Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340

## KEDUDUKAN HUKUM KEPAILITAN DALAM SISTEM HUKUM BISNIS NASIONAL
Muhammad Ridduwan 1 dan Fitriah 2
1 Universitas Palembang E-mail: ridwannoermuhammad@gmail.com
2 Universitas Palembang E-mail: fitriahsyahrial@gmail.com

## Abstract
Bankruptcy  law  is  a  branch  of  business  law  which  is  currently  undergoing  very  significant development in line with legal and economic developments. where the settlement of debt and credit relations between debtors and creditors is currently no longer resolved through a civil lawsuit  but  is  settled  through  a  commercial  court.  Therefore,  bankruptcy  law  has  a  very strategic position in the national business law  system. In addition, bankruptcy law as part of the  national  business  law  sistem  cannot  stand  alone,  but  has  close  relationships  with  other legal  fields.  The  areas  of  law  that  are  closely  related  to  bankruptcy  law  are  contract  law, guarantee law, and company law.
Keywords : bankruptcy law, national business law system

## Abstrak
Hukum kepailitan merupakan salah satu cabang dari hukum bisnis yang saat ini tengah mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan  seiring  dengan  perkembangan hukum dan perekonomian yang terjadi saat ini, dimana penyelesaian hubungan utang piutang  antara  pihak  debitur  dan  kreditur  saat  ini  tidak  lagi  diselesaikan  melalui gugatan  perdata,  melainkan  diselesaikan  melalui  pengadilan  niaga.  Oleh  karena  itu hukum  kepailitan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  strategis  dalam  sistem  hukum bisnis  nasional.  Disamping  itu,  hukum  kepailitan  sebagai  bagian  dari  sistem  hukum bisnis  nasional  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  melainkan  memiliki  hubungan  dan keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lainnya, diantara bidang-bidang hukum yang terkait erat dengan hukum kepailitan antara lain yaitu hukum kontrak, hukum jaminan, dan hukum perusahaan.
Kata kunci : hukum kepailitan, sistem hukum bisnis nasional

## PENDAHULUAN
Istilah  sistem    berasal  dari Bahasa  Yunani  yaitu sistema, Shrod mengartikan  istilah sistema sebagai suatu  keseluruhan  yang  tersusun  dari sekian banyak bagian ( whole compounded of several party ).
Sedangkan  Awad  menyatakan  bahwa sistem  merupakan  suatu  hubungan yang  berlangsung  diantara  satuan-
satuan atau komponen-komponen secara teratur ( an organized functioning  relationship  among  units or  components ).  Dengan  begitu,  dapat disimpulkan  bahwa  istilah  sistem  itu mengandung  arti  sekumpulan  bagian
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
yang saling berhubungan secara teratur. 1
Mempelajari  berbagai  sistem hukum yang berlaku diberbagai belahan  dunia  merupakan  suatu  hal yang  sangat  penting  dalam  rangka menemukan  berbagai  persamaan  serta perbedaan  yang  terdapat  didalamnya. Dengan mengetahui background persamaan  dan  perbedaan  maka  dapat diketahui  pula  berbagai  aspek  yang berpengaruh terhadap perubahan hukum. Disamping itu dengan mempelajari  berbagai  sistem  hukum yang  berlaku  didunia  maka  akan didapat  pengetahuan  mengenai  sistem hukum  yang  berlaku  dinegara-negara asing.
Para  ahli  berbeda  pendapat mengenai  pembagai  berbagai  sistem hukum  yang  berlaku  didunia  saat  ini. Hal  ini  dikarenakan  setiap  negara mempunyai sistem politik yang berbeda  yang  berpengaruh  terhadap sistem  hukumnya,  dalam  kondisi  ini menjadi  hal  yang  agak  rumit  untuk mempelajari  berbagai  sistem  hukum yang ada didunia ini. 2
1 O.K.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2013).
2 Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
Menurut  Rene  David  dalam  bukunya yang  berjudul Major  Legal  Systems  in the  World  Today mengungkapkan bahwa  yang  bisa  digunakan  sebagai ukuran  untuk  menggolongkan  sistem hukum  adalah  Teknik  sistem  hukum, prinsip,  falsafat,  politik,  dan  ekonomi yang  mendasari  berlakunya  sistem hukum  tersebut.  Lebih  lanjut,  Rene David  menyatakan  bahwa  saat  ini sistem hukum yang ada didunia adalah sebagai berikut:
a. sistem hukum Eropa Kontinental ( civil law );
b. sistem  hukum  Anglo  Saxon ( common law );
c. sistem hukum sosialis ( socialist law );
d. sistem  hukum  agama  ( religion law ); dan
e. sistem hukum adat ( adat law ). 3
Sistem  hukum  nasional  adalah  suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia,  dengan  semua  elemennya yang saling mendukung satu  sama lain dalam  rangka  mengatasi  permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
berdasarkan  Pancasila  dan  undang- undang dasar 1945. 4
Sebenarnya  dasar-dasar  hukum bisnis  di  Indonesia  telah  lama  ada dengan berlakunya wetboek van koophandel dan burgerlijke  wetboek , bahkan hukum bisnis dalam bentuknya yang sangat  sederhana telah lebih dulu ada dalam pranata hukum adat. 5
Adapun  lingkup  dari  hukum  bisnis  ini adalah sebagai berikut :
1. kontrak bisnis;
2. jual beli;
3. bentuk-bentuk perusahaan;
4. investasi;
5. kepailitan;
6. perbankan dan Lembaga pembiayaan;
7. jaminan utang;
8. surat berharga;
9. ketenagakerjaan;
10. hak kekayaan intelektual;
11. anti monopoli;
12. asuransi;
13. perpajakan;
14. penyelesaian  sengketa  bisnis; dan
15. pengangkutan. 6
4 Ahmad  Muliadi, Politik  Hukum (Padang: Academia Permata, 2014).
5 Munir  Fuady, Pengantar    Hukum  Bisnis: Menata  Bisnis  Modern  di  Era  Global (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
6 Munir Fuady
Hukum  kepailitan  menjadi  salah  satu topik  kajian  hukum  bisnis  yang  mulai populer dikaji setelah ordonansi kepailitan  ( failissements  verordening ) stb  1905  no  217  jo  stb  1906  no  348 yang  kemudian  diubah  dengan  perppu no 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan yang kemudian  ditetapkan  menjadi  undang- undang  no  4  tahun  1998  dan  terakhir diubah Kembali dengan undang- undang  no  37  tahun  2004  tentang kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang.  Secara  histris pengertian  dari  kepailitan  berdasarkan sistem hukum Indonesia yang dominan memperoleh  pengaruh  dari  sistem hukum  negara  Belanda  tidak  identic dengan keadaan tidak mampu membayar  sebagaimana  yang  berlaku dinegara-negara common law. 7
Hukum  kepailitan  sebagai  suatu  sub topik dari kajian hukum bisnis tentunya tidak  terlepas  dari  kerangka  hukum bisnis sebagai suatu sistem. Disamping itu,  hukum  kepailitan  sebagai  suatu perangkat hukum yang khusus mengatur tentang tata cara pembayaran utang  seorang  debitor  kepada  para kreditornya  tentu  terkait  pula  dengan
7 Elyta  Ras  Ginting, Seri  Hukum  Kepailitan: Teori Kepailitan (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
bidang  hukum  lain  yang  bertautan dengan hukum kepailitan itu sendiri. Dengan  merujuk  pada  uraian  diatas, maka  permasalahan  yang  akan  dikaji dalam tulisan singkat ini mencakup dua hal pokok yaitu :
a. bagaimana  kedudukan  hukum kepailitan dalam kerangka sistem hukum bisnis nasional?
b. Bagaimana  hubungan  antara hukum kepailitan dengan bidang-bidang hukum lainnya?

## PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Kerangka  Sistem  Hukum Bisnis Nasional Jika ditilik dari sejarah perkembangannya di Indonesia,
Lembaga  hukum  kepailitan  bukanlah suatu  Lembaga  yang  relative  baru dalam  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.  Lembaga  hukum  kepailitan telah  ada  sejak  zaman  Hindia  Belanda yang  diatur  dalam  verordening    op  het faillissements  en  de  surseance  van betaling  de  europeanen  in  nederlands indie  atau  yang  dikenal  dengan faillissements  verordening  stb  1905  no 217 jo stb 1906 no 348. 8
8 Muhammad Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik
Dalam  perkembangannya  faillisements verordening  tersebut  diubah  dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang  (Perppu)  No  1  tahun 1998 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang kepailitan no 4 tahun  1998. 9 Dalam  perkembangannya terkini  setelah  berlaku  selama  6  tahun undang-undang kepailitan tersebut dirasakan mengandung banyak kelemahan didalamnya sehingga membutuhkan  perubahan.  disamping itu,  karena  undang-undang  kepailitan ini  mengandung  banyak  kelemahan sehingga kurang memberikan kepastian hukum,  sehingga  ketiadaan  kepastian hukum  tersebut  pernah  menghebohkan dunia peradilan kepailitan di  Indonesia dengan  banyaknya  kasus  kepailitan yang terjadi pada masa itu.
Untuk mengatasi berbagai kelemahan  yang  terkandung  dalam undang-undang kepailitan tersebut maka  pada  tanggal  18  Oktober  2004 Pemerintah mensahkan undang-undang no  37  tahun  2004  tentang  kepailitan dan  penundaan  kewajiban  pembayaran utang. 10
Peradilan (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016).
9 Muhammad Hadi Shubhan
10 Muhammad Hadi Shubhan
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
Secara terminologis, kata kepailitan  mempunyai  akar  kata  yaitu pailit  yang  berarti  suatu  keadaan dengan  mana  seorang  debitur  tidak mampu  lagi  untuk  membayar  utang- utangnya kepada para krediturnya. 11
Lalu, kata pailit tersebut ditambah  dengan  imbuhan  ke  dan  an, sehingga  menjadi  kepailitan  yang berarti suatu proses atau cara. Didalam undang-undang  kepailitan,  kepailitan didefinisikan  sebagai  suatu  sita  umum terhadap  harta  kekayaan  debitor  pailit yang  pengurusan  dan  pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas. 12
Menurut  Hadi  Shubhan,  kepailitan merupakan  suatu  putusan  pengadilan yang  menyebabkan  harta  kekayaan seseorang  debitur  berada  dalam  sitaan umum yang ditujukan untuk  pelunasan utang  debitur  tersebut  kepada  para krediturnya. 13
Menurut  ketentuan  undang- undang  kepailitan,  kepailitan  berakibat pada penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, baik yang telah
11 Elyta  Ras  Ginting, Seri  Hukum  Kepailitan:
Teori Kepailitan.
12 Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
13 Muhammad Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik Peradilan .
ada  pada  waktu  putusan  pernyataan pailit  dijatuhkan  maupun  yang  aksn diperoleh  selama  proses  kepailitan berlangsung. 14
Adapun para pihak yang terlibat dalam hukum  kepailitan  dibedakan  sebagai berikut :
1. Pihak pemohon pailit yaitu :
a. Debitor sendiri;
b. Satu atau lebih kreditor
c. Bank Indonesia jika debitiornya adalah bank;
d. Jaksa untuk kepentingan umum;
e. Badan  pengawas  pasar  modal jika debitornya adalah Lembaga yang  terkait  dengan  kegiatan pasar modal; dan
f. Menteri keuangan jika debitornya  adalah  perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, perusahaan  dana  pension,  dan badan  usaha  milik  negara  yang beegerak dalam bidang kepentingan public. 15
2. Pihak termohon pailit yaitu :
a. Debitor perseorangan;
b. Badan  hukum.  Adapun  yang dimaksud dengan badan hukum
14 Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
15 Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
menurut para ahli adalah sebagai berikut :
i. Soebekti mendefinisikan badan  hukum  sebagai  suatu badan  yang  memiliki  hak- hak  sebagaimana  manusia secara natuurlijke person. ii. Rochmat
Soemitro memberikan  definisi  badan hukum  ialah  suatu  badan yang  memiliki  kekayaan hak beserta kewajiban
selayaknya orang.
iii. Sri soedewi masjchoen sofwan, badan hukum
merupakan sekumpulan orang-orang yang bermaksud mendirikan suatu badan untuk menggapaai tujuan tertentu. 16
c. Harta  warisan,  istilah  harta warisan  adalah  istilah  yang merujuk  pada  harta  benda kekayaan seseorang yang sudah meninggal  dunia  baik  harta  itu dalam  kondisi  telah  terbagi
16 Handri  Raharjo, Hukum  Perusahaan  :  Step by  Step  Pendirian  Perusahaan (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013).
ataupun  masih  dalam  kondisi belum terbagi. 17
Sebagai  suatu  pranata  hukum  yang khusus  didesain  untuk  pembayaran utang  debitur  kepada  para  krediturnya maka  setelah  putusan  pernyataan  pailit dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Niaga  aka nada  pihak  independent  yang  akan bertindak  sebagai  pelaksana  putusan kepailitan tersebut untuk mengurus dan membereskan harta pailit tersebut yaitu kurator dan hakim pengawas.
Curator  adalah  balai  harta  peninggalan atau  orang  perseorangan  yng  diangkat oleh  pengadilan  untuk  mengurus  dan membereskan  harta  seorang  debitur pailit  dibawah  pengawasan  hakim pengawas. 18
Hakim  pengawas  adalah  hakim  yang memiliki spesialisasi keilmuan dibidang hukum  niaga serta telah lulus pelatihan  dan  sertifikasi  hakim  niaga yang bertugas untuk mengawasi kinerja kurator  dalam  melakukan  pengurusan dan pemberesan harta pailit. 19
a. Hubungan  hukum  kepailitan dengan  bidang-bidang  hukum lainnya
17 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Adat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).
18 Elyta  Ras  Ginting, Seri  Hukum  Kepailitan: Pengurusan  dan  Pemberesan  Harta  Pailit (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
19 Elyta Ras Ginting
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
Hukum  kepailitan  sebagai  bagian dari  hukum  bisnis  tentunya  tidak berdiri  sendiri  melainkan  memiliki hubungan  dan  keterkaitan  dengan bidang-bidang hukum lainnya.
Adapun bidang-bidang hukum yang memiliki  keterkitan  dengan  hukum kepailitan adaalah sebagai berikut : 1. Hukum kontrak Hukum  kontrak  adalah  terjemahan istilah  inggris  yaitu  contract  of  law sedangkan dalam istilah belanda disebut  overenkomsrecht.  Lawrence  M Friedman  berpendapat  bahwa  hukum kontrak  adalah  perangkat  hukum  yang mengatur  aspek  tertentu  dari  kegiatan pasar  dan  mengatur  jenis  perjanjian tertentu.
Sedangkan Michael
D Bayles
berpendapat  bahwa  hukum  kontrak adalah  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. 20
Selain kedua istilah yang telah disebutkan  diatas,  dalam  kepustakaan hukum  dikenal  juga  istilah  perikatan dan  persetujuan.  Menurut  Soebekti, perikatan adalah suatu hubungan hukum  antara  dua  pihak  dimana  pihak yang  satu  berhak  menuntut  suatu
20 Salim  H.S., Hukum  Kontrak:  Teori  dan Teknik  Perancangan  Kontrak (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014).
prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib memenuhi tuntutan itu. 21
Menurut  ketentuan  pasal  1313  kitab undang-undang hukum perdata persetujuan  ialah  suatu  perbuatan hukum  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang  atau  lebih  lainnya.  Sedangkan bentuk-bentuk  dari  prestasi  menurut ketentuan  pasal  1234  kitab  undang- undang  hukum  perdata  adalah  sebagai berikut :
a. memberikan sesuatu;
b. berbuat sesuatu; atau
c. tidak berbuat sesuatu.
Konsep  prestasi  berupa  perbuatan memberikan  sesuatu  inilah  yang dikenal sebagai utang dalam hukum kepailitan.
Utang  adalah  suatu  kewajiban finansial  yang  dinilai  atau  dapat dinilai  dalam  jumlah  uang  baik mata  uabng  Indonesia  maupun mata  uang  asing,  yang  timbul  dari perjanjian  maaupun  dari  undang- undang,  baik  yang  timbul  secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian  hari  dan  yang  wajib dipenuhi oleh debitur dan jika tidak dipenuhi  oleh  debitur  memberikan
21 Soebekti, Hukum  Perjanjian (Jakarta:  PT. Intermasa, 2010).
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
hak kepada kreditur untuk memperoleh  pemenuhannya  dari harta kekayaan debitur. 22
Dalam  hukum  kepailitan,  utang adalah  suatu  syarat  yang  sangat menentukan,  karena  dengan  tidak adanya  utang  tidak  akan  mungkin suatu kasus kepailitan akan diajukan  ke  Pengadilan  Niaga, karena  tanpa  adanya  utang    maka kepailitan akan kehilangan maknanya  dasarnya.  Utang  sebagai dasar  pertama  yang  dipakai  untuk mempailitkan subjek hukum sangat penting  untuk  dikaji  lebih  lanjut. 23
Dalam  sistem  hukum  kepailitan negara lain terdapat konsep mengenai  jumlah  minimal  utang yang bisa dipakai untuk mempailitkan  suatu  subjek  hukum, antara lain dalam hukum kepailitan Singapura  jumlah  minimal  utang $10000 (sepuluh ribu dollar
Singapura) sedangkan dalam hukum kepailitan Hongkong
jumlah  minimal  utang  HK$5000 (lima ribu dollar Hongkong). 24

## 2. Hukum Jaminan
22 Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
23 Muhammad Hadi Shubhan, Hukum
Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik Peradilan . 24 Muhammad Hadi Shubhan
Istilah  jaminan  merupakan  terjemahan dari  Bahasa  Belanda  yaitu  Zakerheid atau  cautie  yang  berarti  cara-cara kreditur untuk menjamin agar piutangnya terpenuhi. Didalam seminar Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional tentang Lembaga hipotik dan Lembaga jaminan  lainnya  ysng  diadakan  di Yogyakarta  pada  tanggal  20-30  Juli 1977  dirumuskan  bahwa  jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban  yang  dinilai  dengan  uang yang  timbul  dari  suatu  perikatan hukum. Sedangkan Hartono Hadisoeprapto  mengemukakan  bahwa jaminan  merupakan  sesuatu  yang diberikan  pda  pihak  berpiutang  untuk menimbulkan kepercayaan serta keyakinan  bahwa  pihak  yang  berutang akan  memenuhi  kewajiban  yang  dapat dinilai  dengan  uang  yang  timbul  dari suatu perjanjian. 25
Selain  istilah  jaminan  dalam undang-undang perbankan juga dikenal istilah  agunan  yaitu  jaminan  tambahan yang diserahkan oleh debitur pada bank untuk  memperoleh  fasilitas  kredit  atau
25 Salim  H.S., Perkembangan  Hukum  Jaminan di  Indonesia (Jakarta:  Rajagrafindo  Persada, 2016).
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah. 26
Istilah  hukum  jaminan  berasal dari  terjemahan  Zakerheidstelling  atau security of law. Sri Soedewi Maschjoen  Sofwan  mengemukakan bahwa hukum jaminan ialah keseluruhan  peraturan  hukum  baik tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang mengatur konstruksi juridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit  dengan  menjadikan  suatu  benda sebagai  jaminan.  Sedangkan  J.  Satrio mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah  aturan  hukum  yang  mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. 27
Didalam  hukum  kepailitan  kreditur digolongkan menjadi tiga mcam  yaitu :
a. Kreditur separatis;
b. Kreditur preferen; dan
c. Kreditur konkuren. 28
Pembagian kreditur menjadi tiga golongan diatas, berbeda dengan pembagian kreditur dalam rezim hukum  perdata  umum.  Dalam  rezim hukum  perdata  umum  hanya  dikenal
26 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
27 Salim H.S.,., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia
28 Muhammad Hadi Shubhan Hukum
Kepailitan:  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik Peradilan .
dua  golongan  kreditur  yaitu  kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur  preferen  dalam  rezim  hukum perdata umum meliputi kreditur pemegang  hak  jaminan  kebendaan  dan kreditur pemegang gak istimewa menurut  ketentuan  undang-undang. Akan  tetapi  didalam  hukum  kepailitan yang  merupakan  kreditur  preferen hanyalah kreditur pemegang hak istimewa  menurut  ketentuan  undang- undang,  sedangkan  kreditur  pemegang hak  jaminan  kebendaan  dinamakan kreditur separatis. 29
Didalam  sistem  hukum  jaminan  yang berlaku, dikenal empat macam Lembaga jaminan yaitu :
a. Hipotik  yang  diatur  dalam  psal 1162-1232 kitab undang- undang  hukum  perdata  dan memiliki  objek  kapal  laut dengan berat 20m 3 dan pesawaat terbang; 30
b. Gadai  yang  diatur  dalam  pasal 1150-1160 kitab undang- undang  hukum  perdata  dan memiliki objek benda bergerak;
c. Hak  tanggungan  yang  diatur dalam  undang-undang  no  4 tahun 1996 tentang hak
29 Muhammad Hadi Shubhan
30 Jono, Hukum  Kepailitan (Jakarta:  Sinar Grafika, 2010).
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
tanggungan dan memiliki objek ha  katas  tanah  dan  bend-benda lain  uang  melekat  pada  tanah; dan d. Fidusia yng diatur dalam undang-undang  no  42  tahun 1999 tentng jaminan fidusia dan memiliki  objek  benda  bergerak dan benda tidak bergerak. 31
Sebagaimana  telah  dijelaskan diatas,  bahwa  salah  satu  subjek  yang dapat  dipailitkan  adalah  badan  hukum. Dalam literatur yang membahas mengenai  hukum  perusahaan,  ada beberapa perusahaan yang digolongkan sebagai  perusahaan  yang  berbadan hukum yaitu : 32 a. Perseroan Terbatas;
b. Koperasi;
c. Badan usaha milik negara; dan
d. Yayasan
Perseroan Terbatas digolongkan sebagai  perusahaan  yang  berbadan hukum  karena  tanggungjawab  para pemegang saham bersifat terbatas yaitu hanya  sebatas  modal  yang  ditanamkan ke dalam perseroan. Selain itu, undang- undang juga menentukan bahwa
31 Jono
32 Mulhadi, Hukum  Perusahaan:  Bentuk- Bentuk  Badan  Usaha  di  Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada,  2017).
perseroan  terbatas  merupakan  suatu badan  hukum  yang  merupakan  suatu persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. 33
Suatu Perseroan Terbatas memperoleh  status  hukumnya  sebagai badan  hukum,  jika  telah  mendapat pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  disini  Nampak bagaimana  peran  pemerintah  dalam memberikan status badan usaha Perseroan  Terbatas  menjadi  badan hukum. Adanya campur tangan Pemerintah  adalah  sebagai  bentuk pengawasan dari pihak pemerintah Disamping itu, setelah anggaran  dasar  disahkan  oleh  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  maka tahap  berikutnya  adalah  publikasi dalam tambahan berita negara.  Hal  ini sangat  penting  agar  para  pihak  yang mengadakan  hubungan  bisnis  dengan perseroan  mengetahui  tentang  status badan hukum dari Perseroan. 34 Dengan dilakukannya pengesahan dan publikasi dalam  tambahan  berita
33 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.
34 Sentosa  Sembiring, Hukum  Perusahaan tentang Perseroan Terbatas (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
negara  maka  semua  syarat  procedural pendirian  Perseroan  Terbatas  sudah terpenuhi,  maka  dengan  demikian, Perseroan  Terbatas  dapat  bertindak sebagaai subjek hukum dalam pergaulan  bisnis  yaitu  menjalankan hak dan kewajiban. 35
Perseroan  Terbatas  sebagai subjek  hukum  yang  mandiri  dalam menjalankan  bisnisnya  tentunya  tidak lepas  dari  Tindakan  hukum,  yang menimbulkan berbagai macam perjanjian,  yang  juga  menerbitkan  hak serta  kewajiban  bagi  perseroan  baik dalam  kedudukannya  sebagai  debitur maupun sebagai kreditur. Dalam kedudukannya sebagai debitur, perseroan  memiliki  kewajiban  hukum serta kewajiban moril untuk memenuhi prestasinya pada para krediturnya. 36
Kondisi  keuangan  perseroan  yang tidak menentu tidak hanya mempersulit perseroan untuk membayar  seluruh  utangnya,  namun juga  berpotensi  untuk  disalahgunakan oleh  para  pihak  yang  beritikad  buruk untuk mengambil keuntungan finansial. 37 Dalam  hal  perseroan kesulitan  untuk  membayar  utang-
35 Sentosa Sembiring
36 Elyta  Ras  Ginting, Seri  Hukum  Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
37 Elyta Ras Ginting
utangnya  terutama  utang  yang  sudah jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih, perseroan  dapat  menempuh  beberapa cara  untuk  menanggulangi  utang  yang tidak  dapat  dibayar  tersebut,  misalnya kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang. 38

## KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI
Hukum kepailitan yang merupakan  bagian  atau  sub  topik  dari hukum  bisnis  adalah  bidang  hukum yang memiliki kedudukan yang sangat strategis  didalam  sistem  hukum  bisnis nasional. Terutama pada era globalisasi  saat  ini  dimana  banyak perusahaan  yang  mengalami  kesulitan finansial  untuk  membayar  utang- utangnya pada para sehingga perusahaan-perusahaan dapat dimohonkan  oleh  krediturnya  atau memohon  pailit  atas  dirinya  sendiri ( voluntary bankruptcy ).
Hukum kepailitan sebagai bagian  dari  hukum  bisnis,  tentunya tidak  dapat  berdiri  sendiri,  namun memiliki  keterkaitan  dengan  beberapa bidang  hukum  lainnya.  Hal  ini disebabkan  karena  hukum  kepailitan adalah  suatu  pranata  hukum  yang
38 Elyta Ras Ginting
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
khusus  didesain  untuk  mengatur  cara- cara penyelesaian utang piutang antara debitur  dan  para  krediturnya.  Adapun bidang-bidang  hukum  yang  terkait dengan  hukum  kepailitan  ialah  hukum kontrak,  hukum  jaminan,  serta  hukum perseroan terbatas.
Hukum  kepailitan  memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem  hukum  bisnis  nasional  akan tetapi,  hukum  kepailitan  yang  berlaku di Indonesia masih mengandung banyak  kelemahan  maka  dari  itu secara substantif undang-undang kepailitan  perlu  diperbarui  Kembali agar dapat sesuai dengan perkembangan  zaman  dan  dapat  lebih memberikan perlindungan hukum bagi para  pihak  yang  terkait  dalam  proses kepailitan teutama memberikan perlindungan  hukum  bagi  debitur  dan kreditur.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah
Hukum ,
Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018. Ahmad Muliadi, Politik Hukum ,
Padang:  Academia  Permata, 2014.
Elyta  Ras  Ginting, Seri  Hukum Kepailitan:  Teori  Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Elyta  Ras  Ginting, Seri  Hukum Kepailitan:  Pengurusan  dan Pemberesan Harta Pailit , Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Handri  Raharjo, Hukum  Perusahaan  : Step by Step Pendirian Perusahaan , Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2013. Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris Adat ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2015.
Jono, Hukum Kepailitan , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
.Muhammad  Hadi  Shubhan, Hukum Kepailitan:  Prinsip,  Norma, dan Praktik Peradilan , Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016. Mulhadi, Hukum  Perusahaan:  Bentuk-
Bentuk Badan Usaha di Indonesia , Jakarta:
Rajagrafindo Persada,  2017. Munir  Fuady, Pengantar    Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
O.K.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak Kekayaan  Intelektual ,  Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2013.
Muhammad  Ridduwan  dan  Fitriah,  Kedudukan  Hukum  Kepailitan dalam  Sistem  Hukum  Binsis  Nasional, Halaman 328-340
Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik  Perancangan  Kontrak ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Salim  H.S., Perkembangan  Hukum
Jaminan di Indonesi a, Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2016.
Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang
Perseroan Terbatas, Bandung:
Nuansa Aulia, 2013.
Soebekti, Hukum  Perjanjian ,  Jakarta:
PT. Intermasa, 2010.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
1998  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas.