## EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PARKIR DI BADAN JALAN
(SUATU PENELITIAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH)
[Muhammad Al Kausar] 1
[Muhammad Iqbal] 2
[Muhammad Salda] 3
[Wiratmadinata] 4
[Jummaidi Saputra] 5
[Anhar Nasution] 6
1 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]
1 [kausar.alfa99@gmail.com]
2 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]
2 [Iqbal_hukum@abulyatama.ac.id]
3 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]
3 [salda_hukum@abulyatama.ac.id]
4 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]
4 [Wiratmadinata@abulyatama.ac.id]
5 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]
5 [Jummaidi_hukum@abulyatama.ac.id]
6 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama]
6 [Anharnasution_hukum@abulyatama.ac.id]

## Abstract
Article 106 paragraph (40 letter e of Law Number 22 of 2009 Concerning Road Traffic and Transportation  explains  that  everyone  driving  a  vehicle  on  a  road  must  comply  with  the provisions for stopping and parking. Furthermore, Article 287 states that everyone driving a motorized vehicle on a road that violating the rules of order or prohibition stated by traffic signs as referred to in Article 106 paragraph (4) letter b shall be punished by imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a fine of a maximum of Rp. 500,000.00 (Five hundred
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile (RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan) Prodi IlmuHukum UniversitasTeuku Umar Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
thousand rupiahs). The criminal act was seriously threatened, but in practice the application of the crime has not been carried out, in fact there are still many violations. The purpose of this study is to explain the legal basis for applying criminal sanctions for parking violations on the street, the factors that cause parking violations on the road and explain the efforts made  in  dealing  with  parking  violations  on  the  road.  In  writing  this thesis  the writer  uses empirical  juridical  methods.  The empirical  juridical method  is  legal research regarding  the enactment or provisions for the implementation of normative law in action on certain legal events that occur in society. Library research was conducted to obtain secondary data, while field research was  conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The results of the study show that although the rules in the law on traffic and road transportation have been implemented, they are not yet effective, namely because there are still some people who are negligent with traffic signs and the limited availability of parking space in the city of Banda Aceh. Obstacles faced in applying these criminal sanctions are  socialization  that  has  not  been  maximized, the  unavailability  of  sufficient  parking  lots and  the  low  awareness  of  violators  to  comply  with  the  rules.  Factors  causing  parking violations  on  the  road  are  habitual  factors,  infrastructure  factors,  vehicle  volume  factors, natural conditions factors. Efforts made to deal with violations of parking on the road are the provision of parking lots, outreach, warnings, enforcement, imposition of sanctions. It is suggested to the law enforcement officers of the Banda Aceh City Transportation Service to be able to provide strict sanctions, socialize traffic signs and control overall vehicle drivers, especially four-wheeled vehicles so that these rules are actually realized.
Keywords : Effectiveness, Sanctions, Parking Crime.
Received: 26 Januari 2023
Revised: 24 April 2023                     Aceppted: 30 April 2023

## 1. PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  15  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas Angkutan  Jalan  menjelaskan  bahwa  parkir  adalah  kendaraan  berhenti  atau  tidak bergerak  untuk  beberapa  saat  ditinggalkan  pengemudinya.  Berdasarkan  Pasal  106 ayat  (4)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan telah di atur tentang kewajiban bagi setiap pengemudi untuk wajib mematuhi ketentuan rambu lalu lintas rambu perintah atau rambu larangan.
Transportasi  merupakan  sarana  yang  sangat  strategis  dalam  memperlancar roda  perekonomian,  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan  serta  mempengaruhi semua  aspek  kehidupan  masyarakat.  Pentingnya  transportasi  tersebut  tercermin pada  semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  jasa  bagi  mobilitas  orang  maupun barang  keseluruh  wilayah.  Selain  itu  transportasi  berperan  sebagai  pendukung pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.
Kebutuhan transportasi pada saat ini ialah merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipinggirkan mengingat saat ini pergerakan manusia dari satu tempat ke
tempat lain juga memerlukan transportasi serta dalam melakukan kegiatan sehari- hari  pun  memerlukan  mode  transportasi  dengan  adanya  transportasi  dan  sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu  akan  terjadi  jika  masyarakat  dapat  menggunakan  serta  mengembangkan transportasi serta sarana transportasi. Situasi seperti hal-hal berupa kemacetan dan pelanggaran lalu lintas sering dijumpai di daerah perkotaan pada umumnya. 1
Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar (Basic  Infrastructure) bagi  pelaksanaan  kegiatan  masyarakat  di  segala  bidang,  baik yang  menyangkut  kegiatan  ekonomi  maupun  sosial.  Untuk  mewujudkan  suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam  satu  kesatuan  sistem  yang  pengembangannya  dilakukan  dengan mengintegrasikan  dan  mendinamiskan  unsur-unsurnya  yang  terdiri  atas  jaringan prasarana,  jaringan  pelayanan,  kendaraan  dan  manusia  serta  peraturan  dan prosedur  yang  sedemikian  rupa  sehingga  terwujud  situasi  lalu  lintas  yang  tertib, nyaman, lancar dan selamat.
Parkir  di  sembarang  tempat  membahayakan  pengguna  jalan  secara keseliruhan. Rambu larangan parkir hanya di pasang di tempat-tempat tertentu dan terbatas. Di tempat-tempat semacam itu sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, maka diberikan peringatan berupa rambu larangan parkir. Sebagian dari konsideran itu  adalah  jalan  yang  sempit  tapi  volume  dan  arus  lalu  lintas  tinggi  atau  lokasi tersebut  berada  di  sekitar  persimpangan  jalan,  terutama  yang  di  lengkapi  alat pemberi syarat lalu lintas.
Parkir  didefinisikan  sebagai  keadaan  tidak  bergerak  suatu  kenderaan  yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kenderaan yang berhenti  pada  tempat  tempat  tertentu  baik  yang  dinyatakan  dengan  rambu ataupun  serta  tidak  dengan  sematamata  untuk  kepentingan  menaikkan  dan menurunkan  orang  dan  barang.  Berdasarkan  tata  letaknya  dikenal  parkir  badan jalan (on street parking) dan parkir diluar badan jalan (off street parking). Parkir di badan jalan (on street parking) dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati tetapi akan menimbulkan  kerugian  bagi  pengguna  transportasi  yang  lain.  Hal  ini  disebabkan karena  parkir  memanfaatkan  badan  jalan  akan  mengurangi  lebar  manfaat  jalan sehingga  dapat  mengurangi  arus  lalu  lintas  dan  pada  akhirnya  akan  menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut.
Walaupun  hanya  beberapa  kendaraan  saja  yang  parkir  di  badan  jalan  tetapi kendaraan  tersebut  secara  efektif  telah  mengurangi  badan  jalan.  Kendaraan  yang parkir  di  sisi  jalan  merupakan  faktor  utama  dari  50%  kecelakaan  yang  terjadi ditengah  ruas  jalan  didaerah  pertokoan.  Lebar  ruang  jalan  yang  berkurang  akibat
1 Junaedi Maskat, 2008, Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya, Sibaya, Bandung, hlm. 5.
adanya  kegiatan  parkir  kendaraan  ditepi  jalan,  yaitu  karena  gerakan  manuver kendaraan  saat  keluar  meninggalkan  tempat  parkir  yang  dipandu  oleh  petugas parkir.
Lebar  jalan  yang  tersisa  akibat  pengurangan  ini  menyebabkan  terjadinya perubahan  arus  lalu  lintas  dari  arus bebas (uninterrupted  flow) menjadi terganggu (interrupted  flow) sehingga  terjadi  penurunan  kecepatan  dan  penurunan  arus  lalu lintas  serta  bertambahnya  kepadatan  bahkan  terjadinya  antrian  kendaraan  akibat daya  tampung  jalan  berkurang,  dengan  kata  lain  kapasitas  jalan  mengalami penurunan.
Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  jelaskan  bahwa  setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mematuhi  ketentuan  berhenti dan  parkir.  Selanjutnya  Pasal  287  disebutkan  setip  orang  yang  mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf  b  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan  di  pidana  dengan  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda  paling banyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
Ketentuan  lain  di  Pasal  287  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  memberikan  ancaman  pidana  kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.
Yang  dimaksud  dengan  terganggunya  fungsi  jalan  adalah  berkurangnya kapasitas  jalan  dan  kecepatan  lalu  lintas  antara  lain  menumpuk  barang  benda, material di bahu jalan, di badan jalan parkir dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan  dalam  keperluan  darurat.  Parkir  di  sembarang  tempat  membahayakan pengguna  jalan  secara  keseluruhan.  Rambu  larangan  parkir  hanya  di  pasang  di tempat-tempat  tertentu  dan  terbatas.  Di  tempat-tempat  semacam  rawan  terjadi kecelakaan  lalu  lintas  maka  di  berikan  peringatan  berupa  rambu  larangan  parkir. Sebagian dari konsideran itu adalah jalan yang sempit tetapi volume dan arus lalu lintas tinggi atau lokasi tersebut brada di sekitar persimpangan jalan terutama yang di lengkapi alat pemberi syarat.
Terjadinya  ketidaktertiban  yang  terjadi  pada  lalu  lintas  sebagai  sarana transportasi,  ini  dikarenakan  pengguna  transportasi  tidak  tahu  aturan-aturan  dan disiplin  dalam  berlalu  lintas.  Achmad  Ali  mengemukakan  bahwa  ketaatan  hukum, kesadaran hukum dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berkaitan. 2
2 Achmad Ali, 2012, Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 191.
Pelanggaran  lalu  lintas  adalah  salah  satu  pelanggaran  dalam  ranah  hukum pidana merasa perlu untuk menerapkan secara kongkrit Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tadi  secara  tegas  dan  jelas  serta  berkelanjutan  tujuannya  ialah  agar ketertiban dan keselamatan bersama dapat terwujud.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  hukum  pidana  ialah  untuk  menakut-nakuti orang  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  dan  mendidik  seseorang yang  pernah  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  menjadi  baik  dan  dapat diterima. 3 Rambu  larangan  parkir  merupakan  simbol  aturan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh pengguna jalan. Rambu larangan  parkir  yang  telah  dipasang  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Banda  Aceh terkesan  tidak  ditaati  oleh  pengguna  jalan.  Disinilah  penegak  hukum  dibidang  lalu lintas dituntut dapat mencegah dan mengurangi timbulnya pelanggaran rambu lalu lintas.  Masalah  parkir  tersebut  akhir-akhir  ini  terasa  sangat  mempengaruhi pergerakan  kendaraan  dimana  kendaraan  yang  melewati  tempat-tempat  yang mempunyai aktifitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan. 4
Rendahnya  kesadaran  berkendaraan  bermotor  tentang  aturan  parkir  masih terlihat banyak masyarakat yang melanggar aturan parkir yaitu parkir liar di badan jalan  sehingga  petugas  Dinas  Perhubungan  Kota  Banda  Aceh  sering  sekali melakukan  penindakan  dengan  menggembok  mobil  yang  memarkir  secara sembarangan dan menindaklanjuti dengan menilangnya.
Kegiatan  penguncian  roda  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor  26
Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang  Melanggar  Rambu  Lalu  Lintas  dalam  Wilayah  Kota  Banda  Aceh.  Kegiatan  ini dilakukan  untuk  menjaga  ketertiban,  keteraturan,  kelancaran  lalu  lintas  dan keselamatan kerja.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Pendekatan  yang  di  gunakan  adalah yuridis  empiris yaitu  suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan  maksud  untuk  mengetahui  gejala-gejala  lainnya.    Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  Metode  penelitian  kepustakaan (Library  Research). Sifat penelitian yang digunakan dalam ialah penelitian kuantitatif. 5
Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan dari awal sampai akhir,  Adapun  langkahnya  adalah:  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan bahan hukum tersier . Alat pengumpulan informasi yang digunakan adalah studi
3 Barda  Nawawi  Arief,  2007, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 78.
4 Leksmono S. Putranto, 2013, Rekayasa Lalu Lintas, Permata Puri Media, Jakarta, hlm. 140.
5 Soerjono Soekanto, 2004, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.
laporan  perpustakaan,  penelitian  seperti  Undang-Undang,  karya  logis,  buku,  dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
Strategi  yang  digunakan  dalam  pemeriksaan  subjektif  ini  adalah  triangulasi prosedur yaitu:
a) Penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa Undang-Undang, buku-buku, teeori dan pendapat para sarjana.
b) Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan  pengamatan  terhadap  kasus  yang  diteliti.  Jadi  dalam  observasi  ini menggunakan data-data yang ada di instansi yang akan menjadi lokasi penelitian. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Kepala  Bidang  Ketertiban  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Dinas  Perhubungan Kota Banda Aceh.
b) Bagian Lalu Lintas dan angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini dengan dianalisis dengan data normatif kualitatif yakni suatu  tata  cara  penelitian  yang  menghasilkan  deskriptif  anaitis  yaitu  apa  yang dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilakunya  yang nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Kemudian data kualitatif tersebut  di  analisis  dengan  mrtode  berpikir  deduktif  yaitu  pola  berpikir  yang mendasar  pada  hal-hal  yang  bersifat  umum  kemudian  di  tarik  kesimpulan  yang bersifat khusus.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  1  ayat  15  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Parkir adalah kendaraan berhenti  atau  tidak  bergeraak  untuk  beberapa  saat  ditinggalkan  pengemudinya. Berdasarkan Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  telah  diatur  tentang  kewajiban  bagi  setiap  pengemudi untuk  wajib  mematuhi  ketentuan  rambu  lalu  lintas,  rambu  perintah  atau  rambu larangan.
Berdasarkan Pasal 106 ayat 4 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dijelaskan  bahwa  setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  wajib  mematuhi  ketentuan  berhenti  dan parkir.  Selanjutnya  Pasal  287  disebutkan  setiap  orang  yang  mengemudikan kendaraan  bermotor  dijalan  yang  melanggar  aturan  perintah  atau  larangan  yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf b dapat dipidana dengan ancaman kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah).
Ketentuan lain terdapat di Pasal 287 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan  memberikan  ancaman  pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) bagi pengendara kendaraan bermotor yang melanggar tata cara berhenti dan parkir.
Kegiatan  penguncian  roda  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor  26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda kendaraan Bermotor yang  Melanggar  Rambu  Lalu  Lintas  dalam  Wilayah  Kota  Banda  Aceh.  Kegiatan  ini dilakukan  untuk  menjaga  ketertiban,  keteraturan,  kelancaran  lalu  lintas  dan keselamatan. Penetapan lokasi parkir di tepi jalan umum, lokasi parkir tertentu dan tempat  khusus  parkir  dalam  wilayah  Kota  Banda  Aceh  sesuai  dengan  dalam peraturan Walikota Nomor 475 Tahun 2021.

## 3.1 Faktor Penyebab Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan
Parkir  di  sembarang  tempat  membahayakan  pengguna  jalan  secara keseliruhan.  Rambu  larangan  parkir  hanya  di  pasang  di  tempat-tempat  tertentu dan terbatas. Di tempat-tempat semacam itu sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas,  maka  diberikan  peringatan  berupa  rambu  larangan  parkir.  Sebagian  dari konsideran itu adalah jalan yang sempit tapi volume dan arus lalu lintas tinggi atau lokasi  tersebut  berada  di  sekitar  persimpangan  jalan,  terutama  yang  di  lengkapi alat pemberi syarat lalu lintas.
Parkir  merupakan  salah  satu  komponen  atau  aspek  yang  tidak  terpisahkan dalam  kebutuhan  transportasi  karna  transportasi  dari  waktu  ke  waktu  terus berkembang.  Pemanfaatan  transportasi  dapat  dilihat  dari  berbagai  kegiatan masyarakat  yakni  manfaat  ekonomi,  manfaat  sosial,  manfaat  politis,  manfaat kewilayahan,  tetapi  dibalik  semua  manfaat  yang  diatas  mempunyai  dampak negatif,  dimana  dengan  adanya  perkembangan  transportasi,  maka  peningkatan jumlah  transportasi  semangkin  meningkat,  dengan  meningkatnya  jumlah transportasi maka akan memunculkan oknum pelanggar parkir.
Oknum  pelanggar  Parkir  melakukan  kegiatan  perparkiran  di  sembarang tempat,  sehingga  dapat  menyebabkan  kemacetan-kemacetan.  Pada  dasarnya parkir  adalah  kebutuhan  umum  yang  awalnya  berfungsi  melayani,  sesuai  dengan fungsi  tersebut,  ruang  parkir  disesuaikan  dengan  permintaan  seiring  dengan kebutuhan orang berkendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat.
Parkir  di  badan  jalan (on  street  parking) adalah  fasilitas  parkir  yang menggunakan  sebagian  dari  badan  jalan  atau  ruas  jalan.  Pada  sistem  parkir  di badan  jalan  ini  harus  mempertimbangkan  tempat  parkir  yang  terarah  seperti  di dekat persimpangan.
Kemacetan  adalah  salah  satu  hal  yang  menjadi  fokus  pemerintah  dalam mengelola  jalan.  Kasus  kemacetan  sering  kali  membuat  pengguna  jalan  merasa tidak nyaman. Salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga mempersempit lajur jalan.
Seringkali  fenomena  parkir  di  pinggir  jalan  dianggap  oleh  masyarakat
sebagai  sesuatu  yang  wajar-wajar  saja  dengan  anggapan  mereka  tidak mengganggu  pengendara  yang  lain  padahal  secara  fakta  secara  tidak  langsung mereka  juga  ikut  menyumbang  faktor  kemacetan  yakni  mempersempit  lajur kendaraan.
Kemacetan  memiliki  beberapa  kerugian  yang  tidak  hanya  akan  dirasakan oleh  salah  satu  orang  saja  tetapi  juga  banyak  orang.  Kemacetan  lalu  lintas memberikan  dampak  negatif  yang  besar,  antara  lain  disebabkan  kerugian  waktu karena  kecepatan  perjalanan  yang  rendah  pemborosan  energy  karena  pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih rendah. Kehausan kendaraan lebih tinggi  karena  waktu  yang  lebih  lama  untuk  jarak  yang  pendek  radiator  tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih tinggi meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal meningkatkan stress pengguna jalan.
Karena  kemacetan  merupakan  permasalahan  yang  cukup  serius  perlu diadakan  pendekatan  secara  langsung  kepada  masyarakat  untuk    mengungkap lebih  detail  mengenai  pendapat  para  pengguna  jalan  mengenai  fenomena kemacetan  dan  parkir  di  bahu  jalan  serta  alasan-alasan  apakah  yang  menjadi penyebab terjadinya fenomena tersebut.
Dalam  hal  penyelenggaraan  parkir  yang  menggunakan  bahu  jalan  maka dinamakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan  desa  atau  jalan  kota  yang  harus  dinyatakan  dengan  rambu  lalu  lintas  dan atau marka jalan.
Penyelenggaraan  parkir  pada  bahu  jalan  itu  memang  diselenggarakan  di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan atau  tidak.  Jika  memang  telah  sesuai  aturan,  maka  pengendara  yang  memarkir mobilnya  di  tempat  yang  telah  ditentukan  itu  tidak  melanggar  hukum. Sebagaimana  yang  kita  ketahui  hukum  pidana  ialah  untuk  menakut-nakuti  orang agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  tidak  baik  dan  mendidik  seseorang  yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima. 6
Berdasarkan  Pasal  106  ayat  (4)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan  parkir.  Selanjutnya  Pasal  287  disebutkan  setip  orang  yang  mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
6 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 78.
Meningkatnya  jumlah  alat  transportasi  dari  tahun  ke  tahun  yang  tidak disertai  dengan  peluasaan  parkir  yang  memadai  tentunya  akan  memberikan dampak  pada  kemacetan  dan    kemunculan  pelanggaran-pelanggaran  parkir  yang dilakukan oleh para pengemudi.  Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jelaskan bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Selanjutnya Pasal 287 disebutkan setip orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  yang  melanggar  aturan perintah  atau  larangan  yang  di  nyatakan  dengan  rambu  lalu  lintas  sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Penyebab  pelaku  melakukan  pelanggaran  bermacam-macam  diantaranya tidak  mengetahui  bahwa  lokasi  tersebut  dilarang  parkir  banyak  pelaku  berdalih bahwa  pelaku  tidak  berniat  untuk  parkir  hanya  berhenti  sebentar  saja,  pelaku pelanggaran tidak melihat adanya rambu-rambu lalu lintas, penyalahgunaan lahan parkir  terlepas  dari  alasan-alasan  para  pengguna  jalan  yang  melakukan pelanggaran  parkir  namun  penyediaan  lahan  parkir    menjadi  penyebab  utama. Menurut  Soedjono  Soekanto,  faktor  penyebab  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas adalah: 7
1) Faktor  Kebiasaan,  pemakai  jalan  yang  kurang  disiplin  dan  memperhatikan kesadaran  hukum,  baik  sebagai  pengemudi,  pemilik  kendaraan,  pejalan  kaki, maupun  pencari  nafkah.  Adanya  tingkah  lalu  sebagian  dari  pengemudi  yang tidak  takut  melakukan  pelanggaran  karena  adanya  faktor-faktor  yang menjaminnya  seperti  diselesaikan  dengan  jalan  "atur  damai"  membuat  para pelanggaran  lalu  lintas  menyepelekan  peraturan-peraturan  yang  berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
2) Faktor  Sarana  dan  Prasarana  sebagai  penyebab  terjadinya  pelanggaran  dan kecelakaan  lalu  lintas  jalan  antara  lain  disebabkan  karena  adanya  pipa  galian. Pipa  galian  ini  bisa  seperti  galian  pipa  listrik,  pipa  air  minum  dan  sebagainya yang  kesemuanya  itu  dapat  mengakibatkan  terjadinya  arus  kemacetan.  Selain dari  adanya  pipa  galian,  faktor  lain  dari  sarana  jalan  ialah  adanya  jalan-jalan yang  telah  rusak  dan  mengakibatkan  adanya  genangan-genangan  air  ketika hujan  turun.  Genangan-genangan  air  ini  biasanya  membuat  kemacetan  juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan.
3) Faktor  Volume  Kendaraan  sebagai  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya pelanggaran  lalu  lintas  berkaitan  erat  dengan  adanya  perkembangan  jenis kendaraan  yang  semakin  pesat  bersamaan  dengan  perkembangan  teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu
7 Aqil Perdana Kesumah, Wawancara, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Kota Banda Aceh, 6 Mei 2022.
diproduksi  dalam  jangka  waktu  yang  relativ  singkat.  Pekembangan  kendaraan yang  semakin  pesat  ini  apabila  tidak  diimbangi  dengan  perkembangan  sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas  yang  padat  dapat  menyebabkan  terjadinya  kejahatan  seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas  yang  sering  terjadi  dari  faktor  kendaraan  adalah  antara  lain  ban  motor yang  sudah  gundul,  lampu  weser  yang  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya dan lain sebagainya.
4) Faktor  Keadaan  Alam,  Pelanggaran  lalu  lintas  yang  disebabkan  karena  faktor keadaan  alam  atau  lingkungan  biasanya  terjadi  dalam  keadaan  yang  tidak terduga.  Ketika  hujan  turun,  msaka  pada  umumnya  semua  kendaraan  akan menambah  laju  kendaraannya  sehingga  pelanggaran  lalu  lintas  akan  sangat mungkin  terjadi.  Misalnya  seseorang  pengendara  motor  menerobos  lampu merah  karena  keadaan  hujan  deras,    Kendaraan  Roda  Empat  yang  berhenti secara sembarangan karena hujan sehingga menyebabkan kemacetan panjang dengan alasan berhenti hanya sebentar.
Menurut  data  yang  diperoleh  dari  pihak  Dinas  Perhubungan  Kota  Banda Aceh  terdapat  beberapa  kasus.  Berikut  ini  merupakan  tabel  data  sanksi  pidana pelanggaran parkir di badan jalan:
No TANGGAL LOKASI PELANGGARAN
JENIS PELANGGARAN
KETERANGAN TEGURAN TILANG 1. 24 Januari 2022 Jl.Dr. Syarif Thayeb 9 1 Parkir di Area Badan Jalan 2. 27 Januari 2022 Jl.Dr. Syarif Thayeb 6 Parkir di Area Badan Jalan 3. 22 Februari 2022 Jl.Ponegoro Ujung 7 1 Parkir di Area Badan Jalan 4. 6 Juni 2022 Jl. T. Hasan Dek 3 Parkir di Area Badan Jalan 5. 7 Juni 2022 Jl.Daud Bereueh 3 Parkir di Area Badan Jalan 6. 6 Juli 2022 Jl. Prof Ali Asyimi 6 Parkir di Area Badan Jalan 7. 9 Juli 2022 Jl. Dipenegoro 4 Parkir di Area Badan Jalan 8. 13 Juli 2022 Jl.Daud Bereueh 1 Parkir di Area Badan Jalan 9. 26 Juli 2022 Jl. Sri Ratu Syafiatuddin 2 Parkir di Area Badan Jalan 10. 29 Juli 2022 Jl.Daud Bereueh 1 Parkir di Area Badan Jalan 11 11 Agustus 2022 Jl. T. Hasan Dek 1 Parkir di Area Badan Jalan
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
Dari table di atas masih terdapat banyak pelanggaran oleh pengemudi baik berupa  teguran  secara  langsung  oleh  petugas  dan  juga  tilang.  Peneguran  yang  di berikan petugas agar tidak memarkir di badan jalan yang melanggar rambu-rambu lalu  lintas,  pemberian  sanksi  tilang  di  berikan  petugas  karena  sudah  selalu  di lakukan  peneguran  namun  masih  banyak  pengemudi  yang  melanggar  aturan  lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dan terganggunya fungsi jalan.
3.2 Upaya  Penanggulangan  Terhadap  Pelanggaran  Parkir  Di  Badan  Jalan  Oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
Banyaknya  kendaraan  yang  berhenti  untuk  melakukan  transaksi  itu  juga menjadi  penyebab  munculnya  oknum  pelanggar  parkir  didaerah  tersebut  dan dengan kurangnya lahan parkir sehingga banyak pengguna kendaraan melakukan parkir  di  bahu  jalan  yang  di  siapkan  oleh  oknum-oknum  pelanggar  parkir.  Tentu hal-hal tersebut akan menyebabkan kemacetan dengan adanya lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  kota  Banda  Aceh  terkait penegakkan parkir di badan jalan yaitu:
1) Penyediaan Lahan Parkir Dalam  upaya  menciptakan  kawasan  parkir  yang representative di  Kota  Banda Aceh  Dinas  Perhubungan  membuka  lahan  parkir  untuk  di  jadikan  kawasan parkir  untuk  menghindari  kemacetan  lalu  lintas  sehingga  pengendara  tidak parkir di badan jalan .
2) Sosialisasi
Salah  satu  cara  yaitu  sosialisasi  yang  diadakan  rutin  kesegala  penjuru  wilayah hukum  dan  juga  melakukan  kunjungan-kunjungan  dengan  menempelkan selebaran-selebaran poster di kendaraan yang dikenakan tindak pidana gembok roda  atau  tilang  sebagai  wujud  sosialisasi.  Jadi pihak  dinas  perhubungan  tidak terima  apabila  ada  orang  yang  mengatakan  bahwa  dinas  perhubungan  tidak melakukan sosialisasi. Sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti di Instagram,  twitter  dan  facebook  lainnya  yang  bertujuan  untuk  lebih  tertib dalam  memarkirkan  kendaraan  agar  terciptanya  lingkungan  yang  baik  dan tertib.
3) Peringatan
Peringatan  yang  diberikan  agar  tidak  memarkir  di  badan  juga  berupa  rambu- rambu  lalu  lintas  yang  terpasang  di  pinggir  jalan  dan  juga  teguran  langsung terhadap  pelaku  yang  baru  saja  memarkirkan  kendaraannya  agar  kedepannya tidak  mengulangi  kesalahan  tersebut.  Penerapan  sanksi  bagi  pelaku pelanggaran parkir di badan jalan sudah berjalan 80%. Hal ini dapat dilihat dari data-data serta jadwal operasi dari dinas perhubungan yaitu setiap hari untuk
kawasan-kawasan  yang  tidak  disediakan  area  parkir,  Peringatan  untuk  tidak parkir  di  badan  jalan  ini  biasanya  berupa  rambu-rambu  dan teguran  terhadap pelaku yang baru saja memarkirkan kendaraannnya.
4) Penindakan
Salah  satu  penindakan  yang  di  lakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Banda Aceh  untuk  menciptakan  lalu  lintas  yang  aman  dan  tertib  yaitu  dengan melakukan  razia  penguncian  roda  yang  melanggar  rambu  lalu  lintas.  Kegiatan penguncian  roda  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor  26  tahun  2012 tentang  pedoman  pelaksanaan  penguncian  roda  kendaraan  bermotor  yang melanggar  rambu  lalu  lintas  dalan  wilayah  Kota  Banda  Aceh.  Kegiatan  ini dilakukan  untuk  menjaga  ketertiban,  keteraturan,  kelancaran  lalu  lintas  dan keselamatan jalan.
5) Pemberian Sanksi Setiap  orang  yang  memanfaatkan  atau  memarkirkan  badan  jalan  yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sehingga mengakibatkan kemacetan akan  di  berikan  sanksi  berupa  tindakan  langsung.  Proses  selanjutnya  yang bertujuan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  ialah  dengan  menerapkan  sanksi pidana  berupa  denda  sebesar  Rp.  500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  terhadap pelaku  pelanggaran  parkir  di  badan  jalan.  Penerapan  sanksi  denda  tersebut sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  khususnya  Pasal  287 Undang-undang  nomor  22  tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan yaitu  setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (4)  huruf  a  atau  Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Keberadaan para pelanggar parkir yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan  daerah  harusnya  ditanggapi  dengan  cepat.  Pemerintah  kota hendaknya  persuasif  dan  proaktif  melakukan  upaya  pencegahan  dan  penertiban dengan  langkah  yang  bijaksana.  Upaya  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  luas.  Penanggulangan  oknum  pelanggar parkir  oleh  pemerintah  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  kebijakan  publik sehingga  harus  menimbulkan  dampak  yang  bisa  dinikmati.  Para  pelanggar  parkir sebagai  kelompok  sasaran  harus  benar-benar  telah  memahami  tujuan  program dan patuh terhadap peraturan yang ada.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang di angkat dapat di ambil kesimpulan  maka  dasar  Hukum  Penerapan  Sanksi  Pidana  Parkir  di  Badan  Jalan  di
dasarkan  pada  Pasal  106  ayat  (4)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  di  jelaskan  bahwa  setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib  mematuhi  ketentuan  berhenti dan  parkir;  Pasal  287  disebutkan  setip  orang  yang  mengemudikan  kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang di nyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b di pidana  dengan  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
Adapun  yang  menjadi  Faktor  Penyebab  pelaku  melakukan  pelanggaran  yaitu faktor kebiasaan, faktor sarana prasarana, faktor volume kendaraan, faktor keadaan alam,  Kebutuhan  lahan  parkir  di  Kota  Banda  Aceh  sudah  sudah  semakin  sedikit sehingga  orang  cenderung  memilih  parkir  di  badan  jalan.  Untuk  menanggulangi pelanggaran-pelarangan  diperlukan  upaya  penanggulangan  terhadap  pelanggaran parkir  dari  pihak  yang  berwenag  khususnya  pemerintah  kota  Banda  Aceh diantaranya  Penyediaan  lahan  parkir,  Sosialisasi larangan  parkir  pada tempat  yang tidak  dibolehkan,  Peringatan  kepada  pihak  pelanggar,  Penindakan  dan  pemberian sanksi.

## 5. REFERENSI
Buku: Ali A., 2012, Menjelajah Kajian Emperis Terhadap Hukum , PT Kencana, Jakarta. Hamzah A,  2004, Asas-Asas Hukum Pidana ,  Rinneka Cipta, Jakarta.
Hamzah  A,  2003, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  Indonesia ,  Pradnya  Paramita. Jakarta.
Nawawi B, 2008, Kebijakan Hukum Pidana , Alumni, Bandung. Arief  B.  N.,  2010, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan Pidana Penjara , cet. 3, Genta Publishing, Yogyakarta. Ishaq H., 2020, Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Setidi  K.,  Kristian,  2017, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakkan Hukum di Indonesia , Prenadamedia, Jakarta. Evi, Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika, Jakarta. Koeswadji,  2005, Perkembangan  Macam-Macam  Pidana  Dalam  Rangka Pembangunan Hukum Pidana , Citra Aditya Bhakti, Bandung. Putranto L.S., 2013, Rekayasa Lalu Lintas Edisi 2, Ed. 6 , Permata Puri Media, Jakarta Barat.
Muladi, Arief B.N., 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , cet. 4, Alumni, Bandung. Saleh R, 2003, Stelsel Pidana Indonesia . Aksara Baru, Jakarta.
Rahardjo S, 2009, Penegakkan Hukum , Genta Publishing. Yogyakarta.
Soerjono S., 2010, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum , Rajawali Press, Jakarta.
Soerjono,  2009, Penegakkan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta.
Projodikoro W., 2003, Asas-Asas Hukum Pidana , Refika Aditama, Jakarta.

## Karya Ilmiah:
Jannah M, Aksa A.N., dan Tahir M, 2015, Implementasi Kebijakan Larangan Parkir Di Bahu Jalan Dalam Mengatasi Kemacetan Di Kota Makassar, Jurnal Administrasi Publik , 1(3).
Rahman M.Y., Badaru B., dan Buana A.P., 2020, Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata, Jurnal Qawanin Jurnal Ilmu Hukum , 1(1).

## Skripsi, Tesis dan Desertasi:
Priyanda  K.T.,  2017.  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Pengguna  Jalan  Raya  Yang Melakukan  Pelanggaran  Rambu  Larangan  Parkir. Skripsi ,  Mahasiswa  Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah .
Jovan,  Sumual  R.  2016.  Penegakkan  Hukum  Pidana  Terhadap  Penggunaan  Badan Jalan Untuk Tempat Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun  Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kota Pontianak
Wahyuni  S.  2017.  Kewenangan  Pemerintah  Dalam  Mengatur  Lalu  Lintas  di  Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam. Skripsi . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Walikota  Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir