## RESCEDULING SEBUAH UPAYA NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
Oleh Sri Retno Widyorini Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Bank  sebagai  lembaga  keuartgan  dalam  usahanya  menerima  simpanan  dana dalam  bentuk  tabungan  maupun  deposito  kemudian  menyalurkannya  kembali  kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Tujuan dari pemberian kredit adalah untuk membiayai kebutuhan masyarakat  baik  kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Dalam pemberian  kredit  bank  mendasarkan  pada  princip  5  C,  yaitu  :  character  (kepribadian), capital  (modal),capacity  (kemampuan),  collateral  (jaminan)  dan  condition  of  economy (kondisi ekonomi secara umum ). Pada kenyataannya kredit yang dikucurkan oleh bank sering tidak bisa dikembalikan sesuai perjanjian, kondisi yang demikian disebut dengan kredit macet.Untuk mengatasi terjadinya kredit ada beberapa upaya yang dilakukan bank diantaranya  dengan  melakukan rescedulling (penjadwalan  kembali  pinjaman  dengan perjanjian baik mengenai jangka waktunya maupun besamya angsuran  yang disepakati antara  kreditur  dan  debitur)  maupun  lelang  (lelang  merupakan  upaya  terakhir  apabila debitur  sudah  tidak  mampu  secara  ekonomi).  Walaupun  bank  sudah  melakukan  upaya untuk  mengatasi  kredit  macet  namun  masih  sering  juga  menghadapi  kendala  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yang  berasal  dari  debitur  yang  berkaitan  dengan kemampuan bayar walaupun sudah dilakukan rescedulling.
Kata Kunci : Rescedulling, Upaya Non Litigasi, Penyelesaian Kredit Macet.

## ABSTRACT
Bank as a financial institution in its efforts receives funds in the form of savings and time deposits, and then distributes them back to the community in the form of credit. The  purpose  of  credit  is  to  finance  the  needs  of  the  community  both  consumer  and producti ve needs. The lending of bank is based on the principles of 5 C, i.e.: character, capital, capacity, collateral and the condition of economy. In fact, the credit disbursed by banks frequently can not be paid up in accordance with the agreement. This condition is called bad debt. To overcome bad debt, there are some efforts made by the bank, such as rescheduling (rescheduling loans with an agreement regarding the duration and amount of installments  agreed  between  creditor  and  debtor)  and  auction  (as  the  final  attempt  if debtor is not capable economically). Although banks have already made efforts to deal with bad debt, they also frequently face the constraints due to several factors that come from debtors related to the ability to pay although rescheduling has been performed.
Keywords : Rescheduling, Non Litigation Effort, Bad Debt Settlement.

## A.  Pendahuluan
Bank  adalah  lembaga  keuangan yang  profit  orientit,  dimana  salah  satu bentuk  usahanya  adalah  menerima simpanan  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk tabungan maupun deposito untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui kredit. Salah satu  tujuan  dari  pemberian  kredit  ini adalah  untuk  membiayai  kebutuhan masyarakat tidak hanya kebutuhan yang produktif  akan  tetapi  juga  kebutuhan konsumtif. Kehidupan ekonomi masyarakat  modern  tidak  bisa  terlepas dari kebutuhan akan ketercukupan dana, namun  di  satu  sisi  tidak  semua masyarakat  mampu  untuk  mencukupi kebutuhan  dana  tersebut.  Kebutuhan biaya  pendidikan,  perumahan  maupun kebutuhan  sekunder  lainnya  terutama karena arus globalisasi yang sudah tidak terelakkan lagi yang semuanya membutuhkan  dana  yang  cukup  besar. Oleh  karenanya  banklah  satu-satunya lembaga  resmi  yang  bisa  membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan dana tersebut.
Pengusaha  adalah  salah  satu kelompok masyarakat yang
menggunakan jasa bank dalam menunjang  keberlangsungan  usahanya
melalui kucuran kredit. Perbankan akan selalu  mererapkan  princip  kehati-hatian sebelum kredit dikucurkan yang dikenal dengan  princip  5  C  yaitu  Character (kepribadian), Capital (Modal), Capacity (Kemampuan),  Collateral  (Jaminan), dan  Condition  Of  Economy  (Kondisi Ekonomi  Secara  Umum  ).  Dengan kucuran kredit yang diberikan oleh bank maka  diharapkan  produktifitas  dari usaha  para  produsen  maupun  para pengusaha  di  bidang  yang  lain  akan meningkat,  tidak  hanya  dari  segi kuantitas akan tetapi juga segi kualitasnya.  Peningkatan  keberhasilan produksi  ini  tentu  akan  berdampak positif tidak hanya bagi pengusaha yang bersangkutan akan tetapi juga bagi para karyawan  yang  menjadi  tenaga  kerja dalam perusahaan tersebut, bahkan lebih jauh  lagi  diharapkan  dengan  semakin meningkatnya  sebuah  usaha  akan  dapat merekrut tenaga kerja yang lebih banyak sehingga  pada  gilirannya  akan  dapat mengurangi  tingkat  pengangguran  di masyarakat  Namun  pada  kenyataannya sering  terjadi  kredit  yang  telaqh dikucurkan  oleh  bank  tidak  dapat dikembalikan  tepat  waktu  sebagaimana yang  telah  diperjanjikan  antara  bank sebagai  kreditur  dan  penerima  kredit sebagai debitur. Ketidak tepatan
pengembalian  pinjaman  ini  bukan
karena kesalahan bank dalam menganalisis kemampuan calon penerima  kredit  akan  tetapi  lebih disebabkan  oleh  berbagai  factor  yang terjadi  dalam  kurun  waktu  perjanjian kredit  tersebut  berjalan  sebelum  jatuh tempo.Hal  inilah  yang  disebut  dengan kredit macet. Jadi yang dimaksud kredit macet dalam pengertian ini bukan kredit yang  macet  secara  total  akan  tetapi kredit yang pembayarannya tidak sesuai dengan  jangka  waktu  yang  sudah disepakati  dalam  perjanjian.  Untuk mengatasi terjadinya  kredit  macet tersebut  bank  akan  melakukan  upaya penyelesaian agar supaya bisa meminimalisir kerugian secara ekonomi akibat  terjadinya  kredit  macet  tersebt, disamping  juga  menjadi  upaya  agar kondisi  ekonomi  si  debitur  juga  dapat dikembalikan minimal mendekati kondisi  sebelumnya  sehingga  akan tumbuh  kemampuan  bayamya  atas kredit yang diterimanya dari kreditur.

## B. Permasalahan
a. Bagaimanakah  upaya  yang  bisa
dilakukan  bank  apabila  teijadi kredit macet?
b. Kendala  apakah  yang  dihadapi bank  dal  am  melakukan  upaya untuk  mengatasi  kredit  macet tersebut ?

## C. Pembahasan
1.Pengertian Kredit.
Kredit berasal dari bahasa romawi “ Credere ” yang berarti percaya 1 .  Disebut  percaya  karena  unsur dari  pemberian  kredit  adalah  adanya kepercayaan dari pihak yang memberikan kredit (Kreditur) dalam hal ini  lembaga  bank  yang  menaruh kepercayaan  bahwa  penerima  kredit (Debitur)  akan  sanggup  memenuhi segala sesuatu  yang telah diperjanjikan, baik  menyangkut  jangka  waktunya, prestasinya maupun kontra prestasinya.
Para sarjana memberikan definisi tentang  kredit  berbeda  antara  sarjana yang  satu  dengan  sarjana  yang  lain. Diantara  sarjana  yang  memberikan pengertian  yang  berbeeda  tersebut adalah  Savelberg  yang  tertulis  dalam bukunya  The’  Aman  Edy  Putra  yang beijudul  “Kredit  Perbankan  Suatu Tinjauan  Yuridis  pada  halaman  1  yang mengatakan  bahwa  kredit  memiliki  arti
1 Muhammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, bandung, hal.233.
sebagai  dasar  dari  setiap  perikatan (Verbintenis)  dimana  seseorang  berhak menuntut  sesuatu  dari  yang  lain disamping juga mengandung arti bahwa kredit  adalah  sebaqgai  jaminan  dimana seseorang  menyerahkan  sesuatu  pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan  itu.  Sementara  itu  JA  Levy mengatakan bahwa kredit adalah menyerahkan  secara  sukarela  sejumlah uang  untuk  dipergunakan  secara  bebas oleh  penerima  kredit.  Penerima  kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan  jumlah  pinjaman  itu  di belakang hari. 2
Perjanjian kredit adalah
perjanjian pinjam meminjam uang yang terjadi  dalam  dunia  perbankan  untuk jangka  waktu  tertentu  kemudian  ada bunga sebagai pembagian hasil keuntungan  sesuai  dengan  apa  yang sudah  diperjanjikan.  Pasal  1  angka  11 Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan meyebutkan bahwa : “  Kredit  adalah  penyedia  uang  atau
2 The ‘Aman Edy Putra, 1989, kredit Pebankan Suatu Tinjauan Yuridis,
Liberty , Yogyakarta, Hal.2.
tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Thomas  Suyatno  dalam  bukunya Dasar-Dasar  Perkreditan  mengatakan bahwa  terdapat  beberapa  unsure  dalam kredit yaitu :
a. Kepercayaan yang merupakan keyakinan  dari  pemberi  kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa  akan  benar-benar  diterimanya dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
b. Tenggang  waktu  yaitu  suatu  masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan konta prestasi yang akan diterima pada masa yang akan dating.
c. Degree  of  risk yaitu  tingkat  resiko yang  akan  dihadapi  sebagai  akibat dari  adanya  jangka  waktu  yang memisaahkan  pemberian  prestasi dengan  kontra  prestasi  yang  akan diterima dikemudian hari.
d. Prestasi atau obyek dari kredit  yang tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat dalam bentuk
barang atau jasa.
Tolok  ukur  untuk  menentukan  apakah kredit  itu  layak  diberikan  kepada seseorang  (calon  debitur)  ditentukan oleh  beberapa  hal  yang  dikenal  dengan princip  the  five  C.  Sebelum  aplikasi kredit  disetujui  atau  tidak  oleh  bank, maka  terlebih  dahulu  akan  diadalkan study  kelayakan  kepada  calon  debitur yang  bersangkutan,  dimana  hasil  dari study kelayakan tersebut akan dijadikan pertimbangan  untuk  dikabulkananya kredit yang diajukan atau tidak. The five C tersebut terdiri dari:
a. Character (kepribadian), kepribadian adalah  sifat  dasar  yang  ada  dalam hati  seseorang.  Kepribadian  dapat baik atau jelek, bahkan ada kepribadian  yang  berada  dianaara baik dan jelek. Kepribadian merupakan  bahan  pertimbangan untuk mengetahui resiko. Bagi pihak bank tidak mudah untuk mendeteksi kepribadian  seorang  calon  debitur apalagi apabila calon debitur tersebut baru pertama kali mengajukan kredit.
b. Capital  (modal).  Seseorang  atau badan usaha yang akan menjalankan usahanya  atau  bisnisnya  sangat memerlukan modal untuk
memperlancar  kegiatan  usahanaya. Seorang  yang  akan  mengajukan kredit  baik  untuk  kepentingan produktif atau konsumtif harus pula memiliki  modal.  Kepemilikan  atas modal  bagi  seorang  calon  debitur menjadi bahan pertimbangan kreditur  untuk  mengabulkan  kredit yang  diajukan  atau  tidak  karena adanya  modal  akan  memberikan jaminan akan terbayamya hutangnya.
c. Capacity (kemampuan), kemampuan yang  dimaksudkan  disini  adalah kemampuan akan pendapatan pribadi maupun perusahaannya sehingga yang bersangkutan mempunyai  kemampuan  membayar hutangnya sesuai perjanjian.
d. Collateral (Jaminan), jaminan
mempunyai peranan teramat penting dalam  perjanjian  kredit  karena adanya jaminan memberikan kepastian  kalau  seandainya  terjadi kemacetan pengembalian maka kreditur  bisa  melelang  jaminan tersebut untuk diperhitungkan dengan pinjaman debitur.
e. Condition  of  economy  (kondisi ekonomi  secara  umum  ).  Kondisi ekonomi  adalah  situasi  ekonomi pada  waktu  dan  jangka  waktu
tertentu  dimana  kredit  tersebut diberikan oleh bank kepada debitur. Kondisi ekonomi secara umum akan berdampak pada tingkat pendapatan dari  derbitur  sehingga  berdampak pula  pada  tingkat  kemampuan bayamya. 3

## 2. Jenis Kredit.
Undang-undang perbankan tidak memberikan penjelasan tentang
jenis-jenis  kredit,  namun  demikian kredit dapat digolongkan dalam beberapa hal, yaitu:
a. Menurut sifat penggunaannya:
1) Kredit konsumtif; adalah fasilitas  kredit  yang  diberikan bank untuk keperluan konsumtif debitur.
2) Kredit  Produktif,  adalah  kredit yang  ditujukan  untuk  keperluan produksi dalam arti yang luas
b. Menurut keperluannya:
1) Kredit  investasi,  kredit  ini diberikan untuk keperluan penanaman modal
2) Kredit  eksploitasi,  adalah  kredit yang  diberikan  kepada  debitur untuk keperluan menutup biaya eksplor perusahaan secara
3 Sutarno, 2003, 2003, Aspek-aspek Hukum
Perkreditan pada bank, Alfabeta, Jakarta,
Hal.93-94
luas  seperti  pembelian  bahan baku  dll.  Kredit  eksploitasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun
kuantitatif. 3) Kredit  perdagaangan,  kredit  ini diberikan untuk keperluan perdagangan  pada  umumnya, seperti  pemindahan  barang  dari suatu  tempat  ke  tempat  lainnya sehingga  dapat  meningkatkan utility of place dari barang ybs.
c. Menurut jangka waktunya :
1) Kredit  jangka  pendek,  adalah kredit  yang  diberikan  dlam jangka  waktu  paling  lama  satu tahun
2) Kredit jangka menengah, adalah kredit  yang  diberikan  dalam jangka waktu antara satu sampai tiga tahun.
3) Kredit  jangka  panjang,  adalah kredit  kredit  yang  beijangka waktu lebih dari tiga tahun.
d. Menurut cara pemakaiannyai
1)  Kredit  dengan  uang  muka,  yang dimaksudkan  adalah  penarikan kredit  dilakukan  sekaligus  dan sepenuhnya.
2)  Kredit  rekening  Koran,  kredit dengan  system  ini  dilakukan
dengan  cara  drebitur  menerima seluruh  kreditnya  dalam  bentuk rekening  Koran  dan  kepadanya diberikan  blanko  cek,  sehingga debitur  bebas  untuk  melakukan penarikan kredit sesuai kebutuhan samapai batas
maksimum kredit yang diterima.
e. Menurut jaminannya
1) Kredit  tanpa  jaminan,  kredit  ini diberikan  kepada  debitur  tanpa adanya  jaminan.  Tentu  saja kredit  ini  sangat  beresiko  jika ada  debitur  yang  wanprestasi. Ukuran  pemberian  kredit  ini didasarkan pada bonafiditas dan juga prospek usaha dari debitur. Kredit  ini  juga  disebut  dengan kredit blanko.
2) Kredit  dengan  jaminan,  adalah kredit  yang  diberikan  dengan kesanggupan calon debitur
untuk menyediakan suatu benda tertentu  atau  surat  berharga lainnya  yang  kemudian  diikat sebagai jaminan. Namun demikian bonafiditas dan
prospek  usaha  yang  baik  juga menjadi pertimbangan kreditur.
3.  Upaya  yang  dilakukan  bank apabila terjadi kredit macet.
Perjanjian Kredit.
Sebelum membahas tentang upaya yang dilakukan  bank  untuk  mengatasi  kredit macet,  maka  terlebih  dahulu  harus mengetahui  tentang  dasar  hukum  dari perjanjian  kredit  .  Adanya  suatu perjanjian  akan  menerbitkan  timbulnya perikatan  antara  para  pihak  yang melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan  sumber  terpenting  lahinya perikatan. Perjanjian bisa terjadi apabila memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 1320  KUH  Perdata  yang  terdiri  dari  4 (empat) klausul, yaitu:
a. Kesepakatan antara para pihak
b. Kecakapan untuk bertindak
c. Adanya obyek tertentu
d. Sebab (causa) yang halal
Syarat  yang  pertama  dan  kedua merupakan  syarat  subyektif  sedangkan syarat yang kedua dan ketiga merupakan syarat obyektif.
Perjanjian  kredit  tidak  diatur secara  khusus  didalam  KUH  Perdata akan  tetapi  termasuk  dal  am  perjanjian bemama  di  luar  KUH  Perdata.  Namun demikian  walaupun  perjanjian  kredit tidak diatur secara khusus di dalam KUH Perdata  tetapi  dalam  pelaksanaannya
tidak  boleh  bertentangan  dengan  asas yang  terdapat  di  dalam  KUH  Perdata.
Mariam Darus Badrul Zaman
berpendapat  bahwa  “Perjanjian  Kredit bank  “  adalah  perjanjian  pendahuluan ( yooroveren-  komst )  dari  penyerahan uang.
4
Perjanjian pendahuluan merupakan  hasil  dari  permufakatan antara  pemberi  dan  penerima  pinjaman mengenai uangnya bersifat nil dan pada saat penyerahan uang dilakukan barulah ketentuan  yang  tertuang  di  dalam perjanjian  kredit  bank  tersebut  berlaku untuk  kedua  belah  pihak.  Di  dalam Undang-undang perbankan dasar hukum dari perjanjian kredit diatur pada Pasal 1
angka 11 yang menyebutkan “penyediaan uang atau tagihan
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan  pinjam  meminjam  antara bank dengan pihak lain”.
Perjanjian  kredit  merupakan ikatan  atau  bukti  tertulis  antara  bank dengan penerima kredit (debitur) sehingga  harus  dibuat  sejelas  mungkin agar  mudah  untuk  dipahami  oleh  para pihak  yang  saling  mengikat  janji tersebut khususnya bagi debitur penerima kredit. Dalam praktek dikenal
4 Mariam Darus Badrul Zaman, 1991,
Perjanjian Kredit bank, Citra Aditya bakti, bandung, Hal.28
adaanya  dua  bentuk  perjanjian  kredit, yaitu:
a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan
b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (notaris).
• Perjanjian  kredit  yang  dibuat  di bawah  tangan  artinya  klausul perjanjian  tersebut  disiapkan oleh  pihak  kreditur  sebagai pemberi kredit kemudian debitur  tinggal  membubuhkan tanda  tangannya  pada  akta perjanjian tersebut sebagai bentuk  persetujuan  atas  semua isi perjanjian dan ketika debitur membubuhkan  tanda  tangan artinya ia setuju terhadap seluruh isi dari klausul tersebut, dan  akta  perjanjian  yang  dibuat dan  disetujui  oleh  para  pihak disebut  sebagai  akta  di  bawah tangan.
• Perjanjian  kredit  yang  dibuat oleh  pejabat  yang  berwenang, artinya  seluruh  klausul  dalam perjanjian  tersebut  dibuat  oleh pejabat  negara  yang  berwenang dalam  hal  ini  adalah  notaris. Namun  sebenamya  seluruh  isi perjanjian  tersebut  sepenuhnya adalah  atas  permintaan  dari
kreditur, kemudian notaris menuangkan  perjanjian  tersebut dalam  akta  notariil,  biasanya perjanjian  kredit  dengan  akta notariil  dibuat  manakala  kredit yang  akan  dikucurkan  dalam jumlah  yang  besar  dan  dalam jangka waktu menengah ataupun  panjang  seperti  kredit investasi,  kredit  untuk  modal kerja dll.
Perjanjian  kredit  merupakan  salah satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam pemberian kredit karena tanpa perjanjian kredit  yang  ditanda  tangani  oleh  bank sebagai  kreditur  dan  penerima  kredit sebagai  debitur  maka  tidak  akan  ada pemberian kredit. Di  dalam  perjanjian kredit  tertuang  hak  dan  kewajiban  dari masing -masing pihak. Salah satu kewajiban  dari  kreditur  dalam  hal  ini bank  adalah  memberikan  informasi  dan penjelasan  tentang  kewajiban  dari debitur  untuk  mentaati  seluruh  isi  dari kesepakatan  yang  dtuangkan  dalam perjanjian  kredit  walaupun  sebenamya klausul perjanjianya semuanya
ditentukan  oleh  bank.  Salah  satu kewajiban dari debitur adalah mengembalikan pinjaman tersebut ditambah  dengan  bunga  sesuai  jangka waktu,  menyerahkan  jaminan  sebagai
kontra prestasi atas kredit yang diterima dll. Disisi lain debitur juga berhak untuk menerima  kembali  barang  jaminannya apabila  jangka  waktu  kreditnya  telah berakhir.  Di  lain  pihak  kreditur  juga berhak  untuk  melelang  barang  jaminan apabila  terjadi  kredit  macet,  namun demikian  juga  harus  diperhitungkan dengan  besaran  hutang  plus  bunga  dan denda  selama  debitur  wanprestasi. Apabila  setelah  diperhitungkan  ada kelebihan  akan  dikembalikan  kepada debitur akan tetapi apabila ada kekurangan debitur wajib untuk membayar kekurangan tersebut.
Berbicara  mengenai  kredit  macet ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh  bank  tidak  hanya  dengan  cara melelang  barang  jaminan  (melelang adalah  merupakan  upaya  terakhir  yang dilakukan  bank  apabila  debitur  sudah tidak mampu lagi secara ekonomi untuk melunasi  hutangnya).  Ada  upaya  lain yang  bisa  dilalukukan  oleh  bank  untuk mengalasi  terjadinya  kredit  macet  salah satu  diantaranya  adalah  dengan  cara merescedul  terhadap  perjanjian  kredit tersebut.
Resceduling  adalah  menjadwalkan kembali  pinjaman  tersebut  dengan jangka  waktu  yang  bisa  diperpanjang dan  besaran  angsuran  yang  bisa
disepakati.  Tindakan  resceduling  ini dilakukan oleh bank dengan tujuan agar supaya  debitur  mampu  untuk  melunasi hutangnya  dengan  cara  menurunkan angsuran  dan  memperpanjang  jangka waktu pembayaran kreditnya.
Rescedulling yang merupakan salah satu upaya melalui jalur non litigasi ini lebih banyak dipilih oleh bank untuk mengatasi  terjadinya  kredit  macet. Upaya  ini  lebih  banyak  memberikan hasil  yang  signifikan  dibandingkan dengan  apabila  melalui  jalur  litigasi. Dilihat dari sisi ekonomi upaya melalui jalur  non  litigasi  membutukan  biaya yang  lebih  ringan  dibandingkan  apabila penyelesaiannya  dengan  cara  litigasi.
Penyelesaian  melalui  jalur  litigasi merupakan  pilihan  terakhir  bagi  bank karena  di  samping  membutuhkan  biaya yang lebih tinggi juga akan menyangkut kredibilitas dari bank yang bersangkutan berkaitan dengan pemberian kredit yang mungkin  kurang  cermat  pada  saat melakukan  studi  kelayakan  yang  harus didasarkan  pada  prinsip  5  C  sebelum pengajuan  kredit  diputus.  Rescedulling ini  tidak  terjadi  begitu  saja  tetapi  juga harus  melalui  beberapa  tahapan.  Bank dengan  melalui  pertimbangan  tertentu berdasarkan  penilaian  terhadap  debitur yang  mengalami  kredit  macet  akan
memanggil  debitur  yang  bersangkutan untuk  -  melakukan  perjanjian  baru. Perjanjian  yang  dimaksud  berkaitan dengan  jangka  waktu  kredit,  besamya angsuran kredit, dan berdasarkan kesepakatan dari kreditur sebagai pemberi  kredit  dan  debitur  sebagai penerima kredit akan dilakukan penjadwalan ulang. Kebijakan ini diberikan  tidak  kepada  semua  debitur yang  mengalami  kredit  macet  akan tetapi  hanya  diberikan  kepada  debitur yang  telah  menunjukkan  itikad  baik untuk melunasi hutangnya dan berkarakter  jujur  berdasarkan  penilaian bank yang bersangkutan.

## 4. Kendala yang dihadapi bank dalam upaya mengatasi kredit macet
Ada beberapa faktor yang menyebabkan  terjadinya  kredit  macet 5 .
Faktor yang dimaksud adalah:
1. Faktor internal bank, meliputi:
a. Rendahnya  ketajaman  bank dalam  melakaaukan  analisa kelayakan atas permintaan kredit  yang  diajukan  debitur maupun  terjadi  ketumpulan
5 Sri Retno Widyorini, 2011, Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 9 No.1, Fakultas Hukum Untag Semarang,
Hal.107.
analisa. Kekurang tajaman analisa  bisa  disebabkan  oleh kurangnya  pengetahuan  dan pengalaman petugas bank dalam menjalankan tugas
sementara  ketumpulan  analisis kelayakan bisa disebabkan karena  adanya  tekanan  dari pihak tertentu untuk
meluluskan  permintaan  kredit, atau kemungkinan terjadi kolusi antara  calon  debitur  dengan pihak bank. Disamping itu juga bisa  terjadi  pemberian  kredit yang  terlalu  ekspansif  yang disebabkan  terlalu  cepatnya bank  menghimpun  dana  dari masyarakat  termasuk  deposito yang mendorong bank  ybs
untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi  tingkat  kewajaran. Dan  pemberian  kredit  yang kurang tepat analisis kelyakannya  akan  membawa dampak terhadap kemungkinan terjadinya kredit macet atau  bermasalah  akan lebih  besar  di  banding  kalau analisis kelayakan yang
dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
b. Lemahnya  sistem  informasi kredit, sistem pengawasan kredit  serta  sistem  administrasi kredit. Lemahnya ketiga sistem tersebut berakibat tidak terpantaunya penggunaan kredit,  perkembangan  kegiatan usaha  dan  kondisi  keuangan debitur  secata  cermat  oleh pimpinan bank, sehingga pimpinan  bank  tidak  dapat melakukan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau  keuangan  debitur  atau apabila  terjadi  penyimpangan dari ikatan perjanjian.
c. Campur tangan yang berlebihan dari  para  pemegang  saham dalam keputusan kredit.
Campur tangan yang berlebihan dari  para  pemegang  saham terhadap kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang  menyimpang  dari  asas perkreditan yang sehat.
d. Pengikatn  jaminan  kredit  yang kurang sempuma. Jaminan kredit merupakan sumber kedua dana  pelunasan  kredit.  Oleh karena itu apabila ikatan jaminan diadakan secara
sempuma  maka  apabila  terjadi tunggakan  lebih  cepat  dapat diselesaikan tetapi apabila ikatan jaminan kreditnya kurang sempuma akan menghambat proses penyelesaian tunggakannya.
2. Faktor ekstemal di luar bank meliputi:
a. Kegagalan usaha debitur
b. Menurunnya  kegiatan  ekonomi dan tingginya suku bunga bank
c. Pemanfaatan  iklim  persaingan dunia  perbankan  yang  tidak  sehat oleh debitur
yang tidak bertanggung jawab d. Musibah yang menimpa
perusahaan debitur.
Beberapa  hal  inilah  yang  secara ekstemal menjadi faktor pemicu terjadinya  kredit  macet,  yang  walaupun sudah  dilakukan  upaya  resceduling namun  tetap  tidak  bisa  berjalan  secara maksimal sehingga tetap terjadi
wanprestasi Karena
macetnya pengembalian  angsuran
D. Penutup
1. Kesimpulan
a.  Kredit  macet  adalah  kredit  yang pengembalian angsurannya tidak sesuai  dengan  jangka    waktu  yang telah disepakati antara debitur dengan kreditur  sebagaimana  yang  tertuang di  dalam  perjanjian  kredit.  Upaya yang  bisa  dilakukan  oleh  kreditur sebagai peneyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan resceduling atau penjadwalan kembali  angsuran  kreditnya,  baik mengenai perpanjangan jangka waktu maupun penurunan nominal angsurannya.  Tujuan  dilakukannya rescedulling  adalah  untuk  membantu debitur agar bisa meneruskan kewajibannya  sehingga  hutangnya bisa  terbayar  walaupun  tidak  tepat seperti  perjanjian  awal.  Resceduling dilakukan  dengan  cara  membuat perjanjian baru berdasarkan kesepakatan  yang  didasarkan  pada kemampuan  bayar  si  debitur.  Pada prinsipnya  resceduling  ini  juga menguntungkan  kreditur  karena  bisa mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur. b. Pada kenyataannya tindakan
resceduling  yang  dilakukan  oleh
kreditur  juga  belum  tentu  beijalan secara  maksimal  karena  adanya beberapa faktor. Faktor yang dimaksud  disini  adalah  faktor  yang teijadi  dari  debitur  sendiri  yang berkaitan dengan kemampuan bayar debitur  walaupun  sudah  dilakukan penurunan nominal angsuran maupun perpanjangan jangka waktu pembayaran  kredit.  Tindakan  akhir yang dilakukan oleh kreditur apabila terjadi  wanprestasi  adalah  dengan melakukan pelelangan terhadap
barang  jaminan  untuk  kemudian dilakukan perhitungan terhadap sisa pinjaman yang belum terbayar.

## 2. Saran.
a. Sebelum  pengajuan  kredit  disetujui maka  bank  harus  cermat  dalam melakukan  studi  kelayakan  dan analisis  kredit  dengan  menerapkan pricip the five C atau prinsip 5 C b. Pengawasan  dan  pembinaan  harus intensif dilakukan oleh bank terutama pada kredit yang diberikan untuk usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Badriyah  Harnn,  2010, Penyelesaian
Sengketa  Kredit  Bermasalah, Pustaka Yudistira, Jakarta.
Muhammad  Djumhana,  1993, Hukum Perbankan  Di  Indonesia ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung
Mariam  Darus  Badrul  Zaman,  1991, Perjanjian  Kredit  bank, Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta,
Jakarta.
Sutoyo  Siswanto,1995, Analisis  Bank Umum, Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta.
----------- > 1997, Menangani KreditBermasalah, Konsep, Teknik dan Kasus, Pustaka
Binaman Pressindo.
Sutan  Remy  Sjahdeni,1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi ParaPihak Dalant Perjanjian Bank di Indonesia, Institut Bankir, Jakarta.
R,  Subekti,1993, Pokok-Pokok  Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan.Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.Undang-undang Nomor 10 Tahun  1998  pembahan  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan.Iain-lain,
Sri  Retno  Widyorini,  2011, Jumal Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat Volume 9 No. 1, Fakultas Hukum Untag
Semarang.