## THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR SYARAT ON  TRANSACTION OF SHOES BY DROPSHIP SYSTEM IN THE CITY OF BANDA ACEH (A Study Case of Dropshipper in Syiah Kuala Sub-District)
Ade Nidya Fernanda, Muhammad Siddiq, Rispalman,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adenidyafernanda@gmail.com , msiddiq@ar-raniry.ac.id , rispalmanmj@gmail.com

## Abstract
Dropshipping  is  a  form  of  online  buying  and  selling  in  which  business  actors  act  as intermediaries between genuine sellers  (suppliers) and consumers. Shoe dropshippers in Syiah Kuala  District  do  not  stock  goods  and  do  not  take  care  of  shipments  so they  do  not  know  the actual condition of the goods. Sometimes in online buying and selling like this there is a risk in the  form  of  defects/damage  to  goods,  shipping  errors,  etc.  so  a  warranty  system  is  needed  to protect both parties from loss or disputes at a later date. The problem in this research is what is the form of return guarantee in the sale and purchase agreement of shoes in Syiah Kuala District by dropship and how is the khiyār review of the terms of the return guarantee form of dropship shoe  purchase.  In  this  study  the  authors  used  a  sociolegal  approach  with  descriptive  analysis research  methods  based  on  data  obtained  from  interviews.  The  result  of  this  research  is  the guarantee  provided  by  the  dropshipper  in  the  Syiah  Kuala  District  in  the  form  of  exchanging goods (returns) and a refund (refund) for 3x24 hours with certain terms and conditions. In the concept  of  fiqh  muamalah,  the  return  guarantee  has  relevance  to  the  khiyār  requirement, because  the  dropshipper  provides  an  option  for  returns  within  a  certain  time  in  order  to guarantee the willingness of the parties. The provision of 3 days is in accordance with the terms of  the  khiyār  time  according  to  the  terms  of  the  fuqaha.  The  difference  lies  in  the  form  of guarantee  provided,  in  khiyār  the  terms  of  sale  and  purchase  can  be  canceled  if  there  is consumer  defect  or  dissatisfaction,  while  the  return  guarantee  by  most  dropshippers  only provides exchange of goods, which shows that the sale and purchase cannot be canceled.
Keywords: Khiyār Syarat, Dropship Sale and Purchase, Guarantee, Returns, Refunds

## A. Pendahuluan
Salah satu prinsip jual beli dalam Islam adalah kerelaan yang dapat diwujudkan dengan keleluasaan waktu dan pengetahuan para pihak terhadap objek transaksi, baik dari sisi manfaat, kualitas,  maupun  spesifikasinya.  Dalam  hal  ini,  Islam  memberikan  kesempatan  kepada  para pihak untuk menentukan akan melangsungkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad,  yang dikenal dengan hak khiyār. Salah satu bentuk khiyār dalam fikih muamalah adalah khiyār syarat . Khiyār  syarat merupakan  hak  pilih  yang  ditetapkan  bagi  salah  satu  pihak  yang berakad  atau  keduanya  untuk  meneruskan  atau  membatalkan  jual-beli  selama  masih  dalam tenggang waktu yang ditentukan.
Saat  ini,  kebutuhan  akan  implementasi khiyār semakin  meningkat,  seiring  dengan berkembangnya  model-model  bisnis  baru  yang  menggunakan  kecanggihan  teknologi,  dimana penjual  dan  pembeli  tidak  bertemu  secara  langsung.  Hal  ini  berdampak  pada  kemungkinan terjadinya  berbagai  kecurangan  maupun  penipuan  dari  salah  satu  pihak.  Adanya khiyār  syarat sebagai antisipasi dan bentuk kehati-hatian para pihak dari kerugian yang mungkin ditimbulkan serta  dapat  menumbuhkan  rasa  saling  percaya  antar  sesama  yang  dapat  menguntungkan  kedua belah pihak di masa sekarang maupun masa kemudian. 1
Salah satu  model bisnis baru  yang sedang diminati  masyarakat  saat  ini adalah  jual beli online dengan menggunakan sistem dropship . Dropshipping merupakan penjualan produk yang bermodalkan  foto  dari supplier yang  diunggah dropshipper di  media  sosial  ataupun  di marketplace tanpa  harus  menyetok  barang  dan  menjual  kepada  konsumen  dengan  harga  yang ditentukan oleh dropshipper. 2
Selain kemudahan dalam sistem dropship , ternyata transaksi ini juga kelemahannya. Dari segi  kepastian  hukum,  perlindungan  terhadap  konsumen  dan  tanggung  jawab  dari  pihak dropshipper masih lemah. Hal ini karena pihak dropshipper dalam menawarkan barangnya tidak benar-benar  mengetahui  kondisi  dan  kualitas  dan  tidak  pernah  melihat  langsung  barang  yang dijualnya,  melainkan  hanya  melihat  kualitas  barang  melalui  foto  dan  spesifikasi  yang  tertera dalam  website  resmi supplier atau  katalog  yang  dikirim supplier .  Sehingga dropshipper tidak bisa menjamin keadaan barang kepada konsumen.
Dalam  mengimplementasikan khiyār pada  transaksi  jual  beli,  salah  satunya  dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap objek transaksi yang berupa garansi. Garansi adalah jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dan penjual memberi jaminan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian atas  barang  yang  diperdagangkan.  Garansi  mempunyai  jangka  waktu  tertentu,  baik  yang  telah ditetapkan penjual maupun disepakati kedua belah pihak. 3
Dalam transaksi jual beli online secara dropship, terkadang terdapat keluhan konsumen mengenai  produk  yang  dipesannya,  baik  karena  terdapat  kecacatan  pada  produk,  kekeliruan dalam pengiriman, dan juga ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Hal  ini  tentu  saja  menimbulkan  ketidakpuasan  pada  pembeli  dan  mereka  merasa  dirugikan.
1 Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  dan  Sapiudin  Shidiq, Fiqh  Muamalah, (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015), hlm. 77.
2 Ahmad  Syafii, Step  by  Step  Bisnis  Dropshipping  dan  Reseller, (Jakarta:  PT  Elex  Media  Komputindo, 2013), hlm. 2.
3 Chairuman  Pasaribu  dan  Sahrawardi  K.  Lubis ,  Hukum  Perjanjian  dalam  Islam ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2004), hlm. 44.
Dalam  hal  ini, dropshipper memiliki  cara  tersendiri  dalam  menangani  keluhan  dari  konsumen sesuai dengan ketentuan masing-masing supplier dimana mereka menjalin kerjasama.
Ditinjau  dari  konsep khiyār ,  jika  terdapat  ketidaksesuaian  atau  kecacatan  pada  objek transaksi yang menyebabkan ketidakrelaan salah satu pihak, maka penjual harus memberi pilihan kepada  konsumen  untuk  melanjutkan  jual  beli  atau  membatalkannya.  Pada  transaksi  jual  beli dropship di  Kecamatan  Syiah  Kuala,  ada dropshipper yang  hanya  memberikan  jaminan penggantian  barang  tanpa  memperbolehkan  konsumen  untuk  mengambil  kembali  uang  yang telah  dibayarnya.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  konsep khiyār syarat dalam fiqh muamalah .
Pusat penelitian ini bertumpu pada dua masalah, yaitu:  Bagaimana bentuk garansi  retur pada  perjanjian  jual  beli  sepatu  di  Kecamatan  Syiah  Kuala  secara dropship; dan Bagaimana tinjauan khiyār syarat terhadap bentuk  garansi  retur pada pembelian sepatu  secara dropship di Kecamatan Syiah Kuala.

## B. KONSEP KHIYĀR SYARAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA DROPSHIP

## 1. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyār
Secara  etimologi ,  khiyār berasal  dari  kata ikhtiyār atau at-takhyīr yang  dalam  Bahasa Arab diartikan sebagai pilihan. Adapun secara terminologi, definisi khiyār menurut para ulama fiqh antara lain:
Sayyid Sabiq mendefinisikan khiyār sebagai:
ءاَغْلِلإا ِوَأ ِءاَضْمِلإا َنِم ِرْمَلأا ٍْيَْخ ُبَلَط َوُه ُراَيِلخا
“ Khiyār adalah  mencari  kebaikan  dari  dua  perkara,  melangsungkan  atau  membatalkan (jual beli)”. 4
Wahbah Zuhaily mendefinisikan khiyār sebagai:
ِنْ َ ِااَلَتَ ُ ْلِل اً ْتَ َر ِ ِ ْ َتَ ِ  ِ ِااَضْمِ  ِ َ َ َو ِ ْ َللا ِءاَضْمِ  َْ َتَ  ُراَيِلخا ِ ِااَلَتَ ُ ْلِل َ ْوُ َ  ْ َأ “Hak  pilih  bagi  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  yang  melaksanakan  transaksi  untuk melangsungkan  atau  membatalkan  transaksi  yang  disepakati  sesuai  dengan  kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”. 5
Dari  definisi  ulama  fiqh  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa khiyār adalah  pilihan  untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya disebabkan adanya cacat pada komoditi yang dijual, atau ada perjanjian pada saat akad antara para pihak, atau karena sebab yang lain. Status khiyār menurut  ulama  fiqh  adalah  disyari‟atkan  atau  diperbolehkan. Khiyār dapat  membuat  akad  jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, salah satunya ialah kerelaan pihak yang berakad.
5 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.
Jika hal ini tidak terpenuhi maka transaksi tersebut menjadi batil. 6 Hal ini sejalan dengan firman Allah:
اْوُتَ َماَء َنْ ِذَّلا اَهُّتَ َأَ
ْمُ ْ ِّم ٍضاَرَتَت ْ َأ ًةَراَِتِ َ ْوُ َت ْ َأ  َّلَِ  ِطاَبلاِ  ْمُ َ ْتَيَتَ  ْمُ َلاَوْمَأ اْوُلُكْأَت  َلَ ... ( ءا  لا : ٢٩ )
Artinya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling  memakan  harta saudaramu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka.” 7 (QS. An-Nisa‟ [4]: 29)
Khiyār hukumnya  boleh  berdasarkan  sunnah  Rasulullah  saw.  Di  antaranya  hadits  yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar
َرَ ُ  ِنْ ا ِنَ َااَا اَ ُهْتَ َ  ُاا َ ِ َر : َمَّلَ َو ِ ْيَلَ  ُاا  َّلَ  ِِّ َّ لا َااَا : ُاْوُ َتَ  ْوَأ اَاَّرَ َتَ َتَ  َْلَ اَم ِراَيِلخاِ  ِ اَلْتَيَتَبلا
ِ ِبِااَ ِل اَُ ُ َاَأ : ْرَتَ ْخِا . َااَا اََ ُرَو : ٍراَيِخ َ ْيَتَ  ُ ْوُ َ  ْوَأ . ( يراخبلا هاور )
Dari  Ibnu  Umar  r.a.  ia  berkata:  Nabi  saw.  bersabda:  “Penjual  dan  pembeli  boleh melakukan khiyār selama keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan pada temannya:  pilihlah.  Dan  kadang-kadang  beliau  bersabda:  atau  terjadi  jual  beli khiyār . (HR. Bukhari) 8

## 2. Macam-macam Khiyār dalam Fiqh Muamalah
Khiyār ada yang ditetapkan berdasarkan persyaratan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, yaitu khiyār ta’yin dan khiyār syarat, dan ada pula yang ditetapkan langsung oleh syara‟, walaupun tidak diisyaratkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu khiyār majelis , khiyār ru’yah, dan khiyār ‘aib.
a. Khiyār Majelis
Khiyār  majelis didefinisikan  sebagai  hak  pilih  bagi  para  pihak  untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama para pelaku akad masih berada di tempat berlangsungnya  akad  dan  belum  berpisah  badan. 9 Adapun  dalil  yang  menunjukkan kebolehan khiyār majelis antara lain:
َااَا َمَّلَ َو ِ ْيَلَ  ُاا  َّلَ  ِِّ َّ لا ِنَ  ُ ْ َ  ُاا َ ِ َر ٍ اَ ِا َنْ  َمْيِ َا ْنَ : ْ ِإَ  اَاَّرَ َتَ َتَ  َْلَ اَم ِراَيِلخاِ  ِ اَلْتَيَتَبلا اَ ِهِلْيَتَ  ُةَكَرَتَ  ْتَ ُِمُ اَ َ َكَو اَ َذَك ْ ِ  َو اَ ِهِلْيَتَ  ِْفِ اَ َُلذ َكِرْوُتَ  اَ َّتَيَتَ  َو اَاَ َ ( يراخبلا هاور )
“Dari Abdullah bin Harits ia berkata: Saya mendengar Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi saw.  Beliau  bersabda:  “Penjual  dan  pembeli  boleh  melakukan khiyār selama  mereka berdua  belum  berpisah.  Apabila  mereka  berdua  benar  dan  jelas,  mereka  berdua  diberi keberkahan  dalam  jual  beli  mereka,  dan  apabila  mereka  berdua  berbohong  dan
6 Idri, Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 179.
7 QS. An-Nisa‟ (4): 29 8 Ahmad  Mudjab  Mahali  dan  Ahmad  Rodli  Hasbullah, Hadits-hadits  Muttafaq  ‘alaih  Bagian  Munakahat dan Muamalat, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 96.
9 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 83.
merahasiakannya,  maka  dihapuslah  keberkahan  jual  beli  mereka  berdua.”  (HR. Bukhari) 10
Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan khiyār majelis. Adapun Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah menyatakan khiyār majelis ini berlaku selama para pihak masih berada  dalam  majelis  akad,  meskipun  akad  telah  sah  dengan  ijab  qabul.  Sementara  itu, menurut Hanafiyah khiyār majelis tidak berlaku, kecuali dipersyaratkan oleh para pihak. Malikiyah  juga  berpendapat  bahwa  tidak  ada khiyār  majelis karena  akad  telah  bersifat lazim ketika ijab dan kabul telah diucapkan. Pendapat ini didasari oleh firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan setiap Muslim untuk memenuhi akad-akad yang telah mereka buat, sedangkan khiyār berarti menarik kembali akad yang sudah terjadi. 11
b. Khiyār Aib
Khiyār  aib adalah  hak  untuk  membatalkan  atau  melangsungkan  jual  beli  jika terdapat  suatu  cacat  pada  objek  transaksi  dan  cacat  tersebut  tidak  diketahui  pemiliknya ketika  akad  berlangsung  sekalipun  tidak  ada  persyaratan  untuk khiyār .  Mengenai keabsahan khiyār aib , seluruh ulama bersepakat bahwa khiyār aib itu disyariatkan karena jika  pembeli  mendapat  barang  yang  cacat  ia  akan  merasa  dirugikan  sehingga  asas kerelaan dalam Islam tidak dapat terwujudkan. 12 Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.
َااَا ِِّ َهُاا ٍرِماَ  ِنْ  َةَبْ ُ  ْنَ : ُتْلَِسَ
ُاْوُ َتَ  َمَّلَ َو ِ ْيَلَ  ُاا  َّلَ  ِاا ِاْوُ َر
: ُّلَِيَ  َلَ ِمِلْ ُلدا ْوُخَأ ُمِلْ ُلدا ُ َل ُ َ َّتَيَتَ   َّلَِ  اًلْتَيَتَ  ِ ْيِخَأ ْنِم َعاَ  ْ ِ  ٍمِلْ ُ ِل ( مكالحا هاور )
Dari Uqbah bin „Amir Al-Juhani ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Seorang  muslim  adalah  saudara  muslim  yang  lain,  tidak  halal  bagi  seorang  muslim apabila menjual barang jualan kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat melainkan ia harus menjelaskan (memberitahukan) kepadanya. (HR. Al-Hakim) 13
c. Khiyār Ru’yah
Khiyār ru’yah adalah hak pilih bagi „ aqidain untuk menyatakan berlangsung atau batalnya  akad  terhadap  objek  yang  belum  dilihat  ketika  akad  berlangsung. Khiyār ini berlaku  jika  barang  tersebut  tidak  ada  di  tempat  berlangsungnya  akad  ataupun  barang tersebut tertutup dan sulit dilihat sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi barangnya. 14
10 Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi, Hadits Shahih Bukhari Muslim, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok: PT. Palapa, 2017), hlm. 422.
11 Rozalinda, Fikih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari’ah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 120.
12 Oni  Sahroni, Fikih  Muamalah:  Dinamika  Teori  Akad  dan  Implementasinya  dalam  Ekonomi  Syari’ah , (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm. 118-119.
13 Abu  Bakar  Jabir  Al-  Jazairi, Minhajul  Muslim:  Pedoman Hidup  Seorang  Muslim, terj. Andi  Subarkah, (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 616.
14 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat …, hlm. 232.
Para  ulama  fiqh  berbeda  pendapat  mengenai  keberlakuan khiyār  ru’yah . Penetapan  hukum khiyār  ru’yah sejalan  dengan  pendapat  mereka  mengenai ba’i  ‘ain ghāibah yaitu  menjual  barang  yang  belum  terlihat.  Adapun  jumhur  ulama  yang  terdiri dari  ulama  Hanafiyah,  Malikiyah,  Hanabilah,  dan  Dzahiriyah  berpendapat  bahwa ba’i ‘ain ghāibah itu boleh, berdasarkan hadits Nabi saw. riwayat Daruqutni:
َااَا ُ ْ َ  ُاا َ ِ َر َةَرْتَ َرُه ِْ َأ ْنَ :
ِراَيِلخاِ  َوُهَتَ  ُهاَرَتَ  َْلَ اًئْيَش ىَرَتَ ْشا ِنَم َمَّلَ َو ِ ْيَلَ  ُاا  َّلَ  ِاا ُاْوُ َر َااَا
ُهَأَر اَذِ ( طارا لا هاور )
Diriwayatkkan  dari  Abu  Hurairah  ra.  ia  berkata:  “Siapa  yang  membeli  sesuatu  yang belum dilihat maka ada khiyār apabila ia melihat barang.” (HR. Ad-Daruqutni) 15
Hadits  ini  menunjukkan  bahwa khiyār  ru’yah dapat  berlaku  pada  transaksi  jual beli salam .  Berbeda  dengan  Ulama  Syafi‟iyah  dalam qaūl  al-jadīd yang  menyatakan bahwa khiyār ru’yah itu tidak berlaku yang sejalan dengan pendapat mereka bahwa jual beli ghāib itu  tidak  sah,  baik  barang  itu  disebutkan  sifat  waktunya  saat  akad  maupun tidak. Karena menurut mereka akad itu mengandung kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat menjerumuskan pada perselisihan. Nabi Saw. juga melarang jual beli gharār . 16
d. Khiyār Syarat
Khiyār  syarat adalah  hak  para  pihak  yang  melakukan  akad  untuk  meneruskan atau  membatalkan  jual  beli  selama  masih  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan  saat akad  berlangsung.  Jumhur  ulama  sepakat  bahwa khiyār ini  dibolehkan  dengan  maksud untuk melindungi hak-hak para pihak dari unsur penipuan dan kecurangan yang mungkin dilakukan suatu pihak. 17 Sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Nabi
ْتَرَ َ َ  ِ ِ ْأَر ِْفِ ٌةَّمآ ُ ْ َتَ اَ َأ ْ َا  ًلًُجَر َ اَك َو َرَ ُ  ُنْ  ُذِ ْ ُم ْيِّ َج َوُه َااَا َ اَّبِا ِنْ   َيََْيَ ِنْ  ِ َ َُّمُ ْنَ ُ َل َااَ َتَ  َمَّلَ َو ِ ْيَلَ  ُاا  َّلَ  ِِّ َّ لا  َتَأَ  َُ ْغَتَ  ُااَ َتَ   َلَ َ اَ َ  ِتَراَ ِّ لا َ ِلاَذ  َلَ  ُعَ َ   َلًَااَكَو ُ ُااَ ِل : َتْاَأ اَذِ َتْلَتَ اَ َةَ  َلًِخ  َلَ ِ  اَهَتَ ْلَتَ ْتَ ِا ٍةَللِ  ِّلُك ِْفِ َتْاَأ َُّ َث َلًَ  ِراَيِلخا
اَهْدُدْراَ  َتْطِخَ  ْ ِ َو ْ ِ ْمَأَ  َتْيِ َر ْ ِ   ٍااَيَل
اَهِبِااَ   َلَ . ( يراخبلا هاور )
Dari  Muhammad  bin  Yahya  bin  Hibban  ia  berkata  ia  adalah  kakek  saya  Munqidz  bin Umar, dan ia adalah seorang laki-laki yang tertimpa penyakit pada kepalanya, sehingga lidahnya pecah (bicaranya tidak lancar). Tetapi ia tidak mau meninggalkan dagangannya. Maka  jual  belinya  selalu  merugi  karena  tertipu.  Kemudian  ia  datang  kepada  Nabi  saw. maka Nabi bersabda kepadanya: “Apabila engkau melakukan jual beli maka katakanlah tidak boleh ada penipuan. Kemudian engkau bisa melakukan khiyār dalam setiap barang yang engkau beli dalam masa tiga hari, apabila engkau suka (setuju) maka engkau bisa
15 Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  al-Baihaqi, Sunan  Qubra  juz  5 ,  (Beirut-Lebanon:  Dar  Al-Kotob  Al- Ilmiyah, 2003), hlm 440.
16 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 141.
17 Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) , hlm. 140.
menahannya (meneruskan jual belinya), dan apabila engkau tidak suka, maka engkau bisa mengembalikannya kepada pemiliknya. (HR. Bukhari) 18
Adapun khiyār syarat berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Khiyār  syarat berlaku  jika khiyār telah  disepakati  saat  akad  dan  juga  dapat  berlaku karena adanya ‘urf menurut Imam Malik.
b. Khiyār  syarat berlaku  dalam  akad-akad  yang  lazim  yang  bisa  di- fasakh dan  tidak disyaratkan ada serah terima ( taqabudh ) di majelis .
c. Khiyār harus  dibatasi  waktunya,  jika  jangka  waktu khiyār tidak  jelas  atau  tanpa batasan, maka khiyār menjadi tidak sah. 19
e. Khiyār Ta’yin
Khiyār  ta’yin adalah  hak  yang  dimiliki  pihak  yang  berakad  untuk  menentukan salah  satu  dari  barang  yang  berbeda  harga  dan  kualitasnya.  Abu  Hanifah  menyatakan keabsahan khiyār  ta’yin berdasarkan istihsān. Terkadang  seseorang  tidak  mengetahui kualitas barang yang dibelinya dan membutuhkan bantuan pihak lain dalam menentukan pilihan barang yang diinginkannya. Sehingga menurut Abu Hanifah khiyār ini dibolehkan agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya. 20 Ulama Hanafiyah membolehkan khiyār ta’yin dengan mengemukakan syarat untuk sahnya akad ini, diantaranya: pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas, barang itu  berbeda  harganya,  dan  tenggang  waktu  untuk khiyār  ta’yin harus  ditentukan.  Dan menurut  Ulama  Hanafiyah khiyār hanya  berlaku  dalam  transaksi  yang  bersifat pemindahan hak milik dan mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli. 21
Adapun  jumhur  ulama  fiqh  tidak  menerima  keabsahan khiyār  ta’yin yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini, karena dalam syari‟at  ada ketentuan bahwa kualitas dan  kuantitas  objek  jual  beli  harus  jelas,  sedangkan  dengan  berlakunya khiyār  ta’yin menunjukkan bahwa objek transaksi tidak jelas kualitasnya dan termasuk dalam jual beli jahalah . 22
3. Pandangan Fuqaha’ tentang Jangka Waktu Khiy ā r Syarat
Para  ulama  fiqh  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  jumlah  hari  yang  dijadikan tenggang  waktu  dalam khiyār  syarat .  Menurut  Abu  Hanifah,  Zufar  ibn  Huzail,  pakar  fiqih
18 Muhammad  bin  Ali  Asy-Syaukani, Nayl  al-Authar  Jilid  4, Terj.  A.  Qadir  Hassan,  dkk,  (Surabaya:  PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 1714.
19 Oni Sahroni, Fikih Muamalah: Dinamika…, hlm. 122-123.
20 Ibid , hlm. 125 21 Shalah  ash-Shawi  dan  Abdullah  al-Muslih, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam, Terj.  Abu  Umar  Basyir, (Jakarta: Darul Haq), hlm. 50-51.
22 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat…, hlm. 103
Hanafi  dan  Syafi‟i  sepakat  bahwa  tenggang  waktu  untuk khiyār  syarat haruslah  masa  yang diketahui  dan  tidak  lebih  dari  tiga  hari.  Dalam  rentang  waktu  3  hari,  menurut  mereka  sudah memadai  bagi  para  pihak  untuk  memutuskan  untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  jual  beli, sehingga  keduanya  sudah  dapat  memanfaatkan  objek  transaksi  untuk  kepentingan  masing- masing. 23
Keberadaan khiyār sebenarnya bertentangan dengan hukum asal jual beli karena dengan adanya khiyār dapat  menghalangi  perpindahan  kepemilikan  antara  para  pihak  yang  berakad. Namun ada dalil  yang menyelisihi hukum asal ini,  yaitu hadits mengenai Hibban bin Munqidz yang  melakukan  penipuan  dalam  jual  beli  sehingga  pembeli  mengadu  kepada  Rasulullah  yang ketika itu bersabda:
ِنَ
تاَ ايبْلا  ِفِ  غ  َ اَك ّيِراَ ْا ْلأا ورْ َ  ن  ذ  م نْ   اَبِا َّ َأ َرَ ُ  ِنْ ا ِ ْيَلَ  ُ َّللا  َّلَ   ِ َّ لا ُ َل َااَ َتَ
ٍ اَّ َأ َةَ  َلًَ  ُراَيِْلخا َِلَِو َةَ  َلًِخ  َلَ ْلُ َتَ  َتْلَتَ اَ  اَذِ  َمَّلَ َو ( هاور مِكاَْلحا ) 24
“Dari Ibnu Umar bahwa Hibban bin Munqidz bin Amru Al-Anshari melakukan penipuan dalam jual beli. Maka Nabi Saw. berkata kepada-Nya: “Apabila seseorang membeli suatu barang maka katakanlah kepada penjual, “Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR. Al-Hakim).
Adapun  menurut  ulama  Malikiyah,  penentuan  tenggang  waktu khiyār  syarat bersifat relatif tergantung pada objek yang diperjualbelikan. Barang yang dijual di pasaran memiliki jenis dan  kondisi  yang  berbeda-beda.  Pada  komoditi  yang  tidak  dapat  bertahan  lama  atau  mudah busuk, seperti buah-buahan, maka tidak boleh disyaratkan masa khiyār lebih dari satu hari. Pada komoditi niaga seperti baju, sepatu dan sejenisnya masa khiyār- nya adalah tiga hari. Begitu pula pada  binatang  tunggangan  masa khiyār- nya  adalah  tiga  hari.  Pada  jual  beli  tanah,  rumah  dan sejenisnya membutuhkan waktu khiyār yang lebih lama, masa khiyār berlangsung selama 36 hari, atau 38 hari menurut jumhur ulama. Jika lebih lama dari waktu tersebut maka akadnya batal.
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani yang merupakan sahabat Abu Hanifah,  dan  ulama  Hanabilah  tenggang  waktu khiyār  syarat ditetapkan  berdasarkan kesepakatan para pihak dan waktunya harus tertentu dan diketahui para pihak, meskipun dalam waktu  yang  lama.  Mereka  berpendapat  bahwa khiyār disyariatkan  agar  orang  yang  melakukan akad  merasa  puas  dan  boleh  musyawarahkan.  Selain  itu,  karena khiyār adalah  hak  yang bergantung  pada  syarat,  maka  penentuannya  dikembalikan  pada  syarat,  seperti  masa penangguhan.  Dalil  mereka  adalah  hadits  yang  menyatakan  bahwa  Ibnu  Umar  membolehkan khiyār sampai 2 bulan. 25
23 Rahmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001 ) , hlm. 106-107. 24 Ibnu Hajar Al-Asqalāni, Takhrīj Ahādīts Al-Hidāyah Juz 2 , (Beyrut: Dār al-Ma‟rifah), hlm. 148.
25 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat…, hlm. 229-230.

## 4. Akad dalam Transaksi Dropshipping
Dalam  bisnis dropship terdapat  dua  hubungan  hukum.  Dalam  hubungan supplier dan dropshipper terjalin  akad samsarah dimana dropshipper bertindak  sebagai  perantara  antara supplier dengan konsumen dalam menjualkan barangnya. Adapun akad antara dropshipper dan konsumen yaitu jual beli salam . 26 Untuk mengetahui apakah transaksi dropship ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka dapat ditinjau melalui rukun dan syarat masing-masing akad.
a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Samsarah
Samsarah merupakan  perantara  dua  pihak  yang  berkepentingan  dengan mendapatkan  kompensasi  baik  berupa  upah  ( ujrah ),  bonus,  atau  komisi  ( ji’alah )  dan tanpa menanggung resiko dari penjualan tersebut. 27 Samsarah diperbolehkan dalam Islam dan akad ini sangat  menguntungkan para pihak,  di  mana simsār membantu  menjualkan barang seseorang dan mendapatkan upah darinya. 28 Sebagaimana dalam Hadits:
َااَا ِراَرْ ِ ْ ا  َ ْلَم ِْفِ ُ ْ َ  ُاا َ ِ َر ٍساَّبَ  ِنْ ا ِنَ
:
َداَز اَ َ  اَذَ ِ  َ ْوَّتَثلا اَذَه ْ ِ  َاْوُ َتَ  ْ َأ َسْأَ   َلَ
َ َلَوُهَتَ ( يراخبلا هاور )
Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. dalam perkara simsār ia berkata tidak apa-apa, jika seseorang  berkata  juallah  kain  ini  dengan  harga  sekian,  lebih  dari  penjualan  harga  itu adalah untuk engkau.” (HR. Bukhari) 29
Hadits  tersebut  menunjukkan  kebolehan  akad samsarah dan  seorang  perantara ( simsār )  boleh  mengambil  upah  dari  kelebihan/penambahan  harga  jual  suatu  barang dengan persyaratan bahwa hal tersebut telah disepakati diantara kedua belah pihak yang melakukan  kerjasama  bisnis  tersebut.  Dalam  pelaksanaannya,  tidak  boleh  terjadi penipuan oleh satu pihak kepada pihak lain dan tidak menyalahi ketentuan nash serta ada unsur tolong menolong dan memberi manfaaat. 30
Dalam  menjalankan  transaksi  bisnis  dengan  menggunakan  akad samsarah , terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 31
1) Al-Muta’aqidani (pihak yang berakad), yaitu pihak simsār (perantara) dan pihak pemilik  harta.  Pihak simsār hanya  dibebankan  syarat tamyiz ,  tidak  harus  baligh dan berakal karena pihak simsar kedudukannya hanya sebagai penengah dan tidak
26 Muhammad Abdul Wahab, Halal Haram Dropshipping, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008), hlm. 19.
27 Majelis  Ulama  Indonesia, Fatwa  DSN-MUI  Nomor  93/DSN-MUI/IV/2014  Tentang  Keperantaraan (Wasathah) Dalam Bisnis Properti.
28 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam , terj. Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm. 372.
29 Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 192. 30 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah …, hlm. 86.
31 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah , (Jakarta: CV.Haji Mas Agung, 1993), hlm.122.
bertanggungjawab  atas  transaksi  bisnisnya.  Para  pihak  harus  bersikap  jujur, amanah, terbuka, dan tidak melakukan penipuan dalam transaksi.
2) Mahall Al-Ta’aqud (objek transaksi dan kompensasi), yaitu objek transaksi harus diketahui  dengan  jelas  bentuk  dan  kualitasnya,  dan  tidak  mengandung  unsur haram.  Besaran  nilai  kompensasi  untuk  pihak simsār juga  harus  disebutkan dengan jelas, agar tidak timbul kesalahpahaman di kemudian hari.
3) Shighat (ijab dan qabul), yaitu suatu pernyatan yang menunjukan keridhaan atas suatu  transaksi.  Maka,  dianjurkan  membuat  suatu  kontrak  kesepakatan  agar memberikan kejelasan mengenai bentuk kesepakatan kerja sama, besaran imbalan bagi perantara, serta memuat hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi.
b. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Salam
Salam atau salaf dalam  bahasa  arab  mengandung  makna  penyerahan.  Adapun pengertian salam yang didefinisikan oleh Mustafa Ahmad Zarqa‟ adalah jual beli dengan jenis  tertentu  yang  penyerahannya  ditangguhkan  sedangkan  uangnya  disegerakan (diserahkan  di  muka). 32 Transaksi  jual  beli salam hukumnya  boleh  berdasarkan  Hadits Rasulullah berikut:
َااَا  ٍساَّبَ  ِنْ ا ْنَ
: َةَ َّ لاِرْ َّ لا ِْفِ َ ْوُ ِلْ ُ  ْمُهَو  َةَ ْتَ ِ َلدا َمَّلَ َو ِ ْيَلَ  ُاا  َّلَ  ِاا ُاْوُ َر َ ِ َا َو َنَّ لا ِْ َتَت َااَ َتَ   َةَ  َلًَّثلاَو َمَّلَ َو ِ ْيَلَ  ُاا  َّلَ  ِاا ُاْوُ َر :
َلَِ  ٍ ْوُلْلَم ٍ ْزَوَو ٍ ْوُلْلَم ٍلْيَك ِْفِ ْفِلْ ُيْلَتَ  ٍرَْتَ ِْفِ َفَلْ َأ ْنَم
ٍ ْوُلْلَم ٍلَجَأ ( يل  ق  م هاور )
Dari  Ibnu  Abbas,  ia  berkata:  Rasulullah  Saw.  datang  ke  Madinah  sedangkan  penduduk Madinah melakukan pemesaan (salam/salaf) kurma dalam jangka waktu  satu,  dua, atau tiga tahun. Rasulullah Saw. kemudia bersabda, “Siapa yang melakukan pemesanan kurma hendaknya memesan dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan masa yang diketahui.” (HR. Muttafaq „alaih) 33
Dalil  di  atas  menunjukkan  bahwa  pihak  yang  melakukan  transaksi salam harus mengetahui  dengan  jelas  kriteria  barang,  takaran,  maupun  waktu  penyerahan  pada  saat akad. Selama barangnya dipastikan ada dan dapat diserahkan pada waktu yang disepakati, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk gharar, meskipun barang tidak ada di tangan dropshipper dan ia tidak memiliki barang.
Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad salam , yaitu:
32 Rozalinda, Fikih Ekonomi Islam …, hlm. 93.
33 Muhammad  Nashiruddin  Albani ,  Shahih  Sunan  Abu  Daud, Terj.  Abd.  Mufid  Ihsan,  (Jakarta:  Pustaka Azzam, 2006), hlm. 587.
1) Shighat ,  yaitu  pernyataan  ijab  dan  kabul  harus  jelas  dan  memiliki  kesesuaian sehingga dapat dipahami dan menunjukkan kehendak masing-masing pihak untuk melakukan akad.
2) „ Aqidain , meliputi penjual ( muslim ) dan pembeli ( muslam ilaih ). Para pihak yang melakukan  akad salam adalah  orang  yang  telah  memiliki  kecakapan  ( ahliyah ) melakukan tindakan hukum serta dapat membedakan hak dan batil ( tamyiz ).
3) Ma’qud „ alaih , yaitu objek transaksi yang meliputi harga/uang (ra‟s as-salam ) dan komoditi ( muslam fiih ). Ma’qud ‘alaih harus memenuhi syarat antara lain:
a) Barang diserahkan kemudian hari dalam tempo yang jelas.
b) Barang harus dapat diserahkan pada saat yang telah ditentukan.
c) Uang/harga harus diserahkan pada saat akad.
d) Barang  harus  jelas,  baik  sifat  barang/spesifikasi,  macam,  kuantitas,  kualitas dan kadar jumlahnya.
e) Barang merupakan hutang yang masih dalam tanggungan. 34

## c. Ketentuan Garansi  dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Garansi  merupakan  bentuk  perlindungan  konsumen  oleh  pelaku  usaha  sebagai  jaminan bagi pembeli jika terjadi kerusakan maupun ketidaksesuaian pada barang yang diperdagangkan. Hal ini sejalan dengan hak khiyār dalam Islam sehingga dapat dikatakan bahwa hukum nasional mengadopsi  salah  satu  konstitusionalisme  Islam  dalam  hal  muamalah. 35 Perlindungan  hukum terhadap konsumen diberikan agar hak-hak yang dimilikinya tidak dirugikan.
Pada  Pasal  7  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk: 36
e.  memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g.  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
Garansi memberikan gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas. Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh  ganti kerugian  atas kerusakan  yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan informasi yang benar,
34 Muhammad Abdul Wahab, Gharar dalam Transaksi Modern , (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing) , hlm. 95. 35 Muhammad  Siddiq  Armia,  “Implementing  Islamic    Constitutionalism:  How  Islamic  is  Indonesia Constitution  ?, ‘Adalah, Vol.  15,  No.  2  (2018),  Diakses  melalui https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389 pada tanggal 2 September 2020, hlm. 437.
36 Republik Indonesia , Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ia harus menjelaskan jaminan apa saja yang terdapat pada objek apabila terjadi kerusakan pada barang dalam masa garansi. 37
Dasar  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  atas  kerugian  konsumen  terdapat  dalam  Pasal 19  sampai  28  UUPK.  Pada  pasal  19  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab untuk: 38
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan  dan/atau  pemberian  santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah tanggal transaksi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dapat dituntut konsumen, antara lain: Kerugian  yang  disebabkan  oleh  kerusakan,  pencemaran,  dan  akibat  mengonsumsi.  Adapun bentuk ganti kerugian menurut Pasal 19 ayat (2) antara lain:
1. Pengembalian  uang,  yaitu  dengan  mengembalikan  uang  yang  telah  dibayar  oleh konsumen pada waktu transaksi terjadi.
2. Penggantian barang dan/atau jasa, yaitu dengan menyerahkan barang/jasa sejenis sebagai pengganti dari barang/jasa yang telah diterima konsumen.
3. Perawatan  kesehatan,  yaitu  dengan  mengganti  biaya  perawatan  yang  ditanggung konsumen  karena  penyakit  akibat  memakai/mengonsumsi  barang/jasa  yang  diberikan pelaku usaha.
4. Memberikan  santunan,  yaitu  dengan  memberikan  sejumlah  uang  kepada  konsumen/ahli warisnya apabila konsumen menderita cacat atau menunggal akibat memakai/mengonsumsi barang.
5. Perbaikan atas kerusakan barang tanpa dipungut biaya. 39

## C. GARANSI RETUR PADA TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU SECARA DROPSHIP DALAM KONSEP KHIYĀR SYARAT
1. Bentuk  Garansi  Retur  pada  Perjanjian  Jual  Beli  Produk  Sepatu  di  Kecamatan Syiah Kuala
Dropshipper sepatu  di  Kecamatan  Syiah  Kuala  juga  menyediakan  garansi  terhadap produk  yang  dijualnya.  Garansi  yang  ditawarkan  berbeda-beda  tergantung  pihak supplier dan
37 Komariah, Hukum Perdata , (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002), hlm. 182.
38 Republik Indonesia , Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
39 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Medan: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 143-144.
kebijakan  yang  dibuatnya.  Adapun  bentuk  garansi  yang  diberikan  dapat  berupa  penukaran barang  ( return )  maupun  pengembalian  dana  ( refund ).  Dalam  mekanisme  pengajuan  garansi penukaran  barang,  konsumen  diwajibkan  untuk  melampirkan  foto  produk  yang  dikomplain disertai  alasan  mengajukan  penukaran  barang. Dropshipper akan  mengkonfirmasi  kepada supplier apakah  produk  tersebut  boleh  ditukar  dan  menginformasikan  ketersediaan  barang pengganti  atau  alternatif  kompensasi  lainnya.  Jika supplier menyetujui  alasan  retur,  maka konsumen  akan  diarahkan  untuk  mengirim  produk  yang  telah  dikemas  seperti  semula  disertai dengan form pengajuan pengembalian produk melalui jasa pengiriman ke alamat supplier . 40
Langkah selanjutnya, konsumen diminta untuk mengirimkan foto resi pengiriman paket return ,  menuliskan  jumlah  biaya  pengiriman  balik,  serta  melengkapi  data  yang  dibutuhkan. Ketika barang dan form  pengembalian produk telah diterima oleh pihak supplier , mereka akan mengkonfirmasi  ke  pembeli  melalui  sms/email/telpon  dan  melakukan  proses  lebih  lanjut. Apabila  data  sudah  lengkap  dan  sesuai,  pihak supplier akan  mengirim  barang  kembali.  Pihak supplier akan menggantikan produk tersebut dan menanggung biaya pengiriman sepenuhnya jika kesalahan dari pihaknya.
Jika  pembayaran  dilakukan  dengan  sistem Cash  on  Delivery, maka  konsumen  dapat mengajukan pengembalian langsung kepada kurir setelah melihat dan mencoba produk tersebut. Jika produk terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan yang dipesan yang membuat konsumen tidak tertarik untuk melanjutkan jual beli, maka kurir akan melakukan konfirmasi pengembalian barang pada pihak supplier . Selain itu pihak pembeli juga dapat melakukan konfirmasi langsung pada supplier dengan  mengisi  form  yang  tersedia  tanpa  harus  menanggung  biaya  pengiriman ulang. 41
Apabila konsumen melakukan komplain dan meminta pengembalian dana ( refund ), maka uang  konsumen  akan  dikembalikan  dengan  syarat  barang  juga  dikembalikan.  Biasanya  opsi pengembalian  dana  ditawarkan  pada marketplace yang  menggunakan  metode  pembayaran rekening bersama  ( escrow ) karena terdapat  fitur  pengembalian dana dan  uang masih  berada di tangan rekening bersama. Selain itu, opsi refund juga diberikan jika stok barang tidak ada. Uang yang  akan dikembalikan oleh supplier kepada konsumen  yaitu harga barang dan ongkos kirim barang kembali ke gudang. Pembeli haruslah menyimpan bukti pengiriman (resi) produk. Setelah pengembalian dilaksanakan oleh konsumen, maka supplier akan memverifikasi data refund dan resi  pengembalian  barang.  Kemudian  pihak supplier akan  mentransfer  uang  sebesar  nominal
40 Muhammad Roni, dropshipper, Komunikasi Personal melalui Whatsapp, pada tanggal 21 Juli 2020.
41 Wawancara dengan Dara Ratu, dropshipper, pada tanggal 20 Juli 2020 di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
harga produk dan ongkos kirim sehari setelah barang dikirim dan barang tersebut sampai kepada supplier . 42
Mengenai pemberian garansi oleh dropshipper , terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi.  Dari  hasil  wawancara  dengan  pihak dropshipper, bahwa  produk  yang  dapat dikembalikan adalah produk yang dianggap rusak atau defect , hilang salah satu item, tidak sesuai spesifikasi,  tidak  sesuai  pesanan,  seperti  kesalahan  warna, size ,  maupun  model,  dan  kesalahan dalam  memesan  ukuran.  Dalam  masalah  kualitas,  konsumen  tidak  boleh  berekspektasi  terlalu tinggi  pada  produk  yang  harganya  murah.  Garansi  ini  tidak  menerima  pengembalian  produk yang  rusak  akibat human  error ,  yaitu  jika  produk  rusak  di  tangan  konsumen. Dropshiper memberi  persyaratan  bahwa  produk  yang  dikembalikan  harus  dalam  keadaan  belum  terpakai, belum  dicuci,  produk  masih  lengkap,  dan  harus  dalam  kondisi  yang  sama  dengan  ketika menerima produk tersebut. Barang harus dikemas dalam kotak atau plastik aslinya. 43
Pada persoalan produk yang datang sudah sesuai dengan pesanan, namun ternyata tidak sesuai  dengan  keinginan  konsumen,  penukaran  barang  dapat  dilakukan  dengan  syarat  pembeli membayar  biaya  pengiriman.  Sebagaimana  yang  dialami  oleh  seorang dropshipper yang diajukan  penukaran  barang  oleh  konsumen  dikarenakan  sepatu  yang  dipesannya  tidak  muat. Padahal  dari  pihak dropshipper telah  mengirimkan  produk  sesuai  pesanan  dan  memberikan spesifikasi  yang  jelas  dengan  melampirkan size  chart .  Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut, dropshipper menawarkan  opsi  penukaran  produk  kepada  konsumen  dengan  syarat  konsumen yang menanggung biaya pengiriman pengembalian produk. Jika konsumen menyetujuinya, maka ia harus mengirim produk kembali kepada supplier agar diganti dengan yang baru sesuai dengan keinginannya. 44
Adapun  pemberian  garansi  atas  kesalahan  pihak  konsumen,  tidak  semua dropshipper menerapkan kebijakan tersebut. Ada pula dropshipper yang hanya menerima retur jika kesalahan dari  pihak supplier .  Selain  dari  itu,  retur  tidak  akan  dilayani.  Dari  kasus  di  atas  dapat  diambil pelajaran bahwa seorang konsumen yang bijak dituntut untuk selalu teliti dan berhati-hati dalam memahami  spesifikasi  produk  yang  dipesannya,  baik  dari  segi  ukuran,  warna,  dan  bahannya. Bukan  hanya  menilai  dari  penampilan  gambarnya,  karena  terkadang  penjual online tidak memposting gambar yang asli, melainkan mengambil gambar sejenis dari produk lain. Kondisi
42 Cut  Najwa, dropshipper , Komunikasi  Personal  melalui  Whatsappp, pada  tanggal  22  Juli  2020  di Whatsapp.
43 Muhammad  Roni, dropshipper,  Komunikasi  Personal  melalui  Whatsapp, pada  tanggal  21  Juli  2020  di Whatsapp.
44 Wawancara dengan Muliana, dropshipper, pada tanggal 8 Juli 2020 di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
ini  tentu  berbeda  dengan  pembelian  secara  langsung  dimana  konsumen  dapat  melihat  dan mengecek kualitas produk. 45
Menurut  penelitian  penulis, dropshipper sepatu  di  Kecamatan  Syiah  Kuala  yang menawakan opsi pengembalian dana ( refund ) ialah dropshipper yang memasarkan produknya di marketplace seperti Shopee dan BukaLapak. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan fasilitas pengembalian dana di marketplace tersebut. Adanya pihak rekening bersama sebagai penengah antara  penjual  dan  pembeli,  membuat  uang  belum  berpindah  kepada dropshipper sebelum konsumen  mengkonfirmasi  pesanan  diterima.  Kebanyakan dropshipper yang  membuka  toko online di  media  sosial  seperti  Facebook  hanya  menerima  opsi  penukaran  barang  dan  tidak melayani pengembalian uang. Karena uang yang sudah di transfer oleh konsumen telah diberikan kepada supplier dan tidak bisa dikembalikan.
2. Hukum Khiyār  Syarat yang  Seharusnya  terhadap  Bentuk  Garansi  Retur  pada Pembelian Sepatu secara Dropship di Kecamatan Syiah Kuala
Penerapan  garansi  secara  spesifik  dapat  dikategorikan  dalam  bentuk khiyār  syarat . Karena  pada  prinsipnya khiyār  syarat memberikan  batasan  waktu  tertentu  untuk  menentukan akan  melanjutkan  jual  beli  atau  membatalkannya  berdasarkan  ketentuan  dan  persyaratan  yang dijelaskan di awal akad. Khiyār syarat adalah hak yang dimiliki salah satu pihak atau keduanya untuk  melanjutkan  akad  atau  mem- fasakh -nya  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kesepakatan  dalam  akad.  Bentuk khiyār ini  sama  halnya  dengan  garansi  yang  diterapkan  oleh dropshipper . Kelebihan dari khiyār syarat bahwa pembeli boleh melakukan pembatalan jual beli jika  konsumen  merasa  tidak  puas,  meskipun  tidak  ditemukan  cacat  pada  produk.  Hal  ini bergantung pada ketentuan atau negosiasi antar para pihak di awal akad.
Agar khiyār syarat berlaku sah, maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain 46 Pertama, khiyār syarat berlaku jika khiyār telah disyaratkan saat akad dan juga dapat berlaku juga karena adanya „ urf menurut Imam Malik. Dalam jual beli dropship , seorang dropshipper telah membuat kebijakan  retur  di online  shop -nya  yang  memuat  syarat  dan  ketentuan  retur,  mekanisme  retur, dan berapa batasan waktu untuk melakukan komplain dan retur. Hal ini mengindikasikan adanya perjanjian khiyār syarat telah disepakati di awal akad oleh dropshipper dan konsumen.
Kedua, khiyār syarat berlaku pada akad yang lazim (mengikat para pihak), bisa di- fasakh, dan  tidak  disyaratkan  ada  serah  terima  di  majelis.  Sebagaimana  jual  beli online biasanya, dropshipping menggunakan  akad salam yang  mengikatkan  antara  dua  belah  pihak  dimana dropshipper sebagai muslam ilaih dan konsumen sebagai muslam .
45 Wawancara dengan Zahratul Izamy, dropshipper, pada 8 Juli 2020di Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
46 Oni Sahroni, Fikih Muamalah: Dinamika…, hlm. 122-123.
Ketiga, khiyār sampai waktu yang ditentukan, jika jangka waktu khiyār tidak jelas maka khiyār menjadi  tidak  sah.  Pada  persoalan  batasan  waktu  garansi  oleh dropshipper sepatu  di Kecamatan  Syiah  Kuala,  pada  umumnya dropshipper memberikan  waktu  maksimal  3x24  jam untuk  menerima  dan  melayani  keluhan  konsumen,  meskipun  beberapa dropshipper lainnya memberikan waktu lebih dari tiga hari. Menurut mereka, jika lebih dari tenggang waktu tersebut, dikhawatirkan akan terjadinya indikasi kecurangan dari pihak konsumen dan pelaku usaha akan semakin lama untuk mendapatkan keuntungan  yang pasti karena produknya masih bisa ditukar atau uangnya dapat dikembalikan kepada konsumen. 47
Adapun  ketentuan  tiga  hari  yang  ditetapkan  oleh  mayoritas dropshipper sepatu  Syiah Kuala telah sesuai dengan waktu khiyār syarat yang disepakati oleh Hanafiyah dan Syafi‟iyah. Menurut mereka, tiga hari cukup bagi konsumen memeriksa barang sehingga kemaslahatan para pihak  tercapai.  Batasan  waktu  tersebut  juga  merupakan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  syara‟ sehingga  tidak  boleh  diubah.  Pendapat  ini  sejalan  dengan  hadits  Ibnu  Umar  mengenai  Hibban bin  Munqidz  yang  melakukan  penipuan  dalam  jual  beli,  sehingga  konsumen  mengadu  kepada Rasulullah. Rasululah pun bersabda: Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah pada  penjual:  tidak  ada  penipuan!  Dan  saya  berhak  memilih  dalam  tiga  hari. 48 Dalil  lain mengenai batas waktu khiyār tiga hari yaitu:
َ ْيَتَبلا مل و  يل  اا  ل  ُِّ َّ لا َلَطْ َأَ   ٍ اَّ َأ َةَلَتَ ْرَأ َراَيِلخا َطَرَتَ ْشاَو اًرْتَيِلَ  ىَرَتَ ْشا  ًلًُجَر َّ َأ  َاَأ ْنَ . َااَ َتَ : اََّنَِّ ٍ اَّ َأ َةَ  َلًَ  ُراَيِلخا . ( جام ن ا هاور ) 49
Dari  Anas:  Bahwasanya  seorang  laki-laki  membeli  seekor  unta  dari  seseorang  dan  ia mensyaratkan khiyār sampai  empat  hari,  kemudian  Rasulullah  Saw.  membatalkan  jual beli itu dan berkata: “Sesungguhnya khiyār adalah tiga hari”. (HR. Ibnu Majah)
Penerapan waktu garansi selama tiga hari untuk produk sepatu juga telah sesuai dengan pendapat  ulama  Malikiyah  mengenai  tenggang  waktu khiyār  syarat .  Ulama  Malikiyah membedakan  tenggang  waktu khiyār  syarat berdasarkan  keperluan  untuk  menguji  suatu  objek transaksi,  dimana  di  setiap  objeknya  terdapat  perbedaan.  Adapun  pada  komoditi  niaga  seperti sepatu,  baju,  tas,  dan  lain  sebagainya  ditetapkan  dalam  waktu  tiga  hari.  Berbeda  jika  objek transaksinya  berupa  tanah  atau  rumah,  waktunya  bisa  lebih  lama  bahkan  mencapai  sebulan. Mereka berpendapat bahwa khiyār syarat disyariatkan agar tujuan transaksi yaitu kerelaan dapat tercapai dengan sempurna.
47 Wawancara  dengan  Zahratul  Izami, dropshipper, pada  tanggal  8  Juli  2020  di  Fakultas  Syari‟ah  dan Hukum UIN Ar-Raniry.
48 Nasrun Haroen , Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 133.
49 Ibnu Al-Mulaqqin , At-Taudhīh Li Syarh Jam’i ash-Shahih Juz 14, (Bairut: Dār al-Nawader, 2008), hlm. 259.
Menurut ulama Hanabilah tenggang waktu dalam khiyār syarat harus jelas waktunya dan bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi, meskipun lebih dari tiga hari. Karena khiyār  syarat adalah  hak  yang  bergantung  pada  syarat,  maka  dalam  penentuannya dikembalikan pada syarat yang disepakatinya. Selain itu, khiyār disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak sehingga waktu tersebut dapat dimusyawarahkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan  para  pihak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  batas  garansi  yang  ditetapkan  oleh dropshipper di  Kecamatan  Syiah  Kuala  tidak  bertentangan  dengan  ketetapan  tenggang  waktu khiyār syarat oleh ulama fiqh, asalkan waktu yang diperjanjikannya jelas. 50
Penentuan khiyār  syarat hanya  dapat  digunakan  pada  transaksi  yang  sudah  memenuhi rukun dan syarat dalam akad. Dalam khiyār ini para pihak harus puas dan rela terhadap barang yang ditransaksikan. Jika pembeli rela dan setuju terhadap barang, maka jual beli menjadi sah. Namun jika ia tidak menghendaki barang, maka jual beli dapat dibatalkan. Khiyār syarat pada garansi retur oleh dropshipper terletak pada kepuasan dan pemenuhan tanggungjawabatas segala cacat dan ketidaksesuaian produk pesanan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati di awal akad.
Garansi  retur  dan khiyār  syarat memiliki  perbedaan  yang  cukup  mendasar,  meskipun dalam  hal  tertentu  memiliki  kesamaan. Khiyār  syarat merupakan  hak  para  pihak  yang  dapat menyebabkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan  garansi  umumnya merupakan salah satu  bentuk  pelayanan penjual untuk  menjamin kualitas  barang,  dimana  selama  waktu  yang  ditentukan,  penjual  memberikan  opsi  penukaran barang jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian spesifikasi dengan tidak berakibat pada pembatan transaksi jual beli.
Adapun  bentuk  garansi  retur  yang  ditawarkan  oleh dropshipper kebanyakan  dalam bentuk penukaran barang, dan beberapa dropshipper juga menawarkan opsi pengembalian dana. Penukaran  barang  berlaku  pada  produk  yang  rusak,  kesalahan  pengiriman  produk,  dan  sebab lainnya. Jika stok barang tidak tersedia, maka dapat ditukar dengan produk yang harganya setara. Pada beberapa toko online , pengembalian dana diberikan jika keaslian dan kualitas produk yang diperjanjikan dropshipper tidak  sesuai  dengan  yang  diterima  konsumen  dan  biasanya  berlaku pada online shop yang memiliki fasilitas rekening bersama. Layanan pengembalian dana jarang diberikan  karena  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  distorsi  pada  penjualan  produk  penjual disebabkan  tidak  sesuai  dengan  target  dan  harapan  penjualannya.  Selain  itu,  penjual  tidak mendapatkan keuntungan sama sekali karena transaksinya dibatalkan.
50 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 229-230.
Dalam  persoalan online  shop yang  tidak  memberikan  pengembalian  uang  konsumen melainkan hanya boleh menukar barang, hal ini tidak sesuai dengan konsep khiyār syarat . Dalam khiyār syarat suatu akad boleh dibatalkan jika konsumen merasa tidak puas maupun dirugikan pada pembelian suatu produk selama waktu tertentu. Batasan waktu yang diberikan khiyār syarat bertujuan agar para pihak dapat dapat memikirkan lebih lanjut tentang kemaslahatan yang ingin dicapainya.  Jika  ia  merasa  barang  itu  kurang  cocok  baginya,  maka  ia  boleh  membatalkan  jual beli.  Sedangkan  ketiadaan  opsi  pengembalian  dana  menunjukkan  bahwa  konsumen  tidak diperbolehkan membatalkan transaksi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  garansi  retur  memiliki relevansi  dengan khiyār  syarat .  Ini  bisa  dilihat  dari  kesamaan  prinsip-prinsip  yang  ada  dalam garansi  retur  terhadap khiyār  syarat seperti  adanya  pelayanan  akan  kepuasan  dan  kerelaan konsumen  selama  waktu  tertentu.  Meskipun  garansi  retur  memiliki  prinsip  yang  sama  dengan khiyār  syarat ,  namun  pada  praktiknya  garansi  retur  tidak  sesuai  jika  sepenuhnya  disandarkan pada khiyār  syarat ,  karena  definisi khiyār  syarat menurut  Sayyid    Sabiq  merupakan  hak memilih  untuk  meneruskan  atau  membatalkan  akad,  sedangkan  garansi  retur  oleh  sebagian dropshipper tidak  dapat  dibatalkan  melainkan  hanya  menanggung  penukaran  barang  yang menjadi  ketentuan  yang  dibuat  sepihak  oleh dropshipper . Dari  10  orang dropshipper yang penulis  wawancara,  3  di  antaranya  memberikan  opsi  pengembalian  dana  ( refund ) . Ketiganya membuka platform jual beli di marketplace . Ini menunjukkan bahwa ketiga dropshipper tersebut telah menerapkan khiyār syarat secara keseluruhan.

## D. Kesimpulan
1. Garansi  yang  diberikan  oleh dropshipper di  Kecamatan  Syiah  Kuala  dalam  bentuk penukaran barang (retur) dan pengembalian dana (refund). Layanan ini diberikan selama 3x24  jam,  dan  ada  yang  lebih.  Produk  yang  dapat  dikembalikan  adalah  produk  yang dianggap rusak atau defect , tidak sesuai pesanan, tidak sesuai spesifikasi, dan kekeliruan pembeli  dalam menentukan ukuran. Konsekuensi  dari pemberian  garansi retur terhadap konsumen  yaitu  pelaku  usaha  harus  membayar  biaya  pengiriman  ulang  jika  kesalahan dari pihaknya.
2. Garansi  retur  yang  diberikan dropshipper sepatu  di  Kecamatan  Syiah  Kuala  memiliki relevansi dengan khiyār syarat karena dropshipper memberikan opsi retur dalam tempo waktu  tertentu  agar  menjamin  kerelaan  para  pihak.  Garansi  retur  juga  telah  memenuhi syarat  pada khiyār syarat yaitu khiyār disepakati  di  awal.  Diterapkan  pada  akad  yang mengikat, dan khiyār selama masa tertentu. Pemberian garansi retur dalam tiga hari oleh kebanyakan dropshipper di  Syiah  Kuala,  telah  sesuai  dengan  ketentuan  waktu khiyār
syarat menurut fuqaha’ . Perbedaan antara keduanya terletak pada bentuk  jaminan  yang diberikan,  pada khiyār  syarat transaksi  jual  beli bisa  dibatalkan  jika  terdapat  kecacatan atau ketidakpuasan konsumen. Sedangkan garansi retur oleh beberapa dropshipper hanya memberikan  penukaran  barang,  yang  menunjukkan  bahwa  jual  beli  tidak  dapat dibatalkan.  Dari dropshipper yang  penulis  teliti,  hanya  3  dari  10 dropshipper yang memberikan opsi refund yang menunjukkan ketiganya menerapkan konsep khiyār syarat secara menyeluruh.

## Daftar Pustakaan
Abdul  Rahman  Ghazaly,  Ghufron  Ihsan,  dan  Sapiudin  Shidiq. Fiqh  Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Abu  Bakar  Ahmad  bin  Husain  al-Baihaqi. Sunan  Qubra  juz  5 .  Beirut-Lebanon:  Dar  Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.
Abu  Bakar  Jabir  Al-  Jazairi. Minhajul  Muslim:  Pedoman  Hidup  Seorang  Muslim. terj.  Andi Subarkah. Solo: Insan Kamil, 2008.
Ahmad  Mudjab  Mahali  dan  Ahmad  Rodli  Hasbullah. Hadits-hadits  Muttafaq  ‘alaih  Bagian Munakahat dan Muamalat. Jakarta: Kencana 2004.
Ahmad  Syafii. Step  by  Step  Bisnis  Dropshipping  dan  Reseller. Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo, 2013.
Ahmad Wardi Muslich. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah, 2015.
Chairuman  Pasaribu  dan  Sahrawardi  K.  Lubis .  Hukum  Perjanjian  dalam  Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2004.
Ghufron A. Mas‟adi. Fiqh Muamalah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004. Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Ibnu Al-Mulaqqin . At-Taudhīh Li Syarh Jam’i ash-Shahih Juz 14. Bairut: Dār al-Nawader, 2008). Ibnu Hajar Al-Asqalāni. Takhrīj Ahādīts Al-Hidāyah Juz 2 . Beyrut: Dār al-Ma‟rifah.
Idri. Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi. Jakarta: Kencana, 2015.
Janus Sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Medan: Citra Aditya Bakti, 2014. Komariah. Hukum Perdata . Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002. Mardani. Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah . Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Masjfuk Zuhdi. Masail Fiqhiyah . Jakarta: CV.Haji Mas Agung, 1993.
Muhammad Abdul Wahab. Gharar dalam Transaksi Modern . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008.
Muhammad Abdul Wahab. Halal Haram Dropshipping. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008. Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Nayl al-Authar Jilid 4. Terj. A. Qadir Hassan, dkk. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
Muhammad Fu‟ad Abdul Baqi. Hadits Shahih Bukhari Muslim. Terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Depok: PT. Palapa, 2017.
Muhammad  Nashiruddin  Albani .  Shahih  Sunan  Abu  Daud. Terj.  Abd.  Mufid  Ihsan.  Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
Muhammad Siddiq Armia. “Implementing Islamic  Constitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution ?, ‘Adalah, Vol. 15, No. 2 (2018), Diakses melalui https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.3389 pada tanggal 2 September 2020, hlm. 437.
Nasrun Haroen . Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Oni  Sahroni. Fikih  Muamalah:  Dinamika  Teori  Akad  dan  Implementasinya  dalam  Ekonomi Syari’ah . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Rahmat Syafe‟i. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Rozalinda. Fikih Ekonomi Islam: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari’ah . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah 5 . terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
Shalah  ash-Shawi  dan  Abdullah  al-Muslih. Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islam. Terj.  Abu  Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq.
Wahbah az-Zuhaili. Fiqih Islam 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011. Yusuf  Qardhawi. Halal  dan  Haram  dalam  Islam .  Terj.  Wahid  Ahmadi.  Surakarta:  Era Intermedia, 2000.