## MODEL PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA

## Fauzi Rahman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: jibranfauzi05@gmail.com)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  a)  Ingin  mengetahui  peran  Dinas  Sosial  Kota Palangka  Raya  dalam  penanganan  anak  jalanan  berbasis  Keluarga  diKota  Palangka Raya. b) Ingin mendeskripsikan tentang: Profil (potret) anak jalanan dan keluarganya; Faktor-faktor  penyebab  munculnya  anak  jalanan;  Peta  permasalahan  anak  jalanan; Pandangan  masyarakat  tentang  anak  jalanan;  dan  Beberapa  model  alternatif  yang mungkin dapat diterapkan dalam penanganan anak jalanan yang berbasis keluarga di Kota Palangka Raya.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  deskriptif  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  :  1)  Peran  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya  dalam  penanganan  anak  jalanan  berdasarkan  Peraturan  Daerah  kota  Palangka Raya  Nomor  16  Tahun  2007  belum  dilaksanakan  secara  maksimal  hal  ini berhubungan  dengan  kesungguhan  pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan anggaran yang kurang memadai. 2) Penanganan anak jalanan dalam teori dramaturgi memaparkan  peran  dari  petugas  sebagai  pembina  sekaligus  pengasuh  anak  jalanan dapat menjadi jenis alternatif dalam merubah perilaku anak jalanan.

## Kata kunci :  Model Penanganan Anak Jalanan

## Pendahuluan
Gejala  merebaknya  anak  jalanan di  Indonesia  merupakan  persoalan  sosial yang  komplek.   Hidup  menjadi  anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang  menyenangkan,  karena  mereka berada  dalam  kondisi  yang  tidak  bermasa depan  jelas,  dan  keberadaan  mereka  tidak jarang  menjadi  “masalah”  bagi  banyak pihak,  keluarga,  masyarakat  dan  negara. Namun,  perhatian  terhadap  nasib  anak
jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif.   Padahal  mereka  adalah  saudara kita.   Mereka  adalah  manusia  Indonesia yang  harus  dilindungi,  dijamin  hak- haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.
Menurut  UUD  1945,  “anak terlantar  itu  dipelihara  oleh  negara”. Artinya  pemerintah  mempunyai  tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan
pembinaan  anak-anak  terlantar,  termasuk anak jalanan.  Hak-hak asasi anak terlantar dan  anak  jalanan,  pada  hakekatnya  sama dengan  hak-hak  asasi  manusia  pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  dan Keputusan Presiden RI No. 36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention  on  the  Right  of  the  Child (Konvensi tentang hak-hak Anak).
Mereka  perlu  mendapatkan  hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan ( civil righ and  freedoms ),  lingkungan  keluarga  dan pilihan  pemeliharaan  ( family  envionment and alternative care ), kesehatan dasar dan kesejahteraan (basic  health  and  welfare ), pendidikan, rekreasi dan budaya ( education,  laisure  and  culture  activites ), dan perlindungan khusus ( special protection).
Kementerian  Sosial  Republik Indonesia  mencatat  dari  tahun  ke  tahun terdapat  pengurangan  anak  jalanan  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Dari  33.400 anak  pada  2015,  jumlahnya  menurun menjadi 20.719 anak pada 2016. Kemudian  turun  menjadi  16.416  anak pada 2017.
Walaupun  terjadi  pengurangan setiap  tahunnya  namun  pada  hakekatnya permasalahan  anak  jalanan  masih  menjadi pekerjaan  rumah  yang  sangat  serius, bahwa  ketika  menengok  kebelakang  dari hasil  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 1998
memperlihatkan  bahwa  anak  jalanan secara  nasional  berjumlah  sekitar  2,8  juta anak.   Dua  tahun  kemudian,  tahun  2000, angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 5,4%, sehingga jumlahnya menjadi 3,1 juta anak.  Pada tahun yang sama, anak yang  tergolong  rawan  menjadi  anak
jalanan  berjumlah  10,3  juta  anak  atau  17, 6%  dari  populasi  anak  di  Indonesia,  yaitu 58,7  juta  anak  (Soewignyo,  2002).   Dari Pusdatin Depsos RI (2007) Anak diexplotasi  Anak  diterlantarkan  3.940.300 anak, Anak korban tindak kekerasan Anak nakal berjumlah 203.151 orang sedangkan anak  korban  Pelecehan  Seksual  Anak jalanan 104.497 anak
Angka-angka tersebut menunjukkan  bahwa  kualitas  hidup  dan masa depan anak-anak sangat memperihatinkan,  padahal  mereka  adalah aset, investasi SDM dan sekaligus tumpuan masa depan bangsa.  Jika kondisi dan kualitas hidup anak kita memprihatinkan,  berarti  masa  depan bangsa dan negara juga kurang menggembirakan.   Bahkan,  tidak  tertutup kemungkinan,  sebagian  dari  anak  bangsa kita  mengalami lost  generation (generasi yang hilang).
SUSENAS tahun 2000 juga menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor ketidakberhasilan  pembangunan  nasional dalam  berbagai  bidang  itu,  antara  lain, disebabkan  oleh  minimnya  perhatian pemerintah  dan  semua  pihak  terhadap eksistensi keluarga. Perhatian dan treatment yang  terfokus  pada  “keluarga sebagai  basis  dan  sistem  pemberdayaan” yang  menjadi  pilar  utama  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  relatif  belum menjadi  komitmen  bersama  dan  usaha yang  serius  dari  banyak  pihak.   Padahal, masyarakat  dan  negara  yang  sehat,  kuat, cerdas,  dan  berkualitas  dipastikan  karena tumbuh  dan  berkembang  dari  dan  dalam lingkungan  keluarga  yang  sehat,  kuat, cerdas dan berkualitas.  Dengan demikian, masalah anak termasuk anak jalanan perlu adanya penanganan yang berbasis keluarga, karena keluarga adalah
penanggung  jawab  pertama  dan  utama masa depan anak-anak mereka.
Menurut pengamatan
kami, penanganan  anak  jalanan  di  seluruh wilayah  Indonesia  pada  umumnya  belum mempunyai  model  dan  pendekatan  yang tepat  dan  efektif.   Keberadaan  Rumah
Singgah misalnya, menurut hasil penelitian Badan Pelatihan dan Pengembangan  Sosial  Depsos  (2003), dinilai  kurang efektif  karena  tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan dalam keluarga “(Kompas, 26 Pebruari 2003). Pembinaan dan pemberdayaan  pada  lingkungan  keluarga tempat  mereka  tinggal  tampaknya  belum banyak dilakukan,
sehingga penanganannya  selama  ini  cenderung “tambal  sulam”  dan  tidak  efektif. Sementara itu, keluarga merupakan “pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama”  yang  memungkinkan  anak-anak itu  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik, sehat dan cerdas.  Pemberdayaan keluarga dari  anak  jalanan,  terutama  dari  segi ekonomi,  pendidikan  dan  agamanya, diasumsikan  merupakan  basis  utama  dan model yang efektif untuk penanganan dan pemberdayaan anak jalanan.
Anak jalanan di Provinsi Kalimantan  Tengah,  sebagai  salah  satu kasus,  berjumlah  39,855  anak,  sedangkan Panti  asuhan  yang  memberikan  pelayanan sosial  terhadap  mereka  sangat  terbatas. Daya tampung keseluruhannya adalah 560 anak.   Sementara  itu,  Panti  Sosial  Asuhan Anak  yang  diselenggarakan  masyarakat Secara  akumulatif  jumlah  yang   yang mendapat  pelayanan  Panti  dan  non-Panti adalah  8.908  anak  dan  yang  belum tersentuh  pelayanan  pemerintah  maupun organisasi  sosial  atau  LSM  adalah  30.387 anak  (Dinas  Sosial  Pemerintah  Propinsi Kalteng, 2008).
Persebaran  anak  jalanan  di  Kota Palangka  Raya  juga  cukup  merata.   Data yang  diterbitkan  oleh  Dinas  Sosial  Kota Palangka Raya menyebutkan dalam kurun waktu  tiga  tahun  terakhir  dari  tahun  2016 sampai  tahun  2018  adalah  seperti  dalam tabel berikut :
Tabel 1 Anak Jalanan No Tahun Dalam Kota Ket 1 2016
15
2 2017 6
3 2018 16 37 Sumber : Dinas Sosial Kota Palangka Raya Maret 2018 Data tersebut
cukup memperihatinkan  kita  semua,  karena idealnya  sebagai  “kota  percontohan” Palangka  Raya  dapat  bebas  dari  masalah anak jalanan, atau setidak-tidaknya jumlah anak  jalanan  tergolong  rendah  di  seluruh propinsi  di Indonesia.   Selama  ini, penanganan  anak  jalanan  melalui  panti- panti  asuhan  dan  rumah  singgah  dinilai tidak  efektif.   Hal  ini  antara  lain  terlihat dari  “pola  asuh”  yang  cenderung konsumtif,  tidak  produktif  karena  yang ditangani  adalah  anak-anak,  sementara keluarga mereka tidak diberdayakan.
Berdasarkan latar belakang pemikiran  tersebut,  Penelitian  dilakukan dalam  rangka  mencari    “ Solusi  Yang Efektif   Dalam  Penanganan  Anak” di Kota  Palangka  Raya  yang  Berbasis  Pada Pemberdayaan Keluarga.
Kesungguhan  Pemerintah  Kota Palangka  Raya  dalam  menangani  kasus anak  jalanan  masih  perlu  dipertanyakan walaupun peraturan daerah telah diterbitkan.  Pertanyaan  pokok  masalah tersebut adalah :
1. Bagaimanakah  peran  Dinas  Sosial Kota Palangka Raya dalam penanganan anak jalanan?
2. Bagaimanakah Model Dalam Penanganan Anak Jalanan” di  Kota
Palangka  Raya  yang  Berbasis  Pada Pemberdayaan  Keluarga  dan  dalam teori dramaturgi?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah Penelitian deskriptif dengan menggunakan    pendekatan    kualitatif. Pendekatan    kualitatif    menurut    Strauss dan  Corbin  dalam  Soewadji  (2012;51). adalah  penelitian  yang  menghasilkan penemuan-penemuan  yang  tidak  dapat dicapai  (diperoleh)  dengan  menggunakan prosedur-prosedur  statistik  atau  cara-cara dari kuantifikasi (pengukuran).
Menurut Lexy J. Moleong ( 2 0 0 9 : 5 )   dan  John  W.  Creswell
(1997:3), pendekatan
kualitatif merupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang dan  perilaku    yang  diamati. Yang membedakan  antara  pendekatan  kualitatif dan pendekatan kuantitatif adalahh asumsi filosofis  yang  dibawa  peneliti  ke  dalam penelitiannya, jenis strategi yang digunakan  peneliti,  dan  metode  spesifik yang  diterapkan  untuk  melaksanakan strateginya.  Pendekatan  kualitatif  tidak mencari  hubungan      atau  pengaruh  antar variabel- variabel tetapi untuk memperoleh  pemahaman  lebih  mendalam mengenai  suatu  fenomena,  sehingga  akan dapat diperoleh teori.
Hasil dan Pembahasan
Peran Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam penanganan Anak Jalanan Sesuai  Peraturan  Daerah  Nomor  16 Tahun 2007
1. Realitas Kehidupan Anak Jalanan
Sebagaimana  diamanatkan  dalam peraturan  daerah  Nomor  16  Tahun  2007 bahwa kegiatan khususnya anak jalanan di Kota  Palanga  Raya  bertentangan  dengan norma-norma  kemasyarakatan  (  Bab  II Pasal 2 ).
Alasan  utama  adalah  bahwa  anak jalanan  adalah  fenomena  sosial  yang mencemaskan dunia (Suharto, 2007; 231). Dimana  pelaku  berusia  paling  banyak berusia  dibawah  10  tahun.  Anak  jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas  di  sektor  informal  seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan,  menjadi  pemulung  barang- barang bekas, yang lebih parah lagi adalah mengemis, mengamen, mencuri,
mencopet, atau terlibat dalam perdagangan sex.
Di jalan mereka memiliki pengalaman  buruk  dengan  Polisi  Pamong Praja,  Penanganan  yang  dilakukan  oleh pemerintah lebih sering bersifat sementara dan tindakan kekerasan yang menimbulkan trauma.
Kehidupan anak jalanan di lingkungan  masyarakat  tidak  jauh    dari berbagai  macam  kekerasan.  Kekerasan rumah  tangga  sering  terjadi  dalam keluarga  miskin,  dimana  pelaku  nya adalah orang dekat seperti  orangtua anak. Hak  anak  untuk  hidup    dalam  keceriaan dilanggar  setiap  hari  oleh  orang  tua sendiri. Anak-anak diekploitasi, di pekerjakan  dalam  lingkungan  yang  buruk, dan  berbagai  diskriminasi  masih  sangat sering dijumpai terutama dikota dan dalam keluarga  miskin.karena  miskin  maka  anak dipaksa mengemis di jalanan.
Kepedulian  terhadap  anak  jalanan terutama  didasari  kenyataan  bahwa  anak adalah  aset  bangsa  yang  memiliki  hak
untuk tumbuh dan berkembang, sementara itu hidup dijalanan sangat membahayakan. Mereka seringkali menjadi sasaran pemaksaan  ekonomi  oleh  orang  dewasa  ( termasuk orang tua anak ), rentan terhadap kekerasan  fisik,  sosial,  dan  seksual,  dan menurut  hasil  pengamatan  media  koran media  massa,  mereka  dipaksa  untuk terlibat dalam jaringan narkoba.
Pada  umumnya  anak  jalanan  tidak hidup bersama keluarganya, tidak bersekolah,  dan  tidak  memiliki  orang dewasa  atau  lembaga  yang  merawat mereka.kemiskinan  di  yakini  menjadi alasan  menyuruh  mereka  bekerja,  selain itu  keluarga  yang  tidak  harmonis  , ditelantarkan oleh keluarganya atau karena mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga ( dalam Suharto; 2007; 233).

## 2. Proses Penanganan yang dilakukan
Fokus utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial, oleh karenanya model pertolongan    terhadap  anak  jalanan  bukan sekedar menghapus anak
dari jalanan.melainkan harus bisa
meningkatkan  kualitas  hidup  mereka  atau sekurang-kurangnya  melindungi  mereka dari  situasi-situasi    yang    ekploitatif  dan membahayakan.
Pemerintah  kota  Palangka  Raya melalui  Dinas  Sosial  dalam  melaksanakan kegiatan berpegang kepada aturan
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya
Nomor  16  Tahun  2007  dimana  kegiatan yang dilakukan yaitu :
1. Pelayanan  sosial  yaitu  suatu  bentuk kegiatan pelaksanaan usaha dan kegiatan  kesejahteraan  yang  ditangani secara  terorganisasi,  sistematik  dan profesional
2. Rehabilitasi  yaitu    upaya-upaya  yang terorganisir melalui usaha-usaha
penyantunan,  pemberian  bimbingan motivasi,  pendidikan  dan  pelatihan, pemulihan  kemampuan,  penyaluran kembali kemasyarakat,pengawasan maupun  pembinaan  lanjut  sehingga kembali  memiliki  kemampuan  untuk hidup  secara  layak  dan  wajar  sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
3. Resosialisasi  adalah  segaala  upaya terorganisir dengan tujuan membaurkan  kembali  ke  lingkungan sosialnya, baik pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat.
Adapun  alur  kegiatan  selama  ini  dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pemprograman kegiatan  dimasukkan dalam  anggaran  dan  belanja  daerah Kota Palangka Raya. hal ini dilakukan dalam rangka upaya operasionalisasi dilapangan yang cukup  banyak  melibatkan  personil dan terkait dengan biaya.
2. Penyerapan  informasi  anak  jalanan Data dan informasi tentang keberadaan  anak  jalanan  sangat penting  dalam  menetapkan  langkah yang  akan  diambil  dengan  tetap berkoordinasi dengan aparat terkait.
3. Melakukan razia ditempat yang telah terindentifkasi
4. Assesment dan indentifikasi terhadap anak jalanan yang terjaring
5. Bimbingan motivasi
6. Pemberian santunan 7. Dikembalikan  ketempat  orang  tua atau  panti  asuhan  untuk  mendapat pembinaan lanjutan.
Dari  alur  kegiatan  diatas  biasanya hasil  razia  hanya  dapat  di  bina  selama  3 hari  ,  hal  yang  sangat  mustahil  untuk merubah perilaku anak jalanan. Selama ini hasil  pembinaan  kurang  memuaskan,
selain  pendeknya  waktu  yang  berkaitan dengan  masalah  pendanaan  harus  sesuai dengan pagu anggaran yang ada.
Di  lain  pihak  ada  kecenderungan dari anak jalanan kembali ke jalanan lagi ( beberapa hasil razia mendapati orang yang sama ). Permasalahan kesejahteraan sosial yang  berkembang  tersebut  menunjukkan bahwa  ada  warga  negara  yang  belum terpenuhi  hak  atas  kebutuhan  dasarnya secara  layak  karena  belum  memperoleh pelayanan  sosial  dari  negara.  Akibatnya, masih  ada  warga  negara  yang  mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga  tidak  dapat  menjalani  kehidupan secara layak dan bermartabat.
Padahal  Pasal  34  ayat  (1)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  mengamanatkan  kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar  seperti  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  Pemerintah  dan pemerintah daerah
memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan  sosial,  dan  perlindungan sosial  sebagai  perwujudan  pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya  hak  atas  kebutuhan  dasar warga  negara  yang  miskin  dan  tidak mampu.
Pelaksanaan  Pembinaan  Anak  Jalanan dalam Teori Dramaturgi Erving Goffman
Fokus    pendekatan    dramaturgis adalah    bukan    apa    yang    orang    lain lakukan,  bukan  apa  yang  ingin  mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan  bagaimana  mereka  melakukan. Oleh  sebab  itu  peran  peneliti  berusaha melihat  bagaimana    peran    Dinas    Sosial
dalam    pembinaan    anak    jalanan.  Pekerja Sosial  yang  dimaksudkan  oleh  peneliti adalah  pembina  dan  pendamping  anak jalanan  di  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya.

## 1.  Pemahaman Panggung
Tujuan  dari  presentasi  dari  Diri Goffman  ini  adalah  penerimaan  penonton akan    manipulasi.    Bila    seorang    aktor berhasil,    maka    penonton    akan    melihat aktor  sesuai  sudut  yang  memang  ingin diperlihatkan  oleh  aktor  tersebut.  Dari sini  dramaturgi  mempelajari  konteks  dari perilaku
manusia
dalam mencapatujuannya dan bukan untuk mempelajari hasil dari perilakunya tersebut.  Hal  ini juga di  lakukan  oleh  para pembimbing  dan  pendamping,  mereka berusaha  menerjemahkan siapa yang mereka hadapi. Mereka mempelajari panggung  (karakter)  yang  dimiliki  oleh anak-anak jalanan.
“Kita  harus  bisa  berperan  kepada siapa  yang  kita  hadapi. Karena  1 anak    disini    seperti    10    anak rumahan.    Kalau    kita    lengah sedikit  saja,  kita  bisa  kemakan sama  mereka,  dipermainkan  sama mereka.” (Wawancara dengan
Pekerja Sosial ) Dengan  mempelajari  panggung (karakter)  sebelum  memulai  pementasan (pembinaan)  termasuk  salah  satu  strategi dalam menyukseskan pembinaan di
Rumah singgah.
2.  Menjadi Aktor Menurut konsep dramaturgis sendiri,  manusia  akan  mengembangkan perilaku-perilaku yang
mendukung perannya tersebut. Oleh karenanya
pertunjukan  drama,  seorang  aktor  drama kehidupan  juga  harus  mempersiapkan kelengkapan  pertunjukan  dalam  mencapai tujuannya tersebut. Sepertinya para pembina  dan  pembimbing  UPTD  Rumah Singgah  selaku  aktor  juga  mempersiapkan kebutuhan  yang  harus  diperankan  dalam proses  pembinaan  kepada  anak-  anak jalanan.
“Jadi  untuk  memberi  pembelajaran kepada    anak-anak    kita  harus bermain  peran.  Bagaimana  kita menghadapi anak si A misalkan, lalu untuk    anak    B    kita    tidak    bisa mengunakan    peran    yang    sama juga.”(  Wawancara  dengan  Petugas Dinas Sosial)
Adanya  strategi  atau  plan  dalam pembinaan  setiap  anak  dibuat  berbeda, sesuai  pendekatan  yang  cocok  pada masing-masing  anak,  dapat  memudahkan para  pembina  dan  pembimbing  dalam pementasan drama (sosialisasi pembinaan).
3.   Dramaturgi
Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan ibarat teater, yang mirip dengan pertunjukan diatas panggung,
menampilkan peran-peran  yang dimainkan para  aktor.  Menurut  Goffman  kehidupan sosial  itu  dapat  dibagi  menjadi  wilayah depan (front  region) dan wilayah belakang (back  region).  Wilayah  depan  ibarat panggung  sandiwara  bagian  depan  (front stage)  yang  ditonton  khalayak  penonton, sedang  wilayah  belakang  ibarat  panggung sandiwara  bagian  belakang  (back    stage) atau    kamar    rias    tempat    pemain sandiwara    bersantai,  mempersiapkan  diri, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung  depan.  Begitu  halnya  dengan
kehidupan  pembina  dan  pembimbing  anak jalanan  di  Rumah  Singgah,  terdapat panggung depan dan panggung belakang.
Panggung  depan  pembimbing  dan pembina  adalah  ketika  mereka  yang mendadak  menjadi  orang  tua,  menjadi seorang  ibu  dan  ayah,  harus  bisa  terlihat tegas,  dan  selalu  menjaga  diri  di  waktu pembinaan terhadap anak jalanan.
Sedangkan panggung belakang pembimbing  dan  pembina  adalah  ketika mereka  kembali  berada  di  rumah,  mereka menjadi  anak  seperti  biasanya,  bebas melakukan  apa  saja,  tidak  takut  untuk berbuat sesukanya, atau saat mempersiapkan peran sebagaimana pembina dan pembimbing seharusnya. Di  dalam  panggung  depan,  ada
yang  namanya front  personal dan setting . Front  personal bisa  dikatakan  alat-alat seperti pendukung saat melakukan pembinaan terhadap anak-anak jalanan.
“Nah  lucu  mas  disini  saya  sebagai orang  tua,  padahal  saya  belum menikah  sama  seperti  mbak  hilda juga.  Padahal  di  rumah  jadi  anak bapak  ibu  hehe...  Kadang  sebagai tempat    curhat    dari    anak-anak juga.”
“Disini saya harus bersifat lebih tegas, harus bisa memposisikan diri dari pada di rumah, disini tiap hari bisa marah -marah”(wawancara dengan Petugas Dinsos)
Biasanya  beberapa  alat  pendukung untuk menjadikan pembimbing dan pembina  di  Kampung  Anak  Negeri  lebih terlihat  antagonis  mereka  membawa  kayu kecil,  penggaris,  dan  sapu.  Tak  hanya  itu, dalam  pembinaanya  sering  kali  mereka menggunakan    nada  yang  keras,  sikap
menakut-  nakuti,  dan  beberapa  ancaman. Dan setting yang dilakukan oleh pembimbing  dan  pembina  ini  adalah  di wilayah  Rumah  Singgah  saat  mereka melakukan pembinaan.
Hal  ini  sangat  bertolak  belakang saat  perilaku  diperankan  pembina  dan pembimbing  ini  saat  mereka  berada  di panggung belakang. Seperti di rumah/ atau di  kantin  bersama  para  pembina  dan pembimbing  lain,  yang  menjadi  orang biasa  seperti  di  sekitarnya,  menjalani kehidupan  menjadi  seorang  anak,  tidak harus  terlihat  arogan,  lebih  santai,  bisa sering  bercanda  dan  tidak  ada  rasa  yan terbebani.    Panggung    belakang    juga meliputi    persiapan    pembimbing    dan pembina  dalam  melakukan  perencanaan pembinaan.
Dari sini pertunjukan atau pementasan  yang  dilakukan  pembina  serta pembimbing  dalam  pebinaan  di  rumah singgah sebagai upaya optimalisasi pembinaan  itu  sendiri.  Hal  ini  merupakan strategi untuk mensukseskan proses sosialisasi    terhadap    anak-anak    jalanan. oleh sebab itu perlu adanya pemeliharaan  jarak  terhadap  anak-anak jalanan agar proses ini  terus  bisa berlangsung.

## Kesimpulan
Peran  Dinas  Sosial  Kota  Palangka Raya  dalam  penanganan  anak  jalanan berdasarkan Peraturan Daerah kota Palangka  Raya  Nomor  16  Tahun  2007 belum  dilaksanakan  secara  maksimal  hal ini  berhubungan  dengan  kesungguhan pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan anggaran yang kurang memadai.
Penanganan  anak  jalanan  dalam teori  dramaturgi  memaparkan  peran  dari petugas sebagai pembina sekaligus
pengasuh anak jalanan dapat menjadi jenis alternatif  dalam  merubah  perilaku  anak jalanan.

## Referensi
Anarita,  Popon,  dkk,  2001: Baseline Survei untuk Program Dukungan dn Pemberdayaan  Anak  Jalanan  di Perkotaan  (Bandung ),  Bandung: Akatiga-Pusat analisis sosial. Arief, Armai, 2002: Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan Dalam Rangka
Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial dan  Stabilitas  Nasional ”,  Dalam Jurnal  Fajar,  LPM  UIN  Jakarta, Edisi 4, No.1, November 2002. Arijanto,  Juniardi,  2002: Pemberdayaan Ekonomi  Umat  Melalui  Masjid Sebagai  Usaha  Mereposisi  Fungsi Masjid ”,  dalam  Jurnal  Etikonomi, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  UIN  Syarif  Hidayatullah,
Edisi 1, Desember 2002. Basoeki, Badjuri,1999: Modul 1: Pelatihan  Pelatih  Pemberdayaan Anak  Jalanan  Melalui  Rumah Singgah , Jakarta: Depsos bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia,. --------,  1999:  Modul  2: Pelatihan  Pelatih Pendampingan  Orang  Tua  Anak Jalanan , Jakarta: Depsos bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia,. --------, 1999: Pelatihan Pelatih Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan  Anak  Jalanan  dan Orang Tua , Jakarta: Depsos bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia,
Direktorat  Pemberdayaan  Peran  Keluarga Dirjen Pemberdayaan Sosial, 2002:,
Standarisasi  Pemberdayaan  Peran Keluarga , Jakarta: Depsos,. --------, 2002: Pedoman Bimbingan
Keluarga  Melalui  Kelompok  Usaha Keluarga  Muda  Bina  Mandiri (KUBE-KMM), Jakarta: Depsos Gunawan,  Ary  H.  2010 Pengantar Sosiologi Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta
Kencana, Gita dkk ,2001: Baseline Survei Untuk  Program  Dukungan  dan Pemberdayaan  Anak  Jalanan  di Perkotaan (Medan), Medan: Warung Sahiva USU Medan. Moleong,  Alex,1995: Metode  Penelitian
Kualitatif , Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyana. Deddy. 2000. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung  :  PT Rosdakarya, 2000.
Muridan.,  U.  Uswatusholilah,  Khusnul Kotimah,  Enung  A.,  2000:    “Teori Diri Sebuah Tafsir Makna Simbolik (Pendekatan Teori Dramaturgi Erving Goffman),” Komunika Jurnal  Dakwah  dan  Komunikasi ,  4, no. 2, Pramono,  Herry,  dkk,  2001: Baseline Survei  Untuk  Program  Dukungan dan Pemberdayaan Anak Jalanan di Perkotaan (Jakarta),  Jakarta:  Pusat Kajian  Pembangunan  Masyarakat UNIKA Atma Jaya. Ramdhani, M., Sarbaini, Harpani Matmuh.
“Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan  Anak  Jalanan  di Kota  Banjarmasin,”  2016: Jurnal Pendidikan  Kewarganegaraan: Vol
6, no 11, Mei,
Ritzer,  George.  2012: Teori  Sosiologi
Edisi Kedelapan . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Sarmanu,  dkk,  2001: Baseline  Survei
Untuk  Program  Dukungan  dan
Pemberdayaan  Anak  Jalanan  di
Perkotaan (Palangka Raya), Palangka Raya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
Suharto,  Edi,  2007:, Kebijakan  Sosial Sebagai Kebijakan Publik ; Penerbit; ALPABETA. Bandung Sunusi,  Makmur,  2003: Anak  Terlantar Dalam  Perspektif  Pekerjaan  Sosial,
Endang WD BM, Kebijakan
Pemerintah  Daerah  Propinsi  DKI Jakarta  Dalam  Penanganan  Anak Terlantar ,  Makalah  Dalam  Seminar Nasional ‘Penanganan Anak Terlantar Berbasis Keluarga”, Jakarta: UMJ, 12 April.
Undang  –  Undang  No.  11    tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya
Nomor  16  Tahun  2007  Tentang Penanganan Gelandangan,
Pengemis,  Tuna  Susila  Dan  Anak Jalanan.