## PENGARUH PDRB, PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PENGANGGURAN
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH (2011-2015)

## Aria Bhaswara Mohammad Bintang
Email: bhaswara_bintang@live.com
Nenik Woyanti
Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Email: neni346@yahoo.com

## Abstrak
Tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang tidak dapat  diandalkan  yang  masih  belum  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  secara  merata.  Oleh karena itu diperlukan analisis untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhinya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  beberapa  faktor  yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah dari  tahun 2011 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi 35 Kabupaten / Kota di Jawa Tengah berdasarkan data cross section dan dari 2011 sampai dengan 2015 pada data  time  series.  Metode  analisis  dari  penelitian  ini  adalah Fixed  Effect  Model (FEM)  atau Least  Square  Dummy  Variable (LSDV). Cross  section  dummy diperlukan  karena  perbedaan karakteristik  dan  sumber  daya  pada  masing-masing  Kabupaten  dan  Kota.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat rata-rata lama sekolah dan tingkat harapan hidup memberikan pengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Di  sisi  lain,  tingkat  pengangguran memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan PDRB, rata-rata lama sekolah, tingkat harapan hidup, pengangguran

## Abstract
The  high  level  of  poverty  in  Central  Java  shows  unreliable  development  that  still cannot increase prosperity equally. Hence, analysis is required to identify several factors that affect. This research’s purpose is to identify several factors that affect the poverty level of the poverty  level  of  35  Districts/Cities  of  Central  Java  Province  from  2011  until  2015.  This research use secondary  data  containing  35 Districts/Cities of Central Java on cross  section data and 2011 until 2015 on time series data. The analytical method of this research is Fixed Effect  Model  (FEM)  or  Least  Square  Dummy  Variable  (LSDV).  Cross  section  dummy  is required due the differences of characteristics and resources on each Districs and Cities. The results  of  this  research  show  that  Growth  of  PDRB  gives  positive  and  significant  effect  for poverty  level.  The  Average  School  Year  and  Life  Expectancy  Rate  give  negative  and significant effect for poverty level. On the other side, Unemployment Level give positive and significant effect for poverty level.
Keywords :  Poverty,  Growth  of  PDRB,  Average  School  Year,  Life  Expectancy  Rate, Unemployment

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  pembangunan nasional  Indonesia  berdasarkan  Pem- bukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejah- teraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan  sosial  penduduk  negara  agar  dapat hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi sosial  dan  ekonominya  (BPS,  2016). Kesejahteraan  umum  di  Indonesia  dapat digambarkan  salah  satunya  berdasarkan tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Terdapat hubungan  negatif  antara  kesejahteraan umum  dengan  tingkat  kemiskinan  di Indonesia. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk.
Provinsi  Jawa  Tengah  merupakan salah  satu  provinsi  yang  mempunyai jumlah  penduduk  terbesar  di  Indonesia, padahal  di  provinsi  Jawa  Tengah  sudah banyak  mengalami  perkembangan  baik dari  pertumbuhan  ekonomi  dan  juga  dari sisi  infrastruktur.    Persentase  jumlah penduduk  Jawa  Tengah  terhadap  Pulau Jawa hingga tahun 2015 mencapai  sebesar 13,22%,  sedangkan  persentase  jumlah penduduk  Pulau  Jawa  tehadap  Indonesia yaitu  sebesar  56,81%.  Satu  pencapaian pembangunan  dalam  Millenium  Develop- ment  Goals  (2015)  adalah  tercapainya angka  kemiskinan  b  di  bawah  10%. Tingkat  kemiskinan Provinsi  Jawa Tengah dari  tahun  2011  hingga  2015  cenderung mengalami penurunan, namun masih masih tergolong tinggi, di mana pada tahun 2011 sebesar  15,8%  kemudian  turun  menjadi sebesar  14,44%  di  tahun  2013,  lalu  pada tahun  2014  dan  2015  stabil  pada  angka sebesar 13,58%.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu menganalisis    pengaruh  PDRB,  pendi- dikan, kesehatan, dan pengangguran terhadap  tingkat  kemiskinan    di  Provinsi Jawa  Tengah  pada  tahun  2011-2015.  Alat analisis  yang  dalam  penelitian  digunakan
adalah Fixed Effect Model (FEM) atau juga dikenal  sebagai Least  Square  Dummy Variable (LSDV).
Kerangka  pemikiran  penelitian  ini adalah bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh empat  variabel  pembangunan  ekonomi, yaitu: laju pertumbuhan PDRB, pendidikan,  kesehatan  dan  pengangguran. PDRB adalah sebagai indikator pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Tengah, sedangkan pendidikan dan kesehatan untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia  yang  mempengaruhi  produk- tivitas, dan pengangguran untuk menggambarkan kemampuan suatu struktur  perekonomian  dalam  penyediaan lapangan pekerjaan yang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  merupakan  salah  satu  indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja perekonomian  suatu  daerah  dalam  suatu periode.PDRB  merupakan  jumlah  nilai tambah  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga  dikatakan  sebagai  jumlah  dari  nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS,2016). Menurut Todaro  (2013),  meskipun  tidak  memberi jawaban secara otomatis terhadap berbagai macam permasalahan, namun pertumbuhan ekonomi  tetap  menjadi  unsur  penting dalam  pengentasan  kemiskinan.  Penelitian yang  dilakukan  oleh  Mariyanti  dan Mahfudz  (2016)  mengenai  hubungan pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan menyimpulkan    adanya  hubungan  kausa- litas  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan kemiskinan.  Menurut Akoum  (2008) bahwa negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memiliki tingkat kemiskinan  yang  juga  tinggi.  Sedangkan Prasad (1998) tidak menemukan hubungan yang konkret antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
Pendidikan  telah  menjadi  kebu- tuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat.  Menurut  Undang-Undang  No.
20  Tahun  2003,  yang  dimaksud  dengan pendidikan  ialah  usaha  sadar  dan  untuk mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agara  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  diri sendiri,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. Todaro  (2013)  mengemukakan  bahwa struktur  pendidikan  yang  berlaku  pada suatu daerah dapat mempengaruhi karakter sosial  dan  ekonomi  masyarakat  pada daerah  yang  bersangkutan.  Sanz, et  al (2017)  berpendapat  bahwa  kemiskinan sangat mungkin dipengaruhi oleh pendidikan.  Adanya  keterbatasan  dalam hal pendidikan akan menyebabkan terhambatnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hong  dan Pandey  (2007)  menyimpulkan  bahwa penduduk  dengan  tingkat  pendidikan  yang lebih  tinggi  memiliki  kemungkinan  yang lebih kecil untuk menjadi miskin. Menurut Ataguba, et  al (2013)    salah  satu  penentu penurunan  tingkat  kemiskinan  adalah faktor pendidikan.
Selain  pendidikan,  kesehatan  juga menjadi  kebutuhan  pokok  bagi  seluruh lapisan masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO),  yang  dimaksud dengan  sehat  yaitu  keadaan  sejahtera secara  fisik,  mental,  dan  sosial  yang memungkinkan  individu  hidup  secara produktif  baik  dalam  aspek  sosial  maupun aspek  ekonomi.  Dalam  Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dituliskan bahwa setiap orang  berhak  atas  kesehatan.  Dalam  hal ini, Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk  pada  umumnya,  dan  derajat kesehatan pada khususnya. Menurut Mariyanti  dan  Mahfudz  (2016),  dalam konteks  kesehatan,  konsumsi  nutrisi  yang buruk  dapat  memberikan  dampak  pada tingkat  kemiskinan  sehingga  negara  yang penduduknya  sehat  juga  diyakini  akan
memiliki  perekonomian  yang  “sehat”. Menurut  Wyk  dan  Bradshaw  (2017) masyarakat yang memiliki Angka Harapan Hidup  yang  baik  akan  meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang  lebih  tinggi  Sedangkan  menurut Ataguba, et  al (2013)    kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi  kemiskinan.  Sejalan  dengan hasil  tersebut,  Bakhtiari  dan  Meisami (2009)  dalam  penelitiannya  memperoleh hasil  yaitu  adanya  peningkatan  di  bidang kesehatan akan menurunkan tingkat kemiskinan.
Pengangguran merupakan permasa- lahan  yang  dihadapi  oleh  berbagai  daerah, termasuk  Provinsi  Jawa  Tengah.  Menurut International Labour
Organization , pengangguran
didefinisikan sebagai mereka yang termasuk kelompok penduduk  usia  kerja  yang  selama  periode tertentu  tidak  bekerja,  dan  bersedia menerima  pekerjaan,  serta  sedang  mencari pekerjaan.  Sedangkan  menurut  Badan Pusat  Statistik  (2016),  yang  dimaksud dengan pengangguran ialah jumlah angkatan  kerja  yang  tidak  bekerja  dan mencari pekerjaan.Menurut Lundahl (2005), pertumbuhan penduduk yang tinggi artinya  aka  nada  peningkatan  angkatan kerja,  sehingga  perlu  ada  peningkatan jumlah  lapangan  kerja.Jika  tidak,  dampak yang  ditimbulkan  pada  jangka  panjang yaitu kemiskinan yang meningkat. Sependapat  dengan  Lundahl,  O’Campo (2015)  menyatakan  bahwa  bukti-bukti empiris selalu menunjukkan bahwa pengangguran secara langsung akan berdampak kepada meningkatnya kemiskinan.Penelitian yang dilakukan Ukpere  dan  Slabbert  (2009)  memperoleh hasil  bahwa  pengangguran  pada  era globalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

## METODE PENELITIAN Variabel Penelitian
Variabel  dependen  penelitian  ini adalah Tingkat Kemiskinan dengan
menggunakan  satuan  persen.  Variabel independen penelitian ini meliputi:
1. Laju  pertumbuhan  PDRB  dengan satuan persen.
2. Pendidikan  yang  direpresentasikan oleh  rata-rata  lama  sekolah  dengan satuan tahun.
3. Kesehatan yang direpresentasikan oleh angka  harapan  hidup  waktu  lahir dengan satuan tahun
4. Pengangguran  yang  direpresentasikan oleh  tingkat  pengangguran  terbuka dengan satuan persen.
Data  yang  digunakan  berasal  dari
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Tengah periode 2011 hingga 2015.

## Metode Analisis
Analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Fixed  Effect  Model (FEM)  atau  disebut  juga Least  Square Dummy  Variable (LSDV).  Penggunaan dummy wilayah  pada  model  penelitian bertujuan untuk melihat perbedaan karakteristik dan perbedaan perkembangan kemiskinan  pada  setiap  Kabupapten/Kota Di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Model  estimasi regresi  yang  digunakan  dapat  dituliskan sebagai berikut:
P it = α 0 + α 1 Y it + α 2 E it + α 3 H it + α 4 U it + γ 1 D 1 + γ 2 D 2 + γ 3 D 3 + γ 4 D 4 + γ 5 D 5 + γ 6 D 6 + γ 7 D 7 +  γ 8 D 8 +  γ 9 D 9 +  γ 10 D 10 +  γ 11 D 11 + γ 12 D 12 + γ 13 D 13 + γ 14 D 14 + γ 15 D 15 + γ 16 D 16 +  γ 17 D 17 +  γ 18 D 18 +  γ 19 D 19 +  γ 20 D 20 + γ 21 D 21 + γ 22 D 22 + γ 23 D 23 + γ 24 D 24 + γ 25 D 25 +  γ 26 D 26 +  γ 27 D 27 +  γ 28 D 28 +  γ 29 D 29 + γ 30 D 30 + γ 31 D 31 + γ 32 D 32 + γ 33 D 33 + γ 34 D 34 + γ 35 D 35 + µ it
Dimana Padalah
Tingkat Kemiskinan,  Y  adalah  notasi  dari  laju pertumbuhan  produk  domestik  regional bruto,  E  adalah  notasi  dari  rata-rata  lama sekolah,  H  adalah  notasi  dari  angka harapan  hidup  waktu  lahir,  D  merupakan notasi  yang  merepresentasikan dummy wilayah setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa  Tengah,α 0 merupakan  notasi  dari intersep,  α 1-4 merupakan  koefisien  regresi variabel  independen,  γ 1-35 merupakan
koefisien dummy wilayah,dan μ merupakan error .  Terhadap  hasil  analisis regresi  yang  diperoleh  dengan  model tersebut  dilakukan  pengujian  ekonometrik dan uji statistik.

## HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBA- HASAN
Provinsi  Jawa  Tengah  meliputi  29 Kabupaten  dan  6  kota,  yaitu  Kabupaten Cilacap,  Kabupaten  Cilacap,  Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Perworejo, Wonosobo, Magelang,
Boyolali,  Klaten,  Sukoharjo,  Wonogiri, Karanganyar,  Sragen,  Gobogan,  Blora, RembangPati,  Kudus,  Jepara,  Demak, Semarang,  Temanggung,  Kendal,  Batang, Pekalongan,  Pemalang,  Tegal  dan  Brebes serta  Kota  Magelang,  Surakarta,  Salatiga, Semarang,  Pekalongan,  dan  Tegal.  Luas wilayah  Jawa  Tengah  3.254.412  ha  atau 25,4%  dari  luas  pulau  jawa  dan  setara 1,7% dari luas wilayah Indonesia.Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi  Nasional,  jumlah  penduduk Provinsi Jawa dari tahun 2010 hingga 2015 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2010, jumlah  penduduk  Provinsi  Jawa  Tengah mencapai  sekitar  32.443.890  jiwa  dengan persentase mencapai  13,6% dari penduduk Indonesia  secara  keseluruhan.  Sedangkan jumlah  penduduk pada  tahun  2015 mencapai  sekitar  33.774.140  jiwa  atau mencapai  13,22%  dari  seluruh  penduduk Indonesia
Angka Kemiskinan di setiap Kabupaten/Kota  cenderung  menurun  dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2015, Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mencapai  sebesar  13,58%.  Kabupaten dengan  Angka  Kemiskinan  terendah  pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Kudus sebesar 7,73%,  sedangkan  yang  tertinggi  ialah Kabupaten  Kebumen  sebesar  20,44%. Kota  dengan  Angka  Kemiskinan  terendah yaitu  Kota  Semarang  sebesar  4,97%, sedangkan  yang  tertinggi  adalah  Kota Surakarta sebesar 10,89%.
PDRB Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun.  Pada  tahun  2011  PDRB  Provinsi Jawa  Tengah  mencapai  sekitar  Rp. 656.218.130.000,- hingga pada tahun 2015 meningkat menjadi sekitar
Rp.
806.609.020.000,-. Laju pertumbuhan PDRB  Provinsi  Jawa  Tengah  fluktuatif cenderung  meningkat.  Pada  tahun  2011 laju pertumbuhan PDRB  mencapai 5,30%, akan tetapi  pada tahun 2013 turun menjadi sebesar  5,11%.  Pada  tahun  2015  kembali naik menjadi sebesar 5,44%.
Rata-Rata  Lama  Sekolah  secara umum  di  Provinsi  Jawa  Tengah  maupun secara  spesifik  cenderung  meningkat  dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 Rata-Rata Lama  Sekolah  Provinsi  Jawa  Tengah berada  di  angka  6,74  tahun,  hingga  pada tahun  2015  meningkat  menjadi  sebesar 7,03  tahun.  Pada  tahun  2015,  kabupaten dengan  rata-rata  lama  sekolah  tertinggi adalah  Kabupaten  Karanganyar  sebesar 8,48  tahun,  sedangkan  kabupaten  dengan rata-rata  lama  sekolah  terendah  adalah Kabupaten  Brebes  sebesar  5,88  tahun. Kota  dengan  rata-rata  lama  sekolah tertinggi  adalah  Kota  Surakarta  sebesar 10,36  tahun,  sedangkan  kota  dengan  rata- rata  lama  sekolah  yang  terendah  adalah Kota Tegal sebesar 8,27 tahun.
Angka  Harapan  Hidup  Saat  Lahir pada tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah,  secara  umum  maupun  secara spesifik cenderung mengalami peningkatan dari  tahun  ke  tahun.    Pada  tahun  2011 Angka Harapan Hidup Saat  Lahir Provinsi Jawa  Tengah  yaitu  72,91  tahun,  hingga pada  tahun  2015  meningkat  menjadi sebesar  73,96  tahun.  Pada  tahun  2015, Kabupaten  dengan  Angka  Harapan  Hidup Saat  Lahir  tertinggi  yaitu  Kabupaten Sukoharjo  sebesar  77,46  tahun,  sedangkan yang  terendah  adalah  Kabupaten  Brebes sebesar 68,2 tahun. Kota  Semarang adalah kota dengan angka harapan hidup tertinggi, yaitu  sebesar  77,2  tahun,  sedangkan  kota dengan  harapan  hidup  yang  terendah adalah  Pekalongan sebesar 74,11.
Rata-rata tingkat pengangguran terbuka  Provinsi  Jawa  Tengah    mencapai 5,87%.  Kabupaten  Temanggung  adalah kabupaten  yang memiliki  rata-rata tingkat pengangguran  terbuka  terendah  adalah Kabupaten  Temanggung  sebesar  3,3%, sedangkan  kabupaten    dengan  tingkat pengangguran  terbuka  tertinggi    adalah Kabupaten  Brebes  sebesar  8,99%.  Kota yang memiliki rata-rata tingkat pengangguran  terbuka  terendah  adalah Kota Pekalongan sebesar 5,11%, sedangkan  kota  yang  memiliki    tingkat pengangguran  terbuka  tertinggi  adalah
Kota Tegal sebesar 9,02%.
Hasil estimasi model regresi dengan  metode Least  Square  Dummy Variable adalah sebagai berikut:
P it =  7,497  +  0,1819  Y it –  2,5277  E it – 2,7423  H it +  0,1027  U it –  4,5546  D 1 + 0,8531  D 2 +  1,3081  D 3 –  0,7061  D 4 + 1,7297  D 5 +  1,4202  D 6 –  4,1806  D 7 – 3,8003  D 8 +  1,7844  D 9 +  9,4463  D 10 + 7,2672  D 11 +  1,7988  D 12 +  8,9854  D 13 + 3,1462  D 14 –  1,5155  D 15 –  3,8184  D 16 + 5,3952  D 17 –  0,2568  D 18 +  1,7524  D 19 – 1,1996  D 20 +  4,3096  D 21 –  1,5031  D 22 – 1,0802  D 23 –  3,7679  D 24 –  4,9103  D 25 – 5,2575  D 26 –  3,3428  D 27 –  16,7332  D 28 – 15,1776 D 29 + 9,5039 D 30 + 12,6418D 31 + 4,1462  D 32 +  6,2097  D 33 –  3,8486  D 34 – 3,5277 D 35 + µ it
Model  regresi  dalam  penelitian  ini telah  memenuhi  asumsi  klasik,  yaitu BLUE  ( Best  Linear  Unbiased  Estimate ). Variabel  independen  dalam  model,  yaitu laju  pertumbuhan  PDRB,  Pendidikan, Kesehatan, dan Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan secara signifikan  (α  =  5%).  Hasil  uji  koefisien determinasi  menunjukkan  angka  sebesar 0,9878.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa sebanyak 98,78% variasi tingkat kemiskinan  dapat  dijelaskan  oleh  variasi laju  pertumbuhan  PDRB,  pendidikan, kesehatan,  dan  pengangguran  sedangkan 1,22% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
PDRB  memiliki  pengaruh  yang positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Berdasarkan hasil regresi, koefisien PDRB adalah  sebesar  0,181.  Artinya  kenaikan PDRB  sebesar  1%  akan  menyebabkan peningkatan  pada  Tingkat  Kemiskinan sebesar  0,181%.Penelitian  yang  dilakukan oleh  Akoum  (2008)  juga  menjelaskan bahwa  beberapa  negara  berkembang  yang memiliki  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  tidak  selalu  berhasil  dalam mengurangi  tingkat  kemiskinan.Artinya, sebagian  besar  negara  berkembang  belum berhasil  mencapai  pertumbuhan  ekonomi yang  dikategorikan  berkualitas,  atau  boleh jadi  tidak  dirasakan  oleh  masyarakat  yang tergolong miskin. Penelitian yang dilakukan Prasad (1998) memperoleh hasil yang sama, yaitu  tidak ada hubungan yang konkret  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan tingkat  kemiskinan.  Beberapa  negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi  juga  memiliki  tingkat  kemiskinan yang tinggi.
Menurut  Prasad  (1998)  partum- buhan  ekonomi  yang  disertai  dengan stabilitas  pada  aspek  sosial,  institusional, dan  politik  suatu  negara  atau  daerah  akan berpotensi  mengurangi  tingkat  kemiskinan dalam  jangka  panjang.  Goff  dan  Singh (2014) juga mengemukakan bahwa pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  atau daerah dapat mengurangi tingkat kemiskinan jika unsur kelembagaan negara atau daerah tersebut tertata dengan baik.
Pendidikan  yang  direpresentasikan oleh  rata-rata  lama  sekolah  memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai  koefisien  pendidikan    sebesar  -2,527. Artinya setiap kenaikan 1 tahun pada  rata- rata  lama  sekolah    memberikan  dampak turunnya tingkat kemiskinan sebesar
2,527%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Bakhtiari  dan  Meisami  (2009) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan  di  bidang  pendidikan  akan
menurunkan  tingkat  kemiskinan.  Sepen- dapat  dengan  Bakhtiari  dan  Meisami, penelitian yang dilakukan oleh Ataguba, et al (2013)  juga    menyatakan  bahwa  salah satu  faktor  penentu  menurunnya  tingkat kemiskinan  ialah  pendidikan.  Sejalan dengan  hasil  penelitian  di  atas,  Mariyanti dan  Mahfudz  (2016)  memperoleh  hasil yaitu  pendidikan  berpengaruh  terhadap tingkat kemiskinan.
Menurut Schultz (1961) dan Becker (1965),  pendidikan  merupakan  investasi yang  dilakukan  di  masa  kini  oleh  sumber daya  manusia  dengan  tujuan  memperoleh hasilnya  di  masa  yang  akan  datang. Sependapat  dengan  Schultz  dan  Becker, Todaro  (2013)  menyatakan  bahwa  salah satu  modal  manusia  yang  paling  penting adalah  pendidikan  formal.Semakin  baik akses  masyarakat  dalam  memperoleh pendidikan, semakin besar pula kesempatan  mereka  untuk  meningkatkan kesejahteraan.Sehingga pembangunan yang  terfokus  pada  sumber  daya  manusia bisa  tercapai.  Sedangkan  menurut  Hong dan  Pandey  (2007),  penduduk  dengan tingkat  pendidikan  yang  tinggi  akan memiliki  kemungkinan  yang  kecil  untuk menjadi miskin.
Kesehatan  yang  direpresentasikan oleh  angka  harapan  hidup  saat  lahir memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan Provinsi  Jawa  Tengah.Berdasarkan  hasil regresi,  nilai  koefisien  Kesehatan  ialah sebesar  -2,742.  Artinya  setiap  kenaikan angka  harapan  hidup  saat  lahir  sebesar  1 tahun akan memberikan dampak penurunan  tingkat  kemiskinan  sebesar 2,742%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Bakhtiari  dan  Meisami  (2009) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan  di  bidang  kesehatan  akan berpotensi menurunkan
tingkat kemiskinan.  Sejalan  dengan  hasil  ini, penelitian Ataguba, et al (2013) memperoleh  hasil  yaitu  salah  satu  faktor penentu  menurunnya  tingkat  kemiskinan ialah  kesehatan.Mariyanti  dan  Mahfudz
(2016)  memperoleh  hasil  yang  juga  sama, yaitu tingkat kesehatan berpengaruh terhadap tingkat  kemiskinan. Hal  ini dapat diartikan bahwa apabila kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah meningkat, maka Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah diyakini dapat menurun.
Strauss dan Thomas (1995) berpendapat  bahwa  ada  keterkaitan  yang kuat  antara  kesehatan  dengan  kemiskinan. Kesehatan  individu  menentukan  produk- tivitas  sehingga  semakin  rendah  tingkat kesehatan,  semakin  besar  kemungkinan individu untuk terjebak dalam kemiskinan. Upaya    pemerintah  dalam  memperbaiki sarana  dan  prasarana  kesehatan  cukup penting  dalam  mengentaskan  kemiskinan (Arsyad,  2010).  Peningkatan  kualitas pelayanan kesehatan dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang  mampu.    Menurut  Topuz  (2009) bantuan  kesehatan  dari  pemerintah  seperti asuransi  dapat  secara  efektif  mengurangi tingkat kemiskinan.
Pengangguran  yang  direpresentasi- kan  oleh  Tingkat  Pengangguran  Terbuka (TPT) memiliki pengaruh  yang positif dan signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan Provinsi  Jawa  Tengah.  Berdasarkan  hasil analisis regresi, nilai koefiisien pengangguran adalah sebesar 0,102. Artinya setiap kenaikan Tingkat Pengangguran  Terbuka  sebesar  1%  akan memberikan  dampak  naiknya  Tingkat Kemiskinan sebesar 0,102%. Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian Hong dan Pandey (2007) yang menyatakan bahwa  pengangguran  berpengaruh  secara positif  terhadap  kemiskinan.  Hasil  yang sama  juga  diperoleh  Ukpere  dan  Slabbert (2009) yaitu pengangguran di era globalisasi  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  terhadap  kemiskinan.  Hasil  ini dapat  diartikan  bahwa  ketika  tingkat pengangguran  naik,  tingkat  kemiskinan juga akan meningkat.
Menurut  Agénor  (2004)  karena keterkaitannya  yang  sangat  kuat,  selalu terjadi trade-off antara  pengangguran  dan kemiskinan.  Tingkat  pengangguran  yang tinggi  akan  berimbas  pada  meningkatnya tingkat  kemiskinan.  Sependapat  dengan Agénor, Engbersendkk.(2006) berpendapat bahwa  keterkaitan  antara  pengangguran dan kemiskinan yaitu kemiskinan merupakan  efek  jangka  panjang  dari pengangguran. Sedangkan
menurut Sukirno (2012), mengatakan bahwa permasalahan  pengangguran  tidak  bisa diselesaikan begitu saja melalui mekanisme  pasar,  sehingga  perlu  adanya campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  terhadap  29 Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah, kabupaten  dengan  perkembangan  tingkat kemiskinan yang tertinggi adalah Kabupaten  Tegal,  sedangkan  kabupaten dengan  perkembangan  tingkat  kemiskinan yang terendah adalah Kabupaten Pati.  Dari 6  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  kota dengan  perkembangan  Tingkat  Kemis- kinan  tertinggi  adalah    Kota  Surakarta, sedangkan  Kota  dengan  perkembangan Tingkat  Kemiskinan  yang  paling  rendah yaitu Kota Tegal.
PDRB berpengaruh positif terhadap Tingkat  Kemiskinan  pada  35  Kabu- paten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi tidak merata dan didominasi oleh kontribusi masyarakat golongan ber- pendapatan  tinggi.  Pertumbuhan  ekonomi yang  tidak  diikuti  oleh  pemerataan  akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi pada suatu daerah.
Pendidikan  yang  direpresentasikan oleh Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan pada 35  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa
Tengah.Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan pendapat  Todaro  yang  menyatakan  bahwa pendidikan  formal  merupakan  modal manusia  yang  penting  dalam  mencapai kesejahteraan. Semakin baik akses masyarakat dalam memperoleh pen- didikan,  semakin  besar  pula  kesempatan masyarakat  dalam  meningkatkan  kesejah- teraan.
Kesehatan  yang  direpresentasikan oleh  Angka  Harapan  Hidup  Saat  Lahir berpengaruh  negatif  terhadap  Tingkat Kemiskinan  pada  35  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Tengah.  Peningkatan  dalam bidang kesehatan akan berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan. Kesehatan berkaitan  dengan  produktivitas.  Kesehatan yang  baik  akan  meningkatkan  daya  kerja sehingga akan meningkatkan output.
Variabel Pengangguran yang direpresentasikan  oleh  Tingkat  Pengang- guran  Terbuka  (TPT)  memiliki  pengaruh yang    positif  dan  signifikan  terhadap Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Tengah.  Hasil  penelitian  sejalan  dengan pendapat  Todaro  (2013)  yang  menyatakan bahwa  adanya  masalah  pengangguran berkaitan erat dengan kemakmuran masyarakat.

## REFERENSI
Agénor,  P.R.  (2004). Unemployment- Poverty  Trade-Off .  World  Bank Poverty  Reduction  and  Economic Management Division.
Akoum,  I.  F.  (2008).  Globalization, growth,  and  poverty:  the  missing link. International Journal of Social Economics , 35 (4), 226-238.
Arsyad, L. (2010). Ekonomi
Pembangunan .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa Tengah. http://jateng.bps.go.id
Bakhtiari,  S.,  &  Meisami,  H.  (2010).  An empirical investigation of the effects  of  health  and  education  on income  distribution  and  poverty  in Islamic countries. International Journal of Social Economics , 37 (4),
293-301.
Ele-Ojo  Ataguba,  J.,  Eme  Ichoku,  H.,  & Fonta,  W.  M.  (2013).  Multi- dimensional  poverty  assessment: applying  the  capability  approach. International  Journal  of  Social Economics , 40 (4), 331-354.
Engbersen,  G.,  Schuyt,  K.,  Timmer,  J.,  & Van  Waarden,  F.  (2006). Cultures of  unemployment:  A  comparative look  at  long-term  unemployment and  urban  poverty .  Amsterdam University Press.
Gujarati, D., & Porter, D.C., (2010). Basic Econometrics . New York: McGraw Hill.
Le  Goff,  M.,  &  Singh,  R.  J.  (2014).  Does trade reduce poverty? A view  from Africa. Journal  of  African  Trade ,
1 (1), 5-14.
Lundahl, M. (2005). Poverty: ‘No Place is
Too  Exalted  for  The  Preaching  of These Doctrines’ . Abingdon: Routledge Publishing.
Mariyanti,  T.,  Mariyanti,  T.,  Mahfudz,  A. A.,  &  Mahfudz,  A.  A.  (2016). Dynamic  circular  causation  model in  poverty  alleviation:  Empirical evidence from Indonesia.
Humanomics , 32 (3), 275-299.
O'Campo,  P., Molnar, A., Ng, E., Renahy, E., Mitchell, C., Shankardass, K., & Muntaner, C. (2015). Social
welfare matters: A realist review of when, how, and why unemployment  insurance  impacts poverty  and  health. Social  Science & Medicine , 132 , 88-94.
Pillay-van  Wyk,  V.,  &  Bradshaw,  D.
(2017). Mortality and socioeconomic  status:  the  vicious cycle  between  poverty  and  ill health. The  Lancet  Global  Health , 5 (9), e851-e852.
Prasad,  B.  C.  (1998).  The  woes  of economic  reform:  poverty  and income inequality in Fiji.
International  Journal  of  Social Economics , 25 (6/7/8), 1073-1094.
Republik Indonesia. Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 .
Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.
20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional .  Lembaran Negara  Tahun  2003  No.  4301. Sekretaris
Negara Republik
Indonesia.
Republik  Indonesia. Undang-Undang  No.
36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan . Lembaran  Negara  Tahun  2009  No. 5063.  Sekretaris  Negara  Republik Indonesia.
Riduwan.  (2008). Dasar-dasar  Statistika . Bandung: Alfa Beta.
Sanz,  R.,  Peris,  J.  A.,  &  Escámez,  J. (2017).  Higher  education  in  the fight  against  poverty  from  the capabilities  approach:  The  case  of Spain. Journal  of  Innovation  &
Knowledge , 2 (2), 53-66.
Spicker,  P.  (2002). Poverty  and  The Welfare  State .  London:  Catalyst Working Paper.
Strauss,  J.,  &  Thomas,  D.  (1995).  Human resources:  Empirical  modeling  of household  and  family  decisions.
Handbook
of development economics , 3 , 1883-2023.
Sukirno,  S.  (2012). Makroekonomi:  Teori Pengantar .  Jakarta.  Raja  Grafindo Persada.
Sumodiningrat,  G.  (2003). Ekonometrika Pengantar . Yogyakarta: BPFE UGM.
Todaro, M.P. (2013). Pembangunan Ekonomi . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Topuz, S. K. (2009). General Tendency of
Social  Spending  in  Turkey:  2001- 2009  on  Education,  Health,  and Other
Insurances.
Alternatif
Politika, 1(1),115-136.
Ukpere, W. I., & Slabbert, A. D. (2009). A relationship between current
globalisation,  unemployment,  in- equality  and  poverty. International Journal  of Social  Economics , 36 (1/2), 37-46.
Young  P.  Hong,  P.,  &  Pandey,  S.  (2007).
Human capital as structural vulnerability  of  US  poverty. Equal Opportunities  International , 26 (1), 18-43.