licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Hukum Laut Internasional: Sebuah Hukum Progresif Terhadap Keimigrasian erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Hendra S 1 , Florianus Yudhi Priyo Amboro 2 , Rufinus Hotmaulana Hutauruk 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, hendra.silalahi@gmail.com 2 Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 3 Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The  movement  of  people  across  countries  has  both  positive  and  negative impacts on society. Globalization has changed the way humans move massively and  quickly.  Indonesia,  as  a  country  with  a  strategic  geographical  position between two  continents  and  two  oceans,  plays a  role  as a  center  of  human crossing. Indonesia's vast sea area is an important potential to be developed, and President Joko Widodo initiated the World Maritime Axis policy to drive the economy in the sea area. Government agencies in the sea area are part of the ecosystem that supports policies in the sea area. Policies related to law enforcement in the sea area continue to develop along with the expansion of activities at the border. Immigration has a strategic role because it regulates traffic  at  the  state  border,  maintains  state  sovereignty,  and  supports  the implementation  of  sea  area  policies.  This  research  aims  to  evaluate  the strategic role of immigration by applying a progressive legal theory approach and using normative legal research methods. Progressive law returns the law to  its  substantial  purpose,  so  that  legal  changes  should  not  eliminate  the substance.  This  research  aims  to  answer  the  challenges  of  the  times  by adapting the law in accordance with the purpose of the law. In the context of international  law  of  the  sea  (UNCLOS  1982),  this  research  looks  at  the strategic role of immigration in law enforcement in the sea area, including the territorial  sea  zone  and  additional  sea  zone.  The  cooperation  of  law enforcement  agencies  in  the  maritime  area  is  key  to  maintaining  state sovereignty  and  security  at  the  border.  This  research  contributes  to  the understanding of the strategic role of immigration in supporting Indonesia's territorial sea policy.
Manuscript History: Received:
2023-10-27
Accepted: 2024-07-04
Corresponding Author: Hendra S, hendra.silalahi@gmail.com
Keywords : Immigration; Immigration Law; UNCLOS 1982; Progressive, Territorial Sea Zone; Additional Sea Zone
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.7.2024 Cite this paper S, H., Amboro, F. Y., & Hutauruk, R. H. (2024). Hukum Laut Internasional: Sebuah Hukum Progresif Terhadap Keimigrasian. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7 (2). doi: https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5093

## PENDAHULUAN
Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai terpanjang kedua terbesar, dan memiliki potensi  kemaritiman yang sangat luar biasa. Potensi ini didukung letak geografis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudra sehingga Indonesia menjadi titik persilangan jalur lalu lintas laut yang ramai dilintasi oleh kapal-kapal dari seluruh dunia. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam memanfaatkan salah satu potensi kemaritiman dengan daya dukung posisi yang sangat strategis. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo memiliki fokus
pada masa pemerintahannya dengan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam upaya mewujudkan poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo membuat lima pilar utama, yaitu: 1
1. Budaya Maritim
2. Pengelolaan Sumber Daya Laut
3. Pengembangan Infrastruktur Maritim
4. Diplomasi Maritim
5. Pertahanan Maritim
Kelima pilar ini diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan besar sehingga wilayah laut mampu mendorong perekonomian Indonesia dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  diperlukan dukungan seluruh sektor pemerintahan melalui sinergi instansi pemerintahan yang berada di wilayah laut. Hal ini tidak lepas dari penerapan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan  wilayah  laut  sehingga  infrastruktur  hukum  di  wilayah  laut  menjadi  acuan  bagi seluruh stakeholder .
Penegakan  hukum  di  wilayah  laut,  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam mewujudkan poros maritim dunia. Hal ini menjadi langkah awal penguatan maritim dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah laut. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparat penegak hukum  diwilayah  laut.  Tumpang  tindih  kewenangan  aparat  penegak  hukum  menjadi kelemahan  di  dalam  mendukung  penguatan  maritim.  Sehingga  setiap  instansi  penegak hukum yang berada di wilayah laut perlu disinergikan terkait kewenangan masing-masing instansi, agar dapat memaksimalkan kegiatan maritim di wilayah laut.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  merupakan  bagian  dari  instansi  pemerintahan  yang berkewajiban mendukung Presiden Joko Widodo di dalam menjadikan Indonesia sebagai salah  satu  kekuatan  maritim  dunia.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  melakukan  penegakan hukum  diwilayah  laut  sebagai  bagian  dari  menjalankan  fungsi  keimigrasian.  Peran  serta Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sangat  strategis,  di  dalam  mendukung  penegakan  hukum sebagai bentuk kedaulatan Indonesia di wilayah laut. Tetapi dalam upaya penegakan hukum, secara  kelembagaan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  perlu  melihat  hukum  laut  internasional menjadi  bagian  dari  regulasi  dalam  penerapan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian.  Tidak  hanya  hukum  laut  internasional,  peran  serta  Direktorat Jenderal Imigrasi juga perlu bersinergi dengan aturan hukum yang menjadi produk hukum Indonesia di wilayah laut guna menjalankan kewenangannya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang  akan  dibuat  guna  mendukung  poros  maritim  dunia,  menjadi  daya  dukung  dalam pengembangan  infrastruktur  hukum  diwilayah  laut.  Globalisasi  menjadi  tantangan  untuk meningkatkan  fungsi  kelautan.  Hal  ini  tidak  hanya  membawa  dampak  positif,  tetapi  juga dampak negatif dalam perkembangan masyarakat dunia.
Di  dalam  mengkaji  peranan  keimigrasian  yang  diemban  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi, akan digunakan Teori Hukum Progresif. Teori Hukum Progresif diperkenalkan oleh Profesor  Satjipto  Rahardjo  pada  tahun  2002.  Teori  Hukum  Progresif  muncul  dari keprihatinan Profesor Satjipto Rahardjo terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia setelah 60 tahun usia negara, hukum tidak kunjung terwujud suatu kehidupan hukum yang lebih baik. 2 Teori hukum progresif memandang hukum tidak hanya dari segi positivisme, tetapi hukum dibentuk untuk mencapai tujuan hukum yaitu menciptakan kepastian hukum, keadilan  dan  kemanfaatan.  Sehingga  hukum  harus  responsif  terhadap  situasi  kenyataan untuk  menjadi  bermanfaat  bagi  manusia.  Sehingga  perlu  dilakukan  terobosan-terobosan hukum  untuk  meningkatkan  kemampuan  hukum  positif  di  dalam  menyelesaikan
1 “Kementerian Komunikasi dan Informatika,” n.d.
2 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif , 2006.
permasalahan-permasalahan  yang  nyata  di  tengah-tengah  kehidupan  sosial.  Adapun postulat dalam pemikiran hukum progresif adalah sebagai berikut: 3
1. Hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebil luas dan lebih besar. Maka  setiap  kali  ada  masalah  dalam  dan  dengan  hukum,  hukumlah  yang  ditinjau  dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan kedalam system hukum.
2. Hukum  mengikuti  perkembangan  aspirasi  masyarakat.  Karena  penegakan  hukum ditengah-tengah  masyarakat  harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  non  hukum  yang mempengaruhinya ( sociological jurisprudence ).
3. Hukum  harus  memihak  kepada  kepentingan  rakyat  dan  demi  kepentingan  keadilan. Hukum  sering  kali  hanya  berpihak  kepada  para  penguasa,  dan  sisi  keadilan  seringkali diabaikan Ketika hukum diperhadapkan dengan rakyat. Hal ini membuat hukum sebagai alat untuk menekan kepentingan rakyat. Karakter hukum bersifat represif dan otonom. Seharusnya hukum harus bersifat responsive pada kepentingan rakyat demi tercapainya keadilan.
4. Hukum  bertujuan  mengantarkan  manusia  kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera  dan bahagia.
5. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan ( law as a process, law in the making ).
6. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik.
7. Hukum memiliki tipe responsif.
8. Hukum mendorong peran publik.
9. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.
Teori  hukum  progresif  ini  akan  menjelaskan  hukum  keimigrasian  dalam  undang- undang  keimigrasian  sebagai  instrumen  penegakan  hukum  di  bidang  keimigrasian berdasarkan  hukum  laut  internasional.  Dimana  peran  keimigrasian  dalam  melaksanakan penegakan hukum diwilayah laut merupakan hal yang strategis dalam menjaga kedaulatan negara.  Sehingga  untuk  dapat  memaksimalkan  peran  keimigrasian  dalam  menjaga kedaulatan  negara,  perlu  dilakukan  terobosan-terobosan  melalui  kajian-kajian  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya,  teori  peran  akan  mengkaji  dan menganalisis  peran  dari  institusi-institusi  dan  masyarakat  terkait  permasalahan  yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4 Di dalam tulisan ini, akan mengkaji peran strategis keimigrasian berdasarkan fungsi keimigrasian yang diatur didalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.
Adapun  pembahasan  di  dalam  tulisan  ini  akan  menganalisis  peran  strategis keimigrasian  khususnya  pada  wilayah  laut  dengan  mengacu  pada  permasalahan- permasalah yang terjadi pada perbatasan ditinjau dengan ruang wilayah keimigrasian. Oleh sebab itu rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana ruang lingkup keimigrasian di wilayah laut menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku?
2. Bagaimana  peran  keimigrasian  di  wilayah  laut  berdasarkan  undang-undang keimigrasian?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif. 5 Dimana  metode hukum  normatif  dalam  membahas  peran  strategis  keimigrasian  yang  digunakan  dengan memanfaatkan  pendekatan  yang  diperoleh  melalui  studi  literatur,  peraturan  perundang-
3 R Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif , 2012.
4 M.S  Dr.  H.  Salim HS.,  S.H.  and  LLM  Erlies  Septiana  Nurbani,  S.H., Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi dan Tesis (Raja Grafindo Persada, 2014).
5 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Raja Grafindo Persada, 2003).
undangan  dan  teori-teori  hukum. 6 Data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  berupa  data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder berupa: 7
1. Bahan hukum primer.
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
2. Bahan  hukum  sekunder  berupa  sumber  yang  diperoleh  dari  publikasi  tentang  hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Diantaranya berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan media massa baik media cetak maupun elektronik serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang dikaji.
Penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis deskripsi yaitu dengan mendeskripsikan dan  menjelaskan  bahan-bahan  yang  dikumpulkan.  Diharapkan  penelitian  ini  dapat menjelaskan peran strategis keimigrasian berdasarkan perspektif hukum laut internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ruang Lingkup Keimigrasian Berdasarkan Hukum Laut Internasional
Laut merupakan wilayah yang tak terpisahkan dari daratan. Sehingga pembahasan hukum terkait wilayah laut mengalami perkembangan selama berabad-abad dari zaman Romawi. Hukum terkait wilayah laut tidak lepas dari konsep kelautan terkait kepemilikan wilayah laut dan penggunaanya. Konsep kelautan yang berkembang dari dahulu dibedakan atas dua pemikiran, yaitu: 8
1. Res  Nullius :  Konsep  yang  berlandaskan  pada  wilayah  laut  tidak  ada  yang  memiliki, sehingga dapat diambil dan dimiliki oleh tiap-tiap negara
2. Res Communis : Konsep yang berlandaskan pada wilayah laut merupakan milik seluruh masyarakat  dunia  dan  masyarakat  dunia  berhak  untuk  menggunakannya  secara bersama-sama, sehingga negara tidak boleh memiliki perairan laut.
Seiring  perkembangan  pemikiran  hukum  berdasarkan  tuntutan  negara-negara merdeka,  laut  menjadi  bagian  dari  batas-batas  suatu  negara  yang  dibatasi  pada  batasan wilayah laut tiap negara dan kepentingan penggunaan wilayah laut yang dimiliki oleh tiap negara. Hukum Laut internasional berkembang berdasarkan dua konsepsi pemikiran klasik yang menjadi embrio terhadap wilayah laut dan penggunaanya. Di masa abad pertengahan, setelah  kerajaan  Romawi  runtuh,  berkembang  pemikiran  terhadap  wilayah  laut.  Salah satunya Teori Bartolus dan Baldus, yaitu: 9
1. Bartolus membagi laut menjadi dua, laut yang di bawah kekuasan dan kedaulatan negara pantai, dan laut di luarnya merupakan laut bebas dari kekuasan dan kedaulatan siapapun
2. Baldus membagi tiga konsepsi di dalam penguasaan wilayah laut, yaitu :
a. Pemilikan atas wilayah laut
b. Pemakaian atas wilayah laut
c. Yurisdiksi  atas  laut  serta  kewenangan  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  suatu negara diwilayah laut.
6 Anik Iftitah, ed., Metode Penelitian Hukum , Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
7 E.  Dyah,  O,  S.,  &  A’an, Penelitian  Hukum  (Legal  Research):  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan (Sinar Grafika, 2015).
8 Alhadi Muhamma Fadillah, “Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara Yang Tidak Meratifikasi UNCLOS 1982,” Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora , 2022.
9 Nanda Wijayanto Amadis Rasendhriya Yustiarachman, Beni Agus Saputro, “Perbandingan Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Negara Indonesia dengan Filipina,” Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan , 2022.
Di dalam perkembangannya, terjadi perdebatan para ahli hukum terkait konsep Laut bebas ( mare liberum ) dan konsep laut tertutup ( mare clausum ). 10 Latar belakang konsep ini sebagai  bentuk  protes  terhadap  Negara  Portugis  dan  Spanyol  yang  menutup  laut  bagi pelayaran internasional, dimana kondisi saat itu seluruh wilayah laut dikuasai oleh Portugis dan Spanyol, sehingga negara lain tidak bisa menggunakan wilayah laut selain kedua negara itu.  Konsep  laut  bebas  ( mare  liberum )  kemukakan  oleh  Hugos  Grotius  serta  ahli  hukum lainnya  di  dalam  memperjuangkan  kebebasan  berlajar,  sedangkan  konsep  laut  tertutup ( mare clausum ) dikemukakan oleh John Sheldon beserta ahli hukum lainnya. Tidak hanya konsep pemilikan dan penggunaan laut yang berkembang, ukuran laut yang dikuasai oleh negara pantai juga berkembang dari masa ke masa. Hukum Laut Internasional pada zaman modern mengalami perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini dimulai dari Konvensi Den  Haag  (1930),  Truman  Proclamation  (1945),  Konferensi  Hukum  Laut  Jenewa  atau disebut sebagai UNCLOS I (1958), Konferensi Hukum Laut Jenewa/UNCLOS II (1960), United Nations Seabed Committee (1967), dan Konvensi Hukum Laut yang diprakarsai oleh PBB ( United Nations Convention on the Law of the Sea /UNCLOS III) pada tanggal 10 Desember 1982. 11 UNCLOS  1982  hingga  saat  ini  menjadi  acuan  bagi  negara-negara  di  dalam pengaturan wilayah laut serta pemanfaatan wilayah laut.
Prof.  Mochtar  Kusumaatmadja  memperkenalkan  konsep  negara  kepulauan  pada pertemuan  Konvensi  Hukum  laut  internasional  1982  sehingga  menjadi  prinsip  di  dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. 12 Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut dibagi menjadi 8 (delapan) zona maritim, yaitu: 13
1. Perairan Pedalaman ( Archipelagic water atau Internal Water ) :
2. Laut Teritorial ( Territorial Sea )
3. Zona Tambahan ( Contiguous Zone )
4. Landasan Kontinen ( Continental Shelf )
5. Zona Ekonomi Eksklusif ( Exclusive Economic Zone )
6. Laut Lepas ( High Seas )
7. Dasar Laut Samudra atau Kawasan ( Seabed or The Area )

## 8. Selat Internasional ( International Strait )
Di dalam pengaturan terkait dengan pembagian wilayah laut didasarkan pada garis pangkal  Kepulauan.  Dimana  garis  pangkal  Kepulauan  merupakan  garis  terluar  yang menghubungkan  pulau-pulau  terluar  di  sekeliling  Kepulauan  Indonesia.  Wilayah  laut Indonesia terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona laut territorial, zona laut tambahan, zona laut ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. 14 Zona-zona laut tersebut, yaitu :
1. Zona Laut Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang luas, dan hal ini diatur dengan jelas dalam hukum maritim internasional. Salah satu konsep penting dalam hukum laut adalah zona laut, yang mencakup laut teritorial dan zona laut tambahan.
a. Zona Laut Teritorial
Zona laut teritorial Indonesia memiliki lebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan. Dalam zona ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya, serta sumber daya alam yang terkandung di  dalamnya.  Ini  adalah  hak  berdaulat  yang  diberikan  oleh  hukum  maritim internasional kepada negara pantai.
10 Ismail Ali, “Memahami Pengistilahan, Konsep, Ruang Lingkup dan Teori dalam Historiografi Maritim,” 2022.
11 I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia (Yrama Widya, 2014).
12 “Kisah Lahirnya Konsep Negara Kepulauan Buah Pikir Mochtar Kusumaatmadja,” n.d.
13 “Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional,” n.d.
14 Tommy Hendra Purwaka, “Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26 (2015).
Selain  hak  berdaulat,  dalam  zona  laut  teritorial,  Indonesia  juga  memiliki kewajiban.  Salah  satunya  adalah  memastikan  terlaksananya  hak  lintas  damai  bagi kapal-kapal internasional yang melalui alur-alur kepulauan dan alur-alur tradisional, sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 49, 52, dan 53.
Prinsip utama dalam penyelenggaraan lintas damai adalah kebebasan berlayar pada  laut  teritorial  secara  damai,  dengan  syarat  tidak  merugikan  kedamaian, ketertiban,  atau  keamanan  negara  pantai.  Hak  lintas  damai  ini  juga  tunduk  pada aturan-aturan yang terperinci dalam UNCLOS 1982 Pasal 19. Dengan demikian, bukan hanya  tugas  negara  untuk  memastikan  pelaksanaan  hak  lintas  damai,  tetapi  juga mengatur dan mengawasi kapal-kapal yang melintasi zona laut teritorial.
Kapal-kapal  yang  melewati  zona  laut  teritorial  harus  melakukan  perlintasan secara terus menerus, langsung, dan secepat mungkin. Mereka hanya boleh berhenti atau  membuang  jangkar  dalam  kondisi  force  majeure  atau  kesulitan  atau  untuk memberikan  pertolongan.  UNCLOS  1982  pasal  19  ayat  2  juga  memuat  sejumlah kegiatan yang dilarang selama lintas damai.
b. Zona Laut Tambahan
Selain zona laut teritorial, Indonesia juga memiliki zona laut tambahan. Zona ini memiliki lebar 24 mil laut, diukur dari garis pangkal yang digunakan sebagai patokan pengukuran laut teritorial. Dengan kata lain, zona laut tambahan meliputi zona laut teritorial  (12  mil)  ditambah  12  mil  tambahan  ke  arah  laut.  Zona  laut  tambahan memberikan  Indonesia  hak-hak  tertentu  yang  berkaitan  dengan  eksploitasi  sumber daya  alam  dan  pelestarian  lingkungan  di  wilayah  tersebut.  Ini  adalah  bagian  dari kerangka hukum maritim internasional yang mengatur batasan-batasan dan hak-hak negara pantai di perairan mereka.
