Terakreditasi

## Inovasi Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Syaiful Huda * , Yogi Suprayogi Sugandi, Widya Setiabudi Sumadinata Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
* hudasyaiful217@gmail.com

## Abstract
In a country, the government has the responsibility to provide equitable and quality access  to  education  for  all  its  citizens.  This  involves  policy  and  investment  in  the education sector, training teachers, developing relevant curricula, and building adequate educational infrastructure. The provision of education is a fundamental requirement for the reconstruction of a civilization. This is a basic service that every individual needs and a responsibility that must be carried out by the state. Therefore, education is the process of  developing  and  imparting  knowledge,  skills,  and  values  to  individuals  in  order  to improve their abilities and quality of life. Education does not only occur in the school environment but can also occur in the home, community, and surroundings. This study aims  to  explain  and  describe  educational  policy  innovations  in  the  Provincial Government of West Java by using policy innovation instruments to conduct analysis. The method used in this study is a descriptive qualitative approach with the determination of informants using purposive techniques and triangulation for data processing. The results of the analysis show that the concept of Jura Education is a policy innovation that has fulfilled three main instruments, namely regulatory instruments, economic and financial instruments, and soft instruments. However, as a pilot project, this policy innovation still encounters a number of challenges in its implementation, requiring development from the government and related actors.

## Keywords: Innovation; Education policy; Provincial government

## Abstrak
Dalam  sebuah  negara,  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyediakan akses  pendidikan  yang  merata  dan  berkualitas  bagi  seluruh  warganya.  Ini  melibatkan kebijakan  dan  investasi  dalam  sektor  pendidikan,  pelatihan  guru,  pengembangan kurikulum  yang  relevan,  serta  pembangunan  infrastruktur  pendidikan  yang  memadai. Penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  syarat  mendasar  bagi  rekonstruksi  suatu peradaban. Ini adalah layanan dasar yang dibutuhkan setiap individu dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Maka dari itu Pendidikan adalah proses pengembangan dan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat terjadi di rumah, komunitas, dan lingkungan sekitar. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  dan  mendeskripsikan  inovasi  kebijakan pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan instrument inovasi kebijakan untuk melakukan analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  penentuan  informan  menggunakan  teknik purposive  serta  triangulasi  untuk  pengolahan  data.  Dari  hasil  analisis  menunjukkan bahwa  konsep  Pendidikan  Jura  merupakan  sebuah  inovasi  kebijakan  yang  telah memenuhi  tiga  instrumen  utama  yakni  instrument  regulasi;  instrument  ekonomi  dan keuangan;  serta  instrumen  lunak.  Akan  tetapi,  sebagai  sebuah  pilot  project  inovasi kebijakan  ini  masih  menemui  sejumlah  tantangan  dalam  pelaksanaanya  sehingga memerlukan pengembangan dari pemerintah dan aktor-aktor terkait.

## Kata Kunci: Inovasi; Kebijakan Pendidikan; Pemerintah Provinsi

## Pendahuluan
Dalam  sebuah  negara,  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menyediakan akses  pendidikan  yang  merata  dan  berkualitas  bagi  seluruh  warganya.  Ini  melibatkan kebijakan  dan  investasi  dalam  sektor  pendidikan,  pelatihan  guru,  pengembangan kurikulum  yang  relevan,  serta  pembangunan  infrastruktur  pendidikan  yang  memadai. Penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  syarat  mendasar  bagi  rekonstruksi  suatu peradaban. Ini adalah layanan dasar yang dibutuhkan setiap individu dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  aktivitas sehari-hari sesuai dengan karakteristik bawaan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk  meningkatkan  kehidupan  mereka  secara  progresif  dari  waktu  ke  waktu.  Dimana Pendidikan  merupakan  satu  hal  yang  paling  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Setiap manusia  berhak  mendapatkan  pendidikan  yang  layak  dan  juga  merata  (Fitri,  2021). Pendidikan adalah proses pengembangan dan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat terjadi di rumah, komunitas, dan lingkungan sekitar.
Selain itu menurut Lengkana & Sofa (2017) Pendidikan merupakan sebuah  sistem yang  tidak  dapat  dijalankan jika  salah  satu  subsistem  tersebut  memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap subsistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan,  dan  pemerintah  sebagai  penyelenggara negara  wajib  membiayai  dan  menyediakan  pelayanan  pendidikan  yang  bermutu.  Pada tatanan  pengelolaan  pendidikan,  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  menerangkan  terkait  pembagian  kewenangan  tata  kelola,  di  mana Pemerintah  Provinsi  diberi  kewenangan  untuk  menjalankan  pengelolaan  pendidikan tingkat menengah. Faktanya ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai  permasalahan terkait aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan menjadi  suatu tantangan  tersendiri  yang  harus  dipecahkan  oleh  pemerintah  daerah.  Maka  dari  itu tuntutan  peran  peserta  didik diharapkan mampu membawa perubahan positif di tengah situasi melalui pemahaman  yang diberikan oleh   pengajar (Ansori & Sari, 2020).
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat yang memiliki tanggung jawab secara teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2017. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat melaksanakan tugas pokok  yang  meliputi  pembinaan  sekolah  menengah  atas,  sekolah  menengah  kejuruan, pendidikan  khusus  serta  guru  dan  tenaga  kependidikan  yang  menjadi  kewenangan Provinsi,  melaksanakan  tugas  dekonsentrasi  sampai  dengan  dibentuk  Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang  tugasnya.  Secara  khusus,  Dinas  Pendidikan  berperan  dalam  dinamika pembangunan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan dengan mengacu pada RPJMD  2018-2023  yang  memiliki  target  sasaran  berupa  peningkatan  aksesibilitas  dan mutu pendidikan melalui strategi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi semua. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki  skor  indeks  pembangunan  manusia  (IPM)  sebesar  73,12  poin  (BPS,  2023). Angka IPM tersebut merupakan tolak ukur kinerja pembangunan yang dibentuk melalui 3  (tiga)  dimensi  yaitu  pendapatan,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Kontribusi  dimensi pendidikan dalam peningkatan IPM sendiri dapat terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pendidikan merupakan hal fundamental dalam pembangunan karena berkaitan dengan ukuran kondisi kualitas SDM suatu bangsa.
Di  Provinsi  Jawa  Barat  sendiri,  masih  banyak  masalah  pendidikan  yang  harus segera  diselesaikan  oleh  pemerintah.  Dinas  Pendidikan  Jawa  Barat  kemudian merumuskan sejumlah isu strategis yang diantaranya adalah kesekretariatan; pendidikan pembinaan SMA, pendidikan dan pembinaan SMK, serta pendidikan khusus dan GTK. Secara garis besar, keempat isu strategis tersebut Adanya isu-isu tersebut pada dasarnya berangkat dari kondisi yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Adapun gambaran umum fenomena ini dapat terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Masih banyak ditemui kesenjangan peserta didik dalam pelaksanaan sekolah gratis;
2. Masih  terdapat  keluhan  dalam  penyelenggaraan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB);
3. Dari total 627 kecamatan di Provinsi Jawa Barat, masih terdapat 12 kecamatan yang belum mempunyai SMA dan SMK;
4. Lulusan  SMK  yang  diharapkan  membuka  dunia  usaha  baru  justru  menjadi penyumbang tertinggi pengangguran yakni sebanyak 14,5 %;
5. Belum terpenuhinya unit sekolah baru;
6. Belum dapat mengintegrasikan (Satu Atap) SMP-SMA yang diwujudkan 1 sekolah di 27 Kab/Kota Jawa Barat;
7. Belum terealisasinya Pendidikan karakter Jabar Masagi;
8. Belum  dapat  meningkatkan  Rata-Rata  Lama  Sekolah  (RLS)  tahun  2019  dari  8,37 tahun menjadi 9,78 tahun sebagaimana target RPJMD;
9. Belum tercapainya Harapan Lama Sekolah (HLS) selama 12,48 tahun. Setelah  melakukan  analisis  gap  antara  harapan  dan  kenyataan,  Dinas  Pendidikan Jawa  Barat  sebagai  sebagai  perangkat  daerah  yang  mengurusi  urusan  pemerintahan  di bidang pendidikan kemudian meluncurkan sebuah inovasi kebijakan terkait pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat,  yang kemudian dikenal  dengan nama “Pendidikan  Juara”.  Yang  mana  menurut  Koch  dalam  (Sangkala,  2014)  menyatakan bahwa  Inovasi  adalah  persoalan  penggunaan  hasil  pembelajaran  yaitu  penggunaan kompetensi  anda  sebagai  dasar  penemuan  cara  baru  dalam  melakukan  sesuatu  yang memperbaiki  kualitas  dan  efisiensi  layanan  yang  disediakan.  Selain  itu  Inovasi  adalah proses kebaharuan dalam segala bidang pembangunan suatu bangsa. Inovasi merupakan pengembangan  pengetahuan  untuk  menciptakan  atau  memperbaiki  proses  atau  sistem yang baru secara signifikan (Chehade et al., 2020).
Gambar 1. Konsep Pendidikan Juara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sumber : Data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Jabar Pendidikan Juara merupakan salah satu inisiatif yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu, dan akses pendidikan di Jawa Barat. Secara garis besar, inovasi “Pendidikan Juara” ini memiliki 3 (tiga) cabang program unggulan yaitu “Sekolah Juara”, “Revitalisasi dan Integrasi  Sekolah”, serta “Jabar  Future Leaders (JFL)”  (Yogaalkambah, 2022). Ketiga program  ini  kemudian  diturunkan  dalam  beberapa  subprogram  yang  pada  akhirnya diarahkan  untuk  menciptakan  lingkungan  pendidikan  yang  baik,  serta  melahirkan generasi muda Jawa Barat yang berkualitas dan berdaya saing.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suyono  (2015)  menyatakan  bahwa  inovasi kebijakan  pendidikan  di  Kota  Palopo  diketahui  dengan  menggunakan  3  dimensi  yaitu level inovasi, jenis inovasi dan tipe inovasi. Level inovasi dapat dilihat dengan melihat beberapa  indikator  yaitu  dampak,  kemitraan,  keberlanjutan,  kepemimpinan  dan pemberdayaan  masyarakat,  kesetaraan gender dan  pengecualian  sosial,  serta  inovasi kebijakan dalam konteks lokal dan dapat ditransfer. Sedangkan untuk jenis inovasi terbagi menjadi incremental innovation to radical innovation, top down innovation to bottom-up innovation  dan  need  led  innovations  and  efficiency-led  innovation .  Untuk  tipe  inovasi terbagi  enam  yaitu  layanan  baru  atau  layanan  yang  diperbaiki,  inovasi  proses,  inovasi administratif, inovasi sistem, inovasi konseptual dan perubahan radikal. Gambaran akan level inovasi pada kebijakan pendidikan di Kota Palopo belum dapat memenuhi semua indiator yang ada yaitu pada indikator dampak. Sedangkan untuk jenis inovasi yaitu needs led  innovation  and  efficiency-led  innovation  dikarenakan  pada  tipe  inovasi  hanya ditemukan empat tipe yaitu layanan baru atau layanan yang diperbaiki, inovasi proses, inovasi  administrasi,  dan  inovasi  konseptual.  Sehingga  dunia  pendidikan  memerlukan inovasi  untuk  terus  berkembang  dan  dapat  mengikuti  perkembangan  bidang  lainnya. Inovasi dalam dunia pendidikan harus terukur dan terus meningkat pada level yang lebih baik    (Ambarwati,  Wibowo,  Arsyiadanti,  &  Susanti,  2021).    Maka  dari  itu  tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan dan mendeskripsikan inovasi kebijakan pendidikan di  Pemerintah Provinsi  Jawa Barat  dengan menggunakan instrument  inovasi kebijakan untuk melakukan analisis.

## Metode
Penelitian  ini  akan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  (Creswell  & Creswell, 2017). Dalam tahapan penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik purposive yang berkaitan dengan inovasi  kebijakan pendidikan di  Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan data-data  yang  didapat  dan  berasal  dari  sumber  atau  informan  dalam  penelitian  ini (Ritchie,  Lewis,  Nicholls,  &  Ormston,  2013).  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di beberapa  lokasi  yang  utamanya  adalah  Dinas  Pendidikan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat, dan akan didukung dengan data dan informasi yang akan diteliti di Komisi 5 DPRD Provinsi  Jawa  Barat  dan  Perwakilan  dari  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  Provinsi Jawa Barat. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis perlu melakukan literature review terlebih  dahulu,  sehingga  ini  menjadi  kesempatan  bagi  penulis  untuk  mendapatkan kebaharuan (novelty) dalam penelitin ini. Adapun penulis akan tampilkan hasil analasis yang  dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi  vosviewer  dan  diteruskan  dengan penjelasan  hasil  literature  review,  Hasil  pemetaan  data  dengan  kata  kunci  “Education Policy  Innovation  dan  Covid-19”  menggunakan  database  Scopus  dihasilkan  sebanyak 121 karya ilmiah, berikut gambar hasil pemetaan vosviewer:
Gambar 2. Pemetaan VOSviewer Inovasi Kebijakan Pendidikan Sumber: (Scopus, 2022; VOSviewer, 2022)

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  studi  literatur,  dalam  penelitian  ini  membahas  pada  organisasi publik  yang  mana  instrumen  inovasi  kebijakan  digunakan  sebagai  alat  untuk mempengaruhi  proses  inovasi.  Menurut  (Sudrajat,  Mansyur,  &  Zakiyah,  2020)  dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang  penyelenggaraan  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  (Borrás  &  Edquist,  2013) berpendapat bahwa instrumen dalam inovasi kebijakan harus dirancang dengan hati-hati dan berdasarkan sudut pandang sistem inovasi sehingga dapat digunakan untuk mengatasi masalah  yang  kompleks  dari  proses  inovasi.  Pemilihan  instrumen  merupakan  sebuah keputusan  krusial  dalam  merumuskan  suatu  inovasi  kebijakan.  Meskipun  instrumen inovasi kebijakan tidak dimaksudkan dan tidak dapat pula memengaruhi secara langsung tujuan  akhir  kebijakan,  namun  pemilihan  instrumen  ini  tetap  harus  dilakukan  terkait dengan  permasalahan  aktual  yang  teridentifikasi  dalam  sistem  inovasi.  Hal  ini dikarenakan instrumen inovasi kebijakan hanya dapat memengaruhi proses inovasi yang menyiratkan bahwa tujuan akhir kebijakan harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam masalah  konkret  yang  berkaitan  dengan  intensitas  inovasi.  Proses  inovasi  pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan adanya inovasi dan menerapkan inovasi pendidikan tersebut (Syafaruddin, Asrul, Mesiono, 2012).
Secara  umum,  Borrás  &  Edquist  (2013)  mengklasifikasikan  instrumen  inovasi kebijakan dalam 3 (tiga) kategori besar sebagai berikut:
1. Instrumen regulasi
Instrumen  ini  menggunakan  perangkat  hukum  untuk  mengatur  interaksi  sosial  dan pasar. Instrumen ini juga menunjukan kemampuan pemerintah untuk mendefinisikan pengaturan  interaksi  yang  terjadi  dalam  masyarakat  dan  sektor  ekonomi.  Instrumen yang terdiri dari izin, aturan, atau standar yang penting akan suatu inovasi kebijakan mendapat dua pandangan. Pandangan pertama beranggapan bahwa instrumen regulasi bersifat rumit dan dapat menghambat tumbuhnya inovasi. Sedangkan pandangan lain beranggapan  sebaliknya  dan  menyatakan  bahwa  instrumen  regulasi  ini  justru  dapat meningkatkan penyebaran inovasi secara lebih jelas.
2. Instrumen ekonomi dan keuangan
Pada  pandangan  tradisional,  instrumen  ini  berbicara  tentang  transfer  ekonomi  yang memanfaatkannya  secara  ekstensif.  Namun  dalam  sudut  pandang  yang  lebih  luas, instrumen ini melibatkan sarana ekonomi baik dalam bentuk uang atau barang yang didasarkan  pada  pemberian  insentif  positif  (mendorong  dan/atau  mempromosikan) atau disinsentif (mencegah dan/atau menahan) kegiatan inovatif tertentu. Dalam proses ini,  pendekatan  dari  sisi  penawaran  dan  penerimaan  kerap  menjadi  masalah. Berdasarkan pengamatan signifikan, sebagian besar instrumen ekonomi yang ada lebih banyak memengaruhi perkembangan dan difusi inovasi dari sisi penawaran dibanding sisi  permintaan.  Padahal  instrumen  ekonomi  yang  berfokus  pada  permintaan  dapat memacu dan meningkatkan penyerapan inovasi kebijakan yang dibuat (Edquist, 2015).
3. Instrumen lunak
Karakteristik  instrumen  ini  dicirikan  dengan  sifat  sukarela  dan  tidak  memaksa. Instrumen ini menawarkan rekomendasi, membuat peraturan normatif banding, serta perjanjian  sukarela  atau  kontrak.  Instrumen  ini  bersifat  variatif,  namun  umumnya pemilihan  jenis  instrumen  lunak  didasarkan  pada  pertukaran  informasi  dan  bentuk kerja  sama  hirarkis  antar  aktor  berkepentingan.  Contoh  dari  instrumen  ini  sendiri diantaranya  seperti  standar  teknis;  kode  etik;  kontrak  kerja;  kampanye;  dan  lain sebagainya.
Meskipun  terkadang  instrumen  inovasi  kebijakan  dapat  dipilih  secara  individual, namun  biasanya  instrumen  ini  digabungkan  dalam  bentuk  bauran,  yang  menyiratkan bahwa pemilihan instrumen mempertimbangkan atau saling melengkapi satu sama lain. Istilah  bauran  instrumen  kebijakan  inovasi  diartikan  sebagai  kombinasi  spesifik  dari instrumen kebijakan terkait inovasi yang saling berinteraksi baik secara eksplisit maupun implisit dalam memengaruhi intensitas inovasi  (Borrás & Edquist, 2013). Namun pada beberapa kasus, instrumen ini juga mungkin diubah dan disesuaikan dengan masalah baru lalu kemudian digabungkan dengan instrumen lain untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah.  Inovasi  kebijakan  Pendidikan  Juara  yang  diluncurkan  oleh  Dinas  Pendidikan Jawa Barat merupakan sebuah gagasan yang hadir dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yakni  “Terwujudnya  Jawa  Barat  Juara  Lahir  Batin dengan  Inovasi  dan  Kolaborasi”.  Kebijakan  yang  dijalankan  melalui  3  (tiga)  program unggulan ini diturunkan ke dalam beberapa subprogram sebagai berikut:
1. Jabar Sekolah Juara
Jabar  Sekolah  Juara  adalah  salah  satu  program  yang  bertujuan  untuk  mendorong peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Program  yang  berfokus  pada peningkatan mutu dan daya saing sekolah di Jawa Barat ini dinilai dapat menunjang pencapaian  indikator  kinerja  utama  pemerintah  dari  segi  pengetahuan  masyarakat yakni  melalui  Angka  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  dan  Rata-Rata  Lama  Sekolah (RLS) di Jawa Barat. Program ini kemudian diturunkan kembali ke dalam beberapa subprogram  yang  meliputi  Jaksa  Sahabat  Guru;  Jabar  Masagi;  Perampingan/ Reformasi Birokrasi; Gawai Bagi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM); PPDB untuk Semua; Guru Berbagi; Kuota Gratis; Kurikulum Darurat; Gratis Iuran SPP; serta Ruang Guru Sahabat Keluarga
2. Revitalisasi dan Integrasi Sekolah
Program kedua ini berhubungan dengan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana infrastruktur  sekolah.  Program  ini  sendiri  bertujuan  untuk  memperkuat  sinergi  atas berbagai jenjang pendidikan, serta mewujudkan  pendidikan yang terintegrasi  secara berkesinambungan.  Terkait  dengan  hal  ini,  diperlukan  adanya  kolaborasi  antara Pemerintah  Kabupaten  dengan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat.  Oleh  karena  itu, Program  Revitalisasi  dan  Integrasi  Sekolah  ini  juga  berbicara  tentang  bagaimana
caranya  melakukan  desentralisasi  anggaran  dari  Pemerintah  Provinsi  ke Pemerintah Kabupaten.  Di  samping  itu,  program  ini  juga  menyangkut  revitalisasi  dan  integrasi kesiapan sumber daya manusia (SDM) produktif khususnya di kawasan-kawasan baru yang ada di Jawa Barat. Program ini kemudian diturunkan kembali ke dalam beberapa subprogram  yang  meliputi  Sekolah  Terintegrasi;  Badan  Layanan  Umum  (BLUD) SMK; Unit Sekolah Baru (USB); Blank Zonasi; SMA Terbuka; serta Desentralisasi Anggaran
3. Jabar Future Leaders
Terakhir,  program  ketiga  yakni  Jabar  Future  Leaders  (JFL)  berkaitan  dengan penyediaan  akses  dan  inovasi.  Program  ini  sendiri  bertujuan  untuk  menyiapkan generasi muda Jawa Barat sebagai calon pemimpin di masa depan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Program ini ini diharapkan dapat membekali para pemuda  dengan  berbagai  kompetensi  baik  keterampilan  maupun  pengetahuan  yang tentunya  dibutuhkan  untuk  menghadapi  tantangan  zaman.  Program  ini  kemudian diturunkan  kembali  ke  dalam  beberapa  subprogram  yang  meliputi  Rumah  Belajar; Sertifikasi  Guru  Honorer;  Beasiswa  Untuk  Mahasiswa;  serta  Perumahan  Bakti Padamu Guru.
Dimana dibawah ini merupakasn hasil dari analisis yaitu sebagai berirkut ini :
1. Instrumen Regulasi
Instrumen  regulasi  merupakan  perangkat  hukum  untuk  mengatur  interaksi  dalam proses  inovasi  kebijakan.  Instrumen  regulasi  ini  juga  menjadi  pedoman  baik  dalam perumusan maupun pengimplementasian inovasi kebijakan (Borrás & Edquist, 2013). Dari sisi instrumen regulasi, konsep “Pendidikan Juara” yang digagas oleh Pemerintah Jawa Barat berangkat dari sejumlah peraturan terkait, mulai dari yang ada di tingkat pusat hingga daerah. Di samping itu, dinamika dalam bidang pendidikan di Jawa Barat juga tidak terlepas dari upaya pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meskipun  sudah  ditunjang  oleh  berbagai  seperangkat  peraturan  yang  melekat,  akan tetapi nyatanya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai instrumen regulasi ditemukan  di  lapangan.  Beberapa  regulasi  yang  dinilai  kurang  jelas  atau  bahkan terkesan  masih  setengah-setengah  menjadi  kendala  tersendiri  bagi  implementasi kebijakan inovasi yang ada. Belum lagi, kurangnya kesiapan dari segi SDM dan aspek lainnya yang menunjang berjalannya suatu kebijakan dan regulasi terkait.
Ketua  PGRI  Jawa  Barat  menyatakan  bahwa  sebagai  sebuah  inovasi  kebijakan, efektivitas konsep Pendidikan Juara ini masih belum dapat terukur sepenuhnya. Hal ini  dikarenakan  kebijakan  tersebut  masih  bersifat  pilot  project  sehingga  diperlukan waktu yang lebih untuk dapat melihat bagaimana tingkat pencapaian tujuannya. Dalam implementasinya, bahkan masih terdapat pula beberapa subprogram yang belum dapat direalisasikan seutuhnya.
2. Instrumen Ekonomi dan Keuangan
Instrumen  ekonomi  dan  keuangan  mencakup  berbagai  alat  yang  digunakan  dalam aktivitas  ekonomi  dan  keuangan  untuk  mengelola  risiko,  mengalokasikan  sumber daya, memfasilitasi perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Instrumen ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan sumber daya material merupakan salah satu  aspek  penunjang  penting  yang  perlu  menjadi  fokus  pemerintah  (Rifa’i,  2017). Instrumen keuangan ini berkaitan dengan transfer ekonomi yang dimanfaatkann secara ekstensif untuk kegiatan inovatif tertentu (Borrás & Edquist, 2013). Setiap tahunnya, lebih  dari  60%  anggaran  untuk  fungsi  pendidikan  yang  berasal  dari  sekurang- kurangnya  20%  APBN  dialokasikan  untuk  transfer  daerah  (Kemendikbud,  2022). Angka  ini  terus  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  kebutuhan  dan  kenaikan
volume  belanja  negara  di  bidang  pendidikan.  Di  Provinsi  Jawa  Barat  sendiri, Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan penyaluran dana sebesar 250 miliar  yang  dilimpahkan  kepada  setiap  Kantor  Cabang  Dinas  (KCD)  untuk memberikan ruang fleksibilitas dalam menciptakan inovasi di tingkat cabang. Meskipun  demikian,  namun  rupanya  konsep  “Pendidikan  Juara”  yang  digagas  oleh Pemerintah  Jawa  Barat  masih  tidak  sebanding  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh. Hal ini terlihat dari adanya kekurangan Biaya Operasional  Pendidikan  Daerah  (BOPD)  yang  mencapai  lebih  dari  setengah  miliar rupiah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan dan Komis  V  DPRD  Jawa  Barat  masih  perlu  menjalankan  koordinasi  untuk  melakukan pengajuan  kembali  pada  APBD  perubahan  kepada  DPRD  Jawa  Barat  melalui  Tim Anggaran  Pemerintah  Daerah  seperti  yang  terjadi  pada  2022  silam.  Sehingga Instrumen  ekonomi  dan  keuangan  ini  memiliki  peran  penting  dalam  membantu menggerakkan aktivitas ekonomi, mengalokasikan sumber daya, mengelola risiko, dan memberikan kesempatan investasi serta perlindungan keuangan.
3. Instrumen Lunak Di samping dua instrumen sebelumnya, instrumen lunak menjadi hal yang tidak kalah penting  menunjang  jalannya  sebuah  inovasi  kebijakan.  Instrumen  lunak  merupakan instrumen normatif yang dicirikan dengan sifat sukarela dan tidak memaksa (Borrás & Edquist, 2013), serta didasarkan pada pertukaran informasi dan bentuk kerja sama hirarkis  antar  aktor  berkepentingan.  Dalam  konsep  “Pendidikan  Juara”  terdapat beberapa  aspek  yang  dapat  dilihat  sebagai  instrumen  lunak  inovasi  kebijakan. Dukungan atas instrumen lunak ini kemudian tercermin dari outcome yang bisa dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).
Dilihat  dari  APM  dan  APK  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya,  dapat  dikatakan apabila sebenarnya Pemerintah Jawa Barat sudah cukup berhasil menangani masalah pendidikan ini.  Karena hal  itu Pendidikan sebagai  bagian dari kehidupan  harus ikut berubah  apabila  diinginkan  pendidikan  tetap  memegang  peran  penting  dalam perubahan itu (Maemunah, 2018). Selain itu, hal lain yang dirasa sudah bagus nampak aspek kepemimpinan dari para kepala instansi yang masih bisa terus ditingkatkan agar lebih baik lagi. Akan tetapi di beberapa sisi, Pemerintah Jawa Barat juga belum bisa memaksimalkan  instrumen  lunak  ini  untuk  mendorong  pencapaian  hasil  yang  lebih baik. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus yang ditemui, di mana masih banyak pihak penyelenggara bidang pendidikan seperti sekolah masih belum tahu dan paham tentang konsep “Pendidikan Juara” yang telah dikeluarkan sejak awal periode 2018 lalu.  Masalah  tersebut  menunjukkan  kurangnya  sosialisasi  dari  pemerintah  kepada pihak-pihak lain yang seharusnya terlibat dalam implementasi kebijakan. Kemudian masalah lainnya dapat dilihat dari partisipasi dan pelibatan masyarakat yang ditengarai oleh belum optimalnya komunikasi pemerintah tentang suatu inovasi kebijakan yang dibuat. Bahkan yang lebih parah, tidak jarang masalah ini hingga menimbulkan konflik antara  pemerintah  dan  masyarakat  seperti  misalnya  dalam  rekonstruksi  bangunan sekolah yang melibatkan tanah warga.
Pendidikan menjadi sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang siap dengan  tantangan  zaman,  sehingga  pendidikan  harus  dapat  mengakomodir  perubahan zaman  (Kadi  &  Awwaliyah,  2017).  Sehingga  pendidikan  memang  harus  menciptakan kemampuan daya saing bangsa. Dapat dipastikan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pengembangan karakter bangsa sangat signifikan, karena keluarga, sekolah dan berbagai lembaga  sosial  menanamkan  dan  mensosialisasikan  nilainilai,  pengetahuan,  sikap  dan keterampilan kepada anak bangsa sebagai tanggung jawab sosial, politik, psikologis dan budaya

## Kesimpulan
Pada  dasarnya,  sebuah  inovasi  kebijakan  hadir  akibat  masalah  publik  yang  kian kompleks dan dinamis sehingga diperlukan pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien.  Setelah  merumuskan  sejumlah  isu  strategis,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat melalui  Dinas  Pendidikan  meluncurkan  sebuah  inovasi  kebijakan  terkait  pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat yang dikenal dengan nama “Pendidikan Juara”.  Dari  sisi  instrumen  regulasi,  inovasi  kebijakan  ini  didasarkan  pada  sejumlah peraturan terkait mulai dari yang ada di tingkat pusat hingga daerah. Meskipun demikian, namun  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  seperti  ketidakjelasan  regulasi,  tidak adanya  regulasi  khusus  mengenai  inovasi  kebijakan,  serta  kapabilitas  sumber  daya manusia dan aspek penunjang lainnya. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya jajaran eksekutif, tapi juga legislatif untuk sama-sama bersinergi sehingga dapat mengurangi  kebijakan  yang  tidak  efektif  dan  kebijakan  yang  sering  berganti  seiiring dengan pergantian pimpinan daerah  atau pimpinan setingkat  dinas.  Kemudian dari sisi instrumen ekonomi dan keuangan, inovasi kebijakan Pendidikan Juara dinilai masih harus lebih memperhatikan beberapa hal krusial. Meskipun sudah ditunjang dengan dana yang besar,  akan  tetapi  hal  ini  masih  tidak  sebanding  dengan  kebutuhan  dan  tingkat pengeluarannya. Di samping itu, adanya desentraslisasi keuangan yang dilakukan kepada KCD juga menimbukan kekhawatiran dalam pengelolaannya. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjalankan koordinasi untuk melakukan pengajuan kembali pada  APBD  perubahan  kepada  DPRD  Jawa  Barat  melalui  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah  disertai  dengan  konsolidasi  dan  pengawasan  yang  berkualitas.  Terakhir  dari instrument lunak, pelaksanaan inovasi kebijakan di bidang pendidikan terlihat APM dan APK  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Namun,  pada  kenyataannya  pemerintah masih belum bisa memaksimalkan strategi komunikasi kebijakan sehingga tidak jarang ada  pihak-pihak  yang  belum  tahu  dan  paham  tentang  inovasi  yang  dikeluarkan.  Oleh karena itu, maka diperlukan adanya tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan untuk sama- sama membuat program atau kebijakan yang disusun bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mitra yang melakukan kerjasama.

## Daftar Pustaka
Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyiadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi Literatur: Peran  Inovasi  Pendidikan  Pada  Pembelajaran  Berbasis  Teknologi  Digital. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan , 8 (2), 173–184.
Ansori, A., & Sari, A. F. (2020). Inovasi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara , 1 (2), 133–148.
Borrás,  S.,  &  Edquist,  C.  (2013).  The  Choice  Of  Innovation  Policy  Instruments.
Technological Forecasting And Social Change , 80 (8), 1513–1522. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.1016/J.Techfore.2013.03.002 Bps.  (2023).  Indeks  Pembangunan  Manusia  2020-2022.  Retrieved  From  Badan  Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat Website:
Https://Jabar.Bps.Go.Id/Indicator/26/123/1/Indeks- Pembangunan-Manusia.Html Chehade, M. J., Yadav, L., Kopansky-Giles, D., Merolli, M., Palmer, E., Jayatilaka, A., & Slater, H. (2020). Innovations To Improve Access To Musculoskeletal Care. Best Practice & Research Clinical Rheumatology , 34 (5), 101559. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches . Sage Publications. Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 5 (1), 1617–1620.
Kadi,  T.,  &  Awwaliyah,  R.  (2017).  Inovasi  Pendidikan:  Upaya  Penyelesaian Problematika Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Islam Nusantara , 1 (2).
Kemendikbud.  (2022).  Urusan  Pendidikan  Juga  Jadi  Tanggung  Jawab  Pemerintah
Daerah. Retrieved From Jendela Pendidikan Kebudayaan Website:
Https://Jendela.Kemdikbud.Go.Id/V2/Fokus/Detail/Urusan-Pendidikan-Juga-Jadi Tanggung-Jawab-Pemerintah-Daerah
Lengkana,  A.  S.,  &  Sofa,  N.  S.  N.  (2017).  Kebijakan  Pendidikan  Jasmani  Dalam Pendidikan. Jurnal Olahraga , 3 (1), 1–12. Maemunah, M. (2018). Kebijakan Pendidikan Pada Era Revolusi Industri 4.0 . Rifa’i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan  Inklusif  Melalui  Pembiayaan  Umkm. Human  Falah:  Jurnal  Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1 (1).
Ritchie,  J.,  Lewis,  J.,  Nicholls,  C.  M.,  &  Ormston,  R.  (2013). Qualitative  Research Practice: A Guide For Social Science Students And Researchers . Sage. Sangkala.  (2014). Innovative  Governance :  Konsep  Dan  Aplikasi .  Surabaya.  Capiya Publishing.
Sudrajat,  T.,  Mansyur,  A.  S.,  &  Zakiyah,  Q.  Y.  (2020).  Strategi  Inovasi  Kurikulum Pendidikan  Islam:  Konsepsi,  Kebijakan,  Dan  Implementasinya. Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas , 8 (2).
Suyono, E. (2015). Inovasi Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo. Pada Skripsi Program Studi Ilmu Administrsi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Hasanuddin Makassar . Syafaruddin, Asrul, Mesiono, P. (2012). Inovasi Pendidikan . ((Issue 9).). Yogaalkambah. (2022). Inovasi Pendidikan Juara Disdik Jabar, Capai Misi Dengan Tiga
Program Unggulan. Retrieved From Sumedangekspres.Com Website:
Https://Sumedang.Jabarekspres.Com/2022/09/11/Inovasi-Pendidikan-Juara-
Disdik-Jabar-Capai-Misi-Dengan-Tiga-Program-Unggulan/