## IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES BULELENG

## Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi, Made Sugi Hartono, Komang Febrinayanti Dantes
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { ayupulasari99@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi prinsip restorative justice pada  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  biasa  di  Polres  Buleleng,  serta  untuk  (2)  mengetahui  dan menganalisa  hambatan  dan  upaya  Polres  Buleleng  dalam  melaksanakan restorative  justice pada  perkara penganiayaan biasa. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian  deskriptif. Lokasi Penelitian  ini dilaksanakan di  Kabupaten  Buleleng tepatnya di Polres  Buleleng, adapun  teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  ini  yaitu  dengan  studi  dokumen,  observasi,  dan wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan  analisis data disusun secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi prinsip restorative justice pada  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  biasa  di  Polres  Buleleng  sudah  berjalan  sesuai  dengan prosedural berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (2) Hambatan dan Upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan restorative justice pada  perkara  penganiayaan  biasa  berasal  dari  masyarakat  yang  kurang  paham  mengenai  adanya penyelesaian perkara dengan prinsip Restorative justice .
Kata kunci: Upaya Hukum kepolisian, restorative justice , penganiayaan biasa

## ABSTRACT
This study aims to (1) find out and analyze the implementation of the principles of restorative justice in cases of ordinary crimes of persecution at the Buleleng Police, as well as to (2) identify and analyze the obstacles and  efforts  of  the  Buleleng  Police  in  implementing  restorative  justice  in  cases  of  ordinary  persecution.  The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research. The location of this research was carried out in Buleleng Regency, precisely at the Buleleng Police Station, while the techniques used  in  collecting  this  data  were  document  studies,  observations,  and  interviews.  The  sampling  technique used  was  the  Non  Probability  Sampling  technique  and  the  subject  was  determined  using  the  Purposive Sampling  technique,  while  the  data  processing  and  analysis  techniques  were  compiled  qualitatively.  The results  of  the  study  show  that  (1)  the  implementation  of  the  principle  of  restorative  justice  in  the  case  of ordinary  criminal  acts  of  persecution  at  the  Buleleng  Police  has  been  running  according  to  the  procedural basis  based  on  the  Indonesian  Police  Regulation  Number  8  of  2021  concerning  the  Handling  of  Crimes Based on Restorative justice. (2) The obstacles and efforts of the Buleleng Police in implementing restorative justice  in  cases  of  ordinary  persecution  come  from  people  who  do  not  understand  the  existence  of  a  case settlement with the principles of Restorative justice.
Keywords: Police legal efforts, restorative justice, ordinary persecution

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya manusia adalah makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  memiliki  akal sehat  dan  pikiran  yang berbudi  luhur.  Dalam menjalani  kehidupan  bermasyarakat  tentu saja  manusia  melakukan  hubungan  sosial untuk  menjalani  kesehariannya.  Manusia
sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan  manusia  lain  (Tabi’in,  2017). Kejahatan  merupakan  salah  satu  kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang  patut  mendapatkan  perhatian  khusus (Glenda,  2018:55).  Salah  satu  perbuatan pidana  yang  sering  terjadi  dalam  kehidupan
bermasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.
Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan yang  dilarang  oleh  suatu  aturan  hukum disertai  ancaman  hukuman  (sanksi)  yang berupa  pidana  tertentu.  Menurut  Lamintang (2013)  terdapat  unsur-unsur  dalam  tindak pidana  yaitu  unsur  subjektif  dan  unsur objektif. Pada unsur subjektif yaitu Kesengajaan (dolus) atau  ketidaksengajaan (culpa), maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud  di  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP, macam-macam maksud atau oogmerk , seperti  yang  terdapat  di  dalam  kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan,  dan  lain-lain,  merencanakan terlebih  dahulu  atau voorbedachte  raad , perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Pada unsur objektif tindak pidana adalah sifat melanggar hukum atau w ederrechtelijkbeid ,  kualitas  dari  si  pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri”  di  dalam  kejahatan  jabatan  atau “keadaan  sebagai  pengurus  atau  komisaris dari  suatu  perseroan  terbatas”  di  dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, kausalitas,  yakni  hubungan  antara  suatu tindakan  sebagai  penyebab  dengan  sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur-unsur tersebut  haruslah  terpenuhi  untuk  bisa dilakukan pemidanaan. Kitab Undang- undang  hukum  pidana  telah  mengatur perbuatan  pidana  yang  dimana  dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua)  dan  pelanggaran  (diatur  dalam  buku ketiga).
Secara  umum  tindak  pidana  terhadap tubuh  pada  KUHP  disebut  “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum  dalam  memahaminya  (Sidabutar  & Suhatrizal,
2018:22). Penyelesaian
permasalahan-permasalahan  hukum  yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan biasa berada pada kewenangan  negara.  Kemudian  muncul beberapa  pemikiran  bahwa  hukum  pidana dalam  upaya  penindakan  kejahatan  pidana dirasa  tidak  menyelesaikan  persoalan  dalam sistem  peradilan  pidana.  Mengingat  hukum bukan  hanya  tentang  prosedur  formal  saja. Seiring  dengan  berjalannya  waktu  kasus tindak  pidana  dapat  diselesaikan  dengan
mekanisme baru yaitu mekanisme restorative justice . Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan  hukum  acara  pidana  melalui terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing- masing  tahapan  melibatkan  institusi  tertentu (Hartono, 2020: 287).
“Restorative  justice” atau sering diterjemahkan  sebagai  keadilan  restoratif, merupakan  suatu  model  pendekatan  yang muncul pada era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian  perkara  tindak  pidana,  yang berbeda  dengan  pendekatan  yang  dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi  langsung  pelaku  tindak  pidana, korban  dan  masyarakat  dalam  proses penyelesaian  perkara  pidana.  Terlepas  dari kenyataan  bahwa  pendekatan  ini  masih diperdebatkan  secara  teoritis  akan  tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang  dan  banyak  mempengaruhi kebijakan  hukum  dan  praktik  di  berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Indonesia  sebagai  bangsa  yang  beradab perlu  menjalankan  fungsi  hukumnya  secara bermartabat (Erwin, 2012:132).
Penyelesaian  perkara  pidana  dengan pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam  menangani  suatu  tindak  pidana. Restorative  justice membutuhkan  usaha- usaha  yang  kooperatif  dari  pihak-pihak  yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan  kondisi  dimana  pelaku  dan korban  dapat  menyelesaikan  konflik  mereka dengan  keadilan. Restorative  justice juga memfokuskan  pada  hak  asasi  manusia  dan kebutuhan  untuk  mengenali  dampak  dari ketidakadilan  sosial  dan  mekanisme  yang sederhana  untuk  mengembalikan  mereka. Restorative justice juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi,  martabat,  dan  yang  lebih  penting adalah sense  of  control .  Fungsi  utama  dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana  adalah  menjaga  agar  pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sesuai dengan aturan pidana.
Dalam  penyelesaian  perkara  tidak jarang  dilakukan  dengan  penanganan  tindak pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif  yang mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative  justice .  Selain  itu merujuk  pada  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada kesempatan ini peneliti menemukan beberapa perkara tindak pidana penganiayaan  biasa  di  polres  buleleng  yang diselesaikan  menggunakan  jalur restorative justice .
Table 1. Data Jumlah Kasus Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP) Tahun Jumlah Kasus Restorative justice Peradilan 2019 32 12 20 2020 32 14 18 2021 17 10 7

## Sumber : Satuan Reserse dan Kriminal
Polres Buleleng Apabila
seseorang melakukan perbuatan  pidana  harus  diikuti  dengan ancaman pidana yang materiilnya telah diatur dalam  KUHP. Namun  pihak  penegak  hukum di  Polres  Buleleng  tidak  melaksanakan aturan  sesuai  dengan  rumusan  pada  pasal 351 KUHP. Pihak
Polres Buleleng menyelesaikan perkara secara damai dengan  pendekatan restorative  justice yang diatur  dalam  pasal  12  Perkap  No  6  Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penanganan  Tindak  Pidana  Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative justice adalah
penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  korban, keluarga  pelaku,  tokoh  masyarakat,  tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian dengan  menekankan  pemulihan  kembali pada  keadaan  semula.  Pada  tahun  2019 terdapat  32  kasus  penganiayaan  biasa,  12 diantaranya diselesaikan dengan jalur restorative  justice ,  sementara  20 kasus  tidak dapat  diselesaikan  di  luar  peradilan  pidana.
Tahun 2020 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa,  14  diantaranya  diselesaikan  dengan jalur restorative  justice ,  sementara  18  kasus tidak  dapat  diselesaikan  di  luar  peradilan pidana.  Di  tahun  2021  terdapat  17  kasus penganiayaan biasa, 10 diantaranya diselesaikan  dengan  jalur restorative  justice , sementara  7  kasus  tidak  dapat  diselesaikan di  luar  peradilan  pidana.  Dapat  dilihat kembali  bahwa  setiap  tahunnya  terdapat kasus  penganiayaan  biasa  yang  tidak berhasil untuk dilakukan penyelesaian di luar peradilan pidana.
Dari  latar  belakang  diatas  maka mendorong penulis untu melakukan penelitian  serta  menuangkan  dalam  bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI
PRINSIP  RESTORATIVE  JUSTICE  PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA DI POLRES

## BULEL ENG”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka  pengumpulan  data  primer  maupun data  sekunder,  maka  penulis  menggunakan tiga  jenis  pengumpulan  data,  yaitu  teknik studi  dokumentasi,  teknik  observasi  atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara.  Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan  bentuknya  adalah Purposive Sampling. Teknik  pengolahan  data  adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk  dianalisis.  Data  yang  diperoleh  untuk penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah  secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dengan  informan  serta  data  yang  diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Prinsip Restorative justice  Pada  Perkara  Tindak  Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng
Penegakan  hukum  di  Indonesia  tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981 Tentang Hukum Acara Pidana.  Bentuk  dari  penegakan  hukum  itu adalah  penjatuhan  pidana  pada  suatu  tindak kejahatan.  Dalam  ada  tiga  definisi  dasar dalam  hukum  pidana  yaitu  sifat  melawan hukum,  pidana  dan  kesalahan.    Penegakan hukum  harus  berdasar  pada  peraturan  yang telah  dibuat.  Setiap  peraturan  yang  dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.
Tindak  pidana  penganiayaan  biasa merupakan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan  adalah  perlakuan  sewenang- wenang  (yaitu  penyiksaan,  penindasan,  dan lain  sebagainya).  Pengertian  lain  untuk menyebut  seseorang  telah  melakukan  suatu penganiayaan,  maka  orang  tersebut  harus memiliki  kesengajaan  yang  menghendaki pelaku  untuk  mewujudkan  suatu  perbuatan untuk membuat rasa  sakit kepada  orang  lain atau  luka  pada  tubuh  orang  lain  atau  dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain.
Menurut  Mr.  M.  H.  Tirtaamidjaja “Penganiayaan”
diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan  sakit  atau  luka  kepada  orang lain,  akan  tetapi  suatu  perbuatan  yang menimbulkan  sakit  atau  luka  kepada  orang lain  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu penganiayaan  jika  perbuatan  itu  dilakukan untuk menjaga keselamatan badan
(Marpaung, 2002 : 5). Dalam ilmu pengetahuan  hukum  pidana  penganiayaan dapat  diartikan  sebagai  perbuatan  yang disengaja untuk menimbukan rasa sakit  atau luka  pada  tubuh  orang  lain  (Chazawi,  2010  : 10).
Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali  terjadi  ketidakpuasan  dan  frustasi dalam  sistem  peradilan  formal  sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam  penegakan  hukum  yaitu Restorative justice. Keadilan restoratif adalah
penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku atau  korban,  dan  pihak  lain  secara  langsung terkait  dengan  penyelesaian  perkara  pidana bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang adil  berorientasi  pada  pemulihan  kembali keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan. Jalan  alternatif  ini  memberikan  para  pihak yang  terlibat  dan  masyarakat  sekitar  untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.
Jalan  alternatif  dengan restorative  justice melibatkan  korban  sebagai  individu  yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung  turut  serta  dilibatkan  dalam  proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku  untuk  bertanggungjawab  atas  tindak kejahatan  yang  telah  dilakukannya  dengan meminta  maaf  secara  tulus  dan  mengganti kerugian  berupa  uang  untuk  pengobatan korban kejahatan. Restorative justice memiliki  makna  keadilan  yang  merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan antara korban dan pelaku (Manurung : 2021).
KUHP  telah  mengatur  bahwa  seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa  diancam  dengan  sanksi  pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang  efektif  dalam  penegakan  hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya  dengan  diaturnya  suatu  perbuatan pidana  di  dalam  undang-undang.  Aparat penegak  hukum  sebagai  pelaksana  atas undang-undang  yaitu  sebagai  lembaga  yang berwenang  sangat  dibutuhkan  peranannya. Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai  pintu gerbang masuknya perkara pidana merupakan  lembaga  yang  berwenang  dalam hal  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap tindak pidana.
Untuk  menyikapi  hal  tersebut  penyidik kepolisian  menggunakan  kewenangannya untuk melakukan upaya penyelesaian perkara pidana diluar sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan tersebut ialah diskresi  yang  dimana  diskresi  merupakan kewenangan aparat kepolisian untuk mengambil  keputusan  atau  memilih  tindakan dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum baik itu pelanggaran maupun tindak kejahatan  yang  ditanganinya.  Salah  satu bentuk diskresi dalam kewenangan kepolisian
adalah penghentian
penyelidikan/penyidikan  yang  dilakukan  oleh
kepolisian  atas  dasar  pertimbangan  dan keyakinan  dengan  mengedepankan  moral dibandingkan kerangka hukum yang berlaku.
Di  sisi  lain  penghentian  perkara  tidak sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Berdasarkan  Pasal  109  ayat  (2) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana yang  dimana  adanya  alasan-alasan  bagi aparat  penegak  hukum  dapat  melakukan penghentian perkara,  berbunyi :
“Dalam  hal  penyidik  menghentikan penyidikan karena  tidak terdapat  cukup  bukti atau  peristiwa  tersebut  ternyata  bukan merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan dihentikan  demi  hukum,  maka  penyidik memberitahukan  hal  itu  kepada  penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”
1)  Perkara  tidak  cukup  bukti,  yakni Penyidik  tidak  mendapatkan  bukti yang cukup untuk menuntut tersangka ataupun  Penyidik  tidak  memperoleh bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2)  Peristiwa  yang  disidik  oleh  Penyidik bukan merupakan Tindak Pidana.
3)  Penyidikan  dihentikan  demi  hukum, dalam alasan ini dapat digunakan jika ada  alasan  hapusnya  hak  menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang dimana karena perbuatan  tersangka  tidak  dapat dituntut  dua  kali  atas  perkara  yang sama  ( Nebis  in  idem ),  dapat  juga karena pidana telah kadaluarsa
( Veryerring ), ataupun
karena tersangka meninggal dunia Dengan ketentuan Pasal 109  ayat (2) di  atas  menunjukan  bahwa  penyelesaian perkara  dengan  jalan  damai  tidak  dapat menghapus  suatu  perbuatan  pidana.  Dapat dikatakan  bahwa  seharusnya  penyidik  tetap berkewajiban melanjutkan ke proses selanjutnya  ke  kejaksaan.  Namun  tidak dipungkiri  bahwa  kondisi  sosiologis  di masyarakat  saat  terjadi  peristiwa  tindak pidana. Adanya nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat  yang  mengedepankan  saling memaafkan,  dan  mengutamakan  mengganti kerugian  untuk  memulihkan  keadaan  seperti semula.  Dengan  alasan  mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan perkara yang  diselesaikan  dengan  jalan  damai  maka prosesnya dihentikan karena para pihak telah
bersepakat  untuk  berdamai  dan  masing- masing telah memperoleh keadilan.
Dasar  yang  digunakan  Kepolisian dalam  implementasi Restorative  justice ialah Undang-Undang  RI  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia, Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1)  huruf  1  yang  dimana  telah  mengatur mengenai kewenangan polisi untuk bertindak menurut  penilaiannya  sendiri.  Dalam  institusi Kepolisian  Republik  Indonesia,  Penyidik melalui kewenangan diskresinya dimungkinkan menyelesaikan perkara dengan  mengedepankan  prinsip Restorative justice .  Hal  ini  didukung  oleh  peraturan internal POLRI yaitu :
1.  Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sde  Ops,,  tanggal  4
Desember  2009  tentang  Penanganan Kasus  melalui  Alternative  Dispute Resolution/ADR.
2.  Surat  Telegram  Kabareskrim  POLRI kepada  Direktur  Reskrimum,  Direktur Reskrimus  dan  Direktur  Resnarkoba seluruh POLDA Nomor: ST/110/V/2011,  tanggal  18  Mei  2011 tentang Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan. 3.  Surat Telegram Rahasia Kabareskrim
POLRI  kepada  Direktur  Reskrimum, Direktur Reskrimus  dan Direktur Resnarkoba  seluruh  POLDA  Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 18 Agustus  2012  tentang  Penerapan Restorative justice. 4.  Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018,  tanggal  27  Juli  2018 tentang Penghentian Penyelidikan. 5.  Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018  Tahun  2018  tentang Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative justice ) dalam
Penyelesaian Perkara Pidana.
6.  Peraturan  Kepolisian  negara  republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Pada penerapannya penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan  biasa  di  Polres  Buleleng melewati  proses  yang  harus  dilaksanakan sebelum dilaksanakan penghentian penyelidikan/ penyidikan. Penelitian ini merupakan  hasil  wawancara  penulis  pada
tanggal 14 Desember 2021 bersama dengan Bapak  I  DEWA  GEDE  AGUNG  SIDIARTHA. SH di Polres Buleleng.
Hal penting yang harus digaris bawahi adalah  tahapan  penyelidikan  dan  penyidikan tetap  berjalan  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian  perkara  penganiayaan  biasa dengan  prinsip Restorative  justice ini  telah dilakukan  oleh  Penyidik  sesuai  dengan  apa yang  dirumuskan  dalam  pasal  5  dan  pasal  6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  mengenai persyaratan  penyelesaian  perkara  diluar pengadilan, yang berbunyi:
Pasal 5 Persyaratan  materiil  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:
a.  Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b.  Tidak berdampak konflik sosial;
c.  Tidak  berpotensi  memecah  belah bangsa;
d.  Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
e.  Bukan  pelaku  pengulangan  tindak pidana berdasarkan
putusan
pengadilan; dan
f.  Bukan  tindak  pidana  terorisme  tindak pidana  terhadap  keamanan  negara, tindak  pidana  korupsi  dan  tindak pidana terhadap nyawa orang.
Pasal 6
(1)  Persyaratan Formil sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  4  huruf  b, meliputi:
a.  Perdamaian  dari  kedua  belah pihak, kecuali untuk tindak  pidana narkoba; dan
b.  Pemenuhan  hak-hak  korban  dan tanggung  jawab  pelaku,  kecuali untuk tindak pidana narkotika
(2)  Perdamaian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a,  dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian  dan  ditandatangani  oleh para pihak. (3)  Pemenuhan hak korban dan tanggung  jawab  pelaku  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
a.  Mengembalikan barang;
b.  Mengganti kerugian;
c.  Menggantikan biaya yang ditimbulkan  dari  akibat  tindak pidana; dan/atau d.  Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. (4)  Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  dibuktikan dengan  surat  pernyataan  sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. (5)  Format surat kesepakatan perdamaian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2),  dan  surat  pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam lampiran yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.
Adapun  proses  dalam  pelaksanaan Restorative justice terhadap perkara penganiayaan biasa sejak masuknya perkara ke  Polres  Buleleng.  Dari  wawancara  yang telah  dilakukan Restorative  justice dapat dilaksanakan  dalam  tahap  penyelidikan  dan penyidikan. Proses Penyelidikan dan Penyidikan  dalam  perkara  pidana  tetap dilaksanakan sesuai prosedur.
Tahapan  pertama  dalam  melakukan proses  perdamaian  yang  dilakukan  dengan mediasi  oleh  kedua  belah  pihak  dimana korban  dapat  mengungkapkan  perasaan ketidak  nyamanannya  serta  keluhan  yang dirasakan  akibat  dari  penganiayaan  yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengungkapkan  keluhan  korban  maka  akan memberikan  ruang  kepada  pelaku  untuk menebus kesalahannya. Untuk kasus penganiayaan  biasa  pemulihan  hak  korban terkadang  dengan  uang  ganti  rugi.  Biasanya hanya  ganti  rugi  untuk  biaya  pengobatan  ke dokter  yang  nominalnya  tidak  sampai  jutaan rupiah.  Besaran  ganti  rugi  diberikan  sesuai dengan keinginan korban. Karena ini merupakan  kasus  penganiayaan  biasa  maka besaran  uang  ganti  rugi  itu  tidak  terlalu banyak. Pada intinya adalah ganti rugi dalam bentuk  uang  untuk  pengobatan  ini  tidak diwajibkan tergantung kesepakan saja.
Selain itu banyak juga kasus penganiayaan biasa menghasilkan perdamaian dengan permintaan maaf kepada korban  karena  penganiayaan  yang  terjadi bersifat  ringan.  Namun  ada  juga  yang  tidak mau  berdamai  walaupun  sudah  meminta maaf  dan  akan  diganti  rugi  hal  itu  didasari oleh  pihak  korban  yang  sudah  terlanjur  sakit
hati    terhadap  perlakuan  pelaku.  Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi yang dimana  boleh  diwakili  oleh  tokoh  adat  di desa, ataupun tokoh masyarakat. Korban dan pelaku  diperbolehkan  melakukan  mediasi dikantor  desa  ataupun  di  Polres  Buleleng. Jika  pelaku  dan  korban  merasa  takut  untuk mediasi  dikantor  desa  maka  mediasi  dapat dilakukan  di  kantor  Polres  Buleleng,    pihak polres memperbolehkan apabila kedua belah pihak melakukan mediasi yang dimana polres juga  telah  menyediakan  fasilitas  untuk melakukan  mediasi  apabila  korban  dan pelaku  ingin  melakukan  mediasi  di  Polres Buleleng.  Setelah  melakukan  perdamaian maka  harus  ada  bukti  berupa  surat.  Surat perdamaian  dikeluarkan  oleh  kantor  desa sebagai bukti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa telah melakukan perdamaian.
Langkah  selanjutnya  adalah  pelaku atau  korban  mengajukan  surat  permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Buleleng. Surat permohonan  sebagaimana  yang  dimaksud dibuat  oleh  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku, keluarga  korban.  Pada  surat  permohonan dilengkapi  dengan  dokumen  yaitu  surat pernyataan  perdamaian  antara  pelaku  dan korban,  kemudian  bukti  telah  dilakukan pemulihan  hak  korban.  Perdamaian  yang dimaksud  adalah  sebelumnya  para  pihak yaitu  pelaku  dan  korban  telah  melakukan kesepakatan  perdamaian  dengan  mediasi yang  dihadiri  oleh  keluarga  korban  dan keluarga pelaku dan juga saksi.
Setelah kelengkapan dokumen dinyatakan  lengkap  selanjutnya  penyidik meminta klarifikasi terhadap para pihak yang kemudian  dituangkan  kedalam  berita  acara. Selanjutnya bila hasil penelitian kelengkapan dokumen  dan  hasil  klarifikasi  terpenuhi penyidik  akan  mengajukan  permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara.  Gelar  perkara  adalah  kegiatan penyampaian  penjelasan  tentang  proses penyelidikan  atau  penyidikan  oleh  penyidik kepada  peserta  gelar  serta  dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan  tanggapan  atau  masukan  dan koreksi  guna  menghasilkan  rekomendasi untuk  menentukan  tindak  lanjut  proses penyelidikan  dan  penyidikan.  Gelar  perkara ini  diikuti  oleh  penyidik  yang  menangani, para  Kanit,  KBO,  Pengawas  Penyidikan, Kasat.  Selain  itu  dihadiri  juga  oleh  pihak
korban  dan  pelaku,  keluarga  korban  dan keluarga pelaku, perwakilan tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau pemangku kepentingan.
Penyidik harus mengidentifikasi perkara tindak pidana penganiayaan biasa ini apakah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal  6.  Penyidik  juga  mengidentifikasi seberapa  parah  luka  yang  dialami  korban sebagai  akibat  dari  penganiayaan  yang dilakukan  pelaku.  Jika  menurut  penyidik perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak  dapat  memenuhi  persyaratan  maka proses  peradilan  pidana  berlanjut  seperti sebagaimana  mestinya.  Selain  itu  juga  ada kritik  saran  maupun  tanggapan  dari  peserta gelar  guna  membantu  penyidik  dalam mempertimbangkan kelanjutan kasus tersebut.  Namun  bila  menurut  penyidik perkara penganiayaan tersebut telah memenuhi  persyaratan  pada  pasal  5  dan pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 sehingga  dapat  dilaksanakan  penghentian penyelidikan/penyidikan. Untuk kasus penganiayaan  biasa  yang  pernah  terjadi  di Polres  Buleleng  luka  yang  dialami  korban hanya luka memar atau luka lebam.
Setelah  dilakukannya  gelar  perkara penyidik  menyusun  laporan  hasil  gelar perkara  khusus  yang  kemudian  menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan  dan  surat  ketetapan penghentian  penyelidikan/penyidikan  dengan alasan  demi  hukum.  Selanjutnya  adalah pencatatan  pada  buku  register  Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian  perkara.  Untuk  perkara  yang sudah  dikirim  surat  pemberitahuan  dimulai penyidikan  (SPDP)  kepada  jaksa  penuntut umum  maka  dikirim  surat  pemberitahuan penghentian  penyidikan  untuk  dilampirkan. Langkah  terakhir  adalah  memasukkan  data ke  dalam  sistem  elektronik  manajemen penyelidikan/penyidikan.
