## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO 11 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
1 Sisca Nopralia, 2 Hermansyah, 3 Isma Nirmala, 4 Siti Waliah
1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakyakirti, Email: sisca_nopralia@unisti.ac.id 2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakyakirti, Email: hermansyah@unisti.ac.id 3 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakyakirti, Email: Ismanirmala53 @gmail.com 4 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakyakirti, Email: siti_waliah@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The research was carried out at the Musi Banyuasin district health office which is located at Jalan Kol. Wahid Udin No.  230  Kelurahan  Kayuara,  Sekayu  District,  Postal  Code  30711,  Sekayu,  South  Sumatra.  The  research  used  a descriptive approach, namely solving problems investigated by describing, describing the condition of the subject / object of the study (a person, institution, community, etc.) based on the facts and then described descriptively. The formulation of the problem examined in the study was How to Implement Regional Regulation number 11 of 2016 regarding  smoking-free  areas  at  the  Musi  Banyuasin  District  Health  Office.  Data  collection  techniques  used  are interviews, observation and documentation. The implementation model used is the implementation model according to George C. Edward III which includes four elements, namely communication measured through indicators of clarity and  consistency,  resource  elements  measured  through  staff  indicators,  information,  authority,  and  facilities, disposition  elements  measured  by  appointment.  employees  and  incentives,  as  well  as  elements  of  bureaucratic structure as measured by indicators of standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. The results of the research that have been concluded are the implementation of Regional Regulation number 11 of 2016 concerning smoking-free areas at the Musi Banyuasin District Health Office which analyzed with the four elements above that have  been  communicated  actively  and  clearly,  including  both  vertical  (superior  to  subordinate)  and  horizontal (among staff) directly or indirectly, have the resources to support it. The resources in question include competent and capable human resources (HR) as well as budgetary resources (SDA) originating from APBD funds, the disposition (attitude and willingness) of implementers who are involved in implementing the regional regulations without smoking are those who work. based on their capabilities and expertise, according to standard operating procedures (SOPs) and fragmentation (coordination of tasks) internally and externally.
Keywords: Implementation, Regional Regulations, No Smoking Areas

## ABSTRAK
Penelitian dilakukakan pada Kantor dinas kesehatan kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di jalan Kol. Wahid Udin  No.  230  Kelurahan  Kayuara  Kecamatan  Sekayu,  Kode  Pos  30711,  Sekayu,  Sumatera  Selatan.  Penelitian menggunakan  metode  pendekatan  deskriptif,  yaitu  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan, melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta kemudian  dipaparkan  secara  deskriptif.  Rumusan  masalah  yang  diteliti  dalam  penelitian  adalah  Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Model implementasi yang digunakan adalah model implementasi menurut George C Edward III yang meliputi empat unsur, yaitu  komunikasi  yang  di  ukur  melalui indikator kejelasan  dan konsistensi,  unsur  sumberdaya  yang diukur melalui indikator staf, informasi, wewenang, dan fasilitas, unsur disposisi yang diukur melalui pengangkatan pegawai dan insentif, serta unsur struktur birokrasi yang diukur melalui indikator standar operating prosedures (SOPs) dan fragmentasi. Hasil dari penelitian yang telah disimpulkan adalah Implementasi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin yang dianalisis dengan keempat  unsur  diatas  telah dikomunikasi  secara  aktif  dan  jelas,  baik  meliputi  komunikasi  vertikal  (atasan kepada bawahan)  maupun  horizontal  (antar  staf)  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  memiliki  sumber  daya  yang mendukung.  Sumber  daya  yang  dimaksud  meliputi  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  kompeten  dan  memiliki kemampuan yang memadai maupun sumber daya anggaran (SDA) yang berasal dari dana APBD, disposisi (sikap
dan kemauan) implementor yang terlibat dalam pelaksanaan Perda kawasan tanpa rokok adalah mereka yang bekerja dengan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, sesuai standar operating prosedures (SOPs) dan fragmentasi (koordinasi tugas) secara internal maupun eksternal.
Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Kawasan tanpa asap rokok adalah tempat atau  ruangan  yang  dinyatakan  dilarang  untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan  dan    mempromosikan  rokok  . larangan  tersebut  baik  ruangan  terbuka maupun  tertutup  sampai  pagar  pembatas  area yang ditetapkan kawasan tanpa rokok Tempat itu  adalah  Sarana  Kesehatan,  Tempat  Proses Belajar  Mengajar,  Tempat  Ibadah,  Sarana Kegiatan  Olah  Raga,  Arena  Kegiatan  Anak, Angkutan  Umum,Tempat  Kerja,  Tempat Umum.
Sosialisasi yang telah dilaksanakan dalam bentuk Baliho, Spanduk, Stiker , Serta Seminar Kesehatan  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok tidak  mempengaruhi  masyarakat  untuk  tidak merokok  di  kawasan  yang  telah  ditentukan. Buktinya,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  Nomor  11  Tahun  2016    tentang Kawasan  Tanpa  Asap  Rokok  dilaksanakan sejak di mulai diberlakukan 9 November 2016.
Asap rokok terdiri dari asap utama (main stream)  yang  mengandung  25%  kadar  bahan berbahaya dan asap samping gan (side stream) yang  mengandung  75%  bahan  berbahaya. Perokok pasif mengisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan keluar  dari  perokok.  Asap  rokok  orang  lain atau yang sering disebut dengan AROL adalah asap  yang  keluar  dari  ujung  rokok  yang menyala  atau  produk tembakau  lainnya,  yang biasanya  merupakan  gabungan  dengan  asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
Kebijakan  penerapan  Kawasan  Tanpa Rokok juga mesti didukung dengan kepatuhan dan kepedulian masyarakat mengenai kebijakan tersebut, sehingga Kebijakan pemerintah tentang area bebas rokok nantinya akan  mampu  menyelamatkan  nasib  perokok pasif melihat banyaknya jumlah perokok aktif yang ada.

## 2. Identifikasi Masalah
Supaya  penelitian  ini  berjalan  sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan suatu  identifikasi  masalah  yang  berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan penelitian ini hanya pada aspek-aspek sebagai berikut :
1.  Kurang kesadaran perokok akan kesehatan
2.  Belum adanya sanksi tegas yang diberikan kepada perokok yang melanggar
3.  Peraturan  daerah  Nomor  11  Tahun  2016 tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  hanya sekedar wacana.

## 3. Pembatasan Masalah
Untuk menghindari penelitian ini nantinya tidak  terfokus  pada  permasalahan  yang  akan diteliti,  maka  penelitian  ini  dibatasi  pada Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  No  11  Tahun  2016  tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## 4. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dikemukakan  maka  rumusan  masalahnya adalah Bagaimana Kebijakan Peraturan Daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  No  11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## 5. Signifikan Penelitian
Tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No 11 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## 6. Kajian Penelitian Sebelumnya
L  Purwantiningtias  (2015)  Peraturan Daerah  kota  Surabaya  nomor  5  tahun  2008 tentang  kawasan  tanpa  rokok  dan  kawasan terbatas menyebutkan bahwa faktor penghambat antara lain anggaran terbatas.
Purwo  Setiyo  Nugroho  (2015)  Evaluasi implementasi  kawasan  tanpa  rokok  Surakarta menyebutkan  bahwa  adanya  peraturan  daerah mengenai  kawasan  tanpa  rokok,  adanya teguran  bagi  yang  merokok  ,  adanya  klinik berhenti  merokok (KBM) dan dukungan dana bagi KBM merupakan faktor pendukung KTR .  Kurang  maksimalnya  sosialisasi,  edukasi, fungsi  KBM.  Masih  ditemukan  banyak  yang merokok.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Kebijakan Publik
Dari  segi  bahasa  kebijakan  berasal  dari bahasa  Yunani  dan  Sansakerta  Polis  (negara kota) dan Pur (kota), kemudian diterjemahkan dalam  bahasa  latin  menjadi  Politea(negara) sedangkan  dalam  bahasa  inggris  Policy  yang berkenaan  dengan  pengendalian  masalah- masalah  politik  atau  administrasi  pemerintah. Kata  policy  memiliki  kesamaan  dengan  kata policy an politics (Muhajir Darwan, 1990:10). Istilah  policy  (kebijaksanaan)  seringkali penggunaanya  disamakan  dengan  istilah- istilah  lain  seperti  tujuan  (goals),  program keputusan,  undang-undang,  dan  ketentuan- ketentuan.
Sedangkan menurut Anderson, pengertian kebijakan  adalah  kebijakan-kebijakan  yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat- pejabat pemerintah.
Anderson mengemukakan bahwa terdapat 5  (lima)  hal  yang  berhubungan  dengan kebijakan-kebijakan publik, yaitu:
1. Tujuan  atau  kegiatan  yang  berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku  acak  atau  peristiwa  yang  tiba- tiba
2. Kebijakan  merupakan  pola  atau  model tindakan  pejabat  pemerintah  mengenai keputusan-keputusan  diskresinya  secara terpisah
3. Kebijakan  harus  mencakup  apa  yang nyata  pemerintah  perbuat,  bukan  apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan
4. Bentuk  kebijakan  bisa  berupa  hal  yang positif atau negartif
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan
Sementara,  menurut  Frederock  (Wahab, 1991:13)  kebijakan  diartikan  sebagai  suatu tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan- hambatan  tertentu,  seraya  mencari  peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Defenisi  diatas  dapat  dikatakan  bahwa berarti pemerintah harus mempunyai kemampuan  yang  dapat  dihadapi,  dengan memperhatikan  sumber  daya  yang  dimiliki serta  menerima  masukan  atau  usulan  dari seseorang/kelompok, sehingga ada jalan keluar yang  terbaik,  dihasilkan  melalui  proses  yang fair. Tahapan pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang tersusun, sebagiamana menurut William Dunn (LAN dan BPK, 2000), sebagai berikut:
1.  Tahapan  penyusunan  agenda  digunakan untuk merumuskan masalah,
mendefinisikan  masalah  dan  memulai proses  pembuatan  kebijakan  melalui penyusunan agenda
2.  Tahapan  formulasi kebijakan, merupakan tahapan yang dilakukan oleh para pejabat instansi  pemerintah  untuk  merumuskan alternatif  kebijakan  dalam  mengatasi masalah.  Dalam  tahapan  ini  teknik peramalan  dapat  dipergunakan  untuk menyajikan pengetahuan mengenai timbulnya kemungkinan masalah ataupun kendala  yang  akan  terjadi  pencapaian dimasa  mendatang  akibat  diambilnya suatu alternatif kebijakan
3.  Tahapan  adopsi  kebijakan,  merupakan tahapan  dalam  mengimplementasikan suatu  kebijakan.  dalam  tahap  ini  suatu rekomendasi diperlukan upaya memahami biaya  menfaat  dari  berbagai  alternatif kebijakan dan segala kemungkinan
akibatnya dimasa mendatang 4.  Tahapan implementasi kebijakan,
merupakan tahapan dalam merealisasikan alternatif kebijakan yang telah dipilih
5.  Tahapan  penilaian  kebijakan,  merupakan tahapan  evaluasi,  dengan  adanya  suatu evaluasi  guna  mendapatkan  pengetahuan yang  relevan  mengenai  hasil  kerja kebijakan
Berhasil  tidaknya  suatu  kebijakan  dapat diketahui  evaluasi  kebijakan  dengan  yang memiliki  fungsi  menurut  William  Dunn (Muhadjir, 1994:609) sebagai berikut:
1.  memberikan  informasi  yang  valid  dan dapat  dipercaya  mengenai  kinerja  yaitu seberapa  jauh  kebutuhan,  nilai  dan kesempatan  telah  dapat  dicapai  melalui tindakan publik.
2.  Memberikan  sumbangan  pada  klarifikasi dan  kritik  terhadap  nilai-nilai  yang mendasari pemikiran tujuan dan target.
3.  Memberi  sumbangan  pada  aplikasi  dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Tujuan  kebijakan  publik  adalah  dapat dicapainya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah. Thomas  R.Dye  menjelaskan  bahwa  kebijakan publik  adalah  apa  saja  yang  dipilih  oleh pemerintah  untuk  dilakukan  atau  tidak dilakukan,  apabila  pemerintah  memilih  untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan  negara  tersebut  harus  meliputi semua  tindakan  pemerintah,  bukan  semata- mata  pernyataan  keinginan  pemerintah  atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan  oleh  pemerintah  juga  termasuk kebijakan  negara.  Hal  ini  disebabkan  sesuatu yang  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  akan mempunyai  pengaruh  yang  sama  besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  No  11  Tahun  2016  tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dikemukan  bahwa  peraturan  daerah (perda) nomor 11 tahun 2016 tentang kawasan tanpa  rokok.  Perda  ini  dimaksudnya  bukan melarang  orang  untuk  merokok,  melainkan hanya mengatur bahwa di Kabupaten Musi Banyuasin  terdapat  beberapa  tempat  yang dinyatakan  sebagai  kawasan  tanpa  rokok. Kalaupun ada keinginan orang untuk merokok
dikawasan tersebut, maka dipersilahkan merokok diluar kawasan tersebut.
Sesuai  dengan  peraturan  daerah  (perda) nomor 11 tahun 2016 pasal 24 dan 25 tentang sanksi  adminstarif  dan  sanksi    pidana  bagi pelanggaran  dikawasan  tanpa  rokok  dikantor dinas  kesehatan  kabupaten  Musi  Banyuasin, berupa:
1. Sanksi  administratif  bagi  penanggung jawab  kawasan  tanpa  rokok  diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, paksaan  pemerintahan,  uang  paksa; dan/atau pencabutan izin
2. Sanksi pidana bagi orang yang merokok dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling lama  3  (tiga)  hari  atau  denda  paling banyak  Rp.50.000,-  (lima  puluh  ribu rupiah)
3. Sanksi  pidana  bagi  setiap  orang/badan yang  mempromosikan,  mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok diarea kawasan  tanpa  rokok,  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp.1.000. 000,- (satu juta rupiah)
4. Setiap  pengelola  kawasan  tanpa  rokok yang  tidak  melakukan  pengawasan internal,  membiarkan  orang  merokok, tidak menyingkirkan asbak dan sejenisnya,  dan  tidak  memasang  tanda- tanda  dilarang  merokok  ditempat  atau area  yang  dinyatakan  sebagai  KTR dipidana  penjara  selama  15  (lima  belas) hari atau denda paling banyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Implementasi
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan adanya jaringan komputerisasi  menjadi  lebih  cepat  dan tentukan dapat menghemat pengeluaran biaya. Pelayanan  tersebut  terjadi  sudah  tidak membutuhkan tenaga  manusia  lagi  melainkan yang  dibutuhkan  manusia  yang  memiliki keahlian  untuk  mengoperasikan  jaringan komputerisasi tersebut. Oleh karena itu, dalam menunjang terciptanya ketertiban administrasi dan  peningkatan  pelayanan  publik,  perlu didukung  dengan  adanya  implementasi  pada pelayanan dan tujuan yang ingin dicapai.
Secara etimologis
pengertian implementasi  menurut  kamus  webster  yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, adalah:
Konsep  implementasi  berasal dari  bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means  for  carrying  out  (menyediakan  sarana untuk  melaksanakan  sesuatu);  dan  to  give practical  effect  to  (untuk  menimbulkan dampak/akibat  terhadap  sesuatu  (webster dalam Wahab, 2004:64)
Implemetasi  berasal  dari  bahasa  inggris yaitu to
implementyang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan
sarana untuk melaksanakan  sesuatu  yang  menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.
Model  Edward  III  (Leo  Agustino, 2008:150)  mengajukan  4  (empat)  faktor  atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi kebijakan.

## 4. Kerangka Pemikiran
Telah dikemukan pada uraian sebelumnya bahwa  peraturan  daerah  (perda)  nomor  11 tahun  2016  tentang  kawasan  tanpa  rokok. Perda ini dimaksudnya bukan melarang orang untuk  merokok,  melainkan  hanya  mengatur bahwa di kabupaten  Musi Banyuasin terdapat beberapa  tempat  yang  dinyatakan  sebagai kawasan tanpa rokok, dalam hal penelitian ini dkhususkan dikantor Dinas Kesehatan. kalaupun ada keinginan orang untuk merokok dikawasan tersebut, maka dipersilahkan merokok diluar kawasan tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaan dan implementasinya masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut.
Menurut  George  C.Edward  III.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  adalah  komunikasi,  sumber  daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah  (perda)  nomor  11  tahun  2016  tentang kawasan  tanpa  rokok  pada  kantor  kesehatan dinas  kabupaten  Musi  Banyuasin  agar tercapainya  secara  efektif  peraturan  daerah tentang kawasan tanpa rokok.
Keempat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam model implementasi menurut George C.Edward  III    tersebut  dapat  digambarkan sebagai berikut:

## C. METODOLOGI PENELITIAN 1. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  dan  memperoleh gambaran  yang  jelas  tentang  Implementasi Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi Banyuasin  No  11  Tahun  2016  tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu kantor  pemerintahan  di  Kabupaten  Musi Banyuasin.  Dengan  waktu  penelitian  mulai dari 14 Agustus 2017 sampai dengan 17 Maret 2018 .

## 3. Metode dan Desain Penelitian
Desain Penelitian yang dilakukan peneliti adalah  menggunakan  pendekatan  deskriptif dengan  metode  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  yang  pada  umumnya dikaitkan  dengan  epistemologi  positivisme, dan biasanya dilihat sebagai kegiatan pengumpulan dan analisis data berupa angka- angka.  Penelitian  deskriptif  dimaksud  untuk menemukan  jawaban  terhadap  masalah  yang diteliti  dengan  cara  tertentu  sesuai  dengan masalah  dan  jenis  data  yang  diperlukan. Pemilihan  metode  deskriptif  dianggap  sangat tepat karena sesuai dengan tujuan atau masalah dalam  penelitian  ini,  yaitu  memperoleh gambaran secara obyektif tentang pelaksanaan peraturan  daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin nomor  11  tahun  2016  tentang  kawasan  tanpa rokok.

## 4. Informant Penelitian
Informan  merupakan  pemberi  informasi atau  orang  yang  menjadi  kunci  atas  sebuah informasi.  Informan  dalam  penelitian  ini adalah kepala bidang pengendalian masalah di dinas  kesehatan  kabupaten  Musi  Banyuasin, serta  informant  pendukung  lainnya  yaitu: kepala bidang
Pengendalian dan
Pemberantasan Penyakit, kepala seksi pengendalian  dan  pemberantasan  penyakit  di dinas kesehatan kabupaten Musi Banyuasin.

## 5. Sumber Data
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan fokus  penelitian  untuk  menentukan  apa  saja yang  akan  dikaji  dari  sebuah  penelitian sehingga lebih jelas apa yang diinginkan. Oleh karena  itulah  peneliti  ingin  mengetahui  dan mendalami  berjalan  atau  tidaknya  peraturan daerah  Kabupaten  Musi  Banyuasin  nomor  11 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.
Dalam  penelitian  ini,  sumber  data  yang dikumpulkan  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  wawancara  atau observasi berupa kata-kata dan tindakan orang yang  diwawancarai  dan  diamati.  Sedangkan untuk  data  sekunder  diperoleh  melalaui dinas/instansi  terkait.  Yakni  sumber-sumber tertulis baik berupa buku-buku, majalah, jurnal ilmiah,  dokumen,  arsip  dan  data  yang  telah diteliti serta dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain dengan cara : Wawancara
Metode  wawancara  merupakan  sebuah metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa  pertanyaan  secara  langsung  kepada responden atau pihak terkait untuk memperoleh  penjelasan  pendapat,  sikap  dan keyakinan  tentang  hal-hal  relevan  dalam penelitian. Menurut Lexy J Maelong (2002:135)  wawancara  adalah  percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan dengan dua  pihak  yaitu  pewawancara  dan  yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (responden).
7. Observasi
Teknik observasi atau pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung. Jika  suatu  data  yang  diperoleh  kurang meyakinkan  atau  untuk  menguji  keabsahan data yang diperoleh dengan realita dilapangan, biasanya peneliti melakukan pengamatan dan mempelajari secara langsung kejadian-kejadian dilapangan.

## 8. Dokumentasi
Dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu  peristiwa  yang  isinya  terdiri  dari penjelasan  dan  pemikiran  terhadap  peristiwa- peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan  atau  menemukan  keterangan mengenai  peristiwa  tersebut,  yang  bertujuan untuk menguji, menafsirkan serta meramalkan. Dengan  menggunakan  teknik  ini,  penyusunan akan  memperoleh  data  dengan  melihat dokumen-dokumen  yang  berupa  laporan- laporan,  peraturan  daerah,  dan  sebagainya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

## 9. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif  dengan  memposisikan  analisa  data kualitatif untuk memperjelas data-data kualitatif yang telah diperoleh dalam penelitian.  Teknik  analisa  data  sendiri  dalam penelitian ini adalah metode triangulasi.
Triagulasi  pada  hakikatnya  merupakan pendekatan multimedia yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis  data.  Pemikiran  dasar  dalam penggunaan  metode  triagulasi  adalah  bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik  sehingga  diperoleh  kebenaran  tingkat tinggi  jika  didekati  dari  sudut  pandang  yang berbeda-beda  akan  memungkinkan  diperoleh tingkat  kebenaran  yang  handal.  Oleh  karena itu, triagulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai  dengan  cara  mengurangi  sebanyak mungkin  perbedaan  yang  terjadi  pada  saat pengumpulan data analisis data.

## D. HASIL PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan menggambarkan  gambaran  daerah  penelitian
yaitu pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di kota Sekayu , Sumatera Selatan tepatnya di Jalan Kol. Wahid Udin  No. 230 Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu, Kode Pos 30711.

## 2. Pembahasan
Proses  implementasi  kebijkan  tentang peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) pada kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi  kebijakan.  sebagaimana  yang dikemukan  oleh  George  C.Edward  III  (1980) keempat  faktor  tersebut  meliputi  faktor komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur birokrasi.
Keempat faktor tersebut dalam mengimplementasikan peraturan daerah (perda)  kabupaten  Musi  Banyuasin  nomor  11 tahun  2016  tentang  KTR  merupakan  faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan  implementasi  kebijakan  peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang kawasan tanpa  rokok  pada  dinas  kesehatan  kabupaten Musi Banyuasin sudah tercukupi dan memadai,  Koordinasi  tersebut  tidak  hanya berlangsung  secara  internal,  tetapi  juga meliputi  koordinasi  eksternal  dengan  pihak luar  untuk  berpartisipasi  dalam  mendukung pelaksanaan  dan  pengawasan  kawasan  tanpa rokok.  Koordinasi  yang  baik  tentu  akan memberikan hasil yang positif dalam pelaksanaan  implementasi  Perda  nomor  11 tahun 2016  tentang kawasan tanpa rokok pada kantor  Dinas  Kesehatan  kabupaten  Musi Banyuasin  sesuai  dengan  tujuan  yang  ingin dicapai.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  dengan  acuan  dasar  teori  George Edward  III  yang  meliputi  aspek  komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi implementasi  Perda  nomor  11  tahun  2016 tentang  KTR  pada  kantor  Dinas  Kesehatan kabupaten  Musi  Banyuasin  telah  dijalankan sesuai  secara  baik,efektif  dan  efesien  untuk mencapai sasaran tujuan implementasi
kebijakan  tersebut.  Berikut  uraian  hasil  dari observasi dan wawancara:
a. Implementasi  Perda  nomor  11  tahun
2016 tentang kawasan KTR pada Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin  telah  dikomunikasi  secara aktif dan jelas, baik meliputi komunikasi vertikal (atasan kepada bawahan)
maupun  horizontal  (antar  staf)  secara langsung maupun tidak langsung
b. Implementasi  Perda  nomor  11  tahun
2016 tentang kawasan KTR pada Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin  memiliki  sumber  daya  yang mendukung. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (SDM)  yang  kompeten  dan  memiliki kemampuan  yang  memadai  maupun sumber  daya  anggaran  (SDA)  yang berasal dari dana APBD.
c. Implementasi  Perda  nomor  11  tahun 2016 tentang kawasan KTR pada Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi
Banyuasin, disposisi (sikap dan kemauan)  implementor  yang  terlibat dalam pelaksanaan Perda kawasan tanpa rokok  adalah  mereka  yang  bekerja dengan  berdasarkan  kemampuan  dan keahlian yang mereka miliki.
d. Implementasi  Perda  nomor  11  tahun 2016 tentang kawasan KTR pada Kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin  sesuai  standar  operating prosedures  (SOPs)  dan  fragmentasi (koordinasi  tugas).  Koordinasi  tersebut tidak  hanya  berlangsung  secara  internal, tetapi  juga  meliputi koordinasi eksternal dengan  pihak  luar  untuk  berpartisipasi dalam  mendukung  pelaksanaan  dan pengawasan kawasan tanpa rokok.

## 2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  diatas, saran yang dapat diberikan pada kantor Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin, khususnya  semua  pihak  yang  terkait  dalam impelementasi  Perda  nomor  11  tahun  2016 tentang  KTR,  adapun  saran  yang  peneliti berikan  yakni  implementasi  Perda  nomor  11 tahun  2016  tentang  KTR  pada  Kantor  Dinas
Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin meskipun telah diterapkan dengan cukup baik, akan tetapi keempat unsur yang terdapat dalam model implementasi meliputi unsur komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi harus ditingkatkan dan terus disosialisasikan  kepada  staf/pegawai  secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2008. Dasar-dasar  Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Dunn,  William  N.  2003. Analisis  Kebijakan Publik . Yogyakarta: Hanindita
Mazmanian,  Daniel  dan  Paul  Sabartier.  1993.
Implementation and Public Policy. USA Forsman and Company
Meleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian
Kualitatif . Bandung: Rosdakarya
Nugroho,  Rian.  2007. Analisis  Kebijakan .
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
Nugroho,  Rian.  2003. Kebijakan  Publik Formulasi, Implementasi  dan Evaluasi . Jakarta: Gramedia
Rakhmat  Rakhmat,  Firdaus  Firdaus,  2019.
Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, JIASK: Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, Vol. 1, No. 2, 2019. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta Sunarno, Siswanto. 2005. Hukum
Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Winarno,  Budi.  2002. Kebijakan  dan  Proses Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Media Pressindo
Dokumentasi:
Peraturan  Daerah  kabupaten  Musi  Banyuasin Nomor 11 tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok