Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 354-358| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3337.354-358

## PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP SESAMA JENIS KELAMIN DITINJAU DARI PASAL 292 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiartha, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia tiyalarasati@yahoo.com, nyomansugiarthaj4@gmail.com, diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan sesama jenis kelamin dapat dikatakan masih memuat kekaburan norma dan  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraruran  Hukum  Pidana  atau KUHP tidak memuat ketentuan khusus yang jelas mengaturnya. Pasal 292 KUHP merupakan saru-sarunya pasal KUHP  yang  memberikan  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis  kelamin. Namun,  Pasal  292  KUHP  hanya  diatur  mengenai  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis  kelamin terhadap  anak-anak  di  bawah  umur  sebagaimana  untuk  dapat  dikategorikan  sebagai  unsur  tindak  pidana pemerkosaan  yang tertuang dalam Pasal 285 KUHP, suatu tindak pidana pemerkosaan haruslah dilakukan oleh laki-Iaki  terhadap  perempuan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tindak  pidana  pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin menurut Pasal 292 KUHP dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian  normatif,  jenis  penelitian  normatif  ini  menitik  beratkan  pada  pengumpulan  dan  analisa  mendalam terhadap bahan-bahan hukum dan juga dicari maknanya guna menemukan pemecahan masalahnya. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin di fndonesia merujuk pada ketentuan Pasal 292  KUHP  yakni  dapat  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun,  sebagaimana  dengan  bobot kejahatan  suatu  tindak  pidana  pemerkosaan  baik  yang  dilakukan  terhadap  lawan  jenis  ataupun  sesama  jenis kelamin, hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun dianggap masih tidak memuat rasa keadilan, rumusan sanksi hukum pidana pemerkosaan pada Pasal 285 dan 292 KUHP dapat dianggap  sudah kadaluarsa atau ketinggalan jaman.
Kata Kunci : Jenis Kelamin, Pemerkosaan, Pidana.

## Abstract
It can be said that the conviction of perpetrators of same-sex rape can be said to still contain obscure norms and that the Law of the Republic of Indonesia number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations or the KUHP does not contain specific provisions that clearly regulate it. Article 292 of the Criminal Code is the only article of the Criminal Code that provides regulations regarding the crime of same sex rape. However, Article 292 of the Criminal Code only regulates the criminal act of same sex rape against minors as it can be categorized as an element  of  the crime of  rape as stipulated in Article 285 of  the Criminal Code, a criminal act of  rape must  be committed by men against women. The purpose of this study was to determine the criminal act of same sex rape according to Article 292 of the Criminal Code and to determine the legal sanctions against the perpetrator of the crime of same sex rape in  Indonesia. The research method  used is normative research, this type of  normative research focuses on the collection and in-depth analysis of legal materials and also searches for their meaning in order to find solutions to the problem. Legal sanctions for perpetrators of the crime of rape of the same sex in Indonesia  refer  to  the  provisions  of  Article  292  of  the  Criminal  Code,  which  is  punishable  by  a  maximum imprisonment of five years, as with the weight of the crime of a criminal act of rape whether committed against the opposite sex or of the same sex, punishment a maximum sentence of 5 (five) years is deemed not to contain a sense of justice, the formulation of criminal sanctions for rape in Articles 285 and 292 of the Criminal Code can be considered to be out of date or outdated.
Keywords: Gender, Rape, Criminal.

## I. PENDAHULUAN
Penataan  hukum  positif  di  Indonesia  mengenai  pemidanaan  terhadap  pelaku  dari  tindak  pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin dapat dikatakan rnasih memuat kekaburan norma. Oalam ranah aruran hukum pidana di Indonesia yang temuat dalam UU RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum  Pidana  atau  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHP),  tidak  bisa ditemukan  ketentuan  khusus  yang  jelas  mengatur  mengenai  pernidanaan  bagi  tindak  pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin, namun berkaitan dengan adanya unsur tindakan sesama jenis  kelamin  tersebut  telah  diatur  dalam  satu  pasal  khusus  yakni  Pasal  292  KUHP  dernikian  juga sebagai satu-satunya aturan dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin di Indonesia.
Terkait dengan pengaruran terhadap pemidanaan perbuatan asusila yang berupa tindak pidana pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis  kelamin  yang  terjadi  di  Indonesia,  instrumen  hukum  dalam pemidanaannya masih sangat kurang dan tidak ada ketenruan pastinya ( Ari Wibowo, 2015, 97 ). Upaya  pemidanaan  perbuatan  asusila  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis kelamin ini adalah bentuk konkret dari Part of Political of Law di dalam hukum pidana Indonesia yang dikhususkan  pada  kebijakan  unruk  memformulasikan  hukum  pidana  yang  tepat  sehingga  dapat memberi pedoman baku ketika perumusan kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif (aplikasinya dalam kehidupan  dunia  nyata  akan  seperti  apa),  dan  kebijakan  eksekutif(  pelaksanaan  atas  pelanggaran  ini akan diberikan sanksi seperti apa) dalam ranah hukum pidana ( Arief Amrullah, 2007, 21 ).
Penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti  sebelumnya yang serupa, menurut Riswan (2015) berpendapat bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin perlu dijadikan sebagai tindak pidana (delik) di Indonesia dapat didasarkan pada tiga hal medasar, yakni dasar yuridis, teoritis,  dan  sosiologis.  Yakni  dasar    yuridis,  bisa  didasarkan  pada  UU  Nomor  11  tahun  2012  yang memberikan  landasan  bagi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  di  dalamnya pembentukan norma hukum pidana. Dan dasar teoritis, bisa didasarkan bahwa kriminalisasi perbuatan cabul terhadap perbutan cabul yang di lakukan oleh pasangan sesama jenis kelamin telah memenuhi kriteria umum kriminalisasi yang didukung oleh bentuk teori kriminalisasi; teori moral, teori feinberg, dan  teori  paternalism.  Kriminalisasi  perbuatan  homoseks  dan  lesbian  dipandang  penting  oleh masyarakat  Indonesia  untuk  segera dilakukan, mengingat kondisi masyarakat bangsa indonesia yang diselimuti  ketakutan  akan  menjadi  korban  perbuatan  homoseks  dan  lesbian  serta  serangan  penyakit HIV/AIDS  secara  besar-besaran.  landasan  justifikasi  kriminalisasi  perbuatan  homoseks  dan  lesbian. Tiga  landasan  justifikasi  dalam  pembahasan  urgensi  kriminalisasi  homoseksual  dan  lesbian  yaitu filosofis,  yuridis  dan  normatif  ( Anggraini,  2019 ).  P erbuatan  cabul  LGBT  tidak  hanya  bertentangan dengan peraturanperaturan yang ada seperti UndangUndang Perkawinan, melainkan juga bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat Indonesia. Kriminalisasi perbuatan cabul LGBT  dapat  dinilai  sebagai  upaya  negara  untuk  mengedepankan  fungsi  utama  hukum  pidana,  yaitu untuk  memelihara  moralitas  dan  menjaga  ketertiban  masyarakat.  Namun  demikian  pembentuk undangundang (DPR dan Pemerintah) tidak hanya harus membuat rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul sesame kelamin (LGBT) namun juga harus  memperhitungkan hal- hal  terkait  dengan  penegakan  hukumnya,  seperti  masalah  pembuktiannya  dan  bagaimana  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  perbuatan  cabul  LGBT,  tanpa  melanggar  hak  privasi  individu  ( Lidya Suryani Widayati, 2018 ).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap sesama jenis kelamin menurut Pasal 292 KUHP dan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian sebagai benruk tahapan dan cara dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini dilakukan  secara  yuridis  normatif.  Jenis  penelitian  normatif  ini  menitik  beratkan  pada  pengumpulan dan  analisa  mendalam  terhadap  bahan-bahan  hukum  dan  juga  dicari  maknanya  guna  menemukan pemecahan  masalahnya.  Sebagian  besar  penggunaan  bahan  hukum  dalam  jenis  penelitian  norrnatif berupa kepustakaan dan kajian peraturan perundang-undangan ( Sugiyono, 2012. 219 ). Sebagai acuan atau landasan dari dilakukannya penelitian ini, digunakan bahan hukum yang berupa aruran-aturan yang mengikat dan kemudian yang dijadikan sebagai pisau pemecahan rnasalah dalam menganalisa adalah teori-teori hukum yang telah dipaparkan sebelumnya ( H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014,
11 ). Sebagai penelitian normatif, pembahasan nantinya akan berfokus pada penunjukan makna, kaidah, norma, maupun asas-asas hukurn (pemaknaan perbuatan cabul, pemerkosaan sesama jenis, dan LGBT) yang sekiranya memiliki relevansi dengan rumusan rnasalah (yang berkaitan dengan pengaturan pidana pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis  kelamin  secara  nasional  maupun  intemasional).  Adapun  dalam pembahasan  nantinya  akan  menunjuk  beberapa  jenis  instrumen  hukum  berupa  peraturan  perundang- undangan dan juga perjanjian- perjanjian intemasional yang berlaku juga di Indonesia ( Amiruddin dan Zainal  Asikin,  2012,  166 ).  Dalam  penelitian  ini,  sebagai  upaya  memperdalam  pembahasan  maka dipergunakan  bentuk  Statute  Approach  dan  Conceptual  Approach.  Pendekatan  perundang-undangan atau statute approach ini diperlukan dalam menentukan dan juga menganalisis jenis permasalahan yang dibahas  melalui  ketentuan  perundang-undangan  dalam  segala  bentuknya  yang  dalam  skripsi  ini terutama pada penggunaan ketenruan-ketentuan hukum yang intinya mengatur mengenai pemidanaan perbuatan cabul sesama jenis baik aturan secara nasional maupun intemasional guna membentuk suatu resolve yang relevan dan akurat. Penggunaan dari Pendekatan Konsep Hukum atau conceptual approach sebagai  upaya  rnernbentuk  pemecahan  ma  alah  terhadap  kekaburan  norma  yang  menjadi  isu  hukum dalam  penelitian  ini,  yang  khususnya  dalam  pembentukan  formulasi  hukum  mengenai  pengaturan tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis  kelamin  di  Indonesia  sebagaimana  yang  telah diuraikan dalam perumusan masalah sebelumnya.

## III. BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Menurut Pasal 292 KUHP.
Berkaitan dengan pengertian tindak pidana pemerkosaan, berdasarkan pada ketenruan Pasal 285 KUHP disebutkan  bahwa  kejahatan  yang  disebut  pemerkosaan  harus  dilakukan  oleh  seorang  pria  terhadap seorang wanita. Berangkat dari gambaran Pasal 285 ayat (l) KUHP, maka dipahami bahwa perkosaan adalah  tindak  kekerasan,  atau  tindak  kekerasan  dengan  tanda-tanda  kekerasan  yang  memaksa perempuan bukan istri menderita. Ancaman apa yang membuat seorang wanita tidak berdaya, sehingga dia bisa berhubungan seks.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah pemerkosaan untuk maksud menerjemahkan kualifikasi asli (yaitu bahasa Belanda) tidak tepat, karena istilah pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP tidak secara tegas menjelaskan pemerkosaan. Mencuri kekuasaan sebenarnya adalah pemerkosaan. Seorang pria dan memaksa seorang wanita yang bukan seorang istri ( Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:41). Terkait  hal  tersebut,  Abdul  Wahid  dan  Muhammad  lrfan  berbagi  definisi  baru  tentang perkosaan,  yaitu  kekerasan  terkait  kaitan  yang  diciptakan  oleh  pelanggaran  hukum.  Memahami pemerkosaan sebagai pemikiran berarti mengeluarkan has rat seksual seseorang melalui paksaan, yang bertentangan dengan norma, termasuk kegiatan antisosial.
Undang-undang pidana Indonesia selama ini hanya mengatur aturan yang melarang perkosaan heteroseksual, yang rnenetapkan bahwa baik pelaku laki-laki maupun perempuan korban tunduk pada hukum pidana Pasal 285 KUHP. Namun ketentuan dalam KUHP tidak mengatur tentang pemerkosaan sesama jenis, yaitu usia pelaku dan korban sesama jenis sudah cukup umur.
Sebenarnya,  ketidak  sesuaiannya  unsur  delik  yang  dipunyai  KUHP  dalam  pengaturan kekejaman  seksual  utamanya  terhadap  tindak  pidana  pemerkosaan  yang  dilakukan  terhadap  sesama jenis kelamin belum sepenuhnya memiliki aturan. Kekejaman seksual yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah  kejahatan  seksual  dalam  bentuk  pemerkosaan,  berupa  hubungan  seksual  paksa  atau pemerkosaan sesamajenis.
Perkosaan bisa disebut sebagai pseudoseksual Dalam kebanyakan kasus pemerkosaan, ekspresi kemarahan,  keinginan  untuk  mendominasi  dan  melumpuhkan  (kegagalan)  lebih  menonjol  daripada hasrat seksual itu sendiri, yang tercermin sepenuhnya dalam agresi seksual ( Tapi Ommas Ihromi, 2000, 278 )
Dalam ketentuan KUHP, tidak bisa ditemukan ketentuan khusus yang jelas mengatur mengenai pemidanaan bagi tindak pidana pernerkosaan terhadap sesama jenis kelamin, namun berkaitan dengan adanya unsurtindakan sesamajenis kelamin tersebut telah diatur dalam satu pasal khusus yakni Pasal 292 KUHP demikian juga  sebagai saru-sarunya aruran dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana  pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis  kelamin  di  Indonesia.  Adapun  penjabaran  terhadap ketentuan Pasal 292 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 292 KUHP yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 292 KUHP telah melarang terhadap perbuatan tidak senonoh antar jenis, namun hanya yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang di bawah umur saja.
2. Pasal  292  KUHP menyampaikan  dengan  eksplisit  mengenai  unsur  sesama  jenis  kelamin  terhadap orang yang belum cukup umur, namun terkait dengan adanya suatu perbuatan cabul, sebagaimana berkaitan dengan delik-delik perkosaan yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia.
3. Pasal 292 KUHP merupakan satu-satunya  pasal dalam KUHP yang memberikan gambaran buram pengaturan terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap sesama jenis kelamin.
Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, dapat diperoleh beberapa unsur dari tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Melakukan Perbuatan Cabul
Menurut  KBBI,  kecabulan  itujorok,jorok,  dan  tidak  senonoh,  bukan  berarti  sopan  dan  santun. Hukum  Pidana  tidak  menyangkal  arti  istilah  kecabulan,  namun  menurut  Pasal  289  KUHP,  jika kecabulan dibiarkan terus menerus atau dibiarkan dengan paksaan atau ancaman, maka akan dijatuhi pidana penjara paling lama 9 tahun. Artinya, bertentangan dengan reputasi dan etiket.
2. Sesama Jenis Kelamin
Homosexuality  atau  homoseksualitas  artinya  memiliki  hasrat  seksual  untuk  sesame  jenis  ( Wirah Aryoso  dan  Hermawan  SyaifuJ,  2013:231 ).  Menurut  KBBI.  Homoseksualitas  diartikan  dari  kata sesama jenis, homo artinya sama, dan gender artinya jenis kelamin.
3. Dilakukan Terhadap Orang yang Belum Dewasa
Yang dimaksud belum dewasa ialah anak-anak yang belum genap berusia 18tahun. Untuk kepastian yudisial  dan  hukum,  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  hams  segera  diterapkan  untuk tindak  pidana  pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis.  Rumusan  persyaratannya  harus  sederhana  dan mudah  dipaharni,  tetapi  dapat  dibayar.  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  hukum  pidana  bagi masyarakat  yang  sedang  menjalani  proses  perbaikan  dan  modemisasi,  yaitu  tujuan  pembuatan undang-undang  baru  (mengembangkan  undang-undang  baru),  memperkuat  hukum  pidana  yang sudah ada (memperkuat undang-undang yang sudah ada), dan memperkuat tindak pidana. Hukum. Batasan  ruang  lingkup  hukum  pidana  sudah  ada  (untuk  memperjelas  ruang  lingkup  dan  fungsi undang-undang yang ada).
2. Sanksi Hukum  Terhadap Pelaku  Tindak Pidana Pemerkosaan  Terhadap Sesama Jenis Kelamin  Di Indonesia.
Tindak  pidana  pemerkosaan  saat  ini  tidak  dapat  hanya  dilihat  sebagai  bentuk  kejahatan  yang  hanya selaku kegiatan privat (individu korban), tapi harus dijadikan sebagai problem khalayak umum, karna jenis kejahatan ini macam-macam ialah bentuk kelakuan kuno yang mengedepankan ambisi, geram dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengabdikan orang lain.