Adapun tata cara pelaksanaan Restorative justice dalam penanganan perkara  pidana.  Berdasarkan  hasil  penelitian tata  cara  pelaksanaan  penyelesaian  perkara dengan Restorative justice yang diatur dalam peraturan  internal  POLRI  yang  tercantum dalam  Pasal  15  dan  Pasal  16  Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang berbunyi :
Pasal 15 (1)  Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan
mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
a.  Kepala  Badan  Reserse  Kriminal Polri,  untuk  tingkat  Markas  Besar Polri;
b.  Kepala  Kepolisian  Daerah,  untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
c.  Kepala  Kepolisian  Resor,  untuk tingkat  Kepolisian  Resor  dan Kepolisian Sektor
(2)  Surat permohonan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dibuat  oleh pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,
keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
(3)  Surat permohonan sebagaimana dimaksud  paya  ayat  (2),  dilengkapi dengan dokumen:
a.  Surat pernyataan perdamaian; dan
b.  Bukti  telah  dilakukan  pemulihan hak korban.
(4)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  dikecualikan  terhadap Tindak Pidana Narkoba.
Pasal 16
(1)  Berdasarkan surat permohonan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
15  ayat  (1),  penyidik  pada  kegitan
Penyelidikan melakukan:
a.  Penelitian  kelengkapan  dokumen sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 15 ayat (3);
b.  Klarifikasi  terhadap  para  pihak dan  dituangkan  dalam  berita acara;
c.  Pengajuan permohonan
persetujuan  untuk  dilaksanakan gelar  perkara  khusus,  bila  hasil penelitian  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a  dan  hasil  klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi; d.  Penyusunan  laporan  hasil  gelar perkara khusus;
e.  Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dan
surat ketetapan penghentian
penyelidikan  dengan  alasan  demi hukum;
f.  Pencatatan  pada  buku  register
Keadilan  Restoratif  Penghentian
Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan g.  Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan. (2)  Berdasarkan surat permohonan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15  ayat  (1),  penyidik  pada  kegiatan Penyidikan melakukan:
a.  Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
b.  Klarifikasi  terhadap  para  pihak
dan  dituangkan  dalam  berita acara;
c.  Pengajuan permohonan
persetujuan  untuk  dilaksanakan gelar  perkara  khusus,  bila  hasil penelitian  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a  dan  hasil  klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi; d.  Penyusunan  laporan  hasil  gelar perkara khusus; e.  Penerbitan surat perintah penghentian  penyidikan  dan  surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum;
f.  Pencatatan  pada  buku  register Keadilan  Restoratif  Penghentian Penyidikan  dan  dihitung  sebagai penyelesaian perkara;
g.  Pengiriman  surat  pemberitahuan penghentian  Penyidikan  dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penghentian terhadap  perkara  yang  sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai  Penyidikan  kepada  jaksa penuntut umum; dan
h.  Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan. Dari  pemaparan  diatas  maka  penulis dapat menganalisis bahwa pengimplementasian prinsip Restorative
justice pada perkara tindak pidana penganiayaan  biasa  telah  memiliki  dasar hukum  untuk  dilaksanakannya  penyelesaian diluar  pengadilan  serta  pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan internal Polri dengan baik.
Hambatan  dan  upaya  Polres  Buleleng dalam melaksanakan restorative
justice  pada  perkara  penganiayaan biasa
Setelah melihat jumlah kasus penganiayaan  yang  masuk  dalam  kurun waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir  Pada  tahun 2019 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa, 12  diantaranya  diselesaikan  dengan  jalur restorative  justice ,  sementara  20  kasus  tidak dapat  diselesaikan  di  luar peradilan  pidana. Tahun 2020 terdapat 32 kasus penganiayaan biasa,  14  diantaranya  diselesaikan  dengan jalur restorative justice , ssementara 18 kasus tidak  dapat  diselesaikan  di  luar  peradilan pidana.  Di  tahun  2021  terdapat  17  kasus penganiayaan biasa, 10 diantaranya diselesaikan  dengan  jalur restorative  justice , sementara  7  kasus  tidak  dapat  diselesaikan di  luar  peradilan  pidana.Dalam  pelaksanaan Restorative  justice pada  perkara  tindak pidana  penganiayaan  tidak  terlepas  dari hambatan.  Hambatan  tersebut  diantaranya datang dari para pihak yaitu pihak pelaku dan korban.  Adapun  hambatan  dan  upaya tersebut yakni:
1. Pada  penerapannya  seringkali  terjadi perdamaian antara pelaku dan korban yang dimana berkas penyidikan sudah  dilimpahkan  ke  kejaksaan sehingga  pihak  penyidik  kepolisian tidak  dapat  menghentikan  proses hukum  secara  cuma-cuma.  Apabila berkas telah dilimpahkan ke kejaksaan maka pihak kepolisan tidak dapat  menghentikan  proses  hukum begitu saja karena kewenangan sudah dilimpahkan ke kejaksaan yang dimana  selanjutnya  akan  dilakukan proses  penuntutan.  Adapun  upaya yang  dilakukan  pihak  polres  untuk menanggulangi permasalahan tersebut  adalah  dengan  melampirkan surat  perdamaian  dari  pihak  pelaku dan  korban  pada  berkas  penyidikan yang  dikirim  ke  Jaksa  Penuntut Umum.
2. Selain  itu  pada  beberapa  kasus penganiayaan  memang  tidak  terjadi kesepakatan antara para pihak korban dan pelaku. Penyebabnya ada beberapa  kemungkinan  misal  pihak
pelaku  tidak  mampu  memberikan ganti rugi kepada korban ataupun dari pihak  korban  yang  memang  merasa tidak  terima  untuk  berdamai.  Oleh karenanya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan restoratrive  justice  berlanjut  ke  tahap penuntutan  bahkan  sampai  ke  tahap peradilan. Dalam hal ini penyidik tidak dapat  memberikan  saran  ataupun masukan  karena  penyidik  hanya sebagai fasilitator yang bersifat netral. Dengan adanya hambatan yang diperoleh pada saat wawancara pada tanggal 14  Desember  2021,  seharusnya  pihak penyidik  di  Polres  Buleleng  memberikan informasi  mendetail  mengenai  penyelesaian atau penegakan hukum pada perkara pidana khususnya  pada  perkara  tindak  pidana penganiayaan biasa khususnya penyelesaian di luar peradilan pidana. Dapat  dilihat bahwa masyarakat  awam  masih  belum  memahami betul  penyelesaian  perkara  diluar  peradilan. Untuk  menyikapi  hal  tersebut  ada  baiknya pihak  Kepolisian  Resor  Buleleng  melakukan sosialisasi atau pemberian informasi mengenai penyelesaian perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice agar  nantinya  tidak  terjadi  lagi  hambatan- hambatan  yang  menyebabkan  pelaksanaan penyelesaian perkara diluar peradilan menjadi terhambat.
Adapun  beberapa  nilai  positif  dalam pelaksanaan penyelesaian
dengan
restorative justice di Polres Buleleng yaitu : 1)  Dengan dilaksanakannya penyelesaian  perkara  tindak  pidana penganiayaan biasa
dengan pendekatan restorative  justice dapat memberikan kesempatan bagi korban maupun keluarga korban untuk mengungkapkan  keluhannya  terkait dengan  permasalahan  yang  terjadi selain  itu  pihak  korban  juga  dapat mengungkapkan  keinginannya  untuk mendapatkan ganti rugi atas perbuatan  yang  dilakukan  pelaku penganiayaan  baik  itu  berupa  materi ataupun  permintaan  maaf  secara resmi.  Pelaku  juga  dapat  menyesali perbuatannya dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap korban atas apa  yang  telah  dilakukannya  dan wajib  untuk  meminta  maaf  kepada
korban, memberikan ganti rugi kepada korban.
2)  Selain itu penegakan hukum terhadap tindak  pidana  penganiayaan  biasa melalui restorative justice dapat menjadi  pembaharuan  hukum  pidana yang  dimana  menjadi  jalan  alternatif selain dilakukannya pemidanaan dengan tujuan keadilan.
Pada  umumnya  apabila  terjadi  suatu kejahatan tindak pidana seringkali masyarakat  menggunakan  jalur  hukum  atau jalur  peradilan  pidana  sebagai  penyelesaian suatu  perkara  pidana.  Proses  penyelesaian ini dapat dikatakan sebagai win lose solution , dimana  terdapat  pihak  yang  menang  dan kalah. Hal ini tentu akan membuat pihak yang kalah  berusaha  untuk  mencari  keadilan  ke tingkat  peradilan  lebih  lanjut  yaitu  dengan melakukan  upaya  hukum  baik  itu  banding ataupun  kasasi.  Dengan  terjadinya  hal tersebut akan membuat penumpukan perkara yang  disebabkan  oleh  arus  perkara  yang melaju dengan sangat cepat.
Menurut (Rahardjo, 2003: 170), bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  dengan jalur  formal  atau  sistem  peradilan  yang berujung  pada  putusan  pengadilan  adalah suatu  penegakan  hukum  yang  bersifat lambat.  Dikatakan  sebagai  proses  yang lambat karena dalam penegakkan hukumnya melewati  beberapa  tahapan  yang  sangat panjang
mulai dari tingkat
penyelidikan/penyidikan  di  Kepolisian,  tahap penuntutan di kejaksaan, persidangan, bahkan  bisa  sampai  ke  pengadilan  tinggi ataupun  sampai  ke  mahkamah  agung. Diakhir tentu akan menyebabkan penumpukan  perkara  di  pengadilan.  Di  sisi lain para pihak yang berselisih menginginkan suatu  keadilan  melalui  jalur  formal,  namun dengan  menempuh  jalur  formal  belum  tentu mencerminkan  rasa  keadilan  dan  tidak menyelesaikan masalah.
Ketidakpuasan dengan
sistem peradilan formal menyebabkan adanya sistem  alternatif  untuk  merespon  fenomena ini. Pendekatan restorative
justice memberikan para pihak yang berselisih dapat ikut terlibat dan juga memberikan kesempatan  pihak  keluarga  dan  masyarakat sekitar untuk turut serta dalam penyelesaiannya.  Proses dialog antara pihak korban  dan  pelaku  merupakan  bagian terpenting  dalam  penerapan  metode  ini.
Dengan  adanya  dialog  langsung  antara pelaku  dan  korban  dapat  mempermudah korban  dalam  mengungkapkan  keluhan  dan apa  yang  diinginkan  korban  agar  dipenuhi hak-haknya.  Selain  itu  pelaku  juga  dapat merenungkan  dan  mengkoreksi  diri  atas kesalahan  yang  telah  diperbuatnya.  Pelaku juga  harus  bertanggung  jawab  sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.  Keterlibatan  masyarakat  juga penting  dalam  mengawasi  pelaksanaan dengan restorative  justice atau  dikenal penyelesaian  dengan  mediasi  penal.  Dalam (Barda,
2012:4) Mediasi penal
dikembangkan dari ide dan prinsip kerja yaitu sebagai berikut:
1.  Penanganan konflik Mediator memiliki tugas membuat para pihak terlibat dalam proses dialog/komunikasi. Hal ini berdasar dari pemikiran bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik tersebut yang nantinya dituju oleh proses dialog (mediasi).
2.  Berorientasi pada proses Dala mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dialog daripada hasil, dimana proses dialog ini menyadarkan pelaku akan kesalahan yang diperbuatnya, kebutuhan- kebutuhan konflik terpecahkan, dan ketenangan korban dari rasa takut.
3.  Proses informal Mediasi penal adalah proses yang informal tidak bersifat kaku, tidak birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.
4.  Ada  partisipasi  aktif  dan  otonom  para pihak Para pihak yaitu pelaku dan korban tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan suatu kemampuan untuk berbuat. Diharapkan mereka melakukan sesuatu atas kehendaknya masing- masing.
Munculnya penyelesaian dengan pendekatan restorative  justice tidak  berarti meniadakan  pidana  penjara.  Pada  perkara yang  menimbulkan  kerugian  berat  dan berkaitan  dengan  nyawa  seseorang  ataupun kerugian yang sifatnya massal yang berkaitan  dengan  masyarakat  luas  maka
pidana  penjara  tetap  dipergunakan.  Konsep pendekatan restorative justice adalah konsep yang berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  lebih menjamin  adanya  kepastian  hukum  dan keadilan .

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian  dan  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Implementasi prinsip restorative justice pada  perkara  penganiayaan biasa  telah  diatur  dalam  Peraturan internal  Polri  yaitu  pada  Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  2021  Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimana dalam
pelaksanaannya khususnya pada perkara tindak pidana  penganiayaan  biasa  telah terlaksana  dengan  baik  dari  segi prosedural.  Pada  dasarnya  perkara tindak  pidana  dapat  dihentikan  pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif  hanya  pada  tindak  pidana yang bukan tindak pidana berat.
2.  Adapun hambatan
dalam pelaksanaan restorative  justice pada perkara  penganiayaan  biasa  yaitu dalam pelaksanaannya seringkali pihak  korban  dan  pelaku  melakukan perdamaian disaat SPDP sudah dilimpahkan  ke  penuntut  umum  di kejaksaan.  Selain  itu  pihak  korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai sehingga  perkara  berlanjut  terus sampai  ke  pengadilan.  Kemudian upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan  melampirkan  surat  ketetapan penghentian  penyidikan    ke  penuntut umum.

## SARAN
1.  Pihak  Kepolisian  Resor  Buleleng dalam  melaksanakan  penyelesaian perkara  dengan restorative  justice agar  lebih  meningkatkan  penerapan upaya restorative justice para perkara tindak  pidana  dengan  melakukan sosialisasi dan pemahaman
mengenai penyelesaian perkara tindak  pidana  dengan  jalur  diluar peradilan agar masyarakat memahami dan mengerti penyelesaian  diluar  peradilan  pidana sehingga nantinya penyelesaian diluar  peradilan  ini  berjalan  dengan baik tanpa adanya hambatan.
2.  Kepada  masyarakat  agar  ikut  dan turut  serta  dalam  berpartisipasi  untuk membantu  pelaksanaan restorative justice dengan  meluangkan  waktu untuk  ikut  memberi  masukan  dan pertimbangan  kepada  kedua  belah pihak yang berselisih.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU
Chazawi,  Adami  dan  Ardi  Ferdinan.  2015.
Tindak Pidana Informasi dan
Elektronik . Malang: Media Nusa Creative.
Erwin,  Muhammad.  2012. Filsafat  Hukum:
Refleksi  Kritis  Terhadap  Hukum. Rajawali Pers: Jakarta.
Ishaq,  H.  2017. Metode  Penelitian  Hukum  &
Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.
Marpaung,  Leden.  2002. Tindak  Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh . Jakarta: Sinar Grafika.
Zaenudin,  A.  2017. Metodologi  Penelitian Hukum. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.

## SUMBER JURNAL
Glenda  Magdalena  Lenti.  2018.  Kejahatan
Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan  Menurut  Pasal  351 Ayat 1-5 Kitab undang-Undang Hukum  Pidana.  Lex  Crimen.  Vol.  VII No. 4 Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliartini, 2020.
“Penggunaan  Bukti  Elektronik  Dalam Peradilan Pidanan”. Jurnal komunikasi  Hukum.  Volume  6  No.  1 (hal 278). Manurung,  A.  C.  S.,  Hartono,  M.  S.,  & Mangku, D.
G. S. (2021). Implementasi Tentang Prinsip
Restorative  justice Dalam  Perkara
Tindak  Pidana  Pengrusakan  (Studi Kasus No. Pdm- 532/Bll/08/2020). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 542-553. Sidabutar, R. & Suhatrizal. (2018). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. Jurnal
Ilmiah  Penegakan  Hukum.  Volume  5
Nomor 1.
Tabi’in, Ahmad. (2017). Menumbuhkan sikap peduli  pada  anak  melalui  interaksi kegiatan  sosial.  IJTIMAIYA:Journal  of Social Science Teaching.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2019  Tentang  Penyidikan  Tindak Pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.