## MORAL HAZARD DAN AGENCY COST
(Pencederaan Kontrak Bisnis dalam Perspektif Ekonomi
Syarî’ah )

## Wadhan
(Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan)
Abstract:
A contract for business organization or production process may generally involve Principal- agent problems due to information asymetry. Islâmic business contracts has manifold avenues and modalities to be implemented as according to the  suitability of time, place and environment.The essential benefits of the Islâmic business contracts is to ensure the benefit of the both partners in the  contract.  Since  the  contract  for  business  organization  or production  process  embodies  some  sort  of  problems  like principal-  agent  problem  due  to  information  asymetry  and moral  hazard,  this  also  be  easily  minimised  in  an  Islâmic contract. Therefore, it may  be said that if in an Islâmic economy, Islâmic firm implements  the business contract  as designed and approved by the shariah, then principal- agent problem will be minimised and society  will be more benefited from the welfare motive of the producer and other market agents.

## Keywords:
Moral hazard, agency cost, asymetry information, dan agent.
Pendahuluan.
Al-Qur‟ân  merupakan  sumber  utama  ajaran  Islâm  telah menetapkan  erbagai  aturan  sebagai hidâyah (petunjuk)  bagi  umat manusia  dalam  melakukan  aktivitas  di  setiap  aspek  kehidupannya, termasuk  di  bidang  ekonomi. 1 Ini  menunjukkan  bahwa  janji  atau
1 Lihat, misalnya, QS. al-Nisâ‟: 29, al-An‟âm: 119, dan al-Mâ`idah: 1.
Wadhan
240
kontrak  itu  wajib  dilaksanakan  tanpa  kecuali  dan  kontrak  itu  tidak akan  mengikat  kecuali  dilaksanakan  secara  betul  dan  sah.  Kontrak bisnis Islâm memiliki banyak bidang dan modalitas untuk diterapkan menurut  kecocokan  waktu,  tempat  dan  lingkungan.  Manfaat  yang penting  dari  kontrak  bisnis  Islâm  adalah  untuk  memastikan kemanfaatan kedua partner di dalam kontrak. Karena kontrak untuk organisasi  bisnis  atau  proses  produksi  memiliki  masalah  seperti masalah principal-  agen yang  terstruktur  secara top-down berkenaan dengan asymetri information dan moral hazard , maka ini dengan mudah bisa diminimalisasikan di dalam jenis kontrak Islâm.
Moral hazard disebabkan oleh asymetri information yang merujuk pada  tingkatan  dimana  seorang  bawahan  ( agent )  memiliki  lebih banyak informasi dari atasannya ( principal ) berkaitan dengan wilayah tanggung jawab bawahan. Agent umumnya bertanggung jawab untuk mencapai  tujuan  dari principal yang  ditetapkan  bagi  dirinya, tergantung  pada  sistem  pengendalian  yang  digunakan. Agent juga bertanggung jawab  untuk menggunakan metode dan prosedur  yang ditetapkan  oleh principal . Asymetri information ,  oleh  karenanya,  akan merujuk  pada  suatu  keuntungan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh bawahan  baik  dalam  tujuan principal atau  dalam  hal  bagaimana tujuan principal tersebut  tercapai.  Mengenai  tujuan principal , agent menganggap  bahwa  dia  memiliki  informasi  yang  lebih  baik  untuk menilai kinerja dirinya. Berdasarkan fakta bahwa agent adalah orang yang  beroperasi  sehari-hari  di  lapangan,  maka agent akan  memiliki perasaan yang lebih baik mengenai tingkat kesulitan yang dikaitkan dengan pencapaian tingkat kinerja tertentu. Mengenai perilaku, agent merasa  banwa  dia  juga  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik mengenai  hubungan  antara  variabel  input  dan  hasil.  Ini  sebagian dikaitkan  dengan agent yang  terpisah  secara  fisik  dari principal saat bekerja di lapangan. Sebagai tambahan, agent umumnya mengetahui lebih  banyak    dari principal tentang  tingkatan  pengetahuan    produk dan  pengetahuan  pasar,  serta  keputusan  takyik  yang  digunakan olehnya pada pekerjaan di dalam proses pencapaian tujuan principal . Dalam  kaitan  ini, agency dapat  diartikan  sebagai  mekanisme pelaksanaan  di  mana  perusahaan  produksi  atau  perusahaan  bisnis adalah dikelola atau di jalankan. Pada dasarnya, fungsi agency adalah berhubungan dan di atur oleh modalitas kontrak. Agency cost adalah suatu  faktor  di  bawah  masing-  masing  jenis  kontrak.  Perbedaan
kepentingan  serta  informasi  yang  tidak  simetri    diantara principal
dengan agent mungkin menyebabkan  hasil  tergantunng  kepada  sifat dan kontrak kompensasi.
Dalam  teori  keagenan  yang  berkembang  saat  ini  ada  problem moral  hazard yang  timbul  karena  adanya asymetri information ,  yaitu manajemen memosisikan informasi yang superior untuk memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dan mengasumsikan  bahwa shareholders tidak  bisa  mengobservasi perilaku  manajemen. Moral  hazard dapat  dipecahkan  dengan mendesain  perjanjian  kontrak  dengan  memberikan  insentif  kepada manajemen  ( bonus  plan dan net  income )  yang  diungkapkan  dalam laporan keuangan.
Pada  dasarnya  kontrak  bisnis  Islâm  didasarkan  pada pembahasan fiqh dari  kelompok-kelompok  pemikiran  atau  mazhab yang  berbeda.  Dalam  kontrak  bisnis  Islâm, mudaraba atau agency dianggap  sebagai  cara  yang  paling  penting  yang  melibatkan  dua pihak  atau  lebih  yang  melakukan  suatu  kontrak  dengan  modal  dan entrepreneurship guna  melaksanakan  suatu  kerjasama  ( joint  venture, ) misalnya dalam bentuk perdagangan, bisnis, dan manufaktur. Semua bentuk  kerja  sama  tersebut  bertujuan  untuk  berbagi  laba  menurut rasio yang sudah ditentukan sebelumnya.