Dengan  pengaturan  yang  jelas  mengenai  zona  laut  teritorial  dan  zona  laut tambahan,  Indonesia  dapat  memanfaatkan  sumber  daya  lautnya  secara  berkelanjutan dan menjaga kedaulatan serta keamanan perairannya sesuai dengan ketentuan hukum maritim internasional.

## 2. Zona Ekonomi Eksklusif
Berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014  tentang  Kelautan,  Zona  Ekonomi  Eksklusif  adalah  suatu  area  di  luar  dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari  garis  pangkal  dari  mana  lebar  laut  teritorial  diukur.  Dan  di  dalam  UNCLOS  1982 diatur terkait hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai pada area zona ekonomi eksklusif pada pasal 56, diantaranya:
a. Hak-hak  berdaulat  yang  ditujukan  untuk  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari  perairan  diatas  dasar  laut  dan  dari  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya  dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin
b. Yuridiksi  pada  area  ZEE  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  dan  pemakaian  pulau buatan,  instalasi  dan  bangunan,  riset  ilmiah  kelautan,  serta  perlindungan  dan pelestarian lingkungan laut
c. hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditentukan dalam konvensi tersebut.
3. Landasar Kontinen
Landasan kontinen berdasarkan Pasal 76 ayat 1 dalam UNCLOS 1982 dijelaskan meliputi  dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya  dari  daerah  dibawah  permukaan  laut  yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga
pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak dua ratus mil laut dari garis pangkal dari  mana  lebar  laut  teritorial  diukur,  dalam  hal  pinggiran  diluar  tepi  kontinen  tidak mencapai jalar tersebut.
Konsep zona maritim yang telah didefinisikan dalam UNCLOS 1982 juga diadopsi sebagai zona maritim yang ada di wilayah Indonesia karena UNCLOS 1982 telah menjadi bagian  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  telah diratifikasi  pada  31  Desember  1985.  Perairan  Indonesia  telah  diatur  sesuai  dengan UNCLOS 1982 dan lebih dirincikan pada undang-undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Hal ini juga menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang  Kelautan.  Wilayah  negara  Indonesia  terdiri  atas  kepulauan-kepulauan  yang terikat  dalam  satu  kesatuan  wilayah    yang  keseluruhannya  tunduk  pada  peraturan perundang-undangan  dan  hukum  internasional  terkait  yang  telah  diratifikasi  oleh Indonesia.  Sehingga  penerapan  peraturan  perundang-undangan  pada  wilayah  negara Indonesia  merupakan  bentuk  kedaulatan  Indonesia  terhadap  seluruh  wilayah  negara. Wilayah  Negara  telah  didefinisikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara pada Pasal 1 ayat 1 berupa wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang  udara  diatasnya,  termasuk  seluruh  sumber  kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya.  Sedangkan  untuk  Wilayah  perairan  berupa  perairan  pedalaman,  perairan kepulauan dan laut teritorial. Kedaulatan Indonesia yang merupakan negara kepulauan berlaku tidak hanya di wilayah daratan dan laut tetapi juga ruang udara diatasnya serta dasar  laut.  Wilayah  Laut  Indonesia  berdasarkan  UU  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan pada Pasal 6 terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.
Keimigrasian  dalam  wilayah  negara  telah  diberi  ruang  lingkup  kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat kita lihat ruang lingkup keimigrasian ditinjau dari konsep aturan hukum sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah mendefinisikan pasal 1 angka 1 yaitu salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan  tanah  dibawahnya,  serta  ruang  udara  diatasnya,  termasuk  seluruh  sumber kekayaan  yang  terkandung  didalamnya.  Berdasarkan  pengertian  definisi  dalam undang-undang tersebut, wilayah negara terkait dengan kedaulatan suatu negara. Hal ini berkaitan dengan kewenangan suatu negara yang diterapkan pada suatu wilayah negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut). Di dalam  UNCLOS  1982  dibagi  laut  Indonesia  kedalam  wilayah-wilayah  tertentu. Pembagian  ini  dengan  maksud  untuk  mengatur  wilayah  laut,  sehingga  penggunaan wilayah laut oleh suatu negara berdasarkan Hukum Laut Internasional. Konsekuensi dengan adanya Hukum Laut Internasional, setiap negara pantai memiliki hak-hak dan kewajiban berdasarkan konvensi tersebut. Acuan ini telah menjadi dasar pembagian wilayah laut Indonesia, dimana hal ini terkait dengan kedaulatan dan hak berdaulat. Wilayah laut yang menjadi kewenangan kebijakan keimigrasian berada pada zona laut teritorial dan zona laut tambahan (Pasal 33 angka 1). Sedangkan pada Zona Ekonomi Eksklusif, terkait keberlakuan kebijakan keimigrasian suatu negara diatur pada pasal 60  angka  1  dan  2  terkait  dengan  yuridiksi  eksklusif  untuk  membangun  dan  untuk menguasakan  dan  mengatur  pembangunan  operasi  dan  penggunaan  atas  pulau buatan, instalasi dan bangunan yang terdapat pada zona tersebut.

## Peran Strategis Keimigrasian di Wilayah Laut
Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain telah terjadi selama ribuan tahun dengan berbagai latar belakang. Seiring perkembangan peradaban manusia, perpindahan penduduk terjadi antar lintas negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat menciptakan  suatu  pengaturan  terkait  tata  cara  perlintasan  manusia  untuk  masuk  dan keluar suatu negara. Kebijakan suatu negara yang berdaulat kedalam mengatur masuk dan keluar wilayah negara dalam rangka melindungi kepentingan negara. Konsep kepentingan negara  ( nation  right )  dan  kepentingan  manusia  ( human  right )  tentu  saja  sangat mempengaruhi  sistem  pengaturan  lintas  negara  yang  diterjemahkan  kedalam  aspek keamanan,  aspek  kesejahteraan 15 dan  aspek  kenyamanan.  Negara  Indonesia  merupakan bagian dari masyarakat dunia memiliki kebijakan terkait keimigrasian yang ditujukan untuk melindungi  kepentingan  negara  dan  kepentingan  manusia  (warga  negara  Indonesia  dan warga negara asing).
Kebijakan keimigrasian di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Definisi kemigrasian dalam undang-undang tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka  (1)  adalah  hal  ikhwal  lalu  lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah  Negara Republik  Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga  tegaknya  kedaulatan Negara. Terdapat 3 unsur penting yang menjadi fokus keimigrasian berdasarkan pengertian tersebut, yaitu :
1. Lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia
2. Pengawasan Keimigrasian
3. Menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Unsur-unsur tersebut menjadi dasar pengaturan masuk dan keluar wilayah negara yang  dimanifestasikan  ke  dalam  catur  fungsi  keimigrasian  berdasarkan  Undang-Undang Keimigrasian pada Pasal 1 angka 3, yaitu:
a. Pelayanan keimigrasian
Pelayanan  keimigrasian  merupakan  bentuk  pelayanan  publik  yang  ruang lingkupnya berdampak pada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Bentuk- bentuk pelayanan keimigrasian dilakukan pada 3 area, yaitu di luar negeri pada kantor perwakilan  negara,  pintu  perbatasan  berupa  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  dan  di Kantor-kantor  Imigrasi.  Pelayanan  meliputi  aspek  pemeriksaan  dan  penyediaan dokumen  terkait  keimigrasian.  Hal  ini  dalam  rangka  untuk  melakukan  manajemen terhadap lalu lintas keimigrasian dan pengawasan keimigrasian.
b. Penegakan hukum
Hukum  Keimigrasian  merupakan  bagian  dari  hukum  nasional  yang  berkaitan dengan hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana dan hukum internasional. Sehingga peran keimigrasian dalam melakukan penegakan hukum, merupakan wilayah strategis  dalam  menjaga  kedaulatan  negara.  Wilayah  penegakan  hukum  keimigrasian menjadi fungsi keimigrasian untuk memastikan orang yang melakukan lalu lintas masuk dan  keluar  wilayah  Indonesia  tunduk  pada  semua  peraturan  perundang-undangan negara yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
c. Keamanan negara
Perlintasan  batas-batas  negara  yang  dilakukan  dengan  tujuan-tujuan  tertentu tidak hanya membawa dampak positif perkembangan global, tetapi juga dampak negatif dari  suatu  perkembangan  yang  terjadi  ditengah-tengah  masyarakat  dunia  juga  ikut mempengaruhi situasi keamanan negara. Oleh sebab itu, perkembangan globalisasi telah membawa  suatu  negara  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dalam  menjaga  keamanan  negara dikarenakan  kejahatan  tradisional  yang  terjadi  dalam  suatu  negara  telah  berkembang menjadi kejahatan lintas negara. Oleh sebab itu, kerjasama negara-negara terkait dengan
15 M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia (Pustaka Reka Cipta, 2014).
lalu lintas masyarakat dunia menjadi suatu keharusan guna menjaga keamanan negara akibat dari dampak negatif yang ikut mempengaruhi keamanan negara dalam melakukan lalu lintas manusia di perbatasan negara.
d. Fasilitator Pembangunan
Perlintasan  penduduk  memiliki  aspek  strategis  tidak  hanya  perpindahan  fisik manusia, tetapi juga membawa serta ide dan sumber daya yang lain guna mendukung peningkatan pembangunan suatu bangsa dari berbagai sektor kehidupan. Terjadi transfer pengetahuan  dan  sumber  daya  keuangan  yang  sangat  berpengaruh  terhadap pengembangan  sumber  daya  manusia  Indonesia  dalam  perkembangan  global  dunia. Situasi tersebut memandang fungsi keimigrasian dari pendekatan aspek kesejahteraan untuk  mendukung  perekonomian  negara  Indonesia  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat dunia yang ikut berkembang ditengah-tengah perkembangan globalisasi. 16
Fungsi Keimigrasian merupakan hal yang fundamental di dalam penerapan hukum keimigrasian Indonesia. Sudah seharusnya fungsi keimigrasian berlaku di seluruh wilayah negara  berdasarkan  definisi  keimigrasian  yang  memberikan  ruang  wilayah  kewenangan yang  sangat  luas.  Sangat  disayangkan  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  pelaksanaan  fungsi keimigrasian  pada  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  pada  Bab  II  telah  mereduksi kewenangan keimigrasian yang berlaku di sepanjang garis perbatasan  wilayah Indonesia hanya pada tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas. Ditambah dengan Penjelasan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Pasal  3  ayat  3  yang  juga  membatasi  fungsi keimigrasian ditugaskan sebagai penjaga pintu gerbang negara, bukan penjaga garis batas negara.  Hal  ini  membuat  peran  keimigrasian  yang  sangat  luas  berdasarkan  definisi keimigrasian, telah tereduksi dengan kebijakan keimigrasian yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dampak dari penafsiran ini, ruang lingkup pelaksanaan fungsi keimigrasian hanya terbatas pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Pada wilayah laut yang sangat luas, aturan tersebut akan membuat wilayah penegakan hukum keimigrasian terbatas pada area pelabuhan yang menjadi tempat pemeriksaan imigrasi. Dengan demikian, area  penegakan  hukum  akan  menjadi  tidak  maksimal  akibat  dari  sempitnya  ruang  gerak melaksanakan fungsi keimigrasian.
Dalam menjalankan penegakan hukum, aparat penegak hukum mengacu pada dua pendekatan utama, yaitu lex scripta dan pendekatan prosedural. 17 Pendekatan ini diambil untuk  memastikan  kepastian  hukum  dalam  proses  penegakan.  Namun,  seringkali  hukum tampak kaku dan terfokus pada positivisme hukum, dengan mengabaikan substansi undang- undang  yang  menjadi  panduan  dalam  penegakan  hukum. 18 Hukum  progresif  mencoba mengatasi  kekakuan  positivisme  hukum  dengan  menekankan  substansi  dari  hukum. Pendekatan ini memandang bahwa hukum juga memiliki tujuan substantif selain sekadar aturan tertulis. Hal ini membawa hukum menuju pencapaian tujuan substantif yang sering diabaikan dalam penegakan hukum.
Hukum  laut  internasional,  yang  telah  menjadi  bagian  integral  dari  peraturan perundang-undangan,  memiliki  peran  penting  dalam  konsep  wilayah  laut  yang  menjadi kesepakatan negara-negara di seluruh dunia. Hukum laut internasional memberikan dasar bagi undang-undang terkait penegakan hukum di perairan. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan peran keimigrasian dalam wilayah laut dengan merujuk pada Hukum Laut Internasional.  Hal  ini  melibatkan  seluruh  zona  laut  teritorial  dan  zona  laut  tambahan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, penegakan hukum terkait keimigrasian  dapat  mencapai  tujuan  berdasarkan  definisi  yang  diatur  dalam  Undang-
16 Bayu Dwi Anggono and Dkk, Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar (Raja Grafindo Persada, 2022).
17 Noor Rahmad and Wildan Hafis, “Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia,” El- Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2021.
18 asukris Sarmadi , “ MEMBEBASKAN POSITIVISME HUKUM KE RANAH HUKUM PROGRESIF (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum),” Jurnal Dinamika Hukum , 2012.
Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  dengan  tujuan  utama  menjaga kedaulatan negara. Dengan pendekatan ini, fungsi keimigrasian dalam penegakan hukum akan menjadi lebih optimal, dengan cakupan yang lebih luas di seluruh zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan penegakan hukum yang efektif dalam wilayah laut Indonesia.
Selain itu dengan semakin dinamisnya pemanfaatan potensi laut, sudah seharusnya hukum juga harus bersifat dinamis dan progresif. Wilayah penegakan hukum keimigrasian yang  sangat  strategis  guna  menjaga  wilayah  negara,  sudah  seharusnya  dilakukan pembaharuan-pembaharuan  hukum  keimigrasian  yang  memperjelas  penegakan  hukum keimigrasian di wilayah perbatasan sesuai dengan batasan wilayah laut yang telah diatur didalam  hukum  laut  internasional.  Wilayah  penegakan  hukum  keimigrasian  harus  dapat dimanfaatkan  secara  maksimal  untuk  menjaga  kedaulatan  negara,  mengingat  luasnya wilayah perbatasan di wilayah laut, dengan keterbatasan sarana dan prasarana untuk dapat mengcover seluruh wilayah laut Indonesia. Oleh sebab itu keimigrasian menjadi bagian yang juga  vital  di  dalam  mencegah  pelanggaran-pelanggaran  di  wilayah  perbatasan.  Sudah seharusnya perangkat hukum terkait wilayah perbatasan harus diatur dengan sangat jelas untuk memberikan ruang penegakan hukum yang mendukung dalam menjaga kedaulatan negara. Berikut dijelaskan penjabaran definisi keimigrasian yang menjadi ruang lingkup dari peran strategisnya pada wilayah laut :
1. Lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Manajerial  lalu  lintas  orang  yang  melintas  masuk  dan  keluar  wilayah  Negara dilakukan  pada  area  perbatasan  yang  telah  ditentukan  pada  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi. Sehingga Tempat Pemeriksaan Imigrasi menjadi bentuk manifestasi dari pintu gerbang  negara.  Untuk  memasuki  wilayah  negara,  negara  menggunakan  seluruh instrumen  aparatur  pemerintahan  untuk  mengatur  lalu  lintas  orang  yang  masuk.  Dan pemeriksaan paling awal sebelum memasuki wilayah negara, telah dilakukan verifikasi melalui persetujuan visa. Kecuali untuk orang-orang dari negara tertentu yang ditetapkan oleh peraturan dikecualikan dari kepemilikan visa.
Pada  wilayah  negara,  setiap  orang  akan  melalui  tempat  pemeriksaan  imigrasi untuk dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Baik itu pada area keimigrasian yang telah ditentukan pada wilayah pelabuhan dan bandara, juga pada area-area lain yang di wilayah negara. Wilayah negara telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 2, yaitu seluruh wilayah Indonesia  serta  zona  tertentu  yang  ditetapkan  berdasarkan  undang-undang.  Seiring dengan  semakin  luasnya  pemanfaatan  wilayah  laut,  maka  aktivitas  masuk  dan  keluar wilayah  negara  tidak  terbatas  hanya  terjadi  di  pelabuhan.  Konsep  berlabuh  semakin berkembang  seiring  dengan  tidak  mampunya  bangunan-bangunan  pelabuhan  yang tersedia  di  dalam  melayani  aktivitas  pelayaran  internasional.  Berlabuh  sebagai  suatu aktivitas yang tidak lagi pada area bangunan pelabuhan, tetapi pada seluruh wilayah laut yang memungkinkan sebuah kapal dapat melakukan kegiatan. Konsep berlabuh jangkar di  laut  sebagai  suatu  keadaan  dimana  kapal  berlabuh  dengan  menggunakan  jangkar dengan maksud-maksud tertentu. 19

## 2. Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan  Keimigrasian  merupakan  bentuk  tugas  dari  penerapan  kedaulatan negara.  Pengawasan  keimigrasian  dilakukan  guna  menghindari  adanya  penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur sesuai dengan hukum keimigrasian yang  berlaku  tidak  hanya  bagi  warga  negara  asing,  tetapi  juga  bagi  warga  negara Indonesia.  Pengawasan  terhadap  yang  dilakukan  berdasarkan  kebijakan  keimigrasian untuk  memastikan  keamanan  negara  guna  melindungi  kepentingan  negara.  Sehingga negara berkuasa penuh terhadap seluruh wilayah negara terkait menentukan orang yang
19 Muhammad Rasmin Manafi and Dkk, Melabuh Jangkar Membangun Maritim , 2021.
masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia, selain itu juga kegiatan terhadap warga  negara  asing  yang  berada  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  telah ditentukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undang  yang  berlaku.  Hal  ini  guna menjamin pelaksanaan terhadap unsur menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Arus globalisasi menyebabkan perpindahan manusia lintas negara meningkat dan sangat  masif.  Sehingga  dampak  lalu  lintas  orang  sangat  berpengaruh  terhadap  suatu negara  akibat  pergaulan  masyarakat  internasional.  Motif  ekonomi  menjadi  salah  satu alasan terbesar yang menyebabkan lalu lintas orang asing. Hal ini menjadi pendorong dan penarik bagi setiap orang melaksanakan perjalanan lintas negara. 20 Sisi lain dari motif ekonomi yang berdampak negatif dan tidak dapat dihindari dari pergaulan internasional adalah  adanya  kejahatan  transnasional  yang  terorganisasi.  Kejahatan  transnasional dilakukan oleh kelompok yang terorganisir lintas negara dengan tujuan untuk melakukan kejahatan  serius  untuk  memperoleh  keuntungan  finansial  atau  material  atau  tujuan tertentu.  Kejahatan  ini  semakin  rumit  karena  ditunjang  oleh  perkembangan  teknologi informasi,  komunikasi  dan  transportasi  yang  menjadi  sarana  dalam  melakukan  tindak kejahatan yang melintas antar negara.
Ancaman serius ini tidak hanya mengancam keamanan global, tetapi keamanan negara  menjadi  pertaruhan  terhadap  kejahatan  transnasional.  Konsep  kejahatan transnasional awalnya dikenal sebagai organized crime pada tahun 1990 dalam The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders . Dalam perkembangannya  Persatuan  Bangsa-bangsa  mendefinisikan  organized  crime  sebagai kegiatan  kriminal  berskala  besar  dan  kompleks  yang  dilakukan  oleh  kelompok  orang, betapapun  terorganisir  secara  longgar  atau  ketat,  untuk  memperkaya  mereka  yang berpartisipasi  dan  dengan  mengorbankan  komunitas  dan  anggotanya.  Selanjutnya definisinya berganti menjadi kegiatan kriminal skala besar dan kompleks yang dilakukan oleh  asosiasi  yang  terorganisir  secara  ketat  atau  longgar  dan  bertujuan  untuk membangun,  memasok,  dan  mengeksploitasi  pasar  ilegal  dengan  mengorbankan masyarakat.  Selanjutnya  istilah organized  crime (organisasi  kejahatan)  berkembang menjadi transnasional  crime (kejahatan  transnasional)  karena  fenomen  kejahatannya melibatkan lebih dari satu negara. Persatuan Bangsa-Bangsa telah melakukan identifikasi jenis kejahatan transnasional, yaitu pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya,  pencurian  kekayaan  intelektual,  perdagangan  senjata  gelap,  pembajakan pesawat,  pembajakan  laut,  penipuan  asuransi,  kejahatan  komputer,  kejahatan lingkungan,  perdagangan  orang,  perdagangan  bagian  tubuh  manusia,  perdagangan narkoba,  penipuan  kepailitan,  infiltrasi  bisnis,  korupsi,  dan  penyuapan  pejabat  publik atau pihak tertentu.
Kejahatan transnasional sering sekali melintas secara ilegal di wilayah perbatasan negara  yang  sangat  luas.  Tidak  semua  perbatasan  negara  dapat  diawasi  oleh  aparat penegak  hukum  terkait  karena  luasnya  wilayah  perbatasan.  Sudah  seharusnya  setiap kegiatan  melintas  yang  dilakukan  secara  ilegal  di  wilayah  perbatasan  negara  juga melakukan  pelanggaran  terkait  keimigrasian.  Tetapi  pada  kenyataanya  sangat  jarang penegakan  hukum  keimigrasian  yang  diterapkan  pada  kegiatan  ilegal  di  perbatasan. Undang-undang Keimigrasian telah mengatur terkait tata cara orang masuk dan keluar wilayah negara. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sesuai Pasal  9  ayat  1  bahwa  setiap  orang  yang  masuk  dan  keluar  wilayah  negara diwajibkan melalui  pemeriksaan  keimigrasin  pada  tempat  pemeriksaan  imigrasi.  Sehingga,  sudah dapat  dipastikan  orang  yang  melintas  secara  ilegal  di  wilayah  perbatasan  dan  tidak melalui pemeriksaan keimigrasian telah melakukan pelanggaran keimigrasian.
20 Anik  Iftitah,  “Pancasila  versus  Globalisasi:  Antara  Konfrontasi  dan  Harmonisasi?,”  in Pancasila  dalam  Pusaran Globalisasi , ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKiS, 2017), 35.
Berbagai  aktivitas  perlintasan  terjadi  di  perbatasan,  khususnya  wilayah  laut. Sehingga  sering  sekali  terjadi  aktivitas-aktivitas  kapal  yang  terjadi  pada  zona-zona wilayah laut di dalam melakukan kegiatan-kegiatan illegal. Diantaranya kegiatan labuh jangkar ilegal yang terjadi di wilayah laut Indonesia. 21 Hal lain terkait labuh jangkar illegal adalah  adanya  pemanfaatan  wilayah  laut  Indonesia  untuk  tujuan-tujuan  bisnis  seperti menghemat konsumsi Bahan Bakar kapal, selain itu juga menghindar dari biaya labuh jangkar yang ditentukan oleh suatu negara. Selain itu pemanfaatan wilayah laut secara ilegal  juga  sering  terjadi,  salah  satunya  terkait  aktivitas  illegal  ditengah  laut  dalam melakukan bongkar muatan kapal dalam rangka transfer muatan antar kapal. Salah satu kejadian yang sangat viral adalah tertangkapnya kapal MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama yang sedang melakukan aktivitas transfer minyak secara Ship to Ship (STS). 22
Pemanfaatan wilayah laut oleh kapal-kapal luar yang terjadi secara ilegal sudah seharusnya dilakukan penegakan hukum. Karena hal ini jika tidak diantisipasi, wilayah laut Indonesia yang sangat luas akan dimanfaatkan dengan melakukan tindakan-tindakan illegal  lain  yang  terjadi  di  tengah-tengah  laut.  Beberapa  pelanggaran  di  wilayah  laut terjadi pada zona teritorial dan zona laut tambahan. Oleh sebab itu, berdasarkan Hukum Laut  Internasional,  peran  keimigrasian  sangat  besar  didalam  melakukan  filtering terhadap  wilayah  laut  guna  menjaga  wilayah  negara.  Pada  wilayah  perbatasan,  peran keimigrasian melalui pengawasan keimigrasian menjadi hal yang sangat penting didalam sistem keamanan negara dalam mencegah pelanggaran-pelanggaran di wilayah laut serta kejahatan transnasional terorganisir.

## 3. Menjaga tegaknya kedaulatan Negara
Kedaulatan negara sebagai bentuk kekuatan dan kekuasaan tertinggi suatu negara untuk menentukan kehendaknya. Pelaksanaan peraturan perundang-undang merupakan wujud  dari  menegakkan  kedaulatan  negara.  Penegakan  kedaulatan  negara  dalam menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara  melalui  kebijakan  keimigrasian  berupa  selektif policy  merupakan  bentuk  dari  melindungi  wilayah  negara.  Hal  ini  dalam  rangka melindungi  kepentingan  nasional  sehingga  dilakukan  manajemen  perbatasan  dan pengawasan keimigrasian di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  telah  menjelaskan  prinsip  selektif policy dalam  memfilter  orang  asing  yang  masuk  dan  berada  di  wilayah  Indonesia  sebagai berikut: 23
a. Orang asing yang bermanfaat
b. Orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum
c. Orang asing harus tunduk pada peraturan di Indonesia
d. Orang asing yang masuk harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

## PENUTUP
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  dengan  lebih  banyak  wilayah  laut  daripada daratan. Sekitar 70% wilayah Indonesia adalah perairan dengan garis pantai yang sangat panjang. Oleh karena itu, potensi di wilayah laut sangat penting, dan menjadi fokus strategis dalam  upaya  pembangunan  infrastruktur  kelautan  untuk  mendukung  Indonesia  sebagai poros  maritim  dunia.  Namun,  untuk  mencapai  tujuan  ini,  semua  instansi  pemerintahan harus  mendukung  kebijakan  tersebut.  Dalam  penegakan  hukum  di  wilayah  laut,  aparat penegak  hukum  mengacu  pada  peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku,  tetapi  sering  kali melupakan aspek nilai substantif hukum. Hal ini dapat membuat penegakan hukum terasa
21 “Luhut Temukan Kegiatan Labuh Jangkar Ilegal di Kepulauan Riau,” n.d.
22 “Badan Keamanan Laut Website,” n.d.
23 M.Alvin Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian,” 2018.
kaku,  karena  terlalu  memusatkan  perhatian  pada  aspek  positivisme  hukum.  Hukum  laut internasional,  sebagai  bagian  integral  dari  peraturan  perundang-undangan,  berperan penting  dalam  menentukan  batasan  dan  kewenangan  negara  di  perairan  mereka.  Oleh karena itu, penegakan hukum di wilayah laut harus mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Laut  Internasional.  Penegakan  hukum  keimigrasian  di  wilayah  laut  merupakan  elemen penting  dalam  menjaga  kedaulatan  negara.  Namun,  perlu  diakui  bahwa  aturan  terkait pelanggaran  keimigrasian  di  laut  perlu  diperjelas  dan  diperluas.  Saat  ini,  hukum keimigrasian Indonesia lebih terfokus pada pelanggaran yang terkait dengan melewati pos pemeriksaan imigrasi, padahal pelanggaran keimigrasian dapat berkaitan dengan berbagai tindakan ilegal. Untuk memaksimalkan fungsi penegakan hukum di wilayah laut, perlu ada kerjasama antara lembaga-lembaga penegak hukum yang berwenang di laut. Ini mencakup Angkatan  Laut,  Kepolisian  Perairan,  Bea  Cukai,  Kementerian  Perhubungan,  Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Keimigrasian. 24 Penegakan hukum keimigrasian dalam wilayah laut  menjadi  elemen  penting  dalam  menjaga  kedaulatan  negara  dan  mengatasi  masalah kejahatan lintas negara. Perbatasan Indonesia sangat luas, baik daratan maupun laut, dan banyak  tantangan  yang  dihadapi  dalam  menjaga  kedaulatan  wilayah.  Untuk  mengatasi masalah  ini,  perlu  sinergi  di  antara  lembaga-lembaga  penegak  hukum.  Keimigrasian memiliki peran strategis dalam pengaturan perbatasan, dan penegakan hukum keimigrasian di  wilayah  laut  harus  menjadi  bagian  dari  kerja  sama  lintas  lembaga.  Dengan  demikian, Indonesia dapat memaksimalkan penegakan hukum di wilayah laut dan menjaga kedaulatan negara di perairan yang sangat luas ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, I. (2022). Memahami Pengistilahan, Konsep, Ruang Lingkup dan Teori dalam Historiografi Maritim .
Amadis  Rasendhriya  Yustiarachman,  Beni  Agus  Saputro,  N.  W.  (2022).  Perbandingan Penegakan Hukum Pada Alur Lintas Kepulauan di Negara Indonesia dengan Filipina. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan .
Anggono, B. D., & Dkk. (2022). Hukum Keimigrasian Suatu Pengantar . Raja Grafindo Persada.
Atmasasmita,  R.  (2012). Teori  Hukum  Integratif:  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif .
Badan Keamanan Laut Website . (n.d.).
Batas Zona Maritim dan Penyelesaian Sengketa Hukum Laut Internasional . (n.d.).
Dr. H. Salim HS., S.H., M. ., & Erlies Septiana Nurbani, S.H., L. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis . Raja Grafindo Persada.
Dyah, O, S., & A’an, E. (2015). Penelitian Hukum (Legal Research): Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan . Sinar Grafika.
Fadillah, A. M. (2022). Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara  yang  Tidak  Meratifikasi  UNCLOS  1982. Jurnal  Pendidikan,  Sosial  Dan Humaniora .
I  Wayan  Parthiana.  (2014). Hukum  Laut  Internasional  dan  Hukum  Laut  Indonesia .  Yrama Widya.
Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), Pancasila dalam Pusaran Globalisasi (p. 35). LKiS.
24 “Penegakan Hu kum di Wilayah Laut Indonesia- Fakultas Hukum Universitas Indonesia,” n.d.
Iftitah, A. (Ed.). (2023). Metode Penelitian Hukum (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
Kementerian Komunikasi dan Informatika . (n.d.).
Kisah Lahirnya Konsep Negara Kepulauan Buah Pikir Mochtar Kusumaatmadja . (n.d.).
Luhut temukan kegiatan labuh jangkar ilegal di Kepulauan Riau . (n.d.).
Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia – Fakultas Hukum Universitas Indonesia . (n.d.).
Purwaka, T. H. (2015). Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 26 .
Rahardjo, S. (2006). Membedah hukum progresif .
Rahmad, N., & Hafis, W. (2021). Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia. El- Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam .
Rasmin Manafi, M., & Dkk. (2021). Melabuh Jangkar Membangun Maritim .
Santoso, M. I. (2014). Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia . Pustaka Reka Cipta.
Sarmadi, As. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). Jurnal Dinamika Hukum .
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif .  Raja  Grafindo Persada.
Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian .