## KOMPETENSI GURU PENDAMPING SISWA ABK DI SEKOLAH DASAR
Tyas Martika Anggriana Rischa Pramudia Trisnani Program Studi Bimbingan dan Konseling IKIP PGRI Madiun
e-mail : tyas.ma@gmail.com rischa_pramudia@yahoo.com Info Artikel Abstrak Sejarah artikel Diterima Juli 2016 Disetujui Agustus 2016 Dipublikasikan September 2016 Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  memaparkan kompetensi guru pendamping siswa ABK di sekolah dasar. Meskipun bimbingan  dan  konseling  di  sekolah  dasar  secara  eksplisit  telah ditekankan untuk dilaksanakan di Sekolah Dasar sejak berlakunya PP nomor  28  tahun  1990  tentang  Pendidikan  dasar,  dalam  prakteknya pelayanan  bimbingan  dan  konseling  di  Sekolah  Dasar  masih mengalami  banyak  hambatan.  Salah  satu  hambatan  yang  dimaksud adalah  belum  diangkatnya  tenaga  khusus  bimbingan  (konselor)  di sekolah  dasar  oleh  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  seorang  guru  di sekolah  dasar  diharapkan  mampu  memahami  secara  lebih  luas tentang  arti  sekolah  inklusi  yang  juga  berarti  melibatkan  seluruh siswa  tanpa  kecuali,  termasuk  (1)  Anak  yang  menggunakan  bahasa ibu,  dan  bahasa  minoritas  yang  berbeda  dengan  bahasa  pengantar yang  digunakan  di  dalam  kelas,  dan  atau  berbeda  dengan  bahasa yang  digunakan  di  dalam  buku-buku  pelajaran  dan  bacaan  yang digunakan;  (2)  Anak  yang  beresiko  putus  sekolah  karena  korban bencana, konflik, bermasalah dalam sosial ekonomi, daerah terpencil, atau  tidak  berprestasi  dengan  baik,  (3)  Anak  yang  beresiko  putus sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit kronis seperti, dan (4) Anak yang berusia sekolah tetapi tidak bersekolah.
Kata Kunci:
Kompetensi Guru, Siswa ABK, Sekolah Dasar
Keywords: Teacher Competences, Elementary School, The child with special needed

## Abstract
The  purpose  of  writing  this  article is  to  describe  the  competence of  teachers escort students ABK in primary schools. Although guidance and counseling in primary schools have explicitly emphasized in order to be implemented in primary schools since the enactment of Government Regulation number 28 of 1990  on  basic  education,  in  practice,  guidance  and  counseling  services  in elementary schools still face many obstacles. One of the barriers in question is not raised guidance for specialized personnel (counselors) in primary schools by the government. Therefore, a teacher at the primary school should be able to  understand  the  broader  meaning  of  inclusive  schools  that  also  means involving  all  students  without  exception,  including  (1)  Children  whose mother tongue and minority languages other than the language of instruction used  in  class,  and  or  different  from  the  language  used  in  textbooks  and readings are used; (2) Children who are at risk of dropping out of school due to victims of disasters, conflicts, problems in social, economic, remote areas, or do  not  perform  well,  (3)  Children  who  are  at  risk  of  dropping  out  of  school because of the health of the body prone / chronic diseases like, and (4) Children who are old school but do not attend school.
© 2016 Universitas Muria Kudus Print ISSN 2460-1187 Online ISSN 2503-281X

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  kebutuhan dasar  setiap  manusia  untuk  menjamin keberlangsungan  hidupnya  agar  lebih bermartabat.  Guna  mewujudkan  tujuan tersebut  negara  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  pelayanan  pendidikan  yang bermutu  kepada  setiap  warganya  tanpa terkecuali  termasuk  bagi  individu  yang memiliki  perbedaan  dalam  kemampuan (difabel)  seperti  yang  tertuang  pada  UUD 1945  pasal  31  (1).  Namun  sayangnya  sistem pendidikan di
Indonesia belum
mengakomodasi  keberagaman,  sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga  pendidikan  yang  berdasar  pada perbedaan  agama,  etnis,  dan  bahkan perbedaan  kemampuan  baik  fisik  maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Segmentasi lembaga  pendidikan  ini  telah  menghambat siswa  untuk  dapat  belajar  menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.
Selama  ini  anak  yang  memiliki perbedaan  kemampuan  (difabel)  disediakan fasilitas  pendidikan  khusus  disesuaikan dengan  derajat  dan  jenis  difabelnya  yang disebut  dengan  Sekolah  Luar  Biasa  (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah  membangun  eksklusifisme  bagi  siswa difabel.  Eksklusifisme  tersebut  selama  ini tidak  disadari  telah  menghambat  proses saling  mengenal  antara  anak–anak  difabel dengan  anak–anak  non-difabel.  Akibatnya dalam  interaksi  sosial  di  masyarakat, kelompok  difabel  menjadi  komunitas  yang tereliminasi  dari  dinamika  sosial  di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan  kehidupan  kelompok  difabel. Sementara  kelompok  difabel  sendiri  merasa keberadaannya  bukan  menjadi  bagian  yang integral  dari  kehidupan  masyarakat  di sekitarnya.
Untuk  mensukseskan  wajib  belajar pendidikan dasar, dipandang perlu meningkatkan  perhatian  terhadap  siswa difabel,  baik  yang  telah  memasuki  sekolah reguler  (Sekolah  Dasar)  tetapi  belum mendapatkan  pelayanan  pendidikan  khusus maupun yang belum menempuh pendidikan karena  tidak  diterima  di  Sekolah  Dasar terdekat dengan tempat domisili atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya. Hal ini  dikarenakan  anak  difabel  bukan  hanya berdomisili  di  kota  saja,  namun  masih
banyak  anak  difabel  yang  tinggal  di  desa atau daerah–daerah yang belum menerapkan pendidikan inklusi.
Sekolah  inklusi  adalah  sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan  siswa  reguler  dan  siswa difabel  dalam  program  yang  sama. Pendidikan  inklusi  adalah  sebuah  sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh  berpartisipasi  dalam  kegiatan  kelas reguler  tanpa  mempertimbangkan  kecacatan atau  karakteristik  lainnya.  Penyelenggaraan pendidikan  inklusi  ditujukan  memenuhi target  pendidikan  untuk  semua  warga negara  dan  pendidikan  dasar  sembilan tahun. Keuntungan penyelenggaraan pendidikan  inklusi  adalah  selain  untuk memenuhi  hak-hak  asasi  manusia,  hak-hak anak,  namun  juga  dapat  mewujudkan kesejahteraan  anak.  Hal  tersebut  karena pendidikan inklusi dimulai dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat  tentang  anak  difabel  yang  akan menjadi  bagian  dari  keseluruhan  warga negara,  tanpa  ada  diskriminasi.  Dengan demikian  anak  difabel  akan  merasa  tenang, percaya  diri,  merasa  dihargai,  dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggung jawab. Pemerintah melalui PP. No. 19 tahun 2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan, pasal  41  (1)  telah  mendorong  terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai  kompetensi  menyelenggarakan pembelajaran  bagi  peserta  didik  dengan kebutuhan  khusus.  Staub  dan  Peck  (dalam Purwanta,  2005)  mengemukakan  bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar  biasa  tingkat  ringan,  sedang,  dan  berat secara  penuh  di  kelas  biasa.  Pendidikan inklusi  adalah  pendidikan  yang  tidak diskriminatif  terhadap  kondisi  perbedaan- perbedaan  anak,  pendidikan  yang  ramah terhadap semua perbedaan anak, pendidikan yang  merangkul  semua  perbedaan  untuk belajar dalam komunitasnya (Rusyani, 2009).
Indonesia Menuju Pendidikan Inklusi  secara  formal  dideklarasikan  pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan  dapat  menggalang  sekolah  reguler untuk  mempersiapkan  pendidikan  bagi semua  anak  termasuk  penyandang  cacat
anak. Pasal 6 ayat 1 UU RI No. 4 tahun 1997 tentang  penyandang  cacat  mengamanatkan setiap penyandang cacat berhak memperolah pendidikan  pada  semua  sektor,  jalur,  jenis dan  jenjang  pendidikan.  Setiap  penyandang cacat  memiliki  hak  yang  sama  untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan dan  kehidupan  sosialnya,  terutama  bagi penyandang  cacat  anak  dalam  lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 6 ayat 6 UU RI  No.  4  tahun  1997  tentang  penyandang cacat).
Sudrajat  (2008)  mengungkapkan “penerapan inklusi di Sekolah Dasar didasari dari  kebijakan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP)  yang  menggunakan program  eklektik  yaitu  program  yang mencari  keseimbangan  antara  organisasi kurikulum  yang  terpusat  pada  mata pelajaran  dan  peserta  didik”.  Untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan  yang  inklusi  dibutuhkan  guru yang  memiliki  kebebasan  untuk  membuat atau  mengembangkan  ide-ide  kreatif,  berani tampil  beda,  mengembangkan  potensi  diri, dan mandiri. Dalam pendidikan inklusi guru dituntut agar dapat mengembangkan seluruh  kemampuannya  untuk  melakukan perubahan memanfaatkan
berbagai
perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang akan disajikan kepada siswa.
Pendidikan inklusi
memberi kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk mengembangkan  kompetensi  sesuai  dengan potensi  dan  kemampuan  yang  dimiliki berdasar  pada  karakteristik  masing-masing peserta  didik  (Foreman  &  Mitchell,  2005 dalam  Azizah,  2008).  Dengan  demikian pendidikan  inklusi  dimaksudkan  untuk memberi  kesempatan  agar  semua  guru sekolah dasar
inklusi
melakukan pembelajaran yang
fungsional
dan bermanfaat, yang sesuai dengan karakteristik  belajar  siswa  yakni  siswa normal dan siswa ABK.
Penyelenggara  pendidikan  inklusi adalah  sekolah  yang  telah  memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa  persyaratan  yang  dimaksud diantaranya mempunyai siswa berkebutuhan khusus,  mempunyai  komitmen  terhadap pendidikan  inklusif,  penuntasan  wajib belajar  maupun  terhadap  komite  sekolah, menjalin kerjasama dengan lembaga- lembaga  terkait,  dan  mempunyai  fasilitas
serta  sarana  pembelajaran  yang  mudah diakses oleh semua anak. Penyelenggara juga harus mengembangkan program pembelajaran  individual  (PPI)  bagi  anak- anak berkebutuhan khusus, dan menyiapkan guru pendamping khusus yang didatangkan dari sekolah luar biasa (SLB) ataupun guru di sekolah  umum  yang  telah  memperoleh pelatihan khusus (Suparno, dkk, 2007).
Sekolah reguler memungkinkan melayani  anak-anak  difabel.  Beberapa sekolah  yang  tidak  ditunjuk  sebagai  sekolah inklusi  oleh  pemerintah  setempat  tetap bersedia  menerima  anak-anak  berkebutuhan khusus.  Sekolah-sekolah  tersebut  menyadari perlunya  menerapkan  pendidikan  inklusi yang  membaurkan  anak-anak  reguler dengan anak difabel dalam proses pembelajaran.  Dengan  demikian  pelayanan pendidikan  bagi  anak  difabel  tidak  lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan  jenjang  pendidikan  baik  sekolah  luar biasa maupun sekolah reguler.
Namun, dalam pelaksanaannya sekolah-sekolah  tersebut  belum  didukung oleh  guru  yang  mempunyai  skill  dalam melatih  siswa  difabel.  Pembekalan  kepada guru–guru  yang  dianggap  mampu  untuk diberi  bekal  tentang  cara  menangani  siswa difabel  penting  untuk  dilakukan  sehingga bisa  mencegah  siswa  difabel  agar  tidak terlantar.

## PEMBAHASAN
Setiap  anak  yang  menjalani  proses pendidikan  di  sekolah  dan  sudah  duduk dibangku  SMA  atau  bahkan  sudah  menjadi mahasiswa, tentu sebelumnya telah melewati jenjang pendidikan di tingkat sekolah dasar. Dengan  demikian  sekolah  dasar  adalah fondasi bagi pendidikan selanjutnya. Dengan memahami kondisi ini, maka betapa penting memberikan  pelayanan  pendidikan  yang sebaik-baiknya di tingkat sekolah dasar (SD) dan berusaha mengembangkan potensi anak dengan sebaik-baiknya.
Proses  pembelajaran  yang  memerlukan perhatian  bukan  hanya  proses  pembelajaran reguler  saja,  namun  juga  perlu  diperhatikan proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan  khusus.  Deklarasi  dunia tentang  Pendidikan  Inklusi  menuntut tanggap  kerja  semua  komponen  pada lembaga  pendidikan  untuk  melaksanakan tugas  melayani  anak,  khususnya  anak
berkebutuhan khusus. Inklusi sering diartikan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas umum dengan anak lainnya. Inklusi
berarti mengikutsertakan  anak  berkelainan  seperti anak  yang  memiliki  kesulitan  melihat, mendengar,  tidak  dapat  berjalan,  lamban dalam  belajar.  Secara  lebih  luas  inklusi  juga berarti  melibatkan  seluruh  siswa  tanpa kecuali seperti:
1. Anak  yang  menggunakan  bahasa  ibu, dan  bahasa  minoritas  yang  berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan  di  dalam  kelas,  dan  atau berbeda dengan bahasa yang digunakan di  dalam  buku-buku  pelajaran  dan bacaan yang digunakan.
2. Anak  yang  beresiko  putus  sekolah karena korban bencana, konflik, bermasalah  dalam  sosial  ekonomi, daerah  terpencil,  atau  tidak  berprestasi dengan baik.
3. Anak yang berasal dari golongan agama atau kasta yang berbeda.
4. Anak yang sedang hamil.
5. Anak  yang  beresiko  putus  sekolah karena kesehatan tubuh yang rentan/penyakit  kronis  seperti  asma, jantung, alergi, terinfeksi HIV dan AIDS.
6. Anak  yang  berusia  sekolah  tetapi  tidak bersekolah.
Fenomena  permasalahan  siswa  tersebut kemungkinan  dijumpai  di  berbagai  satuan pendidikan  jenang  sekolah  dasar.  Purwanta (2005)  mengatakan  ada  beberapa  alasan pentingnya pendidikan inklusi dikembangkan  dalam  layanan  pendidikan bagi anak luar biasa, yaitu:
1. Semua  anak,  baik  cacat  maupun  tidak mempunyai  hak  untuk  belajar  bersama- sama dengan anak yang lain.
2. Seyogyanya  anak  tidak  diberi  label  atau dibeda-bedakan  secara  rigid,  tetapi  perlu dipandang  bahwa  mereka  memiliki kesulitan dalam belajar.
3. Tidak  ada  alasan  yang  mendasar  untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan.  Anak  memiliki  kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia  tidak  pernah  ada  upaya  untuk melindungi dirinya dengan yang lain.
4. Penelitian  menunjukkan  bahwa  anak cenderung  menunjukkan  hasil  yang  baik secara  akademik  dan  sosial  bila  mereka berada pada setting kebersamaan.
5. Tidak  ada  layanan  pendidikan  di  SLB yang  mampu  mengambil  bagian  dalam menangani  anak  di  sekolah  pada umumnya.
6. Semua  anak  membutuhkan  pendidikan yang  dapat  mengembangkan  hubungan antar  mereka  dan  mempersiapkan  untuk hidup dalam masyarakatnya.
7. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk  menekan  rasa  takut  dalam membangun  kebertemanan,  tanggung jawab, dan pemahaman diri.
Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi perlu memperhatikan beberapa hal.
Purwanta  (2005)  menguraikan  beberapa karakteristik  pendidikan  inklusi  yang  dapat dijadikan  sebagai  dasar  layanan  pendidikan bagi anak luar biasa, yaitu:
1. Pendidikan inklusi berusaha menempatkan  anak  dalam  keterbatasan lingkungan seminimal mungkin, sehingga ia  mampu  berinteraksi  langsung  dengan lingkungan  sebayanya  atau  bahkan masyarakat di sekitarnya.
2. Pendidikan  inklusi  memandang  anak bukan  karena  kecacatannya,  tetapi menganggap  mereka  sebagai  anak  yang memiliki  kebutuhan  khusus  untuk memperoleh  perlakuan  yang  optimal sesuai dengan  kemampuan yang dimiliki oleh anak.
3. Pendidikan  inklusi  lebih  mementingkan pembauran  bersama-sama  anak  lain seusianya dalam sekolah reguler.
4. Pendidikan
inklusi menuntut
pembelajaran
secara individual, walaupun  pembelajarannya  dilaksanakan secara  klasikal.  Proses  belajar  lebih bersifat kebersamaan dari pada persaingan.
Guru  berperan  aktif  dalam  kegiatan pembelajaran, baik di dalam  kelas  maupun di    luar    kelas.  Guru  harusnya  mampu mengembangkan  pribadi  yang  profesional secara  berkelanjutan, sehingga guru  mampu dan    siap    berperan    secara    profesional dalam  lingkungan  sekolah  dan  masyarakat. Skjorten (Tarmansyah, 2007) mengemukakan beberapa  hal  yang  harus  diupayakan  guru dalam  pelaksanaan pendidikan:
1. Menunjukkan    perasaan    positif. Tunjukkan    bahwa    anda  menyayangi anak tersebut.
2. Sesuaikan    dengan    kondisi    anak    dan ikuti    keinginan    mereka.  Bahas    degan
anak    tersebut    berbagai    hal    yang berkaitan dengannya  dan   upaya  untuk bisa    berdialog    dengan    ekspresi, perasaan, teratur, dan suara yang ramah.
3. Berikan  pujian  dan  pengakuan  dari  hal- hal  yang  biasa  dilakukan  anak.    Bantu anak  untuk  menfokuskan  perhatiannya, sehingga  anak    dapat    bersama-sama berkembang    di    dalam    lingkungan sendiri.
4. Jelaskan    secara    logis    dan    praktis tentang  pengalaman  anak  di dunia  luar dengan    menggambarkan    hal-hal    yang dialami    bersama-sama  dan  tunjukkan perasaan dan antusias anda.
5. Jabarkan  dan  jelaskan  tentang  hal-hal yang  anda  alami  bersama  anak-anak. Bantu  anak mengontrol  sendiri  dengan menetapkan  batasan    dengan    cara positif.
Dengan mengarahkannya,memberikan  alternatif dan dengan merencanakannya, memberikan  alternatif    dan    dengan merencanakan    berbagai    hal    secara bersama-sama.
Selain  harus  memperhatikan  proses pembelajaran,  dalam  pelaksanaan  sekolah inklusi  perlu  diperhatikan  juga  tentang upaya  pemberian  bimbingan  bagi  siswa ABK. Dalam perkembangannya, pelaksanaan bimbingan  di  sekolah  dasar  di  atur  melalui Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  28  tahun 1990  yang  menegaskan  bahwa  bimbingan dan konseling
di Pendidikan
Dasar dilaksanakan  oleh  pembimbing.  PP tersebut merupakan penjabaran dari Undang-Undang  Nomor  26  tahun  1989 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dalam PP  tersebut  disebutkan  secara  ekpslisit tentang  adanya  pelayanan  bimbingan  dan konseling  yang  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah dasar  dan  pelayanan  itu  diberikan  oleh tenaga pendidik yang kompeten.
Sisi  lain  yang  memunculkan  kebutuhan akan  layanan  bimbingan  di  sekolah  dasar ialah  rentang  keragaman  individual  siswa yang  amat  lebar.  Tentang  keragaman  siswa sekolah  dasar  bergerak  dari  siswa  yang sangat  pandai  sampai  dengan  yang  sangat kurang,  dari  siswa  yang  sangat  mudah menyesuaikan diri terhadap program sampai dengan  siswa  yang  sulit  menyesuaikan  diri,
dari  siswa  yang  tidak  bermasalah  sampai dengan siswa yang sarat akan masalah.
Terdapat  tiga  pandangan  dasar  tentang bimbingan  dan  konseling  di  sekolah  dasar, yaitu: (1) bimbingan terbatas pada pengajaran yang baik (instructional guidance); (2)  bimbingan  hanya  diberikan  kepada peserta  didik  yang  menunjukkan  gejala- gejala yang menyimpang dari laju perkembangan  normal;  dan  (3)  bimbingan disediakan/diberikan  untuk  semua  peserta didik  agar  proses  perkembangan  berjalan lancar  (Winkel  &  Hastuti,  2004).  Penerapan layanan  bimbingan  di  sekolah  dasar  dapat dilakukan dengan cara para konselor sekolah dasar  membimbing  siswa  secara  individual atau melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri  atas  enam  hingga  delapan  siswa; memberikan  konsultasi  kepada  guru,  orang tua,  dan  kepala  sekolah.  Mereka  juga mengembangkan  berbagai  macam  program layanan  seperti  pengadministrasian  tes, bekerjasama  dengan  para  guru  untuk memberikan bimbingan karir, mengalihtangankan
siswa-siswa
yang membutuhkan bantuan khusus, dan melaksanakan  kelompok-kelompok  studi yang terdiri dari para orang tua siswa.
Menurut  Depdiknas  (2008)  konselor dapat  berperan  serta  secara  produktif dijenjang sekolah dasar dengan memposisikan diri sebagai konselor kunjung yang  membantu  guru  sekolah  dasar mengatasi  perilaku  siswa  yang  menggangu (disruptive  behavior),  antara  lain  dengan pendekatan direct behavior consultation. Setiap gugus  sekolah  dasar  diangkat  2  atau  3 konselor  untuk  memberikan  pelayanan bimbingan dan konseling.
Meskipun  bimbingan  dan  konseling  di sekolah dasar secara eksplisit telah ditekankan  untuk  dilaksanakan  di  sekolah dasar  sejak  berlakunya  PP  nomor  28  tahun 1990  tentang  Pendidikan  dasar,  dalam prakteknya  pelayanan  bimbingan  dan konseling di sekolah dasar masih mengalami banyak  hambatan.  Salah  satu  hambatan  itu adalah  belum  diangkatnya  tenaga  khusus bimbingan  (konselor)  di  sekolah  dasar  oleh pemerintah. Selama ini bimbingan dilakukan oleh  guru  yang  berkompeten  dalam  arti dapat  menyelenggarakan  program-program bimbingan dan konseling.
Untuk  itu,  agar  guru  sekolah  dasar dapat  memberikan  pelayanan  yang  terbaik
dan  dapat  mengembangkan  potensi  anak- anak  di  usia  sekolah  dasar  tersebut,  maka mengenali  dan  mampu  mengidentifikasi siswa sebagai peserta didik tentu merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang guru  SD.  Dengan  memiliki  kemampuan mengidentifikasi  dan  mengenali  peserta didiknya ini, maka akan menjadi modal bagi seorang  guru  dalam  memberikan  program dan layanan pendidikan selanjutnya.
Guru-guru  terutama  guru-guru  sekolah dasar  sangat  penting  memiliki  kemampuan mengidentifikasi  siswa  ataupun  calon  siswa termasuk  yang  dimungkinkan  adanya  anak- anak  berkebutuhan  khusus.  Untuk  kelas- kelas  rendah  atau  di  sekolah  dasar,  adanya anak-anak yang termasuk anak berkebutuhan  khusus  sangat  mungkin ditemukan.  Namun  keberadaan  anak  ini biasanya  belum  begitu  dikenali  oleh  guru pengampunya.  Hal  ini  terjadi  karena  guru belum  memiliki  wawasan  mengenai  anak berkebutuhan khusus. Guru di sekolah dasar kebanyakan baru mengetahui mengenai anak tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa, autism saja  karena  relatif  mudah  dikenali  dan dideteksi.  Biasanya  yang  lain  belum  begitu banyak  dikenali  sehingga  sangat  mungkin memberikan perlakuan yang salah.
Guru
kelas dituntut untuk
meningkatkan  kompetensi  yang  dimilikinya sebagai wujud
profesionalitas
guru.
Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu competence yang berarti kecakapan dan kemampuan.  Menurut  Echols  dan  Shadily (Musfah,  2011)  bahwa  kompetensi  adalah “kumpulan  pengetahuan,  perilaku  dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan”.
Depdiknas  (Mudjito,    dkk,    2012), mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan,  keterampilan,  dan  nilai-nilai dasar  yang  direfleksikan  dalam  kebiasaan berfikir  dan  bertindak.  Arti  lain  adalah spesifikasi  dari pengetahuan,  keterampilan, dan    sikap    yang  dimiliki    seseorang    dan penerapannya  di  dalam  pekerjaan,  sesuai dengan  standar  kinerja  yang  dibutuhkan. Usman (Mudjito, dkk,  2012)  mengemukaan bahwa  kompetensi  adalah  suatu  hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan  seseorang,  baik  yang    kualitatif maupun    kuantitatif.    Kompetensi    guru
merupakan  kemampuan    seseorang    guru dalam    melaksanakan    kewajiban-kewajiban secara    bertanggung    jawab    dan    layak. Berdasarkan  pengertian    di    atas    dapat dikatakan    bahwa    kompetensi  guru merupakan spesifikasi pengetahuan, keterampilan  dan  sikap  yang  dimiliki  oleh seorang guru dalam
melaksanakan pekerjaannya yang menggambarkan kualifikasi kualitatif maupun kuantitatif. Selain  harus  memperhatikan  aspek- aspek  pembelajaran,  lebih    khusus    dalam pendidikan  inklusi, seorang guru di sekolah dasar  diharapkan  mampu  mengoptimalkan kinerjanya.  Seorang  guru  inklusi  disamping harus  menguasai  kompetensi  pedagogik, kompetensi  kepribadian,  kompetensi  sosial, juga  harus  menguasai  kompetensi  dasar, yaitu  kompetensi  yang  diperlukan  untuk mendidik  siswa  berkebutuhan  khusus (Mudjito,  dkk,  2012).  Hal  ini  artinya  bahwa seorang  guru  harus  bertanggung  jawab untuk  mengupayakan  bantuan  dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan  pada  semua  anak.  Dalam mendampingi  siswa  ABK,  guru  kelas  di sekolah dasar diharapkan memiliki beberapa kompetensi yaitu:
1. Kompetensi  melaksanakan  penerimaan siswa  baru  yang  mengakomodasi  semua anak,
2. Kompetensi  melaksanakan  kurikulum yang fleksibel dan akomodatif,
3. Kompetensi  merancang  bahan  ajar,  KBM dan menata kelas yang ramah anak,
4. Kompetensi  pengadaan  pemanfaatan media adaptif, dan melaksanakan evaluasi  pembelajaran  dalam  setting pendidikan inklusi (Hermanto, 2010). Selain berperan sebagai guru kelas yang tugas  utamanya  adalah  sebagai  pengajar, guru  kelas  di  sekolah  dasar  juga  berperan sebagai  guru  pembimbing,  yaitu  peran sebagai pengganti konselor di sekolah dasar. Kemampuan  ini  perlu  dikembangkan mengingat  di  jenjang  sekolah  dasar  belum memiliki  konselor  yang  menjalankan  tugas penuh  waktu  dalam  memberikan  layanan bimbingan  dan  konseling  bagi  siswa, terutama  siswa  ABK.  Meskipun  tidak  harus semua  kompetensi  konselor  harus  dikuasai oleh guru kelas, namun perlu dipertimbangkan beberapa kompetensi konselor  yang  sebaiknya  dikuasai  oleh  guru kelas pendamping siswa ABK, yaitu:
1. Kompetensi Pribadi
Kompetensi  pribadi  merujuk  pada kualitas pribadi konselor yang berkenaan  dengan  kemampuan  untuk membangun  hubungan  baik  secara sehat,  etos  kerja,  komitmen  profesional, landasan  etik  dan  moral  dalam berperilaku,  dorongan  dan  semangat untuk  mengembangkan  diri,  serta kemampuan  untuk melakukan  problem solving.
2. Kompetensi Inti
Kompetensi inti merupakan kemampuan  langsung  untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan bimbingan mulai dengan menyelenggarakan pelayanan bimbingan  mulai  dengan  penguasaan landasan  konsep  dan  teori  bimbingan dan konseling, menyelenggarakan berbagai  macam  layanan  bimbingan dalam berbagai setting dan kemampuan manajerial.
3. Kompetensi Pendukung Kompetensi  pendukung  merupakan kemampuan
tambahan yang diharapkan  dapat  memperkuat  atau memperkokokh daya adaptasi konselor.
Berdasarkan
pada
uraian tiga kompetensi tersebut, maka dapat dikembangkan  aspek  kinerja  guru  kelas pendamping  siswa  ABK,  sebagai  berikut  (1) Mampu  menunjukkan  hubungan  antar pribadi  yang  sehat,  (2)  Memiliki  etos  kerja dan komitmen profesional dalam memberikan bantuan kepada siswa ABK, (3) Melaksanakan  etika  dan  moral  dalam berperilaku,  (4)  Memiliki  dorongan  dan upaya  untuk  mengembangkan  diri,  (5) Memiliki kemampuan memecahkan masalah dan penyesuaian diri.

## PENUTUP
Hasil pembahasan menunjukan pentingnya pengembangan kompetensi guru kelas  sebagai  pendamping  siswa  ABK  di Sekolah Dasar. Siwa yang dapat digolongkan ke  dalam  populasi  yang  membutuhkan pendamping,  selain  siswa  ABK  juga termasuk  siswa  dengan  ciri-ciri  sebagai berikut: (1) Anak yang menggunakan bahasa ibu,  dan  bahasa  minoritas  yang  berbeda dengan bahasa pengantar yang digunakan di dalam  kelas,  dan  atau  berbeda  dengan
bahasa yang digunakan di dalam buku-buku pelajaran  dan  bacaan  yang  digunakan;  (2) Anak  yang  beresiko  putus  sekolah  karena korban  bencana,  konflik,  bermasalah  dalam sosial  ekonomi,  daerah  terpencil,  atau  tidak berprestasi  dengan  baik,  (3)  Anak  yang beresiko  putus  sekolah  karena  kesehatan tubuh  yang  rentan/penyakit  kronis  seperti, dan  (4)  Anak  yang  berusia  sekolah  tetapi tidak bersekolah.
Meskipun  bimbingan  dan  konseling  di sekolah dasar secara eksplisit telah ditekankan  untuk  dilaksanakan  di  Sekolah Dasar  sejak  berlakunya  PP  nomor  28  tahun 1990  tentang  Pendidikan  dasar,  dalam prakteknya  pelayanan  bimbingan  dan konseling di Sekolah Dasar masih mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan yang dimaksud adalah belum diangkatnya tenaga khusus  bimbingan  (konselor)  di  sekolah dasar oleh pemerintah. Selama ini bimbingan dilakukan  oleh  guru  yang  berkompeten dalam arti dapat menyelenggarakan program-program bimbingan dan konseling.
Guru kelas
yang
memiliki pengalaman  sedikit  dalam  melayani  ABK atau kurang mendapatkan pelatihan penanganan ABK cenderung bersikap negatif akan  keberadaan  ABK.  Terlebih  lagi  apabila di  Sekolah  Dasar  tidak  memiliki  guru khusus,  tentunya  ini  menjadi  tugas  guru kelas  untuk  dapat  memenuhi  tuntutan kebutuhan belajar siswa ABK, sehingga guru kelas  pun  dituntut  memiliki  kompetensi yang  lebih  untuk  memahami  ABK.  Oleh karena  itu,  dapat  dikembangkan  aspek kinerja  guru  kelas  pendamping  siswa  ABK, sebagai  berikut  (1)  Mampu  menunjukkan hubungan  antar  pribadi  yang  sehat,  (2) Memiliki etos kerja dan komitmen profesional  dalam  memberikan  bantuan kepada  siswa  ABK,  (3)  Melaksanakan  etika dan  moral  dalam  berperilaku,  (4)  Memiliki dorongan dan upaya untuk mengembangkan diri,  (5)  Memiliki  kemampuan  memecahkan masalah dan penyesuaian diri.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermanto, S.P. 2010. Kemampuan Guru Dalam Melakukan
Identifikasi Anak Berkebutuhan  Khusus  di  Sekolah  Dasar Penyelenggara Pendidikan
Inklusi. http://staff.uny.ac.id/sites/default/fi les/penelitian/Hermanto,%20S.Pd.,M. Pd./INKLUSI-DINAMIKA.pdf

## UU  RI  No.  4  tahun  1997  Tentang
Penyandang Cacat. PP.No.19 pasal 41 ayat 1 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Suparno,    dkk.    2007.    Pendidikan    Anak Berkebutuhan    Khusus    (Bahan    Ajar
Cetak). Jakarta: Dirjen
DIKTI
Departemen Pendidikan Nasional. Murdjito,  dkk.  2002.  Pendidikan  Inklusif. Jakarta: Baduose Media Jakarta.
________.  2012.  Pendidikan  Inklusif.  Jakarta: Baduose Media Jakarta.
Musfah, J. 2011. Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui  Pelatihan  dan  Sumber  Belajar Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana.
Nur  Azizah.  2008.  Karakteristik  Fisik  Kelas Inklusif.  Modul  Kuliah  Pendidikan Inklusif. UNY
Purwanta, E. 2005. Kompetensi Konselor dalam Menghadapi Pendidikan Inklusi. Makalah disampaikan  pada  Konvensi  Nasional XIV dan Kongres
X Asosiasi
Bimbingan  Konseling  Indonesia  di Semarang Tanggal 13 – 16 April 2005
Rusyani,  E.  2009.  Pengembangan  Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif Melalui Program Pendidikan yang Diindividualisasikan (Individualized Educational Program) dan Sistem Pendukungnya. Makalah tidak dipublikasikan.  Universitas  Negri
Jakarta.
Sudrajat,  A.  2008.  Komponen-komponen
Kurikulum. Diakses dari http://www.akhmadsudrajat.wordpr ess.com/.  pada  10  Agustus  2016.  Jam 10.00 WIB.
Tarmansyah.    2007.    Inklusif    Pendidikan Untuk    Semua.    Jakarta:    Departemen Pendidikan Nasional