## UPAYA KOMUNITAS SAMIN DI KUDUS JAWA TENGAH DALAM MEMPERTAHANKAN JATI DIRI DI TENGAH PROBLEMATIKA KEHIDUPANNYA

## Moh. Rosyid
Dosen STAIN Kudus Jawa Tengah E-mail: mrosyid72@yahoo.co.id Diterima: 2-11-2016 Direvisi: 7-12-2016 Disetujui: 20-12-2016

## ABSTRACT
Samin community has existed since the Dutch colonial era. This community was lead by Ki Samin Surosentiko to fight against the Dutch which was started in Blora and then spreaded to surrounding regions in Central Java, such as Pati, Grobogan, and Kudus. Now, Samin community in Kudus keeps following their ancestor’s teachings, such as cling to their belief (Adam), refuse to register their marriage, not going to formal education since Ki Samin considered joining formal education is as the same as obeying the Dutch colonial, and also prefer to wear their traditional outfit. Nowadays, they faces several problems as their belief to not register their marriage, lacking of formal education, a failed farming lead to urbanization, and the absent of prominent figure among Samin community caused by various interpretations of oral teachings. This study uses descriptive analysis and based on data research conducted in 2016 through interviews, observations, and forum group discussion.
Keywords: Samin, religion Adam, state recognition

## ABSTRAK
Komunitas Samin eksis sejak era kolonial Belanda hingga kini. Keberadaannya dimotori oleh Ki Samin Surosentiko dalam melawan kolonial Belanda di wilayah Kabupaten Blora dan berdiaspora di Kabupaten Pati, Grobogan dan Kudus, Jawa Tengah. Kondisi masyarakat Samin di Kudus kini tetap teguh berpegang pada ajaran Samin dan beragama Adam, perkawinannya tak dicatat, sebagian dari mereka tidak sekolah formal yang menafsirkan ajaran Ki Samin (ketika jzaman penjajahan) bahwa sekolah sama dengan menaati Belanda, berpakaian adat ketika melaksanakan tradisi. Ciri khas mereka adalah beragama Adam, berkarakter dalam hidup dan taat beribadah. Problem yang dihadapi warga Samin di Kudus adalah akibat beragama Adam yang mengajarkan perawinanperkawinan tidak dicatat dan tidak sekolah formal, kegagalan pertanian padi sehingga menjadi pekerja urban, dan tidak satu komando antarkomunitas Samin di berbagai daerah akibat perbedaan memahami ajaran Samin berdasarkan tradisi lisan. Tulisan ini berdasarkan riset tahun 2016 dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan forum group discussion dengan deskriptif analisis.
Kata kunci : Samin, agama Adam, rekognisi negara

## PENDAHULUAN
Untuk menghancurkan suatu bangsa, hancur- kanlah ingatan sejarah generasi mudanya! Sejarah adalah guru kehidupan (historia vitae magistra) dan jangan sekali-kali melupakan sejarah (jasmerah) atau jari merah (jangan lari dari sejarah)! Jika peduli dengan sejarah, akan menjadi generasi adiluhung. Bila mengabdi pada sejarah dalam bentuk berkarya, pada saatnya berpeluang mendapat reward dari publik 1 dan dikenang kearifannya meski telah wafat. 2
Peribahasa Aceh yang berbunyi ’ mate aneuk meupat jeurat, gadeh seujarah binasa bangsa ’ bermakna anak mati bisa dicari kuburnya, se- jarah musnah binasalah bangsa. Tujuan belajar sejarah adalah agar tidak mengulang kelaliman yang telah dilakukan generasi masa lalu. Tulisan ini merupakan bagian dari upaya penulis untuk mengenang dan mengenalkan pada publik kiprah yang dilakukan oleh Ki Samin Surosentiko dan generasinya kini di Kudus dalam memperta- hankan jati diri sebagai wong (orang) Samin.
Dalam catatan sejarah trah ningrat, khu- susnya di Jawa, ada sosok dari lingkungan istana, yang hengkang dan membaur dengan rakyat jelata. Upaya itu dilakukan karena beragam persoalan, misalnya kalah akibat mere- butkan tahta dengan saudaranya, ingin menuntut ilmu di luar kerajaan, muak dengan kehidupan lingkungan keraton yang tak sesuai dengan hati nuraninya, dan bahkan ingin membantu atau memperjuangkan hak warga minoritas ( wong cilik ) yang terzalimi oleh mayoritas (orang kaya atau penguasa). Sosok atau figur tersebut
1 Sejarawan Anhar Gonggong, Mona Lohanda, dan Asvi Warman Adam 14/10/2010 mendapat anugerah Nabil Award dari Yayasan Nation Building–lembaga nirlaba yang didirikan 30/9/2006 bertujuan turut serta proses nation building Indonesia. Begitu pula Habibie Award tahun 2010 dianugerahkan kepada sejarawan maritim 29/11/2010 alm. Prof. Dr. Adrian Bernard Lapian (81 tahun), penulis disertasi Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX di UGM pada tahun 1987 dan pernah mendapat Bintang Jasa dari pemerintah RI pada tahun 2002.
2 Keberanian Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selama menjabat sebagai Presiden RI meliputi mem- bubarkan dua departemen, yakni Depsos dan Deppen, membentuk Departemen Kelautan dan Departemen Hukum dan HAM, menghapus larangan menjalankan tradisi budaya Tiongkok, mengganti nama Irian Jaya de- ngan Papua, reformasi TNI, menggilir jabatan Panglima TNI, dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.
merupakan anak Bupati Sumoroto, Tulungagung, Jawa Timur, Raden Mas Suryo Brotodiningrat Kusumaningrum, yakni Raden Surowijoyo atau Raden Kohar. Surowijoyo hengkang dari sing- gasana istana pada tahun 1850-an karena melihat realitas kekejaman penjajahan Belanda. Agar jati diri keningratannya tak teridentifikasi oleh pihak lain, ia mengganti namanya menjadi Ki Samin Surosentiko. Gerakan yang dilakukannya adalah merampok warga pribumi pengikut Belanda yang kaya dan hasilnya dibagikan pada masyarakat miskin.
Dalam tradisi lisan, Samin adalah anak Raden Surowijoyo dengan nama kecil Surosen- tiko atau Suratmoko atau Raden Aryo, namun dipanggil pula Samin sepuh yang merupakan anak Bupati Sumoroto (sekarang merupakan wilayah Kabupaten Ponorogo). Kabupaten Sumoroto di wilayah Tulungagung diperintah oleh bupati yang bergelar Raden Mas Adipati Brotodiningrat (1802–1806) sebagai bupati keempat dan memiliki dua putra, yakni Raden Ronggowirjodiningrat dan Raden Surowijoyo. Raden Surowijoyo yang tergugah karena kondisi masyarakat di luar kerajaan serba susah karena tekanan Belanda memutuskan untuk pergi dari kampung halamannya untuk mengembara dan ke- mudian mendirikan suatu kelompok yang diberi nama Tiyang Sami Amin dengan mengajarkan ilmu kanuragan (Ba’asyin & Ba’asyin, 2014, 118). Dalam pengembaraannya, ia merampok orang-orang kaya dan menjadi antek Belanda. Ia membagikan hasil rampokannya pada orang yang miskin dan sisanya digunakan untuk mendirikan gerombolan pemuda yang dinamakan ’Tiyang Sami Amin’ pada tahun 1840. Nama kelompok itu diambil dari nama kecil Raden Surowidjoyo, yaitu Samin (Winarno, 2003, 56).
Ki Samin membuat desa baru ( babat alas ) di Plosokediren, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora yang semula di tengah hutan sebagai basis perlawanannya terhadap Belanda. Rakyat Desa Tapelan, Ploso, dan Tanjungsari mengangkat Kiai Samin sebagai raja dengan gelar Prabu Panembahan Suryongalam (cahaya alam semesta) dan sebagai patih merangkap senopatinya. Ia menunjuk Kamituwo Bapangan sebagai orang dekatnya dengan gelar Suryonga-
logo (cahaya medan laga, pahlawan selalu jaya) (Sastroatmodjo, 2003, 18). Ketika itu, dengan respons warga pengikutnya jumlahnya masih terbatas, ia memilih hidup menyendiri dengan ko- munitasnya di luar perkampungan, menggunakan bahasa sangkak saat berinteraksi dengan warga di luar komunitasnya. Ketika seseorang bertanya padanya “Dari mana?”, ia akan menjawab “Dari belakang” untuk merahasiakan jejaknya dan tidak mengindahkan perintah kerja bakti oleh perang- kat desa karena perangkat desa dianggap penjilat kolonial. 3 Akan tetapi, ketika pengikutnya kian banyak, bentuk gerakannya berubah menjadi melawan perangkat desa dan kolonial Belanda. Belanda menganggap pengaruh Ki Samin mem- bahayakan eksistensinya sehingga membatasi ruang geraknya. Akan tetapi, Ki Samin memiliki keampuhan fisik dan psikis. Ketika ia dibuang ke laut dengan keadaan dibenamkan dalam drum, dalam waktu yang sama, pengikutnya melihat- nya berada di daratan atau di kampungnya. Hal itu membuktikan kesaktian Ki Samin dalam menerima siksaan. Ki Samin berpesan pada keluarganya, yakni Yongnyah, bahwa dirinya akan diperlakukan lebih kejam oleh Belanda dan prediksi itu terjadi. Tangan Ki Samin diikat, rambut digunduli seperti pesakitan dengan celana kolor hitam lusuh menempel di tubuhnya yang ringkih. Di tengah hari itu, ia dihadapkan pada Ndoro Seten setelah malam sebelumnya ditahan di bekas tobong gamping. Ia ditangkap setelah mencoba melawan agen polisi yang mengepung Balai Desa Ploso. Empat puluh hari sebelumnya, 8 November 1907, mewisuda dirinya sebagai Ratu Tanah Jawa dengan gelar Prabu Panembahan Suryongalam (Sastroatmodjo, 2003, 7). Ia diculik Belanda dan dibuang di Digul, Irian Jaya, lalu dipindahkan ke Sawahlunto, Padang, Sumatra Barat, kemudian wafat tahun 1602 Saka, 1676 M atau 1599 Jawa. 4 Berdasarkan data lain, Ki Samin
3 Kebenciannya pada Belanda diungkapkan dengan kera- tabasa Walondo, watae alon-alon tapi mbondo (karakter Belanda meski secara pelan akan membelenggu bangsa Indonesia).
4 Upaya Belanda menggali tambang batu bara dan me- nyiapkan infrastrukturnya mendatangkan pekerja dari penjara di Batavia, Makassar, Bali, Madura, dan seba- gian besar di daerah Pulau Jawa lainnya (saat itu Jawa berupa hutan belukar dan warganya bodoh) pada tahun 1892–1938 dengan kapal penumpang yang mengangkut orang Belanda dan Eropa. Sepanjang perjalanan (3–5
wafat di pembuangan Sawahlunto tahun 1914 dan dua buah kitab, yakni Kitab Jamus Kalimasada dan Kitab Pandom Kehidupan Wong Samin , disita oleh Belanda (Sastroatmodjo, 2003, 12).
Tahun 1975, warga Samin di Bojonegoro, Blora, dan Kudus beranggapan bahwa Kiai Samin Sepuh dan Anom tak pernah mati, melainkan moksa menjadi penghuni kasuwargan (surga). Upacara Rasulan dan Mauludan bagi kalangan Samin dijadikan tradisi untuk mengenang keper- kasaan dan kepahlawanan Kiai Samin (Sastroat- modjo, 2003, 28). Ki Samin beserta kerabat dan pengikutnya, yakni Karjani, Singotirto, Brawok, dan Engkrek, dibuang, namun semua kembali ke Jawa (Blora). kecuali Ki Samin Surosentiko yang berpesan kepada Engkrek dan Brawok agar mempertahankan agama yang diyakininya, yakni Adam. Ki Samin, meski dalam masa penawanan, pulang yang dipercaya sebagai bukti ampuh kesaktiannya untuk menjumpai Ki Surokidin yang merupakan menantunya di Desa Tanduran, Blora. Ki Samin pun berwasiat bahwa meskipun tertinggal di pengasingan, dirinya akan pulang ke tanah Jawa dengan sesorah (pidato) “ mbesok ojo samar karo aku , keno pangkling rupane , ojo pangkling suarane ” yang berarti “besok jangan samar denganku, boleh lupa wajahku, jangan lupa suaraku.”
Perjuangan Ki Samin diteruskan generasinya dan berkembang hinga ke wilayah Kabupaten Blora lainnya serta ke tiga kabupaten tetangga,
hari), kaki dan tangan para tahanan dirantai dengan rantai besi sehingga disebut orang rantai dan dhulur tunggal kapal . Penumpang tersebut ditempatkan di dek pengap bagian lambung kapal dan berdesakan menuju pelabuh an kecil Teluk Bayur di Kota Padang, bila melawan dice- burkan ke laut atau dicambuk. Pelabuhan lalu dibuat menjadi pelabuhan besar oleh tawanan dengan nama Emma Haven. Tawanan juga dipaksa membuat jalur rel kereta api dari Teluk Bayur ke Sawahlunto dan menggali batubara di perut bumi untuk menambang di Ombilin, Sawahlunto. Selama bekerja, pekerja tetap dirantai besi di tangan dan kaki karena dianggap Belanda ada yang memiliki kesaktian, rantai dilepas setelah masuk terowong an tambang batubara. Sebagian pekerja diang- kut kapal ke Belanda dan dikirim ke Sumatera untuk dipekerjakan di kapal VOC dan kapal perang Belanda untuk menyerang Aceh. Keturunan orang rantai kini berada di Tangsi Baru, kelurahan Tanah Lapang dan di Air Dingin (Lusiana Indriasari, “Rantai” itu Masih Membelenggu Keturunan Mereka, Kompas , 13/12/2013, hlm. 28). Apakah kisah ini ada hubungannya dengan Ki Samin? Perlu riset mendalam.
yakni Kabupaten Pati, Kabupaten Purwodadi, dan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Warga Samin di Blora mendapat tekanan dari perangkat desa karena menolak membayar pajak yang berdalih bahwa hasil bumi merupakan hasil keringat dan tanah milik leluhurnya, sedangkan Belanda meminta tanpa hak. Ada tiga unsur gerakan Saminisme yang berkembang di Pulau Jawa, yakni gerakan yang mirip organisasi proletariat kuno yang menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung. Hasil pemeriksaan aparat pemerintahan bahwa gerakan Samin bersifat utopis dan dialamatkan pada pemerintah dengan gerakan diam, tidak membayar pajak, tidak bersedia menyumbangkan tenaga untuk negeri, menjegal peraturan agraria daerah yang berlaku, dan mendewakan sebagai pengejawantahan dewa yang suci (Sastroatmodjo, 2003, 11).
Pada era pascakolonial, warga Samin mena- makan kelompok mereka dengan sedulur sikep dengan tujuan agar identitas mereka tidak berke- san negatif berkelanjutan, seperti ateis, kolot, dan miskin. Kata sedulur bermakna saudara dan sikep sebagai keratabasa dari ungkapan sikep rabi yang bermakna bahwa keberadaan manusia di dunia merupakan buah dari sikep-rabi (persetubuhan suami-istri). Apakah dengan perubahan tersebut orang Samin tetap menghadapi problem hidup atau sebaliknya? Realitanya menghadapi problem yang berbeda, sesuai dengan kondisi.
Tulisan ini membahas problem hidup yang diderita komunitas Samin di Kudus, upaya yang dilakukan komunitas Samin dalam memperta- hankan jati dirinya, dan harapan komunitas Samin pada pemerintah.
Tujuan riset ini adalah memahami jati diri wong Samin sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (1) setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan- nya di depan hukum, (2) setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak serta (3) setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan, berhak memperoleh
perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Realita yang ditemukan penulis, ada komunitas yang rentan diperlakukan diskriminatif oleh penyelenggara pemerintahan dan pihak mayo ritas karena ketidaktahuannya atau terprovokasi atas berita miring yang bertahun-tahun diterima dan dianggap benar oleh publik. Pada sisi lain, berita miring tersebut tidak dikritisi kebenarannya atau hanya sebuah fitnah dan komunitas Samin adalah salah satunya, khususnya di Kudus, Jawa Tengah.
Riset ini dilaksanakan tahun 2016 dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan forum group discussion (FGD) dengan orang Samin di Kudus serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penulis memilih komunitas Samin di Kudus karena telah menelitinya sejak tahun 2008 hingga kini dengan beragam topik, seperti aspek genealogi, perkawinan, pendidi- kan, perempuannya, ajaran atau kepercayaan, perlawan an mereka sebagai petani, dan strategi konversi agama yang dilakukan.

## TEBARAN SAMIN DI KUDUS
Komunitas Samin populer di wilayah Kabupaten Kudus. Awal keberadaannya di Kudus direspons oleh Sosar (warga Desa Kutuk), Radiwongso (warga Dukuh Kaliyoso), dan Proyongaden (warga Desa Larekrejo), ketiganya semula warga non-Samin di Kecamatan Undaan. Adapun di Du- kuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo direspons oleh Ngadiyono. Penyebaran- nya, versi pertama, berasal dari Klopoduwur, Blora. Pada tahun 1890 Sosar, Radiwongso, dan Proyongaden bertemu Surokidin, tokoh Samin di Blora, yang mengenal ajaran Samin. Narasumber tidak memberikan keterangan pasti mengenai tahun kedatangan atau penyebaran, kitab pening- galan, benda sejarah, dan lainnya yang dijadikan data. Kedua, penyebaran berasal dari Dukuh Ploso Wetan, Desa Kediren, Kecamatan Randu- blatung, Blora, Jawa Tengah yang dimotori oleh Surokidin, kemudian bertemu Sosar, Radiwong so, dan Proyongaden yang merupakan warga Samin Kudus. Ketiga, menurut Soerjanto, ajaran Samin datang di Desa Kutuk Kudus melalui Ki Samin Surowijoyo dari Randublatung, Blora, yang membawa kitab Serat Jamus Kalimasada
berbahasa Jawa kuno berbentuk sekar macapat dan prosa ( gancaran ). Keempat, ekspansi dilaku- kan Raden Kohar yang membangun pusat perla- wanan terhadap Belanda. Kelima, ajaran Samin dibawa oleh pengikut Samin Surosentiko pada tahun 1916 karena kegagalannya mengekspansi ke Tuban (Rosyid, 2008, 14).
Sikap masyarakat Samin pascakolonial telah berubah. Mereka mengambil sikap propemerintah ( mapah gedang ), yakni diibaratkan sebagaimana daun pisang kering pada pohon karena proses alamiah. Setelah daun itu kering, melemah, dan menggantung di dahannya inilah dianggap sebagai lambang ketaatan pada pemerintah (Ro- syid, 2009, 21). Ketaatannya diwujudkan dengan membayar pajak, bergotong royong, dan sebagian dari mereka menjalani sekolah formal dengan tu- juan awal perlawanan Samin untuk mewujudkan kemerdekaan dan kini telah merdeka.
Masyarakat Samin Kudus, hingga pertengah- an tahun 2016, tersebar di tiga wilayah kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Undaan, tersebar di Desa Kutuk, Desa Karangrowo (Dukuh Kaliyoso), dan Desa Larekrejo dengan masing-masing sebanyak 5, 58, dan 15 kepala keluarga; (2) Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo yang berjumlah sembilan kepala keluarga; (3) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati hanya berjumlah dua jiwa. Jadi, jumlah total masyarakat Samin Kudus dari penyebaran di lima wilayah tersebut sebanyak 87 kepala keluarga dan diprediksi ada 348 jiwa.

## MAKNA KATA SAMIN
Terdapat beberapa versi pengertian istilah Samin . Pertama, kata yang memiliki pengertian atau ber- makna sama atau sami-sami amin . Maksudnya, jika semua setuju dianggap sah (sama) sebagai bentuk dukungan rakyat membela negara melawan Belanda. Kedua, diilhami nama tokohnya Samin Surosentiko atau Raden Surowidjojo (nama ke- tika tua), Raden Surontiko atau Raden Suratmoko (nama kecil), putra Bupati Tulungagung (Kardi, 1996, 2). Ketiga, Samin bermakna sami-sami tiyange/wong e (sama orangnya). Maksudnya, sesama manusia bersaudara yang diilhami dari prinsip hidup Samin. Keempat, komunitas Samin adalah anggapan orang Jawa pesisir yang hidup di daerah pinggiran (Endraswara, 2005, 17).
Istilah Samin menurut Sigar (1998, 1) adalah nama Suku di Jawa Tengah, antara lain Samin, Jawa, Karimun, dan Kangean. Berdasarkan do ngeng rakyat, kata Samin muncul sebelum Samin Surosentiko ada, yakni ketika masyarakat di lembah Sungai Bengawan Solo dari Suku Kalang, bekas para Brahmana, pendeta, dan sar- jana Maja pahit di akhir pemerintahan Brawijaya V me nyingkir dari Majapahit (Sastroatmodjo, 2003, 23). Versi tersebut bertolak belakang dengan pendapat Winarno (2003, 56) bahwa keberadaan Samin di Bengawan Solo merupakan usaha Raden Surowidjojo memperluas daerah perlawanan terhadap Belanda sejak tahun 1840.
Komunitas Samin muncul sebagai gerakan perlawanan petani terhadap kebijakan Belanda atas penindasan rakyat kecil yang menimbulkan beberapa dugaan. Pertama, menurut Sastroat- modjo (2003, 50), kemunculan gerakan yang berbentuk ritual, mistis, dan isolasi diri tersebut sebagai akibat dari merosotnya kewibawaan penguasa pribumi di era penjajahan Belanda. Kedua, gerakan yang disebut sirep , yakni gerakan tanpa bersenjata agar tidak terjadi pertumpahan nyawa karena perseteruan fisik, merupakan ben - tuk penolakan membayar pajak karena bukan untuk pribumi. Ketiga, gerakan Tiyang Sami Amin merupakan perlawanan secara ekspresif terhadap Belanda pada tahun 1840 dengan membuat pasukan (gerombolan dan bramaco- rah) dan merampok warga pribumi kaya karena mengikuti penjajah untuk kemudian dibagikan pada warga pribumi miskin (Sastroatmodjo, 2003, 51). Keempat, gerakan pertempuran fisik dengan mengumpulkan pemuda yang dibekali ilmu kanuragan (ilmu bela diri secara supranatu- ral), kekebalan, dan olah budi untuk mengusir penjajah. Pada awalnya, Belanda menganggap gerakan Samin semula sebagai ajaran kebatinan, embrio munculnya agama baru (Kardi, 1996, 2). Kelima, perlawanan pada tahun 1870 merupakan akibat dari reaksi emosional terhadap pergeseran status sosial pribumi akibat penerapan pajak, pematokan tanah untuk perluasan hutan jati, dan penyerahan hasil pertanian untuk Belanda (Faturrahman, 1996, 20). Perbedaan mendasar antara wong Samin dengan non-Samin adalah orang Samin mengaku ( ndaku ) beragama Adam, yakni umat beragama yang menaati prinsip ajaran hidup dan menjauhi larangan hidup.

## CIRI KHAS ATAU KARAKTER SAMIN a. Beragama Adam
Kata Adam berasal dari awal dumadine ma- nungso yang berarti manusia pertama di dunia. Kitab sucinya disebut Tapel Adam yang memuat kidung atau macapat dengan 2714 tembang Ja- wa. 5 Komunitas Samin Kudus, dalam beragama, berpegang pada prinsip aku wong nJowo, agamaku Jowo yang berarti “saya orang Jawa, beragama Jawa” . Proses transformasi ajarannya sabdo tanpo rapal (ajaran tak tertulis) dengan dasar sahadat , panetep , lan panoto agomo . Mereka menyebut agama Adam berprinsip etika adiluhung . Pegangan jiwanya adalah Gomojowo , Rosojati , Budojawi (Sastroatmodjo, 2003, 21).
Agama Adam dianggap sebagai perwujudan “ucapan” tandeke neng pengucap, opo wae thu- kule soko pengucap (segala sesuatu berpangkal pada ucapan), laku (perilaku), dan penganggo (tata cara berpakaian). “Pengucap” bermakna kehidupan tergantung pada perilaku, sedangkan “laku” sebagai perwujudan ucapan. Ukuran kebenaran ucapan, perilaku lan penganggo , tergantung pada aktivitasnya (tindak-tanduknya) yang sesuai dengan ajaran Samin. Istilah agama Adam diilhami oleh keyakinan bahwa keberadaan Adam dianggap sebagai orang pertama di dunia yang merupakan ciptaan Tuhan ( Yai ) dengan tujuan agar dunia sejahtera ( donyo rejo ). La- hirnya Adam karena sabda tunggal Yai , adanya Yai karena adanya Adam ( Ono iro ono ingsun, wujud iro wujud ingsun. Aku yo kuwe, kuwe yo Aku, wes nyawiji . Yai ( yeng ngayahi samubarang kebutuhane putu) putu duwe kewajiban, putu njaluk Yai kanti ngeningke cipto, roso, lan karso kang supoyo biso kasembadan sejo lan karep kanti neng, nheng, lan nep ( Yai bermakna dzat pemenuh hajat hidup makhluk, makhluk pun memiliki kewajiban. Jika makhluk memohon hanya kepada-Nya dengan mengheningkan cipta atau semedi dan diwujudkan dengan aktivitas yang baik). Istilah “agama” bermakna ugeman atau pegangan hidup sebagai bukti pemahaman Samin sebagai nama manusia pertama ciptaan Tuhan di dunia. Tradisi bermuatan ajaran etika hidup menjadi kepercayaan yang dipertahankan
5 Dinas Kebudayaan Pemkab Blora mewacanakan digitali- sasi Kitab Samin agar terakses publik.
dalam pendidikan keluarga ( homeschooling ) dengan tuturan atau tradisi lisan dan figur teladan ( botoh dan orangtua).
Kepercayaan orang Samin, bila dikaitkan dengan pemahaman umum, terdiri dari (1) keper- cayaan terhadap roh yang memiliki pemaknaan berbeda dengan warga non-Samin. Bagi Samin, roh dimaknai dengan model keratabasa, yakni gegoroh (Jawa: bohong) yang berarti orang yang berbohong merugikan orang lain yang identik dengan roh ( memedi , lelembut ); (2) Gusti (Tuhan) atau bagusing ati (hati yang baik) yang bermakna orang yang baik hati sebagai penanda bertuhan (Samiyono, 2010, 112).
Agama Adam tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perundangan yang berakibat tidak mendapat pengakuan dari publik, penyelenggara pemerintahan, dan negara. Padahal, amanat dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama sudah jelas. 6 Penpres tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 berdasarkan amanat Tap MPRS Nomor XIX/ MPRS/1965. Pada era reformasi, Surat Menteri Agama Nomor MA/12/2006 menegaskan (masih) pemberlakuan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965. Demikian pula Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/ PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa (1) Undang-undang pencegahan penodaan agama tak menentukan pembatasan kebebasan beragama. Akan tetapi, pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau pe- nodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianutnya di Indonesia, (2) negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran suatu agama. Mahkamah berpendapat bahwa setiap agama memiliki pokok-pokok
6 Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 ”agama yang dipeluk penduduk Indonesia, meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghu Cu. Enam agama ini dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, namun bukan berarti agama lain, seperti Ya- hudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh dan dibiarkan adanya, asalkan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan ini atau perundangan lain.
ajaran yang diterima umum pada internal agama masing-masing, dan (3) tidak dibenarkan bahwa negara membatasi pengakuan hanya enam agama. Negara mengakui semua agama yang dianut rakyat Indonesia, asalkan ajaran agama tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
Pada faktanya, keberadaan agama Adam (agama lokal) yang dipeluk warga Samin tidak diakui negara sebagaimana agama resmi lainnya. Dampaknya, hak warga Samin yang berkaitan dengan hak sipilnya tidak dilayani pemerintah secara utuh, seperti kolom agamanya dalam kartu tanda penduduk (KTP) oleh petugas atau pemerintah ditulis tanda setrip (-). Penulisan setrip dalam kolom agama di KTP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam kajian sosiologi agama, dikenal isti- lah agama samawi atau agama wahyu ( revealed religion ), yakni agama yang dipercaya sebagai hasil penurunan wahyu Tuhan melalui malaikat- Nya, kepada rasul-Nya ( full fledged ), memiliki kitab suci, dan memiliki umat  (pengikut). Ada- pun agama nonsamawi tidak selalu memenuhi syarat baku tersebut, padahal dalih sosiolog agama tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Di sisi lain, dalam analisis Kasim (2011, 3), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi  Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, terdapat dua kata kunci, yakni hak derogable dan hak non-derogable (hak absolut) yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau keadaan darurat. Hak absolut berupa hak dasar, yakni hak hidup ( rights to life ), bebas dari penyiksaan ( right  to  be  free from torture ), bebas dari perbudakan ( right to be free from slavery ), bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), bebas dari pemidanaan berlaku surut, sebagai subjek hukum serta hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang disebut sebagai universal inaliable (tak bisa dilenyapkan), involable (tak dapat diganggu gugat), dan nonderogable human rights (hak-hak asasi yang tak boleh dilanggar). Bila negara melanggar salah satu hak tersebut
maka dikecam sebagai pelanggar hak asasi manu- sia ( gross violation of human rights ).   Beragama (apa pun agamanya) dan melaksanakan ajaran- nya merupakan hak absolut warga negara sesuai Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila pertama Pancasila. Meskipun demikian, dalam realitanya, mengapa beragama selain enam agama yang tertuang dalam perundangan tidak diakomodir negara? Mengapa niat baik ( good will ) pemerintah melaksanakan undang-undang tidak konsekuen atau tidak bertanggung jawab? Pemerintah tidak mengakomodasi agama lain selain enam agama yang diakui, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sebagaimana agama Adam pada warga Samin. Hal ini bertentangan dengan hak absolut setiap manusia di mana beragama merupakan hak dasar yang bila tidak dipenuhi maka negara dianggap melanggar hak absolut pada individu.

## b. Berkarakter dalam Hidupnya
Wong Samin memiliki karakter dalam hidupnya, yakni memiliki empat ciri ketika berkomuni- kasi dengan masyarakat luar Samin. Pertama, sangkak , yang dimaksud dengan menjawab pertanyaan dengan keratabasa, misalnya “ teka ngendi? ” (dari mana?) dan mereka akan men- jawab “ teko mburi ” (dari belakang). Selain itu, jika mereka ditanya “ lunga ngendi? ” (dari mana?) maka jawabannya adalah “ lunga ngarep ” (ke depan). Masyarakat Samin sangkak jaman dulu lebih suka menutupi tujuan kegiatannya jika ditanya oleh pihak lain dengan tujuan agar tidak teridentifikasi kegiatannya oleh Belanda. Kedua, ampeng-ampeng / grogol , yakni mengaku Samin, namun perilakunya tidak seperti ajaran Samin dengan kata lain jika berbicara seperti Samin ( sangkak ), tetapi perilakunya tidak seperti Samin sejati. Ketiga, samiroto adalah masyarakat Samin yang me ngaku Samin sekaligus  mengikuti adat non-Samin. Karakter ini menegaskan pen- campuradukan antara karakter Samin dengan karakter non-Samin. Keempat, dlejet (sejati), yakni masyarakat Samin yang berpegang pada prinsip Samin secara utuh.
Karakter wong Samin menaati larangan hidup berupa bedok (menuduh); c olong (men- curi); pethil , mengambil barang yang melekat
dengan sumber kehidupan, seperti sayur di ladang; jumput , mengambil barang yang menjadi komoditas di pasar (beras); bahkan nemu wae ora keno , menemu barang menjadi pantangan. Prinsip beretika yang dijauhkan berupa drengki (memfitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung atau membenci sesama), dawen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati), nyiyo marang sepada (berbuat nista terhadap penghuni alam) karena rambu-rambunya bejok reyot iku dulure, waton menungsa tur gelem di daku sedu- lur (cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara). Prinsip ajaran Samin meliputi (1) kudu weruh duweke dewe , harus memahami barang yang dimilikinya dan tidak memanfaatkan milik orang lain, (2) lugu , sanggup dan tidak ragu untuk mengatakan “ya” atau “tidak” dalam mengadakan perjanjian, transaksi ataupun kesediaan dengan pihak lain, kecuali jika saat menepati janji menghadapi kendala yang tidak diduga, seperti sakit, (3) mligi , taat aturan atau prinsip Samin dan dipegang erat sebagai bukti keseriusan dan ketaatan memegangi ajarannya, (4) rukun dengan istri, anak, orang tua, tetangga, dan dengan siapa saja, dan (5) larangan beristri lebih dari satu (Rosyid, 2008, 18). Keta- atan meninggalkan ajaran Samin berupa larangan atau melaksanakan prinsip ajaran Samin sangat tergantung kualitas diri wong Samin. Ada yang menaati, ada pula yang melanggarnya.
Kondisi saat ini, masyarakat Samin bukan eksklusif, tetapi membaur dengan masyarkat non- Samin. Pakaian berwarna hitam yang dipakai un- tuk acara ritual atau acara resmi, seperti perkawin- an, merupakan identitasnya yang melambangkan kesederhanaan hidup. Celana komprang pertanda siap menghadapi segala macam pekerjaan, baik di rumah maupun di sawah. Penggunaan kerata- basa untuk menjelaskan pengertian yang berbeda dengan cara mengambil satu atau dua suku kata kemudian diberi pemahaman baru, misalnya kata ‘gusti’ bagusing ati bermakna hati yang baik dan sebagainya (Samiyono, 2010, 87–89).

## c. Taat Beribadah
Anggapan penjajah Belanda hingga mayoritas masyarakat kini bahwa orang Samin tidak be- ragama dikarenakan ukuran beragama yang sah
adalah agama yang tertulis dalam perundang- undangan dan beribadah di tempat ibadah yang ada di ruang publik. Cara beribadah Samin berupa (1) manembah (semedi) pada Yai (Tuhan) yang menciptakan alam semesta. Waktu semedi pagi, siang, sore, dan malam dan waktu terbaik untuk melakukannya adalah eng tengah latri (tengah malam), (2) puasa sura selama tujuh hari atau sebulan sesuai kemampuan dan puasa hari lahir ( weton ) serta (3) bersedekah, bila hasil panen- nya melimpah maka memotong hewan berkaki empat, namun bila sebaliknya maka memotong hewan berkaki dua. Daging hasil pemotongan didistribusikan pada tetangga yang Samin dan non-Samin. Melaksanakan ajaran agama tersebut atau tidak sangat tergantung pada pribadi warga Samin.
Ibadah dalam ajaran Samin atau lebih dikenal dengan istilah semedi berprinsip nindakno neng- neng meneng, nenuwun marang yeng momong jiwo rogo, bakale keturutan pengangenane yang bermakna melaksanakan konsentrasi dengan diam ( semedi ), memohon pada pemelihara jiwa raga agar harapan terpenuhi. Prinsip ibadahnya adalah wong urip kudu percoyo, ora keno mujo kayu-watu , adanya kesatuan, dan manunggaling kawulo marang gusti (adanya manusia karena adanya Tuhan). Kata Yai bermakna kabeh yeng ngayahi yang berarti semua kebutuhan hidup manusia dicukupi Tuhan dan keberadaan manusia sebagai putu (cucu) Adam.
Bagi orang Samin jenis dlejet , kata ’poso’ atau puasa dipahami dengan ngepasno roso utowo keno mangan, ora keno mlanggar aturan Samin arupo goroh, kudu jujur, lan ngepasno rembukan yang diartikan dengan menyelaraskan rasa dan tidak boleh melanggar prinsip Samin, seperti jangan bohong, harus jujur dan tidak boleh melanggar prinsip Samin dianggap sebagai esensi berpuasa. Kata puasa dikeratabasakan ngepaske roso (rasa sesama) yang artinya jika disakiti tentu akan merasa sakit maka jangan menyakiti pihak lain.
Bentuk puasa Samin Kudus berupa puasa hari kelahiran, yaitu puasa Sura dan puasa nazar. Sebelum melakukan puasa, disyaratkan mandi keramas (mandi besar), yakni menyiram air seluruh tubuh. Puasa hari lahir ( weton ) bertujuan
mengenang hari kelahiran sekaligus media doa agar kehidupan berikutnya diberi keselamatan Yai (Tuhan). Puasa Sura dilaksanakan pada bulan Sura , ada yang melaksanakan selama 40 hari, 21 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari 1 malam, sesuai kemampuannya. Puasa diakhiri dengan tidak tidur ( melek ) selama sehari semalam ( ngebleng ). Adapun puasa pati geni adalah puasa yang tidak tidur selama sehari semalam dan diakhiri dengan selamatan ( brokohan ). Puasa ini dilaksanakan pada bulan Sura atau puasa hari kelahiran, sesuai selera yang melaksanakannya.
Puasa masyarakat Samin bertujuan untuk (1) ngurangi sandang-pangan sak untoro , mengu- rangi konsumsi makanan dalam waktu tertentu, mulai terbenam matahari hingga terbenamnya matahari hari berikutnya (semalam-sehari) dan diakhiri dengan selamatan, khususnya puasa pati geni . (2) Ngurangi roso , mengurangi rasa atau bumbu dalam makanan dengan tidak menggu- nakan garam dalam makanan, baik berbuka mau- pun sahur. (3) Netepno roso sejati , menetapkan atau meneguhkan ajaran yang diwujudkan dalam perilaku (puasa) berupa rasane wong urip yeng digayuh ngemenno artikel (angan-angan dalam batin); partikel (menimbang-nimbang); kelakuan; ngeningno ati lan pikiran , gayuh apik tekan becik , manjinge ngilmu kanggo penganggo yang berarti tujuan manusia hidup jika dilaksanakan dengan ucapan dan tindakan didasari perasaan sehingga ‘ngilmu’ akan meresap dalam kehidup- an. (4) Menjalani kehidupan demi menggapai kebahagiaan bermodalkan perilaku sesuai dengan prinsip hidupnya agar tercipta kehidupan yang sejahtera. (5) Puasa diharapkan mendapatkan ilmu ( kanuragan atau mantra ), (6) menjadi sehat ( dadi waras lan slamet ), dan (7) wujud prihatin ( sireh ) menyikapi kehidupan.
Dalam melaksanakan puasa ( sireh ) terdapat pantangan dengan tidak mengonsumsi (1) garam ketika berbuka atau sahur. Garam bermakna sum- ber rasa (makanan) dengan harapan menggapai tujuan hidup ( gegayuhan supoyo kasembadan ) sebagai bentuk keprihatinan hidup dengan makanan yang sangat sederhana, (2) buah- buahan, (3) barang yang ketika hidup bernyawa,
(4) beras atau woh dami (nasi). 7 Pada dasarnya, jika berhasil melaksanakan puasa maka dianggap meraih esok surut, sore nanggal (di pagi hari meninggal dunia, di sore harinya reinkarnasi pada generasinya) tercipta kehidupan yang baik. Pan- jatan doanya adalah mugo-mugo ketekan sejo, lan kekarepane. Asale wong, bali wong, seng becek kelakuane . Pak-pak bo, pak-pak bo. Ojo dadi, dadio kebo, dadio wong neh. Ojo mangan suket, mangano sego liwet. Ojo ngumbe banyu kali, ngombeo banyu kendi (semoga terwujud harapan dan keinginan, menjadi orang lagi. Jangan makan rumput, makanlah nasi. Jangan minum air sungai, minumlah air kendi). Artinyanya, jika orang Samin beribadah (puasa) maka dapat dijadikan bekal setelah hidup. Di alam pascahidup (mati), puasa dimaksudkan untuk dapat bereinkarnasi, yakni kebaikannya akan menitis pada anak ke- turunannya agar menjadi anak yang baik. Di samping itu, jika tidak beribadah atau berbuat kejelekan semasa hidup, setelah meninggal arwahnya menempel pada hewan atau bebatuan.
Dalam hal bersedekah, menyembelih hewan (kerbau, kambing atau ayam) merupakan ajaran yang diturunkan sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan panen. Semakin banyak atau besar hasil panennya, maka dianjurkan untuk menyem- belih hewan berkaki empat. Daging hewan yang disembelih kemudian dimasak dan didistribusikan pada tetangga yang Samin dan non-Samin. Pihak yang dipercaya menyembelih adalah modin desa karena yang akan mengonsumsi daging bukan hanya warga Samin, tetapi juga tetangganya yang muslim.
Mengapa publik menganggap Samin ateis? Ada tiga alasan untuk menjawab hal itu, yakni (1) diawali dengan kebencian Belanda pada komuni- tas Samin yang tidak membayar pajak. Belanda memberikan label ateis pada wong Samin agar pembangkang pajak tidak diikuti orang non- Samin. Provokasi Belanda dikembangkan oleh perangkat desa yang menjadi antek Belanda. (2) Orang Samin beribadah secara tidak terbuka karena tidak memiliki tempat ibadah khusus di ruang publik yang mengharuskan mereka beriba-
7 Warga Samin dalam memberikan argumen sesuai kemampuan memahami ajarannya, mengapa makanan tersebut ditinggalkan karena ajaran yang diwariskan leluhurnya dilaksanakan apa adanya ( taken for granted) .
dah di rumah masing-masing ( sanggar pamujan ). (3) Pemerintah mengategorikan agama Adam sebagai penghayat kepercayaan sehingga publik menganggap orang Samin tidak beragama.

## d. Toleransi Warga Samin
Warga Samin menyembelih hewan bila hasil panennya melimpah dan dipercayakan pada modin desa sebagai pertanda tolerannya pada tetangganya yang mayoritas muslim. Berdasarkan toleransi inilah, warga Samin mendistribusikan daging sembelihan dan diterima oleh muslim setempat yang berdalih bahwa penyembelihan- nya sah dan sudah sesuai aturan Islam. Meskipun demikian, penyembelihan hewan berkaki empat (kambing atau kerbau) atas keberhasilan pascapa- nen tidak selalu dilakukan setiap warga Samin. Akan tetapi, ketaatan warga Samin terhadap ajaran Samin sangat bergantung pada kualitas keberagamaannya atau tidak semua dari mereka melaksanakan ajaran Samin secara utuh. Warga Samin tidak berbeda dengan umat beragama lain dalam menjalankan ajaran agamanya, hanya saja penulis tidak menemukan fakta bahwa warga Samin di Kudus menjadi pencuri karena ketaatan warga Samin berkaitan dengan perilaku baik.

## PEMBAHASAN
Problem kehidupan orang Samin terdiri tiga hal, yaitu menganut agama Adam, mengalami kegagalan panen, dan tidak memiliki kesamaan komando antardaerah. Dalam menaati ajaran agama Adam yang diwariskan secara lisan, beberapa ajarannya bertentangan dengan hukum positif, seperti perkawinan dan tidak menjalani sekolah formal.
Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya, manusia mendambakan keturunan sebagai penerus kekera- batan yang terlahir melalui perkawinan dengan tujuan regenerasi agar tidak terjadi konflik atau jika benar terjadi, pencarian jalan tengah dapat diusahakan untuk menyelesaikan secara damai. Jika tidak tercapai cara damai, maka jalur hukum sebagai solusinya sehingga pelaksanaan perkawin- an perlu melibatkan negara (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil) dengan ragam pertim- bangan, seperti (1) aspek sahnya perkawin an dalam
perspektif hukum positif dibuktikan secara tertulis karena kategori peristiwa kependudukan, (2) proses perkawinan terdokumentasi secara tertulis untuk dokumen kependudukan, (3) aspek legal-formal tertulis tersebut dijadikan pijakan bertanya atau menjawab persoalan sebagai langkah preventif jika terjadi permasalahan, seperti meragukan status perkawinan, apakah masih gadis dan jejaka atau sudah janda dan duda. Hal tersebut bertujuan agar tercipta administrasi kependudukan yang rapi. Ketiga argumen tersebut termasuk dalam kategori peristiwa penting, yakni kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pentingnya keterlibatan pemerintah dalam perkawinan karena pemerintah berperan sebagai pengayom sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan dan terwujudnya administrasi kependudukan yang baik dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang rapi.
Realitas sosial mengungkapkan bahwa perkawinan masyarakat Samin, khususnya di wilayah Kabupaten Kudus, tidak taat secara utuh terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pertama, usia perkawinan ditentukan de- ngan pola adat, bukan berdasarkan batasan usia yang tertuang dalam undang-undang perkawinan bahwa usia anak yang diperbolehkan menikah bagi perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki minimal 18 tahun. Dalam ajaran Samin, terdapat tiga bentuk usia dalam perkawinan, yakni Adam Timur (anak warga Samin yang belum dewasa), Adam Brahi (anak samin yang akan berkelu- arga), dan Anak/Putu Adam (telah berkeluarga). Kedua, tidak menyertakan penghulu sehingga tidak dicatatkan dan tidak memiliki akta nikah. Prinsip perkawinan warga Samin terbagi dua, yaitu pertama, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan mempunyai orang tua. Ibu berkewajiban merukunkan anak dan bapak berkewajiban menyetujui anak melaksanakan perkawinan sehingga yang berkewajiban dan berhak menikahkan anak adalah orang tuanya
sendiri. Mereka tidak melibatkan administrasi pemerintahan (Kantor Catatan Sipil) karena mereka beranggapan bahwa pemerintahan adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia dan orang tua komunitas Samin juga manusia sehingga perkawinan itu dianggap telah terwakili kedua orang tua yang juga manusia. Jika bapak atau ibu kandung kemanten (calon mempelai) meninggal dunia, maka yang menyerahkan calon mempelai adalah Pak de (kakak dari orang tua kandung mempelai putra). Jika Pak de tidak ada, diwakil- kan pada Pak lek (adik kandung bapak mempelai putra). Kedua, adanya anak Adam (manusia) karena melalui proses sikep-rabi (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa tanpa melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat (buku) nikah. Hal tersebut diikuti pengikut Samin ( putu Adam ) hingga kini. Keberadaan Adam menghuni alam ( jagat whong-whong ) di masa lalu hanya seorang diri maka Yai (Tuhan) menurunkan Adam ( Yai Adam ) ke dunia agar tidak sendirian dan ter- cipta kehidupan ( ora suwung ). Adam sikep-rabi (kawin) dengan Hawa yang disaksikan oleh Yai (Tuhan) (Rosyid, 2009, 113).
Pada era orde baru, pemerintah desa mengharuskan perkawinan warga Samin dengan menyertakan peran negara (Kantor Catatan Sipil) agar mendapat legalitas perkawinan berupa surat nikah. Jika tidak melaksanakannya, tidak dika- bulkan pelayanan administrasi desa. Peraturan tersebut menjadi penghalang perkawinan warga Samin karena akhirnya mereka membutuhkan peran pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Keberadaan pemerintahan desa berperan sebagai pelayan publik yang memberlakukan peraturan bagi yang ingin dilayani (warga). Di antara per- aturannya adalah model kompensasi pelayanan di mana pelayanan akan dipenuhi oleh pemerintahan desa jika warga Samin memenuhi kewajiban sebagai warga negara, yakni melaksanakan peraturan perkawinan. Dampak dari ketegasan pemerintahan desa tersebut, bagi warga Samin yang tidak kokoh memegangi ajaran leluhurnya, adalah mereka menaati peraturan pemerintahan desa dengan konsekuensi meninggalkan ajaran ‘dalam’ Samin karena kawin atau mengawinkan keturunannya melibatkan peran negara. Dengan demikian, perkawinan sebagai faktor pindahnya
warga Samin Adam menjadi muslim sebagaimana melepas ‘baju’ Samin (perkawinan dicatat dalam surat nikah) dimeriahkan upacara perkawinan ma- sal oleh pemerintah desa. 8 Tekanan juga dialami Santoso sesepuh Samin Desa Larekrejo, Keca- matan Undaan, ketika menikah dengan Tianah tahun 1985. Pemerintah desa mewajibkan agar perkawinannya menyertakan peran negara, tetapi Santoso bersikukuh melaksanakan perkawinan model Samin. Akibatnya, ia dijuluki pengikut gerakan politik (gerpol) dan dianggap ora duwe gusti Allah (tak bertuhan).
Karakter sebagian warga Samin yang tidak sering berinteraksi dengan dunia di luar komuni- tasnya menimbulkan rasa takut karena menjadi bahan gunjingan lingkungannya yang non-Samin. Berbeda dengan warga Samin yang berinter- aksi secara luas dengan warga non-Samin karena mendapatkan wawasan yang tidak sempit. Warga Samin yang takut tersebut memenuhi instruksi pemerintahan desa. Gunjingan warga non-Samin terhadap warga Samin bahwa jika perkawinan tanpa melibatkan peran negara (tidak memiliki surat nikah) 9 maka anak (keturunannya) tidak berhak mendapatkan warisan. 10 Alasan tersebut di- jadikan dalih untuk mengancam warga Samin oleh pemerintahan desa yang kemudian ditaati sesuai dengan karakter masyarakat lazimnya, meskipun tidak semua pelaksanaan perkawinan model Samin melanggar undang-undang perkawinan. Padahal, status anak hasil perkawinan Samin dapat berpijak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 4 (b) WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI, (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
8 Sebagaimana dilakukan 9 pasang warga Samin di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabu- paten Kudus, tanggal 3 Januari 1997 ( Kompas , 7 Januari 1997).
9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Dalam konteks hukum positif nasib anak Samin statusnya anak yang sah menurut UU Perkawinan. Sahnya perkawinan ada dua pola, sah secara agama dan sah menurut perun- dangan.
10 Disampaikan Kaur Pemerintahan Desa Karangrowo, Kudus pada Forum Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang difasilitasi Jurusan Dakwah STAIN Kudus 8 September 2011 di rumah Karsono, warga Samin RT 4 RW 6 Kudus.
WNI, (d) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI, dan (g) anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI. Pasal 5 (1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. Hal tersebut menandaskan, khususnya huruf (g), bahwa anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut perundangan tetap menjadi WNI. Adapun asas yang dianut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah (1) asas ius sanguinius ( law of the blood ), yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran, (2) asas ius soli ( law of the soil ) secara terbatas, yakni asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, (3) asas kewarganega- raan tunggal, yakni asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, (4) asas kewarganegaraan terbatas, yakni asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dan (5) asas kepenting- an nasional, perlindungan, persamaan di depan hukum, kebenaran substantif, nondiskriminatif, pengakuan dan penghormatan, keterbukaan, dan publisitas, yakni asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.
Pelaksanaan perkawinan yang melanggar undang-undang perkawinan belum pernah terjadi pada masyarakat Samin Kudus. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dilarang antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c) berhubungan semenda , yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri, (d) berhubung- an sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan, dan (e) berhubungan saudara dengan
istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri dari seorang.
Perkawinan warga Samin dengan sesama pengikut Samin dianggap sebagai langkah strategis agar kedua mempelai siap dan mampu melanjutkan ajaran nenek moyangnya. Antisipasi ini dilakukan warga Samin agar mereka berada dalam satu lingkungan yang sama (satu wilayah desa atau berbeda wilayah desa, tetapi mudah berinteraksi) sehingga menepis pengaruh baru dengan menjauhkan proses akulturasi ( ac- culturation atau culture contact ) dan asimilasi. Pada kenyataannya, terdapat warga Samin yang menikah dengan warga muslim di lingkungannya atau juga di luar kota Kudus yang beragama Islam sehingga menjadi muslim.
Tahapan perkawinan Samin meliputi nyumuk , ngendek , nyuwita , paseksen , dan tingkep . Nyumuk merupakan kedatangan keluarga calon mempelai putra jika si gadis belum memiliki calon suami ( legan ) selanjutnya dilakukan ngendek (menyun- ting) setelah jeda beberapa bulan. Nyuwita (hari perkawinan) diawali ijab kabul di hadapan mem- pelai, wali (orang tua), saksi (saudara), disertai mas kawin dengan prinsip meneruskan keturunan ( wiji sejati, titine anak Adam ). Setelah pasuwitan , mempelai putra hidup bersama istri dan keluar- ganya ( ngawula ). Selama ngawula kemanten putra mengerjakan pekerjaan mertua. Paseksen adalah ungkapan mempelai putra di hadapan orang tua dan mertua yang dihadiri mempelai putri, keluarga, dan tamu undangan (warga Samin dan non-Samin) bahwa dirinya telah bersenggama ( kumpul ). Setelah hamil dengan usia kandungan tujuh bulan, tingkepan dan selamatan ( brokohan ) dilakukan agar bayi terlahir sehat.
Kedua, problem yang berbenturan antara ajaran Samin dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap warga negara sekolah formal dalam program wajib belajar sembilan tahun. Begitu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Pasal 7 ayat (6) dalam peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa sanksi administratif diberikan pada warga negara yang tidak menaati program wajib belajar sembilan tahun (tidak sekolah formal) berupa tindakan
paksa oleh negara agar anak (warga negara) mengikuti program wajar sembilan tahun atau penghentian sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan. Dengan kondisi tersebut, seba- gian wong Samin mengikuti sekolah formal dan sebagian tidak, namun mereka tetap ‘sekolah’ di rumah ( homeschooling ) dengan kedua orang tua dan tokohnya ( botoh ) sebagai pendidik. Apa yang unik dari ‘sekolah’ ala Samin? Materi pelajaran- nya berdasarkan ‘kurikulum’ mereka, yakni (1) dasar  filosofi  hidupnya  berupa  ungkapan  atau ucapan ( artikel ), keyakinan hati ( partikel ), dan perilaku baik ( kelakuan ). Ketiganya seiring dengan rencana, keinginan hati, dan tindakan berdasarkan tujuan hidupnya, yakni demen atau seneng (senang), becik atau apek (baik), rukun, seger atau enak (enak), dan waras atau ora loro (sehat), (2) hal yang harus dilakukan berupa lugu (sesuai pakem ), mligi (konsisten), rukun, sabar, nrimo , teguh (berpendirian), tegen (kokoh), sre- gep (giat), dan sopan-santun, (3) hal yang harus ditinggalkan dalam berkarakter ( sipatan ) berupa drengki (iri hati), srei (syirik), dahwen (menuduh tanpa bukti), panasten (mudah tersinggung), petil jumput (mencuri) serta nemu wae ora keno (menemukan pun berpantang).
Selain beragama Adam dan pelaksanaan undang-undang perkawinan serta undang-undang sistem pendidikan nasional yang menyebabkan terjadinya problem, wong Samin juga menghadapi kegagalan bertani padi karena banjir dan hama. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan seba- gian warga Samin di Kudus menjadi pekerja urban di kota sebagai pekerja bangunan dan pedagang yang memungkinkan mereka pulang ke kampung hanya dua atau tiga bulan sekali. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga Samin. Di kampung halaman, mereka melaksanakan seko- lah rumahan ( homeschooling ) ala Samin dengan materi yang berisi tentang perilaku hidup yang bijak dan diajarkan oleh tokoh ( botoh ) Samin. Kegiatan yang dilaksanakan bergiliran di rumah warga Samin secara berkala atau rutin tersebut tidak berjalan lancar karena warganya menjadi pekerja urban. Selain itu, mereka mengikuti gaya hidup masa kini yang sudah familier dengan telepon genggam serta model penggunaanya, seperti WhatsApp dan sebagainya. Oleh karena
itu, jika hal ini tak diwaspadai, karakter Samin rentan berubah.
Ketiga, penyebab wong Samin dirundung masalah adalah tidak memiliki satu komando atau tidak kompak antarwilayah. Hal ini dikare- nakan perbedaan memahami ajaran Samin, seperti nganggo celono dowo (mengenakan celana pan- jang), dol tinuku (berdagang), dan sekolah (sekolah formal). Di antara ketiga hal tersebut, beberapa dari meraka masih menganggap pantangan. Selain itu, tidak adanya figur yang mampu mengayomi semua warga Samin di beberapa wilayah dianggap sebagai salah satu faktor lainnya.

## UPAYA WONG SAMIN DI KUDUS MEMPERTAHANKAN JATI DIRI SAMIN
Wong Samin melakukan segala upaya untuk mengatasi kondisi yang dialami mereka sebagai problem hidupnya. Pertama, membuat surat permohonan perlindungan yang disuarakan oleh sesepuh warga Samin di Kudus pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pemerintah Kabupaten Kudus, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Komisi Om- budsman Jawa Tengah. Pada 27 Oktober 2014, sesepuh Samin membuat surat permohonan yang ditujukan pada Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah RI; Menteri Agama RI; Menko Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya RI; Menteri Hukum dan HAM RI; Ketua Komisi Nasional HAM RI; dan Gubernur Jawa Tengah. Surat ditembuskan pada Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Kebudayaan KementrianKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Surat tersebut berisi permohonan agar mereka difasilitasi hak- hak dasarnya di bidang pendidikan. Sebagai pemeluk agama Adam, warga Samin memohon diberi kesempatan melaksanakan sekolah rumah ( homeschooling) yang dianggap formal. Mata pelajaran agama Adam diajarkan untuk meng- gantikan mata pelajaran agama resmi di sekolah formal karena selama ini anak warga Samin diberi mata pelajaran salah satu agama yang dipeluk mayoritas warga.
Pada Oktober 2014, warga Samin Kudus juga mengajukan surat permohonan pada Bupati
Kudus dan Komisi Ombudsman Jawa Tengah. Pertama, warga Samin yang mengikuti sekolah formal memohon untuk tidak diberi pelajaran agama karena sudah menerima pelajaran agama Adam dari orang tua dan tokoh adat di rumah warga Samin. Kedua, status kepala rumah tangga dalam kartu keluarga yang selama ini dipegang oleh seorang istri untuk diserahkan kepada sua- mi. 11 Bupati Kudus merespons permohonan warga Samin melalui kedatangan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus (didampingi penulis). Pemerintah Kabupaten Kudus beralasan bahwa tidak ada payung hukum untuk memenuhi permohonan warga Samin. Komisi Ombudsman Jawa Tengah mendatangi dan meminta klarifikasi pada warga Samin untuk dijadikan bahan kajian kebijakan.
Pada November 2014, permohonan yang sama diajukan kembali oleh warga Samin Kudus kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, Sosial, dan Budaya, Kementerian Hukum dan HAM, Kom- nas HAM, dan Gubernur Jawa Tengah. Hingga ditulisnya artikel ini, hanya Komnas HAM yang merespons surat tersebut. Respons tertulis Komnas HAM tersebut dengan Nomor 070/K/ PMT/I/2015 tertanggal 2 Januari 2015 perihal Pengaduan Hak atas Kebebasan Pribadi atas nama Budi Santoso yang berisi agar Bupati Kudus memberi tanggapan atas pengaduan warga Samin dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak menerima surat ditujukan pada Bupati Kudus dan ditembuskan pada Gubernur Jawa Tengah dan warga Samin Kudus. Tanggal 2 Februari 2015 merupakan tanggal jatuh tempo tanggapan Bupati Kudus pada Komnas HAM.
Tanggapan Bupati Kudus merupakan produk kerja Bupati yang harus diketahui oleh publik, tidak hanya oleh Komnas HAM. Untuk itu, Pemkab Kudus perlu memberikan informasi utuh kinerja yang telah dilakukan pada warga Samin untuk pemenuhan haknya mengenai (1) status perdata (hubungan anak dalam kartu keluarga
11 Hal itu merupakan akibat dari perkawinan yang mempertahankan ajaran leluhur bahwa yang berhak dan berkewajiban mengawinkan anak hanyalah kedua orangtuanya tanpa diwakilkan pihak lain sehingga tak memiliki surat nikah.
berhubungan perdata dengan ibu [bin ibu]. Warga Samin menghendaki perubahan status tersebut menjadi berhubungan perdata dengan bapak (bin bapak), (2) warga Samin pemeluk agama Adam yang mengikuti sekolah formal diwajibkan menerima pelajaran agama non-Adam. Warga Samin menghendaki untuk tidak diberi mata ajar agama yang tertuang dalam perundangan karena pendidikan agama Adam diberikan oleh tokoh ( botoh ) Samin dalam pendidikan keluarga ( home- schooling ) sebagai ganti mata pelajaran agama di sekolah formal. Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah harus memantau kinerja Bupati Kudus dalam memenuhi tuntutan warga Samin Kudus
Surat permohonan warga Samin yang di- respons Komnas HAM ditujukan pada Bupati Kudus ditembuskan pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Jateng, dan Budi Santoso warga Samin Kudus (sebagai pemohon). Surat yang ditanda- tangani Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Dr. Otto Nur Abdullah itu diterima Budi Santoso pada Kamis, 15 Januari 2015 via pos. Hingga ditulisnya naskah ini, komunitas Samin tidak mengetahui laporan tertulis Bupati Kudus pada Komnas HAM RI.
Bupati Kudus perlu memenuhi tuntutan hak warga Samin dengan pertimbangan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa beragama adalah hak tiap warga Negara (jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM Pasal 4). Alasan tersebut diperkuat dalam Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindunginya. Selain itu, hal tersebut di- perkokoh lagi dalam penjelasan Pasal 1 Penetapan PdienPresiden Nomor 1/PNPS/1965 yang me- nyatakan bahwa negara tidak membatasi jumlah agama dengan syarat agama itu tidak melanggar undang-undang. Konsekuensinya, agama Adam yang dipeluk warga Samin mendapat pelayanan oleh negara karena warga Samin sanggup men- didiknya sendiri dalam hal pendidikan atau mata pelajaran agama Adam.
Warga Samin di Kudus pertama kali lulus sekolah dasar pada tahun 1974. Hal itu diawali karena ajakan kakak ipar Budi Santoso (warga Samin) yang sebelumnya berstatus non-Samin
menikah dengan warga Samin. Dalam perkem- bangannya, sekolah dianggap penting karena mengajarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Anak warga Samin pertama kali lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Kudus pada tahun 2013. Mereka memilih sekolah di swasta karena peraturan dalam pelajaran agama tidak terlalu ketat seperti di sekolah negeri.
Kedua, membaur dengan lingkungannya (Sa- min dan non-Samin) sehingga dipercaya sebagai Ketua RT dan RW yang warganya Samin dan non-Samin. Penunjukan sebagai kepala RT pun ada yang dilepaskan karena merantau.
Ketiga, mendokumentasikan ajaran Samin secara tertulis (dalam bentuk sederhana) agar dapat diakses publik sekaligus sebagai langkah menepis stigma dan mengantisipasi penafsiran yang salah. Hal ini dilakukan oleh sesepuh Samin.
Keempat, bergabung dengan Komunitas Lintas Agama di Pantura Timur (Tali Akrap) Jawa Tengah agar mendapatkan wawasan kehidupan sosial yang luas di mana sesepuh Samin dipercaya sebagai wakil ketuanya. Organisasi ini berdiri sejak tahun 2014 dan mendapat legalitas sebagai organisasi massa (ormas) berbadan dukum dari Kemenkum HAM RI pada November 2015 serta mendapatkan surat keterangan terdaftar sebagai ormas di Kudus oleh Kesbangpol Kabupaten Kudus pada 30 Juni 2016.
Kelima, selalu memenuhi undangan dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga formal atau nonformal dalam pelatihan sebagai narasumber dan lainnya untuk memberikan gambaran Samin masa kini.

## HARAPAN WONG SAMIN PADA PEMERINTAH/PENYELENGGARA NEGARA
Selain berupaya mempertahankan jati dirinya, warga Samin di Kudus juga menaruh harapan pada pemerintah. Pertama, agama Adam yang dipeluknya diakui sebagai agama, bukan sebagai aliran kepercayaan sebagaimana anggapan selama ini. Pengakuan negara selama ini bias terhadap agama Samin sebagaimana tertuang dalam kolom agama KTP warga Samin selama ini diberi tanda setrip (-).
Kedua, anak warga Samin yang mengikuti sekolah formal mengharapkan agar tidak diwa- jibkan menerima pelajaran agama “Pancasila” karena telah beragama Adam. Namun, pada kenyataannya harapan ini kandas karena belum adanya payung hukum dari kementerian. Ber- dasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama se- suai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
Keberagamaan seharusnya diakomodasi dalam sistem pendidikan bagi anak dan masyara- kat adat, misalnya perlu diberi keleluasaan berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lewat pendidikan yang kontekstual. Pemenuhan pendidikan bagi masyarakat adat menjadi fokus dalam perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) yang jatuh pada tanggal 9 Agustus. Tema HIMAS tahun 2016 adalah hak-hak pendidikan bagi masyarakat adat. Untuk pertama kalinya, pemerintah, melalui Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, mendukung perayaan HIMAS dan bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Menurut Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid (Pemerintah pertama kali, 2016), pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengakui agar masyarakat adat mendapatkan pendidikan yang sesuai spiritualitas dan budaya setempat. Saat ini, sedang dipersiapkan Peraturan Mendikbud yang mengatur agar masyarakat adat dan penghayat mendapat pendidikan sesuai spiritualitas yang mereka yakini di mana akan ada banyak variasi pengakuan akeagamaan, termasuk yang dimiliki masyarakat adat. Pencarian solusi untuk tantangan tersebut dilakukan bersama dengan kerja sama pemerintah dan komunitas masyarakat adat untuk menyediakan kurikulum yang tepat, termasuk bahan ajar serta bentuk layanan pendidikan yang diinginkan masyarakat adat. Masyarakat adat ti- dak boleh didiskriminasikan, tetapi justru dikuat- kan. Program yang dilakukan, yakni revitalisasi masyarakat atau desa adat di mana pemerintah berperan sebagai penguat karena praktik pendi- dikan adat sudah ada. Penguatan ditujukan lebih kepada kelembagaan agar ada pengakuan serta
hubungan dengan birokrasi semakin baik. Deputi II AMAN, Rukka Sombolinggi menyatakan bah- wa pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat adat bukan semata-mata agar mendapatkan ijazah formal. Paradigma pendidikan bagi masyarakat adat diberi bobot yang sama seperti pendidikan formal tanpa menghilangkan akar budayanya atau bahkan membuat mereka meninggalkan kampung halamannya. Pemerintah harus mengembangkan sistem pendidikan masyarakat adat sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN sekitar lima belas juta orang dan diperkirakan masyarakat adat di Indo- nesia mencapai sekitar 70 juta orang (Pemerintah Pertama Kali, 2016).
Ketiga, warga Samin menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan akta nikah dari perkawinan ala Samin yang tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kabupaten atau kota. Alasan warga Samin tidak mencatatkan perkawinannya tersebut se- bagai bentuk ketaatan mereka pada ajaran Samin yang berdampak pada status kepala keluarga dalam kartu keluarga dipegang oleh istri. Warga Samin mengajukan permohonan pada pemerintah untuk penggantian status kepala keluarga dari istri menjadi suami yang dilandasi keyakinan bahwa suami berkedudukan kepala rumah tangga dalam realita rumah tangga. Kedudukan sebagai kepala keluarga dibuktikan dengan segala yang berhubungan dengan tanggung jawab pemimpin rumah tangga menjadi tugas seorang suami. Dampak lain karena tidak memiliki akta nikah adalah status lahir anak tertulis ‘anak di luar nikah’ dalam akta dan mereka memohon agar diubah menjadi anak dari hasil perkawinan yang sah meskipun pernikahan mereka dianggap sah menurut ajaran Samin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sah atau tidaknya perkawinan dilaksanakan sesuai agama pihak yang menikah. Harapan warga Samin tersebut dilandasi atas pemahaman bahwa tugas pemerintah adalah menghormati dan melindungi ajaran Samin, meskipun warga Samin masih memohon iba karena belum mendapatkan realisasi dari negara.

## RESPONS TETANGGA WARGA SAMIN PADA WARGA SAMIN
Pada tataran lazim, seseorang akan menuai masalah sosial (apapun agama atau etnisnya) dalam berinteraksi sosial dengan tetangga atau orang lain bila perilakunya melanggar norma sosial, agama, dan hukum positif. Hal tersebut juga berlaku bagi warga Samin, keberadaan mereka tidak dipermasalahkan di lingkungannnya selama perilakunya tidal melanggar norma-norma tersebut. Faktanya, warga Samin tak melanggar norma-norma tersebut, bahkan ada yang diper- caya warganya (Samin dan non-Samin) menjadi Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di lingkungannya, panitia pembangunan masjid, dan Ketua Paguyuban Petani.
Hal tersebut sehubungan dengan perilaku mereka yang eksklusif, penolong, dan mampu dipercaya sebagai pimpinan wilayah. Warga Samin pun aktif menjadi donatur pembangunan masjid atau mushola di lingkungannya. Hanya saja yang rentan menjadi persoalan adalah warga Samin usia muda terbiasa memanfaatkan media komunikasi masa kini, seperti telepon genggam dengan ragam penggunaannya, seperti internet dan WhatsApp , yang jika tidak mewaspadai dam- pak negatif penggunaannya maka rentan terkena dampak ‘virus’ negatif.

## RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS PADA WARGA SAMIN
Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki perhatian pada warga Samin dengan mengunjungi dan memberi pemahaman tentang program peme- rintah. Hal ini merupakan wujud ketaatan warga Samin pada program pemerintah, seperti mem- bayar pajak, mengikuti sekolah formal, berperan aktif dalam pemilihan umum (pemilu), dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Namun, pada tahun 2013, warga Samin mengajukan keberatan jika anak mereka yang mengikuti sekolah formal diberi mata pelajaran agama non-Adam dengan tidak masuk sekolah. Kepala sekolah mendatangi rumah warga Samin tersebut dan melakukan dialog secara kekeluargaan yang menghasilkan keputusan bahwa anak warga Samin tetap seko- lah dan tidak diberi pelajaran agama. Pelajaran
agama dan penilaiannya diserahkan sepenuhnya oleh kepala sekolah pada sesepuh Samin.
Dalam konteks industrialisasi, tidak semua warga Samin menolak dan ikut serta dalam demo penolakan pembangunan pabrik semen. Pertimbangan mereka untuk menolak karena industrialisasi mengganggu kondisi lingkungan. Warga Samin yang tidak menolak beralasan karena lokasi pembangunan pabrik semen jauh dari lingkungannya dan hasil produksi semen dipahami untuk pembangunan.

## PENUTUP
Warga Samin di Kudus mempertahankan jati dirinya dengan beberapa cara, yakni pertama, membuat surat permohonan perlindungan pada pemerintah dan penyelenggara negara atas de- rita atau problem yang mereka hadapi. Kedua, melanggengkan sekolah rumah ( homeschool- ing ) di rumah warga Samin secara bergantian untuk mendapat petuah tentang ajaran Samin yang terwariskan secara lisan oleh tokoh adat ( botoh ). Ketiga, mengirim anak-anak mereka ke sekolah formal agar melek pengetahuan dan tidak inklusif. Keempat, membaur dengan lingkungan sekitar (non-Samin) hingga dipercaya sebagai Ketua RW. Kelima, mendokumentasikan ajaran Samin secara tertulis agar dapat diakses publik sekaligus sebagai langkah menepis stigma dan mengantisipasi penafsiran yang salah. Keenam, bergabung dengan Komunitas Lintas Agama di Pantura Jawa agar mendapat wawasan kehidup- an sosial yang luas. Ketujuh, selalu memenuhi undangan dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga formal atau nonformal dalam pelatihan sebagai narasumber dan lainnya untuk memberi- kan gambaran Samin masa kini.
Selain berupaya mempertahankan jati dirinya, warga Samin di Kudus juga menaruh harapan pada pemerintah. Pertama, agama Adam yang dipeluknya diakui sebagai agama. Kedua, anak warga Samin yang mengikuti sekolah for- mal tidak diwajibkan menerima pelajaran agama “Pancasila”. Ketiga, pergantian status kepala keluarga dalam kartu keluarga dari istri menjadi suami. Selain itu, status lahir anak yang tertulis ‘anak di luar nikah’ dalam akta lahir agar diubah
menjadi ‘anak sah’ karena mereka terlahir dari perkawinan sah menurut ajaran Samin.
Keberadaan warga Samin diterima oleh tetangganya yang non-Samin karena perilakunya tidak bertentangan dengan norma sosial. Peme- rintah Kabupaten Kudus pun tak mendiskrimi- nasikan. Perihal akta nikah dan akta lahir belum dipenuhi pemerintah Kabupaten Kudus karena belum ada petunjuk pelaksanaan yang bersumber dari perundang-undangan untuk permohonan tersebut.
Agama Adam yang dipeluk warga Samin merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 bahwa beragama adalah hak tiap warga negara (jo. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ten- tang HAM Pasal 4 dan Pasal 71 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindunginya). Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 bahwa negara tidak membatasi jumlah agama asalkan agama itu tidak melang- gar undang-undang. Akan tetapi, pemerintah dan publik masih kukuh dengan pemahaman bahwa hanya enam agama yang disahkan negara. Kon- sekuensi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah agama Adam yang dipeluk warga Samin harus (1) mendapat pelayanan negara dalam pendidikan agama Adam di sekolah formal. Hal ini berlan- daskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pen- didik yang seagama. Sudah saatnya permohonan warga Samin dipenuhi oleh negara dengan mem- buat produk hokum karena keberadaan warga Samin sebagi bentuk riil bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman akan sirna jika tidak terpenuhi. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang mengakui keragaman warganya hanya akan jadi sebutan saja, namun nihil dalam realita. Artinya, perbedaan atau ke- ragaman tidak diuri-uri (dijaga) dan tak diayomi oleh Negara, tetapi dipaksakan agar sama atau tidak beragam dengan dalih adanya pemberlakuan perundangan, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang sistem pendidikan nasional, dan sebagainya.

## PUSTAKA ACUAN
Ba’asyin, A. S. & Ba’asyin, M. A. (2014). Samin: Mis- tisisme petani di tengah pergolakan . Semarang: Gigih Pustaka Mandiri. Endraswara, S. (2005). Tradisi lisan Jawa: Warisan abadi budaya leluhur . Yogyakarta: Narasi.
Faturrahman, D. (1996). Hubungan pemerintah dengan komunitas Samin. Dalam Agama tradisional potret kearifan masyarakat Samin dan Tengger . Yogyakarta: LKiS. Kardi, H. (1996). Riwayat perjuangan Ki Samin Surosentiko. tanpa penerbit. Kasim, I. (2011). Kovenan hak-hak sipil dan politik: Sebuah pengantar . (Makalah pada Pelatihan Dasar Dosen Hukum HAM se-Indonesia yang diselenggarakan Pusham UII Yogyakarta pada 26-30 September 2011).
Perkawinan Samin di Kudus. (1997, Januari 7). Hlm.
12 Kompas .
Pemerintah Pertama Kali Merespon Positif HIMAS. (2016, Agustus 5). Hlm. 12 Kompas . Rosyid, M. (2008). Samin Kudus bersahaja di tengah asketisme lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
_________. (2009). Nihilisasi peran negara: Potret perkawinan Samin . Yogyakarta: Idea Press.
Samiyono, D. (2010). Sedulur sikep struktur sosial dan agama masyarakat Samin di Sukalila. Salattiga: Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW Salatiga.
Sastroatmodjo, R. P. A. S. (2003). Masyarakat Samin: Siapakah mereka? Yogyakarta: Narasi.
Sigar, E. (1998). Provinsi  Jawa  Tengah. Jakarta: Pustaka Delapratasa.
Winarno, S. (2003). Samin : Ajaran kebenaran yang nyleneh . Yogyakarta: LKiS. Penetapan Presdien Nomor 1/PNPS/1965.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
Surat Menteri Agama Nomor MA/12 Tahun 2006 ten- tang Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Umat Konghucu.
Tap MPRS Nomor XIX/MPRS/1965. Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi  Kovenan  Internasional  Hak-Hak Sipil dan Politik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM.