## IMPLIKASI PERUMUSAN DELIK KORUPSI DI DALAM KEBIJAKAN PEMBAHARUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA
Implications of Corruption Offense Formulation in Renewal Policies of the Criminal Code

## Syaputra
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta email: actnow300889@gmail.com

## abstract
The Criminal Code as a legacy of Dutch colonialism could no longer follow the dynamism of community life. It is too rigid has obliterated the sense of justice which is the goal of the creation of the law itself. This is because the articles of the Criminal Code deemed unsuitable to the development of crime and  offenses  increasingly  complex.  In  the  draft  Code  of  Criminal  Law,  as one of the reform effort is the formulation of offenses of corruption set out in Chapter  XXXII  starting  from  Article  688  to  Article  702.  With  the formulation of the offense of corruption and offenses positions formulated in the  draft  Criminal  Code  will  disregard  the  Law  Combating  Corruption although  this  law  of  particular  importance  because  of  the  substance  of  the articles draft Criminal Code wants to make corruption has become common crimes and do not pass through handling extraordinary. Law on Corruption Eradication  cannot  apply  even  if  there  is  the  principle  of lex  specialis derogat lex generalis , because of the retroactive principle that applies in the draft Criminal Code so that the decision to force the law can still be applied retroactively when the rule of law that new does not regulate the offense of criminal, so punishment can be eliminated.
Keywords: Offense Corruption , Corruption , Reform of draft Criminal Code

## abstrak
KUHP  sebagai  warisan  kolonialisme  Belanda  tidak  dapat  lagi  mengikuti dinamisme  kehidupan  masyarakat.  Sifatnya  yang  terlalu  kaku  telah melenyapkan  rasa  keadilan  yang  merupakan  tujuan  dari  penciptaan  hukum itu  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  pasal-pasal  dalam  KUHP  dianggap  tidak sesuai lagi  dengan  perkembangan  kejahatan  dan pelanggaran  yang  semakin kompleks. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai salah satu upaya pembaharuan adalah adanya perumusan delik-delik tentang korupsi  yang  diatur  di  dalam  Bab  XXXII  dimulai  dari  Pasal  688  sampai dengan  Pasal  702.  Dengan  adanya  rumusan  delik  korupsi dan  delik jabatan
yang dirumuskan dalam RKHUP akan mengenyampingkan Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Korupsi  meskipun  undang-undang  ini  sifatnya khusus karena substansi pasal-pasal RKHUP sifatnya ingin membuat tindak pidana  korupsi  tersebut  menjadi  tindak  pidana  umum  dan  tidak  melewati penanganan yang luar biasa. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  tidak  dapat  berlaku  meskipun  ada  asas  lex  spesialis  derogat  lex generalis,  karena  adanya  asas  retroaktif  yang  berlaku  dalam  RKHUP sehingga  terhadap  putusan  yang  kekuatan  hukumnya  tetap  dapat  berlaku surut ketika dalam peraturan undang-undang yang baru tidak mengatur delik pidananya, sehingga pemidanaannya dapat dihapuskan.
Kata Kunci: Delik Korupsi, Korupsi, Pembaharuan RKUHP

## A. Pendahuluan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  merupakan  induk  hukum pidana  di  Indonesia,  dalam  bahasa  belandanya  disebut Wetboek  van Strafrecht . Artinya KUHP merupakan peninggalan penjajahan Belanda yang sampai  sekarang  masih  digunakan.  Pemberlakuan  KUHP  di  indonesia dimulai dengan adanya Koninklijk Besluit (titah raja) untuk memberlakukan Wetboek  van  Strafrecht  voor  Nederlandsch  Indie di  Indonesia  sebagai turunan dari WvS Belanda pada januari 1918. 1
Pemerintah  kolonial  Belanda  pada  saat  itu  menerapkan  asas konkordansi  bagi  pemberlakuan  WvS  di  negara jajahannya.  Beberapa  pasal dihapuskan  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  misi  kolonialisme  Belanda atas wilayah indonesia.
Setelah  Indonesia  menyatakan  kemerdekaannya  pada  tahun  1945, untuk  mengisi  kekosongan  hukum  pidana,  pemerintah  Indonesia  tetap memberlakukan WvSvNI dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang  kemudian  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang Peraturan Hukum  Pidana.
Pemberlakuan  Kitab  Undang-Undang  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia  atau  nasional  baru  dilakukan  pada  tanggal  20  September  1958, dengan  diundangkannya  UU  No.  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk  Seluruh  Wilayah  Republik  Indonesia  dan Mengubah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Sebagaimana  yang dinyatakan  dalam  Pasal  1  yang  berbunyi,  “Undang-Undang  No.  1  tahun
1 http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/, diakses pada 23 September 2014, Pukul 02:18 WIB.
1946  Republik  Indonesia  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” 2
KUHP  sebagai  warisan  kolonialisme  Belanda  tidak  dapat  lagi mengikuti  dinamisme  kehidupan  masyarakat.  Sifatnya  yang  terlalu  kaku telah  melenyapkan  rasa  keadilan  yang  merupakan  tujuan  dari  penciptaan hukum  itu  sendiri.  Hal  ini  dikarenakan  pasal-pasal  dalam  KUHP  dianggap tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kejahatan  dan  pelanggaran  yang semakin kompleks.
Untuk menanggulangi hal tersebut, dibuatlah aturan yang lebih khusus dan sistematis terhadap perkembangan kejahatan dan pelanggaran, terutama yang sifatnya luar biasa. Dengan alasan bahwa aturan yang lebih khusus dan sistematis  tersebut  dapat  membantu  dan  melindungi  KUHP  dari perkembangan tindak pidana yang lebih kompleks.
Namun,  ketentuan  dalam  aturan  khusus  mengenai  rumusan  norma pidana,  sanksi  pidana  dan  acara  pidana  memuat  kaedah  hukum  yang menyimpang  dari  ketentuan  umum  hukum  pidana,  baik  pidana  materiil maupun  pidana  formil  sehingga  terjadi  penumpukkan  norma  pidana  dan sanksi pidana. implikasinya, memunculkan sistem perumusan norma pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana menjadi Dual System . 3
Dengan  alasan  adanya Dual  System tersebut,  pembaharuan  hukum pidana  sangat  diperlukan  dan  harus  dilakukan  secara  menyeluruh  dengan tujuan agar tidak terjadi  disparitas terhadap upaya penanggulangan  maupun penegakkan  hukum  pidana  sehingga  materi  hukum  pidana  yang  dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
Dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  sebagai salah satu upaya pembaharuan adalah adanya perumusan delik-delik tentang korupsi  yang  diatur  di  dalam  Bab  XXXII  dimulai  dari  Pasal  688  sampai dengan Pasal 702.
Pembahasan terhadap rumusan pasal-pasal tersebut banyak memunculkan permasalahan terutama pada penanggulangan dan penegakkannya  yang  dianggap  bahwa  tindak  pidana  korupsi  yang  sifatnya
2 Pasal  1  Undang-Undang  No.  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan  Berlakunya  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1946  Republik  Indonesia  tentang   Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3 Mudzakkir, Model  dan  Kebijakan  Kodifikasi  Serta  Perumusan  Delik  Korupsi  dalam RKUHP ,  dalam Focus  Group  Discussion dengan  tema “Pengaturan  Delik  Korupsi  dan Implikasi  Hukumnya  terhadap  Praktik  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia” yang diselengarakan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  di  Hotel  Grand  Cokro, Yogyakarta, 08 Oktober 2013.
khusus dan merupakan Extra Ordinary Crime menjadi tindak pidana umum dan/atau tindak pidana biasa.
Apabila delik korupsi masuk dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  maka  tindak  pidana  korupsi  akan  kehilangan  sifat kekhususan  yang  berdampak  pada  pola  penanganan  perkara.  Artinya  akan menghilangkan  sifat  tindak  pidana  korupsi  sebagai  "kejahatan  luar  biasa", menjadi  kejahatan  biasa.  penanganan  tindak  pidana  korupsi  termasuk kewenangan  pemeriksaan  tipikor,  dalam  proses  penyelidikan,  penyidikan dan  penuntutan  bukan  lagi  ranah  KPK.  Bahkan  juga  Jaksa  Tindak  Pidana Khusus. Penanganan korupsi akan sepenuhnya menjadi kewenangan polisi.
Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  merupakan  salah satu produk hukum yang luar biasa bagi bangsa di Indonesia. Apabila kelak disetujui,  untuk  pertama  kalinya  setelah  70  tahun  Indonesia  merdeka  yang memiliki  Undang-Undang  Hukum  Pidana  buatan  sendiri.  Hal  ini  bukan berarti  produk  hukum  tersebut  merupakan  suatu  cara  untuk  mengorbankan semangat  pemberantasan  korupsi.  Sebelum  membahas  Rancangan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Pemerintah  dan  DPR  mesti  mengingat kembali bahwa korupsi sampai saat ini masih menjadi kejahatan yang sangat mengancam. 4
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  munculah permasalahan  yang  akan  dibahas,  yaitu  apakah  pengaturan  tindak  pidana korupsi di dalam RKUHP akan melemahkan sifat luar bisa UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sebagai delik khusus?
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  normatif,  yaitu menggunakan metode kepustakaan yang terdiri dari buku-buku hukum yang berkaitan  dengan  isu  hukum  tersebut,  kemudian  peraturan  perundang- undang  serta  bahan-bahan  sekunder  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hal tersebut.

## B. Pembahasan

## 1. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana
Pengaturan  tentang  tindak  pidana  korupsi  berawal  dari  peraturan penguasa  perang  pusat  pada  tahun  1957  yang  dikeluarkan  berdasarkan  UU Darurat.  Setahun  kemudian  peraturan  tersebut  diganti  karena  UU  Darurat yang  mendasarinya  juga  berakhir  masa  berlakunya.  Namun  setelah  itu pengaturan tindak pidana korupsi, tetap konsisten diatur dalam UU tersendiri hingga  pengaturan  dengan  UU  yang  sekarang.  Ini  menunjukkan  bahwa pandangan  masyarakat  terhadap  tindak  pidana  korupsi  sejak  pertengahan
4 RKUHP, korupsi bukan
lagi kejahatan luar
biasa dalam https://beritagar.id/artikel/editorial/ruu-kuhp-korupsi-bukan-lagi-kejahatan-luar-biasa, diakses pada tanggal 8 April 2016 pukul 14:08 WIB.
tahun  50-an  tersebut  hingga  sekarang  tetap  sama,  bahwa  tindak  pidana  ini termasuk tindak pidana serius yang membutuhkan pengaturan tersendiri pula untuk menanggulanginya. 5
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  mengandung  makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan  sosial,  kebijakan  kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia.
Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan  ( policy  oriented  approach )  dan  sekaligus  pendekatan  yang berorientasi pada nilai ( value oriented approach ). 6 a. Policy Oriented Approach 7
1) Sebagai  bagian  dari  kebijakan  sosial,  pembaharuan  hukum  pidana  pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  uupaya  untuk  mengatasi  masalah- masalah  sosial  (termasuk  masalah  kemanusiaan)  dalam  rangka mencapai/menunjang  tujuan  nasional  (kesejahteraan  masyarakat  dan sebagainya).
2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3) Sebagai  bagian  dari  kebijakan  penegakan  hukum,  pembaharuan  hukum pidana  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari  upaya  memperbarui substansi  hukum  ( legal  substance )  dalam  rangka  lebih  mengefektifkan penegakan hukum.
b. Value Oriented Approach 8
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  upaya melakukan  peninjauan  dan  penilaian  kembali  nilai-nilai  sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan  normatif  dan  substantif  hukum  pidana  yang  dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan hukum piidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana  yang  dicita-citakan  sama  saja  dengan  orientasi  nilai  dari  hukum pidana warisan penjajah.
Ketentuan-  ketentuan  tindak  pidana  korupsi  yang  terdapat  dalam KUHP  dirasa  kurang  efektif  dalam  mengantisipasi  atau  bahkan  mengatasi permasalahan  tindak  pidana  korupsi.  Oleh  karena  itu,  dibentuklah  suatu
5 Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional .
(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 10.
6 Barda  Nawawi  Arief,  2010, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  Perkembangan Penysunan Konsep Kuhp Baru , Kencana: Jakara, hlm. 29.
7 Ibid.
8 Ibid , hlm. 30.
peraturan  perundangundangan  guna  memberantas  masalah  korupsi,  dengan harapan  dapat  mengisis  serta  menyempurnakan  kekurangan  yang  terdapat pada  KUHP.  Dengan  berlakunya  Undang-  Undang  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1991  tentang Pemberantasan  tindak  Pidana  korupsi,  maka  ketentuan  Pasal  209  KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP,  Pasal  417  KUHP,  Pasal  418  KUHP,  Pasal  419  KUHP,  Pasal  420 KUHP,  Pasal  423  KUHP,  Pasal  425  KUHP,  Pasal  434  KUHP  dinyatakan tidak berlaku. 9
Jika  ditinjau  dari  instrumen  hukumnya,  Indonesia  telah  memiliki banyak  peraturan  perundang-  undangan  untuk  mengatur  pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya ada KUHP, Undang- Undang Nomor 31 Tahun  1999 tentang  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  beserta  revisinya melalui Undang- Undang  Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (KPK)  yang  dibentuk  berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang- undang Nomor  31  Tahun  1999  telah  mengatur  berbagai  aspek  yang  kiranya  dapat menjerat  berbagai  modus  operandi  tindak  pidana  korupsi  yang  semakin rumit.
2. Implikasi Pengaturan Delik Korupsi di dalam RKUHP
a. Terhadap  Kekuatan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tindak  Pidana

## Korupsi
Delik  korupsi  yang  dimasukkan  ke  dalam  RKUHP  bukan  lagi digolongkan  kejahatan  luar  biasa  sebagaimana  tindak  pidana  tertentu  yang dianggap serius, seperti tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang  yang  dalam  RKUHP  memperluas  hal  dapat  dipidananya  suatu percobaan  sampai  kepada  perbuatan  persiapan.  Hal  ini  tidak  berlaku  untuk tindak  pidana  korupsi,  padahal  ketentuan  pasal  27  (1)  UNCAC mengamanatkan hal tersebut.
Sesuai  ketentuan  Pasal  22  RKUHP,  pidana  untuk  pembantuan, termasuk  pembantuan  delik  korupsi  diancam  dengan  pidana  maksimum dikurangi  sepertiga,  padahal  jelas  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi ditentukan bahwa ancaman pidana untuk pembantuan sama dengan ancaman pidana untuk pelaku.
Mengenai  rumusan  delik  korupsi  dalam  RKUHP,  bahwa  yang termasuk  dalam  delik  koruptif  itu  adalah  delik  jabatan,  delik  korupsi  dan delik  perbuatan  curang.  Namun  Jika  dicermati,  substansi  dari  pasal-pasal
9 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31169/3/Chapter%20II.pdf  diakses  pada tanggal 8 April 2016.
yang terdapat di dalam RKUHP yang dirumuskan hanya memaparkan unsur- unsur  delik  saja,  tanpa  menyebutkan  kualifikasi  juridisnya.  Di  dalam substansi  dari  pasal-pasal  itu  juga  tidak  merumuskan  prinsip-prinsip  dasar tentang  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  ( dolus) dan  kelalaian  ( culpa ) yang  seharusnya  dijadikan  sebagai  unsur  subjektif  dalam  suatu  peristiwa, perbuatan  atau  tindak  pidana.  Prinsip  dasar  inilah  yang  diperlukan  untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  kepadanya  ( toerekeningsvatbaarheid )  atau perbuatannya  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  ketidak-mampuan bertanggungjawab ( on toerekeningsvatbaarheid ).
Di  lain  pihak,  asas strict  liability dan vicarious  liability tidak  dapat diterapkan,  khususnya  kepada  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana korupsi karena dalam substansi pasal-pasal dalam RKUHP secara tegas tidak mengatur bagaimana diterapkannya konsep pertanggungjawaban tersebut.
RKUHP  tidak  lagi  mengenal  pidana  pembayaran  uang  pengganti sebagaimana  yang  diketahui  dalam  Pasal    18  ayat  (1)  butir  b  Undang- Undang  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi,  padahal  keberadaan  jenis  pidana tersebut  merupakan  satu  hal  yang  esensial  dalam  konteks  mengembalikan kerugian keuangan negara.
Karena  tidak  adanya  unsur  subyektif  terjadinya  suatu  delik  yang terkandung  dalam  pasal-pasal  tersebut,  akan  berimplikasi  terhadap  upaya penegakkannya  ( application )  dimana  unsur  kesalahan  yang  berupa kesengajaan, kelalaian dan perbuatan melawan hukum sulit untuk dibuktikan sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.
Oleh  karena  itu,  rumusan  delik-delik  korupsi  dalam  RKUHP  yang sifatnya  telah  menjadi  delik  umum  akan  melemahkan  bahkan  mampu menghapuskan  kekuatan  dan  kepastian  hukum  yang  ada  dalam  UU  No.  31 Tahun  1999  jo  UU  no.  20  Tahun  2001  karena  dalam  prinsipnya  jika  ada perubahan  dalam  perundang-undangan  sesudah  perbuatan  di  lakukan,  maka dapat diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. 10
Alasan  lainnya  adalah  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam RKUHP tidak lagi memuat unsur kerugian negara sebagaimana dalam pasal 2  dan  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001.  Terkait  dengan adanya prinsip  dasar/asas  retroaktif yang  terkandung  dalam  pasal  2  RKUHP,  memberikan  celah  untuk menyurutkan  sanksi  pidana  ganti  kerugian  keuangan  negara  tersebut,  dan pada  akhirnya  akan  menghilangkan  eksistensi  kekuatan  dan  kepastian hukumnya.
10 Pasal 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Adapun di dalam naskah akademik RKUHP, kriteria yang digunakan untuk menempatkan ketentuan pidana di dalam RKUHP, adalah: 11 a. Merupakan  perbuatan  jahat  yang  independen  (tidak  mengacu  atau tergantung  pada  pelanggaran  terlebih  dahulu  terhadap  ketentuan  hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan)
b. Daya  berlakunya  relative  lestari  (tidak  dikaitkan  dengan  berlakunya prosedur atau proses administrasi)
c. Ancaman hukumannya lebih dari 1  tahunpidana perampasan kemerdekaan.
Bila  mencermatikriteriapertama,  tentang  perbuatan  jahat  yang independen,  maka  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2 dan  pasal  3  UU  Tipikor  tidak  memenuhi  syarat  tersebut,  karena  syarat melawan hukum pada ke dua pasal tersebut pada umumnya bersumber pada bidang  hukum  adminstrasi.  Sangat  boleh  jadi,  atas  pertimbangan  tersebut maka  pada  awalnya 12 ,  tindak  pidana  korupsi  tidak  ditemukan  sebagai  salah satu delik yang dimasukan dalam RKUHP.
Pengaturan  tindak  pidana  korupsi  dikembalikan  lagi  ke  dalam RKUHP,  demikian  juga  tindak  pidana  korupsi  yang  inti  dengan  rumusan tindak  pidana  korupsi  yang  telah  disesuaikan  dengan  perkembangan pengaturan  tindak  pidana  korupsi  dan  perkembangan  internasional  tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan praktek penegakan hukumnya. Hal ini  dilakukan  untuk  menyesuaikan  perkembangan  hukum  pidana  menuju kepada  standarisasi  penyusunan  norma  hukum  pidana  dan  pengancaman sanksi  pidana  serta  menghindari  sifat  eksepsionalitas  atau  kesemntaraan hukum pidana. 13

## b. Penanganan  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi
Rumusan  delik  dalam  RKUHP  pada  Bab  XXXI mengatur  tentang tindak pidana jabatan, pegawai negeri dan hakim yang menerima suap serta penyalahgunaan  kekuasaan.  Jelas  bahwa  delik  ini  diletakkan  diluar  Bab XXXII  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  seharusnya  delik  ini  pada dasarnya  lebih  tepat  dimasukkan  ke  dalam  Bab  tentang  korupsi.  Dengan demikian, jika RKUHP ini berlaku maka KPK dan Pengadilan Tipikor hanya berwenang melakukan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi saja.
Pada Bab III Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi mengatur  tindk  pidana  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi
11 http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/NARASI%20  Power% 20Point-Agustinus%20Pohan.pdf diakses pada tanggal 8 April 2016 pukul 16:45 WIB.
12 Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hlm. 144.
13 Ibid ., hlm. 246.
yang  dikenal  sebagai  tindak  pidana  menghalang-halangi  proses  peradilan ( obstruction  of  justice ). 14 Dalam  RKHUP  juga  meumuskan  tindak  pidana menghalang-halangi proses peradilan, namun sifatnya umum dan terletak di luar Bab tentang tindak pidana korupsi.
Konsekuensinya,  tindak  pidana  menghalang-halangi  proses  peradilan dalam perkara tindak pidana korupsi dipandang sama dengan tindak pidana menghalang-halangi  proses  peradilan  dalam  perkara  tindak  pidana  lainnya, sehingga proses peradilannyapun menggunakan peradilan umum. Maka dari itu,  kewenangan  KPK  dan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  terhadap tindak  pidana  tersebut  hilang  karena  kewenangan  tersebut  menjadi kewenangan penegak hukum umum.
Dalam  pembahasan  sebelumnya  dikatakan  bahwa  RKHUP  tidak memasukkan  model  korupsi  pada  pasal  2  dan  3  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  mengenai  perbuatan  terkait merugikan keuangan negara, sehingga fungsi KPK sesuai dengan isi Pasal 6 huruf c akan terkikis, jika RKUHP diberlakukan.
RKUHP tidak memuat perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Harus diakui bahwa perumusan pasal 2 dan pasal 3 merupakan perumusan yang cenderung dapat ditafsirkan secara luas. Namun bila semata-mata hanya karena pertimbangan tersebut ke dua  pasal  tersebut  dihapuskan,  maka  sukar  dapat  diterima.  Ke  dua  pasal tersebut merupakan bagian dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dan  merupakan  pasal  yang  dibuat  untuk  mengatasi  keadaan  yang  khas  di Indonesia  yang  sangat  mungkin  tidak  ditemukan  dinegara  lain.  Korupsi  di Indonesia tidak identik dengan suap/bribery sebagaimana pada umumnya di negara  lain.  Korupsi  di  Indonesia  adalah  soalkerugiannegara.  Hal  ini sesungguhnya  diakui  oleh  penyusunnaskahakademiksebgaimanadinyatakan bahwa “Tindak pidana yang  merugikan  keuangannegaraialah tindak pidana korupsi”. 15
KPK dan Pengadilan ad hoc Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  UU  Tipikor,  yang  dengan  sendirinya memberikan  kewenangan  kepada  semua  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi untuk  menanganinya.  Penempatan  KPK  dan  Pengadilan ad  hoc Tindak Pidana  Korupsi  sebagai  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  dalam  RKUHP, bukanlah  merupakan  hal  yang  keliru,  bahkan  secara  akademik  merupakan hal  yang  tepat.  Problemnya  adalah  berkaitan  dengan  kewenangan  dari lembaga yang dapat menangani KPK dan Pengadilan ad hoc Tindak Pidana Korupsi  yang  terjadi  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  dengan
14 Pasal 21 sampai dan Pasal 24 Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
15 Naskah Akademik RKUHP, hlm. 245.
mengingat  adanya  tiga  lembaga  yang  berwenangan  dalam  hal  tersebut. Dalam  hal  ini  apakah  RKUHP  bermaksud  untuk  menyerahkanseluruh kewenangan  dalam  penyelidikan  dan  penyidikan  KPK  dan  Pengadilan ad hoc Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi kepada penyelidik/penyidik POLRI. Pada hemat saya dengan pertimbanganefisiensi,  maka  kewenangan  menangani  KPK  dan  Pengadilan ad hoc Tindak Pidana Korupsi  yang terjadi dalam penegakan tindak pidana korupsi,  diserahkan  kepada  lembaga  yang  sedang  menangani  penegakan tindak pidana korupsi terkait. 16
KPK dan Pengadilan ad hoc Tindak Pidana Korupsi dapat dihapuskan ketika  Undang-Undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi kekuatan  dan  kepastian  hukumnya  mulai  menyurut,  karena  pada  dasarnya undang  undang  ini  lebih  menitikberatkan  pada  perlindungan  terhadap kerugian keuangan negara.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  RKHUP  akan  melemahkan  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Korupsi  meskipun  undang-undang  ini  sifatnya  khusus  karena  substansi pasal-pasal  RKHUP  sifatnya  ingin  membuat  tindak  pidana  korupsi  tersebut menjadi  tindak  pidana  umum  dan  tidak  melewati  penanganan  yang  luar biasa,  karena  RKUHP  tidak  memuat  unsur  kerugian  negara  sebagaimana dalam  pasal  2  dan  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Terkait  dengan  adanya  prinsip dasar/asas  retroaktif  yang  terkandung  dalam  pasal  2  RKUHP,  memberikan celah  untuk  menyurutkan  sanksi  pidana  ganti  kerugian  keuangan  negara tersebut,  dan  pada  akhirnya  akan  menghilangkan  eksistensi  kekuatan  dan kepastian hukumnya.

## 2. Saran
Pemerintah  diharapkan  agar  mengeluarkan  delik  korupsi  dan  delik- delik  lain  yang  termasuk  dalam  tindak  pidana  luar  biasa  dari  RKUHP. Pemerintah  dan  DPR  harus  membahas  RKUHP  secara  transparan  dan akuntabel  dengan  melibatkan  pihak-pihak  terkait  yang  berkepentingan;  dan Pemerintah  dan  DPR  perlu  mempercepat  pembahasan  RUU  Tipikor  yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan kewenangan KPK.
16 http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Regulasi/NARASI%20  Power% 20Point-Agustinus%20Pohan.pdf diakses pada tanggal 8 April 2016 pukul 17.04 WIB.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arief,  Barda  Nawawi,  2010, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana Perkembangan Penysunan Konsep KUHP Baru , Kencana: Jakara. ________________,  2003, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya Bakti: Bandung.
________________,  2005, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti: Bandung. ________________,  2008, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana: Jakarta. Djaja,  Ermansyah,  2009, Memberantas  Korupsi  Bersama  Kpk:  Kajian Yuridis  Normatif    UU  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  UU  Nomor  20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002 , Sinar Grafika: Jakarta Hiariej, Eddy O. S., Dkk, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus , Pena Pundi Aksara: Jakarta,. Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta. Nurdjana,  IGM,  2010, Sistem  Hukum  Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi “Perspektif  Tegaknya  Keadilan  Melawan  Mafia  Hukum” ,  Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Rammelink,  Jan,  2003, Hukum  Pidana (Komentar  Atas  Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hhukum  Pidana Indonesia) , PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  No.  73  Tahun  1958  tentang  Menyatakan  Berlakunya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia
tentang   Peraturan  Hukum  Pidana  Untuk  Seluruh  Wilayah  Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. Internet
http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/,  diakses  pada  23  September
2014, Pukul 02:18 WIB.
http://kbbi.web.id/delik,  diakses  pada  tanggal  26  September  2014,  pukul 13.34 WIB.

## D. Lain-lain
Dr.  Mudzakkir,  S.H.,M.H, Model  dan  Kebijakan  Kodifikasi  Serta Perumusan  Delik  Korupsi  dalam  RKUHP ,  dalam Focus  Group Discussion dengan  tema “Pengaturan  Delik  Korupsi  dan  Implikasi Hukumnya  terhadap  Praktik  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia” yang  diselengarakan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  di Hotel Grand Cokro, Yogyakarta, 08 Oktober 2013.