Majalah Farmaseutik Vol. 17 No. 1: 1-8
ISSN-p : 1410-590x ISSN-e : 2614-0063

## Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Implementasi Pelayanan Kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang
Analysis of Factors Affecting the Implementations of Pharmacy Services  at Health Center in Semarang City
Aprilia Indah Pratiwi 1* , Achmad Fudholi 2 , Satibi 2
1 Mahasiswa S2 Ilmu Farmasi, Universitas Gadjah Mada
2 Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada Corresponding author: Aprilia Indah Pratiwi: Email: Apriliaindah.pratiwi@yahoo.com
Submitted: 24-26-2019 Revised: 16-07-2019 Accepted: 16-07-2019

## ABSTRAK
Standar pelayanan kefarmasian yang digunakan di Puskesmas yaitu Permenkes Nomor 74 Tahun  2016.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  pelayanan  kefarmasian Puskesmas  di Kota Semarang, mengetahui perbedaan  peran  SDM  farmasi,  ketersediaan anggaran dan tipe puskesmas, mengidentifikasi faktor  pendukung dan penghambat  pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang serta merumuskan solusi mengatasi permasalahan dalam pelayanan kefarmasian.  Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  observasional  deskriptif  kuantitatif melalui pendekatan cross sectional pada 36 Puskesmas di Kota Semarang. Periode pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober s/d Desember 2018 dengan cara observasi langsung dan wawancara terhadap penanggungjawab unit pelayanan farmasi. Analisa statistik menggunakan Uji Independent Sample T-Test . Selanjutnya  dilakukan identifikasi faktor pendukung,  penghambat  dan perumusan solusi menggunakan Basic Priority Rating Scale . Hasil penelitian menunjukan bahwa Secara umum pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang dapat dikategorikan sangat baik dengan nilai rata-rata 83,56 ± 6,24. Seluruh Puskesmas Kota Semarang sudah melakukan kegiatan pengelolaan sediaan  farmasi  dan  BMHP  (Aspek  manajerial)  dengan  nilai  rata-rata  64,64  ±  4,409.  Pelayanan farmasi  klinik  sudah  dilakukan  oleh  apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasian  walaupun  belum sepenuhnya dengan nilai rata-rata 18,92 ± 2,419. Terdapat perbedaan yang signifikan untuk peran SDM  farmasi  dan  tipe  Puskesmas  dalam  pelayanan  kefarmasian  Puskesmas  di  Kota  Semarang dengan    (p:  0,000)  Dukungan  Kepala  Puskesmas  dan  koordinasi  yang  baik  merupakan  faktor pendukung. Faktor-faktor yang menghambat adalah apoteker belum tersedia di semua Puskesmas, kurangnya pelatihan untuk tenaga farmasi dalam pelayanan farmasi klinik, sarana dan prasarana serta  kelengkapan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Solusi  dengan  perbaikan  sarana  dan prasarana, membuat SOP pelayanan farmasi klinik, usulan anggaran untuk penambahan apoteker, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan farmasi klinik.
Kata kunci: Pelayanan Kefarmasian; SDM; Anggaran; Tipe Puskesmas
ABSTRACT
Pharmaceutical service standards used in health center are Permenkes No. 74 of 2016. This study aims to determine the implementation of health center pharmacy services in Semarang City, to know the different roles of pharmaceutical human resources, budget availability and types of health center, identify supporting factors and inhibit the services of pharmacy in Semarang and formulate solutions  to  overcome  problems  in  pharmaceutical  services.  The  research  method  used  was descriptive quantitative observational through a cross sectional approach at 36 health centers in the city of Semarang. The data collection period is conducted from October to December 2018 by direct observation and interviews with the person in charge of the pharmaceutical service unit. Statistical analysis  using  the  Independent  Sample  T-Test.  Furthermore,  identification  of  supporting  factors, inhibitors and formulation of solutions was carried out using the Basic Priority Rating Scale. The results  showed  that  in  general  the  pharmacy  services  of  health  center  in  Semarang  city  can  be categorized very well with an average value of 83.56 ± 6.24. The most health centers in Semarang city have carried out management activities for pharmaceutical preparation and BMHP (managerial aspects) with an average value of 64.64 ± 4.409. Clinical pharmacy services have been carried out by
pharmacists and pharmaceutical technical personnel although not yet fully with an average value of 18.92 ± 2.419. There are significant differences for the role of pharmaceutical human resources and the type of Health center in pharmacy services in health center in Semarang city with (p: 0,000) Head Health Center support and good coordination are supporting factors. The inhibiting factors are that pharmacists are not yet available in all Puskesmas, lack of training for pharmaceutical personnel in clinical  pharmacy  services,  facilities  and  infrastructure  as  well  as  complete  Standard  Operating Procedure (SOP). Solutions with improvements to facilities and infrastructure, making SOP clinical pharmacy  services,  proposed  budgets  for  the  addition  of  pharmacists,  guidance,  monitoring  and evaluation of clinical pharmacy services.
