JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 4 No.1 Februari  2020
PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS DI KPP CEMPAKA PUTIH)
Ariska Noviyanti 1, Saprudin 2 , Sita Dewi 3 ,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta ariskanovi47@gmail.com 1 , saprudinmaksudi@gmail.com 2 , sitadewi.27@gmail.com 3

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax rates, and the application of e-filling on individual taxpayer  compliance.  This  type  of  research  is  quantitative.  This  research  was  conducted  at  KPP  Pratama Cempaka Putih Jakarta. The population in this study were 71,787 taxpayers registered at Cempaka Putih White Tax  Office.  The  sampling  technique  in  this  study  was  using  random  sampling  and  the  number  of  samples obtained was 100 individual taxpayers. Data collection techniques using a questionnaire. The data used in this study is in the form of primary data. The data analysis technique used is multiple linear analysis. The results of this  study  indicate  that  tax  penalties,  tax  rates  and  the  application  of  e-filling  have  a  positive  effect  on  the compliance of individual taxpayers.
Keywords : Compliance of Personal Taxpayers, Tax Sanctions, Tax Rates, Application of E-filling

## I. PENDAHULUAN
Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  tiap tahun  semakin  meningkat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  peranan  pajak  semakin  besar  dalam APBN.  Oleh  karena  itu,  Direktorat  Jenderal Pajak  terus  berupaya  untuk  meningkatkan penerimaan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A  yang  menyebutkan bahwa pajak dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.
Pajak diharapkan dapat  menjadi sumber dana  yang  dapat  menangani  permasalahan ekonomi  mengingat  bahwa  pajak  merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  realisasi  penerimaan  pajak  hingga Agustus  2019  mencapai  Rp  801,16  triliun  atau 50,78 % dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56  triliun.  Artinya  disisa  tahun  ini, pemerintah  perlu  menggenjot  penerimaan  pajak sampai Rp 776,4 triliun. (Kontan.co.id, 2019). Dalam penelitian Mohdali (2014)
Kepatuhan  pajak  tidak  hanya  dilihat  dari  faktor ekonomi  namun  juga  dari  faktor  non-ekonomi. Kepatuhan  non-ekonomi  berasal  dari  dua perspektif  yaitu  berasal  dari  faktor  internal  dan
faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan faktor yang berasal dari diri pajak itu sendiri dan berhubungan  dengan  karakteristik  individu  yang mendorong seseorang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah  faktor  yang  berasal  dari  luar  individu. (Fuadi dan Mangoting, 2013).
Terdapat beberapa hal yang menyebabkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak rendah. Seperti adanya anggapan jika penghasilan  sudah  terpotong  pajak  maka  tak perlu  melaporkan  SPT  (Surat  Pemberitahuan). Hal  ini  umumnya  terjadi  pada  kalangan karyawan.  Selain  itu,  lapor  pakai  e-filling  tidak mudah  sehingga  membuat  orang  malas  melapor. SPT  juga  dianggap  rumit  sehingga  membuat orang enggan mengisi. (Okezone, 2019).
Dalam penelitian Susmita (2016) dikatakan  bahwa  rendahnya  tingkat  kepatuhan pajak  juga  dapat  disebabkan  karena  banyaknya masyarakat  yang  masih  belum  memiliki  Nomor Pokok  Wajib Pajak  (NPWP) dan  menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
E-Filling merupakan suatu cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan)  secara elektronik  yang dilakukan secara online dan real time  melalui  internet  pada  website  Ditjen  Pajak di  www.pajak.go.id.  Artinya,  pelaporan  pajak
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
bisa  dilakukan  di  mana  saja,  kapan  saja,  asalkan tidak  melebihi  tenggang  waktu  yang  telah ditentukan pemerintah. (CNBC Indonesia, 2019).
Untuk  pengaturan  mengenai  produk  e- filling  maka  dikeluarkan  peraturan  Dirjen  Pajak No  KEP-05/PJ./2005  tanggal  12  Januari  2005 tentang Tatacara
Penyampaian Surat
Pemberitahuan  Elektronik  (E-Filling)  melalui penyedia  jasa  aplikasi  Application  Service Provider (ASP). ( www.pajak.go.id ).
Dengan  diterapkannya  sistem  e-filing diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada  wajib  pajak  dalam  mempersiapkan  dan menyampaikan SPT karena dikirim secara online sehingga  dapat  meminimalkan  waktu  dan  biaya untuk  perhitungan,  pengisisan  dan  penyampaian SPT  dan  dilakukan  secara  online  kapan  pun termasuk  pada  hari  libur  dan  dimana  saja  tanpa harus  wajib  pajak  datang  ke  kantor  pajak. Dengan  adanya  sistem  e-filing  diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  (Pramana,
2017).
