Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp: 208-223 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.138
Implementation of Deductions for Repayment of Murabahah Financing Debts Before Due Date : Case Study of Sharia Financial Institutions
Pelaksanaan Pemotongan Atas Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo: Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Syariah ”
Dheddy Abdi Tamba 1* , Oyo Sunaryo Mukhlas 2 , Ayi Yunus Rusyana 3 1-3 Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia ” *Corresponding Author: semut27@gmail.com ” Article Info Abstract
Received: 02-11-2023 Revised: 20-11-2023 Accepted: 20-12-2023
Keywords:
Before the maturity;
Deduction;
Reduction; This  research  examines  loan  repayment  at  LKS  (Sharia  Financial Institutions)  which  provides  reductions  or  deductions  for  debt repayment  of  debtors  (customers)  made  before  the  maturity  date  of the murabahah contract. This research is also based on the frequent problems  that  arise  between  LKS  (Sharia  Financial  Institutions)  and customers  regarding  the  absence  of  deductions  for  payments  on murabahah  contracts,  because  the  rules  for  deductions  are  not included  and  are  not  agreed  upon  in  the  contract.  This  research method uses a descriptive qualitative method, namely with the subject and  object  being  LKS,  employees  and  debtors  who  use  murabahah contract  financing.  And  the  data  collection  technique  uses  interview and documentation techniques. The research results explain that; (1) implementation of  discounts  for  prepayment  of  remaining  financing debts in murabahah financing transactions on LKS in Indonesia. This is  the  authority  of  the  LKS  in  whether  or  not  to  grant  deductions based  on  certain  considerations,  based  on  Fatwa  DSN- MUI o No.23/DSN-MUI/III/ 2 2002.  In  practice,  customers  can  go directly to LKS to submit a request for a discount on payments before the due date. (2) The impact of deductions on repayment before the due  date  will  have  a  positive  impact  on  the  Bank  itself,  namely creating  trust  in  customers  or  consumers  because  they  have  given appreciation to customers who make repayment before the due date. Meanwhile,  the  postive  impact  for  customers  as  business  actors  is getting relief. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: sebelum jatuh tempo pemotongan; Penelitian  ini  menelaah  tentang  pelunasan  pinjaman  pada  LKS (Lembaga  Keuangan  Syariah)  yang    memberikan  pengurangan  atau potongan terhadap pelunasan utang debitur (nasabah) yang dilakukan
pelunasan; sebelum  jatuh  tempo  pada  akad  murabahah.  Penelitian  ini  juga didasarkan  dari  sering  munculnya  permasalahan  antara  pihak  LKS (Lembaga  Keuangan  Syariah)  dan  nasabah  perihal  tidak  adanya potongan  atas  pelunasan  pada  akad  murabahah,  karena  aturan potongan  tidak  dicantumkan  dan  tidak  diperjanjikan  didalam  akad. Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif ) deskripstif, yaitu  dengan  subjek  dan  objeknya  LKS,  pegawai  serta  debitur  yang menggunakan ) pembiayaan akad murabahah. Dan teknik k pengumpulan  datanya  dengan  teknik  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian    menjelaskan  bahwa;  (1)  pelaksanaan pemberian potongan untuk pelunasan sisa utang pembiayaan sebelum waktunya dalam transaksi pembiayaan murabahah pada LKS yang ada di  Indonesia.  Hal  ini  hak  kewenangan  pihak  LKS  dalam  pemberian potongan atau tidak dengan pertimbangan tertentu, yang berdasarkan Fatwa DSN-MUI o No.23/DSN-MUI/III/ 2 2002. Pada pelaksanaannya nasabah bisa langsung mendatangi ke pihak LKS  untuk mengajukan permohonan meminta potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo. (2) Dampak dari pemotongan pada pelunasan sebelum jatuh h tempo, akan  berdampak  positif  bagi  pihak  Bank  itu  sendiri,  yaitu menimbulkan  kepercayaan  kepada  nasabah  atau  konsumen  karena telah  memberikan  apresiasi  kepada  nasabah  yang  melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan dampak postif f bagi pihak nasabah sebagai pelaku usaha yaitu mendapatkan keringanan.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Ada dua jenis model LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang ada di Indonesia,  yaitu LK Konvensional dan LKS. Kedua Lembaga ini bergerak selain untuk kepentingan bisnis juga  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  negara maupun perekonomian masyarakat. Tujuan  LKS  adalah sebagai media antara pihak k yang memiliki sumber  dana dan pihak yang memiliki usaha atau yang membutuhkan pendanaan (Trisadini  P  Usanti  &  Abdul  Shomad,  2017).  Perbedaan  utama  antara  LKS  dengan  LK Konvensional yaitu pada sistem atau mekanisme pengambilan margin(profit) atau laba yang di  ambil  oleh  pihak  LKS  atau  sebaliknya.  Pada  kenyataannya  pelaksanaan  mekanisme sistem  LKS  menerapkan  aturan  atau  sistem  bagi  hasil  dan  bukan  sistem  bunga (Muhammad, 2004). Jika Bank Konvensional memiliki skema pengaturan pelunasan hutang atau  pinjaman,  demikain  pula  hal  yang  sama  pada  Bank  Syariah  memiliki  analisis mekanisme pemotongan pelunasan pembiayaan murabahah pada usaha makro dan mikro sebelum jatuh tempo.
Tujuan  sistem  perbankan  dan  keuangan  adalah  sebuah  konsep  memberlakukan
aturan  etika  dan  nilai  ke  dalam  ekonomi  perbankan.  karena  atas  dasar  nilai  atau  norma agama  dan  etika  keuangan  umat  muslim  berkepentingan  bukan  hanya  sekadar  sistem transaksi komersial saja namun menjadi norma yang harus dijalankan dalam perekonomian (Arifin,  2009).  Berdasarkan  aturan  bahwa  perbankan  syariah  (LKS)  sebagai lembaga a intermediasi  tercantum    dalam  Pasal  4 a ayat(1)  Undang-undang  Nomor r 21 tahun n 2008  tentang  Perbankan n Syariah,  yang  mengatur  bahwa  Perbankan  dan  Unit usaha a syariah  wajib  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dari  atau  kepada  masyarakat (nasabah).  Kata “wajib” dalam  pasal  tersebut  mengartikan  bahwa  perbankan syariah h bersifat aktif dan melaksanakan n fungsi tersebut (Akbar & Tarantang, 2018).
Mengumpulkan  dana  dan  menyalurkan  dana  adalah  dua  jenis  transaksi  perbankan yang  paling  umum.  Jenis  transaksi  perbankan  lainnya  adalah  menyediakan  layanan tambahan  untuk  mendukung  kegiatan  menghimpun  dan  menyalurkan  dana.  Dengan mayoritas penduduk Indoensia yang beragama Islam, diharapkan perekonomian Indonesia melalui  Bank  Syariah  Indonesia  dapat  tumbuh  dan  berkembang  pesat  di  Indonesia,  juga bank  syariah  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  umat,  sehingga  pembiayaan yang  ada  di  Bank  Syariah  benar-benar  dapat  membantu  masyarakat  untuk  mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya umat islam
Pembiayaan  merupakan  kegiataan  usaha  syariah  dalam  memberikan  dana  (dalam akad)  dari        satu  pihak(perbankan  syariah)  ke  pihak  lainnya  (nasabah)  dalam  memenuhi kebutuhan n yang bersifat  konsumtif s sehingga tercapainya dalam melakukan n suatu kegiatan usaha (M.Syafi’i  Antoni o,  2001).  Dari  berbagai  jenis  pembiayaan  salah  satunya  adalah pembiayaan usaha dalm skala  mikro yang  merupakan pembiayaan yang diberikan n kepada nasabah  dengan  akad  murabahah,  d imana  pembiayaan  tersebut  diperuntukan  bagi masyarakat  yang  membutuhkan  modal  dalam  menjalankan  usaha  skala  kecil  yang  dapat menunjang kemajuan usahanya.
BSI  sebagai  LKS  terbesar  yang  didirikan  pada  tanggal  1  Feberuari  2021    dimana salah  satu  operasionalnya  menerapkan  aturan  pembiayaan n murabahah.  Pembiayaan murabahah  yang  ditawarkan  BSI,  mulai  dari  pembiayaan  usaha  mikro,menengah  dan makro. Menurut Bank Syariah Indonesia, bahwa murabahah merupakan suatu akad dalam perjanjian  antara  Bank  Syariah  dengan  nasabah, ” dimana  Bank  Syariah  menyediakan permodalan  yang  kemudian  pihak  nasabah  akan  melakukan  pembayaran  sesuai dengan n kesepakatan   yang  tercantum  di  akad  dengan n harga  yang  ditentukan  oleh  pihak Bank  (harga  beli)  kemudian  ditambah  dengan  keuntungan  (margin),  dan  dalam  jangka
waktu  pembayaran  yang  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan.  Kesepakatan  akad (transaksi)  tersebut  tidak  dapat  diubah  hingga  berlaku  hingga  berakhirnya  akad sebagaimana yang telah dituangkan waktu dan nilainya pada dokumen akad murabahah.
Salah  satu  kegiatan  operasional  BSI  adalah  menerapkan  sistem  pembiayaan murabahah  yang  dilakukan  dengan  dicicil  ( “ bi  tsaman  ajil ” )  (Soemitra,  2010).  Perbankan sendiri memberikan kemudahan dengan jangka waktu u pembayaran  atas pembiayaan  yang disesuaikan berdasarkan keinginan dan kemampuan nasabah.
Dalam  pelunasan  pembiayan  sebelum  waktunya,  hal  ini  merupakan  salahsatu bentuk kemampuan nasabah dalam menyelesaikan angsuran (cicilan)sebelum jatuh tempo. Jika nasabah melakukan pelunasan pembayaran dengan lebih cepat dari jangka waktu yang telah  disepakati  maka  pihak  LKS/Bank  Syariah ” boleh ” memberikan  potongan  atau pengurangan dari jumlah kewajibannya sesuai yang diperjanjikan diawal akad.
Berdasarkan ” Fatwa ( DSN O MUI ” No.23/DSN-MUI/III/ O 2002, ” adanya  teks  yang menjelaskan  prihal  pemotongan  pelunasan  pembiayaan  dengan  ketentuan  jika  pihak nasabah melakukan pelunasan lebih h cepat dari waktu u yang telah di sepakati,  maka pihak LKS/Bank  Syariah “ diperbolehkan ” memberikan muqasah (potongan)  dari i kewajiban pembayaran n dengan syarat tidak diperjanjikan diawal akad, Dan besarnya nilai  potongan yang diberikan LKS/Bank Syariah kepada nasabah ditentukan oleh kebijakan internal LKS itu sendiri, oleh karena itu di akadnya tidak dicantumkan jumlah potongan yang diberikan (wawancara pegawai BNI Syariah, Muhammad Abas ) . Namun pada Fatwa No. 23 ini kata “ boleh ” dapat  memberikan  dualisme  pemahaman,  karena  adanya  Fatwa  lain,  yaitu berdasarkan  Fatwa  DSN-MUI o No.153/DSN-MUI/VI/ o 2022, ” yaitu  pada  ketentuan pertama  tercantum  istilah Qimah  Haliyyah yang  artinya  harga  pada  saat dilakukan n pelunasan  sebelum  jatuh  tempo;  yaitu  harga  jual  tunai  (Tsaman  Naqdy)  plus tambahan harga berdasarkan waktu yang telah dilewati (bi qadri ma madha min al-ayyam), kemudian  pada  ketentuan  ketiga  (point  ketiga)  dijelaskan,  Jika  Pelunasan  Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT) dilakukan baik atas keinginan nasabah  maupun  atas  keinginan  LKS,  LKS  sebagai  posisi  penjual “ wajib ” memberikan n potongan (Qimah Ismiyyah).
Prinsip kehatian-hatian LKS dalam memberikan potongan kepada nasabah tentunya berdasarkan  kriteria  nasabah  yang  memenuhi  syarat,  bisa  dilihat  histori  angsuran pembayarannya,  apakah ( prosesnya  cicilannya  lancar  atau  tidak  lancar.  Kemudian
potongan keringanan dari pihak Bank Syariah haruslah melalui persetujuan dan keputusan pihak-pihak yang berwenang pada Bank Syariah.
Potongan  yang  diberikan  kepada  nasabah  jika  melakukan  pembayaran  pelunasan sebelum  jatuh  tempo,  merupakan  bentuk  penghargaan  atau  apresiasi  dari  pihak  kreditur kepada nasabah, selain itu juga adanya pemberian keringanan  dari pihak kreditur kepada nasabah  karena  melunasi  angsurannya  lebih  awal.  Dengan  begitu,  setiap  nasabah  yang melunasi  sebelum  jatuh h tempo,  nasabah  mendapatkan  potongan  dari  pihak  LKS berdasarkan  kebijakan  internal  LKS  sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI, ” No.153 3 /DSN- MUI/VI/ 2 2022. ” Dengan  adanya  nasabah  yang  melakukan  pembayaran  sebelum  jatuh tempo, maka ini bisa menjadi salah satu mitigasi pengurangan resiko kredit macet ataupun wansprestasi pada transaksi akad murabahah.
Pada  penelitian  sebelumnya  (Maesaroh,  2018),  telah  meneiliti  dan  memaparkan pelunasan  anggsuran  sebelum  jatuh  tempo  dalam  pembiayaan  murabahah  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didalam jurnal nya, bahwa BPRS telah melaksanakan sesuai  dengan  Fatwa  DSN-MUI  No  23/DSN-MUI/III/2002  yang  menyatakan  bahawa pihak LKS boleh memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo, hanya tidak mencantumkan kesepakatan potongan pelunasan didalam perjanjian diawal akad. Namun ada  perbedaan  dengan  penelitian  saya  yang  teliti,  yaitu  baru  munculnya    Fatwa  DSN- MUI, ” No.153 3 /DSN-MUI/VI/ 2 2022  pada  tahun  2022  terkait  adanya  problema  salah seorang  pengusaha  jalan  tol  di  Indonesia  yang  meminta  potongan  pelunasan  utang pembiayaan  murbahah  sebelum  jatuh  tempo  ( Respon  MUI  dan  OJK,  Kompas.com  - 25/07/2021 ). Tujuan  penelitian  ini  juga  menjelaskan  adanya  perbedaan  dua Fatwa  DSN MUI  yang  dikeluarkan  serta  menguraikan  perbedaan  pemahaman  anatara  LKS  dan nasabah terkait norma dan praktik pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo pada LKS di Indonesia.
Adapun permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaannya, tidak adanya dari pihak LKS  pemberian  potongan  yang d diberikan  kepada  nasabah  jika   pelunasan  pembayaran dipercepat  sebelum  jatuh  tempo.  Mengapa  demikan,  Karena  menurut  dari  manajemen LKS/Bank  Syariah  bahwa  dalam  transaksi  jual  beli I murabahah,  jika  barang g sudah  dibeli maka  harus  dibayar  sesuai  dengan  harga  jual  beli  yang  sudah  disepakati.  Kemudian  dari pihak  LKS/Bank  Syariah  tidak  wajib  memberikan potongan n dari  kewajiban pembayaran  yang  memang  tidak  diperjanjikan  pada  awal  akad,  dan  juga  tidak
mencantumkan masalah besarnya potongan, karena besarnya potongan berdasarkan kebijakan internal LKS/Bank Syariah (syarat dan ketentuan berlaku).
Dari  munculnya  permasalahan  tentang  ada  atau  tidak  adanya  pemotongan pelunasan  sebelum  jatuh  tempo  atas  pembiayaan  Murabahah  pada  LKS/Bank Syariah, ” maka  rumusan  masalahnya  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan  pemberian potongan  terhadap  pelunasan  pembiayaan  akad  murabahah  pada  LKS  di  Indonesia sebelum jatuh tempo saat ini ?, kemudian bagaimana pula pengaruhnya bagi LKS dan juga pengaruhnya terhadap  nasabah jika terjadi  kebijakan  pemotongan pelunasan  pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo saat ini ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  Studi  pustaka  ( library  research )  dengan  pendekatan kualitatif  ( qualitative  approach )  dimana  peneliti  mencoba  untuk  mencari  dan  menemukan berupa  data-data  sekunder  yang  sifatnya  kualitatif  dan  bersumber  dari  buku-buku  yang sudah dipilih kualitasnya (baik cetak maupun pdf), jurnal ilmiah yang bereputasi, kemudian hasil penelitian dan artikel yang dipublikasikan (online atau cetak) dan kemudian dianalisis secara normatif untuk kemudian memastikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam hal  ini  mengenai  pelaksanaan  atau  implementasi  pemotongan  atas  pelunasan  pembiayaan mudarabah sebelum jatuh tempo yang dideskripsikan secara kualitatif ( descriptive qualitative ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seringnya  terjadi  perselisihan  antara  nasabah  dan  pihak  LKS  disebabkan  salah satunya perbedaan persepsi pemahaman dalam menginterpretasikan Menurut Fatwa DSN- MUI  No.23/DSN-MUI/III/2002  dan  Fatwa  DSN-MUI  No.1533/DSN-MUI/VI/2022, adanya  pebedaan  bahasa  dalam  dua  fatwa  tersebut  sehingga  menimbulkan  perselisihan. Dalam  aturan  nya  MUI  sendiri  tidak  menyatakan  mencabut  fatwa  yang  lamanya  jika muncul  fatwa  yang  baru  yang  masih  kaitan  yang  sama  yaitu  tentang  fatwa  pelaksanaan pemotongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo  didalam            transaksi murabahah. Pada Fatwa  yang  dikeluarkan  tahun  2002  jika  pihak  nasabah  tersebut  melakukan  pelunasan pembayaran  tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari  waktu  yang  telah  disepakati,  maka  pihak LKS  tersebut “ boleh ” memberikan   potongan  dari  kewajiban  pembayaran  (dari  margin) tersebut  dengan  syarat  atau  ketentuan   tidak  diperjanjikan  dalam  akad  (pada  awal  akad). Sedangkan didalam  fatwa yang dikeluarkan tahun  2022 pada ketentuan ketiga dijelaskan,
Jika  Pelunasan  Utang  Pembiayaan  Murabahah  Sebelum  Jatuh  Tempo  (PU-PMSJT) dilakukan baik atas kehendak nasabah maupun atas kehendak LKS, LKS  sebagai penjual “ wajib ”  memberikan  potongan  harga  dari  Qimah  Ismiyyah  (harga  yang  disepakati  LKS sebagai penjual) dan Nasabah (sebagai pembeli) berdasarkan jangka waktu yang disepakati, dan dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. besarnya  potongan untuk pengurangan tersebut diatur berdasarkan  kebijakan  dan atas        pertimbangan internal LKS.

## 1. Pembiayaan
Pembiayaan  memiliki  makna  penyediaan  dana  atau  tagihan,  atas  dasar kesepakatan. Makna lain adalah penyaluran (pemberian) dana untuk mendukung modal kerja (usaha) baik individu maupun perusahaan atau kelompok (Zulfiyanda, S.H., 2020). Pembiayaan  ini  disamakan  dengan  berupa  :  a)  Transaksi d dalam  akad  musyarakah  atau mudharabah,    b)  Transaksi  sewa  menyewa  dalam  akad    Ijarah  atau  sewa  beli  dalam bentuk  IMBT  ( ijarah  mutahiya  bitamlik ),  c)  Transaksi  jual  beli  (piutang  Murabahah),
” isthisna dan salam .” d) Transaksi dalam bentuk piutang ” qard ” (pinjam meminjam).  e) Transaksi  dalam  bentuk ” ijarah ” (sewa  menyewa  jasa)  untuk  transaksi  multijasa (A.Wangsawidjaja, 2012).
Didalam undang-undang perbankan s Nomor 10 Tahun n 1998, “ Pembiayaan adalah penyediaan n uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,    berdasarkan persetujuan n atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara a dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan n uang  atau  tagihan  tersebut setelah  waktu  tertentu  dengan  imbalan ” atau  bagi h hasil  (Undang-Undang perbankann No.10 Tahun 1998).
a. Jenis pembiayaan berdasarkan  keperluan;  1)  Pembiayaan  Modal l Kerja,  jenis pembiayaan  ini  digunakan  untuk  menambah  modal  kerja  (individu  atau corporate ). seperti untuk pembelian mesin, bahan baku, dan pemasaran serta modal kerja jenis lainnya.  2)  Pembiayaan  Investasi,  jenis  pembiayaan  ini  diperuntukan  modal  kerja beserta  jasa,  untuk  kebutuhan  modernisasi,  rehabilitasi,  atau  pengembangan (ekspansi). Pembiayaan investasi ini umumnya bersifat jangka menengah dan jangka panjang. 3)Pembiayaan Proyek , jenis ini diperuntukan untuk pembiayaan  investasi maupun n modal kerja untuk proyek baru (Andrianto & Firmansyah, 2019).
b. Jenis  Pembiayaan  Berdasarkan  Jangka  Waktu  ;  1)  Pembiayaan n Jangka Pendek, ) pembiayaan  dengan  aturan  tenggang  waktu  pelunasan  dibawah  1  tahun (maksimal 1 tahun). 2) Pembiayaan ( Jangka a Menengah, pembiayaan dengan aturan
tenor  waktu  angsuran(pelunasan)  antara  satu  tahun  dan  tiga  tahun. ( Seperti pembiayaan  untuk  modal  kerja,  pembelian n kendaraan,  dan  bisa  juga  konstruksi (proyek  pembangunan).  3)  Pembiayaan n Jangka  Panjang , ) pembiayaan  ini diperuntukan untuk jangka waktu lebih dari tiga tahun. Seperti untuk pembangunan bandara besar, proyek jalan tol, pabrik-pabrik skala besar (M.Syafi’i Antonio, 2001,
h. 337).
c. Proses  Mendapatkan - Pembiayaan;  1)  Permohonan - Pembiayaan,  Untuk  proses  awal calon  debitur  bisa  mendapatkan  pembiayaan  dengan  mengajukan  permohonan. Permohonan ( pembiayaan  bisa  dilakukan  secara  tertulis,  yang  kemudian  dapat diserahkan ke pihak penyedia dana calon debitur dan menunggu respon atau tindak lanjut dari pihak penyedia dana. Jika menurut pihak Tim officer bidang pembiayaan di  LKS  dianggap  layak  maka  proses  berlanjut  untuk  ditindaklanjuti  lebih  lanjut.  2) Investigasi dan Mengumpulkan - Data, Pihak LKS melalui officer yang ditunjuk akan mengumpulkan  dokumen  yang  diperlukan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tujuan n pembiayaan yang di ajukan. 3) Analisa ( Pembiayaan, LKS melakukan analisis pembiayaan  sebagai  proses  yang  dilakukan  untuk  memverifikasi ( pengajuan pembiayaan ) yang  diajukan  calon  nasabah.  Dengan  proses  ini,  LKS ) akan mendapatkan  data  dan  keyakinan  tentang  pengajuan  pembiayaan  (usaha) ( yang diajukan,  apakah  layak  (feasible)  untuk  dibiayai  atau  tidak.  Hasil  dari  analisis  dan verifikasi  LKS  tersebut adalah  faktor  pendukung  yang  utama ( dalam  pengambilan keputusan,  apakah  pergajuan  pembiayaan  tersebut  ditolak  atau  disetujui.  4) Monitoring, Ada 2 jenis kategori monitoring, yakni kategori monitoring aktif, yaitu LKS  atau  penyedia  dana  langsung  mengunjungi  pihak  calon  nasabah,  sedangkan kategori monitoring pasif cukup dengan melihat histori pembayarannyang dilakukan nasabah (biasanya nasabah yang sudah pernah sebelumnya), setiap akhir tahun LKS mengadakan    evaluasi  dengan  cara restrukturisasi (memperbarui  struktur  nasabah), rescheduling (perpanjangan  jangka  waktu)  dan  evaluasi  tenor  dari  jangka  waktu  dari dana  yang  di  pinjamkan  (sedang  berjalan).  5)  Tahap Pengambilan Keputusan,  Dari hasil  laporan  analisis  pembiayaan,  LKS  memutuskan  apakah  permohonan pembiyaan  tersebut  layak  atau  tidak  untuk  ditindak  lanjuti.  Jika  permohonan   itu ditolak maka akan diberikan surat penolakan secara tertulis. Dan  jika  permohonan tersebut  disetujui  maka  pihak  nasabah  diminta  segera  melengkapi  persyaratan permohonan  pembiayaan  oleh  LKS.  Pada  akhir  proses  tersebut  dengan
menandatangani  keputusan  kesepakatan  pembiayaan.  Pemegang  keputusan  untuk dikabulkannya  pembiayaan  adalah  seorang  pejabat  atau  komite  khusus  yang  diberi kewenangan (M.Syafi’i Antoni o, 2001).
Ada 6 metode yang diterapkan pihak LKS dalam menganalisis kemampuan nasabah pada suatu proses pengajuan pembiayaan, adapun enam metode tersebut :
a. Character , Character ( adalah kondisi sifat/watak ( dari calon nasabah( Customer ), baik dalam  ruang  lingkup  kehidupan  pribadi i maupun  dalam  ruang  lingkup  usaha.
Metode  ini  untuk  melihat  atau  menilai  karakter  nasabah  atau  mudharib,  untuk mengetahui sejauh mana keseriusan, komitmen customer ) dalam memenuhi i kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
b. Capital , Capital adalah  kekuatan  dana  (modal  sendiri)  yang o dimiliki ) oleh calon  nasabah.  Metode  ini  untuk  melihat  kemampuan  keuangan  mudharib, dan ini menjadi point penting untuk memberikan keyakinan atas kemampuan permodalan mudharib.
c. Capacity , Capacity adalah  kemampuan n yang  dimiliki  calon  nasabah  dalam pengelolaan  usahanya  yang  sedang  berjalan.  Kegunaan  metode  ini  untuk menilai  serta  mengukur  kapasitas  calon  nasabah , sampai  sejauh  mana kemampuannya  dalam  melunasi  kewajibanya  secara tepat  waktu  ( ability  to pay).
d. Collateral , Collateral adalah  agunan  (jaminan)  yang  diserahkan  calon nasabah kepada LKS atas pembiayaan yang diterimanya.
e. Condition o of  Economy,  Condition  of  Economy adalah  faktor  kemungkinan dimana    situasi  calon  nasabah  ( mudharib )pada  suatu  waktu  mengalami gangguan politik, social, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi i keadaan  perekonomian  calon  mudharib,  sehingga  dapat mempengaruhi kelancaran pelunasan kewajiban.
f. Constraits,  Constraits adalah  hal  hal  yang  menjadi  hambatan  yang  tidak memungkinkan  untuk  melakukan  bisnis  pada  suatu  tempat  atau  kondisi tertentu  (berbahaya).  Seperti  j e n i s   usaha  SPBU  (pompa  bensin)  yang  di sekitarnya         banyak bengkel-bengkel las (M.Syafi’i Antonio, 2001, h. 325).
2. Murabahah -
Secara a lingustik, asal kata murabahah dari i kata “ ribh ” yang maknanya tumbuh dan berkembang. Ibnu u Rusyd al-Maliki menjelaskan bahwa murabahah merupakan jual l beli  komoditas  dimana  penjual  memberikan  keterangan  (informasi)  kepada pembeli  tentang  H P P   ( harga  pokok  pembelian)  barang  dan  keuntungan  yang diperoleh (Djuwaini, 2015). Menurut ulama a fiqh, murabahah adalah bentuk jual i beli yang diperbolehkan.
Murabahah merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syari ‟ at  dan  merupakan  implementasi muamalah  tijariyah .  Di  antara  dalil  (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek akad jual beli            murabahah adalah sebagai berikut :
1) Al x Qur’an
Q.S o An-Nisa : 29 “ ِلِطاَبْلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمَا ااْوُلُكَْتَ  َلَ اْوُ نَمٓا َنْيِذَّلا اَهُّ يَآيٰ ” ۗ ْمُكْنِ م ٍضاَرَ ت ْنَع ًةَراَِتِ َنْوُكَت ْنَا اَّلَِا
ۗ ْمُكَسُفْ نَا ااْوُلُ تْقَ ت  َلََو “ اًمْيِحَر ْمُكِب َناَك َٓ للّا َّنِا
٢٩ artinya  : Wahai  orang-orang  yang g beriman,  janganlah  kamu  memakan  harta sesamamu  dengan  cara  yang  batil  (tidak  benar),kecuali  berupa  perniagaan  atas dasar r suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .
Ayat  ini  menjelaskan  dilarangnya  bentuk  transaksi  yang  batil.  Adapun yang dimaksud transaksi  batil  adalah  yang  mengandung MAGRIB ( maysir, gharar  dan  riba )  sebagaimana  sistem  yang  ada  dalam  sistem  konvensional, adanya sistem bunga. Berbeda dengan pembiayaan murabahah, dalam akad ini tidak k ditemukan  unsur r bunga,  setiap  transaksi - murabahah  haruslah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan disepakati dalam suatu - perjanjian yang jelas sehingga kedua pihak memahami tentang yang berkaitan dengan n hak dan kewajiban (Djuwaini, 2015).
Q.S x Al-baqarah : 275
“ َو ۗاوٓبِ رلا َمَّرَحَو َعْيَ بْلا ُٓ للّا َّلَحَا “ “ artinya : Dan Allah telah m menghalalkan jual beli dan mengharamkan n riba .

## 2) Hadits
Dari i Abu - Said  al o Khudri  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: “Sesungguhnya jual l beli  itu harus dilakukan  suka a sama suka”. Hadits   yang diriwayatkan oleh al- Baihaqi dan Ibn Majah, merupakan dalil             atas jual  beli  secara  umum.  Hadits ini  memberikan          prasyarat  bahwa  akad  jual  beli i murabahah  haruslah dilakukan  dengan     adanya  kerelaan  setiap  pihak  yang  melakukan  transaksi atau  akad.    Segala  ketentuan  seperti      penentuan  harga  jual,  keuntungan, mekanisme    pembayaran  dan  yang  lainnya,  harus  jelas  dan  mendapat persetujuan  ( kerelaan)  antara  kedua  pihak  yang  bertransaksi  (tidak  bisa ditentukan oleh satu pihak saja) (Djuwaini, 2015).
Ada beberapa rukun dan syarat t Murabahah yakni: -
1) Rukun - Murabahah;  Cakap  hukum o dan  baligh,  Pelaku  akad  mudharabah dapat  melakukannya  dengan  sesama  muslim  atau bukan  muslim,  Pemilik dana  hanya  boleh  mengawasi  dan  tidak  ikut  campur  dalam  pengelolaan usaha, objek akad (adanya barang dagangan) dan harga, serta Ijab dan Qabul (Shigah)
2) Syarat - Murabahah;  (1)  Proses  jual  beli i murabahah  barang  yang  kan  dijual tentunya sudah harus dimiliki lebih dulu. Artinya, penjual sudah siap dengan resiko  sebagai  penjual  dengan  konsekuensi  untung  dan  rugi  yang  timbul akibat  kepemilikan  yang  sah.  Dan  ketentuan  ini  sesuai  dengan  kaidah.  (2) Jelas dan terbuka, adanya - kejelasan mengenai harga dan yang - terkait dengan barang  atau  produk,  semuanya  harus  diketahui  dan  dijelaskan  oleh  penjual kepada pembeli saat - transaksi. Dan ini bagian dari syarat sah murabahah. (3) Adanya - keterangan yang jelas tentang keuntungan yang akan dibebankan ke pada pembeli, pembeli mengetahui jumlah dari kelebihan dari harga pokok barang  sebagai  keuntungan  yang  diperoleh.  (4)  Menggunakan  sistem  akad murabahah,  penjual  dapat  menetapkan  syarat  kepada  pembeli      untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, namun akan lebih baik (hal tersebut) tidak dipersyaratkan, karena  pengawasan kondisi barang yang akan dijual adalah bagian dari kewajiban penjual,  disamping untuk k menjaga kepercayaan (Mardani, 2015).
3) Macam-macam  akad o murabahah;  1)  Murabahah - dengan  pesanan,  didalam transaksi murabahah (pesanan), penjual melakukan pembelian barang setelah
ada  pemesanan  dari  pembeli.  Murabahah  dengan jenis  “ pesanan ” bersifat mengikat  atau  tidak  mengikat  bagi  pembeli.  2)  Murabahah - tanpa  pesanan,
Dalam  murabahah  tanpa  pesanan  ini  sifatnya  tidak  mengikat,  penjual melakukan  pembelian  meskipun  pembeli  tidak  memintanya.  Transaksi murabahah  ini  tidak  selalu  dalam  bentuk  pembiayaaan  tangguh  (kredit), tetapi juga dapat dilakukan tunai setelah menerima barang.
4) Manfaat  akad - murabahah;  1)  Menikmati - peningkatan  bagi  hasil  pada  saat keuntungan    usaha  nasabah  meningkat.  2)  Tidak  ada  kewajiban  untuk menyetor  hasil (bagi hasil) kepada penjual atau penyedia dana atau barang. 3)  Pokok - pembiayaan  dikembalikan  disesuaikan  dengan  cash  flow/arus  kas usaha  nasabah  sehingga a tidak  memberatkan  nasabah.  4)  Lebih - selektif  dan hati-hati  dalam  mencari  usaha  yang  benar  aman,  dan        menguntungkan.  5)
Perbedaan prinsip - bagi hasil yang berbeda dengan prinsip bunga tetap dalam artian  tidak  ada  bunga,  serta  aman  sekalipun  merugi  dan  terjadi  krisis ekonomi (M.Syafi’i Antoni o, 2001).

## 3. Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo
Pelunasan  utang  sebelum  jatuh  tempo  adalah  suatu  bentuk  kemampuan  debitur (nasabah) dalam melakukan pelunasan angsuran lebih cepat dalam melunasi sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Dan jika dalam perjalanan transaksi akad murabahah tersebut nasabah melakukan pelunasan             pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka dari pihak LKS atau Bank - Syariah “ boleh ” memberikan diskon atau potongan  dari  kewajiban  jumlah  pembayaran  yang  disepakati  sekalipun  ketentuan pemotongan  tersebut  tidak  diperjanjikan  didalam akad.  Dalam  penggunaan  kata “ boleh ” diatas bisa menimbulkan adanya dua persepsi, namun begitulah yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002.
Sedangkan pada Fatwa DSN-MUI
No.153/DSN-MUI/IV/2022 tertulis “ wajib ” (LKS atau Bank Syariah wajib memberikan potongan harga dari Qimah Ismiyyah).
Istilah  pemotongan  sendiri  sering  disebut  dengan muqasah dalam  Islam .  Muqasah yang  berarti “ pengurangan. ” Muqasah dapat  diartikan “ pemberian  potongan  atau keringanan pada keuntungan ( margin bagi LKS ) atas transaksi jual beli antara pihak nasabah dengan pihak LKS melalui akad murabahah. ”
Pada Q.S Al-Maidah ayat o 2, dijelaskan tentang “ muqasah ” dalam pembiayaan akad murabahah :
“
َٓ للّا َّنِاۗ َٓ للّا اوُقَّ تاَوۖ ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْْلَا ىَلَع اْوُ نَواَعَ ت  َلََو  ۖىٓوْقَّ تلاَو ِ ِبْلا ىَلَع اْوُ نَواَعَ تَو ِباَقِعْلا ُدْيِدَش “
Artinya : “ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah “ tolong-menolong _ dalam ( berbuat dosa _ dan permusuhan. “ Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah ” sangat berat _ siksaan-Nya ” Diriwiyatkan n At-Thabrani _ dalam  Al-Kabir  dan  Al-Hakim  dalam o Al-Mustadrak yang menjelaskan bahwa Nabi i SAW ketika memerintahkan _ untuk mengusir Bani _ Nadhir, kemudian datanglah beberapa _ orang dari mereka dengan mengatakan; “Wahai nabiyallah, sesungguhnya  engkau  telah  memerintahkan  untuk  mengusir  kami,      sementara  kami mempuyai  piutang  pada  orang-orang  yang  belum  jatuh tempo”. Maka  Rasulullah  SAW berkata: “ Berilah Keringanan dan tagihlah lebih cepat ”.
Pemberian  potongan  dari  pihak  LKS  ini  adalah  diartikan  sebagai  bentuk  apresiasi kerjsama LKS kepada pihak pembeli (nasabah) karena adanya niat dan itikad baik nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Jika pihak pembeli ingin melunasi angsuran sebelum jatuh  tempo,  maka  pihak  Bank  Syariah  wajib  memberikan  potongan  pengurangan marginnya sesuai Fatwa DSN NO: I53/DSN-MUI/VI/2022.
Berdasarkan PSAK 102, dijelaskan 2 (dua) metode dalam pemberian n potongan pelunasan yaitu : 1) Potongan pelunasan diberikan pada saat pelunasan dengan mengurangi piutang  dan  keuntungan  dari  transaksi  murabahah.  2)  Potongan ( pembelian  diberikan setelah  pelunasan  dengan  cara  menerima  pembayaran ) pelunasan  dari  pembeli  (nasabah) terlebih dahulu baru memberikan potongan pelunasan (Aulia, 2020). ”

## KESIMPULAN
Mekanisme  dan  pelaksanaan  pada  pemberian  potongan  terhadap  pelunasan sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah pada LKS saat ini, dalam praktiknya tidaklah rumit. Menurut Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002, didalam            transaksi murabahah, jika pihak nasabah tersebut ingin melakukan pelunasan                                 pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka pihak LKS tersebut “ boleh ” memberikan   potongan  dari  kewajiban  pembayaran  (dari  margin)  tersebut  dengan  syarat atau ketentuan  tidak diperjanjikan dalam akad (pada awal akad). Sedangkan didalam Fatwa DSN-MUI  No.1533/DSN-MUI/VI/2022  pada  ketentuan  ketiga  dijelaskan,  Jika Pelunasan  Utang  Pembiayaan  Murabahah  Sebelum  Jatuh  Tempo  (PU-PMSJT)  dilakukan
baik  atas  kehendak  nasabah  maupun  atas  kehendak  LKS,  LKS  sebagai  penjual  “ wajib ” memberikan  potongan  harga  dari  Qimah  Ismiyyah  (harga  yang  disepakati  LKS  sebagai penjual)  dan  Nasabah  (sebagai  pembeli)  berdasarkan  jangka  waktu  yang  disepakati  pada saat  akad,  dan  dengan  syarat  tidak  diperjanjikan  dalam  akad.  Namun  prihal  jumlah besarnya  potongan  untuk  pengurangan  tersebut  diatur  berdasarkan  kebijakan  dan pertimbangan dari LKS.
Kemudian dampak dari pelaksanaan pemotongan pelunasan sebelum jatuh tempo saat  ini,  bukan  hanya  berdampak  pada  pihak  LKS  saja,    melainkan  berdampak  juga terhadap  nasabah. Dampak positif bagi pihak  LKS yaitu meningkatkan logistik dan juga meningkatnya  bentuk  apresiasi  yang  diberikan  oleh  pihak  LKS.  Kemudian  dampak positifnya  bagi  nasabah  yaitu  mendapatkan  keringanan,  juga  penilaian  positif  pula  dari nasabah kepada LKS. Namun jika dilihat dari dampak negatif menurut pihak LKS yakni potongan pelunasan membuat adanya pengurangan margin yang telah dihitung pada waktu akad,  kemudian  adanya outstanding pada  LKS  yang  bisa  mengalami  ketidakstabilan managemen keuangan.
Masih  banyaknya  keterbatasan  kesempatan  serta  data  dari  penulis,  sehingga penilitian  ini  perlu  banyak  koreksian  dan  masukan.  Masih  ada  nya  permasalahan  yang timbul pada pelaksananaan pemotongan pelunasan pada pembiayaan mudarabah sebelum jatuh tempo terutama perbedaan pemahaman antara nasabah dan pihak LKS terkait nilai jumlah pemotongan yang sering diperselihkan, maka future research (penelitian selanjutnya), penulis menyarankan untuk penelti selanjutnya untuk meneliti alasan mengapa fatwa DSN- MUI  yang  lama  (No.23/DSN-MUI/III/2002)  tidak  dicabut  atau  dibatalkan  dan memperjelas pada fatwa yang baru nilai atau jumlah pelunasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Wahyu & Tarantang, Jefry .2018. Manajemen zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]:103). Yogyakarta: K-Media.
Andrianto,  dan  M.  Anang  Firmansyah.  2009. Manajemen syariah :  Implementasi  dan  Teori Praktek, Surabaya: Qiara Media.
Amsyah, Zulkifi. 2005. Manajemen Sistem Informasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Arifin Zainul. 2009. Dasar-dasar Manajemen syariah . Tangerang: Azkia.
Anwar, Syamsul. 1995. Permasalahan Produk Syariah, Studi Tentang Bai ‟ Muajjal. Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Benny, Arififudin  &  Ahmad  Saebani.  2013. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung: CV Pustaka  Setia.
. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia.
Djawaini, Dimyauddin.2015. Pengantar  Fiqh Muamalah. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar.
Ibrahim.  2015. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Panduan  Peneliti  Contoh Proposal  Kualitatif). Bandung: Alfabeta.
J, Lexy M oleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Hamdani.  2020. Mengenal  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  Lebih Dekat. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
Hanik  Maesaroh, Pelunasan  Angsuran  Sebelum  Jatuh  Tempo  dalam  Pembiayaan  Murabahah  di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018.
Hikmawati, Febti. 2017. Metodologi Penelitian. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
Pendekatan PSAK Terbaru. Yogyakarta: K-Media.
Muhammad,  Darmawan  &  Iqbal  Fasa.  2020. Manajemen  Lembaga  Keuangan    Syariah. Yogyakarta: UNY Press.
Muhammad, 2004. Manajemen Dana  Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
M,  Andrianto  &  Anang  Firmansyah.  2019. Manajemen  Syariah  (Implementasi  Teori  dan Praktek). Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.
Mukhtazar. 2020. Prosedur Penelitian Pendidikan. Yogyakrta: Absolute Media.
Mulyana, Deddy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu
Sudarsono,  Hery.  2004. dan  Lembaga  Keuangan  Syariah,  Deskripsi  dan  Ilustri. Yogyakarta: Ekonisian.
Wangsawidjaja.  2010. Pembiayaan  Syariah. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka.  Wawancara dengan Muhammad Abas di Palangka Raya, 9 Januari 2021.
Zulfiyanda.  2020. Tinjauan  Hukum  Pembiayaan  Murabahah  dalam  Perbankan     Syariah. Jawa Tengah: CV Pena Persada.
Kurniawan, Rahmad, Dewi Sadila & Rinaldi. 2020. Akutansi Syariah
Siti  Nurul  Cholifaha,  Yuliyanti  M.  Manan, Analisis  Mekanisme  Pelunasan  Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Malang, ejournal Unira Malang , Volume 8 Nomor 2 (September 2023) 309 - 316
Undang-Undang Perbankan Syari ‟ ah No.21 Tahun 2008.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.23/DSN-MUI/III/2002
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor.153/DSN-MUI/VI/2022
Ardiyos. 2007. Kamus Besar Standar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima.
Artika Rachmi Farmita, Kisah Pengusaha Jusuf Hamka Terbelit Bank Syariah, Begini Respon MUI dan OJK , Kompas.com - 25/07/2021.
https://kumparan.com/kumparanbisnis/kronologi-jusuf-hamka-merasa-diperas-bank- syariah-rp-20-m-1wCA4LfpBK0.
https://finansial.bisnis.com/read/20210727/231/1422547/jusuf-hamka-tetap-selesaikan- kasus-dengan-bank-syariah-secara-hukum-ini-alasannya
https://ekonomi.republika.co.id/berita/qwud5e383/kasus-yusuf-hamka-refleksi-bagi- industri-perbankan-syariah.