Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780

## Analisis Kesesuaian Layanan Kereta Api PSO (Public Service Obligation) Antarkota Terhadap Standar Pelayanan Minimum
( Studi Kasus Periode Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2023 di Pulau Jawa)
Nur Budi Susanto 1 , Raihan Pasha Isheka 1 , Wiryanta 1
1 Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
*Corresponding Author : nbsusanto@ugm.ac.id

## ABSTRAK
Moda kereta api memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi lain, terutama moda berbasis jalan raya. Perkeretaapian perlu  dikembangkan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  salah  satunya  dengan  penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik / Public Service Obligation (PSO) dengan menanggung selisih tarif pada beberapa layanan kereta api. Dalam pelaksanaannya, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis kesesuaian layanan terhadap standar pelayanan minimum setiap triwulan.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  survei  kondisi  fisik  sarana  kereta  api  PSO  antarkota  di  Pulau  Jawa terhadap SPM pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 yang dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi, didapatkan bahwa secara umum layanan kereta api PSO antarkota di Pulau Jawa telah sesuai dengan SPM, dengan beberapa temuan minor terkait CCTV, APAR, lampu penerangan, kaca jendela, dan toilet yang telah diperbaiki oleh operator.
Kata Kunci: Layanan kereta api, Public Service Obligation, Standar Pelayanan Minimum.

## ABSTRACT
The  train  mode  has  advantages  over  other  transportation  modes,  especially  road-based  modes.  Railways  need  to  be developed by the government to improve people’s welfare, one of which is by implementing Public Service Obligation (PSO) by compensate the fares difference on several train services. In its implementation, rolling stocks operator must meet  the  minimum  service  standard.  Therefore,  this  research  is  conducted  to  analyze  the  suitability  of  the  services compared  to  the  minimum  service  standards  in  each  quarter.  The  research  methods  used  is  a  survey  of  the  physical condition of the  intercity  PSO rollingstocks  in Java Island  compared  to the minimum service standards in Ministry of Transportation Regulation No. PM 63 of 2019 which was carried out in Quarter I and Quarter II. Based on the results of the survey and identification, it was found that in general the intercity PSO train services in Java Island are in accordance with the minimum service standard, with a few findings about CCTV, fire extingusher, lighting, and toilet that have been fixed
Keywords: minimum service standard, Public Service Obligation, train service.

## 1 PENDAHULUAN
Kereta  api  menjadi  pilihan  bagi  cukup  banyak penduduk  Indonesia  dalam  melakukan  perjalanan. Moda  kereta  api  memiliki  banyak  keunggulan dibandingkan  moda  transportasi  lainnya,  terutama moda  transportasi  yang  berbasis  jalan  raya,  di antaranya  adalah  memiliki  kapasitas  angkut  massal, waktu  tempuh  yang  lebih  pasti,  hemat  bahan  bakar, menghasilkan  emisi  gas  buang  yang  rendah,  serta tujuan  pemberhentian  yang  bisa  menjangkau  pusat- pusat perekonomian.
Perkeretaapian  sebagai  salah  satu  moda  transportasi dalam sistem transportasi nasional sebagai penghubung antar  wilayah  yang  digunakan  untuk  menggerakkan
pembangunan  nasional,  perlu  dikembangkan  potensi dan  ditingkatkan  peranannya  untuk  mendorong  dan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Hak  masyarakat dalam melakukan perjalanan menjadi tanggung jawab pemerintah  untuk  melayaninya,  dimana  terdapat beberapa  segmen  masyarakat  di  sekitar  kita  yang digolongkan berdasarkan kemampuan masyarakat atas keterbatasan keuangannya sehingga menjadi tanggung jawab  pemerintah  untuk  memberikan  kewajiban pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan tersebut adalah dengan konsisten menjadikan pelayanan dan keamanan perjalanan kereta api.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2007  tentang Perkeretaapian  menyebutkan  bahwa  untuk  pelayanan
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
kelas  ekonomi,  dalam  hal  tarif  angkutan  yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah lebih  rendah  daripada  tarif  yang  dihitung  oleh Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian  berdasarkan pedoman  penetapan  tarif  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah,  selisihnya  menjadi  tanggung  jawab Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  dalam  bentuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation) [1].
Dalam penyelenggaraan layanan kereta api, Pemerintah  dan  Penyelenggara  sarana  perkeretaapian wajib menyediakan angkutan kereta api dengan standar pelayanan  minimum  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  63  Tahun  2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan  Kereta  Api,  sehingga  pengguna  jasa memperoleh fasilitas dan pelayanan yang berkualitas, cepat,  mudah,  terjangkau,  dan  terukur  [2].  Selain  itu, kesesuaian  pelayanan  dengan  standar  pelayanan minimum  diperlukan  untuk  memastikan  keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk melaksanakan  analisis  kesesuaian  layanan  kereta  api PSO  (Public  Service  Obligation)  di  Pulau  Jawa terhadap  standar  pelayanan  minimum  pada  periode Triwulan I dan Triwulan II, serta melakukan verifikasi status  tindak  lanjut  terhadap  temuan  fisik  sarana Triwulan I pada Triwulan II.

## 2 KAJIAN LITERATUR

## 2.1 Kebijakan Public Service Obligation (PSO)
Dengan  terjangkaunya  biaya  transportasi,  kegiatan ekonomi  dan  pergerakan  masyarakat  dapat  lebih mudah  terlaksana  [3].  Oleh  karena  itu,  kesejahteraan masyarakat  dapat  dicapai  dengan  pembangunan  yang merata  di  seluruh  Indonesia  [4].  Untuk  mewujudkan hal  tersebut,  diperlukan  aksesibilitas  dan  mobilitas yang  terjamin  sebagai  hak  warga  negara  dan merupakan  tanggung  jawab  negara.  Oleh  karena  itu, dalam rangka menyediakan layanan kereta api dengan tarif  yang  terjangkau,  pemerintah  menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik ( public service obligation ) bidang angkutan kereta api pelayanan  kelas ekonomi, yang  merupakan  selisih  tarif  yang  ditetapkan  menteri dengan  tarif  yang  diselenggara  oleh  penyelenggara sarana perkeretaapian.
Untuk  melaksanaan  kebijakan  PSO,  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap  memperhatikan  maksud  dan  tujuan  kegiatan
BUMN  dengan  persetujuan  RUPS/Menteri  [5]. Selanjutnya,  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor  KM  241  Tahun  2022  tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Angkutan  Orang  dengan  Kereta  Api  Kelas  Ekonomi Tahun  Anggaran  2023,  PT.  Kereta  Api  Indonesia (Persero)
mendapatkan penugasan untuk
menyelenggarakan  layanan  PSO  Perkeretaapian  pada tahun 2023 sesuai dengan [6] [7].

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PSO pada Berbagai Moda Transportasi di Indonesia
Kebijakan  PSO  diterapkan  di  berbagai  moda transportasi di Indonesia. Pada moda transportasi laut, layanan kapal ekonomi pada musim lebaran dan natal berpotensi  diterapkan  menggunakan  tarif  non-PSO sehingga  memberatkan  penumpang  yang  mudik  [8]. Selain  itu,  menurunnya  kuantitas  kapal  yang  singgah pada  beberapa  wilayah  tertentu  mengakibatkan wilayah  tersebut  terisolasi  dan  menimbulkan  protes dari masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan PSO pada transportasi  laut  membuka  peluang  tender  ke  swasta sehingga  berpotensi  mendapatkan  biaya  yang  lebih efisien dan dapat menurun  atau dihapus  apabila  telah terdapat jalur atau kapal komersial yang melayani [9].
Pada  moda  perkeretaapian,  tingkat  efisiensi  teknis pelayanan  kewajiban  pelayanan  publik  bidang angkutan  kereta  api  penumpang  kelas  ekonomi,  yang mencakup  aspek  biaya  operasi  KA,  jumlah  sarana, besaran  PSO,  kilometer-kereta,  dan  kilometer-tempat duduk pada tahun 2008 berada pada kategori efisiensi sedang  [10].  Sementara  itu,  pada  pelaksanaan  PSO perkeretaapian  perkotaan,  Kereta  Rel  Listrik  (KRL) memiliki  nilai  efektivitas  teknis  dan  pelayanan  yang lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  Kereta  Rel Diesel  (KRD)  dan  Kereta  Api  Ekonomi  (K3)  [11]. Selain  itu,  kapasitas  pelayanan  kereta  api  komuter Jakarta Kota – Bogor belum sesuai dengan permintaan, penentuan  tarif  berdasarkan  kemampuan  membayar penumpang  dan  biaya  operasi  kereta  belum  optimal, operasi  kereta  tidak  berada  pada  range  yang menguntungkan  [12].  Di  sisi  lain,  Paramita  (2023) terdapat  ketidaktepatan  penerima  manfaat  PSO  pada KRL karena seluruh pengguna KRL menerima manfaat PSO tanpa mempertimbangkan kemampuan dari setiap pengguna [9].
Pada  moda  angkutan  jalan  raya,  PT.  Transportasi Jakarta  menerima  dukungan  PSO,  namun  apabila terdapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak dipenuhi, maka akan dikenakan denda. Ketidaktercapaian  SPM  di  PT.  Transportasi  Jakarta tahun  2015  terdapat  pada  aspek  keamanan  (lampu penerangan  halte  dan  bus),  keselamatan  (uji  kelaikan bus,  informasi  tanggap  darurat  dalam  bus,  fasilitas
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
pegangan  penumpang  berdiri,  perlengkapan  lalu lintas), kenyamanan (lampu penerangan halte dan bus, kapasitas  angkut,  fasilitas  kebersihan  dalam  bus,  luas lantai  minimal),  keterjangkauan  (akses  perpindahan antar koridor), kesetaraan (ruang khusus kursi roda di bus,  lantai  dan  tekstur  khusus  akses  menuju  halte), keteraturan (kecepatan perjalanan, informasi kedatangan kendaraan, ketepatan dan kepastian jadwal) [13].

