Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889

## PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK (GURU) DI RURAL AREA
Nasir 1 , Mujiati 2 , Hasmira Said 3 , Wresni Pujiyati 4 , Adam 5 Universitas Muhammadiyah Kendari 1,2,3,5
Universitas Wiralodra 4 dhion_zir@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  pengelolaan  tenaga  pendidik,  khususnya pengadaan guru dan retensinya di rural area . Manfaat dari penelitian sebagai pedoman yang digunakan untuk meningkatkan dan memberikan daya tarik tersendiri pada para pendidik untuk mengabdikan  dirinya  dan  mengajar  di  daerah  terpencil.  Sebagai  objek  penelitian  meliputi: sistem  pemetaan  tenaga  pendidik,  lingkungan  dan  masyarakat  (unsur  guru,  kepala  sekolah, pemerintah dan masyarakat). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Laonti. Data penelitian diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen terkait penelitian.  Peneliti  menerapkan  prosedur  model  evaluasi  CIPP  melalui  tahapan  memahami, mensintesis, dan membandingkan teori yang ada. Kesimpulan penelitian ini adalah: pengadaan tenaga  pendidik  di rural  area seharusnya  dimulai  dengan  tahapan  perekrutan,  seleksi, penempatan,  pemberian,  kompensasi,  penghargaan,  pendidikan,  latihan  dan  pemberhentian yang perlu diawasi secara berkesinambungan. Meskipun demikian, masih ditemukan aktifitas- aktifitas unprofessional management khusunya  pemanfaatan  guru  yang  tidak  sebidang  dan beban  kerja  yang  berlebihan  sebagai  konsekunsi  dari  kurangnya  guru;  2)  Retensi  tenaga pendidik (guru) di rural area dapat dipenuhi dengan memberikan tunjangan khusus lebih bagi guru.  Selain  itu,  pengadaan  guru,  bisa  memprioritaskan  calon  guru  yang  berasal  dari  daerah tersebut.
Katakunci : Manajemen Tenaga Pendidik, Penyeteraan Pendidikan, Retensi Guru, Rural Area

## ABSTRACT
This  study  is  aimed  at  analyzing  the  management  of  teaching  staff,  specifically  the provision of teachers and their retention in rural areas. The benefits of research as a guide are used to improve and provide a special attraction for educators to devote themselves and teach in  remote  areas.  As  objects  of  research  include:  the  mapping  system  of  educators,  the environment  and  the  community  (elements  of  teachers,  principals,  government  and community).  This  research  is  a  qualitative  study  conducted  in  Laonti  District.  Research  data obtained  from  interviews,  observations  and  documents  related  to  research.  The  researcher applies the CIPP evaluation model procedure through the stages of understanding, synthesizing, and comparing existing theories. The conclusion of this study is: the provision of teaching staff in  rural  areas  should  begin  with  the  stages  of  recruitment,  selection,  placement,  giving, compensation, rewards, education, training and termination that need to be monitored on an ongoing basis. However, unprofessional management activities are still found, especially the use of uneven teachers and excessive workload as a consequence of the lack of teachers; 2) The retention  of  educators  (teachers)  in  rural  areas  can  be  fulfilled  by  providing  more  special allowances for teachers. In addition, the procurement  of  teachers,  can prioritize prospective teachers who come from the area.
Keywords: Management of Educators, Education Equality, Teacher Retention, and Rural Areas

## PENDAHULUAN
Rural area dapat diartikan dari berbagai  perspektif.  Kebalikan  dari
kawasan  urban, rural  area adalah sebuah  aglomerasi  permukiman  di area  perdesaan  (Dasgupta  et  al.,
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
2015). Di Indonesia, istilah rural area adalah kawasan rural adalah wilayah yang  mempunyai  kegiatan  utama pertanian,  termasuk  pengelolaan sumber  daya  alam  dengan  susunan fungsi  kawasan  sebagai  tempat permukiman  perdesaan,  pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Mekar, Safitri,  &  Sugito,  2014).  Sementara itu,  Dijkstra  &  Poelman  (2014) menyebutkan  kawasan rural bahwa pembagian  wilayah  administratif  di bawah  kecamatan,  yang  dipimpin oleh Kepala Desa.
Sebagai  kawasan  terpencil, Kecamatan Laonti berada di Kabupaten  Konawe  Selatan  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Dilihat  dari wilayahnya Kecamatan Laonti berbatasan dengan Wawonii Kepulauan sebelah timur, Kecamatan
Kolono  sebelah  selatan,  Kecamatan Moramo  sebelah  barat  dan  Laut Banda  pada  sebelah  utaranya. Kecamatan  Laonti  adalah  salah  satu kecamatan yang dapat dikategorikan sebagai Rural  Area yang  berada  di Kabupaten Konawe Selatan. Meskipun  Kecamatan  Laonti  sudah berdiri lama, namun bila
dibandingkan dengan Kecamatan lain yang  berada  di  Kabupaten  Konawe Selatan, Kecamatan Laonti sangatlah tertinggal.  Salah  satu  ketertinggalan Kecamatan Laonti disebabkan karena belum  adanya  akses  darat  yang menghubungkan  Kecamatan  Laonti dengan  Kecamatan  lain.  Seperti, Kecamatan Moramo dan Kecamatan
Kolono  yang  terhubung  dengan kecamatan  lainnya  dan  memiliki akses darat menuju Kota Kendari.
Dalam banyak penelitian, penyelenggaraan pendidikan di kawasan rural ,  pengelolaan  guru  di daerah masih sangat mengkhwatirkan  karena  kekurangan guru  berkualitas  (Adlim,  Gusti,  & Zulfadli, 2016). Pelaksanaan pendidikan  di rural  area jauh  dari efisien, dimana pemanfaatan tenaga pendidik  yang  ada  belum  mampu menghasilkan lulusan yang diharapkan (Rahmawati, Nurzaima, & Nasir, 2019). Banyaknya pengangguran di rural area dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh (Chakanika,  Sichula,  Sumbwa,  & Nduna,  2012).  Pendidikan  yang mereka  peroleh  tidak  menjamin mereka untuk mendapatkan
pekerjaan  sesuai  dengan  jenjang pendidikan  yang  mereka  jalani (Peterson,  McIntyre,  &  Heppner, 2019).
Sebenarnya,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1 ayat  14  telah  menegaskan  bahwa pengadaan  guru  pada  pendidikan anak  usia  dini  jalur  pendidikan formal,  pendidikan  dasar,  dan/atau pendidikan  menengah,  serta  untuk menyelenggarakan
dan mengembangkan  ilmu  kependidikan dan non kependidikan adalah tanggungjawab pemerintah. Meskipun  demikian,  masih  banyak
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
sekolah-sekolah  yang  mengeluhkan tentang  kurangnya  tenaga  pendidik,
baik  untuk  sekolah  tingkat  SD,  SMP
hingga  SMA.  Akibat  kurangnya tenaga pendidik di daerah Kecamatan  Laonti  berdampak  pada pembelajaran  di  sekolah-sekolah.
Sehingga sering ditemukan guru yang mengajar  tidak  sesuai  dengan bidangnya  dan  guru  yang  mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Belum lagi di sekolah-sekolah tersebut lebih dominan guru honorer di bandingkan guru  PNS.    Oleh  karena  itu,  penulis fokus  berkaitan  dengan  kajian pengelolaan tenaga pendidik di Rural Area . METODE PENELITIAN Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti mencatat dan melakukan pencocokan  data,  membuat  yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab  yang  memverifikasi  dugaan, mengkoreksi dan modifikasi temuan- temuan penelitian sebelumnya. Data digali dari para informan (pemerintah setempat, kepala sekolah,  guru,  dan  masyarakat). Observasi  dan  telah  dokumen  yang relevan dilakukan untuk memperkaya  data.  Penggunakan teknil  pengumpulan  data  tersebut untuk menelusuri: Bagaimana pengadaan  tenaga  pendidik  di Kecamatan  Laonti?  Dan  Bagaimana retensi tenaga pendidik di Kecamatan Laonti? Adapun analisis data dilakukan  sebagaimana  prosedur metode penelitian evaluasi (membandingkan  dengan  tujuan  yg telah  ditetapkan,  dan  bagaimana cara pencapaiannya). Peneliti menerapkan  model  evaluasi  CIPP untuk mengevaluasi kesesuaian aplikasi  teori  manajemen  SDM  dan fakta lapangan. Tahapan analisa data melalui tahapan-tahapan: memahami, mensintesis, dan
membandingkan  teori  yang  ada (David J. Ketchen & Bergh, 2007). HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Laonti adalah sebuah kecamatan  di  Kabupaten  Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Untuk mencapai kecamatan Laonti harus menggunakan transportasi laut.
Berdasarkan  posisi  geografisnya, Kecamatan  Laonti  memiliki  batas- batas  wilayah  yaitu:  Kecamatan Kolono,  Kecamatan  Kolono  Timur, Kacamatan Moramo dan Kecamatan Moramo  Utara.  Kecamatan  Laonti terdiri dari 20 desa, 19 Desa Definitif dan 1 desa Persiapan.
Profil  pendidikan  Kecamatan Laonti pada tahun ajaran 2017/2018 tercatat sebanyak 19 unit SD dengan 129  guru  dan  1.623  murid.  Pada tingkat SLTP  tercatat  6 unit  sekolah, dengan  47  guru  dan  620  murid. Sedangkan  tingkat  SLTA  tercatat  2 unit sekolah, dengan 23 guru dan 280
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
murid.  Berikut  ini  adalah  tabel  yang menunjukkan  jumlah  sekolah  di Kecamatan Laonti.
Tabel 1. Jumlah Sekolah di Kecamatan Laonti
Sumber : Kantor Camat Kecamatan Laonti, 2018
Rasio  guru  SD  per  sekolah sebesar 7 (sekitar 7 guru persekolah) dan  rasio  murid  per  guru  13  (rata- rata satu guru untuk 13 murid). Rasio murid  per  sekolah  85  (rata-rata  85 murid  per  sekolah).  Pada  tingkat pendidikan  SMP,  rasio  guru  per sekolah  sebesar  8,  rasio  murid  per
guru sebesar 13 dan rasio murid per sekolah 103. Sedangkan di SMA, rasio guru  per  sekolah  sebesar  12,  rasio murid per guru sebesar 12 dan rasio murid  per  sekolah  140.  Bagamana rasio  sekolah,  guru  dan  siswa  di Kecamatan Laonti sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut. No Nama Sekolah Jumlah Tenaga Pendidikan Guru honor Pegawai 1. SD Negeri 1 Laonti 6 9 2. SD Negeri 10 Laonti 6 6 3. SD Negeri 12 Laonti 6 7 4. SD Negeri 13 Laonti 6 6 5. SD Negeri 14 Laonti 6 6 6. SD Negeri 15 Laonti 6 5 7. SD Negeri 2 Laonti 6 7 8. SD Negeri 3 Laonti 6 7 9. SD Negeri 4 Laonti 6 7 10. SD Negeri 5 Laonti 6 7 11. SD Negeri 6 Laonti 6 8 12. SD Negeri 7 Laonti 6 7 13. SD Negeri 8 Laonti 6 6 14. SD Negeri 9 Laonti 6 5 15. SD Negeri Satap 16 Konawe Selatan 6 5 16. SD Negeri Satap 1 Konawe Selatan 6 4 17. SD Negeri Satap 12 Konawe Selatan 6 9 18. SD Negeri Satap 6 Konawe Selatan 6 8 19. SDN 11 Laonti 6 6 20. SD-SMPN  Satap 12 Konawe Selatan 3 6 21. SMP Negeri 14 Konawe Selatan 8 13 22. SMP Negeri 28 Konawe Selatan 6 8 23. SMP Negeri Satap 1 Konawe Selatan 3 9 24. SMP Negeri Satap 6 Konawe Selatan 3 7 25. SMPN Satap 16 Konawe Selatan 3 5 26. SMAN 21 Konawe Selatan 3 7 27. SMAN 9 Konawe Selatan 7 12 Jumlah 150 192
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
Gambar 1. Rasio sekolah, Guru dan Siswa di Sekolah-sekolah Kecamatan Laonti
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang terjadi ada rasio guru dan siswa. Sebagaimana  fokus  penelitian  ini, peneliti menilai bahwa terdapat mis- manajen  tenaga  pendidikan  di kecamatan  Laonti.  Oleh  karena  itu, pembahasan selanjutnya menggambarkan tentang pengadaan dan  retensi  guru  di  Laonti  sebagai daerah rural area.
Pengadaan  Tenaga  Pendidik  di Kecamatan  Laonti  sebagai  Daerah Kategori Rural Area
1. Rekrutmen Tenaga Pengajar atau Guru
Karakteristik  tenaga  pengajar atau  guru  ditinjau  dari  statusnya terdiri  dari  dua,  yakni  guru  PNS  dan guru  honorer.  Guru  PNS  (Pegawai Negeri  Sipil)  adalah  guru  yang diangkat  melalui  rekrutmen  CPNS,
selanjutnya  kehidupannya  dijamin oleh negara, tempat tinggal, pakaian dan  kendaraan  semuanya  dijamin oleh  negara  melalui  bayaran  yang diterimanya  tiap  bulan.  Sedangkan guru  honor  adalah  guru  bukan  PNS yang  direkrut  dan  diberikan  insentif oleh  sekolah.  Meskipun  demikian penggunaan  guru  honor  tidak  lagi diperkenankan digunakan di sekolah- sekolah.
Berdasarkan keterangan Kepala  UPTD  Pendidikan  Kecamatan Laonti mengatakan bahwa “ Pemerintah  telah  berencana  untuk menyelesaikannya  guru  honorer bersertifikasi  dan  bisa  menjadi  PNS, sebaliknya  sebaiknya  sekolah  lebih memberdayakan,  pensiunan  PNS untuk  diminta  mengabdi  kembali  1 hingga  2  tahun,  sambil  menunggu CPNS baru ”. Dengan instruksi tersebut,  maka  status  guru  nanti
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
hanyalah  guru  berstatus  Pegawai
Negeri  Sipil  (PNS)  atau  Pegawai
Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja (PPPK). Selama ini sekolah mengangkat  guru  honorer  untuk menutupi kekurangan guru PNS yang belum terdistribusi dengan baik.
Mengelola tenaga pendidik dan kependidikan  merupakan  kegiatan yang pasti dan harus dilakukan. Mulai dari  tenaga  pendidik/kependidikan dengan cara mengorganisasikan dan bertujuan dengan perekrutan, seleksi,  penempatan,  pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan, latihan dan pemberhentian yang dijalankan secara terawasi. Tes CPPK
diharapkan  dapat  menyelesaikan masalah pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian  kerja  (P3K).    Calon  guru dan  tenaga  kependidikan  yang  akan diangkat  menjadi  guru  atau  tenaga kependidikan, dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen,  pengetahuan  calon  guru atau tenaga  kependidikan,  hasil test psikologi  dan  wawancara.  Biasanya dalam  proses  pengangkatan  guru atau  tenaga  kependidikan  akan menandatangani  surat  pernyataan bermaterai dan terkadang menandatangani surat kontrak.
Untuk PNS dalam pengangkatan juga melalui  tahap  sumpah.  Bagaimana prosedur  seleksinya,  kepala  UPTD
Pendidikan Kecamatan Laonti memberi ilustrasi sebagaimana petikan wawancara di bawah ini: “Proses seleksi administrasi adalah tahap awal seleksi yang harus  dipenuhi  oleh  pelamar. Dalam proses seleksi
administrasi,  pelamar  harus mengisi  formulir  yang  telah disediakan oleh instansi terkait, melengkapi  lampiran-lampiran yang  telah  ditentukan  oleh instansi terkait, dan memenuhi persyaratan
finansial
(membayar)  jika  ditentukan. Dan  jika  persyaratan  dalam proses  seleksi  administrasi tidak  dipenuhi  maka  bisa dipastikan  kemungkinan  besar pelamar tidak dapat melanjutkan tahap seleksi atau tidak lolos” Setiap instansi biasanya memiliki request lampiran administrasi  yang  berbeda-beda, namun  berikut  ini  contoh  lampiran administrasi  yang  secara  umum digunakan,  diantaranya:  Fotokopi ijazah serta sertifikat pelatihan/kursus  yang  telah  dimiliki, daftar riwayat hidup, surat keterangan  berkelakuan  baik  dari kepolisian,  surat  keterangan  sehat dari  dokter,  kartu  tanda  bukti mencatatkan diri dari
departemmen/dinas tenaga pendidik dan kependidikan setempat, pas foto sesuai  dengan  permintaan,  fotokopi kartu  tanda  penduduk,  dan  surat keterangan pengalaman kerja.
Pada tahap tes psikologi, calon guru akan mengikuti dan menjalankan  test  yang  didesain khusus untuk mengetahui kepribadian, tingkat intelligensi,
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
bakat-minat dan semua yang berhubungan dengan psikis pelamar.
Sedangkan  pada  tahap  wawancara pelamar  akan  diwawancarai  oleh perwakilan  dari  instansi,  dimana pihak pelamar akan ditanyai seputar pengalaman,  tujuan  kerja,  dan  hal- hal lainnya.
2. Penempatan  Tenaga  Pengajar atau Guru
Secara  umum,  manajemen sumber  daya  manusia  merupakan upaya  pengaturan  seseorang  untuk menempati  posisi  dalam  suatu jabatan.  Penempatan  inilah  yang nantinya  menentukan  hasil  output dan mempengaruhi susunan ketenagaan dalam struktur organisasi pendidikan nasional. Prinsip  “ the  right  man  on  the  right place ”  adalah  prinsip  yang  harus dipenuhi dalam penempatan ini.
Penempatan  guru  di  daerah
juga dipengaruhi oleh adanya otonomi daerah. Sehingga, pemenuhan guru akan mengutamakan prioritas dari kebutuhan wilayahnya. Cara ini tentu akan  menimbulkan  masalah  pada sebagian  daerah  yang  mengalami kekurangan guru tetapi tidak memiliki  SDM  yang  sesuai.  Dari wawancara peneliti kepada informan diketahui  jika  seringkali  kepala sekolah  atau  masyarakat  mengeluh tentang  sebaran  tenaga  pendidik yang  tidak  merata.  Secara  nasional sebaran  guru  menjadi  salah  satu masalah.  Ia  mengatakan  distribusi
guru diharapkan merata pada semua unit  sekolah  se-Sultra  termasuk  di daerah,  sehingga  proses  belajar mengajar berjalan efektif dan mencapai sasaran. Umumnya guru laki laki maupun  perempuan  memilih  atau berdalih  segala  cara  untuk  pindah tugas  dari  sekolah  luar  kota  ke sekolah  sekitar  perkotaan,  katanya! Padahal  mengabdi  di  sekolah  luar kota  atau  daerah  terpencil  akan banyak  memperoleh  hikmah.  Salah satunya, adalah memperoleh tambahan  pendapatan  luar  gaji pokok  dan  kalau  kreatif  akan memiliki  aset  kebun  atau  lahan pertanian  dengan  memanfaatkan waktu luang.
Penempatan  guru  tentunya harus mendapat perhatian pusat dan daerah.
Kerja sama dalam penempatan guru juga bisa dilakukan antar  daerah  melalui  lembaga  dan institusi  yang  jelas.  Lembaga  dan institusi  ini  haruslah  institusi  yang dapat  mendekatkan  antara  sekolah yang membutuhkan guru, perguruan tinggi  penghasil  lulusan  guru  dan lulusan calon guru itu sendiri.
Distribusi  guru  di  Indonesia tidak merata, meski jumlahnya sudah cukup  memadai.  Sebagian  besar masih  terkonsentrasi  di  kota-kota besar. Penempatan guru di Indonesia mengalami  masalah  terutama  di wilayah  3T,  yaitu  wilayah  tertinggal, terpencil  dan  terluar.  Di  wilayah  ini, kualitas  pendidikan  masih  sangat jauh  dari  pendidikan  yang  ada  di
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
wilayah perkotaan. Bahkan, pengajar yang  ada  wilayah  3T  ini  sangatlah minim,  kualitas  akademisnya  juga tidak  memenuhi  standar  yang seharusnya.
Beberapa  faktor  penyebab menumpuknya  guru  di  kota-kota karena  jumlah  siswa  dan  gedung memang  masih  terpusat  di  kota. Faktor  lain,  banyak  pula  guru  yang enggan  berada  di  daerah  terpencil dengan  pertimbangan  gaji  yang kurang memadai.
Guru juga
mengeluh  karena  buruknya  kondisi jalur transportasi, jarak tempuh yang cukup  menguras  waktu  dan  tenaga sehingga  mereka  tidak  merasa nyaman.
Tentu, kalau jalur transportasi  ditangani  serius  oleh pemerintah, dampak positifnya bukan  hanya  dirasakan  oleh  guru, tapi mampu mendongkrak
perekonomian  masyarakat  di  sana. Kedua,  sama  dimaklumi  bahwa selama ini kami yang ditempatkan di wilayah  terpencil  rata-rata  cepat merasa  bosan.  Faktor  utamanya adalah  karena  mereka  terlalu  lama bertugas  di  sana,  dan  berpisah  dari keluarganya.
Berdasakan fakta pendidikan di rural  area ,  kiranya  perlu  dipikirkan alternatif  lain  untuk  mengatasi persoalan  pendidikan  di  wilayah terpencil.  Intinya  pemerintah  tidak hanya menuntut bahwa semua guru harus  rela  ditugaskan  di  mana  pun. Itu memang benar, tapi sejauh mana selama  ini  pemerintah  menjamin tingkat  kenyamanan  guru  dalam
menjalankan  tugasnya  di  daerah terpencil? Perlu dirumuskan langkah baru  yang  intinya  tidak  mengurangi semangat guru untuk mau mengabdi di daerah terpencil. Peningkatan pemerataan penempatan guru  dan  tenaga
kependidikan  ini  telah  tertera  di dalam  surat  keputusan  20  juli  2016 yang  di  tandatangani  oleh  menteri pendidikan dan kebudayaan saat itu,
Anies Baswedan. Dalam surat tersebut Anies, menghimbau kepada kepala  daerah  yang  mencakup gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia untuk menempatkan masyarakat  yang  berprofesi  sebagai guru dan tenaga kependidikan secara merata tanpa membeda-bedakan.
3. Retensi  Tenaga  Pendidik  di
Kecamatan Laonti
Retensi  pekerja  adalah  suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh perusahaan  guna  mempertahankan Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik yang  dimilikinya.  Retensi  pekerja dapat  dimaknai  sebagai  upaya mempertahankan  tenaga  kerja  agar tetap  loyal  dan  setiap  terhadap perusahaanya.  Melakukan  retensi karyawan  juga  bisa  dilakukan  untuk bisa  mendapatkan  solusi  agar  bisa meminimalisir turnover karyawannya serta  meningkatkan  rasa  nyaman karyawan dalam sebuah perusahaan. Dalam  lingkup  pendidikan,  retensi bisa  diartikan  sebagai  upaya  untuk mengatraksi guru agar tetap
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
semangat dan sepenuh hati bertugas sebagai tenaga pengajar.
Demikian  pula  retensi  guru  di daerah/pelosok adalah sebuah keharusan, agar mereka tetap betah mengabdikan  diri  di  daerah.  Hidup guru  di  sekolah  terpencil  sering  kali tidak  layak  dan  kerap  kali  tidak difasilitasi  akomodasi  yang  layak. Beberapa tanggapan tentang faktor- faktor yang membuat guru di Laonti kurang  betah  sebagaimana  petikan wawancara beberapa informan guru di bawah ini:
“Guru  di  tempat  saya  sering kali  harus  menempuh  puluhan kilometer  serta  menyeberang sungai  hanya  untuk  mengajar.
Sering kali mereka tidak mendapatkan  tempat  tinggal yang  layak.  Tidak  adanya fasilitas  yang  memadai  dan insentif  yang  jelas  jadi  alasan mengapa kami enggan ditugaskan di daerah terpencil" Guru 1
“Selain itu, alasan kenyamanan di  sekolah  yang  telah  didiami, serta  jauh  dari  keluarga  juga sering  dialami  para  guru. Banyak  pula  dari  guru  yang sebentar  lagi  akan  pensiun sehingga  merasa  tidak  perlu dipindah-pindahkan lagi”
Guru 2
“Di  sisi  lain,  guru  lokal  merasa terancam  dengan  kedatangan guru pendatang karena hadirnya anggapan guru pendatang hanya memanfaatkan sekolah
terpencil sebagai loncatan karier semata. Mereka berpikir sebaiknya  guru  lokal  saja  yang menjadi pengajar di daerahnya. Guru PNS jarang bertahan lama dan dianggap hanya menjadikan  sekolah  mereka sebagai batu loncatan” Guru 2 “Ketidakramahan
pengajar lokal menjadi salah satu alasan para  guru  pendatang  tidak betah  mengajar  di  sekolah terpencil.  Tidak  terfasilitasinya guru  di  daerah  terpencil  oleh pemerintah  membuat  para guru  enggan  dipindahkan  ke sekolah di daerah terpencil”
Tanpa  adanya  kemauan  untuk bertahan dengan kondisi sulit tersebut, mengajar bisa jadi hal yang berat  dan  memicu  stress  pada  guru hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat burnout dan  hilangnya antusias  dalam  mengajar  para  guru.
Mendalami fenomena tersebut, peneliti  telah  menanyakan  kepada beberapa  informan  di  kecamatan Laonti  solusi-solusi  yang  mungkin bisa  dilakukan  pihak  berwenang untuk  membuat  betah  para  guru  di daerah.  Hasil  wawancara  peneliti terangkum  pada  petikan-petikan  di bawah ini:
Kepala UPTD Pendidikan “Hal  yang  patut  dipikirkan serius  dan  direalisasikan  oleh pemerintah  adalah  perbaikan dan  peningkatan  kualitas  jalur transportasi.  Secara  umum
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
akses jalan ke wilayah terpencil sangat memprihatinkan. Masih banyak  jalan  yang  belum diaspal,  bahkan  sebagiannya hanya mampu dilewati kendaraan roda dua. Mengapa jalur tranportasi penting
ditangani  serius?  Karena  inilah alasan  utama  sebagian  besar guru yang bertugas ke wilayah terpencil.  Mereka  mengeluh karena  buruknya  kondisi  jalur transportasi,  jarak  tempuh yang  cukup  menguras  waktu dan  tenaga  sehingga  mereka tidak  merasa  nyaman.  Tentu, kalau jalur transportasi ditangani serius oleh pemerintah, dampak positifnya bukan  hanya  dirasakan  oleh guru, tapi mampu mendongkrak  perekonomian masyarakat” Kepala Sekolah “Sama dimaklumi bahwa selama ini guru yang ditempatkan di wilayah terpencil rata-rata cepat merasa bosan. Faktor utamanya adalah karena mereka  terlalu  lama  bertugas di  sana,  dan  berpisah  dari keluarganya.  Boleh  jadi  kalau penugasan dibatasi hanya satu semester atau paling lama satu tahun, misalnya, mereka mungkin  akan  betah  dalam tugasnya.
Kepala UPTD Pendidikan “Untuk  membangkitkan  gairah pegabdian  di daerah terpencil, pemerintah  perlu  memberikan tunjangan  khusus  lebih  bagi guru.  Tunjangan  khusus  lebih yang  saya  maksudkan  adalah
lebih dari perhitungan tunjangan  satu  kali  lipat  dari gaji pokok, tetapi juga mempertimbangkan kondisi
wilayah  tempat  tugas  guru. Guru  dengan  jarak  lebih  jauh diberikan tunjangan tambahan oleh pemerintah daerah”
Kepala UPTD Pendidikan “Ketika  ada  penerimaan  calon pegawai  negeri  sipil  (CPNS) untuk formasi guru, jika
memungkinkan  khusus  untuk guru daerah terpencil  cari  saja dan  prioritaskan  calon  guru yang  memang  berasal  dari daerah  tersebut.  Dari  pada seleksi  dengan  sistem  online yang  berlaku  secara  Nasional saat  ini,  guru  yang  lulus misalnya  dari  provinsi  dan kabupaten  lain,  maka  dalam waktu dekat pasti akan mengajukan pindah tugas setelah mendapatkan SK seratus persen dengan berbagai  upaya.  Kalau  guru yang  bertugas  di  sana  adalah putra  setempat,  kemungkinan untuk mengajukan pindah tugas sangat tipis”
Semua  kondisi  dan  masalah  ril yang ada di daerah terpencil menjadi masalah  bersama  yang  menggugah rasa nasionalisme kita untuk mengatasinya.  Dalam  perpektif  ini rasa  nasionalisme  yang  kita  bangun terbentuk melalui kesadaran universal  dari  seluruh  komponen bangsa untuk bersama-sama memberi  prioritas  bagi  percepatan pelayanan pendidikan dan peningkat
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
mutu pendidikan di daerah terpencil
tersebut Pembahasan Hasil Penelitian
1. Penyediaan guru di Daerah Rural Area (Terpencil)
Mengelola tenaga pendidik dan kependidikan merupakan tugas yang mutlak dan  harus dilakukan  jika  kita mengharapkan pendidikan yang bermutu (Everard, Morris, & Wilson, 2004).  Pengelolaan  tersebut  dimulai dari perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan, latihan dan pemberhentian yang dijalankan secara terawasi (Cobanoglu, Sertel, & Sarkaya,  2018).  Di  tingkat  nasional, pengelolaan  tenaga  kependidikan merupakan  langkah  penting  dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional  yang  efektif  dan  efisien. Tenaga-tenaga  handal  dalam  dunia pendidikan  hanya  bisa  diperoleh apabila  sistem  pendidikan  telah memiliki  mekanisme  yang  ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi, penempatan,  pembinaan,  evaluasi dan  pemberhentian.  Dengan  kata lain  sistem  pendidikan  nasional memerlukan  strategi  pengelolaan tenaga  kependidikan  yang  searah dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana aspek-aspek kegiatan manajemen tenaga kependidikan  atau  kepegawaian (Butcher, 2007), antara lain: a) Recruitment atau  penarikan mulai dari pengumuman penerimaan pegawai, pendaftaran, pengetesan, pengumuman diterimanya pegawai sampai dengan daftar ulang.
b) Placement atau penempatan, yaitu  proses  penanganan
pegawai  baru  yang  sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberi tahu pada bagian  seksi  mana  mereka ditempatkan. Penugasan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lembaga. Didalam tahap ini sebenarnya penanganan  bukan  berarti sampai  menempatkan  dan memberi  tugas  saja,  tetapi juga  menggunakan  pegawai tersebut sebaik-baiknya, merangsang kegairahan kerja dengan  menciptakan  kondisi atau suasana kerja yang baik. Di  samping  itu  juga  memberi kesejahteraan pegawai berupa gaji, insentif, memberi cuti izin, dan pertemuan-pertemuan  yang bersifat kekeluargaan. c) Development atau pengembangan, dimaksudkan untuk penigkatan  mutu  pegawai baik dilakukan dengan melalui  pendidikan  maupun kesempatan-kesempatan lain seperti  penataran,  diskusi
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
ilmiah,  lokakarya,  membaca majalah  dan  surat  kabar, menjadi  anggota  organisasi profesi  dan  lain  sebagainya. Mengatur  kenaikan  pangkat dan  kenaikan  gaji,  dapat dikategorikan sebagai pemberian kesejahteraan dan dapat  dikategorikan  sebagai pengembangan pegawai. Pegawai yang diberi penghargaan  dengan  atau pemberian  kedudukan,  akan
mendorong pegawai tersebut untuk  lebih  meningkatkan tanggung jawabnya.
d) Pengawasan  atau  evaluasi, merupakan  aspek  terakhir dalam  penanganan  pegawai. Pada  tahap  ini  dimaksudkan bahwa  pada  tahap-tahap tertentu  pegawai  diperiksa, apakah yang mereka lakukan sudah  sesuai  dengan  tugas yang seharusnya atau belum.
Selain evaluasi atau penilaian juga dilakukan untuk mengetahui  tingkat  kenaikan kemampuan  personil  setelah mereka memperoleh pembinaan dan pengembangan. Kekurangan guru menjadi salah satu masalah dalam dunia pendidikan  yang  hingga  kini  belum terselesaikan.  Berbagai  cara  sudah dilakukan pemerintah, seperti mengirimkan para sarjana ke daerah- daerah  pelosok  untuk  menjadi
tenaga  pendidik.  Meski  demikian, mengirimkan  guru  ke  berbagai daerah  tidak  bermakna  segala masalah sudah selesai. Merujuk Chan &  Yuen  (2015) , mereka mengatakan sudah  seharusnya pemerintah pusat bekerjasama  dengan  pemerintah daerah  untuk  memberdayakan  para guru-guru lokal di daerah. Guru-guru lokal  ini  lebih  memahami  kondisi geografis  di  daerah  pelosok.  Oleh karena  itu,  akan  lebih  mudah  bagi mereka  berada  di  daerah-daerah seperti itu.
Pemberdayaan  guru  lokal  di daerah pelosok akan lebih efektif jika dibandingkan  hanya  mengandalkan pengiriman  guru  dari  kota  karena guru dari kota belum tentu bertahan lama  mengajar  di  daerah  terpencil. Betahnya  mungkin  hanya  satu  atau dua tahun. Sedangkan bila mengangkat guru lokal, selain sudah terbiasa  dengan  kondisi  geografis, mereka  juga  bisa  mengajari  anak didiknya  dengan  bahasa  ibu  atau bahasa keseharian peserta didik.
Sebenarnya,  saat  ini  Indonesia tidak  kekurangan  guru.  Namun distribusinya  yang  belum  merata sehingga  masih  banyak  sekolah- sekolah  yang  kekurangan  guru. Tentunya,  distribusi  guru  masih menjadi  isu  yang  selalu  muncul dalam  masalah  pendidikan.  Tidak hanya  Indonesia,  secara  umum banyak  negara  mengalami  masalah dengan  besarnya  jumlah  guru berkualitas  di  bawah  standar  dan tidak  layaknya  pelatihan  profesional
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
bagi  mereka.  Data  statistik  UNESCO Institute memperkirakan, agar seluruh  anak  di  dunia  mendapatkan pendidikan  dasar  pada  2020,  semua negara membutuhkan 25,9 juta guru (Egeberg, 2017). 2. Strategi Retensi Tenaga Pendidikan di Daerah Terpencil Pada jenjang pendidikan formal,  secara  umum  perluasan akses  dan  peningkatan  pemerataan pendidikan  masih  menjadi  masalah utama,  terutama  bagi  masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil.  Pemerataan  pendidikan formal  terdiri  dari  pemertaaan pendidikan  di  tingkat  prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi. Pendidikan prasekolah merupakan  pendidikan  pada  anak usia  dini,  semisal:  playgroup  dan taman  kanak-kanak.  Pada  daerah perkotaan  pendidikan  prasekolah secara formal sudah sering ditemukan,  tetapi  untuk  daerah terpencil seperti di pedesaan, masih sangat  jarang.  Pendidikan  sekolah dasar memang sudah cukup dirasakan pemerataannya di berbagai  daerah,  hal  ini  sejalan dengan  program  wajib  belajar  9
tahun,  tetapi  mutu  dari  pendidikan tersebut  masih  sangat  berbeda antara  daerah  perkotaan  dengan pedesaan.
Sesuai dengan amanat Undang- undang Dasar 45 pasal 31: (1) Setiap warga  negara  berhak  mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara
wajib  mengikuti  pendidikan  dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang- Undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan  sekurang-kurangnya  dua puluh persen dari anggaran pendapatan  dan  belanja  negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja  daerah  untuk  memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan  nasional;  dan  poin  (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dengan menjunjung  tinggi  nilai-nilai  agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Lesson  study yang  bisa  dipetik dari  Pasal  31  UUD  1945  tersebut adalah  setiap  warga  negara  berhak mendapatkan pendidikan tanpa kecuali.  Tetapi,  pada  kenyataannya dengan  kondisi  negara  Indonesia yang  sangat  luas  dan  terdiri  dari ribuan  pulau,  mulai  Sabang  sampai Merauke, dihadapkan dengan berbagai  permasalahan  pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah  bangsa.  Dengan  tingkat pendidikan  yang  tinggi,  maka  akan
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
semakin  baik  sumber  daya  manusia yang  ada,  dan  pada  akhirnya  akan semakin  tinggi  pula  daya  kreatifitas pemuda  Indonesia  dalam  mengisi pembangunan sebuah bangsa. Namun di Indonesia, untuk
mewujudkan  pendidikan  yang  baik dan  berkualitas  sesuai  dengan standar  nasional  saja  masih  sangat sulit. Berbagai permasalahan seringkali menghambat peningkatkan mutu pendidikan nasional,  khususnya  di  daerah tertinggal  atau  terpencil,  yang  pada akhirnya mewarnai perjalanan pendidikan  di  Indoensia.  Di  suatu daerah  terpencil  masih  banyak dijumpai  kondisi  di  mana  anak-anak belum terlayani pendidikannya.
Angka  putus  sekolah  yang  masih tinggi.  Juga  masalah  kekurangan guru,  walaupun  pada  sebagain daerah, khususnya daerah perkotaan persediaan guru berlebih. Sarana dan prasarana  yang  belum  memadai. Itulah  sederat  fakta-fakta  yang menghiasii  wajah  pendidikan  kita  di daerah terpencil.
Terkait dengan masalah pemenuhan tenaga pendidik, pemerintah  kita  (melalui  dinas pendidikan) sebenarnya secara khusus  telah  berusaha  melakukan pemenuhan  melalui  penempatan guru-guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru  yang  ditempatkan  di  daerah tertinggal atau terpencil. Akan tetapi, fakta  di  lapangan  menunjukkan bahwa  banyak  guru  yang  enggan
mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Merujuk Mwaisumo (2016),  salah  satu  faktor  yang menyebabkan keengganan para guru untuk  mengajar  di  daerah  terpencil atau  tertinggal  adalah  letak  sekolah yang sulit dijangkau. Alasan
berikutnya adalah minimnya fasilitas dan  hiburan  (Uysal  &  Çağanağa, 2018). Di  Indonesia,  pada  umumnya guru  yang  mengajar  di  daerah terpencil  tidak  betah  dikarenakan fasilitas  yang  tidak  memadai.  Selain jauh  dari  pusat  keramaian,  fasilitas tempat  tinggal  guru  juga  tidak dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya banyak  guru  yang  merasa  tidak nyaman  dan  mengajukan  pindah  ke sekolah yang berada di perkotaan.
Dengan adanya berbagai permasalahan penyelenggaran pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil, seharusnya masalah pelayanan  pendidikan  tidak  hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat luas, melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, NGO, dan organisasi  lainnya  bisa  ikut  terlibat dalam membantu mengatasi berbagai kekurangan layanan
pendidikan  di  daerah  terpencil. Sebagaimana  dikatakan  seorang informan  pada  paparan  temuan penelitian  sekiranya  bisa  menjadi sebuah  masukan  bagi  pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Membangkitkan semangat dan loyalitas  guru  di  daerah  terpencil, pemerintah perlu memberikan
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
tunjangan  khusus  lebih  bagi  guru.
Tunjangan khusus lebih yang dimaksudkan  adalah  lebih  dari perhitungan tunjangan satu kali lipat dari gaji pokok. Selain itu, mempertimbangkan  kondisi  wilayah tempat  tugas  guru.  Mengadakan calon  guru,  jika  memungkinkan khusus  untuk  guru  daerah  terpencil bisa  memprioritaskan  calon  guru yang berasal dari daerah tersebut.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  menyimpulkan beberapa hal, yaitu: Masih ditemukan aktifitas-aktifitas unprofessional management khusunya  pemanfaatan  guru  yang tidak sebidang dan beban kerja yang berlebihan  sebagai  konsekunsi  dari kurangnya guru. Guru yang mengajar di  rural  area  juga  tidak  betah dikarenakan  fasilitas  yang  tidak memadai.  Selain  jauh  dari  pusat keramaian,  fasilitas  tempat  tinggal guru  juga  tidak  dipenuhi  oleh pemerintah.  Akibatnya  banyak  guru yang  merasa  tidak  nyaman  dan mengajukan pindah ke sekolah yang berada di perkotaan. Oleh karena itu,
pengelolaan tenaga pendidik di rural area (terpencil) harus mengaplikasikan dengan benar konsep-konsep  perekrutan  guru, seleksi,  penempatan,  pemberian, kompensasi, penghargaan, pendidikan, latihan dan pemberhentian  yang  perlu  diawasi secara  berkesinambungan.  Retensi
tenaga  pendidik  (guru)  juga  harus dilakukan secara maksimal.
