## POLA ASUH OTORITER-DEMOKRATIS DALAM MENANAMKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Ilham Andika Putra, Cecep Darmawan, Syaifullah Syam Universitas Pendidikan Indonesia Email: ilhamandikaputra@student.upi.edu
Abstrak Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pentingnya  meningkatkan  kesadaran  anti  korupsi.  pendidikan  anti korupsi ini harus dimulai dari keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak. Khususnya dalam penelitian  ini  akan  mengkaji  bagaimana  pentingnya  pola  asuh  orang  tua  sebagai  agen  pendidikan pertama dalam menanamkan pendidikan anti korupsi. dari ketiga pola asuh antara otoriter, demokratis dan permisif, pola asuh yang akan dikaji hanya pola asuh otoriter-demokratis. Hal ini sesuai dari topik dalam  kajian  ini  yang  terfokus  pada  pola  asuh  otoriter-demokratis  yang  diterapkan  orang  tua  dalam mengatasi timbulnya sikap korupsi. informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 keluarga inti yang mempunyai anak di Kota Bandung. Orang tua dengan kriteria berusia pendidikan terakhir SD sampai  perguruan  tinggi  dan  sedangkan  anak  berusia  pendidikan  SD  sampai  SMP.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pengetahuan  orang  tua  tentang  pentingnya  pendidikan anti korupsi dan pemilihan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak agar tujuan dari pendidikan anti korupsi tercapai dengan baik.
Kata kunci:
Korupsi, Pendidikan anti korupsi, Pola asuh orang tua

## 1 PENDAHULUAN
korupsi  adalah  penyakit  yang  ada  pada  diri manusia baik disadari maupun tidak disadari yang sifatnya  melawan  hukum  dan  perbuatannya adalah seperti perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  baik  secara  kecil  dan  besar.  Korupsi menurut  Dewi  (2014)  bahwa  korupsi  adalah: “suatu perbuatan tidak jujur dengan maksud untuk memperkaya  diri  sendiri  dan  atau  orang  lain dengan cara menyelewengkan ataupun menggelapkan keuangan negara”.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang aktif memberantas korupsi di-Dunia khususnya  ASEAN,  sudah  banyak  kasus- kasus  korupsi  telah  terpecahkan  hal  ini membuktikan  Indonesia  mampu  menjadi negara  yang  cukup  baik  dalam  menegakkan hukum  untuk  korupsi.  Hal  ini  menjadi prestasi  bagi  Indonesia  selama  beberapa dekade silam sejak zaman Orde baru sampai sekarang. seperti yang tercantum pada laman (transparency International the global coalition against corruption, 2016)
“ corruption perception index in Indonesia 2016, berada  pada rangking  ke  90  dari  176 negara  di  dunia,  dan  sedangkan  skor  indeks korupsi Indonesia berada pada skor 37/100” Kemudian  data  ini  diperkuat  dalam Paparan  Ketua  KPK  Priode  2011-2015 Abraham  Samad  di  Universitas  Pendidikan Indonesia  pada  tanggal  13  februari  2018 menyatakan bahwa:
Pada  tahun  2011,  CPI  Indonesia  3,0 (rangking  100  dari  183  negara),  selanjutnya pada tahun 2012, CPI
Indonesia  naik  3,2  (Namun  Turun peringkat  menjadi  118  dari  182)  negara Indonesia  masih  kalah  dengan  Timor  Leste (3,3),  kemudian  pada  tahun  2013  CPI Indonesia tetap 3,2 (Tetapi Peringkatnya naik ke 104  dari  177  negara),  sedangkan  pada tahun  2014,  CPI  Indonesia  naik  menjadi  3,4 (Peringkat  107  dari  177  negara),  di  tahun selanjutnya  2015,  CPI  Indonesia  naik menjadi  3,6  (peringkat  membaik  menjadi urutan  88  secara  global  dan  urutan  15  skala
regional),  dan  pada  tahun  2016,  CPI Indonesia  naik  satu  poin  sebesar  37  dari angka  tertinggi  100,  tetapi  secara  global posisi  Indonesia  masih  berada  di  urutan  ke- 90 dari 176 negara.
Walaupun indeks persepsi korupsi Indonesia  meningkat,  Indonesia  masih  terus bekerja  keras  dalam  memberantas  korupsi untuk  menjadi  negara  yang  bersih  dari korupsi.  Pengenalan  tentang  anti  korupsi harus di mulai sejak dini di keluarga. karena banyak kasus korupsi Indonesia ini beraneka ragam mulai dari sektor swasta, pemerintahan  kecil  seperti  RT  dan  RW sampai ke elit-elit politik.
Keluarga  adalah  satu-satunya  lembaga  sosial dasar sebagai titik awal dari semua perkembangan dan  diberikan  tanggung  jawab  untuk  mengubah suatu  organisme  biologis  menjadi  manusia  yang dapat  beradaptasi  dengan  lingkungan  sekitar, terdiri  dari  anggotanya  yaitu  ayah,  ibu  dan  anak yang diikat berdasarkan asas saling menghormati, menghargai,  dan  mendukung  peran  masing- masing  sehingga  tercipta  sinegri  dan  keteraturan. Keluarga  menurut  Prasanti  (2016)  adalah  sebuah sistem  yang  terdapat  hubungan  komunikasi  yang harmonis  dan  mengutamakan  dimensi  Fisik  yang konkret agar terjalin hubungan yang kuat. Keluarga  sebagai  agen  sosialisasi  dan pendidikan  pertama  bagi  anak,  harus  menjadi tempat  ditanamkannya  pendidikan  anti  korupsi, karena  anak  lahir  dan  dibesarkan  serta ditanamkan  nilai-nilai  kebaikan  yang  dimiliki oleh  orang  tuanya.  Sebelum  menanamkan pendidikan  anti  korupsi  orang  tua  juga  harus mengetahui  apa  itu  korupsi  secara  mendalam. Setelah  memiliki  nilai  yang  baik  tentang  anti korupsi orang tua harus tahu pola asuh mana yang tepat  untuk  mendidik  anaknya  sekaligus menanamkan  pendidikan  anti  korupsi  agar penanaman  nilai  tertanam  dengan  baik.  Menurut Asrar (2012) pola asuh merupakan perilaku yang dipraktikkan  oleh  pengasuh  (ibu,  bapak,  nenek, atau  orang  lain)  dalam  pemberian  makan, pemeliharaan  kesehatan,  pemberian  stimulasi, serta  dukungan  emosional  yang  dibutuhkan  anak untuk tumbuh kembang.
Pola  asuh  merupakan  perilaku  orang  tua  atau yang  mengasuh  dalam  rangka  merawat, memelihara,  membimbing,  melatih,  memberikan pengaruh,  dan  mendukung  emosional  dengan harapan  termbentuk  tingkah  laku  sesuai  dengan lingkungan  diama  dia  tinggal.  Untuk  itu pengetahuan  orang  tua  tentang  pola  asuh  pun harus mempuni agar bisa memilih pola asuh yang tepat dalam mendidik anaknya sebelum orang tua menerapkan pola asuh tersebut.
Pola asuh yang dianjurkan untuk menanamkan pendidikan  anti  korupsi  ini  adalah  otoriter- demokratis.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  dari Riris  Dwi  Setianing  (2015)  bahwa  adanya penyeimbangan pola asuh otoriter dan demokratis yang  dinilai  sangat  cocok  untuk  perkembangan anak.  Maka  dari  itu  peneliti  memilih  pola  asuh otoriter-demokratis  sebagai  pola  asuh  yang  baik untuk menanamkan pendidikan anti korupsi.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Pola asuh

## Otoriter-Demokratis
Kearifan lokal atau local wisdom dikenal juga Dalam  kehidupan  keluarga  terdapat  penanaman nilai dari orang tua ke anak. proses ini dilakukan dengan  pola  asuh  yang  diterapkan  orang  tua sebagai  media  penanamannya  agar  proses penanaman nilai tersampaikan dengan baik. Pola  asuh  dalam  Apriastuti  (2013,  hlm.  2) adalah  bentuk-bentuk  yang  diterapkan  dalam rangka  merawat,  memelihara,  membimbing, melatih,  dan  memberikan  pengaruh.  Selain  itu, pola asuh dalam Asrar (2012, hlm. 3) merupakan perilaku  yang  dipraktikkan  oleh  pengasuh  (ibu, bapak,  nenek,  atau  orang  lain)  dalam  pemberian makan,  pemeliharaan  kesehatan,  pemberian stimulasi,  serta  dukungan  emosional  yang dibutuhkan  anak  untuk  tumbuh  kembang.  Dan kemudian  menurut  Widyawati  (2006,  hlm.  5) Pada  dasarnya  pola  asuh  adalah  tujuan  untuk mengajarkan,  membentuk  tingkahlaku  pada  anak yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan  pada  kelompok  budaya  tempat  ia dibesarkan.
Dari  beberapa  pengertian  pola  asuh  di  atas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Pola  asuh merupakan  perilaku  orang  tua  atau  yang mengasuh  dalam  rangka  merawat,  memelihara, membimbing,  melatih,  memberikan  pengaruh, dan  mendukung  emosional  dengan  harapan termbentuk tingkah laku sesuai dengan lingkungan dimana dia tinggal.

## 2.2. Pola Asuh Otoriter
Pola asuh otoriter adalah salah satu dari 3 pola asuh  yang  diterapkan  dalam  keluarga  untuk menanamkan  nilai  serta  karakter.  Untuk  itu  pola asuh  sangat  penting  dalam  mendidik  anak  dan dalam penelitian ini akan berfokus pada pola asuh otoriter-demokratis saja.
Pola  asuh  otoriter  menurut  Timpanometri (2012,  hlm.  4)  bahwa  pola  asuh  Otoriter ( authoritarian  parenting ),  Pola  asuh  otoriter adalah pola asuh dimana anak mengikuti pendapat dan  keinginan  orang  tua.  Orang  tua  cenderung
memaksakan  kehendak,  terus  mengatur  tanpa memperhatikan  kemauan  sang  anak.  Kemudian pola asuh otoriter menurut Apriastuti (2013, hlm. 7) bahwa pola asuh otoriter adalah pola asuh yang bersifat  lebih  memaksa  anak  untuk  mengikuti keinginan  orang  tua.  Dan  pola  asuh  otoriter menurut  Widyawati  (2006,  hlm.  8)  pola  asuh otoriter  adalah  pola  yang  menetapkan  peraturan- peraturan  dan  batasan-batasan  yang  bersifat mutlak serta memberitahukan kepada anak bahwa mereka harus mematuhi peraturan tersebut. Dari  pemaparan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  pola  asuh  otoriter  adalah  pola  asuh  yang yang  cara  penanaman  dan  pengasuhan  bersifat mutlak  mulai  dari  peraturan  dan  batasan  dan berpusat ke orang tua sebagai pemegang kendali.

## 2.3. Polas Asuh Demokratis
Pola asuh demokratis adalah salah satu dari 3 pola  asuh  yang  diterapkan  pada  keluarga  dalam mendidik anaknya.
Pola  asuh  demokratis  menurut  Timpanometri (2012,  hlm.  4)  adalah  merupakan  suau  pola  asuh yang  lebih  menekankan  anak  terhadap  aspek pendidikan dibanding aspek hukuman. Kemudian pola  asuh  demokratis  menurut  Apriastuti  (2013, hlm.  7)  bahwa  pola  asuh  demokratis  adalah  pola yang  bersifat  memperlihatkan  kebutuhan  anak. Selanjutnya pola asuh menurut Widyawati (2006, hlm.  8)  adalah  pola  yang  penerapannya  dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan juga menjelaskan  harapan  mereka  pada  anak  mereka, semua itu dijelaskan melalui diskusi.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa pola asuh Demokratis, adalah pola dengan menggunakan sistem kesepakatan dan mementingkan kebutuhan.

## 2.4. Konsep  Pendidikan  Anti Korupsi
Pendidikan  anti  korupsi  dalam  Hakim  (2014, hlm. 145) pengertian dari pendidikan anti korupsi adalah  proses  pembentukan  pengetahuan  dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek- aspeknya,  pengubahan  persepsi  dan  sikap terhadap  korupsi,  dan  proses  pembentukan keterampilan dan kecakapan melawan korupsi Selanjutnya  dalam  Indawati  (2015,  hlm.  84) menyatakan  bahwa  pendidikan  anti  korupsi adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan  proses  belajar  mengajar  yang  kritis terhadap  nilai-nilai  anti  korupsi.  Dalam  proses tersebut  pendidikan  anti  korupsi  bukan  sekedar media  bagi  transfer  pengetahuan,  namun  juga menekankan  pada  upaya  pembentukan  karakter, nilai  anti  korupsi,  dan  kesadaran  moral  dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.
Selain itu ada juga pengertian pendidikan anti korupsi  dalam  Yaqin  (2015,  hlm.  4)  pendidikan anti korupsi adalah proses pengenalan, pemahaman  nilai,  penghayatan  nilai  anti  korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.
Pendidikan anti korupsi dalam Rusdini (2016, hlm.  25)  adalah  sebagai  usaha  sadar  untuk memberikan  pemahaman  tentang  bahaya  korupsi dan  mencegah  terjadinya  perbuatan  korupsi  yang dilakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan  antikorupsi  pada  dasarnya  dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan  keluarga,  pendidikan  non  formal  di lingkungan  masyarakat  serta  pendidikan  formal pada lingkungan sekolah.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  pendidikan  anti  korupsi  dimaknai  dengan upaya secara sadar dan terencana dari segi afektif, kognitif, dan psikomotorik yang digunakan untuk memberantas  korupsi  melalui  pendidikan  baik pendidikan secara formal maupun informal.

## 3 METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Panorama Kelurahan  Hegarmanah,  Kecamatan  Cidadap, Kota  Bandung,  Jawa  Barat.  Alasan  peneliti memilih  Panorama  Kelurahan  Hegarmanah, Kecamatan  Cidadap,  Kota  Bandung  sebagai lokasi  penelitian  karena  lokasi  penelitian  yang padat  penduduk,  banyak  anak-anak  yang  berada di  usia  pendidikan  SD  sampai  SMP,  dan  akses yang  memudahkan  peneliti  untuk  melakukan penelitian secara intensif dan mendalam.
Sedangkan  subjek  yang  akan  di  ambil  dalam penelitian  ini  yaitu  keluarga  inti  atau  orang  tua suami  dan  istri  yang  memiliki  anak.  orang  tua disini  memiliki  kriteria  berpendidikan  rendah sampai perguruan tinggi, sedangkan kriteria anak yang  berusia  pendidikan  SD-SMP.  Pemilihan partisipan  untukpenelitian  ini  menggunakan purposive  sampling dan snowball  sampling . Kemudian  hasil  penelitian  ini  diperoleh  melalui teknik  observasi,  wawancara,  studi  dokumentasi, dan studi pustaka.

## 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  temuan  penelitian  Otoriter-demokratis menjadi pola asuh yang ideal untuk menanamkan pendidikan  anti  korupsi.  Untuk  itu  pola  asuh demokratis  dan  otoriter  tidak  bisa  berdiri  sendiri dalam menanamkan pendidikan karakter pendidikan  anti  korupsi,  penemuan  ini  diperkuat dari penelitian Riris Setianing (2015) bahwa “pola
asuh  otoriter  dan  demokratis  yang  dipadukan dinilai sangat cocok untuk perkembangan anak”.
Jika  kelurga  hanya  menggunakan  pola  asuh otoriter,  dikhwatirkan  anak  akan  membangkang dan  ada  ketimpangan  sikap  anak,  yaitu ketimpangan  antara  sikap  anak  di  rumah  dan diluar rumah. Anak yang didik menggunakan pola asuh otoriter cenderung berperilaku seenaknya di luar rumah karena merasa bebas dari aturan yang mutlak dari orang tua.
Ketika  orang  tua  hanya  menggunakan  pola asuh  demokratis  saja,  ancaman  yang  dapat merusak  proses  penanaman  pendidikan  anti korupsi ini adalah pengaruh yang berasal dari luar atau  masyarat.  Hal  ini  terjadi  karena  anak  yang berpola asuh demokratis terbiasa diberi kepercayaan  oleh  orang  tua,  sehingga  ketika  ia jauh  dari  rumah  dimana  tidak  ada  kontrol langsung  dari  orang  tua  sehingga  akan  mudah terpengaruh  dengan  lingkungan.  Anak  yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis memiliki prinsip  yang  dibentuk  oleh  diri  sendiri,  sehingga perpaduan dari pola asuh otoriter yang aturannya tegas  dan  demokratis  yang  membebaskan  namun tetap  dalam  kontrol  membuat  anak  tetap  dalam batas  wajar  dan  teguh  pendiriannya  karena didikan  orang  tuanya  yang  baik.  Sebaliknya apabila  anak  tidak  di  kontrol  dengan  baik  anak bisa  saja  berperilaku  sebaliknya  dari  apa  yang ditanamkan  oleh  orang  tua  akibat  pengaruh lingkungan khususnya lingkungan teman sebayanya.
Untuk  itu  harus  adanya  perpaduan  antara  dua pola  asuh  ini  agar  menjadi  pola  asuh  yang  ideal. Pola  asuh  otoriter-demokratis  ini  ideal  karena karena  pola  asuh  demokratis  ini  bisa  melihat kebutuhan  anak  dan  langkah  apa  yang  akan diambil  untuk  melaksanak  hal  tersebut  kemudian pada pola asuh anak akan diberikan batasan yang tegas  dan  harus  dipatuhi  sehingga  anak  akan melakukan segala sesuatu sesuai aturan.
Hal ini sesuai dari data temuan dari salah satu informan  yang  berpola  asuh  otoriter-demokratis. Anaknya  menjadi  anak  yang  teguh  pendirian, mandiri,  bisa  membedakan  mana  yang  baik  dan benar,  cenderung  mendengarkan  orang  tua  dan ramah.  Maka  dari  itu  pola  asuh  otoriter  dan demokratis  ini  ideal  dalam  mengembangkan kepribadian anak.
Dapat di simpulkan bahwa Pola asuh otoriter- demokratis  adalah  pola  asuh  yang  paling  ideal untuk  menanamkan  pendidikan  anti  korupsi dengan menyeimbangkan dan mengkolaborasikan keduanya. Otoriter yang tegas harus sekali-sekali menjadi  demokratis  agar  anak  bisa  berkembang dengan  baik  dan  demokratis  harus  sekali-sekali otoriter  agar  anak  berada  pada  jalur  yang  benar dengan adanya pengawasan yang baik oleh orang tua.  Kemudian  bisa  diantara  suami  dan  istri
menerapkan kedua pola asuh ini baik itu istri atau suami harus memilih salah satu dari pola ini, agar lebih  mudah  dalam  mengintegrasikannya  dalam mendidik  anak  khususnya  dalam  menanamkan pendidikan  anti  korupsi.  kemudian  ditemukan bahwa pola asuh otoriter dan demokratis bisa juga di  baur  dan  menjadi  pola  asuh  yang  baru,  yaitu pola asuh tersebut bisa menjadi pola asuh otoriter semi  demokratis  atau  demokratis  semi  otoriter. Sehingga  dalam  penerapannya  fungsi  dari keluarga  akan  berjalan  dengan  baik,  dan  tujuan untuk  menanamkan  pendidikan  anti  korupsi tercapai.
Akan  tetapi  dalam  proses  penanaman pendidikan anti korupsi terlebih dahulu orang tua harus paham apa itu korupsi dan bagaimana cara mengatasinya  sehingga  dapat  di  terapkan  dalam kehidupan  dengan  mengunakan  media  pola  asuh otoriter-demokratis ini. Untuk lebih mudah dalam mengetahui  apa  dan  bagaimana  pendidikan  anti korupsi  orang  tua  harus  memperdalam  ilmu agama khususnya agama islam, ilmu disini bukan hanya  senang  Shalat  dan  membaca  Al’quran tetapi  juga  membumikan  agama  Allah  SWT. Karena  pendidikan  agama  islam  dan  pendidikan anti  korupsi  itu  selajan,  hal  ini  sesuai  dengan penelitian Lukman Hakim (2014) yang menyatakan bahwa “adanya keselarasan pendidikan  anti  korupsi  dan  pendidikan  agama islam sehingga memudahkan proses pengintegrasian  antar  keduanya”.  Maka  dari  itu pentingnya  orang  tua  memperdalam  ilmu keagamaan  khususnya  islam,  karena  jika  orang tua memiliki akhlak yang baik maka anaknya juga akan  mengikuti  akhlak  orang  tuanya,  seperti pepatah  “buah  tidak  jatuh  jauh  dari  pohonnya”. Jika  orang  tua  sudah  memiliki  akhlak  yang  baik maka  untuk  menerapkan  pendidikan  anti  korupsi ini dengan bantuan media dari pola asuh otoriter- demokratis akan berlangsung lancar.

## 5 KESIMPULAN
Pola asuh otoriter-demokratis dalam menanamkan  pendidikan  anti  korupsi  di  Kota Bandung sangat penting, dimana keluarga sebagai pendidikan  pilar  pendidikan  pertama  dan  tempat sosialisasi  sekunder  dan  sebelum  anak  masuk kelingkungan  dan  diajarkan  dengan  pendidikan diluar,  pendidikan  orang  tua  harus  kuat  karena orang  tua  adalah  fondasi  awal,  pendidikan  disini adalah  pendidikan  tentang  penerapan  pola  asuh yang  baik  dan  juga  pengetahuan  tentang  anti korupsi  yang  baik.  Jika  keluarga  tidak  memiliki pengetahuan  yang  baik  tentang  pendidikan  anti korupsi  maka  akan  berdampak  pada  anak  yang akan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan  korupsi  nantinya.  Pola  asuh  yang dipilih oleh orang tua juga akan berdampak pada mudah  dan  sulitnya  penanaman  pendidika
karakter  anti  korupsi.  Pola  asuh  yang  terbaik adalah  otoriter-demokratis,  dikarenakan  anak akan  terus  terawasi  dan  diarakan  dengan  nilai- nilai anti korupsi.
Pola asuh otoriter-demokratis adalah pola asuh yang paling ideal untuk menanamkan pendidikan anti  korupsi  dengan  menyeimbangkan  dan mengkolaborasikan  keduanya  otoriter  yang  tegas harus sekali-sekali menjadi demokratis agar anak bisa  berkembang  dengan  baik  dan  demokratis harus sekali-sekali otoriter agar anak berada pada jalur yang benar dengan adanya pengawasan yang baik  oleh  orang  tua.  Atau  bahkan  antara  suami dan  istri  menerapkan  kedua  pola  asuh  ini,  agar lebih  mudah  dalam  mengintegrasikannya  dalam mendidik anak.

## REFERENNSI
Apriastuti,  D.  A.  (2013).  Analisis  Tingkat Pendidikan  dan  Pola  Asuh  Orang  Tua Dengan  Perkembangan  Anak  Usia  48-60 Bulan. Jurnal  Ilmiah  Kebidanan , 4 (1),  hlm 1–14.
Asrar,  M.  (2012).  Pola  Asuh,  pola  makan, asupan  zat  gizi  dan  hubungannya dengan
status gizi anak balita masyarakat  Suku  Nuaulu  di  Kecamatan Amahai  Kabupaten  Maluku  Tengah Provinsi Maluku. 6 (2), hlm 1-11
Dewi,  K.  K.  (2014).  Efektifitas  Penerapan Ancaman  Sanksi  Pidana  Tambahan  Guna pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di  Pengadilan  Negeri  Denpasar). Magister Hukum Udayana , 358. Hakim,  L.  (2014).  Model  Integrasi  Pendidikan Anti  Korupsi  dalam  Kurikulim  Pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam , hlm
145.
Indawati, N. (2015). Pengembangan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi untuk Mengefektifkan Nilia-Nilai pada Mahasiswa Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  di
Universitas  Kanjuruhan  Malang. Prosiding Seminar  Nasional  dan  Call  For  Papers Pendidikan  Karakter  dalam  Pembelajaran
Bisnis dan Manajemen , 84.
Prasanti,
D. (2016). Perubahan Media Komunikasi dalam Pola Komunikasi
Keluarga  di  Era  Digital. Jurnal  Komunikasi dan Media , hlm 12. Samad, Abraham. (2018, Februari 13). Korupsi di Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Setianning,  Riris  Dwi.  (2015).  Pola  Asuh  Anak pada  Keluarga  Militer. Jurnal  Mahasiswa
Sosiologi , hlm 1-26
Siti  Ekowati  Rusdini,  M.  R.  (2016). Pelaksanaan  Internalisasi  Kejujuran dalam Pendidikan Anti Korupsi di SMP Keluarga Kudus. Journal of Educational Social Studies , hlm 25.
Timpanometri,  D.  (2012).  Gambaran  Pola  Asuh Ibu  Suku  Batak  Pada  Anak  Laki-Laki dengan Gangguan Autisme. Jurnal
Penelitian , hlm 4-5.
transparency  International  the  global  coalition against  corruption .  (2016,  desember  11). corruption  perception  index  2016 .  Dipetik februari 13,
2018,transparency.org:https://www.transpar ency.org/news/feature/corruption_perception s_index_2016 Widyawati,  K.  E.  (2006). Hubungan  Antara Tingkat Persepsi Pola Asuh Otoriter Orang Tua dengan kepercayaan Diri pada Remaja Kelas  XI  Siswa  SMUN  2  Surabaya. Surabaya:  Fakultas  Psikologi  Universitas Airlangga.
Yaqin,  N.  (2015).  Program  Pendidikan  Anti Korupsi  di  Madrasah. Jurnal  Studi  Islam , hlm 4.