## ANALISIS HIRARKI PUSAT PELAYANAN PERKOTAAN DI KOTA BITUNG

## HEIRARCHICAL ANALYSIS OF URBAN SERVICE CENTERS IN BITUNG CITY
Lalu Renaldo Patrik (1) , Wieske Ch. Rotinsulu (2) , Sherly G. Jocom (2)
1) Penelilti Independen
2) Staf Pengajar dan Peneliti pada PS Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: lalupatrik113@student.unsrat.ac.id
Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Selasa, 25 Mei 2021 Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 Juli 2021

## ABSTRACT
The first objective of this study is to identify the availability and suitability of standardization of government, social, and economic facilities in the city of Bitung. The second is to analyze the Hierarchy of Service Centers in Bitung City. And the third is to analyze the suitability of the service center in the Bitung  City  RTRW  2013  –  2033  to  the  existing  conditions.  The  type  of  data  used  in  this  research  is secondary data. The data collection methods used are observation, literature review, and documentation study. Furthermore, the data were analyzed using the scalogram analysis method, centrality index, and gravity  analysis.  The  first  result  of  this  research  is  based  on  the  conformity  of  service  standardization according  to  SNI  03-1733-2004,  most  of  the  service  facilities  in  Bitung  City  have  met  the  service standard.  The  second  is  based  on  the  results  of  the  scholagram  analysis,  order/hierarchy  I,  namely Madidir District. Based on the analysis of the marshal centrality index, Madidir and Maesa sub-districts occupy the first order/hierarchy. Based on gravity analysis, three sub-districts have been found to have weak  regional  interaction  values  with  Madidir  and  Maesa  sub-districts.  And  the  third,  based  on  the RTRW  of  Bitung  City  in  2013-2033,  it  has  undergone  changes  in  accordance  with  the  dynamic development of the city.
Keywords : hierarchy; urban: service center; standardization

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  yang  pertama  adalah  mengidentifikasi  ketersediaan  dan  kesesuaian standarisasi  pelayanan  fasilitas  pemerintahan,  sosial,  dan  ekonomi  di  Kota  Bitung.  Kedua  adalah menganalisis  Hirarki  Pusat  Pelayanan  di  Kota  Bitung.  Ketiga  adalah  menganalisis  Kesesuaian  Pusat Pelayanan  dalam  RTRW  Kota  Bitung  Tahun  2013  –  2033  terhadap  Kondisi  Eksisting.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu observasi,  telaah  pustaka,  dan  studi  dokum entasi.  Selanjutnya  data  dianalisis  menggunakan  metode analisis skalogram, indeks sentralitas, dan analisis gravitasi.   Hasil dari penelitian ini  yang pertama adalah  berdasarkan  kesesuaian  standarisasi  pelayanan  menurut  SNI  03-1733-2004,  sebagian  besar fasilitas  pelayanan  di  Kota  Bitung  sudah  memenuhi  standar  pelayanan.  Kedua  adalah  Berdasarkan hasil  analisis  skolagram,  orde/hirarki  I  yakni  Kecamatan  Madidir.  Berdasarkan  analisis  indeks sentralitas  marshal,  Kecamatan  Madidir  dan  Kecamatan  Maesa  menempati  orde/hirarki  I. Berdasarkan  analisis  gravitasi  ditemukan  tiga  wilayah  kecamatan  yang  memiliki  nilai  interaksi wilayah  lemah  terhadap  Kecamatan  Madidir  dan  Kecamatan  Maesa.  Ketiga  yaitu  Berdasarkan RTRW  Kota  Bitung  tahun  2013-2033  sudah  mengalami  perubahan  yang  sesuai  dengan perkembangan kota yang dinamis.
Kata kunci : hirarki; pusat pelayanan; perkotaan; standarisasi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  sistem  perkotaan  nasional,  Kota Bitung  mempunyai  kedudukan  dan  peran sebagai  Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN)  yang berada dalam wilayah  Provinsi Sulawesi Utara. Untuk  menentukan  rencana  pengembangan
Sistem Pusat Pelayanan Kota (SPPK),
dilakukan  dengan  memperhatikan  rencana sistem  struktur  tata  ruang  Kota  Bitung kemudian  dilaksanakan  kajian  berdasarkan perkembangan distribusi penduduk dan kegiatan,  serta  kondisi  eksisting  struktur  tata ruang  kota  saat  ini  (RTRW  Kota  Bitung  tahun 2013-2033).
Agar  terjadi  pemerataan  pelayanan prasarana  dan  sarana  perkotaan  pada  seluruh wilayah  dilakukan  pembagian  pusat-pusat pelayanan dalam kota. Sebaran pusat pelayanan berhirarki  sesuai  dengan  kelengkapan  fasilitas dan skala pelayanan.
Akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk  dan  perkembangan  yang  pesat  Kota Bitung,  maka  diperlukan  juga  peningkatan berbagai  fasilitas  yang  tersedia  di  perkotaan sebagai  faktor  pendorong  pelayanan  dan kegiatan aktivitas ekonomi. Wilayah kecamatan yang  memiliki  fasilitas  terbaik  akan  menjadi pusat  pertumbuhan  bagi  kecamatan  yang  lain sehingga  memunculkan  hirarki  pada  tiap kecamatan.
Hirarki  perkotaan  menggambarkan  jenjang fungsi  perkotaan  sebagai  akibat  perbedaan jumlah,  jenis,  dan  kualitas  dari  fasilitas  yang tersedia  di  kota  tersebut  (Tarigan,  2009).  Dari perbedaan  tersebut,  volume  dan  keragaman pelayanan  yang  dapat  diberikan  setiap  jenis fasilitas  juga  berbeda.  Perbedaan  fungsi  ini umumnya terkait langsung dengan karakteristik wilayah,  luas  pengaruh  dan  besarnya  jumlah penduduk.

## Pusat Pelayanan
Pengertian central  place atau  biasa disebut  pusat  pelayanan  menurut  Christaller (1933)  suatu  hirarki  terbentuk  karena  kota-kota yang  menyediakan  barang  dan  jasa  untuk masyarakat  di  sekitar  wilayah  perkotaan berdasarkan  jangkauan  (range)  dan  ambang batas  (treshold)  penduduk.  Dengan  dibaginya
hirarki  pelayanan  tersebut,  maka  suatu  kota secara  alami  memiliki  potensi  daya  tarik  yang besar dan berpengaruh besar bagi daerah-daerah yang  kekuatannya  lebih  kecil,  dimana  kota tersebut  mempunyai  kemampuan  menarik potensi,  sumber  daya  dari  daerah  lain  dan  kota di bawahnya.

## Analisis Hirarki
Hirarki perkotaan menggambarkan
jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut (Tarigan, R., 2009). Atas dasar perbedaan itu, volume dan keragaman pelayanan yang dapat diberikan setiap  jenis  fasilitas  juga  berbeda. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan  perbedaan  besarnya  kota (jumlah  penduduk).  Perbedaan  fungsi  ini juga sekaligus  menggambarkan  perbedaan  luas pengaruh.
Beberapa  Metode  yang  digunakan dalam analisis hirarki diantaranya:
1. Analisis  Skalogram,  analisis  ini  dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan  jumlah  dan  jenis  unit  fasilitas pelayanan  yang  ada  dalam  setiap  daerah. Asumsi  yang  digunakan  apabila  suatu wilayah  memiliki  ranking  tertinggi  maka lokasi atau wilayah tersebut dapat ditetapkan menjadi suatu pusat pelayanan
2. Analisis Indeks Sentralitas, digunakan untuk mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan  yaitu  dengan  mengidentifikasi pusat  pelayanan  yang  ada  dalam  suatu wilayah  perencanaan,  seberapa  banyak fungsi  yang  ada,  berapa  jenis  fungsi  dalam satu satuan wilayah permukiman.
3. Analisis Gravitasi, digunakan untuk mengetahui  ukuran  dan  jarak  antara  dua tempat, yaitu pusat pelayanan dengan daerah sekitarnya,  sampai  seberapa  jauh  sebuah daerah  yang  menjadi  pusat  pelayanan mempengaruhi  dan  berinteraksi  dengan daerah sekitarnya.
Analisis  Hirarki  Kota  Manado  telah dilakukan  oleh  Wansaga  (2019)  dengan menggunakan  metode  Analisis  Skalogram, Indeks  Sentralitas  dan  Analisis  Gravitasi. Berdasarkan  hasil  analisis  skolagram  secara hierarkis  di  Kota  Manado  terdapat  lima  pusat
pelayanan  wilayah  yang  melayani  dan  menopang wilayah  lainnnya.  Berdasarkan  analisis  gravitasi ditemukan dua wilayah kecamatan yang memiliki nilai interaksi wilayah lemah terhadap Kecamatan Wenang  yang  berperan  sebagai  pusat  pelayanan wilayah.
Manfaat  digunakannya  analisis  hirarki pusat  pelayanan  perkotaan  adalah  mengetahui jenis fasilitas dan jumlah penduduk yang dilayani serta  seberapa  besar  frekuensi  keberadaan  suatu fungsi  yang  menunjukkan  jumlah  fungsi  sejenis yang ada dan tersebar di suatu wilayah.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini yaitu:
1. Bagaimana Kondisi Ketersediaan Dan
Kesesuaian  Standarisasi  Pelayanan  Fasilitas
Perkotaan Di Kota Bitung.
2. Bagaimana  Hirarki  Pusat  Pelayanan  Di  Kota Bitung.
3. Bagaimana Kesesuaian Pusat Pelayanan Dalam RTRW  Kota  Bitung  Tahun  2013  –  2033
Terhadap Hasil Penelitian.

## Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk:
1. Mengidentifikasi Ketersediaan Dan Kesesuaian Standarisasi  Pelayanan  Fasilitas  Perkotaan  Di Kota Bitung.
2. Menganalisis Hirarki Pusat Pelayanan Di Kota Bitung.
3. Menganalisis  Kesesuaian  Pusat  Pelayanan Dalam RTRW Kota Bitung Tahun 2013 – 2033
Terhadap Kondisi Eksisting.

## Manfaat Penelitian
Adapun  penelitian  ini  diharapkan  mampu memberikan kontribusi kepada:
1. Pengambil Kebijakan
Bagi  pengambil  kebijakan,  penelitian  ini diharapkan  mampu  memberikan  informasi mengenai kondisi yang terjadi pada Kota Bitung sekarang  ini  terkait  dengan  perkembangan  kota dan pusat pelayanan.
2. Praktisi/Perencana
Penelitian  ini  dapat  menjadi  masukan  dalam kajian  penentuan  struktur  ruang  dan  pusat pelayanan  dalam  revisi  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kota Bitung.
3. Akademisi
Hasil  dari  penelitian  ini  bisa  dikembangkan untuk  penelitian  lebih  lanjut  dalam  mengkaji struktur ruang, pusat pelayanan dan permasalahannya.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bitung Provinsi  Sulawesi  Utara,  di  lakukan  dari  bulan Oktober  sampai  dengan  bulan  Desember  tahun 2020.

## Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  adalah subyek  dari  mana  data  dapat  diperoleh.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  sumber  data yaitu  Data  sekunder  bersumber  dari  data  yang didapat melalui instansi atau lembaga pemerintahan  yang  terkait  dalam  penelitian  ini. Data  dalam  bentuk  tabulasi  maupun  deskriptif meliputi  kondisi  geografis  wilayah  penelitian, jumlah  dan  jenis  fasilitas  perkotaan,  jumlah penduduk,  dan jarak  antar wilayah,  dan  peta-peta yang  terkait  dengan  penelitian.  Instansi  yang terkait  meliputi:  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan  Ruang  Kota  Bitung,  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Kota  Bitung,  Kantor  Kecamatan, serta  instansi  lainnya  yang  terkait  dengan penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Observasi
Observasi  yaitu  pengambilan  data  secara langsung  di  lapangan.  Data  yang  diperlukan untuk  penelitian  ini  adalah:  data  jumlah  dan jenis  fasilitas,  data  jumlah  penduduk,  dan  data jarak  yang  akan  di  pakai  untuk  analisis  data. Pelaksanaan  kegiatan  observasi  ini  dilakukan untuk  pengambilan  data  meliputi  instansi  atau lembaga  pemerintahan  yang  terkait  penelitian ini.
2. Telaah Pustaka
Cara  Pengumpulan  data  dan  informasi  melalui telaah  pustaka  dilakukan  dengan  cara  studi literatur seperti membaca jurnal, buku, laporan/dokumen  teknis,  dan  sumber-sumber bacaan  lainnya  yang  terkait  dengan  penelitian ini.
3. Studi Dokumentasi
Dokumentasi  diperulan  untuk  melengkapi data  dan  informasi  yang  ada  hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar, dan dokumentasi foto.

## Konsep Pengukuran Variabel
Variabel  penelitian  adalah  suatu  atribut atau  sifat  atau  nilai  dari  orang,  obyek  atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Berikut  ini  adalah  variabel  yang  digunakan dalam penelitian:
1.  Untuk  menjawab  tujuan  1  dan  2,  variabel yang digunakan yaitu :
a)  Jumlah  dan  jenis  fasilitas,  Fasilitas  yang akan  diidentifikasi  dalam  penelitian  ini berjumlah total 22 fasilitas.
b) Data kependudukan, data yang digunakan adalah  jumlah  penduduk yang  terditribusi di  masing-masing  kecamatan  di  Kota Bitung yaitu Kecamatan
Madidir, Kecamatan  Matuari,  Kecamatan  Girian, Kecamatan  Lembeh  Selatan,  Kecamatan Lembeh  Utara,  Kecamatan  Aertembaga, Kecamatan Maesa, Kecamatan Ranowulu.
c)  Jarak,  digunakan  untuk  mengetahui  daya tarik  atau  kekuatan  interaksi  adalah  jarak yang  dimiliki  antara  satu  wilayah  dengan wilayah  lainnya.  Jarak  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dinyatakan  dalam ukuran fisik (km).
d) dokumen  Standar  Nasional  Indonesia (SNI)  03-1733-2004  tentang  Tata  Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan, sebagai acuan/standar
penyediaan  fasilitas  layanan  infrastruktur yang berkualitas dan menyesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan penduduk.
2.  Untuk  menjawab  tujuan  3,  variabel  yang digunakan  yaitu  dokumen  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Bitung  tahun 2013-2033 untuk membandingkan kesesuaian dengan hasil penelitian.

## Metode Analisis Data
Beberapa  analisis  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Analisis Skalogram
Analisis  Skalogram  digunakan  untuk
menentukan  kecamatan  yang  dapat  dijadikan sebagai  pusat  pertumbuhan.  Kecamatan  yang memiliki  kelengkapan  fasilitas  tertinggi  dapat ditentukan  sebagai  pusat  pelayanan  (Ermawati, 2010). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pusat  pelayanan  berdasarkan  jumlah  dan  jenis unit  fasilitas  pelayanan  yang  ada  dalam  setiap daerah.  Asumsi  yang  digunakan  apabila  suatu wilayah memiliki ranking tertinggi maka lokasi atau  wilayah  tersebut  dapat  ditetapkan  menjadi suatu pusat pertumbuhan (Hesty, 2010).
Untuk menentukan orde-orde pusat pelayanan  maka  digunakan  metode  Struges. Rumus  untuk  mencari  banyaknya  kelas  dari tiap-tiap  kecamatan  sebagai  pusat  pelayanan adalah sebagai berikut:
k = 1 + 3.3 log n Keterangan: k = banyaknya kelas n = banyaknya kecamatan
Selanjutnya  untuk  menentukan  besarnya interval kelas, dengan cara:
Keterangan: A = jumlah fasilitas tertinggi B = jumlah fasilitas terendah k = banyaknya kelas
Setelah orde didapatkan maka selanjutnya menentukan hierarki dengan menggunakan orde terkecil  sebagai  hierarki  tertinggi.  Jika  orde yang lebih tinggi didapat tapi tidak ada daerah yang  memenuhi  keriteria  tersebut  maka daerah  dengan  orde  yang  lebih  rendah  akan mendapatkan hierarki yang lebih tinggi.
2. Indeks Sentralitas
Untuk  mengetahui  struktur/hirarki  pusat-pusat pelayanan  digunakan  indeks  sentralitas,  yaitu dengan  mengidentifikasi  pusat  pelayanan  yang ada dalam suatu wilayah perencanaan, seberapa banyak  fungsi  yang  ada,  berapa  jenis  fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman (Riyadi, 2007).  Pada  penelitian  ini  digunakan  indeks sentralitas untuk menentukan kecamatan- kecamatan mana saja yang dapat menjadi pusat pelayanan  di  Kota  Bitung,  jika  dilihat  dari fasilitas-fasilitas  yang  tersedia  diperkotaan (pemerintahan, sosial, dan ekonomi).
Rumus Nilai Sentralitas adalah:
Keterangan:
C = bobot dari atribut fungsional suatu fasilitas t = nilai sentralitas total yaitu 100 T = jumlah total dari atribut dalam system
Setelah  bobot  tiap  fasilitas  didapat, maka selanjutnya dihitung Indeks Sentralitas setiap kecamatan dengan rumus:
Keterangan:
F  =  jumlah  tiap  fasilitas  di  masing-masing kecamatan Cf = bobot per fasilitas
3. Analisis Grativasi Analsis  gravitasi  digunakan  untuk
mengetahui  ukuran  dan  jarak  antara  dua tempat, yaitu pusat pelayanan dengan daerah sekitarnya,  sampai  seberapa  jauh  sebuah daerah  yang  menjadi  pusat  pelayanan mempengaruhi  dan  berinteraksi  dengan daerah sekitarnya (Daldjoeni, 2010).
Menurut  teori  Carrothers,  kekuatan hubungan  ekonomis  antara  dua  tempat, berbanding lurus dengan besarnya penduduk dan  berbanding  terbalik  dengan  jarak antaranya.  Jadi,  makin  banyak  jumlah penduduk  di  dua  tempat,  makin  besarlah interaksi  ekonominya,  tetapi  makin  jauh jarak antaranya makin kecillah interaksinya.
Rumus Gravitasi Carrothers adalah:

## Sumber: Tarigan (2009)
Keterangan:
i = besarnya interaksi antara kota/wilayah i dan j P1 = jumlah penduduk kota/wilayah i
(ribuan jiwa)
P2 = jumlah penduduk kota/wilayah j
(ribuan jiwa)
J = jarak antara daerah i dan j (km)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Wilayah Kota Bitung
Kota  Bitung  memiliki  luas  wilayah daratan 313,50 km² (31.350 Ha) dan luas wilayah perairan  439,8  Km2  (43,980  Ha),  yang  terbagi dalam  8  (delapan)  wilayah  kecamatan  dan  69 (enam  puluh  sembilan)  kelurahan.  Kota  Bitung terletak pada posisi geografis 1°23'23"  - 1°35'39" LU dan 125°1'43" - 125°18'13" BT.
Batas  Wilayah  kota  Bitung  adalah  sebagai berikut:
 Sebelah  Utara:  Kecamatan  Likupang  dan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara);
 Sebelah Selatan: Laut Maluku;
 Sebelah Barat: Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara);
 Sebelah Timur: Laut Maluku dan Samudera Pasifik.

