## IMPLEMENTASI PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016
Adam Azis Rachma Setyawan adam202606@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Diana Tantri Cahyaningsih dianatantri@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This  article  aimed  to  determine  implementation  and  obstacles  of  establishment  Limited  Company
Keywords:

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  dan  kendala  pendirian  Perseroan Terbatas  oleh Notaris  menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Artikel ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Pendirian Perseroan Terbatas menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah menggunakan Sistem AHU online. Pendirian PT melalui  Sistem AHU  online  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Notaris. Tahap  yang  dilakukan  Notaris  pada AHU online yaitu, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, membayar PNBP, mengisi dokumen pendirian PT secara elektronik, membayar tagihan PNRI, pengunggahan akta PT, mengisi pernyataan pertanggungjawaban, dan terakhir pencetakan Surat Keputusan. Ketiga  Notaris tersebut mempunyai kesamaan  dalam  proses  pendirian  PT  melalui  Sistem  AHU  online.  Hanya  dalam  pencetakan  Surat Keputusan,  ketiga  Notaris  tidak  sesuai  peraturan.  Kendala  yang  dihadapi  oleh  ketiga  Notaris  yaitu
jaringan  internet,  sistem AHU  mengalami  eror,  kesulitan  untuk  berkomunikasi  dengan  layanan AHU, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang syarat dan prosedur pendirian PT.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Notaris, AHU online

## A.  Pendahuluan
Perseroan  Terbatas  dalam  bahasa  Inggris disebut
atau Limited Liability  Company atau Dalam
bahasa  Jerman  PT  dikenal  dengan  istilah
. adalah  saham
dan adalah  himpunan. Company memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas  beberapa  orang  yang  bergabung  dalam suatu  badan.  Sedangkan limited menujukkan terbatasnya  tanggung  jawab  pemegang  saham, dalam  arti  bertanggung  jawab  tidak  lebih  dari harta  kekayaan  yang  terhimpun  dalam  badan tersebut (Purbandari, 2014: 30).
Perseroan  Terbatas  berdasarkan  Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya  disebut  UUPT,  sebagai  badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal, didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi atas  saham yang  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang  perseroan  terbatas  serta  peraturan pelaksanaannya.  Perseroan  dalam  pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha (I. G. Rai Widjaya, 2002 : 1).
Status  Badan  Hukum  Perseroan  Terbatas diberikan  dengan  akta  pendirian  yang  dibuat oleh  notaris.  Akta  pendirian  yang  dibuat  oleh notaris, memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak  atau  perjanjian,  dimana  setiap  persero yang  turut  mendirikan  perseroan  itu  membuat suatu  perjanjian  dengan  teman-teman  persero lainnya  yang  turut  menghadap  notaris  (Subekti, 2001 : 203-204).
Pemberian status Badan Hukum Perseroan Terbatas  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.  Namun, pada  tanggal  25  Maret 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang saat itu adalah Amir Syamsuddin meresmikan sekaligus menyampaikan sambutan pada  acara  Peluncuran  Pelayanan  Ditjen Administrasi  Hukum  Umum  (AHU)  Online
guna  memberikan  layanan  hukum  kepada masyarakat,  instansi  maupun  lembaga  tersebut untuk  mewujudkan  pelayanan  prima  dengan mengutamakan  pelayanan  yang  profesional,
(http://news.detik.com/berita/2536323/kini- pengesahan-yayasan-dan-perkumpulan-di- kemenkum-ham-cukup-hanya-10-menit  diakses pada  tanggal  17  April  2016pukul  15.20  WIB  ). Oleh  karena  itu,  peraturan  pengesahan  badan hukum  Perseroan  Terbatas  dilaksanakan  oleh Kementerian  Hukum  dan  HAM  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Perubahan Data Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014.
Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas oleh  notaris  dengan  menggunakan  sistem Administrasi Hukum Umum ( AHU ) online harus berdasar  pada  Peraturan  yang  telah  ada.  Hal ini  merupakan  era  baru  dalam  pelaksanaan pendirian  Perseroan  Terbatas  yang  harus dipenuhi  Notaris  di  Indonesia.  Notaris  dituntut untuk  menerapkan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  agar  mendapat  Surat  Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
Artikel ini membahas tentang implementasi pendirian  Perseroan  Terbatas  oleh  Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tenang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan  Anggaran  Dasar  dan  Perubahan Data  Perseroan  Terbatas  dan    kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas  melalui  sistem  Administrasi  Hukum Umum (AHU) online dan solusinya.

## B.  Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris. Sifat penelitian menggunakan Penelitian Deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.  Jenis  data  penelitian  yang  digunakan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data yang dari narasumber  (data  primer)  dan  data  dari  bahan pustaka  (data  sekunder)  (Soerjono  Soekanto, 2007  :  12).  Adapun  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  melakukan penelitian  yaitu  wawancara,  studi  kepustakaan. Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka akan  dianalisis  dengan teknik  interaktif. Analisis interaktif  yaitu  data  yang  dikumpulkan  akan dianalisis  melalui tiga tahap (H.B. Sutopo, 2006 : 114-116).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Implementasi Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris menurut Peraturan
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan
Hak  Asasi  Manusia  Nomor  4  Tahun
2014  tentang  Tata  Cara  Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan
Anggaran  Dasar  serta  Penyampaian
Pemberitahuan  Perubahan  Anggaran Dasar  dan  Perubahan  Data  Perseroan Terbatas
Pada Penelitian ini, penulis memilih 3 (tiga)  Kantor  Notaris  sebagai  narasumber. Ketiga  Notaris  tersebut  adalah  Kantor Notaris Kota Surakarta Sunarto S.H., Kantor Notaris Kabupaten Wonogiri Firdaus, S.H., M.Kn.,  dan  Kantor  Notaris  Kabupaten
Pendirian
Perseroan Terbatas merupakan  salah  satu  jasa  hukum  yang diterima  di  ketiga  Kantor  Notaris  tersebut, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Hal  tersebut menyebutkan  bahwa  pendiri  hanya  dapat memberi kuasa kepada Notaris.
Sistem  Administrasi  Hukum  Umum (  AHU  )  Online  lebih  memudahkan pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan Terbatas  dibandingkan  dengan  sistem- sistem layanan Badan Hukum yang dahulu. AHU  online  menerapkan  pelayanan  prima dengan  mengutamakan  pelayanan  yang
dan  bebas  pungli.  Berikut  perbandingan pendirian  Perseroan  Terbatas  dahulu dengan  sekarang  menggunakan  sistem AHU online.
Alur Pendirian ( Dahulu ) Alur Pendirian ( Sekarang )
Total Waktu = 30-44 Hari Total Waktu = 11-18 Menit
Gambar 1. Perbandingan Alur pendirian PT
Penjelasan mendetail
tentang pendirian  Perseroan  Terbatas  menurut Pasal  11-17  Permenkumham  Nomor  4 tahun  2014  dan  Permenkumham  Nomor 1 tahun 2016.
Pasal  11  Permenkumham  Nomor  4 tahun  2014  untuk  memperoleh  Keputusan Menteri  mengenai  pengesahan  Badan Hukum Perseroan, pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada  Menteri.  Permohonan  tersebut diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari  terhitung  sejak  tanggal Akta  pendirian telah ditandatangani.
Permohonan dilakukan  dengan  cara  mengisi  format pendirian Perseroan.
Permohonan pengesahan Badan
Hukum  Perseroan  wajib  membayar  biaya pengesahan yang dibayarkan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  (Pasal  12  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  4  Tahun 2014).  Besarnya biaya pengesahan Badan Hukum Perseroan sesuai dengan Lampiran Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  10 Tahun  2015  tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 45 Tahun 2014.
Pengisian format pendirian Perseroan secara  elektronik  juga  harus  dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik juga. Dokumen  pendukung  tersebut  berupa surat  pernyataan  secara  elektronik  dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian
Perseroan  yang  telah  lengkap  dan  selain itu, pemohon juga harus mengunggah Akta pendirian  Perseroan  (  Pasal  13  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  1  Tahun 2016 ).
Notaris wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan format pendirian Perseroan dan keterangan
mengenai dokumen pendukung telah sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dan  Notaris  harus  bertanggung jawab  penuh  terhadap  format  pendirian Perseroan  dan  keterangan  tersebut  ( Pasal  14  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 ). Notaris dapat langsung  melakukan  pencetakan  sendiri Keputusan  Menteri mengenai  pengesahan badan  hukum  Perseroan,  menggunakan kertas  berwarna  putih  ukuran  F4/  folio dengan  berat  80  gram  (  Pasal  15  ayat  (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4  Tahun  2014  ).  Keputusan  Menteri  wajib ditandatangani  dan  dibubuhi  cap  jabatan oleh  Notaris  serta  memuat  frasa  yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari  SABH”  (Pasal  15  ayat  (4)  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  4  Tahun 2014).  Apabila  dalam  format  Pendirian Perseroan yang dilengkapi dengan dokumen  pendukung  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka  Keputusan  Menteri  tersebut  dicabut (  Pasal  16  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 ).
Penulis  membuat  tabel  di  bawah ini  untuk  mempermudah  pemahaman Implementasi  Peraturan  tersebut  terhadap pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas di  Kantor  Notaris  Kabupaten  Wonogiri Firdaus,  S.H.,  M.Kn.,  Kantor  Notaris  Kota Surakarta Sunarto S.H., dan Kantor Notaris Kabupaten  Wonogiri  Nuning  Fauziah
P e r a t u r a n Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi Manusia K a n t o r   N o t a r i s K a b u p a t e n Wonogiri  Firdaus, S.H., M.Kn. Kantor Notaris Kota Surakarta  Sunarto S.H. K a n t o r   N o t a r i s Kabupaten Wonogiri N u n i n g   F a u z i a h P a s a l   1 1 Permenkumham Nomor  4  Tahun 2014 M e l a k u k a n l o g i n pada  www.ahu.go.id d a n   s e l a n j u t n y a m e n g i k u t i   a l u r p e n d i r i a n   P T pada  AHU  online, sehingga  mendapat SK Pengesahan Badan Hukum S e t e l a h   A k t a Pendirian PT selesai d i t a n d a t a n g a n i , Notaris  mengajukan p e r m o h o n a n pengesahan  Badan Hukum  melalui  AHU online. M e l a k u k a n p e r m o h o n a n pengesahan  Badan H u k u m   d e n g a n melalui  sistem  AHU online,  yaitu  dengan
cara melakukan login pada  situs  www.ahu. go.id Pasal 12 Permen- kumham  Nomor 4 Tahun 2014 Pembayaran    peme- s a n a n   v o u c h e r pengesahan  Badan H u k u m   P e r s e - roan  sebesar  Rp. 1.000.000,00 di Bank BNI Notaris membayar biaya pemesanan voucher  Badan  Hu- kum  sebesar  Rp. 1.000.000 (Gam- bar  9)  dibayarkan di  bank  BNI.  Doku- men Pendukung dan minuta  Akta  disim- pan Notaris. Biaya  yang  dibayar oleh  Notaris    adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 Biaya tersebut  untuk  mem- bayar pemesanan voucher pendirian Perseroan P a s a l   1 3 Permenkumham Nomor  1  Tahun 2016 D o k u m e n pendukung pendirian P T   m e r u p a k a n syarat yang diberikan oleh  Notaris  kepada pendiri PT. Akta pendirian PT di upload  pada  sistem AHU  online  setelah Notaris membayar biaya  PNRI  sebesar Rp. 580.000 di Bank  BNI.  Dokumen pendukung dan minuta Akta disimpan Notaris. D o k u m e n   p e n - dukung  dan  Akta pendirian  PT  disam- paikan  secara  ele- ktronik  pada  sistem AHU  online.  Pen- g u n g g a h a n   A k t a dila ku kan  setelah m e m b a y a r   b i a y a PNRI  sebesar  Rp. 580.000 di Bank BNI.
Dokumen  disimpan oleh  Notaris  berupa dokumen pendukung dan minuta Akta.
N o t a r i s m e n y a m p a i k a n dokumen pendukung secara elektronik pada  sistem  AHU online. Dokumen tersebut juga disimpan oleh Notaris beserta minuta Akta.  Akta  pendirian merupakan satu- satunya dokumen yang  diunggah  pada sistem AHU online. Pasal  14 Per- m e n k u m h a m Nomor  4  Tahun 2014 M e n g i s i   s u r a t p e r n y a t a a n   p a d a s a a t   m e l a k u k a n pendirian  PT  melalui sistem AHU online. Notaris  menyetujui s u r a t   p e r n y a ta a n sebelum SK diterbitkan.
S e b e l u m
mendapatkan
SK, Notaris menyetujui surat pernyataan pendirian PT.
Pasal 15 Permenkumham Nomor  4  Tahun 2014 Pencetakkan SK m e n g g u n a k a n kertas tebal/ artpaper dengan berat  100  gram.  Hal itu  bertujuan  untuk menjadikan  SK  tidak mudah robek. P e n c e t a k a n Surat Keputusan m e l a n g g a r P e r m e n k u m h a m karena memakai kertas  dengan  berat 100 gram. Surat Keputusan dicetak dengan kertas 100 gram walaupun menurut ketentuan  memakai kertas  80  gram.  Hal tersebut bertujuan
untuk  membuat  SK tidak mudah rusak.
Tabel 1. Implentasi Permenkumham terhadap Pelaksanaan Pendirian Perseroan di Kantor Notaris
Sumber: Wawancara
terhadap Notaris Firdaus, S.H., M.Kn., Sunarto S.H.,
Seperti yang tertera di dalam Tabel 1, ketiga  Notaris  telah  melakukan  pendirian Perseroan  Terbatas  melalui  sistem  AHU online  berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 dan perubahannya  Peraturan  Menteri  Hukum dan  HAM  Nomor  1  Tahun  2016.  Namun ada  juga  peraturan  Permenkumham  yang tidak  dilaksanakan  sesuai  peraturan  oleh ketiga  Notaris.  Untuk  itu  menurut  penulis implementasi Permenkumham pada pendirian  Perseroan  melalui  sistem  AHU online di ketiga Notaris tersebut, yaitu:
a. Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris melakukan pendirian Perseroan Terbatas menggunakan  sistem  AHU  online. Ketentuan  Pasal  9,  Pasal  10  dan Pasal  11  UUPT  telah  dirinci  tata cara memperoleh Keputusan
Menteri  Hukum  dan  HAM  mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.  Jangka  waktu  pengajuan akta  pendirian  untuk  memperoleh status  badan hukum  telah ditentukan secara ketat (Herlien Budiono, 2012:  193).  Permohonan  pendirian Perseroan  diajukan  dalam  jangka waktu  paling  lama  60  hari  terhitung sejak  tanggal  Akta  pendirian  telah ditandatangani. Ketiga Notaris tersebut mengawali dengan mengakses  situs  www.ahu.go.id  dan kemudian  mengisi username dan
mereka  masing-masing.
Selanjutnya mereka melakukan proses  sesuai  perintah  pada  Sistem AHU  online  untuk  mendapatkan Surat  Keputusan  pengesahan  Badan Hukum.
b. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Menurut pendapat Penulis dalam hal  pembayaran  biaya  permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan sesuai pasal 12, ketiga Notaris  telah melakukan  pembayaran  biaya  PNBP sebesar  Rp.  1.000.000,00  di  Bank BNI untuk pengesahan Badan Hukum
Perseroan (Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  2015  tentang
Perubahan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  45  Tahun 2014).
c. Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016
Ketiga  Notaris  tersebut  telah mengisi  format  pendirian  Perseroan dengan dilengkapi
dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut dijadikan syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas pada masing-masing Notaris. Pengunggahan akta pendirian Perseroan  setelah  membayar  biaya PNRI  yaitu  sebesar  Rp.  580.000,00 yang dibayarkan di Bank BNI. Notaris bertanggung  jawab  penuh  pada  akta yang  diunggah  pada  sistem  AHU online.  Setelah  proses  pendirian
Perseroan selesai dilakukan, ketiga  Notaris  tersebut  menyimpan dokumen-dokumen pendukung
pendirian  Perseroan  beserta  dengan minuta Akta pendirian Perseroan.
a. Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Menurut pendapat Penulis berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga
Notaris tersebut, untuk mengisi pernyataan  yang  menyatakan  format pendirian Perseroan, keterangan mengenai dokumen pendukung
telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  dan  Notaris harus  bertanggung  jawab  penuh memerlukan  waktu  untuk  melakukan pratinjau terlebih dahulu. Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat
Ahmad Wiryadi, 2016: 10) :
1) Tanggung  jawab  Notaris  pada akta yang dibuatnya;
2) Tanggung  jawab  Notaris  dalam hal  terjadinya  kesalahan  dalam proses  pengesahan  pendirian
Perseroan  Terbatas,  dimana dalam  hal  kesalahan  tersebut, dibagi menjadi kesalahan
karena  adanya  ketidaksesuaian dengan  peraturan  perundang- undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data;
b. Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014
Ketiga Notaris tersebut menggunakan  kertas  dengan  berat 100  gram  untuk  mencetak  Surat
Keputusan pengesahan Badan Hukum
Perseroan. Padahal menurut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM dengan jelas menyatakan bahwa “Notaris  dapat  langsung  melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, menggunakan kertas  berwarna  putih  ukuran  F4/ folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan  Penulis  dengan  ketiga Notaris  tersebut,  mereka  melakukan hal  tersebut  untuk  membuat  Surat Keputusan  lebih  terlihat  lebih  baik dan  tidak  mudah  rusak  atau  robek. Hal  itu  dilakukan  juga  karena clien mereka merasa tidak percaya dengan keaslian  apabila  Surat  Keputusan dicetak dengan kertas 80 gram.
Setelah Penulis
menguraikan implementasi pendirian Perseroan Terbatas oleh  notaris  menurut  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  4  Tahun  2014.  Ketiga Notaris tersebut telah melaksanakan sebagian  besar  peraturan  dengan  benar, namun ada satu Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  yang  tidak  ditaati,  yaitu  Pasal 15  (3)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  Nomor  4  Tahun  2014.  Hal  tersebut seharusnya  dapat  ditaati  lagi  oleh  ketiga Notaris  dan  juga  menjadi  pertimbangan bagi Kementerian Hukum dan HAM.
2. Kendala-Kendala yang
dihadapi
Notaris  dalam  Pendirian Perseroan Terbatas  Melalui  Sistem  Administrasi Hukum  Umum  (  AHU  )  Online  dan Solusinya NOTARIS KENDALA SOLUSI Firdaus S.H., M.Kn. Server AHU online terkadang sedang mengalami perbaikkan sistem. Mengirim  email  ke  Ditjen  AHU untuk menanyakan kapan server  bisa  normal  kembali atau hanya  menunggu sampai server  AHU  online  normal kembali. Jaringan  internet  yang  tidak stabil  dan  terkadang  sangat lambat. Sebelum mengakses situs www. ahu.go.id Notaris  melakukan pengecekan  koneksi  internet di dalam kantor Notaris.
Sunarto S.H. Sulitnya  berkomunikasi  atau berkonsultasi via telepon dengan pihak Ditjen AHU. Mengirim  email  kepada  Ditjen AHU. Namun diperlukan waktu yang  lama  untuk  menerima balasan email dari Ditjen AHU. Masih terjadi server eror pada sistem AHU online. Menunggu sampai server kem- bali normal, karena sangat sulit untuk menghubungi pihak AHU. Nuning Fauziah Terkadang terjadi loading yang begitu lama dikarenakan koneksi  internet  di  dalam kantor sedang dalam keadaan yang kurang baik. Mengganti  sementara  koneksi internet  dengan  jaringan  yang lainnya,  agar  tidak  terjadi  load- ing  yang  lama.  Namun  hal  ini tidak selalu berhasil. Sistem AHU online terkadang dalam keadaan sedang diperbaiki. Hal tersebut menjadikan  sistem  menjadi Hanya dapat menunggu sistem menjadi  online  agar  dapat diakses kembali. Tabel 2. Kendala dan Solusi Pendirian Perseroan Sumber: Wawancara terhadap
Notaris Firdaus, S.H., M.Kn., Sunarto S.H.,
Berdasarkan  tabel  diatas,  Penulis menguraikan  bahwa  tiap-tiap Notaris
memiliki  kendala-kendala  dalam  pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem
Administrasi Hukum Umum ( AHU ) online di Kantornya  masing-masing beserta solusinya.  Secara  keseluruhan  kendala- kendala  di  tiap-tiap  Notaris  hampir  sama satu  dengan  lainnya.  Penulis  membagi kendala-kendala pendirian Perseroan
Terbatas oleh Notaris sebagai berikut :
a. Jaringan internet yang kurang baik
Kendala tentang jaringan internet yang kurang baik merupakan kendala yang  dihadapi  oleh  ketiga  Notaris tersebut. Namun menurut Penulis hal tersebut  tidak  dapat  dijadikan  alasan mutlak  sebagai  penghambat  proses pendirian  Perseroan  melalui  sistem AHU online. Hal tersebut dikarenakan internet  merupakan  fasilitas  untuk mendukung  kinerja  di  Kantor  Notaris itu  sendiri,  maka  seharusnya  Kantor Notaris  memiliki  jaringan  internet yang terbaik dan perangkat komputer yang baik juga. Jaringan internet yang kurang  baik  juga  dapat  dikarenakan oleh lokasi Kantor Notaris yang kurang dapat mengakomodasi sinyal internet dengan  baik,  sehingga  jaringan internet menjadi kurang baik.
b. Sistem AHU online mengalami eror
Kendala  juga  terjadi  karena sistem  AHU  online  sering  terjadi eror  atau  tidak  dapat  diakses. Menurut  penulis  hal  tersebut  terjadi dikarenakan  sistem AHU  online  yang tidak mampu menampung banyaknya server yang mengakses situs tersebut.  Sistem  AHU  online  tidak dapat  diakses  juga  bisa  dikarenakan oleh  adanya  perbaikan  sistem  yang sedang  dilakukan  AHU  online  agar sistem  lebih  baik  lagi,  hal  tersebut dapat mengakibatkan sistem menjadi
c. Komunikasi  dengan  pelayanan  AHU online
Kendala  yang  juga  hampir ditemui  disemua  Kantor  Notaris adalah  sulitnya  menghubungi  atau berkomunikasi secara telepon ataupun  email  dengan call  center pada  pelayanan  sistem  AHU  online. Menurut penulis, layanan AHU online seharusnya  dapat  mengoptimalkan kinerjanya,  karena  terkadang  Notaris mempunyai hal-hal yang perlu ditanyakan  kepada  petugas  layanan Badan Hukum.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam  pelaksanaan  pendirian  Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online menjadi masukan  kepada  Kementrian  Hukum  dan
Hak Asasi manusia,  terlebih  pada  layanan Badan Hukum  Perdata, Direktorat Jendral Adminidtrasi Hukum Umum. Apabila dilihat dari  kendala-kendala  yang  yang  dihadapi dalam pendirian Perseroan Terbatas melalui  AHU  online  masih  perlu  adanya perbaikan  antara  kedua  belah  pihak,  yaitu selaku Notaris dan layanan AHU online.
Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  pendirian Perseroan  Terbatas  melalui  sistem  AHU online  muncul  untuk  mengatasi  kendala- kendala  yang  dihadapi.  Penulis  membagi solusi  dalam  mengatasi  kendala-kendala sebagai berikut :
a. Solusi jaringan internet yang lambat Pengecekan  jaringan  internet pada saat akan melaksanakan proses pendirian  Perseroan Terbatas   dirasa memang perlu dilakukan agar proses pendirian  Perseroan  tidak  terhenti  di tengah  jalan.  Mungkin  Notaris  dapat juga  memakai  jaringan  internet  yang lain, tetapi hal tersebut jarang terjadi, karena  kebanyakan  Kantor  Notaris hanya memiliki satu jaringan internet.
b. Solusi sistem AHU online yang eror Ketiga Notaris berusaha menghubungi pihak dari layanan AHU
online guna memastikan kapan sistem dapat  diakses  kembali  atau  sistem online  kembali.  Menurut  pendapat Penulis  hal  tersebut  wajar  saja dilakukan  oleh  Notaris  karena  dalam hal  pendirian  Perseroan,  Notaris mempunyai  tanggung  jawab  kepada clien nya  untuk  dapat  memastikan kapan Surat Keputusan dapat selesai diproses.  Oleh  karena  itu,  pihak pelayanan  AHU  online  hendaknya memberi  tahu  kapan  sistem  akan online  kembali  atau  jika  sistem dalam  perbaikan  hendaknya  ada pemberitahuan  sebelumnya.  Pada dasarnya  hanya  pihak  dari  Layanan AHU  online  yang  bisa  mengatasi kendala ini.
c. Solusi  untuk  berkomunikasi  dengan pelayanan AHU online Tidaklah mudah untuk berkomunikasi  dengan call  center
pelayanan  AHU  online,  hal  tersebut mungkin dikarenakan karena
banyak  orang  yang  mencoba  untuk menghubungi
pelayanan AHU online.  Notaris  diharapkan  lebih bersabar  dengan  hal  tersebut  dan terus  berusaha  mencoba.  Menurut Penulis, apabila ada hal yang sangat penting untuk dikonsultasikan kepada layanan  AHU  online,  maka  Notaris dapat  datang  ke  Kantor Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, tepatnya  pada  Direktorat  Jendral AHU  di  Gedung  Sentra  Mulia,  jalan HR.  Rasuna  Said  Kav  X-6/8,  Jakarta Selatan, Jakarta. Notaris dapat langsung berkomunikasi dengan pelayanan  AHU  online  khususnya pada  Subdirektorat  Badan  Hukum Perdata. Konsultasi dilakukan di lantai 3 pada pukul 09.00-14.00 WIB.
Berdasarkan solusi mengatasi
kendala-kendala yang dihadapi oleh Notaris  dalam  pelaksanaan  perndirian Perseroan  Terbatas  melalui  sistem  AHU online  dapat  dijelaskan  bahwa  peran Notaris  sebagai  pelaksana  atau  pemohon pendirian Perseroan harus selaras dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai  pembuat  aturan  dan  sitem  AHU online  tersebut.  Pelayanan  AHU  online dapat  melakukan  perbaikan  sistem  dan Notaris  juga  dapat  melakukan  perbaikan jaringan internet  agar kendala yang timbul dapat  diatasi  dan  kebutuhan  para  pihak dapat tercapai.

## D.  Simpulan
1. Pelaksanaan  proses  pendirian  Perseroan Terbatas  pada  ketiga  Notaris  saling mempunyai  kesamaan.  Pada  awalnya ketiga  Notaris  mengakses  situs www.ahu. go.id dan  memasukkan username dan yang  dimiliki  oleh  ketiga  Notaris itu masing-masing. Membayar biaya PNBP pengesahan  Badan  Hukum  Perseroan sebesar  Rp.  1.000.000,00  di  Bank  BNI dengan  cara  menunjukkan  bukti  tagihan pemesanan  nomor  voucher  pengesahan Badan  Hukum  Perseroan.  Semua  Notaris tersebut  telah  mengisi  format  pendirian
Perseroan  dengan  dilengkapi  dokumen pendukung  yang  disampaikan  secara elektronik.  Pengunggahan  Akta  pendirian Perseroan  pada  sistem  AHU  online setelah  membayar  biaya  PNRI  sebesar Rp.  580.000,00  di  Bank  BNI  dengan  cara menunjukkan tagihan PNRI. Mengisi pernyataan yang  menyatakan  format pendirian Perseroan, keterangan mengenai dokumen  pendukung  telah  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan dan Notaris  harus  bertanggung  jawab  penuh. Ketiga  Notaris  langsung  mencetak  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM mengenai  pengesahan  badan  hukum Perseroan.  Namun  ketiga  Notaris  tersebut tidak  mencetak  SK  menggunakan  kertas F4/folio  dengan  berat  80  gram,  melainkan memakai kertas dengan berat 100 gram.
2. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam Pendirian  Perseroan  Terbatas  Melalui Sistem  Administrasi  Hukum  Umum  (  AHU )  Online  di  Kantor  Notaris  Firdaus,  S.H. M.Kn.,  Sunarto  S.H.,  dan  Nuning  Fauziah
a. Jaringan internet yang lambat
Baik  tidaknya  jaringan  ini  dapat terjadi  karena  lokasi  kantor  Notaris, kualitas  jaringan  yang  dipilih,  dan perangkat  komputer  yang  dipakai. Solusi  untuk  mengatasi  kendala tersebut  dengan  mengganti  jaringan internet  yang  lain  apabila  di  kantor Notaris  memiliki  2  jaringan  internet dan  melakukan  pengecekan  jaringan sebelum melakukan proses pendirian melalui sistem AHU online.
b. Server AHU online eror
Sistem  AHU  online  mengalami eror  mungkin  terjadi  karena  sistem sedang  melakukan  perbaikan  atau juga  sistem overload pengunjung.
Solusi  yang  dilakukan  Notaris  yaitu menunggu  sampai  sisem  lancar kembali  dan  berusaha  menghubungi pihak layanan AHU online.
c. Kurangnya syarat pendirian Perseroan dari pendiri
Kendala non teknis yang terjadi  dalam  pendirian  Perseroan karena pendiri Perseroan yang masih  kekurangan  syarat  atau  data Perseroan  dan  masih  diperlukannya diskusi oleh para pendiri. Solusi yang dilakukan  Notaris  adalah  melakukan proses  pendirian  Perseroan  jika semua  syarat-syarat  telah  dipenuhi oleh pendiri.

## E. Saran
1. Pencetakan  surat  keputusan Menteri
Hukum  dan  HAM  mengenai  pengesahan badan hukum Perseroan sebaiknya dilakukan  Notaris  sesuai  dengan  Pasal  15 ayat  (3)  Permenkumham  Nomor  4  tahun 2014,  yaitu  menggunakan  kertas  dengan berat  80  gram.  Kantor  Notaris  sebaiknya menggunakan jaringan internet dan perangkat  komputer  dengan  kualitas  yang baik agar jaringan internet tidak lambat.
2. Kementerian  Hukum  dan  HAM  khususnya layanan Badan Hukum sebaiknya melakukan perbaikan server pada layanan AHU  online,  seperti memperbesar kapasitas  server.  Layanan  sistem  AHU online  harus  memperbaiki  pelayanan call center agar dapat dengan mudah dihubungi oleh  Notaris Pemerintah  diharapkan  juga harus memperhatikan wialyah-wilayah di  Indonesia  yang  belum  mendapatkan fasilitas  jaringan  internet yang  baik dan  memberi  solusi  terhadap  pendirian Perseroan Terbatas di wilayah tersebut.
3. Masyarakat  yang  hendak  mendirikan Perseroan  Terbatas  diharapkan  lebih mengetahui  syarat-syarat  dan  proses pendirian  Perseroan  Terbatas,  sehingga dapat menghemat waktu dan memudahkan Notaris dalam pendirian Perseroan
Terbatas.

## Daftar Pustaka
Dedy  Ahmad  Wiryadi.  2016.  “Peranan  dan  Tanggung  Jawab  Notaris  dalam  Kepastian  Proses
Pengesahan  Badan  Hukum” Vol  1.  Medan  : Universitas Sumatra Utara HB. Sutopo. 2006. . Surakarta : Sebelas Maret University Press.
Herlien Budiono. 2012. “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  Dalam  Menghadapi  Era  Global”
.  Vol  1,  No  2,.  Bandung  :
Universitas Parahyangan Bandung
I.G Rai  Widjaja.  2002. Jakarta : Kesaint Blanc.
Purbandari. 2014. “Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang Dinyatakan Pailit” . Vol 1, No 1,
Soerjono Soekanto. 2007.
. Jakarta : UI-Press
Subekti. 2001.
. Jakarta : Intermasa.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan Anggaran  Dasar  dan  Perubahan  Data  Perseroan Terbatas
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  1  Tahun  2016  2016  tentang  Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas http://news.detik.com/berita/2536323/kini-pengesahan-yayasan-dan-perkumpulan-di-kemenkum-ham- cukup-hanya-10-menit diakses pada tanggal 17 April