© 2023 author(s) Muharam et al. This is an open access article distributed under Creative Commons Atribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA) users can copy and redistribute material in any medium or format with credit to original authors and source.

## Islamisme dalam Media Sosial (Studi Perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ Terhadap Pemerintah Pada 2016-2019)

## Moch. Mubarok Muharam, Bambang Sigit Widodo*, Wisnu
Program Studi Ilmu Komunikasi, FISH, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya Email penulis korespondensi: bambangsigit@unesa.ac.id

## ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menganalisa perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ terhapadap pemerintah pada 2016-2019.  Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  melakukan  wawancara  secara mendalam  terhadap  13  informan-yang  berasal  dari  4  unsur-  dari  ‘Kelompok  Islam  212’,  Kelompok Islam Moderat, Akademisi dan Jurnalis. Selain itu, juga menggunakan data sekunder seperti media dan buku. Studi in menyimpulkan bahwa teknologi informasi (media online dan medsos) mempunyai peran besar untuk membuat gerakan perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ terhadap pemerintah pada 2016-2019 begitu menonjol. Gerakan perlawanan yang menonjol dapat dilihat pada Aksi Bela Islam (ABI) pada 2 Desember  2016.  Walaupun  negara  berusaha  menghalangi  aksi  tersebut,  ABI  tersebut  berhasil mendatangkan  beratus  ribu  peserta  dari  berbagai  provinsi  dan  menjadi  perhatian  nasional  dan internasional.  Karena aksi tersebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama menjadi tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Kata-kata Kunci: Kelompok Islam 212; Teknologi Informasi; Aksi Bela Islam

## ABSTRACT
This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with 13 informants-coming from 4 elements- from the 'Islamic Group 212', Moderate Islamic Groups, Academics and Journalists. In addition, it also uses secondary data such as media and books. This study concludes that information technology (online media and social media) has played a major role in making the 'Islamic Group 212' resistance  movement  against  the  government  in  2016-2019  so  prominent.  A  prominent  resistance movement can be seen at the Islamic Defending Action (ABI) on 2 December 2016. Even though the state tried to block the action, the ABI succeeded in bringing in hundreds of thousands of participants from various provinces and received national and international attention. Because of this action, DKI Jakarta Governor Basuki Tjahya Purnama has become a suspect in the alleged blasphemy case.
Keywords: Islamic Group 212; Information Technology; Islamic Defense Action
Korespondensi: Bambang Sigit Widodo, Universitas Negeri Surabaya. l. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur 60213. Email : bambangsigit@unesa.ac.id

## PENDAHULUAN
‘Kelompok  Islam  212’  adalah  kelompok  Islamisme  yang  melakukan  oposisi  terhadap pemerintahan  yang  dipimpin  Joko  Widodo  (Jokowi)  pada  2016-2019.  Kelompok  tersebut secara  aktif  melakukan  kritik  terhadap  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Presiden  Jokowi, terutama  melalui  unjuk  rasa.    Pada  awalnya  kelompok  tersebut  terbentuk  sebagai  respon terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) pada 2016,  Gubernur  DKI  Jakarta  pada  waktu  itu.    Ahok  Dituduh  telah  melakukan  penistaan terhadap  Alqur’an,  karena  itu  mereka  menginginkan  Ahok  diturunkan  sebagai  gubernur  dan mendapat hukuman penjara (M Mietzner, 2018).
Kekecewaan  kelompok  Islamisme  terhadap  Ahok,  sebenarnya  terjadi  sebelum  adanya dugaan  penistaan  agama.  Mereka  kecewa  terhadap  Ahok,  karena  beberapa  penyebab, diantaranya, pertama ,  Ahok  dianggap  sebagai  kepanjangan  politik  dari  kepentingan  politik Jokowi. Alasan tersebut dimunculkan, karena Ahok adalah wakil gubernur dari untuk Jokowi untuk periode 20122017. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014, secara otomatis Ahok menggantikan Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta. Kedua , Kebijakan Ahok sebagai sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai telah merugikan orang Islam. Ada beberapa kebijakan dari Ahok yang dianggap merugikan orang Islam, diantaranya adalah melarang takbiran Hari Raya dan pengajian di jalan raya serta kebijakan dianggap tidak menguntunkan bagi aktivitas organisasi Islam di Jakarta. Ahok diyakini oleh kelompok Islamisme telah melakukan penistaan agama,  karena  pernyataan  di  Kepulauan  Seribu  pada  27  Nopember  2016,  yang  menyatakan bahwa  banyak  orang  Islam  menggunakan  Ayat  Alqur’an  untuk  mendelegitimasi kepemimpinannya (Miichi, 2019).
Pernyataan  Ahok,  menjadi  momentum  bagi  Kelompok  Islamisme  untuk  melakukan demoralisasi terhadap kepemimpinan Ahok di Jakarta. Terjadi beberapa aksi jalanan dilakukan oleh  kelompok  Islamisme,  diantara  gerakan  jalanan  yang  paling  menjadi  perhatian  publik adalah aksi jalanan yang dilakukan pada 4 September dan 2 Desember 2016. Unjuk rasa yang, kemudian dikenal sebagai aksi 411 dan 212 tersebut, telah berhasil mendatangkan beratus ribu orang dari berbagai daerah di Indonesia untuk bersatu melakukan penuntutan terhadap Ahok. Aksi 212 bagi Kelompok Islamisme dianggap lebih mempunyai makna khusus dibandingkan aksi 414, karena beberapa hal. Pertama , aksi tersebut dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Kehadiran Presiden tersebut, menjadi sebagai penanda bahwa aksi tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Kehadiran presiden tersebut memberikan makna
bahwa aksi tersebut akan bisa menggangu stabilitas sosial dan politik bila tidak diperhatikan secara serius oleh negara (state ). Kedua , Aksi 212 dianggap lebih bernilai dibandingkan dengan aksi 411, karena setelah aksi tersebut Ahok dijadikan tersangka oleh negara(Marijan, 2016).
Setelah  penetapan  Ahok  sebagai  tersangka,  tidak  menjadikan  kelompok  Islamisme (‘Kelompok  Islam  212’),  mengurangi  aksi-aksi  agama  dan  politik  (M.  M.  Muharam  et  al., 2021). ‘Kelompok Islam 212’ secara aktif melakukan gerakan politik agar Ahok tidak terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada pemilihan gubernur (pilgub pada 2017). Sebagian dari  kelompok  mendukung  Agus  Harimurti  Yudhoyono  dalam  pilgub  tersebut  dan  sebagian besar dari mereka mendukung Anies Rasyid Bawesdan sebagai gubernur.  Setelah pemilihan gubernur  (pilgub)  DKI  berakhir  dengan  kemenangan  pasangan  Anies  Rasyid  Bawesdan- Sandiaga Uno, tidak dengan sendirinya menghentikan aksi- aksi politik ‘Kelompok Islam 212’. Kelompok  tersebut  secara  aktif  melakukan  unjuk  rasa  dan  melakukan  pengawalan  di pengadilan agar Ahok dipenjarakan dengan secepatnya dan dihukum secara maksimal. Selain itu,  kelompok  tersebut  melakukan  aksi-aksi  agama  dan  politik  untuk  mendelegitimasi kepempinan  Jokowi  sebagai  presiden  (Kusman,  2016).  Kelompok  tersebut  berupaya  agar Jokowi  tidak  terpilih  lagi  sebagai  presiden  pada  Pemilihan  presiden  (pilpres)  2019.    Jokowi sebagai petahana mencalonkan lagi sebagai presiden, dengan menjadikan Kyai Ma’ruf Amin sebagai cawapres.  Ma’ruf Amin (MA) adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), pembuat fatwa  MUI  yang  menyatakan  Ahok  melakukan  dugaan  penistaan  agama.  Dalam  konteks tersebut MA adalah tokoh Islam yang berada dalam satu kubu dengan ‘Kelompok Islam 212’ dalam “kasus Ahok”. Penunjukkan MA sebagai cawapres, menunjukkan bahwa Jokowi ingin mendapat dukungan dari orang Islam, termasuk sebagian dari tokoh ‘Kelompok Islam 212’.
Walaupun Jokowi telah menunjuk Ma’ruf Amin (MA) sebagai cawapresnya, ‘Kelompok Islam  212’  tetap  melakukan  penolakkan  terhadap  Jokowi  untuk  sebagai  presiden  lagi. Sebaliknya, kelompok tersebut mendukung pasangan Prabowo Subianto (PS)-Sandiaga Mien Uno  (SMU)  sebagai  capres-cawapres.  Dukungan  terhadap  pasangan  PS-SMU,  lebih disebabkan  karena  pasangan  tersebut  adalah  kompetitor  dari  Jokowi  dalam  pilpres  2019. ‘Kelompok Islam 212 secara aktif melakukan konsolidasi internal, unjuk rasa, ceramah agama di  masjid  dan  musholla,  termasuk  menggunakan  teknologi  informasi  (medsos  dan  media online)  untuk  menyebarkan  pengaruh,  mendapatkan  simpatik  dan  memperoleh  pendukung dalam pilpres 2019.
Teknologi  informasi  mempunyai peran besar bagi  penguatan gerakan ‘Kelompok Islam 212’.  Tidak  seperti  dua  organisasi  masyarakat  (ormas)  Islam  di  Indonesia,  yaitu  Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang mempunyai kepengurusan hingga tingkat kelurahan di
hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, ‘Kelompok Islam 212’ yang dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) relatif tidak mempunyai kepengurusan hingga di tingkat kelurahan atau Kecamatan  di  seluruh  Indonesia.  Tetapi  walaupun  demikian,  kelompok  tersebut  dapat memobilisasi  beratus  ribu  orang  untuk  datang  di  aksi  411  dan  212,  hal  tersebut  tidak  bisa dilepaskan  dari  kemampuan  mereka  untuk  menggunakan  medsos  untuk  memobilisasi  massa dalam 2 aksi tersebut.
‘Kelompok  Islam  212’  mempunyai  banyak  pendukung  dari  pemuda  yang  dapat mendayagunakan  teknologi  infromasi  untuk  merealisasikan  tujuan  agama  dan  politik.  Para pemuda  tersebut  kebanyakan  adalah  mahasiswa  ataupun  sarjana  yang  berasal  dari  jurusan eksakta. Diantara para pemuda yang melek teknologi yang mendukung dan bersimpati dengan ‘Kelompok  Islam  212’  adalah  berasal  dari  Hizhbut  Tahrir  Indonesia  ataupun  Jama’ah Tarbiyyah (PKS).  Pemuda-pemuda tersebut selalu aktif memproduksi dan menyebarkan berita- berita yang mendukung eksistensi dari ‘Kelompok Islam 212’. ‘Kelompok Islam 212’ adalah kelompok  Islamisme  yang  melakukan  perlawanan  pada  pemerintah  pada  2016-2019. Kelompok  Islamisme  sendiri  dapat  kita  pahami  dalam  perspektif  (teori)  Islamisme  sebagai berikut. Pertama , kelompok Islamisme adalah pihak-pihak yang berpikir, bersikap melakukan tindakan-tindakan  agama,  sosial  dan  politik  dalam  perspektif  Islam.    Dalam  pandangan Kelompok  Islamisme  hukum  dan  sistem  pemerintahan  tidak  boleh  berbeda  dengan  hukum Islam  (Mandaville,  2007).  Bagi  mereka  politik  dan  Islam  bukanlah  kutub  yang  tepisah, sebaliknya  keduanya  mempunyai  keterkaitan  yang  erat.  Kelompok  Islamisme  mempercayai bahwa  hukum  Islam  adalah  sebuah  solusi  bagi  persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam kehidupan, khususnya di negara-negara yang mayoritasnya adalah orang Islam (Eligur, 2010). Bagi penganutnya Islamisme diyakini sebagai discourse dan merupakan ideologi, yang berasal dari pembacaannya secara khusus (Baskan, s & Wright, 2011). Sebuah formasi diskursif yang menyatukan discourse dan praktek secara historis (Osella, F & Soares, 2010).
Kedua, pemahaman Islamisme akan selalu terkait dengan kesadaran tentang konteks sosial dan politik yang terjadi. Karena itu gerakan Islamisme di berbagai negara, mempunyai bentuk dan  srategi  yang  berbeda-beda.  Sebuah  perbedaan  yang  ditransfromasikan  oleh  keadaan budaya, ekonomi dan institusi politk ditempat mereka melakukan praktek keagamaan(Castells, 2010).  Pemahaman  terhadap  Islamisme,  tidak  hanya  terkait  dengan  kondisi  Islam  setempat, tetapi juga melibatkan kondisi politik yang lebih luas (Osella, F & Soares, 2010).
Islamisme  menjadi  identitas  yang  menyatukan  banyak  orang  Islam  untuk  melakukan gerakan  politk.  Sebagai  identitas  politik,  Islamisme  merupakan  perwujudan  dari  sebuah konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi, kesadaran Islamisme belum tentu sebagai sebuah
realitas sosial, tetapi bisa menjadi sebuah ilusi.  Ilusi yang dipengaruhi oleh pemahaman dan kepentingan tertentu aktor ataupun institusi politik(Maher, 2015). Sebagai sebuah konstruksi, Islamisme  seringkali  mempersoalkan  keadaan  tertinggal  yang  terjadi  pada  dunia  Islam  dan dunia  global/Kapitalisme.  Ia  juga  seringkali  mempertanyakan  keberadaan  negara  bangsa, sebaliknya ada keinginan dari Islamisme untuk merubah nation state tersebut dengan prinsip dan norma yang lebih baru (Mandaville, 2007).
Ketiga ,  konteks  kesejarahan  Indonesia,  gerakan  Islamisme  dapat  dilihat  jejaknya semenjak era kolonialisme. Perang Padri di Sumatra Barat menjadi simbol gerakan Islamisme yang mempertanyakan pemerintahan kolonial, yang dinilai kafir dan merugika Islam (Wahid Institute  Islam).  Perang  Padri  dipimpin    Imam  Bonjol  dan  Bonjol  sendiri  adalah  pemimpin gerakan  yang  sangat  karismatik,  yang  dipengaruhi  oleh  ajaran  Wahabi,  sebuah  ajaran  yang menginginkan praktek agama dan negara  sesuai dengan Alqur’an , Sunnah Nabi dan praktek dari 4 sahabat nabi (Khulafaur Rasyidin) (Hadiz, 2016).
Setelah  era  perjuangan  fisik  yang  bersifat  kedaerahan  pada  abad  18-an,  Islamisme melanjutkan gerakannya menyebarkan pengaruh dan melakukan perlawanan terhadap penjajah melalui pendekatan yang lain, yaitu melalui jalur organisasi dan diplomasi, yang terjadi pada 19. Sarekat Islam (SI), adalah organisasi Islamisme pertama yang melopori perjuangan melalui jalur  tersebut.  Organisasi  itu  mempertanyakan  ketidakdilan  yang  dilakukan  oleh Belanda.Walaupun  awal  pendiriannya,  ditujukan  untuk  memperjuangkan  ekonomi  pedagang Islam, dalam perkembangannya SI menjadi gerakan perlawanan terhadap penjajah.
Menjelang kemerdekaan 1945, gerakan Islamisme berlanjut dengan keinginan mendirikan negara  Islam.  Pada  Sidang  di  BPUPKI,  wakil-wakil  dari  kelompok  Islam  menginginkan Piagam  Jakarta  sebagai  dasar  negara.  Mereka  ingin  sila  pertama  dari  dasar  negara  berbunyi “Kewajiban  menjalankan  Syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya”,  sebagai  ganti  dari  Sila “Ketuhan Yang Maha Esa”. Tetapi keinginan tersebut tidak berhasil, karena pada 18 Agustus 1945 disepakati bahwa dasar negara adalah Pancasila.Kegagalan menjadikan Piagam Jakarta sebagai  dasar  negara  tidak  meyurutkan  kelompok  Islamisme  untuk  menjadikan  Indonesia sebagai Negara Islam. Pada Sidang Konstitusi di era Demokrasi Parlementer, keinginan untuk mengganti  Pancasila  diperjungkan  secara  terus-menerus  selama  18  bulan.  Sebaliknya, kelompok  Nasionalisme  menolak  keinginan  kelompok  Islamisme,  sehingga  pada  waktu  itu sidang-sidang  di  Majelis  Konstituante  terjadi  perdebatan  panas.  Karena  kondisi  tersebut, Presiden  Sukarno  akhirnya  membubarkan  Majelis  Konstituante  itu,  pembubaran  tersebut menandai  berakhirnya  Demokrasi  Parlementer,  dan  kemudian  diganti  menjadi  Demokrasi Terpimpin.
Perjuangan Islamisme tidak saja dilakukan melalui jalur parlemen (Konstituate), pada era Pemerintahan  yang  dipimpin  Sukarno  itu,  perlawanan  terhadap  sistem  politik  yang  ada dilakukan  dengan  jalur  penggunaan  senjata.  Pada  tahun  1949,  DI/TII  yang  didirikan  oleh Kartosuwiwiryo  di  Jawa  Barat  melawan  pemerintah,  karena  tidak  dengan  adanya  perjanjian Renville  pada  1948  (Formichi,  2015).  Selain  didukung  oleh  para  gerilyawan  perang kemerdekaan,  DI/TII  juga  dibantu  oleh  para  petani  untuk  mendirikan  negara  Islam(Buehler, 2009) . Selain di Jawa Barat, perlawanan DI/TII juga dilakukan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan  Aceh.  Perlawanan  di  Sulsel  itu  menyebabkan  nilai-nilai  Islamisme  tumbuh  subur  dan menjadi  identitas  lokal  bagi  masyarakat  Bugis.  Sedangkan  DI/TII  di  Aceh  menginspirasi lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (Mueller, 2012). Pemberontakan DI/TII di beberapa wilayah di  Indonesia  membenarkan  apa  yang  dinyatakan  oleh  Mueller  bahwa  Islamisme  selalu mempertanyakan praktek negara bangsa ( nation state ) yang sekuler (van Bruinessen, 2002).
Perjuangan  Islamisme  diteruskan  lagi  pada  pemerintahan  Orde  Baru  yang  dipimpin Suharto.  Penguasa  tidak  saja  meminggirkan  Kelompok  Islamisme,  pemerintah  bahkan  tidak segan untuk menngunakan kekerasan, seperti terjadi pada Peristiwa Tanjung Periok Jakarta dan Talangsari Lampung. Pada era ini, ajaran Islamisme disebarkan secara hati-hati, tidak bersifat terbuka(Barton,  2009).  Pada  awal  Orba,  Natsir  melalui  organisasi  Dewan  Dakwah  Islam Indonesia  (DDII)  menyakini  bhawa  Islamisme  harus  disebarkan  melalui  masji-masjid  di kampus  besar.    Ide  tersebut  kemudian,  direalisasikan  oleh  Imaduddin  Abdul  Rahim,  yang mendirikan  Gerakan Jami’ah  Tarbiyyah . Gerakan  Tarbiyyah memperkenalkan  ajaran Islamisme ke masjid di kampus-kampus ternama di Indonesia seperti ITB, IPB, UGM, UI dan Unair.  Mereka  merekrut  para  mahasiswa  di  kampus  tersebut  untuk  menjadi  kader-kader penyebar  ajaran  Islamisme  di  Indonesia.  Setelah  Pemerintahan  Orba collaps ,  kader-kader tersebut mendirikan Partai Keadilan (Sejahtera).
Perubahan  era  dari  Orde  Baru  (Orba)  menjadi  Reformasi,  memberikan  perbedaan  luar biasa terhadap kelompok Islamisme. Keterbukaan dan demokratisasi sangat muncul di era ini (Marcus  Mietzner  &  Muhtadi,  2020).  Pada  awal  reformasi,  beberapa  aktivis  Islamisme menyampaikan aspirasi ke parlemen agar Indonesia menjadi negara Islam. Terdapat anggota parlemen  mendukungnya,  tetapi  mayoritas  anggota  parlemen  menolak  usulan  tersebut.  Pada era  Reformasi  ini,  eksistensi  kelompok  Islamisme,  khususnya  Front  Pembela  Islam  lebih mendapatkan simpati dari Pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY membeberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan dan finansial dari FPI. Penguatan itu  yang  membuat  FPI  menjadi  lebih  berdaya  dan  dapat  melakukan  kegiatan  Islamisme.
Penguatan tersebut kemudian menjadi modal bagi FPI untuk melakukan mobilisasi politik ke anggota dan simpatisannya pada Aksi Belas Islam (ABI) 2016.
Pada  prinsipya  ada  4  pilihan  tujuan  dari  gerakan  Islamisme  di  Indonesia. Pertama , terbentuk  Sistem  Khilafah,  yaitu  sistem  pemerintahan  Islam  tunggal  di  dunia. Kedua , terbentuknya Negara Islam. Ketiga , penguasaan politik dan ekonomi oleh Islam di Indonesia. Keempat,  berlakukanya  Perda  Syariah.    Untuk  saat  ini  Perda  Syariah  mulai  diberlakukan  di beberapa  wilayah  di  Indonesia,  seperti  beberapa  kabupaten  di  Sulawesi  Selatan,  Pamekasan Madura, Aceh, dan sebagainya.
Penelitian  ini  menjadi  penting  dilakukan  karena  Gerakan  Islamisme  tidak  akan  bisa dihilangkan  dalam  kesejarahan  Indonesia.  Kelompok  tersebut  akan  terus  melakukan gerakannya,  sering  dengan  kepercayaannya  bahwa  pemerintah  yang  memimpin  negeri  ini dianggap  tidak  berpihak  pada  kepentingan  Islam.  ‘Kelompok  Islam  212’  adalah  salah  satu fenomena gerakan Islamisme yang menganggap bahwa pemerintah di tahun 2016-2019 tidak berpihak pada kepentingan Islam (Islamisme).

## METODE PENELITIAN
Studi ini berbasis pada penelitian kualitatif.  Karena itu, dalam penelitian ini  peneliti adalah  sebagai  instrumen,  yaitu  melakukan  melakukan  pengumpulan  data  secara  langsung. Studi  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisa  terhadap  perlawaanan  yang  dilakukan  oleh ‘Kelompok  Islam  212’  terhadap  pemerintah  pada  2016-2019.    Perlawanan  tersebut  menjadi lebih  kuat,  karena  adanya  kemajuan  teknologi  informasi.  Penelitian  melakukan  wawancara mendalam terhadap beberapa informan.
Pengumpulan  data  pertama  kali  dilakukan  dengan  melalui  teks-teks.  Setelah  itu pengumpulan  data  melalui  observasi,dan    wawancara  mendalam..  Observasi  dilakukan ceramah  agama  yang  dilakukan  oleh  Bachtiar  Natsir,  Zaitun  Rasmin,  unjuk  rasa-unjuk  rasa yang  dilakukan  oleh  kelompok  tersebut  serta  acara  Ijtima  Ulama  4.  Wawancara  mendalam dilakukan  terhadap  beberapa  beberapa  tokoh  ‘Kelompok  Islam  212’,  perwakilan  Islam Moderat, jurnalis dan akademisi. Wawancara menggunakan pertanyaan yang sama pada setiap subyek.    Pertanyaan  tersebut  adalah  mengenai  perlawanan  ‘Kelompok  Islam  212’. Pengumpulan data selesai bila data sudah mengalami titik jenuh. Artinya data yang terkumpul sudah diyakini sudah cukup untuk menjawab persoalan yang diajukan.
Unit  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  ‘Kelompok  Islam  212’,  yang  didalamnya mencakup FPI, MIUMI, Forum Umat Islam (FUI), HTI, Persaudaran Alumni 212 dan Wahdah Islamiyah,  GNPF  Ulama,  GNFPMUI  AQL.  Organisasi-organisasi  tersebut  dipilih  karena
terlibat aktif dalam ‘Kelompok   Islam 212’. Selain itu, juga diteliti adalah tokoh dari NU (Islam Moderat, Aktivis media sosial, akademisi. Informan yang diteliti adalah pihak-pihak yang tepat mewakili  ‘Kelompok  Islam  212’  yaitu,  Shobri  Lubis  (Pimpinan  FPI)),  Bachtiar  Natsir (MIUMI),  Zaitun  Rasmin  (Wahdah  Islamiyah),  Muhammad  Al  Khaththath  (Forum  Umat Islam.  FUI),  Yusuf  Martak  (GNPF  Ulama),  Haykal  Hassan  (GNPFMUI),  Slamet  Maarif (Persaudaran Alumni /PA212), Ismail Yusanto (mantan pimpinan HTI), Hermansyah (aktifis media  sosial),  Pemilih  memilih  individu-individu  tersebut  sebagai  subyek  penelitian  karena para tokoh tersebut mewakili organisasi-organisasi  dalam ‘Kelompok Islam 212’. Walaupun bukan tokoh utama, peneliti memilih Hermansyah sebagai informan penelitian karena mewakili aktivis pers dan media dari ‘Kelompok Islam 212. Peneliti juga memilih Ulil Abshar Abdallah sebagai informan, karena merupakan tokoh NU, Abdullah Ahmad Niam karena sebagai aktifis media  online  dari  NU,  Syaifudin  Zuhri  (Akademisi  dari  Muhammadiyah)  dan  M.  Jacky Mubarak (akademisi dari NU).
Tehnik  analisis  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  kategori-kategori  terhadap  data yang diperoleh, kemudian langkah berikutnya adalah melakukan display data. Dalam hal ini dianalisa formasi ‘Kelompok Islam 212’ dan penggunan teknologi informasi oleh ‘Kelompok Islam  212’  Langkah-langkah  penelitian  adalah  pertama-tama  kami  melakukan  penelitian tekstual, yaitu meneliti tentang teks-teks yang berisi tentang ‘Kelompok Islam 212’.  Penelitian ini  adalah  data  awal  sebelum  peneliti  melakukan  wawancara  dan  melakukan  observasi  di lapangan. Langkah berikutya adalah melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan ‘Kelompok  Islam  212’.  Wawancara  dilakukan  secara  berulang-berulang,  setiap  wawancara dilakukan  dalam  upaya  melakukan  pengulangan  pertanyaan  terhadap  pertanyaan  yang dimunculkan  oleh  sebelumnya.  Hal  ini  perlu  dilakukan  dalam  upaya  untuk  melakukan konfirmasi  ulang  terhadap  pertanyaan  yang  sebelumnya  dimunculkan  oleh  informan.  Untuk memperkuat kualitas dari penelitian, maka diteliti pula pendapat dari stakeholders lainnya yang bersesuaian dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Formasi ‘Kelompok Islam 212’
‘Kelompok  Islamisme  212”  adalah  wajah  baru  dari  pengorganisasian  dari organisaseorganisasi Islamisme di Indonesia. Sebelumnya adanya “Kasus Ahok”, organisasi- organisasi Islamisme relatif organisasi-organisasi tersebut sulit bisa bersatu dalam satu barisan untuk  memperjuangkan  kepentingan  sama.  Menurut  Syaifudin  Zuhri,  akademisi  yang merupakan  kader  Muhammadiyah  bahwa  adanya  “Kasus  Ahok”  membuat  mereka  bersatu
menjadi  kekuatan  yang  solid  untuk  merealisasikan  tujuan,  termasuk  diantaranya mengartikulasikan kekecewaan terhadap Pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi (wawancara pada 26 September 2019 di Bekasi). ‘Kelompok Islam 212’ adalah kumpulan dari oganisasi dan  tokoh  Islamisme  yang  bersatu  untuk  menuntut  keadilan  bagi  Islam.  Terdapat  banyak organisasi Islam yang tergabung dalam organisasi tersebut, diantaranya, Front Pembela Islam (FPI),  Majelis  Intelektual  dan  Ulama  Muda  Indonesia  (MIUMI,  Forum  Umat  Islam  (FPI) Hizbut  Tharir  Indonesia  (HTI),  dsb.  Selain  organisaiorganisasi  tersebut  banyak  tokoh  Islam yang tergabung dalam ‘Kelompok Islam 212’, seperti Abdullah Gymnastiar, Neno Warisman, Abdullah Hehamahua, dan sebagainya.
Front Pembela Islam (FPI) dan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) adalah dua oragnisasi utama dalam Gerakan Pengawal Pengwal fatwa (GNPF) MUI- organisasi y embrio dari ‘Kelompok Islam 212’. FPI dan MIUMI, seringkali tidak bisa bersatu, karena terdapat  2  perbedaan  dari  mereka. Pertama ,  latar  belakang  organisasi.  FPI-dengan  Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya adalah organisasi yang cenderung meyerupai Nahdlatul Ulama (NU)  dalam  kebiasaan  beribadahnya.  FPI  mendukung  ziarah  kubur,  kegiatan  kubur  dan mengadakan kegiatan bersholawat. Sebaliknya MIUMI, dengan Bachtiar Natsir sebagai aktor utamanya- secara ibadah lebih menyerupai Muhammadiyah.
Kedua , metode gerakan. FPI lebih cenderung menggunakan unjuk rasa, aksi jalan untuk megmperjuangkan  keinginannya,  sedangkan  MIUMI  menggunakan  pendekatan  yang  lebih berorientasi pada penguatan pikiran, seperti ceramah, seminar, simposium, untuk menyebarkan ajaran  Islamisme.  Karena  itu  MIUMI  lebih  dekat  dengan  pemuda  yang  berlatar  belakang kampus, yang mempunyai kemampuan menggunakan teknologi informasi.
GNPF MUI memberikan mandat pada Shihab untuk menjadi penasehat dan Natsir sebagai ketua  dalam  organisasi  tersebut.  Shihab  dan  Natsir  menjadi  basis  massa  yang  berbeda,  bila Shihab berpengaruh  terhadap kelompok  miskin perkotaan, sedangkan Natsir lebih kuat pada Muslim Kelas menengah perkotaan. Ketika Aksi Bela Islam (ABI) atau yang dikenal sebagai aksi 414 dan 212, pengikut Shibab lebih militan, karena  mereka adalah bagian yang merasa dimiskinkan  oleh  kebijakan  Ahok  sebagai  Gubernur  DKI  Jakarta.  Shihab  dan  Natsir  tidak mendukung Jokowi-Ahok sejak pilgub 201 dan mereka memilih Prabowo dalam pilpres 2014 ketika bersaing dengan Jokowi.
Natsir tidak mendukung Ahok sebagai gubernur karena Ahok merupakan minoritas agama, apalagi  berasal  dari  etnis  minoritas.  Karena  pengaruh  ajaran  Wahabi,  Natsir  percaya  bahwa pemimpin itu harus orang Islam, dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Islam. Karena itu, bagi Natsir wajib bagi orang Islam memilih pemimpin  Islam.Sebelum di MIUMI, Natsir
adalah  pendiri  dari  Ar-Rahman  Qur’anic  Learning  (AQl).  Untuk  melebarkan  pengaruh agamanya, Natsir bersama Zaitun Rasmin mendirikan MIUMI. Rasmin, sendiri adalah teman kuliah  dari  Natsir  di  Mekkah,  dan  tokoh  utama  dari  Wahdah  Islamiyah,  sebuah  organisasi Islamisme yang berpusat di Ujung Pandang, dan  mempunyai cabang- cabang dibanyak kota (wawancara terhadap Zaitun Rasmin pada 26 Maret 2019 di Jakarta). Di GNPF MUI, Rasmin juga merupakan tokoh penting dan menjadi wakil Ketua. Rasmin dan Natsir secara bersamaan menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada periode yang dipimpin Ma’ruf Amin (MA).
Selain Natsir, tokoh utama di GNPF MUI (‘Kelompok Islam 212’) adalah Rizieq Shihab. Shihab  adalah  simbol  utama  dari  organisasi  Front  Pembela  Islam  (FPI).  Sebelum  era Pemerintahan  Jokowi,  FPI  dianggap  dekat  dengan  dengan  beberapa  penguasa.  Hal  tersebut karena pada awal pendiriannya, FPI didukung oleh pejabat militer yang dekat Presiden Habibie. Pada era Pemerintahan Habibie, FPI mulai muncul eksistensinya.  Puncak kejayaan FPI terjadi pada era Pemerintahan Jokowi. Pada peridoe itu negara memberikan dukungan luar biasa, untuk menguatkan  kelembagaan  dan  keuangan  organisasi  tersebut  (Burhani,  2014).  Pada  era Pemerintahan Jokowi, perlakuan negara terhadap FPI tidak sebaik pemerintahan sebelumnya, hal tersebut membuat FPI tidak senang terhadap Jokowi.
Setelah  terjadi  penguatan  secara  keuangan  dan  kelembagaan,  Shihab  telah  berhasil melakukan pengkaderan terhadap generasi dibawahnya. Karena itu, lahirlah tokoh-tokoh baru di  FPI,  seperti  Shobri  Lubis,  Munarman  dan  Slamet  Maarif.  Tokoh-tokoh  baru  tersebut, menjadi tokoh yang menonjol dan memberika “warna” dalam perjungan yang dilakukan GNPF MUI.  Selain itu, Lubis adalah Ketua FPI yang menggatikan Shihab, Munarman adalah mantan aktifis HAM dari YLBHI pada masa Orde Baru dan menjadi orang Kepercayaan Shihab dan Maarif adalah Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212. Maarif menjadi sumber pemberitaan bagi media  massa, media sosial dan online, selama Aksi Bela Islam dan Pilpres 2019. Dia selalu mengkampanyekan  tentang  perlunya  pelaksanaan  nilai-nilai  Islam  dalam  kehidupan  publik (wawancara  pada  28  Maret  2019).    Selain  Maarif,  Haykal  Hasan  dan  Yusuf  Martak  adalah tokoh  dari  ‘Kelompok  Islam  212’,  yang  seringkali  menjadi  sumber  berita  di  media  massa. Keduanya  bukan  dari  FPI,  tapi  kedekatannya  dengan  Shihab,  menjadikannya  tokoh  yang diperhitungkan  dalam  ‘Kelompok  Islam  212’.  Kedekatan  Hasan  dengan  Tommy  Suharto, menjadikannya  sebagai  orang  yang  dapat  “mempertemukan”  kepentingan  Pihak  Cendana dengan  ‘Kelompok  Islam  212’.  Sedangkan  Martak  karena  kedekatannya  dengan  Shihab, akhirnya  dijadikan  sebagai  Ketua  GNPF  Ulama-nama  selanjutnya  dari  GNFP  MUI- menggantikan Bachtiar Natsir (wawancara dengan Yusuf Martak pada 9 Mei 2019 di Jakarta)
Selain yang disebutkan diatas, terdapat 2 tokoh lain yang berpengaruh di ‘Kelompok Islam 212’, yaitu Abdul Rasyid (Pimpinan Perguruan Tinggi As Syafiiyah), Forum Umat Islam yang dipimpin oleh Al Khathath dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Ismail Yusanto sebagai tokoh publiknya. Rasyid adalah tokoh senior di Kelompok Islamisme, semenjak Orde Baru, Rasyid  telah  dekat  dengan  keluarga  Cendana.  Untuk  itu,  Rasyid  berfungsi  menjadi “penyambung “pertemuan   Prabowo Subianto dengan ‘Kelompok Islam 212’  Forum Umat Islam (FUI) adalah organisasi yang aktif memperjungkan nilai-nilai Islamisme sebelum adanya Aksi Bela Islam (ABI) 2016. Karena itu, Al Khathath-sebagai tokoh FUI- mendapatkan peran yang penting di ‘Kelompok Islam 212’. Perannya menjadi semakin menonjol, karena dia dekat dengan  Shihab,  kepiawaiannya  membuat  ide  dan  wacana  yang  orsinil.  Pada  pipres  2019, kiprahnya  begitu  menonjol  dalam  mendukung  Prabowo  Subianto.  Pada  pilpres  tersebut,  dia membuat Gerakan  Subuh berjamaah dan Pancasila harus berdasarkan aturan Islam (wawancara terhadap Al Khaththath pada 29 Maret 2019 di Jakarta).
Selain FUI, HTI adalah organisasi Islam yang aktif memperjuangkan Islamisme pada era Reformasi.  Menurut  Ismail  Yusanto,  tokoh  HTI  bahwa  organisasinya  secara  konsisten menawarkan  sistem  Khilafah  di  Indonesia  (wawancara  pada  7  Oktober  2019  di  Jakarta). Banyak  pemuda  dan  mahasiswa  yang  tergabung  dalam  HTI  mempunyai  kemampuan menggunakan  teknologi  informasi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pemuda  dan  mahasiswa tersebut yang pada akhirnya aktif membentuk opini publik di media online dan medsos  terkait Aksi Bela Islam (ABI), pilgub DKI 2017 dan pilpres 2019. Selain kader-kader HTI, anggota dari Jamaah Tarbiyah (PKS) juga secara aktif melakukan konstruksi publik di media online dan medsos tentang ABI dan kepentingan politik kelompok Islamisme.

## Teknologi Informasi dan Islamisme
Teknologi  Informasi  (media  online  dan  medsos)  telah  memberikan  pengaruh  bagi terjadinya peristiwa penting yang melibatkan orang-orang Islam di beberapa negara pada 21. Perisitiwa  penting  tersebut  adalah  Arab  Spring,  yaitu,  gerakan  politik    yang  dilakukan  oleh rakyat  untuk  menjatuhkan  penguasa  di  beberapa  negara  di  Timur  Tengah,  seperti  Mesir, Tunisia, dsb(Dunne, 2015).  Akibat gerakan tersebut beberapa kepala negara harus turun dari jabatannya.
Peristiwa  Arab  Spring  dapat  terjadi  dan  menjadi  perhatian  seluruh  dunia,  tidak  bisa dilepaskan adanya pengaruh dari You Tube , Facebook , keduanya adalah channel pemberitaan dari media sosial (medsos)(M. Muharam & Marijan, 2020) . Penggunaaan medsos oleh pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa telah mempengaruhi pemberontakan rakyat terhadap penguasanya di beberapa negara di Timur Tengah.  Diawali dari Mohamed Bouazizi,
pemuda  26  tahun,  yang  melakukan  pembakaran  diri,  sebagai  bentuk  protes  terhadap  adanya pungutan  liar  yang  dilakukan  oknum  pemerintah.    Pembakaran  diri  tersebut  kemudian disebarkan  melalui You  Tube dan  Televisi  Al  Jazeera  dan  dengan  seketika  rakyat  Tunisi menjadi marah dan kemudian berhasil menjatuhkan Presiden Ben Ali dari jabatannya.
Peristiwa di Tunisia tersebut kemudian menular ke Mesir dan beberapa negara di Timur Tengah.  Asma  Mafhouz,  mahasiswa  berumur  26  tahun,  dengan  melalui facebook mengajak rakyat  Mesir  untuk  melakukan  revolusi  sebagai  bentuk  protes  terhadap  kelaparan  dan kemiskinan yang terjadi. Ajakan tersebut memicu revolusi rakyat, yang kemudian puncaknya, rakyat dapat menjatuhkan Presiden Husni Mubarak dari jabatannya sebagai orang nomor satu di  Mesir.  Pada  akhirnya  peristiwa  di  Tunisia  dan  Mesir  juga  terjadi  di  banyak  negara  yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam di Timur Tengah.
Penggunan  teknologi  informasi  (median  online  dan  medsos)  juga  menjadi  salah  satu penyebab ‘Kelompok Islam 212’ berhasil membuat gerakan Islamisme secara besar pada Aksi Bela Islam (ABI) pada 4 September (aksi 414) dan 2 Desember (aksi 212) 2016. Tanpa adanya media  sosia  (medsos),  ABI,  khusus  aksi  212  tidak  dapat  menjadi  perhatian  publik  secara nasional atau internasional. Beberapa minggu, sebelum Aksi 212, negara berupaya agar aksi tersebut  tidak  terlaksana  secara  sukses.  Menurut  Shobri  Lubis,  Ketua  Front  Pembela  Islam (FPI)  negara  berupaya  agar  aksi  tersebut  tidak  dihadiri  oleh  peserta  dengan  jumlah  besar (wawancara  pada  26  Maret  2109  di  Bekasi).    Menurut  Yusuf  Martak,  Ketua  GNPF  Ulama menyatakan  bahwa  banyak  cara  yang  dilakukan  oleh  negara  untuk  membuat  aksi  212  tidak terlaksana  secara  baik,  diantaranya  negara  mendatangi  ormas  dan  tokoh  Islam  sebelum  aksi 212, meminta pemilik armada transportasi (seperti bus) untuk tidak memberangkat peserta ke Jakarta  (wawancara  pada  9  Mei  2019  di  Jakarta).  Keaktifan  negara  untuk  menghalangi  aksi 212, menimbulkan kekuatiran dari para tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait  kesuksesan  acara  tersebut.  Sebagaimana  yang  disampaikan  Shobri  Lubis  sebagai berikut:
“kami sebenarnya sangat kuatir, apakah aksi tersebut akan sukses, karena melihat gerakan pemerintah  yang  secara  gencar  menghalangi  Aksi  Bela  Islam  itu.  Tetapi  Allah berkehendak-lain,  yang  diluar  dugaan  kami  yaitu  dengan  adanya  aksi  jalan  kaki  yang warga Ciamis ke Jakarta dan aksi itu disebarkan melalui You Tube” (wawancara dilakukan pada 26 Maret 2019 di Bekasi).
Kegiatan  dilakukan  warga  Ciamis  Jawa  Barat,  dengan  melakukan  jalan  kaki  menuju Jakarta dalam upaya untuk  mengikuti Aksi Bela Islam 3 (aksi 212) menjadi viral di seluruh Indonesia  karena  keaktifan  dari  simpatisan  atau  anggota  dari  ‘Kelompok  Islam  212’
menyebarkan  secara  terus-menerus  melalui You  Tube .  Publikasi  secara  cepat  ke  masyarakat tersebut, menggugah kesadaran dari banyak orang Islam untuk hadir dan mensukseskan acara tersebut. Melalui You Tube dan channel media sosial lainnya, ditunjukkan bahwa selama proses perjalanannya ke Jakarta, pejalan-pejalan kaki dari  Ciamis tersebut mendapat dukungan dari Gubernur  Jawa  Barat.  ‘Kelompok  Islam  212  secara  aktif  pula  mendistribusikan  berita  dari medsos  tentang  dukungan  luar  biasa  dari  warga  terhadap  pejalan  kali  Ciamis.  Kelompok tersebut menunjukkan ke publik bahwa di setiap tempat yang dilewatinya, pejalan kaki Ciamis mendapat bantuan makanan dan minuman dari warga. Karena pemberitan di medsos, akhirnya menggugah  kesadaran  dari  warga  di  Jakarta  untuk  mendukung  aksi  212  secara  antusias. Haykal Hassan, Tokoh dari GNPF-MUI (‘Kelompok Islam 212’) menyatakan bahwa warga di Jakarta menyediakan tempat, makanan dan minuman bagi peserta dari yang mengikuti aksi 212 secara antusias dan sukarela (wawancara pada 21 Maret 2019 di Jakarta).
‘Kelompok  Islam  212’  memahami  dan  menyadari  bahwa  teknologi  informasi  (media online  dan  medsos)  dapat  didayagunakan  untuk  membentuk  pengaruh  bagi  kesuksesan  aksi 212.  Secara  kelembagaan  ataupun  personal  (inisiatif  para  tokohnya)  ‘Kelompok  Islam  212 mengunakan medsos melalui beberepa channel , seperti You Tube, Facebook, Twitter,Intagram,
Line dan What App menciptakan tagar # Aksi Bela Islam 3.  Melalui tagar tersebut, ‘Kelompok Islam  212’  membikin  konstruksi  bahwa  aksi  mereka  didukung  oleh  pejabat  negara  dan tokohtokoh  Islam.  Disebarkan  pernyataan  dari  KH.  Miftahul  Akhyar  bahwa  “Ahok  wajib ditahan sebelum demo 2 Desember’ dan kemudian perkataan dari Wapres Yusuf Kalla yaitu “persilahkan demo 2 Desember”. Pernyataan 2 tokoh terkemuka tersebut dikonstruksi sebagai dukungan  terhadap  aksi  212.  Adanya  pernyataan  tersebut,  memungkinkan  bagi  ‘Kelompok Islam 212’ membentuk wacana bahwa aksi 212 adalah kegiatan mencari keadilan bagi umat Islam.
Kesadaran bahwa teknologi informasi adalah piranti penting untuk mensukseskan tujuan gerakan Islamisme, juga ditunjukkan oleh ‘Kelompok Islam 212’ dengan membentuk Muslim Cyber Army . Pasukan siber tersebut difungsikan untuk membuat dan menyebarkan narasi dan melakukan counter terhadap wacana dari pihak lain di media online atau  medsos (teknologi informasi).  Menurut Bachtiar Natsir, Ketua MIUMI yang sekaligus Ketua dari GNFP MUI, bahwa perebutan pengaruh di bidang agama dan politik tidak dipisahkan dari pertarungan di dunia maya. Natsir menyatakan sebagai berikut:
“Ini  era  perebutan  dan  penyebaran  pengetahuan  dan  informasi  melalui  digital,  maka diperlukan penyebaran ajaran-ajaran Islam melalui media sosial. Media sosial digunakan sebagai  sarama  untuk  memperjuankan  kepentingan  Islam,  bisa  digunakan  untuk
memajukan  Islam.  Sudah  saatnya  Islam  memimpin  dunia  dan  kebangkitan  Islam  bisa melalui Indonesia” (wawancara pada 28 Maret 2019 di Jakarta).
Media  online  dan  medos  difungsikan  oleh  ‘Kelompok  Islam  212’  untuk  membentuk pengaruh terhadap orang-orang Islam yang tidak terlalu mempunyai keterikatan emosi afliasi dengan  Ormas  Islam  Moderat  (Khususnya  Nahdlatul  Ulama/NU).    Bagi  Natsir,  orang  Islam dalam posisi tersebut dapat dipengaruhi untuk mendukung tujuan dari Islam (Islamisme) dan Natsir percaya bahwa salah salah bentuk kerja ideologis adalah meembentuk kesadaran orang Islam yang berposisi “bebas’ menjadi pendukung aksi 212. Selain mencari dukungan dari orang Islam dengan posisi tersebut, media online dan medsos digunakan untuk mendapatkan simpati dari “Kelompok Islam Mengambang”, yaitu orang Islam dari NU dan Muhammadiyah, tetapi tidak merasa perlu harus mematuhi instruksi dari organisasi tersebut dalam persoalan sosial dan politik (Hadiz, 2019).
Kesadaran  untuk  menggunakan  teknologi  informasi  (media  online  dan  medsos)  untuk melakukan  konstruksi  sosial  tentang  Aksi  Bela  Islam  (ABI),  Pilgub  DKI  Jakarta  2017  dan Pilpres 2019, tidak hanya dilakukan oleh tokoh dari GNPF MUI/GNPF Ulama- nama pengganti dari GNPF MUI-, tetapi juga dilakukan oleh simpatisan dari organisasi tersebut. Hermansyah, ahli  teknologi  dari  GNPF  MUI/GNPF  Ulama  (‘Kelompok  Islam  212’)  menyatakan  bahwa orang Islam di luar struktur ‘Kelompok Islam 212’ membentuk dan menyebarkan narasi ke masyaraat bahkan ke luar Negeri untuk mendukung ABI (wawancara pada 25 Agustus 2019 di Bogor).  Menurut  Hermansyah,  mereka  juga  membuat  Whats  APP  (WA)  Group  untuk memperkuat  perasaan  solidaritas  sebagai  pejuang  agama  ( mujahadah ).  Bagi  mereka  dengan menyebarkan  narasi  Islamisme  ke  publik,  itu  berarti  mereka  menjalankan  fungsi  sebagai pembela  agama.  Group-Group  WA  untuk  mendukung  aksi  212  itu  juag  dibentuk  disetiap provinsi  di  Indonesia.  Group-Group  WaA  tersebut  dapat  memperkuat  komunitas echo chamber , yaitu komunitas yang pandaangan tunggal dan tidak mempunyai lagi perspektif yang berbeda.  Komunitas echo  chamber bisa  membentuk  militansi  perjuangan  untuk  membela pandangan Islamisme.
Militansi  ‘Kelompok  Islam  212’  dan  simpatisannya  dalam  menggunakan  teknologi informasi untuk mencapai tujuannya  memang tidak bisa diragukan. Hal  tersebut diakui oleh Abdullah  Mukafi  Niam,  Pemred  Media  NU  Online  (situs  resmi  PBNU)  bahwa  kelompok Islamisme lebih aktif melakukan kampanye di media online dan medsos secara frontatif bahkan bisa  menjurus  pada  hoax  (wawancara,  pada  26  Agustus  2019  di  Jakarta).  Keaktifan  dari simpatisan, anggota dan pengurusnya membuat ‘Kelompok Islam 212’ menjadi dominan dalam dunia maya pada 2016-2019. Hasil Penelitian dari tim Cyber NU dan LTNU, lebih dari 200
website berafliasi dan bersimpati dengan kelompok tersebut (suaraislam.com, 2017). Selain itu berdasarkan data yang dimiliki oleh Duta Islam.Com, terdapat 12 situs yang memberiktakan tentang Islam, paling besar dan populer dihalaman pertama google adalah situs yang berafliasi dengan  kelompok  tersebut  (Redaktur,  2018)  dan    4  diantara  10  situs  itu  pernah  diblokoir Kominfo pada 2017, karena melakukan propaganda SARA, dan menyebarkan kebencian atas nama agama.
Ulil  Abshar  Abdallah,  cendikiawan  dari  NU  menyatakan  bahwa  wajar  bila  ‘Kelompok Islam 212’ aktif tampil di media online dan medsos, karena  banyak dari kader dan simpatisan mereka,  yang  cakap  dengan  bidang  teknologi  dan  sejak  lebih  dahulu  beradaptasi  dengan kemajuan teknologi dibandingkan dengan kader NU (wawancara pada 6 Mei 2019 di Bekasi). Karena itu Abdallah menyebutkan mereka sebagai natif dalam bidang teknologi, yaitu orang yang  tumbuh  dan  dan  besar  dengan  teknologi  serta  menjadikan  ruang  digital  sebagai  nafas hidupnya. Menurut M. Jacky Mubarak, akademis di Jakarta bahwa diantara simpatisan yang melek  teknologi,  kecenderungannya  adalah  berasal  dari  PKS  dan  HTI  (wawancara  pada  27 Agustus 2019 di Jakarta). Kader dari kedua organisasi tersebut, sebagian adalah mengenyam pendidikan di jurusan sains, teknik dan kedokteran dari kampus-kampus ternama di Indonesia (Hasan, 2019).
‘Kelompok  Islam  212’  secara  cerdik  dan  tepat  menggunakan  teknologi  informasi (medsos), karena aksesnya yang cepat, dapat disebarkan dengan seketika, dapat menjangkau orang  di  seluruh  nusantara  serta  tidak  mudah  untuk  dintervensi  oleh  negara  (Slama,  2018). Praktek penggunaan medsos tidak saja dilakukan di politik, tetapi juga dalam kehidupan yang lain  di  Indonesia  (Crosswinds,  2001).    Dalam  konteks  tersebut,  medsos  sebagai  bagian  dari kemajuan  internet,  menjadi  ruang  dan  waktu  untuk  menyampaikan  aspirasi  ke  publik  dan penyampaiannya  tersebut  lebih  sulit  untuk  dicegah  oleh  negara,  dengan  demikian  medsos menjadi  ruang  publik  yang  tidak  terbatasi  (Lievrouw,  2011).  Dengan  kelebihannya  sebagai media  yang  independen  dan  sulit  bagi  pemerintah  untuk  mengontrolnya,  medsos  menjadi medium  penting  untuk  meyuarakan  ide  atau  nilai-nilai  kebaikan,  melakukan  kritik, menyuarakan kepentingan dan mengorganisir sumber daya dalam mencapai tujuan (Aspinall, 2015) Medsos  dan internet menjadi tidak terpisah dari kehidupan publik, temasuk politik pada abad 21 ini.

## SIMPULAN
‘Kelompok  Islam  212’  adalah  kumpulan  dari  organisasi  dan  tokoh  Islamisme  yang melakukan perlawanan pada pemerintah pada 2016-2019. Pada awalnya, organisasi dan tokoh
Islamisme tidak bisa bersatu dalam satu barisan. Tetapi setelah adanya kasus dugaan penistaan yang dilakukan oleh meyang bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI atau yang  dikenal  dengans  sebutan  ‘Kelompok  Islam  212’.  ‘Kelompok  Islam  212’  secara  aktif melakukan  perlawanan  terhada  pemerintah  pada  2016-2019.  Tetapi  perlawanan  yang  paling menonjol  dilakukan  pada  akhir  Desember  2016,  yaitu  dengan  melakukan  Aksi  Bela  Islam (ABI) pada 2 Desember 2016. Aksi itu, yang kemudian dikenal sebagai aksi 212, telah menjadi perbincangan  nasional  dan  internasional.  Beberapa  hal  yang  membuat  aksi  tersebut diperhatikan banyak pihak. Pertama aksi tersebut dapat mendatangkan beratus ribu orang dari penjuru nusantara. Kedua ,  aksi tersebut dihadiri presiden, wapres, menteri, dsb. Ketiga . Aksi tersebut dapat membuat  Gubernur Basuki  Tjaya Purnama (Ahok) dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Aksi  212  nyaris  gagal  terlaksana  secara  besar-besaran,  karena  adanya  hadangan  dari pemerintah. Tetapi karena adanya aksi jalan kaki warga Ciamis ke Jakarta, yang kemudi jalan kaki  tersebut  diviralkan  melalui You  Tube dan  medsos  lainnya,  membuat  aksi  212  dapat dilaksanakan dengan dihadiri oleh beratus ribu orang. Dalam hal itu, gerakan ‘Kelompok Islam 212’ dapat menonjol, karena adanya  peran dari teknologi informasi (medsos). Medsos tidak hanya membuat ABI menjadi besar, tetapi juga menyebabkan gerakan perlawanan ‘Kelompok Islam 212’ terhadap pemerintah dalam pilgub DKI Jakarta 2017 dan pilpres 2019 menjadi kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  E.  (2015).  Oligarchic  Populism:  Prabowo  Subianto’s  Challenge  to  Indonesian Democracy. Indonesia , 99 (1), 1–28. https://doi.org/10.1353/ind.2015.0002 Barton, G. (2009). Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy in Indonesia. Politics & Policy , 6 (1), 1–23.
Baskan, s & Wright, S. (2011). Seeds of Change: Comparing State-Religion in Qatar and Saudi Arabia. Pluto Journal , 32 (2), 1–12.
Buehler, M. (2009). Islam and Democracy in Indonesia. Insight Turkey Journal , 11 (4), 51–63. Burhani,  A.  (2014).  The  Reformasi  ’98  and  The  Comparative  Study  of  Popular. Journal  of Democracy , 6 (2), 199–215.
Castells, S. (2010). The Power of Identity . Wiley-Blacwell.
Crosswinds,  A.  T.  A.  C.  in  H.  (2001).  Radical  Internet  Use.  In Radical  Media,  Rebellious Communication and Social Media (p. 202). Sage Publication.
Dunne,  M.  (2015).  After  the  Arab  Spring  Caught  in  History’  Crosswinds. Journal  of Democracy , 11 (3), 75–79.
Eligur, B. (2010). The Mobilization of Political Islam In Turkey . Cambridge University Press. Formichi, C. (2015). (Re) Writing the History of Political Islam In Indonesia. Journal of Social Issues in Southeast Asia , 30 (1), 105–140. Hadiz, V. R. (2016). Islamic Populism in Indonesia And the Middle East . Cambridge University Press.
Hadiz, V. R. (2019). The “Floating” Ummah in the Fall of “Ahok” in Indonesia. TRaNS: Trans- Regional and -National Studies of Southeast Asia , 7 (2), 271–290. https://doi.org/10.1017/trn.2018.16
Hasan, N. (2019). The Making of Public Islam: Agency and Commodication on The Landscape of The Indonesian Public Sphere. Count Islam Journal , 15 (5), 229–250.
Kusman,  A.  P.  (2016).  Aksi  Bela  Islam,Populisme  ,Konservatif  dan  Kekuasaan  Oligarki. Jurnam Maari , 10 (3), 45. Lievrouw, L. (2011). Alternative and Activist New Media . Polity Press. Maher, S. (2015). Salafi-Jihadisme The History of An Idea, Disertation or Degree of Doctor of Philosophy in King London . King London. Mandaville, P. (2007). Global Political Islam . Routledge. Marijan, K. (2016). Setelah Aksi Superdamai 212 .
Mietzner, M. (2018). Fighting Iliberalism with Iliberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia. Pacific Affairs , 91 (2), 261–282.
Mietzner,  Marcus,  &  Muhtadi,  B.  (2020).  The  myth  of  pluralism:  Nahdlatul  Ulama  and  the politics of religious tolerance in Indonesia. Contemporary Southeast Asia , 42 (1), 58–84. https://doi.org/10.1355/cs42-1c
Miichi,  K.  (2019).  Urban  Sufi  and  Politics  in  Contemporary  Indonesia:  The  Role  of  Dzikir Association in the anti- Ahok’ Rallies. South East Asia Research , 27 (5), 1–13. Mueller, D. (2012). The State and Religion. Review of Social Economy Journal , 71 (1), 1–13. Muharam,  M.  M.,  Marijan,  K.,  &  Kusman,  A.  P.  (2021).  Power  relation  of  the  212  Islamic Group and the government in the 2019 presidential election. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik , 34 (3), 305. https://doi.org/10.20473/mkp.v34i32021.305-316
Muharam,  M.,  &  Marijan,  K.  (2020). Social  Media  and  the  212  Islamic  Movement . 29 . https://doi.org/10.4108/eai.1-10-2019.2291677
Osella, F & Soares, B. (2010). Islam, Politics, Antropology . Wiley-Blacwell.
Redaktur. (2018). Media Islam Jihad Dikuasai Situs Islam Terbesar dan Terpopuler di Google . DutaIslam.Com.
Slama,  M.  (2018). Practising  Islam  through  social  media  in  Indonesia . 9811 . https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1416798
van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia. South East Asia Research , 10 (2), 117–154. https://doi.org/10.5367/000000002101297035