## Kependudukan Kota Bitung
Penduduk Kota Bitung berdasarkan proyeksi  penduduk  Badan  Pusat  Statistik  Kota Bitung  tahun  2019  sebanyak  219.004  jiwa  yang terdiri  atas  111.909  jiwa  penduduk  laki-laki  dan 107.905 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan  dengan  proyeksi  jumlah  penduduk tahun  2018,  penduduk  Kota  Bitung  mengalami pertumbuhan sebesar 1,53 persen.
Kepadatan  penduduk  rata-rata  di  Kota Bitung  pada  tahun  2019  mencapai  698,57 Jiwa/km2,  dimana  penduduk  terpadat  berada  di Kecamatan  Girian  yang  mencapai  7121,67 Jiwa/km2,  disusul  Kecamatan  Maesa  yang mencapai  4234,99  Jiwa/km2,  dan  Kecamatan Madidir yang mencapai 1755,59 Jiwa/km2.

## Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung
Dalam  RTRW  Nasional,  Kota  Bitung ditetapkan  sebagai  Pusat  Kegiatan  Nasional (PKN)  yang  berfungsi  sebagai  pintu  gerbang dan  simpul  utama  transportasi  serta  kegiatan perdagangan  dan  jasa  skala  regional,  nasional dan  internasional.  Sementara,  dalam  RTRW Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung ditetapkan  sebagai  Kawasan  Strategis  Provinsi (KSP)  di  bidang  pertumbuhan  ekonomi. Keberadaan Kota Bitung sebagai PKN dan KSP memiliki  potensi  yang  sangat  strategis  dalam pengembangan wilayah kota.

## Identifikasi Kondisi Ketersediaan Sarana

## Pelayanan Umum Kota Bitung

## Fasilitas Pendidikan
Dari  ketersediaan  fasilitas  pendidikan  yang ada di  Kota Bitung  pada tahun  2020  berjumlah 276 unit  fasilitas  pendidikan.  Berdasarkan  perbandingan jumlah  unit  TK,  SD,  SMP,  SMA,  SMK  eksisting dan  jumlah  unit  sesuai  SNI  03-1733-2004, ketersediaan  sebagian  besar  fasilitas  pendidikan  di Kota  Bitung  belum  sesuai  standar  pelayanan minimal.

## Fasilitas Kesehatan
Dari  ketersediaan  fasilitas  kesehatan  yang ada di Kota Bitung pada tahun 2020 berjumlah 202 unit  fasilitas  kesehatan.    Berdasarkan  mengenai perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah unit sesuai SNI 03-1733-2004, ketersediaan sebagian  besar  fasilitas  kesehatan  di  Kota  Bitung sudah  memadai  hanya  untuk  fasilitas  Posyandu masih kurang unit pelayanannya.

## Fasilitas Peribadatan
Jumlah fasilitas peribadatan di Kota Bitung yaitu  berjumlah  555 unit  fasilitas  peribadatan. Jenis sarana  peribadatan  sangat  tergantung  pada  kondisi setempat  dengan  memperhatikan  struktur  penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat.

## Fasilitas Perekonomian
Dari  ketersediaan  fasilitas  perekonomian yang ada di Kota Bitung pada tahun 2020 berjumlah 11 unit fasilitas perekonomian.
Fasilitas  perekonomian  di  Kota  Bitung sudah melewati standar pelayanan minimal. Fasilitas perekonomian  seperti  minimarket/swalayan  dan pasar  dapat  menjangkau  semua  masyarakat  di  Kota Bitung  karena  memiliki  skala  pelayanan  unit kecamatan  dan  perkotaan  (skala  pelayanan  unit kecamatan ≈ 120.000 penduduk).

## Fasilitas Pemerintahan
Adapun sarana pemerintahan skala permukiman  yang  ada  di  Kota  Bitung  berupa kantor  kecamatan  dan  kantor  kelurahan,  dimana setiap  kecamatan  dan  kelurahan  masing-masing telah memiliki 1 kantor administrasi pemerintahan. Berdasarkan data fasilitas pemerintahan  pada  dapat  di  ketahui  bahwa persebaran  fasilitas  pemerintahan  di  Kota  Bitung tersebar  merata  dimana  disetiap  kecamatan  dan kelurahan memiliki 1 kantor administrasi pemerintahan  dan  semuanya  terlayani  dengan baik.

## Analisis Hirarki Pusat Pelayanan Kota Bitung
Berdasarkan Analisis Skalogram, Indeks Sentralitas dan Analisis Gravitasi

## Analisis Skalogram
Hasil  analisis  skalogram  yakni  analisis yang  hanya  melihat  dari  keberadaan  fasilitasnya, kecamatan-kecamatan  yang  ada  di  Kota  Bitung dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok. Dari 22 jenis fasilitas yang didata, jumlah jenis fasilitas tertinggi yang ada didalam satu kecamatan adalah sebanyak  194  jenis  fasilitas,  sementara  yang terendah  adalah  110  jenis  fasilitas.  Dengan memperhitungkan selisih antara jumlah fasilitas tertinggi dan fasilitas terendah, maka kecamatan yang  ada  di  Kota  Bitung  dibagi  kepada  4 Hirarki.
H irarki  I  merupakan  hirarki  kecamatan dengan  tingkat  keberadaan  fasilitas  yang tertinggi  yakni  kecamatan  yang  memiliki  20  – 22  jenis  fasilitas.  Kecamatan  yang  berada  di Hirarki I yakni Kecamatan Madidir.

## Analisis Indeks Sentralitas
Untuk  menentukan  kecamatan  sebagai pusat  pelayanan  dalam  penelitian  ini  tidak cukup  hanya  melihat  keberagaman  fasilitasnya saja seperti pada analisis skalogram, tetapi juga harus mempertimbangkan frekuensi setiap jenis fasilitas  tersebut.  Tingkat  frekuensi  fasilitas pada  suatu  kecamatan  mempengaruhi  indeks sentralitas  kecamatan  tersebut.  Semakin  tinggi frekuensinya  maka  akan  semakin  besar  nilai sentralitasnya  dan  menjadikan  suatu  wilayah sebagai pusat pelayanan di perkotaan.
Berdasarkan  tabel  hasil  analisis  indeks sentralitas,  kecamatan  dengan  nilai  indeks sentralitas  marshal  terbanyak  yaitu  Kecamatan

## Madidir sebesar 427.09 dan terkecil Kecamatan
Lembeh Utara sebesar 119.03.
Berdasarkan  tabel  diatas  hirarki  kecamatan berdasarkan  analisis  Indeks  Sentralitas  Marshal, Kecamatan Madidir dan Kecamatan Maesa menempati orde/hirarki I dengan jumlah yang berarti memiliki  seluruh  fasilitas  dengan  nilai  indeks sentralitas  tertinggi  yaitu  Kecamatan  Madidir sebesar  427.09  dan  Kecamatan  Maesa  sebesar 364.98.

## Analisis Interaksi Wilayah (Gravitasi)
Analisis  interaksi  atau  gravitasi  dalam penelitian  ini  digunakan    untuk  menilai  kekuatan hubungan (kedekatan) antara dua kecamatan.
Interaksi  wilayah  yang  terkuat  terjadi antara  wilayah  Kecamatan  Madidir  terhadap Kecamatan  Maesa  dan  Girian  dengan  nilai gravitasi berkisar diatas 300.000.000.
Interaksi  wilayah  yang  terkuat  terjadi antara  wilayah  Kecamatan  Maesa  terhadap Kecamatan  Aertembaga  dan  Madidir  dengan nilai gravitasi berkisar diatas 300.000.000.
Arah  aliran  interkasi  ini  mengartikan bahwa,  Kecamatan  Madidir  dan  Kecamatan Maesa  merupakan  pusat pelayanan  wilayah  di Kota  Bitung  yang  berfungsi  sebagai  pelayanan dan penunjang wilayah lainnya.

## Analisis Kesesuaian Pusat Pelayanan Dalam RTRW Kota Bitung Tahun     2013-2033 Terhadap Kondisi Eksisting
Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh hasil  bahwa  hanya  terdapat  satu  kecamatan berada  pada  orde/hirarki  I  (tertinggi)  yaitu Kecamatan  Madidir  yang  memiliki  jumlah fasilitas terbanyak.
Dari hasil perbandingan dapat diketahui bahwa  dokumen  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota  Bitung  sudah  mengalami perubahan  yang  sesuai  dengan  perkembangan kota yang dinamis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Berdasarkan kesesuaian standarisasi pelayanan  menurut  SNI  03-1733-2004
tentang standar pelayanan perkotaan, sebagian  besar  fasilitas  pelayanan  di  Kota Bitung sudah memenuhi standar pelayanan. 2. Berdasarkan hasil analisis skolagram, orde/hirarki  I  yakni  Kecamatan  Madidir.
Berdasarkan  analisis  indeks  sentralitas marshal, Kecamatan Madidir dan Kecamatan Maesa menempati orde/hirarki I. Berdasarkan analisis gravitasi ditemukan  tiga  wilayah  kecamatan  yang memiliki  nilai  interaksi  wilayah  lemah terhadap Kecamatan Madidir dan Kecamatan  Maesa  yang  berperan  sebagai pusat pelayanan wilayah. 3. Berdasarkan  RTRW  Kota  Bitung  tahun 2013-2033  sudah  mengalami  perubahan yang  sesuai  dengan  perkembangan  kota yang dinamis.
Saran 1. Masih kurangnya jumlah fasilitas pendidikan  dan  fasilitas  kesehatan  agar menjadi  perhatian  penting  bagi  pemerintah Kota Bitung supaya semua masyarakat bisa terlayani  dengan  baik  sesuai  dengan standarisasi minimal pelayanan diperkotan. 2. Pengembangan  pusat  pelayanan  wilayah baru  terutama  di  Kecamatan  Lembeh Selatan  sangat  disarankan  agar  proses pembangunan  di  Kota  Bitung  dapat berlangsung sacara merata serta mengurangi  ketimpangan  lokal  yang terjadi di wilayah ini.
3. Dari  hasil  analisis  kesesuaian  rencana sistem  pusat  pelayanan  Kota  Bitung dalam  rencana  tata  ruang  wilayah  Kota Bitung  Tahun  2013-2033  dengan  hasil analisis  sistem  pusat  pelayanan  dalam penelitian  ini  dapat  di  rekomendasikan untuk  dapat  diakomodir  dalam  revisi rencana  tata  ruang  wilayah  Kota  Bitung Tahun 2013-2033.

## DAFTAR PUSTAKA
Daldjoeni.  N,  2010.  Seluk  Beluk  Masyarakat
Kota: Pusparagam Sosiologi Kota. Bandung.
Ermawati.  2010.  Analisis  Pusat  Pertumbuhan Ekonomi  Pada  Tingkat  Kecamatan  Di Kabupaten  Karanganyar  Provinsi  Jawa Tengah. Surakarta.
Hesty,  2010.  Skripsi  Analisis  Pengembangan
Kecamatan  Kemiling  Sebagai  Pusat Perniagaan. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Lampung.
Riyadi.  2007.  Pengembangan  Wilayah  Teori dan  konsep  Dasar,  dalam  Pengembangan Wilayah  dan  Otonomi  Daerah  Kajian
Konsep  dan  Pengembangan.  Penerbit Pusat  Pengkajian  Kebijakan  Teknologi Pengembangan Wilayah Badan Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi. Jakarta. Robinson Tarigan, 2009. Perencanaan pembangunan  wilayah , Edisi  Revisi . Bumi Aksara, Jakarta.
Sugiyono.  2007.  Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta.
Walter  Christaller,  1933.  Teori  Tempat  Pusat (Central PlaceTheory.)
Wansaga  Naltri  Andre,  2019.  Analisis  Hirarki Pusat Kegiatan di Kota Manado.
Universitas Sam Ratulangi. Manado.