…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TERHADAP    PENGGUNA  APLIKASI  TIKTOK CASH DI MEDIA SOSIAL
Oleh Yusep Mulyana Universitas Pasundan Email: yusepmulyana09@gmail.com
Article History:
Received: 10-06-2023 Revised: 17-06-2023 Accepted: 13-07-2023
Abstract: The  regulation  of  users  of  the  TikTok  Cash application is regulated in laws and regulations, which are stated  in  Article  4  of  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer  Protection,  where  in  this  aspect  of  consumer protection, users of the TikTok Cash application must obtain their  rights,  some  rights  are  not  fulfilled  in  the  use  the TikTok Cash application, namely, the right of consumers to get maximum service, the right to receive correct, clear, and honest information about the conditions and guarantees of goods  and/or  services  from  a  product  offered,  the  right  of users  to  be  treated  fairly  or  served  honestly  and  not discriminatory  rights,  the  right  to  obtain  compensation, compensation and/or replacement, if the product received is not in accordance with the agreement or not as it should be. Settlement  of  consumer  disputes  in  electronic  transactions that  occur  in  Indonesia.  Dispute  resolution  over  the  use  of the  TikTok  Cash  application  can  be  resolved  through  non- litigation  (not  through  court)  with  Alternative  Dispute Resolution  efforts  in  the  form  of  Consultation  and Negotiation, but if a solution is still not found, then you can take litigation (through the courts) even though settlement through  litigation  institutions  is  considered  insufficient. efficient in terms of time, cost, and effort, but the results of problem solving will be very effective in restoring rights for losses incurred for users of the TikTok Cash application.
Keywords: Socialization, Consumer Protection, Tiktok Cash Application
PENDAHULUAN
Di  era  tekonolgi  saat  ini,  perkembangan  terjadi  pada  seluruh  aspek  kehidupan termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan. Pada awalnya perdagangan dilakukan dengan cara  konvensional,  yaitu  dengan  bertemunya  penjual  dan  pembeli  untuk  melakukan transaksi  jual  beli.  Seiring  perkembangan  teknologi,  pasar  sebagai  tempat  bertemunya permintaan  dan  penawaran  mengalami  perubahan.  Pembeli  dan  penjual  tidak  lagi  harus bertatap muka untuk melakukan transaksi.
Munculnya  internet  sebagai  media  baru,  mendorong  perubahan  ini  menjadi  lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi pertimbangan banyak

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi 1 . Dengan munculnya media internet,  bentuk  jarak  dan  waktu  tidak  lagi  menjadi  hambatan  setiap  orang  untuk melakukan  transaksi.  Selain  untuk  berkomunikasi,  internet  di  luar  dugaan  sebelumnya telah  berkembang  menjadi  media  untuk  berbisnis.  Transaksi  jual  beli  yang  dilakukan melalui media internet pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli pada umumnya 2 . Perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis virtual, seperti virtual store dan virtual company , pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media  internet  dan  tidak  lagi  mengandalkan  bisnis  perusahaan  konvensional  yang  nyata. Dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang  atau  jasa  yang  dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha,  maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaanya. Sebab dalam  rangka  mengejar  produktifitas  dan  efisiensi  tersebut,  pada  akhirnya  baik  secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang menanggung dampaknya 3 . Kemudahan  yang  ditawarkan  internet,  adalah  suatu  hal  yang  wajar  ketika  transaksi jual  beli  konvensional  mulai  ditinggalkan.  Saat  ini  transaksi  melalui  media  internet  lebih dipilih  karena  kemudahan  yang  ditawarkan.  Transaksi  perdagangan  melalui  sistem elektronik, khususnya internet, menjanjikan sejumlah keuntungan, namun pada saat yang sama  juga  berpotensi  terhadap  sejumlah  kerugian 4 .  Perkembangan  teknologi  internet  ini menimbulkan  permasalahan  baru  dibidang  hukum,  khususnya  hukum  perlindungan konsumen. Dalam lingkup Dalam lingkup pembicaraan hukum dan teknologi, perlindungan konsumen  menjadi  hal  yang  sangat  efektivitas  perkembangan  dan  penerapan  teknologi tersebut di tengah masyarakat 5 .
