Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang E-mail : arif.cepe@gmail.com

## Abstrak
Program Keluarga Harapan merupakan program untuk memutus rantai kemiskinan. Kota Malang menerimanya tahun 2013. Pemberdayaan masyarakat dalam PKH ini merupakan langkah  percepatan  untuk  pengentasan  kemiskinan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  (1)  implementasi  pemberdayaan  masyarakat,  (2)  faktor  pendukung  dan penghambat,  dan  (3)  dampak  implementasi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  Program Keluarga  Harapan  untuk  memutus  rantai  kemiskinan  di  Kecamatan  Lowokwaru  Kota Malang.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Berdasarkan penelitian  disimpulkan  bahwa  implementasi  pemberdayaan  dalam  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  adalah  pembenahan  kualitas  hidup  para  peserta  PKH  dengan memperbaiki  aspek  kesehatan  dan  pendidikan  keluarga,  berperan  aktifnya  para  peserta PKH  dalam  mensukseskan  program  ini,  dan  terlibatnya  para  peserta  PKH  dalam sosialisasi  hal  –  hal  yang  baik  kepada  masyarakat  sekitarnya.  Faktor  pendukung  yaitu keberadaan  pendamping  PKH,  keaktifan  pemerintah  daerah  serta  kemauan  masyarakat peserta  program  ini  untuk  menjadi  lebih  baik.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah ketidaksiapan  program  dalam  hal  peraturannya  dan  kesiapan  para  stakeholder  program ini.  Dampak  implementasinya  dapat  terlihat  dari  membaiknya  status  kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan peserta Program Keluarga Harapan di Kota Malang.
Kata kunci : Kemiskinan; Pemberdayaan Masyarakat; Program Keluarga Harapan.

## Abstract
Family Hope program is a program to break the chains of poverty. Malang received it the year 2013. Community empowerment in the PKH step acceleration for poverty reduction. This research aims to analyze (1) implementation of community empowerment, (2) factor endowments  and  a  barrier,  and  (3)  the  impact  of  the  implementation  of  community empowerment  in  the  family  Program  Hopes  to  break  the  chains  of  poverty  in  Sub Lowokwaru  Malang.  The  research  was  conducted  using  qualitative  methods.  Based  on research  it  was  concluded  that  the  implementation  of  empowerment  in  the implementation of the Program of family Expectations are improving the quality of life of participants PKH by improving family health and educational aspects, the active role of the  participants  PKH  in  this  program,  the  national  program  and  the  involvement  of  the participants in the PKH socialization thing – a good thing to the surrounding community. Supporting  factors,  namely  the  existence  of  a  companion  PKH,  liveliness  of  local government as well as the willingness of community participants of this program to  get better.  While  the  factor  penghambatnya  is  a  program  in  terms  of  the  rule  of unpreparedness  and  the  readiness  of  the  program  stakeholders.  The  impact  of  the implementation can be seen in improving the status of the health, education and welfare of the Family Hope Program participants in the city of Malang.
Keywords: Poverty; Community Empowerment; Family Program Expectations.

## IMPLEMENTASI  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DALAM PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN  UNTUK  MEMUTUS  RANTAI
KEMISKINAN DI KOTA MALANG
(Studi d i Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)
Arif Citra Permana, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan.

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  di  Indonesia  adalah  kasus  dan  permasalahan  sosial  yang selalu  menjadi  kajian  yang  tak  pernah  selesai.  Kemiskinan  selalu  menjadi perhatian  dari  pemerintahan  Indonesia,  baik  pusat  maupun  daerah.  Menurut Auliyah  H,  dkk  (2013),  kemiskinan  dapat  menyebabkan  efek  yang  cenderung menyebar  (multiplier  effects)  bagi  kehidupan  masyarakat  secara  keseluruhan. Dimana  kebutuhan  dasar  masyarakat  tidak  mampu  untuk  dipenuhi.  Sehingga keanekaragaman  persoalan  kemiskinan  memerlukan  upaya  penyelesaian  dan pencegahan  yang  lengkap  dan  menyeluruh,  mencakup  berbagai  macam  aspek kehidupan  masyarakat  dan  dilaksanakan  secara  terpadu  dan  terorganisir  secara baik. Menurut Susi L. Rita Y.I (2013), Yepi Y. (2014), kemiskinan yang perlu di selesaikan  paling  utama  adalah  kemiskinan  dalam  bidang  pendidikan  dan kesehatan,  karena  dua  hal  tersebut  merupakan  dua  pilar  penting  pengentasan kemiskinan dalam suatu negara.
Di  Indonesia  sendiri  menurut  BPS,  pada  awal  tahun  2015  jumlah penduduk Indonesia yang terdeteksi ada di bawah garis kemiskinan mencapai 28,6 juta  orang  atau  11,22%  dari  jumlah  total  penduduk  Indonesia  yang  menyebar diberbagai  provinsi  yang  ada.  Dan  di  Kota  Malang  sendiri  jumlah  penduduk dibawah  garis  kemiskinan  di  tahun  yang  sama  sebesar  4,84%  dari  total  jumlah penduduk  900  ribu  jiwa  yang  terdapat  di  5  kecamatan  yang  ada.  Pemerintah Indonesia  sendiri  telah  konsisten  menyelenggarakan  berbagai  macam  program pengentasan  kemiskinan  yang  salah  satunya  adalah  Program  Keluarga  Harapan. Dimana dalam beberapa tahun ini, pemberdayaan masyarakat telah diuji cobakan di  PKH.  Pemerintah  berharap  dengan  adanya  pemberdayaan  ini,  para  peserta program  bisa  segera  mewujudkan  masyarakat  yang  berdaya  dan  mandiri  untuk lepas  dari  kemiskinan  yang  selama  ini  menjadi  permasalahan  yang  tak  kunjung tuntas.
Dengan masuknya pemberdayaan masyarakat dalam program ini perlu adanya pemahaman mengenai implementasi pemberdayaannya, faktor pendukung dan  faktor  penghambatnya  serta  dampak  yang  bisa  diberikan  dalam  pelaksanaan
pemberdayaan  dalam  memutuskan  rantai  kemiskinan  melalui  Program  Keluarga Harapan ini.

## TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Implementasi
Ripley  dan  Franklin  dalam  Winarno  (2016)  menyimpulkan  bahwa implementasi  itu  merupakan  tindakan  –  tindakan  yang  dilakukan  untuk memperoleh  hasil  yang  direncanakan  melalui  program  –  program  yang  disusun oleh para pejabat pemerintahan. Sedangkan V. Meter dan V. Horn dalam Winarno (2016)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  kegiatan yang dilaksanakan oleh individu - individu atau organisasi pemerintahan maupun organisasi  swasta  yang  ditujukan  untuk  mencapai  hasil  -  hasil  yang  telah disepakati  dalam  keputusan  -  keputusan  kebijakan  sebelumnya.  Sehingga implementasi  merupakan  segala  tindakan  membuat  menjadi  nyata  suatu  aturan dan keputusan yang telah disepakati dan disahkan sebelumnya.

## Konsep Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan  sosial  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Kesejahteraan Sosial  No.  11  Tahun  2009  pasal  1  yang  berbunyi  “Kesejahteraan  sosial  adalah kondisi  tercukupinya  keperluan  material,  spiritual,  dan  sosial  warga  Negara  agar dapat  hidup  dengan layak dan dapat  mengembangkan  kualitas diri, supaya  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya”.  Menurut  Suryono  (2014)  bahwa  kesejahteraan sosial  adalah  suatu  tatanan  kehidupan  dan  penghidupan  sosial,  material  maupun spiritual  yang  diliputi  oleh  rasa  keamanan,  kesopanan  dan  ketenangan  lahir  dan batin,  yang  membuat  setiap  warga  Negara  merasa  nyaman  untuk  mengadakan usaha  pemenuhan  kebutuhan  -  kebutuhan  jasmaniah,  rohaniah  dan  sosial  dengan sebaik-baiknya  bagi  diri  sendiri,  keluarga  serta  masyarakat  serta  menjunjung tinggi  hak  asasi  serta  kewajiban  manusia  sesuai  dengan  pancasila.  Dan tercapainya  kesejahteraan  sosial  ketika  (1) segala  permasalahan  sosial  yang  ada dapat  ditangani,  (2)  kebutuhan-kebutuhan  dapat  terpenuhi,  dan  (3)  kesempatan- kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.(Suhendi, 2013)

## Teori dan Konsep Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  kondisi  dimana  terjadi  ketidak  mampuan  untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan  kesehatan.  Kemiskinan  dapat  terlihat  dari  banyak  dimensi,  dan  untuk menggambarkan  banyak  dimensi  kemiskinan  digunakan  istilah  yang  dikenal dengan  “ plural  poverty ”,  yakni  kurang  mampunya  masyarakat  untuk  mengakses segala kebutuhan dasar yang penting bagi dirinya. (Siti, 2013)
Pemberdayaan Masyarakat
Konsep  pemberdayaan  meliputi  pengertian  pembangunan  masyarakat ( community  development )  dan  pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat ( community-based  development ).  Pemberdayaan  masyarakat  pada  hakekatnya ditujukan  untuk  mempermudah  akses  bagi  individu,  keluarga  dan  kelompok masyarakat  terhadap  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mengadakan  proses produksi  dan  kesempatan  berusaha.(Makianggung,  2016).  Sehingga  terdapat  tiga hal  pokok  dalam  pemberdayaan  yaitu  (1)  Pengetahuan  dasar  dan  keterampilan intelektual, (2) Akses  yang mudah kesegala sumber daya pengembangan diri, (3) Organisasi dan kelompok yang selalu mendukung pengembangan diri.

## Program Keluarga Harapan
PKH adalah program unggulan lintas sektor dimana pelakunya adalah berbagai instansi pemerintahan, dimana tujuan utamanya adalah memutuskan dan menghilangkan  rantai  kemiskinan  yang  selama  ini  menjadi  penyakit  dalam pembangunan  negara  (Pedoman  Umum  PKH,  2012).  Menurut  Purwanto  dkk (2013),  PKH  merupakan  pengembangan  sistem  perlindungan  sosial  yang  dapat meringankan dan membantu  pesertanya dalam hal  mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Dan pada beberapa tahun ini, PKH melakukan uji coba  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kelompok  -  kelompok  usaha  bersama miliki para peserta PKH. Dimana diharapkan dengan adanya kelompok usaha ini proses pengentasan kemiskinan bisa segera terwujud  dan menambah  nilai  positif bagi pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekaan kualitatif. Dimana menurut Sugiyono  (2014),  penelitian  deskriptif  merupakan  penelitian  yang  berhubungan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran suatu konsep atau gejala. Dan  metode  kualitatif  sebagai  langkah  –  langkah  penelitian  yang  menghasilkan data  diskriptif  berupa  hasil  wawancara  dari  para  informan  dan  berbagai  perilaku yang dapat diamati saat di tempat penelitian.
Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Data Primer diperoleh dengan wawancara informan, sedangkan data sekunder diperoleh mencari  dokumen-dokumen  yang  sesuai  dengan  tema  penelitian.  Analisis datadilakukan  dengan  menggunakan  Milesdan  Huberman  model  interaktif, analisis  fokus  sebagai  kelanjutan  proses  dari  pengumpulan  data  dan  kesimpulan pembuatan.
Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  11  informan  yaitu;  Kepala Dinas  Sosial;  Camat  Lowokwaru,  Lurah  Tunggulwulung,  Kordinator  PKH; Operator  PKH;  3  orang  pendamping  PKH;  2  orang  ketua  Kelompok  Usaha Bersama; dan beberapa Peserta PKH sebagai pelengkap informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  lapangan diperoleh hasil sebagai berikut :

## 1. Implementasi Pemberdayaan
Dengan  bercermin  melalui  konsep  pemberdayaan  dalam  membangun masyarakat ( community development ) agar dapat memperbaiki kualitas kehidupan serta mengembangkan segala kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat miskin. Dimana  implementasi  itu  dilaksanakan  melalui  3  bidang  penting  dalam  PKH yaitu:  (1)  Bidang  kesehatan,  dengan  kemauan  dan  peningkatan  kepedulian terhadap  keadaan  kesehatan  keluarga.  Dengan  menyukseskan  program  posyandu dan  kepedulian  terhadap  kesehatan  ibu  hamil,  nifas  serta  balita  dalam  keluarga. Serta  kepedulian  kesehatan  terhadap  sesama  dengan  menularkan  hal  –  hal  yang
bermanfaat  kepada  tetangga  –  tetangganya.  Sehingga  kebiasaan  hidup  sehat  bisa terlaksana  dengan  otomatis  di  kehidupan  bermasyarakat.  (2)  Bidang  Pendidikan, keluarga  menjadi  lebih  memperhatikan  akan  keperluan  dan  kebutuhan  anak  – anaknya  dalam  menimba  ilmu  di  bangku  sekolah.  Sehingga  orang  tua  peserta PKH  lebih  mengutamakan  masa  depan  yang  akan  diperoleh  daripada  menyuruh anak  untuk  bekerja  untuk  mencukupi  segala  keperluan  keluarganya.  (3)  Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana merupakan hal  yang sangat baru di dalam program ini.  Dengan  tujuan  memandirikan  para  peserta  PKH  dengan  pembentukan kelompok  usaha  bersama  (KUBE)  yang  mana  nantinya  di  harapkan  bisa menambah kreatifitas serta menambah penghasilan bagi para anggotanya.
Sehingga  dari  pemberdayaan  masyarakat  sendiri  yang  perlu  diperhatikan adalah  tiga  hal  dan  harus  segera  difokuskan  yaitu  :  (a)  Pengetahuan  dasar  yang dipunyai  para  peserta  PKH  dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan  yang ditemui  dalam  melaksanakan  pemberdayaan,  juga  termasuk  keterampilan intelektual para pesertanya. (b) Memperoleh akses yang maksimal ke sumber daya yang  diperlukan  untuk  melakukan  pengembangan  diri  bagi  peserta  PKH.  (c) Terbentuknya  kelompok  usaha  bersama  (KUBE)  yang  mana  membuat  para peserta  PKH  dapat  menjadi  produktif  dan  kreatif  dalam  melakukan  peningkatan pendapatan bersama dan keluarga.
Dimana  dalam  pelaksanaan  implementasi  sendiri  juga  tetap  melihat  pada faktor  –  faktor  yang  dikemukakan  oleh  George  Edward  (dalam  Winarno,    2016) yaitu  :  (a)  Komunikasi,  dimana  terlihat  bahwa  komunikasi  dari  pendamping  ke keluarga penerima manfaat sudah berjalan sangat baik. Hal tersebut dilaksanakan melalui adanya pertemuan kelompok yang dilakukan tiap bulan untuk melakukan sharing bersama – sama. Dimana pertemuan kelompok ini merupakan kewajiban utama  dari  para  penerima  program.  Sehingga  dalam  pertemuan  bulanan  ini  para peserta wajib datang dan berkumpul bersama - sama. Disinilah proses komunikasi bisa  di  laksanakan  sebaik  mungkin.  (b)  Sumber  daya  dimana  sudah  mulai  bisa dicapai  walau  dengan  skala  kecil.  Karena  para  peserta  program  merupakan keluarga yang memiliki pendidikan rendah sehingga perlu perhatiaan ekstra dalam penyampaian  segala  informasi.  Diimbangi  lagi  dengan  keadaan  ekonomi  yang
belum  cukup,  hal  ini  yang  masih  berusaha  diperbaiki  dan  ditingkatkan. Diharapkan  dengan  dilaksanakannya  pemberdayaan  masyarakat  ini  keadaan sumber daya akan lebih baik sehingga implementasi program bisa segera tercapai sesuai  sasaran  yang  diinginkan.  (c)  Kecenderungan  –  kecenderungan  yang  mana pemerintah  daerah  dan stakeholder telah  berpartisipasi  dalam  implementasi program  ini.  Dengan  mendukung  dan  menyelenggarakan  segala  kegiatan  untuk meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dari  para  keluarga  penerima manfaat.  Dimana  pemerintah  daerah  sudah  menganggarkan  secara  khusus anggaran  untuk  mendukung  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  di  Kota Malang.  Dengan  adanya  dukungan  penuh  dari  setiap  pelaku  program  membuat semakin  mudahnya  dan  cepatnya  implementasi  bisa  dilaksanakan.  (d)  Struktur birokrasi  disini  adalah  pelaksana  yang  profesional  dan  handal  yang  mana  di dalamnya  ada  kordinator  wilayah,  operator  dan  pendamping  PKH  yang  dengan tupoksinya  selalu  mendukung  jalannya  implementasi  pemberdayaan  dalam Program  Keluarga Harapan di  Kota Malang. Dibantu  dengan pihak Dinas Sosial Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru dan Kelurahan – Kelurahan yang berada di Kecamatan Lowokwaru.

## 2. Faktor Pendukung
Keberhasilan  implementasi  pemberdayaan  dalam  PKH  sendiri  dapat terwujud  jika  faktor  –  faktor  yang  menjadi  pendukungnya  bisa  berjalan  secara maksimal  sebagaimana  fungsinya.  (1)  Peran  aktif  pendamping  PKH,  dimana menjadi  pelaku  utama  dalam  program  ini.  Dimana  dengan  berperan  aktifnya pendampingan  di  dalam  program  ini  akan  membuat  pemberdayaan  masyarakat dapat  lebih  cepat  terlaksana.  (2)  Peran  aktif  pemerintah  daerah,  keikutsertaan pemerintah daerah dalam program PKH sangat diperlukan sebagai penunjang dan pelengkap.  Yang  mana  pemerintahan  daerah  dengan  anggarannya  dapat mengadakan bermacam - macam kegiatan yang bermanfaat bagi para peserta, baik dalam  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia,  pemberian  tambahan  modal usaha,  serta  pendampingan  tambahan  lainnya.  (3)  Kemauan  Masyarakat  Peserta PKH menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung program ini. Dimana masyarakat  tersebut  mau  berubah  atau  tidak  menjadi  keputusan  langsung  bagi
para  peserta  PKH.  Sebagus  apapun  program  pemerintah  untuk  pengentasan kemiskinan  jika  tidak  diimbangi  dengan  kemauan  untuk  berubah  dari penerimanya maka akan tetap sama seperti sebelum menerima bantuan.

## 3. Faktor Penghambat
Terdapat faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian di lapangan adalah  (1)  Kesiapan  aturan  –  aturan  yang  mengatur  program  ini,  dimana  aturan program  yang masih berubah – ubah membuat implementasi dilapangan menjadi sulit.  Hal  ini  dikarenakan  pemberdayaan  bagi  masyarakat  dalam  program  PKH masih  merupakan pilot  project dimana  masih  belum  ditetapkan  rumusan  yang sesuai  dan  tetap  untuk  berjalannya  pemberdayaan  masyarakat  melalui  Program Keluarga  Harapan.  (2)  Kesiapan stakeholder dalam  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat,  kesiapan stakeholder ini  mungkin  dampak  dari  ketidaksiapan  serta kejelasan  dari  peraturan  yang  telah  dibuat.  Sehingga  membuat  para stakeholder harus dengan cepat menyesuikan dengan keadaan yang ada.

## 4. Dampak Implementasi Pemberdayaan Masyarakat
Dampak  yang  ditemukan  saat  penelitian  adalah  (1)  Bidang  Kesehatan, Masyarakat  mulai  peduli  dengan  kesehatan  keluarganya  melalui  :  pemeriksaan bulanan  bagi  ibu  hamil,  persalinan  kelahiran  di  fasilitas  kesehatan  yang profesional dan mumpuni, pemeriksaan rutin bagi ibu nifas, penyuksesan program posyandu  pada  semua  lapisan  masyarakat,  penimbangan  rutin  balita,  imunisasi lengkap  bagi  para  balita,  pemberian  vitamin  tambahan  bagi  balita,  pengecekan kesehatan  bagi  semua  anggota  keluarga.  (2)  Bidang  Pendidikan,  para  orangtua mulai sadar akan pentingnya bangku sekolah  bagi kelanjutan masa depan anak – anak  penerus  keluarga.  Sehingga  para  peserta  PKH  yang  mempunyai  anak  yang putus sekolah segera mulai membujuk, mencarikan serta menyekolahkan kembali anaknya  tersebut.  Kemudian  perhatian  lebih  diberikan  bagi  anak  –  anak  yang bermasalah dengan kehadiran di sekolahnya. Memang program ini masih melihat kehadiran  bukan  prestasi  namun  dengan  kehadiran  anak  yang  tinggi  disekolah diharapkan  dapat  membuat  anak  tersebut  bisa  menerima  pelajaran  dengan lengkap.  (3)  Bidang  Kesejahteraan  Sosial,  peningkatan  kesejahteraan  bagi  tiap keluarga  peserta  program  adalah  tujuan  utama  dari  adanya  pemberdayaan
masyarakat  dalam  PKH.  Sehingga  dengan  adanya  kelompok  –  kelompok  usaha bersama(KUBE)  dapat  meningkatkan  kreatifitas  serta  penghasilan  mereka. Sehingga  peningkatan  status  dari  keluarga  sangat  miskin  menjadi  status  yang berada diatasnya serta menjadi masyarakat yang mandiri dan berdikari bisa segera diwujudkan. Hal tersebut menandakan bahwa Program Keluarga Harapan dengan pemberdayaan  masyarakat  telah  berhasil  di  implementasikan  untuk  memutuskan rantai kemiskinan.

## KESIMPULAN
Implementasi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  PKH  dapat  terlaksana dengan  :  (a)  Pembenahan  kualitas  hidup  para  peserta  PKH  dengan  memperbaiki aspek  kesehatan  dan  pendidikan  keluarga.  (b)  Berperan  aktifnya  para  peserta program dalam mensukseskan program ini, dimana program ini dijadikan program pemberdayaan  masyarakat  yang  baik  melalui  kelompok  usaha  bersamanya.  (c) Terlibatnya  para  peserta  program  dalam  sosialisasi  hal  –  hal  yang  berguna  dan baik kepada masyarakat sekitarnya, hal ini menjadikan para peserta PKH menjadi pendukung kegiatan – kegiatan pemerintah secara tidak sadar.
Faktor  pendukung  implementasi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  PKH adalah  keberadaan  pendamping  PKH,  peran  aktif  dari  pemerintah  daerah  dan kemauan  peserta  PKH  untuk  mau  berubah  dan  meningkatkan  kesejahteraan  dan taraf hidupnya secara mandiri.
Faktor  penghambat  pemberdayaan  masyarakat  dalam  program  ini  adalah ketidaksiapannya program  ini sehingga aturan  –  aturan  yang mengaturnya masih sering  berganti  –  ganti.  Dan  yang  berpengaruh  selanjutnya  adalah  kesiapan stakeholder dalam mensukseskan dan menyokong program ini.
Dampak  implementasi  pemberdayaan  masyarakat  dalam  PKH  adalah  (1) Meningkatnya kepedulian akan kesehatan keluarga, (2) Meningkatnya kepedulian keluarga  akan  pendidikan  yang  tinggi  bagi  anak  –  anak  dalam  keluarganya,  (3) Dalam  kesejahteraan  sosial  sendiri  bahwa  dengan  adanya  pemberdayaan  maka para  peserta  program  bisa  lebih  mandiri  dan  berdaya  dalam  melihat  peluang  – peluang baru untuk menambah penghasilan keluarganya.

## SARAN
1. Dalam  implementasi  terkadang  ada  ketidaksingkronan  dengan  tujuan program  sehingga  diperlukan  pengawasan  dan  pemantauan  yang  lebih mendalam,  serta  penguatan  sumber  daya  manusia  kepada  penerima manfaat agar bisa lebih berkomitmen dengan peraturan yang telah ada.
2. Perlunya  penelitian  secara  khusus  mengenai  kondisi  masyarakat  yang miskin  di  lapangan  dari  segi  kebutuhan  serta  kemauan  melakukan tindakan, sehingga diperoleh hasil untuk menunjang perumusan kebijakan mengenai  pemberdayaan  masyarakat  terutama  dalam  pemutusan  rantai kemiskinan  dan  menjadikan  masyarakat  miskin  tersebut  menjadi  lebih berdaya dan mandiri.
3. Pembuatan  kebijakan  perlu  memperhatikan  kondisi  riil  dilapangan  dan melibatkan semua pihak terkait ( stakeholder ), sehingga dalam pembuatan kebijakan  harus  ada  sosialisasi  dan  kordinasi  yang  menyeluruh  dan mendalam sebagai langkah meminimalisir munculnya permasalahan ketika diimplementasikan.  Serta  peran  serta stakeholder dalam  sosialisasi implementasi kebijakan akan sangat membantu penyuksesan program ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Suryono,  2014.  Kebijakan  Publik  Untuk  Kesejahteraan  Rakyat. Transparansi, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, vol 6, no 2, 98-102 Ahmad  Suhendi,  2013.  Peranan  Tokoh  Masyarakat  Lokal  Dalam  Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Informasi, vol 18, no 2, 105-116
Auliyah  Husnah,  Hermawan  dan  Abdul  Wachid.  2013.  Evaluasi  Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Sebagai Upaya Mendukung Pencapaian Target MDG’s  (Millenium  Development  Goals)  Di  Provinsi  Jawa  Timur (Studi  Pada  Crisis  Center  Pendampingan  Provinsi  Jawa  Timur).  JAP Vol 1, No 3, 9-17
Kementrian Sosial RI. 2012. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH).
Jakarta  (ID):  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial Kementrian Sosial RI.
Purwanto  SA,  Sumartono,  Makmur  M.  2013.  Implementasi  Kebijakan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Memutus  Rantai  Kemiskinan (Kajian  Di  Kecamatan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto).  Jurnal Wacana, vol 16, no 2, 79-96
Siti  Internawati,  2013.  Studi  Pelaksanaan  Pendataan  Keluarga  Miskin  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan  Di Desa  Danau  Redan  Kecamatan  Teluk  Pandan.  Jurnal  Administrasi Negara, vol 1, no 2, 309-323
Sugiyono, 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D&R, Bandung
: Alfabeta
Susi  L.  dan  Rita  Y.I  2012.  Analisis  Prioritas  Penanggulangan  Kemiskinan Menurut  Kabupaten/  Kota  Di  Provinsi  Riau.  Jurnal  Sosial  Ekonomi Pembangunan 7, 71-87
Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial . Bandung: Aneka Ilmu.
Vanni  Junaidi  Makianggung.  2014.  Pemberdayaan  Masyarakat  Usaha  Kecil  Dan Menegah Di Kecamatan Matuari Kota Bitung.
Yepi Yigibalom. 2014. Efektivitas Program Beras Untuk Keluarga Miskin Dalam
Penanggulagan  Kemiskinan  Di  Kecamatan  Tiom  Kabupaten  Lanny Jaya. Jurnal Administrasi Publik, 120-135
Winarno,  Budi.  2016.  Kebijakan  Public  Era  Globalisasi  Teori,  Proses  dan  Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS.