## DAKWAH VIGILANTISME FPI MEMBERANTAS PATOLOGI SOSIAL: MENCARI SOLUSI MODERAT PERSPEKTIF HADIS RIWAYAT MUSLIM NO. 70
Muhamad Fajri * , Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Ormas  (Organisasi  Kemasyarakatan)  Front  Pembela  Islam  (FPI)  telah  diberhentikan  secara de jure oleh  pemerintah  Indonesia  tanggal  21  Juni  2019.  Ada  beberapa  alasan  yang  akhirnya  organisasi tersebut dilarang.  Yang  paling  utamanya  adalah  “Pengurus  maupun  anggota  Front  Pembela  Islam (FPI) sering melakukan kegiatan di luar ketentuan hukum seperti melakukan razia dan aksi sweeping di tengah masyarakat. Padahal itu semua adalah wewenang dan tugas dari apar at penegak hukum” (Farisa, 2020 ). Tampak jelas bahwa kegiatan razia dan sweeping yang dilakukan di tengah masyarakat oleh Front Pembela Islam (FPI) merupakan tindakan (bermaksud) dakwah dalam rangka mencegah kemaksiatan dan penyakit masyarakat yang dikenal dalam ilmu sosial dengan istilah patologi sosial.
Patologi  sosial mulai menjadi bagian  dari  ilmu pengetahuan  sosial  sejak  abad  ke-19  M  yang dilatarbelakangi  oleh  perkembangan  dan  kemajuan  manusia  di  bidang  eksakta,  ditandai  dengan revolusi  industri  yang  menggantikan  tenaga  manusia  dan  tenaga  hewan  dengan  tenaga  mesin, sehingga  buruh-buruh  banyak  diberhentikan  untuk  bekerja  alias  dipecat.  Terjadi  pengangguran dalam jumlah besar sehingga kebutuhan vital berupa sandang, pangan, papan sudah mulai mendesak dengan  hilang  serta  kurangnya  pendapatan  buruh  yang  terdampak  oleh  pemecatan  kerja,  hal  ini memicu terjadinya perubahan iklim sosial yang ekstrem dan susah dikendalikan dengan masalah baru bermunculan dan sangat kompleks (Kartono, 2015 ).
Patologi sosial adalah kondisi di mana orang jauh dari ajaran Islam, maka pelaku patologi sosial secara  otomatis  menjadi  sasaran  dakwah  Islam.  Bertujuan  agar  mereka  pelaku  patologi  sosial  bisa kembali  ke  jalan  Islam  untuk  kemaslahatan  diri  pribadi  maupun  orang  lain  (masyarakat).  Zaman Rasulullah saw. kemudian dilanjutkan khalifah-khalifah Islam, terakhir khalifah Turki Utsmani yang notabene sistem pemerintahan (negara) Islam tidaklah susah menerapkan dakwah. Dakwah pada saat

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
Front  Pembela  Islam  (FPI)  has gained  notoriety  for  its  vigilante-style  amar ma'ruf nahy munkar (enjoining what is right and forbidding what is wrong) activities,  often  bypassing  legal  authorities.  This  study  scrutinizes  the juxtaposition  of  FPI's  physical  interventions  in  da'wah  with  the  three dimensions  of  da'wah,  as  outlined  in  Muslim  hadith  number  70:  yadun (physical), lisan (verbal), and qolby (heart). The research objectives include evaluating  FPI's  vigilantism  in  da'wah  within  a  legal  framework, reinterpreting it through the lens of Muslim hadith number 70, and proposing a  moderate  Indonesian  context-compliant  resolution.  Utilizing  qualitative methods  with  a  phenomenological  approach,  this  study  classifies  FPI's actions  as  vigilantism  for  social  control,  straddling  Indonesia's  legal boundaries.  It  identifies  FPI's  physical  interventions  as  a  form  of  yadun da'wah  per  the  aforementioned  hadith.  To  foster  moderation,  FPI  should consider constitutional avenues or opt for lisan and qolby da'wah to prevent vigilante actions. Applying yadun da'wah, as per Muslim hadith number 70, is incongruous with Indonesia's principles, contradicting established positive law and endangering its multicultural and pluralistic values. Lisan and qolby da'wah  offer  a  more  moderate  and  harmonious  approach  to  addressing social pathology.
Received Revised Accepted Published 09/08/2023 07/09/2023 10/09/2023 11/09/2023

## KEYWORDS
Da’wah ; FPI; Vigilantism; Social Pathology; Moderate.

