2 Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret
3 Program Studi Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret
4 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret
1 Email korespondensi: miftah.widhagdha@gmail.com
Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2023, 12 (1): 156-173

## PENGARUH NILAI BUDAYA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMUNIKASI CSR DI INDONESIA
Miftah  Faridl  Widhagdha 1,2 ,  Widodo  Muktiyo 2 ,  Drajat  Tri  Kartono 3 ,
Dwiningtyas Padmaningrum 4

## Abstract
Indonesia's cultural diversity forms a specific social system in each region. Culture  in  a  social  system  influences  the  way  people  make  decisions.  This research  article  attempts  to  describe  descriptively  and  analytically  the influence  of  culture  in  community  decision-making  in  cases  of  CSR communication  in  Java,  Bali,  Sumatra,  Kalimantan  and  Papua.  This  study uses  a  qualitative  method  with  data  collection  techniques  through interviews, observations and literature review in CSR communication cases carried  out  in  the  2014-2022  period.  This  research  uses  a  qualitative descriptive  approach  to  get  an  overview  and  analysis  of  the  CSR communication  process  that  occurs  in  the  community  in  the  five  areas mentioned above. As a result, in general, the five regions have a high spirit of  collectivism  so  that decision-making  is  based on shared interests, but at the  micro  level,  each  region  has  its  own  characteristics  in  deciding something, in this case its relation to the company's CSR activities.
Keywords: Cultural Influence, Decision Making Process, Communication, CSR. Abstrak Keragaman  budaya  Indonesia  membentuk  sistem  sosial  yang  spesifik  di masing-masing daerah. Kebudayaan dalam suatu sistem sosial
mempengaruhi  cara  masyarakat  dalam  melakukan  pembuatan  keputusan. Artikel  penelitian  ini  mencoba  menggambarkan  secara  deskriptif  dan analitis  mengenai  pengaruh  budaya  dalam  pengambilan  keputusan masyarakat  dalam  kasus  komunikasi  CSR  di  Jawa,  Bali,  Sumatera, Kalimantan  dan  Papua.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan  studi pustaka pada kasus komunikasi CSR yang dilaksanakan pada periode tahun 2014-2022.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan analisis tentang proses komunikasi CSR yang  terjadi  pada  masyarakat  pada  lima  wilayah  yang  telah  disebukan  di atas. Hasilnya, secara umum, kelima wilayah tersebut mempunyai semangat kolektivisme  yang  tinggi  sehingga  pembuatan  keputusan  didasarkan  pada kepentingan  bersama,  namun  dalam  level  mikro,  masing-masing  daerah mempunyai  karakteristik  tersendiri  dalam  memutuskan  sesuatu,  dalam  hal ini kaitannya dengan kegiatan CSR perusahaan.
Kata  Kunci:  Pengaruh  Budaya,  Proses  Pembuatan  Keputusan, Komunikasi, CSR.

## PENDAHULUAN
Kajian-kajian mengenai  pengaruh budaya dalam  membentuk  sistem sosial  suatu  masyarakat  sudah  banyak  dikaji  di  berbagai  belahan  dunia (Dhanesh,  2013;  Srisuphaolarn,  2013;  Kriyantono,  2015;  Waagstein,  2011; Chen  &  Zhang,  2009).  Sistem  sosial  berkembang  berdasarkan  kebudayaan masyarakat.  Kebudayaan-kebudayaan  yang  berkembang  di  masyarakat melahirkan  tata  nilai  yang  disepakati  bersama  sebagai  suatu  sistem  sosial yang  mengatur  norma  dan  nilai  kehidupan  masyarakat,  hal  ini  membentuk jaringan  budaya  berupa  tata  nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  (Geertz  & Pacanowsky, 2009). Sistem sosial inilah  yang kemudian banyak digunakan sebagai pintu masuk untuk memasuki masyarakat itu sendiri.
Dalam  praktik  komunikasi  CSR,  perusahaan  dihadapkan  pada masyarakat  yang  beragam  dan  tak  jarang  berbeda  dengan  budaya perusahaan.  Pada  konteks  Indonesia,  perusahaan-perusahaan  yang kebanyakan  adalah  perusahaan  yang  berpusat  di  Jakarta  harus  dihadapkan pada  masyarakat  di  daerah-daerah  pinggiran  yang  secara  sistem  sosial berbeda dengan Jakarta. Proses komunikasi  yang terjadi kemudian menjadi rumit ketika perusahaan tidak mampu secara tepat membaca dinamika yang terjadi  di  masyarakat  lokal  sebagai  acuan  dalam  pembuatan  keputusan perusahaan.
CSR  sebagai  salah  satu  kebijakan  perusahaan  menjadi  topik  yang menarik  untuk  dibahas  kaitannya  dengan  apakah  perbedaan  budaya  di masing-masing  daerah  diluar  Jakarta,  menghasilkan  perbedaan  cara pengambilan  keputusan  oleh  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan komunikasi  CSR  kepada  perusahaan.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut, salah  satu  cara  yang  paling  direkomendasikan  oleh  ahli  adalah  dengan menciptakan  ekosistem  kolaboratif  untuk  menyelesaikan  masalah  bersama yang  memungkinkan  pengambil  keputusan  di  tingkat  pusat  berdialog dengan pelaku di tingkat daerah dari berbagai sektor (Allen & Craig, 2016).
Komunikasi  CSR  dianggap  memiliki  peran  penting  terhadap keberhasilan  pelaksanaan  CSR  dan  bahkan  keberlanjutan  perusahaan  itu sendiri  (Mitra,  Akhtar,  &  Gupta,  2018),  untuk  itu  terdapat  beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait komunikasi CSR di Indonesia, antara  lain  pendapat  tentang  komunikasi  partisipatif  dipandang  memiliki
peran  penting  dalam  membuka  informasi  terkait  CSR  (Hasan,  2018)  dan komunikasi  dua  arah  ( two  ways  communication )  secara  dialogis  yang dianggap  menjadi  upaya  penting  untuk  menciptakan  visibilitas  perusahaan di  mata  masyarakat  (Nurjanah  &  Yulianti,  2019).  Komunikasi  CSR  juga dianggap  mampu  menjadi  strategi  resolusi  konflik  sosial  (Dewi,  Hidayat, Widhagdha, & Purwanto, 2020). Sedangkan beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi  efektifitas  komunikasi  CSR  antara  lain  kapasitas komunikator,  mutu  informasi  dan  saluran  komunikasi  (Nilamsari,  Saleh, Hubeis, & Pandjaitan, 2017).
Penelitian lain terkait strategi komunikasi CSR menyebutkan bahwa komunikasi massa, komunikasi antar budaya, dan komunikasi antar personal seperti  tatap  muka  secara  langsung  memberikan  efektifitas  (Octaviani, Raharjo,  &  Resnawaty,  2022)  dan  efisiensi  dalam  proses  komunikasi  CSR (Saleh  &  Sihite,  2020)  terutama  untuk  merumuskan  masalah  yang  dialami masyarakat  dan  keterlibatan  perusahaan  dalam  penyelesaian  masalah tersebut  (Hasan,  2018  ),  hal  ini  juga  sejalan  dengan  temuan  tentang pentingnya  komunikasi  CSR  digunakan  untuk  memahami  masalah  yang terjadi,  menentukan  target  dan  mencari  solusi  bersama  (Yasir,  Nurjanah, Yohana, & Samsir, 2021).
Dari  berbagai  referensi  penelitian  terdahulu  yang  telah  disebutkan, belum  ada  yang  secara  khusus  mengulas  terkait  pengaruh  budaya  dalam proses  pengambilan  keputusan  pada  komunikasi  CSR,  sementara  di Indonesia, kita ketahui bahwa budaya menjadi salah satu keunikan dan ciri khas  masyarakat,  sehingga  menjadi  sangat  penting  untuk  mengetahui bagaimana  faktor  budaya  dapat  mempengaruhi  pengambilan  keputusan dalam  proses  komunikasi  CSR.  Urgensi  penelitian  ini  dapat  untuk  mengisi kekosongan kajian pada aspek budaya dalam komunikasi CSR di Indonesia, sehingga  diharapkan  pemangku  kepentingan,  khususnya  perusahaan  yang menjalankan  program  CSR  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  dapat memahami  konteks  lokal,  terutama  budaya,  dalam  dinamika  pengambilan keputusan masyarakat sehingga dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan CSR  seperti  yang  telah  direncanakan  sesuai  dengan  tujuan  masing-masing perusahaan.
Definisi-definisi  tentang  CSR  menjelaskan  bahwa  perusahaan mempunyai  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  yang  perlu  dijaga kepentingannya  terkait  dampak  operasional  perusahaan,  baik  itu  secara sosial  maupun ekonomi  (Horisch, Schaltegger,  &  Freeman, 2020). Sebagai sebuah  inisiatif  perusahaan  untuk  meminimalisasi  dampak  negatif  dari kegiatan  operasional  perusahaan  dan  upayanya  untuk  memberikan kontribusi  positif  bagi  strategi  sosial  dan  teritori  keberlanjutan  perusahaan dan  pemangku  kepentingan  (Carrera,  2022),  CSR  telah  mampu menggerakkan dinamika pemangku kepentingan itu sendiri.
Pengertian  ini  memberikan  dampak  bahwa  pemangku  kepentingan perlu  mendapat  perhatian  serius  dari  perusahaan  terkait  operasional perusahaan.  Perhatian  terhadap  pemangku  kepentingan  dianggap  sebagai suatu  keniscayaan  yang tidak dapat  dikesampingkan oleh CSR perusahaan. Pemangku  kepentingan  dapat  berupa shareholders ,  internal stekholders , internal  spesifik  dan  eksternal  stakeholders,  dan  masyarakat  luas  (Maon, Lindgreen,  &  Swaen,  2010),  dalam  tulisan  ini  pemangku  kepentingan difokuskan  pada  eksternal  stakeholders,  yaitu  masyarakat  di  sekitar  daerah opersional perusahaan.
Praktik  CSR  dari  masa  ke  masa  mengalami  perubahan  orientasi (Shukla, Geetika, & Shukla, 2021), mulai dari pendekatan “atas ke bawah” ( top-down )  menjadi  “bawah  ke  atas”  ( bottom  up )  dan  berbagai  tipe  aksi CSR  lainnya  berbasis  kewilayahan  /  teritori  (Garcia-Chiang,  2018)  sesuai dengan  perubahan  paradigma  dalam  komunikasi  pembangunan,  mulai  dari paradigma  modernisasi  yang  isu-isu  pembangunan  bersumber  pada perusahaan  sehingga  masyarakat  lokal  hanya  menerima  program pembangunan  saja,  bergeser  ke  paradigma  partisipasi  dimana  isu-isu pembangunan dirumuskan dan dijalankan bersama dengan masyarakat lokal, dari  paradigma  bahwa  masyarakat  hanya  membutuhkan  peningkatan ekonomi  saja  ( homo  economicus )  menjadi  masyarakat  membutuhkan pemberian  peran  dalam  menentukan  masalah  dan  cara  penyelesaian masalahnya  sendiri  ( homo  dialogicus )  (Kent  &  Taylor,  2016).  Perubahan paradigma  ini  melahirkan  pendekatan  baru  berupa Communication-based assement ( CBA )  yang  mana  menekankan  pada  partisipasi  aktif  masyarakat dalam merumuskan dan memutuskan permasalahan apa yang sedang mereka
hadapi  dan  cara  terbaik  dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut  menurut kebudayaan masyarakat setempat sehingga peran perusahaan hanya sebagai fasilitator  dan  pengelola  CSR  saja.  Selain  itu,  orientasi  pelaksanaan  CSR juga  telah  mengarah  pada  inovasi  sosial  yang  tidak  hanya  memenuhi kewajiban    peraturan  perundang-undangan  saja,  namun  juga  dapat menyelesaikan  masalah  atau  kebutuhan  sosial  yang  lebih  efektif  dengan menciptakan  peningkatan  kapabilitas  dan  hubungan  sosial  baru,  sertat pemanfaatan  sumber  daya  yang  lebih  baik  (Widhagdha  &  Anantanyu, 2022).
Partisipasi dalam masyarakat oleh World Bank (2008) dikategorikan menjadi  empat  hal,  (1)  Partisipasi  Pasif,  dimana  masyarakat  dinilai paritipastif  ketika  mendapat  informasi  yang  cukup  tentang  isu  apa  yang sedang  terjadi,  (2)  Partisipasi  Konsultatif,  dimana  masyarakat  dinilai partisipatif  dengan  memberikan  pendapat  dan  saran  terhadap  isu-isu  yang dibahas,  (3)  Partisipasi  Fungsional,  dimana  masyarakat  dinilai  partisipastif terlibat  dalam  diskusi  dan  menganalisa  tujuan  dari  isu-isu  tertentu,  dan  (4) Partisipasi Terberdayakan, dimana masyarakat dinilai partisipatif ketika ikut terlibat dalam perumusan dan analisa masalah sampai dengan terlibat dalam penentuan keputusan  yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kategorisasi  partisipasi  ini  penting  untuk  membedakan  sejauh  mana masyarkat  di  masing-masing  daerah  berpartisipasi  dalam  praktik-praktik CSR yang dijalankan oleh perusahaan.
Penelitian  ini  mencoba  menggambarkan  secara  deskriptif  dan analitis mengenai perbedaan budaya pada masyarakat Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan  dan  Papua  dengan  mengambil  studi  kasus  pada  komunikasi CSR  yang  dilakukan  oleh  lima  perusahaan  nasional  yaitu:  (1)  PT  Solusi Bangun  Indonesia,  Pabrik  Cilacap,  Jawa  Tengah;  (2)  PT  Pertamina  Patra Niaga  DPPU  Ngurah  Rai,  Badung,  Bali;  (3)  PT  Kilang  Pertamina Internasional  Kilang  Sei  Pakning,  Bengkalis,  Riau  (4)  PT  Badak  NGL Bontang,  Kalimantan  Timur  dan  (5)  PT  Kilang  Pertamina  Internasional Kilang  Kasim,  Sorong,  Papua  Barat  sebagai  perusahaan  yang  menjalankan CSR  di  masing-masing  daerah  operaisonalnya  dan  pola  komunikasi masyarakat  di  masing-masing  daerah  dalam  membuat  keputusan  terkait CSR  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  di  masyarakat  setempat.  Pada  tahap
selanjutnya,  akan  dijelaskan  mengenai  hubungan  perusahaan  dan masyarakat  dalam  sudut  pandang  teori  stakeholders,  pendekatan partisipatori  yang  dilakukan  perusahaan  dalam  merumuskan  CSR  dan dimensi  budaya  pada  masyarakat  yang  berpengaruh  dalam  pembuatan keputusan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi  literatur  untuk  melakukan  analisa  mengenai  perbedaan  budaya masyarakat  dan  pengaruhnya  dalam  pengambilan  keputusan  komunikasi CSR  oleh  perusahaan.  Penelitian  dilakukan  secara  bertahap  mulai  tahun 2014-2022.  Pengambilan  data  dilakukan  melalui  wawancara  langsung, pengamatan observasi lapangan dan studi pustaka.
Terdapat  10  informan  dalam  penelitian  ini,  masing-masing  2 informan  untuk  setiap  wilayah.  Berikut  merupakan  daftar  informan penelitian pada lima wilayah yang diteliti dalam penelitian ini.
Tabel 1. Daftar Informan (Sumber: Analisis Peneliti, 2022)
No  Inisial  Usia (Tahun) Jenis Kelamin Wilayah Peran 1 SN 59 Laki-laki  Cilacap, Jawa Tengah Penerima  manfaat  Program CSR, Ketua Koperasi Produsen  Minyak  Kayu Putih 2 YT 40 Perempu an Cilacap, Jawa Tengah Penerima  manfaat  Program CSR,  Anggota  Koperasi Produsen  Minyak  Kayu Putih 3 MD 54 Laki-laki  Badung, Bali Penerima  manfaat  Program CSR, Tokoh Adat Lokal 4 NG 32 Perempu an Badung, Bali Penerima  manfaat  Program CSR,  Anggota  Kelompok Olahan Pangan 5 SL 38 Perempu an Bengkalis, Riau (Sumatera) Penerima  manfaat  Program CSR, Ketua Kelompok Wanita Tani 6 SD 47 Laki-laki  Bengkalis, Riau (Sumatera) Penerima  manfaat  Program CSR, Ketua Kelompok Peduli Api
7 LK 65 Laki-laki  Bontang, Kalimant an Timur Penerima  manfaat  Program CSR, Ketua Kelompok Tani Hidroponik 8 SY 57 Laki-laki  Bonatng, Kalimant an Timur Penerima  manfaat  Program CSR, Ketua Kelompok Budidaya Jamur 9 AR 43 Laki-laki  Sorong, Papua Barat Penerima  manfaat  Program CSR, Ketua Sanggar Seni 10 YR 29 Laki-laki  Sorong, Papua Barat Penerima  mafaat  Program CSR, Guru Lokal

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Budaya dan Pembuatan Keputusan Kelompok
Masyarakat Indonesia  menurut Hofstede  mempunyai skor Individualisme  ( Individualism )  14,  Jarak  Kekuasaan  ( Power  Distance )  78,
dan Maskulinitas ( Masculinity ) 46, Penghindaran Ketidakpastian
( Uncertainty  Avoidance )  48,  dan  Orientasi  Jangka  Panjang  ( Long  Term Orientation ) 62 (Hofstede, 2016). Pada tulisan ini, penulis akan fokus pada skor  Individualisme  dan  Jarak  Kekuasaan  saja,  dimana  Indonesia mendapatkan  skor  14/100  untuk  Individualisme  dan  78/100  untuk  Jarak Kekuasaan.
Pada  temuan  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  masyarakat Indonesia secara umum mempunyai skor individualism yang rendah dengan begitu  semangat  kebersamaan  (kolektivisme)  masyarakat  Indonesia  masih cukup  tinggi.  Artinya,  kepentingan-kepentingan  umum  masih  lebih diperhatikan dan diutamakan dalam kehidupan sosial masyarakat  Indonesia dibandingkan  dengan  kepentingan-kepentingan  pribadi.  Selain  itu,  skor Jarak  Kekuasaan  yang  tinggi  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Indonesia secara umum menerima ketidaksetaraan kekuasaan yang terdistribusi dalam masyarakat,  sehingga  masyarakat  masih  menghormati  pimpinan  tertinggi suatu  institusi  dalam  perilaku  sehari-hari  dan  menghindari  konflik  dari perbedaan  pendapat  dengan  pimpinan  tertinggi  suatu  institusi  karena anggapannya  bahwa  pimpinan  institusi  memiliki  kekuasaan  sosial  yang lebih tinggi daripada anggotanya (Gudykunst & Lee, 2002).
Pengaruh  itu  secara  umum  begitu  terasa  dalam  memandang masyarakat  Indonesia  pada  level  makro.  Namun  begitu,  Indonesia  dengan keanekaragaman  budaya  di  berbagai  daerah  memungkinkan  terjadinya perbedaan-perbedaan  spesifik  di  masing-masing  daerah  dalam  memandang dan  bertindak  dalam  suatu  topik  tertentu.  Tulisan  ini  mencoba mendeskripsikan  pola  masyarakat  di  Jawa,  Bali  Sumatera,  Kalimantan  dan Papua dalam pembuatan keputusan.
Pengambilan keputusan pada masyarakat  yang diamati oleh peneliti juga  menunjukkan  karakteristik  fungsionalisme  struktural  seperti  yang diteorikan oleh Talcott Parson tentang konsep AGIL atau Adaptation , Goal Attainment , Intetgration ,  dan Latency (Parsons,  1985).  Dalam  teori  itu,
Parsons  menjelaskan  bahwa  kelompok  atau  sistem  sosial  memiliki  fungsi untuk membentuk struktur melalui empat tahapan yang saling berhubungan satu  sama  lain.  Sistem  sosial  atau  masyarakat  diyakini  mampu menyesuaikan  diri  ( Adaptation )  dengan  lingkungan  sekitar  dan  kebutuhan kelompok  untuk  mencapai  tujuan  bersama  ( Goal  Attaintment )  sehingga terjadi  kerjasama  dan  integrase  ( Integration )  antar  anggota  sistem  sosial tersebut untuk membentuk pola-pola kerjasama ( Latency ) (Parsons, 2013).
Kemampuan  sistem  sosial  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan  ini  penting  untuk  dapat  menghadapi  perubahan  sosial (Rahmawati  &  Jayadi,  2019).  Proses  adaptasi  ini  juga  penting,  terutama untuk tujuan-tujuan terkait orientasi lingkugan (Pangestu & Pradoko, 2019), selain itu, proses adaptasi juga penting dalam proses menjaga sistem sosial tetap berpegang pada nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku (Susanti & Wahyuni, 2020). Proses adaptasi yang terjadi pada sistem sosial juga terkait dengan  strategi  komunikasi  yang  partisipatif,  semakin  partisipatif  proses komunikasi  yang  dijalankan,  maka  proses  adaptasi  lebih  terbuka  dan berhasil,  terutama  terkait  dengan  program  yang  memiliki  orientasi  sosial dan  lingkungan  yang  lebih  besar  dibandingkan  orientasi  ekonomi (Widhagdha, Purwanto,  & Hidayat,  2019)  (Rosilawati  & Dewi, 2021). Hal ini  mengingat  pada  orientasi  sosial  dan  lingkungan,  dibutuhkan  komitmen dan  kerjasama  dari  masyarakat  secara  sukarela,  sehingga  sangat  penting untuk  mengadaptasikan  nilai-nilai  pembangunan  kepada  masyarakat  agar pelaksanaan  program  dapat  berhasil,  menghindari  konflik  sosial,  dan
meningkatkan  lisensi  sosial  (Soesilo  &  Rudito,  2022).  Sementara  itu, keberadaan modal sosial memiliki peran penting dalam dinamika kelompok terutama  terkait  kegiatan  yang  berorientasi  ekonomi  karena  mampu mengoptimalkan keberadaan rasa saling percaya, jaringan sosial dan norma (Utami, 2020), keberadaan modal sosial ini terutama terbentuk melalui pola- pola  interaksi  seperti  bonding,  bridging  dan  linking  di  dalam  dan  antar kelompok masyarakat  (Widhagdha, Wahyuni, & Sulhan, 2019).
Pada  kelompok  masyarakat  yang  diamati  dalam  penelitian  ini, penerapan teori AGIL dapat terlihat dari cara kelompok beradaptasi dengan keberadaan program CSR yang diimplementasikan di wilayah mereka. Pada awal  pelaksanaan  program,  tidak  semua  kelompok  masyarakat  langsung menerima  dan  mendukung  pelaksanaan  program  CSR,  sehingga  terdapat dinamika kelompok yang harus diselesaikan oleh fasilitator dan perusahaan yang  melaksanakan  Program  CSR  melalui  strategi  komunikasi  yang dirancang  sesuai  dengan  karakterisitk  masyarakat.  Jika  dilihat  dari  analisis teori  fungsionalisme  struktural  AGIL,  maka  dapat  dirangkum  seperti berikut:
Tabel 2. Manifestasi Fungsionalisme Struktural AGIL dalam
Komunikasi Program CSR (Sumber: Analisis Peneliti, 2022) Masyara kat Adaptation Goal Attaintment Integration Latency Jawa Tengah Adaptasi dengan membentuk Koperasi Produsen Minyak  Kayu Putih Ekonomi Integrasi dengan Kelompok Tani Sayuran Ikatan Profesi dan Pekerjaan Bali Adaptasi dengan  Sistem Adat/Banjar yang berlaku Sosial, Ekonomi, Lingkungan Integrasi dengan Kelompok Budaya dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali Ikatan  Banjar (Adat
Istiadat)
Riau Adaptasi
Ekonomi, Integrasi Ikatan
(Sumatera)  dengan  Fungsi Kelompok  di Area Lahan Gambut Lingkungan  dengan Manggala Agni dan BPBD Geografis Kalimanta n Timur Adaptasi membentuk Kelompok baru seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) Ekonomi, Lingkungan Integrasi dengan Kelompok Budidaya Jamur Ikatan Geografis dan
Pekerjaan Papua Barat Adaptasi dengan  Sistem Adat/Suku sebagai Penggerak Program Sosial, Ekonomi Integrasi dengan Pengelolaan Air Bersih Ikatan  Suku (Adat Istiadat)
Pada  level  komunikasi  kelompok,  pembuatan  keputusan  kelompok didasarkan  pada  empat  fungsi,  yaitu  (1)  Analisis  Masalah,  (2)  Penentuan Tujuan, (3) Identifikasi dan Penentuan Alternatif, (4) Evaluasi Karakteristik Positif-Negatif (Hirokawa & Dennis, 2009). Pada masyarakat di lima daerah tersebut, penulis mengamati secara kualitatif cara kelompok dalam membuat keputusan dalam merumuskan permasalahan yang hendak diangkat menjadi topik yang akan diselesaikan melalui CSR perusahaan.
Pada  masyarakat  yang  menjadi  subyek  pengamatan  di  Bengkalis,
Sumatera,  keberadaan  budaya  Melayu-Islam  mendorong  semangat kolektivisme  yang  tinggi  antar  masyarakat  (Widhagdha,  Wahyuni,  & Muhammad,  2018),  sedangkan  pada  masyarakat  Bontang,  Kalimantan Timur,  tokoh  lokal  memiliki  peran  untuk  menjaga  kolektifitas  masyarakat. Nilai kolektivisme juga ditunjukkan pada masyarakat di Badung, Bali yang menjada  adat  istiadat  sebagai  ikatan  sosial,  sedangkan  masyarakat  di Sorong,  Papua  Barat  mengenal  keputusan  Suku  sebagai  kesepakatan  sosial untuk  dilaksanakan  bersama-sama  (Padmaningrum,  Widhagdha,  Karsidi, Yapsenang, & Utami, 2022).
“Kami  di  sini  mengutamakan  gotong  royong  dan  keharmonisan masyarakat,  meskipun  tetap ada satu  dua pendapat  yang tidak  cocok, tapi itu sangat kami jaga bagi kekompakan masyarakat” (SD, Bengkalis-Sumatera, 2020)
“Biasanya keputusan kami bahas dengan ketua kelompok, karena dia yang  lebih  pengalaman,  namun  sejauh  ini  selalu  dibahas  bersama- sama”
(SY, Bontang-Kalimantan Timur, 2022)
“Dalam Desa Adat, selalu ada nilai-nilai yang harus disepakati untuk menjunjung adat istiadat di Desa kami, sehingga keberadaan program CSR dan kegiatannya juga harus disesuaikan dengan tata cara di Desa Adat kami dan itu dipatuthi oleh semua masyarakat” (MD, Badung-Bali, 2021)
“Pertama  Ketua  Suku  harus  setuju  dengan  program  yang  diusulkan, setelah itu masyarakat akan ikut serta” (AR, Sorong-Papua Barat, 2021).
Sedangkan  masyarakat  pendapat  sedikit  berbeda  datang  dari masyarakat  dari  Cilacap,  Jawa  Tengah,  meskipun  tetap  mengutamakan keputusan  kelompok,  namun  jika  pada  wilayah-wilayah  lain  tokoh  lokal memiliki  peran  yang  dominan,  pada  masyarakat  Jawa,  kekuatan  berada  di forum  kelompok.  Keputusan  diambil  setelah  dibahas  dan  didiskusikan dalam  forum-forum  kelompok  baik  formal  maupun  informal,  hal  ini kemungkinan menandakan proses  adaptasi pengetahuan  yang lebih terbuka oleh  masyarakat  karena  sumber  informasi  dan  akses  terhadap  informasi semakin  mudah.  Keberadaan  aktor  lokal  memiliki  peran  penting  dalam menentukan  keputusan  kelompok,  baik  itu  secara  forum  kelompok  atau prerogratif aktor yang dominan (Gunadi, Sjaf, & Kolopaking, 2020).
Beberapa  kutipan  tersebut  setidaknya  memberi  informasi  bahwa keberadaan  budaya,  baik  itu  adat  istiadat,  suku  dan  agama,  menjadi  nilai penting  untuk  menjaga  kolektivisme  di  masyarakat,  sehingga  keputusan kelompok  menjadi  lebih  tinggi  nilainya  dibandingkan  dengan  keputusan individu.  Untuk  itu,  pengambilan  keputusan  terkait  dengan  pelaksanaan program  dan  kegiatan  CSR  biasanya  dilakukan  secara  kolektif  melalui forum-forum  yang  ada  di  tingkat  lokal  agar  dapat  mengakomodasi  nilai budaya  lokal  yang  ada  di  masing-masing  wilayah.  Tabel  2  menunjukkan
identifikasi  penulis  terhadap  cara  kelompok  dalam  membuat  keputusan kelompok.
Tabel 3. Cara Kelompok Membuat Keputusan (Sumber: Analisis
Peneliti, 2022) Masyara kat Analisis Masalah Penentuan Tujuan Identifikasi dan Alternatif Evaluasi Positif- Negatif Jawa Tengah Masalah ditentukan melalui  forum kelompok Tujuan ditentukan bersama oleh forum Identifikasi masalah dan alternatif ditentukan oleh forum Evaluasi dilakukan oleh forum Bali Masalah ditentukan melalui  forum kelompok Tujuan ditentukan oleh  Tokoh Masyarakat Identifikasi masalah dan alternatif ditentukan oleh forum Evaluasi dilakukan oleh forum dengan arahan Tokoh Masyarakat Riau (Sumatera) Masalah ditentukan melalui  forum kelompok Tujuan ditentukan oleh  Tokoh Masyarakat (Ketua Kelompok) Identifikasi masalah dan alternatif ditentukan oleh forum Evaluasi dilakukan oleh forum dengan arahan Tokoh Masyarakat Kalimanta n Timur Masalah ditentukan melalui  forum kelompok Tujuan ditentukan oleh  Tokoh Masyarakat Identifikasi masalah dan alternatif ditentukan oleh forum Evaluasi dilakukan oleh forum dengan arahan Tokoh Masyarakat Papua Barat Masalah ditentukan berdasarkan pengalaman hidup kolektif Tujuan ditentukan oleh  Tokoh Masyarakat (Ketua Adat) Identifikasi masalah dan alternatif ditentukan oleh tokoh masyarakat Evaluasi dilakukan oleh Tokoh Masyarakat
Melalui  tabel  2.  dapat  dilihat  bahwa  Pertama,  masyarakat  di  lima daerah  tersebut  secara  umum  masih  mempunyai  semangat  kolektivisme, ditunjukkan  dengan  perumusan  atau  analisis  masalah  yang  ditentukan
bersama  oleh  forum  kelompok,  sehingga  kepentingan  kelompok  lebih diutamakan  dalam  forum  tersebut  daripada  kepentingan  pribadi.  Hal  ini sesuai  dengan  prediksi  Hofstede  tentang  kolektivisme  di  masyarakat Indonesia.  Dalam  praktiknya,  permasalahan  sosial  di  masyarakat  yang hendak  dicari  jalan  keluarnya  bersama  dengan  perusahaan  melalui  CSR dirumuskan sendiri oleh masyarakat, penentuan masalah oleh masyarakat ini sesuai  dengan  konsep bottom  up  communication dan CBA yang  telah dijelaskan sebelumnya.
Kedua,  pada  tahap  penentuan  tujuan,  yang  artinya  hasil  akhir  yang diharapkan  oleh  masyarakat  dari  permasalahan  yang  ada,  pada  masyarakat Jawa  Tengah,  penentuan  tujuan  ditentukan  oleh  forum,  sedangkan  pada masyarakat  Bali,  Riau  dan  Kalimantan  Timur,  penentuan  tujuan  lebih dominan ditentukan oleh Tokoh Masyarakat  setempat, sedangkan di  Papua Barat,  penentuan  tujuan  lebih  dominan  ditentukan  oleh  Tokoh  Masyarakat atau  Tokoh  Adat.  Hal  ini  menjadi  refleksi  bagaimana  masyarakat  Bali dengan  struktur  kelas  sosial  yang  ada  masih  berpengaruh  terhadap pengambilan  keputusan  kolektif.  Hal  itu  juga  terjadi  pada  masyarakat Kalimantan  Timur  yang  pada  kasus  ini  kelompok  masyarakat  yang  diteliti banyak berasal dari Suku Bugis, dimana kekuatan peran tokoh agama dalam hal  ini,  mempunyai  pengaruh  kuat  dalam  mempengaruhi  kelompok  untuk merumuskan  tujuan-tujuan  dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Kemudian pada  masyarakat  Riau,  pengaruh  budaya  Melayu  juga  memberikan perbedaan  dalam  penentuan  tujuan  dimana  forum  masih  mendapatkan arahan  dari  tokoh  masyarakat  lokal  (Purwanto,  Widhagdha,  Ajar,  & Hidayat, 2022), sedangkan di Papua Barat, keberadaan suku sebagai sistem sosial terasa sangat dominan dalam pengambilan keputusan karena pengaruh tokoh  adat  sangat  kuat  dalam  menentukan  keputusan  kelompok.  Hal  ini semakin  menegaskan  temuan  Hofstede  tentang  tingginya  skor  Jarak Kekuasaan  di  Indonesia  dengan  bukti  kuatnya  pengaruh  pimpinan  instansi (ketua kelompok, tokoh masyarakat, dll) dalam struktur sosial masyarakat.
Ketiga,  tahap  identifikasi  dan  penentuan  alternatif  di  kelima  daerah secara  umum  banyak  ditentukan  oleh  forum  kelompok.  Artinya  kelompok secara  bersama-sama  menentukan  atau  mengidentifikasi  kemungkinan- kemungkinan  cara  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  sudah
ditetapkan. Di semua daerah, didapati hasil yang seragam mengingat semua anggota kelompok diajak dalam penentuan cara dalam mencapai tujuan.
Keempat,  tahap  Evaluasi  pada  masyarakat  Jawa  Tengah  dilakukan bersama-sama  oleh  forum,  sedangkan  pada  masyarakat  Bali,  Riau  dan Kalimantan Timur, evaluasi dilaksanakan bersama oleh forum namun tetap memperhatikan  pendapat  Tokoh  Masyarkat.  Sedangkan  di  Papua  Barat, evaluasi  lebih  dominan  dilakukan  oleh  pendapat  tokoh  masyarakat  atau tokoh  adat.  Hal  ini  juga  menunjukkan  betapa  tingginya  skor  Jarak Kekuasaan  mempunyai  bukti  empiris  yang  terjadi  masyarakat  Indonesia secara umum.
Keempat  langkah  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  menentukan permasalahan CSR dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilihat sebagai bentuk Partisipasi Terberdayakan ( Empowered Partisipation ) yang cukup baik oleh masyarakat Indonesia secara umum.

## KESIMPULAN
Kesimpulan dari  penelitian  ini adalah masyarakat  Indonesia dengan budaya  yang  beragam  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dalam melakukan  pengambilan  keputusan  kelompok.  Pengaruh  kebudayaan  itu mempunyai  dampak  besar  terhadap  pengambilan  keputusan  kelompok  di masing-masing  masyarakat.  Faktor-faktor  seperti  kepentingan  kolektif  dan kepatuhan  terhadap  hierarki  sosial  masih  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  kelompok  dalam  pembuatan  keputusan.  Keberadaan  teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang menjelaskan tentang konsep Adaptation , Goal  Attaintment , Integration dan Latency (AGIL)  dapat menjadi  alat  analisis  untuk  memahami  dinamika  kelompok  yang  terjadi pada  masyarakat  di  Indonesia  yang  memiliki  ciri  khas  dan  budaya  yang beragam,  sementara  dimensi  budaya  yang  diperkenalkan  Hofstede  dapat membantu  memahami  aspek  budaya  yang  menjadi  faktor  pendorong maupun penghambat dapat proses fungsionalisasi sistem sosial tersebut.
Dalam  hal  komunikasi  CSR,  masyarakat  Indonesia  secara  umum apabila  diberi  kesempatan  untuk  terlibat  dalam  proses  perumusan  masalah dan  penentuan  tujuan  kegiatan  CSR  mampu  untuk  memberikan  pandangan dan  keinginannya  dalam  implementasi  CSR.  Untuk  itu,  perusahaan  dalam
mengimplementasikan  CSR  seharusnya  membuka  ruang  dialog  kepada masyarakat  untuk  dapat  memberikan  pandangan  dan  diikutsertakan  dalam pengambilan  keputusan  terkait  program-program  CSR  yang  hendak dilakukan di  daerah masyarakat  tersebut  karena  masyarakatlah  yang paling tahu  terhadap  kebutuhannya  dan  cara  pemenuhan  kebutuhannya.  Disini perusahaan  berperan  sebagai  fasilitator  peningkatan  kapasitas  masyarakat dan  pemberdayaan  masyarakat,  sehingga  apabila  konsep  ini  terwujud dengan  baik,  masyarakat  tidak  lagi  bergantung  pada  CSR  perusahaan, namun  bisa  mandiri  sesuai  dengan  harapan  bersama.  Peran-peran perusahaan dalam CSR sebagai pembuat keputusan dan mengelola kegiatan itu  sendiri  di  masyarakat  harus  dikurangi,  digantikan  dengan  peran-peran fasilitator kepada masyarakat.
Batasan  dalam  tulisan  ini  adalah  belum  mengamati  pengaruh maskulinitas  ( masculinity )  dan  orientasi  jangka  panjang  ( long  term orientation )  dalam  pembuatan  keputusan  kelompok.  Penulis  menduga bahwa dua faktor tersebut juga mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan kelompok pada masyarakat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen,  M.  W.,  &  Craig,  C.  A.  (2016).  Rethinking  corporate  social responsibility  in  the  age  of  climate  change:  a  communication perspective. International Journal of  Corporate Social Responsibility Vol. 1, No.1 , 1-11.
Carrera, L. (2022). Corporate social responsibility. A strategy for social and territorial  sustainability. International  Journal  of  Corporate  Social Responsibility Vol. 7, No. 7 , 1-11.
Dewi,  A.,  Hidayat,  R.,  Widhagdha,  M.  F.,  &  Purwanto,  W.  (2020). Dinamika  Komunikasi  dalam  Resolusi  Konflik  Sosial. Jurnal Kebijakan Publik Vol. 11 No. 1 , 33-38.
Garcia-Chiang, A. (2018). Corporate social responsibility in the Mexican oil industry:  Social  impact  assessment  as  a  tool  for  local  development. International  Journal  of  Corporate  Social  Responsibility  Vol.  3,  No. 15 , 1-8.
Gunadi,  H.  F.,  Sjaf,  S.,  &  Kolopaking,  L.  M.  (2020).  The  Influence  of Dominant  Local  Actor  in  Villages  Financial  Management. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan Vol. 8, No. 3 , 152-166.
Hasan,  S.  (2018).  Model  Komunikasi  pada  Program  CSR  Pemberdayaan Wirausaha  Muda  Perusahaan  Migas. INJECT  (Interdisciplinary Journal of Communication) Vo. 3 No. 1 , 59-82.
Horisch,  J.,  Schaltegger,  S.,  &  Freeman,  R.  E.  (2020).  Integrating stakeholder  theory  and  sustainability  accounting:  A  conceptual synthesis . Journal of Cleaner Production 275 , 1-12.
Mitra,  N.,  Akhtar,  A.,  &  Gupta,  D.  (2018).  Communicating  Corporate Social  Responsibility  in  the  post  mandate  period:  Evidence  from India. International Journal of Corporate Social Responsibility Vol. 3, No. 10 , 1-16.
Nilamsari,  N.,  Saleh,  A.,  Hubeis,  M.,  &  Pandjaitan,  N.  K.  (2017). Komunikasi  Corporate  Social  Responsibility  untuk  Pemberdayaan Masyarakat Peternak Sapi Perah. Jurnal ASPIKOM Vol. 3 No. 2 , 296- 310.
Nurjanah, A., & Yulianti, F. (2019). Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility  (CSR)  dan  Komunikasi  CSR  (Studi  Kasus:  CSR Delegation  European  Union  to  Malaysia  dan  CSR  PT.  Holcim Indonesia  Tbk.  Cilacap  Plant). Profetik  Jurnal  Komunikasi  Vol.  12 No. 1 , 93-107.
Octaviani, F., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2022). Strategi Komunikasi dalam  Corporate  Social  Responsibility  Perusahaan  sebagai  Upaya Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial "Humanitas" Vol. 4, No. 1 , 21-33.
Padmaningrum,  D.,  Widhagdha,  M.  F.,  Karsidi,  R.,  Yapsenang,  D.,  & Utami, D. P. (2022). Community-Based Development in the Project of Clean  Water  Networks  in  West  Papua:  Comparative  Case  Study. Proceeding 2nd International Conference on Communication Science (ICCS 2022) (hal. 22-28). Mataram: Universitas Mataram. Parsons,  T.  (1985). Talcott  Parsons  on  Institutitons  and  Social  Evolution: Selected Writtings. Chicago: University of Chicago Press.
Parsons, T. (2013). Social System. London: Routledge.
Pangestu, H., & Pradoko, S. A. (2019). The Preservation of Lesong Dayak Mualang  Dance  in  Belitang  Sekadau  Regency. Advances  in  Social Science,  Education,  and  Humanities  Research  Vol.  461 (hal.  471- 476). Atlantis Press.
Purwanto,  W.,  Widhagdha,  M.  F.,  Ajar,  S.  B.,  &  Hidayat,  R.  (2022).
Sustainable Corporate Social Responsibility Program  as an Effort  for Community Adaptation to Climate Change, Case Study in Bukit Batu
District, Bengkalis Regency. Proceeding 2nd International
Conference  on  Communication  Science  (ICCS  2022) (hal.  539-545). Mataram: Universitas Mataram.
Rahmawati, R., & Jayadi,  S. (2019). Analisis Kasus  pada Usaha Kecil dan Menengah  (UKM)  "MS  Collection"  Kerajinan  Kain  Perca  di
Kelurahan  Gandekan  Kecamatan  Jebres  Kota  Surakarta. Jurnal Analisa Sosiologi Vol. 8, No. 1 , 113-120.
Rosilawati, Y., & Dewi, A. (2021). Empowering communities for resolving the  environmental  crisis  in  forest  and  land  fires  in  Riau  Province. IConARD  2020  E3S  Web  of  Conferences  232,  02005 (hal.  1-7).  E3S Web of Conferences.
Saleh,  A.,  &  Sihite,  M.  (2020).  Strategi  Komunikasi  untuk  Program Corporate  Social  Responsibility  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 4 No. 1 , 98-105.
Shukla,  A.,  Geetika,  &  Shukla,  N.  (2021).  Corporate  Social  Responsibility Measure: A Brief Review. Business Perspectives and Research , 1-20. Soesilo,  B.  W.,  &  Rudito,  B.  (2022).  Social  License  as  a  Corporate Sustainability  Strategy  PT  Pupuk  Kalimantan  Timur  (Case  Study  of the Tanjung Limau Floating Craft CSR Program). Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR) Vol. 1, No. 1 , 13-19.
Susanti, R., & Wahyuni, F. S. (2020). Analysis of Social Systetm Based on AGIL Concept in Ciptagelar Community Communities.
Empowerment:  Jurnal  Ilmiah  Program  Studi  Pendidikan  Luar Sekolah Vol. 9, No. 2 , 196-209.
Utami,  V.  Y.  (2020).  Dinamika  Modal  Sosial  dalam  Pemberdayaan Masyarakatt  pada  Desa  Wisata  Halal  Setanggor:  Kepercayaan, Jaringan Sosial dan Norma. Reformasi Vol. 10, No. 1 , 34-44. Widhagdha, M. F., Purwanto, W., & Hidayat, R. (2020). Kampung Gambut Berdikari. Bengkalis: Arjuna Wijaya.
Widhagdha,  M.  F.,  Wahyuni,  H.  I.,  &  Sulhan,  M.  (2018).  Relasi  Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR. The Journal of Society and Media Vol. 3(1) , 105-125.
Widhagdha,  M.  F.,  &  Anantanyu,  S.  (2022).  Pemberdayaan  Masyarakat Berbasis  Inovasi  Sosial  "Kampung  Pangan  Inovatif"  di  Plaju  Ulu, Palembang,  Sumatera  Selatan. Prospect:  Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1 No.2 , 63-70.
Widhagdha,  M.  F.  (2019).  Model  Komunikasi  Pengelolaan  Lingkungan: Adaptasi  UN  Global  Compact  Management  Model  dan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  No.3 Tahun 2014. Dalam  F.  G. Sukmono,  &  Y. T.  Wijayanti, Komunikasi Lingkungan  dan  Komunikasi  Bencana  di  Indonesia (hal.  39-48).
Yogyakarta: Buku Litera.
Widhagdha,  M.  F.,  Purwanto,  W.,  &  Hidayat,  R.  (2019).  Participatory Development  Communication in Mitigating Forest  and  Land  Fires in Riau Province. Proceeding of The 5th Conference on Communication, Culture,  and  Media  Studies (hal.  183-189).  Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia.
Widhagdha, M. F., Wahyuni, H. I., & Muhammad, S. (2018). Relasi Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR. The Journal of Society and Media Vol.
3, No. 1 , 105-125.
Widhagdha,  M.  F.,  &  Anantanyu,  S.  (2022).  Community  Empowerment Based on Social Innovation "Kampung Pangan Inovatif" in Plaju Ulu, Palembang,  South  Sumatera. Prospect:  Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat Vol. 1, No.2 , 63-70.
Widhagdha, M. F., Wahyuni, H. I., & Sulhan, M. (2019). Bonding, Bridging and  Linking  Relationships  of  the  CSR  Target  Communities  PT Pertamina  Refinery  Unit  II  Sungai  Pakning. Jurnal  Komunikasi: Malaysian Journal of Communication Jilid 35 (4) , 470-483.
Yasir,  Y.,  Nurjanah,  N.,  Yohana,  N.,  &  Samsir,  S.  (2021).  Corporate Communications  in  Contribution  to  Addressing  Environmental Problems:  Case  Study  of  an  Indonesian  State  Oil  Company. Information & Media Vo. 91 , 152-174.