Pelaksanaan  Mediasi  dalam  Sistem  Peradilan  Agama  (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)

## Rina Antasari
Fakultas Syariah dan Hukum
Insitut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: rinaantasari@yahoo.co.id

## Abstrak
Artikel ini akan membahas tentang kebijakan peraturan tentang mediasi di agama pengadilan  dan  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dan  pelaksanaan mediasi  dalam  kasus  pengadilan  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I  A  Palembang. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Sumber  data  yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diketahui bahwa latar belakang aturan kebijakan mediasi di Pengadilan Agama adalah (a) manfaat yang bisa diperoleh jika mediasi digunakan sebagai alat dalam penyelesaian sengketa, yaitu  proses  mediasi  bisa  mengatasi  masalah  akumulasi  materi,  proses  mediasi dipandang  sebagai  sarana  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan  lebih murah daripada proses litigasi, penegakan mediasi dapat memperluas akses bagi semua pihak untuk memperoleh rasa keadilan, (b) penyediaan upaya perdamaian mereka dalam undang-undang. (c) masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka damai. Pelaksanaan proses mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan dua cara, yaitu mediasi litigasi awal, dan mediasi lebih litigasi.

## Abstract
This article  will  discuss  about  regulatory  policy  on  mediation  in  religious  courts way  dispute  resolution  through  mediation  according  to  Islamic  law  and implementation of mediation in settlement court cases in Religious Courts Class I A Palembang. This research is qualitative research Source of data used is primary data  and  secondary  data  primary.  Data  derived  from  field  and  secondary  data consisted of a literature study. From this research note Background to the policy rules  on  mediation  in  the  Religious  Courts  is  (a)  the  benefits  to  be  gained  if mediation  used  as  a  means  in  the  settlement  of  disputes,  namely  the  mediation
process  could  overcome  the  problem  of  accumulation  of  matter,  the  mediation process is viewed as a means of dispute resolution that is faster and cheaper than the litigation process, enforcement of mediation can expand access for all parties to  gain  a  sense  of  justice,  (b)  provision  their  peace  efforts  in  legislation.  (c) Indonesian  society  is  a  society  that  likes  peace.  Implementation  of  the  mediation process  in  the  religious  court  done  in  two  ways,  namely  mediation  initial litigation, and mediation over litigation.
Keywords : Mediation, Case, Justice System, Law, Conflict
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  terlepas  dari  ketergantungan antara  satu  dengan  yang  lain.  Interaksi  sosial  sesama  manusia  itu  terkadang menyebabkan  sengketa  diantara  mereka,  di  mana  salah  satu  pihak  harus mempertahankan haknya  dan pada pihak  lain dibebani untuk  melaksanakan suatu kewajiban. Mengingat potensi munculnya perkara dalam hubungan antara manusia dibentuklah  norma-norma  hukum  tertentu  yang  bertujuan  menjaga  ketentraman, keadilan  dan  perlindungan  hak  dalam  suatu  masyarakat.  Setiap  masyarakat memiliki  berbagai  macam  cara  untuk  memperoleh  kesepakatan  dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik.
Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan keluarga  maupun  dengan  orang  lain.  Tetapi  dalam  hubungan  keluarga  dan pergaulan  dalam  kehidupan  sehari-hari,  kadang  timbulnya  sengketa  yang  dapat terjadi setiap saat. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran  baik  mengenai  bagaimana  “cara”  melaksanakan  perannya  dalam kehidupan  berkeluarga  yang  saling  mengetahui  hak  dan  kewajiban  suami  isteri, begitu juga dalam pergaulan di masyarakat harus saling menghormati.
Sengketa adalah merupakan suatu fenomena yang selalu kita jumpai pada setiap masyarakat di dunia, baik pada masyarakat yang masih bercorak tradisional, masyarakat  modern  bahkan  masyarakat  pasca  modern  yang  mempunyai  kaitan dengan  hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  atau  lebih tepatnya  dengan  hukum  sebagaimana  banyak  mendapat  perhatian  dari  para pengkaji “hukum dan masyarakat” ( Law and Society ), Antrapologi Hukum ( Legal Anthropology ), dan Hukum Bisnis ( Business Law ).
Apabila  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  terjadi  maka  pihak-pihak  yang mengalami sengketa tersebut harus mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah- masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan cara mencari penyelesaian sengketa di
luar  sidang  yang  tidak  perlu  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang terlalu mahal. 1
Menyelesaikan  sengketa  melalui  Pengadilan  bukan  sesuatu  yang  buruk. Pengadilan  adalah  pranata  menyelesaikan  damai  (sebagai  jalan  dari  tindakan kekerasan).  Menyerahkan  sengketa  ke  Pengadilan,  selaian  memilih  jalan  damai juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri ( eigen richting ).
Penyelesaian  sengketa  Pengadilan  sebagai  bentuk  penyelesaian  secara  hukum yang bersifat netral (tidak memihak).
Penyelesaian  damai  terhadap  sengketa  atau  konflik  dengan  melalui mediasi merupakan suatu hal yang diharapkan. Cara ini dipandang lebih baik dari pada penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding (contentious) karena hal seperti  itu  tidak  memberikan  nilai  positif  bagi  mereka  bahkan  memberikan dampak  buruk,  maka  dicarilah  jalan  keluarnya  melalui  jalan  damai  terhadap sengketa ataupun konflik yang ada.
Para pihak sebagai penentu untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya.  Persamaannya  terletak  pada  upaya  damai  antara  pihak-pihak  yang bersengketa.  Apa  yang  dilakukan  masyarakat  pada  dasarnya  adalah  proses negosiasi dengan menggunakan teknik interest based bargaining , yang merupakan teknik  negosiasi  modern  atau  dikenal  dengan  istilah  mediasi  yang  sekarang populer  dan  diterapkan  di  berbagai  Negara  (http://wmc-iainws.com  Diakses Tanggal 15 Juli 2012).
Pada  dasarnya  munculnya  mediasi  secara  resmi  dilatarbelakangi  adanya realitas sosial di mana pengadilan sebagai satu satu lembaga penyelesaian perkara dipandang  belum  mampu  menyelesaikan  perkaranya  sesuai  dengan  harapan masyarakat.  Kritik  terhadap  lembaga  peradilan  disebabkan  karena  banyak  faktor, antara  lain  penyelesaian  jalur  litigasi  pada  umumnya  lambat (waste  of  time), pemeriksaan  sangat  formal (formalistic ),  sangat  teknis (technically )  dan  perkara yang masuk pengadilan sudah overloade (penuh).
Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh  para  pihak pengadilan.  Lembaga ini memberikan kesempatan  kepada  para pihak kepada untuk berperan guna menyelesaikan sengketa tersebut dengan dibantu pihak ketiga sebagai  mediator. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang  ( win-win solution) sehingga  para  pihak  yang  bersengketa  tidak  merasa ada pihak yang menang ataupun kalah. Penerapan Konsep Mediasi akan membawa hasil  yang  maksimal apabila semua pihak  mempunyai komitmen  yang sama, niat baik  dan  saling  memahami  konsep-konsep  yang  ditawarkan  oleh  semua  pihak,
termasuk  mengutamakan  pikiran  positif  yang  ditawarkan  oleh  mediator. 2
Kesamaan  prinsip  ini  perlu  dibangun  sejak  awal  agar  semua  pihak  tidak  terjebak dalam  rasa  egoistis  dan  merasa  paling  benar.  Semua  pihak  harus  memiliki  tekad untuk  sepakat  mengakhiri  perselisihan  dan  mencari  solusi  jitu  yang  saling menguntungkan,  agar  semua  pihak  terikat  dan  dapat  dilaksanakan  materi perdamaian. Adapun materi perdamaian dituangkan dalam bentuk surat atau berita acara dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Dalam  konsep  Islam  Mediasi  dikenal  dengan  istilah Shulhu/Ishlah , beberapa  ahli  fiqih  memberikan  definisi  yang  hampir  sama  meskipun  dalam redaksi  yang  berbeda,  artinya  yang  mudah  dipahami  adalah  memutus  suatu persengketaan.  Dalam  penerapan  yang  kita  pahami  adalah  suatu  akad  dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan  perdamaian.  Dalam  hukum Islam  dimensi  perdata  mengandung  hak  manusia  ( haqqul  ‘ibad )  yang  dapat dipertahankan  melalui  kesepakatan  damai  antara  para  pihak  yang  bersengketa. Kebanyakan  dari  sengketa  yang  terjadi,  mengambil  jalan  dengan  cara menyelesaikan  sengketanya  lewat  jalur  hukum  di  Pengadilan,  untuk  dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama.
Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan  mediasi  di  dalam  proses  penyelesaian  perkara.  Secara  teoritis, penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di  pengadilan  agama  membawa  sejumlah keuntungan,  diantaranya  perkara  dapat  diselesaiakan  dengan  cepat  dan  biaya riangan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara ( courtcongestion ) di pengadilan.
Peradilan agama telah mempraktikkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1  Tahun  2008.  Namun  demikian,  terdapat  sejumlah  kesenjangan  antara  teori mediasi dengan implementasinya dipengadilan agama, yaitu:
1. Secara  teoritis,  mediasi  di  peradilan  agama  memiliki  tujuan  yang  sangat mulia.  Tujuan  tersebut  diarahkan  kepada  para  pihak  yang  sedang berperkara  dan  kepada  Pengadilan  Agama  itu  sendiri.  Bagi  para  pihak yang 3 berperkara  mediasi  bertujuan  untuk  (a)  tercapainya  penyelesaian sengketa  yang  menghasilkan  keputusan  yang  dapat  diterima  oleh  semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak  yang  bersengketa  tetap  dapat  di  jaga,  dan  (d)  lebih  tinggi  tingkat kemungkinan  untuk  melaksanakan  kesepakatan.  Sedangkan  bagi
Pengadilan Agama, tujuan  mediasi adalah (a)  mengurangi kemacetan  dan penumpukan  perkara  ( court  congestion )  di  pengadilan,  dan  (b) memperlancar jalur keadilan ( acces to justice ) dimasyarakat.
2. Dalam  implementasinya  penyelesaian  perkara  melalui  mediasi  dapat menambah  waktu,  menambah  beban  kerja  hakim    sebagai  mediator, kemampuan  mediator  lemah  terbukti  dari    minimnya  mediator  hakim bersertifikat  mediator  dan  sikap  para  pihak  yang  memandang  mediasi sebagai  sarana  yang  dapat  menghambat  para  pihak  menyelesaikan sengketanya di pengadilan.
Semua  problem  implementasi  ini  bermuara  pada  keberhasilan  dan kegagalan mediasi di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara yang ada di pengadilan  agama.  Dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2008  dijelaskan  mediasi adalah cara penyelesaian sangketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Dari  uaraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  dengan  diterapkannya  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  ini  sebagai  salah  satu  upaya  perdamaian  diharapkan dapat  menjadi  solusi  yang  baik  terhadap  para  pihak  yang  berperkara.  Inilah  yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Mediasi Dalam  Sistem  Peradilan  Agama  (Kajian  Implementasi  Mediasi  dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang).

## Pengertian Mediasi
Mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan atau  mufakat  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang  tidak  memiliki kewenangan  memutus  atau  memaksakan  sebuah  penyelesaian.  Ciri  utama  proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai  dengan  hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian  selama  proses  mediasi  berlangsung.  Segala  sesuatunya  harus memperoleh persetujuan dari para pihak
1. Pengertian mediasi secara Etimologi
Secara Etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang dinamakan mediator. 4
Menurut  Gunawan  Wijaya,  dalam  bukunya  alternatif  penyelesaian  sengketa, mediasi  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih  melalui
perundingan  atau  cara  mufakat  dengan  bantuan  pihak  netral  yang  tidak  memiliki kewenangan memutus. 5
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  sengketa  suatu  perselisihan sebagai penasehat.
Penjelasan  mediasi  dari  sisi  etimologi  lebih  menekankan  pada  keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak dalam menyelesaiakan perselisihannya.  Hal  inilah  yang  membedakan  mediasi  dengan  bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain.
Jadi dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak yang  bersengketa  dengan  dibantu  oleh  pihak  ketiga  yaitu  mediator  yang  tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksa sebuah penyelesaian tersebut.

## 2. Pengertian Mediasi secara Terminologi
Dalam  penjelasan  mediasi  kebahasaan  (etimologi)  tersebut  masih  sangat umum  dan  belum  menggambarkan  secara  konkrit  esensi  dan  kegiatan  mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi. 6
Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak  memihak  ( impartial )  bekerjasama  dengan  pihak  yang  bersengketa  untuk mencari  kesepakatan  bersama.  Mediator  tidak  berwenang  untuk  memutus sengketa,  tetapi  hanya  membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan  persoalan- persoalan  yang  dikuasakan  kepadanya. 7 Hampir  sama  dengan  pengertian  tersebut Garry  Goopaster  memberikan  definisi  mediasi  sebagai  proses  negosiasi pemecahan  masalah  di  mana  pihak  luar  yang  tidak  memihak (imparsial ) bekerjasama  dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. 8
Retnowulan  Sutantio  dalam  tulisannya  yang  bejudul Mediasi  dan  Dading memberikan  definisi  mediasi  sebagai  pemberian  jasa  baik  dalam  bentuk  saran untuk  menyelesaiakan  sengketa  para  pihak  oleh  seorang  ahli  atau  beberapa  ahli yang diangkat oleh para pihak sebagai mediator. 9
Dalam  mediasi,  penyelesaian  sengketa  lebih  banyak  muncul  dari  keinginan dan  inisiatif para pihak, sehingga  mediator berperan  membantu  mereka  mencapai kesepakatan. 10 Sedangkan  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  Tahun 2008,  mediasi  adalah  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dari ketentuan
Pasal  1  Perma  dapat  dipahami  bahwa  esensi  dari  mediasi  adalah  perundingan antara  para  pihak  bersengketa  yang  dipandu  oleh  pihak  ketiga  (mediator). Perundingan  akan  menghasilkan  sejumlah  kesepakatan  yang  dapat  mengakhiri persengketaan.  Dalam  perundingan  akan  dilakukan  negosiasi  antara  para  pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator.

## Implementasi  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Agama Kelas I A Palembang
Dalam  tinjauan  sejarah  peradilan  di  Indonesia,  penyelesaian  sengketa melalui upaya damai atau dikenal dengan istilah perdamaian  (dading) telah diatur dalam  pasal  130  HIR/Pasal  154  RBg.  Dan  beberapa  peraturan  lainnya.  Namun upaya  damai  yang  dimaksud  dalam  peraturan  diatas  berbeda  dengan  mediasi sebagaimana yang berkembang sekarang.
Untuk  menggambarkan  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  mediasi  di pengadilan  agama  dalam  wilayah  PTA  Palembang  dapat  dijelaskan  dalam  tabel Berikut:
Tabel 1
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2010 Di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang No Bulan Jumlah Mediasi Gagal Mediasi Berhasil Mediasi 1 Januari 16 16 - 2 Februari 22 21 1 3 Maret 25 24 1 4 April 17 15 2 5 Mei 24 24 - 6 Juni 26 26 - 7 Juli 23 23 - 8 Agustus 28 27 1 9 September 15 15 - 10 Oktober 11 11 - 11 November 26 26 - 12 Desember 238 232 6 Jumlah 471 460 11
Sumber Dari Data Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang
Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  selama  setahun  jumlah  pekara yang  di  mediasi  adalah  sejumlah  471,  yang  gagal  adalah  460,  sedangkan  yang berhasil sebanyak 11 perkara.
Jumlah  perkara  mediasi  yang  berhasil  atau  gagal  pada  tahun  2011  dapat dilihat pada table. IV.2 berikut ini:

## Tabel 2
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang No Bulan Jumlah Mediasi Gagal Mediasi Berhasil Mediasi 1 Januari 26 26 - 2 Februari 16 16 - 3 Maret 19 18 1 4 April 37 37 - 5 Mei 29 29 - 6 Juni 24 24 - 7 Juli 31 31 - 8 Agustus 22 22 - 9 September 26 26 - 10 Oktober 29 27 2 11 November 32 32 - 12 Desember 33 33 - Jumlah 324 321 3
Sumber Dari Data Pengadialan Agama Kelas I. A Palembang
Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bawah  selama  setahuan  jumlah  pekara yang  di  mediasi  adalah  sejumlah  324  perkara,  yang  gagal  adalah  321  perkara, sedangkan yang berhasil sebanyak 3 perkara.
Jumlah  perkara  mediasi  yang  berhasil  atau  gagal  pada  tahun  2012  dapat dilihat pada table. IV.3 berikut ini:

## Tabel 3
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2012
Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang No Bulan Jumlah Mediasi Gagal Mediasi Berhasil Mediasi 1 Januari 26 26 - 2 Februari 45 41 4 3 Maret 30 29 1 4 April 32 32 - 5 Mei 30 28 2 6 Juni 24 24 - 7 Juli 31 31 - 8 Agustus
9 September
10 Oktober
11 November
12 Desember Jumlah 218 211 7
Sumber Dari Data Pengadialan Agama Kelas I. A Palembang
Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  selama  setengah  tahun  (1/2)  dari bulan  Januari  sampai  dengan  bulan  Juli  jumlah  perkara  yang  di  mediasi  adalah sejumlah  218  perkara,  yang  gagal  adalah  211  perkara,    sedangkan  yang  berhasil sebanyak  7  perkara.  Untuk  bulan  Agustus  sampai  dengan  Desember  belum mempunyai data karena penlitian ini dilakukan sampai dengan bulan Juli.
Tabel 4 Rekapitulasi Mediasi Tahun 2010-2012 Pengadilan Agama Kelas I.A Palembang No Tahun Jumlah Mediasi Gagal Mediasi Berhasil Mediasi 1 2010 471 460 11 2 2011 324 321 2 3 2012 218 211 7 Jumlah 1013 992 20

## Sumber data di olah oleh penulis
Dari  data  tabel  IV.4    dapat  dijelaskan  bahwa  selama  dua  (2)  tahun setengah(1/2)  dari  tahun  2010  samapai  dengan  tahun  2012  (dari  bulan  Januari sampai  dengan  bulan  Juli)  dari  jumlah  mediasi  masuk  sebanyak  1.013  yang berhasil di mediasi sebanyak 20 perkara sedangkan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak  992  perkara,  dengan  hasil  data  tersebut  maka  pelaksanaan  mediasi    di Pengadilan  Agama  kelas  I  A  Palembang  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan mediasi lebih banyak menemui kegalalan dari pada keberhasilan.

## Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Implementasi Mediasi

## Aspek perkara
Jumlah  terbesar  perkara  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  kelas  I.  A Palembang  adalah  perkara  perceraian.  Perkara  perceraian  yang  diajukan  ke Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang oleh pasangan suami isteri, telah diawali oleh  berbagai  proses  penyelesaian  kasus  yang  melatarbelakanginya  yang diselesaikan  oleh  para  pihak  secara  langsung  maupun  menggunakan  pihak  lain yang berasal dari kalangan keluarga  maupun seseorang  yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan agama kelas I. A  Palembang  pada  dasarnya  merupakan  perkara  perceraian  yang  masalahnya sudah  sangat  rumit  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  perkawinan  antara  pasangan suami dan isteri telah pecah.
Perkara  perceraian  yang  dimediasi  dan  mengalami  kegagalan  sangat bervariasi  sebab  dan  latar  belakangnya.  Untuk  kasus-kasus  perceraian  yang disebabkan oleh KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penyelesaian melalui mediasi acapkali  gagal. Selain KDRT, sebab perceraian  oleh  ketiadaan cinta, PIL (Pria  Idaman  Lain)    dan  WIL  (Wanita  Idaman  Lain),  dan  PHK  (Pemutusan Hubungan  Kerja)  ada  yang  berhasil  tetapi  pada  umumnya  gagal.  Untuk  kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk  kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.

