## JURNAL WIDYA BHUMI

## PENGATURAN DAN PEMANFAATAN ORTOMOSAIK UAV PADA PENGUKURAN BIDANG TANAH TERINTEGRASI
Kharisudin Fahmi 1* , Mohammad Rizqi Safirul Kamal 2 , Muh. Arif Suhattanto 3
1 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Jl. M. Yamin No.14, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
2 Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Jl. Propinsi No.Km 09, Nipah-Nipah, Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta kharisfahmi06@gmail.com

## ABSTRACT
To speed up land registration, a geospatial data collecting method must be developed to meet the nation's and state's growing requirement for land information. Photogrammetry-based land parcel surveying and mapping is more efficient than terrestrial approaches. However, rules, data gathering methods, wind, and data processing make photogrammetric methods difficult to utilize. This article examines UAV geographic data collecting regulations and data quality criteria. Qualitative literature study and descriptive analysis are used in this study. The study found that the surveyor must draw the measured land parcels on an orthophoto map so they may be identified and their position, borders, area,  form,  and  boundary  points  rebuilt  in  the  field.  Surveyors  must  additionally  lead  UAV  flying arrangements provided by the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Transportation. No-fly zones, flying height limitations, recording sensors, wind, and geographic data quality are the main factors. To avoid cancellation, land registration technical and juridical procedures must follow the law and fulfill the essential rules.
Keywords : Effect of wind shear, land registration, UAV

## INTISARI
Meningkatnya  kebutuhan  akan  informasi  pertanahan  oleh  masyarakat  bangsa  dan  negara, memerlukan  pengembangan  pendekatan  akuisisi  data  geospasial  yang  cocok  untuk  percepatan pendaftaran  tanah  secara  lengkap.  Metode  survei  dan  pemetaan  dengan  metode  fotogrametris terbukti  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  mengumpulkan  data  fisik  bidang  tanah  daripada  metode terestris. Namun, penggunaan metode fotogrametris tersebut memiliki beragam tantangan terkait regulasi, teknis akuisisi data, keberadaan angin dan pengolahan datanya. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis  dinamika  regulasi  akuisisi  data  geospasial  menggunakan  wahana unmanned  aerial vehicle ( UAV ) dan spesifikasi teknis kualitas data yang dihasilkan. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan menganalisisnya secara deskriptif. Hasil kajian  menyebutkan  bahwa  secara  teknis,  surveyor  harus  memetakan  bidang-bidang  tanah  yang telah terukur di atas peta orthophoto agar bidang tanah tersebut dapat diketahui letak, batas, luas, bentuk dan dapat direkonstruksikan titik batasnya di lapangan. Secara regulasi, surveyor juga harus memedomani pengaturan penerbangan uav yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian  Perhubungan.  Utamanya    terkait  adanya  zona  larangan  terbang,  batasan  ketinggian terbang dan sensor perekaman, pengaruh angin dan kualitas data geospasial. Pemenuhan prosedur teknis  dan  yuridis  pendaftaran  tanah  harus  mendasarkan  pada  hukum  dan  memenuhi  tujuan peraturan dasarnya agar tidak berakibat batal atau di batalkan.
Kata Kunci : Pengaruh wind shear, pendaftaran tanah, uav

## A. Pendahuluan
Terdapat sebuah pilar utama pada sistem administrasi pertanahan modern, dan pilar  utama  itu  adalah  informasi  pertanahan  (Budiyono  &  Aditya,  2022).  Pilar informasi  pertanahan  berfungsi  sebagai  landasan  yang  menopang  empat  pilar
Vol 3, No. 1
April 2023
Received
Mar 20 th , 2023
Accepted May 28 th , 2023
Published May 31 st , 2023
lainnya. Kepemilikan tanah ( land tenure ), penilaian tanah ( land value ), penggunaan tanah ( land use ), dan pembangunan tanah ( land development ) adalah pilar-pilar lain yang  mendukung  struktur  administrasi  pertanahan  modern  tersebut. Pengintegrasian  kelima  pilar  berimplikasi  memudahkan  pengambil  keputusan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal (Ferdiansyah dkk., 2022; Pradipta & Rani, 2020; Altmann & Gabriel, 2018; Indrajit dkk., 2021; Musinguzi dkk., 2020).  Oleh  karenanya,  dalam  rangka  memperoleh  salah  satu  pilar  penting  yaitu informasi  pertanahan  yang  lengkap  dan  akurat,  pemerintah  pada  suatu  negara berusaha mengintegrasikan data fisik dan yuridis berbasis bidang-bidang tanah.
Di Indonesia, kegiatan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk mengadministrasikan  data  fisik  dan  data  yuridis  bidang  tanah  yang  dikuasai  oleh masyarakat maupun instansi pemerintah (Irawan & Junarto, 2022). Dengan kata lain, melalui  pendaftaran  tanah  pemerintah  memberikan  jaminan  kepastian  hukum mengenai subjek dan objek hak atas tanah yang telah terdaftar (Gunanegara, 2022; Sapardiyono  &  Pinuji,  2022).  Sejarah  mencatat  bahwa  pelaksanaan  pendaftaran tanah telah berlangsung sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Tentunya dengan memedomani  aturan  yang  terkini  seperti:  Undang-Undang  (UU)  No.  5/1960, khususnya  Pasal  19  (1)  dan  peraturan  pelaksanaannya  seperti:  Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  24/1997  dan  PP.  18/2021  (Rifandhana,  2022).  Prosedur  dan pendanaannya  pun  tercatat  cukup  bervariasi,  mulai  dari  pendaftaran  tanah sporadis,  pendaftaran  tanah  sistematis  dengan  pendanaan  melalui  APBN,  APBD, hibah, maupun dana pribadi masyarakat. Beberapa alasan yang berkontribusi pada bervariasinya prosedur dan pendanaan pendaftaran tanah karena berbagai keadaan geografis dan iklim, kualitas sumber daya manusia dan kecakapan teknologi (Avivah dkk., 2022; Duijs dkk., 2021; Mustofa, 2020).
Capaian  pendaftaran  tanah  secara  nasional  per  Maret  2023  yaitu  terdaftar sebanyak  101,1  juta  bidang  tanah  dan  85  juta  bidang  tanah  di  antaranya tersertifikasi  (Kementerian  ATR/BPN,  2023).  Berdasarkan  capaian  tersebut menegaskan  bahwa  kegiatan  pendaftaran  tanah  setara  dengan  80,23%  dari  total 126  juta  bidang  tanah.  Selain  itu,  berdasarkan  Supadno  &  Junarto  (2022), pemerintah masih memiliki beban kerja dalam hal memetakan ulang bidang tanah yang terdaftar namun belum terpetakan maupun belum benar posisinya. Padahal ketersediaan basemap untuk kemudahan pemetaan bidang-bidang tanah tersebut sangat  kurang  dan  memerlukan updating (Junarto  dkk.,  2020).  Pada  sisi  lain, pemerintah juga terbebani dengan rutinitas dan pekerjaan rumah melayani kegiatan pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  dan mengingat  pemerintah  memiliki  penganggaran  terbatas,  maka  pemerintah  perlu melakukan  perubahan mindset dan  arah  kebijakan  dalam  pekerjaan  pendaftaran tanah.
Sebagai  upaya  dalam  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan  percepatan  pemetaan  tanah  sekaligus  mendukung  digitalisasi  layanan
pertanahan menjadi layanan berbasis elektronik (Heryanto, 2022). Perubahan pola pikir dan arah kebijakan percepatan pemetaan bidang tanah lengkap menjadi salah satu alternatifnya (Junarto & Suhattanto, 2022). Selain itu, pendaftaran tanah harus mengorientasikan  pada outcome berupa  informasi  bidang  tanah  yang  berwujud peta. Kemudian, pendaftaran tanah tidak lagi berorientasi pada bidang tetapi pada titik batas bidang tanah. Terakhir, kualitas hasil pengukuran  dan pemetaan dapat diinformasikan ke publik dalam bentuk akurasi ketelitian, sehingga data pertanahan up-to-date dan reliable . Perubahan mindset dalam rangka mengumpulkan data fisik dan yuridis harus segera terealisasi karena berpeluang mempercepat pendaftaran tanah.  Namun  demikian,  setiap  perubahan mindset tersebut  membutuhkan landasan hukum, karena setiap perbuatan/pekerjaan pendaftaran tanah merupakan perbuatan  hukum.  Oleh  karena  itu,  setiap  persyaratan,  standar  dan  prosedur kegiatan  pendaftaran  tanah  harus  mengikuti  aturan  yang  berlaku.  Apabila  tidak menurut  prosedur  berdasarkan  hukum  dan  peraturan,  maka  perbuatan  hukum pemerintah dalam melakukan pendaftaran tanah berakibat batal atau dibatalkan.
Pemerintah  sedang  dan  terus  berupaya  mendorong  beberapa  kegiatan  yang bertujuan  untuk  menyediakan  informasi  bidang  tanah  dengan  menerapkan beberapa  metode  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  terintegrasi,  seperti: penggunaan  metode  terestris,  ekstra-terestris,  pemetaan  partisipatif  berbasis masyarakat dan fotogrametris menggunakan teknologi pesawat tanpa awak ( UAV )
(Budisusanto dkk., 2018; Budisusanto & Prabawati, 2019; Maulana & Basyid, 2021; Utomo,  2018).  Metode  fotogrametris  menggunakan  wahana UAV mampu mengumpulkan  data  fisik  bidang  tanah  sekaligus  menginformasikan  pemetaan bidang-bidang tanah yang dimohon secara realtime , up-ta-date dan efisien. Bahkan, seiring  dengan  adanya  pembaharuan  jenis,  keberagaman  spesifikasi  dan  fitur teknologi UAV ,  metode  fotogrametris  mampu  mengakuisisi  posisi  sekaligus mengekstrak data semantik bidang tanah dengan luas maksimum 5.000 ha dalam satu blok dengan ketelitian horizontal <5cm dan ketelitian vertikal <10 cm (Utama & Anwar, 2021). Kelebihan-kelebihan metode fotogrametris lainnya juga mampu me- landing -kan data-data  bidang tanah yang terlah terukur sebelumnya ke atas peta dasar  ( basemap )  ortomosaik dan karenanya  mampu  mempercepat  pendaftaran bidang  tanah  yang  belum  terdaftar  (Mardiansyah  dkk.,  2022).  Namun  demikian, analisis  kebijakan  dalam  hal  penggunaan  metode  fotogrametris  yang  dikaitkan dengan  standar  dan  prosedur  serta  pembatasan-pembatasan  penerbangan UAV dalam  mengakuisisi  data  fisik  bidang  tanah  memerlukan  kajian  lebih  lanjut. Bagaimana teknis pengaturan yang melandasi perubahan mindset pengukuran dan pemetaan menggunakan teknologi UAV tersebut saat ini?.
Kajian-kajian  terdahulu  telah  meninjau  secara  yuridis  dengan  baik  terkait penggunaan pesawat udara tanpa awak atau UAV untuk tujuan pemetaan daerah perbatasan  dan  pergerakan  terorisme  (Firmansyah  &  Puspitasari,  2021;  Rambe, 2016). Namun kajian tersebut tidak meninjau bagaimana regulasi penerbangan UAV untuk  pemetaan  bidang-bidang  tanah  pada  wilayah  yang  lebih  luas.  Kajian  ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan lebih up-to-date dalam hal pembahasan
regulasi pemanfaatan UAV pada kementerian ATR/BPN, daripada kajian Ramadhani dkk., (2018) dan Junarto dkk. (2020). Mengingat dan mempertimbangkan dinamika regulasi  yang  mengatur  survei  dan  pemetaan  bidang  tanah  di  Indonesia,  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  penerbangan UAV terbaru dalam  rangka  pemetaan  bidang  tanah  terintegrasi.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga membahas masalah teknis yaitu keberadaan angin yang mengganggu wahana dalam mengakuisisi  data  fisik  bidang  tanah.  Penelitian  ini  penting  dalam  rangka memberikan  landasan  kebijakan  hukum  pengukuran  dan  pemetaan  bagi  para surveyor  dengan  metode  fotogrametris  dan  menginformasikan  solusi  terbaik adanya tekanan angin pada saat pemotretan.

## B. Metode Penelitian
Kami  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan library research atau studi kepustakaan (Lumpkin, 2022; Z. Zhang dkk., 2021). Berdasarkan pendekatan  tersebut  kami  juga  menganalisis  kebijakan-kebijakan  terbaru  yang memrioritaskan  akuisisi  data  fisik  bidang  tanah  dengan  metode  fotogrametris melalui UAV ,  termasuk  standar  dan  prosedur  serta  pembatasan-pembatasan penerbangan (Creswell, 2016; Sari & Asmendri, 2018). Perolehan keseluruhan data sekunder  berasal  berbagai  informasi  pustaka,  yaitu  dari  hasil  penelitian,  buku, jurnal, serta dokumen lain berbentuk softcopy yang telah kami saring berdasarkan kata kunci yaitu: UAV , pemetaan terintegrasi bidang tanah, pendaftaran tanah, dan regulasi penerbangan. Setelah data terkumpul, kami melakukan pengkajian dengan membuat catatan serta menyajikannya dalam bentuk tabel yang sistematis sehingga mampu  menjawab  tujuan  kajian.  Kami  menggunakan  analisis  deskriptif  untuk menyajikan temuan penelitian dengan menuliskan ulang atas catatan dan evaluasi penelitian maupun kebijakan yang telah lampau dan terkini (Cresswell dkk., 2019).

## C. Hasil dan Pembahasan
C.1. Regulasi pemanfaatan ortomosaik pada pengukuran bidang tanah terintegrasi Kegiatan  survei  dan  pemetaan  batas  bidang  tanah  merupakan  bagian  dari kegiatan  pendaftaran  tanah.  Kegiatan  tersebut  telah  mengalami  sejumlah perubahan  yang  mendasar  mengenai  standar  kegiatan  dan  metode  pengukuran serta  pemetaannya.  Secara  prinsip,  standar  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan batas  bidang  tanah  harus  memenuhi  kaidah  teknis  pengukuran  dan  pemetaan. Kaidah teknis tersebut mewajibkan bahwa bidang-bidang tanah yang telah terukur dapat  dipetakan,  diketahui  letak  dan  batasnya  di  atas  peta  serta  dapat direkonstruksikan  titik  batasnya  di  lapangan.  Namun  demikian,  sebelum dilaksanakan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah,  pemohon  bertanggung jawab memasang tanda batas bidang tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  kelengkapan  foto  batas,  keterangan lokasi,  dan  koordinat.  Setiap  bidang  tanah  yang  sudah  ditetapkan  batas-batasnya kemudian diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang terdiri atas 14 digit, yaitu 2 digit pertama merupakan kode provinsi; 2 digit berikutnya merupakan kode
kabupaten/kota;  9  digit  berikutnya  merupakan  nomor  bidang  tanah  dan  1  digit terakhir merupakan kode bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang bawah tanah atau satuan rumah susun.
Berdasarkan metode pengukuran bidang tanahnya juga mengalami perubahan mendasar. Petugas ukur dapat melaksanakan pengukuran melalui metode terestrial, fotogrametris, satelit atau metode lainnya. Apabila terdapat kondisi bahwa  suatu wilayah  yang  telah  tersedia  peta  dasar  pendaftaran  yang  memuat  pencitraan bidang-bidang tanah melalui wahana UAV atau satelit ( orthophoto atau citra), maka petugas  ukur  dapat  mengidentifikasi  titik-titik  batas  bidang  tanah  di  atas pencitraan/foto  tersebut.  Berdasarkan  ketentuan  metode  tersebut,  sejatinya pemerintah  telah  memiliki  dasar  hukum  untuk  melaksanakan  percepatan pendaftaran  tanah  di  seluruh  tanah  air  dengan  menggunakan  metode fotogrametris.  Selanjutnya,  untuk  menguatkan  argumen  terkait  dasar  hukum perubahan paradigma pelaksanaan survei dan pemetaan batas bidang tanah, dapat melihat Tabel 1.
Tabel 1. Dasar hukum perolehan informasi batas bidang tanah No. Dokumen peraturan Tentang Relevansi 1. UU Dasar Negara RI/1945 (Pasal 33 (3)) Hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) Prinsip-prinsip yang mengatur sistem pendaftaran tanah 2. UUPA (Pasal 19 (2)) Dasar hukum pendaftaran tanah seperangkat prosedur termasuk pengukuran tanah, pemetaan, dan pembukuan; pendaftaran dan pemindahan hak tanah; dan penerbitan surat-surat bukti hak yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sahih. 3. UU No. 4/2011  (Pasal 4 huruf b) Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Tematik (IGT) IGT wajib mengacu pada IGD (Peta pendaftaran termasuk peta tematik) 4. TAP MPR No. IX/MPR/2001 Pembaruan agraria dan pengelolaan SDA Reforma agraria dilaksanakan dengan inventarisasi dan pendaftaran penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan PTSL. 5. PP. 24/1997 Pendaftaran tanah Mengatur dan menjamin kepastian hukum antara subjek (penguasa/pemilik) dan objek (bidang tanah)  serta hubungan hukum keduanya 6. PP No. 18/2021 Hak Pengelolaan, HAT, Sarusun, dan Pendaftaran Tanah Kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan teknologi 7. Permen Agraria No. 3/1997 Ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah Metode pengukuran sporadik dan sistematik 8. Permen ATR/BPN No. 16/2021 (Pasal 26) Perubahan ketiga ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran berupa peta foto atau citra dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 9. PerKaBPN No. 1/2010 jo Permen ATR/BPN No. 4/2017 Standar Pelayanan di Kementerian ATR/BPN Standar prosedur pengukuran dan pemataan bidang tanah Sumber: Analisis data sekunder penulis, 2023
Berdasarkan  Tabel  1,  pemerintah  (Kementerian  ATR/BPN)  telah  mengatur pendekatan  baru  untuk  menerapkan  pekerjaan  pendaftaran  tanah,  seperti pengukuran dan pemetaan yang berorientasi kepada hasil, mengutamakan metode fotogrametris,  meningkatkan  kualitas  data  terkini,  hingga  menampilkan  kualitas data pada laman resmi kementerian. Namun pada sisi lain, pemerintah tetap harus memedomani  pengaturan  penerbangan UAV sesuai  ketentuan  Kementerian Perhubungan.  Terkait  pengaturan  penerbangan UAV ,  Kementerian  Perhubungan telah menyusun seperangkat peraturan setingkat Peraturan Menteri Perhubungan yaitu: No. 37 Tahun 2020, dan No. 27 Tahun 2021, No. 34 Tahun 2021, dan No. 63 Tahun  2021.  Sesuai  lampiran  Permenhub  Nomor  37  Tahun  2020,  aturan pengoperasian UAV di  wilayah  udara  harus  mematuhi  persyaratan Civil  Aviation Safety Regulation ( CASR ) Part 107. Ketentuan CASR Part 107 mencakup: persiapan penerbangan,  ketinggian  dan  lokasi  peluncuran.  Selama  persiapan  penerbangan awal,  inspeksi,  dan  prosedur  pengoperasian  pesawat  pra-penerbangan,  pilot UAV harus mengevaluasi lingkungan pengoperasian dengan mempertimbangkan bahaya terhadap  orang-orang  dan  properti  di  permukaan  tanah  dan  wilayah  udara  di sekitarnya. Selain itu, pilot UAV harus memastikan bahwa setiap orang yang terlibat langsung  dalam  pengoperasian UAV telah  menerima  informasi  mengenai  kondisi operasi, prosedur darurat, tugas dan tanggung jawab, serta potensi bahaya. Selain itu,  pilot UAV harus  memastikan  bahwa  semua  jaringan  kontrol  antara  stasiun kontrol darat dan wahananya berfungsi penuh.
C.2. Kendala penerbangan UAV dan kualitas informasi geopsasial
Berdasarkan argumen pada C.1, pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pendaftaran tanah di seluruh negeri, dan kementerian ATR/BPN bertanggung jawab untuk  mengembangkan  dan  melaksanakan  survei  dan  pemetaan  bidang-bidang tanah. Memperoleh data batas bidang tanah pada seluruh area NKRI memerlukan kegiatan-kegiatan berikut, sebagaimana digariskan dalam PP. 24 Tahun 1997 jo PP. 18 Tahun 2021: pemetaan dasar pendaftaran; delineasi batas bidang tanah; survei dan  pemetaan  batas  bidang;  pendaftaran  tanah;  dan  pembukuannya.  Namun demikian,  berdasarkan  Permenhub  No.  37  Tahun  2020  tentang  pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara, terdapat beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam pengoperasian UAV :
a) Pembatasan penerbangan UAV di wilayah tertentu
Pilot yang bertugas dari jarak jauh harus mengetahui batasan operasional UAV , yang meliputi kecepatan terbang maksimum 87 knot, atau 161 ribu kilometer per jam; UAV berada  pada  ketinggian  penerbangan  maksimum  120  meter  di  atas tanah. Dilihat dari lokasi ground control station , maka pilot UAV harus memiliki jarak pandang terbang minimum tidak boleh kurang dari 4,8 kilometer. Selain itu, wahana UAV memiliki jarak antara UAV dan awan setidaknya 150 meter di bawah awan dan 600 meter secara horizontal jauh dari awan.
b) Ketentuan khusus
Dengan  izin  dan  koordinasi  dari  unit  navigasi  penerbangan  yang  bertanggung jawab  atas  operasi  tersebut,  sistem  pesawat  udara  tanpa  awak  diperbolehkan
menerbangkan sistem pesawat tanpa berawak di wilayah udara tak terkendali di atas  500  kaki  atau  150  meter  pada  acara-acara  khusus  yang  melibatkan kepentingan  pemerintah.  Permohonan  izin  terbang  harus  diajukan  ke Kementerian Perhubungan sekurang-kurangnya empat belas hari kerja sebelum pengoperasian uav ,  dan  setiap  perubahan  harus  dikomunikasikan  selambat- lambatnya tujuh hari sebelum pengoperasian. Informasi yang disampaikan harus mencakup:  nama  dan  informasi  kontak  operator uav ,  spesifikasi  sistem  udara, spesifikasi  sistem  darat,  maksud  dan  tujuan  operasi,  rencana  penerbangan, prosedur darurat, dokumen asuransi, operasi kendali jarak jauh, dan pengalaman dan  kompetensi  pilot.  Rencana  penerbangan  juga  harus  mencakup  identifikasi lintas udara, peraturan penerbangan dan jenis penerbangan, perlengkapan, titik keberangkatan, perkiraan waktu operasi, kecepatan jelajah, tingkat jelajah, rute penerbangan,  titik  kedatangan  dan  perkiraan  waktu  berlalu  total,  titik keberangkatan/kedatangan alternatif, masa pakai baterai , jarak jelajah, dan area operasi manuver.
c) Pembatasan terhadap peralatan UAV
UAV yang dilengkapi dengan kamera dilarang terbang dalam jarak 500 meter dari batas zona. Setiap penggunaan sistem udara tanpa berawak untuk pengambilan gambar bergerak atau pembuatan peta di yurisdiksi mana pun memerlukan izin atau surat pengantar dari otoritas terkait.
d) Hukuman
Hukuman untuk pelanggaran akan diberikan sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Penerbangan No.1 tahun 2009. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas  survei  batas  bidang  tanah  masih  dilakukan  dengan  metode  survei lapangan dan relatif sedikit dengan metode fotogrametris yaitu memanfaatkan peta  foto  atau  citra.  Padahal  penggunaan  metode  fotogrametris  berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tabel 1 sudah clear dan clean boleh. Selain itu,  seiring  dengan  masifnya  penggunaan UAV untuk  menghasilkan  peta dasar/ basemap maka  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  sekarang  ini sangat  mungkin  dilakukan  percepatan  agar  seluruh  bidang  tanah  di  NKRI terpetakan. Tentunya peta dasar tersebut harus memiliki ketelitian sesuai dengan skala yang ditetapkan. Namun demikian, proses akuisisi informasi batas bidang tanah  tersebut  harus  mengindahkan  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh Kementerian  Perhubungan,  karena  Kementerian  tersebut  berwenang memberikan  izin  dan  pengelolaan UAV di  Indonesia.  Beberapa  pengaturan tersebut menguraikan hal-hal seperti: zona larangan terbang, zona terbang, dan zona terbatas lainnya serta ketinggian di mana sistem UAV dapat digunakan.
e) Pengaruh Angin
Salah  satu  faktor  berpengaruh  yang  menggagalkan  penerbangan UAV adalah karena  faktor  angin  (H.  Zhang  dkk.,  2022).  Kegagalan  penerbangan  tersebut terjadi karena sifat angin yang mengalami perubahan arah secara tiba-tiba dan mengingat faktor fisik dari UAV yang cenderung ringan (Siqueira, 2017). Secara garis  besar,  angin  yang  mempengaruhi  penerbangan UAV dapat  dikategorikan
menjadi  3  kelompok  yaitu: constant  wind, aliran  turbulensi,  dan wind  shear (Kavari dkk., 2019; Ryu dkk., 2022; Yelun & Changjiang, 1993).
Constant  wind atau  angin  konstan  merupakan  kecepatan  angin  rata-rata  pada lingkungan  tertentu  yang  memiliki  variasi  nilai  berdasarkan  temporal  dan spasialnya.  Angin  konstan  hanya  merupakan  nilai  yang  dijadikan  referensi  dan bukan merupakan angin sebenarnya (Hasan dkk., 2023). Waktu dan lokasi yang berbeda akan menghasil nilai constant wind yang berbeda pula, sehingga faktor temporal  dan  spasial  akan  berpengaruh  terhadap  tinggi  atau  rendahnya kecepatan  angin  rata-rata  (B.  H.  Wang  dkk.,  2019). Constant  wind sering digunakan dalam simulasi penerbangan UAV untuk mengetahui pengaruh angin ketika  mengudara.  Namun, constant  wind tidak  menggambarkan  lingkungan sebenarnya  dan  hanya  merupakan  hitungan  matematis  perataan  kecepatan angin yang terjadi pada suatu kondisi lingkungan dan waktu tertentu.
Selain  itu,  terdapat  aliran  turbulensi  yang  terdiri  atas  partikel-partikel  yang bergerak secara acak dan tidak stabil yang memiliki karakteristik kecepatan yang berubah-ubah  (tidak  stabil)  (Webster  &  Raspet,  2015).  Adapun  faktor  yang menyebabkan terjadinya aliran turbulensi adalah pergeseran angin, pertukaran panas, faktor topografi, dan vortisitas pesawat lain (Yelun & Changjiang, 1993). Terakhir terdapat pula wind shear. Wind shear merupakan fenomena perubahan cepat pada arus angin yang dihasilkan oleh perubahan arah atau kecepatan angin pada  jarak  tertentu  (ANAC,  2020).  Pergeseran  angin  pada  pesawat UAV yang terbang  pada  ketinggian  rendah  termasuk  dalam  klasifikasi wind  shear (Sheih, 1984;  B.  Wang  dkk.,  2020;  Yang  dkk.,  2023) . Penyebab  dan  karakteristik  pada setiap klasifikasi wind shear terdapat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Jenis, Penyebab dan Karakteristik Wind Shear No. Jenis Penyebab Karakteristik 1 Frontal Wind Shear Perbedaan  suhu  pada  massa udara  dengan  karakteristik fisik yang berbeda. Muncul  secara  horizontal  dan vertikal  (Dapat  dideteksi  sejak dini) 2 Nocturnal Jet Wind Shear Pendinginan radiasi (maksimum) pada malam hari dan terdapat tekanan (gradien)  pada  permukaan bumi yang cukup besar Sering  terjadi  pada  musim  semi dan musim panas, selain itu juga mempengaruhi  proses  lepas landas dan pendaratan UAV
3 4
Wind Shear yang disebabkan oleh Topografi Microdownburst Karena  adanya  perubahan topografi Adanya  hentakan  ke  arah bawah  yang  disebabkan  oleh presipitasi Dampaknya  pada UAV sangat berbahaya  dan  kemunculannya tidak dapat diprediksi Aliran radiasi bergerak dari atas ke bawah, mulanya UAV menghadapi  hembusan  angin dari  arah  depan,  kemudian  dari arah sebaliknya.
Sumber: Meier dkk. (2022); Richardson (2015); B. Wang dkk. (2020) dengan modifikasi Berdasarkan    karakteristik  pada  Tabel  2,  dapat  diketahui  bahwa wind  shear merupakan  kecepatan  angin  diskrit  atau  determistik,  yang  sering  terjadi  dalam waktu yang singkat dan merupakan gangguan atmosferik yang sangat kuat (Yelun & Changjiang,  1993).  Dalam  uji  simulasi UAV , wind  shear dimunculkan  dengan mengubah  kecepatan  angin  konstan  secara  mendadak  (Federal  Aviation
Administration,  1990).  Pada  umumnya,  Semua  jenis  angin  mampu  mengubah kecepatan penerbangan UAV , yang mengakibatkan berubahnya sudut frontlap dan sudut sidelap yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada gaya resultan dan torsi  resultan UAV .  Dengan  adanya  torsi  resultan UAV dapat  memberikan  gaya dorong yang mengakibatkan UAV dapat mengalami rotasi. Namun dalam berbagai kondisi  dan  klasifikasi  angin,  kecepatan  angin  tidak  selalu  bernilai  konstan  dan bagian UAV yang diterjang angin cenderung berbeda-beda. Dalam hal penerbangan UAV yang menghadapi wind shear kemungkinan besar dapat berpotensi mengalami lepas kendali. Sehingga solusi terbaik untuk mengatasi medan angin tersebut adalah dengan cara menghindarinya.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  B.  H.  Wang  dkk.  (2019)  penulis mendapatkan beberapa pemahaman mengenai kondisi penerbangan ketika terkena ketiga  jenis angin.  Angin  konstan  akan  membuat UAV menjauh  dari  jalur  terbang yang  diharapkan  sesuai  dengan  rencana  terbang.  Ketika  kita  berbicara  terkait penggunaan UAV yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi seperti dalam bidang fotogrametris, tentu pengaruh tersebut akan menyebabkan kurangnya akurasi pada hasil  pemotretan  foto  udara  mengingat  penentuan  jalur  terbang  menjadi  kunci utama  agar  seluruh  cakupan  area  atau  lahan  yang  hendak  dilakukan  pemotretan dapat  tercakup  seluruhnya.  Adapun  tingkat  akurasi  yang  kurang,  tentu  dapat mengakibatkan  analisis  yang  nantinya  dilakukan  dengan  data  peta  foto  tersebut akan menjadikannya kurang maksimal serta tidak sesuai terhadap kaidah kartografis (Setyabawana Putra dkk., 2016).
Kaidah fotogrametris sangat dibutuhkan, terlebih apabila kita berbicara dalam aspek pertanahan. Hal tersebut dikarenakan salah satu produk yang dapat berasal dari data foto udara seperti halnya dalam pembuatan peta dasar pendaftaran tanah yang  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  metode  fotogrametris  sebagaimana Pasal  1  Ayat  1  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan.
Dari peta dasar pertanahan yang dihasilkan, nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, tata ruang, dan penyediaan peta- peta  tematik  pertanahan  lainnya.  Dalam  hal  ini,  penulis  dapat  mencontohkannya pada  pemanfaatan  data UAV dijadikan  sebagai  data  awal  untuk  pembuatan  peta dasar  pendaftaran  tanah.  Lebih  lanjut,  kegiatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  membutuhkan  peta  dasar  pendaftaran  sebelum  pelaksanaan kegiatan PTSL (Mujiati & Aisiyah, 2022).
Pada contoh tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan dari data foto udara hasil perekaman yang salah satunya dapat dipergunakan pada kegiatan pada bidang pertanahan dan merupakan data dasar. Dalam hal akurasi pada data dasar yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan mengakibatkan berbagai kesalahan, terlebih menyangkut dalam hal kepastian letak dan batas atas suatu bidang tanah yang  telah  terpetakan  yang  tentunya  bertentangan  dengan  maksud  dari  kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana tertuang pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka menjamin kepastian hukum.
Ketika ditinjau lebih lanjut, apabila terjadi permasalahan karena faktor angin, tentu  dapat  menjadi  kendala  dalam  pengoperasian UAV ,  sehingga  penerbangan UAV tidak  dapat  berjalan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  pengoperasiannya sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  antara  lain  terjadinya  penyimpangan  jalur terbang,  ketidakstabilan  tinggi  terbang UAV ,  dan  dalam  kasus  yang  parah  dapat menyebabkan UAV tidak  terkendali.  Tentunya  hasil  foto  yang  didapatkan  pada proses  tersebut  akan  menjadi  kendala  dalam  proses  pengolahan  data  foto  udara yang  mana  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  pengolahan  peta  dasar pendaftaran  dengan  cara  pemotretan    sebagaimana  Pasal  11  Ayat  3  huruf  d Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan.
Dalam  hal  ini,  potensi  permasalahan  yang  ditimbulkan  seperti  tidak terpotretnya  cakupan  areal  secara  keseluruhan  dari  bidang  tanah  yang  hendak terpetakan karena penyimpangan jalur terbang, ketidakstabilan tinggi terbang UAV yang menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya distorsi (Syauqani dkk., 2017), dan  dalam  hal  yang  parah  menyebabkan UAV tidak  terkendali  serta  berpotensi mengalami kecelakaan.
f) Kualitas data geospasial
Pendeskripsian kualitas data spasial dari suatu data digunakan suatu standar yang menjelaskan elemen kualitas data spasial. Uji jarak dan luas bidang tanah pada Kementerian ATR/BPN telah termaktub pada Juknis PMNA No. 3/1997. Namun pada standar  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci  untuk  menjelaskan  elemen  kualitas data spasial. SNI-ISO 19113:2011 telah menetapkan suatu set pendeskripsian hingga ke sub elemen  kualitas data, termasuk data spasial. Deskripsi ISO tersebut tersaji pada Tabel 3.
Tabel 3. Elemen kualitas data spasial berdasarkan SNI-ISO 19113:2011 Elemen kualitas data Sub elemen Keterangan Kelengkapan komisi terdapat data berlebih pada sekumpulan data omisi Ketiadaan data pada sekumpulan data Konsistensi logis konseptual Keterikatan pada aturan skema konseptual domain Keterikatan pada domain nilai format Struktur fisik penyimpanan data topologi Karakteristik atau kode data Akurasi posisi absolut Kedekatan posisi yang dilaporkan terhadap posisi sebenarnya relatif Kedekatan posisi relatif datase t terhadap posisi sebenarnya Grid Kedekatan posisi dalam grid terhadap posisi sebenarnya Akurasi temporal Referensi Kebenaran pelaporan kesalahan pengukuran waktu konsistensi laporan kejadian-kejadian berdasar urutan waktu validitas Validitas data mengacu waktu Akurasi tematik klasifikasi Perbandingan kelas/atribut terhadap data referensi lapangan kualitatif Kebenaran atribut non kuantitatif kuantitatif Kebenaran atribut kuantitatif Sumber: SNI-ISO 19113:2011

## D. Kesimpulan
Berbagai pendekatan metode pengukuran dan pemetaan yang tersedia dalam mengakuisisi data geospasial, penggunaan ortomosaik UAV mampu menghasilkan batas umum bidang-bidang tanah. Ortomosaik UAV telah muncul sebagai salah satu alat yang mampu menjawab tantangan dalam usaha percepatan pendaftaran tanah secara lengkap di Indonesia.  Selain mampu memproduksi peta skala besar, sehingga berbagai  fitur  dapat  terlihat  dengan  mudah,  ortomosaik UAV dapat  diproduksi secara  cepat  dan  dapat  digunakan  untuk  memperbarui  peta  dasar  yang  telah tersedia.  Selain  itu,  berdasarkan  regulasi  yang  telah  dikaji,  pengoperasian  UAV dengan  kapasitas  sensor  pencitraannya  untuk  mendapatkan  ortomosaik,  terbukti lebih  fleksibel.  Meskipun  terdapat  pembatasan-pembatasan  penerbangan, pengaruh  angin  dan  adanya  standar  kualitas  data  geospasial  berdasarkan  SNI-ISO 19113:2011.
Berdasarkan review atas  regulasi  terkini  mengungkapkan  bahwa  penggunaan metode fotogrametris melalui ortomosaik dalam akuisisi data batas bidang tanah, telah diatur secara tegas oleh pemerintah (Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Perhubungan).  Tentunya  hal  ini  menegaskan  bahwa  pengoperasian UAV untuk keperluan  pendaftaran  tanah  dapat  digunakan  tidak  hanya  sebatas  untuk pembuatan peta kerja, tetapi lebih luas lagi yaitu untuk pengukuran bidang tanah terintegrasi. Namun demikian, wahana UAV selama penerbangan dapat terganggu oleh adanya angin yang berakibat pada gagalnya pembuatan peta dasar pertanahan, peta  bidang  tanah  dan  peta  pendaftaran.  Wahana UAV lebih  rentan  terhadap gangguan angin ( wind shear ) karena kecepatan terbangnya yang lebih lambat, tinggi terbangnya yang relatif rendah, bobot lepas landas yang ringan dan ukurannya yang cenderung lebih kecil dari pesawat konvensional. Terkait kualitas data fisik bidang tanah, saat ini Kementerian  ATR/BPN mendasarkan pada uji jarak dan uji luas bidang tanah.  Padahal  SNI-ISO  19113:2011  telah  menetapkan  suatu  set  pendeskripsian kualitas  data  spasial  berdasarkan  elemen  kelengkapan,  konsistensi  logis,  akurasi posisi, akurasi temporal, akurasi tematik. Oleh karena itu, kajian ini menyarankan agar Kementerian ATR/BPN menggunakan SNI-ISO 19113:2011 untuk meningkatkan kualitas data geospasial terkait batas bidang tanah.

## E. Ucapan Terima kasih
Kami  sebagai  penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  segenap  pihak  yang terlibat dalam penulisan makalah ini. Semoga Alloh SWT menerima amal dan budi baik bapak ibu sekalian. Kami dengan tangan terbuka menerima saran dari setiap pembaca demi kebaikan penulisan karya kami di kemudian hari.

## Daftar Pustaka
Altmann, E., & Gabriel, M. (2018). Rights, restrictions and responsibilities in context.
In Multi-Owned  Property  in  the  Asia-Pacific  Region:  Rights,  Restrictions  and Responsibilities . https://doi.org/10.1057/978-1-137-56988-2_1
ANAC.  (2020). Wind  Shear .  https://www.anac.gov.br/en/safety/aeronautical- meteorology/conditions/wind-shear
Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  dalam  rangka  perlindungan  hukum  kepemilikan sertifikat tanah. Tunas Agraria , 5 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186 Budisusanto,  Y.,  &  Prabawati,  T.  A.  (2019).  Analisa  peta  informasi  bidang  tanah menggunakan  metode  pemetaan  partisipatif  (studi  kasus:  Mejoyolosari, Jombang). Geoid , 14 (2). https://doi.org/10.12962/j24423998.v14i2.3904 Budisusanto,  Y.,  Widodo,  A.  W.,  &  Cahyono,  A.  B.  (2018).  Studi  Pembuatan  Peta Informasi  Bidang  Tanah  (PIBT)  Dengan  Partisipasi  Masyarakat  Menggunakan Peta  Dasar  Dari  Pemetaan  Fotogrametri  Metode  Foto  Format  Kecil. Geoid ,
14 (1). https://doi.org/10.12962/j24423998.v14i1.3911
Budiyono,  A.  S.  P.,  &  Aditya,  T.  (2022).  Desain  Sistem  Kadaster  Multiguna  (Studi Kasus  Kecamatan  Serengan,  Kota  Surakarta). JGISE:  Journal  of  Geospatial Information Science and Engineering , 5 (2). https://doi.org/10.22146/jgise.75657
Cresswell,  L.,  Hinch,  R.,  &  Cage,  E.  (2019).  The  experiences  of  peer  relationships amongst autistic adolescents: A systematic review of the qualitative evidence. In Research in Autism Spectrum Disorders . 61 .
https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.01.003
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran (A. F. & R. K. P. (Penerjemah), Ed.; Keempat). Pustaka Pelajar. Duijs, S. E., Baur, V. E., & Abma, T. A. (2021). Why action needs compassion: Creating space  for  experiences  of  powerlessness  and  suffering  in  participatory  action research. Action Research , 19 (3). https://doi.org/10.1177/1476750319844577 Federal  Aviation  Administration.  (1990). Windshear  Training  Aid . 1 . https://flightcrewguide.com/wp-content/
Ferdiansyah, D. F., Wahyono, E. B., & Widodo, S. (2022). Pemanfaatan Augmented Reality  Dalam  Membangun  Sistem  Informasi  Pertanahan  Pasca  Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap. Tunas Agraria , 5 (1). https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.172
Firmansyah, M. Z., & Puspitasari, P. (2021). Pemanfaatan Drone sebagai Bagian dari
Kontra  Terorisme:  Tinjauan  pada  Regulasi  dan  Prosedur  Tetap  Pengamanan. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 20 (1).
https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.148
Gunanegara,  G.  (2022).  Kebijakan  negara  pada  pengaturan  hak  atas  tanah  pasca Undang-Undang  Cipta  Kerja. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184
Hasan, Y. J., Roeser, M. S., & Voigt, A. E. (2023). Evaluation of the controllability of a remotely piloted high-altitude platform in atmospheric disturbances based on pilot-in-the-loop simulations. CEAS Aeronautical Journal , 14 (1).
https://doi.org/10.1007/s13272-022-00626-x
Heryanto.  (2022,  December  21).  Menteri  ATR/BPN  Hadi  Optimistis  Partisipasi Masyarakat  Jadi  Terobosan  Program  PTSL,  Diperlukan  Perubahan  Pola  Pikir.
Semarak.Co , 1 – 2. https://semarak.co/menteri-atr-bpn-hadi-optimistis- partisipasi-masyarakat-jadi-terobosan-program-ptsl-diperlukan-perubahan- pola-pikir/
Indrajit, A., van Loenen, B., Suprajaka, Jaya, V. E., Ploeger, H., Lemmen, C., & van Oosterom, P. (2021). Implementation of the spatial plan information package for improving ease of doing business in Indonesian cities. Land Use Policy , 105 .
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105338 Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. Widya Bhumi, 2 (2), 104-122.
https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44
Junarto,  R.,  Djurdjani,  Permadi,  F.  B.,  &  Ferdiansyah,  D.  (2020).  Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle ( UAV ) Untuk Pemetaan Kadaster. Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (1), 105 – 118.
https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.428
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi menyelesaikan ketidaktuntasan program  strategis  nasional  (PTSL-K4)  di  masyarakat  melalui  Praktik  Kerja Lapang (PKL). Widya Bhumi, 2(1), 21-38. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24 Kavari, G., Tahani, M., & Mirhosseini, M. (2019). Wind shear effect on aerodynamic performance  and  energy  production  of  horizontal  axis  wind  turbines  with developing blade element momentum theory. Journal of Cleaner Production ,
219 . https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.073
Kementerian ATR/BPN. (2023). Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2023
Lumpkin,  D.  (2022).  Visual  Research  Methods:  An  Introduction  for  Library  and Information Studies. Library Quarterly , 92 (1). https://doi.org/10.3138/jelis-62- 4-2021-0009
Mardiansyah, Susatya, A., Suhartoyo, H., Anwar, G., & Uker, D. (2022). pemanfaatan drone/ unmanned aerial vehicle dalam klasifikasi tutupan lahan taman wisata alam  danau  Dusun  Besar  Provinsi  Bengkulu. Naturalis , 11 ,  49 – 57. https://doi.org/10.31186/naturalis.11.1.20893
Maulana,  R.,  &  Basyid,  M.  A.  (2021).  Kajian  Pembuatan  Peta  Bidang  Tanah  pada Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Bandung Barat. Prosiding FTSP 2 . https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ Meier,  K.,  Hann,  R.,  Skaloud,  J.,  &  Garreau,  A.  (2022).  Wind  Estimation  with Multirotor UAV s. Atmosphere , 13 (4). https://doi.org/10.3390/atmos13040551 Mujiati, M., & Aisiyah, N. (2022). Peningkatan kualitas peta kerja dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tunas Agraria , 5 (3), 182 – 196.
https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.185
Musinguzi, M., Enemark, S., Kabanda, N., Antonio, D., & Mwesigye, S. P. (2020). A Country Implementation Strategy for Fit-For-Purpose Land Administration. The case of Uganda. African Journal of Land Policy and Geospatial Sciences , 3 (1). https://revues.imist.ma/index.php/AJLP-GS/issue/view/1172
Mustofa, F. C. (2020). Evaluation of Land Information System Development in the Ministry  of  ATR/BPN. Bhumi:  Jurnal  Agraria  Dan  Pertanahan , 6 (2). https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.412
Pradipta, W., & Rani, U. (2020). Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai Good Governance Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang. JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics) , 5 (2). https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1659 Ramadhani, S. A., Bennett, R. M., & Nex, F. C. (2018). Exploring UAV in Indonesian cadastral boundary data acquisition. Earth Science Informatics , 11 (1), 129 – 146. https://doi.org/10.1007/s12145-017-0314-6
Rambe, M. B. (2016). Tinjauan yuridis terhadap penggunaan pesawat tanpa awak ( UAV )  dalam  menjaga  perbatasan  negara. Jurnal.Untan.Ac.Id , 4 (3). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/15023
Richardson, P. L. (2015). Upwind dynamic soaring of albatrosses and UAV s. Progress in Oceanography , 130 . https://doi.org/10.1016/j.pocean.2014.11.002 Rifandhana,  R.  F.  (2022).  Sosialisasi  Serta  Praktek  Sistem  Pendaftaran  Tanah. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum , 2 (1).
https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v2i1.753
Ryu, G. H., Kim, D., Kim, D. Y., Kim, Y. G., Kwak, S. J., Choi, M. S., Jeon, W., Kim, B. S., & Moon, C. J. (2022). Analysis of Vertical Wind Shear Effects on Offshore Wind Energy  Prediction  Accuracy  Applying  Rotor  Equivalent  Wind  Speed  and  the Relationship with Atmospheric Stability. Applied Sciences (Switzerland) , 12 (14). https://doi.org/10.3390/app12146949
Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan  Hak  Atas  Tanah  melalui  Sertipikat  Tanah  Elektronik. Widya  Bhumi , 2 (1).
https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19 Sari,  M.,  &  Asmendri.  (2018).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam Penelitian Pendidikan IPA. 2 (1), 41 – 53.
https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/
Setyabawana Putra, A., Maulana, E., Rahmadana, A. D. W., Wulan, T. R., Mahendra,
I.  W.  W.  Y.,  &  Putra  Dharma,  M.  (2016).  Uji  Akurasi  Foto  Udara  dengan Menggunakan  Data UAV pada  Kawasan  Padat  Pemukiman  Penduduk  (Studi Kasus:  Kawasan  Padat  Sayidan,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta)  Accuration. Prosiding  Seminar  Nasional  Pengindraan  Jauh. , 3 (Juli),  103 – 111.
https://www.researchgate.net/publication/311715586
Sheih, C. M. (1984). A comparison of wind speed shears for frontal and undisturbed synoptic conditions. Boundary-Layer Meteorology , 28 (3 – 4). https://doi.org/10.1007/BF00121312 Siqueira, J. C. D. C. (2017). Modeling of Wind Phenomena and Analysis of Their Effects on UAV Trajectory Tracking Performance . https://core.ac.uk/download/pdf/230477884.pdf
Supadno, & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertipikasi tanah. Tunas Agraria , 5 (3), 268 – 285. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193 Syauqani,  A.,  Sawitri,  S.,  &  Suprayogi,  A.  (2017).  Pengaruh  Variasi  Tinggi  Terbang Menggunakan  Wahana  Unmanned  Aerial  Vehicle  ( UAV )  Quadcopter  DJI Phantom 3 Pro pada Pembuatan Peta Orthophoto. Jurnal Geodesi Undip , 6 (1),
208 – 217. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/15388 Utama, A. B., & Anwar, S. (2021). Sejarah Penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)  Dalam  Perang  Modern  Dan  Persiapan  Militer  Indonesia, 11 . http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v11i3.1190
Utomo,  B.  (2018).  Drone  untuk  percepatan  pemetaan  bidang  tanah. Media Komunikasi Geografi , 18 (2). https://doi.org/10.23887/mkg.v18i2.12798 Venkataramanan,  S.,  Dogan,  A.,  &  Blake,  W.  (2003).  Vortex  effect  modelling  in aircraft  formation  flight. AIAA  Atmospheric  Flight  Mechanics  Conference  and Exhibit . https://doi.org/10.2514/6.2003-5385
Wang, B., Ali, Z. A., & Wang, D. (2020). Controller for UAV to Oppose Different Kinds of Wind in the Environment. Journal of Control Science and Engineering , 2020 . https://doi.org/10.1155/2020/5708970
Wang, B. H., Wang, D. B., Ali, Z. A., Ting Ting, B., & Wang, H. (2019). An overview of various kinds of wind effects on unmanned aerial vehicle. Measurement and Control (United Kingdom) , 52 (7 – 8), 731 – 739.
https://doi.org/10.1177/0020294019847688
Webster,  J.,  &  Raspet,  R.  (2015).  Infrasonic  wind  noise  under  a  deciduous  tree canopy. The  Journal  of  the  Acoustical  Society  of  America , 137 (5). https://doi.org/10.1121/1.4919340
Yang,  Y.,  Liu,  D.,  &  Lu,  L.  (2023).  A  Study  of  Wind  Shear  Influences  on  the Aerodynamic  Performances  of  a UAV Airfoil. Applied  Sciences , 13 (6). https://doi.org/10.3390/app13063764
Yelun, X., & Changjiang, J. (1993). Principle of Flight in Atmospheric Disturbances. Defense Industry Press .
Zhang, H., Yin, J., He, Q., & Wang, M. (2022). The Impacts of Wind Shear on Spatial Variation of the Meteorological Element Field in the Atmospheric Convective Boundary  Layer  Based  on  Large  Eddy  Simulation. Atmosphere , 13 (10). https://doi.org/10.3390/atmos13101567
Zhang,  Z.,  Tam,  W.,  &  Cox,  A.  (2021).  Towards  automated  analysis  of  research methods in library and information science. Quantitative Science Studies , 2 (2). https://doi.org/10.1162/qss_a_00123