## MATRA PEMBARUAN Jurnal Inovasi Kebijakan
jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 3 (1) (2019): 1-11
DOI: 10.21787/mp.3.1.2019.1-11
Keywords: Village, Behavior, Development Planning, Corruption, Village Head.
Kata Kunci : Desa, Perilaku, Perencanaan Pembangunan, Korupsi, Kepala Desa.
* Korespondensi
Phone      : +62 852 2255 2550

## Email       : kyberdian@gmail.com BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat,
10450 © Dian Herdiana
This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International License.

## Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa
Dian Herdiana *
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi Jalan Raya Cibeber Nomor 148 Kota Cimahi 40531, Indonesia
Dikirim: 21 Januari 2019; Direvisi: 6 April 2019; Disetujui:  6 Mei 2019
Abstract The commitment of the government in realizing village autonomy is realized by giving local-participatory development authority to the village. But in practice, the authority granted has been used by some village heads for corruption. On the basis of these problems, this article is intended to examine the causes of village heads to behave corruptly in the village development. This study uses a qualitative research method with an explorative approach. Collecting data through observation, interview and literature study. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the corrupt behaviour of the village head is caused by 3 (three) factors, namely: First, the regulatory factor in which the Villages Law gives a large development authority to the village government so that the position of the village head becomes a village- level central leader who monopolizes village development, coupled with the absence of village-level institutions that face-to-face to balances and controls the village head. Second, the personal factors of the village head such as the insistence of economic needs, greed, low integrity and morality as well as demands for political promises. Third, community factors in which there is no clear regulation/mechanism on how the community conducts monitoring and what indicators can be used as a reference by the community to assess the performance of the village head, so that it has implications for the low level of community control over the village head. These three factors contributed greatly to the corrupt behaviour of village head in the village development.
Intisari Komitmen pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Atas dasar permasalahan tersebut, maka artikel ini ditujukan untuk mengkaji faktor penyebab kepala desa berperilaku koruptif dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku koruptif kepala desa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: Pertama, faktor regulasi yang mana UU Desa memberikan kewenangan pembangunan yang besar kepada pemerintah desa, sehingga posisi kepala desa menjadi pemimpin sentral tingkat desa yang memonopoli pembangunan desa, ditambah dengan tidak adanya lembaga tingkat desa yang face to face menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kepala desa. Kedua, faktor pribadi kepala desa, seperti adanya desakan kebutuhan ekonomi, sifat tamak, rendahnya integritas
dan moralitas serta adanya tuntutan janji politik. Ketiga, faktor masyarakat, yang mana tidak adanya regulasi/ mekanisme yang jelas bagaimana masyarakat melakukan pemantauan, serta indikator apa yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa, sehingga berimplikasi pada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa. Ketiga faktor tersebut berkontribusi besar terhadap perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa.

## I.  Pendahuluan
Korupsi dalam konteks sejarah Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan beberapa referensi menyatakan korupsi terjadi sejak zaman kerajaan Nusantara melalui venality of power , yang mana kedudukan atau jabatan diperjualbelikan secara bebas kepada siapa saja yang mampu membayar (Retnowati & Utami, 2014). Pasca Indonesia merdeka korupsi dilakukan sejak dari era Orde Lama, era Orde Baru, hingga era Reformasi dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan indeks korupsi tertinggi di dunia (Kami, 2018). Tidak heran apabila sebagian kalangan sudah menganggap korupsi memiliki sifat lintas waktu/ cross-temporal (Farrales dalam Thohari, 2011) dan menjelma menjadi sebuah budaya yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia (Junaidi & Patra, 2018; Ka`bah, 2007).
Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, pada era Orde Lama pemberantasan korupsi diatur dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi No Prt/PM-06/1957. Pada era Orde Baru pemberantasan korupsi diatur dalam UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada era Reformasi pemberantasan korupsi diatur dalam banyak peraturan perundang- undangan, bahkan dibentuk pula lembaga anti korupsi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum (Santoso, 2012). Tidak hanya itu, Indonesia bahkan sampai meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti korupsi (Muis, 2010; Santosa, 2015). Berbagai instrumen kebijakan pemberantasan korupsi yang ada tersebut menegaskan bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan dan kriminal yang luar biasa ( extra ordinary crime ), karena selain merugikan keuangan negara juga telah mengganggu jalannya birokrasi dan mempersulit terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Mark, 1994).
Realitasnya, ada kecenderungan semakin banyak peraturan perundang-undangan dibuat, maka semakin besar dan meluasnya korupsi yang dilakukan (Soemanto, Sudarto, & Sudarsana, 2014). Bahkan ada kecenderungan korupsi yang ada saat ini jauh lebih masif dibandingkan dengan era-era
sebelumnya (Samad, 2017). Apabila di era Orde Baru korupsi dilakukan terkonsolidasi di level pemerintah pusat yang meliputi aspek politik dan pembangunan (Widjojanto, 2016; Widoyoko, 2011), pada era Reformasi korupsi telah terdesentralisasi ke daerah-daerah yang meliputi hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan, korupsi melibatkan oligarki elit lokal (Izziyana, 2016; Lestari, 2016). Sehingga tidak heran banyak pejabat daerah beserta keluarganya terlibat kasus korupsi, seperti kasus Walikota Cilegon Tubagus Iman, kasus Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, kasus Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan masih banyak lagi (Kuswandi, 2018; Madia, 2018). Berbagai kasus tersebut menegaskan bahwa pelaku korupsi semakin banyak dan bersifat lokal, hal ini sejalan dengan pemahaman Rosidi (2009) yang menyatakan bahwa korupsi di era reformasi bukan berkurang, melainkan bertambah dan sudah merebak ke daerah-daerah.
Ironinya, korupsi pada era sekarang sudah sampai kepada stuktur pemerintahan terbawah, yaitu desa. Bahkan, korupsi di tingkat desa banyak terjadi ketika negara memberlakukan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Indonesia, 2014), di mana desa diberikan kewenangan yang besar untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan yang didalamnya disertai dana desa dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi tersebut dijadikan kesempatan oleh kepala desa untuk korupsi, berdasarkan kepada data tahun 2018, setidaknya sudah ada 900 kepala desa yang terlibat korupsi dana desa dengan kerugian sebesar Rp 40,6 milliar (Ihsanuddin, 2018; Pratomo, 2017), ditambah kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan aparatur pemerintah desa yang jumlah setiap tahunnya mengalami kenaikan (Ayyubi, 2018; Dede, 2018).
Kasus korupsi di tingkat desa dalam realitasnya sudah direncanakan dari awal proses perencanaan pembangunan desa dengan cara baik itu menyusun program pembangunan yang sengaja akan memberikan peluang untuk bisa dikorupsi atau dengan cara menaikan anggaran biaya program dari yang semestinya. Hal ini menandakan bahwa korupsi di tingkat desa sudah menjadi sebuah perilaku terencana yang disusun secara terstruktur dan sistematis.
Dilihat dalam konteks perilaku, maka perilaku koruptif dipahami sebagai kecenderungan pandangan, sikap maupun keberpihakan terhadap tindakan korupsi di mana seseorang atau sekelompok orang, secara sadar dan sengaja melakukan penyelewengan. Menurut Huntington (dalam Chaeruddin & Fadillah, 2009) korupsi merupakan perilaku menyimpang pejabat publik dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.
Sementara itu Klitgaard (2001) memberikan pengertian korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, pemahaman tersebut diperkuat oleh Johnston (dalam Lubis & Scott, 1993) yang menyatakan pada tingkatnya yang mendasar, kurupsi merupakan bentuk penyalahgunaan peran dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi.
Dari pemahaman ahli tersebut di atas, korupsi sebagai sebuah penyimpangan perilaku dapat dikonstruksikan sebagai: (1) tindakan menyimpang dari aturan atau norma, (2) adanya tindakan penyelewengan terhadap jabatan yang diberikan dan (3) adanya penerimaan manfaat, keuntungan atau penerimaan kelebihan suatu hal dari sumber yang tidak sah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.
Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan setidaknya dikarenakan kepada 3 (tiga) faktor yang melatar belakanginya, yaitu: adanya tuntutan ekonomi, sifat tamak serta faktor lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong korupsi, faktor internal berupa desakan akan kebutuhan ekonomi ( corruption by needs ) dan adanya sikap tamak untuk memperkaya diri sendiri ( corruption by greeds ). Faktor eksternal berupa lingkungan yang mendukung, seperti sikap permisif masyarakat (Harahap, 2009). Dikaitkan dengan proses pembangunan desa, setidaknya terdapat 5 (lima) tahap yang rawan korupsi, yaitu: proses perencanaan, proses pertangungjawaban, proses monitoring dan evaluasi, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa (Sjafrina, Primayogha, & Ramadhana, 2017).
Didasarkan kepada permasalahan tersebut, maka perlu diupayakan pencegahan dan penangulangan korupsi di tingkat desa secara sistemik dan komprehensif. Hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa korupsi hakekatnya mengurangi kapasitas pemerintah desa secara simultan untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan desa yang berakibat kepada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi gagal diwujudkan.
Berbagai kajian korupsi di tingkat desa seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadir & Moonti (2018), Rahman, Baidhowi & Sembiring (2018), Hayat & Makhmudah (2016), Rahman (2011), Wibisono & Purnomo (2017) mengkaji korupsi dilihat dari masalah sistem hukum, disalokasi anggaran dana desa dan jaringan/lingkungan perdesaan, sedangkan kajian korupsi yang dilihat dari perspektif kepala desa masih terbatas. Atas dasar tersebut, maka kajian korupsi di tingkat desa
yang dilihat dari perspektif kepala desa menjadi penting untuk dilakukan, hal ini agar faktor-faktor penyebab korupsi yang dilakukan oleh kepala desa bisa diungkap dan dicegah sedini mungkin dan potensi kerugian baik secara keuangan maupun dalam penyelenggaraan pembangunan desa dapat diminimalisir.
Atas dasar tersebut, maka penelitian ini bertujuan menggali permasalahan di atas dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Faktor- faktor apa yang menyebabkan kepala desa berperilaku koruptif dalam pembangunan desa?”
II.  Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Mengacu kepada pemahaman Creswell (2007) maka yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah masalah korupsi yang terjadi di tingkat desa. Analisis masalah yang dikaji lebih mengutamakan data secara kualitatif berupa uraian mengenai perilaku koruptif kepala desa yang diinterpretasikan baik melalui ucapan maupun tindakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Garna (1999) yang menyatakan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif berupaya memahami gejala-gejala yang ada tidak selalu memerlukan kuantifikasi.
Pendekatan eksploratif yang mana bertujuan mengungkap sebab terjadinya suatu peristiwa secara rinci dan mendalam (Arikunto, 2006). Maka dalam penelitian ini, eksplorasi ditujukan untuk mengungkap fenomena perilaku koruptif kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, sehingga dengan menggunakan pendekatan eksploratif akan diketahui dengan jelas mengenai arti dan hubungan serta kesamaan antara peristiwa yang berkaitan dengan kecenderungan/ tendency kepala desa berperilaku koruptif.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan ( library reseach ). Sedangkan teknik observasi dilakukan mulai dari mendeskripsikan masalah berupa kondisi korupsi di desa sampai dengan pemilahan lebih fokus dan rinci berupa perilaku koruptif kepala desa (Soardey dalam Sugiyono, 2010). Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian diinterpretasikan dan disesuaikan dengan pertanyaan dalam penelitian, dalam hal ini teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Silalahi, 2009). Adapun pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu check , re-check dan cross-check terhadap data yang diperoleh baik yang sumbernya dari data dokumen maupun hasil wawancara (Sugiyono, 2010).

## III. Hasil dan Pembahasan
Awal dari adanya kepala desa yang berperilaku koruptif dalam pembangunan desa, berdasarkan pada banyak hasil penelitian disebabkan oleh adanya pelimpahan kewenangan pembangunan kepada pemerintah desa. Hal tersebut dijadikan kesempatan oleh kepala desa untuk korupsi. Dalam praktiknya, perilaku koruptif kepala desa tidak hanya disebabkan oleh pelimpahan kewenangan semata, tetapi juga oleh faktor lainnya yang berasal dari pribadi kepala desa maupun dari faktor lingkungan.

## A.  Faktor  Regulasi  Kewenangan  Pemba­ ngunan Desa
Berlakunya UU Desa telah mereposisi kewenangan pembangunan desa yang dari awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah diubah menjadi kewenangan pemerintah desa. Hal ini menjadi arti penting bagi desa di mana desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum diberikan kembali hak-hak untuk menentukan arah pembangunannya sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 18 yang berbunyi: “Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa”. Selain itu, UU Desa juga telah banyak memberikan perubahan berarti kepada desa sebagaimana diungkapkan oleh Eko (2015) yang dapat dilihat dalam Tabel 1.
Meskipun adanya perubahan paradigma tersebut, namun dalam praktiknya, yang menjadi kelemahan UU Desa terletak pada pemberian kewenangan pembangunan desa lebih kepada pemerintah desa, tanpa dibarengi penguatan hak masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa, maupun peningkatan peran lembaga lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut secara otomatis berimplikasi kepada besarnya kewenangan kepala desa apabila dibandingkan dengan pihak lainnya dan memposisikan kepala desa sebagai figur sentral dan dominan dalam pembangunan desa (Kushandajani, 2015; Mardyanto, 2014; Turmudi, 2017). Adanya dominasi kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa yang didasarkan kepada UU Desa Pasal 79 sudah terlihat dari awal, baik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) maupun dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kepala Desa memiliki hak dalam menentukan Tim Penyusun RPJM Desa, sekaligus menduduki jabatan sebagai pembina. Sebagai gambaran bahwa Tim Penyusun RPJM Desa memiliki peran penting sebagai pihak yang menyusun perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut berlanjut dalam tahapan berikutnya, termasuk dalam tahap Musrembang Desa (UU Desa Pasal 80). Di mana kepala desa berperan sebagai penyelenggara forum Musrenbang Desa yang mempertemukan berbagai pihak termasuk di dalamnya masyarakat. Hal yang sama juga terjadi dalam proses penyusunan RKP Desa, yang mana rencana pembangunan tahunan desa beserta alokasi anggaran pembangunan desa
Tabel 1. Perbedaan Perspektif Desa Lama dan Desa Baru
Payung Hukum UU No. 32/2004. UU No. 6/2014. Asas Utama Desentralisasi-Residualitas. Rekognisi-Subsidaritas. Kedudukan Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/ kota ( local state government ). Sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government . Posisi dan Peran Kabupaten/Kota Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat. Posisi Desa Objek. Subjek. Model Pembangunan Government driven development atau Community driven development. Village driven development.
Sumber: Eko, 2015.
disusun. Peran kepala desa sangat besar, bahkan sampai dengan tahap akhir berupa pembuatan rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Proses pelaksanaan pembangunan desa yang didasarkan kepada UU Desa Pasal 81, dominasi peran kepala desa sudah terlihat dari tahap awal persiapan pelaksanaan pembangunan desa. Kepala desa memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan siapa-siapa saja yang akan menjadi pelaksana kegiatan. Dominasi peran kepala desa berlanjut sampai tahap berikutnya. Seperti kepala desa memiliki hak untuk mengkoordinasikan tahap pembekalan pelaksana kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, dan pengelolaaan pengaduan dan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Besarnya kewenangan kepala desa di sisi lain nyatanya tidak didukung dengan kewenangan lembaga lain di tingkat desa yang memiliki kewenangan yang seimbang dengan pemerintah desa, khususnya untuk mengawasi kepala desa dalam pembangunan desa. Sehingga tidak memunculkan sistem checks and balances antar lembaga di tingkat desa.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara aturan memiliki kewajiban mengawasi kepala desa, tidak berjalan dengan optimal. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu: Pertama minimnya peran BPD dalam pembangunan desa, BPD tidak dihadirkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa, sehingga isu dan rencana pembangunan desa yang selama ini ada dari awal merupakan gagasan dari pemerintah desa. Kedua kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya, baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan maupun faktor lainnya. Ketiga terbatasnya anggaran BPD jika dibandingkan dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU Desa Pasal 55).
Ketiga permasalahan tersebut pada akhirnya tidak hanya berkontribusi pada kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD, tetapi juga adanya sikap kepala desa yang menganggap BPD inferior jika dibandingkan dengan jabatan kepala desa. Hal ini dibuktikan dengan orientasi kepala desa yang lebih mementingkan bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati/ Walikota
dibanding dengan bentuk pertanggungjawaban kepada BPD. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong perilaku koruptif kepala desa yang memberikan keleluasaan kepada kepala desa baik dalam perencanaan pembangunan desa maupun dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk korupsi tanpa takut diawasi oleh BPD. Atas dasar permasalahan di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa dilihat dari aspek regulasi didasarkan kepada 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, dominannya kedudukan kepala desa dalam pembangunan desa jika dibandingkan dengan BPD, hal ini dikarenakan besarnya pemberian kewenangan pembangunan desa kepada pemerintah desa.
Kedua, tidak optimalnya peran BPD dalam mengawasi kepala desa. Hal ini dikarenakan secara peraturan sulit bagi BPD untuk menjadi lembaga tingkat desa yang setara dengan pemerintah desa dan secara langsung face to face dengan pemerintah desa, atau bahkan menjadi lembaga kontol di tingkat desa yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada kepala desa jika ditemukan pelanggaran dalam pembangunan desa.
B.  Faktor Kepala Desa Perencanaan pembangunan desa dalam konteks UU Desa menempatkan kepala desa sebagai sosok sentral yang dituntut untuk memiliki kapasitas dalam memimpin perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu kepala desa juga dituntut untuk lebih peka dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat dalam pembangunan desa. Namun dalam realitasnya justru terdapat kecenderungan kepala desa memanfaatkan besarnya kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi yang salah satunya yaitu korupsi.
Jenis korupsi yang dilakukan oleh kepala desa lebih banyak pada korupsi dana desa. Kepala desa melakukan penyelewengan terhadap dana desa yang diberikan secara langsung kepada pemerintah desa. Besarnya kewenangan kepala desa sebagai pimpinan tertinggi pemerintah desa memberi peluang kepada kepala desa untuk berperilaku koruptif. Meskipun demikian, perilaku koruptif kepala desa tidak hanya terbatas kepada tindakan korupsi dana desa saja, berbagai bentuk perilaku koruptif yang dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa di antaranya dapat dijelaskan dalam tabel 2.
Tabel 2.
Bentuk-Bentuk Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangu- nan Desa Tahap Bentuk Perilaku Koruptif Perencanaan Pembangu- nan Desa •  Memasukan program pembangunan ter- tentu dalam rencana pembangunan desa yang akan menguntungkan kepala desa baik secara pribadi atau secara bersa- ma-sama dengan pihak lainnya.
•  Menyusun rancanggan anggaran program pembangunan desa diatas harga yang wa- jar/seharusnya.
•  Penggelembungan biaya kegiatan rencana pembangunan desa.
•  Membuat program pembangunan desa fiktif.
•  Mengajak/menggiring tokoh masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan (seperti dalam Musrembang Desa) untuk menyetujui program tertentu dan menjan- jikan keuntungan dikemudian hari.
•  Mengajak bersepaham dengan BPD un- tuk mengesahkan program pembangunan tertentu dengan menjanjikan keuntungan baik secara pribadi ataupun secara bersa- ma-sama. Pelaksanaan Pembangu- nan Desa •  Penggelembungan biaya pengerjaan pro- gram pembangunan desa yang tidak ses- uai dengan fakta di lapangan.
•  Pengalihan anggaran program pembangu- nan desa tertentu kepada program pem- bangunan desa lainnya.
•  Penggelembungan honor/upah pekerja program pembangunan desa, seperti hon- or upah padat karya pengerjaan infras- truktur desa.
•  Pemangkasan anggaran program pem- bangunan desa yang kemudian dialo- kasikan untuk kepentingan kepala desa atau aparat pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung.
•  Pemalsuan bukti penerimaan honor/upah warga masyarakat peserta padat karya program pembangunan desa, padahal warga masyarakat tersebut tidak dilibat- kan.
•  Pemalsuan terhadap bukti transaksi/kwi- tansi belanja barang pembangunan desa dimana baik jumlah barang yang dibeli maupun total biaya tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Pelaporan/ Evaluasi Pem- bangunan Desa •  Pelaporan pelaksanaan program pemba- ngunan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
•  Adanya pemangkasan program pemba- ngunan desa tertentu namun dalam pel- aporannya disampaikan sesuai dengan rencana awal.
•  Pelaporan program pembangunan sebagai program pembangunan yang bersumber dari dana desa, namun dalam prakteknya bersumber dari pendanaan yang lain.
•  Janji pemberian hadiah berupa uang dan bentuk lainnya kepada BPD agar pelapo- ran pertanggungjawaban kepala desa dapat dikatakan baik.
Sumber: Analisis Peneliti, 2019.
Lebih lanjut perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa tidak hanya diakibatkan oleh satu aspek saja, tetapi diakibatkan oleh banyak aspek. Setidaknya terdapat tiga aspek yang berasal dari kepala desa yang mengakibatkan kepala desa melakukan korupsi, yaitu aspek yang berhubungan dengan tugas atau jabatannya, aspek pribadi/ internal kepala desa dan aspek lingkungan yang dapat dilihat dalam gambar 1.
Gambar 1.
Aspek Pendorong Korupsi Dikaitkan dengan Kepala Desa Sumber: Analisis Peneliti, 2019.
Berdasarkan gambar 1, bahwa dari ketiga aspek yang ada, aspek pertama yang mendorong kepala desa berperilaku koruptif yaitu berkaitan dengan tugas atau jabatan. Hal ini secara langsung menjadi bagian dari tugas kepala desa. Terdapat beberapa pemicu yang berkaitan dengan tugas jabatan yang mendorong aparatur pemerintah desa berperilaku koruptif, yaitu besarnya kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam pembangunan desa di mana kepala desa menempati posisi sebagai aktor sentral yang memiliki kewenangan baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana pembangunan desa.
Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa juga tidak lepas dari adanya sikap segan aparatur desa yang berada di bawahnya untuk menegur atau bahkan melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pihak berwajib. Dalam satu sisi hal ini dianggap wajar dikarenakan dalam kultur budaya desa masih menganut sikap paternalistik, di mana bawahan memiliki rasa hormat dan segan kepada atasan. Sehingga apabila kepala desa melakukan korupsi, maka sikap yang dipilih yaitu diam. Hal lain yang tidak bisa dimungkiri yang mendorong perilaku koruptif kepala desa yaitu rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam aspek pemahaman kebijakan memang belum ada instrumen kebijakan yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman kepala desa terhadap aturan pembangunan desa atau seberapa jauh tingkat pemahaman kepala desa berpengruh terhadap pembangunan desa yang sedang dilaksanakan. Namun dalam praktiknya ketidakpahaman kepala desa terhadap peraturan
perundang-undangan dirasakan berpengaruh terhadap pembangunan desa. Seperti contohnya adanya kewajiban kepala desa melaksanakan pengelolaan pemerintahan secara transparan dan akuntabel (UU Desa Pasal 26 Ayat 4), apabila kepala desa memahami dan melaksanakan aturan tersebut maka tidak akan ada lagi sikap menutup-nutupi proses permbangunan desa yang sedang dilaksanakan termasuk di dalamnya proses penyusunan anggaran desa. Namun dalam praktiknya tidak sedikit kepala desa yang bersifat tertutup. Sehingga memunculkan proses pembangunan yang tidak transparan dan pada akhirnya kondisi tersebut memberikan peluang kepada perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa.
Aspek kedua, yaitu berkaitan dengan dorongan internal kepala desa. Terdapat beberapa pemicu yang secara internal mendorong kepala desa berperilaku koruptif, yaitu adanya desakan kebutuhan ekonomi. Kepala desa melakukan korupsi dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi. Pada dasarnya tuntutan kebutuhan ekonomi bergantung kepada individu masing-masing dan bergantung kepada pola pengeluaran dan pilihan gaya hidup, sehingga dengan pendapatan yang sama kepala desa yang satu jika dibandikan dengan yang lainnya akan memiliki tingkat kecukupan penghasilan yang berbeda. Namun apabila dilihat dari rata-rata penghasilan kepala desa saat ini maka sebetulnya gaji yang diterima sudah layak apabila dibandingkan dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi masyarakat desa.
Pemicu lainnya mengapa kepala desa berperilaku koruptif, yaitu adanya keinginan untuk memperkaya diri, hal ini ditambah dengan adanya sikap tamak ( greedy ) yang semakin mendorong perilaku koruptif. Hal lainnya yang mendorong kepala desa berperilaku koruptif, yaitu rendahnya integritas dan moralitas. Apabila kepala desa memiliki integritas dengan menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan didorong dengan moralitas yang baik dengan pemahaman bahwa apa yang dikerjakannya bukan hanya semata-mata kewajibannya, melainkan juga sebagai bentuk kontribusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat, maka sudah dipastikan bahwa tidak akan ditemukan kepala desa yang korupsi. Namun, dalam prakteknya tidak semua aparatur pemerintah desa memiliki integritas dan moralitas yang baik.
Aspek ketiga yang berhubungan dengan lingkungan. Sarwono (dalam Nurdjana, 2010) yang menyatakan, faktor lingkungan berpengaruh terhadap korupsi sejalan dengan kondisi yang ada di desa. Lingkungan turut mendorong kepala desa untuk berperilaku koruptif. Keluarga atau yang masih memiliki kekerabatan menjadi faktor
yang banyak berpengaruh terhadap korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, setidaknya 97,27% kasus korupsi kepala desa melibatkan istrinya (Istimora, 2018), selain itu adanya sikap keluarga yang membiarkan atau sikap tidak peduli terhadap anggota keluarganya yang korupsi pada akhirnya menjustifikasi  bahwa  perilaku  yang  dilakukan tersebut disetujui oleh keluarga.
Aspek lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap perilaku koruptif yaitu tidak adanya lembaga di tingkat lokal yang mampu menjadi kontrol yang konstruktif terhadap kepala desa, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, pemerintah desa memiliki posisi superior dibanding dengan lembaga lainnya seperti BPD. Hal ini berimplikasi selain kepada besarnya kewenangan pemerintah desa juga kepada leluasanya kepala desa dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa. Kepala desa tidak merasa takut diawasi oleh BPD dikarenakan kedudukan BPD dalam pembangunan desa inferior dibanding dengan pemerintah desa.
Selain permasalahan di atas, janji politik kepala desa juga berpengaruh terhadap perilaku koruptif kepala desa. Berdasarkan hasil penelitian, janji- janji politik yang diutarakan tidak sesuai dengan kapasitas kepala desa baik sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan pemerintah desa, seperti janji pembangunan rumah tidah layak huni (Rutilahu) dan pemberian santunan bagi warga lanjut usia (lansia) yang kesemuanya itu diluar kemampuan penganggaran pemerintah desa. Kepala desa terpilih akan mencari cara untuk mewujudkan janji- janji politiknya tersebut yang salah satunya dengan melakukan korupsi.
C.  Faktor Masyarakat Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mengharuskan masyarakat hadir sebagai subjek pembangunan yang aktif turut serta (Astuti & Hardiana, 2009; Sari, 2016). Dalam konteks desa, kehadiran masyarakat ditujukan tidak hanya untuk memastikan bahwa pembangunan desa sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga ditujukan untuk memastikan bahwa proses pembangunan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat untuk berperan lebih sebagai kekuatan sosial untuk mengontrol jalannya pembangunan desa, termasuk didalamnya mengawasi kepala desa agar tidak korupsi. Namun dalam prakteknya, peran serta masyarakat dalam pembangunan desa menemui banyak hambatan, hal ini tidak hanya berimplikasi kepada gagalnya melahirkan output pembangunan desa yang akomodatif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga gagalnya
masyarakat mengawasi proses pembangunan desa, sehingga memberikan peluang kepada perilaku koruptif kepala desa. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar 2.
Alur dalam gambar 2 menunjukan banyak faktor yang menghambat peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Akumulasi berbagai faktor tersebut pada akhirnya memberikan peluang kepada kepala desa untuk berperilaku koruptif. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berimplikasi langsung kepada tidak optimalnya kontribusi mereka dalam pembangunan desa dan berimplikasi kepada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan berkontribusi  secara  fisik,  mengingat  adanya keterbatasan wawasan dan pemahaman tentang pembangunan desa. Sehingga, kontribusi pemikiran dan  gagasan  berupa  identifikasi  kepala  desa  yang menunjukan perilaku koruptif dalam pembangunan desa minim dilakukan.
Selain itu tingginya angka kemiskinan masyarakat desa yang secara nasional sebesar 13,20% atau 15,81 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2018) juga berimbas secara langsung
kepada peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Kelompok keluarga miskin memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam pembangunan desa dikarenakan lebih cenderung mengutamakan memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga fungsi kontrol masyarakat terhadap kepala desa menjadi minim dan berimplikasi kepada keleluasaan kepala desa untuk korupsi. Masalah lainnya yaitu masyarakat tidak memiliki pengetahui mengenai bagaimana proses pengawasan dan penilaian publik terhadap pembangunan desa yang sedang dan telah dilakukan. Merujuk kepada UU Desa, sebetulnya hak masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa sudah diatur dalam Pasal 82 Ayat 2 yang berbunyi: “Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa”. Namun hak tersebut menjadi bias ketika dalam Pasal 82 Ayat 3 disebutkan bahwa: “Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.
Hal tersebut menjadi ironi bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat
Gambar 2. Alur Pendorong Korupsi Dikaitkan dengan Masyarakat Sumber: Analisis Peneliti, 2019
terhadap pemerintah desa dilaporkan kepada institusi yang bersangkutan. Apabila masyarakat menemukan perilaku kepala desa yang melakukan korupsi dalam pembangunan desa, apakah pelaporan tersebut menjadi wajar untuk dilaporkan secara langsung kepada pemerintah desa itu sendiri.
Cara lain masyarakat melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa, yaitu dengan melaporkan hasil pengawasan kepada BPD, hal ini pula menjadi kurang optimal sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam kewenangan pembangunan desa, pemerintah desa berada superior dibanding dengan BPD. Pemahaman tersebut diatas, maka timbul beberapa pertanyaan, yaitu: 1) Instrumen dan dimensi seperti apa yang akan digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa dalam pembangunan desa. 2) Idealkah hasil pemantauan terhadap pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa disampaikan kepada pemerintah desa itu sendiri. 3) Apakah layak pemerintah desa menilai sendiri pelaporan masyarakat mengenai kinerja pemerintah desa yang misalnya kepala desa melakukan korupsi. 4) Sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh pemerintah desa terhadap dirinya sendiri apabila terbukti kinerjanya kurang optimal atau melakukan pelanggaran dalam pembangunan desa.
Dari keempat pertanyaan tersebut di atas, peneliti berpendapat diperlukan adanya suatu instrumen kebijakan yang jelas mengenai cara dan mekanisme masyarakat melakukan pemantauan. Bahkan diperlukan juga adanya penguatan terhadap BPD sebagai lembaga di tingkat lokal yang tidak hanya menjadi wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, tetapi juga menjadi wadah masyarakat untuk melaporkan penilaian terhadap kinerja kepala desa dan memastikan adanya kewenangan yang kuat yang dimiliki BPD untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.
Selain hal tersebut di atas, dibutuhkan juga pihak diluar pemerintah desa baik itu di tingkat desa maupun supra-desa yang secara eksternal memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti pemantauan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan desa. Tidak kalah pentingnya yaitu adanya sanksi yang jelas bagi kepala desa dalam hal ditemukan penyimpangan atau pelanggaran. Sehingga dengan begitu masyarakat memiliki hak dan kejelasan untuk memastikan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan masyarakat serta diharapkan secara konstruktif dapat mencegah perilaku koruptif yang dilakukan oleh kepala desa. Masalah lainnya yang ada yaitu masyarakat masih menganut nilai paternalistik yang
menempatkan kepala desa sebagai sosok panutan yang dihormati, bahkan sebagian masyarakat menganggap sebagai sosok yang serba tahu dan serba benar (Erlangga, Frinaldi, & Magriasti, 2013). Sehingga dalam pembangunan desa adanya sikap kritis dari masyarakat dapat dianggap sebagai sikap melampaui dan tidak menghormati kepala desa, implikasinya yaitu sikap masyarakat yang bersifat pasif dan menyetujui kebijakan pembangunan desa yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini pada akhirnya berkontribusi kepada rendahnya kontrol masyarakat dan memberikan keleluasaan kepada kepala desa untuk berperilaku koruptif.
IV.  Kesimpulan Simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: Pertama, reposisi penyelenggaraan pembangunan desa dari yang awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah desa berimplikasi kepada besarnya kewenangan pemerintah desa dan menempatkan posisi kepala desa sebagai sentral pembangunan desa yang dalam prakteknya kewenangan tersebut dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Selain itu, ketiadaan lembaga tingkat desa yang memiliki kewenangan yang kuat untuk mengontrol kepala desa tidak hanya turut berkontribusi kepada tidak optimalnya sistem checks and balances , tetapi juga berkontribusi kepada keleluasaan kepala desa untuk berperilaku koruptif.
Kedua, faktor yang berasal dari kepala desa yang turut berkontribusi terhadap perilaku koruptif terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek yang berkaitan dengan tugas dan jabatan kepala desa, aspek pribadi kepala desa dan aspek lingkungan kepala desa. Ketiga, faktor masyarakat yang berkontribusi terhadap perilaku koruptif yaitu secara internal masyarakat masih dihadapkan dengan tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kuatnya adopsi nilai budaya paternalistik. Sedangkan secara eksternal masyarakat memiliki kesulitan dalam mengawasi proses pembangunan desa dikarenakan tidak adanya regulasi/mekanisme yang jelas, sehingga berimplikasi kepada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa.
Ucapan Terima Kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang yang telah mengijinkan proses penelitian ini, serta kepada aparatur pemerintah desa yang menjadi lokasi penelitian di kedua kabupaten tersebut.

## V.  Daftar Pustaka
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Astuti, W., & Hardiana, A. (2009). Perencanaan Partisipatif Pada Tingkat Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan. Jurnal
Perencanaan Wilayah Dan Kota , 20 (2), 146– 154.
Ayyubi, S. (2018). Terlibat Korupsi, 2 Kades dan 3 Aparat Desa Ditahan Kejaksaan. Retrieved November 28, 2018, from https://daerah. sindonews.com/read/1289427/22/terlibat- korupsi-2-kades-dan-3-aparat-desa-ditahan- kejaksaan-1520949648
Badan Pusat Statistik. (2018). Profil Kemiskinan di Indonesia Bulan Maret Tahun 2018 . Jakarta.
Chaeruddin, S. A. D., & Fadillah, S. (2009). Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Refika Aditama. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Reseach Design: Choosing Among Five Approaches (3rd Editio). Thousand Oaks: Sage Publications.
Dede, H. (2018). ICW Sebut Angka Korupsi Dana Desa Naik di 2018, Sudah 102 Kades Tersangka. Retrieved November 28, 2018, from http:// jambi.tribunnews.com/2018/03/20/icw- sebut-angka-korupsi-dana-desa-naik-di-2018- sudah-102-kades-tersangka Eko, S. (2015). Regulasi Baru, Desa Baru . Jakarta:
Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Erlangga, F., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2013).
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Paternalistik Terhadap Motivasi KerjanPegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Jurnal Humanis ,
12 (2), 174–195. Garna, J. K. (1999). Filsafat dan Etika Pemerintahan . Bandung: Primaco Akademika.
Harahap, K. (2009). Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara . Bandung: Grafiti. Hayat, & Makhmudah, M. (2016). Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jurnal Yustisia ,
5 (2), 361–375.
Ihsanuddin. (2018). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Retrieved November 28, 2018, from https://nasional.kompas.com/ read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181- kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp- 406-miliar Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014). Indonesia. Istimora, D. (2018). 97,27 Persen Korupsi Dana Desa Oleh Kades dan Istri. Retrieved
from http://m.beritajatim.com/politik_ pemerintahan/337543/97,27_persen_ korupsi_dana_desa_oleh_kades_dan_istri.html Izziyana, W. V. (2016). Korupsi Dalam Dimensi
Kekuasaan. Retrieved November 27, 2018, from http://eprints.umpo.ac.id/2952/2/ jurnal wafda UPH medan%281%29.pdf Junaidi, & Patra, I. K. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 3 (1),
71–79. Ka`bah, R. (2007). Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 1 (1), 77–89. Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan , 6 (3), 434–442.
Kami, I. M. (2018). Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat Ke-96. Retrieved November 26, 2018, from https://news.detik. com/berita/d-3879592/indeks-persepsi- korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96
Klitgaard, R. (2001). Membasmi Korupsi (Edisi Terj). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kushandajani. (2015). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. Jurnal Yustisia , 4 (2), 369– 396.
Kuswandi. (2018). Kasus Korupsi Sering Libatkan Anggota Keluarga, Berikut Daftarnya. Retrieved November 27, 2018, from https:// www.jawapos.com/nasional/hukum- kriminal/28/02/2018/kasus-korupsi-sering- libatkan-anggota-keluarga-berikut-daftarnya
Lestari, Y. S. (2016). Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia. In Seminar Nasional Hukum (pp. 407–420). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Lubis, M., & Scott, J. C. (Penyunting). (1993). Korupsi Politik (Terjemahan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Madia, F. (2018). Tak Hanya Terorisme, Korupsi Libatkan Keluarga Juga Mengkhawatirkan. Retrieved November 27, 2018, from https:// www.idntimes.com/news/indonesia/fitria- madia/tak-hanya-terorisme-korupsi-libatkan- keluarga-juga-mengkhawatirkan/full
Mardyanto, W. T. (2014). Problematika Posisi dan Kelembagaan Desa. Retrieved April 6, 2019, from http://www.politik.lipi.go.id/ index.php/in/kolom/otonomi-daerah/276- problematika-posisi-dan-kelembagaan-desa
Mark, A. D. (1994). Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview . Cambridge: Cambridge University Press.
Muis, A. (2010). Korupsi Di Indonesia dan Sejarahnya. Jurnal Madani , 1 (1), 1–7. Nurdjana, I. (2010). Sistem Hukum Pidana dan
Budaya Laten Korupsi: “Perspektif Tegaknya
Keadilan Melawan Mafia Hukum.” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pratomo, H. B. (2017). Gurih-Gurih Sedap Korupsi Dana Desa, Sampai 900 Kades Terciduk Aparat. Retrieved November 28, 2018, from https:// www.merdeka.com/uang/gurih-gurih- sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades- terciduk-aparat.html Rahman, F. (2011). Korupsi di Tingkat Desa. Jurnal Governance , 2 (1), 13–24.
Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur). Jurnal Integritas ,
4 (1), 29–56.
Retnowati, Y., & Utami, Y. S. (2014). Relevansi Gerakan Anti Korupsi Untuk Pembangunan. Jurnal Paradigma , 18 (1). Rosidi, A. (2009). Korupsi dan Kebudayaan . Jakarta:
PT. Dunia Pustaka Jaya.
Samad, A. (2017). Korupsi Saat Ini Menggunakan Sarana dan Modus “Canggih.” Retrieved November 27, 2018, from https://www.uinjkt. ac.id/id/korupsi-saat-ini-menggunakan- sarana-dan-modus-canggih/
Santosa, I. (2015). Korupsi, Dari Kerajaan Nusantara Hingga Reformasi. Retrieved November 27, 2018, from https://nasional.kompas.com/ read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari. Kerajaan.Nusantara.hingga.Reformasi
Santoso, M. A. (2012). Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Jurnal Yustisia ,
1 (3), 15–25. Retrieved from https://jurnal.uns. ac.id/yustisia/article/viewFile/10078/8992
Sari, I. P. (2016). Implementasi Pembangunan Partisipatif (Studi Kasus di Kelurahan Andowia Kabupaten Konawe Utara). Jurnal Ekonomi ,
1 (1), 179–188. Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial . Bandung: PT. Refika Aditama. Sjafrina, A., Primayogha, E., & Ramadhana, K. (2017).
CEGAH MELUASNYA KORUPSI DANA DESA!
Jakarta.
Soemanto, R., Sudarto, & Sudarsana. (2014). Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi. Jurnal Yustisia , 3 (1), 80–88. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Reseach and Development . Bandung: Alfabeta.
Thohari, A. A. (2011). (Bukan) Menggantang Asap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 8 (2), 340. Turmudi, H. (2017). Desa dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli) . Surakarta. Wibisono, N., & Purnomo, H. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi) , 2 (1), 8–19.
Widjojanto, B. (2016). Bambang Widjojanto:
Modus Korupsi di Era Reformasi Lebih Canggih. Retrieved November 27, 2018, from https://antikorupsi.org/en/news/bambang- widjojanto-modus-korupsi-di-era-reformasi- lebih-canggih
Widoyoko, D. (2011). Korupsi Masa Reformasi Terdesentralisasi. Retrieved November 27, 2018, from https://lifestyle.kompas.com/ read/2011/06/07/02530473/korupsi.masa. reformasi.terdesentralisasi