## IMPLIKASI UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK
The Implications the Tax Debt Based Law Number 28 of 2008 on General Provisions and Procedures for Taxation of Tax Payers
Tri Setiady
Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra email: trisetiady@yahoo.com

## abstract
The emergence of the tax debt based, First, Formal Doctrine. The emergence of  the  tax  debt  based  on  formal  doctrine  is  a form  of  tax  collection  system based  Oficial  Assessment  System.  According  to  this  doctrine  the  tax  debt arose  because  of  published  the  determination  and  tax  assessment. Determination  and  tax  assessments  may  include:  tax  collection  letters,  tax underpayment  assessment  letters,  and  additional  tax  underpayment assessment letters. Second, the emergence of tax debts based on the doctrine materil is a form system of collect a tax based on Self Assessment System. So the tax debts arise due to the tax law.
Keywords: Debt Tax, the Repayment Tax Debt, Disputes Tax

## abstrak
Timbulnya  utang  pajak  berdasarkan,  Pertama,  Ajaran  Formil.  Timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil adalah wujud dari sistem pemungutan pajak yang berdasarkan Oficial Assesment System . Menurut ajaran ini utang pajak  timbul  karena  diterbitkannya  penetapan  dan  ketetapan  pajak. Penetapan dan ketetapan pajak ini dapat berupa: Surat Tagihan Pajak (SPT), Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT).  Kedua,  timbulnya  utang  pajak berdasarkan  ajaran  materiil  adalah  wujud  dari  sistem  pemungutan  pajak berdasarkan Self  Assesment  System .  Jadi  utang  pajak  timbul  karena berlakunya hukum pajak.
Kata Kunci: Utang Pajak, Pelunasan Utang Pajak, Sengketa Pajak

## A. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasarkan Pancasila  yang  bertujuan  mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur,  spiritual dan materiil yang merata. Tidak hanya bertugas memelihara ketertiban saja, akan tetapi lebih luas lagi dari pada itu, sebab berkewajiban turut serta dalam semua  sektor  kehidupan  dan  penghidupan. 1 Turut  sertanya  negara  dalam berbagai  bidang  sektor  kehidupan  masyarakat,  menunjukkan  bahwa  Negara Indonesia  adalah  negara  yang  bertipe  kesejahteraan.  Adapun  ciri-ciri  dari Walfare state adalah:
1. corak  negara  adalah walferestate suatu  negara  yang  mengutamakan kepentingan seluruh rakyat;
2. staatsonthounding telah diganti dengan staatbemoenis artinya negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat;
3. ekonomi  liberal  telah  diganti  dengan  sistem  ekonomi  yang  lebih terpimpin oleh pemerintah pusat ( central geleide economic );
4. tugas  dari welfarestate adalah bestuurzorg yaitu  menyelenggarakan kesejahteraan umum;
5. tugas  negara  adalah  menjaga  keamanan  dalam  arti  luas  yaitu  keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat. 2
Berdasarkan  ciri-ciri welfarestate tersebut  di  atas  dikaitkan  dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara  Indonesia termasuk salah satu tipe  negara hukum kesejahteraan.  Untuk  mencapai  tujuan  Negara  Indonesia  sebagaimana  di amanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945,  harus  didukung  oleh kemampuan  keuangan  negara  baik  yang  bersumber  dari  sumber  daya  alam (Natural  Recourse) maupun  dari  rakyat  dalam  bentuk  pajak.  Sebagaimana telah  diketahui  bahwa  sumber  penerimaan  negara  yang  besumber  dari minyak  dan  gas  alam  merupakan  sumber  penerimaan  yang  tidak  dapat diperbaharui,  sumber  ini  tidak  dapat  menjadi  andalan  bagi  pembiayaan negara. Didasari sepenuhnya bahwa satu-satunya sumber penerimaan negara yang menjadi andalan sumber penerimaan dalam bentuk pajak. 3
Pajak  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  negara  di  pandang sebagai  sumber  penerimaan  negara  yang  paling  aman  dalam  membiayai pembangunan,  hal  ini  juga  berarti  bahwa  rakyat  dilibatkan  dalam  proses pembangunan.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  sumber  penerimaan  negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor pajak
1 Sjachran  Basah, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia,
(Bandung: Alumni, 1985), hlm. 11.
2 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni, 1985), hlm
15.
3 La Ode Husen, Hukum Pajak dan Hak Privilege, (Bandung: CV Utomo, 2009), hlm. 2.
sangat  dominan,  tentunya  akan  menjadi  sumber  penerimaan  negara  yang potensial  yang  diutamakan,  karena  penerimaan  sektor  pajak  merupakan sumber penerimaan yang tidak akan habis selagi negara itu ada. 4
Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, tercantum dalam Pasal 23A  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa:  “Pajak  dan pungutan  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang.  Hal  ini  berarti  bahwa  segala  bentuk  pemungutan  yang membebankan rakyat harus ditetapkan dengan undang-undang.
Upaya  pembaharuan  Undang-Undang  Perpajakan  ( Tax  Law  Reform) dan  pengembangan  telah  menghasilkan  dasar  hukum  pemungutan  pajak  di Indonesia, yaitu: 5
1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  dan  terakhir  diubah  dengan Undang-Unadng Nomor 36 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBm), sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  dan  terakhir  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
4. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB),  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (PPHTB),  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM);
7. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah (PDRD);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat  Paksa  (PPSP),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; dan
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  digunakan  untuk  menjaga kelangsungan  hidup  negara  dan  sumber  pembiayaan  belanja-belanja  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  guna  menjalankan  roda  pemerintahan.  Oleh sebab  itu,  pemerintah  dengan  berbagai  cara  melakukan  sosialisasi  agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama.
4 Ibid.
5 Oyok Abuyamin, Perpajakan Pusat dan Daerah, (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 20.
Namun,  tak  bisa  dipungkiri  bahwa  sulitnya  negara  melakukan pemungutan  pajak  karena  banyaknya  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam membayar  pajak  merupakan  suatu  tantangan  tersendiri.  Hal  ini  mendorong pemerintah  menciptakan  suatu  mekanisme  yang  dapat  memberikan  daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih  kontroversial.  Beberapa  kalangan  beranggapan  bahwa  pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula  pendapat  bahwa  lembaga  ini  diperlukan  untuk  memberikan  efek  jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal. 6
Saat  ini,  penyelesaian  permasalahan  sengketa  di  bidang  perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya pengadilan pajak. Sebelum pengadilan pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak  adalah  Majelis  Pertimbangan  Pajak  yang  kemudian  berkembang menjadi  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  (selanjutnya  di  sebut  BPSP). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik permasalah, yaitu bagaimana Implikasi Utang Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Wajib Pajak?

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Pajak
Menurut  Undang-Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (selanjutnya  disebut  UU  KUP),  Pasal  1 angka (1), “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Salah  satu  instrumen  yang  digunakan  dalam  negara  untuk  menjalani fungsinya  adalah  pajak.  Pajak  dipungut  dengan  tujuan  untuk  membiayai pengadaan public  goods ,  namun  bisa  juga  pajak  dipungut  untuk  mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah 7 .
Sedangkan  definisi  pajak  yang  dikemukakan  oleh  Sommerfeld, Anderson dan Brock yang mendifinisikan pajak sebagai berikut:
“A  Tax  can  be  definied  meaningfully  as  any  non  penal  yet compulsory  transfer  of  resources  from  the  privat  to  the  public sector,  levied  on  the  basis  of  predetermined  criteriaand  without
6 Saadudin Ibrahim dan Pranoto K, Pajak Pertambahan Nilai, (Jakarta: Jaya Prasada, 1984), hlm. 3.
7 Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.
receipt  of  specific  benefit  of  equal  value,  in  order  to  accomplish some of a nation’s economic and social objectives .” 8
Selanjutnya  Rochmat  Soemitro  menyatakan  bahwa  pajak  adalah “iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor  pemerintah)  berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (tegen  prestasi)  yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum.” Sementara  menurut  Djajaningrat,  pajak  adalah  “kewajiban  untuk menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  kepada  negara  disebabkan  oleh  suatu keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah  sert  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  balik  dari  negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” . 9
Menurut  P.  J.  A.  Adriani  Pajak  adalah  iuran  masyarakat  kepada negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang  wajib membayarnya  menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak  mendapat  prestasi  kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. Pajak  adalah  suatu  pengalihan  sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan, berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapat imbalan  yang  langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. 10
Beberapa  kata  dalam  definisi  yang  telah  disampaikan  di  atas, memunyai  arti  sangat  penting  sebagai  unsur-unsur  yang  memaknai  pajak yaitu:
a. Pungutan dapat dipaksakan
Salah  satu  hal  yang  membedakan  pajak  dengan  pungutan  atau  iuran lainnya  adalah  sifat  memaksa  yang  melekat  didalamnya.  Kata “ compulsory” digunakan  untuk  menunjukkan bahwa  pemungutan  pajak dapat  dipaksakan.  Dalam  memungut  pajak,  pemerintah  memiliki kewenangan  penuh  atas  melakukan  pemaksaan  agar  wajib  pajak memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Oleh  karena  itu,  pajak  yang terutang menurut peraturan perundang-undangan selalu dapat dipaksakan. Di  Indonesia,  salah  satu  instrumen  paksaan  dalam  pemungutan  pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang;
8 Ibid. , hlm. 43.
9 Munawir, Perpajakan, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm 3.
10 Ibid.
Unsur definisi pajak yang juga sangat penting adalah bahwa pajak harus ditetapkan  berdasarkan  undang-undang  kata “predetermined  criteria” secara  implisit  menunjukkan  bahwa  pungutan  pajak  secara  implisit menunjukkan  bahwa  pemungutan  pajak  tidak  bisa  dilakukan  secara serampangan,  namun  harus  ada  kriteria-kriteria  yang  telah  ditetapkan oleh otoritas publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
c. Pembayar pajak tidak mendapat manfaat langsung;
Pajak  dipungut  bukan  untuk special  benefit .  Artinya  pembayar  pajak tidak  menerima  langsung  manfaat  atas  kontribusi  pembayaran  pajaknya. Hal tersebut berbeda dengan pungutan lainnya seperti retribusi. Retribusi dipungut  kepada  orang  yang  akan  atau  ingin  mengonsumsi  barang  dan jasa tertentu, artinya pembayar retribusi akan mendapat manfaat langsung atas pembayaran yang telah dilakukan.
d. Penerimaan pajak digunakan untuk menjalankan fungsi negara.
Kalimat in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives, artinya penerimaan pajak digunakan untuk tujuan membiayai pengadaan public goods , dan juga untuk tujuan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi negara.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang karakteristik dan sifat khusus pajak seperti : a. pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
b. sifatnya dapat dipaksakan.
c. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
d. pemungutan  pajak  dilakukan  oleh  negara  baik  oleh  pemerintah  pusat maupun pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
e. pajak  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 11
Adapun  subjek  pajak  adalah  mereka  (orang  atau  badan)  yang mematuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai  dengan  apa  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. 12 Sementara  itu wajib pajak adalah mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subjektif,  juga  harus  memenuhi  syarat  objektif  misalnya  memiliki penghasilan  atau  memiliki  bumi  bangunan  yang  memenuhi  syarat  untuk dikenai pajak dan sebagainya.
a. dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  subjek  pajak  itu  belum  tentu wajib  pajak  bila  tidak  memenuhi  syarat  objektif,  sedangkan  wajib  pajak dengan  sendirinya  termasuk  objek  pajak.  Jadi  dalam  hal  ini  pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak adalah;
11 Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm
2.
12 Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak , (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm.40.
b. wajib pajak pribadi;
c. warga negara asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari  183  hari  dalam  jangka  waktu  12  bulan  hingga  meninggalkan Indonesia;
d. wajib pajak badan sejak didirikan hingga bubar;
Adapun  yang  dimaksud  dengan  badan  adalah  bukan  semata  subjek pajak  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha  (komersial)  namun  juga  yang bergerak  di  bidang  sosial,  kemasyarakatan  dan  sebagainya  sepanjang pendiriannya  dikukuhkan  dengan  akta  pendirian  oleh  yang  berwenang sehingga  tidak  ada  alasan  bagi  badan  (khususnya  organisasi)  selain  yang bergerak  di  bidang  usaha  untuk  menyatakan  bahwa  mereka  tidak  termasuk sebagai subjek pajak. 13

## 2. Utang Pajak
Rochmat  Sumitro 14 menyatakan  bahwa  pajak  sebenarnya  utang,  yaitu utang  anggota  masyarakat  kepada  masyarakat.  Utang  ini  menurut  hukum adalah perikatan ( verbintenis ). Meskipun pajak itu letaknya di bidang hukum publik,  tetapi  erat  sekali  hubungannya  dengan  hukum  perdata  dan  hukum adat.
Utang  Pajak  menurut  faham  formal timbul  karena  perbuatan  fiskus, yakni  fiskus  menerbitkan  SKP.  Secara  ekstrim,  seseorang  tidak  memunyai kewajiban  membayar  pajak  penghasilan/  pendapatannya  jika  fiskus  belum menerbitkan  SKP.  Sedangkan  menurut  paham  materiil utang  pajak  timbul karena  terpenuhinya  ketentuan-ketentuan  yang  disyaratkan  dalam  undang- undang.  Timbulnya  utang  pajak  menurut  paham  materiil  secara  sederhana dapat  dikatakan  karena  Undang-Undang  atau  karena tatbestand ,  yaitu „rangkaian  dari  keadaan-keadaan,  perbuatan-perbuatan  dan  peristiwa- peristiwa  (baik  yang feitelijk,  yuridis,  persoonlijk maupun zakelijk )  yang dapat menimbulkan utang pajak.
Pada  lain  pihak  teori  pemungutan  pajak  yang  lazim  dikenal  saat  ini antara lain adalah 15 :
a. Teori  Asuransi,  menurut  teori  ini  warga  negara  yang  mendapat perlindungan  negara  membayar  pajak  yang  dianalogkan  sebagai  premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut;
b. Teori  Kepentingan,  dalam  teori ini pembagian  beban pajak  proporsional dengan kepentingan atau jaminan yang diberikan oleh negara;
13 Erly Suandy, Hukum Pajak, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 34.
14 Rochmat Sumitro, Asas dan Dasar Perpajakan, (Bandung: Eresco, 1990), hlm. 2.
15 Santoso  Brotodihardjo, Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak, (Bandung:  Refika  Aditama,  2003), hlm. 30-36.
c. Teori Daya Pikul, menurut teori ini beban pajak disesuaikan dengan daya pikul  masing-masing,  baik  secara  objektif  yaitu  penghasilan  atau kekayaan  yang  dimiliki  seseorang  maupun  secara  subjektif  yaitu berkenaan dengan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi;
d. Teori Bakti, menurut teori ini sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus  selalu  menyadari  bahwa  pembayaran  pajak  adalah  sebagai kewajiban; dan
e. Teori  Asas  Daya  Beli,  teori  ini  menyatakan  bahwa  negara  mengurangi atau  menarik  daya  beli  dari  rumah  tangga  masyarakat,  dan mengumpulkannya  ke  rumah  tangga  negara  yang  selanjutnya menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.
Soemitro  menyatakan  bahwa  pajak  ditinjau  dari  segi  hukum memberikan  hasil  yang  lain.  Tinjauan  pajak  dari  segi  hukum,  lebih menitikberatkan  kepada  perikatan  ( verbintenis ),  pada  hak  dan  kewajiban wajib pajak, subyek pajak dalam hubungannya dengan  subyek hukum. Hak penguasa  untuk  mengenakan  pajak,  penagihan  pajak  dengan  paksa,  sanksi administrasi,  maupun  sanksi  pidana,  penyidikan,  dan pembukuan.  Soemitro mengatakan  pajak  dilihat  dari  segi  hukum  dapat  didefinisikan  sebagai berikut:  perikatan  yang  timbul  karena  undang-undang  (jadi  dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat ( tatbestand ) yang  ditentukan  dalam  undang-undang,  untuk  membayar  suatu  jumlah tertentu  kepada  negara  (masyarakat)  yang  dapat  dipaksakan,  dengan  tiada mendapat  imbalan  yang  secara  langsung  dapat  ditunjuk,  yang  digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 16
Dari  pandangan  itu  dapat  dilihat  bahwa  pajak  merupakan  sebuah perikatan.  Namun  perikatan  dalam  pajak  berbeda  dengan  perikatan  perdata pada umumnya, karena beberapa hal, yakni : a. perikatan  perdata  dapat  lahir  karena  perjanjian  dan  dapat  pula  lahir karena  undang-undang,  sedangkan  perikatan  pajak  hanya  lahir  karena undang-undang, dan tidak lahir karena perjanjian;
b. perikatan  perdata  berada  dalam  lapangan  hukum  privat  sementara perikatan pajak berada dalam hukum publik;
c. dalam  perikatan  perdata,  hubungan  hukum  terjadi  di  antara  para  pihak yang  memunyai  kedudukan  yang  sama/sederajat,  sementara  di  dalam perikatan pajak, kedudukan para pihaknya tidak sederajat; 17
d. prestasi  yang  dilakukan  oleh  subjek  pajak  untuk  membayar  pajak  itu tidak  mendapat  imbalan  langsung  yang  dapat  ditunjukkan.  Hal  tersebut membedakannya dengan retribusi. 18
16 Op. Cit., Rochmat Soemitro, hlm. 51.
17 Op. Cit., Santoso Brotodiharjo, hlm. 1.
18 Bohari, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Jakarta : Rajawali Persada, 1995, hlm. 23.

## 3. Pelunasan Utang Pajak
Pelunasan utang pajak pada dasarnya sama dengan pemungutan pajak ( tax  collection )  yaitu  bagaimana  subjek  pajak  (wajib  pajak)  melakukan pembayaran atas utang pajaknya dan bagaimana pemerintah (instansi pajak) dapat menagih atau memasukkan utang pajak dari wajib pajak ke dalam kas negara.
Dalam  pelunasan  utang  pajak,  juga  ditentukan  oleh  sistem pemungutan  pajak  yang  diintrodusir  oleh  undang-undang  perpajakan  itu sendiri. Pada dasarnya ada 3 sistem pemungutan yaitu: a. official  assesment  system; yaitu  pemungutan  pajak  di  mana  besarnya pajak  yang  harus  dilunasi  (terutang)  oleh  wajib  pajak  ditentukan  sendiri oleh fiskus atau aparatur perpajakan. Sistem ini wajib pajak bersifat pasif, sebaliknya fiskuslah yang aktif;
b. self  assesment  system; yaitu  suatu  cara  pemungutan  di  mana  wewenang menghitung  besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  diserahkan oleh  Inspeksi  Pajak  kepada  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  sehingga dalam sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melapor  kepada  Inspeksi  Pajak,  sedangkan  fiskus  hanya  bertugas memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator; dan c. with  holding  system; yaitu  suatu  cara  pemungutan  di  mana  perhitungan besarnya  pajak  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  dilakukan  oleh  pihak ketiga. 19
Sistem  pemungutan  pajak  yang  digunakan  oleh  Undang-Undang Perpajakan Nasional (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sistem self  assesment .  Hal  ini  ditegaskan  pada  bagian  penjelasan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, bahwa:
“Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak  yang  terutang  ( self  assesment ),  sehingga  melalui  sistem  ini administrasi  perpajakan  diharapkan  dapat  dilaksanakan  dengan lebih  rapi,  terkendali,  sederhana  dan  mudah  untuk  dipahami  oleh anggota masyarakat wajib pajak.”
Sistem  pemungutan  pajak  tersebut  memunyai  arti  bahwa  penentuan penetapan  besarnya  pajak  yang  terutang  dipercayakan  kepada  wajib  pajak sendiri  dan  wajib  pajak  melaporkannya  secara  teratur  jumlah  pajak  yang terutang  dan  telah  dibayar  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  undang- undang.  Sistem  ini  diharapkan  pula  pelaksanaan  administrasi  perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihindari.
19 Op. Cit., S. Munawir, hlm. 41.
Dari  sistem  pemungutan  pajak  yang  diintrodusir  dalam  Ketentuan Umum  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP)  tersebut  telah  memberikan  ketegasan bahwa  undang-undang  perpajakan  nasional  harus  sesuai  dengan  falsafah negara  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sistem self  assesment versi  KUP  tersebut  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa ”melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada anggota masyarakat” harus didukung oleh unsur  kejujuran  dan  itikad  baik  ( good  faith )  dari  wajib  pajak.  Selanjutnya “kegotongroyongan  nasional”  merupakan  asas  fundamental  yang  mewarnai dan  menjiwai  kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia.  Asas  ini didasarkan pada falsafah Pancasila, yang berarti bahwa semua warga negara dan  anggota  masyarakat  wajib  ikut  serta  dalam  pembelaan  negara. Pembelaan negara tidak hanya berarti mempertahankan negara dari serangan musuh, tetapi pembelaan negara bernegara. Oleh karena itu kebutuhan untuk membiayai negara dan pembangunan adalah menjadi beban, tanggung jawab dan  kewajiban  bersama  masyarakat  secara  gotong  royong  dalam  bentuk pajak.
Untuk  memberikan  jaminan  “Kepastian  hukum”  ( rechtzekerheid ) 20 terdapat pelaksanaan sistem Self Assesment versi UU KUP, adanya jaminan bagi  wajib  pajak  maupun  aparat  perpajakan.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  UU KUP  menetapkan  bahwa  setiap  wajib  pajak  membayar  pajak  yang  terutang berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  dengan  tidak menggantungkan  pada  adanya  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP).  Direktorat Jenderal  Pajak  tidak  lagi  berkewajiban  untuk  menerbitkan  SKP.  Penerbitan SKP  hanya  sebatas  pada  wajib  pajak  tertentu  yang  disebabkan  oleh ketidakbenaran  pengisian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  atau  karena ditemukannya  data  fiskal  yang  tidak  dilaporkan  oleh  wajib  pajak.  Jaminan kepastian  hukum  tersebut  implementasinya  dalam  Undang-Undang  KUP adalah  adanya jaminan  bahwa  wajib  pajak  maupun  administrasi  perpajakan yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  hukum  pajak  formil maupun hukum pajak materil akan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
Kembali  kepada  pelunasan  utang  pajak  atau  pemungutan  pajak  ( tax collection ),  mengandung  suatu  pengertian  bahwa  pelunasan  utang  pajak dilakukan dengan “Pembayaran” dan “Penagihan” pembayaran merupakan perbuatan  hukum  yang  hanya  sah  jika  dilakukan  oleh  satu  subyek  hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum ( bekwaam ). Jika yang melakukan pembayaran  itu  orang  yang “onbekwaam” (tidak  mampu  melakukan perbuatan  hukum),  maka  pembayaran  itu  masih  dapat  disengketakan  oleh
20 Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa kepastian hukum dimaksud berarti bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh memberikan keraguan, harus dapat ditetapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus menerus, Makalah Tinjauan Pajak dari Segi Hukum , pada Seminar Hukum Pajak, Tanggal 15 Juli 1985, hlm. 1.
keluarga  si  pembayar. 21 Pasal  10  jo  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1983  jo  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  berkewajiban melakukan  pembayaran  sendiri  pajak  yang  terutang  di  kas  negara  atau tempat-tempat  pembayaran  lain  yang  ditentukan  oleh  Menteri  Keuangan dengan  tidak  menggantungkan  pada  adanya  Surat  Ketetapan  Pajak.  Dalam kaitan  ini  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  346/KMK.  01/1985 tertanggal  11  April  1985  telah  menunjuk  tempat-tempat  pembayaran Keputusan Menteri Keuangan.
Bagi  wajib  pajak  yang  tidak  mampu  melakukan  perbuatan  hukum pembayaran  pajaknya  harus  dilakukan  oleh  walinya  atau  wakilnya  yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi:
“Dalam  menjalankan  hak  dan  memenuhi  kewajiban  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  wajib  pajak diwakili, dalam hal:
a. badan oleh pengurus;
b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
c. badan  dalam  pembubaran  oleh  orang  atau  badan  yang  ditugasi untuk melakukan pembesaran;
d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksana  wasiatnya  atau  yang  mengurus  harta  peninggalan; dan
f. anak  yang  belum  dewasa  atau  orang  yang  berada  dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.”
Ketentuan ini  berlaku  untuk  membayar  pajak  langsung  karena  dalam pajak  langsung  dilakukan  oleh  wajib  pajak  yang  tercantum  namanya  dalam SKP.  Dalam  pajak  tidak  langsung  seperti  Bea  Materai,  Pajak  Pertambahan Nilai,  pembayarannya  dilakukan  oleh  wajib  pajak  yang  ditentukan  oleh undang-undang tanpa diketahui siapa namanya, sehingga dalam pajak tidak langsung ini pembayaran pajak harus memikul beban pajak. 22
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2007,  Menteri  Keuangan  menentukan  jatuh  tempo  pembayaran  dan penyetoran  pajak  yang  terutang  untuk  suatu  saat  atau  masa  pajak  dari masing-masing  jenis  pajak.  Selanjutnya  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  tentang  Penentuan  Tanggal  Jatuh  Tempo  Pembayaran dan  Penyetoran  Pajak,  Tempat  Pembayaran  Pajak,  Tata  Cara  Pembayaran, Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  serta  Tata  Cara  Pengangsuran  dan
21 Op. Cit., Rocmat Somitro, Asas dan Dasar Perpajakan 2 ...., hlm. 62.
22 Ibid., hlm . 51.
Penundaan  Pembayaran  Pajak,  menetapkan  pembayaran/penyetoran  pajak harus dilakukan paling lambat:
a. Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir;
b. Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak;
c. Pajak  Penghasilan  Pasal  23  dan  Pasal  22  harus  disetor  selambat- lambatnya  tanggal  10  bulan  takwin  berikutnya  setelah  bulan  saat terutangnya pajak; dan
d. Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dalam satu Masa  Pajak  harus  disetor  selambat-lambatnya  tanggal  15  bulan  takwin berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Jika  Wajib  Pajak  tidak  melakukan  pelunasan  utang  pajak  sesuai jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  tersebut,  maka  berdasarkan  ketentuan dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  Direktur  Jenderal Pajak  dapat  menertibkan  Surat  Ketetapan  Kurang  Bayar  (SKPKB),  yaitu surat  keputusan  yang  menentukan  besarnya  jumlah  pajak  yang  terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, pajak, besarnya sanksi  administrasi  dan  jumlah  pajak  yang  masih  harus  dibayar.  Pada dasarnya  lahirnya  Surat  Ketetapan  Pajak  tersebut  disebabkan  karena berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atau  keterangan  lain,  ternyata  jumlah  pajak yang  tidak  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  dalam jangka waktu tiga bulan tertulis oleh fiskus.
Selain  ketetapan  pajak  tersebut  merupakan  dasar  untuk  melakukan “penagihan  pajak”  yang  penagihannya  dapat  dilakukan  dengan menggunakan surat paksa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997.
Penagihan  pajak  pada  hakikatnya  merupakan  rangkaian  tindakan Direktorat  Jenderal  Pajak,  karena  wajib  pajak  tidak  mematuhi  ketentuan undang-undang  pajak,  khususnya  pembayaran  pajak.  Rangkaian  tindakan dimaksud merupakan penagihan aktif yang dilakukan secara bertahap mulai dari  Surat  Teguran,  Surat  Paksa,  Surat  Perintah  melakukan  penyitaan  dan permohonan lelang pada Kantor Lelang Negara. 23
Adapun  yang  dimaksud  dengan  penagihan  aktif  adalah  “penagihan yang  didasarkan  pada  SPT/  SKP/  SKPT  yang  oleh  undang-undang  telah menentukan tanggal jatuh tempo yaitu 1 (satu) bulan terhitung dari saat SPT/ SKP/ SKPT ditertibkan. 24
Dasar hukum untuk melakukan penagihan utang pajak adalah Pasal 18 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007,  yang  menyatakan  bahwa
23 Bandingkan dengan Maljo Hadi, Op. Cit. , hlm. 2.
24 Ibid. , hlm 3.
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan,  Surat  Keputusan  Keberatan,  Putusan  Banding  yang menyebabkan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  ditambah,  merupakan  dasar penagihan  pajak.  Ketentuan  ini  dijadikan  dasar  bagi  pihak  fiskus  untuk melakukan  penagihan  pajak  secara  aktif.  Adapaun  yang  dimaksudkan dengan  penagihan  pasif  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pelayanan  Pajak,  dengan  cara  melakukan  pencatatan,  pengawasan  atas kepatuhan  pembayaran  masa  dan  pembayaran  lainnya  yang  dilakukan  oleh wajib pajak.

## 4. Upaya Penyelesaian Sengketa Utang Pajak
Pasal  29  ayat  (1)  UU  KUP,  “Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  wajib  pajak  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Sebagai produk akhir dan pemeriksaan tersebut, tentu akan diterbitkan surat  ketetapan  pajak  yang  bisa  berupa  kondisi  kurang  bayar  (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB) atau kurang bayar tambahan (Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan/SKPKBT),  lebih  bayar  (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB) ataupun nihil (Surat Ketetapan Pajak Nihil-SKPN).  Namun,  tidak  tertutup  kemungkinan  terbitnya  SKPLB  atau SKPN  juga  bisa  menimbulkan  sengketa  antara  wajib  pajak  dengan  fiskus. Hal  ini  bisa  terjadi  apabila  fiskus  menertibkan  SKPLB  dengan  nilai  lebih kecil  dan  nilai  SKPLB  yang  diharapkan  wajib  pajak.  Menurut  ketentuan Pasal  I  angka  (5) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan  Pajak  (selanjutnya  disebut  UU  Pengadilan  Pajak),  yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan  antara  wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  dengan  pejabat  yang berwenang  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  yang  dapat  diajukan banding  atau  gugatan  kepada  pengadilan  pajak  berdasarkan  peraturan perundangan-undangan  perpajakan,  termasuk  gugatan  atas  pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.
Seperti kita  ketahui, sistem perpajakan di Indonesia menganut  sistem self assesment di mana dengan sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk  menghitung  dan  melunasi  sendiri  pajak  yang  terutang.  Perhitungan pajak  yang  terutang  ini  didasarkan  pada  ketentuan  perpajakan  yang  berupa Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Keuangan,  dan Peraturan  Dirjen  Pajak.  Di  sisi  lain,  otoritas  pajak,  dalam  hal  ini  Dirjen Pajak, diberikan tugas untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap kepatuhan  masyarakat  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  perpajakan.  Dalam konteks  inilah,  sehingga  perlu  dilakukan  pemeriksaan  pajak  oleh  Dirjen Pajak kepada sebagian wajib pajak.
Hasil  pemeriksaan  pada  umumnya  berbentuk  Surat  Ketetapan  Pajak (SKP) di mana SKP ini berfungsi untuk melakukan koreksi atas perhitungan yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  atau  bisa  juga  untuk  mengonfirmasi kebenaran  perhitungan  oleh  wajib  pajak.  Jenis-jenis  SKP  ini  adalah  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Dalam proses penetapan pajak melalui pemeriksaan ini sering timbul sengketa  pajak  antara  wajib  pajak  dan  otoritas  pajak.  Sengketa  ini  bisa disebabkan oleh perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan, perbedaan pemahaman  atas  ketentuan  perpajakan,  perbedaan  sudut  pandang  dalam menilai  suatu  fakta,  bisa  juga  karena  ketidaksepakatan  dalam  hal  proses pembuktian.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  seperti  ini,  maka  ada  beberapa  upaya yang  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  sebagaimana  ketentuan  UU  KUP dalam  Pasal  25,  Wajib  pajak  dapat  mengajukan  keberatan,  dengan menyampaikan  surat  keberatan,  hanya  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT),  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar (SKPLB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Nihil  (SKPN),  Pemotongan  atau pemungutan  oleh  pihak  ketiga  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan. Selain dari pada itu surat keberatan dapat disampaikan oleh  wajib  pajak  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  pajak  terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Pengajuan  keberatan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  surat  keberatan harus  memenuhi  syarat  sebagaimana  ketentuan  dalam  UU  KUP  Pasal  25 ayat-ayat  berikut;  (2)  Keberatan  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan  wajib pajak  dengan  disertai  alasan  yang  menjadi  dasar  penghitungan;  ayat  (3) keberatan  harus  diajukan  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  tanggal dikirim  surat  ketetapan  pajak  atau  sejak  tanggal  pemotongan  atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila WP dapat  menunjukkan  bahwa  jangka  waktu  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi karena  keadaan  di  luar  kekuasaannya;  ayat  (3a)  dalam  hal  wajib  pajak mengajukan  keberatan  atas  surat  ketetapan  pajak,  wajib  pajak  wajib melunasi  pajak  yang  masih  harus  dibayar  paling  sejumlah  yang  telah disetujui  wajib  pajak  dalam  pembahasan  akhir  hasil  pemeriksaan,  sebelum surat  keberatan  disampaikan;  ayat  (4)  keberatan  yang  tidak  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Selanjutnya Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12  (dua  belas)  bulan  sejak  tanggal  surat  keberatan  diterima  harus  memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui  dan  Direktur  Jenderal  Pajak  tidak  menerbitkan  Surat  Keputusan Keberatan,  keberatan  yang  diajukan  wajib  pajak  dianggap  dikabulkan  dan Direktur  Jenderal  Pajak  wajib  menerbitkan  Surat  Keputusan  Keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak. Namun demikian, Keputusan Direktur Jenderal  Pajak  atas  keberatan  dapat  berupa  mengabulkan  seluruhnya  atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Dalam  hal  tersebut,  apabila  wajib  pajak  masih  belum  menerima keputusan  keberatan  dan  masih  merasa  keberatan  juga,  wajib  pajak  masih dapat  menempuh  upaya  hukum  berikutnya  yaitu  dengan  mengajukan banding  kepada  Pengadilan  Pajak.  Sesuai  dengan  UU  No.  14  Tahun  2002 Tentang  Pengadilan  Pajak,  Pasal  1  angka  6  yaitu  :  “Banding  adalah  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  wajib  pajak  atau  penanggung  pajak terhadap  suatu  keputusan  yang  dapat  diajukan  banding,  berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ”.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP, wajib pajak dapat mengajukan  permohonan  banding  hanya  kepada  badan  peradilan  pajak  atas Surat  Keputusan  Keberatan.  Sedangkan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  26 Ayat (1) UU KUP, gugatan dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak kepada badan peradilan pajak. Dengan demikian, proses pengajuan banding hanya  dapat  dilakukan  apabila  telah  melalui  proses  keberatan.  Sedangkan badan peradilan pajak yang dimaksud adalah Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002.
Adapun syarat mengajukan banding yang harus dipenuhi  wajib pajak diatur  dalam  undang-undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan Pajak, yaitu: Pasal 35, yaitu ;
a. banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
b. banding  diajukan  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  sejak tanggal  diterima  keputusan  yang  dibanding,  kecuali  diatur  lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; dan
c. jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak mengikat  apabila  jangka  waktu  dimaksud  tidak  dapat  dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
Dan Pasal 36, yaitu ;
a. terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
b. banding  diajukan  dengan  disertai  alasan-alasan  yang  jelas,  dan dicantumkan  tanggal  diterima  surat  keputusan  yang  dibanding; dan
c. pada  surat  banding  dilampirkan  salinan  keputusan  yang disbanding; dan
d. selain  dari  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap  besarnya  jumlah  pajak  yang  terutang,  banding  hanya dapat  diajukan  apabila  jumlah  yang  terutang  dimaksud  telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
Selanjutnya  masih  ada  upaya  lain  yang  dapat  ditempuh  oleh  WP, yaitu;  dengan  melakukan  upaya  Peninjauan  Kembali  yang  diajukan  kepada Mahkamah  Agung,  sebagaimana  ketentuan  UU  Peradilan  Pajak,  Pasal  77 Ayat  (3)  ”Pihak-pihak  yang  bersengketa  dapat  mengajukan  peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”.
Sedangkan  Pasal  91  UU  Peradilan  Pajak,  permohonan  peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : a. apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan  pada  bukti-bukti  yang  kemudian  oleh  hakim  pidana dinyatakan palsu;
b. apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda.
c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada, yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 (1) b dan c UU Pengadilan Pajak;
d. apabila  mengenai  suatu  bagian  dari  tuntutan  belum  diputus  tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; dan
e. apabila  terdapat  suatu  putusan  yang  nyata-nyata  tidak  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang.
Selanjutnya dalam Pasal 89 UU Peradilan Pajak, Ayat (1) permohonan peninjauan  kembali  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77  ayat  (3)  hanya dapat  diajukan  1  (satu)  kali  kepada  Mahkamah  Agung  melalui  Pengadilan Pajak;  (2)  permohonan  peninjauan  kembali  tidak  menangguhkan  atau menghentikan  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  Pajak;  (3)  Permohonan peninjauan  kembali  dapat  dicabut  sebelum  diputus,  dan  dalam  hal  sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

## C. Penutup
1. Simpulan
Sistem  perpajakan  di  Indonesia  menganut  sistem self  assesment di mana  dengan  sistem  ini  wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  untuk menghitung  dan  melunasi  sendiri  pajak  yang  terutang.  Perhitungan  pajak yang  terutang  ini  didasarkan  pada  ketentuan  perpajakan  yang  berupa
Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Keuangan,  dan Peraturan  Dirjen  Pajak.  Di  sisi  lain,  otoritas  pajak,  dalam  hal  ini  Dirjen Pajak, diberikan tugas untuk melakukan pengujian dan pengawasan terhadap kepatuhan  masyarakat  wajib  pajak  terhadap  ketentuan  perpajakan.  Dalam konteks  inilah,  sehingga  perlu  dilakukan  pemeriksaan  pajak  oleh  Dirjen Pajak  kepada  sebagian  wajib  pajak. Dalam  proses  penetapan  pajak  melalui pemeriksaan ini sering timbul sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak.  Sengketa  ini  bisa  disebabkan  oleh  perbedaan  penafsiran  atas ketentuan  perpajakan,  perbedaan  pemahaman  atas  ketentuan  perpajakan, perbedaan  sudut  pandang  dalam  menilai  suatu  fakta,  bisa  juga  karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian.

## 2. Saran
Disamping  perlu  ditingkatkannya  kesadaran  wajib  pajak  untuk membayar pajak, perlu juga peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat perpajakan  yang  tercermin  dalam  peningkatan  kejujuran,  tanggung  jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Abuyamin,  Oyok,  2010, Perpajakan  Pusat  dan  Daerah, Bandung: Humaniora. Bohari, 1995, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Jakarta : Rajawali Persada. Brotodihardjo,  Santoso,  2003, Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak, Bandung: Refika Aditama. Husen,  La  Ode,  2009, Hukum  Pajak  dan  Hak  Privilege, Bandung:  CV Utomo. Ibrahim, Saadudin dan K, Pranoto, 1984, Pajak Pertambahan Nilai , Jakarta: Jaya Prasada. Munawir, 1992, Perpajakan, Yogyakarta: Liberty. Mustafa,  Bachsan,  1985, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara, Bandung: Alumni. Pudyatmoko, Sri, 2002, Pengantar Hukum Pajak , Yogyakarta: Andi. Rosdiana, Haula dan Tarigan, Rasin, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Basah,  Sjachran,  1985, Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni. Suandy, Erly, 2000, Hukum Pajak, Yogyakarta: Salemba Empat. Sumitro, Rochmat, 1990, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Eresco.
Waluyo  dan  Ilyas,  Wirawan  B.,  2001, Perpajakan  Indonesia ,  Jakarta: Salemba Empat.

## B. Perundang-Undangan
UUD 1945 Amandemen ke 4. KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).