## PENDAMPINGAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN UU NO. 7 TAHUN 2021 PADA GRUP PT. SAHABAT AGRO MAKMUR SEJAHTERA MAKASSAR
Suwandi Ng Universitas Atma Jaya Makassar Email: swnd_ng@yahoo.com
Fransiskus Eduardus Daromes Universitas Atma Jaya Makassar Email: fedaromes@gmail.com

## ABSTRACT
Law  No.  7  of  2021  regulates  the  subject  matter  of  General  Provisions  and  Tax  Procedures,  namely Harmonization of  Tax  Regulations  (HPP). The  reasons behind  the  creation  of  the  HPP  Law  aim  to increase  sustainable economic growth, support the acceleration of economic recovery, optimize state revenues, create a tax system that is fairer, provide legal certainty, and implement administrative reform and harmonious and consolidative tax policies. However, changes to several important components in the  HPP  Law  have  an  impact  on  the  mechanisms  and  technical  calculations  of  tax  components, especially operational technical ones. This service activity is designed to socialize, provide assistance, and provide simulations for companies and taxpayers. The expected output from this service is a real understanding from taxpayers.
Key words: Tax Harmonization, Reform, Taxpayers

## ABSTRAK
UU No 7 Tahun 2021 mengatur mengenai materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (HPP). Pengimplementasian UU  HPP  diharapkan  mendorong tingkat  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  menopang  pemulihan  ekonomi, memaksimumkan  sumber  penerimaan  negara,  membanhun  sistem  perpajakan  berkeadilan,  adanya kepastian hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan yang harmonis dan  konsolidatif.  Namun  demikian,  perubahan  beberapa  komponen  penting  dalam  UU  HPP  ini berdampak pada mekanisme dan perhitungan teknis komponen-komponen perpajakan, terutama yang bersifat  teknis  opersionalnnya.  Kegiatan  PKM  ini  dirancang  untuk  mensosialisasikan,  melakukan pendampingan  dan  simulasi  terhadap  Perusahaan  dan  Wajib  Pajak.  Output  yang  diharapkan  dari PKM ini adalah adanya pemahaman secara nyata dari Wajib Pajak.
Kata-kata kunci: Harmonisasi Perpajakan, Reformasi, Wajib Pajak

## 1. PENDAHULUAN
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia telah menyetujui pemberlakuan Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  Pemerintah  telah  membuat  keputusan bahwa  undang-undang  ini  akan  diterapkan sebagai  berikut:  UU  Pajak  Penghasilan  (PPh) mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022; UU Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  mulai  berlaku  pada Tahun Pajak 2022; Pajak Karbon mulai berlaku pada  Tahun  Pajak  2022;  Kebijakan  Program Pengungkapan  Sukarela  (PPS)  mulai  berlaku pada  tanggal  diundangkan;  dan  penerapan  UU Cukai  berlaku  sejak  resmi  diundangkan (Bawamenewi, dkk., 2023).
Penerapan UU HPP ini bertujuan untuk mendukung  terciptanya  pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan, mencapai pemulihan ekonomi, serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak negara. Poin lain yang ingin dicapai adalah  membangun  sistem  perpajakan  yang lebih  berkeadilan  dan  menciptakan  kepastian hukum.  Lebih  jauh,  UU  HPP  ini  diharapkan dapat mengimplementasikan reformasi administrasi  dan  kebijakan  perpajakan  yang lebih terharmonisasi dan konsolidatif. Salah satu peraturan penting dalam UU HPP yang dibahas adalah  pajak  karbon  untuk  industri  (Prastowo, Fandy, 2024).
Pemerintah Indonesia ingin mengadopsi kebijakan ini setelah melihat keberhasilannya di beberapa negara maju. Tujuan utamanya adalah mendorong  pelaku  ekonomi  untuk  beralih  ke aktivitas  yang  mengurangi  emisi  karbon. Dengan  kebijakan  ini,  pemerintah  bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan  kemampuan  sendiri  dan  41%  dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Selain  menerapkan  pajak  karbon  untuk industri, UU HPP juga berdampak  pada
masyarakat,  seperti  mengubah  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  menjadi  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  (NPWP).  Terdapat  persepsi  yang salah  bahwa  setiap  individu  dengan  NIK  akan dikenakan  pajak,  padahal  ada  persyaratan tertentu  yang  harus  dipenuhi  sebelum  individu tersebut dikenakan pajak. Contohnya, dalam UU Pajak Penghasilan, tarif pajak untuk wajib pajak pribadi  dengan  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP) sebesar  50  juta  rupiah  per  tahun  dinaikkan dengan tarif 5% menjadi 60 juta rupiah (Mulya, dkk., 2023).
