## PERAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DALAM PENANGANAN KASUS

## PERKAWINAN USIA ANAK
Hamzah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurhamzahmachmud@gmail.com

## Abstract
The  underlying  factors  of  the  community  in  general  are  those  who engage  in  child-age  marriage,  including  having  been  married  (accident  by accident),  self-will,  coercion  from  parents,  pregnancy  outside  of  marriage  and having a loving relationship. While the impact of the results of child marriage is seen  in  terms  of  health  (reproductive  and  sexual),  lack  of  future  guarantees, divorce,  psychological  impact,  disconnected  access  to  education,  and  domestic violence  (domestic  violence).  Meanwhile,  the  role  of  the  Head  of  the  Office  of Religious Affairs (KUA) in dealing with child age marriages includes socializing marriage laws, services  in administration, synergizing with BKKBN, individual / group  consultations,  routine  recitation  (majelis  taklim),  Friday  sermons  and services in the field marriage and sakinah family.
Keywords: KUA, Child Age Marriage

## Abstrak
Faktor yang melatarbelakangi masyarakat pada umumnya yang melakukan perkawinan  usia  anak  yakni  diantaranya  telah  melakukan  hubungan  badan ( married  by  accident ),  kemauan  sendiri,  paksaan  dari  orang  tua,  hamil  diluar nikah  dan  menjalin  hubungan  cinta  kasih.  Sedangkan  dampak  yang  ditimbulkan dari hasil perkawinan usia anak antara lain dilihat dari segi kesehatan (reproduksi dan  seksual),  kurangnya  jaminan  masa  depan,  perceraian,  dampak  psikologis, terputusnya  akses  pendidikan,  serta  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT). Sementara  itu  peran  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  menangani perkawinan  usia  anak  antara  lain  mensosialisasikan  undang-undang  perkawinan, pelayanan  di  bidang  administrasi,  bersinergi  dengan  BKKBN,  konsultasi perorangan/  perkelompok,  pengajian  rutin  (majelis  taklim),  khotbah  Jumat  dan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.
Kata Kunci : KUA, Perkawinan Usia Anak

## PENDAHULUAN
erkawinan dapat dipandang dari dua buah sisi, perkawinan sebagai sebuah perintah agama, sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan  perkawinan,  pada  saat  yang  bersamaan  dia  bukan  saja  memiliki keinginan  untuk  melakukan  perintah  agama,  namun  juga  memiliki  keinginan memenuhi  kebutuhan  biologisnya  yang  secara  kodrat  memang  harus  disalurkan. Islam  menyukai  perkawinan  dan  segala  akibat  baik  yang  bertalian  dengan perkawinan,  baik  bagi  yang  bersangkutan,  bagi  masyarakat  maupun  bagi kemanusiaan pada umumnya. Manfaat lain suatu perkawinan juga adalah menjaga dan  memelihara  perempuan  dari  kebinasaan,  karena  seorang  perempuan  apabila dia  sudah  kawin  maka  nafkahnya  menjadi  kewajiban  dan  tanggungan  suaminya. Perkawinan  juga  dipandang  sebagai  kemaslahatan  umum.  Karena  dengan perkawinan  manusia  terhindar  dari  menuruti  sifat  kebinatangan  yang  bisa menimbulkan  perselisihan,  bencana  dan  permusuhan  antar  sesama  manusia. Karena  pentingnya  makna  perkawinan,  maka  syariat  Islam  mengatur  tata  cara untuk  menjaga  keselamatan  perkawinan.  Adapun  hal-hal  yang  menyebabkan keinginan  untuk  kawin  dalam  anggapan  yang  berlaku  di  masyarakat  umum dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, antara lain: 1

## 1. Kekayaan
Harta  dan  kekayaan  menjadi  salah  satu  keinginan  seseorang  untuk kawin,  baik  dari  pihak  laki-laki  maupun  perempuan.  Pandangan  ini  bukan pandangan  yang  sehat,  terlebih  apabila  hal  ini  terjadi  pada  pihak  laki-laki, karena hal tersebut akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dan hartanya.
2. Keturunan (gelar atau pangkat)
Hal ini tidak akan berfaedah seperti yang diharapkan, malah dia akan bertambah  hina  dan  dihinakan,  karena  gelar  dan  pangkat  seseorang  tidak akan berpindah pada yang lain.
3. Kecantikan atau ketampanan
Ketertarikan  fisik  yakni  kecantikan  dan  ketampanan  menjadi  daya tarik  seseorang  untuk  kawin.  Hal  ini  sedikit  lebih  baik,  asalkan  dia  tidak bersifat bangga dan sombong karena keadaan fisiknya itu.
1 Departemen  Agama  RI, Korps  Penasihat  Perkawinan  dan  Keluarga  Sakinah (Departemen  Agama RI Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan  Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), h. 114.

## P

## 4. Agama dan akhlaknya
Hal ini yang paling baik dan menjadi ukuran untuk pergaulan yang kekal  serta  dapat  menjadi  dasar  kerukunan  dan  kemaslahatan  rumah  tangga serta  keluarga.  Dan  dapat  disimpulkan  bahwa  agama  dan  akhlaklah  yang menjadi  pokok  dalam  pemilihan  jodoh  untuk  perkawinan.  Hal  ini  sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Nisa’/4: 34:
Terjemahnya:
Maka  perempuan-perempuan  yang  saleh,  adalah  mereka  yang  taat  (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada 2
Dalam  menafsirkan  ayat  ini,  Ibnu  Abbas  dan  beberapa  ulama  mengatakan bahwa  wanita  yang  saleh,  yakni  wanita  yang  taat  kepada  suami  mereka, sedanhkan As-Suddi menambahkan yakni menjaga harta diri dan harta suami saat suaminya tidak ada. 3 Hal ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad saw dari Abu Hurairah
يِبَأ  ُنْب ُديِعَس يِنَثَّدَح  َلاَق ِ َّللَّا  ِدْيَبُع  ْنَع ىَيْحَي اَنَثَّدَح ٌدَّدَسُم اَنَثَّدَح
ُ َّللَّا  َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع  ِهيِبَأ  ْنَع  ٍديِعَس
َمَج َو اَهِبَسَحِل َو اَهِلاَمِل ٍعَب ْرَ ِلِ ُةَأ ْرَمْلا ُحَكْنُت َلاَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص ِ يِبَّنلا  ْنَعُهْنَع
ِنيِ دلا تاَذِب  ْرَفْظاَف اَهِنيِدِل َو اَهِلا َكاَدَي  ْتَب ِرَت ) ٌقَفَّتُم ةَعْبَّسلَا ِةَّيِقَب َعَم ِهْيَلَع ( 4
Artinya:
Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari Ubaidillah berkata bercerita kepadaku  Sa’id  Ibn  Abi  Sa’id,  dari  Abu  Hurairah  ra,  bahwa  Nabi  saw bersabda:  "Perempuan  itu  dinikahi  karena  empat  hal,  yaitu:  harta, keturunan,  kecantikan,  dan  agamanya.  Dapatkanlah  wanita  yang  taat beragama, engkau akan berbahagia."
Faktor  agama  bukan  dilihat  dari  lamanya  orang  itu  belajar  agama,  atau seringnya  mengikuti  pengajian.  Banyak  orang  yang  memiliki  pendidikan  agama yang  panjang  tidak  bahagia  dalam  perkawinan,  bukan  karena  pengetahuan agamanya, tapi lebih karena faktor kepribadian yang tidak mengamalkan dan tidak tersentuh  oleh  pengetahuan-pengetahuan  keagamaan  yang  dilakukan.  Hanya  jika pendidikan  agama  dapat  membuat  keyakinan  akan  adanya  Tuhan,  sikap kedermawanan, percaya pada kesakralan perkawinan, dan yakin bahwa suami istri harus  bekerjasama  dan  bertanggung  jawab  menghasilkan  generasi  yang  baik,
2 Kementerian  Agama  RI,  A l-Quran  Tajwid  dan  Terjemah  Dilengkapi  dengan Asba>bu>n al-Nuzul dan H}adis\ S}ah}ih} , h. 84.
3 Abul  Fida’  Ima>duddin  Isma>il  Bin  Umar  Bin  Kats\ir  al-Qurasyi  al-Bushrawi, Tafsir Ibnu Kats\ir , h. 398.
4 Al-Husain Muslim Bin al-Hajja>j al-Syuqairy> al-Naisa>bu>ry>, S}hoh}ih} Muslim Bab al-Nika>h Min Sunnati> Shallallahu Alaihi Wassalam (Dar al-Bairu>t, 1334), h. 129.
didikan  agama  berperan  dalam keberhasilan  perkawinan.  Agama  yang terinternalisasi membuat kepribadian  yang lebih  terintegrasi, dan berperan dalam perkawinan.  Untuk  itu  wali  dari  anak  perempuan  janganlah  sembarangan menjodohkan anaknya sebab hal itu akan merusak akhlak dan jiwa anaknya. Salah satu hal yang diperlukan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan.  Pembatasan  usia  dalam  perkawinan  sangat  penting  dalam membentuk  keluarga  yang  bahagia,  karena  dalam  perkawinan  diperlukan  dalam kemampuan  bertindak  hukum,  juga  kematangan  biologis  dan  psikologis  dapat dibina dengan baik. Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  telah  mengatur  perkawinan  di  Indonesia  secara  jelas dan  nyata.  Dalam  undang-undang  tersebut,  suatu  perkawinan  hanya  boleh dilakukan oleh calon  mempelai  yang telah mencapai  umur  yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu:
Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mempunyai  umur  19 tahun dan wanita sudah mencapai umur16 tahun .
Hal  ini  didukung  oleh  Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun  2007  tentang  Persetujuan  dan  Dispensasi  usia  nikah  pada  pasal  8 menyebutkan:
Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang  calon  isteri  belum  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun,  maka harus mendapat dispensasi dari pihak pengadilan . 5
Perkawinan  yang  belum  mencapai  batas  usia  sebagaimana  yang  ditetapkan oleh  undang-undang  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  perkawinan  usia  anak. Perkawinan  ini  dianggap  rentan,  karena  belum  terbentuknya  kematangan  dalam menghadapi masalah rumah tangga.
Di  Indonesia,  melalu  perkara  dispensasi  nikah  di  Pengadilan  Agama  dari tahun  ke  tahun  selalu  mengalami  peningkatan,  khususnya  pada  enam  tahun terakhir. Data total secara nasional menunjukkan bahwa di seluruh Indonesia pada 2011  terdapat  1.504  perkara  dispensasi  nikah,  kemudian  tahun  2012  meningkat tajam  menjadi  10.093  perkara,  pada  2013  menjadi  11.869  perkara.  Kemudian tahun  2014  meningkat  lagi  menjadi  12.009  perkara,  tahun  2015  terdapat  13.518 perkara,  dan  pada  tahun  2016  terdapat  13.612  perkara.  Seiring  dengan peningkatan  perkara  dispensasi  nikah  tersebut,  juga  terjadi  peningkatan  perkara perceraian  anak  di  bawah  umur.  Pada  tahun  2011  terdapat  sekitar  1113  perkara perceraian,  kemudian  pada  tahun  2012    terdapat  7.872  perkara,  dan  pada  tahun
5 Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010),  h. 429.
2013 terdapat sekitar 9.495 perkara. Selanjutnya pada tahun 2014 terdapat sekitar 10.003 perkara, pada tahun 2015 terdapat sekitar 10.217 perkara, dan pada tahun 2016 terdapat 11.126 perkara perceraian. 6
Tren meningkatnya perkawinan usia anak bersamaan dengan meningkatnya angka  kematian  ibu  melahirkan.  Survey  Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia (SDKI)  tahun  2012  menunjukkan  angka  kematian  ibu  melahirkan  di  Indonesia adalah  359  per  100  ribu  kelahiran  hidup.  Angka  tersebut  masih  di  bawah  target Millenium  Developments  Goals  (MDGs)  yang  menetapkan  angka  kematian  ibu 102  per  100  ribu  kelahiran  hidup  pada  2015.  Tingginya  angka  kematian  ibu melahirkan  ini  salah  satu  pemicu  utamanya  adalah  akibat  perkawinan  usia  anak, ketidaksiapan  dan  belum  matangnya  ibu  secara  fisik  maupun  mental.  Terjadi pergeseran  meningkatnya  perkawinan  usia  anak  justru  menjamur  di  perkotaan. Pada  tahun  2007,  setiap  1000  remaja  ada  26  diantaranya  yang  sudah  menikah. Dan lima tahun kemudian pada 2012,  angka itu  naik  enam  poin  menjadi 32 dari 1000  remaja.  Kawasan  Asia  Selatan  termasuk  yang  tertinggi  tingkat  perkawinan usia  anak.  UNICEF,  salah  satu  anak  badan  PBB,  melaporkan  bahwa  hampir separuh anak gadis di Asia Selatan kawin sebelum umur 18 tahun. 7
Ada  banyak  pemicu  munculnya  tren  perkawinan  usia  anak.  Kuatnya pengaruh fiqh (fiqh oriented) dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai salah satu pemicu menjamurnya perkawinan usia anak. Secara umum fiqh tidak pernah membatasi  umur  perkawinan.  Asalkan  sudah baligh ,  seseorang  sudah  boleh kawin. Batasan baligh sendiri masih diperdebatkan di kalangan ulama. Al-Syafi’i misalnya, membatasi baligh bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan atau sudah mimpi basah, sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun  dan  atau  sudah  haid  (menstruasi).  Abu  Hanifah  membatasi  laki-laki  18 tahun,  perempuan  17  tahun.  Abu  yusuf,  Muhammad  Ibn  Hasan  menyebut  15 tahun  sebagai  tanda baligh ,  ini  berlaku  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Ibn  Katsir menyebut 15 tahun, al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun  untuk  budak,  sedangkan  Abu  Hayyan  mengutip  pendapat  al-Nakha’i  dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun. 8
Pencegahan  perkawinan  usia  anak  merupakan  kewajiban  pemerintah  dan negara dalam rangka perlindungan anak, yang prinsip-prinsipnya sudah termaktub
6 Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 9.
7 Mukti Ali, dkk, Fikih Kawin Anak (Bogor: Rumah Kitab dan Ford Foundation, 2016), h. 95.
8 Mukti Ali, dkk, Fikih Kawin Anak , h. 97.
dalam undang-undang. Para pihak pemangku kewajiban atas perlindungan anak di Indonesia,  harus  berperan  aktif  dan  mengambil  inisiatif  dalam  pencegahan perkawinan  usia  anak  karena  praktik  itu  melanggar  prinsip  kemanusiaan  dan keadaban.  Akibat  dari  praktik  itu,  Indonesia  saat  ini  menempati  peringkat  ke-37 dari  73  negara,  dan  peringkat  tertinggi  ke-2  di  ASEAN  setelah  Kamboja,  pada kasus kawin pertama usia muda ( World Fertility Policies , UN, 2011). Data Survei Demografi  dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  tahun  2012  menunjukkan  bahwa 10% remaja usia 15-19 tahun telah menjadi  ibu.  Ini  artinya, ada 10% anak. Para pengambil  kebijakan  adalah  para  orang  tua  yang  di  pundaknya  ada  amanah perlindungan anak bagi keluarganya dan masyarakat yang dipimpinnya.

