## PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI) TERHADAP DAYA SAING PRODUK KERAMIK
Acep Hasan Zakaria, Firman Firdaus, Kevin Febriansyah Arifin, Ma’sum Munawar, Ahmad Gunawan
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa Email : daus040996@gmail.com

## Intisari
Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri  adalah  tingkat  keseluruhan  kandungan  komponen produksi  yang berasal  dari dalam negeri  berupa  produk  barang, jasa,  maupun  gabungan  dari keduanya. Terdapat beberapa perhitungan dalam TKDN diantaranya: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, mesin produksi (jika ada) dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi barang dan  jasa  dimaksud.  Dalam  upaya  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  pemerintah menerapkan kebijakan TKDN yang dimaksudkan untuk meningkatkan utilisasi, efisiensi, daya saing, mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap  produk  impor.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  menggunakan metode  literatur  review.  Yaitu  mencari  referensi  yang  telah  diterbitkan  sebelumnya  yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu : Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Lokal. Sedangkan sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder pada halaman web Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) milik Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada jumlah produksi dan jumlah sales order meskipun tidak  signifikan. Hal ini dapat menunjukan bahwa adanya pengaruh dari penerapan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)  yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap daya saing  perusahaan juga mampu mensubstitusi produk impor.
Kata Kunci: TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), Keramik,

## Abstract
The role of the government in boosting the progress of the manufacturing industry in Indonesia  is  increasingly  visible,  this  can  be  proven  in  the  effort  to  encourage  the  domestic industry to increase the competitiveness of local products as well as spending on government projects to choose goods and services that already have a domestic component level value 25 %.  The  government  is  also  trying  to  encourage  the  improvement  of  the  industry’s  ability  to produce quality products or components. This has prompted us to research the extent to which domestic companies have increased the use of domestic components to produce their products as well as to what extent are the competitiveness of certified companies. Keywords: TKDN (Domestic Component Level), Ceramics

## PENDAHULUAN
Dalam  usaha  untuk  mendorong  industri  dalam  negeri  pemerintah  harus  dapat meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Semua pihak harus mendukung hal tersebut termasuk perangkat hukum yang bersifat wajib. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri yang harus  digunakan  oleh:  Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  memiliki  atau  yang menggunakan sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah
dari dalam negeri / luar negeri BUMN, BUMD, Swasta yang sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengupayakan sumber daya yang dikuasai negara.
Pemerintah  mengharapkan  proyek-proyek  yang  dilaksanakan  dalam  Pengadaan Barang/Jasa, banyak menggunakan bahan dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri. Untuk hal  ini,  pemerintah  mensyaratkan  penilaian  penawaran  peserta  pengadaan  barang/jasa  bukan hanya dari segi teknis atau harga, tetapi harus dilihat juga dari nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung dalam produk barang atau jasa yang disediakan para peserta tender.
Reza  Munawir  (2021)  menyatakan  bahwa  Penerapan  program  P3DN  dinilai  dapat memberikan  ruang  bagi  produsen  lokal  dalam  meningkatkan  kapasitas  produksi  juga mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dipasar internasional. Sedangkan untuk mensubsitusi produk impor  dalam  pasar  domestik  P3DN  juga  menjadi  proteksi  lebih  terhadap  adanya  potensi melemahnya nilai tukar. untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri merujuk pada Keputusan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2018,  Presiden  RI  telah  membuat  tim  khusus  yang dinamai  dengan  Tim  Nasional  Peningkatan  Penggunaan  Produksi  Dalam  Negeri,  yang kemudian  disebut  Tim  Nasional  P3DN.  Secara  kontinyu  pemerintah  secara  mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, dengan salah satu jargon “Aku Cinta Produk Indonesia”. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu  hal  yang ditujukan kepada masyarakat  agar dipahami adalah terkait  Tingkat  Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Reza Munawir (2021) melalui Sertifikasi TKDN membuktikan sebuah bukti dukungan pemerintah Republik Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri  dikarenakan  sertifikasi  TKDN  dapat  berfungsi  juga  sebagai  pembatas  jumlah  barang yang diimpor dan digunakan dalam sebuah produk yang berada di pasar domestik. Mengutip dari Katadata.co.id, “berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018, nilai TKDN yang  harus  dicapai  bagi  produk  mesin  dan  peralatan  pertanian  adalah  14,5  hingga  96,3  %” sedangkan untuk bahan bangunan dan mineral non logam minimal 40%.
Presiden  Republik  Indonesia  (2022)  Melalui  instruksi  presiden  nomor  2  tahun  2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia  Pada  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  merupakan  bukti  dorongan terhadap  masyarakat  untuk  menggunakan  produk  dalam  negeri.  Dengan  keluarnya  inpres tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu peluang untuk pelaku industri untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri mulai dari bahan baku, tenaga kerja dan bahan penolong lainnya yang hal tersebut merupakan unsur-unsur dalam perhitungan nilai TKDN. Bagi perusaahan yang sudah memiliki nilai TKDN lebih dari 40 % untuk industri bahan  bangunan  akan  dijadikan  referensi  dalam  belanja  proyek-proyek  BUMN  dan  dan Lembaga pemerintah lainnya yang menggunakan sumber dana dari pemerintah.
Presiden  Republik  Indonesia  (2018)  Sebelum  lebih  lanjut  perlu  diketahui  dari  istilah TKDN, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan  Industri, tercantum  pengertian  TKDN  di  dalam  Pasal  1,  yang  berbunyi  “TKDN  adalah  besaran kandungan  dalam  negeri  pada  Barang,  Jasa,  serta  gabungan  Barang  dan  Jasa”.  Dengan  kata lain,  produk  dalam  negeri  harus  memiliki  besaran  komponen  dalam  negeri  pada  setiap Barang/Jasa yang dapat ditunjukkan dengan nilai TKDN melalui sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
Sucofindo (2022) Selain dalam pemenuhan peraturan regulasi perusahaan yang sudah melakukan  verifikasi  TKDN  akan  memeperoleh  beberapa  manfaat  diantaranya:  (1) Meningkatkan  daya  saing  perusahaan,  TKDN  merupakan  salah  satu  komponen  yang  wajib
disertakan  dalam  proses  lelang  di  instansi  pemerintah,  perusahaan  Kontraktor  Kerja  Sama  / perusahaan  minyak  dan  gas,  sehingga  menambah  daya  saing  perusahaan  dan  meningkatkan peluang  untuk  memenangkan  tender.  (2)  Meningkatkan  peluang  pemenang  tender  yang merujuk pada Perpres 16 Tahun 2018 pasal 66 yang berbunyi ‘‘perusahaan yang telah mencapai persentase  capaian  TKDN  melebihi  25%  dan  memperoleh  kontrak  >  Rp  1  Miliar  akan memperoleh insentif dari pemerintah, berupa preferensi dalam menentukan pemenang lelang atau  tender‘‘.  Preferensi  yang  diberikan  tersebut  berupa  toleransi  atas  kelebihan  penawaran harga, (3) Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi penggunaan barang / jasa impor dan meningkatkan nilai ekonomi dan sosial sehingga menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Untuk Aspek Manufaktur Penghitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan biaya komponen dalam  negeri  yang  dibandingkan  dengan  harga  barang  jadi  (meliputi  biaya  produksi  yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk).
Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) biaya untuk bahan (material) langsung; (b) biaya tenaga kerja langsung; (c) biaya tidak langsung pabrik ( factory overhead ), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan ( company overhead ), dan pajak keluaran. Biaya factory overhead meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya Alat  Kerja,  dan  biaya  tidak  langsung  pabrik  lainnya  yang  biayanya  tidak  dapat  dibebankan langsung  ke  dalam  produk  tertentu.  Komponen  dalam  negeri  untuk  masing-masing  rincian biaya  produksi  ditelusuri  sampai  dengan  biaya  produksi  untuk  barang  tingkat  dua  yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2006) Untuk memperoleh sertifikasi TKDN ini sebuah perusahaan nantinya akan diverifikasi oleh verifikator yang ditunjuk langsung oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian RI yang saat ini adalah PT. Surveyor Indonesian dan PT.  Sucofindo  Indonesia.  Sarat  yang  dibutuhkan  untuk  memperoleh  sertifikasi  TKDN  bisa dibilang cukup mudah, yaitu perusahaan hanya cukup menghubungi verifikator yang ditunjuk oleh Pusar P3DN Kementerian Perindustrian RI, lalu perusahaan hanya perlu menyiapkan Akta Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri yang masih berlaku. Selain itu perusahaan juga harus  menyiapkan  bukti-bukti  penggunaan  produk  dalam  negeri  seprti  bahan  baku,  bahan penolong dan tenaga kerja. Setelah melaluai verifikasi oleh tim surveyor maka akan dilanjutkan kesidang panel yang berada di kementerian perindustrian untuk mendapatkan persetujuan dari hasil  laporan  yang  dibuat  oleh  tim  survey.  Selanjutnya  jika  disetujui  maka  akan  diterbitkan sertifikat sebagai perolehan nilai TKDN oleh kementerian perindustrian.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Eddy Yunus (2016) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategi mengatakan Peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian produk dari produsen ke konsumen sangat besar. Pengaruh keterlibatan pemerintah dalam rangkaian kegiatan produksi melalui kebijakan fiscal dan moneter ternyata berpengaruh efektif dalam  dinamika bisnis. Kemampuan otoritas  yang dimiliki  pemerintah  dalam  peraturan  atau  tata  niaga  berbagai  komoditas  yang  didalamnya termasuk  komposisi  penggunaan  tenaga  kerja  dan  pengendalian  supply  produk.  Melalui berbagai macam kebijakan dan peraturan peran pemerintah sangat penting dalam penciptaan kesempatan  dan  meminimalkan  ancaman  terhadap  kelangsungan  bisnis.  Beberapa  hal  yang dapat dianggap sebagai Peluang bisnis yang muncul dari sektor pemerintah: Pemerintah adalah salah satu pengguna yang cukup besar bagi banyak produk. Pasar pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi dinamika di sektor sosial-ekonomi. Meningkatnya anggaran pembangunan  yang  dialokasikan  pemerintah  ini  menunjukkan  semakin  banyak  kebutuhan produk  yang  akan  diperuntukan  bagi  masyarakat  dalam  bentuk  prasarana  fisik  dan  bentuk pengeluaran lainnya. Pemerintah dapat berperan sebagai pelindung dari adanya praktik tidak sehat  dalam  berbagai  kegiatan  bisnis  yang  muncul.  Disamping  itu  pemerintah  juga berkepentingan dengan tumbuhnya industri dan kegiatan ekonomi domestik.
Arthur  A.  Thompson  (2020)  Berkaitan  dengan  daya  saing,  Arthur  A.  Thompson  dalam bukunya  yang  berjudul Crafting  And  Executing  Strategy menyataka  bahwa  untuk  menilai kekuatan  kompetitif  perusahaan,  seseorang  harus  dapat  mengidentifikasi  sumber  daya  dan kemampuan, langkah selanjutnya dalam menganalisa sumber daya dan kapabilitas dirancang untuk  memastikan  sumber  daya  dan  kapabilitas  perusahaan  mana  yang  lebih  unggul  secara kompetitif dan sejauh mana mereka dapat mendukung kinerja perusahaan. Selanjutnya mencari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan terhadap saingan pasar. Ketika sebuah perusahaan memiliki aset kompetitif yang merupakan pusat strateginya dan lebih unggul dari perusahaan pesaing, mereka dapat mendukung keunggulan kompetitif. Jika keunggulan ini terbukti tahan lama meskipun ada upaya terbaik dari pesaing untuk mengatasinya, maka perusahaan dikatakan memiliki  keunggulan  bersaing  yang  berkelanjutan.  Meskipun  mungkin  sulit  untuk  sebuah perusahaan  untuk  mencapai  keunggulan  kompetitif  yang  berkelanjutan,  itu  adalah  strategi penting objektif karena memberikan potensi profitabilitas yang menarik dan berumur panjang.
Untuk mengukur kekuatan kompetitif sumberdaya dapat dilakukan melalui uji kekuatan kompetitif melalui uji VRIN (Value, Rare, Inimitable, Nonsubsitutable) yang berarti berharga Langka, Tidak dapat ditiru dan tidak  mudah tergantikan. Dua uji pertama dapat menentukan apakah sumber daya yang dimiliki dapat mendukung persaingan atau daya saing sedangkan dua uji terakhir menentukan apakah keunggulan kompetitif dapat dipertahankan.
Kementrian  Perindustrian  (2020)  Nilai  Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri  adalah besaran  nilai  persentase  keseluruhan  komponen  produksi  yang  berasal  dari  pendapatan domestik, baik itu berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif menggunakan  metode  literatur  review.  Yaitu  mencari  referensi  yang  telah  diterbitkan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu : Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing  Produk Lokal.  Sedangkan sumber  data  yang  digunakan  bersumber  dari  data  sekunder  pada  halaman  web  Peningkatan Penggunaan  Produk  dalam  Negeri  (P3DN)  milik  Kementerian  Perindustrian.Penelitian  ini dilakukan  pada  sektor  industri  ubin  keramik  yang  berada  di  bawah  naungan  keanggotaan ASAKI, dimana industri keramik ini mendapatkan perhatian khusus pemerintah terutama pada proyek-proyek BUMN dan Kementerian PUPR.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Industri keramik di  Indonesia terus menunjukan peningkatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor yang dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah produksi atau perluasan pabrik. Upaya ini akan memperkokoh aliran rantai pasok ubin keramik nasional yang selaras dengan target program substitusi impor sesuai ketetapan pemerintah sebesar 35%.
Sejalan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden Nomor 12  tahun  2021  tentang  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam  Negeri  dalam  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah.  Disebutkan  bahwa  kementerian,  lembaga,  perangkat  daerah diwajibkan  menggunakan  produk  dalam  negeri  termasuk  dalam  merancang  bangun  dan perekeyasa nasional yang mepersyaratkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 40%.
Berdasarkan  catatan  Asaki,  tingkat  utilisasi  produksi  keramik  nasional  kembali bertumbuh  setelah  sebelumnya  mengalami  "stagnan"  pada  kisaran  pertumbuhan  sebesar  60- 65%  (tahun  2015-2022),  hingga  pada  tahun  2021  mengalami  peningkatan  sebesar  75%  dan meningkat menjadi 82% di semester I tahun 2022.
Total peningkatan kapasitas baru dari tahun 2021-2024 mencapai 89 juta m2/tahun atau setara dengan 109% dari total angka impor keramik di tahun 2021. Dengan adanya kebijakan
TKDN  diharapkan  sektor  industri  keramik  nasional  bisa  menjadi  tuan  rumah  yang  baik  di negeri sendiri dengan kemampuannya untuk mensubstitusi produk impor.
Jika  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  memiliki  besaran 5,01%,  sektor  industri  manufaktur  dapat  dikatakan  lebih  unggul  karena  bertumbuh  sebesar 5,47%  pada  triwulan  1  tahun  2022.  Pencapaian  industri  pengolahan  nonmigas  tersebut didukung oleh kinerja positif sektor IKFT yang meningkat sebesar 4,71% atau naik 0,14% jika dibandingkan dengan kuartal akhir tahun 2021.
Sejalan dengan pencapaian industri manufaktur sekala nasional  diatas  dan penerapan kebijkan TKDN yang dagaungkan pemerintah saat ini, maka pada intern perusahaan pun mulai terlihat adanya peningkatan penjualan produk khusunya pada industry keramik, terlihat di suatu peruasahan keramik dari tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti pada table dibawah:
No. Output Tahun / September 2020 2021 2022 1 Jumlah produksi (m2) 1.180.600 982.584 1.945.000 3 Jumlah Sales Order (m2) 1.236.000 1.380.000 1.444.000
Dari  data  tabel  diatas  dapat  terlihat  adanya  peningkatan  pada  jumlah  produksi  dan jumlah  sales  order  meskipun  tidak  signifikan.  Hal  ini  dapat  menunjukan  bahwa  adanya pengaruh  dari  penerapan  kebijakan  TKDN  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  terhadap  daya saing perusahaan juga mampu mensubstitusi produk impor.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  penerapan  kebijakan P3DN  yang  direalisasikan  melalui  sertifikasi  TKDN  mampu  mendorong  daya  saing  produk lokal seperti terlihat pada data produksi keramik yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 samapi 2022 baik secara total otput maupun total penjualan. Hal tersebut seiring dikeluarkannya Peraturan Presiden no.16 tahun 2018.

## Saran
Saran  untuk  pelaku  industri  agar  mendapat  nilai  TKDN  yang  lebih  besar  perusahaan harus melakukan perubahan pada Bill  of Material  bahan baku dan bahan  penolong  produksi dengan  cara  melaukan  substitus  material  impor  dengan  material  lokal  supaya  dapat meningkatkan  kandungan  lokalnya.  Jurnal  ini  diharapkan  dapat  menjadi  referensi  mendasar untuk  melakukan  penelitian  selanjutnya  mengenai  pengaruh  TKDN  terhadap  kemajuan berbagai industry local di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arthur A. Thompson. (2020). Crafting And Executing Strategy (McGraw Hill LLC, Ed.; 23rd ed.). McGraw Hill LLC.
Eddy Yunus. (2016). Manajemen Strategi (Cv Andi offset, Ed.). Kementrian  Perindustrian.  (2020). Buku  pedoman  peningkatan  penggunaan  produk  dalam negeri  (P3DN) (Pusat  Peningkatan  penggunaan  produk  dalam  nenegei  Kementrian perindustrian, Ed.).
Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia.  (2006). Penunjukan  Surveyor  Sebagai  Pelaksana Verifikasi  Capaian Tingkat  Komponen Dalam Negeri  (TKDN) atas  barang/jasa produk dalam negeri (Patent No. 57M-IDN/PER/7/2006). Presiden Republik Indonesia. (2018). Pemberdayaan Industri (Patent No. 29).
Presiden  Republik  Indonesia.  (2022). Percepatan  Peningkatan  Penggunaan  Produk  Dalam Negeri  Dan  Produk  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  Dan  Koperasi  Dalam  Rangka Menyukseskan  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia  Pada  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Patent No. 2).
Reza, M. (2021, October). Tingkatkan Pemahaman ASN Terkait Kebijakan TKDN, Direktorat Jenderal  Bina  Konstruksi  Selenggarakan  Bimbingan  Teknis  Ketentuan  dan  Tata  Cara Perhitungan Nilai TKDN . Binakonstruksi.Pu.Go.Id. Reza Munawi. (2021, December 28). Pemerintah Dorong Masyarakat Cintai Produk Dalam
Negeri Melalui Sosialisasi Fasilitasi Program Sertifikasi
TKDN . Https://Binakonstruksi.Pu.Go.Id/.
Sucofindo.  (2022,  September  15). Biar  paham!  Ini  3  Manfaat  Verifikasi  TKDN . Https://Www.Sucofindo.Co.Id/Id/Read/2022/09/3470/Biar-Paham-Ini-3-Manfaat- Verifikasi-Tkdn.