## GERAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ISLAM: MUSLIMAT AL-WASHLIYAH DI SUMATERA TIMUR 1930-1945

## Faisal Riza
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: faisalriza@uinsu.ac.id
Abstrak: This  article  aims  to  unravel  the  history  of  the  political  movement  Muslim  women  in  East Sumatra in the early 20th century to show that the socio-religious identity of Muslim women have been forged through a number of socio-political, and show the different features of the relationship between  Islam  and  women  colonial  period.  This  paper  describes  how  the  role  Islam  played  in providing transformative power to fulfill the roles and develop the status of Muslim women in this area, is realized with the adoption of Islam such as hijab dress code, to provide education for them, organize themselves  as  an important  means of  political  struggle of  identity. Original  argument  in this study is that the new Islamic discourse is always born of a desire to challenge the conservative understanding of the role and status of women in different historical periods.
Kata Kunci : Gerakan pemberdayaan, Perempuan Islam, Politik identitas

## PENDAHULUAN
Para  sarjana  belakanganini  telah mulai  mempertimbangkan  Islam  sebagai variabel  yang  mempengaruhi  perempuan Indonesia.Susan Blackburn (2002) melihat ke dalam  wacana  abad  kedua  puluh  peran perempuan Muslim Indonesia dalam politik, dan  kemudian  lebih  lanjut  meneliti  sejarah perempuan  Indonesia  dalam  Islam  politik (2008). KathrynRobinson (2009) menawarkan analisis  terbaru  terhadap  kajian  Islam  dan perempuan  Indonesia  setelah  1998,  di  mana dia  memberikan  beberapa  contoh  dari adaptasi  lokal  seperti  di  Jawa  dengan  Islam di  awal  1920-an.  Semua  studi  di  atas mengonfirmasi  bahwa  ada  kesenjangan antara  situasi  empiris  perempuan  Jawa dengan  Islam,  yang  merupakan  elemen
penting  membentuk  identitas  perempuan, dan sebagian besar penelitian yang baru-baru ini telah dimulai untuk mengatasinya. Selain itu,  studi  mengenai  hal  yang  sama  lebih banyak  difokuskan  terhadap  Islam  dan perempuan di Jawa yang tidak memungkinkan penyediaan terhadap
pemahaman yang lebih melengkapi terhadap Islam  di  Indonesia.  Karena  itu  Makalah  ini ingin  menjembatani  kesenjangan  tersebut dengan  menyediakan  potret  peran  Islam dalam  pembentukan  identitas  perempuan Muslim  di  luar  Jawa,  dengan  fokus  pada gerakan  politik  perempuan  Islam  di Sumatera  Timur  dari  seperempat  pertama abad kedua puluh sampai era Kemerdekaan.
Sejarah pergerakan perempuan Indonesia  merupakan  suatu  gerakan  yang
mempunyai proses panjang, hal itu terbentuk karena adanya peristiwa-peristiwa masa lalu dalam  masyarakat  yang  menginginkan perubahan  yang  kemudian  dinyatakan dalam suatu tindakan kolektif. Belanda telah memperoleh  keuntungan  yang  melimpah- ruah  dari  sistem  tanam  paksa  ( cultuurstelsel ) yang  telah  dilakukan  sejak  tahun  1830, sementararakyat pribumi menderita kemiskinan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  data yang  diperoleh  bahwa  upah  buruh  yang diterima oleh buruh perkebunan antara laki- laki  dan  perempuan  pada  masa  sebelum penyerahan  kedaulatan  sudah  menunjukkan perbedaan. Jumlah gaji yang telah ditetapkan bagi  kuli-kuli  kontrak  di  Sumatera  Timur paling rendah 42 sen bagi buruh laki-laki dan 30  sen  bagi  buruh  perempuan.  Pada  tahun 1930  perkebunan  tembakau  di  Jawa  sudah membayar  57.5  sen  kepada  buruh  laki-laki dan  44  sen  bagi  buruh  perempuan,  dan pabrik-pabrik gula membayar 46 sen kepada laki-laki dan 37 sen kepada
perempuan. Selain  dari  itu  Anthony  Reid juga  menulis  bahwa  pada  tahun  1935-1937 upah  terendah  di  Sumatera  Timur  bagi buruh  laki-laki  diberikan  30  sen  sehari  dan bagi  buruh  perempuan  diberikan  24  sen sehari.  Sementara  upah  terendah  yang diterima  oleh  pekerja  pabrik  di  Sumatera Timur  masa  itu  53.5  sen,  sedangkan  buruh yang tidak mempunyai kepakaran menerima upah 80 sen. 1
Dengan  perbedaan  upah  yang dibayar  antara  laki-laki  dan  perempuan, merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak hak-hak perempuan yang terabaikan. Hal ini menimbulkan  gerakan  untuk  membela  hak- hak  mereka,  sehingga  kaum  perempuan dengan  segala  upaya  melakukan  perbaikan dalam  segala  bidang  di  antaranya  bidang pendidikan.  Hal  ini  dilakukan  untuk memperoleh  kesempatan  yang  sama  dengan kaum laki-laki.
Dalam  konteks  pergerakan  nasional pada  22  Desember  1928  diadakan  kongres perempuan
Indonesia pertama di Yogyakarta.Kongres  ini  diikuti  oleh  30 organisasi perempuan dari seluruh
Indonesia.Pesertanya  terdiri  dari  berbagai perhimpunan  di  antaranya  perhimpunan pelajar,  keagamaan,  sosial,  dan  organisasi politik. 2 Mereka  bersatu  untuk  merumuskan suatu gagasan, membahas berbagai masalah, di  antaranya  mengenai  pendidikan  bagi kaum  perempuan,  mengenai  nasib  ibu tunggal, reformasi undang-undang perkawinan,  anti  poligami,  dan  mengenai kawin paksa. Pada kongres tersebut bentuk gabungan badan-badan perhimpunan (federasi) diberi nama Perikatan
Perkumpulan  Perempuan  Indonesia  (PPPI), merupakan  gabungan  dari  tujuh  organisasi perempuan yaitu Wanito Utomo (Perempuan Utama),  Perempuan  Taman  Siswa,  Putri Indonesia,  Aisyiyah,  Jong  Islamieten  Bond
Bagian  Perempuan,  Perempuan  Katolik  dan Jong  Jawa  Bagian  Perempuan. 3 Pada  awal penubuhannya  PPPI   pada  28  Oktober  1928 yang  diketuai  oleh  R.AY.Sukanto  dari organisasi Wanito
Utomo, bertujuan mendirikan studi fonds bagi membantu anak- anak  perempuan  yang  tidak  berkemampuan untuk bersekolah, dan memajukan pendidikan  pramuka   perempuan. Selain  itu mencegah  perkawinan  anak-anak  di  bawah umur.  Pada  tahun  1929  PPPI  namanya bertukar  menjadi  Perikatan  Perkoempulan Isteri Indonesia (PPII).
Beberapa organisasi perempuan mulai  menunjukkan  wacana  politik  dalam kegiatannya,  dan  pada  tahun  1930  muncul organisasi  Isteri  Sedar  di  Bandung  dipimpin oleh  Sudinah,  yang  bertujuan  mengajak kaum perempuan untuk bekerjasama dengan kaum laki-laki dalam memperjuangkan terwujudnya  kemerdekaan  Indonesia  dari penjajahan  Belanda.  Meskipun  Isteri  Sedar merupakan  organisasi  yang  bercorak  politik namun  kegiatannya  terkait  erat  dengan kepentingan perempuan, terutama meningkatkan keadaan kaum buruh perempuan.Pada tahun 1938 Kongres Perempuan Indonesia menyerukan semboyan baru yaitu
“Pergerakan perempuan  Indonesia  sebahagian  dari pergerakan kebangsaan Indonesia”. Gerakan yang  dilakukan  masa  itu  tidak  hanya menghubungkan  hak  perempuan  dengan nasionalisme,  tetapi  juga  menggunakan
pendapat  nasionalisme  untuk  menuntut hak perempuan dan kesetaraan.
Gagasan kemajuan kaum bumi putera terpelajar  berpengaruh  terhadap  pandangan mereka  tentang  perempuan.  Mereka  tetap melihat  peran  utama  perempuan  adalah melahirkan  dan  merawat  anak,  tetapi kepedulian  mereka  terhadap  perlunya  satu generasi  baru  dengan  kualitas  moral  dan intelektual yang lebih baik membuat mereka berpikir tentang pentingnya pendidikan bagi kaum  perempuan  sebagai  ibu.  Sementara, kaum  perempuan  terdidik  melihat  bahwa sistem  kolonialisme  dan  feodalisme  sudah menyebabkan  kehidupan  perempuan  secara umum  terpuruk.Di  tingkat  elit,  perempuan semata-mata  dijadikan  perhiasan  rumah tangga, tidak berpengetahuan, tidak memiliki  wawasan,  dan  menjadi  korban poligami.  Di  tingkat  bawah,  kemiskinan mendorong  perempuan  menerima  kawin paksa  sejak  usia  dini,  yang  bisa  menggiring mereka  pada  perceraian  tidak  adil  secara berulang,  prostitusi  dan  pergundikan. Mereka berpendapat, dengan bekal pendidikan  dan  keterampilan,  perempuan akan  mampu  mengusahakan  hidup  sendiri dan  tidak  bergantung  secara  ekonomi  pada laki-laki.
Sedangkan pengetahuan kerumahtanggaan,  kesehatan  ibu  dan  anak, gizi,  kebersihan  akan  membuat  perempuan mampu merawat keluarga dengan lebih baik.
Semangat  inilah  yang  mendorong perempuan-perempuan  terdidik  di  beberapa tempat  menyelenggarakan  sekolah-sekolah
bagi perempuan.Pada tanggal 16 Januari 1904 sekolah  perempuan  pertama  Sekolah  Istri didirikan  oleh  Dewi  Sartika.  Delapan  tahun kemudian  berubah  nama  menjadi  Sekolah Kautamaan  Istri  dan  meluas  menjadi sembilan  sekolah  yang  memberi  perhatian terbesar  pada  anak-anak  perempuan  dari kalangan  rakyat  biasa.  Di  Kotogadang,
Roehana  Koeddoes  mendirikan  Sekolah Kerajinan Amai Setia pada tahun 1911; dan di Manado Maria Walanda Maramis mendirikan  Sekolah  PIKAT  (Percintaan  Ibu Kepada Anak Temurunnya) pada 1917.Sementara  itu  ide  Kartini  dilanjutkan oleh  C.  Th.  Van  Deventer  beserta  istrinya dengan  mendirikan  Sekolah  Kartini  pada 1913 di Semarang.
Di  kalangan  organisasi  Islam,  seperti Muhammadiyah,  pada  tahun  1917  di Yogyakarta  membentuk  Aisyiyah  yang menyelenggarakan  sekolah  berkurikulum modern  bagi  anak-anak  perempuan  dengan tekanan pada pendidikan agama. Sedangkan di  luar  pulau  Jawa  gerakan  Rahma  El Joenoesia,  pada  tahun  1922,  mendirikan pesantren  perempuan  di  Padang  Panjang yang  diberi  nama Dinijah  Poetri, dan  di Sumatera  Timur  ada  Puteri  Alwashliyah. Pada  saat  yang  hampir  bersamaan  pula, didirikan  organisasi-organisasi  perempuan Katolik  dan  Protestan.  Walaupun  masing- masing  organisasi  tersebut  masih  bersifat kedaerahan  namun  secara  garis  besar masalah-masalah yang mereka angkat dalam
organisasi  hampir  sama  seperti  masalah perempuan  pada  zaman  itu  seputar soal pendidikan  dan  hak-hak  yang  harus mereka peroleh sebagai seorang perempuan.

## Sosial Politik di Sumatera Timur
Awal  abad  ke-20  merupakan  kondisi puncak ekonomi perkebunan dan Pemerintah  Belanda  di  Sumatera  Timur sekaligus menampakkan gejala-gejala keruntuhannya yang terkonfirmasi
belakangan  di  tahun  1945.  Capaian  hebat tersebut  menimbulkan  perubahan  drastis terhadap  masyarakat  Sumatera  Timur, khususnya kaum aristokrat Melayu. Kekuasaan  kolonial  Belanda  dengan  sistem ekonomi perkebunannya telah meningkatkan kesejahteraan  hampir  semua  raja-raja  di Sumatera  Timur.  Di  antara  raja-raja  yang paling banyak mendapat keuntungan adalah Sultan  Deli,  Sultan  Langkat,  Sultan  Serdang, dan  Sultan  Asahan.  Perjanjian  Politik Kontrak  dengan  Pemerintah  Belanda,  masih membolehkan mereka menjalankan kekuasaan  hukum  adat  mereka,  antara  lain yang  terpenting  adalah  tanah.  Imbalan honorarium  dari  perusahaan  perkebunan terus-menerus  mengalir  ke  kantong  pribadi para  sultan  dan  datuk  yang  berkuasa  di Sumatera  Timur.  Pada  tahun  1915,  39,2 persen penghasilan pajak di Deli, 37,9 persen di  Langkat,  dan  51,9  persen  di  Serdang masuk ke kantong pribadi sultan dan datuk- datuknya.  Keuntungan  dari  pajak  itu  masih
ditambah  lagi  dengan  gaji  resmi  dan honorarium.
4 Kekayaan melimpah ini
memunculkan  perubahan  gaya  hidup sebagian  sultan  dan  bangsawan  Sumatera Timur, khususnya Melayu. Kaum bangsawan Melayu  termasuk  sultan-sultannya  sebelum kedatangan  Belanda  berada  dalam  keadaan yang melarat.Setelah hadirnya sistem ekonomi  perkebunan  mereka  mampu membangun  istana  yang  megah,  membeli mobil  mewah,  dan  pesiar  ke  Eropa.Gaya hidup  mewah  pada  gilirannya  mewarnai kehidupan  mereka  sehari-hari,para  Sultan Melayu  kerap  kali  mengadakan  pesta-pesta untuk  menyambut  tamu-tamu  penting terutama orang-orang Eropa.
Pengaruh  penting  lainnya  dari perkembangan  ekonomi  perkebunan  adalah terjadi  disparitas  sosial  ekonomi  yang  lebar antara kaum elite Eropa dan kerajaan dengan orang, Jawa, India, Banjar 5 , Sunda, suku-suku migran  yang  berlaku  sebagai  buruh perkebunan.  Begitu  juga  terhadap  suku Mandailing,  Bawean,  Batak,  Gayo,  Alas, sebagai  pendatang  yang  mengadu  nasib  di tanah yang disebut oleh Tan Malaka sebagai Gould  Land ,  tanah  emas.  Kompleksitas  dari susunan  golongan  di  Sumatera  Timur  pada masa  ini  digambarkan  oleh  Lengenberg menggambarkan sebagai berikut:
“Pada  lapisan  atas  terdapat  kaum  elite penguasa kolonial yang terdiri dari beberapa lapisan.Pertama,  orang-orang  Eropa,  yaitu pejabat-pejabat kolonial, administrator
perkebunan,  dan  para  pengusaha.Kedua, keluarga  enam  kesultanan  Melayu,  Langkat, Deli, Serdang dan Asahan, Kota Pinang, dan Siak.  Ketiga  adalah  para  raja  Karo  dan Simalungun,  kaum  intelektual  Indonesia berpendidikan  barat  (dokter,  pengacara, pejabat,  sipil  kolonial  senior),  dan  para pedagang kaya, Cina, India, dan Indonesia.” 6
Sementara itu dampak perkembangan ekonomi  perkebunan  juga  telah  mengubah komposisi demografi.Perkembangan perusahaan  perkebunan  telah  menciptakan perubahan besar dalam aspek kependudukan dan  perkotaan  di  Sumatera  Timur.Pada pertengahan  abad  ke-19,  jumlah  penduduk Sumatera  Timur  diperkirakan  berjumlah 150.000  jiwa.  Dalam  tempo  delapan  puluh tahun terjadi peningkatan beberapa kali lipat yakni  menjadi  1.693.200  jiwa.Penyebab semua  ini  adalah  masuknya  kuli-kuli  dari Jawa  dan  Cina  dalam  jumlah  besar  ke perkebunan-perkebunan  di  Sumatera  Timur dan  adanya  migrasi  orang-orang  dari Tapanuli,  Aceh,  dan  Sumatera  Barat.Dalam tahun  1929  diperkirakan  terdapat  301.936 orang kuli yang bekerja di perkebunan.
Jumlah  ini  terdiri  dari  275.233  kuli dari  Jawa  dan  26.703  kuli  asal  Cina  dan penduduk  dari  keseluruhan  penduduk Sumatera  Timur.Dengan  demikian,  jumlah penduduk  Sumatera  Timur  lebih  dari separuhnya adalah para penduduk pendatang  yang  bukan  berasal  dari Sumatera.  Adanya  komposisi  penduduk yang  demikian  itu  menjadi  penting  dilihat
dari perbedaan kultur dan aspirasi politik di masa  pergerakan  kebangsaan  Indonesia. Jumlah  penduduk  asli  (Melayu,  Karo  dan Simalungun)  pada  tahun  1929  secara keseluruhan kurang dari empat puluh persen dari  seluruh  penduduk  Sumatera  Timur. Dengan  jumlah  kerajaan-kerajaan  seperti Deli,  Serdang,  Langkat,  dan  Asahan.Di empat  kesultanan  Melayu  itu  penduduk Jawa  dan  Cina  menempati  posisi  mayoritas. Ini  terjadi  karena  adanya  pemusatan perkebunan  di  daerah  itu.  Kondisi  yang serupa  juga  terjadi  di  tujuh  kerajaan  yang lebih  kecil,  yaitu  Suku  Siantar,  dan Panai.Hanya  di  empat  kerajaan  yaitu  Karo, Lingga,  Berusjahe,  Suka  dan  Sarinembah, orang-orang  Batak  dan  Melayu  menjadi penduduk mayoritas. 7
Kemewahan  yang  dinikmati  oleh kaum elit tersebut tidak sama sekali  dialami oleh  para  buruh  perkebunan  yang  pada dasarnya adalah sebagai ujung tombak hidup matinya  ekonomi  perkebunan  di  Sumatera Timur. 8 Buruh-buruh perkebunan itu
seringkali  mendapat  perlakuan  buruk  dari majikannya  dan  mereka  kebanyakan  tidak mengetahui  isi  kontrak  yang  mereka tandatangani dengan pihak perkebunan.
Sistem  rekrutmen  kuli  kontrak  itu didukung  oleh  tiga  peraturan  pemerintah. Pertama, Koeli Ordonantie yang diajukan pada tahun  1880,  1884,  dan  1893.  Peraturan  itu memberikan  kewenangan  hukum  kepada para  menejer  perkebunan  selama  masih
berlaku  kontrak.  Kedua, Ponalie  Sanctie dimasukkan  ke  dalam  pasal  kerja  kuli-kuli untuk menghukum kuli-kuli yang melanggar pasal-pasal  kontrak  kerja  mereka.  Mereka yang  melarikan  diri  dari  perkebunan  dapat ditangkap  dan  dipaksa  kembali  oleh  polisi untuk  meneruskan  kontrak  kerja  mereka  di perkebunan atau dihukum dengan cara lain. Ketiga,  untuk  mempertahankan  sistem  kuli kontrak adalah melalui peranan perkumpulan  para  pengusaha  perkebunan, Deli  Planters  Vereneging  (DPV)  yang dibentuk  pada  1897.  DPV  dibentuk  dengan tujuan untuk menyuarakan kepentingan para pengusaha  perkebunan  seperti  mengatur pembagian kuli-kuli kebun.
Buruh-buruh yang kondisinya sangat miskin itu terus bertambah. Yakni dari 31.454 pada tahun 1883 menjadi 186.556 tahun 1912 dan  336.000  tahun  1932. 9 Mereka  sebagian besar  adalah  para  buruh  Jawa.  Mereka adalah sekelompok masyarakat yang terpisah  secara  sosial.  Gambaran  tentang kehidupan  buruh-buruh  perkebunan  itu dilukiskan  dengan  baik  oleh  Liddle  sebagi berikut:
“…  fasilitas  kesehatan  sangat  minim  dan mereka  tinggal  berdesak-desakan  di  dalam pondok-pondok  yang  berfungsi  sebagai tempat  tinggal  mereka.  Dari  tahun  1915 sampai  1919  menurut  laporan  Tideman, ribuan  buruh-buruh  perkebunan  yang meninggal  terus  meningkat  dibandingkan dengan  seluruh  penduduk  Sumatera  Timur.
Selama  periode  ini  rasio  antara  laki-laki  dan perempuan  tinggi  dan  mereka  sulit  untuk membangun  hubungan  kekeluargaan  yang normal.
Usaha-usaha untuk mengembangkan  rasa  memiliki  terhadap komunitas  di  dalam  pondok  juga  tidak berhasil  karena  pekerja-pekerja  baru  terus didatangkan  dan  yang  lain  dipindahkan  ke tempat lain. 10
Lukitaningsih (2003) dan Iyos
Rosidah  (2012) mendapatkan  data  yang kurang lebih sama ketika melakukan risetnya masing-masing  tentang  keadaan  buruh perempuan  di  Sumatera  Timur.  Buruh perempuan  yang  bekerja  diperkebunan diikat  dengan  sistem  kontrak  kerja  selama tiga  tahun  dengan  biaya  transportasi  dan tempat  tinggal  ditanggung  oleh  pengusaha perkebunan.Sistem  kerja  buruh  perempuan dibedakan  secara  struktur  berdasarkan  ras dan  etnis  untuk  mempertahankan  kontrol penguasa.  Secara  struktur  pembagian  kerja dibedakan  dalam  4  golongan:  pertama administrator yaitu dari orang Eropa, kedua, pegawai staf terdiri atas para assisten, dokter orang  Eropa,  ketiga,  pegawai  nonstaf  terdiri atas  pribumi,  perawat  pribumi,  karyawan perkebunan, orang Cina atau dari etnis Jawa, Keling,  dan  Batak.  Penempatan  dan pembagian  pekerjaan  buruh  perempuan ditentukan  oleh  pihak  perkebunan,  yang buruh  perempuan  bertugas  di  bagian pembibitan, penanaman, pemeliharaan, menderes, dan di bagian pabrik. 11
Setiap  kelompok  buruh  perempuan terdiri  dari  12  orang  dan  diawasi  ketua kelompok,  dan  beberapa  kelompok  diawasi satu  mandor  perempuan.  Jam  kerja  sudah diatur dalam Koeli Ordonantie , yang jam kerja buruh perempuan dan laki-laki adalah 10 jam setiap  hari  di  maulai  dari  jam  05.30  sampai 17.30  dengan  waktu  istirahat  pada  pukul 11.00  samai  12.00.  Sistem  pembayaran  upah kerja  buruh  perempuan  dan  laki-laki  di perkebunan karet  ditentukan  oleh  AVROS ( Algemene  Vereeniging  van  Rubberplanters  ter Oostkust van Sumatra ) serta DPV ( Deli Planter Vereniging ) dengan tujuan keseragaman upah kerja.Pembayaran  upah  buruh  perempuan terdiri atas uang tunai pada setiap tanggal 1 awal  bulan  dan  kupon  kertas  untuk  ditukar dengan  beras  setiap  2  kali  dalam seminggu.Besarnya  upah  yang  diterima buruh perempuan antara 20-40 sen/hari dan pada  perpanjangan  kontrak  antara  25-45 sen/hari  dan  tunjangan  beras  sebanyak  9 liter setiap 14 hari.
