DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3 Received: 12 Maret 2024, Revised: 14 April 2024, Publish: 17 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Program Sekolah Politisi Muda Sebagai Pendidikan Politik bagi Calon Anggota Legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta
Dewi Handayani 1 , Najamudin 2 , Badrin 3
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia, dewi15.handayani@gmail.com 2 Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, Indonesia
Corresponding Author: dewi15.handayani@gmail.com
Abstract: This  research  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  young  politician  school program  as  political  education  for  prospective  legislative  members  at  the  Satunama Yogyakarta Foundation. This research uses a qualitative approach with a descriptive design. Research  subjects  were  determined  using  purposive  techniques.  Data  collection  uses interview,  observation  and  documentation  techniques.  Data  validation  uses  source triangulation techniques. Meanwhile, data analysis uses interactive modeling techniques. The research  results  show  that  the  Satunama  Foundation  strives  to  provide  good  facilities  and infrastructure  to  support  the  implementation  of  the  young  politician  school  program.  In implementing the program, not all participants looked active and some looked tired, this was due  to  personality  and  budget  problems  for  each  individual,  which  made  the  committee allocate  a  little  time,  but  the  committee  tried  to  improve  the  quality  of  the  young  politician school program by distributing questionnaires to participants as material. Future evaluations and the number of young politician school program alumni who have succeeded in becoming legislative  members  are  one  of  the  supporting  factors  for  the  committee  in  improving  the quality of the young politician school program.
Keyword: Political Education, Legislative, Young Politician School Program.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program sekolah politisi muda  sebagai  pendidikan  politik  bagi  calon  anggota  legislatif  di  Yayasan  Satunama Yogyakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  desain  deskriptif. Subyek  penelitian  ditentukan  dengan  teknik  purposive.  Pengumpulan  data  menggunakan teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Validasi  data  menggunakan  teknik triangulasi  sumber.  Sedangkan  analisis  data  menggunakan  teknik  model  interaktif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Yayasan Satunama berusaha memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang pelaksanaan program sekolah politisi muda. Dalam pelaksanaan program  tersebut  tidak  semua  peserta  terlihat  aktif  dan  ada  yang  terlihat  lelah,  hal  tersebut berasal  dari  pribadi  masing-masing  setiap  invidu  dan  masalah  anggaran  sehingga  membuat panitia  mengalokasi  waktu  sedikit  padat  tetapi  panitia  berusaha  memperbaiki  kualitas program  sekolah  politisi  muda  dengan  membagikan  angket  kepada  peserta  sebagai  bahan
evaluasi  kedepannya  dan  banyaknya  alumni  program  sekolah  politisi  muda  yang  telah berhasil  menjadi  anggota  legeslatif  merupakan  salah  satu  faktor  pendukung  bagi  panitia untuk memperbaiki kualitas program sekolah politisi muda.
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Legislatif, Program Sekolah Politisi Muda .

## PENDAHULUAN
Reformasi  di  Indonesia  pada  tahun  1998  membawa  perubahan  besar  terhadap  bangsa Indonesia terutama di bidang politik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beberapa  kali  perubahan  pada  amandemennya,  perubahan  Undang-undang  Dasar  1945 dimulai  dari  tahun  1999  sampai  tahun  2002,  tercatat  sudah  empat  kali  terjadi  amandemen. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem politik yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia yang masih mengalami pertumbuhan dalam pelaksanaannya. Demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki ciri yang khas yang memuat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Budiardjo, 2013: 106).
Dampak  dari  adanya  reformasi  di  Indonesia  di  bidang  politik  salah  satunya  banyak bermunculan  partai-partai  politik  yang  berasaskan  nasionalisme  dan  agama,  korupsi, kesenjangan  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Pemerintahan  pada  masa  Orde  Baru  membuat kepribadian  masyarakat  menjadi  pasif,  banyak  masyarakat  yang  takut  untuk  menyampaikan aspirasi  karena  adanya  ketimpangan  dan  kesenjangan  sosial.  Kehadiran  partai  politik seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk belajar lebih dalam mengenai pendidikan politik  dan  menjadi  wadah  bagi  masyarakat  dalam  menyampaikan  aspirasinya.  Namun kenyataannya  pada  masa  Orde  Baru  ini  partai  politik  tidak  berkembang  dan  terkesan  pasif karena kekuasaan dipegang penuh oleh Presiden. Seperti yang diungkapkan oleh Handoyo & Lestari (2017: 96) partai politik merupakan salah satu wadah dan perkumpulan yang berusaha terlibat dalam urusan politik demi menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, karena wadah dan perkumpulan ini memiliki visi  dan misi  yang sejalan dengan  harapan  mereka.  Dengan  adanya  partai  politik  ini  diharapkan  pemerintah  tidak  bisa sewenang-wenang  dalam  membuat  kebijakan  karena  ada  kontrol  dari  masyarakat  yang menjadi bagian dari partai politik.
Peran  partai  politik  dalam  memberikan  pendidikan  politik  mengenai  penyadaran  hak dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  masih  rendah  karena  metode  dan  evaluasi  yang diberikan  kurang  aplikatif,  konseptual  dan  tidak  berjalan  dengan  efektif,  hal  ini  tentunya berdampak  terhadap  rendahnya  tingkat  partisipasi  Masyarakat  (Saputro,  2015:  35).  Peran parpol  dalam  mengajarkan  pendidikan  politik  dan  wawasan  kebangsaan  masih  terdapat kesenjangan  karena  kurangnya  sumber  dana  yang  dimiliki  partai  politik,  kurangnya kesadaran  politik  dari  masyarakat  dan  partai  politik  memiliki  ambisi  terhadap  kekuasaan (Nasution, 2012: 35).
Belajar  politik  merupakan  sesuatu  yang  seharusnya  diberikan  bagi  rakyat  di  suatu negara agar meraka tahu hak dan kewajibannya di dalam negara. Hak dan kewajiban selaku warga negara sebagai insan politik yang mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan. Proses  pendidikan  politik  harus  diterapkan  sejak  dini  karena  ini  akan  menjadi  bekal  ketika mereka  dewasa  nanti.  Betapa  pentingnya  pendidikan  politik  bagi  rakyat  Indonesia  maka menjadi harapan agar pendidikan politik bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Belajar politik  akan  membawa  perubahan  besar  terhadap  kesadaran  politik  dan  partisipasi  politik rakyat Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan dan sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan pendidikan politik untuk menghasilkan warga negara yang melek akan dunia politik sehingga melalui  bekal  pendidikan  politik  warga  negara  tersebut  sadar  akan  seperangkat  hak  dan kewajiban  yang  melekat  pada  setiap  diri  individu  sebagai  bagian  dari  negara,  warga  negara mempunyai  hak  untuk  menyampaikan  pendapat  kepada  pemerintah  apabila  kebijakan  yang
dibuat menyimpang dan warga negara berhak menduduki kursi politik demi kemajuan negara (Handoyo & Lestari, 2017: 15).
Kesadaran  politik  antara  masyarakat  kota  dan  desa  sangat  berbeda,  tingkat  kesadaran politik  masyarakat  kota  cenderung  lebih  tinggi  dalam  partisipasi  politik  sedangkan  tingkat kesadaran  masyarakat  desa  cenderung  lebih  rendah  dalam  partisipasi  politik  karena masyarakat  desa  masih  merasa  takut  untuk  menyampaikan  pendapat.  Seperti  yang diungkapkan  oleh  Anggara  (2013:  123)  kesadaran  politik  masyarakat  yang  berada  dalam perekonomian  rendah  mempengaruhi  rendahnya  kesadaran  mereka  di  dalam  dunia  politik karena mereka fokus memikirkan kebutuhan hidup mereka agar terus dapat  bertahan hidup. Hal  ini  bisa  menyebabkan  ketimpangan  politik  untuk  itu  perlu  adanya  pendidikan  politik. Pendidikan  politik  dapat  membentuk  insan  politik  yang  sadar  terhadap  kedudukan  mereka dalam dunia politik dan merupakan pendukung bagi bergeraknya demokrasi di Indonesia.
