## Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Melalui Penyusunan Standar Pelayanan di Kantor Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar
Asmarianti Asmarianti 1* , Muhammad Ikram Mubaraqah 2
1,2 Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Makassar, Indonesia

## Abstract
Public  services  by  the  bureaucracy  still  face  several  problems,  such  as  the  existence  of brokers, confusing procedures, and uncertainty related to time and costs that make access to services very  difficult and uneven for the community. This  study aims to design the Service Standards  at  the  Kalebentang  Village  Office  to  improve  the  quality  of  service  to  the community.  The  method  applied  in  this  study  is  a  qualitative  approach  by  collecting information  through  observation,  interviews,  documentation  studies,  and  focus  group discussions  (FGD).  The  results  of  this  study  created  six  (6)  Service  Standards  that  will  be applied  at  the  Kalebentang  Village  Office,  including  the  Services  of  Impoverishment Certificate  (SKTM),  Statement  of  Police  Record  (SKCK)  cover  letter,  Business  Statement Certificate (SKU), Family Card Cover Letter, Identity Card Cover Letter, and Land Sale and Purchase Certificate. After the Focus Group Discussion (FGD) activity with village officials and the community, the next agenda continued at the stage of setting and implementing Service Standards by conducting socialization to provide understanding at the Kalebentang Village Office,  and  finally,  the  establishment  of  service  information  containing  a  statement  of  the ability of the implementers to carry out services in accordance with the Service Standards that have been determined together.
Keywords: public service, service standard , service quality

## Abstrak
Pelayanan publik oleh birokrasi masih banyak menghadapi beberapa permasalahan seperti adanya calo, prosedur yang membingungkan, serta ketidakpastian terkait waktu dan biaya yang membuat akses  pelayanan  sangat  sulit  dan  tidak  merata  bagi  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menyusun  Standar  Pelayanan  (SP)  di  Kantor  Desa  Kalebentang  guna  meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada  masyarakat.  Metode  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan kualitatif  dengan  mengumpulkan  informasi  melalui  observasi,  wawancara,  studi  dokumentasi, dan  fokus  grup  diskusi (FGD).  Hasil  penelitian  ini  menghasilkan  enam  (6)  Standar  Pelayanan yang akan diterapkan di Kantor Desa Kalebentang, termasuk pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu  (SKTM),  Surat  Pengantar  Catatan  Kepolisian,  Surat  Keterangan  Usaha  (SKU),  Surat Pengantar Kartu Keluarga, Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Jual Beli  Tanah.  Setelah  dilakukan  kegiatan  Fokus  Grup  Diskusi  (FGD)  bersama  aparat  desa  dan masyarakat,  dilanjutkan  pada  tahap  penetapan  dan  penerapan  Standar  Pelayanan  dengan melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman di lingkungan Kantor Desa Kalebentang, dan  terakhir  yaitu  penetapan  maklumat  pelayanan  yang  berisi  pernyataan  kesanggupan  para pelaksana untuk menjalankan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan bersama.
Kata kunci: kualitas pelayanan, pelayanan publik, standar pelayanan
* asmarianti@stialanmakassar.ac.id
https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.13011
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Pada konteks kehidupan bernegara, baik pemerintah pusat maupun daerah saling memegang peran penting  dalam  memberikan  berbagai layanan  publik  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat (Asmarianti & Ikram, 2023).
Fenomena  pelayanan  publik  oleh birokrasi  pemerintahan  masih  dipenuhi dengan  berbagai  masalah.  Fenomena tersebut mencakup masih adanya praktik calo, prosedur pelayanan terasa berbelit- belit,  dan  ketidakpastian  mengenai waktu  dan  harga  yang  membuat pelayanan  sulit  diakses  secara  adil  oleh masyarakat. (Bazarah, 2023).
Pelayanan  adalah  hal  yang  paling mendasar  dan  bersifat  penting  karena pelayanan  selalu  saja  berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai  hak  untuk  mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Akan tetapi, permasalahan  yang  marak  dialami  oleh masyarakat  semakin  rumit,  keberadaan prinsip good governance yang didambakan  dan  dibanggakan  dari masyarakat  menjadi  polemik dan hanya menjadi mimpi bagi masyarakat sendiri.
Fenomena pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintah sering terjadi
kasus  atau  permasalahan,  contohnya yaitu prosedur yang
rumit,
ketidakpastian  waktu  serta  harga  yang
sering  menjadi  polemik  yang  dialami oleh  masyarakat.  Sebagai  penerima
pelayanan publik, masyarakat beranggapan bahwa susah dan rumitnya pelayanan  publik  yang  menyebabkan adanya  unsur  ketidakpercayaan  dan inisiatif  untuk  memilih  jalan  alternatif demi mendapatkan pelayanan yang lebih praktis  melalui  cara  tertentu  dan mengeluarkan  biaya  tambahan  (Engkus Dkk., 2021).
Dalam  instansi  pemerintah  yang menyelenggarakan pelayanan publik, hal yang  penting  dilakukan  adalah  dengan memberikan  pelayanan  bantuan  dan kemudahan  pada  masyarakat  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Pergeseran paradigma dalam hal pengelolaan pemerintah dari sentralistik ke  desenstralistik  adalah  sebuah  titik terang dalam mewujudkan format pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan asas, prinsip, dan standar sehingga hal ini dapat  mewujudkan  pelayanan  yang berkualitas.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang diungkapkan  oleh  (Pasolong,  2019) bahwa  peningkatan  kualitas  pelayanan publik  bertujuan  untuk  membantu  atau memberikan kemudahan kepada masyarakat  dalam  mengakses  layanan barang,  jasa  dan  administratif  yang disediakan oleh pemerintah.
Pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan dalam
melaksanakan  tugas  dan  mengukur kinerja pemerintah melalui birokrasi. Di Indonesia, terdapat lembaga pengawasan yang  dikenal  sebagai  Ombudsman  RI. Ombudsman  adalah  sebuah  lembaga negara yang diberdayakan oleh Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang
Ombudsman Republik Indonesia. Lembaga  ini  memiliki  tugas  dan wewenang untuk melakukan
pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Melalui  perannya, Ombudsman  RI  diharapkan  mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Dalam  tulisan  Denhardt  J.  V.  and R.  B.  Denhardt,  Pandangan  mengenai manajemen pelayanan baru ( new public service )  lebih  memposisiskan  warga
negara  sebagai  obyek  utama  dalam pemerintahan yang demokrasi. Sehingga warga  negara  atau  masyarakat  tidak hanya  dipandang  hanya  secara  pribadi tetapi warga negara adalah bahagian dari pemerintah  dalam  sistem  pelayanan publik.  Oleh  Karena  itu  dalam new public service (NPS) keterlibatan publik bersama  pemerintah  adalah  sebagai suatu  proses  demokratisasi  reformasi pelayanan publik (Soselisa & Puturuhu, 2021).
Berdasarkan data laporan
pengaduan masyarakat dari Ombudsman RI  dalam  rentang  waktu  5  (lima)  tahun terakhir,  mulai  dari  tahun  2018  hingga 2022,  menunjukkan  fluktuasi  yang menarik.  Grafik  ini  merepresentasikan jumlah pengaduan maladministrasi yang diterima oleh Ombudsman setiap tahunnya.
Gambar 1.
Laporan yang Diajukan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Selama Lima (5) Tahun Terakhir (2018-2022)
Sumber: Ombudsman RI Tahun 2022
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Informasi ini penting bagi
Ombudsman,  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik. dengan adanya akses  terhadap  laporan-laporan  dugaan maladministrasi  tersebut  ombudsman dapat  mengidentifkasi  area-area  yang memerlukan  perbaikan  sistem  dan prosedur yang ada.
Selain  itu  pada  tahun  2022, Ombudsman  RI  Menemukan  lebih  dari
10  jenis  maladministrasi  sepanjang
2022.  Yang  terbanyak  berupa  praktik menunda-nunda dan bahkan tidak memberikan  pelayanan  dan  ada  juga pemberi pelayanan yang meminta cuan. berdasarkan  data  laporan  tersebut  dapat kita lihat pada gambar 2.
Gambar 2.
Jenis Maladminsitrasi Sepanjang Tahun 2022 Sumber: Ombudsman RI Tahun 2022 Laporan Ombudsman
menunjukkan  bahwa  masih  terdapat banyaknya  jenis  maladministrasi  yang terjadi  dalam  proses  pelayanan  kepada masyarakat. dan beberapa dari penyelenggara  pelayanan  publik  masih terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis,  seperti  meminta  imbalan  atau memberikan  perlakuan  khusus  bagi orang tertentu.
Pemberian layanan publik saat ini merupakan  kebutuhan  yang  sangat krusial bagi manusia, di mana kebutuhan
ini  sudah  menjadi  bagian  integral  dari kehidupan masyarakat. sehingga masyarakat  selalu  menuntut  pelayanan publik    yang  berkualitas  dari  birokrasi (Asmarianti & Ikram, 2023).
Kemudian, Untuk pelayanan
publik  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan, berdasarkan  data  laporan  penilaian kepatuhan  dari  Ombudsman  RI  pada tahun  pada  tahun  2021,  Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai peringkat  ke-24  dari  total  34  provinsi dalam  hal  penilaian  kepatuhan.  Dalam
penilaian  tersebut,  Provinsi  Sulawesi Selatan  memperoleh  skor  kepatuhan sebesar  73,26,  yang  menunjukkan komitmen  yang  relatif  kuat  dalam mematuhi berbagai regulasi dan kebijakan yang berlaku.
Namun,  pada  tahun  2022,  terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam penilaian  kepatuhan.  Provinsi  Sulawesi Selatan mengalami penurunan peringkat menjadi urutan ke-29, yang menandakan adanya pergeseran yang memperlihatkan
tantangan dalam hal kepatuhan.
Penilaian  kepatuhan  Provinsi  Sulawesi Selatan  pada  tahun  tersebut  mencapai angka  61,94,  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  masih  adanya  kendala  dan tantangan  yang  harus  diatasi  untuk mencapai  tingkat  kepatuhan  yang  lebih baik. Penilaian dilakukan pada 117 Unit layanan dan 119 produk layanan dengan hasil  berdasarkan  data  laporan  tersebut, dapat kita lihat pada tabel 1.
Tabel 1.
Hasil Penilaian Tingkat Pemerintah Provinsi dari Tahun 2021-2022

## Sumber: Ombudsman RI Tahun 2022
Penurunan ini dapat menimbulkan
pertanyaan mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan kepatuhan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi termasuk perubahan dalam  kebijakan  pemerintah  pusat, implementasi  kebijakan  yang  kurang efektif  di  tingkat  provinsi,  tantangan dalam  pengawasan  dan  penegakan hukum,  atau  perubahan  sosial  dan ekonomi  yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  unit  layanan  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada tahun 2021-2022, Kabupaten Takalar sebuah wilayah yang terletak di
Provinsi  Sulawesi  Selatan  mengalami tantangan  yang  cukup  serius  dalam  hal kepatuhan,  Kabupaten  Takalar  yang awalnya menepati posisi peringkat ke-12 dalam  penilaian  kepatuhan  Provinsi Sulawesi  Selatan,  Namun,  pada  tahun 2022,  Kabupaten  Takalar  mengalami penurunan yang signifikan dalam
penilaian  kepatuhan  yang  jatuh  ke peringkat 22.
Perubahan ini mengejutkan
banyak pihak masyarakat dan
pemerintah  daerah  setempat  untuk menyadari adanya tantangan yang harus diatasi  untuk  mengembalikan  tingkat kepatuhan  yang  diperoleh  sebelumnya.
Tahun Provinsi Sulawesi Selatan Zona Kepatuhan Kategori Opini Urutan Penilaian Kepatuhan 2021 73,26 Kuning C Kualitas Sedang 24 2022 61,94 Kuning C Kualitas Sedang 29
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Selain itu, penting untuk memperhatikan peran  dan  wewenang  desa  dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Instansi pemerintah  daerah  Kabupaten  Takalar dalam pelayanan publik termasuk kualitas sedang dengan nilai akreditasi C (zona kuning) pada tahun 2022.
Berdasarkan data Kementrian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi,  Kabupaten  Takalar masih  memiliki  desa-desa  tertinggal, dimana  penyediaan  pelayanan  publik masih  belum  optimal.  Salah  satu  desa tersebut  ialah  Desa  Kalebentang,  yang dimana  desa  ini  masih  menghadapi tantangan  dalam  memenuhi  kebutuhan
masyarakatnya. Sebagai unit pemerintahan yang langsung
berhubungan  dengan  masyarakat,  desa ini  memiliki  peran  penting  dalam menjaga  kesejahteraan  dan  kepentingan masyarakatnya serta memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  observasi  pada pra  penelitian  yang  dilakukan  peneliti menemukan  masalah  di  kantor  desa tersebut  pertama,  belum  adanya  standar pelayanan sehingga menyebabkan
ketidakpastian dan berkurangnya kualitas  pelayanan  yang  diberikan, kedua  banyak  pegawai  yang  belum memahami tupoksinya dan ketiga belum ada  informasi  layanan  dari  kantor  desa terkait jenis pelayanan, waktu pelayanan,  alur,  mekanisme  pelayanan dan  persyaratan  yang  dibutuhkan  pada setiap  layanan  sehingga  masyarakat yang  harus  bertanya  kepada  petugas pelayanan  ketika  ingin  mengakses pelayanan.
Berikut  ini  jenis  pelayanan  yang ada  di  Kantor  Desa  Kalebentang. Adapun jenis pelayanannya yaitu:

## Tabel 2.

## Jenis Pelayanan Pada Kantor Desa Kalebentan
No. Jenis Pelayanan 1 Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
2 Pelayanan Surat Keterangan  Usaha (SKU)
3 Pelayanan Surat Pengantar KTP
4 Pelayanan Surat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK)
5 Pelayanan Surat Pengantar Ijin Keramaian
6 Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga
7 Pelayanan Surat Keterangan Kematian
8 Pelayanan Surat Keterangan Kelahiran
9 Pelayanan Surat Pengantar Nikah
10 Pelayanan Surat Keterangan Pindah
12 Pelayanan Surat Keterangan Domisili
13 Pelayanan Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
14 Pelayanan Surat Keterangan Jual Beli Tanah
15 Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha
Sumber: Kantor Desa Kalebentang Tahun 2023
Kemudian, Berdasarkan  15 (Lima belas)  jenis  layanan  tersebut,  peneliti memilih  6  (enam)  jenis  layanan  yang dibuatkan standar pelayanan, karna jenis
layanan  tersebut  merupakan  layanan yang paling sering diakses oleh masyarakat Desa Kalebentang. dan jenis layanan tersebut, yaitu:

## Tabel 3. Jenis Layanan yang Akan Dibuatkan Standar Pelayanan
Sumber: Kantor Desa Kalebentang Tahun 2023
Penelitian  ini  bertujuan  untuk membuat  standar  pelayanan  (SP)  pada Kantor  Desa  Kalebentang  Kecamatan
Galesong Selatan agar pemberian pelayanan di kantor desa dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.
Selain itu, penelitian ini memilki tujuan agar masyarakat bisa mengetahui proses atau tahapan-tahapan dalam penyusunan Standar  Pelayanan  yang  berpedoman pada Permenpan RB No. 15 Tahun 2014

## METODE
Pendekatan Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
kualitatif  dengan  metode  deskriptif.
Pendekatan
ini dipilih untuk
menjelaskan fenomena pelayanan publik di Desa Kalebentang Kabupaten Takalar.
Oleh karena itu, diperlukan analisis  data  yang  lebih  mendalam kepada  aparat  desa  dan  masyarakat setempat  terkait  bagaimana  proses pelaksanaan  kegiatan  di  Kantor  Desa Kalebentang.
Penelitian ini menghimpun informasi dari dua sumber yang berbeda, yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  merupakan  sumber  data utama  yang  diperoleh  langsung  dari lapangan,  melalui  wawancara  dengan narasumber atau informan, serta observasi  langsung  di  lokasi  penelitian. Informasi  lebih  lanjut  mengenai  data primer dapat dilihat dalam tabel 4.
No.
Jenis Pelayanan 1 Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 2 Pelayanan Surat Keterangan  Usaha (SKU)
3 Pelayanan Surat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK)
4 Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga
5 Pelayanan Surat Pengantar KTP
6 Pelayanan Surat Keterangan Jual Beli Tanah
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Tabel 4.

## Informan Penelitian
No . Sumber Data/Informan Jumlah (Orang) 1. Kepala Desa 1 2. Sekretaris Desa 1 3. Kepala Seksi Pelayanan 1 4. Kepala Seksi Perencanaan 1 5. Kaur Tata Usaha dan Umum 1 6. Kepala Seksi Kesejahteraan 1 7. Kepala Seksi Pemerintahan 1 8. Masyarakat 12 Jumlah 19 Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Adapun penentuan informan
penelitian  ini  didasarkan  pada  petugas pelaksana  pelayanan  yang  melakukan pelayanan  di  Kantor  Desa  Kalebentang serta masyarakat yang pernah mendapatkan  pelayanan-pelayanan  di Kantor Desa Kalebentang  yang relevan dengan objek penelitian. dan untuk data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari pihak atau sumber yang sebelumnya telah  mengumpulkan  data  tersebut.
Dalam  penelitian  ini,  diperlukan  data sekunder berupa dokumen seperti peraturan  terkait  dalam  Perancangan Standar  Pelayanan  di  Kantor  Desa Kalebentang,  serta  dokumen-dokumen dari  berbagai  instansi  yang  dapat
mendukung
penyusunan
Standar Pelayanan.
Dalam  penelitian  ini  tahapan pengumpulan  data  dilakukan  dengan cara  menyusun  pedoman  wawancara kepada  6  (Enam)  narasumber  yang terdiri  Kepala  Desa,  Kepala  seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan,
Kepala  Seksi  Kesejahteraan,  Kepala seksi  Pemerintahan,  Kaur  Tata  Usaha dan  Umum  serta  masyarakat  berjumlah 12  (Dua  Belas)  orang  yang  pernah menggunakan  layanan,  tahap  kedua observasi lingkungan kantor dan pemeriksaan dokumentasi yang diperlukan.  Kemudian  sesuai  dengan PERMENPAN  RB  Nomor  15  Tahun 2014 dilakukan perancangan dan format standar pelayanan. Setelah pengumpulan data  dan  penyusunan  desain  standar pelayanan, tahap ketiga adalah pelaksanaan  FGD.  Pada  tahap  ini dihadiri  oleh  Kepala  desa,  Sekretaris Desa,  Kepala  urusan  perencanaan,  kasi pelayanan, Kasi kesejahteraan, Kaur tata usaha  dan  umum,  Kasi  pemerintahan, Staf  kantor  desa  dan  masyarakat pengguna  layanan.  FGD  merupakan tahapan  diskusi  mendalam  dengan praktisi  mengenai  penetapan  standar pelayanan yang dibutuhkan oleh seluruh pihak  penyedia  pelayanan.  Kegiatan  ini mengumpulkan  data  lebih  lanjut  dari
diskusi  dan  menetapkan  rancangan standar pelayanan yang akan ditetapkan.
Pada Kegiatan Focus Group Discussion
(FGD)  peneliti  membagikan  rancangan standar  pelayanan  yang  telah  disusun dan memaparkan hasil rancangan standar  pelayanan  yang  telah  dibuat, diantaranya  standar  pelayanan  surat keterangan tidak mampu, Surat
Pengantar  Catatan  Kepolisian,  Surat Keterangan  Usaha,  Surat  Pengantar Kartu  Keluarga,  Surat  Pengantar  kartu Penduduk dan Surat Ketrangan Jual Beli
Tanah dengan menyebutkan satu persatu komponen standar pelayanan, kemudian mencocokkan  dengan  informasi  yang didapatkan  dari  informan.  selanjutnya meminta tanggapan, saran atau masukan dari masyarakat, penyelenggara pelayanan serta praktisi terkait
rancangan standar pelayanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitan yang dilakukan  peneliti  terkait  bagaimana Komponen-komponen tersebut
diidentifikasi  berdasarkan  jenis-jenis pelayanan yang akan ditetapkan Standar
Pelayanannya, dan beberapa jenis pelayanan  yang  telah  dibuat  Standar Pelayanannya. Penelitian ini melakukan penyusunan standar pelayanan sebanyak enam  layanan  yang  paling  banyak diakses  oleh  masyarakat  selama  tahun 2023.
Pertama, Pelayanan Surat
Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM),
Pelayanan  Surat  Keterangan  Tidak Mampu adalah layanan yang disediakan desa  untuk  memberikan  dukungan kepada  penduduk  desa  yang  berada dalam  kondisi  ekonomi  yang  sulit  atau tidak mampu secara finansial. SKTM ini dapat  digunakan  oleh  penduduk  desa untuk  mengakses  berbagai  bantuan sosial  atau  program  bantuan  yang disediakan oleh pemerintah desa.
Tabel 5 . Standar Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Jenis Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Persyaratan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Prosedur 1. Pemohon Individu atau Kepala Keluarga yang membutuhkan SKTM datang ke Kantor Desa dengan membawa dokumen KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK). 2. Verifikasi Data. Petugas Kantor Desa akan memverifikasi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
informasi terhadap Dokumen yang telah dibawa pemohon
3. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu, Jika pemohon memenuhi syarat sebagai tidak mampu maka petugas di kantor desa akan mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 4. Penyerahan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon. Waktu Pelayanan 3 – 5 Menit Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya Produk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Pengelolaan Pengaduan Pelapor bisa langsung datang ke Kantor Desa Kalebentang. Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Kedua, yaitu pelayanan administrasi  Surat  Pengantar  Catatan
Kepolisian  di  desa  merupakan  proses
dimana kantor desa memberikan
dukungan administratif dalam
mengeluarkan  surat  pengantar  yang diperlukan  untuk  mendapatkan  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di kantor kepolisian setempat.
Selain itu dapat digunakan sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan di kota, dan salah satu persyaratan sebelum membuat  SKCK  di  Kantor  Kepolisian ialah  membuat  Surat  Pengantar  Catatan Kepolisian  terlebih  dahulu  di  Kantor Desa.

## Tabel 6 .

## Standar Pelayanan Surat Pengantar Catatan Kepolisian
Jenis Pelayanan Surat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK) Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Persyaratan 1.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prosedur 1. Pemohon yang membutuhkan Surat Pengantar Catatan Kepolisian, mengajukan permohonan ke Kantor Desa dengan membawa KTP 2. Verifikasi Identitas. Pemohon memberikan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, dan petugas kantor akan memverifikasi dokumen tersebut dan mencatat informasi yang relevan. 3. Pengsian Data. Petugas Kantor Desa akan memasukkan data pemohon ke dalam sistem administrasi mereka. 4. Pembuatan Surat Pengantar. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, petugas akan membuat Suat Pengantar Catatan Kepolisian (SKCK), yang berisi informasi yang diperlukan, seperti identitas pemohon dan permohonan untuk mendapatkan SKCK. dan Surat tersebut akan ditandatangani dan diberi cap atau stempel resmi dari Kantor Desa
Kalebentang.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
5. Penyerahan Surat Pengantar Catatan Kepolisian yang telah selesai kepada pemohon. Waktu Pelayanan 3- 5 Menit Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya Produk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKCK) Pengelolaan Pengaduan Pelapor bisa langsung datang ke Kantor Desa Kalebentang. Sumber: Data Primer Diolah, 2023 Ketiga,  Pelayanan  administrasi
Surat  Keterangan  Usaha  (SKU)  di  desa mengacu pada proses penyediaan layanan  administratif  kantor  desa  yang bertujuan  untuk  memberikan  dukungan
administrasi  dalam  mengeluarkan  surat keterangan  yang  sah  kepada  pemilik usaha  atau  individu  yang  melakukan usaha di wilayah desa.

## Tabel 7. Standar Pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU)
Jenis Pelayanan Surat Keterangan Ijin Usaha (SKU) Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prosedur 1. Pemilik Usaha yang ingin mendapatkan Surat Keterangan Usaha perlu mengajukan Permohonan ke Kantor Desa dengan membawa dokumen seperti KTP, dan mengisi formulir terkait usaha 2. Pengisian Data. Petugas Kantor Desa akan memasukkan data usaha ke sistem administrasi terkait informasi yang telah dicatat mengenai informasi usaha yang diajukan 3. Pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU), Petugas akan membuat Surat Keterangan Usaha yang berisi informasi tentang usaha, dan surat tersebut akan ditandatangani dan diberi cap atau stempel resmi dari Kantor Desa Kalebentang. 4. Penyerahan Surat Keterangan Usaha (SKU), Kepada pemilik Usaha. Waktu Pelayanan 3 – 5 Menit Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya Produk Surat Keterangan Usaha (SKU) Pengelolaan Pengaduan Pelapor bisa langsung datang ke Kantor Desa Kalebentang. Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Keempat,  Pelayanan  administrasi
Surat Pengantar Kartu Keluarga di desa adalah  proses  atau  prosedur  terkait penyediaan  layanan  administratif  yang bertujuan  untuk  memberikan  surat
pengantar resmi kepada warga desa yang memerlukan
perubahan atau
pembaharuan data dalam kartu Keluarga (KK).
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Tabel 8.

## Surat Pengantar Kartu Keluarga
Jenis Pelayanan Surat Pengantar Kartu Keluarga Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Persyaratan 1.  Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2.  Kartu Keluarga (KK) Orang Tua Prosedur 1. Pemohon yang ingin mendapatkan Surat Pengantar Kartu Keluarga mengajukan permohonan, dengan membawa KTP dan KK Orang tua. 2. Verifikasi Identitas. Petugas kantor akan memverifikasi keaslian dokumen tersebut dan mencatat informasi yang relevan. 3. Pemeriksaan Data Keluarga. Petugas akan memeriksa data keluarga yang tercantum dalam sistem administrasi desa dan memastikan kesesuaian antara informasi yang diajukan dalam permohonan dengan data yang ada. 4. Pembuatan Surat Pengantar. Petugas akan membuat Surat Pengantar Kartu Keluarga dan surat tersebut dan akan ditandatangani dan diberi cap atau stempel resmi dari kantor desa. 5. Penyerahan Surat Pengantar kepada pemohon. Waktu Pelayanan 3 – 5 Menit Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya Produk Surat Pengantar Kartu Keluarga Pengelolaan Pengaduan Pelapor bisa langsung datang ke Kantor Desa Kalebentang. Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Kelima,  Pelayanan  administrasi
Surat  Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP)  di  Kantor  Desa  ialah  suatu prosedur  yang  diselenggarakan  untuk
memberikan  surat  pengantar  resmi kepada  warga  desa  yang  membutuhkan KTP  baru  atau  perlu  mengganti  KTP yang sudah lama.

## Tabel 9.
Standar Pelayanan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk Jenis Pelayanan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Persyaratan 1. Kartu Keluarga (KK) Prosedur 1. Pemohon yang ingin mendapatkan Surat Pengantar KTP mengajukan permohonan ke kantor desa dengan membawa dokumen Kartu Keluarga (KK) 2. Verifikasi Identitas. Pada tahap ini pemohon memberikan dokumen KK kepada petugas Kantor Desa Kalebentang. 3. Pemeriksaan Data Penduduk. Petugas akan memeriksa data penduduk yang tercatat dalam system administrasi desa
untuk memastikan kesesuaian informasi yang diajukan dalam permohonan dengan data yang ada. 4. Pengisian Data dan Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga berdasarkan verifikasi dan data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya akan di tandatangani dan diberi cap atau stempel resmi dari Kantor Desa Kalebentang. 5. Penyerahan Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada pemohon. Waktu Pelayanan 3 - 5 Menit Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya Produk Surat Pengantar Kartu Keluarga Pengelolaan Pengaduan Pelapor bisa langsung datang ke Kantor Desa Kalebentang.
Sumber: Data Primer Diolah, 2023
Keenam,  Pelayanan  administrasi
Surat  Jual  Beli  Tanah  di  Kantor  Desa adalah  suatu kegiatan administratif yang dilakukan  untuk  memberikan  surat keterangan  resmi  yang  mengkonfirmasi adanya transaksi jual beli tanah di daerah
desa  tersebut,  dan  surat  keterangan  ini mencatat  pergantian  kepemilikan  tanah dari  penjual  kepada  pembeli  dan seringkali  berfungsi  sebagai  dokumen penting dalam proses peralihan
kepemilikan properti. Tabel 10. Standar Pelayanan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Jenis Pelayanan Surat Keterangan Jual beli tanah Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Persyaratan 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penjual dan pembeli 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) penjual dan pembeli
3. Fotokopi Sertifikat Tanah 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Prosedur 1. Pemohon yang ingin menjual atau membeli tanah perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. 2. Pendaftaran Pemohon. Pemilik tanah atau calon pembeli harus mengajukan permohonan ke kantor desa dengan membawa dokumen yang telah disiapkan 3. Verifikasi Dokumen. Petugas kantor desa akan memverifikasi keaslian dan keberlakuan dokumen-dokumen yang diserahkan. Dan memeriksa keabsahan sertifikat tanah. 4. Pembuatan Surat Jual Beli Tanah setelah verifikasi dan pemeriksaan selesai dan akan ditandatangani dan diberi cap atau stempel resmi dari Kantor Desa Kalebentang 5. Penyerahan Surat Jual Beli Tanah kepada pemohon sebagai bukti sah bahwa transaksi jual beli tanah telah dilakukan. Waktu Pelayanan 5 – 10 Menit Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (Gratis) Produk Surat Keterangan Jual Beli Tanah Pengelolaan Pengaduan Pelapor bisa langsung datang ke Kantor Desa Kalebentang
Sumber: Data Primer Diolah, 2023
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Identifikasi Persyaratan
Berdasarkan  Hasil  wawancara peneliti kepada para Informan yang telah diwawancarai Yaitu Kasi Kesejahteraan di  Kantor  Desa  Kalebentang,  Serta masyarakat  pengguna  layanan  dapat disimpulkan  bahwa  persyaratan  untuk mengurus  Surat  Keterangan  Tidak Mampu  (SKTM),  Surat  pengantar Catatan  Kepolisian,  Surat  Keterangan Usaha, Surat Pengantar Kartu Keluarga,
Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Jual Beli Tanah di Kantor Desa Kalebentang  relatif  mudah.  Namun karena  standar  pelayanan  belum  ada
sehingga
masyarakat dalam mendapatkan layanan harus menanyakan kepada  petugas  kantor  desa  terkait persyaratan  dokumen  yang  dibutuhkan tambahan  dalam  permohonan  layanan surat  keterangan.  Hal  ini  menunjukkan standar  pelayanan  ini  penting  untuk memudahkan  persyaratan  yang  harus disiapkan  untuk  mengurus  Pelayanan Surat Keterangan.

## Identifikasi Prosedur
Berdasarkan  Hasil  wawancara dengan  Kasi  Kesejahteraan  di  kantor Desa  Kalebentang,  serta  masyarakat terkait Prosedur pelayanan yang
diberikan  dapat  disimpulkan  bahwa masyarakat  merasa  bahwa  prosedur
tersebut  cukup  mudah  dan  dilayani dengan  baik  oleh  petugas  kantor  desa Kalebentang, dan petugas akan melakukan  verifikasi  dokumen  dan menanyakan  tujuan  pengurusan  surat pengantar. Hal ini menunjukkan
keselarasan  antara  pernyataan  petugas kantor desa dengan pengalaman masyarakat  terkait  prosedur  dalam pelayanan pembuatan surat pengantar di Kantor Desa Kalebentang.

## Identifikasi Jangka Waktu Pelayanan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan dalam waktu pelayanan Surat
Keterangan  antara  Kasi  Kesejahteraan, dengan  masyarakat  pengguna  layanan. Pendapat  mereka  semua  selaras  bahwa proses pembuatan surat dapat diselesaikan dengan cepat, dalam rentang waktu sekitar 5-10 menit. Hal ini menunjukkan efisiensi dan responsivitas pelayanan  yang  diberikan  oleh  kantor desa tersebut kepada masyarakat pengguna  layanan.  Dengan  waktu  yang singkat,  para  pengguna  layanan  dapat segera  mendapatkan  surat  pengantar yang dibutuhkan.

## Estimasi Biaya
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada biaya atau tarif  yang  dibebankan  dalam  proses
pembuatan  Surat  pengantar  di  kantor tersebut. Kasi kesejahteraan dan masyarakat pengguna layanan menunjukkan keselarasan dalam hal ini,
bahwa pelayanan surat pengantar disediakan secara gratis. Para pengguna layanan  tidak  diminta  membayar  atau dikenakan  biaya  apapun  dalam  proses pengurusan  surat.  Ini  mencerminkan kebijakan  pemerintah  atau  kebijakan internal  kantor  desa  tersebut  yang mementingkan aksesibilitas dan pelayanan yang merata bagi masyarakat yang  membutuhkan  surat  keterangan tanpa ada beban biaya.

## Identifikasi Produk layanan
Produk layanan adalah bentuk dari hasil  akhir  yang  diberikan  oleh  petugas layanan kepada masyarakat yang menjadi  penerima  layanan  tersebut.
Produk  layanan  tersebut  terdiri  dari Penerbitan  Surat  Keterangan  Tidak Mampu  untuk  membantu  masyarakat dalam  mendapatkan  beberapa  bentuk bantuan  sosial,  surat  keterangan  catatan kepolisian  (SKCK)  yang  merupakan
dukungan
administratif dalam
mengeluarkan  surat  pengantar  yang diperlukan  untuk  mendapatkan  SKCK, Surat  Keterangan  Usaha  (SKU)  yang bertujuan  untuk  memberikan  dukungan admiistratif  dalam  mengeluarkan  surat keterangan  yang  sah  kepada  pemilik
usaha  atau  individu  yang  melakukan usaha di wilayah desa.  Surat Pengantar Kartu  Keluarga  (KK)  yang bertujuan untuk memberikan surat pengantar resmi kepada  warga  desa  yang  memerlukan perubahan atau pembaharuan data dalam kartu  keluarga,  Surat  Pengantar  Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan surat pengantar resmi kepada warga desa yang membutuhkan KTP baru atau perlu mengganti  KTP  yang  sudah  lama  dan Surat  Keterangan  Jual  Beli  Tanah  yang merupakan surat keterangan resmi yang mengkonfirmasi  adanya  transaksi  jual beli tanah di desa tersebut.

## Identifikasi  Pengaduan,  Saran  dan Masukan
Ketika hak memperoleh pelayanan administrasi  pada  instansi  pemerintah diberikan, maka setiap pelayanan publik mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat dengan  masyarakat.  Pelayanan  ini bermula  dari  evaluasi  terhadap  kinerja Kantor Desa Kalebentang dalam
meningkatkan kepuasan masyarakat. Menurut Undang-Undang
Pelayanan  Publik  Nomor  25  Tahun 2009,  khususnya  Pasal  8  tentang Pengaduan  Pelayanan,  badan  publik wajib  memiliki  pengelola  dan  sarana prasarana pengaduan. Pengelolaan pengaduan harus memperhatikan sarana dan prasarana pengaduan, seperti nomor
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
telepon  kotak  pengaduan,  dan  lokasi
pengaduan. Berdasarkan hasil
wawancara  dengan  ketiga  informan, dapat  disimpulkan  bahwa  penanganan pengelolaan  pengaduan  pada  pelayanan surat pengantar dilakukan dengan pendekatan langsung atau tatap muka di kantor  desa.  Masyarakat  yang  ingin
mengadukan masalah
atau membutuhkan  surat  keterangan  dapat langsung  datang  ke  kantor  desa  untuk berbicara  dengan  pegawai  atau  petugas yang  berwenang  menangani  pengaduan tersebut.
Pada  kesimpulannya,  pelayanan pengaduan pada penerbitan Surat
Keterangan  berfokus  pada  interaksi langsung  antara  masyarakat  dengan petugas  di  kantor  desa.  Meskipun pendekatan ini dapat memberikan keuntungan  dalam  penanganan  yang cepat, disarankan agar pihak kantor desa juga  menyediakan  informasi  kontak alternatif  untuk  masyarakat  yang  tidak dapat datang langsung, sehingga pelayanan  dapat  lebih  inklusif  dan mudah diakses oleh semua warga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  dapat
disimpulkan  bahwa  penyiapan  standar
pelayanan pada Kantor Desa Kalebentang Kabupaten Takalar
merupakan  upaya  untuk  mengatasi
permasalahan  yang  masih  ada.  Seperti sebagian  masyarakat  desa  Kalebentang belum  mengetahui  persyaratan  dan prosedur layanan sehingga masih bingung dalam pengurusan surat layanan tersebut  yang  mana  layanan  tersebut paling  sering  diajukan  oleh  masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaan layanannya  belum  memuaskan,  maka dari  itu  peneliti  membuat  Standar Pelayanan tersebut agar masyarakat dan aparat  desa  dapat  lebih  terarah  dan terkoordinir  dengan  adanya  standar pelayanan tersebut.
Penelitian ini menghasilkan dokumen standar pelayanan yang berfungsi sebagai panduan dalam pemberian layanan, acuan dalam menghasilkan  standar  pelayanan  untuk berbagai jenis layanan, dan acuan untuk mengevaluasi  kinerja  lembaga  dalam menjalankan komitmen masyarakatnya.
Setelah peneliti melakukan penelitian pembuatan standar pelayanan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan di  kantor  desa  Kalebentang,  peneliti berhasil membuat dan menetapkan enam (6) Standar Pelayanan sebagai pedoman
Kantor Desa Kalebentang dalam
melakukan pelayanan, diantaranya yaitu
Surat Keterangan tidak mampu (SKTM),
Surat  Pengantar  Catatan  Kepolisian,
Surat Keterangan Usaha, Surat Pengantar Kartu Keluarga, Surat

## Pengantar  Kartu  Tanda  Penduduk,  dan
Surat Jual Beli Tanah.
Kemudian pada proses Perancangan Standar Pelayanan, peneliti
menggunakan Focus  group  discussion (FGD) agar  hasil  dokumen  standar pelayanan  yang  telah  dibuat  peneliti dapat di koreksi kembali bersama aparat desa, masyarakat dan praktisi agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarya.
Kemudian  terkait  rekomendasi untuk  penelitian  berikutnya  perlunya pengembangan  penggunaan  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam pelayanan di Kantor Desa Kalebentang.
Melalui penelitian ini, peneliti bisa mengeksplorasi  bagaimana  penggunaan TIK. Seperti pembuatan portal pelayanan  online  atau  aplikasi  mobile, yang dapat mempermudah proses pengurusan surat-surat pelayanan disertai  dengan  pelaksanaan  sosialisasi kepada  masyarakat  dan  aparat  desanya terkait cara penggunaan aplikasi tersebut untuk  mengurangi  kebingungan  dalam penggunaannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis juga menyampaikan terima  kasih  sebesar-besarnya  kepada semua  pihak  yang  telah  membantu  dan mendukung  dalam  proses  penyusunan proposal ini, terutama kepada: 1. Bapak
Dr.  Sulaeman  Fattah,  M.Si.  selaku Direktur
Politeknik  STIA LAN
Makassar;  2.  Bapak  M.  Nursalam,  S.E. Selaku kepala Desa Kalebentang beserta jajarannya  yang  telah  mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu  dalam  memberikan  data  dan informasi yang dibutuhkan; 3. Keluarga yang  selalu  memberikan  semangat  dan dukungan untuk penyelesaian penelitian ini.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan  hati,  penulis  mengharapkan kritik  maupun  saran  yang  bersifat membangun  dari  para  pembaca  demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini. Sebagai akhir kata, penulis berharap, semoga penelitian ini memberikan  manfaat  dan  sumbangan
pemikiran bagi perkembangan
pengetahuan baik kepada penulis maupun pembaca.

## REFERENSI
Asmarianti,  A.,  &  Mubaraqah,  I.  M (2023). Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam  Meningkatkan  Kualitas Layanan  Pada  Kantor  Kelurahan Maccini Sombala Kota Makassar. Admit: Jurnal Administrasi  Terapan , 1 (1),  pp.
89-106 .
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Abdussamad,  H.  Z.,  &  Sik,  M.  S.
(2021). Metode penelitian
kualitatif .  Makassar:  CV.  Syakir
Media Press. Azan,  A.  R.,  Hanif,  A.,  &  Fitr,  A.  T.
(2021). Mewujudkan Good Governance  Melalui  Pelayanan Publik. Jurnal  Dialektika:  Jurnal
Ilmu Sosial , 19 (1), pp. 39–46.
Bazarah,  J.  (2023).  Implementasi  Good
Governance dalam Pelayanan Publik (Kajian Literasi Permasalahan Pelayanan Publik di Indonesia). Prediksi: Jurnal Administrasi dan Kebijakan , 22 (1), pp. 35-43.
Habibi, M. M., Sukriono, D., Rapita, D. D.,  &  Sudirman,  S.  (2019).
Pendampingan Pembentukan Standar Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance. Jurnal  Praksis  dan Dedikasi Sosial (JPDS) , pp. 19-27. Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Yogyakarta: Gava Media. Mayasari, B., & Budiantara, M. (2023). Penerapan Standar Pelayanan Publik di Desa Gesikan. Yogyakarta. Jurnal Inspirasi Mengabdi Untuk Ne geri, 2 (2).
Ombudsman Republik
Indonesia. (2021). Ringakasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2021. Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Ringakasan Eksekutif Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022.
Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Soselisa, H. C., & Puturuhu, D. (2021). Penerapan  Prinsip  New  Publik Service  dalam  Pelayanan  STNK pada  Kantor  Sistem  Administrasi
Manunggal  Satu  Atap. PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan  Publik  &  Bisnis) , 2 (2), pp. 315–330. Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Binamulia Hukum , 7 (1), pp. 82-95.