Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman modal
Ahmad Fauzi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp:(061)6622400. Fax (061) 6623474.6631003 Email: ahmadfauzi@umsu.ac.id
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  kehidupan  dan lingkungan.  Sehingga komitmen ini tidak hanya  kewajiban menganggarkan dana, hal  yang lebih penting bagaimana agar perusahaan rnenjadikan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sebagai  bagian  dari  rencana  strategis  setiap  aktivitas  perusahaan.  Tanggung  jawab  sosial  dan lingkung  perusahaan    diharapkan  tidak  sekedar  mengacu  pada input anggaran financial yang disediakan,  namun  meliputi  kepatutan  dan  kewajaran  terhadap  aktivitas  perusahaan  secara menyeluruh  sebagai  realisasi  kepeduliannya  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat.  Metode penelitian  deskriptif  analitis  yang  dilengkapi  dengan  studi  kepustakaan  dan  komparatif,  serta pendekatan yuridis normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Itanggung   jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) harus dilakukan secara kemitraan para stakeholders yang diikuti transparansi dan akuntabintas dan semua pihak.
Kata Kunci: Tanggung jawab, Perusahaan, Penanaman Modal.

## Abstract
Corporate social responsibility is a corporate commitment to sustainable economic development in an effort to improve the quality of life and the environment. So that this commitment is not only the obligation to budget funds, but also how to care for the environment and the community as part of the strategic plan of each company's activities. Corporate social responsibility and environment are  expected  to  not  merely  refer  to  the  financial  budget  inputs  provided,  but  include  the appropriateness and fairness of the company's overall activities as a realization of its concern for the  environment  and  society.  This  writing  used  descriptive  analytical  research  methods complemented by literature and comparative studies, as well as normative juridical approaches. The  results  showed  that  corporate  social  and  environmental  responsibility  (corporate  social responsibility) must be carried out in partnership with the stakeholders followed by transparency and accountability and all parties.
Keywords: Responsibility, Company, Investment.

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata

## PENDAHULUAN
Prinsip yang dijadikan landasan dalam penyusunan pembangunan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan  menjaga  keseimbangan,  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Dalam pembangunan  hukum,  telah  digariskan  suatu  pendekatan  sistem  hukum  nasional  yang mengandung prinsip-prinsip konstitusi tersebut. Pembangunan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi.
Pembangunan  ekonomi  Indonesia  dilaksanakan  secara  terencana    diupayakan  untuk meningkatkan investasi (Rahmal, 2005) asing melalui perbaikan prosedur perizinan investasi, perbaikan infra struktur, serta penegakan hukum. Berkembangnya ekonomi suatu negara juga tidak  terlepas  dari  peran  korporasi  salah  satunya  perusahaan  penanaman  modal  dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaannya.
Konsekuensi logis dari suatu negara yang sedang berkembang, memandang pentingnya modal dan  teknologi  asing  dalam  rangka  memacu  percepatan  (akselerasi)  pertumbuhan  ekonomi, demikian juga halnya Indonesia, namun secara bersamaan harus dihindarkan dominasi asing atas perekonomian Indonesia.  Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus selaras dengan pembangunan  di  bidang-bidang  lain,  terutama  pembangunan  bidang  hukum,  karena  keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat.
Faktor  penting  yang  diperlukan  dalam  pembangunan  bidang  ekonomi  adalah  permodalan. Salah  satu  langkah  mengatasi  kebutuhan  akan  permodalan,  pemerintah  Indonesia  telah mengadakan  pendekatan    dalam  kebijakan  di  bidang  ekonomi,  antara  lain  dengan  mengundang penanaman modal asing.  Bahwa peran hukum juga sentralistik untuk pembangunan ekonomi terkhusus  manfaat  CSR  yang  mengandung  manfaat  ekonomi  bagi  masyarakat  setempat berkaitan  dengan  perusahaan  penanaman  modal.  Guna  mendorong  dan  membina  penanaman modal asing  di Indonesia maka sejak pada tanggal 16 Februari 1966 pemerintah Indonesia telah ikut  serta  menandatangani  suatu  konvensi  Internasional (convention  on  the  settlement  of investement disputes between states and national of other state ), yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967  Tentang  Penanaman  Modal  Asing  (UUPA), jo Undang- undang  Nomor  6  Tahun  1967  Tentang  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  serta  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 TentangPerubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 TentangPerubahan dan  Tambahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967  Tentang  Penanaman  Modal,    sampai akhirnya ditetapkan dengan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  serta  Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Di  samping  itu  pemerintah  mewajibkan  penanaman  modal  asing  memberikan  kesempatan kepada modal nasional untuk ikut berpartisipasi setelah jangka waktu tertertentu. Kontradiksi ini adalah suatu yang logis dari pendirian negara-negara yang sedang berkembang yang memandang
pentingnya modal dan teknologi asing  untuk  mewujudkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang  khususnya  Indonesia,  namun  dominasi  asing  terhadap  perekonomian  negara berkembang diusahakan jangan di dominasi secara keseluruhan.
Menyadari  bahwa  penanaman  modal  baik  modal asing  maupun  modal  dalam  negeri  adalah merupakan  faktor  yang  menentukan  berhasilnya  pembangunan  di  Indonesia.  Untuk  itu  upaya pemerintah mengundang investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia, dilandasi oleh bukti  bahwa  peran  investor  asing  terhadap  perekonomian,  Indonesia  ternyata  sangat  signifikan dalam memacu percepatan roda pembangunan (ekonomi) di Indonesia, setidak ini terbukti ketika para investor asing, meninggalkan Indonesia akibat ketidakpastian politik, hukum, keamanan dan perekonomian di Indonesia.
Awalnya penanaman modal khususnya modal asing terbuka untuk semua bidang usaha kecuali bidang-bidang tertentu yang menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak, seperti pelabuhan, tenaga  listrik, telekomunikasi,  pelayaran,  air  minum  minum,  kereta  api,  pembangkit tenaga atom dan media massa. Bidang-bidang tersebut tidak dapat sepenuhnya dikuasai oleh modal asing  dengan  pengecualian  bahwa  penanaman  modal  asing  hanya  dapat  dilakukan  dengan bekerjasama  dengan  pemerintah  Indonesia  atau  dengan  perusahaan-perusahaan  negara.  Suatu ketentuan  yang cukup penting untuk mencegah dominasi modal asing adalah adanya kewajiban dari  modal  asing  untuk  memberikan  kesempatan  partisipasi  bagi  modal  nasional  secara  efektif setelah jangka waktu tertentu menurut imbangan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Melihat  realita  masyarakat  pada  era  globalisasi  ini,  hendaknya  modal  asing  diberikan kesempatan  untuk  berkompetisi  dengan  modal  nasional  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, sebab dengan kompetisi tersebut tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat dengan berbagai keuntungan selain banyaknya pilihan yang tersedia. Urgensinya bahwa melihat kenyataan  keberadaan  modal  nasional  baik  oleh  pemerintah  maupun  swasta  tidak  begitu  besar manfaatnya  bagi  hajat  hidup  rakyat  Indonesia  karena  pada  umumnya  hanya  mementingkan keuntungan  perusahaan  semata.  Sebaliknya  pelayanan  yang  diberikan  oleh  modal asing  melalui penanaman modal asing (PMA) dirasakan kurang relatif baik.
Penanaman  modal  di  era  pasar  bebas  dimana  dunia  seolah  menjadi  tidak  terbatas  telah menempatkan  semua  penduduk  dunia  dalam  satu  komunitas  global,  di  mana  keadaan  dunia semakin tidak mempunyai batas. Perkembangan dunia  era milenium  II  ditandai dengan semakin pesatnya loncatan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan ini terasa  semakin  multi  dimensi  ketika  dihadapkan  pada  tuntutan  dan  kebutuhan  manusia  yang demikian beragam.
Kompleksitas  ini  semakin  bertambah  manakala  dihubungkan  dengan  pola  hubungan  bisnis yang  terjalin  di  masyarakat  moderen.  Implikasi  ini  telah  mengubah  wajah  perdagangan  dan perekonomian dunia menjadi bentuk bisnis dalam komunitas global. Urgensi penanaman modal asing berkaitan dengan kebutuhan modal pembangunan suatu negara. Masuknya investor-investor asing  pada  akhirnya  diarahkan  untuk  menunjang  ekselerasi  pembangunan  nasional.  Penanaman
modal asing tersebut dimanfaatkan dalam rangka mengisi kekurangan permodalan dan kemampuan nasional, sehingga perannya sebagai pelengkap modal yang telah tersedia.
Indonesia walau masih banyak kritik pedas dari luar juga telah berusaha untuk memberikan iming-iming  kepada  investor  asing,  misalnya  dengan  menerbitkan  paket  deregulasi  yang  antara lain  telah  mengurangi  daftar  negatif  investasi,  kemudian  penurunan  investasi  sampai  pada penurunan tarif dan sebagainya. Di samping berbagai alternatif di atas, juga telah dibuat  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007  Tentang Penanaman Modal  (selanjutnya disenut UUPM), dimana UUPM    ini    telah  memberikan  berbagai  kemudahan  atau  fasilitas  yang  ada.  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007    Tentang  Penanaman  Modal,  juga  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang beroperasi  dalam  rangka  penanaman  modal  di  Indonesia  harus  berbentuk    Perseroan  Terbatas berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia. Cara melakukan penanaman modal bentuk  Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan: Pertama, mengambil bagian saham (Amanat, 1997, h. 41) pada saat pendirian Perseroan Terbatas, Kedua, membeli  saham, Ketiga, melakukan  cara  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perudangan- udangan.Tujuan  mengundang  penanaman  modal  terutama    asing,    pada  hakikatnya  untuk  alih teknologi.  Alih  teknologi  dapat  terjadi  melalui  sarana  pendidikan  dan  latihan,  bantuan  teknik, mempekerjakan  ahli  asing. Menurut Sunaryati Hartono, ahli teknologi merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap yaitu imitasi, adaptasi dan asimilasi untuk kemudian melahirkan inovasi penemuan baru (Hartono, 1974, h. 27).
Alih teknologi   yang di peroleh dari Penanaman modal asing pada hakikat   membangunan industrialisasi  negara.  Oleh  karena  pembangunan  industrialisasi    di  mana  pun,  tak  terkecuali  di wilayah  tertinggal    sesungguhnya  selalu  akan  melahirkan  sejumlah  dilema.  Di  satu  sisi industrialisasi  diharapkan  dapat  menjadi  jalan  keluar  dan  pintu  terobosan  untuk  mempercepat upaya  penanggulangan  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Tetapi,  di  sisi  yang  lain  industrialisasi dan  investasi  berbagai  kekuatan  komersial  ternyata  seringkali  malah  melahirkan  proses marginalisasi,  kerusakan  ekologis  dan  tidak  berkesesuaian  dengan  kebutuhan  masyarakat  lokal. Peranan perusahaan dalam menjaga lingkungan juga kini telah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Alih teknologi jika dikaitkan dengan CSR maka perlu  diawasi  agar  perusahaan  benar-benar  melaksanakan  tanggungjawabnya  untuk  menjaga kelestarian  lingkungan  agar  tidak  mengganggu  kesehatan  masyarakat  disekitar  perusahaan  itu beraktivitas.
Di dalam pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan  bahwa  setiap  perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Sejalan  dengan  ketentuan  dalam  pasal  74  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  penjelasan  atas  pasal  tersebut  memberikan  batasan  bahwa  perseroan  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumber  daya  alam  adalah  perseroan  yang  kegiatan usahanya  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber  daya  alam.    Sedangkan  perseroan  yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang
tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pasal 74 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  lebih  lanjut  menyebutkan  bahwa  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Lebih lanjut  dijelaskan  bahwaBiaya  ini  harus  dicantumkan  dalam  laporan  tahunan  perusahaan  seperti dapat  dilihat  dari  pasal  66  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  yang  menyatakan  bahwa  Laporan  Tahunan  yang  disampaikan  oleh  Direksi  harus  turut menyertakan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.  Dengan kata lain CSR disclosure juga  telah  menjadi  kewajiban  hukum  yang  bertali  temali  dengan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Kemudian dijelaskan   dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang  Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas  Pasal 5 angka (2) bahwa biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan dengan biaya perseroan. Jika tidak melaksanakan Tanggung Jawab  Sosial  Dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas  dikenai  sanksi  sesusai  dengan    ketenntuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).
Berdasarkan  temuan-temuan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  telah  terjadi  suatu  pergeseran pandangan  atas  CSR,  yang  tidak  lagi  melihatnya  merugikan  perusahaan,  tapi  sebaliknya  justru dapat  menguntungkan  perusahaan.    Hal  ini  mungkin  dapat  turut  disebabkan  oleh    berubahnya kriteria kesuksesan.  Pandangan umum melihat bahwa kriteria kesuksesan tertumpu pada margin keuntungan dan kenaikan nilai saham semata-mata.  Tetapi kini kriteria ini telah berkembang, yaitu bagaimana dampak yang dihasilkan oleh suatu perusahaan terhadap kualitas kehidupan masyarakat (Kotler, Philip dan Lee, Nancy, 2005, h. 7).
Tanggung  jawab  perusahaan  yang  tinggi  sangat  diperlukan  karena  dengan  mewajibkan perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk usaha sosial kemasyarakatan diharapkan dapat ikut memberdayakan masyakarat secara sosial dan ekonomi. Namun pewajiban dalam suatu Undang-undang dapat memunculkan multi tafsir yang menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai. Di  antara  permasalahan  yang  harus  ditegaskan  adalah  perusahaan  apa  saja  yang  wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, sanksi apa saja yang mungkin dapat dikenakan apabila tidak melaksanakan  kewajiban  tersebut,  sistem  pelaporan  dan  standar  kegiatan  yang  termasuk  dalam kategori kegiatan tanggung jawab social (http://www.madani-ri.com/ diakses tertanggal 23 Januari 2020).

## METODE PENELITIAN
Melalui metode penelitian deskriptif analitis yang dilengkapi dengan studi kepustakaan dan komparatif,  serta  pendekatan  yuridis  normatif  penelitian  ini  berhasil  menunjukkan  bahwa  ada pergeseran  konsep  tanggungjawab  sosial  perusahaan  dari  kedermawanan , bergeser  menjadi kewajiban  untuk  berbagi  keuntungan  dengan      masyarakat,      menjaga      lingkungan      hidup, mernberi    lapangan   kerja, mengembangkan usaha kecil dan ekonomi rakyat pada umumnya. Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkung  perusahaan  berhubungan  erat  dengan  Pembangunan
berkelanjutan dimana perusahaan harus lebih memberdayakan komunitas masyarakat sekitar dalam perencanaan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkung  perusahaan  tersebut.  Namun  keputusan  akhir tetap berada pada perusahaan dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang beragam, sehingga akibat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan  untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.dan akhirnya kosep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan untuk meningkatkan penanaman modal di Indonesia.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Kebijakan Penanaman Modal
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  menjunjung  tinggi  hukum  sehingga  segala pelanggaran  dan  kejahatan  yang  dilakukan  akan  ditindak  dan  diberi  sanksi  baik  sanksi  pidana maupun  sanksi  administrasi  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  (Faisal,  2018,  h.  149). Presiden  Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor    25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal    (K.Harjono,  Dhanisvira,  2007,  h.  17). Kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah dengan melahirkan dan mengesahakan.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  merupakan  bukti pemerintah  untuk menarik  investsi  ke  dalam  negeri  sekaligus    menjamin  kepastian  hukum  bagi investor yang  mau menanakan modalnya ke negeri ini. Perkembangan peekonomian dunia pada saat  mengalamin  krisis  ekonomi  dunia,  membuat  Indonesia  sulit  menarik  investor  untuk beinvestasi di sini. Walaupun  ada  beberapa andalan yang masih menarik investor  seperti pasar dalam negeri masih cukup aktif dan berpeluang untuk berkembang pesat. Sumber daya alam masih cukup besar dan beranekaragam, tidak bisa lagi diandalkan sepenuhnya.
Selain itu  ada beberapa faktor yang menyebabkan keenggan investor untuk berinvestasi di Indonesia,  diantaranya    sulit    memrealisasi    proyek-proyek  investasinya  terutama  dalam  hal: (Anoraga,1995, h. 83-84).
1. Tidak mudahnya memperoleh dukungan pembiayaan
2. Sulit mendapatkan lahan usaha sesuai dengan kebutuhan dan dalam waktu yang cepat
3. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai terutama di luar Pulau Jawa
4. Kurangnya  tenaga  kerja  yang  sudah  terampil  dan  yang  siap  pakai  serta  tingginya  upah pekerjaan.
5. Sulit mencari mitra usaha yang tangguh/bonafid dan dipercaya
6. Lamanya proses pengurusan perizinan, terutama di daerah.
Berapa negara yang mempunyai kepentingan dalam menarik investor, seperti RRC,Vietnam, India, beberapa negara ASEAN (Malaysia, Thailand, Filipina) dan negara-negara Amerika Latin juga  memiliki  berbagai  keunggulan  bahkan  melebih    Indonesia  seperti  tenaga  kerja  yang  lebih murah  di  India,  Singapura,  Vientnam,  RRC  serta  proses  perizinan  yang  lebih  mudah  dan  cepat (Anoraga, 1995, h. 151).
Bahkan semakin diperlemah dengan ada kenyataan pasar dunia menjadi terbuka (pasar bebas) dan semakin majunya  perundingan-perundingan perdagangan internasional  serta gencara untuk mencabut beberapa hambatan-hambatan yang memperlambat proses perizinan investasi Indonesia
lebih dititikberatkan kapada efisiensi. Hal ini upaya Indonesia untuk meningkatkan investasi yang mempunyai daya saing lebih dari keadaan negara-negara pesaing utama Indonesia.
Hal  yang  utama  pemerintah  Indonesia  harus  bisa  memperbaikai  diri  terhadap  unsur-unsur penghambat  investasi  tersebut  diatas.  agar  mampu  menyiapkan  iklim  investasi  yang kodusif.Sehingga para investor menjadi tertarik menanamkan modalnya di  Indonesia dan bukan membuat para pengusaha asing justru lari meninggalkan Indonesia, sebagaimana sekian banyak yang  terjadi  selama  ini.  Sebagai  negara  berkembang  yang  sedang  mebangun,  Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan. Disamping usaha mobilisasi dana dari luar negeri, dana dari investasi dari luar negeri diluar pinjaman pemerintah juga terus diupayakan. Dengan  kondisis  perekonomian  di  dalam  negeri  yang  belum  sepenuhnya  kondunsif  seperti  saat sekarang ini, banyak investor asing yang masih enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Di  dalam  upaya  menarik  minat  investor  asing  menanamkan  modalnya  di  Indonesia, pemerintah  terus  meningkatkan  kegiatan promosi  baik  melalui  pengiriman  utusan keluar  negeri maupun  peningkatan  kerjasama  antar  pihak  swasta  nasional  dan  asing.  Karena  saat  in  banyak investor dari luar negeri yang berhati-hati dan selektif untuk menanamkan modalnya atau untuk berinvestasi ke Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan situasi keamanana dan ketertiban di dalam negeri belum sepenuhnya dianggap aman.
Aminuddin  Ilmar  dalam  Zainuddin  (2019)  Membicarakan  wewenang  maka  membicarakan bagaimana  kedudukan  wewenang  pemerintahan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Kebijakan dasar penanaman modal,  bertujuan  untuk  mendorong  terciptanya  iklim  usaha  nasional  yang  kondusif  bagi penanaman  modal  untuk  penguatan  daya  saing  perekonomian  nasional  serta  mempercepat peningkatan  penanaman  modal.  Tujuan  penyelenggaraan  penanaman  modal,  antara  lain untuk:(Muhammad Lutfi melaluihttp://www.setneg.go.id di akses tertanggal 23 Januari 2020).
1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi,
2. Menciptakan lapangan kerja,
3. Menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
4. Menciptakan daya saing dunia usaha nasioanal,
5. Menciptakan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional,
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan,
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan
8. Menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah  memberi  perlakuan  yang  sama  bagi  penanaman  modal  dalam  negeri  dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan Pemerintah juga menjamin  kepastian  hukum,  kepastian  berusaha,  dan  keamanan  berusaha  bagi  penanam  modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan membuka kesempatan bagi perkembangan
dan  memberi  perlindungan  kepada  usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan  koperasi  (Lutfimelalui http://www.setneg.go.id, di akses tertanggal 23 Januari 2020).
Pemerintah  memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  penanam  modal  yang  berasal dari  negara  manapun  untuk  melakukan  kegiatan  penanaman  modal  di  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  perundang-undangan.  Dan  perlakuan  sama  ini  tidak  berlaku  bagi  penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga  kerja  Warga  Negara  Indonesia.  Sementara  itu  perusahaan  penanaman  modal  berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.  Selanjutnya  perusahaan  penanaman  modal  wajib  meningkatkan kompetensi  tenaga  kerja  Indonesia  melalui  pelatihan  kerja  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Pemerintah    telah  mengembangkan  berbagai  paket  kebijakan;  antara  laian  dengan mengesahkan  dan  memberlakukan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal yang merupakan bukti adanya jaminan kepastian hukum bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa perusahaan penanaman modal  yang  akan  melakukan  kegiatan  usaha  wajib  memperoleh  izin  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan dan izin tersebut diperoleh melalui pelayanan satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu tersebut bertujuan membantu penanam modal  dalam  memperoleh  kemudahan  pelayanan,  fasilitas  fiskal  dan  informasi.  Mengenai penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi seperti Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (selanjutnya  disebut  BKPM)  di  tingkat  Pusat  atau  Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  Daerah(selanjutnya  disebut  BKPMD)  atau  sejenisnya  di  tingkat daerah.  Dengan  demikian,  dalam  waktu  yang  tidak  terlalu  lama,  perizinan  investasi  di  seluruh Indonesia akan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu Satu Pintu.
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dari  instansi  yang  memiliki  kewenangan,  kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, izin diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  Di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dinyatakan:
1. Pelayanan  terpadu  satu  pintu  bertujuan  membantu  penanam  modal  dalam  memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
2. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau  instansi  yang  berwenang  mengeluarkan  perizinan  dan  non  perizinan  di  provinsi  atau kabupaten/kota.
Selanjutnya  Pasal  28  ayat  (1)  huruf  j  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan
fungsi koordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mempermudah perizinan investasi di Indonesia yang selama ini dikenal biaya tinggi ( high cost ) karena banyaknya korupsi birokrasi atau pungutan liar. Oleh karena itu, Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal  mencoba  menghilangkan  atau mencegah korupsi birokrasi dengan cara menerapkan pelayanan terpadu satu pintu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  mewajibkan  kepada  Bupati  atau  Walikota  untuk  melakukan penyederhanaan penyelenggaraan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Penyederhanaan pelayanan tersebut meliputi pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan, percepatan waktu proses penyelesaian, kepastian biaya pelayanan kejelasan prosedur pelayanan, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan, pembebasan biaya perizinan bagi usaha kecil, mikro dan menengah dan akses informasi bagi masyarakat.
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Sejak  tahun  1999, Asia  Foundation telah mengembangkan  program  penyederhanaan  perizinan  usaha  di  55  kabupaten/kota  dengan mendorong pembentukan sebuah instansi pelayanan terpadu untuk perizinan usaha, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya di sebut PTSP). PTSP ini pada dasarnya adalah sebuah kantor yang mengkoordinasi dan mengkonsolidasi penerbitan izin, menyederhanakan proses perizinan serta mengurangi jumlah meja yang harus dilalui pelaku usaha. Walaupun pemerintah nasional sadar mengamanatkan pembentukan PTSP di seluruh Indonesia.
Pengertian, Karakteristik dan Prinsip Tanggung Jawab  Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Adanya  revolusi  industri  telah  menyebabkan  masalah  tanggung  jawab  perusahaan  menjadi fokus yang tajam. Ini merefleksikan kekuatan industri baru untuk membentuk kembali hubungan yang sudah kuno. Feodal, klan, rumpun, atau sistem otoritas yang berlandaskan kekeluargaan dan teknologi memberi kekuasaan yang besar dan kekayaan pada “perusahaan”. Tanah harus dibagi- bagi  kembali  dan  kota-kota  dibangun.  Kekuatan  mesin  yang  melebihi  manusia  meningkatkan masalah tanggung jawab dan moralitas (Canon, 1995, h. 2).
Salim  HS  dan  Nurbani  dalam  Fajaruddin  (2018)  disebutkan  bahwa  istilah  teori  efektivitas hukum  berasal  dari  terjemahan  bahasa  Inggris  ,  yaitu effektiveness  of  the  legal  theory ,  bahasa Belanda  disebut  dengan effectiviteit  van  de  juridische  theorie ,  bahasa  Jermannya,  yaitu wirksamkeitt  der  rechtlichen  theorie. Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapam  Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Fajaruddin, 2018, h. 207).
Di dalam artikel yang berjudul Dimensions of Corporate Social Performance , S. prakash Sethi memberikan  penjelasan  atas  perilaku  korporasi  yang  dikenal  dengan social  obligation,  social responsibility, dan social  responsiveness .  Menurut  Sethi, social  obligation adalah  perilaku korporasi yang didorong oleh kepentingan pasar dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam hal  ini social  obligation hanya  menekankan  pada  aspek  ekonomi  dan  hukum  saja. Social responsibility merupakan perilaku korporasi yang tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Tanggung Jawab Sosial... (Ahmad Fauzi) …
dan hukum saja tetapi menyelaraskan social obligation dengan norma, nilai dan harapan kinerja yang dimiliki oleh lingkungan  sosial. Social responsiveness merupakan perilaku korporasi  yang secara  responsif  dapat  mengadaptasi  kepentingan  sosial  masyarakat. Social  responsiveness merupakan  tindakan  antisipasi  dan  preventif.  Dari  pemaparan  Sethi  dapat  disimpulkan  bahwa social  obligation bersifat  wajib, social  responsibility bersifat  anjuran  dan social  responsiveness bersifat preventif. Dimensi-dimensi kinerja sosial ( social performance ) yang dipaparkan Sethi juga mirip  dengan  konsep  lingkaran  konsentris  yang  dipaparkan  oleh Committee  for  Economic Development (CED)(Prayoga  melalui  http:/www.donhangga.com/    diakses  tertanggal  11 Desember 2019).
Berdasarkan hal ini  dibedakan secara jelas antara konsep kewajiban sosial ( social obligation ), tanggung jawab sosial ( social responsibility ), dan kepedulian sosial ( social responsiveness ).Dengan demikian berdasarkan hal diatas maka ada dua perspektif tentang CSR. Dua  perspektif  ini  tidak  muncul  begitusaja,  melainkan  muncul  dari  dua  cara  pandang  tentang “peran  bisnis  dalam  masyarakat.”  Cara  pandang  pertama,  “pandangan  klasik”  ( classical  view ), yang  didasarkan  pada  teori  ekonomi  neo-klasik,  melihat  peran  bisnis  dalam  masyarakat  murni sebagai pencarian keuntungan, yaitu keuntungan bagi para pemegang saham ( shareholder ). Cara pandang  ini  disebut  juga  sebagai  “perspektif  pemegang  saham”  ( shareholder  perspective ). Sebaliknya, “pandangan pemangku kepentingan” ( stakeholder view ), yang didasarkan pada teori pemangku  kepentingan,  berkeyakinan  bahwa  perusahaan  memiliki  tanggung  jawab  sosial. Tanggung  jawab  sosial  itu  menuntut  perusahaan  untuk  mempertimbangkan  kepentingan semuapihak yang terkena pengaruh dari tindakannya. Hal ini yang sesuai dengan kondisi bangsa ini,  bahkan  SCR  harus  dijadikan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkugan  perusahaan  yang  di  atur dalam perundang-undangan.
Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dalam  perspektif  filsafat  moral  di  bidang  ekonomi bisnis  pada  dasarnya  adalah  perwujudan  perasaan  etik  perusahaan  untuk  mewujudkan  sifat altruistic korporasi. Perasaan etik yang semula bersifat individual ini saat ini telah berkembang menjadi  sebuah  tuntutan  global  dalam  dunia  bisnis  (Eggi  Sudjana,  Ruyanto,  1999,  h.  132) Kemunculan CSR sebagai sebuah agenda global seiring dengan terjadinya perubahan cara pandang dunia  usaha  mengenai  hubungan  perusahaan  dengan  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar perusahaan.  Perusahaan  yang  semula  selalu  diartikan  sebagai  institusi  pengabdi  kepada kepentingan pemegang saham, dituntut pula untuk memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang ada di luar pemegang saham (shareholder), sebagaimana dikemukan Direktur Jenderal international labour organization (ILO) sebagai berikut:
”Kelompok bisnis yang ingin bertahan di era global, harus mengubah paradigma tanggung-jawabnya  dari shareholders menjadi  tanggung  jawab  sosial  kepada stakeholders atau  para  pemilik  saham  secara  luas,  yakni  pegawai,  buruh,  dan masyarakat  di  mana  kegiatan  bisnis  itu  berlangsung.  Pertumbuhan  global  akan memberikan  keuntungan  lebih  banyak,  namun  ekonomi  global  juga  menuntut sejumlah  kewajiban  dari  perusahaan-perusahaan  multinasional.  Hal  ini  membuat korporasi  harus  berjalan  dengan  satu  seri  standar  sosial  yang  bisa  diakui  secara
universal.  Oleh  karena  itu,  perusahaan  khususnya  perusahaan-perusahaan multinasional    tidak  bisa  lagi  mengabaikan  tanggung  jawab  sosialnya  kepada stakeholder kalau  ingin  bertahan  dalam  perdagangan  bebas.  Perusahaan- perusahaan  multinasional  pun  akan  mengalami  seleksi  oleh  sikapnya  sendiri. Mereka  akan  berhadapan  dengan  kritik  publik  yang  sangat  menentukan keberlanjutan usahanya (Harian Kompas, 26 Juni 2000)”.
Paling tidak ada 4 (empat)  model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia yaitu:
1. Keterlibatan langsung
Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
2. Melalui Yayasan atau organisasi sosial perusahaan
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini diadopsi dari negara maju.
3. Bermitra dengan pihak lain Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non- pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa..
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.
CSR dalam pengertian yang luas dipahami sebagai konsep yang lebih manusiawi dimana suatu organiasi dipandang sebagai agen moral. Oleh karena itu, dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah organisasi bisnis, harus menjunjung tinggi moralitas. Dengang demikian kendati tidak ada aturan hukum  atau  etika  masyarakat  yang  mengatur,  tanggung  jawab  sosial  dapat  dilakukan  dalam berbagai  situasi  dengan  memperhatkan  hasil  terbaik  atau  yang  paling  sedikit  merugikan s takeholder- nya (Nussahid, 2006, h. 5).
Berdasarkan pandang ini, sebuah organisasi bisnis dapat memutuskan tindak atau prilaku mana yang paling etis dalam situasi tertentu dengan menerapkan prinsip - prinsip moral. Salah satunya adalah  penerapan  prinsip  “ golden  rule ”  yang  mengajarkan  seseorang  atau  satu  pihak  agar memperlakukan orang lain sama seperti mereka ingin diperlakukan. Para penganut konsep ini juga percaya  bahwa  tindakan  tepat  yang  dilakukan  oleh  suatu  perusahaan  berdasarkan prinsip  moral dengan sendirinya akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat(Great R, 2001, h.15).
Karakteristik  tanggungjawab  sosial  perusahaan  yaitu  terkait  dengan  adanya  peran  dengan menangani  secara  langsung  membantu  pemerintah  melalui  berbagai  kegiatan  sosial  untuk menyantuni masyarakat disekitar perusahaan beraktivitas, mendukung berbagai lembaga sosial dan juga  melaksanakan  tanggungjawab  lainnya  yang  wajar  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan masyarakat disekitarnya termasuk juga bertanggungjawab terhadap lingkungan.
Konsepsi  Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perusahaan  dalam  Pembangunan  di Indonesia dalam Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.
Konsep  dasar CSR adalah  pemberdayaan  masyarakat  setempat  yang  notabene  miskin  agar terbebas  dari  kemiskinan.  Selain  pemberdayaan  masyarakat  dan  sisi  perusahaan,  jelas  agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikait ada inasalali. Pelaksanaan program CSR behim sepenuhaya diterima oleh masyarakat,  Itu  sebabnya  oleh  minimnya  perhatian  perusahaan  terhadap  pelaksanaan CSR (Untung, 2008, h. 3).
Kontribusi  CSR  adalah  kontribusi  berkesinambungan  terhadap  pembangunan  ekonomi berkelanjutan.  yaitu  bekerjasama  dengan  karyawan  keluarga  mereka,  komunitas  lokal,  dan masyarakat  luas  untuk  memperbaiki  kualitas  hidup  dengan  cara-cara  yang  dapat  diterima  oleh bisnis  dan  juga  pembangunan    itu  sendiri  adalah  nilai  dasar  CSR.  Kemiskinan  yang  sudah menggelobal  saat  ini  adalah  masalah  sosial  yang  menjadi  target  seluruh  negara  di  dunia  untuk ditekan, bahkan dihapuskan dan tentunya dalam impleinentasi CSR kontemporer yang dilakukan dunia  usaha.  dan  sudah  seharusnya  dalam  usahanya  menyadari  posisi  mereka  bagian  dari masyarakat(Untung, 2008, h. 5).
Di  abad  informasi  dan  teknologi  serta  adanya  desakan  globalisasi,  maka    tuntutan  terhadap perusahaan  untuk    menjalankan CSR akan  semakin  besar.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa CSR menjadi kewajiban baru standar bisnis  yang harus dipenuhi  seperti layaknya standar ISO. dalam ISO 26000 on Social Responsibility, telahditentukan bahwa dunia usaha menjadi semakin jelas  akan  pentingnya  program  CSR  dijalankan  oleh  perusahaan  apabila  menginginkan berkelanjutan  dari  perusahaan  tersebut.(Thimotius  Lesmana,  “Program  Corporate  Social Responsibility yang Berkelanjutan”, http://wordpress.com/, diakses  tertanggal 1 Januari 2020)
Sejumlah besar penelitian telah membuktikan kinerja sosial dan kinerja finansial perusahaan sungguh  berkorelasi  positif.  Karenanya  perdebatan  mengenai  keuntungan  menjalankan CSRsesungguhnya dapat dianggap sudah berakhir.  Namun beberapa kajian termasuk oleh ekonom terkemuka Michael Porter menunjukan adanya korelasi positif antara profit dan CSR, atau tujuan financial dan tujuan sosial perusahaan. Perusahaan yang mencatat laba tertinggi adalah para pionir dalam CSR.
Untuk berjalan baik, konsep corporate social responsibility harusmelibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya masyarakat, juga masyarakat setempat (lokal). Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholders ( K.  Bertens, 2000, h. 162-165). Tanggung jawab sosial perusahaan lebih mengarah pada bagaimana suatu biaya materi yang dikemas dan diterapkan pada masyarakat dapat memperoleh keuntungan sosial dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan(Ernawan, 2000, h. 110).
Konsep dasar tanggung jawab sosial perusahaan adalah kesadaran bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas yang berada dalam lingkungan  sekitarnya.  Komunitas  lokal  mengharapkan  perusahaan  bersedia  membantu  dalam
menghadapi masalah mereka. Sebaliknya pihak perusahaan mengharapkan mereka diperlakukan secara adil dan cara pandang yang suportif.
Hubungan-hubungan antar stakeholders diumpamakan sebagai aliran darah dalam organisasi. Seperti  halnya  sebuah  entitas  yang  berada  dalam  hubungan  simbolik  pada  sebuah  lingkungan, seperti  itulah  yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Hubungan stakeholders menyediakan  energi, informasi,  dan  sumber  daya  yang  penting  bagi  kehidupan.  Dalam  hubungan  ini  perusahaan menciptakan  modal  sosial,  modal  intelektual,  modal  lingkungan  dan  modal  fmansial  dan keseluruhannya adalah upaya jangka panjang yang berkelanjutan (sustainability).
Penanam  modal  baik  dalam  maupun  asing  tidak  dibenarkan  hanya  mencapai  keuntungan dengan  mengorbankan  kepentingan-kepentngan  pihak  lain  yang  terkai  dan  harus    tunduk  dan mentaati    ketentuan corporate  social    responsibility sebagai  kewajiban  hukum  jika  ingin menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Komitmen  bersama  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan    kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  melalui    pelaksanaan corporate social  responsibility . Corporate social  responsibility (CSR)  dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis.  bagi pelaku usaha  asing.  Kegiatan  sosial  kemasyarakatan  yang  dilakukan  secara  sukarela  itu,  sudah  biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ratusan tahun lalu.
Fuke  dalam  Hanifah  (2020)  menyebutkan  bahwa  Tujuan  bernegara  bangsa  Indonesia ditemukan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yakni tidak hanya melindungi warga negara tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umum ( public welfare ), tujuan bernegara seperti ini disebut juga dengan negara hukum kesejahteraan ( walfare state ). Tanggung jawab negara itu dimaksudkan untuk menjamin hak-hak warga negara atas kehidupan yang layak sebagai manusia, dikemukakan oleh  Toshiro  Fuke  sebagai  berikut“ The  state  now  assuming  the  general  mandate  to  secure  for citizen their individual right to a life worthy of a human being .
Bahwa dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat  merubah pandangan maupun  perilaku  dari  pelaku  usaha,  sehingga  CSR  tidak  lagi  dimaknai  sekedar  tuntutan  moral, tetapi  diyakinkan  sebagai  kewajiban  perusahaan  yang  harus  dilaksanakan.  Kesadaran  ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berkelebihan jika ke depan  CSR  harus  dimaknai  bukan  lagi  hanya  sekedar responsibility karena  bersifat    sukarela ( voluntary), tetapi harus dilakukan sebagai wajib( mandatory) dalam makna liability karena disertai dengan sanksi (Ernawan, 2000)
Menyikapi kondisi  yang ada tersebut, bahwa hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan  suatu prasyaratan yang harus ada ( conditio sine qua non) bagi tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menunjukkan hukum mempunyai batas-batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam komunitas masyarakat, oleh karena itu Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama  adalah ” social engineering ”. Dalam
doktrin ini dikatakan bahwa hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahan-perubahan nilai sosial. Untuk itu sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan yang ada dalam masyarakat yaitu kepentingan pribadi, masyarakat dan umum (Ernawan, 2000).
Bahwa  dengan  demikian  hukum  bagi  Roscoe  Pound  merupakan  alat  untuk  membangun masyarakat  ( lawis  a  tool  of  social  engineering ).  Sehingga  hukum  bukan  saja  berdasarkan  pada akal, tetapi juga  pengalaman.  Akal  diuji oleh  pengalaman  dan  pengalaman  yang  dikembangkan oleh  akal  (Ernawan,2000).  Undang-Undang  Penanaman  Modal ini  adalah  satu  instrumen  dalam penyelegaran perekonomian nasional, sedangkan didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945  Republik  Indonesia  dinyatakan  bahwa  perekonomian  nasional  diselegarakan  berdasarkan demokrasi ekonomi. Pembangunan nasional ini juga harus dilaksakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
Pada  kenyataanya  apabila  kepastian  hukum  dikaitkan  dengan  keadilan  hukum,  maka  akan kerap  kali  tidak  sejalan  satu  sama  lain.  Adapun  hal  ini  dikarenakan  di  satu  sisi  tidak  jarang kepastian  hukum  mengabaikan  prinsip-prinsip  keadilan  hukum,  sebaliknya  tidak  jarang  pula keadilan hukum menga-baikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan  hukum,  maka  keadilan  hukum  yang  harus diutamakan.Alasannya  adalah,  bahwa  keadilan  hukum  pada  umumnya  lahir  dari  hati  nurani pemberi  keadilan,  sedangkan  kepastian  hukum  lahir  dari  suatu  yang  konkrit.  Kepastian  hukum dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetepan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman, sebab hakikat dari kepastian hukum adalah menimbulkan kepastian terhadap segala sesuatu yang menyangkut keraguan, ketidakpastian dan rasa ketakutan yang bersifat manusiawi.Lebih jauh lagi, kajian tentang kepastian hukum erat kaitanya dengan kajian suatu keabsahan. Kaadaan yang pasti dinilai sebuah keadaan yang sah menurut peraturan peundang-undangan baik secara formil maupun materil (Ramadhani, 2017, h. 144).
Kegiatan  penanaman  modal  itu  dilakukan  sebagai  bagian  mengatasi  resesi  yang  ada  untuk mempercepat  pertumbuhan  dan  diprioritaskan  keterkaitannya  dengan  ekonomi  kerakyatan  serta menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  dan  teknologi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  penanaman modal.  Mocthtar  Kusumaatmadja  mengatakan    bahwa    hukum  merupakan  saran  pembaharuan masyarakat  didasarkan  atas  anggapan  bahw  adanya  keteraturan  atau  ketertiban  dalam  usaha pembangunan  atau  pembaharuan  itu  merupakan  suatu  yang  diinginkan  atau  bahkan  dipandang (mutlak) perlu. Selanjutnya Mocthtar Kusumaatmadja mengatakan  perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan (Kusumaatmadja, 1976, h. 9). Pembinaan hukum harus mampu menampung kebutuhan hukum sesuai dengan keadaran hukum masyarakat Indonesia yang berkembang ke arah modernisasi (Hasan, 1999, h.33).
Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa
pun yang telah ditimbulkan.  Tanggung jawab sosial berada pada ranah moral, sehingga posisinya tidak  sama  dengan  hukum.  Moral  dalam  tanggung  ajwab  social  lebih  mengarah  pada  tindakan lahiriah  yang  didasarkan  sepenuhnya  dari  sikap  batiniha,  sikap  inilah  yang  dikenal  dengan “moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Sedangkan tanggung jawab hokum lebih menekankan pada ksesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandanan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian kesesuaian saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.
Bila dikaitkan dengan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas dari pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan  belaka.      Dengan  demikian  konsep  tanggung  jawab  sosial  lebih  menekankan  pada tanggung  jawab  perusahaan  atas  tindakan  dan  kegiatan  usahanya  yang  berdampak  pada  orang- orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan- perusahaan melakukan aktivitas usahanya  sedemikian  rupa,  sehingga  tidak  berdampak  negatif  pada  pihak-pihak  tertentu  dalam masyarakat.  Sedangkan  secara  positif  hal  ini  mengandung  makna  bahwa  perusahaan  harus menjalankan  kegiatannya  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  mewujudkan  masyarakat  yang  lebih baik dan sejahtera.
Kondisi Indonesia masih menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Kesadara akan adanya CSR masih rendah, kondisinya  yang terjadi adalah belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi  suatu yang diatur saja masih ditabrak, apalagi kalau tidak diatur.  Karena  ketaatan  orang  terhadap  hukum  masih  sangat  rendah.    CSR  lahir  dari  desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti : perusakan lingkungan,  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  merusak  alam,  dan  menindas  buruh.  Bahkan, kebanyakan perusahaan juga cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar.
Jika situasi dan kondisi yang terjadi masih seperti tersebut di atas, maka hukum harus berperan. Tanggung jawab perusahaan yang semula adalah tanggung jawab non hukum ( responsibility ) akan berubah  menjadi tanggung  jawab  hukum  ( liability ).  Otomatis  perusahaan  yang  tidak  memenuhi perundang-undangan dapat diberi sanksi.  Kehadiran Undang-Undang Penanaman Modal  Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diharapkan, mampu memberikan angin segar kepada investor  dan  memberikan  iklim  investasi  yang  menggairahkan.  Kenyamanan  dan  ketertarikan investor  asing  terutama  apabila  terciptanya  sebuah  kepastian  hukum  dan  jaminan  adanya keselamatan  dan  kenyamanan  terhadap  modal  yang  ditanamkan.  Secara  garis  besar  tujuan  dari dikeluarkannya Undang – Undang Penanaman Modal  Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  tentunya  disamping  memberikan  kepastian  hukum  juga  adanya  transparansi  dan  tidak membeda-bedakan serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.
Adanya  kepastian  hukum  dan  jaminan  kenyamanan  serta  keamanan  terhadap  investor, tentunya akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global yang merosot sejak terjadinya krisis  moneter.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  penanaman  modal  harus  menjadi  bagian  dari
penyelenggaraan  perekonomian  nasional  dan  ditempatkan  sebagai  upaya  untuk  menigkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional,  menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan  ekonomi  kerakyatan,  serta  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

## KESIMPULAN
Impementasi  tanggung    jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan (Corporate  Social Responsibility) harus dilakukan secara Kemitraan para stakeholders yang diikuti transparansi dan akuntabintas dan semua pihak, pemerintah sebagai pembuat regulasi harus mampu menjembatani kepentingan dan memberi rasa keadilan bagi pelaku bisnis  dan masyarakat  yang  mana regulasi dilaksanakan secara bijak. Pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan seyogyanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat lokal. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pihak  yang berkepentingan  yakni pemerintah,  dunia usaha seperti  perusahaan  swasta  maupun  yang  dimiliki  oleh  negara/pemerintah,  serta  masyarakat setempat yang juga termasuk pihak berkepentingan. Kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing- masing  perusahaan,  karena  masing-masing  perusahaan  memiliki  karakteristik  lingkungan  dan masyarakat  yang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain.  Upaya  perusahaan  menerapkan tanggungjawab  sosial  perusahaan    memerlukan  sinergi  dari  pemerintah  dan  masyarakat. Pemerintah  sebagai  regulator  diharapkan  mampu  berperan  menumbuh  kembangkan  penerapan tanggungjawab  sosial  perusahaan  di  tanah  air  tanpa  membebani  perusahaan  secara  berlebihan. Peran masyarakat juga diperlukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan kelancaran dalam berusaha.

## SARAN
Perlu dibentuk lembaga pengawasan oleh pemerintah dan masyarkat di kawasan di industri, yang dapat mengawasi secara  langsung  di lapangan  dari setiap kegiatan tanggung  jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Corporate Social Responsibility) ) yang dilakukan Perusahaan kepada masyarakat    dalam  impementasi  program-progaram  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan perusahaan  yang dilakukan perusahaan. Perlu dibuat deregulasi Pelaksana terhadap asas  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  ( Corporate  Social  Responsibility) terutama  mengenai keseluruhan operasi dan dampaknya kepada pemangku kepentingan sehingga menjadi tolak ukur Impementasi tanggung  jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Tanggung Jawab Sosial... (Ahmad Fauzi) …

## DAFTAR PUSTAKA
Amanat,  Anisitus.  (1997). Pembahasan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  1995  Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris. Jakarta. Raja Grafindo Persada
Anoraga, Panji. (1995). Perusahaan Multinasional & Penanaman Modal Asing. Jakarta: Pustaka Jaya.
Canon, Tom. (1995). Corporate Responsibility (Tanggung jawab Perusahaan), Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Dhanisvira,  K.Harjono . (2007). Hukum  Penanaman  Modal  Tinjauan  terhadap    Pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,  Jakarta ,  Raja Gratindo Persada.
Erni R. Ernawan, Memmbangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur (Pustakan Filsafat), Kanisius, 2000 .
Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (2). 143-153. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V3i2.3154.
Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU . 204-216. 3 (2). Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V3i2.3151.
Freeman R.E, Strategic Management: a Stakeholder Approach, Marchfield, MA, Pitman, 1984. Hanifah,  Ida.  (2020).Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Perlindungan  Hukum  Tenaga Kerja  Indonesia  Yang  Bermasalah  Di  Luar  Negeri. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Umsu. 5 (1).10-23. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V5i1.3303. Hartono,  Sunarjati.  (1974). Masalah-Masalah  Dalam  Joint  Venture  Modal  Asing  di  Indonesia. Alumni.
Hasan,Djuhaendah.  (1999). Lembaga  Jaminan  Kebendaan  Bagi  Tanah  Dan  Benda  Lain  Yang Melekat  Pada  Tanah  Dalam  Konsepsi  Penerapan  Asas  Pemisahan  Horisontal  (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan) , Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
Jones Great R, Oraganizational Theory , New Jersey,USA Prentice-Hall Inc, 2001.
K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya :21) Yogyakarta, Kanisius, 2000. Kotler, Philip dan Lee, Nancy, Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause , (Hoboken: John Wiley and Sons, Inc,2005).
Kusumaatmadja,Mocthtar. (1976). Hukum Masyrakat dan Pembinaan Hukum Nasional . Bandung: Bina Cipta.
Lesmana,  Thimotius.  “Program  Corporate  Social  Responsibility  yang  Berkelanjutan”.  Diakses tertanggal 1 Januari 2020.
Lutfi, Muhammad. Strategi dan Kebijakan Investasi di Indonesia . http://www.setneg.go.id, di akses tertanggal 23 Januari 2010.
Nussahid, Fajar . Praktik Kedermawanan Sosial BUMN Analisis terhadap Model Kedermawanan PT Krakatau Stei, PT Pertaminan, PT Terkomunikasi Indonesia , Jurnal Galang, Vo, I No 2, Januari 2006.
Prayoga,  Hangga  Surya. “CSR:  Sekilas  Sejarah  dan  Konsep”, http://www.donhangga.com/, diakses pada tanggal 11 Desember 2019.
Rahmal, Ida Bagus. (2005). Kerangka Hukum Kebijakan Ivestasi Langsung di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ramadhani, Rahmat. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 2 (1). 255-270. Sudjana, Eggi., Ruyanto. (1999). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Persepektif Etika Bisnis di Indonesia . Jakarta: Gramedia.
Sukarmi.  Tanggung  Jawab  sosial  Perusahaan  ( corporate  social    responsibility) dan  Iklim Penanaman Modal Di Indonesia.  www.legalitas.org , Diakses tanggal  22 Januari 2010.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007  Tentang Penanaman Modal.
Untung, Hendrik Budi. (2008). Corporate Social Responsibility (CSR). Jakarta: Sinar Grafika.
Zainuddin. (2019). Eksekusi Terhadap Pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan Pada Perkara Tata Usaha Negara. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 4(2). 271- 288. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V4i2.3198.