## DISKURSUS AGAMA TERHADAP AIDS DI INDONESIA
Oleh:
Zaki Faddad Syarif Zain
Universitas Islam Negeri Raden Fatah zakifaddad_uin@radenfatah.ac.id
Aristophan Firdaus
Universitas Islam Negeri Raden Fatah aristophanfirdaus_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
This  article  discusses  on  the  Islamic  group’s  responses  on  the  AIDS  narratives  in Indonesia.  It  is  focused  on  the  government  and  Islamic  group  responses  on  the  AIDS phenomenn.  This  article  finds  that  the  MUI  (Islamic  Religious  Council  Indonesia)  has determinant role to influence government’s actions to prevent the spreading of  AIDS in Indonesia.  Finally,  this  article  argues  that  the  government  programs  to  carry  out  the prevention of AIDS can not escape from the moral based discourse on the disease.
Keywords : religion, AIDS

## Abstrak
Artikel  ini  akan  menguraikan  mengenai  narasi  AIDS  di  Indonesia.  Ini  akan  focus  pada relasi  antara  Pemerintah  dan  kelompok  agama  dalam  hal  ini  agama  Islam  sebagai mayoritas  yang  dianut  oleh  penduduk  Indonesia.  Peran  MUI  sebagai  institusi  Islam sangat berperan besar dalam mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat di Indonesia. Narasi  yang  dibangun  oleh  yang  dibangun  oleh  dua  kelompok  itu  sangat  berpengaruh terhadap program-program yang dibuat dalam penanganan HIV/AIDS di Indonesia.
Kata Kunci : agama, AIDS

## A.  Pendahuluan
AIDS  di  Indonesia  masih  dipandang  sebagai  isu-isu  moral.  Riset-riset  yang dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa institusi agama yang paling berpengaruh dalam  membentuk  narasi-narasi  yang  berkembang  mengenai  penyakit  ini 1 .  Sementara
1 Ahmad Syams Madyan, AIDS dalam Islam: Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan, Bandung: Mizan, 2009, dan Lauren Piper Crisovant, “Risky Business: Cultural conception on AIDS in Indonesia”, unpublished doctoral thesis, Pittsburgh University, 2006
di  sisi  lain,  menurut  Kroeger 2 isu  moralitas  dalam  penanggulangan  HIV/AIDS  justru dihembuskan  oleh  pemerintah  melalui  program  pembentukan  keluarga  sakinah  yang sangat  dipengaruhi  oleh  ajaran  Islam.  Sejalan  dengan  Kroeger,  Munro  telah  meneliti tentang  AIDS  di  Indonesia  timur 3 mengatakan  bahwa  Pemerintah  dengan mengatasnamakan  pembangunan  ikut  serta  dalam  mensosialisasikan  pencegahan AIDS  dengan  pendekatan  moralitas  masyarakat  dalam  wujud  kebijakan  pemerintah daerah.
Bagaimanapun  kebijakan  pemerintah  tidak  serta  merta  didasarkan  pada  isu moralitas  dalam  hal  ini  agama.  Menurut  Madyan  terdapat  kontestasi  antara  aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan kelompkagama yang ikut aktif ambil bagian dalam mengkritik dan member masukan pemerintah terkait penanganan HIV/AIDS. Isu moralitas  selalu  menjadi  bidikan  utama  dari  kelompok  agama,  yang  mana  pandangan itu  banyak  bertentangan  dengan  para  NGO  yang  lebih    memilih  menggunakan  isu kemanusiaan atas nama hak asasi manusia. 4
Akhirnya,  tulisan  ini  berargumen  bahwa  cara-cara  pemerintah  dalam  mengatasi persoalan  AIDS  di  Indonesia  selal  berubah  setiap  waktu  mengikuti  perkembangan internasional  mengenai  cara-cara  yang  digunakan  oleh  dunia  medis  dan  aktifis  sosial dalam mengatasi persoalan HIV/AIDS. Sebaliknya, respon institusi Islam tidak berubah sama  sekali  yang  hanya  focus  pada  isu-isu  moralitas.  Ini  dapat  dilihat  dari  fatwa  MUI yang  tidak  berubah  sama  sekali  dan  tetap  kekeuh  dalam  mempertahankan  standar moralitasnya.  Hal  itulah  yang  membuat  pemerintah  ambivalen  dalam  melakukan tindakan  praksis  terkait  penanganan  HIV/AIDS  disebabkan  oleh.  Pertama,  kelompok islam  dengan  kuat  mendorong  dimasukkannya  nilai-nilai  agama  untuk  kepentingan pencegahan HIV yang menyebabkan Komisi Penanggulangan AIDS menjadi terhambat dalam  melakukakan  pencegahan  yang  sifatnya  lebih  strategis  seperti  sosialisasi kondom  misalnya.  Kedua,  struktur  organisasi  KPA  sendiri  tidaklah  independen  yang mengakibatkan banyak sekali intervensi dalam setiap kebijakannya.
2 Kroeger, K. A.. Risk, boundary making and the social order: Understanding the social construction of AIDS and sexuality in Indonesia.2001
3 Jenny Munro, “Taking The Development, Papuan Youth, and State Discourse in Eastern Indonesia”, unpublished master thesis, University of Victoria, 2001
4 Ahmad Syams Madyan, AIDS dalam Islam: Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan, Bandung: Mizan, 2009

## B.  Pembahasan
AIDS  sendiri  adalah  fenomena  baru,  terutama  di  Indonesia.  Seperti  diketahui bahwa  penyakit  ini  disebabkan  oleh  virus  HIV,  namun  asal-usul  tentang  bagaimana virus tersebut dapat berkembang dan menular antar manusia, ilmu pengetahuan sendiri belum  sepenuhnya  yakin.  Karena misteri  tentang  asal-usulnya  inilah maka  penyakit  ini menimbulkan  narasi- narasi  atas  penyakit  “outbreak  narratives”.  Outbreak  narratives adalah  serangkaian  gambar-gambar,  frase-frase,  skenaria  dan  aliran  certa  atas  suatu penyakit,  yang  mana  kejadiannya  memang  nyata,  namun  narasinya  mengaburkan antara  fakta  dan  fiksi.  Pada  akhirnya  narasi  ini  dapat  membentuk  stigmatisasi  kepada orang yang terjangkit  sekaligus memvonis kelompok  sosial tertentu sebagai “kelompok rentan”.  AIDS  untuk  pertama  kalinya  menyebar  di  Indonesia  pada  periode  1980’an menghasilkan  narasi-narasi  berikut.  Pertama,  AIDS  adalah  penyakit  impor  yang  tidak dapat  ditularkan  kepada  masyarakat  Indonesia,  disebabkan  karena,  Kedua, menyangkut  moralitas  yang  mana  telah  terjadi  penyimpangan  perilaku  di  dunia  barat yang  tidak  sesuadengan  norma-norma  agama  dan  masyarakat  timur  terutama  di Indonesia. 5
AIDS  untuk  pertama  kalinya  secara  resmi  dikenal  di  amerika  pada  tahun  1982. Pada  tahun  1983  Dr.  Djuhairi  Djoerban  melakukan  penelitian  untuk  pertama  kalinya untuk merespon apakah AIDS  sudah masuk di Indonesia. Ia mengambil sample darah dari  30  orang  waria.  Dari  penelitiannya  ia  berkesimpulan  bahawa  dari  30  orang  yang diuji,  dua  diantaranya  ditengarai    memiliki  HIV.  Pertanyaannya  adalah  mengapa  ia mengambil sampel waria? Ini disebabkan bahwa penyakit ini pertama kalinya ditemukan pada  pasangan  homoseksual.  Karena  di  Indonesia,  secara  umum  masyarakat  tidak mengenal homoseksual, dan perilaku homoseksual susah dideteksi dalam masyarakat, maka  yang  merepresentasikan  homoseksual  adalah  waria,  meskipun  hal  itu  berbeda dan dapat dikategorikan sebagai kategori gender tersendiri.
