## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor  1, Juni  2020

## WAWASAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

## THE VISION OF BHINEKA TUNGGAL IKA IN THE LAW OF RELIGIOUS JUSTICE
Fatri Sagita
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Filsyafahri16@gmail.com

## Kaimuddin
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene keimuddinlatifnaja@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengatahui hubungan antara wawasan Bhineka Tunggal Ika dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama  di  Indonesia,  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama harus sejalan dan selaras dengan pengembangan materi hukum nasional, menurut asas dan kerangka pembangunan nasional. Pengembangan hukum material Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang di era globalisasi ini harus tetap dan jelas identitasnya sebagai hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kata Kunci : Peradilan; Bhineka Tunggal Ika; Peradilan Agama.

## Abstract
The purpose of this study is to find out the relationship between the insights of Bhineka Tunggal Ika in the Law on Religious Courts in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, which is  an  approach  based  on  the  main  legal  material.  This  approach  is  also  known  as  the  library approach,  namely  by  studying  books,  laws  and  regulations  and  other  documents  related  to  this research.  In  developing  the  material  law  of  the  Religious  Courts,  it  must  be  in  line  with  the development  of  national  legal  materials,  according  to  the  principles  and  framework  of  national development. The development of the material law of the Religious Courts in long-term development
in this era of globalization must have a clear and fixed identity as Islamic law and be able to meet the legal needs of the Muslim community in the Republic of Indonesia based on the One Godhead.
Keywords: Court; Bhineka Tunggal Ika; Religious Court.

## I. PENDAHULUAN
Beberapa tahun sudah usia undang-undang Peradilan Agama. Beberapa tahun pula, sudah  Peradilan  Agama  sebagai  peradilan  yang  duduk  sama  rendah,  berdiri  sama  tinggi, setara dengan peradilan negara lainnya, berada ditengah-tengah peradilan lain di negara kita. Selama  lima  tahun  itu  berbagai  upaya  sudah  dilakukan  untuk  memperkokoh  kedudukan peradilan  yang  mengadili  perkara  khusus  umat  Islam  itu.  untuk  memantapkan  kedudukan dan  peranannya  sebagai  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  pada usianya  yang  sekarang  ini,  tidak  ada  salahnya  kalau  kita  menatap  ke  depan  melihat kemungkinan pengembangan hukum materialnya.
Pengembangan hukum material Peradilan Agama pada tahun-tahun yang akan datang harus dilakukan, dalam rangka pembangunan hukum nasional dan dalam bingkai Garis-garis Besar Haluan Negara bertitik tolak dari kebijaksanaan pembangunan materi hukum dalam TAP  MPR  No.  II/MPR/1993  Tanggal  9  Maret  1993.    Hal  tersebut  disebabkan  karena Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia dan karena itu pula pengembangan hukum materialnya sekiranya dilakukan dalam bingkai dan mengacu pada kerangka acuan tersebut di atas. 1 Adapun rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  Bagaimana  asas  dan  wawasan  hukum  material  Peradilan  Agama? Bagaimana pengembangan hukum material di Peradilan Agama?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan
1 Bahder Johan Nasution, Hukum Acara Peradilan Agama (Bandung: Tarsito, 2000), h. 15.
kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## III. PEMBAHASAN

## Pengertian Hukum Materiil
Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  adalah  hukum  Islam  yang  kemudian  sering didefinisikan sebagai fikih, yang tentu rentan terhadap perbedaan. 2 Hukum materiil Peradilan Agama selama ini bukan merupakan hukum tertulis dan masih  berserakan dalam berbagai kitab  karya  ulama  masa  lalu  yang  karena  dari  segi  sosio-kultural  berbeda,  sering menimbulkan  perbedaan  ketentuan  hukumnya  tentang  masalah  yang  sama,  maka  untuk menyatukan  perbedaan  tersebut  di  satu  sisi  dan  adanya  kesamaan  di  sisi  lain,  telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat Biro Pengadilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura. 3
Dalam surat Biro Peradilan Agama tersebut, dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan  hukum  material  dalam  memeriksa  dan  memutuskan  perkara,  maka  para  hakim Peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab ini, yakni:
1. Al-Bajuri
2. Fatkhul Mu’in
3. Syaraqawi ‘Alat Tahrir’
4. Qalyubi Wa Umairah/ Al-Mahali
5. Fatkhul Wahhab
2 R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Madju, 1997), h. 17.
3 Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 20.
6. Tuhfah
7. Targhib Al-Mustaq
8. Qawanin Syari’ah Li Sayyid bin Yahya
9. Qawanin Syari’ah Li Sayyid Shadaqah
10. Syamsuri li Fara’id
11. Bughyat Al-Musytarsyidin
12. Al-Fiqih Ala Madzahib Al-Arba’ah
13. Mughni Al-Muhtaj 4
Hukum material berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum  di  dalamnya  harus  dijiwai,  digerakkan  dan  dikendalikan  oleh  keimanan  dan ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sebagai  nilai  luhur  yang  menjadi  landasan spritural, moral dan etika pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Iman dan taqwa serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya dipandang dari sudut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) yang menjadi landasan kerangka dasar agama Islam, setara dengan aqidah dan syari’ah, dua dari tiga komponen agama Islam, aqidah, syari’ah dan akhlak.
Pembangunan jangka panjang kedua, menurut GBHN 1993, diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan. Salah satu diantaranya adalah bidang hukum. Peningkatan dari sektor hukum menjadi bidang dalam pembangunan hukum mempunyai makna bahwa dalam waktu  dua  puluh  lima  tahun  diharapkan  akan  tercapai,  yakni  terbentuk  dan  berfungsinya syistem hukum nasional yang mantap, berdasarkankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  dengan  memperhatikan  kemajemukan  tatanan  hukum  yang  berlaku  yang  mampu
4 A.  Basiq  Djalil, Peradilan  Agama  di  Indonesia (Cet.  II;  Jakarta:  Kencana   Prenada  Media  Group, 2010), h. 156.
menjamin  kepastian,  ketertiban,  penegakan  dan  perlindungan  hukum  dengan  inti  keadilan dan kebenaran. 5

## Wawasan Hukum Material
a. Wawasan Kebangsaan
Dengan  wawasan  kebangsaan,  sistem  hukum  materiil  harus  berorientasi  penuh  dalam aspirasi  serta  kepentingan  bangsa  Indonesia.  Wawasan  kebangsaan  ini  menurut  Menteri Kehakiman,  bukanlah  wawasan  kebangsaan  yang  tertutup  tetapi  terbuka  memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hukum modern b. Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara menginginkan adanya satu hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang  hukum  harus  sejauh  mungkin  dilaksanakan.  Ini  berarti  bahwa  seluruh  golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional.
c. Wawasan Bhinneka Tunggal Ika
Dengan  menggunakan  wawasan  ini,  unifikasi  hukum  yang  diinginkan  oleh  wawasan nusantara  itu  harus  menjamin  tertuangnya  aspirasi,  nilai-nilai  dan  kebutuhan  hukum masyarakat  ke  dalam  sistem  hukum  nasional.    Dengan  wawasan  Bhinneka  Tunggal  Ika, keragaman  suku  bangsa,  budaya  dan  agama  sebagai  aset  pembangunan  nasional  harus dihormati, tentu saja dengan tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan menggunakan ketiga wawasan tersebut, secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaidah-kaidah hukum Islam, juga hukum adat dan hukum eks barat akan menjadi
5 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1997), h. 368.
bagian integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. 6

## Pengembangan Hukum Material di Peradilan Agama
Hukum  material  yang  hendak  dikembangkan  di  Peradilan  Agama  dalam pembangunan jangka panjang adalah hukum perdata Islam mengenai:
1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah
3. Wakaf dan shadaqah
Hal tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 7 tahun  1989  kepada  Peradilan  Agama  untuk  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara-perkara  di  bidang  tersebut.    Hukum  tersebut,  telah  dihimpun  dalam  Kompilasi Hukum Islam di  Indonesia dan telah pula disebarluaskan sesuai dengan Instruksi Presiden No.  1  Tahun  1991  melalui  keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  154  tahun 1991,  tanggal  22  Juli  1991.    Kompilasi  hukum  Islam  ini,  sesuai  dengan  instruksi presiden  tersebut dengan bersifat terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. 7
Lahirnya  UU  No.  3  Tahun  2006  perubahan  atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  dan  UU  No.  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  telah  membawa perubahan  besar  dan  paradigma  baru  bagi  dunia  peradilan  agama.    Perubahan  paradigma Peradilan  Agama  tersebut  adalah  karena  Peradilan  Agama  memperoleh  tambahan kewenangan dari kewenangan yang sudah ada, yaitu kewenangan menangani sengketa bisnis syariah/ekonomi syariah, di samping zakat dan infak.  Dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006
6 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1997), h. 370-371.
7 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1997), h. 375.
ditegaskan:  “Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,    dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:
1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah
9. Ekonomi Syariah 8
Kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 49  (1)  UU  No.  3  Tahun  2006,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ekonomi  syariah  adalah perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  antara  lain meliputi:
1. Bank Syariah
2. Lembaga keuangan mikro syariah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksadana syariah
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
7. Sekuritas syariah
8. Pembiayaan syariah
9. Pegadaian syariah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
11. Bisnis syariah
8 A.  Basiq  Djalil, Peradilan  Agama  di  Indonesia (Cet.  II;  Jakarta:  Kencana   Prenada  Media  Group, 2010), h. 172-173.
Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah dirumuskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.
Tanggal  29  Agustus  2013  Mahkamah  Konstitusi  melahirkan  putusan  Nomor 93/PUU-X/2012 yang makin memperkuat keberadaan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, yakni mengakhiri dualisme antara Peradilan Agama dan Peradilan umum.
Dilihat dari dimensi pembangunan  hukum nasional tersebut, pengembangan hukum material Peradilan Agama termasuk dalam kategori dimensi pembaharuan yaitu usaha untuk melengkapi  dan  menyempurnakan  hukum  material  Peradilan  Agama  yang  kini  dihimpun secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ini berarti, bahwa dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama, harus dilengkapi dalam kompilasi tersebut dan menyempurnakan apa yang sudah ada di dalamnya.
Dilihat  dari  perangkat  hukum  nasional,  disiplin  hukum  yang  dikembangkan  di lingkungan  Peradilan  Agama  seperti  itu  adalah  hukum  kekeluargaan,  hukum  kewarisan, hukum  kesejahteraan  sosial  dan  hukum  ekonomi  syariah.  Di  samping  mempergunakan dimensi  pembaruan  atau  dimensi  penyempurnaan,  dalam  pengembangan  hukum  material Peradilan  Agama,  perlu  ditingkatkan  kualitas  pembentukan  hukum  melalui  yurisprudensi Peradilan  Agama.    Peningkatan  kualitas  yurisprudensi  Peradilan  Agama  ini,  sangat bergantung pada kualitas dan wawasan hakim peradilan agama sebagai penegak hukum dan keadilan  dalam  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat (muslim). 9
Dalam Pasal 14 UU No. 14 tahun 1970 ditentukan, bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan (padanya) dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ini berarti, bahwa
9 A. Intan Cahyani, Problematika Penerapan Produk Pemikiran Hukum Islam Sebelum dan Sesudah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 30.
hakim sebagai organ kelengkapan pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum. Jika, ia tidak menemukan hukum tertulis atau hukum tertulis tersebut kurang atau tidak jelas, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan (perkara yang diajukan padanya) berdasarkan  hukum  tidak  tertulis  itu  atau  memberi  tafsiran  terhadap  hukum  tertulis  yang tidak  jelas  tersebut  sebagai  seorang  yang  bijaksana,  bertanggung  jawab  penuh  mengenai keputusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. 10

## IV. PENUTUP
Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  adalah  hukum  Islam  yang  kemudian  sering didefinisikan  sebagai  fikih  yang,  tentu  rentan  terhadap  perbedaan.  Dalam  pengembangan hukum  material  Peradilan  Agama  harus  sejalan  dan  selaras  dengan  pengembangan  materi hukum nasional, menurut asas dan kerangka pembangunan nasional. Pengembangan hukum material Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang di era globalisasi ini harus tetap dan jelas identitasnya sebagai hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat  muslim  dalam  negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Jogjakarta: PT. Ma’arif, 1994. Cahyani,  A.  Intan, Problematika  Penerapan  Produk  Pemikiran  Hukum  Islam  Sebelum  & Sesudah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Djamali, R. Abdul, Hukum Islam , Bandung: Mandar Madju, 1997. Djalil, A. Basiq, Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media Group, 2006. Muhammad  Ali,  Daud, Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 1997.
Nasution, Bahder Johan, Hukum Acara Peradilan Agama, Bandung: Tarsito, 2000. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 20.
10 Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jogjakarta: PT. Ma’arif, 1994), h. 6.