## JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK MKP

## KEBIJAKAN DANA KETAHANAN ENERGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN ENERGI NASIONAL: KONSEP DAN TANTANGANNYA
Lestari Kurniawati Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat Korespondensi: lest_tarie@yahoo.com
INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Diterima Pertama 06-07-2017 Dinyatakan Diterima 18-07-2017 Pemerintah  mewacanakan  pembentukan  dana  ketahanan  energi melalui beberapa kebijakan antara lain : 1) pungutan atas penjualan BBM jenis Minyak Solar dan Premium, 2) cukai BBM, dan 3) pungutan atas  biaya  deplesi  kegiatan  penambangan  mineral  dan  batu  bara. Beberapa  pilihan  kebijakan  tersebut  menarik  untuk  dikaji  opsi pemilihan  alternative  kebijakan  tersebut  di  atas.  Penelitian  ini mengkaji  opsi  dari  beberapa  konsep  kebijakan  ketahanan  energy tersebut  di atas dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif berdasarkan  peraturan  dan  teori  yang  berlaku.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  wacana  pembentukan  dana  ketahanan  energi melalui  pungutan  atas  penjualan  BBM  jenis  Minyak  Solar  dan Premium  tidak  sejalan  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2007.  Wacana  pemungutan  cukai  BBM  meski  dapat dilaksanakan perlu mempertimbangkan pengunaannya ( earmarking ). Sementara itu pemungutan biaya deplesi juga diharapkan agar tidak menjadi  hambatan  bagi  pelaku  usaha  yang  berinvestasi  di  bidang energi.
KATA KUNCI: Kebijakan Energi, Belanja Pemerintah, Minyak
KLASIFIKASI JEL: H20, Q38, Q48

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Energi  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Di  Indonesia, selain  berfungsi  sebagai  katalisator  pertumbuhan ekonomi,  energi  juga  menjadi  sumber  penerimaan negara.  Sebagai  sumber  penerimaan  negara, Indonesia  pernah  berhasil  memproduksi  minyak mentah  di  atas  1  juta  barrel  per  day  selama  periode Tahun  1966  sampai  dengan  Tahun  2006  dengan produksi  tertinggi  terjadi  pada  tahun  1977  dengan produksi 1,68 juta barrel per day.
Sebagai  katalisator  pertumbuhan  ekonomi, konsumsi  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  sebagai  unsur energi utama yang digunakan di Indonesia, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 1970 – an, konsumsi BBM berada di kisaran 100 ribu s.d. 350 ribu  BPD.  Seiring  dengan  peningkatan  jumlah penduduk dan Produk Domestik Bruto, selama periode 1970 s.d. 2012 konsumsi BBM tumbuh dalam kisaran 6,1% per tahun. Konsumsi BBM yang terus meningkat dan  produksi  minyak  yang  cenderung  mengalami penurunan  mengakibatkan  Indonesia  mengalami defisit  minyak  sekitar  5  juta  ton  pada  tahun  2004. Defisit  minyak  ini  terus  merangkak  naik  dan  pada tahun  2012,  Indonesia  mengalami  defisit  sebesar  27 juta ton.
Defisit  minyak  tersebut  berdampak  pada  tidak tercukupinya  kebutuhan  konsumsi  BBM  di  dalam negeri.  Pada  akhirnya,  pemenuhan  kebutuhan  BBM harus  dipenuhi  dari  impor.  Selain  mempengaruhi neraca  perdagangan  Indonesia,  impor  minyak  juga berdampak  pada  harga  BBM  di  dalam  negeri.  Harga BBM  yang  terus  meningkat  berdampak  pada meningkatnya  jumlah  subsidi  energi  yang  diberikan pemerintah.  Pemerintah  memberikan  subsidi  energi kepada masyarakat dalam bentuk subsidi BBM, subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg dan subsidi Listrik.  Subsidi  BBM  dan  LPG  di  Indonesia  diberikan dalam  bentuk  harga  konsumen,  dimana  harga  BBM dalam  negeri,  untuk  produk  tertentu,  ditetapkan pemerintah  di  bawah  harga  pasar.  Sedangkan  untuk subsidi  listrik  diberikan  kepada  konsumen  pengguna daya  450  V  s.d.  900  V  dengan  menetapkan  tarif dibawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP).
Pada  tahun  2012  subsidi  energi  menyerap hampir 19% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  Jumlah  ini  terus  meningkat  lagi  mencapai 24,1% APBN pada tahun 2013. Berbagai cara dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menekan angka subsidi energi  diantaranya  dengan  melakukan  kebijakan pengendalian  konsumsi  BBM  bersubsidi.  Namun demikian, cara tersebut tidak efektif dalam menekan angka  subsidi  energi,  bahkan  angkanya  terus meningkat.  Memperhatikan  hal  itu,  Pemerintah mengambil  langkah  tegas  dengan  menghapuskan
subsidi  untuk  BBM  jenis  premium  dan  menetapkan besaran subsidi untuk minyak solar sebesar Rp 1.000,- yang  berlaku  mulai  tanggal  1  Januari  2015.  Langkah pengurangan  subsidi  energi  juga  dilakukan  terhadap subsidi listrik. Dalam rangka mengurangi subsidi listrik, Pemerintah melakukan evaluasi BPP tenaga listrik PLN dengan  prinsip allowable  cost dan  memaksimalkan efisiensi  melalui  diversifikasi  energi  primer  dan penurunan susut jaringan. Langkah tersebut dilakukan agar  dapat  mengurangi  subsidi  listrik  mulai  tahun 2015.
Sejauh  ini,  kebijakan  Pemerintah  mengurangi subsidi energi tersebut masih berjalan baik dan belum menuai  kritik  pedas  dari  masyarakat.  Namun demikian,  berkaca  pada  pengalaman  masa  lampau, terjadi protes meluas di masyarakat ketika Pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar dalam rangka menekan angka subsidi pada tahun 2012.  Protes  masyarakat  tersebut  berujung  pada pembatalan/penundaan  kenaikan  harga  dua  jenis BBM tersebut (Braithwaite, 2012). Kenaikan tarif dasar listrik juga tidak luput dari protes masyarakat sebagai konsumen pengguna.
Ketersediaan  energi  yang  memadai  dan  harga yang  terjangkau  bagi  masyarakat  merupakan komponen  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh Pemerintah.  Energi  sebagai  katalisator  pertumbuhan ekonomi  harus  tersedia  dan  dapat  dibeli  oleh masyarakat  dengan  harga  yang  terjangkau.  Dengan demikian  menjadi  kewajiban  Pemerintah  untuk menyusun  kebijakan  dalam  mendukung  pemenuhan energi yang memadai dan dapat dibeli dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Undang Undang (UU) No. 30  tahun  2007  tentang  Energi  mengamanatkan penyusunan  Kebijakan Energi  Nasional  (KEN)  sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional.
Pasal 1 angka 25 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun  2007  menyatakan  bahwa  Kebijakan  energi nasional  adalah  kebijakan  pengelolaan  energi  yang berdasarkan  prinsip  berkeadilan,  berkelanjutan,  dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dalam  rangka  mewujudkan  ketahanan  energi nasional, Pemerintah merencanakan untuk menghimpun Dana Ketahanan Energi (DKE). Berbagai opsi pemungutan dana untuk menghimpun DKE telah diwacanakan  oleh  Pemerintah.  Namun  demikian hingga  saat  ini,  Pemerintah  belum  menetapkan kebijakan terkait Dana Ketahanan Energi.

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1. Tinjauan Teori
Pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pendapat  nasional  telah  mendorong  peningkatan konsumsi  energy  yang  berlipat-lipat.  Pertumbuhan konsumsi energy dan terbatasnya ketersediaan jumah
energy menjadi perhatian para pengambil kebijakan di bidang energy. Sejak  krisis  minyak pertama  pada  era 1970  an,  para  pengambil  kebijakan  di  bidang  energy menaruh  perhatian  utama  pada  gangguan  produksi minyak  mentah  terutama  di  negara-negara  Timur Tengah  yang  kemudian  berpengaruh  pada supply minyak di pasar Internasional.
Seiring  berjalannya  waktu,  gangguan supply minyak  tidak  hanya  terbatas  pada  menurunnya produksi  minyak  mentah  namun  juga  melibatkan konflik  politik,  bencana  alam,  terorisme  dan perubahan  lingkungan  akibat  penggunaan  energi  tak terbarukan. Pada periode sekarang, ketahanan energi sudah  memasukkan  unsur-unsur  tersebut  sebagai faktor  yang  berpengaruh  terhadap supply dan peningkatan harga energi. Memperhatikan banyaknya faktor  yang  berpengaruh  terhadap  ketahanan  energi suatu  negara,  berbagai  definisi  ketahanan  energi muncul.
Secara  sederhana, International  Energy  Agency (IEA)  mendefinisikan  ketahanan  energy  sebagai ketersediaan  sumber  energy  yang  tidak  terganggu pada  harga  yang  terjangkau.  Namun  demikian, ketahanan energy mempunyai dimensi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, ketahanan energi terutama terkait dengan investasi pada supply energi  yang  sejalan  dengan  perkembangan  ekonomi dan  lingkungan.  Sedangkan  dalam  jangka  pendek, ketahanan  energi  terutama  terkait  dengan  system energi  yang  mampu  bereaksi  dengan  tepat  ketika terjadi  perubahan  mendadak  dalam  keseimbangan supply-demand energi.
Sejalan dengan
IEA, Metcalf (2013)
mendefinisikan  ketahan  energy  sebagai  kemampuan dari sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk  mengakomodasi  gangguan-gangguan  dalam pasar energy. Yergin (2006) juga mengatakan hal yang serupa,  bahwa  ketahanan  energi  adalah  akses  yang dapat  diandalkan  dan  terjangkau  untuk  pasokan energi,  diversiﬁkasi,  integrasi  ke  pasar  energi,  dan penyediaan informasi”
Konsep  ketahanan  energy  dalam  definisi  yang lebih  komplek  disebutkan  oleh  Muttitt.  Dalam definisinya,  Muttitt  (2011)  mengemukakan  bahwa ketahanan energi sebagai berikut:
“Energy  security  would  mean  the  security  of everything: resources, production plants, transportation networks, distribution outlets and even consumption patterns; everywhere: oilfields, pipelines, power plants, gas stations, homes; against everything: resource depletion, global warming, terrorism, ‘them’ and ourselves. At its maximum, this logic invests every single object of any kind with and in security. At least potentially, the result is a panoptic view of security that legitimates panoptic security policies.”
Mengingat  luasnya  bidang  energy,  para  ahli menggunakan berbagai pendekatan dalam
pendefinisian  ketahanan  energi.  Metcalf  (2013) mengemukakan  bahwa  Sovacool  (2011)  melekatkan 20  dimensi  dan  200  atribut  dalam  pendefinisian ketahanan energy. Dalam penelitian lainnya Sovacool &  Mukherjee  (2011)  lebih  menyempitkan  dimensi menjadi 5 dimensi dan 20 atribut.
Sugiyono (2004) mengemukakan bahwa keamanan  energi  suatu  negara  terjamin  bila  negara tersebut  dapat  menjaga  supaya  harga  energi  yang dibutuhkan  berada  pada  batas  yang  wajar  untuk mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  masyarakat secara berkelanjutan.
Pemerintah  melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP) nomor  79  Tahun  2014  mendefinisikan  ketahanan energy sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan  energy  dan  akses  masyarakat  terhadap energy  pada  harga  yang  terjangkau  dalam  jangka panjang  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan  bahwa  Ketahanan  Energi  Nasional mempunyai  elemen  diantaranya:  1)  terjaminnya ketersediaan  energy  ( availability ),  2)  masyarakat mempunyai  akses  terhadap  energi  pada  harga  yang terjangkau ( accessibility and affordability ), 3) tersedia jangka panjang ( sustainability) , 4) adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

## 2.2. Penelitian Terdahulu
Konsep ketahanan energy telah muncul pada era 1970 an. Banyaknya permasalahan terkait energy baik tingkat  produksi  energy  yang  dihasilkan  maupun jumlah konsumsi energy yang terus bertumbuh telah menjadi pemicu munculnya berbagai penelitian terkait ketahanan energi.
Metcalf  (2013)  melakukan  penelitian  terkait ketahanan energy. Metcalf mengemukakan ada faktor ekonomi  dan  faktor  non  ekonomi  yang  dapat berpengaruh  terhadap  ketahanan  energy  Amerika Serikat.  Dalam  penelitiannya,  Metcalf  menyatakan bahwa  ketahanan  energi  Amerika  Serikat  dapat dicapai dengan pengurangan jumlah konsumsi energi dan bukannya mengurangi jumlah impor energi. Lebih lanjut, dalam penelitiannya, Metcalf mengungkapkan bahwa ketahanan energy tidak dapat dipisahkan dari eksternalitas  yang  timbul  akibat  penggunaan/ konsumsi  energy.  Pada  akhirnya  pro  kontra  konsep ketahanan  energy  antara  ahli  ekonomi  dan  para pengambil kebijakan adalah masalah  sudut  pandang. Mengingat luasnya bidang konsep ketahanan energy, para  pengambil  kebijakan  dapat  menggunakan berbagai kemungkinan dalam mendukung kebijakan.
Penelitian  terkait  ketahanan  energy  juga dilakukan oleh Florian. Florian (2008) mengemukakan bahwa  upaya  mewujudkan  ketahanan  energi  tidak hanya  dilakukan  dalam  satu  langkah  namun  dalam
beberapa  langkah.  Pada  langkah  awal  mewujudkan upaya  ketahanan  energy,  dapat  dilakukan  dengan membuat  langkah  kebijakan  terkait  teknis  dan ekonomi  dalam  kebijakan  terkait  energy.  Langkah mewujudkan upaya ketahanan energy harus dilakukan secara menyeluruh.
Di  Indonesia,  konsep  ketahanan  energi  muncul sebagai akibat gejolak harga minyak dan ketergantungan  masyarakat  Indonesia  akan  minyak sebagai  sumber  energinya.  Penelitian  terkait ketahanan energi di Indonesia juga pernah dilakukan oleh  Kotarumalos  (2010).  Pada  penelitian  tersebut, Kotarumalos  (2010)  mengemukakan  gejolak  harga BBM  dan  ketergantungan  Pemerintah  Indonesia  atas impor BBM. Konsumsi energi yang sangat tergantung pada  minyak  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi Pemerintah  untuk  menggunakan  sumber  energi  lain dalam  rangka  mewujudkan  ketahanan  energi  di Indonesia.  Kotarumalos  (2010)  juga  menyajikan  hasil penelitiannya terkait ketahanan energi di negara lain. Kotarumalos (2010) mengungkapkan bahwa Malaysia telah berhasil mendiversifikasikan energinya, sehingga dapat  mengurangi  ketergantungan  atas  minyak. Negara  lain  yang  juga  telah  berhasil  mengubah ketergantungan  akan  minyak  adalah  Jerman. Kotarumalos  (2010)  mengungkapkan  bahwa  pada akhir tahun 1980-an program tenaga surya dan turbin Jerman telah menjadi yang terbesar di Eropa.

