## Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Interen Akuntansi Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Sumatera Barat)
Riza Agustia Sari
(Alumi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: rizaagustiasari18@gmail.com)
Fefri Indra Arza
(Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: vindra_msi@yahoo.co.id )

## Abstract
This study examines the effect of human resources quality, usefullness of local  financial information system, and of accounting internal control on timeliness of local government financial reporting. Population of this research was accounting or financial staff on DPPKAD in    West Sumatera  province. The method of collecting the data was using questioner and analyzed with multiple regression.. The results showed that human resources quality, and  accounting  internal  control  have    significant  positive  effect  on  timeliness  of  financial  reporting,  but usefullness of local financial information system does not  affect on timeliness of financial reporting. This study suggested that local  goverment should  increase the human resources  quality  and also  optimized usefullness of local financial information system.
Keywords: Human resources quality, timeliness of financial reporting, usefullness of local financial information system and of Accountancy intern controlling.

## 1. Pendahuluan
Dewasa  ini  perkembangan  sektor  publik  di Indonesia  ditandai  dengan  menguatnya  tuntutan akuntabilitas  terhadap  lembaga-lembaga  publik baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah.  Tuntutan akuntabilitas  tersebut  terkait  dengan  perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi ke- pada  publik  dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  ( agent ) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewe- nangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).
Laporan  keuangan  pemerintah  merupakan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  kepada  publik.  Undang- undang  Nomor  17  tahun  2003  tentang  keuangan negara  menyatakan  tujuan  pelaporan  keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat  untuk  mengevaluasi  kinerja  manajerial dan  organisasional.  Selain  itu,  keluarnya  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan  daerah  merupakan  upaya  konkrit untuk  mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Baik pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus  menyam- paikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  Laporan  keuangan  pemerintah  yang dihasilkan harus memenuhi prinsip tepat waktu dan
disusun  dengan  mengikuti  Standar  Akuntansi Pemerintahan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Menurut PP 71 Tahun 2010 ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan  pada  saat  dibutuhkan  sebelum  informasi tersebut  kehilangan  kekuatan  untuk  mempengaruhi keputusan.  Ketepatwaktuan  menunjukkan  bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang  teratur  untuk  memperlihatkan  perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya rnungkin akan  rnempengaruhi  prediksi  dan  keputusan pemakai.
Ketepatwaktuan ( timeliness ) merupakan salah  satu  faktor  penting  dalam  penyajian  suatu informasi  yang  relevan.  Laporan  keuangan  sebagai sebuah  informasi  yang  dikandung  disediakan  tepat waktu  bagi  para  pembuat  keputusan  sebelum informasi  tersebut  kehilangan  kapasitasnya  dalam mempengaruhi  pengambilan  keputusan  (Mamduh M.H,  2007).  Ketepatwaktuan  berarti  bahwa informasi  harus  segera  tersedia  bagi  para  pemakai untuk membantunya mengambil keputusan, sehingga  membuat  informasi  itu  menjadi  lebih relevan  terhadap  kebutuhan  mereka  (Horrison  Jr, 2012).  Ketepatwaktuan  tidak  menjamin  relevansi, tetapi  relevansi  tidaklah  mungkin  tercapai  tanpa ketepatwaktuan.  Oleh  karena  itu,  ketepatwaktuan adalah penting pada publikasi laporan keuangan.
Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan hal  yang  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  atau aktivitas suatu entitas. Laporan keuangan yang baik
tidak  dapat  dipisahkan  dari  faktor  sumber  daya manusia.  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas dapat  menghemat  waktu  pembuatan  laporan  keua- ngan,  karena  pegawai/aparatur  tersebut  telah mengetahui  dan  memahami  apa  yang  akan dikerjakan dengan baik sehingga laporan keuangan bisa disajikan tepat waktu.
Berbagai penelitian telah  menguji hubungan sumber  daya  manusia  dengan  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan.  Penellitian  Wiwik  (2010) dan Celviana (2010) menemukan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan.  Sedangkan penelitian  Fadila  (2013)  dan  Desmiyawati  (2014) menemukan  kualitas  sumber  daya  manusia  ber- pengaruh signifikan positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan.  Sumber daya manusia  akan  sangat  membantu  mempercepat  pe- nyajian  laporan  keuangan  pemerintah  sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu.
Sistem  informasi  keuangan  daerah  (SIKD) sesuai  dengan  peraturan  pemerintah  No  56  Tahun 2006  didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem  yang mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta mengolah  data  pengelolaan  keuangan  daerah  dan data  terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang disajikan  kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan  dan  pelaporan  pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi  dalam  berbagai  aspek  kegiatan  bisnis dapat  dipahami  karena  keberadaan  teknologi  infor- masi dapat menyediakan kebutuhan informasi dunia bisnis  dengan  cepat,  tepat  waktu,  relevan,  dan akurat  (Wilkinson  dan  Cerullo,  1997  dalam  Dedi, 2007).
Sejumlah penelitian telah
menguji
hubungan  pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan daerah dengan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Diantaranya penelitian Nana (2013) serta Desmiyawati  (2014)  menemukan  pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan.  Hal ini  menunjukan  semakin  baik  pemanfaatan  sistem informasi  keuangan  daerah  akan  meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  sistem pengendalian intern pemerintah, sistem pengendalian  intern  didefinisikan  sebagai  proses yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus-menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efesien,  keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Pengendalian  intern  akuntansi  mempunyai  tujuan utama  untuk  mengamankan  aset  (harta  kekayaan) dan  menjamin  kebenaran  serta  ketepatan  dari  data
akuntansi.  Kurangnya  pengendalian  intern  akun- tansi pada pengelolaan keuangan daerah menyebabkan  keterlambatan  dalam  pembuatan pelaporan keuangan daerah, ketidaktertipan penyusunan  dan  penerapan  kebijakan,  kurangnya komitmen  terhadap  kompetensi,  tidak  optimalnya kegiatan  identifikasi  risiko  dan  analisis  risiko, lemahnya  pengendalian  fisik  atas  aset,  serta pencatatan  transaksi  yang  kurang  akurat.  Dengan demikian,  semakin  tinggi  pengendalian  intern akuntansi  dalam  instansi  pemerintah    diharapkan makin    meningkatkan  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini  berkenaan dengan  pelaporan  keuangan  berdasarkan  Laporan BPK  RI  yang  dikutip  dari  berita  online  nasional (Pikiran Rakyat, 9/04/2015), diperoleh fakta bahwa masih  sedikit  pemerintah  daerah  yang  tepat  waktu melaporkan  laporan  keuangan  ke  BPK.  Dari  542 pemerintah  daerah  (Pemda),  baru  68  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang diterima  laporan  pada  semester  II  2014.  Padahal berdasarkan  pasal  297  ayat  1  Permendagri  No  13 Tahun  2006  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan harus disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan  setelah  tahun  anggaran  berakhir,  atau  paling lambat pada akhir Maret.
Dalam  penyajian  laporan  keuangan,  harus disadari      bahwa      banyak      pihak  yang  akan mengandalkan ketepatwaktuan dalam laporan keua- ngan  tersebut.  Salah  satu  tujuannya  adalah  sebagai dasar  dalam  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena itu,  informasi  yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan tersebut  harus  tepat  waktu  sehingga  bermanfaat bagi para pemakai .
2. Telaah Literatur Dan Perumusan Hipotesis 2.1 Teori Keagenan
Menurut  Mardiasmo  (2009) akuntabilitas publik  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban pihak pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik meliputi pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  dana  kepada otoritas  yang  lebih  tinggi  (akuntabilitas  vertikal), serta  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  luas (akuntabilitas horizontal).
Masalah  keagenan  muncul  ketika  eksekutif cenderung  memaksimalkan  s elf  interest -nya  yang dimulai  dari  proses  penganggaran,  pembuatan keputusan,  sampai  dengan  penyajian  laporan keuangan  yang  sewajar-wajarnya  untuk  memper- lihatkan  bahwa  kinerja  mereka  selama  ini  telah
baik,  serta  untuk  mengamankan  posisinya  di  mata legislatif dan rakyat.
Teori  keagenan  juga  menyatakan  bahwa agen bersikap  oportunitis  dan  cederung  tidak menyukai resiko. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah  daerah  sebagai  pihak  eksekutif  tidak hanya  berupa  penyajian  laporan  keuangan  yang lengkap  dan  wajar,  tetapi  juga  bagaimana  mereka mampu  membuka  akses  untuk  para  pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah  sebagai agen akan  menghindari  resiko  berupa  ketidakpercayaan stakeholders terhadap  kinerja  mereka.  Oleh  karena itu  pemerintah  daerah  akan  berusaha  unutk menunjukan bahwa  kinerja  mereka selama ini baik dan  akuntabel  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah (Safitri, 2009 dalam Desmiyawati, 2014).

## 2.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  merupakan output akhir dari  proses  akuntansi  yang  dilaksanakan  di  tingkat SKPD  dan  PPKD.  Laporan  keuangan  merupakan laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi  keuangan dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas pelaporan (Nunuy, 2010).
Menurut  Suwardjono  (2005)  pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan  bagaimana  informasi  keuangan disediakan  dan  dilaporkan  untuk  mencapai  tujuan ekonomik  dan  sosial  negara.  Sedangkan  menurut FASB  dalam Statement  of  Financial  Accounting Concepts mengartikan  pelaporan  keuangan  sebagai sistem  dan  sarana  penyampaian  informasi  tentang segala  kondisi  dan  kinerja  perusahaan,  terutama dari segi keuangan.

## 2.3 Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan
Ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  sangat mempengaruhi ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  tidak  hanya bermanfaat  untuk  organisasi  sektor  publik  namun juga  berdampak  pada  ketersediaan  informasi  di organisasi  non  sektor  publik. Berdasarkan  PP  71 Tahun  2010  ketepatwaktuan  adalah  tersedianya informasi  bagi  pembuat  keputusan  pada  saat dibutuhkan  sebelum  informasi  tersebut  kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.
Menurut  Mamduh  (2007)  ketepatwaktuan pelaporan keuangan merupakan ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika informasi  tidak  ada  pada  waktu  dibutuhkan  untuk membuat  keputusan,  maka informasi tersebut tidak lagi  relevan  dan  tidak  mempunyai  manfaat  untuk pengambilan keputusan. Untuk menentukan prestasi  perusahaan  lebih  akurat,  pembatas  waktu diperlukan.
Sedangkan  Mardiasmo  (2009)  menyatakan bahwa  laporan  keuangan  harus  disajikan  tepat
waktu  agar  dapat  digunakan  sebagai  dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta  untuk  menghindari  tertundanya  pengambilan keputusan tersebut.
Kendala ketepatwaktuan penyajian laporan terkait  dengan  lama  waktu  yang  dibutuhkan  oleh organisasi  yang  membutuhkan.  Semakin  cepat waktu  penyajian  laporan  keuangan,  maka  akan semakin  baik  untuk  pengambilan  keputusan. Ketepatwaktuan  berarti  bahwa  informasi  harus segera tersedia bagi para pemakai untuk membantunya  mengambil  keputusan,  sehingga membuat  informasi  itu  menjadi  lebih  relevan terhadap kebutuhan mereka (Horrison Jr, 2012).

## 2.4 Kualitas Sumber Daya Manusia
Menurut  Edy  (2009)  sumber  daya  manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki  akal  perasaan,  keinginan,  keterampilan, pengetahuan,  dorongan,  daya,  dan  karya.  Semua potensi SDM tersebut berpengaruh  terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kualitas sumber daya  manusia  adalah  kemampuan  sumber  daya manusia  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Fadila, 2013).
Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono  &  Fidelis  (2004),  untuk  menilai kinerja  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam melaksanakan  suatu  fungsi,  termasuk  akuntansi, dapat  dilihat  dari level  of  responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat  dilihat  dalam  deskripsi  jabatan.  Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan suatu kegiatan  atau  tugas  dengan  baik.  Tanpa  adanya deskripsi  jabatan  yang  jelas,  maka  sumber  daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang  pendidikan,  pelatihan-pelatihan  dan  dari keterampilan  yang  dinyatakan  dalam  pelaksanaan tugas.
Menurut  laporan  akhir  studi  GTZ  & USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Fadila (2013) indikator-indikator  yang  terdapat  pada  kualitas sumber  daya  manusia  adalah  sebagai  berikut;  (a) sumber  daya  yang  berkualitas;  (b)  latar  belakang pendidikan;  (c)  uraian  peran  dan  fungsi;  (c)  peran dan tanggungjawab; (d) fungsi akuntansi; (e) proses dan  prosedur  akuntansi;  (f)  proses  akuntansi;  (g) sumber  daya  pendukung  operasional;  (h)  pelatihan keahlian dalam tugas; dan (i) anggaran dana.

## 2.5  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah
S istem  informasi  adalah  suatu  kegiatan  dari prosedur-prosedur  yang  diorganisasikan,  bilamana dieksekusi  akan  menyediakan  informasi  untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian  di  dalam  organisasi  (Henry  C.Lucas
dalam Jogiyanto, 2000). Dalam Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  56  Tahun 2005  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD) didefinisikan sebagai suatu sistem yang mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta mengolah  data  pengelolaan  keuangan  daerah  dan data  terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang disajikan  kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan  dan  pelaporan  pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Informasi  keuangan  daerah  adalah  segala informasi  yang  berkaitan  dengan  keuangan  daerah, yang  diperlukan  dalam  rangka  penyelenggaraan sistem  informasi  keungan  daerah.  Informasi keuangan  daerah  yang  disampaikan  oleh  daerah kepada pemerintah mencakup:
a) APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota termasuk perubahan APBD;
b) Neraca daerah;
c) Laporan arus kas;
d) Catatan atas laporan keuangan daerah;
e) Dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan;
f) Laporan keuangan perusahaan daerah; dan
g) Data  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
Sistem  informasi  keuangan  daerah  secara nasional  diselenggarakan  oleh  Menteri  Keuangan RI dan memiliki fungsi:
a) Penyusunan Standar Informasi Keuangan Daerah;
b) Penyajian  Informasi  Keuangan  Daerah  kepada daerah;
c) Penyiapan  rumusan  kebijakan  teknis  penyajian informasi;
d) Penyiapan  rumusan  kebijakan  teknis  di  bidang teknologi pengembangan SIKD;
e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
f) Pembakuan  SIKD  yang  meliputi  prosedur, pengkodean,  peralatan,  aplikasi  dan  pertukaran informasi; dan
g) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. Penyelenggaraan  sistem informasi  keuangan daerah  di  masing-masing  daerah  mempunyai tujuan:
a) Membantu  kepala  daerah  dalam  menyusun anggaran  daerah  dan  laporan  pengelolaan keuangan daerah;
b) Membantu  kepala  daerah  dalam  merumuskan kebijakan keuangan daerah;
c) Membantu  kepala  daerah  dan  instansi  terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keua- ngan daerah;
d) Membantu  menyediakan  kebutuhan  statistik keuangan daerah;
e) Menyajiakan  informasi  keuangan  daerah  secara terbuka kepada masyarakat;
f) Mendukung  penyediaan  informasi  keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 56  Tahun  2005,  indikator-indikator  yang  terdapat pada  pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  dae- rah (SIKD) adalah sebagai berikut:
a) Proses dokumentasi, administrasi, dan pengolahan  data  pengelolaan  keuangan  daerah menggunakan SIKD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b) Penyajian  informasi  anggaran,  pelaksanaan anggaran,  dan  pelaporan  keuangan  daerah  yang dihasilkan  oleh  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan Daerah;
c) Penyediaan  informasi  keuangan  daerah  dalam rangka mendukung SIKD.

## 2.6 Pengendalian Intern Akuntansi
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008 tentang  mendefinisikan  sistem  pengendalian  intern sebagai  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang dilakukan  secara terus  menerus oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
Unsur-unsur  pokok  yang  diciptakan  dalam menciptakana  pengendalian  akuntansi  yang  efektif antara  lain  (a)  adanya  perlindungan  fisik  terhadap harta;  (b)  pemisahan  fungsi  organisasi  yaitu pemisahan  fungsi  organisasi  yang  saling  berkaitan; (c)  adanya  jejak  audit  yang  baik;  dan  (d)  sumber daya yang optimal (Wahana Komputer, 2003).
Menurut Mahmudi
(2007) dalam Desmiyawati  (2014),  komponen  penting  dari pengendalian  intern  organisasi  terkait  dengan sistem akuntansi antara lain sebagai berikut:
a) Sistem dan prosedur akuntansi Sistem  dan  prosedur  akuntansi  keuangan daerah  merupakan  serangkaian  tahap  dan  langkah yang  harus  dilalui  dalam  melakukan  fungsi akuntansi  tertentu.  Sistem  dan  prosedur  akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP  Nomor  58  Tahun  2005):  (a)  Sistem  dan  prose- dur  akuntansi  penerimaan  kas;  (b)  Sistem  dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (c) Sistem dan prosedur  akuntansi  aset;  dan  (d)  Sistem  dan prosedur akuntansi selain kas.
b) Otorisasi Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting, karena tanpa sistem otorisasi yang  baik,  maka  keuangan  daerah  sangat  berisiko untuk  terjadi  kebocoran.  Otorisasi  bisa  dalam berbentuk  kewenangan  dalam  memberikan  tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak  dapat  dilakukan,  atau  kalaupun  ada  transaksi
tanpa otorisasi maka transaski tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.
c) Formulir, dokumen, dan catatan Setiap  transaksi  yang  terjadi  di  pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti  yang  valid dan sah,  transaksi  tersebut  harus  dicatat  dalam  buku catatan  akuntansi.  Kelengkapan  formulir  dan dokumen  transaksi  serta  catatan  akuntansi  sangat penting dalam proses audit keuangan.
d) Pemisahan tugas
Fungsi-fungsi atau pihak  yang terkait dalam suatu  transaksi    harus  dipisahkan.  Suatu  transaksi dari  awal  hingga  akhir  tidak  boleh  ditangani  oleh satu  fungsi  atau  satu  orang  saja.  Harus  dipisahkan antara  fungsi  pencatatan  uang  serta  pengotorisasi. Harus  dilakukan  pemisahan  tugas  secara  tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam  rangka  menghindari  terjadinya  kolusi, kecurangan, dan korupsi.

## 2.7 Penelitian Terdahulu
Penelitian  Wiwik  Andriani  (2010)  di  peme- rintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh positif  signifikan  terhadap    keterandalan  laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  ketepatwaktuan  laporan  keuangan  peme- rintah  daerah,  sedangkan  kapasitas  sumber  daya manusia  tidak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian  Celviana  dan  Rahmawati  (2010) di  Pemda  Subosukawonosraten  menemukan  bahwa sumber  daya  manusia  dan  pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah  melalui  pengendalian  intern  akuntansi. Pemanfaatan    teknologi  informasi  berpengaruh  po- sitif  signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan  sumber daya  manusia  tidak  memiliki  pengaruh  positif signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian Lismawati
(2012) juga
menemukan    bukti  empiris  kemampuan  sumber daya  manusia  berpengaruh  signifikan  positif terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.    Adapun penelitian  Fadila  Ariesta  (2013)  dii  kabupaten Pasaman  Barat  menemukan  juga  bahwa  kualitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi informasi,  dan  pengendalian  intern  akuntansi berpengaruh  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu,  kualitas  SDM  dan  pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
Berikutnya  riset  Desmiyawati  (2014)  di pemerintah  daerah  Riau  menemukan  bahwa  SDM, pengendalian  intern  dan  pengawasan  keuangan daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  keandalan, sedangkan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh terhadap  keandalan.  Sumber  daya  manusia  dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan  pe- merintah daerah.

## 2.8 Model dan Hipotesis Penelitian
Gambar  1  di  bawah  ini  memperlihatkan model yang digunakan dalam penelitian ini :

## Gambar 1. Model Penelitian
Berdasarkan  model  di  atas  maka  hipotesis yang ingin dibuktikan dalam  penelitian ini adalah: H 1 :  Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan Pemerintah daerah.
H 2 : Pemanfaatan sistem informasi  keuangan daerah berpengaruh   positif  terhadap  ketepat- waktuan  pelaporan  pemerintah  keuangan daerah.
H 3 :  Pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh positif  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan pemerintah keuangan daerah.
.
3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian kausatif,  yakni  berusaha  menjelaskan  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (DPPKAD)  yang  ada  pada  Kabupaten  dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data dari http://bkd.padang.go.id diketahui  DPPKAD pada  Kabupaten  dan  Kota  di  propinsi  Sumatera Barat berjumlah 19 DPPKAD.
Pemanfaatan
Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2 )

## Pengendalian
Intern
Akuntansi (X3) Ketepatwaktu an Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Kualitas Sumber Manusia (X1)
Penelitian  ini  menggunakan  metode  total sampling  dengan  190  subjek.  Responden  dalam penelitian  ini  adalah  kepala  dan  staf  sub  bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada DPPKAD.

## 3.3 Jenis & Teknik Analisis Data
Jenis  data  pada  penelitian  ini  adalah  data subyek,  sedangkan  dilihat  dari  sumbernya  maka data  penelitian  ini  termasuk  kategori    data  primer. Data  penelitian  tersebut  diperoleh  langsung  dari instansi  pemerintah  daerah  dengan  menggunakan kuesioner. Selain itu, peneliti juga melakukan tanya jawab (wawancara) pada beberapa sampel penelitian yang bersedia untuk diwawancara.
Proses  penganalisisan  data  dimulai  dengan melakukan  uji  asumsi  klasik  terlebih  dahulu  (uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji Heteroske- dastisitas),  sebelum  dilanjutkan  dengan  melakukan Uji  F,  Uji  koefisien  determinasi,  regresi  berganda dan Uji t.

## 3.4 Definisi Operasional Variabel
Ketepatwaktuan pelaporan keuangan didefinisikan  sebagai  ketersediaan  informasi  ke pembuat keputusan. Kualitas sumber daya didefinisikan  sebagai  kemampuan  baik  dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun  sistem  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi atau  kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya secara efektif dan efisien.
Bagian  dari  pengendalian  intern  meliputi rencana  organisasi,  prosedur,  dan  catatan  yang dirancang  untuk menjaga  keterandalan  data akuntansi dan meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan Sedangkan pemanfaatan sistem informasi  keuangan  daerah  didefinisikan  sebagai suatu  sistem  yang  mendokumentasikan,  meng- administrasikan,  serta  mengolah  data  pengelolaan keuangan  daerah  dan  data  terkait  lainnya  menjadi informasi.
4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan
4.1 Analisis Data Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Responden Jumlah  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 19  Dinas  Pengelolaan  Pendapatan  Keuangan  dan
Aset Daerah (DPPKAD) pada Kabupaten dan Kota di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Setiap  populasi diwakili  masing-masing  10  orang  responden. Jumlah  kuesioner  yang  telah  disebar  hanya  140 yang  kembali.  Dari  140  kuesioner  yang  balik tersebut hanya 119 kuesioner  saja yang bisa diolah lebih lanjut.

## 4.1.2 Uji Validitas dan Realibilitas Uji Validitas
Pengujian
validitas
menggunakan Corrected  Item-Total  Colleration .  Jika  r hitung >  r tabel , maka  data  dikatakan  valid,  dimana  r tabel untuk
N=119, adalah 0.180. Berdasarkan hasil pengolahan  data  didapatkan  bahwa  nilai Corrected Item-Total  Colleration untuk  masing-masing  item variabel  X 1 ,  X 2 ,X 3 ,  dan  Y  semuanya  di  atas  r tabel . Dimana r hitung >r tabel adalah r hitung variabel Y sebesar 0,325,  sedangkan  variabel  X 1 sebesar  0,399, variabel  X 2 sebesar  0,396  dan  varibel  X 3 sebesar 0,540.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh  item pernyataan  variabel  X 1 ,X 2 ,X 3 dan  Y  adalah  valid. (Tabel 15).

## Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  menggunakan Cron- bach  Alpha .  Untuk  uji  reabilitas  instrumen, semakin  dekat  koefisien  keandalan  dengan  1,0 maka  akan  semakin  baik.  Secara  umum  keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk,  keandalan dalam kisaran  0,7  bisa  diterima  dan  lebih  dari  0,8  adalah baik.
Hasil pengolahan data penelitian
memperlihatkan  skor  keandalan  konsistensi  antar item atau koefisien keandalan untuk ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah adalah 0,642, untuk instrumen kualitas sum- ber  daya  manusia  0,854,  untuk  instrumen pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah 0,755,  dan  untuk  instrumen  pengendalian  intern akuntansi 0,905. Dengan demikian  dapat dikatakan semua instrumen penelitian telah reliabel.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Dari  hasil  pengolahan  data  menunjukan bahwa  nilai  seluruh  variabel  dari kolmogorov smirnov >  0,05,  yaitu  0,688.  Berdasarkan  hasil tersebut  dinyatakan  data  yang  digunakan  dalam penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

## Uji Multikolinearitas
Model  regresi  yang  dinyatakan  bebas  dari multikolinearitas  apabila  nilai  VIF  <  10  dan Tolerance  value  >0,10. Berdasarkan  pengolahan data,  dapat  dilihat  hasil  perhitungan  nilai  VIF  dan Tolerance. Masing-  masing variabel bebas tersebut memiliki  nilai  VIF  <  10  dan Tolerance  > 0,10, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat gejala multikolinearitas.
. Uji Heteroskedastisitas
Untuk mendeteksi adanya hetero- kedastisitas  digunakan  uji gleyser .  Pada  uji  ini apabila  hasilnya  sig  >  0,05  maka  tidak  terdapat gejala heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat tingkat signifikansi > α  0,05,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terbebas dari heteroskedastisitas

## 4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Uji F (F-Test)
Uji  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah semua  variabel  bebas  dalam  model  berpengaruh secara  bersama-sama  terhadap  variabel  terikat. Nilai  F tabel pada  α  0,05  adalah  2,68.  Nilai  F hitung adalah  26,805  sedangkan  nilai  sig  adalah  0,000. Dengan  demikian  F hitung >  F tabel dan  nilai  sig  <  α 0,05 yaitu 26,805 > 2,68 dan sig 0,000 < α 0,05.
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  variabel independen  secara  bersama-sama  memberikan pengaruh yang  signifikan  terhadap  variabel dependen.  Ini  berarti  model  penelitian  telah fix digunakan  untuk  uji  t  statistik  yang  menguji variabel  independen  secara  parsial  terhadap variabel dependen.
Koefisien Determinasi (Nilai Adjusted R Square ) Koefisien determinasi pada intinya mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  sampai dengan satu.
Berdasarkan  hasil output diperoleh  angka Adjusted  R  Square sebesar  0,396  atau  39,6%.  Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel bebas (kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem  informasi  keuangan  daerah  dan  pe- ngendalian  intern  akuntansi)  mampu  menjelaskan 39,6%  variasi  variabel  terikat  (ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah),  Sedang- kan  sisanya  sebesar  60,4%  dipengaruhi  oleh variabel lain.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  dilakukan  dengan membandingkan  t hitung dengan  t tabel dan  nilai  sig dengan  α  yang  diajukan  yaitu  95%  atau  α  =  0,05. Dari pengelolaan data statistik diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y=5,843+0,139(X 1 )+0,060 (X 2 )+0,107(X 3 )+e
Angka  yang  hasilkan  dari  pengujian  tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a. Kontanta (  )
Nilai  konstanta  yang  diperoleh  sebesar  5,843 mengindikasikan bahwa jika variabel independen  yaitu  kualitas  SDM,  pemanfaatan SIKD  dan  pengendalian  intern  akuntansi adalah nol maka nilai ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  5,843 satuan.
b. Koefisien Regresi (  ) X1
Nilai  koefisien  kualitas  SDM  sebesar  0,139, hal ini  menunjukan bahwa  setiap peningkatan satu satuan kualitas SDM, maka ketepatwaktuan
pelaporan
keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,139 satuan.
c. Koefisien Regresi (  ) X2
Nilai  koefisien  pemanfaatan  sistem  informasi keuangan  daerah  sebesar  0,060.  Hal  ini menunjukan  bahwa  setiap  peningkatan  satu satuan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, maka ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  akan mengalami peningkatan sebesar 0,060 satuan.
d. Koefisien Regresi (  ) X3
Nilai  koefisien  pengendalian  intern  akuntansi sebesar  0,107  hal  ini  menunjukan  bahwa setiap  peningkatan  satu  satuan  pengendalian intern akuntansi, maka ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  akan mengalami peningkatan sebesar 0,107 satuan.

## Uji Hipotesis (t-Test)
Uji  t  dilakukan  untuk  melihat  pengaruh variabel  indenpenden  terhadap  variabel  dependen dalam  persa-maan  regresi  secara  parsial  dengan asumsi  variabel  lain  dianggap  konstan.  Hipotesis diterima  bila  tingkat  signifikansi  (α  ≤  0,05)  dan koefisien  regresi  (β)  positif.  Pengujian  hipotesis secara persial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel . Nilai t tabel dengan  = 0,05 dan derajat bebas (db) = n-k-1, maka db =119-3-1=115 adalah 1.98081.
Hasil  pengujian  menunjukan  bahwa  pada tingkat  α  0,05  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pengujian Hipotesis pertama (H1)
Pengujian  hipotesis  pertama  dilakukan dengan  membandingkan  nilai  t hitung dan  t tabel . Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel atau nilai sig < α (0,05).  Nilai  t tabel pada  α  (0,05)  adalah  1,98081.
Pada  tabel  dapat  dilihat  bahwa  variabel  kualitas sumber  daya  manusia  memiliki  nilai  signifikansi 0,000  (sig  <  0,05)  nilai  t hitung (positif)  3,927  > 1.98081.  Nilai  koefisien  β  dari  variabel  kualitas sumber daya manusia bernilai positif sebesar 0,139. Berdasarkan  data  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dengan demikian H 1 diterima.
2. Pengujian Hipotesis kedua (H2) Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan  nilai  t hitung dan  t tabel .  Hipotesis diterima  jika  t hitung >  t tabel atau  nilai  sig  <  α  (0,05). Nilai t tabel pada α (0,05) adalah 1,98081. Pada tabel dapat  dilihat  bahwa  variabel  pemanfaatan  sistem informasi  keuangan  daerah  memiliki  nilai  signifi- kan  0,134  (sig  >  0,05)  nilai  t hitung (positif)  1,507 <1,98081 dan nilai koefisien β dari variabel sistem pengendalian  internal  pemerintah  bernilai  positif sebesar 0,060. D
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif
terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pe- merintah daerah. Dengan demikian H 2 ditolak .
3. Pengujian Hipotesis ketiga (H3) Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan
membandingkan nilai t hitung dan t tabel .  Hipotesis di- terima  jika  t hitung >  t tabel atau  nilai  sig  <  α  (0,05). Nilai t tabel pada α (0,05) adalah 1,98081. Pada tabel dapat  dilihat  bahwa  variabel  pengendalian  intern akuntansi memiliki  nilai  signifikan  0,004  (sig  < 0,05)  nilai  t hitung 2,913  >  1,98081  dan  nilai koefisien  β  dari  variabel  pengendalian  intern akuntansi bernilai positif sebesar 0, 107.
Berdasarkan  data  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap ke- tepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  da- erah. Dengan demikian H 3 diterima.

## 4.3 Pembahasan
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  ditujukan untuk  menjelaskan  hasil  penelitian  sesuai  dengan tujuan  penelitian.  Hasil  pembahsan  lebih  lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini :
4.3.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatwaktuan

## Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian  ini  menemukan  bukti  empiris hipotesis  pertama  yaitu  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
Temuan  penelitian  ini  konsisten  dengan temuan  riset  Fadila  (2013)    yang  menyatakan  bah- wa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  signifikan  positif terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  juga  dapat  menghemat waktu  pembuatan  laporan  keuangan,  disebabkan karena  pegawai  tersebut  telah  mengetahui  dan memahami  apa  yang  akan  dikerjakan  dengan  baik sehingga  penyajian  laporan  keuangan  bisa  tepat waktu.
Secara  teoritis  dapat  dijelaskan  menurut Werter dan Davis (1996) dalam Edy (2009), bahwa sumber  daya  manusia  adalah  pegawai  yang  siap, mampu,  dan  siaga  dalam  mencapai  tujuan-tujuan organisasi.  Kualitas  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang diberikan  kepadanya  dengan  bekal  pendidikan, pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup  memadai (Widodo, 2001 dalam Fadila, 2013).
Dengan  demikian,  kualitas  sumber  daya manusia  dapat meningkatkan  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah,  karena dengan  kemampuan,  bekal  pendidikan,  pelatihan, dan  pengalaman  yang  cukup,  maka  pegawai  dan
pihak-pihak  pemegang  amanah  ( agent )  akan mampu  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi,  yaitu untuk  menyajikan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah yang tepat waktu.
Selain  itu  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  akan  tepat  waktu  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak  pemberi amanah  ( principal )  yang  memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban yaitu  kepada  otoritas  yang  lebih  tinggi  (akunta- bilitas  vertikal)  dan  kepada  masyarakat  luas (akuntabilitas horizontal).
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan pada  beberapa  sampel  penelitian  dan  pengamatan terhadap  isian  kuesioner,  terlihat  bahwa  kualitas sumber daya manusia di DPPKAD pada  kabupaten dan  kotamadya  di  Provinsi  Sumatera  Barat  sudah cukup  ini.  Hal  ini  terlihat  dari  pemahaman  mereka terhadap  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP). Walaupun  ada  pada  beberapa  DPPKAD  yang mempunyai pegawai tidak berlatar belakang pendi- dikan  di  bidang  akuntansi  dan  masih  ada  yang berlatar  belakang  pendidikan  SMA,  namun  dengan banyaknya pelatihan-pelatihan yang diperoleh sepe- rti  pelatihan  dari  pemerintah  pusat  yaitu  dari Kementerian  Keuangan  dan  Kementerian  Dalam Negeri.  Inilah  yang  menyebabkan  meningkatnya kualiatas  sumber  daya  manusia  di  DPPKAD tersebut.
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa semakin  baik  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam suatu  organisasi  sektor  publik  (SKPD)  akan meningkatkan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  menjadi  baik.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh  siginfikan  dan  positif  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
4.3.2 Pengaruh  Pemanfaatan Sistem Informasi
Keuangan Daerah terhadap

## Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian  ini  menemukan  bukti  empiris hipotesis kedua yaitu pemanfaatan sistem informasi keuangan  daerah  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah,  namun  berhasil  membuktikan adanya pengaruh positif antara pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
Temuan penelitian ini bertolak belakang de- ngan  temuan  penelitian  sebelumnnya  oleh  Putu (2014),  yang  justru  menemukan  bahwa  sistem informasi  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan positif  terhadap  kualitas  informasi  pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini
justru  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan  sistem informasi keuangan daerah tidak selalu berpengaruh  signifikan  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Secara  teoritis,  Ahmad  (2009)  menyatakan bahwa  untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi  yang  cepat  dan  akurat  sehingga  dapat menghasilkan  laporan keuangan yang  baik, pemerintah  pusat  dan  daerah  berkewajiban  untuk mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi.  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,  mengadministrasikan,  serta mengolah  data  pengelolaan  keuangan  daerah  dan data  terkait  lainnya  menjadi  informasi  yang disajikan  kepada  masyarakat  dan  sebagai  bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan  dan  pelaporan  pertanggungjawaban pemerintah  daerah  (PP  No.56  th  2005  tentang SIKD).
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan pada  beberapa  sampel  penelitian  dan  pengamatan terhadap  isian  kuesioner  terlihat  bahwa  DPPKAD telah  menggunakan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah (SIMDA), dan masih ada yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keua- ngan Daerah (SIPKD). Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan telah menggunakan sistem komputerisasi. Dalam menyampaikan  informasi  keuangan  daerah  kepada masyarakat dari beberapa sampel penelitian terlihat ada  yang  tidak  menyampaikan  informasi  keuangan daerah kepada masyarakat.
Teori  keagenan  juga  menyatakan  bahwa agen bersikap  oportunitis  dan  cenderung  tidak menyukai resiko. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah  daerah  sebagai  pihak  eksekutif  tidak hanya  berupa  penyajian  laporan  keuangan  yang lengkap  dan  wajar,  tetapi  juga  bagaimana  mereka mampu  membuka  akses  untuk  para  pengguna laporan keuangan yaitu kepada masyarakat luas.
Hasil  penelitian  ini  menyiimpulkan  bahwa pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah hanya  berfokus  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah dalam  memberikan  informasi  keuangan  sebagai bagian  dari  sistem  informasi  manajemen,  dan teknologi yang digunakan hanya sebatas penggunaan  komputer  untuk  menginput  data transaksi. Hal ini mungkin tidak banyak membantu dalam  meningkatkan  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  terutama  pada DPPKAD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.3.3 Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian  ini  menemukan  bukti  empiris hipotesis ketiga yaitu pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap
ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
Temuan  penelitian  ini  konsisten  dengan temuan  penelitian  Putu  (2014)  yang  menemukan bahwa  sistem  pengendalian  interan  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
Secara teoritis dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa sistem pengendalian intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap peraturan perundang-undangan.
Kurangnya  pengendalian  intern  akuntansi pada  pengelolaan    keuangan  daerah  akan  menye- babkan  keterlambatan  dalam  pembuatan  pelaporan keuangan  daerah,  sehingga  kurang  tertibnya penyusunan  dan  penerapan  kebijakan,  kurangnya komitmen  terhadap  kompetensi,  belum  optimalnya kegiatan  identifikasi  risiko,  dan  analisis  risiko, lemahnya  pengendalian  fisik  atas  aset  serta  pen- catatan  transaksi  yang  kurang  akurat,  dan  tidak tepat waktu.
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan pada  beberapa  sampel  penelitian  dan  pengamatan terhadap isian kuesioner, terlihat bahwa pengendalian  intern  akuntansi  pada  DDPKAD kabupaten maupun kotamadya di Provinsi Sumatera Barat  sudah  dijalankan  sesuai  sistem  dan  prosedur akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-unda- ngan.  Namun  di  beberapa  DDPKAD  masih  ada yang  belum  menjalankan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  seperti  laporan  keuangan tidak  direwiew  dan  disetujui  terlebih  dahulu  oleh kepala  sub  bagian  keuangan  dan  masih  belum  ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD. Penulis  melihat  besarnya  keinginan  dan  harapan para  pegawai  keuangan  pada  DPPKAD  Kab  dan Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat  untuk  mampu menyusun  laporan  keuangan  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.
Berkaca pada teori agensi, dengan menjalankan  sistem  dan  prosedur  akuntansi  sesuai dengan pera-turan perundang-undangan, maka akan terwujudnya  laporan  keuangan  pemerintah  daerah (LKPD) yang transparan dan memberikan informasi  yang  berkualitas  kepada  publik  dalam rangka  pemenuhan  hak-hak  publik.  Sehingga tercapainya  tuntutan  akuntabilitas  publik  sebagai bentuk  kewajiban  pihak  pemegang amanah  ( agent )
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah ( principal )  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.
Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa semakin  baik  pengendalian  intern  akuntansi  dalam suatu  organisasi  sektor  publik  (SKPD)  akan meningkatkan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  menjadi  baik.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh  siginfikan  dan  positif  terhadap ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
5. Kesimpulan, Keterbatasan, Dan Saran
5.1 Kesimpulan Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
b. Pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kete- patwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
c. Pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh signifikan  positif  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5.2 Keterbatasan Penelitian B eberapa  keterbatasan  yang  terdapat  dalam penelitian ini antara lain:
a. Keseluruhan  variabel  independen  yang  diteliti hanya  dapat  menjelaskan  sebesar  39,6% perubahan  pada  variabel  dependen,  sedangkan sisanya 60,4% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian.
b. Pemilihan  penelitian  ini  dilakukan  pada DPPKAD  Kab  dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera Barat.  Dikarenakan  hanya  dilakukan  pada  satu SKPD  saja  dan  satu  provinsi,  maka  akan  ber- akibat  pada  lemahnya  validitas  exsternal  atau kurangnya  kemampuan  generalisasi  dari  hasil penelitian ini.
c. Penelitian  ini merupakan metode  survei menggunakan  kuesioner  dan  dilengkapi  dengan wawancara  atau  pertanyaan  lisan.  Namun wawancara yang dilakukan hanya pada beberapa  sampel  yaitu  empat  Kab/  Kota  yang WDP dan WTP.

## 5.3 Saran
Berdasarkan  uraian  pada  simpulan  serta keterbatasan  penelitian  di  atas,  maka  saran-saran yang bisa diajukan antara lain
a. Bagi  instansi  pemerintahan,  diharapkan  untuk dapat  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  serta  didukung  dengan
pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah seoptimal  mungkin  dan  adanya  rancangan pengendalian  intern  akuntansi  yang  memadai agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu ketepatwaktuan.
b. Bagi  peneliti  selanjutnya,  penelitian  ini  masih terbatas  pada  kualitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan  sistem  informasi  keuangan  daerah dan  pengendalian  intern  akuntansi  untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel  penelitian  untuk  menemukan  variabel- variabel  lain  yang  berpengaruh  kuat  dengan penyerapan  anggaran  seperti  pemanfaatan teknologi  informasi,  komitmen  organisasi,  dan faktor lainnya.
c. Penelitian    selanjutnya,    jumlah    SKPD    yang dijadikan    sampel    penelitian    sebaiknya diperbanyak  sehingga  kesimpulan  yang  dibuat dimungkinkan  untuk  dapat  digeneralisasi,  dan untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan dengan  berbagai  macam  metode,  seperti wawancara langsung, metode survei lapangan

## Daftar Pustaka
Alimbudiono,  Ria  Sandra  &  Fidelis  Arastyo Andono.  2004.  Kesiapan  Sumber  Daya Manusia  Sub  Bagian  Akuntansi  Pemerintah Daerah  “XYZ”  dan  Kaitannya  Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan  Pendidik. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan  Sektor  Publik ,  Vol.  05  No.  02. Hal. 18-30.
Ahmad,  Yani.  2009.  Hubungan    Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
Celviana,  Winidyaningrum  &  Rahmawati.  2010. “Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan  Dan  Ketepatwaktuan  Pelapo- ran  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan Variabel  Intervening  Pengendalian  Intern Akuntansi:  Studi  Empiris  Di  Pemda Subosukawonosraten”. Simposium Nasional Akuntansi  XIII. Porwokerto.
Dedi, Rianto R. 2007. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor Publik. Seminar Nasional Teknologi : Yogyakarta.
Desmiyawati. 2014. Faktor–Faktor  Yang Mempengaruhi  Keandalan  Dan  Ketepatan Waktu Pelaporan  Keuangan:    Study
Empiris Pada SKPD Pemda Riau”. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2. Hal 163-178.
Edy, Sutrisno. 2009. Manajemen   SDM .  Jakarta: Penerbit Kencana.
Fadila, Ariesta. 2013. Pengaruh Kualitas
Sumberdaya Manu  sia, Pemanfaatan
Teknologi  Informasi,  Dan  Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap   Nilai Informasi
Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah . Skripsi  Program  S1,  Universitas  Negeri Padang.
Harrison Jr, Walter T, dkk. 2012. Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard-IFRS .  Edisi  Kedelapan  Jilid  1. Jakarta: Penerbit   Erlangga.
Imam, Ghozali. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program  SPSS . Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
http://www.pikirin-rakyat.com
(diakses pada tanggal 3 Maret 2016) Jabal, Firadaus A & Suryo, Pratolo. 2012. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan
Aparatur  Pemerintah  Daerah  menggunakan Model  Dclone  dan    McLEAN. Jurnal Akuntansi  & Investasi, Vol. 13No.1,  hala- man 28-34.
Jogiyanto,  HM.  2000. Sistem  Informasi  Berbasis Komputer:  Konsep  Dasar  dan  Komponen. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
Lismawati.  2012.  Pengaruh  Kemampuan  Sumber
Daya  Manusia    terhadap  Keterandalan  dan Ketepatwaktuan Pelaporan   Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal   Ekonomi dan Pembangunan , Volume:  04,  No.  04,  Juli- Desember 2012 ISSN: 1979-7338.
Mamduh M Hanafi & Abdul Halim. 2007. Analisis Laporan Keuangan . Edisi   Ketiga.  Yogya- karta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik .
Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nana,  Septry.  2013. Pengaruh  Peran  Manajer dalam  Pengaggaran  dan  Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD (Studi Empiris pada SKPD Kota
Padang).
Skripsi, Universitas Negeri Padang.
Nunuy,  Nur  Afiah.  2010. Akuntansi  Pemerintah : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah  Daerah .  Edisi  Pertama.  Jakarta: Kencana Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar  Akuntansi Pemerintah. --------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem   Informasi Keuangan Daerah. --------------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem   Pengendalian Intern Pemerintah. --------------------------,  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri   Nomor  13  Tahun  2006  tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah. Putu, Upabayu R M dan Wawan,   Putra. 2014.
Analisis Faktor-faktor yang  Mempengaruhi Kualitas  Informasi  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah  Daerah. E-Jurnal  Akuntansi
Universitas Udayana 8.2 (2014):   230- 244. ISSN: 2302-8556. Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan   Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
Undang-Undang Nomor 17 tahun   2003 Tentang Keuangan  Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun   2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Wahana Komputer. 2003. Panduan Aplikasi Sistem Akuntansi  Online Berbasis
Komputer . Yogyakarta: Penerbit Andy.
Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja   SDM ,   Teori, Aplikasi,  dan  Penelitian.  Jakarta:  Salemba Empat.
Wiwik, Andriani. 2010. Pengaruh   Kapasitas Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Keterandalan dan  Ketepatwaktuan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah  Kab. Pesisir Selatan).
Jurnal Akuntansi dan Manajemen ,
Vol 5 No.1 Juni 2014 ISSN hal 69-80

## LAMPIRAN
A. Uji Validitas dan Realibilitas
1. Uji Validitas
Tabel 1
Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil Instrumen Variabel Nilai Corrected Item-Total Correlation Terkecil Ketepatwaktuan pelaporan keuangan  pemerintah  daerah (Y) 0,325 Kualitas  sumber  daya  manusia (X1) 0,399 Pemanfataan  sistem  informasi keuanga daerah (X2) 0,396 Pengendalian  intern  akuntansi (X3) 0,540 2. Uji Realibilitas
Tabel 2 Nilai Cronbach’s Alpha Instrumen Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Ketepatwaktuan pelaporan keuangan  pemerintah  daerah (Y) 0,642 Kualitas sumber daya manusia (X1) 0,854 Pemanfataan  sistem  informasi keuanga daerah (X2) 0,755 Pengendalian  intern  akuntansi (X3) 0,905

## B. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
Tabel 3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 119 Normal Parameters a Mean .0000000 Std. Deviation 1.30046247 Most Extreme Differences Absolute .065 Positive .039 Negative -.065 Kolmogorov-Smirnov Z .714 Asymp. Sig. (2-tailed) .688
a. Test distribution is Normal.

## 2. Uji Multikolinearitas
Tabel 4 Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Unstandardize d Coefficients Standardi zed Coefficie nts T Sig.
Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 5.843 1.360 4.296  .000 kualitas sdm .139 .035 .364 3.927  .000 .595 1.680 pemanfaatan sikd .060 .040 .127 1.507  .134 .716 1.397 pengendalian intern akuntansi .107 .037 .267 2.913  .004 .609 1.641 a. Dependent
Variable: ketepatwaktuan pelaporan keuangan

## 3. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients
Standardi zed Coefficie nts T Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 2.997 .779 3.848 .000 kualitas sdm -.011 .020 -.065 -.550 .584 pemanfaatan sikd -.004 .023 -.016 -.153 .879 pengendalian intern akuntansi -.034 .021 -.187 1.609 .110
a. Dependent Variable: abresid
C. Hasil Penelitian 1. Uji F ( F-Test )
Tabel 6 Hasil Uji F Statistik ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 139.547 3 46.516 26.805 .000 a Residual 199.562 115 1.735 Total 339.109 118
a.  Predictors:  (Constant),  pengendalian  interan  akuntansi,  pemanfataan  sikd,
kualitas sdm
b.  Dependent  Variable:  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan
2. Koefisien Determinasi (Nilai Adjusted R Square )

## Tabel 7
Adj R Square Statistiks Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .641 a .412 .396 1.317
a.  Predictors:  (Constant),  pengendalian  intern  akuntansi, pemanfataan sikd, kualitas sdm

## 3. Analisis Regresi Berganda
Tabel 8 Uji T Statistiks Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.843 1.360 4.296 .000 kualitas sdm .139 .035 .364 3.927 .000 pemanfataan sikd .060 .040 .127 1.507 .134 pengendalian interan akuntansi .107 .037 .267 2.913 .004 a. Dependent Variable: ketepatwaktuan
pelaporan keuangan