Jurnal Tunas Agraria Vol. 3 No.3

## PERSEPSI KREDITUR DAN PPAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
I Made Dwi Gunarta Akur Nurasa Sukmo Pinuji Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Abstact: The success of the Badung Regency Land Office in issuing HT-el Certificate, the first in Indonesia  cannot  be  separated  from  the  support  of  the  Creditors  and  PPAT  as  the  main  users  of HT-el  Services.  This  innovation  is  an  effort  to  realize  the  digitalization  of  services  and  overcome various existing weaknesses. Creditors and PPAT as the main users are important instruments in providing an overview of HT-el service quality, because basically the success of an organization in providing  a  service  depends  on  how  well  the  perception  of  service  users  will  reflect  the  level  of user satisfaction and the profitability of the organization. HT-el Service User Perception (Creditor and PPAT) assessed using the e- Govqual Method illustrates that the Quality of HT-el Services at the  Badung  District  Land  Office  is  very  good,  this  is  evidenced  by  positive  responses  to  the Efficiency,  Trust  and  Realibility  as  well  as  Citizen  Support.  This  is  an  effort  to  create  excellent service  in  the  land  sector  based  on  the  principles  of  efficiency  and  effectiveness  in  implementing activities.
Keyword: HT-el, Perception, Service Users, Service Quality
Intisari: Suksesnya  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  dalam  penerbitan  Sertipikat  HT-el, pertama  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  dukungan  Pihak  Kreditur  dan  PPAT  sebagai  pengguna utama  Layanan  HT-el.  Inovasi  ini  menjadi  upaya  mewujudkan  digitalisasi  pelayanan  dan mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Kreditur dan PPAT sebagai pengguna utama merupakan instrumen penting dalam memberikan gambaran mengenai Kualitas Layanan HT-el, karena pada dasarnya  keberhasilan  sebuah  organisasi  dalam  menyelenggarakan  suatu  layanan  sangat bergantung  dengan  seberapa  baik  persepsi  pengguna  layanan  yang  akan  mencerminkan  tingkat kepuasan pengguna dan profitabilitas organisasi. Persepsi Pengguna Layanan HT-el (Kreditur dan PPAT)  yang  dinilai  menggunakan  Metode  e-Govqual  memberikan  gambaran  bahwa  Kualitas Layanan  HT-el  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  adalah  sangat  baik,  hal  ini  dibuktikan dengan  tanggapan  yang  positif  pada  Parameter  Efficiency  (Efisiensi),  Trust  (Kepercayaan)  dan Realibilty  (Keunggulan)  serta  Parameter  Citizen  Support  (Dukungan).    Hal  ini  merupakan  salah satu  upaya  mewujudkan  layanan  prima  dalam  bidang  pertanahan  dengan  berdasarkan  prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
Kata Kunci: HT-el, Persepsi, Pengguna Layanan, Kualitas Layanan

## A. Pendahuluan
Peningkatan kualitas layanan publik menjadi satu hal penting untuk memperbaiki tingkat  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  (Hardiyansyah,  2011).  Masyarakat setiap  waktu  selalu  menuntut  layanan  publik  yang  berkualitas  dari  pemerintah
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 76
(Sinambela,  dkk  2011,  4).  Pada  era  dimana  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  secara  masif  telah  mempengaruhi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, potensi berkembangnya layanan yang berbasis pada teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) di bidang administrasi pemerintahan khususnya layanan publik menjadi penting.
Pemanfaatan  ICT  di  bidang  layanan  publik  dapat  meningkatkan  transparansi, akuntabilitas,  penyederhanaan  birokrasi  serta  penyediaan  ruang  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah guna mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Napitupulu, dkk 2016, 409). Salah satu upaya  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah  dengan  melakukan modernisasi  layanan  publik  pada  setiap  lembaga  pemerintahan.  Modernisasi  layanan publik dapat dilakukan melalui implementasi layanan berbasis ICT (e-Government) guna mengkomunikasikan  informasi  secara  dua  arah  yakni  pemerintah,  masyarakat  maupun dunia usaha (Hardiyansyah 2011, 106).
Sejalan  dengan  hal  tersebut  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (Kementerian  ATR/BPN)  sebagai  lembaga pemerintahan  dituntut  untuk  membangun  sistem  layanan  publik  yang  terbuka  dan mudah  diakses  oleh  masyarakat  khususnya  dalam  bidang  layanan  pertanahan.  Hal tersebut telah direspon Kementerian ATR/BPN melalui beberapa hal, diantaranya adalah 1)  Peningkatan  indeks  kemudahan  berusaha,  yakni  dalam  Registering  Property,  EoDB (Ease of Doing Business); 2) Digitalisasi data pertanahan dan tata ruang dengan didukung ICT untuk memberikan layanan berbasis online; 3) Peningkatan kualitas layanan bidang pertanahan  dan  tata  ruang  dengan  menerapkan  e-Government  dan  t-Government;  4) Optimalisasi  penerimaan  negara  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  jenis  dan  tarif layanan  di  bidang  pertanahan  dan  tata  ruang  (Siaran  Pers  Kemen  ATR/BPN  2019). Khusus  dalam  peringkat  indeks  kemudahan  berusaha  atau  Ease  of  Doing  Business (EoDB),  laporan  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Dunia  (World  Bank)  pada  tahun  2019 menempatkan  Indonesia  berada  pada  urutan  ke 73  dari  190 negara. Posisi  ini  tertinggal jauh dibanding dengan Negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura. Malayasia dan Thailand yang berada pada rangking 30 besar dunia (CNBC 2019).
Modernisasi  layanan  pertanahan  oleh  Kementerian  ATR/BPN  guna  menyesuaikan dengan  perkembangan  ICT,  regulasi  serta  kebutuhan  masyarakat  dalam  rangka peningkatan  kualitas  layanan  publik  merupakan  langkah  maju.  Hal  ini  sebagai  upaya mewujudkan  Visi  Kementerian  ATR/BPN  Pada  Tahun  2025  yakni  “Terwujudnya Pengelolaan  Ruang  dan  Pertanahan  yang  Terpercaya  dan  Berstandar  Dunia”  (Rakertas Sekjen  Kementerian  ATR/BPN  2019).  Akses  menuju  modernisasi  layanan  berbasis

## 77 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
elektronik  (e-Government)  telah  dimulai  oleh  Kementerian  ATR/BPN  pada  tanggal  05 September  2019  dengan  meluncurkan  program  inovatif  bertajuk  Layanan  Pertanahan Terintegrasi Secara Elektronik. Sebanyak 42 Kantor Pertanahan di 20 Provinsi di seluruh Indonesia  ditunjuk  sebagai  lokasi  pilot  project  layanan  informasi  pertanahan  secara elektronik  (Siaran  Pers  Kementerian  ATR/BPN  2019).  Layanan  pertanahan  yang terintegrasi  secara  elektronik,  terdiri  dari  1)  Layanan  Elektronik  Hak  Tanggungan (pendaftaran  hak  tanggungan,  peralihan  hak  tanggungan,  perubahan  nama  kreditur, penghapusan  hak  tanggungan,  perbaikan  data);  2)  Layanan  Elektronik  Informasi Pertanahan dan Zona Nilai Tanah (ZNT); 3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan  Pengecekan  serta  Modernisasi  Layanan  Permohonan  Surat  Keputusan  Pemberian Hak Atas Tanah
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  merupakan  Kabupaten  pertama  di Indonesia  yang  telah  menuntaskan  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL)  (Siaran  Pers  Setda  Kabupaten  Badung  2018).  Suksesnya  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Badung  dalam  penerbitan  Sertipikat  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai HT-el, merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan. Hal ini menandai tonggak pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja  sama  dengan  Pihak  Kreditur  serta  PPAT  (Siaran  Pers  Kementerian  ATR/BPN Provinsi  Bali,  2019),  yang  didukung  oleh  berbagai  faktor  salah  satunya  dari  para  pihak Pengguna  Layanan  HT-el.  Layanan  publik  di  bidang  pertanahan  yang  dilakukan  oleh Kementerian  ATR/BPN  tidak  bisa  terlepas  dari  organisasi-organisasi  lain  sebagai  mitra yang saling mendukung dan saling terkait (Aditya, dkk 2009, 1).
Dalam  suatu  sistem  layanan  berbasis  online,  semua  kegiatan  HT-el diimplementasikan  mulai  dari  validasi  dan  verifikasi  data  pengguna  layanan  (Kreditur dan  PPAT)  dan  proses  pendaftaran  sampai  penerbitan  Sertipikat  HT-el  berbasis  online. Hal  ini  meniadakan  interaksi  langsung  antara  pengguna  dan  pelaksana  layanan  Hak Tanggungan.  Keberhasilan  sebuah  organisasi  dalam  menyelenggarakan  suatu  layanan sangat  bergantung  dengan  seberapa  baik  persepsi  pengguna  layanan  yang  akan mencerminkan  tingkat  kepuasan  pengguna  dan  profitabilitas  organisasi  (Donabedian 1966 dalam Perdhana, dkk 2017, 32). Gambaran tentang bagaimana pelaksanaan layanan HT-el di Kabupaten menjadi hal yang penting untuk diketahui. Dalam rangka melakukan kajian  secara  lengkap,  tulisan  ini  merumuskan  permasalahan  “bagaimana  persepsi kreditur  dan  PPAT  terhadap  kualitas  layanan  hak  tanggungan  terintegrasi  secara elektronik?” .
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 78
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Penulis  menggunakan  metode  ini  guna  menjelaskan secara  akurat,  faktual  dan  sistematis  mekanisme  pelaksanaan  HT-el  serta  mengkaji  dan mendalami bagaimana persepsi pengguna layanan HT-el (Kreditur dan PPAT) di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Badung.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  In-depth Interview  dimana  penulis  menggali  informasi  lebih  dalam  terhadap  subyek  penelitian melalui  wawancara  yang  berpedoman  pada  Metode  e-Govqual.  Kajian  ini  bermanfaat sebagai  studi  pendahuluan  dalam  merumuskan  strategi  guna  peningkatan  kualitas layanan pertanahan berbasis elektronik (e-Government) di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung khususnya dalam Layanan HT-el.
Mekanisme  Pelaksanaan  Layanan Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
1. Persiapan Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el)
a.     Pendaftaran  Akun  Kantor  Pertanahan  dan  Pembuatan  Tanda  Tangan Elektronik
Setiap  Kantor  Pertanahan  serta  seluruh  Pejabat  Struktural  dan  Pejabat  Fungsional yang  menjalankan  Layanan  HT-el  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  wajib memiliki  akun  Layanan  HT-el  dan  Tanda  Tangan  Elektronik.  Hal  ini  untuk mengantisipasi pejabat aktif yang berwenang tidak dapat mengesahkan Sertipikat HT-el karena  cuti,  sakit,  meninggal  dunia  atau  pergantian  pejabat.  Pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Badung  memiliki  1  (admin)  dan  3  (tiga)  orang  verifikator  berkas  untuk memantau  berkas  permohonan  Layanan  HT-el  yang  masuk,  selain  itu  terdapat  3  (tiga) akun Tanda Tangan Elektronik yang telah didaftarkan. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor  3  Tahun  2019  tentang  Penerapan  Tanda  Tangan  Elektronik  Fungsi  Tanda, menjelaskan  bahwa  tanda  tangan  elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
Tanda tangan elektronik adalah sebagai alat autentikasi dokumen, yaitu dokumen digital  tersebut  memang  dikeluarkan  melalui  sistem  elektronik  oleh  Kementerian ATR/BPN  dan  tidak  terdapat  perubahan  sejak  dokumen  tersebut  ditandatangani  secara elektronik.  Penerapan  Tanda  Tangan  Elektronik  dimaksudkan  melindungi  data  dan informasi dari resiko pencurian, pemalsuan, modifikasi serta penyangkalan data.
Gambar 1. Penerapan Tanda Tangan Elektronik dalam Sertipikat HT-el Sumber : Dokumen Peneliti, 2020
b. Materi  sosialisasi  layanan  Hak  Tanggungan  terintegrasi  secara  elektronik (HT- el) di Kabupaten Badung
Kegiatan sosialisasi terhadap Pengguna Layanan HT-el, yakni Pihak Kreditur dan PPAT penting  dilakukan  karena  Layanan  HT-el  merupakan  layanan  berbasis  elektronik  (e- Government)  yang  baru  diluncurkan  oleh  Kementerian  ATR/BPN.  Kegiatan  ini  dapat memberikan  pemahaman  secara  langsung  mengenai  mekanisme  Layanan  HT-el  kepada pengguna  layanan,  mewujudkan  hal  tersebut  diatas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Badung  sebagai  pelaksana  Layanan  HT-el  di  Kabupaten  Badung  memberikan  pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna layanan, khususnya Pihak Kreditur dan PPAT. Kegiatan tersebut  terselenggara  dengan  mengundang  berbagai  Jasa  Keuangan  seperti  Bank Nasional,  Bank  Daerah  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  serta  diikuti  oleh  seluruh  anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Wilayah Kerja Kabupaten Badung. Kegiatan pelatihan  dan  sosialisasi  ini  merupakan  komitmen  bersama  Kantor  Pertanahan  dengan Pihak  Kreditur  dan  PPAT  untuk  dapat  mewujudkan  peningkatan  kualitas  pelayanan kepada  masyarakat  secara  tepat  dan  transparan  melalui  program  transformasi  digital, dimana  layanan  pertanahan  dapat  diakses  oleh  pihak  yang  berkepentingan  secara elektronik tanpa terhambat ruang dan waktu.
Gambar 2. Sosialisasi HT-el Kantah Badung Kepada Pihak Kreditur dan PPAT Bertempat di Harris Hotel and Residences Tanggal 11 September 2019 Sumber: Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Badung 2019
c.       Pembuatan Akun Pengguna Layanan HT-el (Kreditur dan PPAT)
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 80
Pada dasarnya untuk dapat menggunakan sistem HT-el, pengguna layanan dalam hal ini yaitu Kreditur dan PPAT harus menjadi pengguna terdaftar dalam Sistem HT-el. Pengertian pengguna terdaftar berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020  adalah  pengguna  layanan  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pengguna  sistem  HT-el dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Kementerian.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung,  sebagai pelaksana  Layanan  HT-el  mengarahkan  agar  setiap  pengguna  layanan  HT-el  baik Kreditur  dan  PPAT  wajib  terdaftar,  tervalidasi  serta  terverifikasi  pada  Aplikasi  Mitra Kerja  (https://mitra.atrbpn.go.id).  Secara  singkat  alur  pebuatan  akun Pengguna  Layanan HT-el dapat dijelaskan pada gambar dibawah :

## Gambar 3. Alur Pembuatan Pengguna Layanan HT-el
Sumber : Dokumen Peneliti, 2020
Proses  menjadi  Pengguna  Terdaftar  Layanan  HT-el  merupakan  elemen  penting untuk  memulai  layanan  berbasis  elektronik  (e-Government),  karena  pada  prinsipnya untuk dapat menggunakan Layanan HT-el, baik pihak pengguna layanan dan pelaksana layanan  wajib  masuk  dalam  suatu  sistem  database  HT-el.  Pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten Badung terdapat 175 akun PPAT serta 68 akun Kreditur terverifikasi. Dalam penelitian  ini,  penulis  lebih  memfokuskan  kepada  Kreditur  yang  berbentuk  Badan Hukum  (Jasa  Keuangan,  Bank,  Koperasi),  hal  ini  dikarenakan  pada  saat  penyusunan karya  tulis  ini,  Aplikasi  Mitra  Kerja  belum  mengakomodir  Kreditur  Perseorangan.

## 81 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
Kreditur Perseorangan dimunculkan pada Aplikasi Mitra Kerja pada tanggal 8 Juli 2020 bertepatan  dengan  diberlakukannya  Layanan  HT-el  secara  penuh  pada  seluruh  Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
2. Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el)
Pada dasarnya seluruh pelaksanaan Layanan HT-el, mulai dari proses pendaftaran permohonan  sampai  terbitnya  sertipikat  HT-el,  sepenuhnya  dilakukan  melalui  sistem online  sehingga  meniadakan  proses  interaksi  langsung  antar  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Badung  sebagai  pelaksana  Layanan  HT-el  serta  Pihak  Kreditur  dan  PPAT sebagai  Pengguna  Layanan  HT-el.  Dalam  suatu  sistem  HT-el  secara  sistematis  terdapat pembagian tugas dan wewenang antara Kreditur dan PPAT.
(Ladjamudin  2013,  211)  mengemukakan  bahwa,  flowchart  adalah  bagan-  bagan yang mempunyai urutan dalam menggambarkan langkah-langkah yang bekerja di dalam suatu  sistem.  Rangkuman  secara  sistematis  mengenai  urutan  Layanan  HT-el  yang  telah dijelaskan  diatas,  mulai  dari  tahap  awal  pendaftaran  oleh  PPAT  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  Pihak  Kreditur  untuk  kemudian  diteruskan  kepada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Badung  sebagai  Pelaksanan  Layanan  HT-el,  hingga  proses penangguhan dan terbitnya Sertipikat HT-el, dapat dilihat pada flowchart di bawah.
Gambar 4. Flowchart Layanan HT-el Sumber : Dokumen Peneliti, 2020
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 82
Berdasarkan flowchart diatas dapat dijelaskan secara singkat, tugas dan wewenang para  pihak  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  Layanan  HT-el,  yaitu  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Badung  sebagai  Pelaksana  Layanan  HT-el  dan  Pihak  Kreditur  dan  PPAT sebagai Pengguna Layanan HT-el, adalah sebagai berikut :
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dalam suatu sistem layanan HT-el, tugas utama PPAT adalah membuat Akta Pemberian Hak  Tanggungan  (APHT).  Sebelum  pembuatan  APHT,  PPAT  wajib  melaksanakan pengecekan  Sertipikat  baik  secara  online  maupun  manual  menyesuaikan  dengan kesiapan data Kantor Pertanahan masing-masing. PPAT mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan  melalui  sistem  online  dengan  melakukan  login  pada  Aplikasi  Mitra  Kerja (https://mitra.atrbpn.go.id).  Dalam  Aplikasi  Mitra  Kerja,  PPAT  mengunggah  beberapa dokumen yang dipersyaratkan kedalam sistem sampai dengan terbitnya Surat Pengantar Akta (SPA), adapun dokumen yang diunggah antara lain :
1) Scan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
2) Scan KTP Debitur
3) Scan KTP saksi-saksi
4) Scan KTP Persetujuan
5) ScanKartuKeluarga
6) Scan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT)
7) Scan Perjanjian Kredit
8) Scan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9) Scan Surat Pernyataan PPAT
b. Kreditur (Jasa Keuangan)
