ekonomi islam telah di praktikkan dalam dunia perbankan salah satunya adalah konsep Pemindahan hutang atau bisa disebut
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.1
2 Said Agil Husein al-Munawar, Hukum Islam dan Pluraritas Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.41.
Hiwalah.  Sistim  hiwalah  sangat  mudah  diadaptasikan  kepada  sesama  manusia, karena  hiwalah  merupakan  sebagian  kehidupan  manusia  di  dalam  muamalah. Praktek  hiwalah  ini  sering  berlaku  dalam  permasalahan  hutang-piutang,  maka  dari itu  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  muamalah  perlu  diketengahkan  sehingga praktik  hiwalah  ini  bisa  dijadikan  sebagai  jalan  melupuskan  masalah.Hiwalah  tidak hanya  berperan  untuk  menyelesaikan  masalah  utang  piutang  saja,  tetapi  juga berperan  dalam  pemindahan  hutang  maupun  dana  dari  individu  ke  individu  lainya atau dari kelompok satu terhadap kelompok yang lain.
Manusia hidup di jaman modern seperti ini sangat tertuntut untuk memenuhi kebutuhan  diri  pribadi  maupun  keluarga  yang  sangat  beragam,  namun  diantara mereka  tidak  semua  dapat  mencukupi  kebutuhanya  dengan  sendiri  sehingga  perlu bantuan  dari  pihak  lain,  tetapi  ada  juga  diantara  mereka  yang  sudah  mapan  dan mampu  dalam  mencukupi  kebutuhanya.  banyak  diantara  mereka  yang  berusaha  di berbagai  bidang  sehingga  dengan  mencapai  semua  itu  dilakukan  dengan  cara berhutang  kepada  pihak  lain  dulu  untuk  menutupi  kekurangan  yang  dialami. Kewajiban  mereka  adalah  melunasi  hutang  dengan  waktu  yang  sudah  disepakati, namun  sebagian  dari  mereka  ada  yang  menunda-nunda  dalam  melunasi  hutang ketika  tiba  waktu  yang  telah  disepakati  sebelumnya  dengan  tanpa  alasan.  Dengan cara  menghapus  dan  menghancurkan  kedzaliman  dari  pemberi  hutang,  juga  tanpa membawa penghutangSebenarnya masalah penundaan dan ketelambatan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai masalah ekonomi yang seruis bagi para pelaku okonom masa  kini,  dapat  dilihat  dari  adanya  kedzaliman  yang  telah  ditimbulkanya.  Maka, dengan cara melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan waktu dan telah memenuhi semua  aturan  yang  ditentukan  sebelumnya  merupakan  sebuah  dasar  kepercayaan. Oleh karena itu, islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang adil dan sesuai dengan aturan agama.
Penelitian  ini  merupakan  kajian  literatur  dengan  pendekatan  normatif, sehingga untuk mencapai pembahasan yang lebih penulis mengumpulkan data-data primer  maupun  sekunder.  Dalam  mengumpulkan  data-data  tersebut  menggunakan metode  observasi  yang  merupakan  langkah  awal  untuk  menjejaki,  melihat  dan
mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  dengan  cara  mengamati  secara  saksama  buku- buku  dan  sumber  data  lain.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis menggunakan  cara  berfikir  induktif  untuk  menemukan  konsep  hiwalah  menurut hukum  ekonomi  islam  selanjutnya  juga  dilakukan  dengan  cara  berfikir  deduktif untuk  menarik  suatu  kesimpulan.  Guna  menemukan  konsep  yang  jelas  tentang hiwalah dan aplikasinya dalam perbankan syariah menggunakan teknis analisa isi.
Hasil  penelitian  imi  mengungkapkanbahwa  esensi  hiwalah  adalah perpindahan  beban  hutang  dari  satu  orang  kepada  orang  lain  yang  berhutang  ( muhil), m enjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayarnya (muhal ‘alaih), ada hutang diantara mereka, baginya ada pula hutang yang sejenis terhadap hutang yang dipindahkanya dan meminta pemilik piutang untuk menagih hutangnya kepada muhal ‘alaih, dengan berkata “saya telah memindahkan kamu untuk menagih hutang kepada  fulan,  karena  ia  juga  berhutang  kepadaku  dengan  jumlah  kadar  yang  sama dengan  hutangku  padamu,  maka  tagihlah  ia”.  Apabila  pemilikpiutang  iklas  dan menyetujuinya  maka  selesailah  beban  hutang  muhil.  Mekanisme  hiwalah  dalam perbankan  syariah  di  dasari  pada  prinsip  tolong-menolong  dan  solidaritas  dalam membantu  meringankan  beban  orang  yang  tengan  kesusahan  dalam  melunasi hutangnya, agar tidak sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan diamika ekonomi di  masyarakat.  Dan  segala  bentuk  perpindahan  ini  pada  transaksinya  terbebas  dari unsur riba dalam bentuk apapun.

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan dengan melakukan analisis konsep dan mencari sumber-sumber rujukan yang  relevan,  seperti  menggunakan  buku,  jurnal,  skripsi,  tesis,  artikel,  majalah  dan lain sebagainya. analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif yang memaparkan penjelasan  tentang  analisa  dan  menyambungkannya  dengan  literatur  yang  sudah didapat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Definisi Hiwalah
Diantara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan  utang),  atau  dalam  istilah  syariah  dinamakan  dengan  al-hiwalah. 3 Pengalihan  utang  ini  telah  dibenarkan  oleh  syariat  dan  telah  dipraktikan  sejak zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang.
Menurut  bahasa,  kata  “Al - Hiwalah”  huruf  ha’  dibaca  kasrah  atau  kadang - kadang  dibaca  fathah,  berasal  dari  kata  “At - Tahawwul”  yang  berarti  “Al - Intiqal” (Pemindahan/Pengalihan).  Orang  arab  biasa  mengatakan  “Hala  ‘anil  ‘ahdi”  yaitu terlepas  dari  tanggungjawab.  Abdurrahman  Al-Jaziri  berpendapat  bahwa  yang dimaksud dengan Hiwalah menurut bahasa adalah “ Pemindahan dari satu tempat ke  tempat  yang  lan ” . 4 Sedangkan  secara  istilah  para  ulama’  berbeda -beda  dalam mendefinikasinya, antara lain sevagai berikut :
a. Menurut  Hanafiyah,  yang  dimaksud  dengan  Hiwlah  adalah  “ Memindahkan beban  utang  dari  tanggungjawab  muhil  (orang  yang  berhutang)  kepada tanggungjawab  muhal  ‘alaih  (orang  lain  punya  tanggungjawab  membayar hutang pula” . 5
b. Menurut  iman  Maliki,  Syafi’i,  dan  Hambali  Al -Hiwalah  adalah “  pemindahan atau  pengaliha  hak  untuk  menuntut  pembayaran  hutang  dari  satu  pihak kepada pihak yang lain”. 6
c. Menurut Zainul Arifin hiwalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak  kepada  pihak  lain.  Dengan  demikian  di  dalamnya  terdapat  tiga  pihak, yaiyu pihak yang berhutang (muhil), pihak yang memberi hutang (muhal) dan pihak  yang  menerima  pemindahan  (Muhal ‘alaih) . 7 Dalam  konsep  hukum prdata  hiwalah  adalah  serupa  dengan  pengambil  alihan  hutang,  lembaga
3 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islamy Al-Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986, h.143.
4 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al- Fiqh ‘Ala Al -Madhzab Al- Arba’a h, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t,.h.210. 5 Ad-Dur Al-Mukhtasar, Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy- Syari’ah min Al - Masharif Al-IslamiyahAl- Mu’ashsyirah, karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h.339.
6 Idris Ahmad, Fiqh al- Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.47
7 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitiy Press, 2009), h.253
pelepasan  hutang  atau  penjualan  utang  atau  lembaga  penggantian  kreditor atau  penggantian  debitor.  Dalam  hukum  perdata  dikenal  lembaga  yang disebut  subrogasi  dan  novasi  yaitu  lembaga  hukum  yang  memungkinkan tejadinya pergantian debitor atau kreditor. 8
Hiwalah  merupakan  pemindahan  hutang  dari  orang  yang  satu  dengan orang yang lainya dengan kadar hutang yang sama misalnya 5 ribu dengan 5 ribu. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan dari satu orang kepada orang lain. Hiwalah  adalah  pemindahan  beban  hutang  dari  orang  yang  berhutang  ( Muhil ) menjadi  tanggungan  orang  yang  berkewajiban  membayar  hutang  ( Muhal ‘alaih). Gambaran sedehananya seperti ini : Misal si A ( Muhal ) memberi pinjaman kepada  si  B  ( Muhil )  sebesar  5  ribu  rupiah,  sedangkan  si  C  masih  mempunyai hutang kepada si B ( Muhal ‘alaih )sebesar 5 ribu rupiah, karena si B tidak mampu membayar  hutangnya  kepada  si  A,  maka  si  B  mengalihkan  beban  hutangnya kepada  si  C.  Dengan  demikian  si  C  harus  membayar  hutang  kepada  si  A  sebagai pengalihan  beban  hutang dari  si  B  ke  si  A.  Dengan  itu hutang si  B  ke  si  A  sudah selesai dengan cara si C membayar kepada si A, begitupun hutang si C ke si B itu juga dianggap selesai karena kesepakatan telah dibayarnya hutang si B ke si A.

