## WALI NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HADIS

## Khoiruddin Nasution
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kalijaga Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta, 55281 e-mail: knasut@yahoo.com
Abstract: Merriage Guardian in Hadîth Perspective . Marriage guardian ( walî al-nikâh ) is one of the important issues in Islamic law. Of the four Sunni school of Jurisprudence, only Hanafî school of thought that gives room for the possibility of contracting marriage without guardian. This paper discusses the view of Hanafi school regarding the legality of marriage contract without guardian. The exposition is not only confined to describe contradictory views with the main stream school of Islamic jurisprudence and the majority of Indonesian Muslim, but also analyzes arguments developed by Hanafî school based on the Prophetic traditions, al-Qur’an and the views of the scholars. The author argues that the possibility of contracting marriage without the  present of guardian is dependent on the question whether a  person has capacity to act or not as found in prophetic tradition and Islamic Law genre.
Kata Kunci: nikah, wali nikah, Sunnah

## Pendahuluan
Dari empat imam mazhab hukum Islam yang populer bagi masyarakat Indonesia, hanya mazhab Hanafi yang memberikan kemungkinan nikah tanpa wali. Sementara mazhab Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali tidak memberikan kemungkinan itu. Dasar penetapan pandangan mazhab ini pada prinsipnya sama, al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Sunnah Nabi yang dicatat mazhab Hanafi untuk mendukung pendapatnya berbeda dengan Sunnah yang dicatat imam-imam mazhab lain. Secara umum dasar al- Qur’an yang digunakan untuk menunjukkan harus ada atau tidaknya wali nikah adalah: Q.S. al-Baqarah/2: 230, 231, 232, 235, 240; Q.S. Ali ‘Imrân/3: 159; Q.S. al-Nisâ’/4: 25, 34; Q.S. al-Thalâq/65: 2. Sementara Sunnah Nabi Muhammad SAW. di antaranya yang terpenting adalah:

ﺲﻴﻟ ﻊﻣ  ﺎﻬﺴﻔﻨﺑ ﻦﻣ   ﺖﺋﺎﺟ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻣ ﻊﻨﺻ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﻨﺻ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﻼﻓ ﻚﻟ ﻦﻣ ﺖﺌﺷ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﺎﻣ ﻊﻨﺻ ﻢﻠﻌﻳ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﺊﺷ ﺮﻜﻨﻳ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻬﺘﻟﺎﻗﺎﻣ ﺮﻜﺑ ﺐﻴﺛ  ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺖﻜﺴﺗ  ﻦﻋ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻻ ﺢﻜﻨﺗ ﻦﻣ  ﻻ   ﺢﻜﻨﺗﻻ
ﺖﺤﻜﻧ
ﺎﻬﺣﺎﻜﻨﻓ
ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﺎﻬﻠﻓ ﺎﻫﺮﻬﻣ ﺎﲟ ﺎﻬﻨﻣ ﻦﻣ ﻻ  ﺎﻬﺴﻔﻧ
Sejumlah Sunnah Nabi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, Sunnah  yang  mengharuskan  ada  wali  nikah.  Kedua,  Sunnah  yang  mendukung pandangan kemungkinan nikah tanpa wali. Ketiga, Sunnah yang menuntut harus ada kerelaan dan persetujuan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan. Tulisan singkat  ini  mendeskripsikan  pandangan  mazhab  Hanafi,  dan  mencoba  menelaah bagaimana menyikapi Sunnah yang mengharuskan wali nikah.

