## PROBLEMATIKA KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK
SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH TERHADAP PASAL 2 POJK NO.35/POJK.04/2017
Fayiz Afif 1 , Suci Saulia Afifah ZA 2
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1 , Universitas Diponegoro 2
Email : 22203012109@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Pengaturan  dalam  Pasal  2  POJK.No.35/POJK.04/2017  mengenai  saham  syariah tidak  terlepas  dari  peran  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  memiliki  kewenangan sebagai  landasan  dalam  membuat  peraturan  mengenai  keuangan  syariah  yang dituangkan  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia. Penelitian  ini  berfokus  pada  pengaturan  Pasal  2    POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang  kriteria  saham  syariah  dalam  daftar  efek  syariah  yang  ditinjau  melalui hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil dari penelitian ini adalah kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dalam isi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  memperbolehkan  penggunaan  dana  non  halal dalam rasio keuangan dengan persentase perbandingan total utang bunga terhadap total  aset  tidak  lebih  dari  45%,  dan  total  pendapatan  bunga  terhadap  total pendapatan  usaha  tidak  lebih  dari  10%  serta  tidak  mengandung  unsur  haram lidzatihi dan  sesuatu  yang  membahayakan  ( mudarat). Dalam  kriteria  rasio keuangan,  jika  bercampur  antara  dana  halal  dan  dana  non  halal,  hukumnya diperbolehkan dengan syarat dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana non halal. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya peraturan POJK dan fatwa DSN-MUI dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan membantu para investor muslim untuk lebih yakin dan terbantu dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kata Kunci: Regulasi, OJK, Saham Syariah, Daftar Efek Syariah.

## Abstract
The regulation in Article 2 POJK.No.35/POJK.04/2017 regarding sharia stocks is inseparable from the role of the Indonesian Ulema Council which has the authority as a foundation in making regulations regarding Islamic finance as outlined in the Fatwa  of  the  National  Sharia  Council  of  the  Indonesian  Ulema  Council.  This research  focuses  on  the  regulation  of  Article  2  POJK.No.35/POJK.04/2017 concerning  the  criteria  for  sharia  stocks in  the  list  of  sharia  securities  reviewed through Islamic law. The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. The results of this study are the criteria for sharia stocks in Article 2 POJK.No.35 /  POJK.04 / 2017 in the contents of the regulation do not conflict  with  sharia  principles  and  allow  the  use  of  non-halal  funds  in  financial ratios with a percentage comparison of total interest debt to total assets of no more than 45%, and total interest income to total business income of no more than 10%
and  does  not  contain  elements  of  haram  lidzatihi  and  something  that  harms (mudarat). In the financial ratio criteria, if it is mixed between halal funds and non- halal funds, the law is allowed provided that halal funds are more dominant than non-halal  funds.  This  research  provides  an  understanding  of  the  importance  of POJK regulations and DSN-MUI fatwas in encouraging the development of Islamic capital  markets  in  Indonesia  and  helping  Muslim  investors  to  be  more confident and assisted in investing in accordance with sharia principles.
Keywords: Regulation, OJK, Sharia Shares, Sharia Securities List.

## A. Pendahuluan
Majelis  Ulama  Indonesia  mengeluarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003  tentang  pasar  modal  dan  pedoman  umum  penerapan prinsip-prinsip  syariah  di  bidang  pasar  modal  yang  menyebutkan  bentuk-bentuk kegiatan usaha yang dilarang oleh syariah bagi emiten syariah, yang disebut juga dengan core business screening yaitu perjudian, lembaga keuangan konvensional, perdagangan  yang  dilarang  syariah,  jual  beli  yang  mengandung  unsur  maisir, menyediakan barang atau jasa yang haram dan mudarat. 1
Fatwa ini menjadi acuan dasar dalam menentukan kriteria Saham Syariah oleh  OJK  dalam  Pasal  2  POJK.  No.35/POJK.04/2017  yang  berbunyi  "pertama, emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha atau menghasilkan barang  atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  kedua,  rasio  utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%, ketiga, rasio total pendapatan  bunga  dan  pendapatan  tidak halal  lainnya  dibandingkan  dengan  total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. 2
Berdasarkan  Pasal  2  POJK.No.35/POJK.04/2017  dalam  menentukan kriteria  Saham  Syariah  bagi  perusahaan  yang  akan  masuk  dalam  Daftar  Efek Syariah, yaitu kumpulan efek syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau diterbitkan oleh  penerbit  Daftar  Efek  Syariah,  menjadi  problematika  mengenai  kesyariahan dalam peraturan tersebut terhadap keterlibatan penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan, yaitu rasio jumlah utang kepada bank konvensional dan pendapatan  dana  non  halal  dalam  penentuan  kriteria  Saham  Syariah.  Dengan demikian, penggunaan dana non halal dalam pengelolaan perusahaan yang menjadi penentuan dalam kriteria  Saham Syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah memiliki  pertimbangan,  yaitu  adanya  fakta  bahwa  emiten  saat  ini  tidak  dapat sepenuhnya  bebas  dari  penggunaan  jasa  perbankan  konvensional.  Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  praktik  perbankan  konvensional  masih  mendominasi  sistem perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. 3
Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri),  jumlah penduduk  Muslim  penduduk  di  Indonesia  adalah  277,75  juta  jiwa  atau  sekitar
1 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2006.), hlm.46.
2 Ibid.
3 Muhammad Adlan, "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non Halal Terhadap  Nilai  Perusahaan  Emiten  Saham  Syariah," Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam 4,  no.  2 (2018), hlm.104.
86,9% per 31 Desember 2022. 4 Sementara itu, jumlah investor saham syariah per Juli 2023 masih sebesar 5.506.713 investor, sehingga hanya 20% investor syariah dari total penduduk muslim Indonesia. 5 Hal ini menjadi perhatian bagi kami sebagai penulis  melihat  fenomena  saham  syariah  yang  masih  sangat  sedikit  peminatnya dibandingkan  dengan  saham  konvensional.  Melihat  dari  data  tersebut  terdapat masih  98%  yang  belum  menjadi  investor  syariah,  diantaranya  karena  peminat saham  konvensional  lebih  banyak  dan  edukasi  masyarakat  yang  masih  kurang mengenai  saham  syariah.  Disini  penulis  ingin  lebih  menekankan  pada  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.35/POJK.04/2017  karena  permasalahan  mengenai syariah tentang pencampuran dalam penggunaan dana non halal pada emiten yang masuk  dalam  kriteria  Saham  Syariah  menjadi  salah  satu  kegelisahan  dan  kehati- hatian masyarakat dalam memandang saham dari peraturan yang dikeluarkan oleh OJK bagi investor Syariah ataupun calon investor Syariah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mustika  Noor  Mifrahi  dalam  hasil penelitiannya  yang  berjudul  "Perbandingan  Kinerja  Saham  Syariah  Berdasarkan Screening  Saham  Syariah  yang  Berlaku  di  Indonesia,  Malaysia  dan  Gabungan Keduanya". 6 Berdasarkan  penelitiannya,  DES  Indonesia  dan  DES  yang  disaring oleh  screening  saham  syariah  Malaysia  tidak  memiliki  perbedaan  kinerja  pasar. Namun,  jika  DES  disaring  dengan  menggunakan  gabungan  saham  syariah screening dapat menghasilkan return tertinggi. Screening saham syariah Malaysia merupakan  kelompok  saham  yang  menghasilkan  tingkat  M2  terbaik,  dan    di Indonesia belum mampu meningkatkan kinerja DES, karena kondisi ekonomi dan fundamental pasar modal syariah sangat mempengaruhi perbedaan kinerja saham syariah di Indonesia dan Malaysia.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Reny    Fielnanda    dalam penelitiannya  yang  berjudul  "Konsep  Screening  Saham  Syariah  di  Indonesia". Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan analisis isi. Berdasarkan penelitiannya, memperkuat pemikiran Gholamreza zandi, Seif el-din I taj, Zamir Iqbal, dan Sami al-suwailem, pendapat mereka bahwa pasar modal setiap  negara  begitu penting sebagai pendorong perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, sistem pasar modal harus diawasi dengan baik, dengan melakukan penyaringan terhadap emiten-emiten yang mungkin melanggar aturan syariat Islam, baik  penyaringan  dari  segi  kualitatif  maupun  dari  segi  kuantitatif.  Islam mengajarkan bahwa saham syariah merupakan bagian dari investasi. 7
Berdasarkan  kedua  penelitian  terdahulu  tersebut,  penelitian  mengenai adanya proses screening terhadap kriteria Saham Syariah yang dapat dikategorikan sebagai  Saham  Syariah  dan  proses  screening  tersebut  sangat  penting  untuk dijadikan  sebagai  bahan  masukan  dan  pendukung  dalam  artikel  ini.  Perbedaan
4 Ridhwan Mustajab, "Kemendagri: Populasi Indonesia," DataIndonesia.Id , diubah terakhir kali  pada  2023,  https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kemendagri-populasi-indonesia-capai-27775- juta-jiwa-pada-2022