## 2. Dasar Hukum Hiwalah
Hiwalah ini disyariatkan oleh agama islam dan diperbolehkan menerapkanya dalam  kehidupan  sehari-hari,  karena  terdapat  unsur  maslahat  bagi  diri  pribadi maupun  orang  lain  dan  adanya  kemudahan dalam bermuamalah.  Dalam  hiwalah juga  terdapat  bukti  sayang  kepada  sesama,  mempermudah  muamalah  mereka, memaafkan,  membantu  memenuhi  kebutuhan  mereka,  membayarkan  utangnya dan  menenangkan  hati  mereka.Dasar  hukum  hiwalah  terdapat  dalam  AL- Qur’an, Hadit, ijma’
a. Al- Qur’an
1) Surat Al-baqarah ayat 280
8 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h.93-94.
َنوُمَلْعَت ْمُتنُك نِإ ۖ ْمُكَّل ٌرْيَخ ۟اوُقَّدَصَت نَأ َو ۚ ٍة َرَسْيَم  ٰىَلِإ ٌة َرِظَنَف ٍة َرْسُع وُذ َناَك نِإ َو Artinya:  “  Dan  jika (orang  yang  berhutang  itu)  dalam  kesukaran, maka  berilah tangguh sampai  dia  berkelapanan  dan  menyedekahkan (sebagian  atau  semua  utang)  itu  lebih  baik  bagimu  jika  kamu mengetahui ” (Q.S Al-Baqarah: 280).
Maksud dari ayat tersebut yaitu apabila orang yang kamu utangi itu mengalami kesulitan ekonomi, tidak punya uang untuk melunasinya maka tundalah  tagihanya  sampai  kondisi  keuanganya  membaik  dan  mampu melunasi  utangnya.  Bila  kalian  bersedekah  kepadanya  dengan  tidak menagih  utangnya  atau  membebaskan  sebagian  utangnya,  itu  lebih  baik bagi  kalian  jika  kalian  mengetahui  keutamaan  tindakan  kalian  itu  disisi Allah ta’ala.

## 2) Surat Al-baqarah ayat 282
ه ۡوُبُت ۡكاَف ىًّمَسُّم ٍلَجَا ىٰٰٓلِا ٍنۡيَدِب  ۡمُتۡنَياَدَت اَذِا ا ٰۤۡوُنَمٰا َنۡيِذَّلا اَهُّيَاـٰٰۤي ِلۡدَعۡلاِب  ٌٌۢبِتاَك  ۡمُكَنۡيَّب بُت ۡكَيۡل َو ۚ
Artinya  :  “Wahai  orang -orang  yang  beriman!  Apabila  kamu melakukan  utang  piutang  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  di  antara  kamu menuliskannya dengan benar 9 ” (Q.S Al-Baqarah: 282).
Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa dalam utang-piutang atau transaksi  yang  tidak  kontan  hendaklah  dituliskan  sehingga  ketika  ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dari awal.
b. Hadist
Imam  bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah,  bahwa Rasulullah berkata :
عبتيلف ئلم ىلع مكدحا عبتأاذإو ,ملظ ُينغلا لطم
9 Depag RI, Al- Qur’an dan Terjemahanya juz 2, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-art, 2005), h.50
Artinya:” Menunda-nunda  oleh  orang  kaya  adalah  penganiayaan,  dan apabila  salah  seorang  diantara  kamu  diikutkan  (dipindahkan)  kepada  orang yang mampu maka ikutilah”. (H.R Bukhori Muslim) 10
Penjelasan dari hadis tersebut yaitu, Rasulullah memberitahukan kepada orang  yang  menghutangkan,  jika  orang  yang  berhutang  menghawalahkan kepada  orang  yang  mampu,  hendaklah  ia  menerima  hawalah  tersebut,  dan hendaklah  ia  menagih  kepada  orang  yang  dihawalahkan.  Dengan  demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama’ sepakat membolehkan akad hawalah dengan catatan,  hawalah  dilakukan  atas  hutang  yang  tidak  berbentuk  barang  atau benda, karena hawalah adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.