## Nikah Tanpa Wali
Dalam kitab ditulis, menurut Abû Hanîfah (80-150/696-767), pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan (mempunyai hak ). Sementara menurut Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibanî (w. 189/805), murid dekat Abû Hanîfah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedang menurut Abû Yûsuf (w. 182/795) -murid Abû Hanîfah yang lain- ada perkembangan ide. Awalnya, Abû Yûsuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang, boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak. 1
Dasar yang membolehkan  perkawinan tanpa wali, menurut Abû Hanîfah adalah
ﺲﻴﻟ

## ﻊﻣ
 ﺎﻬﺴﻔﻨﺑ ﻦﻣ   ﺖﺋﺎﺟ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻣ ﻊﻨﺻ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﻨﺻ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﻼﻓ ﻚﻟ ﻦﻣ ﺖﺌﺷ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﺎﻣ ﻊﻨﺻ ﻢﻠﻌﻳ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﺊﺷ ﺮﻜﻨﻳ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻬﺘﻟﺎﻗﺎﻣ ﺮﻜﺑ ﺐﻴﺛ  ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺖﻜﺴﺗ  ﻦﻋ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻻ ﺢﻜﻨﺗ ﻦﻣ  ﻻ   ﺢﻜﻨﺗﻻ ﺖﺤﻜﻧ ﺎﻬﺣﺎﻜﻨﻓ ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﺎﻬﻠﻓ ﺎﻫﺮﻬﻣ ﺎﲟ ﺎﻬﻨﻣ ﻦﻣ ﻻ  ﺎﻬﺴﻔﻧ
1 Syams al-Dîn al-Sarakhsî, al-Mabsûth (Beirût: Dâr al-Ma‘rûfah, 1409/1989), h. 10.
al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Dari al-Qur’an (Q.S. al-Baqarah/2:240, 2 230, 3 232, 4 ) ditulis bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada perempuan ( hunna ), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan perempuan yang akan nikah. Demikian juga tunjukan ( ) dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232, adalah suami-suami sesuai dengan awal ayat ( ). Dengan demikian tunjukan ayat ini adalah kalau masa
‘iddah mantan istri sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan istri menikah dengan pria lain. 5 Karena itu, ayat ini tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah suami-suami.
Dalil Sunnah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali minimal ada empat. Pertama, hadis yang berbunyi:
“seorang lebih berhak kepada dirinya daripada walinya”. 6
Penyebutan , dalam hadis ini menurut ahli bahasa, dan sependapat al-Karakhî adalah  ‘wanita  yang  tidak  mempunyai  suami’,  baik  gadis  atau  janda,  meskipun Muhammad al-Saibanî berpendapat, arti kata dalam hadis ini adalah janda.
Kedua, hadis yang berbunyi:
“Wali tidak berhak mencampuri urusan janda” 7
Ketiga, kasus al-Khansâ’ yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata
ﺲﻴﻟ ﻊﻣ ﺎﻬﺴﻔﻨﺑ ﻦﻣ
2’
“maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat ma‘ruf”
3
“hingga dia kawin dengan suami yang lain”
4
“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya” 5 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth , h. 11-12.
6 Hadis ini bersumber dari ‘Abd Allâh ibn ‘Abbâs, dalam Muslim, Shahîh Muslim , “Kitâb al-Nikâh,” h. 2545-2546; al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , “Kitâb al-Nikâh,” h. 1026; al-Nasâ’î, Sunan al-Nasâ’î , “Kitâb al-Nikâh,” h. 3208-3210; Abû Daud, Sunan Abî Dâud, “Kitâb al-Nikâh,” h. 1795; Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah , “Kitâb al-Nikâh,” h. 1860; Ahmad, Musnad Ahmad , h. 1790 dan 2055. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth , h. 12.
7 Hadis  ini bersumber  dari ‘Abd Allâh  ibn ‘Abbâs,  dalam Abû  Dâud, Sunan Abî  Dâud ,
“Kitab al-Nikâh,” h. 1796; al-Nasâ’î, Sunan al-Nasâ’î , “Kitâb al-Nikâh,” h. 3211.
                                                            
                                                                    
tidak diakui Nabi. Ditambahkan lagi dengan keterangan al-Khansâ’ bahwa Nabi saat itu tidak menanyakan tentang status dirinya apakah gadis atau janda. 8
Keempat, kasus Ummu Salâmah yang ketika dilamar Rasul tidak ada wali yang hadir. Setelah Rasul mengkonfirmasi dari Ummu Salâmah bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, posisi wali digantikan oleh ‘Umar atas perintah Rasul. 9
Dasar al-Qur’an dan hadis-hadis tersebut ditambah dengan tindakan (‘ athâr ) ‘Umar, ‘Alî dan ‘Abd Allâh ibn ‘Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta tindakan ‘Âisyah yang menikahkan anak perempuan saudaranya bernama Hafsah binti ‘Abd al-Rahmân, menurut catatan al-Sarakhsî dapat ditarik kesimpulan boleh (absah) pernikahan wanita tanpa  wali. 10 Dengan  demikian, ‘athâr ‘Alî  yang  membolehkan  pernikahan  yang dinikahkan anak perempuannya di samping dalil boleh nikah tanpa wali juga menjadi dasar boleh seorang wanita menikahkan diri sendiri.
Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan perempuan (calon istri), menurut Abû Hanîfah,  persetujuan  wanita  (calon  istri)  gadis  atau  janda  harus  ada  dalam perkawinan. 11 Sebaliknya, kalau mereka menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak. 12 Persetujuan perempuan ini perlu dipertegas sebagai usaha preventif  dari  pandangan  kemungkinan  terjadi  perkawinan  tanpa  persetujuan perempuan (hak ijbâr dari wali mujbir ).
Adapun dasar penetapan harus ada persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut
ﺖﺋﺎﺟ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﻦﻣ ﻚﻟﺬﻟ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻣ ﻊﻨﺻ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﺎﻤﻴﻓ ﻊﻨﺻ ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﻼﻓ ﻚﻟ ﻦﻣ ﺖﺌﺷ ﺖﻟﺎﻘﻓ ﺎﻣ ﻊﻨﺻ ﻢﻠﻌﻳ ﺲﻴﻟ ﻦﻣ ﺊﺷ ﺮﻜﻨﻳ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻰﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺎﻬﺘﻟﺎﻗﺎﻣ ﺮﻜﺑ ﺐﻴﺛ 8 Lihat:    al-Bukhârî, Shahîh  al-Bukhârî ,  “Kitâb  al-Nikâh,”  h.  4743,  “Kitâb  al-Ikrâh,”  h. 6432, “Kitâb  al-Hiyal,”  h.  6454; Abû  Dâud, Sunan Abî  Dâud , “Kitâb  al-Nikâh,”  h.  1797;  al- Nasâ’î, Sunan al-Nasâ’î , “Kitâb al-Nikâh,” h. 3216; Ahmad, Musnad Ahmad , “Bâqî Musnad al- Anshâr,”  h. 25560;  Imâm Mâlik, al-Muwaththa al-  Muwaththa’ , Kitâb  al-Nikâh,”  h.  981;  al- Dârimî, al-Dârimî , “Kitâb al-Nikâh,” h. 2095-2096.
9 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth , h. 12.
10 Ibid ., h: 10. Ungkapan (atsâr) ‘Umar, ‘Alî dan ‘Abd Allâh ibn ‘Umar yang membolehkan nikah tanpa wali barangkali adalah atsar lain yang tidak disebutkan dalam pembahasan ini, sebab  kalau atsâr yang  disebutkan  dalam  pembahasan  ini  hanya  menunjukkan  posisi  wali nasab digantikan orang yang bukan wali, tetapi bukan nikah tanpa wali.
11 Al-Sarakhsî, Al-Mabsûth , h. 2 dan 4. Dengan ungkapan lain, dicatat dalam kitab fiqih Hanafî  lain,  misalnya  tulisan  al-Tharâbulisî, Mu‘în  al-Hukkâm ,  perkawinan  seorang  gadis merdeka,  berakal  dan  baligh,  yang  berstatus  gadis  atau  janda,  harus  dengan  persetujuan wanita yang bersangkutan. Lihat Imâm ‘Alâ al-Dîn ‘Alî bin Khalîl al-Tharâbulisî al-Hanafî, Mu‘în al-Hukkâm fî mâ Yataraddadu bayna al-Khasmaini min  al-Ahkîm (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 318. 12 Al-Sarakhsî, Al-Mabsûth, h. 2. Ungkapan lain dari kitab Hanafî lain, Sebaliknya wali tidak boleh memaksa ( ijbâr) gadis yang sudah baligh untuk menikah dengan seorang pria. Lihat al-Tharâbulisî, Mu‘în al-Hukkâm , h. 318.
Abû Hanîfah adalah pertama, kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan  seorang  gadis  yang  dinikahkan  bapaknya,  karena  sang  calon  tidak menyetujui ( ), yakni kasus yang menimpa al-Khansâ’ yang dicatat sebelumnya. Dalam kasus ini al-Khansâ’ menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya ‘apakah kamu dimintakan izin (persetujuan)?’ jawab al-Khansâ’, ‘saya tidak senang dengan pilihan bapak’. Nabi lalu menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah, seraya bersabda, “nikahlah dengan orang yang kamu senangi”. Al-Khansâ’ berkomentar, ‘bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi menyetujuinya”. Ditambah lagi oleh al-Khansâ’, ‘Nabi tidak minta keterangan apakah saya gadis atau janda’, seperti dicatat sebelumnya. 13 Kasus al-Khansâ’ ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara gadis dan janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaan hanya terletak pada tanda setujunya; kalau gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus tegas. Dasar hadis kedua yang digunakan Hanafî adalah hadis (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa. 14 Karena itu, di samping menjadi dalil bolehnya wanita nikah tanpa wali, kasus al-Khansâ’ ini juga menjadi dasar harus adanya persetujuan wanita untuk pernikahannya.
Hadis-hadis tersebut di atas memperkuat posisi hadis yang mengatakan, ‘seorang gadis harus diminta persetujuannya dalam perkawinan’. 15 Karena itu, persetujuan dari
13 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth, h. 2.
14
(wanita tidak boleh dipaksa)
Hadis ini bersumber dari Abî Hurairah dan Abî Mûsâ al-Ash‘arî. Teks lain dengan  tujuan yang sama adalah:
Lihat: Muslim, Shahîh Muslim , “Kitâb al-Nikâh,” h. 2545 dan 2546; al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , “Kitâb al-Nikâh,” h. 1026; al-Nasâ’î, Sunan al-Nasâ’î , “Kitâb al-Nikâh,” h. 3208- 3210; Abû Daud, Sunan Abî Dâud , “Kitâb al-Nikâh,” h 1795; Ibnu Mâjah, Sunan Ibn Mâjah , “Kitâb al-Nikâh,”  h. 1860; Ahmad, Musnad Ahmad , “Musnad Banî Hâshim,” h. 1790 dan 2055. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth , h. 2-4.
15
Hadis ini adalah kelanjutan dari teks yang membicarakan kasus janda, yakni: ﻦﻣ ﺎﻬــﺴﻔﻨﺑ Hanya saja  lanjutan  hadis  tersebut  ditemukan  variasi  teks,  dengan  maksud  ada  teks  yang sama, yakni ada yang menggunakan kata
sebagai ganti kata ﺮﻣﺄﺘــﺴﺗ . Sedang ganti kata ada yang menggunakan kata dengan ungkapan . Tidak ditemukan teks
yang menggunakan kata
dalam kitab-kitab hadis tersebut. Lihat Muslim, Shahîh Muslim ,
ﻲﻠﺻ ﻪﻴﻠﻋ ﺖﺘﻜﺳ ﺪﻘﻓ ﻻ ﻼﻓ ﻪﻴﻠﻋ . ﺎﻬﺴﻔﻧ ﺖﻜﺴﺗ . ﺮﻣﺄﺘﺴﺗ
.
calon wanita dalam perkawinan adalah satu ketetapan pokok yang harus ada. 16 Untuk memperlihatkan pentingnya persetujuan gadis dalam perkawinan digambarkan:
Sekiranya seorang gadis dinikahkan bapak tanpa persetujuan si gadis, bersamaan dengan itu saudara si gadis menikahkan dengan orang lain dengan persetujuan si gadis, maka nikah yang sah adalah nikah pilihan saudara. Konsekuensinya, sekiranya diantara pasangan yang dipaksakan bapak ada yang meninggal, antara suami dan isteri tidak saling mewarisi. 17
Tindakan Nabi yang memisahkan perkawinan janda tanpa persetujuan si janda dan kemudian menikahkannya, juga menjadi dalil bagi Abû Hanîfah untuk menunjukkan bolehnya seorang hakim menggantikan posisi wali nasab karena tidak bersedia menjadi wali dalam perkawinan anaknya. Sebab dalam kasus ini Nabi menikahkan wanita tersebut dengan pria idamannya karena wali nasab dari janda menolak menikahkan. Sejalan dengan itu, kasus ini juga menjadi petunjuk, bahwa yang diikuti adalah pilihan si janda, bukan pilihan walinya. Alasan lain tentang harus adanya persetujuan dan sesuai dengan pilihan janda (calon istri), menurut Abû Hanîfah, bahwa pilihan si calon akan lebih menjamin kebahagiaan para calon daripada pilihan wali. 18
Dengan demikian, persetujuan dari para calon, menurut Abû Hanîfah, adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.

