## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Vol 8, No 1 (2024): Maret, 385-389
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122 Webite: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v8i1.1434

## Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021
Layli Lathifah Isnaini Putri, Siti Aisyah Universitas Muhammadiyah Surakarta Correspondence: laylilathifah02@gmail.com, sa150@ums.ac.id

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan guna menguji pengaruh faktor sosial ekonomi  seperti IHK, TPAK, PDRB, dan Pendapatan Per Kapita atas gaji  minimum kabupaten/kota di  Provinsi  Jawa Tengah pada 2017 sampai dengan  2021. Data yang dipakai adalah data sekunder dengan data panel dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis  regresi  linier  dipakai  dengan  software  Eviews  10.  Temuan  studi  menampilkan  bahwa  PDRB  dan pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif yang cukup besar atas upah minimum, sedangkan IHK dan TPAK  mempunyai  pengaruh  yang  kecil.  Pemerintah  sebaiknya  menjaga  tingkat  pertumbuhan  PDRB  dan Pendapatan per Kapita tingkat upah yang baik bagi pekerja di Provinsi Jawa Tengah.
Kata kunci : Upah Minimum, IHK, TPAK, PDRB, dan Pendapatan per Kapita

## ABSTRACT
This study aims to examine the influence of socio-economic factors such as CPI, TPAK, GRDP, and per capita income on district/city minimum wages in Central Java Province from 2017 to 2021. The data used is secondary data with panel data from the Provincial Statistics Center Central Java. The linear regression analysis method was used  with the Eviews 10 software.  The study's results show that GRDP and per capita income have a big good effect on the minimum wage, while CPI and TPAK have a small effect. The government should maintain a good level of GDP growth and income per capita wage rates for workers in the Province of Central Java.

## Keywords :  Minimum Wage, CPI, TPAK, GDP, and Per Capita Income

## PENDAHULUAN
Pekerja  ialah  faktor  fundamental  produksi  yang  mencakup  penyediaan  jasa  dan  memainkan peran vital dalam memastikan kelancaran dan tidak terputusnya proses produksi. Sebab itu, karyawan berhak  memperoleh  kompensasi  berwujud  upah  dari  perusahaan.  Salah  satu  indikator  kehidupan buruh  adalah  upah.  Hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  perlu  diperhatikan  oleh  dunia  usaha  agar  dapat memberikan upah pekerja yang sepadan dengan keluaran dan permintaan kerja (Charysa, 2013).
Persepsi  yang  berbeda  tentang  upah  oleh  pengusaha  dan  pekerja  memiliki  definisi  yang berbeda dalam hal kepentingan. Gaji merupakan bagian penting dari biaya produksi bagi dunia usaha dan  dianggap  sebagai  pengurang  tingkat  keuntungan  yang  dihasilkan,  sehingga  pengusaha  bertujuan untuk  menjaga  gaji  serendah  mungkin  untuk  meningkatkan  keuntungan  perusahaan.  Sementara  itu, penghasilan  yang  tidak  memenuhi  kebutuhan  penghidupan  yang  baik  dapat  menyebabkan  pegawai tidak  dapat  bekerja  secara  maksimal.  Oleh  sebab  itu,  pekerja  mengharapkan  upah  yang  lebih  tinggi untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Kertiasih, 2017).
Pengusaha dan pekerja memiliki pandangan yang berbeda tentang upah dan peran pemerintah diperlukan  untuk  mengatur  upah.  Mengingat  bahwa  pekerja  pasar  menempatkan  pekerja  pada  posisi yang rentan, upaya yang diperlukan  untuk menjembatani kesenjangan antara pengusaha dan pekerja. Tanggung  jawab  pemerintah  dalam  pengaturan  gaji  adalah  menetapkan  kebijakan  upah  minimum. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penurunan  upah, meningkatkan daya beli masyarakat, dan secara  bertahap  mempersempit  ketegangan  antara  pekerja  berupah  tertinggi  dan  terendah  (Damanik, 2021).  Berdasarkan  realitas  regional  dan  kemampuan  bisnis,  iklim  perekonomian  saat  ini memungkinkan  struktur  upah  yang  lebih  realistis.  Di  banyak  daerah  di  Indonesia,  upah  minimum
mendapati  kelonjakan  dari  tahun  ke  tahun.  Provinsi  Jawa  Tengah,  salah  satu  provinsi  di  Indonesia, setiap tahunnya selalu menaikkan upah minimum.
Pertumbuhan  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dari  2017  hingga 2021  tergambar  pada  Grafik  1.  Kabupaten  Semarang  mempunyai  upah  minimum  tertinggi  di Indonesia  yaitu sebesar Rp 2.810.525 per tahun.  Sedangkan Kabupaten Banjarnegara memiliki upah minimum  terendah  sebesar  Rp.  1.805.000.  Aturan  kenaikan  rata-rata  UMK  tidak  bisa digeneralisasikan  karena  bergantung  pada  beberapa  parameter,  seperti  tingkat  inflasi,  pertumbuhan ekonomi,  daya  beli  dan  kebutuhan  hidup  pekerja,  serta  kecakapan  dunia  usaha  di  tiap  daerah.  Di Provinsi  Jawa  Tengah,  upah  minimum  kabupaten/kota  ditentukan  berdasarkan  pemenuhan  KHL. Teori  ekonomi  memaparkan,  pendapatan  dapat  dijelaskan  sebagai  imbalan  bagi  pekerja  untuk memberikan  layanan  mental  kepada  pemberi  kerja,  sehingga  tidak  ada  perbedaan  pendapatan  antara pekerja tetap dan tidak tetap (Sukirno, 2005).

## Sumber: BPS Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

## Gambar 1
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (Rupiah)
Indeks  Harga  Konsumen  (IHK)  adalah  salah  satu  komponen  yang  dapat  dipakai  guna menetapkan upah minimum. IHK dihitung dalam bentuk persentase setiap bulan dan tahun, sehingga dapat  digunakan  sebagai  indikator  naik  atau  turunnya  harga-harga  kebutuhan  pokok,  serta  sebagai tolok  ukur  untuk  mengukur  kesejahteraan  masyarakat  dalam  rangka  memperluas  pertumbuhan ekonomi (Charysa, 2013). Selain IHK, TPAK juga diperhitungkan dalam perhitungan upah minimum. TPAK  bisa  dipakai  guna  mengenali  pasokan  pekerja  karena  upah  pada  umumnya  bergantung  pada pasokan  pekerja.  Setelah  pasokan  pekerja  diketahui,  upah  layak  bagi  pekerja  dapat  disesuaikan. Terbatasnya  pasokan  pekerja  dapat  menurunkan  TPAK  sehingga  meningkatkan  pasokan  pekerja. Apabila suplai pekerja naik, maka kelebihan suplai pekerja tersebut akan diserap sektor informal yang tingkat  upahnya  dibatasi  oleh  peraturan  sehingga  mengakibatkan  penurunan  tingkat  upah  (Armidi, 2018).
Faktor  selanjutnya  yang  menentukan  upah  minimum  merupakan  PDRB.  Menaikkan  upah minimum  jika  produktivitas  pekerja,  yang  diukur  dengan  output,  meningkat.  Meningkatnya  produk PDRB  menunjukkan  berkembangnya  perekonomian  suatu  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  kuantitas output  mempengaruhi  keuntungan  yang  dihasilkan.  Apabila  keuntungan  meningkat,  upah  minimum juga meningkat (Damanik, 2021).  Faktor terakhir yang menentukan upah minimum yakni Pendapatan per Kapita. Pendapatan per kapita ialah ukuran tingkat kemakmuran serta pembangunan suatu daerah, sehingga  berdampak  terhadap  upah  minimum.  Peningkatan  pendapatan  per  kapita  memungkinkan orang  untuk  membeli  barang  dan  jasa  yang  disajikan  produsen,  sehingga  meningkatkan  nilai  upah minimum dan meningkatkan keuntungan bagi pengusaha yang memungkinkan  pengusaha membayar upah lebih tinggi kepada pekerjanya. Oleh karena itu, besar kecilnya upah minimum dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Nurtiyas, 2016).
Permasalahan  upah  minimum  tiap  daerah  adalah  disparitas  jumlah  uang  yang  dibutuhkan untuk  hidup  terhormat.  Beberapa  faktor,  antara  lain  kepadatan  ekonomi,  kecepatan  perputaran ekonomi, dan teknologi, berkontribusi terhadap hal ini. Selain itu, perkembangan ekonomi dan inflasi
berdampak  pada  tingkat  upah  minimum.  Jika  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  tidak  terlalu  besar, maka  upah  minimum  pun  demikian.  Namun  jika  perkembangan  ekonomi  dan  inflasi  tinggi,  maka upah  minimum  akan  naik.  Penelitian  ini  menggunakan  model  data  panel  guna  mengetahui  IHK, TPAK,  PDRB,  serta  pendapatan  per  orang  untuk  upah  minimum  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2017 hingga 2021.

## METODE
Studi  ini  mengkaji  aspek-aspek  sosial  ekonomi  yang  memengaruhi  tingkat  upah  minimum tahun  2017  hingga  2021  dengan  memakai  model  regresi  data  panel.  Persamaan  modelnya  adalah sebagai berikut:
Dimana wage merupakan tingkat upah minimum dengan satuan juta rupiah pada tahun 2017 – 2021, IHK mencerminkan nilai indeks harga konsumen dalam satuan persentase, TPAK ialah jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam ekonomi di suatu daerah dalam satuan persentase, PDRB adalah total nilai bruto sektor-sektor ekonomi di suatu daerah dalam satuan data persentase, dan PPK adalah pendapatan  rata-rata  yang  didapat  per  orang  di  suatu  daerah  dalam  jutaan  rupiah.  Data  penelitian tersusun atas informasi time series dan cross sectional . Data cross-sectional mencakup 29 kabupaten dan 6 kota, sedangkan data time series mencakup periode pengamatan 2017-2021. Data yang dipakai berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Jawa  Tengah.  Metode  CEM,  FEM,  dan  REM digunakan  dalam  langkah  estimasi  CEM,  FEM,  dan  REM  pada  model  regresi  data  panel.  Uji Chow serta  Uji  Haussman  dipkai  guna  memilih  model  estimasi  terbaik,  menguji  rasionalitas  model,  serta menguji validitas pengaruh model estimasi yang dipilih.

## HASIL
Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrika Variable CEM FEM REM Coefficient Prob. Coefficient Prob. Coefficient Prob. C 11.39388 0.0000 -10.96740 0.0000 10.41873 0.0000 IHK 1.12E-06 0.8912 -9.46E-08 0.9834 3.01E-07 0.9457 TPAK 0.00278 0.4316 0.004610 0.1937 0.002795 0.3529 LOG(PDRB) 0.088247 0.0000 1.47333 0.0000 0.125674 0.0000 LOG(PPKAP) 0.073149 0.0003 0.001315 0.9612 0.092843 0.0000 R 2 0.426043 0.918436 0.237908 Adj. R 2 0.404586 0.875978 0.209419 F-stat 19.85625 21.63162 8.350768 Prob.(F-stat) 0.000000 0.000000 0.000007 Sumber: data olahan Tabel 2

## Hasil Estimasi Chow Test

## Sumber: data olahan
Tabel  2  nilai p-value untuk  F  ≤  α  0,05,  maka Fixed  Effect  Model (FEM)  merupakan  model  terbaik untuk digunakan.

## Tabel. 3 Hasil Estimasi Haussman Test
Sumber: data olahan
Tabel  3  nilai p-value untuk  F  ≤  α  0,05,  maka Fixed  Effect  Model (FEM)  merupakan  model  terbaik untuk digunakan.

## Tabel 4 Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM)
Wage it = 11.3939 + 0.0000IHK it + 0.0028TPAK it + 0.0882PDRB it + 0.0731PPK it (0.8912) (0.4316) (0.0000) (0.0003)
R2 =0.4260; DW = 0.4648; F-stat = 19.8562; Prob(F-stat) = 0.0000
Sumber: data olahan
Tabel 5 Efek Fixed Effect Model (FEM) No Wilayah Effect No Wilayah Effect 1 Kabupaten Cilacap -1.925903  19 Kabupaten Kudus -1.500999 2 Kabupaten Banyumas -0.770783  20 Kabupaten Jepara 0.211690 3 Kabupaten Purbalingga 0.457072  21 Kabupaten Demak 0.599221 4 Kabupaten Banjarnegara 0.541874  22 Kabupaten Semarang -0.485215 5 Kabupaten Kebumen 0.218210  23 Kabupaten Temanggung 0.563013 6 Kabupaten Purworejo 0.811217  24 Kabupaten Kendal -0.221568 7 Kabupaten Wonosobo 0.742122  25 Kabupaten Batang 0.712586 8 Kabupaten Magelang 0.053030  26 Kabupaten Pekalongan 0.581527 9 Kabupaten Boyolali 0.060895  27 Kabupaten Pemalang 0.368600 10 Kabupaten Klaten -0.221706  28 Kabupaten Tegal -0.075327 11 Kabupaten Sukoharjo -0.187249  29 Kabupaten Brebes -0.536288 12 Kabupaten Wonogiri 0.097462  30 Kota Magelang 1.880381 13 Kabupaten Karanganyar -0.142931  31 Kota Surakarta -0.534804 14 Kabupaten Sragen -0.241113  32 Kota Salatiga 1.373453 15 Kabupaten Grobogan 0.211005  33 Kota Semarang -2.233058 16 Kabupaten Blora 0.300996  34 Kota Pekalongan 1.761112 17 Kabupaten Rembang 0.747805  35 Kota Tegal 1.150659 18 Kabupaten Pati -0.417134
Sumber: data olahan
Koefisien R 2 menampilkan  kekuatan  prediksi  model  estimasi.  Pada  Tabel  4  diketahui  FEM mempunyai nilai R 2 sebesar 0,426043, artinya 42,60% dapat dijelaskan oleh  IHK, PDRB, TPAK dan pendapatan  per  kapita.  Sementara  itu  sisanya  sebesar  57,40%  dipaparkan  oleh  variabel  lain  di  luar penelitian.  Temuan  uji  signifikansi  uji  F  menampilkan  nilai  probabilitas  F-statistic  sebesar  0,0000  < 0,01 (α), artinya IHK, PDRB, TPAK, dan pendapatan per kapita berpengaruh akan upah minimum.
Berdasarkan temuan penelitian ini, IHK tak berpengaruh atas upah minimum. Hal ini karena kenaikan  perusahaan  diperhitungkan  sebagai  kenaikan  biaya  produksi.  Kemudian,  untuk  menutupi biaya  produksi,  perusahaan  menempuh  solusi  dengan  menaikkan  harga  output.  Hal  tersebut menyebabkan kenaikan harga barang di pasar. Penelitian ini bertentangan dengan  penelitian Bersales &  Lucagbo  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  CPI  mempunyai  dampak  besar  atas  upah  minimum. Berdasarkan penelusuran, TPAK tidak berdampak atas upah minimum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa  upah  akan  disesuaikan  dengan  penawaran  pasar  pekerja.  Penurunan  permintaan  pekerja  akan menyebabkan  peningkatan  pasokan  pekerja  dan  penurunan  upah.  Kesimpulan  tersebut  diperkuat dengan temuan Armidi (2018) yang menyatakan bahwa TPAK tidak berdampak akan upah minimum.
Diketahui  PDRB  membuat  upah  minimum  naik.  Jika  angka  PDRB  naik,  maka  laju pertumbuhan  suatu  daerah  juga  meningkat.  Hal  ini  mendukung  gagasan  bahwa  PDRB  cocok  untuk upah  minimum.  Ketika  PDRB  naik,  upah  minimum  juga  naik.  Temuan  penelitian  ini  dikuatkan dengan  temuan  Charysa  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  PDRB  berpengaruh  atas  upah  minimum. Sebagaimana  diketahui  bahwa  upah  minimum  dipengaruhi  oleh  pendapatan  per  orang.  Jika  rata-rata pendapatan  per  orang  naik,  maka  upah  minimum  juga  meningkat.  Sebab,  kenaikan  upah  minimum berdampak  pada  kesejahteraan  dan  kesejahteraan  penduduk  setempat.  Apabila  taraf  hidup  suatu daerah  membaik  maka  nilai  upah  minimum  juga  akan  meningkat.  Sebagai  indikator  tahunan  taraf hidup suatu daerah, pendapatan per kapita berfungsi sebagai pedoman kebijakan pemerintah. Temuan
penelitian  ini  diperkuat  dengan  penelitian  Hasbi  (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  upah  minimum sangat dipengaruhi oleh pendapatan per orang.

## SIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB dan Pendapatan per Kapita berpengaruh positif besar terhadap gaji minimum, sedangkan variabel CPI serta TPAK tidak berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Armidi,  Erfit,  Y.  2018,  Pengaruh  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  dan  indeks  harga  konsumen terhadap  upah  minimum  Provinsi  Jambi, e-Jurnal  Ekonomi  Sumberdaya  dan  Lingkungan , 7(1), 2303–1220.
Bersales,  L.  G.  S.  &  Lucagbo,  M.  D.  C.  2014,  Determinant  of  Regional  Minimum  Wage  in  the Philippines, The Philippine Statistician , 63(2) 71–85.
Charysa,  N.  N.  2013,  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Inflasi  Terhadap  Upah  Minimum Regional  Di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2008-2011, Economics Development Analysis Journal , 2(4), 277–285.
Hasbi,  A.  R.,  Dahri,  A.  &  Salju,  S.  2019,  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Upah  Minimun Terhadap  Pendapatan  Perkapita  di  Kabupaten  Luwu  Timur, Equilibrium   Jurnal  Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi , 8(1).
Kertiasih,  L.  2017,  Pengaruh  Tingkat  Inflasi  dan  Tingkat  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Upah Minimum  Regional  (UMR)  di  Provinsi  Bali  pada  Tahun  2008-2015  Universitas  Pendidikan Ganesha, 9(1), 148–157.
Nurtiyas, F. 2016, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014, Skripsi , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Sukirno, S. 2005, Mikro Ekonomi Teori Pengantar , Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.