## MENCARI BENTUK PEMIDANAAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

## Afif Juniar* 1
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Email afif.juniar@gmail.com
Naskah diterima : 24/01/2021, revisi : 30/06/2021, disetujui 01/07/2021

## Abstrak
Tindak pidana korporasi biasanya melibatkan sistem yang ada dalam korporasi, sangat  mungkin  pemegang  saham  korporasi  terlibat  dan  memengaruhi  kebijakan pemimpin  atau  pengurus  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Sistem  hukum  Indonesia telah memberi peluang hukum dalam meminta pertanggungjawaban pemegang saham korporasi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah mengadopsi doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego, sehingga terhadap pemegang saham dapat dikenakan pidana. Tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama,  bagaimanakah tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  Korporasi  dan  Pengurus  atau  Pimpinan Korporasi  dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup;  kedua,  bagaimanakah  konstruksi hukum  dan  pemidanaan  bagi  pemegang  saham  korporasi  dalam  tindak  pidana lingkungan  hidup.  Tulisan  ini  merekomendasikan  untuk  tindak  pidana  lingkungan hidup yang melibatkan pemegang saham korporasi, doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya, sehingga memberi peluang terhadap pemegang saham yang  melampaui  kewenangannya  (ultra  vires)  dan  menggunakan  korporasi  untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban.
Kata kunci: Tindak Pidana Korporasi, Pemegang Saham, Piercing the Corporate Veil, Alter Ego.

## Abstract
Corporate crime usually involves the existing system in the corporation. Moreover, it is  very  possible  that  corporate  shareholders  are  involved  and  influence  the  policies  of leaders/administrators to commit criminal acts. The Indonesian legal system has provided a legal opportunity (for who/whom) to hold corporate shareholders accountable based on the provisions of Article 3 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which have adopted the piercing the corporate veil doctrine and the alter ego doctrine, so that shareholders can be subject to it criminal.  This paper intends to discuss  two  main  issues:  first,  by  what  means  the  criminal  act  and  the  liability  of  the
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Corporation and the Management or Head of the Corporation in environmental crimes; second,  by  what  method  is  the  legal  construction  and  punishment  for  corporate shareholders  in  environmental  crimes.  This  paper  recommends  that  for  environmental crimes involving corporate shareholders, the doctrine of piercing the corporate veil and the doctrine of alter ego need to be adopted and expanded in its application in Law Number 32  of  2009  concerning  Environmental  Protection  and  Management  and  other environmental related sectoral laws, thus providing opportunities for shareholders who exceed their authority (ultra vires) and use corporations to commit environmental crimes can be held accountable.
Keywords: Corporate Crime, Shareholders, Piercing the Corporate Veil, Alter Ego.

## A. Pendahuluan
Tindak  pidana  korporasi  merupakan  bentuk  tindak  pidana  yang  kompleks,  bukan pelaku  tunggal  dan  melibatkan  berbagai  pihak,  karena  melibatkan  sistem  yang  ada  dalam korporasi. 2 Namun,  selama  ini  pihak  yang  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap terhadap tindak pidana korporasi adalah pemimpin/pengurus korporasi pada level direksi dan komisaris, padahal ada pihak yang memiliki peran sentral yang selama ini belum tersentuh oleh hukum  yaitu  pemegang  saham  atau  pemilik  modal.  Dapatkah  pemegang  saham  dijerat  dan dikenakan sanksi pidana apabila terlibat dalam kejahatan korporasi?.
Hal  yang  sama  terjadi  pada  praktek  penegakan  tindak  pidana  lingkungan  hidup, menurut Andri G. Wibisana, sebagian besar tindak pidana lingkungan hidup dilakukan dalam lingkup  kerja  korporasi  dan  untuk  menguntungkan  korporasi. 3 Data  WALHI  menunjukkan, khusus untuk pelanggaran hukum pembakaran hutan dan lahan (karhutla) korporasi, dalam kurun waktu tahun 2015 - 2016 tercatat setidaknya 30 korporasi, tahun 2017 - 2018 tercatat 9  korporasi,  dan  tahun  2019  sampai  saat  ini  setidaknya  terdapat  19  korporasi  diminta pertanggungjawaban  pidana  atas  tindak  pidana  karhutla  dan/atau  pencemaran  lingkungan hidup  lainnya. 4 Sayangnya,  dari  berbagai  kasus  tersebut,  pertanggungjawaban  pidana  baru menyasar jajaran manajemen dan direksi korporasi, belum mampu menjerat pemegang saham padahal kemungkinan potensi perannya dalam pelanggaran hukum tersebut dominan.
2 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi , (Jogjakarta: Arruz Media, 2020), hlm. v.
3 Andri G. Wibisana, “Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?”, Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 2, (2016) : hlm. 150.
4 Menjerat Pidana Pemegang Saham dalam Kejahatan Korporasi, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc52dca7cc39/menjerat-pidana-pemegang-saham-dalam-kejahatan- korporasi, diakses pada 22 Desember 2020.
Berulangnya  karhutla  pada  wilayah  konsesi  korporasi  tertentu  menjadi  bukti  awal bahwa  tindak  pidana  tersebut  merupakan  kebijakan  korporasi. 5 Data  BNPB  menyebutkan penyebab karhutla di Indonesia 99% ulah manusia dan 1 % faktor alam. 6 Ulah manusia dapat dibedakan menjadi kelalaian dan kesengajaan, dan keduanya dapat terancam sanksi pidana. Korporasi  yang  lalai  tidak  menerapkan  manajemen  resiko  dengan  menyediakan  peralatan untuk keadaan darurat, dapat diancam dengan pidana. Sedang untuk kesengajaan, perlu dilihat lebih jauh, apakah kesengajaan itu merupakan kebijakan korporasi dan karena itu yang dapat dimintai  pertanggungjawaban  hanya  sampai  level  direksi,  atau  justru  merupakan  kebijakan “pemegang saham”. 7 Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa pembakaran lahan atau  pencemaran  lingkungan  hidup  merupakan  kebijakan  korporasi,  didalamnya  pemegang saham menyuruh atau setidaknya mengetahui kebijakan pembakaran lahan atau pencemaran tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud membahas dua permasalahan pokok: pertama,  bagaimanakah    tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  Korporasi  dan Pengurus/Pimpinan Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup; kedua, bagaimanakah konstruksi  hukum  dan  pemidanaan  bagi  pemegang  saham  korporasi  dalam  tindak  pidana lingkungan hidup. Adapun struktur dari tulisan ini adalah sebagai berikut: Pada Bagian I akan dipaparkan mengenai pendahuluan. Setelah Pendahuluan, Bagian II akan membahas mengenai tindak  pidana  korporasi  dan  pengurus/pemimpin  korporasi,  dan  pertanggungjawaban korporasi dan pengurus/pemimpin korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Setelah itu, Bagian III akan menjelaskan tindak pidana pemegang saham korporasi, penerapan doktrin piercing the corporate veil dan alter ego untuk menjerat pidana pemegang saham korporasi, dan membahas  bagaimana  pertanggungjawaban  dan  perumusan  pemidanaan  yang  seharusnya diterapkan terhadap pemegang saham korporasi dalam tindak pidana lingkingan hidup. Pada Bagian IV akan memaparkan beberapa catatan penutup dari tulisan ini.  Metode penelitian yang digunakan  untuk  menjawab  permasalahan  tulisan  ini  adalah  hukum  normatif.  Metode
5 Disebut “kebijakan korporasi” karena Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) memerlukan waktu yang lama dan biaya mahal, Untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka dipilih alternatif yang mudah, cepat dan irit, yaitu menggunakan teknik pembakaran lahan.
6 Ati Dwi Nurhayati dan Aldi Yusuf, “Penyebab Kebakaran  Hutan di Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat”, Jurnal Silvikultur Tropika Vol 10 No. 3, (2019) : hlm. 173.
7 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk …, hlm. 44.
penelitian  hukum normatif merupakan suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah hukum dari segi normatif. 8

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode  penelitian  normatif  disebut  juga  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal    yang menekankan  pada  data  sekunder  yaitu    bahan-bahan      hukum  yang  sudah didokumentasikan. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ditujukan pada penelitian kepustakaan. Penelitian ini  lebih banyak mengkaji data sekunder dalam bentuk bahan-bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alasan yang dapat dikemukakan karena masalah hukum yang diteliti berkaitan dengan peraturan.

## C. Pembahasan
1. Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Korporasi  dan  Pengurus/Pemimpin Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup
a. Tindak Pidana Korporasi dan Pengurus/Pemimpin Korporasi
Pembuat Undang-undang pada awalnya berpendapat bahwa hanya manusia (orang perorang/individu) saja yang dapat menjadi subyek hukum  suatu tindak pidana. Hal ini terjadi karena menurut Pasal 59 KUHP yang dikenal sebagai subjek hukum adalah orang dalam arti biologis yang alami (natuurlijke person). 9 Di samping itu, KUHP masih menganut asas societas delinquere non potest, badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.  Pemikiran  fiksi  tentang  sifat  badan  hukum  (rechpersoonlijkeheid)  tidak  berlaku dalam  bidang  hukum  pidana. 10 Namun,  dalam  perkembangannya  manusia  terkadang melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi dalam hukum keperdataan ataupun diluar hal  tersebut sehingga  pengaturan terhadap  korporasi atau badan hukum sebagai subyek hukum dalam hukum pidana muncul.
Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan korporasi telah dikenal di Indonesia sejak Undang-Undang Darurat No.  17  Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU tersebut, diatur ketentuan sebagai berikut:
8 J.  L.  K.  Valerine, Metode  Penelitian  Hukum  (Bagian  I), (Jakarta:  Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 57.
9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Pasal 59.
10 Aulia Ali Reza, Pertanggungjawaban Korporasi  dalam Rancangan KUHP , (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform , 2015), hlm. 1.
“Bilamana  suatu  perbuatan  yang  boleh  dihukum  berdasarkan  undang-undang  ini, dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum,  maka  tuntutan  itu  dilakukan  dan  hukuman dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-keduanya”. 11
Menurut  Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,  Undang-Undang  Drt.  No.  17  Tahun  1951  dan berbagai  undang-undang  khusus  lainnya  di  luar  KUHP  yang  mengatur  mengenai  badan hukum atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana, telah memperluas atau menambah subjek tindak pidana, dari semula hanya terbatas kepada manusia menjadi memasukkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. 12 Selain Undang-Undang Drt. No. 17 Tahun 1951, peraturan  hukum  di  Indonesia  yang  mengatur  pertanggungjawaban  pidana  korporasi terdapat dalam 60 (enam puluh) undang-undang. 13
Kejahatan korporasi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh  sekelompok orang atas nama badan usaha dengan tujuan tertentu secara melanggar hukum yang dapat
11 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Penimbunan  Barang-Barang , Undang-Undang  Darurat  No.  17  Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Pasal 11 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Pasal 11 ayat (1).
12 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1981), hlm. 30.
13 60  UU  dan  Perpu  yang  Mengatur  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi:  UU  No.  3  tahun  2014  tentang Perindustrian; UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos; UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek; UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah; UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai; UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan; UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat; UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; UU No. 13 Tahun 1998 tentang KEsejahteraan Lanjut Usia; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia; UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih; UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan;  UU  No.  19  Tahun  2000  tentang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa;  UU  No.  21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh; UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikam; UU No. 28 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung; UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; UU No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPD; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 7 Tahun 2009 tentang LPS; UU No. 20 Tahun 2004 tentang Praktik KEdokteran; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri;  UU  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf;  UU  No.  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan; UU No. 20 Tahu 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat;  UU  No.  5Tahun  2018 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme; UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,  UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
dikenakan sanksi yang berlaku. 14 Menurut De Maglie sebagaimana dikutip dalam Andri G. Wibisana  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  kejahatan  korporasi  dapat  dilihat dengan tiga pendekatan besar. Pertama, korporasi bertanggungjawab atas actus reus dan mens rea dari mereka yang bekerja untuk dan atas nama (on behalf of) korporasi. Kedua, korporasi  hanya  bertanggungjawab  apabila  yang  melakukan  tindak  pidana  adalah pemimpin korporasi. Dan ketiga korporasi dianggap bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri,  misalnya  karena  adanya  kegagalan  untuk  melakukan  pengawasan  atau  karena adanya budaya di dalam korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. 15
Andri G. Wibisana kemudian memisahkan tindak pidana dan  pertanggungjawaban korporasi  dengan  tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pribadi  Pemimpin/Pengurus korporasi. Terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi adalah kriteria apa yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemimpin/pengurus korporasi karena  secara  teoritis  apabila  sebuah  korporasi  bertanggungjawab  atas  sebuah  tindak pidana,  belum  tentu  secara  otomatis  pengurus  korporasi  juga  menjadi  ikut bertanggungjawab. 16 Oleh karena itu, terdapat pemisahan antara teori pertanggungjawaban  korporasi  dan  teori  pertanggungjawban  pemimpin/pengurus korporasi.
Teori/doktrin  pertanggungjawaban  korporasi  dibagi  menjadi  4  (empat)  yaitu: pertama, Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability/Respondeat Superior), dalam teori  ini  korporasi  bertanggungjawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang pekerjanya,  tanpa  melihat  status  atau  kedudukan  orang  tersebut  dalam  korporasi. 17 Menurut C.M.V Clarkson dalam Kariawan Barus, dalam doktrin ini tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahan atau tidak. 18 Kedua, Teori Indentifikasi (Theory of Identification), teori ini menyatakan korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus/pemimpin korporasi. Teori ini merupakan varian dari vicarious liability  oleh  karena  itu  syarat  tindak  pidana  masuk  dalam  lingkup  kerja  dan
14 Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti et.al. , “Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 3 No 2, (2019) : hlm.110.
15 Andri G. Wibisana, Kejahatan Lingkungan..., hlm. 153.
16 Ibid , hlm. 155.
17 Ibid .
18 Kariawan  Barus, Analisis  Yuridis  Pemidanaan  Terhadap  Korporasi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH ), (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 92.
menguntungkan  korporasi  harus  terpenuhi. 19 Menurut  doktrin  ini  korporasi  dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. 20
Ketiga, Teori Agregasi (Aggregation Theory), menurut teori ini, pertanggungjawaban korporasi didasarkan  pada penjumlahan (aggregation) dari  pikiran (state of mind)  atau kesalahan (culpability) dari tiap individu yang mewakili korporasi. 21 Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya bisa diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi  tersebut,  untuk  memastikan  apakah  secara  keseluruhannya  tindakan  mereka akan  merupakan  suatu  kejahatan  atau  senilai  dengan  apabila  perbuatan  dan  niat  itu dilakukan oleh satu orang. 22 Keempat, Teori Model Organisasi, menurut teori ini korporasi dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  karena  adanya  kulpabilitas  dari  korporasi. Kesalahan korporasi (reactive corporate fault) muncul apabila korporasi dianggap gagal untuk mengambil tindakan pencegahan atau tindakan korektif sebagai reaksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh personil korporasi. 23
Selanjutnya,  menurut  Gobert  dalam  Andri  G.  Wibisana  pertanggungjawaban pemimpin/pengurus  korporasi  dianggap  perlu  jika  korporasi  hanya  dijadikan  alat  bagi individu  pemimpin/pengurus  untuk  melakukan  tindak  pidana.  Di  sisi  lain, pertanggungjawaban  pemimpin/pengurus  korporasi  juga  diperlukan  karena  adanya kemungkinan  bahwa  sanksi  denda  yang  dijatuhkan  kepada  korporasi  tidak  akan mempengaruhi  kehidupan  pemimpin/pengurus  korporasi. 24 Untuk  membuat  seorang pengurus/pemimpin  korporasi  bertanggungjawab,  Andri  G.  Wibisana  membagi  menjadi tiga  pendekatan.  Pertama,  pendekatan  pertanggungjawaban  pengganti  secara  pribadi (individual  vicarious  liability).  Kedua,  pengurus/pemimpin  korporasi  bertanggungjawab berdasarkan teori delegasi. Dan  Ketiga, karena partisipasi langsung, bantuan, dukungan, atau kegagalan pemimpin/pengurus korporasi dalam mencegah tindak pidana. 25
b. Pertanggungjawaban  Korporasi  dan  Pemimpin/Pengurus  Korporasi  dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
19 Andri G. Wibisana, Kejahatan Lingkungan..., hlm. 159.
20 Kariawan Barus, Analisis Yuridis…, hlm. 92.
21 Andri G. Wibisana, Kejahatan Lingkungan..., hlm. 162.
22 Kariawan Barus, Analisis Yuridis…, hlm. 92.
23 Andri G. Wibisana, Kejahatan Lingkungan..., hlm. 166.
24 Ibid , hlm. 167.
25 Ibid , hlm. 168.
Tindak  pidana  korporasi  terhadap  pencemaran  lingkungan  hidup  merupakan tindakan kejahatan besar dan sangat berbahaya sekaligus mengancam kehidupan manusia, hewan  dan  tumbuhan.  Pertanggungjawaban pidana  bagi korporasi  dan pimpinan/pengurus korporasi diatur dalam dalam ketentuan Pasal 116 sd 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
“Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan:
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak  pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  oleh  orang,  yang  berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan  terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.” 26
Ketentuan  Pasal  116  UUPPLH  tersebut  memuat  kriteria  bagi  lahirnya pertanggungjawaban  badan  usaha  (korporasi)  dan  siapa-siapa  yang  harus bertanggungjawab. Jika dianalisa rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan  oleh  badan  usaha,  atau  atas  nama  badan  usaha  atau  (2)  oleh  orang  yang berdasarkan  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  hubungan  lain  yang  bertindak  dalam lingkup  kerja  badan  usaha. 27 Selain  itu  juga  harus  dipedomani  ketentuan  Pasal  118 UUPPLH yang menyatakan bahwa “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.” 28
26 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Pasal 116.
27 Muhari Agus Santoso, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi”, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.7 No. 2 (Desember 2016): hlm. 220.
28 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup …, Pasal 118.
Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman yaitu; a) badan usaha itu sendiri,  b)  orang  yang  memberi  perintah  atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam tindak pidana, c) pengurus.
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 118 UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa:
“Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum  karena  tindak  pidana  badan  usaha  dan  badan hukum  adalah  tindak pidana fungsional  sehingga  pidana  dikenakan  dan  sanksi  dijatuhkan  kepada  mereka  yang memiliki  kewenangan  terhadap  pelaku  fisik  dan  menerima  tindakan  pelaku  fisik tersebut.
Yang  dimaksud  dengan  menerima  tindakan  dalam  Pasal  ini  termasuk  menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau  memiliki  kebijakan  yang  memungkinkan  terjadinya  tindak  pidana tersebut.” 29
Menurut Andri G. Wibisana, berdasarkan interpretasi terhadap penjelasan Pasal 118 tersebut, UUPPLH menjadi tidak lagi menganut pertanggungjawaban korporasi, baik dalam arti  korporasi  bertanggungjawab  atas  perbuatan  seseorang  atau  atas  perbuatannya sendiri; tetapi menganut  pertanggungjawaban pengganti individual (individual vicarious liability), di mana pemimpin korporasi bertanggungjawab atas perbuatan orang lain atau perbuatan korporasi. 30 Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah  terobosan  atau  kemajuan  jika  ditilik  dari  segi  upaya  mendorong  para  pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan  pemulihan  pencemaran  atau  perusakan  lingkungan  manakala  memimpin  sebuah badan usaha. 31
Dari  sisi  penegak  hukum,  berbagai  kebijakan  dikeluarkan  untuk  memperjelas pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  korporasi.  Jaksa  Agung  menerbitkan Peraturan  Jaksa  Agung  RI  No.  Per-028/A/JA/10/2014  tentang  Pedoman  Penanganan Perkara  Pidana  dengan  Subjek  Hukum  Korporasi  dan  MA  menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak
29 Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup …, Penjelasan Pasal 118.
30 Andri G. Wibisana, Kejahatan Lingkungan..., hlm. 178.
31 Muhari Agus Santoso, Pertanggungjawaban Pidana…, hlm. 221.
oleh  Korporasi.    Dalam  lampiran  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  No.  Per-028/A/JA/10/2014 dijelaskan  tindakan-tindakan  korporasi  yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban, yaitu: a). semua perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus; b). berbuat atau tidak  berbuatnya  seseorang  untuk  kepentingan  korporasi;  c).  perbuatan  yang menggunakan  sumber  daya  manusia,  dana,  atau  dukungan/fasilitas  korporasi;  d). perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah dari korporasi atau  pengurus  korporasi; e). Perbuatan dalam rangka menjalankan kegiatan  sehari-hari korporasi;  f).  perbuatan  yang  menguntungkan  korporasi;  g).  tindakan  yang  biasanya diterima  (accepted)  oleh  korporasi;  h).  Korporasi  yang  secara  nyata  menampung  hasil tindak  pidana. 32 Perja  ini  juga  memuat  Formuir  1  yang  berisi  format  untuk  terdakwa berupa korporasi, Formulir 2 yang berisi format untuk terdakwa pengurus korporasi, dan Formulir  3  jika  terdakwa  korporasi  dan  pengurus  disatukan  dalam  satu  berkas. Pembedaan  patut  diapresiasi  karena  menunjukkan  pembedaan  pertanggungjawaban korporasi dengan pertanggungjawaban pribadi dari pemimpin/pengurus korporasi. 33
Kemudian, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan definisi khusus terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus yaitu “tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama- sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.” 34 Perma  ini  juga  menentukan  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap korporasi,  Hakim  dapat  menilai  kesalahan  Korporasi  antara  lain:  (a).  Korporasi  dapat memperoleh  keuntungan  atau  manfaat  dari  tindak  pidana  tersebut  atau  tindak  pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; (b). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau (c). Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna  menghindari  terjadinya  tindak  pidana. 35 Keberadaan  Perma  tersebut  menjadi  angin  segar  bagi  penegak  hukum  untuk  semakin
32 Kejaksaan Agung, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Perja Nomor Per-028/A/JA/10/2014, Lampiran hal. 3-4.
33 Andri G. Wibisana, Kejahatan Lingkungan..., hlm. 181.
34 Mahkamah  Agung, Peraturan Mahkamah  Agung RI tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma Nomor 13 Tahun 2016, Pasal 3.
35 Dedi Arma, et.al, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi pada PT Jagad Raya Tama),” Halu Oleo Legal ResearchVol 2 Issue 1, (April 2020) : hlm. 8.
yakin  dalam  menindak  korporasi  ataupun  pengurus  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana.
Dari beberapa pengaturan yang ada, dapat dilihat bahwa kejahatan korporasi hanya bisa  menjerat  dan  mengenakan  pidana  kepada  korporasi  itu  sendiri  atau pemimpin/pengurus korporasi dalam hal ini direksi maupun jajaran manajemen, namun belum terlihat bagaimana jika pemegang saham sebagai bagian dari sistem suatu korporasi dapat dijerat pidana jika terlibat dalam kejahatan korporasi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas “kemungkinan” bisa tidaknya pemegang saham dikenakan pidana dan bagaimana pertanggungjawaban rumusan  pidana  bagi pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana dalam konteks ini bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

## 2. Konstruksi  Hukum  dan  Pemidanaan  Pemegang  Saham  Korporasi  dalam  Tindak Pidana Lingkungan Hidup
a. Tindak Pidana Pemegang Saham Korporasi
Menurut Freeman, pemegang saham  merupakan orang atau kelompok orang yang secara nyata memiliki kekuasaan (karena modal yang diinvestasikan) untuk memengaruhi tujuan korporasi. 36 Para pemegang saham biasanya mempunyai wewenang dan melakukan kontrol  atas  korporasi  dengan  memberikan  suara  dalam  rapat  umum  pemegang  saham (RUPS),  secara  proporsional  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang  mereka  miliki.  Para pemegang  saham,  menurut  Try  Widiyono  mempunyai  peluang  untuk  melakukan  suatu tindakan hukum antara lain:
1) Menjadikan suatu perseroan sebagai vehicle dalam melakukan tindakan hukum yang tidak terpuji, misalnya menganggap para anggota direksi dan para dewan komisaris seakan-akan sebagai “pegawai” pemegang saham yang harus tunduk dan patuh pada pemegang saham.
2) Para  pemegang  saham  sering  mengambil  kebijakan  yang  menjadi  wewenang direksi  dan/atau  dewan  komisaris  dan  menjadikannya  seakan-akan  sebagai boneka.
3) Maraknya  perjanjian  nominee  saham,  untuk  mengelabui  kepemilikan  saham sebenarnya.
36 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 47
4) Membentuk holding company di bawah pengendalian ultimate shareholder. 37
Secara  filosofis,  pemegang  saham  merupakan  pusat  dari  “lingkaran  perusahaan”, para manajer, dewan direksi, dan dewan komisaris berada di sekeliling “orbit mereka”. 38 Biasanya  terdapat beberapa modus kejahatan  korporasi yang dilakukan oleh pemegang saham antara lain: konflik kepentingan, pembukuan ganda, kejahatan teknologi, korupsi dan pencurian aset. 39 Para pemegang saham dalam hal ini dapat menggunakan modal yang dimiliki  untuk  memengaruhi  anggota  direksi  dan  dewan  komisaris  dalam  mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang saham.
Sistem  hukum  di  Indonesia  telah  memberi  peluang  hukum  dalam  meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan oleh pemegang saham. UU Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  dan  UU  Nomor  7  Tahun  2009  tentang  Lembaga Penjamin Simpanan, merupakan undang-undang yang sudah memberi peluang meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga  Penjamin  Simpanan  telah  diatur  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pemegang saham.  Pasal  94  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa  pemegang  saham  yang  tidak memenuhi  ketentuan  dan/atau  menyebabkan  bank  tidak  memenuhi  ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 7 Tahun 2009, seperti menyerahkan dokumen yang diperlukan, membayar premi kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan, menyampaikan laporan  kerja  bank  secara  berkala,  menyerahkan  data  bila  diperlukan  untuk penyelenggaraan  Lembaga  Penjamin  Simpanan,  dapat  dipidana  denda  dan  penjara. 40 Kemudian dalam Pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2009 juga mengatur bahwa pemegang saham dari  bank  yang  dicabut  izin  usahanya  atau  bank  dalam  likuidasi  yang  tidak  membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipidana penjara dan denda. 41
Tindak  pidana  terhadap  pemegang  saham  secara  lebih  jelas  lagi  terdapat  dalam ketentuan Pasal  50A UU Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perbankan yang mengatur jika pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai
37 Tri Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam UU PT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya, A lex Jurnalica, Vol. 10 No. 1, (April 2013) : hlm. 28
38 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 63
39 Heffinur, “Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi terhadap Korporasi yang Dipidanakan”, Jurnal Refleksi Hukum Vol. 8 No. 2, (2014) : hlm 144.
40 Lihat ketentuan UU No 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2).
41 Lihat ketentuan UU No 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 95.
bank  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  bank  tidak melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  bank terhadap  ketentuan  dalam  undang-undang  ini  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undanan  lainnya  yang  berlaku  bagi  bank,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp 10 miliar dan paling banyak Rp 200 miliar. 42

## b. Doktrin  Piercing  The  Corporate  Veil  dan  Alter  Ego  Theory  dalam  Menjerat Pemegang Saham Korporasi
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  belum  banyak  mengatur  terkait keadaan  bagaimana  dan  dalam  hal  apa  pemegang  saham  korporasi  dapat  dimintai pertanggungjawaban  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi. Secara  umum,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat  atas  nama  perseroan  dan  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  perseroan melebihi  saham  yang  dimiliki.” 43 Dengan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  tersebut,  maka pemegang  saham  dilindungi  oleh  doktrin  corporate  veil  (pemegang  saham  sebuah perusahaan  dibebaskan  dari  pertanggungjawaban  pribadi  atas  kewajiban  perusahaan), karena  dipandang  sebagai  subjek  hukum  terpisah  (separate  legal  personally).  Hal  itu sejalan dengan doctrine of separate legal personality of a company yang menegaskan batas antara perseroan dan pemegang saham mendapat tabir pemisah. 44 Dalam konteks ini dapat dipahami mengenai prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan (limited liability). 45
Menurut Sutan Remi S, prinsip limited liability menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain: pertama, perseroan sebagai bahan hukum merupakan unit hukum (legal unit) dengan  kewenangan  dan  kapasitas  yang  terpisah  dari  pemegang  saham.  Kedua,  harta kekayaan, hak dan kepentingan, serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham. Ketiga, pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
42 Lihat ketentuan UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 50A.
43 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas , UU Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756, Pasal 3 ayat (1).
44 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 48.
45 Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif,” Jurnal Mimbar Hukum Vol. 26 No. 1 Februari 2014 , hlm. 77.
UU Nomor 40 Tahun 2007, mempunyai imunitas (immunity) dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan (distinction) dan pemisahan (separation) personalitas hukum (legal personality). 46
Namun  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  40  Tahun  2007  tidak  bersifat  absolut, karena  dalam  ketentuan  selanjutnya  yaitu  pasal  3  ayat  (2)  UU  No.  40  Tahun  2007 disebutkan:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak terpenuhi;
b. pemegang  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  itikad  buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
d. atau  pemegang  saham  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara  melawan hukum  menggunakan  kekayaan  perseroan,  yang  mengakibatkan  kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.” 47
Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU tersebut, pemegang saham menjadi hilang imunitasnya. Secara teoritis ketentuan tersebut menerapkan doktrin piercing the corporate veil  dan  alter  ego. 48 Ketentuan  tersebut  memberi  peluang  dalam  meminta pertanggungjawaban  pemegang  saham  ketika  pemegang  saham  memanfaatkan perusahaan melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan.
Doktrin piercing the corporate veil pada dasarnya membahas tentang tanggung jawab pribadi pemegang saham. Black’s Law Dictionary mendefinisikan piercing the corporate veil sebagai  “the  judicial  act  of  imposing  personal  liability  on  otherwise  immune  corporate officers, directors, and shareholders for the corporation’s wrongful act.” 49 Menurut Milton Bordwin  dalam  Yafet  Y.  W.  Rissy,  secara  prinsip,  doktrin  piercing  the  corporate  veil merupakan ajaran yang berkembang dalam tradisi common law di Inggris sejak 122 tahun silam. Dalam tradisi common law, pemegang saham sebuah perusahaan dibebaskan dari pertanggungjawaban  pribadi  atas  kewajiban  perusahaan  (corporate  veil).  Namun
46 Sutan Remy Sjahdeni, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, Jurnal Hukum Bisnis Vol 14 (Juli 2001) : hlm. 108.
47 Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas …, Pasal 3 ayat (2).
48 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 69.
49 Bryan A. Garner , Black’s Law Dictionary: Tenth Edition , (Minn: West Publishing Co, 2014), hlm. 1332.
demikian,  dalam keadaan tertentu  melalui  doktrin piercing the corporate veil pemegang saham  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  utang  dan  kewajiban  perusahaan sekaligus pertanggungjawaban hukum. 50
Melalui penerapan doktrin piercing the corporate veil, pengadilan menafikan status badan  hukum  perusahaan  dan  membebankan  pertanggungjawaban  pemegang  saham sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Penerapan doktrin piercing the corporate veil menjadi dasar para pemegang saham untuk dimintai pertanggungjawaban pribadi. Para pemegang  saham  tidak  dapat  melakukan  upaya  “bersembunyi  di  balik  korporasi”  atas perbuatan hukum yang dilakukannya. 51
Jika para pemegang saham ternyata aktif memengaruhi pengurus untuk melakukan tindakan  yang  kemudian  tindakan  tersebut  menjadi  tindak  pidana,  atau  jika  beberapa pemegang  saham  dominan  dalam  memengaruhi  kebijakan  korporasi  dan  kemudian menimbulkan tindak pidana, maka terhadap hal tersebut doktrin piercing the corporate veil dan teori individual vicarious liability 52 yang berlaku dalam ranah hukum perdata dapat diperluas dan dikembangkan penerapannya dalam ranah hukum pidana.
Doktrin alter ego menjelaskan bahwa jika seorang pemegang saham suatu perseroan menguasai mayoritas saham di perseroan tertentu, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk  tujuan-tujuan  tertentu  oleh  pemegang  saham  tersebut  melalui  kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari si pemegang saham, yaitu untuk  mencapai  keuntungan  pribadi  dan  bahkan  tidak  tertutup  dapat  merugikan  pihak ketiga. Dalam keadaan demikian perseroan dikatakan hanya sebagai alat (alter ego atau agent). 53 Dalam  konteks  yang  demikian  maka  yang  bertanggung  jawab  atas  tindakan perseroan yang merupakan alter ego pemegang saham tersebut adalah pemegang saham.
50 Yafet Y.W. Rissy, “Doktrin Piercing The Corporate Veil : Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia”, Jurnal Refleksi Hukum Vol 4 No.1 (Oktber 2019) : hlm. 2.
51 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 69-70.
52 Menurut  Snyman  dalam  Andri  G.  Wibisana,….,  penerapan individual  vicarious  liability merujuk  pada beberapa  ukuran  yaitu:  a)  apakah vicarious  liability secara  tegas  dirumuskan  dalam  tindak  pidana  tertentu,  ataukah merupakan  implikasi  yang  akan dihasilkan dari perumusan tindak pidana tersebut. b). apakah  lingkup dan tujuan dari perumusan pasal pidana ( the scope and purpose of the prohibition ). c). beratnya sanksi ( the measure of punishment ). d). semakin ringan sanksi  yang diancamkan, semakin  mungkin vicarious liability berlaku. e) apakah tujuan dari pembuat undang-undang tidak akan tercapat tanpa adanya  penerapan vicarious liability apakah atasan  memperolah keuntungan dari  perbuatan  bawahan.  f). Vicarious  liability berlaku  jika  atasan  memperoleh  keuntungan  dari  perbuatan  pidana bawahan. apakah undangundang secara tegas membatasi siapa yang akan terkena pertanggungjawaban, hlm.172.
53 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 73.
Dengan demikian sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham menjadi hapus dan tidak berlaku lagi dihadapan hukum.
Konsekuensi dari penerapan doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego dalam UU No. 40 Tahun 2007 menyebabkan tabir pembatas terkuak dan para pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kewajiban perusahaan. 54 Kedua  doktrin  ini  sebenarnya  bisa  diadopsi  oleh  UU  lain  yang  mengatur  tindak  pidana korporasi, dalam hal ini UUPPLH atau UU sektoral terkait lingkungan hidup lainnya dapat mengadopsi doktrin ini untuk bisa menjerat pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

## c. Pertanggungjawaban dan Perumusan Pemidanaan terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Lingkungan Hidup
Terkait tindak pidana suatu korporasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat disebut  sebagai  undang-undang  pokok  karena  mengatur  asas-asas  utama  tentang korporasi.  Oleh  karena  itu,  tindakan  dari  subjek  hukum  korporasi  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  lain,  seperti  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  korporasi  yang  bergerak  di  bidang  perbankan  dan  UU  Nomor  7  Tahun  2009 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, ataupun UUPPLH sendiri yang mengatur tindak pidana  korporasi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  UU  Nomor  40  Tahun  2007.  Maka muncul  pertanyaan,  apakah  doktrin  hukum  yang  dijadikan  dasar  dalam  UU  Nomor  40 Tahun 2007 juga dapat diterapkan dalam undang-undang lain yang mengatur korporasi? Apakah ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pemegang saham dengan menggunakan doktrin  piercing  the  corporate  veil  dan  doktrin  alter  ego,  telah  dimuat  dalam  undang- undang lain yang didalamnya memuat pertanggungjawaban pidana korporasi?.
Merujuk  pada  pendapat  Soerjono  Soekanto,  agar  hukum  dapat  diterapkan  dan berfungsi secara baik memerlukan prasyarat tersistematis dan tersinkronisasi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. 55 Dalam konteks ini, bahwa undang-undang korporasi  di  Indonesia  masih  belum  berfungsi  dengan  baik  karena  dua  doktrin  utama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yaitu doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego belum dijadikan dasar pemidanaan dalam undang-undang lainnya yang
54 Ibid …, hlm. 87.
55 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , (Bandung: Bina Cipta. 1983), hlm. 80.
e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
mengatur korporasi. 56 Kedua doktrin tersebut saat ini baru di receptie (diadopsi) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 7 Tahun 2009, tidak diatur dalam undang-undang lain.
Tidak di receptie-nya doktrin piercing the corporate veil dan alter ego menyebabkan adanya  ketidakpastian  hukum  dalam  undang-undang  yang  mengatur  korporasi. Ketidakpastian hukum dapat dilihat dari indikasi besarnya jumlah perbuatan pidana yang dilakukan  korporasi  khususnya  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Contoh  kasus pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala luas, terjadi hampir setiap tahun, dilakukan oleh berbagai korporasi. Walhi mencatat kebakaran lahan  pada  tahun  2015  sebanyak  439  perusahaan  terlibat  pembakaran  di  5  provinsi. 57 Sebanyak  308  perusahaan  melakukan  pembakaran  di  perkebunan  (181  perusahaan  di Kalimantan Tengah, 31 di Kalimantan Barat, 15 di Riau, 68 di Sumatera Selatan, serta 13 di Jambi), 71 perusahaan melakukan pembakaran di hutan tanaman industri (12 perusahaan di Kalimantan Tengah,  14 di Kalimantan Barat,  14 di Riau,  25 di Sumatera Selatan, 6  di Jambi).  Terakhir,  ada  58  perusahaan  yang  melakukan  pembakaan  hutan  alam  di Kalimantan Tengah. 58
Data-data Walhi tersebut, menunjukkan bahwa perulangan perbuatan pembakaran lahan dilakukan oleh korporasi, tidak dapat hanya dilihat sebagai kesalahan yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus korporasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa pembakaran lahan  merupakan  kebijakan  korporasi,  dimana  di  dalamnya  pemegang  saham  baik pemegang  saham  utama  atau  pemegang  saham  kendali  menyuruh  atau  setidaknya mengetahui kebijakan pembakaran lahan tersebut. 59 Perlu dicatat bahwa tujuan pemegang saham adalah untuk mencari keuntungan semata. Penerapan doktrin piercing the corporate veil  dan  alter  ego  yang  dianut  oleh  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  perlu diberlakukan  juga  kepada  pemegang  saham  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan  hidup.  Dengan  kata  lain  meski  dalam  UUPPLH    dan  UU  sektoral  lingkungan hidup lainnya tidak diatur mengenai tindak pidana pemegang saham, para penegak hukum
56 Muladi  dan  Diah  Sulistyani  R.S., Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  (Corporate  Criminal Responsibility) , (Bandung: Alumni:2013), hlm. 53.
57 https://www.walhi.or.id/kebakaran-hutan-dan-lahan-tegakkan-hukum-bagi-korporasi-pembakar-hutan, diakses pada 26 Desember 2020.
58 https://nasional.tempo.co/read/714357/walhi-grup-wilmar-paling-banyak-membakar-hutan/full&view=ok, diakses pada 26 Desember 2020.
59 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 162.
dapat  mendasarkan  pada  ketentuan  UU  Nomor  40  tahun  2007  untuk  bisa  menjerat pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.
Penegakan  dan  perumusan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  diidentikkan  dengan istilah fungsionalisasi, operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana. Secara sederhana, pengertian atau definisi dari fungsionalisasi hukum pidana diformulasikan sebagai “upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi (bekerja) dan terwujud secara konkret  (nyata). 60 Merujuk  pada  pendapat  Ari  Yusuf  Amir,  untuk  penegakan  dan perumusan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pemegang  saham,  dilakukan  melalui  tiga tahapan yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. 61
Pertama,  tahap  formulasi  merupakan  tahap  penegakan  hukum  in  abstracto  oleh badan  pembuat  undang-undang  atau  disebut  juga  tahap  kebijakan  legislatif/legislasi. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  dapat  menjiwai  seluruh  undang-undang  yang terkait  dengan  korporasi.  Dalam  konteks  ini,  lembaga  legislatif  seyogyanya  melakukan perubahan  semua  undang-undang  yang  didalamnya  mengatur  korporasi  untuk menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, dengan menerapkan doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego, sehingga pemegang saham dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana.  Merumuskan  bisa  diterjemahkan  dengan memperluas cakupan dan menerapkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan ada. 62
Kedua, tahap aplikasi, merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak  hukum,  mulai  dari  kepolisian  sampai  pengadilan.  Para  penegak  hukum  perlu menggunakan  sarana-sarana  dan  aturan  hukum  yang  ada  untuk  menegakkan  keadilan dengan tidak ragu untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Tahap kedua ini  dapat  disebut  sebagai  tahap  kebijakan  yudikatif.  Dalam  tahap  aplikasi  ini,  sebelum lembaga  legislatif  dan/atau  membuat  undang-undang  yang  mengatur  dengan  jelas  dan tegas  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana,  maka  Perma  No.  13  Tahun  2016  dapat digunakan  sebagai  payung  hukum  bagi  penegakan  hukum  oleh  Polri  dan  Kejaksaan.
60 Dwija Priyatno dan Kristian, Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , (Jakarta: Sinar Grafika cet pertama, 2017), hlm. 157.
61 Ari Yusuf Amir, Pidana Untuk…, hlm. 126.
62 Ibid , hlm. 139.
Termasuk di dalamnya menjadikan  pemegang saham sebagai subjek hukum  yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi. 63
Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat  pelaksana  pidana.  Tahap  ini  disebut  tahap  kebijakan  eksekutif.  Tahap  ini mencakup  keseluruhan  sistem  yang  mengatur  bagaimana  hukum  pidana  itu  ditegakkan atau  dioperasionalkan  secara  konkret  sehingga  seorang  pelaku  tindak  pidana  dijatuhi sanksi pidana. Dalam tahap eksekusi diperlukan ketentuan yang mengatur tentang jenis pidana yang dapat dikenakan pada korporasi dan pemegang saham korporasi. 64
Sebagaimana  telah  dijelaskan,  belum  diterapkannya  sanksi  pidana  bagi  pemegang saham  dalam  hukum  Indonesia  khusunya  dalam  tindak  pidana  lingkungan  hidup,  salah satunya  disebabkan  karena  belum  semua  UU  yang  mengatur  tindak  pidana  korporasi termasuk UUPPLH belum mengadopsi doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego. Oleh sebab itu doktrin piercing the corporate veil  dan doktrin alter ego perlu diperluas penerapannya dalam perundang-undangan utamanya dalam UUPPLH, sehingga memberi peluang pemegang saham yang melampaui kewenangannya (ultra vires) dan menggunakan korporasi  untuk  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  seperti  karhutla  dan pencemaran lingkungan hidup lainnya, dapat dimintai pertanggungjawaban.
Sanksi  pidana  dapat  dirumuskan  dengan  mengacu  pada  subjek  hukumnya.  Bila subjek  hukumnya  manusia  alamiah,  maka  dapat  dikenai  pidana  penjara,  denda  dan pencabutan hak-hak tertentu. Bila subjek hukumnya korporasi maka sanksi pidana dapat dirumuskan  dengan  denda,  pelarangan  aktivitas  tertentu,  pencabutan  izin  untuk sementara  atau  selamanya.  Tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memberi  efek  jera,  oleh karena  itu  selain  pidana  pokok,  perlu  dirumuskan  terhadap  tindak  pidana  pemegang saham dapat diberi pidana tambahan dengan mengacu pada Pasal 10 dan Pasal 35 ayat (1) KUHP. Pasal 10 KUHP dapat berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang- barang  tertentu,  dan  pengumuman  putusan  hakim. 65 Sedang  Pasal  35  ayat  (1)  KUHP memerinci tentang hak-hak tertentu yang dapat dicabut sebagai sanksi pidana tambahan, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 66
63 Ibid , hlm, 143.
64 Ibid , hlm, 144.
65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 10.
66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Pasal 35 ayat (1).
Oleh  karena  itu  terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  dan/atau digunakan  oleh  pemegang  saham  untuk  melakukan  perbuatan  pidana,  maka  terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana itu perlu dirumuskan pidana berupa: (1) Pidana pokok  berupa  denda,  (2)  Pidana  tambahan,  yaitu:  kewajiban  menyerahkan  keuntungan yang  diperoleh  selama  masa  korporasi  tersebut  melakukan  tindak  pidana;  kewajiban memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi; menyita seluruh aset korporasi untuk negara; dilarang melakukan kegiatan tertentu  baik  sementara  maupun  selamanya;  menghentikan  kegiatan  korporasi  atau pencabutan  izin  baik  dalam  jangka  waktu  tertentu  maupun  selamanya.  Khusus  untuk pemegang  saham,  yang  melampaui  kewenangannya  dan/atau  menggunakan  korporasi untuk melakukan tindak pidana pencabutan hak-hak ekonomi terpidana seperti larangan menjadi  pemegang  saham  korporasi  untuk  jangka  waktu  tertentu  atau  selamanya  di korporasi lain bisa menjadi opsi terbaik untuk memberikan efek jera  kepada  pemegang saham.

## D. Simpulan
Jika  para  pemegang  saham  ternyata  aktif  memengaruhi  pengurus  untuk  melakukan tindakan  yang  kemudian  tindakan  tersebut  menjadi  tindak  pidana,  atau  jika  beberapa pemegang  saham  dominan  dalam  memengaruhi  kebijakan  korporasi  dan  kemudian menimbulkan tindak pidana, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang juga telah mengadopsi doktrin  piercing the corporate  veil  dan  doktrin  alter  ego,  maka  terhadap  pemegang  saham  dapat  dijerat  atau dikenakan  pidana.  Jeratan  hukum  pidana  bagi  pemegang  saham  korporasi  saat  ini  masih bersifat  sektoral  khususnya  jasa  keuangan,  tanggung  jawab  pribadi  pemegang  saham  baru terdapat  dan  diakui  dalam  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan  dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Dalam  penegakan  tindak  pidana lingkungan hidup  yang dilakukan  korporasi, doktrin piercing the corporate veil dan doktrin  alter ego perlu diadopsi dan diperluas penerapannya dalam  UUPPLH  ataupun  UU  sektoral  terkait  lingkungan  hidup  lainnya,  sehingga  memberi peluang  terhadap  pemegang  saham  yang  melampaui  kewenangannya  (ultra  vires)  dan menggunakan  korporasi  untuk  melakukan  tindak  pidana  karhutala  dan  pencemaran lingkungan hidup lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara lebih luas, seyogyanya
perlu  melakukan  perubahan  semua  undang-undang  yang  didalamnya  mengatur  korporasi untuk menerapkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007, dengan menerapkan doktrin  piercing  the  corporate  veil  dan  doktrin  alter  ego,  sehingga  pemegang  saham  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Rumusan pemidanaan bagi pemegang saham korporasi yang melakukan tindak pidana, selain  dijerat  dengan  pidana  pokok  kiranya  dapat  mendapatkan  pidana  tambahan  berupa larangan menjadi pemegang saham di korporasi lain baik selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk memberi efek jera. Dengan kata lain sebagai suatu upaya untuk “memiskinkan” pemegang saham.

## E. Ucapan Terimakasih
Terimakasih  kepada  civitas  akademika  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, khususnya Prof. Andri G. Wibisana, keluarga tercinta dan rekan-rekan di Program Pascasarjana Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Pakuan dan Tim Pakuan Law Review.

## F. Biodata Singkat Penulis
Afif Juniar S.H.,  lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan sekarang  sedang  menempuh  Pendidikan  Magister  Hukum  di  Program  Pascasarjana  Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amir, Ari Yusuf. Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi. Jogjakarta: Arruz Media, 2020. Barus,  Kariawan.  Analisis  Yuridis  Pemidanaan  Terhadap  Korporasi  Yang  Melakukan  Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary: Tenth Edition, Minn: West Publishing Co, 2014. Muladi  dan  Diah  Sulistyani  R.S.  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  (Corporate  Criminal Responsibility). Bandung: Alumni: 2013.
Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1981.
Reza, Aulia Ali. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
Priyatno,  Dwija  dan  Kristian.  Kebijakan  Formulasi  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi, Jakarta: Sinar Grafika cetakan pertama, 2017.
Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Bandung: Bina Cipta. 1983. Valerine, J. L. K. Metode Penelitian Hukum (Bagian I). Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

## B. Jurnal
Arma, Dedi et.al. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi pada PT Jagad Raya Tama)”. Halu Oleo Legal Research Vol 2 Issue 1 (April 2020): 1-18.
Heffinur. “Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi terhadap Korporasi yang Dipidanakan”. Jurnal Refleksi Hukum Vol. 8 No. 2 (2014): 133-152.
Kurniawan. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif,”
Jurnal Mimbar Hukum Vol. 26 No. 1 (Februari 2014): 70-83.
Noviyanti,  Ni  Nyoman  Arif  Tri  et.al.  “Tanggung  Jawab  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup”. Jurnal Kertha Wicaksana Vol 3 No 2 (2019): 109-113.
Nurhayati, Ati Dwi dan Aldi Yusuf. “Penyebab Kebakaran  Hutan di Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Jawa Barat”. Jurnal Silvikultur Tropika Vol 10 No. 3 (2019): 173-177. Rissy, Yafet Y.W. “Doktrin Piercing The Corporate Veil: Ketentuan dan Penerapannya di Inggris, Australia dan Indonesia”. Jurnal Refleksi Hukum Vol 4 No.1 (Oktber 2019): 1-20
Santoso,  Muhari  Agus.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  yang Dilakukan oleh Korporasi”. Jurnal Cakrawala Hukum Vol.7 No. 2 (Desember 2016): 216- 228.
Sjahdeni, Sutan Remy. “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 14 (Juli 2001).
Wibisana,  Andri  G.  “Kejahatan  Lingkungan  oleh  Korporasi:  Mencari  Bentuk Pertanggungjawaban  Korporasi  dan  Pemimpin/Pengurus  Korporasi  Untuk  Kejahatan Lingkungan di Indonesia?”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 46 No. 2 (2016): 149-195. Widiyono, Tri. “Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam UU PT dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya”. A lex Jurnalica, Vol. 10 No. 1 (April 2013): 26-39.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar

## C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  UU Nomor 32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059.
Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU Nomor 7 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 8, TLN Nomor 4902.
Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756.
Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN Tahun 1998 tentang 182, TLN Nomor 3790.
Indonesia, Undang-Undang tentang Penimbunan Barang-Barang, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Pasal 11 ayat (1),  LN Tahun 1951 Nomor 90, TLN Nomor 155.
Mahkamah  Agung,  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma Nomor 13 Tahun 2016.
Kejaksaan Agung, Peraturan  Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, Perja Nomor Per-028/A/JA/10/2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## D. Internet
Menjerat Pidana Pemegang Saham dalam Kejahatan Korporasi, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc52dca7cc39/menjerat-pidana- pemegang-saham-dalam-kejahatan-korporasi, diakses pada 22 Desember 2020. https://www.walhi.or.id/kebakaran-hutan-dan-lahan-tegakkan-hukum-bagi-korporasi- pembakar-hutan, diakses pada 26 Desember 2020.
https://nasional.tempo.co/read/714357/walhi-grup-wilmar-paling-banyak-membakar- hutan/full&view=ok, diakses pada 26 Desember 2020.