## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PESERTA MANDIRI MEMBAYAR IURAN BPJS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUTALIMBARU
Siti Fanisa 1) ; Riska Fadilla Pasaribu 2), Fitriani Pramita Gurning 3)
1) sfanisa7@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2) riskapasaribu6451@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2) Fitrianigurning@uinsu.ac.id , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

## Abstract
Health is a human right and is one of the elements of prosperity must be realized for the entire Indonesian nation. Objective: To identify factors that influence independent participants’ compliance with paying BPJS contributions in the Kutalimbaru Health Center Work Area. Method: This research used a cross sectional design and the sample used was 100 people with the sampling technique using stratified random sampling technique. Results: Statistical tests show that there is a significant relationship between levels education (p=0.000), level of satisfaction with BPJS health services (p=0.045), level of difficulty (p=0.000) and level of factors that hinder paying contributions (p=0.000) with compliance of independent participants in paying BPJS contributions in the Kutalimbaru Health Center  Working  Area.  Conclusion:  There  is  no  significant  relationship  between  the  level  of  fixed  income  and access  to  health  facilities  on  the  compliance  of  independent  participants  in  paying  BPJS  contributions  in  the Kutalimbaru Health Center Work Area. BPJS Health is also expected to provide information to participants about how to use the BPJS Health program, payment procedures, participation, and sanctions given if they are in arrears in contributions.
Keywords: BPJS Health, Community Health Center, Compliance

## Abstrak
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. Tujuan : Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru. Metode : Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik stratified random sampling . Hasil : Uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan  antara  tingkat  pendidikan  (p=0,000),  tingkat  kepuasan  terhadap  layanan  BPJS  kesehatan  (p=0,045), tingkat kesulitan (p=0,000) dan tingkat faktor yang menghambat membayar iuran (p=0,000) dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru. Kesimpulan : Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat penghasilan tetap dan akses ke fasilitas kesehatan terhadap kepatuhan peserta mandiri  membayar  iuran  BPJS  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Kutalimbaru.  BPJS  Kesehatan  juga  diharapkan memberikan informasi kepada peserta tentang cara menggunakan program BPJS Kesehatan, tata cara pembayaran, kepesertaan, dan sanksi yang diberikan apabila menunggak iuran.
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Kepatuhan, Puskesmas

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2009  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program  jaminan  sosial.  Pemerintah  telah  mengupayakan  berbagai  kebijakan  untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan (Wulandari et al ., 2020). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menjelaskan bahwa  Puskesmas  adalah  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  upaya kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perseorangan  tingkat  pertama,  dengan  lebih mengutamakan upaya promotif, dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang  setinggi-tingginya  di  wilayah  kerjanya  (Nasution et  al .,  2022).  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia tertuang pada Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang adanya
jaminan  sosial  yang  diwajibkan  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  yang  disebut  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diberikan kepada peserta yang telah  membayar iuran, baik secara  pribadi  maupun  oleh  pemerintah.  Badan  Penyelenggara  Jaminan    Sosial  (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan termasuk puskesmas (Undang-Undang (UU) No. 24, 2011).
Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  dikelola  oleh  Badan  Penyelenggara  asuransi Kesehatan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yakni PT. Askes. BPJS Kesehatan ini bersifat nirlaba,  kegotongroyongan,  portabilitas,  serta  memiliki  tata  kelola  yang  baik  ( good governance ):  keterbukaan,  kehati-hatian,  akuntabilitas,  efisien  dan  efektif  dibandingkan  PT. Askes yang bersifat profit. Cakupan peserta BPJS Kesehatan pun berbeda dengan PT. Askes karena kepesertaannya  bersifat  wajib  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sehingga  cakupannya universal ( universal coverage ) (Thabrany, 2016). Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan inisiatif untuk pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan iuran yang terjangkau dan cakupan pelayanan kesehatan yang luas. luran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah (Wulandari et al ., 2020).
Berdasarkan  laporan  dari  BPJS  Kesehatan  pada  tahun  2016,  secara  nasional  jumlah masyarakat Indonesia yang telah menjadi Peserta Program JKN berjumlah 171.939.254 jiwa. Peserta ini terdiri dari beberapa jenis kepesertaan diantaranya peserta bukan penerima bantuan iuran dan peserta penerima bantuan iuran. Peserta mandiri merupakan jumlah peserta terbanyak kedua yaitu 11% setelah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN/ Jamkesmas sebanyak 52%.  Peserta  lain  yaitu  pegawai  swasta  sejumlah  9%,  Peserta  Jaminan  Kesehatan  Daerah (Jamkesda) sebanyak 8%, pegawai BUMD sebanyak 8%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 6%, pensiunan sebanyak 3%, Tentara Negara Indonesia (TNI) sebanyak 1%, POLRI sebanyak 1%, dan pegawai BUMN sebanyak 1% (BPJS Kesehatan, 2016).
Kemampuan  membayar  iuran  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  sangat  dipengaruhi oleh tingkat penghasilan seseorang. Faktor penghasilan dan jumlah tanggungan dalam keluarga sangat mempengaruhi kemampuan membayar. Setiap orang berbeda-beda, ada yang memiliki kemampuan membayar iuran besar tetapi tidak ingin membayar pelayanan kesehatan, sehingga kemauan membayar lebih kecil dari kemampuan. Ada juga orang yang memiliki kemampuan membayar  iuran  rendah  tetapi  rutin  membayar  pelayanan  kesehatan,  sehingga  kemauan membayar  lebih  besar  dari  kemampuan.  Pengukuran  tingkat  kemampuan  membayar  dan kemauan  membayar  (ATP-WTP)  sangat  penting  karena  mempengaruhi  masyarakat  dalam mengikuti jaminan kesehatan. (Rusydi; Arni Rizqiani et al ., 2022).
Ability  to  pay  dan  willingness  to  pay  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  dalam penggunaan  layanan  kesehatan,  yang  kemudian  juga  mempengaruhi  kesetaraan.  Pendanaan kesehatan yang bijaksana dan merata melibatkan masyarakat yang dapat memperoleh layanan kesehatan sesuai  kebutuhan kesehatan dan pembayaran biaya layanan kesehatan yang sesuai kemampuan membayar, walaupun telah dikenalkan biaya tarif yang dihitung. Dalam masalah tarif belum dapat dipastikan jika sifat kebutuhan yang belum pasti. Jika pasien harus membayar biaya  tambahan,  hal  itu  termasuk  dalam  pembayaran  yang  terpaksa.  Ketidakmampuan masyarakat  dalam  membayar  dapat  mempengaruhi  keterbatasan  kemampuan  atas  layanan kesehatan yang diterima (Rusydi; Arni Rizqiani et al. , 2022).
Jaminan kesehatan semakin mendapat dukungan dan komitmen dari seluruh pemerintah daerah  di  seluruh  Indonesia,  dalam  hal  mengintegrasikan  program  jaminan  kesehatan daerahnya  menjadi  bagian  dari  Program  JKN-KIS.  Salah  satunya  yaitu  Kabupaten  Deli Serdang,  melalui  penandatanganan  perjanjian  kerjasama  dengan  BPJS  Kesehatan  Cabang Lubuk Pakam tentang kepesertaan program jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dengan penandatangan kerjasama ini,
Pemerintah kabupaten Deli Serdang melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang telah dimulai  sejak  tahun  2016,  dimana  pada  tahun  2020,  sebanyak  124.714  jiwa  penduduk  Deli Serdang telah di cover kepesertaannya lewat program Jamkesda Deli Serdang yang terintegrasi dengan  Program  JKN-KIS.  Pemerintah  Kabupaten  Deli  Serdang  merupakan  salah  satu pemerintah daerah yang telah membuktikan dukungan dan komitmennya untuk mencapai UHC dengan  mengintegrasikan  program  Jamkesda  secara  berkelanjutan.  Hal  ini  sebagai  wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memastikan setiap warga di daerahnya tidak  perlu  lagi  khawatir  dengan  biaya  pelayanan  kesehatan  yang  tak  jarang  menjadi  beban ekonomi keluarga bagi masyarakat Deli Serdang (Jamkesnews, 2019)
Namun  masi  banyak  masyarakat  Deli  Serdang  belum  tercover  dalam  Jamkesda  Deli Serdang  yang  masih  membayar  iuran  secara  mandiri.  Banyak  juga  masyarakat  yang  merasa berat membayar iuran, tidak sedikit kasus masyarakat lupa membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga ketika dibutuhkan mengalami kesulitan. Wulandari (2020) menemukan bahwa faktor- faktor  yang  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  peserta  mandiri  adalah pengetahuan,  pendapatan,  persepsi  terhadap  pelayanan  kesehatan  dan  persepsi  risiko. Sedangkan menurut  Yunita  (2021) faktor-faktor  yang memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar BPJS mandiri yaitu pengetahuan. Penelitian lainnya dari Miftahul (2021) ditemukan bahwa  kepatuhan  membayar  BPJS  mandiri  disebabkan  oleh  faktor  pendapatan,  persepsi pelayanan kesehatan, dan akses pembayaran.
Berdasarkan hal  tersebut  penulis tertarik untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  apa saja yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran Program JKN dengan mengambil lokasi di wilayah kerja Puskesmas Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

## METODE
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  peserta  mandiri  dalam  pembayaran  iuran  BPJS  kesehatan. Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  peserta  mandiri  di  wilayah  kerja  Puskesmas Kutalimbaru pada bulan Mei 2024. Sampel yang digunakan sebanyak 100 orang dengan teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik stratified random sampling , artinya pemilihan sampel dengan terlebih dahulu populasi dibagi kedalam strata (tingkat kelas iuran). Dikarenakan  Kabupaten  Deli  Serdang  sudah  memberlakukan  Jamkesda,  maka  sampel  yang diambil  hanya  kelas  iuran  1  dan  2.  Selanjutnya  pada  masing-masing  tingkat  kelas  iuran menggunakan simple  random  sampling .  Pengambilan  sample  peserta  secara  acak.    Variabel dependen  dalam  penelitian  ini  yaitu  kepatuhan,  sedangkan  variabel  independen  yaitu pengetahuan, pendapatan, dan persepsi terhadap pelayanan kesehatan. Pengambilan informasi mengenai  variabel  dependen  dan  variabel  independen  dilakukan  dengan  menggunakan kuesioner yang telah divalidasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengumpulan data sebanyak 100 responden yaitu peserta BPJS Mandiri di Puskesmas Kutalimbaru  yang  diisi  sendiri  oleh  responden  tersebut  menggunakan  kuesioner  dimana responden  mengisi  kuesioner  yang  dilakukan  pada  tanggal  6  Mei  2024-10  Mei  2024.  Hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden Karakteristik Responden n % Umur <20 Tahun 4 4,0 20-30 Tahun 31 31,0 31-40 Tahun 18 18,0
41-50 Tahun 29 29,0 >51 Tahun 18 18,0 Total 100 100,0 BPJS Kesehatan Kelas Kelas I 40 40,0 Kelas II 60 60,0 Total 100 100,0 Pendidikan SD 15 15,0 SMP 22 22,0 SMA 40 40,0 PT 23 23,0 Total 100 100,0 Penghasilan Tetap Tidak 64 64,0 Ya 36 36,0 Total 100 100,0
Tabel 1 karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden berumur 20-30 tahun yaitu 31 orang (31,0%). BPJS Kesehatan yang digunakan oleh responden sebagian besar  adalah BPJS kelas  II yaitu 60 orang (60,0%). Pendidikan  terakhir  yang paling banyak adalah tamat SMA dengan jumlah sebanyak 40 orang (40%). Sebagian besar responden tidak memiliki penghasilan tetap sebanyak 64 orang (64%)
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar
Iuran BPJS Kesehatan dan Faktor yang Mempengaruhi Variabel n % Pendidikan SD 15 15,0 SMP 22 22,0 SMA 40 40,0 PT 23 23,0 Penghasilan Tetap Tidak 64 64,0 Ya 36 36,0 Kepatuhan Pembayaran BPJS Kesehatan Kurang Patuh 60 60,0 Patuh 40 40,0 Kepuasan Layanan BPJS Kesehatan Kurang Puas 30 30,0 Puas 70 70,0 Pengetahuan Rendah 65 65,0 Tinggi 35 35,0 Memiliki Akses ke Fasilitas Kesehatan Tidak 5 5,0 Ya 95 95,0 Kesulitan Dalam Membayar Iuran Tidak 38 38,0 Ya 62 62,0
Faktor yang Menghambat Membayar Iuran Ekonomi 41 41,0 Pengetahuan 5 5,0 Tidak Butuh 16 16,0 Tidak Ada 38 38,0
Tabel 2 menunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamat SMA dengan jumlah sebanyak 40 orang (40%). Sebagian besar responden tidak memiliki penghasilan tetap  sebanyak  64  orang  (64%).  Kepatuhan  pembayaran  BPJS  Kesehatan  pada  responden adalah kurang patuh yaitu 60 orang (60%), hasil ini menunjukkan bahwa kurang dari separuh peserta  mandiri  rutin  melakukan  pembayaran  iuran  setiap  bulannya.  Responden  dengan kepuasan terhadap layanan BPJS kesehatan yang paling banyak adalah puas dengan jumlah 70 orang (70%). Tingkat pengetahuan responden sebagian besar adalah rendah dengan jumlah 65 orang (65%). Sebagian besar responden memiliki akses ke fasilitas kesehatan adalah ya yaitu 95 orang (95%). Sebagian besar responden kesulitan dalam membayar iuran BPJS adalah ya yaitu 62 orang (62%). Faktor yang menghambat membayar iuran BPJS pada responden adalah ekonomi yaitu 41 orang (41%).
Tabel 3. Hubungan antara Pendidikan, Penghasilan Tetap, Kepuasan Layanan BPJS Kesehatan, Pengetahuan, Memiliki Akses ke Fasilitas Kesehatan, Kesulitan dalam Membayar Iuran, dan Faktor yang Menghambat Membayar Iuran dengan Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru Tahun 2024
Variabel Kepatuhan Jumlah p.value Kurang Patuh Patuh n % n % n % Pendidikan SD 13 86,7 2 13,3 15 100,0 0,000 SMP 18 81,8 4 18,2 22 100,0 SMA 26 65,0 14 35,0 40 100,0 PT 3 13,0 20 50,0 23 100,0 Penghasilan Tetap Tidak 42 65,6 22 34,4 64 100,0 0,187 Ya 18 50,0 18 50,0 36 100,0 Kepuasan Terhadap Layanan BPJS Kesehatan Kurang Puas 23 76,7 7 23,3 30 100,0 0,045 Puas 37 52,9 33 47,1 70 Akses ke Fasilitas Kesehatan Tidak 4 80,0 1 20,0 5 100,0 0,645 Ya 56 58,9 39 41,1 95 100,0 Kesulitan Dalam Membayar Iuran Tidak 11 28,9 27 71,1 38 100,0 0,000 Ya 49 79,0 13 21,0 62 100,0 Faktor yang Menghambat Membayar Iuran Ekonomi 31 75,6 10 24,4 41 100,0 0,000
Pengetahuan 5 100,0 0 0,0 5 100,0 Tidak Butuh 13 81,2 3 18,8 16 100,0 Tidak Ada 11 28,9 27 71,1 38 100,0
Tabel  3  menunjukan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  bermakna  antara  pendidikan, kepuasan  terhadap  layanan  BPJS  Kesehatan,  pengetahuan,  kesulitan  dalam  membayar membayar iuran, dan faktor yang menghambat membayar iuran. Persentase tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi. Hasil uji chi square didapatkan nilai p=0,000 (p<0,05) artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan.
Persentase  tingkat  kepatuhan  lebih  tinggi  pada  responden  dengan  tingkat  kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan Puas dibanding dengan responden dengan tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan tidak puas.  Hasil uji chi  square didapatkan nilai  p=0,045 (p<0,05) artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS Kesehatan dengan kepatuhan.
Persentase tingkat kepatuhan sama tinggi pada responden dengan tingkat pengetahuan rendah dan tinggi. Hasil uji chi square didapatkan nilai p=0,019 (p<0,05) artinya ada hubungan yang signifikan antara tingkat kepatuhan terhadap pengetahuan.
Persentase  tingkat  kepatuhan  lebih  tinggi  pada  responden  dengan  tidak  kesulitan  dalam membayar  iuran  dibanding  dengan  kesulitan  dalam  membayar  iuran.  Hasil  uji  chi  square didapatkan  nilai  p=0,000  (p<0,05)  artinya  ada  hubungan  yang  signifikan  antara  tingkat kesulitan dalam membayar iuran dengan kepatuhan.
Tingkat  kepatuhan  lebih  tinggi  pada  responden  dengan  faktor  ekonomi  yang menghambat  membayar  iuran.  Hasil  uji  chi  square  didapatkan  nilai  p=0,000  (p<0,05)  yang artinya ada hubungan yang signifikan antara faktor yang menghambat membayar iuran dengan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
Penghasilan  tetap  dan  akses  ke  fasilitas  kesehatan  tidak  terdapat  hubungan  yang signifikan  dengan  kepatuhan  peserta  mandiri  dalam  pembayaran  iuran  BPJS  Kesehatan. Persentase  tingkat  kepatuhan  lebih  tinggi  pada  responden  dengan  tingkat  penghasilan  tidak tetap dibanding dengan responden tingkat penghasilan tetap. Hasil uji chi square didapatkan nilai p=0,187 (p>0,05) artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat penghasilan tetap dengan kepatuhan.
Persentase tingkat kepatuhan lebih tinggi pada responden dengan tingkat memiliki akses ke  fasilitas  kesehatan  dibanding  dengan  responden  tingkat  tidak  memiliki  akses  ke  fasilitas kesehatan. Hasil uji chi square didapatkan nilai p=0,645 (p>0,05) artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat akses ke fasilitas kesehatan dengan kepatuhan.

## Pembahasan

## Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta yang berpendidikan Perguruan Tinggi (50%) dibanding dengan tingkat pendidikan  lainnya.  Hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  signifikan  antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan (p = 0,000).
Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Wulandari et al., (2020) di Kota Solok, bahwa secara uji statistik didapatkan   hasil   bahwa terdapat hubungan pendidikan dengan adanya kepatuhan para kelompok   atau   peserta mandiri  dalam  membayar iuran  JKN  di  Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. Kemudian, hubungan  pendidikan  dengan kepatuhan  peserta mandiri dalam membayar JKN yang di mana  masih  terdapat  peserta JKN  mandiri  yang  tidak membayar   iuran   yang disebabkan  adanya  kurang pengetahuan  terkait  BPJS yang  pada akhirnya  para peserta/kelompok   berpikir untuk  tidak  perlu  membayar iuran.
Proses  pembelajaran/pendidikan    memberikan    informasi    yang    dapat    membentuk sebuah  pengetahuan,  sehingga  seseorang  berperilaku  sesuai  dengan  keyakinan  yang diterimanya,  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  maka  semakin  besar  pula  kemampuan mengasimilasi,  menerima  dan  mengolah  informasi.  Seseorang  yang  mempunyai  tingkat pendidikan  tinggi  maka  dapat    lebih    mengetahui    manfaat    dan    memahami    mengenai kebutuhan    pelayanan  kesehatan  yang  dapat  dijamin  dengan  cara  membayar  iuran  jaminan kesehatan sehingga tingkat kepatuhan individu dalam membayar program JKN akan semakin meningkat (Dewi et al., 2023).
Sebagian besar latar belakang pendidikan dari peserta mandiri Wilayah kerja Puskesmas Kutalimbaru adalah SMA dan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan tinggi ini membuat mereka Mempunyai pengetahuan lebih luas serta mempunyai  harapan lebih  tinggi  terhadap kualitas pelayanan.  Ketika  mereka  memiliki  persepsi  pelayanan  yang  buruk,  hal  ini  dapat mempengaruhi  keputusan  mereka  dalam  pembayaran  iuran  JKN.  Oleh  karena  itu  dapat dipahami kenapa ada hubungan antara kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan lebih tinggi pada kelompok peserta dengan tingkat pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi (Wulandari et al., 2020).

## Hubungan  Tingkat  Penghasilan  Tetap  dengan  Kepatuhan  Peserta  Mandiri  dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru
Persentase  tingkat  kepatuhan  peserta  mandiri  dalam  membayar  iuran  BPJS  Kesehatan  lebih tinggi pada kelompok peserta dengan tingkat penghasilan tetap (50,0%) dibandingkan dengan kelompok  peserta  tingkat  penghasilan  tidak  tetap  (34,4%).  Hasil  uji  statistik  menunjukkan bahwa  tidak  ada  perbedaan  bermakna  antara  dua  kelompok  peserta  ini  dalam  kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan (p = 0,187)
Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian (Murniasih, 2022) yang menyatakan bahwa terdapat  hubungan  antara  pendapatan  dengan  Kepatuhan  Membayar  Iuran  BPJS  Mandiri  di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu (p value 0,000 < 0,05)
Hubungan Tingkat  Kepuasan Terhadap  Layanan  BPJS  Kesehatan  dengan  Kepatuhan Peserta  Mandiri  dalam  Pembayaran  BPJS  Kesehatan  Di  Wilayah  Kerja  Puskesmas Kutalimbaru
Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok  peserta  Puas  (47,1%)  dibanding  dengan  Kurang  puas  (23.3%).  Hasil  uji  statistik menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat Kepuasan Terhadap Layanan BPJS Kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan (p = 0,045).
Penelitian ini sejalan dengan Lasut et al., (2021) yang menyatakan bahwa Kepuasan peserta berpengaruh positif terhadap tingkat kolektibilitas. Didukung juga oleh penelitian Wulandari et al.,  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  bermakna  antara  persepsi  terhadap pelayanan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran program JKN (p  value 0,047 < 0,05). Hubungan  Akses  ke  Fasilitas  Kesehatan  dengan  Kepatuhan  Peserta  Mandiri  dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru
Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta memiliki akses ke fasilitas kesehatan (41,1%) dibanding dengan peserta yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan (20%). Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara dua kelompok peserta ini dalam kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan (p = 0,645).
Hubungan Kesulitan dalam Membayar Iuran dengan Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru
Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta tidak kesulitan (71,1%) dibanding dengan kesulitan (21%). Hasil uji statistik
menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  signifikan  antara  tingkat  kesulitan  dengan  kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan (p = 0,000).
Hubungan  Faktor  yang  Menghambat  Membayar  Iuran  dengan  Kepatuhan  Peserta Mandiri dalam Pembayaran BPJS Kesehatan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru Persentase tingkat kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran BPJS lebih tinggi pada kelompok peserta tidak ada faktor yang menghambat (71,1%) dibanding dengan tingkat faktor lainnya. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat Faktor yang Menghambat Membayar Iuran dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan (p = 0,000).

## PENUTUP Simpulan
Faktor yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan peserta mandiri membayar iuran BPJS di Wilayah Kerja Puskesmas Kutalimbaru pada penelitian ini yaitu tingkat pendidikan, tingkat kepuasan terhadap layanan BPJS kesehatan, tingkat kesulitan dan tingkat faktor yang menghambat membayar iuran.
Faktor yang tidak memiliki hubungan yang signifikan adalah tingkat penghasilan tetap dan akses ke fasilitas kesehatan.

## Saran
BPJS  Kesehatan  diharapkan  untuk  memberikan  sosialisasi  untuk  meningkatkan pengetahuan  masyarakat  tentang  program  JKN.  Selain  itu,  BPJS  Kesehatan  juga  diharapkan memberikan  informasi  kepada  peserta  tentang  cara  menggunakan  program  BPJS  Kesehatan, tata  cara  pembayaran,  kepesertaan,  dan  sanksi  yang  diberikan  apabila  menunggak  iuran. Dengan  demikian,  peserta  akan  lebih  termotivasi  untuk  patuh  dalam  membayar  dan menyukseskan program JKN.

## DAFTAR PUSTAKA
BPJS Kesehatan. (2016). Laporan kepesertaan .
Dewi, K. R., Regita Miolda, P., Afifah, T. N., & Dwi Istanti, N. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Masyarakat  dalam  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN)  Di  Indonesia :  Literature  Review. Jurnal  Ventilator , 1 (2),  50–64. https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/Ventilator/article/view/301
Jamkesnews. (2019). Tahun 2020, Kabupaten Deli Serdang Jamin Biaya Kesehatan 124.714 Warganya . Jamkesnews. https://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/nws/17727/20191227/tahun- 2020-kabupaten-deli-serdang-jamin-biaya-kesehatan-124714-warganya
Lasut, R. F., Mandey, S. L., & Jan, A. H. (2021). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Besaran  Premi Terhadap Tingkat  Kolektibilitas  dan  Kepuasan  Peserta  sebagai Variabel Intervening  pada  BPJS  Kesehatan  Cabang  Manado. Aksara:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Nonformal , 7 (2), 633. https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.633-646.2021
Miftahul  Jannah,  Zain,  S.  F.,  &  Batara,  A.  S.  (2021).  Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Mandiri Di Rsud Mamuju. Public Health Journal , 2 (2), 1068–1077.
Nasution, I. F. S., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2022). Analisis pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Kinerja , 18 (4), 527–532. https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9871
Rusydi;  Arni  Rizqiani,  Nurgahayu,  &  Masri;  Natasya  Febrianti.  (2022).  Faktor  Yang Berhubungan  Dengan Atp  Dan Wtp  Dalam  Membayar  Iuran  Bpjs  Kesehatan  Mandiri. Window Of Public Health Journal , 3 (4), 750–760.
Thabrany,  H.  (2016).  Jaminan  kesehatan  nasional.  In PT  RajaGrafindo  Persada (Kedua). https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=890338#
Undang-undang (UU) No. 24 . (2011).
Wulandari, A., Syah, N. A., & Ernawati, C. H. T. (2020). 1219-2642-1-Pb. Jurnal Universitas Andalas , 9 (1), 7–17.
Yunita,  S.  (2021).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kepatuhan  Peserta  Mandiri  Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Cipocok Jaya. Journal of Baja Health Science , 1 (02), 191–201. https://doi.org/10.47080/joubahs.v1i02.1502