## PERUBAHAN PARADIGMA POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING NASIONAL: STUDI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BIDANG OBAT-OBATAN TRADISIONAL
Suparno Suparno 1 and Faisal Santiago 1
1 Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

## Abstrak
Dalam  perdagangan  internasional,  khususnya  yang  berkenaan  dengan  aspek  Hak  Kekayaan Intelektual  (HKI),  Indonesia  berada  di  bawah  tekanan  Negara-negara  maju  karena  harus mengimplementasikan Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights (TRIPS)  Agrement sebagai  salah  satu  kesepakatan  di  dalam  rezim World  Trade  Organisation (WTO).  Penelitian  ini menggunakan  tiga  metode  penelitian,  yaitu  yuridis  normatif,  kualitatif  dan  komparatif. Permasalahan  dalam  penelitian  adalah  mengapa  paradigma  HKI  hukum  Indonesia  harus  ada perubahan, upaya-upaya  apakah yang dilakukan pemerintah  Indonesia dalam  perubahan tersebut, dan  apakah  budaya  hukum  masyarakat  Indonesia  dapat  menerima  perlindungan  rahasia  dagang bidang  obat-obatan  tradisional.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertama,  paradigma  HKI Indonesia  harus  berlandaskan  Pancasila  sebagai  landasan  filosofis,  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai landasan yuridis dan realitas sosial bangsa Indonesia sebagai landasan sosiologis. Kedua, upaya-upaya  Pemerintah  Indonesia  dalam  perubahan  tersebut  harus  terus  dilakukan,  mengingat sistem  hukum  HKI  yang  berasal  dari  Barat  bersifat  individualistik.  Ketiga,  budaya  hukum masyarakat tradisional belum seluruhnya memahami perlunya perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional.

## Kata kunci: Perubahan Paradigma, Politik, Hukum

## Abstract
In  international  trade,  especially  with  regard  to  aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (IPR), Indonesia is under pressure from developed countries because they have to implement the Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement as one of the agreements within the World Trade Organization (WTO) regime. This study uses three research methods: normative, qualitative, and comparative juridical. The problems in this research are why the paradigm of IPR in Indonesian law has to change, what efforts have been made by the Indonesian government for this change, and whether the legal culture of Indonesian society can accept trade secret protection in  the  field  of  traditional  medicines.  The  results  of  the  study  show  that  first,  the  paradigm  of Indonesian IPR must be based on Pancasila as a philosophical basis, the 1945 Constitution as a juridical basis, and the social reality of the Indonesian people as a sociological basis. Second, the efforts of the Government of Indonesia in these changes must be continued, bearing in mind that the IPR legal system originating from the West is individualistic. Third, the legal culture of traditional communities  has  not  fully  understood  the  need  to  protect  trade  secrets  in  the  field  of  traditional medicines.

## Keywords: Paradigm Change, Politics, Law

## A. Pendahuluan
Berbicara  tentang  Perubahan  Paradigma Politik  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual Indonesia,  tidak  terlepas  dari  keterlibatan Indonesia  dalam  menyepakati  pembentukan organisasi  perdagangan  dunia  (WTO)  yang termasuk  di  dalamnya  tentang  perjanjian mengenai  aspek-aspek  pedagangan  yang terkait  dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual ( agreement  on  Trade-Related  Aspects  of Intellectual  Property  Rights/TRIPS )  yang merupakan  “new  instrument”  dari  hasil negosiasi dalam Uruguay Round yang berakhir dengan pembentukan Worl Trade Organization tersebut.  Dalam  perdagangan  internasional, khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indonesia berada di bawah tekanan Negara-negara maju karena harus mengimplementasikan TRIPs Agrement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim World Trade Organisation (WTO) 1 . Perjanjian tersebut  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang  pengesahan Agreement  Establishing The  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 2
Persetujuan  TRIPs  mengatur  tentang norma  dan  standar  dan  dalam  beberapa  hal mendasarkan diri pada prinsip kerelaan penuh (full  compliance) terhadap  konvensi-konvensi HKI  yang  telah  ada  dan  menggunakannya sebagai  basis  minimal.  Keterkaitan  TRIPs yang  erat  dengan  perdagangan  internasional, TRIPs memuat dan menekankan dalam derajat yang  tinggi  mengenai  mekanisme  penegakan hukum  yang  dikaitkan  dengan  kemungkinan pembalasan  silang  atau cross-retaliation . Apabila  satu  Negara  tidak  melindungi  secara efektif HKI milik warga Negara yang lain, baik dalam pengaturan maupun penegakan hukumnya,  maka  akan  memberi  hak  kepada
1 Holwick,  Scott.  "Developing  Nations  and  the Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual Property  Rights." Colo.  J.  Int'l  Envtl.  L.  &  Pol'y 11 (2000): 49.
2 Undang-Undang  R.I.  Nomor  7  Tahun  1994  Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization  (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada tanggal  2  Nopember  1994  dalam  Lembaran  Negara R.I. Tahun 1994 Nomor 57
Negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dengan menghambat  impor  komoditi  apapun  dari Negara yang dituduh, umpamanya, pengurangan kuota, peniadaan GSP
(Generalized System of Preferences) , pengenaan  tarif  yang  lebih  tinggi  dan sebagainya. 3
Ketidak  adilan  yang  diakibatkan  oleh penerapan  prinsip  kesamaan  perlakuan (non- diskriminasi) yang  dituntut  Negara-negara maju  melalui  WTO/TRIPs  harus  dikoreksi kembali  berdasarkan  prinsip rectivicatory justice atau corrective justice 4 . Dalam hal ini, inisiatif  Pemerintah  untuk  mengupayakan perlindungan bagi masyarakat lokal berkenaan dengan  pemanfaatan  pengetahuan  tradisional merupakan  salah  satu  bentuk  penyeimbangan kembali  situasi  tidak  adil  yang  diakibatkan oleh miss  appropriation yang  dilakukan  oleh Negara-negara  maju.  Perlindungan  Rahasia Dagang  adalah  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  rangka  menyesuaikan  diri terhadap kompleksnya perdagangan, berubahnya praktek-praktek bisnis dan kemajuan  teknologi.  Perlindungan  Rahasia Dagang,  bisa  diterima  oleh  masyarakat industry,  namun  sebaliknya  perlindungan Rahasia Dagang masih belum seluruhnya dapat diterima  oleh  masyarakat  tradisional  di  mana hubungan-hubungan mereka masih berdasarkan ikatan-ikatan tradisional.

## 1. Rumusan Masalah
1. Mengapa  paradigma  Hak  Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia harus dilakukan perubahan?
2. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan Pemerintah  Indonesia  dalam  perubahan tersebut, sehingga berdaya saing nasional?
3. Apakah budaya hukum masyarakat Indonesia  dapat  menerima  perlindungan
3 Priapantja, Cita Citrawinda. Budaya Hukum Indonesia Menghadapi  Globalisasi:  Studi  Kasus  Perlindungan Rahasia  Dagang  Dibidang  Farmasi .  Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
4 Sardjono, Agus. Negara maju vs. negara berkembang: studi mengenai kemungkinan perlindungan pengetahuan obat-obatan tradisional sebagai kekayaan intelektual di Indonesia . Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
Rahasia  Dagang  di  bidang  obat-obatan tradisional?

## B. Metode Penelitian
Metode  yuridis  normative,  memusatkan perhatiannya  pada  norma-norma  hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, konvensi internasional, serta norma-norma  hukum  yang  hidup  di  dalam masyarakat.  Dengan  demikian  penelitian  ini bersifat memberikan petunjuk ( optic prescriptive) guna menemukan kaidah hukum dalam situasi masyarakat tertentu.
Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan metode  kualitatif,  yang  mengacu  pada prosedur  penelitian  yang  dapat  memberikan gambaran mengenai data secara mendalam dan dari  segala  segi.  Data  yang  dimaksud  adalah fakta yang diperoleh dari komunitas masyarakat  tradisional  yang  mempunyai  ciri khas  tertentu,  di  samping  juga  masyarakat hukum yang memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan  Intelektual,  seperti  Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual
Depertemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Dewan HKI Indonesia, Pengelola Rumah Sakit dan sebagainya.
Penelitian ini juga mencakup perbandingan  ( comparative) dengan  Negara lain  seperti  china  dan  Malaysia  dalam merespon  Prinsip-prinsip TRIPs  Agreenment melalui  berbagai  informasi  yang  dapat diperoleh dari berbagai kepustakaan, khususnya  yang  menyangkut  system  dan mekanisme  perlindungan  HKI,  termasuk pengetahuan tradisional.

## C. Pembahasan

## 1. Paradigma Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia
Harmonisasi hukum adalah suatu proses mengharmonisakan  atau  menyesuaikan  dua system  hukum  yang  berbeda,  misalnya harmonisasi  hukum  asing (Trips  Agreement)
5 Irawan,  Candra. Politik  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  Indonesia:  Kritik  Terhadap  WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual  Demi  Kepentingan  Nasional .  Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2011.
dan  hukum  Indonesia.  Hukum  tidak  bersifat statis,  tetapi  bersifat  dinamis  dan  mengikuti perkembangan zaman, sehingga
mengharuskan harmonisasi hukum juga harus bergerak dinamis dan tidak berhenti pada satu titik. Harmonisasi hukum tidak selalu menghasilkan  hukum  yang  harmonis  secara keseluruhan  atau  totalitas 5 .  Sejarah  telah membuktikan  bahwa  proses  harmonisasi hukum HKI di dunia sudah berlangsung sejak terjadinya Konvensi Bern tahun 1883 – 2014, tetapi masing-masing Negara memiliki perbedaan  dalam  pengaturan  HKI  walaupun sudah  ada Trips  Agreement .  Di  Indonesia sudah  berlangsung  128  tahun  sejak  zaman Kolonial  Belanda  (1888  –  2014)  dan  jika dihitung  sejak  kemerdekaan  Indonesia  telah berlangsung  selama  69  tahun  (1945  –  2014). Keberhasilan  harmonisasi  hukum  sangat ditentukan  oleh  perkembangan  dari  system hukum yang berbeda tersebut, semakin sering terjadinya  hubungan  yang  melibatkan  kedua system hukum itu, akan memperlancar terjadi harmonisasi.  Harmonisasi  hukum  asing  ke dalam hukum nasional tidak menghapus unsur kepentingan  nasional.  Setiap  Negara  bebas untuk memilih metode yang dikehendaki, tidak ada Negara atau organisasi internasional yang memiliki hak memaksa suatu Negara menerima  suatu  hukum  asing,  dikarena paradigmanya  belum  tentu  sesuai  dengan landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis 6 . Rumusan Paradigma Politik Hukum HKI Indonesia  berdasarkan  Pancasila,  UUD  1945 dan Realitas sosial bangsa Indonesia.
Memperkenalkan metode modifikasi harmonisasi total sebagai pilihan metode yang lebih tepat bagi
Indonesia dalam mengharmonisasikan  prinsip-prinsip  hukum Trip Agreement ke dalam undang-undang HKI dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Perlunya ditambahkan dalam undang-undang  HKI  ketentuan  yang  tegas tentang  perlindungan  kepentingan  Indonesia dalam bidang HKI. Ketentyan tersebut seperti kewenangan
Negara (pemerintah)
6 Sediaty,  Tri.  "Harmonisasi  Prinsip-Prinsip  Trips Agreement  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual  dengan Kepentingan  Nasional." Fiat  Justisia  Jurnal  Ilmu Hukum 8, no. 4 (2014): 595-613.
melaksanakan HKI demi kepentingan nasional dalam arti luas (penguasaan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  kesehatan,  perekonomian, pertahanan  dan  keamanan  dan  kepentingan masyarakat),  tidak  dibatasi  pada  hal-hal tertentu  saja  sebagaimana  yang  telah  diatur selama ini. Selain itu juga penting diakomodasikannya  beberapa  konsep-konsep yang  tidak  bersumber  dari  HKI  ke  dalam undang-undang HKI untuk memperkuat upaya perlindungan  dan  pemanfaatan  potensi  HKI Indonesia (Pengetahuan Tradisional, SDG dan Ekpresi  Budaya)  agar  tidak  dicuri  dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidakberhak  melalui  konsep  ABS,  DO  dan PIC 7 . Terkait dengan hukum persaingan usaha, maka penting dilakukan amandemen terhadap pasal  50  huruf  (b)  Undang-Undang  nomor  5 tahun  1999  yang  mengecualikan  perjanjian dalam  bidang  HKI  dari  larangan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat, karena pelaksanaan HKI secara nyata berpotensi  disalahgunakan  oleh  pemilik  atau pemegang HKI sehingga merugikan masyarakat  dan  melanggar  ketentuan  hukum persaingan usaha.

## 2. Upaya-upaya Pemerintah dalam
Perubahan Paradigma Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia untuk mewujudkan daya saing nasional
Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  segenap  warga negaranya  dari  tindakan  orang-orang  asing yang  berpotensi  merugikan  kepentingan mereka,  termasuk  tindakan misappropriation atas  pengetahuan  obat-obatan  tradisional  dan keanekaragaman hayati milik bangsa Indonesia 8 .  Tindakan misappropriation itu sendiri  terjadi  karena  perbedaan  motif  dalam pemanfaatan  pengetahuan  dan  sumber  daya milik bangsa Indonesia. Bangsa asing melihat potensi ekonomi dari penggunaan pengetahuan obat-obatan  tradisional  oleh  individu  yang kreatif, sedangkan bangsa Indonesia
7 Niswah,  Eva  Mir'atun.  "Problematika  Yuridis  Wakaf Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): 123- 138.
8 Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita.  "Dasar-Dasar  Pemikiran  Perlindungan  Hak
melihatnya  sebagai  sesuatu  yang  boleh dimanfaatkan secara bebas untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup bersama 9 . Dalam konteks itulah Pemerintah
Indonesia harus mengambil inisiatif melakukan berbagai langkah guna melindungi kepentingan  warga  bangsanya,  khususnya warga masyarakat lokal yang hidup tersebar di seluruh  wilayah  Indonesia.  Langkah  tersebut harus  tetap  mengacu  pada  system  nilai,  baik yang berkembang di dalam lingkungan warga masyarakat  lokal  maupun  dengan  tuntutan pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia.
Berbagai  alternative  langkah  yang dimaksud  antara  lain  melalui  perangkat hukum,  baik  menciptakan  perangkat  hukum baru  maupun  memperbaiki  ketentuan  hukum yang  sudah  ada.  Di  samping  itu,  masalah implementasi  hukum  itu  sendiri  pun  harus menjadi  pilihan  langkah  alternative  yang penting dan harus dilakukan.
Alternatif  melalui  perangkat  hukum harus  dilakukan  melalui  upaya  penyerasian norma-norma hukum dengan nilai-nilai kemodernan  (Barat)  yang  individualistic  dan niali-nilai tradisional (Indonesia) yang komunalistik, yang  masih terus hidup berdampingan. Penyerasian nilai-nilai individualistic  yang  terkandung  dalam  rezim paten dilakukan dengan amandemen ketentuan hukumnya  yang  memberikan  pengakuan  hak kolektif  masyarakat  lokal  atas  pengetahuan tradisional  mereka.  Penyerasian  nilai-nilai kebersamaan  dari  warga  masyarakat  lokal dengan  nilai  kemodernan  Barat  dilakukan dengan  membentuk  UU sui  generis yang memungkinkan  pengakuan  hak-hak  kolektif warga  masyarakat  lokal  dalam  tata  pergaulan hidup  global,  baik  dalam  lingkup  sosial maupun ekonomi (perdagangan dunia).
Pada  tataran  implementasi  hukum, Pemerintah, baik  Pusat  maupun Daerah dapat mengambil  peran  sebagai custodian/ penjaga dari  hak  kolektif  masyarakat  lokal,  dan mengambil  inisiatif  mengembangkan  peran
Kekayaan Intelektual." PROGRESIF: Jurnal Hukum 14, no. 2 (2020): 193-208.
9 Sardjono,  Agus. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Pengetahuan Tradisional . Bandung: Alumni, 2006.
aktif  warga  masyarakat  dalam  membela  dan mempertahankan hak-hak mereka.
Peran  aktif  yang  dimaksud  antara  lain melalui  proses  dokumentasi  yang  tepat,  serta menciptakan mekanisme benefit sharing dalam rangka  memberikan  manfaat  ekonomis  atas pemanfaatan  pengetahuan  tradisional  bagi masyarakat  itu sendiri.  Sementara pemerintah belum  mempunyai  pengalaman  dalam  proses dokumentasi  dan  penciptaan  mekanisme benefit sharing , Pemerintah dapat belajar dari system  yang  dikembangkan  dalam  forum internasional seperti WIPO dan UNEP. Tentu saja  dengan  tetap  memperhatikan  nilai-nilai yang  hidup  di  dalam  lingkungan  warga masyarakat lokal.
Selain itu, berbagai LSM yang memusatkan perhatian pada upaya melindungi dan melestarikan biodiversity Indonesia dapat mengambil  peran  yang  lebih  aktif  dalam rangka  melindungi  hak-hak  masyarakat  lokal dari proses misappropriation, serta mendorong untuk terjadinya proses benefit sharing dalam peanfaatan keanekaragaman hayati dan pengetahuan Indonesia.

## 3. Budaya Hukum Masyarakat Tradisional Indonesia
Pengambilan ketentuan-ketentuan hukum  atau  peraturan  perundang-undangan dari  Negara-negara  maju  tidak  begitu  saja diterapkan  di  Negara-negara  berkembang, karena  adanya  perbedaan  system  politik, ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Peraturan- peraturan tersebut belum tentu menjamin akan memberikan hasil yang sama disemua tempat. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Undang-undang Negara maju belum tentu diterima, umpamanya,  oleh  masyarakat  Indonesia, karena  pelaksanaan  undang-undang  tersebut dipengaruhi  oleh  budaya  hukum  masyarakat setempat. 10
Sebagaimana  dikatakan  oleh  Friedman, budaya  hukum  merupakan  unsur  yang terpenting  dari  system  hukum,  disamping struktur  dan  substansi.  Friedman  mengatakan
10 Priapantja,  Cita  Citrawinda. Budaya  Hukum Indonesia  Menghadapi  Globalisasi:  Studi  Kasus Perlindungan  Rahasia  Dagang  Dibidang  Farmasi . Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
bahwa  tegaknya  peraturan-peraturan  hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum dan system hukum- kepercayaan,  pandangan-pandangan,  pikiran- pikiran,  sikap-sikap  dan  harapan-harapan. 11 Budaya  hukum  masyarakat  tergantung  pula kepada  sub  budaya  hukum  anggota-anggota masyarakat,  yang  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor, yaitu kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan,  budaya,  agama,  dan  bahkan kepentingan-kepentingan.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk,  dan  tiap-tiap  masyarakat  memiliki pandangan  yang  berbeda  tentang  hukum. Masyarakat  Indonesia  yang  sebagian  besar masih  bersifat  agraris  memiliki  perbedaan persepsi tentang rahasia dagang, sehingga akan menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai  rahasia  dagang  terutama  mengenai obat-obatan tradisional.
Budaya  hukum  masyarakat  industry  di Indonesia  sudah  menerima  adanya  keperluan pengaturan  perlindungan  rahasia  dagang karena kepentingan ekonomi dan perdagangan internasional,  sedangkan  budaya  hukum masyarakat  tradisional  belum  seluruhnya memahami perlunya pengaturan perlindungan rahasia dagang di bidang obat-obatan tradisional karena masih berada pada hubungan-hubungan  masyarakat  tradisional agraris.

## D. Kesimpulan

## 1. Perubahan Paradigma Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) Indonesia
Paradigm  pertama,  adalah  paradigma harmonisasi total (total harmonization), metode  ini  sangat  cocok  dengan  prinsip  full compliance  dan  no  reservation.  Paradigma inilah yang dipraktekkan oleh Indonesia dalam mengharmonisasikan ketentuan Trips Agreement ke  dalam  undang-undang  HKI. Pertimbangannya  adalah  (1)  Indonesia  ingin dianggap  sebagai  Negara  yang  konsisten
11 Syaukani, Imam and A. Ahsin Thohari. Dasar- Dasar Politik Hukum . Jakarta: Rajawali Press, 2008.
dengan kesepakatan internasional, (2) ketidakmampuan  Indonesia  menolak  tekanan Negara-negara  maju  (pemilik  HKI)  dalam bidang ekonomi dan politik, dan (3) pencitraan Indonesia  agar  dianggap  sejajar  dengan Negara-negara  maju  dan  siap  bersaing  dalam bidang HKI secara internasional.  Keuntungan dari metode ini antara lain meningkatnya citra penegakan hukum HKIdi Indonesia, peringkat Indonesia  dalam  daftar  laporan  special  301 USA  akan  semakin  turun  sebagai  Negara pelanggar HKI di dunia.
Paradigma  kedua,  adalah  paradigma harmonisasi parsial, metode ini dapat dilaksanakan  dengan  beberapa  pertimbangan yaitu:  (1)  tidak  semua  prinsip-prinsip  hukum Trips  Agreement sesuai  dengan  pancasila, UUD  1945  dan  realitas  sosiologis  bangsa Indonesia, (2) Indonesia sesungguhnya belum membutuhkan pengaturan HKI seketat standar Trips  Agreement ,  (3)  kepentingan  nasional lebih utama ketimbang menyesuaikan undang- undang HKI dengan standar Trips Agreement yang  dapat  merugikan  kepentingan  nasional, dan  (4)  banyaknya  ketidakpuasan  terhadap Trips Agreement yang disuarakan oleh Negara- negara  anggota  setelah  merasakan  dampak implementasinya selama ini.
Paradigma  ketiga,  adalah  Paradigma Modifikasi  Total,  penerapan  metode  ini berdasarkan  atas  beberapa  pertimbangan, yaitu:  (1)  sesuai  prinsip full  compliance  no reservation ,  (2)  kepentingan  nasional  tidak boleh  diabaikan,  dan  (3)  adopsi Trips Agreement sepanjang sesuai dengan kepentingan  nasional  dan  tidak  bertentangan dengan  pancasila  dan  UUD  1945,  serta  nilai- nilai budaya masyarakat Indonesia.

## 2.Upaya-upaya Pemerintah dalam perubahan paradigm HKIIndonesia untuk mewujudkan daya saing nasional
Pemerintah  Indonesia  perlu  mengambil langkah-langkah  penting  yang  berhubungan acces and benefit sharing sebagai berikut:
Pertama, Membangun kemampuan nasional  ( capacity  building )  agar  supaya Indonesia  sebagai  Negara  yang  kaya  dengan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional mempunyai kesiapan yang memadai dalam hubungannya dengan
pemanfaatan sumber daya tersebut oleh pihak- pihak,  baik  lokal  maupun  asing.  Hal  utama sebagai prasyarat ( prerequisite ) dalam membangun  kemampuan  nasional  itu  adalah adanya  kepedulian  ( awareness )  dari  semua komponen bangsa, mulai dari Pemerintah, baik Pusat  maupun  Daerah,  sampai  ke  masyarakat lokal.Kepedulian  yang  dimaksud  adalah bahwa  kekayaan  sumber  daya  hayati  dan pengetahuan  tradisional  ( biodiversity,  genetic resources and traditional knowledge ) Indonesia  perlu  mendapatkan  perlindungan yang  memadai,  dan  memanfaatkannya  untuk kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Kepedulian  Pemerintah  diwujudkan  dalam bentuk penyusunan perundang-undangan, mulai  dari  tingkat  tertinggi  (undang-undang) sampai  dengan  tingkat  yang  paling  rendah, seperti  peraturan  daerah  atau  kebijakan- kebijakan administrative lainnya. Pada tingkat undang-undang  sebenarnya  Indonesia  telah mempunyai  perangkat  yang  dapat  menjadi acuan  utama,  yaitu  undang-undang  No.  5 Tahun  1994  tentang  Pengesahan  United Nations Convention on Biological Diversity . Kedua , menyusun atau membuat perundang-undangan  dan  kebijakan  nasional mengenai access and benefit sharing . Penyusunan perundang-undangan dan kebijakan  tersebut  harus  didasarkan  pada strategi dan action plan yang jelas.Penyusunan perundang-undangan dan kebijakan juga harus memperhatikan  dampak  dari  pelaksanaan perundang-undangan  dan  kebijakan  yang dimaksud.Di samping itu, perundang- undangan dan kebijakan harus disusun dengan rumusan  yang  relative  sederhana,  luwes  dan dapat  dilaksanakan.Kiranya  lembaga  kontrak menjadi  salah  satu  alternative  yang  layak dipertimbangkan  dalam  perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, mengingat lembaga ini  bersifat  luwes  dan  dapat  dipahami  oleh masyarakat  lokal  dan  pihak  asing.Tentu  saja dengan syarat  agar kontrak itu disusun dalam suasana yang seimbang ( equality of bargaining position ),  sehingga  dengan  demikian  dapat diharapkan  rumusan  hak  dan  kewajiban  yang seimbang ( balance of rights and obligations ).
3. Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional menyusul perubahan paradigma
Budaya  hukum  yang  dipengaruhi  oleh faktor ekonomi untuk tetap menjaga “competitive  advantages” dianut  pula  oleh sebagian besar masyarakat Cina yang menjalankan usaha obat-obatan Cina tradisional.  Sin  She-Sin  She  di  wilayah Jabodetabek,  khususnya  Jakarta,  Depok  dan Bekasi  yang  menjalankan  usaha  pengobatan tradisional Cina sudah memahami pentingnya rahasia  dagang,  karena  memahami  nilai ekonomi  dari  apa  yang  dirahasiakan.Pada masyarakat  ini,  usaha  pengobatan  tradisional Cina  dilakukan  oleh  tiap-tiap  individu.Makna kerja  yang  dipahami  sebagai  bagian  yang  tak terpisahkan dari totalitas kehidupan mengandalkan  bahwa  masyarakat  Cina  pada umumnya  berorientasi  kepada  keuntungan ekonomi,  sehingga  dapat  meningkatkan  daya saing nasional.
Dalam pada itu, budaya hukum masyarakat  tradisional  pada  usaha  jamu gendong,  yang  sebagian  besar  adalah  suku Jawa,  hampir  seluruhnya  menganggap  tidak perlunya  pengaturan  mengenai  perlindungan terhadap  rahasia  dagang.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  mereka  masih  berada pada hubungan-hubungan masyarakat  agraris. Masyarakat  tradisional  usaha  jamu  gendong lebih  mementingkan  tindakan  saling  tolong menolong,  rasa  solidaritas  yang  sangat  tinggi dalam  usaha  membantu  sesame  penjual  jamu gendong,  dengan  memberitahukan  cara  atau proses  meramu  jamu.  Didasarkan  atas persamaan  kepentingan  dan  kesadaran  akan sifat  komunitasnya,  masyarakat  tradisional usaha  jamu  gendong  lebih  menyerupai  suatu keluarga  besar.  Pihak  yang  satu  tidak merahasiakan  sesuatu  kepada  pihak  lainnya. Tidak  terdapat  rasa  bersaing,  yang  penting adanya  kebersamaan  dan  harmoni  di  antara sesama  penjual  jamu  gendong,  yang  semula berasal dari desa yang sama.
Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan  bahwa  perubahan  paradigma yang  dimaksud  adalah  perubahan  paradigma modifikasi total.

## E. Rekomendasi
Pemerintah dan DPR wajib berkomitmen tinggi,  memiliki  kemauan (political  will), keberanian  dan  berjiwa  nasionalis  untuk mewujudkan  tujuan  negara  RI  sebagaimana tertulis  pada  Pembukaan  UUD  1945  Alinea keempat  dalam  membentuk  atau  merevisi Undang-Undang  HKI  Indonesia  berdasarkan Pancasila,  UUD  1945  dan  realitas  sosial bangsa Indonesia. Politik hukum HKI menjadi pemandu  sekaligus penyaring prinsip-prinsip hukum TRIPS  Agreement dan  konvensi internasional lainnya sebelum diharmonisasikan  ke  dalam  Undang-Undang HKI  Indonesia.  Kepentingan  nasional  harus didahulukan  daripada  memenuhi  standar TRIPS  Agreement atau  tekanan  dari  pihak asing.  Oleh  karena  itu  kepentingan  nasional harus  diatur  dengan  tegas  di  dalam  setiap Undang-Undang HKI.
Kepada  pembentuk  Undang-Undang (Pemerintah  dan  DPR)  dalam  melakukan harmonisasi  prinsip-prinsip TRIPs  Agreement ke dalam Undang-Undang HKI di masa depan hendaknya tidak menggunakan metode harmonisasi  total,  tetapi  gunakanlah  metode yang memungkinkan terlindunginya kepentingan nasional, yaitu dengan menerapkan  metode  modifikasi  harmonisasi total.
Indonesia  harus  lebih  fokus  pada perlindungan hukum dan pemanfaatan potensi HKI nasional seperti Pengetahuan Tradisional, Sumber  Daya  Genetik  dan  Ekspresi  Budaya melalui pengaturannya baik secara sui generis maupun melalui Undang-Undang HKI. Perlindungan  hukum  bertujuan  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  oleh  pihak-pihak dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  secara tanpa hak dan melanggar kepatutan yang dapat merugikan  kepentingan  nasional.  Berkaitan dengan  hal  ini,  kepada  peneliti  lain  agar melakukan penelitian yang bertemakan tentang peran  serta  masyarakat  dalam  meningkatkan kesadaran mereka untuk melindungi pengetahun tradisional bidang obat-obatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Darwance,  Darwance,  Yokotani  Yokotani,  and  Wenni  Anggita.  "Dasar-Dasar  Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." Progresif: Jurnal Hukum 14, no. 2 (2020): 193-208. Holwick, Scott. "Developing Nations and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights." Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y 11 (2000): 49. Irawan, Candra. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement  dan  Upaya  Membangun  Hukum  Kekayaan  Intelektual  Demi  Kepentingan Nasional . Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2011.
Niswah,  Eva  Mir'atun.  "Problematika  Yuridis  Wakaf  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia." Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): 123-138.
Priapantja,  Cita  Citrawinda. Budaya  Hukum  Indonesia  Menghadapi  Globalisasi:  Studi  Kasus Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi . Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
Sardjono, Agus. Negara maju vs. negara berkembang: studi mengenai kemungkinan perlindungan pengetahuan  obat-obatan  tradisional  sebagai  kekayaan  intelektual  di  Indonesia .  Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
Sediaty,  Tri.  "Harmonisasi  Prinsip-Prinsip  Trips  Agreement  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual dengan Kepentingan Nasional." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 4 (2014): 595-613. Syaukani, Imam and A. Ahsin Thohari. Dasar-Dasar Politik Hukum . Jakarta: Rajawali Press, 2008. Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor 57