## 2.3. Kerangka Pemikiran
Penelitian  ini  mencoba  memberikan  gambaran tentang  konsep  dana  ketahanan  energi  dan  wacana Pemerintah  untuk  membentuk  dana  ketahanan energi.  Penyajian  dimulai  dengan  memberikan gambaran  berbagai  masalah  yang  muncul  terkait konsumsi  energi  dan  produksi  energid  an  cadangan energi  di  Indonesia.  Penyajian  dilanjukan  dengan mengemukakan  dampak  yang  muncul  atas  berbagai permasalahan  energi  di  Indonesia  antara  lain keharusan  Pemerintah  untuk  mengimpor  minyak sebagai  sumber  energi  yang  banyak  digunakan  di Indonesia.
Sebagai sumber energi utama di Indonesia harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia masih diatur oleh  Pemerintah.  Pengaturan  harga  BBM  di  dalam negeri  bertujuan  agar  harga  tidak  terlalu  melonjak tajam yang dapat menimbulkan gejolak di massyarakat. Namun demikian, Pemerintah juga harus mempertimbangkan  bahwa  impor  minyak  sangat dipengaruhi oleh harga minyak di pasar Internasional dan volatilitas kurs US $ sebagai alat tukarnya.
Gejolak  harga  minyak  merupakan  salah  satu pemicu bagi Pemerintah untuk membentuk cadangan energi.  Cadangan  energi  tidak  hanya  minyak  namun dapat  berupa  sumber  energi  lain  sebagai  pengganti energi  fosil.  Cadangan  energi  merupakan  salah  satu
upaya  untuk  mewujudkan  ketahanan  energi  di Indonesia.
Untuk mewujudkan ketahanan energi sebagaimana dimaksud, Pemerintah perlu
membentuk dana untuk pembentukan dan pengelolaan ketahanan energi di Indonesia. Pemerintah telah membuat wacana beberapa pilihan yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  pendanaan dalam  pembentukan  dan  pengelolaan  ketahanan energi di Indonesia.
Berbagai  wacana  sumber  pendanaan  tersebut perlu  dikaji  dengan  seksama.  Hal  ini  perlu  dilakukan mengingat  ketahanan  energi  merupakan  kegiatan Pemerintah yang berdampak kepada masyarakat dan dana yang digunakan berasal dari Pemerintah.
Pada  akhirnya,  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan rekomendasi atas kebijakan Pemerintah dalam  membentuk  ketahanan  energid  an  sumber pendanaannya.    Lebih  lanjut,  alur  pemikiran  dalam penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  gambar  1.  kerangka pemikiran.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Permasalahan energy di Indonesia Antara lain:
- Konsumsi energy yang terus meningkat
- Penurunan jumlah produksi Minyak sebagai energy utama di Indonesia
- Belum dikembangkannya energy alternative
- Cadangan  BBM  Indonesia  diperkirakan  hanya mampu memenuhi kebutuhan BBM selama 22 hari (Cadangan BBM PT Pertamina (Persero)
Dampak yang timbul terkait permasalahan energy di Indonesia
- Pemerintah  harus  melakukan  impor  minyak  untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri
- Harga  Minyak  di  pasar  impor  sangat  tergantung kondisi pasar di luar negeri
- Volatilitas  kurs  US  $  terhadap  rupiah  sangat berpengaruh pada harga minyak
- Pemerintah belum memiliki cadangan energi
Muncul wacana pembentukan dana ketahanan energi melalui: 1) pungutan atas penjualan BBM; 2) cukai BBM; 3) pungutan atas eksploitasi mineral dan batu bara
Rekomendasi terkait kebijakan Dana Ketahanan Energi
Diperlukan sebuah kajian tentang urgensi Indonesia untuk menerapkan kebijakan Ketahanan Energi dan bagaimana pendanaannya

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif.  Penelitian  ini merupakan penelitian analitis deskriptif.  Tujuan yang ingin  dicapai  dari  penelitian  deskriptif  adalah terbentuknya suatu gambaran atas suatu konsep dan pemikiran dalam hal ini adalah konsep dana ketahanan energi. Dengan terbentuknya konsep dana ketahanan energi, diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lanjut  kaitan  antara  dana  ketahanan  energi  dan ketahanan energi nasional.
Selanjutnya  analisis  penelitian  difokuskan  pada pilihan-pilihan  atas  kebijakan  yang  dapat  diambil Pemerintah  terkait  pembentukan  dana  ketahanan energi.  Analisis  dilakukan  dengan  mengkaji  wacana pilihan kebijakan Pemerintah terkait  dana  ketahanan energi  dengan  peraturan  perundangan,  norma masyarakat  dan  praktek  dana  ketahanan  energi  di beberapa negara lain.
Dalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara tidak terstruktur. FGD dilakukan dengan  melibatkan  Kementerian  Keuangan  dan Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral. Wawancara  tidak  terstruktur  dilakukan  dengan narasumber dari Kementerian Keuangan.
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  melalui studi  kepustakaan  dan  studi  dokumenter.  Data sumber  penelitian  diperoleh  dari  Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

## 4. HASIL PENELITIAN
Bagian  ini  menjelaskan  laporan  hasil  penelitian, termasuk menjelaskan data riset dan deskripsi analisis yang  diperlukan  yang  merupakan  jawaban  secara empiris  terhadap  pertanyaan  pada  pokok  masalah dan/atau hipotesis penelitian.
4.1. Perkembangan  Konsumsi  Energi  dan  Kebijakan Subsidi Energi Peningkatan jumlah konsumsi energy di Indonesia dipacu antara lain karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan  jumlah  pendapatan  nasional.  Pesatnya peningkatan jumlah konsumsi energy di dalam negeri tidak  dibarengi  dengan  peningkatan  jumlah  energy yang  dapat  diproduksi  di  dalam  negeri.  Penggunaan energy  utama  di  Indonesia,  sampai  dengan  saat  ini adalah  bahan  bakar  minyak.  Minyak  merupakan sumber  energi  yang  digunakan  oleh  semua  sector. Pengguna  BBM  paling  banyak  adalah  sector transportasi.  Konsumsi  energi  Indonesia  menurut sector  Tahun  2013  sebagaimana  dapat  dilihat  pada gambar 2. berikut.
Gambar 2. Konsumsi Energi Final Indonesia Tahun 2013
Sumber: Dewan Energi Nasional, 2014 Seiring  berjalannya  waktu,  Indonesia  yang  dulu merupakan produsen minyak mulai tahun 2004 telah resmi  menjadi  importir  minyak.  Produksi  minyak  di dalam negeri menurun seiring dengan semakin tuanya sumur-sumur  minyak  di  Indonesia.  Selain  itu, eksplorasi  minyak  juga  tidak  banyak  dilakukan sehingga  tidak  ada  sumur-sumur  minyak  baru  yang dapat menambah jumlah produksi minyak. Di sisi lain jumlah  konsumsi  minyak  masyarakat  Indonesia  terus meningkat.  Hal  ini  berakibat  pada  meningkatnya jumlah  impor  minyak.  Rasio  ketergantungan  impor minyak  bumi  bergejolak  namun  secara  umum meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan  impor  minyak  meningkat  dari  32% pada  tahun  2012  menjadi  37%.  Peningkatan  rasio ketergantungan  impor  minyak  bumi  Indonesia  dapat dilihat pada gambar 4.3.
Gambar 4.3. Produksi, Impor dan Ekspor Minyak Bumi 2005 – 2013
Sumber: Dewan Energi Nasional, 2014
Pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri melalui impor  mengandung  beberapa  resiko.  Resiko  utama adalah  ketersediaan  produk  BBM  di  luar  negeri  dan volatiltas  harga  BBM.  Selain  karena  harga  BBM  itu sendiri,  volatilitas  harga  BBM  juga  dipengaruhi  oleh kurs US$ terhadap rupiah. Pada tahun 1990 an sampai dengan tahun 2014, harga keekonomian BBM sangat berpengaruh  terhadap  jumlah  subsidi  energy  yang
Halaman 34
harus  disediakan  oleh  Pemerintah.  Pembengkakan jumlah subsidi energi memaksa Pemerintah mengambil  langkah  tegas  untuk  menekan  jumlah subsidi  energy  untuk  dialihkan  menjadi  belanja pemerintah yang lebih berdaya guna.
Gambar 4. Belanja Subsidi dalam APBN
Sumber: Amir dan Azmi, 2014
Pada  Gambar  4  dapat  terlihat  subsidi  BBM meningkat  hampir  tiga  kali  lipat  pada  tahun  2013 apabila dibandingkan dengan tahun 2009. Peningkatan subsidi BBM selain karena pertumbuhan jumlah  konsumsi  BBM  juga  disebabkan  oleh peningkatan harga minyak. Peningkatan harga minyak tidak diikuti peningkatan harga BBM di dalam negeri. Hal ini berakibat jumlah subsidi yang harus diberikan Pemerintah  melonjak  mengingat  subsidi  BBM diberikan pada harga konsumen.
Langkah  Pemerintah  dalam  menekan  jumlah subsidi  dilakukan  dengan  menghapus  subsidi  untuk BBM  jenis  Premium  dan  membuat  kebijakan  subsidi tetap  untuk  BBM  jenis  Minyak  Solar  dan  Biosolar melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  191  Tahun  2014. Dalam  Perpres  Nomor  191  Tahun  2014,  Pemerintah mengatur bahwa Jenis BBM yani berhak mendapatkan subsidi Pemerintah adalah BBM jenis Minyak solar dan minyak  tanah.  Pemerintah  menghapus  subsidi  untuk BBM  jenis  premium  mengingat  jumlah  konsumsi masyarakat atas BBM jenis premium sangat besar dan sebagian  besar  hanya  untuk  kepentingan  konsumsi bukan  produksi.  Sementara  itu  pemberian  subsidi tetap sebesar Rp1.000,- untuk BBM jenis minyak solar dilakukan  mengingat  BBM  jenis  ini  digunakan  lebih besar  untuk  kepentingan  produksi  dan  distribusi. Pemberian  subsidi  BBM  jenis  minyak  solar  ini diharapakan  dapat  mendukung  kegaiatan  produksi dan distribusi di Indonesia.
Pemberian  subsidi  tetap  sebesar  Rp  1.000,-  juga dimaksudkan  agar  Pemerintah  dapat  mengukur dengan  pasti  jumlah  subsidi  yang  harus  disediakan Pemerintah.  Selain  BBM  jenis  Minyak  Solar, Pemerintah  juga  masih  memberikan  subsidi  untuk BBM  jenis  minyak  tanah.  Pemberian  subsidi  untuk BBM jenis minyak tanah ini diberikan karena program konversi  minyak  tanah  menjadi  LPG  Tabung  3  Kg belum  mampu  menjangkau  seluruh  daerah  di
Indonesia.  Daerah-daerah  yang  tidak  mampu dijangkau Pemerintah adalah daerah Indonesia Timur.
Hal  ini  mengingat  tingginya  biaya  yang  harus ditanggung  untuk  menyediakan  sarana  prasarana dalam  mendukung  program  konversi  minyak  tanah menjadi LPG Tabung 3 Kg di daerah Indonesia Timur. Namun  demikian  meski  subsidi  Minyak  Tanah  lebih tinggi  dari  subsidi  BBM  jenis  minyak  solar,  namun jumlah  konsumsi  minyak  tanah  relativ  kecil  sehingga jumlah  subsidi  juga  lebih  kecil  dibandingkan  dengan jumlah subsidi Minyak solar.
Pemerintah  telah  mengambil  berbagai  langkah kebijakan  dalam  mengatasi  permasalahan  di  bidang energy.  Naum  langkah  kebijakan  Pemerintah  yang diambil sejauh ini adalah untuk
mengendalikan/mengurangi  jumlah  konsumsi  energy di  Indonesia.  Namun  demikian  Pemerintah  juga menyadari  bahwa  langkah  kebijakan  pengurangan konsumsi  energy  melalui  pencabutan  subsidi  BBM jenis premium dan perubahan mekanisme subsidi dari floating  subsidi  menjadi  subsidi  tetap  sebesar Rp1.000,-  untuk  BBM  jenis  Minyak  Solar  tidaklah cukup. Langkah Pemerintah dalam mengurangi jumlah konsumsi  energi  kemudian  dibarengi  pula  dengan upaya pengembangan energy baru terbarukan.
Langkah awal yang ditempuh Pemerintah sebagai upaya pengembangan energi baru terbarukan adalah dengan menjalankan kebijakan mandatori penggunaan  Bahan  Bakar  Nabati  sebagai  campuran terhadap  Bahan  Bakar  Minyak.  Bahan  bakar  nabati yang  dijadikan  campuran  terhadap  Bahan  Bakar Minyak adalah jenis FAME/biodiesel untuk campuran BBM  jenis  Minyak  Solar  dan  Bioetanol  sebagai campuran BBM jenis premium.
Mandatori  pencampuran  BBN  terhadap  BBM diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 25 Tahun 2011. Permen  ESDM  Nomor  25  Tahun  2011  ini  mengatur dengan jelas bahwa setiap Badan Usaha Penyedia dan Pendistribusi  BBM  wajib  mencampurkan  sejumlah tertentu  BBN  ke  dalam  setiap  liter  BBM  yang  dijual dengan  persentase  tertentu.  Meski  telah  ditetapkan sejak  tahun  2011  namun  kebijakan  ini  masih  banyak mengalami  kendala  dan  sempat  terhenti  pada  tahun 2013  s.d.  2014.  Pada  rentang  waktu  tersebut, mandatori  pencampuran  BBN  ini  tidak  dapat dilaksanakan  karena  tidak  adanya supply BBN  dari produsen  BBN  ke  Badan  Usaha  pendistribusi  BBM. Terhentinya supply BBN terjadi karena produsen BBN beranggapan  nilai  keekonomian  BBN  sangat  rendah apabila BBN dijual sebagai campuran BBM. Produsen BBN  beranggapan  bahwa  nilai  subsidi  BBN  yang ditawarkan  Pemerintah  lebih  rendah  dari  biaya produksinya sehingga para produsen tersebut memilih untuk  tidak  berproduksi  sehingga supply BBN  tidak ada.
Halaman 35
Selain  permasalahan supply dan  harga  energy terutama  BBM  sebagai  produk  energy  utama  yang digunakan di Indonesia, masalah ketersediaan energy juga muncul di negeri ini. Dalam rentang waktu Antara bulan  September  dan  Oktober  2014,  media  sempat ramai membicarakan adanya antrian pembelian BBM di SPBU untuk beberapa daerah di Indonesia. Antrian tersebut sempat menimbulkan panik yang menjalar di masyarakat. Antrian mengular terjadi bahkan sebelum SPBU memulai operasinya. Antrian pembelian BBM di SPBU ini terjadi bukan karena tidak adanya stock BBM secara  nasional  namun  lebih  kepada  pembatasan kuota  penjualan  dari  Badan  Usaha  penyedia  dan pendistribusi BBM ke SPBU. Pembatasan kuota terjadi karena  jumlah  penjualan  BBM  terutama  premium telah  melebihi  kuota  penugasan  dari  Pemerintah. Terhadap  jumlah  penjualan  yang  melebihi  kuota penugasan  tersebut,  pada  awalnya  Pemerintah berencana  untuk  meminta  Badan  Usaha  menjual dengan  harga  pasar  tanpa  subsidi.  Namun  melihat reaksi  masyarakat  akhirnya  Pemerintah  mengambil kebijakan untuk menambah kuota penugasan khusus untuk  BBM  jenis  premium  bagi  PT  Pertamina (Persero).

## 4.2. Cadangan Penyangga Energi
Berkaca  pada  pengalaman  kebutuhan  konsumsi dalam  negeri  sebagaimana  diuraikan  di  atas, Pemerintah  kemudian  mulai  berpikir  tentang  stok nasional  BBM  sebagai  produk  energi  yang  utama digunakan masyarakat Indonesia. Saat ini Pemerintah tidak mempunyai stok BBM nasional sebagai cadangan penyangga  energi.  Stok  BBM  di  dalam  negeri  masih mengandalkan  stok  BBM  yang  dimiliki  oleh  PT Pertamina  (Persero).  Melalui  siaran  persnya,  PT Pertamina  (Persero)  menyatakan  bahwa  stok  BBM Nasional  yang  dimiliki  oleh  PT  Pertamina  (Persero) cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  BBM Nasional selama 22 hari.
Jika  berkaca  pada  praktik  cadangan  penyangga energy  di  berbagai  negara,  stok  BBM  nasional  yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi BBM selama 22 hari  termasuk  sangat  rendah.  Beberapa  negara  yang telah  menerapkan  cadangan  penyangga  energy nasional,  mempersiapkan  cadangan  energinya  untuk jangka  waktu  yang  cukup  lama  berkisar  Antara  2 hingga  7  bulan.  Sebagai  contoh  Myanmar  sebagai sesama anggota Asean memiliki cadangan penyangga minyak  untuk  4  bulan,  Vietnam  2  bulan,  Amerika Serikat 7 bulan, dan Jepang 6 bulan.
Pada  beberapa  negara,  cadangan  penyangga energy nasional ini dimaksudkan agar negara mampu mengatasi  krisis  energy  jika  terjadi  gangguan supply energy yang dapat terjadi karena menurunnya jumlah produksi,  peperangan,  bencana  alam,  terorisme  dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan krisis energy di negara tersebut.
Para pengambil kebijakan  di bidang energy telah menuangkan  kebijakan  cadangan  penyangga  energy tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2007.  Dalam  undang-undang  tersebut  dinyatakan dengan  jelas  bahwa  definisi  cadangan  penyangga energy  adalah  sebagai  jumlah  ketersediaan  sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi nasional  pada  kurun  waktu  tertentu.  Lebih  lanjut dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 tahun  2007  menyatakan  bahwa  untuk  menjamin ketahanan  energi  nasional,  Pemerintah  wajib menyediakan cadangan penyangga energi.

## 4.3. Dana Ketahanan Energi
Kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan adanya cadangan  penyangga  energy  berdampak  pada anggaran pembiayaan. Dalam wacananya, Pemerintah berencana  dapat  membangun  cadangan  penyangga energy setidaknya untuk 30 hari dalam lima tahun ke depan.  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  Indonesia sudah harus memiliki infrastruktur seperti kilang agar bisa menampung cadangan penyangga energi minimal 30 hari atau 1 bulan. Pemerintah memperkirakan agar dapat  membangun  cadangan  penyangga  energy selama  30  hari,  Pemerintah  membutuhkan  anggaran sekitar  US$17  miliar  untuk  pengadaan  45  juta  barel minyak dan pembangunan infrastruktur.
Dana  yang  dibutuhkan  untuk  membiayai pengadaan  dan  operasional  cadangan  penyangga energy  untuk  selanjutnya,  merupakan  bagian  dari dana  ketahanan  energy.  Seperti  telah  dijelaskan sebelumnya,  ketahanan  energy  mempunyai  dimensi yang  luas  dan  atribut  yang  banyak  sehingga  tidak dapat  dibatasi  dalam  hal  tertentu  hanya  terbatas untuk  cadangan  penyangga  energi.  Namun  demikian dana ketahanan energy tidak hanya digunakan sebagai biaya pengadaan dan operasional cadangan penyangga  energi.  Dengan  kata  lain,  kebijakan  dana ketahanan energy tergantung pada tujuan pembuatannya.  Pada  beberapa  negara,  dana ketahanan  energy  mempunyai  nama  yang  berbeda- beda sesuai peruntukannya. Praktik beberapa negara yang  membangun  dana  ketahanan  energy  untuk tujuan tertentu sebagaimana dijelaskan pada table 1. Praktek Dana Ketahanan Energi di Beberapa Negara.
Hikam (2015) dalam Sugiyono (2016) menyatakan bahwa Pemerintah perlu segera mengalokasikan dana guna meningkatkan ketahanan energi. Dana tersebut dapat digunakan untuk:
 Menjamin kelangsungan kegiatan eksplorasi serta penelitian  dan  pengembangan  untuk  mendukung kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  migas,  dan menetapkan  target  pencapaian  penguasaan teknologi.
 Mendorong,  memfasilitasi,  dan  memberikan bantuan pendanaan dalam memanfaatkan potensi
Halaman 36
energi  terbarukan  setempat,  terutama  untuk daerah-daerah terpencil.
 Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi.
Melalui  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  79 Tahun  2014  tentang  Kebijakan  Energi  Nasional  Pasal 27  ayat  (3),  Pemerintah  menyatakan  bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong penguatan  pendanaan  untuk  menjamin  ketersediaan energy, pemerataan infrastruktur energy, pemerataan akses  masyarakat  terhadap  energy,  pengembangan industry  energy  nasional,  dan  pencapaian  sasaran penyediaan  energy  serta  pemanfaatan  energy.  Lebih lanjut  dalam  pasal  27  ayat  (5)  dikemukakan  bahwa penguatan  pendanaan  tersebut  dilaksanakan  paling sedikit dengan:
a. Meningkatkan  peran  perbankan  nasional  dalam pembiayaan  kegiatan  produksi  minyak  dan  gas bumi  nasional,  kegiatan  pengembangan  Energi Terbarukan, dan program hemat energy;
b. Menerapkan premi pengurasan energy fosil untuk pengembangan energy; dan/atau
c. Menyediakan  alokasi  anggaran  khusus  oleh Pemerintah  dan/atau  Pemerintah  Daerah  untuk mempercepat akses listrik dan energy.
Berdasarkan amanat pasal 27 PP Nomor 79 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah berkewajiban mendorong penguatan  pendanaan  untuk  menjamin  ketahanan energi Nasional. Sesuai dengan pasal 27 PP Nomor 79 Tahun  2014  tersebut,  pendanaan  ketahanan  energy tidak  semata-mata  berasal  dari  Pemerintah  namun juga melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan perbankan.
Secara  umum,  Sugiyono  (2016)  mengungkapkan bahwa dana ketahanan energi merupakan dana yang secara khusus dibentuk untuk mendukung Pemerintah dalam  mencapai  target  pemanfaatan  energi  yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energid an PP No. 79 Tahun 2014. Lebih lanjut Sugiyono  (2016)  menyatakan  bahwa  berdasarkan studi  Kementerian  ESDM,  dana  ketahanan  energi diperlukan Karena:
 Keterbatasan  anggaran  Pemerintah  dalamm penyediaan,  pemnafaatan,  dan  pendistribusian energi bersih kepada masyarakat umum.
 Keterbatasan tugas pokok dan fungsi, fleksibilitas,  dan  resiko  Pemerintah  dalam melakukan  investasi  secara  langsung  ke  dalam proyek-proyek energi bersih.
 Keterbatasan  Pemerintah  dalam  menarik  dan memobilisasi pendanaan kedalam proyek-proyek energi bersih.
 Memfokuskan  anggaran  Pemerintah  untuk memberikan pelayanan/subsidi bagi masyarakat
dan  menyediakann  fasilitas  untuk  mendorong investasi pihak swasta.
 Mempermudah  perencanaan,  pengelolaan  dan pengawasan  dalam  percepatan  pengembangan energi bersih secara menyeluruh dan berdampak.
 Membagi  beban  resiko  dengan  investor  dan lembaga pembiayaan lainnya.
Hasil  studi  Kementerian  ESDM  tersebut  selaras dengan amanat PP Nomor 79 Tahun 2014. Penyediaan energi  bersih  sebagai  bagian  dari  ketahanan  energi tidak  hanya  menjadi  tugas  Pemerintah  Pusat  tetapi juga  tanggung  jawab  seluruh  elemen  masyarakat, Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha,  dan  perbankan. Tugas  Pemerintah  Pusat  adalah  menjadi  punggawa yang mengkoordinir peran dari masing-masing pihak. Dengan  mekanisme  ini  diharapkan  dana  ketahanan energi tidak lagi bertumpu pada Pemerintah Pusat dan mengandalkan APBN.

## 4.4. Kontroversi Dana Ketahanan Energi
Sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  pendanaan ketahanan  energy  nasional,  Pemerintah  telah memunculkan beberapa wacana diantaranya melakukan pungutan atas setiap liter penjualan BBM. Wacana ini muncul pada akhir tahun 2015, Pemerintah berencana memungut sebesar Rp 300,- dari setiap liter penjualan  BBM  jenis  Premium  dan  sebesar  Rp200,- dari setiap liter penjualan BBM jenis Minyak solar.
Wacana Pemerintah ini menimbulkan kritikan dari berbagai  pihak.  Masyarakat  yang  tidak  mendukung kebijakan  ini  berpendapat,  pungutan  tersebut  hanya akan  menambah  beban  bagi  masyarakat  karena pungutan  tersebut  dibebankan  pada  harga  jual  BBM yang  dibeli  masyarakat.  Selain  itu,  Pemerintah  telah melakukan  pungutan  iuran  atas  BBM  yang  dijual kepada  masyarakat.  Pungutan  tersebut  diatur  dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006  diatur  bahwa  Badan  Usaha  Penyedia  dan Pendistribusi  BBM  dikenakan  Iuran  berdasarkan volume  BBM  yang  dijual,  meliputi  jenis  BBM: avgas (aviation  gasoline) , avtur  (aviation  turbine) , bensin ( motor  gasoline ),  minyak  solar  ( automotive  diesel oil ),  minyak  tanah  ( kerosene) ,  minyak  diesel  ( diesel oil ) dan minyak bakar ( fuel oil ).
BBM  jenis  minyak  solar  dan  BBM  jenis  Premium merupakan  BBM  dengan  jumlah  konsumsi  tertinggi untuk  penggunaan  BBM  di  Indonesia.  Data menunjukkan bahwa BBM jenis minyak solar dan BBM jenis  premium  merupakan  dua  jenis  BBM  yang digunakan  secara  luas  oleh  masyarakat.  Pemberian subsidi  pada  dua  jenis  BBM  tersebut  menunjukkan bahwa  kedua  jenis  BBM  tersebut  menjadi  sumber energy  untuk  masyarakat.  Pemberian  subsidi  BBM dimaksudkan  agar  masyarakat  dapat  membeli  BBM tersebut  dengan  harga  terjangkau.  Dalam  hal Pemerintah menambahkan pungutan terhadap kedua
jenis  BBM  tersebut,  kebijakan  Pemerintah  tersebut akan bertentangan dengan prinsip Pemerintah dalam pengelolaan energy sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Pasal 3 huruf f Undang-Undang nomor 30 Tahun 2007 menyatakan bahwa  dalam  rangka    mendukung    pembangunan nasional    secara  berkelanjutan  dan  meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan  energi adalah  tercapainya    peningkatan  akses  masyarakat yang    tidak  mampu  dan/atau  yang  tinggal  di  daerah terpencil  terhadap  energi  untuk  mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata  decgan  cara  menyediakan    bantuan    untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu.
Wacana  lain  yang  muncul  terkait  pola pembiayaan/pengadaan  dana  ketahanan  energi adalah  pemberlakuan  cukai  bagi  penggunaan  BBM. Surono (2010) mendefiniskan cukai sebagai pajak tidak langsung yang dipungut oleh otoritas negara terhadap obyek  pajak  berupa  barang-barang  tertentu  yang mempunyai  sifat  atau  karakteristik  tertentu  sesuai yang  ditetapkan.  Lebih  lanjut  Agung  (1999)  dalam Surono  (2010)  menyatakan  bahwa  terdapat  tiga feature dasar dari pungutan cukai yaitu: 1) selectivity in coverage, 2) discrimination in intent, dan 3) form of quantitative  measurement .    Terkait discrimination  in intent , maksud pungutan cukai adalah untuk maksud- maksud tertentu yang diinginkan otoritas pemerintah agar  suatu  produk  tidak  leluasa  dikonsumsi masyarakat.  Cnossen  (2005)  dalam  surono  (2010) menyatakan  bahwa  tujuan  dasar  pemungutan  cukai oleh otoritas negara antara lain:
1) Untuk  meningkatkan  pendapatan  ( to  raise revenue )
2) Untuk  mengkompensasikan  biaya  eksternalitas ( to reflect external costs )
3) Untuk  mengendalikan  konsumsi  ( to  courage consumption )
4) Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah ( to charge road users for government-provided services ).
5) Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.
Pengenaan  cukai  untuk  BBM  dapat  memenuhi syarat  1)  s.d.  3)  tujuan  dasar  pemungutan  cukai sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Namun  demikian Pemerintah  juga  perlu  mengkaji  lagi  terkait penggunaan  dana  pungutan  cukai  tersebut.  Merujuk pada  syarat  nomor  2)  di  atas,  cukai  dipungut  untuk mengkompensasikan  biaya  eksternalitas,  denga demikian  akan  timbul  pertanyaan  apakah  cukai  BBM dapat digunakan untuk dana ketahanan energy?
Pemerintah juga telah mengatur pungutan cukai melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995 tentang  Cukai  sebagaimana  terakhir  telah  diubah
dengan  UU  Nomor  39  Tahun  2007.  Dalam  undang- undang tersebut yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan  negara  yang  dikenakan  terhadap  barang- barang  tertentu  yang  mempunyai  sifat  atau karakteristik  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang ini.  Selanjutnya  dalam  Pasal  2  UU  Nomor  39  Tahun 2007 diatur bahwa yang dimaksud barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
a. Konsumsinya perlu dikendalikan
b. Peredarannya perlu diawasi
c. Pemakaiannya  dapat  menimbulkan  dampak negative bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
d. Pemakaiannya  perlu  pembebanan  pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 huruf d UU Nomor  39  Tahun  2007  disebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan “pemakaiannya perlu pembebanan pungutan  negara  dalam  rangka  keadilan  dan keseimbangan”  adalah  pungutan  cukai  dapat dikenakan  terhadap  barang  yang  dikategorikan sebagai  barang  mewah  dan/atau  bernilai  tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap  terjaga  keseimbangan  pembebanan  pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen  yang  berpenghasilan  rendah.  Dengan mengacu  pada  penjelasan  tersebut,  pungutan  cukai tidak  seharusnya  dikenakan  secara  merata  terhadap semua jenis BBM. Namun demikian perlu dipertimbangkan kembali bahwa  kebijakan pungutan cukai  terhadap  BBM  akan  meningkatkan  harga  jual produk BBM dan akan menambah beban masyarakat.
Wacana  Pemerintah  lainnya  adalah  memungut biaya  deplesi  dari  hasil  penambangan  mineral  dan batu bara. Wacana ini perlu dikaji dan direvew secara mendalam  mengingat  Pemerintah  telah  menetapkan pungutan  atas  kegiatan  penambangan  mineral  dan Batu  Bara.  Melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 2012, Pemerintah telah menetapkan diantaranya: 1) iuran tetap untuk usaha pertambangan  mineral  logam  dan  batubara,  2)  iuran produksi/royalty,  3)  iuran  tetap  untuk  usaha pertambangan panas bumi, dan 3) iuran produksi/royalty  untuk  izin  usaha  pertambangan (IUP).  Wacana  kebijakan  pemungutan  biaya  deplesi juga harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif atas usaha pertambangan.
Dalam  praktek  dana  ketahanan  energy  di beberapa  negara,  dana  ketahanan  energy  dapat dibiayai  melalui  dana  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN),  penerimaan  minyak  dan  gas  bumi, ekuitas  pemerintah,  ataupun  pengenaan  pajak terhadap  pemakaian  listrik.  Dalam  struktur  APBN terdapat  pendapatan  negara  yang  berasal  dari pengambilan  sumber  energy  seperti  penerimaan minyak  dan  gas  bumi,  penerimaan  dari  kegiatan penambangan,  maupun  pendapatan  negara  yang
berasal dari iuran Badan usaha yang menyediakan dan mendistribusikan sumber energy (dalam hal ini BBM). Dengan demikian dalam membentuk dana ketahanan energy,  Pemerintah  dapat  mengkaji  kembali  wacana kebijakan  pungutan  untuk  membangun  dana ketahanan  energy  dan  mengharmonisasikan  dengan pungutan-pungutan (iuran) yang telah dikenakan oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan agar pembentukan dana ketahanan  energy  tidak  menjadi  beban  masyarakat dan  hambatan  ( barrier )  bagi  pelaku  bisnis  yang berinvestasi di bidang energy.
Dalam  hal  pengelolaannya,  dana  ketahanan energy  juga  perlu  mempertimbangkan  dana  APBN yang selama ini telah dialokasikan pada institusi yang mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  di  bidang pengelolaan energy seperti kementerian ESDM. Selain itu  dalam  rangka  pengembangan  energy  terbarukan, Pemerintah  juga  telah  mengalokasikan  anggaran untuk  insentif  produsen  BBN.  Untuk  menghindari pembiayaan ganda, Pemerintah harus memperhatikan peruntukan/pengalokasian  dana  ketahanan  energy. Dalam  roadmapnya,  dana  ketahanan  energy  juga diperuntukkan sebagai pendukung untuk energy baru dan  terbarukan.  Adanya  insentif  bagi  produsen  BBN sebenarnya  merupakan  langkah  Pemerintah  untuk mendukung  energy  baru  dan  terbarukan,  sehingga Pemerintah  perlu  mempertimbangkannya  sebagai bagian dari dana ketahanan energy.
Rencana  Pemerintah  membangun  ketahanan energy  sebenarnya  mendapat  dukungan  dari masyarakat, hanya saja Pemerintah perlu membangun dasar  hukum  yang  kuat  dan  formulasi  yang  tepat dalam  membangun  pembiayaan  dana  ketahanan energy  tersebut.  Selain  itu  Pemerintah  juga  perlu menetapkan  tujuan  dan  target  yang  spesifik  agar pengelolaan  dana  ketahanan  energy  dapat  berjalan dengan  efektif  dan  efisien.  Penetapan  tujuan  dan target yang spesifik atas penggunaan dana ketahanan energy ini juga  harus mengacu pada  Rencana  Umum energy  Nasional  (RUEN)  yang  telah  diatur  oleh Pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana Umum  Energi  Nasional.  Hal  ini  dimaksudkan  agar pengelolaan  dana  ketahanan  energy  selaras  dengan kebijakan energy nasional.
Dalam  pengelolaannya,  Pemerintah  juga  perlu mempertimbangkan polanya, apakah dana ketahanan energy  akan  dikelola  sebagaimana  mekanisme  APBN atau  menggunakan  pola  pengelolaan  Badan  Layanan Umum (BLU). Dalam hal pengelolaan dana ketahanan energy  dengan  pola  BLU,  Pemerintah  harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pengelolaannya. Pembentukan BLU untuk pengelolaan  energy  juga  perlu  mempertimbangkan tugas  dan  kewenangan  institusi  Pemerintah  yang bertugas  dan  mendapat  kewenangan  dalam  hal pengelolaan  energy  di  Indonesia.  Hal  ini  bertujuan
agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  tugas  fungsi  dan kewenangannya.
Pada  akhirnya  dapat  dinyatakan  bahwa Pemerintah Indonesia perlu segera membentuk dana ketahanan  energi  demi  kelangsungan  penyediaan energi  yang  terjangkau  bagi  masyarakat.  Sebagai langkah  awal  Pemerintah  telah  menyediakan  dana ketahanan  energi  melalui  APBN-P  Tahun  2016. Rahmanto  (2016)  menyatakan  bahwa  Pemerintah telah  mengalokasikan  anggaran  sebesar  Rp1,6  triliun yang  dimaksudkan  sebagai  dana  ketahanan  energi. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mengimpor minyak  mentah  sebanyak  1,6  juta  barel  sebagai cadangan  penyangga  untuk  mengantisipasi  keadaan darurat  dan  sisanya  digunakan  untuk  meningkatkan cadangan operasional BBM.
Sebagai  langkah  ke  depan,  Pemerintah  perlu mempertimbangkan  pihak-pihak  yang  terkait  dalam pembentukan  dana  ketahanan  energi.  Dengan demikian  tujuan  untuk  mewujudkan  penyediaan energi bersih sebagai tanggung jawab bersama dapat tercapai.  Untuk  itu  Pemerintah  harus  menyediakan instrumen  yang  diperlukan  baik  berupa  fasilitas maupun  peraturan  perundangan  sebagai  aturan pelaksanaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:
a. Pembentukan dana ketahanan energi merupakan urgensi Pemerintah mengingat tingginya konsumsi  dan  minimnya  energi  tersedia  yang dapat digunakan serta gejolak harga energi yang dapat  memunculkan  dilemma  bagi  kebijakan sektor energi.
b. Pemerintah  dapat  melaksanakan  pembentukan dan  pengelolaan  dana  ketahanan  energi  dengan berdasar  pada  Undang-Undang  No.  30  tentang Energid an PP No. 79 Tahun 2014.
c. Pemerintah  mewacanakan  pembentukan  dana ketahan  energi  melalui:  1)  pungutan  atas penjualan BBM jenis Minyak Solar dan Premium, 2)  cukai  BBM,  3)  pungutan  atas  biaya  deplesi kegiatan penambangan mineral dan batu bara.
d. Pungutan atas penjualan BBM jenis Minyak Solar dan  Premium  tidak  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007
e. Cukai  BBM  meski  dapat  dilaksanakan,  namun lebih  tepat  jika  digunakan  untuk  mengurangi eksternalitas konsumsi BBM.
f. Pungutan atas biaya deplesi kegiatan penambangan  mineral  dan  batu  bara  perlu memperhatikan  pungutan  yang  telah  dilakukan Pemerintah  atas  kegiatan  penambangan  mineral dan batu bara.
g. Pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran untuk  dana  ketahanan  energi  melalui  APBN-P Tahun  2016.  Pada  masa  mendatang  diharapkan dana  ketahanan  energi  tidak  sepenuhnya bergantung pada APBN.
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
a. Agar  penyediaan  energi  tidak  hanya  bertumpu pada APBN (Pemerintah Pusat), Pemerintah harus mengajak pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Badan
Usaha, dan perbankan sebagaimana amanat PP No. 79 Tahun 2014.
b. Pemerintah harus dapat menyelesaikan peraturan perundangan  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan ketahanan energi bagi pihak-pihak terkait.
c. Pemerintah  dapat  melakukan  pungutan  dalam rangka  pembiayaan  dana  ketahanan  energy namun dengan tetap mempertimbangkan pungutan  yang  telah  dilaksanakan  Pemerintah terhadap pengambilan sumber energy
d. Pemungutan  dalam  rangka  pembiayaan  dana ketahanan  energy  agar  tidak  menjadi  tambahan beban  bagi  masyarakat  dan  menjadi  hambatan ( barrier )  bagi  pelaku  usaha  yang  berinvestasi  di bidang energy.
e. Hendaknya  Pemerintah  melakukan  kajian  dan review  mendalam  terhadap  formulasi  yang  akan digunakan  dalam  pembiayaan  dana  ketahanan energi  terutama  yang  melibatkan  pihak-pihak  di luar Pemerintah.
Pemerintah dapat menetapkan tujuan, target dan jangka  waktu  yang  spesifik  dengan  mengacu  pada RUEN,  agar  dana  ketahanan energy  dapat  digunakan secara efektif dan efisien.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  konsep tentang  dana  cadangan  energi  dan  tantangannya. Tantangan  dana  cadangan  energi  terutama  terkait kebijakan  yang  akan  diambil  Pemerintah  untuk membentuk  dana  cadangan  energi.  Kebijakan Pemerintah yang baik harus dapat mempertimbangkan dan mengukur dampak kebijakan bagi seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian penelitian  ini  belum  dapat  memberikan  ukuran  yang spesifik atas dampak yang dapat terjadi. Dampak yang timbul  merupakan  konsekuensi  yang  akan  diterima dan  dihadapi  oleh  para  pemangku  kepentingan  atas kebijakan  yang  diambil  Pemerintah.  Para  pemangku kepentingan  dapat  terdiri  dari  masyarakat,  produsen dan  pendistribusi  energi,  para  pengguna  energi,  dan Pemerintah itu sendiri.
Ukuran yang spesifik atas dampak kebijakan dapat memberikan  kelebihan  dan  kelemahan  dari  masing-
masing pilihan kebijakan. Dengan demikian Pemerintah dapat menetapkan kebijakan terkait dana ketahanan  energi  dengan  tepat.  Pada  penelitian selanjutnya,  pilihan  kebijakan  Pemerintah  atas  dana ketahanan  energi  dapat  menggunakan  metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Dengan metode ini bobot  dari  masing-masing  pilihan  kebijakan  dapat lebih terukur secara spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Azmi,  Riza,  &  Amir,  Hidayat,  Ketahanan  Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi Indonesia, Info Resiko Fiskal Edisi 1 Tahun 2014
Braithwaite,  D.,  Chandra  A.,  Prasetyaning  Diah  R.L,
Indriyanto, A., Lang K., Lontoh L, Siahaan, N., Vis- Dunbar,  D.,  Wattimena,  B.A,  Widhiantoro,  U., dan  Wooders,  P.,  (2012)  Indonesia’s  Fuel Subsidies:  Action  Plan  for  Reform.  Geneva: Global  Subsidy  Initiative  of  the  International Institute fo Sustainable Development.
Dewan Energi Nasional, Outlook Energi Indnesia 2014 Florian,  Baumann  (2008),  Energy  Security  as Multidimensional  Concept,  Working  Paper, Centrum fur Angewandte Politikforshung (C.A.P) Policy Analysis
Kotarumalos, N. A. (2010). Menuju Ketahanan Energi Indonesia: Belajar dari Negara Lain, Jurnal Global dan  Strategi  Volume  3  No.1,  Maret  2010, Universitas Airlangga, Surabaya Metcalf,  Gilbert  E,  (2013), The  Economics  of  Energy Security ,  NBER  Working  Paper  No.  19729  - December 2013
Muttitt, Greg, (2011), Fuel on the Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq , The Bodley Head, London.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2006  tentang Besaran  dan  Penggunaan  Iuran  Badan  Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian  Bahan  Bakar  Minyak  dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pedoman  Penyusunan  Rencana  Umum  Energy Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional
Rakhmanto,  A.  P.  (2016),  Terobosan  Implementasi Dana  Ketahananan  Energi,  Kompas,  Selasa,  26 Juli 2016
Sovacool,  Benjamin  K,  (2011).  Evaluating  Energy Security  in  The  Asia  Pasific:  Towards  more comprehensive approach. Energy Policy 39 (11),
November 2011, 7472-7479
Sovacool, B. K., & Mukherjee, I. (2011). Conceptualizing  and  measuring  energy  security: A  synthesized  approach.  Energy,  36(8),  5343- 5355.
Sugiyono,  Agus,  (2004),  Perubahan  Paradigma Kebijakan  Energi  Menuju  Pembangunan  yang Berkelanjutan,  Dipresentasikan  pada Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I , Pascasarjana FEUI & ISEI, 8-9 Desember 2004, Hotel Nikko, Jakarta Sugiyono,  Agus,  (2016),  Konsep  Dana  Ketahanan Energi,  Prosiding  Seminar  Inovasi  Teknologi untuk Mendukung Kemandirian Energi Nasional, Desember 2016 Surono,  2010,  bahan  Ajar  Teknis  Cukai  I,  Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Yergin,  D.  (2006).  Ensuring  energy  security.  Foreign Affairs, 69-82.

## Tabel 1.

## Praktek Dana Ketahanan Energi di Beberapa Negara
Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, 2016, diolah
No. Negara Nama Dana Jumlah Sumber Dana Target 1.a. Norwegia Energy Fund USD 17 billion Government Budget & Appropriations on Electricity Distribution Improved Energy Efficiency & NRE Capacity 1.b. Norwegia Petroleum Fund / Pension Fund USD 836 Billion Premium on gas Fiscal Safety for fluctuation of petroleum & investments 2. Timor Leste Petroleum Fund USD 16.9 Billion Revenue from Petroleum Management of Oil 3. Inggris Green Investment Bank USD 1.5 Billion Government Equity Mitigation of NRE project risk 4. Australia ARENA Fund USD 1.8 Billion State Budget Development of NRE 5. Malaysia Renewable Energy Fund USD 316 Million 2% Tax on electricity bills 30% renewable energy by 2020