## Menyikapi Sunnah yang Mengharuskan Wali Nikah
Pembahasan di atas adalah kemungkinan nikah tanpa wali dan pentingnya persetujuan perempuan untuk menentukan pasangannya. Berdasarkan Sunnah yang disebutkan pada bagian pendahuluan masih ada satu masalah yang belum dibahas, yakni Sunnah Nabi yang menghendaki wali nikah.
Seperti dicatat pada bagian pendahuluan, ada sejumlah Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang menghendaki wali nikah. Bahkan menurut pemahaman mayoritas, nikah tanpa wali tidak sah. Sunnah dimaksud di antaranya adalah:
“Kitâb al-Nikâh,” h. 2545; al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , “Kitâb al-Nikâh,” h. 1026; al-Nasâ’î, Sunan al-Nasâ’î , “Kitâb al-Nikâh,” h. 3208-3210; Abû Dâud, Sunan Abî Dâud , “Kitâb al-Nikâh,” h. 1795; Ibn Mâjah, Sunan Ibn Mâjah , “Kitâb al-Nikâh,”  h. 1860; Ahmad, Musnad Ahmad , h. 1790 dan 2055. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth , h. 2-4.
16 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth , h.  2-4.
17 Ibid ., h. 8.
18 Ibid ., h. 10.
   ﻦﻋ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻻ ﺢﻜﻨﺗ ﻦﻣ   ﺢﻜﻨﺗﻻ ﺖﺤﻜﻧ ﺎﻬﺣﺎﻜﻨﻓ ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﺎﻬﻠﻓ ﺎﻫﺮﻬﻣ ﺎﲟ ﺎﻬﻨﻣ ﻦﻣ ﻻ
Kalau Sunnah yang mengharuskan wali nikah ini dihubungkan dengan konsep wali, maka dapat dijelaskan bahwa menurut konsep umum, wali dibutuhkan bagi seorang yang belum memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum ( mukallaf ). Sementara seorang yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sempurna tidak dibutuhkan wali.
Dalam kaitannya dengan subjek hukum, manusia mempunyai dua kecakapan hukum ( al-ahlîyah ), yakni;
1. Menerima hak dan kewajiban ( al-ahlîyah al-wujûb ), dan
2. Bertindak hukum ( al-ahlîyah al-adâ’ )
Sementara manusia sebagai subjek hukum apabila dihubungkan dengan ahlîyah al-wujûb ada dua macam, yakni;
1. Manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban kurang sempurna ( ahlîyah al-wujûb al-nâqisah ). Maksudnya hanya pantas menerima hak tetapi tidak pantas memikul kewajiban. Contoh adalah janin dalam kandungan hanya berhak mendapatkan warisan, wasiat atau wakaf.
2. Manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban secara sempurna ( ahlîyah al-wujûb al-kâmilah ). Maksudnya pantas menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban. Manusia sejak lahir sampai dewasa mempunyai hak dan kewajiban ini.
Manusia  sebagai  subjek  hukum  hubungannya  dengan  kecakapan  bertindak hukum ahlîyah al-adâ’ dapat dikelompokkan menjadi tiga;
1. Tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum ( ahlîyah al-adâ’ ) sama sekali ( fâqih al-ahlîyah ), seperti anak kecil yang belum mumayiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/tidak mempunyai akal.
2. Orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum ( ahlîyah al-adâ’ ) yang kurang sempurna ( nâqis al-ahlîyah ), contoh anak yang sudah mumayiz.
3. Orang  yang  mempunyai  kecakapan  bertindak  hukum  ( ahlîyah  al-adâ’ )  secara sempurna ( kâmil al-ahlîyah ), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.
Karena itu, dihubungkan dengan status manusia sebagai subjek hukum, ada dua kemungkinan yang dapat dipahami dari Sunnah-Sunnah yang mengharuskan wali nikah. Pertama, Sunnah-Sunnah ini berlaku bagi seorang calon yang statusnya belum masuk kelompok orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum ( ahlîyah al-adâ’ ) secara
   ﻦﻋ ﺪﻴﻌﺳ ﻦﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﻻ ﺢﻜﻨﺗ ﻦﻣ   ﺢﻜﻨﺗﻻ ﺖﺤﻜﻧ ﺎﻬﺣﺎﻜﻨﻓ ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﻞﻃﺎﺑ ﺎﻬﻠﻓ ﺎﻫﺮﻬﻣ ﺎﲟ ﺎﻬﻨﻣ ﻦﻣ ﻻ
sempurna ( kâmil al-ahlîyah ), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Misalnya calon mempelai belum dewasa atau kurang akal. Maka seorang yang belum masuk pada kelompok orang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum ( ahlîyah al-adâ’ ) secara sempurna ( kâmil al-ahlîyah ), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat, dapat melakukan akad nikah dengan syarat ada wali. Sementara bagi para pasangan yang sudah memenuhi kualifikasi mukalaf sempurna tidak dibutuhkan lagi wali nikah.
Kemungkinan kedua adalah, bahwa akad nikah mempunyai keistimewaan, tidak sama dengan akad-akad lain, seperti akad jual beli, akad hutang piutang, dan akad lainnya. Selain akad nikah dapat dilakukan sendiri tanpa wali asalkan memenuhi kualifikasi sebagai seorang yang mempunyai kecakapan bertindak hukum ( ahlîyah al-adâ’ ) secara sempurna ( kâmil al-ahlîyah ), seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat, sementara akad nikah tidak. Akad nikah dapat dilakukan harus dengan wali. Tampaknya kebanyakan pemikir kontemporer pun masuk pada kelompok kedua ini, bahwa akad nikah harus dengan wali, namun dengan batasan-batasan dan catatan-catatan tertentu. Di antara batasan dan catatan dimaksud adalah, kebebasan calon mempelai untuk memilih pasangan sendiri harus diberikan secara mutlak, tidak boleh dibatasi, apalagi dikuasai oleh wali, seolah malah wali yang lebih berkepentingan. Posisi wali hanya sekedar pemberi pertimbangan, khususnya wali yang sudah berpengalaman dalam membangun kehidupan rumah tangga.
Al-Haddâd memprotes praktik perkawinan seorang wanita yang hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan wali dan calon suami. Praktik ini menurutnya bertentangan dengan pesan al-Qur’an, misalnya dalam Q.S. al-Nisâ’/4: 6, “ dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin ”. 19 Ditambahkan, praktik yang dilakukan wali untuk menikahkan  wanita  sering  disalahgunakan  untuk  memenuhi  kepentingan  wali, mungkin untuk tujuan mendapatkan harta, kedudukan, dan tujuan lainnya, demikian al-Haddâd. Sebaliknya, perempuan tidak didorong untuk menggunakan hak pilih agar timbul rasa cinta kasih dan sayang kepada pria pilihan yang sudah dikenalnya. Perbuatan demikian menunjukkan, perlakuan wali terhadap wanita lebih keji daripada perbuatan para wanita itu terhadap diri mereka sendiri. 20 Al-Haddâd menambahkan, kediktatoran wali atau orang tua tidak hanya melulu menimpa anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki, sebab tidak jarang orang tua lah yang menentukan jodoh anak laki-laki, yang biasanya sang anak tidak kuasa menolak pilihan orang tua tersebut. 21
Tentang pentingnya wali, dengan mencatat Imâm Mâlik dan al-Syâfi‘i, Quraish Syihab mencatat, “sekiranya wali tidak mempunyai hak kewalian, maka larangan Q.S. al-Baqarah/
19 Maksudnya adalah Q.S. al-Nisâ’/4:6,
; al-Thahir al-
Hadad, Wanita  dalam  Syariat  dan  Masyarakat ,  terj.  M  Adib  Bisri,  cet.  4  (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1993), h. 62.
20 Ibid ., h. 63. 21 Ibid .
2: 232, 22 tidak ada artinya”. Terhadap para wali ditunjukan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221, 23 sedang kepada kaum pria dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221. 24 Maksud Quraish Shihab barangkali adalah adanya larangan bagi wali atau bekas suami menghalangi- halangi wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki idamannya bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran wali dalam pernikahan.
