## Problems Of Inheritance Of Wills For The Heirs Of Ninggal Kedaton

## Problematika Pewarisan Hibah Wasiat Bagi Ahli Waris Ninggal Kedaton
I Putu Riko Sariwisesa 1) ; Abraham Ferry Rosando 2)
1,2) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: 1) wakilketuakelasips3@gmail.com ; 2) ferry@untag-sby.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [02 March 2024]
Revised [17 April 2024]
Accepted [25 April 2024]

## ABSTRAK
Penelitian  skripsi  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  lebih  dalam  tentang  kedudukan  Hukum  Adat Bali dalam hal pewarisan. Permasalahan sengketa waris sangat umum dan sering terjadi dalam kehidupan  masyarakat.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  mengumpulkan  bahan hukum melalui studi kepustakaan, Sementara itu, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang  dan  konseptual.  Berbagai  macam  latar  belakang  budaya  dan  agama  di Indonesia menjadi penyebab terjadinya perbedaan dalam pembagian warisan di setiap golongan masyarakat.  Belum  adanya  peraturan  di  Indonesia  yang  secara  khusus  mengatur  tentang pewarisan  menjadikan  pembagian  warisan  menjadi  rancu  terutama  pada  golongan  masyarakat adat  Bali  yang  rata-rata  beragama  Hindu.  Pada  umumnya  masyarakat  yang  tidak  beragama Islam  menganut  sistem  pewarisan  yang  diatur  dalam  KUHPer  (Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata)  akan  tetapi,  masyarakat  Hindu  Bali  memiliki  hukum  adatnya  tersendiri  yang  dimana kedudukan  hukum  adat  jelas  lebih  tinggi  dari  KUHPer.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  banyak masyarakat  Hindu  Bali  menganut  Hukum  Perdata  Barat,  bahkan  tak  jarang  banyak  masyarakat yang mengurus surat wasiat pada Notaris untuk menghibahkan hartanya kepada anaknya yang sudah  berpindah  agama.  Dalam  kasus  tersebut,  memberikan  harta  secara  wasiat  kepada  ahli waris yang sudah tidak lagi  beragama Hindu itu  dilarang dalam Hukum Adat Bali.  Maka dari itu perlu  adanya  analisa  putusan  nomor  834/Pdt.G/2016/PN  Dps  karena  gugatan  tersebut dikabulkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  hal  membuat  seolah-olah  Hukum  Adat kedudukannya lebih rendah dari Hukum Perdata Barat.

## ABSTRACT
Customary Law in terms of inheritance. The problem of inheritance disputes is very common and often occurs in people's lives. The type of research used is Normative Research with the method of collecting legal materials used in this research through literature study and the approach used in  legal  research  is  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  various  cultural  and religious backgrounds in Indonesia  are the cause of differences in the distribution of inheritance in  each  group  of  society.  The  absence  of  regulations  in  Indonesia  that  specifically  regulate inheritance  makes  the  division  of  inheritance  confusing,  especially  for  the  Balinese  traditional community,  most  of  whom  are  Hindu.  In  general,  people  who  are  not  Muslim  adhere  to  the inheritance  system  regulated  in  the  Civil  Code  (KUHPer),  however,  the  Balinese  Hindu community  has  its  customary  law,  where  the  position  of  customary  law  is  higher  than  the  Civil Code. However, in reality, many Balinese Hindu communities adhere to Western Civil Law, and it is  not  uncommon  for  many  people  to  submit  wills  to  a  Notary  to  give  away  their  assets  to  their children  who  have  converted.  In  this  case,  giving  property  by  will  to  heirs  who  are  no  longer Hindu is prohibited under Balinese Customary Law. Therefore, it is necessary to analyze decision number  834/Pdt.G/2016/PN  Dps  because  the  lawsuit  was  granted  by  the  Denpasar  District Court, which makes it seem as if Customary Law is lower than Western Civil law.
KEYWORDS Testament, western civil law, customary law
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Hukum  waris mengatur  bagaimana harta  yang  ditinggalkan  seseorang  dipindahtangankan  ke  ahli waris  setelah  mereka  tiada  serta  berisikan  akibat  bagi  para  ahli  waris.  (Perangin,  2011).  Pada  Pasal  2 dari  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (juga  dikenal  sebagai  KUHPer).  mengatakan  bahwa  anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dianggap telah dilahirkan jika kepentingan si anak menghendakinya. Karena itu, hak-hak manusia, termasuk hak untuk mewarisi, ada sejak lahir.
Selain ahli waris yang ditunjuk berdasarkan garis keturunan, Perseroan dapat menunjuk ahli waris yang  tidak  mempunyai  hubungan  darah  atau  perkawinan.  Cara  terbaik  untuk  melakukan  ini  adalah dengan  membuat  surat  wasiat.  Jika  seseorang  memiliki  niat  pribadi  untuk  mewariskan  warisan  kepada orang atau rekan tertentu semasa hidupnya, maka surat wasiat bisa menjadi solusinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wasiat diartikan sebagai pesan terakhir yang dikirimkan oleh seseorang yang  akan  meninggal  dunia,  dan  umumnya  merujuk  pada  hal-hal  seperti  harta  benda.  Pengertian  dari wasiat  pada  Pasal  875  KUHPer  ialah  suatu  akta  yang  memuat  pernyataan  seorang  tentang  apa  yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pada Pasal 830 KUHPer disebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri dari:

## a.  Hukum Waris Adat
Hukum waris ini untuk warga pribumi yang pengaturannya tergantung pada Hukum Adat setempat.
b.  Hukum Waris Islam
Hukum  waris  ini  untuk  warga  negara  Indonesia  yang  memeluk  agama  Islam  yang  pengaturannya berdasarkan Al-Quran dan Haditz Nabi, kemudian Khias (analogi) dan Ijma (kesamaan pendapat);
c.  Hukum Waris berdasarkan KUHPer
Hukum  waris  ini  untuk  warga  Indonesia  keturunan  China  dan  golongan  keturunan Eropa (barat) (Puryatma, 2017).
Fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang Hukum Adat Bali. Dalam masyarakat Bali, ada sistem perkawinan  di  mana  wanita  mengikuti  purusa  (laki-laki),  dan  pewarisan  tersentralisasi  pada  ahli  waris laki-laki. Di Indonesia, akta terbagi menjadi dua jenis yakni akta otentik dan dibawah tangan. Akta otentik adalah  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  menguraikan  suatu  tindakan  atau keadaan  yang  dilihat  atau  disaksikan  di  hadapan  pejabat  umum  tersebut,  sedangkan  akta  di  bawah tangan  adalah  akta  yang  dibuat  oleh  pihak  dan  tidak  dihadapan  pejabat  yang  berwenang.  Adapun pejabat  umum  yang  dimaksud  antara  lain  notaris,  hakim,  juru  sita  pada  suatu  pengadilan,  pegawai catatatn sipil, dan sebagainya.
Hal-hal yang berkaitan dengan warisan juga melekat dengan yang namanya sebuah perkawinan, terutama  pada  Masyarakat  Bali  sendiri,  ada  dua  jenis  perkawinan  dikenal  dalam  hukum  adat  Bali: perkawinan  biasa,  di  mana  pria  bertindak  sebagai  purusa,  dan  perkawinan Nyeburin ,  di  mana  wanita bertindak  sebagai Purusa (Anggraini,  Putu  Maria  Ratih,  2020).  Proses  pewarisan  di  Bali  berbeda-beda untuk  setiap  daerah  karena  adat  istiadat  mereka.  Tiap  desa  bisa  mempunyai  Awig-Awignya  masing- masing. Yang dimaksud dengan peraturan yang dikeluarkan oleh desa adat yang berlaku di Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mendefinisikan  Awig  Awig  sebagai  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Desa  Adat  Kapar,  Desa  Adat Penarahan, dan Desa Kesiman. Di Desa Adat Penarahan Awig Awig, perkawinan dan pewarisan diatur hanya  sebatas    harus  dilaporkan  kepada  petugas  adat  setempat.  Selanjutnya  Desa  Adat  Kapal  Awig- Awig  telah  menetapkan  hal-hal  sebagai  berikut:  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris,  kategori  purusa yang  dapat  mewaris,  kategori  purusa  yang  tidak  dapat  mewaris,  dan  sebagainya,  sebagaimana tercantum  dalam  Palet  4  Pawos  106:  Kami memberikan  informasi rinci  mengenai  warisan.  Pratisentana purusa dan Pratisentana pradana (sentana rajeg)." Dalam Pawos 108 ayat 2 dinyatakan bahwa "tan polih pah-pahan  utawi  pah-pahan  pateh:  waris  sane  nilar  sasananing  agama  Hindu  lan  kawitan  manawita sangkaning  malebet  Agama  sewos,  Alpaka  Guru  Rupaka,  Sentana  rajeg  kesah  mawiwaha  utawi pratisentana nyeburin ninggal kedaton." (I Gede Made Bima Oktafian, 2022).
Dalam hal masalah sosial, khususnya masalah keluarga,  wasiat dapat dianggap sebagai cara bagi ahli waris untuk mewariskan harta bendanya kepada orang tertentu setelah meninggal dunia. Baik harta pribadi  maupun  harta  benda  biasanya  disertakan  dalam  surat  wasiat.  Jika  suatu  wasiat  dibuat  oleh notaris oleh suatu perusahaan yang menerapkan sistem pewarisan berdasarkan hukum adat atau hukum Islam,  timbul  pertanyaan  mengenai  siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  bagaimana  pembagian harta warisan tersebut.
Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi terbuka atau sudah boleh dihagi oleh ahli  warisnya.  Untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  atau  perselisihan  di  antara  ahli  waris  sehubungan dengan  pembagian  warisan,  kadangkala  si  pewaris  semasa  hidupnya  mengadakan  pembagian  harta warisan  terhadap  ahli  warisnya  atau  dengan  membuat  surat  wasiat  tentang  kekayaan  yang ditinggalkannya  Peraturan  hukum  yang  berlaku  memberi  suatu  kemungkinan  untuk  menentukan  cara pembagian warisan lain dari hukum warisan yang biasa berlaku baginya. Ini berarti seorang pemilik harta kekayaan dapat menentukan kemauan yang terakhir melalui lembaga hibah wasiat berdasarkan KUHPer. Khususnya  pada  masyarakat    hukum  adat,  khususnya  masyarakat  Bali,  mungkin  timbul  permasalahan dalam  menegakkan  isi  suatu  akta  warisan.Seperti  yang  tertera  dalam  Putusan  Pengadilan  Denpasar nomor  putusan  834/pdt.g/2016/pn.dps.  Pembuatan  akta  hibah  wasiat  dibuat  oleh  almarhum  I  Gusti  Ayu Oka  yang  merupakan  orang  Bali  semasa  masih  hidup.  Dan  membuat  akta  hibah  wasiat  di  Notaris Anneka  Wibowo,S.H  dengan  nomor  12  tanggal  25  April  2006  dengan  tujuan  agar  terbaginya  harta warisan  tersebut  secara  adil,  termasuk  memberikan  bagian  harta  yang  dimilikinya  kepada  anak perempuannya  yang  telah  kawin  meninggalkan  keluarga.  Penerapan  hukum  waris  adat  Bali  yang mengacu  pada  sistem Kapurusa membuat  apakah  akta  hibah  wasiat  tersebut  dapat  dilaksanakan  atau tidak.  Sehingga  satu  keluarga  tersebut  yang  terdiri  dari  anak  perempuan  dari  almarhum  (penggugat) serta  ayah  dan  seluruh  saudara  laki-lakinya  (para  tergugat)  harus  menyelesaikan  masalah  tersebut  di dalam pengadilan untuk mendapatkan keadilan dalam pembagian harta waris dari pewaris.

## LANDASAN TEORI

## Pewarisan
Menurut  Idris  Ramulyo,  bahwa  pengertian  kewarisan  menurut  K.U.H.Perdata  memperlihatkan unsur-unsur, antara lain:
1.  Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini  menimbulkan persoalan,  bagaimana dan sampai  dimana  hubungan  seseorang  peninggal  warisan dengan kekayaan;
2.  Seseorang atau beberapa orang  ahli  waris  atau  erfgennaam  yang  berhak  menerima  kekayaan  yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;
3.  Harta  warisan  atau  nalatenschap,  yaitu  ujud  kekayaan  yang  ditinggalkan  dan  sekali  beralih  kepada ahli waris itu menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan (M. Idris Ramulyo,1996). Ketiga unsur tersebut di atas merupakan faktor-faktor terpenting yang harus ada dalam suatu pewarisan. Apabila salah satu unsur saja tidak ada, maka pewarisan tidak akan terjadi
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dimana  seseorang  yang  hendak  kawin  diberikan  harta  benda oleh orang tuanya baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat  yaitu:  "Pewarisan  tanah  kepada  anak  laki-laki  atau  perempuan  yang  akan  kawin,  merupakan suatu transaksi tanah,  tetapi suatu transaksi di dalam  lingkungan kerabat; suatu pergeseran harta antar waris,  suatu  pengoperan  yang  wajar  dari  yang  satu  kepada  yang  lain  dalam  lingkungan  kerabat,  yang meliputi si pemberi maupun si penerima" (Sudiyat 1999).

## Harta Warisan
Pitlo  berpendapat  yang  dituliskan  dalam  penelitian  Sari  tahun  2014  bahwa  hukum  waris merupakan  kumpulan  aturan  yang  mengatur  pemindahan  harta  kekayaan  dari  orang  yang  telah meninggal serta akibat dari pemindahan harta tersebut bagi orang-orang yang menerimanya baik dalam hubungannya dengan orang yang meninggal tersebut maupun dengan pihak ketiga (Sari 2014).
