Relevansi Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai-Nilai Ekonomi Islam Perspektif Mazhab Mainstream
Bustanul Arifin, Zainal Fanani, M. Muflikhul Khitam Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Jombang Email:
arifelbustany@gmail.com, zainal_fn@yahoo.com, muflichul92@gmail.com.

## ABSTRACT
Corporate social responsibility is a program dedicated to the interests of humanity and  the  environment  and is  intended to  promote  human  beings,  especially  those  around Environmental sustainability, especially where the company is operated. Corporate Social Responsibility is a concept relevant to the economic values of Islam in the point of view of the  Mainstream  sect.  Researchers  divide  it  into  3  principles,  as  follows:  1)  Corporate Social Responsibility is faced with the principle of compound ownership (Multitype ownership) is  relevant  to  the value of ownership (ownership)  and the value of balance  (equilibrium).  Ownership  values  include  private  property  and  collective ownership.  The  balance  value  in  terms  of  balance  between  right  and  obligation should be in care. Both of these values are derived from the value of Unity of God. 2) Corporate Social Responsibility if connected with the principle of freedom of action/endeavor (freedom to act) is to the company with the community that belongs to the concept of Khalifat That implies unity and brotherhood. Such freedom is in the context of economic freedom that corresponds to Sharia. 3) Corporate Social Responsibility Judging by the social Justice principles (social Justice) is demonstrated through its identity as part of the company's business ethics in which it applies the principle of fairness. Because in its implications, CSR emphasizes the concept of 3 P (profit, people, and planet) interrelated.
Kata  Kunci  : Corporate  Social  Responsibility,  Islamic  Economy  Values,  Mainstream Mazhabs.

## A. PENDAHULUAN
Corporate  Social  Responsibility 1 atau  dikenal  dengan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan  merupakan  sebuah  program  yang  memang  didedikasikan  untuk  kepentingan kemanusiaan  dan  lingkungan  serta  dimaksudkan  untuk  memartabatkan  manusia  terutama yang  berada  di  sekitar  perusahaan  dan  untuk sustainability lingkungan  khususnya  dimana perusahaan  dioperasikan.  Alhasil,  manusia  dan  lingkungan  yang  ada  di  sekitar  perusahaan dipandang sebagai bagian yang integral dengan perusahaan. 2
Corporate Social Responsibility merupakan konsep yang terus berkembang meskipun ia  belum  memiliki  sebuah  definisi  standar  maupun  seperangkat  kriteria  spesifik  yang  diakui secara  penuh  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  di  dalamnya.  Secara  konseptual, Corporate Social Responsibility juga bersinggungan dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti corporate responsibility, corporate sustainability, corporate accountability, corporate citizenship ,  dan corporate  stewardship .  Pengertian Corporate  Social  Responsibility yang relatif  lebih  mudah  dipahami  dan  dioperasionalkan  adalah  dengan  mengembangkan  konsep Tripple  Bottom  Lines  (profit,  planet dan people) yang  digagas  Elkington  (1998).  Dalam bukunya  Cannibals  With  Forks:  The  Triple  Bottom  Line  in  21st  Century  Business  (1998), Elkington  menegaskan  bahwa  perusahaan  yang  baik  tidak  hanya memburu  keuntungan ekonomi  belaka  ( profit ).  Melainkan  pula,  memiliki  kepedulian  terhadap  kelestarian lingkungan ( planet ) dan kesejahteraan masyarakat ( people ). 3
Corporate  Social  Responsibility tampaknya  menjadi  menarik  untuk  dibahas  ketika mengetahui sebuah survey yang menyatakan bahwa mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan,
1 Konsep Corporate  Social  Responsibility (CSR)  dalam  sejarah  modern  dikenal sejak Howard  R. Bowen  menerbitkan  bukunya  berjudul Social Responsibilities  of The  Businessman pada  era  1950-1960  di Amerika  Serikat.  Pengakuan  publik  terhadap  prinsip-prinsip  tanggung  jawab  sosial  yang  beliau  kemukakan membuat  dirinya  dinobatkan  secara  aklamasi  sebagai  Bapak  CSR.  Bahkan dalam dekade  1960-an,  pemikiran Howard  terus  dikembangkan  oleh  berbagai  ahli  sosiologi  bisnis  lainnya  seperti  Keith  Davis  yang memperkenalkan konsep Iron Law of Social Responsibility. Sedangkan Kotler dan Nancy Lee mendefinisikan CSR  sebagai  ‚komitmen  perusahaan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  praktek  bisnis yang  baik  dan  mengkontribusikan  sebagian  sumber  daya  perusahaan‛,  lihat  Philip  Kotler  dan  Nancy  Lee, Corporate Social  Responsibility , (New Jersey: John Wiley and Sons, Inc, 2005)  h.3,  lihat  juga  Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) h. 37
2 Lihat kata sambutan Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si (Guru Besar FISIP UI) dalam Edi Suharto, CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi , (Bandung: Alfabeta CV, 2010) 3 Lihat  Edi  Suharto, CSR  &  COMDEV : Investasi  Kreatif  Perusahaan  di  Era  Globalisasi, (Bandung: Alfabeta  CV,  2010)  hal.3.  Selanjutnya  berkaitan  dengan  konsep  ini  Edi  menambahkannnya  dengan  satu line tambahan, yaitu procedure Dengan demikian, CSR adalah "Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya  ( profit )  bagi  kepentingan  pembangunan  manusia  ( people )  dan  lingkungan  ( planet )  secara berkelanjutan berdasarkan prosedur ( procedure ) yang tepat dan profesional.
dampak  terhadap  lingkungan,  merupakan  unsur  utama  mereka  dalam  menilai  baik  atau tidaknya  suatu  perusahaan.  Sedangkan  faktor  fundamental  bisnis,  seperti  kinerja  keuangan, ukuran perusahaan, strategi  perusahaan atau manajemen, hanya dipilih oleh 30% responden. Sebanyak  40%  responden  bahkan  mengancam  akan  ”menghukum”  perusahaan  yang  tidak melakukan Corporate  Social  Responsibility .  Separo  responden  berjanji  tidak  akan  mau membeli produk perusahaan yang mengabaikan Corporate Social Responsibility . Lebih jauh, mereka  akan  merekomendasikan  hal  ini  kepada  konsumen  lain. 4 Dari  sini  terlihat  betapa pentingnya Corporate Social Responsibility untuk meningkatkan kepercayaan konsumen pada perusahaan sehingga keberadaan perusahaan menjadi bagian masyarakat.
Namun,  pentingnya Corporate  Social  Responsibility masih  diragukan  oleh  sebagian kalangan  industri.  Aspek  kemanusiaan  dari  industri  menurut  sebagian  kalangan  secara otomatis  telah  melekat  dalam  kegiatan  bisnisnya.  Maka  tidak  mengherankan  jika  dalam beberapa  dekade  terakhir  ini,  debat  yang  cukup  panas  terjadi  berkenaan  dengan  peran  dan dampak  dunia  industri,  khususnya  bagi  perusahaan  multinasional (Multinational Corporation/MNC) dan  investasi  langsung  dari  luar  negeri (Foreign  Direct  Investment/FDI) di  negara-negara  berkembang.  Jika  dipetakan,  sebagian  pendapat  menyatakan  bahwa  dunia industri  memiliki  kontribusi  nyata  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  melalui investasi,  lapangan  kerja,  pajak,  dan  alih  teknologi,  pengetahuan  dan  keahlian.  Namun, sebagian lain berpendapat bahwa dunia industri telah menciptakan model pembangunan yang terlalu  memuja  pertumbuhan (Trickle  Down-Effect  Strategy) ,  menguras  sumber  daya  alam, kurang ramah lingkungan, serta relasi Utara-Selatan yang tidak seimbang. Bahkan cenderung memicu clash  of  industrialization antara  Barat  dan  Timur,  antara  negara  maju  dan berkembang, antara sektor manufaktur dan pertanian. Akibatnya banyak negara berkembang, penduduk dan lingkungannya berada pada situasi yang tidak menguntungkan. 5
Berkaitan dengan CSR, terdapat perdebatan  yang cukup  panjang diantara para pakar ekonomi.  Pandangan  cukup  ekstrem  datang  dari  salah  satu  ekonom  besar  Amerika  Serikat, Milton  Friedman 6 ,  ia  sudah  merumuskan  pandangannya  tentang  tanggung  jawab  sosial perusahaan  dalam  bukunya, Capitalism  and  Freedom (1962),  tetapi  yang  menjadi  masyhur
4 Lihat  Edi  Suharto, Corporate  Social  Responsibility:  What  Is  And  Benefits  For  Corporate dalam http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSRIntipesanJkt.pdf diakses pada 25/11/ 2015
5 Edi Suharto, CSR & COMDEV , (Bandung: Alfabeta CV, 2010) h. 6
6 Milton  Friedman  adalah  professor  emeritus  dari  Universitas  Chicago  dan  pemenang  nobel  bagian ekonomi  pada  tahun  1976.  Ia  adalah  pelopor  utama  dari  Neoliberalisme,  aliran  dalam  ekonomi  yang  sedapat mungkin menerapkan pemikiran liberalisme klasik (Adam Smith) pada abad ke- 20
dalam konteks ini adalah tulisan kecilnya yang dimuat dalam New York Times Magazine , 13 September 1970, dengan judul The social responsibility of business is to increase its profits. Friedman  menyimpulkan  bahwa  doktrin  tanggung  jawab  sosial  dari  bisnis  merusak  sistem ekonomi  pasar  bebas.  Lebih  jauh  lagi  dia  mengemukakan,  “terdapat  satu  dan  hanya  satu tanggung jawab sosial untuk bisnis, yakni memanfaatkan sumber dayanya dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan keuntungannya, selama hal itu sebatas aturan-aturan  main,  artinya  melibatkan  diri  dalam  kompetisi  yang  terbuka  dan  bebas  tanpa penipuan  atau  kecurangan.” 7 Bahkan  David  Henderson  dalam  bukunya Misguided  Virtue “False  Notions  of  Corporate  Social  Responsibility” ,  melabel  CSR  sebagai  kebaikan  yang salah alamat. 8
Kritik  terhadap  pernyataan  Friedman  datang  dari  Kess  Bertens.  Baginya  tanggung jawab  sosial  perusahaan  adalah  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  demi  suatu  tujuan  sosial yang  tidak  memperhitungkan  untung  atau  rugi  ekonomis,  yang  mana  dalam  hal  ini  berbeda dengan  tanggung  jawab  ekonomi.  Ungkapan  Bertens  mengenai  masalah  ini  menarik  untuk dikutip.
“Friedman  hanya  memperhatikan the  stockholders  benefit .  Padahal  disamping stockholders masih ada banyak stakeholders lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam  pengelolaan  bisnis.  Jika  Friedman  menyebut  peningkatan  keuntungan perusahaan  sebagai  tanggung  jawab  sosialnya,  sebetulnya  ia  berbicara  tentang tanggung  jawab  ekonomis  saja,  bukan  tanggung  jawab  sosial.  Jika  kita  berbicara tentang  tanggung  jawab  sosial  perusahaan,  kita  maksudkan  kegiatan-kegiatan  yang dilakukan  perusahaan  demi  suatu  tujuan  sosial  dengan  tidak  memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.”
Argumen Bertens dalam masalah ini terlihat dari pernyatannya  -  yang hemat penulis simpulkan-  bahwa  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  boleh  dilakukan  meskipun  secara pamrih,  seperti  untuk  meningkatkan  reputasi  yang  baik  di  mata  masyarakat,  tetapi  dengan cara  yang  sama  kewajiban  perusahaan  untuk  tidak  merusak  lingkungan  hidup  –  artinya tanggung jawab sosial  dalam arti  negatif  – bisa  diperluas lagi  menjadi  kinerja sosial  dengan secara  positif  memperjuangkan  kualitas  lingkungan  hidup  dan  mendukung  segala  kampanye anti-polusi. 9 Lebih dalam lagi Hendrik Budi Untung dalam bukunya menjelaskan “CSR bukan sekadar  urusan  kepedulian  sosial,  melainkan  upaya  perusahaan  secara  sadar  untuk
7 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 316-317, ed. revisi
8 David Henderson, Misguided Virtue  ‚False Notions of Corporate Social Responsibility‛ , (London: The Institute of Economic Affairs, 2001)
9 Lihat K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , (Yogyakarta: Kanisius, 2013), h. 318-326, ed. revisi
meningkatkan  potensi  masyarakat  serta  lingkungan  tempat  ia  beroperasi  demi  menunjang eksistensinya.” 10
Pandangan Milton Friedman di atas tampaknya ia lebih mengedepankan kepentingan perusahaan  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya (profit  oriented) dengan tanpa  mempunyai  kesadaran  bahwa  untuk  mencapai  itu  ada  piramida  korban  manusia  dan kerusakan  alam  di  sisi  lain.  Berbeda  dengan  K.  Bertens  yang  mendukung Corporate  Social Responsibility, menurut peneliti pandangan tersebut concern dengan prinsip Ekonomi Islam 11 meskipun  ia  bukan  pakar  ekonomi  Islam.  Dari  dua  sudut  pandang  yang  berbeda  ini menunjukkan  bahwa  kerelatifan  pandangan  disebabkan  karena  perbedaan  latar  belakang pemikiran,  metodologi  dan  kondisi  sosial  yang  melingkupi,  sedangkan  melihat  dari  latar belakang  terbentuknya Corporate  Social  Responsibility merupakan  hasil  temuan  para  pakar ekonomi  sekularis.  Terlepas  dari  perdebatan  tersebut,  Islam  sebagai  agama  yang komprehenshif  telah  memiliki  nilai-nilai  ekonomi  Islam  yang  sebagai  dasar  untuk menciptakan  ekonomi  yang  maslahah  bukan  ekonomi  yang  hanya  mencari  keuntungan  saja ( profit  oriented). Nilai-nilai  ekonomi  Islam  sebagai  landasan  dan  dasar  pengembangan ekonomi  terdiri  dari  5  (lima)  nilai  universal,  yaitu: tauhid (keimanan), „adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khila>fah  (pemerintahan) 12 ,  dan ma’a>d  (hasil) 13 . Kelima  nilai  ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. 14
10 Lihat Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibity, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008) 11 Prinsip  Ekonomi  Islam  adalah  penerapan  asas  efisiensi  dan  manfaat  dengan  serta  menjaga kelestarian lingkungan, lihat  Salman Saesar, Pandangan Tentang Ekonomi Islam, .... hal. 4, lihat  juga QS. al- Baqarah: 208, QS. ar-Ru>m: 41 dan QS. al-Qasha>sh: 77
12 Implikasi dari prinsip khil ā fah dalam aktivitas ekonomi dan bisnis adalah: persaudaraan universal, kepercayaan bahwa sumber daya adalah amanah, kewajiban agar berpola hidup hemat dan sederhana, dan setiap individu  memiliki  kebebasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  kebebasan  tersebut  dibatasi  dengan kebebasan  antar  sesama  manusia  sebagai  wujud  dari hablum  minanna>s .  Semua  itu  dalam  rangka  untuk mencapai  tujuan syariah ( maq ā shid as-syariah ), yang mana maq ā shid as-syariah dalam perspektif Al-Ghazali adalah  untuk  menciptakan  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  manusia.  Hal  ini  dicapai  dengan  menjaga  atau melindungi  agama  ( hifzu  ad-Di>n ),  jiwa  ( hifzu  an-Nafs ),  akal  ( hifzu  al-’Aql ),  keturunan  ( hifzu  an-Nasl ),  dan harta  manusia  ( hifzu  al-M ā l ).  Lihat  Muhammad  Umer  Chapra, Islam  and  The  Economic  Challenge , diterjemahkan  oleh  Nur  hadi  Ihsan  dan  Rifqi  Amar, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi;  Islamisasi  Ekonomi Kontemporer (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) cet. 1, h. 220; 229 13 Menurut Imam Al-Gazhali implikasi konsep ma’ ā d dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat. Karena itu konsep profit/laba mendapatkan legitimasi dalam Islam. Lihat Lihat Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami ,...h. 42
14 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) Hal. 9-16, Cet.I, Lihat juga Hendri Hermawan Adinugraha, Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam, lihat juga Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, `(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
Konsepsi terkait pengaturan perekonomian Islam kontemporer sampai saat ini dibagi menjadi tiga kategori besar pemikiran ekonomi, pertama , kelompok pemikir ekonomi klasik yang  dipelopori  oleh  Baqr  al-Sadr  dengan  mazhab  (aliran) Iqtish ā dun ā . Corak  utama  dari aliran  ini  adalah  pemikirannya  tentang  masalah  ekonomi  yang  muncul  karena  adanya distribusi  yang  tidak  merata  dan  tidak  adil  sebagai  akibat  dari  sistem  ekonomi  yang membolehkan  eksploitasi  pihak  yang  kuat  terhadap  pihak  yang  lemah.  Aliran  ini  menolak pernyataan  yang  menyatakan  bahwa  masalah  ekonomi  disebabkan  oleh  adanya  keinginan manusia  yang  tak  terbatas  sementara  sumber  daya  alam  yang  tersedia  jumlahnya  terbatas. Karena  hal  tersebut  bertentangan  dengan  firman  Allah:  “ Sesungguhnya  Kami  menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. ” 15
Kedua ,  kelompok  pemikir  ekonomi  kontemporer,  yang  terkenal  dengan mazhab mainstream . Corak  utama  dari  pemikiran  aliran  ini  adalah  kebalikan  dari  aliran Iqtishādunā dalam  memandang  masalah  ekonomi.  Menurut  aliran  ini,  masalah  ekonomi  timbul  memang dikarenakan  kelangkaan  ( scarcity )  sumber  daya  alam  sementara  keinginan  manusia  tidak terbatas.  Untuk  itu,  manusia  diarahkan  untuk  melakukan  prioritas  dalam  memenuhi  segala kebutuhannya.  Dan  keputusan  dalam  menentukan  skala  prioritas  tersebut  tidak  dapat dilakukan  semaunya  sendiri  karena  dalam  Islam  sudah  ada  rujukannya  sesuai  dengan  al- Qur‟an  dan  as-Sunnah.  Aliran  ini  ditokohi  oleh  5  tokoh  utama,  yaitu:  M.  Umer  Chapra, Muhammad Abdul Mannan, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haidar Naqvi, dan Monzer  Kahf. 16 Ketiga, disebut  sebagai  mazhab  alternatif  kritis. Aliran  ini  dikenal  sebagai aliran  yang  kritis  secara  ilmiah  terhadap  ekonomi  Islam,  baik  sebagai  ilmu  maupun  sebagai peradaban. Aliran ini mengkritik kedua aliran sebelumnya. Aliran Iqtish ā dun ā dikritik karena dianggap berusaha menemukan sesuatu  yang baru  yang sebenarnya sudah ditemukan tokoh- tokoh  sebelumnya,  sedangkan  aliran  Mainstream  dikritik  sebagai  jiplakan  ekonomi  aliran Neo-Klasik  dan  Keynesian  dengan  menghilangkan  unsur  riba  serta  memasukkan  variabel zakat dan akad, sehingga tidak ada yang orisinil dari aliran ini. Namun aliran ini tidak hanya mengkritik  ekonomi  Islam  saja,  ekonomi  konvensional  pun  juga  telah  dikritik.  Tokoh-tokoh aliran ini adalah Timur Kuran, Sohrab Behdad, dan Abdullah Saeed. 17
15 Lihat Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. 3, h. 30, mengenai dalil lihat Q.S. al-Qamar: 49
16 Lihat Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah... Hal. 17-18 17 Lihat M. Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah... hal.18
Paparan  di  atas  melahirkan  sejumlah  masalah  yang  memerlukan  pemecahannya. Pertama :  apakah  konsep Corporate  Social  Responsibility telah  benar-benar  relevan  dengan nilai  –nilai  ekonomi  Islam  ?  Persoalan  ini  memerlukan  pemecahan  dengan  melacak  istilah- istilah yang dimaksud dalam dua entitas tersebut dengan cara menisbatkannya pada nilai-nilai ekonomi  Islam  menggunakan  kerangka  teoritis-analisis  dan  pendekatan  filosofis. Kedua : bagaimanakah  kondisi  sosial,  budaya  maupun  ekonomi  ketika  konsep Corporate  Social Responsibility muncul, dan apakah kondisi tersebut diperhitungkan di dalamnya? masalah ini memerlukan pemecahan melalui telaah historis-sosial-ekonomi.

## B. RELEVANSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MAZHAB MAINSTREAM
Sejarah  dan  tradisi  Islam  membuktikan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang menggalakkan  perdagangan,  perniagaan  atau  bisnis.  Sistem  perniagaan  Islam  sudah dilaksanakan sejak ribuan tahun lalu. Perniagaan merupakan pekerjaan yang amat disukai dan digalakkan  Islam.  Allah  menjanjikan  ganjaran  kebaikan  yang  banyak  kepada  pelaku  bisnis yang  ikhlas  dan  jujur  dalam  perniagaannya.  Sejarah  juga  membuktikan  bahwa  ilmuwan muslim  pada  era  klasik  telah  banyak  menulis  dan  mengkaji  ekonomi  Islam  tidak  secara normatif,  tetapi  juga  secara  empiris  dan  ilmiah  dengan  metodologi  yang  sistematis.  Jelas bahwa pembahasan ekonomi Islam secara ilmiah dan sistematis telah dilakukan jauh sebelum ekonomi konvensional lahir. 18
Menurut Rivai dan Buchari, syarat utama ekonomi Islam adalah dimasukkannya nilai- nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi. 19 Ciri khas model ekonomi Islam dalam ekonomi rabbani oleh Chapra disebut sebagai “divine economics” atau ekonomi tauhid. 20 Nuansa “ketuhanan” dalam  ekonomi  Islam  bukan  pada  pelaku  ekonominya,  melainkan  pada  aspek  aturan  atau sistem  yang  harus  dijadikan  pedoman  oleh  para  pelaku  ekonomi  tersebut.  Kapitalisme menjunjung  tinggi  nilai-nilai  individualisme.  Sosialisme  memuja  nilai-nilai  kolektivisme. Maka  sistem  ekonomi  Islam  mengedepankan  lima  nilai  sekaligus:  kesatuan,  keseimbangan, kebebasan,  keadilan,  dan  tanggung  jawab.  Oleh  karena  itu  sistem  ekonomi  Islam  menolak
18 Syed Nawab Haedir Naqvi , Menggagas Ilmu Ekonomi Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 82, dalam Asdar Yusup, Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam ... h. 224
19 Rivai dan Buchari, dalam Edi Suharto, CSR & COMDEV ... h. 98 20 Mengenai nilai tauhi>d lihat penjelasannya dalam bukunya Muhammad Umer Chapra, Islam And The Economics Challenge , (Kenya: The Islamic Foundation, 1992), h. 202 atau lihat juga M. Umer Chapra, Islam dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer, diterjemahkan  oleh  Nur  Hadi  Ihsan  dan  Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. 1, h. 218
terjadinya  akumulasi  kekayaan  yang  dikuasai  oleh  beberapa  orang  saja.  Tujuannya  seperti dinyatakan surat al-Hasyr ayat 7:
“...supaya  harta  itu  jangan  sampai  beredar  di  kalangan  orang-orang  kaya  saja  di antara kamu ...”.
Konsep  ini  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  Kapitalis  yang  memungkinkan kepemilikan  industri  didominasi  oleh  kelompok  pengusaha  kuat  (konglomerat)  nasional maupun  multinasional.  Juga  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  sosialis  yang  melarang kepemilikan  individu. 21 Setelah  dicermati,  praktik  CSR  yang  masih  belum  efektif  sejatinya disebabkan oleh paradigma CSR yang masih didominasi oleh prinsip ekonomi konvensional, terutama  yang  berhalauan  kapitalisme.  Sehingga,  meskipun  semangat  utama  CSR  adalah mempromosikan  bisnis  yang  memiliki  tanggung  jawab  etis  dan  sosial,  CSR  kemudian merosot  menjadi  program-program  eksploitatif  yang  terselubung.  Kegiatan-kegiatan  CSR yang  seharusnya  menguntungkan  kedua  belah  pihak  perusahaan  dan  masyarakat,  berubah menjadi  hanya  menguntungkan  pihak  perusahaan.  Singkatnya,  praktik  CSR  seringkali  tidak memasukkan etika bisnis Islami dalam bingkai ekonomi Islam. 22
1. Relevansi Corporate Social Responsibility Terhadap Prinsip Kepemilikan Multijenis ( Multytype Ownership)
Tauhi>d merupakan  fondasi  ajaran  Islam,  konsep  ini  merupakan  penyaksian  hamba- Nya  kepada  Tuhan-Nya  bahwa  “tidak  ada  pemilik  langit,  bumi  dan  isinya  selain  dari  pada Allah SWT”. Karena itu segala aktifitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya)  dan  manusia ( mu’a>malah) dibingkai  dengan  kerangka  hubungan  dengan  Allah  SWT. Dalam  kaitan  ini,  nilai  tauhi>d  melahirkan  3  konsep,  yakni  Kepemilikan  ( ownership ), Keseimbangan  ( equilibrium )  dan  Keadilan  ( justice ).  Pembahasan  dalam  sub  bab  ini  akan dibahas mengenai analisa CSR terhadap nilai kepemilikan dan keseimbangan, sedangkan nilai keadilan akan diuraikan dalam sub bab khusus selanjutnya.
a. CSR dan Nilai Kepemilikan ( ownership )
Perusahaan  yang  menerapkan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  secara benar  akan  memiliki  kesadaran  bahwa  sumber  daya  (alam/  lingkungan  hidup) merupakan  sumber  penting  yang  harus  dijaga  kelestariannya.  Sumber  daya  alam
21 Lihat Abdillah Mundir, dkk, Perbandingan Sistem Ekonomi , (Surabaya: Kopertais IV Press, 2015), h. 61 dan 73
22 Edi  Suharto, CSR  &  COMDEV:  Investasi  Kreatif  Perusahaan  di  Era  Globalisasi ,  (Bandung: Alvabeta, 2010), h. 96
merupakan lingkungan milik bersama, dan perusahaan bukanlah raja yang sekehendak hati  mengeksploitasi  sumber  daya  alam.  Dalam  konsep  CSR  ada  yang  namanya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup ( planet ).
Jika  melihat  kembali  konsep  3P  ( profit,  people,  and  planet )  yang  sangat masyhur  di  kalangan  perusahaan,  adalah  sebuah  gambaran  bahwasanya  perusahaan selalu mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan ( planet ). Dengan demikian, program-program  CSR  tidak  bisa  meninggalkan  implementasinya  khususnya  dalam bidang  lingkungan.  Apalagi  hal  ini  dikaitkan  dengan  perusahaan-perusahaan  yang bergerak  di  bidang  lingkungan  dan  eksploitasi  hasil  bumi.  Hendrik  Budi  Untung dalam  bukunya Corporate  Social  Responsibility, mengatakan  bahwa corporate responsibility yang  sifatnya  mengatur  keluar  atau  eksternal  menyangkut  lingkungan tempat  dimana  perusahaan  berada.  Perusahaan  harus  memperhatikan  polusi,  limbah, maupun  partisipasi  lainnya. 23 Menurut  Muhammad  H.  Behesti,  kepemilikan merupakan  pemberian  –yang  bersifat  sosial  dan  diakui-  suatu  hak  kepada  seseorang, atau suatu kelompok masyarakat. pendapat lain menyatakan, sebagai dikutip Behesti, bahwa  kepemilikan  menunjukkan  adanya  hubungan  sosial  dan  yang  diakui  antara individu atau kelompok atas dasar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang menandai adanya hak milik sah atas sesuatu barang oleh seseorang, sehingga pada saat yang sama menghalangi pihak lain dari hak milik tersebut. 24
Corporate  Social  Responsibilty dalam  kaitannya  dengan  nilai  tauhi>d merupakan  salah  satu  pengejewantahannya.  Aspek  Kepemilikan  ( ownership )  dalam ekonomi  Islam  tidak  membenarkan  kepemilikan  perorangan  (eksploitasi  perusahaan) terhadap  sumber-sumber  ekonomi  yang  menyangkut  kepentingan  umum.  Kategori milik umum ini termasuk sumber-sumber air minum, hutan, laut dan isinya, udara dan ruang angkasa. Rasulullah dengan tegas bersabda:
“Tiga  hak  yang  tidak  akan  pernah  dilarang  (untuk  dimiliki  siapapun),  yaitu air, padang, dan api.” 25
Kendati  dalam  hadits  ini  tersebut  disebutkan  hanya  tiga  macam  benda,  tentu saja  maknanya  bisa  dieksplanasikan  pada  ketersediaan  alam  lingkungan  yang  berisi
23 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 11 24 Muhammad  H.  Behesti ,  Kepemilikan  dalam  Islam ,  ter.  Lukman  Hakim  dan  Ahsin  M.  (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 9 dalam Muhammad Djakfar, Agama, Etika, dan Ekonomi, ( Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 28, lihat juga Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 193-208 25 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Ibnu Majah.
berbagai macam benda alam untuk kebutuhan manusia. Demikian pula yang dimaksud “padang”,  tidak  sebatas  padang  rumput,  namun  meliputi  pula  hutan  belantara,  yang terhampar  di  bumi.  Demikian  pula,  “air  dan  api”,  jika  dianalogikan  sebagai  benda tambang,  tentu  masih  banyak  benda-benda  tambang  lain  seperti  panas  bumi (geothermal), minak bumi, emas, besi,  uranium, tembaga, timah, batu  bara, dan lain- lain. Semua ini merupakan fasilitas umum  yang  menyentuh  kebutuhan orang banyak sehingga dilarang dikuasai secara individual. 26
Berkaitan dengan ini, Mannan mengungkapkan bahwa Islam mendorong setiap orang untuk memperoleh harta benda pribadi, tapi menghendaki agar hal ini membawa kebaikan  untuk  masyarakat  secara  keseluruhan.  Singkatnya,  sekalipun  Islam memperkenankan  orang  untuk  meningkatkan  dirinya  sendiri,  tetapi  ia  didesak  untuk melindungi  dan  meningkatkan  kepentingan  sesamanya. 27 Disamping  itu,  kekayaan yang dimiliki dalam pengunaannya tidak merugikan. Dalam hal ini Islam menekankan pada  pemakaian  harta  benda  yang  berfaedah  dan  tidak  mendatangkan  kerugian  bagi orang lain atau masyarakat. Karena itu bila kerugian ditimpakan pada orang lain, hal ini merupakan pelanggaran yang terlarang. Abdul Mannan berpegang pada sabda Nabi SAW: “Tindakan yang merugikan tidak diperbolehkan, baik yang menguntungkan si pelaku maupun tidak.” 28
Oleh  karena  itu,  menurut  Taqiyyudin,  dalam  memperoleh  kekayaan  tersebut tidak  boleh  diserahkan  begitu  saja  kepada  manusia,  agar  dia  memperolehnya  dengan cara  sesukanya,  serta  berusaha  untuk  mendapatkannya  dengan  semaunya,  dan memanfaatkannya  dengan  sekehendak  hatinya.  Sebab,  cara-cara  semacam  itu  bisa menyebakan gejolak, kekacauan, dan nestapa. 29
Selanjutnya Taqiyyudin menyatakan:
“Apabila  mereka  dibiarkan  begitu  saja,  tentu  kekayaan  tersebut  akan dimonopoli  oleh  orang-orang  kuat,  sementara  yang  lemah  haram mendapatkannya,  maka  tentu  orang-orang  yang  sakit  dan  orang-orang  yang
26 Muhammad Djakfar , Agama, Etika, dan Ekonomi, ( Malang: UIN Maliki Press, 2014), h. 33
27 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics; Theory and Practice , (Houder and Sthoghton Ltd) diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Jakarta: Intermesa, 1992), ed. 1, h. 338
28 Muhammad Djakfar , Agama, Etika, dan Ekonomi ( Malang: UIN Maliki Press, 2014) h. 120
29 Taqiyyudin  an-Nabhani, Membangun  Sitem  Ekonomi  Alternatif:  Perspektif  Islam, ter.  Maghfur Wachid  (Surabaya:  Penerbit  Risalah  Gusti,  1996)  dalam  Muhammad  Djakfar ,  Agama,  Etika,  dan  Ekonomi ( Malang: UIN Maliki Press, 2014) h. 29
memiliki  kelemahan  akan  binasa,  semetara  orang-orang  yang  membiarkan kemauannya tanpa kendali akan memakan sebanyak-banyaknya.” 30
Konsep  utama  CSR  adalah  memperhatikan  dan  melibatkan shareholder, pekerja,  pelanggan,  pemasok,  pemerintah,  LSM,  lembaga  Internasional  dan stakeholder. Jika dipahami lebih dalam, CSR sejalan dengan konsep nilai kepemilikan ( ownership ),  karena  dalam  konsep  utama  CSR  tersebut  menunjukkan  perusahaan bukanlah  pemilik  mutlak  atas  kekayaan  (sumber  daya  alam).  Meskipun  dalam ekonomi  Islam  diperkenankannya kepemilikan individu  tetapi  dalam memperolehnya tidak  dibenarkan  dengan  cara  mengeksploitasi  semaunya.  Bahkan  sebenarnya  semua yang  dimiliki  manusia  pada  hakikatnya  adalah  milik  dan  pemberian  Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Siddiqi:
‚Real  ownership  belongs  to  Allah,  man  holds  property  in  trust  for which he is accountable to Him, in accordance with rules clearly laid down in the shari>’ah and the economic philosophiy.‛ 31
Maka  perusahaan  yang  mengimplementasikan  CSR  sudah  seharusnya menerapkan prinsip kepemilikan ini. Konsep melindungi dan melestarikan lingkungan hidup  ( planet )  dan  mensejahterakan  masyarakat  ( people )  dalam  CSR  akan  menjadi rem bagi perusahaan untuk tidak menjadikan lingkungan hidup/ lahan hanya dimiliki perusahaan saja dan sebagai lahan investasi keuntungan semata ( profit ). Aspek sosial dalam  CSR  menandakan  bahwa  hubungan  perusahaan  dengan  masyarakat  tidak  bisa dipisahkan.  Berarti  di  dalamnya  sekaligus  diajarkan  arti  berbagi  kepada  sesama manusia. Dengan demikian, bisa dikatakan CSR pada dasarnya sudah relevan dengan nilai kepemilikan dalam ekonomi Islam.
b. CSR dan Nilai Keseimbangan ( equilibrium )
Secara  umum  CSR  dimaknai  sebagai  sebuah  cara  dengan  mana  perusahaan berupaya  mencapai  sebuah  keseimbangan  antara  tujuan-tujuan  ekonomi,  lingkungan dan  sosial  masyarakat,  seraya  tetap  merespon  harapan-harapan  para shareholder dan stakeholders. Hal  ini selaras  dengan  konsep  3P  yang  menitikberatkan  CSR  pada keseimbangan  antara  perhatian  terhadap  aspek  ekonomis,  sosial  dan  lingkungan.
30 Lihat Taqiyyudin an-Nabhani, Membangun Sitem Ekonomi Alternatif… dalam Muhammad Djakfar , Agama, Etika, dan Ekonomi ...h. 29 31 M.  Nejatullah  Siddiqi, Muslim  Economic  Thinking:  A  Survey  of  Contemporary  Literature , (Leicester: The Islamic Foundation, 1988), h. 7
Terkait  dengan  konsep  ini, Canadian  Government menyatakan  bahwa  CSR  adalah kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya,  pengambilan  keputusan,  strategi,  dan  operasi  perusahaan  yang  dilakukan secara  transparan  dan  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  sehat dan berkembang. 32
CSR  bila  dihadapkan  dengan  aspek equilibrium dalam  konsep  tauhi>d  dapat dilihat  dari  pengaruhnya  dengan  kepentingan  (kebebasan)  perorangan  dengan kepentingan  umum  yang  harus  dipelihara  ( growth  with  equity )  yang  tampil  dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila suatu waktu keseimbangan ini terganggu dan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat  maka  haruslah  ada  tindakan  untuk mengembalikan keseimbangan semula. Dalam keadaan demikian, salah satu alternatif tindakan diungkapkan oleh kha>lifah Umar Ibnu Khattab:
“Bila  aku  mempunyai  waktu  lebih  banyak  pada  masa  mendatang, akau  akan  mengadakan  redistribusi  kekayaan  dengan  mengambil  kelebihan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin.” 33
Ungkapan Kha>lifah Umar  diatas  mengisyaratkan  jangan  sampai  terjadi ketimpangan  sosial  disebabkan  tidak  meratanya  pendistribusian  ekonomi  dalam masyarakat.  Dan  tindakan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Sang Kha>lifah berupaya mencegah  ketidakseimbangan  hubungan  sosial  disebabkan  masalah  ekonomi,  karena antara  si  kaya  dan  si  miskin  sama-sama  mempunyai  hak  dan  kewajiban  masing- masing  yang  harus  dipenuhi.  Konsep  CSR  yang  mengedepankan  3  aspek  penting, yakni  Kemanusiaan,  Lingkungan,  dan  Keuntungan  merupakan  salah  satu  implikasi dari  nilai  dasar  keseimbangan.  Dalam  aspek  kemanusiaan,  seperti  kelaparan, kemisikinan,  kelangkaan  tenaga  kerja  dan  lain-lain  akan  mengakibatkan keseimbangan  terganggu.  Maka  selain  tindakan Kha>lifah Umar  Ra.  seperti  di  atas, dalam  masa  kini  CSR  bisa  menjadi  salah  satu  jalan  alternatif  bagi  perusahaan  untuk mengembalikan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.
32 Ratri Ratnasasi, Corporate Social Responsibility, (Surabaya: T.pn, T.th.), h.11 33 Muhammad , Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer , (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), h. 24
2. Relevansi Corporate  Social  Responsibility  Terhadap  Prinsip  Kebebasan  Bertindak/

## Berusaha ( Freedom to Act)
Prinsip freedom  to  act merupakan  prinsip  turunan  dari  penggabungan  nilai nubuwwah ,  nilai khila>fah dan  nilai  keadilan  („ adl ).  Nilai nubuwwah terlahir  dari  sifat- sifat  teladan  Nabi  SAW  yang  terangkum  dalam  empat  sifat  wajibnya,  yakni siddi>q, ama>nah, fatha>nah dan tabli>gh. Nilai khila>fah (pemerintah) bertindak sebagai wasit yang mengawasi  interaksi  pelaku-pelaku  ekonomi  dan  bisnis  dalam  wilayah  kekuasaannya untuk  menjamin  tidak  dilanggarnya syari>’ah ,  supaya  tidak  ada  pihak  yang  zalim  dan dizalimi,  sehingga  tercipta  iklim  ekonomi  yang  sehat. 34 Yang  dimaksud  kebebasan bertindak  disini  adalah  kebebasan  berekonomi  yang  tidak  melanggar  rambu-rambu syari‟ah. Maksudnya, kegiatan apapun termasuk ekonomi pada dasarnya diperbolehkan, selama  tidak  ada  dalil  syara‟  yang  melarangnya.  Sebagaimana  kaidah  fiqhiyyah mengatakan:
‚Pada  dasarnya  di  dalam  setiap  sesuatu  adalah  diperbolehkan,  sampai  ada  dalil yang mengharamkan‛ 35
Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW:
‚Perkara  halal  adalah  sesuatu  yang  Allah  halalkan  di  dalam  kitab-Nya,  perkara haram adalah sesuatu yang Allah haramkan di dalam kitab-Nya, dan sesuatu yang diam darinya maka hal itu dimaafkan.‛ 36
Berarti  dalil  ini  memperbolehkan  perusahaan  bebas  bertindak  di  dalam  praktik bisnisnya  selama  kegiatannya  tidak  melanggar  rambu-rambu syari>’ah. Hadits  tersebut juga  senada  dengan  ungkapan  Chapra.  Ia  mengungkapkan  bahwa  hal  tersebut  tidak mengimplikasikan bahwa manusia itu bebas melakukan apa saja semaunya. Mereka harus tunduk pada syari>’ah. Sistem apa pun yang memperbudak manusia atau memberi mereka
34 Keterangaan  selengkapnya  lihat  Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2015)
35 Al-Ima>m  Jala>luddi>n  ‘Abd  ar-  Rahma>n  bin  Abi>  Bakr  as-Suyu>thi>, al-Asybah  wa  Nadha>ir ,  (al- Haramai>n, T.th) h. 44
36 Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Maja>h dari Sulaima>n.  Lihat as-Suyu>thi, al-Asybah wa Nadha>ir ,… h. 44
kebebasan  yang  tidak  semestinya  untuk  melampaui  batas-batas  yang  ditetapkan  oleh Pencipta  sendiri  melalui syari>’ah, adalah  bertentangan  dengan  kehormatan  dan pertanggungjawaban  yang  ada  dalam  konsep  ke kha>lifahan dan  tidak  dapat  mendorong kesejahteraan umat manusia. 37 Dalam konteks ini, maka CSR yang merujuk pada praktik bisnis  yang  memiliki  tanggung  jawab  etis  sudah  seharusnya  memasukkan  norma-norma agama  Islam  yang  ditandai  oleh  adanya  komitmen  ketulusan  dalam  menjaga  kontrak sosial di dalam praktik bisnisnya. Di dalam al-Qur‟an ditegaskan, tindakan etis ini Islami ini sejalan dengan Firman Allah:
‚Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang  lain  di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada harta  benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  Padahal  kamu mengetahui.‛ (QS. al-Baqarah: 188)
Salah  satu  aspek  penting Corporate  Social  Responsibility adalah  dengan mengaktualisasikan good  corporate  governance yang  diartikan  sebagai  mekanisme bagaimana  sumber  daya  perusahaan  dialokasikan  menurut  aturan  “hak”  dan  “kuasa”. Selain itu, kategori faktor eksternal perusahaan seperti polusi, limbah, maupun partisipasi lainnya,  juga  merupakan  aspek  penting  dalam  CSR.  Sedangkan,  satu  dari  3P  ( profit, people,  and  planet )  dalam  konsep  CSR  menekankan  perusahaan  harus  memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia ( people ), karena dukungan masyarakat sekitar sangat  diperlukan  bagi  keberadaan,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  perusahaan sehingga masyarakat dikategorikan sebagai stakeholder penting.
Persatuan  dan  persaudaraan  sesama  umat  manusia  sendiri  oleh  Chapra  disebut sebagai  “persaudaraan  universal”.  Menurutnya,  setiap  orang  adalah kha>lifah dan  bukan hanya  orang-orang  atau  suatu  bangsa  atau  kelompok  atau  negara  tertentu  saja.  Ini menjadikan persamaan dan martabat sosial semua umat manusia, hitam atau putih, tinggi atau  pendek,  sebuah  unsur  pokok  dari  kepercayaan  Islam.  Kriteria  untuk  menentukan nilai  seseorang  bukanlah  bangsa,  keluarga  atau  kekayaannya,  tetapi  sifat-sifatnya  (yang merupakan  cerminan  dari  kepercayaan  dan  amalannya)  dan  pengabdiannya  kepada
37 Lihat Chapra, Islam and Economics Challenge ... h. 229
kemanusiaan. Dalam rangka konsep persaudaraan ini, sikap yang baik kepada orang lain bukanlah “kekuatan adalah kebenaran”, perjuangan hanya untuk memenuhi “kepentingan pribadi”  seseorang,  atau  “keberlangsungan  hidup  bagi  yang  paling  baik”,  tetapi  saling berkorban  dan  bekerjasama  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia,  dan  memperkaya kehidupan manusia. 38

## 3. Relevansi Corporate Social Responsibility Terhadap Prinsip Keadilan Sosial (Social Justice)
Menurut Adiwarman, Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan  sistem  perekonomian  yang  adil.  Namun  tidak  semuanya  sistem  tersebut mampu  dan  secara  konsisten  menciptakan  sistem  yang  adil.  Sistem  yang  baik  adalah sistem  yang  dengan  tegas  dan  secara  konsisten  menjalankan  prinsip-prinsip  keadilan. Dalam  Islam,  keadilan  diartikan  dengan  suka  sama  suka  ( antaradhin  minkum )  dan  satu pihak  tidak  menzalimi  pihak  lain ( la>tudzlamu>n  wala>tudzlamu>n). 39 Sebagaimana  firman Allah SWT :
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu  damaikan  antara  keduanya,  Tapi  kalau  yang  satu  melanggar  perjanjian  terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada  perintah  Allah.  Kalau  dia  telah  surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil . (QS. AL-Hujurat: 9)
Dalam surat lain Allah SWT juga menegaskan:
‚Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya  Allah menyukai  orang-orang  yang  Berlaku  adil.‛ (QS.  Al-Mumtahanah: 8)
38 M. Umer Chapra , Islam and The Economic Challenge , diterjemahkan oleh Nur hadi Ihsan dan Rifqi Amar, Islam dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer , (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), cet. 1, h. 225 39 Lihat Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami , …h. 43
Terkait prinsip keadilan, Mannan merumuskan bahwa prinsip keadilan merupakan salah  satu  prinsip  fundamental  yang  menjadi  perhatian  dan  pijakan  penentuan pengembangan  ekonomi  Islam  disamping  prinsip-prinsip  lainnya  seperti  prinsip kebersihan,  kesederhanaan,  kemurahan  hati,  dan  moralitas.  Sedangkan  menurut pemikiran  Chapra,  prinsip  keadilan  yang  tidak  disertai  dengan  keadilan  sosio-ekonomi, persaudaraan,  yang  merupakan  bagian  integral  dari  konsep  tauhi>d  dan  khila>fah  akan tetap  menjadi  sebuah  konsep  yang  berlubang  yang  tidak  memiliki  substansi.  Prinsip keadilan  dalam  konsep Corporate  Social  Responsibility sendiri  ditunjukkan  melalui jati dirinya  sebagai  bagian  dari  pembahasan  etika  bisnis  perusahaan  yang  di  dalamnya menerapkan prinsip keadilan. Menurut Keraf , prinsip keadilan ini memperlakukan orang lain  sesuai  dengan  haknya.  Hak  orang  lain  perlu  dihargai  dan  jangan  sampai  dilanggar. Prinsip ini mengatur agar bertindak sedemikan rupa sehingga hak semua orang terlaksana secara  kurang  lebih  sama  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  haknya  tanpa  saling merugikan.  Selain  prinsip  keadilan,  prinsip-prinsip  etika  bisnis  lainnya  adalah  Prinsip Otonomi, Prinsip Keujujuran, Prinsip Tidak Berbuat Jahat ( non-maleficence ) dan Prinsip Berbuat Baik ( benefience ), dan Prinsip Hormat Kepada Diri Sendiri. 40
Suharto menekankan bahwa CSR merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan ( firm  behaviour ),  termasuk  kebijakan  dan  program  perusahaan  yang  menyangkut  dua elemen  kunci,  yaitu: Good  Corporate  Governance dan Good  Corporate  Responsibility . Good  Corporate  Governance meliputi  etika  bisnis,  manajemen  sumber  daya  manusia, jaminan  bagi  pegawai,  serta  kesehatan  dan  keselamatan  kerja.  Sedangkan Good Corporate  Responsibility mencakup  pelestarian  lingkungan,  pengembangan  masyarakat (community development), perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen, dan penghormatan  terhadap  hak-hak  pemangku  kepentingan  lainnya.  Paparan  Suharto tersebut menandaskan bahwa CSR sebagai sebuah konsep mempunyai implikasi penting bagi  banyak  kalangan.  Hal  ini  menandakan  bahwa  prinsip  keadilan  sosial  dalam  CSR sudah  tertanamkan.  Karenannya  tak  hanya  memperhatikan Shareholder, melalui  CSR stakeholder juga  diperhatikan. Stakeholder yang  dimaksud  adalah  pemerintah,  investor, supplier , customer ,  kelompok  politik,  para  pekerja,  masyarakat,  dan  asosiasi perdagangan.  Dengan  begini,  antara shareholder dengan stakeholder akan  mendapat perhatian sama/ adil.
40 Selengkapnya lihat Rahmatullah, Etika Bisnis dan CSR , dikutip dari http://www.rahmatullah.net/2012/09/etika-bisnis-dan-csr.html diakses pada 09/05/2016
Dalam  Islam  keadilan  juga  dimaknai  dengan  menempatkan  sesuatu  pada tempatnya  dan  memberikan  sesuatu  pada  yang  berhak  serta  memperlakukan  sesuatu sesuai  porsinya.  Syari‟at  Islam  memandang  semua  manusia  adalah  sama,  tidak  ada kelebihan  seorang  manusia  dari  yang  lain  dihadapan  hukum.  Orang  kaya  dan  orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika berhadapan dengan pengadilan Allah SWT. 41 Di dalam al-Qur‟an Allah SWT telah menegaskan:
‚Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu  sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan‛ (QS. An-Nisa>’: 135)
Prinsip  keadilan  sosial social  justice dibentuk  dari  kombinasi  nilai khila>fah  dan ma’a>d.  khilafah menekankan  bagi  perusahaan  agar  memahami  bahwa  semua  manusia adalah kha>lifah di  bumi.  Menurpeneliti  berpendapat  bahwa  hubungan  kedua  nilai  ini dengan  CSR  terletak  pada  pihak  pelaku  bisnis  (perusahaan)  dan shareholder (utamanya pimpinan  perusahaan)  agar  pada  praktik  bisnisnya  yang  dengan  menerapkan  CSR  itu berprinsip pada keadilan sosial (social justice). Dari nilai khila>fah ini akan menghadirkan hubungan  yang  harmoni  antara  perusahaan  dengan  masyarakat,  karena  dimulai  nilai khila>fah berimplikasi  pada  prinsip  keadilan  seperti  dibahas  panjang  lebar  di  atas.  Nilai ma’a>d dalam  konsep  CSR  tercermin  melalui  tanggung  jawab  ekonominya,  karena  pada dasarnya  perusahaan  ingin  memperoleh  laba  ( profit )  dari  praktik  bisnisnya.  Sehingga dalam  mengaplikasikan  konsep  CSR  perusahaan  harus  mampu  memenuhi  tanggung jawab  ekonomi  dengan  menghasilkan  keuntungan.  Selain  itu, ma’a>d juga  dimaknai “kembali”.  Dalam  Islam  dipahami  dengan  pemahaman  bahwa  “semua  akan  kembali kepada Allah”. Dengan pemahaman ini, berarti CSR yang mengedepankan triple bottom line jika  disesuaikan  dengan  nilai ma’a>d akan  semakin  kuat  karena  tanggung  jawabnya tidak hanya horisontal (hablum minanna>s), tetapi jauh lebih tinggi lagi kepada tanggung
41 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 56
jawab  vertikal ( hablum  minallaa>h). hal  ini  sebagaimana  Firman  Allah  SWT  QS.  Al- „Alaq.
Berdasarkan  pembahasan  atas,  hakikatnya  Islam  sudah  terlebih  dahulu  mengkaji konsep  tanggung  jawab  perusahaan  yang  ditransformasikan  melalui  nilai-nilai  ekonomi Islam itu sendiri. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan  atau  yang  dikenal  dengan Corporate  Social  Responsibility bukan  sebuah konsep baru dalam ekonomi Islam.

## C. PENUTUP
Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility dan Relevansinya Terhadap Nilai-Nilai  Ekonomi  Islam  Perspektif  Mazhab  Mainstream,  setelah  mengkaji  dan menganalisa pada pembahasan diatas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:
1. Belum  ditemukan  definisi  standar  yang  disepakati  mengenai Corporate  Social Responsibility , namun dari berbagai definisi yang dirumuskan oleh para pakar, maka definisi Corporate  Social  Responsibility dapat  peneliti  simpulkan: “Komitmen perusahaan  untuk  memberikan  kontribusi  dari  sebagian  sumber  dayanya  dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi (profit), sosial (people) dan lingkungan (planet) berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat secara berkelanjutan (sustainability).”
2. Corporate  Social  Responsibility adalah  konsep  yang  relevan  dengan  nilai-nilai ekonomi  Islam  dalam  sudut  pandang  Mazhab  Mainstream.  Peneliti  membaginya kedalam 3 prinsip, sebagai berikut:
a. Corporate Social Responsibility dihadapkan pada prinsip Kepemilikan  Majemuk ( multytype  ownership )  adalah  relevan  dengan  nilai  kepemilikan  ( ownership )  dan nilai  keseimbangan  ( equilibrium ).  Nilai  Kepemilikan  meliputi  kepemilikan individu  ( private  property )  dan  kepemilikan  umum  ( collective  property ).
Sedangkan  Nilai  Keseimbangan  dalam  hal  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban yang harus di jaga. Kedua nilai ini bersumber dari nilai tauhi>d.
b. Corporate  Social  Responsibility jika  dihubungkan  dengan  Prinsip  Kebebasan Bertindak/  Berusaha  ( freedom  to act)  adalah  dalam  hal  hubungan  perusahaan dengan  masyarakat  yang  termasuk  bagian  dari  konsep khila>fah yang
mengimplikasikan persatuan dan persaudaraan. Kebebasan tersebut adalah dalam konteks kebebasan berekonomi yang sesuai dengan syari>’ah.
c. Corporate  Social  Responsibility dilihat  dari  Prinsip  Keadilan  Sosial  ( Social Justice )  ditunjukkan  melalui  jati  dirinya  sebagai  bagian  dari  etika  bisnis perusahaan  yang  di  dalamnya  menerapkan  prinsip  keadilan.  Karena  dalam implikasinya,  CSR  menekankan  konsep  3  P  ( profit,  people,  and  planet )  yang saling berkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Mannan,  Muhammad. Hukum  Ekonomi  Syariah:  Dalam  Perspektif  Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Group Abdul  Mannan,  Muhammad. Islamic  Economics;  Theory  and  Practice.  (Houder  and Sthoghton Ltd) Ter. Potan Arif Harahap. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, Jakarta:
Intermesa. 1992
Adi, Rianto . Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit.  2004
An-Nabhani,  Taqiyyudin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif:  Perspektif  Islam. Surabaya: Risalah Gusti. 1996
Aryu  Inayati,  Aninda. Pemikiran  Ekonomi  M.  Umer  Chapra.  Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Surakarta
Aslam  Haneef,  Mohamed .  Contemporary  Islamic  Economic  Thought:  A  selected Comparartive Analysis.  Kuala Lumpur. 1969
As-Suyu>thi>, al-Ima>m. al-Asybah wa Nadha>ir, al-Haramai>n, T.th Azwar  Karim,  Adiwarman. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2015
Baqir as-Sadr, Muhammad . Iqtisha>duna> (Our Economics). Teheran: WOFIS. 1983/ 1403 H Bertens, Kess. Pengantar Etika Bisnis.  Yogyakarta: Kanisius.  2015 Budi Untung, Hendrik. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008 ------------Buku  Panduan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (Corporate  Social Responsibility-CSR).  2010
------------,Corporate Social Responsibility.  Bogor: T.pn., tt Connolly,  Peter. Aneka  Pendekatan  Studi  Agama,  diterjemahkan  oleh  Imam  Khoiri.
Yogyakarta: LKiS. 2002
Djakfar, Muhammad . Agama, Etika dan Ekonomi. Malang: UIN Maliki Press. 2014 Djakfar, Muhammad. Etika Bisnis. Jakarta: Penebar Plus. 2012 Edi Suharto. Corporate Social Responsibility: What Is And Benefits For Corporate Edi Suharto. CSR & COMDEV: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi, Bandung: Alfabeta. 2010
Henderson, David.  Misguided  Virtue  ‚False  Notions  of  Corporate  Social  Responsibility‛. London: The Institute of Economic Affairs. 2001
K. S, Jomo. Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and New Directions. Kuala Lumpur: Ikraq. 1993
Khan, Akram. Economic Message of The Qur’an. Kuwait: Islamic Book Publisher. 1996 Kotler, Philip dan Lee, Nancy. Corporate Social Responsibility. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. 2005
Lestari,    Devi. Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility    (CSR)  dalam  pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  PTPN  XII  Kebun  Damparl-Mumbulsari,  Jember  Perpspektif Maqashid Syariah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Mansur,  Syuhada.    ‚ Pelaporan  Corporate  Social  Responsibility  Perbankan  Syariah  Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)‛  Makassar: Universitas Hasanuddin. 2012.
Milton dan Friedman, Rose. Two Lucky People.  Chicago: University of Chicago Press. 1998 Mughits,  Abdul .  Epistemologi  Ilmu  Ekonomi  Islam;  Kajian  atas  Pemikiran  M.  Abdul Mannan Mundir, Abdillah, dkk. Perbandingan Sistem Ekonomi. Surabaya: Kopertais IV Press. 2015
Nejatullah  Siddiqi,  Muhammad. Muslim  Economic  Thinking:  A  Survey  of  Contemporary Literature,  Jeddah:  International  Centre  for  Research  in  Islamic  Economis  King Abdul Aziz University
Poerwanto. Corporate Social Responsibilty; Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
Ratnasasi, Ratri . Corporate Social Responsibility. Surabaya: T.pn, T.th.
Naqvi, Syed Nawab Haedir. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2003
Santoso. Konsep    Pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibility    (CSR)  dan  Penerapannya pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (Studi  Kasus  Terhadap  Praktik  Baitul  Maal  Wa Tamwil  (BMT)  Al-  Falah).  Cirebon:  Institut  Agama  Islam  Negeri  Syekh  Nurjati. 2012
Sugianto , Kartono. Konsep Kepemilikan dalam Islam, Yogyakarta: Mira Pustaka. 2007 Ulfa , Marya. Kapita Selekta Ekonomi Kontemporer. Bandung: Alfabeta. 2010 Ulum,  Fahrur. Dinamika  Konsentrasi  Sistem  Ekonomi  Islam;  Studi  Komparasi  Pola Pemikiran  Beberapa  Tokoh  Ekonomi  Islam  Kontemporer,  UIN  Sunan  Ampel Surabaya. 2013
Umer Chapra, Muhammad. Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil, Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa. 1997
Umer  Chapra ,  Muhammad.  Islam  and  The  Economic  Challenge.  Ter.  Nur  hadi  Ihsan  dan Rifqi  Amar. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi;  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer, Surabaya: Risalah Gusti. 1999
Umer Chapra , Muhammad. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. Ter. Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press. 2001
Warson  Munawwir,  Ahmad. Kamus  Al-Munawwir  Arab  Indonesia  Terlengkap.  Surabaya: Pustaka Progressif. 1997
Yusup, Asdar. Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam. Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar. Vol. 11. No. 2. Desember 2014