Dalam  kerja  sama  tersebut  yang  menjadi  permasalahan  adalah bagaimana  pengelolaan  bisnis  yang  berbentuk  syarî‟ah  dapat meminimalisir  konflik  kepentingan  antara principal dan agen dengan suatu  mekanisme  pengawasan  yang  dapat  mensejajarkan kepentingan-kepentingan  yang  terkait  tersebut,  sehingga  kerja  sama itu tidak banyak menimbulkan agency cost.
Pencideraan Moral Hazard dan Agency Cost dalam Kontrak  Bisnis Islâm
Kesejahteraan  ekonomi,  sosial,  dan  keadilan  ekonomi  serta distribusi  pendapatan  dan  kemakmuran  yang  adil  adalah  sasaran utama dari ekonomi Islâm. Komitmen yang kuat dari Islâm terhadap persaudaraan  dan  keadilan  menjadikan  kemakmuran  ( falah) umat manusia  sebagai  tujuan  dasar  dari  Islâm.  Untuk  mencapai falâh (kemakmuran), ekonomi dan perbankan Islâm telah mengembangkan produk- produk investasi Islâm yang berbeda- beda.
Wadhan
242
Di  antara  ajaran  agama  Islâm  yang  paling  penting  untuk menetapkan  keadilan  dan  meghilangkan  eksploitasi  di  dalam transaksi bisnis berdasarkan prinsip dasar syarî‟ah dalam konteks fiqh al-mu‟âmalah adalah  larangan  seluruh  sumber  kekayaan  yang  tidak sah.  Tiga  aspek  dari  elemen-elemen  yang  dilarang  dalam  kontrak, yang  mungkin  menyebabkan  orang  melakukan  pengkayaan  secara tidak  sah  adalah: Pertama, ribâ  atau  bunga.  Berdasarkan pandangannya  yang  paling  prinsip  tentang  status  manusia  di  muka bumi, Islâm dengan tegas dan keras melarang segala bentuk praktek ribawi atau bunga uang. 2
Berbagai pemikiran yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh  dengan  cara  ribâ  sah  adalah  jelas  merupakan  pendapat yang  keliru  dan  menyesatkan  karena  praktik-praktik  ribawi merupakan bentuk eksploitasi yang nyata. Islâm melarang ekspolitasi dalam  bentuk  apapun,  apakah  itu  dilakukan  oleh  orang  kaya terhadap orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap  budaknya,  oleh  laki-  laki  terhadap  wanita,  maupun  oleh atasan terhadap bawahannya. 3
Menurut  Ensiklopedi  Islam  Indonesia,  ribâ atau al-  rima 4 merupakan  tambahan  uang  atas  modal  yang  dipinjamkan  pada peminjam  dengan  cara  yang  tidak  benar  atau  tidak  sesuai  dengan
2 Berkenaan dengan ribâ, al-Qur‟ân surat al-Rûm: 39 menyatakan, “Dan apa- apa yang kamu berikan sebagai tambahan  (Ribâ) untuk menambah harta manusia maka ribâ itu tidak menambah  di  sisi  Allah”. Namun  demikian,  pada  prinsipnya,  seluruh agama  samawi juga  menolak  praktik-praktik  ribawi.  Sebagai  contoh,  hukum Masaic menyatakan,
“ Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku,orang- orang miskin di antara  kamu,  maka  janganlah  engkau  bertindak  sebagai  seorang  kreditur  terhadap  mereka. Janganlah  engkau  membebani  mereka  bunga  uang.” Pada  bagian  lain  disebutkan, “Jika seorang teman kamu pailit sehingga tidak dapat melunasi utangnya kepada kamu dan kamu menjadikannya sebagai budak belian janganlah kamu kenakan bunga terhadap uangnya atau yang  sejenisnya”. Lihat  kitab  Exodus  Bab  22  ayat  25  dan  kitab  Leviticus  bab  25  ayat 25, The Old testement (Chicago: Chicago University Pres, 1946), hlm. 71-114.
3 Amir  Hasan  Siddiqi, Studies  in  Islâmic  History, (Karachi:  The  Jamiyatul    Falah Publications, 1962), hlm. 102.
4 al-Ribâ atau al-rimâ makna  asalnya  ialah  tambah,  tumbuh  dan  subur;adapun pengertian  tambah  dalam  konteks  ribâ  ialah  tambahan  uang  atas  modal  yang diperoleh dengan cara yang tidak di benarkan syara‟ , apakah tambahan itu berjumlah sedikit atau berjumlah banyak, seperti yang diisyratkan dalam al-Qur‟ân.
syariah Islâm.
5 Ribâ atau bunga dilarang sepenuhnya didalam hukum Islâm.  Ribâ  adalah  sumber  keuntungan  tidak  sah  yang  menonjol, karena syarî‟ah tidak  menganggap  uang  sebagai  suatu  komoditi dimana  harus  ada  harga  atau  penggunaannya.  Uang  adalah  alat pertukaran  di  dalam  suatu  aset  yang  berorientasi  ekonomi,  dan sebagai  penyimpangan  nilai.  Meskipun  demikian,  istilah  ribâ  atau bunga digunakan dalam syarî‟ah dalam dua pengertian, yaitu ribâ al- nasî`ah dan ribâ al- fadl. Ribâ al-nasî‟ah adalah melebihkan pembayaran barang  yang  dipertukarkan,  diperjualbelikan  atau  dihutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. 6 Sedangkan ribâ al-fadl adalah pertukaran antar barang sejenis dengan  kadar  atau  takaran  yang  berbeda,  sedangkan  barang  yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribâwi. 7
Kedua, gharâr atau  keragu-raguan  di  dalam  kontrak. Syarî‟ah menentukan  bahwa  demi  kepentingan  kejujuran  dan  urusan  yang transparan    di  dalam  kontrak    di  antara  pihak-  pihak,  maka pengkayaan  yang  tidak  sah    yang  timbul  dari  ketidakpastian    atas dasar-  dasar  yang  penting  dari  kontrak  adalah  dilarang. Gharâr berasal  dari  penipuan/muslihat    melalui  pengabaian  kontrak  oleh satu pihak atau lebih. Berjudi juga merupakan bentuk gharâr karena penjudi mengabaikan hasil- hasil perjudian.
Terdapat  beberapa  jenis gharâr, yang  kesemuanya  haram. Contoh-contohnya  adalah:  (a)  Menjual  barang  dimana  penjual  tidak mampu  memberikan/  mengirimkannya;  (b)  menjual  barang    yang diketahui  atau  tidak  diketahui  dengan  harga  yang  tidak  diketahui, misalnya  menjual  isi  dari  kotak    kardus  yang  tertutup;  (c)  menjual barang  tanpa  penjelasan  yang  sesuai,  seperti  pemilik  toko  menjual pakaian dengan ukuran yanng tidak pasti; (d) menjual barang tanpa menjelaskan harganya, misalnya menjual dengan “ harga yang tengah berlaku”;  (e)  embuat  kontrak  yang  tergantung  pada  suatu  kejadian yang  tidak  di  ketahui,  misalnya  di  saat  kawan  saya  tiba    jika waktunya  tidak  dipastikan;  dan  (f)  menjual  barang  berdasarkan penjelasan yang salah.
5 . Karnaen  Perwataatmadja, Bank dan Asuaransi  Islâm di Indonesia , (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 25.
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005 ), hlm. 62. 7 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 41.

## Wadhan
244
Untuk  menghindari gharâr, maka  para  pihak  yang  berkontrak harus:  (1)  Memastikan  bahwa  ada  barang  dan  harga,  dan  bisa diberikan/ dikirimkan; (2) menjelaskan karakteristik dan jumlah nilai nilai  pembandingnya;  (3)    menjelaskan  jumlah,  kualitas  dan  tanggal pengiriman, jika ada.
Ketiga, maysîr atau  berjudi/mengundi  nasib.  Ibrahim  Hosen, sebagaimana  dikutip  oleh  Suhendi,  menyatakan  bahwa  hakikat  judi menurut  bahasa  arab  adalah  permainan  yang  mengandung  unsur taruhan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  secara  langsung (berhadap- hadapan) di dalam suatu majelis. 8
Pada  umumnya,  kebanyakan  para  ulama  mengharamkan lotere (undian)  sekalipun  hasil lotere tersebut  digunakan  untuk  derma. Pasalnya,  menurut  kebanyakan  ulama,  derma  yang  diberikan  ini tidak  atas  dasar  keikhlasan,  sedangkan  dalam  konteks  Islâm,  ikhlas merupakan  salah  sati  masalah  yang  dianggap  pokok. 9 Larangan maysîr muncul  dari  premis  bahwa  kesepakatan  diantara  para  pihak sesungguhnya  adalah  hasil  dari  dorongan  amoral  karena  harapan- harapan  yang  salah  di  benak  para  pihak  bahwa  mereka  akan mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya  dari kontrak.
Sejumlah pengaturan barter yang tidak lazim bagi perdagangan pasar  pra  Islâm  adalah  di  larang  oleh  nabi  Muhammad  saw. Karakteristik yang dimiliki oleh barter- barter tersebut  adalah sama bahwa itu tergantung  pada perkiraan  atau definisi yang tidak pasti mengenai  barang  yang  diperdagangkan.  Dari  larangan  pengaturan barter yang demikian  itu maka hukum Islâm membuat aturan yang keras    mengenai  definisi  objek  (bentuk)  kontrak.  Contoh-  contoh kontrak yang dilarang adalah: Pertama , muzabana, yakni menjual buah yang  basah  dengan  buah  yang  kering,  seperti  menjual  padi  kering dengan  bayaran  padi  yang  basah,  sedangkan  ukurannya  dengan dikilo  sehingga  akan  merugikan  pemilik  padi  kering. Kedua , muhaqalah. Baqalah berarti  tanah,  sawah  dan  kebun,  maksud Muhaqalah  disini  adalah  menjual  tanam-  tanaman  yang  masih  di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan
8 Suhendi, Fiqh Mu‟amalah, hlm. 318.
9 Ahmad  Hasan, Soal  Jawab  tentang  Berbagai  Masalah  Agama, (Bandung:  CV.
Diponegoro, 1988), hlm. 367.
ribâ di dalamnya. 10 Ketiga , mulamasah, yakni kontrak penjualan zaman dulu    di  mana  penjualan  disepakati    di  mana  pembeli  atau  penjual menyentuh  sehelai  pakaian. Keempat , munabudhah, yakni  kontrak penjualan  zaman  dulu    di  mana  penjualan  disepakati    di  mana pembeli atau penjual melemparkan sehelai pakaian kepada yang lain.
Bilamana  sifat  dari  seluruh  kontrak  bisnis  adalah  berbeda bentuknya  satu  sama  lain,  maka  prinsip  dasar  dari syarî‟ah mengenainya adalah hampir sama. Prinsip- prinsip dasar ini adalah:
a. Syarat  dan  kondisi  kontrak  kerjasama (joint  venture) harus dirancang  sedemikian  rupa  untuk  menghindari  adanya kemungkinan  perselisihan    selama  pelaksanaan  bisnis  atau  pada saat pembagian laba atau penangggungan rugi.
b. Modal    bisnis  harus  dalam  bentuk  uang,  jika  seseorang  atau beberapa partner adalah  ikut  serta  di  dalam  menjalankan  bisnis mereka atau komoditi atau properti nilai dari bisnis mereka, maka komoditi  atau  properti  tersebut  harus  ditentukan    dalam  bentuk uang  dan  jumlah  ini  harus  diperlakukan  sebagai  kontribusi partner tersebut.
c. Di dalam suatu kemitraan hubungan diantara para partner adalah sebagai principal /pokok dan agent .
d. Modal dan tenaga kerja serta dalam beberapa kasus goodwill dan kelayakan kredit adalah bertanggungjawab  secara bersama- sama untuk menciptakan laba dan bertanggung- jawab secara bersama- sama  untuk  berbagi  laba.  Dalam  hal  hanya  satu  faktor      yang bertanggung-  jawab  untuk  menciptakan  laba  maka  itulah  yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.
e. Hak  dan  kewajiban  para partner tergantung  pada  sifat  bisnis kerjasama  dan  diatur  oleh  adat  istiadat,  kesepakatan  dan penggunaan. Dalam hal ini kepentingan  terhadap bisnis tersebut adalah kriteria  yang paling penting untuk menentukan hak dan kewajiban para rekanan.
f. Hak  seiring  dengan  kewajiban.  Jadi partner yang  tidak  aktif sekutu  diam)  mungkin  tidak  diijinkan  untuk  mengikat perusahaan  dengan  komitmennya.  Para partner tidak  akan menuntut return yang  tetap  atas  pekerjaan  mereka  kecuali
10 Suhendi, Fiqh Mu‟amalah , hlm. 79.

## Wadhan
246
pembagian  laba,  tetapi  para  pegawai  akan  menerima  upah  dari bisnis tersebut.
g. Didalam  suatu  bisnis  kerjasama,  produktifitas  dan  laba  diukur berdasarkan  modal  yang  diinvestasikan  tetapi  tenaga  kerjalah yang  perperan  terhadap  produktifitas  dan  laba.  Jadi  proporsi bagian partner di  dalam  modal  semata  tidak  bisa  menjadi  faktor untuk  menentukan  bagian partner di  dalam  laba  bisnis.  Oleh karena itu, bagian laba tidak bisa disepadankan dengan bagian di dalam  modal. Partner dengan  kontribusi  tenaga  kerja  yang  lebih tinggi diberikan bagian laba yang lebih besar meskipun kontribusi modalnya mungkin kuranng dari yang lain.
h. Kerugian  terjadi  dalam  hal  modal  gagal  untuk  berkembang  dan berkurang.  Jadi  di  dalam  peristiwa  kerugian,  laba  yang  tidak dibayarkan  kepada partner yang  bekerja  adalah  kerugian  tenaga kerja. Kerugian di dalam modal secara eksklusif  ditanggung oleh modal  tersebut.  Melalui  cara  ini  jika  laba  mungkin  di distribusikan  menurut  kondisi-  kondisi  yang  menentukan  maka kerugian ditanggung oleh para partner secara proporsional sesuai dengan bagian mereka didalam modal bisnis.
i. Prinsip  dasar  yaitu  laba  beriringan  dengan  kewajiban.  Dengan demikian,  seorang partner yang  sudah  siap  untuk  memikul kewajiban akan memiliki bagian juga di dalam laba. Orang yang ikut  ke  dalam  bisnis  hanya  untuk  mengambil  bagian  di  dalam laba tanpa berkontribusi sesuatu bagi bisnis  dan tanpa menerima tanggung jawab apapun  adalah tidak layak untuk mendapatkan laba.
j. Laba  beriringan  dengan  resiko,  tidak  ada partner yang  memiliki hak untuk menentukan proporsi laba yang tetap, yang menjamin dirinya  sendiri  untuk  mendapatkan return yang  pasti.  Jika  laba meningkat  maka  seluruh partner akan  membaginya  secara proporsional. Jika tidak ada laba maka tidak ada partner yang bisa mengambil bagian melalui hak eksklusifnya.
k. Kerugian  yang  timbul  karena  kelalaian  akan  dibebankan  kepada partner yang bertanggung jawab terhadapnya.
l. Kewajiban partner akan tergantung pada sifat kerjasama.
Sifat dan Penggolongan Kontrak Bisnis Islâm.
Bentuk resmi dari perusahaan atau kontrak bisnis Islâm adalah menjelaskan  bagaimana  modal  didapatkan,  bagaimana  tenaga  kerja dipekerjakan,  bagaimana  faktor-  faktor  di  hargai,  siapa  yang membuat  keputusan,  bagaimana  perusahaan  atau  kontrak dibubarkan,  dan  siapa  yang  menanggung  resiko  kegagalan.  Jenis- jenis  kontrak  bisnis    dan  organisasi  yang  digunakan  sebelum  dan selama  waktu Nabî Muhammad  SAW dan yang tidak beliau larang adalah diterima sebagai bentuk resmi perusahaan atau kontral Islâm. Oleh  karena  itu,  syarî‟ah  Islâm  memberikan  berbagai  jenis  kontrak keuangan  atau  bisnis  yang  masing-  masing  memiliki  fitur  dan penggunaan yang berbeda-beda.
Kontrak  bisnis  Islâm  bisa  digolongkan  menjadi  tiga  kategori umum,  yaitu: Pertama ,  kontrak  bisnis  berdasarkan  akomodasi keuangan langsung atau „uqûd al- Isytirak yang mencakup pembagian laba,  prinsip  pembagian  laba  rugi,  dan  prinsip  pembagian  hasil. Kedua ,  kontrak  bisnis  berdasarkan  akomodasi  keuangan  tidak langsung  atau „uqûd  al-muawadlah, yang  meliputi  prinsip  berdasar mark-up ,  prinsip  berdasar  sewa,  dan  prinsip  pembelian  kemudian.
Ketiga , bentuk lain dari kontrak yang diperbolehkan adalah investasi langsung, pembiayaan pada ongkos pengembangan, pembagian sewa berdasarkan pembangunan/ pembelian rumah/flat, gedung, gudang, dan  sebagainya  berdasarkan  kepemilikan  bersama,  investasi pelelangan, sindikat, dan pembiayaan konsorsium.
Akomodasi keuangan langsung dan prinsip pembagian laba itu sendiri dibagi  ke dalam du bagian, yaitu: Pertama , mudlarabah, yakni perjanjian  kerjasama  antara  pemilik  modal    (uang  atau  barang) dengan  pengusaha  ( entrepreneur ),  di  mana  pemilik  modal  bersedia membiayai  sepenuhnya  suatu  proyek/usaha  dan  pengusaha  setuju untuk  mengelola  proyek  tersebut  dengan  pembagian  hasil  sesuai dengan  perjanjian.  Pemilik  modal  tidak  dibenarkan  ikut  dalam pengelolaan  usaha,  tetapi  diperbolehkan  membuat  usulan  dan melakukan  pengawasan.  Apabila  usaha  yang  dibiayai  mengalami keugian,  maka  kerugian  tersebut  sepenuhnya  ditanggung  oleh pemilik  modal,  kecuali  apabila  kerugian  tersebut  terjadi  karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha. 11
11 Warkum  Sumitro, Asas-asas  Perbankan  Islâm  dan  Lembaga-lembaga  Terkait, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2004 ), hlm. 32.

## Wadhan
248
Terdapat  dua  jenis mudlarabah ,  yaitu:  (1) Mudlarabah yang dibatasi. Dalam jenis ini, pemilik modal meminta partner kerja untuk berdagang  melalui  modalnya  dan  memberikan  batasan-batasan tertentu  yang  berkaitan  dengan  jenis  komoditas  yang  harus diperdagangkan,  waktu  perdagangan,  tempat  perdagangan,  atau orang  kepada  siapa partner kerja  tersebut  harus  berdagang.  (2) Mudarabah yang  tidak  dibatasi.  Dalam  hal  ini, partner kerja  atau mudlârib bisa berdagang dalam segala komoditas (yang sah), dengan semua orang yang dianggap cocok tanpa dibatasi oleh periode waktu atau tempat yang tertentu.
Kedua , musyarakah, yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih  untuk  suatu  usaha    tertentu    di  mana  masing-  masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  (amal/ expertise )  dengan  kesepakatan bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai dengan kesepakatan. 12 Musyarakah dibedakan ke dalam  dua hal, 13 yaitu syirkat  al-milk atau musyarakah non  kontrak  dan syirkat  al-„uqûd . Musyarakah non kontrak  ini  mencakup:  (a) syirkat  al-milk  bi  al-ikhtiyâr (kemitraan sukarela); (b) syirkat al-milk bi al-zhâhir (kemitraan tidak sukarela). Sedangkan syirkat  al-„uqûd juga  dibagi  ke  dalam  beberapa bagian, yaitu: Pertama , syirkat al-inân, yakni kontrak antara dua orang atau  lebih.  Setiap  pihak  memberikan  suatu  porsi  dari  keseluruhan dana  dan  berpartisipasi  dalam  kerja.  Kedua  pihak  berbagi  dalam keuntungan  dan  kerugian  sebagaimana  yang  disepakati  di  antara mereka.  Akan  tetapi,  porsi  masing-  masing  pihak,  baik  dalam  dana, kerja maupun bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai denga kesepakatan  mereka.  Ciri-ciri syirkah ini  adalah  berupa  besarnya penyertaan  modal  dari  masing-  masing  anggota  harus  sama  dan masing-  masing  anggota  berhak  penuh  aktif  dalam  pengelolaan perusahaan.
Kedua , syirkat  al-mufawadlah, yakni  kontrak  kemitraan  yang seimbang di mana modal, laba, dan rugi dibagi secara sama. Ciri-ciri syirkah ini  adalah  adanya  kesamaan  penyertaan  modal  masing- masing anggota, setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha,
12 Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid  Wa Nihâyat al-Muqtashid, (Mesir: Musthafâ al-Halabi, 1988 ), hlm. 253- 257.
13 Sumitro, Asas-asas Perbankan, hlm. 36.
dan  pembagian  keuntungan  maupun  kerugian  dibagi  menurut pangsa modal masing- masing.
Ketiga , syirkat  al-wujûh ,  yakni  kemitraan  berdasar goodwill atau kemitraan kredit di mana bisnis dilakukan berdasarkan goodwill dan komoditas disewa/didapatkan berdasarkan kredit. Ciri-ciri syirkah ini adalah bahwa para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik  mereka  tanpa  menyertakan  modal,  pembagian  keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan.
Keempat , syirkat  al-abdân ,  yakni  bentuk  bisnis  kemitraan  yang didasarkan  tenaga  kerja,  skill,  dan  manajemen.  Ciri-cirinya  adalah bahwa usahanya berkaitan, menerima pesanan dari pihak ketiga, dan keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian.
Kategori kontrak bisnis Islâm yang kedua adalah kontrak bisnis berdasarkan  akomodasi  keuangan  tidak  langsung  atau „uqûd  al- muawadlah. Jenis  kontrak  ini  mencakup  tiga  prinsip,  yaitu: Pertama , prinsip  berdasarkan  mark-up  atau murabahah. Ini  adalah  kontrak ditambah  biaya  di  mana  satu  pihak  ingin  membeli  peralatan  atau barang dan komoditas dengan melakukan pendekatan kepada pihak lain untuk membeli item tersebut dan menjual kepadanya pada suatu biaya  dan  laba  yang  dinyatakan.  Dengan  metode  kontrak  ini,  pihak yang memerlukan pembiayaan untuk membeli mesin atau peralatan bisnis  mendapatkan  pembiayaan  yang  diperlukannya  dengan  basis pembayaran tunda. Para petani mungkin juga mendapatkan berbagi input pertanian dari bank berdasarkan pembayaran tunda.
Kedua ,  prinsip  pembelian  kemudian  .  ini  mencakup  dua  hal, yaitu  (1) bay‟  al-salam ,  yakni  pembayaran  lanjut  atau  pembelian  di waktu  kemudian.  Kontrak  ini  adalah  penjualan  suatu  barang  untuk dikirimkan kepada pembeli pada tanggal di masa yang akan datang, yang  ditetapkan  di  waktu  kontrak.  Ini  adalah  kontrak  transaksi dagang dan bukannya kontrak pinjaman. Jenis pembiayaan ini paling serinng  digunakan  ketika  manufakture    memerlukan  modal  untuk memanufaktur  produk  akhir  bagi  pembeli.  Sebagai return terhadap pembayaran  pada  waktu  kemudian,  pembeli  menerima  harga  yang lebih  menguntungkan,  yaitu  dibaginya margin laba  dengan manufakturer.  (2) Istisna pembiayaan  progresif  (berdasar  kemajuan), yakni  kontrak  pemrolehan  barang  melalui  spesifikasi  atau  order    di mana  harga  dibayarkan  secara  progresif  sesuai  dengan  kemajuan pekerjaan. Contohnya adalah pembelian rumah yang akan dibangun,
Wadhan
250
yaitu  pembayaran  akan  dilakukan  kepada  pengembang  atau pembangun menurut tahap pekerjaan yang telah diselesaikan.
Implikasi Masalah Agency dalam Kontrak Islâm.
Dari  perspektif  ilmiah  literatur  pembiayaan  perusahaan, keuntungan yang jelas dari perbankan Islâm adalah kemampuannya yang lebih besar untuk mengalokasikan resiko secara optimal melalui pemabgian  return  proyek  diantara  pemilik  modal  dengan entrepreneur.  Terlepas  dari  manfaat  positif  pembagian  resiko  ini, perbankan  Islâm atau PLS ( Profit and Loss  Sharing ) juga menghadapi masalah principal - agent yang  berat  yang  timbul  dari  informasi  yang asimetri  dan  pengawasan    yang  berbiaya  mahal.  Masalah-masalah tersebut  adalah: Pertama ,  bank  yang  sedemikian  akan  menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh keterbatasan informasi dari luar dan kemungkinan  kesuksesan  proyek  yang  tidak  bisa  diberikan  kepada bank  secara  kredibel,  karena  setiap  pelamar  PLS (Profit  and  Loss Sharing) akan  menyatakan  kualitasnyalah  yang  terbaik.  Kesulitan bank di dalam menentukan kualitas pinjaman pelamar menghasilkan berbagai  masalah  pemilihan  yang  merugikan  terutama  ketika pembiayaan utang adalah tersedia dari sumber- sumber saingannya. 14 Peminjam  yang  memperkirakan  proyek  mereka  akan  memberikan keuntungan  non  keuangan  yang  tinggi  tetapi  laba  yang  terelisasi adalah  rendah  akan  memilih  pembiayaan  PLS    karena  mereka  akan menikmati return total yang tinggi pada biaya modal yang rendah.
Kedua ,  dalam  kontrak  PLS,  peminjam  memiliki  setiap  insentif untuk kurang melaporkan (under-report) atau mengurangi laba yanng mereka  nyatakan.  Mereka  bisa  menaikkan  laba  dengan  mengambil tambahan  laba  yang  berlebihan  atau  waktu  senggang  ekstra  atau memakai  dalih  akuntansi.  Oleh  karena  itu,  bank-  bank  Islâm  harus mengeluarkan  biaya  pengawasan  yang  mahal  untuk  memastikan bahwa  laba  yang  dinyatakan  adalah  cerminan  yang  sesungguhnya ataukah  tidak  dari  aktifitas-aktifitas  perusahaan  atau  proyek  bisnis. Asymetri information ex-post ini  menyebabkan  bank-bank  Islâm menghadapi masalah kejahatan moral.
14 Mills    P.    and    Presley    J.  R, Islamic  Finance;  Theory  and  Practice, (Macmillan:
Forthcoming, 1998), hlm. 87.
Ketiga ,  kerentanan  bank  Islâm  terhadap  kejahatan  moral  dan seleksi  yang  merugikan  kemungkinannya  tidak  bisa  membuatnya bersaing dengan bank yang konvensional, karena biaya tambahan di dalam  pengumpulan  informasi  dan  penilaian  proyek,  mengurangi insentif kerja bagi bagi entrepreneur dan biaya produksi  yang lebih tinggi.
Beberapa  peneliti  melihat  mengapa  diversifikasi  tidak menciptakan  nilai,  dan  beberapa  perusahaan  melakukan  divestasi terhadap unit bisnis untuk melakukan fokus pada core bisnis. Bahwa diversifikasi  tidak  hanya  dipandang  dari  motivasi  manajerial  untuk menghasilkan  sinergi  dan  motif  ekonomi.  Ternyata  kegagalan- kegagalan  diversifikasi  dicermati  oleh  beberapa  peneliti  disebabkan adanya konflik agency , asymetri information dan moral hazard . Teori ini lebih  menekankan  pada  aspek  perilaku  dala  sistem  pengendalian manajemen.
Teori agency dapat  menjelaskan  bahwa  perusahaan  melakukan diversifikasi  untuk  mengurangi  resiko,  termasuk  di  dalamnya memasuki lini bisnis yang berbeda. Argumentasi yang sering adalah pemegang  saham  tidak  memperoleh  manfaat  langsung  dari pengurangan  resiko  diversifikasi  perusahaan.  Jika  terjadi asymetri information antara  perusahaan  dan  investor  potensial  yang  begitu besar perusahaan dapat memutuskan untuk ke NPV positif. Melalui diversifikasi  manajer  akan  menciptakan  pasar  modal  internal  yang mana akan menimbulkan masalah asymetri information . Menurut  Sarker 15 alasan  diversifikasi  dapat  meningkatkan agency  problem antara  manajer  dan shareholders juga  diperdebatkan. Nilai  strategis  dari  diversifikasi  dalam  hubungannya  dengan agency tidak  diturunkan  dari  pengaruh  terhadap  resiko  akan  tetapi  dari pengaruh  informasi principal tentang  tindakan agent .  Sebagai  contoh bahwa  aktivitas  diversifikasi  dapat  meningkatkan  atau  menurunkan informasi principal ,  tergantung  pada  struktur  informasi  dari  aktifitas tersebut.  Dalam  mengevaluasi  bentuk  alternatif  organisasi perusahaan  dengan  aktifitas agent ,  pemilik  secara  potensial  berhati-
15 Sarker A.A, The Islâmic Banking: Principles and Operational Methodology, (Bangladesh: Research  Departement  and  Monetery  Management  &  Technical  Unit  of  Bangladesh Bank and Financial Sector Reform Project ( FSRP) of the World Bank, 1993), hlm. 65
Wadhan
252
hati  terhadap return,  riskness dan informativeness .  Menurut  Rogers, 16 diversifikasi  mengurangi  masalah asymetri  information terhadap penjualan saham. Potensi biaya yang timbul dari diversifikasi adalah masalah agency di  mana  perusahaan  yang  melakukan  diversifikasi kurang  efisiennya  kebijakan  investasi  pada  perusahaan  yang melakukan  diversifikasi  dibandingkan  fokus.  Sebagai  alternatifnya perusahaan  cenderung  untuk  lari  dari  manajer  yang  mempunyai kecenderungan  untuk  melakukan  investasi  berlebihan.  Jika perusahaan  yang  melakukan  diversifikasi  untuk  menghabiskan dananya pada proyek relatif lebih sedikit dan jika pasar memandang penawaran  equitas  sebagai  indikasi  bahwa  perusahaan  akan menginvestasikan  dalan  proyek  yang  murah  dan  mengharapkan pasar  akan  menjadi  negatif  terhadap  pengumuman    bahwa perusahaan  yang  melakukan  diversifikasi  mencari  modal  keuangan baru.
Solusi untuk Mengatasi Masalah Agency di dalam Perbankan Islâm. Dengan memasukkan pertimbangan perilaku yang diabaikan di dalam kontrak, maka masalah principal dan agent bisa dipecahkan di dalam  sistem  perbankan  PLS,  dikarenakan reward yang  dikaitkan untuk  bekerjasama  mungkin  menyebabkan agent untuk  bertindak secara jujur. Beberapa peneliti berpendapat bahwa untuk dua alasan, maka  masalah principal - agent tidak  akan  mempengaruhi  ekonomi Islâm. Pertama ,  umat  muslim  meyakini  dalam  konsep  hidup,  bahwa kejujuran akan dibalas dan ketidakjujuran akan di hukum. Ini adalah insentif  non  materi  bagi  orang-  orang  untuk  bertindak  jujur. Kedua , jika  seluruh  operasi    keuangan  adalah  di  dasarkan  pada  pembagian (dan hubungan yang kontinyu di kembangkan di antara penyandang dan  enterpreneur,  bukan  hubungan  satu  waktu),  maka entrepreneur yang  jujur  akan  memaksa enterpreneur yang  tidak  jujur  untuk hengkang dari pasar.
Format  kontrak harus  dirancang  untuk  bisa  dijalankan  dengan jujur.  Selain  itu,  ia  juga  harus  memasukkan  mekanisme  insentif tertentu, seperti  memberi  tempat di dalam kepemilikan, mengaitkan
16 Mark  Rogers, The  Role  of  Diversification  on  Firm  Performance, (Melbourne:  Institute Working Paper, 2000), hlm. 34.
transfer  kepemilikan melalui  bonus  atas  kinerja,  membangun  skema cadangan  untuk  membujuk  guna  tetap  memegang  saham perusahaan,  dan  ketentuan  bagi  pembayaran  berkaitan  dengan  laba yang dikaitkan dengan pernyataan laba.
Penebusan  PLS  kembali  bisa  digunakan  secara  efektif  untuk memomosikan entrepreneur dan  proyek.  Bank  Islâm  bisa  melakukan proyek  dengan entrepreneur  infant dan  secara  bertahap  mentransfer kepemilikan  mereka  sendiri  dalam  kasus mudlarabah dan  secara parsial  atau  kepemilikan  bersama  dalam  kasus musyarakah (bisa disebut mudlarabah yang  menurun  atau musyarakah yang  menurun) kepada entrepreneur .  Proses  penebusan  ini  bisa  memberikan  insentif untuk mengurangi masalah kejahatan modal dari bank- bank Islâm.
Hubungan jangka panjang bank peminjam  akan meningkatkan efisiensi  perbankan  PLS        dalam  cara  yang  lain.  Contoh,  interaksi yang berulang- ulang akan mengurangi biaya pengawasan saat bank menjadi  terbiasa  dengan  sistem  audit  peminjam,  dan  menangani transaksi  mereka  pada  periode  yang  diperpanjang,  bank  oleh karenanya  bisa  membuatpendapat  yang  lebih  akurat  mengenai kinerja peminjam dibandingkan dengan perusahaan yang lain dalam keadaan  yang  serupa  dan  mampu  secara  lebih  baik  untuk mengatakan bahwa return yang dilaporkan rendah adalah hasil dari ketidakefisienan peminjam.
Secara  aktif  melakukan  pengawasan  kredit  melalui  sistem perbankan  cabang  adalah  suatu  peluang  untuk  meminimalkan ketidaksimetrisan informasi yang dihasilkan jarak yang jauh. Pejabat kredit  bank  Islâm  jika  mereka  bekerja  dan  tinggal  di  sekitar peminjam,  maka  akan  memampukan  mereka  untuk  meningkatkan reputasi  mereka  dan  mengawasi    operasi  secara  lebih  mudah  dan lebih  dekat,  maka  masalah agency bisa  diminimalkan.  Meskipun  itu akan  meningkatkan  beberapa  biaya  pengawasan,  namun  itu  adalah situasi yang lebih baik dari pada kreditnya macet.
Batasan-batasan Perusahaan Islâm.
Pencapaian falâh atau  kemakmuran  menurut syarî‟ah adalah fokus  utama  dari  aktifitas  manusia  di  dunia.  Jadi,  produsen  Islâm, seperti halnya konsumen Islâm, akan mencoba untuk memaksimalkan falâh -nya  di  dunia  ini.  Oleh  karenanya,  produsen
Wadhan
254
Islâm  secara  etik  terikat  oleh  aktifitas  produktif  yang  sesuai  dengan tujuan syarî‟ah.
Proses  produksi  di  dalam  perusahaan  Islâm  harus  diatur  oleh aturan etika emas syarî‟ah , yaitu: (1) Maksimalisasi utilitas sosial dari kepentingan  umat (mashlahah); (2)  larangan  kecelakaan  yang  terjadi atau  menyebabkan  kesedihan  bagi  orang  lain (lâ  dlarâr  wa  lâ  dlirâr) atau minimalisasi  disutilitas sosial (mafsadah) ; (3) keutamaan manfaat sosial dari pada manfaat pribadi,  memberi kehidupan bagi orang lain dan  membantu  kesulitan  dan  kesempitan  mereka  terutama  pada kondisi  yang  memaksa  dan  kebutuhan  yang  harus  di  penuhi.  Oleh karena  itu,  perilaku  produsen  Islâm  yang  rasional  akan  dimotivasi oleh norma- norma ini.
Berkenaan dengan ini, karakteristik dasar dari perusahaan Islâm adalah:  (1)  Perusahaan  Islâm  terikat  oleh  aturan  etis syarî‟ah untuk memberikan jumlah barang dasar yang memadai dengan harga yang rendah  guna  memampukan  seluruh  anggota  masyarakat mendapatkan barang- barang yang sedemikian; (2) perusahaan Islâm diharapkan beroperasi pada tingkatan hasil di mana pendapatan total adalah  sama  dengan  biaya  total;  (3)  produsen  Islâm  mungkin menolak  upah  pasar  yang  berlaku  sebagai  „  seragam‟  dan menyesuaikan    ke  upah  yang  lebih  tinggi  yang  dia  anggap  harus dilakukan;  (4)  kekuatan  pendorong    perusahaan  adalah  kerjasama dan  tanggung jawab  satu  sama  lain  dengan  tenaga  kerja  dan  modal serta entrepreneur dengan  modal;  (5)  prinsip  kontrak  seperti mudlarabah, musyarakah, bay‟ al-salam, Istisna harus terbebas dari ribâ, gharâr dan maysîr ;  (6)  hak  dan  tanggung  jawab  pihak-pihak  yang melakukan  kontrak  harus  ditentukan  sebelumnya  sebagai  sifat  dari pada kontrak.

## Penutup
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah bahwa kontrak bisnis Islâm memiliki banyak bidang dan modalitas untuk diterapkan menurut  kecocokan  waktu,  tempat  dan  lingkungan.  Manfaat  yang penting  dari  kontrak  bisnis  Islâm  adalah  untuk  memastikan kemanfaatan kedua partner di dalam kontrak. Karena kontrak untuk organisasi  bisnis  atau  proses  produksi  memiliki  masalah  seperti masalah principal - agent berkenaan  dengan asymetri information dan kejahatan moral, maka ini dengan mudah bisa meminimalisasikan di
dalam jenis kontrak Islâm. Berkenaan dengan teori perusahaan Islâm, mungkin diasumsikan bahwa mempertimbangkan seluruh kekuatan aktif internal dan eksternal di dalam fungsi perusahaan Islâm bahwa dapat  memaksimalkan  kesejahteraan  sosial.  Produsen  berperilaku sebagai enterpreneur ,  yaitu  memaksimalkan  produksi  dimana pendapatan  total  adalah  sama  dengan  biaya  total.  Pendekatan kebutuhan dasar akan dianggap sebagai alat utama untuk mendesain rencana produksi di bawah proses shuratic . Agent akan diberi imbalan atas  kejujuran  dan  kapablitasnya.  Oleh  karena  itu,  jika  di  dalam ekonomi Islâm, perusahaan Islâm menerapkan kontrak bisnis seperti yang  dirancang  dan  disetujui  oleh syarî‟ah ,  maka  masalah principal- agent akan  dapat  diminimalisir  dan  masyarakat  akan  mendapatkan manfaat  lebih  banyak  dari  motif  kemakmuran  produsen  dan agent pasar yang lain. Wa Allâh  a‟lam bi al-shawâb.

## Daftar Pustaka
Antonio, Muhammad Syafi‟i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
Hasan, Ahmad. Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama. Bandung: CV. Diponegoro, 1988
Mills    P.    and    Presley    J.  R, Islamic  Finance;  Theory  and  Practice,
(Macmillan: Forthcoming, 1998
Perwataatmadja,  Karnaen. Bank  dan  Asuaransi    Islâm  di  Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2005
Rogers,  Mark. The  Role  of  Diversification  on  Firm  Performance.
Melbourne: Institute Working Paper, 2000.
Rusyd,  Ibn. Bidâyat  al-Mujtahid    Wa  Nihâyat  al-Muqtashid. Mesir: Musthafâ al-Halabi, 1988
Wadhan
256
Sarker A.A, The Islâmic Banking: Principles and Operational Methodology, (Bangladesh: Research Departement and Monetery Management &  Technical  Unit  of  Bangladesh  Bank  and  Financial  Sector Reform Project ( FSRP) of the World Bank, 1993.
Shiddiqi,  Amir  Hasan. Studies  in  Islâmic  History. Karachi:  The Jamiyatul  Falah Publications, 1962
Suhendi,  Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Sumitro,  Warkum. Asas-asas  Perbankan  Islâm  dan  Lembaga-lembaga Terkait. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004