## Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Ira Gustina 1* , Siti Afrida 2
1 Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia, iragustina85@gmail.com 2 Universitas Islam Indragiri, Riau, Indonesia, afrida090@gmail.com
* Corresponding Author: iragustina85@gmail.com

## Info Artikel

## Abstrak
Diterima, 20-08-2021 Penelitian  bertujuan  menguji  pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan sistem  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  70 penjabat  dan  pegawai  pengelola  keuangan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari pegawai Honorer, pegawai/staff yang bekerja di bagian keuangan, kepala OPD di OPD Kabupaten  Indragiri  Hilir  selaku  pengambil  keputusan  dalam  menggunakan anggaran dan menggunakan barang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini  ialah  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  responden  penelitian. Kuesioner yang disebarkan ialah 70 kuesioner, dan terdapat 50 kuesioner yang kembali  dan  dapat  diolah.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  analisi  regresi  linear  berganda.  Penelitian  ini  menunjukan hasil  bahwa  1)  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh  positif    dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri  Hilir,  2)  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri  Hilir.  Nilai  koefisiensi  determinasi (Adjust  R  Square) sebesar  0,333 atau  33.3%  yang  berarti  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten Indragiri  Hilir  dipengaruhi  oleh  Kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  sistem pengendalian intern sebesar 33,3%.
Direvisi, 27-09-2021 Dipublikasi, 29-10-2021

## Kata Kunci:
Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## Keywords:
Competence Of Human
Resources, Internal Control System, Local Government Financial Reports

## Abstract
This  study  aims  to  examine  the  effect  of  human  resource  competence  and internal  control  systems  on  the  quality  of  the  Regional  Government  Financial Reports  of  Indragiri  Hilir  Regency.  The  population  in  this  study  were  70 officials  and  financial  management  employees  at  the  Regional  Apparatus Organization  (OPD)  of  the  Indragiri  Hilir  Regency  Government  which consisted  of  honorary  employees,  employees/staff  working  in  the  finance department,  the  head  of  the  OPD  in  the  Indragiri  Hilir  Regency  OPD  as decision makers in using budget and use of goods. Data collection technique in this  research  is  by  distributing  questionnaires  to  research  respondents.  The questionnaires  distributed  were  70  questionnaires,  and  there  were  50 questionnaires  that  were  returned  and  could  be  processed.  The  data  analysis technique  used  in  this  research  is  multiple  linear  regression  analysis.  This study shows the results that 1) human resource competence has a positive and significant effect on the quality of the Regional Government Financial Reports of  Indragiri  Hilir  Regency,  2)  the  internal  control  system  has  no  significant effect on the quality of the Regional Government Financial Reports of Indragiri Hilir  Regency.  The  coefficient  of  determination  (Adjust  R  Square)  is  0.333  or 33.3%, which means that the quality of the financial statements of the Indragiri Hilir Regency Government is influenced by the competence of human resources and the internal control system of 33.3%.

