Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5 (2-2), 65-74 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2. 483 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika
Yayasan Auriga Nusantara Yayasan Auriga Nusantara Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi
grahat@auriga.or.id, belinda@auriga.or.id, d.patria@kpk.go.id, farid.andhika@kpk.go.id

## Abstract
Structural  problems  cause  law  enforcement  in  the  field  of  natural  resources  and  the environment  to  be  powerless  when  dealing  with  the  exploitation  of  unregistered  natural resources, damage to the environment due to lack of compliance, and corruption in the joints of government administration in the field of resources natural. Even though the natural resources sector is a sector that has adequate instruments of law enforcement, in practice law enforcement against perpetrators of crimes in the field of natural resources is not very effective. This paper will elaborate on this obstacle, and also describe the experience and learning of the Corruption Eradication Commission to strengthen law enforcement in the field of natural resources through the  initiatives  that  are  underway  in  the  National  Movement  to  Save  Natural  Resources. Specifically by not only being a trigger (trigger mechanism) for the process of law enforcement, the National Movement to Save Natural Resources also encourages the strengthening of legal politics in law enforcement in the field of natural resources-environment.
Keywords : Law Enforcement, Natural Resource, Governance, Structural Corruption

## Abstrak
Persoalan  struktural  menyebabkan  penegakan  hukum  di  bidang  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  (SDA-LH)  tidak  berdaya  ketika  berhadapan  dengan  eksploitasi  sumber daya alam yang tidak tercatat, rusaknya lingkungan hidup akibat minimnya kepatuhan, dan korupsi dalam sendi-sendi administrasi pemerintahan di bidang sumber daya alam. Meski sektor  sumber  daya  alam  merupakan  sektor  yang  memiliki  kelengkapan  instrumen penegakan  hukum  yang  memadai,  dalam  praktiknya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku kejahatan  di  bidang  sumber  daya  alam  tidak  banyak  berjalan  efektif.  Tulisan  ini  akan menguraikan  kendala  itu,  dan  juga  menjabarkan  pengalaman  dan  pembelajaran  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  untuk  memperkuat  penegakan  hukum  di  bidang  SDA-LH melalui  inisiatif  yang  berjalan  dalam  Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam (GNP  SDA).  Secara  khusus  tidak  hanya  menjadi  pemantik (trigger  mechanism) terhadap proses penegakan hukum, GNP SDA KPK juga mendorong penguatan terhadap politik hukum dalam penegakan hukum di bidang SDA-LH.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tata Kelola, Sumber Daya Alam, Korupsi Struktural
Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

## Pendahuluan
Sudah  banyak  literatur  yang menjelaskan  karakteristik  kejahatan  di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup  (SDA-LH),  yang  membedakannya dengan  kejahatan  lain.  Salah  satunya, bahwa  kejahatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup,  termasuk  misalnya  di bidang  kehutanan,  memiliki  dimensi persoalan  struktural  yang  tidak  banyak dimiliki  oleh  bentuk  kejahatan  lainnya (Prescott,  dkk,  2010).  Kejahatan  ini mengakar pada kondisi ketika elit tertentu memegang  kuasa  penuh  dan privilese untuk mendapatkan dan bahkan mengatur rente  ekonomi  hutan  yang  seharusnya dinikmati  publik  luas–untuk  kepentingan segelintir. Rentetan dari faktor itu terlihat pada  fenomena  korupsi  yang  terjadi hampir pada setiap tahap tata kelola SDA- LH.  Akhirnya,  beragam  aktor  berlomba- lomba dalam turut serta perburuan rente sumber  daya  alam–termasuk  apabila harus melakukan mengorbankan lingkungan (Purnomo dan Shuntiko, 2015;
Kartodihardjo, dkk, 2016).
Menuntut pertanggungjawaban terhadap  kerusakan  SDA-LH  dengan memahami  kondisi  politik  ekonomi  itu tidak mudah, apalagi upaya mengkriminalisasi  kejahatan  SDA-LH  itu sendiri  baru  belakangan  terbentuk, beriringan dengan kesadaran perlindungan  lingkungan  hidup.  Pada tahapan awal, legitimasi upaya perlindungan lingkungan seringkali dikaitkan dengan kepentingan manusia itu sendiri.  Misalnya,  ketika  penurunan kualitas  lingkungan  itu  mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.
