Vol. 9. No. 2 April 2023 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI : 10.58258/jime.v9i1.4934/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Collaborative Government Dalam Pelayanan Publik Di Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Natuna
Sari Ekawati 1 , Tjahjo Suprajoga 2 , Siti Aisyah 3
Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Article Info Abstract Article history: Accepted : 28 February 2023 Publish : 1 April 2023 Studi ini membahas tentang proses pelayanan publik merupakan hubungan interaksi antara dua unsur yaitu pihak pemerintah  dengan  publik.  Permasalahan yang  dirumuskan  adalah kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan public. Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Tujuan penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  collaborative  governance  dalam  pelayanan  publik. Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder  berupa  wawancara  kepada informan-informan. Lokasi penelitian adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di  Kabupaten  Natuna.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa collaborative governance dalam  pelayanan  publik  di  Disdukcapil  Kabupaten  Natuna  sudah  berjalan  cukup  baik dengan  menitikberatkan  pada  dimensi-dimensi  berupa strarting  condition,  institutional design , facilitative  leadership dan collaborative  process. Adapun  faktor-faktor  yang menghambat  proses collaborative  governance antara  lain  finansial,  situasi  kritis  dan kepentingan  politik.  Implikasi  penelitian  ini  untuk  penelitian  selanjutnya  adalah menunjukan  bahwa  pelaksanaan Collaborative  Governance di  dalam  Disdukcapil Kabupaten  Natuna  melalui  proses  perubahan  dan  pengelolaan  dalam  pelayanan  publik. Pelayanan yang baik akan timbul oleh sarana pendukung yang baik. Masyarakat yang dapat bekerja  sama  dan  mengerti  setiap  proses  pelayananan  menjadikan  tidak  adanya keterlambatan  atau  masalah  lain  dari  Sistem  Pelayanan  Disdukcapil  Kabupaten  Natuna. Inovasi-inovasi  dilakukan  Kabupaten  Natuna  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih baik. Keywords:
Collaborative Government, public service, Disdukcapil,
Natuna Regency
Article Info Abstract Article history: Diterima : 28 February 2023 Terbit : 1 April 2023 The process of providing public services is an interaction between two elements, namely the government and the public. The Natuna Regency Population and Civil Registration Office is currently dealing with a lack of resources and budget constraints in the delivery of public services.  This  study  used  a  qualitative  research  method  with  a  descriptive  and phenomenological approach. This study employs both primary and secondary data in the form of informant interviews. According to the study's findings, collaborative governance in  public  services  in  Disdukcapil,  Natuna  Regency,  is  going  well,  with  a  focus  on  the dimensions  of  starting  conditions,  institutional  design,  facilitative  leadership,  and collaborative  processes.  The  collaborative  governance  process  is  impeded  by  financial constraints, critical circumstances, and political interests. The implication of this studi is collaborative governance in the implementation of public services in the Disdukcapil area of Natuna Regency through a process of change and management in public services. Good service will arise by good supporting means. People who can work together and understand every service process make there are no delays or other problems from the Service System. Innovations are carried out by Natuna Regency to get better services.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Sari Ekawati Universitas Terbuka Email : ekasariwati31@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Proses  pelayanan  publik  merupakan  hubungan  interaksi  antara  dua  unsur  yaitu  pihak pemerintah  dengan  publik  atau  disebut  dengan  pelayanan  publik  ( public  service ),  di  mana pemerintah  sebagai  penyedia  sarana  dalam  proses  keadministrasian,  sedangkan  publik  sebagai penerima pelayanan. Pelayanan publik secara relevan merupakan indikator utama di sektor publik sebagai bentuk kegiatan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada (Sink, 1998).  Selain  itu,  pelayanan  di  sektor  publik  bisa  dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511
efisiensi  dan  mengurangi  biaya  mengingat  pada  dasarnya  organisasi  sektor  publik  senantiasa dihadapkan pada kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran.
Permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  kelangkaan  sumber  daya  dan  keterbatasan anggaran  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Natuna.  Tabel  1  adalah  gambaran  tentang  capaian  program  penataan  administrasi kependudukan pada tahun 2020 dengan realisasi yang belum optimal sebagai informasi yang dapat ketepatan waktu ataupun target yang ditentukan oleh instansi tersebut.

## Tabel 1. Capaian Program Penataan Adminitrasi Kependudukan Kabupaten Natuna Tahun
2020 No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Sasaran (%) 1 Meningkatkan Pembinaan Pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil 3 kecamatan 2 kecamatan 67% 2 Meningkatkan Pendataan Penduduk (Indeks Kepuasan) 85 65 76% 3 Ketepatan Waktu dalam Penyelesaian Administrasi 100% 77,25% 77,25%

## Sumber: LKJIP Disdukcapil Tahun 2020
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  sasaran  pembinaan  pelaporan kependudukan  dan  pencatatan  sipil  capaiannya  adalah  sebesar  67%  atau  2  kecamatan.  Pada sasaran  pendataan  penduduk  dengan  pengukuran  rasio  indeks  kepuasan  dari  target  85  hanya mampu memberikan pencapaian 65 atau sebesar 76% dan ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi dari target 100% hanya tercapai sebesar 77,25%. Sasaran indikator capaian program penataan administrasi kependudukan Kabupaten Natuna di atas memperlihatkan hasil yang belum optimal dan membutuhkan pelayanan yang lebih baik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Balogh  (2012)  menyatakan  bahwa  kehadiran  kolaborasi pemerintah sebagai suatu pendekatan akan membantu pengaturan beberapa lembaga dalam sebuah kepentingan untuk lebih terarah pada proses yang bersifat transformatif dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Munaf (2017) menyatakan hasil yang berbeda terkait  dengan  collaborative  government . Penelitian  ini  menemukan  bahwa  semakin  banyak keterlibatan peran para pihak terutama dalam lingkup pemerintahan, maka akan semakin banyak kepentingan  yang  timbul  sehingga  akan  mempersulit  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah. Penelitian  ini  menggunakan  observasi  awal  terhadap  masyarakat  yang  datang  langsung  ke Disdukcapil Kabupaten Natuna terkait kendala yang dihadapi dalam pelayanan yang diberikan. Beberapa  kendala  yang  ditemui mulai  dari  masalah  tarif  gratis  yang  minim  sosialisasi,  rentang kendali antara lokasi Puskesmas atau Rumah Sakit dengan kondisi geografis Kabupaten Natuna yang merupakan daerah kepulauan, penggunaan sistem online yang masih kurang efektif karena hanya  melayani  pergantian  surat,  kegagalan  jaringan  sehingga  sering  menyebabkan  lamanya penerbitan, dan penerbitan akta yang tidak satu tempat dan harus diproses oleh Puskesmas dan Rumah Sakit setempat sehingga membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak untuk memberikan pelayanan yang optimal.
Lebih  tegas  penelitian  Kallis,  Kiparsky,  dan  Norgaard  (2009)  menyebut  kolaborasi pemerintah sebagai adaptive  management untuk  menjamin  keterlaksanaan  sebuah  program, sedangkan Sorensen dan Torfing (2012) juga mendukung hasil penelitian ini yang menempatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai ide baru dan praktis sebagai kekuatan dalam
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511
implementasi sektor publik dan pemicu bagi proses pengambilan kebijakan yang lebih baik. Selain itu,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sudarmo  (2009)  juga  menyatakan  bahwa  kolaboratif pemerintahan hanya akan berhasil apabila setiap sistem memiliki visi yang sama dalam mengatasi masalah dan harus terhindar dari intervensi pihak lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.  Para  peneliti  juga  dapat  menggunakan  teori  dari  penelitian  sebelumnya  jika  dirasa relevan-relevan saja, teori collaborative governance harus disesuaikan dengan data yang diperoleh dan harus benar-benar dipikirkan (A. L. Strauss, 1987).

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif (qualitative-descriptive) .  Creswell  (2013)  mendefinisikan  penelitian kualitatif sebagai metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan (Sugiyono, 2013). Teknik studi ini menggunakan pendekatan grounded theory dengan melakukan pengembangan  terhadap  teori  kolaborasi  pemerintah  oleh  Ansell  &  Gash  (2007)  untuk mengungkapkan  peranan  teori  yang  ada  dengan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  (Sorensen  & Torfing, 2012).
Penelitian  ini  juga  bernuansa  studi  eksplorasi.  Menurut  (Basrowi  &  Sukidin,  2002),  studi eksplorasi yang digunakan dalam dua cara mendasar, pertama untuk menteorikan masalah yang substansial,  dan  kedua  untuk  meningkatkan  kecukupan  metode  penelitian  sosiologis.  Artinya penelitian ini berusaha mengungkap makna bagaimana collaborative government dalam pelayanan publik  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Natuna  Peneliti  berusaha memahami  pemahaman  informan  terhadap  fenomena  yang  muncul  dari  kesadarannya,  serta fenomena yang dialami oleh informan dengan melakukan pengamatan partisipan, wawancara yang intensif, melakukan analisis dari kelompok kecil, dan memahami keadaan dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Penerapan Collaborative Governance di Kantor Samsat Kabupaten Natuna Hasil Penelitian
Selain data berupa kata-kata, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi yang berada di Disdukcapil Kabupaten Natuna, studi puskata, dan juga dokumentasi yang  sengaja  peneliti  ambil  sendiri  melalui  pengamatan.  Selanjutnya,  karena  penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam proses pengumpulan datanya peneliti juga melakukan aktivitas menganalisis data secara bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini   Selanjutnya, informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan menggunakan kode informan yang akan dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Informan No Jabatan Kode Informan 1 Kepala Disdukcapil Kabupaten Natuna I 1-1 2 DPRD Kabupaten Natuna I 1-2 3 OPD (Dinas Kesehatan, Forum Anak, dan LSM) I 1-3 4 Camat/Kepala Desa I 1-4 5 Masyarakat I 2-1 Sumber: Data Peneliti Tahun 2022
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa  seluruh informan yang ada memberikan informasi  dan  pengalaman  yang  terjadi  selama  menjadi  masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten Natuna. Informan penelitian juga memberikan bukti dokumentasi untuk menambah pendalaman analisis penelitian agar dapat disesuaikan dengan observasi yang ada di lapangan.
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511

## Pembahasan
Penerapan Collaborative Government Dalam Pelayanan Publik Di Disdukcapik Kabupaten Natuna
a. Kondisi Awal (Starting Condition)
Starting  Condition sangat  mempengaruhi  proses  kolaborasi  berjalan  baik  atau  tidak, karena starting condition dapat memfasilitasi atau menghambat kerjasama antar stakeholder dan antar lembaga dan stakeholder (Sandiasa dan Agustina, 2018). Starting condition dalam standar  pelayanan  yang  ditetapkan  dalam  pelayanan  publik  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna diperlihatkan dalam pernyataan berikut.
“ Pelayanan  awal  ke  masyarakat  dilakukan  secara  langsung.  Masyarakat  dalam melakukan  pengurusan  urusan  administrasi  kependudukan  dengan  cara  langsung  ke  dinas dukcapil ” (Wawancara dengan Kepala Disdukcapil Natuna, Informan I 1-1 ) Penyelenggaran pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil juga diperlihatkan oleh DPRD Kabupaten Natuna sebagai berikut “ Sangat baik sesuai dengan standar yang ditetapkan ”
(Wawancara dengan DPRD Kabupaten Natuna, Informan I 1-2 )
Pelayanan  publik  berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Natuna  dilakukan  sesuai  dengan  standar  yaitu  dilakukan secara langsung tanpa perantara dan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.  Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  teori  yang  diungkapkan  oleh  Pernyataan  tersebut sesuai  dengan  teori  yang  disampaikan  oleh  Louise  (2019)  efektifitas  penyelenggaraan pelayanan publik wajib dimiliki oleh institusi penyelenggara layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat penerima pelayanan publik merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut.
b. Rancangan Institusi (Institusional Design)
Proses  kolaborasi  juga  dipengaruhi  oleh  dimensi institusional  design atau  desain kelembagaan Ansell & Gash (2007) menjelaskan desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk kolaborasi. Standar pelayanan yang diterapkan dengan design yang sudah diatur dan ditetapkan dalam standar pelayanan publik. Aturan yang diterapkan sesuai dengan yang sudah  ditetapkan  dalam  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan yang diberikan oleh informan berikut.
“ Belum ada dari kecamatan cuma memberikan informasi syarat dari disdukcapil dalam pengurusan administrasi ” (Wawancara dengan Camat/Kepala Desa, Informan I 1-4 ) Pernyataan tersebut sesuai dengan teosi yang disampaikan oleh Ansell & Gash (2007) yang menjelaskan pengaturan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik  atau  mengelola  program,  artinya  pengaturan  yang  melibatkan  berbagai  pihak  dalam kebijakan  atau  program  tersebut  harus  menggambarkan  bentuk  kerjasama  antara  lembaga publik dan non publik dalam bentuk jaringan kebijakan ( policy network ).
c. Peranan Kepemimpinan (Facilative Leadership)
Ansell & Gash (2007) berperndapat kepemimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa stakeholder bersama-sama kedalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama  lain  secara  kolektif.  Kepemimpinan  yang  diharapkan  adalah  dengan  memberikan pengaruh yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam proses pelayanan publik. dilakukan jika support sistem yang diberikan menghasilkan pelayanan yang semakin baik dan mendapatkan kepuasan terhadap masyarakat. Pelayanan ini merupakan awal dari manfaat yang didapatkan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh informan berikut.
“ Urusan kependudukan dan pencatatan sipil bukan merupakan urusan wajib pelayanan dasar namun merupakan awal dari pelayanan, himbawan bupati agar masyarakatnya memilik dokumen kependudukan baik kartu identitas anak maupun KTP .” (Wawancara dengan OPD Dinas Kesehatan, Forum Anak dan LSM, Informan I 1-3 )
Berdasarkan  informan  diatas  jika  masyarakat  harus  memiliki  dokumen  kependudukan yang merupakan sebuah identitas yang harus dimiliki oleh setiap masyarkat termasuk bayi baru
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511
lahir.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  memberikan  pelayanan  yang  maksimal  sehingga  masyarkat  mendapatkan yang dibutukan.
Seorang  pemimpin  dalam  membentuk  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh  dalam keberlangsungna  kolaborasi.  Sesuai  dengan  teori  Peterson  (2003)  yang  menyebutkan kebijakan  dari  pemimpin  harus  dipahami  dan  kuat  di  wilayahnya.  Pemimpin  aparatur pemerintah  kepada  masyarakat  sebenarnya  merupakan  implikasi  dari  fungsi  aparat  negara sebagai  pelayan  masyarakat  dan  mampu  memberikan  pengaruh  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat.
d. Proses Kolaborasi (Collaborative Process)
Selama menjalani proses kemitraan/kolaborasi ( collaborative process ) organisasi yang bekerjasama dapat bernegosiasi untuk memadukan harapan dan membangun komitmen pada kegiatan bersama. Kolaborasi ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan melainkan dengan masyarakat.  Masyarakat  memberikan  peran  serta  dengan  pengisian  survey  kepuasan masyarakat. Sesuai dengan yang diungkapkan sebagai berikut.
“Kolaborasi  yang  terlibat  dalam  pengisian  survey  kepuasan  masyarakat”  Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Natuna, Informan I2-1)
Masyarakat memberikan kolaborasi dengan mengisi survey kepuasan masyarakat. Survey tersebut  dilakukan  untuk  memberikan  hasil  yang  terbaik  dalam  pelayanan  dalam  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Natuna.  Masyarakat  memberikan  masukan agar dapat dijadikan bahan evaluasi agar setiap pelayanan memberikan pelayanan yang terbaik. Hal  ini  sejalan  dengan  teori  yang  disampaikan  Ansell  dan  Gash  (2007)  setiap  pihak  yang berkolaborasi  harus  harmonis  dan  selaras  sehingga  mendapatkan  hasil  yang  maksimal  dan berjalan dengan waktu yang lama.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Di  Collaborative  Governance  Pada  Pelayanan  Publik  Di Disdukcapil Kabupaten Natuna a. Finansial
Standar  yang  ditetapkan  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Publik tidak lepas dari hambatan. Salah satu hambatan yang akan ditemui adalah financial. Financial memberikan hambatan dikarenakan financial tersebut merupakan sumber daya dalam sebuah pelayanan yang merupakan modal untuk proses dan sarana serta prasarana yang tersedia. Hal ini diungkapkan sebagai berikut.
“ Dengan adanya musibah COVID-19 anggaran disdukcapil kabupaten Natuna dilakukan  refocusing  guna  mendukung  program  kegiatan  penyebaran  COVID-19 ” (Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Publik, Informan I 1-1 ) Hasil wawancara diatas sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sinambela yang mengungkapkan  jika  aspek  yang  menjadi  dasar  dalam  pelayanan  publik  adalah  melayani masyarakat  sebaik-baiknya  dalam  rangka  membantu  terkait  dengan  dengan  urusan administrasi kepemerintahan.
b. Situasi Kritis
Pelayanan publik yang ada saat ini tidak lepas dari situasi kritis yang dapat menghambat dalam sebuah proses pelayanan administrasi publik. Hal ini dijelakan dalam informan berikut:
“ Walau  dengan  kondisi  kritis  kami  tetap  memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  yang telah  ditetapkan  Standar  pelayanan  dilingkungan  disdukcapil,  memberikan  kemudahan pelayanan  dengan  menggunakan  WA  dalam  kepengurusan  adminduk ”  Wawancara  dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Informan I 1-1 ) Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  diinformasikan  jika  pelaynan  yang  diberikan  tetap dilakukan maksimal walaupun terdapat situasi kritis. Pengembangan pelayanan publik harus berorientasi kepada rakyat (Syafiie, 2013).
c. Kepentingan Politik
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511
Collaborative  Governance merupakan  sebuah  proses  dan  struktur  dalam  manejemen dan  perumusan  keputusan  kebijakan  publik  yang  melibatkan  aktor-aktor  yang  secara konstruktif. Kolaborasi yang terjadi dilakukan oleh seluruh pihak agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, sesuai dengan informan berikut.
“ Forum  dan  LSM  selalu  mengawasi  kinerja pelayanan disdukcapil  yang  memang dirasakan oleh masyarakat sangat baik .” Wawancara dengan OPD, Informan I 1-3 ) Seluruh  pihak  dalam  pemerintahan  dan  masyarkat  saling  berkolaborasi  untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupatan Natuna. Selas dengan Ansell & Gash (2007) yang menjelaskan penggerak kolaborasi  wajib  membangun  kepercayaan  ditengah  krisis  atau  kuatnya  kepercayaan walaupun dalam prosesnya memakan waktu yang  membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif.
Berdasarkan tabel di atas diketahui proses Collaborative process dan faktor penghambat dalam  proses collaborative  governance dalam  pelayanan  publik  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Natuna.  Proses  yang  berjalan  mulai  dari Starting Condition , Collaborative process , Facilitative Leadership , dan Institutional design. Sedangkan faktor penghambat dan upaya yang dilakukan adalah financial, kondisi kritis dan kepentingan politik .

## Tabel 2. Pembahasan dan Temuan Lapangan
No Konsep Dimensi Temuan di Lapangan 1 Collaborative Governance Strarting Condition a. Pelayanan  seluruhnya  dilakukan  di  dalam Kantor  Disdukcapil  dan  dilakukan  tanpa perantara  sesuai  dengna  standar  yang diterapkan b. Pelayanan  dirasakan  oleh  seluruh  pihak dan sesuai dengan pelayanan c. Kolaborasi  dibutuhkan  dari  awal  kondisi terutama  dalam  pelayanan  akta  kelahiran, kematian, dan lainnya d. Masyarakan  merasakan  kepuasan  karena pelayan diberikan sesuai dengan standar yang diterapkan Institutional design a. Pelayanan  publik  sesuai  dengan  design  dan standar yang ditetapkan b. Kecamatan tidak memberikan syarat tambahan  melainkan  meneruskan  informasi yang sudah ada ditetapkan c. Pelayanan yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sesuai dengan  yang  diperlukan  masyarakat  dan didapatkan masyarakat. Facilitative Leadership a. Kepemimpinan  yang  diterapkan  sangat dirasakan  oleh  seluruh  pihak.  Inovasi  kerja yang  dilakukan  oleh  Kepala  Disdukcapil memberikan  hasil  yang  maksimal  bagi masyarakat. b. Support  yang  diberikan  oleh  seluruh  pihak dapat dirasakan kenyamannya oleh masyarakat
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511
c. Dokumen  diri  atau  pendataan  sangat diperlukan  bagi  masyarkat.  Masyarakat mengurus akta kelahiran dan kematian yang dibutuhkan. d. Masyarakat mendapatkan sosialisasi mengenai  pelayanan  yang  dapat  diberikan oleh  seluruh  masyarakat.  Sosialisasi  yang diberikan  memberikan  kemudahan  terhadap masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Collaborative process a. Standar diberlakukan dan disesuaikan dengan peraturan  yang  diterapkan  dalam  pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Komitmen kerjasama dilakukan oleh berbagai pihak termasuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna c. Masyarakat  memberikan  kolaborasi  yang sesuai  dengan  mengisi  survey  kepuasan masyarakat. 2 Faktor-faktor yang menghambat proses collaborative governance Financial a. Terdapat  alih  guna  anggaran  saat  pandemi COVID  19.  Namun  saat  ini  sudah  mulai diperbaiki.
b. Terdapat bantuan dana untuk kesehatan
c. Tidak  ada  pemungutan  biaya  atau  pungli selama  pelayanan  di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situasi Kritis a. Adanya layanan online dalam situasi kritis b. Adanya  layanan  antar  untuk  dokumen  yang mengalami keterlambatan Kepentingan Politik a. Adanya  dukungan  online  dalam  pelayanan yang  diberikan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan sipil
b. Kolaborasi  dilakukan  menyeluruh  termasuk dalam Forum dan LSM

## Sumber: Data Peneliti, 2022
Setiap  faktor  yang  dilalui  oleh  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Natuna  adalah  proses  perubahan  dan  pengelolaan  dalam  pelayanan  publik. Pelayanan yang baik akan timbul oleh sarana pendukung yang baik. Masyarakat yang dapat bekerja sama dan mengerti setiap proses pelayananan menjadikan tidak adanya keterlabatan atau  masalah  lain  dari  Sistem  Pelayanan  publik  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.
Inovasi-inovasi dilakukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  lebih  baik.  Setiap  inovasi  yang  sudah  muncul harus dapat dipergunakan guna mendapatkan nilai pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik nantinya akan memberikan kesan positif bagi masyarakat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna.

## 4. KESIMPULAN
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511
Berdasarkan  hasil  penetian  bahwa collaborative governance dalam  pelayanan  publik  di Disdukcapil Kabupaten Natuna sudah berjalan cukup baik, dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Starting  Condition :  dalam  melaksanakan pelayanan  seluruhnya  dilakukan  di  dalam  Kantor Disdukcapil  dan  dilakukan  tanpa  perantara  sesuai  dengan  standar  yang  diterapkan  dan pelayanan yang dirasakan oleh seluruh pihak sudah sesuai dengan pelayanan.
2. Collaborative  Process :  indikator  dialog  antar  muka,  membangun  kepercayaan,  komitmen pada  proses,  pemahaman  bersama  dan  dampak  sementara  yang  dihasilkan  sudah  berjalan dengan  baik  dengan  melibatkan  beberapa  pihak.  Komitmen  kerjasama  dilakukan  oleh berbagai pihak termasuk seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Natun.
3. Facilitative Leadership : dalam indikator kebijakan pemimpin juga sudah dilakukan dengan baik  salah  satunya  dengan  kepemimpinan  yang  diterapkan  sangat  dirasakan  oleh  seluruh pihak.  Inovasi  kerja  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Disdukcapil  memberikan  hasil  yang maksimal bagi masyarakat.
4. Institutional  design :  bahwa  dalam  indikator  partisipasi,  peranan  pihak eskternal  dan  aturan kebijakan sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Masih adanya kekurangan  bantuan  materil  namun  teratasi  karena  pelayanan  yang  ditetapkan  oleh  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sesuai  dengan  yang  diperlukan  masyarakat  dan didapatkan masyarakat.
5. Faktor-faktor  yang  menghambat  proses  kolaboratif  masih  terjadi  pada  indikator financial yaitu  masih  terbatasnya  pengalokasian  anggaran  karena  COVID-19  untuk  pelayanan  di Disdukcapil Kabupaten Natuna. Selain itu indikator pada opini masyarakat yang masih belum diberikan  pemahaman  tentang  pentingnya  sosialisasi  dan  administratif  serta  kerja  sama pemerintah dengan pihak lainnya.

## 5.   UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mendukung dan membantu menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih kepada kedua orang tua, mertua, suami dan anak-anak atas dorongan dan  motivasinya  kepada  penulis.  Penghargaan  dan  apresiasi  juga  penulis  sampaikan  kepada Bupati Natuna, DPRD, Dinas Kesehatan, dan Camat yang telah mendukung peneliti, dan juga tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Ketua Pascasarjana FHISIP, Kepala UPBJJ-UT Batam, seluruh  Dosen  dan  Civitas  akademika  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Bidang  Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. Basrowi,  &  Sukidin.  (2002). Metode  Penelitian  Kualitatif  Perspektif  Mikro .  Surabaya:  Insan Cendekia.
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3rd ed.). Penerbit Pustaka Pelajar.
Denzin, & Lincoln. (2009). Handbook of Qualitative Research . Pustaka Pelajar.
Kallis,  G.,  Kiparsky,  M.,  &  Norgaard,  R.  (2009).  Collaborative  governance  and  adaptive management: Lessons from California’s CALFED Water Program. Environmental Science & Policy , 12 (6), 631–643. Louise, D. (2019). Post-New Public Management (NPM) and the Reconfiguration of Health Services in England . 1–3. https://doi.org/10.4000/osb.1714 Peterson, J. (2003). “Policy Networks.” Austria: Institut für höhere Studien.
Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. Jurnal Administrasi Publik , 3 (1),
1–9. Retrieved from http://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view Sink,  D.  W.  (1998). Interorganizational  Collaboration  (Jay  M.  Shafritz,  The  International Encyclopedia of Public Policy and Administration, 1188-91) . Boulder CO: Westview Press
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)                                           e- ISSN: 2656-5862, p-ISSN: 2442-9511
Sorensen, E., & Torfing, J. (2012). Introduction: Collaborative innovation in the public sector. The Innovation Journal , 17 (1), 1. Strauss,  A.  L.  (1987). Qualitative  Research  For  Social  Scientists .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Sudarmo.  (2009).  Elemen-Elemen  Collaborative  Leadership  dan  Hambatan-hambatan  bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. Jurnal Spirit Publik , 5 (2)
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Syafiie, Kencana Inu, (2003). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. PT. Refika Susandi