## SISTEM  WAKAF  DI NEGARA  LEBANON: Undang-undang Perwakafan dalam Heterogenitas Agama
Oleh : Vita Fitria MKU Universitas Negeri Yogyakarta vitafitria08@gmail.com

## Abstrak
Persoalan  wakaf    dalam  Islam  semakin  mempunyai  wilayah  yang  lebih kompleks baik dalam penerapan, persyaratan maupun pengelolaan.  Beberapa negara Muslim mulai membentuk satu Undang-undang atau lembaga tersendiri yang khusus mengatur  masalah  perwakafan.  Lembaga  ini  berfungsi  untuk  mengoptimalkan operasionalisasi  perwakafan  berikut  administrasinya,  agar  terhindar  dari penyimpangan  dan  kesimpangsiuran  terutama  dengan  pihak  ahli  waris    atau keturunan  dari  si  pemberi  wakaf  .  Lebanon  merupakan  salah  satu  negara  Muslim yang  mempunyai  heterogenitas  keagamaan.  Meskipun  Islam  sebagai  agama mayoritas,  ada  agama-agama  lain  yang  mempunyai  otoritas  hukum    yang  sama. Dalam  menyelesaikan  masalah  wakaf,  masyarakat  Muslim  Lebanon  sudah mempunyai  Undang-undang  sendiri    yaitu  Undang-undang  Wakaf  Keluarga  tahun 1947 yang diadopsi dari Undang-undang Wakaf Mesir tahun 1946. Tulisan ini akan memaparkan  tentang  sistematika  hukum  perwakafan  bagi  masyarakat  Muslim  di Lebanon,  berikut  catatan  dinamika  penerapannya  sistem  wakaf  bagi  komunitas Druze ( sekte keagamaan yang berkembang di Lebanon)  sebagai pembanding.
Kata Kunci : Sistem Perwakafan, Lebanon, Undang- Undang Wakaf.

## Pendahuluan
Wakaf  dalam  bahasa  Arab  berasal dari  kata  kerja waqafa-yaqifu-waqfan, yang  berarti  berhenti  atau  berdiri  (Ash- Shan'aniy,  t.t:  114).  Secara  harfiah bermakna “pembatasan” atau “larangan”,dengan  maksud,  pemilikan atau  pemeliharaan  harta  benda  tertentu untuk  kemanfaatan  sosial  tertentu  yang ditetapkan  dengan  maksud  mencegah penggunaan  harta  tersebut  di  luar  tujuan khusus  yang  telah  ditetapkan (Esposito,
2001: 145).
Bentuk-bentuk  wakaf  yang  pernah
ada  pada  jaman  nabi  antara  lain  berupa, masjid  yang tanah maupun bangunannya secara eksklusif menyediakan penghasilan  untuk  pemeliharaan  dan pendanaannya.  Masjid  tersebut  adalah masjid  Quba  dan  masjid  Nabawi  di Madinah.  Ada  juga  dalam  bentuk  derma (filantropis) yang ditujukan untuk menyantuni  kaum  fakir  miskin  atau kepentingan umum secara luas, misalnya dalam  bentuk  pendidikan,  perpustakaan/ buku-buku,  pelayanan  kesehatan,  atau dalam  bidang  pembangunan  misalnya pemeliharaan taman, jalan raya,
jembatan,  bendungan  dan  sebagainya. Ada  juga  yang  berupa  wakaf  keluarga, seperti  yang  terjadi  pada  masa  khalifah Umar bin Khattab.
Wakaf  mempunyai  sifat  kekal, dalam arti, begitu sebuah harta diwakafkan,  selamanya  barang  tersebut menjadi  harta  wakaf  yang  tidak  bisa diperjualbelikan.  Dalam  konteks  ini, wakaf  berbeda  dengan  yayasan  sebab managemen  yayasan  lazimnya  dapat menjual  hartanya  (Esposito,  2001:  146). Pada prinsipnya pembuat wakaf menentukan bentuk pengelolaan wakafnya  sendiri.  Pengelola  tersebut (yang  biasa  disebut mutawalli atau nadzir ) bertugas mengelola dan mengatur  harta  wakaf  sebaik-baiknya untuk  kepentingan  penerima  wakaf.  Bila terjadi sengketa, maka pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan.
Mundurnya peradaban dunia Islam, turut  mempengaruhi  kemerosotan  moral kaum  muslim.  Adanya  korupsi  sampai tingkat  wakaf,  mengundang  pemerintah untuk  turut  mencampuri  perselisihan problem  perwakafan.  Sebagai  contoh pada  awal  abad  19,  pemerintah  Turki Utsmani  membentuk  kabinet  khusus yang  menangani  soal  wakaf.  Yaitu Undang-undang  yang  dikeluarkan  pada tanggal  29  November  1863    yang berfungsi  mengatur  pengelolaan  dan
pengawasan wakaf (Esposito, 2001: 148).
Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan wakaf terutama dalam  Islam  semakin  mempunyai wilayah  yang  lebih  kompleks  baik dalam  penerapan,  persyaratan  maupun pengelolaan.    Pada  akhirnya  tidak  bisa diabaikan  begitu  saja,  beberapa  negara Muslim mulai membentuk satu Undang-undang atau lembaga tersendiri yang khusus mengatur masalah perwakafan.  Lembaga  ini  berfungsi untuk  mengoptimalkan operasionalisasi perwakafan  berikut  administrasinya, agar  terhindar  dari  penyimpangan  dan kesimpangsiuran terutama dengan pihak ahli waris  atau keturunan dari si pemberi  wakaf  (Anderson,  1976:  162). Wakaf  sendiri  bisa  dikatakan  terbagi dalam dua katagori, yakni wakaf khairi (wakaf    komunal),  yang  tujuannya adalah  untuk  kepentingan  umum,  dan wakaf ahli (wakaf  keluarga)  yang ditujukan untuk keluarga-keluarga tertentu atau ahli warisnya.
Dalam  lembaga  Peradilan  Islam, yang  mempunyai  wewenang  menangani dan  mengelola  masalah  perwakafan adalah mutawalli atau nadzir. Namun ada  beberapa  Negara  Muslim  yang mempunyai  kementrian  atau  lembaga khusus  yang  menangani  masalah  wakaf dan  mempunyai wewenang secara  legal.
Salah  satunya  di  Negara  Lebanon. Dengan diundangkannya Undang- undang  Wakaf  Keluarga  tahun  1947 yang  diadopsi  dari  Undang-undang Wakaf Mesir tahun 1946, maka  masalah perwakafan di Lebanon , terutama wakaf keluarga, mulai terorganisir sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, meski dengan keterbatasan  data,  makalah  ini  mencoba untuk  mengulas  sistem  wakaf  di  negara tersebut.  Karena  masing-masing  sekte keagamaan  mempunyai  sistem  hukum sendiri  dan  diakui  oleh  negara,  maka sebagai perbandingan, penulis juga akan sedikit  mengulas  sistem  wakaf  yang terjadi    di  kalangan  komunitas  Druze  di Lebanon.
Sebelumnya, akan penulis diskripsikan  dahulu  perihal negara Lebanon,  baik  secara  politik,  komunitas penduduknya,  perkembangan  agama, maupun  perkembangan  sistem  hukum keluarga yang berlaku.
Gambaran Umum Negara Lebanon

## a. Gambaran Umum
Lebanon adalah  negara kecil yang terletak  di  tepi  Laut  Tengah  di  Asia Barat  Daya.  Sebelah  timur  berbatasan dengan Syiria, Selatan dengan Israel dan sebelah  Barat  dengan  Laut  Mediterania (Lexicon,  tt).  Lebanon,  atau  dalam
bahasa  Arab disebut Lubnan , disamping merupakan  komunitas  Islam  dalam wilayah  Arab  yang  berperadaban  Islam, juga  termasuk  satu  komunitas  dunia Kristen yang berbahasa Perancis (Lewis, Pellat, Schacht, 1986: 787). Berdasarkan data sampai tahun 2014, Negara Lebanon mempunyai luas wilayah sekitar  4.035  square  miles  (atau  sekitar 10.452  km2)  dengan  jumlah  penduduk sekitar 4,46 juta jiwa saja. (https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon#). Beirut  merupakan  Ibukota  Negara. Pada awalnya  Lebanon  menjadi  satu  dengan Syiria  yang  menjadi  bagian  dari  Dinasti Ottoman Turki pada tahun 1516. Sampai selama  hampir  400  tahun  Dinasti Ottoman  Turki  masih  terus  di  bawah kekuasaan Islam. Sesudah Perang Dunia I,  Lebanon  diduduki  Inggris  dan Perancis. Pada tahun 1920, Liga Bangsa -  Bangsa  memberikan  mandat  kepada Perancis  untuk  memerintah  seluruh Syiria,  termasuk  didalamnya  Lebanon. (Harun,  1985:  381).  Tahun  1941, Lebanon berhasil memproklamirkan kemerdekaannya  dan  menjadi  suatu negara  yang  berbentuk  Republik.  Akan tetapi  Perancis  baru  mengakuinya  pada tanggal  27  Desember  1943.  Pada  bulan Desember  1945  pasukan  Perancis  baru ditarik dari Lebanon. (Harun, 1985: 381).
Identitas politik individu di
Lebanon  banyak  ditentukan  berdasarkan garis  sekte.  Bahkan,  kesepakatan  Thaif 1989,  yang  menyusun  kerangka  acuan untuk  mengakhiri  Perang  Saudara  yang meletus  sejak  1975,  mempertahankan distribusi  jabatan  politik  utama  bagi kelompok-kelompok  agama  besar  saja. Oleh  karena  itu,  jabatan  Presiden  masih tetap di tangan Kristen Maronit, Perdana Menteri  oleh  Muslim  Sunni,  dan  Juru Bicara  Parlemen  oleh  Muslim  Syi’i. (Esposito, 2001:  15)
b. Heterogenitas  Agama
Lebanon merupakan satu pemerintahan yang unik karena memiliki banyak  agama  yang  masing-masing mempunyai Sistem Peradilan sendiri dan diakui  oleh    negara.  Tidak  ada  agama negara.  Ada  18  agama  atau  sekte  yang diakui,  dua  terbesar  di  antaranya  adalah Islam  dan  Kristen.  Penduduk  yang beragama  Islam  mencapai    sekitar  59%, sedangkan  Kristen  mencapai  40%,  yang masing-masing  terdiri  dari  bermacam- macam aliran ataupun sekte
(https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon).
Islam  mayoritas  adalah  Sunni  dan Syi’i (Syi’ah Dua Belas). Pada abad ke- 11,  muncul  sebuah  agama/aliran  baru yaitu  komunitas  Druze,  yang  tinggal  di wilayah  pegunungan  bagian  Timur  dan Selatan  Beirut.  Minoritas  muslim  yang lain  adalah  Syi’ah  Alawiyah  dan  Syi’ah
Ismailiyah.
(http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/1 4006.htm).
Sedangkan agama
Kristen, mayoritas dipegang oleh Kristen Maronit.    Selebihnya  adalah  Ortodoks Yunani, Kristen Armenia, Melkit,
Katholik Suriah, Katholik Roma,
Ortodoks Suriah dan Protestan
( Ensiklopedi  Indonesia: 1990:  158). Pada umumnya orang Kristen memegang posisi penting dalam pemerintahan,  termasuk  di  kalangan militer.  Golongan  Maronit  tidak  jarang mempunyai  kecenderungan  ke  arah fasisme  dan  tidak  terlalu  memusuhi Israel. Sementara kelompok Islam sebagai  mayoritas  sering  merasa  bahwa hak-hak mereka diabaikan hingga mereka menginginkan suatu perombakan politik.  Dari  segi  agama  dan  budaya, mereka  merasa  lebih  dekat  dengan bangsa-bangsa  Arab  dan  mengambil sikap bermusuhan dengan Israel (Harun, 1985: 382).

## c. Perang Saudara
Sebagai sebuah negara yang memiliki  penduduk  sangat  majemuk, tidak  heran  jika  sering    terjadi  konflik dalam  negeri serta pertikaian antar etnis, baik  dalam  kepentingan  politik  maupun agama. Selama dibawah kekuasaan Islam, orang-orang Kristen diperlakukan dan di
beri hak yang sama sebagaimana Muslim. Namun  ketika  Lebanon  di  bawah kekuasaan  Perancis,  golongan  Islam sangat  dianaktirikan.  Oleh  karena  itu, ketika  Lebanon  menjadi  sebuah  negara yang merdeka, golongan Kristen mendominasi    segala  bidang  baik pemerintahan  maupun  militer  (Harun, 1985: 382). Salah satu pemicu terjadinya Perang  Saudara yang  meletus  tahun 1975  adalah  ketidaksukaan  orang-orang Kristen  atas  pengungsi  Palestina  yang jumlahnya semakin bertambah.
Semenjak  Israel  menduduki  Palestina 1948,  pengungsi  dari  Palestina  terus berdatangan ke Lebanon, mengakibatkan jumlah golongan Islam semakin bertambah baik kualitas maupun kuantitas.  Tentu  saja  golongan  Islam menerimanya dengan penuh rasa persaudaraan,  karena  pada  dasarnya, golongan  Islam  Lebanon  merasa  bahwa dirinya  adalah  bagian  dari  masyarakat Arab  yang  wajib  membela  perjuangan Arab  termasuk  pembebasan  Palestina (Harun, 1985: 382).
Pertikaian  terus  berlanjut  hingga meletus perang saudara antara Islam dan Kristen tahun 1975, termasuk keterlibatan  Syiria  dipihak  Kristen, semakin  membawa    banyak  korban  dan kerugian  di  kalangan  Islam  terutama muslim  Palestina.  Seperti  melengkapi penderitaan  umat  Islam  Lebanon,  pada
tahun  1982  Israel  melakukan  invasi militer ke Lebanon secara besar-besaran, baik  lewat  darat,  laut  maupun  udara. Kondisi  inilah  yang    bertahun-tahun merobek-robek  negara  Lebanon  menjadi puing-puing  berserakan  hingga  tahun 1990.
Perkembangan

## Sistem Hukum Keluarga
Semenjak  tahun  1516  sampai  3-4 abad ke depan, Lebanon berada dibawah perundang-undangan Ottoman Turki Usmani.    Undang-undang  Sipil  Perancis juga membawa banyak pengaruh terhadap perkembangan hukum Lebanon, mengingat  Lebanon  di  bawah  jajahan Perancis  semenjak  tahun  1918  sampai 1943.  Namun  pengaruh  tersebut  tidak membawa  perubahan  substantif  pada Ottoman  Law  of  Family  Rights  1917. (http://www.law.emory.edu/IFL/legal/leb anon.htm ). Karena mempunyai populasi yang  sangat  heterogen,  maka  masing- masing  agama  mayoritas  mempunyai sistem  hukum  sendiri  dan  diakui  oleh Negara.  Hal-hal  yang  mengatur  tentang pengorganisasian  sistem  hukum  tersebut diatur dalam Shari’a Courts Reorganization  Law  1942. Berdasarkan peraturan  tersebut,  dijelaskan  bahwa mayoritas  muslim  Sunni  bermazhab Hanafi,  dan  peraturan  yang  dipakai adalah  L aw  of  Family  Rights  1917 ,
namun  apabila  ada  hal-hal  yang  tidak terdapat  dalam  undang-undang  tersebut, dikembalikan  kepada  pendapat-pendapat dari  mazhab  Hanafi  (Tahir  Mahmood, 1972: 35.). Pada tahun 1962, dibentuklah  suatu  undang-undang  yaitu The  Law  of  the  Rights  of  the  Family 1962, yang  diterapkan  oleh  kalangan
Sunni Hanafian untuk kasus-kasus personal  yang  tidak  tercantum  dalam Law of Family Rights 1917
(  http://www.law.emory.edu/IFL/legal/le banon.htm).
Sementara  kalangan  Syi’ah  Isna Ashariyah  bermazhab  Ja’fari,  mereka akan  merujuk  pada Law  of Family
Rights 1917 hanya apabila tidak bertentangan  dengan  peraturan  yang digunakannya  yaitu Decree  Law  No. 3503  1926 (Tahir  Mahmood,  1972:  35). Namun  apabila  ada  hal-hal  yang  tidak tercantum  dalam  peraturan  tersebut, maka dikembalikan kepada pendapat dari mazhab Ja’fari.
Kalangan  minoritas  Druze  justru mempunyai  peraturan  tersendiri  yang sudah  diundangkan,  yaitu The  Duruz Family Law 1948 , sedang Ottoman Law of  Family  Rights hanya  akan  digunakan bila ada permasalahan yang penyelesaiannya  tidak  tercantum  dalam Undang-undang  mereka  (Dawoud  El Alami,  Doreen  Hinchcliffe,  1996:  171- 180).    Keberadaan  komunitas  Druze  di
Lebanon yang merupakan sekte keagamaan  minoritas,  memiliki  posisi yang penting. Karena pada kenyatannya, sepanjang  lima  belas  tahun  perang saudara  yang  mengguncang  Lebanon, Druze  berhasil  menjalin  solidaritas  yang kuat.

## Peraturan  Tentang    Sistem  Wakaf  di Lebanon
a. Kodifikasi Peraturan  Wakaf
Peraturan-peraturan yang ada
dalam Ottoman  Family  Law hanya meliputi permasalahan-permasalahan seputar  pernikahan,  perceraian  serta persoalan-persoalan lain yang berhubungan  dengan  kedua  hal  tersebut. Tentang  wasiat,  hibah  maupun  wakaf tidak  diatur  dalam  Undang-undang tersebut.    Dalam  hal  ini  jika  ada permasalahan  seputar  hibah,  wasiat maupun  perwakafan,  maka  persoalan dikembalikan  kepada  masing-masing mazhab yang dianutnya.
Dalam perkembangannya, per- soalan  wakaf  semakin  komplek  dan dirasa  perlu  untuk  membentuk  suatu lembaga  tersendiri  untuk  menanganinya. Maka pada tahun 1947, diundangkan The Law  of  Family  Waqf  1947. Materi undang-undang  ini  banyak  mempunyai kemiripan dengan Undang-undang Wakaf  Mesir  1946.  Undang-undang
Wakaf Mesir 1946 ini sudah diamandemen  2  kali, pertama, tahun 1952, yang isinya menghapus keseluruhan tentang peraturan wakaf ahli, yang  selama  bertahun-tahun  sebelumnya diperdebatkan.  Jadi  UU  Wakaf  1946 hanya  berlaku  untuk  ketentuan  wakaf publik  saja.    (Norman  Anderson,  1976: 168).  Pasal-pasal  dalam  undang-undang banyak  mengatur  tentang  administrasi wakaf,  yang  antara  lain  berisi  seputar prosedur  pembuatan  wakaf,    pencabutan harta wakaf oleh wakif, wakif mempunyai hak untuk merubah persyaratan-persyaratannya, (Pasal 7 UU Family  Wakaf  Lebanon  1947),  adanya pertukaran  yang  dilakukan  oleh  wakif terhadap  harta  yang  diwakafkannya, yang  kesemuanya  itu  dianggap  sah  bila sudah  didaftarkan  pada  lembaga  yang menanganinya.  Hal  itu  diperuntukkan adanya  ketegasan  secara  hukum  dalam administrasi  perwakafan  (  Pasal  7  UU Famili Lebanon 1947).
Dalam  kaitannya  dengan  wakaf ahli (wakaf keluarga), peraturan Lebanon menyatakan  bahwa  perwakafan  harus diakhiri  apabila  mereka  tidak  mampu secara  ekonomi,  atau  tidak  dapat memperbaiki  kerusakan-kerusakan  yang terjadi pada harta wakaf, dan apabila ada perluasan  atau  pertambahan  ahli  waris (Tahir Mahmood, 1987: 305). Umumnya beberapa  negara  Muslim  menempatkan
seorang  pengawas  dari  negara,  untuk mengamati  perkembangan  harta  wakaf dalam wakaf ahli.
Dalam  pasal  8-10  UU  Wakaf Lebanon  disebutkan  bahwa  wakaf  yang berupa  masjid  sifatnya  kekal  atau  untuk selamanya,  sedangkan  wakaf  dalam bentuk  benda  yang  lain,  bisa  bersifat kekal,  bisa  bersifat  temporer.  Dalam  hal wakaf  keluarga,  si  penerima  atau  ahli waris  yang  menerimanya  tidak  boleh lebih  dari  2  orang  tanpa  batasan  umur. Apabila  perwakafan  ditujukan  untuk maksud-maksud  tertentu,  di  beri  batasan waktu  yang  lamanya  tidak  boleh  lebih dari  60  tahun  setelah  kematian  si  wakif. Wakif  mempunyai  hak  penuh  untuk menentukan  batas  waktu  berlakunya, atau merubah persyaratan- persyaratannya,  bahkan  untuk  mencabut kembali  harta  wakafnya.  Apabila  si wakif  ini  tidak  menggunakan  haknya, dan  kemudian  terjadi  penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaannya,  maka  Undang-undang berhak  menyelesaikan  sesuai  ketentuan- ketentuan  yang  telah  diterapkan  dalam pasal-pasalnya.
Adapun  jumlah  harta  yang  boleh diwakafkan  adalah  maksimal  sepertiga dari keseluruhan kekayaan yang dimiliki, dan  bisa  dilakukan  untuk  siapa  saja (keturunan,  pasangan,  orang  tua)  dan bisa  mulai  dioperasionalkan  baik  pada
saat  wakif  masih  hidup  maupun  sudah mati  (Pasal  36-39  UU  Wakaf  Keluarga Lebanon  1947).  Pasal  pasal  tersebut berisi  tentang  pemberian  wakaf  kepada siapa  saja  baik  keturunan,  pasangan, orang tua  yang sifatnya tidak mengikat. Dalam  pasal  10  disebutkan  bahwa  jika tenggang  waktu  yang  diberikan  telah berakhir,  maka  harta  wakaf  harus dikembalikan  kepada  si  wakif.  Pasal  13 juga  menyebutkan  bahwa  seorang  isteri bisa  mencabut  hak  wakaf  suami  bila  dia menceraikannya  atau  dia  menikah  lagi dengan  wanita  lain  (Anderson,    1976: 164).
Dengan  diundangkannya The  Law of  Family  Waqf tersebut,  setidaknya  ada perkembangan  di  bidang  pengelolaan wakaf di Lebanon. Meski dalam beberapa  kasus  wakaf,  komunitas  non Sunni  masih  menggunakan  pendapat mazhab atau hukum adat yang dianutnya. Druze  misalnya,  mereka  mempunyai sistem perwakafan tersendiri yang dalam beberapa  hal  berbeda  penerapannya dengan  wakaf  Muslim.  Namun  adanya konsolidasi yang tinggi di antara mereka, dengan kuantitas yang sangat kecil justru menempatkan  mereka  pada  kesatuan tersendiri  yang  patut  diperhitungkan secara undang-undang.
Ketentuan  tentang  wakaf  keluarga  ini masih  secara  ketat  mewarnai  sistem perwakafan di  Lebanon. Hal ini berbeda
dengan  negara-negara  Muslim  lain  yang mulai menghapus ketentuan wakaf keluarga ( ahli) dan hanya memberlakukan wakaf publik ( khairi ).

## b. Administrasi Wakaf Komunitas Druze
Melacak  asal  usul  mereka  pada masa  sekte  Fathimiah  di  Mesir,  Druze merupakan keturunan dari Syiah Ismailiyyah.    Setelah  lenyapnya  Al- Hakim  –penguasa  Fathimiyah  yang diyakini  oleh  Druze  mempunyai  sifat Illahiyah-  pada  abad  ke-11,  mereka menemukan  tempat  pengungsian  yang aman  di  daerah  yang  kini  merupakan wilayah  Lebanon,Israel  dan  Suriah. Kosentrasi  terbesar  ada  di  Lebanon, mereka  berjumlah  sekitar  350.000- 450.000 jiwa dari keseluruhan penduduk Lebanon  yang  berjumlah  sekitar  4  juta jiwa  (Esposito,  2001:  273  dan  379). Meskipun  Druze  berasal  dari  Syiah Ismailiyyah, namun mereka telah melepaskan  diri  dari  Islam.  Secara teoritis, Druze dapat diterima di Pengadilan  Syari’ah  dalam  perkara perseorangan  dan  waris,    bukan  sebagai Muslim,  melainkan  sebagai  orang  yang tidak termasuk dalam agama yang diakui (Aharon  Layish,  1982:  3).  Namun  pada saat  yang  sama,  mereka  menikmati otonomi dalam perkara tersebut berdasarkan  hukum  adat  dan  hukum agama  mereka,  setelah  diundangkannya
The  Druze  Family  Law  1948. Druze tidak  pernah  mengajak  orang  lain  untuk memeluk  ajarannya,  dan  keanggotaan mereka  dibatasi  pada  mereka  yang  lahir dari  sekte  ini.  Oleh  karena  itu,bahkan dalam  satu  wilayah  yang  melakukan endogami (perkawinan satu suku), Druze justru  berhasil  dalam  mempertahankan identitas  komunalnya(  Esposito,  2001: 273).
Perwakafan  pada  komunitas  Druze mempunyai  karateristik  sebagai  berikut (Aharon Layish, 1990 :129-138).
a. Pewarisan dalam Druze bukan merupakan kewajiban agama,melainkan hanya bersifat anjuran  yang  disesuaikan  dengan tingkat kemampuan secara ekonomi.
b. Sebagian  besar  harta  wakaf  dikelola oleh  pengelola  tersendiri.  Pengelola ini  bisa  dari  keluarga  tertentu  secara turun  temurun,  atau  sesuai  dengan perjanjian  dalam  surat  wasiat,  atau diangkat  oleh  para  fungsionaris keagamaan atau warga perkampungan setempat.
c. Dalam sebagian besar kasus, pewarisan dibuat untuk tempat ibadah dan tempat-tempat suci lainnya.
d. Pembuat  wasiat  dapat  menunjuk yang  menerima  wasiat  atau  anak cucunya  untuk  membayar  jumlah yang  diwasiatkannya  untuk  wakaf
setelah kematiannya, dan jika pembayaran  tertunda,  maka  hartanya akan diberikan untuk wakaf.
e. Wakaf  kalangan  Druze  dilakukan dengan jalan wasiat. Para Qadli Druze menegaskan bahwa wasiat merupakan satu-satunya  arti  bagi  pembuatan wakaf. Mereka memperlakukan wasiat  seperti waqfiyya  (    kharajul wasiyya makhrajul waqfiyya).
Meskipun  sifat  harta  wakaf  ini  tidak ditentukan, namun  yang  sering terjadi adalah berupa uang untuk diwakafkan atau  diwasiatkan.  Jarang  terjadi  harta wakaf  berupa  barang  tak  bergerak. Kadang-kadang  harta  wakaf  tidak dipisahkan  dengan  harta  pribadi.  Hal ini  terjadi  karena  seseorang  tidak menyerahkan  seluruh  hartanya,  tetapi membaginya  dengan  para  ahli  waris keluarganya.  Pengelola  wakaf  Druze dikenal  dengan  berbagai  nama  seperti wali, mutawalli, qayyim,dan mustasallim al-waqf. Fungsi pengelola  ini  pada  dasarnya  tidak berbeda  dengan mutawalli dalam wakaf Islam. Pengelola diberi kekuasaan  penuh  untuk  melakukan tindakan  apapun  dalam  hal  wakaf, termasuk pembelian, penjualan, peminjaman keluar, penggantian harta wakaf,  perbaikan  dan  pembangunan konstruksi di atasnya dengan ketentuan  bahwa  semua  tindakan  itu
untuk  kepentingan maslahah wakaf serta disetujui oleh pengadilan.
Komunitas Druze membedakan antara pengelola wakaf pribadi (khususi) dan wakaf komunal (umumi) Wakaf Pribadi  berhubungan  dengan  individu individu,  keluarga  dan  lingkungan tempat  tinggal.  Wakaf  semacam  ini biasanya  diberikan  untuk khalwa (semacam  tempat  suci  atau  tempat ibadah yang diagungkan oleh kalangan Druze) . Sedang
pengelolaannnya  dibawah  pengelola tunggal.  Wakaf  komunal  berkaitan dengan harta untuk kepentingan negara.  Wakaf  ini  dikelola  langsung oleh  pimpinan  komunitas  Druze  dan fungsinya  turun  temurun  (Aharon Layish, 1990 :133).
Dengan  ketentuan  dalam  wasiat, pembuat  wakaf  dapat  memberikan hak untuk menjual  harta yang telah  ia wariskan  apabila  ternyata  kondisi ekonomi  menjadi  sulit.  Penjualan kadang dilakukan oleh wakil dibawah kuasa  pengacara  yang  tidak  dapat dibatalkan  di  luar  kantor  pendaftaran. Penggantian  satu  harta  wakaf  dengan yang  lain,  juga  terjadi  di  kalangan Druze.  Terdapat  beberapa  kejadian dimana  harta  wakaf  dijual  untuk membiayai  akuisisi  properti,  yang berguna  bagi khalwa dan  untuk komunitas  Druze  pada  umumnya.
(Aharon Layish, 1990 :147).
Perwakafan Druze  merupakan proto wakaf  yang  berakar  pada  adat  dan hukum  keagamaan.  Harta  wakaf  Druze sangat sederhana baik dari segi kuantitas maupun  kuantitas  jika  dibanding  wakaf Muslim. Wakaf Druze, kurang memberikan  sumbangan  secara  ekonomi terhadap sistem dalam masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.  Hal  ini  disebabkan  wakaf Druze  tidak  dikelola  oleh  lemabaga sentral yang dapat mengarahkan pendapatan  dan  hasil  penjualan  harta wakaf  ke  dalam  saluran-saluran  yang diinginkan.  Namun  dia  sisi  lain  sebagai kelebihannya,  bahwa  putusan  wakaf yang  dibuat  oleh  qadli  Druze  maupun peraturan-peraturan  yang  berkembang akan menjadi terumuskan. Untuk melakukannya, referensi yang terinspirasi  oleh  hukum  agama,  adat lokal,  syari’at  Muslim,    dan  undang- undang  sekuler  dibuat  menjadi  norma- norma  jurisdiksi  religius  yang  akan memberikan sumbangan yang meyakinkan untuk pelestarian status quo dalam  pelestarian  wakaf  komunitas Druze di Lebanon.

## SIMPULAN
Latar  belakang  sekte  dan  agama yang beragam, memungkinkan terjadinya konflik  termasuk  konflik  perwakafan.
Kondisi  ini  tentu  tidak  dapat  dihindari mengingat aspek sosiologis yang masing-masing menuntut keadilan individu dan kepastian hukum.
Diterapkannya  Undang-undang  Wakaf Keluarga  1947  di  Lebanon,  lebih mencerminkan  bahwa  Lebanon  sebagai negara  kecil  yang  sangat  heterogen  dan bisa dikatakan tidak stabil secara politik, mampu  mewujudkan  langkah  positif untuk mengatasi problema perwakafan. Meskipun  demikian,  negara  memberi wewenang penuh  bagi sekte/agama  lain yang  mempunyai  peraturan  sendiri tentang  perwakafan.  Sebagai  contoh Druze,  yang  meskipun    peraturannya tidak terkodifikasi, tetapi punya kekuatan  yang  mengikat  di  dalam komunitasnya.  Kemungkinan  dalam  hal ini  kelompok  Syi’ah,  yang  dalam penyelesaian masalah perwakafan diselesaikan  menurut  mazhab  yang dianutnya, atau jika tidak ada ketentuan yang  mengatur  bisa  merujuk  pada  UU Wakaf  1947.  Demikian  juga  untuk sekte-sekte (Islam) kecil yang lain.
Toleransi keberagamaan yang begitu  tinggi  diberlakukan  secara  resmi oleh  negara,  kadang  membawa  ke  arah ketidakpastian  hukum. Hal  ini tidak  bisa dipungkiri,  karena  universalitas  hukum (termasuk  masalah  perwakafan),  tidak akan  bisa  mengakomodasi  keberagaman masalah  secara  konkrit.  Pada  akhirnya,
langkah Pemerintah untuk “memayungi” berbagai  konsep  hukum  yang  berlaku pada  tiap  agama,  adalah  yang  paling tepat untuk diterapkan, setidaknya sampai saat ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
Anderson, Norman . 1976. Law Reform in The Muslim World, . London: The Athlone Press.
Esposito,  John  L.  2001. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, jilid 3, terj. Eva YN dkk,   Bandung:
Mizan.
Ensiklopedi  Indonesia  seri  Geografi. 1990.  Jakarta:  PT.Ichtiar  Baru van Hoeve.
El  Alami,  Dawoud  dan  Hinchcliffe, Doreen.  1996. Islamic  Marriage and  Divorce Laws of  the Arab
World, London: Cimel and Kluwer Law International.
Harun, Lukman. 1985. Potret Dunia Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas. Layish, Aharon. 1982. Marriage, Divorce and Succession in the Druze Family, Leiden: E.J.Brill.
Lexicon  Universal  Encyclopedia. tt. New York : Lexicon Publications,
Inc.
Lewis, B., Pellat, CH., Schacht, J., (ed).
1986. The Encyclopedia of Islam, Vol. V. Leiden: E.J. Brill.
Mahmood,  Tahir.  1972. Family  Law Reform  in  The  Muslim  World.
Bombay: N.M.Tripathi PVT.Ltd.
---------------.  1987. Personal  Law  in Islamic  Countries,  (History,  Text and  Comparative  Analysis), New Delhi:  Academi  of  Law  and Religion.
Ash-Shan’aniy,  Muhammad  Ibn  Ismail.
t.t. Subulus  Salam, juz  3,  Mesir:
Muhammad Ali Shabih.
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/14 006.htm http://www.law.emory.edu/IFL/legal/leba non.htm https://id.wikipedia.org/wiki/Lebanon.