## Aspek mediator
Kegagalan  mediasi  dilihat  dari  sudut  mediator  dapat  diidentifikasi  dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, selain itu juga jumlah mediator di Pengadilan Agama Kelas I. A Palembang dan mediator bersertifikat masih sedikit,
jumlah  mediator  (Hakim  Mediator)  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I.  A  Palembang hanya  12  orang,  dengan  jumlah  12  orang  ini  tidak  sesuai  dengan  jumlah  perkara yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Kelas  I.  A.  Palembang.  Jumlah  mediator  ini juga bisa mempegaruhi hasil mediasi.

## Aspek para pihak
Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak yang berpekara yang  tidak  dapat  diidentifikasi  oleh  adanya  persepsi  para  pihak  tentang  mediasi kurang  menguntungkan  bagi  mereka,  Selain  itu  juga  kebulatan  tekad  para  pihak untuk  bercerai  sangat  kuat,  para  pihak  tertutup  untuk  mengutarakan  masalahnya dengan  sejelas-jelasnya,      mereka  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadi. Adapun  proses  perundingan  untuk  mencari  titik  temu  sudah  dilakukan  berulang- ulang  di  luar  pengadilan  dengan  kesimpulan  bercerai  adalah  jalan  keluar permasalahan  yang  mereka  hadapi,  begitu  juga  dengan  perkara  bukan  peceraian mereka  merasa  melalui  persidanganlah  yang  terbaik  dan  ada  rasa  gengsi  untuk berdamai di antara mereka

## Aspek Advokat
Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana  mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak  negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.

## Tempat mediasi
Di  Pengadilan  Agama  Kelas  I.  A  Palembang  yang  diteliti,  sudah  ada ruangan  mediasi  yang  cukup  layak.  Namun  demikian,  di  peradilan    agama  yang sudah  tersedia  ruangan  mediasi  pun,  pada  saat  mediasi    berlangsung  dengan jumlah  perkara  yang  dimediasi  cukup  banyak,  mediator  kesulitan    menemukan ruangan  mediasi  yang  layak,  sehingga  sering  dijumpai  ruangan  aula,  ruangan hakim  dan  ruangan  rapat  digunakan  untuk  mediasi  dengan  kondisi  ruangan  yang tidak standar untuk proses mediasi.

## Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi

## Aspek Mediator
Keberhasilan  mediasi  dilihat  dari  aspek  mediator  dapat  didentifikasi  dari adanya  kegigihan  mediator  untuk  merealisasikan  keberhasilan  mediasi  dan kemampuan/skill  dan  penguasaan  mediator  terhadap  teknik  mediasi  yang  sangat baik.
Aspek Perkara
Keberhasilan  mediasi  dari  aspek  perkara  dapat  diidentifikasi  berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digenelarisir.  Setiap    perkara  yang  dilatarbelakangi  oleh  cemburu  misalnya, potensi  keberhasilannya  tinggi,  sebaliknya  tidak  selalu  perkara  yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi  acapkali  gagal,  tetapi  tidak  selalu  perkara  perceraian  yang dilatarbelakangi  KDRT  gagal  sebab  adakalanya  berhasil.  Keberhasilan  dan kegagalan  suatu  perkara  lebih  tepat  dipandang  sebagai  pengalaman  mediasi  pada setiap  pengadilan.  Karakteristik  perkara  perceraian  yang  dimediasi  berhasil diantaranya perkara yang  diajukan  ke pengadilan tetapi para pihak belum  matang membicarakannya,  atau  motivasi  ke  pengadilan  dimaksudkan  untuk  memberikan pelajaran  kepada  salah  satu  pihak,      perkara  yang  dilatarbelakangi  oleh  cemburu, nafkah,  salah  satu  pihak  menjadi  pemabuk,  tidak  terbuka  masalah  keuangan  dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

## Aspek para pihak
Faktor  keberhasilan  mediasi  dari  aspek  para  pihak,  yaitu  usia  perkawinan, tingkat  kerumitan  perkara  yang  dihadapi  oleh  para  pihak,  para  pihak  memiliki i’tikad baik untuk  mengakhiri sengketa  melalui  mediasi dan para pihak  memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

## Aspek Sarana
Di Pengadilan  Agama Palembang ruang  mediasi tersedia dengan  memadai.
Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan mediasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pada  bab-bab  di  atas,  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Latar  belakang    lahirnya  kebijakan  peraturan  mengenai  mediasi  di  Peradilan Agama  adalah  (a)  adanya  manfaat  yang  dapat  diperoleh  jika  mediasi dijadikan  sarana  di  dalam  penyelesaian  sengketa,  yaitu  proses  mediasi  dapat mengatasi masalah  penumpukan perkara, proses mediasi dipandang  sebagai cara  penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses  litigasi,  pemberlakuan  mediasi    dapat  memperluas  akses  bagi  para pihak  untuk  memperoleh  rasa  keadilan,(b)  ketetapan  adanya  upaya  damai dalam  peraturan  perundang-undangan.  (c)  masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat yang suka berdamai.
2. Penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  menurut  hukum  Islam  yaitu  dapat dilakukan  melalui  dua  cara  yaitu,  pembuktian  fakta  hukum (adjudikasi) dan penyelesaian  melalui  perdamaian (islah). Dalam  hukum  Islam  proses penyelesaian  lebih  banyak  dilakukan  dengan  cara  perdamaian (islah) karena itu dalam islah keberadaaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para  pihak  yang  bersengketa  guna  terwujudnya  perdamaian  dan kemaslahatan.
3. Implementasi  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  di  pengadilan  agama dilakukan  dengan  dua  cara,  yaitu  mediasi  awal  litigasi,  dan  mediasi  selama litigasi.  Faktor  pendorong  kegagalan  mediasi  dapat  dilihat  dari  beberapa aspek, yaitu: aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat. Adapun  faktor  pendorong  keberhasilan  mediasi  di  pengadilan  agama disebabkan  oleh berbagai aspek, yaitu: aspek perkara, aspek  mediator, aspek para pihak, aspek sarana.

## Endnote
1 Budianto, Kun, Modul Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum , (LAB Hukum Fakultas Syariah IAIN RF, Palembang, 2010). Hal. 394
22 Abbas,  Syahrizal, Mediasi  dalam  Persfektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional . (Kencana Media Group,Jakarta, 2009), hal.24 3 Abbas,  Syahrizal, Mediasi  dalam  Persfektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional . (Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hal. 22 4 Usman,  Rachmadi, Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan ,  (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003). hal. 79
5 Wijaya,  Gunawan, Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  ( PT  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2001). Hal .90
6 Abbas,  Syahrizal, Mediasi  dalam  Persfektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional , (Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hal. 3
7 Umam,  Khotibul, Penyelesaian  Sengketa  diluar  Pengadilan ,  (Pustaka  Yustisia. Yogyakarta, 2010.). hal. 10
8 Goodpaster,  Gary.  1993. Negosiasi  dan  Mediasi: Sebuah Pedoman  Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi . (ELIPS Project, Jakarta, 1993).hal201 9 Sutantio, Retnowulan. Mediasi dan Dading dalam Mediasi dan Perdamaian ,(Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2004).hal.5 10 Stitt,  Allan. Mediation  A  Practical  Guide (Canvendish  Routledge,  New York,2004).hal.2

## Daftar Pustaka
Al-Qur’anul Karim. Aliyah,  Samir . (2004). Sistem  Pemerintahan  Peradilan  dan  Adat  Dalam  Islam ,
Jakarta: Khalifa Abbas, Syahrizal. (2009). Mediasi dalam Persfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Media Group. Al-maragi, Ahmad Mustafa. (1974). Tafsir Al-Maragi 30 Juz. Mesir: Mustafa Al- Babi Al-Halabi. Juz. 5 & 26. Bagir,  Manan.  (2006). Mediasi Sebagai  Alternarif  Menyelesaiakan  Sengketa . Dalam Varia Peradilan No. 248 Juli 2006, hlm. 10-11
Budianto, Kun. (2010). Modul Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum . LAB Hukum Fakultas Syariah IAIN RF Palembang.
Goodpaster,  Gary.  (1993). Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi . Jakarta: ELIPS Project Halim, Abdul. Konstekstualisasi Mediasi Dalam Perdamaian. (www.badilag.net) Harahap,  M.  Yahya.  (1993). Kedudukan,  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan
Agama . Jakarta: Pustaka Kartini Junaidi  Arif  Akhmad. (2007). Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia Semarang: WMC
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke III Lindesy,  Timothy.  (1998). Introduction:  An  Overview  of  Indonesia  Law  and
Society , NSW: The Federation Press.
Margono ,  Suyud. (2004). Alternative  Dispute  Resolution  dan  Arbitrase. Bogor:
Ghalia Indonesia.
Mal’an,  Abdullah.  (1989).  Pedoman  Pembuatan  Skripsi  dan  Makalah  Sarjana.
Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.
Romsan,  Achmad.  (2008). Teknik  Penyelesaian  Sengketa  di  luar  Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase. Palembang: TB. Anggerek
Rahmadi,  Takdir.  (2010). Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan
Mufakat. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Saifullah  Muhammad.  (2007). Sejarah  dan  Perkembangan  Mediasi  Di  Indonesia Semarang: WMC
Salim,  H.S.  (2003). Hukum  Kontrak  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .
Jakarta: Sinar Grafika
Sembiring, Jimmy Jose. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase
Situmorang, Victor. (1993). Perdamaian dan Perwasitan . Jakarta: Rineka Cipta Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press Sutantio,  Retnowulan.  (2004). Mediasi  dan  Dading  dalam  Mediasi  dan
Perdamaian . Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Stitt,  Allan.  (2004). Mediation;  A  Practical  Guide .  New  York:  Canvendish
Routledge
Sumartono, Gatot. (2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Umam, Khotibul. (2010). Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Usman,  Rachmadi.  (2003). Pilihan  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan .
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Wijaya,  Gunawan.  (2001). Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Anonimous.   (2008). Buku  Komentar  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  01
Tahun  2008  tentang  Pelaksanaan  Mediasi  di  Pengadilan.  Dibuat  atas kerjasama  MARI,  Japan  International  Cooperation  Agency  (JICA)  dan Indonesia Institute for Conflikct Transformation (IICT).
Anonimous.  (2009).Pedoman  Penyusunan  Karya  Ilmiah  Skripsi,  Tesis,  dan Disertasi UIN SGD Bandung. Bandung: Tanpa Penerbit. Helminizami.  “ Kedudukan  dan  Fungsi  Mediasi  dalam  Penyelesaian  Perkara  di Pengadilan  Agama ”  Kuliah  Umum  yang  Dilaksanakan  di  Fakultas Syari’ah  IAIN  Raden  Fatah  Palembang  Tanggal  19  Maret  2012. Tidak Diterbitkan . Manan,  Bagir.  “ Masa  Depan  Hukum  Islam  di  Indonesia” Kuliah  Umum  yang Dilaksanakan  di  Fakultas  Syari’ah  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN) Raden Fatah Palembang Tanggal 28 Maret 2012. Tidak Diterbitkan PERMA No.1 Tahun (2008). Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. http://wmc-iainws.com Diakses Tanggal 15 Juli 2012 http://afinz.  blogspot.  com  /2012/03  /mediasi-dalam-hukum  islam.htm  diakses tanggal 15 Juli 2012 http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2242580-tujuan-dan-manfaat- mediasi/#ixzz22yYQPbOm.diakses tanggal 15 Juli 2012