## JURNAL VOICE OF MIDWIFERY
Volume 07 Nomor 09  September  2017 Halaman 33 – 53

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALOPO
Legal Protection For Victims Of The Criminal Domestic Violence In The Palopo City
1 Sri Rahayu Amri
1 Dosen Tetap Yayasan AKBID Muhammadiyah Palopo
1 Alamat Korespondensi : Jl. Nenas No. 5 Kota Palopo
1 Hp. 08124242245 Email : srirahayuamri@yahoo.co.id.

## ABSTRACT
The  ideal  legal  protection  is  not  solely focused  on  the  implementation  of  legislation, although  in  reality,  the  legal  protection  of  the tendency  is  not  implemented  as  expected  by  the community,  as  some interpret  the  judge's  decision. Domestic  violence  is  any  form  of  violence perpetrated  by  husbands,  wives,  other  family members  who  result  in  physical,  psychological, sexual  and  economic  harm,  including  threats, deprivation  of  liberty  occurring  in  a  household  or family.
This  study  aims  to  see  the  form  of  legal protection  against  victims  of  domestic  violence, and  then  analyze  the  factors  that  influence  the effectiveness  of  the  prevention  of  domestic violence,  which  then  look  at  the  extent  of  the effectiveness  of  the  prevention  of  domestic violence  against  victims  of  violent  crime  In particular households and the general public
This  research  is  a  descriptive  study  with  a juridical-empirical  approach  that  examines  the rules of positive law in order to get answers to the existing  problems  by  linking  with  facts  or phenomena about Domestic Violence. This study is a  doctrinal  and  non-doctrinal  combines  normative research  and  empirical  research  using  annotations through library research methods and field research method.
Keywords :     Legal Protect ion, Crime Victims,

## Domestic  Violence

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  secara  ideal,  bukanlah semata-mata  hanya  berfokus  pada  pelaksanaan perundang-undangan,  meskipun  dalam  kenyataan, perlindungan  hukum  kecenderungannya  tidak terlaksana  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh masyarakat, karena sebagian kalangan mengartikan sebagai  pelaksana  keputusan  hakim.  Kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  segala  bentuk  tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami, istri, anggota keluarga  lainnya  yang  berakibat  menyakiti  secara fisik,  psikis,  seksual  dan  ekonomi,  termasuk ancaman,  perampasan  kebebasan  yang  terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga,    kemudian menganalisa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi efektifitas  penanggulangan  terhadap  kekerasan dalam  rumah  tangga,  yang  selanjutnya  melihat sejauh  mana  efektifitas  penanggulangan  terhadap kekerasan dalam rumah tangga itu terhadap korban tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga khususnya dan masyarakat luas umumnya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi  dengan  pendekatan  Yuridis-empiris  yang mengkaji  aturan-aturan  hukum  positif  guna mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan  yang ada dengan  mengaitkan  dengan  fakta-fakta  atau fenomena-fenomena  tentang  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian  doktrinal  dan  non  doktrinal  yang menggabungkan  antara  penelitian  normatif  dan penelitian  empiris  yang  menggunakan  penjelasan melaui library  research  method dan field  research method.
Kata  Kunci  : Perlindungan  Hukum,  Korban Tindak   Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga

## Artikel Penelitian

## PENDAHULUAN
Perempuan  sebagai  mahkluk  yang lemah dari segi fisik, sangat membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak. Perempuan lemah dari segi fisik maksudnya adalah bahwa meskipun dalam berbagai  hal  perempuan  biasa  melakukan apa  saja  yang  dilakukan  oleh  kaum  laki- laki,  namun  tetap  memiliki  keterbatasan dalam  melakukan  tindakan  perlindungan terhadap dirinya, terutama dalam mengantisipasi tindakan kekerasan bila hal tersebut  yang  dilakukan  oleh  kaum  laki- laki.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga (disingkat  KDRT)  merupakan  fakta  sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan  budaya,  agama,  suku  bangsa, dan  umur  pelaku  maupun  korbannya. Karena  itu,  ia  dapat  terjadi  dalam  rumah tangga  sederhana,  miskin  keterbelakangan maupun  rumah  tangga  keluarga  kaya, terdidik,  terkenal,  dan  terpandang.  Tindak kekerasan  ini  dapat  dilakukan  oleh  suami atau  istri  terhadap  pasangan  masing- masing,  atau  terhadap  anak-anak,  anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan  rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya.
KDRT  dalam  bentuk  apapun  jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran  berat  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif  hak  asasi  manusia  (HAM). KDRT  mulai  dipandang  sebagai  tindak kejahatan  dengan  ancaman  hukuman pidana  setelah  perkara  ini  ditetapkan sebagai  pelanggaran  pidana  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penetapannya  sebagai  kejahatan  dengan ancaman  hukum  pidana  amat  dipengaruhi oleh  suatu  keadaan  dimana  kasus  tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik.
Kejahatan
dalam KDRT sebagaimana  lazimnya  tindak  kriminal yang lain tidak mungkin dapat dihilangkan atau dihapuskan hanya dengan pemberlakuan sanksi hukum pidana seperti diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2004.  Dalam  perspektif  sosiologi, mengalir  latar  belakang  sosial  pelaku  dan korban  akan  memudahkan  siapa  pun auntuk  lebih  dapat  memahami  peristiwa dan faktor-faktor penyebabnya.
Sehubungan dengan kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Kota  Palopo,  baik dalam  bentuk  kasus  yang  di  proses maupun  yang  terselubung  merupakan kasus  kekerasan  yang  banyak  terjadi  di daerah  ini.  Apa  yang  dialami  para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga  seakan  menjelaskan  betapa  posisi perempuan  atau  istri  sangat  lemah.  Istri seakan  tidak  boleh  menolak  apapun keinginan suami, apalagi sudah ada kriteria baku  terhadap  perempuan,  yaitu:  menjadi Ibu rumah tangga, pendamping suami yang selaku  berkutat  dengan  aspek  dapur, bumbu,  setrika,  memandikan  bocah  dan mendidik  anak,  menghibur  suami  dikala penat  dan  letih  bekerja,  hingga  melayani kebutuhan  seksual.  Perempuan  yang  tidak memenuhi  kriteria  baku  tersebut,  tentu akan  mendapatkan  perlakuan  kasar  dari suami  agar  dapat  mengikuti  semua keinginannya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan,  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  terselubung  di  Kota  Palopo  3 (tiga)  tahun  terakhir  (2015-2017)  yaitu tahun 2015 sebanyak 30 kasus atau sebesar 28%  dan  meningkat  pada  angka  sebanyak 32  kasus  atau  sebesar  32%  pada  tahun
2016, selanjutnya tahun 2017 sebanyak 42 kasus  atau  sebesar  40%.  Dibandingkan dengan  kasus  kekerasan  rumah  tangga yang  terjadi  di  Kota  Palopo  yang  di laporkan  sesuai  data  yang  ada  pada Kejaksaan  Negeri  Palopo  3  (tiga)  tahun terakhir  (2015-2017),  yaitu  pada  tahun 2015  tercatat  sebanyak  20  kasus  atau sebesar  38%,  pada  tahun  2016  tercatat sebanyak  18  kasus  atau  sebesar  35%  dan pada  tahun  2017  tercatat  sebanyak  14 kasus  atau  sebesar  27%.  Hal  ini  berarti kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  yang  terselubung  yang  terjadi  di Kota  Palopo  pada  3  (tiga)  tahun  terakhir (2015-2017), mengalami peningkatan yaitu sebesar  6%,  sementara  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dilaporkan sesuai  data  pada  Kejaksaan  Negeri  Kota Palopo 3 (tiga) tahun terakhir (2015-2017) malah  mengalami  penurunan  sebesar 5,5%.  Adanya  peningkatan  kasus  KDRT yang terselubung di Kota Palopo mengisyaratkan bahwa korban dan tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga perlu di berikan pengetahuan dan pemahaman akan hukum terutama menyangkut  UU  No.  23  tahun  2004 tentang  KDRT  sebagai  aturan  yang bertujuan melakukan perlindungan (protek) yang sifatnya intensif kepada para korban  KDRT.  Karena  selaku  korban tindakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga baik yang terselubung maupun yang tidak, sangat membutuhkan adanya perlindungan dari  berbagai  pihak,  terutama  dari  pihak pemerintah, khususnya dari aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim, dan juga  dari  berbagai  lembaga  yang  bergerak di  bidang  perlindungan  perempuan  dan anak.
Merujuk  pada  beberapa  uraian  di atas  dengan  berbagai  opini  dan  fenomena yang  terungkap,  maka  peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

## “Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban
Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga di  Kota Palopo)”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Dalam  tinjauan  pustaka  ini  diuraikan mengenai  Perlindungan  Hukum,  Korban Tindak  Pidana,  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga.

## 1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum  secara  ideal, bukanlah  semata-mata  hanya  berfokus pada  pelaksanaan  perundang-undangan, meskipun dalam kenyataan, perlindungan hukum kecenderungannya tidak  terlaksana  sebagaimana  yang diharapkan  oleh  masyarakat,  karena sebagian  kalangan  mengartikan  sebagai pelaksana keputusan hakim.
Realitas pendapat tersebut sangatlah  sempit  apabila  dikondisikan dengan  karakteristik  kehidupan  bangsa Indonesia  secara  kolektif,  oleh  karena sangatlah jelas dan Nampak kelemahan- kelemahan apabila perundang- undangan  atau  keputusan-keputusan hakim  tersebut  justru  mengganggu kedamaian di dalam interaksi
kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto (2005:8) mengambil  suatu  konklusi  sementara tentang efektivitas perlindungan hukum di  Indonesia,  yang  memandang  bahwa masalah  pokok  perlindungan  hukum sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi : 1. Faktor hukum, yakni meliputi ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku;
2. Faktor  Perlindungan  hukum,  yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung perlindungan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau ditetapkan;
5. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karena  manusia  di dalam pergaulan hidup.
2. Korban Tindak Pidana Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Perempuan diciptakan sebagai  mahkluk yang  lemah  yang  harus  dilindungi  oleh kaum laki-laki.Perempuan sebagai mahkluk  yang  lemah  dari  segi  fisik, sangat  membutuhkan  perlindungan  dari berbagai  pihak.  Perempuan  lemah  dari segi  fisik  maksudnya  adalah  bahwa meskipun dalam berbagai hal
perempuan  biasa  melakukan  apa  saja yang  dilakukan  oleh  kaum  laki-laki, namun  tetap  memiliki  keterbatasan dalam melakukan tindakan perlindungan terhadap dirinya, terutama dalam mengantisipasi tindakan
kekerasan  bila  hal  tersebut  yang dilakukan oleh kaum laki-laki .
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam  Kasus  Bahasa  Indonesia,
“KEKERASAN” diartikan dengan perihal  yang  bersifat,  berciri  keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera  atau  matinya  orang  lain,  atau menyebabkan  kerusakan  fisik (W.J.S.
Poerwadimata, 1997-484) .Dengan demikian,  kekerasan  merupakan  wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan  luka,  cacat,  sakit  atau unsur  yang  perlu  diperhatikan  adalah berupa  paksaan  atau  ketidakrelaan pihak yang dilukai.
Martin  Haskell dan Lewis Yoblonsky dalam Archie  Sudianti
Luhulima (2000:80)  mengemukakan adanya  empat  kategori  yang  mencakup
hampir  semua  pola-pola  kekerasan, Yaitu:
1. Kekerasan legal Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum,  misalnya  tentara  melakukan tugas  dalam  peperangan  maupun kekerasan  yang  dibenarkan  secara legal,  misalnya:  sport  – sport  agresif tertentu serta tindakana-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.
2. Kekerasan  yang  secara  sosial memperoleh sanksi
Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat  suatu  dukungan  atau  sanksi sosial terhadapnya.
Misalnya:
tindakan  kekerasan  seorang  suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.
3. Kekerasan Rasional
Beberapa  tindakan  kekerasan  yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya  adalah  kejahataan  yang dipandang  rasional  dalam  konteks kejahatan.  Misalnya:  pembunuhan dalam  kerangka  suatu  kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti  pelacuran  serta  narkotika dapat  dikategorikan  jenis  kejahatan ini.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan
(irrational violence)
Kejahatan  ini  terjadi  tanpa  adaanya provokasi  terlebih  dahulu,  tanpa memperlihatkan  motivasi  tertentu dan  pada  umumnya  korban  tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolankan  ke  dalamnya  adalah  apa yang  dinamakan  “raw  violence” yang  merupakan  ekspresi  langsung dari  gangguan  psikis  seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.
Sehubungan  dengan  kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, maka
terlebih dahulu mengetahui ruang lingkup  rumah  tangga  menurut  pasal  2
Undang-undang No. Tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga:
a. Suami, isteri dan anak
b.Orang-orang yang mempunyai hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a karena hubungan darah, perkawinan, penusuran, pangasuhan, dan perwalian  yang  menetap  dalam rumah tangga, dan atau
c. Orang  yang  bekerja  membantu rumah  tangga  dan  menetap  dalam rumah  tangga  tersebut  (Pembantu Rumah Tangga).
Kekerasan  yang  terjadi  di  dalam rumah tangga menurut pasal 5 Undang- Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga, meliputi:
1. Kekerasan  fisik,  yakni  perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;
2. Kekerasan  psikis,  yakni  perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada seseorang;
3. Kekerasan  seksual,  yakni  setiap perbuatan  yang  berupa  pemaksaan hubungan  seksual  dengan  cara  tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial  dan/atau  tujuan  tertentu, yang meliputi:
a. Pemaksaan hubungan seksual yang  dilakukan  terhadap  orang yang  menetap  dalam  lingkup rumah tangga tersebut;
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorangdalam lingkup  rumah  tangganya  dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/aatau tujuan tertentu.
Penelantaran rumah tangga, yakni perbuatan  menelantarkan  orang  dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan  atau  karena  persetujuan atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan  kepada  orang  tersebut.
Penelantaran  juga  berlaku  bagi  setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan  ekonomi  dengan  cara membatasi  dan/atau  melarang  untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah  sehingga  korban  berada  di bawah kendali orang tersebut.

## HASIL
A. Jumlah  Kasus  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  yang  Ada  di  Kota Palopo
Jumlah  kasus  KDRT  yang  terjadi  di Kota  Palopo  yaitu  kasus  KDRT  yang tidak  diproses  ke  Pihak  berwajib dengan  jumlah  kasus  KDRT  yang diproses  ke Pihak berwajib, dari jumlah kasus  KDRT  sesuai  tabel  1  di  atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah  kasus  KDRT  yang  terjadi  di Kota  Palopo  sebanyak  40  kasus  atau sebesar 28,57 % pada tahun 2014, pada tahun  2015  terjadi  peningkatan  lagi menjadi 48 kasus atau sebesar 34,29 %, kemudian  pada  tahun  2016  meningkat lagi  menjadi  52  kasus  atau  sebesar 37,14  %  kasus  KDRT  yang  terjadi  di Kota  Palopo.  Hal  ini  berarti  jumlah kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)    yang  terjadi  di  Kota  Palopo dari  tahun  2014  sampai  dengan  tahun 2016 menunjukan peningkatan,
walaupun  itu  tidak  terlalu  signifikan. Oleh  karena  itu  sangat  perlu  untuk mencari solusi atau upaya-upaya bagaimana  cara  penanggulangannya agar  kasus  KDRT  yang  terjadi  di  Kota Palopo  dapat  diberantas,  paling  tidak bagaimana  upaya  untuk  menekan  atau mengurangi  terjadinya  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  tersebut  di  Kota Palopo .

## B. Jumlah  Kasus  KDRT  yang  Tidak Diproses ke Kejaksaan Palopo
Kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang tidak dilaporkan ke Pihak Berwajib  (terselubung)  yang  terjadi  di
Kota Palopo setiap tahunnya menunjukan  peningkatan  dimana  pada tahun  2014  sebanyak  22  kasus  KDRT atau  sebesar  23,41  %,  pada tahun  2015 meningkat  menjadi  32  kasus  KDRT atau  sebanyak  34,04  %,  dan  terakhir pada  tahun  2016  kasus  KDRT  yang terjadi  di  Kota  Palopo  meningkat menjadi  40  kasus  atau  sebanyak 42,55%.

## C. Jumlah  Kasus  KDRT  yang  Diproses oleh Kejaksaan Palopo
Berlawanan  dengan  kasus  KDRT  yang dilaporkan  pada  Pihak  Berwajib  Kota Palopo dimana setiap tahunnya
menunjukkan angka penurunan, berdasarkan  data  yang  ada,  kasus KDRT  yang  terjadi  di  Kota  Palopo yang  dilaporkan  pada  tahun  2014 sebanyak 18 kasus KDRT atau sebanyak  39,13  %,  pada  tahun  2015 sebanyak  16  kasus  KDRT,  kemudian pada  tahun  2016  jumlah  kasus  KDRT yang  terjadi  di  Kota  Palopo  yang dilaporkan  sebanyak  12  kasus  atau sebanyak 26,09%.
D. Jawaban
Responden tentang
Efektifitas Perlindungan dalam
Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Palopo
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden
tentang
efektifitas penanggulangan kekerasan dalam
rumah tangga, yang  menyatakan efektif terdapat  24  orang  atau  48  %,  yang menyatakan  kurang  efektif  terdapat  16 orang  atau  32%.  Kecenderungan  dari data  tersebut  mengindikasikan  bahwa efektifitas  penaggulangan  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  terselubung yang  terjadi  dalam  masyarakat  di  Kota Palopo,  yang  dinilai  dari  efektif mencapai  jumlah  48  %.  Hal  ini  berarti efektifitas  penanggulangan  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  terselubung yang  terjadi  dalam  masyarakat  di  Kota Palopo  berada  pada  kategori  kurang efektif  karena  nilai  presentase  yang dicapai  berdasarkan  standar  ukuran efektifitas  acuan  Litbang  Depdagri berada  pada  interval  40  –  58,99.  Oleh karena  itu,  upaya  penanggulangan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang terselubung yang terjadi dalam masyarakat di  Kota Palopo masih perlu diefektifkan  dengan  memberdayakan peran aktif masyarakat untuk meminimalisir kasus-kasus KDRT terhadap  perempuan  dalam  kehidupan bermasyarakat di Kota Palopo.

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah
Tangga yang Terjadi dalam
Masyarakat Kota Palopo Defenisi Pengertian Perlindungan Hukum  adalah  suatu  upaya  melindungi hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan perlakuan  dan  perlindungan  yang  sama
oleh  hukum  dan  undand-undang,  oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum  yang  dituduhkan  padanya  serta dampak  yang  diderita  olehnya  ia  berhak untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum yang  diperlukan  sesuai  dengan  asas hukum.
Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat  KDRT)  merupakan  persoalan privasi  suatu  keluarga  yang  bersifat tertutup  dan  jauh dari  jangkauan perhatian dan  intervensi  pihak  lain,  termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga ke yang  paling  ekstrim  sampai  menyebabkan cacat  fisik  tetap  bagi  korban  bahkan kematian
Unsur-unsur  yang  terkandung  dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:  setiap  perbuatan  terhadap seseorang,  dan  dalam  hal  ini  ditekankan pada  terutama  perempuan,  dan  juga mengenai bentuk kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah tangga.  Bentuk-bentuk  kekerasan  dalam rumah tangga, antara lain:
1. Kekerasan Fisik
Kekerasan  fisik  adalah  suatu tindakan  kekerasan  (seperti:  memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan  luka,  rasa  sakit,  atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian. Kekerasan fisik  sangat  bervariasi  atau  bermacam- macam  bentuknya,  baik  yang  dialami oleh istri dan/atau sebagai korban
Hal tersebut sejalan dengan pendapat  Erlisa,  S.H.  selaku  Jaksa Fungsional  Kejaksaan  Negeri  Palopo (wawancara  tanggal  06  April  2017) bahwa:
“ Bentuk kekerasan fisik merupakan  kategori  kekerasan  yang paling beragam variasi bentuk
kekerasannya.  Bentuk  kekerasan  fisik ini termasuk memukul atau meninjau/menjotos  yang  sering  terjadi dalam kekerasan rumah tangga. Bahkan tidak  jarang  seorang  suami  pada  saat melakukan  tindak  kekerasan  fisik,  ia tidak  hanya  memukul/menjotos  atau meninju  saja,  melainkan  melakukan bentuk  kekerasan  fisik  lainnya,  seperti kepala istri dibenturkan ke tembok, atau istri ditendang, diinjak perutnya, dipukul  dengan  alat  kayu,  bahkan  ada istri  yang  dipaksa  minum  minuman keras ” .
Banyak  kasus  kekerasan  fisik dalam  rumah  tangga  yang  terselubung di Kota Palopo.

## Contoh 1 :
Kasus  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga  yang  dialami  oleh  Ny.  Irawati, Kelurahan  Salobulo,  Kec.  Wara  Utara di  Kota  Palopo  (wawancara  tanggal  8 April 2017).
“ Suami  Ny.  Irawati  yang  setiap  malam pulang  larut  malam  dalam  keadaan mabuk, oleh karena kelakuan suaminya itu  sudah  sering  kali  terjadi  maka Ny.Irawati  menegur  suaminya  agar jangan  terlalu  larut  malam  baru  pulang ke  rumah  apa  lagi  dalam  keadaan mabuk,  ingat  kesehatan  kamu,  ingat anak-anak,  karena  suaminya  tidak menerima  teguran  istrinya  tersebut, maka suaminya menjawab dengan nada keras  “kamu  sudah  tau  saya  peminum kenapa mau kawin sama  saya”, selanjutnya terjadilah pertengkaran yang  berujung  pada  terjadinya  tindak pidana  KDRT  dimana  Ny.  Irawati mendapat perlakuan secara kasar dengan  cara  ditempeleng  dan  dipukuli sampai  babak  belur  oleh  suaminya. Kasus  tersebut  tidak  dilaporkan  oleh Ny.  Irawati  ke  Pihak  berwajib  karena Ny.  Irawati  masih  ingin  memberikan
kesempatan  kepada  suaminya  untuk berubah ”.

## Contoh  2 :
Menurut  Ny.  Ida  yang  juga  mengalami kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  di Kota  Palopo  (wawancara  tanggal  08 April 2017).
“ Ny.  Ida  selaku  istri  mengalami tindakan  kekerasan  fisik  dari  suaminya hanya  lantaran  Ny.  Ida  terlambat memasak  makanan  siang,  dan  ketika suaminya  pulang  kerja  dari  sawah  dan mau  makan,  masakan  istrinya  belum siap,  karena  suaminya  memang  sudah lapar  ditambah  lagi  sifat  suaminya memang  ringan  tangan  dan  kasar  tanpa banyak tanya suaminya langsung membuang piring, menendang kursi dan bahkan  melemparkan  gelas  ke  arah istrinya  yang  sementara  memasak  di dapur  dan  mengena  kepala  istrinya tanpa  mencari  tau  istrinya  lambat memasak  hari  itu  karena  mengurus anak-anaknya  yang  mau  ke  sekolah, mencuci  pakaian,  akibatnya  kepala istrinya  robek.  Kasus  tersebut  tidak dilaporkan  oleh  Ny.  Ida  ke  Pihak Berwajib  karena  telah  dilakukannya penyelesaian secara kekeluargaan dengan  melibatkan  tokoh  agama,  juga tokoh adat dan pemerintah setempat ” Contoh  3 :
Menurut  Ibu  Hasnawati,  Kelurahan Lebang  ,  Kec.  Wara  Barat    yang  juga korban  dari  kekerasan  pisik  dalam rumah tangga di Kota Palopo (wawancara  tanggal 10 April 2017).
“ Suaminya  tega  melakukan  kekerasan fisik  terhadap  dirinya  (Ny.  Hasnawati) selaku  istri  hanya  lantaran  dirinya  lupa menyetrika  baju  dan  celana  yang  akan dipakai  suaminya  ke  kantor,  tanpa banyak tanya suaminya langsung meraih  baju  dan  celana  tersebut  dan melemparkan  ke  muka  istrinya,  tidak
hanya  itu,  suaminya  juga  mengambil ikat  pinggangnya  dan  memukulkan  ke arah belakang istrinya, akibatnya terdapat  bekas  pukulan  di  belakang istrinya. Kasus ini juga tidak dilaporkan Ny.  Hasnawati  ke  Pihak  Berwajib karena  masih  sayang  suaminya  terlebih lagi kepada anak-anaknya ”.
Berdasarkan  pendapat  dan  contoh- contoh  kasus  tersebut  di  atas,  dapat dikatakan  bahwa  kekerasan  fisik  yang dimaksudkan  disini  tidak  semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban, seperti melakukan kekerasan fisik seperti: ditampar, dipukul  menggunakan  alat,  ditinju, ditendang,  membanting,  membenturkan kepala  ke  tembok  rumah  dan  ada  juga yang  meginjak  perut  korban  serta mengancam dengan menggunakan parang,  tetapi  juga  yang  berhubungan dengan  material/ property yang  dimiliki keluarga.  Hal  mana  dapat  disebutkan bahwa  pelaku  melakukan  tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang-barang yang ada
2. Kekerasan Psikis
Kekerasan  psikis  adalah  suatu tindakan  penyiksaan  secara  verbal seperti  menghina,  berkata  kasar  dan kotor yang  mengakibatkan  menurunnya rasa  percaya  diri,  meningkatkan  rasa takut,  hilangnya  kemampuan  untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis  ini,  apabila  sering  terjadi  maka dapat  mengakibatkan  istri  semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Kekerasan  psikis  juga  dapat  memicu dendam di hati istri.
Kekerasan  psikologis  ini  sering juga  dikenal  dengan  kekerasan  mental atau  dalam  beberapa  referensi  ada  juga yang  memakai  istilah  tersebut  dengan kekerasan  verbal.  Apapun  istilahnya
yang  dianggap  lebih  cocok,  yang  jelas kekerasan  jenis  ini  tidak  menimbulkan bukti-bukti  fisik  seperti  adanya  memar, luka,  goresan  dan  lain  sebagainya, melainkan  kekerasan  psikologis  ini lebih  berdampak  pada  kejiwaan  dan umumnya pemulihannya tidaklah
mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang  cukup  lama.  Bentuk  kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang sebab ia
menghilangkan kegembiraan dan vitalitas hidup.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sakaria  Aly  Zaid,  S.H.  selaku  Jaksa Fungsional  Kejaksaan  Negeri  Palopo (wawancara  tanggal  06  April  2017) bahwa:
“ Kekerasan  psikis  terjadi  dalam  rumah tangga  dapat  dialami  oleh  siapa  saja baik  suami  mapun  istri,  tetapi  pada umumnya  selaku  korban  adalah  istri, kekerasan psikis biasanya terjadi ketika timbul  percekcokan  dalam  keluarga, terucaplah  kata-kata  kotor,  penghinaan yang mengakibatkan sang istri
menderita batin, hilangnya kepercayaan diri,  dihantui  rasa  takut,  dan  ketidak berdayaan serta kurang semangat dalam beraktifitas”.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa : “Kekerasan fisik faktanya tidak menimbulkan  goresan,  luka  menganga atau yang lainnya, akan tetapi kekerasan psikis tersebut berakibat fatal yang diderita seseorang yang berkepanjangan dan tidak jarang menimbulkan  efek  pada  fisik  yang mengakibatkan  fisik  atau  badan  kurus, stres dan bahkan gila sekalipun ”.
Di  bawah  ini  beberapa  contoh  KDRT dari  sekian  banyak  kekerasan  psikis dalam  rumah  tangga  di  Kota  Palopo
namun  tidak  dilaporkan  ke  Pihak Berwajib.

## Contoh 1 :
Menurut  Ny.  Nur  Amalia,  Kelurahan Patte’ne,  Kec.  Wara  Utara  selaku korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga di  Kota  Palopo  (wawancara  tanggal  08 April  2017)  bahwa  : “ Kekerasan  psikis dalam  rumah  tangganya  terjadi  setiap kali ada pertengkaran dengan suaminya, Ia  selalu  dimaki  dari  suaminya  dengan mengatakan perempuan murahan, pelacur, anjing, bangsat, kamu kuceraikan dan sebagainya hanya lantaran persoalan sepeleh seperti lambat  menyiapkan  makanan,  masakan kurang  enak  menurut  selera  suaminya. Kekerasan ini memang tidak menimbulkan  bukti-bukti  fisik  seperti memar,  luka,  goresan,  dan  lain-lain, tetapi  senagat  mengganggu  jiwa  saya karena  setiap  mengingat  ucapan  itu, perasaan  sakit  hati  berkepanjangan Kasus  ini  tidak  dilaporkan  karena  Ny. Nur Amalia sama sekali tidak mengetahui bahwa sebenarnya hal yang dialaminya tergolong KDRT ”.
Contoh 2 :
Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Ny. Ernawaty,  Kelurahan  Salobulo,  Kec. Wara Utara di Kota Palopo (wawancara tanggal 08 April 2017) bahwa :
“ Kekerasan  psikis  yang  ia  alami berawal  ketika  ia  mengantar  anak- anaknya  ke  sekolah  dengan  memakai Motor  yang  akan  dipakai  suaminya  ke Kantor, sehabis Ny. Ernawaty mengantar  anak-anaknya  ke  sekolah,  ia tidak  langsung  pulang  ke  rumah  akan tetapi  lanjut  ke  pasar  belanja  keperluan rumah  tangga,  karena  ia  memang  agak lambat  pulang  ke  rumah  sementara suaminya  menunggu  mau  berangkat kerja,  sesampai  di  rumah  sementara suaminya menyambutnya dengan
marah-marah dan memaki-maki dengan nada  yang  keras,  kenapa  kamu  lambat pulang  bodh,  anjing,  setam  tidak  tau diri,  motor  itu  saya  mau  pakai  ke Kantor,  kalau  kamu  mau  pakai  motor beli  sendiri  atau  minta  sama  orang tuamu untuk dibelikan, itu motor, motor saya  yang  diberikan  orang  tua  saya. Kasus  yang  dialami  oleh  Ny.  Ernawaty walau  itu  merupakan  kekerasan  psikis namun  karena  Ny.  Ernawaty  berfikir tentang  anak  dan  kelanjutan  rumah tangga, sehingga ia tidak melaporkan ke pihak yang berwajib ”.
Berdasarkan  Pendapat  dan  sebagian kecil  contoh-contoh  bentuk    kasus KDRT  secara  psikis,  dapat  dikatakan bahwa untuk kekerasan psikis merupakan  kategori  kekerasan  yang cukup banyak variasi bentuk
kekerasannya. Variasi bentuk kekerasan psikis  ini  mulai  dari  diomeli,  dimaki, dibentuk  sampai  pada  penghinaan. Bentuk  kekerasan  psikis  seperti  dimaki dan  dibentuk  merupakan  kekerasan psikis  yang  paling  banyak  dialami  oleh korban  yang  tidak  luput  dari  bentuk kekerasan  jenis  diomeli,  dimaki  dan dibentak-bentak.

## 3. Kekerasan seksual
Kekerasan  seksual  adalah  suatu perbuatan  yang  berhubungan  dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan  seksual  dengan  cara-cara yang  tidak  wajar  atau  bahkan  tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
Hal  tersebut  sejalan  dengan pendapat  Erlisa,  SH.  selaku  Jaksa Fungsinonal di kejaksaan Negeri Palopo  (wawancara  tanggal  06  April 2017) berpendapat bahwa :
“ Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga  sebenarnya    tergolong  kasus yang  sangat  banyak  terjadi  dalam masyarakat  di  Kota  Palopo,  yang
dilaporkan  ke  Kejaksaan  Palopo    itu hanya  sebagian  kecil,  dan  lebih  banyak yang  tidak  dilaporkan,  dari  keterangan atau  pernyataan  beberapa  korban  yang mendapatkan  bentuk  kekerasan  seksual dan  melapor  ke  Kejaksaan  Palopo dapat  berupa  adanya  pemaksaan  atau pemerkosaan  terhadap  istri  sendiri untuk  melakukan  hubungan  intim,  dan juga  ada  pelecehan  seksual  yang dilakukan  terhadap  istri.  Bahkan,  ada pula  korban  yang  harus  melakukan hubungan  seksual  dengan  suaminya dengan  cara-cara  yang  tidak  wajar, diperlakukan seperti binatang ”.
Di  bawah  ini  dipaparkan  contoh  kasus kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Kota Palopo  namun  tidak  dilaporkan  ke pihak berwajib yaitu:\

## Contoh 1 :
Menurut  Ny.  Rini  salah  satu  korban kekerasan  seksual  di  Kota  Palopo (wawancara  tanggal  08  April  2017) mengatakan bahwa :
“ Kasus  kekerasan  seksual  yang  ia  (Ny. Rini)  alami  ketika  suaminya  meminta untuk berhubungan intim sebagai suami istri,  pada  saat  itu  korban  menolak dengan alasan korban lagi datang bulan (haid) juga karena lagi tidak enak badan (sakit),  alasan  tersebut  rupanya  tidak diterima  baik  oleh  suaminya  sehingga suaminya marah-marah dan tetap memaksa  istrinya  untuk  melakukan hubungan  intim  dengan  cara  membuka paksa  celana  istrinya  dan  karena istrinya tetap menolak sehingga dengan kasar  suaminya  mendorong  istrinya sehingga istrinya jatuh dari tempat tidur dan  kepala  istrinya  terbentur  di  lantai dan juga bibir istrinya berdarah. Istrinya tidak  melaporkan  kekerasan  seksual tersebut  karena  istrinya  merasa  malu kalau diketahui orang lain ”.
Berdasarkan pendapat dan contoh kasus kekerasan seksual tersebut di atas, dapat dikatakan  bahwa  kekerasan  seksual merupakan  salah  satu  variasi  kekerasan yang  dialami  oleh  perempuan  sebagai istri  dalam  rumah  tangga.  Bentuk kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh korban  sangat  bervariasi,  sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya

## 4. Kekerasan ekonomi
Kekerasan  ekonomi  adalah  suatu tindakan  yang  membatasi  istri  untuk bekerja  di  dalam  atau  di  luar  rumah untuk  menghasilkan  uang  dan  barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk  dieksploitasi,  sementara  si  suami tidak  memenuhi  kebutuhan  ekonomi keluarga.
Sejalan  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Erlisa,  S.H.  selaku Jaksa  Fungsional  di  Kejaksaan  Negeri Palopo  (wawancara  tanggal  06  April 2017) yang mengatakan bahwa :
“ Kasus  kekerasan  Ekonomi  dalam rumah  tangga  yang  dialami  oleh  ibu rumah  tangga  (istri)  sebenarnya  hanya tertuju  pada  masalah  materi  juga  uang yang  berujung  pada  hal  pemenuhan kebutuhan  hidup  cuma  bentuk  yang dialami  oleh  para  korban  berfariatif, bisa  menelantarkan  istri,  membiarkan istri  bekerja  di  luar  negeri,  pembatasan hak-hak istri selaku warga negara untuk bekerja. Tanpa disadari oleh sang suami bahwa motif-motif semacam itu sebenarnya merupakan kekerasan
ekonomi  dalam  keluarga,  hanya  saja istri-istri  selaku  korban  kebanyakan enggan  melaporkan  kepada  pihak  yang berwajib dikarenakan berbagai pertimbangan ”.
Selanjutnya  Bapak  Firmansyah,  selaku tokoh  masyarakat  (wawancara  tanggal 10 April 2017) mengemukakan bahwa :
“ Bentuk  kekerasan  ekonomi  juga  dapat berupa menelantarkan keluarga, dimana laki-laki atau suami tidak mempedulikan  keluarga  dalam  rumah tangga;  suami  meninggalkan  istri  dan anak-anaknya  dalam  kurun  waktu  yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada istri melainkan  sebaliknya,  yakni  suami merampas penghasilan istri untuk membeli minuman keras (miras) ”.
Di  bawah  ini  dipaparkan  beberapa contoh  kasus  kekerasan  ekonomi  dari sekian banyak kekerasan ekonomi yang terjadi  di  Kota  Palopo  dan  tidak dilaporkan ke pihak berwajib.

## Contoh 1 :
Kasus kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ny. Mardiaty, Kelurahan Lebang , Kec. Wara Barat  yang juga korban dari kekerasan  pisik  dalam  rumah  tangga  di Kota  Palopo  (wawancara    tanggal  10 April 2017) :
“ Ny.  Mardiaty  yang  bekerja  sebagai seorang  ibu  rumah  tangga  mempunyai suami  yang  bekerja  sebagai  karyawan pada  salah  satu  perusahaan  swasta ternama  di  Kota  Palopo,  awal-awalnya setiap gajian suaminya selalu menyerahkan gajinya dengan utuh akan tetapi beberapa bulan sebelum  berjalan, Ny.  Mardiaty  menanyakan  kepada suaminya  kenapa  gaji  yang  diberikan tidak  utuh  lagi,  dikemanakan  yang sebagian,  mendengar  pertanyaan  dari istrinya, suaminya menjawab yang tidak masuk akal, kemudian istrinya menanyakan lagi kamu apakan sebagian gaji  kamu  itu,  karena  suaminya  merasa terdesak  sehingga  suaminya  marah- marah. Parahnya ketika bulan berikutnya Ny. Mardiaty tidak
diberikan  lagi  gaji  dari  suaminya  dan itu  berlanjut,  sementara  Ny.  Mardiaty
butuh  biaya  untuk  kebutuhan  rumah tangga  dan  biaya  sekolah  kedua anaknya,  belakangan  diketahui  ternyata suaminya  memiliki  istri  simpanan. Kasus  tersebut  tidak  dilaporkan  oleh Ny. Mardiaty ke Pihak Berwajib karena merasa  kasihan  kepada  kedua  anak- anaknya, terutama karena Ny. Mardiaty tidak  tahu  apakah  perbuatan  suaminya melanggar UU KDRT atau tidak ”.
Contoh 2 :
Berlainan  dengan  kasus  kekerasan ekonomi  yang  dialami  oleh  Ny.  Fitri (wawancara  tanggal  10  April  2017),  ia menerangkan bahwa :
“ Suami  Ny.  Fitri  adalah  seorang Pegawai  Negeri  Sipil  sementara  Fitri sendiri adalah sarjana (S1) yang bekerja di  salah  satu  Bank  Swasta  di  Kota Palopo,  setelah  Ny.  Fitri  menikah dengan  suaminya  dan  telah  dikaruniai seorang anak suaminya meminta kepada  Ny.  Fitri  untuk  tidak  bekerja lagi  dengan  alasan  untuk  mengurus anaknya  dan  oleh  karena  Ny.  Fitri menghormati  suaminya  iapun  menuruti kemauan  suaminya  tersebut.  Seiring dengan  waktu  Fitri  pun  melahirkan anak  keduanya,  waktu  berjalan  Fitri selaku  istri  merasa  ada  perubahan  atas diri  suaminya,  suaminya  sudah  tidak betah  di  rumah  dengan  alasan  urusan pekerjaan, gaji suaminya sudah berkurang  sampai  ditangan  Ny.  Fitri sementara kebutuhan rumah tangga dan biaya  anak  semakin  bertambah  pula. Suatu  ketika  Ny.  Fitri  menanyakan tentang  gaji  suaminya  yang  kurang tersebut  akan  tetapi  suaminya  berusaha menghindar  dari  pertanyaan  istrinya tersebut.  Diam-diam  Ny.  Fitri  mencari tahu  dan  diketahui  dari  cerita  teman suaminya  bahwa  suaminya  mempunyai istri  yang  lain dan dikontrakkan rumah. Kasus kekerasan ekonomi yang dialami
oleh  Ny.  Fitri  tidak  dilaporkan  kepada pihak  yang  berwajib  dikarenakan  Ny. Fitri masih mau mempertahankan rumah tangganya,  juga karena Ny. Fitri tidak mau merusak ketenangan suaminya  walau  ia  (  Ny.  Fitri)  sendiri yang jadi korban ”.
Berdasarkan  pendapat-pendapat  dan beberapa contoh tindak KDRT ekonomi tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa kekerasan  ekonomi  adalah  suatu  tindak kekerasan  yang  berbentuk  penelantaran keluarga  pada  umumnya  karena  tidak adanya  tanggung  jawab  suami  terhadap istri  dan  anak-anak  (keluarga).  Karena suami  adalah  selain  selaku  kepala keluarga,  suami  juga  adalah  penopang atau  dengan  kata  lain  selaku  tumpuan keluarga.  Jadi  kekerasan  ekonomi  ini merupakan  suatu  tindakan  yang  benar- benar  sifatnya  membatasi  istri  untuk bekerja,  menelantarkan  istri  dan  anak- anak  sehingga  membuat  istri  dan  anak tak  berdaya  dan  sulit  untuk  keluar  dari permasalahan yang dihadapinya Setiap  kasus  yang  terjadi  sehubungan dengan  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga apakah kekerasan fisik, kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual ataukah  kekerasan  ekonomi  yang  tidak dilaporkan  atatukah  yang  dilaporkan kepada  pihak  yang  berwajib  (Polisi) akan berdampak pada pisik maupun non pisik,  seperti  korban  menderita  luka berat  atau  cacat  dan  yang  paling memprihatinkan ketika kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  dialami korban  (istri)  berdampak  pada  psikis/ kejiwaan si korban seperti kondisi pisik semakin  lemah  dan  berkurang,  stress, dihantui rasa takut bahkan sampai pada hilangnya ingatan si korban.
Peran  negara  dalam  menanggulangi maraknya  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  rumah  tangga  tidak
sepatutnya  berhenti  pada  pengesahan berlakunya UU PKDRT. Negara sepatutnya kembali melihat pada kenyataan  dalam  masyarakat  Indonesia yang sangat partriarkhis untuk selanjutnya  dapat  menilai  dengan  bijak mengenai  langkah  lain    yang  patut diambil untuk dapat membuat keberlakuan  UU  PKDRT  menjadi efektif  di  dalam  prakteknya  dan  pada akhirnya  dapat  berujung  pada  tujuan pengundangan  UU  PKDRT,  yaitu menghapuskan atau setidaknya menimalisir kasus-kasus KDRT terhadap  perempuan  dalam  kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehubungan dengan upaya
penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung ditinjau dari  aspek  sosiologi  hukum,  khususnya yang  terjadi  dalam  masyarakat  di  Kota Palopo, dapat dilakukan dalam berbagai upaya yang akan diuraikan berikut ini.

## 1. Upaya mencegah tindak KDRT
Banyak  hal  positif  yang  dapat dipelajari  dan  diambil  manfaatnya dari  hubungan-hubungan  sosial  yang dibangun dalam rumah tangga.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga ditegakkan dengan menjalankan berbagai  prinsip  positif  dan  etika luhur  berdasarkan  fungsi  anggota menurut  hak  dan  kewajibannya masing-masing.  Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Erlisa, SH.  selaku Jaksa  Fungsional  Kejaksaan  Negeri Palopo (wawancara  tanggal  06  April 2017) bahwa:
“Menghapus tindak kekerasan dalam rumah  tangga  dapat  dimulai  dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur-unsur pemicunya seperti kesalahpahaman  kedua  belah  pihak diminimalisir,  saling  menghargai, mengetahui hak  dan  kewajiban
masing-masing  agar  suatu  rumah tangga  dapat  ditegakkan  dengan menjalankan  berbagai  prinsip  positif dan kepribadian yang luhur” Lebih  lanjut  dikemukakan  olehnya bahwa:
“Selain  dari  pada  itu  upaya pencegahan paling tidak untuk menekan angka bertambahnya KDRT  di  Kota  Palopo  adalah melakukan  penyuluhan-penyuluhan hukum,  memberikan  siraman  rohani, memberikan pemahaman tentang budaya  setempat  dengan  melibatkan instansi  yang  terkait  dan  organisasi- organisasi  yang  bergerak  dibidang pemberdayaan  perempuan  atau  juga dengan mempublikasikan para pelaku tindak KDRT untuk diketahui umum, atau dengan penegakan hukum  itu  sendiri  dengan  cara penyidik  meneruskan  semua  laporan KDRT kepengadilan”.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, maka  upaya  yang  harus  dilakukan untuk  mencegah  tindak  kekerasan dalam rumah tangga yakni sekurang- kurangnya  terdapat  banyak  cara  dan usaha  yang  patut  dilakukan  agar kekerasan  dalam  rumah  tangga terelakkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi intensitasnya.
2. Memperkuat jaringan sosial
Rumah  tangga  yang  dibentuk dari  simpul-simpul,  yaitu  anggota  di dalamnya  sesungguhnya  merupakan struktur  sosial  yang  mencerminkan jaringan  sosial  yang  diikat  dengan tipe relasi spesifik seperti:  nilai, visi, dan  ide  bersama  serta  keturunan. Idealnya,  tipe-tipe  relasi  spesifik itulah  yang  berfungsi  mengikat aktor-aktor dalam rumah tangga yang terdiri dari anggota-anggotanya seperti:  suami,  istri,  anak  dan
sebagainya  dalam  suatu  hubungan antar sesama yang kuat.
Semua  anggota  dalam  suatu rumah  tangga,  terutama  suami  atau istri selaku aktor utama dalam rumah tangga  dengan  latar  belakang  sosiak yang  berbeda  seharusnya  dapat memperkuat  struktur  jaringan  sosial rumah  tangganya  dengan  selalu berusaha  untuk  menyamakan  visi, menyeragamkan nilai-nilai dan menyatukan ide dan gagasan masing- masing  ke  dalam  idealisme  dan  cita- cita  bersama,  meskipun  untuk  itu toleransi yang memadai dari masing- masing  pihak  amat  diperlukan.  Jika, situasi  kebersamaan  itu  berhasil diciptakan,  maka  suami  istri  dalam rumah  tangga  tidak  lagi  memandang pendapatnya  masing-masing  sebagai yang paling tepat dan benar, termasuk  pandangan  tentang  jumlah anak  yang  ideal,  kedudukan  masing- masing  anggota  sesuai  hak  dan tanggungjawabnya,  karir,  pendidikan anak-anak, dan sebagainya.
Keberhasilan suatu rumah tangga dalam mencapai tujuan-tujuan idealnya, termasuk menghindari terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga,  sangat  bergantung  kepada kekuatan  hubungan  antar  indvidu bersangkutan. Dengan demikian, kekuasaan  dan  dominasi  yang  satu terhadap  lainnya  menjadi  penyebab kekerasan  dalam  rumah  tangga  akan hilang  dengan  sendirinya  bersamaan dengan  hilangnya  kekerasan  dalam rumah tangga itu sendiri.
3. Memahami Kearifan Budaya
Lokal Tidak seorangpun anggota dalam  rumah  tangga  hidup  begitu saja  tanpa  nilai-nilai  dasar  yang membentuk kepribadiannya serta
yang  mengarahkannnya  berpikir  dan berperilaku. Nilai-nilai dasar tersebut dapat  bersumber  dari  ajaran  agama maupun  tradisi  atau  kebudayaan lokal di lingkungan sekitarnya. Setiap  tradisi  dan  budaya  tentu memiliki  nilai-nilai  positif  yang mencerminkan  kearifan  lokal  (local wisdom) sendiri  yang berbeda antara satu  budaya  yang  lain,  termasuk konsep  tentang  rumah  tangga  yang ideal.
Meskipun  agama  sepatutnya menjadi acuan dan sumber nilai yang utama  mengatasi  sumber  nilai  yang lain,  seringkali  tradisi  dan  budaya lokal dalam praktik kehidupan sehari-hari suatu rumah tangga menjadi  begitu  penting.  Karena begitu  pentingnya,  maka  kesalahan dalam  memahami  dan  menempatkan nilai-nilai  tradisi  dan  budaya  itu seringkali menjadi penyebab munculnya  konfilk  antar  individu yang  berakibat  terjadinya  tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  H.  Harla  Ratda, S.H.,M.H.  selaku  Praktisi  (advokat) di  Kota  Palopo  (wawancara  tanggal 11 April 2017) bahwa :
“Suami,  istri dan anggota lain dalam rumah  tangga  dengan  latar  belakang tradisi  dan  budaya  yang  berbeda perlu memahami dan mengekspresikan  nilai-nilai  positif budaya masing-masing melalui ucapan  dan  tuturkata  yang  santun, sejuk,  damai,  dan  menyenangkan. Selain itu, juga dapa menunjukkannya dalam perilaku yang  sopan,  sikap  pemaaf,  dan sebagainya”.
Pemahaman  yang    memadai terhadap  nilai-nilai  budaya  lokal
akan  membantu setiap  individu tidak sampai  terjebak  ke  dalam  pengaruh budaya  luar  dalam  globalisasi  yang kini  gencar  melanda  seluruh  pelosok dunia.  Meskipun  banyak  juga  aspek positif yang dapat diserap daripadanya,  akan  tetapi  globalisasi berpotensi  kuat  menggiring  manusia ke  arah  situasi  anomie.  Hal  ini cenderung  terjadi  karena  globalisasi antara  lain  dicirikan  oleh  derasnya laju  transformasi  berbagai  bentuk budaya,  sikap,  dan  pandangan  hidup manusia  yang  modern  yang  tidak semuanya  tepat  dari  sisi  pandang budaya lokal dan agama.
4. Memperkuat Ekonomi Keluarga Menjalani hidup dalam keluarga  seadanya  dalam  tingkat kepasrahan  yang  tinggi  tampaknya kini tidak lagi sesuai dalam
kehidupan  yang  semakin  kompleks dengan  sederetan  tuntunan  yang mesti dipenuhi.
Kompleksitas kehidupan  tidak  hanya  berlaku  di perkotaan  tetapi  juga  di  pedesaan dengan  sejumlah  persamaan  dan perbedaanya.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Susi Pangaribuan, SH.  selaku  Hakim  di  Pengadilan Negeri  Palopo  (wawancara  tanggal 13 April 2017) bahwa :
“Tanggungjawabnya  utama  memang berada di atas pundak suami. Sebagai kepala keluarga, suami mesti bekerja keras  dalam  bidang  yang  ditekuni dan tidak mudah goyah oleh pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan  mudah  melepaskan pekerjaan  utamanya.  Selain  kukuh dengan  pekerjaan  utama,  suami  juga dituntut untuk selalu berusaha mencari peluang untuk dapat melakukan  inovasi  dan  menciptakan
kreasi-kreasi  baru  meskipun  tidak sejalan  dengan  bidang  pekerjaan yang utama”
Pendapat  yang  sama  dikemukakan oleh  ST.  Kirana  oleh  seorang  ibu rumah  tangga  di  Kota  Palopo (wawancara  tanggal  12  April    2017) yang berpendapat bahwa:
“Pada umumnya kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang terjadi  di  Kota  Palopo  itu  terjadi dikarenakan persoalan ekonomi yang berkekurangan dan kebanyakan terjadi  dalam  rumah  tangga  yang menengah  ke  bawah.  Penghasilan suaminya  tidak  menentu  sementara kebutuhan  rumah  tangga  sangat besar,  kebutuhan  dapur,  biaya  anak- anaknya yang sekolah, biaya kontrakan  dan  lain-lain  sehingga kadang kala istri mendesak suaminya untuk  memenuhi  kesemuanya,  tidak hanya  mendesak,  istri  juga  kadang kala memaki atau memarahi suaaminya  sehingga  sang  suami kadang kala naik pitam dan memukul istrinya”.
Beban hidup yang berat mengakibatkan ketidakseimbangan emosi hingga dapat memicu terjadinya  tindakan  kekerasan  dalam rumah  tangga.  Oleh  karena  itu, seluruh  anggota  dalam  suatu  rumah tangga  sesuai  kesanggupan  masing- masing harus melakukan usaha-usaha yang  dapat  memperkuat  fondasi  dan struktur bangunan ekonomi keluarga, termasuk istri sebagai anggota utama keluarga  yang  kedua  juga  dapat melakukan  hal  yang  sama  seperti suaminya, lebih-lebih bila ikut bekerja  dalam  sektor  formal  atau informal.  Kecuali  anak  yang  sudah bekerja, anak yang sedang menempuh  pendidikan  tentu  tidak
dituntut  untuk  dapat  menghasilkan pendapatan  tambahan  bagi  keluarga. Akan  tetapi  tetap  dapat  melakukan penguatan  ekonomi  keluarga  secara pasif  dengan  berhemat  dan  meminta kedua  orangtua  untuk  memenuhi kebutuhan yang pokok-pokok saja.
5. Mengamalkan Ajaran Agama
Agama  adalah  ajaran  yang merupakan sumber dari segala sumber  nilai.  Sebagai  sebuah  ajaran, dan  bukan  system  nilai,  nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama akan merasuk dalam hati dan pikiran untuk mendorong pemeluknya membangun  sistem  nilai  sendiri, termasuk dalam kehidupan
berkeluarga.
Berdasarkan  pendapat  tersebut di  atas  dapat  dinyatakan  bahwa perkawinan  sebagai  bentuk  ikatan lahir  batin  dan  berjanji  saling  setia sampai  mati  merupakan  suatu  ikatan janji  yang  kokoh  yang  dibangun  di atas landasan prinsip-prinsip keagamaan  sehingga  akan  membawa suami,  istri,  dan  seluruh  anggota keluarga  kepada  kehidupan  yang damai, tenteram, dan bahagia.
Selain  dari  pada  upaya-upaya yang dilakukan sebagaimana diuraikan  di  atas  dengan  cara menjalankan  berbagai  prinsip  positif dan  etika  leluhur  berdasarkan  fungsi anggota  keluarga  menurut  hak  dan kewajibannya,  memperkuat  jaringan social,  memahami  kearifan  budaya lokal  seperti  memahami  kebiasaan dan  budaya  suami  maupun  istri, memperkuat ekonomi keluarga dengan  cara  bekerja  keras  dan  tidak bermalas-malasan  untuk  kebutuhan keluarga,  serta  memperkuat  dan mengamalkan  ajaran  agama  yang juga harus dilakukan adalah
bagaimana untuk memberikan pemahaman-pemahaman hukum
kepada masyarakat misalnya mengadakan  penyuluhan-penyuluhan hukum  sehubungan  dengan  UU  No. 23  Tahun  2004 tentang  penghapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga, membuka lapangan kerja, memberikan siraman-siraman rohani, memberikan saran-saran kepada setiap  korban  KDRT  untuk  selalu melaporkan  kepada  pihak yang berwajib  setiap  kejadian-kejadian atau  tindakan-tindakan  kekerasan yang  dialaminya  dan  yang  tat  kala pentingnya adalah memberikan sanksi-sanksi  hukum  kepada  para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penanggulangan terhadap  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga di Kota Palopo
Kekerasan  dalam  rumah  tangga yang terjadi saat ini sudah menggejala dan  menjadi  penyakit  sosial  di masyarakat, baik di lingkungan domestik  maupun  publik.  Kekerasan yang  terjadi  bersifat  struktural  yang disebabkan  oleh  berlakunya  sistem yang  tidak  menjamin  kesejahteraan masyarakat,  mengabaikan  nilai-nilai budaya dan kemanusiaan serta menafikan perlindungan atas eksistensi manusia.
Kasus-kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  masih  didominasi  pada konflik  suami-istri  dan  korban  lebih banyak  tertuju  pada  diri  perempuan sebagai  istri.  Perhatian  pemerintah pada  permasalahan  kekerasan  dalam rumah  tangga  melalui  kebijakannya sudah cukup komprehensif dan pelaksanaannya,  baik  pada  jajaran
pemerintah maupun pemerintah daerah, utamanya oleh aparat penegak hukum yang bertanggungjawab dibidangnya  sudah  mulai  berjalan. Namun  masih  diliputi  oleh  banyak kendala, diantaranya, terbatas
anggaran/  pendanaan,  pemahaman aparat  yang  kurang  sensitif  gender termasuk dalam mengupayakan penyediaan  dan  perencanaan  sarana dan prasaranyanya yang belum seluruh memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.
Sehubungan  dengan  efektifitas penanggulangan kekerasan dalam rumah  tangga  di  Kota  Palopo,  tentu tidak  terlepas  dari  faktor-faktor  yang mempengaruhinya, antara lain: Substansi  hukum  (UU  No.  23/2004), struktur hukum,  pengetahuan hukum, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat,  ekonomi  keluarga,  dan lingkungan.
1. Substansi Hukum
Undang-undang Nomor 23 tahun
2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, telah membuat sejumlah  langkah  maju  dan  terobosan hukum yang berorientasi atau
memihak pada kepentingan,
perempuan  dan  anak  sebagai  korban kekerasan dalam rumah tangga, namun  dalam  kenyataannya    pihak- pihak  yang  berkompeten  mengalami banyak  kendala  atau  tantangan  dalam menyelesaikan  persoalan  kekerasan dalam  rumah  tangga  melalui  prosedur hukum yang berlaku, sebab kebanyakan  kasus-kasus  kekerasan dalam rumah tangga yang terselubung. Meskipun  demikian,  secara  substansi hukum, para penegak hukum terutama pada penyidik telah berupaya semaksimal  mungkin  dalam  menekan angka bertambahnya kasus-kasus
KDRT  melalui  laporan-laporan  para korban  KDRT.  Kadang  kala  juga kendala  yang  dihadapi  oleh  istri  dan anak  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  atau tidak  dapat  melaporkan  suaminya yang  berbuat  semena-mena  terhadap istri  dan  anak-anaknya  oleh  karena tidak  tau  bagaimana  cara  melaporkan, bahwa akan melaporkan serta bingung mau melaporkan apa.
Secara  substansi  hukum,  Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memperdulikan  perlindungan  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga,  yakni 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara dimaksud  diberikan  paling  lama  7 hari,  sejak  korban  diterima  atau ditangani.  Sejak  itu,  pihak  kepolisian juga  wajib  meminta  surat  penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Struktur Hukum
Secara  struktural  hukum,  dalam kenyataannya tentu apa yang dikehendaki  oleh  amanat  undang- undang  tidak  berjalan  dengan  mulus sehubungan dengan kenyataan- kenyataan  yang  dihadapi  di  lapangan. Kenyataannya  tidak  dapat  dipungkiri, bahwa  sesungguhnya  dalam  beberapa kasus tertentu korban merasa terancam atau  merasa  tidak  tenang  dalam rumahnya sendiri, sering tidak mendapatkan perlindungan segera termasuk  dari  aparat  penegak  hukum dengan  berbagai  alasan,  termasuk pihak  penegak  hukum  (kepolisian) kurang tanggap atau kurang merespon pada  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga yang serius dan yang memungkinakan akan berdampak
pada perceraian dan bahkan
pembunuhan.
Para  penegak  hukum  termasuk penasehat  hukum,  jaksa  penuntut umum, dan hakim sangat
mempengaruhi efektifitas penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Luwu.
Keprofesionalan penegak hukum sangat  penting  dalam  penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga  tersebut. Para penegakan hukum,  dalam  mengambil  keputusan, disamping  mendasarkan  pada  hukum yang berlaku, juga berdasarkan kepada  keyakinan  yang  seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat kebebasan yang
dimilikinya  dalam  memeriksa  dan memutuskan  perkara  KDRT  karena akan  berdampak  pada  masa  depan anak.
3. Pengetahuan hukum Penegetahuan  hukum  tertentu berkaitan  dengan  pemahaman  yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik istri, kepatuhan istri pada suami,
penghormatan  posisi  suami  sehingga terjadi  persepsi  bahwa  laki-laki  boleh menguasai perempuan. Persepsi mengenai  kekerasan  yang  terjadi dalam  rumah  tangga  harus  ditutup karena  merupakan  masalah  keluarga dan  bukan  masalah  sosial.  Adanya anggapan  bahwa  aib  keluarga  jangan sampai  diketahui  oleh  orang  lain.  Hal ini dapat berdampak semakin menguatkan  dalam  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Dengan  adanya pengetahuan hukum tentang UUKDRT,  maka  diharapkan  dapat meminimalisir peningkatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
4. Budaya Masyarakat
Masalah budaya masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian  kekuasaan  yang  sangat jelas  antara  laki-laki  dan  perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan.  Budaya  bahwa  laki-laki dianggap  superior  dan  perempuan interior, budaya bahwa istri bergantung  pada  suami,  khususnya ekonomi.
Budaya patriarki tampaknya masih  mendominasi  dalam  kehidupan berumah  tangga,  kaum  laki-laki  atau pihak suami  merasa superior sehingga kalaupun  dia  berada  pada  posisi  yang jelas-jelas  telah  melakukan  kesalahan, tetapi  tetap  saja  tidak  menerima kesalahannya  dengan  lapang  dada, bahkan  mengancam  akan  bercerai karena  istri  telah  melaporkan  kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut  ke  aparat  penegak  hukum. Begitupun  juga  suami  yang  telah dijatuhi  sanksi  pidana  oleh  putusan pengadilan  karena  terbukti  bersalah, pada  akhirnya  tetap  bersikeras  hati dan  tidak  mau  lagi  melanjutkan perkawaninannya. Faktor budaya meliputi kebiasaan, adat istiadat cukup dominan  dalam  membentuk  watak atau karakter seseorang.
5. Kesadaran masyarakat
Masih rendahnya kesadaran masyarakat  untuk  berani  melaporkan tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga dikarenakan  dari  masyarakat  sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan
dalam rumah tangganya,  maupun  dari  pihak-pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan  tentang  kekerasan dalam  rumah  tangga  pun,  banyak dikesampingkan  ataupun  dianggap masalah yang sepele.
Masyarakat  ataupun  pihak  yang terkait  dengan  KDRT,  baru  benar- benar  bertindak  jika  kasus  KDRT sampai  menyebabkan  korban,  baik fisik yang parah dan maupun kematian,  itupun  jika  diliputi  oleh media massa. Banyak sekali kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  tidak tertangani  secara  langsung  dari  pihak berwajib,  bahkan  kasus  KDRT  yang kecil  pun  lebih  banyak  dipandang sebelah  mata  daripada  kasus-kasus lainnya.
6. Ekonomi keluarga
Kebutuhan  yang  membengkak sekalipun    pengahasilannya  besar  pun dapat  memicu  adanya  kekerasan dalam rumah tangga. Ekonomi keluarga  sebagai  faktor  penyebab terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Penghasilan  juga  berkaitan erat  dengan  pekerjaan.  Pekerjaan seorang  suami  sangat  menentukan kehidupan  ekonomi  keluarga  dan tentunya pengahasilan lebih besar dari kebutuhan  dalam  rumah  tangga  atau manajemen  keuangan  yang  patut diperhatikan.  Kebutuhan  yang  besar dengan  penghasilan  yang  kecil  dapat memicu  terjadinya  kekerasan  dalam rumah tangga.
Ketika kebutuhan anggota keluarga  tidak  dapat  diakomodir, maka  kekerasan  akan  mulai  muncul untuk  meredam  permintaan  para anggota  keluarga.  Pembedaan  peran dan posisi antara suami dan istri dalam masyarakat  diturunkan  secara  kultural pada  setiap  generasi,  bahkan  diyakini sebagai  ketentuan  agama.  Hal  ini mengakibatkan masyarakat memandang  pekerjaan  suami    lebih bernilai.  Kenyataan  juga  menunjukan bahwa  kekerasan  juga  menimpa  pada istri  yang  bekerja,  karena  keterlibatan
istri  dalam  ekonomi  tidak  didukung oleh  perubahan  sistem  dan  kondisi sosial  budaya,  sehingga  peran  istri dalam kegiatan ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.
7. Lingkungan Keluarga
Lingkungan keluarga terdekat mampu merespon apa yang terjadi, hal ini  dapat  menjadi  tekanan  tersendiri bagi  korban.  Karena  bisa  saja  korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal  yang penting karena tidak direspon keluarga, hal ini akan  melemahkan  keyakinan  dan keberanian korban untuk
mrmberitahukan kepada keluarga tentang masalah yang dihadapinya.
Di  atas  telah  dijelaskan  betapa perbedaan  individu-individu  dalam rumah tangga dalam hal karakter, latar belakang  dan  tingkat  pendidikan, kedudukan,  status  sosial  dan  berbagai bentuk  latar  belakang  sosial  lainnya menjadi  penyebab  terjadinya  KDRT. Bagaimanapun,  situasi  ekonomi  yang muncul  karena  perubahan-perubahan sosial  dan  juga  ekonomi  ditengarai kuat  menjadi  pemicunya.  Masyarakat sering  dikejutkan  oleh  media  massa yang  melaporkan  kejadian  ekstrim antisosial  dan  antikemanusiaan  dalam rumah tangga yang sepenuhnya merupakan peristiwa atau kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  hasil analisis  yang  diperoleh  dari  penelitian, maka kesimpulannya sebagai berikut :
1. Perlindungan  kekerasan  dalam  rumah tangga  ditinjau  dari  aspek  sosiologi hukum  khususnya  di  Kota  Luwu terlaksana Kurang efektif karena peraturan mengenai pengahapusan kekerasan  dalam  rumah  tangga  (UU
Nomor: 23 tahun 2004) baru disosialisasikan kepada masyarakat maupun  para  penegak  hukum.  Selain itu,  tidak  adanya  batasan  pegertian tentang  rumah  tangga  dengan  jelas, sehingga mengacu pada KUHP.
2. Faktor yang menjadi kendala efektifnya penanggulangan  hukum  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu korban  menarik  laporannya,  tidak  mau hadir  dalam  persidangan,  tidak  cukup alat bukti, korban tidak mau melaporkan pelaku tindak pidana kekerasan, kesadaran masyarakat masih kurang dan tidak mau melaporkan kasus KDRT yang terjadi, karena
menganggap  masalah  tersebut  sebagai masalah keluarga serta siri (malu) untuk mengungkapkan,  karena  dianggap  aib bagi keluarga.

## SARAN
1.  Perlu  adanya  kerjasama  antar  instansi yang  terkait  terutama  kepada  penegak hukum  itu  sendiri  dengan  melibatkan baik dari para praktisi hukum (advokat), ataupun lembaga-lembaga yang bergerak  di  bidang  perlindungan  anak dan  perempuan  untuk  memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  dengan melakukan
sosialisasi tentang pentingnya mengetahui atau memahami UU  No  23  Tahun  2004  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan siraman-siraman rohani.
2.  Dalam  rangka  perlindungan  hukum tindak  pidana  kekerasan  perempuan, hendaknya diberikan penguatan, pendampingan  terhadap  korban  agar siap  menghadapi  masalahnya,  dan menjaga budaya masyarakat  yang sering sekali terabaikan, sehingga perlu
adanya  pembenahan  kearifan  moral masyarakat  agar  terwujud  masyarakat yang  adil  dan  makmur.  Dengan  adanya lingkungan yang baik pasti menghasilkan ketentraman dalam hidup penuh sejahtera..

## DAFTAR PUSTAKA
Archie  Sudiarti  Luhulima,  2000, Hukum Pidana  dan  Kekerasan  Terhadap Perempuan , Alumni, Bandung.
Ahmad  Wito  Subagyo,  2000. Efektifitas Penanggulangan  Kemiskinan  dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan . UGM, Yogyakarta. Elmina Martha, 2003. Perempuan, kekerasan  dan  Hukum, UU  Pres,
Yogyakarta.
HarikrsistutiHarkrisnowo,  2000. Bunga Rampai  Pemahaman  Bentuk-bentuk Tindak kekerasan
Terhadap Perempuan. Alumni, Bandung. Maggie  Humm,  1996.  DalamGadisArivia, ‘’Mengapa Perempuan Disiksa?‘’Jurnal  Perempuan  Vol.1 Agustus/September 1996. Mahmud Mulyadi, 2007. Peranan Kepolisian  dalam  Penaggulangan Kejahatan .  Makalah  dalam  Rangka
Kerjasama
Universitas
Amir
Khamzah  dengan  Brimob  Polda Sumatra Utara, Medan.
Mansour  Fakih,  2000. Perubahan  Sosial Perspektif  Gender ,  BahanLokakarya “Kekerasan  Terhadap  Perempuan
Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan KritisTerhadap Rancangan  KUHP”  diselenggarakan atas kerjasama
FakultasHukum UGM  dan  LHB  APIK,  Yogyakarta, 11-13 maret 2000.
Rachmad Safa’at, 2008. Buruh Perempuan:  Perlindungan  Hukum
Dan Hak Asasi Manusia. Malang.
Rika  Saraswati,  2006 Perempuan  dan Penyelesaian Kekerasan Dalam
Rumah  Tangga. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Peraturan Perundang-Undangan :  Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan; Undang-undang Nomor 39 tahun
1999. Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002. Tentang Perlindungan
anak.
Diponegoro, Semarang.
RachmadSafa’at, 2008. Buruh Perempuan:
Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi
Manusia. Malang.
Ravianto, J. 2001. Produktivitas dan Manusia Indonesia . SIUP, Jakarta.
Rika  Saraswati,  2006 Perempuan  dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah  Tangga. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
W.J.S.  Porrwadamita,  1997. Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Departemen
Pendidikan, BalaiPustaka, Jakarta.