## PENDAHULUAN
Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.  Laporan  keuangan  yang  disusun  harus  memenuhi  prinsip-prinsip  yang  dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kemudian dijadikan dasar  dalam  membuat  lapora  keuangan  pemerintah.  Tujuan  umum  laporan  keuangan  sektor publik  menurut  Mardiasmo  (2010),  adalah  kepatuhan  dan  pengelolaan,  akuntabilitas  dan pelaporan  retrospektif,  perencanaan  dan  pelaporan  otorisasi,  kelangsungan  organisasi, hubungan  masyarakat  dan  gambangan.  Laporan  keuangan  yang  berkualitas  menunjukan bahwa kepala daerah bertanggung jawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang  baik  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun 2013 harus mencakup empat karakteristik yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  merupakan  dokumen  pertanggung jawaban  atas  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pembuatan laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dilakukan  masing-masing  SKPD  selanjutnya  laporan keuangan tersebut di kondolidasikan oleh Satuak Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang  kemudian  menjadi  Laporan  Keuangan  Keuangan  Daerah  (LKPD).  Setelah dikonsolidasikan  menjadi  LKPD  tidak  langsung  dipublikasi  namun  diperiksa  terlebih  dahulu oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK menyatakan  opini  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang  kemudian dipublikasi  dan  dilaporkan  ke  stakeholder.  Oleh  karena  itu  kualitas  pengelolaan  keuangan daerah secara tidak langsung dapat dilihat dari opini BPK. Apabila angka-angaka tersaji dalam LKPD bukanlah yang sesungguhnya, maka informasi yang terkandung dalam rasio keuangan yang dianalisis untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi kurang tepat. Para pengguna LKPD antara lain pemerintah daerah (internal), DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor,  kreditur,  donatur,  analisi  ekonomi  dan  pemerhati  Pemda,  pemerintah  provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.
Banyak  nya  kasus  tentang  buruknya  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di Indonesia masih menjadi isu hangat yang harus dikaji lebih dalam. Rendahnya kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  secara  umum  disebabkan  oleh  penyusunan  laporan  keuanngan yang  belum  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  kelemahan  dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian intern dan juga kurang memadainya kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)  dari  hasil  audit  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD)  yang  dilaksanakan oleh  BPK  masih  relatif  sedikit.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  ikhtisar  pemeriksaan  yang dikeluarkan oleh BPK pada bulan september 2015 yang memberikan informasi bahwa LKPD yang diaudit oleh BPK yang memperoleh opini WTP hanya 26% (105) dari 398 kabupaten dan 38%  (35)  dari  93  kota.  Menurut  badan  pengawas  keuangan  dan  pembangunan  (BPKP)  tidak diperolehnya  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  faktor
tersebut  adalah  kelemahan  sistem  pengendalian  intern,  belum  tertatanya  barang  milik negara/daerah,  penyajian  laporan  keuangan  yang  belum  sesuai  dengan  standar  akuntansi pemerintah  (SAP),  kelemahan  dalam  sistem  penyusunan  laporan  keuangan,  dan  kurang memadainya  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  pengelola  keuangan  pada  pemerintah daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  telah  mendapatkan  hasil  audit  Opini  Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau selama 4 tahun berturut-turut yakni dari tahun 2016 hingga 2019. Predikat WTP kinerja keuangan ini  diperoleh Pemerintah  Kabupaten Indragiri Hilir atas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  tahun  2019  pada  acara  Penyerahan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Atas Laporan  Keuangan  Tahun  2019  Pemerintah  Kabupaten  Kota  se-provinsi  Riau. (m.goriau.com).
Ketika  BPK  memberikan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  terhadap  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan secara wajar dan berkualitas. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah ini sangat  menarik  dikaji  lebih  lanjut.  Laporan  yang  berkualitas  juga  sangat  dipengaruhi  oleh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah.  Laporan keuangan pemerintah  Kabupaten Indragiri Hilir bisa  dikatakan  cukup baik.  Akan  tetapi tetap harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern dengan tegas agar apabila ada pelanggaran atau terjadinya temuan-temuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bisa segera berbenah.
Nassarudin  (2008)  dalam  Ihsanti  (2014),  menyatakan  bahwa  sumber  daya  manusia merupakan  kunci  dari  keberhasilan  suatu  instansi  atau  perusahaan  karena  sumber  daya manusia  pada  suatu  instansi  memiliki  nilai  yang  tinggi  disebabkan  oleh  kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor  yang  sangat  penting  dalam  suatu  perusahaan  disamping  faktor  yang  lain  untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi.  Kompetensi  yang  diperlukan  dalam pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  antara  lain  pemahaman  dalam  akuntansi pemerintah  pemerintah  dan  penguasaan  pengguasaan  penggunaan  aplikasi  yang  ada. Kompetensi  sumber  daya  manusia  penting  dalam  mengelola  dan  menyajikan  informasi keuangan  sehingga  laporan  keuangan  yang  disusun  dapat  tepat  waktu.  Selain  sumber  daya manusia  yang  kompeten,  penerapan  sistem  pengendalian  intern  juga  memiliki  pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pengendalian  intern  dalam  suatu  organisasi,  perusahaan,  lembaga  organisasi  profit maupun  non  profit  mutlak  menjadi  hal  yang  utama  dan  sangat  dibutuhkan  karena  kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi dan memberikan  batasan  serta  ketentuan  khusus  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatannya kegiatannya.  Pengendalian  intern  dibutuhkan  agar  mudah  dalam  menemukan  atau menganalisis  permasalahan-permasalahan  yang  ada  atau  permasalahan  yang  mungkin  akan timbul  dalam  proses  pencapaian  tujuan  sehingga  pencapaian  tujuan  bisa  kita  ketahui  secara jelas.  Dalam  meningkatkan  kinerja  pemerintah  yang  paling  umum  terjadi  ialah  korupsi, kesalahan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik (Triyanti, 2017).  Dengan  adanya  SPIP  tersebut  diharapkan  dapat  mendeteksi  terjadinya  sejak  dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir
terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.
Pemerintah  telah  banyak  mengeluarkan  berbagai  bentuk  sistem  yang  seluruhnya berakhir  pada  tujuan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik. Penyelenggaraan  pemerintahan  tentu  memiliki  kegiatan  yang  cukup  banyak  dan  sangat  luas, mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggung  jawaban,  pengawasan  hingga  evaluasi. Maka  untuk  dapat  mewujudkan  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  tersebut pemerintah  membentuk  suatu  sistem  yang  dapat  mengendalikan  seluruh  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan.  Proses  pengendalian  menyatu  pada  tindakan  dan  kegiatan yang  dilakukan  secara  terus  menerus  secara  konsisten    oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai. Oleh  karena  itu,  yang  menjadi  pondasi  dari  pengendalian  ini  adalah  orang-orang  (SDM) didalam  organisasi    yang  membentuk  lingkungan  pengendalian  yang  baik  dalam  mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.
Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  merupakan  salah  satu  sistem  pengendalian pemerintah,  disamping  itu  terdapat  sistem  lainnya  adalah  sistem  pengendalian  ekstern pemerintah.  Sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dilaksanakan  oleh  Badan  Pengawas Keuangan  Dan  Pembangunan  (BPKP)  dan  Inspekstorat  melalui  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah. Sedangkan pengendalian ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK),  DPR/DPRD,  Kepolisian,  Kejaksaan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan lembaga  peradilan  lainnya.  (Triyanti,  2017).    SPIP  menjadi  tanggung  jawab  bersama  tidak hanya pada unit kerja tapi hingga kepada masing-masing individu.
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah adalah : (1)Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir? (2) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  : (1) pengaruh kompetensi sumber daya manusia  secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. (2) pengaruh sistem pengendalian  intern  secara  parsial  terhadp  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## TINJAUAN PUSTAKA Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  atau human  resources mengandung  dua  pengertian.  Dessler, Gary.  (2003) Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini, SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian  kedua  dari  SDM  menyangkut  manusia  yang  mampu  bekerja  untuk  memberikan jasa  atau  usaha  kerja  tersebut.  Mampu  bekerja  berarti  mampu  melakukan  kegiatan  yang mempunyai  nilai  ekonomis,  yaitu  bahwa  kegiatan  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Secara  fisik,  kemampuan  bekerja  diukur  dengan  usia. Dengan  kata  lain,  orang  dalam  usia  kerja  dianggap  mampu  bekerja.  Kelompok  penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau manpower .
Pengertian SDM di atas mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu  bekerja,  dan  aspek  kualitas  dalam  arti  jasa  kerja  yangtersedia  dan  diberikan  untuk
produksi. Pengertian di atas juga menegaskan bahwa SDM mempunyai peranan sebagai faktor produksi.
Menurut Sumarsono (2009), Pendayagunaan SDM untuk menghasilkan barang dan jasa dipengaruhi oleh dua kelompok faktor yaitu, pertama, yang memengaruhi jumlah dan kualitas SDM  tersebut,  dan,  kedua,  faktor  dan  kondisi  yang  memengaruhi  pengembangan perekonomian yang kemudian memengaruhi pendayagunaan SDM tersebut.
Dalam    (Triyanti,  2017),  mengenai  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur melalui  Kompetensi,  dikatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  didasarkan pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  memiliki  sumber  daya  manusia  yang kompeten,  yang  didukung  dengan  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sering  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  di  bidang  keuangan.  Hal  tersebut diperlukan untuk  menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

## Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada  tujuan  untuk  mewujudkan  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik. Penyelenggaraan  pemerintahan  tentu  memiliki  kegiatan  yang  cukup  banyak  dan  sangat  luas, mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  pertanggungjawaban,  pengawasan  hingga  evaluasi. Maka  untuk  dapat  mewujudkan  tata  kelola  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  tersebut pemerintah  membentuk  suatu  sistem  yang  dapat  mengendalikan  seluruh  kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan.  Sistem  dimaksud  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah adalah  “Proses yang integral  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan  efisiensi  pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  Negara,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## Laporan Keuangan Daerah
Laporan  keuangan  adalah  informasi  keuangan  yang  disajikan  dan  disiapkan  oleh manajemen  dari  suatu  perusahaan  kepada  pihak  internal  dan  eksternal,  yang  berisi  seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.
Menurut Prihadi (2010), laporan keuangan adalah laporan yang mencerminkan kinerja perusahaan  tersebut.  Surya  (2012),  laporan  keuangan  adalah  suatu  penyajian  terstruktur  dari posisi keuangan, kinerja keuangan,dan arus kas suatu entitas. Hery (2015), Laporan keuangan pada  dasarnya  adalah  hasil  dari  proses  akuntansi  yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengkomunikasiikan  data  keuangan  atau  aktivitas  perusahaan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah “Laporan yang menggambarkan  dampak  keuangan  dari  transaksi  dan  peristiwa  lain  yang  diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya”. (IAI, 2002 : par 47).
Dari  beberapa  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  laporan  keuangan merupakan  laporan  yang  menggambarkan  kondisi  keuangan  dari  suatu  perusahaan  maupun organisasi selama jangka waktu tertentu.

## Tujuan laporan Keuangan
Menurut  Yadiati  (2007),  Laporan  keuangan  yang  disusun  untuk  memenuhi  tujuan laporan  keuangan  bagi  organisasi  bisnis  berbeda  dengan  organisasi  nonbisnis  (nirlaba). Perbedaan  tujuan  tersebut  dikarenakan  karakteristik  organisasi  yang  berbeda. Statement  of Financial  Accounting  Concepts (SFAC)  mengemukakan  bahwa  tujuan  laporan  keuangan organisasi nonbisnis sebagai berikut :
1. Memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna dalam mengambil keputusan rasional tentang alokasi sumber daya dalam organisasi.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dalam menilai jasa yang diberikan  oleh  organisasi  nonbisnis  dan  kemampuannya  untuk  meneruskan  penyediaan jasa tersebut.
3. Memberikan  informasi  yang  berguna  untuk  menilai  pekerjaan  manajemen  dan  kinerja manajer organisasi nonbisnis dalam melaksanakan tugasnya, seperti akuntabilitasnya. Memberikan  informasi  tentang  sumber  daya  ekonomi,  kewajiban,  penggunaan  sumber daya, aktivitas organisasi, atau sumber daya bersih dari organisasi nonbisnis tersebut.

## Karakteristik Laporan Keuangan
1. Dapat Dipahami
Kualitas  penting  informasi  yang  ditampung  dalam  laporan  keuangan  adalah kemudahannya  untuk  segera  dapat  dipahami  oleh  para  pemakai.  Dalam  hal  ini,  para pemakai  diasumsikan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  tentang  aktivitas  ekonomi bisnis, dan akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
2. Relevan
Informasi  memiliki  kualitas  relevan  apabila  informasi  tersebut  dapat  memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa  kini  atau  masa  depan  ( predictive ),  menegaskan  atau  mengoreksi,  hasil  evaluasi mereka di masa lalu ( confirmatory ).
3. Keandalan
Agar  bermanfaat,  informasi  juga  harus  handal (reliable). Informasi  mempunyai kualitas  andal  jika bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan,  kesalahan  material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur ( faithful representation ) dari yang  seharusnya  disajikan  atau  yang  secara  wajar  diharapkan  dapat  disajikan.  Jika informasi  dimaksudkan untuk  menyajikan dengan  jujur  transaksi serta  peristiwa  lain  yang seharusnya  disajikan,  maka  peristiwa  tersebut  perlu  dicatat  dan  disajikan  sesuai  dengan substansi  dan  realitas  ekonomi  dan  bukan  hanya  bentuk  hukumnya.  Selain  itu,  informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan  pihak  tertentu  (netralitas).  Dalam  hal  menghadapi  ketidakpastian  peristiwa  dan keadaan  tertentu,  maka  ketidakpastian  tersebut  diakui  dengan  menggunakan  hakekat  dan tingkatnya  dengan  menggunakan  pertimbangan  sehat  ( prudence ).  Agar  dapat  diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya (kelengkapan).

## 4. Dapat dibandingkan
Para  pemakai  laporan  keuangan  harus  dapat  memperbandingkan  laporan  keuangan perusahaan  antar  periode  untuk  mengidentifikasi  kecurangan  ( trend )  posisi  keuangan  dan kinerja  perusahaan.  Selain  itu,  pemakai  juga  harus  dapat  memperbandingkan  laporan keuangan  antar  perusahaan  untuk  mengevaluasi  posisi  keuangan,  kinerja  serta  perubahan posisi  keuangan  secara  relatif.  Untuk  memenuhi  kualitas  tersebut  maka  pengukuran  dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Fungsinya adalah bahwa para pemakai harus mendapat informasi tentang  kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  dan  perubahan  kebijakan  serta  pengaruh perubahan  tersebut  serta  mengidentifikasi  kecendrungan  posisi  keuangan,  kinerja  dan perubahan posisi keuangan secara relatif dengan membandingkan dengan periode yang lalu.

## METODE PENELITIAN
Rancangan  penelitian  merupakan  rencana  dari  struktur  riset  yang  mengarahkan  proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif (Sugiyono, 2018). Penelitian  ini  menggunakan  metode  kausal  komparatif (causal  comparative  research). Penelitian  kausal  komparatif  merupakan  suatu  tipe  penelitian  dengan  karakteristik  masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Indriantoro dan Supomo, 2016).
Peneliti  melakukan  pengamatan  terhadap  konsekuensi-konsenkuensi  yang  timbul  dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor penyebabnya. Tujuan penelitian  ini  untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh  variable  bebas,  yaitu:  Kompetensi sumber  daya  manusia  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  variable  terikat  Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Penelitian ini dilakukam di 35 OPD Kabupaten Indragiri Hilir yang lokasinya tersebar di beberapa lokasi yang berbeda pada tahun 2021 selama 3 bulan. Populasi dalam penelitain ini adalah  para  pegawai/staf  yang  melaksanakan  fungsi  akuntansi/tata  usaha  keuangan  dan  para pegawai/staf  pemegang  kas/bendahara  penerimaan  maupun  pengeluaran  pada  OPD  di Kabupaten Indragiri Hilir.
Teknik  analisa yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  analisis  kuantitatif. Adapun langkah- langkah analisisnya sebagai berikut.
1. Statistik  deskriptif  adalah  proses  transformasi  data  penelitian  dalam  bentuk  tabulasi sehingga  mudah  dipahami  dan  diinterprestasikan.  Statistik  deskriptif  adalah  bagian  dari statistik  yang  mempelajari  cara  pengumpulan  dan  penyajian  data  sehingga  mudah dipahami. (Nurindriantoro, 2016)
2. Uji  asumsi  klasik,  dilakukan  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih  akurat  pada  regresi berganda. Uji-uji yang dilakukan adalah :
a. Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dua  model  regresi  variabel  terikat  dan variabel bebas keduanya mempunyai  distribusi  normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan  melihat  penyebaran  data  (titik)  pada  sumbu  diagonal  dari  grafik  atau  dengan melihat  histogram  dari  residualnya.  Untuk  menguji  normalitas  data,    salah    satu    cara yang    digunakan  adalah    dengan      melihat      hasil  dari  uji Kolmogrof  Smirnov .  Jika probabilitas>  0,05  maka  data penelitian berdistribusi normal.
b. Uj i Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varians  ( variance )  dari  residual  suatu  pengamatan  kepengamatan  lain (Ghozali,  2011).  Jika  varian  dari  residual  dari  suatu  pengamatan  kepengamatan  lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas,  dapat  dilakukan  dengan  menganalisis  titik  yang  terdapat  pada scaterplot yang dihasilkan oleh pengolah data spss.
c. Uji  Multikolinieritas,  Uji  ini  dimaksudkan  untuk  mendeteksi  gejala  korelasi  antara variabel  independen  yang  satu  dengan  variabel  independen  yang  lain.  Pada  model regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terdapat  korelasi  di  antara  variabel  independen.  Uji Multikolinieritas  dapat  dilakukan  dengan  2  cara  yaitu  dengan  melihat  VIF  ( Variance Inflation  Factors )  dan  nilai  tolerance.  Jika  VIF  >  10  dan  nilai  tolerance  <  0,10  maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006) dalam (Efendy, 2010).
3. Analisis  regresi  linear  berganda  bertujuan  untuk  memprediksi  seberapa  besar  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
4. Analisis    Koefisien    Determinasi    (R 2 ),    koefisien    determinasi    adalah    angka    yang menyatakan    untuk    mengetahui    kontribusi    yang    diberikan    oleh    variabel    bebas    (X) terhadap  variabel  terikat  (Y)  (Siregar,  2013;252).  Nilai  koefisien  determinasi  adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R 2 )  berarti semakin tinggi kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  perubahan  terhadap  variabel dependen.
5. Uji Hipotesis
Uji  Parsial  (uji  t);  Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menujukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen (Sunyoto, 2013).
Ho 1,2 : 𝛽 =  0,  Sumber  daya  manusia  bidang  keuangan  dan  sistem  pengendalian  internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Ha 1,2 : 𝛽 0,  Sumber  daya  manusia  bidang  keuangan  dan  sistem  pengendalian  internal secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  akan  menunjukkan  gambaran  mengenai  suatu  data  yang  akan diteliti.  Adapun  data  deskriptif  meliputi  nilai  minimum  dan  maksimum,  nilai  rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi dari semua variabel penilitian yang akan dianalisis.

## Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation SDM 50 19 29 24,54 2,509 Pengedalian Intern 50 29 49 41,54 4,514 kualitas keuangan 50 31 40 34,88 3,192 Valid N (listwise) 50 Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021
Berdasarkan  data  olahan  pada  tabel  1  dapat  dilihat  jumlah  N  yang  valid  adalah  50, jumlah  minimun  data  pada  variabel  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  adalah  sebesar  19, nilai  Minimum  data  pada  variabel  Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  sebesar  29,  dan  nilai minimum  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Sebesar  31.  Nilai maksimum  data  pada  variabel  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  adalah  sebesar  29,  nilai Minimum  data  pada  variabel  Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  sebesar  49,  dan  nilai minimum variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar 40.
Variabel  sumber  daya  manusia  memiliki  nilai  mean  sebesar  24.54  dengan  standar deviasi sebesar 2.509. Variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki  nilai mean sebesar 41,54 dengan  standar  deviasi  sebesar  4,514.  Dan  variabel  kualitas    laporan  keuangan  pemerintah daerah memiliki nilai mean sebesar 34,88 dengan standar deviasi sebesar 3,192.
Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa 50 sampel setiap variabel pada penelitian ini  telah  memenuhi  standar  normal,  hal  ini  diketahui  berdasarkan  nilai  standar  deviasi  lebih kecil dibandingkan nilai mean sehingga data dinyatakan normal.

## Uji Asumsi Klasik
Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:
1. Hasil    Uji    Normalitas,    perhitungan    uji    one    sample    kolmogorov    smirnov    dengan menggunakan  software  SPSS  20    menunjukkan,  bahwa  signifikansi  hasilnya  diatas  0,05 yaitu  0.200  mengindikasikan  bahwa residual  data telah berdistribusi secara normal  karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.
2. Hasil    Uji    Multikolineritas    menunjukkan    bahwa    tidak    terjadi    multikolinearitas    antar variabel    bebas    (independen)    karena    variabel    sumber    daya    manusia    dan    sistem pengendalian internal menunjukkan nilai VIF < 10.
3. Uji    Heteroskedastisitas    bertujuan    menguji    apakah    dalam    model    regresi    terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Setelah dilakukan  uji  glejser  dengan  menggunakan  software  SPSS  20  menunjukkan,  bahwa  tidak terjadi  masalah  heteroskedastisitas  pada  model  regresi  karena  nilai  signifikansi  variabel sumber  daya  manusia  0.329  dan  sistem  pengendalian  internal  0.114  semua  variabel nilainya di atas 0.05

## Analisi Regresi Linear Berganda
Regresi  linear  berganda  digunakan  jika  peneliti  bermaksud  meramalkan  keadaan  (naik turunnya)  variabel  dependen,  apabila  dua  atau  lebih  variabel  independen  sebagai  prediktor (Sugiyono, 2010:275). Dalam penelitian ini, hasil uji regresi linear berganda  ditunjukan pada tabel berikut :

## Tabel 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13,283 4,305 3,085 ,003 SDM ,616 ,159 ,484 3,869 ,000 Pengedalian Intern ,156 ,088 ,221 1,764 ,084
a. Dependent Variable: kualitas keuangan
Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  linear  berganda  pada  tabel  4.11,  maka  diperoleh
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :
Y = 13,283 + 0,616 X 1 + 0,156 X 2 + 𝝐
Dari persamaan diatas diketahui :
1. Konstanta sebesar 13,283 menyatakan bahwa apabila kompetensi sumber daya manusia dan sistem  pengendalian  intern  bernilai  nol,  maka  nilai  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah sebesar 13,283.
2. Variabel kompetensi sumber daya manusia mempuyai nilai koefisien regresi sebesar 0,616 menyatakan  bahwa  setiap  kenaikan  nilai  kompetensi    sumber  daya  manusia  sebesar  satu satuan (Dengan asumsi bahwa nilai koefisien variabel lain tetap dan tidak berubah), maka akan  menaikan  nilai  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indragiri Hilir sebesar 0,616.
Uji Koefisiensi Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk  mengetahui  sebesara  jauh  kemampuan  suatu model  regresi  menerangkan  variabel  independen  dalam  mempengaruhi  variabel  dependen. Hasil uji koefisien determinasi  sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,600 a ,360 ,333 2,607 a. Predictors: (Constant), Pengedalian Intern, SDM b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021 .
Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( Adjust R Square ) sebesar 0,333 atau sebesar 33.3%. Hal ini menunjukan bahwa sebesar 33.3% kualitas informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dipengaruhi  oleh sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  sistem  pengendalian  intern. Sedangkan 66.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis

## 1. Uji Parsial (Uji t)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variabel  dependen.  Berikut  ini  hasil  uji parsial disajikan pada tabel 4 sebagai berikut
Tabel 4 Hasil Uji Signifikansi Individual
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 13,283 4,305 3,085 ,003 SDM ,616 ,159 ,484 3,869 ,000 Pengedalian Intern ,156 ,088 ,221 1,764 ,084
a. Dependent Variable: kualitas keuangan
Sumber : Data Olahan SPSS (Versi 26), 2021
Berdasarkan  hasil  uji  pada  tabel  4,  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia memiliki t hitung sebesar 3,869 sedangkan t tabel sebesar 2,01174, sehingga t hitung > t tabel dengan
signifikansi  0.000  yang  artinya  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  sebesar  0,05.  Maka  H 1 diterima,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  kompetensi  sumber  daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Variabel  sistem  pengendalian  intern  memiliki  t hitung sebesar  1,764  sedangkan  t tabel sebesar  2 ,01174,  sehingga  t hitung <  t tabel dengan  signifikansi  0.084  yang  artinya  lebih besar  dari  taraf  signifikansi  sebesar  0.05.  Maka  H 2 ditolak  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  secara  parsial  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian hipotesa secara individual, variabel sumber daya manusia berpengaruh  terhadap  kualitas  informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H 1 diterima. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai t hitung sebesar 3,869 sedangkan t tabel sebesar 2,01174, sehingga t hitung > t tabel dengan signifikansi 0.000 yang artinya lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  sebesar  0,05  maka  H 1 diterima.  hal  ini  mengartikan  bahwa semakin  tinggi  kompetensi  sumber  daya  manusia  akan  meningkatkan  kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Begitupun  sebaliknya,  semakin rendah kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannyya, maka  semakin  rendah  pula  kualitas  laporan  keuangan  yang  akan  disajikan  oleh  pemerintah Kabupaten Inhil.
Dengan  adanya  sumber  daya  manusia    yang    berkualitas,    tentunya    akan    mampu mempengaruhi    kualitas    informasi  akuntansi  pada  pelaporan  keuangan.  Kompetensi  sumber daya  manusia  dalam  hal  ini  yaitu  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kualitas  yang  baik, memiliki  pemahaman  mengenai  akuntansi    dan  keuangan    serta    memiliki    latar    belakang pendidikan  yang  sesuai  dengan tanggungjawabnya  yang  dalam  hal  ini  adalah  akuntansi dan  keuangan,  akan berdampak pada pengelolaan keuangan yang baik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Saraswati  dan  Budiasih,  (2019)  yang membuktikan secara empiris bahwa kompetensi sumber daya mausia yang tergolong baik bisa dilihat  dengan  banyaknya  pelatihan-pelatihan  yang  diikuti  oleh  pegawai.  Hasil  penelitian Pujanira,  (2017)  menyatakan  bahwa  kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas keuangan  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Syahadatina  dan Fitriyana,  (2016)  menunjukan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Teori    regulasi    mendukung    hasil    dari    penelitian    ini    dimana    teori    regulasi menyatakan    bahwa    sumber  daya  manusia    yang    diberi    wewenang    dalam    pengelolaan keuangan  daerah  harus  selalu  berpedoman  pada  regulasi  dan  landasan  hukum  yang  berlaku agar  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  berkualitas.  Untuk  meningkatkan efektivitas  dari pengelolaan  keuangan  serta  peningkatan  kualitas  laporan keuangan,  pemerintah  berupaya dengan  melakukan  peningkatan  terhadap kompetensi  dari  sumber daya manusia.  Sumber daya  manusia  yang  dikelola  dengan  baik  akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten  dan  berkualitas  sehingga  pencatatan  sampai  dengan  laporan  keuangan  menjadi semakin baik.

## Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil  pengujian  hipotesa secara  individual,  variabel  sistem  pen.gendalian intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sehingga H 2 ditolak. Hal ini dilihat berdasarkan t hitung sebesar 1,764 sedangkan t tabel sebesar  2 ,01174,  sehingga  t hitung <  t tabel dengan  signifikansi  0.084 yang artinya lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0.05 maka H 2 ditolak.
Sistem pengendalian intern yang baik belum tentu akan meningkatkan kualitas laporan keuangan  pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir.  Hal  tersebut  juga  menunjukan  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  hanya  dinilai  dari  efektivitas  pengendalian internalnya  saja,  sehingga  aparatur  pemerintah  harus  mampu  memenuhi  aspek-aspek  lain untuk  menghasilka  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Aspek-aspek  tersebut  diantaranya kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintah,  kecukupan  pengungkapan (adequate disclosure) , dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Penelitian  ini  sejalan  denga  penelitian  Triono  dan  Dewi,  (2020)  yang  men0yatakan bahwa  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  positif  terhadap  kualiatas  laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian budiawan dan purnomo (2014) yang menyatakan bahwa  sistem  pengendalian  intern  tidak  berpengaruh  secara  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah.  Dan  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Munasyir, (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Teori  kepatuhan  mendukung  hasil  dari  penelitian  ini  dimana  teori  kepatuhan menyatakan  bahwa  hubungan  antara  SPI  dengan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah  dimana  pengendalian  intern  ditunjukkan  untuk  memberikan keyakinan   memadai bahwa    laporan    keuangan    pemerintah    daerah    telah    disajikan  sesuai    dengan    standar akuntansi    pemerintah,    telah    patuh    terhadap    hukum    yang  berlaku  serta  meningkatan kegaiatan operasi secara efektif dan efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  antara  kompetensi  sumber  daya manusia  dan  sistem  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penjabat  dan  pegawai  pengelola  keuangan  pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Hasil analisis kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,869  >  2,01174)  dan  signifikansinya  sebesar  0,000  yang  berarti  kurang  dari  0,05 (0,000<0,05)  maka  kompetensi  sumber  daya  manusia  memiliki  pengaruh  positif  dan  searah pada kualitas Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri hilir.
Hasil analisis sistem pengendalian intern dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (1,764 < 2,01174)  dan nilai  signifikansinya  sebesar  0,084  yang  berarti  besar dari  0,05  (0,084  >  0,05).
Maka SPI memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Saran
kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  tidak  hanya  dinilai  dari  efektivitas pengendalian internalnya saja,  sehingga  aparatur  pemerintah  harus  mampu  memenuhi  aspek- aspek  lain  untuk  menghasilka  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Aspek-aspek  tersebut diantaranya  kesesuaian  dengan  standar  akuntansi  pemerintah,  kecukupan  pengungkapan (adequate disclosure) , dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. kekurangan  dari  penelitian  ini  adalah  adanya  adanya  keterbatasan  data  yang  penulis miliki dimana ada data sekunder yang digunakan tidak dapat mengukur seberapa fatal temuan kasus  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  masing-masing  daerah,  maka  untuk  peneliti selanjutnya  yang  tertarik  melakukan  penelitian  serupa  dapat  melakukan  penelitian  lanjutan dengan  menggunakan  data  sekunder  lain  yang  menunjukan  materialitas  dari  masing-masing temuan kelemahan SPI atau menggunakan data primer berupa kuesioner.
Untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk  dapat  menggunakan  variabel  lain,  yang lebih dari dua atau tiga variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kabupaten Inhil. Untuk itu disarankan untuk peneliti selaanjutnya menambah variabel seperti kinerja pengelola keuangan daerah, penerapan SAP, dan Teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta:Erlangga. Dessler, Gary. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kesepuluh Jilid 1. Klaten: PT. INTAN SEJATI.
Fahmi, Irham. 2011. Analisa Laporan Keuangan. PPM. Yogyakarta Financial Accounting Standard Board. 2008. Statement of Financial Accounting  Concept No. 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information . Financial Accounting Standard Board.
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi.  2012. Akuntansi  Keuangan  Daerah. Salemba Empat, Jakarta
Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan . CAPS,Yogyakarta.
Ihsanti,  Emilda. (2014).  Pengaruh Kompetensi Sumber  Daya Manusia  dan Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah.  Skripsi. Program Studi Akuntansi FE Universitas Negeri Padang.
Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). Metodologo Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Mathis,  Robert.  L  dan  Jackson,  John  H.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Modo,  Sintike  Mentari  et  al.2016. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud).
Munasyir.  (2015).  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana. Universitas Syiah Kuala.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

## Intern Pemerintah
Prastowo,  Dwi.  1995. Analisis  laporan  keuangan  konsep  dan  aplikasi .    Unit  penerbit  dan percetakan AMP YKPN, Yogyakarta
Prihadi, Toto. 2010. Analisis Laporan Keuangan . Penerbit PPM, Yogyakarta Pujanira,  Putriasri.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan  Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 2 Tahun 2017. Universitas Negeri Yogyakarta.
Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara Semester II Tahun 2020.
Republik  Indonesia,  Kementerian  Keuangan.  2020.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat Tahun 2019 (Audited).
Republik  Indonesia,  Peraturan  Bupati  Indragiri  Hilir  Nomor  59  Tahun  2017  Tentang  Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia,  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010  tentang  Sistem  Informasi Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian Intern.
Republik  Indonesia,  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Komite  Standar  Akuntansi Pemerintahan edisi 2019.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen . Penerbit Alfabeta, Bandung
Sumarsono, Sonny. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia . Edisi pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Syahadatina,  Rika  dan  Ismantika  Fitriyana.  (2016).  Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  dan Pengendalian  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1. Universitas Madura.
Triono, BRM. Suryo dan Septiana Novita Dewi. (2020). Pengaruh Sistem Pengenalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21 (1), 2020, 213-220. STIE AUB Surakarta. Triyuwono,  Edwin.  2018. Proses  Kontrak,  Teori  Agensi  dan  Corporate  Governance. Universitas Atma Jaya Makasar.
Yadiati,  Wiwin.  2010. Teori  Akuntansi  Suatu  Pengantar .  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta
www.bpk.go.id/ihpps www.jdih.inhil.kab.go.id https://m.goriau.com/berita/baca/untuk-keempat-kalinya-pemkab-inhil-sukses-raih- opini - wtp.html Kempat kalinya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sukses raih WTP.