Journal of Natural Resources and Environmental Management 10 (3): 419-435. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.419-435
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Perubahan penggunaan dan tutupan lahan, serta faktor penyebabnya  di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau (periode 1990-2019)
Land-use/land cover change and its causes in Bengkalis Island, Riau Province (from 1990-2019)
Lila Juniyanti a , Lilik Budi Prasetyo b , Dwi Putra Aprianto a , Herry Purnomo cd , Hariadi Kartodihardjo c
a Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 81382465884]
b Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
c Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
d Center for International Forestry Research, Sindang Barang Bogor, 16155, Indonesia
Article Info: Received: 11 - 06 - 2020 Accepted: 05 - 08 - 2020

## Keywords:
Direct causes, spatial analysis, time-series, underlying causes

## Corresponding Author:
Lila Juniyanti Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor; Tel. +6281382465884 Email:
juniyanti.lila@gmail.com
Abstract. Indonesia is one of the countries with dynamic land cover changes because  the  country's  economy  is  sourced  from  land-based  resource management.  On  the  other  hand,  it  has  negative  impacts  such  as  social conflict  and  environmental  damage  This  paper  observed  patterns  of  land change  and  explores  its  driving  forces  during  1900-2019  on  Bengkalis Island, Indonesia to monitor and provide information that can be used as a base  for  reducing  uncontrolled  land-use  changes  in  an  area.  We  reviewed previous  reports  and  research,  observed  land  cover  conditions  in  the  field, carried  out  focus  group  discussions,  and  deep  interviews.  We  implemented GIS  to  capture  time-series  land  cover  and  land-use  changes.  The  results showed  that  in  the  period  1990-2000,  forest  cover  declined  sharply  due  to land clearing for plantations by transmigrants. In the period 2000-2010, the implementation  of  decentralization  was  one  of  the  factors  driving  the existence  of  oil  palm  plantations.  Deforestation  that  occurred  in  the period 2010-2019  was  slowly  because  forest  cover  was  less  than  10%  of  the Bengkalis  Island  total  area.  During  this  period,  forest  and  land  fires occurred in industrial forest plantations and community management areas due to tenure conflicts.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Juniyanti L, Prasetyo LB, Aprianto DP, Purnomo H, Kartodihardjo H. 2020. Perubahan penggunaan dan tutupan lahan, serta faktor penyebabnya di Pulau Bengkalis,
Provinsi Riau (periode 1990-2019). JPSL 10 (3): 419-435.
http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.419-435.

## PENDAHULUAN
Tutupan  lahan  adalah  permukaan  fisik  suatu  lahan  (Pauleit et  al., 2005),  sedangkan  penggunaan  lahan adalah  ekspresi  dari  interaksi  antara  lingkungan  dengan  aktivitas  manusia  yang  mencoba  untuk  membuat lingkungannya  sesuai  dengan  kehidupan  dan  kebutuhannya  (Antrop,  1998;  Geist  dan  Lambin,  2002). Penggunaan  lahan  merupakan  penyebab  penting  dari  perubahan  lingkungan  dunia  (Nagendra et  al., 2004; Ramankutty et  al., 2006).  Perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  yang  diagregasi  secara  global menunjukkan  bahwa  perubahan-perubahan  tersebut  secara  signifikan  memengaruhi  aspek-aspek  utama  dari sistem  fungsional  di  bumi  (Lambin et  al., 2001).  Villamor  (2015)  menyatakan  bahwa  perubahan  tutupan
lahan  dapat  diinterpretasikan  sebagai  kerusakan,  degradasi,  atau  sebuah  peningkatan,  tergantung  dari  sudut pandang manusia yang memperoleh atau kehilangan dari proses transisi tersebut.
Indonesia seperti beberapa negara tropis lainnya, memiliki pengalaman dalam perubahan tutupan lahan, khususnya  penurunan  tutupan  hutan  alam  untuk  kepentingan  ekspor  produk  perkebunan  dan  penanaman (Margono et  al., 2012;  Villamor,  2015).  Perubahan  yang  tidak  terkendali  menyebabkan  kerusakan lingkungan  (Therville et  al., 2011;  Gatto et  al., 2015),  konflik  horizontal  antara  masyarakat  dengan stakeholder lainnya (Feintrenie dan Levang, 2009; Feintrenie et al., 2010b), perubahan budaya di masyarakat (Sandker et  al., 2007),  dan  kemiskinan  (Obidzinski et  al., 2013).  Perubahan  tutupan  lahan  telah  merusak habitat  hutan  tropis,  yang  mana  ekosistem  ini  merupakan  bioma  paling  beragam  secara  biologis  di  bumi (Rudel et  al., 2009;  Goers et  al., 2012),  secara  signifikan  berkontribusi  terhadap  total  emisi  GRK  (Kalnay dan  Cai,  2003),  dan  sedimentasi  danau  dan  sungai  (Walker,  2004).  Di  sisi  lain,  konversi  hutan  menjadi perkebunan kelapa sawit dalam skala lokal telah meningkatkan pendapatan rumah tangga (Rist et al., 2010) dan Indonesia menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia (Feintrenie et al., 2010a). Untuk menggambarkan berbagai potensi dampak tutupan lahan yang dinamis, GIS menyediakan metode yang akurat dalam analisis spasial (Nagendra et al., 2004) yang mampu untuk membuat dampak yang lebih besar  dalam  memantau  perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  pada  berbagai  skala  spasial  (Rogan  dan Chen,  2004).  Data  penginderaan  jauh  dapat  digunakan  untuk  mengidentifikasi  perubahan  antara  dua  atau lebih periode waktu (Shalaby dan Tateishi, 2007). Data penginderaan jauh merekam sifat spektral dari objek- objek  yang  ada  di  permukaan  bumi,  oleh  karena  itu  lebih  erat  kaitannya  dengan  tutupan  lahan.  Interpretasi visual  atau  pemrosesan  gambar  yang  canggih  dan  analisis  pola  spasial  diperlukan  untuk  menggambarkan penggunaan  lahan  (Treitz  dan  Rogan,  2004).  Keberhasilan  penggunaan  satelit  penginderaan  jauh  dalam mendeteksi  perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  tergantung  pada  pemahaman  yang  memadai  tentang fitur  lanskap,  sistem  pencitraan,  dan  metodologi  ekstraksi  informasi  yang  digunakan  terkait  dengan  tujuan analisis (Yang dan Lo, 2010).
Perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  pendorong  dan  aktor-aktor yang  memicu  laju  perubahan  tertentu  (Schneeberger et  al., 2007).  Fakta  bahwa  perubahan  lanskap  dapat dikelola  secara  efektif  melalui  pemahaman  terhadap  penyebab  utamanya  telah  mendorong  penelitian  yang terkonsentrasi pada definisi dan klasifikasi dari penyebab-penyebab tersebut (Kopecka et al. , 2008). Gaveau et  al. (2009)  menyatakan  bahwa  secara  umum  perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  tidak  hanya disebabkan  oleh  satu  penyebab  tetapi  kombinasi  dari  berbagai  penyebab  dalam  kondisi  tertentu.  Penyebab perubahan lahan dapat dibagi menjadi penyebab dasar dan penyebab langsung (Contreras-hermosilla, 2000; Geist  dan  Lambin,  2002). Penyebab  langsung  adalah  aktivitas  atau  tindakan  manusia  yang  secara  langsung memengaruhi penggunaan lahan, sedangkan  penyebab dasar adalah proses yang mendasar seperti dinamika populasi manusia atau kebijakan pertanian. Demikian juga aktor sebagai pihak yang membuat keputusan atas tindakan  mereka  terhadap  lahan,  dapat  dibagi  menjadi  aktor  yang  memengaruhi  penyebab  dasar  dan  aktor yang secara langsung mengubah lahan (Hersperger et al., 2010).
Terdapat berbagai penelitian tentang perubahan tutupan dan penggunaan lahan baik itu mengenai faktor penyebab maupun dampak dari perubahan  tersebut. Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa deforestasi menjadi  faktor  utama  penyebab  perubahan  tutupan  lahan  (Indrabudi et  al., 1998;  Lambin  dan  Geist,  2003; Chowdhury,  2006;  Tsujino et  al., 2016),  kebijakan  transmigrasi  sebagai  penyebab  utama  konversi  hutan alam  (Sunderlin  dan  Resosudarmo,  1999;  Elmhirst,  2011),  faktor  ekonomi  sebagai  penyebab  perubahan penggunaan lahan (Goers et al., 2012), dan pertumbuhan populasi sebagai penyebab utama perubahan lahan (Shaw, 1992).
Sektor  penggunaan  lahan  dan  kebakaran  gambut  mendominasi  emisi  GRK  di  Indonesia  (Boer et  al. , 2018)  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia  yang  berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi  GRK  sebesar  29% (Wijaya et al., 2017). Lahan gambut menjadi area utama yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman di beberapa wilayah di Indonesia (Ramdani dan Hino, 2013). Hal ini bertentangan dengan komitmen nol deforestasi termasuk menghindari konversi lahan gambut dan juga hutan (Austin et al., 2017).
Dampak negatif dari perubahan tutupan lahan pada aspek sosial dan lingkungan bertentangan dengan tujuan Sustainable  Develpment  Goals (SDGs)  ke-15  untuk  melindungi,  memulihkan  dan  mempromosikan pemanfaatan  ekosistem  terestrial  yang  berkelanjutan,  memerangi  degradasi  lahan  dan  menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pendekatan spasial menggunakan penginderaan jauh dan pemahaman terhadap penyebab perubahan tutupan dan penggunaan lahan berfungsi untuk memberikan saran dan menjadi isu penting dalam mitigasi perubahan iklim, deforestasi nol dan SDGs.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  perubahan  tutupan  lahan  dari  tahun  1990 hingga  2019  dan  mengidentifikasi  faktor  penyebab  perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  di  Pulau Bengkalis.  Makalah  ini  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  berikut:  a)  Bagaimana  pola  perubahan  tutupan lahan  dari  tahun  1990  hingga  2019?;  b)  Faktor  penyebab  apa  yang  memengaruhi  perubahan  tutupan  dan penggunaan lahan?. Penelitian  ini menggunakan analisis spasial untuk mendapatkan  informasi tentang pola perubahan  tutupan  lahan.  Studi  pustaka  dan  wawancara  mendalam  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi mengenai penyebab perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis. Wawancara mendalam ini melibatkan para aktor yang berperan dalam pengelolaan lahan.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Pulau  Bengkalis,  Provinsi  Riau,  Indonesia  (Gambar  1).  Pulau  ini  berada  di koordinat  1 0 15’-1 0 36’LU  dan  102 0 00’-102 0 30’BT.  Luas  total  Pulau  Bengkalis  adalah  114  km 2 yang  terdiri dari  dua  kecamatan  dan  54  desa  (BPS  Kabupaten  Bengkalis,  2019a,  2019b).  Mayoritas  penduduk  bermata pencaharian  sebagai  petani  yang  mengelola  kebun  campuran.  Sebagian  besar  area  pulau  merupakan  lahan gambut dengan kedalaman lebih dari tiga meter dan Pulau Bengkalis adalah salah satu Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang ada di Indonesia (Ramdani dan Hino, 2013).
Gambar 1 Lokasi penelitian perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1980-an, Pulau Bengkalis dibagi habis menjadi  Hutan  Produksi  dan  area  penggunaan  lain.  Terdapat  dua  perusahaan  yang  beroperasi  di  Pulau Bengkalis yaitu PT MAS (konsesi perkebunan kelapa sawit) dan PT RRL (konsesi hutan tanaman industri). Bagaimanapun, konsesi PT RRL tumpang tindih dengan area kelola masyarakat yang telah diperjualbelikan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.
Pulau Bengkalis

## Jenis dan Sumber Data
Informasi mengenai tutupan dan penggunaan lahan diperoleh dari interpretasi citra Landsat multiwaktu, dari tahun 1990 hingga 2019 yang diunduh dari  http://earthexplorer.usgs.gov/ (Tabel 1). Proses koreksi dan pemotongan  citra  dilakukan  dengan  menggunakan  perangkat  lunak Erdas  Imagine  2014, sedangkan interpretasi dan analisis citra dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ArcGis 10.1. Jenis penelitian ini  merupakan  penelitian  deskriptif  sehingga  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  survei  dan observasi  lapangan.  Survei  lapangan  dilakukan  dengan  menggunakan Global  Positioning  Sisytem  (GPS) untuk  mengumpulkan  informasi  tutupan  lahan  saat  ini.  Informasi  tersebut  sebagai  panduan  untuk  koreksi geometrik dan interpretasi citra.
Tabel 1 Deskripsi data Landsat Tahun Jenis Sensor Satelit Tanggal Akuisisi 1990 Landsat 5 Thematic Mapper (TM) Path 126 / Row 59 22 Agustus 1990 2000 Landsat 5 Thematic Mapper (TM) Path 126 / Row 59 15 Juni 2000 2010 Landsat 5 Thematic Mapper (TM) Path 126 / Row 59 02 Februari 2010 2019 Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) Path 126 / Row 59 11 Februari 2019
Observasi lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosial di lapangan, pengelolaan  lahan,  dan  penyebab  perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan.  Diskusi  kelompok  terfokus (FGD)  dilaksanakan  untuk  memperoleh  gambaran  umum  situasi  di  lapangan.  FGD  yang  dilaksanakan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan petani-petani yang berasal dari tujuh desa, yaitu Suka Maju, Bantan Tengah, Bantan Air, Bantan Timur, Bantan Sari, Pematang Duku, dan Pematang Duku Timur. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan metode purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 60 orang. Pemilihan informan yang diwawancarai berdasarkan latar belakang dan wawasan mereka terhadap pengelolaan  lahan  di  Pulau  Bengkalis.  Informasi  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  tersebut  juga  dikumpulkan dari berita, laporan, dan jurnal.

## Metode Analisis Data
Interpretasi  citra  Landsat  dilakukan  dengan  interpretasi  visual (digitization  on  screen) untuk  membagi tutupan  lahan  menjadi  sembilan  kelas  yaitu  hutan  alam,  hutan  tanaman,  rumput  dan  semak  belukar,  kebun campuran,  perkebunan  kelapa  sawit,  lahan  kosong,  pemukiman,  sawah,  dan  badan  air.  Setelah  dilakukan klasifikasi  berbasis  objek,  pengujian  akurasi  dilakukan  terhadap  seluruh  peta  hasil  klasifikasi  untuk mengetahui akurasi dari teknik klasifikasi yang diterapkan. Uji akurasi yang umum dilakukan pada data hasil klasifikasi penginderaan jauh adalah matriks kesalahan (Tabel 2) (Jaya, 2010).
Tabel 2 Matriks kesalahan J=kolom (referensi) Jumlah baris nj+ i = baris 1 2 K n j+ 1 n 11 n 12 n 1k n 1+ 2 n 21 n 22 n 2k n 2+ K n k1 n k2 n kk n k+ Jumlah kolom n+j n +1 n +2 n +k N
N= ∑ 𝑛𝑖𝑗 𝑘 𝑗=1 merupakan jumlah sampel hasil klasifikasi terhadap kelas i dalam klasifikasi penginderaan jauh, n+j = ∑ 𝑛𝑖𝑗 𝑘 𝑗=1 merupakan jumlah sampel yang diklasifikasikan ke kelas j pada data referensi. Akurasi keseluruhan (overall  accuracy) antara  data  hasil  klasifikasi  penginderaan  jauh  dan  data  referensi  dapat dihitung sebagai berikut:
Overall accuracy
= ∑ 𝑛𝑖𝑖 𝑘 𝑖=𝑖 𝑁 (1)
Producer’s accuracy (j) = 𝑛𝑗𝑗 𝑛+𝑗 (2) User’s accuracy (i) = 𝑛𝑖𝑖 𝑛+𝑖 (3)
Sebuah uji statistik Kappa akan digunakan  untuk menilai akurasi  klasifikasi dari sebuah  matriks kesalahan. Nilai  koefisien  Kappa  berada  pada  rentang  0  hingga  1  dan  biasanya  akan  lebih  kecil  dari  nilai  akurasi keseluruhan dan dapat dihitung melalui:
Kappa accuracy
= 𝑁 ∑ 𝑥 𝑖𝑖 −∑ (𝑥 𝑖+ 𝑥 +1 ) 𝑟 𝑖=1 𝑟 𝑖=1 𝑁 2 − ∑ (𝑥 𝑖+ 𝑥 +1 ) 𝑟 𝑖=1 (4)
r adalah jumlah baris pada matriks, xii adalah jumlah pengamatan pada baris i dan kolom i, x i+ dan x +1 adalah total margin baris i dan kolom i, N adalah jumlah pengamatan.
Teknik  tumpang  susun dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  perubahan  tutupan  dan  penggunaan lahan. Luas area yang telah berubah dijelaskan dalam bentuk matriks dengan satuan hektar. Setiap sel dalam matriks  transisi  ini  adalah  perubahan  dari  satu  jenis  tutupan  lahan  ke  jenis  tutupan  lahan  lainnya  dalam periode  waktu  tertentu,  sedangkan  matriks  diagonal  adalah  luas  lahan  yang  tidak  berubah.  Penelitian  ini menghasilkan  tiga  matriks  transisi  yang  terdiri  dari  periode  1990-2000,  periode  2000-2010  dan  periode 2010-2019.
Analisis data untuk menjelaskan penyebab perubahan tutupan lahan yaitu analisis deskriptif. Analisis ini merupakan  proses  penyederhanaan  data  yang  sudah  diperoleh  dari  proses  kategorisasi  dalam  bentuk  yang mudah dipahami. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan  situasi  yang  sebenarnya  guna  mendukung  penyajian  data  (Nugrahani,  2014).  Proses kategorisasi  data  ini  mengadaptasi  dari  klasifikasi  penyebab  dasar  dan  penyebab  langsung  perubahan bentang  alam  di  Eropa  (Plieninger et  al., 2014)  dan  pengelompokan  faktor  pendorong  yang  mendukung penyebab langsung deforestasi di daerah tropis (Geist dan Lambin, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil uji akurasi
Uji akurasi dilakukan dengan membandingkan data lapangan (70 titik pengamatan) dan gambar resolusi tinggi  dari Google  Earth tahun  2019  (30  titik  pengamatan)  dengan  klasifikasi  tutupan  lahan  tahun  2019. Penggunaan titik pengamatan pada gambar resolusi tinggi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tutupan lahan  yang  sulit  dijangkau  di  lapangan  karena  adanya  keterbatasan  akses  dan  waktu  penelitian.  Tabel  3 menyajikan  hasil  akurasi  klasifikasi  tutupan  dan  penggunaan  lahan  di  Pulau  Bengkalis. Producer  accuracy merupakan  akurasi  yang  dilihat  dari  sisi  penghasil  peta  dan user  accuracy merupakan  akurasi  yang  dilihat dari sisi pengguna petanya (Jaya, 2010).
Nilai producer  accuracy berfungsi  sebagai  penilaian  secara  tematik,  yaitu  menunjukkan  tingkat kebenaran  hasil  klasifikasi  terhadap  kondisi  di  lapangan,  sedangan user  accuracy menjelaskan  mengenai ketelitian  hasil  klasifikasi  terhadap  seluruh  objek  yang  dapat  diidentifikasi  (Wiweka et  al., 2014).  Tutupan lahan  terbuka  memiliki producer  accuracy yang  paling  rendah  (67%)  dan  tutupan  semak  belukar  memiliki user  accuracy yang  paling  rendah  (78%)  karena  semak  belukar  memiliki  konfusi  maksimum  dengan  lahan terbuka  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Hasil  akurasi  klasifikasi  keseluruhan (overall  accuracy) dan  akurasi
Kappa (Kappa  accuracy) masing-masing  adalah  95%  dan  94%.  Hasil  uji  akurasi  ini  menunjukkan  bahwa klasifikasi tutupan dan penggunaan lahan cukup akurat untuk dilakukan analisis selanjutnya.
Tabel 3 Hasil uji akurasi tutupan dan penggunaan lahan tahun 2019 Tutupan dan Penggunaan Lahan Producer Accuracy User Accuracy Lahan terbuka 67% 80% Hutan 100% 100% Hutan Tanaman Industri 80% 100% Semak Belukar 100% 78% Kebun Campuran 93% 93% Perkebunan Kelapa Sawit 100% 100% Sawah 100% 100% Permukiman 100% 100% Badan Air 100% 100%

## Tren perubahan penggunaan lahan (1990-2019)
Perubahan  penggunaan  lahan  yang  dinamis  telah  terjadi  di  Pulau  Bengkalis  dari  tahun  1990  sampai tahun  2019  (Gambar  2).  Pada  tahun  1990-2010  terjadi  penurunan  tutupan  areal  hutan  alam  yang  sangat dramatis,  tetapi  pada  tahun  2010-2019  tingkat  deforestasi  mulai  menurun.  Deforestasi  yang  sangat  tinggi berkaitan  dengan  program  transmigrasi  dan  krisis  ekonomi  pada  tahun  1998  yang  memicu  terjadinya pembukaan  hutan  secara  besar-besaran  di  berbagai  daerah.  Kebijakan  desentralisasi  juga  memberikan kewenangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  mengeluarkan  izin  bagi  usaha  skala  besar  dalam  melakukan pemanfaatan lahan di daerahnya.
Gambar 1 Perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada periode 1990-2019
Berbeda  halnya  dengan  penurunan  tingkat  deforestasi  yang  terjadi  pada  tahun  2010-2019.  Penurunan angka  deforestasi  ini  disebabkan  karena  sebagian  besar  lahan  di  Pulau  Bengkalis  secara de  facto sudah dimiliki oleh berbagai pihak dan tutupan hutan alam yang tersisa kurang dari 10% dari luas Pulau Bengkalis. Distribusi  spasial  dari  perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  pada  tahun  1990,  2000,  2010  dan  2011 berturut-turut terdapat pada Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5 dan Gambar 6.
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1990 2000 2010 2019 Ar ea (h a) Tahun Hutan Alam Hutan Tanaman
Perkebunan Kelapa Sawit Rumput & Semak Kebun Campuran
Gambar 3 Perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada tahun 1990 Gambar 4 Perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada tahun 2000 Gambar 5 Perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada tahun 2010 Gambar 6 Perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada tahun 2019

## Periode 1990-2000
Perubahan tutupan lahan terbesar pada periode ini yaitu konversi hutan alam menjadi kebun campuran. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar area kebun campuran berasal dari tutupan hutan alam, bahkan pada tahun 2000 kebun campuran  lebih  luas dibandingkan dengan areal hutan alam (Tabel  4).  Pembukaan hutan pada periode ini relatif intensif, yang diindikasikan dengan tingginya areal hutan alam yang berubah menjadi lahan terbuka dan semak-belukar. Aktivitas pembukaan hutan ini dilakukan oleh transmigran yang bermukim di  Pulau  Bengkalis,  baik  itu legal  transmigrant yang  berada  di  bawah  program  pemerintah,  maupun spontaneous transmigrant yang mencari sumber perekonomian baru karena adanya krisis di Indonesia. Salah satu  kebijakan  pemerintah  yang  paling  dominan  dalam  memengaruhi  perubahan  bentang  alam  di  luar  jawa adalah program transmigrasi, karena para transmigran mengkonversi hutan alam menjadi areal pertanian dan perkebunan  (Syam et  al., 1997;  Miyamoto,  2006). Spontaneous  transmigrant yang  tidak  terekam  oleh pemerintah  juga  menjadi  penyebab  utama  pembukaan  hutan  menjadi  areal  pertanian  dan  perkebunan (Feintrenie et al., 2010b; Broich et al., 2011; Margono et al., 2012).
Meskipun  sebagian  besar  pembukaan  hutan  dilakukan  oleh  transmigran,  namun  suku  asli  juga berkontribusi  dalam  pembukaan  lahan.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  kecemburuan  sosial  suku  asli terhadap  transmigran  yang  mengelola  lahan,  sehingga  suku  asli  yang  berprofesi  sebagai  nelayan  ikut  serta dalam membuka hutan sebagai bentuk klaim atas lahan. Kedatangan para transmigran yang membuka hutan menimbulkan  rasa  tidak  aman  bagi  suku  asli  (Miyamoto,  2006)  dan  kesuksesan  transmigran  dalam mengelola lahan menimbulkan konflik sosial (Feintrenie et al., 2010a).
Tabel 4 Perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada tahun 1990-2000 (ha)
Perubahan Tutupan dan Penggunaan Lahan pada Tahun 1990 (ha) Perubahan Tutupan dan Penggunaan Lahan pada Tahun 2000 (ha) Lahan terbuka Hutan Semak Belukar Kebun Campuran Permukiman Badan Air Total Lahan terbuka 2871.66 66.35 2938.02 Hutan 388.01  32652.54 3141.54 19192.44 55374.52 Semak Belukar 68.32 14427.64 94.66 14590.63 Kebun Campuran 14514.5 14514.5 Permukiman 2471.76 2471.76 Badan Air 395.19 395.19 Total 3328  32718.89  17569.18 33801.6 2471.76 395.19  90284.62
Pembukaan  hutan  pada  periode  ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan  kayu  yang  berasal  dari  hutan  alam untuk dijual dan juga memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya area hutan alam yang sudah dibuka, ditanami dengan beberapa komoditas seperti buah-buahan, karet, pinang dan sagu. Transmigran juga membiarkan sebagian areal hutan alam yang sudah dibuka sebagai lahan cadangan atau land bank, sehingga area yang tidak dikelola tersebut berubah menjadi semak belukar. Hal ini dapat dilihat dari luasnya tutupan semak belukar pada periode ini.
Meskipun  secara  agregat  luas  tutupan  hutan  menurun  drastis,  namun  Tabel  4  menunjukkan  bahwa terjadi penambahan luas hutan yang berasal dari lahan terbuka. Area yang mengalami perubahan ini terletak di  pesisir  utara  pulau  Bengkalis  yang  mengalami  abrasi.  Kondisi  abrasi  yang  sangat  parah  mendorong masyarakat  sekitar  untuk  melakukan  penanaman  mangrove.  Penanaman  yang  dilakukan  oleh  masyarakat juga  memicu  terjadinya  pertumbuhan  alami  mangrove  di  sekitarnya  hingga  luas  total  mangrove  mencapai 388.01  ha.  Penelitian  Jhonnerie et  al. (2014) menunjukkan  bahwa  citra  Landsat  mampu  mendeteksi perubahan  lahan  terbuka  menjadi  hutan  mangrove  yang  tumbuh  secara  alami  dalam  rentang  waktu  delapan tahun.

## Periode 2000-2010
Selama  periode  ini,  tutupan  hutan  alam  terus  mengalami  penurunan  secara  tajam,  sedangkan  luas  area kebun campuran juga terus meningkat secara siginifikan. Selain itu, terdapat perkebunan  kelapa sawit yang tidak ada pada periode sebelumnya. Munculnya perkebunan kelapa sawit ini berkaitan dengan implementasi desentralisasi pada tahun 2000-an, yang mana pemerintah daerah berwenang untuk mengeluarkan izin usaha berbasis  lahan,  salah  satunya  izin  usaha  perkebunan.  Era  desentralisasi  mengharuskan  pemerintah  daerah untuk  mengembangkan  perekonomian  daerah,  salah  satunya  dengan  memberikan  izin  kepada  perusahaan besar (Feintrenie et al., 2010b).
Luas  kebun  campuran  terus  meningkat  karena  sebagian  besar  transmigran  yang  menjadi  penduduk Pulau  Bengkalis  bekerja  sebagai  petani  kebun.  Meskipun  pada  periode  ini  sebagian  besar  area  kebun campuran  berasal  dari  semak  belukar,  namun  konversi  hutan  alam  menjadi  kebun  campuran  masih  terus terjadi. Feintrenie et al . (2010b) menyatakan  bahwa masyarakat tidak ragu  untuk mengkonversi hutan alam selama pendapatan mereka dapat meningkat.
Sementara itu, sebagian besar area perkebunan kelapa sawit juga berasal dari hutan alam dan sebagian lainnya  berasal  dari  lahan  terbuka,  kebun  campuran,  dan  semak  belukar  (Tabel  5).  Hal  ini  ditunjukkan dengan  peningkatan  areal  perkebunan  sawit  diikuti  dengan  penurunan  tutupan  semak  belukar  dan  lahan terbuka dari periode yang sebelumnya. Perkebunan kelapa sawit yang berasal dari hutan alam sebagian besar merupakan  perkebunan  inti  milik  PT  MAS,  sedangkan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  berasal  dari  lahan
terbuka,  kebun  campuran,  dan  semak  belukar  merupakan  perkebunan  sawit  yang  dikelola  oleh  petani,  baik itu yang dikembangkan secara mandiri maupun kebun plasma.
Tabel 5 Perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada tahun 2000-2010 (ha) Perubahan
Tutupan dan Penggunaan Lahan pada Tahun 2000 (ha) Perubahan Tutupan dan Penggunaan Lahan pada Tahun 2010 (ha) Lahan terbuka Hutan Semak Belukar Kebun Campuran Perkebunan Kelapa Sawit Permu- kiman Badan Air Total Lahan terbuka 374.31 41.62 2542.96 201.26 142.3 25.55 3328 Hutan 703.51  16244.88 950.58 7434.02 7296.83 68.29 20.79  32718.89 Semak Belukar 622.39 1845.55 13503.12 1348.88 249.24 17569.18 Kebun Campuran 181.75 32240.8 30.21 1348.25 0.59 33801.6 Permukiman 2471.76 2471.76 Badan Air 395.19 395.19 Total 1881.97  16244.88 2837.75 55720.89 8877.18 4279.83  442.12  90284.62
Skema  kebun  plasma  menjadi  salah  satu  strategi  yang  digunakan  oleh  perusahaan  untuk mengembangkan  perkebunan  sawit  dengan  melibatkan  masyarakat  khususnya  transmigran  (McCarthy, 2010). Harga minyak sawit  yang  tinggi di tahun 2000-an telah menarik para petani untuk mengembangkan perkebunan  sawit  di  Pulau  Bengkalis  ini.  McCarthy  and  Cramb  (2009)  menyatakan  bahwa  pada  periode 2000-2008  permintaan  sawit  yang  tinggi  untuk  kebutuhan  biodiesel  menyebabkan  harga  sawit  meningkat, sehingga memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam mengembangkan sawit.
Hasil  analisis  pada  periode  ini  juga  menunjukkan  adanya  perubahan  dari  lahan  terbuka,  hutan,  dan kebun campuran menjadi badan air. Areal-areal yang terdeteksi mengalami perubahan menjadi badan air ini terletak di pesisir pulai di sekitar hutan mangrove. Hal ini dapat terjadi karena tutupan lahan yang berada di sektar mangrove menempati kawasan morfologi yang sama yaitu daerah pasang surut di belakang mangrove. Oleh karena itu, terjadi kemiripan spektral saat pemilihan sampel objek dalam membangun aturan kelas yang spesifik  (Conchedda et  al., 2008).  Selain  itu,  kesalahan  klasifikasi  juga  dapat  disebabkan  oleh  waktu perekaman  yang berbeda (Jhonnerie et al., 2014). Hal ini berkaitan dengan fluktuasi tinggi muka air dalam proses pasang surut.

## Periode 2010-2019
Selama  periode  ini,  laju  deforestasi  sudah  menurun  drastis  dan  luas  hutan  alam  di  tahun  2019  kurang dari 10% dari luas total Pulau Bengkalis. Berbeda dengan luas semak belukar yang mengalami peningkatan (Tabel  6)  karena  adanya  kebakaran  besar  yang  terjadi  pada  tahun  2014  dan  2015  di  areal  kebun  campuran dan hutan alam. Kebakaran lahan merupakan salah satu penyebab langsung yang paling berpengaruh dalam perubahan penggunaan lahan di Indonesia (Stolle et al., 2003; Dennis dan Colfer, 2006; Wicke et al., 2011). Kebakaran tersebut merupakan dampak dari konflik tenurial dalam pengembangan perkebunan sawit.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  setelah  kejadian  kebakaran  lahan  pada  tahun  2015  adalah  terdapat penanaman bibit kelapa sawit di lahan bekas terbakar di area kelola masyarakat yang tumpang tindih dengan Blok  I  PT  RRL.  Pada  saat ground  check di  lapangan  usia  kelapa  sawit  sekitar  2-3  tahunan.  Citra  Landsat sulit  untuk  mendeteksi  penggunaan  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  tutupan  kanopi  yang  masih jarang,  sehingga  terjadi  perbedaan  interpretasi  pada  citra  Landsat  dengan  kondisi  tutupan  di  lapangan.
Penggunaan lahan berupa kelapa sawit yang masih berusia muda diinterpretasikan sebagai lahan terbuka oleh satelit Landsat.
Tabel 6 Perubahan tutupandan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis pada tahun 2010-2019 (ha)
Perubahan Tutupan dan Penggunaan Lahan pada Tahun 2010 (ha) Perubahan Tutupan dan Penggunaan Lahan pada Tahun 2019 (ha) Lahan Terbuka Hutan Hutan Tanaman Industri Semak Belukar Kebun Campuran Perkebunan Kelapa Sawit Sawah Permu- kiman Badan Air Total Lahan terbuka 576.04 1074.58 27.23 111.13 92.99 1881.97 Hutan 409.73 8629.85 24.01 2258.65 4784.79 1.29 136.57 16244.88 Semak Belukar 142.19 16.21 2318.43 263.36 97.56 2837.75 Kebun Campuran 707.79 51366.9 4.82 32.88 3608.5 55720.89 Perkebunan Kelapa Sawit 8877.18 8877.18 Permukiman 4279.83 4279.83 Badan Air 442.12 442.12 Total 1835.74 8629.85 1114.8 4604.3 56526.17 8883.29 32.88 8215.46 442.12 90284.62
Pada  periode  ini  juga  terdapat  area  hutan  tanaman  industri  yang  belum  ada  di  periode-periode sebelumnya. Konsesi hutan tanaman ini adalah areal milik PT RRL yang diberi  izin oleh KLHK pada tahun 1998, namun perusahaan ini baru melakukan penanaman di Blok II pada tahun 2015. Meskipun tujuan utama dari  pembangunan  Hutan  Tanaman  Industri  adalah  menghijaukan  kembali  hutan  alam  yang  sudah  tidak produktif  atau  disebut  dengan Logged  Over  Area (LOA)  (Kartodihardjo  dan  Supriono,  2000).  Akan  tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan hutan tanaman industri justru dilakukan di hutan alam yang masih produktif. Abood et al. (2015) menyatakan bahwa Hutan Tanaman Industri justru menjadi salah satu penyebab deforestasi di Indonesia. Hal inilah yang terjadi di Pulau Bengkalis, yang mana hutan industri dibangun  di  areal  hutan  alam  yang  masih  produktif.  Akan  tetapi,  pengelolaan  areal  yang  sudah  ditanami tidak  berjalan  dengan  baik  karena  adanya  penolakan  dari  masyarakat  atas  dampak  lingkungan  yang ditimbulkan oleh pembangunan hutan tanaman industri ini.

## Dinamika Penyebab Perubahan Tutupan dan Penggunaan Lahan
Pulau  Bengkalis  merupakan  Kawasan  Hidrologis  Gambut  (KHG)  dengan  luas  area  30.879  ha  dengan kedalaman gambut sekitar 100 sampai dengan 400 sentimeter (Ramdani dan Hino, 2013). Meskipun gambut di  Pulau  Bengkalis  didominasi  oleh  gambut  dalam,  sebagian  besar  areanya  ditanami  oleh  masyarakat  dan perusahaan.  Kebun  campuran  adalah  tutupan  lahan  yang  paling  luas  dibandingkan  dengan  tutupan  lahan lainnya karena  kebun campuran merupakan  sumber perekonomian bagi penduduk Bengkalis yang sebagian besar  bermatapencaharian  sebagai  petani  kebun.  Perubahan  tutupan  lahan  di  Pulau  Bengkalis  tidak  hanya disebabkan  oleh  faktor  tunggal  tetapi  beberapa  penyebab  dasar  yang  mendorong  terjadinya  aktivitas pembukaan  dan  pengelolaan  lahan  di  level  tapak  (penyebab  langsung).  Kebijakan  dan  kelembagaan merupakan faktor yang paling fundamental sebagai penyebab dasar perubahan tutupan lahan (Sunderlin dan Resosudarmo, 1997; Kartodihardjo dan Supriono, 2000).
Program transmigrasi yang diimplementasikan oleh pemerintah mendorong permasalahan kelembagaan dan sosial-budaya. Pemerintah mengalokasikan lahan untuk dimanfaatkan sebagai area budidaya sekitar dua hektar  per  satu  keluarga.  Akan  tetapi  ketidakjelasan  lokasi  areal  yang  dialokasikan  untuk  budidaya menyebabkan  migran  melakukan  pembukaan  hutan  alam  secara  berkelompok  dengan  luas  areal  sesuai kesepakatan dari kelompok tersebut. Feintrenie et al. (2010b) menyatakan bahwa aktivitas pembukaan lahan
yang dilakukan oleh masyarakat di  Indonesia sangat banyak terjadi hingga tahun 1990-an, dimana program transmigrasi  dan  proyek  pengembangan  tanaman  perkebunan  oleh  masyarakat  telah  memberikan  akses dalam pembukaan hutan baik itu untuk masyarakat lokal maupun migran.
Kesuksesan  migran  dalam  mengelola  lahannya  menarik  pendatang  lain (spontaneous  transmigrants) untuk  membuka  lahan  di  Pulau  Bengkalis.  Peningkatan  ekonomi  regional  yang  disebabkan  oleh pengembangan area perkebunan mendorong kedatangan pendatang baru untuk membuka hutan alam sebagai bentuk  dari  klaim  atas  lahan  (Imbernon,  1999;  Suyanto et  al., 2004)  dan  berpartisipasi  dalam  pengelolaan lahan  di  area  tersebut  (Sandker et  al., 2007).  Selain  itu,  krisis  ekonomi  yang  terjadi  pada  tahun  1998  juga menjadi  salah  satu  pemicu  banyaknya  pendatang  baru  yang  membuka  lahan  karena  sulitnya  memperoleh lapangan pekerjaan (Casson dan Obidzinski, 2002).
Pengelolaan  lahan  yang  dilakukan  oleh  migran  telah  memengaruhi  kondisi  social  budaya  Suku  Akit. Suku  Akit  awal  mulanya  bermatapencaharian  sebagai  nelayan,  tetapi  kepemilikan  lahan  oleh  migran menyebabkan  kecemburuan  sosial  bagi  Suku  Akit  sehingga  sebagian  besar  suku  Akit  berganti  mata pencaharian  menjadi  petani  dengan  melakukan  pembukaan  hutan.  Imbernon  (1999)  menyatakan  bahwa kecemburuan sosial pada masyarakat lokal mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembukaan lahan sebagai  bentuk  klaim  atas  lahan.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  alokasi  lahan  yang  tidak transparan  dan  ketidakjelasan  batas  area  transmigrasi  dengan  masyarakat  lokal  juga  menyebabkan  konflik sosial di antara masyarakat (Feintrenie et al., 2010a).
Klaim  negara  atas  tutupan  hutan  melalui  Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan  (TGHK)  memperkuat  posisi pemerintah  pusat  dalam  mengontrol  penggunaan  kawasan  hutan  negara  untuk  usaha  skala  besar.  Luas kawasan  hutan  berdasarkan  TGHK  pada  tahun  1986  yaitu  100%  wilayah  Riau  atau  seluas  8865823  ha (Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1996 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah  Provinsi  Dati  I  Riau  sebagai  Kawasan  Hutan).  Pemberian  izin  usaha  untuk  PT  RRL  menambah daftar  aktor  yang  berkepentingan  atas  lahan  di  level  tapak.  Klaim  sepihak  oleh  negara  dan  kehadiran berbagai aktor di tingkat tapak menyebabkan konflik lahan dan agrarian (Therville et al., 2011). Konsesi PT RRL  di  Pulau  Bengkalis  terdiri  dari  Blok  I  dan  Blok  II.  Blok  I  tumpang  tindih  dengan  area  yang  dikelola oleh  petani  kebun  secara  turun  temurun  sehingga  belum  dilakukan  penanaman,  sedangkan  di  Blok  II sebagian areanya sudah ditanami akasia. Sebagian besar petani yang mengelola lahan tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah yang legal menurut negara. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan dapat terjadi karena ketidakjelasan kepemilikan lahan dan otoritas atas sumber daya (Feintrenie dan Levang, 2009; Feintrenie et al., 2010b), visi dan pendekatan manajemen yang tidak sinkron dari pihak pemerintah (Prasetyo et  al., 2008),  dan  masyarakat  yang  kehilangan  akses  atas  sumber  daya  karena  bertentangan  dengan kepentingan perusahaan (Dennis dan Colfer, 2006).
Implementasi  desentralisasi  memberikan  akses  kepada  pemerintah  daerah  dalam  kontrol  dan pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya alam dan lahan (Feintrenie dan Levano, 2012). Perizinan yang berada pada tingkat provinsi mempermudah akses pihak swasta dalam mengurus perizinan usaha (Gatto et  al., 2015),  sehingga  kebijakan  ini  menjadi  salah  satu  pemicu  pembukaan  lahan  yang  tinggi  untuk perkebunan kelapa sawit (Feintrenie dan Levang, 2009). Tingginya harga komoditas sawit yang terjadi pada tahun  2000-an  juga  memengaruhi  adanya  aktivitas  pengembangan  perkebunan  sawit  di  Pulau  Bengkalis. Pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian memberikan izin usaha kepada PT MAS  dengan  Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  Nomor  1462/Disbun.482/XI/2003.  EoF  (2016)  menyatakan bahwa  berdasarkan  basis  data  spasial  kehutanan  2015,  tidak  ditemukan  pelepasan  kawasan  hutan  untuk  PT MAS  meskipun  perusahaan  tersebut  telah  memperoleh  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  dari  Badan  Pertanahan Nasional (BPN). PT MAS juga mengembangkan kebun plasma dengan desa-desa di sekitarnya dengan pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA).
Persoalan  sengketa  lahan  yang  terjadi  di  Pulau  Bengkalis  merupakan  salah  satu  dari  berbagai  konflik tenurial yang terjadi di Provinsi Riau. Kondisi tersebut direspon oleh pemerintah daerah dengan melakukan penyusunan  Rancangan  Peraturan  Daerah  Rencana  (Ranperda)  tentang  Rancangan  Tata  Ruang  Wilayah
Provinsi  (RTRWP).  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  mengajukan  Ranperda  RTRWP  2017-2037  sebagai upaya  untuk  menyelesaikan  persoalan  konflik  pemanfaatan  ruang  dan  status  lahan.  Namun,  penyusunan Ranperda  ini  justru  menimbulkan  kontra  dari  berbagai  pihak  karena  diindikasikan  Ranperda  ini  tidak didasarkan  pada  KLHS  dan  diindikasikan  hanya  mengakomodir  kepentingan  pihak-pihak  tertentu  dengan melakukan pemutihan area pengelolaan lahan yang berada di atas kawasan hutan (Ali et al., 2018). Setelah disahkan pada tahun 2019, faktanya Perda RTRWP ini belum mempu menjawab persoalan konflik tenurial yang  ada  di  lapangan.  Konflik  tenurial  yang  terjadi  di  Pulau  Bengkalis,  baik  itu  antara  masyarakat  dengan perusahaan (PT RRL) ataupun masyarakat dengan pejabat desa menjadi bukti bahwa Perda RTRWP belum mampu menyelesaikan ketidakjelasan pengelolaan lahan di level tapak.
Gambar 7 Ringkasan penyebab dasar dan penyebab langsung perubahan tutupan dan penggunaan lahan di Pulau Bengkalis
Berdasarkan  PP  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  Kepala  Desa  berhak  menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang memiliki  kekuatan  hukum.  Oknum  pejabat  desa  melakukan  penerbitan  SKT  di  areal  yang  secara de  jure areal tersebut merupakan konsesi milik PT RRL, namun secara de facto areal tersebut merupakan area kelola masyarakat  yang  sudah  dikelola  secara  turun  temurun.  SKT  tersebut  menjadi  dasar  untuk  melakukan transaksi jual beli lahan antara oknum pejabat desa dengan cukong, sehingga mereka dapat mengembangkan perkebunan  kelapa  sawit  di  area  konflik  tersebut.  Praktik  yang  dilakukan  oleh  oknum  pejabat  desa merupakan  bentuk  dari  penyalahgunaan  wewenang  yang  memperburuk  situasi  pemanfaatan  lahan  di  Pulau Bengkalis.  Pengembangan  perkebunan  kelapa  sawit  di  area  yang  sedang  berkonflik  ini  menyebabkan terjadinya  kebakaran  besar  pada  tahun  2014-2015,  yang  mana  tujuan  dari  pembakaran  lahan  ini  adalah pembukaan dan pembersihan lahan agar siap ditanami bibit kelapa sawit.

## SIMPULAN
Citra  Landsat  adalah  citra  resolusi  menengah  yang  dapat  digunakan  untuk  memantau  perubahan penggunaan  lahan  dan  tutupan  lahan  dari  waktu  ke  waktu.  Kondisi  tutupan  awan  merupakan  salah  satu kendala  dalam  menginterpretasi  tutupan  lahan,  sehingga  pemilihan  gambar  dengan  tutupan  awan  yang minimum  merupakan  aspek  yang  harus  diperhatikan.  Akurasi  dalam  membangun  klasifikasi  tutupan  lahan dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  tutupan  lahan  di  sekitar  pesisir  pulau  yang  dipengaruhi
oleh  pasang  surut  air  laut  menyebabkan  adanya  kemiripan  spektral  saat  pemilihan  sampel  objek  dalam membangun klasifikasi tutupan lahan. Kedua, kesalahan klasifikasi dapat disebabkan oleh waktu perekaman yang berbeda karena hal ini berkaitan dengan fluktuasi tinggi muka air dalam proses pasang surut.
Pada  periode  1990-2000,  deforestasi  yang  sangat  tinggi  diikuti  dengan  peningkatan  luas  area  kebun campuran,  bahkan  sejak  tahun  2000  luas  kebun  campuran  lebih  tinggi  apabila  dibandingkan  dengan  luas hutan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  penduduk  Pulau  Bengkalis  yang  sebagian  besar  merupakan  transmigran bermatapencaharian  sebagai  petani  kebun.  Pada  periode  2000-2010,  tutupan  hutan  terus  mengalami penurunan yang sangat tajam diikuti dengan peningkatan kebun campuran yang sangat signifikan. Selain itu, adanya  wewenang  pemerintah  daerah  dalam  mengeluarkan  izin  perkebunan  dalam  implementasi desentralisasi mendorong munculnya perkebunan kelapa sawit skala besar milik PT MAS. Pada periode ini, pengembangan perkebunan sawit oleh masyarakat sebagian besar di bawah skema KKPA dengan PT MAS. Pada periode 2010-2019, deforestasi mulai melandai karena tutupan hutan kurang dari 10% luas total Pulau Bengkalis.  Selain  itu,  pada  periode  ini  terdapat  tutupan  hutan  tanaman  industri  milik  PT  RRL.  Kebakaran hutan  dan  lahan  juga  terjadi  di  konsesi  hutan  tanaman  industri  dan  area  kelola  masyarakat  karena  adanya konflik tenurial.
Perubahan  tutupan  dan  penggunaan  lahan  yang  tidak  terkendali  di  Pulau  Bengkalis  disebabkan  oleh semakin  banyak  aktor  di  tingkat  tapak  yang  berkepentingan  atas  lahan  yang  disertai  dengan  ketidakjelasan kepemilikan lahan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah desa. Implementasi transmigrasi yang  tidak  disertai  dengan  kontrol  dan  aturan  yang  jelas  di  tingkat  tapak  menyebabkan  pembukaan  lahan "ilegal"  besar-besaran  oleh  transmigran.  Klaim  kehutanan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  "secara  sepihak" melalui  TGHK  telah  menghadirkan  investor  sebagai  aktor  baru  pengelola  lahan.  Selain  itu,  tidak  adanya bukti  fisik  kawasan  hutan  negara  di  lapangan  juga  dimanfaatkan  oleh  oknum  pejabat  desa  yang  memiliki kewenangan sejak berlakunya desentralisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (RISTEK-BRN) yang telah memberikan dukungan finansial melalui beasiswa Pendidikan Magister menuju  Doktor  untuk  Sarjana  Unggul  (PMDSU).  Ucapan  terima  kasih  juga  penulis  sampaikan  kepada Jaringan  Kerja  Penyelamat  Hutan  Riau  (JIKALAHARI)  dan  Senarai  yang  telah  menyediakan  data  yang diperlukan dalam penelitian. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para reviewer atas segala saran dan masukan pada naskah publikasi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2019a. Kecamatan Bantan dalam Angka 2018 . Bengkalis (ID): BPS Bengkalis.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bengkalis.  2019b. Kecamatan  Bengkalis  dalam  Angka  2018 . Bengkalis (ID): BPS Bengkalis.
[EOF]  Eyes  on  The  Forest.  2016. Legalisasi  Perusahaan  Sawit  Melalui  Perubahan  Peruntukan  Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau . Pekanbaru (ID): EOF.
Abood  SA,  Lee  JSH,  Burivalova  Z,  Garcia-Ulloa  J,  Koh  LP.  2015.  Relative  contributions  of  the  logging, fiber,  oil  palm,  and  mining  industries  to  forest  loss  in  Indonesia. Conservation  Letters. 8(1):  58-67. doi:10.1111/conl.12103.
Ali  M,  Setyo  OY,  Fitria  N.  2018. Public  Review  Terhadap  Rancangan  Peraturan  Daerah  Rencana  Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau 2017-2037 . Pekanbaru (ID): Witra Percetakan. Antrop M. 1998. Landscape change: Plan or chaos ?. Landscape and Urban Planning. 41: 155-161.
Austin  KG,  Mosnier  A,  Pirker  J,  McCallum  I,  Fritz  S,  Kasibhatla  PS.  2017.  Shifting  patterns  of  oil  palm driven  deforestation  in  Indonesia  and  implications  for  zero-deforestation  commitments. Land  use
policy . 69: 41-48. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036. Boer R, Dewi RG, Ardiansyah M, Siagian UW. 2018. Indonesia Second Biennial Update Report : Under the United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change .  Jakarta  (ID):  Directorate  General  of Climate Change, Ministry of Environment and Forestry.
Broich M, Hansen M, Stolle F, Potapov P, Margono BA, Adusei B. 2011. Remotely sensed forest cover loss shows  high  spatial  and  temporal  variation  across  Sumatera  and  Kalimantan,  Indonesia  2000-2008. Environ Res Lett. 6: 1-9. doi:10.1088/1748-9326/6/1/014010.
Casson A, Obidzinski K. 2002. From new order to regional autonomy: Shifting dynamics of ‘illegal’ logging in Kalimantan, Indonesia. World Dev. 30(12): 2133-2151.
Chowdhury  RR.  2006.  Driving  forces  of  tropical  deforestation:  The  role  of  remote  sensing  and  spatial models. Singap J Trop Geogr. 27(1): 82-101. doi:10.1111/j.1467-9493.2006.00241.x.
Conchedda  G,  Durieux  L,  Mayaux  P.  2008.  An  object-based  method  for  mapping  and  change  analysis  in mangrove ecosystems. Photogramm Remote Sens. 63: 578-589. doi:10.1016/j.isprsjprs.2008.04.002. Contreras-hermosilla A. 2000. The underlying causes of forest decline. CIFOR Occasional Paper . 30: 1-25. Dennis RA, Colfer CP. 2006. Impacts of land use and fire on the loss and degradation of lowland forest in 1983-2000  in  East  Kutai  District,  East  Kalimantan,  Indonesia. Singap  J  Trop  Geogr. 27(1):  30-48. doi:10.1111/j.1467-9493.2006.00238.x.
Elmhirst  R.  2011.  Migrant  pathways  to  resource  access  in  Lampung’s  political  forest:  Gender,  citizenship and creative conjugality. Geoforum . 42: 173-183. doi:https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.12.004. Feintrenie  L,  Chong  WK,  Levang  P.  2010a.  Why  do  farmers  prefer  oil  palm?  lessons  learnt  from  Bungo District, Indonesia. Small-scale For. 9(3): 379-396. doi:10.1007/s11842-010-9122-2.
Feintrenie L, Levang P. 2009. Sumatra’s rubber agroforests: Advent, rise and fall of a sustainable cropping system. Small-scale For . 8(3): 323-335. doi:10.1007/s11842-009-9086-2.
Feintrenie L, Levano P. 2012. Local voices call for economic development over forest conservation: Trade- offs and policy in Bungo, Sumatra. For Trees Livelihoods . 20(1): 37-41.
Feintrenie  L,  Schwarze  S,  Levang  P.  2010b.  Are  local  people  conservationists?  Analysis  of  transition dynamics  from  agroforests  to  monoculture  plantations  in  Indonesia. Ecology  and  Society. 15(4). doi:https://doi.org/10.5751/ES-03870-150437.
Gatto  M,  Wollni  M,  Qaim  M.  2015.  Land  use  policy  oil  palm  boom  and  land-use  dynamics  in  Indonesia :
The  role  of  policies  and  socioeconomic  factors. Land  Use  Policy .  46:  292-303. doi:10.1016/j.landusepol.2015.03.001.
Gaveau  DLA,  Epting  J,  Lyne  O,  Linkie  M,  Kumara  I,  Kanninen  M,  Leader-Williams  N.  2009.  Evaluating whether  protected  areas  reduce  tropical  deforestation  in  Sumatra. J  Biogeogr. 36(11):  2165-2175. doi:10.1111/j.1365-2699.2009.02147.x.
Geist  HJ,  Lambin  EF.  2002.  Proximate  causes  and  underlying  driving  forces  of  tropical  deforestation.
Bioscience . 52(2): 143-150.
Goers  L,  Lawson  J,  Garen  E.  2012.  Economic  drivers  of  tropical  deforestation  for  agriculture.  Di  dalam:
Ashton  MS,  Tyrrell  ML,  Spalding  D,  Gentry  B,  editor. Managing  Forest  Carbon  in  a  Changing Climate . Dordrecht (NL): Springer Netherlands.
Hersperger  AM,  Gennaio  M, Verburg  PH. 2010.  Linking  land  change  with  driving  forces  and  actors:  Four conceptual. Ecol Soc. 15(4): 1-17.
Imbernon J. 1999. Changes in agricultural practice and landscape over a 60-year period in North Lampung,
Sumatra. Agric Ecosyst Environ. 76(1): 61-66. doi:10.1016/S0167-8809(99)00060-2.
Indrabudi H, De Gier A, Fresco LO. 1998. Deforestation and its driving forces: a case study of Riam Kanan watershed,  Indonesia. Land  Degradation  &  Development. 9:  311-322.  doi:10.1002/(SICI)1099- 145X(199807/08)9:4<311::AID-LDR294>3.0.CO;2-X.
Jaya INS. 2010. Analisis Citra Digital: Perspektif Penginderaan Jauh untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam . Bogor (ID): Fakultas Kehutanan IPB.
Jhonnerie  R,  Siregar  VP,  Nababan  B,  Prasetyo  LB,  Wouthuyzen  S.  2014.  Deteksi  perubahan  tutupan mangrove  menggunakan  citra  Landsat  berdasarkan  klasifikasi  hibrida  di  Sungai  Kembung,  Pulau Bengkalis, Provinsi Riau. J Ilmu dan Teknol Kelaut Trop. 8(2): 491-506.
Kalnay  E,  Cai  M.  2003.  Impact  of  urbanization  and  land-use  change  on  climate. Nature .  423:  528-532. doi:10.1038/nature01675.
Kartodihardjo H, Supriono A. 2000. Dampak  pembangunan sektoral terhadap konversi dan degradasi hutan alam: Kasus Pembangunan HTI dan perkebunan di Indonesia. CIFOR Occasional Paper. 26(1): 1-14. Kopecka  M,  Feranec  J,  Otahel  J,  Betak  J,  Vatseva  B,  Stoimenov  A.  2008.  Driving  forces  of  the  most important  landscape  changes  in  selected  Regions  of  Slovakia  and  Bulgaria  in  The  period  between 1990 and 2000. Di dalam: Kabrda J, Bicik I, editor. Man in the Landscape across frontiers: Landscape and Land Use Change in Central European Border Regions . IGU-LUCC Central Europe Conference . Prague (CZ): Charles University.
Lambin EF, Geist HJ. 2003. Regional  differences in tropical deforestation. Environ Sci Policy Sustain Dev. 45(6): 22-36. doi:10.1080/00139157.2003.10544695.
Lambin  EF,  Turner  BL,  Geist  HJ,  Agbola  SB,  Angelsen  A,  Folke  C,  Bruce  JW,  Coomes  OT,  Dirzo  R,
George PS et al. 2001. The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths. Glob Environ Chang. 11: 261-269.
Margono  BA,  Turubanova  S,  Zhuravleva  I,  Potapov  P,  Tyukavina  A.  2012.  Mapping  and  monitoring deforestation  and  forest  degradation  in  Sumatra  (Indonesia)  using  Landsat  time  series  data  sets  from 1990 to 2010. Environmental Research Letters. 7: 1-16. doi:10.1088/1748-9326/7/3/034010.
McCarthy  JF.  2010.  Processes  of  inclusion  and  adverse  incorporation:  oil  palm  and  agrarian  change  in Sumatra, Indonesia. J Peasant Stud. 37(4): 821-850. doi:10.1080/03066150.2010.512460.
McCarthy  JF,  Cramb  RA.  2009.  Policy  narratives,  landholder  engagement,  and  oil  palm  expansion  on  the Malaysian and Indonesian frontiers. The Geographical Journal. 175(2): 112-123. doi:10.1111/j.1475- 4959.2009.00322.x.
Miyamoto  M.  2006.  Forest  conversion  to  rubber  around  Sumatran  villages  in  Indonesia:  Comparing  the impacts  of  road  construction,  transmigration  projects  and  population. For  Policy  Econ. 9(1):  1-12. doi:10.1016/j.forpol.2005.01.003.
Nagendra  H,  Munroe  DK,  Southworth  J.  2004.  From  pattern  to  process :  Landscape  fragmentation  and  the analysis  of  land  use/land  cover  change. Agriculture  Ecosystems  &  Environment. 101:  111-115. doi:10.1016/j.agee.2003.09.003.
Nugrahani  F.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif  dalam  Penelitian  Pendidikan  Bahasa .  Solo  (ID):  Cakra Books.
Obidzinski K, Takahashi I, Dermawan A, Komarudin H, Andrianto A. 2013. Can large scale land acquisition for  agro-development  in  Indonesia  be  managed  sustainably?. Land  Use  Policy .  30(1):  952-965. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.06.018.
Pauleit S, Ennos R, Golding Y. 2005. Modeling the environmental impacts of urban land use and land cover change-a  study  in  Merseyside,  UK. Landscape  and  Urban  Planning. 71:  295-310. doi:10.1016/j.landurbplan.2004.03.009.
Plieninger T, Bieling C, Kizos T, Martin MG, Bürgi M, Verburg P. 2014. Pan-European systematic review and meta-analysis. Berlin, Heidelberg.
Prasetyo  LB,  Ibowo  AW,  Artodihardjo  HK, Onny  FT,  Aryanto  H,  Onaji  RS,  Etiawan  YS.  2008.  Land  use and  land-cover  changes  of  conservation  area  during  transition  to  regional  autonomy:  Case  study  of Balairaja Wildlife Reserve in Riau Province, Indonesia. TROPICS . 17(2): 99-108.
Ramankutty N, Graumlich L, Achard F, Alves D, Chhabra A, DeFries RS, Foley JA, Geist H, Houghton RA, Goldewijk  KK et  al. 2006.  Global  land-cover  change:  Recent  progress,  remaining  challenges.  Di dalam: Lambin EF, Geist H, editor. Land-Use and Land-Cover Change: Local Processes and Global Impacts . Berlin (DE): Springer Berlin Heidelberg.
Ramdani  F,  Hino  M.  2013.  Land  use  changes  and  GHG  emissions  from  tropical  forest  conversion  by  oil palm plantations in Riau Province, Indonesia.
PLoS One . 8(7): 1-6. doi: 10.1371/journal.pone.0070323.
Rist  L,  Feintrenie  L,  Levang  P.  2010.  The  livelihood  impacts  of  oil  palm:  Smallholders  in  Indonesia.
Biodivers Conserv. 19(4): 1009-1024. doi:10.1007/s10531-010-9815-z.
Rogan  J,  Chen  D.  2004.  Remote  sensing  technology  for  mapping  and  monitoring  land-cover  and  land-use change. Prog Plann. 61: 301-325. doi:10.1016/S0305-9006(03)00066-7.
Rudel  TK,  Defries  R,  Asner  GP,  Laurance  WF.  2009.  Changing  drivers  of  deforestation  and  new opportunities  for  conservation. Conservation  Biology. 23(6):  1396-1405.  doi:10.1111/j.1523- 1739.2009.01332.x.
Sandker  M,  Suwarno  A,  Campbell  BM.  2007.  Will  forests  remain  in  the  face  of  oil  palm  expansion?
Simulating change in Malinau, Indonesia. Ecol Soc. 12(2): 1-37.
Schneeberger N, Burgi M, Hersperger AM, Ewald KC. 2007. Driving forces and rates of landscape change as a promising combination for landscape change research-An application on the northern fringe of the Swiss Alps. Land Use Policy . 24: 349-361. doi: 10.1016/j.landusepol.2006.04.003.
Shalaby A, Tateishi R. 2007. Remote sensing and GIS for mapping and monitoring land cover and land-use changes in the Northwestern coastal zone of Egypt. Appl Geogr. 27: 28-41. doi:10.1016/j.apgeog.2006.09.004.
Shaw  RP.  1992.  The  impact  of  population  growth  on  environment:  The  debate  heats  up. Environ  Impact Assess Rev. 12(1): 11-36. doi: https://doi.org/10.1016/0195-9255(92)90003-G.
Stolle  F,  Chomitz  KM,  Lambin  EF,  Tomich  TP.  2003.  Land  use  and  vegetation  fires  in  Jambi  Province,
Sumatra, Indonesia.
Forest Ecology
and Management. 179(1): 277-292.
doi:https://doi.org/10.1016/S0378-1127(02)00547-9.
Sunderlin W, Resosudarmo IAP. 1999. The effect of population and migration on forest cover in Indonesia. J Environ Dev. 8(2): 152-169. doi:10.1177/107049659900800204.
Sunderlin WD, Resosudarmo IAP. 1997. Laju dan penyebab deforestasi di Indonesia: Penelaahan kerancuan dan penyelesaiannya. CIFOR Occasional Paper . 9(1): 1-22.
Suyanto S, Applegate G, Permana RP, Khususiyah N, Kurniawan I. 2004. The role of fire in changing land use and livelihoods in Riau-Sumatra. Ecol Soc. 9(1): 1-15.
Syam T, Nishide H,  Salam AK, Utomo M, Mahi  AK, Lumbanraja J, Nugroho SG, Kimura M. 1997. Land use and cover changes in a Hilly Area of South Sumatra, Indonesia (from 1970 to 1990). Soil Sci Plant Nutr. 43(3): 587-599. doi:10.1080/00380768.1997.10414785.
Therville C, Feintrenie L, Levang P. 2011. Farmers’ perspectives about agroforests conversion to plantations in Sumatra. Lessons learnt from Bungo District (Jambi, Indonesia). For Trees Livelihoods . 20(1): 15- 33. doi:10.1080/14728028.2011.9756695.
Treitz P, Rogan J. 2004. Remote sensing for mapping and monitoring  land-cover  and land-use change—an introduction. Prog Plann. 61: 269-279. doi:10.1016/S0305-9006(03)00064-3.
Tsujino R, Yumoto T, Kitamura S, Djamaluddin I, Darnaedi D. 2016. History of forest loss and degradation in Indonesia. Land Use Policy . 57: 335-347. doi: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.05.034.
Villamor GB. 2015. Land use change and shifts in gender roles in central Sumatra,  Indonesia. Int For Rev. 17(1): 61-75.
Walker R. 2004. Theorizing land-cover and land-use change: The case of tropical deforestation. Int Reg Sci. Rev. 27(3): 247-270. doi:10.1177/0160017604266026.
Wicke  B,  Sikkema  R,  Dornburg  V,  Faaij  A.  2011.  Exploring  land  use  changes  and  the  role  of  palm  oil production in Indonesia and Malaysia. Land Use Policy . 28(1): 193-206.
doi:10.1016/j.landusepol.2010.06.001.
Wijaya  A,  Chrysolite  H,  Ge  M,  Wibowo  CK,  Pradana  A,  Utami  AF,  Austin  K.  2017.  How  can  Indonesia achieve its climate change mitigation goal? An analysis of potential emissions reductions from energy and land-use policies. Jakarta (ID): World Resources Institute.
Wiweka,  Parwati  E,  Prayogo  T,  Marini  Y,  Budiman  S.  2014.  Uji  akurasi  training  sample  untuk  klasifikasi terawasi data penginderaan jauh resolusi menengah. Semin Nas IDEC 2014 . 559–566.
Yang X, Lo C. 2010. International  journal of using a time series of satellite imagery to detect land use and land cover changes in the Atlanta, Georgia metropolitan area. Int J Remote Sens. 23(9): 1775-1798.