## EFEKTIVITAS PENDEKATAN RULE OF REASON

## DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Bambang Eko Nugroho (bambangeko79@yahoo.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Munawar Kholil munawar.kholil@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstrack
This article describes and examines the problem, firstly whether the arrangement of the Rule of Reason approach in enforcement of tender conspiracy can be effectively implemented. This study is a descriptive empirical law study. Types of primary and secondary data. Data completion technique used is interviews, observation, and literature study with interactive qualitative method. The law enforcement of tender conspiracy by using the rule of reason approach so far can be effectively implemented by the Business Competition Supervisory Commission, by making the factor of law and economic condition and procedure of the Commission of Business Competition Supervisor itself.
Keywords: Legal Effectiveness; Rule of Reason; KPPU; Tendering Conspiracy

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pengaturan pendekatan Rule of Reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender dapat efektif dilaksanakan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deksriptif. Jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif interaktif. Penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan rule of reason sejauh ini efektif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menjadikan faktor keadaan dari segi hukum dan segi ekonomi maupun prosedur teknis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.
Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Rule of Reason; KPPU; Persekongkolan Tender

## A. Pendahuluan
Di berbagai Negara di dunia, penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditangani oleh lembaga Khusus. Di Amerika Serikat, pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli dilaksanakan oleh The Justice of Departement dan Federal Trade Commision/FTC. Di jepang untuk menjalankan Undang-Undang Antimonopoli didirikan Komisi Dagang Adil/Fair trade Commision (Marwah M Diah dan Joni Emirzon, 2003:75). Sedangkan di Indonesia, dikenal KPPU yang merupakan komisi Negara dan lembaga penegak hukum independen terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan. Keberadaan KPPU diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (1) jo.Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1999 (Suhansril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010:149).
Di beberapa negara, persekongkolan dalam tender merupakan jenis pelanggaran yang amat serius, karena tindakan tersebut biasanya merugikan negara dalam arti luas. UNCTAD menyatakan sebagai berikut: “Collusive tendering is inherently anti-cometitive, since it contravenes the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services on the most favorable price and conditions..”. Tender kolusif dibanyak negara pada umumnya adalah Per se illegal (Sacker and Lohse,

## Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason Dalam
2001:313). Adanya alasan dibentuknya KPPU di Indonesia yakni : pertama alasan filosofis dan kedua alasan sosiologis (Ayudha D.Prayoga, 2000:126). Dalam pengaturan persaingan usaha, terdapat dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan dengan istilah “ per se illegal ” dan pendekatan yang kedua dikenal dengan “ rule of reason ”. Beberapa bentuk persaingan usaha misalnya penetapan harga ( price  fixing ) harus dianggap secara otomatis (dengan sendirinya) bertentangan dengan atau melanggar hukum karena aspek negatifnya dapat langsung terlihat dan terduga. Penekanan pendekatan pelanggaran ini terletak pada unsur formal dan perbuatan sehingga tidak diperlukan adanya klausula kausalitas di dalam pengaturannya (Muhamad Sadi Is, 2016:83). Berbeda dengan per se illegal , pada rule of reason , beberapa bentuk tindakan persaingan usaha baru dianggap salah jika telah terbukti adanya akibat dari tindakan  tersebut yang merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Dalam pendekatan rule of reason , mungkin saja dibenarkan adanya suatu tindankan persaingan usaha yang meskipun mengurangi tingkat persaingan (misalnya tingkat merger yang menghasilkan dominasi satu pelaku usaha), tetapi menghasilkan suatu tingkat efisiensi  yang  menguntungkan  konsumen  atau  perekonomian  nasional  pada  umumnya  (Abdul Hakim G, 2010:63). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat rule of reason , hal ini terlihat dari kalimat “……. Sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat” berarti bahwa suatu tindakan atau perbuatan memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Adanya perbedaan secara teori dan praktik dimana beberapa akademisi berpendapat bahwa penegakan hukum persekongkolan tender di indonesia seharusnya lebih tepat menggunakan pendekatan per se illegal dibandingkan dengan pendekatan saat ini yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha  yaitu pendekatan rule of reason, salah satunya yang berpendapat bahwa penegakan hukum persekongkolan tender seharusnya menggunakan pendekatan per se illegal adalah Anna Maria Tri Anggraini dalam tulisannya yang berjudul Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Per se Illegal atau Rule of reason Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2003 halaman 304. Selain perbedaan antara teori dan praktik, kita juga dapat melihat bahwa banyaknya kasus yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam laporan KPPU tahun 2016 bila dihitung berdasarkan presentasi % (per sen) dari 100% kasus yang masu ke KPPU sebanyak 70% adalah kasus mengenai persekongkolan tender.

## Gambar. 1

## Sumber: Laporan KPPU Tahun 2016
Kondisi ini memicu munculnya persaingan usaha tidak sehat sehingga akan berdampak pada perekonomian nasional, oleh karena itu mengetahui efektivitas suatu pendekatan yang ada dalam penegakan hukum persekongkolan tender akan memudahkan mengetahui apakah suatu tindakan itu suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang mengaturnya atau tidak. Proses penyelidikan dan pembuktian persekongkolan tender berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terlalu rumit karena KPPU harus menggunakan metode Rule of reason dalam hal membuktikan adanya dampak persekongkolan itu, padahal setiap persekongkolan tender akan mengakibatkan dampak mengahambat dan merugikan bagi pelaku usaha yang tidak terlibat.
Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam artikel ini hendak dibahas apakah pengaturan pendekatan rule of reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender dapat efektif dilaksanakan.
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason Dalam ... 81

## B.  Metode Penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dimana sifat penelitian dalam penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian berupa hasil wawancara, hasil observasi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis kualitiatif model interaktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jumlah kasus yang ditangani KPPU mulai tahun 2000 – 2017 adalah 358 kasus. Dari 358 kasus, 70 % atau 249 kasus yang ditangani adalah jenis pelanggaran Pasal 22 mengenai persekongkolan tender (lihat grafik 1 dan 2).
Perkara Masuk Tahun 2000-2017

## Grafik. 1
Sumber: Laporan KPPU Tahun 2017

## Grafik. 2 Sumber: Laporan KPPU Tahun 2017
Dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan “ Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” sehingga dapat diketahui unsur-unsur persekongkolan tender adalah; (I) Unsur Pelaku Usaha, (II) Unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain, (III) Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, (IV) Unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengertian terhadap beberapa unsur persekongkolan tender yang menjadi “Pisau analisis” bagi KPPU dalam menetukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori melanggar Pasal 22 atau tidak, dari 4 (empat) unsur persekongkolan tender, ada satu unsur yang harus dielaborasi oleh KPPU untuk menentukan suatu tindakan atau perbuatan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 yaitu unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender (MMPT). Dibutuhkan indikator MMPT, karena tanpa adanya indikator yang dapat dijadikan “pisau analisis” maka KPPU akan kesulitan untuk menentukan adanya persekongkolan tender.
82 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason Dalam ...
Meskipun Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 melarang adanya persekongkolan tender, kerancuan dalam pelaksanaan tender memicu pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan terhadap proses tender mengajukan keberatan terhadap putusan (pemenang) tender. Kondisi demikian mendorong para pelaku usaha untuk melaporkan pelanggaran dalam proses penentuan pemenang tender kepada KPPU. Karena kecenderungan yang terjadi dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan mengahasilkan keputusan yang merugikan para pihak yang terlibat dalam proses tender ( Yakub Adi Krisanto, 2005:41).
Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menggunakan pendekatan rule of reason justru akan mempersulit KPPU di Indonesia jika akan melakukan proses penyelidikan dan pembuktian. Tender kolusif lebih mengutamakan perilaku ( behaviour ) berupa perjanjian untuk bersekongkol ( conspiracy ) yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, perlakuan terhadap persekongkolan penawaran tender seharusnya menggunakan pendekatan per se illegal ( A.M. Tri Anggraini, 2003:304 ).
Walaupun secara teori dan di beberapa negara yang menjadi pelopor acuan hukum persaingan usaha secara universal seperti Amerika menggunakan pendekatan per se illegal dalam menyelesaikan permasalahan persekongkolan tender, bukan berarti membuat indikator bahwa di Indonesia pun pendekatan per se illegal lebih tepat digunakan dalam menyelesaiakan pelanggaran persekongkolan tender dari pada pendekatan rule of reason dan membuat anggapan secara teori semata rule of reason tidak lagi tepat atau efektif dilaksanakan. Dapat kita lihat dalam praktiknya selama ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan hampir kurang lebih 16 tahun sampai saat ini, dari jangka waktu dibentuknya KPPU selama ini sudah banyak putusan KPPU mengenai persekongkolan tender yang diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal itu menunjukan bahwa selama ini walaupun dalam menyelesaikan perkara kasus persekongkolan KPPU dianggap lemah karena KPPU menggunakan pendekatan rule of reason dalam menangani kasus persekongkolan tender namun kenyataannya sejauh ini KPPU mampu menyelesaikan perkara-perkara persekongkolan tender dengan pendekatan rule of reason dan itu menyimpulkan bahwa selama ini pendekatan rule of reason masih dianggap efektif dan tepat dalam menyelesaikan perkara tender. Dapat kita lihat salah satunya Putusan KPPU Perkara Nomor 17/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci ( Ring Road III ) Kecamatan Tenggarong Seberang. Analis yang didapat terhadap Putusan diatas sebagai berikut;
1. Tentang Identitas Para Terlapor
1.1  Terlapor I, PT Karyatama Nagasasri ( selanjutnya disebut PT. Karyatama Nagsari/Terlapor I).
1.2  Terlapor II, PT Jasin Effrin Jaya ( Selanjutnya disebut PT Jasin Effrin Jaya/Terlapor II).
1.3  Terlapor III, Hj. Syarifah Rositah, S.T. ( Selanjutnnya disebut PPK/Terlapor).
1.4  Terlapor IV, Panitia Lelang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci ( Ring Road III ) Kecamatan Tenggarong Seberang/Panitia Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi serta Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air ( Selanjutnya disebut Panitia Tender/ Terlapor IV ).

## MEMUTUSKAN
1.  Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Jasin Effin Jaya selaku Terlapor II, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....................
2.  Menyatakan bahwa Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ......................
3.  Menghukum Terlapor I, membayar danda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- ( Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah ) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 ( Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha )….
Jurnal Privat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason Dalam ... 83
4.   Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- ( Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah ) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 ( Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha ). .......................
..............................................................................................................................................
5.  Melarang Terlapor I Terlapor II untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 ( dua ) tahun di seluruh Wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6.  Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ................................................................................
..............................................................................................................................................
Dari analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan rule of reason masih efektif dalam menangani pelanggaran persekongkolan tender dan dapat dilihat bahwa dari persekongkolan diatas memberikan dampak terhadap pelaku usaha lain sebagai pesaing, dan dampak yang ditimbulkan dalam persekongkolan tender dapat dibuktikan melalui unsur-unsur dalam pasal 22 itu sendiri.
Karena dalam praktiknya KPPU khusunya dalam melaksanakan investigasi sebuah kasus persekongkolan tender harus memenuhi unsur-unsur Pasal 22 agar dugaan pelanggaran yang diajukan dalam proses pemeriksaan dapat diterima, sehingga dalam mencari pemenuhan unsur-unsur dan dampak Pasal 22 team Investigasi harus menggunakan pendekatan rule of reason dikarenakan apabila Pasal 22 menggunakan pendekatan per se illegal team Investigasi dalam menyelesaikan kasus persekongkolan tender tidak perlu membuktikan dampak dari unsur-unsur persekongkolan, dan hal itu belum dapat diterima di pandangan masyarakat indonesia baik secara proses hukum maupun prespektif ekonomi khususnya ditujukan kepada para lawyering para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 22 yang belum dapat menerima konsep pendekatan per se illegal dalam penegakan hukum persekongkolan tender, yang didasari bahwa dalam melaksanakan supremasi hukum maka harus melihat tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Dendy R Sutrisno, Kepala Biro Hukum KPPU, wawancara, 10 Januari 2018)
Adapun indikator yang dapat mempengaruhi apakah pengaturan pendekatan rule of reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender disebut masih efektif ialah dilihat dari teori efektivitas hukum. Dalam teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1996:20) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi, dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:
1)  Hukum berlaku secara yuridis;
Penegakan hukum persekongkolan tender Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 22 diatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan pendekatan rule of reason dalam penegakan hukum persekongkolan tender, sehingga dalam praktiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus menggunakan pendekatan rule of reason tersebut. Maka unsur hukum secara yuridis terpenuhi.
2)  Hukum berlaku secara sosiologis;
Dalam praktiknya pendekatan rule of reason yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengakan hukum persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilaksanakan dengan efektif karena sudah banyak kasus persekongkolan tender yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menghasilkan putusan bekekuatan hukum tetap yang amar putusannya berupa denda dapat dipaksakan atau diterima oleh pelaku usaha. Adapun data mengai denda yang ditimbulkan dari putusan berkekuatan hukum tetep sebagai berikut :
84 Jurnal Pr ivat Law Vol. VII No 1 Januari - Juni 2019 Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason Dalam ...

## Gambar. 2 Sumber: Laporan KPPU Tahun 2016
Melihat dipatuhinya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha oleh para pelaku usaha yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tentang persekongkolan tender, maka unsur hukum berlaku secara sosiologis terpenuhi.
3)  Hukum tersebut berlaku secara filosofis . Dalam praktik penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan rule of reason telah memberikan suatu perubahan dalam iklim persaingan tender di Indonesia, dengan banyaknya kasus-kasus perkara tender yang masuk ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan banyaknya pula Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang sudah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara tender merupakan hasil dari wujud tercapainya tujuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tercapinya tiga tujuan hukum yaitu, kepastian, kemanfaatan, dan keadilian, maka unsur hukum berlaku secara filosofis terpenuhi .

## D. Simpulan
Pelaksanaan pendekatan rule of reason dalam Penegakan Hukum persekongkolan tender dapat efektif dilaksanakan, dengan melihat kondisi yang ada saat ini mulai dari Undang-Undangnya, kewenangan yang dimiliki KPPU, budaya hukum yang ada di Indonesia.

## E. Saran
Pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terlebih mengenai huum acara dan kewenangan KPPU sebagai penegak hukum agar tidak menimbulkan multitafsir dan harus benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di negara Indonesia, dan lebih memberikan fasilitas kewenangan terhadap KPPU dalam hal penyelidikan dan penyidikan terkait bukti-bukti adanya persekongkolan untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya lebih baik dan tidak bertentangan antara Das sollen dan Das seinnya. Sehingga akan mewujudkan cita-cita yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
85

## F.   Daftar Pustaka
Abdul  Hakim  Hakim  Garuda  Nusantara  &  Benny  K.  Harman.1999. Analisa  dan  Perbandingan Undang- Undang Antimonopoli . Jakarta: Gramedia
Anna  Maria  Tri  Anggraini.2003. Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Per se Illegal dan Rule of reason. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
Ayudha  D  Prayoga  et  al,  ed.1999. Persaingan  Usaha  Dan  Hukum  Yang  Mengaturnya  Di Indonesia. Jakarta: ELIPS
Hikmahanto  Juwana.1999. “Sekilas  tentang  Hukum  Persaingan  dan  UU  No.  5  Tahun  1999”.
Dalam Jurnal Magister Hukum 1 .
Azizah.  2010 . Konservatif  Analisis  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  dalam Jurnal Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya,  Volume VIII, Nomor 2
Marwah M Diah dan Joni Emrizon.2003. Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia( Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang) . Palembang: Unisri.
Muhamad Sadi Is.2016. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU) . Palemban: Setara Pess
Sacker and Lohse.2001. Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competaition . Katalis Publishing.
Suharsil dan Muhammad Taufik Makarao.2010. Hukum Larangan Praktik Monpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto.1996. Sosiologi; Suatu Pengantar . Bandung: Rajawali Pres.
Yakub Adi Kristanto.2005. “Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender” . Jurnal Hukum Bisnis 24, No 2, Jakarta.
Dendy R Sutrisno, Kepala Biro Hukum KPPU, wawancara, 10 Januari 2018.
Efektivitas Pendekatan Rule Of Reason Dalam ...