Hal  tersebut  menunjukkan  pentingnya  mengetahui  hubungan  antara  orang  yang  telah  meninggal dengan  orang-orang  yang  menerima  harta  warisan  yang  ditinggalkan.  Dengan  demikian  hukum  waris termasuk pada bentuk campuran antara bidang Hukum Kekayaan dan Hukum Keluarga. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, ―Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tetang apa yang harus terjadi dengan harta  kekayaan dari seseorang yang meninggal‖  (Tjitrosoedibjo 2005). Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang  perkawinan.  Beberapa  pasal  dalam  undang-undang  perkawinan  ini  mengatur  tentang  harta benda dalam perkawinan, antara lain yaitu: a.  Pasal 35:
Ayat  (1):  Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama;  Ayat  (2):  Harta bawaan  dari  suami  atau  istri  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
b.  Pasal 36:
Ayat (1): Mengenai harta bersama suami dan istri dapat atas persetujuan kedua belah pihak.Ayat (2): Mengenai  harta  bawaan,  masing-masing  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan  perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Harta warisan yang bersifat aktiva merupakan harta waris berupa hak- hak yang dimiliki oleh orang yang  telah  meninggal  pada  masa  hidupnya  sedangkan  harta  warisan  yang  bersifat  pasiva  merupakan kewajiban-kewajiban  yang  telah  ada  dan  harus  dilaksanakan  saat  pewaris  masih  hidup  kemudian dilanjutkan  oleh  ahli  waris.  Yang  dimaksud  mengenai  hak-hak  merupakan  kekuasan  atau  wewenang yang dimiliki oleh orang yang meninggal tersebut yang melekat pada harta warisnya seperti hak menagih piutang, hak milik atas tanah, rumah, deposito,  dan hak lainnya. Sedangkan yang dimaksud kewajiban- kewajiban  adalah  kewajiban  untuk  membayar  utang  si  yang  meninggal  (pewaris)  yang  timbul  pada hidupnya  dan  kewajiban-kewajiban  lainnya.  Ada  hak-hak  yang  masuk  bidang  harta  kekayaan  namun tidak dapat diwarisi, yaitu hak untuk menikmati hasil dan hak untuk mendiami rumah. Hal ini dikarenakan sifatnya yang sangat pribadi (Fatmawati 2020)

## Hibah
Dalam hukum waris perdata. pewarisan dibedakan menjadi dua yaitu:
1.  Pewarisan  berdasarkan  undang-undang,  yaitu  pewarisan  yang  timbul  karena    hubungan  darah  atau kekeluargaan dengan pewaris, disebut juga dengan pewarisan ab-in-testato;
2.  Pewarisan  testamentair,  yaitu  pewarisan  yang  ahli  warisnya  ditunjuk  berdasarkan  suatu testament/wasiat (Darmabrata 2003).
Hibah  diatur  dalam  ketentuan-ketentuan  Burgerlijk  Wetboek  (yang  selanjutnya  disebut  BW), khususnya Buku III Bab X Pasal 1666-1693. Dalam Pasal 1666 BW ditentukan bahwa:
a.  Penghibahan  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang  penghibah  menyerahkan  suatu barang dengan cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
b.  Undang-Undang  hanya  mengakui  penghibahan-penghibahan  antara  orang-orang  yang  masih hidup
Penghibah  tidak  boleh  memperjanjikan  bahwa  ia  tetap  berusaha  untu  menjual  atau  memberikan kepada  orang  lain  suatu  benda  yang  termasuk  dala  hibah,  hibah  yang  semacam  itu  sekedar  mengenai benda  tersebut  diangga  sebagai  bata (sesuai  ketentuan  Pasal  1668  BW).  Suatu  hibah  adalah  batal,  jik dibuat  dengan  syarat  bahwa  si  penerima  hibah  akan  melunasi  utang-utang  ata  benda-benda  lain, selainnya  yang  dinyatakan  dengan  tegas  di  dalam  akta  hibah  sendiri  atau  di  dalam  suatu  daftar  yang ditempelkan padanya (sesuai ketentuan Pasal 1670 BW).

## SIstem Waris di Indonesia
Secara  umum,  pengertian  hukum  waris  dalam  pasal  830  KUHPerdata  dapat  dirumuskan sebagai suatu  rangkaian  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  dari  meninggalnya seseorang dalam bidang kebendaan, antara lain akibat dari beralihnya harta peninggalan dari pewaris k pada  ahli  waris  baik  di  dalam  hubungan  antara  mereka  maupun  dengan  piha  ketiga  terkait  pewarisan. Menurut  A.Pitlo,  hukum  waris  yaitu:  Kumpulan  peraturan  yang  mengatur  hukum  mengenai  harta kekayaan  karena  wafatnya  seseorang,  yaitu mengenai  pemindahan  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  si mati dan akibatnya dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalamhubungan mereka dengan pihak ketiga (Mulyadi 2005).

## Kajian Hukum Adat Bali
Penelusuran  mengenai  sistem  hukum  adat  Bali  yang  mencakup  aspek-aspek  seperti  struktur keluarga,  tradisi,  kebiasaan,  dan  norma-norma  adat  yang  berkaitan  dengan  pemberian  wasiat.  Sumber ini  akan  memberikan  pemahaman  tentang  konteks  budaya  dan  hukum  adat  Bali  yang  relevan  untuk penelitian  ini.  Mereka  yang  dimaksud  dengan  masyarakat  hukum  adat  Bali  ini  adalah  orang-  orang  Bali yang  beragama  Hindu  (Hindu  Bali)  yang  terikat  pada  persekutuan  hukumnya,  baik  keterikatan  dalam ikatan  teritorial  (desa)  dan  keterikatan  dalam  ikatan  genealogis  (soroh).  Dalam  keterikatannya  kepada desa  dan  soroh  inilah  mereka  menjalani  kehidupannya  dalam  pengaturan  dan  ketertiban  oleh  hukum adatnya,  yakni  hukum  adat  Bali.  Pada  dasarnya  prinsip  dasar  dalam  hukum  adat  yang  berlaku  di  Bali adalah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup adanya perbedaan-perbedaan sesuai dengan desa kala patra (tempat, waktu, dan kondisi) di mana hukum adatitu diberlakukan. Sebagaimana prinsip dan  kebiasaan  yang  ada  dalam masyarakat  hukum adat  Bali,  dalam menghadapi  perbedaan  yang  ada, maka yang akan lebih  ditonjolkan adalah kesamaankesamaan yang ada dalam menghadapi perbedaan tersebut.  Sedang  perbedaannya  digunakan  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  keyakinannya  tanpa mengganggu ataupun memaksakan kepada pihak yang lainnya (Saragih and others 1996).
Pada hukum adat tidak terdapat ketentuan khusus tentang cara  mengadakan hibah wasiat. Pada umumnya  keinginan  terakhir  dari  seorang  peninggal  warisan  diucapkan  saat  ia  sakit  keras  atau  kondisi sekarat di mana menyebabkan ia wafat. Dan jika hal ini benar terjadi, biasanya ucapan terakhir tersebut disaksikan oleh sanak saudara terdekat menurut pertalian kekeluargaannya. Hal demikian tidak bedanya dengan kebiasaan sebagian masyarakat di kota besar, di mana hal tersebut dihadiri dan disaksikan oleh seorang notaris  yang  memang  sengaja  didatangkan  untuk  itu.  Jika hal  demikian  memang  terjadi,  maka notaris akan mencatat dan mendengarkan ucapan orang tersebut dengan sebaik-baiknya dengan dihadiri sedikitnya  dua  orang  saksi,  terkecuali  jika  Pewaris  ingin  merahasiakan  ucapan  tersebut  sepanjang  ia masih hidup

## METODE
Penelitian  normatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu, penelitian  kepustakaan  juga akan  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Artinya mengumpulkan  bahan hukum dengan mencari, mencatat, mengkatalogkan, dan meneliti literatur hukum dan peraturan, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen yang relevan dengan permasalahan tersebut.
Ada  dua  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini,  yaitu  pendekatan  hukum    dan pendekatan  konseptual.  Pendekatan  hukum  tidak  hanya  mempertimbangkan  pendekatan  konseptual tetapi  juga  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang sedang dipertimbangkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  dengan berbagai  macam  latar  belakang  budayanya. Dengan adanya keberagaman tersebutlah yang membuat tiap daerah di Indonesia memiliki ciri khasnya masing- masing, termasuk dalam hal nilai norma yang berlaku di Masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya nilai norma dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat,  yang  dimana  lama-kelamaan  menjadi  aturan  dan  pedoman  dengan  menyertakan larangan serta akibat apabila melanggarnya.  Di Indonesia terdapat tiga hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat,  Hukum  Waris  Islam,  dan  Hukum  Waris  Barat.  Pemerintah  pernah  membuat  peraturan  untuk menghapus  penggolongan  penduduk  setelah  kemerdekaan,  tetapi  hanya  mengenai  pencatatan  sipil. Dengan  Instruksi  Presiden  No.  31/UI/IN/12/1966  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  27  Desember  1966 Maka  Pasal  131  dan  163  IS  tidak  lagi  digunakan  dalam  urusan  pencatatan  sipil.  Namun,  sayangnya, penggolongan penduduk tersebut hanya dihapus terkait pencatatan sipil. (Sudradjat, 2020)
Hukum  adat  waris    tidak  lepas  dari    pluralisme  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  dimana  adat istiadat berbeda-beda di  setiap daerah. (Febriawanti & Mansur, 2020). Hukum waris adat mengatur apa yang dapat diserahkan seseorang kepada keturunannya, serta kapan, bagaimana, dan bagaimana harta tersebut  dapat  diserahkan.  (Soerojo  Wignjodipoero,  1995).    Dalam  adat  mereka  masih  menerapkan prinsip  patrilineal  ataupun  matrilineal  yakni  keturunan  dan  kekerabatan.  Karena  hubungan  erat  antara Hukum Waris Adat dan Hukum Adat, Hukum Waris Indonesia tidak terlepas oleh yang namanuya kerabat atau keluarga. Menurut Hazairin, terdapat tiga prinsip pokok garis kekerabatan, antara lain: 1.  Patrilineal
yakni  menghasilkan  banyak  kesatuan  kekeluargaan,  seperti  clan  dan  marga,  di  mana  setiap  orang selalu berhubungan dengan ayahnya, Hal ini bertujuan agar ia dapat diterima di dalam klan ayahnya. Sebaliknya  daerah  lain  seperti  Batak  menganut  sistem  patrilineal  murni,  dimana  setiap  orang mempunyai  hubungan  kekerabatan  dengan  ayah  atau  ibunya,  tergantung  pada  jenis  perkawinan orang tuanya, dan termasuk marga ayahnya.
2.  Matrilineal
Menghasilkan kesatuan kekeluargaan yang lebih besar, seperti clan dan suku, di mana setiap individu selalu  memiliki  hubungan  langsung  dengan  ibunya,  sehingga  termasuk  ke  dalam  clan  dan  suku ibunya itu; dan
3.  Bilateral/Parental
Garis  keturunan  bilateral  atau  paternal  dapat  menghasilkan  kelompok  keluarga  yang  lebih  besar, seperti  suku  atau  rumpun,  di  mana  setiap  individu  memiliki  hubungan  keturunan  dengan  ayah  dan ibunya. (Hazairin, 1985).
Di  samping  sistem  kekerabatan  di  atas,  hukum  waris  adat  mengenal  adanya  tiga  sistem pewarisan, yaitu:
1.  Sistem Pewarisan Kolektif
Ahli  waris  berbagi  harta  pewaris  dalam  sistem  pewarisan  kolektif.  Ini  disebabkan  fakta  bahwa kekayaan  yang  diwariskan  tidak  dapat  dibagi  antara  ahli  waris.  Dengan  kata  lain,  kekayaan  harus dimiliki  oleh  banyak  orang,  bukan  hanya  satu  orang.  Tanah  di  Semenanjung  Hitu  (Ambon),  harta pusaka  di  Minangkabau,  dan  tanah  gadang —tanah  marga  yang  tidak  dapat  dijual  tetapi  dapat digadaikan.

## 2.  Sistem Pewarisan Mayorat
Dalam  sistem  pewarisan  mayorat,  hanya  anak  laki-laki  tertua  yang  mewarisi  harta  pewaris.  Hal  ini mirip  dengan  sistem  warisan  kolektif  di  mana    semua  anak  laki-laki  tertua  dari  setiap  keluarga mewarisi harta benda. Sistem ini terdiri dari dua bagian:
a.  Mayorat laki-laki: bila ahli waris tertua merupakan satu-satunya ahli waris laki-laki  dengan syarat anak  tersebut  harus  menghidupi  keluarganya,  seperti  yang  terjadi  pada  masyarakat  Lampung dan Bali..
b.  Mayorat  Perempuan:  Jika  anak  perempuan  adalah  pewaris  tunggal,  maka  anak  tersebut  harus membantu  keluarganya.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  masyarakat  Dayak  Landak  di  Kalimantan Barat, masyarakat Semendo di Sumatera Selatan, dan masyarakat Tayan di Kalimantan Barat.
3.  Sistem Pewarisan Individual
Sistem pembagian harta warisan ini biasanya digunakan di masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan  parental  atau  bilateral,  seperti  masyarakat  Jawa.  Dengan  kata  lain,  harta  dapat dibagi  dari  pemilik  atau  pewaris  ke  ahli  waris  dan  kemudian  dimiliki  secara  pribadi  oleh  ahli  waris. (Komari, 2015). didalam hukum waris adat Bali diberlakukan sistem Patrilineal (sistem keturunan dari pihak  ayah).  Di  masyarakat  Bali,  ketika  seseorang  meninggal  dunia,  dan  meninggalkan  harta warisannya  terkadang  belum  diturunkan  kepada  keturunannya  dalam  garis  keturunan  ayah  kepada anak laki-lakinya atau kepada anak Perempuan yang menggantikan peran anak laki-laki yang disebut sebagai Sentana  Rajeg . Rajeg berasal  dari  Bahasa  Bali,  yang  berarti  bilah  pengokoh,  sementara Sentana berasal dari Bahasa Sansekerta, tetapi telah berkembang menjadi Bahasa Bali, yang berarti keturunan. Perempuan  yang  berstatus Sentana  Rajeg ,  yang  berarti  mereka  harus  menikah  untuk memiliki  keturunan.  Keluarga  calon  mempelai  laki-laki  harus  diundang  sebelum  perundingan perkawinan nyentana dimulai.
Orang  Bali  menganggap  ayah  sebagai  pewaris  dalam  sistem  kekeluargaan  patrilineal  mereka. Pandangan  ini  didasarkan  pada  gagasan  bahwa  pria  menerima  warisan  dari  ayahnya  dan  warisan  ini telah  berlanjut  secara  turun  temurun.  Windia  juga  mengatakan  bahwa  pewars  adalah  seorang  ayah karena laki-laki memiliki harta yang diwariskan secara turun-temurun dan juga bekerja, sehingga semua harta  kekayaan  adalah  milik  laki-laki  sementara  perempuan  tidak.  (Windia,  I  Wayan  P.,  2006).  Akan tetapi  dalam  pewarisan  adat  Bali,  meskipun  sang  ahli  waris  itu  adalah  laki-laki  namun  ia  telah meninggalkan keluarganya dalam artian berpindah agama maka statusnya sebagai ahli waris sudah tidak sah dalam sistem pewarisan adat Bali.
Berdasarkan  hukum  waris  adat  Bali,  harta  warisan  dibagikan  kepada  anggota  keluarga,  namun masih saja ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian tersebut. Cukup banyak masyarakat yang meragukan  pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  adat  Bali  karena  dianggap  tidak  adil  atau  tidak sesuai harapan. Pada kenyataannya tidak sedikit pewaris yang mengurus wasiat di Notaris kepada salah satu pewaris yang berpindah agama atau sudah meninggalkan keluarganya sehingga ahli waris lainnya mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Seperti  yang  diketahui,  Dalam  hal  pewarisan  hukum  adat  adalah hukum yang termasuk dalam kategori khusus yang kedudukannya lebih tinggi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ini karena dalam dunia hukum dikenal dengan adanya asas lex specialis derogate legi generali yang  artinya  bahwa  hukum  khusus  mengalahkan  hukum  positif.  Disamping  itu,  dalam masyarakat Bali hukum adat dianggap sakral karena mengandung nilai-nilai agama sama halnya dengan hukum Islam.
Harta  warisan  juga  merupakan  komponen  penting  dalam  proses  pewarisan.  Menurut  Hilman Hadikusuma, warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris  (Hilman Hadikusuma, 2003). Menurut Retnowulan Sutantio, harta warisan adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi hadiah,  hutang  orang  yang  meninggal,  biaya  pemakaman,  uang  hadiah,  dan  biaya-biaya  lain  yang berkaitan  dengan  kematian.(Retnowulan  Sutantio,  1979).  Seperti  yang  dikatakan  oleh  para  sarjana tersebut,  harta  warisan  berupa  warisan  benda  dan  maupun  tidak  berwujud  benda  seperti  hutang,biaya penguburasn  dan  sebagainya.  Sedangkan  menurut  hukum  adat  Bali,  yang  diwariskan  tidak  hanya meliputi harta benda seperti harta keluarga, namun juga hak-hak sosial seperti hak memiliki tanah karang di desa, hak menggunakan kuburan, dan hak untuk berdoa di Kahiangan. Pura Desa.termasuk. , diantara yang lain. Karena kita punya hak, kita juga punya kewajiban (Jayantiari et al., 2016). Maka dari itu hukum waris  adat  Bali  adalah  hukum  yang  sakral  bagi  masyarakat  Bali  sendiri  dan  tidak  boleh  sembarangan dalam hal pembagian warisan.
Putusan tersebut masih berdasarkan sistem patrilineal, dimana hanya anak laki-laki yang mewarisi harta ahli waris, di luar sistem pewarisan pribadi. Namun menurut hukum adat Bali, pewarisan berbeda dengan  pembagian  harta  warisan  seperti  biasa,  Pewarisan  dalam  adat  Bali  berarti  menjaga,  mengurus dan  mewariskan  swadharma  (tanggung  jawab)  dan  swadhikara  (hak)  terhadap  harta  pewaris  dalam berbagai bentuk dan sifat.(Wayan P. Windia, 2017). Harta warisan keluarga yang berwujud benda dapat digolongan sebagai berikut (Windia, I Wayan P., 2006):
1. Tetamian (harta  pusaka),  dengan  kata  lain,  harta  yang  diwariskan  secara  turun-temurun  dibedakan menjadi Tetamian yang dapat dibagikan dan  yang tidak dapat dibagikan, yaitu harta yang mempunyai nilai keagamaan, misalnya tempat ibadah keluarga seperti sangha dan merajang , serta  yang bernilai keagamaan.
2. Tetatadan ,  atau  harta  benda  yang  dibawa   masing-masing  pasangan    ke  dalam  perkawinan  baik  itu sendiri maupun sebagai hadiah atau warisan.
3. Pegunakaya/gunakaya , yaitu harta yang dimiliki oleh pasangan suami istri selama perkawinan.
Karena  mayoritas  orang  Bali  menganut  agama  Hindu,  maka  hal  tersebut  mempengaruhi perkembangan  hukum  adat  dan  hukum  waris  Bali.  (Judiasih,  Sonny  Dewi,  Afifah  Syakira,  Natalia Karelina, Noer A. Januariska & Nabilla., 2021). Karena Hukum Adat Bali nilainya diambil dari nilai agama maka erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dalam agama Hindu, diajarkan lima kepercayaan yang dikenal sebagai "panca seradha", yang berarti lima kepercayaan, antara lain: 1. Widhi Sradha Percaya terhadap adanya Tuhan
2. Atma Sradha
Percaya terhadap adanya Roh Suci
3. karmaphala Sradha
Percaya terhadap adanya Hukum Karma
4. Samsara Sradha
Percaya terhadap adanya Reinkarnasi
5. Moksa Sradha
Percaya terhadap adanya moksa (tahap akhir dari ikatan keduniawian seorang manusia)
Karmaphala, ,  hukum  dasar  perilaku,  menentukan  kualitas  kelahiran  manusia.  Dalam  hal  ini,  jika seseorang  konsisten  beramal  shaleh  sepanjang  hidupnya,  maka  hatinya  akan  berada  dalam  keadaan baik  di  akhirat  atau  surga.  Namun,  jika  seseorang  terus  menerus  berbuat  buruk  sepanjang  hidupnya, maka  jiwanya  akan  masuk  neraka.  Demikian  pula  karma subha dan asva yang  menentukan  hasil perbuatan  dan  karmapara,  mempunyai  pengaruh  yang  besar  dalam  kehidupan  seseorang  ketika mengalami  purbawa  di  kemudian  hari.  Semua  tindakan  manusia  mempunyai  konsekuensi.  Ada  akibat yang  baik  dan  buruk,    hasil  yang  baik  membawa  kebahagiaan  dan  hasil  yang  buruk  membawa kesedihan.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  ingin  menikmati  kehidupan  yang  nyaman  dan  tenteram  serta harus berperilaku baik. Imbalan merupakan hasil  perbuatan (karma), namun belum tentu dirasakan atau dinikmati  secara  langsung. Karmavasana adalah  istilah  yang  menggambarkan  jejak  yang  ditinggalkan oleh setiap tindakan, baik  nyata maupun abstrak.
Dikarenakan hukum adat dianggap hal yang sakral karena mewarisi harta pusaka, tempat ibadah dan  hak-hak  masyarakat,  maka  tidak  boleh  sejatinya  diwariskan  kepada  ahli  waris  yang  sudah meninggalkan  keluarganya  dalam  artian  berpindah  agama.  Akan  tetapi,  ada  beberapa  kasus  dimana pewaris ingin mewariskan harta bendanya secara adil dan merata kepada anak-anaknya termasuk anak yang sudah meninggalkan keluarganya (keluar kedaton),akan tetapi ahli waris tersebut yang telah keluar kedaton mempersengketakan hartanya yang seharusnya bukan miliknya. Seperti contoh putusan nomor 834/Pdt.G/2016/PN Dps tentang I Gusti Ayu Diah Darmawati sebagai penggugat melawan lima ahli waris lainnya  yang  terdiri  dari  I  Gusti  Bagus  Saputra  selaku  tergugat  satu  /ayah  dari  penggugat,  Anak  Agung Ketut Agung Laksamana selaku tergugat dua, I Gusti Lanang Agung Saputra selaku tergugat tiga, I Gusti Bagus  Lumumba  Arimbawa  tergugat  empat,  I  Gusti  Ngurah  Sastra  Bargawa  selaku  tergugat  lima. Gugatan ini diawali oleh almarhum I Gusti Ayu Oka selaku pewaris yang merupakan orang Bali  semasa masih hidup. Dan membuat akta hibah wasiat di Notaris Anneka Wibowo,S.H dengan nomor 12 tanggal 25 April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil.
Awalnya almarhum semasa hidupnya, membeli sebidang tanah dengan sertifikat hak milik di Desa Pedungan  dengan  luas  2300  M2  (Duaribu  Tiga  Ratus  meter  persegi).  Sebelum  Ibu  Penggugat  yakni meninggal  dunia,  Ibu  Penggugat  telah  terlebih  dahulu  membuat  sebuah  surat  Hibah  wasiat  terhadap tanah sisa Sertifikat Hak Milik dihadapan Notaris Anneka Wibowo,SH Notaris di Denpasar tanggal 25-04- 2006  dengan  Surat  Wasiat  No.  12  tanah  mana  diwariskan  kepda  Tergugat  I,  Tergugat  II,  Tergugat  III, Tergugat  IV,  Tergugat  V  dan  Penggugat  Sendiri.  Selain  Penggugat  mendapatkan  hak  atas  tanah berdasarkan  atas  hibah  wasiat,  Penggugat  juga  telah  membeli  sebagian  dari  tanah  wasiat  yang diwariskan kepada I Gusti Bagus Saputra selaku Tergugat I dan sudah dibuat serta ditanda tangani oleh Tergugat I  dan  Penggugat  serta disaksikan  oleh  para Tergugat  lainnya.   Setelah  Ibu  Penggugat  I  Gusti Ayu  Putu  Oka  meninggal dunia,  Penggugat bermaksud  untuk  menegaskan  hak-hak  Penggugat  dengan cara  mendatangi  para  Tergugat  untuk  meminta  Pemecahan  terhadap  sertifikat  hak  milik  atas  nama  I Gusti Ayu Putu Oka agar kedua bidang tanah sengketa diatas dibalik nama dan diacatatkan atas nama Penggugat,  namun  dalam  gugatannya  diakatakan  bahwa  para  Tergugat  dengan  berbagai  alasan  serta itikad  tidak  baik  tidak  mau  menyerahkan  dan  memecah  sertifikat  hak  milik  tersebut,  walaupun  sudah berkali-kali  Penggugat  ingatkan  para  Tergugat  Tetap  saja  tidak  mau  memberikan  Hak  Penggugat  atas bidang  tanah  sengketa  tersebut  maka  sudah  beralasan  hukum  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke
Pengadilan  Negeri  Denpasar  agar  Para  Tergugat  dinyatakan  telah  melakukan  perbuatan  melawan hukum.
Tidak ada upaya damai dari pihak penggugat, dan penggugat  tetap mendukung gugatan tersebut, hingga  selama  persidangan,  tergugat  menggugat  kebenaran  tuntutan  penggugat  dalam  gugatan,  dan tidak  ada  yang  berubah  hingga  gugatan  diajukan.  sebagai  bantahan  di  pengadilan.  Tergugat mengajukan  tanggapan  tertulis  tertanggal  9  Februari  2017.  Tergugat  tidak  akan  menuruti  dalil-dalil Penggugat  yang  tercantum  dalam  Surat  Pernyataan  Gugatan  Perdata  Nomor  834/Pdt./G/2016/PN.Dps tanggal 17 November 2016, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh  Tergugat. semua. .
Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat sangat mengada-ada mengajukan gugatan ini kepada para Tergugat khususnya kepada Tergugat I selaku ayah kandung dari Penggugat, oleh karena gugatan yang  diajukan  sangat  prematur  dan  tidak  ada  dasar  hukumnya,  dimana  perlu  para  tergugat  sampaikan kehadapan  Majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  Denpasar  menyelidiki  dan  mengadili  kasus  tersebut, Permasalahan  yang  diajukan  penggugat  dalam  gugatannya  sangat  tidak  tepat  sehingga  tidak  dapat diajukan  ke  pengadilan,  atau  terlalu  dini  untuk  diadili,  dan  melanggar  akal  sehat  yang  berlaku  dalam masyarakat  tradisional  Hindu  Bali  yakni  norma  kesopanan  dan  kesusilaan.  Jika  anak  perempuan  yang sudah  menikah  meninggalkan  keluarganya  (ninggal  kedaton),  maka  itu  tergolong  perbuatan  durhaka karena  telah  menggugat ayah  kandungnya hanya  untuk mendapatkan  warisan  yang  seharusnya  bukan miliknya, akibat dari ninggal kedaton itu sendiri adalah hilangnya status ahli waris seseorang.
Faktanya Tergugat I selaku pewaris masih hidup sampai saat ini, sedangkan menurut Hukum Adat Waris  di  Bali  terkait  pewarisan  bukan  hanya  mengenai  menerima  hak  saja  atas  warisan  namun  juga Kewajiban  kepada  Pewaris  selaku  orang  tua,  serta  kewajiban  terkait  dengan  filosofi  yang  dianut  oleh masyarakat  adat  Hindu  di  bali  yang  dikenal  dengan Tri  Hita  Karana yaitu Palemahan , Pawongan dan Parahyangan .  Selain  itu,  faktanya  Tergugat  I  yang  merupakan  ayah  kandung  dari  Penggugat,  para Tergugat dua sampai lima dan sekaligus ayah penggugat selaku pewaris saat ini masih hidup, sehingga sangat  tidak  patut  dan  melanggar  etika  kesopanan  atau  kepatutan  serta  bertentangan  dengan  Hukum Adat  Waris  yang berlaku  di  Bali  apabila  Penggugat menggugat  pembagian  harta  warisan  sebagaimana tertuang  dalam  gugatannya  kepada  Tergugat  I  selaku  pewaris  dan  para  tergugat  lainnya  selaku  ahli waris,  dimana  hanya  berdasarkan  surat  wasiat  No.  12  tanggal  25  April  2006  oleh  Anneka  Wibowo,SH. Notaris  di  Denpasar,  dimana  faktanya,  Tergugat  I  selaku  Ayah  kandung  sekaligus  selaku  Pewaris maupun  Para  Tergugat  lainnya  selaku  ahli  waris  tidak  pernah  mengetahui  dan  menyetujui  serta  tidak pernah menandatangani surat wasiat tersebut, karena faktanya surat wasiat tersebut hanya dibuat oleh penggugat dan almarhumah istri tergugat I atau Ibu Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan  persetujuan  ayah  kandung  sekaligus  selaku  pewaris  dan  para  Tergugat  lainnya  selaku  ahli  waris purusa.
Faktanya  obyek  tanah  yang  dimaksud  oleh  penggugat  dalam  gugatannya  adalah  harta  bersama diantara Tergugat I dan almarhumah Istri selaku orang tua penggugat dan para Tergugat. Terbukti belum pernah  ada  pembagian  harta  bersama  diantara  sang  ayah  dan  almarhumah  istri  sehingga  selain  surat wasiat  tersebut  cacat  hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  karena  tidak memenuhi  syarat  formil  pembuatan  suatu  akta  atau  sahnya  suatu  perikatan/perjanjian  (pasal  1320 KUHPerdata ), dan faktanya Surat Wasiat No. 12 tanggal 25 April 2006 oleh Anneka Wibowo,SH. Notaris di Denpasar terkait obyek tanah sengketa sertifikat hak milik di Desa Pedungan tersebut diatas memuat hibah antara suami istri (antara Tergugat I selaku suami dam almarhumah istri ) yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut hukum (pasal 1678 KUHPerdata), oleh karenanya surat wasiat tersebut adalah cacad  hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  (pasal  888jo  890  jo  893  jo  895  jo  897 KUHPerdata) selanjutnya wasiat tersebutjuga sangat merugikan legitieme portie dari para Tergugat dua sampai  Tergugat  limasebagai  ahli  waris,dimana  didalam  hukum  adat  waris  yang  dianut  oleh  Para Tergugat  yaitu  Hukum  Waris  Adat  di  Bali  adalah  menganut  sistem  waris kapurusa atau  patrilineal sehingga  Penggugat  selaku  anak  perempuan  dari  tergugat  I  yang  telah  kawin  keluar  (ninggal  kedaton penuh)  bukanlah  selaku  ahli  waris  hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasuara  1900  (hukum  adat  Bali) serta  Keputusan  Pesamuan  Agung  Ke-3  (tiga)  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  Provinsi  Bali  tanggal  15 Oktober 2010, sehingga sepatutnyalah Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili  perkara  ini  untuk  menolak  gugatan  tersebut  dalam  perkara  ini  atau  setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
Adapun terkait skema pembagian tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan  baru  sebatas  rencana  pemberian  atau  pembagian  tanah  yang  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  dan  faktanya  melanggar  legetieme  portie  ahli  waris  para  Tergugat  dimana  faktanya pada saat itu dibuat dalam keadaan terpaksa atas permintaan alm istri Tergugat I atau Ibu kandung dari Tergugat  II  s/d Tergugat  V  yaitu  I  Gusti  Ayu  Putu  Oka  sewaktu  hidupnya  yang  saat  itu  dalam  keadaan sakit  keras  dan  mengancam  akan  bunuh  diri  apabila  Para  Tergugat  tidak  bersedia  menyetujui  rencana pembagian  tanah  tersebut  diatas,  dan  Penggugat  dengan  akal  liciknya  sangat  pintar  memanfaatkan
situasi kondisi saat itu guna mempengaruhi alm istri Tergugat I atau ibu kandung Penggugat sendiri guna mendapatkan  harta  warisan  yaitu  obyek  tanah  sengketa  dari  Para  Tergugat,  padahal  status  hukum Penggugat  saat  sudah  kawin  keluar  (ninggal  kedaton  penuh)  sehingga  menurut  hukum  waris  adat  Bali bukanlah ahli waris atau tidak berhak atas harta warisan milik Para Tergugat.
Berdasarkan  hal  tersebut  tentunya  perbuatan  hukum  untuk  melakukan  pemecahan  sertifikat  atau melakukan  pembagian  tanah  tidak  memungkinkan  untuk  dilakukan  sepanjang  perjanjian  sewa  masih berlangsung,  apalagi  Tergugat  I  selaku  pewaris  sekaligus  ayah  kandung  masih  hidup  sehingga  tidak patut untuk dilakukan pembagian harta warisan, bahwa kemudian faktanya lagi bahwa sebelum gugatan ini  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar,  Penggugat  sendiri  telah  melakukan  permohonan pemblokiran tanah obyek sengketa ini ke Badan Pertanahan Kota Denpasar pada tanggal 21 September 2015  sehingga  proses  balik  nama  maupun  pemecahan  Sertifikat  tanah  obyek  sengketa  tidak  bisa dilakukan,  oleh  karenanya  gugatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  selain  sangat  mengada-ada  juga sangat prematur.
Sebagaimana yang disebutkan pada putusan tersebut, dari sebelum gugatan tersebut, penggugat dan  ibu  penggugat  sudah  menyalahi  aturan  dalam  hukum  adat.  Sudah  seharusnya  dalam  kasus pembagian  harta  tersebut  sedari  awal  ditentukan  siapakah  yang  berhak  atas  warisan  tersebut.  Untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Adat, Pemuka atau Kepala Adat, sebagai pengganti Kepala Desa atau Camat, bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris. Untuk pihak-pihak yang tunduk pada  Hukum  Islam,  Kepala  Desa  atau  Camat  bertanggung  jawab  untuk  membuat  Surat  Keterangan Waris, dan untuk pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, Notaris bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan Waris. (Sudradjat, 2020).
Dalam  hal  pembagian  warisan  tentunya  harus  ada  pewaris  yang  sudah  meninggal  dunia  dan meninggalkan  hartanya,  akan  tetapi  dalam  kasus  tersebut  yang  meninggal  adalah  sang  istri/ibu  yang dimana dalam konteks hukum adat bali Perempuan tidak bisa menjadi ahli waris atau mewarisi hartanya kecuali menjadi sentana rajeg (menggantikan posisi laki-laki sebagai suami/kepala keluarga) yang artinya bahwa dalam kasus diatas, hak untuk mewarisi harta masih dipegang oleh suami/ayah yang masih hidup. Tentunya  surat  wasiat  yang dibuat  oleh  sang  istri/ibu  di  Notaris  Anneka  Wibowo,S.H  dengan  nomor  12 tanggal 25 April 2006 dengan tujuan agar terbaginya harta warisan tersebut secara adil adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari ahli waris lainnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Indonesia mempunyai tiga jenis hukum waris, termasuk hukum waris adat. Hukum waris adat Bali bersifat  patrilineal,  yaitu  pewarisan  mengikuti  garis  keturunan  dari  ayah  kepada  keturunan  laki-laki. Dalam  hukum  waris  adat  Bali  Perempuan  bisa  mendapatkan  hak  warisnya  apabila  dia  melakukan Sentana  Rajeg yakni  menggatikan  posisi  laki-laki  sebagai  kepala  keluarga.  Dalam  putusan  No. 834/Pdt.G/2016/PN Dps. Dimana penggugat adalah anak Perempuan yang sudah Ninggal kedaton yakni meninggalkan  keluarganya,  menggugat  ayah  beserta  keempat  saudara  laki-lakinya  dengan mempermasalahkan  sengketa  warisan  berdasarkan  akta  wasiat  yang  dibuat  oleh  almarhumah  ibunya semasa  hidup,  yang  kenyataannya  akta  wasiat  tersebut  tanpa  persetujuan  ahli  waris  yang  lain.  Pada kasus  tersebut  hakim  mengabulkan  gugatan  yang  seharusnya  jika  dilihat  dalam  sudut  pandang  hukum waris  adat  bali  sudah  jelas  bahwa  yang  sebenarnya  menjadi  pewaris  adalah  sang  ayah  dan  ibu penggugat tidak berhak mewarisi hartanya.
Selain itu akta wasiat yang dibuat di Notaris tersebut tidaklah sah karena merugikan para ahli waris lainnya  dan  tanpa  persetujuan  para  ahli  waris  serta  ayah  tergugat.  Majelis  bisa  saja  melakukan yurisprudensi  guna  menganggap  bahwa  pewarisan  tersebut  sah  yang  menganggap  bahwa  hak penggugat  sebagai  anak  yang  telah ninggal  kedaton masih  diakui  dan  menganggap  bahwa  sistem pewarisan  di  Indonesia  telah  berkembang  menjadi  modern  sehingga  Perempuan  dan  orang  yang  telah ninggal  kedaton tetap  berhak  mendapatkan  warisan.  Akan  tetapi  tetap  saja  majelis  hakim  harus mengakui eksistensi dari hukum adat itu sendiri agar tetap menjaga tradisi kebudayaan dan tidak pudar hanya  karena  termakan  oleh  zaman,  disamping  itu,  hukum  adat  Bali  sudah  menjadi  pedoman  bagi masyarakatnya  dalam  menjalankan  aktifitas  karena  nilai-nilai  moral  yang  terkandung  diambil  langsung dari nilai agama Hindu.

## Saran
Pemerintah  seharusnya  segera  merancang  dan  mengesahkan  Undang-  undang  khusus  yang mengatur tentang waris agar tidak ada lagi peraturan untuk suatu golongan tertentu. Selain itu juga agar
penertiban  dari  sengketa  waris  bisa  dilakukan  secara  tersentralisasi.  Apabila  hal  tersebut  masih  belum bisa  dimungkinkan  maka  pemerintah  perlu  melakukan  pembekalan  terhadap  kepala  adat/desa  terkait pembuatan akta bagi masyarakat adat guna memberikan mereka kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, Putu Maria Ratih,  and I. W. T. G. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali.
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu 2, No. 1 .
Febriawanti,  D.,  &  Mansur,  A.  (2020). Dinamika  Hukum  Waris  Adat  di  Masyarakat  Bali  Pada  Masa Sekarang . 3 (2), 119 –132. https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754 Hazairin. (1985). Tujuh Serangkai Tentang Hukum . Bina Aksara. Hilman Hadikusuma. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat . CV Mandar Maju.
I Gede Made Bima Oktafian, A. A. I. E. K. Y. (2022). AKIBAT HUKUM HAK MEWARIS LAKI-LAKI YANG MELAKUKAN PERKAWINAN NYEBURIN DI KELUARGA ASALNYA . 10 (1), 2223 –2234.
Jayantiari, I. G. A. M. R., Atmadja, I. B. P., Sukerti, N. N., Dewi, I. G. A. T. S., & Agastya Pradnyana, I. G. A. B. (2016). Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama. Acta Comitas , 131 –141. https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p01
Judiasih,  Sonny  Dewi,  Afifah  Syakira,  Natalia  Karelina,  Noer  A.  Januariska,  P.  T.,  &  Nabilla.,    and  Z.
(2021). "Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. RechtIdee 16, no. 1.
Komari. (2015). ‘Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat.’ Perangin, E. (2011). Hukum Waris . PT Rajagrafindo Persada. Puryatma, P. I. M. (2017). Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW) Serta Akta-akta Notaris penunjang . Retnowulan Sutantio. (1979). Wanita dan Hukum . Soerojo Wignjodipoero. (1995). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat . Gunung Agung.
Sudradjat,  D.  D.  (2020).  Pembuatan  Akta/Surat  Keterangan  Waris  Oleh  Notaris  Bagi  Masyarakat  Adat Bali. Veritas et Justitia , 6 (2), 450 –475. https://doi.org/10.25123/vej.3796 Wayan P. Windia. (2017). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali . Universitas Udayana.
Windia,  I  Wayan  P.,  I.  K.  S.  (2006). Pengantar  Hukum  Adat  Bali .  Lembaga  Dokumentasi dan  Publikasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.