## KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

## Dewa Gde Rudy
Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar e-mail : dewarudy1959@gmail.com

## I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar e-mail : dewaayudwimayasari@gmail.com

## ABSTRAK
Mengingat  masyarakat  mengkehendaki  proses  penyelesaian  perkara  yang  cepat, sederhana  dan  biaya  ringan,  Mahkamah  Agung  mengambil  langkah  baru  dengan meluncurkan  layanan  berbasis  teknologi  informasi  ( E-Court) yang  diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara  Elektronik.  Perkembangannya,  sistem  tersebut  masih  banyak  menemui permasalahan,  seperti  pada  saat  pengajuan  alat  bukti  berupa  surat  pada  perkara  perdata. Permasalahan  yang  dapat  disampaikan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui  Persidangan  Elektronik.  Penelitian  ini  mempergunakan  jenis  penelitian  hukum normatif,  melalui  pendekatan  perundang-undangan,  kasus  dan  analisa  konsep  hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah  Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.
Kata Kunci : Keabsahan, Alat Bukti, Persidangan Secara Elektronik

## ABSTRACT
Considering that the public wants a fast, simple and low cost case resolution process, the  Supreme  Court  took  a  new  step  by  launching  information  technology-based  services (E-Court) which was strengthened in PERMA No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically. In its development, the system still faces many problems,  such  as  when  submitting  evidence  in  the  form  of  letters  in  civil  cases.  The problems that can be addressed in this research are how the urgency of PERMA No.1 Year 2019 and the validity of documentary evidence in Civil Procedure Law through Electronic Trials.  This  research  uses  a  type  of  normative  legal  research,  through  the  approach  of legislation,  cases  and  analysis  of  legal  concepts.  Sources  of  legal  materials  used  are primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, it is collected systematically through documentation  study  and  presented  in  a  descriptive  analysis.  The  conclusion  of this research is the implementation of PERMA No. 1 of 2019 is very urgent to do because as  a  legal  basis  for  the  implementation  of  case  administration  in  court  electronically  to support the realization of a professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern  case  administration  and  documentary  evidence  in  electronic  court  is  said  to  be valid  by  uploading  documentary  evidence  and  verified  its  authenticity  also  in  offline  or face-to-face trials.

## Keywords: Legality, Evidence, Electronic Court

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  menegaskan  bahwa  Negara  Republik Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum.  Sebagai  negara  hukum  maka  Indonesia  selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. 1 Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bangsa Indonesia pada zaman milenial saat ini yang biasa dikenal dengan zaman era digital, sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar kepada kehidupan  masyarakat kita. Salah  satu  contoh  yang  telah  terjadi  adalah  di  dalam  dunia  peradilan.  Dunia  peradilan  memang  tidak akan pernah terlepas dari permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Baik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan antara penegak hukum.  Serta  akibat  dari  adanya  perkembangan  jaman  dan  tuntutan  dari  masyarakat  para  pencari keadilan.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  sebagai  lembaga  tertinggi  di  bidang  hukum  dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya kerap menemui kendala. Peradilan dan Mahkamah Agung, dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Keduanya identik dan tidak terpisahkan. Masyarakat Indonesia masih setengah hati percaya akan penegakan  hukum  di tanah air. Karena masih banyaknya persoalan yang  ditemukan  dalam  proses  peradilan  baik  pada  lingkup  di  Pengadilan  maupun  luar  Pengadilan. Misalnya  persoalan  oknum  dari  aparat  penegak  hukum  yang  menerima  suap  atau  gratifikasi  dalam penyelesaian proses perkara. Hal tersebut lah yang membuat pengaruh terhadap asas-asas dalam hukum acara tidak berjalan dengan baik. Yakni asas sederhana, cepeta dan biaya ringan.
Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah  mengatur  mengenai  asas  peradilan  yang  sedernaha,  cepat  dan  biaya  ringan  sebagaimana  dalam Pasal  4  ayat  (2)  menyatakan,  bahwa  peradilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan. Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam Kekuasaan Kehakiman 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Namun  demikian  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  proses  pemeriksaan  dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran  dan  keadilan,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  cepat  tidak  dijumpai  dalam  penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang- undang serta harus dengan bertanggung jawab.
Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, non interpretable , mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi
1 Bambang Waluyo, 2002, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.
sosial,  ekonomi,  budaya  dan  lain-lain. 2 Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan  asas pengadilan  yang  jika  benar-benar  diterapkan  maka  akan  memberikan  kenyamanan  bagi  masyarakat yang  mencari  keadilan.  Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,jaminan,  perlindungan  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 3
Dalam  penerapannya,  masyarakat  yang  sedang  berperkara  melalui  proses  peradilan  sangat berpegang teguh pada asas beracara dalam peradilan yaitu, asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan. masyarakat mengharapkan proses penyelesaian perkara atau sengketa yang mereka hadapi akan berjalan dengan cepat, prosesnya sederhana  (tidak berbelit-belit) dan tentunya dengan biaya yang ringan pula. Untuk  itu,  Mahkamah  Agung  yang  merupakan  lembaga  hukum  tertinggi  di  Indonesia,  mempunyai gagasan  atau  terobosan  baru  dalam  dunia  peradilan  di  Indonesia  sehubungan  agar  asas-asas  dalam peradilan tersebut dalam berjalan. Salah satu terobosannya adalah dengan membuat E-Court .
Pelaksanaan E-Court itu sendiri telah di sahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik. E- court merupakan  perwujudan  dari  implementasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  tahun  2019 yaitu  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Aplikasi e- court merupakan  sebuah  sistem  yang  terpusat,  artinya  aplikasi  tersebut  berada  di  Data  Center Mahkamah  Agung  RI  yang  terintegrasi  dengan  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP)  di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga
tidak perlu diinstall di masing-
masing server maupun website pengadilan,  karena  otomatis  akan  terkoneksi  dengan database pada Aplikasi  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara  (SIPP)  di  masing-masing  pengadilan  yang  telah mengimplementasikan e-court .
Pada awal di sahkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 mengenai E-court ini hanya mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan  salinan  putusan,  tata  kelola  administrasi,  pembayaran  biaya  perkara  yang  seluruhnya dilakukan  secara  elektronik  atau online saat  mengajukan  permohonan  atau  gugatan  perkara  perdata, agama,  tata  usaha  negara yang  berlaku  di  masing-masing  lingkungan  peradilan.  Namun  hingga  kini telah beralih di sahkannya PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di  Pengadilan  Secara  Elektronik.  Persidangan  secara  elektronik  ini  berlaku  untuk  proses  persidangan acara  penyampaian  gugatan,  permohonan,  keberatan,  bantahan,  perlawanan,  intervensi  beserta perubahannya,  jawaban,  replik,  duplik,  pembuktian,  kesimpulan,  dan  pengucapan  putusan  atau penetapan.
Pada  prakteknya,  terdapat  beberapa  kendala  atau  permasalahan  yang  muncul  dalam  praktik persidangan yang dilakukan secara elektronik. Salah satunya seperti pada saat proses pembuktian yang mengharuskan  mengunduh  dokumen  elektronik  sebagai  bukti  surat  yang  sah  dan  harus  dicocokan dengan dokumen aslinya. Yang menarik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan:
“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat  pada  hari  dan  jam  sidang  sesuai  dengan  jadwal  yang  ditetapkan;  b)  setelah  menerima  dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”
2 Sunaryo, Sidik , 2005 , Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , UMM  Press, Malang, hal. 30.
3 E. Sundari,  2015, Praktik Class Action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 3
Akan  tetapi,  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  Perma  No.  1  Tahun  2019  ternyata  tidak  diatur  lebih  lanjut mengenai  acara  penyampaian  penyerahan  bukti  tambahan  dalam  persidangan  elektronik  ini.  Bagi Penggugat penyerahkan dokumen bukti secara elektronik akan disubmit pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9), sedangkan bagi Tergugat pada saat penyerahan Jawaban (Vide: Pasal 22 angka 2).