Pemerintah  juga  menetapkan  satu  tarif PPN  sebesar  11%  dalam  UU  HPP,  yang dilakukan  secara  bertahap  mulai  1  April  2022 dan  akan  mencapai  12%  paling  lambat  pada  1 Januari 2025. Pengecualian PPN dalam UU HPP hanya berlaku untuk barang yang tidak memiliki konten PPN.
Pasal 9A UU HPP mengatur pengusaha kena  pajak  (PKP)  yang  memiliki  kemampuan untuk memungut dan menyetorkan PPN terutang dikenakan  tarif  final,  yang  membantu  usaha kecil memenuhi kewajiban pajak mereka. Pasal 16B  mengatur  pemberian  fasilitas  PPN  yang tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN untuk barang strategis atau jasa strategis.
Selanjutnya,  tarif  PPh  dan  pajak  atas natura  juga  diubah.  UU  HPP  menetapkan  tarif baru yang naik dengan tarif 5% pada Rp 60 juta. UU  HPP  mengubah  ketentuan  natura  yang disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  UU  PPh menjadi  objek  pajak.  Ini  berdampak  pada karyawan:  pemberian  uang  merupakan  pajak penghasilan bagi karyawan, dan biaya pemberian  tersebut  dapat  dikurangkan  dari penghitungan penghasilan kena pajak perusahaan.  Sebaliknya,  pemberian  dalam bentuk natura bukan merupakan pajak penghasilan bagi karyawan, dan biaya pemberian tersebut tidak dapat dikurangkan dari
penghitungan penghasilan kena pajak
perusahaan.
Implementasi kebijakan baru ini menimbulkan  keresahan  di  masyarakat  wajib pajak,  termasuk  pada  Grup  PT.  Sahabat  Agro Makmur  Sejahtera  di  Makassar.  Kendala  yang dihadapi adalah bagaimana menerapkan kebijakan-kebijakan  di  atas  secara  operasional pada  perusahaan,  termasuk  Penyusunan  Surat Pernyataan  Harta  Dalam  Rangka  Program Pengungkapan Sukarela, Perhitungan Penyusunan  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Karyawan,  serta  Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU HPP.
Salah  satu  dharma  dari  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi  adalah  Kegiatan  Pengabdian Kepada  Masyarakat  (PKM),  yang  merupakan implementasi  dari  dharma  pendidikan  dan penelitian  (Nurdin,  2023).  Kegiatan  PKM  ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melaporkan kewajiban  pajak  secara  teratur.  Hal  ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak,  yang  secara  tidak  langsung  mendukung penerimaan  negara  serta  pembangunan  dan ketahanan perekonomian nasional.
Melalui  kegiatan  ini,  perusahaan  dan individu diharapkan dapat lebih memahami dan mengimplementasikan  peraturan  perpajakan baru  dengan  lebih  efektif.  Diharapkan  juga peningkatan  kepatuhan  pajak  dan  pelaporan yang  lebih  akurat  dari  para  wajib  pajak.  Selain itu,  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih  adil  dan  transparan.  Dengan  demikian, kontribusi dari sektor pajak terhadap pembangunan nasional dapat terus ditingkatkan, mendukung perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

## 2. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan  di  Kantor  Pusat  Grup  PT.  Sahabat Agro  Makmur  Sejahtera,  yang  beralamat  di  Jl. Lamputang  No.  14  F.,  Makassar.  Rangkaian kegiatan  dilakukan  melalui  tatap  muka  yang didahului  oleh  diskusi  tentang  pengelolaan  dan pengadministrasian  pajak  pada  Grup  PT. Sahabat  Agro  Makmur  Sejahtera  Makassar. Selanjutnya, Tim PKM melakukan pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan serta penyelesaian  masalah  pemahaman  dan  teknis secara operasional dari Mitra melalui pendampingan dan pelatihan.
Pelaksanaan  kegiatan  dimulai  dengan memberikan  penjelasan  dan  simulasi  proses pengisian  Surat  Pemberitahuan  Pengungkapan Harta  (SPPH)  Harta  Bersih  yang  belum dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  sesuai  dengan PMK  196/PMK.03/2021  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Program  Pengungkapan  Sukarela Wajib  Pajak,  terutama  bagi  wajib  pajak  orang pribadi  seperti  dewan  direksi  dan  karyawan kunci.  Setelah  itu,  kegiatan  dilanjutkan  dengan penjelasan  dan  simulasi  perhitungan  serta pengisian  SPT  PPh  Pasal  21  yang  menyangkut perubahan  lapisan  tarif  PPh  Pasal  21  sesuai dengan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Perubahan  tarif  ini  memerlukan  penyesuaian terhadap  pemotongan  PPh  Pasal  21  terhadap pihak  pemberi  jasa  oleh  wajib  pajak  orang pribadi. Perusahaan harus menghitung, memotong,  dan  melaporkan  dengan  benar pembayaran  gaji,  imbalan,  serta  honorarium karyawan  dan  pihak  yang  dipotong  sesuai dengan perubahan tarif yang berlaku.
Selanjutnya,  diberikan  sosialisasi  dan simulasi atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 sesuai dengan Bab IV Pasal  4  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Edukasi  ini bertujuan  untuk  menginformasikan  staf  bagian penjualan dan pajak tentang perubahan tarif PPN
serta pengecualian barang dan jasa tertentu dari PPN,  seperti  barang  kebutuhan  pokok,  jasa kesehatan,  jasa  pendidikan,  dan  layanan  sosial. Selain  perubahan  tarif  PPN  menjadi  11%, seluruh  staf  bagian  perpajakan  juga  diberikan pelatihan  sehubungan  dengan  adanya  PPN dengan tarif final.
Seluruh staf bagian perpajakan perusahaan  juga  dilatih  tentang  pembuatan faktur  pajak  sesuai  dengan  PER  03/PJ/2022. Proses  pelaksanaan  kegiatan  dikemas  dalam suasana santai untuk memudahkan peserta dalam memahami  materi.  Penjelasan  mengenai  esensi penerapan dari UU No. 7 Tahun 2021 bertujuan untuk  memudahkan  peserta  memahami  arti penting serta tujuannya, sehingga mereka dapat dengan mudah menerapkannya serta
mempertimbangkan dampaknya bagi keseluruhan operasional bisnis perusahaan. Setelah  pemahaman  konsep  aturan,
proses berikutnya adalah bagaimana mengadministrasikan  secara  teknis  terkait dengan undang-undang tersebut. Hal ini penting agar  peserta  mampu  menginformasikan  secara teknis  dalam  sistem  yang  telah  disiapkan  oleh otoritas perpajakan. Sepanjang kegiatan, peserta sangat  aktif  dalam  mempelajari  materi,  diikuti dengan  beberapa  pertanyaan  dan  tanggapan tentang  pembelajaran  PKM.  Kegiatan  ini berjalan  lancar,  dan  dari  ekspresi  peserta  yang terlibat,  nampak  bahwa  mereka  memahami keseluruhan  pelatihan  karena  materi  yang disampaikan  sangat  relevan  dengan  pekerjaan operasional mereka.
Keseluruhan  proses  kegiatan  juga dilaksanakan  evaluasi  melalui  pengamatan langsung  pada  tahap  pemahaman  dan  pada akhirnya  terkait  dengan  pelaksanaan  teknis operasionalnya.  Tim  PKM  juga  melakukan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi. Hasil akhir  dari  rangkaian  aktivitas  tersebut  adalah evaluasi  pelaksanaan  keseluruhan  kegiatan  dan proses selanjutnya berupa laporan serta publikasi artikel hasil dari PKM. Hal ini penting dilakukan
agar  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  tentang pelaksanaan  kegiatan  serta  dampak  yang dihasilkan, baik bagi mitra maupun pertanggungjawaban bagi Tim pelaksana PKM. Proses  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan solusi yang diberikan kepada mitra.
Harapan  dari  kegiatan  ini  adalah perusahaan  dan  individu  dapat  memahami  dan mengimplementasikan  peraturan  perpajakan baru  dengan  lebih  efektif,  meningkatkan kepatuhan pajak dan pelaporan yang lebih akurat dari para wajib pajak, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mendukung sistem perpajakan yang lebih adil  dan  transparan.  Selain  itu,  diharapkan kegiatan  ini  dapat  meningkatkan  kontribusi sektor  pajak  terhadap  pembangunan  nasional dan  mendukung  perekonomian  yang  stabil  dan berkelanjutan.
Adapun  kegiatan  dapat  dilihat  pada bagan berikut :
Gambar 1 Bagan Pelaksanaan kegiatan PkM

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Diskusi Awal
Pelatihan dan Pendampingan Proses Pengisian SPPH Perhitungan dan Pengisian SPT PPH Pasal 21 Sosialisasi Perubahan Tarif PPN Pelatihan Pembuatan Faktor Pajak
Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan  di  Kantor  Pusat  Grup  PT.  Sahabat Agro  Makmur  Sejahtera,  yang  beralamat  di  Jl. Lamputang  No.  14  F.,  Makassar.  Rangkaian kegiatan  dilakukan  melalui  tatap  muka  yang diawali dengan diskusi tentang pengelolaan dan pengadministrasian  pajak  pada  Grup  PT. Sahabat  Agro  Makmur  Sejahtera  Makassar. Selanjutnya, Tim PKM melakukan pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan serta penyelesaian  masalah  pemahaman  dan  teknis operasional  dari  mitra  melalui  pendampingan dan pelatihan.
Rangkaian  kegiatan  dalam  pelaksanaan PKM  ini  mencakup  beberapa  tahap  penting. Pertama,  memberikan  penjelasan  dan  simulasi proses pengisian Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) Harta Bersih yang belum  dilaporkan  dalam  SPT  Tahunan  sesuai dengan  PMK  196/PMK.03/2021  tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Program  Pengungkapan Sukarela  Wajib  Pajak,  terutama  untuk  wajib pajak  orang  pribadi  seperti  dewan  direksi  dan karyawan  kunci.  Tujuan  dari  tahap  ini  adalah untuk  membantu  para  wajib  pajak  pribadi memahami  dan  mematuhi  ketentuan  PMK 196/PMK.03/2021.
Gambar  2  Materi  yang  disampaiakan  pada tahap awal  pelaksanaan kegiatan PkM
Kedua,  memberikan  penjelasan  dan simulasi  perhitungan  serta  pengisian  SPT  PPh Pasal  21  yang  menyangkut  perubahan  lapisan tarif  PPh  Pasal  21  sesuai  dengan  Undang-
Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan.  Perubahan  tarif  ini memerlukan  penyesuaian  terhadap  pemotongan PPh  Pasal  21  oleh  wajib  pajak  orang  pribadi terhadap  pihak  pemberi  jasa.  Perusahaan  harus menghitung, memotong, dan melaporkan dengan  benar  pembayaran  gaji,  imbalan,  serta honorarium karyawan sesuai dengan perubahan tarif  yang  berlaku.  Tahap  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menjalankan  kewajiban  perpajakan  mereka dengan benar.
Ketiga,  memberikan  sosialisasi  dan simulasi atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, yang mulai berlaku pada 1 April 2022 sesuai dengan Bab IV Pasal  4  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Selain  itu, penjelasan  juga  diberikan  kepada  seluruh  staf bagian penjualan dan pajak tentang pengecualian atas  jenis  barang  dan  jasa  tertentu  dari pengenaan  PPN,  seperti  barang  kebutuhan pokok,  jasa  kesehatan,  jasa  pendidikan,  dan layanan  sosial.  Tahap  ini  bertujuan  untuk mengedukasi  staf  bagian  penjualan  dan  pajak tentang  perubahan  tarif  PPN  dan  pengecualian barang  serta  jasa  tertentu  dari  PPN,  serta memberikan  pelatihan  terkait  PPN  dengan  tarif final.
Gambar 3 Materi yang pelaksanaan kegiatan PkM
Gambar 4  Materi yang pelaksanaan kegiatan PkM
Keempat, memberikan pelatihan kepada seluruh  staf  bagian  perpajakan  perusahaan tentang  pembuatan  faktur  pajak  sesuai  dengan PER  03/PJ/2022.  Proses  pelaksanaan  kegiatan dikemas dalam suasana santai untuk memudahkan  peserta  dalam  memahami  materi. Penjelasan  mengenai  esensi  penerapan  UU  No. 7  Tahun  2021  bertujuan  untuk  memudahkan peserta memahami  arti penting serta tujuannya, sehingga mereka dapat dengan mudah
menerapkannya
serta mempertimbangkan
dampaknya bagi keseluruhan operasional bisnis perusahaan.
Gambar 5  Materi yang pelaksanaan kegiatan PkM
Sepanjang kegiatan, peserta sangat aktif dalam  mempelajari  materi,  diikuti  dengan beberapa  pertanyaan  dan  tanggapan  tentang pembelajaran PKM. Kegiatan ini berjalan lancar dan  dari  ekspresi  peserta  yang  terlibat,  nampak bahwa mereka memahami keseluruhan pelatihan karena materi yang disampaikan sangat relevan dengan pekerjaan operasional mereka.
Keseluruhan  proses  kegiatan  juga dievaluasi  melalui  pengamatan  langsung  pada tahap  pemahaman  dan  pelaksanaan  teknis operasionalnya.  Tim  PKM  juga  melakukan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi. Hasil akhir  dari  rangkaian  aktivitas  tersebut  adalah evaluasi  pelaksanaan  keseluruhan  kegiatan  dan proses selanjutnya berupa laporan serta publikasi artikel  hasil  dari  PKM.  Evaluasi  ini  penting dilakukan  agar  dapat  dijadikan  bahan penilaian tentang pelaksanaan kegiatan serta dampak yang dihasilkan  baik  bagi  mitra  maupun  sebagai pertanggungjawaban bagi Tim pelaksana PKM. Proses  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan solusi yang diberikan kepada mitra.
Berikut foto-foto pelaksanaan kegiatan:
Gambar 6 dan 7  Foto kegiatan pelaksanaan kegiatan PkM
Sepanjang kegiatan, peserta sangat aktif dalam mempelajari materi. Kondisi ini ditandai dengan beberapa pertanyaan dan tanggapan dari peserta mengenai pembelajaran PKM. Kegiatan ini berjalan lancar, dan dari ekspresi peserta yang terlibat,  nampak  bahwa  mereka  memahami keseluruhan  pelatihan  karena  materi  yang disampaikan  sangat  terkait  dengan  pekerjaan operasional mereka.
Evaluasi  kegiatan  dilakukan  melalui pengamatan  langsung  pada  tahap  pemahaman dan  pelaksanaan  teknis  operasionalnya.  Tim PKM juga melakukan evaluasi melalui monitoring  dan  evaluasi.  Hasil  akhir  dari rangkaian  aktivitas  tersebut  adalah  evaluasi pelaksanaan  keseluruhan  kegiatan  dan  proses selanjutnya berupa laporan serta publikasi artikel hasil  dari  PKM.  Evaluasi  ini  penting  dilakukan agar  dapat  dijadikan  bahan  penilaian  tentang pelaksanaan  kegiatan  serta  dampak  yang dihasilkan  baik  bagi  mitra  maupun  sebagai pertanggungjawaban bagi Tim pelaksana PKM. Proses  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa hasil yang diharapkan sesuai dengan solusi yang diberikan kepada mitra.

## 4. SIMPULAN
Tujuan dari pelaksanaan PKM ini adalah agar mitra memahami dan mampu mengimplementasikan  peraturan  terkait  secara
operasional,  antara  lain  Penyusunan  Surat Pernyataan  Harta  Dalam  Rangka  Program Pengungkapan Sukarela, Perhitungan, Penyusunan,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Karyawan,  serta  Pajak  Pertambahan Nilai  (PPN)  sesuai  dengan  Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2022. Proses  pelaksanaan  PKM  dimulai  dengan membangun  pemahaman  mengenai  esensi  dari UU  No.  7  Tahun  2021  dan  dilanjutkan  dengan administrasi dan pelaporan teknis dari komponen-komponen  yang  terkait  dengan undang-undang ini.
Pelaksanaan  PKM  berjalan  lancar  dan sukses, yang ditunjukkan oleh suasana interaktif dan  responsif  dari  seluruh  peserta  atau  mitra PKM. Hal ini terkonfirmasi melalui kemampuan para peserta dalam mengoperasionalkan konsekuensi atau implementasi teknis operasional  dari  undang-undang  tersebut.  Para peserta  mampu  menyusun  dan  mengisi  Surat Pernyataan Harta dengan benar, menghitung dan melaporkan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  sesuai perubahan  tarif  terbaru,  serta  menerapkan perubahan tarif PPN dalam laporan mereka.
Dampak dari PKM ini bagi mitra adalah peningkatan kemampuan mereka dalam melaporkan  dan  menyajikan  informasi  sesuai dengan  persyaratan  peraturan  yang  berlaku. Mitra  kini  lebih  percaya  diri  dalam  mengelola kewajiban  perpajakan  mereka,  yang  berpotensi mengurangi  risiko  kesalahan  pelaporan  dan meningkatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan perpajakan.  Pelatihan  ini  juga  meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi perpajakan yang baik dalam menjaga keberlanjutan usaha.
Untuk  kegiatan  yang  akan  datang, disarankan  agar  PKM  mencakup  materi  yang lebih  mendalam  terkait  perubahan-perubahan regulasi  terbaru,  serta  studi  kasus  praktis  yang relevan  dengan  situasi  usaha  mitra.  Pelatihan lanjutan  mengenai  teknologi  dan  software perpajakan yang dapat mempermudah
administrasi  dan  pelaporan  juga  akan  sangat bermanfaat.  Selain  itu,  sesi  mentoring  secara berkala pasca-pelatihan dapat membantu memastikan  implementasi  yang  berkelanjutan dan  memberikan  dukungan  tambahan  saat diperlukan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Lembaga Penelitian dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat    (LPPM) Universitas Atma Jaya Makassar yang memberikan dukungan Dana dalam Pelaksanaan PKM ini. Terima kasih juga kepada Mitra yang telah dengan setia mengikuti Program PKM ini baik  dalam  pemahaman  materi  maupun pendampingan teknis.

## 6. REFERENSI
Bawamenewi, N., Supraptiningsih, J. D., Rosida,
S.  A.,  &  Nuridah,  S.  (2023).  Analisis Implementasi Perhitungan Dan Pelaporan PPH  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022. Innovative:  Journal  Of  Social Science Research , 3 (5), 1211-1218.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik
Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara. Kementerian  Keuangan,  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021
tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pekanbaru/id/ data-publikasi/pengumuman/2979- penegasan-terkait-perubahan-tarif-ppn- sesuai-uu-no-7-tahun-2021-tentang-
harmonisasi-peraturan-perpajakan- hpp.html
https://www.pajak.com/pwf/mengenal-uu-no-7- tahun-2021-dan-dampak-bagi- masyarakat/
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun 2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan.  Jakarta: Sekretariat Negara. Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983 tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik
Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara. Kementerian  Keuangan,  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan
Atas Barang Mewah Serta Ketentuan dan
Tata Cara Perpajakan. Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.  (2021).  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun  2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021
(Studi  Kasus  Pada  PT.  Raflesia  Energi
Utama). Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran  dan  Pengembangan  Ekonomi
Syariah , 9 (1), 95-108.
Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T.,  Ambarwati,  A.,  ...  &  Wasesa,  T. (2023). AKUNTANSI PERPAJAKAN: Teori,  Landasan  Hukum  &  Studi  Kasus . PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Nurdin, N. (2023).  Pengabdian Kepada Masyarakat: Dalam Konsep Dan Implementasi. Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia , 1 (3), 01-15.
Prastowo, Yustinus dan Tjiptono, Fandy. (2024). Perpajakan: Teori dan Praktik Berdasarkan  Aturan  Terbaru .  Penerbit
Andi
Wati,  E.  K.,  Sahara,  K.,  &  Suaidah,  I.  (2023). Analisis  Perhitungan  Pajak  Pertambahan Nilai  Sebelum  Dan  Sesudah  Undang- undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun  2021  Guna  Menentukan  Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi , 8 (2), 56-63.