## PENGARUH PENYULUHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA MEMBAYAR RETRIBUSI SIUP

## Dody Hermana
Universitas Garut Garut Jawa Barat

## ABSTRACT
The  objective  of  this  research  is  to  analyze  the  influence  of  extension  on responsibility of businessperson and domestic income, and to analyze the impact of responsibility  of  local  businesspersons  on  domestic  income. Data  were  collected through interview, observation, and documentation study. Path analysis was used in  this  research.  Results  of  this  research  showed  that  extension  program  of Regional  Regulation  was  perceived  well  organized,  responsibility  of businesspersons  in  paying  regional  tax  was  high,  and  there  was  significant increase in domestic income. It was also found that Regional Regulation extension program  has  no  significant  effect  on  both  the  rate  of  businesspersons’ responsibility  and  domestic  income  in  Kabupaten  Cirebon.  In  addition, effectiveness  of  Regional  Regulation  extension  program  depends  heavily  on knowledge  capacity  of  extension  officers  as  well  as  their  attitudes  in  delivering information through the program. Implications of this research are that persuasive approaches, honesty, and transparencies of tax officers are required in collecting regional trade license tax from regional taxpayers. These, in turn, will result in a better sympathetic and responsibility of business community.
Key words : Domestic Industrial and Trade Regulation Extension Program; businesspersons; domestic income; taxpayer responsibility.

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  penyuluhan terhadap  tanggung  jawab  pengusaha  dan  peningkatan  pendapatan  asli  daerah, dan  juga  untuk  mengabalisis  pengaruh  tanggung  jawab  pengusaha  daerah terhadap  peningkatan  pendapatan  asli  daerah.    Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Proses  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dilengkapi dengan studi dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut dianalisis secara statistik dengan  metode  Path  Analysis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa,  penyuluhan Peraturan  Daerah  menurut  persepsi  responden  berada  dalam  kondisi  baik, tanggung  jawab  pengusaha  dalam  membayar  retribusi  baik,  dan  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  posisi  baik.  Hasil  pengujian  hipotesis menunjukkan  bahwa  variabel  Penyuluhan  Peraturan  Daerah  tidak  berpengaruh terhadap variabel Tanggung Jawab Pengusaha dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah  di  Kabupaten  Cirebon.  Selanjutnya  variabel  Penyuluhan  Peraturan Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  Tanggung  Jawab  Pengusaha, variabel  Penyuluhan  Peraturan  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta variabel Tanggung Jawab Pengusaha tidak  berpengaruh  terhadap  variabel  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten  Cirebon.    Beberapa  Temuan  penelitian  penting  lainnya  antara  lain meliputi  efektivitas  Penyuluhan  Peraturan  Daerah  sangat  tergantung  kepada
Penguasaan  Materi  dan  Sikap  Petugas  Dinas  ketika  menyampaikan  informasi kepada  masyarakat.  Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  hal memungut  Retribusi  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  dari  Wajib  Retribusi diperlukan  sikap  persuasif,  jujur  dan  transparan  sehingga  akan  menimbulkan simpati dan rasa tanggung jawab dari masyarakat pengusaha.

## PENDAHULUAN
Suku  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  sebagai  perangkat  daerah yang langsung sebagai pelaksana pengelolaan  jenis-jenis  perizinan  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai sumber  PAD  dirasakan  masih  belum optimal  melaksanakan  kegiatannya  se- suai  dengan  target  yang  telah  di- tetapkan.  Lemahnya  pegelolaan  sumber PAD  salah  satunya  dapat  disebabkan oleh  pelaksanaan  penyuluhan  peraturan daerah,  mengakibatkan  lemahnya  tang- gung  jawab  pengusaha  di  sektor perindustrian  dan  perdagangan  untuk membayar  retribusi  daerah  sebagai bagian dari PAD.
Pendapatan daerah Kabupaten Cirebon  yang  diperoleh  dari  retribusi daerah  ternyata  kontribusinya  terhadap PAD masih sangat rendah, sehingga pos pendapatan  retribusi  daerah  ini  me- rupakan  pos  PAD  yang  harus  terus diupayakan  peningkatannya  baik  secara intensifikasi maupun secara eks- tensifikasi.
Kenyataan selama ini me- nunjukkan  bahwa  PAD  dari  retribusi daerah  sampai  dengan  sekarang  belum dapat  diandalkan  sebagai  penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan  pembangunan  daerah,  ka- rena  realisasi  pendapatan  daerah  yang diperoleh  dari  pos  retribusi  daerah secara  keseluruhan  belum  dapat  men- capai tingkat yang telah ditetapkan.
Singadilaga (2000:6) ber-pendapat bahwa  kegiatan  politik  adalah  kegiatan administrasi,  dengan  perkataan  lain proses  politik  adalah  juga  proses administrasi,  sebaliknya  proses  ad- ministrasi  adalah  proses  politik,  dengan demikian  kebijakan  publik  adalah  juga
bagian  lapangan  yang  tidak  terpisahkan dengan  administrasi  negara.  Keputusan yang  diambil  dalam  proses  administrasi negara adalah kebijakan publik akan te- tapi  keputusan  yang  menjadi  kebijakan publik  hanyalah  keputusan  yang  me- ngandung nilai demi kepentingan masyarakat  dan  merupakan  keputusan yang baik. Pada dewasa ini para ahli administrasi negara telah meletakkan fu- ngsi perumusan kebijakan publik sebagai  bagian  yang  sama  pentingnya dengan  pelaksanaan  kebijakan  publik . Nigro  (dalam  Islamy,  2000:1)  me- nyatakan  bahwa  administrasi  negara mempunyai  perangkat  yang  sangat penting  dalam  merumuskan  kebijakan publik  dan  oleh  karenanya  merupakan bagian  dari  proses  politik.  Munculnya kebijakan  publik  dalam  administrasi negara  menurut  Thoha  (1997:51-52) sebagian  dikarenakan  banyaknya  tek- nisi-teknisi  administrasi  menduduki  ja- batan  poltik,  dan  sebagian  lainnya  ka- rena  bertambahnya  tuntutan-tuntutan masyarakat  untuk  mendapatkan  ke- bijakan  yang  lebih  baik.  Orang  se- nantiasa bertumpu secara insting kepada pimpinannya,  mereka  percaya  bahwa pimpinannya  itu  mengetahui  isu  dan semua  permasalahan  yang  timbul  di antara  mereka.  Oleh  karena  itu  maka pimpinan  dituntut  untuk  memberikan keputusan  dan  kebijakan  yang  baik untuk  kepentingan  orang  tersebut. Demikian usaha untuk senantiasa meningkatkan  isi  kebijakan  publik dan menyempurnakan cara kebijakan publik dibuat  merupakan  satu  hal  yang  disen- tuh oleh administrasi negara.
Dengan  ditetapkannya  Un-dang- Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang Pemerintah  Daerah  yang  telah  direvisi
dengan  Undang-Undang  No.  32  tahun 2004,  mengandung  implikasi  pada pembenahan  organisasi  dalam  bentuk yang  sesuai  dan  mampu  ”mengerti  dan memenuhi”  aspirasi  masyarakat.  Dalam menjalankan  otonominya,  daerah  dan lembaga  yang  menjadi  perangkatnya dituntut  untuk  mempunyai  kemampuan dalam  mengantisipasi  persoalan-per- soalan  khusus  daerah  dan  menentukan prioritas sasaran dan strategi yang tepat. Otonomi  daerah  pada  hakekatnya  ditu- jukan  untuk  memenuhi  kepentingan bangsa  secara  keseluruhan,  yaitu  upaya untuk  lebih  mendekati  tujuan-tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  dalam mewujudkan  cita-cita  masyarakat  yang lebih  adil  (Sarundajang,  1999:35). Kemudian  dikatakannya  bahwa  tujuan pemberian  otonomi  kepada  daerah setidak-tidaknya  akan  meliputi  4  aspek yaitu  aspek  politik,  manajemen  pe- nerimtah,  manajemen  masyarakat,  dan ekonomi pembangunan.
Sesungguhnya yang menjadi produk  dari  organisasi  pemerintahan adalah  pelayanan  masyarakat.  Pel- ayanan  tersebut    diberikan  untuk  m- emenuhi  hak  masyarakat,  baik  itu merupakan  layanan  masyarakat  civil maupun  layanan  publik.  Kebijakan  pe- layanan  oleh  pemerintah  selalu  ber- kaitan  dengan  kepentingan  umum  dan bukan  dikonsepsikan  untuk  orang  per- orangan. Sebagaimana disebutkan Moenir  (1998:10)  kepentingan  umum adalah  suatu  bentuk  kepentingan  yang menyangkut  orang  banyak  atau  ma- syarakat,  tidak  bertentangan  dengan norma dan aturan, yang kepentingan ter- sebut  bersumber  ada  kebutuhan  (hajat) hidup  orang  banyak/masyarakat  itu. Sedangkan  kata  publik  itu  sendiri  oleh Thoha (1997:35) diartikan sebagai kum- pulan  orang  yang  sama  minat  dan kepentingannya terhadap sesuatu isu . Dari pengertian birokrasi pelayanan,  yaitu  unit  organisasi  peme- rintahan  yang  pada  hakikatnya  meru-
pakan  bagian  atau  berhubungan  dengan masyarakat  (Thoha,  1997:60).  Fungsi utamanya  adalah  pelayanan  langsung kepada  masyarakat  (Santoso,  1999:21). Untuk  menciptakan  sosok  birokrasi pemerintahan  responsif  terhadap  kebu- tuhan dan aspirasi masyarakat, dinamika dalam  melaksanakan  tugas  negara,  me- merlukan model birokrasi yang dibutuhkan  dalam  kerangka  pemerintah yang berorientasi pelayanan .
Untuk mewujudkan birokrasi yang sesuai  dengan  harapan  sebagai-mana tersebut  di  atas,  maka  birokrasi  perlu dilengkapi  dengan  personalia  yang profesional  dengan  spesialisasi  yang bagus  dan  aturan  yang  cukup  baik, namun  struktur  yang  mendasari  tekad dan  justru  tidak  rasional  (Wahab, 1997:50).  Perubahan  perilaku  yang dituntut  dalam  setiap  aparatur  birokrasi adalah  responsifitas  terhadap  berbagai tuntutan  lingkungan,  melalui  berbagai pendekatan  dan  cara  kerja  yang  lebih kreatif  dan  inovatif,  memiliki  jiwa entrepreneur, serta memiliki fleksibilitas tinggi.  Dengan  adanya  perubahan  ini maka  birokrasi  akan  lebih  berorientasi pada kepentingan publik.
Pada  saat  ini,  perilaku  aparatur yang  paling  diharapkan  adalah  perilaku aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan publik, sehingga pada saat gilirannya dapat meningkatkan  pengabdian  kepada  ma- syarakat.  Tujuan  reformasi  birokrasi sebagaimana  diuraikan  di  atas,  adalah memungkinkan  pemerintah  untuk  me- layanai kepentingan  publik secara optimal, sehingga pemerintah disamping bisa memenuhi kepentingan publik, juga dapat  bertindak  secara  lebih  ber- tanggung  jawab.  Pemerintah  dapat  me- layani  dengan  baik  dan  adil  dalam  arti bahwa  pemerintah  dalam  melaksanakan pelayanan  menghilangkan  pengkhu- susan, memberikan hak berlebihan pada sebagian orang atau menggunakan dana
masyarakat  secara  tidak  benar  (Moenir, 1998:81).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan
penelitian  deskriptif  analisis.  Data  yang akan diuji adalah data yang diambil dari sejumlah  sampel  yang  dianggap  re- presentatif  untuk  mewakili  populasi pelaksanaan penyuluhan Peraturan Daerah  (PERDA)  tentang  Perindustrian dan  Perdagangan  dalam  hubungannya de-ngan  tanggung  jawab  pengusaha
dalam membayar retribusi daerah (SIUP)  dalam  peningkatan  PAD  di Kabupaten  Cirebon.    Terdapat  tiga variabel  yang  akan  diukur  yaitu  dua buah  variabel  bebas  dan  satu  buah variabel  terikat.  Variabel  bebas  pelak- sanaan penyuluhan  dan tanggung jawab pengusaha  dalam  membayar  retribusi daerah  (SIUP).    Variabel  terikat  adalah peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten Cirebon.  Pengukuran ketiga variable  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Instrumen  penelitian  yang  digunakan adalah angket.
Tabel 1 Variabel dan definisi operasionalnya No Variabel Dimensi Indikator 1 Penyuluhan PERDA (x) 1. Materi penyuluhan a. UU perindustrian dan perdagangan b. Perda tentang perizinan
c. Pelaksanaan otonomi daerah d. Pelaksanaan pembangunan daerah 2. Kunjungan, bimbingan dan pembinaan tugas dinas a. Berkala b. Intensif
c. Penghargaan
d. Batuan fasilitas proyek
e. Bantuan modal 3. Memberi dukungan penghargaan a. Berupa piagam b. Berupa sertifikat
c. Berupa pengakuan d. Berupa keringanan retribusi 4. Pemberian sanksi a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pemanggilan d. Membayar denda e. Penutupan usaha 2 Tanggung jawab pengusaha membayar retribusi daerah (y) 1. Mengikuti Pelaksanaan penyuluhan a. Menghadiri b. Merespon
c. Melaksanakan. Menindaklanjuti
2. Pengisian formulir a. Mengisi data perusahaan b. Melengkapi persyaratan
c. Menyampaikan blanko
d. Persyaratan perizinan
3. Pembayaran retribusi a. Membayar retribusi tepat pada waktunya b. Membayar retribusi sesuai perda c. Membayar denda jika terlambat jatuh tempo 3 Peningkatan penerimaan retribusi (z) 1. Intensifikasi pendapatan daerah a. Menggali potensi b. Melakukan pendataan c. Penetapan
d. Pelayanan e. Pembukuan 2. Ekstensifikasi pendapatan daerah a. Ketetapan b. Kesesuaian c. Ketegasan d. Konsisten e. Efektifitas

## Analisis Data
Teknik analisis data dilak-sanakan dengan  dua  teknik,  yaitu teknik  analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.
Adapun  teknik  analisis  sta-tistik  yang digunakan  adalah  analisis  jalur.  Oleh sebab  itu  dilakukan  proses  transformasi
yaitu  proses  pengubahan  data  ordinal menjadi interval melalui metode susesif.
Pengujian hipotesis dilakukan secara  langsung  melalui  pengujian masing-masing hipotesis dengan memperhatikan nilai-nilai koefisien jalur  untuk  setiap  hipotesis.  Adapun langkah-langkah  kerja  analisis  jalur  ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1.  Model Penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN Permasalahan Perekonomian
di
Kabupaten Cirebon Meskipun telah
dilakukan berbagai  upaya  untuk  mengatasi  krisis ekonomi  melalui  program  reformasi  di bidang ekonomi, namun hasilnya belum sesuai  dengan  harapan.  Kondisi  ini
disebabkan  oleh  dua  faktor. Pertama penyelenggaraan  negara  di  bidang ekonomi  yang  selama  ini  terpusat  dan adanya campur tangan pemerintah yang terlalu besar telah mengakibatkan kedaulatan  ekonomi  tidak  berada  di tangan  rakyat,  sehingga  mekanisme pasar  tidak  berfungsi  secara  efektif. Kedua ,  kesenjangan  ekonomi  yang
X Pzx Pzy Pyx  2  1 Y Z
meliputi  kesenjangan  antara  pusat dan  daerah,  antar  daerah,  antar  pelaku dan  antar  golongan  pendapatan  telah meluas  ke  seluruh  aspek  kehidupan, sehingga seluruh struktur ekonomi tidak mampu  menopangnya.  Ini  ditandai dengan  masih  adanya  monopoli,  dan oligopoli. Selain itu lambatnya pemulihan  ekonomi  juga  disebabkan oleh  faktor-faktor  di  luar  ekonomi,
seperti belum stabilnya kondisi keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum  yang  masih  lemah dan banyaknya kasus KKN yang belum dapat
diselesaikan.
Lambatnya
pemulihan ekonomi menyebabkann pengangguran semakin meningkat, jumlah  masyarakat  miskin  meningkat dan derajat kesehatan masyarakat menurun.  Bahkan  terdapat  indikasi meningkatnya  kasus  kekurangan  gizi pada  kelompok  usia  balita.  Kondisi nasional tersebut bagi Kabupaten Cirebon  yang  memiliki  akses  langsung dan  kedekatan  wilayah  dengan  pusat pemerintahan,  dampaknya  lebih  cepat terasa sehingga setiap perubahan kondisi  di  pusat  dikhawatirkan  akan diikuti pula oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.
Beberapa  hal  yang  langsung berpengaruh  pada  daerah  Kabupaten Cirebon  antara  lain, pertama ,  kondisi ekonomi Kabupaten Cirebon ikut merosot  tajam  pada  awal-awal  krisis terjadi. Hal ini ditandai dengan merosotnya  laju  pertumbuhan  ekonomi Kabupaten Cirebon  dari  8,33%  menjadi –22,10%.  Menurunnya  pertumbuhan ekonomi  Kabupaten  Cirebon  sebagai akibat  kemacetan  roda  ekonomi  yang pada  gilirannya  angka  pengangguran meningkat  akibat  pemutusan  hubungan kerja  di  pusat.  Sedangkan  akibat pemutusan  hubungan  kerja  lokal  telah menyebabkan  pengangguran  angkatan kerja  lokal  meningkat.  Rangkaian  ini pada kondisi tersebut berakibat menurunnya  pendapatan  masyarakat,
daya  beli,  kemampuan  penyediaan pangan, termasuk pada kebutuhan dasar lainnya.  Secara  umum  dapat  dikatakan bahwa krisis ekonomi berakibat menurunkan kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Cirebon. Kedua ,  masyarakat  Kabupaten Cirebon  yang  sebagian  besar  mata pencahariannya  menggantungkan  pada hasil-hasil pertanian, mengalami
penurunan  pendapatan  yang  cukup tajam. Perbandingan  antara  pertumbuhan angkatan  kerja,  peluang  usaha  dan lapangan pekerjaan yang tersedia relatif tidak berimbang, juga
sifat konsumerisme  yang  relatif  menggejala di  seluruh  lapisan  masyarakat  akan dapat  mengurangi  laju  pertumbuhan ekonomi.  Selain  itu  daerah  Kabupaten Cirebon  memiliki  peluang  yang  dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan  ekonomi  daerah  seperti kebijakan otonomi daerah dengan kewenangan  daerah  yang  semakin  luas, peluang investasi, peluang perkembangan teknologi ramah lingkungan  dan  peluang  pasar  yang semakin  terbuka.  Sedangkan  tantangan yang dihadapi yaitu kondisi menurunnya berbagai aspek pembangunan  akan  mengurangi  potensi yang  tersedia,  sulitnya  menyatukan presepsi  masyarakat  dengan  presepsi pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat,  stabilitas  keamanan  dan ketertiban  yang  sering  bergejolak,
keengganan investor menanamkan modal  di  Kabupaten  Cirebon  dalam situasi  yang  labil,  dan  merosotnya  nilai rupiah dan suku bunga bank yang cukup tinggi akan turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Cirebon.

## Ketentuan dan Perkembangan SIUP
Beberapa
ketentuan yang
tercantum  dalam  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Cirebon  Nomor  11  tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan,  bahwa  yang  dimaksud dengan  perdagangan  adalah  kegiatan jual  beli  barang  atau  jasa  yang dilakukan  secara  terus  menerus  dengan tujuan  pengalihan  hak  atas  barang  atau jasa  dengan  disertai  imbalan  atau konpensasi. Sedangkan perusahaan adalah  setiap  usaha  yang  menjalankan setiap  jenis  usaha  yang  bersifat  tetap dan  terus-menerus  dan  yang  didirikan, bekerja  serta  berkedudukan  dalam wilayah  Republik  Indonesia  untuk tujuan  memperoleh  keuntungan  atau laba.
Kegiatan  usaha  perdagangan  yang dilakukan oleh perusahan itu diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau  SIUP.  Karena  SIUP  berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan legalitas usaha. SIUP terdiri dari:
a. SIUP kecil (PK), diberikan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dengan Rp. 150.000.000,-  tidak  termasuk  tanah dan bangunan tempat usaha
b. SIUP  menengah  (PM)  diberikan kepada  perusahan  yang  melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal  disetor  dan  kekayan  bersih seluruhnya di atas Rp. 300.000.000,-  tidak  termasuk  lahan dan bangunan
c. SIUP  besar  (PB)  diberikan  kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal  disetor  dan  kekayaan  bersih (netto)  seluruhnya  di  atas  Rp. 500.000.000,-. Tidak termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha sedangkan  yang  tidak  termasuk objek pemberian izin usaha perdagangan (SIUP) adalah perusahaan  yang  nilai  investasinya kurang dari Rp. 5.000.000,-.
Perkembangan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tahun 2000 terakumulasi sebanyak 10.340 perusahaan terdiri dari Perusahaan Kecil
(PK) sebanyak 8.863, perusahaan
menengah  (PM)  sebanyak  1.418  dan Perusahaan  Besar  (PB)  sebanyak  59.
Pada tahun 2001 SIUP yang diakumulasikan secara akumulatif menjadi  10.930  perusahaan  dengan perincian SIUP perusahaan kecil sebanyak  9.408,  SIUP  Perusahaan menengah  sebanyak  1.462  dan  SIUP perusahaan  besar  sebanyak  60.  Dengan demikian  pada  tahun  2001  telah menunjukkan pertambahan penunjukkan SIUP  sebanyak  688  perusahaan,  namun demikian perusahan besar sangat minim sekali  dalam  satu  tahun  hanya  naik  1 perusahaan  yang  mendaftarkan  SIUP. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kesadaran dan tanggung jawab perusahaan  besar  sangat  rendah  untuk mematuhi  Peraturan  Daerah  yang  telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Cirebon.

## Deskripsi Hasil Penelitian
Untuk mengetahui kondisi
variabel pelaksanaan penyuluhan PERDA,  tanggung  jawab  pengusaha dan  peningkatan  PAD,  maka  peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan  angket  yang  terdiri  dari X,  Y  dan  Z.  Pertanyaan  masing-masing dari  variabel  penelitian  disediakan  5 (lima)  alternatif  jawaban  yang  harus dipilih  dan  dianggap  sesuai  menurut responden. Dari jawaban tersebut kemudian  disusun  kriteria  penilaian untuk setiap item pertanyaan/pernyataan berdasarkan persentase dengan langkah- langkah sebagai berikut:
1. Nilai  kumulatif  adalah  jumlah  nilai dari setiap item pertanya- an/pernyataan yang meru-pakan jawaban dari 60 responden.
2. Persentase  adalah  nilai  kumulatif item  dibagi  dengan  nilai  fre- kuensinya dikalikan dengan 100%.
3. Jumlah  responden  =  60  orang,  dan nilai  skala  pengukuran  terbesar  =  5 sedangkan  nilai  skala  pengukuran terkecil  adalah  1,  sehingga  di- peroleh  jumlah  kumulatif  nilai terbesar  60  x  5  =  300,  dan  jumlah kumulatif nilai terkecil 60 x 1 =  60. Adapun  nilai  persentase  terbesar adalah = (300/300) x 100% = 100% dan nilai persentase terkecil adalah = (60/300) x 100% = 20%. Dari kedua nilai  persentase  tersebut  diperoleh nilai  rentang  sebesar  80%  dan  jika dibagi  dengan  5  skala  pengukuran didapat  nilai  interval  persentase sebesar = 80%/ 5 = 16%

## Pengujian Hipotesis Penelitian
Rumusan  hipotesis  utama  yang diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah
“Penyuluhan  Peraturan  Daerah  (X) berpengaruh  terhadap  Tanggung  Jawab Pengusaha  (Y)  dalam  Peningkatan  Pen- dapatan Asli Daerah (Z)”.
Adapun  rumusan  sub  hipotesis yang  diajukan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Penyuluhan peraturan daerah tentang perindustrian dan perdagangan berpengaruh terhadap tanggung jawab  pengusaha  dalam  membayar retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 2. Tanggung jawab pengusaha berpengaruh  terhadap  peningkatan PAD. 3. Penyuluhan Peraturan Daerah berpengaruh  terhadap  Peningkatan PAD. Untuk  menjawab  hipotesis  tersebut dilakukan pengujian melalui analisis jalur (yang  disusun  dalam  diagram,  seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.

## Gambar 4  Diagram Jalur
Dari  diagram  jalur  tersebut  maka  persamaan  strukturalnya  dapat diformulasikan sebagai berikut :
Y = Pyx + Py  Z = Pzx + Pz  Z = Pzy + Pz 
Pelaksanaan Penyuluhan PERDA (x)
Peningkatan PAD
(z) Tanggung Jawab Pengusaha Membayar
Retribusi Daerah (SIUP)
(y) Pzx Pzy Pyx  2  1
Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma  atau  jalur  di  atas,  maka dilakukan  pengujian  terhadap  koefisien jalur.
Rumusan  hipotesis  utama  yang diajukan  adalah  “penyuluhan  peraturan daerah  (x)  berpengaruh  terhadap  tang- gung jawab pengusaha (y) dan peningkatan  pendapatan  asli  daerah (Z)”.  Untuk  menjawab  hipotesis  yang diajukan  tersebut,  maka  telah  dilakukan pengujian  yaitu  dengan  menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil perhitungan  diperoleh  nilai  koefisien jalur sebesar 0,0254.
Untuk  mengetahui  lebih  lanjut pengaruh  variabel  X  terhadap  Y  dan  Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat  perbandingan  antara  t hitung dengan t tabel , yaitu t hitung = 0,1325 < t tabel =  1,67.  Dari  nilai  tersebut  diperoleh keputusan  menerima  H 0 ,  sehingga variabel  penyuluhan  peraturan  daerah (x) tidak berpengaruh terhadap tanggung  jawab  pengusaha  (y)  maupun peningkatan pendapatan asli daerah (Z).
Dari  hasil  pengujian  diketahui bahwa  penyuluhan  peraturan  daerah yang  ditunjukkan  melalui  indikator sebanyak  21  item  pertanyaan  tidak memberikan
pengaruh terhadap tanggung jawab pengusaha dan peningkatan  pendapatan  asli  daerah.
Hal  ini  berarti  bahwa  petugas  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabu- paten  Cirebon  perlu  melaksanakan penyuluhan  peraturan  daerah  secara intensif dan persuasif sesuai dengan ke- inginan.  Intensifikasi  penyuluhan  pe- raturan daerah merupakan aspek penting dalam  rangka  mengubah  tanggung jawab  pengusaha  dan  peningkatan pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber dari  retribusi  surat  izin  usaha  per- dagangan.
Dari  hasil  penelitian    terlihat bahwa  variabel  X  terhadap  Y  dan  Z tidak  berpengaruh,  mungkin  hal  ini disebabkan  oleh  kesadaran  dari  para
pengusaha  untuk  melaksanakan  per- izinan.  Meskipun  dilihat  dari  aspek teoritis,  penyuluhan  merupakan  suatu proses komunikasi dalam rangka mengubah  sikap,  pendapat  dan  perilaku komunikasi seperti halnya Levis (dalam Kertasapoetra,  1998:13-14)  menyatakan bahwa  penyuluhan  merupakan  suatu usaha untuk mengubah perilaku melalui proses  komunikasi.  Pernyataan  tersebut juga  dapat  memberikan  pengertian bahwa penyuluhan berkaitan pula dengan aspek pendidikan. Namun demikian  Kertasapoetra  (1998:6)  me- nyatakan  bahwa  antara  pendidikan  dan penyuluhan terdapat perbedaan- perbedaan  prinsip,  walaupun  tujuan keduanya  sama  yaitu  mengubah  pe- rilaku.
Hipotesis  “penyuluhan  peraturan daerah (x) berpengaruh terhadap tanggung  jawab  pengusaha  (Y)”  juga diuji. . Berdasarkan perhitungan diperoleh  nilai  t hitung lebih  besar  dari t tabel , yaitu t hitung =  6,9482 > t 0,05 = 1,67. Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan H 0 ditolak, sehingga variabel penyuluhan peraturan daerah (x) berpengaruh  terhadap  tanggung  jawab pengusaha (Y). Berdasarkan hasil perhitungan  diperoleh  nilai  koefisien jalur sebesar 0,6740, serta nilai koefisien determinasi sebesar 0,0264.
Dari  hasil  pengujian  diketahui bahwa  penyuluhan  peraturan  daerah yang  ditunjukkan  melalui  indikator sebanyak 21 item pertanyaan memberikan  pengaruh  nyata  terhadap tanggung  jawab  pengusaha.  Pengaruh penyuluhan  peraturan  daerah  terhadap tanggung  jawab  pengusaha  adalah sebesar 67,40%, sedangkan pengaruh di luar  variabel  penyuluhan  paeraturan daerah adalah sebesar 32,60%.
Hasil  penelitian  ini  secara  jelas dapat  mendukung  teori  bahwa  proses penyuluhan merupakan proses mengubah  sikap,  pendapat  dan  perilaku komunikan  dalam  hal  ini  seperti  yang
dikemukakan oleh Levis (dalam Kertasapoetra, 1998:13-14) bahwa
penyuluhan  merupakan  usaha  untuk mengubah  perilaku  melalui  proses komunikasi.  Pernyataan  ini  mengan- dung  pengertian  bahwa  penyuluhan yang intensif dan efektif akan berpengaruh  terhadap  tanggung  jawab pengusaha  telah  didukung  oleh  teori tadi. Dengan demikian kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan selama ini  telah  memberikan  dampak  yang cukup  berarti  terhadap  tanggung  jawab pengusaha  khususnya  dalam  melak- sanakan  kewajibannya  membayar  retri- busi.
Hipotesis  “penyuluhan  peraturan daerah (x) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Z)” juga  diuji  menggunakan  analisis  jalur. Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh nilai  koefisien  jalur  sebesar  0,0465. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel  X  terhadap  Z,  maka  dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan  antara  t hitung dengan  t tabel , yaitu t hitung = -1,6288 < t tabel = 1,67, dari nilai tersebut diperoleh keputusan menerima  H 0 ,  sehingga  variabel  pe- nyuluhan  peraturan  daerah  (x)  tidak berpengaruh  terhadap  peningkatan  pen- dapatan asli daerah (Z).
Dari  hasil  pengujian  diketahui bahwa  penyuluhan  peraturan  daerah yang  ditunjukkan  melalui  indikator  21 item  pertanyaan  memberikan  gambaran tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
Pengujian  hipotesis  “tanggung jawab  pengusaha  (y)  berpengaruh  ter- hadap  peningkatan  pendapatan  asli daerah  (Z)”  menghasilkan  koefisien jalur sebesar 0,0210.  Untuk mengetahui lebih  lanjut  pengaruh  variabel  Y terhadap  Z,  maka  dilakukan  pengujian, yaitu  dengan  melihat  perbandingan antara  t hitung dengan  t tabel ,  yaitu  t hitung = 1,0939 < t tabel = 1,67, dari nilai tersebut diperoleh  keputusan  menerima  H0,
sehingga  variabel  Tanggung  Jawab Pengusaha (Y) tidak berpengaruh terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (Z).
Dari  hasil  pengujian  diketahui bahwa  Tanggung  Jawab  Pengusaha yang  ditunjukkan  melalui  indikator sebanyak  25  item  pertanyaan  tidak memberikan  pengaruh  nyata  terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Secara  teoritis,  Tanggung  Jawab Pengusaha  yang  mengarah  pada  pe- ningkatan  kesadaran  membayar  retribusi antara  lain  disebabkan  oleh  mening- katnya  pemahaman  pengusaha  terhadap pentingnya  retribusi  bagi  pembiayaan pembangunan  daerah.  Peningkatan  pe- mahaman tersebut ternyata telah melahirkan  kesadaran  untuk  selalu melaksanakan  kewajiban  sebagaimana mestinya.  Dengan  kata  lain  mening- katnya  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  di  Kabupaten  Cirebon,  sebagian diantaranya  ditentukan  oleh  adanya Tanggung Jawab Pengusaha.
Secara  umum  dapat  diperoleh gambaran  bahwa  meningkatnya  Pen- dapatan  Asli  Daerah  yang  bersumber dari retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan  sangat  ditentukan  oleh banyak faktor, dan salah satu diantaranya  adalah  adanya  penyuluhan Peraturan Daerah serta Tanggung Jawab Pengusaha.  Peningkatan  bentuk  pe- layanan  perizinan  kepada  pengusaha antara  lain  sangat  ditentukan  oleh tanggung  jawab  pengusaha  untuk  me- laksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Para  pengusaha  dalam  hal  ini dituntut kesadaran dan tanggung jawabnya untuk menunaikan kewajiban- nya sesuai dengan ketentuan. Namun di lain  pihak  Tanggung  Jawab  Pengusaha sendiri  juga  merupakan  salah  satu bentuk  partisipasi  masyarakat  yang sangat  ditentukan  oleh  intensitas  dan efektivitas penyuluhan. Kegiatan penyu-
luhan sebagai proses komunikasi merupakan  penyampaian  pesan  tentang retribusi  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan oleh  komunikator  (yang  dalam  hal  ini adalah  petugas  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Cirebon)  ke- pada  komunikan  (dalam  hal  ini  adalah para  pengusaha).  Proses  komunikasi  ini diharapkan  dapat  mengubah  sikap, pen- dapat,  perilaku  wajib  retribusi  dalam melaksanakaan  kewajibannya  mem- bayar  retribusi  Surat  Izin  Usaha Perdagangan  jika  dilaksanakan  secara intensif dan efektif.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Mekanisme  Penyuluhan  Peraturan Daerah  oleh  petugas  Dinas  Perindustrian dan  Perdagangan  Kabupaten  Cirebon dinilai  responden  sudah  sesuai  dengan ketentuan  dan  harapan  masyarakat.    Para pengusaha  sebagai  wajib  retribusi  pada umumnya  telah  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  mestinya  sesuai  dengan  Pe- raturan  Daerah  yang  berlaku.    Pe- ningkatan Pendapatn Asli Daerah dari pos penerimaan  retribusi  Surat  Izin  Usaha Perdagangan telah berjalan dalam keadaan baik.  Hal  ini  berarti  bahwa  penerimaan retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten  Cirebon  dinilai  responden cukup  memadai  sehingga  dapat  mencapai target yang telah ditetapkan.
Penguasaan  materi  dan  sikap petugas  pada  saat  menyampaikan  infor- masi kepada masyarakat pengusaha belum baik  padahal  penyuluhan  sangat  diper- lukan  oleh  masyarakat/pengusaha.  Prog- ram  Penyuluhan  Peraturan  Daerah  secara intensif dan persuasif belum mendapatkan dukungan dari masyarakat wajib retribusi. Belum  adanya  sanksi  terhadap  para petugas  yang  dinilai  lalai  dalam  me- lakukan penyuluhan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

## Saran
1. Dalam rangka
meningkatkan efektivitas penyuluhan, maka sebaiknya  perlu  dirumuskan  suatu kebijakan  penyuluhan  yang  intensif dan  berkesinambungan  dengan  me- libatkan masyarakat pengusaha sebagai  mitra  ( stake  holder ),  se- hingga  akan  tumbuh  partisipasi  dan rasa  tanggung  jawab  dari  pengusaha yang  lebih  aktif  dan  jelas  dalam melaksanakan  proses  Penyuluhan Peraturan Daerah.
2. Mekanisme  Penyuluhan  Peraturan
Daerah  sebaiknya  ditingkatkan  in- tensitasnya dan lebih banyak melibatkan  media  massa  seperti televisi,  radio  dan  surat  kabar  serta majalah/buletin.  Melalui  upaya  ini diharapkan  informasi  yang  disam- paikan  kepada  masyarakat  akan lebih  bervariasi  dengan  jangkauan yang lebih luas.
3. Materi  penyuluhan  sebaiknya  lebih bersifat  teknis  sehingga  akan  lebih memudahkan  masyarakat  pengusaha untuk  menafsirkan  dan  melak- sanakan informasi yang diterimanya.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan  sebaiknya  diimbangi dengan  upaya  peningkatan  mutu pelayanan  yang  diberikan  oleh aparat  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Kabupaten  Cirebon. Hal  ini  terutama  untuk  mening- katkan  motivasi  para  pengusaha  da- lam melaksanakan kewajibannya.
5. Untuk  meningkatkan  mutu  pe- layanan  perizinan  Surat  Izin  Usaha Perdagangan  kepada  masyarakat  pe- ngusaha,  sebaiknya  disusun  sistem dan  prosedur  yang  jelas,  sehingga ada  kepastian  dan  kejelasan  bagi para pengusaha sebagai wajib retribusi  untuk  melaksanakan  ke- wajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono-Koster, Wayan, 2001. Statistika  dan  Probabilitas .  PT.
Remaja Rosdakarya. Bandung.
Dharma, Agus. Perilaku  dalam  Or- ganisasi  Edisi  VII  Jilid  I. PT.
Gelora Aksara Pratama. Dimock,  Marshall  Edward  and  Gladys Ogden Dimock, 1992. Administrasi Negara . Alih Bahasa Husni  Thamrin  pane.  Rineka
Cipta. Jakarta.
Djayakusuma,  Sutadi,  1996. Kete- rpaduan  Pengelolaan  Keuangan Mendukung Kemandirian Daerah . Bappenas. Jakarta. Henry,  Nicholas,  1995. Administrasi Negara  dan  Masalah-masalah Publik .  PT.  Raja  Grafindo  Per- sada. Jakarta.
Islamy,  M.  Irfan,  1997. Prinsip-Prinsip
Perumusan Kebijakan publik . Bumi Aksara Jakarta. Kansil, 1991. Pokok-pokok Pajak. Jakarta. Rineka Cipta.
Kartasasmita,  Ginanjar,  1997. Ad- ministrasi Pembangunan, Perkem- bangan  Pemikiran  dan  Praktek- nya di Indonesia . Jakarta LP3ES.
Kertasapoetra, 1998. Komunikasi Organisasi. Bina Aksara. Jakarta Kristiadi,  J.B.,  1997. Dimensi  Praktis Manajemen Pembangunan di Ind- onesia. Jakarta. STIA LAN Press. Kumorotomo,  Wahyudi,  1999. Etika Administrasi  Negara .  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Moenir,  HAS,  1998. Manajemen  Pe- layanan  Umum  di  Indonesia .
Bumi Aksara. Jakarta. Mustopadidjaya, AR., 1997. ) Manajemen  Proses  Kebijakan .
Bahan  Ceramah  pada  Diktat Spamen  Angkatan  V.  LAN  RI.
Jakarta.
Nugroho,  Adi,  1995. Tata  Terampil Manajemen . Penerbit Indah. Surabaya.
Nurdjaman, Progo, 2000. Kebijakan dan
Strategi  Sistem  Keuangan  dalam Rangka  Pemberdayaan  Keman- dirian  Daerah .  Balitbang  Dep- dagri dan Otda. Jakarta. Osborne,  David  and  Ted  Gaebler,  1999 Reinventing  Government  :  How The  Entrepreneurial  Spirit  in Transforming  The  Public  Sector , Penterjemah  Abdul  Rasyid.  PT. Pustaka Binaman. Pressindo. Jakarta. Pamudji,  1982. Analisa  Administrasi .
Rineka Cipta. Jakarta.
Rahmat,  Jalaludin,  1999. Rekayasa
Sosial,  Reformasi,  Revolusi  atau
Manusia  Baru .  Bandung.  Rosda Karya. Sarundajang, 1999. Arus Balik Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah . Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Sayogyo, 1999. Memacu Perekonomian Rakyat . Aditya Media. Jakarta Siagian, Sondang, P., 2000. Administrasi  Pembangunan  Ko- nsep dan Strateginya . Bumi Aksara. Jakarta. Singadilaga, Duddy, 2000. Ruang
Lingkup  dan  Teori  Kebijakan Publik .  Diktat  Kuliah.  Program Pasca Sarjana. Unpads. Singarimbun dan Effendi, 1999.
Metodologi  Penelitian. LP3ES.
Jakarta. Soehartono,  Irawan,  2000. Metode Penelitian Sosial. Cetakan Keempat Bandung. Remaja Rosdakarya Soenarko,  1998. Kebijakan  publik, Penghertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah. CV. Pavirus. Surabaya. Sugiyono,  1999. Metode  Penelitian Adminstrasi . Alfabeta. Bandung.
Supriatna, Tjahya, 1993. Sistem Administrasi  Pemerintahan  di Daerah . Bumi Aksara.
Suri,  H.B.,  1987. Ilmu  Administrasi Negara, suatu Bacaan Pengantar . Terjemahan Samekto. Jakarta. Gramedia. Tjokroamidjojo,  Bintoro  dan  A.R. Mustapadjaja,  1995. Kebijakan dan Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta