JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.39-48 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8094

## Prospek  Kebijakan  dalam  Pembangunan  Hukum  Nasional Barbasis Partisipasi Masyarakat pada Era 4.0

## Fatkhul Muin
Fakultas  Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten fatkhulmuin@untirta.ac.id

## Pipih Ludia Karsa
Fakultas  Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten pipihludiakarsa@ymail.com
DOI : 10.23917/jjr.v9i1.8094
Submission

## Track:
Received: 1 Mei 2019
Final Revision: 15 Juni 2019
Available online: 30 Juni 2019
Corresponding Author: Fatkhul Muin fatkhulmuin@untirta.ac.id

## ABSTRACT
Tujuan: Artikel  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengkaji  paradigma  pembangunan  hukum dalam  kerangka  tujuan  negara  era  industry  dan  (2)  mengelaborasi  pembangunan hukum nasional dan partisipasi masyarakat di Era 4.0
Metodologi: Tulisan  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka secara menyeluruh ( holistic ).
Temuan: Dalam  memahami  pembangunan    hukum,  dapat  melalui  dimensi  regulasi dan turunan-turunan regulasi, dimana tinjauan utama pada 3 (tiga) persepktif utama pada  konsideran,  yaitu  pada  aspek  filosofis,  aspek  sosiologis  dan  aspek  yuridis. Ketiga  hal  tersebut  dapat  menjadi  landasan  dalam  pembangunan  hukum  nasional dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penentuan kebijakan hukum.
Kegunaan: Kebijakan  sistem  pembangunan  nasional  harus  mengatur  tentang partisipasi  masyarakat  dalam  industry  4.0  sehingga  peran  tersebut  tidak  hanya dijalanan oleh negara.
Kebaruan/Orisinalitas: Dalam  Era  Industri  4.0,  peran  pembangunan  dalam  sistem pembangunan  nasional  tidak  hanya  bertempu  pada  negara  yang  memiliki  alat kewenangan,  tapi  masyarakat  juga  harus  berpartisipasi  penuh  dalam  sistem pembangunan nasional.
Keywords: Pembangunan, Hukum, Partisipasi dan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional dalam kerangka konseptual tertuju kepada kepentingan bangsa dan  negara  yang  secara  khusus  berdimensi  kepada  nilia-nilai  kesejahteraan 1 yang  dibangun melalui  berbagai  kebijakan  yang  disusun  oleh  pemerintah.  Termonologi  dasar  dalam pembangunan sering menjadi isu utama dan arus utama dalam berbagai segmentasi kehidupan berbangsa  dan  kehidupan  bernegara.  Contoh  konkrit  dalam  hal  ini  dapat  ditinjau  melalui pandangan-pandangan  masyarakat  pada  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  memberikan pandangan terhadap pembangunan pada umumnya.
Paradigama  pembangunan  sendiri  didalam  kehidupan  bernegara  diletakan  dalam dimensi  dasar,  baik  itu  melalui  prinsip  dasar  ideologi  atau  melalui  kerangka  konstitusional dan regulasi yang dibawahnya sebagai aturan pelaksana dari struktur susunan hukum yang ada di  Indonesia.  Pencanangan  pembangunan  nasional  sebagai  kerangka  pencapiana  keadilan yang  bersifat  substantif  berada  pada  sisi society (kemasyarakatan),  dimana  dalam  hal  ini bahwa  keadilan  sosial  sebagai  landasan  utama  yang  termuat  dalam  Pancasila  dan Konstitusi harus diejawantahkan dalam dimensi kehidupan bernegara dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bahwa pembangunan pada hakikatnya berkorelasi secara struktur dengan hakikat kesejahteraan sosial.
Pemikiran  dasar  dan  kerangka  pembangunan  tidak  terlepas  dari  peran  serta  aktif masyarakat, 2 sebagai landasan berfikir diawal, tentu kita dapat menarik sauatu analisis dasar
1 Landasan  dalam  suatu  gagasan  pada  hakikatnya    bahwa  kesejahteraan  sosial  merupakan  salah  satu  sebagai tujuan akhir dari kegiatan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah, oleh karena itu, ada suatu pra kondisi sebagai upaya untuk   menentukan  pencapaian kesejhateraan sosial. Pada dasarnya  Kualitas  sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar untuk setiap  warga negaralah yang merupakan pra kondisi menuju  kepada  kesjehateraan  sosial.  Oleh  Karena  itu,  dalam  rangka  mewujudkan  hakikat  dari    kesejahteraan sosial  ataupun  pada  tata  kehidupan  sejahtera  bagi  setiap  warga  negara,  kondisi  tersebut  harus  diselesaikan terlebih dahulu secara simultan dan tuntas sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dasar dalam pembangunan tersebut  menuju  kesejahteraan  sosial.  Lihat  Suradi, Pembangunan  Manusia,  Kemiskinan  Dan  Kesejahteraan Sosial Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03, 2007, hlm. 2
2 Konstitusi  Negara  secara  jelas  mengarah  kepada  lahirnya  tujuan  pembangunan  suatu  Negara  dilaksanakan merupakan  untuk  melahirkan  kesejahteraan  bagi    masyarakat,  maka  hal  tersebut  sama  dengan  disusunya konstitusi Negara Indoensia yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. dimesi utama dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,  dinyatakan bahwa hakikat dari  tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia”.  Oleh  karena  itu,  dalam rangka    untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  dilaksanakan  pembangunan  nasional  yang  tersusun  dan  terstruktur, yaitu dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya dan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang sejahtera adail dan  makmur berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia. Lihat Melis, et.al. Analisis Partisipasi Masyarakat  Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara), Jurnal Ekonomi (JE)  Vol (1),  2016, hlm. 99.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.39-48 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8094
dalam  memberikan  makna  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,  yang  salah  satunya berada  dalam  pembangunan  hukum  pada  era  industri  saat  ini.  Industrialisasi  pada  seluruh sektor  bahkan  pada  aspek  jasa,  diperlukan  adanya  regulasi  yang  berdimensi  kepada kepentingan  pada  2  (dua)  sisi,  yaitu  pada  kepentingan  masyarakat  dan  pada  kepentingan industri, sehingga arti sinergi mencapai pada titik keadilan dalam pembangunan nasional dan memberikan nilai kesejahteraan bagi masyarakat pada umumya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  yang  mengkaji  tentang “Prospek  Kebijakan  dalam  Pembangunan  Hukum Nasional  Barbasis  Partisipasi  Masyarakat  Pada  Era  4.0,  ini menggunakan  jenis  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  melalui  studi  pustaka  secara  menyeluruh ( holistic ). Sumber data dalam penelitian ini , terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Adapun  teknik  analisis  data  dengan  mengolah  hasil pengumpulan  bahan  primer,  serta  pengumpulan  bahan  sekunder  untuk  dilanjutkan  dengan menganalisis secara menyeluruh, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur,  data, dan beberapa dokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder.

## PEMBAHASAN

## Paradigma Pembangunan Hukum dalam Kerangka Tujuan Negara Era Industri
Postulat  dasar  yang  sering  menjadi  bahan  kajian  dalam  hukum  adalah  bahwa  hukum menjadi  alat  untuk  meciptakan  kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Perkembangan  hukum  tentu berbanding  lurus  dengan  kepentingan  masyarakat  pada  umumnya,dimana  dalam  dialektika perkembangan hukum bahwa delegasi kewenangan yang lahir dan menjadi bahan bagi setiap orang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai subjek hukum itu sendiri. Dalam arti yang bersifat konkrit, regulasi yang dibentuk oleh badan-badan Negara yang memiliki kewenangan secara normative untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu lembaga tersebut harus melahirkan suatu produk hukum yang bersifat aspiratif.
Dalam  era  moderen  saat  ini,  dengan  masuknya  pada  era  4.0,  dimana  kekuatan  arus globalisasi  terhadap  semua  aspek  telah  berjalan.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  era  tersebut
diatas,  maka  diperukan  suatu  sistem  hukum  yang  bersifat  responsif  terhadap  perkembangan era  dan  tentu  perkembangan  era  sangat  dipengaruhi  dengan  perkembangan  masyarakat, dimana secara substantif, bahwa masyarakat dalam dimensi sosial ikut memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum pada era 4.0 saat ini.
Orientasi  yang  perlu  dibangun  dengan  adanya  perkeembangan  dalam  berbagai  aspek adalah  hukum  yang  tidak  bersifat  statis.  Dengan  berkembangnya  hukum  dan  masyarakat dalam  era  saat  ini,  tentu  akan  memberikan  suatu  nilai  manfaat  dan  kepastian  hukum  bagi masyarakat  dan  tidak  melahirkan  konflik  dalam  kehidupan  masyarakat,  karena  hukum memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  dan  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat, sehingga melahirkan masyarakat madani ( civil society ), yang mengarah kepada kesejahteraan dengan berlandaskan kepada 3 (tiga) aspek utama, sebagai berikut:

## Bagan I
Arus  baru  dalam  dimesi  pembangunan  hukum  nasional  tentu  tidak  boleh  lepas  dari dimensi  patron  Humanisasi,  liberasi  dan  transedensi,  dimana  dalam  hakikat  pembangunan hukum  di  Indonesia  dilegitimasi  ketiganya  dalam  Pancasila  sebagai  penguat  dan  ciri  Ke- Indonesiaan.  Gagasan  yang  lahir  dari  Pancasila  dijadikan  dasar  dalam  rangka  melahirkan suatu  tatanan  hukum  Indonesia  berbasis  kepada  welfare  society,  dimana  posisi  kepentingan

## Humanisasi
Transedensi Liberasi

## CIVIL SOCIETY
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.39-48 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8094
masyarakat  menjadi  suatu  argumentasi  dasar  dalam  rangka  melahirkan  keadilan  bagi masyarakat  sebagai  mana  tertuang  dalam  Pancasila  dalam  dimensi  “Keadilan  Sosial  bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Asumsi  dasar  pada  tahap  perencanaan  pembanguna  diperlukan  dalam  aspek  regulasi dengan  menelusur  melalui  akar  regulasi  yang  dapat  memberikan  aspek  pengaruh  dalam  sisi pembangunan. Secara sederhana dapat dimulai dengan suatu pemikiran sebagai berikut:

## Bagan II
Kerangka dasar tersebut diatas sebagai suatu pijakan dalam persepektif pembangunan nasional dengan dimulai dari sisi hukum sebagai landasan dalam pembangunan nasional.
Pancasila Landasan Pembangunan Menuju Kesejahteraan Sosial UUD NRI 1954
Peraturan Perundang-Undangan dan Kerangka Pembangunan Pemerintan Pusat dan Daerah Bersinergi
Kebijakan berdimensi terhadap pembangunan
Society dan Perusahaan

## Pembangunan Hukum Nasional dan Partisipasi Masyarakat di Era 4.0
Sebagai gelaja sosial, hukum dimaksud untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan diantara ragam kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga konflik kepentingan antar anggota masyarakat dapat dihindari. Kendati demikian, jika konflik tersebut ternyata  terjadi,  hukum  digunakan  sebagai  instrument  untuk  proses  penyelesaiannya.  Oleh karena  itu,  agar  proses  pemenuhan  kepentingan  masing-masing  manusia  yang  ada  dalam komunitas masyarakat untuk tidak berpeluang menimbulkan konflik, maka diperlukan adanya aturan  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  mengadakan  kontak atau  hubungan  diantara  sesamanya.  Aturan  itu  ialah  hukum.  Ketika  hukum  menjadi  norma, maka  mempunyai  cirri  kekhususan  yaitu  hendak  melindungi,  mengatur  dan  memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. 3
Ketika  era  telah  beralih,  peralihan  tersebut  akan  berdampak  pada  sisi  pandang  dalam memahami  konsepsi  hukum  sebagai  bagian  dari  suatu  evaluasi,  terutama  pada  pemahaman masyarakat dari mulai keterlibatan atau partisipasi sampai dengan penegakkan hukum secara komprehensip, walaupun makna komprehensif ini masih dalam tataran yang berkembang, dan itu  akan  mengalami  suatu  perubahan  indikasi  terhadap  pembangunan  hukum  Indonesia, terutama  pada  aspek  kebutuhan  hukum  yang  bersinergi  antara  industri,  masyarakat  dan hukum. Kemajuan  industri akan berkolerasi dengan teknologi, dan teknologi akan berkolerasi dengan  kebutuhan  Sumber  Daya  Manusia  maupun  Sumber  Daya  lainnya.  Hal  tersebut merupakan  bagian  dari  dinamika  perkembangan  industri  yang  akan  berdampak  terhadap kebutuhan hukumnya. Pertanyaan akan mucul diantaranya adalah, apakah kemajuan teknologi akan  menjadi  bagian  dalam  pembangunan  hukum  nasional?  Namun  perkembangan  tersebut tidak dapat terlepas dari nilai-nilai moralitas 4 yang wajib menjadi bagian dalam pembangunan hukum nasional, walaupun era telah beralih, dan pembangunan terus mengalir.
3 Najih,  Mokhammad  dan  Soimin, Pengantar  Hukum  Indonesia:  Sejarah,  Konsep  Tata  Hukum  dan  Politik Hukum Indonesia , Malang: Setara Press, 2012, hlm.2.
4 Kaitan  hukum  dan  moralitas  dalam  pemikiran  Hart  memang  tidak  sederhana.  Dibanyak  bagian  dalam The concept  of  law dan  tulisan  Hart  lainnya,  hubungan  keduanya  (Hukum  dan  Moral)  diuraikan  sedemikian  rupa sehingga  menghalangi  setiap  godaan  untuk  melabelinya  sebagai  pemikir  hukum  yang  menyangkal  moralitas. Pertama ,  Hart  mengakui  bahwa  meskipun  hukum  dan  moralitas  itu  berbeda,  tapi  dalam  beberapa  hal  penting memiliki kesamaan.  Kesamaan  itu  misalnya, keduanya  memiliki  isi  yang sama,  yaitu  larangan  membunuh dan mencampuri hak milik orang lain, sehingga keduanya dianggap sebagai sesuatu hal yang penting dalam menjaga tatanan sosial. Kedua, hubungan penting antara hukum dan moralitas terlihat dari beberapa pernyataan berikut:
1. Bahwa faktanya hukum mewujudkan cita-cita moral;
2. Moralitas dan hukum memiliki hubungan interdependen;
3. Hukum harus mewujudkan nilai-nilai moral;
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.39-48 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8094
Pembangunan yang  dilakukan  oleh  suatu  bangsa  harus  memihak  kepada  kepentingan rakyat.  Pembangunan sebagai suatu proses yang berkesinambungan harus senantiasa tanggap dan  peka  terhadap  dinamika  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat,  baik  di  bidang  politik, ekonomi,  teknologi,  sosial  dan  budaya  dan  sebagainya.  Masyarakat  modern (modern society) hidup  dalam  era  teknologi  informasi (information  technology) atau  disebut  juga dengan informative  society yang  saat  ini  populer  disebut  dengan  “ disruptive  era“  atau  era revolusi industri 4.0 .  Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah  arus  teknologi  yang  begitu   cepat  perkembangannya  dan  sekaligus  menjadi ancaman bagi manusia.  Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual  manusia  yang  telah  banyak  membawa  perubahan  luar  biasa  dalam  pola  hidup manusia dewasa ini.
Berbagai  capaian  manusia  dalam  bidang  paten  dan  hak cipta  merupakan  bukti  nyata, bahwa  dalam  perdagangan  dunia  karya-karya  intelektual  manusia  telah  menjadi  mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.  Dalam konteks itulah sangat  tepat  dikatakan,  bahwa  teori  keuntungan (benefit  theory) dalam  perlindungan  hukum atas  hak  milik  intelektual (intellectual  property  rights) sangat  relevan,  karena  perlombaan untuk menghasilkan karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (materil dan moril) bagi si pencipta atau inventor .
Perubahan  yang  begitu  cepat  dalam  dunia  bisnis  merupakan  ciri  dari  kehidupan manusia di era disruption.  Kehidupan dunia usaha dan bisnis  yang didukung oleh teknologi informasi, seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (borderless trade) di seluruh penjuru dunia.  Kemajuan ini secara otomatis, baik langsung maupun tidak langsung, telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya. Kemajuan pesat yang terjadi  dalam  masyarakat  dunia,  termasuk  juga  masyarakat  Indonesia,  perlu  diikuti  dengan sentuhan  hukum,  sehingga  eksistensi  negara  hukum  dapat  terus  dipertahankan.   Artinya dukungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  pengembangan  teknologi  informasi  harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat
4. Hukum secara definisi, mewujudkan moralitas;
5. Dari  fakta tentang hakikat manusia dan dunia, dimana  mereka hidup, aturan hukum dan  moralitas memiliki isi minimum yang sama.
Bello,  Petrus  CKL, Hukum  dan  Moralitas,  Tinjauan  Filsafat  Hukum ,  Jakarta:  Erlangga  PT.  Gelora,  Aksara Pratama, 2012, hlm. 4-5.
secara maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.
Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  secara  global  membawa  dampak luas  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  nasional  dan  internasional.   Kemajuan  tersebut tidak  hanya  telah  menciptakan  perdagangan  dengan  menggunakan  elektronik (electronic commerce – e-commerce), sehingga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi  sekaligus  juga  telah  menimbulkan  kekhawatiran  dan  ketakutan  masyarakat  terhadap ekses-ekses negatif dari teknologi tersebut, seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjung Tunai  Mandiri  (ATM)  serta  ancaman  keadidayaan  teknologi  informasi  sebagai  pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping . 5
Jika ditinjau dari aspek sejarah dan istilah Revolusi Industri pertama kali dikemukakan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya Lectures On the Indutrial Revolution . Revolusi Industri 1.0,  Diawali  dengan  penemuan  mesin  uap  oleh  James  Watt.  Revolusi  Industri  2.0  dengan penemuan  listrik,  dan  Revolusi  Industri  3.0  dengan    penemuan  komputer.  Revolusi  Industri 4.0  ditandai  pada  awal  abad  ke-21,  ditandai  dengan  penemuan  Internet  dan  Teknologi Informasi  (TI)  memicu  kelahiran.  Sebagai  konsekuensi  penemuan-penemuan  baru  tersebut, tentunya akan memiliki dampak dengan ditandai cirri-ciri yang berbeda, dari mulai 1.0 sampai dengan 4.0 dalam penerapannya, diantaranya  yang telah disampaikan oleh John Pieris. 6 Dari perkembangan tersebut, satu sisi merupakan bagian dari peradaban baru, sisi lain merupakan suatu lahirnya konsekuensi dampak dari peradaban baru tersebut sehingga Negara harus hadir dalam  perkembangan  peradaban  tersebut  guna  merespons  Revolusi  4.0. misalnya  terkait dengan penegakan hukum dan produk hukum yang akan dibentuk, kemudia revolusi industri selalu memicu perubahan kapital, teknologi dan labor atau ketenagakerjaan. Revolusi Industri 4.0 dapat memengaruhi peraturan tentang hak cipta, merk dagang, dan kontrak. Hukum harus dapat  merespons  perubahan,  keingingan,  dan  kebutuhan  masyarakat  ini  ( responsive  law ). Namun,  aspek  fundamental  hukum  yakni  etika,  moral,  dan  norma  atau  kaidah  hukum  harus
5 https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi,  (Akses  30  Maret 2019.
6 John Pieris  menyebutkan dampak atau ciri tersebut  yakni:  (1) simple atau sederhana dan anti rumit;  dulu  jika bermain  game,  hanya  satu  alat  dan  satu  game;  kini  melalui  teknologi  Anroid,  satu  alat  untuk  ribuan  bahkan jutaan  games;  (2)  cepat  ( faster ),  kapan  saja,  dan  dari  mana  saja  di  antar  negara;  Dahulu,  kalau  ingin  lulus  di Universitas di Amerika misal Harvard University harus pergi ke Amerika Serikat. Sekarang, daftar bisa via web- nya;  (3)  lebih  murah  ( cheaper ),  dan  (4)  mudah  diakses  ( accessible );  akses  adalah  kekayaan  informasi.  Lihat Pieris, John, Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0, http://www.staging- point.com/read/2018/11/14/151205/Kecerdasan.Hukum. Respons.Revolusi.Industri.4.0 . (Akses  30 Maret 2019).
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.39-48 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8094
tetap  dipertahankan  oleh  Negara,  Rakyat  dan  Pemerintah.  Sedangkan  peraturan  dan  regulasi memiliki  fleksibilitas  guna  merespons   perubahan  dan  peradaban  baru. 7 Sehingga,  dalam perkembangan  industri  tersebut  masyarakat  dituntut  untuk  menyesuaikan  secara  cepat, termasuk  pembentukan  hukum  nasional  yang  tidak  saja  memenuhi  kebutuhan  masyarakat, tetapi juga kebutuhan industri.

## PENUTUP
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satunya berada dalam pembangunan hukum pada era industri saat ini. Industrialisasi pada seluruh sektor bahkan pada aspek jasa, diperlukan adanya regulasi yang berdimensi kepada kepentingan pada 2 (dua) sisi, yaitu pada kepentingan  masyarakat  dan  pada  kepentingan  industri.Dalam  era  moderen  saat  ini,  dengan masuknya pada era 4.0, dimana kekuatan arus globalisasi terhadap semua aspek telah berjalan. Oleh karena itu dengan adanya era tersebut diatas, maka diperlukan suatu sistem hukum yang bersifat responsif terhadap perkembangan era dan tentu perkembangan era sangat dipengaruhi dengan perkembangan masyarakat, secara substantif, bahwa masyarakat dalam dimensi sosial ikut  memberikan  pengaruh  terhadap  perkembangan  hukum  pada  era  4.0  saat  ini.  Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat Indonesia, perlu diikuti dengan sentuhan hukum, sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan dalam perkembangan  industri  tersebut.  Masyarakat  dituntut  untuk  menyesuaikan  secara  cepat, termasuk  pembentukan  hukum  nasional  baik  yang  berbasis  pada  partisipasi  masyarakat maupun insdustri.

## REFERENCES
Bello,  Petrus  CKL, Hukum  dan  Moralitas,  Tinjauan  Filsafat  Hukum , Jakarta:  Erlangga,  PT. Gelora, Aksara Pratama, 2012.
Melis,  et.al. Analisis  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Desa  (Studi  Di  Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara), Jurnal Ekonomi  (JE)  Vol .1,  2016.
7 Ibid.
Najih, Mokhammad dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia , Malang: Setara Press, 2012.
Pieris,  John, Kecerdasan  Hukum  Respons  Revolusi  Industri  4.0, http://www.staging- point.com/read/2018/11/14/151205/Kecerdasan.Hukum. Respons.Revolusi.Industri.4.0.
Suradi, Pembangunan  Manusia,  Kemiskinan  Dan  Kesejahteraan  Sosial  Kajian  tentang Kebijakan  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  di  Nusa  Tenggara  Barat, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 12, No. 03, 2007.