## KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1947 dan KOMPILASI HUKUM ISLAM
Deni Rahmatillah
A.N Khofify
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Denirahmatillah88@gmail.com

## Abstrak
Pernikahan  adalah  sesuatu  yang  sangat  prinsip  dalam  agama  Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (fikih munakahat) maupun peraturan yang disahkan pemerintah. di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam.
Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun ( peraturan yang di sahkan  oleh  pemerintah  ),  dan  pembatalan  perkawinan  adakalanya  batal  demi hukum  karena  melanggar  ketentuan  Agama  tentang  larangan  perkawinan  dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal  yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.

## Abstrach
Marriage is something that very principles in the religion of Islam should be carried out  properly  according  to  the  rules  that  apply  both  religious  regulations (jurisprudence munakahat) as well as regulations endorsed by the government. in Indonesia  there  are  positive  laws  that  apply  and  become  the  key  for  relevant government agencies and also the community in terms of marriage is the Law no.1 year 1974 and Compilation of Islamic law.
Between  Law  No.1  of  1974  and  compilation  of  Islamic  law  are  not contradictory but complementary and have become qanun (government-approved rules), and the cancellation of marriage is sometimes null and void for violating the religious provisions concerning the prohibition of marriage and being open because some things that are being handled and must go through court decisions.

## Pendahuluan
Dalam  kajian  Hukum  keluarga  Islam,  suatu  tindakan  baik  yang berhubungan dengan hukum Taklifi , maupun hukum Wad’i , bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasid atau batal, para ulama sepakat fasid atau batal dalam istilah perkawinan  yang  dilaksanakan  dengan  tidak  cukup  syarat  dan  rukunnya, perkawinan menjadi tidak sah  baik karena tidak lengkap rukunnya atau karena ada penghalang. 1
Bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu  rusak  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  nikahul  fasid,  dalam  kitab  fikih tradisional sangat jarang kita dapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci  nikahul  fasid  ini.,  padahal  para  pengarang  kitab  fikih  tersebut  telah menggunakan istilah nikahul fasid itu dalam membahas bab tentang nikah dalam karya  –  karya  mereka.  Akibat  kurangnya  pembahasan  tentang nikahul  fasid ini secara  lengkap.,  timbul  juga  interpretasi  tentang  pengertian nikahul  fasid yang berbagai  macam.  Satu  sama  lain  yang  kadang-kadang  mempunyai  makna  yang berbeda.
Nikahul  fasid  terdiri  dari  dua  katayaitu  “ nikah ”  dan  “ fasid ”.  Pengertian nikah  secara  harfiah  sebagaimana  yang  tersebut  dalam  fikih  syafi’i  adalah  “ berkumpul atau bercampur “ tetapi menurut pengertian para fuqaha adalah “ wathi ” sedangkan arti majazi adalah “ aqad ”. Menurut para fuqaha , secara harfiah nikah adalah ijab  qabul sehingga  dengannya  membolehkannya  atau  menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-nisa ayat 3 : “ nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”. Sedangkan  pengertian fasid adalah “yang Rusak”. Sebagai lawan dari AsShaleh yang berarti dengan demikian nikah fasid adalah “ pernikahan yang rusak ” dan lawannya adalah nikahul shaleh adalah “ pernikahan yang baik ”. Para fuqaha juga memberikan pengertian nikah fasid dengan nikah bathil . Menurut Al-
1 Satria  Efendi  M  zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah , (Gip : Jakarta, 2009), Hlm 23
Jaziri 2 yang dimaksud dengan nikah Fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat- syarat  syahnya  untuk  melaksanakan  pernikahan,  sedangkan  nikah bathil adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara’ .
Segala  sesuatu  yang  berkenaan  dengan  perkawinan  telah  diatur  secara terperinci  oleh  hukum  Islam  dan  Negara.  Suatu  perkawinan  adalah  sah  baik menurut  agama  maupun  hukum  negara  bila  mana  dilakukan  dengan  memenuhi segala  rukun  dan  syaratnya  serta  tidak  melanggar  larangan  perkawinan.  Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi  syarat  dan  rukunnya,  maka  perkawinan  tersebut  tidak  sah  dan  dapat dibatalkan.
Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV pasal 22  bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Adapun  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  disebutkan  diatas  terdapat  pada  Bab  II pasal 6, ayat 5   menjelaskan :
1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21(dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
4. dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya  maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup  dan dalam  keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
6. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),  (3)  dan  (4),  pasal  ini  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak
2 Abdurrahman  al-Jaziri, Alfiqhu  Ala  Madzhibil  Arba’ah, Jus  IV,  Darul  Fiqri,  Beirut, 1982,hlm. 118.
menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang  tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.
7  Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan    dari  yang  bersangkutan  tidak menentukan lain.
Dari ayat-ayat pada pasal diatas nampak bahwa syarat-syarat tersebut sangat berorientasi  administrasi  setidak-tidaknya  menyamakan  kekuatan  hukum  antara undang-undang  nasional  dengan  hukum  munakahat,  walaupun  pada  penjelasan pasal 22 UU No 1 tahun 1974 disebutkan  dapat yang bermakna bisa batal atau bisa tidak batal.
Sedangkan pada pasal 7 dengan 3 ayat  berbunyi :
a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan
b. belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun.
c. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta  dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain,yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
d. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Dari  pasal-pasal  yang  tersebut  diatas  nampaklah  bahwa  syarat-syarat perkawinan  tersebut  lebih  dominan  unsur-unsur  administrasinya  (undang-undang nasional), malahan unsur agamanya (hukum Islam) sangatlah tidak tampak (hilang). Pertanyaanya  bagaimanakah  posisi  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  dan kompilasi hukum islam dalam mengatur hal tersebut padahal implikasi setelah itu sangatlah banyak, sedangkan pada pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang :
Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.
a. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya.
b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
c. Berhubungan susuan,  yaitu orang tua susuan, anak susuan,saudara susuan dan bibi/paman susuan.
d. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
e. Mempunyai  hubungan  yang  olehagamanya    atau  peraturan  lain  yang  berlaku dilarang kawin.
Sedangkan  pada  bab  XI  pasal  70  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa perkawinan batal apabila :
a. Suami  melakukan  perkawinan,sedang  ia  tidak  berhak  melakukan  akad  nikah kerena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj’i.
b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’annya.
c. Seseorang  menikah  bekas  isterinyanya  yang  pernah  dijatuhi  tiga  kali  talak olehnya,  kecuali  bila  bekas  isteri  tersebut  pernah  menikah  dengan  pria  lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.
Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda  dan  sesusuan  sampai  derajat  tertentu  yang  menghalangi  perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No,1 Tahun 1974, yaitu:
a. Berhubungan darah dalam dalam garis keturunan lurus ke bawah  atau ke atas.
b. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara saudara,antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua,dan  antara  seorang  dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda,yaitu mertua,anak tiri,menantu dan ibu atau ayah tiri.
d. Berhubungan  sesuan,  yaitu  orang  tua  sesusuan,anak  sesusuan  dan  bibi  atau paman sesusuan.
e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.
Pada pasal ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan  sebagaimana  pasal  tersebut  diatas.  Namun  selanjutnya  pada  pasal    71 Kompilasi  hukum  Islam  perkawian  dapat  di  batalkan    apabila;  Seorang  suami melakukan  poligami  tanpa  izin  pengadilan  agama,  Perempuan  yang  dikawini ternyata  kemudian  diketahui  masih  menjadi  isteri  pria  lain  yang  mafqud, Perempuan  yang  dikawini  ternyata  masih  dalam  masah  iddah  dari  suami  lain, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No,1 tahun 1974, Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau  dilaksanakan  oleh  wali  yang  tidak  berhak,  Perkawinan  yang  dilaksanakan dengan paksaan.
Dari  pasal  yang  diuraikan  diatas    sangat  tampak  bahwa  pembatalan pernikahan tersebut  tidak hanya bisa dengan alasan melanggar hukum munakahat tapi juga dapat  diajukan dengan alasan tak sesuai dengan undang-undang nasional UU No.1 th 1974 dan kompilasi hukum Islam,seperti masalah usia, izin pengadilan, nikah tidak dihadapan pejabat berwenang.
Kemudian  juga  tampak  bahwa  pembatalan  pernikahan  bisa  diajukan  oleh suami isteri, atau keluarga garis keluarga keatas tapi juga bisa diajukan oleh pejabat tertentu.  Walaupun  pada  sebagian  pasal  atau  ayat-ayatnya  juga  merujuk  kepada hukum  munakahat.dan  ini  adalah  sesuatu  yang  bisa  diterima  dan  harus  dijaga kemurniannya untuk kemudian dilaksanakan.
Sedangkan  alasan-alasan  administrasi  seperti  tersebut  tidak  ditemukan dalilnya menurut hukum munakahat sebagai alasan untuk pembatalan pernikahan. karena  menurut  hukum  munakahat  pernikahan  yang  bisa  dibatalkan  hanyalah pernikahan yang melanggar ketentuan agama seperti rukun dan syarat  serta orang- orang yang boleh atau dilarang dinikahi. Dan itu semuanya sudah jelas dengan dalil- dalil yang qath’idilalah ( jelas maksudnya).
Pembatalan pernikahan adalah sesuatu yang sangat sensitif dan menimbulkan akibat  yang  sangat  besar,  baik  dalam  pandangan  Agama,  hukum  kenegaraan, maupun  sosio  kultural.  Karnanya  hal  ini  harus    diposisikan  pada  tempat  yang sebenarnya  hingga  menyejukkan  umat  dan  menenangkan  jiwa,  serta  bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan keraguan ditengah-tengah masyarakat.

## Pembatalan Perkawinan dan Dasarnya Menurut Hukum Islam
Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan  perkawinan  berarti  membatalkan  perkawinan  atau  merusak  perkawinan. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  menyebutkan  bahwa  pembatalan perkawinan  adalah  pembatalah  ikatan  perkawinan  oleh  Pengadilan  Agama berdasarkan  tuntutan  istri  atau  suami  yang  dapat  dibenarkan  Pengadilan  Agama atau  karena  perkawinan  yang  terlanjur  menyalahi  hukum  perkawinan(Amir Syarifuddin, 2009: 242).
Jadi  secara  umum  batalnya  pernikahan  adalah  rusak  atau  tidak  sahnya perkawinan  seseorang  karena  tidak  terpenuhinya  salah  satu  syarat  dan  rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara’(Ahmad Azhar Basyir, MA, 2010 : 85).
Dalam  fiqih  sebenarnya  dikenal  dua  istilah  yang  berbeda  walaupun hukumnya sama, yaitu nikah fasid dan nikah bathil . Nikah fasid adalah perkawinan yang  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  nikah,  sedangkan  nikah  bathil  adalah perkawinan yang tidah terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah.
Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu fasakh dan infisakh yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Dijelaskan dalam ensiklopedia  Islam,  istilah infisakh dipahami sebagai  tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya  karena  suatu  peristiwa  yang  menyebab-kan akad tidak  dapat diaplikasikan(B. Lewis, 1965: 826).
Wahbah  az-Zuhaili  mengatakan  bahwa  putusnya akad meliputi fasakh dan infisakh , hanya saja munculnya fasakh terkadang bersumber dari kehendak sendiri,
keridhaan  dan  terkadang  berasal  dari  putusan  hakim,  sedangkan infisakh muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad . Dihubungkan  dengan  istilah  pembatalan  perkawinan,  maka  istilah  batal disini lebih dekat maknanya dengan istilah fasakh sebagaimana yang dijelaskan di atas,  tetapi  lebih  lanjut  Wahbah  az-Zuhaili  menyebutkan  pandangan  Hanafiyah, bahwa  meninggalnya  salah  seorang  dari  dua  orang  yang  ber- akad dapat menimbulkan  terjadinya infisakh ,  sementara jumhur ulama  tidak  memandangnya sebagai infisakh , karena itu meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri berdasarkan  pandangan  Hanafi  dapatlah  disebut  sebagai infisakh dalam perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  bisa  terjadi  karena  syarat-syarat  yang  tidak terpenuhi  pada  akad  nikah  atau  karena  hal-hal  lain  yang  datang  kemudian  yang membatalkan kelangsungannya perkawinan(Sayyid Sabiq, 1995: 333).
Pemutusan  perkawinan  bukanlah  hal  sepele  tapi  sesuatu  yang harusdilakukan dengan sangat hati-hati,memutuskan  berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya(Soemiyati, 1982: 10).

## Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974
Dalam  Undang-undang  no.1  tahun  1974  dijelaskan  dalam  beberapa  pasal tentang    pembatalan  perkawinan,  yakni  dalam  pasal  sebagai  berikut:  Bahwa perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).
Sedangkan  mengenai  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan  ada pada pasal 6 s/d 12 yaitu(Marwan , 2101 : 4-6).
Pasal 6
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  maksud  ayat  (2)
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  untuk  menyatakan  kehendaknya,  maka  izin  diproleh  dari  wali,  orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan  lurus  keatas  selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam  keadaan  dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),  (3)  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang  atau  lebih  diantara  mereka  tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  atas  permintaan  orang  tersebut dapat  memberikan  izin  setelah  lebih  dahulu  mendengar  orang-orang  tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari  yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## Pasal 7
1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai  umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan  salah  seorang  atau  kedua  orang  tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

## Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kebawah.
2. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orangtua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku, dilarang kawin.

## Pasal 9
Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,  kecuali  dalam  hal  yang  tersebut  pada  Pasal  3  ayat(2)  dan  Pasal  4  Undang- undang ini.
Pasal 10
Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Pasal 12
Tata-cara  pelaksanaan  perkawinan  diatur  dalam  peraturan  perundang-  undang tersendiri,  Sedangkan  pada  kompilasi  hukum  Islam  pasal  70    disebutkan  bahwa perkawinan batal apabila :
a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad
b. nikah  karena  sudah  mempunyai  empat  orang  istri,  sekalipun  salah  satu  dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj’i.
c. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di li’an nya.
d. Seorang  menikahi  bekas  istrinya  yang  pernah  dijatuhi  tiga  kali  talak  olehnya, kecuali  bila  bekas  istrinya  tersebut  pernah  menikah  dengan  pria  lain  yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.
Perkawinan  dilakukan  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah semenda  dan  sesusuan  sampai  drajat  tertentu  yang  menghalangi  perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
b. Berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
d. Berhubungan  sesusuan,  yaitu  orang  tua  sesusuan,  anak  sesusuan,  saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
e. Istri  adalah  saudara  kandung  atau  sebagai  bibi  atau  pemenakan  dari  istri  atau istri-istrinya.( UU 74 ).

## Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Pasal  70  poin  a-e  dalam  KHI  menyebutkan  tentang  sebab-sebab  dari pembatalan perkawinan. Dan tidak hanya dalam Pasal 70 selanjutnya dalam Pasal 71  a-f  juga  menyebutkan  sebab  lain  yang  dapat  menjadi  penyebab  seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan  yang dikawinkan ternyata kemudian  diketahui  masih menjadi  istri pria lain yang mafqud .
c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam iddah darisuami lain.
d. Perkawinan  yang  melanggar  batas  umur  perkawinan,  sebagaimana  ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tsahun 1974.
e. Perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa  wali  atau  dilaksanakan  oleh  wali  yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Permashalahan  yang timbul dewasa ini adalah tentang pembatalan pernikahan dengan alasan administrasi seperti perkawinan tidak di hadapan pejabat berwenang, nikah di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan, nikah karena penipuan, dll, apakah  pernikahan  tersebut  sah  secara  yuridis  pormal  ataukah  tergolong nikahul fasid yang dapat diajukan pembatalannya ke pengadilan agama.
Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian yang adalah data primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu hukum yang mempunyai kekuatan mengikat  secara  yuridis,  yaitu,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor    9  Tahun  1975  tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden  Republik  Indonesia  (Inpres)  tanggal  10  Juni  1991  No.  I  Tahun  1991 tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Buku  fiqhul  Islam  wa adillatuhu karya Prof.Dr.Wahbah Az zuhaili
Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan  dengan  materi  penelitian.  Selain  itu  juga  digunakan  kepustakaan  yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya tentang perkawinan.
Secara  teoritis  Undang-undang  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan menganut  prinsip  bahwa  tidak  ada    suatu  perkawinan  yang  dianggap  sendirinya batal demi hukum sampai ikut campur tangan pengadilan, hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975,dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.
Mengenai hal ini sesungguhnya sangatlah realistis logikanya karena suatu perkawinan  telah  dilaksanakan  secara  yuridis  formal,maka  untuk  menghilangkan legalitas  yuridis  itu  haruslah  melalui  putusan  pengadilan,  mengenai  hal  ini  tidak perduli  apakah  pernikahan  itu  kurang  rukun  atau  syarat  sebagaimana  ditentukan
oleh  hukum  agama  masing-masing    dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pembatalan  perkawinan  melalui  pengadilan  itu  diperlukan    agar  adanya kepastian  hukum  terutama  bagi  pihak  yang  bersangkutan,  pihak  ketiga  dan masyarakat yang mengetahu perkawinan tersebut terjadi, jadi legalitas pembatalan perkawinan  yang  diatur  oleh  perundang-undangan    yang  berlaku  itu  lebih  luas jangkauannya dari nikahul batil dan nikahul pasid sebagaimana yang tersebut dalam kitan-kitab pikih tradisional
Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan  perceraian,yaitu  pada Pasal  14 “Seorang  suami  yang  telah melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam,  yang  akan  menceraikan isterinya  mengajukan  surat  kepada  pengadilan  di  tempat  tinggalnya,  yang  berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan- alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Pasal  15 “Pengadilan  yang  bersangkutan  mempelajari  isi  Surat  yang  di maksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu yang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  maksud  perceraian  itu”. Pasal  16 “Pengadilan  hanya  memutuskan  untuk  mengadakan  sidang  pengadilan  untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan  seperti  yang  dimaksud  dalam  pasal  19  Peraturan  Pemerintah,  dan Pengadilan  berpendapat  bahwa  antara  suami  isteri  yang  bersangkutan  tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pasal 17 “Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud  dalam  Pasal  16,  ketua  pengadilan  membuat  surat  keterangan  tentang terjadinya  perceraian  tersebut.  Surat  keterangan  itu  dikirimkan  kepada  Pegawai Pencatat  di  tempat  Perceraian  itu  terjadi  untuk  diadakan  pencatatan  perceraian”. Pasal  18 “Perceraian  itu  terjadi  terhitung  pada  saat  perceraian  itu  dinyatakan  di depan sidang pengadilan.
Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tatacaranya di jelaskan pada pasal 74  yaitu  : Pasal  74 ,  Permohonan  pembatalan  perkawinan  dapat  diajukan  kepada Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  suami  atau  isteri  atau
perkawinan  dilangsungkan.  Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
Adapun  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan terdapat pada pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : Seorang suami atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila perkawinan  dilangsungkan  dibawah  ancaman  yang  melanggar  hukum.  Seorang suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau  isteri.  Apabila  ancaman  telah  berhenti  ,  atau  yang  bersalah  sangka  itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap  hidup  sebagai  suami  isteri,  dan  tidak  mempergunakan  haknya  untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  pembatalan  perkawinan  terdapat  pada pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 KHI, yaitu :
Pasal  72, Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonanpembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih  tetap hidup  sebagai  suami isteri,  dan tidak dapat  menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
Pasal 73, yang dapat mengajukan permohonan permohonan perkawinan adalah : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dank e bawah dari suami atau isteri,  Suami  atau  isteri , Pejabat  yang  berwenang  mengawasi  pelaksanaan perkawinan  menurut  undang-undang,  Para  pihak  yang  berkepentingan  yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaiman tersebut dalam pasal 67.
Pasal 74 , Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  suami  atau  isteri  atau  perkawinan
dilangsungkan,  Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  putusan  pengadilan Agama  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat berlangsungnya perkawinan.
Pengadilan  Agama  dapat  membatalkan  pernikahan  tersebut  atas  permohonan pihak-pihak yang berkepentingan(Abdul Manan, 2006: 45), dalam hal ini terdapat dalam Pasal 72 ayat 1-3.
1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila  pada  waktu  berlangsungnya  perkawinan  terjadi  penipuan  atau  salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila  ancaman  telah  berhenti,  atau  yang  bersalah  sangka  itu  menyadari keadaannya,  dan  dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan  setelah  itu  masih  tetap hidup  sebagai  suami  istri,  dan  tidak  menggunakan  haknya  untuk  mengajukan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur. Sedangkan dalam Undang-undang No.1  tahun  1974  juga  menjelaskan  dalam  beberapa  pasal  yang  menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, dalam pasal 24 yakni: Barangsiapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
Dengan demikian, maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan,  merupakan  sebab  dibolehkannya  mengajukan  permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.
Selain tidak adanya izin, ada beberapa sebab juga yang dapat menjadi alasan seseorang mengajukan pembatalan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah  yang tidak sah atau  yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi dapat  dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam  garis keturunan lurus
keatas  dari  suami  atau  istri,  jaksa  dan  suami  atau  istri.  Dan  juga  dalam  Pasal  27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,  yaitu: Seorang suami atau  istri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila perkawinan  dilangsungkan  dibawah  ancaman  yang  melanggar  hukum.  Seorang suami  atau  istri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa  semua  pelanggaran  atau  kekeliruan  mengenai  syarat-syarat  perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  menurut  hukum  positif  di  Indonesia,  terdapat dalam  UU  No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Dalam  Undang-undang Perkawinan ini, pembatalan perkawinan diatur dalam 7 pasal yakni dalam pasal 22- 28  dengan  rumusan  sebagai  berikut,  Perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baru. Pasal 22 UU No.  1  Tahun  1974  diatas  merupakan  hal  yang  terpenting.  Karena  jika  tidak memenuhinya  syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan,  maka  perkawinan  dapat dibatalkan. Sedangkan dalam Pasal 23 menjelaskan tentang siapa saja yang berhak melakukan  atau  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan.  Yang  dapat mengajukan  pembatalan  perkawinan  yaitu:  Para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus keatas dari suami atau istri, Suami atau istri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)  pasal  16  Undang-undang  ini  dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus. Sesuai Pasal 23 diatas, apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau  tidak merasakan pelanggaran dalam  perkawinannya,  pihak  yang  merasa  berhak  atau  berkepentingan  dapat meminta  kepada  yang  berwenang  yakni  Pengadilan  Agama  setempat  untuk membatalkan  hubungan  perkawinan  tersebut  sesuai  yang  telah  dijelaskan  dalam Pasal 25 berikut :
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepaada Pengadilan Agama daerah  hukum  dimana  perkawinan  dilangsungkan  atau  ditempat  tinggal  kedua suami-istri”.Sedangkan  dalam  Pasal  28  menjelaskan  tentang  waktu  berlakunya pembatalan perkawinan setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku surut hak-hak dari anak-anaknya. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak  saat  berlangsungnya  perkawinan.  Keputusan  tidak  berlaku  surut  terhadap, Anak-anak  yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri  yang bertindak  dengan  itikad  baik,  kecuali  terhadap  hartabersama,  bila  pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak- hak  dengan  iktikad  baik  sebelum  keputusan  tentang  pembatalan  mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam  Bab  IX  KHI  mengatur  tentang  pembatalan  perkawinan.  Materi rumusannya hampir sama dengan rumus Bab IV UU No.1 tahun1974.Pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa yakni Pengadilan Agama(M. Yahya Harahap, 2009: 43).
Sesuai dalam pasal 37 PP No 9 tahun1975 dimana dikatakan bahwa batalnya suatu  perkawinan  hanya  dapat  diputus  oleh  pengadilan.  Pembatalan  perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah  dan  mengikat  harus  berdasar  putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan adalah terhadap Suami Isteri, Bahwa dengan adanya putusan pembatalan nikah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap  maka  putuslah  hubungan  suami  isteri,  tapi  keputusan  tidak  berlaku  surut terhadap  hal  sebagaimana  disebutkan  pasal  28  ayat  2.b    UU  no  1  th  1974  yang berbunyi:  Suami  atau  isteri  yang  bertindak  dengan  iktikad  baik,kecuali  terhadap harta bersama,bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang  lebih  dahulu.Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pembatalan  nikah
karena  alasan  salah  satu  suami  atau  isteri  murtad  juga  tak  berlaku  surut, sebagaimana terdapat pada pasal 75 ayat a yang berbunyi, Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Terhadap anak-anak bahwa anak-anak karena perceraian orang tua atau akibat pembatalan perkawinan adalah pihak yang sangat dirugikan karena mereka tak bersalah dan tak tahu apa-apa tapi harus menerima kenyataan yang  sangat  pahit,maka  supaya  mereka  tak  disia-siakan  dan  terzalimi  ditegaskan pada pasal 28 ayat 2 a undang-undang no 1 tahun 1974 dan pada pasal 75 poin b kompilasi hukum islam dengan redaksi yang sama persis, Perkawinan tidak berlaku surut terhadap ana-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut,Kemudian hal ini di pertegas lagi pada pasal 76 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, Batalnya suatu  perkawinan  tidak  akan  memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  dengan orang tuanya,  Ini berarti bahwa posisi mereka sama kedudukannya dengan anak- anak lainnya atau anak sah,dalam hadhanah, kewarisan,dan lain sebagainya yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

## Kesimpulan
Pernikahan  adalah  sesuatu  yang  sangat  prinsip  dalam  agama  islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peaturan agama (fikih munakahat) maupun peraturan yang disahkan pemerintah.
Di Indonesia ada hukum positip yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman  bagi  instansi  pemerintah  terkait  dan  juga  masyarakat  dalam  hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam
Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun ( peraturan yang di sahkan oleh pemerintah )
Pembatalan  perkawinan  adakalanya  batal  demi  hukum  karena  melanggar ketentuan  Agama  tentang  larangan  perkawinan  dan  adakalanya  dapat  dibatalkan karena  beberapa  hal  yang  bersipat  administratif  dan  harus  melalui  putusan pengadilan.
Mahkamah  agung  RI  sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  di  Indonesia dalam putusannya memandang pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan  Agama  dan  kepercayaan  serta  dicatatkan  sesuai  peraturan  yang  berlaku (syarat kumulatif)
Tata cara pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama sama  dengan tata cara perceraian kecuali dalam hal pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan
Akibat hukum dari pembatalan perkawinan :
a. Dengan pembatalan perkawinan maka putuslah hubungan suami isteri.
b. Mengenai harta menjadi harta bersama ,kecuali  pembatalan dengan   alasan adanya pernikahan yang sebelumnya
c. Mengenai anak tidak berlaku surut,yang berarti tetap menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya tersebut

## Saran
1. Diharapkan kepada para pembaca tulisan ini dapat menjadikan undang-undang No.  1  Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  islam  sebagai  pedoman  untuk perkawinan dan menerimanya dengan senang dan yakin.
2.  Diharapkan  kepada  instansi  pemerintah  terkait  betul-betul  memahami  isi  dan maksud  serta  menjadikan  Undang-undang  No.1  Tahun  1974  dan  kompilasi hukum  islam  sebagai  pedoman  khususnya  dalam  pembatalan  perkawinan hingga  terwujudkan  kepastian  hukum  yang  merupakan  maslahat  yang  besar dalam agama islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Qur’an Al Karim dan terjemahan, Transliterasi arab dan latin , (CV Asy Syifa : Semarang , 2011) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , ( Gema Insani Press, Jakarta : 2007) Abdul  Rahman  Ghozali, Fiqih  Munakahat ,,  (Prenada  Media  :  Jakarta  : 2003) Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al Damsyiqi al- Syafi’i, Kifayah  al-Akhyar  fi  Halli  Ghayat  al-Ikhtishar ,  (Semarang:  Usaha Keluarga)
Asy-Syekh Faishal bin  Abdul Aziz al-Mubarak, Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum, ( PT. Bina Ilmu, Surabaya 2012 ) Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilit 2, ( Pustaka Imam Asy-Syafi’I : Bogor 2004 ) Abdurrahman  Al Jazairi, Al Fiqhu Ala Mazahibil Arba’ah , ( Darul Fikri : Beirut, 1982)
Alauddin Ali Bin Balban Alfarisi, Shahih Ibnu Hibban , (Pustaka Azzam : Jakarta, 2007)
Abdul Manan, Aneka  Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , ( Gip : Jakarta, 2005) Imam Malik Bin Anas, Al Muwatta’ Imam Malik ,( Pustaka Azzam : 2006) Kamal  Mukhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
Mustafa  Masyhur, Qudwah  di  jalan  Dakwah ,  diterjemah  oleh  Ali  Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999) Muhammad    Nashiruddin  Al  Albani, Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  (Pustaka Azzam : 2007)
Muhammad    Nashiruddin  Al  Albani, Ringkasan    Shahih  Bukhari ,  (Gema Insani Press :2007)
Marwan  H, Undang-Undang  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta : Sinarsindo: 2015) Muhammad  Bin  Ismail  Al  Kahlani  Ash  Shan’ani, Subulus  Salam , Terjemahan  Abubakar Muhammad, (Al Ikhlas : Surabaya, 1995) Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)
Sulaiman  Ahmad Yahya Al Faifi, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, (Pustaka Al Kautsar, Jakarta : 2009)
Satria Efendi M zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis  Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah , (Gip : Jakarta, 2009) Sudarto, Metodologi  Penelitian Filsafat , (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995) Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta  :  UI  Press, 1986)
Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  (Pustaka Yudistia : Yogyakarta)