## IMPLEMENTASI KETENTUAN PRODUCT LIABILITY TERHADAP KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG (STUDI KASUS DI PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (JNE) CABANG SINGARAJA)
I Gst A.A Sintiana Dewi  , I Ketut Sudiatmaka  , Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {sintiana.dewi, sudiatmaka, sudika.mangku} @undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman PT. Tiki  JNE  terhadap  konsumen  yang  mengalami  kerugian  serta  (2)  mengetahui  dan  menganalisa implementasi  ketentuan product  liability terhadap  konsumen  pengguna  jasa  pengiriman  barang  PT. Tiki  JNE  Cabang  Singaraja.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang bersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk snowball sampling yakni penarikan sampel yang didasarkan pada penunjukan atau rekomendasi dari sampel  sebelumnya,  tidak  ada  ketentuan  yang  pasti  dalam  bentuk  angka  maupun  persentase mengenai jumlah sampel yang akan diteliti, besarnya jumlah sampel yang diteliti didasarkan atas titik jenuh. Pengolahan data dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab PT. Tiki JNE terhadap konsumen yang mengalami kerugian  telah  sesuai  dengan  ketentuan product  liability yang  tercantum  dalam  Pasal  19  UUPK, namun  ketentuan Product  Liability tidak  terimplementasi  dikarenakan  lemahnya  pengawasan  yang dilakukan  oleh  aparatur  penegak  hukum,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  penegakan hukum,  minimnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  keberadaan  ketentuan Product  Liability serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.
Kata Kunci: Product Liability, jasa pengiriman barang.

## Abstracts
This  study  aims  to  (1)  determine  the  form  of  responsibilily  of  the  shipping  service  company  PT.  Tiki JNE  for  consumers  who  experience  losses  and  (2)  find  out  and  analyze  the  implementation  of  the product  liability  provisions  for  consumers  who  use  the  freight  forwarding  service  PT.  Tiki  JNE Singaraja Branch. This type of research is a descriptive empirical legal research. Determination of the sample  used  is  non-probability  sampling  in  the  form  of snowball  sampling  that is  sampling  based  on the  appointment  or  recommendation  of  the  previous  sample,  there  are  no  definite  provisions  in  the form of numbers or percentages regarding the number of samples to be examined, the amount of the sample  studied  is  based  on  the  point  saturated.  Data  processing  and  data  analysis  was  done  in  a qualitative descriptive manner. Based on this research it can be seen that the form of responsibility of PT.  Tiki  JNE  for  consumers  who  experience  losses  is  in  accordance  with  the  product  liability provisions listed in Article 19 of the Consumer Protection Laws, but the provisions of Product Liability are not implemented due to weak supervision conducted by law enforcement officials, lack of facilities and  infrastructure  to  support  law  enforcement,  lack  of  public  knowledge  regarding  the  existence  of provisions Product Liability and low public awareness of the rights they have as consumers.
Key Words: Product Liability, Freight Forwading Service.

## PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi di era globalisasi cenderung membuat masyarakat  menyukai  sesuatu  yang mudah  dan  praktis,  terlebih  dalam
mengirimkan  barang  yang  menyangkut keterjangkauan  wilayah,  membuat  jasa pengiriman  barang  menjadi  penting dalam  kehidupan  masyarakat.    Selain itu,  dengan  adanya  jasa  pengiriman dirasa  sangat  efektif  dan  efisien.  Jarak
1 2 3
antara pengirim dan penerima semakin tak  terbatas  dan  jarak  tersebut  dapat dijembatani oleh jasa pengiriman.
Di  Indonesia  terdapat  banyak perusahaan  jasa  pengiriman  yang dipercaya  memiliki  kualitas  mumpuni dengan  berbagai  bentuk  layanan  jasaa pengiriman yang
memudahkan pelanggan  untuk  memilih  jasa  yang sesuai  dengan  kebutuhan.  Salah  satu jasa  pengiriman  yang  paling  diminati adalah  perusahaan  jasa  pengiriman PT.  TIKI  Jalur  Nugraha  Ekakurir  yang selanjutnya disebut JNE.
Dibalik  pelayanan  prima  yang diberikan JNE, kadang terdapat
beberapa  kesalahan  dalam  pengiriman barang  yang  menimbulkan  kerugian terhadap  konsumen.  Diantaranya  yaitu barang  terlambat  dikirim,  barang  rusak atau  barang  kiriman  hilang.    Apabila konsumen  mengalami  hal  tersebut, konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi  dan  pelaku  usaha  berkewajiban untuk  memberikan  tanggung  jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen,  karena  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  memiliki  hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian.
Dalam kegiatan pengiriman barang,  melibatkan  penyedia  jasa  dan pengguna  jasa  yang  mengadakan hubungan hukum berupa suatu perjanjian.  Yang  mulai  berlaku  pada saat  barang  diterima    oleh  pihak penyedia  jasa  (JNE)  serta  pengirim barang telah
menandatangani blangko/resi  yang  sudah  disediakan oleh pihak perusahaan jasa pengiriman dan  pengirim  barang  telah  membayar ongkos kirim barang.
Perjanjian  antara  JNE  dengan pengirim  barang  merupakan  Perjanjian Timbal  Balik  yang  bentuknya  Baku (dikarenakan  isi  perjanjian  tersebut telah  ditulis  di  dalam  blangko/resi). Sedangkan  besar  kecilnya  tarif  atau ongkos  kirim  ditentukan  berdasarkan pada  jenis  pengiriman  dari  produk jasa yang  ditawarkan,  jarak  serta  berat barang yang dikirim tersebut. Selain itu,
Perjanjian antara Pihak Pengirim Barang  dengan  pihak  JNE  sebagai penyedia jasa bersifat Hukum Rangkap,  yaitu  pelayanan  berkala sebagaimana  diatur  didalam  Pasal 1601  KUHPerdata  dimana  hubungan hukum antara Pengirim barang dengan JNE  tidak  bersifat  tetap,  tetapi  berkala saja  yaitu  apabila  pihak  pengirim membutuhkan  jasa  untuk  mengirim barang  maka  pengirim  akan  datang  ke kantor JNE untuk mengadakan perjanjian lagi. Pelaksanaan perjanjian pengiriman  barang  terkadang  tidak selalu  berjalan  dengan  lancar,  apabila terjadi  wanprestasi  dalam  pengiriman barang maka pihak JNE harus bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang dialami  oleh  pengirim  barang.  Begitu pula  dengan  pihak  pengirim  berhak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  pada Pasal  4  Butir  8  yang  menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau penggantian, apabila barang/jasa  yang  diterima  tidak  sesuai dengan  perjanjian  atau  sebagaimana mestinya.  Sebagaimana  pula  diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  bahwa  pelaku usaha memiliki kewajiban dalam memberikan  tanggung  jawab  terhadap konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
Bentuk  tanggung  jawab  pelaku usaha  kepada  konsumen  diatur  pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun pada penerapannya pelaku  usaha  tidak  memberikan  ganti kerugian  yang  sesuai  dengan  kerugian yang  dialami  konsumen.  Kerap  kali pelaku  usaha  melimpahkan  kesalahan kepada  pihak  pengirim  barang  atas kerusakan  yang  terjadi  pada  barang tersebut  dengan  alasan  bahwa  barang yang dikirim sudah mengalami kerusakan  saat  sebelum  dikirim  atau pengirim tidak mengemas barang
kirimannya  sesuai  dengan  kelayakan kemasan  kiriman  yang  mengakibatkan barang  tersebut  mengalami  kerusakan. Perilaku  pelaku  usaha  yang  enggan memberikan tanggung jawab dan melimpahkan kesalahan kepada konsumen inilah yang membuat konsumen  berada  pada  posisi  yang lemah. Sebagai pengguna jasa pengiriman  barang,  konsumen  perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya. Melihat keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau  jasa.  Kebijakan  pemerintah tersebut  diatur  pada  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan  konsumen  sudah  lama diterapkan, namun tidak semua produsen menerapkan kebijakan tersebut dalam kegiatan ekonominya. Berdasarkan apa yang diuraikan
di atas dengan melihat kondisi konsumen  yang  dirugikan,  dimana terjadi  kesenjangan  antara  das  sein dan  das  solen  maka  perlu  dilakukan pengkajian  secara  yuridis  terhadap permasalah  tersebut  guna  mengetahui bentuk  tanggung  jawab  pelaku  usaha jasa  pengiriman  terhadap  konsumen yang mengalami kerugian dan mengetahui mengenai
penerapan
ketentuan Product Liability.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah peneitian hukum empiris, yakni
penelitian  yang  dilakukan  beranjak  dari adanya  kesenjangan  antara das  sollen dan das sein (Ali dan Heryani, 2012:2) . Adapun  sifat  penelitia  ini  adalah deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat.  Data  yang  digunakan
adalah  data  primer  (Field  Research), yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya,  baik  melalui  wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk  dokumen  tidak  resmi  yang kemudian  dioleh  oleh  peneliti  (Zainudi, 2009:106).  Data  Sekunder  (Library Research) adalah mencakup dokumen- dokumen  resmi,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan  dan sebagainya  (Amirudin  dan  Zainal  Asiki, 2016:30).  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  yakni  teknik  studi dokumen,  teknik  observasi  dan  teknik wawancara  (Waluyo,  2008:8).  Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan adalah non  probability  sampling, jadi tidak  ada  ketentuan  yang  pasti  baik dalam bentuk angka ataupun presentase  mengenai  jumlah  sampel yang  akan  diteliti  didasarkan  atas  titik jenuh,  yang  mana  penelitian  akan dihentikan dan dianggap telah mewakili keseluruhan objek penelitian bila jawaban-jawaban dari responden maupun  infornan  telah  ada  kesamaan atau kemiripan (Ardhya, Jurnal Komunikasi  Hukum,  No.  1,  Pebruari 2017:127-146).  Data-data  yang  telah terkumpul selanjutnya dilakukan reduksi  data  dan  dilakukan  penyajian data  secara  deskriptif  kualitatif    dan sistematis guna
mendapatkan kesimpulan  akhir  (Adnyani,  Jurnal Komunikasi  Hukum,  No.  1  Pebruari 2015, 68-80).

## PEMBAHASAN
Bentuk Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi  Apabila  Terjadi  Kerugian yang  Dialami  Oleh  Pengguna  Jasa
Ekspedisi  PT.  Tiki  Jalur  Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Singaraja
PT.  Tiki  Jalur  Nugraha  Ekakurir (JNE)  merupakan  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  jasa  pengiriman logistic yang berkantor pusat di Jakarta. Saat  ini  sudah  banyak  berdiri  kantor cabang  JNE  di  berbagai  kota  akibat banyaknya kebutuhan masyarakat akan jasa  pengiriman.  Di  kota  Singaraja, kantor  cabang  JNE  berlokasi  di  jalan
WR. Supratman. JNE merupakan perusahaan  jasa  pengiriman  yang besar  dan  banyak  diminati.  Namun dibalik itu semua, JNE kadang membuat kesalahan yang dapat merugikan konsumen yang menggunakan  jasa  pengiriman  barang, misalnya  seperti  terjadinya  kerusakan barang kiriman, hilangnya barang kiriman  dan  terlambatnya  pengiriman barang  yang  disebabkan  baik kelalaian dari  pihak  JNE  ataupun  kurir  yang mengantar barang.
Apabila  konsumen  mengalami kerugian  dalam  menggunakan  produk atau  jasa  dari  pelaku  usaha,  ia  berhak menuntut  ganti  rugi  atas  semua kerugian  yang  dialaminya.  Tak  jarang pula  terdapat  pelaku  usaha  yang berusaha  menghindari  tanggung  jawab yang  seharusnya  diberikan  kepada konsumen. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan  perundang-undangan  guna melindungi kepentingan konsumen yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai  hak  dan  kewajiban  dari pelaku  usaha  dan  konsumen.  Hak  dan kewajiban  harus  dipenuhi  oleh  kedua belah  pihak  yakni  pelaku  usaha  dan konsumen.  Dalam  menggunakan  jasa pengiriman barang,
konsumen berkewajiban  untuk  membayar  ongkos kirim  atau  tariff  pengiriman  yang  telah ditetapkan  sedangkan  pelaku  usaha memiliki  kewajiban  untuk  mengirimkan barang  kiriman  konsumen  dengan  baik sesuai  dengan  tujuan.  Dan  konsumen berhak  atas  sampainya  barang  kiriman tersebut pada tangan konsumen dengan baik serta pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang didapatnya  berupa  tariff  pengiriman. Apabila pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya telah terjadi kelalaian  yang  mengakibatkan  adanya kerugian pada konsumen, maka pelaku
usaha  harus  memberikan  tanggung jawab terhadap konsumen tersebut.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha diatur  pada  Pasal  19  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau diperdagangkan;
(2) Ganti  rugi  sebagaimana  yang dimaksud  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya, atau perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal transaksi; (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti  peroleh  melalui  wawancara dengan  Bapak  Arbi  Rahman  selaku
Pimpinan Kantor JNE Cabang Singaraja,  adapun  bentuk  tanggung jawab  JNE  terhadap  konsumen  yang menderita  kerugian  yakni  sebagai berikut:
1.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha atas hilangnya barang
Atas  hilangnya  barang  kiriman yang  dialami  oleh  konsumen pengguna  jasa  pengiriman,  JNE sebagai pelaku usaha memberikan  jaminan  ganti  rugi berupa  penggantian  barang  atau ganti rugi paling tinggi 10
(sepuluh)  kali  lipat  dari  tariff pengiriman  kecuali  kiriman  yang diasuransikan.
2.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha atas kerusakan barang
Pada konsumen yang mengalami kerugian  atas  kerusakan  pada barang  kirimannya,  JNE  sebagai pelaku usaha memberikan tanggung  jawab  berupa  jaminan ganti rugi paling tinggi 10 (sepuluh) kali dari tariff pengiriman  kecuali  kiriman  yang diasuransikan. 3.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha atas keterlambatan pengiriman Atas terjadinya keterlambatan pengiriman,  JNE  sebagai  pelaku usaha  memberikan  ganti  rugi berupa pengembalian tariff pengiriman  atau  ongkos  kirim kepada konsumen. Namun hanya konsumen  yang  menggunakan layanan Super  Speed dan  YES saja  yang  dapat  mengajukan klaim ganti rugi.
Memperhatikan  substansi  Pasal 19  ayat  (1)  dapat  diketahui  bahwa tanggung jawab  pelaku usaha, meliputi tanggung  jawab  ganti  kerugian  atas kerusakan, pencemaran nama baik dan kerugian konsumen. Begitu pula dengan adanya kesalahan atau kelalaian  yang  disebabkan  pelaku usaha  yang  dialami  oleh  konsumen pengguna jasa JNE meliputi kerusakan dan  kerugian  akibat  hilangnya  barang, sehingga  sesuai  dengan  sebagaimana yang  disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat (1) UUPK yaitu pelaku usaha bertanggung  jawab  memberikan  ganti rugi  atas  kerusakan,  pencemaran  dan atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Tanggung  jawab  yang  diberikan
oleh JNE telah sesuai dengan ketentuan Product Liability yang sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  19
UUPK, Product  Liability yaitu  tanggung jawab  perdata  terhadap  produk  secara langsung  dari  pelaku  usaha  atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan  produk  yang  dihasilkan. Dimana  pertanggungjawaban  produk tersebut  didasarkan  pada  Perbuatan Melawan  Hukum.  Adapun  unsur-unsur dalam  perbuatan  melawan  hukum antara  lain  adalah  unsur  perbuatan melawan  hukum,  kesalahan,  kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan  melawan  hukum  dengan kerugian yang timbul. Implementasi Product Liability Terhadap Konsumen Jasa Pengiriman  PT.  Tiki  Jalur  Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Singaraja Perusahaan PT. Tiki Jalur Nugraha  Ekakurir  (JNE)  yang  bergerak di  bidang  jasa  pengiriman  logistic, dalam  menjalankan  usahanya  tidaklah selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa kesalahan yang terjadi sehingga menyebabkan kerugian
kepada  konsumen  selaku  pengguna jasa.  Kelalaian  yang  kerap  terjadi dalam  menggunakan  jasa  pengiriman barang adalah terjadinya keterlambatan pengiriman  barang,  barang  kiriman yang  hilang  dan  adanya  kerusakan pada barang kiriman sehingga menyebabkan  adanya  cacat  produk yang  tentunya  merugikan  konsumen baik secara materil dan immaterial. Akibat  adanya  kelalaian  yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen,  JNE  selaku  pelaku  usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian  sebagaimana  ditentukan dalam  ketentuan  Pasal  7  huruf  (f)  dan (g).  Karena  kelalaian  yang  disebabkan oleh pelaku usaha tersebut menimbulkan  adanya  cacat  produk,
sehingga tanggung jawab yang diterapkan  adalah  tanggung  jawab produk ( product liability ).
Product  liability adalah  tanggung jawab  perdata  secara  langsung  dari pelaku  usaha  atas  kerugian  yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Product liability adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan
melawan
hukum  ( toritious  liability )  yang  telah diratifikasi menjadi strict liability.
Product  liability akan  digunakan  oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara  langsung  dari  produsen,  sekali pun konsumen tidak memiliki kontraktual dengan pelaku usaha tersebut.  Secara  perdata  tanggung jawab produk ( product liability ) merupakan tanggung jawab dari produsen dan pihak-pihak yang menyalurkannya untuk membayar ganti kerugian  secara  tanggung  renteng seluruhnya.
Berdasarkan  ketentuan product liability, system  tanggung  jawab  yang digunakan  adalah strict  liability, yang
menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha sebagai  dasar  penggantian  kerugian dalam suatu gugatan dan/atau tuntutan. Namun  terkait  dengan  system strict liability dalam product  liability yakni bahwa produsen tetap dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya  baik  untuk  sebagian  ataupun keseluruhan  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  27  UUPK  (Ardhya,  Jurnal Komunikasi  Hukum,  No.  1,  Pebruari 2017:136).
Adapun ketentuan prinsip product liability secara  Nasional  di  Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang- Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi  dua  prinsip  penting dalam  yakni  tanggung  jawab  product ( product  liability )  dan  tanggung  jawab professional ( professional liability ). Ketentuan product liability dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen  tercermin  dalam  BAB  VI khususnya  ketentuan  Pasal  19  UUPK, Pasal  23  UUPK,  dan  Pasal  28  UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK, adapun yang menjadi tanggung jawab  pelaku  usaha  adalah  sebagai berikut  (Ardhya,  Jurnal  Komunikasi
Hukum, No.1, Pebruari 2017:137):
(1)  Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan atau diperdagangkan; (2)  Ganti  rugi  sebagaimana  yang dimaksud  ayat  (1)  dapat  berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa  yang  sejenis  atau  setara nilainya, atau perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku; (3)  Pemberian ganti rugi dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal transaksi; (4)  Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan  pembuktian  lebih lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan; (5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan  tersebut  merupakan kesalahan konsumen.
Ketentuan  Pasal  19  ayat  (1) UUPK  memberi  arti  bahwa  pelaku usaha  harus member kompensasi  atau ganti kerugian atas kerugian konsumen yang  diakibatkan  produk  cacat  tanpa harus  membebani  konsumen  untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha.
meskipun  istilah  cacat  tidak  digunakan dalam  ketentuan  Pasal  19  UUPK, namun mengingat ketentuan ini mengatur  mengenai  tanggung  jawab pelaku  usaha  dimana  produk  cacat dapat  menimbulkan  kerugian  pada konsumen,  maka  ketentuan  Pasal  19 UUPK  juga  merupakan  suatu  bentuk tanggung  jawab  terhadap  kerugian konsumen akibat produk cacat sebagaimana ditentukan dalam product liability (Ardhya,  Jurnal  Komunikasi Hukum, No.1, Pebruari 2017:137-138) . Ketentuan Pasal 19 UUPK
selanjutnya  dikembangkan  pada  Pasal 23  UUPK  yang  menyatakan  bahwa pelaku  usaha  yang  menolak  dan  atau tidak member tanggapan dan atau tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  19  ayar  (1),  ayat  (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan  peradilan  di  tempat  kedudukan konsumen.  Ketentuan  lanjutan  terkait Pasal 23 UUPK adalah Pasal 28 UUPK yang  menyatakan  bahwa  pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam  gugatan ganti rugi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  19,  Pasal  22 dan  Pasal  23  merupakan  beban  dan tanggung  jawab  pelaku  usaha.  Hal  ini berarti bahwa adapun system
pembuktian  dalam  gugatan  ganti  rugi konsumen  adalah  system  pembuktian terbalik karena pembuktian dibebankan pada  pelaku  usaha  (Ardhya,  Jurnal Komunikasi  Hukum,  No.1,  Pebruari 2017:138).
Berdasarkan  dasar  hukum  terkait penerapan product liability di Indonesia, apabila product liability dikaitkan dengan  implementasinya  dalam  jasa pengiriman  barang  di  kantor  JNE Cabang  Singaraja  merupakan  suatu bentuk  perbuatan  melawan  hukum karena pelaku usaha melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya
sendiri sebagaimana
tercermin  dalam  Pasal  4  UUPK,  Pasal 7 UUPK dan Pasal 19 UUPK. Perbuatan melawan hukum sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1365 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum, yang  membawa  kerugian  bagi  orang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti  kerugian  tersebut”.  Untuk dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  berdasarkan  Pasal 1365  KUHPerdata,  suatu  perbuatan harus  memenuhi  unsur-unsur  sebagai berikut,  adanya  perbuatan  melawan hukum,  unsur  kesalahan,  kerugian,
hubungan sebab-akibat yang menunjukan  bahwa  adanya  kerugian yang disebabkan oleh kesalahan seseorang.
Atas  dasar  pelanggaran  hukum yang telah dilakukan oleh pelaku usaha jasa  pengiriman  PT.  JNE  Cabang Singaraja,  maka  perlu  untuk  dikaji mengenai efektivitas implementasi ketentuan product liability sebagaimana diatur  dalam  Pasal  19  UUPK.  Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi tolak ukur  untuk  melihat  keberhasilan  suatu peraturan dapat terimplementasi dengan baik ditentukan oleh lima faktor berikut ini: 1) Faktor  hukumnya  sendiri (undang-undang); 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor  sarana  atau  fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor  masyarakat,  yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; 5) Faktor  kebudayaan,  yakni sebagai  hasil  karya,  cipta  dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia  di  dalam  pergaulan hidup.
Terhadap  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  pelaku  usaha
jasa pengiriman barang PT. JNE dalam pelaksanaan ketentuan product liability,
apabila dikasi berdasarkan Legal System  Theory menurut  Soerjono Soekanto,  maka dapat ditentukan sebagai berikut: 1) Berdasarkan faktor hukumnya sendiri Ketentuan  terkait Product Liability di  Indonesia  telah  diatur dalam  Pasal  1491  KUHPT,  Pasal 1504  KUHPdt,  Pasal  19  UUPK,
Pasal  23  UUPK  dan  Pasal  28 UUPK  sehingga  terkait  adanya pelanggaran  terhadap  ketentuan product  liability dapat  dikenakan , sanksi hukum sebagaimana diatur . dalam  Pasal  19  UUPK, pelaku usaha berkewajiban memberikan tanggung jawab berupa ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian.  Dan  dalam  Pasal  23 UUPK juga telah diatur mengenai upaya penyelesaian sengketa yang  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  atau  mengajukan  ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, yang dimana system pembuktian terhadap ada 1 tidaknya unsur kesalahan  dalam  gugatan  ganti rugi merupakan beban dan tanggung  jawab  pelaku  usaha sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 28 UUPK. 2) Berdasarkan faktor penegak hukumnya Penegakan  hukum  adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata  sebagai  pedoman  perilaku , dalam melakukan hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Dalam  memastikan tegaknya  hukum  itu,  diperlukan aparatur penegak hukum.
Polisi sebagai aparatur penegak hukum seharusnya memberikan pengawasan terhadap  pelaku  usaha  dalam menjalankan  usahanya,  namun terdapat  hambatan  yang  memicu tidak dapatnya pengawasan tersebut berjalan secara maksimal dikarenakan banyaknya jumlah  pelaku  usaha  sehingga aparat  penegak  hukum  tidak dapat  melakukan  pengawasan terhadap  setiap  pelaku  usaha.
Selama ini penyelenggaraan perlindungan  konsumen  hanya didasarkan pada pengaduan atau laporan  dari  masyarakat  terkait adanya pelanggaran yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha, namun hal tersebut juga masih di rasa  kurang  efektif  dikarenakan banyak  masyarakat  yang  enggan untuk melakukan pelaporan terkait  adanya  pelanggaran  yang dilakukan oleh pelaku usaha. 3) Berdasarkan  sarana  atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Terkait  dengan  sarana  dan prasana  pendukung  tercapainya penegakan  hukum  perlindungan konsumen,  di  Kota  Singaraja belum terdapat lembaga-lembaga hukum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang menangani penyelenggaraan perlindungan  konsumen.  Hingga saat ini, penyelenggaraan
perlindungan  konsumen  di  Kota Singaraja  hanya  dilakukan  oleh kepolisian  yang  didasarkan  pada pengaduan  atau  laporan  oleh masyarakat.  Tentu  hal  tersebut membuat penyelenggaran perlindungan  konsumen  belum dapat berjalan efektif. 4) Berdasarkan faktor masyarakat
Salah  satu  faktor  yang dapat mengefektifkan suatu peraturan  adalah  masyarakat. Yang  dimaksud  disini  adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan dalam masyarakat baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat  terhadap  hukum  itu (Novita dan Prasetyo, Diponegoro Law  Journal,  Vol.  6  No.  2,
2017:5).
Pada  penelitian  yang  telah dilakukan oleh peneliti, 14 dari 22 konsumen tidak mengetahui akan keberadaan  ketentuan Product Liability yang  tercermin  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  Sedangkan  delapan (8) orang diantaranya mengatakan  bahwa  mereka  tau mengenai  keberadaan  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen namun  tidak  memahami  dengan jelas  isi  dari  undang-undang tersebut serta rendahnya kesadaran  masyarakat  terhadap hak-haknya selaku konsumen sehingga  terjadi  kecendrungan masyarakat enggan memperjuangkan hak-haknya. Diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Bapak Arbi Rahman selaku pimpinan PT. Tiki JNE Cabang Singaraja yang juga tidak mengetahui adanya ketentuan Product  Liability dalam hukum perlindungan konsumen. Dari  data  primer  di  atas, dapat disimpukan bahwa pelaksanaan  ketentuan Product Liability terhadap  konsumen  jasa pengiriman  barang  PT.  Tiki  JNE belum  efektif  karena  tidak  dapat diukur sebab pengetahuan tentang  keberadaan  ketentuan Product  Liability dari  masyarakat
tidak ada dan rendahnya kesadaran  masyarakat  akan  hak- hak  yang  dimilikinya  sebagai konsumen. 5) Berdasarkan faktor budaya Kebudayaan menurut Soerjono  Soekanto,  mempunyai fungsi  yang  sangat  besar  bagi manusia  dan  masyarakat,  yaitu mengatur  agar  manusia  dapat mengerti  bagaimana  seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang  lain.  Dengan  demikian, kebudayaan  adalah  suatu  garis pokok  tentang  perikelakuan  yang menetapkan  peraturan  mengenai apa  yang  harus  dilakukan  dan apa  yang  dilarang.  Kebudayaan Indonesia  didasari  oleh  hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang  berlaku  di  kalangan  rakyat terbanyak.  Hukum  perundang- undangan  harus  mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif (Novita dan Prasetyo, Diponegoro Law  Journal,  Vol.  6  No.  2, 2017:5). Salah  satu  faktor  penentu efektivitas ketentuan Product Liability yang  tertuang  dalam
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 adalah  bahwa  ketentuan atau  peraturan  tersebut  harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi  dasar  dari  hukum  adat. Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal ini nilai keadilan dan nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi melindungi hak-hak pihak lemah, yaitu konsumen jasa pengiriman.  Diharapkan  dengan adanya ketentuan Product Liability dapat memberikan jaminan  kepastian  hukum  pada konsumen jasa pengiriman
barang yang mengalami kerugian, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana ketentuan Product Liability mampu  menciptakan  ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga  harus  dipatuhi  dan dijalankan  sesuai  dengan  apa yang  diinginkan  oleh  pembuat undang-undang.
Tingkat efektivitas dari pelaksanaan ketentuan Product Liability
terhadap  konsumen  jasa  pengiriman barang  yang  ditinjau  dengan  kelima indicator  atau  faktor  dari  Soerjono
Soekanto, bahwa tidak semua indicator atau faktor dapat terpenuhi seperti yang telah  dijelaskan  di  atas.  Kurangnya peranan dari penegak hukum,
kurangnya sarana atau fasilitas pendukung serta kurangnya pengetahuan masa rakyat akan adanya ketentuan Product Liability yang menjadi  penyebab  belum  efektifnya implementasi  dari  ketentuan Product Liability ini.
SIMPULAN Berdasarkan  uraian  tersebut  di
atas,
penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk tanggung jawab yang  diberikan  oleh  PT.  Tiki JNE  terhadap  konsumen  yang mengalami kerugian telah sesuai dengan ketentuan Product  Liability yang  diatur dalam  Pasal  19  ayat  (2)  UUPK yakni berupa penggantian barang dan pengembalian uang . 2. Ketentuan Product  Liabilty tidak terimplementasi dikarenakan kurangnya peranan  dari  penegak  hukum, kurangnya sarana atau fasilitas pendukung  serta  kurangnya pengetahuan masa rakyat akan adanya ketentua n Product Liability yang menjadi penyebab belum efektifnya
implementasi  dari  ketentua n
Product Liability ini.

## SARAN
Berdasarkan dari permasalahan tersebut diatas, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1. Polisi selaku aparatur penegak  hukum  diharapkan dapat menyelenggarakan pengawasan    terhadap  pelaku usaha  di  Kota  Singaraja  dan memberikan  sosialisasi  atau penyuluhan mengenai keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Aparat pemerintah Kota Singaraja diharapkan dapat meningkatkan sarana dan fasilitas untuk mendukung penegakan hukum dengan mengadakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
Ali,  Achmad  dan  Heryani  Wiwie.  2012. Kajian  Empiris  terhadap  Hukum. Jakarta: Kencana.
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin dan Asikin. 2016. Pengantar Metode  Penelitian. Jakarta:  PT. TIKI Raja Grafindo Persada.
Atmasasmita,  Romli.  2001. Reformasi Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  & Penegakan  Hukum. Bandung: Mandar Maju.
Kristiyani, Celina Siwi Tri. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Miru,  Ahmadi  dan  Sutarman  Yodo. 2004. Hukum Perlindungan
Konsumen. Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Muhammad,  Abdulkadir.  1991. Hukum Pengangkutan  Darat,  Laut  dan Udara. Bandung:  PT.  TIKI  Citra Aditya Bakti.
Muhammad,  Abdulkadir.  1998. Hukum Pengangkutan  Niaga. Bandung: PT. TIKI Citra Aditya Bakti. Nasution, A.Z 1995. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta:
PT. TIKI Diapit Media.
Rahardjo,  Satjipto.  2000. Ilmu  Hukum. Bandung:  PT.  TIKI  Citra  Aditya Bakti.
Salim  dan  Nurbani.  2014. Penerapan
Teori  Hukum  pada  Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Sibadalok, Janus. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya
Bakti.
Soekanto,  Soerjono.  1983. Penegakan
Hukum. Bandung: Bina Cipta.
Soekanto,  Soerjono.  1988. Efektivitas Hukum  dan  Penerapan  Sanksi.
Bandung: CV. Ramadja Karya. Soekanto,  Soerjono.  2008. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum. Jakarta:  PT.
TIKI Raja Grafindo Persada.
Waluyo,  Bambang.  2008. Penelitian Hukum  dalam  Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Wardiono.  2014. Hukum  Perlindungan Konsumen. Yogyakarta:  Penerbit
Ombak.
Wulandari, Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin. 2018.
Hukum  Perlindungan  Konsumen. Jakarta: Mitra Wacana Media. Zulham.  2014. Hukum  Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Skripsi
Hawani. 2010. “Tanggung Jawab PT.
Tiki JNE Dalam Pengiriman Barang Terhadap Konsumennya (Studi Pada PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Cab. Bandar Lampung)”. Universitas
Lampung.

## Sumber Jurnal
Sari  Adnyani.  Peranan  Ibu  Rumah
Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.  Jurnal  Komunikasi Hukum  Vol.  1  No.  1  Pebruari 2015. Si  Ngurah  Ardhya.  Product  Liability Terhadap  Smart  Phone  Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi  Terkait  Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Komunikasi  Hukum  Vol.  3  No.  1 Pebruari 2017. Yudha  Hadian  dan  Dwi  Wahyuniarti Prabowo. Penerapan Prinsip Tanggung  Jawab  Mutlak  (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan  Konsumen.  Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan , Vol. 5 No.2 Desember 2011. Ratna Artha Windari. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict  Liability)  Dalam  Hukum Perlindungan  Konsumen.  Jurnal Komunikasi  Hukum  ,  Vol  1  No  1
Pebruari 2015.
Novita dan Prasetyo. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang
Perjanjian Bagi Hasil Tanah
Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2 2017.

## Peraturan Perundang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)