## PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN
Testing the Element Abuse of Authority toward Decision and/or Government Officials Act by Court Administrative

## Firna Novi Anggoro
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Email: firna_anggoro@yahoo.com

## Abstract
The  Act  No.  30  year  2014  of  governance  administration  give  the  atribution authority  to  receive,  examine  and  decide  abuse  of  authority  whether  there were  any  abuse  of  authority  in  decision  and/or  the  act  of  government officials.  Providing  authority  by  PTUN  to  examine  abuse  of  authority  as  a result  of  the  absence  of  forum  a  defense  for  agencies  and/or  government officials  in  thought  have  done  abuse  in  addition  to  criminal  law.  Agencies and/or  government  officials  feel  victims  of  criminal  acts  the  policies  the government  was  taken.  Problems  research  this  is  how  to  examine  abuse  of authority of the decision and/or the act of government officials by PTUN and the  implications  law  decisions  PTUN  for  an  applicant  who  expressed  is  or no  abuse  of  authority  on  the  criminal justice  process.  Methods  used  in  this research is with the statute approach and case approach. The data used was primary  and  secondary  data.  Data  analysis  be  done  in  legal  analysis.The results  of the  study  showed  that  construction  examine  to abuse  of  authority of  the  decision  and/or  the  act  of  government  officials  by  PTUN  covering authority  PTUN  which  is  based  on  the  act  No.  30  year  2014  and  PERMA No.  4  year  2015.  Substance  to  examine  pertaining  to  a  subject  entreaty namely  agencies  and  government  officials  and  object  entreaty  the  decision and/or  the  act  of  government  officials.  Given  the  procedure  examine  limits namely after the introduction of the results and supervision APIP before the presence of criminal justice process. Legal implications of the administrative court  decisions  stating  that  decision  and/or  the  act  of  government  officials there are abuse of authority can continue in criminal justice process. Along
Volume 10 Number 4, October-December 2016: pp. 605-820. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
proven  there  are  malicious  intent  (mens  rea).  Next,  implication  law decisions  PTUN  who  stated  that  the  decision  and/or  the  act  of  government officials  no  abuse  of  authority,  basically  not  to  continue  to  the  criminal justice process, because they did not fulfill bestanddelict from act the crime of corruption.
Keywords: Abuse  of  Authority,  Decision  and/or  the  Act  of  Government Officials, Administrative Court

## Abstrak
Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan memberikan  atribusi  kewenangan  kepada  PTUN  untuk  menerima, memeriksa,  dan  memutus  ada  atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan wewenang  dalam  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan. Pemberian  kewenangan  oleh  PTUN  dalam  menguji  unsur  penyalahgunaan wewenang  muncul  sebagai  akibat  dari  tidak  adanya  forum  pembelaan  bagi Pejabat  Pemerintahan  yang  diduga  telah  melakukan  penyalahgunaan wewenang  selain  di  ranah  hukum  pidana.  Pejabat  Pemerintahan  seringkali menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  konstruksi  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang  terhadap  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat Pemerintahan  oleh  PTUN  dan  implikasi  hukum  putusan  PTUN  bagi pemohon  yang  dinyatakan  ada  atau  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan wewenang terhadap proses pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan pendekatan kasus ( case approach ). Data yang digunakan adalah data primer dan  data  sekunder.  Analisis  data  dilakukan  secara  analisis  hukum  ( legal analysis ).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  konstruksi  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang  terhadap  Keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat Pemerintahan  oleh  PTUN  meliputi  wewenang  PTUN  yang  didasari  atas Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  dan  PERMA  No.  4  Tahun  2015. Substansi  pengujian  berkaitan  dengan  subjek  permohonan  yaitu  Badan  atau Pejabat  Pemerintahan  serta  objek  permohonan  yaitu  Keputusan  dan/atau tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  Prosedur  pengujian  diberikan  batasan  yaitu setelah  adanya  hasil  pengawasan  APIP  dan  sebelum  adanya  proses  pidana. Implikasi  hukum  Putusan  PTUN  yang  menyatakan  bahwa  keputusan dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  ada  unsur  penyalahgunaan wewenang  dapat  berlanjut  pada  proses  pidana  ( criminal  process )  sepanjang terbukti  ada  niat  jahat  ( mens  rea ).  Selanjutnya,  implikasi  hukum  Putusan PTUN  yang  menyatakan  bahwa  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat Pemerintahan  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang,  pada  dasarnya
tidak  dapat  dilanjutkan  pada  proses  pidana,  karena  tidak  terpenuhinya bestand delict (delik inti) dari Pasal 3 UU Tipikor.
Kata  Kunci: Penyalahgunaan  Wewenang,  Keputusan  dan/atau  Tindakan Pejabat Pemerintahan, PTUN

## A. Pendahuluan
Setiap  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menjalankan  tugasnya  dituntut untuk  senantiasa  mendasarkan  keputusan  dan  tindakannya  pada  suatu perundang-undangan  yang  berlaku.  Meningkatnya  peran  pemerintah  untuk melakukan  campur  tangan (staatsbemoeienis) di  segala  lapangan  kehidupan masyarakat  dalam  rangka  pelayanan  publik  ( bestuurszorg )  untuk mewujudkan kesejahteraan umum seringkali menjadikan Pejabat Pemerintahan dihadapkan pada persoalan mendesak dan situasi konkret yang memaksa  untuk  membuat  suatu  keputusan  atau tindakan  yang  belum  diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kekuasaan situasional. Kondisi  tersebut  menjadikan  seorang  Pejabat  Pemerintahan  tidak  dapat menolak  untuk  melakukan  sesuatu  dengan  alasan  tidak  ada  aturannya  atau menunggu suatu aturan yang baru ( rechtvacuum ).
Wilayah  administrasi  yang  bersifat grey  area inilah  yang  dapat berujung  pada  terjadinya  kriminalisasi  kebijakan  dengan  dugaan  terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan  yang  sejatinya  dilindungi  oleh  asas  kebebasan  bertindak 1 dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat,  kerap  dibayang- bayangi  kekhawatiran  ketika  keputusan  maupun  tindakannya  diduga berdampak pada kerugian negara dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga kreatifitas dan inovasi aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah pun semakin dibatasi.
Praktik  yang  terjadi  selama  ini  banyak  Pejabat  Pemerintahan  yang terjerat  tindak  pidana  korupsi  karena  keputusan  maupun  tindakan  yang dilakukannya.  Jika  ada  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan oleh  Pejabat  Pemerintahan,  aparat  penegak  hukum  langsung  membawanya ke ranah hukum pidana. Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur  “melawan  hukum”  dan  “menyalahgunakan  kewenangan”  yang
1 Secara  etimologis,  asas  kebebasan  bertindak  dalam  bahasa  Jerman  diistilahkan  dengan freies  ermessen ,  dan  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan discretion atau discretionary power. Nata Saputra memaknai freies Ermessen sebagai kebebasan yang diberikan oleh alat administrasi  yaitu kebebasan  yang  pada asasnya  memperkenankan  alat  administrasi  negara mengutamakan  keefektifan  tercapainya  suatu  tujuan (doelmatigheid) daripada  berpegang teguh  kepada  ketentuan  hukum.  Lihat  Saputra,  M.  Nata.  (1988). Hukum  Administrasi Negara . Jakarta: Rajawali Press, p. 15.
dibarengi  dengan  menyebut  jumlah  “kerugian  negara”  sebagai  dasar  untuk mendakwa  seorang  Pejabat  Pemerintahan  telah  melakukan  tindak  pidana korupsi  semata-mata  berdasarkan  perspektif  hukum  pidana  tanpa mempertimbangkan bahwa ketika seorang pejabat melakukan aktifitasnya, ia tunduk  dan  diatur  oleh  norma  hukum  administrasi.  Seringkali  ditemukan juga  unsur  “merugikan  keuangan  negara”  dijadikan  dugaan  awal  untuk mendakwa  seorang  pejabat  tanpa  disebutkan  terlebih  dahulu  bentuk pelanggarannya. 2
Kriminalisasi  terhadap  perbuatan  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor) 3 menjadikan  hakim pidana korupsi  mencari interpretasi sendiri terhadap unsur “penyalahgunaan kewenangan”. Hingga saat ini hukum pidana tidak juga memberikan batasan terhadap  unsur  “penyalahgunaan  kewenangan”  secara  limitatif  sehingga sering  terjadi  inkonsistensi  dalam  mengukur  dan  menentukan  terjadinya suatu penyalahgunaan wewenang.
Kemerdekaan hakim pidana dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan wewenang  telah  melahirkan  disparitas  putusan.  Beberapa  putusan pengadilan  menyatakan  Pejabat  Pemerintahan  harus  dipidanakan  akibat kebijakan  yang  dibuat  atas  dasar  kewenangannya,  namun  dalam  beberapa putusan  lainnya  kebijakan  tidak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan penyalahgunaan  wewenang  ketika  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan diberikan  kewenangan  tersebut.  Seringkali  juga  aparat  penegak  hukum menilai  suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  asas-asas  pemerintahan yang  baik  (AUPB)  hanya  dengan  merujuk  pada  parameter  perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana.
Penyalahgunaan  wewenang  merupakan  konsep  hukum  administrasi yang  banyak  menimbulkan  salah  paham  dalam  memahaminya.  Dalam praktiknya penyalahgunaan wewenang sering dimaknai sebagai penyalahgunaan
sarana dan kesempatan, melawan hukum (werrechtelijkheid,  onrechtmatige  daad), atau  bahkan  memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apapun dan di bidang apapun. Dengan penggunaan konsep luas dan bebas ini, akan mudah
2 HR, Ridwan. (2006). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: RajaGrafindo Persada, p. 376.
3 Istilah  penyalahgunaan  kewenangan  secara  eksplisit  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  3  UU Tipikor,  yaitu:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan/atau  denda  paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
menjadi  senjata  penyalahgunaan  wewenang  yang  lain  dan  justru  kebebasan bertindak  pemerintah  dalam  menghadapi  situasi  konkret (freies  ermessen) menjadi tidak ada artinya. 4
Sebagaimana  dikutip  Philipus  M.  Hadjon dari Verklarend Woordenboek  Openbaar  Bestuur bahwa  penyalahgunaan  wewenang (detournement de pouvoir) adalah penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya.  Dalam  hal  ini  pejabat  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan lain  yang  menyimpang  dari  tujuan  yang  telah  diberikan  kepada  wewenang itu. 5 Parameter  “tujuan  dan  maksud”  pemberian  wewenang  dalam menentukan  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  dikenal  dengan  asas spesialitas  ( specialiteitsbeginsel ). 6 Sedangkan,  Jean  Rivero  dan  Waline mengartikan  penyalahgunaan  wewenang  dalam  hukum  administrasi diartikan  menjadi 3 (tiga) bentuk  yaitu a) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan  yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk  menguntungkan  kepentingan  pribadi,  kelompok  atau  golongan  b) Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  tindakan  penjabat  tersebut  adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan  tersebut  diberikan  oleh  undang-undang  atau  peraturan- peraturan  lainnya  c)  Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  penyalahgunaan prosedur  yang  seharusnya  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. 7
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  untuk  mengukur  apakah  telah  terjadi penyalahgunaan  wewenang  haruslah  dibuktikan  secara  faktual  bahwa pejabat  telah  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain.  Terjadinya penyalahgunaan  wewenang  bukanlah  karena  kealpaan.  Penyalahgunaan wewenang  dilakukan  secara  sadar  yaitu  mengalihkan  tujuan  yang  telah diberikan  kepada  wewenang  itu  yang  didasarkan  atas  kepentingan  pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. 8
Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (UUAP)  tidak  memberikan  definisi  secara  eksplisit  terkait penyalahgunaan  wewenang.  Pasal  17  UUAP  hanya  menyatakan  bahwa Pejabat  Pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan  wewenang.  UUAP mengkategorikan bentuk penyalahgunaan wewenang yaitu a) Melampaui
4 Supandi. (2016). Hukum Peradilan Tata Usaha Negara . Bandung: Alumni, p. 423.
5 Hadjon  Philipus  M.  et.al.  (2012). Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance .  Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, p. 25-26.
6 Minarno,  Nur  Basuki.  (2011). Penyalahgunaan  Wewenang  dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Laksbang Mediatama, p. 97.
7 Adji,  Indriyanto  Seno.  (2009). Korupsi,  Kebijakan  Aparatur  Negara  dan  Hukum  Pidana .
Jakarta: Diadit Media, p. 35.
8 Hadjon  Philipus  M.  et.al.  (2011). Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana  Korupsi , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, p. 22.
wewenang,  jika  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  melampaui masa  jabatan  atau  batas  waktu  berlakunya  wewenang,  melampaui  batas wilayah  berlakunya  wewenang  dan/atau  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  b)  Mencampuradukan  wewenang,  jika keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  diluar  cakupan  bidang  atau materi  wewenang  yang  diberikan  dan/atau  bertentangan  dengan  tujuan wewenang  yang  diberikan  c)  Bertindak  sewenang-wenang,  jika  keputusan dan/atau  tindakan  yang  dilakukan  tanpa  dasar  kewenangan  bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal  19  UUAP  mengatur  mengenai  akibat  hukum  dari  keputusan dan/atau  tindakan  yang  ditetapkan  dengan  dilakukannya  penyalagunaan wewenang  yaitu  a).  Tidak  sah  jika  telah  diuji  dan  ada  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap,  apabila  keputusan  dan/atau  tindakan  yang dilakukan secara melampaui wewenang dan secara sewenang-wewenang, b). Dapat  dibatalkan  jika  telah  diuji  dan  ada  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap,  apabila  keputusan  dan/atau  tindakan  yang dilakukan secara mencampuradukkan wewenang.
Lahirnya  UUAP  memberikan  atribusi  kewenangan  kepada  Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk  menerima, memeriksa, dan memutus ada atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dalam  keputusan  dan/atau tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  Pemberian  kewenangan  oleh  PTUN  dalam menguji  unsur  penyalahgunaan  wewenang  muncul  sebagai  akibat  dari  tidak adanya  forum  pembelaan  bagi  Pejabat  Pemerintahan  yang  diduga  telah melakukan  penyalahgunaan  wewenang  selain  di  ranah  hukum  pidana. Pejabat  Pemerintahan  merasa  menjadi  korban  kriminalisasi  terhadap kebijakan  yang  diambil.  Di  samping  itu  konsep  penyalahgunaan  wewenang merupakan  konsep  dalam  hukum  administrasi  yang  diabsorbsi  ke  dalam hukum  pidana,  sehingga  lebih  tepat  kiranya  untuk  membawa  persoalan  ada atau  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  ke  ranah  peradilan administrasi. 9
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  a)  Bagaimana  konstruksi pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang  terhadap  keputusan  dan/atau tindakan  Pejabat  Pemerintahan  yang  dilakukan  PTUN  ?  b)  Bagaimana implikasi  hukum  putusan  PTUN  bagi  pemohon  yang  telah  dinyatakan  ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang terhadap proses pidana ? Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan undang- undang (statute  approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach). Data yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Analisis  data dilakukan  secara  analisis  hukum (legal  analysis) yaitu analisis  terhadap
9 Permana,  Tri  Cahya  Indra.  (2016). Catatan  Kritis  Terhadap  Perluasan  Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara . Yogyakarta: Genta Press, p. 48-49.
substansi norma yang terdapat pada UUAP, PERMA No. 4 Tahun 2015 dan Putusan  PTUN  yang  dikaitkan  dengan  wewenang,  substansi  dan  prosedur pengujian unsur penyalahgunaan wewenang.

## B. Pembahasan
1. Konstruksi  Pengujian  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  Terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan oleh PTUN
a. Wewenang PTUN dalam menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Diundangkannya  UUAP  pada  tanggal  17  Oktober  2014  menjadi payung  hukum  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  upaya meningkatkan  kepemerintahan  yang  baik (good  governance). UUAP memberikan  pengaturan  yang  jelas  terhadap  tertib  administrasi  dalam menjalankan  pemerintahan  seperti  pengaturan  tentang  hak  dan  kewajiban Pejabat  Pemerintahan,  kewenangan  Pejabat  Pemerintahan,  keputusan pemerintahan, diskresi, upaya administratif, sanksi administratif dan lainnya. Terkait  konteks  penegakan  hukum,  UUAP  menjadi  sumber  hukum  materiil bagi  sistem  PTUN  dalam  mengadili  sengketa  TUN.  Sebelum  lahirnya UUAP,  seringkali  ditemui  kesulitan  bagi  hakim  apabila  berhadapan  dengan perkara  yang  hukum  materiilnya  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  No.  5 Tahun 1986 jis. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), karena UU PTUN hanya mengatur hukum acara (hukum  formil)  Sehingga  jalan  keluar  yang  seringkali  dipergunakan  adalah hakim mendasarkan pada pendapat para ahli (doktrin) dan yurisprudensi. 10
UUAP  memberikan  beberapa  perluasan  kompetensi  absolut  bagi PTUN. Salah satunya berupa Kompetensi PTUN untuk melakukan pengujian unsur  penyalahgunaan  wewenang  terhadap  keputusan  dan/atau  tindakan Pejabat  Pemerintahan  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  21  UUAP. Pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang  memiliki  pedoman  beracara tersendiri  yang  telah  dituangkan  dalam  PERMA  No.  4  Tahun  2015  tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Jika UU  PTUN  mempergunakan  istilah  “gugatan”,  pada  PERMA  No.  4  Tahun 2015  mempergunakan  istilah  “permohonan”.  Melalui  definisi  permohonan dalam  PERMA  4  Tahun  2015  tersebut,  terjadi  perluasan  kewenangan  bagi PTUN  dalam  menyelesaikan  sengketa  TUN  yang  dirumuskan  pada  Pasal  1 angka 4 UU PTUN.
Semula sengketa TUN dimaknai sebagai sengketa yang bersifat partai yaitu  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  sebagai penggugat  dan  Badan atau Pejabat TUN sebagai tergugat. Dengan PERMA 4 Tahun 2015 sengketa
10 Suparjoto,  Slamet.  (2015).  “UU  Administrasi  Pemerintahan  dan  UU  Peratun  Berbanding Lurus”, dalam Varia  Peradilan ,  Nomor  358  September  2015,  (Jakarta:  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, p. 48.
TUN dalam UU PTUN diperluas dengan bentuk permohonan yang diajukan oleh  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan.  Sehingga  mekanisme  pengawasan yudisial  yang  dilakukan  oleh  PTUN  tidak  hanya  melalui  mekanisme  suatu gugatan  oleh  orang  atau  badan  hukum  perdata,  tetapi  juga  melalui mekanisme  suatu  permohonan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan.  Pola ini  menuntut  sebuah  kemampuan  bagi  hakim  PTUN  untuk  menanggalkan paradigma  pengujian  dengan  logika  kalah  dan  menang.  Namun  dengan pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang  ini,  paradigma  lebih berorientasi  pada  benar  dan  tepatnya  sebuah  analisa  atau  kajian  terhadap materi yang dimohonkan. 11

## b. Substansi PTUN dalam menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Substansi  PTUN  dalam  pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang berkaitan dengan subjek permohonan dan objek permohonan. PERMA No. 4 Tahun 2015 tidak menjelaskan secara eksplisit siapa yang menjadi pemohon. Namun  secara  tidak  langsung  subjek  yang  menjadi  pemohon  dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari rumusan Pasal 21  ayat  (2)  UUAP  dan  Pasal  3  PERMA  No.  4  Tahun  2015.  Ketentuan tersebut  memperlihatkan  bahwa  pemohon  dalam  pengujian  unsur penyalahgunaan wewenang adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Pasal 21 ayat (2) UUAP “Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dapat  mengajukan permohonan  kepada  pengadilan  untuk  menilai  ada  atau  tidak  ada unsur  penyalahgunaan  wewenang  dalam  keputusan  dan/atau tindakan”.
Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2015 “Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan  intern  pemerintah  dapat  mengajukan  permohonan kepada pengadilan  yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan  Pejabat Pemerintahan  dinyatakan  ada atau  tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang”.
Terdapat  perbedaan  konteks  permohonan  antara  Badan  Pemerintahan dan  Pejabat  Pemerintahan  sebagai  pemohon  yang  melakukan  unsur penyalahgunaan  wewenang.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  hal  yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yang dirumuskan Pasal 4 ayat (1)  huruf  d  PERMA  No.  4  Tahun  2015.  Dalam  hal  pemohon  adalah  Badan Pemerintahan, maka poin penting permohonan yang diajukan kepada PTUN adalah  menyatakan  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  ada
11 Mawardi, Irvan. (2016). Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi . Yogyakarta: Thafa Media, p. 161.
unsur  penyalahgunaan  wewenang  serta  menyatakan  batal  atau  tidak  sah keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  Sebaliknya  jika pemohon  adalah  Pejabat  Pemerintahan,  poin  penting  permohonan  yang diajukan  kepada  PTUN  adalah  menyatakan  keputusan  dan/atau  tindakan Pejabat Pemerintahan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Selain itu Pejabat  Pemerintahan  juga  meminta  PTUN  agar  memerintahkan  kepada negara  untuk  mengembalikan  kepada  pemohon  ( in  casu Pejabat Pemerintahan)  uang  yang  telah  dibayar,  dalam  hal  pemohon  telah mengembalikan  kerugian  negara.  Sehingga  kata  “dan/atau”  pada  kalimat “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” di UUAP dan PERMA No. 4 Tahun 2015  dirasakan  kurang  tepat  oleh  peneliti.  Kata  tersebut  seolah-olah  Badan Pemerintahan  bersamaan  dengan  Pejabat  Pemerintahan  pada  waktu  yang sama  dapat  mengajukan  permohonan.  Hal  tersebut  tidak  mungkin  dapat dilakukan  mengingat  konteks  dan  kepentingan  atas  hal  yang  dimohonkan oleh PTUN sudah berbeda sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
Jika  dikaitkan  dengan  Pasal  20  ayat  (5)  dan  (6)  UUAP  yang memberikan  perbedaan  pembebanan  pengembalian  kerugian  negara,  maka sangat  linear  dengan  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  d  PERMA  No.  4  Tahun  2015 terkait  hal  permohonan  yang  dimohonkan  oleh  Badan  Pemerintahan  atau Pejabat Pemerintahan. Jika Badan Pemerintahan sebagai pemohon  maka hal yang  dimohonkan  adalah  menyatakan  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat Pemerintahan  ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang  sehingga  sesuai  Pasal 20  ayat  (6)  UUAP  pengembalian  kerugian  negara  dibebankan  kepada Pejabat  Pemerintahan. A  Contrario ,  Jika  Pejabat  Pemerintahan  sebagai pemohon  maka  hal  yang  dimohonkan  adalah  menyatakan  keputusan dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan wewenang sehingga sesuai Pasal 20 ayat (6) UUAP pengembalian  kerugian negara dibebankan kepada Badan Pemerintahan.
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah:
1) Badan pemerintahan atau Pejabat Pemerintahan;
2) Telah  ada  hasil  pengawasan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP) yang  menyatakan ada kesalahan administratif yang  menimbulkan kerugian keuangan negara;
3) Terjadi karena ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Mengenai  kedudukan  hukum (legal  standing) mantan  Pejabat Pemerintahan untuk mengajukan permohonan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUAP  maupun  PERMA  No.  4  Tahun  2015.  Menurut  Teguh  Satya  Bhakti, apabila mengacu pada prinsip pengujian ex-tunc pada sistem PTUN dimana PTUN  dalam  menilai  suatu  KTUN  dan/atau  tindakan  pemerintahan memperhitungkan  seluruh  fakta  dan  keadaan  pada  saat  KTUN  dikeluarkan
dan/atau  tindakan  tersebut  dilakukan,  maka  mantan  Pejabat  Pemerintahan dapat  juga  mengajukan  permohonan  atas  pengujian  unsur  penyalahgunaan wewenang. 12 Dengan  demikian,  meskipun  seorang  Pejabat  Pemerintahan setelah  mengeluarkan  suatu  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan kemudian tidak menjabat lagi, maka yang dimintai suatu pertanggungjawaban  adalah  personal  Pejabat  Pemerintahan  pada  saat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan tersebut dikeluarkan.
Objek  permohonan  terhadap  pengujian  unsur  penyalahgunaan wewenang  di  PTUN  haruslah  berkenaan  dengan  kompetensi  absolut  PTUN karena akan berkaitan dengan apa yang dapat dimohonkan di PTUN. Untuk mengetahui  objek  permohonan  pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang dapat  dilihat  dari  ketentuan  Pasal  3  PERMA  No.  4  Tahun  2015  yang menyatakan bahwa:
“Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  merasa  kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Pejabat  Pemerintahan  dinyatakan  ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang”.
Apabila  rumusan  Pasal  3  PERMA  No.  4  Tahun  2015  dibaca  secara parsial  bahwa  “Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  hasil  pengawasan  aparat  pengawasan  intern pemerintah…”  maka  tergambar  bahwa  yang  menjadi  objek  permohonan adalah hasil pengawasan APIP.
Peneliti  berpendapat  bahwa  rumusan  tersebut  haruslah  dipahami secara  komprehensif  sehingga  berdasarkan  rumusan  Pasal  3  PERMA  No.  4 Tahun  2015  tersebut  objek  permohonan  pengujian  unsur  penyalahgunaan wewenang  adalah  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 4 huruf (1) PERMA No. 4 Tahun 2015 yang mengatur  materi  permohonan  dimana  salah  satu  unsur  yang  harus  dimuat dalam  permohonan  adalah  uraian  secara  singkat  dan  jelas  mengenai  objek permohonan berupa keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang dimohonkan  penilaian.  Dengan  demikian  hasil  pengawasan  APIP  tersebut dijadikan  sebagai  alat  bukti  berupa  surat  atau  tulisan  dalam  persidangan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang.
Mengenai  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  UUAP dan PERMA No. 4 Tahun 2015 telah memberikan definisi tentang keputusan administrasi  pemerintahan  dan  tindakan  administrasi  pemerintahan.  Pasal  1 angka 7 UUAP dan Pasal 1 angka 3 PERMA No. 4 Tahun 2015 memberikan definisi  KTUN  yang  lebih  luas  dari  UU  PTUN  yaitu  hanya  menggunakan
12 Wawancara  oleh  Teguh  Satya  Bhakti  (Hakim  PTUN  Jakarta)  pada  tanggal  6  September 2016 di PTUN Jakarta.
kriteria  berupa  ketetapan  tertulis,  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  dan  ketetapan  tersebut  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan.  UU  PTUN  lebih  sempit  mendefinisikan  KTUN  sebagai penetapan  tertulis  yang  bersifat  konkret,  individual,  dan  final  serta menimbulkan akibat hukum. Namun UUAP tidak serta merta menghapuskan definisi  dan  kriteria  KTUN  yang  terdapat  UU  PTUN.  Hanya  saja berdasarkan  Pasal  87  UUAP  ketentuan  tersebut  harus  dimaknai  lebih  luas dari pada kriteria-kriteria pada UU PTUN.
Dalam konteks  pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang khususnya  objek  permohonan.  Dirumuskan  objek  permohonan  secara terpisah  yaitu  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  Antara keputusan  dan  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  juga  telah  diberikan  definisi masing-masing.  Padahal,  jika  mengacu  Pasal  87  UUAP  yang  menyatakan bahwa KTUN salah satunya harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga  mencakup  tindakan  faktual  maka  tindakan  Pejabat  Pemerintahan tersebut  juga  masuk  dalam  KTUN.  Ketentuan  tersebut  memberikan penekanan  bahwa  penetapan  tertulis  tidak  hanya  berupa  tindakan  formal dalam  bentuk  tulisan,  namun  penetapan  juga  dimaknai  dalam  bentuk tindakan faktual (tidak dalam bentuk tertulis). Artinya Pejabat Pemerintahan dikatakan telah mengeluarkan KTUN tidak hanya sekedar dilihat dari adanya tindakan  hukum (rechthandelingen) dengan  diterbitkannya  keputusan (beschikking) tetapi  juga  dimaknai  dalam  bentuk  tindakan  faktual (feitelijkehandelingen) .  Peneliti  melihat  tindakan  Pejabat  Pemerintahan (tindakan  faktual)  masuk  sebagai  objek  permohonan  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang  karena  merupakan  bagian  yang  terintegrasi  dari ketentuan  diskresi  yang  diatur  dalam  Pasal  22  sampai  dengan  Pasal  32 UUAP.

## c. Prosedur PTUN dalam menguji Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Prosedur  pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang  oleh  PTUN didasari  pada  ketentuan  Pasal  2  PERMA  No.  4  Tahun  2015.  Ketentuan tersebut  memberikan  ketentuan  bahwa  prosedur  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang  oleh  PTUN  diberikan  batasan  yaitu  setelah adanya hasil pengawasan APIP dan sebelum adanya proses pidana.
Perihal  praktik  larangan  penyalahgunaan  wewenang,  UUAP memberikan  kewenangan  atribusi  kepada  APIP  untuk  melakukan pengawasan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  20  UUAP.  Berdasarkan Pasal  49  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,  APIP  terdiri  atas  BPKP,  Inspektorat Jenderal  atau  nama  lain  yang  secara  fungsional  melaksanakan  pengawasan intern,  Inspektorat  Provinsi  dan  Inspektorat  Kabupaten/Kota.  Cara
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  APIP  terhadap  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  adalah  berdasarkan  Pasal  48  ayat  (2)  PP  SPIP  yaitu  melalui audit, review , evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, yang dapat  berupa  sosialisasi  mengenai  pengawasan,  pendidikan  dan  pelatihan pengawasan,  pembimbingan  dan  konsultasi,  pengelolaan  hasil  pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Menjadi sebuah pertanyaan atas rumusan Pasal  3  PERMA  No.  4  Tahun  2015  tersebut  yaitu  Hasil  pengawasan  APIP seperti  apa  dan  berbentuk  apa  yang  menjadikan  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan merasa  dirugikan kepentingannya  sehingga menjadi kewenangan  PTUN  untuk  melakukan  pengujian  atas unsur  penyalahgunaan wewenang.
Dijelaskan  secara  rinci  dalam  Pasal  20  UUAP  bahwa  hasil pengawasan  APIP  terbagi  atas  3  (tiga)  yaitu  tidak  terdapat  kesalahan, terdapat  kesalahan  administratif,  dan  terdapat  kesalahan  administratif  yang menimbulkan  kerugian  keuangan  negara.  Jika  terdapat  kesalahan administratif  ditindaklanjuti  dalam  bentuk  penyempurnaan  administrasi sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  kesalahan administratif  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  dan  tidak terdapat penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara  dibebankan  kepada  badan  pemerintah.  Tetapi  jika  kesalahan administratif  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  karena  adanya penyalahgunaan  wewenang,  pengembalian  kerugian  keuangan  negara dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan.

## Bagan  1.  Pengawasan  APIP  terhadap  Larangan  Penyalahgunaan Wewenang

## Sumber : diolah peneliti dari UUAP
Terkait  dengan  hasil  pengawasan  APIP  yang  menghasilkan kesimpulan  sebagaimana  dirinci  dalam  Pasal  20  UUAP  maka  cara pengawasan  APIP  yang  dimungkinkan  adalah  berbentuk  audit. Khusus terkait  kesimpulan  hasil  pengawasan  APIP  yang  menyatakan  ada kesalahan administratif  yang  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  karena  ada atau tidaknya  penyalahgunaan  wewenang,  maka  audit  tersebut  berupa  audit dengan  tujuan  tertentu  yang  sifatnya  insidentil  atas  permintaan  APH.
Penyempurnaan
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Dibebankan kepada Badan Pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi bukan karena adanya penyalahgunaan
wewenang
Dibebankan kepada Pejabat
Pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang APIP Tidak terdapat kesalahan Terdapat kesalahan administratif Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara Dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara maksimal 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan
Menurut  Piping  Efrianto  jenis  audit  dengan  tujuan  tertentu  yang  relevan dalam  konteks  kesimpulan  hasil  pengawasan  APIP  yang  menyatakan  ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan  wewenang  adalah  audit  investigasi  dan audit  penghitungan  kerugian  keuangan  negara.  Dengan  demikian  hasil pengawasan  APIP  yang  menjadi  dasar  permohonan  ke  PTUN  untuk dilakukan  pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang  karena  Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merasa dirugikan adalah berupa laporan hasil audit  dengan  tujuan  tertentu  (audit  Penghitungan  Kerugian  Keuangan Negara)  dengan  kesimpulan  berupa  ada  kesalahan  administratif  yang menimbulkan  kerugian  keuangan negara dan tidak terdapat penyalahgunaan wewenang  atau  ada  kesalahan  administratif  yang  menimbulkan  kerugian keuangan negara karena adanya penyalahgunaan wewenang.
Setelah  hasil  pengawasan  APIP  diterbitkan,  UUAP  tidak  mengatur mengenai  batasan  waktu  pengajuan  permohonan  pengujian  unsur penyalahgunaan wewenang ke PTUN. Sementara Pasal 20 UUAP mengatur jika  hasil  pengawasan  APIP  berupa  terdapat  kesalahan  administratif  yang menimbulkan  kerugian  negara,  jangka  waktu  pengembalian  kerugian keuangan  negara  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  sejak  diputuskan  dan diterbitkan hasil pengawasan APIP. Begitu juga Pengaturan lebih lanjut atas ketentuan  Pasal  20  UUAP  mengenai  tata  cara  pengembalian  kerugian keuangan  belum  ada.  Pasal  20  UUAP  tidak  mengatur  mengenai  penundaan kewajiban  pengembalian  kerugian  keuangan  apabila  seorang  Badan  atau Pejabat  Pemerintahan  mengajukan  upaya  permohonan  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang  ke  PTUN  karena  merasa  dirugikan  oleh  hasil Pengawasan  APIP  tersebut.  Dengan  dilakukan  pengembalian  kerugian keuangan terlebih dahulu berdasarkan hasil pengawasan APIP, maka seolah- olah  Badan  atau  Pejabat  Pemerintahan  telah  menyetujui  bahwa  Keputusan dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  tersebut  ada  atau  tidak  ada penyalahgunaan  wewenang.  Sehingga  peneliti  merasakan  bahwa  tidak adanya  penundaan  kewajiban  pengembalian  kerugian  keuangan  bagi  Badan atau  Pejabat  Pemerintahan menjadikan pengujian penyalahgunaan wewenang oleh PTUN tersebut kehilangan makna.
Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2015 juga memberikan batasan (restriction) atas  kompetensi  absolut  PTUN  untuk  menguji  unsur penyalahgunaan  wewenang  yaitu  sebelum  adanya  proses  pidana.  PERMA No.  4  Tahun  2015  tidak  memberikan  secara  eksplisit  mengenai  definisi limitatif  frasa  “sebelum  adanya  proses  pidana”.  Jika  melihat  KUHP  atau KUHAP definisi mengenai proses pidana juga tidak ditemukan. Hal tersebut dapat  menimbulkan  multitafsir  bagi  para  APH  sehingga  menimbulkan ketidakpastian hukum.

## Untuk memahami frasa “proses pidana” peneliti  menggunakan istilah
Criminal  Justice  Process dari Frans  Hagan  yang  dikaitkan  dengan  KUHAP di Indonesia. Frans Hagan menyatakan bahwa Criminal Justice Process “the series  of procedure  by  which  society identifies,  accuses,  tries,  convicts,  and punishes offender”. 13 Criminal Justice Process dimaknai oleh Hagan sebagai setiap  tahap  dari  suatu  putusan  yang  menghadapkan  seorang  tersangka  ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. 14
Definisi  Hagan  tersebut  jika  dihubungkan  dengan  KUHAP  maka  proses pidana dimaknai proses bagaimana hukum pidana dilaksanakan dimulai dari penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan,  upaya hukum, sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi). Berdasarkan konsep tersebut,  dapat  ditarik  pemahaman  bahwa  yang  dimaksud  “sebelum  adanya proses  pidana”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  PERMA  No.  4  Tahun  2015  adalah sebelum adanya proses penyelidikan atau penyidikan.
Jika  yang  dimaksudkan  PERMA  No.  4  Tahun  2015  adalah  sebelum adanya  proses  penyelidikan,  peneliti  berpendapat  permohonan  pengujian unsur  penyalahgunaan  wewenang  yang  diajukan  Badan  atau  Pejabat Pemerintahan  oleh  PTUN  berpotensi  untuk  dinyatakan  tidak  dapat  diterima (niet ontvankelijke verklaard) . Hal ini berkaitan dengan praktik  yang terjadi selama  ini  bahwa  pengawasan  oleh  APIP  khususnya BPKP  dalam  hal  audit dengan  tujuan  tertentu  (audit  investigasi  dan  audit  penghitungan  kerugian keuangan  negara)  adalah  berasal  dari  inisiatif  penyidik  (kepolisian, kejaksaan, KPK). Dari proses tersebut dapat dikatakan bahwa proses pidana telah berjalan.
Berbeda  halnya  jika  pelaksanaan  pengawasan  APIP  telah  berjalan dengan  efektif  dan  objektif  khususnya  terhadap  APIP  yang  berasal  dari lingkungan  intern  suatu  instansi  (Inspektorat  Jenderal,  Inspektorat Provinsi, Inspektorat  Kabupaten/Kota).  Dengan  didukung  kesadaran  hukum masyarakat  yang  mengutamakan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  melalui optimalisasi  peran  APIP di  lingkungan  intern  suatu  instansi  daripada menggunakan  sarana  pidana.  Maka  dimungkinkan  penerapan  Pasal  2  ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2015 dapat dilaksanakan.
Peneliti berpendapat frasa “sebelum adanya proses pidana” sebaiknya dilakukan  perubahan  menjadi  “sebelum  adanya  penetapan  tersangka  dalam proses  pidana”,  sehingga  konstruksi  yang  dibangun  khusus  terkait  dugaan atas  Pasal  3  UU  Tipikor  bahwa  setelah  ada  laporan  atau  pengaduan  terkait dugaan Pasal 3 UU Tipikor yang masuk melalui APH selaku penyelidik atau
13 Atmasasmita,  Romli.  (1982). Strategi  Pembinaan  Pelanggar  Hukum  dalam  Konteks Penegakan Hukum di Indonesia . Bandung: PT. Alumni, p. 70.
14 Atmasasmita,  Romli.  (2013). Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer .  Jakarta: Prenadamedia, p. 2.
penyidik,  maka  penyelidik  atau  penyidik  dapat  mengkonfirmasi  kepada APIP Badan pemerintahan yang diduga pejabatnya melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang ataupun kepada BPKP. Penyelidik atau penyidik mengkonfirmasi  apakah  terhadap  pejabat  yang  diduga  telah  dilakukan pengawasan  APIP  dan  apakah  hasil  dari  pengawasan  APIP  menyimpulkan ada  atau  tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang.  Lalu  apakah  dari  hasil tersebut telah atau sedang dilakukan upaya pengujian unsur penyalahgunaan wewenang  ke  PTUN.  Jika  sedang  dilakukan  upaya  pengujian  unsur penyalahgunaan wewenang ke PTUN, penyelidik atau penyidik memberikan hak  kepada  terduga  Pasal  3  UU  Tipikor  untuk  menyelesaikan  sampai putusan PTUN berkekuatan hukum tetap.
Peneliti  beranggapan  konstruksi  hukum  tersebut  tidak  bertentangan dengan semangat proses penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  1  angka  5  dan  angka  2  KUHAP  sebelum  seseorang ditetapkan  sebagai  tersangka.  Tentunya  dalam  menjaga  kepastian  hukum, upaya  penyelidikan  dan  penyidikan  pada  proses  pidana  ini  harus  juga didukung  dengan  perubahan  PERMA  No.  4  Tahun  2015  yang mempersyaratkan  batasan  waktu  hak  untuk  melakukan  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang  ke  PTUN  setelah  terbit  hasil  APIP.  Sehingga penyelidik  atau  penyidik  dapat  memastikan  jika  terhadap  hasil  APIP  yang menyatakan  ada  penyalahgunaan  wewenang,  apabila  dalam  jangka  waktu yang  telah  ditentukan  tidak  juga  diajukan  pengujian  ke  PTUN  maka penyelidik  atau  penyidik  dapat  memproses  Pejabat  Pemerintahan  yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 3 UU Tipikor ke ranah pidana.
Disisi  lain  diperlukan  juga  pengaturan  hukum  yang  mengikat  para penegak  hukum  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  sebelum menetapkan  seorang  Pejabat  Pemerintahan  sebagai  tersangka  atas  dugaan Pasal  3  UU  Tipikor  untuk  lebih  mengutamakan  pendekatan  melalui optimalisasi  peran  APIP  serta  memperhatikan  putusan  PTUN.  Hal  tersebut sesungguhnya  sejalan  dengan  amanat  Pasal  385  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  lahir  terlebih  dahulu sebelum  adanya  UUAP.  Hanya  saja  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 mengatur  tindakan  hukum  untuk  aparatur  sipil  di  instansi  daerah  saja  dan bukan  untuk  keseluruhan  Pejabat  Pemerintahan  karena  undang-undang  ini memang  lebih  banyak  mengatur  yang  terkait  dengan  pemerintahan  daerah. Pasal  385  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  Aparat penegak  hukum  melakukan  pemeriksaan  atas  pengaduan  yang  disampaikan oleh  masyarakat  setelah  terlebih  dahulu  berkoodinasi  dengan  APIP  atau lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang  membidangi  pengawasan (Irjen/Irprov/Irkab/Irkot).  Jika  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  ditemukan bukti  adanya  penyimpangan  yang  bersifat  administratif,  proses  lebih  lanjut diserahkan  kepada  APIP.  Sebaliknya,  jika  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
ditemukan  bukti  adanya  penyimpangan  yang  bersifat  pidana,  proses  lebih lanjut  diserahkan  kepada  aparat  penegak  hukum  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Sepanjang  pengetahuan  peneliti,  pasca  terbitnya  UUAP  sampai  saat ini belum ada permohonan atas pengujian  unsur penyalahgunaan wewenang terhadap  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  yang  telah dikabulkan  oleh  PTUN.  Beberapa  kasus  dinyatakan  tidak  diterima  ( niet onvankelijk  verklaard ),  salah  satunya  adalah  putusan  PTUN  Jakarta  No. 250/P/PW/2015/PTUN-JKT  dimana  pemohonnya  adalah  Surya  Dharma  Ali (mantan Menteri Agama Republik Indonesia). Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena berdasarkan keterangan kuasa pemohon,  keterangan  saksi  dari  BPKP,  dan  berdasarkan  pengetahuan hakim  yang  diperoleh  dalam  persidangan  telah  berlangsung  proses  pidana bahkan  sudah  menjadi  pengetahuan  umum ( fakta notoire) terhadap  kasus pidana dengan terdakwa Surya Dharma Ali (In casu pemohon) telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Begitu juga dengan Putusan PTUN Palangkaraya No. 15/P/PW/2016/PTUN.PLK  yang  dinyatakan  tidak  dapat  diterima (niet ontvankelijke  verklaard) .  Pemohon  atas  nama  Andrey  Dulu  (Pensiunan Pegawai  Negeri  Sipil)  sedang  menjalani  proses  penyidikan  di  Kejaksaan Negeri  Tamiang  Layang  dan  telah  berstatus  tersangka  sehingga  majelis hakim berpendapat bahwa proses pidana terhadap pemohon sedang berjalan. Peneliti  berpendapat  ada  hal  yang  tidak  tepat  pada  perkara  ini  karena terdapat  pihak  termohon,  sehingga  tidak  tepat  juga  jika  ada  keberatan termohon  terhadap  pokok  permohonan.  Permohonan  pengujian  unsur penyalahgunaan  wewenang lebih bersifat sepihak sehingga tidak diperlukan pihak termohon.
Selain itu terjadi kesalahan penentuan objek permohonan yaitu berupa Surat Perintah Penyidikan. Sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 4 huruf (1) PERMA  No.  4  Tahun  2015  yang  menjadi  objek  permohonan  seharusnya adalah  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  Meskipun demikian,  Surat  Perintah  Penyidikan  juga  merupakan  KTUN  yang dikecualikan  dalam  UU  PTUN.  Berdasarkan  Pasal  2  huruf  d  UU  PTUN menyatakan  tidak  termasuk  dalam  pengertian  KTUN  apabila  KTUN  yang dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana atau  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  peraturan  perundang- undangan lain yang bersifat hukum pidana.
Sebelumnya terbitnya PERMA No. 4 Tahun 2015 memang pernah ada putusan  PTUN  Medan  Nomor  25/G/2015/PTUN-MDN.  Kasus  ini  bermula dari permohonan yang diajukan Kepala Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera  Utara  Ahmad  Fuad  Lubis  ke  PTUN  Medan.  Permohonan  ini dilakukan  kepada  Ahmad  Fuad  Lubis  karena  penetapan  tersangka  atas
dirinya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. Pengujian di PTUN Medan  dilakukan atas terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik)  dengan dugaan  tindak  pidana  korupsi  Dana  Bantuan  Sosial  (Bansos)  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  tahun  anggaran  2012-2013  yang  tengah  disidik Kejati Sumatera Utara. Majelis Hakim PTUN Medan yang dipimpin Tripeni Irianto  Putro  mengabulkan  permohonan  Achmad  Fuad  Lubis  dan menyatakan  bahwa  Kejati  Sumatera  Utara  telah  menyalahgunakan wewenang  dalam  melakukan  tugasnya  terkait  pemeriksaan  Achmad  Fuad Lubis  dalam  kasus  dugaan  tindak  pidana  korupsi  Dana  Bantuan  Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pada  kasus  ini  peneliti  melihat  terjadi  kesalahan  penentuan  objek permohonan  yaitu  berupa  Surat  Perintah  Penyidikan.  Selain  itu  subjek permohonan  dalam  kasus  ini  terdiri  atas  pemohon  dan  termohon  seperti halnya  suatu  gugatan  yang  bersifat  sengketa,  sehingga  dalam  amar putusannya  majelis  hakim  PTUN  Medan  yang  mengabulkan  permohonan pemohon  sekaligus  menyatakan  bahwa  termohon  dalam  hal  ini  kejati Sumatera  Utara  telah  terbukti  melakukan  penyalahgunaan  wewenang.  Hal tersebut  terjadi  dimungkinkan  karena  pada  saat  itu  belum  adanya  pedoman beracara  dalam  menilai  unsur  penyalahgunaan  wewenang  sebagai  aturan pelaksana dari Pasal 21 UUAP.
PERMA No. 4 Tahun 2015 menegaskan bahwa pada pengujian unsur penyalahgunaan  wewenang  pemeriksaan  persidangan  tidak  melalui  proses dismissal maupun  pemeriksaan  persiapan.  Hal  tersebut  mengingat  PTUN dalam  menguji  unsur  penyalahgunaan  wewenang  hanya  diberi  kewenangan untuk  memutus  permohonan  paling  lama  21  hari  kerja  sejak  permohonan diajukan.  Terhadap  keberatan  atas  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara, PERMA  No.  4  Tahun  2015  memberikan  kesempatan  kepada  Pemohon (Badan atau Pejabat Pemerintahan) untuk  melakukan  upaya hukum banding ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara.  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara tersebut bersifat final dan mengikat.
2. Implikasi  Hukum  Putusan  PTUN  Bagi  Pemohon  Yang  Dinyatakan
Terbukti  Ada  Atau  Tidak  Ada  Unsur  Penyalahgunaan  Wewenang Terhadap Proses Pidana
Suatu penerbitan keputusan (beschikking) maupun tindakan pemerintahan  dapat  memiliki  implikasi  baik  dari  segi  hukum  administrasi maupun  hukum  pidana.  Implikasi  tersebut  dalam  perspektif  hukum  pidana dapat  berupa  suatu  tindak  pidana  korupsi,  karena  tindak  pidana  korupsi merupakan  tindak  pidana  yang  lahir  dari  pelaksanaan  wewenang  sebagai Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Adapun terjadi  titik  singgung  antara  hukum  administrasi  dan  hukum  pidana  dalam suatu  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  tersebut  apabila
telah  menimbulkan  kerugian  keuangan  negara  sebagai  akibat  tindakan penyalahgunaan wewenang (detorunement de pouvoir) .
Pada
dasarnya kesalahan administrasi tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun apabila kesalahan administrasi tersebut disengaja dan disadari merugikan keuangan negara dan dilakukan  dengan  memperkaya/menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain maka  hal  tersebut  merupakan  letak  dari  sifat  melawan  hukum  pidana korupsi.  Dalam  hubungannya  dengan  hukum  pidana  korupsi  khususnya Pasal  3  UU  Tipikor,  pelanggaran  administrasi  dapat  merupakan  penyebab timbulnya sifat  melawan  hukum perbuatan apabila unsur sengaja (kehendak dan  keinsyafan)  untuk  menguntungkan  diri  dengan  penyalahgunaan kekuasaan jabatan, yang karena itu merugikan keuangan atau perekonomian negara.  Perbuatan  administrasi  yang  memenuhi  syarat  itu  membentuk pertanggungjawaban pidana.
Beralihnya  pertanggungjawaban  secara  hukum  administrasi  ke  ranah pertanggungjawaban  pidana  terjadi  apabila  ada  perbuatan  melawan  hukum pidana (wederrechtelijkheid) yang  didahului  dan  diikuti  adanya  niat  jahat (mens  rea) dalam  penerbitan  keputusan  maupun  tindakan  pemerintahan. Utrecht  menyatakan  bahwa  salah  satu  alasan  ketidakabsahan  suatu  KTUN adalah adanya kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak alat negara yang  mengeluarkan  yang  disebabkan  oleh  penipuan (bedrog) ,  paksaan (dwang) , dan salah kira (dwaling). Suatu KTUN yang terbit akibat salah kira (dwaling) 15 dan  paksaan (dwang) maka  pertanggungjawabannya  hanyalah bersifat  administratif,  sehingga  konsekuensi  hukum  atas  KTUN  tersebut adalah dapat dibatalkan. 16
Berbeda  dengan  KTUN  yang  diterbitkan  karena  adanya  unsur penipuan (bedrog) sehingganya  telah  ada  niat  jahat (mens  rea) dalam penerbitan  keputusan  maupun  tindakan  Pejabat  Pemerintahan.  Oleh  karena itu, setiap keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang dibentuk atas  dasar  adanya  kepentingan  pribadi (vested  interest) ,  ada  unsur  tipuan (bedrog) ,  ada  itikad  buruk (kwade  trouw), dan  penyalahgunaan  wewenang (detournement  de  pouvoir) yang  berimplikasi  pada  terjadinya  kerugian negara, maka patut diduga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
15 Salah  kira (dwaling) dapat  berupa  salah  kira  atas  maksud  pembuat  peraturan ( zelfstandingheid  der  zaak), salah  kira  atas  hak  orang  atau  badan  hukum  lain  ( dwaling  in een  subjetieve  recht) ,  salah  kira  atas  makna  suatu  ketentuan (in  het  een  objectieve  recht), dan salah kira atas wewenang sendiri (dwaling in eigen bevoegheid). Dian Puji Simatupang, “Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Dipidana” , http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt531b60851cc21/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat-dipida na, (diakses pada tanggal 26 September 2016).
16 Utrecht  E.  dan  Djindang,  Moh.  Saleh.  (disadur).  (1990). Pengantar  Hukum  Administrasi Negara , Cet. Kesembilan. Jakarta: Ichtiar Baru, p. 67.
Pasal  21  UUAP  menjadi  payung  hukum  bagi  Pejabat  Pemerintahan karena  menjadi  landasan  hukum  untuk  mengidentifikasi  apakah  suatu keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  terdapat  kesalahan administrasi  atau  penyalahgunaan  wewenang  yang  berujung  pada  tindak pidana.  Ada  tidaknya  unsur  penyalahgunaan  wewenang  diuji  dengan  asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) yakni  asas  yang  menentukan  bahwa wewenang itu  diberikan  kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Oleh  karena  itu,  jika  seorang  Pejabat  Pemerintahan  melakukan  tindakan yang  menyimpang  dari  tujuan  diberikannya  wewenang,  maka  dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan  wewenang  dan  menjadi kompetensi absolut PTUN.  Dengan  demikian,  kompetensi  absolut  PTUN  untuk  menguji  unsur penyalahgunaan  wewenang  hanya  berupa  pertanggungjawaban  Badan  atau Pejabat  Pemerintahan  atas  kesalahan  administratif  yang  mengakibatkan kerugian negara.
Keberadaan Pasal 21 UUAP sebagai prinsip kewenangan PTUN diatas memberikan  perlindungan  bagi  Pejabat  Pemerintahan  dalam  membuat keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan.  Hal  ini  tentu  sesuai  dengan  asas Presumptio  Iustae  Causa atau  asas  praduga rechtmatig ,  dimana  dalam  asas ini  mengandung  makna  bahwa  setiap  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  selalu harus  dianggap rechtmatig (dianggap  sah)  sampai  ada  pembatalannya. Dengan  arti  lain  keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  harus dianggap  benar  dan  segera  dilaksanakan,  kecuali  pengadilan  yang berwenang menyatakan sebaliknya. 17
Adanya  penempatan  konsep  penyalahgunaan  wewenang  dalam konteks  penyelenggaran  pemerintahan  sebagaimana  diatur  dalam  UUAP sedangkan  Pasal  3  UU  Tipikor  menempatkan  unsur  penyalahgunaan wewenang  sebagai bestanddeel  delict (delik  inti)  sesungguhnya  dapat berjalan  secara  paralel.  Dalam  ranah  hukumnya  keduanya  memiliki  asas hukum  dan  pengaturan  tersendiri,  seperti  dalam  hukum  pidana  dikenal  asas “autonomie  van  het  materiele  straftrecht” (hak  otonomi  hukum  pidana materiil)  akan  tetapi  asas  ini  tidak  boleh  bertentangan  atau  memasuki wilayah  asas  hukum  lainnya,  misalkan  asas  dalam  hukum  administrasi. Artinya  penerapan  asas  hukum  jangan  sampai  terjadi  ketidakteraturan hukum (disorder law), karena akan terjadi kesesatan dan kehancuran tatanan hukum.  Akan  tetapi  harus  dipahami  secara  konstruktif  menuju  kearah keutuhan  tatanan  hukum  yaitu  dapat  saling  melengkapi. 18 Paulus  Effendi
17 Fathudin.  (2015).  “Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan)”, dalam Jurnal Cita Hukum UIN Syarif Hidayatullah . II(1): 128. 18 Yulius.  (2015). “ Menyelisik  Makna  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  Ditinjau  dari  Optik  Hermeneutika  Hukum” , dalam Varia Peradilan . 360: 8-9.
Lotulung  mengatakan  bahwa  di  dalam  penerapan  hukum,  persamaan persepsi  akan  mewujudkan  kepastian  hukum,  yang  pada  gilirannya  akan mencegah  atau  menghindari  disparitas  putusan  atau  inkosistensi  putusan disebabkan hakim telah menerapkan standar yang tidak sama terhadap kasus atau  perkara  yang  sama atau  serupa  dengan  perkara  yang  telah  diputus  atau diadili oleh hakim sebelumnya. 19
Dengan demikian peneliti berpendapat implikasi putusan PTUN yang menyatakan bahwa ada penyalahgunaan wewenang akan memberikan ruang jalan  berikutnya  bagi  proses  pidana  khususnya  dugaan  atas  Pasal  3  UU Tipikor.  Putusan  PTUN  yang  menyatakan  bahwa  ada  penyalahgunaan wewenang sesungguhnya menjadi alat bantu bagi proses pidana dikarenakan penegak  hukum  tidak  perlu  lagi  membuktian  penyalahgunaan  wewenang sebagai bestanddeel delict (delik inti) yang ada pada Pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan  hukum  administrasi,  Pejabat  Pemerintahan  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  khususnya  Pasal  3  UU  Tipikor  dapat dipastikan  telah  melanggar  norma  perilaku  aparatur (gedragsnorm), karena Pejabat  Pemerintahan  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  tercela  atau melakukan  tindakan  maladministrasi.  Selain  melanggar  norma  perilaku aparatur, Pejabat Pemerintahan yang  melakukan penyalahgunaan wewenang dapat  dikategorikan  melanggar  norma  pemerintahan (bestuurnorm) salah satunya dalam hal ini UUAP. Sehingganya berlakulah sistem “low degree of differentiation” yaitu keberadaan sanksi administrasi tidak mengenyampingkan sanksi pidana.
Sebaliknya, implikasi hukum putusan PTUN yang menyatakan bahwa tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  haruslah  dipatuhi  bagi  setiap  aparat penegak hukum untuk tidak memproses secara pidana Pejabat Pemerintahan yang diduga atas Pasal 3 UU Tipikor. Hal tersebut senada dengan pernyataan Indriyanto  Seno  Adji  yang  menguraikan  unsur-unsur  Pasal  3  UU  Tipikor sebagai  berikut  “menyalahgunakan  kewenangan”  sebagai “bestandeel delict” dan  “dengan  tujuan  menguntungkan….”  sebagai “element  delict”. “bestandeel  delict” selalu  berhubungan  dengan  perbuatan  yang  dapat dipidana (strafbare  handeling), sedangkan “element  delict” itu  tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh  karenanya jika penyalahgunaan  wewenang  tidak  terbukti  maka  unsur  yang  lain  tidak  perlu untuk dibuktikan. 20
19 Lotulung,  Paulus  Effendi.  (2013). Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Kekuasaan .  Jakarta: Salemba Humanika, p.15-16.
20 Minarno, Nur Basuki. Op. Cit , p. 35.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Konstruksi  pengujian  unsur  penyalahgunaan  wewenang  terhadap Keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  oleh  PTUN  meliputi wewenang PTUN yang didasari atas UUAP dan PERMA No. 4 Tahun 2015. Substansi  pengujian  berkaitan  dengan  subjek  permohonan  yaitu  Badan  atau Pejabat  Pemerintahan  dan  objek  permohonan  yaitu  Keputusan  dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan. Prosedur pengujian diberikan batasan yaitu setelah adanya hasil pengawasan APIP dan sebelum adanya proses pidana.
Implikasi  hukum  Putusan  PTUN  yang  menyatakan  bahwa  keputusan dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  ada  unsur  penyalahgunaan wewenang  dapat  berlanjut  pada  proses  pidana (criminal  process) sepanjang terbukti  ada  niat  jahat (mens  rea). Selanjutnya,  implikasi  hukum  Putusan PTUN  yang  menyatakan  bahwa  Keputusan  dan/atau  Tindakan  Pejabat Pemerintahan  tidak  ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang,  pada  dasarnya tidak  dapat  dilanjutkan  pada  proses  pidana,  karena  tidak  terpenuhinya bestand delict (delik inti) dari Pasal 3 UU Tipikor.

## 2. Saran
a. Mahkamah  Agung  perlu  melakukan review terhadap  substansi  PERMA No.  4  Tahun  2015  khususnya  mengenai  subjek  permohonan  dan pembatasan kompetensi absolut PTUN untuk menguji unsur penyalahgunaan  wewenang  sebelum  adanya  proses  pidana.  Meskipun putusan  PTUN  bersifat erga  omnes perlu  juga  Mahkamah  Agung menerbitkan PERMA yang memuat ketentuan mengenai keharusan aparat penegak  hukum  mematuhi  putusan  PTUN  yang  menyatakan  seorang Pejabat  Pemerintahan  tidak  ada  penyalahgunaan  wewenang  untuk  tidak dilanjutkan ke proses pidana.
b. APH  agar  memperhatikan  asas lex  posterior  derogat  legi  priori dimana terkait  mekanisme  penanganan  dugaan  penyalahgunaan  wewenang  agar lebih  mengedepankan  peran  APIP  dan  memberikan  kesempatan  kepada Pejabat  Pemerintahan  untuk  terlebih  dahulu  melakukan  pengujian  unsur penyalahgunaan wewenang kepada PTUN.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Adji,  Indriyanto  Seno.  (2009). Korupsi,  Kebijakan  Aparatur  Negara  dan Hukum Pidana . Jakarta: Diadit Media. Atmasasmita,  Romli.  (1982). Strategi  Pembinaan  Pelanggar  Hukum  dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia . Bandung: PT. Alumni. _________________.  (2013). Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer . Jakarta: Prenadamedia. Hadjon,  Philipus  M.  et.al.  (2011). Hukum  Administrasi  dan  Tindak  Pidana Korupsi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
______________.  (2012). Hukum  Administrasi  dan  Good  Governance .
Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
HR,  Ridwan.  (2006). Hukum  Administrasi  Negara. Jakarta:  RajaGrafindo Persada. Lotulung,  Paulus  Effendi.  (2013). Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan Kekuasaan . Jakarta: Salemba Humanika. Mawardi,  Irvan.  (2016). Paradigma  Baru  PTUN,  Respon  Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi . Yogyakarta: Thafa Media. Minarno,  Nur  Basuki.  (2011). Penyalahgunaan  Wewenang  dalam Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang  Berimplikasi  Tindak  Pidana Korupsi . Surabaya: Laksbang Mediatama. Permana,  Tri  Cahya  Indra.  (2016). Catatan  Kritis  Terhadap  Perluasan Kewenangan  Mengadili  Peradilan  Tata  Usaha  Negara .  Yogyakarta: Genta Press. Saputra,  M.  Nata.  (1988). Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  Rajawali Press. Supandi. (2016). Hukum Peradilan Tata Usaha Negara . Bandung: Alumni. Utrecht, E. dan Djindang, Moh. Saleh. (disadur). (1990). Pengantar Hukum Administrasi Negara , Cet. Kesembilan. Jakarta: Ichtiar Baru.

## B. Jurnal Ilmiah
Fahtudin.  2015).  “Tindak  Pidana  Korupsi  (Dugaan  Penyalahgunaan Wewenang)  Pejabat  Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)”. Jurnal Cita Hukum UIN Syarif Hidayatullah , II(1).
Suparjoto, Slamet. (2015). “UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peratun Berbanding  Lurus”. Varia  Peradilan Mahkamah  Agung  Republik Indonesia. 358.
Yulius.  (2015)  “Menyelisik  Makna  Penyalahgunaan  Wewenang  dalam Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  Ditinjau  dari  Optik
Hermeneutika Hukum”. Varia Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 360.

## C. Website dan Dokumen Lain
Simatupang, Dian Puji. Akademisi: Pengambil Kebijakan Publik Tak Dapat Dipidana” ,  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt531b60851cc2 1/akademisi--pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat-dipidana, (diakses pada tanggal 26 September 2016).