JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 2 (2021), 147-164; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5615, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Received : 2021-11-19
Accepted: 2021-12-21
Published: 2021-12-23
Page | 147

## Analisis Hukum Islam tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga
A. Saiful Aziz, Subhan,  Ubbadul Adzkiya’ Universitas Wahid Hasyim Semarang jhonsaifulaziz@gmail.com, subhanzein100@gmail.com,  adzkiya@unwahas.ac.id

## Abstract
This study describes how the implementation of zakat fitrah management at the At-Taqwa Mosque, Pamedaran Village, Brebes Town, and to find out the analysis of Islamic law on the distribution of zakat fitrah to people who have debts to institutions. This research was conducted with a qualitative method and a descriptive approach. The conclusion of the study shows: (1) Management of zakat fitrah at the At-Taqwa Mosque begins with planning through deliberations of leaders and amil on D- 3 Eid al-Fitr and carried out on D-1 Eid al-Fitr with the time of collecting zakat fitrah from after dawn prayer until before prayer Asr, then the amil calculates the amount of zakat fitrah that has been  collected,  then  distributes  it  to  asnaf  in  the  At-Taqwa  Mosque  environment,  namely  asnaf indigent, poor, amil, fisabilillah and gharim. (2) The distribution of zakat fitrah carried out by the takmir of the At-Taqwa Mosque in Pamedaran Village to gharim whose debts to institutions are not in accordance with Islamic law, because what is meant by gharim according to the four schools of thought is a person who is in debt and it is an obligation for him to pay the debt, while in this case the person who is considered a gharim is only an intermediary for the debt and the real owner of the debt is the institution/mosque.
Keywords : Islamic Law, Zakat Fitrah, Distribution of Zakat, Gharim.

## Abstrak
Penelitian  ini  mendeskripsikan  bagaimana  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  fitrah  di  Masjid  At- Taqwa  Desa  Pamedaran  Kecamatan  Ketanggungan  Kabupaten  Brebes,  dan  untuk  mengetahui analisis hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah  kepada orang yang mempunyai hutang untuk  lembaga.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  pendekatan  deskriptif. Kesimpulan  penelitian  menunjukan:  (1)  Pengelolaan  zakat  fitrah  di  Masjid  At-Taqwa  diawali dengan perencanaan melalui musyawarah para tokoh dan amil  pada H-3 idul fitri dan dilaksanakan pada  H-1  idul  fitri  dengan  waktu  pengumpulan  zakat  fitrah  dari  setelah  sholat  subuh  sampai menjelang sholat ashar, lalu amil menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul, kemudian didistribusikan  kepada  asnaf  yang  ada  di  lingkungan  Masjid  At-Taqwa  yaitu  asnaf  fakir,  miskin, amil, fisabilillah dan gharim. (2) Pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Takmir  Masjid At- Taqwa  Desa  Pamedaran  terhadap  gharim  yang  hutangnya  untuk  lembaga  tidak  sesuai  dengan hukum  Islam,  karena  yang  dimaksud  gharim  menurut  empat  madzhab  adalah  orang  yang berhutang dan menjadi kewajiban bagi dirinya untuk membayar hutang tersebut, sedangkan dalam hal ini orang yang dianggap sebagai gharim hanya sebatas perantara atas hutang itu dan pemilik hutang yang sesungguhnya adalah lembaga/masjid tersebut.
Kata Kunci : Hukum Islam, Zakat Fitrah, Distribusi Zakat, Gharim
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’

## Page | 148

## Pendahuluan
Pengelolaan  zakat  yang  maksimal  dapat  dijadikan  sumber  kekayaan  yang diharapkan  bisa  memberikan  manfaat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bagi seluruh  umat  Islam.  Selain  itu,  dengan  pengelolaan  zakat  yang  baik  diharapkan dapat  membangun  kesadaran  para  muzakki  untuk  melaksanakan  kewajibannya dalam rangka mensucikan diri, membersihkan harta dan mendapatkan ridha Allah SWT. Sebagai masyarakat muslim, di Desa Pamedaran tidak terlepas dari aturan dan norma  agama  Islam  yang  memegang  tinggi  prinsip  solidaritas,  hal  itu  dapat dibuktikan dengan  melihat konsep yang berlaku di Desa Pamedaran, yaitu saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong.
Untuk sementara, pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 agustus  2020,  pukul  17:00  melalui  wawancara  dengan  bapak  Badruddin    sebagai amil zakat fitrah, beliau mengatakan: “pelaksanaan zakat fitrah di Desa Pamedaran setiap tahun masyarakat mempercayakan zakatnya kepada takmir Masjid yang mana dalam pendistribusiannya berdasarkan pemetaan ekonomi dan sosial” 1 Akan tetapi hal  itu  dirasa  kurang  tepat,  dikarenakan  takmir  masjid  (Amil  zakat)  beranggapan bahwa  mayoritas  masyarakatnya  berkedudukan  sama  rata    dan  hanya  segelintir orang yang dianggap berkekurangan dalam sudut pandang ekonominya, serta tidak adanya  pencatatan  resmi  atau  daftar  orang  yang  dikeluarkan  pihak  berwenang tentang kriteria yang cocok dengan delapan asnaf, sehingga ada kerancuan untuk menggolongkannya  kedalam  mustahiq  zakat.  Tentu  hal  ini  akan  berdampak  pada hasil dan kemajuan yang diperoleh dari zakat setiap tahunnya tidak terlihat, apakah mustahiq  berkurang  atau  bertambah,  dan  apakah  semua  zakat  fitrah  sudah terdistribusikan kepada mustahiqnya.
Sebagaimana  hasil  dari  pengamatan  tersebut,  bahwa  yang  terjadi  dalam pendistribusian  zakat  fitrah  di  Desa  Pamedaran,  “orang  yang  ekonominya  dalam keadaan berkecukupan namun mempunyai utang untuk suatu lembaga dengan atas nama orang tersebut (bukan utang pribadi) itu dianggap sebagai orang yang boleh mendapat bagian dari zakat, berdasarkan anggapan bahwa orang tersebut rmasuk kedalam  asnaf  gharim”.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penting  adanya  kejelasan tentang kriteria gharim yang berhak menerima zakat, serta perlunya ada pencatatan
_______________
1 Badruddin, Amil Zakat Fitrah, Wawancara pada 10  Agustus 2020, Pukul 17:00 WIB

