## IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA CERAI TALAK DALAM PUTUSAN VERSTEK
(Studi di Pengadilan Agama Makassar)
Muh. Izzad Dien Fadhlullah 1 , Asni 2 12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: izzaddien3@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Implementasi  Pembayaran  Nafkah  Iddah  pada Perkara  Cerai  Talak  dalam  putusan  Verstek  Studi  di  Pengadilan  Agama  Makassar.  Pokok masalah  dirumuskan  dalam  beberapa  sub  masalah atau  pertanyaan  yakni:  1)  Bagaimana  tata cara  pembayaran  nafkah  iddah  bagi  seorang  suami  yang  hendak  menceraikan  istrinya  yang tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Makassar ?. 2) Apa upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Cara pembayaran nafkah  iddah  bagi  suami  kepada  istrinya  yang  tidak  hadir  dalam  persidangan,  yakni  dengan cara  pemohon  menitipkan  pembayarannya  di  Panitera  pengganti  yang  bertugas  menagani perkara  tersebut.  2)  Upaya  majelis  hakim  dalam  menjamin  pembayaran  nafkah  iddah  pada perkara  cerai  talak  dalam  putusan  verstek,  yakni  majelis  hakim  mengharuskan  pemohon terlebih dulu membayarkan nafkah iddah kepada termohon sebelum mengucapkan ikrar talak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Hakim, agar kiranya semua hakim di Pengadilan Agama  membebankan  kepada  pemohon  untuk  melaksanakan  kewajibannya  dari  akibat perceraian  yang  sesuai  dengan  Pasal  149  Kompilasi  Hukum  Isla,  khusus  perkara  cerai talak yang  putusannya  verstek.  2)  Bagi  masayarakat,  akibat  dari  terjadinya  perceraian  suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri berhak mendapatkan hak- haknya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Termohon agar kiranya  hadir  dalam  persidangan  supaya  bisa  memperjuangkan  hak-haknya  dari  suaminya sebagai akibat dari cerai talak.
.
Kata Kunci: pembayaran nafkah iddah, cerai talak, putusan verstek

## Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  the  implementation  of  Iddah's  livelihood  payment  in divorce  cases  in  the  Verstek  Studi  decision  at  the  Makassar  Religious  Court.  The  subject matter is formulated in several sub-problems or questions, namely: 1) What is the procedure for paying iddah support for a husband who wants to divorce his wife who does not attend the trial  at  the  Makassar  Religious  Court?  2)  What  are  the  efforts  of  the  panel  of  judges  in guaranteeing the payment of iddah's living in the divorce case in the verstek decision at the Makassar Religious Court? The results of this study indicate that 1) The method of payment
Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
of iddah income for husbands to their wives who are not present at the trial is by means of the applicant depositing his payment at the substitute Registrar who is in charge of handling the case. 2) The efforts of the panel of judges in guaranteeing the payment of iddah maintenance in  the case  of  divorce  talak  in the verstek  decision,  namely  the  panel  of  judges  requires  the applicant  to  pay  the  iddah  income  to  the  respondent  before  making  a  pledge  of  talaq.  The implications  of  this  research  are:  1)  For  the  Judge,  that  all  judges  in  the  Religious  Courts charge the applicant to carry out their obligations as a result of divorce in accordance with Article  149  Compilation  of  Islamic  Laws,  especially  in  cases  of  divorce  and  divorce  whose verdicts are versatile. 2) For the community, as a result of the divorce, the husband is obliged to provide iddah support to the wife and the wife has the right to get their rights as stated in Article 149 of the Compilation of Islamic Law. The Respondent should be present in court so that he can fight for his rights from her husband as a result of divorce.

## Keywords: iddah income payment, divorce talak, verstek verdict

## A. Pendahuluan
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Perkawinan  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  dapat  mengakibatkan  hukum terjadi.2 Untuk  membentuk  keluarga  memerlukan  suatu  aturan  atau  norma-norma  yang mengatur  terjadinya  atau  terbentuknya  suatu  perkawinan.  Hak  ini  untuk  menghindari dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menjalurkan hasrat manusiawi tersebut.
Allah  swt  menciptakan  manusia  secara  berpasang-pasangan  sebagai  sarana  untuk memperbanyak  keturunan  dan  mempertahankan  kehidupan,  yang  dimana  setiap pasangan  telah  diberikan  bekal  oleh  Allah  swt  untuk  bisa  mencapai  tujuan  dengan sebaik-baiknya.3
Manusia  dan    makhluk  hidup  lainnya  mempunyai  naluriah  untuk  hidup  secara berpasang-pasangan,  Allah  SWT  menciptakan  segala  sesuatu  yang  ada  di  dunia  ini
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1
2 Rahma  Amir, Perkawinan  Beda Agama di Indonesia  Perspektif Hukum Islam, Al-Qadau, Volume  6, No. 1, Juni 2019, 101.
3 Massadi, dkk, Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah, Jurnal Diskursus Islam. Vol. 6 No. 2, Agustus 2018, h. 201.
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
secara berpasang-pasangan sebagaimana dalam firman QS. Az-Zariyat/51:49.

## وَمِن كُلُِّوشٍََُۡ َخ ُلوقُنَاُكُووجَ َُِۡوشَعِلوَشم ُخ وُذخ َِّ لُنَُ
Terjemahannya:
’’Danو segalaو sesuatuو kamiو ciptakanو berpasang-pasangan  agar  kamu  mengingat (kebesaranوAllah)’’.و(QS.وAz-Zariyah/51: 49). 4
Pernikahan  bertujuan  menghalakan  pergaulan  bebas  dan  menghalalkan  hubungan kelamin  antara  seorang  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  sebelumnya tidak halal. Demikian maksud perkawinan yang dipahami oleh kebanyakan orang. 5
Dalam  suatu  ikatan  perkawinan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  membangun  kehidupan rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  warahmah,  sebagaimana  yang  telah  disebutkan dalam  surah  Ar-Rum  ayat  21.  Maka  Islam  sangat  menganjurkan  ummatnya  untuk menikah,  dikarenakan  Islam  menginginkan  umatnya  hidup  dalam  kedamaian, kesejahteraan,  dan  ketemtraman.  Kehidupan  yang  Sakinah  mawadda  wa  rahmah hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah menikah.6
Tujuan  perkawinan itu  sering  kali tidak dapat  tercapai  secara  utuh,  hal  itu  dikarenakan adanya  berbagai  macam  permasalahan  yang  terjadi  dalam  keluarga.  Suami  atau  istri terkadang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga menyebabkan terjadinya perdebatan  dan  pertengkaran  antara  keduanya.  Apabila  pertengkaran  antara  suami  dan istri  dalam  kehidupan  rumah  tangga  tidak  dapat  lagi  berdamai  dan  kembali  saling mencintai,  maka  jalan  yang  terakhir  adalah  dengan  perceraian.  Perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4 Al-Kitab, Quran dan Terjemahan, (Cet. I Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011), h. 522.
5 Peunoh  Daly, Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu  Studi  Perbandingan  dalam  Kalangan  Ahlus  Sunnah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 107-108.
6 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 59-62.
Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
Apabila  dalam  hubugan  suami  isrti  terjadi  perceraian  bukan  berarti  masalah  diantara keduanya sudah berakhir, justru dengan terjadinya perceraian maka persoalan-persoalan yang  baru  akan  muncul  yang  akan  diselesaikan  antara  suami  istri  yang  berupa pembayaran nafkah iddah seorang mantan suami kepada mantan istrinya setelah melalui perceraian, serta mengenai hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama.
Akibat  terjadinya  perceraian  menyebabkan  putusnya  ikatan  pernikahan  antara suami istri yang dikarenakan cerai talak. Mantan suami mempunyai kawajiban yaitu :
a. Memberikanوmut’ahوyangوlayakوkepadaوbekasوistrinya,وbaikوberupaوuangوatauوbenda,و kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
b. Memberi  nafkah  dan  kiswah  kepada  bekas  istri  selama  dalam  iddah,  kecuali  bekas istriوtelahوdijatuhiوtalakوba’inوatauوnusyuzوdanوdalamوkeadaanوtidakوhamil.
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh  apabila  qabla  al dukhul.
d. Memberikan  biaya  hadhonah  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun. 7
Suami  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  nafkah  iddah  kepada  istri  sebagai akibat  dari  cerai  talak  dalam  kasus  perceraian.  Hendaknya  seorang  suami  memberikan nafkah kepada istri yang di talak sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya nafkah yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikan, sehingga mantan istri terhindar dari penderitaan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di  Pengadilan  Agama  Makassar  dari  tahun  2018  sampai  pada  tahun  2020  mengalami peningkatan  putusan  verstek  khususnya  dalam  perkara  cerai  talak.  Dalam  perceraian khususnya  cerai  talak  yang  tercatat  di  Pengadilan  Agama  Makassar  majelis  Hakim berperan  penting  dalam  melindungi  hak-hak  Istri  (termohon)  yang  ditalak  untuk diberikan  nafkah  selama  masa  iddahnya,  sebab  di  dalam  undang-undang  tidak  ada disebutkan  berapa    yang  harus  diberikan  suami  kepada  istrinya  yang  di  talak.  Oleh
7 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
karena  itu  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  mempunyai  kewenangan  dalam menentukan  nafkah  yang  harus  dibayarkan  oleh  suami  kepada  mantan  istrinya  selama iddah.
Pengadilan merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk memberikan  keadilan  terhadap  masyarakat. 8 Pengadilan  Agama  mempunyai  wewenang dalam  menetapkan  pembayaran  nafkah  iddah  sebagai  hak  seorang  istri  yang  telah diceraikan, maka Pengadilan Agama harus mempunyai upaya untuk bisa menjamin agar hak  seorang    istri  yang  diceraikan  dapat  mendapatkan  haknya  sebagaimana    dalam  isi putusan  Pengadilan  supaya  putusan  majelis  Hakim  memenuhi  asas  kepastian  dan keadilan bagi pihak yang berperkara.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  lapangan  (field  research). Pengadilan  Agama  Makassar  merupakan  lokasi  yang  dipilih  oleh  peneliti  untuk melakukan penelitian. Pengadilan Agama Makassar berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.14  Daya,  Kecamatan  Biringkanaya,  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Pendekatan yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Yuridis,  yaitu  pendekatan  yang berdasarkan  perundang-undang  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  oleh peneliti.  Pendekatan  Normatif,  yaitu  pendekatan  yang  berdasarkan  ajaran  Islam  yang sesuai  dengan  masalah  yang  diteliti.  Tehnik  pengelolaan  dan  analisis  data  dilakukan melalui  tahapan,  yakni  observasi  pengumpulan  data  setelah  data-data  terkumpul kemudian  diolah  dan  disimpulkan.  Sumber  data  dari  Penelitian  ini  adalah  Sumber  Data Primer yaitu mengambil Putusan dari Pengadilan Agama Makassar dan sumber sekunder yang mengambil bahan dari dokumen-dukumen, buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  nafkah  iddah  pada  perkara  cerai  talak  yang putusannya verstek.

## C. Hasil dan Pembahasan
8 Asni, Pertombangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, Ahkam.  Vol. 24, No. 1, Januari 2014, h. 105.
Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
1. Cara  pembayaran  nafkah  iddah  bagi  seorang  suami  yang  hendak  menceraikan istrinya yang tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Makassar
Perceraian  bukanlah  suatu  larangan  melainkan  jalan  terakhir  dalam  menyelesaiakan permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung ada jalan keluarnya. Apabila telah ada upaya  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  dengan  benar,  namun  kedua  belah  pihak tak  kunjung  harmonis  lagi  untuk  bersatu  maka  cara  yang  terbaik  adalah  dengan perceraian. 9
Pada  suatu  sisi  perceraian  sejatinya  dibolehkan  dalam  Islam.  Namun  disisi  lain perkawinan  diorientasikan  sebagai  komitmen  selamanya  dan  kekal.  Meskipun demikian  terkadang  muncul  keadaan-keadaan  yang  menyebabkan  cita-cita  suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak  atau  kedua  belah  pihak  untuk  mengakomodasikan  realitas-realitas  tentang perkawinan  gagal.  Meskipun  demikan,  perceraian  merupakan  suatu  hal  yang  dibenci oleh  dalam  Islam  meskipun  kebolehannya  jelas  dan  hanya  boleh  dilakukan  ketidak adanya jalan lain yang dapat ditempuh oleh dari kedua belah pihak. 10
Pada  saat  proses  perceraian  sebelum  adanya  undang-undang  perkawinan  prosedur perceraian  berlangsung  sangat  mudah,  tanpa  diperlukan  alasan-alasan  yang menyebabkan  ingin  bercerai.  Posisi  istri  sangat  lemah,  disebabkan  sewaktu-waktu dapat diceraikan oleh suaminya tanpa adanya biaya hidup setelah perceraian. 11
Suami berkewajiban memberikan hak-hak istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya sehingga menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah dari  suaminya.  Dikarenakan  istri  pernah  terikat  oleh  suaminya  yang  mengakibatkan tidak bisa mencari nafkah untuk keperluan sendiri. 12
9 Ananda  Abdi,  dan  Lomba  Sultan, Penyelesaian  Perkara  Harta  Bersama  Pasca  Perceraian  di Pengadilan  Agama  Bantaeng  Kelas  II  (Studi  Kasus  Putusan  No.  50/Pdt.G/2018/P.A.Batg), Qadauna.  Vol.  1 Edisi Khusus Oktober 2020.
10 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, ( Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.
11 Hartini Tahir, Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia, Jurnal Al-Qadau. Volume 1 No. 2, 2014, h. 89.
12 Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, Uqudulijaian, (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1995), h.
47.
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
Pembayaran nafkah iddah merupakan salah satu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya yang menjadi akibat dari perceraian diantara keduanya di Pengadilan Agama. Adapun  yang  menjadi  kewajiban  seorang  suami  yang  telah  menceraikan  istrinya sebagaimana terdapat pada Pasal 149 dalam Kompilasi Islam sebagai berikut :
a. Memberikanو mut’ahو yangو layakو kepadaو bekasو istrinyaو baikو berupaو uangو atauو benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al duhkul.
b. Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekasوistriوtelahوdijatuhiوtalakوba’inوatauوnusyuzوdanوdalamوkeadaanوtidakوhamil.
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh  apabila  qabla al dukhul.
d. Memberikan  biaya  hadhonah  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur 21 tahun.
Adapun cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami kepada istrinya yang tidak hadir dalam persidangan di pengadilan Agama Makassar  yaitu dimana sebelum pemohon  mengucapkan  ikrar  talak  didepan  majelis  hakim,  pemohon  terlebih  dahulu membayarkan  kewajibannya  yang  telah  dibebankan  kepadanya  dari  majelis  hakim. Selanjutnya pemohon / suami menitipkan pembayaran nafkah iddah dan yang menjadi hak  termohon  /  istri  ke  Panitera  pengganti  yang  sedang  bertugas  menagani  perkara pemohon.  Sebagaimana  yang  telah  dikatakan  Pak  Rahmatullah  dalam  wawancara selaku ketua majelis hakim yang menagani perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar. 13
Pembebanan  pembayaran  nafkah  iddah  pada  perkara  cerai  talak  yang  putusannya bersifat  verstek  itu  tergantung  dari  majelis  hakim  yang  mengadili  perkara  tersebut. Pada  perkara  cerai  talak  dalam  putusan  verstek  tidak  semua  majelis  hakim  akan membebankan pembayaran nafkah kepada pemohon. 14
13 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).
14 Rahmatullah dan Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).
Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
Dengan jawaban dari Pak Rahmatullah tersebut dalam pembayaran nafkah iddah pada perkara  cerai  talak  dalam  putusan  verstek  di  Pengadilan  Agama  Makassar.  Apabila terjadi  perceraian  cerai  talak,  maka  suami  berkewajiban  memberikan  nafkah  kepada istrinya selama masa iddah sebagai hak seorang istri dari mantan suaminya.
Adapun jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2020 ada sebanyak 725 perkara dan terdapat 452 perkara yang putusannya verstek.
Dengan adanya pembayaran nafkah iddah yang dibebankan kepada pemohon sebelum mengucapkan  ikrar  talak  mempunyai  tujuan  untuk  melingdungi  hak-hak  perempuan pasca terjadinya perceraian hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  2017  yang  membahas  tentang  pedoman  mengadili  perkara  perempuan berhadapan hukum.
Dalam  putusan  Nomor  912/Pdt.G/2020  PA.Mks  majelis  Hakim  membebankan pembayaran  nafkah  iddah  kepada  pemohon  pada  perkara  cerai  talak  yang  putusan verstek sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  pekerjaan  Pemohon  sebagai Apoteker,  maka  Majelis  sependapat  untuk  menghukum  Pemohon  membayar mut’ahو danو nafkahو iddahو kepadaو Termohonو yangو jumlahnyaو sebagaimanaو tercantum dalam amar putusan ini;
Menimbang,  bahwa    sesuai  petunjuk  SEMA  Nomor  01  Tahun  2017  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Agama  tanggal  22 sampai  24  November  2017,  maka  Pemohon  harus  dihukum  untuk  memberikan mut’ahو danو nafkahو iddahو tersebutو kepadaو Termohonو sesaatو danو seketikaو setelahو pengucapan ikrar talak dan oleh karenanya Pemohon  terlebih dahulu diwajibkan untukو menyiapkanو و mut’ahو danو nafkahو iddahو dimaksudو sebelumو و Pemohonو mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  bidang  perkawinan,  maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI
1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untukوmenjatuhkanوtalakوsatuوraj’iو terhadap  Termohon TERMOHON di  depan  sidang    Pengadilan  Agama Makassar;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
a) Mut’ahوdalamوbentukوuangوsejumlahوRp1.000.000و(satuوjutaوrupiah);
b) Nafkah  iddah  selama  3  bulan  sejumlah  Rp1.500.000  (satu  juta  lima    ratus ribu rupiah);
c) Mut’ahو danو nafkahو iddahو tersebutو harusو diserahkanو olehو Pemohonو kepadaو Termohon sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak oleh Pemohon kepada Termohon;
5. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam  ribu rupiah);
Berdasarkan  isi  putusan  yang  diatas,  maka  seorang  suami  akan  berkewajiban  untuk membayarkan  nafkah  iddah  setelah  putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dan  putusanya  diberikan  kepada  pihak  yang  berperkara.  Setelah  putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak akan dipanggil untuk ikrar talak. Sebelum  ikrar  talak  diucapkan  oleh  pemohon/suami  terlebih  dahulu  membayarkan nafkah  iddah  dan  memberikan  hak-hak  termohon/istri  kemudian  baru  dipersilahkan untuk mengucapkan ikrar talak di depan majelis hakim. 15
Apabila pemohon belum siap untuk membayarkan nafkah iddah dan memberikan hak- hak termohon, maka majelis hakim akan menunda ikrar talak sampai pihak pemohon siap untuk membayarkan apa yang telah dibebankan kepadanya maksimal 6 bulan, dan
15 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).
Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
apabila  selama  6  bulan  pemohon  belum  siap  untuk  membayarkan  nafkah  iddah  dan memberikan hak-hak termohon, maka dianggap batal melakukan perceraian.
Persidangan ikrar talak akan dilanjutkan, apabila pihak pemohon telah melaksanakan kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  dibebankan  kepadanya  didalam  putusan  yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

## 2. Upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran  nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar
Majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  dalam  menjamin  pembayaran  nafkah iddah  atau  hak-hak  istri  dalam  perkara  perceraian  cerai  talak,  suami  mempunyai kewajiban untuk memberikanوnafkahوiddahوdanوmut’ahوkepadaوistrinya.وSebagaimanaو yang dikatakan Pak Rahmatullah sebagai berikut:
‘‘Adapunو yangو berkaitanو denganو hakو istriو dalamو perkaraو ceraiو talakو yaituو berupaوnafkahوiddahوdanوmut’ah.وIstriوberhakوmendapatkannyaوapabilaوtidak nusyuz. Sedangkanوmut’ahوadalahوsesuatuوpemberianوdariوsuamiوkepadaوistriوyangوberupaوuangو atau barang.’’ 16
Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  majelis  hakim  dalam  pembayaran  nafkah iddah tidak terlepas dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang dimana ketika terjadi perceraian  cerai talak,  maka  suami  berkewajiban  untuk  memberikan  hak-hak  istrinya sebagai berikut:
a. Memberikanو mut’ahو yangو layakو kepadaو bekasو istrinya,و baikو berupaو uangو atauو benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
b. Memberikan  nafkah  dan  kiswah  kepada bekas  istri  selama  dalam  iddah,  kcuali bekasو istriو telahو dijatuhkiو talakو ba’inو atauو nusyuzو danو dalamو keadaanو tidakو hamil.
c. Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya  dan  separuh  apabila  qadla al dukhul.
16 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
d. Memberikan  biaya  hadhonah  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur 21 tahun. 17
Upaya  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  dalam  menjamin  pembayaran nafkah iddah yang merupakan salah satu hak istri setelah terjadinya perceraian, adapun upaya majelis hakim ialah mengharuskan pomohon terlebih dulu membayarkan nafkah iddah  dan  memberikan  hak-hak  istri  sebelum  mengucapkan  ikrar  talak  di  Pengadilan Agama Makassar.
Sebagaimana  yang  dikatakan  Pak  Rahmatullah  dalam  wawancara  selaku  hakim Pengadilan Agama Makassar, bahwa upaya yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menjamin  pembayaran  nafkah  iddah  pada  perkara  cerai  talak  dalam  putusan  verstek yaitu pemohon diharuskan membayar kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya pada  saat  sidang  ikrar  talak  didepan  majelis  Hakim.  Sebelum  pemohon  atau  suami mengucapkan  ikrar  talak  didepan  persidangan  terlebih  dulu  memberikan  hak-hak istrinya, kemudian diperbolehkan untuk mengucapkan ikrar talak.
Pembayaran  nafkah  iddah  dilaksanakan  secara  langsung  didepan  persidangan  pada saat ikrar talak. Apabila termohon tidak hadir dalam persidangan, maka pemohon akan menitipkan  kepada  panitera  pengganti  yang  sedang  bertugas  menagani  perkara tersebut.  Setelah  pemohon  melaksanakan  kewajibanya  yang  telah  dibebankan kepadanya, maka majelis hakim akan melanjutkan persidangan penyaksian ikrar talak. Sebagaimana  yang  dikatakan  Pak  Rahmatullah  dalam  wawancara  selaku  Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwasanya pembayaran nafkah iddah yang merupakan hak  istri  dari  suaminya  dilaksanakan  didepan  persidangan  sebelum  ikrar  talak,  agar suami  tidak  terlepas  dari  kewajibannya. 18 Apabila  suami  belum  siap  untuk melaksanakan  kewajibanya,  maka  majelis  hakim  akan  menunda  persidangan  sampai suami siap untuk melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu maksimal selama 6 bulan.
Apabila  selama  6  bulan  suami  masih  belum  siap  melaksanakan  kewajibannya sebagaimana  yang  telah  dibebankan  kepadanya  dalam  putusan  untuk  memberikan
17 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).
18 Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).
Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
nafkah  iddah  kepada  istrinya.  Jika  hal  itu  terjadi  maka  putusan  akan  gugur  dan  hak suami untuk mengikrarkan talak pun gugur.

## D. Penutup
Cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya yang tidak  hadir  dalam  persidangan  dengan  cara  pemohon  akan  menitipkan  pembayaran nafkah  iddah  dan  hak-hak  istri  melalui  panitera  pengganti  yang  sedang  bertugas menangani perkara tersebut. Setelah beberapa waktu sidang ikrar talak selesai termohon baru  datang  di  Pengadilan  Agama  Makassar  untuk  mengambil  nafkah  iddah  dan  hak- haknya dari suami melalui panitera pengganti  yang menangani perkara tersebut.  Upaya majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjamin pembayaran nafkah iddah yakni pembayaran dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak oleh suami kepada istrinya. Apabila  suami  belum  siap  melaksanakan  kewajibannya,  maka  sidang  ikrar  talak  akan ditunda sampai suami siap untuk memberikan hak-hak istri dalam waktu paling lama 6 bulan.  Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  majelis  hakim  dalam  menetapkan pembayaran nafkah iddah terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka

## Al-Quran
Al-Kitab, Quran dan Terjemahan, (Cet. I Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011) .

## Buku
Aizid, Rizem. Fiqh Keluarga Terlengkap. (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2018).
An-Nawawi,  Syekh  Muhammad  bin  Umar. Uqudulijaian. (Semarang:  Pustaka  Alawiyah, 1995).
Daly,  Peunoh. Hukum  Perkawinan  Islam  Suatu  Studi  Perbandingan  dalam  Kalangan  Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam. (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988).
Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia. ( Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

## Jurnal
Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al- Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 6 (1), 99-110.
Muh. Izzad Dien Fadhlullah, Asni
Asni,  A. (2014). Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 17 (1).
Hartini,  H.  (2014).  KEDUDUKAN  WANITA  DALAM  HUKUM  DI  INDONESIA. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 1 (2).
Massadi,  M.,  Gassing,  A.  Q.,  Jafar,  U.,  &  Salenda,  K.  (2018).  IMPLEMENTASI  ASAS DISPENSASI  KAWIN  DI  WILAYAH  HUKUM  PENGADILAN  TINGGI  AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH. Jurnal Diskursus Islam , 6 (2), 201-223.
Sultan,  L.  (2020).  Penyelesaian  harta  bersama  pasca  perceraian  di  pengadilan  agama Bantaeng  kelas  II  (studi  kasus  Putusan  No.  50/Pdt.  G/2018/PA.  Batg. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 1 , 291-301.

## Wawancara
Rahmatullah dan Muhammad Yunus, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).
Rahmatullah, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, (Makassar 11 Januari 2021).

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.