## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Sistem Perikanan Tidak Ramah Lingkungan
Habibie Rahmatullah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon E-mail: habibierahmatullah@gmail.com
Abstract: Supervision  of  the  implementation  of  the  Regional  Government  is  one  of  the  factors  that determine the success of regional management in order to realize the welfare of the community. Of the several types of fishing gear, one of them is a fishing trawler (mini trawls) and trawlers (seine nets) or so called arad trawls that damage the environment of the underwater living natural resources ecosystem. By law this tool has been banned on Fishing Tools that Disrupt and Damage the underwater ecosystem. It is hoped that the management of fisheries resources and the management of coastal areas must be based on the priority flow commitments, namely resource management not only to meet the needs of the current generation, but also must pay attention to and consider the interests of future generations.
Keywords: Surveillance; Fishing Equipment; Environment Friendly
Abstrak: Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa macam alat tangkap salah satunya adalah alat tangkap pukat hela (mini trawls) dan pukat tarik (seine nets) atau disebut dengan pukat arad yang merusak lingkungan ekosistem sumberhayati bawah laut. Secara hukum alat ini telah dilarang tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak ekosistem bawah laut. Harapannya pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengelolaan wilayah pesisir harus  berpijak  pada  komitmen  arus  keutamaan  yaitu  pengelolaan  sumberdaya  yang tidak  hanya  untuk memenuhi  kebutuhan  generasi  sekarang,  tetapi  juga  harus  memperhatikan  dan  mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang.
Kata Kunci: Alat Tangkap; Pengawasan; Ramah Lingkungan

## A. Pendahuluan
Perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terhadap ketegasan dan kejelasan atas batas negara kepulauan secara fisik terutama di laut ditandai dengan adanya deklarasi juanda 13 desember 1957, yang menetapkan wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan konsep Negara kepulauan atau juga dikenal dengan wawasan nusantara, menggantikan ordonansi Belanda tahun 1939 yang dikenal dengan “Territorial Zee En Maritieme Kringen Ordonantie”.
Deklarasi  tersebut  disiapkan  menjelang  dilaksanakannya  konvensi    Perserikatan Bangsa-bangsa  (PBB)  mengenai  hukum  laut  pertama  di  Genewa  bulan  februari  1958. Sebagai tindak lanjut deklarasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sebagai dasar hukum untuk menetapkan titik dasar guna mengukur lebar laut teritorial 12 mil (batas laut teritorial).
Didalam United Nation Convention on the law of the sea tahun 1982 (UNCLOS 1982)  yang  telah  diratifikasi  melalui  undang-undang  no.  17  tahun  1985  tentang  Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan undang-undang tersebut,  Indonesia  memiliki  kewenangan  atas  perairan  NKRI  yang  semakin  luas (perairan nusantara, perairan teritorial, dan ZEE). 1
Perencanaan  pembangunan  wilayah  dan  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan merupakan  titik  tolak  dan  dasar  implementasi  kegiatan  dalam  PNPM  MANDIRI-KP. Rencana yang disusun meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, biofisik dan lingkungan berbasis  lokalitas  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  budaya  masyarakat setempat. Implementasi kegiatan yang terus menerus dalam fokus yang sama akan lebih dirasakan  manfaatnya  bagi  masyrakat  dengan  harapan  perwujudan  kesejahteraan  dan kemandirian  akan  tercapai,  mengingat  proses  pemberdayaan  masyarakat  tidak  dapat berlangsung secara singkat. 2
Suatu usaha nelayan sebagai penangkap ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang  Usaha  Perikanan  tangkap  dan Peraturan  Menteri  Nomor  71  Tahun  2016  Tentang  Jalur  Penangkapan  Ikan  Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk yang menggunakan  kapal  untuk  memuat,  mengangkut,  menyimpan,  mendinginkan, menangani,  mengolah,  dan/atau  mengawetkannya.  Tujuan  ditetapkannya  Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab,  optimal  dan  berkelanjutan  serta  mengurangi  konflik  pemanfaatan  sumber  daya ikan berdasarkan prinsip pengelolaan sumber daya ikan. secara realitas umum ditemukan pada karakter masyarakat nelayan secara physical setting meliputi kondisi:
a. Kehidupan  masyarakat  nelayan  yang  sangat tergantung  pada  kondisi  lingkungan atau  rentan  terhadap  kerusakan  khususnya  pencemaran  atau  degradasi  kualitas lingkungan;
b. Persoalan yang paling dominan pada masyarakat nelayan (terutama nelayan kecil) adalah ketergantungan yang sangat kuat kepada perubahan musim;
1 Alex  SW  Retraubun, Rencana Induk Pengelolaan Pulau-pulau Kecil  Terluar, (Jakarta:  Direktorat Jendral Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007), hlm. 1.
2 Sunaryanto, Petunjuk  Kegiatan  Program  NasionalPemeberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Kelautan Dan Perikanan, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 2009), hlm. 37.
c. Kesenjangan  penguasaan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  yang  terjadi  pada komunitas masyarakat nelayan tradisional dan nelayan buruh sebagai fakta yang tidak terbantahkan sebagai penyebab utama kegagalan pencapaian kesejahteraan;
d. Kegagalan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan laut, meliputi tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan koperasi nelayan akibat kesalahan manajemen pengelolaan. 3
Kabupaten  Cirebon  bagian  utara  khususnya  di  sungai  Bondet  Desa  Mertasinga, Kecamatan  Gunungjati,  Kabupaten  Cirebon  adalah  salah  satu  sungai  terbesar  di Kabupaten  Cirebon  yang  merupakan  kawasan  pantai  pesisir  dimana  pada  umumnya masyarakat/penduduknya  berprofesi  sebagai  nelayan.  Ketergantungan  hidup  pada masyarakat  nelayan  dalam  tingkat  perekonomian  pun  kurang  memenuhi  kebutuhan sehari-hari para nelayan pesisir. Tingkat sosial-ekonomi dan pendidikan yang rendah ciri umum kehidupan nelayan, pemberdayaan menjadi salah satu alternatif yang di tawarkan untuk sebuah solusi dalam upaya mengatasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat marjinal termasuk diantaranya para nelayan.
Adapun  masalah  hukum  khususnya  dibidang  kelautan  dan  perikanan  adalah mengenai perilaku nelayan dalam penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang berupa arad atau istilah lain disebut mini trawls yang dapat merusak ekosistem laut dan sumberhayati  didalam  laut,  berkaitan  dengan  kurang  tegasnya  upaya  pemerintah  serta pengawasan dalam menanggulangi hal tersebut diatas.

## B. Rumusan Masalah
Berkaitan  dengan  kurang  tegasnya  upaya  pemerintah  serta  pengawasan  dalam menanggulangi hal tersebut maka penulis mengidentifiksi masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana  kebijakan  pemerintah  daerah  kabupaten  cirebon  terhadap  bahaya penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang merusak lingkungan ekosistem sumberhayati bawah laut pada masyarakat Nelayan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten cirebon terhadap penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang merusak lingkungan atau ekosistem sumberhayati bawah laut pada masyarakat Nelayan Desa Mertasinga Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon?

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Terhadap  Bahaya Penggunaan Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan
Nelayan  Desa  Mertasinga,  Kecamatan  Gunugjati,  Kabupaten  Cirebon  melakukan usaha penangkapan dilaut menggunakan berbagai macam alat tangkap ikan dan armada penangkapan baik perahu tanpa motor, perahu bermotor, maupun kapal motor yang terdiri dari  berbagai  jenis  ukuran  yang  disesuaikan  dengan  jenis  alat  tangkap  dan  jarak  atau jangkauan dari daerah penangkapan (fishing ground) .
Introduksi alat tangkap yang dibawa oleh nelayan masyarakat desa mertasinga ini telah memberikan kemajuan pada cara nelayan menangkap ikan. Dari beberapa macam alat  tangkap  yang  masuk  adalah  alat  tangkap  pukat  hela (mini  trawls) dan  pukat  tarik (seine  nets) atau  disebut  dengan  pukat  arad  yang  merusak  lingkungan  ekosistem
3 Endang Sutrisno, Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Menyejahterakan Nelayan, (Cirebon: Ringkasan Disertasi, 2011), hlm. 3.
sumberhayati bawah laut. Secara hukum alat ini telah dilarang tentang Alat Penangkapan Ikan  Yang  Mengganggu  Dan  Merusak  ekosistem  bawah  laut,  namun  kenyataan dilapangan  sampai  saat  ini  masih  banyak  alat  tangkap  hasil  modifikasi trawls yang beroperasi, dan merekapun sebenarnya sadar bahwa alat tangkap pukat hela (mini trawls) dan pukat tarik (seine nets) atau disebut dengan pukat arad tersebut merupakan jenis alat tangkap yang dilarang. 4
Alat  Penangkapan  Ikan,  yang  selanjutnya  disebut  API,  adalah  sarana  dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI terdiri dari:
a. Jalur Penangkapan Ikan I, meliputi perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut  yang  diukur  dari  permukaan  air  laut  pada  surut  terendah;  dan  jalur Penangkapan Ikan IB meliputi perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut.
b. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.
c. Jalur  Penangkapan  Ikan  III,  meliputi  ZEEI  dan  perairan  di  luar  Jalur Penangkapan Ikan II. 5
Orang atau badan hukum adalah orang yang melakukan usaha perikanan tangkap, sedangkan nelayan inilah yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal pengangkut ikan atau memuat ikan dan bongkar ikan berukuran diatas 10 (sepuluh) Gross Tonage (GT) yang mempunyai  SIKPI  atau  disebut  dengan  Surat  Izin  Kapal  Pengangkut  Ikan  pada  suatu daerah yang tidak terdapat pelabuhan perikanan. 6
1. Alat Penangkap Ikan pukat tarik (seine nets) terdiri dari:
a. pukat tarik pantai (beach seines);dan
b. pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) terdiri dari: dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, payang, cantrang dan lampara dasar.
2. Alat Penangkap Ikan pukat hela (trawls) terdiri dari:
a.  pukat  hela  dasar  (bottom  trawls)  meliputi  pukat  hela  dasar  berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela dasar dua kapal (pair  trawls),  nephrops  trawls,  dan  pukat  hela  dasar  udang  (shrimp  trawls), berupa pukat udang.
b. pukat hela pertengahan (midwater trawls) terdiri dari pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls) berupa pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), dan pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls).
c. pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls); dan
d. pukat dorong.
3. Alat Penangkap Ikan penggaruk (dredges) terdiri dari:
a. penggaruk berkapal (boat dredges); dan
b. penggaruk tanpa kapal (hand dredges).
4 Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Ketua KUD Mina Waluya, Kecamatan Gunungjati, Kabuparen Cirebon pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 17:20WIB.
5 Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.
6 Pusat  Data,  Statistik  dan  Informasi  –  Biro  Hukum  dan  Organisasi  Departemen  Kelautan  Dan Perikanan, (Jakarta: Penerbit Direktur Jendral Kelautan dan Perikanan, 2008), hlm. 7.
4. Alat Penangkap Ikan berupa alat penjepit dan melukai (grappling and wounding) terdiri dari:
a. tombak (harpoons); b. ladung; dan c. panah. 7
Menurut hasil penelitian bahwa kemiskinan masyarakat nelayan lebih disebabkan oleh banyaknya nelayan-nelayan pendatang yang ikut menangkap ikan diwilayah ini dan didukung oleh peralatan yang relatif modern yaitu kapal besar bermotor. Kondisi ini lebih disebabkan oleh potensi lestari diwilayah laut Kabupaten Cirebon lebih besar. Banyaknya nelayan  pendatang  dan  pemodal  dari  luar  daerah  mengakibatkan  sebagian  pendapatan keluar  dari  Desa  Mertasinga  sedangkan  nelayan  lokal  yang  berperan  sebagai  pendega tidak memiliki semangat untuk maju. Dengan kata lain sikap “nerimo” (menerima apa adanya) telah menjadikan masyarakat malas. 8
Adanya  undang-undang  Nomor  71  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Tentang Alat Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak.
1. Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang dioperasikan:
a. mengancam kepunahan biota;
b. mengakibatkan kehancuran habitat;dan
c. membahayakan keselamatan pengguna.
2. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan terdiri dari: a. pukat tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar;
b. pukat hela (trawls), yang meliputi pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela dasar berpalang (beam trawls), pukat hela dasar berpapan (otter trawls), pukat hela  dasar  dua  kapal  (pair  trawls),  nephrops  trawl,  pukat  hela  dasar  udang (shrimp trawls), pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela pertengahan dua kapal (pair trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls);dan c. perangkap, yang meliputi Perangkap ikan peloncat (Aerial traps) dan Muro ami. Pengaturan  API  yang  mengganggu  dan  merusak keberlanjutan  sumber  daya ikan  dilarang  dioperasikan  pada  semua  Jalur  Penangkapan  Ikan  di  seluruh WPPNRI  sebagaimana  tercantum  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan Menteri melalui daerah. 9

## 2. Upaya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Terhadap  Penggunaan  Alat Tangkap Ikan Tidak Ramah Lingkungan Yang
Departemen  kelautan  dan  perikanan  bersama  dengan  pemerintah  daerah  dan masyarakat  telah  menginisiasi  pembentukan  kawasan  konservasi  perairan  sejak  tahun 2001 sampai akhir 2008, pemerintah telah mendeklarasikan Kawasan Konservasi Laut
7 Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.
8 Hasil Wawancara dengan Nelayan yang berada diatas perahu sungai bondet pada tanggal 6 Oktober Pukul 17:04 WIB
9 Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.
Daerah (KKLD) melalui SK Bupati/Walikota di 31 Kabupaten dan Kota pada 19 Provinsi seluas 3.844.704 hektar, dan mengkaji calon KKLD seluas 5.839.611,60 hektar, sehingga tahun 2010 harapan presiden RI pencapaian 10 juta hektar dapat terealisasi pada tahun 2010.
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tidak melakukan pengawasan atau tindak pencegahan  upaya  preventif  terhadap  para  nelayan  yang  berada  di  Desa  Mertasinga, Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya melaksanakan tugasnya sebagai berikut:
1. Pembinaan Pemerintah Daerah Terhadap Nelayan Desa Mertasinga.
Pada  saat  penelitian  dilaksanakan,  permasalahan  yang  dikeluhkan  masyarakat adalah pembinaan pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon  belum  optimal.  Belum  optimalnya  pembinaan  ini  mengakibatkan  munculnya anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak memperhatikan mereka. Pembinaan yang diharapkan  oleh  masyarakat  adalah  dalam  bentuk  penyuluhan,  transfer  informasi mengenai teknologi penangkapan, teknologi pengolahan, teknologi pembenihan udang yang merupakan mata pencaharian tambahan masyarakat nelayan Desa Mertasinga yang sampai penelitian ini berlangsung masih mengalami masalah kematian massal dan akses pasar.
Secara  Intensif  pembinaan  ini  belum  dilakukan  oleh  pemerintah,  kecuali  yang berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang    sifatnya  insidental.  Misalnya  peninjauan terhadap pelelangan ikan, peninjauan lokasi penangkapan dan KUD. Namun tidak ada kelanjutan (follow up) dari kegiatan tersebut. Artinya proses perbaikan dari hasil kegiatan tersebut  tidak  ada.  Kasus  ini  merupakan  konflik  yang  bersifat  laten  dan  jika  hal  ini berlangsung lama konflik ini akan muncul ke permukaan akibat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
2. Proses Pelelangan TPI Desa Mertasinga
Pada dasarnya proses pelelangan di TPI Mertasinga telah berlangsung cukup baik. Pelelangan  dilakukan  2  (dua)  kali  dalam  sehari  yaitu  pagi  dan  siang  hari.  Mekanisme pelelangan  juga  berjalan  dengan  baik.  Namun  pada  permasalahan  yang  dikhawatirkan untuk masa yang akan datang menjadi konflik besar. Permasalahan tersebut adalah tidak dilelangnya hasil tangkapan dari nelayan yang menggunakan arad. Hal ini disebabkan pada  saat  kedatangan  nelayan-nelayan  yang  menggunakan  alat  tangkap  arad,  proses pelelangan belum berlangsung dan kasus ini tidak segera diantisipasi atau direspon oleh pihak TPI.
Selain itu, fungsi TPI tidak maksimal karena terjadi pembaruan antara fungsi TPI sebagai  tempat  pelelangan  dengan  pasar  ikan.  Padahal  lokasi  pasar  ikan  yang  berupa kapling-kapling telah disediakan unuk pedagang-pedagang ikan. Namun faktor pembeli yang lebih  senang membeli di TPI menambah pedagang ikan semakin bertahan di TPI. Hal ini juga tidak segera diantisipasi oleh Pemerintah.

## 3. Perbedaan Teknologi Penangkapan
Perbedaan teknologi penangkapan ini terjadi antara nelayan andon (pendatang) dengan nelayan lokal. Nelayan pendatang umumnya mempunyai peralatan penangkapan baik  kapal  maupun  alat  tangkap  lebih  modern  dibandingkan  dengan  teknologi penangkapan  yang  dimiliki  nelayan-nelayan  lokal.  Perbedaan  ini  berimbas  pada  hasil penangkapan yang diperoleh dua pihak nelayan yang berbeda asalnya. Pola pikir nelayan yang tidak berpikir panjang terhadap suatu masalah menjadi salah satu faktor timbulnya
kecemburuan  sosial.  Permasalahan  ini  jika  tidak  segera  diantisipasi  misalnya  dengan pembatasan  jumlah  nelayan andon atau  dengan  standarisasi  alat  tangkap  maka  akan terjadi kecemburuan sosaial yang lebih besar. Satu sisi keberadaan nelayan andon dapat memberi keuntungan kepada TPI berupa hasil tangkapan yang lebih besar, namun disisi nelayan lokal tidak bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi penangkapan maka akan  semakin  tertinggal  bahkan  ada  kemungkinan  menjadi  hilang  akibat  kemajuan teknologi tersebut.

## 4. Kerjasama atau koordinasi
Kerjasama yang terjadi antar Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon dengan  KUD  selama  ini  dirasakan  masyarakat  belum  bisa  menyelesaikan  persoalan- persoalan  di masyarakat  nelayan.  Misalnya  dalam  hal  penyediaan  modal  bagi  nelayan atau masyarakat pesisir lainnya. Fungsi KUD dirasakan belum optimal. Selama ini fungsi KUD hanya sebagai tempat pembayaran rekenng listrik. Namun fungsi sosial lain seperti penyediaan  modal,  peralatan  tangkap  dan  fungsi lain  belum  dilakukan.  Sementara  itu, masyarakat  sangat  membutuhkan  peran  dari  KUD  dalam  membantu  meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Keempat persoalan yang diatas merupakan konflik yang bersifat laten atau belum muncul ke permukaan. Artinya sampai penelitian berlangsung belum ada penyelesaian atau langkah-langkah antisipasi. Meskipun konflik tersebut bersifat laten, harus segera dicari  langkah-langkah  pencegahan (preventif), tidak  boleh  berlangsung  terlalu  lama bahkan  dihindari.  Bahwa  konflik  merupakan  fakta  kehidupan  yang  tidak  bisa dihindarkan,  karena  konflik  pada  hakekatnya  telah  melekat  pada  jalinan  kehidupan masnusia, konflik tidak perlu dihindari tetapi bagaimana konflik tersebut dikelola untuk mencari solusinya. Keterlibatan pihak-pihak pada keempat macam konflik diatas dapat digolongkan  konflik  antara  pemerintah  dengan  masyarakat,  pemerintah  dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat. 10

## D. Penutup
Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor  yang  menentukan  keberhasilan  pengelolaan  daerah  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa macam alat tangkap salah satunya adalah alat tangkap pukat hela (mini trawls) dan pukat tarik (seine nets) atau disebut dengan pukat arad yang merusak lingkungan ekosistem sumberhayati bawah laut. Secara hukum alat ini  telah  dilarang  tentang  Alat  Penangkapan  Ikan  Yang  Mengganggu  Dan  Merusak ekosistem bawah laut. Harapannya pengelolaan sumberdaya perikanan dan pengelolaan wilayah  pesisir  harus  berpijak  pada  komitmen  arus  keutamaan  yaitu  pengelolaan sumberdaya yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan generasi dimasa yang akan datang.
10 Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Alex SW Retraubun, Rencana Induk Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007).
Endang  Sutrisno, Rekonstruksi  Budaya  Hukum  Masyarakat  Nelayan  Dalam Menyejahterakan Nelayan, (Cirebon: Ringkasan Disertasi, 2011)
Pusat Data, Statistik dan Informasi Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan Dan Perikanan, (Jakarta: Penerbit Direktur Jendral Kelautan dan Perikanan, 2008). Sunaryanto, Petunjuk Kegiatan Program NasionalPemeberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau- pulau Kecil, 2009).

## Wawancara:
Hasil Wawancara dengan Nelayan yang berada diatas perahu sungai bondet pada tanggal
6 Oktober 2018 Pukul 17:04 WIB.
Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Yudi  Ketua  KUD  Mina  Waluya,  Kecamatan Gunungjati, Kabuparen Cirebon pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 17:20WIB.
Hasil Wawancara dengan Bapak Samsudin, Kepala Bidang Perikanan Tangkap  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 12 Februari 2018, Pukul: 14:43 WIB.