## UPAYA PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PESISIR
KEPULAUAN KANGEAN
(DUSUN NYAPLONGONDUNG) DALAM MENYELESAIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
Enza Resdiana, M.AB ( enza.resdiana@gmail.com) Nur Inna Alfiyah, M.Hub.Int  ( fifi.alfiyah@yahoo.com )

## ABSTRAK
Pendidikan  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  kehidupan  sosial masyarakat, namun tidak semua lapisan masyarakat yang ada di negara Indonesia mampu  merasakan  tujuan  dan    manfaat  pendidikan.  Hal  ini  umumnya  dirasakan oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  pelosok  atau  terpencil  seperti  halnya masyarakat kepulauan Kangean. Jauhnya jarak antara kecamatan dan pemerintah kebupaten serta kurangnya akses terhadap lembaga-lembaga pemerintah membuat program  yang  dijalankan  pemerintah  seperti  wajib  belajar  12  tahun  menjadi terhambat.  Faktor  penghambat  program  tersebut  berasal  dari  kelompok masyarakat sendiri yang dipengaruhi oleh tingkat pola pikir masyarakat yang acuh terhadap pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam  merubah perilaku  masyarakat  terutama  pandangan  masyarakat  terhadap manfaat pentingnya pendidikan untuk bekal mereka dalam menghadapi tantangan di era globalisasi terutama dalam persaingan ekonomi. Hasil penelitian menjukkan bahwa upaya perubahan  perilaku masyarakat dalam menyelesaikan wajib  belajar 12  tahun  perlu  didukung  oleh  semua  pihak  baik  baik  itu  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Daerah,  Pihak  Sekolah,  Kepala  desa  dan  tokoh  masyarakat  melalui sosialisai,  pemahaman  langsung  kepada  masyarakat  maupun  siswa,  untuk merubaha  cara  pandang  dan  berfikir  betapa  pentingnya  pendidikan  khususya program wajib belajar 12 tahun.
Kata Kunci: Perubahan Perilaku, pendidikan

## PENDAHULUAN
Maju dan berkembangnya suatu bangsa  terutama  bagi  negara-negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai  faktor,  salah  satunya  adalah
dengan pendidikan. Pendidikan
merupakan kunci kemandirian bangsa dan  salah  satu  aspek  utama  untuk membangun peradaban bangsa.
Indonesia  sebagai  negara  dan  bangsa yang  memiliki  kekayaan  alam dan
keanekaragaman hayati, kemajemukan  sosial  budaya,  dan jumlah penduduk  yang besar menjadi modal  besar  bagi  Indonesia  untuk menjadi negara yang mandiri seutuhnya  dalam  mengembangkan generasi penerus bangsa. Dari sejumlah  modal  besar  yang  dimiliki bangsa Indonesia,  jumlah  penduduk yang  besar  menjadi  modal  yang paling  penting  karena  kemajuan dan kemunduran  suatu  bangsa  sangat
bergantung pada faktor kualitas sumber  daya  manusianya,  disamping itu  dengan massivenya  pengaruh  dan perkembangan  di  era  globalisasi, kualitas SDM sangat di perlukan guna bersaing di tingkat internasional.
Di Indonesia, pendidikan
merupakan salah satu agenda pembangunan  pemerintah  Indonesia. Tiap tahun pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan dan peraturan-peraturan baru terkait perbaikan  pelaksanaan  pendidikan  di Indonesia.  Akan  tetapi  meskipun begitu  upaya  pemerintah  terkait perbaikan  pendidikan  di  Indonesia tidak  sepenuhnya  menjangkau  semua lapisan masayarakat Indonesia.
Di dalam Undang-undang mengenai  Pendidikan  Nasional  (No.
20/2003)  dan  amandeman  konstitusi III  menekankan  bahwa  semua  warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan;  bahwa  pemerintah  wajib untuk  membiayai  pendidikan  dasar tanpa  biaya;  dan  bahwa  pemerintah diberi  mandat  untuk  mengalokasikan 20%  dari  pengeluarannya  untuk pendidikan.  Upaya  maksimal  dari pemerintah  untuk  menjangkau  tiap lapisan  masayarakat  Indonesia  guna
pemerataan pendidikan tidak ditunjang  dengan  kemudahan  akses dan  ketersediaan  teknologi  yang memadai di daerah-daerah terpencil.
Pemerataan pendidikan merupakan persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada  seluruh  warga  Negara  untuk memperoleh  pendidikan,  sehingga pendidikan  itu  menjadi  wahana  bagi pembanguan  sumber  daya  manusia untuk menunjang pembangunan, pemerataan pendidikan telah
mendapat perhatian sejak lama terutama di negara-negara berkembang.  Hal  ini  tidak  terlepas dari  makin  tumbuhnya  kesadaran bahwa  pendidikan  merupakan  peran penting dalam pembangunan bangsa. 1
Saat  ini  kondisi  pendidikan  di Indonesia masih belum merata, misalnya  saja  di  kota-kota  besar sarana  dan  prasarana  pendidikan disana sudah sangat maju. Sedangkan di  desa-desa  hanya  mengandalkan sarana  dan  prasarana  seadanya.  Ini dapat  dilihat  dari  kondisi  negara  kita
1 Astiapilia,”Kurangnya  Pemerataan  Pendiikan Indonesia”, diakses di http://www.kompasiana.com/astiaprilia/kurangnya -pemerataan-pendidikanindonesia_ 54f5fe87a333116a7d8b477c , 14 Agustus 2017
yang  merupakan  negara  kepulauan,
sehinga tiap-tiap kebijakan pemerintah  terkait  upaya  pemerataan pendidikan  sering  terkendala  untuk diterapkan  dan  di  aplikasikan,  hal  ini juga ditunjang dengan masih tingginya  anak  usia  dini  tidak mengenyam  pendidikan  yang  di pengaruhi  oleh  pola  pikir  tradisional masyarakat di daerah-daerah kepulauan, mereka menganggap pendidikan  hanya  akan  menambah biaya dan membuang buang waktu.
Tingginya pola pikir dan pemahaman tradisional ini menyebabkan  masyarakat  di  daerah- daerah  kepulauan  terutama  daerah pesisir  pantai  tingkat  pendidikannya masih  terbilang  rendah.  Sehingga banyak dari para pemuda dan pumudi masyarakat  kepulauan  mengalami putus  sekolah  atau  bahkan  tidak sekolah sama sekali, sehingga kebijakan  12  tahun  belajar  dari pemerintah  tidak  tercapai,  padahal salah  satu  dari  delapan  poin  MDGs (Millenium  Development  Goals)  di bidang pendidikan adalah pemerataan pendidikan dasar, baik untuk perempuan maupun laki-laki.
Banyaknya anak putus sekolah
tersebut  berdampak  pada  terjadinya pengagguran yang kemudian mendorong  keluarga-keluarga  yang ada  untuk  menikahkan  anaknya  di usia  muda  bagi  yang  perempuan, sedangkan  bagi  kaum  laki-laki  pada umumnya  mereka  hanya  memiliki dua  pilahan  yaitu  menjadi  nelayan atau bekerja di Luar negri (TKI).
Kondisi  tersebut  sebagian  besar terjadi  di  kepulauan  Kangean  salah satunya  di  dusun  Nyaplongondung, meskipun  sudah  terdapat  fasilitas sekolah  negeri  maupun  swasta,  minat masyarakat  untuk  menyekolahkan anak mereka sangatlah minim. Masyarakat disana lebih memilih agar anaknya  untuk  membantu  mereka bekerja  dilaut  ataupun  disuruh  untuk bekerja  di  luar  negeri,  hal  ini kemudian mendorong terjadinya pemberhentian  anak sekolah ditengah jalan. Sehingga dengan adanya permasalahan  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  faktor apa yang menjadi penghambat masyarakat pesisir dalam menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.  Dimana  nantinya  akan  mampu memberikan manfaat untuk memaksimalkan  sumber  daya  alam
terutama hasil laut untuk
mensejahterakan  hidup  mereka  dan masyarakat  pesisir  kepulauan pada umumnya.

