Compliance  Of  Annual  Tax  Returns  Based  On  Tax  Understanding  And  Tax  Office Quality For Individual Taxpayers At Cileungsi Pratama Tax Office
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Atas Pemahaman Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus  Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cileungsi
Sharon Cristina Tabita Siagian 1* , Jhon Rinendy 2 , Ronny Buha Sihotang 3
Universitas Advent Indonesia 1,2,3 tabitasharon22@gmail.com 1 , jhonrinendy@unai.edu 2 , ronny.sihotang@unai.edu 3
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This research aims to determine the influence of tax understanding and tax service quality on compliance with individual taxpayers' Annual SPT reporting at KPP Pratama Cileungsi. The research used a sample of 100 individual taxpayers as primary data. Data was collected through distributing questionnaires using the purposive random sampling method. The results of the research show that tax understanding and the quality of tax services partially have a significant effect on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Cileungsi, simultaneously also have a significant positive influence on compliance with the Annual SPT reporting of individual taxpayers at KPP Pratama Cileungsi.
Keywords : tax understanding, quality of tax office services, compliance of annual tax reporting

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Cileungsi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 100 sampel wajib pajak orang pribadi sebagai data primer. Pengumpulan  data  melalui  penyebaran  kuesioner  menggunakan  metode purposive  random  sampling . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi, secara simultan  juga  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi.
Kata Kunci : pemahaman pajak, kualitas pelayanan fiskus, kepatuhan pelaporan.

## 1. Pendahuluan
Penerimaan  pajak  yang  besar  untuk  APBN  menunjukkan  pentingnya  sektor  ini  bagi Indonesia.  Diperlukan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak,  tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  enggan  untuk membayarkan  pajak.  Hal  ini  ditimbulkan  oleh  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah dan adanya persepsi bahwa manfaat pajak belum dapat dirasakan secara langsung. Hal  ini  menjadi  faktor  utama  yang  mempengaruhi  sikap  masyarakat  untuk  patuh  terhadap kewajiban perpajakannya (Leviana, et al., 2022).
Salah  satu  fenomenanya  dapat  kita  lihat  pada  Tabel  1.  Tahun  2022  KPP  Pratama Cileungsi melaporkan dari 291.658 Wajib Pajak  (WP) orang pribadi yang terdaftar, hanya 82.895 yang aktif dan hanya 51.789 yang melaporkan SPT tahun pajaknya dengan tingkat kepatuhan 62,48%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP orang pribadi atas pelaporan SPT di KPP Pratama Cileungsi mengalami penurunan sejak tahun 2018 dari 76,96% menjadi 62,48%. Data ini memperlihatkan bahwa penerimaan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Cileungsi belum sesuai dengan target dikarenakan kurangnya kepatuhan wajib pajak.
Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT di KPP Pratama Cileungsi Tahun 2018-2022
Sumber: KPP Pratama Cileungsi
Alfredo  dan  Parinduri  (2023)  juga  menambahkan  bahwa  dalam  mematuhi  peraturan perpajakan,  WP  menerapkan  cara  dengan  mengandalkan  pemahaman  mereka  terhadap regulasi  yang  telah  ditetapkan  dalam  perpajakan.  Banyak  faktor  seperti  latar  belakang pendidikan,  proses  sosialisasi,  dan  pengalaman  pribadi  yang  mempengaruhi  tingkat pemahaman  perpajakan  seseorang.  Perbedaan  tingkat  pengetahuan  dapat  mempengaruhi sejauh mana wajib pajak paham dan patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku.
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman WP tentang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT tahunan. Dengan kata lain, WP akan semakin patuh bilamana memahami peraturan perpajakan. Lebih lanjut    Febriyanti  (2022)  memberikan  bukti  empiris  bahwa  pemahaman  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan.  Penelitian  lain  oleh  Sulistyorini  (2019) mengatakan    bahwa  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  pemahaman  pajak  terhadap kepatuhan pelaporan pajak.
Disisi lain pada sistem self-assessment , tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melibatkan penyediaan layanan, pelatihan, pengawasan, dan penegakan hukum perpajakan terhadap WP. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan fiskus mencerminkan sejauh mana persepsi WP tentang kualitas  layanan  fiskus  tersebut.  Jika  WP  merasa  puas  dengan  pelayanan  perpajakan  yang diperoleh, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Ratnasari, 2020).
Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Apriliani  (2023),  menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya faktor eksternal seperti kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Namun dalam penelitian Rianty dan Syahputepa (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.
Melihat  fenomena  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  dan  kualitas pelayanan fiskus belum sepenuhnya menentukan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan  judul “Kepatuhan  Pelaporan  SPT  Tahunan  atas  Pemahaman  Pajak  dan  Kualitas Pelayanan Fiskus  pada WP Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi”
2. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka ini akan mengeksplorasi sumber teoritis dan penelitian terkait untuk membahas kerangka pemikiran dan memberikan landasan kuat bagi pemahaman topik.

## Pemahaman Perpajakan
Pemahaman pajak merupakan suatu kemampuan untuk memahami konsep dan prinsip perpajakan.  Pemahaman  ini  mencakup  pengetahuan  tentang  aturan,  regulasi,  dan  kebijakan perpajakan  yang  berlaku  di  suatu  negara.  Pemahaman  pajak  menjadi  esensial  karena  setiap wajib pajak perlu memahami kewajiban dan haknya dalam sistem perpajakan (Dewi dan Irawati,
No. Tahun Pajak WP Terdaftar WP Aktif WP yang Menyampaikan SPT Tingkat Kepatuhan 1 2018 168.739 42.787 32.928 76,96% 2 2019 188.838 45.574 30.985 67,99% 3 2020 212.782 54.599 34.465 63,12% 4 2021 235.851 69.585 37.113 53,33% 5 2022 291.658 82.895 51.789 62,48%
2022). Secara sederhana, pengetahuan wajib pajak mengacu pada informasi perpajakan yang dapat  dimanfaatkan  oleh  WP  untuk  mempengaruhi  tindakan,  pilihan,  dan  strateginya  dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan (Agun, et al., 2022).
Pemahaman  pajak  sebaiknya  dimulai  sejak  dini  yaitu  pada  fase  pendidikan  dan  karir awal. Seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman, pemahaman pajak menjadi semakin penting, terutama saat seseorang mulai memiliki penghasilan, memiliki bisnis, atau melakukan investasi  (Tyas,  2013).  Tingkat  pemahaman  WP  terhadap  perpajakan  memiliki  peran  krusial dalam  membentuk  sikap  dan  perilaku  mereka  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan. Komponen  utama  pemahaman  pajak  antara  lain  melengkapi  pengisian  surat  pemberitahuan dengan baik dan benar, perhitungan pajak sesuai dengan kewajiban pajak yang harus dibayar, serta penyetoran pajak secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (Pratiwi dan Sinaga, 2023). Wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, menjadi subjek utama dalam proses pemahaman pajak. Tanggung jawab mereka melibatkan memahami hak dan kewajiban pajak, serta menggali pengetahuan lebih lanjut tentang perubahan aturan pajak  (Ma’ruf dan Supatminingsih, 2020).
Sari  (2023)  menyatakan  ada  beberapa  indikator  yang  menunjukkan  pemahaman  WP yaitu, memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, memahami tentang kepemilikan NPWP, memahami mengenai hak dan kewajiban perpajakan, memahami tentang sanksi  perpajakan,  memahami  tentang  tarif  pajak  yang  berlaku  dan  memahami  peraturan perpajakan melalui sosialisasi.

## Kualitas Pelayanan Fiskus
Kualitas  pelayanan  merupakan  suatu  bentuk  penilaian  konsumen  terhadap  tingkat pelayanan yang dipersepsikan dengan tingkat pelayanan yang diharapkan (Permata dan Zahroh, 2022). Kualitas pelayanan menyeluruh menjadi satu acuan khusus yang harus diperhatikan oleh setiap  karyawan.  Sehingga  setiap  karyawan  memiliki  kinerja  terbaik  dalam  pelayanan  yang diberikan kepada pihak-pihak terkait yang dilayani (Sihotang dan Zebedeus, 2013).
Kualitas  pelayanan  fiskus  yang  baik  bertujuan  untuk  menjaga  kepuasan  WP  dalam memberikan  pelayanan  pajak  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  mereka  terhadap kewajiban perpajakan.  Dalam menciptakan kualitas pelayanan fiskus, WP dan instansi pajak sama-sama  memiliki  peran  yang  penting.  Wajib  pajak  perlu  merasa  didukung  dan  diberikan informasi yang jelas, sedangkan instansi pajak harus berupaya memberikan layanan yang efektif, efisien, dan ramah kepada wajib pajak (Wijayani, 2019). Memiliki karyawan yang potensial dan kompeten  yang  baik  saja  tidaklah  tidak  cukup,  para  penyedia  layanan  pajak  juga  perlu memastikan kepuasan kerja mereka untuk mencegah kegagalan lembaga fiskus (kantor pajak) dalam pengendalian internal yang dapat berdampak pada kualitas layanan fiskus kepada wajib pajak (Rinendy,  2016).  Oleh  sebab  itu,  kualitas  pelayanan  fiskus  harus  dipertahankan  dan ditingkatkan  seiring  waktu,  mengingat  adanya  perubahan  dalam  peraturan  perpajakan. Peningkatan  terus-menerus  dalam  pelayanan  dapat  membantu  instansi  pajak  untuk  tetap mendukung dalam hal kepatuhan wajib pajak (Sofianti, et al., 2021).
Ada lima indikator yang menunjukkan kualitas pelayanan (Yadinta, et al., 2018) yaitu: a)  Berwujud,  yang  mencakup  lingkungan  kantor  pajak,  peralatannya,  dan  cara  stafnya menampilkan  diri.  b)  Keandalan,  yang  mengacu  pada  kemampuan  kantor  pajak  untuk memenuhi  janjinya  dan  dapat  diandalkan,  termasuk  memberikan  informasi  yang  akurat, perlakuan yang adil, dan pelayanan yang cepat. c) Ketanggapan, yang menunjukkan ketepatan dan  kecepatan  kantor  pajak  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  wajib  pajak  sekaligus menyampaikan  informasi  dengan  jelas.  d)  Jaminan,  yang  mencakup  pengetahuan  dan keterampilan  staf  di  berbagai  hal  seperti  komunikasi,  keamanan,  dan  kompetensi,  guna membangun kepercayaan wajib pajak terhadap kantor pajak. e) Empati, dalam arti memberikan perhatian penuh kepada wajib pajak dan berusaha memahami keinginannya.

## Kepatuhan Pelaporan SPT
Kepatuhan merujuk pada suatu kondisi di mana seorang wajib pajak dapat memenuhi semua  kewajiban  perpajakannya  dan  melakukan  hak  perpajakannya  tanpa  menyimpang (Nazwah dan Machdar, 2023). Dalam konteks ini, kepatuhan mencerminkan ketaatan seseorang terhadap  aturan.  Seorang  wajib  pajak  perlu  memenuhi  sejumlah  kewajiban,  seperti mendaftarkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  atau  mengajukan  perusahaannya  untuk diverifikasi  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Selanjutnya,  wajib  pajak  harus  menghitung pajak  yang  terutang,  termasuk  pajak  yang  dipotong  atau  dipungut  oleh  pihak  lain,  serta membayar  pajak  yang  kurang  dibayarkan.  Selain  itu,  keseluruhan  proses  diakhiri  dengan kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan (Beloan, et al., 2019).
Kepatuhan pelaporan SPT melibatkan peran aktif dari wajib pajak dan instansi pajak. Wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan SPT dengan benar, sedangkan instansi pajak  memiliki  peran  dalam  memberikan  panduan,  menerapkan  aturan,  dan  mengawasi pelaporan. Dengan demikian kepatuhan menggambarkan kesadaran  pemenuhan  kewajiban perpajakan  sebagai  sebuah  “iklim”  yang tercemin dalam situasi (Maulida, 2022), berikut ini: 1) Wajib pajak mempunyai pemahaman dan berupaya untuk dan menaati peraturan perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku,  seperti  mengenai  perolehan  NPWP.  2)  Wajib  pajak melakukan  pengisian  formulir  pajak  dengan  lengkap  dan  jelas.  3)  Wajib  pajak  menunjukkan kepatuhannya  dengan  menyampaikan  SPT  tepat  waktu.4)  Wajib  pajak  secara  akurat menghitung dan membayar jumlah pajak yang terutang dengan benar. 5) Wajib pajak mematuhi kewajiban pembayaran dari tunggakan pajaknya.

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Kerangka  pemikiran  teoritis  dengan  penelitian  kepatuhan  pelaporan  SPT  atas pemahaman pajak dan kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian ini digambarkan pada tabel berikut:

## Gambar 1. Hubungan Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi

## Pengaruh Pemahaman Pajak pada Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP
Pemahaman  pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif  signifikan  terhadap  kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP (Asterina dan Septiani, 2019). Temuan ini sejalan dengan  Triogi (2021)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  dipengaruhi  secara  signifikan oleh pemahaman perpajakan. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa pemahaman WP  tentang  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  WP  untuk  melaporakan  SPT Tahunannya. Namun  temuan  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian  Widyanti  (2022)  yang mengatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Dengan demikian, maka hipotesis yang pertama adalah:
H 1 : pemahaman  pajak  berpengaruh  signifikan  pada  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP
” Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Mareti dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT  Tahunan  WP.  Temuan  ini  juga  didukung  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Amalia (2023)    dinyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  positif  antara  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  WP. ” Sebaliknya,  penelitian  oleh  Aliviany  dan Maharani  (2023)  menyimpulkan  bahwa  baik  atau  buruknya  kualitas  pelayanan  fiskus,  tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP. Dengan demikian, maka hipotesis kedua adalah: H 2 : kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh  signifikan  pada  kepatuhan  pelaporan  SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi

## Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP
” Penelitian terdahulu oleh Ramadhanty dan Zulaikha (2020) menyatakan bahwa secara keseluruhan pemahaman pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan  SPT  Tahunan  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Raharjo  (2020) menyatakan  pemahaman  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP. Namun hasil penelitian yang berbeda oleh Fatmawati (2022)  mengatakan  bahwa  pemahaman  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  tidak mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Dengan demikian, maka hipotesis yang ketiga adalah:
H 3 : pemahaman  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  berpengaruh  signifikan  pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  mengadopsi  metode  penelitian  kuantitatif  yang  bertujuan  untuk menguraikan  dampak  pemahaman  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi. Populasi penelitian mencakup WP orang pribadi yang berada di KPP Pratama Cileungsi dengan sampel penelitian 100 orang responden yang dipilih melalui metode purposive random sampling .
Penelitian  ini  menggunakan  survei  kuesioner  sebagai  instrumen  yang  disebarkan dengan  cara  bertemu  langsung  dengan  responden.  Indikator  pemahaman  pajak  mencakup pemahaman  mengenai  ketentuan  dan  tata  cara  perpajakan,  kepemilikan  NPWP,  hak  dan kewajiban perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan peraturan pajak melalui sosialisasi. Indikator kualitas pelayanan fiskus mencakup kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik yang dapat dirasakan oleh WP. Sedangkan, indikator untuk kepatuhan pelaporan SPT Tahunan terdiri dari kepatuhan dalam mengisi formulir pajak, melaporkan SPT, menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak.
Penilaian  skala  likert  dirancang  untuk  mengukur  sejauh  mana  subjek  menunjukkan setuju atau tidak setuju terhadap suatu pertanyaan. Pemberian skor diberikan atas jawaban pertanyaan tentang pemahaman pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Setiap penilian diberi nilai berdasarkan proporsi sebagai berikut:
Tabel 2. Skala Likert Bobot Alternatif Jawaban Pemahaman Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan 5 Sangat Paham (SP) Sangat Berkualitas (SB) Sangat Patuh (Spa.)
4 Paham (P) Berkualitas (B) Patuh (Pa.) 3 Cukup Paham (CP) Cukup Berkualitas (CB) Cukup Patuh (CPa.) 2 Tidak Paham (TP) Tidak Berkualitas (TB) Tidak Patuh (TPa.) 1 Sangat Tidak Paham (STP) Sangat Tidak Berkualitas (STB) Sangat Tidak Patuh (STPa.)
Sumber: (Rinendy, 2019)
Untuk  menguji  instrumen  penelitian  dilakukan  terdahulu  pengukuran  kualitas  data melalui uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji alisis linear berganda, uji koefisien determinasi (r 2 ). Uji hipotesis dilakukan dengan uji simultan (uji-F), dan uji parsial (uji-T).

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil pengolahan data dan pembahasan dari penelitian ini  dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi serta relevansi temuan ini terhadap pertanyaan penelitian yang telah diajukan.

## A. Hasil Penelitian
Pada  bagian  ini  penulis  akan  memaparkan  hasil  dari  pengolahan  data  penelitian mencakup uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## Uji Kualitas Data
Uji  kualitas  data  dilakukan  untuk  memastikan  kehandalan  dan  ketepatan  data  yang digunakan  dalam  sebuah  penelitian  atau  analisis.  Hal  ini  mencakup  pengecekan  terhadap kelengkapan, konsistensi, validitas, dan reliabilitas data untuk memastikan bahwa hasil analisis yang dihasilkan dapat diandalkan dan akurat

## 1. Uji Validitas
Uji  validitas  bertujuan  untuk  mengukur  keakuratan  pertanyaan  dalam  instrumen pengukuran.  Validitas  yang  tinggi  menunjukkan  instrumen  dapat  menghasilkan  data  yang akurat. Proses ini penting untuk memastikan pertanyaan dapat menggambarkan variabel yang dimaksud sehingga data dapat diandalkan. Hasilnya dievaluasi dengan membandingkan r-hitung dan  r-tabel;  jika  r-hitung  >  r-tabel,  pertanyaan  dianggap  valid  karena  berkorelasi  signifikan dengan skor total. Sebaliknya, jika r-hitung < r-tabel, pertanyaan dianggap tidak valid karena kurang berkorelasi dengan skor total.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Nomor Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan Pemahaman Pajak (X1) 1 0,784 0,195 Valid 2 0,668 0,195 Valid 3 0,763 0,195 Valid 4 0,809 0,195 Valid 5 0,815 0,195 Valid 6 0,904 0,195 Valid 7 0,883 0,195 Valid 8 0,637 0,195 Valid Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 1 0,781 0,195 Valid 2 0,767 0,195 Valid 3 0,785 0,195 Valid
4 0,815 0,195 Valid 5 0,828 0,195 Valid 6 0,824 0,195 Valid 7 0,785 0,195 Valid 8 0,833 0,195 Valid 9 0,778 0,195 Valid Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y) 1 0,647 0,195 Valid 2 0,782 0,195 Valid 3 0,801 0,195 Valid 4 0,796 0,195 Valid 5 0,752 0,195 Valid 6 0,765 0,195 Valid 7 0,779 0,195 Valid 8 0,634 0,195 Valid 9 0,606 0,195 Valid 10 0,716 0,195 Valid
Sumber: Data diolah, 2024
Dari Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan yang diajukan untuk variabel pemahaman pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan memiliki nilai r-hitung yang melebihi nilai r-tabel (r-hitung > r-tabel). Ini mengindikasikan bahwa semua pernyataan yang diajukan dianggap valid.

## 2. Uji Reabilitas
Uji  reabilitas  bertujuan  untuk  menentukan  apakah  suatu  instrumen  pengukuran memberikan hasil yang konsisten ketika diterapkan beberapa kali pada fenomena yang sama. Jika  hasil  suatu  survei  tetap  sama  sepanjang  waktu,  dapat  dikatakan  bahwa  survei  tersebut dapat diandalkan. Apabila nilai Cronbach's alpha (α) > 0,60 maka dapat dianggap bahwa data tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Berikut hasil dari pengujian realibilitas.
Tabel 4. Hasil Uji Reabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Pemahaman Pajak (X1) 0,911 Reliabel Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) 0,929 Reliabel Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Y) 0,891 Reliabel Sumber: Hasil Pengolahan data penelitian 2024
Dari Tabel 4 di atas, keandalan kuesioner pemahaman pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebagai instrumen pengukuran masuk kedalam korelasi yang kuat karena memiliki nilai reliabilitas tinggi ( Cronbach’s Alpha > 0,60).

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  dilakukan  untuk  memastikan  keseusaian  model  analisis  regresi.  Uji normalitas,  heteroskedastisitas,  multikolinearitas,  koefisien  determinasi,  dan  analisis  regresi merupakan bagian dari rangkaian pengujian ini.

## 1. Uji Normalitas
Dalam model regresi, uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah distribusi variabel bebas dan variabel terikat normal. Keakuratan model regresi dapat dilihat jika data mengikuti distribusi  normal  atau  mendekati  normal.  Pengujian  menggunakan  metode Kolmogorov- Smirnov menyimpulkan bahwa apabila nilai signifikansi memiiliki nilai yang lebih besar dari 0,05,
maka  dapat  diasumsikan  data  mempunyai  distribusi  yang  bersifat  normal.  Berikut  ini  adalah hasil dari pengujian normalitas.
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation  2.80903189 Most Extreme Differences Absolute .135 Positive .051 Negative -.135 Test Statistic .135 Asymp. Sig. (2-tailed) .256 c a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Pengolahan data spss 25,2024 Dalam Tabel 5 di atas, terdapat nilai Asymp.Sig (2- tailed ) sebesar 0,256 yang diperoleh dari hasil uji normalitas. Dengan mempertimbangkan bahwa nilai signifikansinya melebihi 0,05 (0,256 > 0,05), dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini memiliki distribusi yang bersifat normal.

## 2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas pada model regresi untuk variabel independen dapat dideteksi dengan melakukan  uji  multikolinearitas.  Nilai  toleransi  atau variance  inflasi  factor (VIF)  merupakan ukuran multikolinearitas yang menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila VIF di bawah 10 atau nilai toleransi melebihi 10% (0,1) maka dapat dinyatakan bahwa variabel penelitian tidak memiliki masalah multikolinearitas. Di bawah ini adalah hasil pengujian multikolinearitas.
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Pemahaman Pajak .700 1.428 Kualitas Pelayanan Fiskus .700 1.428 a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT
Sumber: Pengolahan Data SPSS 25,2024 Tabel 6 di atas menunjukkan hasil uji multikolinearitas dan dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini tidak terjadi multikolineritas. Dengan nilai toleransi sebesar 0,700 (≥ 0,10) dan nilai VIF sebesar 1,428 (≤ 10) membuktikan hal tersebut.

## 3. Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan  varian  dari  pengamatan  yang  berbeda.  Menggunakan  pola scatterplot memungkinkan  kita  untuk  menentukan  apakah  terdapat  heteroskedastisitas.  Regresi  tidak menunjukkan heteroskedastisitas jika titik-titik data mempunyai distribusi normal disekitar 0 dan tidak menunjukkan pola yang tidak biasa, misalnya gelombang melebar atau menyempit.
Hasil pengujian scatterplot pada Gambar 2 di bawah memperlihatkan titik-titik tersebut tersebar dengan acak di atas dan di bawah nilai nol pada sumbu Y. Heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model regresi karena tidak ada pola yang terlihat. Oleh sebab itu, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan variabel bebas.
Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2024

## 4. Analisis Regresi Linear Berganda
Salah satu cara untuk menilai hubungan antara suatu variabel terikat dengan banyak variabel bebas adalah dengan uji analisis regresi linear berganda. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa baik variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi.
Berikut adalah hasil dari  uji regresi liner berganda.
Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 9.677 3.610 2.680  .009 Pemahaman Pajak .647 .084 .590 7.737  .000 Kualitas Pelayanan Fiskus .367 .101 .277 3.637  .000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2024
Tabel 7 di atas menunjukkan hasil pengujian. Berikut rumus model persamaan regresi linear berganda:
Y = α + β1X1 + β2X2 + e Y = 9.677 + 0.647 X1 + 0.367 X2 + e Dimana: Y = Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan α = Konstanta X1 = Pemahaman Pajak X2 = Kualitas Pelayanan Fiskus e = Error Term Hasil persamaan regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Dengan  asumsi  variabel  independen  tetap  konstan,  nilai  konstanta  (α)  sebesar  9,677 menunjukkan bahwa rata-rata kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP sebesar 9,677.
2. Variabel  pemahaman  perpajakan  mempunyai  koefisien  regresi  positif  (β1)  sebesar  0,647 artinya kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak naik sebesar 0,647 setiap kenaikan 1 variabel pemahaman perpajakan dengan asumsi semua faktor lainnya tetap.
3. Dengan asumsi seluruh faktor lainnya tetap, variabel kualitas pelayanan fiskus mempunyai koefisien regresi (β2) sebesar 0,367 yang berarti kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak akan naik sebesar 0,367 setiap kenaikan 1 variabel kualitas pelayanan fiskus.

## 5. Uji Koefisien Determinasi ( R 2 )
Uji koefisien determinasi (r 2 ) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur sejauh mana varians variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil  dari uji koefisien dapat ditemukan dalam Tabel 8.
Hasil dari uji koefisien determinasi ( Adjusted R Square ) menunjukkan nilai sekitar 0,596 atau 59,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus memberikan kontribusi sebesar 59,6% terhadap variasi dalam variabel kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Sebanyak 40% sisanya pengaruh lain oleh faktor-faktor di luar lingkup penelitian ini.
Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .778 a .605 .596 2.83784 a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus
Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2024

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  bertujuan  untuk  membuat  keputusan  berdasarkan  analisis  data.  Dalam konteks  statistik,  suatu  hasil  dianggap  signifikan  secara  statistik  jika  kemungkinan  kejadian tersebut sangat rendah dan tidak mungkin disebabkan oleh kebetulan. Hal ini sesuai dengan batas probabilitas yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai standar dalam proses pengujian hipotesis. Uji-F dan uji-T digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

## 1. Uji Simultan ( Uji-F)
Uji-F  diberlakukan  untuk  menentukan  kelayakan  keseluruhan  model  regresi  dalam menerangkan  data.  Jika  nilai  signifikansi  uji-F  kurang  dari  0,05,  menunjukkan  bahwa  model regresi secara keseluruhan layak atau cukup signifikan untuk menjamin pengujian data lebih lanjut. Jika tingkat signifikansi suatu variabel independen dalam konteks ini kurang dari 0,05, maka semuanya berpengaruh terhadap variabel dependen.
Berikut adalah hasil uji-F.
Tabel 9. Hasil Uji-F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 1194.465 2 597.232 74.159 .000 b Residual 781.175 97 8.053 Total 1975.640 99 a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan
Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2024
Dari  hasil  pengujian  pada  Tabel  9  di  atas,  diberikan  kesimpulan  bahwa  pemahaman perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  mempengaruhi  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan secara signifikan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa nilai f-hitung lebih besar dari f-tabel (74,159
> 3,09) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang berarti pernyataan tersebut benar.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pengaruh  signifikan  antara pemahaman pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. 2. Uji Parsial (Uji-T)
Penggunaan uji-T bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi individu dari setiap variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil dari uji-T ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 10. Hasil Uji-T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.677 3.610 2.680 .009 Pemahaman Pajak .647 .084 .590 7.737 .000 Kualitas Pelayanan Fiskus .367 .101 .277 3.637 .000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Sumber: Pengolahan Data SPSS 25, 2024
Dari  hasil  pengujian  pada  Tabel  10  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan, dengan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05 dan t-hitung lebih dari t-tabel (7.737 > 1.983972). Demikian pula, variabel kualitas pelayanan fiskus menunjukkan nilai signifikan = 0.000 < 0.05 dan t-hitung lebih dari  besar  dari  t-tabel  (3.637  >  1.983972),  mengindikasikan  berpengaruh  yang  signifkan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

## B. Pembahasan
Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hasil dari pengolahan data terhadap setiap hipotesis dalam penelitian ini.
H 1 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Signifikan pada Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi.
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  uji-T  dalam  tabel  9  dapat  disimpulkan  bahwa variabel pemahaman pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan  SPT  Tahunan  WP  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Cileungsi  dengan  nilai  signfikansi kurang  dari  0,05  (0,000  <  0,05)  dan  t-hitung  yg  lebih  besar  dari  t-tabel  (7.737  >  1,983731). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak WP di KPP Pratama Cileungsi tergolong baik. Hal ini terlihat dari WP yang secara menyeluruh telah memahami aturan dan ketentuan perundang-undangan terkait pajak, menyadari pentingnya memiliki NPWP, mengisi formulir SPT dengan akurat, melaporkan SPT dengan tepat waktu, menghitung dan membayar pajak yang terutang,  serta  memahami  tarif  pajak  dan  sanksi  perpajakan  yang  berlaku.  Sehingga  apabila semakin baik tingkat WP dalam pemahaman pajak maka kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan akan semakin baik juga. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh  Sari (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pegaruh terhadap tingkat kepatuhan WP.

## H2: Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Signifikan pada Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi
Berdasarkan hasil uji hipotesis uji-T dalam Tabel 9, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas  pelayanan  fiskus  secara  parsial  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  positif  terhadap
kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel (3.637 > 1,983731). Dari hasil penelitian didapati bahwa kualitas pelayanan fiskus di KPP  Pratama  Cileungsi  tergolong  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  WP  dalam melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan hasil jawaban dari responden pelayanan fiskus di KPP Pratama Cileungsi tercermin dari perilaku pelayan fiskus yang dapat diandalkan, cepat tanggap dalam membantu WP dalam masalah perpajakan, dapat menjaga kerahasiaan data WP, dan memiliki  empati  terhadap  masalah  pajak  WP  sehingga  WP  dapat  meningkatkan  kepatuhan dalam melaporkan SPT. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik kualitas pelayanan fiskus, semakin tinggi tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Puspanita (2020) yang juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan WP.

## H3: Pemahaman Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi
Berdasarkan  hasil  uji  hipotesis  uji-F  dalam  Tabel  8,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara simultan  variabel  pemahaman  pajak  dan  kualitas  pelayanan  fiskus  memiliki  pengaruh  positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang kurang dari nilai signifikansi 0,05 (0,000 <  0,05.  WP  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Cileungsi  secara  keseluruhan  telah  menunjukkan kepatuhan  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya,  termasuk  mengisi  formulir  SPT dengan benar dan melaporkan SPT Tahunan dengan tepat waktu.
Dengan  demikian,  dapat  diartikan  bahwa  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  dapat meningkat dengan adanya pemahaman pajak dan kualitas pelayanan fiskus yang baik. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemahaman pajak dan  kualitas  pelayanan  fiskus  secara  simultan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP (Saraswati, et al., 2023).

## 5. Penutup Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh  terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT  Tahunan  WP  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Cileungsi. Hal ini ditunjang dengan kualitas pelayanan fiskus yang juga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi. Dengan kata lain, secara keseluruhan, dengan meningkatnya pemahaman pajak didukung oleh kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi di KPP Pratama Cileungsi.
Saran
Bagi KPP Pratama Cileungsi disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam perpajakan melalui sosialiasi baik itu secara langsung maupun melalui sosial media. Agar pemahaman pajak wajib pajak dapat terus bertambah, baik itu tentang peraturan pajak, tarif  pajak  yang  berlaku,  cara  perhitungan  pajak,  dan  juga  dalam  kepatuhan  pelaporan  SPT Tahunan wajib pajak. Demikian juga dengan kualitas pelayanan fiskus kepada wajib pajak yang harus  selalu  ditingkatkan,  baik  dalam  memberikan  pelayanan  yang  cepat  tanggap,  selalu bersikap jujur, dapat berkomunikasi dengan baik dengan wajib pajak, dan selalu memberikan pelayanan  yang  tulus  terhadap  masalah  perpajakan  dari  wajib  pajak  guna  meningkatkan kepatuhan mereka dalam kewajibannya di perpajakan.

## Daftar Pustaka
Agun, W. A., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan ,
6 (1), 23–31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31 Alfredo, K., & Parinduri, A. Z. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Jakarta. Jurnal Ekonomi Trisakti , 3 (1), 611–622. https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15564
Aliviany, D., & Maharani, N. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Akuntansi , 3 (3), 14–26. https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550 Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P., & Isthika, W. (2023). The Influence of Tax Sanctions,
Taxpayer  Awareness,  and  Tax  Service  Quality  on  Individual  Taxpayer  SPT  Reporting Compliance . JurnalI lmiah Akuntansi Kesatuan , 11 (3), 521-530. https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211
Apriliani, N. L., Mahaputra, I.N., & Suwandewi, P.A. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus,
Pengetahuan,  Sosialisasi,  Ketegasan  Sanksi  Perpajakan,  Tingkat  Pendapatan  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP. Pratama Bandung Utara. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi , Vol. 5 (1), 75–87. https://e- journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6329/4822
Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Wpop). Balance :
Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 4 (2), 595. https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986 Beloan, B., Mongan, F. F., & Suryandari, N. N. (2019). EKSPLORASI PEMAKNAAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH 21 DARI KACAMATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara). Jurnal Riset Akuntansi ,
9 (2), 23–30. https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600
Dewi, A. N., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside , 2 (2), 262–279. https://doi.org/10.53363/yud.v2i2.40 Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman  Pajak,  Tingkat  Pendapatan  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1), 883– 89909. https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800
Febriyanti, N. W., Mahaputra, I. N., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan,
Sanksi  Perpajakan,  Motivasi  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Prlayanan  Pajak Pratama Badung Utara. Kharisma , 4 (3), 78–87. https://e- journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/5457/4163
Leviana,  M.,  Adriani,  A.,  &  Norlena,  N.  (2022).  Pengaruh  pengampunan  pajak,  pemahaman peraturan  perpajakan,  pemahaman  akuntansi,  kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan , 4 (8), 3471–3488. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i8.1447
Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi  Resiko  Sebagai  Variabel  Moderasi. Prosiding  Seminar  Nasional  Pakar ,  1–16. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4334
Ma’ruf,  M.  H.,  &  Supatminingsih,  S.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20 (2), 276-284. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i2.641
Maulida,  N.  (2022). Analisis  Atas  Kepatuhan  Perpajakan  Yang  Dipengaruhi  Pemahaman Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Penerapan  E-Spt [Universitas  Komputer  Indonesia]. http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8168
Nazwah,  H.  &  Machdar,  N.  M.  (2023).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dengan  Religiusitas Sebagai  Variabel  Pemoderasi  (Studi  Empiris  Pada  KPP  Pratama  Pondok  Gede). Jurnal
Ekonomi Perjuangan , 1 (2), 92–112. https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i2.1151
Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Fair  Value:  Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan Keuangan , 4 (12), 5432–5443. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893 Pratiwi, A. D., & Sinaga, K. E. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta). Ultima Accounting , 15 (1), 95–110.
https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162
Puspanita,  I.,  Machfuzhoh,  A.,  &  Pratiwi,  R.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu) , 2 , 71–78. https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474 Raharjo,  N.  K.,  Majidah,  M.,  &  Kurnia,  K.  (2020).  PENGARUH  PEMAHAMAN  PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non  Karyawan  di  KPP  Pratama Cibinong  Periode  2020). E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 7 ,  671. https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05
Ramadhanty,  A.,  &  Zulaikha,  Z.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Tentang  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sistem  Transparansi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Diponegoro  Journal  of Accounting , 9 , 1–12. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting Ratnasari,  D.  (2020).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Penghasilan  dan  Sanksi  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  WPOP  UMKM. Prisma  (Platform  Risest  Mahasiswa  Akuntansi) ,
01 (03), 11–21. https://www.ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/639 Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak. Balance :  Jurnal Akuntansi Dan Bisnis , 5 (1), 13. https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455 Rinendy,  J.  (2016).  PENGARUH  KEPUASAN  KERJA  KARYAWAN  DALAM  MENGURANGI  RESIKO KECURANGAN  KARYAWAN  PADA  UNIVERSITAS  ADVENT  INDONESIA,  BANDUNG. Jurnal Ekonomis , 10 (1), 58–78. https://core.ac.uk/download/pdf/229966464.pdf Rinendy,  J.  (2019).  The  Effects  of  Organizational  Trust  to  Reduce  Employee  Fraud  Risk  in Adventist University of The Southern Asia Pacific Division. Jurnal Ekonomis , 12 (1), 34–46. https://doi.org/10.58303/jeko.v12i1.2071
Saraswati, R. U., Oktaviani, I., & Zulkifli, S. M. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi Dan  Bangunan  Di  Desa  Sindang  Jaya  Pada  Tahun  2022). Jubisma , 5 (1),  26–37. https://doi.org/10.58217/jubisma.v5i1.77
Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Putri, F. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak,  Pelayanan  Aparat  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Preferensi  Risiko  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (  Studi  Kasus  UMKM  Toko  Elektronik  Di  Kecamatan Sitiung  Dharmasraya). Jurnal  Teknologi  Dan  Sistem  Informasi  Bisnis , 1 (2),  18–22. https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46
Sari, D. R., Wahidhani, E. H., & Hadi, W. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bogor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 11 (2).
https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i1.2033
Sihotang,  R.  B.,  &  Zebedeus,  Z.  V.  (2013). Relationships  Between  Total  Quality  Management Practices, Organizational Culture, and Teacher’s Performance: Study from Seventh Day Adventist  High  Schools  in  West  Indonesia . International  Research  Journal  of  Business Studies , 6 (2), 105–119. https://doi.org/10.21632/irjbs.6.2.105-119 Sofianti, R., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor  Di  kota  Malang  (Studi  Pada  Pelayanan  Samling  Samsat  Kota  Malang). Jurnal Respon Publik , 15 (2), 24–32. https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/12423/9640
Sulistyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). Accounthink :  Journal  of  Accounting  and  Finance , 4 (2),  732–745. https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202
Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Malang  Utara. E-Jra , 10 (06),  1–7. https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/12712/9924
Tyas,  I.  W.  (2013).  Pengaruh  Umur,  Pendidikan,  Penghasilan  Bruto,  dan  Moral  Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Empiris WPOP Usahawan pada Mall Ciputra). Tekun ,
4 (02),279–304.
https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/tekun/article/view/311/262
Widyanti,  Y.,  Erlansyah,  D.,  Butar  Butar,  S.  D.,  &  Maulidya,  Y.  N.  (2022).  Pengaruh  Tingkat
Pemahaman,  Sanksi,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Mbia , 20 (3), 285–294.
https://doi.org/10.33557/mbia.v20i3.1614
Wijayani, I. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan  Penerapan  E-Filing  Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen , 1 (1),
101–141. https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/25/26 Yadinta, P.A., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 5 (02), 201–212. https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186