ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021 : Tinjauan Collaborative Governance
Kanaya Avitadira 1, * ; Novie Indrawati 2 1,2 Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia; anisa19015@mail.unpad.ac.id
* Correspondence : kanaya19002@mail.unpad.ac.id

## Kata kunci
Collaborative Governance, Sampah, Kegiatan Strategis Daerah, DKI Jakarta
Keywords Collaborative Governance, Waste, Regional Strategic Activities, DKI Jakarta

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan untuk  menganalisis Collaborative  Governance dalam  upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Upaya tersebut yang dilakukan oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  beserta  swasta  dan masyarakat  berawal  dari  kesepahaman  terkait  urgensi  permasalahan  sampah  di DKI  Jakarta  yang  sudah  semakin  mengkhawatirkan,  sehingga  dilaksanakan kolaborasi  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Penelitian  ini  dilaksanakan dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pengumpulan  data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Tahapan-Tahapan Collaborative Governance Morse & Stephens (2012) yang terdiri dari empat tahapan yaitu  : assessment (penilaian), initiation (inisiasi), deliberation (pertimbangan),  dan implementation (pelaksanaan).    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program kolaborasi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  swasta  terkait  mengatasi permasalahan sampah sudah terlaksana, namun pelaksanaannya belum optimal. Tahap initiation (inisiasi)  dan deliberation (pertimbangan)  antara  masyarakat  dan pemerintah tidak terlaksana, sehingga proses kolaborasi antara kedua stakeholders tersebut belum optimal.

## ABSTRACT
This study aims to analyze Collaborative Governance in an effort to overcome waste  problems  in  DKI  Jakarta.  This  effort  carried  out  by  the  DKI  Jakarta Provincial Environmental Office along with the private sector and the community began with an understanding related to the urgency of the waste problem in DKI Jakarta which was increasingly worrying, so that collaboration was carried out to overcome the problem. This research was carried out using qualitative research methods with data collection through literature studies and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. This research uses the theory of Morse & Stephens  (2012)  Collaborative  Government Stages which  consists  of four stages, namely: assessment, initiation, deliberation, and implementation. The results  showed  that  a  collaborative  program  between  the  government,  the community,  and  the  private  sector  related  to  overcoming  waste  problems  has been implemented, but its implementation has not been optimal. The initiation and  deliberation stages between  the community  and  the government were  not carried out, so the collaboration process between the two stakeholders was not optimal.

## Pendahuluan
Tingginya  volume  sampah  merupakan  permasalahan  serius  yang  dihadapi Indonesia  setiap  tahunnya.  Sampah  yang  tidak  dikelola  dengan  baik  dapat menimbulkan  permasalahan  yang  serius  terhadap  lingkungan  maupun  terhadap keadaan  sosial  dan  ekonomi  sebuah  negara.  Sampah  dapat  menyebabkan pencemaran  pada  udara  yang  mengakibatkan  efek  rumah  kaca,  pencemaran  air yang mengakibatkan tercemarnya air tanah, hingga menyebabkan banjir yang dapat menghilangkan  nyawa  dan  kerugian-kerugian  lainnya.  Permasalahan  yang diakibatkan oleh sampah tidak berhenti di situ saja, sampah juga berdampak pada kesehatan  masyarakat.    Berbagai  senyawa  kimia  dan  paparan  logam  berat  yang dihasilkan sampah dapat membahayakan kesehatan manusia. (Mulyati, 2021).
Sampah merupakan permasalahan kultural karena dapat berdampak terhadap berbagai  sisi  kehidupan.  Besarnya  volume  sampah  di  suatu  wilayah  sangat berkaitan  dengan  jumlah  penduduk  yang  tinggal  di  suatu  wilayah  tersebut (Sudirman & Phradiansah, 2019). Bertambahnya jumlah penduduk dan pendapatan penduduk  akan  menyebabkan  pola  hidup  konsumtif  yang  juga  akan  berdampak pada  meningkatnya  limbah  yang  dihasilkan  (R.  Mohamad  Mulyadin,  2018). Permasalahan  sampah  yang  terjadi  di  Indonesia  tidak  hanya  disebabkan  oleh banyaknya jumlah penduduk, namun juga disebabkan oleh berbagai faktor lainnya. Faktor-faktor  tersebut  mencakup  beragamnya  kondisi  sosial  ekonomi  budaya masyarakat  kota,  minimnya  keseriusan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam mengelola  sampah,  dan  tidak  sesuainya  konsep  pengelolaan  sampah  yang diterapkan pada wilayah tersebut (Madina, 2012).
Permasalahan  terkait  pengelolaan  sampah  di  Indonesia  dapat  dilihat  dari beberapa  indikator  yakni  besarnya  volume  sampah  yang  dihasilkan,  terbatasnya tempat  pembuangan  akhir,  belum  maksimalnya  institusi  pengelola  sampah,  dan tingkat  pelayanan  pengelolaan  sampah  yang  masih  rendah.  Menurut Amurwarahaja,  dalam  merencanakan  pengelolaan  sampah  perlu  memperhatikan empat aspek penting yakni aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Kriteria dari  aspek  sosial  mencakup  penyerapan  tenaga  kerja,  potensi  konflik  dengan masyarakat  yang  rendah,  dan  dapat  menghasilkan  pendapatan  asli  daerah  yang tinggi.  Pada  aspek  lingkungan,  kriterianya  mencakup  dapat  meminimalisir pencemaran  air,  mengurangi  pencemaran  udara  dan  bau,  meminimalisir pencemaran  tanah,  mengurangi  resiko  bibit  penyakit,  meminimalisir  penurunan estetika lingkungan. Dan untuk kriteria aspek teknis adalah melihat pada efektifitas pengurangan tumpukan sampah, ketersediaan lokasi dan teknologi, teknologi yang mudah  untuk  dioperasikan,  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  optimal. Sedangkan  menurut  Mahyudin,  aspek-aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam perencanaan  model  pengelolaan  sampah  dapat  ditentukan  dengan  menggunakan Analytical  Hierarchi  Process yaitu  kebijakan  pemerintah,  lingkungan,  pembiayaan, kesehatan, dan persepsi masyarakat (Mahyudin, 2017).
Terkait dengan tingginya volume sampah di Indonesia tentu tidak luput dari peran  kota-kota  di  dalamnya.  Terdapat  58  wilayah  di  Indonesia  dengan  jumlah penduduk  yang  banyak  juga  dengan  produksi  sampah  yang  tidak  kalah  banyak, salah satunya adalah DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022),  DKI  Jakarta  sebagai  penghasil  sampah  terbesar  di  Indonesia  mampu menghasilkan hingga 7,2 ribu ton sampah per hari. Jenis sampah terbanyak diraih oleh  sampah  organik  dengan  angka  3,8  ton,  lalu  disusul  oleh  sampah  anorganik dengan angka 3,3 ton, dan posisi terakhir ditempati oleh jenis sampah bahan beracun dan berbahaya. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang mewajibkan pelaksanaan  kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup khususnya pada warga DKI Jakarta yang terkenal dengan aktivitas serta mobilitasnya yang tinggi untuk meminimalisir kegiatannya di luar rumah. Hal tersebut menyebabkan bertambahnya volume sampah pada jenis sampah rumah tangga dan meningkatnya jumlah sampah yang tergolong sebagai limbah medis berbahaya. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup  DKI  Jakarta,  Edy  Mulyanto  menyatakan  bahwa  jumlah  limbah  yang terkontaminasi virus dan penyakit dari rumah tangga di Jakarta  terus meningkat. Kondisi  penanganan  sampah  infeksius  tersebut  pun  masih  belum  ideal.  Petugas kebersihan  yang  mengangkut,  menyortir,  dan  mengolah  sampah  di  TPS  maupun TPA yang kerap terlihat tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sangat beresiko terpapar virus yang menempel pada sampah tersebut. DKI Jakarta sebagai satu-satunya  kota  setingkat  provinsi  yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak pun belum cukup maksimal dalam mengelola sampahnya. Upaya yang dilakukan DKI Jakarta dalam mengurangi sampah dengan volume yang tinggi tersebut belum sebanding  dengan  produksi  sampah  yang  mereka  hasilkan.  DKI  Jakarta  sebagai penghasil  sampah  terbesar  di  Indonesia  hanya  mampu  mengurangi  1,7  persen sampah ( waste4change.com, 2022)
Sampah  sangat  berpotensi  menyebabkan  pencemaran  lingkungan  karena dapat  menyebabkan  turunnya  kualitas  lingkungan  hidup  sehingga  menyebabkan dampak  negatif  pada  kesehatan  masyarakat.  Selain  itu,  menurunnya  kualitas lingkungan  hidup  yang  disebabkan  oleh  sampah  juga  dapat  menurunkan  nilai estetika  sebuah  wilayah  dan  menyebabkan  kerugian  ekonomi  (Murni,  2017). Pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  buruknya  pengelolaan  sampah masih  menjadi  penyebab  utama  dari  penyakit-penyakit  yang  berkaitan  dengan sanitasi lingkungan. Dampak dari pengelolaan sampah yang buruk dapat dirasakan secara langsung terutama jika
Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA)  dilakukan  secara open  dumping atau  terbuka,  maka  tumpukan  sampah tersebut  akan  menghasilkan  gas  metana  dan  cairan  lindi  yang  berbahaya  untuk lingkungan  serta  kesehatan.  Cairan  lindi  merupakan  cairan  yang  dihasilkan  oleh tumpukan sampah yang mengandung berbagai senyawa kimia (Afdal R. N., 2017).
Dampak dari tidak optimalnya pengelolaan sampah semakin dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan salah satunya disebabkan oleh pengelolalaan sampah di DKI Jakarta yang sebagian besar tidak dikelola secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah  di  DKI  Jakarta  masih  mengandalkan  bentuk open  dumping yakni pengumpulan  sampah  secara  terbuka  yang  menyebabkan  Tempat  Pembuangan Akhir  (TPA)  Bantargebang  memiliki  kondisi  yang  memprihatinkan.  TPA Bantargebang  merupakan  tempat  pembuangan  akhir  terbesar  di  Indonesia  yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK/282.P/AGK/DA/86  tanggal  25  Januari  1986,  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  diberikan  kewenangan  untuk  memanfaatkan  sekaligus  mengelola  TPA Bantargebang sebagai tempat penampungan sampah penduduk DKI Jakarta dengan menggunakan  sistem sanitary  landfill dalam  jangka  waktu  15  tahun.  Pengolahan sampah yang dilakukan di TPA Bantargebang berlandaskan atas kontrak kerja sama antara  pihak  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  pihak  ketiga  atau  pihak swasta dan juga melibatkan pihak Pemerintah Kota Bekasi (R. Mohamad Mulyadin, 2018).
Dengan  meninjau  dampak  dan  kondisi  lingkungan  akibat  dari  pengelolaan sampah  yang  tidak  optimal,  hal  tersebut  sudah  menjadi  perhatian  serius  bagi Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Namun,  DKI  Jakarta  secara  umum  masih mengalami  berbagai  hambatan  untuk  bisa  maksimal  dalam  mengatasi permasalahan  sampah  di  wilayahnya.  Hambatan  tersebut  mulai  dati  masih kurangnya  akses  pelayanan  sampah  hingga  minimnya  tingkat  kepedulian masyarakat terhadap budaya bersih dan sehat. Selain dari itu, permasalahan dalam pengelolaan sampah juga disebabkan oleh kurangnya peraturan hukum dan sanksi yang  tegas  berkaitan  dengan  permasalahan  sampah,  lalu  minimnya  fasilitas pembuangan sampah dan kurang optimalnya pengelolaan TPA (Chaerul, 2007).
Menyikapi  dampak-dampak  yang  dihasilkan  dari  buruknya  pengelolaan sampah,  dibutuhkan  mekanisme  yang  tepat  dalam  rangka  memperkecil  dampak tersebut. Maka, Pemprov DKI Jakarta menciptakan tiga Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang terdapat dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 dan telah diundangkan  pada  5  Juli  2018.  Kegiatan  Strategis  Daerah  merupakan  salah  satu langkah  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  daerah  untuk  mengatasi  permasalahan yang  dijadikan  prioritas  dengan  menciptakan  suatu  strategi  secara  optimal  dan sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  (Sulistio  Wibowo,  2022)  Kegiatan Strategis Daerah (KSD) DKI Jakarta yang ditandatangani Anies Baswedan tersebut adalah  turunan  dari  Peraturan  Gubernur  Nomor  68  Tahun  2018  yang  berisikan mengenai Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah.
Kegiatan  Strategis  Daerah  (KSD)  memiliki  poin-poin  permasalahan  yang sesuai  dengan  bidang  masing-masing  dan  akan  ditindaklanjuti  oleh  dinas  terkait sesuai  dengan  kapasitas  dan  tanggungjawabnya  untuk  bisa  mencari  solusi  dari permasalahan  di  bidangnya  masing-masing.  Untuk  menangani  permasalahan
sampah di Jakarta, terdapat tiga poin dalam KSD untuk menangani permasalahan sampah  yang  ketiganya  masuk  ke  dalam  kategori drive yakni  poin-poin  kegiatan yang  menjadi  prioritas  utama.  Tiga  Kegiatan  Strategis  Daerah  yang  diciptakan untuk mengatasi permasalahan sampah terdapat dalam nomor 26, dan 27 pada KSD yakni  Pengurangan  sampah  di  sumber  dan  optimalisasi  Tempat  Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Dalam KSD tersebut, Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  melaksanakan  kegiatannya  dengan  melakukan  kolaborasi  bersama berbagai pihak yakni masyarakat dan swasta.
Berikutnya  dalam  KSD  DKI  Jakarta  juga  terdapat  program  Optimalisasi Tempat  Pembuangan  Sampah  Terpadu  (TPST)  Bantar  Gebang  yang  memiliki berbagai  langkah  dalam  pengimplementasiannya.  Dalam  hal  tersebut,  Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.  Keempat,  adalah  dibangunnya  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah  (PLTSa) yang dinamakan sebagai PLTSa Merah Putih dengan kapasitas pengolahan sampah menjadi energi terbarukan hingga 100 ton per hari ( kumparan.com, 2022). PLTSa memiliki  beberapa  manfaat  seperti  dapat  memperpanjang  umur  TPST  dan  dapat mengurangi jumlah sampah secara efisien dan ramah lingkungan.
Pada paparan di atas telah dijelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan sampah  di  DKI  Jakarta  diperlukan  kerjasama  antar  pihak  dengan  melakukan Collaborative  Governance. Fokus  dari  kolaborasinya  adalah  pada  bagaimana  upaya pemerintah  dan  organisasi  lainnya  dalam  melakukan  penanggulangan permasalahan sampah di DKI Jakarta dengan saling melibatkan pihak-pihak lainnya untuk mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya.
Morse & Stephens (2012) menyatakan bahwa proses Collaborative Governance memiliki  beberapa  tahapan  terdiri  dari Assessment (Penilaian), Initation (Inisiasi), Deliberation (Pertimbangan), dan Implementation (Pelaksanaan). Konsep Collaborative Governance membahas mengenai kerjasama regional antara pemerintah dengan para pemangku  kepentingan  non-pemerintah  untuk  kemitraan  publik  dan  swasta. Konsep  ini  menjelaskan  bahwa  peran  dari  aktor  publik  dan  aktor  privat  (bisnis) dengan  masyarakat  sipil  dalam  melalui  proses  bekerja  sama  akan  menghasilkan sebuah  kebijakan  yang  tepat  untuk  publik  atau  masyarakat.  Konsep  ini  juga menjelaskan bahwa pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk kepentingan bersama dan masyarakat luas (Wardiyanto, 2010). Collaborative Governance merupakan sebuah pandangan dasar dalam memahami kerjasama multi stakeholders dalam  urusan  publik  dengan  memiliki  karakteristik  tertentu  dalam kolaborasi antar aktor (Silvia, 2011).
Collaborative  Governance merupakan  upaya  penyelesaian  masalah  dengan memastikan keterwakilan peran berbagai pihak dan kepentingan. Berdasarkan latar belakang  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  mengenai collaborative governance dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI jakarta tahun 2021

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  memiliki  tujuan  untuk menggambarkan subjek/objek penelitian berdasarkan fakta lapangan yang sebenar benarnya terjadi  hal tersebut memiliki relasi dengan Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021. Adapun teknik pengumpulan dalam studi ini dilakukan dengan studi literatur (pendahuluan), observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.  Selanjutnya  informan  dalam  penelitian  ini  ialah  Dinas  Lingkungan Hidup  DKI  Jakarta,  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Sampah  DKI  Jakarta,  PT  Solusi Bangun  Indonesia  Tbk,  Laskar  Samtama  /  masyarakat.  Peneliti  menggunakan triangulasi  sumber,  triangulasi  teknik,  dan  triangulasi  waktu  untuk  melakukan validitas  data.  Sedangkan  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  secara  interaktif  yang  terdiri  dari data reduction , data display , dan conclusion drawing/verification Miles and Huberman (1984) dalam (Sudirman, Tombora, & La Tarifu, 2022)

## Hasil dan Pembahasan
Collaborative Governance dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021
Penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperolah dari hasil observasi  dan  wawancara langsung  kepada  pihak  terkait  mengenai  Collaborative Governance dalam Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021.