## PEMBAHASAN
Posisi pendidikan sebagai subjek dalam proses perubahan sosial berkaitan erat dengan fungsi pendidikan  sebagai agent  of  change. Pendidikan  merupakan  sebuah  proses transfer ilmu pengetahuan, dapat pula dimaknai  sebagai  proses  penanaman nilai  kepada  individu.  Melalui  proses inilah  pendidikan  dapat  berfungsi sebagai agent of change.
Pendidikan  dapat  mengubah pola  pikir  individu,  pendidikan  dapat memberikan pencerahan pada individu  mengenai  hal-hal  yang selama  ini  belum  banyak  diketahui masyarakat,  pendidikan  juga  dapat merombak berbagai mitos yang selama ini berkembang dalam masyarakat, pendidikan dapat meluruskan berbagai hal yang selama ini dimaknai salah oleh masyarakat. 2
Salah  faktor  terbesar  yang mempengaruhi banyaknya anak putus sekolah  yang  terjadi  di  Dusun
2 Nanang  Martono,  Sosiologi  Perubahan  Sosial, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012, hal 194
Nyaplongondung  adalah  pemikiran masyarakat  yang  masih  tergolong primitif  dan  faktor  ekonomi.  Sikap acuh  tak  acuh  terhadap  fungsi  dan manfaat  dari  pendidikan,  ini  dapat dilihat  dari  masih  banyak  para  orang tua  yang  berpandangan  lebih  baik bekerja  dengan  penghasilan  yang nyata  dari  pada  bersekolah  yang memerlukan lebih banyak pengeluaran, sedangkan kondisi ekonomi  mereka  masih  kekurangan. Sehingga hal ini menjadi permasalahan  yang  sangat  perlu ditangani, terkait bagaimana mengubah  pemikiran  dan  perilaku masyarakat setempat.
Perilaku  didefinisikan  sebagai suatu sikap atau tindakan serta segala sesuatu  yang  dilakukan  manusia, misalnya  kegiatan  yang  dilakukan manusia  dalam  kehidupannya  sehari- hari,  baik  bekerja  dengan  giat  atau dengan  malas,  dalam  hubungannya dengan komunikasi, misalnya berbicara  dengan  orang  lain,  bertukar pendapat,  baik  menerima  pendapat atau  menolaknya.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa perilaku
merupakan hasil segala macam
pengalaman  serta  interaksi  manusia
dengan lingkungannya  yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan.  Dengan  kata  lain,  perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu  terhadap  stimulus  yang berasal  dari  luar  maupun  dari  dalam dirinya.  Menurut  Skinner,  seperti yang  dikutip  oleh  Notoatmodjo,
merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang  terhadap  stimulus  atau rangsangan dari luar.
Oleh  karena  perilaku  ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap  organisme,  dan  kemudian organisme  tersebut  merespons,  maka teori Skinner ini disebut teori “S - OR” atau  Stimulus - Organisme -Respon. 3
Teori  ini  mendasarkan  asumsi  bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku  tergantung  kepada  kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi  dengan  organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) misalnya
kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau
3 Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan, Jakarta:Rineka Cipta.2003, p.114
masyarakat.  Hosland,  et  al  (1953) mengatakan  bahwa  proses  perubahan perilaku pada hakekatnya sama dengan proses belajar. Proses
perubahan perilaku tersebut
menggambarkan  proses  belajar  pada individu yang terdiri dari:
1. Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat  diterima  atau  ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak  diterima  atau  ditolak berarti  stimulus  itu  tidak efektif mempengaruhi
perhatian individu dan berhenti  disini.  Tetapi  bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian  dari individu  dan stimulus tersebut efektif.
2. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme  (diterima)  maka  ia mengerti  stimulus  ini  dan dilanjutkan  kepada  proses berikutnya. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk  bertindak demi  stimulus  yang  telah diterimanya (bersikap).
3. Akhirnya  dengan  dukungan fasilitas  serta  dorongan  dari lingkungan  maka  stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).
Perilaku  sendiri  dipengaruhi
oleh  oleh  beberapa  faktor  yang berasal  dari  dalam  diri  individu  itu sendiri,  faktor-faktor  tersebut  antara lain :
1. Persepsi, Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.
2. Motivasi,  Motivasi  diartikan
sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai sutau  tujuan  tertentu,  hasil dari pada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku
3. Emosi,  Perilaku  juga  dapat timbul  karena  emosi,  Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan  jasmani,  sedangkan keadaan  jasmani  merupakan hasil keturunan (bawaan),
Manusia dalam mencapai kedewasaan semua aspek yang  berhubungan  dengan keturunan  dan  emosi  akan berkembang  sesuai  dengan hukum  perkembangan,  oleh karena  itu  perilaku  yang timbul karena emosi merupakan perilaku bawaan. 4. Belajar, Belajar diartikan
sebagai  suatu  pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Barelson  (1964)  mengatakan bahwa  belajar  adalah  suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu. Pada dasarnya perubahan perilaku individu
bergantung kepada kebutuhan.  Hal  ini  berarti  bahwa stimulus  yang  dapat  mengakibatkan perubahan  perilaku  seseorang  apabila stimulus  tersebut  dapat  dimengerti dalam  konteks  kebutuhan  orang tersebut.  Dalam  hal  ini,  untuk mengubah  perilaku  dan  persepsi msayarakat pesisir dibutuhkan kepekaan  untuk  memahami  kondisi dan kebutuhan dari masyarakat
setempat.  Sehingga  dalam  hal  ini, perilaku orang, kelompok atau masyarakat  tidak  akan  berubah tanpa adanya  persepsi  terlebih  dahulu  yang menjadi  awal  rangsangan  (stimulus) masyarakat  terhadap  pendidikan  itu sendiri.

## Hubungan Persepsi dan Perubahan Perilaku
Persepsi  pada  dasarnya  dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi  dan  interpretasi yang bersifat  selektif.  Adapun  faktor  yang mempengaruhi  persepsi  seseorang adalah katakteristik orang yang dipersepsi  dan  faktor  situasional. 4
Persepsi  merupakan  proses  yang berlangsung  pada  diri  kita  untuk mengetahui dan mengevealuasi orang lain. Dengan proses itu, kita membentuk  kesan  tentang  orang  lain. Kesan  yang  kita  bentuk  di  dasarkan pada  pada  informasi  yang  tersedia  di lingkungan,  sikap  kita  terdahulu tentang  rangsangan-rangsangan  yang relevan. 5
4 Phillip Kotler, Marketing Management Analysis, Planning, Implementation& Control. Prentice Hall Int,1995.p.219 5 Bagus  takwin,  “persepsi  sosial  mengenali  dan mengerti  orang  lain”,  dalam  sarlito  W.  Sarwono
Dari  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwasanya  persepsi akan  mampu  mengubah  perubahan perilaku perorangan ataupun kelompok.  Karena  dalam  kehidupan sehari-hari didalam masyarakat persepsi  negatif  terkait  pendidikan sangat  beragam,  terutama  masyarakat yang  tinggal  didaerah  terpencil  yang jauh dari akses dan fasulitas pemerintah  seperti  halnya  di  daerah kepulauan. Sebagian masyarakat disana  memandang  pendidikan  hanya sebatas  bisa  membaca  dan  menulis tanpa  ada  tujuan  untuk  mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi.
Hal  ini  yang  terjadi  di  Dusun Nyaplongondung,  dimana  sebagian besar  masyarakat  lebih  memilih meberhentikan anaknya sekolah untuk  membantu  kehidupan  ekonomi keluarganya  seperti  jadi  TKI  diusia sekolah atau menikah muda.
Masyarakat  Dusun  Nyaplongondung masih memiliki asumsi bahwa pendidikan  itu tidak  penting  dan
dan eko A.meinarno (ed.), PSIKOLOGI SOSIAL,, (salemba humanika), hal 25. Diakses di http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123
456789/25364/1/Makhsus%20%20109015000131
%20%20Watermark.pdf
bukan  menjadi  prioritas  utama  dalam menghidupi kehidupan mereka. Padahal jika dilihat Dusun Nyaplongondung  memiliki  potensi yang sangat besar dalam pengembangan  ekonominya,  karena Dusun  ini  terletak  di  daerah  pesisir yang kaya akan sumber ikan.
Pada  penjelasan  sebelumnya, dalam  mengubah  perilaku  indivisu atau kelompok adalah dengan mebgubah persepsi masyarakat. Persepsi dapat diubah dengan menggunkan  berbagai  metode,  salah satunya adalah dengan melalui pendekatan  terhadap  individu  atau kelompok  masyarakat  dengan  cara sosialisasi dan pendampingan intensif terutama kaitannya dengan tujuan dan mafaat pendidikan bagi generasi dini. Sosialisasi  menurut  L.Berger  pada dasarnya memiliki dua bentuk, yakni: sosialisasi  primer  dan  sosialisasi sekunder.
Pertama, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dialami  individu  dalam  masa  kanak- kanak.  Sosialisasi  primer  merupakan yang  paling  penting  bagi  individu, sebab  struktur  dasar  dari  semua sosialisasi sekunder harus mempunyai
kemiripan  dengan struktur  dasar sosialisasi  primer.  Setiap  individu dilahirkan  ke  dalam  suatu  struktur sosial  yang  objektif,  dan  di  sinilah  ia menjumpai orang-orang yang berpengaruh dan yang bertugas mensosialisasikannya.  Ia  dilahirkan tidak  hanya  ke  dalam  suatu  struktur sosial  yang  objektif,  tetapi  juga  ke dalam  dunia  sosial  subjektif.  Pada sosialisasi  ini  anak  mulai  mengenal keluarga dan lingkungannya, sehingga  dalam  sosialisasi  primer  ini keluarga  memilikiperan  yang  sangat besar  dalam  membentuk  kepribadian anak. Sehingga disini tingkat pengetahuan dan pendidikan keluarga  akan  menentukan  distribusi tingkat pengetahuan anak.
Kedua,  sosialisasi  sekunder. Berger  dan  Luckmann  (1990:  198 – 199)  menegaskan  bahwa  sosialisasi sekunder  adalah  sosialisasi  sejumlah “subdunia”  kelembag aan,  atau    yang berlandaskan lembaga. Lingkup jangkauan  dan  sifat  sosialisasi  ini, ditentukan oleh kompleksitas pembagian kerja dan distribusi pengetahuan  dalam  masyarakat  yang menyertainya.  Sosialisasi  sekunder adalah proses memperoleh
pengetahuan  khusus sesuai  dengan peranannya (role specific knowledge), dan  peranan  ditentukan  berdasarkan pembagian  kerja.  Proses  sosialisasi sekunder,  diwujudkan  sejak  lembaga anak  menempuh  pendidikan  formal-- dari  taman  kanak-kanak  sampai bekerja. 6 Disinilah  kemudian  peran
pemerintah melalui perantara lembaga-lembaga
pendidikan lembaga  formal  mendidik  generasi bangsa  untuk  memiliki  pengetahuan dan  skill  dalam  upaya  ,mewujudkan generasi  bangsa  yang  hebat.  Bentuk sosialisasi sekunder ini akan
berlangsung sukses apabila pemerintah, akademisi dan masyarakat saling berkerjasama.
Dusun  Nyaplongondung  sendiri yang  merupakan  daerah  pesisir  yang minim terhadap akses pemerintah dan terbatasnya lembaga pendidikan formal,  karena  di  Dusun  tersebut hanya  ada  satu  sekolah  dasar  dengan jumlah murid ±18 siswa seluruh kelas dengan jumlah penduduk dusun ±400 jiwa. Sosialisasi dalam upaya
6 I.B. Putera Manuaba,”Memahami Kontruksi sosial” dalam Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Tahun XXI, Nomor 3, Juli- September 2008, 221-230, diakses di http://journal.unair.ac.id/downloadfull/MKP 2603-d17a31df4afullabstract.pdf
merubah perilaku masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dimulai  dari  pendidikan  lembaga formal  dengan  meningkatkan  peran lembaga  terutama  pengajar  dalam upaya  menarik  minat  masyarakat untuk  menyekolahkan  anak  mereka. Selain upaya sosialisasi, hal lain yang berusaha dilakukan adalah pemberiah stimulus  atau  rangsangan/  penguat berupa,  peningkatan kualitas  SDM, peningkatan  fasilitas/  sarana  dan prasarana  pendidikan, hadiah-hadiah atau penghargaan bagi peserta didik.
Perubahan perilaku dan perubahan  cara  berfikir  masyarakat khususnya di pesisir kepulan Kangean yang  tentu  saja  memerlukan  peran aktif  semua  pihak  yakni sevice provider bidang  pendidikan  di  semua lini baik  pihak  sekolah  sebagai lemabga  formal,  maupun  pendidikan non formal seperti sistem paket. Pihak sekolah pun telah senantiasa memberikan  motivasi  yang  tinggi untu  semangat  bersekolah  dengan mengadakan komunikasi intensif, kunjungan  ke  rumah  masyarakat  dan peserta  didik,  memberkan  arahan tentang  semangat  yang  tinggi  harus dilakukan  dalam  mencapai  cita-cita
meskipun  letak  rumah  tinggal  yang jauh  dari  sekolah  maupun  letak layanan  publik  yang  sulit  dijangkau akibat  tidak  tersedianya  transpotasi umum.  Pihak  pemerintah  desa  dan pemerintah kecamatan juga mengadakan  perlombaan  pada  hari tertentu  yang  dapat  membangun motivasi  bersaing  dalam  bidang pendidikan, seni budaya dan keagamaan sehingga
dapat menumbuhkan  motivasi  tinggi  untuk
menuntaskan  program  wajib  belajar 12  tahun.  Sosialisasipun  secara  rutin dilakukan melalui kelompok- kelompok  masyarakat  dan  pada  saat diskusi antara pihak sekolah dan wali murid.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan dilapangan  selama  proses  penelitian dan  analisis  serta  interpretasi  yang dilakukan, maka dapat ditari kesimpulah  sebagai  berikut.  Pertama,
perubahan perilaku masyarakat Dusun Nyaplongondung
telah
berupaya dilakukan oleh semua
pihak,  baik  itu  Pemerintah,  Pihak Sekolah,  Kepala  desa  dan  tokoh
masyarakat melalui sosialisai,
pemahaman langsung kepada
masyarakat  maupun  siswa,  untuk merubaha  cara  pandang  dan  berfikir betapa pentingnya pendidikan program  wajib  belajar  12  tahun. Kedua,  faktor  ekonomi,  kondisi lingkungan  dan  rangsangan  program pemerintah  merupakan  hal  sangat penting dalam  rangka perubahan cara pandang, cara berfikir dan melakukan tindakan dalam belajar dan mengakses  program  wajib  belajar  12 tahun.  Sehingga  untuk  mensukseskan program  wajib  belajar  12  tahun  di daerah kepulauan sangat memerlukan dukungan  berbagai  pihak  dalam mensukseskan program wajib belajar, dengan  senantiasa  melakukan  diskusi berkelajutan  kepada  warga  desa khususnya  dan  masyarakat  pesisir kepulauan  kangean  pada umumnya, melakukan pengawasan maupun evaluasi  terhadap  perubahan  perilaku masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Astiapilia,”Kurangnya  Pemerataan Pendiikan Indonesia”,
diakses di http://www.kompasiana.com/a st iaprilia/kurangnya- pemerataan- pendidikanindonesia_54f5fe8 7a 3331 16a7d8b477c , 14 Agustus 2017.
Kotler, Phillip, Marketing Management Analysis,  Planning, Implementation& Control. Prentice Hall Int,1995. Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2012. Notoatmodjo,  Soekidjo,  Pendidikan Dan Perilaku  Kesehatan, Jakarta:Rineka
Cipta.2003.
Takwin,  Bagus,  “persepsi  sosial mengenali dan  mengerti orang lain”, dalam sarlito W. Sarwono dan eko A.meinarno (ed.), PSIKOLOGI SOSIAL,, (salemba humanika), hal 25. Diakses di http://repository.uinjkt.ac.id/
I.B. Putera Manuaba,”Memahami
Kontruksi sosial”  dalam Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik Tahun XXI, Nomor  3,  Juli- September 2008, 221- 230,diakses di
http://journal.unair.ac.id/pdf