## STUDI TENTANG SIKAP BANKIR DAN PENGUSAHA TERHADAP POLA PEMBIAYAAN BAGI-HASIL PADA BANK SYARIAH

## Ratno Agriyanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Jl. Walisongo No. 3-5, Semarang, Jawa Tengah, 50185 e-mail: ratnoagriyanto@yahoo.co.id

## Abdul Rohman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Jl. H. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50275 e-mail: ratnoagriyanto@yahoo.co.id
Abstrak: Sudah  menjadi  persepsi  umum  di  masyarakat  bahwa  pada  tataran operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Namun demikian data menunjukan bahwa realisasi pembiayaan bagi hasil hanya berkisar 27% dari total portopolio pembiayaan bank syariah. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan studi tentang bagaimana sikap para pihak dalam memandang pembiayaan bagi hasil yang meliputi bankir dan pengusaha. Populasi dalam studi ini adalah seluruh bankir dan  pengusaha.  Sampel  ditetapkan  masing-masih  sebanyak  30  bankir  dan  30 pengusaha. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan uji beda. Dalam studi ini penulis menemukan bahwa pada tataran kognitif dan afektif terdapat kesamaan persepsi antara bankir dan pengusaha namun demikian dalam tataran tindakan masih terjadi perbedaan sikap dalam semua unsur implementasi bagi hasil yaitu karakter (kejujuran), kapasitas, modal, agunan, kondisi ekonomi dan efisiensi.
Abstract: A Study of Banker’s and Enterprenour’s Attitude towards Profit and Loss  Sharing Scheem  in Syariah  Banks. It has been widelyaccepted within the society that at the practical level, Islamic banks use profit and lostsharing system. However, the current data indicates that the realization of financing that utilized such system reached only around 27% of the total financing portfolio of Islamic banks. This study aims to determine how the attitude of the parties in regard to the results of financing that includes bankers and enterpreurs that represent the population of this study. Each sample is confined to 30 bankers and 30 businessmen. The information was collected using questionnaires and interviews. In this study, the writers found that atthe cognitive and affective levelsthere was resemblance
of perception between the bankers and businessmen. At the practical level, however, they differred concerning all elements for the implementation of the profit and loss sharing which consisted of character (honesty), capacity, capital, collateral, economic conditions and efficiency.
Kata Kunci: Sikap, Bankir,Pengusaha, Pola Pembiayaan Bagi Hasil

## Pendahuluan
Adanya krisis keuangan atau ekonomi yang dialami oleh Indonesia tahun 1997- 1999 menimbulkan kesadaran bagi stakeholder perbankan. Masyarakat, pemerintah, bankir maupun pengusaha akhirnya mengetahui bahwa salah satu penyebab terbesar krisis keuanganyang melanda perekonomian Indonesia adalah karena sistem perbankan kita masih berdasarkan pada sistem bunga.Data menunjukkan bahwa sejak tahun 1997 terdapat 64 bank yang dilikuidasi oleh pemerintah dengan perincian tahun 1997terdapat 16 bank, tahun 1998 terdapat 10 bank dan tahun 1999 terdapat 30 bank, sedangkan 13 lainnya masuk daftar take over serta 7 bank masuk rekapitulasi. 1 Akibat dari likuidasi perbankan saat itu berdampak sistemik kepada perekonomian bahkan sampai merambah kepada krisis multidimensional.Namun di balik kehancuran perbankan nasional akibat krisis moneter, pada saat itu ada sebuah bank kelas menengah yang tetap bertahan di tengah krisis tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah, yaitu bank PT. Bank Muamalat Indonesia. PT. Bank Muamalat Indonesia adalah satu-satunya bank pada saat itu yang menggunakan sistem bagi hasil kepada para deposan serta mitra pembiayaan. Dengan sistem tersebut pada saat pendapatan bank berkurang maka mereka terbebas dari kewajiban membayar dalam jumlah tetap ( fixed return ) kepada para deposan.
Kejadian tersebut sepertinya memberi inspirasi bagi pemerintah untuk memberi peluang bagi tumbuhnya Bank Syariah baru. Untuk mewujudkan inspirasinya maka digantilah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang dual banking-system yaitu memung- kinkan di Indonesia ada dua sistem perbankan, yaitu bank konvensional dan bank Syariah serta membolehkan setiap bank konvensional membuka unit layanan Syariah di cabangnya. Upaya pemerintah tersebut sepertinya berhasil. Data menunjukkan bahwa perkembangan jumlah bank Syariah,baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat,dari tahun ketahun meningkat signifikan. Pada tahun 2008 bank Syariah berjumlah 136 buah dan mencapai jumlah 167 bank Syariah pada akhir tahun 2012. Demikian juga dari sisi jumlah kantor, pada tahun 2008 bank Syariah berjumlah 1.024 kantor dan mencapai 2.610 kantor pada akhir tahun 2012. 2
1 Bank Indonesia, “Direktori Bank Indonesia”.
2 Statistik Bank  Indonesia, November  2012.
Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariahdan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Prinsip Syariah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluar- kan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah.
Salah satu produk utama bank Syariah yang membedakannya dengan bank konvensional adalah pembiayaan bagi hasil. Prinsip bagi hasil diwujudkan dalam produk pembiayaan musyârakah dan mudhârabah . Pola pembiayaan mudhârabah dan musyârakah adalah identik dengan sektor riil, karena merupakan pola investasi langsung pada sektor riil. Sehingga kehadiran bank Syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan sektor riil khususnya usaha kecil menengah dan mikro (UMKM). Besarnya pola pembiayaan mudhârabah dan musyârakah akan berdampak pada seimbangnya antara pertumbuhan sektor moneter dan sektor riil.
Namun demikian data menunjukkan bahwa perkembangan produk bank Syariah dengan pola pembiayaan mudhârabah dan musyârakah hanya mencapai komposisi 8% dan 19% dari total portopolio pembiayaan bank Syariah. Data demikian mungkin menjadi salah satu penyebab timbulnya opini dimasyarakat yang menyebutkan bahwa bank Syariah yang berkembang sekarang hanya sekadar label saja, sedangkan isinya sama seperti bank konvensional. Kurangnyaperkembanganpola pembiayaan bagi hasil atau akad pembiayaan mudhârabah dan musyârakah bukan semata-mata karena kesalahan perbankan Syariah. Perlu dikaji semua pihak yang dapat menyebabkan terjadinya akad pola pembiayaan mudhârabah dan musyârakah. Unsur dimaksud adalah pemilik dana dalam hal ini bankir dan pengelola dana dalam hal ini pengusaha .
Beberapa penelitian telah mengkaji tentang rendahnya pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah.Refaat (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan principal-agent dalam pembiayaan mudhârabah ”, mene- mukan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil pada bank Syariah karena dalam pola pembiayaan bagi hasil terjadi Principal-Agent, yaitu agent (dalam hal ini pengusaha) selalu bertindak oportunistik dengan melakukan tindakan yang tidak jujur.Padahal kejujuran adalah roh dari pelaksanaan pembiayaan bagi hasil .
Penelitian berikutnya dari Rastono (2011) dengan judul “Penerapan prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah”. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki kelemahan dalampenerapannya, terutama berkaitan besarnya risiko yang meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar dan risiko operasional. Kendala penerapan pembiayaan ini terutama masalah keagenan, yaitu asimetrie information , moral hajat dan adverse selection (seleksiyang merugikan). Peneliti lainnya adalah Ascarya (2005)
yang menemukan bahwa salah satu penyebab rendahnya pembiayaan mudhârabah dan musyârakah karena bagi hasil dianggap lebih mahal daripada sistem bunga konvensional . Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang komprehensif diperlukan untuk lebih merinci tentang faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil. Penelitian lebih lanjut diperlukan mengingat penelitian sebelumnya hanya fokus pada pengelola dana yang dianggap selalu bertindak oportunistik. Padahal terlaksananya pembiayaan bagi hasil adalah hasrat dari dari kedua belah,yaitu bankir dan pengusaha. Pembiayaan bagi hasil dapat terlaksana apabila ada persepsi yang sama antar para pihak dalam memandang syarat dan rukun (unsur) pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini akan menguji sikap para pihak dalam terhadap syarat dan rukun pembiayaan bagi hasil agarditemukandimanakah letak syarat dan rukun pembiayaan bagi hasil yang menghalangi terlaksananya pembiayaan bagi hasil dengan berbasis pada persepsi para pihak (bankir dan pengusaha)Hasil lainnya dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menemukan strategi untuk mengoptimalkan pola pembiayaan bagi hasil dengan akad mudhârabah dan musyârakah.
Berdasarkanlatar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya pelaksanaan pola pembiayaan bagi hasil pada bank Syariahyang kemudian dijabarkan kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana sikap bankir dan pengusaha terhadap pola pembiayaan bagi-hasil pada Bank Syari’ah?
2. Bagaimana perbedaan sikap bankir dan pengusaha terhadappola pembiayaan bagi- hasil pada Bank Syari’ah?
3. Dimanakah sikap bankir dan pengusaha yang mengakibatkan rendahnya pola pem- biayaan bagi-hasil pada Bank Syari’ah?

## Landasan Teori

## Sikap
Sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian dan atau keyakinan. 3 Sedangan menurut ahli perilaku, sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif mengenai objek, orang atau peristiwa. 4 Sikap tidak sama dengan nilai, tetapi keduanya saling berhubungan. Sikap dapat dipandang dari tiga komponen, yaitu pertama komponen kognitif ( cognition ) adalah segmen pendapat atau keyakinan akan suatu sikap. Kedua segmen emosional atau perasaan ( affect ) adalah segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Ketiga adalah komponen perilaku ( behavior ) adalah suatu maksud untuk berprilaku dengan suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Stephen P. Robinmengilustrasikan sikap didasarkan pada tiga komponen sebagai berikut:
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),  h.  1063.
4 StephenP. Robin, Perilaku Organisasi (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), h. 138.
a. Jika ada keyakinan bahwa “diskriminasi adalah salah” merupakan nilai, maka pen- dapat semacam ini merupakan komponen kognitif dari suatu sikap.
b. Komponen ini menentukan bagian yang lebih kritis. Misal, “Saya tidak menyukai Ali karena ia mendiskriminasikan minoritas,” maka pernyataan ini merupakan komponen afektif dari suatu sikap.
c. Komponen afektif dapat mengantarkan kepada perilaku. Misal “Saya memilih meng- hindari Ali karena perasaan saya terhadap dia,” maka pernyataan ini merupakan komponen behavior dari suatu sikap. 5
Yang dimaksud sikap dalam penelitian ini adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif ( cognition,affect,behavior ) bankir dan pengusaha mengenai objek pembiayaan bagi hasil dengan akad mudhârabah dan/atau musyârakah pada bank syari’ah yang didasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan pembiayaan yang sehat. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian pembiayaan yang sehat dalam penelitian ini adalah prinsip 5 C ( character, capacity, capital, Collateral, condition of economy ) yang telah disesuaikan dengan karateristik pem- biayaan mudhârabah dan/atau musyârakah . 6 Selain prinsip 5 C yang dipegang oleh para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan, peneliti juga menambahkan prinsip lain, yaitu efisiensi dari investasi pembiayaan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Ascarya 7 yang menemukan bahwa salah satu penyebab rendahnya pembiayaan mudhârabah dan musyârakah karena bagi hasil dianggap lebih mahal daripada sistem bunga konvensional. Penjelasan dari masing-masing prinsip pembiayaan mudhârabah dan musyârakah sebagai berikut:

## a. Character
Pada dasarnya pembiayaan ini adalah kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta juga mempunyai rasa tanggungjawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan usaha. Manfaat dari penilaian soal karakter untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik, yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari mitra pembiayaan. Karakter merupakan faktor yang paling dominan, sebab walaupun mitra pembiayaan cukup mampu untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian pembiayaan, baik pokok maupun bagi hasil, kalau ia tidak mempunyai iktikad yang baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dalam mendapatkan bagi hasil pembiayaan. Ada beberapa tingkatan iktikad tidak baik yang dapat dilakukan oleh mitra pembiayaan:
5 Ibid, h. 139.
6 Teguh Pudjo Mulyana, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial , (Yogyakarta, BPFE, 1994), h. 11.
7 Diana Yumanita, Ascarya, Mencari Solusi Rendahya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia. (Jakarta: Bank Indonesia, 2005).
- Mitra tidak mengungkapkan bagi hasil secara transparan sehingga besaran nisbah yang dibayarkan kepada pemberi dana tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Mitra sama sekali tidak mengembalikan pokok pembiayaan, apalagi bagi hasil dengan alasan mengalami kerugian diluar kendalinya.
Menilai karakter seseorang memang cukup sulit, karena masing-masing manusia mempunyai karakter yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, para pengelola kredit juga harus mempunyai keterampilan psikologi praktis untuk dapat mengenali watak dari para debiturnya. Namun demikian, ada beberapa alat ukur yang dapat digunakan oleh bankir dalam menilai karakter mitra pembiayaan:
1) Teliti daftar riwayat hidup calon mitra pembiayaan;
2) Konfirmasi reputasi calon mitra pembiayaan dilingkungan usahanya (pemasok, pelanggan dan masyarakat sekitar);
3) Mintakan sistem informasi debitur ke Bank Indonesia;
4) Teliti apakah calon mitra pembiayaan anggota/sering datang ke rumah perjudian;
5) Mengamati sampai sejauhmana ketekunan kerja, apakah hobinya senang pada kegiatan yang sifatnya foya-foya.
Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan pengukuran sikap bankir dan pengusaha terhadap pembiayaan bagi hasil dengan indikator karakter adalah sebagai berikut :
1) Bagaimana aspek k ognitif para pihak pembiayaan bagi hasilbahwa transparansi adalah salah satu prinsip pembiayaan;
2) Bagaimana aspek afektif para pihak pembiayaan bagi hasilbahwasetiap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil maka mitra pembiayaan harus memenuhi unsur kejujuran dan transparansi;
3) Bagaimana aspek behavior para pihak pembiayaan bagi hasildalam unsur kejujuran dan transparansi.

## b. Capacity
Capacity (kapasitas) adalah suatu kemampuan calon mitra pembiayaan dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menilai capacity dari calon mitra pembiayaan:
1) Pendekatan historis,yaitu menilai past performance dari calon mitra pembiayaan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau menunjukkan perkembangan yang semakin maju;
2) Pendekatan financial, yaitu menilai calon mitra pembiayaan dari asek keuangan melalui laporan keuangan laba rugi dan neraca;

## MIQOT Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014
3) Pendekatan educational, yaitu menilai tingkat pendidikan calon mitra pembiayaan;
4) Pendekatan yuridis adalah menilai apakah calon mitra pembiayaan secara hukum sudah legal atau sesuai aturan yang berlaku.
Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan pengukuran sikap para pihak terhadap pembiayaan bagi hasil dengan unsur capacity adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana aspek k ognitif para pihak pembiayaan bagi hasilbahwa capacity adalah salah satu prinsip pembiayaan;
2) Bagaimana aspek afektif para pihak pembiayaan bagi hasilbahwasetiap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil maka mitra pembiayaan harus memenuhi unsur capacity .
3) Bagaimana aspek behavior para pihak pembiayaan bagi hasildalam unsur capacity .

## c. Capital
Biasanya setiap calon mitra pembiayaan yang mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan modal sendiri (capital). Dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pemilik dana. Kemampuan modal sendiri ini akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan usaha.
Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan pengukuran sikap para pihak pembiayaan bagi hasil terhadap unsur capital adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana aspek k ognitif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwa capital adalah salah satu prinsip pembiayaan;
2) Bagaimana aspek afektif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwa setiap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil maka mitra pembiayaan harus memenuhi unsur capital ;
3) Bagaimana aspek behavior para pihak bahwa unsur capital adalah persyaratan pem- biayaan bagi hasil.

## d. Collateral
Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh mitra pembiayaan baik fisik maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada mitra pembiayaan. Manfaat jaminan adalah sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai tersebut gagal. Jaminan juga sebagai alat ukur sejauh mana mitra pembiayaan dapat mengembalikan modal pemilik dana dengan melakukan eksekusi jaminan.
Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan pengukuran sikap para pihak terhadap unsur collateral adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana aspek k ognitif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwa Collateral adalah salah satu prinsip pembiayaan;
2) Bagaimana aspek afektif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwasetiap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil maka mitra pembiayaan harus memenuhi unsur collateral .
3) Bagaimana aspek behavior para pihak bahwa collateral adalah unsur pembiayaan bagi hasil.

## e. Condition of economy
Dalam pemberian pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang memengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang mungkin akan berpengaruh terhadap perusahaan. Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan pengukuran sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap condition of economic dalam pola pembiayaan bagi hasil adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana aspek k ognitif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwa condition of economy adalah salah satu prinsip pembiayaan;
2) Bagaimana aspek afektif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwa setiap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil maka mitra pembiayaan harus memenuhi unsur c ondition of economy yang baik ;
3) Bagaimana aspek behavior para pihak bahwa c ondition of economy adalah unsur pembiayaan bagi hasil.

## f. Tingkat efisiensi pemberian pembiayaan
Efisien adalah manfaat ( return ) lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat tersebut. Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk akad mudhârabah dan musyârakah memerlukan transparansi dan akuntabilitas dari pihak pengelola dana.
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas oleh mitra pembiayaan maka pemilik dana akan selalu mengadakan evaluasi atau penilaian pada pembagian bagi hasil. Penilaian ini dipastikan akan membutuhkan tenaga dan waktu ekstra sebagai komponen biaya. Pemilik dana maupun pengelola dana akan lebih senang apabila manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pembiayaan bagi hasil lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan teori di atas maka peneliti menyimpulkan pengukuran sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap efisiensi dalam pola pembiayaan bagi hasiladalah sebagai berikut:
1) Bagaimana aspek k ognitif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwa efisiensi adalah salah satu prinsip pembiayaan;
2) Bagaimana aspek afektif para pihak pembiayaan bagi hasil bahwasetiap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil maka mitra pembiayaan harus memenuhi unsur efisiensi ;
3) Bagaimana aspek behavior para pihak bahwa efisiensi adalah unsur pembiayaan bagi hasil;

## Pola Pembiayaan Bagi Hasil
Pola pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan kepada sektor riil dengan meng- gunakan akad mudhârabah dan musyârakah . Ketentuan tentang pembiayaan mudhârabah dalam penelitian ini adalah mengacu pada Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H /4 April 2000 M tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qiradh). Pem- biayaan mudhârabah merupakan kerjasama pengelolaan usaha atau proyek antara pemilik dana ( shâhibul mâl ) dan pengelola dana ( mudhârib ) dengan pembiayaan seluruhnya dari pemilik dana dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam kaitan dengan bank Syariah maka pemilik dana adalah bank Syariah.Disamping akad mudhârabah sistem pembiayaan bagi hasil bisa juga dengan menggunakan akad musyârakah . Ketentuan mengenai pembiayaan bagi hasil dengan akad musyârakah diatur dengan Fatwa DSN 08/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Musyârakah tanggal08 Muharram 1421 H /13 April 2000 M. Pembiayaan musyârakah adalah kerjasama pengelolaan usaha atau proyek antara pemilik dana ( shâhibul mâl ) dan pengelola dana ( mudhârib ) dengan pembiayaan berasal dari kedua belah pihak, baik dari pemilik dana maupun pengelola usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

## Bank Syariah
Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan prinsip syari’ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah 8 .
Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan kegiatan bank Syariahadalah sebagai berikut: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal , yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf ( nâzhir ) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf ( wâqif ). 9
8 Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
9 Ibid., h. 6.

## Pengusaha
Pengusaha yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengusaha skala menengah kecil dan mikro (UMKM). Pengusaha UMKM adalah orang yang memiliki dan/atau men- jalankan usaha dengan skala UMKM. Usaha yang dapat dikategorikan UMKM mengikuti kriteria sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKMadalah:
a. Usaha mikro adalah sebagai berikut :
 memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 10

## Kerangka Berpikir Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian maka masalah penelitian ini adalah rendahnya pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Ini diduga karena terdapat perbedaan persepsi para pihak dalam memandang unsur-unsur pembiyaan.Unsur-unsur dalam pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini adalah karakter, kapasitas, modal, jaminan, kondisi ekonomi dan efisiensi.Namun dalam unsur mana terjadi perbedaan adalah tugas dari penelitian ini untuk menemukan jawabannya. Berdasarkan hal tersebut kerangka berpikir yang dikem- bangkan oleh penelitiansebagai berikut :
10 Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

## Gambar 1 Kerangka berpikir penelitian
Sumber: Dikembangkan untuk penelitian empiris

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana gambar 1 di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan sikap antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) tentang prinsip character dalam pola pembiayaan bagi hasil
2. Terdapat perbedaan sikap antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) tentang prinsip capacity dalam pola pembiayaan bagi hasil.
3. Terdapat perbedaan sikap antarapemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) prinsip capital dalam pola pembiayaan bagi hasil.
4. Terdapat perbedaan sikap antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) prinsip Collateral dalam pola pembiayaan bagi hasil.
5. Terdapat perbedaan sikap antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) mengenai prinsip condition of economic dalam pola pembiayaan bagi hasil.
6. Terdapat perbedaan sikap antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha)mengenai prinsip efisiensi dalam pola pembiayaan bagi hasil.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan kuantitatif dengan metode sebagai berikut:

## a. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bankir dan pengusaha UMKM yang ada di Semarang. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling ,
G ambar 1  Kerangka berpikir penelitian
Sumber :Dikembangkan untuk penelitian empiris
Sikap Pemilik Dana (Bank
Syariah) 1. character, 2. capacity, 3. capital, 4. collateral,
5. condition of
economy 6. Efisiensi Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) Sikap Pengelola dana (Pengusaha) 1. character, 2. capacity, 3. capital,
4. collateral,
5. condition of
economy 6. Efisiensi
dengan jumlah maksimal sampel adalah sebanyak30bankir dan pengusaha 30 orang. 11
Sampel penelitian harus memenuhi kriteria sebagi berikut:
Pertama,bankir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai bank Syariah bagian pembiayaan yang pernah menolak pengajuan pembiayaan sistem bagi hasil atau pola pembiayaan mudhârabah dan musyârakah.
Kedua, pengusaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengusaha yang memiliki usaha dengan skala menengah, kecil dan mikro (UMKM) yang existing menjadi debitur bank konvensional serta pernah ditawari pembiayaan bagi hasil namun tidak berminat.

## b. Pengumpulan dan analisis data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yang pertama adalah pendekatan deskriptif persentase dan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif dengan uji beda (uji t test).
1. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis menggunakan bantuan melalui bantuan SPSS for windows 17,00 ( paired sample test ).
2. Uji Hipotesis Rumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ho : Tidak ada perbedaan sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap pola pembiayaan bagi hasil.
Ha : Ada perbedaan sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap pola pembiayaan bagi hasil.
Pembuktianhipotesis dengan tingkat signifikansi 5% (0,05), apabila tingkat signifikansi >5 % maka Ho diterima. Artinya, tidak ada perbedaan sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap pola pembiayaan bagi hasil. Jika tingkat signifikansi < 5 % maka Ho ditolak. Artinya, ada perbedaan sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap pola pem- biayaan bagi hasil.

## c. Desain Kuesioner
Sesuai dengan tujuan studi sebagaimana telah disebutkan, adalah untuk mengetahui sikap bankir dan pengusaha terhadap pelaksanaan pembiayaan bagi hasil ( mudhârabah dan musyârakah ). Unsur terlaksananya pembiayaan bagi-hasil ( mudhârabah dan musyârakah ) meliputi faktor character, capacity, capital, collateral, condition of economy dan efisiensi . Sikap
11 Dalam statistik yang konservatif sampel 30 dipandang memadai.

## MIQOT Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014
bankir dan pengusaha terhadap pembiayaan bagi hasil ditinjau dari tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan behavior . Jawaban kuesioner dibagi menjadi dua bagian yaitu jawaban tertutup dan jawaban terbuka .Untuk jawaban tertutup jawaban responden hanya terdiri dari 5 (lima) tingkatan terdiri dari:
a. “Sangat Setuju” diberi skor 5 b. “Setuju” diberi skor 4 c. “Cukup Setuju” diberi skor 3 d. “Kurang Setuju” diberi skor 2 e. “Tidak Setuju” diberi skor 1

## Hasil Penelitian
Berdasarkan pengolahan data menunjukkan hasil penelitian untuk menjelaskan hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yang menyatakan “terdapat perbedaan sikap character antara pemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Berdasarkan pengujian statistik sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2 diperoleh bukti t hitung sebesar -3.032 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 (lebih kecil dari 5%). Hal ini berarti hipotesis Ho ditolak dan hipotesis Haditerima, atau “terdapat perbedaan sikap character antara pemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Dengan melihat rata-rata skor sikap pemilik dana dan pengelola dana dalam tabel 1, diperoleh informasi bahwa pemilik dana, dalam hal ini perbankan Syariah, lebih memandang rendah terhadap charater pengelola dana atau pengusaha.
Tabel 1. Group Statistics
Tabel 2. Independend Samples Test
Tabel.1. Group Statistics
parapihak N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Character bankSyariah 30 3.5067 .57592 .10515 pengusaha 30 3.9300 .50320 .09187 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper Char acter Equal variances assumed -3.032 58 .004 -.42333 .13963 -.70283 -.14384 Equal variances not assumed -3.032 56.974 .004 -.42333 .13963 -.70294 -.14373
Hipotesis dua yang menyatakan “terdapat perbedaan sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap kebutuhan capacity dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Ber- dasarkan pengujian statistik sebagaimana yang terdapat dalam tabel 4 diperoleh bukti t hitung sebesar 3.726dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 5%).Hal ini berarti hipotesis statistik Ho ditolak dan hipotesis Ha diterima. Dengan kata lain “terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap pemilik dana dan pengelola dana terhadap kebutuhan capacity dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Berdasarkan nilai rata-rata skor jawaban responden sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3 diperoleh nilai rata-rata jawaban pemilik dana atau bank Syariah sebesar 3,8 lebih tinggi dari pengelola dana atau pengusaha sebesar 3,3. Hal ini berarti sikap pengusaha memandang bahwa kebutuhan capacity lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan capacity menurut pemilik dana atau bank Syariah.

## Tabel 3 Group Statistics
Tabel 4 Independent Samples Test
Hipotesis ketiga yang menyatakan “terdapat perbedaan sikap terhadap kebutuhan capital antarapemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Berdasarkan pengujian statistik sebagaimana yang terdapat dalam tabel 6 diperoleh bukti t hitung sebesar 8.682 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 5%). Hal ini berarti hipotesis statistik Ho dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis Ha diterima, atau “terdapat perbedaan sikap terhadap kebutuhan capital antarapemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”.
Berdasarkan informasi tabel 5 diperoleh informasi pula bahwa rata-rata skor jawaban responden pemilik dana atau bank Syariah sebesar 4,1 lebih tinggi dibandingkan dengan pengelola dana sebesar 3,0. Hal ini berarti bahwa menurut pengusaha kebutuhan unsur

## Tabel 3 Group Statistics
Para pihak N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Capacity bankSyariah 30 3.8167 .41196 .07521 pengusaha 30 3.3767 .49875 .09106
t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference
t df Sig. (2-
tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper Capacity Equal variances assumed 3.726 58 .000 .44000 .11810 .20359 .67641 Equal variances not assumed 3.726 56.002 .000 .44000 .11810 .20341 .67659

## MIQOT Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014
capital dalam pembiayaan bagi hasil lebih rendah bila dibandingkan dengan pemilik dana. Sebab menurut pengusaha tindakan melakukan kerjasama pembiayaan bagi hasil dengan pemilik dana karena kekurangan modal.

## Tabel 5 Group Statistics
Tabel 6 Independent Samples Test
Hipotesis keempat menyatakan “terdapat perbedaan sikap unsur Collateral antara pemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Berdasarkan pengujian statistik sebagaimana yang terdapat dalam tabel 8 diperoleh bukti t hitung sebesar 5.619 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 5%). Hal ini berarti hipotesis keempat dalam penelitian ini terbukti signifikan atau “terdapat perbedaan sikap antara pemilik dana dan pengelola dana terhadap collateral dalam pola pembiayaan bagi hasil.
Berdasarkan tabel 7 di bawah diperoleh informasi pula bahwa rata-rata jawaban responden pemilik dana sebesar 3,1 lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengelola dana, yaitu sebesar 2,3. Hal ini berarti pengelola dana menginginkan agar pelaksanaan pola pem- biayaan bagi hasil tidak mensyaratkan dengan berlebihan adanya jaminan atau collateral .
Sering terjadi jaminan yang dimiliki oleh pengusaha tidak dapat diaksep oleh pemilik dana. Sebagai contoh, jaminan kendaraan yang dapat diterima oleh pemilik dana atau dalam hal ini perbankan Syariah harus kendaraan yang berumur lima tahun terakhir. Padahal para pengusaha hanya memiliki jaminan atau collateral kendaraan yang sudah berumur enam tahun atau lebih.
Berdasarkan  informasi  tabel 5  diperoleh  informasi  pula  bahwa  rata-rata  skor  jawaban  responden pemilik  dana  atau  bank Syariah sebesar  4,1  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pengelola  dana  sebesar  3,0.
Hal ini berarti bahwa menurut pengusaha kebutuhan unsur capital dalam pembiayaan bagi hasil lebih rendah bila  dibandingkan  dengan  pemilik  dana.  Sebab  menurut pengusaha  tindakan  melakukan  kerja sama pembiayaan bagi hasil dengan pemilik dana karena kekurangan modal.

## Tabel 5 Group Statistics
Parapihak N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Capital Bank Syariah 30 4.1467 .60671 .11077 Pengusaha 30 3.0167 .37424 .06833

## Tabel 6 Independent Samples Test
t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper Capital Equal variances assumed 8.682 58 .000 1.13000 .13015 .86948 1.39052 Equal variances not assumed 8.682 48.278 .000 1.13000 .13015 .86836 1.39164
Hipotesis  keempat menyatakan “terdapat  perbedaan  sikap  unsur Collateral antara  pemilik  dana  dan pengelola  dana  dalam  pola  pembiayaan  bagi  hasil”.  Berdasarkan pengujian  statistik  sebagaimana  yang terdapat dalam tabel 8 diperoleh bukti t hitung sebesar 5.619 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil  dari  5%).  Hal  ini  berarti  hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini  terbukti  signifikan  atau  “terdapat perbedaan  sikap  antara  pemilik  dana  dan  pengelola  dana  terhadap collateral dalam  pola  pembiayaan  bagi hasil.

## Tabel 5 Group Statistics
Parapihak N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Capital Bank Syariah 30 4.1467 .60671 .11077 Pengusaha 30 3.0167 .37424 .06833

## Tabel 7 Group Statistics

## Tabel 8 Independent Samples Test
Hipotesis kelima menyatakan “terdapat perbedaan sikap tentang unsur condition of economic antara pemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Berdasarkan pengujian statistik sebagaimana yang terdapat dalam tabel 10 diperoleh bukti t hitung sebesar 5.593dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 5%). Hal ini berarti hipotesis statistik Ho dalam penelitian ini tidak terbukti dan hipotesis Ha diterima, atau “terdapat perbedaan sikap tentang unsur condition of economic antara pemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”.
Berdasarkan informasi tabel 9di bawah ini diperoleh informasi bahwa rata-rata jawaban responden pemilik dana sebesar 3,7 lebih besar dari jawaban pengelola dana sebesar 3,0. Ini berarti bahwa sikap pengelola dana memandang lebih rendah pentingnya unsur condition of economic dalam pembiayaan bagi hasil. Pengelola dana memandang bahwa risiko kerja sama pembiayaan adalah risiko bersama. Namun demikian pihak pengelola memandang bahwa risiko usaha kerja samayang disebabkan oleh condition of economic lebih besar.
Tabel 9 Group Statistics

## Tabel 7 Group Statistics
parapihak N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Collateral Bank Syariah 30 3.1900 .42210 .07707 Pengusaha 30 2.3833 .66337 .12111 t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference t Df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper Collateral Equal variances assumed 5.619 58 .000 .80667 .14355 .51931 1.09402 Equal variances not assumed 5.619 49.176 .000 .80667 .14355 .51821 1.09512

## Tabel 9 Group Statistics
Para pihak N Mean Std. Deviation Std. Error Mean COE Bank Syariah 30 3.7667 .33869 .06184 Pengusaha 30 3.0133 .65534 .11965

## MIQOT Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014

## Tabel 10 Independent Samples Test
Hipotesis keenam menyatakan “terdapat perbedaan sikap terhadap unsur efisiensi antara pemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”. Berdasarkan pengujian statistik sebagaimana yang terdapat dalam tabel 12 diperoleh bukti t hitung sebesar 3.256dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 (lebih kecil dari 5%). Hal ini berarti hipotesis statistik Ho dalam penelitian ditolak atau hipotesis H1 diterima, yaitu “terdapat perbedaan sikap terhadap unsur efisiensi antara pemilik dana dan pengelola dana dalam pola pembiayaan bagi hasil”.
Berdasarkan informasi tabel 11 di bawah ini diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pemilik dana sebesar 2,6 lebih rendah dari pengelola dana sebesar 3,5 hal ini berarti bahwa sikap pemilik dana memandang bahwa pola pembiayaan bagi hasil adalah kurang efisien. Sikap tersebut didasarkan pada beberapa alas an; yang pertama pemilik dana dana memandang bahwa mitra dalam hal ini pengelola dana kurang transparan dalam menyampaikan hasil kegiatan usaha. Kedua untuk mengurangi kurang transparannya mitra dalam melaporkan kegiatan hasil usaha maka pemilik dana harus melakukan peng- awasan rutin. Hal ini berarti terjadi pemborosan biaya. Dilain pihak pengelola dana mempuyai sikap bahwa pola pembiayaan bagi hasil lebih mahal bila dibandingkan dengan pola kredit dengan bank konvensional.
Tabel 11 Group Statistics
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval
of the Difference T df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper COE Equal variances assumed 5.593 58 .000 .75333 .13468 .48374 1.02293 Equal variances not assumed 5.593 43.460 .000 .75333 .13468 .48180 1.02486

## Tabel 11 Group Statistics
Parapihak N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Efisiensi Bank Syariah 30 2.6367 .74182 .09750 pengusaha 30 3.5933 .53400 .13544

## Tabel 12 Independent Samples Test

## Pembahasan

## SikapBankir
Sebagai salah satu pihak dalam pelaksanaan pola pembiayaan bagi hasil, sebagian besar bankir sudah mengetahui dan bersikap setuju dengan prinsip-prinsip pembiayaan bagi hasil, yaitu character, capacitiy, capital, collateral, condition of economic dan effisien. Namun demikian dalam tataran perilakuterdapat perbedaan sikapantara bankir sebagai pemilik dana denganpengusaha sebagai pengelola dana. Beberapa perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:
Pertama, terdapat bukti nyata ada perbedaan sikap mengenai unsur character antara pemilik dana (bank Syariah) dan pengelola dana (pengusaha) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap ini dipandang peneliti menjadi salah satu penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil. Pemilik dana memandang bahwa mitra atau pengusaha kurang jujur dalam melakukan pengisian data pembiayaan, baik saat pengajuan maupun saat pelaporan pembiayaan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan jawaban responden pemilik dana atau bankir yang seluruhnya menyatakan kurangsetuju bahkan tidak setuju dengan tingkat kejujuran dan transparansi laporan keuangan calon mitra pembiayaan. Perbedaan sikap tersebut bisa dikatakan terjadinya asimetri informasi yang mencerminkan terjadinya konflik keagenan antara pengusaha selaku pengelola dana dengan bank Syariah. Kebanyakan pengusaha dipandang oleh bankir selalu bertindak oportunistis, yaitu mementingkan pengusaha dibandingkan pemilik modal. Hasil penelitian ini masih sejalan dengan penelitian Refaat (2008) yang menemukan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil pada bank Syariah karena dalam pola pembiayaan bagi hasil terjadi principal-agent, yaitu agen(dalam hal ini pengusaha) selalu bertindak oportunistik dengan melakukan tindakan yang tidak jujur dengan lebih mementingkan kepentingan pengusaha. Padahal kejujuran adalah roh dari pelaksanaan pembiayaan bagi hasil . Padangan bankir yang menganggap bahwa pengusaha selalu berbuat oportunistik sebenarnya dapat diatasi dengan cara bankir ter- libat lebih aktif dalam pengelolaan usaha yang dijalankan oleh mitra pembiayaan. Seringnya
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the Difference t df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper Efisiensi Equal variances assumed 3.256 58 .002 .54333 .16688 .20929 .87738 Equal variances not assumed 3.256 52.693 .002 .54333 .16688 .20857 .87810
ketidakjujuran yang dilakukan oleh pengusaha membuat bankir berpikir dua kali untuk melaksanakan akad bagi hasil dengan pengusaha. Bankir lebih senang mengalihkan kepada jenis akad lain yang mengandung kepastian pengembalian misal dengan akad murabahah (jual-beli).
Kedua, ada perbedaan sikap mengenai prinsip capacity antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur capacity ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pem- biayaan bagi hasil.Bankir memandang bahwa kebanyakan mitra yang mengajukan pem- biayaan bagi hasil kurang memenuhi unsur capacity, yaitu dikhawatirkan pengusaha tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian modal maupun bagi hasil yang diharapkan oleh pemilik dana.
Ketiga, terdapat bukti nyata ada perbedaan sikap tentang prinsip capital antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur capital ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil. Pemilik dana memandang bahwa kebanyakan mitra yang meng- ajukan pembiayaan bagi hasil belum memenuhi kriteria dari segi kepemilikan capital atau modal.
Keempat,terdapat perbedaan sikap tentang prinsip collateral antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Per- bedaan sikap terhadap unsur collateral ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil. Pemilik dana memandang bahwa kebanyakan agunan yang diserahkan mitra pembiayaan bagi hasil belum memenuhi kriteria atau tidak marketable. Sebagai contoh pemilik dana menghendaki agunan kendaraan yang dapat diaksep adalah yang berumur lima tahun terakhir.
Kelima, terdapat perbedaan sikap mengenai prinsip condition of economic antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur condition of economic ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil. Pemilik dana memandang bahwa condition of economic akan berpengaruh terhadap kemampuan mitra dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bagi hasil.
Keenam, terdapat perbedaan sikap mengenai prinsip efisiensi antara pemilik dana (Bank Syariah) dan pengelola dana (Pengusaha) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur efisiensi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pem- biayaan bagi hasil. Pemilik dana memandang bahwa pola pembiayaan bagi sangat tidak efisien bagi pemilik dana. Hal ini disebabkan adanya pandangan pemilik dana terhadap ketidakjujuran pengelola, sehingga pemilik dana harus mengalokasikan waktu dan biaya untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas mitra. Pengawasan yang rutin oleh bankir kepada pengusaha dianggap tidak efisien karena meningkatkan biaya dan waktu yang lebih banyak untuk setiap mitra pembiayaan.

## Sikap Pengusaha
Sebagai salah satu pihak dalam pelaksanaan pola pembiayaan bagi hasil, sebagian besar pengusaha sudah mengetahui dan bersikap setuju dengan prinsip-prinsip pembiayaan bagi hasil yaitu character, capacity, effisiensi, namun kurang setuju dengan prinsip capital, collateral,  condition of  economic dalam pola pembiayaan bagi  hasil. Selengkapnya  sikap pengusaha mengenai pola pembiayaan bagi-hasil sebagai berikut:
Pertama, terdapat bukti nyata ada perbedaan sikap character antara pengelola dana ( pengusaha ) denganpemilik dana ( bank Syariah) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur character ini menjadi salah satu penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil.Pengusaha menyatakan bahwa pengisian data dalam pengajuan pembiayaan dan pelaporan bagi hasil sudah memenuhi unsur unsur kejujuran namun bank Syariah sebagian bankir tidak memercayai hal tersebut. Apa yang dianggap jujur oleh pengusaha tidak serta merta mendapat kepercayaan dari bankir. Untuk mengatasi hal ini diperlukan saksi ahli yang independen. Saksi independen akan menjamin bahwa laporan bagi hasil yang disajikan oleh pengusaha adalah benar. Saksi ahli dapat direkrut oleh bank Syariah dengan perjanjian tertentu.
Kedua, terdapat perbedaan sikap mengenai prinsip capacity antara pengelola dana (pengusaha) dengan pemilik dana (bank Syariah) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur capacity ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pem- biayaan bagi hasil. Sebagian besar pengusaha dalam hal ini adalah pengelola dana bersikap cukup setuju bahwa tingkat capacity usaha memadai saat dan setelah melakukan pengajuan pembiayaan bagi hasil. Namun sebagian besar pemilik dana atau bankir tidak setuju dengan capacity pengusaha.
Ketiga, terdapat perbedaan sikap tentang prinsip capital antara pengelola dana (pengusaha) dengan pemilik dana (bank Syariah) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Per- bedaan sikap terhadap unsur capital ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil. Pengusaha menyatakan bahwa salah satu alasan bermaksud melakukan kerja sama karena pengusaha kekurangan modal.
Keempat, terdapat bukti nyata ada perbedaan sikap tentang prinsip collateral antara pengelola dana (Pengusaha) dengan pemilik dana (bank Syariah) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur collateral ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil.Pengusaha menyatakan dan berharap agunan jangan dijadikan syarat utama dalam pembiayaan bagi hasil. Namun demikian pemilik dana memandang bahwa kebanyakan agunan yang diserahkan mitra pembiayaan bagi hasil belum memenuhi kriteria atau tidak marketable. Sebagai contoh,pemilik dana menghendaki agunan kendaraan yang dapat diaksep adalah yang berumur lima tahun terakhir.
Kelima, terdapat bukti nyata ada perbedaan sikap mengenai prinsip condition of economic antara pengelola dana (pengusaha) dengan pemilik dana (bank Syariah) dalam

## MIQOT Vol. XXXVIII No. 1 Januari-Juni 2014
pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadap unsur condition of economic ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil. Pengusaha mengatakan bahwa sebaiknya condition of economy jangan dijadikan faktor utama dalam pola pem- biayaan bagi hasil.Mereka berharap dalam semua kondisi ekonomipola pembiayaan bagi hasil dapat dilaksanakan. Karena para pengusaha sebagian besar mengetahui bahwa pola pembiayaan bagi hasil seharusnya berbeda dengan sistem bunga. Dengan pola pembiayaan bagi hasil maka ada distribusi risiko kepada pemilik dana maupun kepada pengelola dana. Hal ini berbeda dengan sistem bunga yang membebankan risiko usaha sepenuhnya pada sipeminjam atau pengelola dana. Namun pemilik dana memandang bahwa condition of economic akan berpengaruh terhadap kemampuan mitra dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bagi hasil.
Keenam, terdapat bukti nyata ada perbedaan sikap mengenai prinsip efisiensi antara pengelola dana(pengusaha) dengan pemilik dana (bank Syariah) dalam pola pembiayaan bagi hasil. Perbedaan sikap terhadapprinsip efisiensi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil. Pengelola danamemandang bahwa pola pembiayaan bagi hasil tidak efisien. Para pengusaha memandang bahwa bagi hasil pola pembiayaan lebih tinggi bila dibanding dengan sistem bunga pada bank konvensional. Namun bagi Pemilik dana memandang bahwa pola pembiayaan bagi hasil sangat tidak efisien bagi pemilik dana. Hal ini disebabkan adanya pandangan pemilik dana terhadap ketidakjujuran pengelola, sehingga pemilik dana harus mengalokasikan waktu dan biaya untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas mitra. Masih banyaknya bagi hasil yang ditargetkan oleh bankir kepada pengusaha membuat pengusaha enggan melaksanakan akad bagi hasil dengan bank Syariah.

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sikap bankir dan pengusaha terhadap pola pembiayaan bagi-basil pada bank syari’ahsudah memahami dan bersikap setuju dengan prinsip-prinsip pembiayaan. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan sikap dalam semua unsur pembiayaan bagi hasil baik dari unsur karakter, kapasitas, permodalan, jaminan, kondisi ekonomi dan efisiensi. Beberapa sikap kritis yang menyebabnya rendahnya pembiayaan bagi hasil sebagai berikut:
1. Bank Syariahmemandang, masih rendahnya kejujuran (karakter) pengusaha dalam melaporkan perolehan bagi hasil. Dilain pihak sebagaian besar pengusaha menyatakan selalu melakukan kejujuran dalam melaporkan besaran bagi hasil. Atas perbedaan pandangan ini diperlukan mediator berupa saksi ahli yang independen untuk menilai kewajaran laporan bagi hasil yang disajikan pengusaha. Dalam praktiknya saksi ahli independen ini dapat dijadikan rekanan oleh bank Syariah dengan perjanjian tertentu sebagaimana halnya notaris dan akuntan yang sudah berlaku sekarang ini.
2. Bank Syariah memandang bahwa kebanyakan kapasitas pengusaha yang mengajukan pembiayaan bagi hasil belum memenuhi persyaratan, dilain pihak pengusaha memandang bahwa kapasitas akanterbangun setelah mendapatkan modal dari perbankan.
3. Pemilik dana memandang bahwa kebanyakan mitra yang mengajukan pembiayaan bagi hasil belum memenuhi kriteria dari segi kepemilikan capital atau modal. Sedangkan pengusaha menyatakan bahwa salah satu alasan bermaksud melakukan kerja sama karena pengusaha kekurangan modal.
4. Bank Syariah memandang bahwa kebanyakan agunan yang diserahkan mitra pem- biayaan bagi hasil belum memenuhi kriteria atau tidak marketable. Sebagai contoh, pemilik dana menghendaki agunan kendaraan yang dapat diaksep adalah yang berumur lima tahun terakhir. Namun dilain pihak pengusaha menyatakan dan berharap agunan jangan dijadikan syarat utama dalam pembiayaan bagi hasil.
5. Bank Syariah memandang bahwa condition of economic akan berpengaruh terhadap kemampuan mitra dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bagi hasil. Namun dilainpihak pengelolaberharap dalam semua kondisi ekonomi pola pembiayaan bagi hasil dapat dilaksanakan.Karena para pengusaha sebagian besar mengetahui bahwa pola pembiayaan bagi hasil seharusnya berbeda dengan sistem bunga. Dengan pola pembiayaan bagi hasil maka ada distribusi risiko kepada pemilik dana maupun kepada pengelola dana.
6. Bank Syariahmemandang bahwa pola pembiayaan bagi sangat tidak efisien bagi pemilik dana. Hal ini disebabkan adanya pandangan pemilik dana terhadap ketidak- jujuran pengelola, sehingga pemilik dana harus mengalokasikan waktu dan biaya untuk melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas mitra. Namun dilain pihak para pengusaha memandang bahwa biaya pola pembiayaan lebih tinggi bila dibanding dengan system bunga pada bank konvensional.
Berdasarkan hasil penelitian disaran pertama, kepada Bank Syariah untuk menurunkan standar persyaratan pola pembiayaan bagi hasil kepada pengusaha UMKM agar dapat mengaksep pembiayaan bagi hasil.Peningkatan pembiayaan bagi hasil sangat penting bagi bank Syariah karena merupakan ciri utama yang membedakan dengan bank konvensional. Kedua kepada peneliti berikutnya untuk mengkaji dengan pendekatan lainmissal dengan melakukan permodelan persamaan regresi yang menguji factor-faktor penyebab rendahnya realisasi pembiayaan bagi hasil dengan memanfaatkan variabel yang ditemukan dalam penelitian ini.Pembuatan persamaan linier dengan regresi akan memudahkan peramalan tentang pencapaian realisasi bagi hasil.

## Pustaka Acuan
Arikunto Suharsimi. Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Bank Indonesia.”Direktori Bank Indonesia 1995-2012,” Jakarta. Bank Indonesia. “Statistik Perbankan Syariah”, November 2012.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Diana Yumanita, Ascarya. Mencari Solusi Rendahya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
Fraenkel, J. & Wallen N. How to Design and Evaluate Research in Education (2nd ed). New York: McGraw-Hill Inc, 1993.
Gay , L.R. danP.L. Diehl .Research Methods for Business and Management, MacMillan Publishing Company.New York, 1992.
Ikatan Akuntan Indonesia.”Standar Akuntasi Keuangan”, Jakarta: Salemba Empat,2012.
Rastono. “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Syariah,” Jurnal Manajemen dan Bisnis , Vol. 25, No.2, Juni 2011,
Slovin dikutip dari Riduwan. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula . Bandung: Alfabeta, 2005.
Stephen P. Robin. Perilaku Organisasi. Jakarta: Prenhallindo, 2001.
Teguh Pudjo Mulyana. Manajemen perkreditan bagi bank Komersial . Yogyakarta, BPFE, 1994.
Undang-undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Zharfan, Refaat. “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal - Agent dalam Pembiayaan Mudhârabah, dalam Jurnal Akuntansi , Vol.5, No.1, Januari 2008.