Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Upaya Legalitas Pernikahan Dibawah Tangan di Buntulia, Kabupaten Pohuwato

## Serpin Rasyid
Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, 96138
E-mail: serpinrasid86@gmail.com

## Sumiyati B.
Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, 96138
E-mail: sumiyatiumi677@gmail.com

## Darmawati
Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Gorontalo, Indonesia, Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U Dua, Kota Selatan, Kota Gorontalo, 96138
E-mail: wati.lecture@gmail.com

## ABSTRACT
Marriage under the hands is a form of marriage that has become a fashion that arises and develops secretly in some Indonesian Islamic communities. They try to avoid the bureaucratic and convoluted system and manner of regulating the implementation of marriage and the length of its management or deliberately keep the marriage secret because of polygamy. For this reason, they take their way that does not contradict Islamic law. So that the formulation of the problem in this study is How is the legal legality of unrecorded marriages? This research method is normative juridical. The results of this study found that the practice of marriage that occurs in the community only partially refers to the law. Because some societies carry out the course of marriage referring to the norms of the Islamic law that allow serial marriage (marriage under the hand) and not positive state law as an authoritative  reference,  therefore,  it  is  necessary  to  have  legal  awareness  of  the  entire  Muslim community about the nature of Islamic marriage so that there is no longer a narrow understanding and awareness that views marriage only to legalize sexual relations.
Keywords: Legality; Marriage; Underhand.

## ABSTRAK
Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang  timbul  dan  berkembang  diam-diam  pada  sebagian  masyarakat  Islam  Indonesia.  Mereka berusaha menghindari diri dari system dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya atau secara sengaja merahasiakan perkawinan karena poligami. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  legalitas  hukum  terhadap perkawinan yang tidak tercatat Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan  bahwa  praktik  perkawinan  yang  terjadi  dilingkungan  masyarakat  tidak  sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Karena sebagian masyarakat melangsungkan praktik perkawinan mengacu  pada  norma  hukum  Islam  yang  mengijinkan  perkawinan  siri  dan  bukan  hukum  positif negara  sebagai  acuan  otoritatif.  Oleh  karena  itu,  perlunya  kesadaran  hukum  seluruh  masyarakat
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
muslim  akan  hakikat  pernikahan  Islam,  sehingga  tidak  tumbuh  lagi  pemahaman  dan  kesadaran sempit yang memandang pernikahan hanya untuk melegalkan hubungan badan semata.
Kata kunci: Legalitas; Perkawinan; Dibawah Tangan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## PENDAHULUAN
Pernikahan merupakan perbuatan yang ditahbiskan oleh Allah swt. dan juga merupakan  nasehat  Nabi  Muhammad  saw.  kepada  semua  umat  (Sabiq,  2009). Pernikahan tidak sepenuhnya tanpa syarat, bahkan jika Allah telah memerintahkan. Ikrar  perkawinan  merupakan  faktor  terpenting  dalam  membentuk  keluarga  yang harmonis  dan  penuh  kasih  sayang,  sehingga  norma  hukum  harus  diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan (H. Z. Ali, 2022).
Mengenai legalitas perkawinan dan pencatatan perkawinan, Pasal 2 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaannya”.  Dari  sini  dapat  kita  lihat bahwa  suatu  perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum-hukum  suatu agama  dan  kepercayaan  tertentu.  Artinya  apakah  perkawinan  tersebut  memenuhi syarat  dan  rukun  perkawinan  dan  apakah  Hukum  Kabul  (bagi  umat  Islam) ditegakkan. Oleh karena itu, perkawinan sah, terutama dari sudut pandang agama dan  opini  publik  (Gunawan,  2013;  Makmun  &  Priyadi,  2016;  Musyafah,  2020). Namun  menurut  pendapat  agama  dan  masyarakat,  sahnya  perkawinan  ini  harus diakui  oleh  negara,  dalam  hal  ini  berlaku  ketentuan  pasal  2  ayat  2.  Berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  Perkawinan  tentang  pencatatan  perkawinan,  maka setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Faizal, 2016; Subekti, 2010). Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin sahnya perkawinan itu secara sah, bukan untuk memutuskan sah atau tidaknya perkawinan itu.
Perkawinan  tidak  dapat  dilangsungkan  tanpa  adanya  rukun  dan  syarat sahnya perkawinan. Harus ditentukan apakah ada rukunnya dan apakah perbuatan (ibadah) itu sah dan apa urutan perbuatannya (mandi untuk wudhu, takbilatul ihram untuk  shalat,  dll)  atau  kehadiran  calon  tunangan/calon  pacar  dalam  pernikahan (Sahir & others, 2018). Syarat adalah hal-hal yang harus ada untuk menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi tidak termasuk dalam banyak pekerjaan, seperti aurat untuk shalat. Alternatifnya, menurut Islam, calon tunangan/pacar harus beragama Islam. Syah adalah pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
Rukun Nikah Kebanyakan ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:
a. Saya memiliki calon pasangan.
b. Kehadiran Orang Tua Calon Pengantin.
c. Ada dua orang saksi.
d. Akad Nikah Sigat.
Menurut  hukum  Islam,  istilah  perkawinan  di  balik  layar  lahir  setelah disahkannya  Undang-undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  yang  mulai  berlaku pada  tanggal  1  Oktober  1975.  Perkawinan  di  balik  layar  pada  dasarnya  adalah kebalikan  dari  perkawinan  di  balik  layar.  pernikahan  yang  sah.  Dan  pernikahan yang  sah  adalah  pernikahan.  Itu  diatur  oleh  Undang-Undang  Perkawinan,  yang meliputi  pencatatan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  siri  adalah perkawinan  yang  tidak  dilakukan  menurut  hukum,  dan  perkawinan  semacam  itu
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
dianggap perkawinan yang tidak sah. Menghindari akibat hukum berupa pengakuan atau perlindungan hukum. Padahal, praktik perkawinan tidak sepenuhnya legal di masyarakat.  Hal  ini  karena  sebagian  masyarakat  mempraktekkan  perkawinan dengan mengacu pada norma hukum Islam yang membolehkan perkawinan di luar nikah (nikah tangan), daripada hukum negara positif sebagai acuan yang otoritatif. Oleh  karena  itu,  pilihan  hukum  dalam  bidang  keluarga  pada  umumnya  tetap merupakan  pilihan  pribadi.  Hal  terakhir  yang  harus  ditekankan  oleh  siapa  pun dalam masalah ini, dari sudut pandang mana pun, adalah bahwa praktik nikah siri benar-benar merupakan hasil dari pernikahan (Susanto, 2007; Waluya, 2007).
Hakikat  perkawinan  seolah-olah  hanya  untuk  melegitimasi  persetubuhan, sehingga  kondisi  lain  cenderung  diremehkan  karena  dianggap  tidak  beragama. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Desa Desa Karya Indah kec. Buntulia    yang  melakukan  perkawinan  tanpa  cacat,  tanpa  menyadari  bahwa  hal tersebut akan berdampak buruk bagi istri dan anaknya di kemudian hari  . Sehingga sering terjadi perkawinan di Karya Indah kec. Buntulia  yang sangat meresahkan , namun jauh lebih penting untuk meminimalisir terjadinya praktek tersebut di negara lain. Masa depan kesadaran hukum seluruh umat Islam tentang hakekat perkawinan Islam perlu disosialisasikan lebih dalam lagi, jangan sampai tumbuh pemahaman dan kesadaran yang sempit yang memandang perkawinan hanya sebagai legalisasi persetubuhan dan bukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.
Berdasarkan Uraian permasalahan  diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui    Bagaimanakah  legalitas  hukum  terhadap  perkawinan  yang  tidak tercatat  dan  untuk  mengetahui  Upaya  apa  yang  dilakukan  dalam  melegalitaskan perkawinan yang tidak tercatat pada masyarakat di kecamatan buntulia!

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis empiris  (Z.  Ali,  2021),  karena  peneliti  meneliti  tentang  legalitas  perkawinan dibawah  tangan  dengan  kedudukan  praktek  nikah  yang  tidak  tercatat.  Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Legalitas Perkawinan Dibawah Tangan
Perkawinan  di  luar  nikah  terjadi  karena  beberapa  faktor  penyebab,  baik agama,  hukum  atau  pemerintah,  maupun  sosial  budaya  dan  ekonomi  (Jamilah  & Stiawan, 2018). Mengenai faktor agama yaitu pemahaman ajaran agama, nikah siri dapat terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa selama persyaratannya sesuai dengan  ajaran  agama  (dalam  hal  ajaran  agama  Islam),  maka  tidak  ada  halangan untuk  menikah.  perkawinan  yang  tidak  tercatat.  Apalagi  di  daerah  ini,  nikah  siri sering dilegalkan oleh pemuka agama (Gunawan, 2013).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Perkawinan  di  luar  nikah  menyebabkan  masyarakat  kecamatan  Bantulia menikah  secara  sembunyi-sembunyi  dan  berkembang  di  kalangan  masyarakat. Mereka melakukan perkawinan tidak tercatat karena berusaha menghindari sistem dan tata cara perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut  mereka,  tata  cara  perkawinan  yang  diatur  dalam  undang-undang perkawinan  terlalu  rumit  dan  juga  memakan  banyak  waktu  untuk  bernegosiasi. Oleh  karena  itu,  mereka  lebih  memilih  cara  mereka  sendiri,  selama  tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Untuk memperoleh legitimasi dari negara, ayat (2) pasal 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Sedangkan  khusus  bagi  yang beragama  Islam,  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  5  ayat (1),  untuk  menjamin  tertibnya  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap perkawinan harus dicatatkan. Nomor 32 Tahun 1954.
Selain itu, pencatatan perkawinan dapat disebut sebagai konsekuensi logis dari  konsep  negara  hukum  modern  yang  mensyaratkan  kehadiran  negara  dalam segala  bidang  kehidupan  warga  negaranya  (Ardila,  2014;  Susanto,  2007).  Untuk itu, negara melalui pemerintah harus menjalankan tindakan-tindakan pemerintah. Termasuk  pencatatan  perkawinan  untuk  membuktikan  bahwa  negara  menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perkawinan (Faizal, 2016).
Perkawinan di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa ia berpotensi menimbulkan  kerugian  dan  ketidakadilan  bagi  pihak-pihak  tertentu,  tidak  hanya terhadap istri dan anak, tetapi juga terhadap keluarga  secara keseluruhan, karena dalam perkawinan unsur-unsur keluarga disatukan dalam ikatan perkawinan. Istri tidak  mendapat  perlindungan,  sehingga  prinsip  persamaan  di  depan  hukum diabaikan.  Contoh  seorang  suami  yang  meninggalkan  istri  dan  anaknya  tanpa mencatatkan perkawinannya. Seorang istri dan keluarganya tidak dapat menggugat suaminya  karena  tidak  mengikuti  asas  pembuktian  formal  sebagai  dasar pengambilan keputusan.
Perkawinan  yang  tidak  dilakukan  di  hadapan  pencatat  perkawinan merupakan perbuatan yang tidak diinginkan atau dibenci oleh masyarakat, sehingga pasti  ada  pada  masyarakat  saat  ini  sebagian  besar  masyarakat  saat  ini,  sebagian besar  masyarakat  yang  mayoritas  beragama  Islam,  masih  meyakini  bahwa perkawinan  di  luar  nikah  bukanlah  perbuatan  penghinaan  (Yusuf,  2020). Pandangan ini didukung oleh pandangan bahwa pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan  menurut  ketentuan  agama  sudah  dapat  diakui  sahnya.  Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan umum butir 4 lit. d Undang- undang  Perkawinan,  pada  dasarnya  adalah  urusan  administrasi,  mirip  dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  hidup  seseorang,  seperti  kelahiran, kematian, yang ditunjukkan dalam akta-akta, surat-surat resmi. tindakan, yang juga tercantum dalam register
.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Pandangan Agama
Perkawinan  sah  jika  dilakukan  sesuai  dengan  keyakinan  agama  yang bersangkutan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Negara menurut  Pasal  2(1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Hukum  agama  dan kepercayaan yang dimaksud bukan hanya hukum yang tercantum dalam buku ini, tetapi  juga  semua  undang-undang.  ketentuan.  Keduanya  adalah  orang  yang mengetahui hukum pernikahan.

## Pandangan Hukum Positif
Pernikahan yang tidak sah tidak memiliki efek hukum pada pasangan. Bila menggunakan  penafsiran  hukum  perkawinan  yang  tidak  sah  dan  mengaitkannya dengan  pasal  2  ayat  1  UU  Perkawinan,  maka  perkawinan  yang  dilangsungkan menurut  hukum  agama  dan  kepercayaan  masing-masing.  Oleh  karena  itu perkawinan  tidak  menimbulkan  hak  atau  kewajiban  apapun.  Karena  pernikahan yang sah tidak ada.
Perkawinan harus memenuhi syarat substantif dan formal Pasal 6 (12) UU Perkawinan.  Syarat-syarat  perkawinan  terbagi  atas  syarat-syarat  ke  dalam mengenai  pihak-pihak  yang  melakukan  perkawinan.  Persyaratan  eksternal mengacu pada formalitas yang harus diselesaikan saat menikah. Dari sini penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  meskipun  pencatatan  perkawinan  dikukuhkan  oleh negara  dengan  undang-undang,  tetapi  perkawinan  tidak  tunduk  pada  pasal  2(1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dari segi agama.
Perkawinan  sah  jika  dilakukan  menurut  hukum.  Semua  agama  dan kepercayaan adalah sah. Namun jika kita melihat Pasal 2 ayat (2) Hukum Positif, tertulis sebagai berikut.
“Semua  perkawinan  dicatatkan  menurut  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.”  Untuk  itu  sebaiknya  perkawinan  dicatatkan  agar  tidak  menimbulkan konflik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini karena perkawinan yang tidak dicatatkan memudahkan laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Dengan mudah melakukan kawin cerai seenaknya (Surahman, 2017).

## Upaya Legalitas Pernikahan Tidak Tercatat
Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang tidak tercatat) merupakan perkawinan yang belum yang belum memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  undang- undang  nomor  16  tahun  2019,  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama dan kepercayaannya masing-masing.
Kata  isbat  nikah  berasal  dari  bahasa  arab  yang  berarti  penetapan, penyungguhan,  penentuan  mengisbatkan  artinya  menyunguhkan,  menentukan
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
(kebenaran sesuatu). sedang nikah juga berasal dari resapan bahasa arab yang juga berarti perkawinan. Menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.  Jadi isbath  nikah  adalah  penetapan  atas  perkawinan  seorang  pria  dan  wanita  sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama  Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah.
Isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya untuk mengatur  warga  Negara  indonesia  yang  tidak  beragama  Islam  memiliki kemungkinan  yang  sama  dalam  hal  perkawinan  yang  dilakukan  namun  belum tercatat oleh DISPENDUKCAPIL.
Pasal  7  ayat  (2)  KHI  menentukan:  dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya kepengadilan agama. Selanjutnya pasal 7 ayat (3) KHI menentukan:
Isbat nikah yang dapat diajukan kepengadilan agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya  keraguan  tentang  sah  atau  tidaknya  salah-satu  syarat perkawinan.
d. Adanaya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan;
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.
Isbat  (penetapan)  merupakan  produk  pengadilan  agama,  dimana  bukan merupakan prodik pengadilan yang sesungguhnya, yang biasa distilahkan dengan jurisdictio  voluntair.    disebut  bukan  pengadilan  sesungguhnya,  karena  didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, yaitu  penetapan  nikah.  Perkara  voluntair  adalah  perkara  sifatnya  pemohon  dan didalamnya  tidak  terdapat  sengketa,  sehingga  tidak  ada  lawan.  Pada  dasarnya perkara  permohonan  tidak  dapat  dapat  diterima,  kecuali  kepentingan  undang- undang  menghendaki  demikian.  Perkara  voluntair  yang  dapat  diajukan kepengadilan agama adalah seperti:
1. Penetapan  wali  pengampu  bagi  ahli  waris  yang  tidak  mampu  untuk melakukan tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak;
4. Penetapan nikah (isbat nikah);
5. Penetapan Wali Adlol (wali yang menolak).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Isbat  nikah  pada  mulanya  merupakan  solusi  atas  diberlakunya  undang- undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (2)yang mengharuskan pencatatan perkawinan  karena  sebelum  itu,  banyak  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada pengadilan agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi pengadilan agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1  tahun  1974,  merujuk  pasal  64  yang  menyebutkan  :  menurut  perkawinan  dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang- undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan lama, adalah sah.
Pengaturan  isbat  nikah  juga  diatur  dalam  peraturan  menteri  (permenag) nomor  3  tahun  1975  tentang  kewajiban-kewajiban  pegawai  nikah  dan  tata  kerja pengadilan  agama  dalam  melaksanakan peraturan  perundang-undangan perkawinan  bagi  yang  beragama  Islam,  dalam  pasal  39  ayat  (4)  menyebutkan :”apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau  hilang,  maka  untuk  menetapkan  adanya  nikah,  talak,  rujuk  atau  cerai  harus dibuktikan  dengan  penetapan  atau  cerai  harus  dibuktikan  dengan  penetapan  atau putusan pengadilan agama.
Adapun  asas  yang  melekat  pada  putusan  penetapan,  pertama  adalah  asas kebenaran, yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak”. Kebenaran yang  terkandung  didalam  penetapan  adalah  kebenaran  yang  bernilai  untuk  diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas kedua, yakni  kekuatan  mengikat  penetapan  hanya  berlaku  pada  diri  pemohon,  ahli warisnya,  dan  orang  yang  memperoleh  hak  darinya,  sama  sekali  tidak  mengikat pada  yang  disebut  diatas.  Selanjutnya  asas  ketiga,  yakni  menegaskan  putusan penetapan  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  kepada  pihak  manapun.  Lalu asas  keempat,  yaitu  asas  putusan  penetapan  tidak  memiliki  kekuatan  eksekusi (Surahman, 2017).
Syarat  isbat  nikah  tidak  ditemukan  dalam  peraturan  perundang-undangan (Sururie,  2017),  tetapi  syarat  isbat  nikah  ini  dapat  dianalogikan  dengan  syarat pernikahan.  Hal  ini  karena  isbat  nikah  pada  dasarnya  adalah  penetapan  suatu perkawinan  yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dalam hukum Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah, yaitu telah sesuai dengan  syarat  dan  rukun  nikah,  akan  tetapi  pernikahan  ini  belum  dicatatkan dipengadilan agama (Sulistiani, 2018).
Pada  dasarnya  kewenangan  perkara  isbat  nikah  kewenangan  isbat  nikah bagi  pengadilan  agama  adalah  diperuntukan  bagi  mereka  yang  melakukan perkawinan  dibawah  tangan  sehingga  sebelum  diberlakukannya  undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo PP nomor 9 tahun 1975, namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya KHI pasal 7 ayat (2) dan (3).
Tabel 1. Perkara Permohonan Isbat nikah di Kecamatan Buntulia yang Masuk (diterima) Pada Pengadilan Agama Marisa kabupaten Pohuwato 2019-2020
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Tahun Jumlah Perkara Isbat Yang Masuk (Diterima) 2019 6 2020 4 2021 7 2022 10
Sumber Data: Laporan Rekapitulasi Perkara Permohonan isbat Nikah di Kantor pengadilan Agama Marisa Kabupaten Pohuwato.
Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah-satu Panitera Muda Pengadilan Agama Marisa menyatakan bahwa isbat nikah dilakukan karena terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Marisa merupakan bukti bahwa masih banyak masayarakat  Kecamatan  Buntulia  yang  melakukan  perkawinan  yang  tidak  di catatkan.
Isbat  nikah  dilakukan  ketika  sudah  melakukan  perkawinan  yang  tidak dicatatkan dengan masalah hukum (Huda & Azmi, 2020). Menurut Panitera Muda pengadilan Agama Marisa isbat nikah baru dilakukan ketika memiliki hal-hal yang berkepentingan  misalnya  dalam  hal  ini  anak  yang  akan  masuk  ke  sekolah  dan pastinya akan dimintakan Buku Nikah. Agar memperoleh buku nikah maka harus diajukan isbat nikah ke pengadilan agama setempat. Namun tidak semua perkara isbat nikah yang masuk kepengadilan tidak sepenuhnya di terima dan dikeluarkan akta  nikah.  Dengan  alasan  karena  tidak  memiliki  wali  nikah  yang  sah,  kantor pengadilan agama marisa baru akan menerbitkan akta nikah ketika ada wali nikah, berupa wali nasab.
Menurut peneliti isbat nikah merupakan salah-satu instrument hukum yang dapat  ditempuh  oleh  warga  Negara  dalam  hal  ini  para  pemohon  yang  ingin mendapatkan legalitas status  hukum  perkawinan  yang dilakukan dibawah tangan yang pernikahannya tidak bermasalah hukum. Pengajuan permohonan perkara isbat nikah dalam memberikan legalitas hukum perkawinan yang tidak tercatat dalam hal ini  dapat  diajukan  secara  langsung  di  pengadilan  agama  melalui  program  isbat nikah.

## KESIMPULAN
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  menurut  hukum  Islam  adalah  sah  jika memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  yang  sah,  meskipun  tidak  dicatatkan. Sesuai  dengan  ketentuan  ayat  (1)  pasal  2  undang-undang  tersebut,  perkawinan adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya.  Upaya  legalitas  perkawinan  yang  tidak  tercatat  melalui  perkara isbat  nikah  yang  diajukan  oleh  pelaku  nikah  yang  tidak  tercatat  dikabulkan  oleh pengadilan  agama.  Karena  status  pernikahannnya  mempunyai  kekuatan  hukum. Begitu  juga  dengan  anak-anak  yang  dilahirkan  mendapatkan  pengakuan  dari Negara.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga artikel ini selesai dan diterbitkan.

## REFERENCES
Ali, H. Z. (2022). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia . Sinar Grafika.
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Ardila,  A.  (2014).  Penolakan  Dispensasi  Nikah  bagi  Pasangan  Nikah  Sirri  Di Bawah Umur. Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law , 4 (2), 325–353.
Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. ASAS , 8 (2).
Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 11 (1).
Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 5 (2), 98–119.
Jamilah, I., & Stiawan, T. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah  Di  Pengadilan  Agama  Gresik  Tahun  2012. Maqasid:  Jurnal  Studi Hukum Islam , 5 (2).
Makmun, M., & Priyadi, B. B. (2016). Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tembelang  Kabupaten  Jombang. Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 16–32.
Musyafah,  A.  A.  (2020).  Perkawinan  Dalam  Perspektif  Filosofis  Hukum  Islam.
Crepido , 2 (2), 111–122.
Sabiq, S. (2009). Fikih Sunnah-Jilid 4 . Cakrawala Publishing.
Sahir,  M.,  &  others.  (2018). Kehadiran  Saksi  Dalam  Pernikahan  (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i) .  UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum , 10 (3), 329–338.
Sulistiani,  S.  L.  (2018).  Analisis  Yuridis  Aturan  Isbat  Nikah  Dalam  Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam) , 1 (2).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 25-35 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Surahman, S. (2017). Peradilan Agama Di Indonesia . Fakultas Syariah.
Sururie,  R.  W.  (2017).  Polemik  Di  Seputar  Hukum  Isbat  Nikah  Dalam  Sistem Hukum  Perkawinan  Indonesia. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam , 11 (2), 233–246.
Susanto, H. (2007). Nikah siri apa untungnya? Visimedia.
Waluya,  B.  (2007). Sosiologi:  Menyelami  fenomena  sosial  di  masyarakat .  PT Grafindo Media Pratama.
Yusuf,  M.  Y.  M.  (2020).  Dampak  Nikah  Siri  Terhadap  Perilaku  Keluarga. At- Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam , 2 (2), 96–108.