Sebaliknya  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  sekarang  berlaku  di Indonesia  masih  berbasis  pada  sesuatu  yang  sifatnya  fisik  belum  kepada  virtual/maya. Transaksi  perdangan  melalui  media  elektronik  atau  lazim  disebut Electronic  Commerce menyisakan berbagai permasalahan yang belum ada pengaturannya. Electronic Commerce terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis, dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahnya masing-masing.
Dampak  negatif  dari  ecommerce  itu  sendiri  cenderung  merugikan  konsumen. Diantaranya  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  produk  yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan produk  yang  ditawarkan,  kesalahan  dalam  pembayaran,  ketidaktepatan  waktu menyerahkan  barang  atau  pengiriman  barang  dan  hal – hal  lain  yang  tidak sesuai  dengan kesepakatan  sebelumnya.  Disamping  itu,  bagi  produsen,  banyaknya  jumlah  orang  yang dapat  mengakses  internet  mengakibatkan  produsen  kesulitan  untuk  mendeteksi  apakah pembeli yang hendak memesan produknya adalah pembeli yang sesungguhnya atau bukan.
Di  dalam  jual  beli  melalui  internet,  seringkali  terjadi  kecurangan.  Kecurangan- kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang
1 Imam,Sjaputra, Problematika Hukum Internet Indonesia , Prenhallindo, Jakarta, 2015, hlm. 92
2 Ibid , hlm 92
3 Sri Redjeki Hartono, Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 33.
4 Edmon, Makarim, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 342
5 Ibid , hlm. 342
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
dibeli,  harga  barang,  dan  pembayaran  oleh  konsumen.  Kecurangan  yang  menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif. 6 Era digitalisasi seperti saat ini terjadi perkembangan teknologi yang sangat maju yang ditandai  dengan  hadirnya  media online atau  orang  lebih  akrab  lagi  menyebutnya  dengan istilah  internet.    Beberapa  waktu  lalu,  pengguna  aplikasi  media  sosial  Tiktok  dihebohkan dengan kemunculan  Tiktok Cash . Tiktok Cash adalah sebuah situs web yang menawarkan sejumlah  uang  hanya  dengan  menonton  video  di  media  sosial  Tiktok  kemudian memberikan like .  Tawaran memperoleh cuan dengan gampang ini membuat banyak orang tertipu.  Pasalnya  untuk  mengikuti  program  di  Tiktok Cash setiap  calon  member  harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu.
Syarat pendaftaran adalah mentransfer sejumlah uang agar orang-orang yang tertarik bisa menjadi member. Nahasnya, semakin tinggi uang yang ditransfer maka semakin tinggi pula level keanggotaan dan semakin banyak tugas yang diberikan sehingga keuntungan bisa berlipat ganda. Namun demikian, aplikasi Tiktok Cash lenyap tanpa jejak sebelum pengguna mendapatkan  upah  seperti  yang  telah  dicantumkan  aplikasi.  Aplikasi  diketahui  tidak  lagi bisa  diakses.  Namun,  dalam  laman  yang  sama,  member  sering  mendapati  pengumuman bahwa aplikasi bisa direset dengan mentransfer sejumlah uang. Pengakuan orang-orang di media sosial, mereka tertipu karena uang yang ditransfer tidak pernah kembali dan aplikasi tetap tidak bisa digunakan. 7
Tiktok Cash adalah situs money game yang  menawarkan  investasi bodong. Apalagi sistem  permainan  ini  adalah member  yang  boleh mengajak rekannya  seperti  bisnis  multi level marketing (MLM). Manajemen Tiktok sendiri telah membuat pernyataan resmi bahwa situs  ini  tidak  berafiliasi  dengan  Tiktok.  Pihak  Tiktok  juga  menyatakan  namanya ditungganggi oleh pengelola aplikasi Tiktok Cash , sehingga konsumen ada yang dirugikan, secara hukum perlu dilindungi.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalahnya adalah:
1. Bagaimana regulasi pengguna aplikasi Tiktok Cash dihubungkan dengan perlindungan konsumen?
2. Bagaimana  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  pengguna aplikasi Tiktok Cash ?

## LANDASAN TEORI

## 1. Definisi Perlindungan Konsumen
Berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan  konsumen,  yai tu  “hukum  konsumen”  dan  “hukum  perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering  terdengar.  Namun,  belum  jelas  benar  apa  saja  yang  masuk  ke  dalam  materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu id entik. 8
6 Abdul Halim Barkatullah , Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 4
7 https://www.suara.com/bisnis/2022/04/18/152259/apa-itu-tiktok-cash-hati-hati-terjebak-investasi- bodong?page=2/diakses 16 Agustus 2022
8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, 2018, hlm 9.

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus  tujuan  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  (pengayoman)  kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua  bidang  hukum  yang  sulit  dipisahkan  dan  ditarik  batasnya.  Pengertian  perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum  perlindungan  konsumen  adalah  bagian  dari  hukum  konsumen.  Hukum  konsumen adalah keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mnengatur  hubungan  dan  masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.
Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. 9
Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun  tidak  selalu  tepat,  bagi  mereka  masing-masing  lebih  mampu  mempertahankan dan  menegakkan  hak-hak  mereka  yang  sah.  Hukum  perlindungan  konsumen  dibutuhkan apabila  kondisi  pihak-pihak  yang  mengadakan  hubungan  hukum  atau  bermasalah  dalam masyarakat  itu  tidak  seimbang.  Pada  dasarnya  baik  hukum  konsumen  maupun  hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. 10
Hukum  perlindungan  konsumen  atau  hukum  konsumen  dapat  diartikan  sebagai keseluruhan  peraturan  hukum  yang  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban konsumen  dan  produsen  yang  timbul  dalam  usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Kata  keseluruhan  dimaksudkan  untuk  menggambarkan  bahwa  di  dalamnya  termasuk seluruh  pembedaan  hukum  menurut  jenisnya.  Jadi  termasuk  di  dalamnya  baik  aturan hukum  perdata,  pidana,  admininstrasi  negara  maupun  hukum  internasional.  Sedangkan cakupannya  adalah  hak  dan  kewajiban  serta  cara-cara  pemenuhannya  dalam  usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk mendapatkan kebutuhannya  dari  produsen,  meliputi:  informasi,  memilih,  harga  sampai  pada  akibat- akibat  yang  timbul  karena  pengguna  kebutuhan  itu,  misalnya  untuk  mendapatkan pengganti kerugian.
Bagi  produsen  meliputi  kewajiban  yang  berkaitan  dengan  produksi,  penyimpanan, peredaran  dan  perdagangan  produk,  serta  akibat  dari  pemakaian  produk  itu.  Dengan demikian  jika  perlindungan  konsumen  diartikan  sebagai  segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  pemenuhan  hak-hak  konsumen  sebagai  wujud  perlindungan  kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen tiada lain adalah hukum yang mengatur upaya-upaya  untuk  menjamin  terwujudnya  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan konsumen.  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  memberi  pengertian perlindungan  konsumen  sebagai  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 11
9 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm 12.
10 Ibid, hlm. 12
11 Ibid , hlm. 13
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## 2. Asas-asas Perlindungan Konsumen
Setiap  Undang-Undang  yang  dibuat  pembentuk  Undang-Undang,  biasanya  dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Asas- asas  hukum  merupakan  fondasi  suatu  Undang-Undang  dan  peraturan  pelaksananya. 12 Sudikno  Mertokusomo  memberikan  ulasan  asas  hukum  sebagai  berikut:  “ Bahwa  asas hukum bukan merupakan hukum kongrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umumdalam peraturan kongkrit tersebut. 13
Sejalan  dengan  pendapat  Sudikno  tersebut,  Satjipto  Rahardjo  berpendapat  bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa  mengetahui  asas-asas  hukum  yang  ada  didalamnya,  asas-asas  hukum  memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. 14
Di  dalam  usaha  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen,  terdapat beberapa  asas  yang  terkandung  di  dalamnya.  Perlindungan  konsumen  dilakukan  sebagai bentuk  usaha  bersama  antara  masyarakat  (konsumen),  pelaku  usaha  dan  Pemerintah sebagai  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan Konsumen, hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 2 UUPK.
Kelima asas tersebut adalah:
a. Asas manfaat
Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara  keseluruhan.  Asas  ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan  untuk  menempatkan  salah  satu  pihak  diatas  pihak  yang  lain  atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, pelaku usaha (produsen)  dan  konsumen,  apa  yang  menjadi  haknya.  Dengan  demikian  diharapkan bahwa  pengaturan  dan  penegakan  hukum  perlindungan  konsumen  bermanfaat  bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.
b. Asas keadilan
Asas  keadilan  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  secara maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  daan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
Asas  ini  menghendaki  bahwa  pengaturan  dan  penegakan  hukum  perlindungan konsumen  ini,  konsumen  dan  pelaku  usaha  (produsen)  dapat  berlaku  adil  melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
c. Asas keseimbangan
Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil  ataupun
12 Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm 3.
13 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar , Jakarta, 2016, hlm 5-6.
14 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 87

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
spiritual.  Asas  ini  menghendaki  agar  konsumen,  pelaku  usaha  (produsen),  dan pemerintah  memperoleh  manfaat  yang  seimbang  dari  pengaturan  dan  penegakan hukum  perlindungan  konsumen.  Kepentingan  antara  konsumen,  pelaku  usaha (produsen)  dan  pemerintah  diatur  dan  harus  diwujudkan  secara  seimbang  sesuai dengan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Tidak  ada  salah  satu  pihak  yang  mendapat  perlindungan  atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan kepada  konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau jasa  yang  dikonsumsi  atau  digunakan.  Asas  ini  menghendaki  adanya  jaminan  hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa  dan  harta  bendanya.  Karena  itu  Undang-Undang  ini  membebankan  sejumlah kewajiban  yang  harus dipenuhi  dan  menetapkan  sejumlah  larang  yang  harus dipatuhi oleh produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.
e. Asas kepastian hukum
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,  serta  negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-Undang ini mengharapkan bahwa aturan- aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam Undang-Undang ini harus diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  masing-masing  pihak  memperoleh keadilan.  Oleh  karena  itu,  negara  bertugas  dan  menjamin  terlaksananya  Undang- Undang ini sesuai dengan bunyinya. Memperhatikan substansi Pasal 2 UUPK demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional  yaitu  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  yang  berlandasakan  pada falsafah  Negara  Republik  Indonesia.  Keseimbangan  perlindungan  antara  pelaku  usaha dan konsumen menampakkan fungsi hukum yang menurut roscoe pound sebagai sarana pengendalian  hidup  bermasyarakat  dengan  menyeimbangkan  kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai sarana kontrol sosial. 15 Keseimbangan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku  usaha  dan  konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.

## 3. Tujuan Perlindungan Konsumen
Tujuan perlindungan konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
15 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 28
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen.
g. Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni:
a)  Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c)  Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d)  Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
4. E-Commerce
E-commerce berasal  dari  bahasa  inggris  merupakan  dua  penggabungan  kata,  yaitu Electronic berarti eleketronik dan Commerce berarti perdagangan. Jadi, E-Commerce adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. Definisi lainnya menurut beberapa pakar di bidang Teknologi Informasi dan Marketing, pengertian E-commerce sebagai berikut: 16
1. Menurut  Loudon  dalam  buku E-commerce ,  Teori  dan  Implementasi  yang  disusun  oleh Adi  Sulistyo  Nugroho,  pengertian E-commerce adalah  suatu  proses  yang  dilakukan konsumen  dalam  membeli  dan  menjual  berbagai  produk  secara  elektronik  dari perusahaan  ke  perusahaan  lain  dengan  menggunakan  komputer  sebagai  perantara transaksi bisnis yang dilakukan.
2. Menurut David Baum, E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses  bisnis  yang  menghubungkan  perusahaan,  konsumen  dan  komunitas  tertentu melalui  transaksi  elektronik  dan  perdagangan  barang,  pelayanan  dan  informasi  yang dilakukan secara elektronik.
3. Menurut Roger Clarke, E-commerce adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantunya.
Pengertian  lain  dari E-commerce adalah  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  melalui media internet tanpa harus tatap muka antara penjual dan pembeli. 17 Menurut Turban, E- commerce adalah  suatu  proses  membeli,  menjual,  transfer  atau  pertukaran  produk, pelayanan dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Sedangkan menurut Kotler, E-commerce adalah pembelian dan proses penjualan yang didukung oleh elektronik, terutama internet. 18
16 Adi Sulistyo Nugroho, E-Commerce Teori dan Implementasi , Ekuilibria, Yogyakarta, 2016, hlm.5-7.
17 Sheila Fitria Nurjanah, Rini Rahayu Kurniati dan Daris Zunaida, “Pengaruh E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Pada Belanja Online Shopee”, Vol.08, No.03, Agustus, 2019, hlm.156.
18 Ahmad Saputra dan Corinna Wongsosudono, “ Analisis Pengaruh Penerapan E-Commerce dan Kualitas

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)

## 5.   Aplikasi Tiktok Cash
TikTok Cash adalah  situs  yang  dicurigai  menawarkan  investasi  bodong.  Para penggunanya cukup mem- follow akun, like, dan nonton video TikTok. Kemudian hasil tugas di-screenshot  untuk  meraih  keuntungan  berupa  saldo  yang  dicairkan  ke  rekening  bank pengguna. 19
Tiktok merupakan aplikasi yang memberikan efek spesial, unik dan menarik yang bisa digunakan  oleh  para  pengguna  aplikasi  ini  dengan  mudah  untuk  membuat  vidio  pendek yang keren dan bisa menarik perhatian banyak orang yang menontonnya. Aplikasi Tiktok adalah  sebuah  jejaring  sosial  dan platform  video musik  tiongkok  yang  diluncurkan  pada september  2016.  Aplikasi  ini  adalah  aplikasi  pembuatan  video  pendek  dengan  didukung musik,  yang  sangat  digemari  oleh  orang  banyak  termasuk  orang  dewasa  dan  anak-anak dibawah umur.
Aplikasi  tiktok  ini  merupakan  aplikasi  yang  juga  bisa  melihat  video-video  pendek dengan berbagai ekspresi masing-masing pembuatnya. Dan pengguna aplikasi ini bisa juga meniru  dari  video  pengguna  lainnya,  seperti  pembuatan  video  dengan  musik  goyang  dua jari yang banyak juga dibuat oleh setiap orang.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan dan fakta-fakta  yang  terjadi  didasarkan  pada  norma-norma  hukum  positif  yaitu  perundang- undang yang terkait dengan penelitian ini.
Metode  Pendekatan  dengan  yuridis  normatif  yakni  mempergunakan  norma-norma hukum  positif  yang  berkaitan  dengan  Sosialisasi  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Cash Di Media Sosial.
Analisis  data  dilakukan  dengan  kualitatif  artinya  tanpa  mempergunakan  angka-angka dan rumus statistik

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan konsumen atas penggunaan aplikasi TikTok Cash dapat diberikan oleh Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen,  adanya  Satgas Waspada  Investasi  juga  dapat  memberikan  pencegahan  terjadinya  kerugian  terhadap konsumen yang hendak berinvestasi.
Hubungan  hukum  antara  pengguna  aplikasi  sebagai  konsumen  dengan  penyedia aplikasi  sebagai  pelaku  usaha  dalam  penggunaan  TikTok Cash ,  adalah  Hubungan  hukum ( rechtbetrekkingen) antara dua subyek hukum atau lebih menciptakan hak dan kewajiban. Hubungan  hukum  yang  tercipta  atas  penggunaan  aplikasi  TikTok Cash termasuk  dalam beberapa  golongan  hubungan  hukum  yaitu  hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan menggunakan  syarat-syarat  baku,  hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan  menggunakan kontrak  elektronik,  dan  hubungan  hukum  secara  sukarela  yang  menimbulkan  hak  dan kewajiban.
Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen”, Jurnal Manajemen Binis STIE IBBI, Vol.27, No.0, Januari, 2017, hlm.55.
19 https://www.google.com/search?q=pengertian+tiktok+cash&client/diakses 16 Agustus 2022
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Perlindungan  konsumen  pengguna  aplikasi  TikTok Cash diatur  dalam  peraturan peundang-undangan, yang tercantum pada Pasal 4 Undang Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada aspek perlindungan konsumen ini pengguna aplikasi  TikTok Cash harus  mendapatkan  hak  nya,  beberapa  hak  yang  tidak  terpenuhi dalam penggunaan aplikasi TikTok Cash yaitu, hak konsumen untuk mendapatkan layanan secara  maksimal,  Hak  atas  menerima  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/  atau  jasa  dari  sebuah  produk  yang  ditawarkan,  Hak pengguna untuk diperlakukan adil atau dilayani secara jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/  atau  penggantian,  apabila  produk  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Pelanggaran  tersebut  berawal  dari  aplikasi  atau  situs  TikTok Cash tersebut  tidak terdaftar  untuk  menyelenggarakan  kegiatan  usahanya,  seharusnya  Investasi  yang menggunakan  platfom  digital  ini  dalam  beroprasiaannya  harus  terdaftar  dalam Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”) . Dampak  dari  diblokirnya  TikTok Cash pengguna  aplikasi  tidak  dapat  mengakses kembali  aplikasi  tersebut  dan  dana  yang  telah  di  Top  Up  masih  tertahan  dan  tidak  bisa dicairkan, Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen telah menjamin  kepastian  hukum,  maka  tidak  terpenuhinya  Hak  pengguna  aplikasi  yang  mana pada Pasal 4 Ayat 3 menyebutkan, hak atas informasi yang benar , jelas , dan jujur mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa,  ketidak  jujuran  penyedia  aplikasi  mengenai komisi yang diperoleh telah melanggar pasal tersebut, penyedia aplikasi mengklaim bahwa komisi  yang  diperoleh  merupakan  bersumber  dari  sponshor  ekonomi  selebriti  internet, kenyataanya  komisi  tersebut  berasal  dari  perputaran  uang  pendaftaran  anggota,  hal  ini ditengarai  sebagai  money  game  yang  menerapkan  skema  piramida  atau  ponzi  yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang larangan  menggunakan  skema  piramida,  jerat  hukum  terhadap  pelaku  yang  menerapkan skema ponzi atau money game sendiri di Indonesia masih belum di atur dan menyebutkan secara  khusus,  tetapi  peraturan  tersebut  dapat  diberlakukan  untuk  pelaku  yang menerapkan skema ponzi atau money game dalam bisnisnya.
Pada Pasal 1313 KUHPerdata, menyebutkan setiap perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri dengan seorang atau lebih. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak  dan  kewajiban  yang  sama  pada  masing-masing  pihak.  dalam  penggunaan  aplikasi TikTok Cash terdapat  wanprestasi  yang  terjadi  karena  tidak  terpenuhinya  janji  yang diberikan oleh penyedia aplikasi mengenai komisi yang diberikan.
Kegiatan money game skema ponzi atau investasi bodong lainnya sering kali tidak memiliki  izin,  sehingga  dapat  dijerat  dengan  hukum  bagi  setiap  pihak  yang  melakukan kegiatan  pasar  modal  tanpa  izin  OJK  berdasarkan  Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU 8/1995”).
Upaya  yang  dilakukan  oleh  konsumen  untuk  menyelesaikan  permasalahan penyelsaian  permasalahan  sengketa  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersifat Internasional  dan  yang  bersifat  Nasional  (berada  di  Indonesia)  yang  dapat  ditempuh konsumen atau pengguna suatu barang / jasa apabila mengalami kerugiaan .

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  yang  bersifat Internasional,  masalah  yang  muncul  dalam hal  terjadi  sengketa  pada transaksi  elektronik yang  bersifat  Internasional  adalah  menentukan  peradilan  mana  yang  dapat  digunakan untuk menyelesaikan sengketa.
Dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  pengaturan  mengenai transaksi  elektronik  yang  bersifat  Internasional  terdapat  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  UU  ITE menyebutkan bahwa, para pihak berwenang untuk menentukan hukum mana yang berlaku apabila  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari  ( choice  of  law) .  Selain  para  pihak  dapat menentukan hukum yang berlaku, para pihak juga dapat secara langsung menunjuk forum pengadilan, arbitrase, dan  lembaga  penyelesaian  sengketa  lainnya  yang  berwenang  untuk menyelesaikan  sengketa  diantara  mereka  (Pasal  18  ayat  4).  Sebaiknya  menggunakan mekanisme  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR).  Alasannya  adalah  bahwa  dengan menggunakan  ADR  maka  para  pihak  tidak  perlu  dipusingkan  dengan  perbedaan  sistem hukum, budaya, dan bahasa.
Penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam  transaksi  elektronik  yang  terjadi  di Indonesia. Penyelesaian sengketa atas penggunaan aplikasi TikTok Cash , dapat diselesaikan melalui  jalur  nonlitigasi  (tidak  melalui  pengadilan)  dengan  upaya  Alternatif  Penyelsaian Sengketa  berupa  Konsultasi,  dan  Negosiasi  namun  apabila  masih  belum  ditemukan  solusi maka  dapat  menempuh  jalur  litigasi  (melalui  pengadilan)  meski  penyelesaian  melalui lembaga litigasi dianggap kurang efisien baik waktu, biaya, maupun tenaga tetapi hasil dari penyelsaian  permasalahan  akan  sangat  efektif  untuk  mengembalikan  hak  atas  kerugian yang terjadi bagi pengguna aplikasi TikTok Cash .

## KESIMPULAN
1.  Regulasi  pengguna  aplikasi  Tiktok Cash adalah  diatur  dalam  peraturan  peundang- undangan, yang tercantum pada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  dimana  pada  aspek  perlindungan  konsumen  ini  pengguna aplikasi  TikTok Cash harus  mendapatkan  hak  nya,  beberapa  hak  yang  tidak  terpenuhi dalam  penggunaan  aplikasi  TikTok Cash yaitu,  hak  konsumen  untuk  mendapatkan layanan  secara  maksimal,  Hak  atas  menerima  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/  atau  jasa  dari  sebuah  produk  yang ditawarkan,
Hak pengguna  untuk  diperlakukan  adil  atau  dilayani  secara  jujur  serta  tidak  diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian,  apabila  produk  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
2.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam transaksi  elektronik  yang  terjadi  di  Indonesia. Penyelesaian sengketa atas penggunaan aplikasi TikTok Cash , dapat diselesaikan melalui jalur  nonlitigasi  (tidak  melalui  pengadilan)  dengan  upaya  Alternatif  Penyelsaian Sengketa berupa Konsultasi, dan Negosiasi namun apabila masih belum ditemukan solusi maka  dapat  menempuh  jalur  litigasi  (melalui  pengadilan)  meski  penyelesaian  melalui lembaga  litigasi  dianggap  kurang  efisien  baik waktu,  biaya,  maupun tenaga  tetapi  hasil dari  penyelsaian  permasalahan  akan  sangat  efektif  untuk  mengembalikan  hak  atas kerugian yang terjadi bagi pengguna aplikasi TikTok Cash .
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## Saran
1. Lembaga  yang  menjadi  regulator  serta  pengawasnya  pun  juga  sudah secara  maksimal menjalankan tugas atau perannya, tetapi selalu ada modus yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab . salah
satunya  pada  masalah  TikTok Cash dalam  bisnisnya  menggunakan  skema  ponzi  atau money game dimana termasuk transaksi elektronik yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Khusus  kepada  Satgas  Waspada  Investasi  seharusnya  juga  memberikan  solusi  yang lebih  konkrit  bagi  masyarakat  yang  telah  dirugikan,  bukan  hanya  sekedar  melaukan rekomendasi  pemblokiran  saja,  karena  menurut  penulis  hal  tersebut  tidak  dapat mengembalikan  kerugiaan  masyarakat  yang  pernah  melakukan  transaksi  dalam penggunaan TikTok Cash maupun Aplikasi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ahmad  Saputra  dan  Corinna  Wongso sudono,  “ Analisis  Pengaruh  Penerapan  E- Commerce dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen”, Jurnal Manajemen Binis STIE IBBI, Vol.27, No.0, Januari, 2017
[2] Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Raja Grafindo, Jakarta, 2016
[3] Abdul  Halim  Barkatullah ,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Transaksi  E- commerce Lintas Negara di Indonesia , FH UII Press, Yogyakarta, 2019
[4] Adhi Prasetio, Konsep Dasar E-Commerce , Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021
[5] Adi  Sulistyo  Nugroho, E-Commerce  Teori  dan  Implementasi ,  Ekuilibria,  Yogyakarta, 2016
[6] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
[7] Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar , Diadit Media, Jakarta, 2014
[8] Celina Tri Sri Siwi Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, 2009
[9] Daud Silalahi, Metode Penelitian Hukum , Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015
[10] Edmon,  Makarim,  Pengantar  Hukum  Telematika  Suatu  Kompilasi  Kajian,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
[11] Endang  Saefullah  Wiradipraja, Penuntun  Praktis  Metode  Penelitian  dan  Penulisan Karya Ilmiah Hukum , Bandung, 2015
[12] file:///C:/Users/serve/Desktop/DOWNLOAD/BAB%202-1.pdf/diakses  15  Agustus 2022
[13] Gemala Dewi, dkk. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, cet. 2, Kencana, Jakarta, 2015
[14] Hans Kelsen, General Theory of Law and State (1973), Dalam : Soemardi (alih bahasa), Teori Hukum Murni, cet. 1 Rimdi Press, Jakarta, 1995
[15] https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia- sosial-media/diakses 16 Agustus 2022
[16] https://www.google.com/search?q=pengertian+tiktok+ Cash &client/diakses 16
Agustus 2022
[17] https://www.suara.com/bisnis/2022/04/18/152259/apa-itu-tiktok- Cash -hati-hati-

## Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.3, No.2, Juli 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
terjebak-investasi-bodong?page=2/diakses 16 Agustus 2022
[18] Imam,Sjaputra, Problematika Hukum Internet Indonesia , Prenhallindo, Jakarta, 2015
[19] Kozinets,  Robert  V.,  et  al, "Networked  narratives:  Understanding  word-of-mouth marketing in online communities," Journal of marketing 74.2, 2010
[20] Laudon, K., Traver, C. E-Commerce: Business, Technologi, Society Prentice Hall Higher Education, 2019.
[21] M.  Ali  Mansyur, Penegakan  Hukum  Tentang  Tanggung  Gugat  Produsen  Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2017
[22] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
[23] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, 2018.
[24] Sheila  Fitria  Nurjanah,  Rini  Rahayu  Kurniati  dan  Daris  Zunaida, “Pengaruh  E - Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Pada Belanja Online Shopee”, Vol.08, No.03, Agustus, 2019
[25] Sri  Redjeki  Hartono, Aspek-Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Pada  Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2016
[26] Sri handayani, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1, 2012)
[27] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar , Jakarta, 2016
[28] Yayasan Lembaga Perlindungan Konsuemn, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan  Pemikiran  tentang  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Yayasan Lembaga perlindungan Konsumen, Jakarta, 2014.