## 2.3 Standar Pelayanan Minimum Kereta Api
Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  angkutan  orang dengan  kereta  api  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019.  SPM  dalam  perjalanan  kereta  api  terbagi  atas pelayanan  kereta  api  antarkota,  kereta  api  perkotaan, dan  kereta  api  bandara.  Jenis  pelayanan  yang  diatur dalam SPM kereta api antarkota adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Jenis pelayanan yang diatur dalam SPM kereta api antarkota (PM 63 Tahun 2019)
Jenis Pelayanan Sub Jenis Pelayanan Indikator Keselamatan Informasi dan fasilitas keselamatan Ketersediaan dan kondisi Informasi dan fasilitas kesehatan Ketersediaan dan kondisi Pintu kereta Ketersediaan Keamanan Fasilitas pendukung Ketersediaan dan jumlah Petugas keamanan Ketersediaan dan jumlah Informasi gangguan keamanan Ketersediaan dan jumlah Lampu penerangan Intensitas cahaya Kehandalan / Keteraturan Ketepatan jadwal kereta api Waktu Kenyamanan   Tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran Jumlah maksiumum kapasitas Toilet dilengkapi dengan air sesuai kebutuhan Kondisi Fasilitas pengatur sirkulasi udara Suhu Restorasi Ketersediaan Rak bagasi Jumlah yang berfungsi Kebersihan Kondisi kebersihan Kemudahan Informasi stasiun yang akan disinggahi / dilewati secara berurutan Ketersediaan, tempat, dan intensitas suara Informasi gangguan perjalanan kereta api Waktu dan intensitas suara Jenis Pelayanan Sub Jenis Pelayanan Indikator Nama/relasi kereta api dan nomor operasi kereta Jumlah, tempat, dan kondisi Kadar kaca gelap Kadar gelap Kesetaraan Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus Ketersediaan dan jumlah Tempat khusus kursi roda Ketersediaan dan kondisi
Sementara  itu,  dalam  rangka  pelaksanaan  PSO, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi mengatur bahwa dilaksanakan verifikasi triwulanan dengan melakukan pemantauan lapangan [14].

## 2.4 Evaluasi Standar Pelayanan Minimum pada Moda Kereta Api di Indonesia
Eksistensi  PSO  berkaitan  erat  dengan  seluruh  lapisan masyarakat  yang  mampu  menikmati  kualitas  layanan KRL  berbasis  SPM,  meskipun  kewajiban  memenuhi SPM  pada  pelayanan  bukan  hanya  pada  mekanisme PSO  [15].  Sementara  itu,  pengetahuan  masyarakat terkait  SPM  kereta  api  di  wilayah  layanan  kereta komuter Surabaya – Lamongan masih minim, dimana saat  dievaluasi  didapatkan  bahwa  aspek  keselematan, keamanan, kehandalan dan kenyamanan masih kurang memuaskan [16].
Pada  layanan  KA  non-PSO,  khususnya  KA  Kaligung dan  KA  Kamandaka,  terdapat  beberapa  aspek  terkait pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan,  di  antaranya  ketersediaan  informasi, tempat  duduk,  perlengkapan  P3K,  perlengkapan keselamatan, dan kebersihan toilet [17].
Pada layanan MRT Jakarta, pelayanan yang dilakukan oleh PT. MRT Jakarta telah efektif dan sesuai dengan SOP pada indikator tangible, reliability, responsiveness,  assurance ,  dan empathy ,  namun terdapat  pelayanan  yang  kurang  efektif  pada  aspek responsiveness karena  pengguna  yang  kurang  tertib [18].

## 3 METODE PENELITIAN

## 3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  berbagai  wilayah  layanan kereta  api  PSO  antarkota  (kereta  api  jarak  jauh  dan kereta  api  jarak  sedang)  di  Pulau  Jawa.  Selanjutnya, pemilihan  spesifik  lokasi  yang  mewakili  wilayah operasional yang sesuai dengan data layanan dan relasi kereta api PSO antarkota di Pulau Jawa, di antaranya
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
adalah  Jakarta,  Bandung,  Purwokerto,  Yogyakarta, Surabaya dan Jember.

## Gambar 1. Lokasi penelitian

## 3.2 Waktu Pelaksanaan
Survei  lapangan  kesesuaian  layanan  KA  PSO  pada penelitian  ini  dilaksanakan  bersamaan  dengan verifikasi triwulanan yang dilaksanakan oleh Direktorat  Jenderal  Perkeretaapian,  Kementerian Perhubungan,  yaitu  pada  tanggal  7  –  18  Maret  2023 untuk periode Triwulan I dan tanggal 20 Juni – 15 Juli 2023 untuk periode Triwulan II.

## 3.3 Peralatan yang Digunakan
Peralatan  yang  digunakan  pada  pelaksanaan  survei berupa alat tulis, termometer, dan luxmeter. Sementara itu,  peralatan  yang  digunakan  pada  pelaksanaan analisis  dan  pengolahan  data  berupa  alat  tulis  dan komputer dengan perangkat lunak Microsoft Office.

## 3.4 Bagan Alir Penelitian
Proses  penelitian  dilaksanakan  sesuai  dengan  bagan alir sebagai berikut.
Gambar 2. Bagan alir penelitian

## 3.5 Metode Analisis
Pelaksanaan  analisis  dilakukan  pada  tahap  survei lapangan  yang  mencakup  pemeriksaan  dan  penilaian kondisi  fisik  sarana  KA  untuk  diverifikasi  dengan Standar Pelayanan Minimum pada PM 63 tahun 2019. Selanjutnya,  dilakukan  verifikasi  status  tindak  lanjut temuan  Triwulan  I  sekaligus  pemeriksaan  dan penilaian kondisi fisik KA pada Triwulan II.
Penilaian  kondisi  kereta  berdasarkan  kuantitas  dan kualitas  fasilitas  pada  setiap  jenis  pelayanan  sesuai dengan arahan di lapangan oleh tim Direktorat Jenderal Perkeretaapian.  Apabila  terdapat  ketidaksesuaian terhadap standar akan menjadi sebuah catatan temuan. Daftar  pemeriksaan per kereta  dalam  suatu  rangkaian adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Daftar pemeriksaan per kereta dalam rangkaian KA PSO
Uraian Jenis Fasilitas Keselamatan APAR 3 kg Rem darurat Alat pemecah kaca jendela darurat beserta stiker petunjuk
Petunjuk jalur evakuasi
Perlengkapan kesehatan (P3K) Keamanan Lampu penerangan Kamera CCTV (minimal 2 dalam 1 rangkaian) Informasi nomor darurat Petugas keamanan / pengawalan KA Kehandalan / Keteraturan Kelambatan perka akibat sarana Kenyamanan Tempat duduk Rak bagasi Jendela Penyejuk udara Toilet Ketersediaan restorasi KA Kemudahan Nama KA di sisi luar kiri dan kanan Nomor urut kereta Informasi gangguan perjalanan Informasi stasiun yang dilewati Kadar gelap kaca Kesetaraan Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus Tempat khusus kursi roda diberi penanda khusus kursi roda 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Layanan KA PSO Antarkota di Pulau Jawa
Pada Tahun 2023
Berdasarkan  pengamatan  dan  identifikasi  pada  saat survei lapangan, didapatkan bahwa layanan kereta api PSO  antarkota  di  Pulau  Jawa  yang  beroperasi  telah
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
sesuai  dengan  rilis  Public  Relations  KAI  (2022)  dan Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  KM  241 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia  (Persero)  Angkutan  Orang  dengan  Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2023.

## 4.2 Kesesuaian Layanan KA PSO Antarkota di Pulau Jawa Triwulan I Tahun 2023
Berdasarkan  pengamatan  dan  identifikasi  kondisi sarana  kereta  api  PSO  antarkota  di  Pulau  Jawa  pada Triwulan I yang dilaksanakan pada 7 – 18 Maret 2023, didapatkan  bahwa  sebagian  besar  kereta  telah memenuhi standar minimum pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019  tentang  Standar  Pelayanan  Minimum  Angkutan Orang dengan Kereta Api yang ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 3. Layanan kereta api PSO di Pulau Jawa tahun 2023
Nama KA Relasi Jumlah Trainset KA Jarak Jauh 1. Kahuripan Blitar – Kiaracondong 2 TS 2. Bengawan Purwosari – Pasarsenen 3 TS 3. Sri Tanjung Lempuyangan – Ketapang 3 TS 4. Airlangga Surabaya Pasarturi – Pasarsenen 2 TS KA Jarak Sedang 1. Serayu Purwokerto – Kroya – Pasarsenen 3 TS 2. Kutojaya Selatan Kutoarjo – Kiaracondong 1 TS 3. Tawang Alun Malang Kotalama – Bangil – Ketapang 1 TS 4. Probowangi  Ketapang – Probolinggo – Surabaya Gubeng 1 TS 5. Cikuray Pasarsenen – Garut 1 TS Tabel 4. Rekapitulasi hasil survei sarana KA PSO antarkota jarak jauh Triwulan I tahun 2023 Uraian Jenis Fasilitas Kahuripan Bengawan Sri Tanjung Airlangga TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 Keselamatan APAR 3 kg V V V O V V V V V Rem darurat V V V V V V V V V Alat pemecah kaca jendela darurat beserta stiker petunjuk V V V V V V V V V Petunjuk jalur evakuasi V V V V V V V V V Perlengkapan kesehatan (P3K) V V V V V V V V V Keamanan Lampu penerangan V V V V V V V V V Kamera CCTV (minimal 2 dalam 1 rangkaian) V V V V V O O V V Informasi nomor darurat V V O V V V V V V Petugas keamanan / pengawalan KA V V V V V V V V V Kehandalan / Keteraturan Kelambatan perka akibat sarana V V V V V V V V V Kenyamanan   Tempat duduk V V V V V V V V V Rak bagasi V V V V V V V V V Jendela V V V V O V V V V Penyejuk udara V V V V V V V V V Toilet V V V V V O V V V Ketersediaan restorasi KA V V V V V V V V V Kemudahan Nama KA di sisi luar kiri dan kanan V V V V V V V V V Nomor urut kereta V V V V V V V V V Informasi gangguan perjalanan V V V V V V V V V Informasi stasiun yang dilewati V V V V V V V V V
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
Uraian Jenis Fasilitas Kahuripan Bengawan Sri Tanjung Airlangga TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 Kadar gelap kaca V V V V V V V V V Kesetaraan Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus V V V V V V V V V Tempat khusus kursi roda diberi penanda khusus kursi roda – – – – – – – – – Keterangan : V : fasilitas KA PSO telah sesuai dengan SPM O : terdapat temuan terkait fasilitas KA PSO yang belum sesuai dengan SPM
–   : spesifikasi teknis kereta tidak memiliki tempat khusus kursi roda
Tabel 5. Rekapitulasi hasil survei sarana KA PSO antarkota jarak sedang Triwulan I tahun 2023
Uraian Kode Fasilitas Serayu Kutojaya Selatan Tawang Alun Probo wangi Cikuray TS 1 TS 2 TS 3 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 Keselamatan APAR 3 kg V V V V V V V Rem darurat V V V V V V V Alat pemecah kaca jendela darurat beserta stiker petunjuk V V V V V V V Petunjuk jalur evakuasi V V V V V V V Perlengkapan kesehatan (P3K) V V V V V V V Keamanan Lampu penerangan V V V V V V O Kamera CCTV (minimal 2 dalam 1 rangkaian) V V V V O V V Informasi nomor darurat V V V V V V V Petugas keamanan / pengawalan KA V V V V V V V Kehandalan / Keteraturan Kelambatan perka akibat sarana V V V V V V V Kenyamanan   Tempat duduk V V V V V V V Rak bagasi V V V V V V V Jendela V V V V V V V Penyejuk udara V V V V V V V Toilet V V V V V V V Ketersediaan restorasi KA V V V V V V V Kemudahan Nama KA di sisi luar kiri dan kanan V V V V V V V Nomor urut kereta V V V V V V V Informasi gangguan perjalanan V V V V V V V Informasi stasiun yang dilewati V V V V V V V Kadar gelap kaca V V V V V V V Kesetaraan Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus V V V V V V V Tempat khusus kursi roda diberi penanda khusus kursi roda – – – – – – – Keterangan : V : fasilitas KA PSO telah sesuai dengan SPM
O : terdapat temuan terkait fasilitas KA PSO yang belum sesuai dengan SPM –  : spesifikasi teknis kereta tidak memiliki tempat khusus kursi roda
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
Catatan  temuan  ketidaksesuaian  terhadap  standar minimum  pelayanan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  63  Tahun  2019 tentang  Standar  Pelayanan  Minimum  Angkutan Orang  dengan  Kereta  Api berdasarkan identifikasi lapangan  Triwulan  I  tahun  2023  adalah  sebagai berikut.
Tabel 6. Temuan fisik kereta api PSO di Pulau Jawa pada verifikasi Triwulan I tahun 2023
Temuan Tindak Lanjut Lapangan 1. Bengawan (TS 1)
a. Setiap sarana kereta hanya memiliki 2 stiker
informasi darurat dari standar 4 stiker informasi darurat. Telah dilakukan penambahan 2 stiker informasi darurat pada seluruh sarana.
2. Bengawan (TS 2)
a. Salah satu APAR pada
KMP3 0 09 04 mengalami stiker kadaluarsa rusak dan tidak terbaca. Telah dilakukan penggantian APAR.
3. Bengawan (TS 3)
a. Terdapat kaca jendela retak rambut pada K3 0
66 38 dan K3 0 85 33.
b. Terdapat kaca film robek pada K3 0 66 16 nomor kursi 4DE dan 11DE. Telah dilakukan penggantian kaca jendela. Telah dilakukan penggantian kaca film.
4. Sri Tanjung (TS 1)
a. 2 buah CCTV terpasang di KMP,  bukan di kereta penumpang. Rangkaian tetap KA Sri Tanjung (TS 1) sedang menjalani perawatan di Balai Yasa Gubeng.
b. Terdapat kerusakan pada toilet flushing kecil pada K3 0 65 54. Apabila rangkaian tetap telah siap operasi, maka akan menggunakan rangkaian tetap dengan CCTV di kereta penumpang. Telah dilakukan perbaikan.
5. Sri Tanjung (TS 2)
a. 2 buah CCTV terpasang di KMP,  bukan di kereta penumpang. Rangkaian tetap KA Sri Tanjung (TS 1) sedang Apabila rangkaian tetap telah siap operasi, maka akan menggunakan rangkaian tetap
Temuan Tindak Lanjut Lapangan menjalani perawatan di Balai Yasa Gubeng. dengan CCTV di kereta penumpang. 6. Tawang Alun (TS 1)
a. 2 buah CCTV terpasang
di KMP,  bukan di kereta penumpang. Rangkaian tetap KA
Tawang Alun (TS 1) sedang menjalani perawatan di Balai Yasa Gubeng. Apabila rangkaian tetap telah siap operasi, maka akan menggunakan rangkaian tetap dengan CCTV di kereta penumpang. 7. Cikuray (TS 1)
a. Terdapat lampu penerangan mati pada K3 0 14 31. Telah dilakukan penggantian lampu.
Gambar 3. Sampel temuan fisik ketidaksesuaian layanan KA PSO antarkota terhadap SPM dan tindak lanjut periode Triwulan I (penggantian lampu penerangan pada KA Cikuray)

## 4.3 Kesesuaian Layanan KA PSO Antarkota di Pulau Jawa Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan  pengamatan  dan  identifikasi  kondisi sarana kereta api PSO antarkota di Pulau Jawa pada Triwulan  II  yang  dilaksanakan  pada  20  Juni  –  15 Juli 2023, didapatkan bahwa sebagian besar kereta telah memenuhi standar minimum pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63  Tahun  2019  tentang  Standar  Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api yang ditunjukkan pada tabel berikut.

## Tabel 7. Rekapitulasi hasil survei sarana KA PSO antarkota jarak jauh Triwulan II tahun 2023
Uraian Jenis Fasilitas Kahuripan Bengawan Sri Tanjung Airlangga TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 Keselamatan APAR 3 kg V X V V V V V V V Rem darurat V V V V V V V V V Alat pemecah kaca jendela darurat beserta stiker petunjuk V V V V V V V V V Petunjuk jalur evakuasi V V V V V V V V V
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
Uraian Jenis Fasilitas Kahuripan Bengawan Sri Tanjung Airlangga TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 TS 3 TS 1 TS 2 TS 1 TS 2 Perlengkapan kesehatan (P3K) V V V V V V V V V Keamanan Lampu penerangan V V V V V V V V V Kamera CCTV (minimal 2 dalam 1 rangkaian) V V V V V V V V V Informasi nomor darurat V V V V V V V V V Petugas keamanan / pengawalan KA V V V V V V V V V Kehandalan / Keteraturan Kelambatan perka akibat sarana V V V V V V V V V Kenyamanan   Tempat duduk O V V V V V V V V Rak bagasi V V V V V V V V V Jendela O V V V V V V V V Penyejuk udara V V V O V V V V V Toilet V V V V V V V V V Ketersediaan restorasi KA V V V V V V V V V Kemudahan Nama KA di sisi luar kiri dan kanan V V V V V V V V V Nomor urut kereta V V V V V V V V V Informasi gangguan perjalanan V V V V V V V V V Informasi stasiun yang dilewati V V V V V V V V V Kadar gelap kaca V V V V V V V V V Kesetaraan Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus V V V V V V V V V Tempat khusus kursi roda diberi penanda khusus kursi roda – – – – – – – – – Keterangan : V : fasilitas KA PSO telah sesuai dengan SPM O : terdapat temuan terkait fasilitas KA PSO yang belum sesuai dengan SPM
–  : spesifikasi teknis kereta tidak memiliki tempat khusus kursi roda
Tabel 8. Rekapitulasi hasil survei sarana KA PSO antarkota jarak sedang Triwulan II tahun 2023
Uraian Kode Fasilitas Serayu Kutojaya Selatan Tawang Alun Probo wangi Cikuray TS 1 TS 2 TS 3 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 Keselamatan APAR 3 kg V V V V V V V Rem darurat V V V V V V V Alat pemecah kaca jendela darurat beserta stiker petunjuk V V V V V V V Petunjuk jalur evakuasi V V V V V V V Perlengkapan kesehatan (P3K) V V V V V V V Keamanan Lampu penerangan V V V Kamera CCTV (minimal 2 dalam 1 rangkaian) V V V V V V O Informasi nomor darurat V V V V V V V Petugas keamanan / pengawalan KA V V V V V V V Kehandalan / Keteraturan Kelambatan perka akibat sarana V V V V V V V
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
Uraian Kode Fasilitas Serayu Kutojaya Selatan Tawang Alun Probo wangi Cikuray TS 1 TS 2 TS 3 TS 1 TS 1 TS 1 TS 1 Kenyamanan   Tempat duduk V V V V V V V Rak bagasi V V V V V V V Jendela V V V V V O V Penyejuk udara V V V V V V V Toilet V V V V V V O Ketersediaan restorasi KA V V V V V V V Kemudahan Nama KA di sisi luar kiri dan kanan V V V V V V V Nomor urut kereta V V V V V V V Informasi gangguan perjalanan V V V V V V V Informasi stasiun yang dilewati V V V V V V V Kadar gelap kaca V V V V V V V Kesetaraan Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus V V V V V V V Tempat khusus kursi roda diberi penanda khusus kursi roda – – – – – – – Keterangan : V : fasilitas KA PSO telah sesuai dengan SPM O : terdapat temuan terkait fasilitas KA PSO yang belum sesuai dengan SPM
–  : spesifikasi teknis kereta tidak memiliki tempat khusus kursi roda
Catatan  temuan  ketidaksesuaian  terhadap  standar minimum  pelayanan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  63  Tahun  2019 tentang  Standar  Pelayanan  Minimum  Angkutan Orang  dengan  Kereta  Api berdasarkan identifikasi lapangan  Triwulan  II  tahun  2023  adalah  sebagai berikut.
Tabel 9. Temuan fisik kereta api PSO di Pulau Jawa pada verifikasi Triwulan II tahun 2023
Temuan Tindak Lanjut Lapangan 1. KA Kahuripan (TS 1)
a. Terdapat jok kursi sobek pada K3 0 09 04 nomor kursi 10DE dan K3 0 98 01 nomor kursi 7ABC dan 9 ABC.
b. Terdapat kaca retak pada KMP3 0 82 03.
Telah dilakukan perbaikan jok kursi. Telah dilakukan penggantian kaca.
2. KA Kahuripan (TS 2)
a. Salah satu APAR pada
K3 0 98 03 mengalami stiker kadaluarsa rusak dan tidak terbaca Telah dilakukan penggantian APAR. 3. Bengawan (TS 2)
a. Terdapat air menetes dari AC pada KMP3 0 07 02.
Telah dilakukan perbaikan AC. 4. Probowangi (TS 1) Temuan Tindak Lanjut Lapangan a. Terdapat kaca jendela retak pada K3 0 09 43 nomor kursi 20ABC. Telah dilakukan penggantian kaca jendela. 5. Cikuray (TS 1)
a. CCTV tersedia 2 buah pada rangkaian KA Cikuray, namun tidak berfungsi.
b. Terjadi kebocoran WC duduk pada K3 0 14 24. Telah dilakukan perbaikan sehingga dapat berfungsi. Telah dilakukan perbaikan.
Gambar 4. Sampel temuan fisik ketidaksesuaian layanan KA PSO antarkota terhadap SPM dan tindak lanjut periode Triwulan II (kaca jendela pada KA Probowangi yang retak dan telah diganti)
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  survei  lapangan Triwulan  II,  seluruh  temuan  fisik  pada  Triwulan  I
Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal) Vol.7 No. 2 Oktober, 2023 p-ISSN 2550-1127/e-ISSN 2656-8780
telah ditindaklanjuti sehingga tidak terdapat temuan berulang dari Triwulan I.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Layanan  kereta  api  PSO  antarkota  di  Pulau  Jawa pada periode Triwulan I dan Triwulan II tahun 2023 secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  PM  63  Tahun  2019  tentang Standar  Pelayanan  Minimum  Angkutan  Orang dengan  Kereta  Api,  meskipun  masih  terdapat beberapa  temuan  fisik  ketidaksesuaian  terhadap standar pelayanan minimum. Aspek-aspek ketidaksesuaian standar pelayanan yang masih perlu menjadi bahan evaluasi dan perhatian di antaranya adalah  terkait  CCTV,  APAR,  lampu  penerangan, kaca  jendela,  serta  toilet.  Namun,  seluruh  temuan fisik  ketidaksesuaian  layanan  terhadap  standar pelayanan  minimum  pada  periode  Triwulan  I  dan Triwulan  II  tahun  2023  telah  ditindaklanjuti  oleh PT. Kereta Api Indonesia selaku operator sehingga tidak menjadi temuan berulang.

## 5.2 Saran
Berdasarkan  penelitian  ini,  maka  terdapat  saran pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan sebagai perwakilan dari pemerintah  selaku  regulator  dan  PT.  Kereta  Api Indonesia  selaku  operator.  Regulator  perlu memberikan  teguran  terhadap  ketidaksesuaian layanan perkeretaapian terhadap standar pelayanan minimum  dan  memberikan  sanksi  apabila  terjadi temuan  berulang.  Sementara  itu,  operator  perlu selalu merawat sarana perkeretaapian dan memberikan  layanan  perkeretaapian  yang  optimal sehingga  dapat  memenuhi  standar  pelayanan minimum  sepanjang  waktu  dan  tidak  hanya  pada saat periode verifikasi triwulanan.

## REFERENSI
[1] Presiden Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Jakarta, 2007.
[2]   Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,  Peraturan  Menteri  Perhubungan
Republik  Indonesia  Nomor  PM  63  Tahun 2019  tentang  Standar  Pelayanan  Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api, Jakarta, 2019.
[3]   K.  Biomantara  dan  H.  Herdiansyah,  “Peran
Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Infrastruktur Transportasi Wilayah Perkotaan,” Cakrawala:  Jurnal  Humaniora Bina Sarana Informatika, vol. 19, no. 1, pp. 1-
8, 2019.
[4]   M.  Sujai,  "Tinjauan  Atas  Kebijakan  Subsidi Public  Service  Obligation  (PSO)  Pada  PT. PELNI," Warta Penelitian Perhubungan, vol. 23, no. 4, pp. 319-332, 2011.
[5]   Presiden Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003  tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara, Jakarta, 2003.
[6]   Public  Relations  KAI,  "KAI  Tandatangani Kontrak  PSO  2023  Senilai  Rp2,67  Triliun," 31  December  2022.  [Online].  Available: https://bumn.go.id/post/kai-tandatangani- kontrak-pso-2023-senilai-rp267-triliun.
[Accessed 28 February 2023].
[7]   Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,  Keputusan  Menteri  Perhubungan Nomor  KM  241  Tahun  2022  tentang Penugasan  kepada  PT  Kereta  Api  Indonesia (Persero) Angkutan Orang dengan Kereta Api Kelas  Ekonomi  Tahun  Anggaran  2023, Jakarta, 2022.
[8]   A.  P.  Samosir,  "Analisis  Kebijakan  Subsidi (Public  Service  Obligation)  Angkutan  Laut Kelas  Ekonomi  2014  &  2015," Warta Penelitian  Perhubungan, vol.  26,  no.  7,  pp. 409-419, 2014.
[9]   R. Paramita, "Meninjau Implementasi Kebijakan  Public  Service  Obligation  di
Sektor Transportasi," Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, vol. 8, no. 1, pp.
52-70, 2023.
[10]  Y. Nugrahini, "Analisis Kinerja Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang
Angkutan  Kereta  Api  Penumpang  Kelas Ekonomi," Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, vol. 23, no. 1, pp. 19-36, 2012.
[11]  Pradono,  M.  Miharja,  A.  Pritasari  and Adriani,  "Efektifitas  Teknis  dan  Efektifitas Pelayanan Pelaksanaan Public Service
Obligation (PSO) Kereta Api Kelas Ekonomi
Angkutan Perkotaan," Tata Loka, vol. 15, no.
4, pp. 262-277, 2013.
[12]  R.  Purwono,  "Evaluasi  Pelayanan  Angkutan Kereta  Api  Komuter  Koridor  Jakarta  Kota  – Bogor," Masters Thesis,
Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
[13]  E. I. Fitriana, S. Handayani and D. Biantara, "Analisis Pemberian Public Service Obligation  (PSO)  Pada  PT  Transportasi
Jakarta  Periode  2015-2017," Accounting Cycle  Journal, vol.  1,  no.  1,  pp.  108-143, 2020.
[14]  Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia,  Peraturan  Menteri  Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor  PM  68  Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi, Jakarta, 2016.
[15]  D.  Neviyanti,  "Dampak  Kebijakan  Public Service  Obligation  (PSO)  Pada  Kualitas Layanan  Kereta  Listrik  (KRL)  berbasis Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  (Studi pada KRL Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi
(JABODETABEK)  di  PT  Kereta  Commuter Indonesia  (PT  KCI)  Jakarta  Pusat),"  Skripsi Thesis,  Universitas  Airlangga,  Surabaya, 2018.
[16]  A. Nurdiansyah and S. B. Wasono, "Evaluasi Kinerja  Pelayanan  Kereta  Api  Komuter Surabaya  –  Lamongan  (SuLam)," E-jurnal: Spirit  Pro  Patria, vol.  5,  no.  1,  pp.  11-22, 2019.
[17]  D. Indriani and I. Muthohar, "Analisis Kinerja Kereta  Api  Kelas  Ekonomi  Lintas  Layanan Semarang  –  Tegal  (Studi  Kasus:  Kereta  Api Kaligung  dan  Kereta  Api  Kamandaka),"  in Proceedings  of  the  19th  International Symposium of FSTPT , Yogyakarta, 2016.
[18]  D.  S.  Oktaria,  "Analisis  Kebijakan  Standar Pelayanan  Minimum  Bagi  Pengguna  Kereta Api  MRT  Jakarta," Jurnal  Komunikasi Universitas  Garut:  Hasil  Pemikiran  dan Penelitian, vol. 6, no. 1, pp. 372-381, 2020.