Di  sisi  lain,  pengenaan  sanksi  berupa denda  bagi  keterlambatan  pelaporan  nilainya masih  kecil,  membuat  wajib  pajak  mengabaikan kepatuhan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP)  keterlambatan  pelaporan  SPT  Tahunan akan  dikenakan  denda  Rp  100.000  bagi  wajib pajak  orang  pribadi  dan  RP  1  juta  bagi  wajib pajak badan. (Okezone, 2019).
Pemerintah  tengah  mengkaji  penurunan tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  terhadap  badan atau  perusahaan.  Hal  ini  dipertimbangkan  salah satunya  lantaran  semakin  banyak  negara-negara di dunia yang menurunkan tarif pajak perusahaan untuk  menarik  minat  investasi  yang  lebih  besar. Kendati demikian, Direktur Eksekutif Center For Indonesia  Taxation  Analysis  (CITA)  Yustinus Prastowo  menilai,  isu  kompetisi  tarif  pajak dengan  negara-negara  tetangga  maupun  negara lainnya  yang  tak  begitu  relevan  untuk  dijadikan alasan  utama  pemerintah  menurunkan  tarif  PPh Badan.  Sebab,  penurunan  tarif  hanya  mungkin dilakukan  jika  basis  pajak  dan  kepatuhan  telah meningkat.  Terutama  untuk  PPh  orang  pribadi, tarif  tertinggi  kita  30  %,  sedangkan  Vietnam, Thailand,  Filipina  37  %,  China  45  %,  Korsel  42 % (Kontan.co.id, 2019). Namun, Yustinus menunjukkan perbandingan  negara  BRICS  (Brazil,  Rusia, India,  China,  South  Africa/Afrika  Selatan)  yang
sebaya  dengan  Indonesia,  tarif  PPh  badan didalam  negeri  saat  ini  hanya  lebih  tinggi  dari Rusia  yang  memiliki  tarif  20%.  PPh  badan Indonesia  pun  masih  sama  besar  dengan  China dan  India,  bahkan  lebih  rendah  dari  Afrika Selatan yang 28,5 %.
Kemudian,  Yustinus  mengajak  pula untuk  membandingkan  tarif  pajak  dengan beberapa  negara  Eropa  Utara  (Skandinavia). Tarif PPh Orang Pribadi di Swedia  mencapai 61 %,  Denmark  58  %,  Finlandia  51  %.  Sementara negara  Eropa  lain  seperti  Prancis  mematok  tarif 45  %,  Jerman  47  %,  dan  Turki  35  %. (Kontan.co.id, 2019). Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian  ini  berjudul  “Pengaruh  Sanksi Perpajakan, Tarif pajak, dan Penerapan E-Filling terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi (Studi  Kasus  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Cempaka Putih)”.

## II. KAJIAN LITERATUR
Wajib  Pajak  Menurut  Pasal  1  angka  2 UU  KUP  adalah  orang  pribadi  atau  badan, meliputi  pembayar  pajak,  pemotong  pajak,  dan pemungut  pajak  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Yoyok, 2017: 111). Wajib pajak dalam Undang-Undang PPh terdiri  dari  wajib  pajak  dalam  negeri  dan  wajib pajak  luar  negeri.  Wajib  pajak  dalam  negeri adalah  subjek  pajak  yang  bertempat  tinggal  atau menetap  di  Indonesia.  Wajib pajak  dalam  negeri dikenakan  pajak  ditempat  ia  bertempat  tinggal atau berkedudukan (jika mengenai badan).
Wajib  pajak  dalam  negeri  dikenakan pajak atas semua penghasilan yang diterima atau diperolehnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun  yang  diterima  di  luar  negeri.  Orang asing  yang  berada  di  Indonesia  untuk  jangka waktu  secara  berturut-turut  yang  lebih  dari  183 (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari  dianggap sebagai  wajib  pajak  dalam  negeri,  dan  wajib memenuhi  kewajiban  dan  haknya  selaku  wajib pajak dalam negeri.
Wajib pajak yang meninggalkan Indonesia  untuk  jangka  waktu  yang  tidak  lebih dari  1  tahun,  masih  merupakan  wajib  pajak dalam  negeri  dan  masih  dikenakan  pajak  di
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
Indonesia.  Pejabat  Diplomatik  dan  Pegawai Kedutaan  Republik  Indonesia,  yang  karena jabatannya  berada  di  luar  Indonesia  (asal  bukan staf  lokal),  masih  merupakan  wajib  pajak  dalam negeri, sebab berdasarkan “asas eksteritoralitas”, mereka  dianggap  bertempat  tinggal  di  wilayah Republik  Indonesia,  dan  wajib  pula  membayar pajak penghasilan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak.
Sebaliknya  wakil-wakil  diplomatik  atau konsuler  asing  yang  bertempat  tinggal  di Indonesia,  bukan  merupakan  wajib  pajak  dalam negeri, berdasarkan  “asas  eksteritoralitas” tersebut. Wajib Pajak Luar Negeri adalah  subjek pajak  luar  negeri  yang  memperoleh  atau menerima penghasilan  yang berasal dari wilayah Republik  Indonesia  atau  yang  mempunyai kekayaan  yang  terletak  di  wilayah  Republik Indonesia.
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  tentang  perubahan keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  pada  pasal  1  ayat  1  berbunyi  pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Supramono  (2010:  2),  Pajak didefinisikan  sebagai  iuran  tidak  mendapat  jasa timbul  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membayar pengeluaran-pengeluaran umum.
Selain pajak, terdapat beberapa pungutan  lain  yang  mirip  dengan  pajak,  tapi memiliki  perlakuan  dan  sifat  yang  berbeda dengan pajak yang dipungut oleh negara terhadap rakyatnya.  Pungutan-pungutan  yang  serupa dengan  pajak  menurut  Juli  Ratnawati  &  Retno Indah  Hernawati  (2015:  2)  diantaranya  bea materai,  bea  masuk  dan  bea  keluar,  cukai, retribusi, iuran, pungutan-pungutan lain yang sah dan legal.
Menurut  Supramono (2010: 2), terdapat dua  fungsi  pajak  antara  lain  fungsi  Anggaran ( budgetair )  dan  fungsi  Mengatur  ( regulerend ). Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan hambatan  atau  perlawanan,  maka  pemungutan pajak  harus  memenuhi  syarat  sebagai  berikut
syarat  keadilan,  syarat  yuridis,  syarat  ekonomis, syarat finansial dan syarat sederhana ( Simplicity ).
Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam  situasi  dimana  wajib  pajak  paham  dan berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung  jumlah  pajak  yang  terutang  dengan benar  dan  membayar  pajak  tepat  pada  waktunya (Zain dalam Wijoyanti, 2010: 40).
Menurut  Rahman  (2010:  32)  kepatuhan wajib  pajak  adalah  suatu  keadaan  dimana  wajib pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Wajib  pajak  merupakan  orang  pribadi  atau badan  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban perpajakan.  Oleh  karena  itu,  yang  dimaksud wajib  pajak  bukan  hanya  yang  telah  mempunyai NPWP saja, melainkan semua orang pribadi atau badan  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku (Setiadi, 2019: 2)
Kepatuhan  pajak  menurut  Safri
Nurmantu  dalam  Chairil  Anwar  (2016:  544), dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.
Keputusan  Menteri  Keuangan  No.
544/KMK.04/2000  menyatakan  bahwa  kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :
a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
b. Tidak  mempunyai  tunggakan  untuk  semua jenis pajak.
c. Tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena melakukan  tindak  pidana  dalam  bidang pajak selama 10-15 tahun.
d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan  yang  memadai  dan  telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan  yang terakhir  untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
e. Wajib  Pajak  yang  laporan  keuangannya dalam  dua  tahun  terakhir  diaudit  dengan pendapat  wajar  tanpa  pengecualian  atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Sanksi  Perpajakan  merupakan  jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
Vol. 4 No.1 Februari  2020
perpajakan
(norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah (preventif)  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar norma  perpajakan  (Widi  Dwi  Ernawati,  2018: 50).
Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal  dua  macam  sanksi,  yaitu  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana.  Ancaman terhadap  pelanggaran  suatu  norma  ada  yang diancam  dengan  sanksi  administrasi  saja,  ada yang  hanya  diancam  sanksi  dengan  pidana  saja, dan  ada  pula  yang  diancam  dengan  sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Menurut Yadnyana dalam Ni Ketut & Putu Ery (2011:  4),  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur sanksi perpajakan antara lain :
1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi  administrasi  yang  dikenakan  bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi  pajak  harus  dikenakan  kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  pajak dapat dinegosiasikan.
Menurut Sudirman dan Amirudin (2012:9), Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%)  atau  jumlah  (rupiah)  pajak  yang  harus dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai  dengan  dasar pajak  atau  objek  pajak.  Tarif  Pajak  merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Supramono, 2010:7).
Secara  umum,  tarif  pajak  dinyatakan dalam  bentuk  persentase.  Berdasarkan  pola persentase  pajak,  tarif  pajak  dibagi  menjadi  4 macam  yaitu  tarif  pajak  proporsional/sebanding, tarif  pajak  tetap,  tarif  pajak  degresif,  tarif  pajak progresif.
E-Filling adalah cara penyampaian surat pemberitahuan  (SPT)  dengan  sistem  online  yang real  time  melalui  satu  atau  beberapa  perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur  Jenderal  Pajak  (Setiadi,  2019:  371).  E- Filling  yaitu suatu cara dalam penyampaian SPT secara  elektronik  yang  dilakukan  secara  online dan  real  time  melalui  internet  pada  website Dirjen Pajak (www.pajak.go.id) maupun penyedia  Jasa  Aplikasi  atau  Aplication  Service Provider (ASP).
ASP  adalah  perusahaan  Penyedia  Jasa Aplikasi  yang  telah  ditunjuk  dengan  keputusan Direktorat  Jenderal  Pajak  sebagai  perusahaan yang  dapat  menyalurkan  penyampaian  surat keberatan  secara  elektronik  ke  Direktorat Jenderal Pajak (Jaja Zakaria, 2009: 636).
Adanya penerapan e-filing merupakan langkah  awal  Direktorat  Jendral  Pajak  dalam memodernisasi sistem perpajakan. Dengan adanya sistem e-filing diharapkan dapat memudahkan  wajib  pajak  dalam  melakukan pelaporan  SPT  karena  dapat  dilakukan  secara online dan realtime. Dengan adanya penerapan e- filing  diharapkan  wajib  pajak  puas  dengan pelayanan  yang  diberikan  Dirjen  Pajak  sehingga mampu  merubah  perilaku  wajib  pajak  dalam melaksanakan  pembayaran  pajak,  sehingga kepatuhan  wajib  pajak  meningkat  (Susmita  dan Supadmi, 2016)
Penelitian  ini  berusaha  menjelaskan faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Kepatuhan  pajak dapat  dipengaruhi  dari  faktor  ekonomi  dan  non ekonomi.  Dari  faktor  non  ekonomi  sendiri  dapat dilihat  dari  faktor  internal  dan  eksternal,  faktor internal  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu sanksi perpajakan dan faktor eksternal yang digunakan yaitu penerapan e-filing. Selain faktor non  ekonomi  kepatuhan  pajak  dapat  dipengaruhi dari  faktor  ekonomi,  dalam  penelitian  ini digunakan  tarif  pajak.  Adapun  hipotesis  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H2    :  Tarif  Pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
H3   : Penerapan E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib      pajak.
H4  :Sanksi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan
Penerapan E-Filling
sama-sama berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## III. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Cempaka  Putih di  Jl.  Kwini  No.  7  Rt.009/Rw.01,  Senen,  kec. Senen,  Kota  Jakarta  Pusat,  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta 10410.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif.  Metode  kuantitatif  digunakan  untuk menguji  variable  independen  yaitu  sanksi
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 4 No.1 Februari  2020
perpajakan,  tarif  pajak,  dan  penerapan  e-filling serta  variabel  dependen  yaitu  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian survey  digunakan  untuk  mendapatkan  data  dari tempat  tertentu  yang  alamiah  dengan  melakukan perlakuan  dalam  pengumpulan  data  (Sugiyono, 2013:12). Dalam penelitian survey  ini, informasi dikumpulkan  dari  responden  wajib  pajak  orang pribadi  yang terdaftar di KPP Pratama Cempaka Putih dengan menggunakan kuesioner.
Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu  wajib pajak orang pribadi yang tedaftar di KPP Pratama Cempaka  Putih  sebanyak  71.787  pada  tahun 2018.  Sampel  dari  penelitian  ini  yaitu  wajib pajak  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Cempaka Putih  yang diambil dari populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan  rumus  solvin,  dengan  demikian sampel  dapat  diambil  sebanyak  100  orang  wajib pajak orang pribadi.
Teknik pengambilan sampel yaitu sampling  insidental  yaitu  teknik  pengambilan sampel  hanya berdasarkan  kebetulan,  yaitu siapa saja  yang  ditemui  dan  dapat  digunakan  sebagai sampel  apabila  orang  yang  kebetulan  ditemui tersebut  cocok  digunakan  untuk  sumber  data (Sugiyono, 2014:124).
Data  dari  penelitian  ini  adalah  data primer. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dengan  membagikan  kuesioner  kepada  wajib pajak  di  KPP  Pratama  Cempaka  Putih.  Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner  dibagikan  kepada  responden  yang berisi  pertanyaan  mengenai  variabel  independen terhadap variabel dependen.
Variabel  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut  1) Variabel  independen  merupakan  variabel  yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya  variabel  dependen  (Sugiyono,  2014: 39).  Penelitian  ini  menggunakan  variable independen  yaitu  Sanksi  Perpajakan  (X1),Tarif Pajak    (X2)  dan  Penerapan  E-Filling  (X3).  2) Variabel  dependen  merupakan  yang  dipengaruhi karena  adanya  variabel  bebas  (Sugiyono, 2014:39).  Penelitian  ini  menggunakan  variable dependen  yaitu  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi (Y).
Instrumen  pengukuran  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  skala  likert.  Dalam skala  likert  variabel  diukur  dijabarkan  menjadi
indikator yang selanjutnya dijadikan sebagai titik tolak  dalam  menyusun  item-item  instrumen berupa  pertanyaan  atau  pernyataan  (Sugiyono, 2014:93). Skala likert yang digunakan berisi lima penilaian yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).
Penelitian ini penyajian dan analisis data yang  digunakan  yaitu  dengan  bantuan  program SPSS,  penelitian  ini  diuji  dengan  beberapa  uji statistik,yaitu:
1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Asumsi Klasik
.
4. Statistik Deskriptif
5. Uji  Ketepatan  Model  (Uji  F,  Uji  T  dan  Uji Koefisien Determinasi)

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi  responden  berdasarkan  usia dari  data  yang  diperoleh  peneliti  dapat  dilihat bahwa  responden  berusia  20-24  tahun  berjumlah 50  orang,  usia  24-29  tahun  berjumlah  28  orang, usia 30-34 tahun berjumlah 10 orang, usia 35-49 tahun berjumlah 6 orang dan lebih dari 50 tahun berjumlah  6  orang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa responden  yang  rajin  melaporkan  SPT  (Surat Pemberitahuan)  adalah  responden  yang  berusia 20 s/d 24 tahun.
Tabel 1. Deskripsi Berdasarkan Usia Usia Frekuensi Presentase 20-24 Tahun 50 50% 24-29 Tahun 28 28% 30-34 Tahun 10 10% 35-49 Tahun 6 6% > 50 Tahun 6 6% Total 100 100% Sumber: Data diolah 2019
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  klarifikasi responden  berdasarkan  pendapatan  per  tahun. Pengklasifikasian ini diambil untuk menggambarkan rentang pendapatan wajib pajak, mengingat besarnya pendapatan merupakan salah satu  komponen  utama  dalam  penghitungan besarnya  beban  pajak  yang  ditanggung  oleh wajib  pajak.  Penelitian  ini  terdiri  dari  kelompok pendapatan  sebagaimana  ditampilkan  pada  tabel berikut ini:
Tabel 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed)
Vol. 4 No.1 Februari  2020 Pendapatan Per Tahun Frekuensi Presentase 20 s/d 30 Juta 33 33% 31 s/d 40 Juta 29 29% 41 s/d 50 Juta 24 24% Diatas 50 Juta 14 14% Total 100 100% Sumber: Data diolah 2019
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa pendapatan  per  tahun  responden  masing-masing adalah 20 s/d 30 juta sejumlah 33 responden, 31 s/d 40 juta sejumlah 29 responden, 41 s/d 50 juta sejumlah  24  responden,  dan  diatas  50  juta sejumlah 14 responden.
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau  deskripsi  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai rata-rata  atau  mean,  standar  deviasi,  maksimum, minimum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Sanksi perpajakan, memiliki skor terkecil (minimum)  adalah  15  dan  terbesar  (maksimum) adalah  25.  Tarif  pajak,  nilai  skor  terkecil (minimum)  adalah  12  dan  skor  terbesar (maksimum)  adalah  20.  Adapun  Penerapan  e- filling  memiliki  nilai  skor  terkecil  (minimum) adalah  15  dan  skor  terbesar  (maksimum)  adalah 25. Sedangkan Kepatuhan wajib pajak, mempunyai  skor  terkecil  (minimum)  adalah  15 dan  skor  terbesar  (maksimum)  adalah  25.  Rata- rata  responden  yang  menjawab  setuju  dalam pertanyaan terkait dengan kepatuhan wajib pajak
dari  100  responden  adalah  21,21  dengan  standar deviasi 2,544. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum  dan  minimum  yaitu  sebesar  10  dan nilai  sum  merupakan  jumlah  kepatuhan  wajib pajak dari 100 responden sebesar 2121.
Uji Validitas  yang dilakukan  pada empat variabel  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak,  sanksi perpajakan,  tarif  pajak,  dan  penerapan  e-filling,
semuanya memiliki nilai r hitung lebih tinggi dari r  tabel  0,197.  Adapun  hasil  uji  reliabilitas  yang dilakukan  menghasilkan  nilai Cronbach’s  Alpha diatas  0,70  sehingga  variabel-variabel  penelitian ini dapat dikatakan bahwa semuanya reliabel. Uji  asumsi  klasik  digunakan  untuk mendeteksi  ada  atau  tidaknya  penyimpangan asumsi  klasik  atau  persamaan  regresi  linear berganda  yang  digunakan.  Pengujian  ini  terdiri atas  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji heteroskedastisitas. Berikut hasilnya akan dijelaskan satu per satu.
Hasil  Uji  Normalitas  menunjukkan  nilai Kolmogorov-Smirnov  0,896  >  0,05  atau  diatas 0,05.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  residual dinyatakan memenuhi asumsi normal. Sedangkan hasil  uji  multikolinearitas  menunjukkan  bahwa keseluruhan variabel pada model regresi diketahui  nilai  tolerance  lebih  dari  0,10  dan  VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan  bahwa  model  regresi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  bebas  dari  gejala multikolinearitas. Adapun hasil uji Heteroskedastisitas  dilihat  Output  Scatterplot, terlihat  bahwa  titik-titik  menyebar  dan    tidak membentuk  pola  teratur  bergelombang  (melebar kemudian menyempit) atau pola tertentu lainnya. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi masalah heterokedastisitas.
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan  dalam  model  secara  bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan sebesar 5%. Jika probabilitas  (sig t) > α (0,05) maka Ho diterima, artinya  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  dari variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan  jika  probabilitas  (sig  t)  <  α    (0,05) maka  Ho    ditolak,  artinya  ada  pengaruh  yang signifikan  dari  variabel  independen  terhadap variabel  dependen  (Ghozali,  2013:  98).  Hasil  uji statistik F dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Tabel 3. Hasil Uji Statistik F
Pada  dari  hasil  uji  yang  dilakukan diperoleh  nilai  F  sebesar  35,056  dengan  nilai signifikansi  0,000  <  0,05  Hal  ini  menunjukkan bahwa variabel-variabel  independen sanksi perpajakan,  tarif  pajak,  dan  penerapan  e-filling secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel dependen  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak.  Model
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regressio n 334,893 3  111,631  35,056  ,000 b Residual 305,697  96 3,184 Total 640,590  99 a. Dependent Variable: Ykepatuhanwajibpajak b. Predictors: (Constant), X3PenerapanEfilling,
X1SanksiPerpajakan, X2Tarifpajak Sumber : Output SPSS 20
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 4 No.1 Februari  2020
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah model yang layak.
Koefisien  Determinan  (R 2 )  digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam  menerangkan  variasi  variabel independen. Nilai koefisien  determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan  variabel  dependen  sangat  terbatas. Hasil  uji  koefisian  determinasi  dapat  dilihat  dari tabel sebagai berikut.
Dari  hasil  perhitungan  yang  diperoleh atas  uji  koefisien  determinasi,  diketahui  bahwa nilai R  Square sebesar  0,508.  Hal  ini  berarti bahwa  50,8  %  variabel  kepatuhan  wajib  pajak dapat  dijelaskan  oleh  sanksi  perpajakan,  tarif pajak, dan penerapan e-filling sedangkan sisanya 49,2  %  dapat  dijelaskan  oleh  faktor  lain  diluar variabel  independen  dan  variabel  kontrol tersebut.
Hasil perhitungan uji parsial (Uji t) yang dilakukan  oleh  peneliti  atas  data-data  tang diperoleh  pada  penelitian  ini  dapat  ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut.
Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, diketahui pada persamaan pertama diperoleh nilai (t
hitung)  dalam  regresi menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen sebagai berikut: a) Variabel  sanksi perpajakan terhadap kepatuhan  wajib pajak memiliki sebesar  0,258 dengan  tingkat  signifikansi  0,008  <  0,05 dan  apabila  dibandingkan  dengan  t  tabel (1,660)  maka  2,703  >  1,660  hal  ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  atau  hipotesis  1 diterima.
b) Variabel  tarif  pajak  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  memiliki sebesar  0,325
dengan  tingkat  signifikansi  0,002  <  0,05 dan  apabila  dibandingkan  dengan  t  tabel (1,660)  maka  3,222  >  1,660  hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  tarif  pajak berpengaruh  poistif  terhadap  kepatuhan wajib pajak atau hipotesis 2 diterima.
c) Variabel penerapan e-filling terhadap kepatuhan  wajib  pajak  memiliki sebesar 0,269  dengan  tingkat  signifikansi  0,003  <
0,05  dan  apabila  dibandingkan  dengan  t tabel  (1,660)  maka  3,080  >  1,660  hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan  e- filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib  pajak  atau  hipotesis  3 diterima.
Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  analisis  data  menunjukkan bahwa  variabel  sanksi  perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini dibuktikan  dari  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t tabel yaitu 2,703 > 1,660 dengan tingkat signifikansi  0,008  <  0,05 yang  berarti  hipotesis diterima.  Hal  ini  berarti dengan  adanya  sanksi perpajakan maka semakin tinggi seseorang untuk melakukan kepatuhan  pajak,  hal  ini sejalan dengan penelitian Ni  Ketut  Mulisari  dan Putu Ery Setiawan (2011) dimana dijelaskan bahwa  sanksi  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi perpajakan digunakan untuk meningkatkan tata tertib administrasi agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat, berhubungan  dengan  adanya  sanksi  perpajakan maka  wajib  pajak  perlu  memahami  sanksi perpajakan  sehingga  mereka  lebih  tertib  dalam
Coefficients a Model Unstandardi zed Coefficients Standardi zed Coefficie nts t Si g. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,39 3 1,803 1,8 81 ,06 3 X1SanksiPerpaj akan ,282  ,104 ,258 2,7 03 ,00 8 X2Tarifpajak ,378  ,117 ,325 3,2 22 ,00 2 X3PenerapanEfi lling ,246  ,080 ,269 3,0 80 ,00 3 a. Dependent Variable: Ykepatuhanwajibpajak
Sumber : Output SPSS 20
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
menjalankan  pajak  dan  melaporkannya  tepat pada  waktunya  agar  sanksi  perpajakan  ini  tidak dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak  merugikan.  Oleh  sebab  itu  pandangan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Pengaruh  positif  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  Sanksi  perpajakan  yang  perlu  diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi  yaitu  sanksi  berupa  pembayaran kerugian  untuk  negara  sedangkan  sanksi  pidana berupa pidana berupa pidana atau kurungan.

## Pengaruh  Tarif  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  analisis  data  menunjukkan bahwa  variabel  tarif  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini dibuktikan  dari  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t tabel  yaitu  3,222  >  1,660  dengan  tingkat signifikansi  0,002  <  0,05  yang  berarti  hipotesis diterima.  Hal  ini  berarti  dengan  adanya  tarif pajak  maka  semakin  tinggi  seseorang  untuk melakukan  kepatuhan  pajak,  hal  ini  sejalan dengan  penelitian    Pasca  Rizki  Dwi  Ananda, Srikandi  Kumadji,  dan  Achmad  Husaini  (2015) dimana dijelaskan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatugan wajib pajak.
Tarif  Pajak  merupakan  ketentuan persentase  (%)  atau  jumlah  (rupiah)  pajak  yang harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai  dengan dasar  pajak  atau  objek  pajak.(Sudirman  dan Amirudin:2012).  Penentuan  tarif  pajak  sesuai Peraturan  Pemerintah  No.46  tahun  2013, peraturan  tersebut  menjelaskan  bahwa  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan dengan  penghasilan  tidak  termasuk  dari  jasa sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas,  dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar Rupiah dalam  satu  tahun  pajak  dikenakan  tarif  pajak sebesar 1 % yang bersifat final.
Pengaruh  positif  tarif  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan  bahwa dengan  adanya  tarif  pajak  dapat  meningkatkan
kepatuhan  wajib  pajak.  Karena  dengan  adanya tarif pajak wajib pajak dapat mengetahui berapa iuran  pajak  penghasilan  yang  harus  dibayarnya agar  wajib  pajak  sendiri  terhindar  dari  sanksi atau denda yang telah diatur oleh pemerintah.
Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil  analisis  data  menunjukkan bahwa  variabel  penerapan  e-filling  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini dibuktikan  dari  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  t tabel  yaitu  3,080  >  1,660  dengan  tingkat signifikansi  0,003  <  0,05  yang  berarti  hipotesis diterima.  Hal  ini  berarti  dengan  adanya penerapan  e-filling  maka  semakin  tinggi  pula perilaku  seseorang  untuk  melakukan  kepatuhan pajak,  Hal ini sejalan dengan penelitian  Novita Indriyani dan Noor Shodiq Askandar (2018).
Pengaruh  positif  penerapan  e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan bahwa  penerapan  aplikasi  e-filling  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  E-filling merupakan langkah awal yang dibuat Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  memodernisasi sistem  perpajakan  yang  digunakan  untuk melaporkan  SPT  secara  online.  Dengan  adanya penerapan e-filling pelaporan SPT menjadi lebih efisien  daripada  melaporkan  secara  manual, sehingga  dengan  menggunakan  e-filling  wajib pajak  dapat  dengan  mudah  melaksanakan kewajiban perpajakannya (Susmita dan Supadmi, 2016).

## Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan
Penerapan  E-Filling  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil  uji  simultan  menunjukan  bahwa nilai  F  sebesar  35,056  dengan  nilai  signifikansi 0,000  <  0,05  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  sanksi  perpajakan,  tarif  pajak,  dan penerapan e-filling  secara simultan berpengaruh terhadap  variabel  kepatuhan  wajib  pajak. Adapun  besarnya  pengaruh  variabel-variabel tersebut  berdasarkan  nilai  koefisien  determinasi adalah  sebesar  50,8%,  maka  dapat  diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

## V. SIMPULAN
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed)
Vol. 4 No.1 Februari  2020 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh sanksi perpajakan, tarif  pajak,  dan  penerapan  e-filling  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus KPP  Pratama  Cempaka  Putih),  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
2. Tarif  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Penerapan  e-filling  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
4. Sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan e-filling secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Referensi
[1]  Amirudin,  S.  (2012). Perpajakan  Pendekatan Teori  dan  Praktik  di  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat Dua Media.
[2]  Anwar,  C.  (2016). Pedoman  Lengkap  Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: Gramedia.
[3]  Asmara, C. G. (2019). Cara Lapor SPT Tahunan pajak  secara  online  atau  E-Filling. Jakarta. diambil
kembali dari
https://www.cnbcindonesia.com
[4] Basuki, Y. R. (2017). A-Z Perpajakan : Mengenal Perpajakan. Malang: Yoyok Rahayu Basuki.
[5]  Christina  Jimantoro,  E.  T.  (2014).  Analisis  Niat Penggunaan E-Filling di PT "X" dan PT "Y" Surabaya Dengan Structural Equation Modeling. Tax & Accounting Review, 4 (2) . [6]  Ernawati,  W.  D.  (2018). Perpajakan  Terapan Lanjutan. Malang: Polinema Press.
[7] Fuadi, A. &. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas  pajak,  sanksi  perpajakan  dan  biaya kepatuhan  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM. Tax  &  Accounting  Review, 1(1) .
[8]  Ghozali.  (2011). Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS (Vol.  Cetakan  ke VII).  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
[9]  Juli  Ratnawati,  R.  I.  (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish.
[10] Mohdali. (2014). The Influence of religiosity on taxpayers'  complience  attitudes  (empirical evidence  from  a  mixed  metods  study  in
Malaysia). Accounting  Research  Journal, 27(1) , 71-91.
[11]  Ni  Ketut  Mulisari,  P.  E.  (2011).  Pengaruh Persepsi  Tentang  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  pada  Kepatuhan Pelaporan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar Timur. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan  Bisnis ,
6.
[12]  Novita  Indriyani,  N.  S.  (2018).  Pengaruh Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan
Pajak dan Penerapan  E-Filling  Pada  Kepatuhan  Wajib
Pajak. E-JRA, 7(7) .
[13]  Olivia,  G.  (2019). CITA:  Penurunan  Tarif  PPh Badan  bukan  sekadar  soal  kompetisi.
Jakarta. Retrieved from https://nasional.kontan.co.id/news/cita- penurunan-tarif-pph-badan-bukan-sekadar-
soal-kompetisi
[14]  Pramana,  G.  (2017).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  minat  wajib  pajak  untuk mengukur  e-filling. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi, 6(9) .
[15]  Putu  Rara  Susmita,  N.  L.  (2016).  Pengaruh Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan, Biaya  Kepatuhan  Pajak,  dan  Penerapan  E- Filling  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana,  14 , 1239-1269.
[16]  Rahayu,  S.  K.  (2010). Perpajakan  Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
[17]  Rahman,  A.  (2010). Panduan  Pelaksanaan Administrasi Perpajakan. Bandung: Nuansa.
[18]  Santoso,  Y.  I.  (2019). Begini  Saran  CITA  untuk mengoptimalkan  penerimaan  pajak  tahun ini. Jakarta.
Retrieved
from https://amp.kontan.co.id/news/begini-saran- cita-untuk-mengoptimalkan-penerimaan- pajak-tahun-ini
[19] ] Setiadi. (2019). Buku Praktikum Pajak. Jakarta: Qiara Media.
[20]  Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian. Bandung: Alfabeta.
[21]  Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Bisnis. Bandung: Alfabeta.
[22]  Uly, Y.  A. (2019). Pelaporan SPT Baru 61,7%, Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Rendah. Jakarta. Retrieved from https://economy.okezone.com/read/2019/04/
02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7- tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah
JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Researh) http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar Telp. +62-21-3905050 e-mail: jisamar@stmikjayakarta.ac.id , jisamar2017@gmail.com
e-ISSN: 2598-8719   (Online) p-ISSN: 2598-8700   ( Printed) Vol. 4 No.1 Februari  2020
[23]  Zain,  M.  (2010). Manajemen  Perpajakan.
Jakarta: Salemba Empat.
[24]  Zakaria,  J.  (2009). Kodifikasi  Undang-Undang Tentang  Ketentuan  Umun  dan  Tata  Cara Perpajakan. Jakarta: Andi Mattalata. [25]  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2009  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. https://www.pajak.go.id KMK.No.544/KMK.04/2000