PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … . Page 144

## TRANSPARANSI KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA INOSOTA KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGODOW SELATAN
Hasan Tamani 1 , Alfiyah Agussalim 2 , Akbar Muzaki 3
STIA Bina Taruna Gorontalo bukujurnalstia@binataruna.ac.id 1 , alfiyahagussalim.a@gmail.com 2 , Akbarmuzaki97@gmail.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  transparansi  Kepala  Desa  dalam pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Inosota  Kecamatan  Posigadan Kabupaten  Bolaang  Mongodow  Selatan.  Metode  penelitian  menggunakan  jenis deskriptif  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara  mendalam  kepada  sejumlah  informan,  observasi  dan  pencatatan  data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa,  pelibatan  masyarakat  dalam  pemanfaatan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sudah  dilakukan  namun  belum  secara  optimal.  Hal  ini terlihat  dari  kehadiran  masyarakat  yang  hanya  sebatas  pendengar  saja  dan  tidak diikutkan  dalam  pengambilan  keputusan,  dimana  keputusan  diambil  secara  sepihak oleh  pemerintah  desa  atau  Kepala  Desa.  Keterbukaan  informasi  publik  dalam pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sudah  dilakukan  namun  belum  secara optimal.  Hal  ini  tampak  dari  tidak  adanya  kegiatan  sosialisasi  pemanfaatan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  kepada  masyarakat  inosota secara  keseluruhan.  Pertanggungjawaban  terbuka  dalam  pemanfaatan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  sudah  dilakukan  namun  belum  secara  optimal.  Hal  ini  tampak  dari ketidaktahuan sebahagian besar masyarakat atas capaian kerja atau hasil pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Disarankan, perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  dalam  hal  pemanfaatan  Alokasi  Dana Desa (ADD). Perlunya upaya seorang Kepala Desa Inosota untuk mewujudkan secara optimal  keterbukaan  informasi  publik  dalam  hal  pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa (ADD).  Perlunya  upaya  seorang  Kepala  Desa  Inosota  untuk  melakukan pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat luas dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)
Kata Kunci: Transparansi; Pemanfaatan; Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan Alokasi Dana Desa  (ADD)  diatur  oleh  pemerintah dalam  PP  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa.  Dalam  pasal  68  ayat  1 huruf  c,  dijelaskan  bahwa  bagian  dari dana  perimbangan  pusat  dan  daerah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … . Page 145
yang  diterima  oleh  kabupaten/kota untuk  desa  paling  sedikit  10%  yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional  yang  merupakan  ADD. Peraturan  mengenai  ADD  ditindak lanjuti  melalui  Surat  Edaran  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  140/640/SJ Tahun  2005  tentang  Pedoman  ADD dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada  Pemerintah  Desa  yang  intinya berisi  mengenai  prosedur  pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Berkenaan  engan  filosofi  Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan  pelayanan  publik  desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi  kesenjangan  pembangunan antara desa serta memperkuat
masyarakat  desa  sebagai  subjek  dari pembangunan.  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  6 Tahun  2014 tentang desa  maka  desa  diberikan  keleluasaan untuk  mengatur  kewenangannya,  baik kewenangan  berdasarkan  hak  asal usul, kewenangan ditugaskan
pemerintah  dan  kewenagan  lain  yang ditugaskan Pemerintah sesuai tugas.
Dalam rangka melaksanakan kewenangan  tersebut,  desa  diberi sumber-sumber  pendapatan  asli  desa yaitu  (hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya dan  partisipasi,  gotong  royong,  dan lain-lain). Kewenang desa diatur dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Bab IV  pasal  19  yang  dimana  meliputi kewenangan  berdasarkan  asal  usul, kewenangan lokal  berskala  desa, kewenagan  yang  ditugaskan  oleh pemerintah  daerah  provinsi,  atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Kondisi masyarakat desa sekarang  ini  perlu  perubahan  yang mendasar agar segenap anggota masyarakat  dapat  mandiri,  percaya diri,  tidak  bergantung  dan  dapat  lepas dari belenggu struktural yang membuat kehidupannya  mengalami  kesenjangan sosial seiring dengan gencarnya otonomi  desa,  regulasi  tentang  desa tidak hanya mengatur tentang pemerintah  desa  baik  itu  kepala  desa, perangkat  desa  ataupun  BPD  tetapi bagaimana  implementasi  dari  tugas pokok  dan  fungsi  untuk  pembangunan masyarakat.  Lembaga  kemasyarakatan di  desa  tidak  hanya  diberi  pengaturan tentang  tugas  pokok  dan  fungsi  dan organisasinya  tetapi  perlu  didukung dalam  segi  dana  untuk  oprasional kegiatan  baik  itu  dari  pemerintah  desa melalui program Dana Desa.
Pemerintah telah menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  bersumber  dari  APBN sebagaimana  telah  dirubah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun  2015.  Pokok-pokok  pengaturan dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut, antara  lain,  mengenai  mekanisme pengalokasian  dan  penyaluran  Dana Desa, penggunaan dan pelaporan Dana Desa,  monitoring  dan  evaluasi  Dana Desa serta roadmap Dana Desa. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya,  ADD  harus  betul- betul  bisa  dimanfaatkan  secaja  bijak oleh  pemerintah  desa  sehingga  bisa dinikmati  oleh  seluruh  warga  desa. Dalam  pemanfaatannya,  Kepala  Desa sebagai pelaksana sekaligus penanggungjawab  dari  pengelolaan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … . Page 146
ADD harus mampu mengemban tugasnya dengan mengedapankan prinsip keterbukaan ataupun transparansi. Transparansi sendiri merupakan  ciri  yang  melekat  bagi sebuah daerah atau pemerintahan yang bersih  dan  modern.  Banyaknya  Desa yang  mengalami  kegagalan  dalam mengelola ADD, salah satunya disebabkan oleh ketidakterbukaan pemerintah  desa  dalam  mengelola keuangan desa. Demikian halnya dengan pengelolaan  ADD  yang  ada  di  Desa Inosota Kecamatan Posigadan, dimana sejauh ini masyarakat belum merasakan  secara  optimal  hasil  dari ADD. Hal  ini tidak terlepas dari sikap Kepala Desa di dalam mengelola ADD yang cenderung tertutup. Dan berdasarkan hasil observasi menunjukkan  bahwa  Kepala  Desa dalam mengelola ADD belum melibatkan  masyarakat  secara  penuh. Hal  ini  dapat  terlihat  dari  minimnya jumlah  partisipasi  masyarakat  dalam rapat-rapat Desa ataupun dalam kegiatan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya,  Kepala  Desa  juga belum menerapkan keterbukaan informasi publik terkait dengan pemanfaatan ADD. Hal ini terlihat dari ketiadaan  papan  informasi  desa  yang merupakan  media  sumber  informasi bagi masyarakat desa sehingga masyarakat  bisa  mengukur  sejauh mana ADD telah dipergunakan. Selain itu, Kepala Desa juga tidak melakukan pertanggungjawaban  secara  terbuka kepada  masyarakat  terkait  dengan pengelolaan  ADD,  kemana  dan  apa
saja wujud dari pelaksanaan ADD. Hal ini  berdampak  pada  ketidaktahuan masyarakat  atas  hasil  capaian  dari pemanfaatan ADD.
Berdasarkan uraian tersebut, maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih dalam  untuk  mendapatkan  gambaran yang lebih jelas dengan judul “Transparansi  Kepala  Desa  dalam
Pemanfaatan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  di  Desa  Inosota  Kecamatan Posigadan
Kabupaten
Bolaang
Mongodow Selatan”.

## PERMASALAHAN
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Transparansi  Kepala  Desa  dalam pemanfaatan Alokasi  Dana  Desa (ADD)  di  Desa  Inosota  Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang
Mongodow Selatan?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui Transparansi Kepala Desa  dalam  pemanfaatan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Fokus Penelitian Adapun fokus penelitian mengenai  Transparansi  Kepala  Desa Dalam  Pemenfaatan  Alokasi  Dana Desa  di  Desa  Inosota  Kecamatan Posigadan
Kabupaten
Bolaang Mengondow adalah meliputi:
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … .
Page 147
Pelibatan Masyarakat Pelibatan masyarakat yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  upaya  perwujudan  prinsip transparansi pemanfaatan Alokasi Dana  yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa.

## Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan  informasi  publik  yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  upaya  perwujudan  prinsip transparansi pemanfaatan Alokasi
Dana  yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa  dengan  memberikan  informasi kepada  masyarakat  terkait  dengan pemanfaatan ADD.
Pertanggungjawaban Terbuka
Pertanggungjawaban yang dimaksudkan  dalam  penelitian  ini adalah  upaya  perwujudan  prinsip transparansi pemanfaatan Alokasi Dana  yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa dengan melakukan pertanggungjawaban di depan masyarakat  atas  capaian  pelaksanaan pengalokasian dana desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif metode kualitatif. Sumber  data  berasal  dari  data  primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis  data  mengacu  pada  pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,  2013:337),  yaitu  melalui
Reduksi  data,  Penyajian  data,  dan Verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Makna  dari  transparansi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dapat  dilihat  dalam  dua  hal  yaitu:  (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah  kepada  rakyat,  dan  (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  (KKN). Transparansi sebagai penyediaan informasi  tentang  pemerintahan  bagi publik  dan  dijaminnya  kemudahan  di dalam memperoleh informasi- informasi  yang  akurat  dan  memadai. Dari  pengertian  tersebut  dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan,  namun  harus  disertai dengan  kemudahan  bagi  masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  terdapat tiga  indikator  yang  dapat  digunakan untuk  mengukur  tingkat  transparansi penyelenggaraan pemerintahan khususnya tentang transparansi Kepala Desa  dalam  pemanfaatan  ADD  di Desa  Inosota  Kecamatan  Posigadan
Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan,  yaitu;  pelibatan  masyarakat, keterbukaan  informasi  publik  dan pertanggungjawaban terbuka. Berikut adalah uraian pembahasan tentang transparansi Kepala Desa dalam pemanfaatan ADD
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … .
Page 148
di  Desa  Inosota  Kecamatan  Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Salah  satu  karakteristik  dari good  governance atau  tata  kelola pemerintahan yang baik atau kepemerintahan  yang  baik  adalah partisipasi.  Bahkan  Isbandi  Rukminto Adi (2009) menyatakan untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan diperlukan kesadaran  warga  masyarakat  akan minat  dan  kepentingan  yang  sama.
Strategi  yang  dapat  diterapkan  adalah penyadaran. Untuk berhasilnya program  tersebut  warga  masyarakat dituntut  untuk  terlibat  tidak  hanya dalam aspek kognitif dan praktis tetapi juga keterlibatan emosional.
Adapun  pelibatan  masyarakat yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  upaya  perwujudan  prinsip transparansi pemanfaatan Alokasi Dana  yang  dilakukan  oleh  Kepala Desa dengan melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaan pengalokasian  dana  desa.  Berdasarkan hasil  penelitian  dan  analisis  penulis dapat diketahui bahwa pelibatan masyarakat  dalam  pemanfaatan  ADD sudah  dilakukan  namun  belum  secara optimal. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang hanya sebatas pendengar  saja  dan  tidak  diikutkan dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan diambil  secara sepihak oleh pemerintah desa atau Kepala Desa.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang transparan  dan  akuntabel,  baik  badan publik di tingkat pusat  maupun daerah
dituntut  untuk  berkomitmen  tinggi dalam  melaksanakan  undang-undang ini demi terciptanya praktik demokratisasi  dan good  governance . Karena pada dasarnya, konteks lahirnya  UU  Keterbukaan  Informasi Publik  (KIP)  ini  secara  substansial bertujuan  untuk  memberikan  jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi  dan good  governance bermakna  bagi  proses  pengambilan kebijakan  terkait  kepentingan  publik, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kebutuhan publik. Dalam  penelitian  ini  kemudian ditafsirkan bahwa, keterbukaan informasi publik adalah upaya perwujudan prinsip transparansi pemanfaatan  ADD  yang  dilakukan oleh Kepala Desa dengan  memberikan informasi  kepada  masyarakat  terkait dengan pemanfaatan
ADD.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa keterbukaan  informasi  publik  dalam pemanfaatan  ADD  sudah  dilakukan namun  belum  secara  optimal.  Hal  ini tampak  dari  tidak  adanya  kegiatan sosialisasi  pemanfaatan  ADD  yang dilakukan  oleh  Kepala  Desa  kepada masyarakat
inosota
secara keseluruhan.
Untuk  menilai  suatu  program berhasil atau tidak maka yang menjadi acuannya  adalah  capaian  hasil  kerja program.  Capain  hasil  kerja  biasanya dilaporkan  baik  dalam  bentuk  tertulis maupun  dalam  bentuk  lisan  atau penjelasan  secara  langsung.  Laporan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … .
Page 149
atas  capaian  hasil  kerja  inilah  yang disebut dengan pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban  merupakan
kesadaran  manusia  akan  tingkah  laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung  jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.  Tanggung  jawab  itu bersifat kodrati, artinya sudah  menjadi bagian  kehidupan  manusia,  bahwa setiap  manusia  pasti  dibebani  dengan tanggung jawab.
Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban  terbuka  adalah upaya perwujudan prinsip transparansi pemanfaatan Alokasi Dana yang dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dengan melakukan  pertanggungjawaban  di depan masyarakat atas capaian pelaksanaan  pengalokasian  dana  desa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban  terbuka  dalam pemanfaatan  ADD  sudah  dilakukan namun  belum  secara  optimal.  Hal  ini tampak  dari  ketidaktahuan  sebahagian besar  masyarakat  atas  capaian  kerja atau hasil pemanfaatan ADD.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa transparansi Kepala Desa dalam pemanfaatan ADD di  Desa  Inosota  Kecamatan  Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan  belum  optimal.  Hal  tersebut dikarenakan belum optimalnya pelibatan masyarakat di dalam pemanfaatan ADD, kurangnya keterbukaan  informasi  publik,  dan masih  rendahnya  pertanggungjawaban
terbuka Kepala
Desa dalam pemanfaatan ADD.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan  ADD sudah dilakukan namun  belum  secara  optimal.  Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat  yang  hanya  sebatas pendengar  saja  dan  tidak  diikutkan dalam pengambilan keputusan, dimana  keputusan  diambil  secara sepihak  oleh  pemerintah  desa  atau
Kepala Desa.
2. Keterbukaan informasi publik
dalam  pemanfaatan  ADD  sudah dilakukan  namun  belum  secara optimal.  Hal  ini  tampak  dari  tidak adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan  ADD  yang  dilakukan oleh Kepala Desa kepada masyarakat Inosota secara keseluruhan.
3. Pertanggungjawaban  terbuka  dalam pemanfaatan  ADD sudah dilakukan namun  belum  secara  optimal.  Hal ini  tampak  dari  ketidaktahuan sebahagian  besar  masyarakat  atas capaian kerja atau hasil pemanfaatan ADD. 4. Secara keseluruhan dapat disimpulkan  bahwa  transparansi Kepala  Desa  dalam  pemanfaatan ADD  di  Desa  Inosota  Kecamatan Posigadan
Kabupaten Bolaang Mongodow  Selatan  belum  optimal.
Hal  tersebut  dikarenakan  belum
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … .
Page 150
optimalnya  pelibatan  masyarakat  di dalam pemanfaatan ADD, kurangnya  keterbukaan  informasi publik, dan masih rendahnya pertanggungjawaban terbuka Kepala  Desa  dalam  pemanfaatan ADD.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  tersebut, maka dapat disarankan:
1. Perlunya  upaya  seorang  Kepala Desa  Inosota  untuk  meningkatkan keterlibatan  masyarakat  dalam  hal pemanfaatan ADD.
2. Perlunya  upaya  seorang  Kepala Desa  Inosota  untuk  mewujudkan secara optimal keterbukaan informasi publik dalam hal pemanfaatan ADD.
3. Perlunya  upaya  seorang  Kepala
Desa  Inosota  untuk  melakukan pertanggungjawaban terbuka kepada  masyarakat  luas  dalam  hal pemanfaatan ADD. 4. Perlunya  dilakukan  upaya  yang menyeluruh dalam menerapkan transparansi pemanfaatan ADD dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat, keterbukaan  informasi  publik,  dan pertanggungjawaban terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex  Sobur.  2010. Psikologi  Umum Dalam Lintasan Sejarah . Jakarta: Pustaka Setia. A.M.  Sardiman.  2007. Interaksi  dan Motivasi Belajar Mengajar. Bandung: Rajawali Pers Abdul  Aziz,  Thohir  2009. Etika
Bekerja  Dalam  Islam .  Jakarta: Gema Insani Press. Andi,  2009. Membangun  Aplikasi Bisnis  Dengan  Netbeans  7 . Yogyakarta: Wahana Komputer.
Arikunto,  Suharsimi.  2009. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimi, 2009. Manajemen  Perbankan .  Jakarta:
Gunung Agung.
Atmodowirdjo,  2006. Peran  Disiplin Pada  Perilaku  dan  Prestasi Siswa. Jakarta: Grasindo. Azwar,  Saifuddin,  2010. Penyusunan Skala  Psikologi. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,
Fathoni,  Abdurrahmat  DV,  2006.
Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: PT. Rineka Cipta. Hasibuan,  Malayu.  2008. Manajemen Sumber  Daya  Manusia .    Edisi
Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hasibuan,  Malayu,  2005. Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  Edisi
Revisi.  Jakarta: Bumi Aksara. Heri Purwanto, 2010. Pengantar
Perilaku Manusia. Jakarta: EGC. Mardiyanto,  2008.    Kewirausahaan. Surakarta: Yudhistira Masong,  2011.  Etos  Kerja  Islam. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. Musanef. 2004. Manajemen Kepegawaian di Indonesia . Cetakan ke-2. Jakarta: PT. Gunung Agung. Notoatmodjo, S. 2007. Promosi Kesehatan  dan  Ilmu  Perilaku .
Jakarta: Rineka Cipta.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019
Hasan Tamani & Alfiyah Agussalim: Transparansi Kepala Desa … .
Page 151
Sinamo  Jansen,  2007. Etos  Kerja Profesional di Era Digital
Global,  Ed  1 .  Jakarta:  Institut
Darma Mahardika. Siswanto,  Bedjo.  2001. Manajemen Tenaga Kerja, Rancangan Dalam Pendayagunaan dan Pengembangan  Unsur  Tenaga Kerja . Bandung: Sinar Baru Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan
R&D , Ed. Revisi Cet. Ke -10, Bandung: CV. Alfabeta. Suryana. 2006. Kewirausahaan: Pedoman  Praktis,  Kiat  dan Proses  Menuju  Sukses .  Jakarta:
Salemba Empat
Toto  Tasmara,  2010. Etos  Kerja Pribadi  Muslim .  Yogyakarta:
PT. Dana Bhakti Wakaf. Wahid Iqbal, dkk. 2006. Ilmu Keperawatan Komunitas . Jakarta: CV Sagung Seto. Widjaja.2010. Otonomi  Desa .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Wirartha,  I  Made.  2006 .  Metode Penelitian Sosial
Ekonomi .
Yogyakarta: PT. Andi Offset.

## Dokumen Lain;
Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah UU  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun  2007  tentang  Organisasi Perangkat Daerah