INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 4950-4972 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Kintan Miftakhul Istiqomah
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: itanlilin@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  mengenai  tindakan  terhadap  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  aparat kepolisian  yang  melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksual.  Penerapan  kode  etik  profesi  dinilai merupakan  langkah  penting  yang  harus  dilakukan  petugas  kepolisian.  Pelecehan  seksual  yang dilakukan oleh polisi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri sehingga perlu diambil tindakan untuk menanggulanginya. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2022  tentang  Kode  Etik  Profesi  dan  Kode  Etik  Profesi  Komisi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia merupakan landasan hukum untuk menyikapi pelanggaran tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang meliputi proses meneliti dan mempelajari hukum seperti standar, kaidah, asas hukum, asas hukum, dan doktrin hukum, teori hukum dan bahan-bahan lain untuk menjawab permasalahan penelitian hukum yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti undang-undang, buku, surat kabar, doktrin, karya ilmiah, peristiwa hukum, artikel, laporan penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas polisi yang melakukan pelecehan seksual tidak hanya diadili  berdasarkan  kode  etik  tetapi  juga  tunduk  pada  pengadilan  umum  dan  disiplin.  Untuk menegakkan kode etik profesi Polri dan mencegah pelecehan seksual oleh polisi, diperlukan banyak upaya, antara lain pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar dan pengawasan penerapan kode etik profesi Polri oleh otoritas seperti PROPAM Polri dan KKEP.
Kata Kunci : Polisi, Kode Etik Profesi Polri, Pelanggaran, Pelecehan Seksual.

## Abstract
This article discusses the action against violations of the code of ethics committed by police officers  who  commit  criminal  acts  of  sexual  harassment.  The  implementation  of  the professional code of ethics is considered an important step that must be taken by police officers. Sexual harassment committed by the police is considered a violation of the code of ethics of the Polri profession so that action needs to be taken to overcome it. Regulation of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Professional Code of Ethics of the Commission of the Indonesian National Police is the legal basis for addressing these violations. In this research, the normative legal research method  is  used  which  includes  the  process  of  researching  and  studying  laws  such  as standards,  rules,  legal  principles,  legal  principles,  and  legal  doctrines,  legal  theories  and other materials to answer the legal research problems studied. The type of data used in this research is secondary data such as laws, books, newspapers, doctrines, scientific works, legal events, articles, research reports and documents related to the research subject. The results show that police officers who commit sexual harassment are not only tried under the code of  ethics  but  are  also  subject  to  general  and  disciplinary  courts.  To  enforce  the  police professional  code  of  ethics  and  prevent  sexual  harassment  by  police,  many  efforts  are needed, including strict sanctions against violators and supervision of the application of the police professional code of ethics by authorities such as PROPAM Polri and KKEP.
Keyword: Police, Police Professional Code of Ethics, Violations, Sexual Harassment.

## PENDAHULUAN
Keinginan untuk hidup dengan nyaman dan aman tentunya merupakan keinginan serta kebutuhan yang ada pada setiap manusia. Dimana dengan melindungin Hak Asasi Manusia  dapat  menciptakan  lingkungan  yang  aman  bagi  Masyarakat.  Dan  lingkungan dapat  dikatakan  sebagai  lingkungan  yang  nyaman  apabila  hukum  ditegakkan  dan mayarakat mematuhi hukum tersebut serta hukum tersebut berlaku adil.
Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  kehidupan  di  Masyarakat  tentu  banyak timbul hal-hal mengganggu kenyamana dan keamana Masyarakat seperti tindak pidana. Sehingga untuk menjaga keamana, kenyaman serta ketertiban tersebut diperlukan aparat penegak hukum yang mengatur serta menjalankan terciptanya rasa aman dan nyaman di masyarakat.  Aparat  hukum  tersebut  ialah  berupa  aparat  polisi,  aparat  kepolisian merupakan sebagai aparatur Negara dan birokrasi pemerintahan. hal ini sebagaimana
tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebukan bahwa fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan fungsi tersebut diketahui polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum  yang  bertugas  guna  menegakkan  hukum  serta  memelihara  keamanan  dan ketertiban  juga  mengayomi  dan  melayani  masyarakat.  Tugas  polisi  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ialah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, serta Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam melaksakan tugas serta wewenangnya aparat kepolisian berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  senantiasa bertindak  berdasarkan  norma  hukum  dan  mengindahkan  norma  agama,  kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Sehingga dapat diketahui bahwa dalam melaksanakann tugasnya aparat polisi haruslah berlandaskan norma-norma yang ada pada Masyarakat.
Dengan  adanya  aparat  polisi  tentunya  diharapkan  lingkungan  yang  aman  dan nyaman  tercipta  di  Masyarakat,  dimana  tugas  polisi  sendiri  merupakan  hal  yang  amat bermanfaat dan mulia, hal mulia dan bermanfaat itu akan menjadi sebaliknya apabila dalam melaksanakan  tugasnya  polisi  tidak  mengindahkan  norma-norma  yang  ada  di  dalam Masyarakat  sebagaimana  hal  yang  tercantum  dalam  pasal  19  ayat  1  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan malah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat. Sehingga  dapat  pula  dikatakan polisi tersebut telah melanggar kode etik.
Kode  etik  sendiri  biasanya  terdapat  pada  setiap  profesi,  dimana  setiap  profesi tentunya  memiliki  organisasi  dari  profesi  itu  sendiri  yang  berguna  sebagai  wadah  atau tempat  berkumpulnya  para  anggota  yang  memiliki  profesi  yang  sama.  Kode  etik  yang terdapat pada setiap organisasi profesi berguna untuk mengatur tingkah laku dari anggota profesi itu sendiri dalam menjalankan praktik profesi. Begitu pula kode etik dari aparat polisi yang mana tercantum dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam pasal 1 ayat 5 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Kode etik profesi polri yang disingkat dengan KEPP berarti “norma -norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis
yang  berkaitan  dengan  perilaku  maupun  ucapan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.
Namun  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  setelah  di  undangkannya  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dinyatakan  tidak  lagi  berlaku  dan  dicabut  hal  ini  sebagaimana tercantum  dalam  pasal  113  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Rumusan kode etik profesi kepolisian berisikan norma prilaku serta moral yang telah disepakati bersama serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi  para  aparat  kepolisian.  Sehingga  dengan  adanya  kode  etik  ini  diharapkan  dapat mendorong  semangat  para  anggota  kepolisian  untuk  memuliakan  profesi  nya  serta memberikan pelayanan terbaik terhadap Masyarakat. 1
Namun  kerap  kali  Sebagian  anggota  polisi  bertindak  tidak  sesuai  dengan  etika kepolisian dengan kata lain telah melakukan tindakan yang melanggar kode etik kepolisian, dimana hal itu menimbulkan akibat hukum sehingga tindak pidanapun dapat terjadi. Dalam kode  etik  pedoman  kepolisian  dimana  setiap  anggota  polri  insan  nagara  janottama disebutkan bahwa aparat kepolisian haruslah “Menjauhkan diri dari perbuatan serta sikap tercela  dan  memimpin  setiap  tindakan  guna  mengatasi  kesulitan-kesulitan  masyarakat sekelil ingnya”. Adapun dalam kode etik pedoman kepolisian lain yakni setiap anggota polri insan yana anucasana dharma haruslah mampu untuk mengendalikan diri dari perbuatan- perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Meskipun begitu tindakan tercela hingga menyalahgunakan  wewenang  yang  dapat  melanggar  kode  etik  kepolisian  kerap  kali dijumpai. 2
Seperti halnya dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yakni dimana seorang polisi berinisial Briptu SA melakukan tindak pelecehan seksual terhadap tahanan narkoba Wanita berinisial FM, hal ini diungkapkan oleh kekasih korban yang berinisial HE setelah tindakan pelaku mulai tidak dapat lagi ditoleransi. 3 Pelecehan seksual yang diterima oleh FM telah
1 Farid Wajdi, Etika Profesi Hukum, Buku Ajar Eitka Profesi Hukum (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020).
2 “Pedoman Kerja,” Polres Buleleng, accessed November 20, 2023, https://resbuleleng.bali.polri.go.id/doktrin/.
3 Tito Dirhantoro, “Anggota Polisi Briptu SA Ternyata Berulang Kali Lecehkan Tahanan Wanita, Terakhir Paling Parah,” Kompas.TV, 2023, https://www.kompas.tv/regional/435519/anggota -polisi-briptu-sa-ternyata- berulang-kali-lecehkan-tahanan-wanita-terakhir-paling-parah?page=all.
terjadi  sejak  bulan  juni  hingga  bulan  juli  tahun  2023  dimana  pelaku  becanda  dengan memegang bokong korban. 4 Tindakan polisi ini tentunya tidak hanya melanggar kode etik tapi juga dianggap telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Dimana polisi yang harusnya mengayomi serta melindungi terlebih lagi hal ini dilakukan di sel tahanan dimana harusnya menjadi tempat yang aman khususnya bagi para tahanan.
Adapun  kasus  lainnya  dimana  oknum  polisi  berinisial  Briptu  AA  melakukan pencabulan terhadap dua Wanita berinisial AS dan MR yang sedang tidur di puskesmas. Dimana kedua korban saat itu sedang menginap sementara di pukesmas lantaran suami korban  berinisial  AS  sedang  dirawat.  Saat  kedua  korban  sedang  tidur  dekat  ruang perawatan  kedua  nya  merasakan  seperti  ada  serangga  yang  merayap  di  kakinya  serta meraba  bagian  paha,  kaki  hingga  bagian  perut.  Tindakan  ini  tentunya  telah  melanggar kode etik polisi serta pelaku dianggap telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual berupa pencabulan terhadap korban. Sehingga pelaku tidak hanya terkena saksi kode etik tapi juga sanksi pidana yang mana pelaku dijerat atas Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pasal 6 A UU RI Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pelaku juga terancam dipecat tidak dengan hormat atau PTDH. 5
Pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang mana pelecehan seksual ialah segala bentuk prilaku yang bekaitan dengan hal-hal seksual baik secara fisik mau pun non fisik yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya kehendak pihak lain,yang mana  prilaku  tersebut  berupa  menghina,  merendahkan  bahkan  memaksa  melakukan hubungan  seksual  sehingga  karena  hal  ini  dapat  timbul  rasa  trauma  pada  korban. Pelecehan seksual dapat pula diartikan sebagai suatu prilaku yang bersifat seksual dimana prilaku  tersebut  tidak  dikehendaki  oleh  penerim  atau  korbannya  sehingga  berakibat menggagu korban. 6
Perilaku  tindak  pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  oknum  aparat  kepolisian kerapkali  terdengar  hal  ini  tentunya  memberikan  dampak  kepada  Masyarakat  berupa kepercayaan  publik  kepada  aparat  kepolisian  menjadi  menurun.Turunya  kepercayaan publik  terhadap polisi semakin turun sejak munculnya kasus pembunuhan Brigadir J atau
4 “Polisi  Terduga  Pelaku  Pelecehan  Di  Sel  Polda  Sulsel  Terancam  Sanksi,”  cnnindonesia.com,  2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230818113921-12-987521/polisi-terduga-pelaku-pelecehan-di-sel- polda-sulsel-terancam-sanksi.
5 Agung Pramono, “Oknum Polisi Cabuli 2 Wanita Sedang Tidur Di Puskesmas Terancam PTDH,” detik.com, 2023, https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6762128/oknum-polisi-cabuli-2-wanita-sedang-tidur-di- puskesmas-terancam-ptdh.
6 Veryudhs Eka Prameswari,et all, Kekerasan Seksual, Agustiawan (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).
Yosua  yang  dilakukan  mantan  Kadiv  Propram  Ferdy  Sambo  cs.  Berdasarkan  survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tingkat kepercayaan public pada polisi pernah mencapai 87,8% di tahun 2018, namun Kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 72,1% dan saat muncul  kasus  Ferdy  Sambo  kepercayaan  public  menurun  hingga  59,1%. 7 Namun berdasarkan hasil survei dari Lembaga survei Indikator Politik Indonesia pada bulan juni 2023 tingkat kepercayaan public pada polisi telah meningkat hingga 76,4%. 8 Meskipun kepercayaan public terhadap polisi pada tahun 2023 meningkat, namun polisi berada pada peringkat terendah  dari Lembaga  penegak hukum lainya mengenai  kepercayaan  public terhadap  Lembaga  penegak  hukum  hal  ini  berdasarkan  survey  dari  Lembaga  survey Indonesia dimana kejaksaan mendapat kepercayaan paling tinggi yakni 72,5% sedangkan untuk polisi yang memiliki kepercayaan terendah dari Lembaga penegak hukum lainnya yakni 64%. 9
Meskipun kepercayaan publik pada polisi baru-baru ini telah meningkat namun hal- hal  yang  menurunkan  kepercayaan  public  pada  pihak  polisi  seperti  tindak  pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi kerap kali terjadi, hal ini tentunya merupakan hal yang  dianggap  melanggar  kode  etik  kepolisian  serta  dianggap  telah  melakukan  tindak pidana.  Pelanggaran  kode  etik  polisi  merupakan  segala  perbuatan  yang  dilakukan  oleh anggota kepolisian dan dianggap melanggar serta bertentangan dengan kode etik profesi polisi.  Hal  yang  menjadi  pengaruh  dari  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  oleh  anggota kepolisian seperti tindak pelecehan seksual adalah integritas moral yang semakin menurun, hilangnya  independensi,  penghasilan  yang  minim  serta  tuntutan  ekonomi  yang  kian bertambah hingga lemahnya pengawasan terhadap jalannya kode etik.
Pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  oknum  aparat  kepolisian  dimana  hal  ini merupakan  tindak  pidana  tentunya  juga  harus  diadili  serta  dituntut  pidana,  hal  ini dikarenakan  meskipun  apabila  polisi  melakukan  pelanggaran  kode  etik  dan  menjalani sidang kode etik serta sidang displin namun apabila tindakan yang dilakukan polisi tersebut ialah  tindak  pidana  maka  ia  harus  tetap  diadili  juga  secara  pidana.  Dalam  terjadinya
7 Annissa  Mutia,  “Akibat  Kasus  Ferdy  Sambo,  Kepercayaan  Publik  Kepada  Polisi  Turun,”  databoks,  2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat-kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik- kepada-polisi-turun.
8 Wilda  Hayatun  Nufus,  “Survei  Indikator:  Tingkat  Kepercayaan  Ke  Polri  Naik  Jadi  76,4%,”  detiknews,  2023, https://news.detik.com/berita/d-6802017/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-ke-polri-naik-jadi-76-4.
9 Erlina F. Santika, “Kepercayaan Terhadap Polri Paling Rendah Dibanding Lembaga Penegak Hukum Lainnya,” databoks,  2023,  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/kepercayaan-terhadap-polri-paling- rendah-dibanding-lembaga-penegak-hukum-lainnya.
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi tentunya diperlukan Upaya serta pengawasan agar kode etik kepolisian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam  artikel  yang  berjudul  “penindakan  pelanggaran  kode  etik  polisi  yang  melakukan tindak pidana pelecehan seksual” ini adalah bagaimana penindakan terhadap pelanggaran kode etik polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual?serta seperti apa Upaya yang harus dilakukan untuk mengawasi agar kode etik profesi kepolisian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  diterapkan  dalam  proses  penyusunan  artikel  ini  adalah metode  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  metode  penelitian  yang  meliputi  pemeriksaan dokumen kepustakaan atau data sekunder. Pada hakikatnya penelitian hukum normatif adalah  upaya  untuk  menggali  dan  menganalisis  hukum  berupa  norma  hukum,  kaidah, asas, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum, asas hukum, dan dokumen-dokumen lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. 10 Dalam konteks ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian bibliografi  yang  bertujuan  untuk  memahami  landasan  teori,  termasuk  pendapat  dan tulisan  para  ahli  hukum  atau  otoritas  lainnya.  Informasi  yang  dicari  meliputi  ketentuan formal  dan  data dari dokumen resmi, termasuk  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder antara lain buku, surat kabar, teori,  karya  ilmiah,  peristiwa  hukum,  artikel,  laporan  penelitian  dan  dokumen  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian.Dengan  menerapkan  metode  penelitian  hukum konvensional dan mengandalkan data sekunder,  artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek hukum terkait penerapan aturan etik polisi yang terlibat dalam kejahatan pelecehan seksual.
10 M.Hum Dr. Muhaimin, SH., Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penindakan  Terhadap  Pelanggaran  Kode  Etik  Polisi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Pelecehan Seksual
Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan  bahwa  Setiap orang  berhak atas rasa aman  dan tentram serta perlindungan terhadap  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Hak  untuk memperoleh  rasa  aman  ini  dijamin  oleh  Konstitusi  Republik  Indonesia  yaitu  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Hak  Asasi  Manusia,  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM),  serta  kebijakan- kebijakan lainnya.  Dengan adanya peraturan tersebut tentunya haruslah ada badan yang mengatur serta  menjamin rasa aman dan tentram juga memberikan perlindungan  dari rasa  takut  di  Masyarakat,  badan  yang  dimaksud  tersebut  salah  satunya  ialah  polisi. Sebagaimana  yang  ketahui  polisi  merupakan  salah  satu  aparat  penegak  hukum  yang bertugas  guna  menegakkan  hukum  serta  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  juga mengayomi  dan  melayani  masyarakat.  Namun  meskipun  begitu  kerap  kali  di  jumpai oknum  anggota  kepolisian  yang  ikut  terlibat  bahkan  menjadi  pelaku  dari  tindakan- tindakan yang dapat menghilangkan hak atas rasa nyaman, aman, tentram dari seseorang serta malah memberikan ancaman serta rasa takut bagi korbannya.
Dalam  beberapa  kasus  tindak  pidana  yang  melibatkan  oknum  polisi,  pelecehan seksual menjadi salah satu tindak kejahatan polisi yang dapat menimbulkan trauma bagi korbannya  dimana  polisi  yang  seharusnya  dapat  membantu  menghilangkan  trauma korban, memberikan rasa aman dan nyaman malah sebaliknya bertindak sebagai pelaku.
Selain  dapat  menimbulkan  rasa  trauma  pada  kobanya  tindak  pelecehan  seksual juga dapat memberikan dampak lainya yang mana hal itu tergantung pada berat serta lamanya tindak pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Semakin sering pelecehan itu terjadi maka semakin dalam pula luka yang ditimbulkan, semakin parah tindak pelecehan seksual semakin dalam pula luka yang akan diterima, serta semakin tindakan pelecehan ini dirasakan  mengancam  korban  secara  fisik  maka  lebih  dalam  dampak  dan  luka  yang diterima oleh korban. 11 Sehingga korban akan mendapatkan gejala yang timbul dari tindak pelecehan seksual tersebut yakni berupa: depresi, serangan panik, kecemasan, sulit tidur, menyalahkan diri sendiri, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, kehilangan
11 Maya Delyana, “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial (Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual),” 2017, 14– 15.
waktu,  perasaan  dikhianati,kemarahan  dan  keinginan  untuk  bertindak  kasar  terhadap penyerang, bahkan sampai pada pemikiran untuk bunuh diri. 12
Jenis-jenis  tindakan  atau  prilaku  yang  dinyatakan  secara  tegas  dapat  diartikan sebagi suatu tindak pelecehan seksual, jenis-jenis tersebut berupa sentuhan atau Gerakan fisik  seperti  meraba,  mencubit,  mengintimidasi,  atau  melakukan  hal  yang  memalukan sehingga memebuat korban merasa tidak nyaman, serta tindakan tidak senonoh lainnya seperti  rayuan  dan  serangan  seks.  Pada  umum  nya  pelecehan  seksual  terbagi  atas  3 komponen  yang  diantaranya  ialah  pemaksaan  seksual,  pelecehan  berbasis  gender  dan perhatian  seksual  yang  tidak  diinginkan.  Pemaksaan  seksual  merujuk  pada  tindakan meminta  secara  langsung  atau  menetapkan  syarat  untuk  melakukan  tindakan  seksual dengan  tujuan  mendapatkan  imbalan.  Pelecehan  gender  melibatkan  degradasi  korban dalam konteks kelompok, seperti  membuat lelucon tentang korban sebagai objek seks atau mempublikasikan gambar korban sebagai objek seks. Sedangkan perhatian seksual yang  tidak  diinginkan  melibatkan  perlakuan  degradatif  secara  personal,  seperti memperlakukan  perempuan  sebagai  objek  seks  melalui  pengiriman  email  atau  pesan pribadi  yang  tidak  pantas,  sentuhan  tidak  senonoh,  dan  pandangan  dengan  maksud seksual. 13
Tindakan  pelecehan  sesual  yang  dilakukan  oleh  polisi  merupakan  delik  aduan, dimana dalam sistem hukum di Indonesia delik aduan merupakan salah satu jenis tindak pidana  yang  memerlukan  aduan  atau  laporan  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan  atau memiliki  wewenang  untuk  mengajukan  aduan  atau  laporan  agar  penuntutan  terhadap pelaku  dapat  dilakukan.  Dengan  kata  lain  delik  hanya  dapat  diproses  apabila  terdapat aduan  atau  laporan  dari  seseorang  yang  merasa  dirugikan  atau  korban. 14 Delik  aduan pada dasarnya digunakan pada tindak pidana yang cara penyelesaian nya dapat melalui musyawarah  yakni  secara  kekeluargaan  atau  hingga  tercapainya  sebuah  kesepakatan Bersama. 15
12 N.K. Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis,” Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Dan Savy Amira Women’s Crisis Center 20, no. 4 (2015): 303– 6.
13 Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling : Candaan, Pujian Atau Pelecehan Seksual,” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 4 (2019): . 198-212, https://doi.org/10.1093/bjc/azw093.
14 Ayu Prasandi, “WAJIB Diketahui, Ini Perbedaan Delik Aduan Dan Delik Biasa Saat Akan Buat Laporan Ke Polisi,” Tribun  Medan,  2021,  https://medan.tribunnews.com/2021/12/04/wajib-diketahui-ini-perbedaan-delik-aduan- dan-delik-biasa-saat-akan-buat-laporan-ke-polisi.
15 Luthfi  Waskitojati,  “Memahami  Delik  Aduan,  Tuntutan  Balik,  Bukti  Persidangan,  Dan  Putusan  Hakim  Dalam Sebuah Serial ‘Cappadocia,’” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14704/Memahami-Delik-Aduan-Tuntutan-Balik-Bukti-
Berbeda dengan delik aduan, pada delik biasa suatu perkara dapat di proses secara langsung oleh pihak yang berwenang tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan atau korban. Sehingga tanpa adanya aduan atau laporan dari seseorang atau korban sudah mencabut laporannya delik umum dapat tetap berjalan serta penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. 16
Dalam perkara delik aduan, pihak penyidik tidak dapat memulai memeriksa suatu perkara tanpa adanya laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan atau korban.Tanpa adanya  aduan  tersebut  penuntutan  tidak  dapat  berlanjut.  Namun  bagaimana  dengan korban pelecehan seksual yang kebanyak dari mereka tidak berani untuk bersuara, dimana hal ini dikarenakan dampak psikologis yang dialami oleh korban pelecehan seksual seperti timbulnya rasa malu, takut, marah, dendam, rasa bersalah, hingga menyalahkan diri sendiri atas  apa  yang  dialaminya.  Dampak  tersebut  mempengaruhi  korban  dalam  mengambil keputusan untuk iya atau tidaknya melaporkan tindak pelecehan seksual yang dialaminya kepada pihak berwenang. 17
Adanya stigma negatif yang diterima korban, dimana hal ini dilihat dari masyarakat yang terkadang seringkali menyalahkan korban atau victim blaming. victim blaming atau perilaku menyalahkan korban merupakan suatu prilaku dimana korban dari suatu tindak kejahatan justru disalahkan serta malah bertanggung jawab untuk kejahatan yang korban terima,  terlebih  lagi  perilaku  ini  sering  kali  diteriman  oleh  korban  pelecehan  seksual. Dimana bentuk-bentuk menyalahkan korban ialah seperti mengangap apa yang dialami korban  hanyalah  suatu  candaan  dan  korban  terlalu  menanggapinya  berlebihan, menyalahkan  pakaian  serta  perilaku  korban  yang  dianggap  “mengundang”  atau “mendorong”  terjadinya  pelecehan  seksual,  tidak  mempercayai  cerita  korban,  hingga menerima prilaku yang tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas.  Pihak-pihak  yang  menyalahkan  serta  tidak  percaya  terhadap  korban  biasanya berasal dari orang terdekat seperti keluarga atau kerabat yang seharusnya memberikan dukungan pada korban, serta instansi atau pihak berwenang seperti polisi. 18
Persidangan-dan-Putusan-Hakim-dalam-sebuah-serial-Cappadocia.html.
16 “Delik Aduan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” siplawfirm, 2023, https://siplawfirm.id/delik -aduan-dalam- sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id.
17 Annisa  Trihastuti  and  Fathul  Lubabin  Nuqul,  “Menelaah  Pengambilan  Keputusan  Korban  Pelecehan  Seksual Dalam  Melaporkan  Kasus  Pelecehan  Seksual,”  Personifikasi:  Jurnal  Ilmu  Psikologi  11,  no.  1  (2020):  1– 15, https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299.
18 Erika  Putri  Wulandari  and  Hetty  Krisnani,  “Kecenderungan  Menyalahkan  Korban  (Victim -Blaming)  Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi,” Share : Social Work Journal 10,
Dimana  seharusnya  Ketika  korban  pelecehan  seksual  melaporkan  pada  aparat kepolisisan mengenai tindak pelecehan seksual yang dialaminya tentunya sebagai pihak berwenang  yang  dipercaya  masyarakat  diharapkan  dapat  membantu  memberikan  rasa aman dan nyaman kepada korban serta menciptakan suasana kondusif sehingga korban dapat  menceritakan  permasalahanya  dengan  nyaman.  Polisi  juga  harus  memastikan keberadaan  pendamping  korban,  menjamin  keselamatan  korban,  serta  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan atau menghakimi korban.
Namun  sering  kali  dalam  proses  pemeriksaan  atau  biasa  disebut  dengan  berita acara  pemeriksaan  (BAP)  penyidik  mengajukan  pertanyaan  berulang  terhadap  korban hingga  mengajukan  pertanyaa-pertanyaan  yang  menyudutkan  korban  sehingga memberikan  dampak  pengulangan  traumatis  pada  korban.  Padahal  tindakan  tersebut hanya akan memberikan membuat korban semakin trauma merasa tidak dipercaya, dan Lelah sehingga pada akhirnya   menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang. 19
Bahkan terkadang polisi terkesan tidak menanggapi kasus atau tidak mengubris laporan atau aduan koban terkait tindak pelecehan seksual yang diterima.
Sehingga  bagaimana  dengan  oknum  polisi  yang  melakukan  tindak  pelecehan seksual,  Dimana  polisi  merupakan  pihak  yang  dipercaya  masyarakat  serta  pihak  yang seharusnya memberikan perlindungan  dan rasa aman pada masyarakat malah menjadi pelaku tindak pidana. Tentunya dalam hal ini polisi akan ditindak sebagaimana mestinya sesuai dengan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan.
Tindakan  oknum  polisi  yang  melakukan  pelecehan  seksual  terhadap  korban tentunya  merupakan  tindak  pidana  dimana  dalam  hal  ini  melanggar  Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Adapun tindak pelecehan seksual dapat pula dijerat dengan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 s.d.  296  KUHP  atau  Pasal  414  s.d.  422  UU 1/2023  namun  dalam  hal  ini  tentunya  tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing. 20
Berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah
no. 2 (2021): 187, https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408.
19 Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang - Undang  Nomor  12  Tahun  2022,”  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia  4,  no.  2  (2022):  170– 96, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.
20 S.H. Dian Dwi Jayanti, “Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual Dan Pembuktiannya Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual  Dan  Pembuktiannya,”  hukumonline.com,  2023,  https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana -pasal- pelecehan-seksual-cl3746.
Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang      Pelaksanaan  Teknis  Institusional Peradilan  Umum  bagi  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Perlu  diketahui, proses  peradilan  pidana  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  pada  umumnya dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yakni  dilaksanakan  dilaksanakan  baik  itu  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan    Tinggi    atau Mahkamah  Agung. Sehingga pada dasarnya sama halnya dengan warga sipil pada umum nya aparat kepolisi juga tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini juga diatur dalam Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Selain itu dikarenakan profesinya anggota kepolisian juga tunduk pada Peraturan  Disiplin  dan  Kode  Etik  Profesi.  Sehingga  dapat  pula  dikatakan  bahwa pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi dimana Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana melalui peradilan umum meskipun telah menjalani sanksi disiplin yang diputuskan melalui perdilan disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik yang diputuskan melalui sidang peradilan kode etik. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011.
Peraturan disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan  Disiplin  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya peraturan disiplin tersebut diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Teantang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyempurna dari Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat. Sehingga dalam hal ini apabila terdapat oknum polisi yang melakukan tindak pidana maka akan melalui 3 peradilan yaitu Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode Etik.
Dalam  ranah  peradilan  umum,  penuntut  umum  bertindak  sebagai  jaksa  yang bekerja sama dengan hakim untuk mengatur dan memutuskan jalannya persidangan serta menentukan nasib perkara. Apabila seorang anggota polisi terlibat dalam tindak pidana pelecehan  seksual  dan  telah  diadili  di  peradilan  umum,  langkah  selanjutnya  adalah menjalani  proses  peradilan internal  di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dalam konteks ini, oknum polisi yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat menghadapi sidang peradilan disiplin di lingkungan Polri. Selain itu, ada pun proses Sidang  Kode  Etik  Profesi  Polisi.  Proses  ini  bertujuan  untuk  menegakkan  integritas  dan profesionalisme dalam pelayanan kepolisian dengan mengoreksi perilaku anggota polisi yang terlibat dalam pelanggaran etika profesi mereka. 21
Sikap atau hukum disiplin dalam lingkungan kepolisian menjadi aspek yang sangat krusial. Tingkat disiplin yang tinggi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja  anggota  Polisi  dalam  menjalankan  tugasnya,  yang  melibatkan  pemberian pelayanan, perlindungan, dan pengamanan terhadap masyarakat.Disiplin polisi mencakup aturan, norma, dan nilai-nilai etika yang harus diterapkan oleh anggota kepolisian dalam setiap aspek tugasnya. Adanya disiplin yang kuat diharapkan dapat membentuk perilaku yang profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga  memastikan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  standar  yang diharapkan.  Dengan  demikian,  penegakan  sikap  atau  hukum  disiplin  polisi  menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan utama kepolisian dalam melayani, melindungi, dan mengamankan masyarakat. Disiplin yang tinggi merupakan fondasi bagi keberhasilan dalam  menjalankan  misi  dan  tanggung  jawab  kepolisian.Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri pasal 1 disebutkan bahwa  disiplin  merupakan  “ketaatan  dan  kepatuhan  yang  sungguh -sungguh  terhadap peraturan  disiplin  anggota  Kepolisi an  Negara  Republik  Indonesia”.  sehingga  apabila terdapat  angota  polisi  yang  melakukan  pelanggaran  peraturan  disiplin,  maka  akan dijatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  disiplin  atau  hukuman  disiplin.  Dimana  salah  satu bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh polisi adalah melakukan penyimpangan serta tindakan pelanggaran hukum seperti tindak pidana yakni pelecehan seksual.
Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang No 2 Tahun 2003 tentang disiplin Polri, Pelanggaran  Peraturan  Disiplin  merupakan  ucapan,  tulisan,  atau  perbuatan  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Apabila terdapat polisi yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin maka akan dikenakan saksi tindak disiplin.  Tindak  disiplin  berdasarkan  pasal  1  ayat  5  Undang-Undang  No  2  Tahun  2003 tentang disiplin Polri, Pelanggaran Peraturan Disiplin pada dasarnya ialah “ucapan, tulisan,
21 Adriyanti Adriyanti and Afchelyna Anugrah Putri, “Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana  Berdasarkan  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Di  Polres  Solok  Kota,”  Ju rnal  Sarak  Mangato  Adat  Mamakai  6,  no.  1  (2021):  1 – 9, https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i1.139.
atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.” Ditegaskan kembali dalam pasal 7 Undang -Undang No 2 Tahun 2003 tentang disiplin  Polri  bahwa  “Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disipl in dan/atau hukuman disiplin.”
Polisi yang melakukan  tindak pelecehan seksual pada  dasarnya telah melakukan pelanggaran peraturan displin sehingga akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang No 2 Tahun 2003 Hukuman disiplin tersebut diantaranya  ialah  sebagai  berikut:  teguran  tertulis,  penundaan  mengikuti  pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Penetapan  hukuman  disiplin  yang  dilakukan  melalui  sidang  disiplin  merupakan wewenang Ankum (Analis Kepolisian). Dalam hal ini, pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan disiplin termasuk atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota provost Polri sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Anggota provost harus memastikan bahwa penegakan tindakan disiplin sesuai dengan hierarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Polri.
Lebih lanjut, pejabat yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankum, beserta Atasan Ankum. Atasan Ankum juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh terhukum. Dengan demikian, jika seorang anggota Polri merasa tidak puas dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan, mereka dapat mengajukan keberatan kepada Atasan Ankum.
Jika seorang anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin ingin mengajukan keberatan, prosedur yang harus diikuti adalah dengan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada atasan Ankum melalui Ankum. Dalam surat keberatan tersebut, anggota harus  mencantumkan  alasan  keberatan  yang  dimilikinya.  Waktu  yang  diberikan  untuk mengajukan keberatan adalah selambat-lambatnya 14 hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin.
Ankum  memiliki  kewajiban  untuk  menerima  pengajuan  keberatan  yang disampaikan oleh terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankum. Dengan demikian, terdapat  langkah-langkah  tertentu  yang  harus  diikuti  oleh  anggota  Polri  yang  ingin mengajukan keberatan terhadap hukuman disiplin yang diterimanya. 22
Selain  melakukan  peradilan  disiplin  dan  umum,  oknum  polisi  yang  melakukan tindak pidana pelecehan seksual juga akan melalui peradilan kode etik. Dimana tindakan pelecehan  seksual  yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi  secara  langsung  dapat  dikatakan pelanggaran kode etik polisi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dimana dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa polri memiliki kewajiban untuk menaati setiap kewajiban dan larangan dalam; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Dalam Etika Kepribadian  dalam  pasal  8  huruf  C  disebutkan  bahwa  polisi  memiliki  kewajiban  untuk menaati serta menghormati norma-norma seperti; norma hukum, norma agama, norma kesusilaan,  dan/atau  nilai-nilai  kearifan  lokal.  Dan  tindakan  polisi  yang  melakukan pelecehan seksual tentunya hal ini bertentangan dengan norma kesusilaan, norma hukum, hingga norma agama.
Dalam  pasal  16  ayat  1  huruf  b  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa terdapat 3 kategori pelanggaran kode etik profesi polri  yakni  berupa  pelanggaran  ringan,  sedang  dan  berat.  Tindak  pelecehan  seksual merupakan tindakan yang dapat dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik  profesi  polri.  Dimana  tindak  pelecehan  seksual  termasuk  kedalam  kriteria  yang disebutkan dalam pasal 17 ayat 3 mengenai kriteria Pelanggaran kode etik profesi polri kategori  berat  yakni  sebagai  berikut:  a)  dilakukan  dengan  sengaja  dan  terdapat kepentingan  pribadi  dan/atau  pihak  lain;  b)  adanya  pemufakatan  jahat;  c)  berdampak terhadap  keluarga,  masyarakat,  institusi  dan/atau  negara  yang  menimbulkan  akibat hukum;  d)  menjadi  perhatian  publik;  dan/atau  e)  melakukan  tindak  pidana  dan  telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Sehingga dapat diketahui prilaku oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual  merupakan  tindakan  pelnggaran  kode  etik  profesi  polri  Dimana  hal  ini  sesuai dengan kriteria pelanggaran dalam kategori berat, yakni tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi merupakan tindak pidana yang tentunya dilakukan atas unsur kesengajaan hingga memberikan dampak pada keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara  yang  menimbulkan  akibat  hukum  hal  ini  sebagaimana  tidak  hanya  merugikan korban tetapi juga mencemarkan citra kepolisian atau instansi.
Sanksi yang akan diberikan pada oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode
Pemerintahan yang Baik dan Bersih ” . Al Hikmah 1, no. 2 (2017): 75 – 91.
etik  profesi  polri  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  pasal  107  Peraturan  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah berupa sanksi etika dan administratif. Sanksi etika pada dasarnya dikenakan terhadap pelangaran kode etik profesi polri yang bersifat ringan. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik polri yang bersifat sedang dan berat akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang tercantum dalam pasal 109 yang diantaranya meliputi:
a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
c. Penundaan  pendidikan  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  3  (tiga tahun);
d. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
e. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).
Dalam salah satu kasus yang mana pelakunya dikenakan Pemberian sanksi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) Dimana sanksi PTDH ini diberikan pada Mantan Kapolsek Parigi Iptu IDGN yang  dinyatakan bersalah atas kasus dugaan asusila berupa tindak  pelecehan  seksual  terhadap  Korban  berinisial  S  yang  berusia  20  tahun.  mantan Kapolsek  Parigi  tersebut  terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. 23
Sehingga  berdasarkan  hal  ini  dapat  diketahui  Penindakan  terhadap  polisi  yang terbukti melakukan tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan dengan melalui 3 jenis peradilan Sidang Peradilan Umum, Sidang Peradilan Disiplin dan Sidang Peradilan Kode  Etik.  Namun  persidangan  manakah  yang  lebih  dulu  harus  dilakukan  oleh  oknum polisi yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut mengingat Sanksi disiplin dan  sanksi  terkait  pelanggaran  kode  etik  terhadap  seorang  anggota  polisi  tidak membatalkan  atau  menghapuskan  proses  hukum  pidana  yang  mungkin  diterapkan terhadap anggota polisi tersebut.
Mengenai urutan pelaksanaan antara sidang disiplin dan sidang peradilan umum,
23 Heri Susanto, “Sidang Kode Etik, Mantan Kapolsek Parigi Pelaku Pelecehan Seksual Dipecat,” liputan6.com, 2021, https://www.liputan6.com/regional/read/4691741/sidang-kode-etik-mantan-kapolsek-parigi-pelaku- pelecehan-seksual-dipecat?page=2.
tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengaturnya. Hanya disebutkan bahwa sidang disiplin  harus  dilakukan  dalam  batas  waktu  30  hari  setelah  Ankum  menerima  Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) mengenai pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat yang  ditunjuk  oleh  Ankum.  Adapun  untuk  sidang  Kode  Etik  Profesi  (KKEP)  dan pemberlakuan sanksi administratif, seperti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), keputusan tersebut diambil melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu terbukti bahwa terdapat  pelanggaran  pidana  melalui  proses  peradilan  umum,  dengan mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 24
Namun pada umum nya Peradilan umum lah yang lebih dulu dilakukan jika polisi melakukan tindak pidana seperti pelecehan seksual. Dimana Peradilan umum lebih dulu dilakukan  guna  memastikan  apakah  polisi  yang  bersangkutan  benar-benar  melakukan tindak pidana dan untuk menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Peradilan  disiplin  dan  kode  etik  dapat  dilakukan  setelah  peradilan  umum  hal  ini dikarenakan peradilan umum telah menetapkan apakah polisi yang bersangkutan terbukti bersalah  atau  tidak.  Sehingga  Jika  polisi  yang  bersangkutan  terbukti  bersalah,  maka  ia dapat dijatuhi sanksi disiplin dan kode etik sesuai dengan perbuatannya.
Upaya Pengawasan Penegakan Kode Etik Profesi Polri
Sebagaimana  yang  telah  dibahas  sebelumnya  bahwasannya  Dimana  polisi  yang melakukan  tindak  pidana  pelecehan  seksul  tentunya  melakukan  pelanggaran  terhadap kode eitk profesi polri. Sehingga diperlukan Upaya untuk Mencegah terjadinya Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Anggota Kepolisian. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan ditegakannya kode etik profesi polri dan dilakukan pengawasan.
Fungsi polisi yang melakukan penegakan hukum, mencegah terjadinya kejahatan serta melayani Masyarakat tentunya Ketika aparat kepolisian tidak menjalankan fungsinya dengan  baik,  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  dan  ketidakpuasan  di kalangan masyarakat. Seperti halnya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum  polisi  Dimana  polisi  yang  seharusnya  mencegah  kejahatan  serta  melindungi Masyarakat dari hal-hal seperti pelecehan seksual malah menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut.  Maka  tentunya  perlu  ditegakannya  kode  etik  profesi  polri  dan  dilakukan pengawasan. Sehingga tindakan atau Upaya yang harus dilakukan guna mengawasi agar kode etik profesi kepolisian dapat dilaksanakan dengan baik adalah sebagai berikut:
24 S.H.  Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  “Polisi  Melakukan  Tindak  Pidana,  Sidang  Etik  Atau  Peradilan  Umum  Dulu?,” hukumonline.com, 2015, https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang-etik- atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c.
1.  Peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman  anggota  Polri  tentang  kode  etik  profesi kepolisian. Dimana anggota Polri harus memahami dan menyadari pentingnya kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kesadaran dan pemahaman ini dapat  ditingkatkan  melalui  berbagai  upaya,  seperti  pendidikan  dan  pelatihan, sosialisasi, serta kampanye.
2.  Memberikan sanksi tegas terhadap polisi yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar  kode  etik  profesi  polri.  Yakni  Memastikan  penerapan  sanksi  yang  tegas terhadap  pelanggaran  kode  etik  sebagai  tindakan  preventif  dan  sebagai  respons terhadap pelanggaran yang terjadi.
3.  Peran Masyarakat juga penting dalam hal ini, Dimana Melibatkan masyarakat dalam pengawasan  kode  etik  profesi  Polri  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Dengan melibatkan masyarakat, mereka dapat memberikan laporan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah melalui pembentukan lembaga kepolisian masyarakat (LKM),  yang  berfungsi  memberikan  umpan  balik  dan  melakukan  pengawasan terhadap perilaku polisi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kepolisian, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam menjaga integritas dan etika profesi kepolisian.
4.  Pembentukan  sistem  pengawasan  yang  efektif  dan  independent.  Dimana Pembentukan sistem pengawasan yang efektif dan independen adalah langkah kunci untuk memastikan pelaksanaan kode etik profesi kepolisian. Sistem pengawasan yang efektif  dan  independen  harus  mampu  menjangkau  seluruh  anggota  Polri,  baik  di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sistem pengawasan ini juga harus bersifat transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pengawasan terhadap polisi yang melakukan pelanggran kode etik tentunya harus dilakukan  hingga  dibentuklah  KOMPOLNAS  (Komisi  Kepolisian  Nasional)  yang  secara langsung mengawasi  institusi Polri. Namun  meskipun  begitu  Polri  menganggap bahwa upaya-upaya tersebut belum mencukupi, oleh karena itu, guna mengawasi pelaksanaan tugas anggota Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,  serta  memberikan  pelayanan,  perlindungan,  dan  pengayoman  kepada masyarakat, Polri membentuk divisi internal khusus yang bertugas langsung mengawasi, yaitu PROPAM Polri. Divisi ini terdiri dari bagian Provos Polri, Profesi Polri, dan Paminal Polri.
Sebelum  pembentukan  PROPAM  POLRI,  Provos  Polri  beroperasi  secara  mandiri dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  anggota  Polri  yang
mengalami permasalahan. Meskipun pada masa ketika masih menjadi bagian dari ABRI, terdapat bantuan dari PAMSAN (Pengamanan dan Sandi) yang berada di bawah Intelpam (sekarang beralih ke Intelkam). Namun, kendati adanya kerja sama tersebut, program dan pengawasan tidak dapat mencapai tingkat optimal karena adanya perbedaan tugas pokok antara Provos Polri dan PAMSAN.
Setelah didirikannya Propam Polri, tingkat pelanggaran yang melibatkan anggota Polri,  termasuk  pelanggaran  umum,  pelanggaran  kode  etik,  dan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, dapat diberantas secara lebih efektif. Ini disebabkan oleh implementasi sistem pengawasan yang berjenjang dan terintegrasi di setiap tingkat kesatuan, dari Mabes Polri hingga Polsek. 25
Propam sendiri bertanggung jawab atas fungsi pembinaan dan penyelenggaraan pertanggungjawaban  profesi  serta  pengamanan  internal  di  lingkungan  Polri,  termasuk penegakan disiplin dan ketertiban. Divisi Propam Polri juga memiliki peran penting dalam melayani  pengaduan  masyarakat  terkait  adanya  penyimpangan  tindakan  anggota  atau PNS Polri. Salah satu tugas utama Propam adalah menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polri,  dan  menyidangkan  anggota  Polri  yang  diduga melakukan tindak pidana.
Sementara itu, Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berfungsi sebagai lembaga di dalam Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan dalam sidang terkait pelanggaran Kode  Etik  Profesi  Polri  dan  pelanggaran  lainnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Propam dan KKEP memiliki perbedaan dalam hal kewenangan, di mana Divisi Propam  Polri  memiliki  wewenang  lebih  luas,  termasuk  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melanggar disiplin dan melakukan tindak pidana.  Sementara  itu,  KKEP  hanya  berwenang  memeriksa  dan  memutuskan  perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Propam juga memiliki tugas dan fungsi yang lebih beragam, melibatkan pembinaan, penegakan, dan pelayanan, sedangkan KKEP memiliki fokus pada pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran kode etik profesi Polri.
Berdasarkan Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan di lingkungan kepolisian yang bebas dari pelecehan seksual, menjaga keutuhan profesi, dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat.Pengawasan yang ketat dan hukuman yang tegas
25 Basyarudin  Basyarudin  and  Budi  Kurniawan,  “Penegakan  Kode  Etik  Polri  Terhadap  Anggota  Porli  Yang Melakukan Tindak Pidana,” Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2021): 10,
https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661.
diharapkan dapat memberikan efek jera bagi aparat kepolisian yang berpotensi melanggar etika dan hukum.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  berkaitan  dengan  judul  artikel  berikut  yakni Penindakan  Pelanggaran  Kode  Etik  Polisi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pelecehan Seksual,  Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa:
1.  Pelecehan seksual merupakan tindakan pidana dimana tentunya oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan tersebut dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kode etik. Dan atas perbutannya tersebut tentunya akan dilakukan peradilan kode etik dan  sanksi  atas  pelanggaran  kode  etik  tersebut.  Namun  tidak  hanya  dikenakan peradilan kode etik, oknum polisi yang melakukan tindak pelecehan seksual juga akan dikenakan peradilan umum dan peradilan disiplin. Dimana tindak pidana pelecehan seksual tersebut mengingat Sanksi disiplin dan sanksi terkait pelanggaran kode etik terhadap  seorang  anggota  polisi  tidak  membatalkan  atau  menghapuskan  proses hukum pidana yang mungkin diterapkan terhadap anggota polisi tersebut.
2.  Secara  keseluruhan,  ditegakkannya  kode  etik  profesi  Polri  dan  pelaksanaan pengawasan menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang  dilakukan  oleh  anggota  kepolisian.  Peningkatan  kesadaran  anggota  Polri, penerapan  sanksi  tegas,  partisipasi  aktif  masyarakat,  dan  pembentukan  sistem pengawasan  yang  efektif  menjadi  upaya  yang  harus  dilakukan.  Meskipun KOMPOLNAS dan PROPAM Polri telah  dibentuk untuk mengawasi kepolisian, Polri merasa perlu untuk terus meningkatkan upaya dalam mengawasi tugas anggota Polri, khususnya melalui divisi internal PROPAM yang memiliki peran lebih luas. Sebelumnya, Provos  Polri  beroperasi  mandiri,  namun  dengan  pendirian  PROPAM  Polri,  tingkat pelanggaran dapat dikurangi melalui pengawasan berjenjang dari Mabes Polri hingga Polsek. PROPAM Polri memiliki peran dalam penegakan disiplin dan ketertiban serta melayani  pengaduan  masyarakat  terkait  penyimpangan  tindakan  anggota  Polri.
Dengan  adanya  Komisi  Kode  Etik  Polri  (KKEP),  terdapat  lembaga  yang  fokus  pada pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi Polri dalam persidangan. Propam Polri, dengan  kewenangan  lebih  luas,  dapat  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  anggota  Polri  yang  diduga  melakukan  pelanggaran,  sementara  KKEP memiliki peran dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik profesi Polri.  Keberadaan  PROPAM  Polri  dan  KKEP  menjadi  langkah  strategis  untuk memastikan kepatuhan anggota Polri terhadap etika profesi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyanti, Adriyanti, and Afchelyna Anugrah Putri. “Proses Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Di  Polres  Solok Kota” . Jurnal  Sarak  Mangato  Adat  Mamakai  6,  no.  1  (2021):  1 – 9. https://doi.org/10.36665/sarmada.v5i1.139.
Basyarudin,  Basyarudin,  and  Budi  Kurniawan.  “Penegakan  Kode  Etik  Polri  Terhadap Anggota Porli Yang Melakukan Tindak Pidana.” Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2021): 10. https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661.
Cnnindonesia.com. “Polisi Terduga Pelaku Pelecehan Di Sel Polda Sulsel Terancam Sanksi,”
2023.  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230818113921-12-987521/polisi- terduga-pelaku-pelecehan-di-sel-polda-sulsel-terancam-sanksi.
Delyana,  Maya.  “Dampak  Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perilaku  Sosial  (Studi  Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual),” 2017, 14– 15.
Dewi,  Ida  Ayu  Adnyaswari.  “Catcalling :  Candaan,  Pujian  Atau  Pelecehan  Seksual. ” Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 4 (2019): . 198-212. https://doi.org/10.1093/bjc/azw093.
Dian  Dwi  Jayanti,  S.H.  “Jerat  Pidana  Pasal  Pelecehan  Seksual  Dan  Pembuktiannya  Jerat Pidana  Pasal  Pelecehan  Seksual  Dan  Pembuktiannya.”  hukumonline.com,  2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746.
Dirhantoro,  Tito.  “Anggota  Polisi  Briptu  SA  Ternyata  Berulang  Kali  Lecehkan  Tahanan
Wanita, Terakhir Paling Parah.” Kompas.TV, 2023.
https://www.kompas.tv/regional/435519/anggota-polisi-briptu-sa-ternyata- berulang-kali-lecehkan-tahanan-wanita-terakhir-paling-parah?page=all.
Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Farid Wajdi. Etika Profesi Hukum. Buku Ajar Eitka Profesi Hukum. Medan: CV. Pustaka Prima,
2020.
Mutia,  Annissa.  “Akibat  Kasus  Ferdy  Sambo,  Kepercayaan  Publik  Kepada  Polisi  Turun.” databoks,  2022.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/akibat- kasus-ferdy-sambo-kepercayaan-publik-kepada-polisi-turun.
Nufus, Wilda Hayatun. “Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Ke Polri Naik Jadi 76,4%.” detiknews, 2023. https://news.detik.com/berita/d-6802017/survei-indikator-tingkat- kepercayaan-ke-polri-naik-jadi-76-4.
Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pasca  Lahirnya  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2022.” Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 170 – 96. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.
Polres
Buleleng.
“Pedoman Kerja.” Accessed November 20, 2023.
https://resbuleleng.bali.polri.go.id/doktrin/.
Prameswari,  Veryudhs  Eka. Kekerasan  Seksual.  Agustiawan.  Bandung:  Media  Sains Indonesia, 2020.
Pramono, Agung. “Oknum Polisi Cabuli 2 Wanita Sedang Tidur Di Puskesmas Terancam PTDH.”  detik.com,  2023. https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d- 6762128/oknum-polisi-cabuli-2-wanita-sedang-tidur-di-puskesmas-terancam- ptdh.
Prasandi, Ayu. “WAJIB Diketahui, Ini Perbedaan Delik Aduan Dan Delik Biasa Saat Akan Buat
Laporan Ke Polisi.” Tribun Medan, 2021.
https://medan.tribunnews.com/2021/12/04/wajib-diketahui-ini-perbedaan-delik- aduan-dan-delik-biasa-saat-akan-buat-laporan-ke-polisi.
Saharuddin. “Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai Pemerintah yang Baik dan Bersih .” Al Hikmah 1, no. 2 (2017): 75 – 91.
Santika, Erlina F. “Kepercayaan Terhadap Polri Paling Rendah Dibanding Lembaga Penegak
Hukum Lainnya.” databoks, 2023.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/kepercayaan-terhadap- polri-paling-rendah-dibanding-lembaga-penegak-hukum-lainnya.
Susanto,  Heri.  “Sidang  Kode  Etik,  Mantan  Kapolsek  Parigi  Pelaku  Pelecehan  Seksual Dipecat.”
liputan6.com,
2021.
https://www.liputan6.com/regional/read/4691741/sidang-kode-etik-mantan- kapolsek-parigi-pelaku-pelecehan-seksual-dipecat?page=2.
Siplawfirm.  “Delik  Aduan  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia,”  2023. https://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id.
Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  S.H.  “Polisi  Melakukan  Tindak  Pidana,  Sidang  Etik  Atau  Peradilan
Umum Dulu?” hukumonline.com, 2015.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang- etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c.
Trihastuti, Annisa, and Fathul Lubabin Nuqul. “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan  Seksual  Dalam  Melaporkan  Kasus  Pelecehan  Seksual.” Personifikasi:
Jurnal Ilmu Psikologi 11, no. 1 (2020): 1 – 15. https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299.
Triwijati,  N.K.  Endah.  “Pelecehan  Seksual :  Tinjauan  Psikologis. ” Fakultas  Psikologi
6.
Waskitojati,  Luthfi.  “Memahami  Delik  Aduan,  Tuntutan  Balik,  Bukti  Persidangan,  Dan Putusan Hakim Dalam Sebuah Serial ‘Cappadocia.’” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14704/Memahami- Delik-Aduan-Tuntutan-Balik-Bukti-Persidangan-dan-Putusan-Hakim-dalam- sebuah-serial-Cappadocia.html.
Wulandari, Erika Putri, and Hetty Krisnani. “Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim - Blaming)  Dalam  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  Sebagai  Dampak Kekeliruan  Atribusi.” Share :  Social  Work  Journal  10,  no.  2  (2021):  187. https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408.