## PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM TAHAP PENYIDIKAN
Wawan Aolawi Dani Durahman
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Setiap yang telah berkeluarga selalu ada saja permasalahan yang terjadi, Adapun untuk penyelesaiannya  Unit  PPA  Polresta  Bandung  menggunakan  Restorative  Justice  sebagai bentuk usaha agar pihak yang bermasalah mendapatkan hasil putusan yang sama-sama bisa  diterima.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif  dan  spesifikasi  penelitian  yuridis  normatif.  Sedangkan  analisis  data menggunakan  metode  yuridis  kualitatif.  Penyelesaian  kasus  kekerasan  dalam  rumah tangga  berdasarkan  aturan  tersebut,  secara  empiris  lebih  menekankan  pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak efektif. musyawarah  merupakan  salah  satu  instrumen  dari  konsep  keadilan  restoratif.  Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan.

## Kata Kunci: Penegakan Hukum. Restorative Justice, KDRT

## PENDAHULUAN
Tindak pidana KDRT dimasukkan dalam delik aduan. Pelaku KDRT hanya dapat diproses secara hukum jika ada aduan dari korban kepada pihak kepolisian. Hal  ini membutuhkan keberanian para korban untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Terlebih ada beban psikologis yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam proses penyidikan pun, pihak kepolisian dinilai belum responsif. Masih ada penyidik yang memandang persoalan KDRT adalah persoalan rumah tangga yang tidak perlu diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. 1 Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara Restorative Justice . 2
Penyelesaian pidana dengan mekanisme perdamaian seperti ini dapat disebut sebagai Restorative  Justice .  Kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang sebenarnya  memiliki  unsur  pidana  seringkali  diselesaikan  melalui  musyawarah meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan. Akan  tetapi  berdasarkan  alasan  untuk  kepentingan  semua  pihak  dan  keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi seringkali menjadi pilihan terbaik. Konsekuensi  semakin  menjamurnya  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  perkara  pidana  menunjukkan  perbedaan  antara  hukum  pidana  dan perdata akan semakin tipis.
1 Nita  Savitri,  “ Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  dan  Budaya  Hukum:  Suatu  Tinjauan Antropologis ,” Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1, 2007, hlm. 27.
2 Syahrizal  Abbas,  M ediasi  dalam  Perspektif  Hukum  Syari’ah,  Hukum  Adat  &  Hukum  Nasional, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 8.
Selama  ini  memang  diakui  bahwa Restorative  Justice belum  menemukan dasar  hukum  yang  kuat,  melainkan  ia  menggantungkan  lebih  kepada  praktik penegakan  hukum. Restorative  Justice hanya  terjadi  dalam law  in  concreto . Keberadaannya  menemukan  momentum  ketika  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  mengeluarkan  Surat  Kapolri  Surat  Kapolri  No.  Pol:B/3022/XII/ 2009/SDEOPS  tanggal  14  Desember  2009  tentang  Penanganan  Kasus  Melalui Alternatif Dispute Resolution ( ADR ) yang menekankan penyelesaian kasus pidana dengan  menggunakan  ADR  sepanjang  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang berperkara.
Contoh  kasus  KDRT  adalah  Putusan  Nomor  629/Pid.B/2020/PN.Blb. Terdakwa Ayi Rohmat Alias Banen Bin Endang, pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitaran daerah Kp. Pogokan RT.03 RW.11 Desa Resmitinggal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di  suatu  tempat  yang  termasuk  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. 3
Mengingat  Surat  Kapolri  ini  sifatnya  internal,  bukan  merupakan  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  sifatnya  mengikat  umum,  sehingga  pijakan hukum  mediasi  penal  di  Indonesia  belum  cukup  kuat.  Akibat  hukum  dari Restorative  Justice dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  ini  adalah  para  pihak  mendapat  pelayanan  dan  putusan  hukum  yang samasama menguntungkan, yang dalam hal ini: korban mendapat ganti rugi materi dan  permohonan  maaf  dari  pelaku  atas  tindakannya  terhadap  korban.  Pelaku mendapat  keringanan  hukum  setelah  adanya  kesepakatan  dengan  korban  yang sama-sama dianggap keputusan terbaik untuk keduanya.
Setiap yang telah berkeluarga selalu ada saja permasalahan yang terjadi, baik permasalahan  kecil  ataupun  permasalahan  yang  sampai  kepada  ranah  pidana (kekerasan),  permasalahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  banyak  terjadi dengan  berbagai  sebab  yang  mengakibatkan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga. Adapun untuk penyelesaiannya Unit PPA Polresta Bandung menggunakan Restorative Justice sebagai bentuk usaha agar pihak yang bermasalah mendapatkan hasil putusan yang sama-sama bisa diterima.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  deskriptif  analitis  untuk menggambarkan permasalahan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  Juncto  Perkap  Kapolri  Nomor  6  Tahun 2019  Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Pendekatan  yang  dipergunakan  adalah yuridis normatif guna mengkaji data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan untuk memperkuat analisis guna melengkapi data  sekunder  dilakukan  penelitian  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer. Selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  artinya  tidak  menggunakan  rumus,  tetapi
3 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/diakses tanggal 12 April 2022.
disajikan  dalam  bentuk  uraian  dan  konsep.  Data  sekunder  diperoleh  dengan meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Penegakan Hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan idei-de. 4 Keadilan adalah   tolak   ukur   memperlakukan   manusia   sebagaimana  mestinya,  sebab keadilan  itu  perlu  di  tegakan  dalam  ruang  lingkup kecil  maupun  besar  sehingga akan    menimbulkan    dampak    positif    terhadap    orang    banyak  ketika memperlakukan keadilan sebagaimana mestinya. 5
Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: 6
1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
a. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan  mendasarkan  diri  pada  norma  aturan  hukum  yang  berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilainilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
b. Dalam  arti  sempit,  penegakkan  hukum  itu  hanya  menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.
4 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 181.
5 Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta    Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Berdasarkan    Pasal  56  Kitab  Undang  –Undang Hukum  Pidana  (Kuhp)    DanUpaya  Hukum  Untuk  Mewujudkan  Keadilan ,  “  Jurnal  Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 3(2021), 05 -11-2021, hlm. 32.
6 Layyin Mahfiana,. Ilmu Hukum . STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015. hlm. 19.
Banyak  pengertian  tindak  pidana  seperti  yang  dijelaskan  oleh  beberapa  ahli sebagai  berikut:  Menurut  Vos,  tindak  pidana  adalah  salah  kelakuan  yang diancam  oleh  peraturan  perundang-undangan,  jadi  suatu  kelakuan  yang  pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana 7
Tindak pidana adalah kelakuan ( handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat  melawan hukum,  yang berhubungan  dengan  kesalahan dan  yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 8 Menurut Prodjodikoro, tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dikenakan  hukuman pidana. 9
Tindak  pidana  menurut  teori  adalah  suatu  pelanggaran  terhadap  norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan  kesejahteraan  umum sedangkan  menurut  hukum  positif  adalah  suatu  kejadian  yang  oleh  peraturan UndangUndang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : 10
1. Subyektif  adalah  berhubungan  dengan  diri  sipelaku  dan  termasuk  ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya  dengan  keadaan-keadaannya,  yaitu  dalam  keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.
Kekerasan dalam  rumah  tangga sebagai  fenomena  sosial  adalah  masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta  keutuhan  rumah  tangga.  Rumah  Tangga  bukan  lagi  tempat  berlindung ( sanctum;  sanctuary )  atau  berteduh  yang  aman  dari  dunia  luar,  namun  justru menjadi  neraka  bagi  anggota  keluarga.  Pada  tataran  pribadi,  kekerasan menimbulkan  dampak  psikologis  permanen  pada  korban.  Korban  ketika membentuk  keluarga  sendiri,  karena  telah  menginternalisasi  nilai  kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki  pengetahuan  dan  mengerti  perbuatan  itu  tercelah.  Selain  itu,  akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat,  dengan  kecenderungan  satu  kekerasan  akan  melestarikan  dan memicu kekerasan lainnya.
Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini,  bukan  suatu  bentuk  penyimpangan  perilaku  yang  dapat  dikaitkan  dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karna itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari  budaya  masyarakat,  sehingga  dipandang  wajar.  disamping  itu,  dengan penyimpangan  perilaku  ini,  harus  diatur  sejauh  mana  Negara  dan  masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagimana anggota keluarga harus bersikap
7 Tri Andrisman. Hukum Pidana . Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017.  hlm. 81.
8 Ibid , hlm. 81.
9 Ibid, hlm. 57.
10 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69.
dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (society ) maupun Negara ( state ).
Pengertian  kekerasan  secara  yuridis  dapat  dilihat  pada  Pasal  89  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  yaitu  Yang  disamakan  melakukan  kekerasan itu,  membuat  orang  jadi  pingsan  atau  tidak  berdaya  lagi  (lemah).  Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat  diartikan  tidak  mempunyai  kekuatan  atau  tenaga  sama  sekali  sehingga tidak  mampu  mengadakan  perlawanan  sama  sekali,  tetapi  seseorang  tiada berdaya  masih  dapat  mengetahui  apa  yang  terjadi  atas  dirinya.  Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.
Pengertian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menurut  Pasal  1 Undangundang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga adalah:
“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Hukum harus berfungsi menertibkan masyarakat, menyelesaikan sengketa secara   tertib   dan   adil   dan   bertujuan   untuk   mewujudkan   perdamaian dalam masyarakat. 11 Keadilan Restoratif (Restorative Justice ) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960 -an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan  oleh  masyarakat  adat  di  Indonesia  sebagai  metode  penyelesaian perkara  yang  terjadi  dalam  masyarakat  adat  bersangkutan  tanpa  melibatkan aparat negara.
Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: 12
“Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school diclipinary system)  that  emphasizes  restoring  the  victim  and  community  rather  than punishing  the  offender ”  (Keadilan  restoratif  telah  menjadi  suatu  istilah yang  sudah  umum  digunakan  dalam  pendekatan  pemidanaan  (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada  konsep  menempatkan  kembali  korban  dan  lingkungan  kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).
Konsep  Keadilan  Restoratif  menitikberatkan  suatu  keadilan  berdasarkan perdamaian  yang  mana  dalam  penyelesaian  suatu  perkara  tidak  mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku.
11 Dani Durahman, “ Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan  Pelanggaran Etika Bisnis” Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol XIX , No 2 Tahun 2020
12 Miriam  Liebman,  “ Restorative  justice:  How  It  Works” ,  Jessica  Kingsley  Publishers,  London, 2017, hlm. 27.
Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan  pidana  yang  menitikberatkan  pada  keterlibatan  antara  pelaku  dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah  satu  mekanisme  yang  dikenal  dalam  hukum  acara  pidana  konvensional pada saat ini.
Van  Ness,  seperti  yang  dikutip  oleh  Mudzakkir,  mengatakan  bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu: 13
1. Kejahatan  adalah  konflik  antar  individu  yang  mengakibatkan  kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi  diantara  pihak-pihak  sambil  memperbaiki  kerugian  yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses  peradilan  pidana  harus  dapat  memfasilitasi  partisipasi  aktif  para korban,  pelanggar  dan  masyarakat.  Tidak  semestinya  peradilan  pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.
Pendekatan  Keadilan  Restoratif  dalam  penyelesaian  suatu  tindak  pidana memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  khususnya  pelaku  dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan  fungsi  pelaku  dan  korban  dimana  dalam  hukum  acara  pidana konvensional,  pelaku  dan  korban  hanyalah  berfungsi  sebagai  saksi  dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban  yang  diterapkan  dalam  keadilan  restroratif  tentu  dapat  mencapai  hal tersebut,  bahwa  antara  pelaku  dan  korban  akan  memilih  bentuk  penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk  menekankan  tanggung  jawab  pelaku  atas  perilakunya  yang  menyebabkan kerugian orang lain. 14
Pada  prinsipnya,  Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap  korban.  Dalam  Keadilan  Restoratif,  penyelesaian  suatu  permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah  adanya  persetujuan  atau  kesepakatan  diantara  para  pihak  sehingga memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  atas  segala perbuatannya  dengan  cara  mengganti  kerugian  akibat  tindak  pidana  yang dilakukannya.
Salah  satunya  dalam  penyidikan,  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019 Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  Peraturan  Kepala  Kepolisian  (Perkap)
13 G.  Widiartana  dan  Aloysius  Wisnubroto,  “ Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana ”,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 42.
14 H. Siswanto Sunarso, “ Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana ”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157.
merupakan  penyempurnaan  dan  penyesuaian  dengan  pekembangan  hukum, termasuk  aturan  yang  berhubungan  dengan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015,  sekaligus  sebagai  pengganti  Perkap  14  tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan Restorative Justice dengan mengupayakan penyelesaian yang  win -win  solution serta  berupaya  menjadi  solusi  atas  permasalahan  dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh Restorative Justice KDRT Roma Uli Rotua Maria, alamat Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, mengajukan pencabutan laporan selaku pelapor dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud  dalam Pasal  44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Laporan Polisi Nomo : LP / B / 21 / I / 2022/SPKT POLDA JABAR / POLRESTA BANDUNG / POLSEK KATAPANG tanggal 17 Januari 2022. Yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.16 Wib di Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan perkara tersebut di tangani oleh Sat Reskrim Polres Kota Bandung.
Alasan  pencabutan  perkara  pada  Pihak  Kepolisian  dengan  pertimbangan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara dua pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan sampai ke tingkat pengadilan, pelaku sudah meminta maaf dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  yang  sama.  Perdamaian  ini berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Asido Ridwan Panjaitan dan Roma Uli Rotua Maria. Inti surat  perdamaian  salah  satunya  adalah  tidak  akan  melakukan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Banyak  penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada  kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai lex specialis . Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif , protektif , dan konsolidatif tidak terpenuhi . kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  media  di  dalam  sistem  yang  dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice .
Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui Restorative  Justice sebagai  alternatif  penyelesaian  tindak  pidana  KDRT  dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala diantaranya:
1. Belum  melembaganya  proses  penyelesaian  melalui  mediasi  ini  di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka  sudah  dikenai  penahanan  pada  proses  penyidikan  maka  mau tidak  mau  akan  berlanjut  pada  proses  berikutnya  yaitu  penuntutan  dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara,  alhasil  proses  mediasi tidak bisa dilakukan.
4. Bagi  pihak  korban  khususnya  seorang  isteri  terkadang  tidak  mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka  dengan  adanya  putusan  pemidanaan  akan  mempermudah  proses perceraian.
5. Akibat  atau  dampak  buruk  dari  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.
6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi.
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat tidak memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.
Peran Polresta Bandung dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Restorative  Justice .  Penyelesaian  Kasus  kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Restorative  Justice telah dipilih sebagai  salah  satu  proses  penanganan kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  terjadi  dalam  masyarakat.
Pendekatan Restorative Justice oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas  institusi  dengan  landasan  Surat  Edaran  Kapolri  No.  Pol.  B/  3022/ XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif  Dispute  Resolution  (ADR). Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019 Tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  Peraturan  Kepala  Kepolisian  (Perkap) merupakan  penyempurnaan  dan  penyesuaian  dengan  pekembangan  hukum, termasuk  aturan  yang  berhubungan  dengan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan  (SPDP)  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  : 130/PUUXIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,  yang  telah  dicabut  berdasarkan Peraturan  Polri  (perpol)  Nomor  06  tahun  2019  tentang  Pencabutan  Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## PENUTUP A.  Kesimpulan
1. Pelaksanaan Restorative  Justice Dalam  perkara  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto
Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah Penyelesaian  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pada  kenyataannya diselesaikan  melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga sebagai  lex  specialis . Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif , protektif , dan konsolidatif  tidak  efektif . kekerasan  dalam  rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut,  yang  salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan Restorative Justice.
2. Kendala  dan  Upaya  Pelaksanaan Restorative  Justice dalam  dalam  perkara KDRT  Dihubungkan  dengan  Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah musyawarah  merupakan  salah  satu  instrumen  dari  konsep  keadilan  restoratif. Para  pihaklah  yang  menentukan  nilai  keadilan  yang  mereka  inginkan,  bukan lembaga  peradilan.  Keterlibatan  aparat  penegak  hukum  dalam  penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tanggga hanyalah sebagai mediator. Restorative Justice merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara  KDRT  di  Indonesia.  Mayoritas  masyarakat  masih  mengutamakan penyelesaian  secara  damai  dalam  penyelesaian  sengketa  terutama  dalam sengketa  keluarga  dikarenakan  harmoni  dan  keutuhan  keluarga  merupakan prioritas  dalam  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  terus  dijaga.  Namun  dari sekian  banyak  kelebihan Restorative  Justice ,  metode  ini  juga  mempunyai beberapa  kelemahan,  diantaranya  kurangnya  masyarakat  yang  mengetahui tentang  sebuah  sistem  proses  peradilan  dan  selalu  meniktik  beratkan  kepada pihak  kepolisian  saja  melainkan  yang  menjalankan  sebuah  system  proses peradilan  tidak  hanya  kepolisian  saja  ada  kejaksaan  sampai  pengadilan,  dan tindak  lanjut  pelaku  terhadap  kesepakatan  yang  telah  dibuat  penundaan persidangan  perbuatan  kriminal  yang  telah  dilakukan  dan  putusannya  karena proses Restorative  Justice ,  banyaknya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk berpatisipasi  dalam  proses Restorative  Justice .  Pasal  12  Perkap  6  /  2019 menjelaskan  bahwa  dalam  proses  penyidikan  dapat  dilakukan  keadilan restoratif,  apabila  terpenuhi  syarat  materiel  dan  syarat  formil.  Keadilan Restoratif  adalah  Penyelesaian  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh  adat,  atau  pemangku  kepentingan  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan  menekankan  pemilihan kembali pada keadaan semula.

## B. Saran
1. Agar  seluruh  peraturan  yang  telah  mengatur  mengenai Restorative  Justice disetiap lembaga khususnya penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan  bisa  disatukan  dan  dimasukan  kedalam  undang  undang  agar kedepannya  bisa  terbentuk  sebuah  kesepakatan  terhadap  semua  lembaga  dan
tidak  terjadi  lagi  kecurigaan  masyarakat  terhadap  salah  satu  lembaga  yang mengatur jalannya proses peradilan, jika terjadi  lagi penanganan yang seperti Restorative  Justice ini  jika  memang  salah  satu  lembaga  sudah  melakukan Restorative Justice tidak dilanjutkan lagi ketahap penuntutan dikejaksaan dan vonis pengadilan pada tahap pengadilan.
2. Perlunya pelatihan gabungan setiap lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Penuntutan  Kejaksaan  dan  Penagadilan  sehingga  menghasilkan  kesepakatan yang  sama  sama  tidak  merugikan  lembaga  penegak  hukum  yang  mengatur proses  peradilan  dan  profesional  memiliki integritas  agar  Penyelesaian  Kasus kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal- hal yang tidak semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Andi hamzah, 2018. Azas-Azas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta. Barda  Nawawi  Arief,  2000. Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan dengan Pidana Penjara , BP UNDIP. Semarang, cetakan ke-3. Bryan A. Garner, 2011. Black’s Law Dictionary, Seventh Edition , West Group, St. Paul, Minn. Covey, 2014. The Seven Habits of Highly Effecive People (terjemahan) Covey Leadership Center.
Daud  Silalahi,  2001. Metode  Penelitian  Hukum ,  Lawencon  Copy  &  Binding  Centre,
Bandung.
G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2015. Pembaharuan Hukum Acara Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung.
H.  Siswanto  Sunarso,  2014. Viktimologi  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.
Layyin Mahfiana, 2015. Ilmu Hukum . STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. Miriam  Liebman,  2017, Restorative justice:  How It Works ,  Jessica  Kingsley  Publishers, London.
Moeljatno. 2015. Azas-Azas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2016. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Syahrizal Abbas, 2009.  M ediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat & Hukum Nasional, Kencana, Jakarta.
Tri Andrisman. 2017. Hukum Pidana . Universitas Lampung. Bandar Lampung.
SUMBER LAIN: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/diakses tanggal 12 April 2022. Muhamad Faisal Ruslan Dan Dani Durahman, 2021. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta  Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan  Pasal 56  Kitab  Undang  –Undang  Hukum  Pidana  (Kuhp)    DanUpaya  Hukum  Untuk Mewujudkan Keadilan , Jurnal Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No.
3.
Nita Savitri, 2007. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Budaya Hukum: Suatu Tinjauan Antropologis , Jurnal Harmoni Sosial 2, No. 1.