## 1

## SISTEM  HUKUM HUBUNGAN  INDUSTRIAL  PANCASILA  DAN
PRODUKTIVITAS  PERUSAHAAN  DAN KESEJAHTERAAN

## PEKERJA/BURUH
Ahmad  Hunaeni  Zulkarnaen Fakultas  Hukum  Universitas  Suryakancana ahmadhunaeniz@unsur.ac.id

## Abstrak
Sistem  demok rasi  ek onomi Pancasila merupak an  sistem demok rasi ek onomi k onstitusional dalam sebuah k onsep negara huk um modern dengan pola negara k esejahteraan, atau suatu sistem  demok rasi  ek onomi  sebagai  hasil  pengejawantahan  dari  k onsep  integralistik Pancasila, yaitu suatu k onsep sistem demok rasi ek o nomi yang buk an saja hanya  mengejar pertumbuhan  untuk   sek elompok   k ecil  anggota  masyarak at,  tetapi  juga  mengutamak an k esejahteraan bagi seluruh rak yat Indonesia (pemerataan), oleh k arenanya suatu perusahaan yang  menjalank an  pemerasan  terhadap  pek erja/buruh   (exploitation  des  I’Homme  par l’Homme)  harus  dicegah,  dan  tidak  boleh  dikembangkan  di  Indonesia,  karena  praktek pemerasan  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  sistem  integralistik   demok rasi  ek onomi Pancasila, yang mengutamak an k esejahteraan bagi seluruh ra k yat Indonesia (pemerataan). Guna mengatur hubungan yang terbentuk  antara para pelak u dalam proses produk si barang dan jasa yang menyangk ut aspek  ek onomi, sosial, politik dan budaya, yang berk aitan dengan hubungan pek erja/buruh, pengusaha, dan pemerintah yang didalamnya secara mek anik  dan fungsional  saling  berhubungan  antara  k omponen  jiwa  bangsa  huk um,  struk tural  huk um, subtansi huk um dan budaya huk um  dengan tujuan mencapai produk tivitas perusahaan dan k esejahteraan pek erja/buruh  berdasark an pada nilai -nilai Pancasila dan UUD 1945.
Kata Kunci : Demok rasi Pancasila, hubungan industrial.

## A. Pendahuluan.
1. Latar Belakang
Hukum  merupakan  pencerminan  dari  aspirasi  masyarakat  dalam perlindungan  hak-hak,  kepentingan-kepentingan  individu  yang  dituangkan  dalam norma-norma  hukum  atau  kaidah-kaidah  hukum  yang    merupakan  jembatan  yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan. 1
Menurut  Sunaryati  Hartono  terlebih  dahulu  harus  diketahui  masyarakat yang  bagaimana  yang  dicita-citakan  oleh  rakyat  Indonesia,  baru  setelah mengetahuinya,  dapat  dicari  sistem  hukum  yang  bagaimana  yang  dapat  membawa rakyat Indonesia kearah masyarakat yang di cita-citakan itu. 2 Sejalan dengan pendapat  tersebut,  Moh,  Mahfud  MD  mengatakan,  hukum  sebagai  alat  untuk mencapai tujuan negara. 3 demikian pula dengan Natangsa Surbakti, mengatakan :
1 Sunaryati  Hartono, Politik   Huk um  Menuju  Sistem  Huk um  Nasional, Alumni,Bandung 1991,hlm.1.
2 Ibid, . 3 Moh.  Mahfud  MD, Politik  Huk um di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm  2.

## 2
“ Sejak  semula  tujuan  perjuangan  rakyat  Indonesia  ialah  untuk  mewujudkan kehidupan  berbangsa  disemua  bidang  kehidupan.  Proklamasi  kemerdekaan dan  kemerdekaan  itu  sendiri,  dengan  demikian  lebih  dipandang  sebagai jembatan,  atau  pintu  gerbang  memasuki  kehidupan  kebangsaan  yang memungkinkan  pengerahan  segenap  potensi  kehidupan  individu  dan  sosial demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan. Pendayagunaan dan  pengembangan  potensi  kehidupan  berbangsa  ini,  dengan  sendirinya meliputi  pendayaguaan  sistem  hukum  nasional  sebagai  instrument penopang  terselenggaranya  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara”. 45
Dasar  yuridis  lainnya  adalah  dengan  adanya  Pertimbangan  (huruf  a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/032/SK/IV/2006  tentang  Pemberlakuan  Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi  Pengadilan,  tahun  2006,  yang  menyebutkan  :  “Bahwa  kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila,  demi terselenggaranya negara hukum Republik  Indonesia”.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  fungsi  hukum  untuk  mewujudkan  atau menegakan  keadilan  dan  untuk  terselenggaranya  negara  hukum  Republik  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila,  atau  sebagai  jembatan  atau  pintu  gerbang  untuk memasuki  kehidupan  kebangsaan  yang    adil  dan  sejahtera  berdasarkan  Pancasila, kehidupan  kebangsaan  yang    adil  dan  sejahtera  berdasarkan  Pancasila  adalah merupakan  cita  hukumnya  bangsa  Indonesia,  hukum  yang  sesuai  bagi  Indonesia adalah hukum yang merupakan hasil pengejawantahan cita hukum Pancasila.
Supomo  mengatakan  tujuan  hukum,  adalah  mengatur  pergaulan  hidup secara  damai  dengan  cara  melindungi  kepentingan-kepentingan  manusia  tertentu seperti:  kehormatan,  kemerdekaan,  jiwa,  harta,  hak  dan  lain-lain  terhadap  yang merugikannya. 6 Hl tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung dalam   alinea  ke  4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya semua sistem hukum yang  dibuat  dan  diberlakukan  harus  merupakan  jembatan  atau  pintu  gerbang  untuk mencapai  idaman  atau  cita  hukum  Indonesia  yang  tercantum  dalam  alinea  ke  4 (empat)  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  mencapai  masyarakat  adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 6
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menganut teori kenegaraan yang integralistik  hal  diketahui  dari  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  antara lain  menegaskan sebagai berikut:
“ Negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia  dengan  berdasar  atas  persatuan.  Dalam  negara  ini  diterima  aliran pengertian  negara  persatuan,  negara  yang  melindungi  dan  meliputi  segenap
4 Natangsa  Surbakti, Sifat  Melawan  Huk um  Materiel  dan  Implik asinya  Terhadap  HAM Kolek tief  Atas  Pembangunan  di  Indonesia, Cetakan  Ketiga,Refika  Aditama,  Bandung, 2009.  hlm.  14
5 .  L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Huk um, PT.  Pradnya Paramita, Cetakan ke 21 (dua puluh satu), Jakarta, 1983,  hlm.22.
