Volume 1 Issue 2, August 2019: pp. 277-290.
Copyright  ©  2019  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pemidanaan
Diversion Terms in Children Conflict with the Law in the Criminal Concept
Muhammad Sidrat
Lembaga Bantuan Hukum Generasi Muda Pemerhati Hukum (GEMPAH) E-mail: Muhammad.sidrat21@gmail.com
Sabrina Hidayat Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: sabrina.hidayat54@yahoo.com

## Herman
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com
Abstract: Diversion is part of the concept of punishment based on the principle of child protection. Therefore, the principles contained in The Beijing Rules and Article 5 Paragraph (3) of the Child Criminal Justice System in Indonesian requires diversion efforts on children in conflict with the law. So that in the attempt to diversify children who are in conflict with the law, they should not prioritize diversion conditions where diversion will only be carried out when the criminal threat is under 7 years. Diversion must be given as an initial treatment of the conflict child before the determination of punishment. Child punishment must be in accordance with the child's condition and have beneficial consequences for the child.
Keyword: Diversion terms, concept of punishment, children conflict
Abstrak: Diversi merupakan bagian dari konsep pemidanaan dengan berlandaskan pada  prinsip  perlindungan  anak.  Oleh  karena  itu,  Prinsip-prinsip  yang  termuat  di dalam  The  Beijing  Rules  dan  Pasal  5  Ayat  (3)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  di  Indonesia  mewajibkan  adanya  upaya  diversi  pada  anak  yang berkonflik dengan hukum. Sehingga dalam upaya diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya tidak mengedepankan syarat diversi yang dimana diversi hanya akan dilakukan ketika ancaman pidananya di bawah 7 Tahun. Diversi harus diberikan  sebagai  penanganan  awal  terhadap  anak  yang  berkonflik  sebelum penentuan pemidanaan. Pemidanaan anak harus sesuai dengan keadaan anak dan menimbulkan konsekuensi bermanfaat terhadap anak.
Kata kunci: syarat Diversi, Konsep pemidanaan, anak yang berkonflik

## PENDAHULUAN
Permasalahan  anak  perlu  mendapat  perhatian  ekstra  demi  terbentuknya  anak  sebagai generasi  penerus  yang  bebas  tindak  pidana  atau  terhindar  dari  dampak  negatif perkembangan teknologi di era globalisasi. Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran serta ciri-ciri khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. 1
Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah membawa hak-hak anak yang ada di Indonesia dan secara tegas dinyatakan dalam berbagai aturan. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. 2 Anak  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan Indonesia ke  depan,  sehingga  perlunya  langkah-langkah  strategis  untuk  melakukan  perlindungan anak  dari  segi  hukum.  Sepanjang  penggunaan  sarana  di  luar  sistem  Peradilan  pidana dipandang  lebih  efektif,  maka  proses  peradilan  pidana  diupayakan  untuk  dihindarkan. Alasan  dasarnya  karena  pengadilan  akan  memberikan  stigmatisasi  terhadap  anak  atas tindakan  yang  dilakukannya  seperti  anak  dianggap  jahat,  sehingga  lebih  baik  untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. 3 maka dalam  perjalanannya hukum anak di Indonesia diatur dengan berlandaskan pada konsep diversi.
Pada  kenyataannya  diversi  belum  sepenuhnya  menyatukan  konsep  pemidanaan anak yang utuh demi kepentingan terbaik anak. Ketika anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melakukan tindak pidana pengulangan (residiv), jelas anak harus menjalani pemidanaan karena diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (Tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan  tindak  pidana. 4 Menjadi  tidak  konsisten  apabila  tujuan  diversi  adalah menghindarkan anak dari proses peradilan, dan hasil kesepakatan diversi yang dianggap
1 Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia . Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011. hlm.
76
2 Maulana Hassan Wadong. Advokasi dan Hukum perlindungan Anak .  Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000. hlm. 29
3 Kenneht Folk. Early Intervention, Diversion and Youth Conferencing, A National Review of Current Approach to Diverting Juvenile from the Criminal Justice System. Canberra: Commonwealth of Australia. Government Attorney- general’s Departement. 2003. hlm. 16.
4 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
dapat memberikan konsekuensi terbaik bagi anak justru ada pembatasan diversi terhadap anak  yang  mengulangi  tindak  pidana  dan  terhadap  anak  yang  diancam  dengan  pidana penjara 7 tahun atau di atas 7 tahun sementara landasan awal terbentuknya konsep diversi adalah untuk mencari kepentingan terbaik anak.
Oleh  karena  itu  diperlukan  pemahaman  prinsip  dari  konsep  diversi  dan  konsep pemidanaan  yang  sejalan  dengan  hak-hak  anak  sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dalam hukum  pidana  anak.  Penelitian  ini  menawarkan  solusi  kepada  aparat  penegak  hukum untuk  menangani  perkara-perkara  anak  dimana  dengan  pemahaman  mengenai  prinsip hukum yang termuat dalam konsep diversi dan konsep pemidanaan dapat menjadi solusi terhadap upaya diversi pada anak yang terkendala karena adanya syarat diversi.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  tipe  penelitian  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi. 5 Penelitian  ini dilakukan  untuk  menemukan  prinsip-prinsip  hukum  dalam  konsep  diversi  dan  konsep pemidanaan.  Penemuan  prinsip  hukum  tersebut  kemudian  dijadikan  landasan  untuk menilai persyaratan upaya diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Dasar Yuridis Dan Ketentuan Upaya Diversi
Ketentuan mengenai anak dalam Undang Sistem Peradilan Pidana terdapat pada pasal 1 angka  2  sampai  angka  5.  Anak  yang  berhadapan  dengan  Hukum  adalah  anak  yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi  tindak  pidana.  Sementara  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. 6 Mengenai  anak  di Indonesia dengan perkembangan hukumnya telah mengatur sistem Peradilan pidana anak. Sebelumnya  sistem  Peradilan  pidana  di  Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang
5 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008. hlm. 35
6 Angger  Sigit  Pramukti  &  Fuady  Primaharsya. Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Jakarta:  Media  Pressindo. 2018 hlm. 42
Hukum acara Pidana (KUHAP)  dimana hukum acara pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formal.
Dasar  yuridis  dalam  hal  menanggapi  anak  yang  melakukan  tindak  pidana  yakni terdapat  Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  sebagai  landasan menyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  atas  hidup,  tumbuh  dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Hal ini dijabarkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  yang  mengatur  sistem  Peradilan  anak  terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Pelaksanaan  penyidikan  penuntutan,  pemeriksaan  pengadilan  dan  pelaksanaan putusan dimuat dalam sistem Peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan peradilan pidana  pada  umumnya  namun  pada  pelaksanaannya  diperlukan  pejabat  khusus  untuk menangani  perkara  anak,  dan  syarat  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat anak dan Penahanan anak dari masa Penyidikan hingga  ke tingkat kasasi jika perlu  diusahakan  atau  diupayakan  atau  dilaksanakan  dengan  waktu  yang  singkat. Pelaksanaan  diversi hanya sampai  pada tahap  pemeriksaan  pengadilan hal ini tertuang dalam ketentuan pasal-pasal, mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan  Pasal  52  ayat  (2)  sampai  dengan  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Wajib  mengupayakan  Diversi  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  dengan mengutamakan  pendekatan  Keadilan  Restoratif.  Diversi  dilaksanakan  mengutamakan kepentingan  terbaik  anak  atau  dengan  kata  lain  upaya  ini  lebih  mengarah  pada perlindungan  anak  dimana  pada  tahap  penyidikan  haruslah  dilaksanakan  oleh  pejabat khusus.  Proses  penangkapan  harus  memperhatikan  kategori  umur.  Penahanan  anak dititipkan  dilembaga  khusus  anak.  Biaya  dibebankan  oleh  negara  dan  Pemeriksaan pengadilan juga harus dilakukan oleh hakim khusus.

## Diversi Berdasarkan Konsep Pemidanaan
Kata  diversi  berasal  dari  bahasa  Inggris diversion yang  bermakna  penghindaran  atau pengalihan, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran  anak dengan tidak mengambil jalan formal  antara  lain menghentikan atau
tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. 7 Diversi pada anak adalah suatu pengalihan  dengan syarat apakah meneruskan  ke jalur formal proses Peradilan atau menghentikan dan atau mengembalikan kepada masyarakat. Kewenangan yang dapat menjalankan diversi tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum.
Prinsip  utama  pelaksanaan  konsep  diversi  yaitu  tindakan  persuasif  atau pendekatan  non  penal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  seseorang  untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif  dan  menghindari  penangkapan  yang  menggunakan  tindakan  kekerasan  dan pemaksaan. 8 Ini menekankan pada upaya untuk melakukan diversi yang dilakukan aparat penegak  hukum  dengan  cara  persuasif  dan  tanpa  tindakan  kekerasan  pada  saat melaksanakan  penangkapan.  Pada  upaya  komunikasi  persuasif  yang  dibebankan  pada petugas untuk menghindari tindakan kekerasan dan pemaksaan.
Secara umum diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penanganan anak  pelaku delinkuen sebagaimana  dikehendaki  dalam  dengan  Resolusi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  tentang United  Nation  Standard  Minimum  Rules  for  the Administration  of  Juvenile  Justice ,  ( The  Beijing  Rules ). 9 Upaya  diversi  dapat  dilakukan dengan syarat ataupun tanpa syarat. Konsep diversi menjalankan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.
Dengan demikian, diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial dan mencari kepentingan terbaik anak. Upaya untuk  mengalihkan  proses  Peradilan  (pidana)  anak  menuju  proses  non  Peradilan didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  keterlibatan  anak  dalam  proses  peradilan  pada dasarnya  telah  melahirkan  stigmatisasi. 10 Untuk  menghindari  proses  peradilan  dan pengalihan lebih kepada proses pelayanan sosial dan melindungi anak dari stigmatisasi peradilan  yang  akan  mengganggu  mental  anak. The  definition  of  diversion  is  to  find  a
7 Marlina . Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana , Medan: USU Press. 2010. hlm. 3.
8 Marlina. Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum . Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, hlm. 2007. 83.
9 M.  Nasir  Djamil. Anak  Bukan  Untuk  Dihukum  Catatan  Pembahasan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 64 .
10 Koesno Adi. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak . Malang: Setara Press, 2014. hlm. 122.
solution by diverting problems that are directly related to the child from going outside the court (Definisi pengalihan adalah untuk menemukan solusi dengan mengalihkan masalah yang  berhubungan  langsung  dengan  anak  menuju  ke  luar  pengadilan). 11 Diversi diupayakan untuk menemukan solusi terhadap anak diluar pengadilan.
Sejalan  dengan  pendapat  Jack  E.  Bynum  dalam  bukunya Juvenile  Delyquency  a Sociologil Approch menyatakan: Diversion is an attempt to divert, or Chanel out, youthful offender from the juvenile justice system (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk  mengalihkan  atau  menempatkan  pelaku  tindak  pidana  anak  keluar  dari  sistem Peradilan pidana). 12 Pelaksanaan diversi menghindarkan penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang menaati hukum, artinya prinsip keadilan di junjung tinggi dalam penegakan  hukum  tidak  terkecuali  saat  penerapan  prinsip-prinsip  diversi  yang dilaksanakan. 13 Konsep  diversi  merupakan  suatu  pengalihan  dengan  syarat  dari  proses peradilan ke proses di  luar pengadilan menuju  proses pelayanan sosial yang  dilakukan petugas  dengan  persuasif  untuk  menemukan  solusi  terbaik  bagi  anak  atau  untuk melindungi hak anak.
Selanjutnya untuk mengetahui diversi berdasarkan konsep pemidanaan, terlebih dahulu  kita  mengetahui  apa  itu  tindak  pidana  dan  pemidanaan  itu  sendiri.  Menurut Pompe 14 perkataan stafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun  tidak  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di  mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzjin.
Pemidanaan merupakan pemberian putusan oleh hakim terhadap seseorang yang melakukan  pelanggaran  norma  dengan  sengaja  ataupun  tidak  sengaja  demi  menjaga ketertiban  umum.  Van  Hamel 15 menguraikan  tindak  pidana  ( straafbaar  felt )  itu  sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, strafwaardig
11 Oheo K, Haris. Victim’s Involvement Model in Children Legal Process Based on Law No. 11/2012 on Children Criminal  Justice  System. Yuridika.  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga.  Volume  34  No.  1.  2019. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7943, diakses pada tanggal 8 Mei 2019, hlm. 109.
12 J.  E.  Bynum  and  W.  E.  Thompson, Juvenile  Delinquency:  A  Sociological  Approach  (3rd.  ed.) .  Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. 1996, hlm. 430.
13 Marlina. Op.cit. . hlm. 22.
14 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 182
15 Zainal Abidin. Analisis Eksistensial . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 225
(patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan ( en aan schuld te witjen ). Perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya  kelakuan  serta  akibat  yang  ditimbulkan  karenanya.  Dua  hal  tersebut  yaitu kelakuan dan akibat. 16 Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah Penghukuman  itu  berasal  dari  kata  dasar  hukum,  sehingga  dapat  diartikan  sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya ( berechten). 17
Loebby  Loqman,  terdapat  tiga  kemungkinan  dalam  perumusan  tindak  pidana: pertama, tindak  pidana  dirumuskan  dalam  perumusan  baik  nama  maupun  unsur- unsurnya. Kedua , adalah tindak pidana yang hanya dirumuskan unsurnya saja dan ketiga , tindak  pidana  menyebutkan  namanya  saja  tanpa  menyebutkan  unsur-unsurnya.  Bagi tindak pidana yang tidak menyebutkan unsur-unsurnya  atau tidak menyebut namanya, maka  serta  unsurnya  dapat  diketahui  melalui  doktrin. 18 Mengenai  anak  melakukan pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan harus dijatuhi pidana seusai dengan keadaan anak.
Jika dinilai dari tujuan diversi tersebut yang merupakan implementasi dari keadilan restoratif ialah  berupaya  mengembalikan  pemulihan  terhadap  sebuah  permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. 19 Menurut Robert M.  Bohm,  sasaran  yang  jelas  harus  tercapai  dalam  penerapan  suatu  diversi  adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana. 20 Anak yang melakukan kejahatan diadili dan difasilitasi di tempat lain selain di  pengadilan dengan tujuan agar anak tidak lagi melakukan tindak pidana dan menghindarkan anak dari stigma negatif.
Sejalan  dengan  tujuan  program  diversi  yang  merupakan  sebuah  sistem memberikan  kesempatan  yang  lebih  baik  bagi  para  pelaku  kejahatan,  konsep  diversi sebagai  bentuk  pengalihan  atau  penyimpangan  kenakalan  anak  dari  proses  peradilan konvensional ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan dan diversi  dilakukan  untuk  menghindari  anak  pelaku  dari  dampak  negatif  praktik penyelenggaraan peradilan anak. Seperti yang dikemukakan Shanta B Singh dan Precious Nolwazi Ntuli menyebutkan:
Diversion  is  one  of  the  fields  aimed  at  channelling  youth  away  from  the  criminal justicen  system  through  reintegration  programmes,  provided  that  they  take
16 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi) , Jakarta: Rineka Cipta, 2015. hlm. 64-69.
17 Tolib Setiady . Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia . Bandung: Alfabeta. 2010. hlm. 21.
18 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama, 2011. hlm. 99-100.
19 M. Nasir Djamil. Op.Cit, hlm. 64.
20 Robert & Keith Haley. Introduction Criminal Justice . Callifornia-USA: Glencoe McGraw Hill, 2002. hlm. 494.
responsibility  for  the  crimes  they  committed.  In  certain  circumstances,  youth  who have  been  in  conflict  with  the  law  can  be  diverted  to  diversion  programmes;  as  a result, they avoid a criminal record as well as the negative effects that can label them for  life  and  damage  their  chances  of  obtaining  employment  in  the future . 21 (Pengalihan adalah salah satu bidang yang ditujukan untuk menyalurkan pemuda dari sistem justice kriminal melalui program reintegrasi, asalkan mereka bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Dalam situasi tertentu, pemuda  yang  telah  berkonflik  dengan  hukum  dapat  dialihkan  ke  program pengalihan;  sebagai  hasilnya,  mereka  menghindari  catatan  kriminal  serta  efek negatif yang dapat memberi label pada mereka seumur hidup dan merusak peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan).
Pendapat  tersebut  mengungkapkan  bahwa  tujuan  diversi  secara  umum  untuk melindungi  hak  anak  muda  dimasa  yang  akan  datang.  Pendapat  kedua  Muntigh  dan Shapiro:
Point out that diversion is one of the fields in which “rapid advances can be made in making  the  criminal  justice  system  more  humane  and  more  effective (pengalihan atau  diversi  itu  adalah  salah  satu  bidang  di  mana  kemajuan  pesat  dapat  dibuat dalam membuat sistem peradilan pidana lebih manusiawi dan lebih efektif). 22
Pendapat  Muntigh  dan  Shapiro  menilai  tujuan  diversi  lebih  mengefektifkan peradilan  pidana.  Artinya  dalam  Program  diversi  memberikan  keuntungan  pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku yang menyimpang. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh penegak hukum setempat. Tujuan diversi untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku  bertanggungjawab  atas  perbuatannya,  untuk  mencegah  pengulangan  tindak pidana, untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa  harus  melalui  proses  formal,  program  diversi  akan  menghindari  anak  mengikuti proses-proses sistem peradilan anak. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut. 23 Jeremy  Bentham  dalam  pandangan  teori Utilitarianisme ,  bahwa  pemidanaan  harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang  diperlukan  untuk  mencegah  dilakukannya  penyerangan  tertentu.  Pandangan
21 B.  Singh  and  Precious  Nolwazi  Ntuli. Diversion  Programmes:  Case  Studies  of  the  Youth  Empowerment Scheme Programme at NICRO . Durban, South Africa, The Oriental Anthropologist, Vol. 17, No. 2, 2017. hlm.
259.
22 Ibid. hlm. 259
23 Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. hlm. 60-61.
Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan  dapat  dicapai  apabila  tujuan  yang Theological tersebut  dilakukan  dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. 24 Pemidanaan hanya dibenarkan apabila memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar. Adapun maksimalnya adalah  dengan  memperbesar  kegunaan,  manfaat,  dan  keuntungan  yang  dihasilkan  oleh perbuatan yang akan dilakukan. Diversi akan memberikan keuntungan pada anak. Diversi bertujuan  menghindarkan  anak  dari  penerapan  hukum  pidana  demi  melindungi kepentingan anak di masa depan.
Artinya secara keseluruhan konsep diversi adalah mengejar dari kemanfaatan dari pemidanaan  sesuai  dengan  pemidanaan Utilitarians dimana  pemidanaan  harus menimbulkan  konsekuensi  bermanfaat.  Untuk  teori  tujuan  sendiri  memandang sebagaimana  sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk  mencapai  pemanfaatan,  baik  yang berkaitan  dengan  orang  yang  bersalah  maupun  yang  berkaitan  dengan  dunia  luar, misalnya  dengan  mengisolasi  dan  memperbaiki  penjahat  atau  mencegah  penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. 25 Pandangan ini jika dikaitkan dengan tujuan diversi itu sendiri ialah menghindarkan anak dari stigma jahat (label jahat), dan  dengan  tidak  adanya  stigma  jahat  berarti  turut  melindungi  mental  anak  untuk berperilaku  layaknya  penjahat  sehingga  potensi  kembali  berbuat  jahat  kembali  dapat diminimalisasi.
Konsep diversi memuat tujuan pemidanaan secara khusus yakni untuk mencegah anak berbuat kembali tindak pidana ini ditandai dengan adanya syarat diversi yang salah satunya bukanlah tindak pidana pengulangan. Namun tidak memuat pencegahan tindak pidana  secara  umum  karena  diversi  pada  dasarnya  untuk  menjaga  mental  anak.  Teori gabungan  adalah  kombinasi  dari  teori  relatif.  Teori  gabungan  ( integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata  lain  dua  alasan  itu  menjadi  dasar  dari  penjatuhan  pidana.  Pada  dasarnya  teori gabungan  adalah  gabungan  teori  absolut  dan  teori  relatif.  Gabungan  kedua  teori  itu mengajarkan  bahwa  penjatuhan  hukuman  adalah  untuk  mempertahankan  tata  tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. 26
24 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung: Alumni, 1985, hlm. 49.
25 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni, 1992, hlm. 18.
26 Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 105.
Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “ Traite de Droit Penal ” yang ditulis pada Tahun 1828 menyatakan: Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana  tidak  boleh  melampaui  suatu  pembalasan  yang  adil,  namun  pidana  mempunyai berbagai  pengaruh  antara  lain  perbaikan  sesuatu  yang  rusak  dalam  masyarakat  dan prevensi general . 27 Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan  tata  tertib  hukum  dalam  masyarakat  dan  memperbaiki  pribadi  si penjahat. 28 Pada hakikatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan  tidak  taat  hukum.  Pidana  diharapkan  sebagai  suatu  yang  akan  membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.
Diperlukan  pendekatan  multi  dimensional  yang  bersifat  mendasar  terhadap dampak  pemidanaan,  baik  yang  menyangkut  dampak  yang  bersifat  individual  maupun dampak yang bersifat sosial. 29 Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk  memilih  teori  integratif  tentang  tujuan  pemidanaan,  yang  dapat  memenuhi fungsinya  dalam  rangka  mengatasi  kerusakan-kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  tindak pidana.  Konsep  diversi  mendekati  makna  pemidanaan  integratif  yang  mengedepankan pemidanaan dengan pendekatan dan aplikasi diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum  ialah  mengejar  dari  kemanfaatan  pemidanaan  sesuai  dengan  pemidanaan Utilitarians dimana  pemidanaan  haruslah  menimbulkan  konsekuensi  bermanfaat  dan berpatokan  pada  kepentingan  terbaik  anak  sebagai  generasi  penerus  bangsa.  Pada kesepakatan  diversi  terdapat  bentuk  pemidanaan  terhadap  anak  yang  dianggap  setara dengan keadaan anak seperti pengembalian ganti rugi terhadap korban dan diikutsertakan dalam lembaga pendidikan atau pelatihan selama 3 bulan. 30 Pidana pelayanan masyarakat merupakan  pidana  yang  dimaksudkan  untuk  mendidik  anak  dengan  meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. 31
Prinsip  yang  terkandung  dalam  diversi  sebagai  jalan  untuk  mencari  keadilan terhadap anak  karena landasan awalnya konsep diversi merupakan bagian dari konsep perlindungan anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Diversi dilandasi
27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit ., hlm. 19.
28 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010. hlm. 162-163.
29 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit ., hlm. 53.
30 Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
31 Pasal 76 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
prinsip non  diskriminasi berkaitan  erat  dengan  konsep  perlindungan  anak.  Dimana perlindungan anak 32 merupakan segala  kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan  hak  haknya  agar  tetap  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Secara  keseluruhan  diversi  merupakan  bagian  dari konsep pemidanaan dengan berlandaskan pada prinsip perlindungan anak.
Maka  terhadap  diversi  dengan  prinsip  perlindungan  anak  dalam  hal  menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya tidak mengedepankan syarat diversi yang dimana diversi hanya akan dilakukan ketika ancaman pidananya di bawah 7 Tahun (Pasal 7 ayat 2 huruf b) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan anak, korban, efek dari perbuatan anak itu sendiri dimasa yang akan datang. Karena anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun justru merupakan anak yang paling terpengaruh oleh lingkungannya dalam Teori Association  deferential oleh  E.  Shutherland  menyatakan  bahwa  anak  yang  menjadi pelanggar  aturan  karena  partisipasinya  di  tengah-tengah  lingkungan  sosialnya. 33 Partisipasi  anak  dalam  lingkungan  sosialnya  dengan  keadaan  anak  yang  belum  mampu mempertimbangkan  baik  buruknya  suatu  perbuatan  dan  akibat  perbuatannya menyebabkan anak berkonflik dengan hukum.
Penerapan prinsip diversi adalah upaya untuk melindungi kepentingan anak hal ini sejalan dengan Penerapan prinsip-prinsip penting yang termuat di dalam The Beijing Rules yang  dan  adanya  pasal  yang  menyebutkan  bahwa  dalam Sistem  Peradilan  pidana  anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan diversi Pasal 5 Ayat (3)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  menyatakan;  Dalam  Sistem Peradilan Pidana  Anak sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Frasa wajib dalam ketentuan ini harus dimaknai sebagai penekanan untuk  selalu  mengedepankan  upaya  diversi  pada  setiap  perkara  yang  melibatkan  anak sebagai pelaku.
Pedoman The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules) yang disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985, maka tujuan dari peradilan anak sebagaimana disebutkan dalam Rule
32 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
33 Liza  Agnesta  Krisna. Hukum  Perlindungan  Anak  (Panduan  Memahami  Anak  yang  Berkonflik  dengan Hukum). Yogyakarta: Deepublish, 2018. hlm. 59.
5.1 adalah “ The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure  that  any  reaction  to  juvenile  offenders  shall  always  be  in  proportion  to  the circumstances  of  both  the  offenders  and  the  offence” (Sistem  peradilan  anak  harus  lebih menekankan pada kesejahteraan anak dan harus dipastikan bahwa seluruh penanganan terhadap  anak  harus  selalu  sesuai  dengan  keadaan,  baik  keadaan  dari  pelaku  maupun keadaan dari pelanggaran/kejahatan). 34
Ketentuan ini menggambarkan betapa  pentingnya kesejahteraan anak dan ketika anak melakukan tindak pidana harus ketentuan penanganannya harus selalu disesuaikan dengan  keadaan  anak.  Berkaitan  dengan  tujuan  tersebut,  maka  ada  satu  model penyelesaian  perkara  pidana  anak  tanpa  harus  melalui  proses  peradilan,  sebagaimana diatur dalam Rule. 11 The Beijing Rules yang berbunyi: 11.1 Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the  competent  authority,  referred  to  in  rule  14.1  below; (Pertimbangan  harus  diberikan kapan  saja  diperlukan  untuk  menangani  anak  tanpa  harus  menyerahkannya  pada pengadilan formal oleh lembaga yang berwenang, seperti yang diatur dalam aturan 14.1 di bawah). Pertimbangan untuk menyelesaikan perkara pada anak yang berkonflik dengan hukum  di  luar  peradilan  harus  selalu  diberikan  kepada  anak  dengan  landasan  pada perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus. Pada dasarnya awal terbentuknya konsep diversi dilandasi pada prinsip perlindungan anak.

## KESIMPULAN
1. Prinsip yang terkandung dalam diversi sebagai jalan untuk mencari keadilan terhadap  anak  karena  landasan  awalnya  konsep  diversi  merupakan  bagian dari konsep perlindungan anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak.  Diversi  dilandasi  prinsip non  diskriminasi berkaitan  erat  kaitannya dengan konsep perlindungan anak. Konsep diversi sesuai dengan pemidanaan Utilitarians dimana pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat.
Pemidanaan  dalam  konsep  diversi  haruslah  menjadi  solusi  terbaik  dan menimbulkan kemanfaatan terhadap anak. Maka sejalan dengan hal tersebut prinsip-prinsip yang termuat di dalam The Beijing Rules dan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan adanya upaya
34 Achmad Ratomi. Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Volume 6, Nomor 3, Desember 2013. hlm. 290-452.
diversi  pada  setiap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum .  Oleh  karenanya terhadap upaya diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum sebaiknya tidak  mengedepankan  syarat  diversi  yang  dimana  diversi  hanya  akan dilakukan ketika ancaman pidananya di bawah 7 tahun.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abidin, Zainal. Analisis Eksistensial . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
Adi, Koesno. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak . Malang: Setara Press, 2014.
Bynum, J. E. and W. E. Thompson, Juvenile Delinquency: A Sociological Approach (3rd. ed.) . Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. 1996.
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
Effendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
Folk, Kenneht, Early Intervention, Diversion and Youth Conferencing, A National Review of Current Approach to Diverting Juvenile from the Criminal Justice System. Canberra: Commonwealth of Australia. Government Attorney- general’s Departement. 2003.
Krisna,  Liza  Agnesta. Hukum  Perlindungan  Anak  (Panduan  Memahami  Anak  yang Berkonflik dengan Hukum). Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Marlina. Diversi  dan  Restorative  Justice  Sebagai  Alternatif  Perlindungan  Terhadap  Anak Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum .  Medan:  Pusat  kajian  dan  Perlindungan  Anak, PKPA, 2007.
__________ . Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana , Medan: USU Press. 2010.
Marpaung, Leden, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi) , Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana .  Bandung:  Alumni, 1992.
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung: Alumni, 1985.
Nashriana. Perlindungan  Hukum  Pidana  Bagi  Anak  di  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Grafindo Persada, 2011.
Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya. Sistem Peradilan Pidana Anak . Jakarta: Media Pressindo. 2018.
Robert & Keith Haley. Introduction Criminal Justice . Callifornia-USA: Glencoe McGraw Hill, 2002.
Setiady, Tolib . Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia . Bandung: Alfabeta. 2010.
Wadong, Maulana Hassan. Advokasi dan Hukum perlindungan Anak . Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000.
Wahyudi,  Setya. Implementasi  Ide  Diversi  Dalam  Pembaharuan  Sistim  Peradilan  Pidana Anak di Indonesia . Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

## Jurnal
Haris,  Oheo  K., Victim’s  Involvement  Model  in  Children  Legal  Process  Based  on  Law  No. 11/2012 on Children Criminal Justice System. Yuridika. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Volume 34 No. 1. 2019. https://e-
journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7943, diakses pada tanggal 8 Mei 2019.
Ratomi,  Achmad, Konsep  Prosedur  Pelaksanaan  Diversi  Pada  Tahap  Penyidikan  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak. Volume  6,  Nomor  3,
Desember 2013.
Singh,  B.  and  Precious  Nolwazi  Ntuli. Diversion  Programmes:  Case  Studies  of  the  Youth Empowerment  Scheme  Programme  at  NICRO .  Durban,  South  Africa,  The  Oriental Anthropologist, Vol. 17, No. 2, 2017.