IndahFitriani & Dewi  Nurnasari
ISSN:2486-2563

## PENGART]H AUDIT INTERNAL TERIIADAP GOOD
GOVERNMENT GOWRNANCE DI KABI]PATEN GARUT
Oleh:
Indah Fitriani (Dosefi Progrdn, Studt Ahimo$ Fakultas  Pendtdikan Ekorromt & Btslrls UPI BHMN Bantung) Ilewi Nurnassari (Alumni Progran Sudi Ahtntonsi Fafultas Pendidikott  Ekonomi & Bisnis UPI BHMN Banetdl

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penganrh audit iriternal terhadap good  governtnerx  governorrce. Penelitian ini berkaiEn dengan  adanya otonomi daerah dan desentalisasi fiskal memberikan  keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan  pongelolaan  keuangan da€rah.  Salah safr hal yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya perpindahan penyelewengan dan penyimpangan  dari pemerintatr  pusat ke daorah. Kasus dibeberapa Negara berkembang menuajukkan  batrwa  pemberian otonomi da€rah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan internal yang cukup justru meningkatkan konrpsi didaerah. Analisis dda menggunakan perhitungan uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini dapat diketahui  bahwa audit  intemal mempunyai pengartrh  terhadap  goad goventmerrt gwernarre sebesar 26%.
Kata Kunci : Audit internal, Good  Government  Governsnce, Uji Koefisien Korelasi, Uji Koefi sien Determinasi
Latar Bclakang Penelitian Melalui Uu No. 22 Tahun 1999  Tentang Pemerintah  Daerah  dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan Pusat  dan  Dasratt,  pemerintah dan DPR telah jelas menunjukkan political will untuk melaksanakan otonomi  daerah dan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daera,h, desentralisasi dimaksudkm  agar dasrah lebih mampu  mengembangkan inisiatif dan  krreativitas  daerah  dan  sumber  dayanya utuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan  dengan memberikan  kewenangan  yang luag nyata dan berhnggungiawab kepada daerah  s@ara proporsional  yang diwujudkan dengan pengatua4 pembagiao, dan  pemanfaatan  sumber  data nasional  yang berkeadilan serta perimbangatr keuangan antara pemerintatr pusat  dan daerah. Namun  semua itu perlu diimbangi dengan pengawasan yang  memadai  agar tidak menimbulkan Konrpsi, Kolusi, dan  Nepotisme 6KI\D baru  atau memindahkan KKN dari tingkat pusat ke daeratt, antara lain dengan adanya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas
Indah Fitriani & Dewi  Nurnasari
ISSN : 2086 -2563
dari KKN, dan terbitnya UU No. 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tidak PidanaKorupsi.
UU teisebut  telah  mengakui keberadaan  pengawas intem pemerintah dan pengawas ekstern pemerinta[ baik pada tingkat pemerintah  pusat  maupun  tingkat pemerintah daeratr sebagai  salah satu alat pengawasan yang mutlak diperlukan serta tidak dapat mling menggantikan. Upaya tersebut  adalah  dalam rand<a menegakkan  2 pilar utama good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Terselenggaranya good governance merupakan  prasyarat  utama untuk dapat mewujudkan  aspirasi  masyarakat dalam mencapai tujuan  dan cia-citanya. Menunrt Halim QO07:17) "good governance  adatah  tata kelola organisasi secara baik dengan prinsipprinsip keterbukaaa  keadilan,  dan  dapat dipertanggungiawabkan  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi". hlam ran*a  itu, diperlukan pengembangan  dan penerapan sistem pertanggungiawaban yang tepa! jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan  pemerintahan  dapat dilakukan secara berdayaguna  dan berhasilguna Perlunya  sistem pertanggungiawaban daeratr  atas  segala prcses tindakan-tindakan  yang dibuat dalam  rangka  tata tertib menuju  instrumen  akuntabilitas  daerah. Inilah bagian terpenting  untuk ditat4 yang pada akhimya menjadi instrumen god governance. ftonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberilcan keleluasaan bag perrerintatr daeruh dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan daerah.  Salatr satu hal yang harus diantisipasi adalah  kemungkinan terjadinya perpindahan  penyelewengan dan penyimpaagan  dari pemerintatr pwat ke daerah, Kasus dibeberapa Negara  berkembang menunjulkan bahwa  pemberian otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan  korupsi  didaerah.  Salah satu cara untuk mengatasi  masalah ini adalah  dengan mengoptimalkan  fungsi pengawasan oleh DPRD melalui pengawasan kinerja pemerintatr  daerah dan mewujudkan tuntutan akuntabilitas publik hgi masyarakat. Pemerintah  daerah juga hanrs lebih mengoptimalkan pengawasan intenral karena  selang beberapa waktu tera*fiir ini peran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) dan Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) terhadap  panerintahan di da€rah cukup dominan Dengao begttr,  pengawxan secara internal  pemerintahan itu, yakni p€ran  Badan Pengawasan atau Inspektorat saat ini terkeqah mulai melemah. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah telah bergeser dari pemeriksaan  dengan fitik berat  pada ketaatan tffhadap  perduran perundang- undangan  dan  penneriksaan operasional ke pemeriksaan yang menitik teratt<an paaa kinerja instansi, maka Inspektorat  sebagai Aparat Pengawasan Intern Pmerintahan dengan tugas pokok daq fungsi  mengawasi  dan membina  SOPD melalui pemeriksaan terhadap aspektupoksi, keuangan" SDM, sarana dan  prasarana  dan metode kerja dengan penekanan pada prinsrp  ekonomis, efektif dan  efesien dapat mencegah terjadinya penyimpangan  serta penyalahgunaan  wewenang yang dapat menrgikan  da€rah dan Negara.  Dengan semakin jelasnya koridor dalam pelakmnaan  pengawasan akan semakin memperc€pat terwujudnya tata kelola penaerintahan yang baik (Cood Governance).
Iumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPL  Vol. 1, No. 1
Indah Fitriani & Dewi  Nurnasari
ISSN:2086-25i63
Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi KKN menjadi harapan masyarakat dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih dan mampu menyediakan barang  dan jasa serta  pelayanan yang optimal.
Tuntutan  masyarakat  agar pengelolaan negara dijalankan s@ara  amanah  dan bertanggung jawab adalah sejalan  dengan keinginan masyarakat.  Implementasinya adalah dengan  mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dalam  penyelenggaraan  tata pemerintahan.  Dalam  good governance, akuntabilitas  publik  menjadi elemen terpenting dan menrpakan  tantangan  utama yang  dihadapi pemerintah  dan para aparatnya. IIal ini makin mendorong  lndonesia untuk menerapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan  yang lebih baik (good governance).
Pe*anggungiawaban  keuangan daerah  benrpa  pertangg$ngiawaban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Memasuki  era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi,  kota maupun  kabupaten mulai membahas laporan  pertanggungiawabannya atas kegiatan  yang telah dilakukan Seperti halnya di Kabupaten Garut,  beberapa kali tedadi pernyataan  ketidakpuasan  tethadap pemerintah  dalam melalokan pelayanan publik maupun  penggunaan anggaran belaqia daeratr. Keingintahuan  masyarakat tentang akuntabilitas pemerintah daat dipenuhi misalnya dengan adanya inforrrasi keuangan yang  lebih tansapran dan akuntabel. Masyarakat ingin tahu  lebih jauh apakah pemerintah  yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomig efisie,n dan efektif. (www.garutkab.go.O Informasi atil;- d*a dan penjelasan atas aktiva dan kinerja finansial  pemerintah kepada masyarakat atau publik selaku  stakeholders daerah menjadi sangat penting bagi terlaksananya akuntabilitas publilc Pengawasan  dalam  pengelolaan anggaran  daelah pada dasamya dimaksudlon agar setiap rupiah  yang dibelarjakan pemerintah berdampak terhadap ke,pentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungiawabkan kepada publdq artinya  bahwa APBD hanrs mampu merefleksikan  tuntutan  kebutuhan pembiayaan  penyelenggaraan fimgsi-ftngsi dan tugas-tugas  sesuai dengan tunfutan dan kebutuhan Evaluasi dan penilaian  akuntabilitas Madap kinerja pernerintah bertujuan  untuk memberikan informasi yang memadai dan bermanfaat baik dalam pengambilan keputusan  yang bersifat  kebiiakan  maupun  yang berkepentingan  dengan  pengendalian manajemen  dan adminisnasi dalam  suatu struktur organisasi  pemerintah.  Akuntabilitas publik dan penyediaan  informasi tanrbahan akan dapat dicapai  apabila  sistem infonnasi keuangan dan manajemen di pemerintahan berjalan secara profesional. Pemerintah hanrs menyajikan  informasi  pengelolaan  keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok stakeholders. Hal ini dilakukm sebagai perwujudan  fiaosparansi pengelolaan  keuangan publik yang hrtujuan untuk menciptakan  akuntabilitas publik sehingga  Pemda dapat mewujudkan  good governance.
J. B Sumarlin  (Mantan Ketua BPK) menyatakan bahwa  dengan semakin besarnya tuntutan  masyarakat terhadap penyelenggaraan  pemerinahan  Negara  yang didasarkan pada prinsip  good  governance, maka kebutuhan teftadap peran  pengawasan akan semakin  meningkat. (www.bpkp.go.i4 disampaikan  dalam Half Day Seminar
Iurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 1, No. 1
Indah Fitriani & Dewi Numasari
ISSN  : 2086 -2563
dengan tema'opengawasan  dan governance keuangan Negara" yang  diselenggarakan di Jakarta 13 Januari 2004)
Mardiasmo  menyatakan bahwa  rerangka  akuntabilitas publik dapat  dibangun atas empat dasar komponeq yaitu sistem pelaporan keuanga4  sistem pengukurart kinerjq pengauditan  sektor publih dan  berfungsinya saluran  akuntabilitas publik yang tersistem dan terkoordinasi  dengan baik serta menciptakan check and  balance  melalui lembaga yang  berfirngsi sebagai  pelaksana, pengontrol,  pemeriksa, dan penegak hukum. Diperlukan juga sistem pengawasan keuangan Negara yang  mampu  mengatasi  korupsi, baik  formal  (oleh lembaga  yang  secara formal ditugaslcan untuk mengatasi),  maupun informal  (oleh masyarakat/lernbaga independen dan media massa) yang dikaitkan dengan keterbulaan  infomrasi. (www.bpkp.go.l4 disampaikan  dalam tlalfDay Seminar dengan tema  *pengawasan  dan governance keuangan Negara" yang  diselenggarakan di Jakarta t3 Januari 2004) Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan good govemance  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  adalah kiprah ins*itusi  pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana  lembaga itrr, sementara konrpsi merajalela.  Masyarakat sudah  gerah melihat prilaku birokrasi  korup, yang  semakin hari bukannya Uerlilrang tetapi  semakin unjuk gigi dengan
itu. Batrkflr masyarakat memberi  label  perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan  yang "luar biasa*, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi dibelakang hari. Sarnpai-sarnpai masyarakat berfikir untuk membubarkan institrsi pengawas daerah tsrsebut karena dinilai tidak ada gunanyq batrkan ikut menyengsarakan rakyat  dengan  menggunakan uang rakyat dalam juml& yang relatif tidak sedftit.
Dalam SINDO  QZ jnli 2008) Ahmad Heryawan  (Gubernur Jawa Barat)  meminta Badan Pengawas Daerah  (nspektorat) provinsi dan kabupaten/kota lebih optimal melaksanakan  tugas  pengawasan Atas permintaan tersehtr, 7at Zat Munazat  (Kepala Bidang Aparatur  dan Pemerintahan  lnspektorat Kabupaten  Garut) menyebutkan  bahwa sebagai aparatur pengawasarL Inspektorat sudah  berusaha optimal  dalam melaksanakan tu$s. Akan rcapi, bagaimana  bisa tegaq kalau hasil laporan pengawasan tidak direspon pimpinan. taporan p€xrgawasan lnspektorat  yang dilaporlcan  kepada Bupati, hasil temuan-temuan  Inspektorat  temebut bukannya  direspon  apalagr ditindaklanjuti tetapi Inspektorat diminta  untuk tidak membuka temuannya,  hasilnya  dugaan  korupsi  yang terjadi di sebuah SOPD malatr dibia*an dan kerrrgian kas daerah  pun terjadi. Kondisi itu terjadi  mat Kabupaten Garut dipimpin  Bupati Agus  Supdadi yang kini menjadi terpidana  korupsi APBD Garut tahun 2004-.2A07. Inspektorat  melaporkan temuan hasil  audit di selunrh  SOPD. Bagaimana bisa ditindaklanjuti, karena dugnan konrpsi  yang Inspektorattemukan  temyata sehgian uangnya disetorkan pada Bupati. Adanya perintah  pengawasan ketat dari Gubernur  Heryawarq bisa dilakukan dengan optimal,  namun perlu komifinen  yang kuat agar setiap pelanggaran atau temuan Inspektorat di tingkat daerah bisaditindaklanjuti. Intiny4 Inspektorat  sangat siap dan bersedia. Tapi, akan lebih baik apabila  gubernur juga melakukan tindakan  yang bisa mendorong  pada arah good governance  dengan mengedepankan  pemerintahan  yang bersih dari korupsi.
fumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 1, No. 1 50
Indah Fitriani & Dewi  Nurnasari ISSN  : 2086 -2563
Dalam Radar Ganrt (Rabu, 25 Juni  2008) Ketua BEM  STAIM Moch Reza Anshori  menyebutkan  bahwa ada unsur KKN di Inspektorat Hal  tersebut  dapat dilihat dengan banyaknya kasus korupsi. Tidak terlihat adanya upaya  perbaikan yang  didorong oleh lnspektorat untuk mengatasi  permasalahan  yang terjadi. Inspektorat  merupakan lembaga  pengawasan dan kontrol pemerintahan untuk pelayanan dan pengawasan anggarail,  akan tetapi jika anggaran semakin besar, masalah semakin  menumpuk. Dari sana dapat dilihat adanya  unsur KKN. Menurut  Deni Susanto (Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan) saat ini Inspektorat sudah brusaha melakukan yang tsbaik untuk mewujudkan good government govemance, akan tetapi banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Inspektora! diantaranya  adanya ancaman  berupa fisik dan pemindatran jabaan jika temuan-temuan adanya unsur KKN pada objek perneriksaan diungkaplon dalam laporannya. Maka dari iat, untuk menciptakan suatu  pemerintahan yang baik sangat sulit dilakukan. Pengawasan intemal oleh Inspektorat lebih menekankan  pada bantuan  kepada unit kerja  perangkat  daerah dalam melakukan pengelolaan risiko-risiko yang dapat menghambat  pencapaian misi dan tujuarL sekaligus memberikan alternatif peningkatan efisiensi  dan efektivitas, serta  pencegahan atas potensi  kegagalan sistem manajemen pemqrintahan daerah.
Menurut Deni Susanto, pengawasan sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pcngawas semata melainkan  tanggung jawab semua aparatur  pemerintah  dan masyarakat pada semua  elemen. Karena  sebetulnya institusi pengawas seperti lnspektorat  DaeralU  bukannya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, adem dan sebagainya  tetapi jauh dari anggapan itu, instansi  pengawas di da€rah telah  bertindak sejalan  dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif  dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakulmn seperti  melakukan reorganisasi,  pe$ail<an sistenr,  membuat  pedoman  dan sebagainya namun  kondisinya sedang berproses  dan hasilnya  belum signifikan dan terwujud  s€psrti yang diinginkan  oleh masyarakat. Guna mewujudkan good governance  diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih ralistis dan sist€matis dalam penempatan sumber  daya  manusia pada lembaga p€ogAwas da€rah. SDM pengawasan hanrs memiliki kemampuan  lebih baik secarateknis  maupun operasional. Me,nurgt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Antasari  Azhar) jika lembaga pengawas internal tematu pencegatrankorupsitidak  efektif.  Untuk  itu pengawas internal pemerintatr  harus efektif dalam mencegah tindak  pidana korupsi karena  simpul dalart manajemen pemerintatr itu adalah apard pengawasan (Media Indonesiq  28 Marst 2008) Berdasar{<an latar belakang  masalah di atas, maka  penulis tertarik melakukan penelitian  dengan  mengambil judul '?engaruh Audit Internal Terhadap Good Government  Governance di Kabupaten  Garut''.

## RumusanMasalah
Berdasadran latar belakang  penelitian  diatas,  maka dapd dirumuskan beberap masalah yang akan menjadi  fokus penelitiarl yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana gambaran audit internal  di Kabupaten Ganrt?
|urnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI VoL L, No. L
51
hdah Fitriani &Dewi Nurnasari
ISSN : 20tt6 -?563
2. Bagaimana gambaran Good Governtnent  Govemance  di Kabupaten  Garut?
3. Bagaimana  pengaruh audit internal  terhadap Good Gwernment Gwernonce  di Kabupaten  Garut?

## Kerangka  Pemikiran
Pemberian  otonomi  dan desentralimsi yang luas, nyata dan  bertanggungjawab kepada  daerah kabupaten/kota  akan  membawa konsekuensi  perubatran pada pola dan sistem  pengawasan dan  pemeriksaan. Perubahan-perubatran tersebut j.rga memberikan dampak pada unit-unit kerja pemerintah daerah, seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintatr daerah untuk lebih terbuka,  transpara4 dan bertanggungiawab atas keputusan yang dibuat Perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah dengan  diboinya keleluasaan kepada pemerintatr daorah untuk mengatur dan mengunrsi  rumah  tangganya sendiri, maka  diperlukan  peningkatan peran DPRD dan masyarakat I'ns dalam pengawasm  penyelenggaraan pe,merintahan.
Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan  dan  pemeritcsaan dalam ranglo memberantas praktik KKN, pemerintah bersama DPR kemudian me,ngesahkan UU No. 28 Tahun  1999 tenang Penyelenggaraan Negara  yang Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,  danNepotisme.
'?engawasan  merupakan  talrap integral dengan  keselunrhan talrap pada  pen)ru$man dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada  setiap tahap  bukan  hanya pada tahap waluasi saja-". (Isma Coryanat42007) Audit intern pernerintah merupakan  kegiatan  pemastian  dan konsulansi yang indepeirden dan objektifyang didisain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Membantu organisasi mencapi tujuannya  dengan mernbawa pendekatan yang sisitematis dan disipliner untuk mengevaluasi keefektifan proses  manajemen risikq pengendalian, dan pemerintahan Audit internal bertujuan  membantu seluruh anggota  manajemen agr melaksanakan tanggungiawab  secara efektit dengan jalan memberikan analisig penilaian,  rekomendasi"  saran  dan  keterangan dari operasi objek  yang diperiksanya- (Mahrisa  Kusumamelati)
Irmbaga pengawasan internal pemerintah (dalam hal ini adalah lnspektorat)
diperlukan untuk manajemen  pemerintahan yang  bersih, efektif,  dan efisien. Hal tersebut  sangat  tergantung  pada  perhatian dari manajemen instansi untuk membangun sistem pengendalian yang  andal. Jika perhatian yang diberikan *urang maka akan mengurangi  kualitas pelaksanaan  pengawasan  dan tindak lanjuthasil pengawasao. Begitu pula  sebaliknya  (Ismail Mohama{ 2AM) Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi  sektor publik meningkatkan kualitas' profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalanlcan  aktivitasqra, diperlukan audit pada keuangan"  kepatrrhaq dan diperluas  dengan  melakukan  audit terhadap kinerja seltor publik.
lumal Akuntansi RiseL Prodi Akuntansi  UPL Vol. L, No. 1
IndahFitriani & Dewi  Nurnasari ISSN:20{36-?,5163
Hari sabarno (Mantan  Mendagri)  menyatakan  bahwa permasalahan yang terl€it dengan  pengelolan  keuangan daerah adalah lemahnya  sistem pembukuan atau akuntansi,  pengendalian,  pengawasan, dan sistem informasi keuangan daerah yang menyebabkan  rendahnya  unsur fiansparansi  dan akuntabilitas sebagi dua pilar utama dalam  membentuk  good  governance. (www.bplcgo.i4 disajikan dalam Siminar dan Open House BPKP dengan tema "Aspek Etika Dalam  Akselerasi Pembahanran Manajemen Publik", 30 Juli 20OZ) united Nation Development  Program (uNDp) pada tahun 1997 dalam Mardiasmo  Q002:23) mendefinisilCIn Good Gwernance sebagai pelatrsanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi  politilq dan adminishatif untuk mengelola berbagai  urusan  negara pada  semua tingkatan dan merupakan  instrurnen kebfiatcan negara untuk tercipanya  kondisi kesejahteraan,  dan integritas Berdasarkan definisi tersebut, UNDP dalam Ildardiasmo Q002:23) mengemukakan 9 karakteristik prinsipprinsip Good Governarce  yang  saling mengait sebagai berikut : 1. Partisipasi (Paticipaion), setiap warga  mempunyai hak suara dalam  pembuatan kepufusan;
?. Taat Hukum  (futle of LanL hukum  keadilan  dilaksanakan anpa pandang bulu; 3. Transparansi (Troxpoancy), kebebasan informasi untuk  dipahami dan dimonitor;
4. Responsif (Responsivercss),  lembaga-lembaga benrsaha melayani setiap stakeholdersnya dan responsif terludap aspirasi masyarakat;
5. Berorieltasi pada Kesepakatan  (Consensus Orientation),  menjadi  perantaraterhadap kepelrtingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan  terbaik-bagi kepelrtingan bersama;
6. Kese-taraan (Equity), semua warga mempunyai kesempakn yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;
7. Efektif dan Efisien (Effectiveness urd Effrcienq'),proses dan  lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan  dengan  menggunakan  sumber-sumber  sebaik mungkin;
8- Akuntabilitas (Accoutability), pemettntata swasta, masyaraka! bertanggung jawab kepada publik dan  lembaga stakeholders;
9. Yisi Stnatejrk(Straegic tlisioA, pemimpin dan publik mempunyai  perspeldif Good Governance yang luas dan jauh  ke depan sejalan  dengan  yang  diperlulmn  untuk pembangunan.
setyo Dwi Herwanto dalam seminar Nasional Islam mengenai GNd Govetnance ond Poverty in Indorcsia Q007) menyebutkan bahwa junrlul, komponen atau pun prinsip yang melandasi good governance  sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi laiq dari satu pakar kc pakar lainnya.  Namun  paling tidak ada sejumlah prinsip yang  dianggap sebagai prinsip-prinsip  utama  yang melandasi good gwe.nane, yaitll akuntabilitas, dan transparansi. Dan keduanya tidak bisa -berdiri senOiri-senOid sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip  yang lain.
Dalam gaveflurrrce ada 3 kompone,n yang sejajar,  setara, saling mengontnol, untuk  menghindari  terjadinya  eksploitasi satu terhadap lainnya,  yaitu: pemerintatu  dunia lumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1., No. 1
53
kdahFitriani & Dewi  Nurnasari
usahq  dan masyarakat Dalam realisasinya peran pemerintah masih lebih dominaru karena  permasalalran yang ditangani
makin meningkat Dengan melihat prinsip dasar  pelaksanaan good govemance,  akar persoalan dari korupsi  dan pelayanan birokrasi yaitu ftanspamnsi.  Implementasinya tidak cukup sekadar me'rnbuat pengumuman setiap proyek di media masa- Namun  ada  yang jauh lebih strategis dari rtu, yaitu adanya dasar hukum bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam bentuk sebuah aturan Gerda) yang mengatur  masalah  transparansi. Maka dalam Perda transparansi penting terutama  kaitannya  dengan implementasi  good govemance, karena satah safu tujuan good goyenranc€  adalah meningkafkan akuntabilitas  pemerintalrag sehingga  bisa mencegah terjadi korupsi. Ketua  Badan  Pemeriksaan  Keuangan (BPK)  Anwar Nasution  dalam Kominfo- Newsroom  (2009) mengatal<an bahwa transparansi dan akuntabilitrs pengelolaan keuangan negara pondasi  utama bagi terciptanya good govemance yang merupakan  persyaratan mutlak dalanr  dernokrasi dan  ekonomi yang sesungguhnya Transparansi dan akuntabilitas juga menrpakan faktor utama agar Indonesia tidak dalam krisis  sepefri  1997-1998. Dedi Syaputra (dalam  makalahnya) me,nyebutkan bahwa yang  dimaksud dengan fansparansi  adalah kepemimpinan yang terbul<a dengan pengungkapan  informasi organisasi  yang berhubungan  dengan semua kegiatan ekonomi dan yang  lainnya. Satah satu ukuran  penyelenggaraan Negara yang  baik adalah  adanya tansparansi  dalam setiap kebiiakan baik yang dilaksanakan  maupun  tidal(,  hal ini salah  satu bentuk keikutsertaan masyarakat publik dalam melihat  dan  berapresiasi  didalam  setiap  aktifitas kenegaraan sebagai impleinentasi  dari sistem pemerintatran demokrasi. Tranparansi  merupakan salah sdu syarat penting untuk menciptakan good goverrurne.  Dengan adanya  transpafiansi di setiap kebliakan dan keputusan di tingkungan  organisasi, maka keadilan  (fairuess) dapat ditumbuhlnn- Transparansi akan me,ndorong diungkapkannya kondisi  yang sebenarnya sehingga  setiap pihak yang berlrepentingan (stakeholders) dapat mengukur dan mengantisipasi  segala sesuatu yang menyangkut  organisasi. Penerapan  prinsip transparansi  menunfirt  pemerintah untuk selalu terbuka dan mencegah upaya penyembunyian  informasi yang menyangkut  kepentingan publik Penerapn transparansi bisa dimulai  melalui penyajian  s@ara terbuka  laporan keuangan yang akurat  dan tepat waktq penetapan laiteria seleksi personil secara terbukq penyediaan  informasi tentang pengelolan  keuangan daerall. Dalam  menerapkan prinsip ini, perlu ada  penyamaan  persepsi tcntang hal-hal apa dan seberapabanyakyang perlu diinformasikan, standar apa yang digunakan  sebagai acua& Gara mempublikasikannya  dan media apa yang akan digunakaq tolok  ukur penilaiannya, serta bagaimana  mengatasi kendala-kendala  yang mungkin t€rjadi. Sebagai wqiud akuntabilitas,  selain diharuskan  menyusun  laporan pengelolaan keuangan organisasi daerah juga hanrs  menyusun laporan Akuntabilitas  Kinerja lnstansi  Pemerintah (LAKP). Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintatr (AKIP)  terdiri dari komponen  komponen  yang  mempakan safu kesatuan , yaitu perencanaan stategis
Jumal  Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 1, No. 1
IndahFitriani & Dewi  Numasari
ISSN : 2086 -2563 perencafflan kinerja , pengukuran  dan  evaluasi kinerja, dan  pelaporan kinerja . Salah satu unsur akuntabilitas tersebut  adalah finansial , komponen-satu-kesatuan, kine.jq Tatag Wiranto dalam artikelnya menyebutkan bahwa akuntabilitas keuangan/akuntansi  finansial fokus utamanya  adalah  pelaporan  yang  akurat  dan tepat waktu tentang  penggunaan dana publik, yang  biamnya dilakukan  melalui  laporan  yang telah diaudit secara profesional.  Tujuan utamanya  adalah untuk memastikan bahwa  dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan  yang telah ditetapkan  s€cara efisie,n dan efektif. Masalah  pokoknya  adalah keteptan waldu  dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit Berdasarkan hal-hal telah diungkapkan maka dapat dihipotesiskan  bahwa terdapat  penganrh antara audit internal good government  govenurrree di Kabupaten Garut.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunalcan dalam penelitian ini adalah metode  studi kasus  dengan  pendekatan deskripif dan verifikatif, Adapun trjuan penelitian ini adalah unfuk mengetahui  gambaran  tentang audit intemal  dan gambaran good goverrurunt govefl,rroe di Kabupaten Garut dan untuk  menguji  apakah audit  internal berpengaruh terhadap good govertment govem*re di Kabupaten Garut. Untuk mencapai tujuan tersebut  maka dilakukan pengumpulan data primer melalui teknik  survey,  yaitu dengan cara melakukan wawancara  terlebih  dahulu kemudian menyebarkan  kuesioner  kepada 25 SOPD  yang diperiksa  oleh Inspektorat  Kabupaten Garut.
Teknik sampel yang  digunakan adalah nonprobability sampling sampling jenuh Pada penelitian ini, sernua anggota  populasi yang akan dijadikan  mnrpel adalah 25 SOPD  (Satuan Organisasi  Perangkat Da€rah) yang di audit oleh Inspektorat  Kabupaten Garut Sebenamya terdapat 34 soPD di Kabupaten Garut, akan  tetapi, menurut Inspektorat  hanya ada,25 SOPD yang diaudit oleh  Inspektorat  Adapun  daftar  25 SOPD yang dijadikan populasi  sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut:
No. SOPD I 2 3
4 5 6 7 8 9 l0 11 t2 l3 Badan KB llan Pemberdayaan  Perempuan Badan Kepegawaian  Dan Diklat Badan Lingkungan Hidup Badan  Pemberdayaan lvlasyaralmt dan
Pemerintah Desa@PMD) Badan Pengelola RSU dr. Slamet Dinas Bina Marga
Dinas  Kehutanan
Dinas  Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan
Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan
Dinas  Pendidikan
Dinas  Perhubungan
furnal Akunhnsi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 1, No. 1 55
Indah Fitriani & Dewi Numasari
ISSN: 2085 -2563
t4 15 l6 t7 18 l9 20 2L 22 23 24 25 26 27 28 29 Dinas Perkebunan Dinas PerumaharU Tata  Ruang  dan Cipta Karya Dinas Petemakan,  Perikanan"  dan Kelautan Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Dinas Tanaman  Pangan  dan Hortikultura.
Dinas Tenaga Kerlq Sosial  dan
Transmigrasi
Kantor Arsip Kantor Pelayanan Perizinan  Terpadu Satu Pintu Kantor Penanaman Modal
Kantor Perpustakaan Kantor Satuan Polisi Parnong Praja Sekertariat Badan Narkotik
Sekretaris DPRI)
Penelitian ini menggunakan teknik statistik  deskriptif  karena tidak memerlu}an penggeneralisasian. Adapun t€knik statistik yang digunakan adalah korelasi Ra* Spannm untuk menghitung  pengaruh audit internal  teftadap good govemment govenumce. Dan koefisien determinasi untuk mengetahui  besamya  penganrh  audit internal terhadap  goo d gwernmerrt goyen  once.

## Hasil Penelitian
Pengujian  yang dilakulen dalam penelitian ini terdiri dari pengujian  validitas dan reliabilitas  t€rlebih dahutu, ke,nrudian diuji dengan menggunakaruji korelasi dan uji koefi sien deterrrinasi.

## Pengujian Validitas
Pengujian  validitas  dalam penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan SPSS l2.0forwindows. Adapun variabel yang diuji adalah audit  internal sebagai variabel X dan good goverlfirent  govenurwe sebagai variabel sebagai variabel y. Berdasarkan jumlah angket yang diuji kepada 25 responden dengan tingkat signifikansi sebesar 5o/o dan derqiat kebebasan (df) sebesar n-2 Q5-213) maka  aiaapat nilai rtuur sebesar 0,413.
Dari  hasil pengujian validitas audit internal (tercantum pda lampiran), butir pertanyaan  dikatakan valid jika &ihmc > &n6s1. Pada pengujian  tersebut  terdapat 6 butir pertanyaan  yang  dinyatakan tidak valid Gn** < rau). Pada dimensi audit keuangan tedapat 3 butir pertanyaan yang  tidak valid yaiar pertanyaan butir ke-5, 6 dan I l. Pada audit kinerja hanya terdapat I butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-14, dan pada dimensi  audit kepatuhan terdapat 2 butir  yang tidak valid  yaitu butir  ke-18 dan 19. Butir perhnyaan yang dinyatakan tidak valid al€n dipisaltkan karenabgtir
JurnalAkuntansiRiset, Prodi Akuntansi LJPL VoI. 1, No. 1
kdah  Fitriani & Dewi  Nurnasari ISSN:2086-2563
pertanyaan tersebut tidak akan dilanjutkan dengan uji reliabilitas sedangkan butir pertanyaan yang dinyatakan  valid akan dilaqiutkan dengan uji reliabilitas.
Oari trasit pengujian validitas untuk good governnent governonce  (tercantum pada lampiran),  butir -pe.tanyaan dikaakan  valid jika q6,,* > fta*t. Pada pengUjian iersebut ti.Aup"t 8 butir pertanyaan  yang  dinyatakan tidak  valid Gnin g < rar.r). f.& dimensi  akuntabilitas  tedapat 6 butir pertanyaan yang tidak  valid  yaitu pertanyaan butir ke-1,7,9,10,11, dan  14. Pada dimensi tansparansi terdapat 2 butir perhnyaan  yang tidak valid yaitu pertanyaan ke-18 dan 19.
Pen guiian Reliabilitas - -Pengujian roliabititas untuk variabel audit intemal dihitung dengan -erggunaLa, cronbach Alplu, maka yang menjadi rnitrmg adalah rarpra. Butir p"tt rryual  dinyataftan reliabel jika rhiamc> 16661. Dari hasil pengUjian diatas, semua butir pertanyaan  dinyatalcan reliabel karena rtrmg> rtabet.
Pengujian reliabilitas  untuk variabel  good govemuent gwernurce dihitung dengan menggunakan Cronbach  Alphaiagadan yang menjadi rrrimg adalarh rapta. Butir perta"yua"  dinyatakan  reliabel jika rrrinmg) rta*r. Dari hasil  pengujian  diaAs, se,mua butir pertanyaan dinyatakan  reliabel karena  rrriune> rtatet.
Penguiian Korelasi
- -ttri korelasi  yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah korelasi rank spearman Pengujian korelasi ini dilakukan dengan  m$nggunakan  SPSS  12.0 for windows. Ada;;n variabel  yang diuji adalah audit in{ernal sebagai variabel X dwr  good government g*e*arre sebagai variabel  sebag:fi variabel Y. Berikut adalah  hasit uji korelasi dengan menggunakan SPSS 12.0/or wildows.
Audit lnternal Good Government Governance
Spearman's Audit Intemal Correlation rho
Coefficient
Sig. (l-tailed) N Good
Correlation
Govemment Coefficient Governance Sig. (l-tailed) N
1.000 25 .509(**)
.005 25
.509(*t)
.005 25
1.000
25
** Correlation is significant atthe 0.01 level (l-tailed)-
Sumber: tlasil Perhitungan SPSS I 2.0/o r w indow s, 20W
Sedangkan untuk mengetahui  seberapa besar  pengaruh variabel Y maka digunakan  koefisien  determinasi sebagai berikut:
Jurnal Akuntansi RiseL Prodi Akuntansi LIPI, VoL L, No- 1 variabel X terhadap
57
kdah Fitriani & Dewi  Numasari
ISSN:20ffi-2563
Kd:l xl}}Yo :0,50t' x 100 %o :26Yo

## Pembahasan
Hasil penelitian  mengenai  pengaruh audit internal  terlradap good government govemance  di Kabupaten  Garut,  d[ielaskan sebagai berikut: l. Audit internal  (variabel X) dibagi mer{adi tiga dimensi yaitu dimensi audit keuangan,  dimensi audit kinerjq dan dimensi audit keptuhan- Secara keseluruhan penilaian responden audit intemal  di Kabupaten Garut sudah cukup baik. a- Penilaian karyawan terhadap audit  internal dengan dimensi audit keuangan menunjukkan bahwa SOPD sudah  mengelola  keuangan  sesuai dengan Pennendagri No. 59 tahun 2007 yang  menyatakan batrwa sopD hanrs mengelola  keuangan secara tertib, efektit efisien"  ekonomis,  transparan, dan giawab.  AlCIn tetapi,  SOPD masih hanrs meningkatkan  fansparansi. Responden juga menilai bahwa  SOPD sudah melaksanakan  kewajibannya dalam mengelola  keuangan daerah yaitu dengan membuat RKA-sopD, DpA- SOPD, dan laporan keuangan SOPD.
b. Dilihat  dari penilaian responden terhadap dimensi  audit kinerja, responden menilai bahwa  SOPD  sudah  cukup  ekonomis  dan efisien dalam  menjalankan kegiatannya, dan  sudah cukup efektifdalam mencapai hasil yang diinginkan.
c. Sedanglmn untuk dimensi audit kinerj4 responden menilai bahwa dalam melaksanakan  seluruh aktivitasnya  (dalam hal penyusunan RKA-sopD DpA- SOPD, dan laporan SOPD), SOPD  sudah  mentaati keb[iakaa peraturan, dam undang-undang yang berlaku 2. Sedanglon untuk good gwerrunent goverruilce (variabel Y), dibag menjadi  dua dimensi  yaitu dimensi akuntabilitas dan &ansparansi.  Secara keseluruhaq reiponden menilai  Mhwa good  govetnncnt goveftxnre di Kabupaten  Garut sudah cukup baib de'lrgan responden mayoritas  berjeniskelamin laki-laki usia  responden yang rata-rata berusia 4l-50 tahun, dan  dengan tinglst pendidikan  yang mayoritas Sl. a. Mengenai dimensi akuntabilitas, responden menilai bahwa SOPD sudah cukup bertanggungiawab  dalam hal mengelola  keuangan.  Responden menilai  balma SOPD dapat mempertanggungiawabkan  seluruh aldivitas  yang dilakukannya mengenai  keuangan  da€rah  dengan menyajikan  laporan keuangan  dan laporan akuntabilitas.  Penyajian laporan  tersebut  sudah cukup sesuai dengan  peraturan yang berlaku.
b. Dan untuk dimensi transparansi,  responden menilai bahwa SOPD belum ma*simal  dalam momhikan akses informasi  terhadap publik. Misalnya  SOPD masih belum  maksimal  dalam penyediaan  akses informasi lewat  media massa ataumedia  lainnyayang  mudah diakses publik. 3. Dari hasil  pengujian korelasi menunjukkan bahwa rriamg  setresar 0,509 lebih besar dari rta*ryaitu sebesar 0,409 dengan df sebesar 23 padatatuf  signifikas sebesar 5%. Karena rninms ) r66s6 trlakn tloditerima  Itu berarti balrwa audit internal  berpenganrh
|urnalAkuntansiRiset  ProdiAkuntansiUPl, Vol. 1, No.l 58
hdah Fitriani & Dewi  Nurnasari
ISSN : 2086 -2563
positif terhadap good gavernment goverrunce di Kabupaten Garut Dikatakan berpengaruh positif karena nilai q,iq,o,  mendekati 1. Akantetapi, jika dilihat dari tabel  interpretasi  koefisien  korelasi, penganrh tidakt€rlalu kuat (sedang).
4. Sedangkan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap  variabel Y, dapat dilihat dengan  menggunakan koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan menunjukkan  bahwa  hanya sebesar 260/o good governnent  governonce  dipengaruhi oleh audit internal. Sedangkan  74o/onya dipengaruhi  oleh variabel  lainnya  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Simpulan
a. Berdasarkan hasil penelitian  diketatrui bahwa  gambaran audit  internal di Kabupaten
Garut sscara keselunrhan memenuhi  dimensi  audit keuangarg audit kinerja, dan audit Akan tetapi pada audit keuangau  masalah pengelolaan  keuangan secara transparan harus lebih  ditingkatkan l€i. Sedangkan  pada audit kioojn, penggunaan sumber daya  manusia SOPD secara efisien sulit dilalarkan  karena pengaturan banyaknya pegawai  ditetapkan oleh pemerintah pusa! sehingga sering terjadi pengangguran pegawai. Dan  pada audit keptuha4 SOPD sudah melaksanakan kewajibannya untuk membuat RKA-SOPD,  DPA-SOPD, dan laporan  keuangan , serta laporan tersebut sudah disqiikan sesuai dengan Permendagri No.  59 tatrun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gambaran good goverrailent govenoue di Kabupaten Garut secara keseluruhan  memenuhi  dimensi akuntabilitas dan transparansi.  Pada beberapa  SOPD ada yang
bahwa  SOPD tidak memberikan  laporan pertanggungiawaban bendahara penerimaan karena  pada SOPD tersebut tidak ada bendahara penerimaan Dan menge,nai  penyampaian  laporan peranggungiawaban  atar:pun laporan keuangan, SOPD belum dapat melakukan secara tepat waktu. Sedangkan mengenai  transparansi, SOPD masih kurang hansparan. tlal tenebut dapt dilihat dari kurangnya fasilibs-fasilitas yang disediakan  oleh SOPD untuk  memberikan
informasi kinerja  SoPDtersebut
dan saluran komunikasi  yang berjalan untuk akomodasi partisipasi publik baru sebatas fonnalitas saja. c. Berdasarkan hasil  penelitian dapat diketahui bahwa audit intemal berpengaruh positif terhadap good government  governtrnce di Kabupaten Garut dengan tfuEkat interpretasi korelasi sedang. Sedangkan  besarnya  pengaruh audit internal t€rhadap good governmerrt governance  adalah sebesar 26% sedrangkorn'l4o/o nya dipengaruhi oleh faktor lain  yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Seran
a. Bagr Pernda Kabupateir Garut
Inspektorat perlu meningkatkan kinerjanya untuk menumbuhkan kepencayaan masyarakat tethadap Pemda  agar tercipta  good government goverrurre. Akao  tetapi, hal ini bukan hanya  tanggungiawab  tnspektorat saja SOPD selaku objek Iumal Akuntansi  Riset  Prodi Akuntansi  UPI, Vot. 1, No. 1 59
kdah  Fitriani & Dewi Numasari
ISSN:20f35 -2563
pemeriksaan  lnspektorat juga perlu meningkatkan kinerjanya dalam pembuatan laporan keuangan, laporan pertanggungiawaban, serta seluruh aktivitas SOPD dilalekan secara ekonomis, efektif,  efisien, sesuai dengan  peratuftul  yang berlakrl dan  transparan.
b. Bagi penelitian  selaqiutnya
Indikator-indikator untuk menyusun  kuesioner bisa ditambah lagi sehingga instnrmen bisa mengukur  fenomena secara tepat. Selain itu dalam penelitian selaqiutnya  disarankan untuk menambah variabel-variabel lainnya misalnya audit eksternal sehingga hasil penelitian dapat maksimal. Penelitian ini hanya dilakukan  pada satu Pemda saja yaitu Pernda Kabupaten Garut Untuk penelitian  selaqiufirya  disarankan  untuk memperlrras area penelitian  sehingga hasil  penelitian  mempunyai  daya  generalisasi.
Daftar Pustaka
AMul Halim.  QWz).Ahotansi Keu(mg(m Dwah. Jakarta: Satemba Empat . Q0il4). Bunga Ranpai Manojemen Keuongot Drerah. Jogiakarta: UPPAMP  YKPN.
QW7). Pengelolaor  Keuangan Daerah. Yoryakarta: UPP SIIM
YKPN. Andi S Mukfitar. Q007).  Urgensi Perda  Transparorci  dalam Implementosi  Good Governarna  Batam: Siiori Mandiri.
Arfan  lkfisan. (2008). Metodologi Penelitian Ahtntansi Perilalat Akantansi.  Medan:
Grahallmu.
Hiro Tugiman (1997).  Stondor  Profesional  Audit Internat.Yoryalcarta: Kanisius Husein Umar. (2004). Metode Penelitian Unt* Sbipsi dan Tesis Bisnis. Jakarta:  R4ia Grafindo Persada.
J. B Sumarlh (2(M). uPengans,asan dan Gwernore KetnngonNegud', disampaikan dalam Half Day Seminar  (Jakarta 13 Januari 20B).Tersedia: www.bp(p.go.id M. Iqbal  Hasan. (2003). Pokok-Pokok Materi Stotistiks I (stdistik Desbifiifl. Jakarta: Bumi  Aksara.
.  \avvJ  r.
Bumi  Aksara. (2003).  Pokok-Pokak Materi Statistika I (Statistik Yeifikatifl. Jakarta:
Mahmudi. Q007). Analisis laporan keuotgon pemerintah daerah. Yoyakarta: UPP slII\A YKPN. Mardiasmo. QWz). Otorwmi dm lv{oujemen Ketnngor Daerah  (Good  Goverrunt Governore). Yoryakarta: ANDI. Q004). Afuntansi Sebor Publi*. Yoryakarta: ANDI.
. (2004). oPengawasan dan Governance  Keuangan  Negara',  disampaikan dalam Half Dry seminw (Jakarta 13 Januari 20aq.Tersedia:  www.bpko.go.id Margono. (1996). Metafulogi  Perulitian Pendidiksrr.Jakarta: pr. Rineka cipta
]umal AkuntansiRiset,  Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1, No. L 60
Indah Fitriani  & Dewi  Numasari ISSN: 2086 -2563
Permendagri No. 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah  menjadi Permendagri No. 59 Tahun  2007. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pokok-Pokok Pen gelolaan  Keuan  gan  Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2008 Tentang  Transparansi dan Partisipasi Publik
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor  19 tahun 2008  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan flaerah Kabupaten Garul Peraturan  Daerah  Kabupaten Garut Nomor 24 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah  dan Inspekforat  Kabupaten Garul Pusat Data Depkominfo. (2009). Transporansi  don Afuntabilitas Keuotgan Pondasi Utana Good Governorce. Jakarta: Departerren Komunikasi dan Informasi. Santosa, Purbayu Budi. (2005). Analisis Statistik  dengon Microsofi  Fxcel dan SPSS.
Yogyakarta: ANDI. Sedamuyanti. (2004). Good Governorce,  Kepemerintahan yang  Baik, Bagian Dtn.
Bandung: MandarMaju
Setyo Dwi Herwanto. Q0AT. Good  Governance,  ond Pwerty in Indorpsia. Surakartu Maarif  Institute. Sudjana (1997). Staistika mtuk Ekornmi danNiaga.I/. Bandung : Tarsito. Sugiyono.  (1999\.  Metode  Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
. (2002). Metode Perclitiwt  A&ninistrasi. Bandung: Alfabota.
Suharsimi Arikunto. (2006).  Prosedur Penelitiwt Suau Pendekaton Prahik Jakarta: Rineka Cipta Tatag  Wiranto.  Q0A4.  Ahmtabilitas dan Troxporansi Dalam Pelaymon Publik. Jakartil Bappenas.
Trihendradi,  Cornelius.  (2004).  Memecahkan  Kasus Statistik: Desbiptif,, Parametrih dan Non-Paranetrik &ngan SPSS  I 2.0. Yoryakarta: ANDI. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang  No.  28 Tahun 1999 tenang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi, dan  Ne,potisme.
Undang-Undang No. 32 Tahun  2OM  TentangPemerintahan Daerah. Undang-UndangNo. 33 Tahun  2004 TentangPerimbangan  Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
W{iaya (2001).  Stottstika rnn porometrik (Aplikasi  Program  SPSS/. Bandrmg:
Alfabeta- Yuliawan.  (2009). Hubungan Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dengan Transparansi dan Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Pada Pemerintah  Kabupaten Ciamis.  Sfuipsi.  Bandung:  Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetatruan  Sosial Universitas  Pendidikan Indonesia
Iumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPL Vol. 1", No. L 6t