Keywords : Pharmaceutical Services; human resources; Budget; Type of Puskesmas

## PENDAHULUAN
Puskesmas  sebagai  FKTP  mempunyai peran  strategis  dan  terlaksananya  JKN dibandingkan dengan praktik dokter, dan klinik swasta. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan puskesmas yang berdasarkan prinsip  paradigma  sehat,  pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, pemerataan, teknologi  tepat  guna  serta  keterpaduan  dan kesinambungan sehingga  puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan  kesehatan,  pusat  pemberdayaan masyarakat  dan  pusat  pelayanan  kesehatan strata pertama (Rahma dkk., 2016).
Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan  yang  terpadu  dengan  tujuan  untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah  obat  dan  masalah  yang  berhubungan dengan  kesehatan.  Pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas  meliputi  dua  kegiatan,  yaitu kegiatan  yang  bersifat  manajerial  berupa pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan  kegiatan  pelayanan  farmasi  klinik (Kemenkes  RI.,  2016).  Pengelolaan  obat  di puskesmas  merupakan  salah  satu  indikator mutu pelayanan kefarmasian. Sistem pengelolaan obat, BMHP, dan alkes (Quick dkk., 2012) terdiri atas seleksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan obat, BMHP dan alkes.
Pengelolaan  obat,  BMHP,  dan  alkes dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, fasilitas,
perlengkapan,
biaya/harga, administrasi,  dan  sistem  informasi.  Sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja  Apoteker,  sehingga  berdampak  pada mutu  pelayanan  kefarmasian  (Daulay  dkk., 2018). Kekurangan tenaga kefarmasian terutama  Apoteker  salah  satu  kendala  dalam pelayanan  kefarmasian  Puskesmas  di  Kota Semarang,  yaitu  dari  37  Puskesmas  hanya  16 Puskesmas  yang  memiliki  Apoteker.  Sehingga penempatan  Apoteker  diutamakan  untuk
Puskesmas  Rawat  Inap.  Selain  itu,  pemanfatan anggaran lebih diutamakan untuk kegiatan yang bersifat menejerial. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelusuran dan tindak lanjut dalam  rangka  ingin  mengetahui  faktor pendukung  dan  penghambat  peranan  SDM farmasi,  ketersediaan  anggaran  dan  tipe puskesmas  dalam  implementasi  pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan merupakan  observasional  deskriptif  analitis melalui  pendekatan cross  sectional pada  36 Puskesmas  di  Kota  Semarang.  Pengambilan sample  dilakukan  dengan  observasi  langsung terhadap  penanggungjawab  pelayanan  farmasi dan  wawancara  terhadap  16  orang  Apoteker dan 20 orang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) serta  36  Kepala  Puskesmas  untuk  menggali faktor
pendukung dan penghambat implementasi pelayanan kefarmasian Puskesmas  di  Kota  Semarang  pada  bulan Oktober  s/d  Desember  2018.  Analisa  statistik menggunakan Uji  Independent  Sample  T-Test . Selanjutnya  dilakukan  identifikasi  faktor pendukung, penghambat dan perumusan solusi menggunakan Basic Priority Rating Scale untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah  responden adala 36 penanggung jawab farmasi di Puskesmas terdiri 1 (satu) laki- laki  (2,8%)  dan  35  perempuan  (97,2%).  Usia responden  antara  20-30  tahun  sebanyak  4 orang (11,1%), 31-40 tahun sebanyak 12 orang (33,3%),  41-50  tahun  sebanyak  17  orang (47,2%)  dan  51-58  tahun  sebanyak  3  orang (8,3%).  Tingkat  pendidikan  responden  adalah SAA/SMK Farmasi sebesar 2,8%, D3/S1 Farmasi sebesar 52,8% dan apoteker sebesar 44,4%. Jam praktik  responden  semuanya  ≥  6  jam  perhari.
