## PIDANA PEMISKINAN KORUPTOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Agus Sugiarto, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
Email : sugiartoagus2020@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption  is  a  large  and  interesting  problem  as  a  legal  matter  concerning  complicated crime  types.  It  contains  multiple  aspects  of  economic  relations,  politics,  social,  and culture.  Various  efforts  to  eradicate  corruption  have  been  done.  However,  in  terms  of quantity and quality of the perpetrators the corruption is still increasing. It is necessary to prevent  and  reduce  the  occurrence  of  corruption  cases.  One  of  the  discourses  to  tackle corruption in  Indonesia  is the impoverishment  of corruptors. The research objective is to analyze  the  problems  that  have  been formulated. The  research  method  used  is  normative juridical  with qualitative analysis. The results of the research and discussion of the thesis states  that  1)  the  regulation  of  impoverishment  of  criminals  against  corruptors  as  one  of the  alternative  sentences  in  corruption  in  Indonesia  has  not  been  explicitly  regulated  in legislation  to  eradicate  corruption;  2)  the  obstacles  faced  in  the  application  of  criminal impoverishment or payment of compensation money for state financial losses of corruptors is difficult. It is difficult to find wealth owned by corruptors, either because it is hidden by means  of  naming  other  names,  or  indeed  the  convicted  of  corruption  does  not  have  any wealth.
Keywords: Criminal, Impoverishment, Crime, Corruption Eradication

## I. PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  masalah  yang  yang  besar  dan  menarik  sebagai  persoalan hukum  yang  menyangkut  jenis  kejahatan  yang  rumit  penanggulangannya,  karena  korupsi mengandung  aspek  yang  majemuk  dalam  kaitannya  dengan  politik,  ekonomi,  sosial  dan budaya. Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan, namun tidak mampu memberantas kejahatan korupsi, bahkan semakin  lama semakin meningkat baik segi kualitas pelakunya sehingga  perlu  dilakukan  upaya  pencegahan  dan  mengurangi  terjadinya  kasus  korupsi. Korupsi  sudah  berkembang  dilingkungan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Hal  ini  jelas sangat  merugikan  perekonomian  negara  Indonesia.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  selalu menjadi  sorotan  di  Indonesia  adalah  masalah  korupsi.  Korupsi  bukanlah  hal  yang  asing lagi di  negeri  ini.  Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan  luar  biasa  karena  telah  merusak,  tidak  saja  keuangan  Negara  dan  potensi
ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional 1 .
Konsekuensi  logis  bahwa  korupsi  merupakan extra  ordinary  crime ,  diperlukan penanggulangan  dari  aspek  yuridis  yang  luar  biasa  dan  perangkat  hukum  yang  luar  biasa pula.  Cara  cara  konvensional  terbukti  sampai  saat  in  belum  mampu  memberantas  tindak pidana  korupsi,  bahkan  kecenderungan  semakin  hari  semakin  canggih,  baik  dari  modus operandinya  maupun  dari  jumlah  kekayaan  negara  yang  dikorupsi.  Indonesia  sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu  Undang-undang  (UU)  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Namun  karena  peraturan  ini  dianggap  sudah  tidak  mampu  lagi  mengikuti perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam  masyarakat  maka  terbitlah  UU  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  yang kemudian direvisi  melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya 2 .
Korupsi  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  akan  tetapi  dilakukan oleh  pengusaha  dan  pihak  pihak  yang  terkait  baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat daerah.  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  Pemberantas Tindak Pidana  Korupsi  memiliki  sanksi pidana  yang penerapannya  dilakukan  secara  kumulatif  sanksi  dalam  Undang-undang  terkait  tindak pidana  korupsi  belum  mampu  mengurangi  tindak  pidana  korupsi.  Sangat  diperlukan terobosan  baru  dan  tindakan  konkret  untuk  mengatasi  korupsi.  Belakangan  ini  ada  acara alternatif  yang  diwacanakan  oleh  para  pengamat  hukum  supaya  aparat  penegak  hukum menggunakan  sanksi  pemiskinan  koruptor.  Kasus  korupsi  sudah  menjadi  masalah  yang menghambat  pembangunan  nasional.  Korupsi  juga  dapat  melemahkan  sendi-sendi kehidupan  di  dalam  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Dengan  meningkatnya  jumlah koruptor  dari  tahun  ke  tahun  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana  konsep pemikiran  dan  dasar  hukum  permiskinan  koruptor  sebagai  salah  satu  hukuman  alternatif
1 Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi Bersama KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi) ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 13.
2 Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
dalam  tindak  pidana  korupsi  dan  bagaimana  implementasi  sanksi  pidana  pemiskinan koruptor di Indonesia.
Dapat  ditegaskan  bahwa  korupsi  itu  selalu  bermula  dan  berkembang  di  sektor pemerintahan (publik) dan perusahaan - perusahaan  milik  negara. Dengan bukti-bukti  yang nyata dengan kekuasaan itulah pejabat publik dan perusahaan milik negara dapat menekan atau memeras para orang-orang yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3 .

## Dari  uraian  diatas  penulis  merumuskan  penelitian  dengan  judul: PIDANA PEMISKINAN KORUPTOR PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  UNDANG  UNDANG  PEMBERANTASAN  TINDAK  PIDANA KORUPSI .
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  maka  penulis  mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  peraturan  pidana  pemiskinan  terhadap  koruptor  sebagai  salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apakah  kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  pidana  pemiskinan  terhadap pelaku korupsi?

## II. METODE
Dalam  penelitian  hukum  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum normatif  yang  bersifat  eksploratoris  dan  deskriptif,  diarahkan  untuk  menganalisis  data sekunder.  Penelitian  ini  dititikberatkan  pada  studi  kepustakaan  dengan  acuan  pada  terori murni  Hans  Kelsen,  pendekatan  semacam  itu  penting  guna  menghindari  pencampuran metodologi  antara  disiplin  disiplin  yang  berlainan  yang  dapat  mengaburkan  intisari  ilmu pengetahuan  hukum  dan    melenyapkan  batasan - batasan  dari  hakikat  objek  studinya  itu, dalam  penelitian  ini  diterapkan  sistem  analisis  utama  secara  yuridis  normatif,  sedangkan secara  sosiologis  merupakan  penunjang.  Penelitian  deskriptif  adalah  jika  penelitian bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  cermat  karakteristik  dari  fakta - fakta  dan  untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang sesuatu objek penelitian.
3 Romli  Atmasasmita,  Sekitar  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional,  CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.
Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang dianggap relevan untuk dijadikan  bahan,  dengan  menggunakan  dasar  penelitian  kepustakaan  yang  terdiri  dari sumber  hukum  sekunder,  primer  dan  tersier.  Teknik  analisis  untuk  memecahkan permasalahan  dilakukan  melalui  analisis  kualitatif  untuk  dapat  menarik  suatu  kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Tindak Pidana Korupsi
Menurut Fockema  Andreae, kata Korupsi  berawal  dari  bahasa  latin corruptio atau corruptus . Corruptio berasal  dari  kata corrumpere ,  suatu  kata  latin  yang  lebih  tua.  Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption , corrupt ; Prancis  yaitu corruption ;  dan  Belanda  yaitu corruptie , korrupti e.  Dari  Bahasa  Belanda inilah  kata  itu  turun  ke  Bahasa  Indonesia  yaitu korupsi 4 .  Ada  beberapa  pengertian  kata korupsi,  diantaranya  adalah  kebusukan,  keburukan,  kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata - kata atau ucapan yang menghina atau  memfitnah.  Pelaku  korupsi  pada  umumnya  menyalahgunakan  kekuasaan  atau jabatannya  untuk  kepentingan  pribadi.  Korupsi  dikategorikan  sebagai  kejahatan  kerah putih  ( white  collar  crime )  mengingat  pelaku  korupsi  yang  mempunyai  status  sosial  dan kedudukan yang terhormat.
Dalam  Black’s  Law  Dictionary,  korupsi  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain  secara  salah  menggunakan  jabatannya  atau  karakternya  untuk  mendapatkan  suatu keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain,  berlawanan  dengan  kewajibannya  dan hak-hak dari pihak lain 5 .
Pengaturan  hukum  formal  dan  materiil  tentang  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  termasuk  kolusi  dan  nepotisme  telah  cukup  lengkap  bagi  aparat  penegak  hukum untuk  melakukan  penindakan  terhadap  pelaku  korupsi  khususnya,  namun  lemahnya konsistensi  penerapan  sistem  hukum  dalam  penegakan  hukum  pemberantasan  korupsi membuat  masyarakat  semakin  skeptis.  Rumusan  delik  korupsi  di  dalam  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1997  sebagian  besar  mengambil  delik  korupsi  dari  Undang-undang
4 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Internasional ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.
5 Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2.
Nomor 3 Tahun 1971, namun  memperluas beberapa hal, antara lain :  memperluas subyek tindak  pidana  korupsi:  memperluas  pengertian  pegawai  negeri:  memperluas  pengertian tindak  pidana  korupsi:  memperluas  jangkauan  berbagai  modus  operandi  keuangan  negara dimana  tindak  pidana  korupsi  dirumuskan  secara  tegas  berbagai  tindak  pidana  formil; subyek korporasi dikenakan sanksi.

## 3.2. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  telahlama  dilaksanakan,  namun  tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Korupsi yang melibatkan para penguasa ini  sangat sukar  untuk  di  berantas.  Singkatnya,  “sejarah  dan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia 6 ” dapat dirangkum sebagai berikut:
 Tahun  1957,  Operasi  Militer,  dasar  hukumnya  PRT/PM/06/1957.  (Kegiatan  tidak terstruktur)
 Tahun  1967,  Tim  Pemberantasan  Korupsi,  dasar  hukumnya  Keppres  228  Tahun 1967. (Represif dan Preventif)
 Tahun  1977,  Opstib,  dasar  hukumnya,  Inpres  9  Tahun  1977.  (Penertiban  Sistem  & Operasional)
 Tahun  1987,  Pemsus  Restitusi  Pajak,  dasar  hukumnya  Surat  MENKEU  S  1234 /MK.04/1987. (Kebenaran restitusi)
 Tahun 1997 - 1998 → Krisis Moneter & Ekonomi
 Tahun 1999, KPKPN, dasar hukumnya UU 28 Tahun 1999. (Preventif) Tahun  1999, TGTPK, dasar hukumnya PP No. 19 Tahun 2000. (Represif).
 Tahun  2003,  KPK,  bertugas  Koordinasi,  Supervisi,  Penindakan,  Pencegahan, Monitoring, dasar hukumnya UU 30 Tahun 2002. (Penindakan & Pencegahan).
 Tahun 2005, Timtas, bertugas Koordinasi diantara Kejaksaan, POLRI & BPKP, dasar hukumnya Keppres 11 Tahun 2005. (Represif).
Berdasarkan  rangkuman  dari  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia yang  dijelaskan  diatas,  bahwa  pemerintah  Republik  Indonesia  benar-benar  serius  dalam melaksanakan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang  merupakan  kejahatan  yang terorganisir,  hampir  menyamai  kejahatan  kemanusiaan  yang  dilaksanakan  sejak  era  orde lama hingga reformasi.
6 Busyro  Muqoddas,  Strategi  Pemberantasan  Korupsi  KPK,  Paper  pada  IP  Seminar:  Korupsi  yang memiskinkan Jakarta, Tanggal 21-22 Februari, hlm. 55.
Secara  umum  strategi  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dapat  dibagi  menjadi tiga, yakni:
1) Strategi  preventif,  yaitu  strategi  yang  bersifat  mencegah  atau  meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi.
2) Strategi  detektif,  yaitu  strategi  yang  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi  atau mendeteksi  apakah  telah  terjadi  tindak  pidana  korupsi  sehingga  apabila  terdapat indikasi dapat segera diketahui secara akurat.
3) Strategi  advokasi,  yaitu  strategi  yang  dilakukan  dengan  membangun  sistem  yang dapat menyelesaikan kasus-kasus korupsi secara umum dan memberikan sanksi yang setimpal dengan kejahatan korupsi yang dilakukan 7 .

## 3.3. Teori Pemidanaan Pelaku Korupsi
a) Teori Absolute atau vergeldings (Imbalan)
Menurut  Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat  para ahli  hukum terkemuka dalam  hukum pidana,  mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam  hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: 8

## Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan)
Teori  ini  memberikan  statement  bahwa  penjatuhan  pidana  semata-mata karena  seseorang  telah  melakukan  suatu  kejahatan  atau  tindak  pidana. Pidana  merupakan akibat mutlak  yang harus ada sebagai  suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya  dari  penjatuhan  pidana  itu  terletak  pada  adanya  kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.
Teori  absolut  atau  teori  pembalasan  dapat  disimpulkan  merupakan  suatu  bentuk pembalasan  yang  diberikan  oleh  negara  yang  bertujuan  untuk  memberikan  penderitaan kepada  para  penjahat  sebagai  akibat  perbuatannya.  Hal  ini  bertujuan  agar  pemidanaan dapat  menjadi  balasan  yang  dapat  dipandang  oleh  masyarakat  umum  sebagai  hukuman yang  setimpal  dan  dapat  menimbulkan  rasa  puas  bagi  orang  secara  umum,  dengan pemberlakuan  pidana  yang  setimpal  dengan  perbuatan  yang  telah  dilakukan.  Sedangkan teori gabungan adalah teori yang yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang  menitikberatkan  pertahanan  tertib  masyarakat,  dan  yang  memposisikan  seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.
7 https://acch.kpk.go.id/.
8 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.
b) Teori Relative atau Doel theorieen doe (Maksud dan Tujuan)
Relative atau doel theorieen doe (maksud dan tujuan) Menurut teori ini penjatuhan pidana  bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan  itu sendiri  tidak  mempunyai  nilai  tetapi  hanya  sebagai  sarana  melindungi  kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai  berikut:  a.  Teori  menakutkan  yaitu  tujuan  dari  pidana  itu  adalah  untuk  menakut- nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan  pidana  akan  mendidik  para  pelaku  tindak  pidana  sehingga  menjadi  orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus). Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa  pidana  adalah  pembaharuan  yang  esensi  dari  pidana  itu  sendiri.  Sedangkan  fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa  waktu.  Dengan  demikian  masyarakat  akan  terhindar  dari  kejahatan  yang  akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

## 3.4. Pemiskinan Bagi Koruptor
Upaya  pemiskinan  koruptor  ini  sebenarnya  sudah  dimungkinkan  dalam  perUUan saat  ini.  Setidaknya  harapan  untuk  melakukan  pemiskinan  terhadap  pelaku  korupsi  dapat dilakukan  melalui  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  pencegahan  dan pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU)  dan  pada  pasal  18  UU  Nomor  31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berisikan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi.
Undang-undang  TPPU  memberikan  dua  terobosan  hukum  yang  bisa  digunakan oleh  penegak  hukum  untuk  memberantas  dan  memberikan  efek  jera  kepada  koruptor. Wakil  Kepala  PPATK,  Agus  Santoso 9 ,  mengungkapkan  kedua  terobosan  itu  yakni penuntutan  kumulatif  dan  pembuktian  terbalik  atas  harta  kekayaan  terdakwa.  UU  TPPU memberikan  landasan  hukum  bagi  penyidik  untuk  menggabungkan  penyidikan  tindak pidana  asal,  dalam  hal  ini  tipikor,  dengan  penyidikan  TPPU  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan penuntutan dakwaan kumulatif.
9 Setiawan, Aries, dan Ismoko Widjaya. PPATK: Ada Dua Terobosan Memberantas Korupsi. 28 September 2012. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/354929ppatk-ada-duaterobosan-memberantas-korup , diakses pada 20 Januari 2020.
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengemukakan  :  1)  Pengaturan  pidana pemiskinan  terhadap  koruptor  sebagai  salah  satu  hukuman  alternatif  dalam  tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  belum  diatur  secara  tegas  di  dalam  peraturan  perundang-undangan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  2)  Kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan  pidana pemiskinan  atau  pembayaran  uang  pengganti  atas  kerugian  negara  pelaku  korupsi  adalah sulit  ditemukannya  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  koruptor,  baik  karena  disembunyikan dengan  mengatas  namakan  nama  lain  atau  memang  terpidana  korupsi  tidak  memiliki kekayaan.  Sebagai  rekomendasi  dikemukakan  saran  :  1)  Hendaknya  istilah  pidana pemiskinan  koruptor  tidak  diterapkan  dalam  Undang-undang  pemberantasan  korupsi  di Indonesia  karena  bertentangan  dengan  HAM  dan  Hukum  Islam  2)  Hendaknya  Perubahan Undang-undang  Pemberantasan  Korupsi  yang  akan  dating  mengatur  tentang  ketentuan “ Gelang  Koruptor” yang  kenakan  oleh  koruptor  yang  tidak  mampu  membayar  uang pengganti  kerugian  keuangan  negara  maupun  denda,  dan  uang  pengganti  tidak  dapat diganti  dengan  pidana  kurungan  dan  gerakan  revolusi  mental  yang  telah  dicanangkan, hendaknya  para  pemimpin  negeri  ini  memberikan  contoh  dan  teladan  tentang  akhlak  dan moral  yang  baik,  bukan  memberikan  contoh  dengan  semakin  banyaknya  para  pemimpin negeri ini yang melakukan korupsi.
Tindak  pidana  korupsi  menurut  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  dibagi dalam  2  (dua)  kelompok  besar,  yaitu  kelompok  pertama,  Bab  II  tentang  tindak  pidana korupsi terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 20 dan kelompok ke dua, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, definisi umum tentang korupsi  tidak  diberikan  oleh  Undang-undang  ini.  Perumusan  tindak  pidana  korupsi menutur pasal 2 ayat 1  Undang-undang  Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut.
Korupsi  bukan  hanya  masalah  Indonesia,  tetapi  sudah  menjadi  masalah  seluruh bangsa.  Oleh  sebab  itu  lahirlah  United  Nation  Convention  Againts  Corruption  (UNCAC) dimana  Indonesia  sudah  meratifikasi  dengan  UU  No  7 Tahun  2006.  Beberapa  pengertian Korupsi  menurut  UNCAC  itu  antara  lain  adalah  :  (a)  Penyuapan,  janji,  tawaran  atau pemberian  kepada  pejabat,  public/swasta/internasional,  secara  langsung  atau  tidak langsung,  manfaat  yang  tidak  semestinya  untuk  pejabat  itu  sendiri  atau  orang  atau  badan lain  yang  ditujukan  agar  pejabat  itu  bertindak  atau  berhenti  bertindak  dalam  pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut; (b)
Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat public/swasta/internasional;  (c)  Memperkaya  diri  sendiri  dengan  tidak  sah.  Korupsi merupakan  tindakan  jahat  yang  sangat  berbahaya  sehingga  mesti  ditanggulangi  dengan kebijakan  criminal.  Korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan  sebagai  kejahatan  yang  pemberantasannya  dilakukan  secara  luar  biasa. Bagaimana  Criminal  Policy  atas  tindak  pidana  korupsi.  Dasar  pemikiran  munculnya wacana pemiskinan koruptor tidak lain adalah pertama, karena para koruptor seperti tidak jera  dan  makin  tahun  berjalan  justru  jumlah  koruptor  tampak  tidak  kunjung  berkurang. Kedua, pidana  yang ada berupa penjara, denda, dan kewajiban  membayar uang pengganti dinilai kurang memberikan efek jera. Ketiga, keunikan perilaku korupsi. Keempat wacana pemiskinan  koruptor  dipicu  oleh  banyaknya  vonis  hakim  yang  rendah  bagi  koruptor. Pemiskinan koruptor merupakan langkah dan terobosan baru dalam memberantas korupsi. Banyak  terdakwa  kasus  korupsi  masih  dapat  menikmati  banyak  fasilitas,  meskipun  telah berstatus sebagai narapidana. Ketika pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif dan tidak menjerakan  koruptor,  perlu  terobosan  baru  dan  tindakan  konkret.  Sanksi  pidana pemiskinan koruptor dirasa perlu diterapkan dalam beberapa kasus korupsi dengan harapan dapat menimbukan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

## IV. PENUTUP

## 1.1. Simpulan
Dari  uraian  diatas  maka  maka  terdapat  beberapa  kesimpulan  antara  lain  sebagai berikut:
1. Pengaturan  pidana  pemiskinan  terhadap  koruptor  sebagai  salah-satu  hukuman alternatif  dalam  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  belum  diatur  secara  tegas  di dalam  peraturan  perundang-undangan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, dimana jaksa penuntut umum dapat meyita dan melelang harta milik koruptor yang berasal  dari  korupsi  untuk  sebagai  pengganti  kerugian  uang  negara.  Pada implementasinya  isitilah  pemiskinan  justru  digunakan  oleh  koruptor  itu  sendiri untuk lepas dari kewajiban mengganti kerugian negara, dengan cara membuat surat miskin dari pejabat berwenang seperti desa/lurah dan camat.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana pemiskinan atau pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara pelaku korupsi adalah sulit ditemukannya
kekayaan  yang  dimiliki  oleh  koruptor,  baik  karena  disembunyikan  dengan mengatasnamakan  nama  lain  atau  memang  tidak  memiliki  kekayaan  dan  syarat adanya  surat  miskin  terpidana  korupsi  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang berwenang juga menjadi kendala untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, dan menjadi peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan hasil korupsi.

## 2.1. Saran
Memperhatikan hasil simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Hendaknya  istilah  pidana  pemiskinan  koruptor  tidak  diterapkan  dalam  Undang- undang pemberantasan korupsi di Indonesia karena bertentangan dengan HAM dan Hukum Islam
2. Hendaknya  Perubahan  Undang-undang  Pemberantasan  Korupsi  yang  akan  dating mengatur tentang ketentuan “ Gelang Koruptor” yang kenakan oleh koruptor yang tidak mampu membayar uang pengganti kerugian  keuangan negara maupun denda, dan  uang  pengganti  tidak  dapat  diganti  dengan  pidana  kurungan  dan  gerakan revolusi  mental  yang  telah  dicanangkan,  hendaknya  para  pemimpin  negeri  ini memberikan  contoh  dan  teladan  tentang  akhlak  dan  moral  yang  baik,  bukan memberikan  contoh  dengan  semakin  banyaknya  para  pemimpin  negeri  ini  yang melakukan korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
Romli  Atmasasmita,  Sekitar  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional,  CV. Mandar Maju, Bandung, 2004
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. Sumber Lain
Busyro  Muqoddas,  “Strategi  Pemberantasan  Korupsi  KPK”,  Paper  pada  IP  Seminar:
Korupsi yang memiskinkan Jakarta, Tanggal 21-22 Februari, hlm. 55. https://acch.kpk.go.id/
Setiawan,  Aries,  dan  Ismoko  Widjaya.  PPATK:  Ada  Dua  Terobosan  Memberantas Korupsi. 28 September 2012. http:/ / nasional.news.viva.co.id/news/read/35 4929ppatk-ada-duaterobosan-memberantas-korup,  diakses  pada  20  Januari 2020.