Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 778-785
Trilogi Halal Tourism Al-Mulk
Nining Winda Irawati 1*) , Lince Bulutoding 2) , Siradjuddin 3)
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar *Email korespondensi: niningwindairawati@iainpalopo.ac.id

## Abstract
This study aims to synthesize QS. Al-Mulk 67:15 which was revealed to be the Al-Mulk Halal Tourism Trilogy which has a connection with the sharia economy; This study uses the Islamic paradigm with a synthesis approach, namely understanding the verses of the Koran as a social reality. QS-based theory formulation. Al-Mulk is done by understanding QS. Al-Mulk 67:15, then determines the premise, and formulates a theory subjectively. ; The concept of the resulting values consists of: (1) The value of monotheism in the management of tourist destinations as outlined in the Vision and Mission, destination objectives, the application of halal tourism regulations, and the application of monotheism values in the management of tourist destinations, (2) Must pay attention to halal value both  from  the  substance  and  the  method  of  acquisition,  and  (3)  fulfilling  the  elements  of  accountability  in managing tourist destinations to Allah, humans and nature.
Keywords : Halal,  halal tourism,  sharia economy,  monotheism,  accountability.
Saran sitasi : Irawati, N. W., Bulutoding, L., & Siradjuddin. (2024). Trilogi Halal Tourism Al-Mulk. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (01), 778-785. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12380
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12380

## 1. PENDAHULUAN
Halal telah menjadi bagian dari life style banyak orang di  berbagai  belahan dunia  terkhusus di  bidang pariwisata.  Hal  tersebut  berkembang  pesat  karena didorong  oleh  meningkatnya  populasi  Muslim  dan kesadaran  umat  Islam  terhadap  wisata  halal  itu sendiri.(Junaidi 2020)
Bahkan kini di negara-negara minoritas muslim, pariwisata  halal  juga  berkembang  pesat.  Halal  telah berkembang  menjadi  kebutuhan  sekaligus  industri yang  menguntungkan  karena  semakin  dikaitkan dengan  kebersihan.  Istilah  "halal"  dalam  industri pariwisata juga termasuk tren yang disukai, sehingga banyak  negara  non-Muslim  membuat  objek  wisata dengan konsep halal.(Nasrullah Nurdian 2019)
Fenomena halal tersebut menjadi tren pasar untuk meraup  penghasilan  bahkan  di  negara  non-Muslim dengan  dengan  menawarkan  barang,  jasa,  dan infrastruktur  yang  wisatawan  muslim  butuhkan. Contohnya  Nepal  yang  telah  membuka  pasar pariwisata  untuk  menarik  turis  dengan  memberikan keuntungan  dan  kemudahan  bagi  wisatawan  muslim dimana  hal  tersebut  mampu  menjadi  daya  tarik  dan
memberikan  dampak  positif  bagi  kenaikan  devisa negara Nepal. Beberapa negara di Asia yang terkenal dengan  pariwisatanya  tiap  tahun  menyedot  banyak wisatawan  Muslim  sebagai  pasar  dengan  fasilitas pariwisata ramah halal.(Menur Kusumaningtyas, Fitri Nur Latifah, Miya Dewi Suprihandari 2021)Menurut penelitian Muhammad Anwar Fathoni (2020), banyak negara  yang  bersaing  dalam  penerapan  wisata  halal, namun masih sedikit yang menerapkan konsep wisata halal secara penuh. Kedua, belum ada sertifikat halal yang  berlaku  secara  internasional.  Implementasi Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal dianggap masih belum efektif dalam  pengimplementasiannya.(Muhammad  Anwar Fathoni 2020)
Konsep wisata halal adalah praktik memasukkan prinsip-prinsip  syariah  ke  dalam  setiap  aspek perjalanan.  Pentingnya  Islam  dan  syariatnya  sebagai agama  dan  pandangan  hidup  sebagai  acuan  dasar dalam  perencanaan  wisata  halal  untuk umat muslim. Wisata halal didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang sesuai dengan hukum Islam dan mempertimbangkan keyakinan inti umat Islam. dalam
hal ini, pembedaan antara yang halal dan yang haram merupakan  kriteria  utama  dalam  wisata  halal  yang merupakan  aktualisasi  Islam  (Widagdyo  2015). Menurut  Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi Kreatif, penyelenggaraan wisata halal harus memiliki penyediaan  layanan  dan  juga  fasilitas  untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan dasar wisatawan muslim,  seperti  yang  memiliki  kaitan  dengan kewajiban beribadah, berarti harus terdapat air untuk bersuci  dan  tempat  ibadah.  Selain  itu,  juga  terdapat makanan dan minuman halal yang dapat di konsumsi wisatawan muslim, pemandu wisata dan paket wisata yang  sesuai  dengan  syariat(Sutono  2019).  Seluruh kegiatan  yang  ada  didalamnya  tidak  berbenturan dengan  akhlak  islami  secara  umum  dan  pemerintah atau  otoritas  pariwisata  harus  melarang  dan memastikan  tidak  adanya  kegiatan  perjudian  dan minuman beralkohol di tempat wisata.(Abror 2019)
Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  sejauh ini  dapat  disimpulkan  bahwa  beberapa  aturan  wisata halal berhubungan erat dengan penerapan nilai islam dalam  pengelolaan  yang  mencakup  aturan  dalam destinasi,  pengadaan  fasilitas  yang  dibutuhkan wisatawan  muslim  dan  kehalalan  produk  atau makanan dan minuman, termasuk pelayanan atau jasa yang  ada  didalamnya.  Apabila  diamati,  hal  tersebut hanya bersentuhan dengan apa yang dapat dilihat dan dirasakan  langsung  oleh  pengunjung  bagaimana destinasi itu dapat dilihat atau dinilai sebagai destinasi wisata  halal.  Hal  tersebut  belum  menyentuh bagaimana  konsep  pertanggungjawaban  destinasi wisata  dalam  pengelolaannya  sehingga  mengapa destinasi  tersebut  dapat  dikatakan  utuh  sebagai destinasi  wisata  halal,  yakni  pertanggungjawaban kepada Allah, Manusia, dan Alam.