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019 ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku,  yang  mengacu  pada  praktik  persidangan konvensional.  Biasanya  persidangan  memasuki  acara  pembuktian  setelah  sebelumnya  para  pihak menempuh acara penyerahan Duplik. Jika memang tidak ada acara penyampaian bukti setelah Duplik, maka Perma No. 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka.
Bagaimana  jika  para  pihak  hendak  mengajukan  bukti  tambahan  setelah  masing-masing  meng- upload dokumen  bukti?  Dalam  persidangan  konvensional,  Majelis  Hakim  memberikan  kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengajukan bukti selama sesuai koridor acara persidangan saat itu.  Tentunya  hal  ini  juga  perlu  diantisipasi  agar  dalam  persidangan  elektronik  hak  para  pihak  untuk mengajukan bukti tambahan tetap bisa diakomodir oleh sistem.
Permasalahan  selanjutnya  mengenai  verifikasi  atau  pencocokan  bukti  surat  dengan  dokumen aslinya. Dimana Pasal 1888 KUHPerdata yang menyebutkan: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.” Lazimnya dalam peradilan konvensional proses verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya dilaksanakan pada acara pembuktian. Dalam persidangan elektronik ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut bagaimana dan kapan verifikasi/pencocokan bukti ini  dilaksanakan  mengingat  dokumen  telah  di-upload  pada saat  pendaftaran  gugatan  oleh  Penggugat) dan pada saat Tergugat meng-upload Jawaban.
Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  menggunakan  kata  "alat  bukti  yang  sah",  berarti  dalam sebuah  perkara  khususnya  perkara  perdata  hakim  dalam  mengadili  harus  dan  selalu  memerlukan pembuktian yang alat buktinya memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain alat bukti tersebut diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia.
Informasi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal  ini  disebabkan  karena  dokumen  elektronik  yang  bersifat  paperless  (tanpa  menggunakan  kertas) semula bersifat paperbased (menggunakan kertas) maksudnya dahulu sebelum perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama. 4
Meskipun  dokumen  bukti  yang  telah  di- upload oleh  Penggugat  dan  Tergugat  secara  elektronik dalam system peradilan elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah (vide pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik), namun tetap berdasarkan hukum acara  yang  berlaku  dokumen  elektronik  tersebut  tetap  harus  dicocokan  dengan  dokumen  aslinya. Sayangnya  belum  ada  penjelasan  lebih  lanjut  dalam  Perma  No.  1 Tahun  2019  ini  tentang  bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan. Sejatinya dengan hadirnya persidangan elektronik  ini,  peradilan  yang  murah,  cepat,  efisien  dan  juga  efektif  menjadi  terjangkau  oleh  seluruh
4 Koesparmono  Irsan,  1996, Pengkajian  Hukum  Tentang  Masalah  Kekuatan  Hukum  Alat  Bukti  Elektronik , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 2-3.
lapisan  masyarakat, namun tidak  menutup kemungkinan akan berpotensi  menimbulkan permasalahan dalam proses persidangan secara elektronik ini.
Berdasarkan  atas  permasalahan  diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dengan  judul penelitian “KEABSAHAN  ALAT  BUKTI  SURAT  DALAM  HUKUM  ACARA  PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK”.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  ditarik  beberapa  permasalahan  sebagai berikut :
1. Bagaimana  Urgensi  PERMA  No.1 Tahun  2019 tentang  Adiminstrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik ?
2. Bagaimana Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Secara Elektronik berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu ”aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup  dan  materi,  konsistensi,  penjelasan  umum  dan  pasal  demi  pasal,  formalitas  dan  kekuatan mengikat  suatu  undang-undang,  serta  bahasa  hukum  yang  digunakan,  tetapi  tidak  mengkaji  aspek terapan  atau  implementasinya”. 5 Penelitian  hukum  normatif  ada  juga  yang  menyebutnya  sebagai penelitian yang memfokuskan analisa pada norma hukum dan meletakkan norma hukum sebagai obyek penelitian. 6 Selanjutnya pendekatan yang  dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan ( the statue approach ) pendekatan kasus ( case approach ) dan pendekatan analisa konsep hukum ( analytival and conceptual approach ).
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang- undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal, informasi dari internet dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang terkait dengan permasalahan penulisan. Untuk data penunjang dalam  dilakukan  dengan  wawancara  kepada  responden  di  Pengadilan  Negeri.  Kemudian  teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi kemudian di analisis secara kualitatif dan komperehensif, yang selanjutnya disajikan deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN
Urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Adiminstrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Persidangan  elektronik  bukan  barang  baru  di  Indonesia.  Melalui  kebijakan E-Court dan E- Litigation ,  pengadilan  sudah  menerapkan  sidang  elekronik  sebelum  masa  pandemi  Covid-19.  Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata, perdata agama, TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. Dengan adanya persidangan persidangan secara elektronik, dapat mengoptimalkan  proses  persidangan  dengan  jumlah  perkara  yang  banyak  dan  anggota  hakim  yang sedikit.  Secara  garis  besar, E-Court merupakan  salah  satu  bentuk  implementasi  dari  SPBE  (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagaimana yang telah terdefinisikan dalam Peraturan Mahkamah
5 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101-102.
6 Hans Kelsen, 2008, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, h. 62-63.
Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik. E-Court juga merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada  masyarakat  (para  pencari  keadilan),  dimana  persidangan  secara  elektronik  ini  efektif  dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga para pihak yang bersengketa serta para Advokat yang kerap harus mengantri cukup lama saat harus bersidang ke Pengadilan. Selain itu tentunnya menjadikan Pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.
Selama  ini  kita  ketahui  bahwa  proses  beracara  di  pengadilan  memerlukan  proses  yang  lama, mencakup  administrasi  perkara  yakni  mulai  dari  pendaftaran  perkara  hingga  proses  sidang  dan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sejak bulan desember tahun 2018, proses administrasi perkara di  pengadilan  dapat  diakses  secara  elektronik,  dari  pendaftaran  perkara,  pembayaran  perkara,  hingga pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi E-Court. Untuk di beberapa Pengadilan  Negeri  di  Bali  sendiri,  penggunaan E-Court sudah  dapat  diakses  sejak  diterbitkannya PERMA  No.  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  yang diundangkan  tanggal  4  April  2018  yang  mencakup  administrasi  perkara  perdata,  perdata agama,  tata usaha militer dan usaha Negara.
Sejak  diundangkannya  PERMA  No.  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan Secara  Elektronik  yang  kemudian  disempurnakan  menjadi  PERMA  No.1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  sudah  banyak  pihak-pihak Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri di Bali yang mensosialisasikan penggunaan aplikasi E-Court dengan  mengundang  sejumlah  Advokat  atau  Pengacara,  seperti  Pengadilan  Negeri Denpasar,  Pengadilan  Negeri  Gianyar,  Pengadilan  Negeri  Amlapura,  Pengadilan  Negeri  Bangli, Pengadilan Negeri Tabanan, dan Pengadilan Negeri Singaraja.
Salah satu keuntungan penggunaan e-court diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik,  biaya  perkara  lebih  efektif  dengan  berdasarkan  pada  asas  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan  peradilan.  Dalam  PERMA  juga  disebutkan  bahwa  peraturan  ini  dimaksudkan  sebagai landasan  hukum  penyelenggaraan  administrasi  perkara  di  pengadilan  secara  elektronik  untuk mendukung  terwujudnya  tertib  administrasi  perkara  yang  profesional,  transparan,  akuntabel,  efektif, efisien, dan modern. 7
Banyaknya  perkara  yang  masuk  ke  Pengadilan  melalui E-Court memang  tidak  serta  merta mengalami  peningkatan  pada  saat  itu,  dikarenakan  masih  banyak  pengguna E-Court yang  tidak memahami penggunaan aplikasi dari E-Court itu sendiri. Namun penggunaan E-Court telah mengalami peningkatan di awal bulan Maret 2020 hingga saat ini yang disebabkan oleh beberapa hal yakni :
1. Semenjak ada beberapa kebijakan dari beberapa Ketua Pengadilan Negeri, yang mewajibkan setiap perkara perdata  yang  didampingi  atau  dikuasakan  pada  Advokat  maka  harus  melalui e-court dan tidak akan dilayani jika menggunakan jalur pendaftaran perkara biasa secara manual.
2. Sosialiasi  secara  intens  kepada  para  pengguna E-Court khususnya  kepada  para  Advokat  atau Pengacara.
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang menjadi alasan beberapa Pengadilan Negeri untuk melaksanakan persidangan secara online (elektronik).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  ini  juga  merujuk  kepada  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan Transaksi Elektronik, yang  kemudian  diubah  ke  dalam
7 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264 ,  Diakses  pada  tanggal  10  September  2020 pukul 17.00 WITA
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyebutkan  bahwa  peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Artinya pelaksanaan persidangan secara elektronik atau E-Court tersebut sangat penting atau urgen dilaksanakan karena :
1. Mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran perkara karena berbasis online ( e-filing ) dan ( e- payment ) sehingga bisa dilakukan pendaftaran dan pembayaran dimana saja tanpa harus mengantri di Pengadilan (Pelayanan administrasi yang efektif dan efisien)
2. Biaya perkara lebih efektif
3. Dokumen perkara terarsip dengan baik dan dapat diakses dimana saja karena berbasis online .
4. PERMA  Sebagai  landasan  hukum  penyelenggaraan  administrasi  perkara  di  pengadilan  secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.
5. Meminimalisir kontak fisik langsung (khususnya di masa Pandemi Covid-19 saat ini).
Dalam prakteknya pelaksanaan persidangan secara elektronik ( E-Court ) berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 masih banyak mengalami kendala atau kekurangan seperti :
1. Persidangan secara online atau E-Court hanya bisa terlaksana apabila para pihak setuju atau sepakat menggunkaan persidangan secara elektronik.
2. Jika tergugat belum terdaftar sebagai pengguna layanan sistem e-court, tergugat tidak diwakili kuasa hukum (advokat), maka persidangan tidak bisa dilakukan secara elektronik.
3. Selain itu, masyarakat pencari keadilan yang tidak  memiliki biaya untuk  menunjuk  kuasa hukum (advokat)  dan  juga  tidak  terdaftar  sebagai  pengguna e-court ,  maka  tidak  akan  bisa  menikmati kemudahan  sistem  elektronik  ini.  Dalam  hal  pemeriksaan  bukti-bukti  surat  dan  saksi  dalam persidangan perkara perdata akan kesulitan untuk konfirmasi dan verifikasi bukti, kecuali agenda pembuktian dilakukan secara tatap muka.
4. Akses internet yang kurang baik karena keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai
5. SDM yang terbatas dan gagap teknologi
Terlepas dari masih banyaknya kendala-kendala yang di hadapi, sejatinya pelaksanaan persidangan secara  elektronik  sudah  dapat  berkontribusi  dalam  mewujudkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  dunia peradilan. Hal ini sangat tepat untuk dapat dilaksanakan khususnya dalam kondisi adanya wabah virus Covid-19 yang semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat Indonesia. Mengingat ada beberapa Pengadilan Negeri di Bali yang ditutup untuk sementara waktu karena ada pegawainya yang terpapar virus Covid-19. Seperti Pengadilan Negeri Denpasar yang sempat ditutup sementara pada pertengahan bulan Agustus 2020 dan Pengadilan Negeri Gianyar yang ditutup sementara pada tanggal 18 September 2020 sampai 28 September 2020.
Beberapa hal tersebut lah yang  menjadi salah satu dasar urgensi  dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkada dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Disamping juga demi terciptanya asas peradilan yang sederhana, murah dan  cepat. Apalagi pada saat situasi sekarang  yang mengharuskan masyarakat selalu menjaga jarak dan tatap muka antara yang satu dengan yang lain untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Keabsahan  Alat  Bukti  Surat  dalam  Hukum  Acara  Perdata  melalui  Persidangan  Secara Elektronik  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam menyusun putusannya. Seorang hakim tidak boleh  hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula disandarkan  kepada dalil-dalil yang  dikemukakan para pihak  yang bersengketa yang  merupakan alat  bukti.  Hakim  apabila  secara  mutlak  menyandarkan  pada  keyakinannya  saja  tanpa  alat-alat  bukti lainnya,  akan  berakibat  terjadinya  tindakan  sewenangwenang.  Karena  keyakinan  hakim  itu  sangat subyektif,  maka  dari  itu  sewajarnyalah  apabila  dari  dalil-dalil  yang  dikemukakan  para  pihak  yang bersengketa itu menjadi dasar pertimbangan juga bagi hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang obyektif.  Dalam  hukum  positif,  perihal  pembuktian  mempunyai  muatan  unsur  materiil  dan  formil. Hukum  pembuktian  materiil  mengatur  tentang  dapat  tidaknya  diterima  pembuktian  dengan  alat-alat bukti  tertentu  di  persidangan  serta  kekuatan  pembuktiannya.  Sedangkan  hukum  pembuktian  formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian. 8
R. Subekti menyatakan pembuktian sebagai upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu  persengketaan. 9 Definisi  pembuktian  seperti  yang dikemukakan  oleh  R.  Subekti  di  atas, terbatas pada  kasus  persengketaan  ( contentiosa )  semata,  tetapi dalam  proses  pembuktian  di  pengadilan,  tidak  terbatas  pada  kasus  persengketaan  semata.  Dalam  hal perkara permohonan ( voluntair ) yang diajukan ke pengadilan, tetap membutuhkan proses pembuktian untuk memperjelas bahwa permohonan yang dilakukan oleh pemohon memang benar adanya.
Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata selanjutnya mengemukakan bahwa membuktikan suatu peristiwa, mengenai adanya hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang  menjadi dasar gugat, atau dalil-dalil  yang  dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.
Pendapat M. Natsir Asnawi menyimpulkan pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang  diatur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan  yang bertujuan untuk  meyakinan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. 10 Berdasarkan kepada definisi pembuktian yang  telah  dikemukakan  oleh  para  pakar  hukum  di  atas,  penulis  menyimpulkan  pembuktian  adalah serangkaian tindakan dalam persidangan antara pihak-pihak yang berperkara dengan perantaraan hakim untuk  menghadirkan  alat  bukti  yang  diakui  oleh  undang-undang  guna  memberikan  titik  terang  atas peristiwa hukum yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara contentiosa atau pihak pemohon dalam perkara voluntair .
Berikut  merupakan  alat-alat  bukti  yang  diatur  dalam  Pasal  164  H.I.R,  284  R.Bg  dan  Pasal  1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:
1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hal. 55.
9 R. Subekti, 1999, Hukum Pembuktian, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.1.
10 M. Natsir Asnawi, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, UII Press, Yogyakarta, hal. 3.

## 5. Sumpah 11
Kedudukan alat bukti tulisan tersebut, oleh M. Yahya Harahap, dijelaskan bahwa, pada Pasal 1866 KUHPerdata,  urutan  pertama alat  bukti  disebut  bukti  tulisan  (schrifftelijke  bewijs,  written  evidence). Ada pula yang menyebut alat bukti surat. Bukankah tulisan pada dasarnya sama dengan surat? Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama  dibandingkan dengan  yang  lain. Apalagi pada  masa sekarang, semua tindakan hukum  dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang sengaja dibuat untuk itu.
Surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata; Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg. Kedua sumber hukum atau dasar hukum pengaturan utama tentang alat- alat bukti pada perkara tersebut terlebih dahulu perlu dibahas dari peristilahannya (etimologis) dan arti kata atau pengertian (terminologis) dari surat sebagai alat bukti.
Bukti tulisan atau surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata ditempatkan pada tempat teratas, yang  sekaligus  menjelaskan  pentingnya  bukti  tulisan  dalam  pembuktian  perkara  perdata  dan  bukti tulisan  itu  sendiri  pada  dasarnya  sudah  menjadi  alat  bukti.  Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani, menjelaskan,  alat  bukti  itu  adalah  sesuatu  yang  sebelum  diajukan  ke  persidangan,  memang  sudah berfungsi  sebagai  alat  bukti.  Sebagai  contoh,  akta  notaris,  walaupun  belum  diajukan  ke  muka persidangan, sudah merupakan bukti. 12
Menurut M. Yahya Harahap,19 fungsi tulisan atau akta dari segi hukum pembuktian, ialah:
1. Berfungsi sebagai formalitas kausa;
2. Berfungsi sebagai alat bukti; dan
3. Fungsi robationis causa.
Fungsi tulisan atau suatu akta sebagai formalitas kausa ialah sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan surat atau akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah, karena tidak memenuhi formalitas kausa (causa).  Terdapat  beberapa  tindakan  atau  perbuatan  hukum  yang  menjadikan  surat  atau  akta  sebagai syarat pokok keabsahannya.
Dalam  persidangan  perkara  Perdata  secara  elektronik,  khususnya  pada  tahap  pembuktian, berdasarkan  PERMA  No.  1 Tahun  2019  pada  dasarnya  dilakukan  secara  online  dengan  mengunggah dokumen-dokumen atau alat-alat bukti yang berupa surat pada aplikasi E-Court . Namun sejalan dengan hal tersebut, banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pengguna E-Court khususnya pada Advokat yang ingin mengunggah dokumen-dokumen sebagai alat bukti pada tahap proses pembuktian persidangan secara elektronik antara lain :
1. Aplikasi E-Court yang  mengalami  gangguan,  sehingga  kesulitan  untuk  menggungah  dokumen- dokumen alat bukti surat.
2. Pada  saat  mengunggah  dokumen,  dengan  tampilan  di  sistem  sudah  ter-  upload,  namun  ternyata belum ter-uplaod.
3. Terkadang  dalam  dokumen-dokumen  alat  bukti  surat,  terdapat  tulisan-tulisan  atau  tanda  tangan yang tidak jelas terlihat.
Hal-hal tersebut lah yang menyebabkan keabsahan dari dokumen-dokumen sebagai alat bukti surat itu  dipertanyakan.  Apakah  alat  bukti  surat  yang  diajukan  dalam  persidangan  secara  elektronik  dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau tidak.
11 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 475.
12 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata , Kencana, Jakarta, hal. 73
Merujuk  pada PERMA  No.  1 Tahun  2019,  memang  ada  beberapa  tahap atau proses  persidangan dilakukan  secara  online  seperti  tahap  pembuktian.  Namun  dalam  prakteknya  seperti  di  beberapa Pengadilan Negeri di Bali, untuk tahap pembuktian surat dilakukan dengan dua tahap, yakni :
1. Yang pertama tahap pembuktian secara elektronik yaitu dengan menggungah alat bukti surat yang berupa dokumen-dokumen atau tanda tangan.
2. Selanjutnya alat bukti surat tersebut di verifikasi keasliannya dalam sidang offline atau tatap muka. Jadi  proses  verifikasi  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mencocokkan  dokumen  yang  di upload pada sistem dengan dokumen yang asli. Sehingga keabsahan dari alat bukti surat yang diajukan dalam  persidangan  secara  elektronik  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  para  pihak  yang sedang berperkara.

## PENUTUP Kesimpulan
Sebagaimana  pembahasan  diatas  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  diberikan  kesimpulan  sebagai berikut;
1. Pelaksanaan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik sangat urgen dilakukan karena :
a. Mempermudah  proses  pendaftaran  dan  pembayaran  perkara  karena  berbasis online ( e-filing ) dan ( e-payment ) sehingga bisa dilakukan pendaftaran dan pembayaran dimana saja tanpa harus mengantri di Pengadilan (Pelayanan administrasi yang efektif dan efisien)
b. Biaya perkara lebih efektif
c. Dokumen perkara terarsip dengan baik dan dapat diakses dimana saja karena berbasis online.
d. PERMA Sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik  untuk  mendukung  terwujudnya  tertib  administrasi  perkara  yang  profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.
e. Meminimalisir kontak fisik langsung (khususnya di masa Pandemi Covid-19 saat ini).
2. Alat  bukti  surat  dalam  persidangan  elektronik  berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat dikatakan sah apabila telah melalui 2 tahap yakni :
a. Tahap  pembuktian  secara  elektronik  yaitu  dengan  menggungah  alat  bukti  surat  yang  berupa dokumen-dokumen atau tanda tangan.
b. Selanjutnya  alat  bukti  surat  tersebut  di  verifikasi  keasliannya  dalam  sidang  offline  atau tatap muka.

## Rekomendasi
1. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik yang merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik  memang  sudah saatnya  urgen  untuk  diterapkan  dalam  masyarakat  khususnya  di  lingkungan  peradilan  mengingat teknologi dan jaman semakin maju dan  sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini yang mewajibkan masyarakat untuk menjaga jarak satu sama lain agar terhindar dari penyebaran virus Covid-19. Namun hal tersebut harus diimbangi dengan fasilitas dan  infrastruktur  yang  memadai  dari  Pemerintah  dan  instansi-instansi  terkait  agar  tidak  menjadi hambatan dalam proses persidangan yang dilakukan secara elektronik.
2. Di  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2019  memang  tidak  dijelaskan  mengenai  proses  atau  tata  cara persidangan secara elektronik. Sehingga keabsahan suatu alat bukti terutama alat bukti surat belum dapat  dipastikan  karena  proses-proses  tahap  pembuktiannya  tidak  secara  rinci  dijelaskan  dalam PERMA tersebut. Untuk itu hendaknya para pembuat Undang-Undang dan Mahkamah Agung agar lebih  menyempurnakan  lagi  PERMA  No.1  Tahun  2019  mengingat  aturan  tersebut  sangat  urgen diterapkan  saat  ini.  Khususnya  mengenai  proses  atau  tata  cara  pelaksanaan  persidangan  secara elektronik.  Agar  kedepannya  tidak  menjadi  suatu  norma  yang  kabur  di  masyarakat  para  pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata , Kencana, Jakarta. Bambang Waluyo, 2002, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta.
E. Sundari, 2015, Praktik Class Action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Hans Kelsen, 2008, Pengantar Teori Hukum , Nusa Media, Bandung.
Koesparmono  Irsan,  1996, Pengkajian  Hukum  Tentang  Masalah  Kekuatan  Hukum  Alat  Bukti Elektronik , Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Mahkamah  Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System , Mahkamah Agung, Jakarta
M.  Natsir  Asnawi,  2013,  Hukum  Pembuktian  Perkara  Perdata  di  Indonesia  :  Kajian  Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, UII Press, Yogyakarta.
Muhammad  Alwi  Dahlan,  dalam  Nina  Winangsih  Syam,  2004, Komunikasi  Peradaban ,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta.
Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata,  1995,  Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
Subekti R, 1999, Hukum Pembuktian, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta.
Subekti  R  dan  R.  Tjitrosudibio,  2002, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Pradnya  Paramita, Jakarta.
Sunaryo, Sidik, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , UMM Press, Malang.

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgelijk Wetbooek ) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2019 tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Secara Elektronik.

## Internet/Website
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15264  ,  Diakses  pada  tanggal  10 September 2020 pukul 17.00 WITA