## PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN CIAMIS
Oleh :
Nina Herlina, S.H., M.H. dan Mamay Komariah, S.H., M.H. *)

## ABSTRACT
Poverty is a complex phenomenon that is multidimensional. The wide area of Ciamis Regency and the different characteristics of poverty require  different poverty strategies. The pockets of poverty in Kabupaten Ciamis are generally located in rural areas and remote areas.
The  role  of  Government  in  alleviating  poverty  in  Kabupaten  Ciamis  is  in  the form  of  Integrated  Services  Poverty  Reduction  Area  with  the  legal  basis  Regent Regulation  Ciamis  No.  62  of  2014  on  the  Establishment  of  Integrated  Services Poverty Reduction Area and make policy of poverty reduction in Kabupaten Ciamis.
The  obstacles  faced  by  the  government  in  poverty  alleviation  in  Kabupaten Ciamis,  among  others,  in  the  case  of  regional  poverty  data  management  system  is not  centralized  only  in  districts,  but  for  the  management  of  poverty  funds  required devices and systems  integrated  into the kecamatan and village, so that the number of poor communities valid in accordance with the reality in the field.
The  local  government  of  Kabupaten  Ciamis  issued  a  regulation  concerning poverty  alleviation  namely  Regional  Regulation  of  Ciamis  Regency  Number  11  of 2016  on  Poverty  Reduction,  Regulation  of  Ciamis  Regent  Number  29  of  2016  on Local  Indicators  of  Poor  Family  in  KabupatenCiamis,  and  realize  3  (Three)  main health program, "Waluya", Educational Field "Calaka", Social Economy "Walagri".
Keywords : Alleviation, Poverty.

## ABSTRAK
Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks yang bersifat multidimensi. Luasnya  wilayah  Kabupaten  Ciamis  dan  karakteristik  kemiskinan  yang  berbeda membutuhkan strategi kemiskinan  yang berbeda pula. Kantong-kantong kemiskinan di  Kabupaten  Ciamis  yang  pada  umumnya  berada  pada  wilayah  perdesaan  dan daerah-daerah terpencil.
Peran Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis yaitu dengan di bentuknya Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah LTPKD dengandasarhukum  Peraturan  Bupati  Ciamis  Nomor  62  Tahun  2014  tentang Pembentukan  Layanan  Terpadu  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  serta membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.
Kendala  yang  dihadapi  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di Kabupaten Ciamis antara lain dalam hal sistem pengelolaan data kemiskinan daerah tidak  terpusat  hanya  di  kabupaten  saja  tetapi  untuk  pengelolaan  dana  kemiskinan diperlukan  perangkat  dan  sistem  yang  terintegrasi  hingga  ke  kecamatan  dan  desa, agar jumlah masyarakat miskin valid sesuai dengan kenyataan di lapangan.
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Unigal
Pemerintah  daerah  Kabupaten  Ciamis  mengeluarkan  regulasi  mengenai pengentasan  kemiskinan  yakni  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  11 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2016 tentang  Indikator Lokal Keluarga  Miskin  di Kabupaten  Ciamis, serta merealisasikan  3  (Tiga)  program  utama  yakni,  Bidang  Kesehatan  “Waluya”,  Bidang Pendidikan “Calaka”, Bidang Sosial Ekonomi “Walagri”.
Kata kunci : Pengentasan, Kemiskinan.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Kemiskinan  merupakan  masalah  lama  yang  pada  umumnya  dihadapi hampir  di  semua  negara-negara  berkembang,  terutama  negara  yang  padat penduduknya  seperti  Indonesia.  Kemiskinan  seharusnya  menjadi  masalah bersama  yang  harus  ditanggulangi  secara  serius,  kemiskinan  bukanlah masalah  pribadi,  golongan  bahkan  pemerintah  saja,  akan  tetapi  hal  ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia.
Peran  itu  dapat  dilihat  dari  sikap  pemerintah  dalam  menyelesaikannya. Peran  pemerintah  adalah  sebagai  pengatur  kebijakan  masalah  pembangunan ekonomi,  pemerintah  juga  yang  mengatur  bagaimana  pelaksanaan  rancangan pembangunan,  apakah  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  dibuat.  Peran pemerintah  adalah  sebagai  pengendali.  Dalam  upaya  untuk  menyeimbangkan pertumbuhan  sebagai  sektor  perekonomian  hingga  jumlah  keluarga  miskin dapat  berkurang,  dibutuhkan  pengawasan  dan  pengaturan  oleh  negara  atau pemerintah  dalam  upaya  mencapai  pertumbuhan  yang  seimbang,  karena keseimbangan  membutuhkan  pengawasan  terhadap  produksi,  distribusi  dan dan komoditas.
Untuk  memastikan  tercapainya  target  penurunan  angka  kemiskinan tersebut tidak saja diperlukan political will dari pemerintah saja, akan tetapi juga dari  seluruh  komponen  masyarakat.  Penanggulangan  kemiskinan  bukan merupakan  proses  instant  dan  mudah,  namun  harus sustainable dan memerlukan pendekatan yang sistematik. Pemerintah daerah perlu mempunyai kebijaksanaan.
Fokus  pengentasan  kemiskinan  menjadi  mendesak  dan  yang  lebih penting  lagi  adalah  upaya  menekan  angka  kemiskinan  tersebut  dilakukan secara  konkrit,  tepat  sasaran  dan  komprehensif.  Dengan  demikian,  upaya
penanggulangan  kemiskinan  di  pedesaan  dan  perkotaan  diharapkan  dapat terwujud secara selaras.
Kabupaten  Ciamis  yang  merupakan  daerah  agraris  sehingga  dapat dilihat dari mayoritas penduduk kabupaten Ciamis bermatapenceharian sebagai petani. Adanya beberapa kelompok buruh yang ada di Kabupaten Ciamis salah satumya  akibat  dari  kelompok  yang  tidak  punya  tanah  yang  cukup  untuk  di garap. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis cenderung menurun hal ini bisa dilihat  dari  data  Hasil  Pemutakhiran  Basis  Data  Terpadu  (PBDT)  2015 meskipun hal tersebut tidak signifikan.
Upaya  terencana  untuk  meningkatkan  kapasitas  daerah  dalam mewujudkan  masa  depan  daerah  yang  lebih  baik  dan  kesejahteraan  bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2011  tentang  Penanganan  Fakir  Miskin.  Penyelenggaraan  tentang Pemerintahan  Daerah  didasari  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selaras  dengan  itu  Pemerintah  Kabupaten Ciamis  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Penanggulangan Kemiskinan.
Secara  umum  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  dapat  dilihat  dari upaya  pemberdayaan  sumber  daya  manusia  sebagai  modal  utama pembangunan.  Adanya  Lembaga  Pemerintah  yakni  Layanan  Terpadu Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LTPKD)  berdasarkan  hukum  Peraturan Bupati Ciamis  Nomor 62 Tahun  2014 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penelitian  yang  dilakukan penulis  di  batasi  dengan  rumusan  masalah  sebagai  berikut,  Sejauhmanakah peran  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Ciamis? Kendala-kendala  apa  saja  yang  timbul  dalam  pengentasan  kemiskinan  di Kabupaten  Ciamis?  Bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis ?
Adapun  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  berbagai  tujuan  yang  hendak dicapai, tujuan tersebut yakni, sebagai pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban Dosen untuk menyumbangkan pemikiran di bidang Ilmu Hukum guna memecahkan persoalan khususnya dalam Peran pemerintah dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Ciamis,  memberi  pemahaman
kepada  Masyarakat tentang  peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di  Kabupaten  Ciamis,  menganalisis  dan  mengoptimalkan  terhadap  kendala- kendala  dan  upaya  dari  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di Kabupaten Ciamis.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  harapan  dapat  memberikan  manfaat sebagai  berikut  :  Bagi  Pemerintah  Daerah  dapat  memberikan  kontribusi mengenai  peran  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Ciamis  dan  memberi  pemahaman  mengenai  kendala-kendala  dan  upaya  dari pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Ciamis.  Bagi Masyarakat  memberikan  pengetahuan  tentang    peran  pemerintah  dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis Sosiologis (social legal approach) , yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, yang dalam interaksinya tidak lepas dari faktor-faktor non hukum dalam lingkungannya sebagai faktor sosial, politik dan ekonomi, budaya, psikologi dan sebagainya,  sehingga  hukum  tidak  di  pandang  sebagi  suatu  norma  yang tertutup  dan  otonom,  namun  memiliki  keterikatan  yang  erat  dengan  variabel- variabel lain, non hukum. (Ronny Hanitijo Soemitro;1992 ; 35).
Dalam  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  Studi kepustakaan (Library  Research) yaitu  pengumpulan  bahan  dan  data-data  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas.  Studi  lapangan (Field  Research) yaitu  melalui  Wawancara  langsung pada  pihak-pihak  terkait  yaitu  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  dalam  hal  ini LTPKD Kabupaten Ciamis.

## II. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Kemiskinan
2.1.1.  Definisi Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  keadaan  dimana  terjadi  kekurangan  hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan  air  minum,  hal  hal  ini  berhubungan  erat  dengan  kualitas  hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan  pekerjaan  yang  mampu  mengatasi  masalah  kemiskinan  dan mendapatkan  kehormatan  yang  layak  sebagai  warga  negara.
Kemiskinan  merupakan  masalah  global,  sebagian  orang  memahami istilah  ini  secara  subyektif  dan  komparatif,  sementara  yang  lainnya melihatnya  dari  segi  moral  dan  evaluatif,  dan  yang  lainya  lagi memahaminya  dari  sudut  ilmiah  yang  telah  mapan.  Istilah  “negara berkembang”  biasanya  digunakan  untuk  merunjuk  kepada  negara- negara yang “miskin” (Criswardani Suryawati, 2005 : 18).
Kemiskinan  dipahami  dalam  berbagai  cara.  Pemahaman utamanya mencakup :
1)  Gambaran  kekurangan  materi,  yang  biasanya  mencakup  kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan  dalam  arti  ini  dipahami  sebagai  situasi  kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2)  Gambaran  tentang  kebutuhan   sosial,  termasuk  keterkucilkan  sosial, ketergantungan,  dan  ketidakmapuan  untuk  berpartisipasi  dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilkan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah  politik  dan  moral  ,  dan  tidak  dibatasi  pada  bidang ekonomi.
3)  Gambaran  tentang  kurangnya  penghasilan  dan  kekayaan  yang memadai,  makna ”memadai”  disini  sangat  berbeda-beda  melintas bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
BAPPENAS  (Badan  Perencanaan  dan  Pembangunan  Nasional) mendefinisikan  kemiskinan  sebagai  situasi  serba  kekurangan  yang terjadi  bukan  karena  kehendak  si  miskin,  melainkan  karena  keadaan yang  tidak  dapat  dihindari  dengan  kekuatan  yang  ada  padanya. Kemiskinan  ini  ditandai  oleh  sikap  dan  tingkah  laku  yang  menerima keadaan  yang seakan-akan tidak dapat diubah yang tercermin di dalam lemahnya  kemauan  tetap  untuk  maju,  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia,  lemahnya  nilai  tukar  hasil  produksi,  rendahnya  produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan.

## 2.1.2.  Macam-macam Kemiskinan
Mengamati secara mendalam tentang kemiskinan dan penyebabnya  akan  muncul  berbagai  tipologi  dan  dimensi  kemiskinan
karena  kemiskinan  itu  sendiri  multikompleks,  dinamis,  dan  berkaitan dengan  ruang,  waktu  serta  tempat  dimana  kemiskinan  dilihat  dari berbagai  sudut  pandang.  Kemiskinan  dibagi  dalam  dua  kriteria  yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan realtif.
Kemiskinan  absolut adalah  kemiskinan  yang  diukur  dengan tingkat  pendapatan  yang  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan dasarnya  sedangkan  kemiskinan  realtif  adalah  penduduk  yang  telah memiliki pendapatan sudah mencapai kebutuhan dasar namun jauh lebih rendah  dibanding  keadaan  masyrakat  sekitarnya.  Kemiskinan  menurut tingkatan  kemiskinan  adalah  kemiskinan  sementara  dan  kemiskinan kronis.
Lain halnya menurut Sumodiningrat (1989:65) yang mengemukakan  bahwa  kemiskinan  memiliki  beberapa  macam  yaitu adalah sebagai berikut :
1. Kemiskinan  absolut:  apabila  tingkat  pendapatanya  di  bawah  “garis kemiskinan”  atau  jumlah  pendapatannya  tidak  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  minimum,  antara  lain  kebutuhan  pangan, sandang,  kesehatan,  perumahan,  dan  pendidikan  yang  diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2.  Kemiskinan relatif: kondisi dimana pendapatanya berada pada posisi di  atas  garis  kemiskinan,  namun  relatif  lebih  rendah  dibanding pendapatan masyrakat sekitarnya.
3.  Kemiskinan  kultural:  karena  mengacu  kepada  persoalan  sikap seseorang  atau  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  faktor  budaya, seperti  tidak  mau  berusaha  untuk  memperbaiki  tingkat  kehidupan, malas,  pemboros,  tidak  kreatif,  meskipun  ada  usaha  dari  pihak  luar untuk membantunya.
4.  Kemsikinan  struktural:  kondisi  atau  situasi  miskin  karena  pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan.

## 2.1.3.  Penyebab Kemiskinan
Terdapat  beberapa  faktor  yang  dinilai  sebagai  sebab-sebab kemiskinan antara lain :
(1)  Kesempatan kerja, dimana seseorang itu miskin karena menganggur,  sehingga  tidak  memperoleh  penghasilan  atau  kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan maupun tahun,
(2)  Upah gaji dibawah minimum,
(3)  Produktivitas kerja yang rendah,
(4)  Ketiadaan aset,
(5)  Diskriminasi,
(6)  Tekanan harga,
(7)  Penjualan tanah (Handayani; 2006).
Kuncoro menjelaskan dalam bukunya bahwa Penyebab kemiskinan sebagai berikut : (Kuncoro; 2000 : 107)
1.  Secara  makro,  kemiskinan  muncul  karena  adanya  ketidaksamaan pola  kepemilikan  sumber  daya  yang  menimbulkan  distribusi pendapatan  timpang,  penduduk  miskin  hanya  memiliki  sumber  daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2.  Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah  berarti produktifitas juga rendah, upahnya pun rendah.
3.  Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal.
Teori  Kemiskinan  Sharp,  et  al  (1996)  dalam  Mudrajat  Kuncoro (2004)  mencoba  mengidentifikasikan  penyebab  kemiskinan  dipandang dari sisi ekonomi.
Teori  ini  ditemukan  oleh  Ragnar  Nurkse  (1953)  dalam  Kuncoro, 2004,  yang  mengatakan  : ”a  poor  country  is  poor  because  it  is  poor”
(Negara  miskin  itu  miskin  karena  dia  miskin).  Adanya  keterbelakangan, ketidaksempurnaan  pasar,  dan  kurangnya  modal  menyebabkan rendahnya  produktivitas.  Rendahnya  produktivitas  mengakibatkan rendahnya  pendapatan  yang  mereka  terima.  Rendahnya  pendapatan akan  berimplikasi  pada  rendahnya  tabungan  dan  investasi.  Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan.
Oleh  karena  itu,  setiap  usaha  untuk  mengurangi  kemiskinan seharusnya  diarahkan  untuk  memotong  lingkaran  dan  perangkap
kemiskinan  ini  (Mudrajad  Kuncoro,  2004).  Berikut  gambar  lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

## 2.2. Peran Pemerintah
2.2.1.  Definisi Peran
Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan  manusia  terhadap  caranya  individu  harus  bersikap dan  berbuat  dalam  situasi  tertentu  yang  berdasarkan  status  dan fungsi  sosialnya.  Pengertian  peran  menurut  Soerjono  Soekanto (2002:243),  yaitu  peran  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  ia  menjalankan  suatu peranan.
Dari  hal  diatas  lebih  lanjut  kita  lihat  pendapat  lain  tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.  Sebagai  peran  normatif  dalam  hubungannya  dengan tugas  dan  kewajiban  dalam  penegakan  hukum  mempunyai  arti penegakan  hukum  secara  Total enforcement, yaitu  penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).
Sedangkan  peran  ideal,  dapat  diterjemahkan  sebagai peran  yang  diharapkan  dilakukan  oleh  pemegang  peranan tersebut.
Dalam  kerangka  besar,  organisasi  masyarakat,  atau  yang disebut  sebagai  struktur  sosial,  ditentukan  oleh  hakekat  (nature) dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi  sumberdaya  yang  langka  di  antara  orang-orang  yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan,  dan  memberi  imbalan  (reward)  terhadap aktivitas-aktivitas  mereka  dengan  cara  yang  berbeda,  sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula.
Dengan  demikian  perangkat  peran  adalah  kelengkapan dari  hubungan-hubungan  berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran yang dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  perilaku  seseorang  sesuai dengan  status  kedudukannya  di  masyarakat.  Jadi  dapat
disimpulkan  bahwa  peran  adalah  suatu  aspek  yang  dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan  lembaga  yang  menempati  atau  memangku  suatu  posisi dalam situasi sosial.

## 2.2.2.  Kebijakan Pemerintah
Langkah-langkah  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan dilakukan  baik  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  oleh  Pemerintah daerah.  Kebijakan  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di Pusat terdiri dari 3 (tiga) program yakni :
a.  Bidang Kesehatan
Nama  Program  Indonesia  Sehat,  Penyelenggara  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Media Kartu Indonesia Sehat, Cakupan  Hingga  Satuan  Tingkat  Desa  (POSYANDU), Penerimaan  Masyarakat  kurang  Mampu  yang  telah  memiliki BPJS  PBI  ditambahkan  kelompok  Penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta bayi baru lahir.
b.  Bidang Pendidikan
Nama Program Indonesia Pintar, Media Kartu Indonesia Pintar Penerimaan  Semua  Anak  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA, SMK/MAK,  yang  berasal  dari  keluarga  pemegang  KKS/KPS, PKH, Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu. Masyarakat kurang Mampu yang telah memiliki BPJS PBI ditambahkan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta bayi baru  lahir,  Bentuk  Penyalura  Simpanan  Tabungan  di  Kantor POS  atau  Bank  yang  ditunjuk  bisa  dicairkan  atau  tetap disimpan.
c.  Bidang Sosial Ekonomi
Nama Program Kesejahteraan Sosial, Media Kartu Kesejahteraan  Sosial  (KKS),  Penerimaan  keluarga  kurang mampu  di  seluruh  Indonesia,  mencakup  juga  penghuni  panti asuhan,  panti  jompo,  dan  panti  sosial  lainnya,  Besaran  Rp. 200.000,-/Keluarga/Bulan.  Bentuk  Penyaluran  Simpanan/
Tabungan  di  Kantor  POS  atau  Bank  yang  ditunjuk  bisa dicairkan atau tetap disimpan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.  Peran  Pemerintah  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan  Di  Kabupaten Ciamis
Kemiskinan  merupakan  fenomena  yang  kompleks  yang  bersifat multidimensi.  Upaya  penanggulangan  kemiskinan  yang  selama  ini dilakukan  lebih  bersifat  spasial  atau  pendekatan  sektoral  ternyata  kurang memberikan hasil yang optimal.
Analisis  penyebab  kemiskinan  ini  menggunakan  pendekatan kombinasi  kultural  dan  struktural.  Untuk  pendekatan  kultural  digunakan tingkat  analisis  masyarakat,  yakni  dengan  mengkaji  integrasi  penduduk miskin  dengan  lembaga  lokal  masyarakat.  Sedang  untuk  pendekatan struktural  dilihat  dari  proporsionalitas  atau  keberpihakan  terhadap penduduk  miskin  terkait  kebijakan  dan  program  pembangunan  yang dijalankan selama ini.
Setelah melakukan penellitian, peneliti dapat memberikan gambaran  bahwa  peran  pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan sejauh  ini  telah  dilihat  mengalami  peningkatan,  dimana  dengan  di bentuknya  Layanan  Terpadu  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (LTPKD) merupakan lembaga pemerintah yang melakukan penanggulangan  kemiskinan  berbasis  data  terpadu  dengan  dasar  hukum Peraturan  Bupati  Ciamis  Nomor  62  Tahun  2014  tentang  Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
Komitmen  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  terhadap  program penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan  dan pandangan bahwa perlunya  program  inovasi  penanggulangan  kemiskinan  berbasis  data terpadu  merupakan  latar  belakang  digulirkannya  Layanan  Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD).
Dikutip  dari  Buku  Panduan  Layanan  Terpadu  Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD)  tujuan dari pembentukan LPTKD adalah:
1.  Tersedianya pusat data (database) kemiskinan yang terpadu;
2.  Terintegrasinya  tujuan,  sasaran,  strategi,  kebijakan,  program  dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3.  Terkendalinya  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dan pelaporan penanggulangan kemiskinan
4.  Terbentuknya lembaga yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
LTPKD  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati Ciamis  melalui  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Ciamis.  Ruang  lingkup  dari LTPKD  adalah  pelayanan  kepada  masyarakat  miskin,  verifikasi  dan pemetaan  data  kemiskinan  dan  penentuan  kriteria  kemiskinan  daerah. Adapun tugas pokok LPTKD adalah untuk membantu Bupati dalam rangka percepatan  dan  penguatan  secara  terpadu  dalam  penyusunan  kebijakan dan  pengordinasian  terhadap  pelaksanaan  pelayanan  penanggulangan kemiskinan. Sedangkan fungsi dari LTPKD adalah :
1.  Koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi;
2.  Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
3.  Pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan;
4.  Penanganan  pengaduan  masyarakat  terhadap  program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
5.  Pengkajian,  penghimpunan  dan  pembaharuan  (updating  database) kemiskinan. (ST)
2.  Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melakukan pengentasan kemiskinan.
Dari hasil survey ke lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor  penyebab  timbulnya  kemiskinan,  yaitu  faktor  individu  yang bersangkutan,  faktor  kebijakan  pemerintah,  dan  faktor  alamiah.  Masing- masing adalah sebagai berikut :
1.  Faktor  Individu  yang  bersangkutan,  yakni  malas  atau  mempunyai motivasi  yang rendah  untuk memanfaatkan potensi  ekonomi  yang  ada pada dirinya dan lingkungan alam sekitarnya, memiliki pengalaman dan
keterampilan yang rendah untuk menekuni sebuah pekerjaan, dan tidak mempunyai modal.
2.  Faktor  Kebijakan  Pemerintah,  meliputi  pendapatan  rendah,  tidak  ada lapangan kerja, harga sembako tinggi, pendidikan mahal, sarana dasar kurang, biaya jasa mahal.
3.  Faktor alamiah (perjalanan waktu), meliputi Bencana Keluarga, Jompo, Bencana Alam.
Berlatar  belakang  dari  beberapa  faktor  yang  menjadi  faktor penyebab  kemiskinan  yang  ada  di  Kabupaten  Ciamis  Layanan  Terpadu Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LTPKD)  merupakan  lembaga pemerintah  yang  melakukan    penanggulangan  kemiskinan  berbasis  data terpadu.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  adalah  Sistem  pengelolaan data  kemiskinan  daerah  untuk  pengelolaan  dana  kemiskinan  diperlukan perangkat dan sistem yang terintegrasi hingga ke desa-desa.
Sedangkan  di  ketahui  bahwa  LTPKD  yang  sampai  saat  ini  hanya ada  di  kabupaten,  sehingga  keberadaannya  baru  1  yakni  di  Kabupaten Ciamis,  sedangkan  data  yang  di  perlukan  adalah  tersebar  di  berbagai desa. Sudah seharusnya keberadaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD). Tidak hanya ada di kabupaten tetapi ada di minimal setiap kecamatan.
Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  belum  memiliki  sistem  aplikasi  untuk pengelolaan  data  kemiskinan  daerah.  Ini  yang  sedang  diprogramkan kedepannya  karena  data  kemiskinan  harus  bisa  dimutakhirkan  dengan cepat, akurat yang terintegrasi hingga ke pelosok desa.

## 3.  Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  merupakan  tanggung  jawab kita  bersama  yang  memerlukan  dukungan  dan  peran  aktif  dari  seluruh pihak.  Keterlibatan  seluruh  pelaku  pembangunan  diharapkan  akan mendorong  terbangunnya  sebuah  kesamaan  cara  pandang,  keterpaduan dan komitmen dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan.
Upaya  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Ciamis  dilakukan melalui  dikeluarkannya  regulasi  peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur  mengenai kemiskinan, diantarnya Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor  11 Tahun  2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Bupati Nomor  29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin Di Kabupaten Ciamis.
Upaya  pemerintah  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dilakukakan baik  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  oleh  Pemerintah  daerah.  Kebijakan pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Pusat  terdiri  dari  3  (tiga) program yakni :
a.  Bidang Kesehatan
Nama Program Indonesia Sehat, Penyelenggara Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial,  Media  Kartu  Indonesia  Sehat, Cakupan  Hingga  Satuan  Tingkat  Desa  (POSYANDU),  Penerimaan Masyarakat kurang Mampu yang telah memiliki BPJS PBI ditambahkan kelompok  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS)  serta bayi baru lahir.
b.  Bidang Pendidikan
Nama  Program  Indonesia  Pintar,  Media  Kartu  Indonesia  Pintar Penerimaan  Semua  Anak  SD/MI,  SMP/MTs,  SMA/MA,  SMK/MAK, yang  berasal  dari  keluarga  pemegang  KKS/KPS,PKH,  Panti  Asuhan dan  Anak  Yatim  Piatu.Masyarakat  kurang  Mampu  yang  telah  memiliki BPJS  PBI  ditambahn  kelompok  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial  (PMKS)  serta  bayi  baru  lahir,  Bentuk  Penyalura  Simpanan Tabungan di Kantor POS atau Bank yang  ditunjuk bisa  dicairkan atau tetap disimpan.
c.  Bidang Sosial Ekonomi
Nama  Program  Kesejahteraan  Sosial,  Media  Kartu  Kesejahteraan Sosial  (KKS),  Penerimaan  keluarga  kurang  mampu  di  seluruh Indonesia,  mencakup  juga  penghuni  pantiasuhan,  panti  jompo,  dan panti  sosial  lainnya,  BesaranRp.  200.000,-/Keluarga/Bulan.Bentuk Penyaluran  Simpanan  /  Tabungan  di  Kantor  POS  atau  Bank  yang ditunjuk bisa dicairkan atau tetap disimpan.
Dari  penjelasan  program  diatas  yang  merupakan  program pemerintah  Pusat,  seiring  dengan  dikeluarkannnya  Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan adanya kewenangan yang dimiliki
oleh  Pemerintah  Daerah  diantaranya  kewenangan  untuk  melakukan pengentasan kemiskinan.
Upaya  penangggulangan  yang  dilakukan  pemerintah    Kabupaten Ciamis  dengan  merealisasikan  ketiga  program  pemerintah  pusat  tersebut dalam program pemerintah daerah, program-program tersebut yakni:

## 1.  Program Kesehatan
Program  ini  merupakan  upaya  dalam  bidang  kesehatan  masyarakat yang  medianya  berwujud  Kartu  Waluya  dimulai  pada  tahun  2016. Cakupan  dari  program  ini  jaminan  kesehatan  seluruh  masyarakat miskin,  operasi  katarak,  khitanan  masal  dan  pemberian  makanan tambahan  (PMT),  jumlah  anggarannnya  sebesar  Rp.  3.006.699.150, dimana besaran premi dalam kartu waluya ini yakni Rp. 23.000/Jiwa/Bulan  yang  di  bayarkan  ke  BPJS  Kesehatan,  bentuk pelayanan yakni pembayaran Premi ke BPJS Kesehatan dan Pelayanan Langsung  Ke  Masyarakat,  manfaat  yang  di  dapat  adalah  promitif, preventif, kuratif dan detektsi dini. Adapun realisasi anggaran dan Dana Capaian Kinerja Program Waluya Tahun 2016 yakni :
a.  Integrasi Jamkesda
Anggaran Rp. 2.164.234.525 (APBD Ciamis), sasaran 12.207 Jiwa, sisa  anggaran  Rp.  24.335.075,-,  Anggaran  534.831.000,-  (Banprop Jawa Barat), Sasaran 12.207 Jiwa, Sisa Anggaran Rp. 173.223.550,
Capaian  program  jamkesda  pada  tahun  2016  telah  terealisasi sesuai target yakni 100%, sedangkan anggaran mencapai 93%.
b. Operasi Katarak
Anggaran  Rp.  80.550.000  (APBD  Kab.  Ciamis),  Sasaran  80  Jiwa, Sisa anggaran Tidak ada.
c.  Khitanan Massal
Anggaran  Rp.  169.822.050,-  (APBD  Kab.  Ciamis),  Sasaran  115
Jiwa.
d. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Anggaran  Rp.  187.200.000,-  (APBD  Kab.  Ciamis),  Sasaran  160 Jiwa.
2.  Program Pendidikan
Program  ini  merupakan  program  yang  bermaksud  menanggulangi siswa  DO  dan  RDO,  program  ini  beri  nama  Calakan  yang  ada  pada tahun 2016. Adapun cakupan dari program ini Siswa-siswi SMP, SMA, SMK dari keluarga pemegang KKS/KPS, PKH Panti Asuhan dan Anak Yatim Piatu diluar kuota bantuan siswa miskin (BSM)/ KIP. Penyaluran dana  ini  melalui  simpanan/tabungan  di  kantor  Pos  atau  Bank  yang ditunjuk bisa dicairkan atau tetap di simpan di tabungan. Besaran dana ini, untuk SMP Rp. 750.000/siswa/Tahun untuk 500 siswa, SMA/SMK, sedangkan  untuk  SMA/SMK  Rp.  1.000.000/siswa/tahun  untuk  262 siswa.
3. Program Sosial Ekonomi
Program  di  Kabupaten  Ciamis  ini  di  beri  nama  Subsis  Raskin, RUTILAHU.  Mencakup  subsidi  raskin,  RUTILAHU  serta  pembinaan dan  pengembangan  Bidang  ketenagalistrikan,  Sasaran  bagi  Keluarga kurang  mampu  pemilik  KPS  dan  RTM  berdasarkan  kriteria  khusus. Sebesar  Rp.  1000/kg/RTS-PM  Rutilahu  Rp.  10.000.000/RTM  untuk 300  sasaran.  Anggaran  :  Rp.  24.585.648.000,  adapun  bentuk Penyaluran  untuk  subsidi  RASKIN  pembayaran  langsung  ke  PERUM BULOG untuk Rutilahu bantuan langsung ke penerima manfaat, untuk listrik  langsung  di  pasang  ke  penerima  manfaat  oleh  pihak  ketiga (Daftar penerima manfaat di tetapkan oleh keputusan Bupati).
Realisasi  program  sosial  ekonomi  di  Kabupaten  Ciamis  dapat dijelaskan bahwa :
a. Program  Raskin/Rastra  :  Anggaran  Rp.  16.988.040.000,  Subsidi Rp.  3.397.608.000,  Angkut  sasaran  94.378  RTS,  Pencapaian kinerja dan anggaran 100%.
b. Program  Rutilahu  :  Anggaran  Rp.  3.090.000.000,  Sasaan  309 Rumah, Pencapaian kinerja dan anggaran terealisasi 100%.
c.  Program  Listrik  Pra  KS  :Target  953  KKK,  Terealisasi  953  KK, Pencapaian kinerja dan anggaran terealisasi 100%.
Dari  rincian  diatas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam upaya penanggulangan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis dilakukan melalui Lembaga Terpadu
Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah  (LTPKD  )  dengan  Tiga  Program Pokok,  yang  pertama  bidang  kesehatan  yakni  program  Waluya,  dengan pemberian  jamkesda,  operasi  katarak,  khitanan  massal  dan  pemberian makanan  tambahan.  Yang  kedua  bidang  pendidikan  yakni  Program Calakan dengan pemberian beasiswa untuk 500 siswa SMP dan 262 untuk siswa  SMA/SMK.  Yang  ketiga  bidang  sosial  dan  ekonomi  yakni  Program Walagri  di  implementasikan  dengan  program  raskin/rastra  dan  program Rutilahu.
Ketiga  program  utama  dalam  rangka  upaya  pengentasan kemiskinan  di  Kabupaten  Ciamis  telah  mencapai  target  realisasi  100%, sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  miskin  meskipun tidak secara signifikan.
Dalam upaya mengurangi permasalahan kemiskinan di masyarakat, telah  dilakukan kegiatan road show  program  penanggulangan kemiskinan di  Kabupaten  Ciamis. Kegiatan  ini  dilaksanakan  di  tiap  eks  Kawedanaan Wilayah Kabupaten Ciamis selama 5 hari, mulai tanggal 19 -27 April 2016 dan  ditujukan  kepada  seluruh  Camat  dan  Kepala  Desa.   Kegiatan  ini merupakan  kegiatan  untuk  mensosialisasikan  program-program  secara lebih  jelas  dan  menyeluruh  kepada  masyarakat Kabupaten  Ciamis. Untuk kedepan  diharapkan  kegiatan  ini  menjadi  agenda  rutin  dan  menjadi  salah satu  kegiatan  LTPKD  (Layanan  Terpadu  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah).
Selanjutnya dalam upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat  telah  dilakukan  pelaksanaan  Bhakti  Sosial  terkait  program penanggulangan kemiskinan sekaligus peletakan batu pertama pembangunan  Jembatan  Ciparay,  yang  dilaksanakan  di  Desa  Ciparay Kecamatan  Cidolog  pada  Hari  Jum’at–Sabtu  tanggal  20  –  21  Mei  2016. Kegiatan  ini  meliputi  :  Penyuluhan  Pembangunan  (Sosial  Ekonomi, Kesehatan/KB, dan Pendidikan), Pembagian Sembako Kepada Masyarakat  Miskin  di  Desa  Ciparay  Kecamatan  Cidolog  dan  Desa Margajaya  Kecamatan  Pamarican,  Pengobatan  gratis,  Pembuatan  Kartu Keluarga  dan  Akte  Kelahiran  gratis,  Pelayanan  KB  gratis,  Donor  Darah, dan Perpustakaan gratis.

## IV. PENUTUP
4.1.  Kesimpulan
a.  Peran  Pemerintah  dalam  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Ciamis  dengan  di  bentuknya  Layanan  Terpadu  Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  LTPDK,  Dasar  Hukum  Peraturan  Bupati  Ciamis Nomor  62  Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Layanan  Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
b.  Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten  Ciamis  adalah  dalam  hal  Sistem  pengelolaan  data kemiskinan  daerah,  untuk  pengelolaan  dana  kemiskinan  diperlukan perangkat dan sistem yang terintegrasi hingga ke desa-desa.
c.  Upaya  Pemerintah  daerah  dalam  pengentasan  kemiskinan  dengan mengeluarkan  regulasi  mengenai  pengentasan  kemiskinan  yakni Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan  Kemiskinan,  Peraturan  Bupati  Ciamis  Nomor  29 Tahun  2016  tentang  Indikator  Lokal  Keluarga  Miskin  di  Kabupaten Ciamis,  serta  merealisasikan  3  (Tiga)  program  utama  yakni,  Bidang Kesehatan  “Waluya”,  Bidang  Pendidikan  “Calaka”,  Bidang  Sosial Ekonomi “Walagri”.

## 4.2.  Saran
a.  Pemerintah  Kabupaten  Ciamis  lebih  intens  melakukan  pengentasan kemiskinan sehingga taraf hidup keluarga miskin semakin menurun.
b.  Pemerintah  segera  membentuk  Layanan  Terpadu  Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  di  setiap  kecamatan  sehingga  membantu pendataan yang lebih relevan.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Bappenas.  2004.  Rencana  Strategik  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Indonesia  : Jakarta.
Nanga,  M.  2006. Dampak  Transfer  Fiscal  terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia . Jakarta : World Bank.
Nazir, M. 1998. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa . Jakarta : Bina Aksara.
Parwato.  2001. Penanggulangan  Kemiskinan  Departemen  Permukiman  dan Pembangunan Sarana . Jakarta : Wilaya.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penilitian Hukum . Jakarta : UI Press.
Soetrisno  L.  2001. Kemiskinan,  Perempuan  dan  Pemberdayaan. Yogyakarta: Kanisius.
Sukirno,  Sadono.  2002. Ekonomi  Pembangunan  Proses  Masalah  dan  Dasar-  dasar Kebijaksanaan. Jakarta : Universitas Indonesia.
Suharto ES. 2003. Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial. Bandung: STKS Press.
Sunaryo,  Urip.  2007.  Perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  dan  penyebabnya.
Badan Pusat Statistik, Jakarta.
Triana,  Lidya.  2006. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  di Indonesia : Analisis data susenas 2004.
Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan Eviews.
Edisi kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.