## Populasi

## PEMBERDAYAAN KADER PKK UNTUK MEMBANTU PENDATAAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN: STUDI PADA PELAYANAN KEPENDUDUKAN KELURAHAN KIDUL DALEM, KECAMATAN KLOJEN, KOTA MALANG
Lely Indah Mindarti 1 dan Nur Fauziah 1
1 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Korespondensi: Lely Indah Mindarti ( e-mail : lelyindahmindarti@gmail.com; lelyfia@ub.ac.id)

## Abstrak
Pelayanan  publik,  termasuk  pelayanan  kependudukan,  seperti  pelayanan  akta  kelahiran; harus disediakan pemberi pelayanan kepada masyarakat. Namun masyarakat di Kelurahan Kidul  Dalem,  Kota  Malang  masih  kurang  memedulikan  pentingnya  kepemilikan  akta kelahiran. Dilakukan upaya pemberdayaan kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kidul Dalem agar dapat lebih memanfaatkan fungsi dan peran perempuan (kader PKK) seoptimal mungkin untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data dilakukan    menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dengan  metode analisis  data  model  interaktif  Miles  and  Huberman.  Hasil  penelitian  ini  adalah  program pemberdayaan  kader  PKK  dalam  pendataan  kepemilikan  akta  kelahiran  merupakan  hasil kerja sama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Program ini meningkatkan kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  kepemilikan  akta  kelahiran  yang  tampak  dari semakin banyaknya surat permohonan pembuatan akta kelahiran di kantor kelurahan.
Kata  kunci :  pelayanan  publik,  administrasi  kependudukan,  akta  kelahiran,  pemberdayaan perempuan
THE EMPOWERMENT OF FAMILY WELFARE PROGRAM (PKK) CADRES IN ASSISTING THE DATA COLLECTION OF BIRTH CERTIFICATES OWN- ERSHIP: CASE STUDY ON POPULATION SERVICES IN KIDUL DALEM VILLAGE, KLOJEN DISTRICT, MALANG

## Abstract
Service provider must provide public service, such as birth certificate, to the society.  However, people in Kidul Dalem Village, Malang were still unaware of its importance. Empowerment Family  Welfare  Program  (PKK)  cadres  of  Kidul  Dalem  Village  was  expected  to  increase the function and role of those cadres (women) performing the public service. This research was  a  descriptive  research  with  qualitative  approach  and  using  observation,  interview  and documentation techniques for collecting the data. The interactive model of Miles and Huberman was used for data analyzing. This study showed the empowerment program of PKK cadres in collecting data of birth certificate ownership was a collaboration of Department of Population and Civil Registration of Malang City. This program helped to increase the society awareness on the importance of birth certificate ownership that could be seen from the numerous application letters of birth certificate in the village office.
Keywords: public service, population administration, birth certificate, women empowerment.

## Pendahuluan
Setiap  generasi  pada  setiap  zaman merupakan  penerus  kelangsungan  hidup manusia  di  bumi.  Semakin  bertambahnya sebuah peradaban akan semakin dianjurkan pula  untuk  setiap  anggota  masyarakatnya memiliki identitas yang jelas. Hal yang sama juga  berlaku  di  Indonesia  yang  terkenal memiliki  jumlah  penduduk  yang  sangat banyak  setelah  Cina  dan  India.  Fenomena yang  terjadi  di  kalangan  masyarakat Indonesia adalah masih adanya masyarakat yang belum memiliki indentitas kelahiran atau akta kelahiran, bahkan beberapa di antaranya telah  berusia  lanjut.  Sebagaimana  diketahui akta  kelahiran  merupakan  suatu  identitas yang mutlak dimiliki oleh setiap orang.
Permasalahan kepemilikan akta kelahiran tidak terlepas dari pelayanan yang disediakan  oleh  negara.  Disadari  bahwa pelayanan  kependudukan  di  Indonesia  juga belum dapat dikatakan maksimal karena masih banyak terdapat kendala dan masalah yang dihadapi  pemerintah  dalam  menyediakan pelayanan kependudukan, khususnya akta  kelahiran.  Pemerintah  Indonesia telah  memberlakukan  otonomi  daerah sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004  sehingga  setiap  daerah  bebas mengatur  kepentingan  daerahnya  sendiri. Tidak  terkecuali  juga  Kota  Malang  yang memiliki  banyak  kelurahan,  salah  satunya adalah  Kelurahan  Kidul  Dalem.  Idealnya keberadaan  otonomi  daerah  menjadikan pelayanan  publik  itu  semakin  baik,  salah satunya  adalah  pelayanan  kependudukan akta kelahiran. Namun pada faktanya masih banyak  keluhan  masyarakat  karena  mereka terkendala ketika mengurus kepemilikan akta kelahiran, termasuk masyarakat di Kelurahan Kidul  Dalem.  Kebanyakan  mereka  masih
mengeluhkan  pelayanan  Kelurahan  Kidul Dalem  yang  seharusnya  menjadi  pengganti Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dispendukcapil)  dalam  melayani  keperluan kependudukan, seperti akta kelahiran.
Karena  pentingnya  kegunaan  akta kelahiran  ini,  maka  sangat  krusial  untuk setiap masyarakat atau anak yang baru lahir memperoleh  akta  kelahiran.  Akta  kelahiran ini  menjadi  kebutuhan  data  yang  sangat mendasar  bagi  setiap  masyarakat.  Salah satu kegunaan akta kelahiran terkait dengan identitas  yang  terdapat  pada  KK  (kartu keluarga), surat nikah, ijazah, dan data-data yang  lainnya.  Namun  ketidakseimbangan antara sumber daya manusia yang melayani pembuatan  kepemilikan  akta  kelahiran  di Kelurahan  Kidul  Dalem  dengan  banyaknya jumlah  permohonan  menyebabkan  sering terjadinya  keterlambatan  dalam  pembuatan akta kelahiran. Idealnya proses pembuatannya selesai  dalam  3-5  hari  (dalam  Standar Operasional  Prosedur/SOP  Pembuatan Akta  Kelahiran),  tetapi  pada  kenyataannya menjadi dalam hitungan mingguan.
Alih-alih mengandalkan pegawai kelurahan  di  Kelurahan  Kidul  Dalem  saja, sebenarnya  sekumpulan  ibu-ibu  PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dapat  diberdayakan  dan  dibina  untuk membantu  tugas  kelurahan.  Terkait  dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, muncul  sebuah  rumusan  masalah  yang berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran dengan  studi  kasus  pada  Kelurahan  Kidul Dalem  Klojen  Kota  Malang.  Rumusan masalahnya  adalah  bagaimana  upaya pemberdayaan kader PKK dalam membantu pendataan kepemilikan akta kelahiran?
Tujuan  artikel  ini  adalah  untuk mendeskripsikan dan menganalisis

## pemberdayaan kader PKK dalam membantu
pendataan  kepemilikan  akta  kelahiran  di Kelurahan  Kidul  Dalem.  Kemudian  manfaat penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan sumbangan  bagi  Kelurahan  Kidul  Dalem Kota  Malang  dalam  memberikan  pelayanan kependudukan bagi masyarakatnya, khususnya  akta  kelahiran,  yang  lebih  baik dengan bantuan kader PKK kelurah  tersebut.

## Tinjauan Pustaka

## Administrasi Publik
Perkembangan
zaman selalu disertai  dengan  perkembangan  paradigma administrasi. Pada konteks ilmu adminsitrasi publik,  seperti  dijelaskan  dalam  Janet  V. Denhardt  dan  Robert  B.  Denhardt  (2003), terdapat  tiga  paradigma  atau  aliran: The Old  Public  Administration,  New  Public Management, dan The  New  Public  Service. Paradigma  pertama  terlihat  sangat  kaku karena The Old Administration menempatkan masyarakat sebagai customer atau klien yang tidak memiliki kekuatan sehingga diharuskan selalu patuh dengan ketentuan birokrasi yang ada.
Kemudian  paradigma The  Old  Public Administration berkembang menjadi paradigma New Public Management dengan pelayanan  publik  yang  didasarkan  atas pasar.  Pada  paradigma  tersebut,  konsep Reinventing  Goverment yang  berasal  dari pemikiran  David  Osborne  dan  Ted  Gaebler (1995)  dijadikan  sebagai  dasar  dalam pelayanan  publik.  Selanjutnya  muncullah paradigma  yang  saat  ini  digunakan,  yakni New Public Service (Denhardt dan Denhardt, 2003)  yang  memosisikan  masyarakat bukan  sebagai  klien,  tetapi  sebagai  warga negara  ( citizen )  yang  berhak  menerima
dan  mendapatkan  pelayanan  maksimal  dari negaranya.  Paradigma New  Public  Service menghendaki  administrator  publik  sebagai penyedia  pelayanan  masyarakat  untuk memaksimalkan perannya dalam melibatkan warga  negara  atau  masyarakat  pada  setiap aspek pemerintahan.

## Pelayanan Publik
Mengacu pada Undang-Undang No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik,  pelayanan  publik  merupakan suatu  bentuk  rangkaian  atau  kegiatan pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai dengan  peraturan  undang–undang  yang berlaku  untuk  seluruh  warga  negara atau  penduduk  Indonesia  atas  jasa  dan barang  serta  pelayanan  administratif  yang disediakan  oleh  pemberi  pelayanan  publik. Sementara itu, menurut Joko Widodo (2001), pelayanan  publik  merupakan  pemberian pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan  pada  suatu  instansi  tersebut yang  sesuai  dengan  peraturan  pokok  serta tata cara ditetapkan.
Pelayanan  publik  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  bentuk  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pemberi  pelayanan  publik kepada  masyarakat  atau  warganya  yang membutuhkan  keperluan  atau  kepentingan pelayanan  publik  seperti  barang/jasa  dan pelayanan  administratif  kepada  instansi– instansi  yang  bersangkutan  sesuai  dengan peraturan  perundang–undangan  yang  telah ditentukan.

## Standar Pelayanan Publik
Suatu pelayanan yang dapat dikatakan baik adalah pelayanan yang telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Hal
tersebut  selaras  dengan  pendapat  Moenir (2008:  47)  bahwa  pelayanan  publik  yang diinginkan  oleh  masyarakat  secara  umum adalah sebagai berikut.
1.  terdapat kemudahan pelayanan dalam mengurus  kepentingan  dan  dapat dilakukan secara cepat
2.  mendapatkan pelayanan yang ideal  dan  wajar  tanpa  ada  rasa kesal,  sindiran,  atau  perasaan  yang semacamnya  yang  menunjukkan nada  tidak  enak,  baik  untuk  alasan dinas  ataupun  alasan  kesejahteraan masyarakat
3. Pelayanan  yang  diterima  oleh masyarakat hendaknya yang jujur dan terus terang apa adanya.
Selain itu, setidaknya penyelenggaraan pelayanan  publik  harus  memiliki  standar pelayanan yang bertujuan untuk menunjukkan adanya  kepastian  bagi  pemberi  pelayanan ketika  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya. Kemudian menurut Hardiyansyah (2011: 28), standar  pelayanan  itu  merupakan  ukuran yang  telah  dibakukan  atau  disahkan  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  sebagai wujud pedoman yang harus dan wajib untuk dipatuhi  serta  dilaksanakan  oleh  pemberi pelayanan.  Standar  ini  menjadi  pedoman atau  acuan  bagi  si  penerima  pelayanan atau masyarakat ketika mereka mengajukan proses  permohonan.  Standar  pelayanan juga  dapat  dijadikan  sebagai  alat  kontrol masyarakat atau si penerima pelayanan atas kinerja  yang  telah  dilakukan  oleh  pemberi pelayanan.
Menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003,  terdapat  beberapa standar  pelayanan  publik  yang  meliputi  hal- hal berikut .
1.  prosedur pelayanan
2.  waktu penyelesaian pelayanan
3.  biaya atau tarif pelayanan
4.  produk pelayanan yang jelas
5. sarana  dan  prasarana  atau fasilitas yang memadai
6.  kompetensi  atau  kinerja  petugas pemberi pelayanan.

## Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pada hakikatnya pelayanan administrasi kependudukan mempunyai peran yang sangat krusial  dalam  sebuah  pemerintahan  dan pembangunan  di  suatu  wilayah.  Pelayanan administratif kependudukan diselenggarakan sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negaranya. Di samping itu, pelayanan ini pula merupakan  upaya  meningkatkan  kesadaran warga negara terkait kewajibannya berperan sebagai pemohon administrasi kependudukan tanpa ada unsur diskriminasi.

## Administrasi  kependudukan  menurut
Rahmawati  (2010:  56)  adalah  sistem  yang dapat  mengatur  semua  bentuk  administrasi yang  menyangkut  persoalan  kependudukan secara  umum.  Terdapat  pula  tiga  macam pengadministrasian, yakni pendaftaran penduduk  yang  sah,  pencatatan  sipil,  dan pengelolaan  informasi  yang  terkait  dengan kependudukan.  Ketiga  jenis  pelayanan pengadministrasian  tersebut  mempunyai fungsi  atau  kebutuhan  yang  berbeda–beda sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

## Akta Kelahiran
Setiap  orang  yang  terlahir  di  dunia berhak memiliki identitas yang disebut dengan akta  kelahiran  sebagai  bentuk  pengakuan terhadap  kewarganegaraanya.  Dengan diberikannya akta kelahiran tersebut kepada
seorang  anak  yang  telah  lahir,  keberadaan anak  tersebut  telah  diakui  secara  hukum di  suatu  negara.  Sesuai  dengan  ketentuan hukum,  hak  atas  akta  kelahiran  seorang anak diatur dalam beberapa undang–undang sebagai berikut.
1. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia (HAM)
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
4. Undang-Undang Nomor 24
Tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan.
Akta  kelahiran  juga  dikelompokkan menjadi  dua  jenis  berdasarkan  jarak  waktu pelaporannya, yakni.
1.  akta  kelahiran  umum,  yakni  akta yang  dibuat  sesuai  dengan  laporan kelahiran  seorang  bayi  atau  anak yang dilaporkan selambat–lambatnya 60  hari  kerja  yang  berlaku  untuk
WNI, sedangkan untuk WNA, berlaku pelaporan 10 hari kerja setelah anak tersebut dilahirkan.
2.  akta rekomendasi, yakni akta kelahiran yang  berdasarkan  rekomendasi  dari kepala dinas karena telah melampaui batas 60 hari kerja.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena pembahasan  akan  lebih  ditekankan  pada analisisnya. Seperti yang dikemukakan oleh Denzin  dan  Lincoln  (2009:  6),  penelitian
kualitatif  lebih  mengarah  pada  sesuatu yang  menyiratkan  penekanan  pada  proses dan  maknanya.  Penggunaan  pendekatan kualitatif  dimaksudkan  untuk  memperoleh pandangan atau gambaran yang luas tentang pemberdayaan kader PKK dalam membantu pendataan  kepemilikan  akta  kelahiran  di Kelurahan Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang tersebut.
Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah peranan  pemberdayaan  kader  PKK  dalam membantu  pendataan  akta  kelahiran  di Kelurahan Kidul Dalem, Klojen, Kota Malang. Sementara  itu,  sumber  data  diperoleh  dari data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  beberapa  cara, yakni  dengan  wawancara,  observasi  ke lapangan,  dan  dokumentasi.  Analisis  data menggunakan  model  interaktif  ( interactive model of analysis ) yang telah dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2008: 247) dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

## Pembahasan

## Jumlah Penduduk
Kota  Malang  merupakan  kota  yang memiliki  jumlah  penduduk  terbesar  kedua setelah Kota Surabaya. Dari tahun ke tahun Kota  Malang  mengalami  perkembangan yang  sangat  pesat,  termasuk  juga  jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari portal resmi  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  (Dispendukcapil)  Kota  Malang,  jumlah penduduk  Kota  Malang  adalah  sejumlah 883.810 jiwa.
Pada 2015 Kota Malang memiliki rata- rata  jumlah  penduduk  di  setiap  kecamatan yang  hampir  merata,  yakni  antara  170.00 sampai 185.000 jiwa, hanya Kecamatan Klojen yang  memiliki  jumlah  penduduk  di  bawah rata-rata, yakni 105.907 jiwa. Di Kecamatan Klojen,  terdapat  beberapa  kelurahan  dan salah satunya adalah Kelurahan Kidul Dalem.
Kelurahan  Kidul  Dalem  terdiri  atas delapan  RW  dan  lima  puluh  RT.  Jumlah penduduk  di  Kelurahan  Kidul  Dalem adalah  6.558  jiwa,  dengan  3.248  jiwa penduduk laki–laki dan 3.310 jiwa penduduk perempuan.  Komposisi  penduduk  menurut umur  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar penduduk berusia produktif, yakni 4.515 jiwa.
Upaya  Pemberdayaan  Kader  PKK  dalam Membantu  Pendataan  Kepemilikan  Akta Kelahiran
Diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Malang cukup besar, tetapi tanpa disadari dari sekian banyak jumlah penduduk Kota Malang itu, masih ada yang belum memiliki identitas kelahiran atau akta kelahiran secara sah. Akta kelahiran  merupakan  data  atau  dokumen yang sangat fundamental dalam administrasi kependudukan  sangat  erat  hubungannya dengan  dokumen-dokumen  penting  lainnya, seperti ijazah, KTP, surat nikah, paspor, dan dokumen  lainnya.  Sebagian  besar  kasus yang ditemui menunjukkan sering terjadinya kesalahan  atau  ketidaksesuaian  ejaan,  baik ejaan  nama,  tempat  tanggal  lahir,  ataupun nama  orang  tua.  Hal  tersebut  dapat  terjadi karena tidak adanya akta kelahiran yang sah. Selain itu, kejadian seperti ini dapat merugikan penduduk.  Kepemilikan  akta  sangat  penting karena  merupakan  acuan  dalam  penulisan identitas dari surat atau dokumen lainnya.
Data  yang  tercantum  pada  (http:// dispendukcapil.malangkota.go.id ) tertanggal 4  Mei  2015  menunjukkan  bahwa  terdapat 353.000  warga  yang  tidak  memiliki  akta kelahiran. Jika dipersentasikan, maka dapat diketahui  bahwa  40  persen  warga  belum memiliki akta kelahiran. Peristiwa seperti itu sangat  ironis  mengingat  identitas  kelahiran sebagai bentuk pengakuan yang sah belum dimiliki  oleh  sejumlah  masyarakat  Kota Malang.  Padahal  telah  sangat  jelas  bahwa akta kelahiran telah diatur dalam perundang- undangan Indonesia.
Tidak tertutup kemungkinan bahwa dari jumlah  353.000  warga  yang  belum  memiliki akta  kelahiran,  terdapat  sejumlah  warga dari  Kelurahan  Kidul  Dalem  ini.  Persoalan krusial  seperti  ini  menjadi  pekerjaan  rumah tersendiri  bagi  Pemerintah  Kota  Malang, terutama  Pemerintah  Kelurahan  Kidul Dalem.  Persoalan  ini  menjadi  pelik  karena menyangkut  banyak  aspek  yang  saling terkait, utamanya ketersediaan sumber daya manusia,  baik  dari  sisi  kuantitas  maupun kualitas.
Keterbatasan  sumber  daya  manusia menjadi  salah  faktor  tidak  maksimalnya pelayanan  kependudukan  di  Kelurahan Kidul Dalem ini. Ketidakseimbangan sumber daya  manusia  dengan  jumlah  penduduk yang  semakin  meningkat  mengharuskan Pemerintah  Kota  Malang  menciptakan strategi  tersendiri  untuk  mengurangi  tidak maksimalnya  pelayanan  kependudukan tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan oleh  Kota  Malang  adalah  memberdayakan kader-kader  PKK  yang  dipelopori  oleh Kelurahan  Kidul  Dalem  sebagai  salah  satu kelurahan yang memiliki 322 kader PKK yang terdiri atas 32 pengurus PKK orang dan 290 anggota.

## Bertempat  di  Aula  Kelurahan  Kidul
Dalem pada Selasa, 5 Mei 2015, dilakukanlah sosialisasi kepada para kader PKK Kelurahan Kidul  Dalem.  Saat  itu  jumlah  warga  yang belum memiliki akta kelahiran menurut salah satu staf Kelurahan Kidul Dalem Bagian Kasi PEMR  dan  Trantib,  Nadhir,  S.E.,  adalah  30 persen  dari  jumlah  penduduk  Kidul  Dalem (1.967 jiwa). Dalam sosialisasi tersebut, para ibu kader PKK diberikan dasar pengetahuan mengenai  pentingnya  kepemilikan  akta kelahiran  bagi  setiap  warga  negara. Bersama  petugas  dari  Dispendukcapil  Kota Malang,  sosialisasi  yang  dilaksanakan diikuti dengan antusias oleh para kader PKK Kidul  Dalem.  Di  dalam  sosialisasi  itu,  juga dilakukan  diskusi  bersama  untuk  mengajar pendataan  kepemilikan  akta  kelahiran  yang nantinya  akan  memberdayakan  kader  PKK ini.  Pemberdayaan  ini  dimaksudkan  juga sekaligus  meringankan  tugas  petugas  di Kelurahan Kidul Dalem.
Bersama  dengan  dua  pejabat  yang diutus dari Dispendukcapil Kota Malang, yakni Dra. Suhartatik selaku Kasi Monitoring dan M. Wahyu Hidayat, S.Kom. selaku operator data, para  ibu  kader  PKK  Kidul  Dalem  dipandu dan  diajarkan  cara  melakukan  pendataan. Kegiatan tersebut didasarkan pada tujuan  Dispendukcapil  Kota  Malang  untuk mendapatkan data kepemilikan akta kelahiran yang  dapat  diketahui  secara  valid  sehingga dapat diketahui jumlah penduduk, khususnya warga  Kelurahan  Kidul  Dalem,  yang  belum memiliki akta kelahiran. Data tersebut sangat dibutuhkan  oleh  Dispendukcapil  Malang guna  perencanaan  program  atau  kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemaksimalan kepemilikan  akta  kelahiran  bagi  seluruh warga Kota Malang.
Namun,  yang  perlu  ditekankan  dalam program  ini  adalah  kader  PKK  Kidul  Dalem hanya  bersifat  membantu  pendataan  atau penjaringan  data  saja  kepada  setiap  warga RT  atau  RW.  Dengan  demikian,  warga Kelurahan  Kidul  Dalemlah  yang  tetap mengurus  permohonan  akta  kelahiran ke  Kantor  Kelurahan  Kidul  Dalem  seperti biasanya.  Hal  ini  ditekankan  oleh  petugas Dispendukcapil  agar  tidak  terjadi  kesalahan persepsi di masyarakatnya.
Prosedur atau mekanisme penjaringan data  yang  telah  disosialisasikan  kepada kader  PKK  Kelurahan  Kidul  Dalem,  dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut.
1.  Pelaksana di lapangan pada program ini  adalah  kader  PKK  Kelurahan Kidul  Dalem  di  setiap  RT  meminta warga  yang  belum  memiliki  akta kelahiran mengisi blangko yang telah disediakan oleh Dispendukcapil Kota Malang tersebut.
2.  Ketua  atau  kader  PKK  tingkat  RW merupakan  koordinator  petugas pendataan tingkat RT yang bertugas merangkum data yang telah terkumpul dari setiap RT tersebut.
3. Selanjutnya  koordinator  setiap  RW tersebut bertugas menyerahkan dan melaporkan  data  yang  diperoleh kepada  kantor  kelurahan  melalui Kasi  Kesmas  atau  petugas  lainnya yang ditunjuk oleh kelurahan.
4.  Program  pendataan  ini  dapat dilakukan  secara  efektif  untuk beberapa  jangka  waktu  ke  depan sesuai dengan kebutuhan Kelurahan Kidul Dalem.
Dari  alur  singkat  mengenai  peran kader PKK tersebut, maka permohonan akta

## kelahiran tetap dilaksanakan sesuai dengan
persyaratan  yang  berlaku.  Berikut  adalah persyaratan pelaporan kelahiran.
1. Surat  pengantar  yang  berasal  dari RT/RW setempat
2.  Surat  keterangan  kelahiran  yang berasal  dari  rumah  sakit  atau  bidan atau  tempat  dilahirkannya  anak tersebut.
3.  Disertakan  KK  asli  dan  fotokopi  KK bagi penduduk tetap, serta SKSKPNP bagi  penduduk  bukan  tetap  atau nonpermanen.
4. KTP asli dan fotokopi KK orang tua 5.  Surat nikah asli dan fotokopinya dari orang tua
6. Paspor  asli  dan  fotokopinya  bagi warga negara asing
7.  Surat  keterangan  dari  kepolisian apabila  terdapat  anak  yang  tidak diketahui asal usulnya.
8. Surat  keterangan  dari  lembaga sosial  yang  diperuntukan  bagi  anak penduduk rentan.

## Upaya  yang  telah  dilaksanakan
Dispendukcapil  bersama  dengan  Kelurahan Kidul Dalem saat melakukan pemberdayaan pada  kader  PKK  juga  mendapatkan tanggapan  dari  masyarakat.  Berikut  adalah beberapa tanggapan masyarakat yang telah didapatkan  dari  hasil  wawancara  dengan pengurus kader PKK, Chamidayati.
1.  Masyarakat  sangat  senang  dengan adanya  bantuan  dari  kader  PKK karena  memampukan  mereka  lebih memahami  tata  cara  mengurus  akta kelahiran di kelurahan melalui bantuan dari koordinator PKK di setiap RT.
2. Sejak  adanya  pemberdayaan  kader PKK, masyarakat, khususnya kalangan perempuan, sering melakukan  pertemuan  RT  yang dikoordinasi  oleh  kader  PKK  Kidul Dalem  untuk  membahas  keluhan mereka  mengenai  pengurusan  akta kelahiran di kantor kelurahan.
3.  Masyarakat  Kidul  Dalem  lebih menyadari  bahwa  akta  kelahiran merupakan  suatu  dokumen  penting yang harus dimiliki oleh setiap individu karena  dokumen  tersebut  selalu berkaitan dengan dokumen-dokumen penting  lainnya,  seperti  surat  nikah, KK, dan ijazah.
Akan  tetapi,  upaya  kader  PKK membantu pihak kelurahan untuk melakukan pendataan  kepemilikan  akta  kelahiran  tidak berjalan.  Beberapa  kendala  dirasakan oleh  ibu-ibu  PKK  sebagai  implementator yang  langsung  turun  ke  masyarakat.  Hasil wawancara  dengan  Chamidayati  selaku salah satu pengurus kader PKK menunjukkan adanya beberapa kendala sebagai berikut.
1. Proses  pendaftaran  akta  kelahiran terhadap sejumlah masyarakat masih sulit  dilakukan  karena  mereka  tidak memiliki surat nikah yang sah sebagai salah  satu  syarat  pembuatan  akta kelahiran.
2.  Banyak  terjadi  kesalahan  penulisan nama pada identitas warga sehingga menyulitkan  pengajuan  pembuatan akta kelahiran, sedangkan warga yang bersangkutan  terkadang  tidak  mau repot  mengurus  ulang  pembenaran identitasnya  dan  lebih  memilih  untuk tidak mendaftarkan akta kelahiran.
3.  Beberapa  warganya  juga  sering pindah tempat tinggal dan banyaknya
dokumen  yang  hilang  sehingga menyulitkan pendaftaran akta kelahirannya.
4. Beberapa  warga  tidak  memiliki  data atau identitas orang tuanya yang pasti sehingga  menghambat  pendaftaran akta kelahiran.
Hasil  pemberdayaan  kader  PKK  Kidul Dalem sebagai implementator yang membantu masyarakat  Kidul  Dalem  dalam  kepemilikan akta  kelahiran  dapat  dilihat  pada  Tabel  1. Terjadi perubahan peningkatan permohonan akta  kelahiran  di  kantor  kelurahan  sebelum dan  sesudah  adanya  pemberdayaan  kader PKK sejak Mei 2015.
Upaya  pemberdayaan  kader  PKK dalam  membantu  pendataan  kepemilikan akta  kelahiran  di  Kelurahan  Kidul  Dalem membuahkan  hasil  meskipun  tidak  dapat dipastikan  jumlah  warga  masyarakat  yang belum  mengajukan  surat  permohonan akta  kelahiran.  Peningkatan  jumlah  surat permohonan  akta  kelahiran  ke  kantor kelurahan  menjadi  hasil  kerja  keras  para kader PKK tersebut.
Upaya  pemberdayaan  kader  PKK  ini diharapkan  mampu  memberikan  perubahan yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat  untuk  memahami  arti  penting akta  kelahiran  yang  merupakan  hak  setiap warga  demi  mendapatkan  pengakuan kelahiran secara sah dari negaranya. Selain
itu,  adanya  bantuan  dari  kader  PKK  ini diharapkan  menjadi  sebuah  kebanggaan tersendiri  bagi  kelurahannya  karena  telah melakukan  pembaruan  dalam  pelayanan administrasi  pembuatan  akta  kelahiran  dan mampu  diterapkan  di  seluruh  kelurahan, bukan hanya di Kelurahan Kidul Dalem saja.

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  kepemilikan  akta kelahiran merupakan suatu dokumen penting yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat masih sangat
minim,  termasuk  di  Kelurahan  Kidul  Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Hal tersebut memicu  upaya  pemberdayaan  kader  PKK kelurahan  dalam  membantu  pendataan kepemilikan akta kelahiran.
Berdasarkan hasil yang telah dihimpun di lapangan, adanya program pemberdayaan kader PKK Kelurahan Kidul Dalem ini dapat meningkatkan  jumlah  surat  permohonan akta  kelahiran  yang  masuk  di  Kantor Kelurahan  Kidul  Dalem.  Terhitung  sejak Mei  2015  hingga  Mei  2016,  jumlah  surat permohonan  yang  masuk  sebanyak  72 surat  dan  mengalami  peningkatan  16  surat permohonan  dibandingkan  dengan  tahun periode sebelumnya.
1. Proses  pendaftaran  akta  kelahiran  terhadap  sejumlah  masyarakat  masih  sulit dilakukan  karena  mereka tidak  memiliki  surat  nikah  yang  sah  sebagai  salah  satu syarat pembuatan akta kelahiran.
2.  Banyak  terjadi  kesalahan  penulisan  nama  pada  identitas  warga  sehingga menyulitkan  pengajuan pembuatan  akta  kelahiran,  sedangkan  warga  yang bersangkutan  terkadang tidak mau repot mengurus ulang  pembenaran  identitasnya dan lebih memilih untuk tidak mendaftarkan akta kelahiran.
3. B eberapa w arganya juga sering pindah tempat tinggal dan banyaknya dokumen yang hilang sehing ga menyulitkan pendaftaran akta kelahiranya.
4. Beberapa warga tidak memiliki data atau identitas orang tuanya yang pasti sehingga menghambat pendaftaran akta kelahiran .
H asil pemberdayaan kader PKK Kidul Dalem seba g ai implementator yang membantu masyarakat Kidul Dalem dalam kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat pada tabel di bawah ini . T erja di perubahan peningkatan permohonan akta kelahiran di kantor kelurahan sebelum dan se sudah adanya pemberdayaan kader PKK sejak Mei 2015.
Tabel 1 Peningkatan Jumlah Permohonan Akta Kelahiran Periode (2 tahun terakhir) Sebelum (Mei 2014- Mei 2015) Setelah (Mei 2015- Mei 2016) ∑ permohonan 56 surat 72 surat ∑ peningkatan 16 surat Sumber: Dokumentasi Kelurahan Kidul Dalem , 2014 – 2016
U paya  pemberdayaan  kader  PKK  dalam  membantu  pendataan  kepemilikan  akta kelahiran  di  Kelurahan  Kidul  Dalem  memb uahkan  hasil  meskipun  tidak  dapat  dipastikan jumlah  warga  masyarakat yang  belum  mengajukan  surat  permohonan  akta  kelahiran. Peningkatan  jumlah  surat  permohonan  akta  kelahiran  ke  kantor  kelurahan  menjadi  hasil kerja keras para kader PKK tersebut . U paya pemberdayaan kader PKK ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat untuk memahami arti penting akta kelahiran yang merupakan  hak  setiap  warga  demi  mendapatkan  pengakuan  kelahiran  secara  sah  dari negaranya.  Selain  itu, adanya  bantuan  dari  kader  PKK  ini diharapkan  menjadi  sebuah kebangga a n  tersendiri  bagi  keluraha nnya karena  telah  melakukan  pembaruan  dalam pelayanan  administrasi  pembuatan  akta  kelahiran dan  mampu  diterapkan  di  seluruh kelurahan, bukan hanya di Kelurahan Kidul Dalem saja.

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan akta kelahiran merupakan  suatu  dokumen  penting  yang  harus  dimiliki  oleh  seluruh  masyarakat.  Namun kesadaran masyarakat masih sangat minim, termasuk di Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen,  K ota  Malang.  Hal  tersebut  memicu  upaya  pemberdayaan  kader  PKK  kelurahan dalam membantu pendataan kepemilikan akta kelahiran.
Berdasarkan  hasil  yang telah  dihimpun di  lapangan, adanya program  pemberdayaan kader  PKK  Kelurahan  Kidul  Dalem  ini  dapat  meningkatkan  jumlah  surat  permohonan  akta kelahiran  yang  masuk  di  Kantor  Kelurahan Kidul  Dalem. Terhitung  sejak  Mei  2015  hingga Mei  2016, jumlah  surat  permohonan  yang  masuk  sebanyak  72  surat  da n  mengalami peningkatan 16 surat permohonan dibandingkan dengan tahun periode sebelumnya.

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, maka saran yang dapat diberikan untuk bahan pertimbangan  ke  depan  guna  menunjang pemberdayaan  kader  PKK  Kelurahan  Kidul Dalem, di antaranya, adalah sebagai berikut.
1. Sebaiknya pemberdayaan kader PKK ini dilakukan secara berkelanjutan.
2. Diharapkan  pemberdayaan  kader PKK ini tidak hanya untuk pembuatan akta kelahiran, tetapi dapat juga untuk aktivitas kependudukan yang lain.
3. Kualitas  dan  kuantitas  SDM  kader PKK  perlu  ditingkatkan  melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan.
4.  Pihak  kelurahan  harus  terus  mendu - kung  dan  memfasilitasi  kader  PKK agar  tercipta  mitra  kerja  sama  yang baik  untuk  mengatasi  permasalahan administrasi  kependudukan  yakni kepemilikan akta kelahiran.

## Daftar Pustaka
Arifin,  Ahmad  Soleh.  2015 Pemberdayaan Wanita . http://kelkiduldalem.malangkota. go.id/2015/05/06/sosialisasi-pendataan- kepemilikan-akte-kalahiran-oleh- dispendukcapil-di-kelurahan-kidul- dalem/. Diunduh pada 26 April 2016.
Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert.B.
2003 . The New Public Service: Serving, not Steering. New York: M.E Sharpe.Inc.
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Malang.  2016 . Layanan
Kependudukan.
http://dispendukcapil. malangkota.go.id. Diunduh pada 27 April 2016.
Hardiyansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya. Yogyakarta:  Gava Media.
Menteri  PAN  Republik  Indonesia.  2003. Keputusan Menteri PAN Nomor 63/Kep/M. PAN/7/2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaran Pelayanan Publik. Jakarta, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara  Republik  Indonesia . Jakarta.
Moenir, H.A.S. 2006 . Manajemen Pelayanan Umum  di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara.
Osborne, David. 1995. Reinventing Government: Mentransformasi Semangat Wirausaha  ke  Dalam  Sektor  Publik. PT.
Pustaka Binaman Pressindo.
Republik  Indonesia.  1999. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Jakarta.
Republik Indonesia . 2002. Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak . Jakarta. Republik Indonesia. 2006. Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Jakarta.
Republik Indonesia. 2013. Undang-
Undang  nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta.
Sugiyono. 2012 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  Kombinasi. Bandung:
Alfabeta.