Sehingga,  tidak  mengherankan  jika  awalnya  AIDS  dianggap  sebagai  penyakit yang  diimpor  karena  perilaku  seksual  yang  menyumpang  dari  nilai-nilai  dan  norma- norma  yang  berlaku  di  Indonesia.  Seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh  Menteri
5 Rahman, Hudriansyah, and Zaki Faddad. "State and Islamic response to the AIDS in Indonesia." Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 2.1 (2012): 29-52.
Kesehatan  Indnesia  saat  itu  Dr.  Soewandjono  Soerjaningrat  bahwa  pencegahan  AIDS yang  paling  baik  adalah  tidak  menghindari  perilaku  homoseksual. 6 Ditambahkan  lagi, bahwa pada tahun 1984, Palang Merah Indonesia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu  takut  terhadap  transfusi  darah  dari  PMI  selama  pendonor  darah  bukan  dari kelompok waria.
Selain  dari  homoseksual  dan  waria  dalam  konteks  Indonesia,  narasi  lain  yang dihembuskan  di  awal  penyebaran  AIDS  di  Indonesia,  adalah  bahwa  penyakit  ini merupakan  penyakit  yang  diimpor.  Menteri  kesehatan  saat  itu  mengatakan  bahwa pencegahan atas penyakit ini dapat dilakukan dengan mencegah masuknya turis asing yang membawa penyakit ini. Bahkan Dr Arjatmo Tjokronegoro, seorang ahli immonolgy dari  Fakultas  Kesehatan  Universitas  Indonesia  mengklaim  bahwa  orang  Indonesia kemungkinan imun terhadap penyakit ini karena factor perbedaan ras. 7
Kedua  narasi  tersebut  melahirkan  sebuah  pandangan  yang  disangkut  pautkan dengan  persoalan  moralitas  agama.  Pemerintah  masih  percaya  bahwa  AIDS  adalah penyakit  yang  disebabkan  atas  pelanggaran  dari  norma-norma  agama,  karena  baru diketahui  bahwa  proses  penularan  penyakit  melalui  seks  bebas  dan  homoseksualitas atau  melakukan  hubungan  seks  dengan  waria.  Menteri  kesehatan  bahkan  percaya bahwa  saat  itu,  sebelum  tahun  1987  tidak  ada  kasus  HIV/AIDS  di  Indonesia.  Ia men gatakan  di  depan  wartawan  “saat  ini  tidak  ada  kasus  Aids  di  Indonesia” ditambahkannya “ jika kita takut dengan Tuhan, maka kita tidak perlu takut akan tertular AIDS”
Kasus  AIDS  pertama  kalinya  secara  resmi  ditemukan  di  Indnesia  pada  tahun 1987,  ketika  turis  asal  belanda  meninggal  di  Rumah  Sakit  di  Sanglah  Bali.  Kematian orang  itu  diakui  oleh  menteri  kesehatan  disebabkan  oleh  AIDS.  Sejak  itulah  Indonesia didaftar sebagai Negara ke 13 di ASIA yang dilaporkan memiliki kasus AIDS oleh badan kesehatan  dunia  WHO.  Semenjak  adanya  berbagai  kasus  AIDS  yang  menyebabkan kematian  dari  orang-orang  di  Indonesia,  pada  tahun  1990-an,  pandangan  pemerintah bahwa  AIDS  disebabkan  karena  pelanggaran  moral  agama  berubah,  dan  lebih
6 http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040 diakses tanggal 25/02/2020
7 http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040 diakses tanggal 25/02/2020
melihatnya  dari  segi  medis  bahwa  AIDS  dapat  menular  ke  mana saja,  oleh  siapa  saja dan kepada siapa saja melalui darah. 8
Meski  pandangan  pemerintah  akan  HIV/AIDS  berangsur-angsur  mulai  berubah, dengan  mulai  melihat  persoalan  AIDS  dari  sudut  pandang  medis.  Namun  cara  cara pencegahan  penyakit  ini  oleh  pemerintah  lebih  mengarah  pada  kelompok  tertentu  dan perilaku  tertentu.  Populasi  kunci  yang  dianggap  pemerintah  sebagai  kelmpok  rentan tertularnya AIDS adalah pengguna narkoba, wanita tuna susila dan waria/homoseksual. Survei  yang  dilakukan  pemerintah  bernama  Survei  Terhadap  Penderita  HIV/AIDS (STPH)  tahun  2007,  menunjukkan  penderita  HIV  dengan  populasi  kuncu  sebagai berikut: 10.4% wanita tuna susial, 4,6% pekerja seks tidak langsung, 24.4% waria, 0.8% pelanggan  seks,  5.2%  homoseksual,  dan  53,4%  pengguna  narkoba. 9 Meski  begitu pada  tahun  2019,  nampaknya  pandangan  pemerintah  sudah  banyak  berubah  dalam mengkategorisasikan populasi kuncinya. Dari tahun 1987-2019 terbanyak masih melalui hubungan  seksual  berisiko  kelompok  heteroseksual,  yakni  sebesar  70,2  persen. Sementara  untuk  April  sampai  dengan  Juni  2019  saja,  tercatat  1.463  orang  dengan AIDS,  dan  70  persennya  adalah  kelompok  heteroseksual  sebagai  persentase  faktor risiko tertinggi. Baru disusul homoseksual (22 persen), perinatal (3 persen), biseksual (2 persen), dan pengguna jarum suntik narkoba (1 persen) 10 . Sebanyak 37 persen ODHA adalah  perempuan,  dan  ibu  rumah  tangga  selalu  masuk  tiga  besar  kelompok berdasarkan mata pencaharian yang jumlahnya paling banyak tiap tahun. Pada 2015, ia bahkan  menempati  posisi  kedua  terbanyak,  yakni  9.096.  Disusul  8.287  orang  yang tercatat  sebagai  karyawan,  dan  21.434  orang  tidak  diketahui  profesinya.  Data  ini menunjukkan  bahwa  sebarannya  menjangkau  semua  kelompok,  bahkan  dari  segala umur.  Persentase  infeksi  HIV  tertinggi  dilaporkan  pada  kelompok  umur  25-49  tahun (71,1  persen),  diikuti  kelompok  umur  20-24  tahun  (14,4  persen),  dan  kelompok  umur lebih dari 50 tahun (9 persen).
Menurut  Wald,  AIDS  tidak  hanya  issu  mengenai  tertularnya  penyakit  dari  satu orang  ke  orang  lain.  Dia  menjelaskan  bahwa  penularan  penyakit  dan  narasi  atas
8 http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040 diakses tanggal 25/02/2020
9 http://www.aidsindonesia.or.id/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/ESSRAN20102014.pdf accessed diakses tanggal 25/02/2020
10 https://tirto.id/ekR5 diakses tanggal 27/02/2020
penyakit dapat membentuk pandangan orang atas lingkungannya dan interaksi sesama manusia dalam bayang bayang ketakutan atas resiko tertularnya penyakit. 11 Persoalan AIDS  di  Indonesa  sejauh  ini  memperkuat  pendapat  Walds  yang  mana  narasi-narasi yang berkembang adalah tentang, penyakit impor dan disebabkan karena pelanggaran atas  norma-norma  agama  dan  sosial  yang  berlaku.  Dengan  kata  lain,  outbreak  naratif dan penyakit menular secara tidak langsung dapat membentuk  pandangan tentang kita dan  lian  ,mengkonstruksi  identitas  dan  pada  ujungnya  menyebabkan  diskriminasi terhadap kelompok lain seperti para Waria dan Homoseksual yang dianggap menyalahi norma-norma agama dan masyarakat dan orang yang hidupdengan HIV/AIDS (ODHA). Dengan  begitu,  AIDS  dianggap  tidak  hanya  menulari  orang,  melainkan  menulari masyarakat.
Outbreak  narratives  yang  berkembang  tentang  HIV/AIDS  di  Indonesia  juga berakibat  pada  upaya-upaya  penanganannya.  Hingga  1997,  pemerintah  Indonesia sudah  sangat  terlambat  merespon  persoalan  bahwa  AIDS  telah  berkembang  di Indonesia.  Sebelum  dikagetkan  oleh  temuan  telah  banyaknya  penderita  AIDS  di Indonesia,  fenomena  penyakit  ini  tidaklah  dianggap  sebagai  ancaman.  Hal  itu disebabkan  akrena  asusmsi  cultural  bahwa  penduduk  Indonesia  adalah  masyarakat yang religious, sehingga klaimnya, penyakit ini akan susah menyebar.
Namun  juga  perlu  diingat  bahwa,  konsep  pembangunanisme  pada  masa pemerintah Orde Baru sangatlah menekankan pada stabilitas nasional, sehingga hal-hal yang  dapat  memicu  gejolak  dan  keresahan  dari  masyarakat  harus  segera disembunyikan.  Seperti  halya  disampaikan  oleh  Ann  Kroeger 12 yang  mengatakan bahwa  sebelum  tahun  1996,  AIDS  dianggap  sebagai  “new  disorder”  fenomena  sosial sebagai kebalikan dari nama pemerintah “orde baru” (new order) yang mana AIDS tidak hanya dipandang sebagai penyakit yang berakibat pada kesehatan, melainkan juga isu sosial  yang  dapat  membawa  kepanikan  pada  masyarakat.  Tidak  heran  ketika  kasus banyaknya  penderita  AIDS  di  Indonesia,  muncullah  kepanikan  dari  seluruh  elemen masyarakat tidak terkecuali kelompok-kelompok agama.
11 Priscilla Wald, Contagious: Cultures, Carriers and The Outbreak Narrative, Durham, NC: Duke University Press, 2008.
12 Ann Kroeger, “Risk Boundary Making and Social Order: Understanding Social Construction on AIDS in Indonesia”, unpublished dissertation, Washington University, 2000, 65.
1.  Upaya Pencegahan Penyebaran HIV oleh Pemerintah
a.  Era Orde Baru
Praktek-praktek  pencegahan  AIDS  pada  masa  orde  baru  masih  sangat  dibatasi oleh persoalan-persoalan moral dan politik. Dengan pendekatan pembangunanismenya, pemerintah  sangat  berhati-hati  dalam  merespn  isu-isu  yang  dianggap  mengganggu stabilitas  sosial.  Langkah  pemerintah  dalam  menanggapi  isu  tentang  AIDS  ini nampaknya  dengan  cara  menyembunyikan  data  sesungguhnya  atau  tidak  begitu antusias  dalam  mengungkap  banyaknya  jumlah  penderita  AIDS.  Isu  tentang  AIDS secara  politik  dapat  menjadi  masalah  sosial  yang  memicu  keresahan  masyarakat  dan dianggap  dapat  membawa  pergolakan  sosial,  maklum  di  periode  awal  1990-an  telah muncul benih-benih ketidak percayaan pada pemerintah Suharto.
Pada  tahun  1994,  Pemerintah  mulai  mengimplementasikan  program  pertama dalam penanggulangan penyebaran AIDS dengan bantuan AUSAID (Australian Agency for  International  Development).  Kebijakan  itu  diberlakukan  baik  secara  nasional, regional  dan  melibatkan  pemerintah  daerah.  Melalui  Keputusan  Presiden  No  36  tahun 1994,  pemerintah  segera  membentuk  Komisi  Penanggulangan  AIDS  (KPA).  Aturan  itu mencakup  pengawasan  dan  managemen  atas  kasus-kasus  AIDS.  KPA  bertanggung jawab  untuk  mencegah,  mengedukasi,  dan  melindungi  hak-hak  orang-orang  dengan HIV/AIDS.  KPA  secara    structural  dibawah  tanggung  jawab  bersama  Menteri Koordinator  Kesejahteraan  Rakyat  (Menko  Kesra)  bekerjasama  dengan  Kementrian Kesehatan,  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN),  Kementrian Agama,  Kementran  Kesejahteraan  Sosial,  Kementran  Pendidikan  yang  mana  setiap lembaga memiliki peran dalam menjalankan programnya masing-masing.
KPA  adalah  lembaga  paling  bertanggung  jawab  atas  penanganan  AIDS  pada masa  orde  baru.  KPA  tidak  jarang  menerima  kritik  dari  aktifis  AIDS,  persoalannya adalah  di  awal  program  kerjana  KPA  tidak  banyak  membuat  mekanisme  untuk memperkuat  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Sebaliknya,  KPA  justru  bertugas  memonitor dan  mengkontrol  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  fokus  pada  penanganan  AIDS. Sehingga KPA bukan muncul sebagai alat Negara dalam pencegahan AIDS melainkan alat represif Negara dalam penanganan HIV/AIDS.
Pada  tahun  1995,  didasarkan  atas  penjelasan  KPA  mengenai  HIV/AIDS,  MUI (Majlis  Ulama  Indonesia)  mengeluarkan  fatwa  tentang  penyakit  ini.  Fatwa  yang  dibuat tentunya sangat mengedepankan nilai-nilai moral dalam agama Islam untuk mencegah AIDS.  Menariknya  MUI  hanya  menganggap  cara-cara  penularan  itu  melalui  darah  dan transmusi  seksual,  meski  begitu  MUI  tidak  memasukkan  pemakaian  jarum  yang bergantian  pada  pengguna  narkoba  dalam  fatwanya,  meskipun  kasus  ini  juga  bisa dimasukkan dalam isu moralitas.
Kebijakan  pemerintah  tentang  kondom  diterbitkan  melalui  surat  edaran  Dirjen PPM  dan  PLP  pada  tanggal  19  Desember  1996  yang  mewajibkan  semua  pelanggan prostitusi  untuk  menggunakan  kondom  saat  berhubungan  seks.Inti  dari  kebijakan  itu untuk  adalah  untuk  mendorong  penggunaan  kondom  pada  perilaku  seksual  beresiko tinggi  bukan  pada  orang-orang  pada  umumnya.  Namun  secara  umumnya,  pelanggan tidak ingin menggunakan kondom karena alasan yang beragam. Ironisnya para pekerja seks  masih  saja  mau  menuruti  keinginan  pelanggannya  untuk  tidak  mau  memakai kondom dengan alasan tidak mau kehilangan pelanggannya.
Bagaimanapun  pemerintah  juga  masih  bias  dalam  mensosialisasikan penggunaan  kondom  di  hadapan  public.  Pemerintah  telah  terjebak  pada  konstruksi tentang kelompok beresiko tinggi. Pekerja seks menjadi perhatian utama dari sosialisasi kondom,  namun  tidak  demikian  dengan  para  pelanggannya,  tidak  ada  sosialisasi mengenai  safe  sex  terutama  kepada  khalayak  umum.  Meskipun  sudah  melakukan sosialisasi kondom, menurut penulis cara yang dilakukan tidaklah begitu efektif, karena hanya menyasar kelompok tertentu, pemerintah masih malu-malu dalam mempromosikan  kondom  ke  masyarakat  luas  karena  pertimbangan  moral.  Hal  ini karena  masih  adanya  anggapan  bahwa  mensosialisasikan  kondom  sama  saja  dengan mensosialisasikan seks bebas.
Menurut  Kroeger,  Pemerintah  Indonesia  memiliki  peran  penting  dalam mempromosikan  model-model  tertentu  atas  gender  dan  perilaku  seksual  dengan mendorong  suatu  model  tertentu  dan  mencegah  model  lainnya.  Pemerintah menekankan  pada  konsep  ketahanan  keluarga,  di  mana  keluarga  merupakan  tempat paling aman dari penyakit fisik maupun psikologis jika dibina dengan moralitas agama, konsep monogamy dan ketahanan keluarga sakinah.
Pada  tahun  1996,  menurut  Kroeger,  KPA  dan  USAID  bekerjasama  untuk mengimplementasikan  program  pencegahan  HIV  yang  disebut  dengan  HIV  AIDS Preventin Project (HAPP) yang mana programnya adalah
 .Melakukan  Komunikasi  dalam  rangka  mengubah  perilaku  dalam  rangka meningkatkan  kesadaran  publik  dan  memotivasinya  dalam  mengurangi  perilaku yang beresiko tinggi
 Menyediakan  dukungan  teknis  kepada  pembuat  kebijakan  di  tingkat  nasional, provinsi  dan  pemerintah  daerah  untuk  membantu  mereka  membuat  kebijakan tentang pencegahan HIV/AIDS sebagai implementasi atas Strategi Nasional
 Meningkatkan  managemen  klinis  (diagnosis  dan  perawatan)  terhadap  penyakit menular seksual
 Memperluas  akses  dan  mempromosikan  tentang  penggunaan  kondom  melalui kerjasama dengan pihak swasta
Menurut Kroeger HAPP tidak memiliki pengawasan untuk mentarget pekerja seks laki-laki,  dalam  hal  ini  dianggap  yang  mewakili  pekerja  seks  laki-laki  adalah  kelompok waria sebagai kategori jender yang sebenarnya tidak masuk ke dalam homoseksual laki laki.  Sementara  NGO  terbesar  yang  konsen  terhadap  Waria  adalah  Gaya  Nusantara, sementara  HAPP  tidak  melibatkan  Gaya  Nusantara  dalam  programnya.  Nampaknya, program ini masih  sangat  berhati-hati terhadap isu  agama yang sangat  sensitive.  Saat itu pemerintah harus berhati-hati terhadap kebangkitan kelompok agama secara politik, yang  mana  pada  periode  itu  pemerintah  Suharto  berusaha  merangkul  kelompok Islamism yang berusaha memasukkan norma agama dalam hokum di Indonesia. Perlu dicatat juga bahwa pada periode 1990’an rezim Suharto mengubah setrategi politiknya dengan merangkul kelompok-kelompok Islam yang selama ini menentang kebijakannya terkait  asas  tunggal,  untuk mengamankan  posisinya  yang  sudah mulai  goyah.  Suharto merangkul kelompok itu untuk meraih simpati yang mana sebelumnya, pemerintahannya dianggap anti Islam, arah haluan politiknya ini tentunya sebagai upaya untuk mengurangi tensi politik antara pemerintah dan kelompok islamisme.
Kebijakan-kebijakan  AIDS  di  Indonesia  sepertinya  tidak  dapat  dilepaskan  dari dinamika  politik  pada  masa  Orde  Baru.  Sepanjang  periode  1970-1980  menurut
Bruinessen  adalah  periode  di  mana  identitas  Islam  mulai  menguat  di  antara  kelas menengah  yang  cenderung  untuk  mempromosikan  nilai-nilai  islam  dalam  kehidupan sehari  hari.  Pada  tahun  1991  ICMI  (Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia)  lahir.  Ia adalah  representasi  dari  intelektual  Islam  dan  kelas  menengah  birokrat.  ICMI  secara tidak  langsung  adalah  gerakan  Islam  bentukan  dari  rezim  Suharto  untuk  meraih dukungan  dari  kalangan  intelektual  islam  dan  kelas  menengah.  Keberadaan  kelompok kelas  menengah  Islam  dalam  posisi  birokrasi  di  pemerintahan  kemungkinan  besar berpengaruh  terhadap  kebijakan-kebijakan  terkait  penanganan  HIV/AIDS. Secara tidak langsung,  ICMI  telah  terlibat  untuk  menolak  kampanye  penggunaan  kondom.  Melalui surat  kabar  yang  dibentuknya  (Republika),  terdapat  artikel  yang  menyatakan  bahwa penggunaan kondom telah gagal untuk mencegah penyebaran AIDS 13
Pada  tahun  1998,  menurut  Kroeger 14 ,  Pemeriksaan  kementrian  kesehatan terhadap  pasien  AIDS  harus  menyertakan  nama-nama  dan  tanggal  lahir.  Di  era  ini pekerja  seksual  selalu  rutin  menjadi  subyek  dari  pemeriksaan  dari  kementerian kesehatan. Kroeger melaporkan bahwa pekerja seks yang diindikasi positif harus selalu melaporkan  dirinya  kepada  departemen  kesehatan  dan  pemerintah  daerah,  sehingga mereka  dapat  dimonitor.  Pada  saat  itu  foto  wanita  dan  identitasnya  dipajang  di  Koran lokal, menyebabkan mereka dirundung oleh tetangga mereka yang ketakutan.
Di bawah pemerintah Suharto sangat sedikit riset tentang HIV/AIDS. Pernyataan ini diperkuat oleh Dede Utomo (Ketua LSM Gaya Nusantara) yang menyatakan bahwa secara  ekstrem  di  bawah  pemerintah  Suharto,  riset  tentang  HIV/AIDS  tidak diperbolehkan.  Crisovant 15 berargumen  bahwa  dokter-dokter  di  Indonesia  saat  itu bahkan tidak memiliki pemahaman terhadap HIV/AIDS. Meski begitu menurut Madyan, Riset  mengenai  HIV/AIDS  justru  didominasi  dan  terpusat  di  dua  institusi,  Universitas Indonesia  dan  RSCM  (Rumah  Sakit  Cipto  Mangun  Kusumo) 16 .  Meski  riset  yang dilakukannya  didasarkan  pada  penyelidikan  medis,  namun  tidak  ada  jaminan  bahwa
13 Artikel dari Republika itu berjudul Haryono Suyono: ‘Kondom Dirancang Untuk KB, Bukan Untuk Mencegah HIV/AIDS” Republika, 1994. Lihat Dadang Hawari, Global Effect HIV/AIDS: Dimensi Psikoreligi, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2004.
14 Ann Koeger, “Risk Boundary Making and Social Order: Understanding Social Construction on AIDS in Indonesia”, 34.
15 Lauren Crisovant Piper,  “Risky  Business:  Cultural  conception  on  AIDS  in  Indonesi”,  unpublished  doctoral  thesis,  Pittsburgh University, 2006
16 Ahmad Syams Madyan, AIDS dalam Islam: Krisis Moral atau Krisis Kemanusiaan, Bandung: Mizan, 2009, 89.
risetnya  terbebas  dari  subyektifitas  nilai-nilai  moralitas.Misalnya,  Dadang  Hari  dosen dan  dokter  dari  Universitas  Indonesia  menolak  penggunaan  kondom  untuk  mencegah HIV/AIDS. 17
b. Masa Reformasi
Pada  masa  reformasi,  upaya-upaya  pemerintah  dalam  menangani  penyebaran AIDS  dapat  dikatakan  strategis.  Program  pemerintah  memang  lebih  berani  dalam mengkampanyekan  penggunaan  kondom  daripada  sebelumnya.  Kampanye  yang dilakukan pemerintah tidak hanya diarahkan pada kelmpok-kelompok atau perilaku yang rentan terhadap virus, namun juga menjangkau masyarakat dengan lebih luas, dengan usulan  program  ATM  Kondom,  dan  juga  penggunaan  iklan  layanan  masyarakat  untuk menggunakan  kondom  pada  perilaku  seksual  beresiko.  Bagaimanapun,  strategi pemerintah  akan  berhadapan  dengan  kelompok  agama  yang  masih  kekeh  dalam menolak  sosialisasi  kondom  dan  lebih  menekankan  pada  penguatan  moralitas.  Oleh sebab  itu,  KPA  tidak  dapat  memaksimalkan  setiap  kebijakan  yangdibuat  untuk pencegahan AIDS.
Pada tahun 2002, pemerintah melalui Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama Menteri Kesehatan membentuk program nasional penanggulangan HIV/AIDS. Program  ini  mencakup  gerakan  revitalisasi  yang  melibatkan  KPA  bersama  dengan NGO,  para  ahli,  dan  akademisi  yang  mana  leading  sector  dari  program  nasional  ini adalah Menko Kesra, Menteri Kesehatan dan Ketua Harian KPA.
Program  nasional  AIDS  termasuk  dalam  pembentukan  regulasi  dan  peraturan, dan  kebijakan  lain  terkait  dengan  penanganan  HIV/AIDS  seperti  pencegahan, perawatan  dan  bantuan  terhadap  pengobatan,  termasuk  menggaransi  ketersediaan obat  untuk  penderita  HIV/AIDS,  mengurangi  resiko  rentan    penyebaran  AIDS, melindungi hak-hak dan kewajiban dari penderita HIV/AIDS, mensosialisasikan tentang kesehatan reproduksi  seperti slogan 100 persen penggunakan kondom bagi kelompok rentan, penggunaan jarum steril, keamanan donor darah dan organ, serta memberantas diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. 18
17 Dadang Hawari, Global Effect HIV/AIDS: Dimensi Psikoreligi, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2004.
18 http://www.kompas.com/kesehatan/news/0204/24/015929.htm.
Sebenarnya pemerintah telah menyelenggarakan Pekan Kondom Nasional pada tanggal  1  sampai  8  Desember  2007  yang  aktifitasnya  antara  lain  termasuk mennyebarkan  materi  pendidikan  tentang  HIV/AIDS  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia. Aktifitas  lainnya  termasuk  pelatihan,  talk  show,  konser  music,  lomba  menulis  dan fotografi  bagi  jurnalis  dan blogger.  Namun  program  ini  menemui  kendala.PKN diprotes dua kali dan dituduh merusak moral bangsa oleh beberapa kelompok Islam. 19
KPA  saat  ini  tidak  menolak  kondom  sebagai  upaya  pencegahan  HIV.  KPA mengakui  penggunaan  kondom  lebih  efektit  dalam  pencegahan  penyakit  ini  melalui transmisi seksual. Meski begitu, pernah pemerintah tidak dapat menjamin  ketersediaan kondom  disebabkan  karena  penolakan  beberapa  komunitas.  Selain  mengakui pentingnya kondom, KPA juga percaya bahwa pencegahan yang tidak kalah efektifnya adalah  dengan  menjaga  moralitas  yang  mana  melakukan  hubungan  seks  di  luar pernikahan dianggap sebagai perilaku yang beresiko.
Pemerintah  memang  ambivalen  dalam  penanganan  HIV  AIDS.  Pemerintah cenderung  mengambil  jarak  dengan  komonitas  homoseksual,  sementara  di  satu  sisi Homoseksual  dikategorikan  sebagai  kelompok  yang  rentan.  Masih  tabunya  perilaku seksual  ini  di  Indonesia,  ditambah  dengan  adanya  diskriminasi  terhadap  perilaku seksual  ini,  semakin  memperburuh  penanganan  HIV/AIDS.  Menguatnya  identitas agama,  tidak  tegasnya  pemerintah  dalam  meredam  kelompok  radikal  yang  melakukan aksi  main  hakim  terhadap  kelompok  homoseksual,  semakin  memperburuk  keadaan. Ironisnya  bahkan,  sikap  represif  dan  diskriminatif  terhadap  kaum  LGBT  dilakukan  oleh pemerintah  sendiri.  Pemerintah  sering  melakukan  penggerebekan  terhadap  spot-spot kumpulnya  para  LGBT.  Privasi  tidak  dijaga,  mereka  ditangkap  ditelanjangi  dan dipublikasikan  di  media  sambil  ditunjukkan  kondom  yang  mengisyaratkan  pelanggaran moral  yang  memalukan.  Pada  akhirnya  ada  ketakutan  bagi  kelompok  LGBT  untuk berkumpul  sesame  mereka,  persoalan  ini  pada  akhirnya  menjadikan  program-program sosialisasi  dan  pencegahan  akan  HIV/AIDS  sulit  dilakukan    karena  mereka  takut digrebek. 20
19 http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040.
20 https://tirto.id/aksi-penggerebekan-lgbt-melemahkan-upaya-mengatasi-hiv-cNSH
Akibatnya,  kelompok  ini  semakin  rentan  terhadap  penyakit  AIDS.  Pada  tahun 2019, Human Right Watch (HRW) sudah mengeluarkan laporan berjudul "Takut Tampil di  Hadapan  Publik  dan  Kini  Kehilangan  Privasi:  Dampak  Hak  Asasi  Manusia  dan Kesehatan  Masyarakat  dari  Kepanikan  Moral  Anti- LGBT”.  Isinya,  sorotan  terhadap penggerebekan  LGBT  di  Indonesia  yang  menggembosi  upaya  penanggulangan  HIV. “Kegagalan  pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  kepanikan  moral  anti-LGBT membawa konsekuensi amat buruk terhadap kesehatan masyarakat,” kata Kyle Knight, peneliti hak- hak LGBT dari HRW. “Pemerintah Indonesia semestinya menyadari bahwa tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok LGBT benar-benar melemahkan upaya negara  melawan  HIV.”  Hasilnya:  rata-rata  HIV  pada  kalangan  laki-laki  berhubungan seks dengan laki-laki (LSL) meningkat lima kali lipat, dari 5 persen pada 2007 menjadi 25  persen  pada  2017.  Perhitungannya,  rata-rata  HIV  pada  kalangan  LSL  terus meningkat sepanjang tahun. Dari semula 506 pada 2010 lalu melonjak menjadi 13.063 selama enam tahun berikutnya, sebelum turun menjadi 11.630 orang pada 2017.
HRW  mencatat,  semua  bermula  sejak  2016.  Ketika  sebagian  tokoh  di pemerintahan  ramai-ramai  mengeluarkan  pernyataan  menolak  LGBT.  Dari  semula sebatas pernyataan, pandangan anti-LGBT berbuah legitimasi dalam aksi-aksi langsung di lapangan. Para pelakunya adalah aparat hukum, terutama kepolisian,  dan beberapa ormas  yang  mengatasnamakan  agama.  Motifnya  menolak  kehadiran  LGBT  di Indonesia.  Bahkan  sampai  ada  tindak  kekerasan  yang  mengancam  nyawa.  Alhasil, dalam  tempo  dua  tahun  terakhir,  muncul  gelombang  pemberitaan  mengenai penggerebekan  lokasi  tongkrongan  LGBT  dengan  dalih  “ada  pesta  seks”  sampai penutupan  paksa  pondok  pesantren  untuk  transgender  di  Yogyakarta.  Imbasnya, kelompok LGBT di Indonesia sulit mengakses kesehatan terutama pada layanan HIV. 2.  Respon Kelompok Agama Tentang HIV/AIDS
Respon pemerintah sendiri terhadap penyebaran AIDS di Indonesia terbilang sangat lambat. Pada tahun 1983, Dr. Dhuhairi Djurban telah menemukan virus pada dua orang sampel  penelitiannya.  Di  tahun  1987  seorang  turis  asal  belanda  meninggal  di  Rumah Sakit di Sangla Bali, yang mana ia dinyatakan positif menderita HIV/AIDS.  Meski begitu, pemerintah  baru  secara  resmi  merespon  penanggulangan  HIV/AIDS  baru  di  tahun 1994,  ada  jarak  lebih  dari  10  tahun  sejak  kasus  pertamanya  di  Indonesia.    Melalui
Keputusan  Presiden  No  36  tahun  1994,  pemerintah  segera  membentuk  Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang berfungsi mencegah dan mitigasi penyebaran AIDS sebagai follow up atas pertemuan Paris di tahun yang sama.
Di  lain  pihak,  kelompok  agama  secara  resmi  merespon  mengenai  HIV/AIDS  di Indonesia,  baru  di  mulai  tahun  berikutnya.  Pada  tahun  1995,  Kementrian  Agama (DEPAG)  bersama  dengan  UNICEF  dan  MUI  yang  saat  itu  diketuai  oleh  KH  Hasan Basri,  mengeluarkan  fatwa  tentang  pencegahan  AIDS  di  Indonesia,  termasuk  dengan mengadakan forum Mudzakarah Nasional Ulama yang folus membahas tentang control penularan  HIV/AIDS.  Respon  selanjutnya  dari  kelompok  agama  adalah  NU  (Nahdlatul Ulama)  melalui  forum  Bahtsul  Masail  di  tahun  1997  dan  kemudian  sekitar  8  tahun berikutnya baru Muhammadiyah pada tahun 2005 mengeluarkan respon konkrit dengan diluncurkannya buku Khutbah Jumat yang khusus membahas AIDS.
Fokus  sub bab  ini  adalah  menguji  secara  kritis  bagaimana agama dalam  hal  ini MUI  sebagai  representasi  umat  Islam  di  Indonesia,  ikut  ambil  bagian  dalam mengkonstruksi  pemahaman  masyarakat  tentang  HIV/AIDS  melalui  fatwa  yang dikeluarkannya  dan  mencoba  untuk  menemukan  interseksi  antara  agama  dan pemerintah  dalam  merespon  Orang  Dengan  HIV/AIDS  (ODHA).  Pada  bahasan  ini, tulisan ini lebih menitik beratkan pada respon institusi Islam, karena tidak ada kekuatan politik agama yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah selain kekuatan politik Islam, di samping Islam adalah agama mayoritas yang menjadikannya punya pengaruh besar  dalam  mengkonstruksi  pemahaman  mengenai  HIV/AIDS  secara  umum.  Meski begitu tulisan ini juga akan memuat beberapa respon dari agama agama lain.
Fatwa  yang  dikeluarkan  MUI  pada  tahun  1995  adalah  sumber  pertama  yang digunakan  untuk  menguji  konstruksi  agama  terhadap  krisis  HIV/AIDS  di  Indonesia. Meskipun  cenderung  terlambat  dan  tidak  lagi  up  to  date,  namun  setidaknya  MUI menunjukkan  keseriusannya  dalam  merespon  isu  sosial.  Secara  umum,  fatwa  yang dihasilkan  dari  Tadzkirah  Bandung  memiliki  tiga  poin  utama;Pertama,  basis  teologi tentang  HIV/AIDS  yang  dipahami  oleh  MUI.  Kedua,  terkait  dengan  peran  MUI  dalam memberikan  pendidikan  tentang  HIV&AIDS  kepada  masyarakat  dan  ketiga,  beberapa rekomendasi dari komisi fatwa MUI.
Konstruksi  atas  pandangan  MUI  tentang  AIDS  sangatlah  jelas  dalam  fatwanya. MUI  menjadikan  ayat  al  Quran  (Surat  Al-Anfal  8;25)  sebagai  basis  epistemolgi teologisnya.  Fatwa  itu  secara  implicit  merefleksikan  perspektif  MUI  terhadap  AIDS sebagai bentuk hukuman dari Tuhan. Persepsi agama ini tentunya memiliki akibat yang cukup  besar  bagi  orang  dengan  HIV/AIDS.  Pada  faktanya,  MUI  sebagai  institusi  yang besar  di  Indonesia  telihat  tidak  begitu  peduli  akan  persoalan  ODHA,  yang  mana  akan membawa  pada  diskriminasi  terhadap  orang  dengan  HIV.  Sehingga  tidak  mengejutan jika  sampai  sekaran  masih  banyak  orang  berfikir  bahwa  HIV/AIDS  adalh  bentuk hukuman  dari  Tuhan,  seperti  halnya  ketika  Tuhan  menghukum  kaum  LUTH  (seperti yang  dipahami  dalam  Al  Quran  dan  Bible),  atau  dengan  kata  lain  ada  yang menyebutnya sebagai bentuk karma dari perbuatan tidak terpuji. Oleh sebab itu, masih banyak  sekali  sikap  antipati  bahkan  berujud  perundungan  terhadap  orang  dengan  HIV yang dianggap sebagai manusia yang tak bermoral yang melakukan banyak dosa.
Banyak  sekali  cerita-cerita  tentang  pengucilan  dan  perundungan  yang  diterima oleh  ODHA  oleh  tetangganya  atau  orang-orang  disekelilingnya,  pada  akhirnya  mereka terus  menderita,  mengalami  gangguan  mental  akibat  kesepiannya  hingga  mereka tewas.  Bahkan  ketika  sudah  meninggalpun,  banyak  warga  yang  takut  melayat  karena takut  tertular  yang  mencerminkan  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap penyakit  ini.  Meski  begitu,  banyak  juga  orang-orang  dengan  penyakit  HIV  adalah mereka  istri  yang  setia  dan  anak-anak  yang  tertular  dari  kandungan.  Selain  itu  masih banyak  juga  institusi-institusi  agama,  kaum  ulama  dan  para  cendikiawan  yang sebenarnya  peduli  dengan  penyebaran  AIDS,  namun  sayangnya  banyak  di  antara mereka  yang  tidak  peduli  dengan  persoalan  ODHA  dan  seolah-olah  memmbiarkanna mati pelan pelan dalam kesengsaraan.
Ketidak pedulian agama kemungkinan besar disebabkan dari ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap penyakit ini. Melalui fatwa MUI, ini sangat jelas terlihat bahwa MUI memiliki persepsi yang buruk terhadap orang dengan HIV/AIDS. Indikasinya dapat dilihat dari rekomendasi fatwa MUI yang mengatakan bahwa orang-orang dengan HIV AIDS akan diajak untuk bertobat dan menghentikan dosa dan perbuatan buruknya, dan  semoga  pertobatannya  diterima  oleh  Tuhan.  Ini  secara  jelas  menunjukkan  bahwa MUI  tidak  memiliki  upaya  untuk  menghapus  stigma  terhadap  penderita  HIV  bahkan
sebenarnya  ikut  serta  dalam  memproduksi  bahwa  AIDS  adalah  hukuman  dari  tuhan. Meskipun  secara  moral  bisa  jadi  dapat  diterima,  namun  ketika  seseorang  dengan pasien  penyakit  AIDS,  reproduksi  stigma  kembali  berlanjut  dengan  identifikasi  bahwa AIDS adalah hasil dari perilaku tak bermoral.
Tadzkirah  Bandung  diharapkan  menjadi  langkah  pertama  kelompok  agama dalam melawan AIDS, namun pada saat yang bersamaan gagal dalam melindungi hak hak  dan  menambah  status  kerentanan  terhadap  ODHA.  Fatwa  yang  dikeluarkan sebenarnya  butuh untuk  direvisi  dan  dipertanyakan,  namun hingga  kini  tidak  ada  yang berubah.  Konferensi  Nasional  yang  diselenggarakan  oleh  para  cendikiawan, Departemen  Agama, UNICEF,  dan  bahkan tokoh-tokoh  terkenal dari  jajaran pemerinta seperti  Menteri  Agama,  Menk  Kesra  dan  Menteri  Kesehatan  tidak  dapat memformulasikan  respon  ideal  terhadap  PWA  agar  dapat  survive.  Bahkan  jika  dilihat dari  sumber  dasar  dalam  pembuatan  fatwa  )seperti  artikel-artikel  dan  beberapa penelitian  mengenai  AIDS),  responnya  seharusnya  tidak  hanya  mempertimbangkan factor seksualitas, tanpa mempertimbangkan cara cara penularan AIDS yang aseksual, seperti  dari  ibu  ke  anaknya.  Akibatnya,  fatwa  dapat  mengarah  pada  stereotype  buruk pada orang dengan HIV/AIDS di dalam masyarakat.
Keseriusan  MUI  dalam  memberikan  respon  terhadap  krisi  HIV/AIDS      perlu dipertanyakan.  Apakah  fatwa  dianggap  sebagai  keputusan  final  yang  tidak  dapat berubah? Atau apakah fatwa hanya untuk menunjukkan bahwa MUI sebenarnya sudah peduli akan persoalan HIV/AIDS meskipun itu tidak lagi produktif dan bahkan cenderung mendiskiminasi?  Sejak  pertama  kali  dikeluarkan  pada  tahun  1995  hingga  sekarang, tidak  ada  perubahan  dan  bahkan  terus  dipublikasikan.  Sebenarnya,  jika  persoalannya adanya  keterbatasan  pengetahuan  dan  hasil  riset  terhadap  AIDS,  maka  hal  itu  bisa dimaklumi,  namun  mengingat  sudah  banyak  sekali  riset,  sosialisasi  yang  membagi informasi  dan  pengetahuan  tentang  AIDS  dari  sudut  pandang  medis,  sosial  dan mralitas, lantas mengapa masih saja MUI tidak mengeluarkan fatwa baru. Di sini, sangat jelas  terlihat  bahwa  fatwa  MUI  seperti  halnya  bola  es  yang  dilempar  ke  public  dan mempersilahkan  orang  untuk  menafsirkannya  tanpa  mempertimbangkan  akibat  lebih jauh.  Ironisnya,  MUI  kelihatannya  tidak  begitu  peduli  jika  apa  yang  telah  dilemparnya akan menimbulkan dinamika di masyarakat.
Jika memang MUI serius peduli akan masalah ini, maka haruslah lebih kongkrit, lebih  progresid,  actual  dan  mengambil  langkah  langkah  yang  komprehensif  dalam mengkontrol penyebaran HIV/AIDS. Atau setidaknya merefisi fatwa yang lebih strategus dengan mempertimbangkan kompleksitas atas AIDS, karena peran fatwa adalah sangat penting  dalam  memberikan  pemahaman  kepada  public,  namun  di  sisi  lain  fatwa  dapat membentuk opini public. Sehingga idealnya fatwa sebagai opni agama yang didasarkan pada  hokum  Islam  dapat  memberikan  solusi  yang  terbaik,  yang  tepat  dan  tidak bermaksud  dalam  mendiskreditkan  dan  mendiskriminasi  kelompok  lain.  Agama seharusnya diposisikan sebagai solusi bukan malam memperburuk persoalan yang ada. Dengan  melihat  atas  fatwa  MUI,  dapat  dikatakan  bahwa  MUI  telah  gagal  untuk memahami  kompleksitas  AIDS  dan  berkontribusi  dalam  memberikan  pemaknaan terhadap ODHA di Masyarakat.

## 3.  Kontroversi Kondom
Pandangan tentang pentingnya penggunaan kondom untuk mencegah HIV/AIDS masih  controversial  hingga  saat  ini.  Beberapa  orang  mengasumsikan  bahwa  cara  ini sama saja dengan mempromosikan seks diluar nikah dan perzinahan. Satu poin penting dari fatwa MUI tersebut menekankan pada kewajiban penggunaan kondom hanya untuk pasangan  menikah  yang  terinfeksi  HIV/AIDS.  Rekomendasi  ini  sebenarnya  sedikit kontras  dengan  rekomendasi  pemerintah  yang  lebih  menginginkan  kondom disosialisasikan  kepada  masyarakat  luas  sebagai  bentuk  safe  sex  sebagai  bentuk pencegahan,  seperti  dengan  memberi  kemudahan  orang  untuk  mendapatkan  kondom melalui ATM kondom. Organisasi Massa Islam konservatif seperti MMI (Majlis Mujahidin Indonesia),  FPI  (Front  Pembela  Islam)  bersama  MUI  juga  menolak  kampanye  tentang kondom  yang  diklaim  tidak  dapat  menyelesaikan  persoala.  Bahkan  Dadang  Hawari menganggap  bahwa  kampanye  kondom  dapat  menyesatkan  masyarakat.  Hawari adalah  orang  yang  sangat  menolak  penggunaan  kondom.  Menurutnya,  sosialisasi kondom sama saja dengan menganjurkan perzinahan. Motto safe sex dengan kondom harus  diganti  dengan  safe  sex  dengan  tidak  berzina  dan  setia  dengan  pasangannya dalam hal ini suami atau istrinya.
Penggunaan kondom memang ditolak oleh MUI,  meski demikian, menggunakan kondom  hanya  dianjurkan  bagi  pasangan  yang  suaminya  atau  istrina  sudah  tertular
HIV/AIDS.  Memang  dalam  penanganan  masalah  AIDS,  pemerintah  dan  NGO  perlu melakukan  dialog-dialog  dan  sosialisasi  yang  melibatkan  para  pemuka  agama. Penolakan ATM kondom yang terjadi karena memang awalnya tidak pernah ada dialog antara  pemerintah  dengan  para  pemuka  agama.  Menurut  Madyan,  sasaran penggunaan kondom itu bertentangan dengan hokum Islam, meski demikian sosialisasi kondom  dipilih  untuk  menghindari  dampak  yang  lebih  besar.Melakukan  sex  di  luar pernikahan adalah haram, namun begitu dengan mempertimbangkan bahayanya maka hubungan seks yang tidak aman menyebabkan dampak penularan yang lebih besar dan penyebaran  virus  HIV  lebih  luas  yang  mengakibatkan  kematian  dengan  jumlah  yang lebih banyak. Jelasnya, mencegah kematian juga merupakan perintah tuhan.
Maria  Ulfa  memiliki  pandangan  yang  sama.  Menurutnya,  menolak  kampanye kondom  itu  sama  saja  dengan  membiarkan  penderita  HIV/AIDS  menularkan penyakitnya  melalui  hubungan  seks  yang  tidak  aman.  Oleh  sebab  itu  kelompk  agama perlu  mempertimbangkan  lagi  kebijakannya  ini  dengan  mendasarkan  pada  prinsip “memilih  hal  yang  memiliki  mudharat  yang  lebih  kecil”.  Maka  dalam  hal  ini,  sosialisasi dalam menggunakan kondom memiliki mudharat yang lebih kecil dan memiliki dampak yang  lebih  strategis  dibandingkan  dengan  kampanye  menolak  kondom  oleh  kelompok agama.  Meskipun  menggunakan  kondom  bisa  saja  disalah  gunakan,  namun  itu  tidak dapat  digeneralisir,  pentingnya  tujuan  utama  dari  sosialisasi  itu  adalah  melindungi semua orang dari perilaku seksual yang beresiko dengan kondom.
Konstruksi MUI terhadap AIDS sepertinya belum akan berubah. AIDS masih saja diartikan  sebagai  penyakit  karena  pelanggaran  nilai-nilai  agama.  Memang  MUI  telah mempertimbangkan  sudut  pandang  medis  terhadap  penyakit  ini,  meski  begitu pertimbangan  moral  dalam  agama  lebih  diutamakan  daripada  pertimbangan kemanusiaan  yang  mempertimbangkan  cara-cara  yang  lebih  strategis  dalam pencegahan.  Tidak  jarang  para  ahli  di  lingkungan  medispun  mengkonstruksi  AIDS sebagai  hukuman  atas  perilaku  seks  yang  menyimpang.  Oleh  sebab  itu  banyak diantaranya  menolak  upaya  pencegahan  dengan  kampanye  kondom  yang  diklaim bahwa  sosialisasi  itu  sama  saja  dengan melegalkan  perzinahan,  belum  lagi  penolakan mereka  terhadap  homoseksualitas  mempengaruhi  basis  epistemology  dalam temuannya  empirisnya.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya  antara  nilai-nilai
agama dan  temuan-temuan  empiris  saling  berpengaruh  satu  sama  lain  yang  berakibat pada kontroversi cara pencegahan dan konstruksi terhadap ODHA. Di sinilah terbentuk konstruksi atas AIDS dengan landasan pertimbangan moral.
Konstruksi  atas  AIDS  sebagai  persoalan  moral  di  Indonesia  sangat  penting pengarunya  terhadap  upaya-upaya  pencegahan  penyakit  ini.  Hal  ini  terlihat  jelas  dari cara pemerintah mengkategorisasikan populasi kunci yang berdasarkan pada kelompok sosial yang dianggap rentan terhadap AIDS bukan pada perilaku yang dianggap rentan. Akibatnya  kelompok  sosial  itu  semakin  didiskrimasi  dalam  kehidupan  sosialnya,  Selain itu, pemilihan populasi kunci ini menjadikan pemerintah tidak awas terhadap kategori di luar  itu,  seperti  halnya  pelajar  atau  siswa  yang  bisa  saja  rentan  terhadap  tertularnya virus.  Hal  ini  berakibat  pada  penyebaran  virus  ini  yang  semakin  tidak  terkendali.  Oleh sebab  itu  meskipun  pandangan  moral  masih  tidak  berubah  dalam  melihat  AIDS, pemerintah  perlu  untuk  membentuk  strategi  baru  yang  bertujuan  untuk  pemperluas jaringan  sosialsiasi  dan  upaya  pencegahan  yang  melibatkan  seluruh  elemen masyarakat  yang  lebih  luas.  Pada  faktanya,  fenomena  AIDS  seperti  gunung  es,  apa yang tersembunyi lebih besar dari yang uncul. Seramnya, dapat dikatakan AIDS dapat menyerang siapapun.
Selain  itu,  konstruksi  atas  AIDS  dengan  moralitas  dapat  membawa  akibat  pada diskriminasi terhadap ODHA. Hingga saat ini ODHA masih banyk mengalami perlakuan yang  tidak  menyenangkan  dari  masyarakat,  meskipun  kampanye  untuk  menerima ODHA  masih  terus  dilakukan.  MUI  dalam  fatwanya  masih  memperlakukan  orang dengan  HIV/AIDS  secara  tidak  adil.  Dalam  fatwanya  MUI  bahkan  mendorong  ODHA untuk  bertobat.  Pada  faktanya  banyak  orang  dengan  HIV  adalah  mereka  yang  tidak melakukan  apa  yang  dimaksud  oleh  MUI  sebagai  perbuatan  dosa,seperti  halnya  anak yang  berasal  dari  orang  tua  yang  positif  HIV.    Jika  mereka  tetap  saja  divonis  sebagai pendosa  maka  kondisi  mereka  semakin  rentan,  pada  faktanya  ODHA  butuh  dikuatkan agar dapat bertahan hidup.
C.  Penutup
Dari masalah ini kedepannya baik pemerintah maupun respon kelompok agama terhadap  HIV/AIDS  perlu  dievaluasi.  Masalah  AIDS  di  Indonesia  masih  terus  terjadi. Cara-cara  pemerintah  dalam  penanganan  AIDS  di  Indonesia  memang  telah  berubah sejalan dengan perkembangan medis dan kerja sosial dalam penanganan AIDS. Meski begitu,  konstruksi  tentang  penyakit  ini  oleh  kelompok  agama  di  Indonesia  belum berubah  sedikitpun,  dan  seakan  kurang  menaruh  perhatian.Persoalan  AIDS  masih dipertimbangkan  secara  moral.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  pemerintah  ambivalen dalam melakukan tindakan penanganan terhadap penyakit ini. Ambivalensi yang dialami oleh  KPA  dalam  penanganan  AIDS  juga  disebabkan  karena  organisasinya  yang  tidak independen dan menjadikan tidak dapat bebas dalam melaksanakan tugasnya.
Kedepan,  KPA  butuh  independensi  dalam  strukturnya  dan  bebas  dalam mengimplementasikan  programnya  dengan  mendasarkan  pada  perkembangan  medis dan  pekerjaan  sosial.  Lebih  jauh  lagi,  KPA  membutuhkan  upaya-upaya  dialog  yang melibatkan unsure  kelompok  agama-agama dalam  prgramnya  untuk  menjembatani  isu agama dengan isu sosial dan medis dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dialog dilakukan dengan  maksud  memberikan  pengetahuan  yang  komprehensif  terkait  penyakit,  cara- cara  pencegahan  yang  efektif,  di  samping  penyadaran  untuk  tidak  mediskriminasi ODHA.  Kerjasama  terhadap  kelompok  agama  perlu  dilakukan,  mengingat  Indonesia adalah Negara yang beragama. Bagi MUI dan juga ormas islam lainnya, perlu dilakukan kontekstualisasi  nilai-nilai  islam  untuk  dapat  beradaptasi  dengan  perkembangan  yang ada. Kelompok agama perlu membuka diri dengan perkembangan AIDS ditinjau dari sisi medis  dan  pekerjaan  sosial.  Oleh  sebab  itu  MUI  terutamaa  perlu  untuk  merevisi fatwanya,  dan  terlibat  secara  aktif  melakukan  kampanye  untuk  pencegahan  HIV/AIDS kepada umatnya. .

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Hawari,  Dadang,  Global  Effect  HIV/AIDS:  Dimensi  Psikoreligi,  Jakarta:  Balai  Penerbit FKUI, 2004.
Kroeger,  K.  A..  Risk,  boundary  making  and  the  social  order:  Understanding  the  social construction of AIDS and sexuality in Indonesia.2001
Madyan,  Ahmad  Syams,  AIDS  dalam  Islam:  Krisis  Moral  atau  Krisis  Kemanusiaan, Bandung: Mizan, 2009
Wald,  Priscilla,  Contagious:  Cultures,  Carriers  and  The  Outbreak  Narrative,  Durham, NC: Duke University Press, 2008.

## Jurnal:
Rahman,  Hudriansyah,  and  Zaki  Faddad.  "State  and  Islamic  response  to  the  AIDS  in Indonesia." Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 2.1 (2012): 29-52.
Internet:
http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040 diakses tanggal 25/02/2020 http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040 diakses tanggal 25/02/2020 http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040 diakses tanggal 25/02/2020 http://spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1040.
http://www.aidsindonesia.or.id/wp-content/plugins/downloads- manager/upload/ESSRAN20102014.pdf accessed diakses tanggal 25/02/2020 http://www.kompas.com/kesehatan/news/0204/24/015929.htm. https://tirto.id/aksi-penggerebekan-lgbt-melemahkan-upaya-mengatasi-hiv-cNSH https://tirto.id/ekR5 diakses tanggal 27/02/2020
Disertasi:
Kroeger,  Ann, “Risk  Boundary  Making  and  Social  Order:  Understanding  Social Construction  on  AIDS  in  Indonesia”,  unpublished  dissertation,  Washington University, 2000, 65.
Madyan,  Ahmad  Syams,  AIDS  dalam  Islam:  Krisis  Moral  atau  Krisis  Kemanusiaan, Bandung:  Mizan,  2009,  dan  Lauren  Piper  Crisovant,  “Risky  Business:  Cultural conception  on  AIDS  in  Indonesia”,  unpublished  doctoral  thesis,  Pittsburgh University, 2006
Piper,  Lauren  Crisovant, “Risky  Business:  Cultural  conception  on  AIDS  in  Indonesi”, unpublished doctoral thesis, Pittsburgh University, 2006
Tesis:
Munro,  Jenny, “Taking  The  Development,  Papuan  Youth,  and  State  Discourse  in Eastern Indonesia”, unpublished master thesis, University of Victoria, 2001