Dikarenakan  upah  yang  diberikan jauh  dari  kesepakatan  pengawas  buruh  dan juga  dengan  perumahan,  makanan,  dan kesehatan  para  buruh  perempuan  tidak memenuhi  kesehatan  sehingga  banyak  yang terserang penyakit malaria, disentri, cacingan.  Banyaknya  kekerasan,  kematian, hukuman  seperti  cambuk  rotan  dan penyiksaan  terhadap  kemaluan  perempuan. Buruh  perempuan  yang  cantik  dan  muda bekerja  sebagai  pembantu  dari  orang  Eropa yang  pekerjaannya  merangkap  sebagai
pemuas  seks  tuannya.  Jika  pembantu perempuan  tidak  mau  melayani  tuannya maka  pembantu  perempuan  akan  kena hukum  dan  jika  mau  melayani  tuannya pembantu  perempuan  akan  di  angkat menjadi  nyai  yang  akan  menjadi  mediator. Bagi  seorang  buruh  perempuan  yang  mau membeli  perhiasan  dan  selembar  kain panjang  harus  menabung  dulu  karena rendahnya upah yang diterima atau ada juga yang melacurkan diri kepada tuan kebun dan buruh  laki-laki  Cina  yang  dapat  membayar dengan mahal.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan prostitusi yaitu faktor ekonomi,  yaitu  rendahnya  upah  yang  di dapat  buruh  perempuan  sehingga  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada sebagian perempuan yang terpaksa menjalankan prostitusi.Kedua,
wabah prostitusi  memang  sengaja  diciptakan  oleh para tuan-tuan kebun, supaya buruh laki-laki tidak pergi dari perkebunan.
Dengan  pesatnya  perkembangan perkebunan,  maka  satu  aspek  lagi  yang menjadi  prasarana  pendukungnya  adalah munculnya  kota-kota  di  Sumatera  Timur.
Medan sebagai pusat administrasi pemerintahan  dan  ekonomi  perkebunan telah  berkembang  dengan  cepat.  Kota-kota besar  lainnya  dengan  cepat  berkembang  di seluruh Sumatera Timur dengan sebab-sebab yang  sama.  Siantar  khususnya,  menjadi sebuah pusat administrasi dan ekonomi yang
penting  dan  sekaligus  menjadi  jalur  silang yang  menghubungkan  wilayah  Tapanuli, Karo,  Simalungun,  dan  dataran  rendah Sumatera Timur.
Bersamaan  dengan  perkembangan kota-kota itu muncullah sebuah budaya baru di  perkotaan.  Para  perantau  dari  daerah lainyang datang ke Sumatera Timur sebagian besar  tinggal  di  daerah  perkotaan.  Mereka bekerja  sebagai  kerani,  guru  sekolah, pedagang  kaki  lima,  pengrajin,  dan  pekerja di  sektor  jasa.  Jumlah  mereka  sangat  cepat berkembang  dari  tahun ke  tahun.  Di Medan misalnya  jumlah  penduduk  kota  ini meningkat  dari  42,5  ribu  pada  tahun  1920 menjadi  76,6  ribu  pada  tahun  1930.  Secara detail  jumlah  penduduk  kota-kota  Sumatera Timur  adalah  sebagai  berikut;  Medan (76.584), Pematang Siantar (15.328),
Tebingtinggi  (14.026),  Binjai  (9.176),  Tanjung Balai (6.823). 12

## Muslimat Alwashliyah
Di  antara  hiruk  pikuk  industrialisasi, pesatnya  ekonomi  Sumatera  Timur,  dan wacana  kuat  nasionalisme,  sejumlah  pelajar di  Maktab  Islamiyah  Tapanuli  di  Medan bergelut pada isu-isu dan gerakan keislaman dan  kebangsaan. 13 Pada  30  Nopember  1930 Para  pelajar  Maktab  tersebut  bersama  para ulamanya  kemudian  mendirikan  sebuah organisasi yang disebut Aljam‟iyatu Alwashliyah,  atau  disebut  Alwashliyah. Gagasan  utama  berdirinya  Alwashliyah
seputar  Islam,  Politik  dan  Kebangsaan Indonesia  sebagai  wacana  anti  penjajahan dan  mendukung  kemerdekaan  Indonesia. 14
Alwashliyah  dalam  satu  dekade  telah memiliki  48  cabang  di  berbagai  daerah kawasan Sumatera Timur. 15
Dalam  usaha-usaha  memberdayakan kaum  perempuan  Islam,  Alwashliyah mendirikan Organisasi sayap yang menaungi perempuan mereka pada 12 Nopember 1935 dengan  nama  Aljam‟iyatul  Washliyah Afdeeling  Putri. 16 Organisasi  sayap  ini muncul  berkat  inisiasi  aktifis  Alwashliyah cabang  Siantar. 17 Dalam  Kongres  I  Al Washliyah yang diadakan pada tanggal 10-18 Oktober  1936,  para  pendiri  Al  Washliyah sepakat  mendirikan  organisasi  sayap  untuk memberdayakan  perempuan  yaitu  puteri  Al Washliyah  dengan  nama  Al  Jam‟iyatul Washliyah Afdeeling Putri. 18 Dalam Kongres Ke-III  Al  Washliyah  yang  diadakan  pada tanggal  9-15  Januari  1941  di  Medan,  sidang memutuskan pendirian Puteri Al Washliyah, dan  Afdeeling  Puteri  menjadi  Keputrian AlWashliyah.  1  maret  1937  disahkan berdirinya  pertama  kali  afdeeling  Puteri Alwashliyah  cabang  Medan.  Atas  desakan kongres  yang  pertama  bahwa  bahagian puteri  Alwashliyah  merupakan  afdeeling dari  satu-satu  cabang  dengan  pengertian bahwa  afdeeling  puteri  adalah  termasuk urusan cabang setempat. 19
Kemunculan organisasi sayap
perempuan  Islam  ini  merupakan  respon ulama  terhadap  perempuan  dan  keadaan
mereka  pada  saat  itu.  Respon  terhadap kolonialisme  yang  membuat  kalangan  Islam terbelakang, bodoh, dan miskin, modernisme dan  sekulerisme  yang  menjauhkan  umat Islam dan perempuan Islam dari nilai ajaran Islam,  indutrialisasi  perkebunan  yang mendorong  perempuan-perempuan  menjadi buruh di mana keadaan itu dianggap belum begitu  lazim  di  kalangan  Islam  ortodoks ketika itu.
Keprihatinan  para  ulama  terhadap kondisi  yang  demikian  diwujudkan  dalam kerja  di  masa-masa  awal  berdirinya Alwashliyah dengan mendorong terbukanya akses umat terhadap pendidikan modern. Di sini  Alwashliyah  menyediakan  akses  yang sangat  terbuka  terhadap  perempuan  untuk mendapatkan  pelayanan  pendidikan.  Di masa  awal  gerakannya  mereka  melancarkan proyek  islamisasidi  ruang-ruang  publik dimana  kerja-kerja  ini  pasti  mengalami tantangan  dan  hambatan  berat  di  tengah sekulerisasi  dan  kebudayaan  Eropa  yang dianggap tidak sama sekali Islam. Salah satu Isu strategis yang dilancarkan oleh kalangan ulama  mereka  adalah  penggunaan  Tudung Kepala (Jilbab) di ruang publik, dalam hal ini di  sekolah  baik  sekolah  Islam  maupun sekolah umum milik Belanda dan lainnya. 20
Penggunaan  Tudung  merupakan  salah satu  keputusan  kongres  pertama  organisasi ini  yang  agak  berat  dan  asing  bagi masyarakat. Dalam perkembangannya keputusan  mengenai  pemakaian  Tudung bagi  puteri  Alwashliyah  yang  sekolah  di
perguruan  umum  baru  bisa  dilaksanakan satu tahun kemudian pada 1937 dengan telah melakukan  sosialisasi  kepada  guru-guru  di sekolah  Alwashliyah  dan  juga  guru–guru  di sekolah umum. Pengurus teras organisasi ini mengeluarkan Maklumat
kepada masyarakat.

## “Ma‟alumat „umum”
Keputusan  congress  Al  Dj.  Washlijah jang  dihadiri  atas  nama  5000  murid2 dan  2585  anggota  dari  hal,,urusan kudung”. Dima‟limkan pada: (1)Bestuur2 Tjabang, Afdeeling, Ranting Al Dj. Washlijah seumumnya,  (2)  Guru2  disegenap madrasah (perguruan) Al Dj. Washliyah,  dan  (3)  Seluruhnja perhimpunan2, persjerikatan2,
comite2,  dan  perguruan2  Islam  serta umum kaum muslim dan muslimat.
Bahwa:  di  congres  ke  I  Oktober  1936 dari  Al  Dj.  Washlijah  adalah  satu  hal  jang dikemukakan  ialah  darihal  kudung  jang terutama ditudjukan pada murid2 perempuan diseluruh perguruan2 agar kalau mereka  pergi  ke  perguruan  hendaklah dengan  memakai  kudung  (pakaian  setjara puteri  Islam  Indonesia).  Setelah  usul  ini diperbincangkan  dan  ditimbang  dengan seksama,  maka  dengan  kata  semufakat  usul ini  diterima.Untuk  mengichtiarkan  agar melakukan  keputusan  ini  dapat  dengan tenteram, maka pekerdjaan jang
bersangkutan  dengan  ini,  diserahkan  atas kebijaksanaan  Pengurus  Besar  Al  Dj. Washlijah.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk melancarkan anjuran pakaian kudung itupun dilakukan  di  antaranya;  melakukan  rapat dan sosialisasi kepada kepala-kepala perguruan,  sosialisasi  dihadiri  2000  orang putera  dan  puteri  dan  disiarkan  dan didakwahkan. 21 Maksud  dari  keputusan  ini adalah  menjunjung  tinggi  perintah  agama Islam, mengangkat derajat kaum puteri.Tantangan  yang  dihadapi  dari  upaya pakaian  kudung  ini.  Dianggap  kolot  oleh sebagian  kalangan,  sentiment  terhadap urusan  publik.  Ada  insiden  ketidakpuasan dari  guru  sekolah  umum  di  antaranya coenstraat jalan  Gajah  Mada  dan  Sei  Kera (sekarang).  Dan  karena  itu  pengurus  besar meminta  klarifikasi  dari  pihak  berwenang dan mendapatkan tanggapan sebagai berikut: “No.2945/1 Doordruk aangeboden a/h hoofdbestuur Dj. Washlijah te Medan Ter kennisgeving. Medan, 9 agustus 1937
Dengan ini dichabarkan kepada tuan, bahasa  kami  tidak  berkeberatan  bila murid-murid  perempuan  memakai kudung dating sekolah.
Murid-murid  jang  memakai  kudung tiada  boleh  sekali-kali  disuruh pulang.
De wd. Plv. Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs in het 1ste resort Wg. B. Lobstein. Upaya  pemberdayaan  perempuan
Islam  melalui  pendidikan  dibuktikan  oleh
para  aktifisnya  dengan  menyelenggarakan pembelajaran di sekolah.Penyelenggaraan ini membuka  jalan  bagi  anak-anak  perempuan dari keluarga muslim untuk dapat menikmati  sekolah  modern  sekaligus  yang dianggap sesuai  dengan ajaran yang mereka pahami.  Tahun  1938  tercatat  bahwa  sekolah Alwashliyah  sudah  menamatkan  58  murid Ibtidai  terdiri  dari  laki  dan  perempuan  di Medan. 22
Calcuttastraat Medan  35 orang Laki-laki Jalan Puri Medan    7   orang laki-laki Pematang Siantar    4   orang laki-laki 5 perempuan Serbelawan 7   orang laki-laki Labuhan bilik 2   orang laki-laki 3 Perempuan Petisah Medan - 15 perempuan Jumlah total 55  laki-laki 23 perempuan Jumlah lulus ujian    38 laki 20 perempuan Pada kongres II Perempuan
Alwashliyah  sudah  mendapat  tempat  dalam rapat-rapat  umum  di  dalamnya.Dalam memeriahkan  kongres  kedua  tersebut diadakan  seminar  tentang  wacana-wacana aktual.  Di  sana  tercatat  S.  Salmah  Dja- Alinuddin  membawa  makalah  tentang “Riwayat  Puteri  dalam  Islam”  dan  S. Zuraidah  Nuruddintentang  “Pemandangan dalam  Masyarakat  kaum  Ibu”,  dan  Aminah Nur tentang“Perguruan dan Keputerian”.
Setelah  sukses  mendirikan  madrasah rintisan,  Alwashliyah  membuka  jalan  lebih
lebar  bagi  perempuan  muslim  ketika  itu dengan membangun madrasah khusus puteri di  beberapa  tempat.  Tahun  1938  ada madrasah khusus puteri di Padangbulan dan 1940  atas  inisiatif  H.A.  Rahman  Sjihab  dan Udin  Samsudin  didirikan  madrasah  yang sama  di  daerah  Petisah  Sinagar  Medan. 23 Banyak  tantangan  yang  dihadapi,  sebab masyarakat  belum  sepenuhnya  terima pandangan  perempuan  bersekolah,  apalagi sekolah  agama.  Dari  sini  kemudian  banyak perempuan Muslim mendapatkan pelayanan pendidikan  tidak  hanya  di  jenjang  Ibtidai
(sekolah  Dasar)  tetapi  juga  di  tingkat Tsanawiyah  (sekolah  menengah  pertama), juga  tingkat  Qismul  „ali  („aliyah  atau  setara Sekolah Menengah Atas).
Sebab  semakin  tingginya  antusiasme masyarakat dan semakin besarnya tantangan kerja  yang  dihadapi  terutama  kaum perempuan  di  Sumatera  Timur  maka  pada Kongres  III  1941  Alwashliyah  memutuskan untuk mengangkat derajat gerakan
organisasi  sayap  perempuannya  untuk  lebih setara besarnya dengan pengurus besar yaitu mendirikan Madjelis  Keputrian .  Majelis  ini untuk  memayungi  secara  khusus  afdeeling putri  Alwashliyah  yang  sebelumnya  berdiri berdasarkan  cabang  masing-masing.Dengan demikian,  cabang-cabang  keputerian  yang sebelumnya  bekerja  secara  lokal  kemudian memiliki  ruang  sosial  politik  lebih  leluasa dan  progresif  dengan  didirikannya  Majelis Keputrian Alwashliyah.
Selain kebijakan kolonialisme, tantangan  berat  bagi  Kalangan  Muslimat Alwashliyah  datang  dari  kalangan  gerakan perempuan  poros  Nasionalisme  sekuler  dan sosialis,  komunis.  Terutama  dalam  isu  yang menyangkut poligami. Sebagaimana kalangan  tersebut  dalam  perjuangannya adalah  mendapatkan  hak-hak  yang  sama dengan  kaum  laki-laki.  Kalangan  tersebut mengajukan draft hokum kepada pemerintah kolonial  di  antaranya  klausul  tentang pelarangan  poligami  disebabkan  poligami merupakan  kebiasaan  yang  tidak  adil  dan
menindas  perempuan.Alwashliyah  justru menentang  gerakan  anti  poligami  ini  sebab mereka  menganggap  poligami  sebagai bagian  yang  tidak  dilarang  dalam  ajaran Islam, hal ini hanya merupakan upaya kaum nasionalis,  sosialis,  komunis  menjauhkan umat Islam dari ajarannya.Tegasnya, Alwashliyah  menolak  ordonansi  yang diajukan oleh pemerintahan kolonial ini. Dan hasilnya  peraturan  anti  poligami  ini  batal dilaksanakan.
Dalam konteks ini gerakan Alwashliyah  dalam  berupaya  mengangkat harkat  martabat  perempuan  muslim  berdiri pada  posisi  yang  terbatas,  tidak  seperti feminis nasionalis yang lebih progresif dalam gerakannya  termasuk  soal  penyetaraan  hak laki-laki  dan  perempuan.  Tetapi  dalam keadaan  khusus  seperti  isu  poligami Alwashliyah dan organisasi sayap perempuannya  menerima  poligami  sebagai bagian  dari  ajaran  Islam  dan  menolak  gerak anti  poligami  sebagai  bagian  dari  agenda sekulerisme  untuk  menjauhkan  umat  dari ajaran Islam.

## KESIMPULAN
Merujuk  pada  apa  yang  telah diuraikan di atas bahwa gerakan pemberdayaan  perempuan  yang  dilakukan oleh  Alwashliyah  dan  organisasi  sayap perempuan mereka berbasis pada nilai Islam yang  sangat  kuat  dan  memegang  ortodoksi Islam secara ketat. Meski begitu mereka tetap
bekerja  dalam  isu-isu  feminisme  yang
terbatas di antaranya posisi sosial perempuan  dan  hak-hak  mereka  di  ruang publik.Mereka fokus pada kerja-kerja pemberdayaan  secara  gradual  yaitu  melalui pendidikan  dan  upaya-upaya  pencerahan terhadap perempuan. Dengan melalui proses ini  kesadaran  perempuan  dapat  terbangun dan perempuan dapat bergerak memperjuangkan keadilan bagi diri mereka.
Sebagaimana  Islam  telah  menjadi basis  gerak  Alwashliyah  yang  paling fundamental  maka  Islam  telah  memainkan peranan yang sangat berarti terutama sebagai semangat  dan  nilai  dasar  perjuangan nasionalisme, anti kolonialisme, dan meningkatkan derajat kehidupan perempuan Islam  di  Sumatera  Timur.  Dengan  demikian gerakan  muslimat  Alwashliyah  dapat dikatakan  sebagaiagen  yang  signifikan  dan terukur  untuk  menggerakkan  perempuan- perempuan mereka dengan tetap
membedakan  diri  dari  gerakan  feminist sekuler  atau  feminis  nasionalis  pada zamannya.

## Endnotes:
1 Anthony  Reid, Perjuangan  Rakyat:  Revolusi  dan Hancurnya  Kerajaan  di  Sumatra ,  (Jakarta:  Sinar Harapan, 1987), h. 82.
2 Darsiti Soeratman,
Perempuan
Indonesia: Lampau,  Kini,  Dan  Mendatang , (Yogyakarta:  Universitas  Gadjah  Mada,  1991),
h. 11.
3 Suratmin, dkk, Biografi Tokoh
Kongres Perempuan  Indonesia  Pertama ,  (ed)  Sri Sutjiatiningsih,  Departemen  P&K  Direktorat Sejarah  dan  Nilai  Tradisional  Proyek
Inventarisasi  dan  Dokumentasi  Sejarah Nasional, Jakarta, 1991, h. 42.
4 Anthony Reid, Perjuangan Rakyat …, h. 89
5 Faisal Riza, Politik Urang Banjar: Studi Terhadap Perilaku Politik Banjar Perantauan di Perbaungan Serdang BedagaiTahun 2004-2008 , (Bandung: PT. Aksara Pustaka, 2010)
6 Michael,  Langenberg, Regional  Dynamic  of  the Indonesian  Revolution :  Unity  from  Diversity. Honolulu,
Hawaii, 1985, h. 115.
7 Ibid ., h. Hal. 93-99
8 Ibid .,
9 Para  kuli  perkebunan  pada  tahun  1926  hanya mendapat  gaji  sebesar  f.19.50,  sementara  gaji terendah asisten perkebunan Eropa berjumlah dua puluh kali lebih besar dari gaji kuli orang Jawa  dan  Cina,  yakni  f.350  sampai  f.540  dan gaji  menajer  perkebunan  sebesar  f.675.  Suatu peristiwa  penyiksaan  terhadap  kuli  kebun dengan  diberlakukannya  poenale  sanctie adalah  peristiwa  Pulau  Mandi  yang  terjadi pada tahun 1926.Pada bulan Oktober tahun itu seorang  asisten  perkebunan  bangsa  Jepang bernama  Kozo  Oriuchu  dinyatakan  bersalah karena melakukan penganiayaan dan menyekap para kuli perkebunan Pulau Mandi. Para  kuli  yang  jumlahnya  tujuh  orang dipukuli  dan  dikurung  selama  satu  bulan dalam  ruangan  yang  luasnya  tidak  kurang dari dua meter persegi dan dipaksa memakan kotoran  manusia  dan  kuda.  Kuli-kuli  itu diancam  akan  dibunuh  bila  melaporkan kejadian yang dialaminya kepada orang lain.
10 Langenberg, Regional… h. 106.
11 Selengkapnya  lihat  dalam  Lukitaningsih, Buruh  Perempuan  di  Perkebunan  Karet  Sumatera Timur  1900-1940 ,  Thesis  Pascasarjana  UGM,
2003.  Lihat  juga  Iyos,  Rosidah, Eksploitasi Pekerja  Perempuan  di  Perkebunan  Deli  Sumatera Timur  1870-1930 ,  Master  Thesis,  Program pascasarjana UNDIP, 2012.
12 Anthony Reid. Perjuangan Rakyat …, h. 108-109.
13 Maktab  Islam  Tapanuli  Merupakan  Sekolah formal  modern  pertama  di  awal  abad  20  di Medan  wilayah  Sumatera  Timur  ketika  itu, bersamaan  dengan  itu  juga  terdapat  sekolah pribumi yang lain yang bersifat umum seperti sekolah DERMA, Sekolah Melayu dan lainnya. Selanjutnya  lihat  Muaz  Tanjung, Maktab Islamiyah  Tapanuli  1918-1942:  Menelusuri Sejarah  Pendidikan  Islam  Awal  abad  Ke-20  di Medan , (Medan: IAIN Press, 2012)
14 Faisal  Riza, Contesting  the  Space  In  Indonesia:  a Case  From  Alwashliyah  in  North  Sumatra , Journal Afkaruna, Vol. 10, No. 2. Pp. 149-162
15 Anthony Reid, Perjuangan Rakyat… , h. 80
16 Susunan  pengurus  di  masa  pembentukannya tercatat beberapa nama sebagai berikut: Ketua I:H.  Hamidah,  Ketua  II:  Halimah.  Penulis  I: Syarifah  Penulis  II:  Aidah.  Bendahara:  H. Syarifah,  wan  Asmah,  H.  Aisyah,  Siti Mariyam,  Asmah,  Maredjen.Penasehat:  H. Fatimah,  Siti  Rahmah,  H.  Zabedah.  Lihat, Nukman  Sulaiman, Alwashliyah  Seperempat Abad, (Medan:Pengurus  Besar  Aljam‟iyatul Washliyah, 1956), h. 68
17 Kota  Siantar  berjarak  kurang  lebih  100  KM atau  waktu  tempuh  sekira  4  jam  dari  Kota Medan.
18 Ibid.,
19 Ibid., h. 78
20 Nukman Sulaiman, Alwashliyah… , h.74
21 Ibid, h. 82
22 Ibid, h. 89
23 Ibid, h.109

## DAFTAR PUSTAKA
Blackburn, Susan, 2001, Women and the Nation. In: Inside Indonesia 66 , pp. 6-8. ----------------------, 2004, Women and the State in Modern Indonesia , Cambridge.
----------------------,2008, Indonesian  Women  and Political  Islam .  In:  Journal  of Southeast  Asian  Studies  39  (1),  pp.
83-105.
Darsiti, Soeratman, 1991, Perempuan Indonesia: Lampau, Kini, Dan Mendatang ,  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada
Langenberg,  Michael,1985, Regional  Dynamic of  the  Indonesian  Revolution : Unity from Diversity . Honolulu, Hawaii
Lukitaningsih,  2012, Buruh  Perempuan  di Perkebunan  Karet  Sumatera  Timur 1900-1940 , Thesis Pascasarjana UGM, 2003. Iyos, Rosidah, Eksploitasi
Pekerja  Perempuan  di  Perkebunan  Deli
Sumatera  Timur  1870-1930 ,  Thesis, Program pascasarjana UNDIP
Reid,  Anthony, 1987, Perjuangan  Rakyat: Revolusi  dan  Hancurnya  Kerajaan  di Sumatra , Jakarta: Sinar Harapan
Riza, Faisal,2014, Contesting the Space In Indonesia: a Case From Alwashliyah in North Sumatra , Journal Afkaruna
Vol.10, No. 2. Pp. 149-162 --------------,  2010, Politik  Urang  Banjar:  Studi Terhadap  Perilaku  Politik  Banjar Perantauan  di  Perbaungan  Serdang BedagaiTahun  2004-2008 ,  Jakarta:  PT. Aksara Pustaka
Robinson,  Kathryn,  2009, Gender,  Islam  and Democracy in Indonesia , London Sulaiman, Nukman, 1956, Alwashliyah Seperempat  Abad ,  Medan:  Pengurus Besar Aljam‟iyatul Washliyah
Suratmin, dkk,  (ed)  Sri  Sutjiatiningsih, 1991, Biografi  Tokoh  Kongres  Perempuan
Indonesia  Pertama ,  Departemen  P&K Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta Tanjung,  Muaz,  2012, Maktab  Islamiyah Tapanuli 1918-1942: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam awal Abad ke 20 di Medan , Medan: IAIN Press