## STUDI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANAPOSITIF TENTANG SANKSI  PIDANA BAGI PELAKU  PEMBANTU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Oleh: Mukhsin Nyak Umar & Zara Zias

## Abstrak
Dalam  penetapan  sanksi  hukuman  terhadap  sekelompok  orang  yang  telah  melakukan pembunuhan terhadap satu orang saja, disyaratkan agar semua yang dilakukan oleh pelaku itu bisa mengakibatkan seseorang terbunuh. Tetapi dalam menentukan sanksi hukuman bagi salah  satu  pelaku  pembunuhan  yaitu  pelaku  pembantu  sangatlah  sulit  apabila  tidak  melihat dari bentuk-bentuk  pembantuan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  pembantu.Penelitian  ini bertujuan  untuk  mencari  jawaban  dari  permasalahan  bagaimana  pertanggungjawan  dan sanksi  pidana  bagi  pelaku  pembantu  tindak  pidana  pembunuhan  serta  aspek  positif  dan negatif  dari  pertanggungjawaban  pidananya.  Untuk  memperoleh  jawaban  tersebut  peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif  analisis  komparatif.  Berdasarkan  metode  pengumpulan  data  ini,  maka  penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Menurut hukum pidana Islam adalah turut serta secara tidak langsung (al-isytaraku bittasabbubi) merupakansuatuperbuatanyangmelawan  hukum  dan  harus  dipertanggungjawabkan  demi kemaslahatan manusia. Sanksi hukum terhadap pelaku pembantu tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana Islam adalah hukuman ta’zir hal ini berdasarkan pendapat ulama Al - Hadawiyah, ulama Hanafiyah, dan ulama Syafi‘iyah. Sedangkan Menurut Imam Malik, setiap orang  yang  hadir dianggap  membantu,  meskipun  tidak  langsung  dan  diancam  dengan hukuman  qishash.  Sedangkan  orang  yang  tidak  hadir  meskipun  ia  membantu  terjadinya pembunuhan  ia  hanya  dikenai  sanksi  ta’zir.  Menurut  hukum  positif    pembantu (medeplichtige)  ialah  barangsiapa  yang  dengan  sengaja  memberikan  bantuan  pada  saat kejahatan  diwujudkan  oleh  pembuat  baik  berupa  kesempatan  daya  upaya  (sarana)  atau keterangan  kepada  pembuat  untuk  mewujudkan  kejahatan  pembunuhan.Sedangkan  sanksi hukum menurut hukum pidana positif bagi pelaku pembantuan pembunuhan dapat dikenakan hukuman penjara yang dikurangi sepertiga dari pidana pokok maksimum. Dalam menentukan pidana  bagi  pelaku  pembantu,  yang  diperhitungkan  hanya  perbuatan  yang  sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

## Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Pembantu Tindak Pidana

## A. Pendahuluan
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana  Islam sering disebut dengan istilah al- mas’uliyah al -jinaiyyah yaitu pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau
tidak  ada  perbuatan)  yang  dikerjakannya  dengan  kemauan  sendiri,  di  mana  ia  mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu. 2
Orang  yang  mengetahui  hukum  Islam  walau  hanya  sedikit pasti  akan  mengatakan, bahwa seluruh dasar modern yang baru dikenal oleh hukum konvensional pada abad ke-19 ini telah dikenal oleh hukum Islam semenjak kemunculannya.
Dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana,  hukum  pidana  Islam  hanya  membebankan hukuman  pada  manusia  yang  masih  hidup  dan  mukallaf.  Karenaitu,  apabila  seseorang  telah meninggal  dunia,  ia  tidak  dibebani  hukum  dan  tidak  dianggap  sebagai  objek pertanggungjawaban pidana.
Nash  hukum  yang  mengharamkan  atau  mewajibkan  sesuatu  perkara  atau  perbuatan, menurut  hukum  pidana  Islam  ditetapkan  oleh  allah  SWT  dan  disampaikan  kepada  manusia melalui  Rasul-Nya.  Nash-nash  hukum  itu  ada  dalam  bentuk  yang  jelas  dan  langsung (eksplisit)  atau  secara  tidak  langsung  (implisit)  terkandung  dalam  prinsip-prinsip  umum. Apabila  kedua  kaidah  ini  dipakai  dalam  Undang-undang  jinayah  Islam,  ini  berarti  setiap perbuatan  dianggap  sebagai  kesalahan  selagi  tidak  ada  nash  hukum  yang  melarangnya.  Bila ada,  barulah  perbuatan  itu  dianggap  sebagai  kesalahan  dan  pelakunya  boleh  dihukum. 3 Sebagaimana Al- Qur’an surah Al - Isra’ ayat 15:
                                                                                                                                                     _____________
2 Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 154.
3 Alwi Abdul Rahman, Jenayah Kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 35.
Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya  dia  tersesat  bagi  (kerugian)  dirinya  sendiri.  dan  seorang  yang berdosa  tidak  dapat memikul  dosa  orang  lain,  dan  kami  tidak  akan  meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.” ﴾ Qs. Al- Isra’: 15 ﴿
Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam ditegakkan atas tiga dasar yaitu;
1. Melakukan perbuatan yang dilarang
Melakukan  perbuatan  yang benar-benar  dilarang  oleh  nash,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawabannya jika tidak ada larangan nash, baik Al- qur’an maupun Al -hadist. Sebagaimana kaidah fiqh:
ﻻ ﻼﺑ ﺔﺒﻘﻋﻻو ﺔﻤﻤﯾ ﺮﺟ .ﺺﻨﻟا 4
Artinya : “Tidak ada kejahatan dan pertanggungjawaban jika tidak ada larangan nash” .

## 2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
Salah  satu  aturan  pokok  dalam  hukum  pidana  Islam  adalah  mengetahui  bahwa perbuatan  yang  dilakukannya  adalah  hal  yang  dilarang. 5 Setelah mengetahui  bahwa  yang dilakukannya  merupakan  hal  yang  dilarang,  maka  perbuatan  tersebut  tetap  dikerjakan  atas kemauan sendiri atau adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.
3. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut
Dalam pertanggungjawaban  pidana  disyaratkan,  bahwa  pelaku  benar-benar mengetahui  akibat  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukan  dan  siap  menanggung  segala akibatnya.  Kesempurnaan  berfikir  telah  mendorong  manusia  mengetahui  akan  akibat  yang
_____________
4 Abdul Qadir Al Audah, At- Tasyri’ Al Jinaiy Al Islami Juz 1, (Beirut: Dar Al Fikr Almaktab, 1992), hlm. 467.
5 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy-Syaamil, 2000), hlm. 171.
ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh sebab itu, pembebanan hukuman telah dapat dibebankan atas pelaku tindak pidana.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  yang  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana dalam  hukum  pidana  Islam  hanya  mereka  yang  menerima taklif atau  pembebanan  saja, mereka itulah yang disebut dalam terminologi fiqh sebagai mukallaf. 6
Apabila terdapat ketiga hal tersebut di atas, maka terdapat pula pertanggung jawaban pidana.Dengan demikian ketiga hal tersebut merupakan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana  dalam  hukum  pidana  Islam.Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dibebankan  kepada orang  yang  berakal  pikiran,  dewasa,  dan  berkemauan  sendiri.Kalau  salah  satu  dari  ketiga unsur  pertanggung  jawaban  tidak  terpenuhi,  maka  tidak  ada  pertanggungjawaban  pidana atasnya.Karena  orang  yang  tidak  berakal  pikiran  bukanlah  orang  yang  mengetahui  dan bukanlah  orang  yang  mempunyai  pilihan.Demikian  pula  orang  yang  belum  mempunyai kedewasaan  tidak  dapat  dikatakan,  bahwa  pengetahuan  dan  pilihannya  menjadi sempurna.Oleh  karena  itu,  tidak  ada  pertanggungjawaban  terhadap  anak-anak,  orang  gila, orang dungu.
Selain itu dalam dalam menentukan pertanggungjawaban bagi pelaku turut serta secara tidak langsung yaitu dengan pembuktian.Alat bukti ini berupa:
a. Shahadah, dalam kasus pidana selain zina, syarat minimal adalah 2 orang saksi lelaki yang adil.
b. Sumpah, terdakwa di sumpah terlebih dahulu untuk mengakui perbuatannya.
_____________
6 Ibid., hlm. 112.
c. Pengakuan, syarat  dalam  pengakuan  bagi  kasus pidana  yang  akan  berakibatkan qishash atau diyat adalah  harus  jelas  dan  terperinci.  Tidak  sah  penakuan  yang  umuim  dan  masih terdapat syubhat.
d. Qasamah,  yaitu  sebuah  sumpah  yang  diulang-ulang  bagi  kasus  pidana  pembunuhan  yang dilakukan 50 kali sumpah dari 50 lelaki.
Untuk  permasalahan  pertanggungjawaban  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pelaku tidak langsung (syarik mutassabbib), perhatikan contoh berikut ini, seseorang (orang pertama) membawa  orang  lain  (orang  kedua)  ke  sebuah  tempat  tertentu  agar  orang  ketiga membunuhnya, namun ia tidak menemukan si pembunuh (orang ketiga) di tempat yang sudah disepakati  sebelumnya  lalu  ia  membiarkan  orang  kedua  kembali  kerumahnya.  Setelah  si pembunuh  mengetahui  apa  yang  terjadi,  ia  pergi  kerumah  orang  kedua.  Di  rumah  orang kedua, orang ketiga membunuhnya.Dalam contoh ini, orang yang membantu (orang pertama) tidak  bertanggungjawab  dan  tidak  dianggap  sebagai  pelaku  tidak  langsung (syarik mutassabbib) atau  pemberi  bantuan  karena  tidak  ada  pertalian  sebab  akibat  antara perbutannya  dan  tindak  pidana  yang  terjadi. 7 Meskipun demikian,  ketentuan  tersebut  tidak menghalangi penjatuhan hukuman terhadap persepakatan (pemufakatan), hasutan dan pemberi bantuan karena perbuatan tersebut dianggap sebagai kemaksiatan.
Pelaku tidak langsung (syarik mutassabbib) dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku langsung, walaupun tindak pidana yang dilakukan pelaku langsung(al-syirkul  mubasyiru) lebih  dahsyat  dari  yang  dikehendaki  oleh  pelaku  tidak
_____________
7 Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm  46.
langsung.Selama  tindak  pidana yang  terjadi  tersebut  dimungkinkan  oleh  niat keturutsertaannya dan juga ada kemungkinan terjadinya bentuk tindak pidana lainnya.
Sekelompok orang  yang  bersekutu untuk membunuh seseorang apakah mereka wajib dibunuh semuanya ?
Menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Syafi‘i berpendapat bahwa dibunuh semuanya. Namun  Maliki  mengecualikan  soal  pembunuhan  yang  dituntut  dengan  cara  qasamah  yaitu didapati  seseorang  terbunuh  ditengah  sekelompok  orang  dan  terdapat  tanda-tanda  bahwa orang tersebut mati dikeroyok oleh kelompok orang tersebut, lalu pihak penuntut bersumpah 50 kali maka yang dihukum bunuh dalam soal ini hanya satu orang saja. 8

## B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Positif
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum  pidana  positif  melihat  terlebih dahulu pengertian dari pada tindak pidana.Tindak pidana di sini berarti menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.Tindak pidana tidak berdiri sendiri, karena baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya  harus  dipidana,  karena  untuk  dapat  dipidana  harus  ada  pertanggungjawaban pidana.
Herman  Kontorowicz,  yang  ajarannya  diperkenalkan  oleh  Moeljatno,  berpendapat bahwa: 9 “Untuk  adanya  penjatuhan  pidana  terhadap  pembuat  ( strafvorrassetzungen)
_____________
8 Syaikh  al- ‘Allamah  Muhammad  bin  “Abdurrahman  ad -Dimasyqi, Rahmah  al-Ummah  fi  Ikhtilafal- ‘Aimmah , (terj. Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Press, 204), hlm. 420.
9 O.C Kaligis, Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana, (Bandung:  PT Alumni Bandung, 2008), hlm. 5.
diperlukan  terlebih  dahulu  pembuktian  adanya  perbuatan  pidana  (strafbare  handelung),  lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya ‘schuld’ atau kesalahan subjektif pembuat.”
Pengertian  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum  pidana positif  pada  dasarnya tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum  pidana Islam.  Sebelum  revolusi  Prancis,  pengertian  pertanggungjawaban  pidana  mempunyai pengertian sendiri karena setiap orang bagaimanapun keadaannya dibebani pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatannya, tanpa membedakan apakah ia berkemauan sendiri atau tidak, sudah dewasa atau belum. 10
Menurut Van Hammel sebagaimana yang dikutip oleh Martiman, pertanggungjawaban pidana  adalah  suatu  keadaan  normal  dan  kematangan  psikis  yang  membawa  tiga  macam kemampuan  untuk  memahami  arti  dan  akibat  perbuatannya  sendiri,  menyadari  bahwa perbuatan  itu  tidak  dibenarkan  atau  dilarang  oleh  masyarakat  dan  menentukan  kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. 11
Menurut Satochit Kartanegara, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari pengertian  perbuatan  pidana  yang  merupakan  kelanjutan  dari  pengertian  perbuatan  pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 12 Ia juga berpendapat bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika;
a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikaian rupa, sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatan dan akibatnya.
b. Keadaan  jiwa  orang  itu  adalah  sedemikian  rupa,  sehingga  ia  dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
_____________
10 Ahmad Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, hlm. 178.
11 Martiman  Projohamidjojo, Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  (Jakarta;  Pradnya Paramita, 1997), hlm. 32
12 Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah I, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt), hlm. 243.
c. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum masyarakat maupun tata susila. 13
Menurut  Roeslan  Shaleh  bahwa  seseorang  untuk  dapat  dipidana,  maka  terdakwa haruslah mempunyai kriteria sebagai berikut;
a. Melakukan perbuatan pidana
b. Mampu bertanggungjawab
c. Dengan sengaja atau alpa d. Tidak ada alasan pemaaf 14
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  di  atas  jelaslah,  bahwa  untuk  dapat dipertanggungjawabkan  secara  hukum  haruslah  terdapat  unsur-unsur  adanya  perbuatan  yang dilarang  atau  melakukan  kesalahan,  baik  disengaja  maupun  karena  kealpaan.Dikerjakan karena  kemauan  sendiri,  mengetahui  akibat  dari  perbuatannya,  mampu  bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. 15 Jadi, dalam hukum positif apabila orang melakukan perbuatan pidana  dan  memenuhi  kriteria  untuk  dipertanggungjawabkan  tersebut  diatas,  maka  akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.
Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu  pidana.Apakah  orang  yang  melakukan  perbuatan  kemudian  juga  dijatuhi hukuman/pidana,  sebagaimana  telah  diancamkan,  ini  tergantung  dari  soal  apakah  dalam melakukan perbuatan ini seseorang mempunyai kesalahan.Sebab azas dalam
_____________
13 Ibid., hlm. 244.
14 Martiman Projohamodjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 34.
15 Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.Perbuatan terdakwa tetap bersifat  melawan  hukum  jadi merupakan  perbuatan  pidana,  namun  tidak  dapat  dipidana  karena  perbuatan tersebut dimaafkan.
pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  adalah  tidak  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan (geen straaf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sir rea). 16
Kesalahan  dan  pertanggungjawaban  pidana,  masih  menyisakan  berbagai  persoalan dalam hukum pidana.Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik  peradilan  di  Indonesia.Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  terjadi  jika sebelumnya  seseorang  telah  melakukan  tindak  pidana.Moeljatno  mengat akan,”orang  tidak mungkin  dipertanggungjawabkan  (dijatuhi  pidana)  kalau  dia  tidak  melakukan  perbuatan pidana”. 17 Dengan  demikian,  pertanggungjawaban  pidana  pertama-tama  tergantung  pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak  tergantung  pada  apakah  ada  orang-orang  yang  pada  kenyataannya  melakukan  tindak pidana tersebut.Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. 18
Sasaran  yang  dituju  oleh  pidana  adalah  ‘orang’ 19 atau  terbatas  pada  kualitas seseorang. 20 Hal  ini  berarti  hal  itu  ditujukan  terhadap  subjek  hukum  pidana.Menurut  Muladi dan  Barda  N.  Arief,  pengertian  subjek  tindak  pidana  meliputi  dua  hal,  yaitu  siapa  yang melakukan  tindak  pidana  (si  pembuat)  dan  siapa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.Pada umumnya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  adalah  si  pembuat,  tetapi  tidaklah  selalu _____________
16 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 56.
17 Ibid.,hlm. 155.
18 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 19.
19 Muladi & Barda N., Arief, Teori-Teori dan Kebijakan  Pidana, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 97.
20 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 92.
demikian. 21 Dengan demikian, menurut dua guru besar hukum pidana ini, tidak selalu mereka yang  dipertanggungjawabkan  adalah  mereka  yang  mewujudkan  isi  rumusan  undang-undang tentang tindak pidana. 22
Masalah  pertanggungjawaban  adalah  berkenaan  dengan  keadaan  jiwa  atau  batin  si pelaku pada waktu melakukan tindak pidana. Mengenai hukuman yang akan diberikan kepada seseorang pun harus sesuai dengan keadaan batin si pelaku pula dan hukuman yang diberikan harus menjadi suatu pelajaran bagi diri si pelaku dan orang lain. 23
Berbicara  dalam  hal  masalah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  perbuatan pidana  yang    dalam  hal  ini  berupa  sanksi  yang  merupakan  konsekuensi,  karena  unsur- unsur/ciri-ciri pidana itu sendiri adalah:
1. Pidana pada hakekatnya merupakan satu pengenaan penderitaan atau nestapa/akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana  itu  diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  atau  badan  yang  mempunyai  kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana  yang  dikenakan  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana  menurut undang-undang. 24
Untuk dapat dikatakan seseorang memiliki kesalahan dan patut dipidana adalah harus memenuhi:
1. Melakukan  perbuatan  pidana  (sifat  melawan  hukum)  adalah  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  hukum  yaitu  bukan  saja  terhadap  undang-undang tapi  juga  perbuatan  yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.
_____________
21 Muladi & Barda N., Arief, Teori-Teori dan Kebijakan  Pidana, hlm. 136.
22 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 39.
23 Teguh Prasetio, Hukum Pidana MateriilJilid II, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 351.
24 Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  Dan Kebijakan  Pidana , Edisi  Revisi,  (Bandung: Alumni,  1998), hlm. 4.
2. Mampu bertanggungjawab adalah mampu untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik dan  yang  buruk  yang  sesuai  hukum  dan  yang  melawan  hukum  serta  mampu  menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya satu perbuatan, hal ini telah ditegaskan dalam pasal 44 KUHPidana.
3. Mempunyai  kesalahan  berupa  kesengajaan/kealpaan  berkaitan  dengan  sikap  batin seseorang pada saat melakukan satu perbuatan pidana. 25
Demikian  pula  halnya  dengan  tindak  pidana  penyertaan(deelneming), baik  dalam suruh  dilakukan,  turut  serta  melakukan,  penganjuran,  dan  pembantuan,  selain  dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHPidana, masih diperlukan  kesengajaan  untuk  mempertanggungjawabkan  pembuatnya.  Menggerakkan  orang lain untuk melakukan tindak pidana, baik dalam bentuk suruh lakukan maupun dalam bentuk penganjuran,  hanya  dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  dilakukan  dengan  sengaja.  Selain itu,  untuk  adanya  turut  serta  melakukan  diperlukan  adanya  kerja  sama  yang  sadar,  sehingga hal  ini  hanya  mungkin  terjadi  kalau  ada  kesengajaan. 26 Demikian  pula  halnya  terhadap pembantuan/memberi bantuan.
Tercantum dalam Pasal 56 seperti yang tertuang dalam penjelasan KUHPidana bahwa membantu melakukan perbuatan pidana adalah orang yang sengaja memberikan bentuan pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan 27
Bentuk  bantuan  yang  diberikan  tidak  secara  limitatif  seperti  halnya  menganjur melakukan  (uitlokker)  hanya  saja  diantaranya  memberi  kesempatan  daya  upaya  atau keterangan,  untuk  membedakanya  dengan  bentuk  penyertaan  lain  yang  hampir  sama  yaitu menyuruh  lakukan (doen  pleger)  dan  menganjur  lakukan  (uitlokker),  terletak  pada  dimana _____________
25 Ibid., hlm. 158-164.
26 Roeslan Saleh, Tentang Delik Penyertaan, (Pekanbaru: UIR Press, 1989), hlm. 68.
27 Soesilo, R.,Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 75-76
kehendak untuk berbuat jahat sebelumnya sudah ada pada pelaku kemudian disini muncullah inisiatif  dari  yang  membantu  dalam  menjalankan  perbuatan  pidananya.  Adapun  bantuan tersebut tidak selalu signifikan keberadaanya dalam proses melakukan perbuatan pidana 28 .
Rasio  pembebanan  tanggungjawab    bagi  pembuat  pembantu  ini  lebih  ringan,  dari pembuat peserta  dan  demikian  juga  tidak  sama  dengan  pembuat  pelaksana,  didasarkan  pada andil  subjektif  dan  andil  objektif  dari  pembuat  pembantu(medeplichtige)ini  lebih  kecil  jika dibandingkan  pada  pembuat  peserta  maupun  pelaksana  dalam  hal  timbulnya  kejahatan.  Hal ini dikarenakan:
a. Kesengajaan  pembuat  pembantu(medeplichtige) hanya  sekadar  ditujukan  pada  perbuatan menolong  atau  mempermudah  bagi  orang  lain  (pembuat  pelaksana)  untuk  menyelesaikan tindak  pidana.  Sedangkan  kesengajaan  pada  bentuk  pembuat  peserta  adalah  sama  dengan kesengajaan bagi pembuat pelaksananya.
b. Kesengajaan  pembuat  pembantu(medeplichtige) tidak  sama  dengan  kesengajaan  pembuat pelaksana  maupun  pembuat  peserta.  Pembuat  pembantu  tidak  mempunyai  kepentingan yang  penuh  terhadap  terwujudnya  kejahatan  sebagaimana  kepentingan  yang  utuh  bagi pembuat pelaksananya maupun pembuat peserta.
c. Inisiatif untuk menimbulkan kejahatan tidak berasal dari pembuat pembantu(medeplichtige), tetapi  sepenuhnya  berasal  dari  pembuat  pelaksananya  dan  atau pembuat  pesertanya.  Tidak  ada  peran  atau  sumbangan  subjektif  dari  pembuat  pembantu terhadap  terbentuknya  kehendak  pembuat  pelaksana  maupun  pembuat  peserta  untuk mewujudkan kejahatan.
d. Walaupun  yang  satu  ini  sama  dengan  pembuat  peserta,  namun  tidak  dapat  dihilangkan begitu saja, bahwa perbuatan atau upaya yang dilakukan pembuat pembantu(medeplichtige) secara  objektif  benar-benar  bersifat  mempermudah  atau memperlancar  pelaksanaan  dan  penyelesaian  kejahatan  oleh  pembuat  pelaksananya. Sumbangan  objektif  ini  dapat  dipikirkan  oleh  setiap  orang  yang  normal  berdasarkan pengalaman orang pada umumnya. 29
Dalam pertanggungjawaban bentuk penyertaan (deelneming) pembantuan (mideplichtigheid)sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  57  ayat (1) dan (2)KUHPidana yaitu:
_____________
28 Utrecht, Hukum Pidana II, (Jakarta: Bulan Bintang,1976), hlm.79-80.
29 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,), hlm. 153-154.
(1)  Selama-lamanya  hukuman  pokok  bagi  kejahatan,  dikurangi  dengan  sepertiganya,  dalam hal membantu melakukan kejahatan.
(2) Jika  kejahatan  itu  diancam  dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  penjara  seumur  hidup maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
Jadi, untuk konsep pertanggungjawabanpembantuan telah ditetapkan dan diatur dalam
KUHPidana dengan jelas.
C. Analisis  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Pidana  Positif tentang Sanksi  Pidana bagi Pelaku  Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan
Hukuman  menurut  hukum  pidana  Islam  adalah  pembebanan  bagi  pelaku  kejahatan (jarimah) sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam didasari pada tiga syarat, yaitu: melakukan perbuatan yang dilarang dan dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri, serta mengetahui akibat dari perbuatannya.
Menurut kaidah syari’at Islam atau kaidah fiqh,

## لﺎﻌﻓﻷ  ﻢـﻜـﺣﻻ ﺺﻨﻟا دورو ﻞـﺒـﻗ ءﻼـﻘـﻌـﻟا
Artinya : “Tidak ada hukuman bagi orang - orang yang berakal sebelum turunnya nash” .
Hal  ini  juga  harus  didukung  dengan  bukti  dan  keterangan  yang  kuat  dan  jelas.Nash hukum  yang  mengharamkan  atau  mewajibkan  sesuatu  perkara  atau perbuatan,  menurut hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui rasulnya.
Nash-nash hukum itu ada dalam bentuk yang jelas dan langsung (eksplisit) atau secara tidak  langsung  (implisit)  terkandung  dalam  prinsip-prinsip  umum. Apabila  kedua  kaidah  ini dipakai dalam undang-undang jinayah Islam, ini berarti setiap perbuatan yang berupa jinayah tidak  dianggap  sebagai  kesalahan  selagi  tidak  ada  nash  hukum  yang  melarangnya.  Bila  ada, barulah perbuatan itu dianggap sebagai kesalahan dan pelakunya boleh dihukum.
Kaidah (prinsip) umum hukum pidana Islam menetapkan, bahwa tidak ada penjatuhan hukuman  terhadap  suara  hati,  bisikan  jiwa,  dan  niat  jahat  seseorang  selama  ia  belum melakukan  atau  mengucapkannya.  Berdasarkan  kaidah  ini,  apabila  seseorang  berpikir  dan
berniat  serta  bertekad  melakukan  suatu  tindak  pidana,  ia  tidak  dijatuhi  hukuman  selama  ia tidak mewujudkan niatnya tersebut, baik perwujudan itu dengan perbuatan, yakni melakukan tindak pidana, maupun dengan ucapan, seperti membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana, atau bersepakat dengan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana.
Pada dasarnya, hukum pidana Islam menetapkan, bahwa persepakatan dan pemberian bantuan  atas  tindak  pidana  dianggap  sebagai  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri,  baik  tindak pidana  yang  dimaksud  itu  terjadi  maupun  tidak.Ketentuan  ini  berdasarkan  dua  hal berikut.Pertama,  hukum  pidana  Islam  mengharamkan  perbuatan  bersepakat  dan  memberi bantuan atas terjadinya tindak pidana yang merupakan kemungkaran yang paling besar dalam syara’ .Kedua,  persepakatan  (pemufakatan)  melakukan  tindak  pidana  dan  memberikan bantuan  atasnya  menyebabkan  terjadinya  perbuatan  yang  dilarang  oleh  hukum  Islam,  yaitu tindak pidana.Sementara itu, kaidah ushul fiqh menetapkan bahwa sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu hal yang diharamkan maka hukumnya adalah haram.
Berdasarkan  ini,  hukum  pidana  Islam  menghukum  orang  yang  bersepakat  dan membantu  terjadinya  suatu    tindak  pidana  walaupun  tindak  pidana  tersebut  tidak  terlaksana karena persepakatan, pemberian bantuan atas terjadinya tindak pidana merupakan suatu tindak pidana  yang  berdiri  sendiri.Prinsip  dasar  hukum  pidana  Islam  tentang  penjatuhan  hukuman atas  persepakatan  dan  pemberian  bantuan  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  dan mengategorikannya sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sangat sejalan dengan prinsip yang  lain  tentang  tidak  dijatuhkannya  hukuman  atas  niat  melakukan  tindak  pidana  selama tidak diperbuat atau diucapkan.
Dalam  kaitan  ini,  hukum  konvensional  sejalan  dengan hukum  pidana  Islam  pada prinsip tidak ada hukuman atas niat yang tidak diperbuat atau diucapkan. Akan tetapi, ia tidak menerapkan  prinsip  ini  secara  total  karena  di  dalamnya  terdapat  beberapa  pengecualian,
diantaranya  memperberat  hukuman  tindak  pidana  sengaja  yang  didahului  oleh  tekad  dan memperingannya bila tidak diawali dengan tekad.Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum konvensional  memisahkan  antara  niat  dan  perbuatan  dalam  hal  penjatuhan  hukuman, sedangkan hukum pidana  Islam menerapkan prinsip tersebut secara total,  tanpa memberikan pengecualian-pengecualian. 30
Pada  prinsip  tentang  persepakatan  dan  pemberian  bantuan  terhadap  tindak  pidana, hukum  konvensional  tidak  sejalan  dengan  hukum  pidana  Islam.Hukum  konvensional  secara umum tidak menjatuhkan hukuman terhadap persepakatan dan memberi bantuan kecuali jika tindak pidana yang dimaksudkan itu terjadi, baik terlaksana sampai selesai maupun tidak. 31
Pengertian pembunuhan adalah tindakan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang  lain. 32 Yang  diartikan  secara  tidak  sah  menghilangkan  nyawa  makhluk  hidup  dengan maksud jahat, makhluk  hidup  yang dimaksud  adalah manusia, anak  yang belum lahir bukan makhluk hidup tetapi untuk itu ada istilah lain yaitu memusnahkan anak, yang dilarang dalam melindungi  anak-anak  dal am  kandungan.  Syari’at  Islam  menganggap  pembunuhan (menghilangkan  jiwa  manusia)  sebagai  tindakan  kejahatan  yang  paling  berat.Bahkan membunuh seorang manusia. 33 Dasar hukumnya Surat Al-Maidah ayat 32:
_____________
30 Ahsin Sakho Muhammad, dkk (ed),Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III, hlm 5.
31 Ibid., hlm. 51-52.
32 Abdul., M., Munjied Akk, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 48.
33 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 79.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Artinya: “ Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang  membunuh  seorang  manusia,  bukan  Karena  orang  itu  (membunuh)  orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah  membunuh  manusia  seluruhnya.  dan  barangsiapa  yang  memelihara kehidupan  seorang  manusia,  Maka  seolah-olah  dia  Telah  memelihara  kehidupan manusia  semuanya.  dan  Sesungguhnya  Telah  datang  kepada  mereka  rasul-rasul kami  dengan  (membawa)  keterangan-keterangan  yang  jelas,  Kemudian  banyak diantara  mereka  sesudah  itu  sungguh-sungguh  melampaui  batas  dalam  berbuat kerusakan dimuka bumi” . ﴾ QSAl-Maidah: 32 ﴿
Mahmud  Syaltut  berpendapat,  membunuh  artinya  menghilangkan  nyawa  manusia yang  dilakukan  oleh  manusia  yang  dapat  bertanggungjawab  atas perbuatannya. 34 Seseorang yang melihat sekelompok orang melakukan pembunuhan dan dia diam saja. Dalam kasus ini jumhur ulama menganggapnya sebagai turut berbuat jarimah, sebab meskipun ia diam dapat dianggap  membantu  secara  moral,  namun  secara  yuridis  formal ia  tidak  melakukan  suatu perbuatan  yang  sifatnya  membantu,  meskipun  bahasan  lebih  jauh  dalam  masalah  ini  ulama membedakan  apakah  diamnya  itu  karena  tidak  mampu  menghalanginya  ataukah  karena  ia tidak  acuh  terhadap  terjadinya  kejahatan.  Maka,  dia  bertanggungjawab  sesuai  dengan perbuatannya,  yakni  mendiamkan  berlangsungnya  kejahatan.  Sedangkan  bila  diamnya  itu karena  ia  tidak  mampu  menghalangi  terjadinya  kejahatan  itu,  maka  ia  tidak  dimintai pertanggungjawaban. 35
_____________
34 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wa Al- Syari’ah , (Mesir: Darul Qalam, 1996), hlm. 311.
35 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Riyadh; Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, t.t), hlm. 20.
Apabila sekelompok orang membunuh satu orang, menurut mazhab empat semuanya diancam  hukuman qishash bila  mereka  semuanya  melakukan  pembunuhan  itu  secara langsung.Akan tetapi, mereka berbeda pendapat bila di antara anggota kelompok itu ada yang hanya membantu saja, ada yang mengintimidasi saja, dan sebagainya. Dalam kasus demikian, ada empat hal yang dibicarakan yaitu :
1) Membantu
2) Memegang orang yang akan dibunuh
3) Memerintah orang lain untuk membunuh

## 4) Dipaksa untuk membunuh
Perbedaan  pembuat  asli  dan  pemberi  bantuan  adalah  pembuat  asli  (mubasyir)  adalah orang  yang  memperbuat/mencoba  memperbuat  yang  dilarang,  maka  pemberi  bantuan  tidak berbuat/mencoba  berbuat  melainkan  hanya  menolong  pembuat  asli  dengan  perbantuan- perbantuan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang ataupun sebagai pelaksana terhadap perbuatan tersebut.Apabila dikontekskan dengan hukum positif maka turut berbuat  tidak  langsung  dikategorikan  pada  bentuk  penyertaan  penganjuran  (uitlokker)  dan pembantuan  (medeplictihed).Pada  kesemua  bentuk  ini  para  pelaku  dapat  dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan.
Dalam  hal  sistem  pertanggungjawaban  diantara  turut  berbuat  langsung  dan  turut berbuat tidak langsung menurut Abu Hanifah hukumannya sama, yaitu masing-masing peserta hanya  bertanggung jawab  atas  perbuatan  sendiri.  Tapi  dalam  hal  ini  syariat  Islam  dalam persoalan  turut  berbuat  langsung  sama  dengan  pendiriannya  mengenai  soal  “jarimah percobaan”,  yakni  menghukum  berdasarkan  niatan  si  pembuat,  dan  pendirian  tersebut  sama dengan  pendirian  aliran  subyektif  yang  banyak  dipakai  pada  hukum  positif  modern diantaranya hukum pidana RPA.