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19 Accepted: 2021-12-21 Published: 2021-12-23
Page | 149
resmi terkait daftar orang yang dikeluarkan pihak berwenang tentang kriteria yang cocok dengan delapan asnaf, agar zakat dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

## Landasan Teori
Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka – yazku - zaka-an atau zakiya – yazka  –  zakan  yang  berarti  suci,  bersih,  tumbuh,  berkembang,  bertambah,  dan berkah, namun sering diartikan menyucikan atau membersihkan. 2 Sedangkan kata fitrah dari segi bahasa bermaksud futhur (berbuka puasa), fitrah (suci, bersih) dan fitri (fitrah  semula  jadi  yang  bersih). 3 Secara  istilah,  zakat  fitrah  yaitu  zakat  yang dikeluarkan  berdasarkan  jumlah  atau  anggota  keluarga,  perempuan  dan  laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan ramadlan. 4
Selain itu zakat fitrah juga bisa disebut sebagai zakat nafs, yang berarti zakat untuk  mensucikan  jiwa  diujung  bulan  Ramadlan  dengan  mengeluarkan  sebagian bahan  makanan  pokok  yang  dapat  mengenyangkan  menurut  ukuran  tertentu sebagaimana yang diatur oleh  syari’at  sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadlan dan  pembersih  dari  hal-hal  yang  mengotori  ibadah  puasa  (masih  adanya  rasa dengki,  marah,  berkata  sia-sia  dan  lain  sebagainya). 5 Orang  yang  berhak mendapatkan zakat fitrah yaitu sama dengan orang yang berhak mendapatkan zakat lain pada umumnya, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S At- Taubah ayat 60.
إَو  ِباَقِّرمإ  ِفَِو ْمُ ُبُْوُلُق ِةَفَّمَؤُمْمإَو اَ ْيَْلَع  َ ْيِْلِمَعْمإَو  ِ ْيِْك َسَمْمإَو ِءٓآَرَقُفْلِن  ُتَقَد َّصماَمَّه ِ إ
ِلْيِب َس  ِفَِو  َ ْيِْمِرَغْم
ٌْيِْكَح ٌ ْيِْلَع  ُ َّللَّإَو ,ِ َّللَّإ َنِّم ًة َضْيِرَف ,ِلْيِب َّسمإ  ِنْبإَو ِ َّللَّإ Artinya: sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  muallaf  yang  dibujuk  hatinya  untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, sebagai
_______________
2 Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat , Solo: Tiga Serangkai, 2008,  hlm.13
3 Shofian Ahmad, Amir Husin Mohd. Nor, Zakat  Membangun  Ummah , Kuala Lumpur: Sanon Printing Corporation SDN BHD, 2002, hlm.32.
4 Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf , Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm.53
5 Putra  Julkipli ,  Pelaksanaan  Distribusi  Zakat  Fitrah  Di  Kelurahan  Bintuju  Kecamatan  Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan , (Skripsi), Padangsidimpuan: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,  2018, hlm.13-15
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’

## Page | 150
sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. 6
Berdasarkan ayat diatas, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah sebagai berikut: a) Faqir, Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  penghasilan  tetap  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Adapun  menurut  jumhur  ulama  fakir  adalah  orang- orang  yang  tidak  mempunyai  harta  atau  penghasilan  layak  untuk  memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. 7 b) Miskin, Menurut Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tiddak dapat mencukupi kebutuhannya sehari- hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim  (tokoh  fiqih  Mazhab  Maliki)  tidak  membedakan  secara  defenitif  kedua kelompok  orang  tersebut  (fakir  dan  miskin).  Menurut  mereka,  fakir  dan  miskin adalah  dua  istilah  yang  mengandung  pengertian  yang  sama. 8 c)  Amil,  Amil  zakat adalah  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  diangkat  oleh  pemerintah  untuk mengelola  pelaksanaan  ibadah  zakat  atau  seseorang/sekelompok  orang  yang dibentuk  oleh  masyarakat  dan  disahkan  oleh  pemerintah  untuk  mengelola pelaksanaan ibadah zakat. 9 d) Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka  tertarik  pada  agama  Islam  karena  keimanan  mereka  belum  mantap,  atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, atau  mengambil  keuntungan  yang  mungkin  dimanfaatkan  untuk  kepentingan mereka. 10 e)  Riqab,  adalah  para  budak  yang  dimaksudkan  disini,  menurut  jumhur ulama  ialah  para  budak  muslim  yang  telah  membuat  perjanjian  dengan  tuannya
_______________
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur ’ an, hlm. 137.
7 Andi Suryadi, Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama , Jurnal Keislaman,  Kemasyarakatan  &  Kebudayaan,  Program  Pascasarjana  Uin  Sultan  Maulana  Hasanuddin Banten, Volume 19, (1), 2018, hlm .3.
8 Ibid , hlm. 3 9 Ahmad Satori Ismail, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia , Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018. hlm. 272.
10 Khairul  Amru  Harahap  dan  Masrukhin, Fikih  Sunnah, (Terjemah),  Jakarta:  Cakrawala Publishing, 2015. hlm. 145