Dalam  memberlangsungkan  upaya-upaya  dalam  mengatasi  permasalahan sampah,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak  hanya  mengandalkan  kapasitas internalnya. Adanya keterbatasan sumber daya manusia ataupun teknologi dalam mendukung keberlangsungan upaya mengatasi permasalahan sampah mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik masyarakat ataupun  perusahaan  swasta  sehingga  dapat  terjalin  kerjasama  kolaboratif  dalam mengatasi permasalahan sampah yang mana merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama-sama oleh semua pihak.
Untuk  menganalisis  proses  kolaborasi  tersebut,  peneliti  akan  menggunakan teori Collaborative  Governance oleh  Morse  &  Stephens  yang  dimulai  dari  tahapan- tahapan seperti Assessment (Penilaian), Initiation (Inisiasi), Deliberation (Pertimbangan), dan Implementation (Pelaksanaan).
1. Tahap Assessment (Penilaian)
Tahap Assessment atau  penilaian  merupakan  tahap  awal  yang  merupakan penilaian apakah suatu kolaborasi perlu dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Lebih  lengkapnya,  Morse  &  Stephens  menyatakan  bahwa  “ Assessment (penilaian) adalah  fase  yang  berkaitan  dengan  kondisi  awal  yang  sangat  memengaruhi
kemungkinan keberhasilan kemitraan dan penilaian apakah kolaborasi diperlukan dan mungkin” (Morse & Stephens, 2012).
Berawal dari concern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap tren kenaikan sampah yang setiap tahunnya selalu meningkat menjadikan permasalahan sampah merupakan  prioritas  pemerintah  untuk  segera  ditindaklanjuti.  Dengan dicantumkannya  poin  Pengurangan  Sampah  dari  Sumber  dan  Optimalisasi  TPST pada  Kegiatan  Strategis  Daerah  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  yang  pada penerapannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merupakan sebuah upaya dari Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan sampah di daerahnya.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Pengawas  Pemrosesan  Akhir  Sampah (Andika) UPST DLH DKI Jakarta:
“ Tahun 2021 kami menerima sekitar 7.200 ton sampah perhari yang hingga kini semakin meningkat hingga  pada  tahun  2022  mencapai  angka  7.444  ton  perhari,  sedangkan  satu-satunya  fasilitas pemrosesan akhir sampah yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta hanyalah TPST Bantargebang. TPST Bantargebang memiliki luas untuk area landfill (penampungan sampah) sebesar 81 hektar, luas  pada  area  tersebut  tidak  akan  bertambah,  sedangkan  volume  sampah  hingga  saat  ini  selalu bertambah.” ( Hasil Wawancara, 24 Mei 2023).
Apabila  volume  sampah  terus  meningkat  pada  setiap  tahunnya,  sedangkan area landfill pada  TPST  Bantargebang  tidak  mengalami  perluasan,  maka  sampah- sampah  tersebut  akan  menjadi  timbunan  yang  menyerupai  gunung.  Tinggi  dari timbunan sampah pada TPST Bantargebang hingga kini sudah mencapai 60 meter dan  apabila  ketinggiannya  terus  bertambah,  maka  dapat  menyebabkan  resiko longsor.
Namun,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  sadar  bahwa  dalam memberantasi  permasalahan  sampah,  diperlukan  kolaborasi  dari  berbagai  pihak agar  dapat  menciptakan  hasil  yang  maksimal.  Pemerintah  tidak  hanya  dapat mengandalkan  kapasitas  internal  yang  dimilikinya  untuk  melaksanakan  suatu program.  Pemerintah  tentu  memiliki  keterbatasan  kemampuan,  sumber  daya, maupun jaringan yang menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan suatu program, hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik masyarakat ataupun swasta, sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program (Purwanti, 2016).
Hal  serupa  juga  dinyatakan  oleh  Staff  Peran  Serta  Masyarakat,  Data  dan Informasi (PSMDI) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (Indah) sebagai berikut:
“Latar belakang kami melakukan kerjasama adalah adanya keterbatasan -keterbatasan kami sebagai pemerintah.  Seperti  pada  anggaran,  untuk  sampah  sendiri  memang  anggarannya  cukup  rendah dibandingkan anggaran untuk keperluan lain di DKI Jakarta. selain itu, keterbatasan pada SDM kami yang belum semuanya mengerti teknis terkait pengolahan sampah sebagai upaya pengurangan permasalahan sampah serta kurangnya SDM untuk melakukan sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah  di  masyarakat  menjadikan  kami  mengadakan  kerjasama  dengan  masyarakat  maupun perusahaan swasta untuk dapat menutup keterbatasan kami tersebu t.” ( Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)
Permasalahan sampah harus diatasi bersama-sama untuk dapat meraih hasil yang optimal. Kerja sama antara berbagai pihak merupakan implementasi dari azas saling  membutuhkan  antara  pemerintah  dengan  pihak  non  pemerintah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Pengelola Kampung Samtama 03 CPT (Adian ) sebagai berikut:
“Semua  pihak  harus  berkumpul  menyatukan  visi  misinya  terkait  pengelolaan  sampah  karena kondisi sampah di DKI Jakarta sudah sangat darurat, sehingga perlu dilakukan penanganan yang serius  dari  berbagai  pihak.  Tanggungjawab  terhadap  permasalahan  sampah  harus  diemban  oleh semua, bukan hanya pemerintah saja melainkan kami masyarakat sebagai sumber penghasil sampah, juga  stakeholder  lain  dalam  hal  penyediaan  sarana  ataupun  pendanaan.” ( Hasil,  Wawancara  20 Mei 2023)
Selanjutnya,  hal  serupa  juga  diungkapkan  oleh  MSW/RDF Business Development Manager PT Solusi Bangun Indonesia (Dyah Paramita ) sebagai berikut: “Kami  sebagai  perusahaan  semen  besar  di  Indonesia  yang  sudah  lama  bergerak  juga  di  bidang pengolahan limbah terutama pada bidang limbah industri sudah cukup mengerti banyak hal terkait pengolahan-pengolahan  limbah  menjadi  limbah  dengan  nilai  guna.  Jadi,  kami  rasa  kami  dapat membantu  DKI  Jakarta  dalam  pengolahan  sampahnya.  Begitu  pula  dengan  peraturan  di Kementerian  ESDM  yang  mewajibkan  perusahaan  menggantikan  sekian  persen  bahan  bakar dengan  energi  terbarukan,  menjadikan  kami  harus  mencari  cara  bagaimana  kami  dapat  mencari bahan bakar alternatif batu bara yang kami gunakan untuk pengolahan semen dengan bahan bakar alternatif.  Sedangkan,  Dinas Lingkungan  Hidup DKI  Jakarta  juga  membutuhkan  offtaker  untuk bisa membantu mereka mengolah sampahnya menjadi sampah dengan nilai guna. Maka, saya kira itu adalah win- win solution untuk berbagai pihak.” ( Hasil Wawancara, 8 Juni 2023).
Dari  pernyataan  di  atas,  terlihat  bahwa  dari  berbagai  pihak  saling membutuhkan baik dari sisi pemerintah, swasta, ataupun masyarakat. Kebutuhan dari berbagai pihak tersebut pada akhirnya dapat mendukung pengimplementasian Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  mengatasi  permasalahan  sampah.  Maka, dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari stakeholder memiliki kebutuhannya masing-masing  dengan  arah  tujuan  serta  hasil  akhir  yang  sama  yaitu  ingin membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mengatasi permasalahan sampah secara optimal, sehingga terdapat alasan untuk perlunya dilakukan sebuah kolaborasi.  Pelaksanaan  kolaborasi  tersebut  menghasilkan  beberapa  pemangku kepentingan yang dapat dilihat pada tabel 1.
Dalam  Pengurangan  Sampah  dari  Sumber  yang  turut  mengajak  masyakarat melalui  program  Kampung  Samtama,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI Jakarta  menjadi  fasilitator  dengan  mengerahkan  Pendamping  RW  untung mendampingi RW-RW yang melakukan program Kampung Samtama salah satunya adalah Proklim Lestari 03 CPT. Selain itu, DLH DKI Jakarta juga memberikan sarana untuk  warga  dapat  mengelola  sampahnya.  Sedangkan,  masyarakat  berperan sebagai  pelaku  utama  di  lapangan  dalam  mengelola  sampah  melalui  program Kampung Samtama.
Berikutnya, dalam Optimalisasi TPST Bantargebang, Pemerintah melalui Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta PT  Solusi  Bangun  Indonesia  sama-sama  menjadi  pelaku  langsung  di  lapangan
terkait  pengolahan  sampah  di  area Landfill  Mining untuk dijadikan Refuse  Derived Fuel (RDF) yang nantinya hasil RDF dibeli dan diterima oleh PT SBI untuk dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batubara. UPST DLH DKI Jakarta bersama dengan PT  SBI  melakukan  observasi  awal  terkait  pemanfaatan  sampah-sampah  di  area Landfill Mining yang akhirnya menemukan penemuan RDF yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara.
Tabel 1. Pemangku Kepentingan No. Instansi Kewenangan 1. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta • Melakukan  pemantauan,  evaluasi,  dan penanganan lingkungan dan kebersihan di seluruh wilayah daerah/kota Jakarta secara rutin dan berkesinambungan • Melakukan  sosialisasi  sekaligus  mengajak berbagai  pihak  untuk  ikut  serta  terkait upaya  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta dalam menghadapi permasalahan sampah • Menyediakan  fasilitas  dan  sarana  untuk pengelolaan sampah 2. Unit Pengelolaan Sampah Terpadu DLH DKI Jakarta • Melakukan  pengelolaan  khususnya  pada wilayah TPST Bantargebang • Melakukan  pengimplementasian  secara langsung  di  lapangan  terkait  tahapan- tahapan dalam Optimalisasi TPST Bantargebang 3. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk • Melakukan  observasi  bersama  dengan UPST DLH DKI Jakarta terkait pengolahan produk Landfill di TPST Bantargebang • Berkontribusi terhadap perencanaan proyek Refuse  Derived  Fuel (RDF)  Plant  di TPST Bantargebang • Berkontribusi  terhadap  pembelian  dan penerimaan  produk  RDF  di Landfill TPST Bantargebang  dengan  jumlah  yang  telah disepakati. 4. Proklim Lestari 03 CPT • Melakukan  pengelolaan  serta  pengolahan sampah  dari  sumber  atau  dari  lingkup Rukun Warga masing-masing secara langsung  melalui  program  Kampung Samtama.
Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Dari  kegiatan-kegiatan  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  sangat  memungkinkan untuk dilaksanakannya kolaborasi, karena setiap tahapan dari kolaborasi tersebut memperlihatkan azas saling berkebutuhan antar pihak dan juga menghasilkan hasil akhir  yang  dapat  mendukung  upaya  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam mengatasi permasalahan sampah.

## 2. Tahap Initiation (Inisiasi)
Tahap selanjutnya adalah Inisiasi yang merupakan “Proses yang melibatkan mengidentifikasi  peran  penyelenggara  dan  sponsor  yang  mungkin  melibatkan identifikasi sumber daya, mengundang para pemangku kepentingan, mengembangkan kelompok kerja, dan merancang pr oses.” (Morse & Stephens, 2012: 568).  Pada  tahap  ini, soft  skill untuk  membangun  hubungan  dalam  tim  sangat diperlukan dan menjadi fokus tahapan inisiasi.
Dalam membangun sebuah tim dan juga membangun hubungan di dalamnya, diperlukan kesamaan pemikiran dan pemahaman agar kerjasama yang berlangsung nantinya dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah tahap initiation (inisiasi) pada program  Dinas  Lingkungan  Hidup  DKI  Jakarta  untuk  mengatasi  permasalahan sampah dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai berikut.
Dalam  upaya  pemerintah  bersama  masyarakat  untuk  pengurangan  sampah dari sumber yaitu melalui program Samtama, kedua pihak yakni Dinas Lingkungan Hidup  DKI  Jakarta  dengan  Warga  RW  di  DKI  Jakarta  bersama-sama  bergerak dengan  berlandaskan  Kegiatan Strategis  Daerah  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta Tahun 2021 pada poin Pengurangan Sampah dari Sumber serta Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rukun Warga.
Untuk menjalankan sebuah program secara bersama-sama, tentu perlu adanya kesamaan pemikiran dan pemahaman, agar dapat mencapai tujuan bersama dengan optimal.  Namun,  untuk  program  Kampung  Samtama  yang  melibatkan  Dinas Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  masyarakat  ini  belum  pernah mengadakan  pertemuan  untuk  duduk  bersama  membahas  terkait  program  ini. Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Staff  Peran  Serta  Masyarakat  dan  Informasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Indah Alverina, berikut:
“Kalau untuk Kampung Samtama, kita belum ada pertemuan atau forum khusus un tuk membahas itu. Tapi, kita punya cabang atau tangan yaitu untuk membantu monitoring di setiap kota yaitu namanya  Suku  Dinas  Lingkungan  Hidup  atau  dalam  lingkup  lebih  kecil  lagi  namanya  Satuan Pelaksana yang nantinya akan kasih feedback ke DLH DKI Jakarta terkait pelaksanaan program di lapangan.” ( Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)
Hal serupa juga dinyatakan oleh Adian Sudiana selaku Pengelola Kampung Samtama di RW 03 Cempaka Putih Timur yaitu sebagai berikut:
“Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI J akarta memberikan satu orang yang disebut sebagai Pendamping RW. Jadi masyarakat atau Kampung Samtama ini didampingi oleh pendamping RW tersebut dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi.” ( Hasil Wawancara, 20 Mei 2023)
Dari  pernyataan-pernyataan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam menyamakan  pemahaman  terkait  tujuan  dan  visi  misi,  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi  DKI  Jakarta  belum  memiliki  inisiatif  untuk  membuat  forum  atau pertemuan  khusus  membahas  program  Kampung  Samtama  dengan  masyarakat. Selama  ini,  koordinasi  hanya  dilakukan  melalui  perwakilan  DLH  DKI  Jakarta kepada  pengelola  Kampung  Samtama,  bukan  melalui  pertemuan  formal  secara khusus. Sehingga, dikarenakan tidak adanya pertemuan formal antara masyarakat
dengan DLH DKI Jakarta terkait program tersebut maka hubungan kerjasama yang terbangun hanya berlandaskan atas dasar kesamaan visi misi dan tujuan masing- masing  pihak,  yang  terciptakan  karena  rasa  peduli  terhadap  lingkungan  dan memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah.
Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  hanyalah  menjadi  fasilitator pada program ini. Untuk pelaksanaan dan pengimplementasian di lapangan, semua dilaksanakan oleh warga RW sekaligus pengelola Kampung Samtama. Pemerintah hanya berperan sebagai penyedia sarana untuk berlangsungnya program Kampung Samtama,  sedangkan  pengelolaan  program  Kampung  Samtama  secara berkelanjutan  adalah  hanya  dilakukan  oleh  masyarakat  RW  sekitar,  begitu  pun dengan  dana  yang  selama  ini  dipakai  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  terkait pengelolaan  sampah  di  RW.  Dalam  hal  ini,  DLH  DKI  Jakarta  membebaskan masyarakat  RW  untuk  melakukan  kegiatan-kegiatan  tambahan  seperti  berjualan souvenir dari hasil pengolahan sampah, dan sebagainya. Adapun terkait kegiatan di luar  pengelolaan  sampah  seperti  penerimaan  tamu  dari  mancanegara,  pengelola Kampung  Samtama  yang  diundang  ke event besar,  sepenuhnya  dibebaskan  oleh Pemerintah. Bentuk turun tangan Pemerintah pada program ini hanya memberikan sarana  prasarana  seperti  tong  sampah  dan  peralatan  lainnya  jika  diminta  oleh pengelola  Kampung  Samtama.  Untuk  keberlanjutan  program  pun  sepenuhnya diserahkan  kepada  masyarakat  RW.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana di lapangan.  Hubungan  kolaborasi  yang  terbangun  adalah  tidak  saling  mendukung secara keseluruhan, melainkan hanya sebatas saling mengetahui aktivitas dan peran masing-masing pihak. Seharusnya, pemerintah sebagai pelopor yang membangun hubungan  kepada  masyarakat  RW  Kampung  Samtama  secara  aktif  mengingat bahwa Kampung Samtama terbentuk sebagai wadah pemerintah untuk melibatkan masyarakat ke dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta.
Selanjutnya,  dalam  optimalisasi  TPST  Bantargebang,  terdapat  kegiatan  atau proyek Refuse  Derived  Fuel  (RDF)  Plant .  Dalam  program  ini,  pemerintah  melalui Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  bidang  Unit  Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) melakukan kerjasama dengan perusahaan semen besar di Indonesia  yaitu  PT  Solusi  Bangun  Indonesia  Tbk.  Hubungan  kerjasama  antara stakeholder tersebut  berawal  dari  keakraban  yang  terjalin  antara  DLH  DKI Jakarta dengan PT SBI.
Berawal dari pihak UPST DLH DKI Jakarta yang kerap berkomunikasi dengan pihak  PT  SBI  terkait  pengolahan  sampah,  maka  tercetuslah  kolaborasi  terkait observasi  pengolahan  sampah  menjadi  bahan  bakar  alternatif  hingga  saat  ini melakukan kolaborasi bersama terkait RDF Plant. UPST DLH DKI Jakarta sebagai bidang  yang  mengelola  pemrosesan  akhir  sampah,  dan  PT  SBI  yang  sudah  lama terjun ke dalam pengolahan limbah, menjadikan kedua stakeholder tersebut sudah saling memiliki visi misi dan pemahaman yang sama. Sebagaimana yang dinyatakan
oleh Dyah Paramita Sitorasmi sebagai MSW/RDF Business Development Manager PT Solusi Bangun Indonesia sebagai berikut:
“ Pak Asep yang saat itu menjadi Kepala UPST minta tolong ke saya untuk bantu memberikan ide terkait penanganan sampah di DKI Jakarta. Akhirnya kita coba untuk melakukan observasi terhadap sampah-sampah  yang  ada  di  area  landfill  mining.  Apakah  sampah-sampah  tersebut  bisa  diubah menjadi sampah yang mempunyai nilai guna atau nggak.” ( Hasil Wawancara, 8 Juni 2023) Hal  serupa  juga  dinyatakan  oleh  Muhammad  Andika  Firmansyah  sebagai Pengawas Pemrosesan Akhir Sampah UPST DLH DKI Jakarta sebagai berikut:
“Kami  sejak  tahun  2019  melakukan  observasi  terhadap  potensi  landfill  mining  yg  ada  di  TPST Bantargebang. Saat itu kami mulai aktif menjalin komunikasi dengan PT SBI yang memang sedari awal  ikut  membantu  kami  dalam  melakukan  observasi.  Mereka  mengobservasi  dan  menemukan bahwa hasil tesebut bisa dijadikan bahan bakar alternatif pengganti batubara pada proses pembuatan semen di plant mereka, plant semen.” ( Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)
Dari dua pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan kolaborasi yang  terbangun  pada  program  Optimalisasi  TPST  Bantargebang  berawal  dari komunikasi  individu  antara  pihak  UPST  DLH  DKI  Jakarta  dengan  PT  SBI,  yang mana pada akhirnya menciptakan sebuah kesepakatan kolaborasi dalam melakukan observasi serta pelaksanaan RDF Plant. Win-win solution yang hadir dalam program ini, yaitu pihak pemerintah yang membutuhkan sosok kolaborator yang mengerti teknologi  dan  pihak  swasta  yang  membutuhkan  hasil  produk  dari  pengolahan sampah pemerintah lah yang membawa kedua stakeholder tersebut ke dalam visi misi dan tujuan akhir yang sama. Hubungan kerjasama yang harmonis juga tercipta dari meeting-meeting formal  yang  kerap  dilaksanakan  oleh  kedua  stakeholder tersebut. Setiap tahun, UPST DLH DKI Jakarta dengan PT SBI melakukan meeting untuk  membahas  mengenai  progress  proyek  RDF  di  optimalisasi  TPST Bantargebang ini sekaligus juga untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan baru. Sehingga, hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan swasta ini adalah saling mendukung, kedua pihak saling melakukan perannya masing-masing di lapangan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlaku.
Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah melalui Pengurangan Sampah dari  sumber  dan  Optimalisasi  TPST  Bantargebang,  Dinas  Lingkungan  Hidup Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  pelopot  memiliki  peran  membangun  hubungan kerjasama dengan stakeholder sebagai berikut:
1. Mengadakan  Forum  KSBB  (Kolaborasi  Sosial  Berskala  Besar)  antara perusahaan-perusahaan  swasta  dan  masyarakat  atau  aktivis  yang  memiliki kesadaran  akan  lingkungan  terkait  permasalahan  sampah  yang  menjadi problematika bersama, sehingga perlu dilakukannya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menanggulanginya. Ini adalah bentuk upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam membangun hubungan dengan masyarakat dan juga perusahaan swasta sebagai bentuk jemput bola.
2. Melakukan  kampanye  baik  dari  media  sosial  ataupun  sosialisasi  terkait pengelolaan sampah yang kerap turut mengajak mahasiswa untuk membantu proses  sosialisasi  tersebut  ke  masyarakat.  Kampanye  atau  sosialisasi  yang
dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya mengelola sampah secara bersama-sama. Ini adalah upaya bentuk upaya  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  membangun hubungan dengan masyarakat dalam mengelola sampah.
3. Melakukan pengawasan terhadap program yang berlaku. Pada pengurangan sampah  dari  sumber,  DLH  DKI  Jakarta  melakukan  pengawasan  terhadap Kampung  Samtama  melalui  Pendamping  RW  yang  diutus  oleh  DLH  DKI Jakarta untuk mendampingi kegiatan Kampung Samtama. Untuk optimalisasi TPST Bantargebang, DLH DKI Jakarta melalui bidang UPST turut mengawasi dan melaksanakan langsung di lapangan terkait program RDF yang berjalan. Hal  tersebut  merupakan  upaya  dari  Pemerintah  sebagai  pelopor  program untuk  membangun  hubungan  kerjasama  yang  berkelanjutan  dengan stakeholder nya.
Dari berbagai penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan dalam hal pembagian peran antara masing-masing stakeholder sudah terbagi dengan jelas. Masing-masing stakeholder sudah  satu  paham  mengenai  tugas  serta  peran  yang  harus  dilakukan dalam  mendukung  upaya  mengatasi  permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta, sehingga  dengan  adanya  pembagian  tugas  tersebut  diharapkan  dapat mengoptimalkan keberlangsungan upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta.    Namun,  dalam  hal  membangun  hubungan,  antara  pemerintah  dengan masyarakat masih tergolong belum terlaksana dengan baik. Minimnya komunikasi duduk  bersama  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  merupakan  penemuan  di lapangan yang ternyata belum sesuai dengan tahapan collaborative governance yang dideskripsikan  oleh  Morse  &  Stephens.  Hubungan  yang  dibangun  antara pemerintah dengan masyarakat hanya melalui perwakilan saja dan tidak dilakukan secara  rutin.  Untuk  hubungan  yang  terbangun  antara  pemerintah  dengan  PT  SBI sudah tergolong cukup baik karena sering diadakannya forum diskusi secara resmi untuk  membahas  mengenai progress-progress program  Optimalisasi  TPST Bantargebang. Namun, belum pernah diadakannya duduk bersama antara semua pihak stakeholder yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta terkait upaya mengatasi permasalahan sampah melalui program di Kegiatan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta  menjadikan  proses  kolaborasi  pada  tahap  inisiasi  ini  belum  sepenuhnya berjalan  sesuai  dengan  yang  dideskripsikan  oleh  Morse  &  Stephens  yaitu mengundang seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah pertemuan atau forum.
Selain itu, pelaksanaan dari program upaya mengatasi permasalahan sampah di  DKI  Jakarta  ini  berjalan  masing-masing,  tidak  saling  berkolaborasi  antara pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  melainkan  hanya  dilakukan  oleh  masing- masing  pemangku  kepentingan  pada  setiap  program,  seperti  hanya  antara pemerintah  dan  masyarakat  dalam  program  Samtama,  dan  hanya  pemerintah dengan  swasta  pada  program  RDF.  Sehingga, collaborative  governance pada  upaya
mengatasi  permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta  dapat  dikatakan  belum  berjalan sepenuhnya.
4. Tahap Deliberation (Deliberasi)
Tahapan  berikutnya  adalah  tahap  deliberasi yang  merupakan  “penetapan aturan dasar, musyawarah, dan dialog antar stakeholder sebagai bagian dari proses pembelajaran  bersama  yang  bertujuan  untuk  menciptakan  dan  mengeksplorasi pilihan, dan mencapai kesepakatan kolaboratif”  (Morse & Stephens, 2012: 2 69). Pada tahapan ini, dilakukan musyawarah untuk dapat menentukan keputusan, sehingga kolaborasi  akan  dilaksanakan  berdasarkan  kesepakatan  dalam  musyawarah tersebut.
Permasalahan  sampah  merupakan  permasalahan  bersama  yang  dalam penanggulangannya  juga  diperlukan  kolaborasi  antara  berbagai  pihak.  Upaya pengelolaan dan pemanfaatan sampah di TPST Bantargebang tentu membutuhkan dukungan  dari  berbagai  pihak,  baik  masyarakat,  pemerintah  maupun  pelaku industri. Seperti keterlibatan dari PT SBI untuk menyediakan teknologi, masyarakat sebagai pelaksana program sekaligus membantu pemerintah untuk sosialisasi, dan pemerintah yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta selaku perencana program-program  ini.  Agar  program  dapat  terlaksana  dengan  baik  dibutuhkan suatu  kesepakatan  atau  perjanjian  yang  berlaku  sebagai  landasan  kerjasama pembagian peran dan kewenangan dari masing-masing stakeholder .
Seperti  apa  yang  dinyatakan  oleh  Andika  Firmansyah  selaku  Pengawas Pemrosesan Akhir Sampah UPST DLH DKI Jakarta bahwa telah dilakukan dialog atau musyawarah melalui meeting dari pihak UPST DLH DKI Jakarta dengan PT SBI selaku  kolaborator  dalam  menangani  optimalisasi  TPST  Bantargebang  sebagai berikut:
“Jadi semenjak September 2020 kami melakukan perjanjian kerjasama dengan SBI untuk melakukan landfill  mining.  Lalu,  di  tahun  2021  ke  2022  ada  juga  perjanjian  kerjasama  kedua.  Perjanjian kerjasama kami lakukan setiap setahun sekali anggaran. Di tahun 2022 bulan Oktober lalu, kami menandatangani  MoU  antara  DLH  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  pabrik  semen  untuk memanfaatkan produk RDF dari fasilitas skala besar yang dibangun UPST DLH DKI Jakarta tahun 2022 lalu. Statusnya saat ini fasilitas landfill mining dan RDF Plant berkapasitas 2000 ton perhari itu  sedang  tahap  commissioning  dan  segera  kami  operasikan  di  bulan  Juni  2023.”  ( Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)
Dari  pernyataan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  pertemuan  untuk berdialog  mengenai  kesepekatan  terkait  kerjasama  dalam  optimalisasi  TPST Bantargebang yang dilakukan oleh pemerintah dan juga swasta. Hal tersebut juga diperkuat dengan penandatanganan MoU antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI  Jakarta  dengan  PT  Solusi  Bangun  Indonesia.  Dari  pertemuan-pertemuan tersebut,  dihasilkan  kesepakatan  bahwa  PT  Solusi  Bangun  Indonesia  bersedia menerima  hasil  produk  dari  RDF  sebesar  75  ton  perhari.  Dengan  begitu,  setiap stakeholders yang  terlibat  memiliki  basis  yang  kuat  untuk  menjalankan  kolaborasi terkait program dalam upaya mengatasi permasalahan sampah.
Selain  dari  berjalannya  kolaborasi  antara  swasta  dan  pemerintah,  tentu diperlukan  juga  kehadiran  masyarakat  untuk  ikut  membantu  upaya  mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta. Masyarakat bahkan dapat langsung turun ke lapangan  sebagai  pengelola  dalam  program  penanggulangan  sampah  melalui Pengelolaan sampah di RW-RW, yang dikenal dengan program Samtama. Namun, pelaksanaan  program  Samtama  ini  tidak  dilandaskan  oleh  perjanjian-perjanjian resmi antara stakeholders terkait. Program Samtama hanya berlandaskan aturan yang diinstruksikan  melalui  Pergub  No.  77  Tahun  2020  tentang  Pengolahan  Sampah Lingkup  Rukun  Warga  dan  Kegiatan  Strategis  Daerah  DKI  Jakarta  tahun  2021. Program  Samtama  tidak  didasarkan  oleh  MoU  antar  pemerintah  dengan masyarakat,  sehingga  pelaksanaannya  memang  memiliki  aturan  yang melandasinya,  tapi  tidak  memiliki  sebuah  kesepakatan.  Seperti  yang  dinyatakan oleh  Indah  Alverina  sebagai  Staff  PSMDI  Dinas  Lingkungan  Hidup  DKI  Jakarta sebagai berikut:
“Untuk  forum  khusus  dengan  masyarakat  saja tidak  punya.  Kita  hanya  ada  forum umum  yaitu Forum KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar” ( Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)
Dalam  sebuah  kerjasama,  diperlukan  pertemuan  untuk  dapat  menghasilkan kesepakatan  atau  perjanjian  tertulis  agar  pembagian  hak  dan  kewajiban  antara stakeholders dapat terdeskripsikan dengan jelas. Adanya kesepakatan tertulis juga dapat  memperjelas  komitmen  antara  berbagai  pihak  agar  upaya  mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta dapat berjalan dengan optimal. Namun, pada tahap  deliberasi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  ini  belum  terlaksana, sehingga  proses  kolaborasi  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  tidak terlaksanakan dengan baik.

## 5. Tahap Implementation (Pelaksanaan)
Setelah  mencapai  kesepakatan  dalam  tahap  deliberasi,  maka  selanjutnya adalah  tahap  implementasi  yang  merupakan  tahapan  yang  melibatkan  berbagai komponen  yang  saling  mendukung  seperti  merancang  struktur  pengelolaan, membangun dukungan  konstituen,  memantau perjanjian, mengevaluasi hasil dan mengelola kemitraan (Morse & Stephens, 2012).
Dalam  pelaksanaan  upaya  mengatasi  permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta, masing-masing  pemangku  kepentingan  berjalan  sendiri  sesuai  dengan  program yang dikelolanya. Tidak ada dukungan konstituen satu sama lain antar program dan tidak  berdasar  pada  pengelolaan  bersama-sama  seluruh  pemangku  kepentingan. Seperti pada poin Pengurangan Sampah di Sumber yang bertanggungjawab adalah masyarakat  dengan  pemerintah  melalui  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI Jakarta,  sedangkan  untuk  poin  Optimalisasi  TPST  Bantargebang  hanya dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta  dengan  swasta yaitu  PT  Solusi  Bangun  Indonesia.  Meskipun  wujud  kolaborasi  belum  terwujud pada  upaya  mengatasi  permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta,  namun  program- program  yang  terdapat  dalam  upaya  tersebut  tetap  berjalan  dan  memiliki  hasil dalam pelaksanaannya.
Seperti  apa  yang  disampaikan  oleh  Indah  Alverina  selaku  Staff  Peran  Serta Masyarakat,  Data,  dan  Informasi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta sebagai berikut:
“ Mungkin secara volume sampah memang belum signifikan, tapi sejauh ini isu persampahan lebih “hidup”  di  Jakarta.  Seperti  contohnya  adalah  bank  sampah  dari  Samtama,  dengan  melakukan kolaborasi dengan masyarakat akhirnya semakin banyak bank sampah yang hidup di Jakarta. Lalu, juga  dengan  semakin  banyaknya  kolaborator  yang  punya  semangat  yang  sama,  maka  semakin mudah juga untuk menyebarkan message semangat dalam persampahan ini ke kolega atau industri lain . Jadi semakin banyak orang yang sudah tau dengan isu sampah di DKI Jakarta.” (Wawancara, 24 Mei 2023)
Hasil  dari  program-program  Kegiatan  Strategis  Daerah  dalam  upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta memang belum bisa menurunkan volume sampah secara signifikan, namun terdapat dampak secara tidak langsung yakni isu mengenai sampah yang sudah lebih “hidup” di kalangan masyarak at dan swasta.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari  aktifnya  masyarakat  dalam  turut  mengelola sampah melalui Samtama dan aktifnya swasta untuk turut mendukung DKI Jakarta dalam mengelola sampah. Maka, hasil dari upaya tersebut adalah sebagai berikut:
a. Daur Ulang Sampah Menjadi Souvenir
Upaya  yang  dilakukan  warga  di  RW  03  Cempaka  Putih  Timur  dalam mengelola sampah rumah tangga adalah dengan menerapkan pengelolaan sampah dari  hulu  ke  hilir.  Dimulai  dari  pembatasan  timbulan  sampah  guna  menerapkan gaya hidup minim sampah, yaitu membiasakan diri untuk menggunakan produk- produk yang dapat dipakai secara berulang agar bisa meminimalisir sampah.
Selain itu, warga juga memanfaatkan kembali sampah-sampah seperti bekas botol minum kemasan atau plastik kemasan minyak untuk digunakan sebagai pot tanaman. Warga diberdayakan untuk bisa mengolah limbah anorganik seperti sisa kain  perca  atau  paralon  berkas  untuk  dapat  dijadikan  sebuah  kerajinan  yang memiliki nilai jual.
b. Bank Sampah
Untuk sampah anorganik yang tidak dapat diolah, maka sampah tersebut akan ditabung oleh warga di Bank Sampah. Terdapat 15 Bank Sampah yang tersebar di seluruh wilayah RW 03 Cempaka Putih Timur.
c. Rumah Maggot
Sampah organik yang dihasilkan di wilayah perumahan didominasi oleh sisa makanan  rumah  tangga.  Maka,  limbah  organik  tersebut  diolah  menjadi  kompos menggunakan tong komposter dan biokonversi maggot skala rumah tangga. Tahun 2021,  Satuan  Pelaksana  Lingkungan  Hidup  Cempaka  Putih  membangun  rumah maggot  untuk  mendukung  kegiatan  Pengelolaan  sampah  dari  Sumber,  sehingga diadakan pengangkutan sampah terjadwal di mana sampah-sampah organik yang telah dipilih oleh warga selanjutnya akan diangkut oleh Satpel LH Cempaka Putih untuk  pakan  maggot.  Hasil  dari  Kompos  Maggot  tersebut  nantinya  akan didistribusikan lagi kepada wagra untuk kegiatan urban farming.
d.Pembangunan Fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant
Kolaborasi  antara  UPST  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  DKI  Jakarta dengan PT Solusi Bangun Indonesia menghasilkan pembangunan fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant yang berlokasi di TPST Bantargebang.
Fasilitas  Pengolahan  Sampah Landfill  Mining dilakukan  dengan  menggali sampah  lama  dari  zona landfill tidak  aktif  yang  selanjutnya  akan  diolah  menjadi materi berguna. Pilot project landfill mining menghasikan materi Refuse Derived Fuel (RDF),  yaitu  hasil  olahan  sampah  dengan  nilai  kalor  dan  spesifikasi  tertentu sehingga  dapat  dijadikan  bahan  bakar  alternatif  pengganti  batu  bara.  Proyek  ini direncakan akan beroperasi pada bulan Juni 2023.
Dari  pemaparan  di  atas  mengenai  tahap implementation ,  bahwa  pada pelaksanaan  upaya  mengatasi  permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta  tersebut hanyalah  dilakukan  oleh  masing-masing stakeholders dari  program  yang  ada  di Kegiatan Strategis Daerah DKI Jakarta. Masyarakat dengan pemerintah dan swasta dengan pemerintah. Hasil dari program tersebut berdampak nyata dan positif baik untuk  warga  maupun  lingkungan  di  DKI  Jakarta.  Sampah  yang  selama  ini menumpuk di TPST Bantargebang dapat diminimalisir volumenya melalui program Pengurangan  Sampah  dari  Sumber  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  dan didampingi  oleh  DLH  DKI  Jakarta,  selanjutnya  juga  sampah  yang  menumpuk  di TPST  Bantargebang  juga  dapat  diolah  menjadi  bahan  bakar  alternatif  pengganti batubara melalui fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant, sehingga tidak dibiarkan menumpuk saja di TPST Bantargebang yang dapat membahayakan warga sekitar.
Kendati demikian, hasil yang tercipta sejauh ini dapat lebih optimal jika dari masing-masing stakeholder saling  melakukan  kolaborasi  antar  satu  sama  lain  di dalam pengelolaannya. Hal tersebut terlihat dari beberapa hambatan seperti yang dinyatakan oleh Indah Alverina selaku Staff Peran Serta Masyarakat, Data, bahwa hambatan didominasi oleh permasalahan terkait kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran untuk mengatasi permasalahan sampah, Serupa dengan yang  dinyatakan  oleh  Dyah  Paramita  Sitorasmi  selaku Manager  RDF  Business Development PT SBI sebagai berikut:
“Menurut  kami,  pemilihan  teknologi  itu  sangat  penting  dan  akan  sangat  berpengaruh  terhadap keberhasilan  kedepannya.  Misalnya,  harusnya  pengolahan  dapat  700  tapi  jadi  500  karena  belum optimalnya  teknologi.  Sehingga,  hal  tersebut  dapat  mengganggu  kalkulasi  kami  sebagai  pabrik semen. Pemilihan teknologi harusnya DKI Jakarta ngerti. Karena yang saya liat sejauh ini, mereka dapat  teknologi  dari  Korea  dan  mereka  nggak  ngeliat  secara  keseluruhan,  jadi  ga  proven  apakah target  bisa  tercapai  dengan  teknologi  ini.  akhirnya,  UPST  DLH  DKI  Jakarta  harus  nambah- nambahin lagi di anggaran. Harusnya DLH DKI Jakarta punya konsultan yang emang bener-bener ngerti terkait hal ini biar ga terjadi hal- hal seperti itu.” ( Hasil Wawancara, 24 Mei 2023)
Selanjutnya,  evaluasi  juga  diperlukan  sebagai  pengukuran  dan  perbaikan suatu  kegiatan  dengan  cara monitoring atau  pengawasan  terhadap  program  yang sedang  berjalan.  Hal  ini  seperti  apa  yang  disampaikan  oleh  oleh  Indah  Alverina selaku Staff Peran Serta Masyarakat, Data, dan Informasi berikut:
“Kalau  evaluasinya  sih  paling  kita  melakukan  secara  intens  ke  setiap -tiap  pihak.  Kita  ngadain diskusi  dan  rapat  bersama  udah  sejauh  mana  kegiatan  dilakukan.  Untuk  monitoring, DLH  DKI Jakarta punya cabang atau tangan untuk membantu monitoring di setiap kota yaitu namanya Suku Dinas  Lingkungan  Hidup.  Nah,  mereka  biasanya  lebih  tau  gimana-gimananya  karena  mereka lingkupnya  lebih  kecil  kan.  Terus  kalau  di  bawahnya  lagi  ada  namanya  Satpel  atau  Satuan Pelaksana yaitu lingkup Kecamatan. Jadi, pengawasan kita dilakukan oleh mereka yaitu Suku Dinas dan Satpel. Nanti mereka kasih feedback ke kita.” ( Hasl Wawancara, 24 Mei 2023)
Untuk  program  Samtama  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  juga  kerap melakukan monitoring evaluasi, seperti yang dinyatakan oleh Adian Sudiana selaku pengelola Proklim Lestari 03 CPT sebagai berikut:
“Kami setiap tahun mengadakan evaluasi, dan untuk internal melakukan evaluasi s elama sebulan sekali.” (Hasil Wawancara, 20 Mei 2023)
Keberadaan  evaluasi  sangatlah  penting  untuk  keberlangsungan  suatu program.  Dengan  adanya  evaluasi  maka  sebuah  program  dapat  memiliki pemahaman  yang  lebih  baik  dari  hasil  yang  sudah  terlaksana,  serta  dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik dari proses kerjasama sebelumnya. Evaluasi juga dapat membantu stakeholders dalam memperbaiki kekurangan dalam performa kerja.
Dari  pernyataan-pernyataan  di  atas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta belum melaksanakan Collaborative Governance . Program-program tersebut berjalan lancar hingga saat ini namun  tidak  melalui Collaborative  Governance ,  melainkan  hanya  dikelola  oleh stakeholders dalam program yang terkait. Sehingga, program dalam upaya mengatasi permasalahan sampah DKI Jakarta melalui Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta berjalan masing-masing. Target atau scoping yang ditentukan pada Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta perlahan sudah mulai tercapai, namun proses untuk mencapai target atau tujuan dari KSD DKI Jakarta tersebut tidak dilakukan dengan Collaborative Governance.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terkait Collaborative  Governance dalam  Upaya Mengatasi  Permasalahan  Sampah  di  DKI  Jakarta  Tahun  2021  antara  Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, pihak swasta PT Solusi Bangun Indonesia, dan masyarakat Proklim Lestari 03 Cempaka Putih Timur dapat dihasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Tahap assessment (penilaian),  seluruh  pemangku  kepentingan  memiliki pemahaman  yang  sama  terkait  permasalahan  sampah  di  Provinsi  DKI  Jakarta bahwa permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara bersama-sama dari berbagai  pihak.  Melihat  dari  kondisi  awal  yang  berupa  terjadinya  peningkatan volume  sampah  pada  setiap  tahunnya,  maka  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta mencetuskan  upaya-upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  sampah  dengan mengajak  pihak  swasta  dan  juga  masyarakat  untuk  mendukung  program pengurangan  sampah,  yang  mana  program-program  dalam  upaya  mengatasi
permasalahan sampah tersebut terdapat di Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh pemangku kepentingan sepaham bahwa program kolaborasi upaya mengatasi permasalahan  sampah ini memiliki dampak yang positif baik dari segi lingkungan,  teknologi,  maupun  ekonomi.  Potensi  tersebut  berupa  berkurangnya volume  sampah  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  kemajuan  teknologi  yakni  berupa pengolahan  sampah menjadi sumber energi alternatif pengganti  batubara melalui Refuse  Derived  Fuel (RDF),  hingga  pengolahan  sampah  yang  dijadikan  produk bernilai  ekonomi  seperti  souvenir  yang  dapat  meningkatkan  taraf  ekonomi masyarakat  sekitar.    Dengan  harapan  bahwa  dapat  mengoptimalkan  upaya mengatasi  permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta  melalui Collaborative  Governance yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagai fasilitator dan juga penyedia dana, PT Solusi Bangun Indonesia sebagai perencana sekaligus  pengelola  teknologi RDF Plant,  dan  masyarakat  sebagai  pengelola sekaligus pelaksana dalam pengurangan sampah dari sumber.
Tahap initiation (inisiasi)  yang  melibatkan  peran  penyelenggara  dalam melakukan  kolaborasi  dan  pengidentifikasian  peran,  pada  kenyataannya  belum terlaksana dengan baik dalam program ini. Dalam menyamakan pemahaman terkait tujuan dan visi misi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta belum memiliki inisiatif  untuk  membuat  forum  atau  pertemuan  khusus  membahas  program Kampung  Samtama  dengan  masyarakat.  Kolaborasi  dalam  upaya  mengatasi permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta  belum  pernah  melakukan  duduk  bersama antara  seluruh  pemangku  kepentingan.  Pertemuan-pertemuan  dilakukan  secara terpisah seperti hanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan PT Solusi  Bangun  Indonesia,  sedangkan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat hanyalah melalui pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang bernamakan  Satuan  Pelaksana  Lingkungan  Hidup.  Tidak  pernah  diadakannya duduk bersama antara pemerintah dengan masyarakat menandakan bahwa proses kolaborasi antara kedua stakeholders tersebut tidak terlaksana dengan baik meskipun program tetap berjalan hingga saat ini.
Tahap deliberation (deliberasi)  yang  merupakan  tahap  melaksanakan  dialog, musyawarah,  dan  penetapan  aturan  dasar  telah  dilaksanakan  dalam  upaya mengatasi  permasalahan  sampah  di  DKI  Jakarta.  Namun,  pelaksanaan  hal-hal tersebut hanya dilakukan oleh UPST Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan  pihak  swasta  PT  Solusi  Bangun  Indonesia  dalam meeting pelaksanaan program  RDF  Plant.  Hasil  dari  musyawarah  melalui meeting antara  kedua  pihak tersebut adalah berupa MoU antara DLH Provinsi DKI Jakarta dengan pabrik semen untuk  memanfaatkan  produk  RDF  dari  fasilitas  skala  besar  yang  dibangun  UPST DLH DKI Jakarta tahun 2022 lalu. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan bahwa PT Solusi Bangun Indonesia bersedia menerima hasil produk dari RDF sebesar 75 ton perhari. Sedangkan, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat hanya berdasarkan Kegiatan Strategi Daerah Provinsi DKI Jakarta pada
poin 26 yaitu Pengurangan Sampah dari Sumber yang turut melibatkan masyarakat juga pada Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup  Rukun  Warga.  Antara  masyarakat  dengan  pemerintah  tidak  pernah melakukan  musyawarah  ataupun  dialog  tentang  program  tersebut,  melainkan hanya  berlandaskan  kepercayaan  dan  kesepahaman  satu  sama  lain.  Hal  tersebut menandakan bahwa proses kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak terlaksana dengan baik.
Tahap implementation (pelaksanaan),  program  yang  berjalan  seperti Pengurangan  Sampah  di  Sumber  dan  Optimalisasi  TPST  Bantar  Gebang  pada kenyataannya  berjalan  masing-masing.  Antara  pemangku  kepentingan  berjalan sendiri sesuai dengan program yang dikelolanya. Tidak ada dukungan konstituen satu sama lain antar program dan tidak berdasar pada pengelolaan bersama-sama seluruh pemangku  kepentingan. Pada program Pengurangan Sampah di  Sumber, pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  hanya  bekerja  sama  dengan  masyarakat,  tidak melibatkan pihak swasta. Namun, pelibatan pihak swasta terdapat pada program Optimalisasi  TPST  Bantar  Gebang.  Sehingga,  program-program  tersebut  tetap berjalan hingga saat ini dan juga menghasilkan perkembangan yang baik, namun memang  tidak  dengan  kolaborasi  antara  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat melainkan berjalan masing-masing sesuai dengan program-program tersebut.

## Referensi
BPS.  (2022).  https://jakarta.bps.go.id/indicator/152/916/1/volume-sampah-yang- terangkut-per-hari-menurut-jenis-sampah-di-provinsi-dki-jakarta.html (diakses pada tanggal 23 November 2022)
Chaerul, M., Tanaka, M., & V Shekdar, A. (2007). Municipal solid waste management in  Indonesia:  status  and  the  strategic  actions. 岡山大学環境理工学部研究報告
, 12 (1), 41-49.
Edy Sutrisno. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: KENCANA.
Kumparan.  (2022).  https://kumparan.com/kumparannews/pltsa-merah-putih-di- bantar-gebang-sudah-ubah-9-879-ton-sampah-jadi-listrik-1vK2D9ObsXc/full (diakses pada tanggal 26 Desember 2022)
Madina,  N.  (2012).  Adaptasi  SOP  (standard  operating  procedure)  pengelolaan sampah menuju  konsep zero waste aspek teknik operasional dan peran serta masyarakat di komplek perumahan pondok indah Jakarta Selatan. Universitas Indonesia Depok .
Mahyudin,  R.  P.  (2017).  Kajian  permasalahan  pengelolaan  sampah  dan  dampak lingkungan  di  TPA  (Tempat  Pemrosesan  Akhir). Jukung  (Jurnal  Teknik Lingkungan) , 3 (1).
Morse,  R.  S.,  &  Stephens,  J.  B.  (2012).  Teaching  collaborative  governance:  Phases, competencies, and case-based learning. Journal of Public Affairs Education , 18 (3), 565-583.
Mulyati. (2021). Dampak Sampah Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Manusia. https://doi.org/10.31219/osf.io/udesb
Mulyadin, R. M., Iqbal, M., & Ariawan, K. (2018). Konflik pengelolaan sampah di DKI Jakarta dan upaya mengatasinya. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan , 15 (2), 179-191.
Sari,  R.  N.,  &  Afdal,  A.  (2017).  Karakteristik  Air  Lindi  (Leachate)  di  Tempat Pembuangan Akhir Sampah Air Dingin Kota Padang. Jurnal Fisika Unand , 6 (1), 93-99.
Silvia,  C.  (2011).  Collaborative  governance  concepts  for  successful  network leadership. State and local government review , 43 (1), 66-71.
Sulistio Wibowo, B. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di DKI Jakarta  (Studi  Kasus  Program  Sampah  Tanggung  Jawab  Bersama, Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara Dan Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang). Journal of Politic and Government Studies, 11(4), 172-184 .
Suaedi,  F.,  &  Wardiyanto,  B.  (2010). Revitalisasi  Administrasi  Negara:  Reformasi Birokrasi dan e-Governance . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sudirman,  F.  A.,  &  Phradiansah,  P.  (2019).  Tinjauan  Implementasi  Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. JURNAL SOSIAL POLITIK , 5 (2), 291. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821
Sudirman,  F.  A.,  Tombora,  I.  T.  A.,  &  La  Tarifu.  (2022).  Tata  Kelola  Kolaboratif (Collaborative  Governance)  Pembangunan  Pariwisata  Bajo  Mola  Wakatobi.
Indonesian Journal of International Relations , 6 (1), 114 – 132. https://doi.org/10.32787/ijir.v6i1.335
Waste4change.
(2022) https://waste4change.com/blog/dampak-air-lindi-bagi-
lingkungan-dan-kesehatan/ (diakses pada tanggal 29 November 2022)