## PEMBAHASAN
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak
Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak, salah  satu  faktornya  adalah  kuatnya  pengaruh fiqh  (fiqh  oriented) dalam kehidupan  masyarakat.  Secara  umum fiqh tidak  pernah  membatasi  umur perkawinan.  Asalkan  sudah baligh ,  berarti  seseorang  tersebut  mulai  dapat dibebani  dengan  beberapa  hukum syara’ ,  yang  artinya  melakukan  kewajiban agama  dan  berakhirnya  masa  kanak-kanak,  maka  orang  sudah  boleh  kawin. Namun  perlu  diketahui  bahwa  tidak  semua  orang  yang  sudah baligh dapat menjalankan kewajibannya dalam beribadah kecuali bagi orang yang berakal saja, sebab orang gila tidak dibebani kewajiban syariah agama (Islam), sehingga  yang dimaksud akil  baligh adalah  orang  yang  sudah  berakal,  sudah  siap  fisik,  dan mengerti  hukum,  serta dapat  membedakan  yang  mana  yang baik  dan mana  yang buruk,  sehingga  orang  itu  mampu  melaksanakan  perkawinan.  Dan  perlu  pula diketahui  bahwa  ukuran baligh seorang  perempuan  itu  berbeda-beda,  sehingga tidak dapat disamakan begitu pula pada anak laki-laki.
Dalam hal ini secara tersurat agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai  perkawinan  usia  anak.  Perkawinan  yang  dilakukan  melewati  batas minimal undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah.  Istilah perkawinan  usia  anak  menurut  negara  dibatasi  dengan  umur.  Sementara  dalam kacamata  agama,  perkawinan  usia  anak  ialah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh orang yang belum baligh . Undang-Undang negara kita juga telah mengatur batas usia  perkawinan.  Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) disebutkan:
Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19 (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam belas) tahun.
Kebijakan  pemerintah  dalam  menetapkan  batas  minimal  usia  perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Untuk  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan,  salah  satu  syaratnya  adalah  bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya.
Melihat  dari  gejala  sosial  yang  terjadi  pada  masyarakat,  secara  umum sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia anak dipengaruhi oleh beberapa  faktor.  Perkawinan  usia  anak  disebabkan  oleh  beberapa  faktor diantaranya sebagai berikut:
1. Hamil di luar nikah
Faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak adalah kehamilan diluar perkawinan resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang  masih  di  bawah  usia,  atau  laki-laki  sudah  cukup  usia  tetapi  si  perempuan masih  belum  cukup  usia  begitu  pula  sebaliknya,  disebabkan  lantaran  sebuah ikatan asmara dan pergaulan muda-mudi yang sangat terbuka bebas. Hamil diluar perkawinan  sering  kali  dihadapkan  pada  dua  pilihan  yang  sulit  dan  dilematis, antara  mengawinkan  sang  pelaku  (perempuan  dengan  lelaki  yang  menghamili) atau  melakukan  jalan  pintas  dengan  cara  aborsi.  Lebih  dilematis  lagi  pada  saat perempuan  dan  laki-laki  sama-sama  dalam  usia  yang  belum  siap  untuk membangun rumah tangga. Berapapun usianya,  pasti akan mengambil  salah satu dari  kedua  jalan  itu.  Bila  pelakunya  masih  anak-anak  tetapi  sudah  hamil  lalu solusinya dikawinkan, mau tidak mau ia akan mengalami perkawinan yang belum cukup usia sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.
2. Telah melakukan hubungan badan ( married by accident ).
Hal  ini  bisa  terjadi  karena  para  remaja  yang  memasuki  masa  pubertas, sehingga sangat rentan terhadap perilaku seksual yang dapat membuat para remaja melakukan aktifitas seksual sebelum perkawinan. Dengan kondisi seperti ini, bagi orang  tua  yang  memiliki  anak  perempuan  cenderung  mengawinkan  anaknya, karena menurut mereka anak gadisnya sudah tidak perawan lagi dan hal ini akan menjadi aib bagi keluarga.
3. Kemauan sendiri
Penyebab  selanjutnya  sehingga  terjadinya  perkawinan  usia  anak  adalah faktor  kemauan  sendiri.  Keinginan  kedua  calon  mempelai  baik  lelaki  dan perempuan  untuk  hidup  bersama  membangun  rumah  tangga  di  usia  muda  tanpa ada  paksaan  dari  siapapun.  Perempuan  dan  lelaki  yang  sudah  ada  rasa  saling mencintai  maka  timbul  hasrat  untuk  kawin  dengan  pasangan  tanpa  memandang usia.  Adanya  perasaan  saling  cinta  dan  sudah  merasa  cocok  dengan  pasangan, maka  kawin  merupakan  jalan  yang  dipilih  bagi  mereka  walaupun  usia  mereka masih terlalu muda.
4. Paksaan orang tua
Kewajiban  orang  tua  adalah  mendidik  anak,  mempersiapkan  mereka supaya  dapat  mempersiapkan  diri  dalam  membina  rumah  tangga  sejahtera  hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama  dan  dunia  mereka.  Mereka  dikawinkan  hanya  untuk  kepentingan  materi, seperti supaya mendapatkan warisan dan lainnya. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnya  pun  jelek,  hanya  akan  menimbulkan  penyesalan,  kesengsaraan, kekacauan  rumah  tangga,  penderitaan  tiada  akhir,  dan  tidak  akan  berlangsung lama.
5. Menjalin cinta kasih
Pada hakikatnya, perkawinan usia anak juga mengandung sisi positif. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, bahwa saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acap kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah  melampaui  batas,  dimana  akibat  kebebasan  itu  kerap  dijumpai  tindakan- tindakan  asusila  di  masyarakat.  Fakta  ini  menunjukkan  betapa  moral  bangsa  ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan usia anak merupakan upaya  untuk  meminimalisasi  tindakan-tindakan  negatif  tersebut.  Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk  bertanggung  jawab  dan  hal  itu  legal  dalam  pandangan syara’, maka  tentu dianjurkan untuk kawin.

## B. Dampak Perkawinan Usia Anak
Akibat  dari  perkawinan  usia  anak  menimbulkan  beberapa  dampak  bagi kehidupan  masyarakat,  terutama  bagi  pelakunya  sendiri.  Tidak  sedikit  dampak negatif  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  usia  anak  ini,  akibat  buruk  yang  sering timbul adalah karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku perkawinan. Adapun dampak perkawinan usia anak antara lain:

## 1. Kurangnya jaminan masa depan.
Sebagian  orang  tua  yang  ada  di  pedesaan  yang  masih  belum  paham tentang arti pentingnya pendidikan, terkadang memaksa anak mereka untuk segera kawin.  Mereka  beranggapan  bahwa  pendidikan  itu  tidak  terlalu  penting,  padahal seharusnya pendidikan itu adalah sesuatu  yang dapat membantu orang tua dalam mempersiapkan  masa  depan  anaknya  kelak.  Anak  yang  melakukan  perkawinan sebelum  usia  yang  ditentukan  undang-undang,  rentan  mendapatkan  masa  depan yang  cerah.  Berdasarkan  hasil  observasi  penelitian  di  lapangan  didapatkan  fakta bahwa  pelaku  perkawinan  usia  anak  berprofesi  sebagai  tukang  pembuat  bata merah, sebagai buruh kasar, petani dan ibu rumah tangga.
2. Dampak Psikologis
Pasangan  yang  melakukan  perkawinan  usia  anak  memberikan  dampak psikologis  bagi  mereka.    Dampak  psikologis  yang  mereka  dapat  rasakan  yakni kepribadiannya  cenderung  tertutup,  mudah  putus  asa,  mudah  marah  dan  kadang meratapi  dan  mengasihi  diri  sendiri.  Ini  diakibatkan  karena  anak  tersebut  belum siap sepenuhnya menjadi pasangan seksual, ibu ataupun menjadi orang tua. Begitu pula  di  sisi  lain,  tuntutan  untuk  bersosialisasi  dalam  suatu  masyarakat,  si  anak merasa  tertekan  dan  cenderung  untuk  menutup  diri  dari  aktifitas  sosial.  Orang yang  melakukan  perkawinan  usia  anak  sebenarnya  mental  fisik  dan  pemikiran mereka itu belum matang sepenuhnya.
3. Perceraian
Pada  dasarnya  melakukan  perkawinan  bertujuan  untuk  selama-lamanya, akan  tetapi  ada  kalanya  karena  sebab-sebab  tertentu  mengakibatkan  perkawinan tersebut  tidak  dapat  diteruskan  (putus  hubungan  perkawinan)  dengan  perkataan lain  terjadi  perceraian  antara  suami  istri.  Kata  perceraian  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  berasal  dari  kata  cerai  yang  artinya  pisah.  Pengertian  kedua diartikan  sebagai  putusnya  hubungan  suami  istri.  Selain  kedua  definisi  tersebut cerai  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memberi  makna  lain  terhadap  cerai talak  yaitu  berpisah  antara  suami  istri  selagi  keduanya  masih  hidup,  selanjutnya cerai  mati  diartikan  sebagai  perpisahan  antara  suami  istri  karena  salah  satu meninggal. Perceraian dalam hukum Islam halal tetapi dimurkai oleh Allah, Islam menghendaki dan memerintahkan terwujudnya ikatan perkawinan  yang langgeng dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah . Bila ditinjau dari segi ahka>m al- khamrah ,  perceraian  jatuh  pada  kategori  halal,  tetapi  perbuatan  ini  dibenci  oleh Allah. 9
9 Darliana, Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Tesis Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), h. 19.
4. Terputusnya akses pendidikan
Semakin muda usia perkawinan, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Perkawinan usia anak seringkali menyebabkan anak tidak  lagi  dapat  melanjutkan  sekolahnya,  karena  anak  tersebut  akan  memulai babak baru dalam kehidupannya yakni mempunyai tanggung jawab, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan  keharusan  mencari  nafkah.  Para  istri  hanya  boleh  mengurus  rumah  tangga, mengurus  anak,  mengurus  rumah  dan  mengurus  suami  yang  membuat  mereka membawa  beban-beban  baru  terutama  setelah  hamil  dan  melahirkan.  Sehingga setelah  memiliki  anak  mereka  hanya  konsen  mengurusi  dan  merawatnya  tanpa boleh bersentuhan lagi dengan dunia pendidikan.
Perkawinan  usia  anak  terbukti  menyumbang  pada  terhentinya  capaian kesejahteraan  anak.  Dengan  kawin  pada  usia  anak,  mereka  sulit  meraih pendidikan  yang  lebih  tinggi,  dan  tanpa  pendidikan  mereka  tak  mungkin  meraih pekerjaan  yang  layak  dan  mencapai  kesejahteraannya.  Akal  sehat  memberi  tahu kita bahwa melahirkan anak di usia anak-anak hanya akan menimbulkan problem lanjutan  pada  mereka  berdua  dan  orang  tuanya.  Lebih  repot  lagi,  karena  praktik ini secara statistik diikuti oleh perceraian di bulan-bulan pertama atau paling jauh tahun  pertama  perkawinannya,  maka  problem  kemiskinan  tak  pelak  akan mengintainya.
5. Segi kesehatan (reproduksi dan seksual)
Anak  perempuan  yang  kawin  sebelum  usia  16  (enam  belas)  tahun sebenarnya  mengalami  masa  pubertas,  bahkan  ada  diantara  mereka  yang  baru pertama kali mendapat haid, sehingga pada usia 16 (enam belas) tahun sebenarnya mereka belum siap mental  dan fisiknya untuk menjadi ibu  rumah tangga.  Kawin pada  usia  anak  memberikan  peluang  kepada  wanita  belasan  tahun  untuk  hamil dengan  resiko  tinggi,  karena  pada  kehamilan  wanita  usia  belasan  tahun komplikasi-komplikasi  pada  ibu  dan  anak;  seperti:  anemia,  praeklamsi,  oklamei, abortus,  paratur  prematurus,  kematian,  printal,  pendarahan  dan  tindakan  operasi obstetrik lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas serta rentan  berpotensi  menyebarkan  penyakit  menular  diakibatkan  berhubungan seksual yang masih terlalu muda atau disaat organ reproduksinya belum siap. 10
10 Mardi  Candra, Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia  Analisis  tentang  Perkawinan  di Bawah Umur (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 27.
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Persoalan  yang  muncul  bagi  pasangan  yang  melakukan  perkawinan  usia anak  yakni  setelah  perkawinan  akan  muncul  karakter  asli  dari  masing-masing pasangan.  Dengan  munculnya  karakter  buruk  dari  suami  atau  istri  dan  tidak adanya saling memahami antara satu dengan yang lain, maka yang terjadi adalah pertengkaran  dalam  rumah  tangga.  Selain  itu  muncul  lagi  persoalan  lain  seperti kecemburuan  terhadap  pasangan,  masalah  kebutuhan  ekonomi  yang  kurang terpenuhi, masalah anak, masalah perselingkuhan dan lain-lain.

## C. Peran  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  Menangani Perkawinan Usia Anak
Begitu maraknya perkawinan usia anak, maka peran orang tua, masyarakat dan  pemerintah  dalam  hal  ini  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)    sangat diperlukan  dalam  mengantisipasi  perkawinan  tersebut.  Masalah  tersebut  sangat penting  dikaji  lebih  jauh,  mengingat  peran  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  harus jelas  mencermati  dan  mempertimbangkan  baik  dari  kematangan  psikologi, kesehatan,  materi  maupun  pendidikan,  agar  perkawinan  usia  anak  yang mempunyai  dampak  negatif  dapat  teratasi.  Adapun  peran  Kepala  Kantor  Urusan Agama (KUA) dalam upaya untuk menangani perkawinan usia anak dengan usaha antara lain:
1. Mensosialisasikan undang-undang perkawinan Pihak  Kantor  Urusan  Agama  dalam  hal  ini  Penyuluh  Agama  Islam
Fungsional  KUA  dapat  menyosialisasikan  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun 1974 tentang  Perkawinan kepada masyarakat  melalui  berbagai  media, baik  cetak maupun  elektronik  ataupun  melalui  seminar  yang  bersifat  umum  yang  dapat diadakan  di  kantor  desa/lurah.  Seluruh  masyarakat  dapat  diundang  untuk  dapat menghadiri  acara  tersebut,  dengan  memberikan  pemahaman  dan  pengetahuan tentang Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  khususnya pasal  7  ayat  (1)  mengenai  batas  umur  seseorang  boleh  kawin,  yakni  umur  19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
2. Pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah. Dalam  bidang  konsultasi  atau  nasehat  perkawinan,  KUA  melalui  BP4
(Badan  Penasihat  Pembinaaan  dan  Pelestarian  Perkawinan)  yang  merupakan bagian  dari  struktur  keorganisasian  KUA  (di  tingkat  kecamatan)  bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum  kawin  maupun  sesudah  kawin.  Dalam  hal  penanggulangan  perkawinan usia  anak,  KUA  dapat  mengoptimalkan  peran  BP4  dan  perangkat  KUA  lainnya, dalam  memberikan  nasehat-nasehat  perkawinan  dan  pentingnya  membangun
keluarga sakinah,  mawaddah,  wa  rahmah .  Dalam  hal  ini,  ditekankan  sesuai batasan umur dalam undang-undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah.  KUA  juga  dapat  melakukan  pembinaaan  keluarga  sakinah  kepada masyarakat  dan  memperketat  prosedur  umur,  dalam  rangka  menanggulangi perkawinan usia anak.
3. Pelayanan di bidang administrasi
Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dapat membuat kebijakan yang  bersifat  teknis  operasional  mengenai  prosedur  pencatatan  perkawinan  dan administrasinya  yang  tidak  bertentangan  dengan  aturan  dalam  rangka menanggulangi  perkawinan  usia  anak.  Dalam  hal  ini  pihak  KUA  dapat  menolak dan tidak mengawinkan calon pengantin yang  yang belum mencapai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang yakni 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilas tahun) bagi laki-laki. Namun, apabila calon pengantin  masih  berusia  anak  dan  pihak  perempuan  hamil  diluar  perkawinan, maka  pihak  KUA  dapat  mengarahkan  calon  pengantin  tersebut  untuk  meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.
4. Bersinergi dengan BKKBN
Kepala  Kantor  Urusan  Agama  dapat  bersinergi  dengan  pihak  BKKBN dalam  menangani  perkawinan  usia  anak.  Pihak  BKKBN  memandang  dampak negatif  perkawinan  usia  anak  ditinjau  dari  kesehatannya,  sedangkan  Penyuluh Agama Islam memandang dari sisi hukumnya.
5. Konsultasi perorangan/perkelompok
Upaya  mengatasi  terjadinya  perkawinan  usia  anak  memang  harus ditempuh  dengan  berbagai  cara  dan  strategi  jitu,  salah  satunya  Pihak  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  dalam  hal  ini  Kepala  KUA  dan  Penyuluh  Agama  Islam dapat  mengadakan  konsultasi  secara  perorangan  ataupun  juga  dapat  pula dilakukan  konsultasi  perkawinan  sesuai  dengan  umur  yang  ditentukan  undang- undang. secara perkelompok ketika berbaur dengan masyarakat di kantor ataupun di lingkungan tetangga.  Pihak KUA dapat memberikan semacam arahan ataupun himbauan kepada masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia anak baik dari  aspek  hukum,  psikologis,  biologis  dan  aspek  lainnya,  sehingga  masyarakat dapat menyadari pentingnya
6. Pengajian rutin (majelis taklim)
Kegiatan  pengajian  di  bidang  penyuluhan  dan  bimbingan  dilakukan dengan  jalan  membentuk  kelompok  atau  biasa  disebut  dengan  majelis  taklim. Pengajian  ini  orientasinya  dititikberatkan  pada  bidang  pengembangan  syariat Islam  dalam  lapisan  masyarakat,  terutama  berumah  tangga  kepada  anggota masyarakat,  khususnya  para  orang  tua  dan  ibu  rumah  tangga.  Melalui  pengajian
lewat  majelis  taklim,  sangat  diharapkan  dapat  membantu  dalam  mengantisipasi perkawinan  usia  anak.  Dalam  hal  ini  pihak  KUA  dapat  mengoptimalkan  kinerja para  penyuluh  fungsional  serta  penyuluh  Non  PNS  untuk  selalu  mengingatkan kepada jamaah majelis taklim yang dibinanya bahwa banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia anak.
7. Khotbah Jumat
Pembawa  khotbah  Jumat  dapat  diharapkan  memberikan  arahan  kepada anggota masyarakat akan perlunya pengembangan syariat Islam dan juga perlunya berumah tangga yang bahagia, tenteram, aman dan damai kokohnya suatu rumah tangga,  tentu  ditentukan  oleh  kedewasaan  dan  kematangan  kedua  belah  pihak suami  istri.  Para  pembawa  khotbah  Jumat  dapat  mengangkat  topik-topik pembahasan  yang  penting  diangkat  di  kalangan  masyarakat  yang  berhubungan dengan  perlindungan  anak,  pentingnya  tanggung  jawab  orang  tua  dalam mengasuh  anak.  Salah  satu  firman  Allah  yang  dapat  disampaikan  kepada masyarakat tentang melindungi dan mengasuh anak yakni dalam QS al-Isra>/17 : 31
ًريِبَك اًئْط ِخ َناَك ْمُهَلْتَق َّنِإ ۚ ْمُكاَّيِإ َو ْمُهُق ُز ْرَن ُنْحَن ۖ ٍق َلَْمِإ َةَيْشَخ ْمُكَد َلَ ْوَأ اوُلُتْقَت  َلَ َو
ا
Terjemahannya:
Dan  janganlah  kamu  membunuh  anak-anakmu  karena  takut  miskin. Kamilah  yang  memberi  rezeki  kepada  mereka  dan  kepadamu.  Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

## PENUTUP
Faktor  yang  melatarbelakangi  masyarakat  pada  umumnya  melakukan perkawinan  usia  anak  yakni  diantaranya  telah  melakukan  hubungan  badan ( married  by  accident ),  kemauan  sendiri,  paksaan  dari  orang  tua,  hamil  di  luar nikah  dan  menjalin  hubungan  cinta  kasih.  Dampak  yang  ditimbulkan  dari  hasil perkawinan  usia  anak  antara  lain  dilihat  dari  segi  kesehatan  (reproduksi  dan seksual),  kurangnya  jaminan  masa  depan,  perceraian,  dampak  psikologis, terputusnya  akses  pendidikan,  serta  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT). Peran  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam  menangani  perkawinan  usia anak  antara  lain  dapat  mensosialisasikan  undang-undang  perkawinan,  pelayanan di  bidang  administrasi,  bersinergi  dengan  BKKBN,  konsultasi  perorangan/ perkelompok,  pengajian  rutin  (majelis  taklim),  khotbah  Jumat  dan  pelayanan  di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al-Quran.
Al-Bukha>ry>,  Abu>  Abd  Alla>h  Muh}ammad  ibn  Isma>i>l  ibn  Ibra>h>im  al- Mughi>rah  ibn  Bardizbah  al-Ju’fi>. S>>}ah}ih}  Bukha>ry>. Cet.  I;  al- Thu>q al-Naja>h, 1422.
Al-Bushrawi,  Abul  Fida’  Ima>duddin  Isma>il  Bin  Umar  Bin  Kats\ir  al-Qurasyi.
Tafsir Ibnu Kats\ir . Cet. I; Sukoharjo: Insan Kamil, 2015.
Alfarisi,  M.  Zaka. Asba>bun  Nuzu>l  Latar  Belakang  Historis  Turunnya  Ayat- Ayat Al-Quran. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000.
Ahmad, Dadang. Metode penelitian Agama . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000 Ali,  Mukti,  dkk. Fikih  Kawin  Anak .  Bogor:  Rumah  Kitab  dan  Ford  Foundation, 2016.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Cet.  XIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
-------. Manajemen Penelitian . Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul  Wahha>b  Sayyed  Hawwas. Fiqh Muna>kahat Khitbah, Nikah dan Talak. Jakarta: Sinargrafika Offset, 2009. Bahiyatun. Psikologi  Ibu  dan  Anak. Jakarta:  Penerbit  Buku  Kedokteran  EGC, 2008.
Candra,  Mardi. Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia .  Cet.  I;  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Daly,  Peunoh. Hukum  Perkawinan  Islam  (Suatu  Studi  Perbandingan  Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam). Jakarta: Bulan Bintang, 1988. Darliana. Cerai  Gugat  Perspektif  Perundang-Undangan  di  Indonesia. Tesis Makassar: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
Darwis,  Rizal. Nafkah  Batin  Isteri  dalam  hukum  perkawinan. Cet.  I;  Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015.
Departemen Agama RI . Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  Kementerian Agama RI,  2010.
-------. Pedoman  Penghulu. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008.
-------. Petunjuk  Teknis  Pembinaan  Gerakan  Keluarga  Sakinah. Jakarta:  Dirjen Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Direktorat  urusan  Agama  Islam, 2005.
-------. Tuntunan  Keluarga  Sakinah  Bagi  Remaja  Usia  Nikah .    Jakarta:  Ditjen Bimas  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji  Proyek  Peningkatan  Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.
Ghozali,  Abdul  Maqsit,  dkk. Tubuh,  Seksualitas,  dan  Kedaulatan  Perempuan . Cet. 1; Jakarta: RAHIMA, 2002.
Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2012.
Gunawan,  Iwan. Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  dan  Praktek .  Jakarta:  PT Bumi Aksara, 2016.
Al-Hamlawiy, Umar Irba>wiy. Tauhi>d al-Musama> al-Takhalli ‘an al-Taqli>d wa al-Tahalli> bi al-Ashli al-Mufid . Mathba’atu al-Wara>qah al-Ashriyah, 1984 M.
Al-Hamdani,  Said  Thalib. Risalah  Nikah  Hukum  Perkawinan  Islam .  Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
Hartono  dan  Boy  Soedarmadji. Psikologi  Konseling. Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, 2014.
Jamil, Muh. Jamal. Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Lestari, Sri. Psikologi Keluarga . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
Maloko,  Thahir. Perceraian  dan  Akibat  Hukum  dalam  Kehidupan. Cet.  I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
Meliala,  Djaja  S. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang Perkawinan. Cet. I; Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
Mohammad,  Jamaluddin,  dkk. Panduan  Upaya  Memenuhi  Kebutuhan Argumentasi  Keagamaan  dalam  Perlindungan  Hak  Anak  Perempuan  dari Perkawinan Usia anak-anak. Rumah Kitab dan FourFoundation, 2016. Moleong,  Lexsi  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Cet.  XXVII;  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
Muhajir,  Neong. Metodologi  Penelitian  Kualitatif Cet.  VIII;  Yogyakarta:  Rake Selatan, 1998.
Al-Naisa>bu>ry,  al-Husain  Muslim  bin  al-Hajja>j  al-Syuqairy>. S}}ah}ih} Muslim  Bab  al-Nika>h  Min  Sunnati>  S}hallallahu  Alaihi  Wassalam .  Dar al-Bairu>t, 1334.
Nazaruddin. Perceraian  Akibat  KDRT  di  Pengadilan  Agama  Sinjai  (Analisis Perspektif  Hukum  Islam). Tesis  Makassar:  Pascasarjana  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
Prayitno. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling . Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Cet. XII; Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
Rahman,  Abdul. Perlindungan  Hukum  dan  Pemenuhan  Hak  Anak  (Perspektif Hukum  Internasional,  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam .  Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Ridwan,  Muhammad  Saleh. Perkawinan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan Hukum  Nasional .  Cet.  I;  Makassar:  Makassar  Alauddin  University  Press,
2014.
Said  bin  Abdullah  bin  Thalib  al-Hamdani. Risalah  Nikah .  Cet.  III;  Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989.
Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng. Fikih II. Makassar: Makassar Alauddin Press, 2010.
Setiady, Tolib. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabea, 2008.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah . Cet IV; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Soekarno, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Press, 1990.
Soeroso,  Moerti  Hadiati. Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif Yuridis-Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Sudaryono. Metodologi  Penelitian. Cet.  I;  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2017.
Sugiono. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R&D. Cet.VI; Bandung: Alfabeta, 2008.
Sudjana, Nana  dan Ahwal  Kusumah. Proposal Penelitian di  Perguruan  Tingggi . Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
Sukandarrumidi. Metodologi  Penelitian  :  Petunjuk  Praktik  untuk  Penelitian Pemula. Yogyakarta: Gadjah Madah Press, 2012.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2016.
Al-Syathibi,  Abu  Ishaq. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah .  Beirut:  Dar  al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
Wirartha.  I  Made. Pedoman  Penulisan  Usulan  Penelitian,  Skripsi  dan  Tesis.
Yogyakarta: Andi Offset, 2006.