Indonesia  sedang  berada  di  arus  demokratisasi  dan  kebebasan  dalam  politik.  Banyak pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini dengan menghalalkan cara-cara yang tidak baik untuk kepentingan individu. Misalnya, melakukan money politic atau korupsi. Money politic atau  korupsi  sering  terjadi  ketika  menjelang  pemilih  umum  ini  disebabkan  karena  tingkat percaya  diri  dan  pemahaman  mengenai  pendidikan  politik  seseorang  yang  akan  menduduki kursi  dipemerintahan  itu  rendah,  mereka  melakukan  perbuatan money  politic atau  korupsi agar mendapatkan suara terbanyak dan bisa memenangkan kursi dipemerintahan. Masyarakat yang  menerima  uang  dari  hasil money  politic atau  korupsi  bisa  jadi  merupakan  individu- individu  yang  tidak  paham  mengenai  dunia  politik  dan  tidak  mengerti  bahwa  kontribusi mereka dalam dunia politik akan membawa perubahan bagi sistem politik dinegaranya. Pada dasarnya  mengikuti  pendidikan  politik  juga  tidak  menjamin  bahwa  seseorang  akan  terbebas dari money  politic atau  korupsi  namun  pendidikan  politik  dapat  menjadi  bekal  bagi masyarakat  dalam  mengenali  dunia  politik  sehingga  masyarakat  mampu  berpikir  bijaksana sebelum mengambil keputusan dan tindakan.
Korupsi merupakan perbuatan dan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan dan kedaulatan dalam pemerintahan  yang melahap uang negara  yang merupakan  hak  rakyat  secara  sembunyi-sembunyi  untuk  kepentingan  dan  kesenangan  diri sendiri, orang-orang seperti itu biasanya di sebut sebagai koruptor (MacWilliam & Rafferty, 2017:  13).  Kasus  korupsi  di  Indonesia  semakin  hari  semakin  memprihatinkan,  hal  ini dibuktikan  dengan  banyak  tertangkapnya  para  koruptor  dari  berbagai  lembaga  dan  instansi yang  ada  di  Indonesia.  Peraturan  perundang-undangan  Indonesia  bahkan  sudah  mengatur dengan  jelas  mengenai  sanksi  yang  akan  diberikan  bagi  individu  yang  terlibat  korupsi. Hukuman dan sanksi yang diberikan oleh Negara sudah tegas, namun seakan tidak membuat jera  para  pelaku  korupsi.  Budaya  korupsi  yang  tercermin  di  Indonesia  merupakan  budaya yang  ditinggalkan  oleh  pemerintah  kolonial  yang  menjajah  indonesia.  Kasus  korupsi  di Indonesia sudah memasuki level penyakit sosial yang berbahaya karena dari zaman orde lama hingga era reformasi semakin berkembang dan dan meningkat subur (Srinita, 2016: 1893).
Maraknya kasus-kasus  yang terjadi dalam dunia politik di negara kita tentu membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh MacWilliam & Rafferty  (2017:  13)  dampak  buruk  jika  individu  melakukan  tindak  pidana  korupsi  bukan hanya  untuk  dirinya  saja  melainkan  berdampak  pula  terhadap  negara  karena  menyebabkan berbagai  masalah  menimpa  negara  tersebut,  seperti  kemiskinan  meningkat,  pertumbuhan ekonomi melemah, krisis kepercayaan, negara dirugikan dan lain sebagainya. Dari banyaknya kasus  korupsi  yang  menjerat  para  anggota  pemerintahan  seharusnya  menjadi  pembelajaran bagi  calon  anggota  legislatif  yang  akan  menduduki  jabatan  dipemeritahan  nanti  agar  lebih hati-hati dalam mengambil keputusan.
Salah satu dampak dari adanya kasus korupsi dan sikap tidak disiplin anggota legislatif munculnya  pandangan  buruk  rakyat  terhadap  para  wakil  rakyat  yang  menduduki  posisi pemerintahan.  Pandangan  buruk  ini  akan  menyebabkan  timbulnya  krisis  kepercayaan
masyarakat  dunia  politik.  Hal  ini  disebabkan  karena  sebagian  dari  mereka  yang  duduk  di kursi  pemerintahan  tidak  mampu  menepati  janjinya  dan  melakukan  tindakan-tindakan  yang tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  yang  telah  memilihnya  seperti  melakukan  korupsi. Krisis kepercayaan ini membuat masyarakat menjadi was-was dan takut untuk memilih calon wakil rakyat kembali, pandangan buruk mengenai politik seolah membayangi pikiran rakyat. Hasil  penelitian  Handaningrum  &  Rini  (2014:  233)  menunjukan  bahwa  persepsi  dan kepercayaan politik mahasiswa Untag Surabaya terhadap calon legislatif masih rendah.
Apabila krisis kepercayaan dari masyarakat terus meningkat maka ini akan berdampak kepada  tingkat  golput  dalam  pemilihan  umum,  masyarakat  yang  kecewa  terhadap  wakil rakyat  yang  tidak  amanah  dalam  menjalakan  jabatannya  akan  berpikir  bahwa  lebih  baik menghindari  pemilihan  umum  atau  golput  dari  pada  salah  memilih  wakil  rakyat  kembali. Bayangan  suram  mengenai  perilaku  buruk  wakil  rakyat  yang  menyalahgunakan  jabatan seakan  menghantui  pikiran  masyarakat.  Penyalahgunaan  kekuasaan  bisa  menimpa  semua wakil rakyat  yang tidak memiliki rasa amanah dan tanggungjawab dalam mengemban tugas sebagai  wakil  rakyat.  Pemilihan  umum  seharusnya  menjadi  wadah  bagi  rakyat  untuk memberikan  hak  pilih  bagi  calon  anggota  legislatif  dan  eksekutif  yang  menjadi  pilihannya karena  suara  yang  diberikan  oleh  rakyat  merupakan  penentu  bagi  kemajuan  negara  ini. Golput merupakan tindakan yang tidak demokratis untuk itu sebagai good citizen kita berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum demi tercapainya demokrasi  yang maju dan berkembang.
Tingkat partisipasi masyarakat indonesia dalam pemilihan terus mengalami penurunan setiap  tahun.  Berdasarkan  data  dari  KPU  angka  partisipasi  pemilihan  umum  calon  anggota legislatif menurun seperti  pada tahun 2004 berjumlah 84% dan tahun 2009 berjumlah 71%. Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  angka  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan umum  menurun  karena  adanya  ketidakpuasan  terhadap  kinerja  lembaga  pemerintahan  dan partai politik (Rizkiyansyah, 2014: 1).
Partispasi  politik  warga  negara  yang  rendah  dalam  menggunakan  haknya  untuk memilih  dalam  pemilihan  umum  dapat  diatasi  dengan  cara  mengikuti  pendidikan  politik. Pendidikan  politik  merupakan  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh  warga  negara  untuk meningkatkan pemahaman politik warga negara sehingga mau berpartisipasi dalam pemilihan umum  untuk  menggunakan  haknya  sebagai  warga  negara  (Masputri,  2019:  68).  Kehadiran pendidikan politik bagi calon anggota legislatif  sangat penting dalam menjadi jalan penentu bagi  lahirnya wakil rakyat  yang bertanggungjawab. Seorang individu  yang menjadi  anggota partai  politik  akan  menjadi  aktif  berpartisipasi  dalam  politik  karena  dengan  mengikuti pendidikan  politik  akan  dapat  memberikan  pengalaman  dan  pengetahuan  yang  sangat berpengaruh  terhadap  setiap  individu  yang  menjadi  bagian  dari  proses  pendidikan  politik (Sirivunnabood, 2016: 186).

## METODE
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  desain  deskriptif. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek dalam penelitian ini adalah: 1) Pengurus Yayasan Satunama, 2) Pembicara Program  Sekolah Politisi Muda, 3) Peserta  atau Alumni Program Sekolah Politisi Muda. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Validasi  data  menggunakan  teknik  triangulasi  sumber. Sedangkan  analisis  data  menggunakan  teknik  model  interaktif  yang  terdiri  dari  beberapa tahapan  yaitu  mengolah  dan  menyiapkan  data  untuk  dianalisis,  membaca  seluruh  data, mengkodekan  data,  mengimplementasikan  kode  data  untuk  menentukan  tema  dan  deskripsi data, menghubungkan tema atau deskripsi data, dan menafsirkan makna tema atau deskripsi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Program  Sekolah  Politisi  Muda  sebagai  Pendidikan  Politik  bagi  Calon Anggota Legislatif di Yayasan Satunama Yogyakarta
Dinamika dunia perpolitikan Indonesia mengarah pada politik yang dibatasi hanya pada persoalan perebutan kekuasaan pada saat pemilihan umum. Banyaknya permasalahan politik seperti  maraknya  kasus  korupsi  yang  melibatkan  banyak  penjabat  lembaga  legislatif menyebabkan  kepercayaan  rakyat  menjadi  rendah  yang  berdampak  terhadap  meningkatnya angka golput dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan politik di  Indonesia masih rendah. Konsep landasan pendidikan politik di  Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 2  Tahun  20011  tentang  partai  politik.  Selain  itu,  landasan  pendidikan  politik  di  Indonesia juga  diatur  dalam  Pancasila,  UUD  1945,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika  (Handoyo  &  Lestari 2017, 13-14).
Pendidikan  politik  dirancang  untuk  memberikan  motivasi  dan  pertolongan  kepada individu  untuk  partisipasi  dalam mewujudkan hak dan kewajiban setiap individu agar sadar bahwa keterlibatan individu dalam politik dapat mempengaruhi budaya politik di masa depan (Nilgun, 2015: 1886). Pergantian kekuasaan dari setiap rezim selalu menjadikan partai politik sebagai aktor utamanya. Partai politik mempunyai pertimbangan normatif dan historis dalam memainkan peran penting dalam politik (Pittoors, 2020: 50). Sedangkan menurut Jumaidi & Yakoop  (2013:  18)  sumber  kekuatan  dan  aktor  utama  dalam  dinamika  politik  adalah  partai politik.  Perjalanan  politik  baik  pada  tingkat  nasional  sampai  lokal  masih  dimaknai  sebagai pengertian politik yang bernada negatif dikalangan masyarakat.
Pendidikan politik tidak hanya bisa dilakukan oleh partai politik melainkan juga dapat dilaksanakan  oleh  beberapa  agen-agen  seperti  keluarga,  sekolah,tempat  kerja,  media  massa, media  eletronik  dan  lain  sebagainya  Penyelenggaraan  pendidikan  politik  selain  di  sekolah formal juga dapat dilaksanakan dalam lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi non pemerintahan (Kus & Tarhan, 2016: 474-476). Pendidikan politik pada masa prakemerdekaan justru  banyak  dilakukan  oleh  banyak  organisasi  dengan  tujuan  untuk  membangun  dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat Indonesia (Handoyo & Lestari, 2017: 74).
Yayasan  Satunama  sebagai  salah  satu  organisasi  yang  memiliki  tujuan  pemberdayaan dan pendampingan masyarakat merasa tergerak untuk mengambil tindakan yang diharapakan kedepannya mampu mengembalikan marwah makna politik dan mengambalikan kepercayaan masyarakat bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya keinginan untuk  mengembalikan  marwah  politik  membuat  Yayasan  Satunama  bekerjasama  dengan beberapa  partai  politik  dibeberapa  daerah  Indonesia  untuk  mengadakan  pendidikan  politik melalui program sekolah politisi muda dengan sasaran adalah para politisi muda lintas partai politisi muda.
Perencanaan  adalah  rangkaian  persiapan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan komponen penting dalam pelaksanan pendidikan adalah sumber daya yang dapat mendukung terlaksananya  proses  pembelajaran  yang  ingin  dicapai.  Sumber  daya  tersebut  yakni perencanaan,  kelembagaan,  perangkat  pembelajaran,  penilaian,  kualitas  guru,  sarana prasarana,  dan  evaluasi.  Jika  salah  satu  sumber  daya  tersebut  memiliki  kekurangan  maka dapat  menjadi  kendala  dalam  proses  pembelajaran  (Arwildayanto  et  al.  2018:  199).  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  dilakukan  Yayasan  Satunama  dalam  merencanakan  pelaksanaan program  sekolah  politisi  muda  dilakukan  oleh  dewan  pengurus  Yayasan  Satunama  sudah diupayakan  dengan  maksimal.  Hal  itu  dilihat  dari  kesiapan  yang  telah  dilakukan  dewan pengurus  Yayasan  Satunama  diantaranya:  tujuan  program,  sasaran  program,  merumuskan kepanitian, jadwal pelaksanaan, perangkat pembelajaran, materi, pemateri, sarana prasarana, kerjasama dengan pihak eksternal, dan lain sebagainya.
Program  sekolah  politisi  muda  merupakan  pendidikan  politik  yang  digagas  oleh Yayasan  Satunama  dengan  tujuan  untuk:  1)  melahirkan  kader-kader  politisi  muda  yang
memiliki  visi  dan  komitmen  yang  kuat  pada  pengembangan  kultur  politik  yang  demokratis ( democratic  and  civilized  political  life )  dan  memiliki  kapasitas  politik  untuk mengartikulasikan  dan  mengagregasikan  kepentingan-kepentingan  spesifik  dan  hak-hak rakyat;  2)  meningkatkan  kapasitas  politisi  muda  (pengurus  partai  politik)  sebagai subjek politik yang  sangat  penting  dalam  pengembangan  demokrasi  di  indonesia;  3)  meningkatkan kepekaan  politisi  muda  (pengurus  partai  politik)  terhadap  problem  sosial  dan  tantangan- tantangan  demokrasi  di  indonesia;  dan  4)  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  politisi muda  tentang  urgensi  politik  sebagai  media  perjuangan  dalam  mengartikulasi  dan mengagregasi kepentingan, kebutuhan dan hak rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Zhang &  Fagan  (2016:  138)  pendidikan  politik  merupakan  suatu  usaha  untuk  menumbuhkan kepatuhan, patriotisme, sosialisme, dan nasionalisme setiap individu dalam memahami dunia politik. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan kepartaian.
Jika warga negara ingin mempengaruhi politik, maka warga negara harus terlibat dalam gerakan politik atau menjadi anggota partai politik (Keman & Woldendrop, 2016: 165). Hal ini  sesuai  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  Satunama  dalam  menentukan  sasaran peserta  yang  boleh  mengikuti  program  sekolah  politisi  muda.  Sasaran  peserta  program sekolah  politisi  muda  adalah  para  politisi  muda  anggota  partai  politik  lintas  partai.  Para politisi  muda  ini  merupakan  anggota  partai  politik  yang  berasal  dari  beberapa  daerah  di Indonesia  yang  akan  mencalonkan  diri  menjadi  anggota  legislatif  daerah  yang  diwakilinya. Lembaga  legislatif  mempunyai  kekuatan  untuk  merumuskan  pembentukan  undang-undang yang  baru,  mengadakan  musyawarah  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  yang  menyangkut urusan publik dan mempunyai tugas untuk mengawasi eksekutif (Arter, 2006: 254-255).
Badan  legislatif  terdiri  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  yang  berada  dalam wilayah  kerja  yang  berbeda.  DPR  ada  yang  berada  dalam  profil  tinggi  wilayah  kerjanya mencakup  semua  daerah  yang  berada  dalam  negaranya  sedangkan  DPR  dalam  profil  lokal berada  dalam  wilayah  kerja  yang  mencakup  daerah  tingkat  yang  diwakilinya.  Untuk mencalonkan  diri  menjadi  anggota  legislatif  maka  harus  berada  dalam  bendera  partai.  Para kandidat  anggota  legislatif  daerah  pemilihan  lokal  maupun  nasional  harus  mendapatkan persetujuan dari daerah pemilihan lokal dan melakukan kampaye pencalonan lokal di daerah pemilihan sebelum pemungutan suara digelar (Koop & Bittner, 2011: 431-435).
Setiap individu harus menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memberikan suaranya untuk  memilih  calon  penjabat  negara baik  lembaga legislatif maupun eksekutif tingkat daerah maupun provinsi ketika pemilihan umum berlangsung. Warga negara juga harus mempertimbangkan kualitas calon penjabat pemerintahan yang dipilih merupakan orang-orang yang memiliki integritas, beretika, memiliki visi dan misi yang jelas, dan bersih dari kasus korupsi.  Karena suara setiap individu  menentukan masa depan negara  Indonesia. Perekruitan  dan  pemilihan  anggota  badan  legislatif  provinsi  maupun  daerah  membutuhkan perhatian rakyat. Karena perhatian rakyat dapat membawa kedalam kehidupan politik negara yang lebih baik (Williams, 1967: 98-99).
Kelembagaan atau struktur organisasi merupakan komponen penting dalam pelaksanan pendidikan  dan  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  mendukung  terlaksananya  proses pembelajaran yang ingin dicapai (Arwildayanto et al. 2018: 199). Hal ini sesuai dengan apa yang  dilakukan  oleh  Yayasan  Satunama.  Kepanitiaan  program  sekolah  politisi  muda  di Yayasan  Satunama  berada  dalam  Departemen  Politik  Demokrasi  dan  Kebebasan  Beragama Berkeyakinan  Inklusi  Sosial  khususnya  Departemen  Bidang  Politik  dan  Demokrasi. Departemen ini tentu bergerak dalam urusan politik dan demorasi yang bertugas mengadakan pendidikan  politik  melalui  program  sekolah  politisi  muda  dan  program  politisi  cerdas berintegritas.
Program  sekolah  politisi  muda  berlangsung  selama  8  bulan  (on-off).  Selama  8  bulan tersebut  peserta  harus  mengikuti  serangkaian  kegiatan  yang  telah  dijadwalkan  yaitu  adanya preliminary  meeting dengan  pemimpin  partai,  sekolah  politisi  muda  I  yang  dilaksanakan
selama 7 hari, sekolah politisi muda II yang dilaksanakan selama 5 hari, sekolah politisi muda III  yang  dilaksanakan,  worksop  dan  asistensi  penyusunan  rencana  aksi,  workshop  dan asistensi  penyusunan  aksi  kebijakan,  seminar  dan  wisuda  peserta  sekolah  politisi  muda, pertemuan  pimpinan  mitra,  dan  konsolidasi  kaukus  politisi  muda  lintas  partai.  Kemudian sekolah  pertama  berlangsung  6  hari  dengan  metode  kelas  dan  outbond  dengan  fokus  pada materi  etika  politik, charater  building ,  analisis  sosial  dan  politik,  analisis  kebijakan, komunikasi  politik,  manajemen  konflik,  partai  politik,  sistem  politik,  perilaku  pemilih,  dan marketing  politics .  Sekolah  kedua  berlangsung  4  hari  dengan  fokus  materi  strategi membangun  konstituen,  komunikasi  politik,  dan  analisa  dan  penyusunan  kebijakan  publik. Sekolah ketiga berlangsung 4 hari dengan kelas panel dengan fokus materi menyusun strategi thinking dalam bidang politik, value building dan living value , dan pembuatan dan finalisasi kertas  kebijakan.  Selama  kelas  berlangsung  peserta  harus  turun  kelapangan  mengumpulkan data  dan  permasalahan  yang  dihadapi  ke  masyarakat  dengan  asistensi  dan  pendampingan. Data dan permasalahan tersebut harus disusun menjadi rencana aksi politik
Sumber daya dalam pengajaran pendidikan politik berperan penting dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar dan berdaya memberikan masukan terkait kebijakan yang dibuat oleh  pembuat  kebijakan  untuk  arah  perkembangan  politik  yang  lebih  baik.  Sumber  daya tersebut meliputi guru yang berkompenten dibidangnya, kurikulum yang sesuai, dan program pendidikan yang tepat (Quraishi & Rahman, 2009: 34). Perangkat pembelajaran seperti RPP, kurikulum, silabus dan lain sebagainya  yang digunakan untuk pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik di Yayasan Satunama menggunakan program brief. Didalam  program  brief  memuat  tentang  latar  belakang  program,  tujuan  program,  target program,  kelompok  sasaran,  wilayah  sasaran,  kegiatan  selama  5  tahun,  alur  konseptual program,  tahap  sekolah,  materi  pembelajaran,  manajemen  waktu,  lembar  penilaian,  metode dan media pembelajaran.
Keberhasilan  pengajaran  pendidikan  politik  didasarkan  pada  dua  hal  yang  dijadikan patokan  yaitu  metode  dan  media  yang  digunakan.  Metode  yang  biasanya  digunakan  dalam proses belajar adalah metode primer, metode sekunder dan metode tresier, disini pemerintah diberikan  amanah  sebagai  penanggungjawab.  Selain  itu  ada  juga  metode  informal,  non formal  dan  formal  yang  biasanya  juga  digunakan.  Sedangkan  untuk  media  yang  digunakan ada dua yaitu media langsung dimana warga negara terlibat aktif dalam pembelajaran dengan adanya  interaksi  melalui  forum  diskusi,  presentasi,  pelatihan,  dan  lain  sebagainya.  Media langsung ini banyak memiliki kelebihan karena lebih banyak memberikan manfaat dan media tidak  langsung  dimana  warga  negara  tidak  terlibat  langsung  dalam  pembelajaran,  media  ini biasanya  digunakan  untuk  forum  yang  sangat  banyak  dihadiri  oleh  individu-individu (Handoyo & Lestari, 2017: 131-133). Hal ini sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh pemateri selama pelaksanaan program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama  Yaitu  metode  dan  media  pembelajaran  yang  tidak  mendikte  dan  tepat  untuk  para peserta  seperti  adanya  curah  pendapat,  presentasi,  diskusi  kelompok,  merangkai  ulang, diskusi  panel,  penugasan  individu,  games,  sharing  pengalaman,  pendampingan,  dialog, releksi, dan meditasi.
Penggunaan metode dan media yang tepat dalam pelaksanaan program sekolah politisi muda  di  Yayasan  Satunama  diyakini  dapat  membawa  pengaruh  terhadap  keberhasilan program  sekolah  politisi  muda  sebagai  pendidikan  politik.  Hal  tersebut  senada  dengan pendapat  Sakat  et  al.  (2012:  874)  yang mengatakan bahwa metode dan media pembelajaran yang  tepat  dapat  merangsang  proses  pembelajaran  yang  efektif  dan  dapat  meningkatkan interaksivitas antar peserta.
Di  Indonesia  materi  dan  kurikulum  tentang  proses  pendidikan  politik  bagi  generasi muda  diatur  dalam  Instruksi  Presiden  No.  12  Tahun  1982  tentang  pendidikan  politik  bagi generasi  muda  meliputi:  1)  penanaman  kesadaran  untuk  berideologi,  berbangsa,  dan bernegara;  2)  menciptakan  kehidupan  dan  kerukunan  hidup  beragama;  3)  motivasi  untuk
berprestasi;  4)  pengalaman  kesamaan  hak  dan  kewajiban,  keadilan,  dan  penghormatan  atas harkat dan martabat manusia; 5) pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keikutsertaan dalam politik; 6) disiplin pribadi, sosial, dan nasional;  dan  7)  kepercayaan  pada  pemerintah.  Sedangkan  menurut  Handoyo  &  Lestari (2017:  77)  substansi  materi  pendidikan  politik  yang  diberikan  kepada  warga  negara  harus memuat tentang negara, pemerintah, partai politik, lembaga perwakilan, sistem pemerintahan, wakil  rakyat,  demokrasi,  hak  asasi  manusia,  gender,  politik,  dan  globalisasi.  Hal  ini  sesuai dengan  materi  yang  diberikan  oleh  Yayasan  Satunama  dalam  pelaksanaan  program  sekolah politisi  muda  yaitu:  materi  etika  politik,  charater  building,  analisis  sosial  politik,  analisis kebijakan,  komunikasi  politik,  manajemen  konflik,  partai  politik,  sistem  politik,  perilaku pemilih, marketing politics , strategi membangun konstituen, komunikasi politik, analisa dan penyusunan  kebijakan  publik,  menyusun  strategi  thinking  dalam  bidang  politik, value building dan living  value ,  dan  pembuatan  dan  finalisasi  kertas  kebijakan.  Selama  kelas berlangsung  peserta  harus  turun  kelapangan  mengumpulkan  data  dan  permasalahan  yang dihadapi ke masyarakat dengan asistensi dan pendampingan. Data dan permasalahan tersebut harus disusun menjadi rencana aksi politik.
Ada  beberapa  kompetensi  yang  diajarkan  dalam  materi  pendidikan  politik  melalui program  sekolah  politisi  muda  di  Yayasan  Satunama  yaitu  leadership,  sosial,  pengetahuan politik,  elektoral,  value  dan  resiliensis.  Merupakan  kompetensi  yang  sejalan  dengan  aspek pendidikan  politik  yang  diajarkan  melalui  beberapa  ranah  di  antaranya  sebagai  berikut:  1) aspek  kognitif  ini  berusaha  menciptakan  warga  Negara  yang  mempunyai  pengetahuan  dan pemahaman  politik  terhadap  rancangan-rancangan  politik  dasar  sangat  penting  untuk dikontruksikan  karena  mempengaruhi  tingkat  kesadaran  politik  yang  aktif  untuk berpartisipasi  politik  dalam  kehidupan  politik;  2)  aspek  afektif  ini  berusaha  untuk mengenalkan  dan  menanamkan  nilai-nilai  pendidikan  politik  kepada  warga  negara  yang diharapkan  akan  berpengaruh  tehadap  karakter  warga  negara.  nilai-nilai  demokrasi  yang diajarkan yaitu nilai kebebasan, nilai tanggung jawab, nilai kemandirian, nilai toleransi, nilai tolong menolong, nilai pluralisme, kemajuan dan perdamaian dan; 3) aspek psikomotorik ini berusaha  untuk  membentuk  warga  negara  yang  memiliki  kecakapan,  warga  negara  harus mampu  menjalankan  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  bagian  dari  kelompok  tertentu. Selain  itu  warga  negara  juga  harus  memiliki  kemampuan  berpikir  kritis  dan  kemauan berpartisipasi (Handoyo & Lestari, 2017: 24-56).
Selama  pelaksanaan  pendidikan  politik  melalui  program  sekolah  politisi  muda  di Yayasan  Satunama.  Dewan  pengurus  program  sekolah  politisi  muda  berusaha  mengundang narasumber atau pemateri yang ahli dan berkompeten dibidangnya untuk mendukung proses pembelajaran  pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda  tersebut.  Sehingga  hal  tersebut membawa  pengaruh  terhadap  kualitas  pembelajaran  program  sekolah  politisi  muda  menjadi lebih baik. Dengan harapan setelah melaksanakan program sekolah politisi muda para peserta nantinya  mendapatkan  pengalaman,  wawasan,  ilmu,  dan  pengetahuan  yang  mendalam tentang  dunia  politik.  Sehingga  para  peserta  menyadari  bahwa  peran,  hak  dan  kewajiban individu dalam dunia politik mampu membawa dampak baik terhadap kesejahteraan negara. Salah  satu  komponen  penting  yang  mendukung  terlaksananya  proses  pembelajaran  adalah kualitas  guru  (Arwildayanto  et  al.  2018:  199).  Selain  itu,  Yayasan  Satunama  menyediakan saran  prasarana  yang  cukup  lengkap  selama  proses  pelaksanaan  pendidikan  politik  melalui program sekolah politisi muda. Sarana dan prasaran  yaitu  buku belajar, kelas yang nyaman, wifi, penginapan, tempat ibadah, konsumsi, kamar mandi, ruang makan, ruang santai, dapur, transportasi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan komponen penting  dalam  pelaksanan  pendidikan  dan  merupakan  sumber  daya  yang  dapat  mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang ingin dicapai.
Selama proses belajar mengajar program sekolah politisi muda para peserta cukup aktif dan  disiplin.  Hal  itu  ditunjukan  dari  beberapa  peserta  yang  mengajukan  pertanyaan  dan
memberikan tanggapan pada sesi diskusi maupun pada saat pemateri mempersilahkan untuk memberi  pertanyaan  maupun  pernyataan.  Serta  mengikuti  rangkaian  kegiatan  dari  awal sampai  akhir  dan  mengumpulkan  tugas  tepat  waktu.  Akan  tetapi,  masih  ada  peserta  yang tidak  aktif  dan  disiplin  selama  mengikuti  rangkaian  pelaksanaan  program  sekolah  politisi muda.  Dewan  pengurus  program  sekolah  politisi  muda  dan  pemateri  berusaha  memberi pendampingan  agar  peserta  tersebut  dapat  semangat,  aktif  dan  disiplin  selama  mengikuti proses  belajar  mengajar  program  sekolah  politisi  muda.  Setiap  manusia  memiliki  kadar penyakit  mental  yang  berbeda-beda.  Dalam  proses  belajar  mengajar  seorang  guru  akan menemukan  reaksi  yang  berbeda-beda.  Yang  pertama  reaksi  para  peserta  didik  yang  aktif, semangat  dan  antusias  selama  mengikuti  proses  belajar  dan  yang  kedua  reaksi  para  peserta didik  yang  diam,  malas,  dan  tidak  antusias.  Untuk  itu,  para  pendidik  perlu  melakukan pendekatan  dan  pendampingan  kepada  peserta  didik  tersebut  agar  peserta  semangat  dan termotivasi  dalam  mengikuti  proses  belajar  (Maulidia,  2009:  129-130).  Pelaksaaan  program sekolah  politisi  muda  yang  diikuti  para  peserta  berlangsung  tertib.  Tidak  menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang merusak jalannya acara, sehingga jalanya acara program sekolah politisi  muda  berlangsung  kondusif,  dari  kondusif  menjadi  efektif  karena  program  yang dilangsungkan sesuai dengan acara yang direncanakan.
Kriteria  penilaian  peserta  yang  mengikuti  program  sekolah  politisi  muda  dilihat  dari beberapa aspek seperti  kehadiran peserta selama  rangkain  kegiatan program  sekolah politisi muda,  tugas-tugas  yang  dikumpulkan  atau  dikerjakan  selama  mengikuti  program  sekolah politisi  muda,  keaktifan  dan  kedisiplinan  para  peserta  selama  mengikuti  program  sekolah politisi  muda  lain  sebagainya.  Kriteria  penilain  para  peserta  program  sekolah  politisi  muda terdapat  dalam  program  brief.  Assessment  atau  penilain  dalam  proses  pembelajaran  harus dilakukan  agar  mendapatkan  informasi  sejauhmana  peserta  didik  memahami  kompentensi yang  diajarkan,  menemukan  kelemahan  kesulitan  belajar  dan  prestasi  peserta  didik,  dan menemukan kelemahan atau kekurangan proses pembelajaran (Poerwanti, 2015: 41).
Disamping  itu,  program  sekolah  politisi  muda  dikatakan  efisien,  karena  lokasi pelaksanaannya  yang  bertempatkan  di  kantor  Yayasan  Satunama  Yogyakarta  tempatnya berada tepat didepan para peserta menginap dan mudah juga dijangkau oleh para peserta yang tinggal  di  Yogyakarta.  Memastikan  keberlanjutan  program  suatu  organisasi  menjadi  sangat penting.  Proses  persiapan  program  dan  tempat  program  dijalankan  menjadi  bagian  penting karena  dapat  menentukan  keberlanjutan  program  berbasis  kemasyarakatan  yang  dijalankan oleh organisasi berbasis komintas dan nirbala (Ceptureanu et al. 2018: 2).
Evaluasi  program  sekolah  politisi  muda  diadakan  secara  rutin  oleh  dewan  pengurus dengan  melakukan  pengamatan  langsung,  meminta  pendapat  langsung  dari  para  peserta program  sekolah  politisi  muda  dan  menerima  semua  masukan  dan  saran  dari  semua  pihak yang  terlibat.  Yang  menjadi  bahan  evaluasi  tahun  ini  adalah  tentang  buku  evaluator, kurikulum,  perangkat  pembelajaran,  subtansi  manajemen,  alokasi  waktu,  dan  anggaran. Proses evaluasi mengundang seluruh dewan pengurus program sekolah politisi muda dengan cara  musyawarah  dan  mufakat.  Setelah  menemukan  solusi  yang  tepat  maka  kepala  sekolah program  sekolah  politisi  muda  akan  berkonsultasi  dengan  pembina  dan  pengurus  Yayasan Satunama  Yogyakarta  untuk  meminta  saran  dan  masukan.  Kemudian  setelah  mendapatkan saran  dan  masukan  seluruh  dewan  pengurus  program  sekolah  politisi  muda  akan  mencoba melaksanakan  solusi  yang  telah  disepakati.  Lembaga  atau  organisasi  perlu  mengadakan musyawarah dan evaluasi untuk menciptakan program yang berkualitas. Evaluasi merupakan komponen  penting  dalam  pelaksanan  pendidikan  dan  merupakan  sumber  daya  yang  dapat mendukung  terlaksananya  proses  pembelajaran  yang  ingin  dicapai.  Para  peserta  program sekolah  politisi  muda  diharapkan  memiliki  kesadaran  diri  untuk  terus  mengikuti  semua kegiatan  program  sekolah  politisi  muda  dari  awal  hingga  akhir  program  tersebut.  Karena program  sekolah  politisi  muda  merupakan  wadah  bagi  para  politisi  muda  untuk meningkatkan  pemahaman,  wawasan,  ilmu,  dan  pengalaman  tentang  politik  agar  kelak
menjadi  politisi  muda  yang  berintegritas,  bebas  korupsi,  beretika,  dan  berkualitas.  Karena pengalaman  belajar  tidak  hanya  mempersiapkan  para  peserta  didunia  nyata,  tetapi pengalaman  belajar  juga  mempersiapkan  sumber  daya  penting  bagi  partisipasi  politik  para peserta.  Partisipasi  politik  anak  muda  dapat  menyuarakan  aspirasi  sehingga  dapat mempengaruhi kebijakan yang bertentangan (Quintelier, 2010: 137).

## Faktor  Penghambat  dan  Faktor  Pendukung  Program  Sekolah  Politisi  Muda  sebagai Pendidikan Politik bagi Calon Anggota Legislatif
Keterlibatan  generasi  muda  dalam  pendidikan  politik  merupakan  salah  satu  usah  agar membentuk  kepribadian  politik  generasi  muda  menjadi  kuat  dalam  mengawal  dan  terlibat diperjalanan  politik.  Pendidikan  politik  yang  diberikan  kepada  pemuda  akan  mendorong pemuda  untuk  turut  terlibat  dalam  dunia  politik.  Keterlibatan  pemuda  ini  dapat  mendukung berjalannya arus politik yang lebih baik. Sehingga arus perjalanan politik suatu negara akan semakin  kuat  karena  adanya  pemuda  yang  mau  menjadi  bagian  dari  politik  (Balzter  et  al. 2017: 21).
Pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  Satunama Yogyakarta tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang  mempengaruhi  pelaksanaan  dari  suatu  program  atau  kegiatan  yaitu  tujuan  program, struktur organisasi, sumber dana, manajemen pengelolaan organisasi, sarana prasarana, citra baik organisasi, dan lokasi organisasi (Ghani et al. 2010: 6-8).
Pertama,  tujuan  program  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  menentukan  keberhasilan dari  suatu  program.  Tujuan  program  ditentukan  sebelum  sebuah  program  atau  kegiatan dilaksanakan. Yayasan Satunama Yogyakarta memiliki  tujuan untuk  menciptakan  Indonesia yang  beragama,  beradab,  berkelanjutan,  memperjuangkan  hak  dasar  dan  kewajiban  warga negara, mengembangkan tata hidup demokratis, berkeadilan, transparan, akuntabel dan bebas korupsi,  mengutamakan  pelestarian  lingkungan,  dan  memperkuat  negara  untuk  memenuhi hak-hak  konstitusi  warga  negara.  Program  sekolah  politisi  muda  merupakan  program  yang memberdayakan dan memberikan pendampingan kepada para politisi muda untuk mengenal hak  dan  kewajiban  setiap  individu  sangat  penting  bagi  arah  politik  suatu  negara.  Mampu melahirkan politisi muda yang mempunyai strategi politik yang jelas, berintegritas, beretika, berkualitas  dan  bersih  dari  korupsi.  Dapat  dikatakan  bahwa  Yayasan  Satunama  Yogyakarta berhasil membuat program yang sesuai dengan tujuan utamanya dalam sebuah organisasi.
Kedua,  struktur  organisasi  merupakan  sumber  daya  manusia  yang  tergabung  dalam organisasi.  Yang  disetiap  organisasi  memiliki  pembagian  tugas  masing-masing.  Dengan adanya  pembagian  tugas  ini  maka  setiap  orang  memiliki  tanggungjawabnya  sendiri  dan dengan  adanya  pembagian  tugas  maka  tidak  akan  ada  tumpang  tindih  tugas.  Sumber  daya manusia  yang  tergabung  dalam  Yayasan  Satunama  telah  melewati  tahap  rekruitmen  yang cukup ketat. Calon anggota akan melewati beberapa kali seleksi yang ketat, mulai dari seleksi pemberkasan, tes dan wawancara. Yayasan Satunama mengadakan rekruitmen anggota baru secara terbuka melalui pengumuman diwebsite resminya. Rekruitmen anggota baru diadakan sewaktu-waktu  jika  ada  posisi  yang  kosong  di  Yayasan  Satunama  membutuhkan  anggota baru.  Struktur  organisasi  di  Yayasan  Satunama  memiliki  terdiri  dari  beberapa  departemen yaitu  Departemen  Penguatan  Masyarakat,  Departemen  Politik  Demokrasi  dan  KBBIS, Departemen  Riset,  Knowledge  Sector  Development  dan  Media,  Departemen  HRD, Departemen  Keuangan,  Departemen  Interlokutor,  Departemen  Kesehatan  Jiwa  dan Disabilitas,  Departemen  Training  dan  Konsultasi,  dan  Departemen  Pengelolaan  Aset  dan Kerumahtanggaan.
Ketiga,  sumber  dana  atau  keuangan.  Untuk  sumber  dana  Yayasan  Satunama Yogyakarta berasal dari kerjasama dan donator dengan beberapa mitra diantaranya Misereor, The  Asia  Foundation,  Konrad  Adenauer  Stiftung ,  dan Australian  Volunteers  International . Selain  itu,  Yayasan  Satunama  Yogyakarta  juga  pernah  menjalin  kerjasama  dengan USC
Canada , Australian  AID,  UNDP,  Canadian  International  Developmet  Agency,  Oxfam International,  Hivos,  Mercy  Corps  Intenational,  TIFA,  USAID,  GTZ,  BMZ,  Kinder,  dan UNDEF .  Sedangkan  program  sekolah  politisi  muda  bekerjasama  dengan  beberapa  partai politik seperti DPP, DPD maupun DPW yang berada ditingkat partai politik, Partai Keadilan Sejahterah  (PKS),  Partai  Demokrat  (PD),  Partai  Nasional  Demokrat  (NASDEM),  Partai Gerindra, Partai  Golkar, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai  Amanat Nasional  (PAN),  dan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP).  Setiap  anggaran  program  di Yayasan  Satunama  Yogyakarta  mendapatkan  audit  keuangan  oleh  auditor  independen,  baik audit untuk keuangan program donor maupun keuangan organisasi. Sebagi pertanggungjawaban  kepada  publik,  Yayasan  Satunama  melalui  departemen  keuangan menyusun  dan  mendistribusikan  laporan  keuangan  program  secara  periodik  kepada  para stakeholder .
Keempat,  manajemen  pengelolaan  organisasi  merupakan  seni  dalam  mengatur organisasi  mulai  dari  menyusun  perencanaan  sampai  evaluasi.  Yayasan  Satunama Yogyakarta  memiliki  perencanaan,  pengorganisasian,  pegawaian,  pengarahan,  dan pengawasan dalam setiap programnya. Misalnya program sekolah politisi muda yang dibuat oleh Yayasan Satunama memiliki pencanaan, pengorganisasian, pegawaian, pengarahan, dan pengawasan.
Kelima, sarana prasarana berkaitan dengan fasilitas yang disediakan oleh organisasi dan merupakan  unsur  yang  harus  ada.  Yayasan  Satunama  Yogyakarta  menyediakan  sarana prasarana yang cukup lengkap. Misalnya, dalam pelaksanaan program sekolah politisi muda dilengkapai  dengan  sarana  pra  sarana  yang  cukup  lengkap  untuk  mendukung  kelancaran berjalannya  program  tersebut.  Sepertinya  adanya  sarana  prasarana  buku  belajar,  kelas  yang nyaman,  wifi,  penginapan,  tempat  ibadah,  konsumsi,  kamar  mandi,  ruang  makan,  ruang santai, dapur, transportasi, perpustakaan, dan lain sebagainya.
Keenam,  citra  baik  organisasi,  dan  lokasi  organisasi  membawa  pengaruh  penting terhadap  keberhasilan  karir  organisasi.  Yayasan  Satunama  Yogyakarta  memiliki  citra  yang baik  sepanjang  karirnya  hal  ini  bisa  dilihat  dengan  banyaknya  mitra  yang  bekerjasama dengan  Yayasan  Satunama  baik  dari  tingkat  nasional  maupun  internasional.  Yayasan Satunama  Yogyakarta  juga  berada  dilokasi  yang  strategis  sehingga  mudah  dijangkau  oleh semua  pihak  dengan  menggunakan  jenis  kendaraan  mobil  maupun  motor  dan  dapat  diakses melalui google maps .
Berdasarkan  keenam  faktor  pelaksanaan  program  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  politik  melalui  program  sekolah  politisi  muda  yang  dilakukan  oleh  Yayasan Satunama  Yogyakarta  telah  berhasil  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah direncanakan oleh Yayasan Satunama. Namun, keberhasilan tersebut tidak diperoleh dengan mudah.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  program  sekolah  politisi muda  yang  dilakukan  oleh  Yayasan  Satunama  Yogyakarta.  Faktor  penghambat  berasal  dari faktor internal dan eksternal Yayasan Satunama Yogyakarta.
Faktor  internal  yang  menghambat  pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda  berasal dari  semangat  dan  pengetahuan  peserta  itu  sendiri.  Salah  satu  penyebabnya  adanya  rasa malas,  lelah  dan  bosan  yang  membuat  semangat  dan  motivasi  peserta  menurun.  Setiap manusia  memiliki  perasaan  dan  perasaan  manusia  bersifat  subjektif  karena  setiap  orang memiliki  tingkat  daya  tahan  tubuh  yang  berbeda-beda.  Ketika  merasa  lelah  solusi  yang dibutuhkan adalah istirahat agar dapat segar kembali (Verawati: 2016: 51-60). Sementara itu, untuk hambatan yang berasal dari faktor eksternal program sekolah politisi muda berasal dari alokasi  waktu  dan  anggaran.  Adanya  kegiatan  yang  berlangsung  dari  pagi  sampai  sore  atau malam karena ini berhubungan dengan ketersediaan dana dan masalah pandemik covid 19 ini juga  membatasi  pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda  karena  membatasi  ruang  gerak pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda.  Pelaksanaan  pendidikan  politik  bisa  terhambat apabila  kurang  maksimalnya  pelaksanaan  pendidikan  politik  (Rahman  &  Suharno,  2019:
289).Pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda  tidak  terlepas  dari  berbagai  macam  faktor penghambat,  baik  yang  berasal  dari  faktor  internal  maupun  eksternal.  Faktor  yang menghambat  harus  diatasi  agar  program  sekolah  politisi  muda  bisa  berjalan  lebih  baik kedepannya  dan  memperoleh  hasil  yang  maksimal.  Oleh  karena  itu  Yayasan  Satunama Yogyakarta  mengambil  beberapa  langkah  atau  upaya  untuk  mengatasi  hambatan  dalam pelaksanaan program sekolah politisi muda di Yayasan Satunama Yogyakarta.
Dewan Pegurus Yayasan Satunama Yogyakarta dan pemateri program sekolah politisi muda memiliki beberapa upaya untuk  mengatasi  hambatan  yang berasal dari faktor internal yaitu dengan memberikan pendampingan kepada para peserta program sekolah politisi muda. Menurut  Ng  &  Yuen  (2015:  1077-1081)  keterlibatan  atau  pendampingan  dalam  memberi motivasi akan membangun hubungan yang dinamis dengan para peserta dan bermanfaat bagi perkembangan  sosial  dan  akademik  para  peserta.  Pendampingan  yang  dilakukan  antara dewan  pengurus  dan  pemateri  terhadap  para  peserta  akan  memberi  semangat  bagi  para peserta  agar  terus  semangat  dan  konsisten  dalam  mengikuti  rangkaian  kegiatan  program sekolah politisi muda.
Sementara  itu,  upaya  yang  dewan  pengurus  Yayasan  Satunama  Yogyakarta  untuk mengatasi hambatan eksternal terkait pelaksanaan program sekolah politisi muda, antara lain dengan mengadakan musyawarah dengan seluruh dewan pengurus untuk mendapatkan solusi yang  tepat  dari  setiap  permasalahan.  Musyawarah  yang  dilakukan  oleh  dewan  pengurus Yayasan  Satunama  untuk  mencari  solusi  yang  tepat  terkait  pelaksanaan  program  sekolah politisi  muda.  Misalnya,  hambatan  terkait  alokasi  waktu  maka  dewan  pengurus  akan mencoba membuat jadwal kegiatan program sekolah politisi muda berjalan tidak berlangsung sampai sore atau malam dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Sementara itu, pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik di Yayasan Satunama Yogyakarta memiliki beberapa faktor pendukung yang berasal dari faktor internal  dan  eksternal  diantaranya:  tujuan  program,  struktur  organisasi,  sumber  dana, manajemen  pengelolaan  organisasi,  sarana  prasarana,  citra  baik  organisasi,  dan  lokasi organisasi. Selain keenam  faktor pendukung tersebut,  ada juga  faktor lain  yang mendukung pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik di Yayasan Satunama Yogyakarta  yaitu: Pertama, adanya  respon  positif  dari  para  peserta  yang  telah  mengikuti program  sekolah politisi muda. Para alumni  program  sekolah politisi muda memberi respon agar  pendidikan  politik  melalui  program  sekolah  politisi  muda  dapat  terus  dilaksanakan karena  para  alumni  merasa  bahwa  program  ini  membawa  dampak  positif  terhadap pengetahuan  dan  wawasan  politik  untuk  para  politisi  muda  yang  akan  menjadi  bekal  dalam mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.
Kedua, keberhasilan para alumni program sekolah politisi muda yang terpilih menjadi anggota  legislatif.  Sebanyak  5  orang  alumni  peserta  program  sekolah  politisi  muda  berhasil terpilih  menjadi  DPRD pada pemilihan legislatif tahun 2019. Ketiga , adanya dukungan dari dewan  pengurus  Yayasan  Satunama  dan  para  mitra  yang  telah  bekerjasama  dalam menjalankan  program  sekolah  politisi  muda.  Dukungan  dari  pihak  internal  dan  eksternal terhadap  pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda  merupakan  salah  satu  faktor  yang mendukung  terlaksananya  pendidikan  politik  melalui  program  sekolah  politisi  muda. Keempat , adanya mahasiswa yang melaksanakan penelitian di Yayasan Satunama.

## KESIMPULAN
Banyaknya  permasalahan  politik  mengidentifikasi  bahwa  pendidikan  politik  di  negara Indonesia perlu ditingkatkan. program sekolah politisi muda merupakan gerakan  yang dapat menjadi  solusi  dalam  meningkatkan  pengetahuan  tentang  politik.  Yayasan  Satunama  telah banyak  memberikan  kontribusi  terhadap  pelaksanaan  pendidikan  politik  di  Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Petama  Implementasi  program  sekolah  politisi  muda  sebagai  pendidikan  politik  bagi  calon
anggota  legislatif  di  Yayasan  Satunama  Yogyakarta  diihat  dari  aspek  persiapan  atau perencanaa,  pelaksanaan  dan  evaluasi. Pertama ,  persiapan  program  sekolah  politisi  muda didukung  dengan  adanya  perangkat  pembelajaran  menggunakan  program  brief,  metode  dan media yang tepat untuk para peserta, materi yang diajarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,  buku  atau  modul  yang  digunakan  juga  beragam,  pemateri  yang  berkompeten dibidangnya, sarana prasarana yang memadai dan dukungan dari pihak internal dan eksternal. Kedua , pelaksanaan program sekolah politisi muda terlihat para peserta yang cukup aktif dan disiplin selama  mengikuti  program  sekolah  politisi  muda. Ketiga, evaluasi  dilakukan  secara rutin  oleh  dewan  pengurus  sesudah  pelaksanaan  program  sekolah  politisi  muda  dari Departemen  Politik  dan  Demokrasi.  Evaluasi  dilakukan  dengan  melakukan  pengamatan, wawancara,  dan  membagikan  angket  langsung  kepada  para  peserta  dan  evaluasi  tahun  ini menyangkut  kurikulum,  perangkat  pembelajaran,  buku  evaluator,  alokasi  waktu,  anggaran, dan strategi manajemen.
Kedua  Faktor  penghambat  dan  faktor  pendukung  program  sekolah  politisi  muda sebagai  pendidikan  politik  bagi  calon  anggota  legislatif  di  Yayasan  Satunama  Yogyakarta berasal dari internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari semangat dan pengetahuan para  peserta  itu  sendiri  dan  hambatan  eksternal  berasal  dari  alokasi  waktu  dan  anggaran. Kemudian faktor pendukung pelaksanaan program sekolah politisi muda sebagai pendidikan politik  bagi  calon  anggota  legislatif  di  Yayasan  Satunama  Yogyakarta,  yakni: Pertama, adanya respon positif dari para peserta yang telah mengikuti program sekolah politisi muda. Kedua ,  keberhasilan  para  alumni  program  sekolah  politisi  muda  yang  terpilih  menjadi anggota DPRD. Ketiga , adanya dukungan dari dewan pengurus Yayasan Satunama dan para mitra yang telah bekerjasama dalam melaksanakan program sekolah politisi muda. Keempat , adanya  mahasiswa  yang  melaksanakan  penelitian  tentang  program  sekolah  politisi  muda  di Yayasan Satunama Yogyakarta.

## REFERENSI
Arter,  D.  (2006).  Introduction:  Comparing  the  legislative  performance  of  legislatures. The Journal  of  Legislative  Studies,  12 (3-4),  245–257.  doi:10.1080/13572330600875423. Anggara, S. (2013). Sistem politik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Arwildayanto,  Suking,  A.,  &  Sumar,  W.,  T.  (2018). Analisis  kebijakan  pendidikan  (kajian teoretis, eksploratif, dan aplikatif) . Bandung: CV Cendekia Press. Anggara, S. (2013). Sistem politik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Budiardjo, M. (2013). Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Balzter,  N.,  Ristau,  Y.,  &  Schröder,  A.  (2017).  Political  youth  education  in  Germany. Presenting  a  qualitative  study  on  its  biographically  long-term  effects. Journal  of Social  Science  Education,  16 (1).  Doi:  10.2390/jsse-v16-i1-1560.  Retrieved  from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1139479.pdf
Ceptureanu, S. I., Ceptureanu, E. G., Luchian, C. E., & Luchian, I. (2018). Community based programs  sustainability.  A  multidimensional  analysis  of  sustainability  factors. Sustainability , 10 (3), 870.
Ghani, K., D., A., Nayan, S., Ghazali, S., A., I., S., M., Shafie, L., A., & Nayan, S. (2010). Critical internal and external factors that affect firmsstrategic planning. International Research Journal of Finance and Economics.
Handaningrum, R., & Rini, R., A., P. (2015). Persepsi terhadap kualitas calon legislatif dan kepercayaan  politik  (political  trust)  dengan  partisipasi  politik. Jurnal  Psikologi Indonesian,  3 (3),  223-236.  Doi: 10.30996/persona.v3i03.1578 .  Retrieved  from http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/article/view/1578/1337 .
Handoyono, E., & Lestari, P. (2017). Pendidikan politik. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Jumadi  &  Yakoop,  M.,  R.  (2013).  .  Etnisitas  sebagai  instrumen  politik  dan  keamanan  di Kalimantan  Barat  pasca  rezim  orde  baru. Jurnal  Imu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  17 (1), 17-34. Retrieved from https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10891/8132 . Koop, R., & Bittner, A. (2011). Parachuted into parliament: Candidate nomination, appointed candidates,  and  legislative  roles  in  Canada .  Journal  of  Elections,  Public  Opinion  & Parties, 21(4), 431–452. doi:10.1080/17457289.2011.609297.
Kus, Z., & Tarhan O. (2016). Political education  in social studies classrooms: a perspective from Turkey. Journal of Theory and Practice in Education, 12 (3), 464-483. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/262352 . Keman,  H.,  &  Woldendorp,  J.  (2016). Handbook  of  Research  Methods  and  Applications  in Political Science. doi:10.4337/9781784710828.
Maulidia,  R.  (2009).  Problem  malas  belajar  pada  remaja  (sebuah  Analisis  Psikologis). At- Ta’di, 4 (2).
MacWilliam,  S.,  &  Rafferty,  M.  (2017).  From  development  and  grand  corruption  to governance. International  Journal  for  Crime,  Justice  and  School  Democracy,  6(4): 12-28 . Doi: 10.5204/ijcjsd.v6i4.443.
Masputri, M. E., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya KPU Kota Solok menjadikan rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Journal of Civic Education , 2 (1), 67- 75.
Nasution, M., A. (2012). Peranan parpol dalam pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.
Jurnal POLITEIA. 4 (1). Retrieved from
https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia/article/view/16099 . Ng,  S.  W.,  &  Yuen,  G.  (2015).  Exploring  teaching  professionals’  constraints  in implementation  of  parental  involvement  in  school  education. Procedia-Social  and Behavioral Sciences , 191 , 1077-1081.
Nilgun, D., A., G., Sozer, M., A., & Sel, B. (2015). Political education in school. Educational Research and Reviews, 10 (14), 1881-1887. Doi:10.5897/err2015.2330. Poerwanti,  E. (2015). Konsep  dasar asesmen  pembelajaran . Retrieved from http://storage.kopertis6.or.id/kelembagaan/Applied%20Approach/MATERI/Drs.%20 Suwarno,%20M.Si/1-Konsep-Dasar-Asesmen-Pembelajaran.pdf
Pittoors,  G.  (2020).  Living  apart  together?  The  organization  of  political  parties  beyond  the nation-state: The Flemish case. Politics and Governance , 8 (1), 50-60.
Quintelier,  E.  (2010).  The  effect  of  schools  on  political  participation:  a  multilevellogistic analysis. Research Papers in Education, 25 (20, 137–154.
Quraishi, U., & Rahman, F. (2009). Political education for democracy in schools. Journal of Research, 25 (1), 25-36.
Rizkiansyah,  F.  K.  (2014,  28  Maret).  Tingkat  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pemilu  Terus Turun. Unpad  Merspons:  Jelang  Pileg  2014,  Bagaimana  Kecenderungan  Sikap Rakyat? https://www.unpad.ac.id/2014/03/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam- pemilu-terus-menurun/ diakses pada tanggal 9 Januari 2020 pukul 12.04.
Reidy, C. M., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Ajdukovic, D., Biruski, D., C., & Cummings, E.  M.  (2015).  Thepolitical  socialization  of  youth  in  a  post-conflict  community. International
Journal of
Intercultural
Relations, 45,11-23.
https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.12.005 .
Rahman,  A.,  &  Suharno,  S.  (2020).  Pelaksanaan  pendidikan  politik  melalui  pembelajaran pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  untuk  meningkatkan  kesadaran  politik siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 4 (2), 282-290. Sakat, A., S., Zin, M., Z., M., Muhammad, R., & Ahmad, A. (2012). Educational Technology Media  Method  in  Teaching  and  Learning  Progress. American  Journal  of  Applied Sciences 9 (6), 874-878.
Srinita.  (2016).  Strategi  menihilkan  korupsi  di  sektor  pendidikan  dan  kesehatan. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 12 (2). Retrieved from http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/179/97 .
Sirivunnabood,  P.  (2016).  Political  education:  the  role  of  political  parties  in  educating  civil society on politics. Journal of Social, Humanities and Arts, 16 (3), 157-194. Retrieved from https://tci-thaijo.org/index.php/hasss/ article/view/73187/58895 .
Verawati, L. (2016). Hubungan tingkat kelelahan subjektif dengan produktivitas pada tenaga kerja  bagian  pengemasan  di  CV  Sumber  Barokah. The  Indonesian  Journal  of Occupational Safety and Health , 5 (1), 51-60. Williams,  J.  R.  (1967). Political  Recruitment  to  the  Ontario  Legislative  Assembly:  A Research Schema (Doctoral dissertation).
Zhang, C., & Fagan, C. (2016). Examining the role of ideological and political education on university  students’  civic  perceptions  and  civic  participation  in  Mainland  China: Some hints from contemporary citizenship theory. Citizenship, Social and Economics Education, 15 (2), 117–142. doi:10.1177/2047173416681170.