## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (Studi Terhadap Pedagang Kreatif Lapangan Dalam Pelaksanaan Car Free Day di Bundaran Besar Kota Palangka Raya)
Eriani 1 , Ira Zuraida 2 , Suprayitno 3
1 University of Palangka Raya, Faculty of Social and Politics, Department of Public Administration, Yos Sudarso Street, Palangka Raya, Indonesia,
Email: cocacolla21@gmail.com
2 University of Palangka Raya, Faculty of Social and Politics, Department of Public Administration, Yos Sudarso Street, Palangka Raya, Indonesia,
Email: ira_pensa@yahoo.com
3 University of Palangka Raya, Faculty of Social and Politics, Department of Public Administration, Yos Sudarso Street, Palangka Raya, Indonesia,
Email: suprayitno@fisip.upr.ac.id

## ABSTRAK
Cleanliness  Retribution  is  one  of  the  sources  that  has  the  potential  to  increase Regional  Original  Income,  especially  in  the  implementation  of  Car  Free  Day  in  the “Bundaran  Besar”  Palangka  Raya  City.  This  can  be  seen  from  its  contribution  to  the Regional  Original  Income  which  is  quite  large  and  always  increases  every  year.  This cleanliness  levy  serves  to  fulfill  the  routine  needs  of  the  regional  treasury,  regulate  the health  of  the  community  and  the  environment,  as  well  as  to  cover  the  costs  of administering waste / cleaning services. This study aims to find out, analyze and describe how  the  implementation  of  Regional  Regulations  Regarding  Cleaning  Levies  Against Creative  Traders  of  Car  Free  Day  in  the  “Bundaran  Besar”  Palangka  Raya  City.  In addition,  it  is  also  to  analyze  the  factors  that  influence  the  implementation  of  Regional Regulations  concerning  Cleaning  Levies  Against  Creative  Traders  in  the  Car  Free  Day “Bundaran  Besar”  Palangka  Raya  City.  The  author  uses  the  theory  of  policy implementation  from  George  C.  Edward  III  which  consists  of  four  indicators,  namely communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure.  This  study  uses  a Qualitative  Approach  with  data  collection  techniques  that  include  Observation,  Interview and Documentation. From the results of the study, it was found that the Implementation of Regional  Regulations  concerning  Hygiene  Levies  on  Creative  Traders  of  Car  Free  Day “Bundaran  Besar”  Palangka  Raya  City  is  still  not  optimal,  so  it  still  needs  to  be addressed.The  conclusions  from  the  research  on  the  implementation  of  the  Regional Regulations  on  Hygiene  Levies  Against  Creative  Traders  of  Car  Free  Day  “Bundaran Besar”  Palangka  Raya  City  are  still  not  optimal,  this  is  caused  by  the  first,  the  lack  of supervision by the management agency so that it is prone to irregularities. Secondly, there was  no  socialization  regarding  the  content  and  purpose  of  the  Regional  Regulations concerning  Cleanliness  retribution.  Third,  the  management  office  is  less  aware  of  the potential for cleaning fees at the location.
Keywords: Implementation, Cleanliness Retribution, Field Creative Trade

## I. PENDAHULUAN
A. Pengantar
Penyerahan  kewenangan  kepada Kepala  Daerah  sebagaimana  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Pemerintah  Daerah  dan pembagian  kewenangan  yang  diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014  tentang  Otonomi  Daerah.  Dengan adanya  Otonomi  Daerah,  Pemerintah Daerah  mulai  merumuskan  berbagai program dan kebijakan untuk membangun Daerah dan mensejahterakan masyarakatnya,  salah  satunya  dengan metapkan  peraturan  tentang  Pajak  dan Retribusi  sebagai  salah  satu  upaya pemerintah
untuk meningkatkan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dimana setiap  daerah  berhak  dan  diwajibkan mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahannya  termasuk  dalam  hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan salah satunya adalah memungut  Pajak  dan  Retribusi  Daerah yang  tata  pelaksanaannya  telah  diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  yang  didasari  oleh  Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  66  tahun  2001  tentang  Retribusi Daerah.
Dalam  upaya  meningkatkan  PAD di  Kota  Palangka  Raya,  pemerintah daerah  telah  melaksanakan  berbagai bentuk  retribusi,  salah  satu  bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi  persampahan/kebersihan  yang diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (PERDA) Kota  Palangka  Raya  Nomor  22  Tahun 2014.  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya sendiri  menargetkan  penerimaan  untuk PAD  dari  sektor  retribusi sebesar Rp17,112  miliar  selama  tahun  2018, namun  hanya  terealisasi  sebesar  Rp5,838 milliar  yang  terdiri  atas  retribusi  jasa
umum,  jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan data tersebut, sudah jelas  bahwa  penerimaan  PAD  dari sumbangan  sektor  retribusi  masih  sangat rendah  dan  perlu  upaya  yang  lebih maksimal dalam meningkatkan penerimaan  PAD  dari  sektor  retribusi. Salah  satu  tempat  yang  menjadi  sasaran pungutan sektor retribusi kebersihan yaitu terhadap  Pedagang  Kreatif  Lapangan (PKL)  dalam pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Bundaran Besar kota Palangka Raya  yang  dilaksanakan  setiap  hari minggu  pukul  06.00-09.00  yang  dikelola oleh  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan Kawasan Permukiman (PERKIM).

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  Impementasi  PERDA  Kota Palangka  Raya  Nomor  22  Tahun  2014 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan  Terhadap  PKL
Dalam  Pelaksanaan CFD di  Bundaran Besar Kota Palangka Raya?
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  mendukung dan  menghambat  Impementasi  PERDA Kota  Palangka  Raya  Nomor  22  Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  Terhadap  PKL Dalam  Pelaksanaan CFD di  Bundaran Besar Kota Palangka Raya?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi PERDA  Kota  Palangka  Raya  Nomor 22  Tahun  2014  Tentang  Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan Terhadap  PKL  Dalam  Pelaksanaan
CFD di  Bundaran  Besar  Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan  faktor  pendukung dan  faktor  penghambat  implementasi PERDA  Kota  Palangka  Raya  Nomor 22  Tahun  2014  Tentang  Retribusi Pelayanan  Persampahan/Kebersihan Terhadap  PKL  Dalam  Pelaksanaan CFD di  Bundaran  Besar  Kota Palangka Raya.

## D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai analisis kebijakan tentang CFD.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai policy brief kepada Dinas Terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kebijakan Publik
Kebijakan  merupakan  terjemahan dari  kata policy yang  berasal  dari  bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah  rencana  kegiatan  atau  pernyataan mengenai  tujuan-tujuan,  yang  diajukan atau  diadopsi  oleh  suatu  pemerintahan, partai  politik,  dan  lain-lain.  Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan- pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau  pernyataan  tertulis.  Pengertian  ini mengandung  arti  bahwa  yang  disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana,  pernyataan  tujuan,  kontrak penjaminan  dan  pernyataan  tertulis  baik yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  partai politik,  dan  lain-lain.  Dengan  demikian siapapun  dapat  terkait  dalam  suatu kebijakan.

## B. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  publik merupakan  salah  satu  kajian  tentang kebijakan publik terkait dengan implementasi  kebijakan  yang   mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan
dalam  praktik  implementasi    kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks,    sering  bernuansa  politis    dan memuat  adanya  intervensi  kepentingan untuk  mendiskripsikan    implementasi kebijakan (Nawawi, 2007:131).
Menurut  Van  Meter  Van  Horn (Agustino,
2006:139)  menyatakan, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah  dan  swasta  yang  diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran  yang telah ditetapkan’’.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya, tidak  lebih  dan  tidak  kurang,  untuk mengimplementasikan  kebijakan  publik ada  dua  pilihan  langkah  yaitu,  langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Dari  beberapa  definisi  tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi  kebijakan  menyangkut  tiga hal,  yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan;  2)  adanya  aktivitas  atau kegiatan  pencapaian  tujuan;  dan  3) adanya hasil kegiatan.

## C. Pengertian Retribusi
Berdasarkan  UU  no.  28  tahun 2009  bahwa  retribusi  adalah  pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah  Daerah untuk  kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan  nilai  yang  dikelola  oleh Direktorat Jendral Pajak. Retribusi daerah juga berbeda dengan Pajak daerah.

## D. Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sendiri merupakan salah satu pungutan daerah di bidang  retribusi  jasa  umum.  Retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan dipungut atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan  yang  diberikan oleh  Pemerintah  Daerah.  Prinsip  dan sasaran  dalam  penetapan  struktur  dan besarnya  tarif  retribusi  dimaksudkan untuk  menutup  biaya  penyelenggaraan pelayanan antara lain biaya pengangkutan dari  Tempat  Penampungan  Sementara (TPS)  ke  Tempat  Pemrosesan  Akhir (TPA),  biaya  penyediaan,  pemeliharaan lokasi pemrosesan/pemusnahan akhir sampah, biaya pengelolaan sampah, biaya adanya pelayanan jalan untuk kebersihan.
Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah
pelayanan  persampahan/kebersihan  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
meiputi:
a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari  sumbernya  ke  lokasi pembuangan sementara;
b. Pengangkutan  sampah  dari  sumbernya atau  lokasi pembuangan  sementara  ke lokasi  pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan
akhir
sampah.

## E. Struktur/Besarnya Tarif Retribusi
Pemungutan  Retribusi  Kebersihan dilakukan  pada  tiap-tiap  hari  atau  tiap- tiap  bulan  sesuai  dengan  jangka  waktu atau  tanggal  yang  ditetapkan.    Untuk kegiatan  Pasar  Tradisional,  Los  Kios, PKL, Pertokoan, Ruko
Milik Pemerintah/Swasta
Pembagian hasil
penyetoran pungutan retribusi kebersihan dilakukan  dengan  pembagian  60%  untuk
Kas  Daerah  dan  40%  untuk  Pihak  kedua sebagai  pemungut  Retribusi.  Sesuai dengan  PERDA  Kota  Palangka  Raya Nomor 22 tahun 2014 bahwa pelaksanaan CFD ternasuk dalam kategori Penyelenggaraan Keramaian
yang didalamnya juga terdapat berbagai macam kegiatan seperti Kegiatan
Olahraga,  Pameran,  Pawai,  Pasar/Bazar, Pertunjukan  Musik,  dan  kegiatan  lain sejenis yang melibatkan/mengundang orang  dalam  jumlah  banyak.  Sesuai dengan  ketentuan  yang  ada,  maka ditetapkanlah  tarif  Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan  untuk  setiap lapak  PKL  dalam  pelaksanaan CFD di Bundaran  Besar  Kota  Palangka  Raya adalah  sebesar  Rp1.000,00  per  hari  atau Rp30.000,00 per bulan.

## III. METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  karena  lebih  dapat menyesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada dilapangan dan dapat lebih jelas menggambarkan terhadap fenomena yang diteliti,  maka  fenomena  yang  diteliti dapat  dibahas  secara  mendalam  sehingga hasil  dari  penelitian  ini  dapat  dipahami secara  jelas.  Denzin  dan  Lincoln,1987 (Moloeng, 2013).

## B. Fokus Penelitian
Agar  masalah  yang  akan  diteliti tidak  menjadi  meluas,  maka  peneliti membuat  suatu  batasan  masalah  yang disebut  sebagai  fokus  penelitian.  Fokus penelitian ini adalah tentang
Implementasi  PERDA  Kota  Palangka Raya  Nomor  22  Tahun  2014  Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  Terhadap  PKL Dalam  Pelaksanaan CFD di  Bundaran Besar  Kota  Palangka  Raya  dianalisis menggunakan Teori
Implementasi menurut George C. Edward III.

## IV. HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  untuk  mencari tahu  dan  menemukan  masalah  apa  saja yang mempengaruhi proses Implementasi PERDA  Kota  Palangka  Raya  Nomor  22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Studi
Terhadap  Pedagang  Kreatif  Lapangan Dalam  Pelaksanaan Car  Free  Day di Bundaran  Besar  Kota  Palangka  Raya) beserta faktor pendukung dan penghambatnya.
Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif, dimana  dalam  proses  hasil  penelitian yang  disajikan  dalam  bagian  ini,  peneliti dapatkan  dengan  teknik  pengumpulan data  yang  meliputi  observasi,  wawancara dan  dokumentasi  guna  mendeskripsikan hal-hal  yang  berkaitan  sesuai  dengan tema  penelitian  dan  setiap  data  yang disajikan  berupa  kata-kata,  fenomena, foto,  sikap  dan  perilaku  keseharian  dari objek  penelitian  tersebut.  Dalam  tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan  pihak  Dinas  PERKIM  selaku pelaksana dan pengeola Peraturan Daerah
Kota  Palangka  Raya  Nomor  22  Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
dan juga melakukan  wawancara  terhadap  sasaran dari  kebijakan.  Dalam  penelitian  ini, Peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edwards III (1980).
A.  Komunikasi
Pada  indikator  pertama  ini  dapat kita  ketahui  bahwa  komunikasi  antara pihak  implementor  dalam  hal  ini  yaitu Dinas PERKIM terhadap sasaran program memang sudah dilakukan namun belum  secara  menyeluruh,  khususnya kepada  PKL  di CFD Bundaran  Besar Kota  Palangka  Raya  sama  sekali  belum dikomunikasikan, baik yang
disosialisasikan  secara  langsung  maupun melalui  selebaran  surat  atau  sejenisnya. Jadi pada indikator pertama ini, implementor kebijakan  masih  belum  bisa mengkomunikasikan  dengan  baik  tujuan dari program tersebut.
Implementasi PERDA Kota Palangka  Raya  Nomor  22  Tahun  2014 Tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/  Keberihan  terhadap  PKL dalam  pelaksanaan CFD di  Bundaran besar  Kota  Palangka  Raya  dalam  hal Komunikasi Internal  yaitu antarunit kerja sudah  berjalan  dengan  baik,  namun Komunikasi  Eksternal  yaitu  terhadap kelompok sasaran belum optimal.

## B. Sumber Daya
Seperti yang diketahui pada indikator  kedua  ini  bahwa  sumber  daya manusia  maupun  dalam  hal  anggaran dalam  pelaksanaan  program  ini  sudah cukup  baik,  baik  dari  pihak  implementor maupun  target  atau  sasaran  program tersebut,  sehingga  mampu  mendukung dengan  baik  keberhasilan  implementasi program ini.
Bidang Kebersihan Dinas
PERKIM  tidak  memiliki  kendala  terkait masalah  anggaran  semuanya  tercukupi, mereka  hanya  membutuhkan  sedikit biaya  untuk  pencetakan  karcis  dan fasilitas  lainnya  sudah  terpenuhi  dan fasilitas  itu  juga  disediakan  oleh  Bidang, dimana  bekerjasama  dengan  Pengelola Persampahan.  Bagian  Kebersihan  Dinas PERKIM  Kota Palangka  Raya  dalam  hal Sumber  Daya  sudah  terpenuhi  dengan
baik  dan  tidak  ada  kendala  sehingga implementasi  program  ini  dapat  berjalan dengan baik pula.

## C. Disposisi
Dalam  disposisi  atau  sikap  dari pelaksanan  kebijakan  harus  dimiliki  oleh setiap  aktor  dari  implementasi  suatu program,  bersikap  bertanggung  jawab, komitmen,  jujur  dan  demokratis  dalam mengimplementasikan  sebuah  kebijakan. Maka  dari  itu  pelaksana  harus  memiliki disposisi yang baik agar dapat menjalankan  kebijakan  tersebut  dengan baik  sesuai    dengan  apa  diinginkan sehingga  tidak terjadi penyimpangan dari setiap program yang dilaksanakan.
Temuan  dilapangan  tidak  ada sosialisasi  kepada  PKL.  Tidak  adanya sosialisasi  ini  menyebabkan  terjadinya perbedaan  harga  pada  karcis  dan  harga yang  dibayarkan  oleh  PKL  kepada Petugas.  Jadi  dengan  disposisi  yang sudah  cukup  baik  ini  seharusnya  di imbangi  dengan  sosisalisasi  yang  baik pula  untuk  meningkatkan  optimalisasi kebijakan.

## D. Struktur Biroktasi
Struktur birokrasi mempunyai dua indikator  yaitu  yang  pertama  SOP ( Standar  Operating  Prosedures )  dimana Dinas  PERKIM  sebagai  implementor melaksanakan program ini yaitu implementasi  PERDA  tentang  retribusi kebersihan.  Kemudian  indikator  kedua yaitu  upaya  penyebaran  tanggung  jawab antar  unit  kerja  karena  sudah  memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
Dalam  pelaksanaan  dilapangan terdapat  perbedaan  pelaksaan  dengan SOP seperti  minimnya  pengawasan  yang mengakibatkan rawan penyimpangan contohnya  perbedaan  tarif  yang  dipungut dan  gratifikasi.  Pada  struktur  birokrasi memang  sudah  cukup  baik  dapat  dilihat dari  terkoordinirnya  Bidang  Kebersihan Dinas  PERKIM.  Selain  itu  pembagian
tugas  pokok  dan  fungsi  sudah  jelas  dan dijalankan dengan baik. Hanya saja tidak didukung  dengan  pengawasan  yang  baik kepada petugas pemungut retribusi.

## E. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  yang  paling penting  dari  program  ini  adalah  kualitas dari  sumber  daya  manusia  itu  sendiri, dalam  hal  ini  peran  petugas  dilapangan dan sasaran program sangat berpengaruh, khususnya bagi petugas dilapangan diharapkan  mampu  melaksanakan  tugas dan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan aturan yang ada. Tidak hanya itu, terdapat juga  faktor-faktor  pendukung  lainnya yaitu:
a. Sumber  Daya  Manusia,  Sebagai  Dinas pengelola  dari  sebuah  kebijakan,  Dinas PERKIM  khususnya  Bidang  Kebersihan sudah  memiliki  sumber  daya  manusia dengan  kualitas  pelaksana  dan  jumlah pegawai  yang  yang  cukup.  Hal  ini  dapat dilihat  mulai  dari  jumlah  pegawai  Dinas PERKIM Bidang Kebersihan yang mencukupi  yaitu  sejumlah  149  orang,  87 orang merupakan sarjana yang terdiri dari
61  orang  PNS  dan  88  orang  merupakan tenaga kontrak. Kemudian petugas pemungut  retribusi  dilapangan  yang  juga mencukupi  terdiri  dari  2  orang  khusus dalam pelaksanaan CFD yang merupakan petugas  kontrak  dan  target  sasaran PERDA  yaitu  PKL  yang  koorperatif dalam membayar retribusi Kebersihan.
b. Anggaran,  dari  segi  anggaran,  Bidang Kebersihan Dinas PERKIM sudah terpenuhi dan mencukupi kebutuhan yang diperlukan, dalam pengelolaan
kebersihan pihak Dinas hanya membutuhkan  biaya  untuk  mencetak karcis  dan  biaya  pengangkutan  dari  TPS ke  TPA,  dimana  sumber  dana  tersebut disalurkan  dari  DISPENDA  rutin  setiap tahun  sebesar  Rp40.000.000,00  dan dikelola oleh bendahara Bidang
Kebersihan.
c. Potensial,  hal  ini  dapat  dilihat  dari terpenuhnya  target  PAD  dari  sektor
retribusi kebersihan bahkan terus meningkat  setiap  tahunnya.  Untuk  tahun 2018 ditargetkan sebesar 2,3 m dan  yang terealisasi 2,36 m,  ini artinya target PAD terlampaui  dan  sebenarnya  pemerintah daerah  harus  melakukan  survey  atau melakukan pendataan rutin untuk mengetahui seberapa besar potensi diwilawah  tersebut  sehingga  dengan  itu mereka  bisa  merancang  kembali  target PAD yang sesuai dengan potensi wilayah tersebut.  Selain  itu,  perlu  adanya  survey lokasi  pemungutan  retribusi  juga  untuk mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  tidak diinginkan misalnya penyimpangan antara  hasil  yang  didapatkan  dilapangan dengan yang disetor ke kas Daerah.
d. Kerjasama  antara  Kepolisian  dan
DISHUB,  Kerjasama  lintas  sektor  sudah dibangun dimana pihak kepolisian melakukan pengamanan dilokasi pemungutan retribusi yaitu dalam pelaksanaan CFD di  Bundaran  Besar Kota  Palangka  Raya  dan  penataan kendaraan  atau  parkir  yang  dikelola  oleh DISHUB.

## F. Faktor Penghambat
Yang  menjadi  faktor  penghambat dalam  pelaksanaan  program  ini  adalah rawan  Pungli,  karena  ada  saja  oknum- oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab yang  melakukan  pungutan  diluar  apa yang sudah ditetapkan, hal ini sulit diatasi karena  pasti  ada  saja  yang  luput  dari pantauan implementor program, kemudian  faktor  lain  juga  terkait  dengan sumber  daya  manusia  terkadang  ada  saja petugas  maupun  target  retribusi  yang tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Faktor Penghambat sebagai berikut: a.  Rawan  Pungutan  Liar,  hal  ini  terbukti dari  perbedaan  tarif  yang  dipungut dilapangan  dengan  ketentuan  besaran tarif yang tertera di PERDA atau di karcis resmi,  kemudian  hal  lain  juga  dapat dilihat  dari  keberadaan  oknum  lain  yang juga  melakukan  praktek  Pungli  terhadap lapak PKL, berdasarkan hasil wawancara
terhadap  salah  seorang  oknum  yang melakukan  Pungli,  Peneliti  mendapati bahwa  pungutan  yang  dilakukan  itu memang  tidak  dikenakan  kepada  seluruh lapak  PKL,  hanya  sebagian  lapak  yang dikenakan pungutan dan besaran pungutan  itu  juga  berbeda-beda,  mulai dari  Rp5.000,00-20.000,00.  Kemudian uang hasil pungutan tersebut tidak disetor kepada  siapapun  termasuk  kas  Daerah, uang  tersebut  murni  untuk  pribadi  si pelaku Pungli.
b. Kurang Sosialisasi, Dalam implementasi  PERDA  tentang  retribusi kebersihan  khususnya  terhadap  PKL  di CFD Bundaran  Besar  Kota  Palangka Raya  belum  pernah  disosialisasikan sehingga  para  PKL  tersebut  tidak mengetahui  persis  isi  dan  tujuan  dari PERDA  tersebut,  yang  mereka  tau mereka hanya membayar retribusi kebersihan  untuk  biaya  pengelolaan kebersihan,  mereka  tidak  mengetahaui kalau  uang  retribusi yang mereka sumbangkan  juga  bermanfaat  sebagai salah  satu  sumber  PAD.  Hal  ini sebenarnya sangat berbahaya dimana para oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab bisa dengan leluasa melakukan penyimpangan, seperti praktek pungli dan gratifikasi.
c.  Disposisi,  hal  ini  dapat  dilihat  ketika dia melakukan tarif yang berbeda dengan ketentuan yang ada di PERDA kemudian juga melakukan gratifikasi dengan menukarkan tarif retribusi dengan  barang dagangan  PKL.  Sikap  kurang  jujur  dari petugas  pemungut  retribusi  di  Lapangan dengan melakukan gratifikasi dan perbedaan  tarif  yang  tertera  dikarcis dengan yang dipungut merupakan sebuah masalah  dalam  implementasi  PERDA tentang  retribusi  kebersihan  ini,  dimana hal  ini  telah  merugikan  pihak  lain  dan menyalahgunakan wewenangnya kemudian  juga  menodai  amanat  dari PERDA itu sendiri.
d.  Pengawasan  yang  kurang,  Sejauh  ini, pihak  Dinas  belum  melakukan  tindakan tegas apapun terkait dengan
penyimpangan dilapangan dan cenderung melakukan  pembiaran.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  pembiaran  terhadap  oknum yang  melakukan  Pungli  padahal  pihak Dinas  sendiri  sudah  mengetahui  hal  itu.
Tidak adanya pengawasan dan cenderung melakukan pembiaran membuat Implementasi PERDA ini rawan penyimpangan dan membuat oknum yang tidak  bertanggung  jawab  dapat  dengan leluasa melakukan praktek Pungli, gratifikasi  atau  tindakan  penyimpangan lainnya.
V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian ini yaitu:
1. Implementasi  PERDA  tentang belum optimal.
2. Faktor-faktor yang  mempengaruhi Implementasi  PERDA  tentang
retribusi kebersihan terhadap PKL di CFD yakni  faktor  pendukung dan  Faktor penghambat.

## B. Saran
Adapun  saran-saran  yang  peneliti sampaikan yaitu;
1. Melakukan survey  jumlah PKL di CFD agar  potensi  reribusi  dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi PAD. 2. Dinas PERKIM Bidang Kebersihan  bisa  lebih  maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan  retribusi  pelayanan persampahan/kebersihan supaya meminimalisir terjadinya penyimpangan. 3. Melakukan  sosialisasi  mengenai tujuan  dan  isi  PERDA  retribusi kebersihan  terhadap  PKL  di CFD agar tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Dinas PERKIM Bidang Kebersihan seharusnya mepublikasikan  informasi  yang diperbaharui  secara  berkala,  rinci dan  transparan  yang  bisa  diakses melalui media internet.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Bungin, Burhan. 2006. Metodologi Penelitian  Sosial,  Format-Format Kualitatif  dan  Kuantitatif .  Jakarta  : Bumi Aksara.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan Publik  Berbasis  Dynamic  Policy Analisis . Yogyakarta: Gava Media.
Moleong,  J.  Lexy.  2013. Metodologi Penelitian  Koalitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Nawawi,  Ismail.  2007. Public  Policy Analisis,  Strategi  Advokasi  teori dan  Aplikasinya  di  Indonesia. Bandung: Pmn.Itspress.
Poerwaarminta.  2003. Kamus  Umum Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai
Pustaka. Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian  Administrasi  Publik . Bandung: Alfabeta Riduansyah. Mohammad. 2003. “Kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah    (APBD)  Guna
Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
Rinny,  Asva.  2011. Analisis  Pengaruh Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya  terhadap  Retribusi Daerah  (Studi  Kasus  di  Kota
Baubau). Universitas  Indonesia: Jakarta.
Siagian,  P.  Sondang  1985. Filsafat Administrasi ,  Jakarta:  Gunung Agung.
Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori  dan Aplikasi Yogyakarta:Pustaka Pelajar Sutarso,  Eko.  2010. Analisis  Faktor- faktor yang Mempengaruhi Retribusi Daerah di Kota Pekanbaru . Institut Pertanian Bogor.
Wahab,  Abdul,  S.  2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang

## Website
https://www.cekkembali.com/pajak-dan- retribusi-daerah/
http://sebutsajarendy.blogspot.com/2015/ 12/makalah-retribusi-daerah- dalam.html
https://kalteng.antaranews.com/berita/284 692/pad-kota-palangka-raya- masih-rendah
https://prkp.palangkaraya.go.id/

## Regulasi
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya Nomor 22 Tahun 2014