Volume 4 Issue 2, 2020 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Tinjauan  Sistem  Proporsional  Terbuka  Dalam  Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Pekan Baru)
M. Rizqi Azmi 1 , Riko Riyanda 2
Faculty of Law, Universitas Islam Riau. E-mail: mrizqiazmi@law.uir.ac.id
Abstract: In  the  2019  DPR  RI  and  Provincial,  Regency  and  City  (DPRD)  DPRD  elections,  elections  were conducted through an open proportional system. In Pekanbaru City, they also feel the same enthusiasm, proportional  euphoria  is  open  to  election  participants.  However,  this  system  also  contains  weaknesses according  to  the  theory,  including:  Voters'  political  participation  is  damaged  by  political  pragmatism  in competing for votes so that on the one hand money politics or vote buying and selling are more prevalent, on the other hand political costs are getting more expensive, which encourages the people to corruption. Second, political parties are still dominated by a handful of people who created Politic Oligarch. From the results  of  the  study,  it  shows  that  party  elites  and  the  voting  community  in  Pekanbaru  prefer  an  open proportional system in the 2019 legislative elections compared to closed proportional ones, there are several considerations such as: (1) An open proportional system is fair enough for legislative competition and can increase transparency in Elections. (2) With an open proportion, it can educate voters through campaign programs.  (3)  By  using  any  system,  the  space  for  political  money  will  always  be  open.  (4)  Lower  serial numbers still have the opportunity to gain votes. (5) The open proportional system further legitimizes the people's  sovereignty in  the closed proportional area. (6) The open proportional system  further  increases voter participation.
Keywords: Open Proportional System, Legislative Election, Democracy

## 1. Pendahuluan
Praktek Demokrasi Selama ini berada dalam kungkungan hegemoni teori tertentu, dan keinginan  untuk  mengaitkan  teori  demokrasi  dengan  konteks  yang  melingkupi  stigma tertentu.  Keinginan  untuik  melakukan  demokratisasi  secara  kontekstual  diejek  sebagai keenggenan atau exuse untuk membayar biaya berdemokrasi. Penyimpangan yang untuk sementara  diterima  tidak  perlu  diratapi  atau  dikutuk,  namun  tetap  saja  bisa  disiasati penuntasannya dari waktu ke waktu. 1
Pengalaman banyak negara menunjukkan, praktik demokrasi tidak selalu berjalan linier sesuai  kualitasnya.Demokrasi  prosedural  tetap  menjadi  dasar  bagi  berlangsungnya demokrasi  dan  mengalahkan  Demokrasi  Substansial.  Itulahsebabnya,  Pemilu  menjadi pangkal bagi perkembangan demokrasi. Artinya, jika Pemilu  tidak  terlaksana,  maka  tidak ada  harapan bagi bertumbuhnya demokrasi.
1 https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2o11c-hasil-riset-ini-  jumlah-  diakses tanggal 17 agustus 2019.
Salah satu bentuk demokrasi prosedural dari Pemilu Legislatif dari hasil Pemilu serentak 2019  adalah  kegagalan  status  quo  dari  sistem  proporsional  terbuka  yang  masih dipertahankan dari Pemilu DPR dan DPRD pada tahun 2014. Banyak harapan Rakyat akan keadilan dan kejujuran yang pupus dengan sistem proporsiona terbuka. Apalagi dengan pemilu  serentak  presiden  dan  wakil  presiden  beserta  DPR  dan  DPRD  fokus  terhadap pemilihan legislatif menjadi kabur dan menjadi pekerjaan bagi makelar untuk menebar virus pragmatis dan kesenangan sesaat kepada pemilih yang notabene adalah rakyat yang nanti akan merasakan dampaknya.
Harapan sebenarnya Dengan sistem proporsional terbuka maka diharapkan rakyat lebih mengetahui lebih dalam tentang calon wakil rakyatnya. Dengan begitu dengan sistem ini akan tercipta suatu demokrasi yang lebih kuat karena rakyat lebih bebas memilih wakil rakyatnya yang akan menyuarakan berbagai aspirasinya di parlemen atau pemerintahan.
Dalam  implementasinya  sistem  ini  akan  menghambat  penguatan  demokrasi  Indonesia yang  mengakibatkan  menguatnya  ideologi  pasar disertai  dengan  melemahnya  ideologi partai  politik.  Melemahnya  ideologi  partai  ini  akan  memunculkan  suatu  perjuangan individualisme partai. Hal ini terlihat dari penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan masyarakat  Universitas  Indonesia  (LPEM  UI)  dengan  semakin  membesarnya  dana kampanye dari setiap calon legislatif. Sejak diberlakukannya sistem ini biaya kampanye caleg DPR RI meningkat hingga empat kali lipat, yaitu 1,18 Miliar yang sebelumnya berada di angka 250 juta per caleg di tahun 2009. 2 Dana kampanye ini akan terus meningkat jika sistem ini tetap dipertahankan. Hal ini juga mengakibatkan tergesernya para aktivis partai oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki dana yang lebih besar.
Selanjutnya penting untuk disoroti dari sistem pemilu ini adalah proses rekrutmen partai politik yang cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih.Hal ini pula yang mendorong banyak artis (sinetron, lawak, penyanyi) yang tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik.
Dari  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  merumuskan  kajian  masalah yaitu  terkait  praktek  status  quo  Sistem  Proporsional  Terbuka  dalam  pemilu  legislatif tahun 2019 di Indonesia dengan studi kasus di kota pekanbaru serta bagaimana peran partai  politik  dalam  menyikapi  persoalan  pemelemahan  demokrasi  dari  Sistem Proporsional  Terbuka.  Kemudian  mencari  solusi  terhadap  pelemahan  tersebut  untuk mengukur kemajuan demokrasi.

## 2. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisa bentuk implementasi dan implikasi dari diberlakukannya status quo Sistem Proporsional terbuka.
Untuk  mengetahui  mencari  solusi  terbaik  mencari  system  yang  akan  digunakan dalam kebijakan pemilu di masa yang akan datang.
2 Purwo,  Santoyo.  2014“Merancang  Arah  Baru  Demokrasi  Indonesia  Pasca  Reformasi”,  Penerbit  KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif adalah  salah  satu  metode  untuk  mendapatkan  kebenaran  dan  tergolong  sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan  terkontrol  atas  dasar  empirik.  Data  dalam  masalah  penelitian  ini  bisa  berasal  dari dokumentasi  hasil  penelitian,  pengawasan,  evaluasi,  pengamatan  pendahuluan  dan pernyataan orang-orang yang patut dipercaya. 3
Data dan Sumber Data. Data Primer yang bersumber dari wawancara langsung dengan Informan.  Data  Sekunder  yang  besumber  dari  bahan-bahan  buku,  artikel,  jurnal  serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengkompilasi  data,  memilih data, dan memilah data, menyusun dan menggabungkan kembali data yang sudah dipilih, menginterpretasikan data, dan menyimpulkan data. 4

## 4. Pembahasan
A. Penilaian Kelompok Elit Partai Dan Masyarakat Pemilih Kota Pekanbaru  Terhadap Kedua Sistem Pemilu.
1) Sistem Proporsional Terbuka Cukup Adil Bagi Kompetesi Caleg Dan Dapat Mengkatkan Transparansi Dalam Pemilu. Sistem ini memberikan harapan bagi  caleg  ini  berkompetesi  secara  adil,  terbuka  dan  bisa  lebih bersemangat  untuk  mendapatkan  suara.  Hubungan  dengan  konstituen juga lebih dekat secara emosional karena bersentuhan langsung dengan warga dan mengajak warga untuk memillihnya pada saat pemilu. Dengan demikian,  sistem  proporsional  terbuka  yang  sudah  diterapkan  bagi informan menguat demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, khususnya di  partai  politik.  Sistem  proporsional  terbuka  membuka  jalan  untuk meningkatkan  partisipasi  calon  lebih  meningkat.  Kalau  calonnya semangat,  tentu  berimplikasi  kepada  jumlah  pemilih,  makanya demokratisasi  kita  itu  semakin  menguat  ketika  jumlah  pemilih  semakin banyak.  Dengan  sistem  proporsional  terbuka  ini  ingin  menghindari tumbuhnya  kembali  elit  partai  di  dalam  menentukan  calon-calon terpilihnya.
1. Dengan Proporsional Terbuka Dapat Mengedukasi Pemilih Lewat Program Kampanye. Dengan  Proporsional  terbuka  edukasi  kepada  masyarakat  yang lebih  cerdas  dalam  menyampaikan  program  mereka,  berdialog dengan  masyarakat  sebaik  mungkin,  sering  terjun  ke  daerah pemilihannya secara berkala, membuka ruang kepada publik untuk menyampaikan kritik dan sarannya secara langsung terhadap apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
3 Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualititatif Dan R & D. Alfabeta, Bandung, hal.  206
4 Robert K.Yin. 2011 . Qualitiative Research : From Star to Finish, The Guilford Press, NY, hal. 177-178.
Situasi dan kondisi kampanye secara terbuka kepada masyarakat membuat para caleg ingin menonjolkan diri demi elektabilitasnya di daerah konstituennya. Pada dasarnya pada caleg tahu kantong- kantong  suara  mereka,  para  caleg  sudah  memetakan  dan memprediksikan  berapa  kotak  suara  mereka  di  daerah pemilihannya,  bahkan  dia  tahu  seberapa  populer  mereka  di tengah-tengah masyarakat. Untuk  memaksimalkan  itu  tentu  caleg  membutuhkan  stategi politik  untuk  meraih  perolehan  suara  yang  unggul  dibanding dengan pesaingnya. Di pemilu proporsional terbuka pada saat ini, para caleg sadar betul bahwa persaingan yang sehat merupakan fenomena  yang  tidak  dapat  dihindarkan  dalam  iklim  demokrasi. Untuk  dapat  memegang  kekuasaan,  caleg  partai  politik  atau seorang kandidat harus memenangkan pemilihan umum dengan perolehan suara terbanyak diantara kontestan-kontestan lainnya. Para  konstestan  harus  mampu  memenangkan  persaingan  dalam koridor  ketentuan  pemilihan  umum,  semakin  bertambahnya partai  politik  membuat  persaingan  semakin  tinggi  pula. Masyarakat juga dihadapkan pada lebih banyak alternatif pilihan selama periode pemilihan umum. Maka dari itu yang harus dijual oleh  para  kontestan  pemilu  adalah  progam-porgram  yang “menyentuh hati masyarakat”. Dengan kata lain, programnya itu tidak perlu muluk-muluk, tetapi mudah dijelaskan dan mudah pula dipahami  oleh  pemilih.  Tidak  perlu  mengumbar  janji  yang  tidak rasional, karena khususnya di Kota Pekanbaru banyak pemilih yang rasional dibandingkan dengan yang tidak rasional. 2. Dengan Memakai Sistem Apapun Ruang Money Politik Akan tetap Selalu Terbuka. Pemilu  di  Kota  Pekanbaru  kecedasan  pemilih  itu  sudah  baik, lantaran  Kota  Pekan  baru  dari  segi  pendidikan  masyarakatnya sudah baik. Sebagian masyarakat Kota Pekanbaru meyakini bahwa cara-cara  yang  lebih  elegan  dan  terhormat  adalah  pilihan  yang tepat untuk para caleg, walaupun sebagian caleg juga tidak dapat menafikan bahwa perilaku politik uang adalah salah satu cara yang ampuh  untuk  memenangkan  suara  dalam  pemilu.  Cerminan perilaku  politik  uang  ini  secara  sengaja  dilakukan  baik  secara terang-terangan  maupun  cara  yang  sangat  halus  kepada konstituennya.  Hanya  saja,  money  politik  ini  sesuatu  yang  sulit untuk  dibuktikan  dikarenakan  di  dalam  kontestasi  pemilu  segala seuatunya  pasti  membutuhkan  ongkos  politik.  Antara  ongkos politik dan money politik ibarat 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan,  namun  dalam  bahasa  undang-undang  tetap disebutkan ada kategori yang termasuk money politik.
Ongkos  politik  selama  kampanye  merupakan  bukan  kategori pelanggaran  dalam  pemillu.  Semua  biaya-biaya  ini  merupakan konsekuensi untuk mengumpulkan masa kampanye. Bahkan ketika masa  sosialisasi  dilakukan  tidak  menutup  kemungkinan  justru masyarakat  memanfaatkan  untuk  minta  bantuan  kepada pasangan calon. Apakah tindakan demikian dikategorikan sebagai tindakan “money politik”. Tegasnya  ongkos  politik  adalah  keseluruhan  biaya  yang  harus dikeluarkan oleh kandidat dalam rangka mencapai tujuan kegiatan politik  tertentu.  Dalam  pemilihan  legislatif  tahun  2014  di  Kota Pekanbaru,  peneliti  menemukan  adanya  money  politik  yang dilakukan oleh beberapa orang dari calon legislatif dari beberapa partai  politik.  Gambaran  rekapitulasi  pelanggaran  pemilu pemilihan legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2014:
Tabel 1 Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Pemilihan Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014 No. Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus Persentase 1. Dugaan Tindak Pidana Pemilu 16 30% 2. Dugaan Pelanggaran Administrasi 16 30% 3. Dugaan Pelanggaran Pemilu 22 40% Jumlah 54 100%
Sumber: Data Olahan PANWASLU  Kota Pekanbaru Tahun 2014
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa laporan pelanggaran tindak pidana  pemilu  ( money  politik )  yang  masuk  ke  Panwaslu  Kota Pekanbaru  sebanyak  16  kasus  atau  30  %  dari  54 kasus/pelanggaran. Politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif Kota  Pekanbaru  hampir  terjadi  di  semua  kecamatan  yang  ada  di Kota  Pekanbaru.  Politik  uang  yang  mereka  lakukan  seperti pembagian  uang,  sembako,  jilbab  dan  lain  sebagainya  dengan tujuan agar mereka dipilih oleh masyarakat. Sistem apapun yang dinginkan  kalau  minset  berpikir  yang  menjalankan  sistem  ini  itu salah, pasti ada celah untuk berlaku salah. Jadi sistem proporsional terbuka sudah baik kita gunakan, tinggal kita perbaiki dimana letak salahnya,  bukan  mengembalikan  lagi  ke  sistem  proporsional tertutup. Mengembalikan  ke  proporsional  tertutup  itu  sama  saja memperlemah penguatan demokrasi yang sedang kita bangun.
Sungguhpun begitu, tidak semua masyarakat pemilih serta merta mau  menerima  politik  uang.  Kendati  bisa  saling  menguntungkan bagi  kedua  bilah  pihak,  tetap  harus  berusaha  sedemikian  rupa untuk menindak secara tegas terkait dengan pelanggaran pemilu. Oleh  karenanya,  tranparansi  dalam  pemilu  mesti  ditingkatkan. Peran Bawaslu saja tidak cukup untuk menghentikan politik uang,
maka  dari  itu  dibutuhkan  kesadaran  oleh  semua  komponen masayarakat akan bahaya politik uang.
3. Nomor  Urut  Bawah  Tetap  Punya  Kesempatan  Untuk Memenangkan Perolehan Suara. Dengan  sistem  proporsional  terbuka  sekarang  memberikan semacam peluang untuk promosikan dirinya kepada konstituennya, walaupun dengan nomor urut terbawah sekalipun. Meski begitu caleg berharap diletakkan pada nomor urut yang ke atas, jika memungkinkan nomor urut teratas. Ada pengaruh atau tidaknya, yang jelas sebagian masyarakat meyakini dengan nomor urut  paling  atas  memberi  peluang  lebih  besar  dibandingkan  di bawah karena mudah mengingatnya. Caleg  yang  ada  dalam  partai  politik  lebih  memacu  untuk  aktif  di masyrakat,  lebih  “mengupgred”  elektabilitas  di  dapilnya.  Jadi dapat  disimpulkan  untuk  keterpilihan  untuk  menjadi  anggota legislatif  tidak  harus  selalu  soal  punya  kemampuan  modal  yang besar (uang), tetapi lebih kepada bagaimana caleg memaks imalkan potensi  “jaringnnya” di masyarakat untuk selalu meningkatkan elektabilitas di dapilnya. Secara  umum  sistem  proporsional  terbuka  ini  ada  keberhasilan dari  sistem  politiknya.  Di  proporsional  terbuka  ini,  kompetisi  itui lebih sehat, walaupun ada gesekan, menandakan caleg itu bekerja, sehingga ada upaya untuk memenangkan dengan adanya gesekan tersebut. Adanya gesekan dalam persaingan dalam memenangkan suara  itu  lebih  baik  dari  pada  caleg  yang  “santai”  dan  kelihatan pasrah untuk bersaing memperebutkan suara. 4. Sistem  Proporsional  Terbuka  Lebih  Melegitimasi  Kedaulatan Rakyat Ketimbang Sistem Proporsional Tertutup. Hubungan  proporsional  terbuka  dengan  soal  legitimasi  pada pemilu  2019  adalah  masyarakat  memilih  orang  yang  mereka anggap  itu  memiliki  kemampuan,  kemudian  yang  paling  banyak inilah yang paling legitimate. Yang dipilih ini bukan nomor urut tapi orang yang bersangkutan, disini berlaku dapat legitmasi yang kuat seusai  dengan  tujuan  pemilu.  Spirit  proporsional  terbuka  adalah kepercayaan rakyat kepada pemilu ini semakin tinggi. Menjaga  kepercayaan  kepada  pemilu  juga  tergantung  dari sistemnya.  Jika,  sistem  yang  dibuat  membuat  suara  rakyat  tidak bernilai,  dan  hanya  ditentukan  oleh  oligarki  partai  maka  pada gilirannya  membuat  legitimasi  keterpilihannya  lemah  dipandang masyarakat.  Soal  legitimasi  ini  akan  bersinggungan  dengan kedaulatan itu berada di tangan rakyat sepenuhnya dalam memilih
wakilnya  di  parlemen,  kedaulatan  itu  berada  di  tangan  rakyat bukan pada partai politik
5. Sistem  Proporsional  Terbuka  Lebih  Menigkatkan  Partisipasi Masyarakat. Menurut politikus Saan Mustafa dari Partai Nasdem, dalam sebuah statemennya  menyatakan  mendukung  sistem  proporsional terbuka.  Pertama,  sistem  ini  dianggap  memperkuat  partisipasi publik  karena  membuka  hak  pemilih  memilih  anggota  legislatif secara  langsung  dan  terbuka.  Yang  kedua,  ingin  kita  hindari tumbuhnya  kembali  elit  partai  di  dalam  menentukan  calon prioritas/titipan/dianak  “emaskan”  dalam  partainya. Sistem proporsional tertutup memupuskan semangat atau keinginan agar partai  politik  yang  ada  di  Indonesia  merupakan  partai  yang  lahir dari tengah masyarakat, muncul dari daerah kemudian mencapai kancah  nasional.  Sebab  dalam  sistem  proporsional  tertutup keputusan datang dari pusat.
B. Pandangan KPU Kota Pekanbaru Melihat Perbandingan Kedua Sistem  Pemilihan Proporsional & Tertutup.
1) Sistem  Proporsional  Terbuka  Dari  Segi  Teknis  Pelaksanaan  Pencoblosan Surat Suara Agak Ribet dan Lama.
Berkaca  dari  pemilu  2019  kemaren  di  Kota  Pekanbaru  proporsional terbuka bagi pemilih repot ketimbang tertutup, kalau tertutup itu cuma logo  partai,  kalau  terbuka  harus  mencamtumkan  list  nama  caleg. Konsekuensinya  kalau  secara  teknis  bisa  dilihat  dari  tingkat  suara  yang tidak  sah  itu  jauh  lebih  tinggi  ketimbang  2019.  Artinya  suara  tidak  sah cukup  tinggi  baik  di  nasional  maupun  di  Kota  Pekanbaru  itu  sendiri. Sedangkan  untuk  suara  sah  presiden  itu  lebih  rendah.  Karena  gambar presidennya cuma 2 dan ukuran gambarnya besar, sangat mudah untuk dicoblos.  Dari  soal  sisi  demokratis  jelas  lebih  demokratis  adalah proporsional  terbuka.  Sistem  ini  lebih  berdaulat,  karena  dia  tidak ditentukan  oleh  partai,  tapi  langsung  rakyat  yang  memilih  siapa  yang dipercaya wakilnya nya di DPR.
KPU  mengeluhkan  sistem  pemilu  serentak  pada  2019  kemaren  yang terlalu  ribet,  dan  memakan  waktu  yang  sangat  lama,  sehingga berpengaruh  kepada  kerja  KPPS,  yang  direkap  bukan  hasil  suara  partai saja, tapi masing-masing caleg harus diteliti satu-satu. Lihat tabulasi nama caleg  masing-masing  dan  disesuaikan  dengan  nomor  urut    partainya. Harapan  dan  rekomendasi  KPU  untuk  perbaikan  pemilu  adalah  teknis lebih  dipermudah  bagi  pemilih.  Beban  berat  bagi  penyelenggara  kalau harus  lembur  sampai  24  jam.  Terutama  sekali  bagi  pemilih,  model kamaren  banyak  yang  merasa  kebingungan  karena  banyaknya  yang dicoblos, kemudian pemilih banyak yang tidak mengenali para caleg yang ada dalam gambar tersebut.
2) KPU  Kota  Pekanbaru  Menilai  Proporsional  Terbuka  Lebih  Meningkatkan Partisipasi Pemilih Ketimbang Tertutup.
Kelebihan  proporsional  terbuka  di  pemilhan  serentak  2019  di  Kota Pekanbaru  menjadikan  tingkat  partisipasi  itu  jauh  meningkat  dibanding tahun  sebelumnya.  Dari  data  olahan  KPU  angkanya  mencapai  78,15% tingkat kehadiran pemilih di TPS, melebihi target KPU sebesar 75 %.
Tabel 2. Persentase Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Pekanbaru tahun 2017- 2019: Tahun 2017 2018 2019 Total Partisipasi Pemilih 51,9 % 62,73% 78,15% Total Tidak Memilih 48,1 % 37,27% 21,85% Sumber: Diolah dari KPU RI 2017-2019. Tabel 3. Perbandingan pemilih dan total pengguna hak pilih di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019: Tahun 2017 2018 2019 Total Pemilih 568.744 472.681 491.047 Total Pengguna Hak Pilih 295.402 314.879 383.753 Sumber: Diolah dari KPU RI 2017-2019.
Berdasarkan paparan dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa angka partisipasi masyarakar dalam menyalurkan hak piihnya di tahun 2017 ada 51,9%. Tentunya ini masih jauh dari target nasional yang sudah terlanjur dipatok  pada  angka  75%.    Namun  sedikit  ada  perbaikan  di  tahun  2018 mencapai angka 62% , namun angka ini juga belum bisa melampaui target nasional yang dipatok KPU di atas 75%.
Di tahun berikutnya, angkanya baru melampaui target dengan persentase pemilih  mencapai  78,15%.  Tinggginya  angka  capaian  pemlih  ini  bisa dijelaskan  karena  disatukan  dengan  paket  pemilihan  presiden.  Antusias dan animo pemilih yang  luar biasa pada pemilu serentak 2019 kamaren disebabkan  karena “panasnya” pertarungan antara kedua figure capres yakni Prabowo Subianto dan Joko widodo sebagai petahana.
Sebagai penyelenggara KPU Kota Pekanbaru juga ikut merasakan dampak sistem pemilihan proporsional terbuka. Dengan banyaknya calon yang ikut serta  dalam  kontestasi,  membuka  persaingan  secara  terbuka  untuk mengajak pemilih untuk mencoblos mendatangi TPS. Bagi KPU sebenarnya proporsional  terbuka  ini  memberi  keuntungan  dari  segi  meningkatkan partisipasi pemilih datang ke TPS. Akan tetapi menurut KPU, baik sistem proporsional  terbuka  maupun  tertutup,  KPU  siap  menjalankan  sesuai aturan yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.
C. Pandangan Bawaslu Pekanbaru Tentang Kedua Sistem Pemilihan Umum.
1) Bawaslu  Pekan  Baru  “Proporsional  Terbuka  Tergantung  Dari  Militansi Partai Dan Pengkaderan Politik ” .
Menurut Ketua Bawaslu Pekanbaru persoalan money politik dalam pemilu itu  tanggung  jawab  bersama,  termasuk  penyelenggara,  dan  yang  paling bertanggung jawab adalah partai politik. Pemilu yang dilakukan pada 2004 dan  2009  berdasarkan  nomor  urut  (proporsional  daftar  tertutup)  tidak menghapus  money  politik.  Sebenarnya  persoalan  money  politik  itu tergantung dari partai politiknya. Dari analisis temuan di lapangan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup tetap saja membuka peluang kepada caleg untuk tetap melakukan money politik.
Perbedaannya  terletak  pada  proporsional  tertutup,  uangnya  bisa  saja terdistribusikan  kepada  elit  partai  (Pimpinan  Pusat  Partai)  yang  sangat menentukan  berdasarkan  pesanan  caleg.    Semakin  banyak  caleg menyumbang  ke  partai  politik  besar  harapan  untuk  diletakkan  pada nomor urut teratas dan jelas menentukan sekali keterpilihan caleg untuk mendapatkan kursi. Dengan demikian tidak perlu yang di bawah nomor urut  bekerja  terlalu  ekstra,  sebab  suaranya  juga  akan  tidak  terlalu menentukan untuk bersaing dengan nomor urut terartas.
Gaya semacam ini sangat menjadikan partai oligarkis, paterlistik dan tidak demokratis  dalam  menentukan  wakil  rakyat  yang  terpilih.  Menurut Bawaslu kalau proporsional tertutup partai politiknya yang bermain, yang dilaporkan  adalah  caleg-calegnya.  Secara  umum  untuk  Kota  Pekanbaru yang perlu dihindari adalah praktik pemborosan dan tidak efesien selama kampanye,  kemudian  bagaimana  penyelenggara  mesti  bekerja  secara profesional  dan  penuh  tanggung  jawab,  menjaga  kenetralan (independensi  lembaga)  serta  menggalakkan  anti  politik  uang  kepada semua  peserta  pemilu.  Terutama  parpol  berkomitmen  untuk  selalu menjunjung  tinggi  integritas,  sprotifitas  dan  akuntabilitas.    Apabila  ini sudah  terlaksana  dengan  baik,  maka  ketegangan  konflik  akan  jauh berkurang,  dan  pemilu  akan  berjalan  secara  aman,  damai  dan  sukses melahiran pemimpin yang demokratis.
2) Sistem  Proporsional  Daftar  Terbuka  Memberikan  Kesempatan  dan Peluang  Yang lebih Besar Kepada Caleg Perempuan.
Di dalam riset penelitian ini, Kota Pekanbaru mempunyai banyak pemilih yang rasional, kecerdasan pemilihnya bagus, dan pemilih di Kota ini punya perhatian  khusus  terhadap  keterwakilan  perempuan  pada  pemilu.  Ada peningkatan angka yang lebih baik dalam keterwakilan perempuan baik di tingkat DPRD Kota Pekanbaru maupun DPRD Provinsi Riau.
Peningkatan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan sistem proporsional tertutup  ke  sistem  proporsional  terbuka.  Sebagaimana  yang  diketahui dalam aturan undang-undang pemilu, partai wajib memenuhi kuota 30% keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen.  Walaupun  Kota  Pekanbaru belum  sampai  memenuhi  kuota  30%,  tapi  keterwakilan  perempuannya
tertinggi dibanding kota dan kabupaten yang lain di Provinsi Riau. Untuk perwakilan DPRD Kota Pekanbaru, dari 45 kursi terdapat 12 kursi untuk perwakilan  perempuan.  Sedangkan  di  Provinsi  Riau,  keterwakilan perempuan  di  DPRD  mengalami  peningkatan.  Pada  periode  2004-2009, anggota DPRD perempuan berjumlah 6 (enam) orang dari 45 anggota, dan pada  periode  2009-2014,  jumlah  mereka  meningkat  menjadi  7  (tujuh) orang dari 45 orang anggota. Meskipun angka tersebut meningkat, tetapi belum  dapat  memenuhi  “tantangan”  pemerintah  dengan  memberikan quota 30% untuk perempuan.
Sistem proporsional daftar terbuka sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 2003 memungkinkan kaum perempuan untuk terpilih. Di sisi lain, pasal 67 ayat 1 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 menyebutkan bahwa: “urutan nama calon anggota DPRD Provinsi, DPRD  Kabupaten  dan  Kota  untuk  setiap  daerah  pemilihan  disusun  oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Kota, berdasarkan nomor urut, jadi yang ditetapkan partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya.”
Dengan demikian, jelaslah bahwa muaranya terletak pada kebijakan partai politik. Dengan sikap politik masing-masing partai politik yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2014-2019, dari sejumlah 45 orang calon anggota legislatif yang lolos seleksi, terdapat 8 orang perempuan, dan laki-laki 37 orang.  Secara  keseluruhan,  quota  30%  yang  diamanatkan  oleh  undang- undang  No.12  tahun  2003  untuk  2014-2019  berdasarkan  jenis  kelamin dapat dilihat dalam rincian tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Anggota DPRD Riau Tahun 2014-2019 menurut jenis kelamin: No  Nama Partai Laki-laki Perempuan Jumlah 1. Golkar 4 3 7 2. Demokrat 4 2 6 3. PDIP 5 - 5 4. Gerindra 3 1 4 5. Hanura 4 - 4 6. PAN 4 1 5 7. Nasdem 3 - 3 8. PKB 4 - 4 9. PKS 2 1 3 10.  PPP 4 - 4 Jumlah 37 8 45 Sumber: Marwah, Vol.XIII No.2 Desember Tahun 2014
Terlepas dari implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan, disadari atau  tidak,  banyak  hambatan  yang  ditemui  oleh  perempuan  untuk berkiprah  di  dunia  politik,  seperti  budaya  patriarkhi,  kultur  dan  sistem politik  yang  tidak  menguntungkan  posisi  perempuan,  sampai  kepada
aspek internal perempuan itu sendiri. Padahal dengan sistem proporsional daftar terbuka membuka peluang yang lebih adil bagi perempuan untuk tampil eksis dalam percaturan politik praktis.
D. Solusi Terhadap Permasalahan Proporsional Terbuka Di Kota Pekanbaru.
Dikatakan ada perubahan semenjak refromasi ini tentu saja ada, namun reformasi yang  dibangun  untuk  mewujudkan  sistem  kepemiluan  dan  kepartaian  yang paripurna masih jauh panggang dari api. Maka dari itu strategi yang ditawarkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1) Menghemat  Biaya  Kampanye  Dan  Korupsi  Pemilu  Dengan  Pengawalan Dana Kampanye.
2) Reformasi  Masalah  Partai  Politik  Melalui  Undang-Undang  Parpol  Secara Komprehensif.
3) Perluasan  Basis  Partai  Pada  Kelompok  Marginal  (Kelompok  Disabiltas, Masyarakat Adat, Perempuan, Buruh, Petani, Nelayan.
4) Partai Baru Harus Dimulai Dari Bawah  Supaya Ada Basis Konstituen.
5) Pentingnya Untuk Penguatan Partisipasi Warga .
6) Memperbaharui Seleksi Perekrutan Parpol dan Penguatan Kader Berbasis Pengetahuan
7) Metode Kampanye Yang Mengutamakan Prinsip Dialog Interaktif

## 5. Kesimpulan dan Saran
Tinjauan  sistem  proporsional  terbuka  dalam  pemilu  legislatif  2019  terhadap  dinamika demokrasi di Kota Pekanbaru menunjukkan ada progres yang lebih disukai partai politik politik ketimbang proporsional tertutup. Pada prinsipnya dari hasil penelitian tidak ada satupun sistem pemilu yang netral. Pilihannya terhadap sistem apa yang hendak diadopsi bergantung  dari  apa  sesunggunya  tujuan  akhir  yang  ingin  dicapai  para  pengambil kebijakan. Namun dari partai politik di Pekanbaru sepakat bahwa sistem pemilu dengan representasi  proporsional  terbuka  dianggap  lebih  adil  dibandingkan  dengan  sistem proporsional tertutup karena pertimbangan kursi yang diperoleh partai politik.
Bahwa sistem yang dijalankan dengan sistem proprosional terbuka ini belum dijalankan secara  konsisten  dalam  pemilu  legislatif  di  Pekanbaru.  Peneliti  menyimpulkan  sistem pemilu  sesungguhnya  berkorelasi  erat  dengan  sistem  kepartaian.  Partai  politik menghadapi  persoalan  yang  sama  yaitu  rendahnya  tingkat  kepercayaan  mayarakat, padahal di sisi lain karakterristik partai politik pada umumnya hampir sama yaitu ditandai dengan under institutionalization (tidak terinstitusionalisasi dengan baik), pengorganisasian  yang  minim  sumber  daya,  tidak  berpengalaman,  dan  lemahnya hubungan partai dengan konstituen.
Proporsional daftar terbuka itu lebih rentan terjadi di level masyarakatnya, kerentanan terhadap politik uang, tapi kalau sistem proporsional tertutup justru di partai politik dan peserta  pemilu  itu  sendiri.  Situasi  ini  tidak  saja  akan  mendorong  perpecahan  internal partai, tapi juga merusak hubungan partai dengan konstituen.
Di  daerah  pekan  baru  partai  cenderung  oligarkis,  sentralistik,  paternalistis    dan  partai belum  diberikan  otonomi  untuk  sesuatu  kebijakan  yang  stretagis  termasuk  dalam penentuan  pemilihan  kepala  daerah  dan  perekrutan  caleg  di  tingkat  internal  partai politik.
Sistem  pemulu  proporsonal  yang  ada  sekarang  belum  bisa  menjawab  persoalan kepemiluan, namun bukan berarti sistem proporsional tertutup lebih baik. Persoalannya karena  sistem  yang  ada  belum  menyentuh  pada  akar  persoalan  kepemiluan  kita  yang sangat  mahal  dan  syarat money  politik .  Hal  yang  mendasar  dan  harus  segera  perlu direfromasi  adalah  undang-undang  kepartaian  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi kepada undang-undang kepemiluan kita, diantara saran peneliti terhadap perubahan iru adalah:
1. Menghemat  biaya  kampanye  dan  korupsi  pemilu  dengan  pengawalan  dana kampanye
2. Reformasi masalah partai politik melalui UU partai politik secara komprehensif
3. Pentingnya Untuk Penguatan Partisipasi Warga
4. Mempengaruhi seleksi perekrutan parpol dan penguatan kader berbasis

## Daftar Pustaka
A.Z. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta.
Diamond, Larry dan Leonardo Molino. 2005. “ Asseesing The Qualitt of Democarcy ”. The John Hopkins University Press, Biltomore.
Habernas, Jurgen. 1996. “Between Factsand Norm”. Polity Press, Cambride.
Revitch,  Diare  dan  Abiggil  Therstrom  (ed).  2005. Demokrasi  Klasik  dan  Modern ditejemahkan oleh Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Robert, Andrew. 2010. “ The Quallity of Democracy in Eastern Europe: Publik Prefernces and Policy Reform. “ University Press, Cambride.
Santoyo Purwo, 2014 “Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi”, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta.
Sugiono, 2012. ME\etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung Shumpeter Joseph. 1950. Capitalism, Sosialism, and Democracy. Happer, Network.
Pito Andrianus Toni  et all. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik Dari Sistem Politik Samoai Korupsi. Nuansa, Bandung.
Yin, RK 2011. Qualititative Research: Form Star to Finish, N.Y: The Guiford Press, NY.
Ayu  Pertiwi  Diah,  Sistem  Pemilu  Proporsional  Daftar  Di  Indonesia:  Melahirkan  Korupsi Politik? Jurnal Trias Politica, Universitas Riau Kepulauan, Vol.2, No.1, PP.1-14.2018.
Doni Ramdani Muhammad  dan Fahmi Arisandi. Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka. Jurnal Reehtsvinding. Univeristas 17 Agustus 1945. Vol,3.PP.1-11, 2014.
Silalahi Agus, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Barbasis Suara Terba nyak Dengan Korupsi Politik di Indonesia”. Jurnal Yustisia, Univeristas 11 Maret. Vol 4.No.1.PP.1-14, 2015.
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/03/19/n2o11c-hasil-riset-ini- jumlah- diakses tanggal 17 agustus 2019.
Arba, (2015). Indonesian Agrarian Law , Sinar Grafika, Jakarta.
Chomzah, Ali A., (2002). Land Law,    Land Law Series I    Awarding State Land Rights, Land Law II    Certificate    Series and Its  Problems ,      Literature Achievement Publisher, Jakarta.
Gautama,  S.,  (1990). Interpretation  of  the  Basic  Agrarian  Law ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Hatta,  M.  (1977). Elaboration  of        Article  33  in  the  Constitution  of  1945 ,  Mutiara, Jakarta.
Harsono, B., (2000),. Indonesian Agrarian Law , Djambat, Jakarta.
Indonesia, Constitution of 1945.
Indonesia,        Law  Number  5  of  1960      concerning        Basic      Regulations  on  Agrarian Principles.
Indonesia,  Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.
Indonesia, Government  Regulation   24 of 1997 concerning Land     Registration.
Indonesia, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights.
Indonesia,  Constitutional          Court  Decision                No.        001-021-022  /  PUU-I  /  2003 concerning Judicial Review Number 20 of 2002 on Electricity.
Manan,  B.,  (1995). Growth  and      Development      of  the  Constitution  of  a  Country , Mandar Maju, Bandung.
Muljadi,  K.  and  Widjaja,  G.,  (2008), Rights  to      Land  i        n  the  Series  of  Assets , Kencana, Jakarta.
Santoso, U., (2010), Registration and Transfers of Land , Kencana, Jakarta.
Santoso, U., (2015), Land Acquisition of Land , Kencana, Jakarta.
Sitorus,  O.  and  Dyawati,  N.,  (1994), Land    Rights    and    Condos      A  Legal  Review , Dasamedia Utama, Jakarta.
Zarqoni,  Muhammad  M.,    (2015), Land      Rights,        Acquisitions,      Origins        and Derivatives,      and    Their      Relationship    with  Legal  Guarantees  and  Property  Rights Protection , Achievement of Publisher Library, Jakarta.