Kasus  pemerkosaan  bukan  lagi  sekedar  masalah  interpersonal,  tetapi  masalah  sosial  yang berkaitan dengan masalah interpersonal, tetapi masalah sosial yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia,  terutama  yang  terkait  dengan  berbagai  bentuk  penyiksaan,  kekerasan,  dan  tindakan  kejam yang mengabaikan martabat orang dalam pembelaannya ( Abdul Wahid dan Muhammad lrfan, 2001, 62 ).
KUHP mempunyai rumusan tindak pidana yang sangat terpaku saat menata mengenai bentuk kekejaman seksual kepada sesamajenis kelamin utamanya adalah dalam hal perkosaan yang pada Pasal 285  KUHP.  Sejatinya,  pengertian  perkosaan  yang  disebutkan  pasal  di  atas  mernagari  kejahatan perkosaan cuma bisa berlaku antara pria kepada perernpuan  yang bukan istrinya. Jadi, tindak pidana pemerkosaan  terhadap  sesama  jenis  kelamin  dikeluarkan  dari  pengertian  perkosaan  dalam  Pasal  285 KUHP. Ditinjau dari pasal tersebut diketahui bahwa perkosaan antara sesarna jenis (terhadap sesama pria atau terhadap sesama perempuan) ialah dikiranya tidak merupakan tindak pidana pemerkosaan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pasal 292 KUHP merupakan satu-sarunya pasal KUHP yang memberikan pengaturan untuk tindak pidana yang dilaksanakan terhadap jenis kelamin yang sama. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap  sesama  jenis  kelamin  berdasarkan  pada  Pasal  292  KUHP  hanya  diatur  mengenai  tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin terhadap anak-anak di bawah umur sebagaimana
untuk dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana pernerkosaan yang tertuang dalam Pasal 285 KUHP, suatu kejahatan pidana pernerkosaan haruslah dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. 2.  Sanksi  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana  pemerkosaan  kepada  sesama  jenis  kelamin  di  lndonesia merujuk  pada  ketentuan  Pasal  292  KUHP  yakni  dapat  dijerat  kurungan  penjara  paling  lama  lima tahun, sebagaimana dengan bobot kejahatan suatu tindak pidana pemerkosaan baik yang dilakukan kepada  lawan  jenis  maupun  sesama  jenis  kelamin,  hukuman  pidana  maksimal  5  (lima)  tahun dianggap  masih  tidak  memuat  rasa  keadilan,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  rumusan  sanksi hukum pidana pemerkosaan pada Pasa J 285 dan 292 KUHP dapat dianggap sudah kadaJuarsa atau ketinggalan jaman.

## 2. Saran
Berikut adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya:
1. Hendaknya pemerintah dan para pembuat peraturan perundang-undangan mampu rnerumuskan ulang delik-delik perkosaan yang tercantum dalam KUHP, demi keadilan bagi para korban pemerkosaan dan  memberikan  jarninan  kejelasan  hukum  daJam  penggarapan  kasus-kasus  pemerkosaan  yang terjadi  di  wilayah  hukum  Indonesia,  sehingga  sudah  sepatutnya  delik  pemerkosaan  dalam  KUHP memang harus dirumuskan ulang.
2.  Hendaknya  seluruh  masyarakat  dapat  menyadari  bahwa  bahaya  dari  pelaku  tindak  pidana pemerkosaan saat ini tidak hanya menimpa kaum perempuan sebagaimana diperlukan upaya lebih dalam mengatasi yang dapat rnelibatkan pihak keluarga, masyarakat, dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, S. A. (2019). Gagasan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kriminalisasi Hubungan Seksual Sejenis di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum , Vol 6 (2). Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet.4). Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Amrullah, A. (2007). Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan . Bayumedia Publishing. Malang.
Aryoso, Wirah, & Syaiful, H. (2013). Kamus Pintar Bahasa Indonesia . Pustaka Makmur, Jakarta. Erfa, R. (2015). Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual). Arena Hukum , Vol 8 (2), 236–257.
HS, S. H., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Rajawali Pers. Jakarta.
Ihromi, T. O. (2000). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita . Alumni Bandung. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Bandung. Wahid, A., & Lrfan, M. (2001). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual . Refika Aditima, Bandung.
Wibowo, A. (2015). Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Mengenai Kriminalisasi LGBT. Cakrawala Hukum , Vol. 11 (1).
Widayati, L. S. (2018). Kriminalisasi Perbuatan Cabul Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt). Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis , Vol 10 (3).