## Kepastian Hukum Dalam Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik
Dimas Tri Sunu dimas.tri.sunu-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Since the issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 47 of 2016 regarding Procedures of Indonesian Citizenship Application through an Electronic System, people can apply citizenship services through an application called SAKE.  Using SAKE surely can simplify and accelerate the citizenship services process in Indonesia. The writing of this article uses the normative method and uses the conceptual method as well. And based on these method, there were several problems where the applicants that have right to be able to submit their application were not regulated as applicants in the Regulation. Also, the Regulation had not regulated regarding the supervision performed by the government on SAKE. Therefore, the government must carry out maximum law enforcement and supervision so that existing regulations can be maintained and improved. Keywords: Citizenship Application; Electronic System; SAKE; Government Supervisio.

## Abstrak
Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Indonesia Melalui Sistem Elektronik, masyarakat dapat mengajukan layanan kewarganegaraan melalui aplikasi bernama SAKE. Penggunaan SAKE tentunya dapat mempermudah dan mempercepat proses layanan kewarganegaraan di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode normatif dan menggunakan metode konseptual pula. Dan berdasarkan cara tersebut, terdapat beberapa permasalahan dimana pemohon yang mempunyai hak untuk dapat mengajukan permohonannya tidak diatur sebagai pemohon dalam Peraturan tersebut. Selain itu, peraturan tersebut juga belum mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap SAKE. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan penegakan hukum dan pengawasan secara maksimal agar peraturan yang ada dapat dipertahankan dan diperbaiki.
Kata Kunci: Permohonan Kewarganegaraan; Secara Elektronik;

## Pendahuluan
Kewarganegaraan merupakan elemen yang sangat penting pada suatu negara. Setiap adanya organisasi harus memiliki anggota. Begitupula pada sebuah negara

## Jurist-Diction
Volume 6 No. 4, Oktober 2023
Jurist-Diction. 2023; 671-690
How to cite: Dimas Tri Sunu, ‘Kepastian Hukum Dalam Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik’ (2023) Vol. 6 No. 4 Jurist- Diction
Histori artikel: Submit 11 April 2023; Diterima  23 Juni 2023; Diterbitkan 30 Oktober 2023.
DOI: p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 672 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
perlu juga mempunyai anggota. Anggota dari sebuah negara dapat disebut dengan warga negara. 1 Pada setiap negara mempunyai warga negara sebagai penghuni dan pelaksana dalam negaranya. Warga negara merupakan unsur hakiki dan unsur yang pokok pada suatu negara, dengan kata lain bahwa warga negara juga dapat disebut sebagai pendukung atau anggota pada suatu negara. Warga negara diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang memiliki arti sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada setiap negara biasanya menentukan dalam undang- undang kewarganegaraan negara tersebut siapa yang disebut warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Sedangkan Hector S. De Leon & Emilio E. Lugue J.R dalam buku B.P Paulus yang berjudul Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 Khususnya Kewarganegaraan Tionghoa mengemukakan sebagai berikut:
“ Citizen is a person having the title of citizenship. He is a member of democratic community who enjoys full civil and political rights and accorded protection inside and outside the territory of the state. Along with other citizens, they compose the political community ”. 2
Di Indonesia, Hukum kewarganegaraan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur muncul dan berakhirnya hubungan antar negara dan warga negara, atau dengan kata cakupan hukum kewarganegaraan adalah mengatur cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. 3 Hukum kewarganegaraan sudah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Perubahan aturan ini tentunya didasari oleh perkembangan dari masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Adapun juga terdapat peraturan yang juga tidak sesuai dengan martabat dan hakikat warga negara. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara sampai dengan Undang-
1 Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing (Alumni 1975).[3]
2 Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah, Hukum Tata Negara (EnamMedia 2019).[68]
3 Susi Dwi Harijanti, Rahayu Presetianingsih dan Bilal Dewansyah, ‘Politik Hukum Kewar- ganegaraan Indonesia’ Laporan Penelitian FH Unpad (2007).[35]
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) yang saat ini menjadi pokok peraturan dari Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Dilihat pada kondisi saat ini pemerintahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia sedang berada dalam tekanan dari berbagai pihak untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ikut berpartisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat juga dituntut untuk lebih efektif. 4 Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik (selanjutnya disebut Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik) mengatur bahwa Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat dilakukan secara elektronik. Tentunya dengan hal ini dapat memudahkan proses administrasi dalam pengurusan permohonan kewarganegaraan.
Dengan adanya pembatasan Pemohon dalam Permohonan Kewarganegraan secara elektronik membuat penggunaan pelayanan kewarganegaraan secara elektronik menjadi terbatas, karena tidak mencakup keseluruhan dari apa yang di atur di dalam UU Kewarganegaraan, salah satunya Permohonan Kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) bagi warga negara asing (WNA). Sehingga yang dapat mengajukan Permohonan Kewarganegaraan secara elektronik adalah sebatas yang disebutkan di atas. Hal ini membuat Pengajuan permohonan kewarganegaraan secara elektronik tidak secara penuh memberikan fasilitas- fasilitas kewarganegaraan  terhadap pemohon, karena hanya beberapa ruang linkup atau fasilitas yang hanya disediakan secara elektronik. Melalui peraturan ini, kemudian pemerintah atau lebih tepatnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meluncurkan sebuah program yaitu Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) guna untuk menunjang dan mewadahi Permohonan
4 Erick S. Holle, ‘Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service’ (2011) Vol.17 Jurnal Sasi.[21-22]

## 674 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
Kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik seperti yang sudah diatur dalam Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Secara Elektronik.
Namun, di dalam platformnya sendiri masih memiliki berbagai kendala, contohnya registrasi akun yang sering mengalami kegagalan, platform yang sering mengalami  perawatan  web,  dan  proses  verifikasi  yang  tidak  terdapat  adanya kepastian. Tentunya kendala-kendala tersebut mengakibatkan terhambatnya proses pemohon yang ingin melakukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik.
Selain itu, terkait tata cara dalam permohonan tersebut memiliki ruang lingkup yang terbatas jika dibandingkan dengan atauran-aturan sebelumnya. Di Indonesia sudah jelas bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia di atur dalam UU Kewarganegaraan dan terkait dengan tata cara perolehan kewarganegaraan di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Lalu terkait permohonan, terdapat ketidaksesuaian yaitu dalam hal kepastian dari pemohon yang dapat mengajukan permohonan secara elektronik. Dalam Permen tersebut juga belum jelas menjelaskan pengawasan dari pemerintah terhadap permohonan-permohonan yang diajukan sebelum secara elektronik, karena apabila masih belum terdapat pengawasan yang jelas, maka dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah.

## Hak atas Status Kewarganegaraan
Hak merupakan segala sesuatu yang diperoleh oleh setiap individu yang telah ada sejak masih dalam kandungan. Hak sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Maka dari itu, status kewarganegaraan juga merupakan hak seorang individu agar membuat orang tersebut menjadi seorang warga dalam suatu negara dan dilindungi oleh hukum negara tersebut. Sebagai warga negara, tentu memiliki hak dan kewajiban kepada negara. Hak tersebut lahir karena adanya hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara.
Status kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negaraSelain itu, Status kewarganegaraan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek hukum dan aspek sosial. 5 Pada dasarnya manusia memiliki martabat dan kedudukan yang sama antar satu dengan yang lain. Sama halnya dengan status kewarganegaraan dimana kewarganegaraan merupakan salah satu poin yang penting dan bersifat fundamental dalam kehidupan bernegara. Hak atas status kewarganegaraan merupakan HAM. Maka dari itu hak tersebut perlu mendapat adanya jaminan hukum dari negara, agar hak tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga negara.

## Memperoleh, Kehilangan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Di Indonesia, kewarganegaraan juga diatur dalam undang-undang sendiri yaitu dalam UU Kewarganegaraan. Dalam UU Kewarganegaraan terdapat Asas- asas kewarganegaraan umum atau universal . Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini menurut Penjelasan umum dalam UU Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:
1.  Asas ius sanguinis (law of the blood) merupakan suatu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang dengan dasar keturunan, bukan karena negara tempat kelahiran.
2.  Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3.  Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4.  Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang ini.
Pada dasarnya di dalam UU Kewarganegaraan ini, Indonesia tidak memperbolehkan adanya seseorang warganya menjadi Bipatride ataupun Apatride . Bipatride merupakan sebutan bagi warga yang memiliki kewarganegaraan ganda, dimana
5 Rozikin Daman, Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar (Raja Grafindo Persada 1993).[45]

## 676 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
dalam kewarganegaraan ganda orang tersebut dianggap sah sebagai seorang warga dalam dua negara yang berbeda. Seorang yang memiliki status kewarganegaraan Bipatride atau dwi-kewarganegaraan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan stelsel dan juga asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara tersebut berbeda. Sedangkan Apatride adalah sebutan lain dari seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dimana orang tersebut tidak memiliki pengakuan dari negara manapun dan tidak memiliki perlindungan hukum
Dalam memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam UU Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu pewarganegaraan atau naturalisasi, pemberian kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa pada negara atau kepentingan negara dan perolehan kewarganegaraan bagi anak angkat. Pewarganegaraan atau naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. 6
Pemohon dalam pengajuan permohonan pewarganegaraannya harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 9 UU Kewarganegaraan.
Dalam syarat-syarat pewarganegaraan sudah jelas diatur bahwa pemohon yang telah memiliki status kewarganegaraan negara lain tidak bisa memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, karena akan menyababkan pemohon tersebut memiliki kewarganegaraan ganda ( Bipatride ). Hal ini selaras dengan penjelasan UU Kewarganegaraan yang tidak membolehkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda kecuali bagi anak yang diatur pasal 4 huruf c, d, h, l, dan Pasal 5 UU Kewarganegaraan. Selanjutnya terkait tata cara dalam perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia lebih lanjutnya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP No.2 Tahun 2007) pada Pasal 2 sampai Pasal 12 yang membahas tentang tata cara pewarganegaraan atau naturalisasi. Sedangkan dalam permohonan kewarganegaraan
6 Kedutaan Besar Republik Indonesia, ‘Pewarganegaraan (Naturalisasi)’ (Kedutaan Besar Republik Indonesia 2018) <https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/pewarganegaraan__naturalisa- si_/696/about-service> dikunjungi pada 06-11-2021.
yang dilakukan secara elektronik tidak bisa melakukan pewarganegaraan atau naturalisasi, karena tidak diatur dalam ruang lingkup dari permohonan secara elektronik tersebut. Tetapi bagi anak yang ingin memilih kewarganegaraan agar tidak berkewarganegaraan ganda dapat mengajukan permohonan secara elektronik karena anak tersebut merupakan ruang lingkup dari permohonan secara elektronik.
Seseorang memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan, begitu pula sebaliknya orang tersebut juga dapat menghilangkan atau kehilangan status kewarganegaraannya. Kehilangan status kewarganegaraan mengakibatkan orang tersebut kehilangan kewajiban dan juga statusnya sebagai warga negara dalam negara tersebut, sehingga sudah tidak terjadi lagi hubungan timbal balik pada warga tersebut dengan negaranya.
Ada beberapa hal yang dapat membuat seseorang kehilangan kewarganegaraannya, yakni: 7
1)  Renunciation , yaitu tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang diperolehnya dari dua negara atau lebih.
2)  Termination , yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum, karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari negara lain.
3)  Deprivation , yaitu suatu penghentian secara paksa, pencabutan, atau pemecatan dari status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran pada saat melakukan perolehan status kewarganegaraan.
Dalam UU Kewarganegaraan sendiri WNI bisa kehilangan kewarganegaraannya apabila berada dalam 9 kondisi yang dijelaskan pada Pasal 23 huruf a sampai i. Apabila dilakukan permohonan secara elektronik, tidak jauh beda apa yang diatur dalam UU Kewarganegaraan. Jika dilakukan secara elektronik, terdapat layanan terkait kehilangan kewarganegaraan, yaitu permohonan kehilangan
7 Jimly Asshiddiqqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Cet.1 (Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).[151].

## 678 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya atau atas permohonan sendiri kepada presiden.
Dalam Pasal 31 dijelaskan bahwa perolehan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia harus sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 sampai Pasal 18 dan Pasal 22. Pasal-pasal tersebut merupakan cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Terdapat keadaan dimana warga negara yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia tanpa melakukan pewarganegaraan atau naturalisasi seperti yang disebut pada Pasal 32. Warga negara yang dimaksud adalah warga negara yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf i dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU Kewarganegaraan.
Terkait dalam hal perolehan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, tata cara serta syarat yang dimaksud diatur pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP No.2 Tahun 2007. Kemudian terkait memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, dapat diajukan secara elektronik, namun hanya dibatasi bagi pemohon dengan keadaan yaitu warga negara Indonesia yang kawin atau putus perkawinan dengan warga negara asing.