Peneliti juga merekomendasikan  gagasan  untuk perbaikan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Rekomendasi  tersebut  akan  efektif jika diaplikasikan di wilayah terpencil atau  daerah rural  area lainnya . Dengan adanya berbagai permasalahan penyelenggaran pendidikan di daerah tertinggal atau terpencil, seharusnya masalah pelayanan  pendidikan  tidak  hanya menjadi tanggung jawab pemerintah akan  tetapi  masyarakat  luas,  dan organisasi  kemasyarakatan  bisa  ikut terlibat dalam membantu mengatasi berbagai kekurangan layanan pendidikan  di  daerah  terpencil. Membangkitkan semangat dan loyalitas  guru  di  daerah  terpencil, pemerintah perlu memberikan tunjangan  khusus  lebih  bagi  guru. Tunjangan khusus lebih yang dimaksudkan  adalah  lebih  dari perhitungan tunjangan satu kali lipat dari gaji pokok. Selain itu, mempertimbangkan  kondisi  wilayah tempat  tugas  guru.  Mengadakan calon  guru,  jika  memungkinkan khusus  untuk  guru  daerah  terpencil bisa  memprioritaskan  calon  guru yang berasal dari daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlim,  Gusti,  H.,  &  Zulfadli.  2016.
Permasalahan dan Solusi Pendidikan di Daerah Kepulauan (Studi kasus di SMA
e-issn 2614-0578
p-issn 1412-5889
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.20 No.1 Tahun 2020
Negeri 1 Pulau Aceh, Kabupaten  Aceh  Besar). Jurnal Pencerahan , 10 (1), 48–61.
https://doi.org/https://doi.org /10.13170/jp.10.2.4910 Butcher,  J.  2007. Human  Resource Management : Managerial Efficacy  in  Recruiting  and Retaining  Teachers  –  National Implications William Allan Kritsonis , PhD PhD Program in Educational Leadership College of  Education  and  Professional
Studies .
Chakanika, W., Sichula, N., Sumbwa, P.,  &  Nduna,  M.  2012.  The challenges of rural education in
Africa. South  Africa  Rural
Educator , 2 (Desember), 6–17.
Chan, T., & Yuen, M.  2015. Inclusive Education  in  an  International
Schoold:  A  Case  Study  from Hongkong. International Journal  of  Special  Education , 30 (3), 86–97.
Cobanoglu,  F.,  Sertel,  G.,  &  Sarkaya, S.  S.  2018.  Human  resource management practices in Turkish education system (Denizli case). European Journal of Educational Research , 7 (4), 833–847. https://doi.org/10.12973/eu-
jer.7.4.833
Dasgupta, P., Morton, J. F., Dodman, D.,  Karapinar,  B.,  Meza,  F.,
Rivera-Ferre,  M.,  …  Broecker, H. 2015. Rural areas. In Climate Change 2014 Impacts, Adaptation  and  Vulnerability: Part  A:  Global  and  Sectoral Aspects (pp. 613–658). https://doi.org/10.1017/CBO9 781107415379.014 David  J.  Ketchen,  J.,  &  Bergh,  D.  D.
2007. Research Methodology in Strategy and Management (4th ed.). Amsterdam: JAI Press.
Dijkstra,  L.,  &  Poelman,  H.  2014. Regional Working Paper 2014 A harmonised  definition  of  cities and  rural  areas :  the  new degree of urbanisation . Retrieved from https://ec.europa.eu/regional _policy/sources/docgener/wor k/2014_01_new_urban.pdf Egeberg,  M.  2017. Merit-based recruitment boosts good governance : How do European
Union  agencies  recruit  their personnel ?
https://doi.org/10.1177/00208 52317691342 Everard, K. B., Morris, G., & Wilson, I. 2004. Effective School Management (4th  ed.).  Great Britain: Paul Chapman Publishing. Mekar,  S.  S.,  Safitri,  D.,  &  Sugito. 2014. Klasifikasi Wilayah Desa- Perdesaan dan Desa-Perkotaan Wilayah  Kabupaten  Semarang dengan Support Vector Machine (SVM). Jurnal Gaussian , 3 (2010), 751–760.
Mwaisumo,  W.  N.  2016.  The Recruitment of Support Staff in Tanzanian  Secondary  Schools. Journal  of  Education  and Practice , 7 (19), 86–89.
Peterson,  S.  S.,  McIntyre,  L.,  & Heppner,  D.  2019.  Northern Rural and Indigenous Teachers ’  Experiences  and  Perceptions of  Rural  Teaching  and  Teacher
Education  Northern  Rural  and Indigenous Teachers ’
Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
Vol.20 No.1 Tahun 2020
p-issn 1412-5889
Experiences and Perceptions of
Rural  Teaching  and  Teacher Education. Journal  of  Teacher Education and Educators , 7 (3).
Rahmawati,  M.,  Nurzaima,  &  Nasir.
2019.  Pengembangan  Profesi Berkelanjutan Guru SMA Negeri  Kota  Kendari. Didaktis:
Jurnal  Pendidikan  Dan  Ilmu Pengetahuan , 19 (2),  132–146.
https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.30651/didaktis.v19i2.28 94
Undang-Undang  Republik  Indonesia. 2005. Undang-Undang  Nomor 14  tahun  2005  tentang  Guru
dan Dosen .
Undang-undang  Dasar  45  pasal  31 ayat 1 - 5.
Uysal,  M.,  &  Çağanağa,  Ç.  K.  2018.
Teachers  ’  opinions  of  human resources management functions  in  private  schools. Educational Research and Reviews , 13 (12), 487–494.
https://doi.org/10.5897/ERR20 17.3407