## PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH: TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

## Ardian Arista Wardana
Abstract
T he status of children born outside a valid marriage is one of the unique study that is still being debated. Law No. 1 of 1974 verses 42 and 43 explains that it is difficult for them to get a clear life status. They only have a civil attachment to the mother, not the father. However, the Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VII / 2010 validate their interpretation of literal meaning of the Act No. 1 yr. 1974 in terms of the status of children with the acceptance of the confession of a man permission of the mother of the child with the data and evidence that the scientific to apply for admission of children to the authorities, and if the application is accepted by the law, then the relationship civil in children with men are created at that time anyway. This normative research analyzing a filing in Surakarta District Court on the recognition of the child and the filing of the Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VII / 2010. The following presents the polemic arising from the opinion of the Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VII / 2010 that have an impact on the spread of adultery.
Keywords: Status, Children Outside of Marriage, Kids Recognition
Abstrak
S tatus anak yang lahir di luar pernikahan yang sah merupakan salah satu kajian unik yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat 42 dan 43 menjelaskan bahwa sulit bagi mereka untuk mendapatkan status kehidupan yang jelas. Mereka hanya memiliki keterikatan secara perdata dengan ibu saja, bukan dengan bapaknya. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 mengesahkan adanya penafsiran secara maknawi terhadap UU No. 1 Thn. 1974 dalam hal status anak dengan diterimanya pengakuan seorang laki-laki atas izin ibunda sang anak dengan data dan bukti yang ilmiah untuk mengajukan permohonan pengakuan anak kepada pihak yang berwajib, dan jika permohonan diterima secara hukum, maka hubungan keperdataan anak dengan laki-laki tersebut tercipta pada waktu itu pula. Penelitian normatif ini menganalisa sebuah pengajuan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang pengakuan anak dan pengajuan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Berikut mengetengahkan polemik pendapat yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 yang berdampak pada merebaknya perzinahan tersebut.

## Kata Kunci: Status Anak, Anak Luar Nikah, Pengakuan Anak
Pendahuluan Dalam  Undang-Undang Perkawinan, anak dibagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sedangkan anak luar kawin adalah anak yang  lahir di luar perkawinan yang  sah. Anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikan, bahkan warisan. 1
1 YLBHI Apik, Jakarta, dalam: http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm. Diunduh tanggal 2/6/2014 . pukul20:46 WIB
Anak tidak sah yang sering disebut dengan anak kampang, anak haram jadah, anak kowar, anak astra dan sebagainya, adalah anak yang lahir akibat dari perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan hukum, semisal; anak dari kandungan ibu sebelum terjadi perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu yang berbuat zina dengan orang lain, atau anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya. 2
Anak sah adalah anak yang terlahir atau akibat dari perkawinan yang sah antara seorang laki- laki dengan seorang wanita sesuai dengan hukumnya masing-masing dan memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya.  Hubungan  keperdataan   yang dimaksud  meliputi  hak  nasab  (garis keturunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalamIslam), hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. 3
Berdasarkan berbagai latarbelakang yuridis yang masih menimbulkan pertanyaan tentang anak di luar nikah, penulis merumuskan suatu masalah untuk selanjutnya dilakukan penelitian terhadapnya, yaitu bagaimana anak di luar nikah bisa mendapatkan posisi anak yang sah secara sosial jika ada laki-laki yang mengajukan pengakuan sebagai ayah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 jika disandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan?

## Metode Penelitian
1.  Metode Pendekatan Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada metode penelitian hukum normatif ini, dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi(penyesuaian) hukum. 3 Sehingga dapat diketahui legalitas atau hubungan hokum dari pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah.
2.  Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berusaha memberikan penjelasan secara sistematis dan cermat tentang fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. 4 Penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kaitannya dengan tema, penelitian ini meneliti data yang seteliti mungkin tentang pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah.

## 3.  Sumber Data a.  Data Skunder
Dengan menggunakan bahan buku yang meliputi:
1)  Bahan Hukum Primer meliputi:
a)  KUH Perdata
b)  Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan c) Putusan Mahkamah KonstitusiNo.46/PUUVIII/2010
2)  Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hokum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hokum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu tinjauan yuridis tentang pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah.
2 Endang Sumiarni dan Chanderahalim, 2000, Perlindungan Hukum  Terhadap Anak dalam Hukum Keluar- ga, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 4.
3 Hilman Hadikusuma. 2013. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hal. 60.
4 Beni Ahmad Saebani, 2008, Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustaka Setia. Hal. 57.

## 3)  Bahan Hukum Tersier
Kamus Hukum.
b.  Data Primer
Data   yang  berupa sejumlah  keterangan atau  fakta yang  diperoleh secara langsung dari hakim atau pejabat terkait yang mengetahui tentang pengakuan anak luar kawin menjadi anak sah di Pengadilan Negeri Surakarta.

## 4.  Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas digunakan teknik sebagai berikut: a.  Studi Kepustakaan
b.  Studi Lapangan yang meliputi wawancara dan observasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.  Anak Luar Kawin dan Anak Sah Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan suami istri di luar suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 43: “Anak  yang  dilahirkan  di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jadi, seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam amar putusannya Mahkamah Konstutusi menyatakan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) harus dibaca:
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jadi seorang anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi dapat pula mempunyai hubungan keperdataan juga dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kesimpulannya mengerucut pada adanya perbedaan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU No. 1 Tahun 1974 dan apa yang disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 43, yaitu adanya penambahan pengakuan anak dari seorang ayah. Di sisi lain, anak sah berdasarkan Undang-Undang  Perkawinan Pasal 42 adalah sebagai berikut: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal tersebut dapat ditarik garis besarnya yang termasuk criteria anak sah, anak tersebut harus lahir dalam perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan tersebut sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila anak masih dalam kandungan dan ada laki-laki yang mengakui anak tersebut segera mungkin dilakukan suatu perkawinan yang  sah menurut agama dan kepercayaanya, maka status anak tersebut adalah anak sah, ini dimungkinkan karena hukum perdata mengambil jalan tengah untuk melindungi hak-hak anak tersebut.
2.  Pengakuan Anak Pengakuan seorang anak terjadi bila ada seorang ibu yang melahirkan anak luar kawin dan seorang laki-laki yang mau mengakui anak luar kawin tersebut sebagai anaknya dengan persetujuan sang ibu, dengan catatan bila ibunya tidak mengakui bahwa ayah tersebut merupakan ayah dari anaknya maka tidak terjadi pengakuan anak dan tidak merubah status anak luar kawin tersebut.
Menurut Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa: ”Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari  sejak  tanggal  surat  pengakuan  anak  oleh  ayah  dan  disetujui  oleh  ibu  dari  anak  yang bersangkutan”. Seorang anak dapat diakui dari anak luar kawin menjadi anak sah apabila sudah terjadi pengakuan seorang ayah terhadap anak luar kawin tersebut dengan persetujuan ibunya dan diajukan kepada instasi pelaksana paling lambat 30 hari sejak pengakuan. Adapun instansi yang dimaksud pada pasal ini adalah pejabat pencatatan sipil setempat.
3.  Data Putusan yang Diteliti
Adapun data putusan yang dijadikan sandaran untuk penelitian ini terdapat dua point, antara lain:
a. Data dari Pengadilan Negeri Surakarta dengan No. Register Perkara:443/Pdt.P/2013/ PN.Ska. Jenis perkaranya adalah Permohonan Penetapan Pengakuan Anak. Adapun identitas para pihak adalah sebagai berikut:
1) Pemohon: Untung  Susanto, yang bertempat/tanggal lahir di Surakarta, 31 Desember1952, beragama Kristen, berprofesi sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 31/33 Rt. 001 Rw 004, kel. Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai “PEMOHON I”. NanikSunarni, bertempat/ tanggal lahir di Surakarta, 25 Juni 1960, beragama Kristen, berpekerjaan sebagai wiraswasta dan bertempat tinggal di Jl. Abdul Rahman Saleh No. 31/33 Rt. 001 Rw 004, kel. Kestalan, Kec. Banjarsari, KotaSurakarta, sebagai “PEMOHON II”.
2)  Saksi-saksi: Supardjo Hardo Darmojo, Supardi
3)  Duduk Perkara: Pengajuan pengakuan anak yang bernama Agus Susanto yang telah lahir pada 27 Mei 1977 di Surakarta. Terlambatnya pengajuan pengakuan disebabkan tidak adanya persetujuan orangtua pasangan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah. Namun keduanya tetap menikah secara tidak sah dan memiliki anak bernama Agus Susanto.
4)  Tanggal pengajuan permohonan: 23 Oktober 2013.
5)  Putusan: Diterima dengan berbagai pertimbangan dan data-data penguat secara ilmiah.
6)  Resiko hukum: Pengakuan anak tersebut menjadikan anak yang bernama Agus Susanto yang sebelumnya masih dianggap anak di luar nikah, setelahnya secara perdata memiliki hak-haknya dari orangtuanya, yakni nafkah, menjadi wali saat dibutuhkan, harta warisan dan yang lainnya layaknya seorang anak terhadap ayahnya. Kemudian, anak tersebut pada akhirnya memiliki status sebagai anak sah seperti halnya anak-anak lain yang dilahirkan di luar nikah secara hukum.
b.  Data Putusan Mahkamah KonstitusiNo.46/PUU-VII/2010 Peneliti mengambil data dari Permohonan uji material yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 43 ayat (1) mengenai anak luar kawin. Adapun datanya sebagai berikut:
c.  No. Register Perkara: 46/PUU-VIII/2010
d.  Identitas Para Pihak:
1)  Hj. Aisyah Mochtaralias Machica binti H. Mochtar Ibrahim, Tempat dan Tanggal Lahir;  Ujung Pandang, 20 Maret 1970, Alamat; di Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.
2)  Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, Tempat dan Tanggal Lahir; Jakarta, 5 Februari 1996, Alamat; di Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/
Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten.
3)  Saksi– saksi: Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag (Sebagai Saksi Ahli)
e.  Jenis dan Duduk Perkara: Permohonan Uji Material UU No. 1 Tahun 1974 secara Legal Standing, khususnya tentang pengakuan anak dengan disandingkan pada UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 dan 2.
f.  Keputusan: Seharusnya UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 dibaca sebagai berikut:
“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hokum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Banyak dari para ahli hukum yang kemudian memberikan pandangannya terhadap putusan MK yang seolah memberikan peluang bagi perzinahan tersebut. Putusan MK ini kemudian menjadi sangat kontroversial dan banyak dibahas di berbagai forum ilmu hukum. Menurut Dosen Universitas Padjajaran Sonny Dewi Judiash dalam seminar sebuah nasional, bahwa kedudukan anak luar kawin pasca putusan MK menyatakan bahwa putusan MK tersebut memicu kontroversi karena dikhawatirkan bisa memberi pengakuan terhadap berbagai hubungan tidak sah jika dipandang dari sisi agama dan norma social. Meskipun keputusan MK tersebut bersifat final dan mengikat tetapi perlu diamandemen kembali, karena keputusan MK tersebut juga telah menjungkirbalikan tatanan hukum yang sudah mapan, karena konstitusi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang mempunyai hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah dengan menjadikan perkawinan yang sah sebagai prinsip utama. 5
Penutup Dari penelitian yang telah dilakukan, sebagai penutup, penulis menyimpulkan beberapa point berikut, antara lain:
1.  Bahwa anak yang lahir di luar nikah bisa mendapatkan statusnya sebagai anak sah, jika ada seorang laki-laki mengajukan pengakuan sebagai ayah dengan pembuktian yang ilmiah.
2.  Pengakuan status anak dari ayah harus mendapatkan ijin dari ibunda si anak.
3.  Pengakuan status anak dari ayah harus ilmiah dan harus diajukan permohonannya kepada pihak yang berwajib selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah pengakuan.
4.  Pengakuan status anak sah, secara keperdataan, menyebabkan adanya keterikatan perdata antara ayah dan anak yang sah, mulai dari nafkah, kewalian, harta warisan dan lain se- bagainya.
5.  Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 yang mengundang kontroversi tentang anak luar nikah, tetap harus dihargai sebagai putusan yang kuat. Karena bagaimanapun, anak luar nikah juga berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anak dari orangtuanya.
6.  Saran yang terbesar dari bahasan ini adalah diadakannya revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 43 untuk memberikan ketegasan terhadap status anak di luar nikah sebagai warga negara yang harus dilindungi hak-haknya.
7.  Saran penting lainnya adalah agar pemerintah memperhatikan penanggulangan pergaulan bebas di masyarakat yang menimbulkan permasalahan sosial seperti ketidakjelasan status anak yang lahir di luar nikah.
5 Heri Ruslan, 2012, “ Pakar:Keputusan MK tentang status Anak Luar Kawin Perlu diamandemen” ,dalam:http://m.repub- lika.co.id/berita/nasional/hukum/.12/04/03/m1vzxg-pakar-keputusan-mk-tentang-status-anak-luar-kawin-perlu-diaman- demen, diakses tanggal16/03/2015, pukul14:09WIB.

## Daftar Pustaka
Hadikusuma,Hilman,2013, MetodePembuatanKertasKerjaatauSkripsiIlmu
Hukum .Bandung :Mandar Maju
Heri Ruslan, 2012, “Pakar:Keputusan  MK  tentang  status  Anak  Luar  Kawin  Perlu diamandemen”,dalam:http://m.republika.co.id/berita/nasional/hukum/.12/04/03/ m1vzxg-pakar-keputusan-mk-tentang-status-anak-luar-kawin-perlu-diamandemen
Saebani, BeniAhmad, 2008, MetodePenelitian Hukum .Bandung :PustakaSetia
Sumiarni, Endang, dan halim, chandera, 2000 ,Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam Hukum Keluarga, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta YLBH APIK, Pengakuan Anak Luar Kawin, Jakarta, dalam http://www.lbh-apik.or.id/fac-39. htm