Penelitian  terdahulu  oleh  Hendry  Ferdiansyah dkk, yang mengangkat judul “Pengembangan Wisata Halal  di  Indonesia  dengan  Konsep  Smart  Tourism”. Berdasar  pada  hasil  penelitian  tersebut,  untuk mengembangkan  halal  torism  di  Indonesia  dapat diterapkan unsur pengembangan fasilitas dan layanan yang  ramah  Muslim,  destinasi  wisata  yang  ramah keluarga,  destinasi  dan  pengunjung  yang  sadar  halal dan juga penerapan konsep smart tourism dengan cara memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi untuk  menyajikan  data  atau  informasi  mengenai destinasi  tersebut  untuk  mempermudah  pengunjung mengakses  informasi  dan  dapat  dijadikan  sebagai program  dan  sarana  pemasaran  destinasi  wisata (Ferdiansyah  H.,  Cipta  E.,  Heryadi  R.  2020).
Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi  Santoso  dengan  judul  “Pengembangan  Wisata Berbasis  Syariah  (Halal  Tourism)  Di  Kota  Bima”, menemukan  informasi  bahwa  dengan  berbagai potensi  yang  dimiliki  Kota  Bima,  memberikan kesiapan  untuk  menjadi  destinasi  wisata  syariah, seperti terdapatnya destinasi wisata  alam, sarana dan prasarana  pariwisata,  Kota  Bima  sudah  memiliki infrastruktur yang memungkinkan tumbuhnya pariwisata berbasis syariah, antara lain hotelnya yang sudah  berbasis  syariah,  terdapat  lembaga  keungan syariah,  seperti  bank  syariah, dan  pegadaian syariah. Selain  itu,  budaya  muslim  yang  khas  dan  nyaman untuk  menetap(Santoso  2019).  Berdasarkan  hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  indikator  dalam pengembangan  halal  tourism  hanya  berladaskan dengan  apa  yang  dibutuhkan  pasar  dan  wisatawan muslim.  Sedangkan  untuk  mengembangkan  suatu destinasi  wisata  berdasarkan  prinsip  syariah  maka dipelukan juga memahami konsep secara fundamental tentang bagaimana bentuk pengelolaan yang mendasari  terbentuknya  destinasi  wisata  halal. Berlandaskan hal tersebut, penulis mengusung konsep pengelolaan destinasi yang yang dapat diterapkan dan disandingkan  dengan  potensi-potensi  yang  dimiliki suatu  daerah  untuk  dikembangkan  objek  wisatanya, yaitu  konsep  yang  memperhatikan  atau  menerapkan niali tauhid, nilai kehalalan, dan nilai pertanggungjawaban yang diturunkan menjadi “ Trilogi  Halal  tourism  Al-Mulk ”  yang  dapat digunakan  sebagai  acuan  pengembangan  dan pengelolaan  destinasi  wisata  yang  menerapkan  nilai- nilai syariah secara utuh.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kualitatif menggunakan  paradigma  islam  yang  berdasar  pada Alquran  sebagai  pijakan  yang  kemudian  melahirkan sebuah ilmu.(Kuntowijoyo 2005) Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan sintesa. Berlandaskan hal tersebut, peneliti mengangkat salah satu  ayat  Alquran  yaitu  QS.  Al  Mulk  67:  15  yang diturunkan  menjadi Trilogi  halal  tourism  yang  berisi tentang  nilai-nilai  yang  perlu  diterapkan  atau diperhatikan dalam pengelolaan destinasi wisata agar sesuai dengan syariat islam. Adapun langkah-langkah perumusan  teori  halal  tourism  berbasis  Al-Mulk  67: 15, diuraikan sebagai berikut:
Langkah 1
Memahami QS. Al-Mulk 67: 15
ا ْو ُ ل ُ كَو ا َهِب ِكا َنَم  ْيِف اْو ُشْماَف ا ً ل ْو ُ ل َذ  َض ْر َ ا ْ لا ُم ُ ك َ ل َ ل َع َج  ْي ِذ َّ لا  َو ُه ُر ْو ُش ُّ نلا  ِه ْي َ ل ِا َو ٖۗ ه ِق ْز ِِّر  ْنِم Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan  makanlah  sebahagian  dari  rezki-Nya.  dan Hanya  kepada-Nya  lah  kamu  (kembali  setelah) dibangkitkan”(Agama 2001)
Langkah 2
Penentuan Premis
Allah mencipkan bumi bagimu untuk beraktifitas secara luas Ambillah sebagaian rezeki Allah Pertanggungjawaban hanya kepada Allah Langkah 3 Perumusan Teori Secara Subjektif Allah sumber dari segala rezeki (Tauhid) Menjalani kehidupan secara halal Kelak aktivitas akan dipertanggungjawabkan
Berdasarkan hal tersebut, maka diangkat definisi operasional sebagai berikut:
a. Tauhid (keesaan Allah) dalam hal ini digambarkan dengan wujud penghambaan manusia kepada Allah swt. dengan melibatkatkan aturan  Allah  dalam  peneglolaan  dan  penerapan etika atau aturan pada destinasi wisata.
b. Halal  dapat  diartikan  sebagai  hal-hal  yang  tidak dilarang  dan  diperbolehkan  untuk  dilakukan, sebab tidak terikat atau bebas dengan aturan atau tidak  ada  ketentuan  yang  melarangnya  dalam agama.
c. Pertanggungjawaban merupakan kewajiban
menanggung  atau  melakukan  tugas  secara sungguh-sungguh  kepada  pihak-pihal  yang berkaitan  baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  atas  manfaat  yang  telah  diperoleh ataupun dampak yang akan mungkin ditimbulkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Trilogi Halal Tourism Al-Mulk
Alquran  merupakan  wahyu  yang  diturunkan Allah bagi manusia sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan, pekerjaan, hubungan manusia kepada sang pencipta, sesama manusia dan hubungan kepada alam. Alquran  sebagai  wahyu  adalah  sumber utama  bagi umat  muslim.(Helfaya  2018)  Berlandaskan  hal tersebut, peneliti mengangkat salah satu ayat Alquran yaitu  QS.  Al  Mulk  67:  15  yang  diturunkan  menjadi Trilogi halal  tourism yang  berisi  tentang  nilai-nilai yang  perlu  diterapkan  atau  diperhatikan  dalam pengelolaan  destinasi  wisata  agar  sesuai  dengan syariat  islam.  Adapun  langkah-langkah  perumusan teori halal  tourism berbasis  Al-Mulk  67:  15  sebagai berikut:
ْن ِم ا ْو ُ ل ُ كَو ا َهِب ِكا َنَم  ْيِف اْو ُشْماَف ا ً ل ْو ُ ل َذ  َض ْر َ ا ْ لا ُم ُ ك َ ل َ ل َع َج  ْي ِذ َّ لا  َو ُه
ُر ْو ُش ُّ نلا  ِه ْي َ ل ِا َو ٖۗ ه ِق ْز ِِّر Artinya: "Dialah  yang  menjadikan  bumi  itu  mudah bagi  kamu,  Maka  berjalanlah  di  segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki- Nya. dan Hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (Agama 2001)
Adapun  beberapa  tafsir  yang  menjelaskan  ayat tersebut, diantaranya Tafsir Fi Zhilalil Quran , dalam tafsirnya menjelaskan bahwa:
“Allah telah memberinya izin untuk pergi dengan bebas.  Dia  menciptakan  segala  sesuatu  yang beruntung  di  muka  bumi,  termasuk  wilayah kekuasaan-Nya.  Oleh  karena  itu,  rezeki  lebih dari sekedar memiliki uang dan menggunakannya untuk  menghidupi diri  sendiri dan  bersenang-senang.  Namun,  rezeki  adalah segala  yang  Tuhan  ciptakan  di  planet  kita, termasuk  alat  dan  komponen  rezeki  yang memungkinkan  terlibat  dalam  berbagai  bentuk perdagangan dan bisnis” .(Sayyid Quthb 2004)
Dalam tafsir lain juga dilaskan makna dari surah tersebut, sebagai berikut:
“Allah-lah yang menciptakan bumi agar mudah bagi  kalian  tempati  dan  tidak  mengalami goncangan,  maka  telusurilah  segala  penjuru bumi  guna  mencari  sebagian  rizki  dan  Allah mengijinkan untuk memakan rizki-Nya .(As-Sa’di 2000) Dan  hanya  kepada  sang  penciptalah, manusia  akan  dibangkitkan  di  hari  akhir  guna
mendapatkan  balasan  dari  apa  yang  telah diperbuat” .( Tafsirul Jalalain , n.d.)
Tafsiran  sebelumnya  juga  sejalan  dengan  tafsir Al-Muyassar  Kementerian  Agama  Saudi  Arabia, bahwa:
“Allah  lah  yang  membuat  bumi  dapat  diakses oleh manusia dan terbuka lebar sehingga mahluk hidup  dapat  tinggal  di  sana.  Kelilingi  tepi  dan sudutnya. Makanlah dari apa yang Allah berikan kepadamu  dari  bumi  sebagai  karunia-Nya. Hanya kepada Allah semata kita dibangkitkan di hari akhir untuk perhitungan amal dan ganjaran perbuatan” .(“Tafsir  Al-Muyassar  Kementerian Agama Saudi Arabia,” n.d.)
Merujuk  kepada  ayat  dan  beberapa  tafsiran tersebut,  terdapat  beberapa  poin  yang  ditegaskan berkaitan dengan halal tourism , yaitu:
a. Allah menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Bumi  dan  se-isinya  untuk  mahluk-Nya  untuk dijelajahi dan di ambil manfaatnya,
b. Allah juga menyeru ummatnya agar mencari dan memperoleh  rezeki  yang  halal  baik  dari  dzat maupun cara memperolehnya, dan
c. Allah  juga  menegaskaskan  bahwasanya  segala apa  yang  dilakukan  di  Dunia  akan  di  hisab  atau dimintai  pertanggungjawabannya  di  hari  akhir untuk  mendapatkan  perhitungan  amal  dan keburukan atas apa yang telah diperbuat di dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka di ambillah nilai pokok atau intisari dari QS. Al-Mulk 65:15, yaitu nilai tauhid, nilai kehalalan, dan nilai pertanggungjawaban yang  diturunkan  menjadi  konsep Trilogi  Halal tourism Al-Mulk, diuraikan sebagai berikut:
a. Nilai-Nilai Tauhid dalam Destinasi Wisata
Hakeem  Hameed  mendefinisikan  tauhid  itu sebagai  keyakinan  yang  bersifat  ritual  dan kegiatan seremoni yang mengajak manusia untuk menyembah  realitas  tertinggi  (Tuhan)  dan menyetujui semua risalah-Nya sebagaimana yang diberikan melalui para nabi dan kitab suci. Ini juga mendorong  orang  untuk  menjaga  diri  dari tindakan  tidak  bermoral  dan  sewenang-wenang untuk  mengikuti  instruksi  dan  menahan  diri  dari melanggar  larangan  Tuhan.(Hameed  1983) Kemudian,  menurut  Abu  al-A'la  al-Maududi, tauhid  adalah  pernyataan  yang  dibuat  oleh seorang  Muslim,  yang  memisahkannya  dari orang-orang  ateis,  kafir,  dan  musyrik  kepada Allah swt. Menurutnya memahami konsep tauhid
dan mengamalkannya dengan benar-benar beriman  kepada  kebenaran-Nya  akan  membuat perbedaan  yang  lebih besar  dalam  bertindak dan tidak  berkelok  dari  petunjuk  Ilahi.(Al-Maududi 1975)
Sedangkan Muhammad Taqi, Tauhid mengacu pada penerimaan Allah sebagai makhluk tunggal.  Agama  ini  mengandung  keyakinan bahwa  Allah  itu  Esa  dalam  Wujud,  Penciptaan, Penguasaan,  Pemerintahan,  Ibadah,  Meminta Bantuan,  Merasa  Takut,  Mengharapkan,  dan Menggenggam  Cinta.  Tauhid  pada  hakekatnya menuntut seorang Muslim menyerahkan hati dan segala urusannya kepada Allah.(Yazdi 2003)
Implementasi tauhid dapat dilihat bagaimana seseorang  atau  individu  menempatkannya  dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam keyakinannya  kepada  Allah,  di  mana  semua sumber  daya  di  alam  ini  dihasilkan  dan  dimiliki oleh Allah SWT (mutlak dan esensial). Dalam hal memastikan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil  bagi  keberadaan  manusia,  hanya  manusia yang  diberi  wewenang  untuk  mengelola  sumber daya ini. Syariah, atau hukum Allah SWT, harus diikuti oleh manusia saat mengelola sumber daya tersebut.  (Ali  2018)  Seperti  halnya  dalam pengelolaan  destinasi  wisata  maka  didalamnya harus  menerapkan  nilai  tauhid  agar  tidak melenceng  dari  aturan  dan  mendapatkan  ridho- Nya.  Nilai  tauhid  dapat  ditanamkan  dalam beberapa  aspek  dalam  pariwisata,  seperti  dalam pembuatan dan penetapan visi dan misi destinasi wisata,  tujuan  destinasi  itu  dibuat,  aturan  yang berlaku  didalamnya,  dan  tidak  kalah  penting bagaimana  destinasi  wisata  itu  dikelola.  Adapun uraian  dari  beberapa  poin  tersebut,  sebagai berikut:
Nilai tauhid dapat pada destinasi wisata dapat diterapkan pada beberapa hal, yaitu:
1) Visi dan misi destinasi wisata
Dalam  mengembangkan  bisnis  wisata  halal, harus menggunapan konsep terpadu atau tidak parsialistik  dengan  komponen  lain  yang terkait  dan  dalam  satu  kawasan.  Untuk menerapkan prinsip syariah, semua komponen  tersebut  seperti  pengusaha  objek wisata, pusat perbelanjaan, restoran, akomodasi,  bank,  dan  lain  sebagainya  wajib memiliki visi dan tujuan yang sama.(Muhammad. 2017, 210)
Sebagaimana terbentuknya visi sektor pariwisata halal Indonesia secara umum, yaitu “Mewujudkan  Indonesia  menjadi  Negara Tujuan  Pariwisata  Halal  Kelas  Dunia”.
Terdapat beberapa Misi dalam mengembanhkan destinasi wisata halal, yaitu: a) Mengembangkan  bisnis  pariwisata  halal ke kanca nasional atau internasional
b) Mengembangkan segala sumberdaya pada industri halal tourism agar memiliki daya saing yang lebih tinggi.
c) Meningkatkan  kapabilitas  dan  kapasitas kelembagaan  sektor halal  tourism di tingkat nasional.
d) Melakukan pemasaran  yang  orientasinya menjurus  pada  target  utama  dalam pasar.(Dedi Taufik dkk 2019)
Beberapa uraian tersebut dapat menjadi acuan bagi pengelola destinasi wisata daerah dalam menetapkan  visi  dan  misi  susuai  dengan prinsip syariah.
2) Tujuan destinasi wisata tersebut apakah tidak
bertentangan dengan Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, dimana mengungkapkan bahwa dalam prinsip penyelenggaraan halal  tourism di  Indonesia yaitu  terdapat  beberapa  poin  yang  harus  di pedomani, yaitu:
a) Destinasi  wisata  terhindar  dari  kegiatan yang  mengarah  pada kemudaratan, kemusyrikan,  mafsadat,  maksiat,  dan, tabdzir/israf.
b) Memberi  manfaat  dan  kemaslahan  bagi para  pelaku  wisata  secara  spiritual maupun material. (Dewan Syariah Nasionat MUI 2016)
3) Aturan-aturan yang ditetapkan pada destinasi wisata  tersebut  apakah  memiliki  kesesuain dengan syariat, seperti:
a) Aturan berpakaian yang sopan.
b) Tidak menunjukkan perilaku yang
menyimpang  atau  tidak  sesuai  ajaran islam
c) Bagian  dari  akomodasi  terhindar  dari terlaksananya  kegiatan  yang  dilarang dalam  islam  atau  haram  seperti  kegiatan prostitusi, perjudian, dan diskotik.
d) Penggunaan fasilitas dipisahkan
berdasarkan jenis kelamin atau gender.
e) Memisahkan  ruangan  lawan  jenis  yang bukan muhrim.
f) Menyediakan layanan khusus pada waktu tertentu,  contohnya  pada  bulan  suci ramadhan  terdapat  menu buka  sahur dan puasa bagi wisatawan muslim.
g) Tidak ada segregasi berdasarkan etnisitas.(Fitrianto 2020)
4) Pengelolaan destinasi wisata Allah  hanya  memberikan  amanah  kepada manusia sebagai mengelola di bumi, termasuk segala  sumber  daya  yang  ada  agar  tercipta kesejahteraan  dan  kemakmuran  dengan  tetap menaati perintah dan menjauhi larangan Allah Swt  dengan  menerapkan  prinsip  syariah dalam  komponen  pengelolaan  destinasi berikut:
a) Atraksi atau pertunjukan dapat terdiri dari pergelaran budaya, alam dan pertunjukan buatan  yang  tidak  bersinggngan  dengan ketentuan  umum  wisata  halal  atau pariwisata syariah.
b) Amenitas  atau  fasilitas  pendukung, seperti  ketersediaan  fasilitas  ibadah, fasilitas  untuk  bersuci  yang  layak, terdapat  makanan  dan  minuman  halal, suasana  pada  destinasi  yang  aman, kondusif,  dan  nyaman  bagi  wisatawan atau pengunjung.
c) Kebersihan lingkungan dan sanitasi pada destinasi wisata terjaga.
d) Pada  perjalanan  wisata  tersedia  paket travel  yang  sejalan  aturan  pariwisata syariah,  menyediakan  akomodasi  yang mematuhi  petunjuk  umum  akomodasi pada destinasi wisata halal, semua penjual atau pedagang yang terlibat menyediakan makanan dan minuman halal.
e) Pramuwisata menerapkan nilai-nilai
islami dalam pelayanan, ramah, komunikatif,  bertanggung  jawab,  jujur, dan  berpenampilan  menarik  dan  sopan, serta kompeten dalam menjalankan tugas.
f) Aksesibilitas  atau  kemudahan  akses memperoleh  informasi  dan  kemudahan akses menuju destinasi.
g) Ancillary dengan  indikator  terdapat lembaga  yang  mendukung  sertifikasi halal pada suatu destinasi dan juga sistem yang mendukung hal tersebut.(Noviarita,
Kurniawan, dan Nurmalia 2021) Dimana dalam  pelaksanaan  pengelolaan  atau pengoperasian  diatur  secara  jelas  dalam bentuk  Standard  Operational  Procedure (SOP)  yang  harus  dijalankan  secara konsisten  dengan  komitmen  yang  tinggi agar sejalan dengan sertivikasi halal pada destinasi wisata(Junaidi 2020)

## b. Nilai Kehalalan dalam destinasi wisata
Pada  nilai  kehalanan  terdapat  kata  kunci ”halal”.  Kata    tersebut  asalnya  dari  bahasa  Arab yang  memiliki  arti  “melepaskan”  dan  “tidak terikat”.  berdasarkan  etimologi,  halal  dapat diartikan  sebagai  hal-hal  yang  boleh  atau  tidak dilarang  dan  diperbolehkan  untuk  dilakukan, sebab tidak terikat atau bebas dengan aturan atau tidak ada ketentuan yang melarang. Secara umum dapat  dipahami  hal  yang  terlepas  dari  bahaya  di dunia  maupun  di  akhirat.(Shofie  2013)  Produk makanan  dan  minuman  halal  begitu  populer  di kalangan konsumen secara global, karena gagasan halal  terkait  dengan  penilaian  baik,  sehat,  aman dan  berkualitas  tinggi.  Hal  ini  berarti  industri makanan  dan  minuman  halal  harus  memiliki kapasitas  untuk  menjamin  dan  memastikan kehalalan  suatu  produk  yang  dijual.  Maka  itu, kehalalan  menjadi  salah  satu  hal  penting  yang dapat menarik konsumen. (Azmi 2018)
Konsep  kehalalan  dapat  dibedakan  menjadi dua, yaitu:
1) Kehalalan makanan berdasarkan cara
memperolehnya.  terdapat  dua  pengertian yang  mengikat  sehingga  suatu  benda  atau produk  dapat  dikategorisasi  kedalam  halal, yaitu  halal  dalam  cara  memperolehnya  dan halal  secara  subtansi  atau  dzat  barang tersebut.  Halal  dalam  cara  mendapatkannya berarti  benar  dalam  cara  mencari  dan memperoleh barang tersebut. Tidak diperoleh dengan cara yang haram dan juga didapatkan dengan  cara  yang  tidak  batil.(Thobieb  Al- Asyhar 2003) Jadi dapat disimpulkan, bahwa makanan  awalnya  halal  secara  dzat  dapat menjadi  haram    untuk  di  konsumsi  karena diperoleh  dengan  cara  yang  haram  atau dilarang,  seperti  barang  perolehannya  dari hasil  mencuri,  menipu,  riba,  hasil  korupsi, hasil  judi,  dan  barang  yang  diperoleh  dari perbuatan haram lainnya.(Al-Asyhar 2003)
2) Adapun  zat  makanan  dan  minuman  yang dikategorikan halal dalam islam terhindar dari beberapa hal, yaitu makanan yang mengandung  bangkai  atau  hewan  yang  mati dalam  keadaan  tidak  disembelih,  dipukul, hewan yang mati akibat tercekik, mati karena terjatuh,  mati  tertanduk  atau  mati  karena diterkam  oleh  hewan  buas  lainya.  Selain  itu, makanan  juga  dapat  dikatakan  halal  apabila dalam proses penyembelihan menyebut nama Allah,  kemudia  makanan  yang  dalamnya tidak  terkandung  darah  yang  mengalir  dari hewan yang disembelih, dan tidak mengandung  apapun  yang  bersumber  dari babi, sepeti daging, darah, tulang dan seluruh bagian tubuh babi hukumnya haram dikonsumsi.  (RI  2003)  Adapun  minuman yang  diharamkan  atau  dilarang  adalah minuman yang mengandung alkohol(khamr). Jadi  selain  minuman  tersebut  adalah  halal apabila dengan cara perolehan yang baik.(RI 2010)
Oleh  karena  itu  untuk  memastikan  suatu produk halal atau tidak, maka perlu didukung oleh setifikasi  halal  sebagai  pengakuian  resmi  yang disahkan oleh lembaga berwenang agar membantu  konsumen  untuk  memastikan  bahwa pada  produk  yang  di  konsumsi  tidak  terkandung esensi non-halal di dalamnya.(Junaidi 2020)
c. Pertanggungjawaban dalam Destinasi Wisata
Menurut  Purbacaraka,  penggunaan  sumber daya  dalam  rangka  mengejar  kemampuan  setiap orang  untuk  melaksanakan  haknya  atau/dan melaksanakan tanggung jawabnya mengakibatkan timbulnya tanggung jawab hukum. Fakta bahwa setiap penggunaan hak dan kewajiban,  terlepas  dari  seberapa  sukses  atau buruknya  pelaksanaannya,  tetap  harus  disertai dengan  tanggung  jawab,  begitupun  terhadap pengelolaan  destinasi  wisata.(Purbacaraka  2010) Menurut  Sugeng  Istanto,  pertanggungjawaban dapat  dilakukan  dengan  mempergitungkan  atas semua  hal  yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk memberikan  pemulihan  atas  kerugian  yang ditimbulkannya.(Istanto  2014) Seperti  halnya industri  pariwisata  dimana  keuntungan  atau sumber  pendapatannya  berasal  dari  sumber  daya alam yang dikelola dan berasal stakeholder , maka wajib  memberikan  pertanggungjawaban  kepada pihak yang memiliki kaitan baik secara langsung
ataupun  tidak  langsung  atas  manfaat  yang diperolehnya.
Menurut  Iwan  Triyuwono  dalam  tulisannya mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban tebagi atas tiga, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah,  kepada  manusia  (stakeholders)  untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan dan pertanggung jawaban kepada lingkungan alam.(Triyuwono, 2001).
Dalam pertanggungjawaban dapat diterapkan Konsep Shariah  Enterprise  Theory (SET)  yang meliputip akuntabilitas atau pertanggungjawaban vertikal  (Allah  SWT),  pertanggungjawaban Horizontal  : Direct  Stakeholders (Akuntabilitas terhadap  Karyawan,  Akuntabilitas  Horizontal: Indirect  Stakeholders )  dan  pertanggungjawaban Horizontal  (Alam).(Muarifah  2020)  Hubungan horizontal  dengan  alam  terkait  dengan  Shariah Entrprise  Theory  juga  dapat  di  implementasikan
pada Corporate Social Responsibility (CSR)(Samsiyah  2013)  SET  yang  dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih  menghendaki  pada  keseimbangan  antara sifat egoistik dan altruistik.(Rohmat Hidayatulloh dan Sepky Mardian 2020) Dalam hal ini, manusia bertindak  sebagai khalifatullah  fil  ardh yang membawa amanah untuk mengelola apa yang ada di bumi dan membawa rahmat.(Triyuwono 2001)

## 3.2. Konsep Model Penegelolaan Destinasi Wisata Halal
Dalam  pengelolaan  destinasi  wisata  halal diperlukan  konsep  model  penegelolaan  destinasi wisata  halal  yaitu  dengan  menerapkan Trilogi  halal tourism  Al-Mulk yang  mencakup  nilai  tauhid,  nilai kehalalan,  dan  nilai  pertanggungjawaban  yang digambarkan sebagai berukut:

## 4. KESIMPULAN
Trilogi halal tourism Al Mulk merupakan konsep pengelolaan dan destinasi wisata dalam konsep halal berdasarkan  QS.  Al-Mulk  67:15.  Adapun  nilai-nilai yang perlu diterapkan berdasarkan hasil penelitian ini, sebagai berikut:
a. Nilai  tauhid  dalam  pengelolaan  destinasi  wisata yang  dituangkan  dalam  Visi  dan  Misi,  tujuan destinasi,  penerapan  aturan-aturan  wisata  halal,
dan  penerapan  nilai  tauhid  dalam  pengelolaan destinasi wisata.
b. Pada  destinasi  wisata  harus  memperhatikan  nilai kehalalan  baik  dari  zat  maupun  cara  perolehan produk  yang  diperjual  belikan  dan  kehalalan fasilitas yang ada didalamnya.
c. Memenuhi  unsur  unsur  pertanggungjawaban dalam pengelolaan destinasi wisata kepada Allah, manusia dan alam.

## 5. REFERENSI
Abror,  A.  2019.  “The  impact  of  Halal  tourism, customer engagement on satisfaction: moderating  effect  of  religiosity.” Asia  Pacific Journal  of  Tourism  Research 24  (7):  633–43. https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1611609
. Agama,  Kementrian.  2001. Alquran  Al-Karim  dan Terjemahnya . Semarang: Asy-Syifa. Al-Asyhar, Thobieb. 2003. Bahaya Makanan Haram Bagi  Kesehatan  Jasmani  dan  Kesucian  Rohani . Jakarta: Amawardi Prima.
Konsep Model Penegelolaan Destinasi Wisata Halal Nilai Tauhid Trilogi Halal tourism Al- Mulk Nilai Pertanggungjaw Nilai Kehalalan
1. Visi Misi 2. Tujuan 3. Aturan 4. Pengelolaan destinasi 1. Zat 2. perolehan 1. Allah 2. Manusia
3. Alam
Al-Maududi, Abul A’la. 1975. Prinsip-prinsip Islam, terj. Abdullah Suhaili . Bandung: al-Ma’arif.
Ali,  A.  2018.  “Expanding  the  theory  of  planned behaviour to predict Chinese Muslims halal meat purchase  intention.” British  Food  Journal 120 (1):  2–17.  https://doi.org/10.1108/BFJ-05-2017- 0278.
As-Sa’di, Abdurrahman bin Nashir.  2000. Taisiru Al Karim  Ar  Rahman  fi  Tafsir  Kalamil  Mannan . Beirut Libanon: Risalah Publisher. Azmi,  F.  2018.  “The  adoption  of  halal  food  supply chain  towards  the  performance  of  food manufacturing  in  Malaysia.” Management Science Letters 8 (7): 755–66. https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.5.010.
Dedi  Taufik  dkk.  2019. Pedoman  Pariwisata  Halal Jawa Barat . Bandung.
Dewan  Syariah  Nasionat  MUI.  2016. Fatwa  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia No: 1 08/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan
Prinsip Syariah . DSN MUI.
Ferdiansyah H., Cipta E., Heryadi R., Ute Lies Siti K. 2020.  “Pengembangan  Pariwisata  Halal  Di Indonesia Melalui Konsep Development of Halal Tourism  in  Indonesia  Through  Smart  Tourism Concept.” Journal  of  Sustainable  Tourism Research 2 (1): 11.
Fitrianto,  Achmad  Room.  2020.  “Studi  Komparatif Pariwisata  Halal  dan  Pariwisata  Berkelanjutan  ( Suatu Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Pariwisata  ).” Proceeding  Semnas  Pariwisata 2019 , 102–3.
Hameed,  Hakeem  Abdul.  1983. Aspek-aspek  Pokok Agama  Islam,  terj.  Ruslan  Shiddieq .  Cet.  1.
Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Helfaya, A. 2018. “Qur’anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice.” Journal  of  Business  Ethics 150  (4): 124. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3195-6. Istanto,  Sugeng.  2014. Hukum  Internasional .  Cet.2.
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
Junaidi,  J.  2020.  “Halal-friendly  tourism  and  factors influencing halal tourism.” Management Science Letters 10 (8): 1755–62. https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.1.004. Kuntowijoyo. 2005. Islam Sebagai Ilmu:
Epistemologi,  Metodologi,  dan  Etika .  Jakarta: Teraju.
Menur Kusumaningtyas, Fitri Nur Latifah, Miya Dewi Suprihandari,  Muhammad  Syauqi.  2021.  “Halal Friendly  Tourism  in  Non-Muslim  Countries: Observational Study in Nepal.” Journal Perisai 5 (1): 51–63.
Muarifah, Eva. 2020. “Analisis Penerapan Corporate
Social  Responsibilty  (Csr)  Dalam  Perspektif Sharia Enterprise Theory.” Minhaj:  Jurnal  Ilmu Syariah 1 (2): 149–78. https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.309.
Muhammad.,  Djakfar.  2017. Pariwisata  Halal Perspektif  Multidimensi:  Peta  Jalan  Menuju Pengembangan  Akademik  &  Industri  Halal  di Indonesia . Malang: UIN-Maliki Press. http://repository.uin-malang.ac.id/2422/.
Muhammad  Anwar  Fathoni,  Tasya  Hadi  Syahputri. 2020.  “Potret  Industri  halal  Indonesia:  Peluang dan Tantangan.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6 (3): 428–35.
Nasrullah  Nurdian.  2019.  “Book  Review  Bisnis Wisata Halal.” Dialog 42 (1): 109.
Noviarita, Heni, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia. 2021. “Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  di Provinsi  Lampung.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam 7 (01): 302–10. Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum . Bandung: Citra Aditya.
RI, Departemen Agama. 2003. Pedoman fatwa produk halal .  Jakarta:  Proyek  Pembinaan  Pangan  Halal
Ditjen Bimas Islam.
———.  2010. Al-qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema.
Rohmat  Hidayatulloh  dan  Sepky  Mardian.  2020. “Perkembangan Riset Akuntansi Nilai Tambah.” Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Islam 8  (2): 163–82.
Samsiyah.  2013.  “Kajian  Implementasi  Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari  Shariah  Enterprise  Theory.” Jurnal InFestasi 9 (1): 47–60.
Santoso,  Hadi.  2019.  “Pengembangan  Wisata Berbasis  Syariah  (Halal  Tourism  )  di  Kota Bima.” Jurnal Sadar Wisata 2 (1): 46. Sayyid  Quthb.  2004. Terjemahan  dari  Tafsir  Fi Zhilalil Quran . Jakarta: Gema Insani. Shofie, Yusuf. 2013. Hukum Perlindungan
Konsumen . Medan: Kencana.
Sutono,  Anang.  2019. Panduan  Penyelenggaran Pariwisata  Halal .  Jakarta:  Asisten  Deputi Pengembangan  Wisata  Budaya  Deputi  Bidang Pengembangan  Industri  dan  Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
“Tafsir  Al-Muyassar  Kementerian  Agama  Saudi Arabia.”  n.d.  https://tafsirweb.com/11043-surat- al-mulk-ayat-15.html.
Tafsirul Jalalain . n.d.
Thobieb  Al-Asyhar.  2003. Bahaya  Makanan  Haram Bagi  Kesehatan  Jasmani  dan  Kesucian  Rohani . Jakarta: Amawardi Prima.
Triyuwono,  Iwan.  2001.  “Metavora  Zakat  Dan Shari’ah  Enterprise  Theory  Sebagai  Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syari’ah” 5 (2): 131–45.
Widagdyo, Kurniawan Gilang. 2015. “Analisis pasar pariwisata  halal  indonesia.” The  Journal  of Tauhidinomics 1 (1): 73–80.
Yazdi,  Muhammad  Taqi  Misbah.  2003. Filsafat Tauhid,  terj.  M.  Ha  bin  Wicaksana .  Bandung: Mizan.