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19 Accepted: 2021-12-21 Published: 2021-12-23
Page | 151
(almukatabun)  untuk  dimerdekakan  dan  tidak  memiliki  uang  untuk  membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian. 11 f)  Gharim,  adalah  orang  yang  berhutang  untuk  dirinya  sendiri  dan bukan  untuk  maksiat.  Maka  gharim  boleh  diberi  bagian  zakat  jika  tidak  mampu melunasi utangnya, sekalipun rajin bekerja, sebab pekerjaan itu tidak bisa menutup kebutuhannya  untuk  melunasi  hutang  bila  telah  tiba  saat  pembayarannya. 12 g)  Fi Sabilillah,  yaitu  orang  yang  ilmu  maupun  perbuatannya  dapat  menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud  sabilillah  adalah  berperang. 13 h)  Ibnu  Sabil/Musafir,  yaitu  orang  yang bepergian (Musafir) untuk pekerjaan yang baik (tha’ah) bukan untuk maksiat. Jika dia tidak dibantu, diperkirakan dia tidak akan mencapai maksud dan tujuannya. Hal-hal yang termasuk perbuatan baik (tha’ah) diantaranya ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan. 14
Menurut madzhab Maliki gharim adalah seseorang yang mempunyai hutang, dan  dia  tidak  memiliki  apa-apa  untuk  membayar  hutangnya.  Meskipun  dia  sudah wafat,  maka  hutangnya  itu  dapat  dilunasi  dari  zakat. 15 Menurut  madzhab  Hanafi, gharim adalah seseorang yang berhutang dan tidak memiliki harta lebih selain untuk membayar hutangnya, membayar zakat kepadanya (untuk menutupi hutang) lebih penting  daripada  memberikan  kepada  fakir. 16 Menurut  Madzhab  Hambali  Kata gharimin  merupakan  bentuk  jamak  dari  gharim  yang  artinya  wajib  karena  hutang harus dibayar. 17 1) Seseorang yang mempunyai hutang untuk kepentingan pribadi, untuk  hal-hal  yang  diperbolehkan  atau  yang  diharamkan  dalam  agama  dengan syarat ia sudah bertaubat, maka ia boleh menerima zakat hanya untuk menutupi sisa
_______________
11 Wahbah  Al-Zuhayly, Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab ,  Agus  Effendi,  Bahrudin  Fananny (Penterjemah), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008, hlm. 285.
12 M. Fikril Hakim, Abu Sholahuddin (Penterjemah), Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu’in , Kediri:
Lirboyo Press. hlm. 26.
13 Lahmudin Nasution , Fiqih, Jakarta: Logos, 2015, hlm. 180.
14 Wahbah  Al-Zuhayly, Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab ,  Agus  Effendi,  Bahrudin  Fananny (Penterjemah), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008, hlm. 289.
15 M. Zuhri dkk, Fiqih Empat Madzhab , Semarang: Asy-Syifa, 1994, Jilid 4, hlm. 164.
16 Ibid, hlm. 158.
17 Anshari Taslim, Fikih Imam Syafi’i, Puasa d an Zakat , (Terjemah), Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, hlm. 205.
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’
Page | 152 hutangnya; 2)  Orang  yang  mempunyai  hutang  untuk  kepentingan  sosial. 18 Sedangkan  gharim  menurut  madzhab  Syafi’i  adalah  terdiri  dari  empat  macam, 19 diantaranya yaitu: 1)  Mereka yang mempunyai hutang karena mendamaikan kedua kelompok yang bersengketa untuk menghindari pertempuran yang mengarah pada pembunuhan,  maka  golongan  ini  berhak  mendapatkan  zakat  meskipun penerimanya  merupakan  orang  kaya;  2)  Orang  yang  mempunyai  hutang  karena menjamin seseorang; 3) Orang  yang  mempunyai  hutang  untuk  kepentingan dirinya atau keluarganya dalam hal yang diperbolehkan; 4) Orang yang mempunyai  hutang  untuk  kesejahteraan  umum  seperti  membangun  rumah persinggahan untuk menjamu tamu, membangun masjid atau rumah sakit dan lain sebagainya.  Jika  tidak  mampu  membayarnya  maka  mereka  berhak  mendapatkan zakat.
Yusuf  Al-Qardhawy  berpendapat  bahwa  kriteria  gharim  yang  berhak menerima zakat ada dua macam, yaitu: 20 1) Orang yang mempunyai hutang untuk kepentingannya  sendiri,  seperti  untuk  memberi  nafkah,  membeli  pakaian, melaksanakan pernikahan,  mengobati orang  sakit,  menikahkan  anak,  membangun rumah, atau menggantiakan barang orang lain yang rusak. Termasuk kriteria gharim disini yaitu mereka yang tertimpa bencana secara tiba-tiba seperti kebakaran, banjir, gempa bumi ataupun yang lainnya. Baik itu terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada hartanya  sehingga  ia  meminjam  bagi  dirinya  dan  keluarganya  dikarenakan mempunyai  kebutuhan  yang  mendesak;  2)  Seseorang  yang  memiliki  nilai kemanusiaan dan keluhuran yang tinggi, atau cita-cita luhur yang dikenal luas dalam masyarakat arab dan Muslim. Misalnya, seseorang yang mempunyai hutang karena mendamaikan  dua  kubu  yang  bersengketa  dalam  rebutan  harta  dan  dengan sukarela  ia  menggantikan  harta  yang  dipersengketakan  agar  tidak  menimbulkan kemadharatan,  orang  yang  melakukan  kegiatan  sosial  yang  bermanfaat  seperti membangun  panti  asuhan,  membangun  rumah  sakit,  membangun  masjid  untuk ibadah  shalat  ataupun  perbuatan  baik  lainnya  yang  ditujukan  untuk  melayani kepentingan  masyarakat.  Sesungguhnya  orang  tersebut  telah  berkhidmat  didalam kebajikan untuk kepentingan masyarakat. Arti semua ini adalah  bahwa seseorang
_______________
18 Moch. Anwar, dkk, Fathul Mu’in, (Terjemah), Bandung: Sinar Baru Agensindo, 1994, hlm. 583.
19 Anshari Taslim, hlm 205
20 Didin Hafidhuddin, Hukum Zakat , Terj. Jakarta: PT .Pustaka Mizan, 1999. hlm. 604

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19 Accepted: 2021-12-21 Published: 2021-12-23
Page | 153
yang mempunyai hutang karena untuk melayani kepentingan masyarakat, meskipun dia orang kaya hendaknya diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya.

## Metode Penelitian
Langkah-langkah yang peneliti gunakan untuk menyelesaikan penelitian ini jika dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian  lapangan atau field research, yaitu dengan mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat obyek  yang  akan  diteliti.  Berdasarkan  pendekatannya,  penelitian  ini  termasuk penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  mendapatkan  data  deskriptif  berbentuk kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang bisa diamati. Data yang dipakai pada  penelitian  ini  didapat  melalui  studi  lapangan  (field  research),  dengan  teknik observasi,  wawancara,  mengumpulkan  dan  mencatat  berbagai  data  informasi  yang didapatkan di lapangan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  ajaran  agama  Islam  tidak  hanya  diwajibkan  untuk  membayar  zakat saja,  namun  dalam  penyalurannya  juga  diwajibkan  agar  tepat  sasaran  terhadap orang-orang  yang  berhak  menerimanya.  Oleh  karena  itu,  negara  telah  mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan zakat dalam undang- undang  Nomor  23  tahun  2011,  yaitu  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1). 21 Begitupun pengelolaan zakat  fitrah  di  Masjid  At-Taqwa  Desa  Pamedaran  sudah  sesuai  dengan  ketentuan pengelolaan zakat berdasarkan pasal 1 ayat 1, yakni perencanaan dilaksanakan pada H-3 hari Raya Idul Fitri, dengan diadakannya musyawarah para tokoh dan amil guna membahas  untuk  menentukan  tugas  masing-masing  amil,  yaitu  ada  yang  bagian menerima  zakat  fitrah  sekaligus  memimpin  niat  zakat  fitrah  terhadap  muzakki, bagian mencatat muzakki yang membayar zakatnya di masjid At-Taqwa, dan bagian menimbang kembali beras yang diserahkan oleh muzkki. Selain itu juga kegunaan daripada  musyawarah  yaitu  untuk  menentukan  golongan  orang-orang  yang nantinya akan diberi zakat fitrah.
_______________
21 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat. Pasal 1
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’
Page | 154
Adapun  pelaksanaannya  yaitu  pada  H-1  hari  Raya  Idul  Fitri,    dengan  cara gotong  royong  dan  dipusatkan  di  masjid  yang  terdapat  di  lingkungan  masing- masing jama’ah. Para amil berkumpul di masjid dan masyarakat akan berbondong- bondong  datang  ke  masjid  untuk  membayarkan  zakat  fitrahnya,  lalu  para  amil menerimanya  dengan  ditimbang  ulang  terlebih  dahulu  guna  menyesuaikan timbangan yang sudah ditentukan yaitu 2,5 kilogram beras. Waktu pengumpulannya dilakukan dari pagi setelah waktu subuh sampai siang menjelang waktu shalat ashar, setelah beras terkumpul semuanya, lalu para amil menghitung jumlah seluruh hasil zakat  fitrah  dan  menentukan  bagian  untuk  masing-masing  penerimanya.  Untuk pedistribusiannya  dilakukan  dari  mulai  setelah  shalat  ashar  sampai  menjelang masuknya  waktu  shalat  magrib,  lalu  para  amil  membagikannya  kepada  mustahiq zakat yang sudah ditentukan pada waktu musyawarah bersama para tokoh.
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  Tokoh  Agama,  amil,  dan masyarakat  jama’ah  Masjid  At-Taqwa  Desa  Pamedaran  mengenai  mekanisme pendistribusian zakat fitrah Peneliti mendapat gambaran yang cukup jelas, dimana dalam  menentukan  mustahiqnya  melalui  hasil  musyawarah  bersama  para  tokoh, termasuk  dalam  menentukan  seseorang  yang  dianggap  sebagai  gharim.  Dalam mendistribusikannya para amil memberikan kepda lima golongan, yaitu fakir, miskin, fisabilillah, amil dan gharim. Untuk mempermudah dan mewujudkan asas keadilan dalam Pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan oleh amil di Masjid At-Taqwa Desa Pamedaran maka amil membagikannya disesuaikan dengan kedaan masing- masing jiwa penerimanya, dalam artian disesuaikan dengan kebutuhannya masing- masing. Sehingga dalam menentukan banyaknya bagian zakat fitrah yaitu dengan melihat kedudukan bahwa golongan orang fakir lebih rendah daripada orang miskin, maka jumlah bagiannya juga lebih banyak untuk golongan orang fakir dibandingkan dengan  orang  miskin.  Sedangkan  dalam  menentukan  bagian  amil  biasanya  amil hanya mendapatkan bagian sesuai dengan upah kerja satu hari yaitu jumlah beras senilai  uang  Rp  80.000,  begitupun  untuk  bagian  fisabilillah,  para  amil  biasanya menyamakan dengan bagian orang miskin, jika semua fakir miskin, fisabilillah dan amil  sudah  mendapatkan  bagiannya  lalu  sisanya  diberikan  kepada  gharim seluruhnya,  hal  ini  mengingat  jumlah  hutangnya  yang  cukup  banyak,  sehingga jumlah bagian untuk gharim lebih banyak dibandingkan dengan asnaf yang lainnya.

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19 Accepted: 2021-12-21
Published: 2021-12-23
Page | 155
Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  terciptanya  sebuah  keadilan  di  lingkungan jamaah Masjid At-Taqwa Desa Pamedaran.
Dalam UU No.  23  Tahun 2011 Pasal  2 dijelaskan bahwa  Pengelolaan  zakat fitrah harus sesuai dengan asas Syari’at Islam, asas kemanfaatan, akuntabilitas dan ada kepastian hukum. 22 Yang dimaksud sesuai dengan Syari’at Islam, jika melihat pendapat  Imam  Syafi’i  yaitu  zakat  fitrah  harus  berupa  makanan  pokok  penduduk setempat dan harus dibayarkan dengan estimasi waktu dari hari pertama masuknya bulan  Ramadhan  sampai  tenggelamnya  matahari  1  syawal. 23 Adapun  takarannya yaitu satu sha’, hal ini disandarkan pada hadits Abu Sa’id Al Khudri, dia berkata:
َّنُكا ُجِرْ ُنُ َة َكََز ِر ْعِفمْإ ِف ِدْهَع ُلْو ُسَر ِالل َل َص ُالل ِهْيَلَع ََّلّ َسَو اًعا َص ْنِم ٍماَعَظ ْنِماًعا َصْوَإ اًعا َصْوَإٍ ْيِْع َش ْنِم ٍطِقَإ اًعا َصْوَإ ْنِم ٍرْمَث (إ خ هجر يرخبمإ لّسمو )
Artinya  :”  dimasa  Rasulullah  SAW,  kami  mengeluarkan  Zakat  Fitrah  satu  sha‟ makanan, atau satu sha‟ gandum, atau satu sha‟ keju, atau satu sha‟ kurma” 24
Dalam memahami dan menghitung satu sha’ Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam  Ahmad  bin  Hambal  berpendapat  bahwa  satu  sha’  setara  dengan  lima sepertiga  rithl  Irak.  Lima  sepertiga  rithl  Irak  setara  dengan  2176  gram  atau  2,2 kilogram.  dengan  demikian,  kadar  zakat  fitrah  menurut  kelompok  ini  adalah  2,2 kilogram. 25 Selain  itu,  zakat  fitrah  yang  terkumpul  juga  harus  disalurkan  kepada mustahiqnya dengan secara merata untuk masing-masing golongan penerimanya. 26
Adapun  pengelelolaan  zakat  fitrah  yang  dilakukan  di  Masjid  At-Taqwa,  jika melihat  realita  dalam  pelaksanaannya  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  syari’at Islam  yang  berdasarkan  pada  pendapat  Imam  Syafi’i,  karena  ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Imam Syafi’i belum dijalankan secara keseluruhan, yaitu dalam menentukan jumlah bagian zakat fitrah menurut pendapat Imam Syafi’i seharusnya _______________
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2.
23 Gus  Arifin, Dalil-Dalil  Dan  Keutamaan  Zakat,  Infaq,  Sedekah, Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2011. hlm. 148-149.
24 Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, Bidayatul Mujtahid , Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm.
626
25 https://islam.nu.or.id/post/read/91590/beda-pendapat-ulama-soal-besaran-zakat-fitrah- yang-harus-dikeluarkan. Diakses pada 5 juli 2021
26 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab , Jilid 2, Terjemah Shofa’u Qolbi Djabir dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020, hlm. 485.
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’
Page | 156 dibagikan  secara  merata  terhadap  masing-masing  golongan,  sedangkan  dalam pelaksanaannya amil membagikan terhadap masing-masing golongan penerimanya dengan  jumlah  yang  berbeda.  Sedangkan  yang  dimaksud  sesuai  dengan  asas kemanfaatan  yaitu  dengan  adanya  pemberian  zakat  fitrah  kepada  fakir  miskin sehingga kebutuhan mereka pada hari Raya Idul Fitri bisa tercukupi, selain itu juga agar terhindar dari perbuatan meminta-minta.
Adapun yang dimaksud sesuai asas akuntabilitas adalah panitia zakat fitrah memiliki database nama-nama dan jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya di Masjid At-Taqwa serta jumlah zakat fitrah yang diperoleh, meskipun hal itu masih jauh  dari  kesempurnaan  dan  perlu  perbaikan  disetiap  tahunnya.  Untuk  mengawal kesejahteraan  masyarakat,  setelah  selesainya  pendistribusian  seharusnya melaporkaan  kepada  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  agar  dapat  dijadikan  sebagai pertimbangan selanjutnya. Namun dalam hal ini para amil tidak melaporkan kepada Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang  ada  di  Kabupaten  Brebes,  karena  selama  ini masyarakat belum semuanya paham secara baik bagaimana pengelolaan zakat fitrah yang sesuai dengan undang-undang. Selain itu juga karena selama ini tidak adanya sosialisasi  ataupun  arahan  dari  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang  ada  di  Kabupaten Brebes.  Sehingga  masyarakat  sangat  membutuhkan  bimbingan  dan  arahan  yang sifatnya  kontinyu,  dengan  tujuan  agar  tercapainya  asas  keadilan  dan  pemerataan kesejahteraan.  Jadi,  pada  bagian-bagian  tertentu  memang  masih  membutuhkan penyempurnaan.
Dikarenakan  Indonesia  Negara  hukum,  maka  dalam  pelaksanaan  kegiatan sosial  bermasyarakat  dan  bernegara  harus  sesuai  dengan  prinsip  Negara berdasarkan  peraturan  undang-undang  sebagai  hukum  positif  guna  menciptakan serta menjamin adanya kepastian hukum. 27 Oleh karena itu, adanya undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah bentuk perwujudan Undang- Undang  Syari’ah  yang  menjadi  hukum  positif  sehingga  suatu  lembaga  mendapat kepastian hukum dalam pengelolaannya. 28
Berkaitan dengan hal pertanggungjawaban,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  14 tahun  2014  bab  VII  bagian  keempat    pasal  66  ayat  1  dan  2  tentang  pengelolaan
_______________
27 Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
28 Budi  Rahmat  Hakim ,  “Analisis  Terhadap  Undang -undang  N0.  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)”, Syari’ah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, 2, 2015, hlm. 160.

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19
Accepted: 2021-12-21 Published: 2021-12-23
Page | 157
zakat telah dijelaskan pada ayat 1 bahwa “Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh  perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau  pengurus/takmir  masjid/musholla  sebagai  amil  zakat”, ayat 2 berisi “kegiatan pengelolaan  zakat  oleh  amil  zakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan dengan  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan”. 29 Dengan adanya Peraturan Pemerintah diatas dapat dipahami bahwa badan  pemerintah  yang  terakhir  dalam  bidang  pengelolaan  zakat  adalah  Kantor Urusan Agama dimana dalam hal ini sebatas menerima pemberitahuan tertulis dari amil  zakat  perseorangan,  pengurus/takmir  masjid  atau  perkumpulan  orang  dalam masyarakat. Jika pengurus/amil zakat tersebut tidak memberitahukan kepada Kepala Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  maka  amil  zakat  tersebut  dapat  dikenai sanksi  administratif  berupa  penghentian  dari  kegiatan  pengelolaan  zakat  dan teguran tertulis sebagaimana yang terdapat dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 bab X pasal 78 dan pasal 83. 30
Zakat  fitrah  adalah  kewajiban  bagi  setiap  ummat  Islam,  yang  mana  di dalamnya  tidak  hanya  sebatas  urusan  ibadah  manusia  kepada  Allah  sebagai Tuhannya, namun juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya saling tolong menolong  sehingga  dapat  membuahkan  kemanfaatan,  baik  secara  moril  ataupun materil  bagi  yang  menerima  (mustahiq)  dan  yang  memberi  zakat  (muzakki). Sebagaiman hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut:
ْنَع ِنْبِإ ِساَبَع َ ِ ض َر ٌَللَّإ ُهْنَع َلاَق : َضَرَف ُلو ُسَر َِّللَّإ َّل َص ُالل ِهْيَلَع ََّلّ َسَو َة َكََز ِر ْعِفْمإ ًةَرْه ُظ ِِئا َّصلِن َنِم ِوْغَّلنإ ، ِثَفَّرمإَو ًةَمْع ُظَو ، ِيِْكا َسَمْلِن ْنَمَف اَهإَّدَآ َلْبَق ِة َلَ َّصمإ َ يِهَف ٌة َكََز ،ٌ َلَوُبْقَم ْنَمَو اَهإَّدَآ َدْعَب ِة َلَ َّصمإ َ يِهَف ٌةَقَد َص َنِم ِتاَقَد َّصمإ .
Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk  membersihkan  orang  yang  berpuasa  dari  perkataan  sia-sia  dan  perkataan kotor,  dan  sebagai  makanan  bagi  orang-orang  miskin.  Barang  siapa  yang menunaikannya  sebelum  shalat  (Idul  Fitri),  berarti  ini  merupakan  zakat  yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berati hal itu merupakan sedekah biasa”. (Hr. Abu daud, ibnu Majah, dan Daru Quthni). 31
_______________
29 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 bab VII pasal 66 30 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 bab X pasal 78 dan 83
31 Abu  Dawud  Sulaiman  Bin  Al-Asy’ats  Al-Azdi  As-Sijistani, Ensiklopedia  Hadits  5;  Sunan  Abu Dawud , Terjemah. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013, hlm. 334
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’
Page | 158
Dari  hadits  diatas  dapat  dipahami  bahwa  manfaat  zakat  fitrah  dapat membersihkan  sifat  buruk  yang  terdapat  dalam  diri  manusia,  baik  itu  berupa perkataan yang kotor, iri, dengki, sombong ataupun yang lainnya. Dengan memberi zakat fitrah maka akan menimbulkan rasa kasih sayang sehingga fakir miskin yang diberi zakat fitrah pun akan merasa bahagia dan terhindar dari perbuatan meminta- minta  pada  hari  Raya  Idul  Fitri.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, pendistribusian  zakat  fitrah  yang  dilakukan  oleh  amil  di  Masjid  At-Taqwa  Desa Pamedaran yaitu dengan mendahulukan bagian fakir miskin, ketika semuanya sudah mendapat bagian, maka zakat fitrah yang tersisa diberikan kepada mustahiq yang lainnya. 32 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi telah mengemukakan pendapatnya yang dikutip dalam buku yang berjudul “Ensiklopedi Muslim”, bahwa orang yang menerima zakat fitrah  adalah  sama  seperti  penerima  zakat-zakat  lainnya.  Hanya  saja  orang-orang fakir  dan  miskin  lebih  diutamakan  menerima  zakat  fitrah  daripada  penerima- penerima lainnya.
Adapun pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil di Masjid At- Taqwa  Desa  Pamedaran,  mereka  membagikan  zakat  fitrahnya  dengan mengutamakan  fakir  miskin  terlebih  dahulu,  disamping  itu  dalam  menentukan jumlah  bagiannya  pun  mereka  menyesuaikan  kebutuhan  masing-masing  jiwa, sehingga bagian orang fakir lebih banyak daripada orang miskin, karena kedudukan orang  fakir  secara  ekonomi  lebih  rendah  daripada  orang  miskin.  Menurut  jumhur ulama,  bahwa  orang  fakir  adalah  orang-orang  yang  tidak  mempunyai  harta  atau penghasilan  layak  untuk  memenuhi  kebutuhan  sandang,  pangan,  tempat  tinggal, dan  segala  keperluan  pokok  lainnya,  baik  untuk  dirinya  sendiri  maupun  untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. 33 Sedangkan orang miskin adalah  orang  yang  mempunyai  harta  atau  penghasilan  layak  untuk  memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi. 34
Setelah fakir miskin semuanya mendapat bagian, lalu amil membagikannya kepada  golongan  fisabilillah,  dan  amil  mengambil  bagiannya  disesuaikan  dengan
_______________
32 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Fala, 2015. hlm. 484
33 Andi Suryadi, Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama , Jurnal Keislaman,  Kemasyarakatan  &  Kebudayaan,  Program  Pascasarjana  Uin  Sultan  Maulana  Hasanuddin Banten, Volume 19, (1), 2018, hlm. 3.
34 Ibid,

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19 Accepted: 2021-12-21 Published: 2021-12-23
Page | 159
upah  kerja  satu  hari,  kemudian  sisanya  diberikan  kepada  gharim  seluruhnya, berdasarkan alasan bahwa mengingat semua fakir miskin, fisabilillah serta amil juga sudah  mendapat  bagiannya  masing-masing,  sehingga  sisa  beras  zakat  fitrah seluruhnya  diberikan  kepada  gharim.  Pemberian  zakat  fitrah  terhadap  gharim tersebut  adalah  bertujuan  untuk  memberikan  dukungan  dalam  kebaikan  karena telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang  sangat  terpuji,  juga  demi  terwujudnya kemaslahatan umat.
Adapun  kriteria  gharim  yang  berhak  menerima  zakat  menurut  Yusuf  Al- Qardhawi  yaitu  ada  dua  macam: 35 a.)  Orang  yang  mempunyai  hutang  untuk kepentingannya  sendiri,  seperti  untuk  memberi  nafkah,  membeli  pakaian, menjalankan  pernikahan,  mengobati  orang  sakit,  menikahkan  anak,  membangun rumah, atau menggantiakan barang orang lain yang rusak. Termasuk kriteria gharim disini yaitu mereka yang tertimpa bencana secara tiba-tiba seperti kebakaran, banjir, gempa bumi ataupun yang lainnya. Baik itu terjadi pada dirinya sendiri ataupun pada hartanya  sehingga  ia  meminjam  bagi  dirinya  dan  keluarganya  dikarenakan mempunyai  kebutuhan  yang  mendesak;  b.)  Orang  yang  memiliki  nilai-nilai kemanusiaan dan keluhuran yang tinggi, atau cita-cita luhur yang dikenal luas dalam masyarakat  arab  dan  Islam.  Misanya,  orang  yang  mempunyai  hutang  karena mendamaikan  dua  golongan  yang  bersengketa  dalam  rebutan  harta  dan  dengan sukarela  ia  menggantikan  harta  yang  dipersengketakan  agar  tidak  menimbulkan kemadharatan,  orang  yang  melakukan  kegiatan  sosial  yang  bermanfaat  seperti membangun  panti  asuhan,  membangun  rumah  sakit,  membangun  masjid  untuk ibadah  shalat  ataupun  perbuatan  baik  lainnya  yang  ditujukan  untuk  melayani kepentingan  masyarakat.  Sesungguhnya  orang  tersebut  telah  berkhidmat  didalam kebajikan untuk kepentingan masyarakat. Arti semua ini adalah   bahwa seseorang yang mempunyai hutang karena untuk melayani kepentingan masyarakat, meskipun dia orang kaya hendaknya diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya.
Dalam  hal  ini,  kategori  gharim  yang  diberi  bagian  zakat  fitrah  oleh  amil  di Desa  Pamedaran,  jika  melihat  pendapat  Yusuf  Al-Qardhawy  di  atas  sebenernya kurang tepat karena pemilik hutang yang sesungguhnya adalah lembaga/masjid, ia hanya sebatas perantara dalam hutang tersebut dan yang berkewajiban membayar
_______________
35 Didin Hafidhuddin, Hukum Zakat , Terj. Jakarta: PT .Pustaka Mizan, 1999, hlm. 604
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’
Page | 160 hutangnya adalah lembaga/masjid tersebut. Sehingga apabila ia diberi bagian zakat fitrah dengan alasan sebagai gharim itu tidak berhak menerimanya, karena pemilik hutang  yang  sesungguhnya  bukan  pribadinya,  tapi  itu  merupakan  hutang lembaga/masjid.  Kecuali  hutang  pembangunan  masjid  itu  merupakan  hutang pribadinya,  dalam  artian  dia  yang  bertanggungjawab  membayar  atas  hutang tersebut, maka ia bisa dikategorikan sebagai gharim dan berhak menerima bagian zakat fitrah. Akan tetapi, jika orang tersebut dikategorikan sebagai fisabilillah justru itu  lebih  tepat  dan  ia  berhak  menerima  bagian  zakat  fitrah,  karena  ia  telah melakukan perbuatan yang sifatnya ibadah di jalan Allah yaitu berkiprah mengurusi dalam pembangunan masjid demi tegaknya syiar Islam.
Sebagaimana  yang  dimaksud  sabilillah  dalam  Al-Qur’an  Surat  At-Taubah Ayat  60  menurut  al-Kasani  dalam  al-Badaa’i’  menafsirkan  bahwa  sabilillah  (jalan Allah)  yang  dimaksud  dalam  ayat  tersebut  adalah  semua  macam  ibadah.  Dengan demikian mencakup semua orang yang berusaha di jalan Allah dan kebaikan, jika dia membutuhkan.  Karena,  “sabilillah”  adalah  umum  dalam  kepemilikan,  yaitu mencakup  pembangunan  masjid  dan  semisalnya,  seperti  yang  telah  disebutkan. Sebagaimana ulama Hanafiyah menafsirkan kalimat “sabilillah” dengan mencari ilmu, sekalipun orang yang mencari ilmu tersebut kaya. 36

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  yang  dilakukan  di  Desa  Pamedaran Kecamatan  Ketanggungan  Kabupaten  Brebes  tentang  praktik  pengelolaan  zakat fitrah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengelolaan zakat fitrah di Masjid At- Taqwa diawali dengan perencanaan melalui musyawarah para tokoh dan amil  pada H-3 idul fitri dan dilaksanakan pada H-1 idul fitri dengan waktu pengumpulan zakat fitrah dari setelah sholat subuh sampai menjelang sholat ashar, lalu amil menghitung jumlah  zakat  fitrah  yang  sudah  terkumpul,  kemudian  didistribusikan  kepada  asnaf yang  ada  di  lingkungan  masjid  At-Taqwa  yaitu  asnaf  fakir,  miskin,  amil,  fisabilillah dan  gharim.  Dalam  menentukan  jumlah  bagiannya  dengan  menyesuaikan kebutuhan masing-masing jiwa, sehingga bagian orang fakir lebih banyak daripada orang miskin, karena kedudukan orang fakir secara ekonomi lebih rendah daripada
_______________
36 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , Jilid 3, Terjemah Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 287-288.

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19
Accepted: 2021-12-21 Published: 2021-12-23
Page | 161
orang  miskin.  lalu  amil  membagikannya  kepada  golongan  fisabilillah  disamakan dengan golongan miskin, dan amil mengambil bagiannya disesuaikan dengan upah kerja satu hari, kemudian sisanya diberikan kepada gharim seluruhnya.
Pendistribusian  zakat  fitrah  yang  dilakukan  oleh  Takmir    Masjid  At-Taqwa Desa  Pamedaran  terhadap  gharim  yang  hutangnya  untuk  lembaga  tidak  sesuai dengan  hukum  Islam,  karena  yang  dimaksud  gharim  menurut  empat  madzhab ataupun  menurut  Yusuf  Al-Qardhawy  adalah  orang  yang  berhutang  dan  menjadi kewajiban bagi dirinya untuk membayar hutang tersebut, sedangkan dalam hal ini, orang yang dianggap sebagai gharim hanya sebatas perantara atas hutang itu dan pemilik  hutang  yang  sesungguhnya  adalah  lembaga/masjid  tersebut.  Dirinya  juga bukan sebagai orang yang wajib membayarnya sehingga tidak boleh diberi bagian zakat fitrah atas dasar sebagai asnaf gharim.
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’
Page | 162

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Shofian, Amir Husin Mohd. Nor, Zakat Membangun Ummah, Kuala Lumpur: Sanon Printing Corporation SDN BHD, 2002.
Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Ensiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Fala, 2015.
Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman,  Fikih Empat Madzhab, Jilid 2, Terjemah Shofa’u Qolbi Djabir dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
Al-Zuhayly, Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Agus Effendi, Bahrudin Fananny (Penterjemah), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2008.
Anwar, Moch, dkk, Fathul Mu’in, (Terjemah), Bandung: Sinar Baru Agensindo, 1994.
Arifin , Gus, Dalil-Dalil Dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 3, Terjemah Abdul Hayyi Al- Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
Badruddin, Amil Zakat Fitrah, wawancara, pada 10 agustus 2020. Jam 17:00 WIB
Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, Fikih Zakat,
Sedekah, dan Wakaf, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
Hafidhuddin, Didin, Hukum Zakat, Terj. Jakarta: PT .Pustaka Mizan, 1999.
Hakim, Budi Rahmat, “Analisis Terhadap Undang-undang N0. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)”, Syari’ah Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, 2, 2015.
Hakim, M. Fikril, Abu Sholahuddin (Penterjemah), Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu’in, Kediri: Lirboyo Press.
Harahap, Khairul Amru dan Masrukhin, Fikih Sunnah, (Terjemah), Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
Hasbi, Al-Furqon, 125 Masalah Zakat, Solo: Tiga Serangkai, 2008.

## Analisis Hukum Islam Tentang pendistribusian Zakat Fitrah …..
Received : 2021-11-19 Accepted: 2021-12-21 Published: 2021-12-23
Page | 163
https://islam.nu.or.id/post/read/91590/beda-pendapat-ulama-soal-besaran-zakat- fitrah-yang-harus-dikeluarkan. Diakses pada 5 juli 2021
Ismail, Ahmad Satori, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
Julkipli, Putra, Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Bintuju Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, (Skripsi), Padangsidimpuan: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,  2018.
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟An...,
Muhammad, Abdul Wahid , Al Faqih, Bidayatul Mujtahid, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Nasution, Lahmudin, Fiqih, Jakarta: Logos, 2015.
Pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 bab VII pasal 66
Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 bab X pasal 78 dan 83
Sulaiman , Abu Dawud Bin Al-Asy’ats Al-Azdi As-Sijistani, Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud, Terjemah. Muhammad Ghazali dkk, Jakarta: Almahira, Cet. 1, 2013.
Suryadi,  Andi, Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama,
Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Program Pascasarjana Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Volume 19, (1), 2018.
Taslim, Anshari, Fikih Imam Syafi’i, Puasa dan Zakat, (Terjemah), Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2.
A. Saiful Aziz, Subhan, Ubbadul Adzkiya’
Page | 164

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan
Zakat. Pasal 1
Zabir, Muzakkir, Manajemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh, Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Al- Idarah, Vol.1, No.1, Januari 2017.
Zuhri, M,  dkk, Fiqih Empat Madzhab, Semarang: Asy-Syifa, 1994, Jilid 4.