## Al-Mizan
Dialektika Living Qur’an dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas (Bazis) DKI Jakarta
Yasdar 1 , Ahmad Zulki 2
1,2 Universitas PTIQ Jakarta
Email: Yasdarku@gmail.com; ahmadzulki02@gmail.com
Penulis Korespondensi: Yasdarku@gmail.com
Abstract: This article aims to analyze the dialectics of living Qur'an in the management of zakat at the National Amil Zakat Agency (Baznas)  or  Zakat Infaq dan Shadaqah Agency (Bazis) Special Capital Region (DKI) Jakarta. This research is field research with a living Qur’an approach and is analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the dialectic of living Qur'an produces a comprehensive solution by presenting a re-reading of zakat management that is adjusted to contemporary zakat management. The dialectic of living qur'an in zakat management at Baznas (Bazis) DKI Jakarta is carried  out  in  various  forms  and  models  consisting  of  comprehensive  management including  poverty  reduction,  evaluation  and  relevance  and  transformation  of  zakat management which includes comprehensive-contemporary management, digitalization of  zakat,  diversification  of  programs  and  living  qur'an-based  zakat  management solutions.
Keywords: Dialectic; Living Qur'an; Zakat Management; Digitalization of Zakat

## Dialectics of Living Qur'an in Zakat Management in Baznas (Bazis) DKI Jakarta
Abstrak:  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dialektika living  qur’an dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Badan Zakat Infaq dan  Shadaqah  (Bazis)  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI)  Jakarta.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  lapangan  dengan  pendekatan living  qur’an dan  dianalisis secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dialektika living qur’an menghasilkan  solusi  yang  komprehensif  dengan  menghadirkan  pembacaan ulang  atas  pengelolaan  zakat  yang  disesuaikan  dengan  manajemen  zakat  yang kontemporer . Dialektika living qur’an dalam pengelolaan zakat pada Baznas (Bazis) DKI Jakarta dilakukan dalam berbagai bentuk dan model yang terdiri dari pengelolaan yang  komprehensif  antara  lain  memanilisir  kemiskinan,  evaluasi  dan  relevansi  dan transformasi  pengelolaan  zakat  yang  meliputi  manajemen  yang  komprehensif- kontemporer,  digitalisasi  zakat,  diversifikasi  program  dan  solusi  pengelolaan  zakat berbasis living qur’an .
Kata Kunci: Dialektika; Living Qur’an; Pengelolaan Zakat; Digitalisasi Zakat

## A. Pendahuluan
Fenomena  keberagamaan  tidak  selamanya  berjalan  berdampingan  dengan realitas sosial dengan baik. Salah satunya adalah proses dan manajemen zakat yang belum mampu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan antara amil (orang yang menerima dan mengelola zakat) dan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), dan minimnya  regulasai  pemerintah  terhadap  motivasi  masyarakat  akan  kesadaran berzakat  kepada amil  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  dan  problematika  seputar zakat lainnya. Permasalahan tersebut harus diintegrasikan dengan mencari jawaban dan solusi, di mana keduanya harus didialektikakan.
Pengentasan  kemiskinan  tersebut  bisa  dicarikan  solusi  atau  jalan  keluar melalui  zakat.  Zakat  pada  zaman  Khulafaur  Rasyidin  sebagai  pengentasan kemiskinan dan pembangunan perekonomian umat menjadi instrumen utama dalam mengentaskan  kemiskinan  maupun  membangun  perekonomian  umat.  Kebijakan yang dikeluarkan para khalifah ketika itu, semuanya mengarah kepada pengentasan kemiskinan  dan  juga  pengembangan  perekonomian  umat.  Dalam  mengentaskan kemiskinan melalui sarana pelayanan dan bantuan. Sedangkan dalam pembangunan perekonomian umat melalui pendayaguanaan zakat. Zakat memiliki peran dan fungsi secara bersamaan, secara sepiritual dan sosial, maka zakat dapat menjadi solusi di dalam masalah kemiskinan dan pembangunan perekonomian. 1
Upaya  untuk  menghidupkan  nilai-nilai  Alquran  melalui  badan  pengelola zakat berbanding lurus dengan persoalan perekonomian, terlebih di DKI Jakarta. DKI Jakarta sempat mencatat lonjakan angka kemiskinan pada Maret 2020, tepatnya saat awal pandemi. Saat itu, jumlah penduduk miskin DKI Jakarta meningkat hingga 1,11 persen  poin  atau  meningkat  kurang  lebih  hingga  119  ribu  orang  atau  meningkat hingga  118,56  ribu  orang  dibandingkan  dengan  perhitungan  periode  sebelumnya, yaitu  September  2019.  Angka  tersebut  terus  mengalami  peningkatan  setidaknya hingga Maret 2021. Sebelumnya, persentase penduduk miskin di DKI Jakarta tidak
1 Mutia Azizah Nuriana dan Khomarudin Achmad, “ Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin), ” Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 2 (2020): 143-159.
pernah menyentuh angka 4% atau lebih sejak Maret 2015 hingga September 2019. Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Jakarta sebanyak 502,04 ribu orang. Secara khusus penduduk sangat miskin bertambah 2 ribu orang dari 144,3 ribu orang dari saat dilakukan perhitungan sebelumnya, yakni September 2021, menjadi 146,3 ribu orang pada Maret 2022. 2
Dialektika l iving  Qur’an diyakini  mampu  menjadi  jembatan  atas permasalahan  tersebut.  Hal  ini  mengingat  bahwa  Alquran  dalam  pandangan masyarakat tidak lagi dilihat dalam bentuk teks, melainkan berupa benda dan perilaku. Alquran dan hadis yang dilihat di sini adalah yang telah benar-benar lepas dari teksnya, karena  telah  beralih  rupa,  dari  yang  semula  berada  di  dalam mushaf,  muncul  dalam bentuk suara dan aksara, kini telah mewujud dalam benda dan raga. 3
Salah  satu  rumusan  penelitian  Alquran  yang  diidentifikasikan  dengan  istilah living qur’an adalah salah satu dialektika dalam menempatkan Alquran sesuai dengan masyarakat pembacanya. Definisi living qur’an sebagai studi tentang Alquran, tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya, melainkan studi tentang fenomena sosial yang  lahir  terkait  dengan  kehadiran  Alquran  dalam  wilayah  geografi  tertentu  dan mungkin masa tertentu. 4
Problematika  seputar  zakat  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  adanya kesenjangan  antara muzakki  dan  amil  zakat  di  Baznas  (Bazis)  DKI  Jakarta,  dan minimnya  kesadaran  para muzakki  untuk  melaksanakan  salah  satu  rukun  Islam; zakat, dan sejumlah permasalahan manajemen zakat lainnya. Dalam menyelesaikan problematika tersebut, sehingga perlu solusi atau jawaban dengan mendialektikakan nilai-nilai Alquran dengan manajemen pengelolaan zakat. Dengan kata lain, metode yang  ditempuh  adalah  dialektika  antara  pesan  Alquran  dalam  meningkatkan manajemen zakat dalam kehidupan beragama pada masyarakat DKI Jakarta.
2 Muhamad Iko Dwipa Gautama, DKI Jakarta Kembali Alami Kenaikan Angka Kemiskinan, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 15 Agustus 2022, https://statistik.jakarta.go.id/ diakses tanggal 31 Oktober 2022.
3 Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi (Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), viii.
4 Sahiron  Syamsuddin, Metode  Penelitian  Living  Qur’a>n  dan  Hadis (Yogyakarta:  Teras, 2007), 39.

## B. Dialektika dan Kendala Pengelolaan Zakat Pada Baznas (Bazis) DKI Jakarta
Pengelolaan  zakat  adalah  suatu  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  pengawasan  terhadap  pengumpulan,  dan  pendistribusian,  serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh  pemerintah  yang  di  organisasikan  dalam  suatu  badan  atau  lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzaki. 5
Keberadaan  Organinasi  Pengelola  Zakat  (OPZ),  khususnya  Bazis  saat  ini dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  yang  sedang  kesusahan.  Bazis  berupaya sedemikian  rupa  untuk  membantu  kesulitan  masyarakat  miskin  dengan  berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan, di daerah  pelosok  dan  sebagainya.  Beragam  program  dilaksanakan  dengan  sumber pendanaan  dari  zakat.  Namun  Bazis  sebagai  lembaga  pengelolaan  zakat  yang didirikan  oleh  pemerintah  ternyata  sistem  pengelolaannya  masih  belum  maksimal dan  kurang  dipercaya  masyarakat  atau muzakki  dalam  hal  pendistribusian  zakat kepada yang berhak.
Artinya  kinerja  masih  perlu  ditingkatkan  untuk  menjaga  kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparasi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan  zakat  di  Baznas  (Bazis)  DKI  Jakarta  mengalami  dialektika seiring dengan perkembangan zaman. Ada beberapa hal dialektika yang dihadapi oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta, yaitu:

## 1. Fenomena Kemakmuran Sosial
Fakta  menunjukkan  bahwa  meskipun  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah  ibukota negara,  bukan  berarti  terbebas  dari  masalah  kemiskinan.  Berdasarkan  data  Badan
5 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: Grasindo, 2006), 44.
Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, pada September 2022 jumlah penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta mencapai 494,93 ribu orang, atau sekitar 4,61 persen dari  total  penduduk  yang  mencapai  10,56  juta  orang. 6 Artinya  bahwa  masalah kemiskinan  di  Indonesia  saat  ini  adalah  suatu  hal  yang  nyata.  Kemiskinan  dan pengangguran adalah problem yang sulit dipecahkan. Tentu saja hal ini antara lain disebabkan  oleh  distribusi  kekayaan/pendapatan  yang  tidak  seimbang  dantidak merata diantara individu-individu dalam masyarakat itu sendiri. 7
Dalam  kehidupan    sehari-hari,    dimensi-dimensi    kemiskinan  masyarakat muncul  dalam berbagai  bentuk  diantaranya:  (1) dimensi politik, sering  muncul dalam  bentuk  tidak  dimilikinya institusi  yang  mampu memperjuangkan  aspirasi dan  kebutuhan  masyarakat  miskin,  sehingga tidak  ada    pengambilan  keputusan yang    bisa    memperjuangkan  nasib  mereka;    (2)  dimensi  ekonomi,  sering  muncul dalam wujud rendahnya penghasilan sehingga tidak  mampu memenuhi kebutuhan hidup  mereka  sampai  batas  yang  layak;  dan  (3)  dimensi  aset,  ditandai  dengan rendahnya  kepemilikan  masyarakat  miskin  seperti  rendahnya  kualitas  sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta kapital/modal usaha.
Salah satu potensi ajaran Islam yang belum ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Zakat yang secara bahasa  berarti  membersihkan,  bertambah  dan  tumbuh,  merupakan  ibadah  yang bercorak  sosial-ekonomi,  sebagai  kewajiban  seseorang        muslim        atau        badan hukum    yang    dimilikinya    untuk mengeluarkan   sebagian   hak   miliknya   kepada pihak      yang      berhak  untuk      menerimanya  ( mustahik)  agar  tercipta  pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Zakat  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan  atau  pembangunan  ekonomi.  Berbeda  dengan  sumber  keuangan  untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiiki dampak balik apapun kecuali ridha dan
6 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, “Penduduk Miskin di DKI Jakarta September 2022 “ , https://jakarta.bps.go.id/news/2023/01/16/835/penduduk-miskin-di-dki-jakarta-september- 2022.html, diakses 12 Oktober 2023.
7 Kuni Zakiyah, “ Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam), ” Al Falah: Journal of Islamic Economics 2, no. 1 (2017): 37-52.
mengharap  pahala  dari  allah  semata.  Namun  demikian,  bukan  berarti  mekanisme zakat tidak perlu sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua,  sumber  keuangan  zakat  tidak  akan  pernah  berhenti.  Artinya  orang  yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap Tahun atau  periode  waktu  yang  lain  akan  terus  membayar.  Ketiga,  zakat  secara  empirik dapat menghapus kesenjangan sosisal dan sebaliknya dapat menciptakan restribusi asset dan pemerataan pembangunan. 8
Fenomena ini menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan yang lebih atas pengelolaan zakat oleh Basnas (Bazis). Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak  pengelola  zakat  mampu  memberikan  data  secara  transparan  dan  juga menunjukan  kinerjanya  yang  bagus  dan  membuktikan  kejujuran  dalam pengelolaannya,  dan  profesionalitas,  sehingga  pemberi  zakat  percaya  untuk menyalurkan zakatnya kelembaga tersebut.
Oleh karena itu, strategi pengelolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada  Bazis  daripada  menyalurkan  langsung  pada mustahik.  Penyaluran  secara langsung  tersebut  lebih  dekat  pada  pemanfaatan  konsumtif,  sehingga  agak mengaburkan tujuan produktif. 9
Salah satu tindakan terencana dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat  pemetaan  ( mapping).  Pemetaan  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data secara pas dan akurat di mana si miskin berada, dan di saat yang sama mencari  di mana  si  kaya  bertempat. Islam tidak menghalangi kekayaan seseorang, namun   juga tidak   membiarkan   kemiskinan   terus   bercokol.   Dengan   adanya pemetaan ini akan  menghindari  tumpang  tindih  penanganan  suatu  daerah  miskin  oleh  berbagai lembaga pada saat bersamaan.
8 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press, 2004), 206.
9 Muhammad Muflih, Akutansi Zakat Kontemporer (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 141.

## 2. Relasi dan Legislasi Organisasi Pengelolaan Zakat
Pada  tahun  1999  disahkan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan asas iman dan takwa, keterbukaan  dan  kepastian  hukum  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.  Pengelolaan  zakat  mulai  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  dan  pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan  pendistribusian, pendayagunaan  dana  zakat,  serta  prinsip-prinsip  pengelolaan  zakat  dan  teknis pengelolaan zakat.
Dalam  pengelolaan  zakat,  pemerintah  membentuk  organisasi  yang  bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Pemerintah memiliki hak  penuh  atas  pembentukan  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  sesuai  dengan  tingkat kekuasaan wilayah masing-masing, yaitu: 1) tingkat nasional oleh Presiden atas usul Menteri;  2)  daerah  propinsi  oleh  Gubernur  atas  usul  Kepala  Kantor  Wilayah Departemen Agama Propinsi; 3) daerah kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Walikota  atas  usul  Kepala  Kantor  Departemen  Agama  Kabupaten  atau  Kota;  4) daerah kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Semuanya  memiliki  hubungan  kerja  yang  bersifat  koordinatif,  konsultatif  dan informatif sesuai dengan tingkatan masing-masing. 10
Seiring dengan problematika pengelolaan zakat yang semakin kompleks, pada tanggal  20  Oktober  2011,  Dewan  Perwakilah  Rakyat  (DPR)  dan  Presiden mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat untuk  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999,    di  mana  diatur beberapa hal yang berbeda, yaitu: Pemerintah memiliki hak penuh atas pembentukan organisasi pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk Baznas dalam skala nasional yang  memiliki  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian  dan  pelaporan  atas pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat.  Sedangkan  untuk membantu  dalam  pelaksanaan  tugas  Baznas  dalam  skala  nasional,  maka  Menteri dapat  membentuk  Baznas  pada  tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  atas  usulan
10 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat, pasal 6 dan 7.
Kepala  Daerah  setelah  mendapat  pertimbangan  dari  Baznas  di  tingkat  nasional. 11 Artinya  dengan  adanya  regulasi  hukum  pengelolaan  zakat  ini,  maka  manajemen pengelolaan zakat  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  adanya  organisasi  zakat  di Indonesia.

## 3. Urgensi dan Solusi Dialektika Pengelolaan Zakat
Tata cara penghimpunan zakat masih mengundang kontroversi. Ada beberapa anggapan  bahwa  zakat  adalah  wewenang  pemerintah  dan  pemerintah  juga berkewajiban  untuk  mengelolanya.  Sebagian  yang  lain  beranggapan  bahwa  zakat merupakan  urusan  agama  atau  urusan  individu.  Karenanya,  maka  negara  atau pemerintah tidak dapat mengambil alih dalam wilayah ini.
Kondisi  yang  plural  meniscayakan  kreativitas  dalam  penciptaan  kesadaran. Sempitnya  pemahaman  masyarakat  tentang  jenis  harta  yang  harus  dizakati. Kurangnya sosialisasi sebagai akibat dari mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dan masih kuatnya paradigma masyarakat yang menganggap membayar zakat, infak dan sedekah  secara  langsung  kepada mustahik  lebih  utama  daripada  melalui  lembaga amil.  Oleh  karena  itu,  lembaga-lembaga  pengelola  zakat  belum  mendapatkan perhatian  penuh  dari muzakki,  munfiq  (orang  yang  berinfak),  dan  mutashaddiq (orang yang bersedekah).
Pengelolaan  zakat  yang  tampak  di  sekitar  masyarakat  lebih  sering  bersifat charity  (amal).  Seolah-olah  dengan  cara  memberikan  bantuan  untuk  sebagian kalangan  sudah  merasa  lepas  dari  tanggung  jawab  sosialnya.  Namun  jika  hanya berhenti  pada  cara  memberikan  bantuan  seperti  sembako  dan  tidak  melakukan inovasi,  maka  sama  saja  dengan  memapankan  kemiskinan  karena  tidak  membuat orang menjadi kreatif. Hal inilah dapat menyebabkan semakin banyaknya orang yang meminta  karena  dinilai  tidak  perlu  mengeluarkan  keringat  untuk  memenuhi kebutuhan. Akibat lainnya adalah menjadi sempitnya persepsi orang tentang zakat dan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat.
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan Zakat, pasal 15 ayat (1) - ayat (5).
Prioritas  utama  Baznas  (Bazis)  DKI  Jakarta  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan tuntunan  syariat  agama  Islam.  Dalam  rangka  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dan  keadilan  sosial,  sehingga  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  perlu adanya  transformasi  manajemen  zakat  dengan  mendialektikakan living  q ur’an dalam manajemen zakat.
Kebijakan di bidang penghimpunan pada Baznas (Bazis) DKI Jakarta terbagi menjadi:
1. Sasaran Penghimpunan ZIS
Sasaran  penghimpunan  ZIS  adalah  seluruh  warga  muslim  ibukota  yang dikelompokan ke dalam:
a. Masyarakat  umum  yang  di  koordinasikan  oleh  kepala  kelurahan  dan  di  bantu oleh ketua RT/RW serta tokoh agama setempat.
b. Karyawan/pegawai  yang  di  koordinasikan  oleh  kelurahan,  kecamatan, kotamadya dan bazis unit satuan kerja.
c. Para pengusaha nasional yang berkoordinasi langsung oleh  Bazis DKI Jakarta atas nama Gubernur.
d. Infaq dan shadaqah lewat SMS.
e. Nasabah Bank
f. Jamaah calon haji dan umroh.
2. Program Sosialisasi
Memberikan  pemahaman  ZIS  kepada  masyarakat  bukanlah  sesuatu  yang mudah. Oleh karena penyadaran ini bukan hanya terhenti pada kemauan masyarakat untuk  menunaikanya,  tetapi  di  harapkan  juga  masyarakat  mampu  menjadikanya sebagai gerakan yang menyeluruh dan mampu menggerakan masyarakat lain untuk menunaikanya juga. 12
Bagi  sebagian  masyarakat,  menunaikan  ZIS  masih  menghadapi  kendala, karena di antara mereka masih belum mengetahui hukum ZIS, peran ZIS dan fungsi
12 Badan  Amil  Zakat  Infak  dan  Sedekah  (Bazis)  DKI  Jakarta, Manajeman  Zakat  Infak Sedekah (Jakarta: Bazis DKI Jakarta, 2006), 69.
Bazis, siapa termasuk muzakki, munfiq dan mutashaddiq, bagaimana membayar ZIS dan harus kemana membayarnya.
Olehnya  itu  sebagai  implementasi  tugas  dan  fungsinya,  Bazis  DKI  Jakarta melaksanakan langkah-langkah sosialisasi yang secara umum adalah:
a. Mengadakan  kerjasama  secara  teknis  dengan  lembaga/instasi  lain  dalam  hal penyuluhan dan penghimpunan ZIS.
b. Mengadakan koordinasi, integrasidan sinkronisasi yang bersifat teknis dengan semua pihak, agar penghimpunan ZIS optimal.
c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga profesi sejenisnya sebagai mitra atau sinergi dalam penyuluhan zakat, infaq dan shodaqoh.
Adapun  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  Baznas  (Bazis)  DKI  Jakarta antaranya:
a. Menyediakan  sarana  internet  dengan  situs  homepage:http://www.bazis dki.go.id, yang memuatkebutuhan informaasi tentang Bazis DKI Jakarta secara lengkap yang dibutuhkan masyarakat.
b. Bagi yang ingin berhubungan langsung dengan Kantor Bazis, disediakan saluran telpon dengan nomor: 021-3144023.
c. Selain  itu  penyebaran  informasi  dengan  media  dakwah,  cetak,  elektronik, majalah dan lain-lain.
d. Bazis DKI Jakaarta juga menitipkan pesan dakwah untuk menunaikan ZIS pada para dai dan khatib jumat agar masyarakat lebih paham tentang ZIS dan sadar untuk menunaikanya.
Adapun  dalam  pembagian  atau  pendayagunaan  zakat  menurut  pedoman pelaksana zakat di Baznas (Bazis) DKI Jakarta itu ditentukan sebagai berikut:
a. Bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis agar penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi. Bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar zakat.
b. Untuk  fakir  miskin, muallaf,  dan  ibnu  sabil,  maka  pembagian  zakat  itu dititikberatkan pada pribadinya, bukan pada lembaga hukum yang mengurusnya.
Kebijaksanaan  ini  dilakukan  agar  unsur  pendidikan  yang  dikandung  dalam pembagian zakat itu lebih jelas dan terasa.
c. Bagi kelompok amil, gharimin, dan shabilillah, maka pembagian dititikberatkan pada  badan  hukumnya  atau  kepada  lembaga  yang  mengurus  atau  melakukan aktivitas-aktivitas keislaman. Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat itu  yang  belum  dibagi  atau  diserahkan  kepada  para mustahik  dimanfaatkan untuk  pembangunan  dengan  jalan  penyimpannya  di  bank  pemerintah  berupa giro, deposito, atau sertifikat atas nama BAZ yang bersangkutan.
Pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan selain memperhatikan bobot permasalahan  yang  dihadapi  oleh  penerima  zakat,  LPZ  juga  membuat  ketentuan umum yang merupakan kebijaksanaan zakat. Salah satu alternatif antara lain:
a. Sektor  fakir  miskin  sebesar  35%  untuk  dana  produktif  dan  10%  untuk  dana konsumtif.
b. Sektor amil sebesar 10%
c. Sektor muallaf, gharim dan ibnu sabil sebessr 10%
d. Sektor sabilillah sebesar 45% untuk bantuan fisik, lima belas persen pembinaan lembaga dakwah dan lima persen untuk bantuan sosial.
Berdasarkan  gambaran  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  disamping mempertimbangkan  ketentuan  umum,  pendayagunaan  dana  zakat  juga mempertimbangkan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat.
Peran  dan  kedudukan  lembaga  zakat  sebagai  lembaga  penghimpun  dana  zakat untuk kepentingan umat tentu ada kendala atau hambatan yang pernah dirasakan oleh lembaga  zakat  dan  dibutuhkan  solusi  yang  komprehensif  dari  berbagai  pihak,  baik pemerintahan  maupun  masyarakat  itu  sendiri.  Hasil  temuan  dari  penelitian  Ridwan bahwa secara umum yang menjadi kendala yang dialami lembaga zakat di lapangan, tak terkecuali di Baznas (Bazis) DKI Jakarta, yaitu:

## 1. Regulasi Pemerintah
Regulasi  pemerintah  baik  dalam  bentuk  undang-undang  maupun  kebijakan memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  dan  mengelola  penghimpunan  dana  zakat.
Namun dalam regulasi yang dituangkan dalam perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah  masih  kurang  komprehensif  terutama  dalam  hal  kewajiban  pembayaran zakat untuk umat muslim sebagaimana diberlakukannya aturan tentang wajib pajak bagi perusahaan atau perorangan sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala Baznas ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mengelola dan menghimpun dana zakat.
Lembaga zakat, baik Baznas maupun LAZ harus berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan  kesadaran  berzakat  dan  menjaring  penghimpunan  dana  zakat  di wilayah sekitarnya bisa melalui iklan, spanduk, dan door to door ke berbagai muzakki, baik  perorangan,  kelompok,  lembaga  atau  perusahan  untuk  menghimpun  dana  zakat yang memang seharusnya dikeluarkan oleh seorang muslim.
Adanya audit keuangan ataupun syariah di lembaga zakat juga menjadi salah satu topik yang perlu diperhatikan karena di satu sisi Baznas menginginkan transparansi keuangan pada LAZ untuk dilaporkan kepada Baznas sesuai undang-undang, namun di sisi lain LAZ juga keberatan jika Baznas ikut campur dengan manajemen dan seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh LAZ, sehingga walaupun Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  telah  ada  dan  diberlakukan,  namun  pada prakteknya undang-undang tersebut masih belum maksimal untuk dilaksanakan.
Disamping  adanya  regulasi  yang  berkaitan  dengan  manajemen  pengelola lembaga zakat, penekanan dan aturan untuk masyarakat yang dianggap muzakki juga perlu dipertimbangkan dan diperhatikan, baik diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah  maupun  peraturan  daerah,  sehingga  dapat  meningkatkan  ekonomi masyarakat mustahiq (penerima zakat).
2. Database Masyarakat Dhuafa
Database masyarakat dhuafa (orang yang tidak mampu) juga menjadi salah satu pedoman terpenting dalam pendistribusian zakat. Ketidakvalidan data dalam database masyarakat dhuafa yang ada dipemerintahan atau lembaga terkait menjadi salah satu kendala  yang  perlu  diperhatikan,  baik  pemerintah  terkait  maupun  lembaga  zakat  itu sendiri  untuk  mendistribusikan  dana  zakat  yang  tepat  sasaran,  akurat  dan  dapat dipertanggungjawabkan, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat kaum dhuafa dapat tersentuh dan merata.

## 3. Kesadaran Masyarakat Minim Berzakat
Masyarakat terutama umat Islam yang tergolong sebagai muzakki merupakan sasaran utama lembaga zakat dalam menghimpun dana zakat namun hal tersebut tetap memerlukan  sosialisasi  dan  usaha  yang  maksimal  agar  umat  Islam  yang  tergolong muzaki  mau  mengeluarkan  sebagian  hartanya  untuk  berzakat.  Minimnya  kesadaran masyarakat  untuk  mengeluarkan  zakat  menjadi  salah  satu  kendala  yang  menjadi tantangan lembaga zakat dalam memberi motivasi, penyuluhan dan sosialisasi berzakat untuk menghimpun dana zakat yang memang seharusnya dikeluarkan oleh umat Islam.
4. Persepsi Mustahiq Zakat
Mustahiq  zakat  adalah  orang-orang  yang  berhak  menerima  zakat  sesuai dengan  ketentuan ashnaf  (golongan  penerima  zakat)  yang  difirmankan  Allah  swt dalam  QS  at-Taubah/9:  107.  Namun  persepsi  masyarakat  tentang mustahiq  zakat dalam  kategori  fakir,  miskin, gharim  (orang  yang  berhutang),  ibnu  sabil  dan  fi sabilillah  perlu  diluruskan  dan  disosialisasikan  kepada  masyarakat  menengah  ke bawah karena banyak masyarakat yang mengklaim bahwa dirinya termasuk mustahiq zakat,  padahal  ditinjau  dari  sisi  ekonomi  tergolong  masyarakat  dengan  status ekonomi mapan dan kaya. 13
Gambaran  dari  keempat  kendala  yang  dihadapi  oleh  Baznas  dalam pengelolaan  zakat  juga  dihadapi  pula  oleh  Baznas  (Bazis)  DKI  Jakarta.  Tentunya perlu adanya evaluasi terhadap kendala-kendala tersebut dengan memberikan solusi yang konstruktif dalam pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya, dan secara khusus di DKI Jakarta.
C. Dialektika Living  Qur’an dalam  Manajemen  Pengelolaan  Zakat  Pada  Baznas (Bazis) DKI Jakarta
Zakat  adalah  salah  satu  instrumen  penting  di  dalam  Islam  dalam mensejahterakan  umat.  Apabila  zakat  dikelola  dengan  baik  dan  penyalurannya merata,  akan  menimbulkan  kesejahteraan  tidak  saja  pada  individu,  tapi  juga  pada
13 Muhammad  Ridwan, “ Pengelolaan  Zakat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Kota Cirebon, ” Jurnal Syntax Idea 1, no. 4 (2019): 112-123.
umat  dan  negara.  Oleh  karena  itu,  jika  substansi  ini  benar-benar  diterapkan  di Indonesia, maka tentunya tidak akan terjadi ketimpangan sosial yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Dengan zakat, maka akan terwujud keseimbangan taraf hidup  di  antara  anggota  masyarakat. 14 Zakat  adalah  salah  satu  cara  utama  untuk mencapai masyarakat yang bahagia, adil dan makmur, karena dengan memberikan sebagian  dari  kekayaan  si  hartawan  kepada  fakir  miskin  dapat  dijadikan  sebagai modal untuk melakukan suatu usaha. 15
Atas dasar itulah, maka Baznas (Bazis) DKI Jakarta melakukan transformasi manajemen  pengelolaan  zakat  dengan  menerapkan living  qur’an sebagai pedomannya, antara lain:
1. Manajemen yang Komprehensif
Manajemen  merupakan  suatu  proses  khas  yang  terdiri  dari  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk  menentukan  serta  mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan  melalui pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lainnya. 16 Dengan  demikian manajemen  merupakan  suatu  proses  untuk  mencapai  tujuan  melalui  kegiatan- kegiatan yang diorganisir dengan baik.
Hakim  mengutip  pendapat  Eri  Sudewo  bahwa  manajemen  zakat  sebagai konsep  pengelolaan  zakat  yang  terdiri  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  dan  pengarahan,  serta  pengawasan. 17 Manajemen  zakat  sebagaimana teori  manajemen  pada  umumnya  meniscayakan  4  fungsi  yang  saling  teringtegrasi membentuk satu kesatuan baku yang harus diperhatikan oleh para manajer. Hasil dari manajemen  yang  dilakukan  hanya  dapat  berhasil  dengan  memperhatikan  seluruh fungsi manajemen tersebut. 18 Dengan demikian, hanya dapat dikatakan manajemen bilamana seluruhnya dapat terpenuhi dengan baik.
14 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2007), x.
15 Abdullah Siddik, Inti Dasar Hukum Dagang Islam (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32.
16 M. S. P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), 23.
17 Rahmad  Hakim, Manajemen  Zakat:  Histori,  Konsepsi,  dan  Implementasi  (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2020)
18 Asriadi Arifin, et.al., “Manajemen Zakat Baznas,” Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah 1, no. 2 (2020): 4.
Semua proses aktifitas manajemen dalam ajaran Islam telah diatur Alquran dan sunnah. Pola hidup dan aturan kehidupan merupakan manajemen kehidupan telah terpola dengan aturan kehidupan alam sebagai sunnatullah. Sebagai acuan pola hidup manusia dapat melihat struktur bangunan alam yang telah diatur oleh Tuhan Sang Pencipta  dengan  ukuran  yang  tepat  (QS  al-Furqa>n/25:  2;  QS.  al-Qamar/54:  49). 19 Kesemuanya itu agar manusia dapat mengikutinya dan selalu dalam keteraturan.
2. Digitalisasi Zakat Era Modern
Digital zakat atau zakat online adalah sebuah mekanisme pembayaran zakat dimana  melibatkan  media  yang  berbasis  online,  seperti electronic  banking  dan financial technology. 20 Menurut Tantriana dan Rahmawati, ada beberapa keunggulan yang  dimiliki  oleh  digital  zakat  antara  lain:  (a)  dapat  meningkatkan  pembayaran zakat oleh muzakki kepada LAZ; (b) memudahkan LAZ dalam menghimpun zakat dan  memberikan update terhadap penghimpunan zakat yang telah dilakukan serta pendistribusiannya; (c) memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayarkan zakatnya  kapanpun  dan  dimanapun;  (d)  para muzakki  dapat  dengan  mudah memonitor bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukannya; dan (e) para muzakki dapat dengan mudah mengakses bagaimana laporan keuangan LAZ. 21
Transaksi zakat yang berbasis digital umumnya menggunakan alat pembayaran elektronik  seperti  uang  elektronik  ( e-money).  Sampai  saat  ini  setidaknya  Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang mengatur kegiatan moneter di Indonesia telah mengakui adanya 32 jenis uang elektronik yang legal digunakan untuk menjalankan transaksi keuangan, dan tercatat beberapa LAZ telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia uang elektronik di Indonesia. 22
19 Aan Jaelani, Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam (Cirebon: Nurjati Press IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 18.
20 Rangga Ardani, Abu Kosim, dan Emylia Yuniartie, “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kabupaten  Ogan  Ilir  dengan  Metode  Indonesia Magnificence Zakat (IMZ),” Akuntabilitas 13, no. 1 (2019): 19-32. 21 Deasy  Tantriana, Lilik  Rahmawati,  “The  Analysis  of Surabaya  Muzaki’s  Preference for Zakat Payment through Zakat Digital Method,” The 2 nd Indonesian Conference of Zakat – Proceeding, ISSN: 2655-6251, https://doi.org/10.37706/iconz.2018.118 22 Nilawati,  Khairul  Rijal,  “Potensi  Pembayaran  Zakat  Secara  Online  dan  Offline  serta Realisasi Dana Zakat Indonesia,” I-Economics: A Research Journal of Islamic Economics 5, no. 2 (2019): 116-131.
Digital  zakat  dijadikan  sebuah  inovasi  untuk  LAZ  dalam  menjalankan tugasnya. Hal ini karena digital zakat lebih sesuai dengan keadaan di zaman sekarang yang mana masyarakatnya telah menggunakan banyak platform digital. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa inovasi digital zakat dapat digunakan dalam banyak hal bagi  LAZ.  Hal  yang  meliputi  inovasi  digital  zakat  berupa  penghimpunan  dan pendistribusian  yang  kemudian  merambah  kepada  kemudahan  transparansi  dan penyaluran zakat. 23
Digitalisisasi  pembayaran  zakat  pada  Baznas  dilakukan  dengan marketing strategy  dan  sudah  sesuai  dengan  kaidah  hukum  Islam.  Percepatan  sosialisasi dilakukan kerjasama dengan mitra digital seperti toko virtual dan perusahaan yang menggunakan vitur online lainnya seperti Wisata Muslim, Gopay, dan Cimb Niaga Syariah  dalam  upaya  memberikan  kemudahan  kepada muzakki  membayar  zakat kapanpun dan dimanapun. 24 Dengan demikian, refleksi payment digital zakat akan mampu  meningkatkan  potensi  penerimaan  zakat  dan  memberikan  kesejahteraan kepada mustahik-nya.
Adanya  transformasi  digital  dalam  pengelolaan  zakat  yang  merupakan terobosan dalam penerimaan dan penyaluran zakat diharapkan dapat menjadi media untuk mewujudkan layanan zakat berbasis teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas zakat. 25 Untuk itu, perhatian dan penanganan dari semua pihak yang terkait  melalui  penguatan  ekosistem  zakat  di  Indonesia  sangat  penting  untuk ditingkatkan.  Perlu  adanya  sinergi  yang  solid  dari  seluruh  ekosistem  zakat  di Indonesia  yang  meliputi  pemerintah,  lembaga  zakat,  lembaga  keuangan  syariah, otoritas jasa keuangan, dan masyarakat.
Membayar  zakat  kini  juga  lebih  mudah  dengan  ssstem online  melalui  situs lembaga zakat atau aplikasi berbasis mobile. Platform-platform tersebut bekerjasama
23 Mohammad Soleh, “Zakat Fundraising Strategy: Opportunities a nd Challenges in Digital Era,” JNUS: Journal of Nahdlatul Ulama Studies 1, no. 1 (2020): 1-16.
24 Pertiwi  Utami, et  al.,  “Refleksi  Hukum  Zakat  Digital  Pada  Baznas  Dalam  Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik,” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11, no. 1 (2020): 53-70.
25 Osama Ahmed Abdelkader, “Significant Concerns Influence Online pro Bono Volunteering of Faculty Members. ” Computers in Human Behavior, 73 (Complete) (August 2017): 547-553.
dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul. Ada beberapa contoh aplikasi dompet digital dan belanja online yang bisa digunakan  untuk  membayar  zakat,  antara  lain:  (1)  Dompet  digital  DANA  yang bekerjasama dengan Dompet Dhuafa untuk pembayaran zakat; (2) LinkAja, memiliki fitur  LinkAja  Berbagi  yang  bekerjasama  dengan  beberapa  OPZ  yaitu  Baznas,  Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat dalam penyaluran donasi, zakat  dan  sedekah;  (3)  Gojek,  mengambil  peran  dalam  menyalurkan  zakat  dengan meluncurkan fitur GoGive; (4) Tokopedia, dalam aplikasinya juga memberikan fitur kalkulator  zakat,  sehingga  pengguna  bisa  mengetahui  nominal  zakat  yang  harus dikeluarkannya.  Untuk  menyalurkan  zakat  fitrah,  Tokopedia  bekerjasama  dengan Baznas,  Dompet  Dhuafa,  Rumah  Yatim,  Rumah  Zakat  dan  NU  Care-Lazisnu. Sementara untuk zakat maal akan disalurkan melalui Rumah Yatim, Rumah Zakat, Baznas,  LAZ  Al-Azhar,  NU  Care-Lazisnu,  Lazismu,  Dompet  Dhuafa,  dan  Inisiatif Zakat Indonesia (IZI); (5) Bukalapak, memiliki fitur BukaZakat yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi yang kemudian disalurkan melalui Lazismu, NU Care-Lazisnu, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Baznas, dan Pusat Zakat Umat.
Baznas sendiri secara resmi meluncurkan aplikasi Muzaki Corner. Aplikasi ini memiliki beraneka fitur agar pengguna merasa aman dan nyaman dalam berzakat, di mana  pengguna  dapat  membayar  zakat  sesuai  nominal  yang  diinginkan,  kemudian memilih  metode  pembayaran  via  rekening  dari  beberapa  bank  dan  e-wallet  yang tersedia. Aplikasi tersedia di Play Store maupun App Store. Selain itu beberapa OPZ resmi yang tersedia yang bisa dipilih untuk berzakat adalah Rumah Zakat, Lazismu, Kitabisa.com,  Dompet  Dhuafa,  Yayasan  Rumpun  Anak  Pesisir,  Griya  Yatim  dan Dhuafa;
Pengelolaan  zakat,  khususnya  pengumpulan  atau  pembayaran  zakat  dengan penggunaan  aplikasi  digital  memberikan  kemudahan,  sehingga  dapat  mewujudkan realisasi  zakat  yang  optimal.  Hukum  transaksi financial  technology  (fintech)  pada dasarnya  adalah  boleh  selama  transaksi  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip Syariah. Hal ini selaras dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang
Uang Elektronik  Syariah dan  Fatwa  DSN-MUI  No.117/DSN-MUI/IX/2018  tentang Layanan Pendanaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah, di mana fatwa ini berarti mendukung pengembangan fintech dalam pengumpulan dana zakat bagi LAZ.
Digitalisasi zakat akan optimal dengan penguatan ekosistem zakat. Sinergitas semua  elemen  menjadi  kunci  keberhasilan  tujuan  zakat.  Pada  aspek  pengelolaan, Baznas  dapat  memperkuat  sistem  informasi  yang  selanjutnya  berjejaring  secara nasional ke berbagai provinsi dan kota. Dalam aspek pendistribusian, dapat dilakukan dengan  penguatan big  data  agar  dapat  melakukan  pengontrolan  terhadap pendistribusian zakat yang lebih adil dan merata. 26
Urgensi  digitalisasi  zakat  antara  lain:  memberikan  kemudahan  ( flexibitilty) kepada  masyarakat  dalam  membayar  zakat,  meningkatkan  jangkauan  pengumpulan dan penyaluran zakat yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf. Namun yang perlu diingat, sejatinya digitalisasi zakat hanyalah merupakan alat ( tool) di mana substansinya tetap terletak pada kualitas pelayanan zakat dan kepercayaan ( trust) masyarakat terhadap lembaga amil zakat.
3. Diversifikasi Program
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di era digital sekarang harus sejalan dengan tantangan  revolusi  industri  4.0  yang  digambarkan  dengan  kemudahan  akses informasi  dan  kepraktisan  berbasis  teknologi  informasi.  Olehnya  itu,  OPZ  dalam menjawab  problematika  umat  seharusnya  mempunyai  sinergitas  dan  penyesuaian terhadap perubahan zaman,  dimana cara pembayaran zakat secara konservatif, yaitu membayar zakat harus datang ke kantor OPZ karena tidak memiliki akses teknologi dan  memudahkan muzakki  karena  tidak  membayar  zakat  langsung  ke  mustahik, maka di era revolusi industri 4.0 tentunya pemilihan strategi fundraising yang efektif dengan pendekatan berbasis digitalisasi.
Fundraising adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghimpun dana dari  masyarakat. Fundraising  sebagai  proses  memengaruhi  masyarakat  agar  mau
26 Wasilatur Rohmaniyah, “ Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia, ” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 3, no. 2 (2021): 232-246.
melakukan kegiatan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber dana lainnya  untuk  disampaikan  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan.  Kegiatan fundraising bermakna juga meningkatkan kuantitas donatur dan jumlah donasi yang disalurkan dan juga mengenalkan institusi kepada masyarkat. 27
Pola fundraising    pada  OPZ  dahulu  dilakukan  dengan  secara  konvensional seperti  mengandalkan  media-media  konvensional  dalam  rangka  membujuk  dan mengajak  masyarakat  untuk  mengikuti  ajakan  lembaga  pada  sosialisasi  tersebut 28 atau seperti metode fundraising door to door, antar jemput, membayar tunai dan juga transfer tunai melalui Bank. 29 Artinya secara umum, muzakki yang akan membayar zakatnya  secara  langsung mengharapkan  agar  dapat  memberikan zakatnya  kepada petugas amil. Pembayaran zakat langsung bisa melalui kantor lembaga zakat atau melalui gerai-gerai zakat yang dibuka di beberapa tempat publik.
Saat  ini  seiring  kemajuan  teknologi  di  era  digital  secara  umum  semakin masyarakat  teridentifikasi  akan  menyesuaikan  dengan  kemudahan-kemudahan adanya  manfaat  dari  teknologi  seperti  penggunaan  ponsel  pintar  dan  internet. Dengan memanfaatkan teknologi pada media digital, maka membantu OPZ dalam fundraising zakat. 30 Perilaku konsumen di era digital menunjukkan bahwa konsumen lebih  bersifat  reaktif,  interaktif  dalam  mencari  sebuah  informasi.  Konsumen  juga sangat  matang  dan  penuh  pertimbangan  dalam  melihat  produk  dan  jasa.  Artinya, masyarakat  yang  akan  membayarkan  zakat,  infak  dan  sedekah  akan  melihat kemudahan  apa  yang  ditawarkan  oleh  lembaga  zakat  agar  lebih  efisien,  terutama waktu  sebagai  pertimbangan  bagi  masyarakat  atau muzakki.  Asumsi  tersebut, menjadi point kritis bagi  lembaga zakat  dalam memilih strategi fundraising mana yang efektif dengan tujuan menjadi pilihan bagi masyarakat atau muzakki.
27 Rahmatina  Awaliyah  Kasri,  Niken  Iwani  S.  Putri, “ Fundraising  Strategies  to  Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study, ” Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah; Journal of Islamic Economics, 10, no. 1 (2018): 1-24.
28 Ade Nur Rohim, “ Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, ” Jurnal Al Balagh 4, no. 1 (2019): 59-90.
29 Nely  Rahmawati  Zaimah, “ Analisis  Progresif  Skema  Fundraising  Wakaf  dengan Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia, ” ‘ Anil Islam 1, no. 2 (2017): 285-316.
30 Nurhablisyah, “ Perilaku  Konsumen  di  Era  Digital  Tinjauan  terhadap  Pembaca  HAI Online ,” Jurnal Magenta 1, no. 02 (2017): 175-184.
Olehnya  itu  perlu  adanya  perumusan  kembali mapping  strategi  penggunaan teknologi yang lebih inovatif dalam mengelola muzakki agar menjadi daya tarik bagi masyarakat  yang  akan  memilih  LAZ  untuk  menyalurkan  zakatnya.  Hal  demikian, dikarenakan  tantangan  terbesar  adalah  mampunya  LAZ  dalam  menghadirkan kesadaran dan menumbuhkan komitmen bagi masyarakat yang masih belum bersedia membayar zakat melalui strategi fundraising yang inovatif dan efektif. 31
Tuntutan utama dari globalisasi adalah adanya informasi yang cepat, tepat, dan dapat  dipercaya.  Dalam  meningkatkan  kinerja  suatu  lembaga,  maka  perlu  adanya sistem  informasi  yang  cepat  dan  tepat.  Sejauh  ini,  teknologi  berbasis  digitalisasi dapat digunakan untuk mengontrol strategi perencanaan, operasional, pengendalian dan  pemecahan  suatu  masalah.  Teknologi  berbasis  digitalisasi  dapat  diterapkan dalam  pengelolaan  dana,  termasuk  dana  sosial  seperti  zakat.  Untuk  mencapai efisiensi dan optimalisasi zakat sebagai input produksi dapat menggunakan aplikasi online dan sistem komputer baik dalam penghimpunan maupun penyaluran, sehingga dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  membantu  proses  pengelolaan zakat. Di samping itu, juga sebagai upaya mendukung modernisasi dan inovasi.
Zakat  dalam  konsep  ekonomi  Islam  merupakan  instrumen  utama  sebagai sarana  redistribusi  dan  pemerataan  pendapatan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan. Pada masa Rasulullah saw. sudah terlihat bagaimana peran pentingnya zakat sebagai sumber kesejahteraan sosial yang bukan hanya sebagai transfer kekayaan dari yang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat sebagai sumber pendapatan keuangan negara dalam  mengembangkan  kesejahteraan  umat  di  berbagai  sektor, antara  lain pengembangan  di  bidang  infrastruktur,  pendidikan  dan  ilmu pengetahuan  dan pengembangan dakwah Islam.
Secara  teoritis,  idealnya  zakat  adalah  sebagai  sistem  kesejahteraan.  Namun pada  prakteknya,  pemberdayaan  ekonomi  umat  Islam  melalui  pelaksanaan  ibadah zakat  masih  banyak  menemui  hambatan  yang  sumber  utamanya  justru  dari  umat Islam  itu  sendiri.  Kesadaran  pelaksanaan  zakat  di  lingkungan  umat  Islam  masih
31 Ade Yuliar, “ Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat di Era Digitalisasi,” Pilantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf  2, no. 1 (2021): 65-76.
belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang mamadai tentang ibadah zakat ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya, seperti shalat dan puasa. Kurangnya  pemahaman  tentang  jenis  harta  yang  wajib  zakat  dan  mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariah Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu.
Terlepas  dari  permasalahan  tersebut,  maka  satu  hal  penting  yang  perlu mendapatkan perhatian adalah berkenaan dengan sumber zakat yang masih banyak tergantung pada sumber pendapatan berdasarkan fiqh klasik dan belum mampu untuk mengeksploitasi berbagai jenis sumber pendapatan baru. Pergeseran pola pendapatan masyarakat pada masa awal pemerintahan Islam yang bersumber dari hasil pertanian, peternakan dan perdagangan kepada multi income pada era modern yang hasilnya lebih besar daripada hasil pertanian. Terdapatnya banyak usaha yang dilakukan pada masa  kini  mendatangkan  hasil  lebih  lumayan  yang  dengannya  sebagian  kelompok masyarakat kehidupannya lebih terjamin dan lebih sejahtera.
Seiring  kemajuan  zaman,  realitas  dan  potensi  zakat  saat  ini  dalam kenyataannya  masih  terbuka  jalan  untuk  melakukan istinbath  hukum  dari  sumber zakat baru dari berbagai sektor pendapatan modern, bukan hanya dari zakat profesi dan gaji, akan tetapi juga dari sektor perkebunan, pertambangan, investasi, property, hasil laut dan berbagai sumber pendapatan lain yang perlu untuk dieksploitasi. 32 Di sinilah pentingnya strategi diversifikasi produk sebagai salah satu strategi di dalam meningkatkan volume penjualan.
Menurut Tjiptono bahwa strategi diversifikasi adalah suatu upaya mencari dan mengembangkan  produk  atau  pasar  yang  baru,  atau  keduanya,  dalam  rangka mengejar  pertumbuhan,  peningkatan  penjualan,  profitabilitas,  dan  fleksibilitas. 33 Kotler dan Keller juga menyatakan konsep diversifikasi produk merupakan salah satu cara  untuk  meningkatkan  kinerja  bisnis  yang  ada  dengan  jalan  mengidentifikasi peluang  untuk  menambah  bisnis  menarik  yang  tidak  berkaitan  dengan  bisnis
32 Imamul Hakim, “ Diversifikasi Penghasilan Kontemporer sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat, ” Falah: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no.1 (2016): 103-112. 33 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Ed. 3 (Yogyakarta: Andi, 1997), 132.
perusahaan  saat  ini. 34 Dengan  kata  lain,  diversifikasi  adalah  perluasan  atau penambahan barang atau jasa untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Strategi diversifikasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:
a. Diversifikasi  konsentris,  di  mana  produk-produk  baru  yang  diperkenalkan memiliki kaitan atau hubungan dalam hal pemasaran, teknologi dengan produk yang sudah ada.
b. Diversifikasi  horisontal,  di  mana  perusahaan  menambah  produk-produk  baru yang  tidak  berkaitan  dengan  produk  yang  sudah  ada,  tetapi  dijual  kepada pelanggan yang sama.
c. Diversifikasi konglomerat, di mana produk-produk yang dihasilkan sama sekali baru tidak memiliki hubungan dalam hal pemasaran maupun teknologi dengan produk yang sudah ada dan dijual kepada pelanggan yang berbeda. 35
Menurut Nijman, diversifikasi sebagai suatu bagian daripada strategi produk ialah  perluasan  pengembangan  barang  dan  jasa  yang  telah  ditawarkan  oleh perusahaan dengan jalan penambahan produk atau jasa yang baru. Maksud baru di sini adalah dalam rangka pengembangan barang yang ada. Dalam hal ini, dibedakan antara diversifikasi praktis yang berarti peningkatan jumlah warna, model, ukuran, dan sebagainya, dengan diversifikasi strategis yang mengandung konsekuensi produk yang sama sekali berlainan. 36
Tujuan  yang  sangat  mendasari  strategi  diversifikasi  produk,  yaitu  untuk memperkecil adanya sebuah resiko ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Jika ada produk dengan inovasi baru yang dihasilkan akan membuat konsumen lebih tertarik dan mengkonsumsinya. Selain itu dengan strategi diversifikasi  produk  ini  dapat  memberikan  banyak  pilihan  produk  yang  telah dihasilkan oleh perusahaan.
Dengan  kata  lain  bahwa  manajemen  yang  komprehensif,  maka  dapat memotivasi para muzakki untuk lebih meningkatkan semangat untuk berzakat dan
34 Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jil. 1, Ed. 13 (Jakarta: Erlangga, 2009), 1.
35 Sofjan Assauri, Strategic Manajement (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 67.
36 R.S.H.J. Nijman, S.E Van Der Wolk, Strategi Pemasaran Modern (Jakarta: Erlangga,1997),
139.
mengelola  zakat  dengan  landasan  nilai-nilai  Alquran  yang  merupakan  bagian  dari menghidupkan  Alquran  dalam  kehidupan  masyarakat  atau  dengan  bahasa  lain disebut sebagai living q ur’an.

## D. Kesimpulan
Model  dialektika living  qur’an pengelolaan  zakat  di  Baznas  (Bazis)  DKI Jakarta meliputi model pengelolaan zakat dalam menyelesaikan masalah pengelolaan dan problematika kepercayaan muzakki kepada pengelola zakat; model memanilisir kepercayaan  dan  pengetahuan  muzakki;  model  memberikan  sosialisasi  dan  solusi terhadap  manajemen  zakat  yang  komprehensif,  dan  model  evaluasi  dalam pengelolaan zakat. Manajemen zakat yang dituntun oleh living qur’an menghasilkan bentuk  dan  model  dalam  memenej  pengelolaan  zakat  berbasis living  qur’an . Selanjutnya meningkatkan ragam pola dan acuan pengelolaan, pendistribusian dan penerimaan secara meningkat, menarik dan komperenhensif.
Manajemen  zakat living qur’an mendorong  para  amil  dan  muzakki  untuk meningkatkan  kinerja  yang  sistematis,  kolaboratif  dan  integratif  sehingga  tujuan utama zakat dapat terealisasikan dengan rapi dan teratur, dan pada akhirnya dapat memberikan  solusi  yang  komprehensif  dalam  menyelesaikan  permasalahan manajemen  dan  kontribusi  dalam  memakmurkan  nilai  sosial  masyarakat  yang berlandaskan nilai-nilai living qur’an . Dialektika living qur’an , pada akhirnya akan menemukan sebuah jembatan yang akan menghantarkan langkah penyelesaian dalam permasalahan dalam manajemen zakat, sepertinya kesenjangan antara muzakki dan amil semakin terjalin dengan baik, saling berintegrasi, kolaboratif dan komprehensif.

## Daftar Pustaka
Abdelkader,  Osama  Ahmed. “Significant  Concerns  Influence  Online  pro  Bono Volunteering  of  Faculty  Members. ” Computers  in  Human  Behavior,  73 (Complete) (August 2017): 547-553.
Ardani, Rangga, Abu Kosim, dan Emylia Yuniartie. “Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Ogan Ilir dengan Metode  Indonesia  Magnificence  Zakat  (IMZ). ” Akuntabilitas  13,  no.  1 (2019): 19-32.
Arifin,  Asriadi, et.al.  “Manajemen  Zakat  Baznas . ” Moneta:  Jurnal  Manajemen  &
Keuangan Syariah 1, no. 2 (2020): 4.
Assauri, Sofjan. Strategic Manajement. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (Bazis) DKI Jakarta. Manajeman Zakat Infak Sedekah (Jakarta: Bazis DKI Jakarta, 2006.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DKI  Jakarta. “Penduduk  Miskin  di  DKI  Jakarta September  2022“,  https://jakarta.bps.go.id/news/2023/01/16/835/penduduk - miskin-di-dki-jakarta-september-2022.html
Gautama,  Muhamad  Iko  Dwipa. DKI  Jakarta  Kembali  Alami  Kenaikan  Angka Kemiskinan, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 15 Agustus 2022, https://statistik.jakarta.go.id/
Hafidhuddin,  Didin. Zakat  dalam  Perekonomian  Modern.  Jakarta:  Gema  Insani, 2007.
Hakim, Imamul. “Dive rsifikasi Penghasilan Kontemporer sebagai Alternatif Sumber Dana Zakat. ” Falah: Jurnal Ekonomi Syariah 1, no.1 (2016): 103-112.
Hakim, Rahmad. Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
Hasbillah, Ahmad ‘Ubaydi . Ilmu Living Quran-Hadis: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah, 2019.
Hasibuan, M. S. P. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
Jaelani,  Aan. Manajemen  Zakat  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam.  Cirebon: Nurjati Press IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
Kasri,  Rahmatina  Awaliyah,  Niken  Iwani  S.  Putri. “Fundraising  Strategies  to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study. ” Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah; Journal of Islamic Economics, 10, no. 1 (2018): 1-24.
Kotler dan Keller. Manajemen Pemasaran. Jil. 1. Ed. 13. Jakarta: Erlangga, 2009.
Muflih, Muhammad. Akutansi Zakat Kontemporer. Bandung: Remaja Rosdakarya,
2006.
Nijman,  R.S.H.J.  dan  S.E  Van  Der  Wolk. Strategi  Pemasaran  Modern.  Jakarta:
Erlangga,1997.
Nilawati, Khairul Rijal. “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline serta Realisasi Dana Zakat Indonesia. ” I-Economics: A Research Journal of Islamic Economics 5, no. 2 (2019): 116-131.
Nurhablisyah. “Per ilaku Konsumen di Era Digital Tinjauan terhadap Pembaca HAI Online. ” Jurnal Magenta 1, no. 02 (2017): 175-184.
Nuriana,  Mutia  Azizah,  dan  Khomarudin  Achmad. “Zakat  Sebagai  Pengentasan Kemiskinan  dan  Pembangunan  Perekonomian  Umat  (Telaah  Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin). ” Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum 2, no. 2 (2020): 143-159.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  1999 tentang Pengelolaan Zakat.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Ridwan, Muhammad. “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. ” Jurnal Syntax Idea 1, no. 4 (2019): 112-123.
Ridwan, Muhammad. Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Yogyakarta: UII Press, 2004.
Rohim, Ade Nur. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. ” Jurnal Al Balagh 4, no. 1 (2019): 59-90.
Rohmaniyah, Wasilatur. “Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. ” Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law 3, no. 2 (2021): 232-246.
Sari, Elsi Kartika. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: Grasindo, 2006.
Siddik, Abdullah. Inti Dasar Hukum Dagang Islam. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
Soleh, Mohammad. “Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era. ” JNUS: Journal of Nahdlatul Ulama Studies 1, no. 1 (2020): 1-
16.
Syamsuddin,  Sahiron. Metode  Penelitian  Liv ing  Qur’a>n  dan  Hadis .  Yogyakarta:
Teras, 2007.
Tantriana, Deasy, Lilik Rahmawati, “The Analysis of Surabaya Muzaki’s Preference for  Zakat  Payment  through  Zakat  Digital  Method,” The  2 nd Indonesian Conference of Zakat-Proceeding, ISSN: 2655-6251, https://doi.org/10.37706/iconz.2018.118
Tjiptono, Fandy. Strategi Pemasaran. Ed. 3. Yogyakarta: Andi, 1997.
Utami, Pertiwi, et. al. “Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. ” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 11, no. 1 (2020): 53-70.
Yuliar,  Ade. “Analisis  Strategi  Fundraising  Organisasi  Pengelola  Zakat  di  Era Digitalisasi. ” Pilantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf  2, no. 1 (2021):
65-76.
Zaimah,  Nely  Rahmawati. “Analisis  Progresif  Skema  Fundraising  Wakaf  dengan Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia. ” ‘ Anil Islam 1, no. 2 (2017): 285- 316.
Zakiyah,  Kuni. “Peran  Negara  Dalam  Distribusi  Kekayaan  (Perspektif  Ekonomi Islam). ” Al Falah: Journal of Islamic Economics 2, no. 1 (2017): 37-52.