## Pergulatan di Balik Frekuensi: Studi Deskriptif Radio Komunitas di Jawa Tengah
CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1 Nomor 1, Februari 2019: 42 –51

## Andreas Ryan Sanjaya & Andreas Pandiangan
Universitas Katolik Soegijapranata Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Semarang Email: ryansanjaya@unika.ac.id; pandiangan@unika.ac.id
ABSTRAK: Studi  ini  secara  spesifik  mengambil  tema  radio  komunitas.  Secara  umum,  radio mengalami  dinamika  pasang  surut  karena  berbagai  persoalan  yang  dihadapinya.  Secara  khusus, radio  komunitas  juga  mengalami  persoalan  yang  selalu  berkaitan  dengan  ciri-ciri  khusus  yang membedakan dirinya dari radio komersil. Peneliti menggali informasi dari 20 (dua puluh) pengelola radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) di Jawa Tengah. Penelitian  dilakukan  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Data  didapatkan  melalui  wawancara kepada  setiap  pengelola  radio  komunitas  tersebut.  Secara  ringkas  ditemukan  beragam  persoalan radio komunitas yang berakar pada beragamnya jenis dan motif dari komunitas tersebut, misalnya petani  dan  warga  daerah  rawan  bencana.  Radio  komunitas  juga  menghadapi  persoalan manajemen, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari pihak ketiga.
Kata kunci: radio komunitas, JRKI Jawa Tengah, persoalan manajerial
ABSTRACT: This  study  specifically  tooks  the  theme  of  community  radio.  In  general,  radio  faces dynamics because of the various problems. In particular, community radio also faces problems that are always related to special caracter that distinguish itself from commercial radio. The researcher gathered  information  from  20  community  radio  managers  who  were  members  of  the  Indonesian Community  Radio  Network  (ICRN)  in  Central  Java  Province.  In  summary,  a  variety  of  community radio  problems  were  found  that  were  rooted  in  various  types  and  motives  of  the  community,  for example farmers and residents of disaster-prone areas. Community radio also faces management, funding, community participation, and support from third parties.
Keywords: community radio, Central Java ICRN (JRKI Jawa Tengah), managerial problem

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  terjadi  di  negara  lain,  kehidupan media  massa  di  Indonesia  mengalami  pasang surut  seiring  perubahan  kondisi  sosial,  politik, dan perkembangan teknologi di negara tersebut. Kendati  sejak  awal  mengklaim  diri  sebagai negara  yang  berasaskan  demokrasi—yang  salah satu  semangatnya  adalah  menjamin  kebebasan berpendapat—media  massa  justru  mengalami masa-masa  kelam  sejak  pemerintahan  Presiden Soekarno  maupun  penguasa  setelahnya,  yaitu Presiden  Soeharto.  Ruang  gerak  organisasi media massa dibatasi melalui berbagai peraturan yang mengekang kebebasan pers.
Persoalan  lain  dari  pers  yang  terpenjara oleh peraturan ketat tersebut adalah adanya hak masyarakat  yang  tidak  terpenuhi  dengan optimal,  yaitu  hak  untuk  mengetahui.  Padahal hak  untuk  mengetahui  informasi  ini  telah mendapatkan  pengakuan  secara  universal sebagai  salah  satu  hak  paling  mendasar  yang melekat  pada  setiap  individu  manusia.  Oleh karenanya,  hak  tersebut  harus  dipenuhi  dan dihormati  oleh  siapapun,  termasuk  oleh  negara (Saddu, 2016).
Kehadiran  radio  komunitas  (rakom)  di Indonesia secara umum tak dapat dilepaskan  dari  semangat  demokratisasi  di berbagai  bidang,  termasuk  media  massa.  Pada era  Orde  Baru  tercatat  289  media  cetak,  6 stasiun televisi, dan 740 radio. Hanya satu tahun setelah reformasi jumlah media massa melonjak begitu tinggi, yaitu lahir 1.389 media cetak baru, 60  stasiun  televisi,  serta  2.000  radio  berizin (Antara,  2008).  Masduki  (2004)  menyebutkan setidaknya  ada  dua  dasar  rasional  terkait kehadiran  rakom  ini. Pertama , kehadiran  rakom di  tengah  masyarakat  menyadarkan  kembali akan  adanya  frekuensi  sebagai  ranah  publik
( public  domain )  yang  sejatinya  dapat  diakses oleh  semua  lapisan  masyarakat.  Sebelumnya frekuensi  milik  publik  ini  dimonopoli  oleh  radio milik  pemerintah  dan  radio  milik  swasta  yang memiliki  kepentingan  yang  berbeda. Kedua , masih  terkait  dengan  dasar  pertama,  kehadiran rakom  dapat  mengubah  persepsi  buruk  warga akan  radio  pada  zaman  Orde  Baru.  Secara umum,  media  saat  itu  tak  dapat  lepas  dari pengawasan  ketat  pemerintah.  Secara  khusus, radio pada saat itu dikuasai oleh elitis, baik oleh pemerintah  dengan  kepentingan  propaganda ideologi  politiknya,  maupun  oleh  oleh  pihak swasta yang mengutamakan keuntungan komersial  yang  didapatkan.  Pada  saat  itu warga dianggap  tidak  dapat  memenuhi  hak  sosial politiknya dengan tidak dapat memiliki frekuensi jaringan radionya sendiri.
Maka  dengan  memiliki  jaringan  radio sendiri,  warga  dapat  menolak  monopoli informasi  yang  hanya  dari  sumber-sumber tertentu  saja.  Warga  dapat  mendapatkan—dan menyebarkan—informasi yang spesifik, informasi  yang  betul-betul  mereka  butuhkan, dari  dan  melalui  rakom  ini.  Dapat  dipahami ketika  isu  mengenai  radio  komunitas  ini kemudian menjadi  isu  yang  relatif  diminati  oleh berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan gerakan  sosial  maupun  studi  media.  Dengan demikian,  penting  kiranya  bagi  akademisi  ilmu komunikasi  untuk  terus  memberikan  perhatian pada studi-studi tentang media komunitas, yang dalam  konteks  penelitian  ini  adalah  radio komunitas.  Terdapat  dua  alasan  penting mengapa  studi  radio  komunitas  perlu  terus dihidupkan. Pertama ,  radio  komunitas  memiliki karakteristik yang berbeda dari radio publik dan radio  komersil.  Perbedaan  karakteristik  dan peraturan atasnya tersebut tentu menghasilkan
persoalan dan dinamika yang berbeda pula, dan temuan  itu  akan  berarti  bagi  perkembangan media  massa  secara  umum. Kedua ,  meneliti media  massa  adalah  meneliti  masyarakat  itu sendiri.  Kondisi  media  massa  pada  sebuah komunitas  masyarakat  adalah  cerminan  dari masyarakat yang dilayani melalui kehadirannya.
Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut, peneliti  mengungkapkan  dua  rumusan  masalah yang  dijawab  melalui  penelitian  ini:  1)  Apa  saja persoalan  yang  dihadapi  oleh  radio  komunitas? dan  2)  Bagaimana  pengelola  radio  komunitas menghadapi persoalan tersebut?
Penelitian  mengenai  radio  komunitas, terutama radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan  Radio  Komunitas  Indonesia  (JRKI)  Jawa Tengah, masih sepi peminat. Maka penelitian ini dilakukan  dengan  tujuan  mendapatkan  temuan awal  yang  dapat  dikembangkan  melalui penelitian-penelitian berikutnya. Temuan- temuan penting berupa persoalan yang dihadapi radio  komunitas  ini  juga  dapat  dijadikan  bahan pertimbangan  dalam  penyusunan  program- program pengabdian kepada masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pada  awalnya  radio  digunakan  untuk  mengirim pesan-pesan  strategis  dalam  masa  perang. Seiring  berjalannya  waktu  radio  berkembang pesat  menjadi  alat  pemenuhan  kebutuhan informasi,  hiburan,  serta  pendidikan.  Dalam konteks penelitian ini radio komunitas dipandang  sebagai  alat  untuk  menguatkan identitas  dan  terutama  memenuhi  kebutuhan informasi  dari  setiap  anggota  komunitas  yang menjadi  dasar  pembentukan  radio  tersebut.
Romli  (2009) menyebutkan  radio  sebagai media massa  yang  bersifat  auditif.  Artinya,  informasi dan  pesan  yang  disampaikan  melalui  radio berbentuk  getaran  suara  yang  kemudian ditangkap oleh khalayak melalui indera pendengaran. Kegiatan mendengarkan informasi melalui radio ini ternyata bukan hanya digemari oleh generasi tua (mengingat sejarah radio yang panjang),  namun  juga  diminati  oleh  anak  muda generasi milenial.
Temuan  riset  Nielsen  Radio  Audience Measurement  pada  kuartal  ketiga  tahun  2016 menunjukkan  57%  dari  total  pendengar  radio adalah  generasi  Z  (Lubis,  2016).  Hal  ini  adalah angin segar bagi pendengar radio karena berarti mereka  adalah  konsumen  masa  depan.  Riset tersebut  menunjukkan  empat  dari  sepuluh pendengar  radio  mendengarkan  radio  melalui perangkat  yang  bersifat  personal,  yaitu  telepon seluler.
Dengan  kehadiran  teknologi  Internet yang  memungkinkan  setiap  orang  melakukan banyak  hal,  patut  diduga  sebagian  besar  waktu mengakses  media  digunakan  untuk  mengakses media daring. Namun riset tadi menunjukkan hal yang menarik karena durasi mendengarkan radio per  minggu  bertambah  dari  tahun  ke  tahun. Pada tahun 2014 pendengar radio menghabiskan waktu 16 jam per minggunya untuk mendengarkan  radio.  Angka  ini  meningkat menjadi 16 jam 14 menit pada tahun 2015, dan 16  jam  18  menit  pada  tahun  2016.  Radio  lebih bersifat  portabel  atau  dapat  didengarkan  di mana  saja.  Dengan  mobilitas  masyarakat  yang kian  tinggi,  ternyata  riset  tersebut  menemukan 96  persen  pendengar  radio  mengakses  media tersebut dari rumah. Hal tersebut menandakan
Selanjutnya disebut sebagai PP No. 51/2005 2
CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1   Nomor 1,  Februari  2019
radio  digunakan  oleh  komunitas  masyarakat yang tinggal di daerah tertentu. Maka penelitian ini menemukan relevansinya.
Radio  yang  didengarkan  oleh  khalayak tersebut  adalah  bagian  dari  jasa  penyiaran. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  32 Tahun  2002  tentang  Penyiaran  membagi  jasa penyiaran
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Penelitian kualitatif  berarti  penelitian  yang  menyoroti keterkaitan antar gejala, makna gejala, deskripsi yang utuh, serta menggunakan uraian yang tebal ( thick description) untuk memperoleh gambaran yang lengkap (Imran, 2015). Sementara, metode penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan studi  kasus.  Yin  (sebagaimana  dikutip  Rianto, 2008)  mendefinisikan  studi  kasus  sebagai  suatu penelitian  empiris  yang  menyelidiki  fenomena dengan  konteks  kehidupan  nyata.  Metode  studi kasus  ini  relevan  untuk  menjawab  pertanyaan dalam  penelitian  karena  sifatnya  yang  spesifik. Sifat  tersebut  dianggap  mampu  memberi gambaran secara rinci mengenai latar belakang, sifat,  serta  karakter  yang  ditemukan  dalam subyek penelitian.
Data yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi  dua,  yakni  data  primer  dan  data
sekunder.  Data  primer  didapatkan  dengan menggunakan teknik observasi lapangan. Wimmer & Dominick (2011) menekankan bahwa teknik observasi lapangan ini memiliki kelebihan yang  paling  utama,  yaitu  mengumpulkan  data awal  dalam  suatu  penelitian.  Dalam  penelitian ini  peneliti  turun  ke  lapangan  langsung  untuk mewawancarai  dua  puluh  pengurus  radio-radio komunitas  yang  tergabung  dalam  JRKI  Jawa Tengah.  Untuk  mendapatkan  data  primer, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber  dengan  bantuan  beberapa  asisten peneliti yang sebelumnya telah diberi pembekalan dan membawa panduan
wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan  dengan  memanfaatkan  data  radio komunitas  yang  dimiliki  oleh  masing-masing pengelola radio komunitas yang menjadi subyek penelitian.
Proses  wawancara  dilakukan  dengan serentak  pada  waktu  dan  tempat  yang  sama  di Semarang,  sehingga  proses  pencarian  data menjadi  lebih  efisien  dari  segi  waktu  maupun biaya.  Adapun  daftar  radio  komunitas  yang menjadi  subyek  penelitian  adalah  sebagai berikut:
Tabel 1. Daftar Radio Komunitas
No . Rakom Frekuensi Target Pendengar Kota / Kabupaten 1 Mentari FM 107,8 Umum Kab. Banjarnegara 2 Banyumas 107,7 Umum Kab. Banyumas 45
CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1   Nomor 1,  Februari  2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian hasil pembahasan ini dibagi menjadi dua bagian  besar,  yakni  ragam  persoalan  radio komunitas dan pola manajemen radio komunitas. Persoalan dalam radio komunitas ini ditemukan dalam wawancara kepada dua puluh pengelola  radio  komunitas  yang  dilakukan peneliti.  Temuan  persoalan  radio  komunitas  ini berfungsi  untuk  mengidentifikasi  hambatan sekaligus  peluang  yang  dimiliki  oleh  radio komunitas  untuk  menyelesaikan  persoalan  itu
sendiri.  Sementara  pola  manajemen  radio komunitas yang juga ditemukan dalam wawancara  turut  diuraikan  untuk  menjelaskan bagaimana persoalan-persoalan tersebut memiliki  peluang  untuk  diselesaikan  dengan menggunakan pendekatan pengelolaan.

## Ragam Persoalan Radio Komunitas
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan, paling  tidak  ditemukan  empat  persoalan  yang dihadapi radio komunitas, yaitu 1) manajemen,
3 Ilham FM 107,8 Umum Kab. Batang 4 Rasta FM 107,7 Umum Kab. Blora 5 Merapi Merbabu 107,8 Petani Kab. Boyolali 6 Swara Pusaka 107,7 Pedagang Kab. Kendal 7 Suara Bahari 107,8 Nelayan Kab. Kendal 8 Sanggar Seni 107,4 Umum Kab. Klaten 9 Gema Swara FM 107,6 Umum Kab. Magelang 10 K FM Umum Kab. Magelang 11 PPK FM Sragi 107,7 Buruh Kota Pekalongan 12 Stara FM 107,8 Umum Kota Pekalongan 13 Sahiba FM 107,7 Umum Kota Pekalongan 14 NMI FM 107,8 Pedagang, Petani Kab. Pemalang 15 Monalisa FM 107,8 Penjahit Kab. Pemalang 16 Radioland Swara Swadaya On Land Pedagang dan pengunjung Kab. Sragen 17 Kalimas FM 107,7 Pengrajin Gentang, Petani, Kab. Sukoharjo 18 Kemeng FM 107,2 Umum Kota Pekalongan 19 JM Radio 107,7 Umum Kota Semarang 20 Gapura Pasar Klewer On Land Pedagang dan pengunjung Kota Surakarta Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018
2)  pendanaan,  3)  partisipasi  masyarakat,  dan  4) dukungan dari pihak ketiga.
Dalam bidang manajemen radio komunitas,  persoalan  pertama  yang  dihadapi adalah  penguasaan  keterampilan  dari  pengelola radio  komunitas.  Hal  ini  dapat  dipahami mengingat  hampir  semua  pengelola  radio komunitas tidaklah berasal dari pihak profesional radio  penyiaran.  Sebagian  besar  dari  mereka berasal  dari  komunitas  yang  membutuhkan informasi  untuk  pengembangan  komunitas  itu sendiri.  Contohnya  adalah  radio  komunitas Radio Rasta  Blora  yang  berlokasi  di  Jl.  Raya  Blora  Cepu Km  5,  Blora.  Nama  “Rasta”  sendiri  merupakan singkatan  dari  Swara  Tani.  Radio  Rasta  didirikan komunitas  “Rastafara”,  sebuah  komunitas  petani yang  sebelumnya  telah  tergabung  dalam kelompok  pendengar  siaran  pedesaan.  Selain  itu ada  juga  Radio  Kalimas  FM  yang  berlokasi  di Kabupaten Sukoharjo. Radio yang telah mengudara sejak 2006 ini didirikan oleh pengrajin gentan dan petani.
Persoalan kedua dalam bidang manajemen  adalah  keterbatasan  waktu  dan
pikiran  untuk  mengelola  radio  komunitas. Sebagian  besar  pengelola  radio  komunitas memiliki  pekerjaan  lain  yang  utama  dan  menyita waktu  lebih  banyak.  Misalnya Radio  Mentari  FM yang  merupakan  radio  komunitas  yang  berasal dari  impian  komite  sekolah  SD  Negeri  1  Giritirta, Kecamatan  Pejawaran,  Kabupaten  Banjarnegara. Radio  ini  berada  di  lingkungan  sekolah,  dan  oleh karenanya,  mengusung  tema-tema  pendidikan. Kendati  memiliki  tema  yang  baik  dan  pendengar yang spesifik, radio ini tentu saja baru mengudara setelah kegiatan sekolah berakhir.
Persoalan  ketiga  dalam  manajemen  yang dihadapi  oleh  pengelola  radio  komunitas  adalah perizinan.  Sebenarnya peraturan  mengenai perizinan  radio  komunitas  ini  sudah  tertera dengan  cukup  jelas  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan  Penyiaran  Lembaga  Penyiaran Komunitas.  Adapun  prosedur  yang  perlu  dilalui oleh pengelola radio komunitas untuk mendapatkan perizinan dari menteri dapat dilihat pada bagan berikut:

## KPI Melakukan Evaluasi Dengar Pendapat
dengan Pemohon
KPI Menerbitkan Rekomendasi Kelayakan
Penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Izin dengan Melampirkan Syarat Administrasi
dan Data Teknis Penyiaran Menteri Menerbitkan Keputusan Persetujuan Menteri Mengadakan Forum Rapat Bersama Pemohon Menjalani Masa Uji Coba
Penyiaran
Pemohon Mengajukan Permohonan Evaluasi
Penyelenggaraan Uji Coba Siaran
Menteri Menerbitkan Keputusan Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran
Bagan 1. Prosedur Mendapatkan Perizinan Penyelenggaraan Siaran Sumber: Diolah dari PP No. 51/2005
CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1   Nomor 1,  Februari  2019
Hal  yang menjadi  persoalan  dalam memperoleh izin  ini  tertera  pada  Pasal  2  Ayat  (2)  yang menyebutkan:
Lembaga  Penyiaran  Komunitas  didirikan dengan persetujuan tertulis:
a. paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah penduduk dewasa  atau  paling  sedikit  250 (dua  ratus  lima  puluh)  orang dewasa; atau
b. paling  sedikit  51  %  (lima  puluh
satu  perseratus)  dari  jumlah penduduk dalam wilayah jangkauan siaran di daerah dengan  sebaran  penduduk  tidak padat,  terpencil,  atau  di  wilayah perbatasan.
Persetujuan  secara  tertulis  ini  tidak mudah  untuk  didapatkan  terutama  untuk  radio komunitas yang tidak melayani masyarakat yang bermukim  di  daerah  tertentu,  misalnya Radioland Swara Swadaya di Sragen dan Gapura Pasar  Klewer  (Surakarta).  Kedua  radio  ini memiliki  dua  persamaan,  yaitu  melayani kebutuhan informasi pedagang dan pengunjung pasar  (Pasar  Bunder  Sragen  dan  Pasar  Klewer), serta  mereka  sama-sama  tidak  mengudara menggunakan  frekuensi  melainkan  melalui pengeras  suara  yang  diletakkan  di  titik-titik tertentu  di  pasar  tersebut.  Selain  itu  kendala perizinan  yang  juga  dialami  oleh  radio komunitas  berada  pada  Pasal  2  Ayat  (4)  yang berbunyi sebagai berikut:
Lembaga  Penyiaran  Komunitas yang  didirikan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  mengatasnamakan
suku,  agama,  ras,  dan  golongan tertentu/non partisan.
Persoalannya adalah ada beberapa radio komunitas  yang  memang  berdiri  berdasarkan kelompok agama tertentu. Radio-radio komunitas  tersebut  memang  membawa  misi dakwah.  Dalam  KBBI  versi  daring  dakwah diartikan  sebagai  “penyiaran  agama  dan pengembangannya  di  kalangan  masyarakat; seruan  untuk  memeluk,  mempelajari,  dan mengamalkan ajaran agama.”
Ragam  persoalan  yang  kedua  adalah persoalan  pendanaan.  Dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002 tentang  Penyiaran  Pasal  23  Ayat  (2)  disebutkan “Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan  siaran  iklan  dan/atau  siaran komersial  lainnya,  kecuali  iklan  layanan masyarakat”.  Artinya  sumber  dana  untuk kegiatan penyiaran radio komunitas hanya boleh dari  sumbangan,  hibah,  sponsor,  serta  sumber lain  yang  sah  dan  tidak  mengikat.  Sumbangan, hibah,  maupun  sponsor  juga  dilarang  berasal dari pihak asing.
Secara umum, pengelola radio komunitas  mengaku  mendapatkan  sumber pendanaan  paling  besar  dari  iklan  masyarakat yang diperoleh dari dinas-dinas/SKPD Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat. Misalnya, yang  seringkali  disebutkan  adalah  dari  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  (BKKBN)  yang  mengiklankan  program- program  kerja  mereka.  Selain  itu,  ada  juga bantuan  pendanaan  untuk  kegiatan  pelatihan- pelatihan  yang  diikuti  oleh  pengelola  radio komunitas.
Kendati demikian, ada juga radio komunitas yang
Selanjutnya disebut sebagai PP No. 51/2005 2 Selanjutnya disebut dengan UU No. 32/2002 3
48
CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1   Nomor 1,  Februari  2019
menjadikan sumbangan pemilik sebagai sumber pendanaan  yang  utama,  misalnya Gapura Pasar Klewer. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, pengelola  radio  tersebut  mengaku  banyak menggunakan dana dari pemilik langsung dalam kegiatan  operasional  dan  untuk  memberi  upah pada pekerjanya.
Sumber  dana  lain  yang  digunakan  oleh radio  ini  adalah  hasil  dari  penjualan  kupon kepada para pedagang pasar sebagai pendengar dari radio tersebut. Sistemnya adalah pengelola menawarkan  kupon-kupon  seharga  seribu rupiah  kepada  pedagang  Pasar  Klewer.  Kupon- kupon  tersebut  diisi  dengan  permintaan  lagu dan  ucapan  salam  kepada  pedagang-pedagang lain  yang  ada  di  pasar  tersebut.  Pengelola memandang  cara  ini  adalah  cara  yang  efektif, baik  untuk  mengumpulkan  dana  maupun sebagai  wadah  interaksi  antarpedagang  pasar untuk saling memberikan semangat.
Selain menjual kupon tersebut, beberapa  tahun  lalu  radio Gapura  Pasar  Klewer juga  pernah  membuka  peluang  pedagang  pasar untuk datang ke studio lantas ikut menyumbang suara  mereka  (karaoke)  dan  diperdengarkan  di seluruh penjuru pasar. Tentu saja pedagang juga membayarkan sejumlah uang untuk memperdengarkan  suara  mereka  melalui  radio tersebut.  Namun  cara  ini  sudah  dihentikan  oleh pengelola radio karena alasan teknis, yaitu tidak setiap  pedagang  pasar  memiliki  kualitas  vokal yang  nyaman  untuk  didengar  oleh  khalayak. Selain  itu  juga  pengelola  juga  tidak  dapat membatasi pilihan lagu yang hendak dinyanyikan oleh pedagang tersebut. Berdasar hasil wawancara,  peluang  karaoke  ini  dihentikan  dan pengelola  memilih  lagu-lagu  yang  hanya
bernuansa  edukasi  dan  memberikan  suntikan semangat bagi para pedagang pasar.
Ragam  persoalan  yang  ketiga  adalah keterbatasan  partisipasi  masyarakat  (sebagai khalayak pendengar radio) atas radio komunitas tersebut.  Hal  yang  dimaksud  dengan  partisipasi masyarakat ini tidaklah terbatas pada sumbangan  (pendanaan)  saja,  melainkan  juga pada  upaya  untuk  menjadikan  radio  ini  sebagai salah  satu  ruang  publik.  Ruang  publik  yang dimaksud  adalah  forum  di  mana  masyarakat mampu  memberikan  pandangan  dan  gagasan mereka  atas  permasalahan-permasalahan  yang terjadi  di  komunitas  tempat  mereka  hidup. Sebagian  besar  partisipasi  masyarakat  dalam radio  komunitas  adalah  pada  permintaan  lagu yang diputar saja.
Kendati  demikian,  ada  satu  radio komunitas yang berdasarkan interpretasi peneliti terhitung matang dan progresif dalam menjalankan  fungsinya,  yaitu Radio  Merapi Merbabu  Community .  Radio  yang  berlokasi  di Desa Samiran, Kecamatan Selo, ini didirikan oleh aktivis  petani  yang  berada  di  lereng  Gunung Merapi  dan  Gunung  Merbabu  dengan  tujuan untuk  melakukan  pendidikan  bagi  petani.  Ditilik dari  Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga (AD/ART)  yang  telah  disusun,  radio  MMC didirikan agar berperan mewujudkan masyarakat yang  berdaya  melalui  kebebasan  informasi, kebebasan  berbicara  dan  berekspresi  secara bertanggungjawab sehingga dapat mengembangkan  diri  dan  lingkungannya  serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
* Selanjutnya disebut dengan MMC.
CALATHU: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1   Nomor 1,  Februari  2019
pelajar,  misalnya,  latar  belakang  budaya  dan kondisi  sosial  di  belakang  radio  komunitas tersebut tetaplah beragam. Keberagaman itu pula yang  turut  membentuk  keberagaman  pola pengelolaan radio komunitas. Peneliti mengidentifikasi tiga pola pengelolaan, yakni:
1. Radio  komunitas  yang  memiliki  struktur pengelolaan  yang  relatif  terinci.  Struktur yang  rinci  tersebut  di  antaranya  tersedia Pendiri,  Pimpinan,  Pelaksna.  Beberapa radio komunitas bahkan telah memiliki AD/ ART  yang  menuliskan  rincian  wewenang dan  tugas  masing-masing  pengelola. Rincian  tersebut  perlu  untuk  disusun sehingga  tidak  terjadi  penugasan  ganda untuk seorang personil pengelola.
2. Radio  komunitas  yang  memiliki  struktur pengelolaan  yang  semi  terinci.  Pada  pola ini  tersedia  Pendiri,  Pimpinan,  Pelaksana tetapi  terjadi  penugasan  personil  yang rangkap  seperti  menjadi  Pendiri  sekaligus Pelaksana.
3. Radio  komunitas  yang  memiliki  struktur pengelolaan yang sederhana. Pada pola ini hanyalah  tersedia  struktur  Pendiri  dan Pelaksana.  Sama  seperti  pola  pengelolaan sebelumnya,  terjadi  rangka  pekerjaan antara Pendiri dan Pelaksana.
Ragam  pola  pengelolaan  yang  ditemukan  pada dua  puluh  radio  komunitas  ini  akan  berakibat pada  pengelolaan  kegiatan  siaran,  penggalian dana operasional, hingga pengembangan kegiatan rakom baik on air dan atau off air.

## KESIMPULAN
Radio komunitas yang tergabung dalam JRKI Jawa Tengah  merupakan  anak  kandung  dari  dinamika masyarakat  lokal  yang  ada  dalam  wilayah tertentu.  Radio  komunitas  tersebut  lahir  dengan
tujuan  mengaktualisasikan  aspirasi  mereka. Dinamika  yang  dimaksud  tersebut  tampak  dari komunitas yang melatarbelakangi kelahiran radio komunitas.  Latar  belakang  komunitas  tersebut memang  sangat  beragam,  mulai  dari  petani, pedagang pasar, warga di daerah rawan bencana, pengrajin  gerabah,  hingga  komunitas  yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Radio komunitas  dihadirkan  sebagai  bagian  dari pengelolaan ruang partisipasi masyarakat lokal.
Radio  komunitas  sebagai  produk  dari reformasi  hingga  saat  ini  masih  menghadapi berbagai  persoalan,  yaitu  persoalan  manajemen, pendanaan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari pihak ketiga. Persoalan ini muncul dari  keterbatasan-keterbatasan  teknis  yang dimiliki pengelola radio komunitas, serta regulasi- regulasi dari pemerintah yang dianggap membatasi  gerak  radio  komunitas  untuk  eksis dan berkembang.
Persoalan yang ditemukan dalam penelitian  ini  merupakan  persoalan  yang  secara umum  ditemukan  dalam  dua  puluhradio komunitas  yang  menjadi  subyek  penelitian. Padahal  setiap  radio  komunitas  di  Indonesia memiliki  latar  belakang  geografis  serta  kondisi sosial-politik-ekonomi  yang  berbeda,  termasuk tujuan  yang  spesifik,  misalkan  radio  komunitas sebagai  radio  dakwah.  Maka  data  yang ditemukan  dalam  penelitian  ini  dapatlah dianggap  sebagai  data  awal  untuk  melanjutkan penelitian  berikutnya  dengan  topik  kajian  dan subjek  penelitian  yang  lebih  spesifik.  Selain  itu, persoalan  yang  diidentifikasi  dari  hasil  penelitian ini  dapat  digunakan  sebagai  peluang  bagi kalangan  akademis  untuk  melakukan  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat.  Dengan  demikian nilai-nilai keberlanjutan dapat diterapkan dengan lebih sinergis.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Ahmad. 2014. Penataan Lembaga Penyiaran Komunitas Dalam Akvitas Penyiaran Di Indonesia dalam Jurnal Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014. Diunduh di https://jurnal.dpr.go.id/ index.php/politica/article/view/335/269 tanggal 4 Desember 2017 pukul 15.10
Darmanto, A., Masduki, & Kurniawan, P.A. Manajemen dan Produksi Radio Komunitas. Yogyakarta: Combine Resource Institution.
Imran, Hasyim Ali. 2015. Penelitian Komunikasi Pendekatan Kualitatif Berbasis Teks. Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol. 19 No. 1 Hal. 129-139
Kantor Berita Antara. 2008. Setiap Hari Terbit Lima Media Massa Baru Pasca-Reformasi. Diakses pada tautan https://www.antaranews.com/berita/93625/setiap-hari-terbit-lima-media-massa-baru- pasca-reformasi
Lubis, Mila. 2016. Radio Masih Memiliki Tempat di Hati Pendengarnya. Dikutip dari http:// www.nielsen.com/id/en/press-room/2016/RADIO-MASIH-MEMILIKITEMPAT-DI-HATI- PENDENGARNYA.html
Masduki. 2007. Radio Komunitas Belajar dari Lapangan, Jakarta: Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia
Rianto, Puji. 2008. Studi Kasus. Dalam Metodologi Riset Komunikasi: Panduan untuk Melaksanakan Penelitian Komunikasi. Hal: 80-101. Yogyakarta: Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BPPI) Wilayah IV Yogyakarta dan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer Yogyakarta.
Romli, Asep Syamsul M. 2009, Dasar-dasar Siaran Radio, Bandung: Nuansa.
Saddu, Cahyani. 2016. Hak Masyarakat dan Badan Publik atas Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 4 Edisi 1 Hal. 1-11
Wimmer, R. D. & Dominic, J. R. 2011. Mass Media Research: An Introduction (9th edition). Boston:
Wadsworth

## Regulasi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas