Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik
1 Abdul Wahab Podungge, 2 Asna Aneta
1 Program Studi Administrasi Publik,Universitas Gorontalo Gorontalo, Indonesia, 96211
2 Program Studi Administrasi Publik,Universitas Negeri  Gorontalo Gorontalo, Indonesia, 96218
E-mail : Podunggewahab@gmail.com ; asnaatiek.aneta@gmail.com
Received: 13 Februari 2020; Revised: 17 Maret 2020; Accepted: 26 April 2020

## Abstract
This  article  aims  to  analyze:  Employee  professionalism  in  terms  of  organizational  aspects  in  publik services. The method used in this article is a qualitative method. The results of the article show that the  tendency  of  apparatus  to  be  less  professional in  carrying  out  their  duties and  functions is  partly due to the low motivation to make changes and innovate. The apparatus tends to be reluctant to make changes due to a lack of encouragement from the leadership. In realizing a professional, accountable, and transparent apparatus, it requires a leader role as a guide and has a visionary spirit and vision in the Gorontalo City One Stop Integrated Services and Investment Service. Concrete steps for leaders in creating  a  democratic  climate  where  subordinates  are  included  in  every  policy  making  related  to improving  organizational  performance  and  building  two-way  communication  in  every  activity  will make subordinates feel that they are an important part of the organization. The attitude of the leader to foster a responsive spirit in every employee can improve the quality of licensing and non-licensing services in Gorontalo City. Efforts that can be made to foster the professionalism of the personnel are by making long-term, medium-term and short-term work programs and setting priority scales in every activity aimed at improving the quality of publik services.
Keywords: Professionalism; Management; Bureaucracy

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tentang  profesionalisme  pegawai  ditinjau  dari  aspek pengorganisasian  dalam  pelayanan  publik.  Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yakni  metode kualitatif.  Hasil  artikel  menunjukan  bahwa  kecenderungan  aparat  kurang  profesional  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya  antara  lain  disebabkan  oleh  rendahnya  motivasi  untuk  melakukan perubahan  dan  berinovasi.  Aparat  cenderung  enggan  melakukan  perubahan  dikenakan  kurangnya dorongan dari pimpinan. Dalam mewujudkan aparat yang profesional, akuntabel, dan transparan maka dibutuhkan  peran  pemimpin  sebagai  pengarah  dan  memiliki  jiwa  dan  pandangan  yang  visioner  pada Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Gorontalo.  Langkah-langkah konkrit  pemimpin  dalam  menciptakan  iklim  demokrasi  dimana  bawahan  disertakan  dalam  setiap pengambilan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kinerja  organisasi  serta  membangun komunikasi  dua  arah  dalam  setiap  kegiatan  akan  membuat  bawahan  merasa  dirinya  adalah  bagian penting  dalam  organisasi.  Sikap  pemimpin  untuk  menumbuhkan  jiwa  responsif  pada  setiap  pegawai dapat  meningkatan  kualitas  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  di  Kota  Gorontalo.  Upaya  yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan profesionalisme aparatur adalah dengan membuat program kerja jangka  Panjang,  jangka  menengah,  dan  jangka  pendek  serta  menetapkan  skala  prioritas  dalam  setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kata Kunci : Profesionalisme; Manajeman; Birokrasi Link DOI : http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.1.55-65.2020
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020

## PENDAHULUAN
Keberhasilan pemerintah daerah dalam  menangani  setiap  permasalahannya salah  satunya  dapat  diukur melalui keberhasilan  pelayanan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  itu  sendiri.  Layanan publik  yang  merupakan  seluruh  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  dasar  sesuai  dengan  hak-hak dasar  setiap  warga  negara  dan  penduduk atas  suatu  ketetapan  barang,  jasa,  dan pelayanan  administrasi  yang  disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan  publik  yang  dimaksud  adalah birokrat/pegawai atau tenaga honorer yang berkecimpung dalam lingkaran pemerintahan untuk selanjutnya memanfaatkan  kewenangan  dan  tanggung jawab  yang  diberikan  masyarakat  kepada mereka  dalam  menentukan  arah  kebijakan bagi pembangunan daerah secara berkesinambungan dan konsisten.
Permasalahan  birokrasi  kita  saat  ini diantaranya  terlalu  banyak  biro  (meja) yang  harus  dilewati  dalam  rangkaian proses  pembuatan  kebijakan  publik  yang dimaksud.
Disisi lain dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  yang  saat  ini  sudah  semakin canggih  dan  cepat  menuntut  adanya profesionalisme  bagi  tiap-tiap  individu dalam  bekerja,  termasuk  diantara  pegawai dilingkungan  pemerintahan.  Pemerintah sebagai  penyedia  pelayanan  mengatur proses  dan  tatacara  pemberian  pelayanan yang  baik  dengan  sesuai  standar  yang sudah  ditentukannya,  yang  dalam  hal  ini yakni  maklumat  pelayanan  dan  tingkatan operasional proses.
Dalam  perspektif  administrasi  publik di  Indonesia  dikenal  secamacam  patologi yang  membuat  birokrat  atau  aparat  tidak professional  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  antara  lain  disebabkan  oleh
rendahnya  motivasi  untuk  melakukan perubahan  dan  berinovasi.  Patologi  ini terjadi sebagai konsekuensi dari keseluruhan perilaku gaya manajerial yang sering  digunakan  oleh  manajeman  puncak (the strategic-apex) pada hierarki organisasi publik. Siagian (2002) menegaskan  bahwa  gaya  manajerial  yang bersifat feodalistik dan paterlistik berpengaruh besar terhadap kinerja organisasi sehingga jajaran birokrasi tingkat  menengah  dan  bawah  takut  untuk melakukan dan mengambil langkah- langkah  baru  dalam  upaya  peningkatan kualitas  pelayanan  publik.  Keadaan  ini juga diperparah dengan rendahnya keinginan melakukan perubahan dan inovasi dalam hal ini juga disebabkan oleh gaya manajerial yang tidak kondusif untuk menciptakan iklim birokrasi yang responsif dan  inovatif  sehingga  tidak  mengherankan jika  kemampuan  kerja  organisasi  dan jajarannya menjadi rendah.
Profesionalisme  mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya. Moeljono (2003) mengatakan  bahwa  profesionalisme  terdiri dari  tiga  unsur,  yaitu knowledge,  skill, integrity, selanjutnya ketiga unsur tersebut harus  dilandaskan  oleh  iman  yang  teguh, pandai  bersyukur,  serta  kesediaan  belajar terus menerus. Profesionalisme juga mencerminkan keandalan dalam
pelaksanaan  tugas  sehingga  terlaksana dengan  mutu  yang  baik,  cermat,  prosedur yang  mudah,  serta  waktu  yang  terpat  dan diikuti oleh masyarakat.
Dalam kompetensi dan kualitas  ASN memiliki pengaruh perubahan yang signifikan terhadap sistem birokrasi pemerintahan  serta  menghasilkan  output yang  bisa  menjadi  tata  pemerintahan  yang baik dan pengembangan pelayananan yang sangatlah  berkualitas,  sehingga  dalam aspek  yang  ada  di  dalam  pemerintah  juga
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
akan  mengalami  perubahan  yang  sangat baik  yaitu  dengan  pola  pikir,  karakter, manajemen,  dan  sistem  yang  ada  didalam birokrasi  dan  dalam  aspek  di  luarnya dengan  kepuasan  masyarakat  atau  rakyat terhadap penerimaan pelayanannya.
Masalah  integritas  ASN dapat dilihat dari banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan  oleh  oknum  ASN  seperti korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN). Bahwa  masalah  kompetensi  dapat  dilihat dari  tingkat  Pendidikan  mayoritas  ASN yang  masih  rendah.  Menurut  Menpan  RB dari  total  4.476.999  PNS  ASN  64% diantaranya  hanya  bekerja  sebagai petugas administrasi,  oleh  karenanya  kinerja  ASN dapat  dilihat  dari  output  dimana  masih banyaknya keluhan masyarat atas lambatnya  pelayanan  publik.  Masalah disiplin  dapat  dilihat  dari  masih  adanya perbuatan oknum pegawai yang menyimpang  dari  peraturan  dan  ketentuan yang  ada  seperti  netralitas  PNS,  yaitu adanya  dugaan  keterlibatan  ASN  dalam kampanye  Calon  Walikota  dan  Wakil Walikota  Gorontalo  pada  tahun  2018.  Hal tersebut bersesuaian dengan temuan
Indonesian Corruption Watch yang menempatkan  ASN  sebagai  aktor  paling banyak terjerat kasus korupsi  selang tahun 2010-2019.  Setidaknya  ada  sekitar  lebih dari  3.417  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) yang  ditetapkan  sebagai  tersangka  kasus korupsi disejumlah daerah termasuk beberapa dari Kota Gorontalo.
Dalam budaya birokrasi yang peneliti amati,  terdapat  dampak  dalam  pelayanan, budaya  tata cara yang sangat melekat yang ada  didalam  sistem  pelayanan  apa  lagi didaerah seperti Gorontalo sangatlah kental dengan  budaya  kekeluargaannya.  Aparatur DPM-PTSP  Kota  Gorontalo  diharapkan memberikan layanan perizinan yang terorganisasi  dengan  baik  dan  se-efisien mungkin  untuk  masyarakat  pemohon perizinan  dan  penanaman  modal.  Hal
tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Arief  Jauhari  (2015) yang  dimuat  dalam  Jurnal  Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 yang menegaskan bahwa didalam birokrasi pada era  revolusi  industry  4.0,  sangat  penting untuk  menerapkan  layanan  yang  berbasis e-Government karena berhubungan dengan penerapan Good  Governance, Reformasi Birokrasi,  dan  kinerja  pegawai  itu  sendiri. Ketiga  hal  tersebut  saling  memiliki keterkaitan  dalam  rangka  efektivitas  dan efisiensi  pelayanan.  Letak  perbedaannya dengan  penelitian  ini  terdapat  pada  hasil atau output yang  dihasilkan,  jika  artikel Arief  Jauhari  (2015)  menekankan  pada output  yang  berorientasi  pada  hasil  yang semua  sistem  dalam  birokrasi  dimuat dalam bentuk layanan e-Government sedangkan  artikel  ini  penulis  menekankan pada aspek mekanisme internal yang harus dibenahi  oleh  lingkungan  organisasi  itu sendiri. Dinamika yang terlihat pada DPM- PTSP  Kota  Gorontalo  salah  satunya  pada Standar Operasional Prosedur (SOP) organisasi  yang  kurang  jelas,  dimana hanya  terdapat  tiga  SOP  perizinan  dari total  92  jenis  perizinan  dan  non  perizinan yang  dikelola  DPM-PTSP.  Oleh  sebab  itu harus  ada  pengeturan  internal  didalam organisasi  DPM-PTSP  sehingga  dapat menggerakkan seluruh potensi dan kebijakan yang terdapat didalamnya. Penulis berharap adanya perubahan mental/perilaku  aparatur  sebagai  model dalam  mewujudkan  reformasi  birokrasi yang berkualitas sehingga dapat menunjang  pelaksanaan  pelayanan  publik yang lebih baik dan memuaskan masyarakat khususnya di Kota Gorontalo.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang: Profesionalisme pegawai
ditinjau dari aspek
pengorganisasian dalam pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan yakni  metode  kualitatif  dikarenakan  aspek profesionalisme  pegawai  dapat  diukur melalui  wawancara  langsung  dua  arah sehingga  dapat  tergambarkan  mengapa profesionalisme  aparatur  dalam  pelayanan publik  cenderung  kurang  memuaskan masyarakat.  Adapun  yang  menjadi  alasan peneliti mengambil mengangkat permasalahan  pada  lokasi  penelitian  ini  di karenakan  pergerakan  perekonomian  di Kota Gorontalo bersumber dari sektor jasa. Kota  Gorontalo  bukan  penghasil  Sumber Daya  Alam  yang  melimpah  maka  upaya satu-satunya  untuk  menggerakan  potensi daerah  adalah  pada  sektor  Sumber  Daya Manusia,  dimana  sektor  jasa  menjadi peluang terbesar untuk meraup Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terbanyak.  Dengan melihat  keadaan  investor  dari  daerah  lain yang  mendirikan  usaha  di  Kota  Gorontalo dibandingkan  pada  Kabupaten  lain  di wilayah  Provinsi  Gorontalo  maka  peran
DPM-PTSP Kota Gorontalo harus dimaksimalkan.
Sektor  pariwisata  di  Kota  Gorontalo juga  merupakan  salah  satu  sektor  yang menjadi  ikon  daerah  untuk  menambah PAD,  karena  menjadi  tempat  kunjungan wisatawan  baik  wisatawan  lokal  maupun mancanegara sebagai lokasi destinasi  yang perlu  perhatian  oleh  pemerintah  daerah dalam mengembangkannya. Destinasi pariwisata  di  Kota  Gorontalo  masih kurang, baik  fasilitas  maupun penataannya sehingga  oleh  pemerintah  perlu  juga  kerja sama dengan peran swasta untuk pengembangannya. Peluang investasi pembangunan  hotel  berbintang,  pendirian biro  perjalanan  wisata,  penyediaan  sarana hiburan,  dan  rekreasi  serta  pendirian sanggar  seni  budaya.  Disamping  itu banyak  juga  potensi  pada  sektor  jasa  juga
berpusat  di  Kota  Gorontalo  misalnya dibidang Kesehatan dan Pendidikan.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  kualitatif  adalah  analisis  model interaktif  yang  terdiri  dari  tiga  komponen analisis  yakni:  1)  Reduksi  Data;  2)
Penyajian  Data;  3)  Verifikasi  Data  dan Penarikan Kesimpulan. (Miles & Huberman, 1992)
Informan  kunci  dalam  artikel  ini terdiri  dari:  1)  Pimpinan  DPM-PTSP  dari Kepala  Dinas,  Sekretaris  Dinas,  para Kepala  Bidang,  para  Kepala  Bagian,  Para Staf,  dan  2)  Petugas front  office ,  petugas back office, dan staf pegawai dilingkungan DPM-PTSP Kota Gorontalo; 3) Masyarakat umum pemohon perizinan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Organisasi pemerintah layaknya organisasi pada umumnya menuntut adanya  profesionalisme  ASN  sebagai kunci  keberhasilan  bagi  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Birokrasi  dipandang merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk  menangani  tugas-tugas  adminstratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan  orang  banyak  secara  sistematis. Birokrasi  juga  dipandang  sebagai  mesin kerja  pemerintah  karena  posisi  birokrasi yang  sangat  pendng  tersebut  menjadikan birokrasi  disorot  dalam  kinerjanya  dan dituntut  professional  dalam  mewujudkan keberhasilan  bagi  proses  penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor  81  Tahun  2010  tentang Grand
Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025 dan  Peraturan  Menpan  RB  Nomor  11
Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019 serta peraturan pelaksana  lainnya,  pemerintah  berusaha menjawab permasalahan pemerintahan yang  belum  bersih,  kurang  akuntabel,  dan
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
berkinerja  rendah.  Hal  tersebut  ditegaskan dalam  sasaran  Reformasi  Birokrasi  2015- 2019  bahwa:  1)  Birokrasi  yang  bersih  dan akuntabel;  2)  Birokrasi  yang  efektif  dan efisien;  3)  Birokrasi  yang  memiliki pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Oleh karena itu peneliti berharap profesionalitas pegawai  perlu  dikembangkan  dan  menjadi perhatian  khusus  bagi  pemerintah.  Isu negatif terhadap profesionalisme khususnya  jika  dipandang  dari  aspek pengorganisasian  manajeman  pelayanan publik  perlu  direspon  positif  dengan  terus melakukan evaluasi secara berkala baik itu evaluasi  harian,  mingguan,  sampai  dengan bulanan  yang  sering  diterapkan  pada organisasi  sektor  privat.  Hal  ini  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh  Henny  Juliani  yang  dimuat  dalam Jurnal  Administrative  Law  &  Governance Vol.  2  No.  1  April  2019  (ISSN.  2621-27- 81)  yang  mengatakan  bahwa  pemerintah perlu mengambil langkah strategis membangun SDM aparatur melalui kebijakan  reformasi  birokrasi  dengan  inti perubahan  pada  mental/perilaku  aparatur dan  seluruh  sistim  yang  melingkup aparatur. Fokus perubahan reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel,  efektf,  efisien,  serta  mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbeda dengan pendekatan manajeman  birokrasi  yang  diungkapkan oleh Henny diatas,  penulis  melihat dengan pandangan lain yakni pendekatan
pengorganisasian manajeman birokrasi untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non  perizinan  yang  diselenggarakan  oleh DPM-PTSP  Kota  Gorontalo.  Peneliti menilai  bahwa  proses  pengorganisasian dalam  tubuh  birokrasi  yang  bergerak dibidang  pelayanan  publik  harus  diukur dengan indicator sebagai berikut:
1)  Pembagian  kerja  yang  efisien;  2) Meningkatkan efektifitas kerja; 3) Pelayanan sesuai SOP. Penulis menemukan bahwa didalam proses pengorganisasian layanan penanaman modal  dan  perizinan  sudah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketetapan  komponen  SOP (Standar  Operasional  Prosedur)  yang rujukan  regulasinya  sudah  sesuai  dengan hierarki peraturan-perundangan yang berlaku  dimana  ketetapan  waktu  layanan menjadi  hal  yang  paling  menjadi  prioritas pegawai.  Akan  tetapi  penulis  melihat  hal ini  masih  kurang  maksimal  dijalankan karena  berbagai  alasan  teknis  yakni keterbatasan institusional DPM-PTSP dalam mengelola seluruh layanan perizinan dan  non  perizinan.  Hal  lain  adalah perizinan dapat diupayakan cepat diterbitkan ketika tidak ada lagi permasalahan teknis dengan instansi terkait, contohnya: ketika pemohon perizinan mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan)  maka  harus  mendapat  lampu hijau  dari  Dinas  PU  Kota  Gorontalo.  Hal inilah  yang  dikeluhkan  oleh  masyarakat bahwa  pelayanan  DPM-PTSP  itu  berbelit- belit.  Tetapi  peneliti  menilai  hal  ini  wajar dilakukan  karena  struktur  pelaksanaan organisasi  birokrasi  harus  mengutamakan yang  namanya  regulasi.  Ketika  regulasi tidak  dijalankan  atau  bahkan  dipangkas prosesnya  maka  akan  terdapat  unsur kesalahan  administratif  yang  ditujukan kepada  DPM-PTSP  sehingga  akan  sangat merugikan pegawai didalamnya.
Sangkala, A. A., Lengkong, F. D., & Tampi,  G.  B.  (2018)  dalam  artikelnya mengatakan bahwa profesionalisme aparatur pemerintah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kualitas pelayanan publik serta berhubungan secara kontributif.  Artinya  bahwa  meningkat atau menurunnya  kualitas  pelayanan  publik turut ditentukan oleh profesionalisme yang
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
dimiliki  aparatur  dalam  melaksanakan tugas pelayanan publik.
Selanjutnya  penulis  melihat  DPM- PTSP  Kota  Gorontalo  sudah  mengarah pada layanan berbasis aplikasi e- government bernama  aplikasi  Si  Cantik, akan  tetapi  pada  pelaksanaanya  peneliti menilai  aplikasi  ini  belum  cukup  optimal untuk dijalankan karena disamping fiturnya  belum  lengkap,  aplikasi  tersebut belum  cukup  dikenal  oleh  masyarakat sehingga pemohon perizinan lebih memilih mengurus  langsung  dikantor  ketimbang berkonsultasi langsung via aplikasi.
Untuk  memperbaiki  sistem  birokrasi pada  DPM-PTSP  penulis  menekankan optimalisasi  jalur  komando  dalam  artian perbaikan kinerja melalui sentuhan- sentuhan kepemimpinan mulai dari Kepala Bagian,  Kepala  Bidang,  sampai  dengan Kepala  Dinas.  aspek  kepemimpinan  yang peneliti  masukkan  sebagai  bagian  dari proses  pengorganisasian  didasarkan  atas berbagai  pertimbangan  dan  hasil  temuan penelitian
bahwa kepemimpinan merupakan  jawaban  atas  segala  perbaikan dari  manajeman  pelayanan  publik  dari organisasi DPM-PTSP.
Menurut pandangan  penulis  hal  tersebut  karena pengaruh  besar dari  sosok pimpinan  mulai dari  Kepala  Seksi,  Kepala  Bagian,  Kepala Bidang,  Sekretaris  Dinas,  dan  tentu  saja pengaruh  paling  besar  ada  pada  Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Gorontalo.
Penulis berpendapat bahwa kepemimpinan menjadi bagian penting dari salah  satu  fungsi  manajeman  dalam penataan  organisasi  birokrasi.  Hal  ini berarti  bahwa  kemampuan  yang  dimiliki oleh  seorang  pimpinan  secara  psikologis pasti akan berusaha berpikir dan berperilaku  jauh  lebih  kedepan  dibanding dengan  bawahannya.  Oleh  sebab  itu pimpinan akan  memberikan tindakan  yang dapat menimbulkan aktivitas pada
bawahannya. Pimpinan dapat mengarahkan dan  mempengaruhi  para  bawahan  yakni Kepala  Bidang,  Kepala  Bagian,  Kepala Seksi,  Staf  Pegawai  dan  Petugas front office yang  ada  di  DPM-PTSP  Kota Gorontalo  untuk  bagaimana  melakukan tugas-tugas yang esensial. Dengan menciptakan  suasana  yang tepat, pengaruh dari  pimpinan  akan  membantu  para bawahannya  untuk  dapat  bekerja  sebaik- baiknya. Kepemimpinan termasuk didalamnya  penggerakan (actuating) yaitu melakukan  pergerakan  dalam  memberikan motivasi kepada bawahan untuk melakukan  tugas-tugasnya.  Hubungannya dengan  manajeman  pelayanan  publik adalah bahwa manajeman merupakan suatu ruang lingkup yang mencakup kepemimpinan  dan  dapat  menciptakan iklim  organisasi  yang  kondusif  serta terarah.  Hal  tersebut  sebagaimana  yang didalami  oleh  peneliti  tentang  bagaimana perubahan  yang  dilakukan  oleh  DPM- PTSP  Kota  Gorontalo  sejak  adanya perubahan  Kepala  Dinas  pada  awal  tahun 2017 menjadikan perkembangan kantor ini menitik beratkan pada manajeman organisasi  serta  perbaikan  alur  pelayanan dalam  melayani  pemohon  perizinan  dan non perizinan.
Pemerintah dan  masyarakat  memiliki peran yang  sama  dalam mengelola lembaga negara melalui reformasi birokrasi, untuk membangun pola perbaikan  secara  bersama  dengan  prinsip- prinsip keadilan dan kebaikan. Perkembangan reformasi birokrasi
menunjukkan  bahwa  pelayanan  publik masih  lemah.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh struktur  birokrasi  yang  gemuk  dan  jumlah pegawai  yang  berlebih,  sehingga  terjadi tumpang  tindih  fungsi  dan  wewenang. Tingginya  angka  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  yang  dilakukan  oleh oknum  birokrat  juga  menjadi  pemicu
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
lambannya  pencapaian  tujuan  reformasi birokrasi. Peran pemimpin juga berpengaruh  terhadap  lemahnya  kinerja birokrasi  diberbagai  tingkatan  dan  level. Sementara  itu,  pemimpin  yang  kompeten dan  profesional  belum  banyak.  Masih berkembangnya  model  patrimonialisme (dimana  pemimpin  harus  dilayani  dan bukan  melayani,  memunculkan  pegawai yang bekerja atas dasar keinginan pemimpin dan bukan kesadaran dari dalam dirinya), akan berdampak terhadap lemahnya  pelayanan.  Peran  pemimpin sebagai  agen  perubahan  yaitu  harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat  terhadap  manajemen  dan pengelolaan  birokrasi.  Peran  ini  dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, kompetensi,  dan  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dimilikinya.  Kepemimpinan seperti ini bertujuan menciptakan organisasi  birokrasi  yang  adil  dan  baik sebagai aktualisasi pemimpin dalam penguatan kapasitas lembaga negara terhadap  tujuan  pemerintahan,  yaitu  good governance. Fungsi kepemimpinan menurut Nawawi (2013), bahwa fungsi
kepemmpinan  yaitu  sebagai  berikut:  1)
Fungsi instruktif, adalah pemimpin sebagai komunikator  yang  menentukan  apa  (isi perintah) dan bagaimana (cara mengerjakan  perintah),  bilamana  (waktu memulai,  melaksanakan,  dan  melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan  perintah)  agar  keputusan dapat  diwujutkan  secara  efektif.  Sehingga fungsi  orang  yang  memimpin  hanyalah melaksanakan  suatu  perintah;  2)  Fungsi konsultatif, adalah pemimpin menggunakan  konsultatif  sebagai  bentuk dari  komunikasi  dua  arah  untuk  usaha menetapkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dengan orang yang  dipimpinnya;  3)  Fungsi  partisipasi, adalah  pemimpin  dapat  mengaktifkan
anggotanya dalam pengambulan keputusan maupun  melaksanakannya;  4)  Fungsi delegasi  adalah  pemimpin  memberikan pelimpahan  wewenang  yang  membuat sampai  dengan  menetapkan  keputusan. Fungsi  delegasi  merupakan  kepercayaan secorang  pemimpun  kepada  seorang  yang diberikan  pelimpahan  wewenang  untuk bertanggung jawab; 4) Fungsi pengendalian,  adalah  pemimpin  dapat membimbing,  mengarahkan,  koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas anggotanya. Berdasarkan  definisi  kepemimpinan secara umum diatas maka penulis berpendapat  bahwa  gaya  kepemimpinan yang  cocok  diterapkan  pada  DPM-PTSP Kota  Gorontalo  adalah  kepemimpinan transfprmasional.  Bass  dan  Avolio,  (1994) Dengan  bahasa  sederhana,  kepemimpinan transformasional  dapat  didefinisikan  dan dipahami  sebagai  kepemimpinan  yang mampu mendatangkan perubahan di dalam diri  setiap  individu  yang  terlibat  atau  bagi seluruh organisasi untuk mencapai performa yang semakin tinggi. Lebih lanjut Burns  (1978)  dalam  buku  Sutikno  (2014) berpandangan bahwa kepemimpinan transformasional  sebagai  sebuah  proses dimana  “para  pemimpin  dan  pengikut saling  menaikkan  diri  ke  tingkat  moralitas dan  motivasi  yang  lebih  tinggi”.  Menurut Burns,  kepemimpinan  transformasional dapat  diperlihatkan  oleh  siapa  saja  dalam organisasi  pada  jenis  posisi  apa  saja. Karakteristik utama kepemimpinan transformasional  ini  diantaranya  memiliki kemampuuan untuk bertindak sebagai agen perubahan ( agent of change) bagi organisasi,  sehingga  dapat  menciptakan strategi-strategi baru dalam mengembangkan praktik-praktik organisasi yang  relevan.  Burns  (1978)  menyatakan bahwa model kepemimpinan transformasional  ada  hakekatnya  menekan seorang  pemimpin  perlu  memotivai  para
Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
bawahannya  bertanggung  jawab  lebih  dari yang diharapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan,
mengkomunikasikan, mengartikulasikan  visi  organisasi,  dan bawahan  harus  menerima  kredibilitas pemimpinnya.
Mustaqiem, M. (2010) Dalam Artikel Jurnalnya “Profesionalisme Pegawai Negeri  Sipil  Dalam  Pelayanan  Publik”
Civil  Service  Journal , 4 (2  November) menegaskan  bahwa    aparat    negara
(pegawai negeri sipil) sangat
dimungkinkan    dapat    memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  (publik) secara  profesional  sepanjang  memiliki komitmen  untuk  itu  dan  profesionalisme selalu  terjaga.    oleh    karena    pelayanan kepada    masyarakat    dilakukan  terus menerus  sepanjang  waktu  dan  dalam berbagai  bidang  atau  sektor,  maka    selain peningkatan    pendidikan    dan  pelatihan; perlu    dilakukan    inovasi    materi pendidikan    dan    pelatihan,    pengawasan, evaluasi,    maupun    survei    tentang pelayanan  masyarakat  dengan  responden anggota  masyarakat.
Dari hasil uraian tentang kepemimpinan  trasformasional  menurut ahli  diatas,  maka    penulis  berpandangan
bahwa dengan penerapan gaya kepemimpinan transformasional mulai dari Kepala  Dinas,  Kapala  Bidang,  Kepala Bagian,  Sampai  Kepala  Seksi  di  DPM- PTSP  sebagai  pemimpin  yang  mempunyai kekuatan  untuk  mempengaruhi  bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional bawahan  akan  merasa  dipercaya,  dihargai, loyal  dan  respek  kepada  pimpinannya. Pada  akhirnya  bawahan  akan  termotivasi untuk melakukan lebih dari yang diharapkan.  Dengan  kata  lain,  faktor kepemimpinan  dapat  melakukan  penataan berupa kemampuan mempengaruhi tingkah
laku  orang  lain  dalam  situasi  tertentu  agar bersedia  bekerja  sama  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Hanya  saja yang perlu diketahui bahwa cara pemimpin mempengaruhi  bawahan  dapat  berbeda- beda,  misalnya  memberikan  gambaran masa  depan  yang  lebih  baik,  memberikan perintah,
melimpahkan wewenang, mempercayai bawahan, memberi penghargaan, memberi kedudukan, memberi  tugas  dan  tanggung  jawab,
memberi kesempatan  mewakili,  mengajak, membujuk,  meminta  saran  dan  pendapat, memberikan motivasi, mendidik menciptakan perubaham, menegakkan disiplin, dan lain-lain. Dengan demikian kepemimpinan adalah  salah  satu  dari  fungsi  manajeman sehingga pengaruh pimpinan sangat penting dalam kegiatan organisasi birokrasi.  Penulis  berpendapat  bahwa terdapat tiga imlikasi yang terkandung dari kepemimpinan  yaitu:  1)  Kepemimpinan menyangkut  orang  lain/bawahan  atau pengikut;  2)  Kepemimpinan  menyangkut suatu pembagian kewenangan dari tiap-tiap individu  pegawai;  3)  Pimpinan  dapat menggunakan pengaruh atau dapat mempengaruhi bawahan agar melaksanakan perintahnya.
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah diuraikan  maka  melalui  peran  pimpinan penulis  berharap  adanya  area  perubahan pada  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Gorontalo  dapat  diukur  melalui  1)  Mental Aparatur;  2)  Pengawasan  pimpinan;  3)
Akuntabilitas kinerja; 4) Standar Operasional  Prosedur;    dan  5)  Budaya kerja aparatur. Mengingat urgensitas perean  aparatur  dalam  menyelenggarakan peran  dan  fungsinya,  maka  penulis berpendapat  kiranya  unsur  pimpinan  pada DPM-PTSP Kota Gorontalo dapat merumuskan pendekatan strategis untuk

## Gambar 1
Temuan mengenai urgensi Profesionalisme Pegawai Dalam Manajemen Birokrasi membangun  wajah  baru  aparatur  yang professional, handal, tanggap, inovatif, dan fleksibel dan menjadi fasilitator yang dapat diandalkan  oleh  masyarakat  pengguna layanan (Gambar 1).
Usman, J. (2011) mengatakan  bahwa Manajemen  profesional  pelayanan  publik harus  lebih  berorientasi  pada  tujuan paradigma  pemerintahan  yang  didasarkan pada  pendekatan  manajemen  baru,  baik secara  teori  maupun  praktis.  Secara bersamaan, paradigma dari tujuan pemerintahan diharapkan dapat
menghilangkan  praktek  bahwa  birokrasi Weberian  adalah  negatif  seperti  struktur birokrasi  hierarkhikal  yang  menghasilkan biaya  operasional  lebih  mahal  (ekonomi biaya  tinggi)  daripada  manfaat  yang diperoleh,  prevalensi  birokrasi,  kurangnya inisiatif dan kreativitas aparatur, pertumbuhan  mediokratis  budaya  dan  in- efisiensi. Oleh karena itu, institusi pelayanan  publik  dapat  dilakukan  oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Jika pemerintah, organisasi birokrasi pemerintah  adalah  garis  depan  organisasi (jalan  birokrasi  tingkat)  terkait  dengan pelayanan publik.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan pada  artikel  ini  menunjukkan  bahwa kecenderungan  aparat  kurang  profesional dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya antara  lain  disebabkan  oleh  rendahnya motivasi  untuk  melakukan  perubahan  dan berinovasi.  Aparat  cenderung  enggan melakukan perubahan dikenakan kurangnya dorongan dari pimpinan. Dalam mewujudkan  aparat  yang  profesional, akuntabel, dan transparan maka dibutuhkan peran  pemimpin  sebagai  pengarah  dan memiliki  jiwa  dan  pandangan  yang visioner  pada  Dinas  Penanaman  Modal Dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Gorontalo. Langkah-langkah konkrit pemimpin dalam menciptakan iklim demokrasi  dimana  bawahan  disertakan dalam  setiap  pengambilan  kebijakan  yang berkaitan  dengan  peningkatan  kinerja organisasi  serta  membangun  komunikasi dua  arah  dalam  setiap  kegiatan  akan membuat  bawahan  merasa  dirinya  adalah bagian  penting  dalam  organisasi.  Sikap pemimpin  untuk menumbuhkan jiwa responsif  pada  setiap  pegawai  dapat
meningkatan  kualitas  pelayanan  perizinan dan non perizinan di Kota Gorontalo

## Saran
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk menumbuhkan  profesionalisme  aparatur adalah  dengan  membuat  program  kerja jangka  Panjang,  jangka  menengah,  dan jangka  pendek  serta  menetapkan  skala prioritas  dalam  setiap  kegiatan  yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Adapun penguatan aspek
kepemimpinan sebagai rekomendasi dalam artikel  ini  adalah  sebagai  berikut:  1) Pengaturan  kerja,  bahwa  dengan  peran kepemimpinan  maka  pengaturan  kerja dalam  organisasi  akan  semakin  tertata dengan  baik,  efektif  dan  efisien;  2) meningkatkan efektivitas kerja demi kepentingan  Bersama.  Bahwa  eksistensi dari  organisasi  akan  semakin  meningkat apabila  semua  pihak  yang  ada  didalam organisasi  akan  saling  bahu  membahu menciptakan  lingkungan  kerja  yang  baik dan  mengarah  pada  tujuan  dan  cita-cita yang  lebih  baik;  3)  Sinkronisasi  tujuan. Bahwa  fungsi  komunikasi  dan  konsolidasi dalam organisasi harus terus dioptimalkan, maka peran pimpinan akan sangat dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief  Jauhari.  (2015).  Birokrasi  Dalam
Kerangka e-Government. Jurnal Magister Akuntansi. ISSN 2302-0164 Bass,  B.M.  and  Avolio,  B.J.,  (1994), Improving Organizational Effectiveness through Transformational  Leadership,  Sage, Thousand Oaks.
Burns, J.M. (1978). Leadership. New York
: Harper & Row.
Hasibuan,  M.  (2001). Manajeman  Sumber Daya Manusia . Jakarta: Bumi Aksara, Henny  Juliani.  (2019).  Perubahan  perilaku aparatur sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang  berkualitas.  Adminitrative  Law
& Governance Journal. Volume 2 (1)
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman.
(1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode
Baru . Jakarta: UIP. Moeljono , Djokosantoso. ( 2003). Budaya Korporat dan Keunggulan. Korporasi . Jakarta:  PT. Elex Media Mustaqiem,  M.  (2010).  Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik. Civil Service Journal , 4 (2 November). Nawawi, Ismail. (2013). Budaya organisasi kepemimpinan dan Kinerja . Jakarta: PT. Fajar
Iterpratama Mandiri.
Peraturan  Presiden  Nomor  81 Tahun  2010 tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan  Menpan  RB  Nomor  11  Tahun 2015  Tentang Road  Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019
Sangkala,  A.  A.,  Lengkong,  F.  D.,  & Tampi, G. B. (2018). Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik Di  Kantor  Kecamatan  Singkil  Kota Manado. Jurnal Administrasi
Publik , 4 (64).
Sutikno  Sobry  M.  (2014). Pemimpin  Dan Gaya  Kepemimpinan .  Edisi  Pertama. Lombok. Holistica
Publik  (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 9 (1), Juni 2020
Siagian,  P.  S.  (2002). Kepemimpinan organisasi & perilaku administrasi. Jakarta: Penerbit
Gunung Agung.
Usman,  J.  (2011).  Manajemen  Birokrasi
Profesional dalam Meningkatkan Pelayanan  Publik. Otoritas:  Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).
DOI: https://doi.org/10.26618/ojip.v1 i2.24