Abstract: The purpose of this study is to describe the arrangement of layoffs for reasons of efficiency in the Manpower Act and the Job Creation Act, and to analyze the legal position of efficiency  layoffs  in  the  Job  Creation  Law  against  the  Constitutional  Court  Decision  No. 19/PUU-IX/2011.  This  normative  research  was  conducted  by  means  of  a  literature  study using  primary  and  secondary  legal  materials.  The  result  of  this  study  is  that  Article  154A paragraph (1) letter b of the Job Creation Law regulates layoffs on the grounds of efficiency that they may be carried out even without being followed by the permanent closure of the company. However, Article 154A paragraph (1) letter b has violated the Constitutional Court Decision  No.  19/PUU-IX/2011  which  states  that  efficiency  layoffs  must  be  followed  by permanent closure of the company. Therefore, Article 154A paragraph (1) letter b contradicts the  Constitutional  Court  Decision  which  has  a  higher  position  than  the  law  because  the source of the validity of the Constitutional Court's decision is the 1945 Constitution.
Keywords : Job Creation Act, layoffs, efficiency.
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  pengaturan  PHK  dengan  alasan efisiensi  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  dan  UU  No.  11  Tahun  2020,  serta  menganalisis kedudukan hukum pengaturan PHK efisiensi dalam UU No. 11 Tahun 2020 terhadap Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011.  Penelitian  normatif  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian  ini didapatkan bahwa Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 mengatur PHK dengan alasan efisiensi boleh dilakukan walaupun tanpa diikuti dengan tutupnya perusahaan secara permanen.  Akan  tetapi,  Pasal  154A  ayat  (1)  huruf  b  telah  melanggar  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa PHK efisiensi harus diikuti dengan

## PENGATURAN PHK EFISIENSI DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Masrifatun Mahmudah 1* , Dwi P. Markus 2 . 1 Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : masrifatun.mm@gmail.com
2 Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong. Email : dwypratiwimarkus@gmail.com
*surel korespondensi ( email correspondence) : masrifatun.mm@gmail.com
Vol.8, No.3 2022

## Article History
Received: 17/08/2022 Revised: 30/08/2022 Accepted:  31/08/2022
Citation Suggestion: Masrifatun Mahmudah, Dwi P. Markus, Pengaturan PHK Efisiensi Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. JUSTISI. Vol. 8, No. 3. 148-162.
tutupnya  perusahaan  secara  permanen.  Maka,  Pasal  154A  ayat  (1)  huruf  b  bertentangan dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  kedudukannya  lebih  tinggi  daripada  undang- undang sebab sumber validitas putusan Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945.
Kata Kunci : Cipta Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi.

## PENDAHULUAN
Perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan bagian penting perjuangan kemakmuran ekonomi  bangsa  Indonesia  dalam  bidang  ketenagakerjaan. 1 Konsep welfare  state  atau negara  kesejahteraan  yang  terkandung  dalam  Bab  XIV  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  memunculkan  gagasan dalam  aspek  ketenagakerjaan  bahwa  adanya  perbedaan  kelas  sosial  antara  pekerja  dan pengusaha  menyebabkan  diperlukannya  keterlibatan  negara  dalam  bentuk  kebijakan. Keterlibatan  negara  tersebut  berupa  perlindungan  terhadap  hak-hak  pekerja  dari  potensi kesewenang-wenangan pengusaha.
Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945  mengamanatkan  dalam  hubungan  kerja,  pekerja  harus mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dan  layak.  Oleh  karena  itu,  kebijakan-kebijakan  negara dalam bidang ketenagakerjaan harus mengandung unsur perlindungan kepada pekerja yang adil dan layak oleh pengusaha baik pada saat berlangsungnya hubungan kerja maupun pada saat pemutusan hubungan kerja atas inisiatif pengusaha. 2 Hal ini sebagaimana tujuan hukum ketenagakerjaan  untuk  melindungi  pekerja  karena  posisi  tawarnya  yang  tidak  seimbang dengan pengusaha.
Berkaitan  dengan  aspek  pemutusan  hubungan  kerja  (selanjutnya  disebut  PHK),  PHK  dari sebuah perusahaan akan menimbulkan permasalahan yang kompleks karena berakibat pada meningkatnya  jumlah  penggangguran  dan  berkurangnya  kesempatan  kerja.  Salah  satu alasan  PHK  yang  sering  digunakan  yaitu  alasan  PHK  karena  efisiensi  perusahaan  dengan berdasar  pada  Pasal  164  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003).
Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 telah dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi melalui  putusan  Nomor  19/PUU-IX/2011  dimana  hasil  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  menyatakan  bahwa  Pasal  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003  dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) harus diartikan perusahaan  tutup  permanen  atau  perusahaan  tutup  tidak  untuk  sementara  waktu.  Maka, Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003  harus  diartikan  bahwa  PHK  dapat  dilakukan perusahaan  apabila  perusahaan  tutup,  dan  tutupnya  perusahaan  adalah  sebagai  bentuk efisiensi,  atau  dengan  kata  lain  pengusaha  melakukan  efisiensi  caranya  dengan  menutup
1 Jimly Asshiddiqie, (2010), Konstitusi Ekonomi, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, p. 340.
2 Lalu Husni, (2008), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, p. 11.
perusahaan.
