## Endah Rantau Itasari
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat Email : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id
Kata kunci : basic education, fulfillment of rights, border areas.
Keywords: pendidikan dasar, pemenuhan hak, wilayah perbatasan.

## Kebijakan Pemerintah di dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan Negara
With regard to primary and secondary  education policies in the border area of West  Kalimantan  and  Sarawak , it cannot  be separated  from  the policies  of primary and secondary education nationally and in West Kalimantan Province. Within the scope of West Kalimantan  Province, the policy of the Education and Culture Office (Dinas Dikbud) is compiled in a Strategic Plan (Renstra) which is the guideline  and implementation  of education  and cultural  programs  in West Kalimantan  Province . The  current  strategic  plan  is the 2013 -2018  Strategic Plan . This  strategic  plan  is then  elaborated  in a work  plan  (Renja ) which  is compiled  annually . With the existence  of the Renstra  and Renja from the West Kalimantan  Provincial  Education  and  Culture  Office , all educational  and cultural  development  plans  that  have  been  prepared  are  expected  to  be implemented  efficiently , on time, on target, synergistically . and accountable  so that  it can meet  the expectations  of the government  and all levels  of society , especially  in realizing and implementing  educational  and cultural development planning.

## Abstract
Berkenaan dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pendidikan dasar  dan  menengah  secara  nasional  maupun  di Provinsi  Kalimantan  Barat . Di lingkup  Provinsi  Kalimantan  Barat , kebijakan  tersebut  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  (Dinas  Dikbud ) disusun  dalam  Rencana  Strategis  (Renstra ) yang merupakan  pedoman  dan  pelaksanaan  pelaksanaan  program  pendidikan  dan kebudayaan  di Provinsi  Kalimantan  Barat. Renstra  yang sedang  berjalan  sekarang adalah  Renstra  tahun 2013-2018. Renstra  ini kemudian  dijabarkan  dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya.Dengan adanya Renstra dan Renja dari Dinas  Dikbud  Provinsi  Kalimantan  Barat  tersebut , seluruh  rencana  pembangunan pendidikan  dan  kebudayaan  yang  telah  disusun  diharapkan  dapat  dilaksanakan secara  efisien , tepat  waktu , tepat  sasaran , sinergis , dan akuntabel  sehingga  dapat memenuhi  harapan  pemerintah  dan seluruh  lapisan  masyarakat , khususnya  dalam mewujudkan dan mengimplementasikan  perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
Abstrak

## A. PENDAHULUAN
Hukum
internasional menghormati  peranan  penting  dari wilayah negara seperti yang tercermin dalam  prinsip  penghormatan  terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah negara ( territorial integrity and sovereignity )  yang  dimuat  dalam berbagai  produk  hukum  internasional. Pengakuan  kedaulatan  dan  integritas wilayah  suatu  negara  antara  lain ditunjukkan  dengan  adanya  larangan untuk  melakukan  intervensi  terhadap masalah-masalah internal suatu negara. Perubahan  status  kewilayahan  suatu negara menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah tersebut,  khususnya  dampak  yuridis terhadap  kedaulatan  negara  termasuk di dalamnya masalah kewarganegaraan penduduk  yang  bertempat  tinggal  di wilayah tersebut. 1
Dengan demikian tampak bahwa ketegasan dan kejelasan batas wilayah negara  menjadi  pedoman  hukum  bagi tegaknya  integritas  dan  kedaulatan suatu negara. 2 Kepastian dan kejelasan batas kadaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat
1 Mangku, D. G. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan  Antara  Indonesia  dan  Timor Leste. Perspektif , 22 (2), hlm. 80-95
2 Suryo  Sakti  Hadiwijoyo,  2011, Perbatasan Negara  Dalam  Dimensi Hukum  Internasional , Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1
fundamental,  sebagai  suatu  kebutuhan bagi  penyelenggaraan  negara  dan rakyat  Indonesia  dalam  beraktivitas dan  melakukan  hubungan  dengan negara lain, sehingga dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum dari negara mengenai batas wilayah kedaulatannya.
Menjaga  kedaulatan,  keamanan dan  mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh  wilayah  dan  rakyat  Indonesia tidak  terkecuali  di  wilayah  perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste pada  hakikatnya  merupakan  bagian integral  dalam  upaya  utama  untuk mewujudkan  tujuan  nasional. 3 Tujuan ini  secara  jelas  diamanatkan  pada alinea IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia. Wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat strategis sebagai halaman depan terciptanya  keamanan  di  wilayah perbatasan  yang  akan  memberikan
3 Mangku,  D.G.S. , Purwendah,  E.K. , Itasari, E.R. , Nurhayati, B.R. (2020). Compensation for Oil  Pollution  Due  to  Tanker  Accidents  in  the Indonesian  Legal  System  in  a  Justice  Value Perspective . International Journal of Criminology and Sociology , 2020 , 9 , pp. 662– 669
kontribusi  positif  terhadap  kondisi pertahanan  keamanan  baik  regional maupun  nasional. 4 Wilayah  menjadi penentu berlakunya kedaulatan negara atas  masyarakat  dan  berlakunya  suatu pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, batas  wilayah  menjadi  sangat  penting sebab  batas  wilayah  menjadi  penanda awal  berlaku  dan  berakhirnya  fungsi sovereignity suatu negara, juga sekaligus  penanda  awal  berlaku  dan berakhirnya fungsi sovereignity negara lain,  dengan  demikian  pengaturan  di wilayah    perbatasan  harus  ada  dan berlangsung  dengan  baik  jika  tidak akan dapat menimbulkan suatu permasalahan.
Kawasan perbatasan negara adalah  area  di  dalam  wilayah  suatu negara yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan  Barat  yang  berbatasan dengan  wilayah  negara  lain,  yaitu Malaysia.  Kawasan  perbatasan  negara adalah  wilayah  kedaulatan  negara Indonesia  yang  terletak  di  sepanjang garis demarkasi wilayah Malaysia yang meliputi  lima  wilayah  Kabupaten,
4 Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The  Economy  In  Both  Border  Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
5 Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan  Peran
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast
yaitu  Sambas,  Bengkayang,  Sanggau, Sintang  dan  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Pemenuhan  pendidikan  dasar  dan menegah  adalah  usaha  pemerintah dalam  menyusun  dan  melaksanakan hukum,  kebijakan,  program,  kegiatan dan pendanaan proses belajar mengajar bagi  pendidikan  formal  di  tingkat Taman  Kanak-kanak,  SD,  SMP  dan SMA  di  wilayah  perbatasan  negara Indonesia  di  Provinsi  Kalimantan Barat. Disertasi ini membatasi pendidikan  dasar  hanya  pada  jenjang pendidikan formal. 5
Eksistensi  hak  atas  pendidikan, khususnya  pendidikan  dasar  dan menengah  sudah  tidak  diragukan  lagi keberadaannya baik di tingkat nasional maupun  internasional. 6 Khusus  di Indonesia,  dinamika  politik  hukum nasional  mempengaruhi  pelaksanaan hak  atas  pendidikan  yang  berasal  dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  Ketentuan-ketentuan  pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti dalam the Universal Declaration on Human Rights (UDHR)1949 , the International
Asia  1976  (TAC)  Dalam  Penyelesaian Sengketa  di  ASEAN. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
6 Klaus Dieter Beiter,  2005, The Protection of the  Right  to  Education  by  International  Law , Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10.
Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural  Rights  (ICESCR)1966 dan dalam the Convention on The Rights of The  Child  1989 telah  mempengaruhi kebijakan pemenuhan hak tersebut.
Pembukaan UUD 1945
menegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan  bangsa”.  Tujuan  ini kemudian  dirumuskan  lagi  melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945.  Mandat  konstitusional  tersebut telah  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam berbagai peraturan perundang- undangan nasional
Indonesia.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  dibuat  sebagai lex  specialis dari  ketentuan  Pasal-Pasal  dalam Konstitusi Negara Indonesia. Berkaitan dengan  ICESCR,  Indonesia  telah meratifikasi  kovenan  tersebut  pada tanggal  30  September  2005  melalui Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2005 tentang Pengesahan the International  Covenant  on  Economic, Social and Cultural Rights.
Hakekat  hak  atas  pendidikan
7 M. Freeman, 1992, “The Limits of Children’s Rights ” , The  Ideologies  of  Children’s  Rights , hlm. 30- 31.
8 Santos  Pais,  2000,  “A  Human  Rights Conceptual Framework for Children’s Rights”, UNICEF Innovative Essay No.9 , hlm. 5.
pada  tingkat  pendidikan  dasar  dan menengah  merupakan  suatu  kondisi tertentu  yang  harus  diciptakan  oleh negara  peratifikasi. 7 Aspek  substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan
merupakan  elemen  dasar  dalam  Pasal 13 ICESCR. Elemen tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan  pendidikan  dasar  bagi setiap orang ( education for all ). Aspek ketersediaan  dan  kemudahan  sarana dan  prasarana  pendidikan,  dan  aspek penerimaan  dan  daya  penyesuaian merupakan  segmen-segmen  hukum (indikator)  yang  harus  dikondisikan pemenuhannya secara bertahap. 8
Perhatian dan penekanan khusus harus ditujukan  pada  kondisi  atau  situasi tertentu  di  wilayah-wilayah  tertentu. Dengan demikian, pemenuhan pendidikan dasar dan menengah mencakup  semua  elemen  pendidikan. Indonesia sebagai pihak pada ICESCR terikat untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan tersebut berdasarkan kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya. 9
Pelaksanaan pemenuhan hak atas
9 Katarina  Tomasevski,  “Indicators”,  dalam Asbjorn  Eide,  Catarina  Krause,  Allan  Rosas, 1995, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook ,  Martinus  Nijhoff,  Dordrecht,  hlm. 390.
pendidikan  dasar  dan  menegah  di kawasan  perbatasan  Indonesia  dan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat memiliki permasalahan, kendala sekaligus  tantangan  khusus.  Kesemua hal tersebut disebabkan adanya situasi dan  kondisi  tertentu  yang  ada  di wilayah  perbatasan  tersebut.  Situasi dan kondisi tersebut menjadi 11 kluster temuan  permasalahan  pemenuhan  hak atas  pendidikan  oleh  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  (Kemendikbud  RI)  pada tahun  2011. 10 Salah  satu  kluster
permasalahan tersebut adalah munculnya “wilayah-wilayah tak berkeinginan  untuk  sekolah”  pada tingkat  dasar  dan  menengah  di kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Sambas, Bengkayang,
Sanggau,  Sintang  dan  Kabupaten Kapuas  Hulu.  Permasalahan  tersebut tidak terjadi di wilayah lainnya seperti di  kawasan  perbatasan  Indonesia dengan  Papua  Nugini  (PNG)  dan Republic  Demokratic  Timor  Leste (RDTL).  Dalam  penelitian  ini  akan  di bahas  tentang  bagaimana  Kebijakan Pemerintah di Dalam Pemenuhan Hak
10 Biro  Hukum  dan  Organisasi  Setjen Kemendikbud, 2011, “ Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia Tahun 2011 ”, Kemdikbud, hlm. 10-17.
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  di Wilayah Perbatasan negara khususnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan Barat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  yang  penulis lakukan perihal Kebijakan Pemerintah di Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar  dan  Menengah  di  Wilayah Perbatasan merupakan jenis penelitian hukum  normatif 11 ,  dan  prospektif. Penelitian  ini  dapat  dikualifikasikan sebagai  penelitian  hukum  normatif, oleh  karena  meneliti  kaidah  atau norma-norma  yang  terdapat  dalam undang-undang perihal kebijakan pemerintah berkenaan tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah  di  Wilayah  Perbatasan, termasuk peraturan perundang- undangan  yang  terkait,  dan  yang  ada relevansinya  dengan  hal  tersebut. Penelitian ini juga dapat dikualifikasikan  sebagai  penelitian hukum  yang  prospektif,  oleh  karena dalam penelitian ini diharapkan memberikan masukan secara konseptual tentang kebijakan- kebijakan pemerintah di dalam
11 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan Singkat, PT.  Rajagrafindo  Persada,  Jakarta, hlm.  23.
melakukan pemenuhan hak-hak pendidikan  dasar  dan  menengah  di wilayah perbatasan.
Data  dalam  penelitian  hukum
normatif ini didapatkan dengan penelusuran kepustakaan atau dokumen.  Sumber  kepustakaan  atau dokumen  berasal  dari  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan  metode  dokumentasi,  dan  alat mengumpulkan data dilakukan melalui studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dan menelusuri  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder,  serta  bahan hukum  tersier.  Alat  dan  cara  yang dipakai mengumpulkan data ini dengan cara  mencatat,  atau  melalui  fotocopy dokumen yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Dokumen ini dapat  berupa  publikasi,  peraturan perundang-undangan,  serta  berbagai informasi yang terdapat dalam kebijakan pemerintah dengan pemenuhan  hak  pendidikan  dasar  dan menengah di wilayah perbatasan.

## C. PEMBAHASAN

## Dasar Hukum Pendidikan
12 Itasari,  E.  R.  (2020).  Hak  Pendidikan  di
Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka
Konstitusi  Republik  Indonesia. Jurnal  Media

## Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan
Penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah  di  wilayah  perbatasan Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak, Malaysia sesungguhnya telah memiliki regulasi khusus, yaitu Peraturan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  di  Daerah  Khusus  di Provinsi Kalimantan Barat (Perda No. 1  Tahun  2013)  yang  dirubah  dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat  Nomor  1 Tahun  2013  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus  di  Provinsi  Kalimantan  Barat (Perda Nomor 7 Tahun 2017). 12
Perda  Nomor  1  Tahun  2013 dibuat  dengan  salah  satu  alasannya adalah  mutu  pendidikan  di  daerah khusus  masih  rendah  dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga perlu pemerataan  dan  peningkatan  layanan optimal  pendidikan  yang  bermutu  di daerah  khusus  di  Provinsi  Kalimantan Barat.  Daerah  khusus  sendiri  yang
Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (1), 79-100.
dimaksud oleh Perda ini adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan  kondisi  masyarakat  adat  yang terpencil,  daerah  perbatasan  dengan negara  lain,  daerah  yang  mengalami bencana  alam,  bencana  sosial,  atau daerah  yang  berada  dalam  keadaan darurat  lain  di  Provinsi  Kalimantan Barat. 13
Pengelolaan
dan penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus berdasarkan prinsip, yaitu: (a). ketersediaan  layanan  pendidikan;  (b). keterjangkauan  layanan  pendidikan; (c).  kualitas  layanan  pendidikan;  (d). kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan; dan (e). kepastian memperoleh layanan pendidikan.
Pengelolaan  pendidikan  di  daerah khusus adalah pengaturan kewenangan dalam  penyelenggaraan  pendidikan berciri  khas  daerah  khusus  oleh
Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten/Kota,
Badan/Yayasan
penyelenggara pendidikan yang didirikan  oleh  masyarakat,  dan  satuan pendidikan  agar  dapat  berlangsung sesuai  dengan  tujuan  pendidikan. Ruang lingkup dari pengelolaan pendidikan  di  daerah  khusus  ini
13 Muawanah, S. (2015). Nasionalisme Melalui Pendidikan  Agama  pada  Peserta  Didik SMA/SMK/MA di Wilayah Perbatasan Kalimantan  Barat. Jurnal  SMART  (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) , 1 (2).
mencakup,  yaitu:  (a).  perencanaan pendidikan;  (b).  penyediaan  layanan pendidikan; (c). peningkatan partisipasi pendidikan;
(d).
pengawasan;  (e).  penjaminan  mutu; dan (f). standar mutu pendidikan.
Perencanaan pendidikan diarahkan  untuk  mencapai  tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan  di  daerah  khusus  dan meliputi  perencanaan  strategis  dan perencanaan  integratif.  Penyusunan perencanaan ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  juga masyarakat. Perencanaan strategis disusun  setiap  lima  tahun  mengacu pada visi dan misi daerah serta analisis perkembangan  kebutuhan  masyarakat, dan digunakan sebagai dasar menetapkan penyediaan layanan pendidikan  pada  setiap  jalur,  jenjang, dan  jenis  pendidikan.  Sedangkan perencanaan integratif meliputi komponen  pendidikan:  manajemen sumber  daya  manusia;  manajemen program; sarana prasarana; dan pembiayaan. 14

## Penyediaan  layanan  pendidikan
14 Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalbar,  2017, Implementasi  Regulasi  Daerah  di  Bidang Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  di  Provinsi Kalimantan  Barat ,  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, hlm. 5-8.
dilakukan  untuk  mencakup  semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan bersifat  non  diskriminatif,  inklusif serta  afirmatif.  Penyediaan  layanan pendidikan  harus  memenuhi  standar kualitas  dan  menyesuaikan  dengan kondisi  daerah  khusus.  Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasi penyediaan  layanan  pendidikan  pada jalur informal dan memfasilitasi penyediaan layanan pendukung pendidikan  sesuai  dengan  kondisi daerah khusus. Dalam kaitan dengan peningkatan dan pemerataan partisipasi  pendidikan  pada  setiap jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan, Pemerintah  Provinsi  wajib  melakukan upaya  khusus  berupa,  yaitu:  (a). penyelenggaraan  pendidikan  layanan khusus;  (b).  bantuan  pembiayaan;  (c). penyediaan kuota khusus bagi masyarakat tidak mampu; (d). penyediaan  asrama  siswa  dan  rumah dinas  guru;  (e).  penyediaan  sarana transportasi  sesuai  kondisi  daerah khusus;  (f).  sosialisasi;  dan  (g). pendampingan, pengawasan, dan evaluasi. Pemerataan partisipasi
pendidikan meliputi: pemerataan antar kabupaten, pemerataan
antara
15 Sutiyono, S. (2018). Reformulasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan  Nasionalisme  Warga  Negara
kabupaten/kota, dan pemerataan dalam kabupaten/kota. 15
Terhadap setiap jenjang dan jenis pendidikan  formal  dan  non  formal dilakukan pengawasan baik pengawasan  administratif  dan  teknis edukatif. Pengawasan pendidikan formal  dilakukan  oleh  Pengawas Sekolah  Provinsi  berdasarkan  target indikator  kinerja  standar  nasional pendidikan,  sedangkan  pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik. Pengawasan pendidikan dilakukan  secara  berkala,  teratur,  dan berkesinambungan. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu  satuan  pendidikan.  Penjaminan mutu  satuan  pendidikan  dilaksanakan melalui  supervisi  dan  fasilitasi  satuan pendidikan berciri khas daerah khusus untuk  memenuhi  standar  nasional pendidikan.  Perda  Nomor  1  Tahun 2013  juga  menetapkan  standar  mutu pendidikan  di  daerah  khusus  yang meliputi:  standar  isi,  standar  proses, standar  kompetensi  lulusan,  standar pendidik  dan  tenaga  kependidikan, standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta
Muda  Di  Wilayah  Perbatasan. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan , 6 (1), 1-16.
standar penilaian pendidikan. 16 Penyelenggaraan pendidikan
dilaksanakan untuk mewujudkan pemerataan  layanan  pendidikan  pada semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis pendidikan  di  daerah  khusus  yang meliputi,  yaitu:  (a).  ketersediaan layanan pendidikan; (b). keterjangkauan  layanan  pendidikan; (c).  kualitas  dan  relevansi  layanan pendidikan;  (d).  kesetaraan  dalam memperoleh  layanan  pendidikan;  dan (e).  kepastian  memperoleh  layanan pendidikan.  Diatur  pula  bahwa  setiap penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan pendidikan berwawasan lingkungan  dan  berciri  khas  kearifan lokal, di mana pembinaannya dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota. 17
Adanya  Perda  Nomor  1  Tahun 2013  maupun  perubahannya  melalui Perda Nomor 7 Tahun 2017,
setidaknya membuat bahwa
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan,  khususnya  pendidikan dsara  dan  menengah  di  daerah-daerah khusus,  termasuk  wilayah  perbatasan memiliki  dsara  pengaturan.  Namun demikian,  ketentuan-  ketentuan  dari
16 Ibid. 17 Itasari,  E.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan
Perda  Nomor  1  Tahun  2013  maupun Perda  Nomor  7  Tahun  2017  tersebut belum  dapat  dilaksanakan  secara optimal mengingat belum dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur Kalimantan  Barat  sebagai  ketentuan pelaksana  dari  beberapa  ketentuan yang  terdapat  dalam  kedua  Perda tersebut. Hal ini menyebabkan pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar dan  menengah  di  wilayah  perbatasan Kalimantan  Barat  dengan  Sarawak masih  mengalami  persoalan-persoalan yang  berkaitan  dengan  ketersediaan, akses, keberterimaan maupun kualitas.

## Kebijakan Pendidikan Dasar dan
Menengah di Wilayah Perbatasan
Berkenaan dengan kebijakan  pendidikan  dasar  dan menengah  di  wilayah  perbatasan
Kalimantan
Barat dengan Sarawak,  tidak  dapat  dilepaskan dari  kebijakan  pendidikan  dasar dan  menengah  secara  nasional maupun  di  Provinsi  Kalimantan Barat. Di lingkup Provinsi
Kalimantan Barat, kebijakan tersebut  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) disusun  dalam  Rencana  Strategis
Indonesia  Dan  Malaysia. Media  Komunikasi FPIPS , 19 (2), 84-93.
(Renstra) yang merupakan pedoman dan pelaksanaan pelaksanaan  program  pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan  Barat.  Renstra  yang sedang  berjalan  sekarang  adalah Renstra tahun 2013-2018. Renstra ini  kemudian  dijabarkan  dalam Rencana  Kerja  (Renja)  yang disusun setiap tahunnya.
Dengan adanya Renstra dan Renja  dari Dinas  Dikbud Provinsi Kalimantan Barat tersebut, seluruh rencana  pembangunan  pendidikan dan kebudayaan yang telah disusun diharapkan dapat dilaksanakan  secara  efisien,  tepat waktu, tepat sasaran, sinergis, dan akuntabel sehingga dapat memenuhi harapan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
Perkembangan  APK  SD/MI/Paket
A tahun 2012 sebesar 117,52% dan
pada  tahun  2016  menjadi  sebesar 114,74%  atau  menurun  sebesar 2,78%, sedangkan APM SD/MI/Paket A tahun 2012
18 Itasari,  E.  R.  (2018).  Implementasi Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Warga  Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara
sebesar  98,91%  dan  pada  tahun 2016  menjadi  sebesar  99,26%
bertambah sebesar 0,35%.
Perkembangan  tenaga  pendidik
SD/MI/Paket A tahun 2012
sebesar  43.806  orang  dan  pada tahun 2016 menjadi sebesar 46.002 orang  atau  bertambah  sebesar 2.196 orang (1,05%).
Perkembangan  Gedung  Sekolah SD/MI  tahun  2012  sebesar  5.320 unit dan pada tahun 2016 menjadi sebanyak  4.854  unit  berkurang sebanyak  466  unit  atau  minus 1,09%,  namun  untuk  ruang  kelas bertambah  sebanyak  6.570  ruang atau  sebesar  21,52%.  Di  samping itu  pada  tahun  2016  pemerintah melalui  Dinas  Dikbud  Provinsi Kalimantan Barat telah merehabilitasi  ruang  kelas  rusak berat untuk SD Negeri dan swasta sebanyak  2.166  sekolah  dan  juga penambahan ruang penunjang lainnya perpustakaan SD sebanyak 2.891 ruang. 18
Untuk  tingkat  pendidikan menengah pertama, perkembangan APK  SMP/MTS/Paket  B  tahun 2012  sebesar  90,17%  dan  pada tahun 2016 menjadi sebesar
Indonesia  Dan  Malaysia. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Sosial , 4 (2), 181-186.
96,25%  atau  meningkat  sebesar 6,08%,  sedangkan  perkembangan APM  tahun  2012  sebesar  68,64% dan  pada  tahun  2016  menjadi sebesar  71,88%  atau  meningkat sebesar 3,24%. Untuk tenaga pendidik SMP/MTS/Paket  B pada tahun 2012 sebanyak 14.040 orang dan  pada  tahun  2016  menjadi sebesar19.586  orang  bertambah sebanyak 5.546 orang atau meningkat sebesar 39,5%. Perkembangan Gedung SMP/MTS
tahun  2012  sebanyak  1.419  unit pada  tahun  2015  menjadi  1.542 unit bertambah  sebanyak 123 unit atau  sebesar  8,67%.  Untuk  ruang kelas pada 2016 bertambah sebanyak  3.160  ruang  menjadi
12.380 ruang atau sebesar 34,27%. Untuk ruang penunjang (perpustakaan, laboratorium, komputer)  dari  sebanyak  678 ruang  pada  tahun  2012  menjadi menjadi  2.198  ruang  pada  tahun 2016  atau  bertambah  sebanyak 1.520  ruang  (69,15%).  Angka putus  sekolah  SMP/MTS  tahun 2012 sebanyak 0,79 % pada tahun 2016  menjadi  0,71%  menurun
sebesar 0,08% dan angka
19 Wismayanti,  Y.  F.  (2012).  Perlindungan Anak  Berbasis  Komunitas  Di  Wilayah
Perbatasan;  Penelitian  Aksi  di  Desa  Entikong,
kelulusan meningkat sebesar 0,71%. 19
Untuk  tingkat  pendidikan menengah  atas  dan  menengah kejuruan, APK
SMA/MA/SMK/Pak C tahun 2012 sebesar  63,18%  dan  pada  tahun 2016  menjadi  sebesar  72,31%
meningkat sebesar 9,13%, sedangkan untuk  APM  meningkat sebesar 4,44%. Untuk perkembangan tenaga pendidikSMA/MA/SMK/Pak C tahun  2012  sebanyak  8.819  orang dan  pada  tahun  2016  menjadi sebanyak 12.483 orang bertambah sebanyak 3.664 orang atau sebesar 41,55%. Penambahan gedung SMA/MA/SMK  dalam  rentang tahun  2012  sampai  dengan  tahun 2016  sebanyak  156  unit  atau sebesar  23,25%  dan  untuk  ruang kelas  bertambah  sebanyak  1.802 ruang atau sebesar 43,30%.
Fasilitas  pendukung  berupa  ruang penunjang
(perpustakaan, laboratorium komputer dan workshop)  untuk  SMA/MA/SMK pada  tahun  2012  sebanyak  817 ruang  menjadi  1.635  ruang  pada tahun 2016, atau bertambah
Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau,
Propinsi Kalimantan Barat. Sosio Konsepsia , 17 (1), 1-17.
sebanyak 818 ruang (50,03%). 20
Angka  putus  sekolah  di tingkat SMA/MA/SMK tahun
2012 sebanyak 1,18 %, sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 0,96%,  adapun  angka  kelulusan meningkat sebesar 2,59%.
Meningkatnya  APK  dan  APM pada  setiap  jenjang  dan  jenis pendidikan disebabkan karena adanya  tambahan  unit  sekolah baru, ruang kelas baru dan semakin dekatnya  jarak  tempuh  siswa  ke sekolah.  Selain  itu  infrastruktur jalan  sudah  semakin  baik  untuk sarana  transportasi  menuju  ke sekolah. Meningkatnya ketersediaan  layanan  pendidikan pada setiap jenis dan jenjang yang ada.
Perkembangan penyelenggaraan pendidikan dasar dan  menengah  tersebut  di  atas membuat  Dinas  Dikbud  Provinsi Kalbar  menaruh  fokus  perhatian pada beberapa aspek, yaitu:
a. Peningkatan  kualitas  sumber daya manusia (SDM). Pembangunan yang
dilaksanakan  saat  ini  yang menjadi  fokus  perhatian  yaitu
20 Suciati,  S.,  &  Ariningsih,  A.  (2016). Pengembangan  Model  Pendidikan  Menengah “Sekolah  Kebangsaan  “di  Daerah  Terpencil,
peningkatan  kualitas  SDM. Kualitas SDM Kalimantan Barat semakin meningkat namun belum dikategorikan ke dalam kualitas baik.
b. Penyelenggaran pendidikan.
Salah  satu  indikator  penting dalam penyelenggaraan
Pendidikan di Kalimantan Barat adalah hasi dari pelaksanaan  Ujian  Nasional (UN). Dilihat dari data, tingkat kelulusan  dalam  UN  pada semua  tingkatan  pendidikan  di Kalimantan  Barat  meningkat dari  tahun  ke  tahun.  Meskipun demikian,  sinergi  antara  unsur pendidikan,  satuan  pendidikan maupun pemerintah untuk melaksanakan  sistem  evaluasi pendidikan sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  Nomor Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional terus menerus ditingkatkan.
c. Penyelenggaraan akreditasi sekolah.  Penilaian  lembaga sekolah  sudah  dimulai  sejak tahun  2005  dan  hingga  tahun 2016 telah diakreditasi sebanyak  3.484  dari  7.626
tertinggal,  terluar  dan  Perbatasan  sebagai Implementasi Pembelajaran Pkn. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 1 (1), 76-85.
sekolah  di  seluruh  Provinsi Kalimantan  Barat.  Angka  ini menunjukkan  masih  lebih  dari setengah  sekolah  yang  ada belum diakreditasi dan karenanya penyelenggaraan
akreditasi sekolah harus dilaksanakan  semakin  intensif. Hasil akreditasi sekolah dijadikan patokan sebagai
sekolah  penyelenggara  ujian nasional. d. Pelayanan pendidikan. Peningkatan pelayanan pendidikan  diperlihatkan  oleh beberapa indikator, salah satunya  adalah  peningkatan APK  dan  APM  pada  setiap jenjang  pendidikan,  turunnya angka mengulang serta menurunnya angka putus sekolah.  Secara  umum  angka putus sekolah memang menunjukkan penurunan, namun untuk jenjang pendidikan menengah atas masih  terjadi  fluktuasi  seperti yang  ditunjukkan  pada  tahun 2014  dan  tahun  2015  yang justru  mengalami  peningkatan dari 0,86% menjadi 0,96%. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu: a. faktor ekonomi
yang  menyebabkan  banyak anak  usia  sekolah  bekerja  di sektor perkebunan; b. rendahnya  minat  anak  untuk meneruskan pendidikan ke jenjang  yang  lebih  tinggi;  c. kesadaran  orang  tua  terhadap pendidikan anak masih rendah,  khususnya  di  daerah
3T.
e. Peningkatan  Tenaga  Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam  upaya peningkatan kemampuan  Tenaga  Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hingga tahun 2016 telah ditempuh kebijakan untuk
peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dalam
memperoleh  tunjangan  profesi yang telah disertifikasi, tunjangan guru daerah terpencil dan tunjangan peningkatan kualifikasi  pendidik.  Hingga tahun  2016  masih  terdapat 38.624 guru yang belum berkualifikasi  sarjana  (S-1) atau sebesar 43,40%. Sementara itu sebanyak 58.357
guru  atau  sebesar  34,43% belum disertifikasi dan mendapatkan
tunjangan profesi.
Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan sektor pendidikan diperlukan arah kebijakan yang menyangkut  sumber  pembiayaan  agar permasalahan  pembangunan  secara berangsur-angsur  dapat  terselesaikan. Upaya  mempercepat  pelaksanakan pembanguanan  melalui  program  dan kegiatan yang mendesak agar penyelenggaraan pendidikan yang
berjalan secara bertahap dan
berkelanjutan ( sustainable ) dalam upaya mencapai target nasional maupun  mengimbangi  pembangunan pendidikan di  Kalimantan  Barat  maka penuntasan  permasalahan  pendidikan yang  masih  tertinggal  perlu  adanya arah  dan  sasaran  pembangunan  yang tepat.
Sumber  pembiayaan  menjadi komponen  yang  sangat  menentukan akan  keberhasilan  untuk  mencapai sasaran pembangunan pendidikan.
Dengan  sumber  dana  pembangunan baik  melalui  APBN  dengan  Anggaran Dana  Dekonsentrasi  dan  APBD  baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Dana  Alokasi  Khusus.  Penyediaan Anggaran yang memadai akan mempercepat  proses  pembangunan dalam  upaya  mengurangi  kesenjangan
21 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, 2013,  Perubahan  Rencana  Strategi  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat
yang tidak seimbang.
Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan  urusan  pendidikan dan  kebudayaan  terdapat  beberapa tantangan, yaitu: 21
1.
Pendanaan Pendidikan masih  belum  mencapai 20% sesuai dengan amanat UU  No.20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan Nasional;
2. Luasnya wilayah Provinsi
Kalimantan Barat mengakibatkan belum meratanya pelayanan pendidikan  dan  rata-rata lama  sekolah  juga  masih rendah;
3. Keterbatasan kewenangan
Pemerintah Provinsi
Kalimantan  Barat  dalam bidang pendidikan;
4. Pemetaan pendidikan di kabupaten/kota terhadap data pendidikan di provinsi masih belum sinkron terhadap capaian pendidikan di Provinsi
Kalimantan Barat.
5. Tingginya  jumlah  guru  yang
Tahun 2013-2018, hlm. 8-25.
akan memasuki masa
pension;
6. Belum  seimbangnya  APK  dan
APM pada jenjang pendidikan menengah; 7. Belum efektifnya Dinas Pendidikan kabupaten/kotadalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga  informasi  data dari  sekolah  validitasnya tidak dijamin keakuratannya; 8. Kemampuan  SDM  di  bidang pembangunan  pendidikan ( education  building )  pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota tidak dapat secara  eksis  di  posisinya sehingga mempengaruhi
kinerja kontinuitas;
9. Rendahnya  kemampuan  SDM dalam melaksanakan
manajerial di tingkat Satuan Pendidikan  dan terbatasnya Sarana Pendidikan  sehingga  SOP yang  ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan  belum  dapat dicapai; 10. Sekolah-sekolah  terutama yang  berada  di  pedesaan, pedalaman, dan
perbatasan, kondisi tenaga pendidik/guru, kondisi  sarana,  kondisi prasarana,  kualitas  guru, dan  distribusi  guru  yang tidak  merata.  Hal  ini mengakibatkan sekolah- sekolah di daerah
pedesaan,  pedalaman,  dan perbatasan kekurangan tenaga dan program rotasi/mutasi yang hampir tidak berjalan telah
menjadikan guru mengalami  kejenuhan  dan proses pembelajaran terganggu.
Dalam  upaya  mencapai  sasaran dan  tujuan  pembangunan  di  bidang pendidikan  dan  kebudayaan,  Dinas Dikbud  Provinsi  Kalimantan  Barat menetapkan  sejumlah  strategi  yang ditempuh melalui identifikasi permasalahan  yang  dihadapi  untuk baik  permasalahan  yang  berhubungan langsung  dengan  pendidikan  juga permasalahan  yang  mempengaruhi pembangunan pendidikan dan kebudayaan,  maka  strategi  kebijakan pendidikan  yang  ditempuh  antara
lain:
1. Strategi dan kebijakan
pembangunan pendidikan untuk
pemerataan akses dan
pemerataan layanan pendidikan.
Strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam  rangka  pemerataan  akses  dan pemerataan layanan pendidikan meliputi:
a. Pendanaan BOS untuk wajib  belajar  pendidikan dasar 9 tahun. Strategi dan
kebijakan pendanaan BOS  untuk  wajib  belajar pendidikan  dasar  9  tahun dimaksudkan untuk menutup  biaya  minimal operasional  pembelajaran yang memadai untuk
menciptakan landasan yang  kokoh  bagi  upaya
peningkatan  mutu  secara berkelanjutan  yang  pada akhirnya  diharapkan  dapat mewujudkan  pemerataan
akses dan pemerataan
layanan pendidikan.
b. Penyediaan  sarana  dan
prasarana pendidikan wajib  belajar  Sarana  dan prasarana pendidikan wajib belajar sangat diperlukan
untuk
mendukung perluasan akses  pendidikan  dasar. Penyediaan  sarana  dan prasarana  SD/MI/sederajat mencakup penambahan sarana  untuk  pendidikan layanan khusus, rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/sederajat, penyediaan sarana dan prasarana  diarahkan  untuk membangun  Unit  Sekolah Baru  (USB),  Ruang  Kelas Baru (RKB), laboratorium, perpustakaan,  dan  buku pelajaran, yang diharapkan berdampak
pada peningkatan mutu
pendidikan dasar. Pembangunan  USB/RKB diutamakan  pada  jenjang SMP/MTs/ sederajat untuk mencapai ketuntasan wajib belajar  pendidikan  dasar  9 tahun.
c. Rekrutmen  pendidik  dan tenaga kependidikan.
Rekrutmen  pendidik  dan tenaga kependidikan
dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah dan
kualifikasi guru profesional  di  berbagai jenjang dan jenis pendidikan, pemerataan penyebaran secara geografis,  keahlian  dan kesetaraan gender. Pemerataan secara geografis mempertimbangkan mekanisme penempatan dan redistribusi guru,
sistem  insentif  guru  di daerah  khusus  khususnya
daerah terpencil, pengangkatan  guru  tidak tetap  secara  selektif,  serta tenaga  pendidik  lainnya seperti  pamong  belajar pada  jalur  pendidikan  non
formal.
d. Perluasan pendidikan wajib  belajar  pada  jalur
non formal. Perluasan pendidikan  wajib  belajar pada jalur nonformal sangat penting untuk mendukung program wajib belajar,  dan  diharapkan
dapat meningkatkan angka partisipasi (APM/APK) pendidikan  dasar  melalui program Paket A dan Paket
B.  Hal  ini  sangat  penting
dilakukan untuk menjangkau  peserta  didik yang  memiliki  berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal,  terutama  anak- anak  dari  keluarga  tidak mampu,  daerah  terpencil, daerah  tertinggal,  daerah konflik,  atau  anak-anak yang terpaksa bekerja.
Strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pembangunan kebudayaan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah meliputi:
a. Pengembangan nilai-nilai budaya daerah.
b. Pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan keragaman budaya.
c. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Kebijakan pendidikan dasar dan menengah seperti yang tertuang dalam Renstra.
Dinas Dikbud Provinsi
Kalimantan  Barat  memperlihatkan bahwa paling tidak pemerintah
mempunyai strategi dalam
melaksanakan  kewajibannya  untuk memenuhi  hak  atas  pendidikan  dasar dan menengah. Faktor kemauan politik (political  will) dan  komitmen  yang kuat  dari  pemerintah  merupakan  hal yang sangat penting dalam
merealisasikan  hak  atas  pendidikan. 22 Permasalahannya
adalah bahwa beberapa strategi dan kebijakan tersebut  masih  harus  dipertanyakan akurasinya, karena strategi dan kebijakan di atas kertas tentu saja tidak cukup  bila  tidak  dilanjutkan  pada tataran implementasi. Keputusan nyata pada tahap implementasi diambil pada saat persiapan rencana aksi dan proyek atau  selama  alokasi  anggaran.  Negara perlu  menunjukkan  kemauan  politik untuk menindaklanjuti dan melaksanakan  komitmen  kebijakan tersebut di lapangan. Faktanya, temuan berkaitan dengan kondisi pendidikan di wilayah  perbatasan  Kalimantan  Barat masih memperlihatkan persoalan- persoalan yang berakibat belum optimalnya pemenuhan hak atas pendidikan  dasar  dan  menengah  di wilayah perbatasan tersebut.
22 UNICEF,  2007, A  Human  Rights-Based

## KESIMPULAN
Berkenaan dengan kebijakan  pendidikan  dasar  dan menengah  di  wilayah  perbatasan
Kalimantan
Barat dengan Sarawak,  tidak  dapat  dilepaskan dari  kebijakan  pendidikan  dasar dan  menengah  secara  nasional maupun  di  Provinsi  Kalimantan Barat. Di lingkup Provinsi Kalimantan Barat, kebijakan tersebut  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan (Dinas Dikbud) disusun  dalam  Rencana  Strategis (Renstra) yang merupakan pedoman dan
pelaksanaan pelaksanaan  program  pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan  Barat.  Renstra  yang sedang  berjalan  sekarang  adalah Renstra tahun 2013-2018. Renstra ini  kemudian  dijabarkan  dalam Rencana  Kerja  (Renja)  yang disusun setiap tahunnya.
Penyediaan  sarana  dan  prasarana pendidikan  wajib  belajar  Sarana dan  prasarana  pendidikan  wajib belajar  sangat  diperlukan  untuk mendukung perluasan akses
pendidikan dasar. Penyediaan sarana dan prasarana SD/MI/sederajat mencakup Approach to Education For All, hlm. 41.
penambahan sarana untuk
pendidikan layanan khusus, rehabilitasi  dan  revitalisasi  sarana prasarana  yang  rusak.  Untuk SMP/MTs/sederajat,  penyediaan sarana  dan  prasarana  diarahkan untuk  membangun  Unit  Sekolah Baru  (USB),  Ruang  Kelas  Baru (RKB), laboratorium, perpustakaan,  dan  buku  pelajaran, yang  diharapkan  berdampak  pada peningkatan mutu pendidikan
dasar.  Pembangunan  USB/RKB diutamakan
pada jenjang
SMP/MTs/ sederajat untuk
mencapai ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA
Biro  Hukum  dan  Organisasi  Setjen Kemendikbud,
2011, “ Monitoring  dan  Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia
Tahun 2011 ”, Kemdikbud.
Dinas  Pendidikan  Provinsi  Kalbar,
2017, Implementasi  Regulasi Daerah di Bidang Pendidikan Dasar  dan  Menengah  di
Provinsi  Kalimantan  Barat , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, 2013, Perubahan Rencana Strategi Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Itasari,  E.  R.  (2015).  Memaksimalkan Peran  Treaty  of  Amity  and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari,  E.  R.  (2018).  Implementasi
Pemenuhan  Hak  Pendidikan Warga  Negara  Indonesia  Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia. Jurnal  Ilmiah  Ilmu
Sosial , 4 (2). Itasari, E. R. (2020). Border
Management Between Indonesia  And  Malaysia  In Increasing  The  Economy  In Both  Border  Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1).
Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah  Perbatasan  Dalam Kerangka Konstitusi Republik
Indonesia. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (1). Itasari,  E.  R.  (2020).  Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan  Indonesia  Dan Malaysia. Media  Komunikasi FPIPS , 19 (2). Katarina  Tomasevski,  “Indicators”, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause,  Allan  Rosas,  1995, Economic, Social and Cultural  Rights,  A  Textbook , Martinus Nijhoff, Dordrecht. Klaus  Dieter  Beiter,  2005, The Protection  of  the  Right  to Education  by  International Law , Martinus Nijhoff Publisher. M.  Freeman,  1992,  “The  Limits  of Children’s Rights ” , The
Ideologies of Children’s
Rights . Mangku,  D.  G.  (2017).  Peran  Border Liasion  Committee  (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan  Antara  Indonesia
dan Timor Leste. Perspektif , 22 (2). Mangku,  D.G.S. , Purwendah,  E.K. , Itasari, E.R. , Nurhayati,  B.R. (2020). Compensation  for  Oil  Pollution
Due  to  Tanker  Accidents  in  the Indonesian  Legal  System  in  a Justice Value Perspective . International Journal of Criminology and Sociology , 2020 , 9 .
Muawanah,  S.  (2015).  Nasionalisme Melalui  Pendidikan  Agama pada Peserta Didik SMA/SMK/MA  di  Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. Jurnal  SMART  (Studi
Masyarakat, Religi, dan Tradisi) , 1 (2).
Santos  Pais,  2000,  “A  Human  Rights
Conceptual  Framework  for Children’s  Rights”, UNICEF
Innovative Essay No.9 .
Soerjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif;  Suatu  Tinjauan Singkat, PT.  Rajagrafindo
Persada, Jakarta.
Suciati,  S.,  &  Ariningsih,  A.  (2016). Pengembangan Model Pendidikan Menengah “Sekolah  Kebangsaan  “di Daerah  Terpencil,  tertinggal, terluar dan Perbatasan sebagai Implementasi Pembelajaran Pkn. Jurnal Moral Kemasyarakatan , 1 (1). Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, Perbatasan  Negara  Dalam Dimensi Hukum Internasional ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta. Sutiyono,  S.  (2018).  Reformulasi Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga  Negara  Muda  Di Wilayah Perbatasan. Citizenship
Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan , 6 (1) . UNICEF, 2007, A Human Rights- Based Approach to Education
For All. Wismayanti, Y. F. (2012). Perlindungan  Anak  Berbasis Komunitas Di Wilayah Perbatasan; Penelitian Aksi di Desa  Entikong,  Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat. Sosio Konsepsia , 17 (1).