## SAKE dan Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik
Adanya permohonan kewarganegaraan secara elektornik ini diberlakukan sejak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengeluarkan Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik. Hal ini guna mengembangkan pelayanan kewarganegaraan di Indonesia menjadi lebih cepat dan mudah.
Dalam Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik berfokus tentang tata cara permohonan-permohonan kewarganegaraan yang dapat dilakukan secara elektronik. Terkait dengan Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik, dalam Pasal 2 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik menjelaskan bahwa yang dapat menjadi Pemohon adalah:
a.  Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda;
b.  Warga negara Indonesia;
c.  Warga negara Indonesia yang kawin atau putus perkawinan dengan warga negara asing; dan
d.  Warga negara Indonesia karena alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Dalam penerapannya, pengajuan permohonan kewarganegaraan secara elektronik ini dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Permohonan tersebut selanjutnya diajukan kepada Menteri secara elektronik.
Penerapan tersebut dapat dilakukan dalam situs resmi Ditjen AHU yang sekarang lebih ditujukan untuk pengurusan kewarganegaraan melalui SAKE (Sistem Administasi Kewarganegaraan Elektronik) yang diluncurkan oleh Subdit Status Kewarganegaraan Direktorat Tatanegara Ditjen AHU.
Setelah diberlakukannya Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik, pada tahun 2017 diluncurkan suatu aplikasi web-based yang bernama SAKE atau Sistem Administasi Kewarganegaraan Elektronik.
Berikut pelayanan-pelayanan yang ada di dalam SAKE:
A. Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewargenagaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
Pelayanan yang pertama adalah pelayanan bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda yang ingin mengajukan permohonan pemilihan kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemohon yang dapat mengajukan permohonan ini adalah anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas.
Terkait tata cara permohonan penyampian pernyataan memilih kewargenagaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda secara elektronik terdapat dalam Pasal 5 sampai Pasal 15 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik.
B. Permohonan Pernyataan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia;
Permohonan ini ditujukan kepada pemohon yang ingin tetap memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemohon disini merupakan laki-laki atau perempuan warga negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan perempuan atau

## 680 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
laki-laki warga negara asing (WNA). Apabila warga negara Indonesia kawin dengan warga negara asing, maka WNI tersebut dapat kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya. Bagi warga yang tidak ingin kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya dan tetap ingin menjadi warga negara Indonesia, dapat mengajukan permohonan tersebut secara elektronik melalui SAKE ini tanpa harus menuju ke pejabat terkait. Permohonan melalui SAKE ini akan langsung ditujukan kepada Menteri dan akan diproses secara cepat.
Terkait tata cara permohonan pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia secara elektronik terdapat dalam Pasal 16 sampai Pasal 20 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik.

## C. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
SAKE juga menyediakan pelayanan bagi warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan untuk dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Dalam Pasal 48 Permenkumham dijelaskan bahwa WNI yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sejak putusnya perkawinan. Jadi yang hanya dapat melakukan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia adalah WNI yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan.
Terkait tata cara permohonan pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia secara elektronik terdapat dalam Pasal 48 sampai Pasal 54 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik.

## D. Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden
Warga negara Indonesia dapat juga kehilangan kewarganegaraannya apabila melanggar hal-hal yang diatur dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan. Selain itu, warga yang ingin melepas kewarganegaraan Republik Indonesia atas kemauannya sendiri juga dapat melakukan permohonan kepada presiden. Warga yang
bersangkutan tersebut harus memenuhi syarat agar dapat melakukan permohonan sendiri kepada presiden, yaitu:
a)  Sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b) Bertempat tinggal di luar negeri; dan
c)  Dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless.
Setelah warga tersebut memenuhi syarat diatas dan memiliki keinginan untuk berpindah kewarganegaraan, maka dapat langsung melakukan permohonan melalui SAKE.
Terkait tata cara permohonan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas permohonan sendiri kepada presiden secara elektronik terdapat dalam Pasal 28 sampai Pasal 35 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik.

## E. Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraaan Dengan Sendirinya
Bagi warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya dapat mengajukan surat keterangan kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya melalui SAKE. Menurut Pasal 36 Permenkumham, warga negara Indonesia dapat melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi warga negara asing karena:
a.  Perkawinan dengan warga negara asing; atau
b.  Karena kemauannya sendiri.
Dalam SAKE terdapat 4 macam layanan yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:
1) Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Kemauan Sendiri Bagi Orang yang Belum Memperoleh Kewarganegaraan Asing;
2) Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Kemauan Sendiri Bagi Orang yang Telah Memperoleh Kewarganegaraan Asing;
3) Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena mengikuti Suami;

## 682 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
4) Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena mengikuti Istri.
Terkait tata cara permohonan pernyataan tetap menjadi warga negara Indonesia secara elektronik terdapat dalam Pasal 36 sampai Pasal 47 Permen Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik.

## Problematika Hukum Permohonan Kewarganegaraan secara Elektronik

## A. Tidak adanya pelayanan Naturalisasi (Pewarganegaraan) bagi Warga Negara Asing
Dalam permenkumham tidak diatur adanya tata cara permohonan pewarganegaraan bagi WNA, sehingga WNA yang ingin memiliki status kewarganegaraan sebagai WNI tidak bisa mengajukan permohonan secara elektronik melalui SAKE termasuk WNI yang ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi. Yang perlu diperhatikan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pejabat akan memanggil pemohon pewarganegaraan untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia yang harus dilakukan di hadapan pejabat. Syarat inilah yang menjadi pertimbangan dan membuat tidak adanya layanan pewarganegaraan di dalam SAKE karena harus dilakukan secara langsung dihadapan pejabat. Namun jika dilihat dari perkembangan teknologi sekarang, sangat memungkinkan untuk mengucapkan sumpah secara langsung yaitu dengan video confrence secara online.
B. Adanya Diskriminasi atau Perlakuan berbeda terhadap hak pemohon Pada dasarnya diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Seseorang/kelompok yang mendapatkan diskriminasi akan mengalami pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pemenuhan hak-hak dasarnya. 8 Hal ini terdapat pada peraturan permohonan kewarganegaraan secara elektronik yaitu pada Permenkumham. Jika dibandingkan dengan UU Kewarganegaraan, pemohon yang
bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan secara elektronik sangat terbatas, mengingat layanan yang diberikan juga sedikit.
Pada layanan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik, Permenkumham menjelaskan bahwa pemohon yang dapat mengajukan permohonan ini hanya warga negara Indonesia yang kawin atau putus perkawinan dengan warga negara asing yang merupakan intepretasi dari Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU Kewarganegaraan.
Sedangkan jika melihat UU Kewarganegaraan pada Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. Dalam ayat tersebut tidak hanya kelompok pemohon Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) saja yang bisa mengajukan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi juga kelompok Pasal 23 huruf I. Pasal 23 huruf i adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah serta dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan terdapat perlakuan yang berbeda terhadap hak pemohon dalam ruang lingkup memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pembatasan hak terjadi dimana pemohon yang seharusnya mendapatkan hak untuk melakukan permohonan tetapi tidak bisa karena pemohon tidak diatur di dalam peraturan ini. Tentu saja hal ini menimbulkan sifat diskriminatif terhadap kelompok pemohon satu dengan yang lain. Implikasi terhadap adanya warga negara yang terklasifikasi sebagai Pasal 23 huruf I yaitu tidak dapat mengajukan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan secara elektronik, mengingat kelompok tersebut tidak diatur sebagai pemohon yang sah, hanya pemohon yang terklasifikasi  menurut  Pasal  26  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Kewarganegaraan  yang bisa menggunakan haknya sebagai pemohon secara elektronik. Terlebih lanjut,

## 684 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
mengingat bahwa syarat dan tata cara kedua kelompok pemohon ini sama persis, maka seharusnya dalam permenkumham ini harus menjangkau semua pemohon yang ada dalam UU Kewarganegaraan agar tidak terjadi diskriminasi atau perlakuan berbeda yang mengakibatkan pembatasan hak dari pemohon agar keseluruhan warga negara dapat memperoleh kemudahan dan keefektifan dari pelayanan permohonan kewarganegaraan ini.

## C. Adanya kemungkinan terjadi kebocoran data pribadi
Adanya layanan permohonan kewarganegaraan secara elektronik tidak menutup kemungkinan bahwa data pribadi yang ada dalam layanan tersebut benar- benar aman. Perlu adanya pengawasan lebih lanjut agar data pribadi tersebut tidak mudah untuk diretas. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengelola dan menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang apabila tidak memiliki relevansi yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik tersebut juga harus menyediakan mekanisme pengelolaan dan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
Selain itu, pemerintah harus terus mengawasi keseriusan dari seluruh pengelola dan wali data untuk menjaga keamanan dari sistem elektronik dan data pribadi yang dikelolanya, baik dalam hal teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia.

## Pengawasan Pemerintah dan Penerapan Sanksi
Negara memiliki kekuasaan yang dimana kekuasaan ini melahirkan kewenangan untuk mengatur warga negaranya, sesuai dengan tujuan negara itu. Negara dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang ada memerlukan sistem pemerintahan. Secara umum, terdapat 2 jenis penegakan hukum administrasi, yaitu
9 Rizky Karo Karo, ‘Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat ’ (Hukum Online, 2019) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan- hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat> dikunjungi pada 02-01-2022.
sebagai berikut:
a.  Penegakan preventif;
b.  Penegakan represif.
Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat preventif. Hal ini berupa fungsi dan prosedur pengawasan serta pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan. Berbeda dengan penegakan hukum yang bersifat represif yang bertujuan untuk menghentikan menghentikan pelanggaran dan dapat menguraikan jenis-jenis sanksi administrasi yang tepat untuk menghentikan pelanggaran. Kekuasaan pengawasan terhadap kehidupan masyarakat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman, bahwa pengawasan terhadap masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan  tertentu  kepada  aktifitas  masyarakat  di  bidang  sosial,
ekonomi, maupun bidang politik. 10
Setelah diberlakukannya Permenkumham terkait permohonan kewarganegaraan secara elektronik, pemerintah harus lebih waspada dan meningkatkan pengawasan dalam sistem tersebut, karena permohonan diajukan secara elektronik atau online . Permohonan kewarganegaraan secara elektronik merupakan suatu terobosan dalam proses pelayanan publik dalam hal kewarganegaraan untuk memberikan kemudahan dalam pengajuannya.
Pemerintah memberikan wewenang kepada Kementrian hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan pengawasan terkait pelayanan kewarganegaraan secara elektronik melalui aplikasi SAKE. Kementrian Hukum dan HAM menjadi “koordinator” dalam pengawasan dan pengaturan kewarganegaraan. Pejabat melakukan pengawasan terhadap berkas-berkas dan juga dokumen penting yang merupakan syarat dari pemohon untuk melakukan permohonan kewarganegaraan. Serta pejabat juga harus melihat apakah pemohon sudah mengajukan permohonan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Seperti contoh adanya persyaratan berupa
10 Mr. N. M. Spelt. et al, ‘ Pengantar Hukum Perizinan’ (1991) Yuridika.[5].

## 686 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
foto kopi kutipan akte atau surat/surat keterangan yang harus di sahkan oleh Pejabat. Pejabat kemudian melakukan pencocokkan foto kopi kutipan akte atau surat/surat keterangan dengan aslinya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kebenaran substantif dari kutipan akte atau surat/surat keterangan yang diperlukan. Pengawasan yang dilakukan pemerintah ini lebih merujuk ke pengawasan secara substantif terkait tata cara pengajuan permohonan yang dilakukan secara elektronik. Di Indonesia terdapat 3 jenis sanksi hukum, yaitu: 11
a.  Sanksi pidana;
b.  Sanksi perdata;
c.  Sanksi administratif.
Sanksi administratif juga dapat disebut sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain. 12 Berbeda dengan sanksi administrasi, sanksi pidana lebih ditujukan kepada pelanggar dengan memberi hukuman berupa kurungan penjara dan/atau denda. Sanksi pidana tidak diatur dalam permenkumham, oleh karena itu terkait ketentuan pidana yang menyangkut tentang permohonan kewarganegaraan secara elektronik mengikuti apa yang diatur di dalam UU Kewarganegaraan yang terdapat dalam pasal 36 sampai 38 tentang ketentuan pidana.
Pada permohonan kewarganegaraan secara elektronik, pemalsuan data menjadi sangat dimungkinkan terjadi karena dokumen dan syarat yang diajukan tidak  berbentuk  fisik,  melainkan  berupa  file  yang  dimana  dapat  mudah  sekali dipalsukan. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh pejabat tidak dilakukan secara maksimal, maka akan banyak sekali pemohon yang lolos dengan melanggar hukum. Kemudian apabila terjadi penyalahgunaan sistem atau peretasan data pribadi
11 Erizka Permatasari, ‘Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif’ (Hu- kum Online, 2021)  <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/men- genal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/> dikunjungi pada 15-12-2021.
yang mengakibatkan korban mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan tanpa adanya persetujuan dapat dijatuhi hukuman pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## Kesimpulan
Status kewarganegaraan merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Setiap orang memiliki hak atas kewarganegraan yang dijamin oleh setiap negara di dunia. Oleh karena itu, hak atas status kewarganegaraan merupakan HAM yang harus mendapat jaminan hukum dan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara.
Setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia secara Elektronik membuat pelayanan kewarganegaraan menjadi lebih mudah diakses dan mudah dijangkau. Tetapi masih terdapat problematika-problematika hukum yang terjadi di dalam permohonan kewarganegaraan secara elektronik melalui SAKE ini yaitu tidak diaturnya warga negara asing (WNA) sebagai pemohon kewarganegaraan secara elektronik yang mengakibatkan tidak adanya pelayanan pewarganegaraan (naturalisasi), terbatasnya pemohon yang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan secara elektronik. Tentu hal ini membuat kepastian hukum dari pemohon kewarganegaraan secara elektronik dipertanyan. Selain itu, timbul sifat diskriminatif yang membuat pemohon yang seharusnya mendapatkan hak untuk mengajukan permohonan menjadi tidak dapat mengajukan permohonan karena mereka tidak diatur sebagai pemohon yang sah dalam permenkumham. Selain itu, juga ada kemungkinan bahwa sistem elektronik ini mengalami kebocoran pada data pribadi dari pemohon yang dimana data tersebut bersifat rahasia.
Pemerintah lewat Kementrian Hukum dan HAM sebagai koordinator dalam konteks pelaksanaan pelayanan kewarganegaraan Republik Indonesia harus melakukan penegakan hukum guna menjaga keberlakuan aturan-aturan tentang kewarganegaraan. Pengawasan yang dilakukan harus maksimal karena dalam permohonan kewarganegaraan secara elektronik, pemalsuan data menjadi sangat

## 688 Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
dimungkinkan terjadi karena dokumen dan syarat yang diajukan tidak berbentuk fisik, melainkan berupa file yang dimana dapat mudah sekali dipalsukan. Tindakan secara Preventif dan Represif yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu sanksi administratif dan juga sanksi pidananya.

## Daftar Bacaan

## Buku
Eka N.A.M. Sihombing, Irwansyah, Hukum Tata Negara (EnamMedia 2019).
Fulthoni, Memahami Diskriminasi (The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009).
Harun Silitonga dan Friement F.S. Aruan, Pelayanan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kewarganegaraan (BPSDM KUMHAM Press 2020).
Jimly Asshiddiqqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Cet.1 (Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
Rozikin Daman, Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar (Raja  Grafindo  Persada 1993).
Sudargo Gautama, Warga Negara dan Orang Asing (Alumni 1975).

## Jurnal
Erick S. Holle, ‘Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service’ (2011) Vol.17 Jurnal Sasi.
Mr. N. M. Spelt. et al, ‘ Pengantar Hukum Perizinan’ (1991) Yuridika.
Susi Dwi Harijanti, Rahayu Presetianingsih dan Bilal Dewansyah, ‘Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia’ Laporan Penelitian FH Unpad (2007).

## Laman
Erizka Permatasari, ‘Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif’ (Hukum Online, 2021) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan- administratif/> dikunjungi pada 15-12-2021.
Kedutaan Besar Republik Indonesia, ‘Pewarganegaraan (Naturalisasi)’ (Kedutaan Besar Republik Indonesia 2018)  <https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/ pewarganegaraan__naturalisasi_/696/about-service> dikunjungi pada 06-11-2021.
Rizky Karo Karo, ‘Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat ’ (Hukum Online, 2019) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi- masyarakat> dikunjungi pada 02-01-2022.

## Perundang-undangan
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58).
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676 ).
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 371).
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

## Dimas Tri Sunu: Kepastian Hukum Dalam...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--