Pencemaran  limbah  beracun,  sampah, polusi udara, dan air, jatuh dalam kategori ini.  Baru  sejak  tahun  80-an,  kriminalisasi terhadap  kejahatan  lingkungan  yang demikian  banyak  berkembang,  bahkan mengarah juga pada pemidanaan terhadap kondisi berkurangnya kualitas lingkungan
hidup.  Upaya  untuk  menjustifikasi kriminalisasi perusakan SDA-LH mentransformasi definisi kejahatan melalui  banyak  spektrum,  mulai  dari politik  ekonomi, magnitud ,  kejelasan dampak, dan legitimasi publik (Pendleton, 1997).
Transformasi  ini  mempengaruhi juga  bagaimana  penegakan  hukum tersebut  harus  berjalan.  Pada  aras  itu, penegakan  hukum  terhadap  perusak sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup di  Indonesia  juga  mengalami  berbagai dinamika,  baik  secara  praksis  maupun dalam diskursus. Tentu saja seperti halnya penegakan hukum secara umum,
perkembangan  ini  dipengaruhi  berbagai hal  seperti  kapasitas,  sarana  pendukung, kondisi  struktur  Masyarakat,  dan  bahkan kebudayaan (Soekanto, 2004).
Efektivitas  dari  penegakan  hukum acap  kali  hanya  dipandang  dari  segi institusional atau teknikal semata.  Tetapi jarang  memperhatikan  bagaimana  politik pembentukannya  serta  tantangan  dalam lingkup  eksternal  upaya  penegakan hukum itu sendiri. Tulisan ini mengambil posisi dan menguraikan bagaimana politik penegakan  hukum  khususnya  dalam penanganan  kejahatan  SDA-LH,  justru lebih banyak terpengaruh pada persoalan structural,  dari  pada  yang  bersifat institusional.  Salah  satu  petunjuk  untuk menguraikannya, persoalan struktural ini dalam salah satu fasetnya terlihat ketika ia berkelindan  dengan  korupsi.  Petunjuk lainnya,  juga  diungkapkan  oleh United
Nation on Environmental Program (2019) dengan menyebutkan rentannya kebijakan  perlindungan  SDA-LH  ketika berhadapan dengan korupsi yang ditandai dengan lemahnya institusi negara. Tidak heran apabila upaya penegakan SDA-LH dalam dua dasawarsa terakhir,  posisi  dan  peran  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam menempatkan  sumber  daya  alam  dan

## Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
lingkungan  hidup  sebagai  isu  strategis turut  juga  mempengaruhi  dinamika  itu. Termasuk melalui inisiatif
pencegahannya,  yaitu  Gerakan  Nasional Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam  (GNP SDA).

## Pembahasan
Tantangan Penegakan Hukum SDA-LH dan Persoalan Strukturalnya
Tantangan  penegakan  hukum  di bidang  SDA-LH  dapat  dikatakan  sangat rumit. Beragam persoalan teknis maupun non-teknis  seperti  institusional  dan struktural mempengaruhi dinamika politik  penegakan  hukum  SDA-LH  di Indonesia. Persoalan teknis dalam banyak contoh  masih  menjadi  salah  satu tantangan  yang  harus  dihadapi  penegak hukum,  khususnya  ketika  berkaitan dengan perlunya penguatan kompetensi.
Sama halnya pada tataran institusional,  yang  pada  praktiknya  lebih banyak  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tantangan juga banyak ditemukan,  diantaranya  terkait  tumpang- tindih  kewenangan,  belum  efektifnya fungsi  koordinasi  dan  pengawasan  oleh Kepolisian,  dan  struktur  organisasi  di kementerian sektoral yang tidak mendukung pelaksanaan penegakan hukum juga banyak ditemukan (Supiyanto dan Wahyuningsih, 2017).
Selain kedua hal tersebut, pembelajaran selama ini juga menunjukkan bahwa persoalan struktural sendiri  memberikan  kontribusi  pada gagalnya  penegakan  hukum  SDA-LH  di Indonesia  untuk  mencapai  tujuannya. Diantara yang paling mempengaruhi, yang akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  tercermin dalam 3 (tiga) persoalan, yaitu:
1) Over -kriminalisasi yang menyebabkan penegakan  hukum  SDA-LH  tidak berjalan efektif;
2) Pemakluman  konflik  kepentingan yang  kemudian  menentukan  proses penegakan hukum;
3) Pembiaran  terhadap  regulasi  yang buruk,  sehingga  pelanggaran  terus berulang.
