## PEMALSUAN MEREK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
(Ditinjau dari aspek Hukum Pidana)

## ESTI ARYANI, SH, MH

## Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Absract: Brand is a very important issue in trading. However, brand counterfeiting often happens to get unlimited advantages for irresponsible and dishonest traders. To make this worse is that the law enforcement for that still faces huge barriers . the barrier comes from the law, the law enforcers and the society.
Keywords: law enforcements and law protection

## PENDAHULUAN
Globalisasi  membawa  konsekuensi  semakin  menipisnya  batas  wilayah  antara  satu negara dengan negara lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin majunya berbagai bidang kehidupan  manusia  seperti  teknologi,  informasi,  transportasi,  dan  sebagainya.  Demikian juga  di  bidang  ekonomi,  perkembangan  ekonomi  tidak  terlepas  dari  perkembangan ekonomi  global.  Dalam  kehidupan  ekonomi,  perilaku  ekonomi  diatur  dan  dikendalikan oleh  norma-norma  hukum  agar  tidak  menyimpang  dari  kebijakan  pembangunan  yang digariskan  oleh  pemerintah.  Di  negara-negara  yang  perkembangan  perekonomiannya maju,  aturan-aturan  hukum  bisnis  telah  disiapkan  jauh  ke  depan  guna  mengantisipasi perkembangan  perilaku  ekonomi  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan  kecurangan. Sedangkan  di  negara-negara  berkembang,  fenomena  yang  tampak  adalah  bahwa  aturan- aturan  hukum  di  bidang  akonomi  dan  perdagangan  belum  mampu  mengakomodasi aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi.
Merek  merupakan  bagian  penting  dalam  dunia  perdagangan.  Dengan  merek,  produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai  jaminan  nilai  hasil  produksinya,  khususnya  mengenai  kualitas  produk.  Para pedagang  menggunakan  merek  untuk  promosi  barang-barang  dagangannya  dan  untuk memperluas  pasar.  Bagi  konsumen,  merek  diperlukan  untuk  melakukan  pilihan  produk yang  akan  dibeli.  Tidak  dapat  dibayangkan  apabila  suatu  produk  tidak  memiliki  merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu
produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu  diikuti,ditiru,  “dibajak”,  bahkan  mungkin  dipalsu  oleh  para  produsen  lain  yang melakukan persaingan curang (Maulana dalam Erna wahyuni,et al, tt:3).
Di  Indonesia,  hak  atas  merek  diatur  dalam    Undang  Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang  Merek.  Perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual,  termasuk  di  dalamnya  hak atas  merek  dan  penegakan  hukumnya  merupakan  hal  yang  sangat  penting  karena  akan berdampak pada iklim perdagangan dalam negeri maupun iklim investasi luar negeri dan perdagangan  internasional.  Lemahnya  penegakan  hukum  dan  tidak  adanya  kepastian hukum dapat mempengaruhi investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.
Dalam  mengembangkan  usahanya,  setiap  pengusaha  berhak  mempropagandakan barang-barang  produksinya  untuk  memperluas  pasar.  Usaha  tersebut  hendaknya dilakukan  dengan  jujur  dan  tidak  melanggar  hak  orang  lain.  Namun  dalam  dunia perdagangan  selalu  saja  terjadi  persaingan  tidak  jujur    (unfair  competition)  antara  lain dengan  melakukan  tindakan  meniru  atau  memalsukan  merek  yang  sudah  terkenal  tanpa memikirkan  hak-hak  orang  lain  yang  telah  dilindungi  oleh  hukum.  Perbuatan-perbuatan pelanggaran  merek  tersebut  didorong  oleh  keinginan  untuk  mendapatkan  keuntungan besar  dalam  waktu  relatif  singkat  karena  barang  dengan  merek  terkenal  lebih  disukai konsumen.  Pelanggaran  di  bidang  merek  umumnya  adalah  pemakaian  merek  terkenal tanpa ijin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan memudahkan pemasaran. Hal  ini  dilakukan  umumnya  untuk  kepentingan  sesaat,namun  sangat  merugikan konsumen.

## PEMBAHASAN

## 1.  Pengertian dan Fungsi Merek
Pengertian merek  dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No   15 tahun 2001  tentang  merek,  yaitu  merek  adalah  tanda  yang  berupa  gambar,  nama,  kata,huruf- huruf,  angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi  dari  unsure-unsur  tersebut  yang memiliki  daya  pembeda  dan  digunakan  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Merek  merupakan  tanda  pengenal  dalam  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa  yang
sejenis  dan  sekaligus  merupakan  jaminan  mutunya  bila  dibandingkan  dengan  produk barang atau jasa yang diproduksi pihak lain.
Pasal  3  UU  No 15  Tahun  2001 Tentang Merek menyatakan  bahwa hak atas   merek adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik  merek  yang  terdaftar dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
Menurut  Muhamad  Djumhana  dan  R.Djubaedillah  seperti  disitir  oleh  Adami Chazawi,  merek  digunakan  untuk  membedakan  barang  atau  produksi  suatu  perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang  dan  jasa  yang  bersangkutan  dengan  produsennya.  Oleh  karena  itu menggambarkan  jaminan  kepribadian    (individuality)  dan  reputasi  barang  dan  jasa  hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. (H.Adami Chazawi,2007 :147)
Dalam  Pasal  2  Undang  Undang  No  15  Tahun  2001  Tentang  Merek    diatur  bahwa merek dibedakan menjadi 2 macam, yakni merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2 UU No 15 tahun 2001). Sedangkan merek jasa  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa  sejenis  lainnya  (Pasal  1  angka  3  UU  No.  15  Tahun  2001).  Selain  itu  dalam  UU Merek tersebut diatur pula mengenai merek kolektif, yaitu merek dagang atau merek jasa yang  digunakan  secara  bersama-sama  (kolektif)  oleh  beberapa  orang  atau  badan  hukum dalam perdagangan.
Sebuah  merek  dapat  disebut  sebagai  merek  apabila  memenuhi  syarat  mutlak  berupa adanya  daya  pembeda  yang  cukup  (capable  of  distinguishing)  yakni  tanda  yang  dipakai mempunyai  kekuatan  untuk  membedakan  barang  atau  jasa  yang  diproduksi  suatu perusahaan  dari  perusahaan  lainnya.  Untuk  mempunyai  daya  pembeda  ini,  merek  harus dapat  memberikan  penentuan  (individualisering)  pada  barang  atau  jasa  yang bersangkutan. (Rachmadi Usman,2003:326).
Menurut  Pasal  5  UU  Merek  2001,  suatu  merek  tidak  dapat  didaftar  apabila  merek tersebut mengandung salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:
1. bertentangan   dengan    peraturan     perundang-undangan   yang   berlaku,moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,
2. tidak memiliki daya pembeda,
3. telah menjadi milik umum, atau
4. merupakan  keterangan  atau  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang  dimohonkan pendaftarannya.
Dalam  Pasal  6  UU  Merek  2001  diatur  bahwa  permohonan  pendaftaran  merek  harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut :
1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek  yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
Permohonan  pendaftaran  merek  juga  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  HKI apabila merek tersebut :
1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan  sebagai  merek  dan  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  yang  dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol  atau  emblem  negara  atau  lembaga  nasional  (termasuk  organisasi  masyarakat ataupun  oarganisasi  sosial  politik)  maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
Masalah  merek  sangat  erat  kaitannya  dengan  persaingan  tidak  jujur  (unfair competition).  Secara  umum  kompetisi  atau  persaingan  dalam  perdagangan  adalah  baik, sebab  dapat  meningkatkan  kualitas  maupun  kuantitas  suatu  produk  ,memperlancar produksi,  yang  pada  akhirnya  akan  menguntungkan  baik  pihak  produsen  maupun konsumen.  Apabila  persaingan  kemudian  sampai  pada  suatu  keadaan  dimana  pengusaha
yang  merasa  produk  miliknya  tersaingi  dan  berusaha  menjatuhkan  pesaingnya  dengan cara-cara  yang  tidak  mengindahkan kerugian  yang  diderita  oleh  pihak lain, maka  hal ini merupakan  awal  terjadinya  pelanggaran  hukum. Persaingan  yang  dilakukan  dengan  cara yang  tidak  mengindahkan  aturan  hukum,  norma  sopan  santun,  norma  sosial  lain  dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.
Praktek perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara seperti :
1. praktek peniruan merek dagang, dilakukan dengan cara meniru merek  terkenal (well known  trade  mark)  yang  sudah  ada  sehingga  merek  atas  barang  atau  jasa  yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak  ramai  seakan-akan  barang  yang  diproduksinya  sama  dengan  produk  yang sudah terkenal tersebut.
2. praktek pemalsuan merek dagang, dilakukan oleh pengusaha yang tidak beritikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah terkenal yang bukan haknya.
3. perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul  merek.  Perbuatan  ini  masuk  dalam  persaingan  tidak  jujur  apabila  pengusaha mencantumkan  keterangan  tentang  sifat  dan  asal  usul  barang  yang  tidak  sebenarnya untuk mengelabui konsumen seakan-akan barang tersebut memiliki kualitas yang baik karena berasal dari daerah penghasil barang bermutu.

## 2.  Penegakan Hukum Pidana Terhadap Beberapa Kasus Pemalsuan Merek
a.  Kasus Merek “ Hengst “
Kasus  ini  berawal  dari  adanya  kesepakatan  antara  Suwanto  Halim,  warga  Negara Indonesia selaku pemilik merek “ Hengst “ yang terdaftar sejak tahun 1995 untuk produk saringan  udara  dan  saringan  oli  mesin  kendaraan  berbahan  bakar  solar  dengan  PT Pratama  Pionir  Sentosa  yang  berkedudukan  hukum  di  Indonesia.  Suwanto  memberikan kuasanya  kepada  PT  Pratama  Pionir  Sentosa  untuk  memproduksi  produk  tersebut.  Oleh PT Pratama Pionir Sentosa, Suwanto ditunjuk sebagai distributor, akan tetapi PT Pratama Pionir  Sentosa  pada  akhirnya  mencabut  penunjukan  distributor  kepada  Suwanto  dan menyerahkannya kepada orang lain.
Suwanto  kemudian  juga  mencabut  kuasa  pemakaian  merek  “  Hengst  “  kepada  PT Pratama  Pionir  Sentosa,  namun  PT  Pratama  Pionir  Sentosa  masih  tetap  menggunakan merek  tersebut  untuk  produk-produknya.  Suwanto  kemudian  melaporkan  tindak  pidana merek  yang  dilakukan  oleh  PT  Pratama  Pionir  Sentosa  ke  Polwiltabes  Surabaya.  Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk  menyatakan  bahwa  PT  Pratama  Pionir  Sentosa  dinyatakan  bersalah  melakukan tindak pidana merek, yaitu menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  No.  10/Pid.B/2000  tanggal  1  Agustus  2000 menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada PT Pratama Pionir Sentosa yang diwakili oleh direkturnya Herry Wanta Wijaya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan  suatu  tindak  pidana.  Hakim  dalam  putusannya  melepaskan  terdakwa  dari segala  tuntutan  hukum  serta  mengembalikan  semua  barang  dan  mesin-mesin  miliknya. Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan kasasi. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Februari 2001 No. 1677 K/ Pid/2000, memutuskan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut. (sumber: www.legalitas.org ).
Dalam  kasus  ini,  pemilik  merek  “Hengst”  yakni  Suwanto  Halim  telah  mendaftarkan hak atas mereknya pada tahun 1995 untuk produk saringan udara dan saringan oli mesin kendaraan berbahan bakar solar. Sebagai pemegang hak atas merek terdaftar  semestinya mendapatkan  perlindungan  hukum.  Sangatlah  tepat  tuntutan  jaksa  yang  menuntut  PT Pratama  Pionir  Sentosa  telah  melakukan  tindak  pidana  merek.    Putusan  hakim  PN Surabaya No. 10/Pid.B/2000 tanggal 1 Agustus 2000  menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan  kepada  PT  Pratama  Pionir  Sentosa  yang  diwakili  oleh  direkturnya  Herry Wanta  Wijaya  terbukti,  namun  perbuatan  tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana. Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa. Menurut pendapat penulis dalam kasus tersebut, terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 81 UU No 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah :
- dengan sengaja
- tanpa hak
- menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.
Unsur “dengan sengaja“ dapat dilihat dari kehendak PT Pratama Pionir Sentosa untuk tetap  mamproduksi  dan  memperdagangkan  produk  merek  “Hengst”  meskipun  telah terjadi pencabutan kuasa pemakaian merek tersebut dari pemilik hak atas merek. Karena telah  terjadi  pencabutan  kuasa  pemakaian  merek  oleh  pemilik  merek  terdaftar  maka  PT Pratama  Pionir  Sentosa  telah  “tanpa  hak”  tetap  menggunakan  merek  “Hengst”  untuk produknya. Unsur “menggunakan” dapat dibuktikan bahwa meskipun PT Pratama Pionir Sentosa  sudah  tidak  memegang  kuasa  pemakaian  merek,  tetapi  tetap  memproduksi  dan memperdagangkan produk dengan merek yang sama.
Unsur  keempat  yakni  unsur  kesamaan  merek  dapat  dibuktikan  dengan  sertifikat pendaftaran  hak  atas  merek.  Menurut  hemat  penulis  unsur-unsur  tindak  pidana  merek yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terpenuhi, sehingga sangatlah tepat langkah yang  diambil  oleh  jaksa  penuntut  umum  untuk  mengajukan  kasasi.  Mahkamah  Agung dalam  putusannya  tanggal  27  Februari  2001  No  1677K/Pid/2000  menyatakan  menolak permohonan  kasasi.  Dalam  kasus  ini  penilaian  tentang  kepemilikan  hak  atas  merek semata-mata diserahkan pada hakim perkara pidana karena sebelumnya belum pernah ada putusan  perdata  tentang  pemegang  hak  atas  merek  yang  sah.  Hal  ini  merupakan  suatu kerugian bagi pemilik merek.

## b.  Putusan PN Surabaya No. 174/Pid.B/1994/PN Surabaya
Gandhi  Gunawan  alias  A  Long    didakwa  telah  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan merek sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 UU No 19 Tahun 1992.  Terdakwa  dihadapkan  ke  persidangan  untuk  mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dakwaan dengan sengaja dan tanpa hak telah menggunakan merek yang  sama  pada  pokoknya  dengan  merek  terdaftar  milik  orang  lain  atau  badan  hukum lain  untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  atau  yang  diperdagangkan  yakni  merek KING’S  pada  barang  asparagus  spears  yang  sudah  terdaftar  pada  Direktorat  Merek Departemen Kehakiman RI sebagai milik NG Tjik Goen alias Wiesye S.G. dengan nomor 010068  yang  oleh  terdakwa  merek  tersebut  digunakan  untuk  asparagus  spears  yang
diproduksinya  atau  yang  diperdagangkannya  dengan  cara  membeli  102  (seratus  dua) karton,  @  24  (dua  puluh  empat)  kalengan  asparagus  tanpa  etiket/polosan  produksi  PT ASPARAGUS  NUSANTARA  BATU  MALANG,  dari  saksi  The  Ing  Tjiok  alias  Budi Raharjo  Teguh,  kemudian  ditempeli  etiket  asparagus  spears  merek  KING’S  pada kalengan  polosan  tersebut  dengan  lem  tepung  kanji.  Etiket  tersebut  diproduksi  sendiri oleh  terdakwa  yang  pada  pokoknya  sama  dengan  merek  KING’S  Asparagus  Spears produksi Ng. Tjik Goen alias Wisye S. G yakni sama-sama menggunakan etiket KING’S warna  dasar  putih  dan  ada  warna  biru  dengan  gambar  Asparagus  dalam  piring  warna merah pada sebelah kiri dan kanan dan huruf pada bagian tengah antara tulisan KING’S dan kemudian dijual melalui toko-toko.
Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 82 Undang Undang No 19 Tahun 1992 Tentang Merek.  Sedangkan  dakwaan  subsider  telah  melakukan  perbuatan  menipu  untuk mengelirukan  orang  banyak  atau  orang-orang  tertentu  dengan  maksud  akan  mendirikan atau  membesarkan  hasil  dagangan  atau  perusahaannya  sendiri  atau  orang  lain  yang dilakukan  terdakwa  dengan  cara  menempelkan  etiket  merek  KING’S  pada  barang asaparagus  dalam  kalengan  polosan/tanpa  etiket,  dengan  warna  dasar  putih  dan  tulisan KING’S  putih  pada  warna  dasar  biru  dan  gambar  asparagus  warna  kuning  dalam  piring warna  merah  kemudian  menambahkan  pada  label  kata-kata  KING’S  CHEONG  LTD. Product of Taiwan The Republic of China dan huruf mandarin untuk menimbulkan kesan sebagai  produk  luar  negeri,  padahal  produk  asparagus  dalam  kaleng  polosan  adalah produk  dalam  negeri  ,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  saingannya  sendiri  atau orang  lain  yakni  PT.  SUMBER  SARI  BATU  MALANG  yang  sudah  memiliki  produk asparagus  merek  KING’S  yang  sudah  terdaftar  pada  Direktorat  Merek  Dep.  Kehakiman RI.  Perbuatan  terdakwa  melanggar  Pasal  382  bis  KUHP.  Terhadap  terdakwa,  hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Dalam  perkara  tersebut,  terdakwa  terbukti  ,melanggar  Pasal  82  UU  No  19      Tahun 1992  tentang  Merek  yang  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak menggunakan    merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain  atau  badan  hukum  lain,untuk  barang  atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan  atau diperdagangkan,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  dan  denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah). Dalam salah satu pertimbangan
hukumnya  hakim  mempertimbangkan  bahwa  meskipun  terdakwa  menyatakan  bahwa  ia telah  terlebih  dahulu  menggunakan  merek  tersebut  tetapi  karena  terdakwa  tidak mendaftarkan  hak  atas  mereknya,  maka  hukum  tidak  melindunginya.  Hal  ini  sejalan dengan  sistem  pendaftaran  merek  yang  dianut  undang-undang  merek  yakni  sistem konstitutif,  tidak  lagi  menganut  sistem  deklaratif.  Pendaftaran  merek  dengan  sistem deklaratif  dianut  pada  masa  lalu  ,  yakni  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No  21  Tahun  1961 yang  mengatur  bahwa  hak  khusus  untuk  memakai  suatu  merek  guna  memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau badan lain diberikan  kepada  barangsiapa  yang  untuk  pertama  kali  memakai  merek  tersebut  di Indonesia.  Hak  khusus  untuk  memakai  merek  itu  berlaku  hanya  untuk  barang-barang yang  sejenis  dengan  barang-barang  yang  dibubuhi  merek  itu  dan  berlaku  hingga  tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu . Menurut ketentuan tersebut, pemegang hak atas  merek  adalah  pemakai  pertama  merek.  Pemakai  pertama  dianggap  sebagai  orang yang  mendaftarkan  merek  pertama  kali,  kecuali  jika  dibuktikan  bahwa  ada  orang  lain yang menjadi pemakai pertama merek tersebut.
Pertimbangan  hakim  didasarkan  pada  sistem  pendaftaran  merek  yang  diatur  dalam UU  No  19  Tahun  1992  tentang  Merek  yang  menganut  sistem  konstitutif.  Pasal  3 menyatakan  bahwa  hak  atas  merek  adalah  hak  khusus  yang  diberikan  Negara  kepada pemilik  merek  yang  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk  jangka  waktu  tertentu menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau  memberi  ijin  kepada  seseorang  atau  beberapa orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  menggunakannya.    Sistem konstitutif diatur pula dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan sistem ini lebih  terjamin  kepastian  hukumnya  dan  lebih  memenuhi  rasa  keadilan.  Dalam  kasus tersebut meskipun terdakwa menyatakan lebih dahulu menggunakan merek tetapi karena tidak mendaftarkannya maka tidak dilindungi oleh hukum
c. Kasus Tossa Sakti (Suara Merdeka, 3 Mei 2007)
PT  Tossa  Sakti  yang  menjual  sepeda  motor  merek  Tossa  diadukan  ke  Polres Purwakarta oleh PT Astra Honda Motor (AHM) atas dugaan tindak pidana  pelanggaran hak cipta  dan  hak atas merek  yang  dilakukan  oleh  PT  Tossa  Sakti  yang  menjual sepeda motor  merek  Tossa.  Pengaduan  PT  Astra  Honda  Motor  (AHM)  berdasar  atas  dugaan
penggunaan hak cipta “SUPRA“ dan hak atas merek “ KARISMA “ milik PT AHM yang dilakukan oleh dua dealer PT Tossa Sakti di Purwakarta.
Kasus  serupa  juga  terjadi  di  Kendal    Jawa  Tengah.  Setelah  tertunda  beberapa  kali, majelis  hakim  PN  Kendal  yang  diketuai  oleh  Sindhu  Sutrisno  akhirnya  menjatuhkan vonis    terhadap  Cheng  Sen  Djiang,alias  Gunawan  Chandra,  Direktur  PT  Tossa  Sakti Kaliwungu,  produsen  perakit  sepeda  motor  merek  Tossa  dengan  pidana  denda  Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
Dalam pemeriksaan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 94 Undang  Undang  No.  15  Tahun  2001  tentang  Merek,  yaitu  melakukan  tindak  pidana merek  dengan  memperdagangkan  barang  sepeda  motor bebek  Tossa jenis  KRISMA  dan SUPRA  X  yang  patut  diketahuinya  menggunakan  merek  milik  pihak  lain.  Kedua  jenis kendaraan  roda  dua  itu  sekilas  sulit  dibedakan  dengan  jenis  KARISMA  dan  SUPRA  X produk  PT  Astra  Honda  Motor  (AHM).  KRISMA  itupun  sebelumnya  bernama KARISMA, namun kemudian diubah menjadi KRISMA setelah PT Tossa Sakti disomasi oleh PT AHM.
Kasus  serupa terjadi juga  di  Denpasar Bali,  terdakwa  Iriany Christina  Sri Gusnawati Hutasoit,  SE,  karyawan  PT  Tossa  Sakti  didakwa  telah  melanggar  Pasal  94  UU  No  15 Tahun  2001  Tentang  Merek  dan  divonis  dengan  pidana  denda  sebesar  Rp. 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  oleh  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  Bali.  PN Denpasar menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah memperdagangkan barang yang diketahui menggunakan merek milik orang lain.
Menurut  hemat  penulis,  penjatuhan  pidana  dalam  kasus  tersebut  terlalu  ringan sehungga  tidak  akan  memberikan  efek  jera  bagi  pelakunya.  Bahkan  penjatuhan  pidana dalam  dua  kasus  PT  Tossa  Sakti  tersebut  yakni  putusan  PN  Kendal  dengan  putusan  PN Denpasar  terasa  kurang  memenuhi  rasa  keadilan.  Cheng  Sen  Djiang  alias  Gunawan Chandra, direktur  PT  Tossa  Sakti  Kaliwungu,  Kendal  yang  merupakan  produsen  perakit sepeda  motor  merek  Tossa.  Sedangkan  Iriany  hanya  sebagai  dealer  yang memperjualbelikan  sepeda  motor  Tossa.  Dalam  perkara  ini  posisi  Cheng  Sen  Djiang disamakan  dengan  Iriany  dan  penjatuhan  pidananyapun  tidak  maksimal,  melainkan hampir sama dengan Iriany.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  semestinya  mempertimbangkan  tujuan dibentuknya  UU  Merek.  Tujuan  diundangkannya  UU  Merek  adalah  untuk  melindungi pemegang  hak  atas  merek  terdaftar.  Dengan  pendaftaran  hak atas  merek, pemegang  hak atas  merek  berhak  memperoleh  perlindungan  hukum.  Selain  itu  dalam  konsiderans  UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek butir a menyatakan bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan  merek  menjadi  sangat  penting,  terutama  dalam  menjaga  persaingan  usaha  yang sehat .
Merek  adalah  sesuatu  yang  ditempelkan  atau  dilekatkan  pada  suatu  produk.  Dengan merek,  suatu  benda  dapat  dibedakan  asal  muasalnya,  kualitasnya,  dan  keterjaminan bahwa  produk  tersebut  original.  Dalam  sebuah  merek  melekat  reputasi  dari  produk  baik asal  muasalnya,  kualitasnya  maupun  originalitasnya.  Dengan  merek  diharapkan  para pengusaha  yang  memproduksi  barang  atau jasa  yang  sejenis  dapat  bersaing  secara  sehat dengan cara meningkatkan kualitas produknya.
Tindakan  meniru  atau  memalsukan  merek-merek  yang  terkenal  tanpa  menghiraukan hak-hak  orang  lain  yang  menjadi  pemegang  hak  atas  merek  terdaftar  dengan  motivasi mendapatkan  keuntungan  yang  besar  tentu  akan  mengacaukan  perekonomian  dan merugikan  pihak  lain  karena  akan  mengurangi  omzet  penjualan  sehingga  akan mengurangi  keuntungan  yang  seharusnya  diperoleh.  Bahkan  dapat  menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut, karena konsumen mengganggap bahwa merek yang dulu dipercaya memiliki kualitas yang baik ternyata turun kualitasnya.

## PENUTUP
Dalam  kasus-kasus  pemalsuan  merek,  masih  terdapat  kendala  dalam  penegakan hukumnya, antara lain masih adanya kelemahan dalam UU Merek, perlunya peningkatan pemahaman  tentang  HKI  di  kalangan  penegak  hukum  dan  perlunya  kesadaran  hukum masyarakat, khususnya bagi pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Erma  Wahyuni  et  al,  Kebijakan  dan  Manajemen  Hukum  Merek,  tt,  Yayasan  Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta.
H.  Adami  Chazawi,  2007,  Tindak  Pidana  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual  (  HAKI  ), Bayumedia Publishing, Malang.
Rachmadi  Usman,  2003,  Hukum  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual,  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT Alumni, Bandung.
UU No 19 Tahun 1992 Tentang Merek UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. www.legalitas.org