Penggunaan  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003  sebagai  dasar  hukum  pengusaha untuk melakukan PHK karena alasan efisiensi telah menjadi polemik dalam praktek hukum ketenagakerjaan terbukti dengan berbagai perkara-perkara yang diajukan oleh pekerja yang menolak  di  PHK  karena  alasan  efisiensi  tanpa  diikuti  dengan  tutupnya  perusahaan.  Salah satunya seperti dalam Putusan Kasasi Nomor 830 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tentang PHK terhadap pekerja PT. Freeport dengan alasan efisiensi tanpa diikuti dengan tutupnya perusahaan. 3 Ada pula  Putusan  MA  Nomor  787  K/Pdt.Sus-PHI/2015  diputus  sebagai  PHK  dengan  alasan efisiensi  karena  bukan  adanya  kesalahan/pelanggaran  oleh  pihak  Penggugat/Pekerja melainkan PHK sepihak karena disharmonisasi. Selain itu, terdapat pula Putusan MA Nomor 217  K/Pdt.Sus/2010  yang  diputus  PHK  dengan  alasan  efisiensi  guna  penyelamatan perusahaan.
Budi Santoso, dalam penelitiannya menyatakan bahwa alasan PHK efisiensi terhadap pekerja adalah  tidak  adil  sebab  PHK  efisiensi  seringkali  dijadikan  alasan  oleh  pengusaha  untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, misalnya terhadap pekerja yang  dianggap  telah  tidak  produktif  atau  yang  dianggap  melawan  dan  membahayakan perusahaan. 4 Putusan  MK  Nomor  19/PUU-IX/2011  juga  seakan  hanya  sebagai  putusan  di atas  kertas  yang  tidak  mampu  menjawab  persoalan  hak-hak  pekerja  meskipun  akibat putusan  MK  yang final  and  binding  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat.  Namun  pada kenyataannnya, putusan Mahkamah Konstitusi masih belum dipatuhi.
Belum selesai mengenai persoalan tidak ditaatinya putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, lalu terbit Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 11 Tahun 2020) yang mengubah UU No. 13 Tahun 2003 dan mengatur jenis- jenis  PHK  yang  menuai  pro  dan  kontra.  Oleh  sebab  itu,  menjadi  suatu  urgensitas  untuk membahas bagaimana pengaturan PHK dengan alasan efisiensi yang diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disandingkan dengan Undang-Undang No. 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  dan  membahas  kedudukan  hukum  pengaturan PHK  efisiensi  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  yang
3 Masrifatun Mahmudah, 2020, Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Efisiensi Tanpa  Perusahaan  Tutup  Permanen  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  830  K/Pdt.Sus-PHI/2019, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, p. 4.
4 Budi  Santoso,  (2013),  Justifikasi  Efisiensi  Sebagai  Alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja, Mimbar Hukum, 25(3), 409. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16080
digunakan  utamanya  yaitu  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Adapun  bahan  hukum sekunder  berupa  buku-buku,  karya  ilmiah  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan konsep  ketenagakerjaan.  Dalam  penelitian  kepustakaan  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute  approach),  pendekatan  konseptual ( conceptual approach) dan pendekatan  historis (historical approach). Teknik pengumpulan bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  menelusuri,  meneliti  dan  mengkaji  bahan-bahan hukum kemudian selanjutnya bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Dengan  Alasan  Efisiensi  Karena Perusahaan  Tutup  Permanen  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Masalah    pemutusan    hubungan    kerja    (PHK)    selalu    menarik    untuk    dikaji    dan ditelaah    lebih  mendalam.  Tenaga  kerja  selalu  menjadi  pihak  yang  lemah  apabila dihadapkan  pada pemberi kerja  yang  merupakan  pihak  yang  memiliki  kekuatan. Sebagai  pihak  yang  selalu  dianggap lemah,  tidak  jarang  para  tenaga  kerja  selalu mengalami    ketidakadilan    apabila    berhadapan  dengan  kepentingan  perusahaan. 5
Oleh  karena  itu,  wajar  jika  pemerintah  hadir  ditengah-tengah  antara  pekerja  dan pengusaha  untuk  memberikan  kebijakan-kebijakan  dalam  bentuk  peraturan  yang melindungi hak-hak pekerja dan pengusaha secara seimbang.