Simpangan  berbahaya  yang  tidak terlihat dari penguatan penegakan hukum SDA-LH adalah ketika pasal-pasal pelindung  SDA-LH  itu  justru  membuat pelaku  yang  seharusnya  dimintakan pertanggungjawaban akhirnya tidak terjerat. Dalam banyak kasus, masyarakat setempat  dan  adat  yang  memanfaatkan sumber  daya  alam  untuk  kebutuhan sehari-hari  justru  menjadi  target  label penjahat  sumber  daya  alam.  Penegakan hukum dilakukan secara sporadis terhadap  temuan  pelanggaran  hukum, sehingga  seolah  tidak  terstruktur  pada tujuan  efek  jera  secara  luas.  Di  sektor kehutanan misalnya, tidak ada pembedaan penegakan  hukum  terhadap  pelaku perusakan  hutan  skala  besar  dengan perambahan  hutan  (Tacconi,  dkk,  2019), bahkan  apabila  hal  itu  dilakukan  untuk penghidupan  sehari-hari  (Irawan,  dkk., 2019).
Tingginya over -kriminalisasi tersebut,  bahkan  banyak  dipandang sebagai  cara  bagi  penguasa  untuk memberikan efek kejut dan mendelegitimasi hak masyarakat terhadap sumber  daya  hutannya  (Lynch  dan Harwell,  2012;  Muttaqien  dkk,  2012). Selain persoalan cara pandang atas hutan dan preferensi ekonomi serta pengetahuan  yang  mendasarnya,  pasal- pasal  pidana  di  sektor  SDA-LH  seringkali juga kualitasnya tidak memadai. Beberapa perkara  menunjukkan  proses  hukum bahkan kepada masyarakat yang berusaha melindungi  hutan  (173/Pid.Sus/2014/ PN.BGL; 243/Pid.Sus/2014/PN.SBG).
Beriringan  dengan  persoalan  itu, kejahatan  sumber  daya  alam  skala  besar itu  sendiri  jarang  sekali  diproses  hukum.
Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika
Penegakan hukum jarang sekali menyentuh  korporasi  skala  besar  yang diketahui menyebabkan kerusakan hutan (FWI,  2014).  Misalnya,  tidak  banyak proses hukum yang berhasil menanggulangi  persoalan  pemberian  izin perkebunan  kelapa  sawit  yang  diketahui koruptif dan secara tidak sah menyebabkan  pembukaan  hutan  skala besar  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia (Setiawan  dkk,  2016).  Tuntutan  agar penegakan  hukum  berproses  secara  adil, mengharapkan  proses  penegakan  hukum menjadi  jalan  tengah  untuk  memastikan cara  bekerja  hukum  dalam  peristiwa in concreto dapat  berlaku  adaptif  terhadap persoalan struktur politik ekonomi.
Selain  persoalan  ketidakadilan  di atas,  efektivitas  penegakan  hukum  yang tidak strategis menyasar skala besar juga dipertanyakan. Terutama karena penegakan hukum yang demikian dikritik tidak  akan  mampu  menyasar  harta  hasil kejahatan  yang  jumlahnya  signifikan. Upaya  mengejar  harta  hasil  kejahatan dipandang  sebagai  pendekatan  yang efektif  dengan  asumsi  bahwa  pelaku kejahatan  tersebut  akan  menggunakan harta  hasil  kejahatan  untuk  mengelola organisasi kejahatannya ( life and blood of the crime ) (Setiono, 2008). Oleh karena itu, tanpa  pengungkapan  dan  perampasan terhadap  aset  hasil  kejahatan  itu,  pelaku kejahatan dapat dengan mudah memobilisasi kejahatannya untuk
menghindari proses hukum yang berjalan.
Kedua  isu  di  atas  bersinggungan pada  titik  bagaimana  kejahatan  terhadap SDA-LH  itu  sendiri  didefinisikan.  Apakah yang  disebut  kejahatan  SDA-LH  dan bagaimanakah pasal-pasal pidana dirumuskan,  mudah  untuk  diatribusikan dengan  hegemoni  pengetahuan  dan bentuk ekonomi partikular yang terbentuk dalam  arena  pembentukan  perundang- undangan (Nagara, 2014).
Sementara itu, pemakluman terhadap  konflik  kepentingan  juga menjadi  penghambat  terhadap  upaya penegakan  hukum.  Terhambat  dan terlambatnya  proses  hukum  terhadap kejahatan seringkali terjadi akibat konflik kepentingan  (Rasad,  2018).  Meskipun tidak  selalu  yang  disebabkan  oleh  relasi transaksional, konflik kepentingan menyandera  upaya  untuk  meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum dalam banyak ragam. Konflik  kepentingan  membuat  beragam aktor  dalam  satu  jejaring  kepentingan yang  sama,  sehingga  perilaku  institusi formal  pemerintah  menyimpang  dari fungsi utamanya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk melalui  penegakan  hukum.  Misalnya ketika  aparatur  negara  terjebak  untuk berhutang budi, karena layanan publiknya dibiayai  perusahaan  (KPK,  2013)  atau ketika  secara  langsung  diberikan  posisi struktur  tertentu  di  dalam  perusahaan.
Sebagian besar kementerian yang mengurus  sumber  daya  alam  tidak memiliki  aturan  khusus  terkait  konflik kepentingan tersebut.
Persoalan  pembajakan  regulasi adalah  persoalan  lain  yang  dipandang dalam  GNP  SDA  sebagai  penghambat upaya penegakan hukum. Dengan pembajakan itu, proses penegakan hukum tidak  bisa  berlaku  tegas,  karena  ruang pemaknaan  hukum  dibuat  mudah  untuk disimpangi  bahkan  secara  sengaja, sehingga memberikan ruang menguntungkan  pihak-pihak  tertentu yang didesain sejak awal. Ada  3  (tiga)  bentuk  pelemahan regulasi  yang  teridentifikasi.  Tidak utuhnya penyelesaian administrasi pemerintah,  sehingga  menjadi  celah  bagi pelanggaran hukum yang terjadi berulang kali, dilakukan oleh banyak aktor. Hingga pada  akhirnya  memaksa  pemerintah harus menerbitkan kebijakan

## Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
keterlanjuran. Fragmentasi dan tumpang- tindih  kewenangan  yang  memberikan insentif  terhadap  pemilihan  hukum  yang dianggap  menguntungkan.  Pelanggaran hukum  yang  terjadi  akibat  manipulasi informasi  dalam  administrasi  tata  kelola SDA  yang  rumit.  Maupun  melalui  pasal- pasal yang multi-interpretatif.
Gagalnya  penegakan  hukum  untuk berjalan  secara  utuh  pada  tipologi  yang demikian,  menyebabkan  pemerasan  dan suap  menjadi  praktik  yang  lazim  untuk memperkuat  posisi  dan  ‘legitimasi’ pengusahaan SDA-LH dalam ketidakjelasan  regulasi  tersebut.  Kondisi ini  akhinya  dimanfaatkan  oleh  para pemburu  rente  untuk  mendapatkan bagian  dari  proses  yang  menyebabkan kerugian  negara  secara  masif.  Ketika  hal itu terjadi, kondisi koruptif akhirnya saling bersinggungan untuk melemahkan penegakan hukum.

## Orientasi Penegakan Hukum Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Tantangannya
Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber  Daya  Alam  (GNP  SDA)  dibentuk oleh KPK bersama dengan 12 Kementerian dan  Lembaga  dengan  tujuan  melakukan sistem  pengelolaan  sumber  daya  alam  di darat  dan  laut  untuk  mencegah  korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan  negara,  serta  mendorong perbaikan  tata  kelola  sektor  SDA
Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan  aspek  keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,  kemitraan,  pemerataan,  peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam  pelaksanaannya,  GNP  SDA  juga mengajak  penegak  hukum  untuk  terlibat di  dalamnya.  Sebagai  tambahan,  Komisi Pemberantasan  Korupsi  semakin  berani melakukan  proses  hukum  terhadap
kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam-termasuk energi (KPK, 2018).
Di dalam GNP SDA sendiri, terdapat 2  (dua)  peran  aparat  penegak  hukum yaitu:
a) Melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi  tindakan-tindakan  yang melanggar hukum; dan
b) Melakukan  upaya  hukum  terhadap setiap  bentuk  pelanggaran  hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya didalamnya. Berdasarkan  rencana tersebut, merujuk  pada  laporan  evaluasi  GNP  SDA tahun  2018,  kinerja  fungsi  penegakan hukum  di  sektor  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  terlihat  membaik. Berbagai pelanggaran lingkungan, seperti kebakaran  lingkungan  dan  pencemaran diproses  dengan  berbagai  instrumen hukum pidana, perdata, maupun administratif.  Korporasi  pengusahaan sumber  daya  alam  yang  selama  ini dipandang  tidak  pernah  dimintakan pertanggungjawaban mulai banyak diproses  hukum,  termasuk  dengan memaksanya melakukan pemulihan terhadap  kerusakan  lingkungan  yang terjadi.
Khususnya  di  sektor  kelautan- perikanan dan sektor kehutanan tergolong masif  melakukan  pemidanaan  terhadap pelanggaran  hukum.  Dalam  waktu  4 (empat)  tahun  terakhir,  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani sebanyak  825  perkara.    Sementara  itu  di sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga melakukan beragam bentuk penegakan  hukum  pidana  terhadap korporasi  penyebab  kebakaran  hutan (Greenpeace, 2019).
Hal lain yang penting dicatat sebagai kemajuan  adalah  adanya  penguatan
Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika
orientasi  penegakan  hukum  yang  mulai diarahkan pada upaya pemulihan kerusakan  dan  pengembalian  kerugian negara. Contohnya, sepanjang tahun 2015- 2017,  KLHK  telah  melakukan  proses hukum  yang  berujung  pada  putusan pengembalian  kerugian  dan  beban pemulihan lingkungan hingga 16,6 triliun
rupiah  dari  kasus  kerusakan  lingkungan dan kebakaran hutan. Sementara itu, KKP telah  melakukan  penenggelaman  kapal yang ditemukan melanggar hukum hingga sejumlah  488  kapal.  Meskipun  dalam beberapa  kasus,  upaya  eksekusinya  juga masih terkendala (KPK, 2018).
Tabel 1. Kasus-kasus Kebakaran Hutan yang Belum Dieksekusi
No. Nama Perusahaan Lokasi Jenis Perkara Keterangan 1. PT. Kalista Alam (PT. KA) Kab. Nagan Raya, Aceh Karhutla Inkracht  van  gewijsde pada  tingkat  PK  tanggal 18 April 2018. 2. PT. Merbau Pelalawan Lestari (PT. MPL) Kab. Pelalawan, Riau Perusakan lingkungan (illegal logging) Inkracht  van  gewijsde pada    tingkat  Kasasi tanggal 18 Agustus 2016 3. PT. Waimusi Agroindah (PT. WA) Kab. Ogan Komering Ilir, Sumsel Karhutla Inkracht  van  gewijsde pada  tingkat  PN  tanggal 20 September 2017. 4. PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) Kab. Ogan Komering Ilir, Sumsel Karhutla Inkracht  van  gewijsde pada  tingkat  PT  tanggal 12 Agustus 2016 5. PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) Kab. Rokan Hilir, Riau Karhutla Inkracht  van  gewijsde pada tingkat Kasasi tanggal 28 Juni 2018. 6. PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ) Kab. Rokan Hilir, Riau Karhutla Inkracht  van  gewijsde pada tingkat Kasasi tanggal 10 Agustus 2018.
Orientasi terhadap upaya pemulihan lingkungan  penting  untuk  dilihat  sebagai perspektif yang strategis untuk penegakan hukum yang lebih efektif mendorong efek jera. Dalam upaya pemulihan lingkungan, maka penegak hukum akan menjadi lebih kreatif  dengan  menggunakan  beragam instrumen
hukum.
Tidak hanya
pendekatan  hukum  pidana,  tetapi  juga perdata,  dan  lingkungan  hidup.  Dalam beberapa literatur, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan yang terintegratif atau banyak  pintu  ( multidoor )  (UNDP,  2019).
Penggunaan
sanksi administratif khususnya  di  KLHK  meningkat  dalam  4
(empat)  tahun  terakhir,  tidak  hanya berhenti  di  teguran,  tetapi  juga  paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan usaha  yang  merusak  dan  sekaligus
mengupayakan pemulihan terhadap kerusakan itu. Harapannya, proses hukum kemudian dapat dilakukan lebih komprehensif  sehingga menutup  peluang bagi  pelaku  kejahatan  SDA-LH  untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatannya.  Fleksibilitas  penegakan hukum  untuk  menggunakan  ragam instrumen, pidana, perdata, dan administratif  diharapkan  dapat  menutup kelemahan  yang  ada  di  masing-masing instrumen (Blondiau, dkk. 2015). Sementara  pidana  ditujukan  untuk menjerat pelaku, tapi tidak memperhatikan dampak kerusakan, sanksi administratif juga dipandang lemah karena hanya bertujuan untuk menghentikan pelanggarannya.

## Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

## Tabel 2. Penjatuhan Sanksi Administratif oleh KLHK
Tentu  hal  ini  pun  masih  meninggalkan catatan, mengingat regulasi terkait dengan penegakan  hukum  administrative  masih sangat  lemah  (Nagara,  2017).  Arah  ini terlihat  jelas  dalam  GNP  SDA  ketika berbicara  pemenuhan  kewajiban  yang diantaranya  adalah  kepatuhan  terhadap kelola  lingkungan  berdasarkan  izin lingkungan  dan  pemenuhan  kewajiban pemulihan  lingkungan  sebagai  bagian administrasi  kegiatan  usaha  di  bidang SDA-LH. Secara eksplisit beragam rekomendasi  dalam  GNP  SDA  meminta dilakukannya audit kepatuhan di masing- masing sektor sumber daya alam. Sebagai tambahan,  proses  GNP  SDA  juga mengarahkan  pada  upaya  penegakan hukum  yang  lebih  akuntabel,  karena seluruh  informasi  terkait  dengan  tata kelola sumber daya alam didorong untuk lebih transparan. Informasi yang tersedia ini  membuka  ruang  untuk  lebih  serius terkait  pelaku,  modus,  dan  dampak  dari kejahatan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup.
Fakta-fakta  pelanggaran  di  bidang perizinan  di  bidang  sumber  daya  alam terpampang  dengan  jelas  mulai  dari perusakan lingkungan, pelanggaran peruntukan  ruang,  bahkan  pemenuhan
persyaratan perizinan itu sendiri. Dengan itu,  konstruksi kejahatan SDA-LH sebagai kejahatan kerah putih ( white collar crime ) lebih  menemukan  tempatnya.  Berbeda dengan  tipologi  kejahatan  lainnya, kejahatan  kerah  putih  dirasionalisasi dengan  motif  bisnis  dan  korporasi  untuk melanggar  aturan,  tehniknya  pun  khusus hanya dipahami oleh orang-orang terdidik yang  menjadi  anggota  korporasi  tersebut (Sutherland dalam Simpson dan Weisburd, 2009).
Runtutan logika berikutnya, sebagai kejahatan  kerah  putih,  kejahatan  SDA-LH mudah  sekali  untuk  bermetamorfosis menjadi  beragam  bentuk  yaitu  kejahatan korporasi,  kejahatan  terorganisir,  dan kejahatan  politik  (Karen  Harbeck,  2011). Pada  kejahatan  korporasi,  pelaku  dalam hal  ini  dapat  diidentifikasi  sebagai korporasi, menggunakan segala instrumen yang  ada  di  dalam  korporasi  untuk melakukan  kejahatan  dan  mendapatkan keuntungan bagi korporasi. Sementara itu, pada  kejahatan  terorganisir,  organisasi dengan sengaja didesain untuk melakukan kejahatan, meskipun seolah-olah berperan sebagai usaha yang sah. Dalam kasus Nur Alam  misalnya,  ketimbang  kejahatan korporasi,  lebih  tepat  didefinisikan
3 21
16
8 0 0 0 90 15 115 1 0 125 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 Pencabutan izin Pembekuan izin
Paksaan pemerintah
Teguran tertulis Peringatan tertulis 2015 2016 2017
Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika
sebagai  kejahatan  terorganisir,  karena pelaku  membangun  korporasi  bodong, yang  hanya  untuk  melakukan  kejahatan pertambangan secara koruptif.
Pada tahapan berikutnya, kejahatan SDA-LH  juga  dapat  berkembang  menjadi kejahatan politik. Dengan akumulasi harta hasil  kejahatan  yang  dilakukan,  beragam aktor ikut dalam proses perburuan rente, termasuk  pihak-pihak  yang  dianggap memiliki  pengaruh  untuk  mengambil kebijakan dan regulasi. Sehingga kejahatan  SDA-LH  juga  mempengaruhi proses-proses politik penentuan peruntukkan ruang, anggaran, pembangunan, dan lingkungan hidup.
Meski  tidak  secara  langsung menyentuh  persoalan  kuasa  negara  di sektor  sumber  daya  alam  dalam  rangka penegakan  hukum,  GNP  SDA  mencermati persoalan  struktural  sebagai  bagian  yang tidak terpisahkan dalam upaya penegakan hukum.
Sebagaimana juga telah disebutkan dalam dokumen evaluasi GNP
SDA  (KPK,  2018),  regulasi  dan  berbagai prasyarat  dari  penegakan  hukum  yang efektif  itu  sendiri  belum  sepenuhnya tersentuh.

## Harmonisasi  Regulasi  dan  Penguatan Politik  Penegakan  Hukum  Kejahatan SDA-LH
Dalam  konteks  ini  yang  dimaksud adalah  memperkuat  ragam  instrumen perdata, adsministratif, dan pidana untuk diterapkan di berbagai kejahatan SDA-LH. Tidak  hanya  di  sektor  kehutanan  tetapi juga  pertambangan,  perkebunan,  serta perikanan dan kelautan. Dengan
memperhatikan  karakteristik  kejahatan SDA-LH  sebagai  kejahatan  kerah  putih yang berorientasi pada nilai ekonomi dari hasil  kejahatannya.  Oleh  karena  itu, penguatan  dan  harmonisasi  instrumen tersebut  meliputi  bagaimana  mendorong pemulihan  lingkungan,  pengembalian
kerugian
negara, dan
pertanggungjawaban korporasi. Melalui  GNP  SDA  berbagai  regulasi mengenai perizinan diperkuat. Salah satu contohnya dengan mendorong penguatan penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran pembatasan  penguasaan  luasan  usaha perkebunan  yang  sebelumnya  sering  kali disalahgunakan  dan  dilanggar.  Melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98  Tahun  2013,  usaha  perkebunan  yang berikutnya diketahui melanggar pembatasan  luas  penguasaan  lahan  dan memberikan  informasi  palsu  mengenai grup  usahanya,  dapat  dicabut  izinnya bahkan tanpa peringatan.

## Memperkuat  Mekanisme  Penegakan Hukum yang Lebih Akuntabel
Penegakan hukum di bidang SDA-LH seringkali  akan  lebih  banyak  terbantu apabila  prosesnya  dilakukan  secara terbuka.  Keterbukaan  ini  tidak  hanya memperkuat  akuntabilitas  publik,  tetapi lebih  jauh  dapat  digunakan  sebagai  alat mitigasi  terhadap  konflik  kepentingan. Meski telah dipicu  oleh  GNP  SDA melalui penegakan  kepatuhan  kewajiban  hukum dalam  administrasi  perizinan,  berbagai pembenahan  regulasi  yang  bersifat sistemik juga diperlukan. Sembari memperkuat  aturan  yang  mengatur konflik kepentingan, penting bagi pemerintah  untuk  juga  mengoptimalkan kebijakan pengenalan pemilik manfaat.
Berbagai upaya dilakukan oleh KPK untuk  memastikan  penegakan  hukum berjalan  lebih  akuntabel.  Di  sektor pertambangan, penyelesaian ketidakpatuhan perizinan didorong dilakukan dalam ranah yang lebih terbuka dengan mendorong mekanisme clean and clear (CnC)  usaha  pertambangan  dan terbangunnya  kanal  digital  informasi geospasial  Satu  Peta  Pertambangan (Mining  One  Map  Indonesia,  MOMI). Melalui  proses  itu,  informasi  mengenai

## Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
daftar  usaha  pertambangan  yang  melalui proses CnC dan kemudian tidak lolos dapat dipublikasi  secara  luas,  sehingga  publik dapat  ikut  melihat  dan  mengawasi prosesnya.
Menegaskan Posisi Masyarakat sebagai
Pihak yang Memiliki Kuasa atas SDA-LH
Untuk menghindari bentuk kejahatan politik dalam kejahatan SDA-LH, penting agar upaya penegakan hukum ini juga  memperhatikan  posisi  masyarakat terkait  dengan  penguasaan  SDA-LH. Proses penegakan hukum yang berlebihan ( over- kriminalisasi) tidak hanya menyebabkan  berkurangnya  efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menghilangkan legitimasi dari prosesnya.
Sementara  itu,  kejahatan  skala  besar terhadap SDA-LH terus terjadi.
Meski masih terus berulang menjadi persoalan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengarahkan  agar  penegakan  hukum  di sektor  sumber  daya  alam  dengan  tegas mengarah  pada  pelaku  kejahatan  yang berdampak masif dengan cara mendorong penguatan  hak  masyarakat  terhadap sumber  daya  alam.  Penguatan  ini diantaranya  didorong  dengan  penerbitan berbagai regulasi yang dapat mendukung pengakuan  hak  masyarakat  dalam menguasai  tanah.  Dorongan  untuk  revisi Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun
2004 tentang Perencanaan Hutan,
kemudian  penerbitan  Surat  Keputusan Bersama  4  Menteri  tentang  Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang  ditindaklanjuti  juga  Peraturan Presiden  Nomor  88  Tahun  2017  tentang Penyelesaian  Penguasaan  Tanah  dalam Kawasan Hutan.
Dengan penguatan hak itu, orientasi penegakan hukum diarahkan ulang untuk memastikan  agar  perlindungan  terhadap SDA-LH  dapat  diarahkan  dengan  jelas kepada  pelaku-pelaku  kejahatan  skala besar  untuk  mengeskploitasi  kekayaan
negara, termasuk dengan cara memanfaatkan celah-celah regulasi.

## Penutup
Persoalan  struktural  menyebabkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak berdaya ketika berhadapan dengan eksploitasi SDA yang  tidak  tercatat,  rusaknya  lingkungan hidup  akibat  minimnya  kepatuhan,  dan korupsi  dalam  sendi-sendi  administrasi pemerintahan  di  bidang  sumber  daya alam.  Beberapa  diantaranya,  meliputi persoalan  konflik  kepentingan, over - kriminalisasi dan buruknya regulasi dalam penguasaan  SDA-LH.  Sehingga,  meski sektor  sumber  daya  alam  merupakan sektor  yang  memiliki  kelengkapan instrumen  penegakan  hukum  yang memadai,  dalam  praktiknya  penegakan hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  di bidang  sumber  daya  alam  tidak  banyak berjalan efektif.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengalaman  dan  pembelajaran  Komisi Pemberantasan Korupsi
untuk memperkuat penegakan hukum di bidang SDA-LH  melalui  inisiatif  yang  berjalan dalam  Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) mengupayakan  pemulihan  kerusakan lingkungan hidup, akuntabilitas penegakan hukum, dan penguatan regulasi yang berkaitan dengan instrumen penegakan  hukum.  Khususnya  dengan tidak  hanya  menjadi  pemantik  ( trigger mechanism) terhadap  proses  penegakan hukum,  GNP  SDA  KPK  juga  mendorong penguatan terhadap politik hukum dalam penegakan hukum di bidang SDA-LH yang lebih efektif.
Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri, Dian Patria, Farid Andhika

## Referensi
Harbeck,  Karen,  dkk.  (2011). Analyzing Crime  and  Social  Control .  Salem Press. New Jersey.
Irawan,  S.,  Widiastomo,  T.,  Tacconi,  L., Watts, J., Steni, B. (2019). Exploring the Design of Jurisdictional REDD+: the  Case  of  Central  Kalimantan, Indonesia. For. Pol. Econ.
Kartodihardjo,  Hariadi,  dkk.  (2015).
Transaction Cost of Forest Utilization  License:  Institutional Issues. JMHT 21(3): 184-191.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2018). Kertas Kebijakan Evaluasi Gerakan Nasional  Penyelamatan  Sumber Daya Alam. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Nagara, Grahat. (2014). Prinsip- Prinsip  Legislasi  Hukum  Pidana Rumusan Delik Sumber Daya Alam. Universitas Indonesia. Depok. _______________.  (2017).  Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan  Terkait  Eksploitasi Sumber Daya Alam. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 3(2). Jakarta:  Indonesian  Center  for Environmental Law.
Purnomo,  Herry  dan  Shuntiko.  (2015). Politik Ekonomi Kebakaran Hutan. Center  for  International  Forestry Research. Jakarta.
Rasad,  Fauziah.  (2016).  Korupsi  dan  Hak Asasi  Manusia  dalam  Sektor Kehutanan. Jurnal HAM 9(2).
Supyanto,  Asep  dan  Wahyuningsih,  Sri Endah.  (2017).  Koordinasi  dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak  Pidana  yang  Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah
12(2).
Tacconi,  Luca,  dkk.  (2019). Law
Enforcement  and  Deforestation:
Lessons  for  Indonesia  and  Brazil. Forest  Policy  and  Economics. https://doi.org/10.1016/j.forpol.20 1905.029.