Dalam suatu sistem layanan HT-el, Kreditur adalah adalah pihak yang berpiutang dalam  satu  hubungan  utang-piutang  tertentu.  Kreditur  mengajukan  permohonan pendaftaran  Layanan  HT-el  dengan  melakukan  login  pada  Aplikasi  Layanan  Mandiri (https://htel.atrbpn.go.id)  dengan  menggunakan  akun  operator  yang  telah  didaftarkan pada Aplikasi Mitra Kerja. Dalam Aplikasi Layanan Mandiri, Kreditur dapat memeriksa dokumen-dokumen yang diunggah oleh PPAT, apabila dokumen yang dibuat oleh PPAT tersebut tidak ditemukan kesalahan maka Pihak Kreditur akan meneruskan permohonan tersebut  kepada  Kantor  Pertanahan  dengan  terlebih  dahulu  mengunggah  Surat Permohonan  Kreditur  serta  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan  biaya  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertera pada Surat Perintah Setor (SPS) online.
c. Kantor Pertanahan
Kantor  Pertanahan  melaksanakan  permohonan  Layanan  HT-el,  meliputi pemeriksaan  berkas  seperti  persetujuan  ataupun  penangguhan  berkas  permohonan

## 83 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
secara online menggunakan Aplikasi Pelaksana HT-el dengan alamat resmi (https://htel- pelaksana.atrbpn.go.id).  Kantor  Pertanahan  melaksanakan  permohonan  pendaftaran Layanan  HT-el  dengan  tata  cara  sebagai  berikut  Kantor  Pertanahan  berwenang melakukan penangguhan berkas permohonan melalui Sistem HT-el apabila menemukan kesalahan  atau  kekurangan  pada  saat  melakukan  pemeriksaan  sebelum  hari  kelima. Sebelum hari kelima bila tidak dilakukan perbaikan berkas oleh Pengguna Layanan HT-el (Kreditur dan PPAT) maka proses Pelayanan HT-el tidak dapat dilaksanakan. Terhadap perbaikan  berkas  permohonan,  Kantor  Pertanahan  wajib  memeriksa  kembali permohonan  tersebut.  Output  akhir  dari  proses  Layanan  HT-el  adalah  Catatan  HT-el pada Buku Tanah dan Sertipikat HT-el.
Gambar 5. Sertipikat HT-el
Sumber : Dokumen Peneliti, 2020
Gambar 6. Catatan HT-el Pada Buku Tanah Sumber : Dokumen Peneliti, 2020
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 84

## 3. Implementasi Layanan HT-el Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Terbitnya  Peraturan  Menteri  ATR/BPN  No.  5  Tahun  2020  yang  diikuti  dengan pedoman  pelaksanaan  Layanan  HT-el  yang  diatur  dalam  Petunjuk  Teknis  Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020  tanggal  29  April  2020  tentang  pelayanan  Hak  Tanggungan Terintergrasi  Secara  Elektronik,  mewajibkan  seluruh  Layanan  Hak  Tanggungan sepenuhnya dilakukan melalui sistem elektronik, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 8  Juli  2020  namun  dalam  implementasinya,  berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  I Made  Daging  selaku  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung,  Layanan  HT-el  di Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  telah  dilaksanakan  pada  Bulan  September  2019, sebagai  salah  satu  Pilot  Project  Layanan  HT-el  di  Indonesia.  Tercatat  Bank  BPR  Lestari Bali dan PPAT I Nyoman Suryawan, S.H. merupakan pengguna pertama Layanan HT-el. Dalam  pelaksanaannya, meski  Layanan HT-el  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung telah dilaksanakan, tetapi Layanan Hak Tanggungan Konvensional tetap dijalankan. Hal ini dikarenakan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 belum dapat memenuhi semua kepentingan baik mengenai subyek dan obyek Hak Tanggungan, seperti ketentuan pada Pasal 7 angka 3 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun  2019  yang  mewajibkan  bagi setiap Kreditur  untuk  mempunyai  Surat  Keterangan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketentuan pada Pasal 9 angka 5 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019 yang mewajibkan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang diagunkan harus atas nama Debitur. Secara lengkap jumlah Layanan HT-el dan HT Konvensional  dalam  kurun  waktu  Bulan  Januari-  Maret  2020  berikut  total  nilai  yang dihasilkan  dari  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dapat  dilihat  pada  tabel  1 dibawah.
Tabel 1. Rekapitulasi Layanan HT Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Periode Bulan Januari-Maret 2020 Bulan HT-el Total Nilai PNBP HT Konvensional Total Nilai PBBP Januari 278 Rp. 210.050.000 208 Rp. 183.650.000 Februari 203 Rp. 160.000.000 174 Rp. 169.800.000 Maret 339 Rp. 246.750.000 229 Rp. 343.000.000 Sumber: SubSeksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, 2020
a. Kendala dan Hambatan Layanan HT-el Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
1) Gangguan Sistem HT-el

## 85 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
Sebagai  layanan  berbasis  elektronik  (e-Government)  yang  baru  dikembangkan, pada  saat  awal  pelaksanaan  Layanan  HT-el  sempat  menemui  beberapa  permasalahan, seperti website layanan yang tidak bisa dibuka serta proses unggah dokumen yang tidak bisa  dilakukan.  Hal  tersebut  menurut  Kepala  Subseksi  Pendaftaran  Hak  Tanah merupakan  sesuatu  yang  wajar  sebagai  suatu  proses  pengembangan  sistem  HT-el  ke tahap penyempurnaan.
2) Peraturan  Belum  Mengatur  Subyek  dan  Obyek  Hak  Tanggungan  Secara Menyeluruh
Secara  regulasi,  Peraturan  sebelumnya  mengenai  Layanan  HT-el,  yakni  Peraturan Menteri ATR/BPN No. 9 Tahun 2019, mewajibkan kepada Para Kreditur agar mempunyai Surat Keterangan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta mengharuskan Sertipikat Hak Atas  Tanah  (SHAT)  yang  diagunkan  sesuai  dengan  nama  Debitur.  Berdasarkan  hal tersebut  terjadi  dualisme  Layanan  Hak  Tanggungan,  tidak  hanya  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Badung, tetapi juga di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

## b. Kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Layanan HT-el
1) Berkomunikasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
Kementerian  ATR/BPN  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  selalu  melaporkan dan berkomunikasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN agar  setiap  permasalahan  yang  timbul  menyangkut  dengan  sistem  HT-el  dapat  segera diselesaikan dan tidak menganggu kelancaran Layanan HT-el.
2) Memberikan Sosialisasi Berkelanjutan Layanan HT-el
Sebagai bentuk respon terhadap terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5 Tahun 2020 dimana didalamnya mengatur lebih luas mengenai Subyek dan Obyek Hak Tanggungan, tidak terbatas pada Kreditur Berbadan Hukum (Bank, Koperasi), maka kantor Pertanahan Kabupaten Badung selalu aktif mensosialisasikan aturan tersebut kepada Kreditur Non Badan Hukum seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) seKabupaten Badung.
3) Menyediakan Hotline Layanan HT-el
Merespon berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pengguna Layanan HT-el baik Pihak Kreditur maupun PPAT, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah memfasilitasi hal tersebut dengan membentuk “Hotline Layanan HT - el” yang dapat dihubungi oleh pengguna layanan guna menyampaikan kendala dan hambatan dalam mengoperasikan Sistem HT-el, terdapat kontak yang dapat dihubungi langsung oleh pengguna layanan (Kreditur dan PPAT), yakni :
No. Telp : (0361-8468329)
HP/WhatsApp : 087860823069

## 4) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Para  Petugas  Verifikator  Layanan  HT-el  memeriksa  permohonan  Layanan  HT-el pada hari yang sama saat berkas tersebut diterima dalam sistem online. Hal ini dilakukan guna  mengurangi  berbagai  kesalahan  yang  bersumber  pada  internal  Kantor  Pertanahan seperti “HT -el t erbit tanpa diperiksa” . Secara sistem, Sertipikat HT-el otomatis akan terbit pada  hari  ke-7  (tujuh)  serta  untuk  memberikan  waktu  yang  lebih  panjang  kepada pengguna  layanan  untuk  melakukan  perbaikan  apabila  ditemukan  hal  yang  semestinya perlu diadakan perbaikan, misal dokumen yang diunggah buram (tidak jelas). Terbitnya Sertipikat HT-el tanpa diperiksa akan berdampak pada dokumen digital yang disimpan oleh Kantor Pertanahan, karena secara teknis Kantor Pertanahan tidak memeriksa isi dari dokumen  yang  diunggah  oleh  pengguna  layanan (Kreditur  dan PPAT) ke  dalam  sistem HT-el.  Menghindari  permasalahan  tersebut,  diketahui  bahwa  respon  pemeriksaan  yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam Periode Bulan Januari-April 2020 adalah rata-rata 1,67 har i dan hanya terdapat 1 “HT - el terbit tanpa diperiksa”, serta 36  “berkas  ditutup”  dengan  total  berkas  masuk  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Badung mencapai ±300 berkas setiap bulannya.
Tabel 2. Statistik Layanan HT-el Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Periode
Januari-April 2020 Bulan HT-el Terbit Total Nilai HT-el Berkas Ditutup HT-el Terbit Tanpa Diperaiksa Respon Pemeriksaan Berkas Januari 278 Rp. 301.430.154.018 6 0 2,50 hari Februari 203 Rp. 193.092.572.306 8 1 1,75 hari Maret 386 Rp. 492.700.877.706 5 0 1,27 hari April 339 Rp. 291.069.572.855 17 0 1,18 hari
Sumber: Statistik.atrbpn.go.id/htelektronik, 2020.

## C. Persepsi Kreditur Dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan HT-el Di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Penulis  merangkum  hasil  wawancara  terhadap  4  (empat)  Kreditur  dan  4  (empat) PPAT  Pengguna  Layanan  HT-el  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  melalui wawancara  mendalam  (In-depth  Interview),  baik  secara  langsung  maupun  melalui sambungan  telepon.  Daftar  informan  yang  diwawancarai  penulis,  baik  Pihak  Kreditur maupun  PPAT  dapat  dilihat  pada  lampiran  15.  Terhadap  hasil  wawancara,  Penulis

## 87 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
kemudian menyeleksi dan mengelompokkan serta menyimpulkannya kedalam 4 (empat) Parameter  Metode  e-Govqual,  yang  kemudian  disajikan  kedalam  masing-masing Parameter melalui bentuk tabel.

## 1. Efficiency (Efisiensi)
Parameter  ini  berkaitan  dengan  kemudahan  yang  diterima  pengguna  layanan  baik mengenai  kemudahan  mengakses  aplikasi  maupun  kemudahan  lainnya.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  menggunakan  beberapa  indikator  yang  penulis  kelompokkan kedalam  Parameter  Efficiency  (Efisiensi),  dapat  disimpulkan  bahwa  Persepsi  Pengguna Layanan  HT-el  baik  Pihak  Kreditur  maupun  PPAT  memberikan  penilaian  yang  positif, sebab :
a. Indikator  kemudahan  mengakses  aplikasi  :  ditemukan  satu  informan  PPAT  yang menemui  kendala  error  pada  website,  namun  hal  tersebut  hanya  ditemui  pada tahap awal Layanan HT-el.
b. Indikator  kemudahan  kinerja  pengguna  layanan  :  Pihak  Kreditur  merasakan kemudahan  mengenai  pencatatan  Hak  Tanggungan  pada  Sertipikat  Hak  Atas Tanah  (SHAT)  yang  tidak  perlu  dibawa  ke  Kantor  Pertanahan  dan  dapat memonitor Layanan HT-el pada sistem, sedangkan PPAT terbantu dengan hadirnya Layanan  HT-el,  karena  sebagai  pihak  pertama  dalam  pendaftaran  Layanan  HT-el, PPAT  tidak  perlu  mendatangi  Kantor  Pertanahan  secara  langsung  dan  dapat memonitor Layanan HT-el pada sistem.
c. Indikator  kemudahan  alur/prosedur  layanan  :  Pihak  Kreditur  dan  PPAT  dapat memahami dengan jelas, karena secara sistem, Layanan HT-el membagi tugas dan kewenangan  masing-masing  pengguna  layanan.  Tugas  Kreditur  hanya  sebatas upload Surat Permohonan dan membayar sesuai SPS (Surat Perintah Setor) online, sedangkan  tugas  PPAT  hanya  memulai  Layanan  HT-el,  dan  upload  berbagai macam  surat  yang  dipersyaratkan  di  sistem,  sampai  dengan  terbitnya  Surat Pengantar Akta (SPA).

## 2. Trust (Kepercayaan)
Parameter  ini  berkaitan  dengan  tingkat  kepercayaan  pengguna  layanan  untuk menggunakan  Layanan  HT-el  yang  dapat  mempengaruhi  kredibilitas  lembaga. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  menggunakan  beberapa  indikator  yang  penulis kelompokkan  kedalam  Parameter  Trust  (Kepercayaan),  dapat  disimpulkan  bahwa Persepsi  Pengguna  Layanan  HT-el  baik  Pihak  Kreditur  maupun  PPAT  memberikan
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 88
penilaian yang positif, meski kendala dalam Layanan HT-el hanya dirasakan oleh Pihak Kreditur  dalam  proses “Mekanisme  Pengembalian  Dana”,  namun  hal  tersebut  tidak menganggu kelancaran Layanan HT-el.
a. Indikator  kepercayaan  terhadap  aplikasi  :  selama  melaksanakan  Layanan  HT-el, Pihak  Kreditur  dan  PPAT  belum  pernah  mengalami  permasalahan  yang menyangkut  dengan  sistem  HT-el,  yang  dirasa menyebabkan  kerugian bagi  Pihak Kreditur  dan  PPAT,  misal  mengenai  kebocoran  data  pengguna.  Terlebih  pada aplikasi telah diwajibkan untuk mengganti kata sandi (password) secara berkala.
b. Indikator kepercayaan terhadap kualitas produk : Pihak Kreditur dan PPAT sangat percaya  dengan  kualitas  produk  yang  dihasilkan,  terlebih  dokumen  tersebut  telah dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik serta barcode.
c. Indikator kendala selama melaksanakan Layanan HT-el : Pihak Kreditur menemui kendala  pada  saat  “Mekanisme  Pengembalian  Dana”  yakni  pada  saat  berkas dinyatakan  ditutup  dan  diajukan  proses  pengembalian  dana  sedangkan  PPAT belum  menemui  kendala  teknis  maupun  non  teknis  yang  secara  spesifik berpengaruh terhadap kelancaran dalam melaksanakan Layanan HT-el.

## 3. Realiblity (Keunggulan)
Parameter  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  pelaksana  Layanan  HT-el  untuk memberikan  layanan  yang  sesuai  dengan  harapan  pengguna  layanan  terkait  dengan keunggulan  layanan  HT-el.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  menggunakan beberapa  indikator  yang  penulis  kelompokkan  kedalam  Parameter  Reability (Keunggulan),  dapat  disimpulkan  bahwa  Persepsi  Pengguna  Layanan  HT-el  baik  Pihak Kreditur maupun PPAT memberikan penilaian yang positif, sebab :
a. Indikator  keunggulan  dari  segi  transparansi  biaya  :  Pihak  Kreditur  dan  PPAT merespons  positif  Layanan  HT-el,  karena  mereka  membayar  biaya  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan tertera pada Surat Perintah Setor (SPS) online;
b. Indikator  keunggulan  dari  segi  waktu  penyelesaian  :  Pihak  Kreditur  dan  PPAT merespons positif, bahwa Sertipikat HT-el pasti akan terbit dalam waktu tujuh hari setelah  pendaftaran,  selama  berkas  tidak  ditangguhkan  atau  ada  bagian  yang dianggap perlu dilakukan perbaikan.
4. Citizen Support (Dukungan)

## 89 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
Parameter  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  pelaksana  Layanan  HT-el  untuk membantu  pengguna  layanan  terkait  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh pengguna layanan HT-el. Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan beberapa indikator  yang  penulis  kelompokkan  kedalam  Parameter  Citizen  Support  (Dukungan), dapat  disimpulkan  bahwa  Persepsi  Pengguna  Layanan  HT-el  baik  Pihak  Kreditur maupun PPAT memberikan penilaian yang positif, sebab :
a. Indikator respon pelaksana layanan terhadap keluhan dan permasalahan pengguna layanan : Pihak Kreditur dan PPAT menyatakan bahwa respon Kantor Pertanahan Kabupaten  Badung  cukup  cepat  dan  tepat  dalam  menanggapi  permasalahan pengguna  layanan,  terbukti  ketika  Pihak  Kreditur  dan  PPAT  mendapatkan permasalahan kemudian mengubungi Hotline Layanan HT-el dan diberi penjelasan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
b. Indikator  perbaikan  dalam  layanan  :  Pihak  Kreditur  menyarankan  agar  ada kejelasan  terhadap  proses  mekanisme  pengembalian  dana  apabila  berkas dinyatakan  ditutup,  hal  ini  dikarenakan  terdapat  peran  lintas  sektor,  sedangkan PPAT  menyarankan  agar  Layanan  HT-el  dibuat  agar  lebih  simpel  dan  praktis, semisal dikeluarkan dalam versi smart device atau mobile application.

## D.   Strategi Pengembangan Layanan Ht-El Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
Berdasarkan  pengertiannya,  strategi  adalah  perencanaan  yang  dirumuskan  oleh organisasi  sebagai  hasil  pengkajian  yang  mendalam  terhadap  kondisi  kekuatan  dan kelemahan sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya (Wahyono, dkk 2020, 23). Mengacu pada hasil analisis Persepsi Pengguna Layanan HT-el (Kreditur dan PPAT) diatas  serta  dipadukan  dengan  proses  wawancara  dan  observasi  Layanan  HT-el  pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung,  terdapat  gagasan  strategi  pengembangan Layanan HT-el pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut :
1. Strategi  Pengembangan  Layanan  HT-el  Berbasis  Organisasi  Merupakan  strategi pengembangan  Layanan  HT-el  dengan  melibatkan  koordinasi  antar  lembaga. Dalam  hal  ini,  pengembangan  Aplikasi  Layanan  HT-el  dapat  dilakukan  melalui integrasi  data  antar  instansi.  Strategi  pengembangan  ini  mengacu  pada  Indikator “Perbaikan  Dalam  Layanan”  dimana  Kreditur  mengalami  kesulitan  k etika dilakukan proses “Mekanisme Pengembalian Dana”, sehingga Penulis merasa perlu dilakukan  Pengembangan  Aplikasi  Layanan  HT-el  dengan  memanfaatkan pemantapan  koordinasi  antar  instansi,  dalam  konteks  ini,  yaitu  Kementerian
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 90
Keuangan,  sehingga  proses  pengoperasian  dan  pengembangan  berkelanjutan Layanan HT-el dapat dicapai.
2. Strategi  Pengembangan  Layanan  HT-el  Berbasis  Sumber  Daya  Manusia  (SDM). Merupakan  strategi  pengembangan  Layanan  HT-el  dengan  melibatkan kemampuan,  keahlian  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  dalam  mendukung Layanan  HT-el  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung.  Strategi  pengembangan ini  mengacu  pada  Indikator  “Kemudahan  Mengakses  Layanan”  dimana  pihak PPAT  sempat  menenemui  permasalahan  pada  saat  tahap  awal  Layanan  HT-el menyangkut dengan sistem sehingga diperlukan suatu pembentukan satu unit kerja pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  yang  bertugas  mengkoordinasikan pemeliharaan  dan  pengendalian  dalam  pengelolaan  Layanan  HT-el,  sehingga apabila kedepannya ditemukan permasalahan serupa dapat ditangani dengan lebih cepat.
3. Strategi  Pengembangan  Layanan  HT-el  Berbasis  Teknologi  Merupakan  strategi pengembangan  Layanan  HT-el  dengan  melibatkan  perkembangan  ICT  yang berkembang  pesat  guna  mendukung  Layanan  HT-el  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Badung Strategi pengembangan ini mengacu pada Indikator “Perbaikan Dalam  Layanan”  dimana  pihak  PPAT  menyarankan  agar  Layanan  HT -el  dapat dibuat secara lebih praktis, misal dikeluarkan dalam bentuk smart device sehingga lebih  memudahkan  pengguna  layanan  dalam  mengoperasikannya.  Dalam  hal  ini diperlukan kerjasama dengan pihak yang berkompenten untuk dapat menciptakan aplikasi  portable  yang  handal  serta  dapat  mendeteksi  dini  adanya  kemungkinan pemalsuaan  terhadap  akta-akta  otentik  maupun  surat  lainnya  yang  diunggah kedalam sistem HT-el.

## E.    Kesimpulan
1. Kesimpulan
a. Layanan  Pertanahan  Berbasis  Elektronik  (e-Government)  yang  dijalankan  oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung,  yakni  Layanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el) dilakukan sepenuhnya melalui sistem online, tanpa  adanya  interaksi  langsung  antara  Pengguna  Layanan  HT-el  (Kreditur  dan PPAT)  dengan  Pelaksana  Layanan  HT-el  (Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung) sehingga  relevan  dengan  situasi  dan  kondisi  saat  ini  guna  meminimalisasi penyebaran Covid 19 dan efektivitas Layanan Publik. Dalam pelaksanaannya kunci sukses  Layanan  HT-el  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  yang  merupakan

## 91 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
Pioneer Layanan HT-el pertama di Indonesia sangat didukung oleh berbagai faktor eksternal,  seperti  dukungan  penuh  dari  Pengguna  Layanan  HT-el  (Kreditur  dan PPAT) serta faktor internal antara lain, kesiapan data elektronik sebagai penunjang utama  layanan  pertanahan  elektronik  (e-Government)  yang  berkualitas,  kesiapan sumber daya manusia serta kebijakan Pimpinan;
b. Persepsi Pengguna Layanan HT-el (Kreditur dan PPAT) yang dinilai menggunakan Metode e-Govqual memberikan gambaran bahwa Kualitas Layanan HT-el di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Badung  adalah  sangat  baik,  hal  ini  dibuktikan  dengan tanggapan  yang  positif  pada  Parameter  Efficiency  (Efisiensi),  Trust  (Kepercayaan) dan  Realibilty  (Keunggulan)  meski  pada  Parameter  Citizen  Support  (Dukungan) terdapat  satu  keluhan  yang  disampaikan  oleh  Pihak  Kreditur  mengenai “Mekanisme  Pengembalian  Dana”,  namun  pada  pelaksanaanya  hal tersebut  tidak menggangu kelancaran Layanan HT-el.
c. Strategi Pengembangan Layanan HT-el pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung difokuskan pada 3 (tiga) faktor utama, yaitu :
1) Strategi Pengembangan Layanan HT-el Berbasis Organisasi;
2) Strategi Pengembangan Layanan HT-el Berbasis Sumber Daya Manusia (SDM);
3) Strategi Pengembangan Layanan HT-el Berbasis Teknologi.

## 2. Saran
a. Saran  untuk  Pelaksana  Layanan  HT-el  (Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung) Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Badung  sebagai  pelaksana  Layanan  HT-el  wajib mengutamakan  prinsip  kedisplinan  dan  kehati-hatian  serta  meningkatkan  respon kecepatan pemeriksaan berkas dan tidak sepenuhnya menyerahkan kepada sistem HT-el,  guna  menghindari  kesalahan  yang  bersumber  bukan  pada  sistem  HT-el (Human  Er ror),  misalnya  “HT - el  Terbit  Tanpa  Diperiksa”  karena  secara  otomatis Sertipikat  HT-el  akan  terbit  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  sejak  Surat  Perintah  Setor (SPS)  dibayarkan  serta  memberikan  waktu  yang  lebih  panjang  kepada  Pengguna Layanan  HT-el  (Kreditur  dan  PPAT)  untuk  melakukan  perbaikan  apabila permohonan ditangguhkan.
b. Saran  untuk  Pengguna  Layanan  HT-el  (Kreditur  dan  PPAT) Perlu  peningkatan pengawasan  (monitoring)  terhadap  produk  Layanan  HT-el  yang  sedang  berjalan, karena  apabila  permohonan  ditangguhkan  agar  segera  dilakukan  perbaikan  oleh Pengguna  Layanan  HT- el  sebelum  hari  ke  5  (lima)  guna  menghindari  “berkas ditutup”.
Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara … 92

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiyansyah, 2011, Kualitas pelayanan publik , Gava Media, Yogyakarta.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Badung,  2019, Kabupaten  Badung  Dalam  Angka ,  BPS Kabupaten Badung, Badung.
Ladjamudin, AB, 2013, Analisis dan desain sistem informasi,Graha Ilmu, Yogyakarta. Moleong, 2014, Metodologi penelitian kualitatif , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
Sinambela, LP, 2011, Reformasi pelayanan publik , Bumi Aksara, Jakarta.
Suryabrata, S, 1983, Metodologi penelitian , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sutedi, A, 2010, Hukum Hak Tanggungan , Sinar Grafika, Jakarta.
Pananrangim,  A  2019,  ‘Inovasi Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Melalui Citizen’s Charter’ , Meraja Journal , Vol. 2, No.2, Hlm. 119 – 134.
Perdhana,  MS  2017,  ‘Perbandingan  Instrumen  Kuantitatif  Untuk  Mengukur  Kualitas Layanan’, Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi , Vol. 14, Hlm. 31 – 40.
Kementerian  ATR/BPN  Kabupaten  Badung  2019,  ‘Laporan  Kinerja  Kantor  Pertanahan
Kabupaten Badung Tahun 2019’, LKJ 2019 , Badung.

## Prosiding, Website, dan lain-lain
‘Badung,  Kabupaten  Pertama  di  Indonesia  Tuntaskan  Program PTSL' 2018, Siaran  Pers Setda  Kab  Badung ,  21  November,  dilihat  pada  2  Februari  2020, https://www.badungkab.go.id/instansi/setda/
‘Kerangka Arah Kebijakan Renstra 2020 - 2024’ 2019, Rapat Kerja Terbatas Sekretaris Jenderal Kemen  ATR/BPN, 12-14  November,  dilihat  pada  24  Juli  2020, Bahan  Rapat  Kerja Terbatas Sekretaris Jenderal Kemen ATR/BPN
‘Laporan  Bank  Dunia:  Peringkat  Ease  of  Doing  Business  RI  Turun’  2018, News  CNBC Indonesia , 31 Oktober, dilihat pada 17 Februari 2020,
https://www.cnbcindonesia.com/news/laporan-bank-dunia-peringkat-ease-of- doing-business-ri-turun
Nautami,  DT  &  Wahid  F  2019,  ‘Penerapan  Metode E-Govqual Untuk  Mengevaluasi Kualitas Layanan Aplikasi e- Filing Oleh Wajib Pajak’, Prosiding Seminar Nasional Geotik .
Nurrahman,  MB  &  Wahyono  T  2020,  ‘Kontribusi  Riset  Dan  pengabdian Masyarakat
93 I Made Dwi Gunarta, Akur Nurasa, Sukmo Pinuji
Menuju Indonesia Berkemajuan', Prosiding Bidang Pengabdian Masyarakat.
‘Sertipikat  Hak  Tanggungan  Elektronik’  2019, Siaran  Pers  Kemen  ATR/BPN  ProvBali ,  20 September, dilihat pada 2 Februari 2020, http://bali.atrbpn.go.id/Publikasi/Berita- Kantor-Pertanahan/
‘Terwujudnya  Pelayanan  Prima  Melalui Good  Governance’ 2019, Siaran  Pers  Kementerian ATR/BPN,
12 Agustus, dilihat pada 9 Februari 2020,
https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Peraturan  Menteri  ATR/  BPN  No  3  Tahun  2019  Tentang  Penerapan  Tanda  Tangan Elektronik.
Peraturan  Menteri  ATR/  BPN  No  5  Tahun  2020  Tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
Petunjuk Teknis Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik No. 2 Tahun 2020.
.