Kewenangan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  Sulawesi  Tengah  Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio
Widyatmi Anandy a , Irzha Friskanov. S b a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: widyatmianandy@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: irzhafriskanov@untad.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 05-03-2022
Revised     : 24-05-2022 Accepted : 30-05-2022 Published  : 31-05-2022

## Keywords:
Code of Ethics Broadcasting Radio KPID  Central  Sulawesi  is  an  independent  institution  working  in  the provincial  level  whose  position  is  at  the  same  level  as  other  state institutions  that  serve  as  regulators  for  broadcasting  in  Indonesia.  Not only  broadcast  content  content,  Central  Sulawesi  KPID  is  also responsible  for  the  control  of  broadcasting  equipment  on  every broadcasting  institution  including  radio.  Radio  is  a  media  facility  that still exists in Palu City and becomes a container for audio connoisseurs when accompanying  work and even travel. Undeniably, radio becomes a  capable  means  of  providing  information.  With  its  distinctive presentation,  radio  is  still  an  attraction  in  itself.  Radio  listeners  are presented  with  small  talk  and  accompanied  by  songs.  However,  radio broadcasters  do  not  escape  the  status  of  professions  that  are  bound  by the  code  of  ethics.  This  problem  is  behind  the  author  to  discuss  it  in research,  First,  how  the  authority  of  the  Central  Sulawesi  KPID  to  the broadcasting  code  of  ethics  at  radio  broadcasting  institutions.  Second, how  is  the  standard  of  behavior  of  radio  broadcasting  institutions  in Palu City. This paper uses normative research methods with a statutory approach.  The  data  collection  method  used  in  the  form  of  observation and interview with technical data analysis is the presentation of data and verification  of  data.  The  results  of  the  discussion  are  duties  and responsibilities,  the  authority  possessed  by  the  Central  Sulawesi  KPID has  responsibilities  that  are  indirectly  tied  to  the  State.  Not  only  the content  of  the  broadcast  content,  but  also  the  standards  of  behavior  of radio  broadcasters  that  have  not  maximally  followed  the  BroadcastIng Code of Conduct (P3) and broadcast program standards. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 05-03-2022
Direvisi      : 24-05-2022 Disetujui : 30-05-2022
Diterbitkan : 31-05-2022 Kata Kunci: Kode Etik Penyiaran
Radio
KPID  Sulawesi  Tengah  merupakan  lembaga  independen  bekerja  di wilayah  setingkat  Provinsi  yang  kedudukannya  setingkat  dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Bukan hanya konten isi siaran, KPID  Sulawesi  Tengah  juga  bertanggung  jawab  atas  kontrol  perilaki penyiaran  pada  setiap  lembaga  penyiaran  termasuk  radio.  Radio merupakan  sarana  media  yang  masih  eksis  di  Kota  Palu  dan  menjadi wadah penikmat audio pada saat  menemani bekerja bahkan perjalanan. Tak dipungkiri, radio menjadi sarana yang mumpuni dalam memberikan informasi.  Dengan  cara  penyajiannya  yang  khas,  radio  masih  menjadi menjadi  daya  tarik  tersendiri.  Pendengar  radio  disuguhkan  obrolan ringan  dan  diiringi  lagu-lagu.  Akan  hal  demikian,  penyiar  radio  tak luput  pada  status  profesi  yang  terikat  pada  kode  etik.  Permasalahan
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
inilah  yang  melatar  belakangi penulis  untuk  membahasnya dalam penelitian, Pertama, bagaimana  kewenangan  KPID Sulteng  terhadap  kode  etik penyiaran pada lembaga penyiaran radio. Kedua, bagaimana  standar  perilaku lembaga  penyiaran  radio  di
Kota Palu. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan  perundang-undangan.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan berupa observasi dan wawancara dengan teknis analisis data yaitu penyajian data dan verifikasi data. Hasil pembahasan yakni  tugas dan  tanggung  jawab,  wewenang  yang  dimiliki  oleh  KPID  Sulawesi Tengah  memiliki  tanggung  jawab  yang  terikat  secara  tidak  langsung dengan  Negara.  Bukan  hanya  konten  isi  siaran,  juga  Standar  perilaku lembaga  penyiaran  radio  yang  belum  secara  maksimal  mengikuti Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar  Program  Siaran  (SPS).

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  Tentang  Penyiaran  merupakan  dasar  utama bagi  pembentukan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI).  Semangatnya  adalah  pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.
Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir  dengan  dua  semangat  utama,  pertama  pengelolaan  sistem  penyiaran  harus  bebas  dari berbagai  kepentingan  karena  penyiaran  merupakan  ranah  publik  dan  digunakan  sebesar- besarnya  untuk  kepentingan  publik.  Kedua  adalah  semangat  untuk  menguatkan  entitas  lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.
Untuk  mewadahi  aspirasi  serta  mewakili  kepentingan  masyarakat  akan  penyiaran  harus mengembangkan  program-program  kerja  hingga  akhir  kerja  dengan  selalu  memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 3:
“ Penyiaran  diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk  memperkukuh  integrasi  nasional, terbinanya  watak  dan  jati  diri  bangsa  yang  beriman  dan  bertaqwa,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  memajukan  kesejahteraan  umum,  dalam  rangka  membangun masyarakat  yang  mandiri,  demokratis,  adil,  dan  sejahtera,  serta  menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.
Radio  merupakan sarana media  yang masih eksis di  Kota Palu.  Media radio  menjadi wadah penikmat audio pada saat menemani bekerja bahkan perjalanan. Tak dipungkiri, radio menjadi sarana yang mumpuni dalam memberikan informasi. Dengan cara penyajiannya yang khas, radio masih menjadi menjadi daya tarik tersendiri. Pendengar radio disuguhkan obrolan ringan  dan  disajikan  dalam  lagu-lagu  yang easy-listening .  Akan  hal  demikian,  penyiar  radio tak luput pada status profesi yang terikat pada kode etik. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)  Sulawesi  Tengah  merupakan  lembaga  negara  independen  yang  bertanggung  jawab atas  kontrol  perilaku  penyiaran  pada  setiap  lembaga  penyiaran  termasuk  radio.  Institusi penyiaran  ini  merupakan  media  audiovisual  yang  memainkan  peran  utama  dalam  sebuah
masyarakat  modern  dan  demokratis.  Media  juga  menyalurkan  nilai-nilai  sosial  serta mempengaruhi bagaimana masyarakatnya mengetahui, mempercayai, dan merasakan banyak hal.    Kemudian  untuk  mengetahui  sistem  penyiaran  sebuah  negara  secara  umum  mungkin dapat kita lihat dari dasar ideologi atau falsafah yang dimiliki negara tersebut.
Di  era  digital  saat  ini,  lembaga  radio  menuntut  para  pengelolaa  untuk  dapat  masuk  dalam perubahan  cara  kerja  baik  dalam  penggunaan  teknologi  maupun  konsep  radio  itu  sendiri. perubahan  ini  yang  menimbulkan  tuntutan  baru  dalam  manajemen  lembaga  penyiaran  radio dan  diperlukan  strategi  yang  tepat  untuk  menjaga  eksistensi  penyiaran  radio.  Di  Kota  Palu kini sudah ada 15 (lima belas) lembaga penyiaran radio yang sudah berizin, satu di antaranya adalah radio pemerintah sedangkan lembaga penyiaran komunitas sudah terkikis.
Dimana  masa  sekarang  Indonesia  berada  pada  posisi authoritarian-right, posisi  yang mencerminkan pengaturan media yang masih diwarnai kontrol yang cukup ketat namun sudah berorientasi  pada  pasar.  Oleh  karena  itu  pendekatan  ini  cenderung  untuk  melakukan deregulasi pasar namun pada saat yang sama melakukan kontrol yang ketat pada aspek-aspek negatif dari dibukanya pasar tersebut. 1
Keterbukaan  pemerintahan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  proses  sejarah penyelenggaraan  pemerintah  terutama  berkenaan  dengan  upaya-upaya  mewujudkan penyelenggaraan yang baik dan demokratis. Sebagai suatu proses sejarah, tentu akan berbeda- beda  antara  satu  negara  dengan  negara  lainnya,  karena  masing-masing  negara  memiliki dinamikanya  sendiri  dalam  hal  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kenegaraan.  Meskipun diakui  bahwa  keterbukaan  pemerintah  ini  memiliki  dasar-dasar  teoritik  dan  dapat  dijadikan media  yang  sangat  memungkinkan  untuk  terselenggaranya  pemerintah  yang  baik  dan demokratis,  namun  keberadaan  keterbukaan  pemerintah  ini  tergantung  dari  kemauan  politik ( political  will )  dari  penyelenggara  negara.  Artinya  keterbukaan  pemerintah  ini  hanya  akan menjadi  wacana  jika  tidak  dituangkan  dalam  bentuk  hukum  positif  yang  memiki  kekuatan hukum  untuk  penerapannya.  Indonesia  juga  memiliki  peraturan  yang  terkait  dengan keterbukaan ini yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2
1 Hermin Indah Wahyuni, Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi , (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 12
2 Ridwan, Tiga  Dimensi  Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi ,  (Yogyakarta:  FH  UII  Press,  2009), 136.
Lembaga  penyiaran  radio  yang  mudah  diakses  khalayak,  selain  dapat  meningkatkan hubungan antara radio dan pendengar juga mempromosikan program siarannya. Penyiar radio berperan  penuh  dalam  membawakan  isi  siaran  dengan  mudah  agar  konsumen  (pendengar) dapat memahami konten siaran apa yang disajikan. Bukan hanya lagu-lagu yang pas pada saat diputar,  tetapi  etika  dalam  berbicara  juga  menjadi  evaluasi  baik  dari  manajemen  maupun pengawasan  KPID  Sulawesi  Tengah.  Saat  ini,  KPID  Sulawesi  Tengah  melaksanakan pengawasan  evaluasi  terkait  konten-konten  siaran  pada  waktu  tertentu.  Manajemen  lembaga penyiaran radio menjadi perhatian khusus, bukan hanya program siaran tetapi iklan yang tidak sesuai  waktu  dan  penempatannya  pun  menjadi  bahan  evaluasi.  Ketidak  pahaman  penyiar radio  terkait  konten  siaran  dan  etika  pada  saat  menyiar  inilah  yang  menjadi  sorotan  KPID Sulawesi Tengah. Etika lembaga penyiaran radio dan konten siaran inilah yang menjadi salah satu evaluasi untuk lembaga penyiaran radio dapat memperpanjang masa izin.
Secara  umum,  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  lembaga  penyiaran  radio  yakni perbedaan persepsi dan “menerjemahkan konsep arah, tujuan, peran, dan fungsi dalam sistem penyiaran  di  Indonesia  yang  masih  tampak;  terutama  pad  elit  politik  dan  penguasa  yang menggunakan media publik untuk menjalankan kepentingannya. 3 Juga terkait aturan/regulasi yang  belum  mapan,  belum  berpihak  pada  kepentingan  publik,  serta  kebijakan  internal  yang belum mendukung penyelenggaraan media publik secara ideal.
Sehubungan  dengan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut: Pertama, bagaimana kewenangan KPID Sulteng terhadap kode etik penyiaran pada lembaga penyiaran radio. Kedua, bagaimana standar perilaku lembaga penyiaran radio di Kota Palu.

## KEWENANGAN  KPID  SULTENG  TERHADAP  KODE  ETIK  PENYIARAN  PADA LEMBAGA PENYIARAN RADIO

## 1. Kewenangan Lembaga Penyiaran
Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Ada juga pendapat yang memberikan makna yang  sama  antara  kewenangan  dan  wewenang,  hal  ini  berarti  wewenang  itu  sama  dengan kekuasaan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah  dan  pihak  lain  diperintah  ( the  rule  and  the  ruled )”.  Bagaimanapun  juga  ilmu
3 Atie  Rachmiatie,  “Konsistensi  Penyelenggaraan  RRI  dan  TVRI  sebagai  Lembaga  Penyiaran  Publik”, Jurnal Mediator 7 No. 2, (Desember 2016) :  282, https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1277.
politik,  ilmu  hukum,  dan  ilmu  pemerintahan  mempunyai  objek  kajian  yang  sama,  yakni negara. 4
Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam konsep hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum ( rechtsmacht ), dalam hukum publik  wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Sedangkan  dalam  hukum  administrasi Belanda,  wewenang  menjadi  bagian  dan  bagian  awal  dari  hukum  administrasi  karena  objek hukum administrasi adalah ( bestuursbevoegdheid ) atau wewenang pemerintah. 5 Dari berbagai pengertian  kewenangan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  kewenangan ( autority )  memiliki  pengertian  yang  berbeda  dengan  wewenang  ( competence ).  Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu  spesifikasi  dari  kewenangan,  artinya  barang  siapa  (subyek  hukum)  yang  diberikan kewenangan  oleh  undang-undang,  maka  ia  berwenang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  ada dalam  kewenangan  itu.  Pendekatan  tentang  konsep  wewenang,  dapat  juga  didekati  melalui telaah  sumber  wewenang  dan  konsep  pembenaran  tindakan  kekuasaan  pemerintahan.  Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi dan mandat. 6
KPI  dalam  hal  ini  KPID  mempunyai  wewenang,  yaitu  (a)  menetapkan  standar program  siaran;  (b)  menyusun  peraturan  dan  menetapkan  pedoman  perilaku  penyiaran;  (c) mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar  program siaran;  (d)  memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran  peraturan  dan  pedoman  perilaku penyiaran  serta  standar  program  siaran;  dan  (e)  melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. 7
Undang-undang tentang penyiaran telah memberikan kewenangan kepada KPID untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasional juga terkhusus berkenaan dengan materi siaran.juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggatan yang aturannya telah ditetapkan baik dari peraturan perundang-undangan maupun KPID, mulai dari teguran  tertulis  sampai  kepada  penghentian  izin  siaran  ketika  lembaga  penyiaran  radio menyajikan  yang  dinilai  dalam  konten  yang  bermasalah.  Bagi  yang  melanggar  aturan  yang
4 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,( Jakarta: Gramedia, 2008),  35-36.
5 Philipus M. Hadjon dalam Malik, “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2007), 31.
6 Isrok, “Wewenang DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan dengan Pemilihan Langsung”, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2005), 90.
7 Lihat Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
telah  ditentukan  oleh  KPID  akan  mendapatkan  sanksi  administratif  oleh  KPID  yaitu: 8 (a) Teguran tertulis; (b) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; (c)  Pembatasan  durasi  dan  waktu  siaran;  (d)  Denda  administratif; (e)  Pembekuan kegiatan  siaran  untuk  waktu  tertentu; (f)  Tidak  diberi  perpanjangan  izin  penyelenggaraan penyiaran; dan (g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Sebagai  salah  satu  implementasi  dari  Undang-Undang  No  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran,  yang  mana  salah  satu  poin  penting  dari  adanya  Undang-Undang  No  32  Tahun 2002  ini  adalah  dibentuknya  Komisi  Penyiaran  Indonesia.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  7 Undang-Undang  No  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  yang  menyatakan  bahwa  Komisi Penyiaran  Indonesia  sebagai  lembaga  negara  yang  bersifat  independen  mengatur  hal-hal mengenai penyiaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  dibentuk  di  tingkat  pusat  dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah  dibentuk  di  tingkat provinsi.
Peranan  lembaga  negara  ini,  yakni  Komisi  Penyiaran  Indonesia  sangat  dibutuhkan dalam  tujuan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  siaran,  dan  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga berperan untuk mengatur sekaligus mengawasi lembaga siaran agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu  melainkan  sebagai  media  untuk  mencerdaskan  masyarakat.  Untuk  menciptakan penyelenggaraan  pemerintah  yang  sesuai  dengan  kepentingan  rakyat,  biasa  disebut Good Governance , maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat.
Posisi lembaga penyiaran radio merupakan posisi sangat strategis untuk menjembarani antara  kepentingan  pemerintah  dan  masyarakat.  Pemerintah  secara  iddeal  berperan  sebafai fasilitator, policy , dan pengawasan terhadap peran komunikasi dan informasi. selain itum juga memberikan  kesejahteraan  terhadap  warganya.  Namun,  pada  saat  ini  negara  tidak  bisa memberikan jaminan harapan kepada rakyat. Maka dari itu, diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen  atas  tujuan  bernegara  bagi  semua  pihak  yang  dapat  diakselesrasi  melalui  media komunikasi  dan  informasi. 9 kecenderungan  lain,  pada  saat  ini  ada  pergeseran  kekuasaan
8 Irzha Friskanov. S, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atas Hak Publik dalam  Penyelenggaraan  Penyiaran  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah”,  (Tesis  Master  of  Law  universitas  Islam Indonesia, 2016, website https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9064), 131-132
9 Atie Rachmiatie, Konsistensi……, Loc. Cit, 285
eksekutif,  dari  yang  “powerfull”  menjadi  lebih  terbagi  dan  tampak  ada  yang  mendominasi kekuasaan legislatif. Konsekuensinya pada konten siaran, banyak yang tidak peduli lagi pada kegiatan  pemerintah  dan  lebih  banyak  mengekspos  kegiatan  masyarakat  yang  tidak porposional. 10
Kewenangan  KPID  Sulawesi  Tengah  pada  lembaga  penyiaran  radio  saat  ini  masih sebatas  konten  siaran,  belum  berkaitan  dengan  posisi  penyiar  radio  yang  sebenarnya  posisi yang  penting  dalam  konten  siaran.  Di  mana  penyiar  radio  menaruh  pertanggung  jawaban terkait  mengatur  jalannya  waktu  siaran.  Manajemen  radio  pun  juga  sangat  krusial  terkait konten, inilah  yang menjadi  sorotan KPID Sulawesi  Tengah dalam memberi peringatan jika ditemukan  pelanggaran  terkait  konten  siaran  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  perilaku program  siaran.  Sayangnya,  KPID  Sulawesi  Tengah  belum  mendapatkan  laporan  terkait penyiar  baru  dan  penyiar  lama  pada  lembaga  penyiaran  radio  di  Kota  Palu.  Padahal, seharusnya laporan terkait penyiar radio menjadi salah satu bentuk pengawasan untuk dapat di evaluasi.
Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan Nomor  28  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Penyelenggaraan  Penyiaran. Peraturan ini merubah konstruksi perizinan yang semula tersentral di KPI dibagi ke beberapa kewenangan.  Sebagai  contoh  untuk  proses  permohonan  berizin  lembaga  Penyiaran  Swasta (LPS)  kewenangannya  dipecah  menjadi  tiga.  Keikutsertaan  pemerintah  dalam  perizinan penyiaran yang semakin dominan dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 18/per/M.Kominfo/03/2009 tenggal 17 Maret 2009. 11
Persoalan  lainnya  adalah  baik  KPID  maupun  pemerintah,  sama-sama  tidak  pernah mengatur  secara  jelas  terkait  batasan  tentang  kapan  dan  bagaimana  bentuk  sanksi administratif diberikan. Belum ada kepastian hukum  tentang bentuk  pelanggaran  yang dapat diberikan sanksi administratif yang diberikan serta pada jenis apa atau pada tahap mana suatu pelanggaran  dapat  dikenakan  sanksi  denda.  Hal  tersebut  belum  dijabarkan  menyeluruh  dan belum dilakukan seacra maksimal.

## 2. Kode Etik Penyiaran
Aspek-aspek  terpenting  dalam  tatanan  masyarakat  sebagian  besar  bergantung  pada berfungsinya  profesi-profesi  dengan  baik.  Dalam  tatanan  masyarakat  modern,  terjalin  erat
10 Ibid .
11 Sinung Utami Hasri Hapsari, “Hukum Media Dulu, Kini, dan Esok”, Riptek 6, Nomor 1 (2012),  52.
hasil  dari  berfungsinya  profesi-profesi. 12 Profesi-profesi  dalam  sistem  sosial  okupasi (pekerjaan)  pada  masyarakat  modern  menempati  kedudukan  yang  sangat  strategis,  sehingga Parsons  mengatakan  bahwa  " it  is  difficult  to  imagine  how  it  could  get  along  without  basic structural changes if they were seriously impaired ”. 13 Kota Palu terdapat lembaga penyiaran radio swasta dan komunitas yang dengan jelas wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Etika penyiaran adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 14 Etika penyiaran menjadi hal yang sangat penting perannya dalam perkembangan media di Indonesia. Dengan adanya etika penyiaran 15 ,  para  pelaku  media  mempunyai  batasan-batasan  dan  aturan  baik  buruk  dalam menyebarkan informasi,  dan pada etika penyiaran KPID membuat keputusan peraturan serta kategori  peraturan  tersebut  dalam  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran (P3-SPS).
Membahas  terkait  kode  etik  penyiaran,  tidak  lepass  dari  peran  penyiar  radio  yang bertindak  sebagai  komunikator  dalam  penyampai  materi  siaran  radio.  Kualitas  siaran  radio yang bagus, pastinya memiliki unsur penting yang tidak lepas dalam etika dalam komunikasi. Keberhasilan komunikator dalam menyampaikan informasinya sangat ditentukan dengan etos yang  dimilikinya.  Jika  seorang  komunikator  tidak  memiliki  etos,  maka  setiap  komunikasi yang  dilakukan  besar  kemungkinan  akan  menimbulkan  efek  bumerang  ( boomerang  effect ), yang menyebabkan kehilangan kepercayaan, kehormatan, dan wibawa. 16
Etika  komunikasi  dianggap  penting,  terlebih  dalam  komunikasi  massa,  mengingat beberapa  hal  dan  pertimbangan  seperti  yang  telah  dikemukakan  oleh  Boris  Libois  dalam Haryatmoko 17 yakni pertama ,  media  memiliki  kekuasaan  dan  efek  yang  dahsyat  terhadap publik, sehingga etika berguna untuk  melindungi  publik  yang lemah. Kedua , kebebasan dan tanggung  jawab  merupakan  dua  hal  yang  harus  seimbang,  adanya  etika  komunikasi  dapat
12 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  (Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti, 2004), 88
13 Talcott Parson dalam B. Arief Sidharta, “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia 1, Nomor 1 (2015) : 220-249 , https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423
14 Sudirman Tebba, Etika Media Massa Indonesia, (Tangerang : Pustaka Irvan, Tangerang, 2008), 383
15 Iknal  Rachmat,  “Analisa  Penerapan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program  Siaran  (Studi  Kasus Perspektif  Antara  KPI  dan  ANTV  Pada  Program  Acara  Pesbukers,  eps  20,22,23,24,25  Juli  2013)” , Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi 12 Nomor 1, (2015) : 50, https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/151.
16 Onong  Uchjana  Effendy, Ilmu  Teori  dan  Filsafat  Komunikasi  Cetakan  ke-2 ,  (Bandung  :  PT  Citra  Aditya Bakti, 2008), 352.
17 Haryatmoko, Etika Komunikasi , (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 38.
menjadi  solusi. Ketiga ,  banyaknya  logika  yang  cenderung  mengabaikan  nilai  dan  makna, etika komunikasi dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan tersebut.
Dalam kajian komunikasi  insani, niat dan ketulusan berkaitan dengan kebebasan dan tanggung  jawab.  Antara  kebebasan  dan  tanggung  jawab.  memiliki  perannya  masing-masing. Terutama  dalam  menikmati  kebebasan,  tanggung  jawab  menjadi  pembatasnya.  Tanggung jawab etis dapat tumbuh dari sebuah kesepakatan yang telah dimufakati. Kesepakatan tersebut dapat  hadir melalui komitmen maupun konsekuensi  dari komunikasi  kita dengan orang lain. Tanggung  jawab  juga  mencakup  unsur  pemenuhan  tugas  dan  kewajiban,  dapat dipertanggungjawabkan pada setiap individu maupun kelompok, termasuk menurut nilai yang telah disepakati. 18

## STANDAR PERILAKU LEMBAGA PENYIARAN RADIO DI KOTA PALU
Penyiaran  radio  adalah  media  komunikasi  massa  dengar,  yang  menyalurkan  gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 19 Dengan  keikutsertaannya  pemerintah  dan  masyarakat  dalam menciptakan  siaran  yang  sehat,  maka  perilaku  dalam  siaran  yang  disajikan  seharusnya mengikuti  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  (P3)  dan  Standar  Program  Siaran  (SPS).  Lembaga penyiaran  radio  wajib  juga  memperhatikan  perilaku  pelaku  penyiaran  baik  dari  isi  materi siarannya agar tidak merukan bahkan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
Lembaga  penyiaran  radio  baiknya  mengevaluasi  kegiatan  penyiaran  yang  dilakukan secara  bertahap  guna  memperbaiki  dan  menyajikan  isi  materi  siaran  yang  cerdas.  Ditambah lagi  saat  era  digital  ini,  yang  mana  masyarakat  sangat  kritis  dan  teliti  dalam  menerima  isi materi  siaran.  Dalam  desentralisasi  penyiaran,  adanya  keberangaman  kepemilikan  dan  ini yang  akan  menjadi  penguatan  ekonomi  lokal.  Kemudian  keberagaman  isi  inilah  yang  akan menjadi  penguatan  konten  lokal  yang  memuat  budaya,  bahasa  yang  minimal  40  persen dilakukan  pada  lembaga  penyiaran  radio.  Hakekat  penyiaran  yakni  penyiaran  merupakan ranah publik dan seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, bukan semata-mata keinginan pemilik.
18 Arif  Nurrokhim,  “Etika  Komunikasi  Penyiar  Radio  (Studi  Kasus  Implementasi  Etika  Komunikasi  Islam Penyiar Radio MQ 92.3 FM Yogyakarta)”, (Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11601, 20-21
19 Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Praktek  kegiatan  penyiaran  radio  pun  perlu  keseimbangan  antara  orientasi  sosial  dan bisnis. Apalagi radio saat ini berpangku pada layanan iklan berbayar untuk dapat menunjang pengeluaran baik pada pegawai maupun pemeliharaan radio itu sendiri. Kota Palu merupakan ibukota  Sulawesi  Tengah  yang  dominasi  radio  bukan  sebagai  sarana  media  primer  dalam mengetahui berita terbaru. Tetapi seabgai contoh pada saat bencana gempa yang dilanda pada Tahun  2018,  radio  lah  yang  menjadi  satu-satunya  media  yang  menginformasikan  keadaan. Inilah  yang  menjadi  evaluasi  untuk  kedepannya,  dengan  menggunakan  lembaga  penyiaran radio  yang sesuai dengan peraturan  yang berlaku. Kemudian disinkronkan dengan  isi materi siaran yang memuat muatan lokal.
Aturan  terpenting  dalam  Standar  Program  Siaran  adalah  berkaitan  dengan  sanksi, penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar  Program  Siaran  dijatuhkan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 20 Undang-undang Penyiaran telag mengatur  tentang  ancaman  sanksi  terhadap  berbagai  pelanggaran  aturan  dalam  undang- undang  tersebut.  Sanksi  dapat  dibedakan  dalam  dua  kategori,  yaitu  sanksi  administratif  dan sanksi  pidana,  perlu  diingat  bahwa  masig  terdapat  aturan  sanksi  lain  di  luar  undang-undang penyiaran yang juga dapat disebutkan terhadap pelanggaran dalam penyiaran karena peraturan yang dimaksud juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyiaran. 21
Sanksi  administratif  diatur  dalam  BAB  VIII  UU  Penyiaran,  Pasal  55  menegaskan bahwa  sanksi  administratid  akan  dijatuhkan  kepada  setiap  orang  yang  melakukan pelanggaran.  Setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  telah diatur  tersebut  dikenakan  sanksi  administratif,  yang  dapat  berupa:  (1)  teguran  tertulis;  (2) penghentian  sementara  mata  acara  yang  bermasalah  setelah  melalui  tahan  tertentu;  (3) pembatasan durasi dan waktu siaran; (4) denda administratif; (5) pembekuan kegiatan siaran untuk  waktu  tertentu;  (6) tidak diberi  perpanjangan izin  penyelenggaraan penyiaran;  dan (7) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. 22 Sanksi adminitratif dalam aturan tersebut sudah jelas,  namun  dalam  pelaksanaannya,  penerapan  sanksi  ini  belum  dilaksanakan  secara maksimal.
20 Peggy  Gloria  Stirman,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Siaran  Televisi  Menurut  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran”, Lex  Privatum IV  Nomor  4  (2016)  :  155, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12029.
21 Sinung Utami, Hukum Media……, Loc.Cit , 155
22 Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
Persoalan  yang  kemudian  lahir  dari  penerapan  sanksi  administratif  ini  antara  lain berkisar  pada  faktor  kewenangan,  jika  selama  di  KPID  hanya  bertindak  sebagai  regulator, maka  kewenangan  eksekutor  juga  seharusnya  melekat  padanya  tetapi  tidak  berlaku  efektif secara  keseluruhan.  Contohnya  teguran  tertulis  yang  diajukan  oleh  KPID  tidak  menjadi  alat jera  karena  berbagai  bentuk  pelanggaran  yang  menjadi  dasar  teguran  tersebut.  Jika  suatu konten  diberikan  sanksi  administratif,  hal  tersebut  tidak  menghentikan  penyelenggara  untuk tidak berbuat hal sama dengan mata acara (konten siaran) lainnya, sehingga KPID seharusnya tidak  menerapkan  sanksi  administratif    tersebut  dalam  konteks  per  konten  siaran  yang melanggar,  akan  tetapi  terhadap  pelaku  penyelenggara  penyiaran,  dalam  hal  ini  yang bertanggung jawab seacara keseluruhan atas isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran. 23

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  diuraikan,  dapat  disimpulkan  bahwa  selain  tugas  dan tangggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab yang terikat secara tidak langsung dengan Negara. Dalam  mewujudkan  isi  penyiaran  pada  lembaga  penyiaran  radio,  mengalami  beberapa hambatan  yakni  diantaranya  peraturan  perundang-undangan  yang  lemah,  jumlah  pengawas dan  volume  kerja  yang  tidak  maksimal,  kurangnya  pengawasan  pada    lembaga  penyiaran radio,  saran  dan  prasana  yang  kurang  memadai,  dan  rasa  kepedulian  dari  masyarakat  yang kurang.  Bentuk  sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  ditemukan,  bukan  dalam  bentuk  sanksi berat, masih pada sanksi administratif.
Hambatan tersebut menjadikan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Tengah berusaha untuk  menyelesaikannya.  Upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  yakni  merinci  tugas pelaksanaan  untuk  komisioner  dalam  pengawasan,  evaluasi  dan  tindakan.  Standar  perilaku lembaga  penyiaran  radio  yang  belum  secara  maksimal  mengikuti  Pedoman  Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Untuk mewujudkan media penyiaran yang sehat,  haruslah  pemerintah  dan  masyarakat  ikut  serta  dalam  mengawasi  dan  mengevaluasi demi  kemaslahatan  kepentingan  umum.  Ketidak  adanya  laporan  terkait  penyiar  radio  yang baru  maupun  lama  menjadi  kendala  evaluasi  KPID  Sulawesi  Tengah  dalam  proses pengawasan konten isi siaran radio di Kota Palu.
23 Judhariksawan, Hukum Penyiaran , (Jakarta  : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 145.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia, 2008.
Effendy, Onong Uchjana. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi Cetakan Ke-2 , (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
Hapsari,  Sinung  Utami  Hasri  “Hukum  Media  Dulu,  Kini,  dan  Esok”, Riptek 6,  Nomor  1 (2012).
Haryatmoko. Etika Komunikasi . Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Isrok,  “Wewenang  DPRD  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Berkaitan  dengan  Pemilihan Langsung”. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2005.
Judhariksawan. Hukum Penyiaran . Jakarta  : PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Malik.  “Perspektif  Fungsi  Pengawasan  Komisi  Yudisial  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi”. Tesis,Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2007.
Nurrokhim,  Arif.  “Etika  Komunikasi  Penyiar  Radio  (Studi  Kasus  Implementasi  Etika Komunikasi  Islam  Penyiar  Radio  MQ  92.3  FM  Yogyakarta)”.  Tesis,  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11601.
Rachmat,  Iknal.  “Analisa  Penerapan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan  Standar  Program Siaran  (Studi  Kasus  Perspektif  Antara  KPI  dan  ANTV  Pada  Program  Acara Pesbukers,  eps  20,22,23,24,25  Juli  2013)”. Komunikologi  :  Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Komunikasi 12 Nomor 1, (2015) : 50, https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/151.
Rachmiatie, Atie. “Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik”. Jurnal Mediator 7 No. 2, (Desember 2016) : 282. https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1277.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Thania  Rasjidi. Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum .  Bandung  :  PT Citra Aditya Bakti, 2004.
Ridwan. Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi . Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Wahyuni,  Hermin  Indah. Televisi  dan  Intervensi  Negara:  Konteks  Politik  Kebijakan  Publik Industri Penyiaran Televisi . Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.
S,  Irzha  Friskanov.  “Kedudukan  dan  Kewenangan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah (KPID)  atas  Hak  Publik  dalam  Penyelenggaraan  Penyiaran  di  Provinsi  Sulawesi Tengah”.  Tesis  Master  of  Law  Universitas  Islam  Indonesia,  2016,  website https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9064.
Sidharta,  B.  Arief.  “Etika  dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Veritas  et Justitia 1. Nomor 1 (2015) : 220-249. https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423.
Stirman,  Peggy  Gloria.  “Kajian  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Siaran  Televisi  Menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran”, Lex  Privatum IV Nomor 4 (2016) : 155,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12029.
Tebba,  Sudirman. Etika  Media  Massa  Indonesia .  Tangerang  :  Pustaka  Irvan,  Tangerang, 2008.
Wahyuni,  Hermin  Indah. Televisi  dan  Intervensi  Negara:  Konteks  Politik  Kebijakan  Publik Industri Penyiaran Televisi . Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.