## Abdul  Gani Isa
Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

## Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim Al-Qur’an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai  C ivil Society di Aceh
Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul  Kadir Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

## Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi  Syariat Islam di Aceh

## Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

## Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

## Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian  Hukum Islam dan Pranata Sosial

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam  dan Pranata Sosial Vol.  14,  No.  1,  2012

## PENGARAH
Nazaruddin A.Wahid

## PENANGGUNG JAWAB
Muhammad Yasir Yusuf
KETUA Kamaruzzaman
SEKRETARIS Husni Mubarrak
BENDAHARA Ayumiati

## EDITOR
Abdul Jalil Salam Hafas Furqani Nilam Sari Ali Azharsyah Chairul Fahmi Dedi Sumardi

## LAY OUT
Azkia
SEKRETARIAT Rasyidin Ubaidillah
MEDIA  SYARI'AH , is  a  six-monthly  journal  published  by  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the State  Islamic  University  of  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  The  journal  is  published  since  February  1999 (ISSN. 1411-2353).  Number, 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA SYARI'AH , envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and  progressive about the development, pengembanan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in  this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA  SYARI'AH , editorial  Board  composed  of  national  and  international  academia,  part  of which  are  academicians  of  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the  State  Islamic  University  of  Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.
Editor Office : MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23111 E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id No. Telp (0651)7557442, Fax. (0651) 7557442

## Table of Contents

## Articles
1 Abdul Gani Isa Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)
39

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
65 Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
97 Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam
dalam Pensyariatan Hudud

## 121 Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai C ivil Society di Aceh

## 145 Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul Kadir
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu- Islam Modern
283 Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## 201 Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

## 231 Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
245 Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Ekonomi Islam

## Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

## Abdul Gani Isa
Abstrak: Mengemukanya  isu  pelaksanaan  syari’at  Islam  di Indonesia  ke  ranah  publik  pada  dasarnya  sudah  dimulai  sejak perumusan bentuk negara Indonesia  pasca kemerdekaan.  Isu tersebut lebih  gencar  lagi  disuarakan  pada  era  reformasi,  pasca  runtuhnya rezim Orde Baru, terlebih setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sejalan dengan  hal  itu,  pelaksanaan  Syari’at  Islam  di  Provinsi  Aceh memiliki  legalitas  dan  legitimasi  dalam  konstitusi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  serta  sejalan  dengan  Pancasila  dan UUD  1945.  Pengakuan negara terhadap pelaksanaan  syari’at Islam di  Aceh  sebagai  bagian  dari  otonomi  khusus,  didasarkan  pada Undang-undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan  Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh. Dari kedua  undang-undang  tersebut,  telah  disahkan  sejumlah  qanun di  bidang  Syariat  Islam  dalam  mempercepat  pelaksanaan  dan implementasinya di provinsi Aceh.
Kata Kunci: Syariah, Qanun,  Otonomi Khusus
Abstract: The  appearance  of  Islamic law  implementation  demand in  public  domain  in  Indonesia has its root since  the  formation era of  Republic  Indonesia  after  independence.  However,  this  issue became  more  important  after  reformation  era,  especially  after  the fall  of  new  order  regime and  enactment  of  Law  No.  22/1999    on Regional/Provincial  Government.  Meanwhile,  the  implementation of  Islamic law  in  Aceh  has  its  own  legality  and  legitimacy  in  the framework of  Indonesian law  state and  in  line  of  its  constitution. This  grant  of  acknowledgment  to  implement  sharia  law  for  Aceh based on Law No.44/1999  on Special Status  of Aceh Province  and Law  No.  11/2006    on  Aceh  Government.  Legally  based  on  both law, some provincial  regulations  have been enacted to speed  up the implementation of sharia law in Aceh.
Keyword: Sharia law, Provincial Regulation, Special Authonomy

## PENDAHULUAN
rus  reformasi    telah    bergulir    di    Indonesia  mulai tahun 1998. Reformasi menuntut adanya demokratisasi dalam  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa,  bernegara   dan   juga  dalam   proses pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  akibat    reformasi yang paling mendasar adalah dalam hal sistem pemerintahan.    Pada  era  reformasi  telah  lahir  dua  undang- undang  pemerintahan  daerah  yang  mengatur  lebih  lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  sebagaimana  amanat  Pasal  18  UUD 1945.  Kedua  undang-undang  tersebut  adalah  Undang- undang  Nomor  22 Tahun  1999 tentang   Pemerintahan  Daerah yang  kemudian  disempurnakan  menjadi  Undang-undang Nomor  32  Tahun    2004    tentang    Pemerintahan  Daerah. Lahirnya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tersebut yang  kemudian disusul  dengan    Undang-  undang  Nomor  25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan    Antara  Pusat dan    Daerah    yang  merupakan  koreksi    total  atas  Undang- undang  Nomor  5    Tahun    1974    tentang    Pemerintahan  di Daerah,    dalam    upaya    memberikan  otonomi  yang  cukup luas  kepada    daerah    sesuai    dengan    cita-  cita    UUD    1945. Undang-undang  Nomor  22    Tahun    1999    tersebut    mulai berlaku  pada    tanggal  7    Mei    1999,  terlahir    sebagai pelaksanaan  Ketetapan    MPR–RI  Nomor  XV/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan Otonomi  Daerah    dan    juga  dalam kerangka    UUD  1945.  Seperti  proses  lahirnya  beberapa undang-undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebelumnya, Undang-undang  Nomor  22  Tahun    1999  ini    juga  terkesan merupakan  pergeseran    dari    ekstrim    yang  satu    ke  ekstrim yang lainnya,  sesuai  dengan  kondisi  politik  saat  itu.  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  1999  merupakan  pergeseran “pendulum”  yang  cukup  drastis  dari  kondisi    sentralistis    ke
A
arah  desentralisasi yang lebih luas  (Marbun, 2005:  101).
Dalam   Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999  tersebut, asas  pemerintahan yang  digunakan adalah  asas  desentralisasi dengan   memperkuat fungsi  DPRD/DPRA  dalam    pembuatan Peraturan  Daerah    atau  Qanun.  Akan  tetapi,    karena dipandang  oleh  kaum    reformis    dan    para  pakar  otonomi daerah    undang-undang  ini  banyak  mengandung  kelemahan yang  tidak  sesuai  lagi  dengan    tuntutan  reformasi      maka diusulkan  untuk      dilakukan  revisi,    yang    selanjutnya, lahirlah  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  merupakan  koreksi  total  atas kelemahan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  1999,  dan  bersamaan  dengan    itu  kemudian  disusul dengan    lahirnya    Undang-undang  Nomor  33  Tahun    2004 tentang    Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah yang tepatnya terjadi  pada  tanggal  15  Oktober 2004.
Maraknya   berbagai   tuntutan   demokratisasi  di   berbagai sektor    kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  pada  era reformasi ini, sektor pembangunan hukum mutlak membutuhkan  pembenahan  secara  integral  baik  dari  segi penegakan  supremasi  hukum,  juga  dalam  pembentukan  dan penciptaan  suatu  produk  hukum  yang  responsif    terhadap dinamika dan  kebutuhan hukum masyarakat   secara nasional. Suatu    hal    yang    fenomenal  sifatnya,    semangat  otonomi daerah    yang    berlebihan  telah  berdampak  pada    beberapa daerah    yang    berbasis    Islam    kuat    mulai    menuntut diberlakukannya syari’at Islam secara operasional
implementatif,  seperti:  Daerah    Istimewa    Aceh,  Sulawesi Selatan,  Gorontalo, Riau, Kabupaten Cianjur, dan
Kabupaten  Tasikmalaya.1  Hal  ini  tampak   dengan   jelas pada kasus  penerapan  hukuman  “rajam”  yang  diberlakukan  pada
salah  satu  anggota    Laskar  Jihad  Ahlus  Sunnah  wal-Jama’ah sebagai  wujud   penegakan  Syari’at Islam  (GATRA,  2001).    Di Aceh  juga  muncul  peradilan  rakyat  seperti  pasangan  tanpa nikah   diarak  warga  di  Kluet  Utara,  Aceh  Selatan, agen   ganja diarak    masa    di    Simpang    Tiga  Pidie,    empat    WTS  dicukur dan    diarak    di    Banda    Aceh  (Rusjdi,    2003:    96).    Kasus  ini menimbulkan  kerancuan  dan    ketidakpastian  hukum  serta semakin  menambah  kesemrautan  hukum  dalam      sistem hukum  nasional,  karena    secara    yuridis    formal  penerapan hukuman  “rajam”  dan  main    hakim    sendiri    tidak  dikenal bahkan  dilarang    oleh  hukum  positif    Indonesia,  sehingga menjadi  persoalan  yuridis    dalam    konteks    Negara    Kesatuan Republik Indonesia.
Persoalan  antagonis dari kasus hukum  di atas, menunjukkan  belum    terakomodasinya  aspek-  aspek  hukum Islam    secara  komprehensif  dalam    sistem    hukum  nasional. Padahal  kedudukannya  baik    secara    filosofis    maupun ideologis   sangat   kuat.   Dalam   falsafah   Pancasila   misalnya, spirit  hukumnya  adalah  hukum  yang  mengandung  dimensi ketuhanan  atau  tidak  bertentangan  dengan  ajaran    agama, menghargai  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan, menjaga    kesatuan  dan  persatuan,  berwatak    demokratis  dan berintikan  keadilan  sosial.  Sementara   itu,  dalam   UUD  1945 Pasal  29  ayat  (1)  ditegaskan   bahwa  “negara  berdasarkan atas Ketuhanan  yang  Maha  Esa”,  dan  ayat  (2),  “negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing,  dan  untuk    beribadah  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu”.  Jadi  kedudukan  hukum  Islam  yang sangat    kuat    dalam    sistem    hukum  nasional,  bukan    karena mayoritas penduduk  Indonesia adalah beragama Islam,  akan tetapi  lebih  didasarkan pada  adanya  hubungan antara  negara yang  menganut  faham    negara  hukum  dan  negara  berdasar
atas  Ketuhanan Yang Maha  Esa.
Selama    ini,    garis  kebijakan  politik    hukum  terhadap legislasi  hukum  Islam    ke  dalam    format  hukum  positif nasional,  terbatas    pada    hukum  keluarga (al-Ahwal    as- Syakhshiyyah) yang    hanya  berlaku  bagi  umat    Islam, khususnya pemberlakuan syari’at Islam  di daerah.
Misalnya  dengan    lahirnya    Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang   Perkawinan dan  PP No.  28  Tahun  1977 tentang    Perwakafan    Tanah  Milik.  Kedua  aturan    hukum organik    ini  kemudian  diperkokoh  dalam    wadah    peradilan dengan    melahirkan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun    1989 tentang    Peradilan  Agama.  Kemudian  INPRES  Nomor  1 Tahun    1991    tentang    Kompilasi    Hukum  Islam,    Undang- undang  Nomor  17    Tahun    1999    tentang    Penyelenggaraan Ibadah    Haji,    Undang-  undang  Nomor  38    Tahun    1999 tentang      Pengelolaan    Zakat,    dan    Undang-undang  Nomor 40  Tahun    2004    Tentang  Wakaf  Sedangkan    aspek  hukum lainnya    yang  bersifat  publik,    seperti  hukum  ketatanegaraan nyaris    tidak    terakomodasi  ke  dalam    format    hukum nasional,  sehingga    maraknya  tuntutan  formalisasi  syari’at Islam    ke  dalam    format    hukum  positif    menjadi  suatu    hal yang  tidak  terelakkan    sebagaimana  kasus    penerapan hukuman  “rajam”,   “main   hakim   sendiri”   di  atas.  Di bidang hukum  ketatanegaraan, ada  keinginan  dari  berbagai    Ormas Islam,    seperti    Front    Pembela  Islam  (FPI),  Kesatuan  Aksi Mahasiswa  Muslim  Indonesia  (KAMMI),  Gerakan  Pemuda Islam  (GPI),  Pelajar  Islam  Indonesia  (PII),  Himpunan Mahasiswa  Muslim  Antar  Kampus  (HAMMAS),  Pergerakan Islam    Untuk    Tanah    Air  (PINTAR),  Himpunan  Mahasiswa Islam    (HMI),    Komite    Indonesia  Untuk  Solidaritas  Dunia Islam  (KISDI),  Dewan  Dakwah  Islamiyah    Indonesia  (DDII),
Front  Pemuda  Islam  Surakarta    (FPIS),    Ikatan    Keluarga Muslim    Internasional  (IKMAL),  dan    beberapa  partai politik  (Parpol)  yang  berasaskan  Islam  antara    lain  PPP  dan PBB untuk   memasukkan ‘tujuh  kata’  Piagam Jakarta  (dengan kewajiban    menjalankan  “syari’at  Islam”  bagi  pemeluk- pemeluknya)  yang  terdapat dalam  “Piagam  Jakarta”  ke dalam amandemen UUD  1945  Pasal  29  secara eksplisit.
Namun,    selain    tuntutan  di    atas    juga    ada    kalangan ORMAS  keagamaan  seperti   NU   dan Muhammadiyah  serta Forum    Kebangsaan    Pemuda  Indonesia  (FKPI)  yang beranggotakan  antara  lain    Pergerakan      Mahasiswa      Islam Indonesia  (PMII),   Gerakan   Mahasiswa   Nasional  Indonesia (GMNI),    Mahasiswa    Budhis  Indonesia  (HIMABUDHIS), Pergerakan    Mahasiswa    Katolik  Indonesia  (PMKRI),  Ikatan Pelajar  Nahdlatul  Ulama    (IPNU),    Ikatan    Putra-Putri Nahdlatul  Ulama   (IPPNU), dan  Kesatuan  Mahasiswa  Hindu Dharma  Indonesia  serta  sederetan  intelektual  terkemuka, seperti  Nurcholish  Madjid,    Goenawan  Mohammad,  Masdar F.  Mas’udi,  Faisal  Basri,  dan    lain    sebagainya  yang  menolak masuknya “Piagam  Jakarta”  sebagai  bagian  dari  amandemen terhadap Pasal 29 UUD 1945  (Abdul,  2012:  23).
Pro-Kontra  tentang   “Piagam  Jakarta”  ini  tentu  berkaitan dengan    masalah  formalisasi  syari’at  Islam    di    Indonesia. Bagi  kalangan    yang    sepakat    dengan    penerapan  syari’at Islam    secara  formal  di    Indonesia,  setidaknya  memiliki problematika  yang  cukup   serius  (Kurniawan,  2001:   94-96). Pertama, menyangkut  problem  historis.    Secara  historis, gagasan  formalisasi  syari’at  Islam  dalam politik   kenegaraan merupakan    gagasan    yang    sama    sekali    bukan      baru. Kalangan    Islam    politik  tempo    dulu    memperjuangkannya secara  serius,  sebagaimana  terlihat    dalam    Piagam    Jakarta,
yang lantas  menjadi tonggak  historis  bagi  kalangan   penuntut ide  formalisasi  syari’at  Islam  di  Indonesia. Kedua ,  problem ideologis.    Wacana  ideologis    yang  ditawarkan  kelompok Islam  yang  menghendaki  formalisasi    syari’at    Islam    dalam berpolitik  pun      tidak    mudah  untuk      segera    membuat banyak kalangan   yakin  dan   mengungkapkan  dukungannya- bahkan  oleh    (kebanyakan)  kalangan    ulama  sekalipun. Ketiga, problem  teknis-praktis.  Pertanyaan  yang  saat  ini banyak   dilontarkan  kalangan  awam   berkaitan  dengan    tema ini  adalah,   bagaimana  nanti   teknisnya   pelaksanaan  syari’at Islam,  bila    negara    turut    campur?    Apakah    perlu    dibentuk polisi    pengawas    syari’at?  Bayangan    kerepotan  segera mengilhami banyak   kalangan, tatkala  ide  formalisasi syari’at Islam  disebut.    Sedangkan    bagi  kalangan    yang  dengan    jelas menolak  secara  tegas  masuknya  “Piagam    Jakarta”  dalam konstitusi, sedikitnya   ada  tiga  alasan  (Kurniawan,  2001:  203- 204); Pertama, pencantuman  piagam    ini  akan  membuka kemungkinan  campur   tangan   negara   dalam   wilayah   agama yang  akan    mengakibatkan  kemudharatan  baik  agama  itu sendiri    maupun  pada  negara  sebagai  wilayah  publik. Kedua, usulan  tersebut  akan  membangkitkan  kembali  prasangka- prasangka  lama  dari  kalangan  luar  Islam  mengenai  ‘negara Islam’    di    Indonesia.  Prasangka    ini    jika    dibiarkan,  akan dapat    mengganggu  hubungan-  hubungan  antar  kelompok yang pada ujungnya akan menimbulkan ancaman disintegrasi. Ketiga, tujuh    kata  Piagam    Jakarta  berlawanan dengan    visi  negara    nasional  yang  memberlakukan  semua kelompok  di  negeri  ini  secara  sederajat.    Jika  kewajiban melaksanakan  syari’at  Islam  menjadi  suatu  ketetapan  dalam konstitusi,  maka  hal  itu  akan  menimbulkan  tuntutan  yang sama  pada  kelompok-  kelompok  agama    lain.  Di  tengah- tengah perdebatan tersebut, pemerintah justru mengeluarkan  kebijakan  pemberlakuan  “Syari’at  Islam”
kepada  Daerah    Istimewa    Aceh  melalui    Undang-undang Nomor  44  Tahun    1999    Tentang    Penyelenggaraan Keistimewaan    Propinsi    Daerah    Istimewa    Aceh.  Kebijakan nasional  itu  kemudian  diperkuat  lagi  oleh  peraturan  yang lebih  tinggi  hirarki-nya,  yaitu  TAP MPR  No.  IV  /MPR/1999 Tentang  GBHN,  yang  dalam  salah  satu  ketetapannya  tentang daerah  Aceh  butir  (a)  menyebutkan:  “Mempertahankan integrasi  bangsa  dalam    wadah  Negara  Kesatuan  RI  dengan menghargai  kesetaraan    dan    keragaman  kehidupan  sosial budaya    masyarakat    Aceh  sebagai  daerah    otonomi  khusus yang  diatur   oleh   Undang-undang”.  Wujud   Undang-undang itu    adalah  Undang-undang  No.    18    Tahun    2001    Tentang Otonomi  Khusus    Propinsi    Daerah    Istimewa    Aceh  sebagai Propinsi    “Nanggroe  Aceh  Darussalam”  yang  disahkan  pada tanggal  9  Agustus  2001,  setelah  sebelumnya  RUU  NAD  itu mendapatkan  persetujuan  dari  DPR  bersama    pemerintah pada  tanggal 19  Juli 2001.  Undang-undang Nomor 18  Tahun 2001    ini  dicabut    dengan    disahkannya  Undang-  undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,    permasalahan  yang menarik    untuk    dikaji  adalah, Pertama, bagaimana  implikasi dari  adanya  kebijakan  otonomi  daerah  di  Indonesia  pasca reformasi terhadap perkembangan perda-perda yang dipersepsikan bernuansa  syari’at Islam  tersebut?; Kedua , jenis- jenis  “Perda  Syari’at”  apa  sajakah  yang  telah  diproduk  oleh beberapa  pemerintahan  daerah    di  Indonesia  yang  warga masyarakatnya  mengaspirasikan  untuk    diberlakukannya Syari’at Islam  secara  formal melalui  qanun  tersebut?

## IMPLIKASI  KEBIJAKAN OTONOMI  DAERAH
Secara  teoritis,    untuk    menganalisis  pemberlakuan syari’at  Islam  secara  formal    dalam    konteks  otonomi  daerah
harus    dilihat    dari  perspektif    peraturan  perUndang- undangan.  Dalam    rangka    itu  pula,    maka    harus    mengacu kepada    teori    pertingkatan  hukum  (hirarki    norma hukum/ stufenbau  theory )  dari    Kelsen  yang  dimaksudkan untuk    mengkaji    aspek    kepastian  hukum  dalam    kaitannya dengan    keberlakuan hukum  secara  yuridis,  karena  kepastian hukum  ditentukan  oleh  validitas  atau  kesesuaian  hukum dalam    tatanan  hirarki    peraturan  perUndang-undangan (Hans,    t.t.:  112-115).  Selain  itu,  juga  dimaksudkan  untuk menganalisis keterkaitan antar  norma hukum, yang  mengacu pada  nilai  filosofis  yang  berintikan  pada  rasa  keadilan  dan kebenaran, maupun  nilai  sosiologis  yang  sesuai  dengan    tata nilai    budaya    yang  berlaku    di  masyarakat.  Menurutnya, dalam    General    Theory  of  Law  and    State  disebutkan: The basic  theory  merely  establishes  a  certain  authority,  which  may well in  turn  vest  norm-creating  power in  some other authorities. The  norm  of  dynamic  system have  to  be  created  through  acts of will by those individuals  who have been authorized to create norms by  some  higher  norm.  This  authorization  is  a  delegation.  Norm creating  power is delegated from one authority to another authority; the  former is  the  higher,  the  later the  lower authority.  The  basic norm  of  a  dynamic  system is  the  fundamental  rule  according  to which  the  norms  of  the  system are  to  be  created (Norma  dasar menentukan  otoritas  tertentu,  yang pada    gilirannya memberi  kekuasaan  membentuk  norma  kepada    sejumlah otoritas lain.  Norma-norma  dari  suatu   sistem   yang  dinamis harus    dilahirkan  melalui    tindakan-tindakan  kehendak  dari para    individu  yang  telah    diberi    wewenang    untuk membentuk  norma-norma  oleh  norma  yang  lebih  tinggi. Pemberian wewenang  ini  adalah   suatu  delegasi.  Norma   yang membentuk  kekuasaan  didelegasikan  dari  suatu    otoritas kepada  otoritas  lainnya,  otoritas   yang  pertama adalah otoritas yang  lebih   tinggi,  otoritas   yang  kedua   adalah   otoritas   yang
lebih   rendah.  Norma   dasar dari  suatu   sistem   yang  dinamis adalah   peraturan  fundamental  yang  menjadi  dasar    rujukan bagi pembentukan norma-norma dari  sistem  tersebut) (Hans, t.th.:  112-115).
Teori  stufenbau  mengajarkan  bahwa    secara  formal hukum  merupakan  susunan  hirarki    dari  hubungan- hubungan  normatif.  Norma   yang  satu  berhubungan  dengan norma  yang  lain,    norma  yang    pertama  lebih    tinggi tingkatannya  daripada  norma  yang    kedua    dan    demikian selanjutnya berjenjang dari  atas  ke  bawah.  Hal  ini  berarti,  isi nilai  dari  suatu  norma  dari  norma  yang  di  bawah  dan    yang berikutnya  tidak  boleh    bertentangan,  atau  tidak  boleh    tidak bersesuaian  dengan    norma  yang  di  atasnya.  Setiap  norma hukum  memperoleh  pengesahan dari  norma hukum yang  di atasnya  dan  pada  tingkat  terakhir  semua  norma  hukum memperoleh pengesahan dari  norma dasar  (Kusnu, t.t.: 40).
Dengan      demikian,    suatu      peraturan    hukum    tertentu harus    dapat    dikembalikan    kepada peraturan  hukum  yang lebih    tinggi  tingkatannya.  Dengan    perkataan  lain    dapat dikatakan  bahwa peraturan-peraturan hukum positif  disusun secara  bertingkat  dari  atas,  yaitu  dari  norma  dasar  secara bertingkat  ke  bawah    ke  sesuatu    yang  melaksanakan norma- norma  hukum  tersebut  secara  konkret. Konsekuensinya suatu peraturan  hukum  tertentu  dapat    dievaluasi    kesesuaiannya dengan    peraturan  hukum  yang  lebih  tinggi  tingkatannya (Kusnu,  t.t.: 40).
Dalam  kaitannya  dengan    teori  stufenbau  ini,  maka  jika diperhatikan secara  seksama  Indonesia telah   menganut  teori yang  dapat   dirujuk   dari   Undang-undang  Nomor  10  Tahun 2004 Tentang  Pembentukan Peraturan PerUndang-
undangan,2  dan  peraturan  sebelumnya yaitu  Ketetapan  MPR No.  III/MPR/2000  Tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan PerUndang-undangan  (Sirajuddin,  dkk,  2006:  32).  Menurut Pasal  2  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2004,  Pancasila merupakan sumber dari  segala sumber  hukum negara  (norma fundamental  negara/staat  fundamental  norm)  atau  norma dasar  ( grundnorm,  basicnorm )  yang  menempati  urutan tertinggi  di  puncak    piramida  norma  hukum,  kemudian diikuti  oleh  UUD  1945,  serta  hukum dasar  tidak  tertulis  atau konvensi    ketatanegaraan  sebagai  aturan    dasar  negara  ( staat grund  gesetz ),  dilanjutkan  dengan    Undang-undang/Perpu (formele  gezetz ),  serta  peraturan  pelaksanaan  dan  peraturan otonom (verordenung und autonome satzung ) yang dimulai  dari Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,    dan    Peraturan Daerah    ((Sirajuddin,  dkk,  2006:    32).    Dalam    rangka menganalisis pemberlakuan  syari’at secara  formal  di  berbagai daerah  melalui    beberapa  produk  peraturan  daerah    (Perda), maka  pengklasifikasian uraiannya menjadi sebagai  berikut:
Produk  “Qanun-qanun  Syariah”  di  Provinsi    Aceh dengan  Status  Otonomi Khusus  berdasarkan Hierarki  Formal dan Fungsional .  Perda-perda  dan    Qanun-qanun  ’Syariah’ yang  telah  diproduk  oleh  Pemerintahan  Aceh  dan  yang menjadi obyek  dari  kajian  penelitian ini  adalah  meliputi:
1. Perda   Nomor 5 Tahun  2000  Tentang            Pelaksanaan Syari’at Islam;
2.  Perda      Nomor  33  Tahun    2001    Tentang  Sususnan Organisasi   dan  Tata  Kerja Dinas  Syari’at Islam;
3. Qanun Aceh Nomor 10  Tahun  2002  Tentang  Peradilan Syari’at Islam;
4. Qanun Aceh  Nomor 11  Tahun  2002  Tentang
Pelaksanaan  Syari’at Islam Bidang  Aqidah, Ibadah,  dan
Syiar Islam;
5. Qanun Aceh Nomor 12  Tahun  2003  Tentang Minuman Khamar  dan  Sejenisnya;
6.  Qanun  Aceh  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Maisir
(perjudian);
7.  Qanun  Aceh  Nomor  14  Tahun  2003  Tentang  Khalwat
(Mesum); dan
8.  Qanun  Aceh  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Baitul
Mal.
Keberadaan  Perda  dan  qanun-qanun  di  atas,  jika  dilihat dari  sistem  hirarki  norma hukum bagi Pemerintahan Provinsi Aceh  tidak  ada  persoalan  yuridis  karena  telah  mendapat jaminan  baik  dari  konstitusi  maupun  Undang-undang tentang   pemerintahan daerah.   Jaminan   konstitusional dapat disebutkan  pada    Pasal  18  B  ayat  (1)    UUD  1945,    yang mengakui  dan    menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah    yang    bersifat    khusus    atau    bersifat    istimewa    yang diatur    dengan    Undang-  undang.  Sedangkan    jaminan  dari Undang-undang  pemerintahan  daerah,    bermula  dari ketentuan  Pasal  22  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 Tentang  Pemerintahan Daerah  yang berbunyi:
Pengakuan  keistimewaan  Provinsi  Aceh  didasarkan pada  sejarah  perjuangan  kemerdekaan  nasional, sedangkan  isi  keistimewaannya  berupa   pelaksanaan kehidupan  beragama,    pendidikan,  adat    dan  serta memperhatikan  peranan  ulama    dalam    menetapkan kebijakan daerah.
Pengakuan  keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta didasarkan pada  asal usul  pendidikan dan peranannya  dalam    sejarah    perjuangan,  sedangkan isi  keistimewaannya  adalah   pengangkatan gubernur
dengan    mempertimbangkan  calon  dari  keturunan Sultan  Yogyakarta  dan  wakil  gubernur  dengan mempertimbangkan  calon  dari  keturunan  Paku Alam  yang  memenuhi syarat  sesuai  dengan Undang- undang ini.
Atas  dasar  itu,  maka  keluarlah Undang-undang  Nomor 44  Tahun    1999    Tentang    Pelaksanaan  Keistimewaan    Aceh, yang  pada  bagian  kedua  dari  Undang-undang tersebut   diatur tentang penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana  ketentuan    Pasal    4,    disebutkan  bahwa:    (1)
Penyelenggaraan  kehidupan    beragama  di  daerah    (Aceh) diwujudkan  dalam    bentuk    pelaksanaan  syari’at  Islam  bagi pemeluknya dalam masyarakat; (2) Daerah Aceh
mengembangkan  dan  mengatur  penyelenggaraan  kehidupan beragama sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan   tetap menjaga  kerukunan  hidup  beragama.    Sementara    itu,  pada Pasal  5 juga  disebutkan bahwa:  (1)  daerah  dapat membentuk lembaga   agama    dan   mengakui  lembaga    agama   yang  sudah ada,    dan    sesuai    dengan  kedudukan  masing-masing;  (2) Lembaga    yang  dimaksud  pada    ayat  (1)    tidak    merupakan bagian  dari  perangkat  daerah    (Aceh)  (Kamaruzzaman, 2000:310).  Selanjutnya disahkan  Undang-undang Nomor  11 Tahun    2006    mempertegaskan  kembali    eksistensi    syari’at Islam  di  Aceh sebagai  daerah otonomi khusus.
Dengan      demikian,  (1)    Pemberlakuan  syari’at    Islam di    Pemerintahan  Provinsi    Aceh   telah  memenuhi  prosedur hierarki  formil  karena  semua  bentuk    landasan  yuridis  yang dibutuhkan  mulai  dari    konstitusi,  Undang-undang,  hingga peraturan-peraturan  di  tingkat    bawahnya  yang  terendah seperti  Qanun, telah  dibuat  dan  disahkan untuk  mem- back  up pemberlakuan syari’at Islam  tersebut. Akan  tetapi,   Perda   dan
Qanun  di  Provinsi    Aceh  yang  berjumlah  8  buah    tersebut secara  materiil  diperlukan  singkronisasi  dengan    peraturan perUndang-undangan  yang  lebih    tinggi  menurut  perspektif hirarki   materil.   (2)   Produk   “Perda   Bernuansa    Syariah”   di Pemerintahan  Provinsi, Kabupaten,  dan  Kota  dengan   Status Otonomi  Biasa  Berdasarkan   Hirarki  Formal  dan  Fungsional Sebagaimana  yang  telah  diproduk  oleh  Pemerintahan Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dengan    status  otonomi  biasa yang   meliputi:
1.  Perda  Provinsi  Sumatera    Barat  Nomor  3  Tahun  2007 Tentang  Pendidikan  Al-Qur’an;
2.    Perda  Provinsi  Gorontalo  Nomor  10  Tahun  2003
TentangPencegahan  Maksiat;
3.  Perda  Provinsi  Sumatera    Selatan  Nomor 13  Tahun  2002 Tentang   Pemberantasan   Maksiat;
4.  Perda  Kabupaten Ciamis  Nomor 12  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan Pelacuran;
5.  Perda  Kota  Palembang  Nomor  2  Tahun  2004  Tentang Pemberantasan Pelacuran;
6.  Perda  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005  Tentang Larangan  Pelacuran;dan
7.  Perda      Kabupaten     Serang      Nomor    5    Tahun      2006 Tentang    Penanggulangan   Penyakit Masyarakat.
Keberadaan  Perda-perda  di  atas,  secara  konstitusional maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya    telah mendapatkan  jaminan  dari  Pasal  29  UUD  1945   dan   Pasal 18  UUD  1945.    Pasal  18  UUD  1945    itu  sendiri    dalam rangka  penyesuaian  dengan    kebijakan  otonomi  daerah seperti  yang diatur  dalam   Pasal  70  Undang-undang Nomor 22  Tahun    1999    yang  menegaskan  bahwa,    secara  eksplisit bidang    hukum  tidak  termasuk    yang  dikecualikan.  Artinya,
daerah    berwenang  membentuk  hukumnya  sendiri    selama tidak  bertentangan  dengan    peraturan  yang  lebih    tinggi, Perda  lain,  dan kepentingan umum.
Terakomodasinya  pluralitas  materi    hukum  pada masing-masing  daerah    di  Indonesia,  terkait  dengan      tidak adanya      ketentuan  yang    menegaskan  bahwa      materi hukum  harus    diseragamkan  di  seluruh    wilayah    hukum Republik    Indonesia.  Meskipun    pada    aspek    hukum formalnya  dalam  lingkup    kekuasaan  peradilan  merupakan urusan    yang  ditentukan  sebagai  kewenangan  pemerintah pusat.  Artinya,  dalam hal  kekuasaan  peradilan  harus dipahami  dalam  pengertian  institusi    peradilan  yang terstruktur  mulai   dari   pengadilan  tingkat   pertama  sampai ke    tingkat    Mahkamah    Agung.  Dengan    pengertian  lain, pembinaan administrasi dan pengelolaan sistem peradilannya  tidak  dapat  didesentralisasikan.  Akan  tetapi, dalam    hubungannya  dengan    materi    hukum  dan    budaya hukum  sebagai    dua    komponen  penting      dalam    sistem peradilan  nasional  dan    sistem    hukum  nasional  secara keseluruhan  telah    dijamin    pluralitasnya  dalam      sistem peraturan perUndang-undangan  yang    berlaku di Indonesia,    sebagaimana  penegasan  Pasal    18    ayat    (5) Perubahan  Kedua    UUD  1945      yang    menyatakan: “Pemerintahan    daerah      menjalankan    otonomi    seluas- luasnya,  kecuali urusan   pemerintahan  yang  oleh   Undang- undang  ditentukan  sebagai    urusan    Pemerintah  Pusat.” Kemudian  dalam   ayat   (6)   dari   pasal   tersebut   dinyatakan pula:   “Pemerintahan  daerah   berhak menetapkan  peraturan daerah    dan   peraturan-peraturan  lain  untuk    melaksanakan otonomi  dan  tugas  pembantuan.”  Bahkan   dalam   Pasal  18 B  ayat  (1)    dinyatakan  pula:    “Negara  mengakui  dan menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah    yang
bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang  diatur  dengan Undang-undang.”  Kemudian  dalam  ayat  (2)-nya    dari  pasal tersebut  dinyatakan pula:
“Negara  mengakui  dan    menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat    hukum  adat    beserta    hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih    hidup  dan    sesuai dengan    perkembangan  masyarakat    dan    prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam  Undang-undang.”
Berdasarkan    ketentuan  peraturan  perundang-undangan di  atas,  beberapa  elemen   masyarakat di  berbagai   daerah   di Indonesia
kemudian meresponnya dengan
mengaspirasikan  pemberlakuan  syari’at  Islam melalui
produk  Perda-nya  masing-masing.  Ketentuan  dari  Pasal  18 UUD  1945  tersebut  di  atas  selaras  dengan    kebijakan otonomi  daerah    yang  untuk    pertama  kalinya    melalui Undang-
Pengakuan  keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta didasarkan pada  asal usul  pendidikan dan peranannya  dalam    sejarah    perjuangan,  sedangkan isi  keistimewaannya  adalah   pengangkatan gubernur dengan    mempertimbangkan  calon  dari  keturunan Sultan  Yogyakarta  dan  wakil  gubernur  dengan mempertimbangkan  calon  dari  keturunan  Paku Alam  yang  memenuhi syarat  sesuai  dengan Undang- undang ini.
Atas  dasar  itu,  maka  keluarlah Undang-undang  Nomor 44  Tahun    1999    Tentang    Pelaksanaan  Keistimewaan    Aceh,
yang  pada  bagian  kedua  dari  Undang-undang tersebut  diatur tentang penyelenggaraan
kehidupan
beragama sebagaimana  ketentuan    Pasal    4,    disebutkan  bahwa:    (1)
Penyelenggaraan  kehidupan    beragama  di  daerah    (Aceh) diwujudkan  dalam    bentuk    pelaksanaan  syari’at  Islam  bagi pemeluknya dalam masyarakat; (2) Daerah Aceh
mengembangkan dan  mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  dengan  tetap menjaga  kerukunan  hidup  beragama.    Sementara    itu,  pada Pasal  5  juga  disebutkan  bahwa:  (1)  daerah    dapat membentuk lembaga   agama  dan  mengakui  lembaga   agama yang  sudah    ada,    dan    sesuai    dengan  kedudukan  masing- masing; (2)    Lembaga    yang  dimaksud  pada    ayat  (1)    tidak merupakan bagian  dari perangkat daerah (Aceh)
(Kamaruzzaman, 2000:310). Selanjutnya disahkan Undang- undang  Nomor  11  Tahun    2006    mempertegaskan  kembali eksistensi    syari’at  Islam  di  Aceh  sebagai  daerah  otonomi khusus.
Dengan      demikian,  (1)    Pemberlakuan  syari’at    Islam di   Pemerintahan  Provinsi   Aceh  telah memenuhi prosedur hierarki  formil  karena  semua  bentuk    landasan  yuridis  yang dibutuhkan  mulai  dari    konstitusi,  Undang-undang,  hingga peraturan-peraturan  di  tingkat    bawahnya  yang  terendah seperti  Qanun, telah  dibuat    dan  disahkan untuk    mem- back up pemberlakuan syari’at Islam  tersebut.  Akan  tetapi,    Perda dan    Qanun  di  Provinsi    Aceh  yang  berjumlah  8  buah tersebut    secara  materiil  diperlukan  singkronisasi  dengan peraturan  perUndang-undangan  yang  lebih   tinggi  menurut perspektif   hirarki   materil.    (2)   Produk    “Perda   Bernuansa Syariah”   di   Pemerintahan   Provinsi,  Kabupaten,  dan   Kota dengan    Status  Otonomi  Biasa  Berdasarkan    Hirarki    Formal dan    Fungsional  Sebagaimana  yang  telah  diproduk  oleh
Pemerintahan Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota  dengan    status otonomi biasa  yang   meliputi:
1.  Perda  Provinsi  Sumatera    Barat  Nomor  3  Tahun 2007  Tentang  Pendidikan  Al-Qur’an;
2. Perda  Provinsi  Gorontalo Nomor 10  Tahun
2003  Tentang  Pencegahan  Maksiat;
3.  Perda  Provinsi  Sumatera    Selatan  Nomor  13  Tahun
2002  Tentang   Pemberantasan   Maksiat;
4.    Perda  Kabupaten  Ciamis  Nomor  12  Tahun  2002 Tentang  Pemberantasan Pelacuran;
5. Perda  Kota  Palembang Nomor  2  Tahun  2004 Tentang  Pemberantasan Pelacuran;
6.   Perda  Kota  Tangerang  Nomor  8  Tahun  2005  Tentang Larangan  Pelacuran;dan
7.  Perda    Kabupaten   Serang   Nomor   5   Tahun    2006 Tentang           Penanggulangan   Penyakit Masyarakat.
Keberadaan  Perda-perda  di  atas,  secara  konstitusional maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya    telah mendapatkan  jaminan  dari  Pasal  29  UUD  1945    dan    Pasal 18  UUD  1945.  Pasal  18 UUD  1945  itu  sendiri  dalam   rangka penyesuaian  dengan   kebijakan otonomi  daerah   seperti  yang diatur    dalam    Pasal  70  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999    yang  menegaskan  bahwa,    secara  eksplisit  bidang hukum  tidak  termasuk    yang  dikecualikan.  Artinya,  daerah berwenang  membentuk  hukumnya  sendiri    selama    tidak bertentangan dengan   peraturan yang  lebih  tinggi,  Perda  lain, dan kepentingan umum.
Terakomodasinya  pluralitas  materi    hukum  pada masing-masing  daerah    di  Indonesia,  terkait  dengan      tidak adanya   ketentuan  yang   menegaskan  bahwa   materi   hukum
harus    diseragamkan  di  seluruh    wilayah    hukum  Republik Indonesia.  Meskipun   pada   aspek   hukum  formalnya dalam lingkup    kekuasaan  peradilan  merupakan  urusan    yang ditentukan  sebagai  kewenangan  pemerintah  pusat.  Artinya, dalam  hal  kekuasaan  peradilan  harus  dipahami  dalam pengertian  institusi    peradilan  yang    terstruktur  mulai    dari pengadilan  tingkat   pertama  sampai   ke  tingkat   Mahkamah Agung. Dengan  pengertian lain,  pembinaan  administrasi dan pengelolaan sistem peradilannya tidak dapat
didesentralisasikan. Akan  tetapi,  dalam  hubungannya dengan materi   hukum  dan  budaya   hukum sebagai   dua   komponen penting      dalam    sistem    peradilan  nasional  dan    sistem hukum  nasional  secara    keseluruhan  telah    dijamin pluralitasnya  dalam   sistem   peraturan  perUndang-undangan yang    berlaku    di    Indonesia,    sebagaimana  penegasan  Pasal 18    ayat    (5)    Perubahan  Kedua    UUD  1945      yang menyatakan:  “Pemerintahan   daerah   menjalankan   otonomi seluas-luasnya,  kecuali  urusan    pemerintahan  yang  oleh Undang-undang  ditentukan  sebagai    urusan    Pemerintah Pusat.”  Kemudian  dalam      ayat    (6)    dari    pasal    tersebut dinyatakan pula: “Pemerintahan  daerah      berhak menetapkan  peraturan  daerah    dan    peraturan-peraturan  lain untuk    melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan.” Bahkan  dalam   Pasal  18  B ayat  (1)  dinyatakan  pula:  “Negara mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa  yang diatur dengan   Undang-undang.” Kemudian dalam  ayat  (2)-nya  dari pasal  tersebut  dinyatakan pula:
“Negara  mengakui  dan    menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat    hukum  adat    beserta    hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih    hidup  dan    sesuai dengan    perkembangan  masyarakat    dan    prinsip
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur dalam  Undang-undang.”
Berdasarkan    ketentuan  peraturan  perundang-undangan di  atas,  beberapa  elemen    masyarakat  di  berbagai    daerah    di Indonesia  kemudian  meresponnya dengan   mengaspirasikan pemberlakuan  syari’at  Islam  melalui produk  Perda-nya masing-masing. Ketentuan dari Pasal 18 UUD 1945  tersebut di atas  selaras  dengan    kebijakan  otonomi  daerah    yang  untuk pertama  kalinya  melalui   Undang- undang  Nomor  22  Tahun 1999   yang    telah   memberikan  legitimasi   terhadap  lahirnya produk Perda-perda yang  kemudian  dipersepsikan bernuansa syari’at Islam  di  atas.  Bahkan  ketika  Undang- undang  Nomor 22    Tahun    1999    tersebut    direvisi    oleh    Undang-undang Nomor  32  Tahun   2004, masalah  ini  mendapat  pengesahan kembali   seperti  yang  termuat dalam   Pasal  136  ayat  (3)  yang menyebutkan:  “Peraturan  Daerah    merupakan  penjabaran lebih  lanjut    dari  peraturan  perundang-  undangan yang  lebih tinggi  dengan    memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah.”  Ayat (4)  dari pasal  tersebut   menegaskan: Peraturan daerah    dilarang    bertentangan  dengan    kepentingan  umum dan/atau peraturan perUndang-undangan yang lebih  tinggi.”
Demikian  juga    penegasan  yang  termuat  dalam    Pasal 12    Undang-undang  Nomor  10    Tahun  2004    Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan:  Materi-muatan  peraturan  perundang-undangan daerah      adalah      materi-muatan dalam      rangka penyelenggaraan otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan, dan menampung  kondisi    khusus    daerah    serta  penjabaran  lebih lanjut  peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi.
Dengan   demikian,  baik  konstitusi  melalui   Pasal  29  dan
Pasal  18  UUD  1945   maupun  ketiga Undang-undang  lainnya (Undang-undang  Nomor  22   Tahun   1999,    Undang-undang Nomor  32 Tahun  2004,  dan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004),  telah memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi pemerintah  daerah   untuk   bisa  membentuk  peraturan  daerah termasuk    perumusan  perda-  perda    yang  sesuai    dengan keunikan  daerah    masing-masing  dalam    bingkai    NKRI,  dan sepanjang  diperintahkan  oleh    undang-undang  di  tingkat atasnya.  Dengan   kata  lain,  berbagai  produk Perda dan  Qanun baik  di  Pemerintahan  Provinsi  Aceh  dengan  status  otonomi khusus, maupun  di berbagai pemerintahan provinsi, kabupaten  dan    kota    yang    berstatus    otonomi  biasa sebagaimana  uraian  penyajian  data  di  atas,  jika  dilihat    dari perspektif  kebijakan otonomi  daerah    maupun  teori  hierarki norma  hukum  baik  hierarki    formal    maupun  hierarki fungsional,  telah  memperoleh  legitimasinya  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Dari  aspek   kebijakan otonomi  daerah,   produk  Perda- perda dan   Qanun-qanun  di  atas  telah sesuai  dengan   prinsip desentralisasi ketatanegaraan ( decentralisatie ), yaitu
pelimpahan  kekuasaan  perundangan  dari    pemerintah kepada    daerah-daerah  otonom  di  dalam    lingkungannya. Artinya,  Perda-  perda    dan    Qanun-qanun  di  atas,  pada hakikatnya  merupakan  penjabaran  lebih    lanjut    dari peraturan  perUndang-undangan  yang    lebih    tinggi    yang dalam    hal    ini    adalah      Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004,    sebagaimana  yang  telah  diatur    dalam    Pasal  136  ayat (3)  Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004  tersebut.
Khusus untuk Pemerintahan  Aceh,  dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,“Qanun-qanun  Syari’at  Islam”  di  atas,
sesungguhnya  merupakan  penjabaran  lebih    lanjut    dari Undang-undang Nomor 11  Tahun  2006  tersebut  sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  Pasal  125  ayat  (3)  yang  menegaskan bahwa  pelaksanaan syari’at (aqidah, syariah,  dan  akhlaq   [ayat 2]  yang  kemudian  dirinci  oleh  [ayat  2]  meliputi:  Ibadah, ahwal  al-Syakhshiyyah/ Hukum Keluarga, Mu’amalah/Hukum Perdata,  Tarbiyah/Pendidikan,  Dakwah,  Syiar  dan  Pembelaan Islam)  diatur  lebih  lanjut  dengan    undang-undang.  Artinya, perumusan  qanun-qanun  yang  terdapat  di  Pemerintahan Provinsi  Aceh  itu  sesungguhnya  merupakan  perintah  dari undang-undang.3
Sedangkan   dari  aspek  teori  hirarki   norma  hukum;  dari segi  hirarki    formal    perda-perda dan  qanun-qanun  tersebut di  atas  telah  sesuai  dengan    ketentuan  yang  diatur    dalam Pasal  12  Undang-  undang  Nomor  10    Tahun    2004,      dan dari    segi    hirarki    fungsional  telah    menempuh    prosedur pembentukannya,  yaitu  telah  ditetapkan  oleh  kepala  daerah setelah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD/DPRA  seperti yang  diatur    dalam    Pasal  136  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  undang  Nomor  22    Tahun    1999    yang telah    memberikan  legitimasi    terhadap  lahirnya      produk Perda-perda  yang  kemudian  dipersepsikan bernuansa  syari’at Islam  di  atas.  Bahkan  ketika  Undang-  undang  Nomor  22 Tahun   1999   tersebut   direvisi   oleh   Undang-undang  Nomor 32  Tahun   2004, masalah  ini  mendapat  pengesahan kembali seperti    yang  termuat  dalam    Pasal  136    ayat  (3)    yang menyebutkan:  “Peraturan  Daerah    merupakan  penjabaran lebih  lanjut    dari  peraturan  perundang-  undangan yang  lebih tinggi  dengan    memperhatikan  ciri  khas  masing-masing daerah.”  Ayat (4)  dari pasal  tersebut   menegaskan: Peraturan daerah    dilarang    bertentangan  dengan    kepentingan  umum dan/atau peraturan perUndang-undangan yang lebih  tinggi.”
Demikian  juga  penegasan  yang  termuat  dalam   Pasal  12
Undang-undang Nomor 10    Tahun  2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan:  Materi-muatan  peraturan  perundang-undangan daerah      adalah      materi-muatan dalam      rangka penyelenggaraan otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan, dan menampung  kondisi    khusus    daerah    serta  penjabaran  lebih lanjut  peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi.
Dengan   demikian,  baik  konstitusi  melalui   Pasal  29  dan Pasal  18  UUD  1945   maupun  ketiga Undang-undang  lainnya (Undang-undang  Nomor  22   Tahun   1999,    Undang-undang Nomor  32 Tahun  2004,  dan  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004),  telah memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi pemerintah  daerah   untuk   bisa  membentuk  peraturan  daerah termasuk    perumusan  perda-  perda    yang  sesuai    dengan keunikan  daerah    masing-masing  dalam    bingkai    NKRI,  dan sepanjang  diperintahkan  oleh    undang-undang  di  tingkat atasnya.  Dengan   kata  lain,  berbagai  produk Perda dan  Qanun baik  di  Pemerintahan  Provinsi  Aceh  dengan  status  otonomi khusus, maupun  di berbagai pemerintahan provinsi, kabupaten  dan    kota    yang    berstatus    otonomi  biasa sebagaimana  uraian  penyajian  data  di  atas,  jika  dilihat    dari perspektif  kebijakan otonomi  daerah    maupun  teori  hierarki norma  hukum  baik  hierarki    formal    maupun  hierarki fungsional,  telah  memperoleh  legitimasinya  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Dari  aspek   kebijakan otonomi  daerah,   produk  Perda- perda dan   Qanun-qanun  di  atas  telah sesuai  dengan   prinsip desentralisasi ketatanegaraan ( decentralisatie ), yaitu pelimpahan  kekuasaan  perundangan  dari    pemerintah
kepada    daerah-daerah  otonom  di  dalam    lingkungannya. Artinya,  Perda-  perda    dan    Qanun-qanun  di  atas,  pada hakikatnya  merupakan  penjabaran  lebih    lanjut    dari peraturan  perUndang-undangan  yang    lebih    tinggi    yang dalam    hal    ini    adalah      Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004,    sebagaimana  yang  telah  diatur    dalam    Pasal  136  ayat (3)  Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004  tersebut.
Khusus untuk Pemerintahan  Aceh,  dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh,“Qanun-qanun  Syari’at  Islam”  di  atas, sesungguhnya  merupakan  penjabaran  lebih    lanjut    dari Undang-undang Nomor 11  Tahun  2006  tersebut  sebagaimana yang  telah  diatur  dalam  Pasal  125  ayat  (3)  yang  menegaskan bahwa  pelaksanaan syari’at (aqidah, syariah,  dan  akhlaq   [ayat 2]  yang  kemudian  dirinci  oleh  [ayat  2]  meliputi:  Ibadah, ahwal  al-Syakhshiyyah/ Hukum Keluarga, Mu’amalah/Hukum Perdata,  Tarbiyah/Pendidikan,  Dakwah,  Syiar  dan  Pembelaan Islam)  diatur  lebih  lanjut  dengan    undang-undang.  Artinya, perumusan  qanun-qanun  yang  terdapat  di  Pemerintahan Provinsi  Aceh  itu  sesungguhnya  merupakan  perintah  dari undang-undang.
Sedangkan   dari  aspek  teori  hirarki   norma  hukum;  dari segi  hirarki    formal    perda-perda dan  qanun-qanun  tersebut di  atas  telah  sesuai  dengan    ketentuan  yang  diatur    dalam Pasal  12  Undang-  undang  Nomor  10    Tahun    2004,      dan dari    segi    hirarki    fungsional  telah    menempuh    prosedur pembentukannya,  yaitu  telah  ditetapkan  oleh  kepala  daerah setelah  mendapat  persetujuan  bersama  DPRD/DPRA  seperti yang  diatur    dalam    Pasal  136  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  Akan  tetapi,  jika dilihat  dari  perspektif  hierarki  materiil,  Perda-perda  tersebut
belum  sesuai  dan  bertentangan dengan  peraturan perundang- undangan yang  yang lebih  tinggi.

## JENIS-JENIS  “PERDA DAN  QANUN  SYARI’AT ISLAM”
Berdasarkan    uraian    “Perda    dan    Qanun  Syari’at  Islam” dalam    panyajian  di  atas,  jika  ditinjau  dari    aspek    materi, muatan  yang  terkandung  di  dalam    masing-masing  perda dan    qanun  tersebut  dapat    digolongkan  dalam    dua    hal, yaitu:  (1)   Qanun  yang  terkait   dengan   moralitas  masyarakat secara  umum,  yang  diwakili   oleh   Perda  Anti  Pelacuran   dan Perzinaan  atau    Perda    Anti  Maksiat,  Qanun  Khalwat (Mesum),  dan    Perda  Penanggulangan  Penyakit    Masyarakat, seperti    yang  terdapat  pada    Provinsi    Gorontalo,  Provinsi Sumatera   Selatan,  Kabupaten  Ciamis,  Kota  Palembang,  Kota Tangerang,    dan    Kabupaten  Serang;  (2)    Kategori  atau    jenis Perda    dan    Qanun  yang  terkait    dengan  ketertiban  umum, diwakili  oleh  Qanun Minuman Minuman Keras (Khamr) dan Qanun  Perjudian  (Maisir),    seperti    yang  terdapat  pada Provinsi  NAD; dan  (3)  Kategori  atau  jenis  Perda  dan  Qanun yang  terkait    dengan    ketaatan    dalam    beribadah,  yang diwakili   oleh   Qanun  Aqidah,   Ibadah,   dan Syiar Islam,  Perda Pendidikan Al-Qur’an,  dan  Qanun  Pengelolaan Zakat,  seperti yang  terdapat  pada  Provinsi  Aceh  dan  Provinsi  Sumatera Barat.
Materi    muatan  Perda    dan    Qanun  sebagaimana disebutkan  di  atas  merupakan  aturan-aturan  yang  pada umumnya  dapat   dikatakan sebagai  peraturan yang  mengatur tentang    ketertiban  umum,  yang  notabene  menjadi  concern semua    agama-agama  yang  diakui    secara  legal  di  Indonesia. Dari  perspektif    tersebut,    maka    Perda-perda  tersebut    tidak dapat   dikatakan  sebagai  “Perda  dan   Qanun Syari’at”,  karena
dilihat    dari    perspektif    teori    hirarki    syariah,    fiqh,    dan qanun,  perda-perda  dan  qanun-qanun  tersebut      sudah melalui      proses    legislasi    yang    dilakukan    oleh    legislatif bersama  eksekutif. Artinya,  hal  itu  lebih merupakan pengelaborasian syariah  melalui   kegiatan  ijtihad  dalam suatu proses  pembentukan norma hukum. Oleh  karena  itu,  Perda- perda  dan    Qanun-qanun  yang  dipersepsikan  bernuansa syari’at  itu  harus    dipahami  sebagai  salah  satu  bentuk    dari qanun, bukan syariat  Islam.  Harus   dibedakan  antara   qanun dan    syariat    Islam.    Qanun  merupakan  aspek    yang  paling jelas  tentang    formalisasi,  sedangkan  syariat  adalah    aspek yang  paling    jelas  tentang    ajaran  Tuhan.    Jika  aturan    Tuhan itu  diundangkan  oleh  negara,  maka  itu  disebut   qanun,  yang sifatnya relatif  (zhanni).  (Khamami, 2006  : 15)
Hal   tersebut   di   atas,   dapat   dibuktikan  dengan    telah terjadinya      kesalahpahaman  terhadap  pemaknaan  syari’at Islam    itu    sendiri,    dan    disparitas  atas    penerapan  sanksi terhadap  kasus    yang  sama.    Misalnya    penerapan  sanksi pidana  yang    telah    diterapkan  dalam    Qanun-qanun Provinsi Aceh  terdiri   atas  4  (empat)  jenis  hukuman,  yaitu: (1)   cambuk;   (2)  penjara   atau  kurungan;  (3) denda;  dan  (4) pencabutan  atau  pembatalan  izin  usaha.  Keempat  jenis hukuman  ini  mendasarkan  pada    pendapat  tiga  pakar hukum  pidana  Islam    modern  yaitu    Abdul    Qadir    Awdah, Abdul    Aziz  Amir,  dan    Ahmad    Fathi  Bahnasi,    mereka mengemukakan  bahwa    jenis  dan    bentuk    hukuman  yang dapat    dijatuhkan  kepada    pelaku    perbuatan  ta’zir,4 sebagaimana  yang  terdapat  dalam    ketentuan  nash    adalah: (1)  hukum  bunuh,  apabila    tindak    pidananya  hanya    bisa dihentikan dengan   matinya pelaku,   seperti   mata-mata  dan residivis;  (2)   hukuman  dera,   bagi  yang  sering   melakukan tindak  pidana  ta’zir;  (3)    hukuman  penjara    dalam    waktu
terbatas    dan    tidak    terbatas,    apabila    menurut  hakim hukuman  itulah yang paling tepat; (4) hukuman pengasingan,  bagi  orang  yang  mengganggu  ketenteraman masyarakat;   (5)  hukuman salib,  tetapi  tidak  boleh   dibunuh dan  tetap  diberi  makan  dan    kesempatan  beribadah;  (6) peringatan  keras;  (7)    pengucilan  dari  masyarakat;    (8) pencelaan;  pencemaran  nama baik (pengumuman putusan); dan  (9)  hukuman denda.  (Abubakar, 2006:  6).
Berkaitan    dengan    perumusan  hukuman  ta’zir  dalam qanun-qanun  tersebut,    setidaknya  ada  3  (tiga)    hal  yang masih    memerlukan  perbaikan  agar  tidak    terdapat kesenjangan antara  teori  dan praktik:  (Abubakar, 2006:  7-9).
Pertama, masalah    pola      perumusan.    Pola    awal yang    diterapkan    dalam      perumusan    hukuman- hukuman  tersebut    adalah    pola    keseimbangan, artinya    beberapa  jenis  hukuman  sebagai  alternatif, jadi  ada  hukuman  yang  primair    dan  hukuman subsidair
yang dapat dipilih oleh si
terpidana.(Zada,2006:  15)
Kedua, suatu    perbuatan  pidana,  dilihat    dari  segi hukuman  yang  dijatuhkan  atas  terpidana  memuat ancaman  pidana  kurungan  paling    lama    6  (enam) bulan   atau  denda   paling  banyak   Rp.  50.  000. 000,-  (lima   puluh juta  rupiah); dan  (3)  Perda  dapat memuat  ancaman  pidana  atau    denda    selain dimaksud  pada  ayat  (2),  sesuai  dengan    yang  diatur dalam  peraturan perundangan lainnya.5
Berdasarkan    ketentuan  Pasal    143    ayat  (1)    Undang-
undang  Nomor  32    Tahun    2004    Tentang  Pemerintahan Daerah,    kepada    si  pelaku    pelanggaran  Perda,    di  samping dapat    dikenakan  sanksi  pidana  (pidana  kurungan  atau pidana  denda)  dapat  juga  dikenakan  sanksi  yang  berupa pembebanan biaya paksaan.
Sanksi yang berupa pembebanan  biaya  paksaan  atau  yang  juga  dikenal  dengan istilah dwangsom adalah    salah  satu  dari  jenis  sanksi administrasi  (Philipus,  1993:  241).    Menurut Hadjon,  jenis- jenis      sanksi    administrasi    adalah      paksaan      nyata (bestuurdwang) ,    uang paksa ( dwangsom ),  denda administrasi,  pencabutan  izin  usaha,    uang  jaminan,  dan bentuk-bentuk lain/khusus seperti peringatan dan pengumuman  (Philipus,  1993:    241).    Dengan    demikian, Perda    di  samping  dapat  memuat  sanksi  pidana  juga  dapat memuat  sanksi  administrasi.  Jika  diperhatikan  jenis-jenis sanksi  yang  terdapat  pada    beberapa  Perda  Syari’at  Islam sebagaimana  tabel    di  atas,  di  antaranya  pidana  kurungan, pidana  denda,  dan  sanksi  administrasi,  maka  dengan  tegas dinyatakan  tidak  bertentangan  dengan    ketentuan  sanksi yang  harus  ada  dalam    materi    muatan  peraturan  daerah. Oleh  karena  itu,  baik    Qanun-qanun  tentang    penerapan syari’at  Islam    di    Provinsi    Aceh  sebagai    daerah    otonomi khusus    maupun  Perda-perda  syari’at  Islam  di  beberapa daerah    di  atas  sebagai  otonomi  biasa,  tidak  ada pertentangan  yang siginifikan,    dengan ketentuan perUndang-undangan  yang  berlaku.    Karena  sesuai  dengan Pasal  14  Undang-undang  Nomor  10  Tahun    2004    yang menyatakan  bahwa    materi-  muatan  mengenai  ketentuan pidana  hanya    dapat    dimuat  dalam    Undang-undang  dan Peraturan  Daerah.  Maka,  dapat    dikatakan  untuk    kasus Provinsi  Aceh  di  samping  mendasarkan  pada  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  juga  mendasarkan  pada Pasal  16  ayat  (4)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun    2006
tentang    Pemerintahan  Aceh,  sehingga    dapat    dilihat    pada penerapan  sanksi  pidana  yang    terdapat  dalam    qanun- qanun    sebagaimana  disebutkan  di    atas,    di    samping menggunakan  ketentuan  baku  menurut  standar    pidana Islam  juga  adanya    sinkronisasi  dengan    ketentuan  pidana yang  terdapat  dalam   Pasal  143  Undang-undang  Nomor  32 Tahun    2004.    Sedangkan    untuk    kasus  beberapa  Perda Syari’at Islam  pada  daerah-daerah lain  di  atas  yang  berstatus otonomi  biasa  hanya  mendasarkan  pada  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004  tersebut,  sehingga  meski  nuansa Perda-  perda  tersebut    sangat  kental  dengan    Syari’at  Islam, namun  secara  legal-formal    dari  segi  penjudulan  tidak    ada satu  pun    yang  menyebutkan  secara  eksplisit    sebagai  Perda syari’at,  maka    standar    sanksi  yang    dipakai    tidak    pernah ada   upaya   untuk   mensinkronkan  dengan   ketentuan  baku menurut  standar   sanksi  dalam  pidana Islam.  Demikian juga dari  aspek  penerapan  sanksi,  meskipun  terdapat  disparitas pengenaan  sanksi  terhadap  kasus  yang  sama,   tetapi   karena merujuk    kepada    Pasal  143  Undang-undang  Nomor  32 Tahun   2004,   sehingga  tidak  ada  yang  bertentangan  dengan Undang-  undang  yang  berada    di  tingkat    atasnya.    Dengan demikian,  baik  qanun-qanun  tentang    penerapan  Syari’at Islam  di  Provinsi  Aceh  sebagai  daerah    otonomi  khusus maupun  Perda-perda  Syari’at  Islam  di  beberapa  daerah yang  berstatus    otonomi  biasa    dapat    dibenarkan menurut ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik  oleh  konstitusi, Undang-undang, Perda,  maupun Qanun.
Berkaitan    dengan    perumusan  hukuman  ta’zir  dalam qanun-qanun  tersebut,    setidaknya  ada  3  (tiga)    hal  yang masih    memerlukan  perbaikan  agar  tidak    terdapat kesenjangan  antara    teori    dan  praktik:  (Abubakar,  2006:  7- 9).
Pertama, masalah    pola      perumusan.    Pola    awal yang    diterapkan    dalam      perumusan    hukuman- hukuman  tersebut    adalah    pola    keseimbangan, artinya    beberapa  jenis  hukuman  sebagai  alternatif, jadi  ada  hukuman  yang  primair    dan  hukuman subsidair yang dapat dipilih oleh si
terpidana.(Zada,2006:  15)
Kedua, suatu    perbuatan  pidana,  dilihat    dari  segi hukuman  yang  dijatuhkan  atas  terpidana  memuat ancaman  pidana  kurungan  paling    lama    6  (enam) bulan   atau   denda   paling   banyak   Rp.  50.  000.000,- (lima    puluh  juta  rupiah);  dan    (3)    Perda    dapat memuat  ancaman  pidana  atau    denda    selain dimaksud  pada  ayat  (2),  sesuai  dengan    yang  diatur dalam  peraturan perundangan lainnya.5
Berdasarkan    ketentuan  Pasal    143    ayat  (1)    Undang- undang  Nomor  32    Tahun    2004    Tentang  Pemerintahan Daerah,    kepada    si  pelaku    pelanggaran  Perda,    di  samping dapat  dikenakan  sanksi pidana (pidana kurungan atau pidana denda) dapat  juga dikenakan sanksi  yang berupa  pembebanan biaya  paksaan.  Sanksi  yang berupa  pembebanan biaya  paksaan atau  yang  juga  dikenal  dengan  istilah dwangsom adalah    salah satu  dari  jenis  sanksi  administrasi  (Philipus,  1993:  241). Menurut  Hadjon,  jenis-jenis      sanksi    administrasi    adalah paksaan      nyata (bestuurdwang) ,    uang    paksa    ( dwangsom ), denda    administrasi,  pencabutan  izin  usaha,    uang  jaminan, dan  bentuk-bentuk  lain/khusus  seperti  peringatan  dan pengumuman  (Philipus,  1993:    241).    Dengan    demikian, Perda    di  samping  dapat  memuat  sanksi  pidana  juga  dapat memuat  sanksi  administrasi.  Jika  diperhatikan  jenis-jenis sanksi  yang  terdapat  pada    beberapa  Perda  Syari’at  Islam
sebagaimana  tabel    di  atas,  di  antaranya  pidana  kurungan, pidana  denda,  dan  sanksi  administrasi,  maka  dengan  tegas dinyatakan tidak  bertentangan dengan   ketentuan sanksi  yang harus  ada  dalam    materi    muatan  peraturan  daerah.    Oleh karena  itu,  baik    Qanun-qanun  tentang    penerapan  syari’at Islam    di    Provinsi    Aceh  sebagai    daerah    otonomi  khusus maupun  Perda-perda syari’at Islam  di  beberapa daerah  di  atas sebagai  otonomi  biasa,  tidak  ada  pertentangan  yang siginifikan,    dengan    ketentuan  perUndang-undangan  yang berlaku.    Karena  sesuai  dengan    Pasal  14  Undang-undang Nomor  10  Tahun    2004    yang  menyatakan  bahwa    materi- muatan  mengenai  ketentuan  pidana  hanya    dapat    dimuat dalam    Undang-undang  dan    Peraturan  Daerah.  Maka,  dapat dikatakan  untuk    kasus Provinsi Aceh  di samping mendasarkan  pada  Undang-  undang  Nomor  32  Tahun  2004 juga  mendasarkan  pada  Pasal  16  ayat  (4)  Undang-undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang   Pemerintahan Aceh, sehingga dapat    dilihat    pada    penerapan  sanksi  pidana  yang    terdapat dalam    qanun-qanun    sebagaimana  disebutkan  di    atas,    di samping  menggunakan  ketentuan  baku  menurut  standar pidana  Islam  juga  adanya    sinkronisasi  dengan    ketentuan pidana  yang  terdapat  dalam    Pasal  143    Undang-undang Nomor  32  Tahun    2004.    Sedangkan    untuk    kasus  beberapa Perda  Syari’at  Islam  pada  daerah-daerah  lain  di  atas  yang berstatus    otonomi  biasa  hanya  mendasarkan pada  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  tersebut,  sehingga  meski nuansa  Perda-  perda  tersebut    sangat  kental  dengan    Syari’at Islam,  namun secara  legal-formal    dari  segi  penjudulan  tidak ada  satu  pun    yang  menyebutkan  secara  eksplisit    sebagai Perda  syari’at,  maka    standar    sanksi  yang    dipakai    tidak pernah  ada    upaya    untuk      mensinkronkan  dengan ketentuan  baku   menurut standar  sanksi  dalam  pidana Islam. Demikian  juga  dari  aspek  penerapan  sanksi,  meskipun
terdapat  disparitas  pengenaan  sanksi    terhadap  kasus  yang sama,    tetapi    karena    merujuk    kepada    Pasal  143  Undang- undang  Nomor  32  Tahun    2004,    sehingga    tidak    ada  yang bertentangan dengan   Undang- undang yang  berada  di  tingkat atasnya.    Dengan    demikian,  baik  qanun-qanun  tentang penerapan  Syari’at  Islam  di  Provinsi  Aceh  sebagai  daerah otonomi  khusus    maupun  Perda-perda  Syari’at  Islam  di beberapa  daerah    yang  berstatus    otonomi  biasa    dapat dibenarkan  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku  baik oleh  konstitusi, Undang-undang, Perda,  maupun Qanun.
Untuk  kasus  Provinsi  Aceh  selain  mendasarkan  pada UUD  1945,  juga  merujuk  kepada  Undang-  undang  Nomor 10  Tahun  2004,    Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,
Undang-undang Nomor 11  Tahun  2006,  Perda  Provinsi  Aceh  Nomor 5  Tahun  2000, dan    Qanun-qanun  dari  pelaksanaan  Syari’at  Islam  itu sendiri.    Sedangkan    untuk    kasus  Perda-perda  Syari’at  Islam di  daerah-daerah  lain  yang    berstatus      sebagai    otonomi biasa,    di    samping  mendasarkan  kepada    UUD    1945, Undang-  undang  Nomor  10  Tahun  2004,  Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004,  juga  kepada    Perda-perda  yang dipersepsikan bernuansa syari’at itu  sendiri.
Berdasarkan    analisis    data    di  atas,  secara  legal-formal Perda-perda  atau    Qanun-qanun  syari’at  hanya    dikenal    di Provinsi    Aceh.  Sedangkan    di  daerah-daerah  lain    di Indonesia baik pada    tingkat  provinsi maupun kabupaten/kota  tidak   dikenal   adanya   Perda-perda  syari’at, hanya   saja   secara kebetulan perda-perda itu  bersinggungan dengan  pengaturan  kehidupan  beragama  bagi  masyarakat muslim  sehingga  dipersepsikan  sebagai  Perda-perda  yang bernuansakan  syari’at  Islam.  Oleh  karena  itu,    keduanya baik   Perda-perda  atau   Qanun-qanun  syari’at  yang   secara
legal    formal      eksplisit  penamaannya  seperti    itu,  maupun perda-perda yang dipersepsikan bernuansa syari’at sebenarnya  merupakan  proses    legislasi    biasa    yang    lazim disebut    dengan siyasah  syar’iyyah yaitu al-qawanin (peraturan perundang-undangan) yang  dibuat   oleh  lembaga yang  berwenang  dalam    negara    yang  sejalan  atau  tidak bertentangan dengan  syari’at (agama).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian    di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa, pertama , implikasi   dari  adanya  kebijakan otonomi daerah  di Indonesia  pasca  reformasi,  baik  melalui  Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999  yang  kemudian  digantikan  oleh Undang-undang  Nomor  32  Tahun    2004,    beberapa  daerah dalam  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonsia  (NKRI) yang  secara  sosio-historis  masyarakatnya  kental  dengan norma  Islamnya   ramai-ramai  menuntut   diberlakukannya syari’at    Islam    secara    formal,  dengan  alasan  kondusifnya masyarakat  dan  otonomi daerah. Kedua , implikasi  dari adanya penetapan  daerah    “istimewa”    dan  “otonomi  khusus”    di provionsi  Aceh,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  44 Tahun  1999,  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2001,  yang selanjutnya  diganti  dengan    Undang-  undang  Nomor  11 Tahun  2006,  di  mana    Provinsi  Aceh  memiliki  kekhususan yang  berbeda dengan  provinsi    lain  di  Indonesia. Selain  itu, Aceh  memiliki  dasar  hukum  kuat  menerapkan  Syari’at Islam kaffah  sekaligus  penegakan hukumnya.  Sebagai  tindak lanjut    dari  Undang-undang  tersebut,    maka  dibentuklah beberapa  Qanun  di   bidang   syariah   untuk    mem- back   up pelaksanaannya  di  bumi Serambi  Makkah.  Di  samping  itu, selain    sudah    berlaku    hukum  keluarga    ( ahwal  al- syakhshiyyah ),  Aceh  juga    diberi    izin    untuk    menjalankan hukum  publik    khususnya  di    bidang    jinayah    (pidana

## Islam).

## ENDNOTE:
1  Di  Tasikmalaya  misalnya,    setiap  hari  jum’at  diadakan program  juma’at  bersih.    Seluruh    warga  Muslim  dipermudah    untuk melaksanakan    shalat    jum’at,   media-mediaporno  dan    kemusyrikan diberantas,  dan  busana  muslim  dianjurkan  penggunaannya.  Bahkan Abdul  Fatah  Syamsuddin,  koordinator  aksi  Tasikmalaya  menyatakan bahwa    otonomi  daerah    menjadi  salah  satu  kunci  dalam    penerapan syari’at  Islam.  Lihat;  Abdul  Gani   Isa, Formalisasi  Syari’at Islam  di  Aceh dan  Perwujudannya  Dalam  Sistem  Hukum   Indonesia (Disertasi), (Banda Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry, 2012),  hlm.  8.
2  Undang-undang    Nomor    10    Tahun      2004      Tentang Pembentukan    Peraturan    PerUndang-  undangan  telah  diubah  dan disempurnakan dengan  Undang-undang Nomor 12  Tahun  2011
3      Lihat:  Pasal  1  butir    (8)    jo.  Pasal  2  ayat  (5),    4  ayat  (6), diklasifikasikan menjadi  3  (tiga)  kategori:  (1) Kategori atau  jenis  Perda  5 ayat  (5),  7 ayat  (1)  dan  seterusnya  Undang-undang Nomor 18  Tahun  2001 Tentang  Otonomi  Khusus    Bagi  Provinsi    Nanggroe    Aceh  Darussalam LN-RI  Tahun    2001    Nomor  114.    Dalam    Pasal  1  butir    (8)    Undang- undang  ini,    ditentukan  bahwa,    “Qanun  Provinsi    Nanggroe    Aceh Darussalam  adalah  Peraturan  Daerah    sebagai    pelaksanaan  Undang- undang  di   wilayah    Provinsi   Nanggroe    Aceh  Darussalam  dalam   rangka penyelenggaraan  otonomi  khusus”,    sebagaimana  dikutip  oleh  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi , (Jakarta:  Bhuana  Ilmu  Populer,  2007),  hlm.  275.
4  Perbuatan  (Jarimah)  Ta’zir  adalah    tindak    pidana  yang  tidak termasuk    Qishash  diyat  dan    hudud  yang  kadar    dan    jenis    ‘uqubatnya diserahkan  kepada    pertimbangan  hakim    (Lihat:    Penjelasan  Pasal    26 ayat  (4)  Qanun  No.  12  Tahun  2003  Tentang  Minuman  Khamr  dan Sejenisnya).
5 Substansi  rumusan ketentuan Pasal 143  Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah   tidak   jauh   berbeda  dengan rumusan  ketentuan  Pasal    71    Undang-undang  Nomor  22    Tahun    1999 Tentang  Pemerintahan  Daerah,    yang  menyebutkan:  (1)    Peraturan  daerah dapat    memuat  ketentuan  tentang  pembebanan biaya  paksaan  penegakan hukum,  seluruhnya  atau  sebagian  kepada  pelanggar;  dan  (2)  Peraturan
daerah    dapat    memuat  pidana  kurungan  paling    lama    6  (enam)  bulan atau    denda    sebanyakbanyaknya    Rp.5.  000.    000,-    (lima    juta    rupiah) dengan   atau  tidak  merampas  barang   tertentu  untuk   daerah,   kecuali  jika ditentukan lain  dalam  peraturan perundangundangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,    Al Yasa’  dan  M.  Yasin,  Sulaiman.  2006. Perbuatan Pidana  dan  Hukumannya  dalam  Qanun Provinsi  NAD . Banda  Aceh: Dinas  Syari’at Islam  Provinsi  NAD
Ali  Muhammad,  Rusjdi.    2003. Revitalisasi  Syari’at  Islam  di Aceh,  Problem  Solusi  dan  Implementasi .  Jakarta:  Logos Wacana  Ilmu.
Asshiddiqie,    Jimly.  2007. Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia Pasca Reformasi .  Jakarta: Bhuana Ilmu  Populer
Bustaman  Ahmad,  Kamaruzzaman.  2000. Islam  Historis . Magelang:  Galang-Press
Gani   Isa,  Abdul.  2012. Formalisasi  Syari’at Islam  di  Aceh  dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Indonesia (Disertasi). Banda  Aceh: PPs IAIN Ar-Raniry
Goesniadhi, Kusnu.  2006. Harmonisasi Hukum  dalam Perspektif Perundang-undangan . Surabaya:  JP Books.
Kelsen, Hans.  t.th. General Theory of Law and State , tranlsated by Anders Wedberg,  Russel and  Russel. New  York:  t.p.
Koirudin.    2005. Sketsa  Kebijakan  Desentralisasi di  Indonesia Format  Masa  Depan  Otonomi  Menuju Kemandirian Daerah . Malang:  Averroes Press.
Marbun,    B.  N..  2005. Otonomi  Daerah  1945    –  2005    Proses dan  Realita  Perkembangan  Otda,  Sejak Zaman  Kolonial Sampai Saat Ini . Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan
M.  Hadjon,  Philipus.  1993. Pengantar  Hukum    Administrasi
Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah   Mada University  Press
Sirajuddin, Fatkhurohman dan  Zulkarnain. 2006. Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .  Jakarta: Yappika.
Umar,  Mardani.    2008.  “Peluang  Penerapan  Syari’at  Islam  di Era Otonomi 280”. Jurnal Hukum. No. 2 Vol. 15.   April
Zada,    Khamami.    2006.    “Perda    Syari’at:  Proyek    Syari’atisasi yang  Sedang    Berlangsung”. Tashwirul Afkar ,  Jurnal
Refleksi Keagamaan  dan  Kebudayaan. No.  20.
Zein,  Kurniawan    dan  HA,  Sarifuddin.  (ed.)    2001. Syari’at Islam Yes Syari’at  Islam No  Dilema Piagam Jakarta dalam
Amandemen  UUD 1945 .  Jakarta:  Paramadina.