## Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government
Nugraha Rachmatullah 1 ,  Fenny Purwani 2 1,2 Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah Palembang nugrahaa_rachmatullah@radenfatah.ac.id 1 , fenny_purwani@radenfatah.ac.id 2

## Abstract
The use of information technology and digitization to improve the delivery of public services to citizens and companies is known as e-government. The purpose of this article is to analyze the importance of digital transformation and information technology infrastructure in the form of e-government in government institutions. In addition, the author will also describe solutions that become recommendations. The method used in this scientific article is qualitative. The results of the analysis show that there are still problems faced by Indonesia in the process of digitizing and developing this information technology infrastructure. Therefore, better utilization and improvement of the quality of e-government is needed, as well as leveling the development of this digitalization.
Keywords : E-Government, Digitalisation, Technology Information.

## Abstrak
Saat ini, sarana Infrastruktur teknologi di Indonesia sangatlah minim penggunaan baik Sumber Daya manusia, maupun Sumber Daya Pendukungnya, yang menyebabkan kesulitan didalam penyampaian informasi serta pelayanan publik kepada masyarakat. Diperlukan   Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan publik kepada warga dan perusahaan dikenal sebagai e-government. Tujuan dari artikel ini adalah menganalisis pentingnya transformasi digital dan infrastruktur teknologi informasi berupa e-government di institusi pemerintahan. Serta, penulis juga akan menjabarkan solusi yang menjadi rekomendasi. Metode yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa  masih  terdapat  permasalahan  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  proses  digitalisasi  dan  perkembangan  infrastruktut teknologi  informasi  ini.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan  pemanfaatan  dan  peningkatan  kualitas  e-government  yang  lebih  baik, sekaligus meratakan pembangunan digitalisasi ini. diharapkan dari digitalisasi ini proses penyampaian informasi dan pelayanan public kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien,
Kata kunci : E-Government, Digitalisasi, Teknologi Informasi.

## 1. Pendahuluan
Penggunaan  teknologi  informasi  dan  digitalisasi untuk  meningkatkan  penyampaian  layanan  publik kepada  warga  dan  perusahaan  dikenal  sebagai  e- government.  Sedangkan,  e-government  memiliki banyak definsi. Misalnya, didefinisikan oleh Nam [1] sebagai  penyampaian  layanan  publik  melalui penggunaan  teknologi  digital.  Sedangkan,  menurut Pudjianto et al. [2], di sisi lain, melihat e-government sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  interaksi  antara
pemerintah  dan  konstituennya,  seperti  warga  negara dan perusahaan.
Kemajuan  e-government  memiliki  sejumlah keuntungan.  Hal  ini  memungkinkan  komunikasi  dua arah  yang  lancar  antara  pemerintah  dan  warga.  E- government meningkatkan kualitas pemberian layanan publik  [1]  dan  transparansi  pengambilan  keputusan pemerintah [3]. Hal ini juga meningkatkan pertukaran informasi antar instansi pemerintah [4].
Pemerintah  Indonesia,  seperti  banyak  negara lainnya, mengakui nilai e-government dalam membuat layanan  publik  lebih  mudah  diakses  dan  transparan bagi  masyarakat  umum.  E-government  diperlukan  di Indonesia karena alasan berikut: (1) untuk membantu transisi  pemerintah  ke  praktik  pemerintahan  yang demokratis;  (2)  membantu  penerapan  perimbangan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah;  (3) memfasilitasi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah;  (4)  untuk  mendapatkan  keterbukaan;  dan  (5) membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi.
Adapun permasalahan yang ditemui pada penelitian ini antara lain : belumnya terealisasi-nya  transformasi perkembangan  Infrastruktur  Teknologi    di  negara Indonesia  dalam  hal  ini  menyebabkan  kesulitan didalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat.  Yang  dimana  saat  ini  sangat  dibutuhkan kecepeatan  dan  ketepatan,  supaya  masyarakat  bisa memikmati hasilnya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  menganalisis  pentingnya  transformasi digital dan infrastruktur teknologi informasi berupa e- government  di  institusi  pemerintahan.  Serta,  penulis juga  akan  menjabarkan  solusi  yang  menjadi rekomendasi. Maka dari itu, judul dari artikel ini adalah “Analisi Pentingnya Digital & Infrastruktur Teknologi Informasi  Dalam  Institusi  Pemerintahan  :  E- Government”.
II. Metode
Artikel  ilmiah  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  [5]. Sedangkan, bahan-bahan untuk dianalisis dalam artikel ilmiah ini menggunakan data sekunder. Data sekunder di dapat dari beberapa jurnal dan buku yang di dapatkan dari kumpulan beberapa buku dan jurnal yang sudah ter indeks secara nasional.

## III. Pembahasan

## 3.1 Pentingnya E-Government di Indonesia
Instruksi Presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika,  yang  menetapkan  bahwa  pemerintah Indonesia  harus  menggunakan  teknologi  telematika untuk membantu pemerintahan yang baik, secara resmi membawa  E-government  ke  administrasi  publik  di Indonesia.  E-government  diperlukan  di  Indonesia karena alasan berikut:
1. Untuk  membantu  transisi  pemerintah  ke praktik pemerintahan yang demokratis;
2. Membantu penerapan perimbangan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah;
3. Memfasilitasi  komunikasi  antara  pemerintah pusat dan daerah;
4. Untuk mendapatkan keterbukaan; dan
5. Membantu  transformasi  negara  menuju  era masyarakat informasi.

## 3.2 Status Indonesia
Menurut World Economic Forum (WEF) [6], Indonesia  saat  ini  berada  di  peringkat  98  dalam  hal infrastruktur,  dalam  hal  keterampilan  sumber  daya manusia,  dalam  hal  penggunaan  program,  dan  dalam hal  dampak  yang  dicapai  melalui  implementasi program [7].
Dalam  kasus  Indonesia,  infrastruktur  masih belum  terdistribusi  secara  luas.  Hanya  di  kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan,  dan  lain-lain,  infrastruktur  dibangun  dan dibangun  dengan  baik,  tetapi  tidak  di  kota-kota  kecil atau daerah perbatasan. Hal ini ditunjukan dari grafik 1, ada beberapa provinsi yang bahkan tidak memiliki jaringan  internet  sehingga  sangat  tidak  mungkin mendapatkan teknologi informasi jika jaringan internet saja tidak ada.
Grafik 1. Grafik 1. Presentase Desa yang Tertinggal Teknologi Informasi,Sumber:https://katadata.co.id/desysetyowati /digital/61cc241cc5567/kominfo-bangun-satelit- ribuan-menara-internet-ditarget-rampung-2024
Ini adalah salah satu masalah paling mendesak yang  harus  ditangani  oleh  pemerintah  Indonesia  jika tidak ingin ketinggalan. Namun, kita harus ingat bahwa Indonesia  adalah  pulau  yang  terbelah  oleh  lautan, memberikan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur.

## 3.3 Tantangan
Menurut Indrajit [8], pemerintah menghadapi tiga (pohon) tantangan dalam penerapan e-government:
1. Menentukan  cara  membuat  dan  menentukan saluran akses digital;
2. Melibatkan  lembaga  lain  di  luar  pemerintah, seperti swasta, dalam membangun
infrastruktur dan suprastruktur yang
diperlukan; dan
3. Merumuskan strategi kelembagaan,
khususnya terkait dengan biaya investasi dan operasional.

## 3.4 Manfaat Penerapan
Menurut adaptasi Aritonang [9] ada beberapa manfaat dari penerapan e-government ini, diantaranya terdapat pada table 1.
Table 1. Manfaat e-goverment

## Tanpa Batasan
Pemerintah elektronik akan membantu meruntuhkan hambatan badan dan yurisdiksi untuk memungkinkan layanan seluruh pemerintah yang lebih terintegrasi di seluruh tingkatan pemerintahan. Dengan pemerintahan elektronik, penyediaan akses tanpa batas akan dilakukan lebih jauh dan akan membuat pemerintah lebih mudah didekati.

## Aksesbilitas Tinggi
Pemerintah di lingkungan off-line bisa jadi sulit untuk diakses. Ini sering membutuhkan kunjungan ke kantor pemerintah sementara beberapa kegiatan bisnis dapat dilakukan melalui telepon. Ini bisa menjadi masalah bagi orang-orang di lokasi regional dan terpencil. Pemerintah elektronik menawarkan potensi untuk meningkatkan akses informasi dan layanan secara signifikan.

## Peningkatan Kualitas Layanan
Tujuan mendasar dari pemerintahan elektronik adalah untuk meningkatkan kualitas layanan bagi semua warga negara. Pemerintah elektronik mewakili layanan yang nyaman dan andal dengan biaya kepatuhan yang lebih rendah serta kualitas dan nilai yang lebih tinggi.

## Membangun Citra
Peningkatan Reputasi Pemerintah elektronik membantu membangun citra suatu negara sebagai negara modern, lokasi yang menarik untuk dikunjungi orang, dan bisnis untuk berinvestasi.
3.5 Analisis Pentingnya Peningkatan Implementasi
Grafik 2. Perkembangkan Teknologi Informasi Indonesia, Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/18 /indeks-pembangunan-tik-indonesia-naik-jadi-559- pada-2020
Secara  empiris,  implementasi  sistem  E- government  di  lembaga  publik  Indonesia  dapat  kita bagi  menjadi  dua  kategori.  Kondisi  tersebut  sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  elemen  yang  mendukung dan  membatasi.  Indeks  Pembangunan  Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia tercatat kembali  meningkat  pada  2020.  Nilainya  sebesar  5,59 atau  naik  sekitar  5%  dari  tahun  sebelumnya  yang sebesar  5,32  seperti  pada  grafik  2.  Namun,  hal  ini belum  sepenuhnya  menjadi  hal  yang  bagus  apabila angka ini tetap.
Sistem  E-government  dilaksanakan  pada kondisi  pertama  sebelum  undang-undang  nasional diundangkan,  atau  bahkan  sebelum  program  E- government  menjadi  perhatian  utama  di  Indonesia. Tahap  persiapan,  yang  meliputi  penyediaan  beberapa perangkat pendukung fisik, pusat data, dan unit khusus untuk menangani tugas tersebut, telah selesai saat ini. Pembangunan  sistem  e-government  adalah  langkah selanjutnya.  Periode  ini  banyak  terjadi  di  lembaga- lembaga  pemerintah  pusat.  Departemen  Keuangan adalah salah satunya [9].
Selama  waktu  ini,  pemerintah  pusat  mulai mempertimbangkan perlunya memodernisasi perangkat  dan  teknologi  layanan  publik  secara menyeluruh. Pemerintah nasional kemudian mengakui
bahwa  beberapa  negara  berkembang  dan  maju, termasuk Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang, terlambat  dari  jadwal.  Modernisasi  pelayanan  publik adalah kunci untuk meningkatkan kualitas kompetitif. Tahap  selanjutnya  adalah  mengesahkan  banyak undang-undang  dan  instruksi  nasional,  serta mendorong  praktik  terbaik  penerapan  E-government [10].  Sistem  E-government  diumumkan  secara substansial  setelah  penerapan  berbagai  peraturan perundang-undangan  di  bawah  kriteria  kedua,  dan pemerintah  pusat  mendesak  pemerintah  pusat  dan daerah untuk membentuk sistem e-government.
Selama  ini,  banyak  pemerintah  daerah semakin  menerima  gagasan  modernisasi  gadget  dan teknologi  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.  Sampai  saat  ini,  hampir  semua  instansi pemerintah  telah  menggunakan  teknologi  E- government [11]. Namun, tantangannya adalah bahwa implementasi  kebijakan  E-government  yang  meluas belum  menghasilkan  peningkatan  kualitas  layanan publik.  Selain  itu,  menyebabkan  berbagai  masalah. Maka  dari  itu,  peningkatan  perlu  dilakukan  demi tercapainya  E-government  yang  lebih  baik  dan  bisa mengejar ketertinggalan dengan negara baik, sekaligus memaksimalkan  manfaat  yang  bisa  didapat  dari  E- government ini.

## 3.6 Solusi untuk E-Government Indonesia
Sosiawan  [12]  mengusulkan  tiga  (tiga)  opsi untuk menjadi penerapan E-government di Indonesia.
1. Pemerintah pusat harus menyusun masterplan dan grand strategy e-Government, yang harus dituangkan  dalam  undang-undang  atau peraturan pemerintah, dan arah pelaksanaannya  harus  mencakup  langkah- langkah  teknis  pelaksanaan  dan  penyediaan sarana, bukan sekedar pengertian. Selanjutnya, pemerintah federal dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan
anggaran operasional serta anggaran pemeliharaan yang diperlukan.
2. Tuntutan  pendidikan  terpadu  dan  pelatihan sumber  daya  manusia  di  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi.  Pengembangan sumber daya manusia dalam konteks adopsi e- Government  memerlukan  pertimbangan  dan kerjasama yang cukup baik antara pemerintah, universitas, dan pihak swasta. Poin terpenting adalah bahwa kunci keberhasilan penerapan e- Government  adalah  kompetensi  manajemen manusia,  bukan  teknologi  [13].  Dari  sisi manajerial,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah daerah harus menciptakan model E-government  dengan  manajemen  yang kompeten. Agar tidak terjadi kerancuan dalam pengelolaan  dan  implementasi  e-government di  pemerintahan  daerah,  maka  struktur organisasi  yang  ada  di  departemen, kementerian,  dan  lembaga  pemerintah  yang bersifat  non-departemen  perlu  diperjelas sebagai  bagian  dari  organisasi  yang menangani  e-Government  yang  disesuaikan dengan  tugas  dan  fungsi  struktur  organisasi yang  sudah  ada  [14].  Hal  lain  yang  perlu diingat adalah bahwa pengetahuan anggaran, implementasi,  pemantauan,  dan  evaluasi sangat penting dalam administrasi eGovernment.
3. Dari  sisi  sarana  dan  prasarana,  diperlukan strategi  pemerintah  yang  merangkul  pihak swasta,  khususnya  penyedia  TIK,  dalam bentuk kerjasama terpadu yang menguntungkan kedua belah pihak [15]. Dari atas  ke  bawah,  pemerintah  pusat  dan  daerah harus  bekerja  sama  dengan  pihak  swasta untuk  meningkatkan  akses  dan  berbagai infrastruktur telekomunikasi. Hal ini misalnya memberikan  tarif  yang  transparan  dan terjangkau bagi semua.

## IV. Kesimpulan
Dari  pemaparan  di  bagian  sebelumnya, Indonesia  tergolong  masih  rendah  dalam  digitalisasi dan  infrastruktur  teknologi  informasinya.  Seperti dikatakan  dalam  data  WEF  bahwa  Indonesia  saat  ini berada  di  peringkat  98  dalam  hal  infrastruktur,  63 dalam  hal  keterampilan  sumber  daya  manusia,  77 dalam  hal  penggunaan  program,  dan  74  dalam  hal dampak  yang  dicapai  melalui  implementasi  program. Hal  ini  juga  dikarenakan  belum  meratanya pembangunan infrastruktur teknologi di Indonesia. E- government  di  Indonesia  di  Indonesia  karena  alasan berikut:  (1)  untuk  membantu  transisi  pemerintah  ke praktik pemerintahan yang demokratis; (2) membantu penerapan perimbangan kewenangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah;  (3)  memfasilitasi komunikasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah;  (4) untuk  mendapatkan  keterbukaan;  dan  (5)  membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi.
Jika  hal  ini  diterapkan,  maka  Indonesia  bisa membuka Batasan antara warga dengan pemerintahnya serta  aksesbiitas  yang  lebih  tinggi  dengan  adanya  e- government ini. Sehingga komunikasi pemerintah dan masyarakat    berjalan  lancar.  Serta,  segala  peraturan, program, dan arahan pemerintah lebih mudah diterima masyarakat.  Sekaligus,  hal  ini  akan  membantu  citra pemerintah  yang  sudah  fasih  akan  digitalisasi  dan teknologi informasi. Diharapkan, Indonesia akan terus mengejar  ketertinggalnnya.  Dari  Hasil  penelitian  ini didapatkan  bahwa  masih  terdapat  permasalahan  yang dihadapi  Indonesia  dalam  proses  digitalisasi  dan perkembangan  infrastruktut  teknologi  informasi  ini. Maka  dari  itu,  dibutuhkan  pemanfaatan  dan peningkatan  kualitas  E-government  yang  lebih  baik, sekaligus  meratakan  pembangunan  digitalisasi  ini. diharapkan  dari  digitalisasi  ini  proses  penyampaian informasi  dan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat menjadi efektif dan efisien

## Daftar Pustaka
[1] T. Nam, "Determining the Type of E-Government Use," Government Information Quarterly, vol. 31, no. 2, pp. 211-220, 2014.
[2] Pudjianto,  B.,  Zo,  H.,  Ciganek,  A.,  and  Rho,  J.J,
"Determinants of E-Government Assimilation in Indonesia: An  Empirical  Investigation  Using  Toe  Framework,"  Asia Pasific Journal of Information Systems, vol. 21, no. 1, pp. 1- 8, 2011.
[3] Deng, H., Karunasena, K., and Xu, W, "Evaluating the Performance of E-Government in Developing Countries," Internet Research, vol. 28, no. 1, pp. 169-190, 2018.
[4] Puspitasari, L., and Ishii, K., "Digital Divides and Mobile  Internet  in  Indonesia:  Impact  of  Smartphones," Telematics and Informatics, vol. 32, no. 2, pp. 472-483, 2016.
[5] Firmansyah, M., & Masrun, M, "Esensi Perbedaan
Metode  Kualitatif  Dan  Kuantitatif,"  Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol. 3, no. 2, pp. 156-159, 2021.
[6] The  World’s  Economic  Forum  (WEF),  [Online].
Available: http://www.weforum.org/.
[7] L.  &.  P.  E.  P.  Salsabila,  "Establishing  and
Implementing Good Practices E-Government (A Case Study: e-Government  Implementation  between  Korea  and Indonesia)," In ASEAN/Asian Academic Society
International Conference Proceeding Series, 2017.
[8] R.  E.  Indrajit,  "Tiga  Tantangan  Besar  E-
Government,"  Seri  999  E-Artikel  Sistem  dan  Teknologi Informasi, pp. 2-8, 2013.
[9] Aritonang,  D.  M,  "The  impact  of  e-government system  on  public  service  quality  in  Indonesia,"  European Scientific Journal, vol. 13, no. 35, pp. 99-111, 2017.
[10] Sabani,  A,  "  Investigating  the  influence  of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia," Journal  of  Science  and  Technology  Policy  Management, 2020.
[11] Sabani,  A.,  Deng,  H.,  &  Thai,  V,  "A  conceptual framework for the adoption of e-government in Indonesia," In Proceedings of the Proceedings of the 29th Australasian Conference on Information Systems (ACIS), 2018.
[12] Sosiawan, E. A, "Tantangan dan Hambatan dalam implementasi  E-Government  di  Indonesia,"  In  Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF), vol. 1, no. 5, pp. 1-14, 2015.
[13] Rokhman,  A,  "e-Government  adoption  in developing  countries;  the  case  of  Indonesia,"  Journal  of Emerging  Trends  in  Computing  and  Information  Sciences, vol. 2, no. 5, pp. 228-236, 2011.
[14] Witarsyah, D., Sjafrizal, T., Fudzee, M. F. M., & Salamat, M. A, "The critical factors affecting e-government adoption  in  indonesia:  A  conceptual  framework," International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, vol. 7, no. 1, pp. 160-167, 2017.
[15] Sabani, A, "The implementation of e-government in Indonesia," International Journal of Research in Business and Social Science, vol. 9, no. 7, pp. 190-196, 2020.