Adanya  pihak  pemerintah  dalam  menangani  masalah-masalah  ketenagakerjaan merupakan  suatu  model  perlindungan  pemerintah  terhadap  kepentingan  umum dengan cara membatasi kebebasan individu, karena dalam campur tangan pemerintah tersebut secara etis menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan buruh sebagai refleksi  umum  dan  pada  saat  yang  bersamaan,  pembatasan  terhadap  kepentingan pengusaha  yang  merefleksikan  kebebasan  individu.  Landasan  etis  berupa keberpihakan  terhadap  kepentingan  buruh  sebagai  titik  tolak  campur  tangan pemerintah,  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa  posisi  tawar  antara  buruh  dengan pengusaha  yang  tidak  seimbang  harus  dipulihkan  guna  menjaga  keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat ( restitutio in integrum). 6
5 Indi  Nuroini,  (2022),  Penyelesaian  Perselisihan  PHK  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Cipta  Kerja, Inovasi:
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 1 (1), 26. DOI:
https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i1.192
6 Mohammad Fandrian Adhistianto, (2020), Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta  Kerja  (Studi  Klaster  Ketenagakerjaan), Pamulang  Law  Rewiew,  3  (1),  3. DOI: http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6530
Sebagai  negara  hukum  yang  berlandaskan  pada  konstitusi  negara  yaitu  UUD  1945, maka  segala  aktivitas  bangsa  dan  bernegara  harus  berlandaskan  pada  hukum  tak terkecuali hak-hak pekerja. Hak pekerja dilindungi oleh konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatur setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan, perlakuan adil dalam pekerjaan  dan  layak  dalam  hubungan  kerja  serta  mendapat  perlindungan  hukum sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan.
Pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia. Peraturan ketenagakerjaan untuk yang pertama kali  diundangkan  pada  tahun  1951  dengan  terbitnya  UU  Nomor  12  Tahun  1948 tentang  Undang-Undang  Kerja  yang  dinyatakan  berlaku  untuk  seluruh  Indonesia dengan  berlakunya  UU  Nomor  1  Tahun  1951.  Kemudian  pada  8  April  1957  telah disahkan UU Nomor 22 Tahun 1957 tentang P4P dan P4D. Pada tahun 1969 Orde Baru mengeluarkan  UU  Nomor  14  Tahun  1969  tentang  Ketentuan  Pokok  Mengenai Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut  dikeluarkan  UU  Nomor  1 Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja  dan  beberapa  turunan  peraturannya  yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
Dalam rangka reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan, pemerintah bersama DPR telah  mengundangkan  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang merupakan  undang-undang  ketenagakerjaan  yang  bersifat  komprehensif  dan menyeluruh, mengatur berbagai hal di bidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak pernah  diatur  dalam  satu  undang-undang.  Beberapa  ketentuan  tentang ketenagakerjaan  yang  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan sebelumnya  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman  termasuk  yang merupakan  produk  kolonial,  dicabut  dan  diganti  dengan  undang-undang  ini.  Selain mencabut ketentuan lama, undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia sejak dimulainya era reformasi pada Tahun 1998.
Dalam  perkembangannya,  sekitar  tahun  2019-2020,  pemerintah  mengatur  strategi untuk  mendorong  ekonomi  Indonesia  melalui  peningkatan  investasi  dengan  cara mereformasi  regulasi  di  bidang  perizinan  berusaha.  Awal  tahun  2020,  pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU No. 11 Tahun 2020) dengan konsep Omnibus Law yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020. Undang-Undang No. 11 Tahun  2020  dibentuk  untuk  dijadikan  sebuah  skema  membangun  perekonomian dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Konsep Omnibus  Law  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  merupakan  konsep  yang  baru
digunakan  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia.  Menurut  Antoni  Putra, Omnibus  Law  adalah  undang-undang  yang  menitikberatkan  pada  penyederhanaan jumlah regulasi. Omnibus Law merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir  berbagai  tema,  materi,  subjek,  dan  peraturan  perundang-undangan pada  setiap  sektor  yang  berbeda  untuk  menjadi  produk  hukum  besar  dan  holistik. Omnibus  Law  adalah  langkah  menerbitkan  satu  undang-undang  yang  bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan berusaha. 7
Sebagaimana konsep Omnibus Law yang terdiri dari beberapa peraturan perundang- undangan yang menjadi satu, maka UU No. 11 Tahun 2020 juga terdiri dari beberapa klaster  peraturan  salah  satu  diantaranya  mengatur  tentang  ketenagakerjaan  yang mengubah beberapa pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk mengubah beberapa ketentuan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Merujuk pada Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun 2003, definisi Pemutusan Hubungan Kerja  yaitu  pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu  yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Definisi PHK dalam UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengalami perubahan pada UU No. 11 Tahun 2020. Adapun perubahan dalam UU No. 11 Tahun 2020 terdapat pada Pasal 151  tentang  ketentuan  umum  melakukan  PHK  kepada  pekerja,  Pasal  153  tentang larangan melakukan PHK dengan alasan-alasan tertentu, Pasal 154 yang dihapus dan diubah  menjadi  Pasal  154A  tentang  alasan-alasan  PHK,  Pasal  156  tentang  uang pesangon,  Pasal  157  tentang  dasar  perhitungan  uang  pesangon  dan  uang penghargaan  masa  kerja,  serta  Pasal  157A  tentang  kewajiban  pengusaha  selama proses  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial.  Adapun  Pasal  152,  Pasal  154, Pasal 155, Pasal 158, dan Pasal 159 UU No. 13 Tahun 2003 telah dihapus.
Dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja harus dijadikan sebagai  langkah  paling  terakhir  ketika  terjadi  perselisihan  hubungan  industrial. Ketentuan  ini  dipertegas  kembali  dalam  Pasal  6  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  RI Nomor  Kep-150/Men/2000  tentang  Penyelesaian  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dan Penetapan  Uang  Pesangon,  Uang  Penghargaan  Masa  Kerja  dan  Ganti  Kerugian  di Perusahaan, “Pengusaha dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  melakukan  pembinaan  terhadap  pekerja yang bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan”. Bahkan, dalam Pasal 151 ayat  (2)  UU  No.  13  Tahun  2003  mengamanatkan  agar  maksud  PHK  oleh  pengusaha
7 Antoni  Putra,  (2020),  Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi, Jurnal  Legislasi Indonesia, 17 (1), 222. DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602
wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja atau dengan pekerja yang bersangkutan  apabila  tidak  menjadi  anggota  serikat  pekerja.  Selain  itu,  pengusaha hanya  dapat  memutuskan  hubungan  kerja  dengan  pekerja  setelah  memperoleh penetepan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.
Berbeda  dengan  UU  No.  11 Tahun  2020  yang  telah  mengubah  seluruh  isi  Pasal  151 dengan perbedaan yang sangat signifikan, dimana pengusaha hanya memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja atau serikat pekerja apabila PHK tidak dapat dihindari.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pengusaha  tidak  perlu  mengajukan permohonan  PHK  kepada  lembaga  penyelesaian  hubungan  industrial  karena mekanisme untuk melakukan PHK hanya melalui pemberitahuan. Adapun jika pekerja menolak adanya PHK maka penyelesaian PHK langsung dilakukan melalui perundingan bipartit.
Menurut Indi Nuroini, perubahan atau penghapusan sejumlah pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 melalui Omnibus Law UU No. 11 Tahun 2020 sangat merugikan pekerja dan  lebih  menguntungkan  pengusaha. 8 Pada  saat  pemberlakuan  UU  No.  13  Tahun 2003  dimana  ketentuan-ketentuan  PHK  telah  diatur  dengan  sangat  ketat,  namun dalam praktiknya ternyata banyak ditemukan perselisihan PHK yang dilakukan secara sepihak oleh pengusaha, salah satu alasan yang paling banyak ditemukan yaitu karena perusahaan melakukan efisiensi.
Pemutusan  hubungan  kerja  yang  biasanya  digunakan  oleh  pengusaha  dengan  dalih perusahaan melakukan efisiensi yaitu Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi:
“Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena perusahaan tutup bukan  karena  mengalami  kerugian  2  (dua)  tahun  berturut-turut  atau  bukan karena  keadaan  memaksa  (force  majeure)  tetapi  perusahaan  melakukan efisiensi,  dengan  ketentuan  pekerja  atau  buruh  berhak  atas  uang  pesangon sebesar  2  (dua)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (2),  uang  penghargaan  masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.
Dalam perkembangannya, Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 telah dilakukan uji materiil  di  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putusan  Nomor  19/PUU-IX/2011.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  menguji  makna  “perusahaan  tutup”  yang  terdapat dalam  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  berawal  dari  kasus  yang  menimpa  sekelompok  pekerja  yang  dirugikan  atas Pasal  164  ayat  (3)  karena  dijadikan  alasan  PHK  efisiensi  oleh  pengusaha  walaupun perusahaan  tidak  tutup  dan  efisiensi  perusahaannya  semata  karena  melakukan renovasi yang dapat diperkirakan jangka waktunya.
8 Indi Nuroini, Op.Cit., 28.
Hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun  2003  pada  frasa  “perusahaan  tutup”  tetap  konstitusional  sepanjang  dimaknai “ perusahaan  tutup  permanen  atau  perusahaan  tutup  tidak  untuk  sementara  waktu”. Dengan kata lain frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945  sepanjang  tidak  dimaknai  “perusahaan  tutup  permanen  atau  perusahaan  tutup tidak  untuk  sementara  waktu”. 9 Melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU- IX/2011,  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003  dinyatakan  inkonstitusional bersyarat.  Maksud  dari  inkonstitusional  bersyarat  yaitu  Pasal  164  ayat  (3)  menjadi inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tidak dipenuhi. 10
Akibat  hukum  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011 mengakibatkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi. 11 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 19/PUU-IX/2011 harus di jadikan acuan baru dalam menafsirkan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang erga omnes 12 serta setara  dengan  undang-undang  ( negatif  legislator).  Adanya  putusan  Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang menyatakan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003  itu  inkonstitusional  bersyarat,  ternyata  tidak  menjadikan  putusan-putusan dibawahnya dapat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Penggunaan  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003  sebagai  dasar  hukum pengusaha untuk melakukan PHK karena alasan efisiensi telah menjadi polemik dalam praktek ketenagakerjaan terbukti dengan berbagai perkara-perkara yang diajukan oleh pekerja  yang  menolak  di  PHK  karena  alasan  efisiensi  tanpa  diikuti  dengan  tutupnya perusahaan.  Salah  satunya  seperti  dalam  Putusan  Kasasi  Nomor  830  K/Pdt.Sus- PHI/2019  tentang  PHK  terhadap  pekerja  PT.  Freeport  dengan  alasan  efisiensi  tanpa diikuti  dengan  tutupnya  perusahaan. 13 Ada  pula  Putusan  MA  Nomor  787  K/Pdt.Sus-
9 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  19/PUU-IX/2011  tentang  Uji  Materiil  Pasal  164  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, hlm 58.
10 Syukri Asy‟ari dkk, (2013) “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang  (Studi  Putusan  Tahun  2003-2012),” Jurnal  Konstitusi,  10  (4),  687. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1046 11 Pasal 57 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau  bagian  undang-undang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  materi  muatan  ayat,  pasal,  dan/atau  bagian  undang-undang  tersebut  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
12 Putusan  bersifat erga  omnes  yaitu  putusan  memiliki  kekuatan  mengikat  umum  tidak  hanya  bagi para  pihak  yang  memohon  hak  uji  materiil  saja,  tetapi  daya  berlakunya  putusan  hak  uji  materiil mengikat  semua orang. Hal ini disebabkan objek  pengujian  adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang bersifat mengatur dan umum.  Dalam Imam Soebachi, (2016), Hak Uji Materiil, Jakarta : Sinar Grafika, p.172.
13 Masrifatun Mahmudah, Op.Cit., p. 4.
PHI/2015  diputus  sebagai  PHK  dengan  alasan  efisiensi  karena  bukan  adanya kesalahan/pelanggaran oleh pihak Penggugat/Pekerja melainkan PHK sepihak karena disharmonisasi. Selain itu, terdapat pula Putusan MA Nomor 217 K/Pdt.Sus/2010 yang diputus PHK dengan alasan efisiensi guna penyelamatan perusahaan.
Setelah  adanya  uji  materiil  pada  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011,  kemudian  dalam  dinamikanya, peraturan  ketenagakerjaan  mengalami  perubahan  yang  tertuang  dalam  UU  No.  11 Tahun 2020. UU No. 11 Tahun 2020 dan dalam turunan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja  Waktu Tertentu, Alih Daya,  Waktu Kerja  dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PP No. 35 Tahun 2021),  telah  mengubah  isi  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003  yang  tertuang dalam Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf b PP 35 Tahun 2021 yang berbunyi berikut ini:
“Pemutusan  hubungan  kerja  dapat  terjadi  karena  alasan  perusahaan melakukan  efisiensi  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan  atau  tidak  diikuti dengan  penutupan  perusahaan  yang  disebabkan  perusahaan  mengalami kerugian”.
Berdasarkan   kandungan   isi   Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal  36  huruf  b  PP  35  Tahun  2021,  maka  alasan  perusahaan      atas      pemutusan hubungan  kerja    terhadap    pekerja    akibat    perusahaan  melakukan    efisiensi    tidak dilarang    dan  sah  menurut  peraturan.  Bahkan  perusahaan  yang  melakukan  PHK efisiensi  boleh  dilakukan  dengan  diikutinya  penutupan  perusahaan  atau  tanpa tutupnya  perusahaan.  Akan  tetapi,  peraturan  Pasal  154A  ayat  (1)  huruf  b  UU  No.  11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf b PP 35 Tahun 2021 sangat bertentangan dengan makna Pasal 164 ayat (3) UU 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU- IX/2011.
Diketahui  bahwa  memang  tidak  ada  definisi  yang  baku  dan  pasti  tentang  makna efisiensi  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003,  peraturan-peraturan  terkait  ketenagakerjaan, dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011.  Budi  Santoso  juga menyatakan bahwa alasan efisiensi memang tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 13  Tahun  2003.  Kandungan  sebenarnya  Pasal  164  ayat  (3)  UU  No.  13  Tahun  2003 adalah  keadaan  perusahaan  tutup  akibat  pengusaha  melakukan  efisiensi  yang menimbulkan  kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  sejumlah  kompensasi  kepada pekerja. 14 Jadi,  jelas  bahwa  definisi  efisiensi  tidak  diatur  dalam  peraturan-peraturan ketenagakerjaan.
Jika ditelaah lebih jauh dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011, juga tidak  disebutkan  definisi  efisiensi  perusahaan,  namun  didalamnya  telah  jelas
14 Budi Santoso, Op. Cit., 409.
menyatakan bahwa PHK yang berdasar atas Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 hanya dapat dilakukan ketika perusahaan melakukan efisiensi dengan cara melakukan penutupan perusahaan secara permanen setelah semua segala upaya pencegahan PHK telah dilakukan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maksud efisiensi perusahaan berarti perusahaan tutup permanen.
Definisi efisiensi juga tidak dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2020, sehingga menurut penulis  hal  ini  akan  berdampak  pada  subjektifitas  penafsiran  pada  kata  efisiensi. Sebab, frasa “perusahaan mengalami kerugian” juga tidak dijelaskan  secara terperinci bagaimana  jenis-jenis  kerugian  perusahaan  yang  masuk  dalam  kategori  harus dilakukannya  efisiensi  perusahaan.  Berkaca  pada  kasus  PHK  yang  dilakukan  oleh  PT. Freeport  terhadap  pekerjanya  dengan  alasan  efisiensi  dalam  putusan  Kasasi  Nomor 830  K/Pdt.Sus-PHI/2019,  dimana  hakim  memberikan  definisi  tersendiri  terkait  frasa “efisiensi” yaitu efisiensi diperlukan untuk usaha yang masih berlangsung bukan tutup permanen.  Padahal,  dalam  proses  penyelesaian  kasus  tersebut,  telah  ada  Putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  menyatakan  PHK  dengan  alasan  efisiensi  harus  disertai dengan tutupnya perusahaan secara permanen. 15
Penulis  menyadari  bahwa  kondisi  perusahaan  tidak  mesti  berada  pada  kondisi  stabil dan  meningkat.  Perusahaan  juga  dapat  mengalami  kondisi  ekonomi  yang  menurun dan  sulit  sehingga  membutuhkan  langkah-langkah  strategis  untuk  mempertahankan kelangsungan  perusahaannya.  Namun,  melakukan  PHK  terhadap  pekerja  dengan alasan  efisiensi  tanpa  diikuti  dengan  tutupnya  perusahaan  secara  permanen  serta tanpa  adanya  upaya  pencegahan  agar  PHK  itu  tidak  terjadi,  tentu  hal  ini  melanggar dan menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final and binding.
Perubahan pengaturan PHK efisiensi dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur  PHK  dengan  alasan  efisiensi  harus  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan secara  permanen,  kemudian  diubah  menjadi  PHK  efisiensi  dapat  dilakukan  tanpa adanya  penutupan  perusahaan  membuktikan  bahwa  pembuatan  UU  No.  11  Tahun 2020  tidak  mengacu  pada  peraturan-peraturan  sebelumnya  terlebih  pada  putusan- putusan Mahkamah Konstitusi hasil uji materill beberapa pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 terhadap UUD 1945. Hal ini mengingat tujuan utama adanya UU No. 11 Tahun 2020 adalah untuk menarik investor sebanya-banyaknya untuk menanamkan modal di Indonesia.
Menurut  Adhistianto,  klaster  Ketenagakerjaan  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  terlihat jelas pemerintah berusaha untuk menciptakan social dumping yaitu membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan cara-cara menekan upah minimum,
15 Disarikan dalam Masrifatun Mahmudah, 2020, Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan  Efisiensi  Tanpa  Perusahaan  Tutup  Permanen  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  830 K/Pdt.Sus-PHI/2019, Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, p. 120.
membuat  kebijakan-kebijakan  yang  menguntungkan  penanam  modal  asing  dan menghilangkan  perlindungan  kepada  pekerja. 16 Tentu  hal  ini  bertentangan  dengan konstitusi  Indonesia  yaitu  UUD  1945  dimana  negara  tidak  memperhatikan tanggungjawabnya  dalam  memberikan  dan  menjamin  terlaksananya  hak-hak konstitusional  pekerja.  Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945  telah  mengamanatkan  kepada negara  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  agar  terwujud  hak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  pekerja  dan  keluarganya,  dan  bukan semata mengedepankan kepentingan pemodal investasi di Indonesia.
B. Kedudukan Hukum Pasal 154A ayat  (1)  huruf  b  UU  11/2020 jo. Pasal 36 huruf b PP 35/2021 tentang PHK karena Alasan Efisiensi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011
Berdasarkan penjelasan diatas, maka Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf b PP 35 Tahun 2021 harus diartikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang mana  pengusaha  dapat  melakukan  PHK  karena  perusahaan  tutup  permanen  atau tutup tidak sementara waktu yang disebabkan perusahaan melakukan efisiensi. Dalam putusan tersebut, meskipun hakim konstitusi tidak memberikan definisi efisiensi, hanya menjelaskan  dan  menekankan  frasa  perusahaan  tutup  yaitu  harus  tutup  permanen, menurut penulis pertimbangan hakim konstitusi sudah sangat jelas menyatakan bahwa efisiensi  itu  harus  dilakukan  dalam  keadaan  perusahaan  tutup  permanen.  Maka, pemaknaan PHK dengan alasan efisiensi dalam Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun  2020 jo.  Pasal  36  huruf  b  PP  35  Tahun  2021  harus  kembali  pada  pemaknaan efisiensi  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU- IX/2011.
Perbedaan penafsiran Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf  b  PP  35  Tahun  2021  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU- IX/2011  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  mengenai  PHK  dengan  alasan efisiensi.  Di  satu  sisi  terdapat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat final  and binding dan di sisi yang lain terdapat peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang  yang  mengatur  hal  yang  sama  namun  berbeda  pemaknaannya. Perbedaan ini dapat dijawab dengan teori Stufenbau dimana norma yang lebih rendah tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  teori Stufenbau  ini  terserap  dalam  konsep  hierarkis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,  yang  menyebutkan  bahwa  jenis  dan  hierarki  peraturan perundang-undangan terdiri atas:
16 Mohammad Fandrian Adhistianto, Op. Cit., 5-6.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peratuan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Sepanjang  peraturan  perundang-undangan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  yang  mana  puncaknya  adalah  UUD  1945 sebagai  hukum  dasar  atau  hukum  tertinggi,  maka  peraturan  tersebut  sah  dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebaliknya, apabila bertentangan, maka dapat  dibatalkan  atau  menjadi  batal  demi  hukum  dan  tidak  mempunyai  kekuatan mengikat.
Berdasarkan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  menjadi  sebuah pertanyaan  dimanakah  posisi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  hierarki  tersebut. Menurut  Saldi  Isra,  Mahkamah  Konstitusi  menguji  undang-undang  terhadap  UUD 1945,  bilamana  terjadi  perbedaan  penafsiran  terhadap  undang-undang,  maka  yang semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, penafsiran  Mahkamah  Konstitusi  didasarkan  pada  norma  konstitusi,  dalam  hal  ini sumber validitas penafsiran Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi, yaitu UUD 1945. 17
Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  putusan  Mahkamah  Konstitusi kedudukannya setara dengan UUD 1945.
Adapun  kedudukan  Pasal  154A  ayat  (1) huruf  b  UU  No.  11  Tahun  2020 jo.  Pasal  36 huruf  b  PP  35  Tahun  2021  terhadap  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU- IX/2011, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih tinggi daripada undang- undang.  Sebab  hasil  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  hasil pertimbangan hakim yang didasarkan pada konstitusi atau UUD 1945. Dalam hal ini, konstitusi sebagai hukum dengan derajat tertinggi telah memberikan jaminan kepada para  pihak  terhadap  hak-haknya  melalui  sarana  berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi, yang  mana  pemberian  jaminan  tersebut  diselenggarakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dalam  suatu  proses  peradilan  melalui  hakim-hakimnya  yang  melakukan  interpretasi terhadap  konstitusi  yang  diakhiri  oleh  suatu  putusan  sebagai  putusan  akhir.  Pada konteks  inilah  sesungguhnya  proses  peradilan  yang  diselenggarakan  di  Mahkamah Konstitusi  merupakan  proses  peradilan  terakhir  sebab  penyelenggaraan  peradilan  di Mahkamah Konstitusi menggunakan tolok ukur Konstitusi.
Selain  itu,  ketentuan  sifat  final  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  turut  menjamin terwujudnya  lembaga  peradilan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pengawal  konstitusi
17 Saldi  Isra  dalam  Budi  Suhariyanto,  (2016)  Masalah  Eksekutabilitas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi oleh Mahkamah Agung, Jurnal Konstitusi, 13 (1), 183. DOI: https://doi.org/10.31078/jk1318
sebagaimana  yang  dikehendaki  para  pengubah  UUD  1945  sekaligus  mewujudkan hukum  yang  beresensi  keadilan,  kepastian  hukum,  dan  kemanfaatan  dalam penyelesaian  perkara-perkara  konstitusional.  Keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan  yang  dibangun  oleh  Mahkamah  Konstitusi  adalah  keadilan,  kepastian hukum dan kemanfaatan menurut konstitusi, artinya bukan hanya keadilan bagi para pihak yang berperkara saja, namun juga meliputi keadilan seluruh masyarakat.
Terlepas  dari  seluruh  penjelasan  diatas,  pada  saat  penulisan  penelitian  ini  diketahui bahwa UU No. 11 Tahun 2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, dimana amar putusannya pada angka 3 menyebutkan:
“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.”
Makna  inkonstitusional  bersyarat  dalam  Putusan  MK  tersebut  adalah  dalam  2  tahun sejak  putusan  tersebut  diucapkan  yaitu  tanggal  25  November  2021  hingga  25 November  2023,  UU  No.  11  Tahun  2020  masih  berlaku  dengan  syarat  DPR  dan pemerintah  harus  melakukan  perubahan  sesuai  dengan  perintah  dari  Putusan  MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 di antaranya adalah:
1. Menyusun  kembali  UU  No.  11  Tahun  2020  sesuai  dengan  asas  pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011;
2. Membuka  seluas-luasnya  partisipasi  masyarakat  yang  mau  mengkritisi  dan memberikan masukan terhadap revisi UU No. 11 Tahun 2020; dan
3. Menghindari adanya perubahan substansi yang „mendadak‟ di sela-sela proses persetujuan bersama Presiden dan DPR dan pengesahan.
Apabila UU No. 11 Tahun 2020 tidak diubah sesuai dengan Putusan MK tersebut, maka secara hukum UU No. 11 Tahun 2020 menjadi inkonstitusional secara permanen (tidak berlaku). Sehingga, UU atau substansi UU lama yang sudah dicabut atau diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 dinyatakan berlaku kembali.
Terlepas  dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  91/PUU-XVIII/2020  yang menyatakan  UU  No.  11  Tahun  2020  inkonstitusional  bersyarat,  penulis  tetap  pada pendirian bahwa Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf b PP  35  Tahun  2021  dinyatakan  tidak  berlaku  dan  harus  kembali  pada  Putusan
Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011,  karena  secara  nyata  Pasal  154A  ayat  (1) huruf  b  UU  No.  11  Tahun  2020 jo.  Pasal  36  huruf  b  PP  35  Tahun  2021  telah bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011.  Dimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi daripada undang-undang sebab sumber validitas putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Untuk selanjutnya, Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf b PP 35 Tahun 2021 dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Perubahan pengaturan PHK efisiensi dalam UU No. 11 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur  PHK  dengan  alasan  efisiensi  harus  diikuti  dengan  penutupan  perusahaan secara  permanen,  kemudian  diubah  menjadi  PHK  efisiensi  dapat  dilakukan  tanpa adanya  penutupan  perusahaan  membuktikan  bahwa  pembuatan  UU  No.  11  Tahun 2020  tidak  mengacu  pada  peraturan-peraturan  sebelumnya  terlebih  pada  putusan- putusan Mahkamah Konstitusi hasil uji materill beberapa pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003  terhadap  UUD  1945,  khususnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU- IX/2011. Seharusnya, pemaknaan PHK  dengan alasan efisiensi dalam Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 harus kembali pada pemaknaan efisiensi yang telah ditetapkan  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011  yaitu perusahaan  dapat  melakukan  PHK  dengan  alasan  efisiensi  dengan  disertai  tutupnya perusahaan secara permanen. Oleh karena itu, Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf b PP 35 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011,  dimana  kedudukan  putusan  Mahkamah Konstitusi  lebih  tinggi  daripada  undang-undang  sebab  sumber  validitas  putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

## KESIMPULAN
Perubahan  pengaturan  PHK  efisiensi  dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  yang  sebelumnya mengatur PHK  dengan alasan efisiensi harus diikuti  dengan  penutupan perusahaan secara permanen,  kemudian  diubah  menjadi  PHK  efisiensi  dapat  dilakukan  tanpa  adanya penutupan  perusahaan  membuktikan  bahwa  pembuatan  UU  No.  11  Tahun  2020  tidak mengacu pada peraturan-peraturan sebelumnya terlebih pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi  hasil  uji  materill  beberapa  pasal  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  terhadap  UUD 1945,  khususnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011.  Seharusnya, pemaknaan PHK dengan alasan efisiensi dalam Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020  harus  kembali  pada  pemaknaan  efisiensi  yang  telah  ditetapkan  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yaitu perusahaan dapat melakukan PHK dengan alasan  efisiensi  dengan  disertai  tutupnya  perusahaan  secara  permanen.  Oleh  karena  itu, Pasal 154A ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 jo. Pasal 36 huruf b PP 35 Tahun 2021
telah  bertentangan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU-IX/2011,  dimana kedudukan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  lebih  tinggi  daripada  undang-undang  sebab sumber validitas putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.

## REFERENSI
Adhistianto, Mohammad Fandrian. (2020). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan). Pamulang Law Rewiew,
3 (1). DOI: http://dx.doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6530
Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi Ekonomi. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
Asy‟ari,  Syukri  dkk.  (2013).    Model  dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Pengujian  Undang-Undang  (Studi  Putusan  Tahun  2003-2012). Jurnal Konstitusi, 10 (4). DOI: https://doi.org/10.31078/jk1046
Husni,  Lalu.  (2008). Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia.  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Mahmudah,  Masrifatun.  2020.  Tinjauan  Yuridis  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dengan  Alasan Efisiensi  Tanpa  Perusahaan  Tutup  Permanen  dalam  Putusan  Mahkamah Agung  No.  830  K/Pdt.Sus-PHI/2019. Tesis.  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
Nuroini, Indi. (2022). Penyelesaian Perseslisihan PHK Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Inovasi:  Jurnal  Sosial  Humaniora  dan  Pendidikan.  1  (1).  DOI: https://doi.org/10.55606/inovasi.v1i1.192
Putra,  Antoni.  (2020).  Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia. 17 (1). DOI: https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.
Santoso,  Budi.  (2013).  Justifikasi  Efisiensi  Sebagai  Alasan  Pemutusan  Hubungan  Kerja. Mimbar Hukum. 25(3). DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.16080 Soebachi, Imam. (2016). Hak Uji Materiil. Jakarta : Sinar Grafika.
Suhariyanto,  Budi.  (2016).  Masalah  Eksekutabilitas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  oleh
Mahkamah Agung. Jurnal Konstitusi. 13 (1).
DOI: https://doi.org/10.31078/jk1318
Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.