## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 : 38 – 47
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA
DOI: 10.33592/jiia.v14i1.4651
p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

## Kemerdekaan Dosen dalam Beban Kerja dan Karir: Konsep Tata Kelola Institusi dan Reformasi Administrasi di Perguruan Tinggi
Lecturer Emancipation in Workload and Career: Concepts of Institutional Governance and Administrative Reform in Higher
Education
1 Dony Azfirmawarman; 2 M. Fachri Adnan; 3 Afriva Khaidir 123 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia Email: dony@unp.ac.id
(Diterima: 07-April-2024; Ditelaah: 10-Juni-2024; Disetujui: 15-Juni-2024)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
Perubahan  dalam  sistem  evaluasi  kinerja  dosen,  seperti  Bobot  Kinerja  Dosen  (BKD)  yang disesuaikan  dengan  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM),  serta  prosedur  akumulasi digital, bertujuan untuk mengurangi beban administrasi dosen. Namun, masih terdapat hambatan dalam menjaga proses mencerdaskan kehidupan bangsa dan produktivitas dosen dalam membuat karya akademis. Artikel ini membahas tentang Kemerdekaan Dosen dalam Beban Kerja dan Karir di Perguruan Tinggi, fokus pada konsep tata kelola institusi dan reformasi administrasi. Dalam melakukan  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  kajian  pustaka/  literatur  sebagai  metode penelitiannya  dimana  informasi  yang  diperoleh  berasal  dari  buku – buku  terkait,  surat  kabar, majalah,serta  publikasi dari lembaga – lembaga yang kompeten. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa terhadap data yang ada, melakukan interprestasi dan terakhir menyimpulkan hasil  dari  kajian  ini.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa  terdapat  masalah  struktural terkait  pendanaan  riset  di  Indonesia,  dimana  dana  riset  pemerintah  masih  tergolong  kecil dibandingkan negara-negara tetangga. Perubahan kebijakan dalam beban kerja dosen, seperti BKD Baru yang bertujuan untuk meningkatkan bobot indikator dalam program Kampus Merdeka, serta mendukung  pengembangan  minat  dan  potensi  dosen.  Inovasi  dalam  tata  kelola  administrasi institusi diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada, dengan memanfaatkan teknologi dan memperkenalkan prosedur baru.
Kata kunci : Reformasi  Kemerdekaan Dosen,  Beban Kerja Dosen, Tata Kelola Institusi, Perguruan Tinggi

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Dalam menghadapi arus globalisasi dan era VUCA ( Volatile, Uncertain, Complex and  Ambigue ),  pemerintah  telah  melakukan  banyak  perubahan  dan  upaya mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan daya saing (Setyawan & Listiara, 2017; Ariwibowo  &  Wirapraja,  2018).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  berbagai  program pemerintah  terkait  dengan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  mengupayakan peningkatan mutu kehidupan rakyat, seperti pada Perguruan Tinggi (PT). Kementerian PendIdikan  dan  Kebudayaan  telah  menggaungkan  penerapan  kebijakan  Kampus
Merdeka dimana program ini memberi peluang belajar yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan  kebutuhan  mahasiswa,  praktek  lapangan,  serta  menyediakan  peluang  untuk menggunakan  model – model  pembelajaran  dikarenakan  universitas  bukan  hanya sebagai  pusat  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  sebagai  pusat  penelitian  dan pengabdian  kepada  masyarakat,  melainkan  juga  bagian  dari  praktek  bisnis  yang menghasilkan  ilmu  pengetahuan  dan  harus  mampu  bersaing  dalam  upaya mempertahankan  eksistensinya.  Slamet  (2014)  mengemukakan  bahwa  saat  ini  baik perguruan  tinggi  (profit  &  non-  profit)  menghadapi  permasalahan  yang  sama  terkait dengan kualitas, biaya serta pelayanan.
Hasil  kajian  Rakhmani  dan  Shakiyya  (2021),  dalam Doing  Research  Assessment menunjukkan  bahwa  ada  interaksi  timbal  balik  antar  pemerintah  dengan  bidang  riset Indonesia.  Selain  itu,  kajian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pengambil kebijakan  mengakui  bahwa  mereka  merasa  mendapat  manfaat  dari  produk  penelitian dalam mengambil keputusan. Faktanya, spesialisasi maupun kualitas pengetahuan tidak bisa  terjadi  secara  instan.  Hal  ini  harus  dibangun  melalui  pengenalan  kebiasaan  kerja akademik jangka panjang dalam hal proses pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat serta mendapatkan dukungan dari perangkat pengelola yang kompeten dan bertanggung jawab. Selain itu, keterangan dari Knowledge Sector Initiative dan UI – CSGAR (2019)    menyatakan  jika  pengelolaan  pendidikan  tinggi  merupakan  elemen  penting dalam memajukan “definisi hasil/outcome” di institusi pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2020, Kemendikbudristek telah menyetujui penerapan program Kampus Merdeka yang mempunyai empat arah tindakan, yaitu penyederhanaan pada sistem akreditasi perguruan tinggi, kebebasan mahasiswa untuk memiliki kesempatan belajar  sebanyak  tiga  semester  yang  di  luar  dari  kurikulum,  hak  otonom  dalam pembuatan  kurikulum  terbaru,  serta  fasilitasi  peralihan  ke  universitas  sebagai  badan hukum (PTN-BH) (Kampus Universitas Merdeka, 2024).
Slamet  (2014)  juga  menambahkan  bahwa  saat  ini  banyak  institusi  pendidikan tinggi  yang  menerapkan  reformasi  manajemen  pendidikan  yang  selaras  dengan  tata kelola  nasional,  meliputi  administrasi,  pendidikan,  bidang  kemahasiswaan,  keuangan, sumber  daya  manusia,  serta  fasilitas  yang  dibutuhkan.  Jayani  &  Bayu  (2019), mengungkapkan jika saat ini Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berjumlah 122 unit, sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada tahun 2019 berjumlah 3.129 unit, yang mana angka ini menunjukkan bahwa ada sebanyak 68 % perguruan tinggi di Indonesia adalah  PTS.  Namun,  PTN  maupun  PTS  yang  berkapasitas  cukup  bersaing memperebutkan calon mahasiswa sesuai kemampuan. Untuk menjaring mahasiswa baru serta orang tuanya, Peguruan Tinggi Negeri harus memiliki dosen berkualitas, layanan yang berkualitas, biaya pendidikan yang berkualitas, dan sumber daya yang berkualitas, serta  harus  memiliki partisipasi tinggi  dan  signifikan  terhadap  penilaian  klien.  Dalam mempertahankan  daya  saing  diperlukan  perubahan,  orientasi  terhadap  kepuasan pelanggan dan peningkatan kompetensi (Abdullah &Kim, 2020)
Pasar persaingan pada pendidikan tinggi yang lebih luas sebagai dampak dari era society 5.0 wold class univerity ,  telah mengharuskan tersedianya lingkungan yang lebih dinamis  dan  kompleks  bagi  perguruan  tinggi  Indonesia.  Purwanti  &  Sutarsih  (2016) mengemukakan  bahwa  mutu  pendidikan  tinggi  tergambar  dari  aadanya  peningkatan
produktivitas, peningkatkan pelayanan yang bermutu, serta memiliki sistem manajemen yang berdaya saing tinggi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan perubahan ini seperti dengan berani berinovasi, mampu mengelola sarana dan prasarana yang ada, serta mampu mengelola sumber daya manusia (SDM) secara maksimal. Dosen adalah salah satu komponen utama dari perguruan tinggi yang juga mengalami banyak perubahan dari kebijakan Pendidikan.
Berdasarkan hal tersebut, Kemendikbudristek telah melaksanakan penyelesaian Beban Keja Dosen (BKD), yang biasa disebut juga dengan deskripsi kerja sesuai dengan Undang – Undang Guru dan Dosen pasal 72 ayat 1, parameter kompetensi, kewajiban (tugas)  dan  tanggung  jawab  seperti  yang  tertera  dalam  Undang – Undang  Nomor  12 Tahun 2012 pasal 12. Sejatinya, BKD ini sendiri berfungsi sebagai parameter kinerja dari dosen yang mengukur dengan objektif jumlah jam kerja, jenis pekerjaan serta indikator pencapaian dosen. Ada dua bentuk perubahan pada proses penyempurnaan ini yakni komponen  evaluasi  BKD  sekaligus  dengan  bobot – bobot  yang  disesuaikan  dengan Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  dan  prosedur  akumulasi  digital  dalam rangka mengurangi tanggungan adminitrasi para dosen.
Di samping itu, Setiawan (2023) mengemukakan bahwa terkadang ada hambatan yang  terjadi  dalam  proses  pencerahan  semesta  oleh  kerja  akademis.  Ia  juga menambahkan  bahwa  peran  dosen  dalam  menjaga  proses  mencerdaskan  kehidupan bangsa terkesan belum mampu diwujudkan secara maksimal. Selain itu, kesibukan dosen dalam hal lain membuat produktivitas dosen dalam membuat karya menjadi menurun. Tuntutan  lainnya,  juga  membuat  dosen  menjadi  sasaran  predator  jurnal  internasional yang  bermutu  ataupun  mendapatkan  tawaran  untuk  menjadi  penulis  dalam  urutan tertentu  dengan  melakukan  pembayaran  tanpa  perlu  melakukan  riset  maupun kontempelasi dalam menulis. Hal ini menjadi alternatif menarik yang dipilih di tengah lelahnya pekerjaan administrasi.
Fenomena  yang  terjadi  di  atas  merupakan  akibat  dari  tata  Kelola  administrasi institusi yang bermasalah. Maka untuk memecahkan permasalahan yang ada dibutuhkan inovasi dalam administrasi reformasi dan tata Kelola beban kerja dan karir dosen, Mousa (2023)  mengemukakan  bahwa  penawaran  produk  maupun  jasa  yang  baru  dalam menawarkan  jasa  adalah  dengan  memanfaatkan  teknologi  merupakan  sebuah  bentuk inovasi.  Maka  tata  Kelola  administrasi  di  perguruan  tinggi  harus  mengintegrasikan penerapan teknologi sehingga mempermudah adminstrasi yang ada (Andita & Yusuf, 2021). Di samping itu, menurut Nilasari (2023), inovasi merupakan sebuah berhasilnya proses memperkenalkan prosedur baru ataupun kombinasinya dengan prosedur lama secara sosial dan ekonomi dalam menghasilkan produk maupun jasa yang menghasilkan perubahan besar dalam membandingkan nilai dan harga oleh pelanggan.  Maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan inovasi administrasi yang bisa diterapkan dalam rangka kemerdekaan dosen dalam karir dan jabatannya di universitas.

## B. METODE ( METHOD )
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka/ literatur sebagai  metode  penelitiannya,  dimana  menurut  Sugiono  (2017),  metode  ini  memiliki batasan dalam pengkajiannya yang mana hanya berdasarkan kepada bahan - bahan yang
telah dengan tidak memerlukan riset lapangan. Sejalan dengan itu, menurut Creswell & Creswell (2018), penelitian berbasis kajian pustaka merupakaan hasil tulisan terkait suatu topik yang telah diterbitkan dan tidak memiliki metodologi ilmiah tertentu. Selanjutnya, data dikumpulkan dari berbagai jurnal (nasional dan internasional) terkait dengan topik yang dibahas oleh peneliti dan telah dipilih secara subjektif sebelumnya. Di samping itu, data penelitian ini juga didukung dengan informasi yang diperoleh dari buku – buku terkait,  surat  kabar,  majalah,serta    publikasi  dari  lembaga – lembaga  yang  kompeten. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa terhadap data yang ada, melakukan interprestasi dan terakhir menyimpulkan hasil dari kajian ini.

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )
Hasil  analisa  terhadap  data  yang  ada  menunjukkan  bahwa  terdapat  sejumlah masalah  struktural  yang  menghambat  terwujudnya  misi  dosen  dalam  mencerdasakan kehidupan  bangsa  dan  produktivitasnya  dalam  membuat  karya  akademis.  Meskipun demikian, munculnya BKD Baru menjadi angin segar bagi banyak pihak terutama dosen dalam menghadapi permasalahan tersebut. Untuk itu, melalui penelitian ini solusi teknis terkait  beban  kerja  dosen  dan  pendanaan  riset  pun  diusulkan,  yang  menyoroti pentingnya reformasi administrasi dalam mendukung kemerdekaan dosen dalam karir dan jabatannya di universitas. Hasil penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.
Permasalahan Struktural dan Solusi Teknis pada Beban Kerja Dosen
Terdapat  sejumlah  masalah  struktural  terkait  pendanaan  riset,  beban  praktek kerja  dosen  berupa  pengajaran,  kebijakan  sumber  daya  di  tingkat  universitas,  dan kebijakan beban kerja dosen, sebagaimana dijelaskan berikut.

## Masalah dalam pendanaan riset
Dana  riset dari  pemerintah  sekarang  ini  belum  dapat  sepenuhnya  mendukung program  riset  multi-tahun.  Penyebabnya  adalah  rangkaian  perencanaan  hingga pertanggung  jawaban  APBN  yang  bersifat  tahunan  menyukarkan  para  peneliti  dalam merencanakan  penelitian  jangka  panjang  (Erlyani  et  al.,  2022).  Selain  itu,  anggaran penelitian  pemerintah  Indonesia  (0,1%  pada  tahun  2021)  yang  mana  masih  terbilang sangat  kecil  jika  disandingkan  dengan  negera – negera  di  Asia  Tenggara  lainnya (Malaysia:  1,3%,  Singapura:  2,1%  dan  Thailand:  0,5%)  menurut  data  terkini  UNESCO. Pada  tahun  2019,  ALMI  merekomendasikan Science  Capital  Fund kepada  pemerintah Indonesia,  yang  bertanggung  jawab  mengelola  portofolio  investasi  dana  riset, menetapkan  preferensi  penelitian  untuk  jangka  panjang,  serta  mengelola  pemilihan proposal riset/penelitian.
Di  samping  masalah  dana  penelitian,  proses  birokrasi  pendanaan  riset  yang diberikan negara ikut berdampak pada dosen ketika melaksanakan penelitian penting, karena pendanaan yang diberikan pemerintah harus berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan dalam siklus pelaporan tahunan. Sebagian dana penelitian di atas dibagi antar kementerian  serta  departemen,  yang  menyebabkan  hanya  sebagian  kecil  yang diperuntukkan bagi dosen peneliti muda. Sebagai solusi permasalahan ini, pada tahun 2016  Kementerian  Keuangan  menerbitkan  peraturan  standar  pembayaran  (SBK),  yang memungkinkan dilakukannya penelitian multi-tahun oleh staf akademik.
Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  aturan  dalam  pendanaan  yang  kurang
fleksibel  memberikan  dampak  terhadap  siklus  anggaran  dan  juga  pelaksanakan  riset penelitian.  Selain itu, aturan pendanaan ini acap kali bertentangan dengan kebutuhan penelitian, yang mana hal ini tidak dapat ditindak seperti aktivitas lainnya. Bahkan, tak jarang  dosen  mengelugkan  bahwa  lebih  sulit  menyusun  laporan  keuangan  dari  pada melakukan penelitian itu sendiri.

## Aspek pengajaran sebagai beban praktek kerja dosen
Aktivitas  pendidikan  tinggi  ini  didasarkan  pada  fokus  utama  yaitunya pengajaran,  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat  yang  dikenal  dengan  istilah tridharma  perguruan  tinggi.  Rakhmani  &  Siregar  (2016)  mengatakan  bahwa  setelah mengalami  neoliberalisasi  sejak  tahun  2000-an,  dosen  diharuskan  untuk  melakukan pengajaran lebih banyak dalam rangka mengimbangi jumlah mahasiswa di universitas. Idealnya,  pelaksanakan  Kampus  Merdeka  bertujuan  antara  lain  untuk  mendukung diferensiasi  misi  perguruan  tinggi – dan  sivitas  akademikanya.  Dengan  kata  lain,  tri dharma  ini  harus  berjalan  beriringan  sehingga  dosen  juga  bisa  mengembangkan kariernya seperti seharusnya. Anggota fakultas diminta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstra kampus dan didorong atas prestasi mereka dalam penelitian dan inovasi. Arah  kebijakan  BKD  (2021)  menyatakan  bahwa  capaian  BKD  ditujukan  pada  prestasi pendidikan tinggi. Dengan demikian, alur aktivitas BKD harus sesuai dengan Indikator Kerja Universitas khususnya pada IKU nomor 5. Yang mana kegiatan tridharma tenaga pengajar  diklasifikasikan  menurut  tingkat  dampaknya.  Sekilas,  tujuan  arah  kebijakan BKD  tahun  2021  adalah  mendorong  dosen  untuk  lebih  aktif  melakukan  penelitian, berinovasi,  serta  kerja  sosial  di  univeristas  yang  ditunjang  dengan  diberikannya tunjangan beban kerja dosen.
Di samping itu, kenaikan pangkat dan jenjang karier dosen diatur berdasarkan bobot aktivitas setiap tri dharma, yang mana setiap tingkat akan memiliki bobot yang berbeda. Hal ini sesuai dengan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Dosen. Dosen dengan pangkat yang lebih tinggi akan mendapat jam mengajar yang  lebih  sedikit  dan  berkesempatan  lebih  produktif  dalam  melakukan  penelitian. Sedangkan untuk dosen yang berpangkat asisten ahli akan memiliki kesempatan yang sedikit untuk melakukan penelitian dikarenakan oleh tidak terpenuhinya profil jabatan akademik untuk mengusulkan proposal penelitian serta banyaknya jam mengajar yang harus  dilaksanakan  (RCA  2017).  Apabila  beban  kerja  yang  ada  tidak  dapat  terpenuhi, maka akan berdampak kepada proses kenaikan pangkatnya.
Rumitnya kebijakan sumber daya di tingkat univeristas karena kebijakan pusat terlalu berorientasi pada compliance dan sering tidak sejalan satu sama lainnya
Kemendikbudristek telah menerbitkan Indikator Kerja Utama pada 2020 dimana salah satu indikator pencapaianannya yaitu jumlah dosen mengajar yang memiliki latar belakang praktisi. Hal ini bertentangan dengan prosedur akreditasi yang mengharuskan dosen  bersertifikat  (serdos)  dari  pada  dosen  praktisi  itu  sendiri.  Namun,  akreditasi sendiri  adalah  tujuan  utama  yang  harus  diwujudkan  terutama  oleh  perguruan  tinggi swasta (PTS) karena hal tersebut menjadi ukuran mutu yang diperlukan untuk menarik minat lebih banyak calon mahasiswa (RCA 2017).
Sumber  daya  perguruan  tinggi  yang  bersifat  sentralistik  (diatur  pemerintah),
memberikan  implikasi  terhadap  tahap  kenaikan  pangkat  yang  berkaitan  dengan persyaratan administrastif. Rakhmani & Siregar (2016) mengungkap fakta bahwa sampai sekarang sumber daya perguruan tinggi tetap berorientasi pada compliance dari pada dampak yang ditimbulka dari kinerja dosen seperti ketika pengajuan kenaikan pangkat akan dinilai dari ijazah, sertifikat, partisipasi dalam konferensi bahkan pekerjaan orang tua.  Tidak  hanya  harus  melengkapi  berkas  pada  satu  platform,  melainkan  berbagai platform  yang  berbeda.  Beban  kerja  administrasi  yang  sangat  banyak  ini  tidak  hanya berdampak kepada dosen – dosen junior melainkan juga kepada ketua program studi.

## Sering  berubahnya  kebijakan  beban  kerja  dosen  yang  tidak  sensitif  dengan  adanya relasi kuasa
Problematika  ini  menumbuhkan  aliansi  pekerjaan,  contoh  paling  konkritnya adalah  pembagian  tugas  dosen  praktisi,  dosen  tidak  tetap  serta  dosen  peneliti.  Tidak jarang  peneliti  dipilih  berdasarkan  latar  belakang  etnis  dan  senioritas  di  universitas seperti yang tercantum di RCA 2017. Hal ini juga terjadi pada proses rekrutmen dosen baru  yang  didasarkan  pada  senioritas  dan  relasi  dengan  petinggi  perguruan  tinggi. Sebagian  besar  perguruan  tinggi  masih  menerapkan  sistem  urut  kacang  dalam menetapkan dosen tetap, dimana dosen tidak tetap wajib menunggu untuk dapat ikut seleksi  atau  langsung  diangkat  menjadi  dosen  tetap  sesuai  dengan  dua  faktor  yang disebutkan di atas (Sukmajati dalam Bana et al., 2022). Selanjutnya, Nugroho dalam Bana (2022)  menambahkan  bahwa  praktek  ini  telah  menyebabkan  dosen  memiliki ketidakpastian dalam keberlanjutan kariernya. Bagi beberapa kampus, erekrutan dosen acap  kali  tidak  dibuka  umum  untuk  menjaga  kultur  kampus  yang  telah  berlangsung lama.
Kesenjangan ini juga terjadi pada proses alokasi sumber daya riset di universitas yang  ada  di  Indonesia.  Pulau  jawa  masih  menjadi  pusat  produksi  ilmu  pengetahuan berupa universitas, science and techno park, serta pusat unggulan IPTEK. Kasmahidayat (2021) mengemukakan bahwa keputusan sentralisasi produksi IPTEK di pulau Jawa tidak terlepas  dari  kebutuhan  pemangku  kepentingan  yang  juga  berpusat  di  Jakarta  dalam melakukan  riset.  Oleh  karena  itu  d ibutuhkan  kerja  keras  dan  usaha  secara  masif  oleh seluruh  stakeholder  sehingga  mutu  pendidikan  semakin  baik  dan  ketahanan  nasional semakin tangguh di kalangan seluruh rakyat Indonesia dimana saja.

## BKD Baru: Gagasan Bagus di Tengah Sistem Birokrasi Eksesif
Direktorat Sumber Daya Manusia dari Kemendikbudristek berusaha melakukan reformasi  dengan  mengeluarkan  dua  kebijakan  sebagai  bentuk  tanggapan  terhadap berbagai  komentar  negatif  terkait  dengan  aturan  BKD  selama  ini.  Perubahan  pertama yaitunya terkait dengan rubrik BKD, yang sekarang dikenal dengan istilah BKD Baru. Kebijakan  ini  berisi  perubahan – perubahan  dalam  susunan  serta  nilai  indikator – indikator  BKD.  Yang  kedua  adalah  kebijakan  sistem  informasi  yang  terintegrasi  dan berhubungan  dengan  dosen  pada  SISTER.  Aturan  baru  terkait  beban  kerja  dosen bertujuan  untuk  meningkatkan  bobot  indikator  dalam  pelaksanaan  program  Kampus Merdeka yang tercermin dengan adanya keseimbangan bobot setiap elemen, tidak hanya bobot riset maupun publikasi semata. Kebijakan baru ini juga mendukung dosen dalam mengembangkan minat dan memaksimalkan potensinya. Sujiono (2022), sebagai sebagai salah seorang anggota penyusun rubrik BKD Baru berpendapat bahwa rubrik ini dibuat
agar dapat berfokus pada output/ outcome  dari pada hanya fokus pada prosesnya saja, contohnya  ketika  dosen  melaporkan  hasil  riset  yang  dilakukannya  sebagai  bentuk kreditnya, bukan lagi pada alur pelaksanaan risetnya. Di sisi lain, sekarang tidak ada lagi kaitan  antara  bobot  kerja  dengan  pangkat  dosen,  yang  berarti  seluruh  pangkat  dalam bidang akademik memiliki beban kerja yang sama.
Antusiasame  hadirnya BKD  Baru  ini  seakan memberi angin  segar  bagi  banyak pihak terutama dosen, tetapi perlu digaris bawahi bahwa kedua bentuk reformasi BKD tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi jawaban dari permasalahan krusial di atas. Tak dapat dipungkiri bahwa kultur birokrasi eksesif dapat memberikan akibat yang tidak diinginkan  ketika  kebijakan  ini  hanya  difokuskan  pada  susunan  rubrik  dan  sistem informasi yang teritegrasi saja. Riset menunjukkan bahwa ada dampak yang ditimbulkan dari  minimnya  upaya  peningkatan  insetif  kinerja  serta  karier  dosen  terhadap  kualitas pengajaran pada mahasiswa dan kesejahteraan dosen itu sendiri. Oleh karena itu, Dewi et al., (2020) mengatakan bahwa dibutuhkan keselarasan harapan dan kebutuhan dosen dengan perguruan tinggi yang dapat menciptakan situasi keterikatan kerja.
Dalam rangka meminimalisir problematika beban kerja dosen di ruang lingkup Kampus  Merdeka  ini, stakeholder BKD  perlu  mengakui  bahwa  adanya  pengaruh  dari permasalahan – permasalahan  struktural  yang  ada.  Sehubungan  dengan  itu,  Menteri Pendidikan  Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  saat  ini,  Bapak  Nadiem  Makariem  yang telah  berkecimpung  di  dunia  start-up  mengenalkan  i stilah  “ idea  is  nothing,  execution  is everything ”,  yang  menintik -beratkan  kepada  proses  implementasi  dan  interpretasi kebijakan  oleh  penyelenggara  birokrasi  (Siregar  et  al.,  2019).  Di  samping  hebatnya gagasan Kampus Merdeka, namun jika dikaitkan dengan beban kerja dosen, terdapat dua tantangan  dalam  kultur  birokrasi  eksesif  yang  mengakibatkan  belum  maksimalnya implementasi program ini.
Yang pertama yaitu reformasi sistem layanan di bidang pelayanan publik belum berjalan optimal, seperti yang terlihat pada saat pandemi Covid-19 yang menunjukkan kebeneran bahwa layanan publik bisa dibuat lebih efektif (Fadlulloh, 2020), termasuk di dalamnya  birokrasi  di  lingkungan  universitas.  Reformasi  kebijakan  juga  dipengaruhi oleh sistem pergantian pejabat sekali lima tahun yang mempengaruhi tingkat birokrasi bawah  yang  paling  terdampak  dari  beban  kerja.  Laporan  studi  kasus  di  Universitas Brawijaya  yang  disampaikan  oleh  Anisah,  Haryono  &  Midarti  (2020)  mengungkap bahwa  ada  beberapa  alasan  yang  menghambat  layanan  administrasi  di  universitas seperti struktur manajemen yang kaku, SOP yang kurang efektif dan efisien serta adanya kultur senioritas dalam birokrasi. Selain itu, menurut Ruslan et al., (2023) jika birokrasi di linngkungan  perguruan  tinggi  diselenggarakan  dengan  kompeten,  maka  kepuasan mahasiswa dan daya saing universitas dapat lebih dingkatkan.
Kurikulum  yang  dipakai  di  Kampus  Merdeka  berpeluang  membebaskan mahasiswa untuk mendapatkan pembelajaran dari luar kampus, meminimalisir syarat – syarat  akreditasi  serta  memberikan  kemudahan  bagi  universitas  untuk  menjadi perguruan  tinggi  yang  berbadan  hukum  resmi.  Akan  tetapi,  dalam  prakteknya, Kurikulum  Kampus  Merdeka  mewajibakan  setidaknya  20  SKS  pembelajaran  di  luar program  studi  yang  mana  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  berlaku sebelumnya di kampus. Laporan hasil survey Flagship dari Pusat Studi Pendidikan dan
Kebijakan pada 2021 telah menemukan bahwa adanya kesulitan yang hadapi oleh dosen dalam  mengkonversi  aktivitas  kampus  ke  dalam  capaian  lulusan  yang  telah direncanakan  oleh  kampus.  Masalah  ini  sering  dihadapi  oleh  program  studi  yang memiliki kurikulum berbentuk structured (rumpun), seperti pada program studi rumpun kesehatan maupun rumpun teknik.
Yang kedua yaitu sistem digitalisasi aturan sumber daya dosen yang belum belum berjalan  sebagaimana  mestinya.  SISTER  sebagai  sistem  yang  terintegrasi  acap  kali mengalami  kendala  ketika  diakses  yang  menyebabkan  dosen  membutuhkan  lebih banyak waktu untuk merekognisi beban kerja. Faktanya, meskipun telah menggunakan sistem digitalisasi, nyata dosen harus tetap bolak balik mengisi data di berbagai platform berbeda  sesuai  dengan  kebutuhan  administrasinya.  Untuk  itu,  universitas  perlu memikirkan  inovasi  yang  dapat  menjadi  alternatif  dalam  meminimalisir  beban administrasi dosen. Karma & Susanti (2015) mengemukakan, berdasarkan laporan studi kasus di Politeknik Negeri Bali, beban kerja dosen yang tidak terintegrasi dalam sistem mengharuskan universitas untuk mengembangkan sistem pelaporan sendiri.
Inovasi Administrasi yang Perlu Dilakukan untuk Kemerdekaan Dosen dalam Beban Kerja dan Jenjang Karir

## Jangka Pendek
1) Memodifikasi sarana digital dosen (SISTER) yang mudah diakses sebagai pengguna. Diharapkan  Kemendikbudristek  dapat  menjalin  relasi  dengan start-up dalam  upaya meningkatkan kualitas SISTER, serta meningkatkan efisiensi laporan BKD.
2) Mengendurkan  kekakuan  sistem  pendanaan  administrasi  agar  terjalin  kolaborasi internasional serta sistem akademik yang berkesinambungan. Hal ini mengharapkan Kemendikbudristek  dapat  membuat  kebijakan  yang  mengizinkan  terlaksananya kegitan  riset  muti-tahun  dan  menyesuaikan  kebijakan  anggaran  universitas  dari negara dan Kementerian Keuangan, contohnya pembaharuan standar dana keluaran setiap tahun.
3) Memantau  dan  mengevaluasi  akibat  yang  ditimbulkan  dari  kerja  sama  universitas dengan  berbagai  industri  yang  telah  direkomendasikan  oleh  Kemendikbudristek seperti Competitive Fund, Kedai Reka, dan lain sebagainya supaya cakupan efeknya bisa diatasi maupun ditingkatkan.

## Jangka Panjang
1) Meningkatkan dan memperluas kolaborasi di bidang IPTEK, sains, seni, budaya serta berbagai bidang yang ada di tingkat univeristas, lembaga riset maupun anggaran dari luar negeri. Semakin erat kerja sama yang terjalin, maka akan semakin akurat hasil riset dan akan memotivasi dosen untuk daya memiliki daya saing yang tinggi.
2) Mengembangkan  sistem  penelitian  yang  lebih  eksploratif  terkait  sistem  meritokrasi dan predatori dalam rangka meningkatkan kecakapan universitas agar lebih bijaksana dan  transaparan  sehingga  dapat  mengurangi  kesenjangan  hubungan  otoritas  di lingkungan kampus di seluruh Indonesia.
3) Mengoreksi  kebijakan  penerapan  tri  dharma  yang  sebelumnya  diberatkan  kepada dosen menjadi tanggunggan universitas, serta dukungan Kemendikbudristek dalam mengatur manajemen SDM di tingkat universitas.
4) Meninjau ulang dan menyesuaikan tunjangan dosen yang masih tergolong rendah.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Pangsa  pasar  internasional  di  era society 5.0,  menuntut  perguruan  tinggi  untuk mampu bersaing di kancah internasional dan mampu menyediakan ekosistem yang lebih dinamis.  Kualitas  perguruan    tinggi  tercermin  dari  tingkat  produktivitasnya,  mutu layanan  yang  terjamin,  sistem  internal  yang  baik  dan  berdaya  saing  tinggi.  Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan langkah – langkah pasti yaitu tidak menutup diri dari  inovasi,  memberdayakan  sarana  dan  prasarana  serta  mampu  memaksimalkan pemanfaatan  sumber  daya  manusia  yang  ada.  Salah  satu  wujudnya  adalah  dengan digaungkannya program Kampus Merdeka yang berfungsi menyokong diferensiasi misi di kampus serta seluruh civitas akademik yang ada. Hal ini berarti seluruh rangkaian tri dharma  harus  berjalan  beriringan  dan  dosen – mampu  mengembangkan  karier  dan potensinya dengan baik. Setidaknya ada beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan agar tata  Kelola  administrasi  kinerja  dosen  ini  bisa  berjalan  sebagaimana  mestinya. Diantaranya  adalah  memperbaiki  infrastruktur,  merelaksasi  birokrasi  penganggaran, melakukan monitoring dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Abdullah, W. J., & Kim, S. (2020). Singapore’s Responses to the COVID -19 Outbreak: A Critical Assessment. The American Review of Public Administration , 50(6 – 7), 770 – 776. https://doi.org/10.1177/0275074020942454
Andita,  A.P.,  Yusuf,  N.F.  (2021).  Peran  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  dalam Budaya Organisasi. JIIA , 11(2), 108-118.
Anisah., Haryono, B.S., Mindarti, L.I. (2020). Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik di  Perguruan  Tinggi  (Studi  pada  Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas Brawijaya). JIAP ,6(2),213-218.
Aribowo,  H.,  &  Wirapraja,  A.  (2018).  Strategi  Inovasi  Dalam  Rangka  Menjaga Keberlanjutan Bisnis Dalam Menghadapi Era Volatility, Uncertainty, Compelxity, Dan Ambiguity (Vuca). Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 9 (1),
51-58.
Banna,  A.S.,  Rakhmani,  I.,  &  Sukmajati,  D.C.  (2022).  Membangun  Keahlian  Dengan Profesionalisme  Di  Kampus  Merdeka:  Kajian  Mengenai  Beban  Kerja  Dosen  Di Indonesia. Pusat Pendidikan Dan Kebijakan.
Creswell,  J.W.  and  Creswell,  J.D.  (2018). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and Mixed Methods Approaches . Sage.
Dewi, R.P., Utami, N.I; Ahmad, J. (2020) Quality of Work  Life and Work Engagement pada Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta. Jurnal Psikologi , 13(1), 15-25. Erlyani, F., Suhariadi, F., Ardi, R., Alim, A. (2022) Tantangan Perguruan Tinggi Negeri dalam  Kesiapan  untuk  Berubah. Jurnal  Pengabdian  ILUNG ,  2(2),162-172.  DOI: https://doi.org/10.20527/ilung.v2i2
Faedlulloh,  D.  (2020).  Pandemi  COVID-19  menunjukkan  kerja  dari  rumah memungkinkan bagi ASN. Retrieved June 12, 2024 from https://theconversation.com/pandemi-covid-19-menunjukkan-kerja-dari-rumah- memungkinkan-bagi-asn-136238
Jayani, D. H., & Bayu, D. J. (2021, 25 Maret). Perguruan Tinggi Swasta Mendominasi di
Indonesia. Databoks (online). Retrieved February 2, 2024 from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/25/perguruan-tinggi-
swasta-mendominasi-di-indonesia
Kampus  Merdeka  .(2024).  Kampus  Merdeka – Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Retrieved  February  2,  2024  from https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/
Karma, I. G. M., & Susanti, J. (2015). Pengembangan sistem informasi beban kerja Dosen (BKD)  untuk  pelaporan  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi.  In Seminar Nasional dan Pertemuan Peneliti (Senapati) (pp. 1-6). Kasmahidayat, Y. (2021). Pengokohan Kebudayaan Nasional Melalui Pendidikan Seni di Era Society 5.0. Jurnal Majelis , 2(2), 273-296.
Knowledge Sector Initiative (KSI). (2019). Laporan Akhir Studi Diagnostic : Transformasi Tata  Kelola  Penelitian  di  Perguruan  Tinggi.  Retrieved  February  2,  2024  from https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/05/ksi-
1589255924.pdf
Lacey, F. M., Matheson, L., & Jesson, J. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques. Doing Your Literature Review , 1-192. Mousa, V. (2023). Ribetnya Karir Dosen di Indonesia: Monopoli Pemerintah dan Logika Birokrasi Perguruan Tinggi yang Mengakar Sejak Era Penjajahan. The Conversation. Retrieved June 12, 2024 from https://theconversation.com/ribetnya-karier-dosen- di-indonesia-monopoli-pemerintah-dan-logika-birokrasi-perguruan-tinggi-yang- mengakar-sejak-era-penjajahan-203683
Nilasari, B.M. (2023). Kepemimpinan dan Inovasi . Rajawali Press Purwandani, D., & Sutarsih, C. (2016). Pengaruh Mutu Layanan Sarana dan Prasarana Terhadap  Kepuasan  Mahasiswa  di Fakultas  Pendidikan  Teknologi  dan  Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Jurnal Tata Kelola Pendidikan , 1 (1), 80-90. Rakhmani, I., & Sakhiyya, Z. (2019). Analysis: Indonesian Policymaking Is Not Supported By Quality Research And Academic Freedom. The Conversation , 7 . Rakhmani,  I.,  &  Siregar,  F.  (2016). Global  Development  Network  Working  Paper  Series Reforming Research in Indonesia: Policies and Practice Reforming Research In Indonesia: Policies And Practices . GDN Republik Indonesia. (2012). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
Ruslan, R. A., Muharram, H., & Hannan, S. (2023). Pengaruh Kualitas Layanan Akademik dan  Servicescape  terhadap  Kepuasan  Pelanggan  dengan  Brand  Image  Sebagai Variable Intervening. ARTHA SATYA DHARMA , 16 (1), 56-60.
https://doi.org/10.55822/asd.v16i1.284
Setiawan,  B.  (2024).  Dosen  Merdeka.  Tinggi.  Retrieved  March  2,  2024  from https://mediaindonesia.com/opini/578436/dosen-merdeka
Setyawan,  F.  B.,  &  Listiara,  A.  (2018).  Hubungan  antara  persepsi  mengenai  status perguruan tinggi negeri badan hukum dengan kesiapan untuk berubah pada tenaga kependidikan universitas diponegoro. Jurnal Empati , 6 (4), 6-10.
Siregar,  F.,  Juliandi,  B.,  &  Abdini,  C.  (2019).  Duet  Nadiem  Makariem  dan  Bambang Brodjonegoro:  Andalan  Jokowi  untuk  Mewujudkan  Riset Kelas  Dunia.  Retrieved March  5,  2024  from https://theconversation.com/duet-nadiem-makarim-dan- bambang-brodjonegoro-andalan-jokowi-untuk-wujudkan-riset-kelas-dunia-125739 Slamet,  S.  (2014). Implementasi  Konsep  dan  Prinsip  Good  University  Governance  pada Perguruan  Tinggi  Dalam  rangka  Mewujudkan  Good  Governance  University.  Research Report. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim, Malang. (Unpublished)
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Research and Development (R&D) . CV Alfabeta