5 OJK Indonesia, "Statistik Saham Syariah - Juli 2023," Otoritas Jasa Keuangan .
6 Mustika  Noor  Mifrahi,  "Perbandingan  Kinerja  Saham  Syariah  Berbasis  Syariah  Stock Screening  Yang  Berlaku  Di  Indonesia,  Malaysia,  Dan  Gabungan  Keduanya," Ekbisi Vii,  no.  2 (2017), hlm. 214-232.
7 Refky  Fielnanda,  "Konsep  Screening  Saham  Syariah  Di  Indonesia," Al-Falah 2,  no.  2 (2017), hlm. 104-122.
mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah rumusan masalah dan  titik  fokus  yang  diteliti.  Penelitian  terdahulu  hanya  meneliti  tentang  proses screening  untuk dapat dikategorikan sebagai Saham Syariah. Sedangkan penelitian dalam penelitian ini meneliti tentang kriteria saham syariah yang melibatkan dana non  halal  dan  tinjauan  hukum  Islam,  serta  penerapan  manajemen  emiten  yang menggunakan dana non halal untuk dapat dikategorikan sebagai saham syariah.
Penelitian  ini  memiliki  urgensi  yang  cukup  besar  dalam    menghadapi permasalahan  terkait  kriteria  saham  syariah.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan No.35/POJK.04/2017  adalah  panduan  utama  dalam  menentukan  Saham  Syariah, mengingat  pentingnya  memastikan  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah. Dengan  semakin  berkembangnya  ekonomi  berbasis  syariah  dan  meningkatnya minat  investor  muslim,  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kriteria Saham Syariah yang melibatkan  penggunaan  dana  non  halal.  Dalam  konteks  ini,  penelitian  ini memberikan  pandangan  hukum  Islam  yang  mendasar  dalam  menilai  keabsahan kriteria tersebut.
Oleh karena itu, perlu adanya edukasi literasi mengenai penjelasan saham syariah  itu  sendiri  melalui  peraturan  yang  tertuang  dalam  Pasal  2 POJK.No.35/POJK.04/2017 dengan menjelaskan bagaimana kriteria saham syariah dalam  Pasal  2  POJK.No.35/POJK.04/2017  tentang  kriteria  saham  syariah  dalam daftar  efek  syariah?  Dan  bagaimana  pandangan  hukum  Islam  terhadap  kriteria saham  syariah  dalam  Pasal  2  POJK.No.35/POJK.04/2017  tentang  kriteria  saham syariah dalam daftar efek syariah?
Kontribusi  penelitian  ini  sangat  relevan  dalam  mengisi  kesenjangan pengetahuan  tentang  Saham  Syariah  dan  penggunaan  dana  non-halal  dalam manajemen perusahaan. Dengan melibatkan perspektif hukum Islam, penelitian ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi penggunaan dana non-halal dalam konteks Saham Syariah. Selain itu, melalui analisis kualitatif dan pendekatan  induktif,  penelitian  ini  memberikan  pandangan  yang  holistik  tentang masalah ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  yang  lebih  bijaksana  dalam  manajemen perusahaan serta investasi di pasar modal syariah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini berfokus pada peraturan Pasal 2  POJK.No.35/POJK.04/2017 tentang kriteria  saham  syariah  dalam  daftar  efek  syariah  dengan  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  induktif  yang  ditinjau melalui  hukum  Islam  dengan  bantuan  beberapa  sumber  data  yang  diambil  dari fatwa-fatwa  MUI  dan  beberapa  literatur  lain  yang  mendukung  penelitian  ini. Selanjutnya, melihat beberapa penelitian terdahulu.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kriteria Saham Syariah Dalam Pasal 2 POJK.No.35/Pojk.04/2017
Pasar modal syariah di Indonesia mewujudkan prinsip-prinsip syariah, bukan pada  saham  syariah  atau  non  syariah,  tetapi  pada  indeks  saham  yang

## berdasarkan prinsip Syariah. 8
Saat ini Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal Syariah memiliki tiga saham syariah Indeks saham syariah yang masuk dalam kategori ini adalah indeks yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah, pertama,  Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI)  yang  diluncurkan  pada tahun 2011, indeks saham syariah yang masuk dalam kategori ini merupakan variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah, kedua,  Jakarta  Islamic  Index  (JII)  yang  diluncurkan  pada  tahun  2000, 9 11indeks  saham  syariah  yang  masuk  dalam  kategori  ini  merupakan  indeks yang terdiri dari 30 saham syariah yang paling likuid di Bursa Efek Indonesia, ketiga, Jakarta Islamic Index 70 (JII 70) yang diluncurkan pada tahun 2018, indeks saham syariah yang masuk dalam kategori ini merupakan indeks yang terdiri dari 70 saham syariah yang paling likuid di Bursa  Efek Indonesia.
Kriteria saham syariah diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan pasal  2  POJK  No.35/POJK.04/2017  tentang  kriteria  saham  syariah  dalam daftar  efek  syariah  yang  masuk  dalam  indeks  saham  syariah  yang sebagaimana penulis jelaskan di atas memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. Efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah antara lain: 1) Efek  Syariah  berupa  saham  termasuk  hak  memesan  efek terlebih  dahulu  (HMETD)  syariah  dan  waran  syariah  yang diterbitkan  oleh  Emiten  Syariah  atau  Perusahaan  Publik Syariah; 2) Efek  berupa  saham  termasuk  hak  memesan  efek  terlebih dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usahanya, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah di  Pasar  Modal,  sepanjang  Emiten  atau  Perusahaan  Publik tersebut. b. Tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang meliputi; 1) perjudian  dan  permainan  yang  diklasifikasikan  sebagai perjudian; 2) jasa keuangan ribawi;
3) jual  beli  risiko  yang  mengandung  unsur  ketidakpastian (gharar) dan/atau perjudian (maisir);
4) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan:
a) barang  atau jasa  tersebut  haram  secara  substansi  (haram li-dzatihi);
8 Muhammad  Yafiz,  "Saham  Dan  Pasar  Modal  Syariah  (Konsep,  Sejarah,  Dan Perkembangannya)," Miqot xxx, No.2 (2008), hlm.239.
9 Irwan Abdalloh, Pasar Modal Syariah (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm.65.
b) barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi)  sebagaimana  ditetapkan  oleh Dewan  Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; c) barang  atau  jasa  yang  merusak  moral  dan  bersifat mudarat; dan/atau d) barang  atau  jasa  lain  yang  bertentangan  dengan  prinsip syariah berdasarkan ketetapan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. 5) Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip- prinsip  syariah  berdasarkan  ketetapan  Dewan  Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; a) tidak  melakukan  transaksi  yang  bertentangan  dengan Prinsip- prinsip Syariah di Pasar Modal; b) memenuhi rasio-rasio keuangan berikut ini: • total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset  tidak  lebih  dari  45%  (empat  puluh  satu  persen); dan • total  pendapatan  bunga  dan  pendapatan  tidak  halal lainnya  dibandingkan  dengan  total  pendapatan operasional  dan  pendapatan  lainnya  tidak  lebih  dari 10% (sepuluh persen); dan • surat  berharga  lainnya,  yang  meliputi:  Efek  Syariah selain  saham  yang  diterbitkan  melalui  Penawaran Umum;  dan  Efek  Syariah  selain  saham  yang diterbitkan: a) tanpa melalui Penawaran Umum; dan b) sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di bidang pasar modal. c. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan rasio keuangan yang berbeda dari rasio keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b  angka  3  dengan  memperhatikan  kondisi  dan perkembangan pasar modal Syariah.
Kriteria saham-saham yang telah masuk kategori saham syariah sesuai dengan Peraturan tersebut tentunya melalui proses screening yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI, yaitu core business screening atau penyaringan bisnis dan screening  rasio  keuangan  atau  penyaringan  rasio  keuangan  yang  kemudian dimasukkan ke dalam indeks saham yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu Indeks  Saham  Syariah  Indonesia  (ISSI),  Jakarta  Islamic  Index  (JII),  dan Jakarta Islamic Index 70 (JII 70), kedua proses screening ini diatur oleh Fatwa DSN-MUI,  yaitu  core  business  screening  atau  screening  bisnis  yang  diatur dalam  Fatwa  No.20.  /DSN-  MUI/IV/2001  tentang  pedoman  pelaksanaan investasi  untuk  Reksa  Dana  Syariah,  Pasal  8  mengenai  jenis  usaha  emiten yang  menjelaskan:  a.  Investasi  hanya  dapat  dilakukan  pada  efek  yang diterbitkan  oleh  pihak  (emiten)  yang  jenis  kegiatan  usahanya  tidak bertentangan  dengan  syariah  Islam.  b.  Jenis-jenis  kegiatan  usaha  yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain adalah: Usaha perjudian dan permainan  yang  tergolong  judi  atau  perdagangan  yang  dilarang;  Usaha
lembaga  keuangan  konvensional  (ribawi),  termasuk  Perbankan  dan Perasuransian Konvensional; 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan  memperdagangkan  makanan  dan  minuman  haram;  4)  Usaha  yang memproduksi,  mendistribusikan,  dan  atau  menyediakan  barang  atau  jasa yang  merusak  moral  dan  bersifat  mudarat  (Majelis  Ulama  Indonesia,  n.d.). Berdasarkan Fatwa mengenai bisnis inti Penyaringan yang termasuk dalam prinsip syariah, yaitu pertama, jenis usaha atau produk barang yang terhindar dari unsur perjudian atau perdagangan yang dilarang oleh syara', kedua, usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan konvensional atau asuransi konvensional, ketiga, usaha produsen, distributor, dan pedagang makanan  dan  minuman  yang  haram,  dan  keempat,  usaha  produsen, distributor,  yang  menyediakan  barang  atau  jasa  yang  merusak  moral  dan bersifat mudarat. Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001, Pasal 10 yang mengatur tentang screening rasio keuangan, yang menyatakan bahwa kondisi suatu emiten tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi apabila struktur utang terhadap modal sangat tergantung pada pembiayaan utang yang pada  hakikatnya  merupakan  pembiayaan  yang  mengandung  unsur  riba, apabila  suatu  emiten  memiliki  rasio  utang  terhadap  modal  lebih  dari  82% (utang 45%, modal 55%) dan apabila manajemen suatu perusahaan diketahui melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis Islam. Metode  penyaringan  atau  screening,  yaitu  proses  pemilihan  saham  yang digunakan  untuk  menyeleksi  saham-saham  yang  meliputi  seleksi  kriteria kualitatif  dan  seleksi  kriteria  kuantitatif.  Kriteria  kualitatif  meliputi  jenis usaha emiten dan produk yang dihasilkan oleh emiten, dan kriteria kuantitatif meliputi  rasio-rasio  keuangan  seperti  rasio  hutang  dan  pendapatan  non halal. 10 Dengan  demikian,  proses  penyaringan  saham  yang  akan dikategorikan  ke  dalam  saham  syariah  melalui  2  tahap  penyaringan,  yaitu tahap pertama penyaringan core business dan tahap kedua penyaringan rasio keuangan  yang  telah  diatur  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.20/DSN- MUI/IV/2001  dan  Fatwa  DSN-MUI  No.40/DSN-MUI/X/2003,  sebagai kriteria  saham-saham  syariah  yang  masuk  ke  dalam  indeks  saham  yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kriteria Saham Syariah dalam Pasal  2  POJK.No.35/POJK.04/2017  Tentang  Kriteria  Saham Syariah Dalam Daftar Efek Syariah
Kriteria  saham  syariah  mengenai  rasio  keuangan  mengenai  total  utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%, Adanya dana non halal dalam kriteria saham syariah terlepas dari adanya peraturan tersebut  yang  didasarkan  pada  lembaga  keuangan  konvensional  yang mendominasi perekonomian dunia tidak menutup kemungkinan
10 Egi  Ervian  Firmansyah,  "Seleksi  Saham  Syariah  (Perbandingan  Antara  BEI  Dan Malaysia)," Inspirasi Bisnis dan Manajemen 1, No. 1 (2017), hlm.220
keterlibatannya dalam perekonomian syariah terutama dalam hal pendanaan dan pembiayaan menyebabkan terjadinya percampuran dana halal dan haram, sehingga perlu dikaji pencampuran dana antara yang halal dan yang haram dalam  ketentuan  kaidah-kaidah  syara',  yaitu “Hukum  mayoritas  adalah seperti hukum keseluruhan”. 11
Berdasarkan kaidah fikih ini, jika dana halal lebih dominan daripada dana  non  halal,  maka  hukum  keseluruhan  dana  tersebut  menjadi  halal. Namun, jika dana non halal lebih dominan, maka hukum keseluruhan dana tersebut menjadi haram.
Perkembangan  ekonomi  dunia  yang  didominasi  oleh  keuangan konvensional tidak dapat dihindari dalam perkembangan lembaga keuangan syariah  karena  menyangkut  praktik  pendanaan  yang  masih  menggunakan dana non halal dari keuangan konvensional. Sehingga para ulama berargumen untuk masalah ini, sebagai berikut: Ibnu  Taimiyyah  berkata: "Bagi  mereka  yang  melakukan  transaksi  berbasis riba, maka yang berlaku adalah mubah kecuali jika diketahui bahwa  yang berlaku  adalah  makruh.  Jika  seseorang  menjual  1.000  untuk  1.200,  maka yang  haram  hanya  marginnya  saja.  Jika  penghasilannya  terdiri  dari campuran  dana  halal  dan  haram,  maka  bagian  yang  haram  ini  tidak mengharamkan bagian yang halal. Dia dapat mengambil bagian yang halal, sebagaimana  jika  dana  milik  dua  syirkah  bercampur  dan  menjadi    milik keduanya, maka dana tersebut dibagi di antara kedua syirkah. Demikian pula jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka diambil sekian persen dari dana haram, dan sisanya adalah dana halal."
Berdasarkan pendapat para ulama mengenai dana halal dan dana  tidak halal, di antara pendapat yang kuat (rajih) adalah:
a. Dana halal mendominasi dana non-halal, maka hukum keseluruhan dana tersebut adalah halal.
b. Jika jumlah dana halal sama dengan atau kurang dari dana haram, maka persentase dana haram harus dikeluarkan. Dan sisanya adalah dana halal. Alasan kuat dari pendapat para ulama di atas adalah:
a. Secara  umum  al-balwa,  keberadaan  dana  non-halal  yang  terlibat sulit u n t u k dihindari dalam kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya.
b. Raf'ul  haraj  wal  hajah  al-ammah,  keterlibatan  keuangan konvensional  yang  tidak  dapat  dihindari  untuk  mengurangi kesulitan demi kemaslahatan umum,
Muro'at  qowa'id al-katsrah wa al-ghalabah ,  yang artinya bahwa standarisasi hukum adalah sesuatu yang lebih dominan. 12

## D. Penutup
Kriteria saham syariah dalam Pasal 2 POJK.No 35/POJK.04/2017 tidak melakukan kegiatan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  dan  transaksi  tidak bertentangan dengan prinsip syariah, serta memperbolehkan penggunaan dana non
11 Ibid.
12 Ibid.
halal  dalam  rasio  keuangan  dengan  persentase  perbandingan  total  utang  bunga terhadap total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga terhadap total pendapatan usaha tidak lebih dari 10% dan tidak mengandung unsur haram lidzatihi dan  sesuatu  yang  membahayakan  (mudarat).  Dalam  kriteria  rasio  keuangan,  jika bercampur antara dana halal dan dana non halal, hukumnya diperbolehkan asalkan dana halal lebih dominan dibandingkan dengan dana non halal. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan  membantu  para  investor  muslim  agar  lebih  yakin  dan  terbantu  dalam berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdalloh,  Irwan.  2018. Pasar  Modal  Syariah .  Jakarta:  Elex  Media  Komputindo,
2018. Adlan, Muhammad. "Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 2. Ervian Firmansyah, Egi. 2017. "Seleksi Saham Syariah (Perbandingan Antara BEI Dan Malaysia)." Inspirasi Bisnis dan Manajemen 1, No. 1. Fielnanda, Reny. 2017. "Konsep Screening Saham Syariah Di Indonesia." Al-Falah 2, no. 2.
Ifiam  Sholihin.  2010.  Ahmad. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Majelis  Ulama  Indonesia.  2006. Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah .  Jakarta: Erlangga.
Mustajab, Ridhwan. 2023."Kemendagri: Jumlah Penduduk Indonesia." DataIndonesia. Id . https://dataindonesia.id/Ragam/detail/kemendagri- populasi-indonesia-capai-27775-juta-jiwa-pada-2022.
Noor  Mifrahi,  Mustika.  2017.  "Perbandingan  Kinerja  Saham  Syariah  Berbasis Syariah  Stock  Screening  Yang  Berlaku  Di  Indonesia,  Malaysia,  Dan Gabungan Keduanya." Ekbisi. VII. no. 2.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Statistik Saham Syariah - Juli 2023." Otoritas Jasa Keuangan .
Ya1z,  Muhammad.  "Saham  Dan  Pasar  Modal  Syariah  (Konsep,  Sejarah,  Dan Perkembangannya)." Miqot , V. No.2.