Para  imam  mazhab  juga  berbeda  pendapat,  apabila  ada  seseorang  yang  memegang orang  lain,  lalu  orang  itu  dibunuh  oleh  orang  lain.  Hanafi  dan  Syafi‘I  berpendapat  bahwa qishash dikenakan  pada  pembunuh  saja,  sedang  yang  memegang  dikenakan ta‘zir .Hal  ini didasarkan pada hadits oleh Daruquthni yaitu:
ﻞھا ﮫﯿﻓ كﺮﺘﺷاﻮﻟ : ﺮﻤﻋ لﺎﻘﻓ ﺔﻠﯿﻏ مﻼﻏ ﻞﺘﻗ لﺎﻗ ﺎﻤﮭﻨﻌﮭﻠﻟا ﻰﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ (ىرﺎﺨﺒﻟا ﮫﺟﺮﺧأ) ﮫﺑ ﻢﮭﺘﻠﺘﻘﻟ ءﺎﻌﻨﺻ 36
Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Seorang budak dibunuh dengan rahasia, lalu Umar  r.a  berkata:  Seandainya  penduduk  shan’a’a  itu  bersekongkol  dalam pembunuhan budak itu, maka sungguh saya akan membunuh mereka karena mereka membunuh budak itu.” (Diriwayatkan oleh Al Bukhari).
Maliki meriwayatkan  secara  seksama  dari  sahabat  Ali  bahwa  beliau  memutuskan kasus  seorang  lelaki  yang  membunuh  lelaki  lainnya  secara  sengaja,  dan  menangkap  atau, memenjarakan  orang  yang  menangkap  si  korban.Sahabat  Ali  berkata.Oleh  karena  itu, keduanya  dihukum qishash,  yaitu  apabila  pembunuh  tidak  memungkinkan  untuk membunuhnya jika tidak ada yang memegang, dan yang terbunuh tidak mampu melarikan diri setelah dipegang.Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh As-Sy afi’i yaitu:
لﺎﻗ . ﺮﺧا ﮫﻜﺴﻣأوا اﺪﻤﻌﺘﻣ ﻼﺟر ﻞﺘﻗ ﻞﺟر ﻰﻓ ﻰﻀﻗ ﮫﻧأ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ﻰﻠﻋ ﻦﻋو (ﻰﻌﻓ ﺎﺸﻟا هاور) تﻮﻤﯾ ﻰﺘﺣ ﻦﺠﺴﻟ ا ﻰﻓ ﺮﺧ ﻷا ﺲﺒﺤﯾ و . ﻞﺗ ﺎﻘﻟا ﻞﺘﻘﯾ :
37
Artinya : “Dari Ali r.a. bahwasanya rasulullah SAW telah menghukum seorang laki -laki yang telah  membunuh laki-laki  dengan  sengaja  dan  yang  lainnya  memegangnya,  maka beliau  berkata:  dibunuh  pembunuhnya  dan  dikurung  yang  lainnya  (pemegang)  di dalam penjara sehingga mati.” (HR. Asy- Syafi’i)
_____________
36 Ash- Shan‘ani, Subulus Salam, (terj.Abu Bakar Muhammad), (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995) hlm. 872.
37 Asy-Syaukani, Nailul Autar, jilid VII, (Mesir: Mustafa Al Baby Al Halaby, tt), hlm. 169.
Hambali  berpendapat  dalam  salah  satu  riwayat,  pembunuhnya  dihukum  bunuh, sedangkan  orang  yang  memeganginya  dipenjara  hingga  mati.  Dalam  riwayat  yang  lain, keduanya dikenai hukuman bunuh. 38
Berdasarkan ijma‘ para sahabat dalam perkara pembunuhan berjama‘ah, Sa‘id bin al - Musayyab  telah  meriwayatkan  bahwa Umar bin Khattab membunuh  tujuh  orang  penduduk Sana‘a karena mereka membunuh satu orang laki -laki. Umar melihatnya dari segi jinayah dan atta’addi -nya. Ia  berkata  jika  seluruh  warga  Sana‘a  membunuhnya,  pasti  aku  bunuh  mereka semuanya. Juga telah muncul riwayat dari para sahabat  yang lain bahwa mereka membunuh kelompok yang membunuh satu orang dan tidak ditemukan orang  yang menentang pendapat tersebut  di  zaman  mereka.  Maka  yang  demikian  itu  menjadi ijma‘ .Dalam  hal  ini,  umar menghilangkan  beberapa  nyawa  orang  sebagai  balasan  atas  satu  nyawa  untuk  menciptakan kemaslahatan umat berbarengan dengan dilaksanakannya nash. 39
Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, hal ini terjadi karena tamalu’ (ada  kesepakatan  untuk  membunuh),  maka  orang  yang  membantu  dianggap  pembunuh, meskipun  perbuatannya  bukan  membunuh.Namun,  perbuatannya  bersama  dengan  anggota kelompok lainnya menyebabkan kematian korban dan kematian korban itu sebagai akibat dari perbuatan kelompok itu. 40
Mereka  berbeda  pendapat  bila  kelompok  itu  bersepakat  untuk  membunuh  seseorang, namun  adalah  seorang  dari  mereka  tidak  hadir  ketika  pembunuhan  yang  direncanakan  itu _____________
38 Syaikh  al- ‘Allamah  Muhammad  bin  “Abdurrahman  ad -Dimasyqi, Rahmah  al-Ummah  fi  Ikhtilafal- ‘Aimmah ., hlm. 422.
39 Muhammad  Baltaji, Metologi  Ijtihad  Umar  bin  Khathab,  (terj.  Masturi  Irham),  (Jakarta:  Khalifa, 2005), hlm. 301-303.
40 Imam  Syafi’I  abu  Abdullah  Mu hammad  bin  Idris, Mukhtasar  Kitab  Al  Umm,  (terj.  Imron  Rosadi Amiruddin & Imam Awaluddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 595-596.
berlangsung. Artinya, ia hanya membantu secara tidak langsung. Menurut Imam Malik, dalam kasus ini, setiap orang  yang hadir dianggap membantu, meskipun tidak langsung. Perbuatan demikian  diancam  dengan qishash,  seperti  seseorang  dari  mereka  hanya  menjaga  pintu  dan yang  lainnya  hanya  mengawasi  jikalau  ada  yang  datang.  Sedangkan  orang  yang  tidak  hadir meskipun ia membantu terjadinya pembunuhan ia hanya dikenai sanksi ta’zir . 41
Dalam  hukum  Islam  yang  dilihat  bukan  pada  banyaknya  orang  yang  melakukan perbuatan  pidana,  tetapi  pada  dasarnya  menurut  syariat  Islam  banyak  sedikitnya  peserta perbuatan pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman, tapi pada seberapa besar kontribusi yang diberikan pada saat melakukan perbuatan pidana. Satu hal  yang perlu dipahami bahwa pada turut berbuat tidak langsung boleh dikatakan tidak bermasalah, karena hal ini disebabkan oleh  aturan  syariat  Islam,  hukuman  yang  telah  ditentukan  hanya  dijatuhkan  atas  orang  yang turut  berbuat  dengan  langsung,  bukan  atas  orang  yang  turut  berbuat  tidak  langsung.  Akan tetapi  hal  tersebut  dikecualikan  pada  jarimah  pembunuhan  dan penganiayaan,  dimana  turut berbuat  langsung  dan  turut  berbuat  tidak  langsung  dijatuhi  hukuman,  karena  kedua  jarimah tersebut  bisa  dikerjakan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  sesuai  dengan  sifat  jarimah tersebut.

## 1. Analisis  Hukum  Pidana  Islam  dan  Hukum  Pidana  Positif tentang Sanksi  Pidana  Bagi Pelaku  Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Positif
Pemidanaan dalam hukum pidana positif sejarahnya selalu mengalami perubahan.Dari abad  ke  abad,  keberadaannya  banyak  diperdebatkan  oleh  para  ahli.  Bila  disimak  dari  sudut perkembangan  masyarakat  manusia,  perubahan  itu  adalah  hal  yang  wajar,  karena  manusia _____________
41 Imam  Malik  bin  Anas, Al  Muwaththa’ ,  (terj.  Muhammad  Iqbal  Qadir),  (Jakarta:  Pustaka  Azzam, 2006), hlm. 354.
akan  selalu  berupaya  untuk  memperbaharui  tentang  suatu  hal  demi  meningkatkan kesejahteraan dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. 42
Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah tekhnis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari subtansi atau materi  perundang-undanga  itu  sendiri.  Artinya,  masalah  penalisasi,  depenalisasi 43 , kriminalisasi  dan  deskriminalisasi  harus  dipahami  secara  komprehensif  dengan  segala  aspek persoalan subtansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. 44
Sanksi  pidana  lebih  menekankan  unsur  pembalasan.Ia  merupakan  penderitaan  yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar  perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan  atau  perawatan  si  pembuat. 45 Atau  seperti dikatakan J.E Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan  yang  dilakukan,  sedangkan  sanksi  tindakan  mempunyai  sanksi  yang  bersifat sosial. 46
Di  Eropa,  hukum  pidana  yang  lama  belum  merasakan  pentingnya  untuk  memidana penggerak dan pembantu. dikala itu orang sudah puas jika pembuat kejahatan di pidana untuk menganti kerugian kepada orang atau keluarga  yang dirugikan.  Hal ini sama dengan hukum adat  pidana  Indonesia  yang  menurut    Pasal  5  ayat  3  Undang-Undang  Darurat  No.1  Tahun _____________
42 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.
43 Depenalisasi  hendaknya  dibedakan  dengan  deskriminalisasi.Depenalisasi  berarti  menghilangkan ancaman pidana dari suatu perbuatan yang semulanya dilarang, tetapi memungkinkan diganti dengan sanksi lain, seperti  sanksi  administrasi.  Sedangkan  deskriminalisasi  berarti  menghilangkan  sama  sekali  sifat  dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula diancam pidana.
44 Sholehuddin,Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana , hlm. 5.
45 Sudarto, Hukum Pidana, (Semarang: UNDIP,Jilid I A, 1995), hlm. 7.
46 Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, hlm. 32.
1951  jo.  Undang-undang  No.  1  Tahun  1996  yang  masih  berlaku  di  daerah-daerah  bekas swapraja yang pernah mengenal pengadilan adat.
Keperluan untuk memidana para penggerak dan pembantu kejahatan barulah dirasakan pada waktu orang memandang bahwa hukum pidana harus ditujukan kepada delinquent. Oleh karena itu, hukum Romawi mengenal auctor dan minister yang dapat dipidana. Para sarjana hukum Italia kemudian menaruh perhatian pada penyertaan. 47
Dalam Pasal 57 KUHPidana memuat tentang sejauh mana luasnya tangungjawab bagi pembuat pembantu, yang dirumuskan sebagai berikut:
(1) Dalam  hal  pembantuan,  maksimum  pidana  pokok  terhadap  kejahatan,    dikurangi sepertiga.
(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
(4) Dalam  menentukan  pidana  bagi  pembantu,  yang  diperhitungkan  hanya  perbuatan  yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibatnya.
2. Aspek  Positif  dan  Negatif  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  Pembantuan  Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Hukum  pidana  Islam  merupakan  syari’at  yang  mengandung  kemaslahatan  dalam kehidupan  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat.  Syariat  dimaksud,  secara  materiil  mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu  menempatkan  Allah  sebagai  pemegang  segala  hak,  baik  yang  ada  pada  diri  sendiri maupun yang ada pada orang lain.
Pembuat  hukum  tidak  menyusun  ketentuan- ketentuan  hukum  dari  syari’ah  tanpa tujuan  apa-apa.  Melainkan  di  sana  ada  tujuan-tujuan  tertentu  yang luas.  Dengan  demikian untuk  memahami  pentingnya  suatu  ketentuan,  mutlak  perlu  mengetahui  apa  tujuan  dari _____________
47 Abidin,  A.Z.,  Farid  &  Hamzah,  A., Bentuk-bentuk  Khusus  Perwujudan  Delik:  Percobaan, Penyertaan, Gabungan Delik dan Hukum Panitensier, hlm. 138.
ketentuan  itu.  Di  samping  itu  karena  kata-kata  dan  teks-teks  dari  suatu  ketentuan  mungkin mengandung beberapa arti  di atas berbagai dasar, adalah sukar untuk memilih satu arti dari sekian  arti  lain  kecuali  kita  mengetahui  tujuan    nyata  dari  pembuat  hukum  dalam menyusunnya. 48
Para  ahli  hukum  Islam  mengklasifikasi  tujuan- tujuan  yang  luas  dari  syari’ah  sebagai berikut:
Tujuan  pertama,  menjamin  keamanan  dari kebutuhan-kebutuhan  hidup  merupakan tujuan  pertama  dan  utama  dari  syari’ah.  Ini  merupakan  hal -hal  dimana  kehidupan  manusia sangat  tergantung  sehingga  tidak  bisa  dipisahkan.  Kelima  kebutuhan  hidup  yang  primer  ini (daruriyat) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al- syari’ah al - khamsah, yaitu;
a. Hifzh al-din (memelihara agama)
b. Hifzh al-nafsi (memelihara jiwa)
c. Hifzh al- ’aqli (memelihara akal fikiran)
d. Hifzh al-nashli (memelihara keturunan)
e. Hifzh al-mal (memelihara harta) 49
Tujuan  kedua, menjamin  keperluan-keperluan  hidup  atau  disebut hajiyat.  Ini mencakup  hal-hal  penting  bagi  ketentuan  itu  dari  berbagai  fasilitas  untuk  penduduk  dan memudahkan  kerja  keras  dan  beban  tanggung  jawab  mereka.  Ketiadaan  fasilitas-fasilitas tersebut  mungkin  tidak  menyebabkan  kekacauan  dan  ketidaktertiban,  akan  tetapi  dapat menambah kesulitan-kesulitan bagi masyarakat. _____________
48 Topo  Santoso, Menggagas  Hukum  Pidana  Islam,  (Bandung:  Asy-Syaamil  Press  &  Grafika),  2000, hlm. 133.
49 Ibid, hlm. 134-135.
Tujuan  ketiga  dari  perundang-undangan  Islam  adalah  membuat  perbaikan-perbaikan, yaitu  menjadikan  hal-hal  yang  dapat  menghiasi  kehidupan  sosial  dan menjadikan  manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik atau tahsinat.
Perbuatan-perbuatan  yang  dinyatakan  sebagai  kejahatan  adalah  perbuatan  aktif  atau pasif yang dapat merusak (menggangu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan, serta ide-ide  yang diterima. Hukuman bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan  memiliki  arti.  Hukuman-hukuman  diberikan  status  legal  untuk  kepentingan  publik. Syariah menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.
Aspek  positif  dari  pada  konsep  pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  pembantuan pembunuhan adalah terpeliharanya al-maqasid al- syari’ah al -khamsah . Sebagaimana syari’at Islam  menetapkan  perbuatan-perbuatan  tertentu  sebagai  kejahatan  dan  mengancam  dengan hukuman  tertentu  untuk  perbuatan-perbuatan  tersebut  dengan  maksud  melindungi kepentingan-kepentingan  kolektif  dan  sistem  yang  diatasnya  berdiri  bangunan  besar masyarakat, serta membuat masyarakat dapat menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang harmoni. Kejahatan atau ketidaktaatan seorang pelaku atau seluruh umat manusia tidak menimbulkan  bahaya  apapun  bagi  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  yang  telah  meletakkan ketentuan- ketentuan  syari’ah  bagi  manusia  agar  hidup  dengannya.  Sedangkan  aspek negatifnya  dari  sanksi  pidana  bagi  pelaku  pembantuan  tindak  pidana  pembunuhan  adalah pelaku  pembantuan  tetap  dikenakan  sanksi  pidana  walaupun  tidak  sama  beratnya  dengan hukuman yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan.

## 3. Aspek  Positif  dan  Negatif  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  Pembantuan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif adalah pertanggungjawaban seseorang  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat terjadi  jika  sebelumnya  seseorang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  seseorang  tidak mungkin dijatuhi hukuman  bila seseorang tidak melakukan perbuatan pidana.
Tegasnya,  yang  dipertanggungjawabkan  orang  tersebut  adalah  tindak  pidana  yang dilakukannya.  Dengan  demikian,  terjadinya  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. 50 Karena dalam hukum pidana dilihat seberapa besar perbuatan  yang  dilakukan  maka  sebesar  itu  juga  akan  dimintai  pertanggungjawabannya disamping  pertimbangan-pertimbangan  lain  yang  dapat  mengurangi  pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan .
Oleh karena itu diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku,  agar  dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana  atau  lebih  luasnya  dalam  penegakkan hukumnya jelas dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun  tidak  langsung.Sistem  yang  membedakan  penilaian  terhadap  para  peserta  yang berbeda menurut ukuran perbuatan yang dilakukan ada kalanya disamakan dengan pelaku dan ada kalanya tidak disamakan mengakibatkan bahwa pertanggungjawaban mereka berbeda pula, yaitu ada kalanya sama berat dengan pelaku dan ada kalanya lebih ringan.
Dalam  hal  membantu  melakukan  pembunuhan  hukumnya  disesuaikan  dengan  apa yang  telah  disebut  dalam  Pasal  57  KUHPidana,  yaitu  selama-lamanya  hukuman  pokok  bagi _____________
50 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, hlm. 68.
kejahatan  dikurangi  dengan  sepertiganya,  dalam  hal  membantu  melakukan  kejahatan.  yang dikurangi  dengan  sepertiganya  itu  bukan  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim,  akan  tetapi maksimum  hukuman  pokok  yang  diancam  pada  kejahatan  pembunuhan.  Dalam  praktek pengadilan  dapat  terjadi,  seorang  pembantu  diberi  hukuman  yang  lebih  berat  dari  pada hukuman yang ditetapkan bagi pembuat yang dibantunya, tetapi hukuman yang lebih berat itu tidak boleh melebihi hukuman utama yang diancamkan itu sesudah dikurangi sepertiganya.
Dari penjelasan di atas tampak bahwa adakalanya seorang pembantu kejahatan dapat dihukum  lebih  berat  dari  pada  pembuatnya  yang  tentu  saja  merugikan  bagi  si  pelasku pembantuan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdul Qadir Al Audah, At- Tasyri’ Al Jinaiy Al Islami , Juz 1, Beirut: Dar Al Fikr Almaktab, 1992.
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
A.Djazuli, Fiqih Jinayah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
A.Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.v , 1993.
Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam: Fikih  Jinayah,  Jakarta:
Sinar Grafika, 2004.
_________ , Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Ahsin  Sakho  Muhammad  (ed), Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam  Jilid  III, Bogor:  PT Kharisma Ilmu, 2008.
Alwi Abdul Rahman, Jenayah Kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
As  Shan‘ani, Subulus  Salam  III,  terj.Abu  Bakar  Muhammad,  Surabaya:  Al-Ikhlas,  Cet  1, 1995.
A.Z.Abidin  Farid  Dan  A.Hamzah, Bentuk-bentuk  Khusus  Perwujudan  Delik:  Percobaan, Penyertaan,  Gabungan  Delik  dan  Hukum  Panitensier,    Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006.
Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  Dan  Kebijakan  Pidana ,  Edisi  Revisi,  Bandung:  Alumni, 1998.
Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan:  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2006.
Clark and  Marshall, Treatise on The Law of Crimes, terj.Melvin, Chicago: Callghan  & Co, Cet v, 1958.
C.S.T.Kansil  dan  Christine, Latihan  Ujian  Hukum  Pidana,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  Cet  II, 2001.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2001.
Gerson  W.  Bawengan, HukumPidana  Di  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Jakarta:  PT  Pradya Paramita, Cet II, 1983.
Ibnu  Qudamah  (Muhammad  Abdullah  bin  Qudamah), Al-Mughniy,  Riyadh:  Makhtabah  Al- Riyadh Al-Haditsah, Jilid IX , Cet. I, tt.
J.E. Sahetapy (ed), Hukum Pidana, Yogyakarta:Liberty, Cet III, 2004.
Louis Ma’luf, Al-Munjid, Beirut: Al-Maktabah Al- Syari’ah, 1993.
Martiman  Projohamidjojo, Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
M.Abdul Munjied Akk, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wa Al- Syari’ah , Mesir: Darul Qalam, Cet III, 1996.
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.