Puskesmas  di  Kota  Semarang  tidak  semuanya mempunyai  Apoteker,  hanya  16  Puskesmas yang  mempunyai  Apoteker.  Pelayanan  farmasi klinik  belum  semua  dilakukan  oleh  Apoteker dan  tenaga  teknis  kefarmasian  Puskesmas  di Kota Semarang.
Secara  umum  pelayanan  kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang
dapat
dikategorikan sangat baik dengan nilai rata-rata 83,56  ±  6,24.  Seluruh  Puskesmas  di  Kota Semarang sudah
melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Proses dispensisng  yang  dilakukan  yaitu  mulai  dari meracik obat setelah dilakukan skrinning resep, memberikan label dan etiket, penyerahan obat disertai dengan pemberian informasi serta
Tabel I. Skor Implementasi Pelayanan Kefarmasian Puskesmas di Kota Semarang Tahun
2018 NO Puskesmas SDM Anggaran Tipe Yanfar  Kategori APT TTK Ada Tidak RI RJ 1 Mijen √ √ √ √ 97 SB 2 Karangmalang √ √ √ 84 SB 3 Gunungpati √ √ √ √ 90 SB 4 Sekaran √ √ √ 80 SB 5 Srondol √ √ √ √ 90 SB 6 Ngesrep √ √ √ √ 85 SB 7 Padangsari √ √ √ √ 88 SB 8 Pudakpayung √ √ √ 83 SB 9 Pegandan √ √ √ 78 B 10  Pandanaran √ √ √ √ 86 SB 11  Lamper Tengah √ √ √ 81 SB 12  Candilama √ √ √ 82 SB 13  Kagok √ √ √ 84 SB 14  Rowosari √ √ √ 80 B 15  Tlogosari Kulon √ √ √ √ 91 SB 16  Tlogosari Wetan √ √ √ √ 92 SB 17  Genuk √ √ √ 72 B 18  Bangetayu √ √ √ √ 88 SB 19  Gayamsari √ √ √ √ 88 SB 20  Halmahera √ √ √ √ 99 SB 21  Karangdoro √ √ √ 94 SB 22  Bugangan √ √ √ 78 B 23  Bandarharjo √ √ √ √ 84 SB 24  Bulu Lor √ √ √ 83 SB 25  Poncol √ √ √ √ 84 SB 26  Miroto √ √ √ 79 B 27  Karangayu √ √ √ 77 B 28  Lebdosari √ √ √ 81 SB 29  Manyaran √ √ √ 75 B 30  Krobokan √ √ √ 83 SB 31 Ngemplak Simongan √ √ √ 76 B 32  Mangkang √ √ √ √ 78 B 33  Karanganyar √ √ √ 78 B 34  Ngaliyan √ √ √ √ 81 SB 35  Tambak Aji √ √ √ 83 SB 36  Purwoyoso √ √ √ 76 B Rata-rata Nilai Yanfar ±SD 83,56 ± 6,24
Keterangan : TTK = Tenaga Teknis  Kefarmasian (D3/S1 Farmasi); RI  = Rawat Inap; RJ = Rawat Jalan; SB = Sangat Baik; B = Baik
pendokumentasian dengan nilai rata-rata 64,64 ± 4,409.
Pelayanan farmasi klinik sudah dilakukan oleh  apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasian walaupun belum sepenuhnya dengan nilai rata- rata 18,92 ± 2,419. Kegiatan farmasi klinik yang dilakukan mencakup Pengkajian resep (administrasi, farmasetik, klinis), Peracikan dan Penyerahan  Resep,  Pemberian  informasi  dan terdokumentasi,  Pemberian  konseling  dan terdokumentasi,
Home pharmacy care , Melakukan  MESO  dan Visite .  Pengkajian, peracikan  dan  penyerahan  resep  telah dilakukan  pada  seluruh  Puskesmas  (100%). Penyerahan  obat  disertai  dengan  pemberian informasi obat yang meliputi aturan pakai, lama pengobatan, cara pakai, efek samping, interaksi obat  dan  cara  penyimpanan  obat.  Konseling hanya dilakukan pada Puskesmas yang memiliki Apoteker  yaitu  sebanyak  16  Puskesmas (44,44%). Visite hanya dilakukan di Puskesmas Rawat  Inap  (30,56%)  dan  hanya  8  Puskesmas (22,22%) yang telah melakukan home pharmacy care serta Puskesmas  melakukan  MESO  yaitu hanya  80,56%.  Kondisi  ini  disebabkan  karena kurangnya tenaga, pengetahuan dan keterampilan  dari  tenaga  farmasi  yang  ada, serta beban tugas yang berat seperti banyaknya laporan yang harus disiapkan untuk dikirim ke Dinas  Kesehatan.  Keterbatasan  kehadiran apoteker  dikarenakan  ada  pekerjaan  pokok diluar  apotek,  kekurangan skill berupa manajemen,  dan  komunikasi,  serta  tidak  ada ruang layanan konseling dan keterbasan jumlah SDM  farmasi (Mulyagustina  dkk.,  2017). Pelayanan  farmasi  klinik  belum  maksimal dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang ada di puskesmas  PONED,  dikarenakan  keterbatasan tenaga,  waktu,  ruang  gerak,  pengetahuan  dan kesempatan (Hendri dkk., 2018).
Hasil perhitungan regresi linier pengaruh aspek  menejerial  terhadap  pelayanan  farmasi klinik  diperoleh  nilai  sig  0,00  lebih  kecil  dari 0,05 artinya bahwa aspek manajerial pelayanan kefarmasian  Puskesmas  di  Kota  Semarang mempengaruhi  pelayanan  farmasi  klinis Puskesmas  yang  diberikan  sebesar  48,59%. Kualitas  pelayanan  farmasi  klinis  menurun sebesar  3,784  point  apabila  aspek  menejerial tidak  terpenuhi.  Aspek  manajerial  yang mungkin  berpengaruh  terhadap  pelayanan farmasi  klinis  yang  diperoleh  dari  observasi langsung  di  Puskesmas  Kota  Semarang diantaranya, keberadaan Apoteker, sarana dan prasarana  (misal  :  ruang  konseling),  SOP  dan ketersediaan anggaran untuk pelayanan farmasi klinik. Kurangnya informasi tambahan (poster, spanduk, leaflet, dll)  tentang  obat,  kurangnya tenaga  kefarmasian  ini  menjadi  faktor  utama penyebab  tidak  tersedianya  prosedur  tetap yang  lengkap,  karena  umumnya  kekurangan informasi  terhadap  prosedur  tetap  pelayanan bahkan  tidak  tahu  menahu  tentang  prosedur tetap  pelayanan  kefarmasian  yang  semestinya dijalankan di Puskesmas (Herman dkk., 2013). Belum  semua  Puskesmas  di  Kota Semarang  memiliki  jenis  dan  jumlah  tenaga kefarmasian yang mencukupi, sehingga berpengaruh  terhadap  pelayanan  kefarmasian yang  diberikan.  Kurangnya  jumlah  tenaga kesehatan  di  puskesmas,  menjadikan  beban kerja  tenaga  kesehatan  puskesmas  semakin tinggi  dan  tidak  sesuai  dengan  tupoksi  serta latar  belakang  pendidikannya.  Sehingga  pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan  puskesmas.  Untuk  itu  perlu dilakukan  manajemen  SDM  yang  nyata  dan komprehensif  (Lestari dkk., 2014).
Hasil  uji Independent  Sample  T  Test diperoleh   nilai   signifikasi   0,000 < 0,05 dengan
Tabel II. Karakteristik Pelayanan Farmasi Klinik di Puskesmas Kota Semarang Tahun 2018
No  Pelayanan Farmasi Klinik N % 1 Pengkajian Resep 36 100 2 Peracikan dan Penyerahan Resep 36 100 3 Pemberian Informasi dan terdokumentasi 36 100 4 Pemberian Konseling dan terdokumentasi 16 44,44 5 Home pharmacy care 8 22,22 6 Melakukan MESO 29 80,56 7 Visite 11 30,56
Keterangan: n= Frekuensi; %= Persentase
demikian  terdapat  perbedaan  peran  SDM farmasi  dalam  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas  Kota  Semarang.  Hal  ini  sejalan dengan  penelitian  (Rahmawati  dkk.,  2018) menyatakan  bahwa  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas PONED lebih baik dari pada tenaga teknis kefarmasian.
Sumber  keuangan  Puskesmas  berasal dari  berbagai  sumber,  salah  satunya  adalah dana  kapitasi.  Alokasi  Dana  Kapitasi  untuk pembayaran  dukungan  biaya  operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk biaya obat,  alat  kesehatan,  dan  bahan  medis  habis pakai;  dan  biaya  operasional  pelayanan kesehatan  lainnya.  Selain  itu,  pemanfaatan
anggaran  untuk  promosi  layanan  farmasi merupakan  faktor  pendukung  implementasi pelayanan farmasi klinik. “ External support from government  was  perceived  as  crucial  to promoting pharmacy services. It is proposed that the internationally recognized Basel Statements of  the  International  Pharmaceutical  Federation also  provide  a  strong  foundation  for  guiding China  in  implementing  clinical  pharmacy services ” (Penm dkk., 2014).
Nilai signifikasi yang diperoleh lebih dari probabilitas  0,05  dengan  demikian  tidak terdapat  perbedaan  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas  Kota  Semarang  berdasarkan ketersediaan  Anggaran  untuk  pendidikan  dan
Tabel III. Pengaruh Aspek Manajerial Terhadap Pelayanan Farmasi Klinik Puskesmas di
Kota Semarang Tahun 2018 NO Puskesmas Aspek Manajerial Farklin  NO Puskesmas Aspek Manajerial Farklin 1 Mijen 75 22 19  Gayamsari 70 18 2 Karangmalang 65 19 20  Halmahera 75 24 3 Gunungpati 68 22 21  Karangdoro 73 21 4 Sekaran 61 19 22  Bugangan 63 15 5 Srondol 69 21 23  Bandarharjo 63 21 6 Ngesrep 64 21 24  Bulu Lor 65 18 7 Padangsari 66 22 25  Poncol 64 20 8 Pudak Payung 64 19 26  Miroto 63 16 9 Pegandan 63 15 27  Karangayu 61 16 10  Pandanaran 65 21 28  Lebdosari 65 16 11  Lamper Tengah 61 20 29  Manyaran 59 16 12  Candilama 65 17 30  Krobokan 65 18 13  Kagok 64 20 31  Ngemplak Simongan 59 17 14  Rowosari 63 17 32  Mangkang 60 18 15  Tlogosari Kulon 69 22 33  Karanganyar 62 16 16  Tlogosari Wetan 70 22 34  Ngaliyan 60 21 17  Genuk 56 16 35  Tambak Aji 65 18 18  Bangetayu 68 20 36  Purwoyoso 59 17 Rerata nilai AM ± SD 64,64 ± 4,409 Rerata nilai Farklin ± SD 18,92 ± 2,419 R 0,640 Sig. 0,000 Koeff 0,351 Konstanta -3,784 T 4,859

## Keterangan : Sig = signifikasi
Tabel IV. Perbedaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Semarang dilihat dari
Faktor SDM Farmasi Tahun 2018 SDM Farmasi Rata-rata Nilai Yanfar ± SD Uji Independent Sample T-Test (Sig.2-tailed) Apoteker (n=16) 88,44 ± 5,549 0,000 TTK (n=20) 79,56 ± 3,360
Keterangan : n = Frekuensi
pelatihan farmasi klinik serta pengadaan tenaga farmasi.  pelaksana  layanan  farmasi  harus melakukan  pelatihan  untuk  meningkatkan keterampilan  dan  sikap  untuk  menangani pasien.
Ketersediaan  tenaga  kefarmasian  lebih ditentukan  antara  lain  oleh  lokasi  puskesmas yaitu  daerah  perkotaan  dan  daerah  tidak terpencil  yang  memiliki  jumlah  Apoteker  dan TTK  lebih  banyak  dibanding  daerah  lainnya. Demikian pula Puskesmas perawatan memiliki jumlah  Apoteker  dan  TTK  yang  lebih  banyak daripada  puskesmas  non-perawatan  (Herman dkk.,  2013).  Hal  tersebut  juga  terjadi  di  Kota Semarang, Apoteker diutamakan untuk Puskesmas Rawat Inap sehingga mempengaruhi
pelayanan kefarmasian yang diberikan. Terdapat perbedaan  pelayanan kefarmasian  di Puskesmas  Kota  Semarang  berdasarkan  Tipe Puskesmas  (Rawat  Inap  dan  Rawat  Jalan) dengan  nilai  signifikasi  0,000  <  0,05.  Hal  ini berhubungan  dengan  ketersediaan  atau penempatan Apoteker lebih diutamakan untuk Puskesmas Rawat Inap.
Penelitian ini terbatas pada peranan SDM farmasi  (Apoteker  atau  TTK),  ketersediaan anggaran  pelayanan  farmasi  klinik  dan  tipe Puskesmas (Rawat inap atau Rawat jalan) dalam pelayanan  kefarmasian  Puskesmas  di  Kota Semarang,  sehingga  perlu  dilakukan  kajian analisis beban kerja farmasi di Puskesmas dan Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Tabel V. Perbedaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Semarang dilihat dari
Ketersedian Anggaran Farmasi Klinik Tahun 2018 Anggaran Rata-rata Nilai Yanfar ± SD Uji Independent Sample T-Test (Sig.2-tailed) Ada (n=10) 86,50 ± 5,681 0,079 Tidak (n=26) 82,42 ± 6,172
Keterangan : n = Frekuensi
Tabel VI. Perbedaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kota Semarang dilihat dari
Tipe Puskesmas Farmasi Tahun 2018 Tipe Rata-rata Nilai Yanfar ± SD Uji Independent Sample T-Test (Sig.2-tailed) RI (n=11) 88,82 ± 6,493 0,000 RJ (n=25) 81,24 ± 4,576
Keterangan : n = Frekuensi; RI = Rawat Inap; RJ = Rawat Jalan
Tabel VII. Penentuan Skala Prioritas Penanganan Masalah untuk Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas Kota Semarang Tahun 2018 Kegiatan Daftar Masalah Kriteria dan Bobot Maksimum BPRS Prioritas Masalah A B C D Besar Masalah Keseriusan Masalah Keefektifan Solusi PEARL Aspek Manajerial A1 A2 A3 A4 10 15 10 12 10 15 15 7 10 15 15 15 1 1 1 1 66,67 150 150 95 5 1 2 3 Pelayanan Farmasi Klinik B1 B2 B3 10 5 5 10 7 7 10 5 5 1 1 1 66,67 20 20 5 6 6 Ketersediaan Anggaran C 10 14 10 1 80 4
Keterangan: A: skor 0-10; B: skor 0-20; C: skor 0-10; D: skor 0 = Tidak; 1 =Ya
Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  terhadap implementasi  pelayanan  kefarmasian  di Puskesmas. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan  kefarmasian  Puskesmas  di  Kota
Semarang  adalah  dukungan  dari  Kepala Puskesmas,  koordinasi  yang  baik  antara karyawan  di  Puskesmas  dan  Dinas.  Faktor- faktor  yang  menghambat  adalah  apoteker belum  tersedia  di  semua  Puskesmas  dan kurangnya  pelatihan  untuk  tenaga  farmasi dalam  pelayanan  farmasi  klinik.  Solusi  yang dapat  digunakan  untuk  mengatasi  masalah pelayanan  kefarmasian  Puskesmas  di  Kota Semarang yaitu perbaikan sarana dan prasarana dengan penambahan ruang penyimpanan bahan berbahaya/  mudah  terbakar  dan  gas  medik, menyediakan  ruangan  khusus  untuk  konseling farmasi, membuat SOP pelayanan farmasi klinik, Puskesmas  diharapkan  menyediaan  Anggaran untuk  pengadaan  Apoteker,  pendidikan  dan pelatihan farmasi klinik bagi tenaga kefarmasian,  mengusulkan  dan  memenuhi kebutuhan Apoteker baik melalui seleksi CPNS dan/atau  BLUD,  Dinas  Kesehatan  Kota Semarang  melakukan  pembinaan  SDM  farmasi di Puskesmas secara rutin
dan berkesinambungan,  terkait  pedoman  dan manajemen pelayanan kafarmasian Puskesmas.

## KESIMPULAN
Semua Puskesmas Kota Semarang sudah melakukan  kegiatan  pengelolaan  sediaan farmasi  dan  BMHP  (Aspek  manajerial). Pelayanan farmasi klinik sudah  dilakukan oleh apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasian walaupun belum sepenuhnya.
Terdapat perbedaan  yang  signifikan  peran  SDM  farmasi dan  tipe  Puskesmas  dalam  pelayanan  farmasi klinik  Puskesmas  di  Kota  Semarang.  Tidak terdapat perbedaan
yang signifikan ketersediaan  anggaran  terhadap  pelayanan kefarmasian. Hasil uji regresi linier menunjukan bahwa aspek menejerial juga berpengaruh pada pelayanan  farmasi  klinik  Puskesmas  di  Kota Semarang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Badan PPSDM Kemenkes RI,  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah, Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang,  Puskesmas Kota  Semarang,  Bapak  Ibu  dosen  pembimbing dan  penguji  atas  izin,  bantuan  dan  masukan
yang  sudah  diberikan  kepada  penulis  untuk kesempurnaan  penulisan  jurnal.  Studi  ini dilakukan guna
memenuhi persyaratan kelulusan  program  studi  magister  manajemen di fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada

## DAFTAR PUSTAKA
Daulay, E.H., Oviani, G.A., Erlianti, K., Fudholi, A., dan  Ayu,  D.,  2018.  Analisis  Kinerja Apoteker dan Faktor Yang Mempengaruhi  Pada  Era  Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Puskesmas.
Journal  of  Management  and  Pharmacy Practice , 8 : 7. Hanggara, R.S.L., Gibran, N.C., Kusuma, A.M., dan Galistiani, G.F., 2017. Pengaruh Keberadaan  Apoteker  terhadap  Mutu Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas
Wilayah  Kabupaten  Banyumas. Jurnal Kefarmasian Indonesia , 7 : Hendri,  D.,  Satibi,  S.,  dan  Endarti,  D.,  2018. Evaluation of Pharmaceutical Service and Management of Drug, Disposable Medical Supply, and Medical Equipment for Poned of Brebes Regency. Journal of Management and Pharmacy Practice , 8 : 1. Herman,  M.J.,  Supardi,  S.,  dan  Yuniar,  Y.,  2013. Relationship  of  The  Availability  of Phamacist with Characteristics of Primary Health  Center  and  Pharmacy  Practice  in Health  Center .  Buletin  Penelitian  Sistem Kesehatan, 16: 11. Kemenkes RI, 2016. Permenkes Nomor 74 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Standar Pelayanan  Kefarmasian  Di  Puskesmas . Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Khalaf Ahmad, A.M., Alghamdi, M.A.S., Alghamdi,
S.A.S.,  Alsharqi,  O.Z.,  dan  Al-Borie,  H.M., 2016.  Factors  Influencing  Patient Satisfaction  with  Pharmacy  Services:  An Empirical  Investigation  at  King  Fahd Armed  Forces  Hospital,  Saudi  Arabia. International  Journal  of  Business  and Management , 11 : 272. Lestari,  T.R.P.,  2014.  Analisis  Ketersediaan Tenaga  Kesehatan  di  Puskesmas  Kota Mamuju  Provinsi  Sulawesi  Barat  Tahun 2014. Kajian , 21 : 14.
Mulyagustina,  M.,  Wiedyaningsih,  C.,  dan Kristina,  S.A.,  2017.  Implementation  of Pharmaceutical  Care  Standard  in  Jambi City’s Pharmacies. Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal of
Management  and  Pharmacy  Practice) , 7 :
83. Penm, J., Moles, R., Wang, H., Li, Y., dan Chaar, B., 2014. Factors Affecting the Implementation  of  Clinical  Pharmacy Services  in  China. Qualitative  Health
Research , 24 : 345 – 356. Quick,  J.,  Rankin,  J,  R.,  dan  O’Cornor,  2012. Managing  Drug  Supply,  The  Selection, Procurement,  Distribution  and  Use  of Pharmaceutical ,  3th  Edition.  USA : Kumarin Press, Conecticut. Rachmawati,  E.,  2018.  'Evaluasi  Peran  Tenaga Kefarmasian  Dalam  Pelayanan  dan Pengelolaan  Obat,  BMHP  dan  Alkes
Program  PONED  di  Puskesmas  Kota Semarang',  , Tesis ,  .  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta.
Rahma,  A.,  Arso,  S.P.,  dan  Suparwati,  A.,  2015.
Implementasi  Fungsi  Pokok  Pelayanan Primer  Puskesmas  Sebagai  Gatekeeper Dalam Program JKN (Studi Di Puskesmas Juwana Kabupaten Pati). Jurnal
Kesehatan Masyarakat , 3 : 11.