JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, Nomor.2, Des 2019, pp. 142~152 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i2.104  142

## PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Erwin Hidayat Edy K, Amalia Diamantina Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro e-mail korespondensi: hidayaterwin30@yahoo.co.id

## Abstrak
Dengan  adanya  diskresi,  pelayanan  publik  bisa  terpenuhi  dan  dilakukan  dengan  maksimal.  Pelaksanaan Diskresi membuat pelaksanaan wewenang pejabat publik menjadi ringan, dengan adanya diskresi pejabat yang tidak  mempunyai  wewenang terhadap  suatu permasalahan dapat dilipahi wewenang. Penelitian  ini menggunakan  metode  yuridis  Nomorrmatif.  Pejabat  Negara  yang  melakukan  atau  menjalakan kewenangan diskresi tidak akan dipidanakan, karena wewenangan tersebut tidak  lain untuk kepentingan publik.  Dengan  adanya  diskresi  diharapkan  pejabat  publik  dapat  berkontribusi  dalam  pembangunan Negara.  Pemerintah  sekarang  lebih  sering  ikut  campur  dalam  masyarakat  untuk  tercapainya  suatu kesejahteraan  masyarakat.  Dapat  dicontohkan  kemacetan  yang  berada  di  Jakarta,  dengan  adanya  suatu wewenang diskresi setidaknya polisi dapat merekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tetapi  menjalankan  diskresi  tidak  semua  pejabat  publik  mengerti  peraturan  yang  mengaturnya.  Pejabat publik takut akan mempertanggung jawabkan wewenang diskresi tersebut di kemudian hari. Sebenarnya Penggunaan  diskresi  itu  sendiri  sangat  diperlukan  oleh  badan  badan  hukum  atau  pejabat  publik  karena dengan adanya diskresi pejabat bisa lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimana pejabat publik  tidak  memiliki  kemampuan  atau  kewanangan  yang  sesuai  maka  pejabat  publik  dapat  melakukan diskresi untuk memberikan keputusan atau tindakan tanpa terikat suatu perundang-undangan.
Kata Kunci: Penggunaan Diskresi, Pejabat Publik, Administrasi Pemerintahan

## A. PENDAHULUAN
Menurut teori kenegaraan, , terdapat dua  tipe  Negara  yaitu  Negara  penjaga malam (nachtwakersstaat) dan  Negara kesejahteraan (welfare state). . Jika Negara penjaga malam lebih menekankan pada perwujudan kesejahteraan  rakyatnya  tergatung  dari rakyatnya sendiri dan Negara mempuunyai sifat yang pasif, , sedangkan welfare state
melakukan kesejahteraan rakyat nya ada peran  serta  dari  Negara  nya. . Dalam tatanan  sekarang  ini  Negara  Indonesia saat  ini  menganut welfare  state , , karena peran  Negara  dan  masyarakat  saling dibutuhkan di Negara ini. (1)
Indonesia saat ini menganut negara kesejahteraan  ( welfare  state ),  dimana tujuan  negara  adalah  untuk  memajukan kesejahteraan
masyarakatnya sebagaimana dinyatakan dalam
pembukaan  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dari  alinea  ke  4 sampai dengan Pasal 34 ayat 3 inti dari semuanya  tujuan  pendirian  negara Indonesia adalah untuk mensejahterakan  rakyatnya,  penganut negara  kesejahteraan (welfare  state)
pemerintah harus berperan aktif mencampuri  bidang  kehidupan  sosial ekoNomormi  masyarakat.  Untuk  itu kepada pemerintah dilimpahkan . bestuurszorg atau . publik service . (2)
Sebagai  pemangku  utama  otoritas dalam  menjalankan  pelayan  publik/
public service. Pejabat publik mempunyai  kewenangan  yang  begitu besar yang sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang (Peraturan Tertulis). . Semua Pejabat Publik menjalankan  tugas  dan  wewenangnya
143
didasarkan  dalam  Undang-undang  yang mengaturnya. . Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara sangat luas diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan.  Akan  tetapi,  pada  tataran praktek, pejabat negara sering melakukan  tindakan  diluar  peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan untuk mengatisipasi perkembangan  zaman,  perubahan  nilai, dan meningkatnya suatu . kebutuhan hidup  manusia  seiring  berkembang  dan maju  yang  dicapainya  di  bidang  ilmu tekNomorlogi dan pengetahuan. (3) Didalam menjalankan fungsi pemerintahan, pemerintahan telah dilengkapi
dengan kewenangan- kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan semakin  berkembangnya  masyarakat, maka  sering  kali  membuat  pejabat- pejabat  publik  tidak  dapat  menjalankan kewenangannya yang sifatnya mendesak  khususnya  pada  kewenangan yang bersifat terikat ( gebonden bevoegheid )  dalam . melakukan  tindakan hukum  dan  tindakan  faktual  secara Nomorrmal. (4)
Agar pelayanan publik/ public service terpenuhi dan dapat
dilaksanakan  dengan  maksimal  dan untuk  menjalankan  tugas-tugas publik service secara  proaktif,  maka  bagi administrasi  Negara  ada  konsekuensi khusus  yang  disebut  “kemerdekaan bertindak”,  yaitu  kemerdekaan  untuk dapat  melakukan  suatu  tindakan  atau keputusan secara inisiatif sendiri, khusunya dalam menyelesaikan masalah-masalah  yang  timbul  dalam keadaan  kegentingan  memaksa  atau mendesak  dan  yang  peraturan  belum ada. Artinya belum dibuat oleh pembentuk  undang-undang.  Hal  ini disebut Diskresi atau Freies Ermessen . (2)
Semakin berkembang dan maju nya masyarakat maka semakin banyak  yang
mereka butuhkan dan peraturan undang- undang  harus  mengikuti  perkembangan tersebut.  Ketika  Lembaga  legislatif membuat  undang-undang  banyak  yang mempengaruhinya dan membuat undang-undang  yang  dihasilkan  tidak jelas. Dengan demikan lembaga eksekutif lah yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demi memenuhi  kebutuhan  tersebut  dan peraturan  yang  dihasilkan  tidak  jelas maka pejabat publik mempunyai wewenang  untuk  menggunakan  haknya yaitu menggunakan diskresi tetapi harus dalam keadaan mendesak dan memaksa. (5)
Menurut  Marcus  Lukman  yang dikutip oleh Saut P. Panjaitan mengatakan  bahwa  persoalan-persoalan penting  yang  mendesak  atau  memaksa,
harus mengandung unsur sebagai berikut:
a. Persoalan-persoalan  yang  muncul harus menyangkut kepentingan umum,  yaitu  kepentingan  bangsa dan negara, kepentingan masyarakat luas, kepentingan rakyat  banyak  atau  Bersama,  serta kepentingan pembangunan.
b. Muncul suatu persoalan secara tiba- tiba dan diluar dari rencana
c. Dalam  menyelesaikan  persoalan tersebut, perundang-undangan belum mengatur atau hanya mengatur  secara  umum,  sehingga administrasi Negara dapat melakukan  suatu  tindakan  atau keputusan secara inisiatif sendiri.
d. Tidak  dapat  diselesaikan  dengan adminstrasi  menurut  perundang- undangan  atau  jika  dilakukan secara prosedur yang sudah mengaturnya justru kurang berhasil guna dan berdaya guna. (4)
Dalam  pelayanan  publik oleh pemerintah  dinyatakan  berhasil  bila pelayanan  tersebut  sesuai  dengan  apa
144
yang  diharapkan  oleh  masyarakat. Pelayanan  publik harus  dilakukan dengan  sangat  baik  agar  terwujudnya suatu  kesejahteraan  dan  kepuasaan masyarakat. . Namanya  pelayanan  publik terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: :
1. Biayanya  yang  dikeluarkan  lebih murah,
2. Waktu  yang  dibutuhkan  sangat cepat, dan
3. Mutu  yang  diberikan  relatif  lebih bagus (6)
Namun  demikian  tidak  semua pelayan publik yang dilakukan pemerintah dapat terpenuhi oleh
masyarakat  dan  keinginan  masyarakat tidak  semua  nya  harus  diikuti  oleh pemerintah sebagaiman dinegara-negara liberal.  Contohnya  permintaan  yang tidak diizinkan oleh pemerintah: ;
1. Izin Pelacuran,
2. Izin Perjudian,
3. Izin  penjualan  hal  hal  yang berkaitan dengan porNomor, dan
4. Izin penjualan senjata. dll (6) Dalam melakukan tugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat, dibagi menjadi dua golongan  dalam  melakukan  kegiatan pemerintah, yaitu: 1. Golongan Perbuatan Hukum (Rechstshandelingen) , , dapat berupa: :
a. Perbuatan hukum menurut hukum  publik, , dibagi  menjadi dua  yaitu  pebuatan  hukum publik bersegi satu dan
perbuatan hukum publik bersegi  dua. . Dalam  hal  ini perbuatan hukum publik bersegi  dua  sudah  tidak  ada lagi  karena  pada  umumnya berasal  dari  pemeritah  dan bersifat paksaan, , sedangkan perbuatan hukum publik bersegi  satu  juga  sudah  tidak
ada  karena  selalu  akan  ada kehendak  dari  kedua  belah pihak. .
b. Perbuatan hukum menurut hukum privat (sipil), merupakan  perbuatan  hukum yang  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan  dengan  subyek hukum  lainnya  berdasarkan hukum  privat  seperti  sewa- menyewa, jual-beli dan sebagainya. 2. Golongan  Perbuatan  yang  Bukan Perbuatan Hukum (Feitelijkehandelingen) . .
Dalam  pandangan  diatas,  pebuatan pemeritah  dan  perbuatan  perbuatan pemerintah cukuplah luas dengan aspek kehidupan masyarakat dan juga pelaksanaan diskresi. . Pelaksanaan Diskresi membuat pelaksaan wewenang di pejabat publik menjadi ringan, , karena dengan  adanya  diskresi  pejabat  yang tidak  mempunyai  wewenang  terhadap suatu  permasalahan  dapat  dilipahkan wewenang  sesuai  dengan  Undang- undang  Nomormor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Negara. (1) Jadi obyek Undang-Undang Nomormor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan adalah
realisasi  dari  kebijakan  pemerintah tertinggi  oleh  administrasi  Negara mengenai  subtansi  atau  segal  sesuatu yang  termasuk  wewenang  administrasi pada  waktu  dan  tempat  tertentu  dalam rangka  reaslisasi  identitas  dasar  Negara (Fungsi  Negara)  seseuai  kehendak pelaku  Negara  (pemegang  kedaulatan atas  Negara)/Pejabat  Negara  yang bedasarkan  Hukum  pada  waktu  dan tempat tertentu. (7)

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana  penggunaan  diskresi pejabat  publik  menurut  Undang-
145 Undang Nomormor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan? 2. Bagaimana  Pertanggung  Jawaban Pejabat  Publik yang  menggunakan Hak . Diskresi nya menurut Undang- Undang Nomormor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

## C. METODE
Dalam penulisan . ini digunakan metode  yuridis Nomorrmatif,  untuk memecahkan  isu  hukum  dan  sekaligus memberikan . preskripsi  mengenai  apa yang  sebagiannya  diperlukan  sumber- sumber  hukum  berupa  bahan-bahan hukum  primer  dan  bahan-bahan  hukum sekunder.  Karena  sifat  dari  kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan dengan  penelitian  Nomorrmatif,  maka metode kepustakaan yang paling
sesuai (8)

## D. PEMBAHASAN
1.1 Penggunaan diskresi . Pejabat Publik  menurut  Undang-Undang Nomormor 30 Tahun 2014 Didalam menjalankan pemerintahan,  di  pemerintahan  terdapat tiga  macam  cara  bagaimana  untuk memperoleh  suatu  kewenangan  yang bersifat atributif, delegatif atau mandat. . Atributif  sendiri  mempunyai pengertian yaitu pemberian wewenangan pemerintahan oleh pembuat  undang  undang  kepada  organ pemerintahan/pejabat (merupakan pemberian  wewenang  pemerintahan yang  baru  oleh  suatu  ketentuan  dalam peraturan Perundang-Undangan), delegatif adalah pelimpahan wewenangan  pemerintahan  dari  satu organ pemerintahan ke
organ pemerintahan yang lain (terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah
ada  oleh  pejabat  yang  memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada  pejabat  lainya)  dan  mandate
(tidak terjadi pemberian suatu wewenang  baru  maupun  pelimpahan wewenang  dari  pejabat  yang  satu kepada  yang  lain,  hanya  hubungan internal)  tidak  Seiring  perkembangan social  yang  berada  di  masyarakat, pemerintah  dalam  menjalankan  tugas nya  untuk  memajukan  kesejahteraan umum sering kali mendapatkan keadaan yang  mendesak  yang  mengakitbatkan pejabat  publik  tidak  dapat  menjalankan kewenangan nya sepenuh nya. (3)
Dalam  menjalankan  tugas  dari pejabat  publik  agar  dilakakukan  secara maksimal demi tercapainya suatu kesejahteraan umum, Hukum administrasi Negara diberikan kewenangan  berupa  diskresi  yang pengaturan  nya  terdapat  pada  Undang-
Undang  Nomormor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemeritahan. .
Diskresi atau sering disebut Freiies ermessen berasal  dari  kata Frei yang mempunyai  arti  bebas,  lepas,  tidak terikat,  dan  merdeka. . Freies artinya orang  yang  bebas,  tidak  terikat  dan merdeka. . Sedangkan pengertian Ermessen itu sendiri adalah mempertimbangkan,  menilai,  menduga dan  mempertimbangkan  sesuatu. . Jadi arti Freies  ermessen adalah  orang  yang mempunyai  kekuasaan  dan  mempunyai kebebasan,  tidak  terikat  dan  merdeka dalam mempertimbangkan suatu keputusan  nya. . Diskresi  itu  sendiri digunakan  dalam  bidang  pemerintahan untuk  sarana  yang  memberikan  ruang bergerak  untuk  badan  hukum  atau pejabat  administrasi  Negara  untuk melakukan tindakana tanpa harus terikat pada undang-undang. (9)
Diskresi atau friese ermessen adalah  feNomormena  yang  sangat penting bagi pemerintahan konstitusional  terutama  yang  menganut
146
demokratis,  seperti  halnya  bagi  semua hukum. John Locke membahas masalah kebijaksanaan
ketika
mempertimbangkan  “hak  prerogatif” nya. John  Locke mengatakan pada Esai kedua  "Kekuatan  ini  bertindak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan bertujuan  untuk  kebaikan  masyarakat atau  publik  tanpa  memikirkan  hukum dan kadang-kadang menentang peraturan  undang-undang  nya  dan  itu adalah apa yang disebut hak prerogatif. (10)
Menurut  Kamus  Hukum,  Diskresi atau freies  ermessen adalah  kebebasan untuk  mengambil  keputusan  dalam setiap  situasi  yang  dihadapi  menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan menurut    Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah  yang  terdapat  pada  Pasal  1 angka  9,  diskresi  atau freies  ermessen adalah suatu keputusan dan/atau tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau dilakukan  oleh  Pejabat  Pemerintah untuk mengatasi suatu persoalan kontrit yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan pemerintah dalam hal peraturan
Perundang-undangan  yang  memberikan pilihan, tidak mengaturnya, tidak lengkap  atau  tidak  jelas  untuk  suatu permasalahan yang ada, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Beberapa  ahli  mendefinisikan  arti Diskresi itu sendiri mempunyai berbagai  arti,  diantaranya  S.  Prajudi Atmosudirjo mengartikan diskresi
adalah  kebebasan  pejabat  atau  badan badan administrasi Negara untuk mengambil suatu keputusan yang
menurut pendapat nya sendiri. (11)
Pendapat  serupa  dikemukakan  oleh  SF marbun  dan  Mahfud  MD,  mereka mengartikan diskresi atau Freies
Esmessen adalah  kewenangan  yang  sah untuk  turut  campur  dalam  kegiatan social guna menyelenggarakan
kepentingan  itu  sendiri,  contohnya
memberi  izin,  melakukan  pencabutan hak, mendirikan rumah sakit dll. . Diskresi itu sendiri membuat peraturan  tentang  hal-hal  yang  belum ada peraturan nya atau meng implementasikan  peraturan  yang  ada sesuai dengan pengaturan nya. (1)
Menurut  Eko  Prasojo  Guru  besar Ilmu  Administrasi  Negara  Universitas Indonesia, merangkum jenis jenis diskresi dan kondisi itu sendiri yaitu: a. Diskresi dalam keadaan Nomorrmal  yaitu  kondisi  ini  dituju untuk  mengubah  alokasi  anggaran atau membebani keuangan Negara
b. Diskresi  dalam  keadaan  tidak Nomorrmal  yaitu  kondisi  ini  dituju karena  keadaan  darurat,  mendesak dan bencana alam. (12)
Diskresi  atau freies  ermessen yaitu pejabat  pemerintah  diberikan  sebuah kewenangan  atau  kebebasan  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut  mantan  Menteri  dalam  Negeri yaitu bapak Gunawan Fauzi, Penggunaan diskresi sebaiknya digunakan:
a. Kondisi yang sangat darurat, kegentingan dan tiba tiba.
b. Tidak  ada  nya  pilihan  yang  lain kecuali  pilihan  yang  berpotensi mengakibatkan melanggar hukum.
c. Kerugian  yang . ditimbulkan  akibat diskresi harus sangat sedikit.
d. Untuk melakukan tindakan tersebut harus dengan tujuan untuk kepentingan umum dan yang dirugikan  untuk  tindakan  tersebut jumlah nya sangat sedikit.
e. Terdapat kompensasi. (13)
Penggunaan  diskresi  itu  sendiri sangat  diperlukan  oleh  badan  badan hukum  atau  pejabat  publik  karena dengan  adanya  diskresi  pejabat  dalam menyelesaikan  suatu  masalah  yang dimana  pejabat  publik  tersebut  tidak
memiliki  kemampuan  atau  kewanangan yang  sesuai  maka  pejabat  publik  dapat melakukan  diskresi  untuk  memberikan keputusan  atau  tindakan  tanpa  terikat suatu perundang-undangan yang ada. . Didalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  diskresi mempunyai  peranan yang  sangat  penting. (14) yaitu  dalam mengisi  kekosongan  peraturan  yang tertulis yaitu undang-undang, melenturkan  perundang-undangan  yang sangat  kaku  ( rigid )  dan  peraturan  yang sudah tidak dapat mengikuti
perkembangan  masyarakat  atau  usang ( out  of  date ).  Bahkan  menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang kekinian  yang  sangat  bermanfaat  dan lebih  baik  untuk  kepentingan  umum ( publik ). (3)
Di  dalam  kerangka  Negara  hukum, diskresi  merupakan  sebuah  tindakan tanpa batas. . Hal tersebut berarti terdapat unsur  unsur  yang  diberlakukan  diskresi oleh pejabat pemerintahan, yaitu: ;
a. Untuk  pejabat  pemerintahan  dalam menjalankan tugas guna kepentingan umum;
b. Sikap keputusan atau tindakan yang aktif dari administrasi Negara ;
c. Sikap  keputusan  atau  tindakan tersebut  yang  dimungkinkan  oleh hukum;
d. Sikap  keputusan  atau  tindakan dilakukan atas inisitif sendiri;
e. Sikap keputusan atau tindakan yang dilakukan  untuk  masalah  yang datang secara tiba-tiba .;
f. Sikap  keputusan  atau  tindakan tersebut dapat dipertanggung jawab kan  baik  secara  moral  maupun hukum. (9)

## Dinegara  ini  yang  menganut  tipe
Welfare  State tidak  akan  mampu melayani kepentingan masyarakat sepenuh nya ditengah semakin berkembangnya masyarakat
yang berada  di  Indonesia  ini.  Pemerintah
sekarang  lebih  sering  ikut  campur dalam  masyarakat  untuk  tercapai  nya suatu  kesejahteraan  masyarakat.  Dapat dicontohkan  kemacetan  yang  berada  di Jakarta  yang  setiap  hari  dialami  oleh masyarakat  Jakarta,  dengan  ada  nya suatu  wewenang  diskresi  setidaknya polisi  dapat  mengrekayasa  lalu  lintas untuk mengurangi kemacetan yang ada.
Pejabat  Negara  yang  melakukan atau  menjalakan  wewenangan  diskresi tidak akan dipidanakan, karena wewenangan  tersebut  bukan  lain  untuk kepentingan publik, intinya tidak merugikan  Negara    dan  menyimpangan dari  peraturan  perundang-undangan. Dengan  adanya  diskresi  diharapkan pejabat  publik  dapat  berkontribusi dalam pembangunan Negara.
Dengan  adanya  Diskresi  atau freis ermessen ini  sebagian  kekuasaan  yang dipegang oleh badan pembentuk undang-undang  dipindahkan  ke dalam tangan pemerintah/administrasi  negara,
sebagai badan eksekutif. Hal ini bukan berarti bahwa terjadi pergeseran supremasi  badan  legislatif  diganti  oleh supremasi  badan  eksekutif,  karena dianggap  administrasi  negara  telah melakukan penyelesaian masalah tanpa harus  menunggu  perubahan  undang- undang dari bidang legislatif, tetapi . hal tersebut terjadi karena pada prinsipnya . badan/pejabat  publik  tidak boleh  meNomorlak  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan . alasan hukumnya tidak . ada ataupun hukumnya ada tapi tidak jelas, sepanjang  hal  tersebut  masih . menjadi kewenangannya. (15)
Dalam  menjalanakan  wewenang diskresi,  pejabat  publik  mempunyai batas batasan tertentu yaitu:
a. Dalam  menggunakan  diskresi  itu sendiri  tidak  boleh  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan
148
b. Dalam menggunakan diskresi bertujuan untuk kepentingan masyarakat. (16)
Menurut  Pasal  23  Undang-undang Nomormor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan memberikan batas ruang lingkup penggunan diskresi yaitu: a. Pengambilan Keputusan dan/atau . tindakan berdasarkan kententuan  peraturan  perundang- undangan yang memberikan suatu . pilihan . keputusan dan/atau tindakan;
b. Pengambilan . keputusan dan/atau
tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak . mengatur;
c. Pengambilan . keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundanga-undangan tidak lengkap atau tidak jelas d. Pengambilan . keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi . pemerintahan
guna kepentingan yang lebih luas.
Batasan  penggunaan  diskresi  bisa dilihat  dalam  pasal  24  Undang-undang Nomormor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang  menggunakan  diskresi  harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Sesuai  dengan  tujuan  Diskresi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal  22  ayat  2  Undang-undang Nomor  30    Tahun  2014  yang berbunyi “Setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
1) Melancarkan penyelenggaraan pemeritahan;
2) Mengisi kekosongan hukum;
3) Memberikan  kepastian  hukum, dan
4) Mengataasi stagnasi pemerintahan  dalam  keadaan
tertentu  guna  kemanfaatan  dan kepentingan umum. b. Tidak bertentangan dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan
c. Sesuai dengan AUPB
d. Berdasarakan  alasan-alasan  yang objektif e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
f. Dilakukan dengan itikad baik Dapat disimpulkan bahwa Undang- Undang  Nomormor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah  mengatur  tentang  batas-batas penggunaan  diskresi,  walaupun  dengan adanya diskresi sangat rawan digunakan untuk  pejabat  publik  menggunakan diskresi secara sewenang wenang tetapi pengaturan  yang terdapat pada pasal 24
Undang-undang  Nomormor  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  hal  tersebut  sudah  cukup menghindarkan  pejabat  pejabat  yang menggunakan  diskresi  yang  sewenang- wenang. Lantas  ada  sebagian  dari  Pejabat Publik di Indonesia takut akan penggunaan  diskresi  itu  sendiri  karena menurut sebagian pejabat publik diskresi  adalah  ancaman  bagi  mereka untuk kedepannya. Saat ini di Indonesia banyak  pejabat  publik  tidak  mengerti akan diskresi, , mereka tidak
menggunakan  diskresi  tersebut  dengan baik  karena  takut  akan  di  pertanggung jawabkan  secara  hukum.  Penggunakan Diskresi  kebanyakan  saat  ini  banyak dilakukan oleh kepolisian untuk mengatur  lalu  lintas  dan  pejabat  yang mengerti  tentang  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  diskresi  itu sendiri. Seharusnya di Indonesia
pengetahuan  tentang  diskresi  harus benar-benar  paham  khususnya  untuk pejabat publik itu sendiri
149 1.2 Pertanggung  Jawaban  Pejabat Publik  yang  menggunakan  Hak Diskresi  nya  menurut  Undang- Undang  Nomormor  30  Tahun 2014 Jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka diskresi akan  terkait  dengan  permasalahan subyek  yang  memiliki  kewenangan membuat  diskresi.  Dalam  hal  ini  maka subyek yang berwenang untuk membuat suatu diskresi adalah pejabat pemerintahan.  Menurut  ketentuan  Pasal 1  angka  3  Undang-Undang  Nomormor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, berbunyi: “Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  adalah unsur yang melaksanakan Fungsi
Pemerintahan, baik di lingungan pemerintah maupun penyelenggara negara  lainnya”.  Sehubungan  dengan
hal  tersebut  yang  dimaksud  pejabat pemerintahan di sini ialah dalam . pengertian . sempit . yaitu eksekutif. (1)
Sehubungan  dengan  pernyataan diatas  karena  lembaga  eksekutif  lah yang  berhadapan  langsung  dengan masalah pelayan publik sehingga penggunaan  diskresi  hanya  ada  di lingkungan  Lembaga  eksekutif.  Contoh bentuk sederhana dari sebuah keputusan . administrasi di luar peraturan perundang-undangan  yang  dapat  dilihat dalam  kehidupan  sehari-hari  adalah sebuah  memo  yang  dikeluar  kan  oleh pejabat,  pengumuman,  surat  keputusan (SK), surat penetapan. (1)
Menurut HR Ridwan secara
konsepsional ada dua hal yang mendasar terkait dengan prinsip
tanggung  jawab  dan  tanggung  gugatan Pejabat  publik  dalam  penggunaan diskresi . menurut  HR  Ridwan. Pertama, asas  negara  hukum  yang  menyatakan bahwasan nya sebuah tindakan pemerintahan  harus  mendasar  kan  pada kewenangan  nya.  Hal  ini  terkait  erat
dengan  asas  “ geen  bevoegdhid  zonder verantwoordelijkheid” (tanpa kewenangan  tidak  ada  pertanggung jawaban). Kedua ,  dua  entitas  yakni jabatan  dan  pemangku  jabatan  atau pejabat.  Terkait  dua  entitas  ini  dikenal adanya  dua  jenis  Nomorrma  yaitu Nomorrma pemerintahan ( bestuurNomorrm ) dan Nomorrma
perilaku  aparat  ( gedragsNomorrm ). (17)
Wewenang  terdapat pada suatu jabatan, namun  dalam  kenyataan  nya  dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka pertanggungjawabannya dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu:  (1) sebagai  tanggungjawab . jabatan  dan  (2) sebagai tanggungjawab . pribadi. (2)
Tanggungjawab dan tanggung gugatan  jabatan  pejabat  publik  dalam penggunaan diskresi dapat terjadi dalam keadaan  selama  tindakan  yang  diambil oleh pejabat pemerintah ( ambtshandeling ) dilakukan dalam lingkungan formilnya dengan wewenang  jabatan  nya  maka  tanggung jawab tersebut di tanggung oleh jabatan. Sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugatan pribadi dalam penggunaan diskresi terjadi oleh pejabat pemerintahan  maka  tanggung  jawab tersebut  di  tanggung  oleh  pihak-pihak yang bersangkutan.
Pejabat  publik  jika  melakukan tindakan  maladministrasi  atas  nama jabatan  dan  jika  ada  ganti  rugi  maka dibebankan pada APBN atau APBD. . Sedangkan  perbuatan  pejabat publik  melakukan  maladministrasi  atas nama pribadi maka dibebankan tanggung jawab pribadi. Berdasarkan  Pasal  1  angka  3 Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi adalah Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan  wewenang  untuk  tujuan
150
lain dari yang menjadi tujuan wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian atau  pengabaian  kewajiban  hukum dalam penyelenggaraan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau  immaterial  bagi  masyarakat dan orang perseorangan. Dalam  panduan  investigasi  untuk Ombudsman Republik Indonesia, disebutkan dua puluh macam maladministrasi yaitu penundaan . atas . pelayanan (berlarut- larut), tidak menangani,
melalaikan . kewajiban,  persekongkolan, kolusi  dan  nepotisme,  bertidak  tidak adil,  nyata-nyata  berpihak,  pemalsuan, pelanggaran  undang-undang,  perbuatan melawan  hukum,  diluar  kompetensi, tidak kompeten,
intervensi, penyimpangan prosedur, bertindak . sewenang-wenang,
penyalahgunaan wewenang,  bertindak  tidak  layak/tidak patut, permintaan . imbalan uang/korupsi, penguasaan  tanpa  hak  dan . penggelapan barang bukti. (4)
Sebenernya beberapa pendapat telah  mengemukakan  tentang  penting atau  tidaknya  pertanggungjawaban  atas tindakan  diskresi  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik.  Pakar  Hukum  Tata Negara Universitas Indonesia, Bintan R. Saragih  berpendapat  bahwa  diskresi tidak  perlu  diatur  atau  dibatasi  karena sudah ada pertanggungjawabannya sendiri  baik  secara  moral  maupun hukum.  Prof.  Bintan  R.  Saragih menambahkan bahwa
pengaturan mengenai  diskresi  pejabat  hanya  lazim digunakan  pada  system  parlementer, sementara  system  presidensial  lebih menggunakan kebiasaan. (1)
Presiden Joko Widodo dikala memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala  Kepolisian  Daerah  (Kapolda) dan  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  (Kejati) di  Istana  Negara,  pada  tanggal  19  Juli 2016, meminta agar tidak
mengkriminalisasi  kan  pejabat  publik
yang  menggunakan  diskresi  karena pernyataan  Presiden  Joko  Widodo tersebut  mempunyai  tujuan  dengan adanya diskresi mempercepat pembangunan dan presiden mengatakan diskresi tidak dapat dipidanakan. (18) Penyalahgunaan wewenang diskresi dapat mengakibatkan perbuatan melawan  hukum  tetapi  tidak  berarti penggunaan  wewenang  diskresi  disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum. Penggunaan diskresi mempunyai  batas-batasan  agar  pejabat publik tidak menyalahgunakan wewenang diskresi itu sendiri. Contohnya  Gubernur  yang  membeli helikopter guna melancarkan
komunikasi  transportasi  di  daerahnya merupakan  tindakan  diskresi  tetapi  jika gubernur  tersebut  memanipulasi  atau melakukan  penggelembungan  harga maka  hal  tersebut  bukan  dikatakan sebagai  diskresi  lagi  tetapi  Tindak Pidana Korupsi.
Dalam garis besar nya pertanggungjawaban diskresi oleh
pejabat  publik  yang  dilakukan  semata- mata  untuk  kepentingan  umum  dan tidak  melanggar  batas-batas  peraturan perUndang-undang  yang  mengatur  nya maka hal itu tidak dapat di pidanakan.

## E. PENUTUP
1. Penggunaan  diskresi  itu  sendiri sangat diperlukan oleh badan badan hukum  atau  pejabat  publik  karena dengan  adanya  diskresi  pejabat dalam menyelesaikan
suatu masalah  yang  dimana  pejabat publik  tersebut  tidak  memiliki kemampuan atau kewanangan yang sesuai  maka  pejabat  publik  dapat melakukan diskresi untuk memberikan keputusan atau tindakan tanpa terikat suatu perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomormor 30
151 Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan sudah mengatur tentang  batas-batas  penggunaan diskresi  dan  tujuan  diskresi  itu sendiri adalah untuk membuat suatu tugas penyelenggaraan pemeritahan menjadi lancar, mengisi . kekosongan . hukum,  memberikan kepastian  hukum  dan  mengataasi permasalahan  pemerintahan  dalam keadaan tertentu untuk kepentingan masyarakat/umum.
2. Pertanggungjawaban pejabat publik yang menggunakan diskresi dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu:
(1)  sebagai  tanggungjawab  jabatan
dan  (2)  sebagai  tanggungjawab pribadi.
Pejabat publik jika melakukan tindakan maladministrasi  atas  nama  jabatan dan  jika  ada  ganti  rugi  maka dibebankan pada APBN atau APBD. Sedangkan perbuatan pejabat publik melakukan maladministrasi  atas  nama  pribadi maka  dibebankan  tanggung  jawab pribadi.  Tetapi  menurut  Presiden Jokowi  dan  Pendapat  para  pakar, Diskresi  tidak  dapat  di  pidanakan asal  tidak  melanggar  batas-batas peraturan  perUndang-undang  yang mengatur nya .

## DAFTAR PUSTAKA
1. Apsari  Hadi  IGA.  Pertanggungjawaban Pejabat  Pemerintahan  Dalam  Tindakan Diskresi  Pasca  Berlakunya  Undang-
Undang  Nomor.  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan. Kertha Patrika. 2017;39(01):33. 2. Ansori L. Diskresi dan Pertanggungjawaban  Pemerintah  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. 2015;2(1):134–50. 3. Susilo  AB.  MAKNA  DAN  KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN  YANG  BAIK.  J Huk  dan  Peradil  [Internet].  2015  Mar 31;4(1):133. Available from: http://jurnalhukumdanperadilan.org/inde x.php/jurnalhukumperadilan/article/vie w/78 4. Mustamu J. Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. J Sasi. 2011;17(2):1–9. 5. Jordan  S  V.,  Meirowitz  A.  Lobbying and discretion. Econ Theory. 2012;49(3):683–702. 6. Syafie IK. Sistem Pemerintahan Indonesia.  Jakarta:  Rineka  Cipta;  2011. 116–117 p. 7. Voll  WD.  Dasar  Dasar  Ilmu  Hukum Adminstrasi  Negara.  Jakarta:  Sinar Grafika; 2013. 108 p. 8. Anggraeni L, Ramdhani H. PENCEGAHAN  MONEY  POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM
MELALUI PENGUATAN KEBIJAKAN  NOMORN  PENAL.  J Komun  Huk  [Internet].  2018  Feb 28;4(1):59. Available from: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.ph p/jkh/article/view/13660 9. HR  R.  Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta:  Rajawali  Pers;  2010.  177–178 p.
10. Friedrich  CJ,  Friedrich  CJ.  Authority and  Discretion.  Tradit  Auth.  1972;66– 75. 11. Atmosudirjo  SP.  Hukum  Administrasi Negara.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia; 1994. 82 p. 12. Prasodjo  E.  Reformasi  Penegakan hukum  kunci  suksesnya  Reformasi Birokrasi  [Internet].  Hukum  Online. 2009. Available from: www.hukumOnline.com 13. Marzuki  HML.  Amanna  Gappa.  J  Ilmu Huk AMANNA GAPPA. 2013;21(1):2– 7. 14. Beatson.  Administrative  Law:  Text  and Materials. UK: Oxford University Press; 2011. 113 p. 15. Arfan Faiz Muhlizi, S.H. MH. Reformulasi  Diskresi  dalam  Penataan Hukum Administrasi (Reformulation Of Discretion In The Arrangement Administrative  Law).  J  Rechtsvinding. 2012;1(1):102. 16. Muchsan.  Beberapa  catatan  tentang hukum administrasi Negara dan peradilan  administrasi  di  Indonesia.
152 Yogyakarta: Liberty; 1981. 28 p. 17. HR  R.  Diskresi  dan  tanggung  Jawab
Pemerintah.  Yogyakarta:  FH  UII  Press;
2014. 190 p.
18. Ihsanuddin.  Kumpulkan  Kapolda  dan Kajati, Jokowi Blakblakan soal Keluhan Kepala Daerah. Kompas.com [Internet]. 2016 Jul 19; Available from: https://nasional.kompas.com/read/2016/ 07/19/10495961/kumpulkan.kapolda.da n.kajati.jokowi.blakblakan.soal.keluhan.
kepala.daerah