Adapun  komentar  Quraish  Shihab  terhadap  pandangan  Hanafiyah  dapat digambarkan  berikut.  Abû Hanîfah,  Zufar,  al-Zuhri,  dan  beberapa  ulama  lain berpendapat, wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali, berdasar Q.S. al-Baqarah/ 2: 234. 25 Ayat ini menurut mereka mengisyaratkan hak wanita bebas melakukan apa saja yang baik. Di samping itu, al-Qur’an bukan hanya sekali menisbahkan aktivitas menikah bagi para wanita, misalnya Q.S. al-Baqarah/2: 230. 26 Namun menurut Quraish Shihab, ayat-ayat yang dijadikan alasan kelompok Abû Hanîfah dalam membolehkan menikahkan diri sendiri, berbicara tentang janda. Jadi perkawinan tanpa wali hanya pada  kasus  janda,  bukan  gadis.  Masih  menurut  Quraish,  amat  bijak  untuk  tetap menghadirkan wali, baik untuk gadis maupun janda. Sebab dengan kehadiran tersebut seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masih ada sandaran yang dapat dijadikan rujukan.  Dan  ini  menurutnya,  sejalan  dengan  jiwa  perintah  Q.S.  al-Nisâ’/4:  25, 27 meskipun ayat ini berkaitan dengan budak-budak wanita yang boleh dikawini. 28
Menurut Engineer, Q.S. al-Baqarah/2: 232 adalah ayat larangan menghalang- halangi perempuan yang telah ditalak untuk kawin lagi. Ayat ini merupakan jawaban terhadap praktik perkawinan ‘adl yang dipraktikkan pada masa jahiliyah, yakni memaksa perempuan untuk tidak kawin lagi. 29 Adapun sebab turunnya Q.S. al-Baqarah/2: 232 adalah berkenaan dengan kasus Maqil bin Yasar yang tidak setuju dengan keinginan adiknya untuk menikah lagi. Maka turunnya ayat ini sebagai jawaban untuk melarang wali menghalangi orang yang berada di bawah perwaliannya menikah lagi.
Melihat Q.S. al-Nisâ’/4: 19 memberi kesan bahwa persetujuan mempelai dalam perkawinan  sangat diperlukan.  Bersamaan dengan  itu,  isi Q.S.  al-Nisâ’/4: 25  juga
22 23 24 25 26 27 ﻦﻫﻮﺤﻜﻧﺎــﻓ “ nikahilah mereka atas izin keluarga (tuan) mereka”
28 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Ummat (Bandung: Mizan, 1996), h. 203.
29 Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam , terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994), h. 42.
ﻼﻓ ﻦﻫﻮﻠﻀﻌﺗ ﻦﻌﻠﺑ ﻼﻓ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺎﻤﻴﻓ ﻦﻠﻌﻓ ﺢﻜﻨﺗ
menunjukkan pentingnya izin kaum kerabat dalam perkawinan (meskipun dalam kasus ini berhubungan dengan mengawini budak).
Menurut catatan Muslim, Nabi menganjurkan agar para calon suami dan istri saling mengenal dengan baik sebelum mereka menikah. Tujuannya agar perkawinan mereka lebih berhasil. Muslim juga mencatat bahwa Nabi menganjurkan agar perkawinan dilaksanakan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan dari calon isteri (wanita) tidak boleh semata-mata digantikan oleh persetujuan walinya. Persetujuan di sini kalau seorang janda harus dengan tegas, sementara kalau belum pernah menikah cukup dengan diam.
Riffat  Hassan  menulis  Q.S.  al-Nisâ’/4:3  dan  Q.S.  al-Nisâ’/4:19  sebagai  dasar larangan nikah paksa. Ayat pertama sebagai pernyataan agar laki-laki menikah dengan wanita pilihannya. Sementara ayat kedua menunjukkan larangan menikahkan wanita dengan paksa, meskipun secara tekstual ayat ini berhubungan dengan larangan mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dengan demikian, dari ayat kedua menunjukkan harus ada  persetujuan  dari  wanita  untuk  nikah.  Sebagai  tambahan,  Nabi  juga  menolak pernikahan  yang  dipaksakan  wali  (orang  tua)  tanpa  persetujuan  sang  gadis  yang bersangkutan. Alasan lain untuk menguatkan pandangan ini menurut Riffat Hasan adalah status akad nikah itu sendiri, yakni sebagai satu transaksi. Untuk sahnya satu transaksi ada syarat-syarat subjek hukum yang harus dipenuhi. 30
Apa yang terjadi di kalangan Muslim menurut Riffat adalah, ada aturan tentang harus ada persetujuan dari mempelai untuk pernikahannya, tetapi syarat ini hanya syarat formalitas. Sebab permintaan persetujuan hanya dilakukan di depan pegawai pencatatan ketika akan melakukan akad nikah. Mestinya kebebasan untuk menentukan pilihan ini diberikan sejak awal proses perkawinan. 31
Dengan demikian, secara umum para pemikir/intelektual masih menghendaki keterlibatan dan kehadiran wali dalam akad nikah, tetapi mereka tidak setuju ada hak ijbar wali. Demikian juga para intelektual menghendaki kebebasan para mempelai menentukan pasangan dan pernikahannya dan melarang pernikahan paksa. Persetujuan dimaksud bukan hanya sekadar persetujuan ketika pada waktu akad nikah dilaksanakan, tetapi lebih substansial, mulai dari proses pemilihan, seleksi sampai pada penetapan.
Demikian pula ketika dikaitkan dengan tujuan dan prinsip perkawinan, musyawarah di antara wali dan wanita yang akan nikah dalam menentukan calon pasangan adalah jalan terbaik. Wali yang mempunyai pengalaman dibutuhkan untuk memberikan saran- saran  dan pemikiran  sesuai dengan  pengalamannya, sementara  wanita yang  akan menjalani kehidupan rumah tangga juga diberikan kebebasan dengan berdasarkan pada saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan wali.
30 Riffat Hasan, “Women in the Context of Marriage: Divorce and Polygamy in Islam,” Kumpulan Makalah, h. 53.
31 Ibid .

## Penutup
Ada tiga pokok pikiran yang dapat dicatat sebagai kesimpulan dari pembahasan di atas. Pertama, kelompok Hanafiyah adalah mazhab yang menkonsepkan secara praktis dalam  bentuk  fiqih  Sunnah  Nabi  yang  tidak  mengharuskan  wali  nikah.  Namun pandangan mazhab belum demikian populer, lebih-lebih di Indonesia. Maka tidak heran kalau pandangan mazhab ini dianggap aneh. Kedua, kelompok mayoritas menghendaki wali untuk sah nikah dan ini pula yang menjadi pegangan Muslim Indonesia. Ketiga, ada perkembangan pemikiran terhadap keberadaan wali nikah dan kebebasan para calon menentukan pasangannya. Bahwa meskipun harus ada wali sebagai pandangan mayoritas, tetapi otoritasnya dibatasi, tidak boleh memaksa kehendak kepada para pasangan.  Maka  calon  pasangan  diberikan  kekuasaan  yang  lebih  besar  untuk menentukan mempelai hidupnya.

## Pustaka Acuan
Abû Daûd, Sulaimân Bin Asy’as al-Sajastânî. Abî Dâwûd .  Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
Al-Bukhârî , Al-Imâm Abî ‘Abd Allah Muhammad bin Ismâ‘îl  bin Ibrâhîm al-Mughîrah ibn Bardazibah al-Ja‘fî. Shahîh al-Bukhâri . Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
Engrineer, Asghar Ali. Hak-hak Perempuan dalam Islam , terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.
Al-Hadad, Al-Thahir. Wanita dalam Syariat dan Masyarakat , terj. M Adib Bisri, cet. 4. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
Al-Hanafî,  Imâm  ‘Alâ  al-Dîn  ‘Alî  bin  Khalîl  al-Tharâbulisî. Mu‘în  al-Hukkâm  fî  mâ Yataraddadu bayna al-Khasmaini min al-Ahkâm . t.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.
Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad Ahmad. Beirut: Dâr al-Shâdir, t.t.
Muslim, al-Imâm Abî al-Husain Abî al-Hajjâj al-Quraisyî al-Naisâburi. Shahîh Muslim .
Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
Al-Nasâ’î. Sunan al-Nasâ’î. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
Riffat Hasan, “Women in the Context of Marriage, Divorce and polygamy in Islam”, Kumpulan Makalah.
Al-Sarakhsî, Syams al-Dîn. al-Mabsûth . Beirût: Dâr al-Ma‘rûfah,1989.
Shihab, Quraish M. Wawasan al-Qur’an; Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Ummat . Bandung: Mizan, 1996.