## AKIBAT HUKUM YAYASAN YANG BELUM MENYESUAIKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013

## Nabilla Putri Islami, Paramita Prananingtyas, Fifiana Wisnaeni
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: nabilaputri0902@gmail.com

## Abstract
The aim of this research  is to study and analyze the position of assets of the  foundation that have not  been  adjusted  according  to the  Law  of  the  Foundation  and  the  settlement  of  the  assets  of  the Dewantara Ciptasari foundation according to the Laws of the Foundation through a legal review. 16 /  Pdt.P  /  2015  /  PN  Slw).  The  results  of  this  study  are  the  Legal  Consequences  of  the  Position  of Right  of  Use  as  Foundation  Assets  in  Foundations  that  Have  Not  Adapted  Based  on  Laws  The Foundation will result in the non-recognition of legal entities of foundations whose assets have not been  registered  according  to  Law  No.  28  of  2004  concerning  foundations  and  the  Process  of Settlement of Use Rights as Foundation Assets in Foundations that Have Not Been Adjusted Based on  Foundation  Law,  namely  by  the  issuance  of  Government  Regulation  No.  2  of  2013  is  an opportunity  for  the  Foundation  which  so  far  has  not  adjusted  it  by  attaching  the  documents  that become the foundation registration requirements.

## Keywords: foundation; asset; adjustment .

## Abstrak
Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis kedudukan  aset  dari  yayasan  yang  belum  disesuaikan  menurut  Undang-Undang  Yayasan  dan penyelesaian  terhadap  aset  yayasan  Dewantara  Ciptasari  menurut  Undang-Undang  Yayasan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatife .  Hasil  penelitian  ini  adalah Akibat  Hukum  dari  Kedudukan  Hak  Pakai  Sebagai  Aset  Yayasan  Pada  Yayasan  Yang  Belum Disesuaikan  Berdasarkan  Undang-Undang  Yayasan  akan  mengakibatkan  tidak  diakuinya  badan hukum dari yayasan yang belum didaftarkan asetnya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang  yayasan  dan  Proses  Penyelesaian  Terhadap  Kedudukan  Hak  Pakai  Sebagai  Aset  Yayasan Pada  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Berdasarkan  Undang-Undang  Yayasan  yaitu  dengan terbitnya  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2013  merupakan  kesempatan  bagi  Yayasan  yang selama  ini  belum  menyesuaikan  dengan  melampirkan  dokumen-dokumen  yang  menjadi  ketentuan pendaftaran yayasan.
Kata kunci : yayasan; aset; penyesuaian.

## A. Pendahuluan
Yayasan  adalah  badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan kemanusiaan,  yang  tidak  mempunyai  anggota.  Undang-Undang  yang  mengatur  tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan, memerlukan  suatu  aturan  tentang  pelaksanaannya,  maka  dibentuklah  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2008  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  tentang Yayasan. (Ais, 2000)
Pemindahan hak atas kekayaan Yayasan harus memperhatikan ketentuan yang diatur di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2004.  Prinsipnya  berdasarkan  ketentuan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan,  pemindahan  hak atas kekayaan Yayasan dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan persetujuan dari Pembina Yayasan. Syarat dan ketentuan  lainnya  berkaitan  dengan  hal tersebut harus  memperhatikan lebih  lanjut  ketentuan  yang  ada  dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan  misalnya  siapa  yang berwenang  mewakili  Pengurus  dan  bagaimana  bentuk  persetujuan  yang  diberikan  oleh Pembina. (Supramono, 2008)
Pasal 71 ayat (2) Perubahan UU Yayasan, yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat (1)  Perubahan  UU  Yayasan, wajib  menyesuaikan  anggaran  dasarnya  dengan  UU  Yayasan  dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahun untuk memperoleh status sebagi badan hukum. Dan pada Pasal 71 ayat (4) Perubahan UU Yayasan menetukan bahwa yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  Yayasan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2),  tidak  dapat  menggunakan  kata  “Yayasan”  didepan  namanya  dan  dapat dibubarkan  berdasarkan  putusan  Pengadilan  atas  permohonan  Kejaksaan  atau  pihak  yang berkepentingan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  jika  kita  berpegang  pada  ketentuan  Pasal  71  UU Yayasan  maka  dengan  lewatnya  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam  UU  Yayasan  berarti yayasan-yayasan  yang  tidak  menyesuaikan  anggaran  dasarnya  dengan  UU  Yayasan  tidak dapat  lagi  melakukan  penyesuaian  anggaran  dasar  dan  dengan  demikian  yayasan  tersebut menjadi tidak berbadan hukum dan dapat dibubarkan, kecuali dilakukan perubahan kembali
atas  Pasal  71  UU  Yayasan  tersebut.  Perubahan  kembali  Pasal  71  Perubahan  UU  Yayasan tersebut tentunya harus dilakukan dengan suatu UU.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2013,  pemerintah  bersama  pembuat  UU bermaksud  membuka  kembali  kemungkinan  yayasan  lama  yang  belum  menyesuaikan anggaran  dasar  nya  dengan  Perubahan  UU  Yayasan  (Yayasan  yang  sudah  tidak  lagi  dapat menggunakan  kata  “Yayasan”  didepan  namanya)  untuk  dapat  melakukan  penyesuaian anggaran  dasar  dengan  persyaratan  tertentu.  Yayasan  yang  tadinya  sudah  tidak  dapat  lagi dilakukan  penyesuaian  anggaran  dasar  karena  telah  lewatnya  jangka  waktu  penyesuaian, sekarang kembali dapat melakukan penyesuaian
Yayasan  yang  telah  berdiri  sebelum  diterbitkannya  UU  Yayasan  namun  tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar sampai batas jangka waktu yang ditentukan oleh UU Yayasan, maka yayasan tersebut tidak lagi berbadan hukum. Kemudian apabila berdiri suatu badan usaha  yang didirikan oleh suatu  yayasan, dimana  yayasan tersebut kehilangan status badan  hukumnya  karena  tidak  melakukan  penyesuaian  anggaran  dasar,  maka  secara otomatis kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha tersebut tidak memiliki legalitas. Perkembangan  Yayasan  saat  ini  sangat  pesat,  kebanyakan  orang  lebih  memilih  mendirikan yayasan dengan tujuan mencari keuntungan, contohnya mendirikan rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya, banyak yang menyimpang dari tujuan awal suatu yayasan, dan hal itu dalam prakteknya tidak bisa dihindari. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang  No.  16 Tahun  2001  tentang  Yayasan  telah  memberikan  kejelasan  tentang Yayasan, namun masih ada beberapa hal yang belum diatur

## 1. Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Apeldoorn, 1996).
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

## Rumusan Masalah
Atas  dasar  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi  perumusan  masalah adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Akibat Hukum Yayasan Yang Belum Menyesuaikan Dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2013  2)  Bagaimana  penyelesaian  terhadap aset  yayasan  Yayasan  Yang  Belum  Menyesuaikan  Dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun 2013

## Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil- hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin persamaan  pada  “Akibat  Hukum  Yayasan  Yang  Belum  Menyesuaikan  Dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013”
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  penulis  mendapat  penelitian  dalam  bentuk  jurnal yang  ditulis  oleh  Benhard  Kurniawan  Pasaribu  di  tahun    2013dengan  judul “Pertanggungjawaban Hukum Yayasan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU  Yayasan  Terhadap  Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan  Berkekuatan  Hukum  Tetap”,  yang mengungkapkan  dua  pokok  permasalahan,  yaitu:  pertama  bagaimana  kekuatan  eksekusi putusan pengadilan terhadap Yayasan yangtidak memenuhi Pasal 71 (2) UU Yayasan, akan tetapi  tetapmenggunakan  kata  “Yayasan”  di  depan  namanya  dalam  melakukanperbuatan hukum.  Kedua  Pertanggunggjawaban  Hukum  Yayasan  yang  Belum  memperoleh pengesahan  badan  hukum  berdasarkan  Pasal  71  ayat  (2)  UUYayasan  Terhadap  Perbuatan Hukum Atas Namanya (Pasaribu, 2013).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Nur  Hidayah  pada  tahun  2013  dengan  judul “Pertanggungjawaban  Organ  Yayasan  Atas  Pailitnya  Yayasan  Menurut  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”  yang mengungkapkandua  permasalahan  yaitu:  pertama  bagaimana  pengaturan  hukum tentangpengelolaan  yayasan  menurutUndang-Undang  No.  16  Tahun  2001  Jo.Undang- Undang  No.  28  Tahun  2004Tentang  Yayasan.  Kedua  pertanggungjawaban  organyayasan atas pailitnya Yayasan (Hidayah, 2013).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Eddy  Putra  Meliala  pada  tahun  2013  dengan  judul “Pertanggungjawaban  Pengurus  Yayasan  Terhadap  Pailitnta  Yayasan  Menurut  Undang-
undang  No.  16  Tahun  2001  Serta  Perubahannya  (Undang-undang  No.  28  Tahun  2004 Tentang  Yayasan)”  yang  mengungkapkan  tiga  permasalahan  yaitu:  pertama  bagaimana pengaturanyayasan  menurut  Undang-Undang  Nomor  16Tahun  2001  jo.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun2004.  Kedua  bagaimana  kepailitan  pada  Yayasan.  Ketiga  bagaimana pertanggungjawaban pengurusyayasan terhadap pailitnya yayasan (Meliala, 2013).

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif. Metode  penelitian  ini  merupakan  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  dimana  metode  atau cara  yang  dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka yang ada.  (Soekanto and Mamuji,  2009) Tahapan pertama penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  obyektif  (norma  hukum),  yaitu dengan  mengadakan  penelitian  terhadap  masalah  hukum.  Tahapan  kedua  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum  subjektif  (hak  dan kewajiban).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Akibat  Hukum  Yayasan  Yang  Belum  Menyesuaikan  Dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013
Perubahan  Undang-Undang  Yayasan  sesuai  dengan  konsideran  Undang-Undang No.  28  Tahun  2004  disebabkan  karena  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2001  dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat,  serta  terdapat  beberapa  substansi  yang  dapat  menimbulkan  berbagai penafsiran.
Yayasan  yang  sebelumnya  ada  dinyatakan  tetap  diakui  sebagai  badan  hukum, apabila dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Yayasan.  Yayasan  dengan  kategori  tersebut  wajib  menyesuaikan  Anggaran  Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan (Kusumastuti & Suhardiadi, 2003).
Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata  yayasan  di  depan  namanya  dan  dapat  dibubarkan  berdasarkan  keputusan  Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Borahima, 2010).
Yayasan lama yang berstatus badan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan  ayat  (3)  Perubahan  Undang-Undang  Yayasan.  Pasal  71  ayat  (1)  menyebutkan  pada saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Yayasan  yang  telah  didaftarkan  di  Pengadilan Negeri  dan  diumumkan  dalam  Tambahan  Berita  Negara  Republik  Indonesia  atau didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dan  mempunyai  izin  melakukan  kegiatan  dari  instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum.
Berdasarkan  Pasal  71  ayat  (1)  Undang-Undang  Yayasan  tersebut  di  atas  pada dasarnya  tetap  mengakui  suatu  yayasan  yang  telah  di  dirikan  sebelum  Undang-Undang Yayasan  ini  terbit  asalkan  yayasan  tersebut  telah  didaftarkan  di  Pengadilan  Negeri  dan diumumkan dalam Tambahan  Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan  Negeri  dan  memiliki  izin  untuk  melakukan  kegiatan  dari  instansi  terkait, dengan  jangka  waktu  penyesuaian  anggaran  dasar  paling  lambat  3  (tiga)  tahun  sejak tanggal UU Yayasan tersebut berlaku. Perubahan  Undang-Undang Yayasan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, oleh karena itu berdasarkan perubahan Undang-Undang Yayasan, yayasan  lama  yang  belum  menyesuaikan  anggaran  dasar  sampai  tanggal  6  Oktober  2008 tidak dapat diakui sebagai badan hukum.
Pasal  71  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  mengatur  tentang kedudukan  yayasan  yang  telah  didirikan  sebelum  Undang-Undang  itu  berlaku  tetapi Yayasan  itu  belum  diakui  sebagai  badan  hukum.  Yayasan  yang  belum  diakui  sebagai badan  hukum  ini  dapat  memperoleh  status  badan  hukum  dengan  cara  menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang dan mengajukan permohonan status badan  hukum kepada Menteri paling  lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 ini mulai berlaku yaitu tanggal 6 Oktober 2006.
Ketentuan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud  pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata  yayasan  di  depan  namanya  dan  dapat  dibubarkan  berdasarkan  keputusan  Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
Ketentuan  pasal  71  Undang-Undang  Yayasan  tersebut  dipertegas  kembali  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  63  tahun  2008  yang  merupakan  peraturan  pelaksana  dari Undang-Undang Yayasan tersebut.
Pasal  39  Peraturan  Pemerintah  No.  63  tahun  2008  telah  dirubah  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.2  Tahun  2013  menyebutkan  bahwa,  Yayasan  yang  belum memberitahukan  kepada  Menteri  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
pasal  71  ayat  (3)  Undang-undang  tidak  dapat  menggunakan  kata  yayasan  di  depan namanya  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  71  ayat  (4)  Undang-undang  dan  tidak  lagi melakukan  kegiatannya  3  (tiga)  tahun  berturut-turut  harus  melikuidasi  kekayaannya  serta menyerahkan  sisa  hasil  likuidasi  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  68  Undang-Undang.  Pasal  36  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  63  tahun  2008 menyebutkan  bahwa:  “Yayasan  yang  telah  didirikan  sebelum  berlakunya  Undang-undang dan  tidak  diakui  sebagai  badan  hukum  dan  tidak  melakukan  ketentuan  pasal  71  ayat  (2) Undang-Undang,  harus  mengajukan  permohonan  pengesahan  akta  pendirian  untuk memperoleh  status  badan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  15”.  Pasal  15  ayat (3)  Peraturan  Pemerintah  No.  63  tahun  2008  menyatakan  bahwa  Pengajuan  permohonan pengesahan  akta  pendirian  yayasan  untuk  memperoleh  status  badan  hukum  Yayasan sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  harus  disampaikan  kepada  Menteri  adalah  paling  lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.
Yayasan  yang  telah  berdiri  sebelum  Undang-Undang  Yayasan  Nomor  16  Tahun 2001, telah terdaftar di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau Yayasan yang terdaftar di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan  kegiatan  dari  instansi  terkait,  diakui  sebagai  bahan  hukum,  dengan  ketentuan dalam  waktu  paling  lambat  5  (lima)  tahun  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Yayasan Nomor  16  Tahun  2001  wajib  menyesuaikan  Anggaran  Dasarnya  dengan  ketentuan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
Bagi  Yayasan  yang  hendak  mengalihkan  aset  yayasan  kepada  pihak  ketiga  tetapi yayasan tersebut belum  melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan wajib melakukan  penyesuaian  sebelum  melakukan  pengalihan  aset  kepada  pihak  luar,  dengan memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan, untuk  mendukung  maksud dan tujuan dari Yayasan tersebut, para Pengurus dari Yayasan tersebut sepakat  untuk menjual  asset yayasan kepada pihak ketiga, sesuai  yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina.
2. Penyelesaian  Terhadap  Aset  Yayasan  Akibat  Hukum  Yayasan  Yang  Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 ternyata peraturan tersebut belum  dapat  secara  tuntas  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  yayasan-
yayasan  yang  sudah  lahir  sebelum  Undang-Undang  Yayasan  karena  sampai  dengan  saat sebelum  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2013  banyak  yayasan-yayasan yang  lahirnya  sebelum  Undang-Undang  Yayasan  yang  tetap  melakukan  kegiatan- kegiatannya,  tetapi  secara  kelembagaan  yayasan  tersebut  sudah  tidak  eksis  lagi  karena tidak  melaksanakan  penyesuaian  dan  melaporkan  kepada  Menteri  sebagaimana  diminta oleh  Undang-Undang  maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008.  (Henricus, Subekti & Mulyoto, 2008)
Yayasan seperti itu dapat disebut sebagai Yayasan yang tidak pernah menyesuaikan angg  aran  dasarnya  atau  Yayasan  yang  mati  suri  tidak  harus  di  likuidasi  tapi  Yayasan tersebut  dapat  dihidupkan  kembali  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. (Ais, 2006)
Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi  belum  melaporkan  kepada  Menteri  di  dalam  tenggang  waktu  1  tahun  setelah penyesuaian,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  39  PP  Nomor  63  Tahun  2008,  tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya (Pasal 71 ayat 4) harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil  likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  68  Undang-Undang.  Setelah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah nomor 2 Tahun 2013 ini, bagi yayasan yang mengalami keadaan seperti ini dapat tertolong sesuai  dengan  pasal  39  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2013,  yaitu  dengan  cara membuat  laporan  kegiatan  yayasan  selama  3  tahun  berturut-turut  sesuai  dengan  anggaran dasarnya, dengan dilampirkan pada akta penyesuain yang pernah dibuat.
Peraturan Pemerintah  Nomor 2  Tahun 2013 mempunyai  fungsi untuk memberikan kemungkinan bagi yayasan-yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan masih dimungkinkan kembali untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Peraturan ini  berlaku  khusus  untuk  kepentingan  yayasan  yang  lahir  sebelum  terbitnya  Undang- Undang  Yayasan  yang  belum  sempat  melakukan  penyesuaian  atau  melaporkan  kepada menteri  dan  yayasan  yang  tidak  diakui  sebagai  badan  hukum  agar  dapat  eksis  kembali secara kelembagaan. (Adjie & Hafid, 2013)
Proses  pemindahan  hak  atas  kekayaan  Yayasan  harus  memperhatikan  ketentuan yang diatur di dalam UU Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 tahun  2004 (UU Yayasan). Prinsipnya  berdasarkan ketentuan  yang diatur dalam  Undang- Undang  Yayasan,  pemindahan  hak  atas  kekayaan  Yayasan  dilakukan  oleh  Pengurus Yayasan  dengan  persetujuan  dari  Pembina  Yayasan.  Syarat  dan  ketentuan  lainnya
berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran  Dasar  Yayasan,  misalnya  siapa  yang  berwenang  mewakili  Pengurus  dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina. (Margono, 2015)

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  dapat  diperoleh  kesimpulan yang diantaranya Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Terhadap  Yayasan  Yang  Tidak  Berstatus  Badan  Hukum  yaitu  untuk  yayasan  yang  sudah “mati‟  adalah  yayasan  tersebut  tetap  tidak  dapat  memperoleh  status  badan  hukum  dan  akta tersebut dapat dibatalkan. Yayasan tersebut  dapat  “hidup  kembali”  atau  dapat  memperoleh kembali    status    badan  hukumnya  hanya  dengan  merevisi  Pasal  71  Undang-undang  Yayasan dengan  Perubahan  Undang-undang  Yayasan,  bukan  dengan  merevisi    Peraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Sesuai dengan teori badan  hukum, khususnya dalam teori harta kekayaan  bertujuan dan teori harta kekayaan  yang dimiliki  oleh  seseorang    karena  jabatannya,  suatu  yayasan  haruslah  berbadan  hukum  karena sesuai  dengan  unsur-  unsurnya,  suatu  yayasan  merupakan  sebuah  badan  yang  memiliki  harta kekayaan yang berdiri sendiri, memiliki pengurus, bertujuan melayani kepentingan tertentu dan harta kekayaannya sah untuk diorganisasikan.
Penyelesaian  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2013  Terhadap Yayasan-Yayasan  Yang  Tidak  Berbadan  Hukum  disebabkan  oleh  :  kurangnya  pemahaman masyarakat  terhadap  ketentuan  hukum  mengenai  yayasan,  antara  lain  ada  yang  beranggapan kalau  di  masa  lalu  orang tuanya  sebagai  pendiri  yayasan,  maka  semua  aset/kekayaan  yayasan tersebut, semua ahli  waris pendiri tersebut turut serta memilikinya,  lebih  lanjut dari anggapan yang  demikian,  maka  yang  merasa  sebagai  ahli  waris  dari  pendiri  yayasan  tersebut  merasa berhak    dan  sudah  sewajarnya  kalau  minta  didudukkan  sebagai  Pembina,      Pengurus  atau Pengawas  di  dalam  Yayasan  tersebut  dan  masing-masing  pengurus  mengklaim  terkait  siapa yang  paling  berhak  terhadap  aset-aset/kekayaan  yayasan,  dan  setiap  kubu  menghadap  pada masing-masing  Notaris  untuk  melakukan  penyesuaian/perubahan  Anggaran  Dasar  dari Yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU-BUKU
Adjie,  Habib,  and  Muhammad  Hafid.  (2013). Kompilasi  Peraturan  Perundang-Undangan Yayasan . Semarang: Pustaka Zaman.
Ais, Chatamarassjid.  (2000). Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba . Bandung: Citra Aditya Bakti.
———. (2006). Badan Hukum Yayasan . Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Borahima,  Anwar.  (2010). Kedudukan  Yayasan  Di  Indonesia .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Kusumastuti,  Arie,  and  Maria  Suhardiadi.  (2003). Hukum  Yayasan  Di  Indonesia .  Jakarta: PT. Abadi.
Margono, Suyud. (2015). Badan Hukum Yayasan, Dinamika Praktek, Efektifitas & Regulasi Di Indonesia . Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamuji.  (2009). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Subekti,  Henricus,  and  Mulyoto.  (2008). BADAN  USAHA  PENGERTIAN,  BENTUK  DAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA-AKTANYA . Edisi Revisi. Cakrawala Media. Supramono, Gatot. (2008). Hukum Yayasan Di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.

## B. JURNAL
Hidayah,  Nur.  (2013).  “Pertanggungjawaban  Organ  Yayasan  Atas  Pailitnya  Yayasan Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Jo  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.” Transparency Journal of Economic Law 2 (2).
Meliala,  Eddy  Putra.  (2013).  “Pertanggungjawaban  Pengurus  Yayasan  Terhadap  Pailitnta Yayasan  Menurut  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2001  Serta  Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan).” Transparency Journal  of Economic Law 1 (2).
Pasaribu,  Benhard  Kurniawan.  (2013).  “Pertanggungjawaban  Hukum  Yayasan  Yang  Tidak Memenuhi  Ketentuan  Pasal  71  Ayat  (2)  UU  Yayasan  Terhadap  Pelaksanaan Eksekusi  Putusan  Berkekuatan  Hukum  Tetap.” Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya .

## C. UNDANG-UNDANG
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang Yayasan .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan .
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan .