## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 21, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
ANALISIS PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENARIKAN KENDARAAN DEBITUR YANG WANPRESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019 (PENELITIAN DI PT MEGA CENTRAL FINANCE KOTA MEDAN)
Oleh :
Hendra Wijaya,Sunarmi, Sutiarnoto. 1

## Abstract
Consumer  financing  is  one  of  the facilities that make it easier for everyone to own a  vehicle.  In  the  process  of  implementing  the consumer  financing  in  multi-finance  companies, it is possible for the  occurrence of default by the debtor.  In  practice,  if  the  debtor  defaults  in fulfilling  his  obligations,  the  consumer  financing companies  can  execute  the  financed  vehicle using  a  fiduciary.  After  the  decision  of  the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, all  executions  of  fiduciary  guarantees  must  go through  a  court  decision  except  on  the  basis  of the  will  and the own  approval  from  the  debtor. As  for  the  formulation  of  the  problem  to  be discussed  and  studied  further  is  related  to  the legality of the consumer financing, especially the vehicles according to applicable legal provisions,  the  legal  mechanism  for  the withdrawal of the vehicle of the debtor in default and the legal effort for the creditors of PT Mega Central  Finance  after  the  verdict  of  the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/ 2019 in consumer financing and the withdrawal of the vehicle of the debtor in default.
Keywords  :  consumer  financing,  creditors, default.

## Abstrak
Pembiayaan  konsumen  menjadi  salah satu  fasilitas  yang  mempermudah  setiap  orang untuk memiliki kendaraan.Dalam proses terlaksananya  pembiayaan  konsumen  pada perusahaan multifinance tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur.  Praktiknya  bila  debitur  wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya maka
1 Program  Studi  Magister  Kenotariatan      Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengeksekusi kendaraan yang dibiayai tersebut dengan  menggunakan  fidusia.  Pasca  adanya putusan  MK  Nomor  18/PUU-XVII/2019  maka seluruh  eksekusi  jaminan  fidusia  harus  melalui putusan pengadilan kecuali atas dasar kehendak  dan  persetujuan  sendiri  dari  debitur. Adapun rumusan masalah yang hendak dibahas dan  dikaji  lebih  lanjut  adalah  berkaitan  dengan legalitas hukum pembiayaan konsumen khususnya kendaraan menurut ketentuan hukum  yang  berlaku,  mekanisme  hukum penarikan  kendaraan  debitur  wanprestasi  serta upaya  hukum  bagi  kreditur  PT  Mega  Central Finance  pasca  putusan  MK  Nomor  18/PUU- XVII/2019    dalam  pembiayaan  konsumen  dan penarikan kendaraan debitur wanprestasi.
Kata  Kunci  :  pembiayaan  konsumen,  kreditur, wanprestasi.

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Dalam  proses  berjalannya  pelaksanaan pembiayaan konsumen pada perusahaam pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi oleh debiturnya. Wanprestasi adalah  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak  yang terikat salam suatu perjanjian tidak melaksanakan  kewajiban  atau  prestasi  sesuai yang  tertulis  dalam  perjanjian  yang  telah disepakati bersama.  Wanprestasi menurut Ridwan  Khirandy  adalah  suatu  kondisi  dimana debitor  tidak  menjalankan  kewajibannya  yang telah  ditentukan  dalam  perjanjian.Selain  tidak menjalankan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam perjanjian,  wanprestasi  dapat  juga  terjadi  di mana  debitor  tidak  menjalankan  kewajibannya yang ditentukan dalam undangundang. Menurut J Satrio wanprestasi tidak dipenuhinya kewajiban perikatan.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah :

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Bagaimana tinjauan umum tentang pembiayaan kendaraan ?
2.  Bagaimana  legalitas  hukum  pembiayaan kendaraan bagi konsumen menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku ?
3.  Bagaimana  mekanisme  hukum  penarikan kendaraan  bila  debitur  wanprestasi  dalam hukum perjanjian ?
4.  Bagaiman upaya penyelesaian konflik kreditur  PT  Mega  Central  Finance  dengan debitur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 ? C.  Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan analisa  dan  konstruksi,  yang  dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti
sesuai
dengan metode atau cara tertentu sedangkan  sistematis  adalah  berdasarkan suatu  sistem,  sedangkan  konsisten  berarti tidak  adanya  hal-hal  yang  bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 2
Jenis  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan  di  dalam  penelitian  hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  yang  ada. 3 Tahapan  pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  hukum
2 Soerjono  Soekanto, Suatu  Tinjauan  Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial Alumni, Bandung, 1982, hal.42.
3 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2009,  hal. 13-14.
obyektif  (norma  hukum),  yaitu  dengan mengadakan  penelitian  terhadap  masalah hukum.  Tahapan  kedua  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan untuk  mendapatkan  hukum  subjektif  (hak dan kewajiban). 4
Sifat  penelitian  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  yaitu  bersifat  deskiptif analitis.Deskriptif maksudnya
untuk
mengetahui  gambaran  secara  menyeluruh dan  sistematis  mengenai  peraturan  yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang  dikaji.  Analitis  adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara  mengurai  dan  menafsirkan  fakta fakta tentang  pokok  persoalan  yang  diteliti.  Jadi penelitian  ini  mengungkapkan  peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian. 5

## II.  Hasil dan Pembahasan

## A.  Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Kendaraan
Mengkaji tentang pembiayaan kendaraan,  perlu  dikaji  terlebih  dahulu  tentang kredit dan pembiayaan.Secara penyebutan dua kata  kredit  dan  pembiayaan  memiliki  maksud dan  tujuan  yang  berbeda.Kredit  dilihat  dari sudut  bahasa  berarti  kepercayaan,  dalam  arti bahwa  apabila  seseorang  mendapat  fasilitas kredit  maka  orang  atau  badan  usaha  tersebut telah  mendapat  kepercayaan  dari  pemberi kredit.
4 Hardijan  Rusli,  “Metode  Penelitian  Hukum Normatif:  Bagaimana?”,  Law  Review  Fakultas  Hukum Universitas  Pelita  Harapan,  Volume  V    No.  3  Tahun  2006, hal. 50
5 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian  hukum ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pengertian  kredit  menurut  Pasal  1 angka  11  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan),  kredit  adalalah  penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  utannya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 9  Tahun  2009,  Pembiayaan  Konsumen merupakan  kegiatan  pembiayaan  untuk pengadaan  barang  berdasarkan kebutuhan konsumen  dengan  pembayaran  secara angsuran. Pengertian lainnya yakni, pembiayaan  konsumen  merupakan  suatu kredit  atau  pinjaman  yang  diberikan  oleh suatu  perusahaan  untuk  debitur  guna pembelian  barang  atau  jasa  yang  akan langsung  digunakan  atau  dikonsumsi  oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi  atau  produksi.  Perusahaan  yang memberikan  pembiayaan  diatas,  disebut dengan perusahaan
pembiayaan konsumen ( Customer Finance Company ) 6 . B.  Legalitas Hukum Pembiayaan Kendaraan  Bagi  Konsumen  Menurut Ketentuan Aturan Hukum Yang

## Berlaku
Dasar  hukum  perusahaan  pembiayaan dan  kegiatan  pembiayaan  konsumen  Pada pembahasan sub bab sebelumnya telah dibahas
6 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya , Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 23
mengenai pembiayaan konsumen dengan mengacu  kepada  sejarah  peraturan  yang mengatur tentang pembiayaan konsumen, mulai dari  peraturan  presiden  sampai  peraturan Menteri keuangan. Pada sub bab ini akan dikaji mengenai  perusahaan  pembiayaan  itu  sendiri. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mendefenisikan perusahaan  pembiayaan  adalah  badan  usaha yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  untuk mengadakan barang dan/atau jasa. 7
Semakin bertumbuh dan
berkembangnya  permbiayaan  konsumen,  hal yang paling utama dalam pembiayaan konsumen  adalah  berkaitan  dengan  pembuatan perjanjian.  Sebagaimana  telah  dikemukakan pada sub bab sebelumnya tentang syarat-syarat yang umum dimasukkan dalam suatu perjanjian kredit  khususnya  perbankan,  demikian  halnya juga dengan pembiayaan konsumen. Sepanjang hal  tersebut  tidak  bertentangan  dan  melanggar peraturan perundang-undangan maka tentu sah untuk  dilakukan.  Dalam  Konteks  bernegara, bahwa  negara  berfungsi  untuk  mengatur  dan menjaga  ketertiban  dan  ketentraman  setiap warga  negaranya,  maka  negara  dalam  hal  ini pemerintah menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan yang berkaitan dengan interaksi keuangan dalam ruang lingkup perusahaan  pembiayaan,  kategori lembaga  non bank  saat  ini  menjadi  tugas  pokok  dari  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 8
Sementara  itu  kegiatan  pembiayaan konsumen  merupakan  kegiatan  penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan
7 Statistik  Lembaga  Pembiayaan  2017,  dalam  Ari Mulianta Ginting Dkk, Op.Cit ., hal. 65.
8 Marhaeni  Ria  Siambo, Lembaga  Pembiayaan dalam  Prespektif  Hukum ,    Universitas  Katolik  Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019, hal. 8-9.
9 YLBHI., Op.Cit ., hal. 153.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pembiayaan  untuk  membeli  barang  konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Jaminan hutang  dari  pembaiyaan  konsumen  ini  adalah barang konsumen yang menjadi objek pembiayaan konsumen tersebut biasanya dalam bentuk  fidusia.  Pihak  yang  terlibat  dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah : 9 a)  Pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) b)  Pihak Konsumen (debitur) c)  Pihak Supplier (penyedia barang)
Kegiatan  ini  memiliki  kemiripan  dengan pinjaman pada kredit konsumsi pada perbankan, sehingga  dasar  hukum  bagi  kredit  berlaku  juga bagi pembiayaan konsumen. Menurut A. Abdurrahman  sebagaimana  disitir  oleh  Munir Fuady,  bahwa  ”kredit  konsumen  adalah  kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian  barang  konsumsi  dan  jasa  seperti yang  dibedakan  dan  pinjaman  yang  digunakan untuk tujuan produktif atau dagang”. 9
Suatu  perusahaan  pembiayaan  yang berdiri  dan  menjalankan  kegiatan  usahanya dalam  hal  ini  memerlukan  pengawasan  yang benar.  Sebelum  keluarnya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, pengawasan yang dilakukan terhadap  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang keuangan dilakukan oleh dua (2) lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu: 10
a) Lembaga  keuangan  bank  (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya semua  aktivitas  perbankan  sepenuhnya
9 Munir  Fuady, Hukum  tentang  Pembiayaan dalam  Teori  dan  Praktik  (Leasing,  Factoring,  Modal Ventura,Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit ), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 205.
10 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya , Edisi Revisi 2014, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Cetakan XIV, hal. 323-324
dilakukan  oleh  Bank  Indonesia,  termasuk dalam  hal  memberi  izin,  menindak,  atau membubarkan bank.
b) Lembaga  keuangan  bukan  bank  seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa keuangan  lainnya,  kegiatannya  diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Dalam  beberapa  kesempatan  Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengizinkan  penurunan  Down  Payment  (DP) atau uang muka terkait pembiayaan kendaraanbermotor baik mobil dan motor.Sebelumnya  DP  kendaraan  paling  kecil 5  persen  menjadi  0  persen  dari  harga jual.Direktur  Pemasaran  dan  Layanan  Purna Jual  PT  Honda  Prospect  Motor  (HPM)  Jonfis Fandy  menyampaikan  bahwa  prinsip  kehati- hatian  dalam  memasarkan  kendaraan  melalui kredit  harus  tetap  dikedepankan.  Kepada Tempo , Jonfis mengaku masih akan mempelajari  tentang  ketentuan  baru  tersebut. Menurut
Jonfis,  DP  nol  persen  pasti  memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi.“Misalnya,  perusahaan  pembiayaan harus  sehat,  demikian  juga  kondisi  keuangan konsumennya,”  Sementara  itu,  Executive General  Manager  PT  Toyota  Astra  Motor (TAM)  Fransiscus  Soerjopranoto  mengatakan bahwa kebijakan tersebut dapat menggairahkan  industri  otomotif.  Kebijakan tersebut  dapat  disikapi  secara  bijaksana dengan  melakukan  seleksi  kepada  calon komsumen  dengan  lebih  teliti  dan  juga didukung  oleh  proses  pemeriksaan  yang  kuat

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sehingga potensi kredit macet dapat
dihindari. 11 Terdapat
kriteria dalam
aturan
mengenai  penetapan    uang  muka  dalam pembiayaan  kendaraan  bermotor  yang  diatur dalam ketentuan . Pada perusahaan pembiayaan  yang  memiliki  Tingkat  Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai  nilai  Rasio  NPF  Neto  untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau  sama  dengan  1%  (satu  persen)  dapat menerapkan  ketentuan  besaran  Uang  Muka Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  kepada Debitur sebagai berikut: 12
a) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b) bagi kendaraan  bermotor roda  empat ataulebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% (nol persen) dari harga  jual  kendaraan  yang  bersangkutan; atau ;
c) bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Multiguna,  paling  rendah  0%  (nol  persen) dari harga
jual kendaraan yang bersangkutan. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat  Kesehatan  Keuangan  dengan  kondisi minimum  sehat  dan  mempunyai  nilai  Rasio NPF  Neto  untuk  pembiayaan  kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih  rendah  atau  sama  dengan  3%  (tiga
11 DP  Nol  Persen  Kendaraan,  Industri:  Utamakan Prinsip  Kehati-hatian,  diakses  melalui  media  Internet https://otomotif.tempo.co/read/1163901/dp-nol-persen kendaraan-industriutamakan-prinsip-kehati hatian/full&view=ok  pada tanggal 06 September 2020
12 Pasal  20  Bab  IV  tentang  Uang  Muka Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor    dalam  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
persen)  wajib  menerapkan  ketentuan  besaran Uang  Muka  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
a) bagi  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau tiga,  paling  rendah  10%  (sepuluh  persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b) bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Investasi,  paling  rendah  10%  (sepuluh persen)  dari  harga  jual  kendaraan  yang bersangkutan; atau
c) bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Multiguna,  paling  rendah  10%  (sepuluh persen)  dari  harga  jual  kendaraan  yang yang bersangkutan.
Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat  Kesehatan  Keuangan  dengan  kondisi minimum  sehat  dan  mempunyai  nilai  Rasio NPF  Neto  untuk  pembiayaan  kendaraan bermotor lebih  tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih  rendah  atau  sama  dengan  5%  (lima persen)  wajib  menerapkan  ketentuan  besaran Uang  Muka  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
a) bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling  rendah  15%  (lima  belas  persen)  dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b) bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Investasi,  paling  rendah  15%  (lima  belas persen)  dari  harga  jual  kendaraan  yang bersangkutan; atau
c) bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Multiguna,  paling  rendah  15%  (lima  belas

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
persen)  dari  harga  jual  kendaraan  yang bersangkutan.
Perusahaan  Pembiayaan  yang  tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPFNeto untuk pembiayaan kendaraan  bermotor  lebih  rendah  atau  sama dengan  5%  (lima  persen)  wajib  menerapkan ketentuan  besaran  Uang  Muka  Pembiayaan Kendaraan  Bermotor  kepada  Debitur  sebagai berikut:
a) bagi  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau tiga, paling rendah 15% (lima belas persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b) bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Investasi,  paling  rendah  15%  (lima  belas persen)  dari  harga  jual  kendaraan  yang bersangkutan; atau
c) bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Multiguna  paling  rendah  20%  (dua  puluh persen)  dari  harga  jual  kendaraan  yang bersangkutan.
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai  nilai  Rasio  NPF  Neto  untuk pembiayaan  kendaraan  bermotor  lebih  tinggi dari  5%  (lima  persen)  wajib  menerapkan ketentuan  besaran  Uang  Muka  Pembiayaan Kendaraan  Bermotor  kepada  Debitur  sebagai berikut:
a)  bagi  kendaraan  bermotor  roda  dua  atau tiga,  paling  rendah  20%  (dua  puluh  persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b)  bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Investasi,  paling  rendah  20%  (dua  puluh
persen)  dari  harga  jual  kendaraan  yang bersangkutan; atau
c)  bagi  kendaraan  bermotor  roda  empat  atau lebih  yang  digunakan  untuk  Pembiayaan Multiguna,  paling  rendah  25%  (dua  puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
Berkaitan dengan resiko dalam pembiayaan, terdapat
mitigasi resiko pembiayaan yang dilakukan dengan cara : 13
a) Mengalihkan  resiko  pembiayaan  melalui mekanisme asuransi kredit
atau peminjaman kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Mengalihkan  resiko  atas  agunan  dari kegiatan  pembiayaan  melalui  mekanisme asuransi; dan atau
c) Melakukan  pembebanan  jaminan  fidusia, hak  tanggungan  atau  hipotek  atas  agunan dari kegiatan pembiayaan.
Bila  dipandang  lebih  jauh  secara impisit  terhadap  aturan  mengenai  uang  muka dan  mitigasi  resiko,  maka  secara  tidak langsung  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  memberikan  suatu  perlindungan hukum  bersifat  diawal  atau  bersifat  prefentif, jadi  aturan  mengenai  uang  muka  dan  mitigasi resiko  sematamata  diatur  untuk  mencegah kemungkinan resiko debitur wanprestasi sehingga  dapat  menyebabkan  kerugian  bagi perusahaan  pembiayaan  dalam  membiayai pembiayaan  konsumen  kendaraan  bermotor tersebut.
Dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan No  84/PMK/012/2006  mengatur  juga  mengatur
13 Pasal  26  tentang  Mitigasi  Resiko  Pembiayaan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tentang  Perusahaan  Pembiayaan.Poin  penting yang diatur mengenai perusahaan pembiayaan yang  berkenaan  dengan  penelitian  ini  adalah Pembiayaan Konsumen. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan kebutuhan  konsumen  dengan  pembayaran secara  angsuran.  Adapun  hal-hal  yang  diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK/012/2006  adalah  berkaitan  dengan teknis  pendirian,  modal,  kepengurusan.Hal  ini dengan  berdasar  pada  pertimabangan  dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan  dalam  pembangunan  nasional sehingga  perlu  penyempurnaan  ketentuan  di bidang Perusahaan Pembiayaan.
C.  Mekanisme Hukum Penarikan
Kendaraan  Bila  Debitur  Wanprestasi
Dalam Hukum Perjanjian Wanprestasi
sebagaimana diamanahkan  dalam  Pasal  1238  KUHPerdata yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan  surat  perintah  atau  dengan  sebuah akta  sejenis  itu  telah  dinyatakan  lalai,  atau demi  perikatannya  sendiri,  ialah  jika  ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan” Bentuk-bentuk
wanprestsi yang dapat ditemui adalah:
a)  Tidakmelaksanakan isikontrak samasekali;
b)  Melaksanakan sebagian isi kontrak;
c)  Melaksanakan  kontrak  tidak  sebagaimana mestinya;
d)  Melaksanakan kontrak namun
terlambat. 14
14 Ahmad  Rizki  Sridadi, Aspek  Hukum  dalam Bisnis , Airlangga University Press, Surabaya, 2009,  hal. 87.
D.  Upaya  Penyelesaian  Konflik  Kreditur PT  Mega  Central  Finance  Dengan Debitur  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019
Upaya  hukum  dengan  cara  persuasif melalui pembaharuan perjanjian kredit. Menganalisis dari sisi upaya hukum maka tidak terlebih dahulu yang harus dipahami adalah visi dan misi dari Perseroan Terbatas Mega Central Finance,  dimana  visi  perusahaan  adalah menjadi  perusahaan  pembiayaan  pilihan  dan dipercaya konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan  dengan  pelayanan  terbaik  dan dapat  diandalkan  sehingga  memberikan  hasil yang memuaskan bagi stakeholder. 15
Sementara  itu  misi  perusahaan  antar lain yakni: 16
a)  Menyediakan  layanan  pembiayaan  yang beragam  dan  lengkap  untuk  memenuhi kebutuhan pelanggan.
b)  Membangun  jaringan  bisnis  yang  andal didukung  dengan  teknologi  terkini  agar pelayanan  kepada  pelanggan,  dealer  dan pihak  terkait  lainnya  dapat  diberikan dengan cepat dan tepat.
c)  Membangun hubungan yang saling menguntungkan  dengan  pelanggan  dan dealer.
d)  Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
e)  Memberikan  nilai  tambah  yang  terbaik kepada  para  stakeholder  yang  meliputi pemegang  saham,  karyawan,  pelanggan dan masyarakat sekitar.
15 Wawancara  dengan    Bapak  Kendy  Tjakasurja selaku Head Marketing , berkaitan dengan dampak Visi dan Misi dari Perusahaan Mega Central Finance, pada tanggal 03 September 2020, melalui media telekomunikasi.
16 Wawancara  dengan    Bapak  Kendy  Tjakasurja selaku Head Marketing , berkaitan dengan dampak Visi dan Misi dari Perusahaan Mega Central Finance, pada tanggal 03 September 2020, melalui media telekomunikasi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Melalui  visi  dan  misi  tersebut  diatas dapat diperhatikan bila visi dan misi perusahaan  adalah  memberikan  pelayanan kepada  pelanggan  dan  membangun  hubungan yang  saling  menguntungkan  antara  pelanggan dan dealer. Artinya sebenarnya dapat dipahami bila  Perusahaan  Pembiayaan  Mega  Central Finance  tidak  mengenal  suatu  kata  upaya hukum,  karena  jika  pemahaman  umum    upaya hukum dilekatkan pada Perusahaan
Pembiayaan  Mega  Central  Finance  maka kesan  utama  adalah  adalah  seakan-akan terdapat  banyak  masalah  dalam  pembiayaan kendaraan.    Meskipun  demikian  tidak  dapat dipungkiri  terjadi  satu  atau  dua  kasus  yang berujung  kepada  pemaknaan  kata  upaya hukum,  karena  memang  pada  dasarnya  harus ada  suatu win-win  solution yang  memuaskan bagi  pihak  kreditur  dan  debitur.Bila  berkaitan dengan  upaya  hukum  maka  erat  kaitannya dengan perjanjian kredit pembiayaan.
Perjanjian  kredit  pembiayaan  menjadi  dasar kesepakatan secara tertulis menciptakan hubungan timbal balik dalam kredit pembiayaan  kendaraan.  Dalam  Perjanjian kredit  pembiayaan  ini  akan  terlihat  klausul khususnya  mengenai  isi  ketentuan  tentang wanprestasi, dan upaya penyelesaian
sengketa, karena pada umumnya
permasalahan yang terjadi dimulai dari wanprestasi  terlebih  dahulu  kemudian  maka ada upaya penyelesaian sengketa. 17
Dalam  pembiayaan  perusahaan  Mega  Central Finance,  perjanjian  pembiayaan  dinamakan dengan  perjanjian  pembiayaan  multiguna  atau dengan  bahasa  sederhananya  disebut  dengan
17 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal  Officer ,  berkaitan  upaya  Perusahaan  Mega  Central Finance  dalam  berhubungan  dengan  debitur  pada  saat terjadi  kredit  macet  atau  debitur  menunggak  cicilan,  pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.
perjanjian dengan pembayaran secara angsuran.  Isi  dari  perjanjian  pokok  pada dasarnya mencakup antara lain: 18
a)  identitas kreditur dan debitur
b)  Kesepakatan  para  pihak  yang  mencakup hubungan perjanjian terkait dengan pemberian  fasilitas  pembiayaan  kepada debitur  dengan  menguraikan  jumlah  unit, merk/type, tahun dan kondisi, wana, nomor rangka, nomor mesin.
c)  Kesepakatan  mengenai  jumlah  hutang yang  wajib  dibayar  oleh  debitur  mencakup harga  perolehan,  uang  muka,  pokok pembiayaan,  bunga,  dan  biaya  lainnya (asuransi, administrasi, biaya survei dsb).
d)  Jangka waktu pembayaran hutang,
pembayaran angsuran bunga.
Sementara itu berkaitan dengan syarat-syarat  perjanjian  pembiayaan,  dalam hal, akan difokuskan pada persoalan wanprestasi.  Dalam  Pasal  6  terdapat  klausula wanprestasi yang isinya antara lain: 19
1)  Para pihak sepakat bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila:
a) Debitur  lalai  dan  atan  tidak  dan  atau gagal  memenuhi  salah  satu  atau  lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini atau
b) Debitur  lalai  melakukan  kewajiban pembayaran  angsuran  pada  tanggal jatuh  tempo  angsuran  yang  dengan lewatnya
waktu telah cukup
18 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku
Legal Officer , yang
memperlihatkan contoh kontrak/perjanjian dengan debitur terkait dengan pembiayaan kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.
19 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal Officer , yang memperlihatkan contoh kontrak/perjanjian dengan debitur terkait dengan pembiayaan kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
membuktikan  dan  karenanya  tidak diperlukan alat bukti lainnya atau
c) Kendaraan
tersebut dipindahtangankan,  dijaminkan  atau dititipkan  oleh  debitur  kepada  pihak ketiga  tanpa  mendapat  persertujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
2)  Dalam hal debitur lalai memenuhi kewajiban sebagaimana  diatur  dalam  perjanjian  ini, maka  kreditur  berhak  melakukan  segala tindakan yang diperlukan atas Bukti
Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan  selama  proses  penyelesaian hutang debitur kepada kreditur.
Mengenai
kewajiban yang dimaksudkan  tersebut  diatas  diatur  dalam Pasal  3  disebutkan  jika    debitur  wajib memelihara  dan  menjaga  kendaraan  tersebut sebaik-baiknya  serta memperbaiki segala kerusakan  atas  biaya  yang  akan  ditanggung oleh  debitur,  debitur  juga  dilarang  mengganti atau mengambil bagian tertentu dari kendaraan sehingga mengurangi nilai jualnya, dan apabila hal  tersebut  terjadi  maka  debitur  wajib mengganti  atau  melengkapi  bagian  tertentu tersebut  sehingga  tidak  akan  mengurangi  nilai jual  kendaraan  tersebut,  debitur    dilarang mengalihkan dengan cara apapun, debitur juga wajib  memberitahukan  kepada  kreditur  apabila terjadi  perubahan  alamat  tempat  tinggal debitur.
Mengkaji  dari  sisi  upaya  hukum,  pada Perusahaan  Mega  Central  Finance  seperti yang telah diuraikan sebelumnya yang pertama pasti  bermula  adanya  wanprestasi  atau  cidera janji  yang  berujung  pada  tidak  dipenuhinya ketentuan dalam pasal khususnya wanprestasi. Dalam  hal  ini  Perusahaan    Mega  Central
Finance  tidak  menerapkan  suatu  pola  hukum yang bersifat kaku dalam artian bila memenuhi ketentuan  wanprestasi  dalam  perjanjian  kredit langsung  tindak  tegas,  karena  sesuai  dengan visi  dan  misi  yang  utama  adalah  tetap memberikan  pelayanan  yang  terbaik  bagi debitur. 20
Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  8 mengenai  penyelesaian  sengketa,  yang  pada dasarnya  penyelesaian  dapat  diselesaikan dengan  cara  musyarwah  mufakat  secara bersama  dan  kedua  melalui  lembaga  alternatif penyelesaian sengketa, baru terakhir kepengadilan.  Jadi  sebelum  dan  sesudah adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada dasarnya Perusahaan Mega Central Finance mengambil upaya hukum dengan  musyawarah  bersama  terlebih  dahulu meskipun  debitur  pada  saat  itu  wanprestasi dan  kreditur  memiliki  hak  superior  dengan memegang sertifikat fidusia yang dapat digunakan  untuk  mengeksekusi  kendaraan secara sendiri. 21
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  18/PUU-XVII/2019  dan  bila  kredit  telah berjalan  dan  debitur  wanprestasi/cidera  janji, maka  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  melakukan  upaya  pendekatan dengan  cara  pembaharuan  perjanjian  kredit. Hal  ini  dapat  dimungkinkan  terjadi  untuk restrukturisasi sebab dalam ketentuan Pasal 10 diatur  mengenai  ketentuanketentuan  lain  bila ada  hal-hal  lain  yang  belum  diatur  dalam
20 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal  Officer ,  yang  menerangkan  cara  penyelesaian permasalahan kredit macet debitur dengan tetap berpedoman  pada  visi  dan  misi,  pada  tanggal  02 September 2020, melalui media telekomunikasi.
21 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal  Officer ,  penyelesaian  sengketa  dengan  cara musyawarah,  pada  tanggal  02  September  2020,  melalui media telekomunikasi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perjanjian  ini  akan  diatur  dan  ditetapkan kemudian  berdasarkan  kesepakatan  Para pihak. Artinya ternyata dikemudian hari tentunya  atas  pertimbangan  dari  Perusahaan Mega Central Finance dapat mempertimbangankan untuk dilakuan restrukturisasi tersebut. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019  yang  dilakukan  saat  ini  adalah dengan  melakukan  upaya  represif    sebelum kredit  dilaksanakan  khususnya  melakukan upaya  menyeleksi  dengan  lebih  ketat  dalam memberikan pembiayaan kredit kendaraan dan penerapan  aturan downpayment yang  lebih besar  yakni  sebelum  ada  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam hal ini  dengan downpayment sebesar  15  persen sudah dapat menerima fasilitas kredit kendaraan, sementara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019, downpayment yang  ditetapkan adalah sebesar 35 persen. 22
Sebelum melakukan memberikan fasilitas  kredit  kendaraan  calon  debitur,  setiap perusahaan pembiayaan termasuk Perusahaan Mega  Central  Finance  akan  melakukan  proses yang dinamakan checking terhadap kolektibilitas  calon  debitur  tersebut,  dari  sana akan  kelihatan  profil  calon  debitur  tersebut terkait  dengan  kredit  yang  pernah  dilakukan. Dalam  tingkatan  kolektibilitas  ada  kolektibilitas 1  (satu)  termasuk  kategori  lancar,  kolektibilitas 2  (dua)  termasuk  kategori  dalam  perhatian khusus,  kolektibilitas  3  (tiga)  termasuk  dalam kurang  lancara  ,  kolektibilitas  4  (empat)
22 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal Officer , upaya yang ditempuh oleh Perusahaan Mega Central  Finance  pada  saat  pemberian  kredit  kendaraan dengan memperketat seleksi dan mewajibkan downpayment  yang  besar,  pada  tanggal  02  September 2020, melalui media telekomunikasi.
termasuk  diragukan  dan  kolektibilitas  5  (lima) masuk dalam kategori macet. Sebelum putusan
Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUUXVII/2019,  bila  seorang  calon  debitur masuk  dalam  kategori  2  (dua)  dan  kategori  3 (tiga),  dalam  hal  ini  Perusahaan  Mega  Central Finance  masih  akan mempertimbangkan  untuk memberikan  kredit  pembiayaan,  tetapi  pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU- XVII/2019,  dalam  hal  ini  bila  masuk  dalam kategori  kolektibilitas  2  (dua)  dengan  terdapat tunggakan  kredit  7    (tujuh)  hari  saja,  maka perusahaan  tidak  dapat  memberikan  fasilitas kredit  tersebut  dan  kemungkinan  ditolak.  Jadi kesimpulannya  upaya  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  restrukturisasi  perjanjian  kredit dan penyeleksian calon debitur yang diperketat terutama  pada down  payment dan  seleksi  di checking  Bank  Indonesia. 23 2.Upaya  hukum dengan cara represif melalui mediasi.
Pada  prinsipnya  para  pihak  yang bersengketa sepakat tentang cara dan lembaga yang digunakan menyelesaikan sengketanya.  Prinsip  itu  secara  tegas  diatur dalam  pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  yang  menyatakan  “Semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.Sementara  itu,  pasal  6  ayat  (1) Undang-UndangNo.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  Dan  Alternatif  Pilihan  Penyelesaian Sengketa  menyatakan:“Sengketa  atau  beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa yang  didasarkan  pada  itikad  baik  dengan
23 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal Officer , upaya yang ditempuh oleh Perusahaan Mega Central  Finance  pada  saat  pemberian  kredit  kendaraan dengan memperketat seleksi dan mewajibkan downpayment  yang  besar,  pada  tanggal  02  September 2020, melalui media telekomunikasi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di  Pengadilan  Negeri. 24 ADR  merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan  diluar  pengadilan  (ordinary  court) melalui proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi.  Negosiasi  dan  mediasi  merupakan bagian  dari  proses  penyelesaian  sengketa secara  kompromi  (kooperatif  antar  pihak) dengan  tujuan  pemecahan  masalah  bersama. Dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa disebut “metode kompromi negosiasi bersaing” dan  terdapat  pihak  ketiga  yang  putusannya bersifat  final.Dalam  hal  ini  negosiasi  dan berunding antara Kreditur dan Debitur merupakan  salah  satu  arena  (ruang)  yang tersedia berada di luar pengadilan. 25
Upaya  represif  dalam  perusahaan Mega  Central  Finance  sebagaimana  telah diuraikan sebelumnya perusahaan Mega
Central Finance dalam hal ini selalu mengutamakan penyelesaian perselisihan terutama  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan penarikan  kendaraan  selalu  mengutamakan penyelesaian  dengan  cara  yang  dianggap saling  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Upaya  mediasi  merupakan  salah  satu  jalan yang ditempuh.Mediasi yang dilakukan dengan mempertemukan  bagian  marketing  dan  legal officer  dari  perusahaan  Mega  Central  Finance dengan  debitur.  Biasanya  dalam  proses negosiasi  permasalahan  utama  yang  menjadi topik  utama  adalah  terkait  dengan  jumlah  sisa utang  dari  debitur  yang  tidak  sanggup dibayar. 26
24 Philipus  M  Hadjon,  Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban, Surabaya, 2007, hal. 89.
25 Ibid . 26 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal  Officer ,  upaya  dengan  cara  mediasi  yang  berujung pada  penarikan  kendaraan  atau  melunasi/melanjutkan
Pendekatan  represif  biasa  dilakukan dengan komunikasi dengan mengubah kepercayaan,  sikap  dan  prilaku  seseorang debitur  dengan  mengurai  dan  menjelaskan mengenai  sisa  utang  dan  jumlah  bunga terutang  dari  debitur,  dan  jika  dalam  hal  ini tidak  ditemukan  kesepakatan  maka  dalam  hal ini  perusahaan akan menjelaskan dengan cara baik-baik untuk melakukan penarikan kendaraan  debitur.  Biasanya  bila  dikaitkan dengan proses mediasi pastinya akan berujung pada  kesepakatan  untuk  menarik  kendaraan atau  melanjutkan  cicilan  angsuran  yang tunggak.  Beberapa  debitur  melakukan  upaya hukum saat terjadi penarikan, upaya konsumen yang dilakukan pasca adanya putusan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-
XVII/2019  adalah  dengan  menunda  dengan alasan bahwa dalam hal ini terjadi ketidaksepakatan sehingga disini yang menjadi kelemahan  atau  celah  hukum  yang  cenderung merugikan perusahaan pembiayaan. 27
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  dengan  adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 khususnya dalam pembiayaan kredit konsumen  dan  penarikan  kendaraan  adalah dengan  melakukan  pengetatan  khususnya dalam menyeleksi calon debitur dan penaikan/penetapan jumlah downpayment atau uang  muka  yang  lebih  besar.  Dalam  setiap kasus  penarikan  kendaraan  debitur  yang wanprestasi tidak menemui suatu permasalahan  yang  besar,  jadi  baik  dengan
cicilan kredit kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.
27 Wawancara  dengan    Bapak  Pyanto  selaku Legal  Officer ,  upaya  dengan  cara  mediasi  yang  berujung pada  penarikan  kendaraan  atau  melunasi/melanjutkan cicilan kredit kendaraan, pada tanggal 02 September 2020, melalui media telekomunikasi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
jalan  musyawarah  atau  jalan  mediasi  pada akhirnya  kendaraan  akan  tetap  dapat  ditarik atau  kembali  melanjutkan  cicilan  kendaraan dengan  melunasi  sisa  tunggakan  cicilan  kredit pembiayaan  tersebut,  akan  tetapi  terdapat beberapa kasus yang mana konsumen bersikeras  dengan  memakai  alasan  mengacu pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 18/PUU-XVII/2019  untuk  menyelesaikannya sampai  kepengadilan.  Hal  ini  sekiranya  yang menjadi  suatu  kerugian  bagi  Perusahaan Pembiayaan  seperti  Perusahaan  Mega  Central Finance  karena  memakan  waktu,  dan  biaya serta  mengganggu  kelancaran  arus  roda perekonomian  pada  Perusahaan  Mega  Central Finance.

## III.  Penutup
A.  Kesimpulan 1.  Legalitas hukum dalam pemberian pembiayaan konsumen diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.012/2006  dan    Peraturan  Otoritas
Jasa  Keuangan  Nomor  35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan
Usaha
Perusahaan  Pembiayaan,  terdapat  banyak aturan  mengenai  penyelenggaraan  Usaha Perusahaan  Pembiayaan  akan  tetapi  hal yang  utama  dan  khusus  yang  ditekankan disini  adalah  terkait  dengan  pemberian kredit konsumen dalam membiayai kendaraan  konsumen  adalah  berkaitan dengan  aturan  mengenai  uang  muka  dan mitigasi  resiko  yang  ditetapkan  dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.  Secara  tidak  langsung  peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberikan suatu legalitas perlindungan hukum bersifat prefentif sebelum kredit konsumen
diberikan dan meminimalisir terjadi kerugian  bagi  perusahaan  pembiayaan konsumen.
2.  Mekanisme  penarikan  kendaraan  dalam praktiknya  dilalui  dengan  3  (tiga)  tahap utama  yang  penting  yaitu  pemberian  suatu peringatan, mendatangi/mengunjungi debitur  yang  bersangkutan  untuk  meminta kejelasan  terkait  dengan  cicilan  kredit  yang macet tersebut dan ketiga dengan memakai jasa debt  collector  internal  dan  eksternal. Selain  itu  dalam  penarikan  kendaraan secara  aturan  diatur  juga  dalam    peraturan Kapolri  nomor  8  tahun  2011  tentang Pengamanan  eksekusi  Jaminan  Fidusia terhadap  objek  yang  ditarik  tersebut  agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan  Fidusia  secara  aman,  tertib,  lancar dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dan terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan Penerima  jaminan  Fidusia,    Pemberi Jaminan  Fidusia  dan  atau  masyarakat  dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
3.  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor  18/PUU-XVII/2019,  upaya  hukum yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melakukan upaya pendekatan dengan cara pembaharuan  perjanjian  kredit.  Hal  ini dapat dimungkinkan terjadi untuk restrukturisasi  sebab  dalam  ketentuan
Pasal 10 perjanjian kredit pada
Perusahaan  Mega  Central  Finance  terkait dengan  aturan  yang  dapat  ditentukan dikemudian  hari  bila  tidak  diatur  dalam perjanjian  tersebut  selain  itu  penerapan dalam menyeleksi dengan lebih ketat calon debitur  dalam  memberikan  pembiayaan kredit  kendaraan  dan  penerapan  aturan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
downpayment yang  lebih  besar,  selain  itu upaya  lain  yang  dilakukan  adalah  mediasi yang  dilakukan  dengan  mempertemukan bagian  marketing  dan legal  officer dari perusahaan  Mega Central  Finance dengan debitur.  Biasanya  dalam  proses  negosiasi permasalahan  utama  yang  menjadi  topik utama  adalah  terkait  dengan  jumlah  sisa utang  dari  debitur  yang  tidak  sanggup dibayar.
B.  Saran
1.  Keadaan memaksa atau
force
majeure sebagai  salah  satu  permasalahan yang  sering  terjadi  belum  diatur  secara spesifik dalam hukum di Indonesia,
pengaturan  tentang  keadaan  memaksa yang secara umum akan dapat memberikan batasan-batasan  apa  saja  yang  termasuk dan  bukan  termasuk  dalam  keadaan memaksa.
2.  Ketidak  konsistenan  putusan  mengenai definisi  utang  yang  sering  ditafsirkan berbeda-beda  oleh  hakim  menyebabkan
ruang  lingkup  utang  menjadi  tidak  jelas. Diharapkan  adanya  pengaturan  yang  lebih jelas  mengenai  batasan-batasan  apa  yang termasuk  utang  dan  apa  yang  tidak termasuk utang.
3.  Hakim  dalam  menangani  perkara  harus  jeli dalam  memahami  sengketa  permohonan pailit  yang  disebabkan  oleh  keadaan memaksa, dimana hakim harus bisa menentukan  apakah  sengketa  tersebut termasuk  dalam  ranah  perniagaan  atau keperdataan,  sehingga  dapat  memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku
Ali,  Zainuddin, Metode  Penelitian  hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Basyaib,  Fachmi, Manajemen  Resiko , Jakarta: Grasindo, 2007.
Fuady,  Munir, Hukum  tentang  Pembiayaan dalam  Teori  dan  Praktik  (Leasing, Factoring, Modal Ventura,Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit ), Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1995.
Fajar  dan  Yulianto, Dualisme  Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta:    Pustaka  Pelajar, 2010.
Fajar,  Dewanto  Putra,  Fajar.____. Teori-
Teori  Komunikasi  Konflik:  Upaya
Memahami Memetakan Konflik ,
Malang: UB Press.
Hadjon,  Philipus  M, Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya: Peradaban, 2007.
Hadinoto,  Soetanto, Kiat  memimpin  bank ritel  mikro  dan  consumer ,  (Jakarta:
Elex Media Komputindo, 2009.
Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya ,  Jakarta:  Rajawali  Pers,
2008.
Maleonf,  Lexi  J, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993. Mujiburrahman, Technopreneurship Millennial , Kota Banda Aceh, 2019.
Lembaga  Komunistas  Teknologi  Aceh (KITA).
Nazir,  Mohammad, Metode  Penelitian ,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
ND,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif  dan  Empiris ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010.
Pangestu,  Muhammad  Teguh, Pokok-
Pokok  Hukum  Kontrak ,  Makasar:
Cv Social Politic Genius, 2019.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Riduan, Metode  & Teknik  Menyusun Tesis , Bandung: Bina Cipta, 2004.
Soekanto  ,Soerjono, Suatu  Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap MasalahMasalah  Sosial Bandung: Alumni, 1982. Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1986.
Sumaryono,  E., Etika  Hukum  Relevansi Teori  Hukum  Thomas  Aquinas , Yogyakarta:Kanisius, 2002.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif    Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
Sridadi, Ahmad Rizki, Aspek Hukum dalam Bisnis , Surabaya: Airlangga
University Press, 2009.
Sutedi,  Adrian, Aspek  Hukum  Otoritas Jasa  Keuangan ,  Jakarta:  Raih  Asa Sukses, 2014.
Siaija, Ronald,  Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa, Yogyakarta: Deepublish, 2019. Siombo,Marhaeni Ria, Lembaga Pembiayaan dalam Prespektif
Hukum , Jakarta:   Universitas Atma Jaya, 2019.

## B.  Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Terhadap
UndangUndang  Nomor  30  Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK/012/2006. Peraturan  Kapolri  nomor  8  tahun  2011  tentang Pengamanan
eksekusi
Jaminan
Fidusia.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 9  Tahun  2009  Tentang  Lembaga Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## C.  Makalah dan Jurnal
Hardijan  Rusli ,  “Metode  Penelitian  Hukum Normatif:  Bagaimana?”, Law  Review Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita Harapan,  Volume  V    No.  3  Tahun 2006.
Ika  Atikah,  Perusahaan  Leasing  dan  Debt Collector  Dalam  Penagihan  Kredit Macet  Kendaraan,  Jurnal  ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan  Volume 2 Nomor 8c, 2018

## D.  Wawancara
Bapak  Pyanto  selaku legal  officer Perusahaan Mega Central di Kota Medan
Bapak Kendy Tjakasurja selaku head  Marketing Perusahaan  Mega  Central  di  Kota Medan

## E. Internet
FAQ  Otoritas  Jasa  Keuangan  diakses  melalui website  resmi  Otoritas  Jasa  Keuangan, https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ- Otoritas-Jasa-Keuangan.aspxpada tanggal 07 September 2020.
DP Nol  Persen  Kendaraan, Industri: Utamakan Prinsip  Kehati-hatian,  diakses  melalui media Internet https://otomotif.tempo.co/read/1163901/d p-nolpersen-kendaraan-industri- utamakan-prinsip-kehati- hatian/full&view=ok    pada  tanggal  06 September 2020