## CITATION (APA 6 th Edition)
Fajri, M. (2023). Dakwah Vigilantisme FPI Memberantas Patologi Sosial: Mencari Solusi Moderat Perspektif Hadits Riwayat Muslim No. 70. MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (2), 431-438.
*CORRESPONDENCE AUTHOR muhamadfajri@uinbukittinggi.ac.id
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7852
itu sudah di rekognisi oleh negara (Islam). Artinya negara (Islam) bisa langsung ditumpangi dakwah Islam dalam memberantas patologi sosial, terutama dakwah dengan yadun (tangan, power , fisik).
Beda cerita, jika dakwah Islam dilakukan di negara Indonesia yang bukan negara Islam, tentu akan menghadapi tantangan khusus melakukan dakwah secara all out . Hadits riwayat Muslim No. 70 berbicara  tentang  cara  dakwah  dalam  menghadapi  kemungkaran,  yaitu  tiga  cara:  1)  mencegah kemungkaran dengan yadun (tangan, power, fisik); 2) mencegah kemungkaran dengan lisan (kata- kata, nasehat/teguran) dan; 3) mencegah kemungkaran dengan qolby (membenci, atau mendoakan dengan hati), yang terakhir adalah selemah-lemahnya iman. Jika dakwahnya masuk ke dalam sistem formal hukum positif, seperti Perda Syariah dan beberapa hukum Islam yang diakomodir ke dalam hukum positif, walau hal ini masih mendapat tentangan dan mengundang perdebatan dari sejumlah pihak.  Sementara  dakwah  dengan  tangan  ( yadun )  yang  dilakukan  tanpa  melalui  jalur  legal-formal (konstitusional),  melainkan  hanya  mengandalkan  massa  semata,  seperti  dalam  kasus  FPI  yang melakukan  tindakan  persekusi,  main  hakim  sendiri  bahkan  banyak melakukan  penindakan  di  luar kewenangannya  atas  nama nahy  munkar (mencegah  kemungkaran),  ini  hanya  kesalehan  simbolik de ngan melakukan “main hakim sendiri” yang biasa dilakukan kelompok vigilantisme religious (“Cara Dakwah FPI Dinilai Keliru,” 2012 ; Haganta, 2020 ).
Dalam beberapa kasus aksi FPI, dalam tanda kutip ingin menegakkan syariat (hukum) Islam di negara Indonesia yang bukan negara Islam dengan cara melakukan persekusi, main hakim sendiri atas nama amar ma’ruf nahi munkar . Dilema memang, satu sisi FPI memberantas kejahatan atas nama dakwah dan menegakkan ajaran Islam, sisi lain (sebagian) perbuatan FPI bertentangan dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahannya adalah dakwah Front Pembela Islam (FPI) yang notabene  banyak  melakukan  dakwah  dengan  tangan/power,  kekuasaan,  superioritas,  sedangkan dakwah  itu  dilakukan  di  negara  Indonesia  yang  memiliki  hukum  dan  norma  sendiri.  Maka pertanyaannya  adalah;  bagaimana  posisi  dakwah yadun (tangan, power ,  fisik)  FPI  perspektif  teori vigilantisme dan hadis Muslim No. 70 dalam konteks Negara Republik Indonesia; bagaimana aplikasi dakwah FPI tersebut yang seharusnya, dalam konteks Republik Indonesia.
Terdapat  beberapa  kajian  yang  terkait  dengan  artikel  ini.  Kajian  tentang  Ninin  Prima Damayanti  dkk  melihat  tindakan  perilaku  menyimpang  dari  norma  yang  diakui  secara  umum  di masyarakat  dalam  konteks  negara  Indonesia.  Tindakan-tindakan  fisik  dari  FPI  memang  radikal, disebabkan karena dilakukan dengan kekerasan (Damayanti, 2003 ). Fahruddin Faiz mengkaji FPI dari kematangan  beragama  dengan  judul  “ Front  Pembela  Islam:  Antara  Kekerasan  dan  Kematangan Beragama ”.  Fahruddin  Faiz  mengurai  sampai  di mana  perilaku  kekerasan  yang  dilakukan  FPI  dan bagaimana hubungannya dengan kematangan beragama (Faiz, 2017 ). Wiradetia Abiyoso dan Slamet Thohari  menunjukkan  bahwa  alasan  FPI  melakukan  aksi  tersebut  ada  tiga  motif,  yaitu  membela agama  Islam,  ekonomi  dan  politik  (Abiyoso  &  Thohari, 2019 ).  Saeful  Anwar  melihat  banyaknya peraturan  pemerintah  dilanggar  seperti  pelacuran,  judi  dan  ketidaktegasan  pemerintah  dalam menanganinya,  maka  FPI  merasa  terpanggil  untuk  membantu  pemerintah  sekaligus  menegakkan amar ma’ruf nahy munkar (Anwar, 2015 ). Machfud Syaefudin sendiri melihat bahwa FPI adalah salah satu  ormas  agama  yang  mencoba  mengklaim  kebenaran  versi  kelompok  sendiri,  dan  memonopoli kebenaran (Syaefudin, 2014 ).

## METODE
Penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka) yang mana buku dan tulisan adalah sumber data utama dan  dalam hal ini berita-berita FPI terkait dakwah yang disertai kekerasan. Kemudian, metode  kualitatif  karena  melakukan  interpretatif  untuk  mencari  dan  memahami  sebuah  makna (Tracy, 2019 ;  Yusuf, 2014 ).  Pendekatan  yang  dipakai  adalah phenomenology yang  memfokuskan mendalami, mengkaji, menafsirkan dan memaknai dari sebuah realitas yang tampak dan terindriawi.
Dakwah Vigilantisme FPI Memberantas Patologi Sosial: Mencari Solusi Moderat Perspektif Hadits Riwayat Muslim No. 70
Fenomena dalam penelitian ini adalah (sebagian) kegiatan dakwah FPI yang vigilante . Dalam bentuk berbagai razia atau sweeping di masyarakat atas nama amar ma’ruf nahy munkar . Data-data tersebut akan  dilihat  dan  dianalisis  dengan  memakai  teori vigilantisme dan  menurut  HR.  Muslim  No.  70. Terakhir memakai teori moderasi beragama untuk mencari solusi dakwah moderat dari hadis tersebut (Farisa, 2020 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Kekerasan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar FPI
Ada beberapa kasus dakwah FPI yang dilakukan dengan kekerasan, bersifat destruktif dan melawan hukum.  Antara  lain,  Front  Pembela  Islam  (FPI)  melakukan sweeping minuman  keras  pada  bulan Ramadhan (29/10/2005) di Purwakarta Jawa Barat. Aksi dilakukan massa Front Pembela Islam (FPI) sekitar  pukul  22.00  WIB  dengan  membawa  kendaraan  bak  terbuka  sebanyak  dua  buah.  Rute  aksi sweeping antara  lain  Pasar  Jumat,  Alun-Alun  Kiansatantang,  Sadang,  Cimaung,  Jalan  Usman sekitarnya. Pada bulan yang sama, kamis (20/10/2005), tiga tempat prostitusi menjadi objek sweeping Front  Pembela  Islam  (FPI)  yaitu  Cikalongwetan,  Padalarang  dan  Cipatat.  Menurut  Front  Pembela Islam (FPI), mereka mengincar itu karena Polres Cimahi dan Sat Pol PP tidak menertibkan kawasan prostitusi tersebut (Nashrullah, 2020 ).
Tahun 2017, Front Pembela Islam (FPI) pernah juga mengeluarkan ancaman sweeping terhadap perusahaan  yang  memaksa  karyawan  muslimnya  untuk  mengenakan  atribut  natal.  Hal  itu  akan dilakukan,  jika  setelah  aduan  dari  karyawan  tidak  digubris  pihak  kepolisian.  Dasar  Front  Pembela Islam  (FPI)  menebar  ancaman  itu  karena  ingin  menegakkan  imbauan  MUI  agar  tidak  memaksa karyawan muslim memakai atribut natal (Wiwoho, 2017 ). Peristiwa lain aksi penyisiran di desa Ponteh Pamekasan, Jawa Timur (19 Januari 2018) yang berakibat bentrok dengan warga dilakukan oleh Laskar Pembela  Islam  (LPI)  yang  mana  masih  di  bawah  naungan  Front  Pembela  Islam  (FPI).  Akibat bentrokan ada sepuluh orang yang mengalami luka-luka termasuk ibu rumah tangga dan anak-anak. Aksi  ini  dilakukan  karena  Laskar  Pembela  Islam  (LPI)  menduga  di  desa  tersebut  adanya  praktik prostitusi (“Warga Lawan Aksi Sweeping FPI, 10 Orang Terluka,” 2018 ).
Itulah beberapa kasus sweeping dan bentrokan Front Pembela Islam (FPI) dengan masyarakat atas nama dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Tulisan ini, tentu tidak akan merangkum semua aksi sweeping ,  namun  memaparkan  beberapa  kasus  sebagai  bukti  bahwa  Front  Pembela  Islam  (FPI) memang  benar  melakukan  dakwah  tersebut,  dengan  salah  satu  caranya  adalah sweeping dan  aksi massa yang melanggar hukum negara Indonesia.