c. Ijma’
Para  ulama’  sepakat  membolehkan  hawalah ,  karena  hal  ini  sejalan dengan  kaidah  dasar  di  bidang  muamalah,  bahwa  semua  bentuk  muamalah diperbolehkan dalam islam kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Hiwalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda,  karena hawalah adalah  perpindahan  hutang  oleh  sebab  itu  harus  pada  uang  atau  krwajiban finansial. 11

## 3. Rukun dan Syarat Hiwalah
a. Rukun Hiwalah
Menurut imam hanafi, rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan melakukan hiwalah)  dari  pihak pertama,  dan  qabul (penyataan  menerima  hiwalah)  dari pihak  kedua  dan  pihak  ketiga.  Menurut  madzhab  syafi’i,  maliki,  dan  hambali rukun hiwalah ada 6 yaitu.
1) Muhil, (Orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang)
2) Muhal atau Muhtal, (Orang yang berpiutang kepada muhil)
3) Muhal  ‘Alaih,  (Orang  yang  berhutang  kepada  muhil  dan  wajib  membayar hutang kepada muhtal)
10 Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhori, juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut,tt. H.37
11 Muhammad Syafi’i Antonio, B ank Syari’ah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2012),
h.25
4) Ada  hutang  pihak  pertama  dan  pihak  kedua  ( Muhal  bih ),  yaitu  hutang muhik kepada muhtal
5) Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama. Utang Muhal ‘alaih kepada Muhil.
6) Shighat, (Pernyataa hiwalah). 12
Penjelasan, jika A (muhil) berhutang dengan B (muhal) dan A berpiutang dengan C (muhal alaih), jadi A adalah orang yang berhutang dan berpiutang , B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh  C  membayar  hutangnya  kepada  B,  setelah  terjadi  aqad  hiwalah, terlepaslah A dari hutangnya kepada B, dan C tidak berhutang dengan A, tetapi hutangnya  kepada  A,  telah  berpindah  kepada  B  bererti  C  harus  membayar hutangnya itu kepada B tidak lagi kepada A.
b. Syarat-syarat Hiwalah
Syarat  hiwalah  ini berkaitan  dengan  Muhil,  Muhal,  Muhal  ‘alaih,  dan Muhal bih (hutang yang dipindahkan).
1) Syarat Muhil (Pemindah Hutang)
a) Berkemampuan untuk melakukan akad (kontrak). Hal ini hanya dapat dimiliki  jika  ia  berakal  dan  baligh.  Hiwalah  tidak  sah  dilakukan  oleh orang  gila  dan  kanak-kanak  karena  tidak  mampu  atau  belum  dapat dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum.
b) Kerelaan  Muhil.  Ini  disebabkan  karena  hiwalah  mengandungi pengertian pelupusan hak milik sehingga tidak sah jika ia dipaksakan. Ibn  Kamal  berkata  dalam  al  Idah  bahawa  syarat  kerelaan  pemindah hutang 8 diperlukan ketika berlaku tuntutan. 13
Mayoritas  ulama’  syafi’iyah,  Hanafiyah  dan  Malikiyah berpendapat bahwa kerelaan Muhal adalah hal yang wajib dalam akad hiwalah,  karena  hutang  yang  dipindahkan  adalah  haknya,  maka  tidak dapat  dipindahkan  dari  satu  orang  kepada  orang  lain  tanpa  adanya
12 Idris Ahmad, Fiqh al- Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h.57-58
13 Ali  Fikri, Al-Muamalat  Al-Madiyah  wa  Al-Adabiyah, juz  2,  Mathba’ah  Musthafa  Al -Babiy  Al- Halaby, Mesir, cet 1, 1357 H, h.74-80
suatu  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak.  Dala  hal  ini  karena penyelesaian  tanggungan  itu  berbeda-beda,  bisa  saja  mudah,  sulit, cepat  dan  tertunda-tunda.  Hanabilah  berpendapat  jika  orang  yang berhutang kepada muhil itu mampu membayar tanpa menunda-nunda dan  tidak  membangkang,  maka Muhal (orang  yang  menerima pindahan) wajib menerima pindahan itu dan tidak disyaratkan adanya kerelaan darinya.
Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajibanmuhal  (orang  yang  menerima  pindahan)  untuk  menerima hiwalah  adalah  kare na  muhal  ‘alaih  dalam  kondisiyang berbeda-beda ada  yang  mudah  membayar  dan  ada  yang  menunda-  nunda pembayaran.  Dengan  demikian,  jika  muhal  ‘alaih  mudah  dan  cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun jika muhal ‘alai h termasuk orang yang sulit dan suka menunda-nunda  memayar  hutangnya,  semua  ulama  berpendapat muhal tidak wajib menerima hiwalah.
c) Beban muhil setelah hiwalah
Apabila  hiwalah  berjalan  sah,  dengan  sendirinya  tanggung jawab  muhil  gugur.  Andaikata  muhal  ‘alaih mengalami  kebangkrutan atau  membantah  hiwalah  atau  meninggal  dunia,  maka  muhal  tidak boleh kemali lagi kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumhur. Menurut  madzhab  Maliki,  bila  muhil  telah  menipu  muhal,  ternyata muhal  ‘alaih  orang  fakir  yang  tidak memiliki  sesuatu  apapun  untuk membayar,  maka  muhal  boleh  kembali  lagi  kepada  muhil.  Menurut imam  Malik,  orang  yang  menghiwalahkan  hutang  kepada  orang  lain, kemudian muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan  ia  belum  membayar  kewajiban,  maka  muhal  tidak  boleh  kembali kepada muhil. 14

## 2) Syarat Muhal (orang yang berpiutang kepada muhil/muhtal)
14 Ibid, h.82
a) Ia  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  kontrak.  Ini  sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muhil.
b) Kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
c) Penerimaan  penawaran  hendaklah  berlaku  dalam  majlis  aqad.  Ini adalah  syarat beraqad. 15
Mayoritas  ulama  Malikiah,  Syafi’iah  dan  Hanabilah  berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal ‘alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada  orang  kaya,  ikutilah  (terimalah).  (HR.Bukhari  dan  Muslim).  Di samping  itu,  hak  ada  pada  muhil  dan  ia  boleh  menerimanya  sendiri  atau mewakilkan kepada orang lain. Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya  kerelaan  muhal  ‘alaih  karena  setiap  orang  mempunyai  sikap  yang berbeda  dalam  menyelesaikan  urusan  hutang  piutangnya,  maka  ia  tidak wajib  dengan  sesuatu  yang  bukan  menjadi  kewajibannya.  Pendapat  yang rajih  (valid)  adalah  tid ak  disyaratkan  adanya  kerelaan  muhal  ‘alaih.  Dan muhal ‘alaih akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.
3) Syarat Muhal Alaih (Penerima pindah hutang)
a) Berakal dan baligh
b) Kerelaan.  Kalau  ada  unsur-unsur  paksaan  dala  penerimaan  pindah hutang,  aqadnya  tidak  sah  Ulama  Maliki  tidak  mensyaratkan  kerelaan bagi penerima hiwalah.
c) Penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis aqad. Menurut Abu Hanifah da 11 Muhammad, syarat ketiga ini adalah syarat beraqad. 16
4) Syarat Muhal bih (Hutang)
a) Ia hendaklah hutang yang berlaku pada pemiutang da pemindah hutang. Sekiranya  ia  bukan  hutang,  kedudukan  aqadnya  menjadi  perwakilan.
15 Wahbah Zuhaily, h.147
Implikasinya, hiwalah dalam bentuk baran yang ada tidak sah, karena ia tidak sabit dalam tanggungan.
b) Hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim. Hutang yang tidak lazim  tidak  sah  dipindahkan,  seperti  bayaran  ganjaran  yang  mesti dibayar  oleh  hamba  makatab  (hamba  yang  dibenarkan  menebus  diri dengan  bayaran),  karena  hutangnya  tidak  boleh  dianggap  sebagai hutang  lazim.  Ringkasnya,  setiap  hutang  yang  tidk  sah  untuk  tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk 12 dipindah-pindahkan. 17

## 4. Jenis-Jenis Hiwalah
Madhzab  Hanafi  membagi  hiwalah  dalam  beberapa  bagian.  Ditinjau  dari segi  objek  akad,  maka  hiwalah  dapat  dibagi  menjadi  dua,  apabila  yang dipindahkan  itu  merupakan  hak  menurut  utang,  maka  pemindahan  itu  disebut hiwalah  alhaqq  (pemindahan  haqq).  Sedangkan  jika  yang  dipindahkan  itu berkewajiban untuk membayar utang, maka perpindahan itu disebut hiwalah ad- dain (pemindahan utang). Ditinjau dari sisi lain dibagi menjadi dua yaitu :
a. Hiwalah Muqayyadah (Pemindahan Bersyarat)
Yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada  pihak  kedua.  Contoh  Jika  A  berpiutang  kepada  B  sebesar  lima  ribu rupiah.  Sedangkan  B  berpiutang  kepada  C  juga  sebesar  lima  ribu  rupiah.  B kemudian  memindahkan  atau  mengalihkan  haknya  untuk  menuntut piutangnya yang terdapat pada C kepada A sebagai ganti pembayaran utang B kepada  A.  Dengan  demikian,  hiwalah  al-muqayyadah,  pada  satu  sisi merupakan hiwalah al-haqq, karena B mengalihkan hak menuntut piutangnya dari  C  kepada  A.  Sedangkan  pada  posisi  lain,  sekaligus  merupakan  hiwalah addain,  karena  B  mengalihkan  kewajibannya  membayar  utang  kepada  A menjadi kewajiban C kepada A. Berdasarkan kesepakatan para ulama hukum hiwalah  ini  diperbolehkan,  karena  banyak  mendatangkan  manfaantnya daripada mudharatnya.
Ketiga  madhzab  selain  madhzab  hanafi  berpendapat  bahwa  hanya membolehkan  hiwalah  muqayyadah  dan  mensyaratkan  pada  hiwalah muqayyadah  agar  utang  muhal  kepada  muhil  dan  utang  muhal  alaih  kepada muhil harus sama baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama antara jenis, sifat dan jumlahnya maka sahlah akad hiwalah tersebut, akan tetapi jika salah satu nya berbeda maka akad hiwalah tidak sah.
b. Hiwalah Mutlaqah (Hiwalah tetap)
Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada  orang  lain  (orang  kedua)  mengalihkan  hak  penagihannya  kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika  A  berhutang  kepada  B  dan  A  mengalihkan  hak  penagihan  B  kepada  C, sementara  C  tidak punya  hubungan  hutang pituang  kepada  B,  maka  hiwalah ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi’ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.
Ditinjau dari segi obyeknya, hiwalah dibagi menjadi dua, yaitu 18

## 1) Hiwalah Haq
Hiwalah  ini  adalah  pemindahan  dari  satu  piutang  dengan  piutang yang lain dalam bentuk uang bukan burang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau  berganti  yang  berganti  adalah  piutang.  Ini  terjadi  jika  piutang  A mempunyai hutang kepada B.
2) Hiwalah Dayn
Hiwalah  ini  adalah  pemindahan  hutang  kepada  orang  lain  yang mempunyai  hutang  kepadanya.  Berbeda  dengan  hiwalah  haq,  pada hakikatnya  hiwalah  dayn  sama  pengertianya  dengan  hiwalah  yang  telah diterangkan terdahulu.

## 5. Berakhirnya Akad Hiwalah
Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini :
18 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktik Perbankan Syari’ah, Jakarta: Zikrul Hakim, hal.30
a. Karena  dibatalkan  atau  fasakh.  Ini  terjadi  jika  akad  hiwalah  belum dilaksanakan  sampai  tahapan  akhir  lalu  difasakh.  Dalam  keadaan  ini  hak penagihan dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhil.
b. Hilangnya  hak  Muhal  Alaih  karena  meninggal  dunia  atau  bangkrut  atau  ia mengingkari  adanya  akad  hiwalah  sementara  Muhal  tidak  dapat menghadirkan bukti atau saksi.
c. Jika Muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
d. Meninggalnya  Muhal  sementara  Muhal  alaih mewarisi  harta  hiwalah karena pewarisan  merupakah  salah  satu  sebab  kepemilikan.  Jika  akad  ini  hiwalah muqoyyadah,  maka  berakhirlah  sudah  akad  hiwalah  itu  menurut  madzhab Hanafi.
e. Jika Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
f. Jika  Muhal  menghapusbukukan  kewajiban  membayar  hutang  kepada  Muhal Alaih. 19

## 6. Aplikasi Akad Hiwalah Terhadap Perbankan Syariah
Dalam  praktek  perbankan  syariah  ffasilitas  hiwalah  umumnya  untuk membantu  suplier  dalam  mendapatkan  modal  tunai  sehingga  mereka  dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa  pemindahan  hutang.  Untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  kerugian  yang akan terjadi pihak bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang  dan  adanya  kebenaran  transaksi  antara  yang  berhutang  dan  yang memindahkan  hutang.  Karena  kebutuhan  suplier  akan  di  likuiditas,  maka  ia meminta  pihak  bank  untuk  mengakihkan  pitang  dan  ban  akan  menerima pembayaran  dari  pemilik  proyek.  Kontrak  hiwalah  biasanya  diterapkan  dalam hal-hal seperti dibawah ini :
a. Factoring  (  Anjak  piutang),  dimana  para  nasabah  yang  memiliki  piutang kepada  pihak  ketiga  memindahkan  itu  kepada  bank,  bank  lalu  membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga.
b. Post  dated  cheek,  dimana  bank  bertindak  sebagai  juru  tagih  tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
c. Bill discounting, secara prinsip serupa dengan hiwalah, hanya saja dalam bill counting nasabah hanya membayar fee, sedangkan 15 pembahasan fee tidak disepakati dalam kontrak hiwalah. 20

## 7. Akad Hiwalah yang Terlarang
Beberapa  bentuk  akad  hiwalah  yang  melanggar  aturan  hukum  islam adalah sebagai berikut :
a. Menjual Utang tak tertagih
Kejadian  ini  sering  terjadi  dan  sering  dilakukan  oleh  seseorang  atau lembaga  keuangan  dengan  cara  menjual  utang  yang  sulit  tertagih  contohnya jual beli utang dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari jumlahnilai utang yang tak tertagih.
Contohnya:  si  A  mempunyai  piutang kepada  si  B  sebesar  5 juta  rupiah. Karena  piutang  si  A  yang  ada  pada  si  B  sulit  tertagih  maka  si  A  menjual piutangnya kepada si C sebesar 4 juta rupiah. Dengan demikian si C mendapat keuntungan  sebesar  1  juta  rupiah  meskipun  piutang  belum  pasti  tertagih. Kejadian seperti ini jelas dihukumi riba karena dalam akad jual beli harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan, sedangkan yang terjadi dalam hal ini yang diperjualbelikan adalah  piutang. Padahal di dalam aturan agama piutang tidak boleh dijadikan objek yang dapat menghasilkan manfaat.
Rasulullah Saw. Bersabda : Dilarang (tidak boleh) melakukan transaksi salaf  bersamaan  dengan  transaksi  jual-beli. (H.R  Abu  Daud,  At-Tirmidzi,  An- Nasa’i, dan Ibnu Majah).
Yang  dimaksud  dengan  salaf  adalh  “piutang”,  diriwayatkan  oleh sahabat  Ubay  bin  Ka’ab,  Ibnu  Mas’ud,  san  Ibnu  Abbas  R.a  bahwa  mereka
melarang  setiap  piutang  yang  mendatangkan  manfaat  karena  piutang  adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan.  Maka  dari  itu  jika  pemberi  piutang  mempersyaratkan  suatu manfaat, berarti akad piutang tersebut telah keluar dari tujuan utamanya. 21
b. Menjual Giro (Cek Mundur)
Praktik  ini  juga  sering  dilkukan  oleh  seseorang  ketika  mereka  dalam keadaan  membutuhkan  uang  yang  bisa  diperoleh  dengan  cepat  sebelum tanggal pencairan giro. Diantara mereka menjual giro dengan harga dibawah nilai yang sudah tertera dalam giro tersebut, hal ini jelas dihukumi riba karena sama  persis  dengan  jual  beli  piutang  atay piutang  dijadika  objek  yang  dapat menghasilkan manfaat.
Contohnya, si A memiliki giro senilai 3 juta, dan itu bisa dicairkan pada tanggal  12  februari  2020.  Kemudian,  sepuluh  hari  sebelum  pencairan  yaitu tanggal 2 februari 2020, giro tersebut dijual kepada si B senilai 2 juta. Dengan demikian si B mempunyai keuntungan sebesar 1 juta yang bisa dicairkan pada tanggal 12 februari 2020.
Dalam  akad  seperti  ini  gironya  adalah  tumpang  tindih.  Dalam  hal  ini gironya  sudah  mengandung  riba  karena  adanya  Gharar  (ketidakpastian), apakah  masih  bisa  dicairkan  atau  tidak.  Bisa  jadi  ketika  pencairan  ternyata giro itu kosong
8. Konsekuensi Akad Hiwalah
a. Akad  hiwalah  menyebabkan  lahirnya  hak  bagi  muhal  untuk  menunut pembayaran utang kepada muhal ‘alaih.
b. madzab  hanafi,  beliau  membenarkan  terjadinya  akad  hiwalah  al-mutlaqah, menurut  pendapatnya  “jika  akad  hiwalah  al -mutlaqah  terjadi  karena keinginan  dari  si  muhil,  maka  hak  dan  kewajiwan  antara  muhil  dan  muhal ‘alaih  yang  mereka  tentukan  ketika  melakukan  akad  utang -piutang
21 Asy-Syairazi  Asy- Syafi’i,  Al - Muhadzab,  Mathba’ah  Mustafa  Al -Babiy  Al-Halaby,  Mesir,  cet  1, 1356 H, h.304.
sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang-piutang antara pihak pertama, kedua dan ketiga tidak sama.
c. Mayoritas  ulama’  berpendapat  bahw a  kewajiban  muhil  untuk  membayar utang  kepada  muhal,  dengan  sendirinya  menjadi  terlepas.  Adapun  menurut sebagian ulama’ madzhab hanafi, kewajiban tersebut masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada muhal. 22

## IV. KESIMPULAN
Hiwalah  merupakan  pemindahan  hutang  dari  satu  orang  yang  berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah ulama’ hiwalah adalah pengalihan  beban  hutang  dari  orang  yang  berhutang  (muhil)  kepada  orang  yang berkewajiban membayar hutang (mu hal ‘alaih). Hiwalah mutlaqah terjadi jika muhil mengalihkan  hak  penagihan  muhal  kepada  muhal  ‘alaih  karena  yang  terakir  punya hutang  kepada  muhal.  Inilah  hiwalah  yang  diperbolehkan  berdasarkan  kesepakan para ulama’
Dalam  praktek  perbankan  syariah  fasilitas  hiwalah  umumnya  untuk membantu  suplier  dalam  mendapatkan  modal  tunai  sehingga  mereka  dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam ini bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerugian yang akan terjadi pihak bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang. Karena  kebutuhan  suplier  akan  di  likuiditas,  maka  ia  meminta  pihak  bank  untuk mengakihkan pitang dan ban akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Idris, Fiqh al- Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986).
Anshori,  Abdul  Ghofur, Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia, (Yogyakarta:  Gadjah  Mada Universitiy Press, 2009).
Al-Munawar,  aid  Agil  Husein  Hukum  Islam  dan  Pluraritas  Sosial,  (Jakarta: Penamadani, 2004).
Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab Al- Fiqh ‘Ala Al -Madhzab Al- Arba’ah, Beirut, Dar Al -Fikr, t.t,.
Al-Mukhtasar,  Ad-Dur  Syarhu  Tanwir  Al-Abshar,  V:340;  dinukil  dari  Mauqif  Asy- Syari’ah  min  Al -  Masharif  Al-IslamiyahAl- Mu’ashsyirah,  karya  Dr.  Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h.339.
Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Shahih Al-Bukhori, juz 2, Dar Al-Fikr, Beirut,tt.
Antonio,  Muha mmad  Syafi’i, Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik, (Jakarta:  Gema Insani, 2012).
Asy- Syafi’i, Asy -Syairazi Al- Muhadzab, Mathba’ah Mustafa Al -Babiy Al-Halaby, Mesir, cet 1, 1356 H.
Depag  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahanya  juz  2, (Bandung:  CV  Penerbit  Jumanatul  Ali- art, 2005).
Fikri,  Ali Al-Muamalat  Al-Madiyah  wa  Al-Adabiyah, juz  2,  Mathba’ah  Musthafa  Al - Babiy Al-Halaby, Mesir, cet 1, 1357 H.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).
Sjahdeini,  Sutan  Remy, Perbankan  Islam  dan  Kedudukanya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
Zulkifli, Sunarto ,Panduan Praktik Perbankan Syari’ah, Jakarta: Zikrul Hakim.
Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamy Al-Adillatuh, Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus 1986.