6 Arief  Sidharta, Cita  Huk um  Pancasila, Makalah  Kuliah    Program  Pasca  Sarjana  DIH, tanpa penerbit, tempat, tahun dan tanpa hlm.

## 3
bangsa  seluruhnya,  negara  yang  mengatasi  paham  golongan,  mengatasi paham  perseorangan,  menghendaki  persatuan  meliputi  segenap  bangsa Indonesia seluruhnya”. 7
Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menerangkan,  Pancasila merupakan  suatu  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh  dari  kelima  silanya,  masing-masing sila  tidak  dapat  dipahami  dan  diberi  arti  secara  sendiri-sendiri  terpisah  dari keseluruhan  sila  lainnya.  Berdasarkan  penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945 menggambarkan  bahwa  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara    Pancasila menganut paham dan pandangan integralistik   atau persatuan.
Kelima  sila  dari  Pancasila  secara  bulat  dan  utuh  harus  sebagai  dasar sekaligus  sebagai  tujuan  dari  pembangunan  nasional  di  Indonesia,  sehingga  lima  sila dari Pancasila dapat diaplikasikan sebagai suatu kesatuan yang atuh dalam kehidupan bangsa  Indonesia,    dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  boleh  terdapat  perbedaan– perbedaan  yang  sangat  menyolok,  dan  dalam  penyelesaian  persalahan  tidak  boleh dilakukan  dengan  cara-cara  yang  ekstrim,  berdasarkan  falsafah  Pancasila    bukan berdasarkan falsafah lain (kapitalisme, komunisme, religius)  merukunkan kepentingan-kepentingan  yang  hidup  dan  berkembang    dimasyarakat,  untuk  itu Supomo  mengatakan,  kepentingan-kepentingan  perorangan  atau  golongan  selalu bertentangan  satu  sama  lain,  pertentangan  tersebut  menyebabkan  pertikaian  bahkan peperangan  antara  semua  lawan  semua,  tujuan  hukum  adalah  mempertahankan perdamaian dengan cara menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan tersebut secara adil. 8
Pembangunan  ekonomi  Indonesia  menganut  sistem  demokrasi  ekonomi tidak  menganut  sistem  ekonomi  liberal,  dengan  faham  negara  hukum  yang  modern, tujuan  negara  mengutamakan  kepentingan  seluruh  masyarakatnya    atau mengutamakan  kepentingan  umum,    kemakmuran  dan  keamanan  sosial,    karenanya negara  turut  serta  aktip  mengatur  pergaulan  hidup  masyarakat,  seperti  negara  ikut campur dalam bidang  lapangan kerja.
Tujuan  negara  tersebut  juga  menjadi  tujuan  dari teori-teori pembangunan yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  salah  satunya  yang  dikemukakan  oleh  Jamin Ginting:
“ Pembangunan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip, efesiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta  menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional,  bertujuan  untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. 14
2. Identifikasi  Masalah.
Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  identifikasi masalah dirumuskan  sebagai berikut :
a. Bagaimana konsep  sistem hukum yang tepat dalam membangun hubungan industrial  ?
b. Bagaimana  kaitan  antara  hubungan  industrial  Pancasila  terhadap produktivitas  perusahaan dan kesejahteraan pekerja/buruh ?
7 C.S.T.  Kansil, Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 ( Pendidik an  Pancasila  di Perguruan Tinggi ), Pradnya Paramita,Cetakan  ke 21  (Edisi  Revisi),Jakarta,  2003,hlm  18.
8 L.J.  Van Apeldoorn, Op. Cit, hlm.23.
B. Pembahasan.
1. Demokrasi Ekonomi  Pancasila
Pengertian  demokratis    menurut Bondan Gunawan S,  adalah: berkaitan dengan  sistem  pemerintahan  suatu  negara,  yaitu  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat  dan  untuk  rakyat. 9 Konsep  dasar  demokrasi,  adalah  :  kekuasaan ditangan rakyat,  daulat  rakyat.  Istilah  demokrasi  menurut  Ni’matul  Huda  berasal  dari bahasa Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.
Diantara  sekian  banyak  aliran  fikiran  demokrasi  ada  dua  aliran  yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional, yang mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, atau suatu negara hukum ( rechtsstaat ) yang  tunduk  pada rule  of  law, dan  demokrasi  yang  mendasarkan  dirinya  pada komunisme,  yang  mencita-citakan  pemerintahan  yang  tidak  boleh  dibatasi kekuasannya ( machtsstaat ) dan bersifat totaliter. 10
Demokrasi  konstitusional  mengendaki  kekuasaan  pemerintah  dibatasi oleh  peraturan  perundang-undangan  dan  pemerintah  tidak  dibenarkan  bertindak sewenang-wenang  terhadap  warga  negaranya,  kekuasaan  negara  dibagi sedemikian  rupa  sehingga  kesempatan  penyalahgunaan  diperkecil,  yaitu  dengan cara  menyerahkan  kepada  beberapa  orang  atau  badan  dan  tidak  memusatkan kekuasaan  pemerintahan  dalam  satu  tangan  atau  satu  badan,  perumusan  yuridis dari prinsip-prinsip  ini  terkenal dengan Rechtsstaat dan Rule of Law . 11
Henry  B.  Mayo  dalam  bukunya Introduction  to  Democratic  Theory memberi  definisi  demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut: “A democratic political system is one in wich public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective populer control at periodic alections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom” 12 .
“Sistem  politik  yang  demokratis  ialah  di  mana  kebijakan  umum  ditentukan  atas dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam pemilihan-pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.
Lebih  lanjut  B.  Mayo  menyatakan  bahwa  demokrasi  didasari  oleh beberapa nilai,  antara lain : 1.  Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga ( institusionalized peacefull settlement of conflict ).
2.  Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum  ( minimum of coercion ).
3.  Mengakui menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
4.  Menjamin  tegaknya keadilan.
Sistem  peradilan  yang  bebas  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  dan mempertahankan  keadilan,  merupakan  salah  satu  lembaga  untuk  melaksanakan nilai-nilai  demokrasi.
Paham  demokrasi  tidak  bisa  dilepaskan  dari  paham
9 Bondan Gunawan, Apa Itu Demok rasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,  Tahun 2000,  hlm.  1 10 Ni’matul  Huda, Loc. Cit.
11 Mariam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik , Gramedia  Pustka  Utama,  Cetakan  XIII,
Jakarta, 1991,  hlm  .52.
12 Ni’matul  Huda, Op. Cit, hlm.13.

## 5
negara  hukum,  sebab  pada  akhirnya  hukum  yang  mengatur  dan  membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan  atau  kedaulatan rakyat, sehingga sering disebut sebagai negara hukum yang  demokratis  ( democratische  rechtsstaat ). 13 kedaulatan  rakyat  ( democratie beginsel )  sebagai  salah  satu  asas  dari  negara  hukum,  disamping  kesejahteraan rakyat, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum.
Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas, asas legalitas ini  berkaitan  erat  dengan  dengan  gagasan  negara demokrasi dan gagasan negara hukum  ( het  democratish  ideal  en  het  rechtsstaats  ideal ) yang menuntut setiap bentuk  undang-undang  dan  berbagai  keputusan  mendapat  persetujuan  dari  wakil rakyat  dan  sebanyak  mungkin  memperhatikan  kepentingan  rakyat,  atau  gagasan negara  hukum  menuntut  agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan  pada  undang-undang  dan  memberikan  jaminan  kepada  hak-hak  dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. 14
Menurut  asas  legalitas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkeadilan  adalah  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  sebanyak mungkin  memperhatikan  kepentingan rakyat yang pembuatannya atas persetujuan dari  rakyat  melalui  wakil-wakilnya.  Syachran  Basah  mengatakan  asas  legalitas merupakan  duet  integral  dan  harmonis  antara  paham  kedaulatan  hukum  dan paham  kedaulatan  rakyat.  Asas  legalitas    menurut  Indroharto,  akan  menunjang berlakunya  kepastian  hukum  dan  berlakunya  kesamaan  perlakuan  dihadapan hukum.
Sistem  demokratis  ekonomi  tidak  memiliki  doktrin khusus, setiap negara mempunyai  sistem  demokrasi  ekonomi  yang  berbeda-beda,  ada  negara  yang menganut    sistem demokrasi ekonomi yang terpusat (pemerintah berperan penuh) atau sistem demokrasi ekonomi pasar dengan campur tangan pemerintah, atau ada negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  ekonomi  dengan  model  negara kesejahteraan,  yaitu  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  sosial  seperti menyediakan pekerjaan, memberi tunjangan  kesehatan. 15
Indonesia  menganut  sistem  demokrasi  ekonomi  yang  konstitusional dengan  konsep  negara  hukum  modern  dengan  pola  negara  kesejahteraan berdasarkan Pancasila, hal ini diketahui dari alinea 4 (empat) pembukaan Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menyebutkan  tujuan  negara  adalah  memajukan kesejahteraan  umum,  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyebutkan;  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk  Republik, kemudian  dalam  ayat  (2)  nya  menyebutkan  ;  kedaulatan  ada  ditangan  rakyat, demikian  pula  dengan  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang menyebutkan  tugas  negara  adalah  menciptakan  lapangan  kerja  (memberantas pengangguran)  dan  memberikan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan (memberantas  kemiskinan),  dan  Pasal  28  D  ayat  (2)  amandement  ke  3  (tiga) Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menyebutkan  setiap  orang  berhak  untuk bekerja  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan kerja.
13 Bagir  Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994,  hlm.  167.
14 Ni’matul  Huda, Op. Cit. hlm.  20.
15 Bondan Gunawan  S, Op, Cit, hlm.36.

## 6
2. Sistem Hukum Hubungan Industrial  Pancasila.
Sistem  demokrasi  ekonomi  Pancasila  adalah  sistem  demokrasi  ekonomi konstitusional,  konsep  negara  hukum  modern  dengan  pola  negara  kesejahteraan, atau  suatu  sistem  demokrasi  ekonomi  sebagai hasil pengejawantahan dari konsep integralistik  Pancasila,  yaitu  suatu  konsep  sistem  demokrasi  ekonomi  yang bukan saja  hanya    mengejar  pertumbuhan  untuk  sekelompok  kecil  anggota  masyarakat, tetapi  juga  mengutamakan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia (pemerataan),  oleh  karenanya  suatu  perusahaan  yang  menjalankan  pemerasan terhadap pekerja/buruh ( exploitation des I’Homme par l’Homme ) harus dicegah, dan  tidak  boleh  dikembangkan  di  Indonesia,  karena  praktek  pemerasan  tersebut sangat  bertentangan  dengan  sistem  integralistik  demokrasi  ekonomi  Pancasila, yang mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan).
Sistem  ketenagakerjaan  Indonesia  berusaha  menempatkan pekerja/buruh  dengan  pengusaha  dalam  kedudukan  yang  seimbang,  sistem ketenagakerjaan  Indonesia  merupakan  salah  satu  sub  sistem  dari  sistem integralistik  demokrasi  ekonomi  Pancasila,  dan  sistem  hubungan  industrial merupakan  sub  sistem  dari    sistem  integralistik  ketenagakerjaan  di  Indonesia, maka  sistem  hubungan  industrial  harus  terintegralistik  dalam  sistem  demokrasi ekonomi  Pancasila.
Ludwig  van  Bertalanffy,  H.  Thiery,  William  A.  Shorde/  Dan  Voich  Jr (dalam Bachsan Mustafa) memberikan sederetan definisi tentang sistem,  yaitu : 1.  Ludwig van Bertalanffy
System are complexes of elemen in interaction, to which certain law can be applied.
Bahwa  Sistem  adalah  himpunan  unsur  yang  paling  mempengaruhi,  yang untuknya hukum  tertentu dapat diterapkan”.
2.  H. Thiery “ Een system is een geheel van elkaar wedezijds beinvloedende componenten, die  volgens  een  plan  georden  zijn,  teniende  een  bepaald  doel  te bereiken” .Sebuah  sistem  adalah  keseluruhan  bagian  (componenten)  yang saling  mempengaruhi  satu  sama  lainnya  menurut  suatu  rencana  yang  telah ditentukan,  untuk mencapai tujuan  tertentu”.
3.  William  A. Shorde/ Dan Voich Jr.
“A system is a set of interrelated part, working independently and faintly, in pursuit  of  common  objectives  of  the  whole  within  a  complex environment”. Sebuah  sistem  adalah  seperangkat  bagian  (part)  yang  saling berhubungan,  bekerja sedikit bebas, dalam mengejar keluruhan tujuan dengan kesatuan lingkungan”. 1632
Pengertian sistem menurut Bachsan Mustafa menekankan kepada hal-hal sebagai berikut :
1. Kelakuan  berdasarkan  tujuan  tertentu,  sistem  berorientasi  kepada  sasaran tertentu.
2. Keseluruhan, artinya melebihi  jumlah  dari semua bagian-bagiannya
16 Bachsan Mustafa, Sistem Huk um Indonesia Terpadu, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, Tahun 2003,  hlm.4.

## 7
3. Keterbukaan,  artinya  sistem  tersebut  saling  berhubungan  dengan  sistem  yang lebih  besar, yaitu lingkungannya  (sistem terbuka)
4. Transformasi,  artinya  bagian  yang  bekerja,  memciptakan  sesuatu  yang mempunyai  nilai
5. Antarhubungan,  artinya berbagai macam bagian harus cocok satu sama lain
6. Mekanisme  kontrol,  artinya  terdapat  adanya  kekuatan  yang  mempersatukan sistem yang bersangkutan.
Menurut  Bachsan  Mustafa  pengertian  sistem  dalam  pembahasan  sistem hukum,  adalah:  “  Sistem  sebagai  jenis  satuan  yang  dibangun  dengan  komponen- komponen  sistemnya  yang  berhubungan  secara  mekanik  fungsionil  yang  satu dengan yang lainnya  untuk mencapai tujuan sistemnya”.
Adapun  komponen-komponen  sistemnya  itu  menurut  Bachsan  Mustafa, sebagai  berikut:  komponen  jiwa  bangsa,  komponen  struktural,  komponen subtansi dan  komponen  budaya  hukum.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  hukum  sebagai  sub sistem  dari  sistem  kemasyarakatan,  mencakup struktur , subtansi dan kebudayaan . 17 selanjutnya  Soerjono  Soekanto  memberikan  pengertian  tentang struktur, subtansi dan kebudayaan kaitannya hukum sebagai sub sistem dari sistem kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:
1.  Struktur, adalah wadah, bentuk sistem hukum,  misalnya:
a.  Tatanan lembaga-lembaga hukum formal.
b.  Hubungan  antar  lembaga-lembaga  hukum  formal,  hak  dan  kewajiban,  dan lain  sebagainya.
2.Subtansi,  yaitu  isi  norma  hukum  dan  perumusan  maupun  acara  untuk menegakannya  yang      berlaku  bagi  pelaksanaan  hukum  maupun  pencari keadilan.
3.Kebudayaan,  adalah  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang  berlaku,  nilai-nilai merupakan  konsep  yang  abstrak  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  (sehingga harus dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari). 18
Rusadi  Kantaprawira  mengemukakan sebuah sistem memperlihatkan ciri-ciri  sebagai  berikut:  keintegrasian,  keteraturan,  keutuhan,  keterorganisasian, keterlekatan  komponen  satu  sama lain, berkaitan dengan ciri-ciri tadi maka setiap sistem  memiliki  batas-batas  ( boundaries )  yang  membedakan  atau  memisahkan unsur-unsur yang merupakan komponen dari sistem yang bersangkutan dari unsur- unsur  yang  bukan  komponen  sistem  tersebut,  melainkan  komponen  dari  sistem lain dan tiap sistem selalu berada dalam suatu lingkungan tertentu, lingkungan dari suatu  sistem  adalah sistem-sistem lain, keseluruhan sistem-sistem itu mewujudkan sebuah  sistem  yang  lebih  besar  yang  meliputi  sistem-sistem  itu  yang  masing- masing berkedudukan sebagai suatu sub sistem dari suatu sistem yang lebih besar yang  disebut  suprasistem.  Suprasistem  ini  pun  merupakan  sebuah  sistem,  yang mungkin  juga  merupakan  sebuah  subsistem  dari  sistem  yang  lebih  besar  lagi. 39
Berdasarkan  pengertian-pengertain  sistem hukum yang telah dipaparkan diatas, maka menurut penulis  pengertian sistem hukum,  adalah :
17 Soerjono  Soekanto, Fak tor-Fak tor  Yang  Mempengaruhi  Penegak an  Huk um, PT RajaGrafindo  Persada, Jakarta,  Tahun 2005,  hlm  59.
18 Ibid, hlm,  59-60.

## 8
“ Gambaran  abstrak  dari  hukum  sebagai  keseluruhan  atau  satuan  yang dibangun  dengan  komponen-komponen  sistem  hukumnya  yang  saling berkaitan  terdiri  dari  komponen  jiwa  bangsa  hukum,  komponen  struktural hukum,  komponen  subtansi  hukum  dan  komponen  kebudayaan  hukum  yang mana  antara  komponen-komponen  tersebut  secara  satu  dan  lainnya berhubungan  (berelasi,  berinteraksi)  secara  mekanik  fungsional  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum”.
Sistem hubungan industrial berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah : “ Suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  para  pelaku  dalam  proses produksi  barang  dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Sementara  itu,  pengertian  hubungan  industrial  ( industrial relation )  menurut  suprihanto,  adalah:    hubungan  yang  membahas  seluruh aspek  dan  permasalahan  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya  baik  secara langsung  tidak  langsung  berkaitan  dengan  hubungan  pekerja/buruh  dengan pengusaha. 19 Dalam  hubungan  industrial  muncul  peran  pemerintah  yang disebut triparti.
Jadi  berdasarkan  pengertian  sistem  dan  pengertian  hubungan industrial,  penulis  dapat  memberikan  pengertian  tentang  Sistem  Hubungan Industrial  Pancasila, sebagai berikut :
“ Suatu  gambaran  abstrak  tentang  hubungan  industrial  yaitu  keseluruhan  atau kesatuan  yang  terbentuk  dan  dibangun  diantara  para  pelaku  (komponen- komponen)    dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  yang  satu  sama  lain saling  berelasi  dan  berinteraksi  yang  berkaitan  dengan  seluruh  aspek  dan permasalahan  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya  baik  yang secara langsung tidak  langsung  berkaitan  dengan  hubungan  pekerja/buruh,  pengusaha,  dan pemerintah  untuk  mewujudkan  tujuan  hubungan  industrial  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945”.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pengertian  Sistem  Hukum Hubungan Industrial Pancasila, merupakan : “ Suatu gambaran abstrak tentang sistem  hukum  hubungan  industrial  Pancasila,  untuk  mengatur  hubungan  yang terbentuk  antara  para  pelaku  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  yang menyangkut  aspek  ekonomi,  sosial,  politik  dan  budaya,  yang berkaitan dengan hubungan  pekerja/buruh,  pengusaha,  dan  pemerintah  yang  didalamnya  secara mekanik  dan  fungsional  saling  berhubungan  antara  komponen  jiwa  bangsa hukum,  struktural  hukum,  subtansi  hukum  dan  budaya  hukum    untuk mewujudkan  tujuan  sistem  hukum  hubungan  industrial  yang    berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Berdasarkan  paparan  diatas,  sistem hubungan industrial Indonesia menganut  sistem  demokrasi  ekonomi  dengan  model  negara  kesejahteraan, hal ini dipertegas oleh rumusan Pasal 27 ayat (2)  jo Pasal 28 D ayat (2) Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menyebutkan:  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas
19 Sri  Haryani  , Hubungan  Industrial  Di  Indonesia, UPP  AMP  YKPN,  Yogyakarta,  2002, hlm.3.

## 9
pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  dan  setiap  orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan layak dalam hubungan  kerja. 20
Tugas  negara Indonesia bukan hanya menciptakan lapangan kerja tetapi negara harus menjamin bahwa dalam setiap hubungan  kerja semua pihak terutama  pekerja/buruh  memperoleh  penghidupan  yang  layak sebagai manusia dan mendapat perlakuan secara adil.
Pasal  27  ayat  (2)  jo Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945  merupakan  Cita Hukum Ketenagakerjaan Indonesia yang sejalan dengan tujuan  pembangunan  ekonomi  nasional  yang  menganut  konsep  demokrasi ekonomi  Pancasila,  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Kartasapoetra  ( et  al ):    pekerjaan tidak  hanya  mempunyai  nilai  ekonomi,  melainkan  juga  ada  nilai kemanusiannya. 21 selanjutnya  menurut  Kartasapoetra ( et al )  dalam hubungan perburuhan  (hubungan  ketenagakerjaan:penulis)  berlandaskan  Pancasila, pengusaha  dan  pekerja/buruh  harus  bekerja  sama,  dan  dalam  kerja  sama tersebut yang harus ditempuh,  adalah:
1. Pekerja/buruh  adalah  sama-sama  merupakan  para  pejuang  dalam mengembangkan  perusahaan  perusahaan,  dimana  perusahaan  itu  menjadi alat  pembangunan  ekonomi  dalam  negara  kita.  Pekerja/buruh  dan pengusaha  adalah  teman  seperjuangan  di  dalam  proses  produksi,  dengan demikian  maka  baik  pekerja/buruh  dan  pengusaha  wajib  bekerja  sama, bantu  membantu  dalam  kelancaran  usaha  dengan  meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi;
2. Pekerja/buruh dan pengusaha dalam keadaan keterpaduan di antara mereka menyukseskan output yang harus dispersembahkannya kepada masyarakat dan  negara,  peransertanya  dalam  pembangunan  dan  kesejahteraan  rakyat, adalah  merupakan  andil  yang  besar,  sehubungan  itumaka  peran  sertanya harus  tetap  dipertahankan  yaitu  dengan  mencegah  kemacetan-kemacetan dalam perusahaannya;
3. Pekerja/buruh  dan  pengusaha  secara  bersama-sama  merupakan  penopang perusahaan, dimana pengusaha merupakan pengelola, sedangkan pekerja/buruh merupakan pelaksananya, karena itulah dalam perusahaannya memperoleh pendapatan-pendapatan yang bersih dari hasil usahanya, sudah selayaknya  kalau  pendapatan-pendapatan  tersebut  dapat  dinikmati  secara bersama dengan bagian-bagian yang layak, adil dalam keserasian;
4. Pekerja/buruh dan pengusaha secara keterpaduan merupakan satu kekuatan dalam  wadah  perusahaan,  karena  itu  kemajuan-kemajuan,  perkembangan dan  kemunduran perusahaan akan dipertanggungjawabkan secara  bersama, baik tanggung jawab kepada:
a. Tuhan Yang Maha Esa:
b. Bangsa dan Negara;
c. Masyarakat di sekelilingnya;
d. Perusahaan yang merupakan wadah Pekerja/buruh dan pengusaha;
20 Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Amandemennya,  Fokusmedia,  Bandung,    Nopember Tahun 2004
21 G. Kartasapoetra ( et al ), Huk um Perburuhan Di Indonesia Berlandask an Pancasila, Sinar Grafika,  Cetakan ketiga,  Jakarta, 1992,  hlm.  7.
e. Pengusaha dan keluarganya; dan
f. Pekerja/buruh dan keluarganya. 2244
Selanjutnya  Kartasapoetra  ( et  al )    menyatakan,  agar  supaya  segala sesuatu  yang  diterangkan  diatas  dapat  terlaksana  dan  terwujud  menjadi kenyataan-kenyataan  yang  positif  maka  diperlukan  sikap  sosial  yang mencerminkan persatuan dan kesatuan nasional, sifat kegotongroyongan, harga menghargai,  tenggang  rasa,  keterbukaan,  bantu  membantu  dan  kemampuan untuk  mengendalikan  diri.  Sikap  sosial  yang  dipaparkan  diatas harus dibarengi dengan  sikap  mental,  yaitu:  saling  menghormati,  saling  mengerti  kedudukan dan  peranannya  dan  sama-sama  memahami  hak  dan  kewajibannya  di  dalam keseluruhan proses produksi. 45
Sistem  hukum  ketenagakerjaan  dan/atau  sistem  hukum  hubungan industrial    yang  cocok  bagi  hubungan  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  adalah sistem  hukum  ketenagakerjaan  dan/atau  sistem  hukum  hubungan  industrial Pancasila, yaitu hubungan ketenagakerjaan sejalan dan sejiwa dengan idea atau cita  hukum  Indonesia  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur merata secara materiil maupun spritual dan mampu memberikan kesejahteraan kepada semua  pihak  (pekerja/buruh,  pengusaha,  pemerintah  dan  masyarakat),  inilah inti  dari  konsep  pembangunan  sistem  hubungan  ketenagakerjaan  dan/atau hubungan  industrial  di Indonesia.
Konsep  pembangunan  sistem  hubungan  ketenagakerjaan  dan/atau sistem  hubungan  industrial  di  Indonesia,  tersebut  sejalan  dengan  teori-teori pembangunan  yang  dikemukakan  para  ahli  dalam  bidang  ekonomi pembangunan,  salah satunya Rochmat Soemitro, yang menyebutkan:
“ Pelaksanaan  pembangunan    disamping  untuk  meningkatkan  pemerataan pendapatan  nasional,  sekaligus  harus  menjamin  pembagian  pendapatan  yang merata  bagi  seluruh  rakyat    berasaskan  keadilan,  tujuan pembangunan selain untuk  meningkatkan  produksi,  juga  untuk  mempersempit  jurang  pemisah antara  yang  kaya  dan  yang  miskin  dengan  menumbuhkan  asas  hidup sederhana dan wajar”. 23
Juga  sejalan  dengan  teori  pembangunan  ekonomi  yang dikemukakan oleh    Suryana,  yang  menyebutkan,  pembangunan  ekonomi,  adalah  :  “  Proses multi  dimensional  yang  melibatkan  perubahan-perubahan  besar  dalam  struktur sosial,  sikap-sikap  mental yang sudah terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pemberantasan kemiskinan  yang absolut”. 24
Menurut  pengertian  di  atas  pembangunan  ekonomi  adalah  merupakan  proses multi  dimensional  yang  melibatkan  perubahan-perubahan  besar dalam struktur sosial, sikap  mental,  lembaga  nasional,  percepatan/akselerasi  dalam  pertumbuhan berlandaskan keadilan, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan asas keadilan, hidup  sederhana dan wajar.
22 Ibid, hlm.  342-343.
23 Rochmat  Sumitro, Pajak  dan Pembangunan , Alumni, Bandung, Tahun 1987,  hlm.  32 24 Suryana, Ek onomi Pembangunan, Problematik a dan Pendek atan , Salemba Empat, Jakarta, Tahun 2000,  hlm.4.
Indikasi  tercapainya    suatu  masyarakat  adil  dan  makmur  menurut  teori pembangunan  ekonomi  tersebut  diatas,  adalah  hasil  pembangunan    tidak  hanya dinikmati  oleh  sekelompok  kecil  anggota  masyarakat,  tetapi  dinikmati  secara merata oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  tanpa  membedakan  tingkatan  sosial,  hasil pembangunan  dapat    mempersempit  jurang  pemisah  antara  yang  kaya  dan  yang miskin  atau  memberantas  kemiskinan  absolut,  pembangunan  harus  dapat meningkatkan  taraf hidup yang layak sebagai manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keterkaitan  antara  pengertian  hubungan  ketenagakerjaan  dan/atau  hubungan industrial  dengan  pengertian  pembangunan  ekonomi,  adalah  proses multi dimensional yang  melibatkan  perubahan-perubahan  besar  dalam  struktur  sistem  hubungan ketenagakerjaan  dan/atau  sistem  hubungan  industrial,  sikap  mental  para  pihak  yang terlibat  di  dalamnya,  lembaga  nasional  sistem  hubungan  ketenagakerjaan  dan/atau sistem  hubungan  industrial,  percepatan  atau  akselerasi  produktivitas  perusahaan  dan kesejahteraan  pekerja/buruh  yang  berlandaskan  keadilan,  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bagi  semua  pihak  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945.
Pengertian  hubungan  industrial  menurut  Pasal  1  ayat  (16)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah:
“ Suatu  sistem  hubungan  yang  terbentuk  antara  pelaku  dalam  proses produksi barang  dan/atau  jasa  yang  terdiri  dari  unsur  pengusaha,  pekerja/buruh,  dan pemerintah  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945”.
Landasan    sistem  hubungan industrial di Indonesia,  adalah   Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945  yang  bercirikan:    para  pihak  yang  terlibat  dalam hubungan  industrial  tersebut  dipandang  sebagai  manusia  yang  bermartabat  dan sederajat  yang  mudah  melakukan  komunikasi,  koordinasi,  konsultasi,  sehingga  setiap permasalahan  sekecil  apapun  dapat  diantisipasi,  setiap  perbedaan  pendapat  dapat diselesaikan  dengan  mudah  dengan  jalan  musyawarah  mufakat,    mogok  atau penutupan  perusahaan  ( lock  out )  tidak  pernah  digunakan.  Ciri-ciri  sistem  hubungan industrial sebagaimana dipaparkan diatas akan dapat terlaksana dan terwujud, bila ada peran  serta  dari  pihak  pemerintah,  pengusaha,  serikat  buruh/serikat  pekerja  sesuai fungsi,  posisi,  penanan, hak dan kewajibannya masing-masing.
Posisi,  peranan  pemerintah  adalah  sebagai  pengasuh,  pembimbing, pelindung,  perukun,  pengayom,  pengemong  dalam  timbulnya  berbagai  masalah  yang berkaitan  dengan  hubungan  industrial.  Posisi  dan  peranan  serikat  buruh/serikat pekerja  bukan  saja  sebagai  penyalur  aspirasi  pihak  pekerja/buruh  tetapi  kewajiban sebagai pengemong dan membawa para pekerja/buruh agar secara nyata dapat dapat mewujudkan  peransertanya  dalam  tugas-tugas  pembangunan  nasional  (produktivitas perusahaan:  penulis)  dengan  cara  meningkatkan  prestasi  kerja.    Posisi  dan  peran pihak  manajemen,  adalah  mengelola  perusahaan  dengan  sebaik-baiknya  dan memperhatikan nasib para pekerja/buruh dengan wajar. 25
Arah  kebijakan  pembangunan  sistem  hubungan  industrial  harus  sejalan dengan  arah  kebijakan  dari    sistem  pembangunan  ekonomi  nasional,  yaitu pertumbuhan  dalam  sistem  pembangunan  ekonomi  nasional  identik  dengan produktivitas  dalam  sistem  hubungan  industrial,  pemerataan  dalam  sistem pembangunan  ekonomi  nasional  identik  dengan  kesejahteraan  pekerja/buruh  pada
25 G.  Kartasapoetra  ( et  al ), Huk um  Perburuhan  Di  Indonesia Berlandask an Pancasila, Op. Cit, hlm.  44.
sistem  hubungan  industrial,  sehubungan  dengan  itu  Suwarto,  menyatakan  bahwa produktivitas  perusahaan  dan  kesejahteraan  pekerja/buruh,  merupakan  tujuan  akhir dari  sistem  hubungan  industrial. 49 yaitu  produkstivitas  yang  berkorelasi  dengan kesejahteraan pekerja/buruh. 26
Pengertian  produktivitas  menurut  Suprihanto,  adalah;  kemampuan seperangkat  sumber-sumber  ekonomi  untuk  menghasilkan  barang dan  jasa,  atau produktivitas adalah output dibagi Input , output yaitu barang dan jasa yang dihasilkan dari  suatu  proses  produksi,  sedangkan input adalah  barang-barang  modal  berupa tanah, modal,  teknologi,  pekerja, bahan baku dan lain-lain.
Produktivitas  tinggi,  adalah  bila  output  lebih  besar  dari  pada  input, sebaliknya  yang  disebut  dengan  produktivitas  rendah  bilamana output lebih kecil dari pada  input.    Artinya  hasil  produktivitas  perusahaan  berkorelasi  dengan  dengan peningkatan  kesejahteraan  pekerja/buruh,  kesejahteraan  pekerja/buruh  layak diberikan  jika  produktivitas  perusahaan meningkat.
Pengertian  kesejahteraan  menurut  teori  hierarki  kebutuhan  yang dikemukakan  oleh  Abraham  Maslow  pada  tahun  1943,  menyebutkan  bahwa kebutuhan  manusia  dikelompokan  menjadi  5  (lima)  yaitu;  kebutuhan  fisiologis (pangan,  sandang,  papan  dan  sex),  kebutuhan  akan  keselamatan/keamanan, kebutuhan  akan  rasa  memiliki,  kebutuhan  atas  penghargaan,  dan  kebutuhan aktualisasi.
Kebutuhan-kebutuhan  ini berkembang dalam suatu urutan khirarkie, dengan kebutuhan  fisiologis  menuntut  pemenuhan  terlebih  dahulu,  sebelum  pemenuhan kebutuhan  yang  lainnya,  kebutuhan  fisiologis  merupakan  kebutuhan  yang paling kuat ( proponent )  hingga  terpuaskan.  Konsep  prepontency  mengasumsikan  bahwa  suatu kebutuhan yang terpenuhi bukan lagi merupakan suatu pendorong.
Secara  umum  prioritas  kesejahteraan  pekerja/buruh  menurut  teori  hierarki dari  Abraham  Maslow,  adalah  menghendaki  terpenuhinya  kebutuhan  pada  tingkat fisiologis  dan pada tingkat keselamatan atau rasa keamanan, yaitu upah yang dibawa kerumah ( take home pay )  cukup untuk memenuhi semua kebutuhan (sandang, papan, pangan)  pekerja/buruh  dengan  status  lajang  atau  sudah  menikah,  dengan  jangka waktu pemenuhannya berlanjut  sampai berakhirnya suatu hubungan kerjanya.
Tidak  mudah    menciptakan  hubungan  kerja  yang  demikian,  walaupun para pihak  yang  terlibat  dalam  hubungan  industrial  mempunyai  tujuan  yang  sama  tetapi pada  prinsipnya  memiliki  kepentingan  yang  berbeda  dan  kepentingan  yang  berbeda tersebut  susah  dirukunkan.  Kepentingan  pengusaha  keuntungan  yang  sebesar- besarnya,  kepentingan  pekerja/buruh  adalah  kesejahteraan,  umumnya  pengusaha memandang  kesejahteraan  pekerja/buruh  adalah  ongkos  produksi  yang  selalu  harus ditekan  seminimal,    kesejahteraan  pekerja/buruh  akan  mengurangi  keuntungan pengusaha,  fungsi  sistem  hukum  hubungan  industrial  adalah  sebagai  jembatan  untuk mengharmoniskan  (secara adil) dua kepentingan yang berbeda tersebut.
Sorjono  Soekanto,  mengemukakan    5  (lima)  faktor    penghambat dalam  penegakan  hukum,  yaitu:  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  atau fasilitas,  faktor  masyarakat,  faktor  budaya  dan  faktor  hukumnya  sendiri
26 Suwarto, Hubungan  Industrial  Dalam  Prak tek , Penerbit  Asosiasi  Hubungan  Industrial Indonesia, 2005,  hlm  14.
(perundang-undangan). 27 kelima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  dengan  erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum.
Faktor  penghambat    dari  penegak  hukum  atau  pejabat  pemerintah, menurut  Suwarto  adalah:    tidak  melakukan  tugas  secara  objektif,  memihak, atau  kurang  menguasai  terhadap  berbagai  peraturan  perundang-undangan. Faktor  penghambat    dari  aspek  sarana  atau  fasilitas,  adalah    pada umumnya pengusaha  enggan  untuk  membentuk      sarana  hubungan  industrial  yang harmonis  dalam  perusahaannya,  kalau  dibentuk hanya bersifat formalitas (asal ada)  artinya    sarana  tersebut    tidak  dilaksanakan  secara  optimal,  para pengusaha  pada  umumnya  berpandangan,  bahwa  sarana  hubungan  industrial adalah alat bagi pekerja/buruh untuk menuntut kesejahteraan kepada pengusaha artinya  melaksanakan  sarana hubungan industrial sama saja membuka peluang kepada  pekerja/buruh  untuk  melakukan  berbagai  tuntutan  kepada  pengusaha pengusaha.  Sarana-sarana  hubungan  industrial  yang  dimaksud,  antara  lain: Peraturan  Perusahaan,  Peraturan  Kerja  Bersama,  Organisasi  Pekerja, Organisasi  Pengusaha,  Lembaga  Kerjasama  Bipartit,  Lembaga  Kerjasama Tripartit  dan lain-lain.
Faktor  penghambat dalam  penegakan hukum dari aspek  masyarakat atau  lingkungan,    bisa  berasal  dari  pekerja/buruh  bisa  juga  berasal  dari pengusaha:  faktor  penghambat    pengusaha  menurut Suwarto, misalnya  masih banyak  pengusaha  yang  tidak  bisa  memahami  atau  menerapkan secara benar peraturan  perundang-undangan,  program  kesejahteraan  pekerja/buruh  oleh sementara  pengusaha  dianggap  sebagai  beban  biaya,  dan  memperlakukan pekerja  sebagai  alat  produksi  semata,  dan  kurang  menghargai  bahwa  mereka sebagai manusia dengan segala harkat martabatnya.
Faktor  penghambat  dari  aspek  pekerja/buruh  menurut  Suwarto, adalah:  Tingkat  pendidikan  yang  relatif  rendah  sehingga  mudah  dipengaruhi tanpa  adanya  alasan  yang  rasional,  adanya  semangat  kebersamaan/solidaritas pekerja/buruh  yang  terlalu  tinggi  dan  lain-lain.  Faktor  penghambat  dari masyarakat  sekitar,  adalah:    Dengan  tanpa  mempertimbangkan  kemampuan ( qualifikasi ) atau daya tampung perusahaan. masyarakat sekitar beranggapan merekalah  yang  harus  diprioritaskan  untuk  diterima  sebagai  pekerja diperusahaan tersebut.
Faktor  penghambat  dari  aspek  hukumnya  adalah:  beberapa sistem hukum hubungan industrial yang ada tidak sesuai dengan pola hubungan industrial Pancasila, tidak sesuai dengan pandangan hidup ( way of life ) bangsa Indonesia,    sehingga  pelaksanaannya  menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidak pastian.
Sistem  hukum  hubungan industrial yang tidak sesuai dengan pola hubungan  industrial  Pancasila,  tidak  sesuai  dengan  pandangan  hidup  ( way  of life )  bangsa  Indonesia,  baik  berupa  hukum  material  hubungan  industrial maupun berupa hukum formal hubungan industrial,  yaitu:
1.  Berupa  hukum  material  misalnya Pasal 160 ayat (1 s/d 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib, walaupun Pasal 160 tersebut berdasarkan putusan Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor: 012/PUU-I/2003 tanggal 28  Oktober  2004    dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang
27 Suwarto, Op.Cit. hlm 86.
mengikat,  tetapi  yang  tidak  mempunyai kekuatan hukum yang mengikatnya hanya sepanjang anak kalimat”….bukan atas pengaduan pengusaha”…..yang  terdapat  dalam  ayat  (1),  sedangkan  ayat  lainnya  dari
Pasal 160 tetap berlaku, misalnya yang diatur dalam ayat (3) yang berbunyi ”  Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya.
2.  Berupa  hukum  formal,  contoh  hukum  acara  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  masih menggunakan H.I.R,  Rbg dan Rv ,  tidak  sesuai  dengan  cita  hukum ketenagakerjaan Pancasila, karena:
a). H.I.R, Rbg dan Rv hukum acara perdata warisan Kolonial Belanda yang menganut  pola  individualisme  dan  liberalisme    yang  mengutamakan kebebasan  dan  individualisme  tidak  sesuai  dengan  faham  atau  ideologi Pancasila yang mengutamakan persatuan atau kekeluargaan;
b). peruntukan H.I.R,  Rbg,  Rv adalah  hukum  acara  untuk  hukum  privat, yaitu  hukum  yang  mengatur  tata  tertib  masyarakat  yang  menyangkut kepentingan  individual/perorangan  para  warga  masyarakat  yang mengutamakan  kepentingan  individual  dan  kebenaran  formal,  tidak sesuai  sebagai  hukum  acara  ketenagakerjaan  dan/atau  hubungan industrial masuk dalam kelompok hukum publik dan lebih
mengutamakan kepentingan  umum dan kebenaran subtansial.
Keberadaan  peraturan  perundangan-undangan  hubungan  industrial tersebut  bertentangan  dengan  asas-asas  negara  hukum  Pancasila,  seperti bertentangan  dengan  asas  legalitas,    asas  persamaan  kedudukan  dihadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah ( presumption of innocence ), asas proses peradilan independen  dan tidak memihak.
Asas  legalitas  mensyaratkan  setiap  peraturan  perundang-undangan harus  sesuai  dengan  aspirasi  (cita  hukum)  masyarakat dan/atau memperhatikan kepentingan  masyarakat  dan pembuatannya berdasarkan persetujuan dari wakil- wakil  masyarakat.  Asas  praduga  tidak  bersalah  ( presumption  of  innocence ) merupakan  konkritisasi  dari  asas  persamaan  kedudukan  di  dalam  hukum sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih  dikenal  dalam proses peradilan pidana, yang diatur dalam Pasal 8 Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  jo  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 1999  dan  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  yakni  bahwa  :  “Setiap  orang  yang  disangka,  ditangkap,  ditahan, dituntut  di  persidangan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  kesalahannya dinyatakan dalam putusan Hakim yang mempunyai  kekuatan hukum yang tetap”.
Peraturan  perundang-undangan  hubungan  industrial  tersebut  telah mereduksi hak normatif ( labour legislation )  pekerja/buruh  yang sedang  proses dan/atau setelah proses pemutusan hubungan kerja, sehingga Hukum acara yang digunakan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  adalah hukum acara perdata ( H.I.R, Rbg, Rv ) warisan  pemerintahan  Kolonial  Hindia  Belanda  yang  dalam  penerapannya menimbulkan permasalahan, yaitu H.I.R, Rbg, Rv menganut faham atau ideologi liberalisme  dan individualisme.
Penutup.
a. Simpulan
Berdasarkan  kajian  sebagaimana  tersebut  diatas,  maka  dapat  disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Konsep sistem hukum yang tepat dalam membangun hubungan  industrial Sistem  hukum    yang  cocok  bagi    hubungan  industrial    di  Indonesia,  adalah sistem  hubungan  industrial  sejalan  dan  sejiwa  dengan  idea  atau  cita  hukum Indonesia  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  merata  secara materiil  maupun  spritual  dan  mampu  memberikan  kesejahteraan  kepada semua pihak (pekerja/buruh,  pengusaha, pemerintah dan masyarakat
2. Hubungan  industrial  Pancasila  terhadap  produktivitas  perusahaan  dan kesejahteraan  pekerja/buruh  akan  sangat  nampak  pada  hubungan  industrial dengan  memandang  pekerja/buruh  sebagai  manusia  yang  bermartabat  dan sederajat  yang  mudah  melakukan  komunikasi,  koordinasi,  konsultasi, sehingga  setiap  permasalahan  sekecil  apapun  dapat  diantisipasi,  setiap perbedaan  pendapat  dapat  diselesaikan  dengan  mudah  dengan  jalan musyawarah  mufakat,    mogok  atau  penutupan  perusahaan  ( lock  out )  tidak pernah digunakan.
b. Saran
1. Ciri-ciri  sistem  hukum  hubungan  industrial  sebagaimana  dipaparkan  diatas akan dapat terlaksana dan terwujud, bila ada peran serta dari pihak pemerintah, pengusaha, serikat buruh/serikat pekerja sesuai fungsi, posisi, penanan, hak dan kewajibannya  masing-masing,  yaitu  posisi,  peranan  pemerintah  adalah sebagai pengasuh,  pembimbing,  pelindung,  perukun,  pengayom,  pengemong  dalam timbulnya  berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  hubungan  industrial, posisi dan  peranan serikat buruh/serikat pekerja bukan saja sebagai penyalur aspirasi pihak  pekerja/buruh  tetapi  kewajiban  sebagai  pengemong  dan  membawa para pekerja/buruh agar secara nyata dapat dapat mewujudkan peransertanya dalam tugas-tugas pembangunan nasional.
2. Diperlukan  upaya  peningkatan  prestasi  kerja,  dan    posisi  dan  peran  pihak manajemen,  adalah  mengelola  perusahaan  dengan  sebaik-baiknya  dan memperhatikan nasib dan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan wajar.

## Daftar Pustaka
Arief  Sidharta, Cita  Hukum  Pancasila, Makalah  Kuliah    Program  Pasca  Sarjana DIH,Bandung. Bagir Manan, 1994 Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta :  Sinar Harapan.
Bachsan  Mustafa,  2003. Sistem  Hukum  Indonesia  Terpadu, Bandung  :  PT  Citra Aditia Bakti.
Bondan Gunawan, 2000, Apa Itu Demokrasi, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. C.S.T.  Kansil,  2003. Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 ( Pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi ), Jakarta: Pradnya Paramita.
Mariam  Budiarjo,  1991. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik, Jakarta  :  Gramedia  Pustka Utama. Moh.  Mahfud  MD,  2009. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Natangsa Surbakti, 2009. Sifat Melawan Hukum Materiel dan Implikasinya Terhadap HAM Kolektief Atas Pembangunan di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
Soerjono Soekanto, 2005. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Sunaryati Hartono, 1991, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni. Suwarto,  2005 Hubungan  Industrial  Dalam  Praktek,Jakarta  : Penerbit  Asosiasi Hubungan Industrial  Indonesia.
L.J. van Apeldoorn, 1983 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta :PT. Pradnya Paramita.