## Dakwah FPI Versus Hukum Positif di Indonesia
Mohammad  Koesnoe  memaparkan  bahwa  hukum  positif  objek  kajian  ilmunya  adalah  semua ketentuan hukum positif, maknanya tata tertib hukum yang berlaku “ hit et nunc ”, berlaku “di sini dan waktu  ini” (Koesno, 2010 ). Lebih  lanjut  dijelaskan  makna  “positif”  dalam  kalimat  “hukum  positif” adalah  “berlaku”,  setara  dalam  kata  bahasa  Inggris  dengan  “ Validity ”,  di  Jerman  dengan  istilah “ Geltung ”, dan Belanda menyebut “ Gelding ”. Kata “berlaku” dalam kamus hukum tidak sama deng an kata “berlaku” dalam ilmu sosial. Makna kata “berlaku” dalam hukum positif itu adalah adanya kaitan logis antara ketentuan-ketentuan hukum sebagai kaidah umum sampai dengan ketentuannya yang mengenai  peristiwa  konkret.  Kata  “berlaku”  karenanya  berarti  b erada  pada  dasar  pembenarnya, maksudnya telah legitimas dalam tata hukum yang diakui, bahasa sederhana masyarakat awam adalah “diwajibkan”,  “diharuskan”,  dan  “dipaksakan” (Koesno, 2010 ).  Ahmad  Warson  Munawwir  dalam kamus al-Munawwir mengatakan  bahwa  hukum  positif  dikenal  dalam  bahasa  Arab  dengan qanun wadh’i , dalam bahasa Inggris disebut positive law (Munawwir, 2007 ).
Makna  sederhana  dari  hukum  positif  adalah  hukum  yang  berlaku,  sah,  diakui,  harus dilaksanakan,  wajib  diikuti  saat  ini,  di  tempat  ini.  Dalam  konteks  Indonesia,  berarti  segala  aturan hukum  yang  dikeluarkan  pemerintah  Indonesia  dan  berlaku  selama  di  tempat  ini  (wilayah  negara Indonesia). Kemudian UU dan aturan dari turunan hukum tersebut dan sampai kepada bentuk Perda (Peraturan  Daerah)  dan  sejenisnya.  Hakikat  dan  tujuan  hukum  agar  terciptanya  kedamaian, kenyamanan, keamanan, ketertiban dalam hidup bermasyarakat (Suryadi, 2018 ). Kemudian, hukum positif  merupakan salah satu dari beberapa metode dan alat digunakan mengatur, mengendalikan dan mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan ideal yang diharapkan (Suryadi, 2018 ).
Indonesia mempunyai hukum positif tentang pidana dan perdata. Hukum positif dibuat dalam bentuk aturan dan perundang-undangan serta turunannya bagi pelanggar hukum. Patologi sosial atau penyakit  masyarakat  telah  diatur  dalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Perampokan,  perjudian, pembunuhan, korupsi, penipuan, pencucian uang sudah ada aturan hukumnya. Tentu hukum positif akan  berbeda-beda  penerapannya dengan  hukum  Islam  yang  notabene  adalah  bagian  dari  dakwah Islam.
Salah  satu  konsep  dakwah  secara  umum  adalah amar  ma’ruf  nahi  munkar yaitu memerintahkan/menyuruh  kepada  yang ma’ruf (baik)  dan  mencegah/menghalangi  orang  dari kemungkaran (buruk). Esensi hukum Islam adalah segala yang dilarang atau yang disuruh oleh ajaran Islam  mengandung  arti  bahwa  itu  baik  untuk  kemaslahatan  manusia  dari  sudut  pandang  Islam. Hukum Islam jelas mengatur tentang apa yang dianggap buruk dan kemudian dilarang, dan apa yang dianggap baik dan diperintahkan. Dalam kasus dakwah Front Pembela Islam (FPI), bisa dilihat bahwa memberantas prostitusi, minuman keras mereka anggap sedang melaksanakan dakwah dengan amar ma’ruf  nahi  munkar .  Front  Pembela  Islam  (FPI)  merasa  perlu  berdakwah  dengan yadun (tangan, power, fisik) untuk menghentikan keburukan dan menegakkan kebenaran (versi ajaran Islam).
Sementara,  Front  Pembela  Islam  (FPI)  melakukan sweeping dan  penyisiran  atas  nama memberantas  kemaksiatan  dalam  hal  ini  patologi  sosial  menurut  sudut  pandang  Islam,  adalah dakwah yadun (tangan,  power,  fisik),  dengan  catatan  mengabaikan  variabel-variabel  lain.  Variabel lain yang dimaksud tanpa mempertimbangkan konteks dakwah itu dilakukan, seperti tempat, budaya, lokalitas, norma setempat dll. Dan untuk ke depannya dalam artikel ini, jika bicara penerapan hukum Islam artinya sama dengan bicara dakwah dalam.
Problemnya  sekarang,  adalah  berbicara  tentang  ketidakterhubungan,  ketidakbertemuan dakwah yadun (tangan,  power,  fisik)  FPI  dalam  menegakkan  hukum  Islam  versus  hukum  positif Indonesia dalam konteks memberantas patologi sosial. Karena, satu sisi patologi sosial secara konsep merupakan suatu penyakit yang mengganggu stabilitas masyarakat, dan harus dibasmi, dihilangkan, dan diberi tindakan agar jera. Namun perbedaan-perbedaan pandangan muncul dalam tataran teoritis maupun praktik di lapangan. Perbedaan ini muncul akibat pendefinisiannya dari sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, bisa karena perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan negara, dan lain sebagainya.
Dari  sudut  pandang  umat  Islam  di  Indonesia,  terjadi  kesenjangan  antara  penerapan  hukum Islam atau hukum positif dalam memberantas patologi sosial di tengah-tengah masyarakat muslim. Selain  penerapan  hukum  Islam  bagian  dari  ajaran  agama  Islam  juga  dianggap  ibadah.  Kendala penerapan  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  positif  adalah  adanya  pertimbangan  sosiologis  dan kemajemukan  bangsa.  Belum  lagi  pertimbangan  hukum  adat  yang  beragam  di  Nusantara  (Al- Munawar, 2005 ).  Metode pendidikan hukum selama ini mengajarkan trikotomi hukum barat, adat dan  Islam.  Sehingga  pencarian  titik  temu  dalam  menenggang  keberagaman  perlu  perjuangan  para pakar hukum yang butuh waktu dan tenaga (Al-Munawar, 2005 ). Kurangnya kajian akademik hukum Islam yang terletak antara agama (ibadah) dan hukum (praktik) (Al-Munawar, 2005 ). Namun,  dari
Dakwah Vigilantisme FPI Memberantas Patologi Sosial: Mencari Solusi Moderat Perspektif Hadits Riwayat Muslim No. 70
sisi umat Islam yang tinggal di bawah bingkai Negara Indonesia sebagai penduduk atau warga negara sudah  menjadi  kewajiban  untuk  taat  hukum  yang  berlaku  dan  yang  diberlakukan  pemerintah Indonesia di wilayah negara Indonesia.
Maka,  dalam  poin  ini  dikemukakan  beberapa  kesenjangan  antara  hukum  Islam  dan  hukum positif  dalam  mereduksi  patologi  sosial,  kalau  kita  tidak  mau  menyebut  bertentangan  antara keduanya. Penyebab kesenjangan itu muncul, antara lain.
1) Tidak  sama  pendefinisian  perilaku  patologi  sosial  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif. Seperti  diungkapkan  Gwyn  Nettler  sebelumnya,  bahwa  esensi  definisi  dari  penyakit masyarakat  tidak  mutlak,  tidak  absolut.  Artinya  jika  perilaku  X  dianggap  patologi  sosial  di suatu daerah, budaya tertentu, maka belum tentu perilaku X bisa dikatakan patologi sosial juga di suatu daerah, budaya yang lain dan seterusnya.
2) Sama  pendefinisian  tentang  sebuah  perilaku  patologi  sosial  tapi  tidak  sama  sanksi  yang diberlakukan  atas  sebuah  perilaku  patologi  sosial  yang  disepakati  tersebut.  Contoh  hal  ini adalah pencurian, di mana hukum Islam mengharuskan potong tangan kepada pencuri apabila memenuhi unsur dan syarat sebuah pencurian versi hukum Islam. Sedangkan, hukum positif Indonesia dengan kurungan penjara bukan potong tangan.
Di luar contoh kesenjangan yang dikemukakan, sebenarnya hukum Islam juga ada yang telah dijadikan ke dalam bentuk hukum positif. Teori eksistensi menjelaskan tentang adanya hukum Islam dalam  hukum  Nasional  (hukum  positif).  Karena  hukum  agama  ada  yang  menjadi  bagian  integral dalam merumuskan hukum positif. Kemudian, ada juga diakui sebagai hukum positif yang mandiri. Ada juga hukum  Islam sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam penyaringan bahan-bahan hukum positif (Mardani, 2009 ).
Namun, poin bahasan dalam artikel ini adalah tentang hal yang dianggap patologi sosial oleh agama Islam namun tidak dihukum sesuai dengan hukum Islam, atau tidak dianggap patologi sosial oleh hukum positif, otomatis tidak diberikan hukuman sama sekali. Ada semacam kesenjangan bagi umat Islam dalam upaya pemberantasan patologi sosial. Dari sisi umat Islam, akan ada rasa tidak puas dalam menjalankan agamanya. Dalam artian, umat Islam seakan terpaksa membiarkan patologi sosial di sekitarnya, karena harus berhadapan dengan hukum positif.
Kita  tidak  mempermasalahkan  kenapa  negara  tidak  menerapkan  hukum  Islam  terhadap pelaku  patologi  sosial  versi  agama  Islam?  Apakah  salah?  Tentu  jawabannya  “tidak  salah”,  karena hukum positif posisinya lebih tinggi dari hukum agama dan hukum adat, demi kemaslahatan merawat kebhinekaan  dalam  bingkai  NKRI  (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia).  Hanya  umat  Islam ingin menjalankan agama sesuai hukum ajaran Islam, karena amar ma’ruf nahy munkar merupakan bagian dari  ajaran  Islam.  Jika  dipaksakan  hukum  Islam  harus  dijalankan,  mungkin  sebagian  akan bertentangan dengan hukum positif, dan itu tidak dibolehkan selama hukum Islam belum diakomodir ke dalam hukum positif. Begitulah adanya FPI, demi dakwah am ar ma’ruf nahy munkar dengan yadun dalam  memberantas  patologi  sosial,  namun  bertentangan  dengan  hukum  positif  yang  berlaku  di Indonesia.

## Karakteristik Dakwah FPI dari Teori Vigilantisme
Vigilantisme merupakan gabungan kata vigilante (pengawal/pengawas) dan isme (paham). Tindakan vigilantisme adalah paham mengawasi/mengawal orang lain baik secara individu maupun kelompok. Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhananya  “main  hakim  sendiri” (Borjo &  Mares, 2020 ).  Ada  tiga  tipe vigilantisme sebagaimana ditulis H. Jon Rosenbaum dan Peter Sederbeg (Borjo & Mares, 2020 ):
1) Vigilantisme kontrol  kriminal,  merupakan  tindakan  main  hakim  sendiri  dengan  maksud mengatasi  dan  mengendalikan  banyak  peristiwa  kriminalitas  dan  kejahatan  dalam lingkungan dan masyarakat.
2) Vigilantisme kontrol  kelompok  sosial,  maksud  main  hakim  sendiri,  dan  dalam  tipe  ini tujuannya  untuk  melanggengkan  superioritas,  sistem  nilai  dan  norma  dalam  sebuah kelompok sosial, maupun kepentingan dan otoritas tertentu dalam sistem sosial.
3) Vigilantisme kontrol  rezim,  menggunakan  kekerasan  main  hakim  sendiri  dengan  tujuan untuk menjatuhkan rezim yang sah.
Dalam  perjalanannya, vigilantisme sering  dilakukan  secara  massa  dan  kelompok  ( collective violence ) untuk menghindari tanggung jawab pribadi dan personal. Merujuk penjelasan vigilantisme tersebut,  bahwa  aksi  dakwah  Front  Pembela  Islam  (FPI)  jelas  sebuah  tindakan vigilantisme. Aksi penyisiran  dan sweeping terhadap  pelaku  patologi  sosial  di  masyarakat  merupakan  tindakan kekerasan dan “main hakim sendiri”. Karena Front Pembela Islam (FPI) melakukan tindakan di luar hukum  yang  berlaku  dan  melangkahi  kewenangan  aparat  hukum  dalam  penegakan  hukum  dan pemberantasan patologi sosial. Bahkan, sampai jatuh korban dalam aksi sweeping tersebut dari kedua belah pihak. Di satu sisi, memberantas patologi sosial adalah kerja dakwah, di sisi lain cara dakwah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Jadi, dakwah Front Pembela Islam  (FPI)  dengan  melakukan  “main  hakim  sendiri”  dalam  memberantas  patologi  sosial  adalah tindakan dakwah vigilantisme dalam istilah lain bisa disebut vigilantisme religious .
Tipologi  dari  dakwah vigilantisme Front  Pembela  Islam  (FPI)  adalah vigilantisme kontrol kelompok sosial. Terlihat dalam aksi-aksi dakwah sweeping FPI mencoba menerapkan standar nilai kelompoknya  sendiri  dengan  mengangkut  banyak  massa  dari  anggota  kelompoknya.  Menekan kelompok-kelompok  lain  dengan  superioritas  nilai  yang  dianut,  untuk  melanggengkan  otoritas kelompoknya. Front Pembela Islam (FPI) tidak menyadari bahwa aksi mereka dilakukan di negara Indonesia,  jelas  bukan  negara  berasaskan  Islam,  melainkan  negara  demokrasi  Pancasila  yang mengakui pluralitas, kemajemukan dan keberagaman keyakinan.

## Melihat Posisi Dakwah FPI dari Hadits Muslim No.70
Hadits riwayat Muslim No. 70 berbicara tentang dakwah dalam menghadapi kemungkaran, yaitu 3 cara: 1) mencegah kemungkaran dengan tangan (kekuatan/kekuasaan); 2) mencegah kemungkaran dengan lisan (nasehat/teguran), dan; 3) mencegah kemungkaran dengan hati (ini selemah-lemahnya iman). Dalam sebuah hadis riwayat Muslim No. 70 dikatakan bahwa jika Anda melihat kemungkaran cegahlah dengan tangan (kekuasaan), lidah (lisan), dan terakhir hati (membenci dengan hati).
1) Yadun (tangan,  power,  fisik);  dakwah  yang  bisa  dilakukan  adalah  lewat  jalur  legal-formal, seperti menggodok UU, menjadi DPR, menjadi orang pembuat kebijakan yang sah menurut aturan  negara.  Sudah  banyak  pemberantasan  patologi  sosial  berwujud  hukum  positif  yang diserap dari hukum Islam seperti Perda (Peraturan Daerah) Syariah yang memang diakomodir oleh hukum positif Indonesia. Namun, jika tidak menempuh jalur legal-formal, maka tidak bisa melakukan dakwah tangan, kekuasaan seperti main hakim sendiri, persekusi, sweeping dalam konteks Indonesia.
2) Lisan (kata-kata, teguran/nasehat); dakwah dalam bentuk lisan bisa dilakukan berupa seruan persuasif.  Misalnya  dengan  anjuran  dan  seruan  yang  bersifat  persuasif  dan  tidak  berupa perbuatan persekusi, tentu hal ini dibolehkan. Misalnya, seruan dalam ceramah untuk tidak berzina,  maling,  mencuri,  korupsi,  LGBT  dll,  tapi  hanya  sebatas  ajakan,  seruan  yang  tidak memprovokasi  dan  tidak  mengandung  ujaran  kebencian.  Seperti  yang  Nabi  saw.  lakukan ketika Islam belum menjadi sebuah negara.
Dakwah Vigilantisme FPI Memberantas Patologi Sosial: Mencari Solusi Moderat Perspektif Hadits Riwayat Muslim No. 70
1. Qolby (hati); ini adalah dakwah dalam bentuk opsi ketiga. Dakwah ini tidak tampak, namun tersembunyi  di  dalam  hati.  Maknanya,  bisa  seperti  membenci,  atau  tidak  menyukai  sebuah kemaksiatan  atau  patologi  sosial  yang  terjadi,  dan  bisa  juga  diartikan  dengan  mendoakan, karena dalam ajaran Islam, punya keyakinan jika Allah Swt berkehendak, maka hati seseorang bisa  dibolak-balik.  Minta  saja  kepada  Allah  Swt  lewat  doa  agar  hati  pelaku  maksiat  atau patologi sosial dipalingkan ke arah kebaikan. Ini juga yang disarankan golongan Islam salafy dalam  merespons  kezaliman  penguasa,  malah  mengutuk  aksi  demonstrasi  massa  yang mengganggu orang lain.
Jika  ditinjau  dakwah  FPI  dalam  bahasan  ini,  termasuk  ke  dalam  dakwah yadun .  Karena  FPI menggunakan kekuatan massa mereka untuk melakukan tindakan fisik seperti sweeping, penyisiran tempat maksiat seperti pelacuran, minuman keras dll. Sehingga, menimbulkan adu fisik dan menelan korban baik di pihak sasaran aksi, maupun pelaku aksi. Apabila dikaitkan dengan teori vigilantisme , bisa disebut FPI telah melakukan dakwah yadun bersifat vigilante , karena tidak menempuh dakwah yadun melalui jalur legal-formal, seperti dijelaskan sebelumnya.

## SIMPULAN
Belum  semua  patologi  sosial  menurut  hukum  Islam  terakomodir  dalam  bentuk  hukum  positif Indonesia. Dan jika ingin hukum Islam diterapkan melalui dakwah amar ma’ruf nahy munkar , maka harus  melakukan  perjuangan  konstitusional,  bukan  dengan  cara  radikal,  ekstrem  dan  mencederai prinsip humanisme dan melanggar HAM. Jalur konstitusional yang dimaksud ialah lewat perwakilan DPR, atau membentuk rancangan UU lewat jalur-legal dsb. Jalur konstitusional adalah jalan panjang yang  harus  di  tempuh  oleh  umat  Islam  jika  ingin  memasukkan  hukum  Islam  untuk  memberantas patologi  sosial  menurut  ajaran  Islam  ke  dalam  hukum  positif.  Butuh  waktu,  dana,  perjuangan intelektual yang berat dalam melakukan lobi- lobi politik. Sementara menunggu “andai” hal itu bisa terwujud, akan butuh wa ktu lama dan sifatnya “nanti” (bukan waktu sekarang), sementara patologi sosial akan terus ada dan bertumbuh semakin kompleks sesuai perkembangan waktu dan kemajuan.
Dari tiga opsi dakwah dalam hadis Muslim No. 70, hanya dakwah yadun yang bersifat kuratif, berpotensi menimbulkan tindakan vigilantisme. Namun dakwah lisan dan qolby adalah jenis dakwah bersifat  preventif  dengan  cara  persuasif.  Tindakan  preventif  dilakukan  sebelum  atau  sedang perbuatan  patologi  sosial  terjadi.  Sedangkan  persuasif  terkait  dengan  cara  atau  metode  yang dilakukan  sebelum  patologi  sosial  itu  terjadi.  Dakwah lisan dan qolby dianggap  moderat  dalam konteks  negara  Indonesia.  Karena,  dakwah lisan dan qolby dampaknya  tidak  sampai  ke  tindakan vigilantisme . Artinya, dakwah ini sifatnya di tengah-tengah, menguntungkan dari sisi dakwahnya, dan tidak berlawanan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kalau dakwah yadun hanya bisa dilakukan  dengan  aman,  jika lewat  jalur  legal-formal.  Karena,  jika  dakwah yadun dilakukan  secara vigilante, maka  berpotensi  melahirkan  polemik berupa  gesekan  dengan  hukum  positif,  dan  norma yang diakui di negara Indonesia.

## REFERENSI
Abiyoso, W., & Thohari, S. (2019). Gerakan Front Pembela Islam (FPI) dalam Aksi Bela Islam pada Tahun 2016 di Jakarta. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya , 3 (2), 78 – 100.
https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2019.003.2.07 Al-Munawar, S. A. H. (2005). Hukum Islam dan Pluralitas Sosial . Jakarta: Penamadani.
Anwar, S. (2015). Pemikiran dan Gerakan Amr Ma‘rûf Nahy Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesi a 1989-2012. Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam , 4 (1).
https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.220-250 Borjo, T., & Mares, M. (2020). Vigilantism against Migrants and Minorities . New York: Routledge. Cara Dakwah FPI Dinilai Keliru. (2012, February 18).
Damayanti, N. P. (2003). Radikalisme Agama sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi Kasus Front Pembela Islam. Jurnal Kriminologi Indonesia , 3 (1). Faiz, F. (2017). Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama. KALAM: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 8 (2). https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.226 Farisa, F. C. (2020, December 30). 6 Alasan Pemerintah Bubarkan dan Larang Kegiatan FPI. Haganta, K. (2020, July 16). Ormas yang Sering Main Hakim Sendiri: Kebangkitan Agama atau Logika Pasar? Kartono, K. (2015). Patologi Sosial . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Koesno, M. (2010). Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif . Surabaya: Airlangga University Press. Mardani, M. (2009). Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 16 (2), 268 – 288. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7 Munawwir, A. W. (2007). Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab . Surabaya: Pustaka Progresif. Nashrullah, N. (2020, December 30). Aksi-Aksi Sweeping FPI yang Resahkan Warga. Suryadi, S. (2018). Fungsi Hukum sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. Journal of Rural and Development , 1 (2). Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/23810 Syaefudin, M. (2014). Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI). Jurnal Ilmu Dakwah , 34 (2), 259 – 276. https://doi.org/10.21580/jid.v34.2.486 Tracy, S. J. (2019). Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact . New York: John Wiley & Sons, Inc. Warga Lawan Aksi Sweeping FPI, 10 Orang Terluka. (2018, January 22). Wiwoho, B. (2017, December 19). FPI Ancam Sweeping yang Paksa Muslim Pakai Atribut Natal. Yusuf, A. Muri. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian . Jakarta: Prenadamedia Group.
© Muhamad Fajri | 2023