https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Agustus 2022, Vol. 14 No. 2

## Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PNLsm dan Putusan Nomor: 184/PID/2017/PT BNA)
Sherlyana Carmelita Tey Bhera 1 teysherly2@gmail.com , Universitas Katolik Darma Cendika, Indonesia 1

## Abstract

## Background:
In the midst of the increasing use of technology and information, the emergence of social media today has made it easier for the public to access everything.  Not a few users who actually abuse it by posting one of which is to defame others.  Regarding defamation through social media, it is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions  (UU  ITE).  Defamation  of  political parties  needs  to  be  considered,  raising  political  parties  is  an  important  element  of  the  government  structure. Lhoseumawe  District  Court  Number  127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm  sentenced  the  Defendant  for  being  proven guilty of a criminal act of defamation through social media with a prison term of 4 months, while  in the Banda Aceh High Court Decision No.  184/PID/2017/PT BNA has different considerations.  The problem that arises is how  the  different  decisions  handed  down  against  defendants  at  the  District  Court  and  High  Court  levels.  This article  looks  at  the  disparity  of  the  decision  with  Satjipto  Rahardjo's  perspective  regarding  public  trust  in  the court.

## Research Method:
This  research  uses  normative  juridical  research.  The  data  collection  technique  used  is  literature  study.  This article uses normative analysis method.

## Findings:
This  article  shows  that  judges  at  the  first  and  second  levels  have  different  considerations  in  making  their decisions.

## Conclusion:
The difference is because judges at the High Court consider the defendant's remorse as a factor that reduces the sentence. These considerations can affect the public's perception of defamation.
Keywords : Defamation; Political Parties; Social Media.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Di  tengah  meningkatnya  penggunaan  teknologi  dan  informasi,  munculnya  media  sosial  saat  ini  telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses segala hal. Tidak sedikit para pengguna yang justru menyalahgunakannya  dengan  memposting  salah  satunya  adalah  mencemarkan  nama  baik  orang  lain.  Perihal pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencemaran nama baik terhadap partai politik perlu diperhatikan,  mengingkat  partai  politik  merupakan  elemen  penting  struktur  pemerintahan.  Pengadilan  Negeri Lhoseumawe  Nomor  127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm  menghukum  Terdakwa  karena  terbukti  melakukan  tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara 4 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  No.  184/PID/2017/PT  BNA  memiliki  pertimbangan  yang  berbeda. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana  perbedaan  putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa di tingkat Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi.  Artikel  ini  melihat  disparitas  putusan  tersebut  dengan  perspektif Satjipto Rahardjo terkait kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

## Metode Penelitian:
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Analisis menggunakan metode analisis normatif.

## Hasil Penelitian:
Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  di  tingkat  pertama  dan  kedua  memiliki  pertimbangan  yang  berbeda dalam menjatuhkan putusannya.

## Kesimpulan:
Perbedaan tersebut karena hakim di Pengadilan Tinggi mempertimbangkan penyesalan terdakwa sebagai faktor yang  meringankan  hukuman.  Pertimbangan  tersebut  dapat  berpengaruh  kepada  persepsi  masyarat  tentang pencemaran nama baik.

## Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PNLsm dan Putusan Nomor: 184/PID/2017/PT BNA) Sherlyana Carmelita Tey Bhera
Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Partai Politik; Media Sosial.
Received : June 2022 Accepted : July 2022 Published : August 2022 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  yang  kian  meningkat  memberikan  sejumlah manfaat  terhadap  penggunanya.  Salah  satunya  adalah  muncul  berbagai  macam  situs  pada jejaring  sosial  (sosial  media).  Sosial  media  merupakan  media  atau  sarana  yang  digunakan oleh  penggunanya  untuk  bisa  saling  berkomunikasi  dan  berinteraksi  secara  online  melalui teknologi  informasi  beserta  jaringan  internetnya.  Misalnya, facebook,  instagram,  twitter, snapchat,  line, dan  lainnya  yang  memberikan  kemudahan  penggunannya  untuk  berinteraksi dengan  orang  lain.  Namun,  kemudahan  tersebut  justru  disalahgunakan  oleh  para penggunanya  mulai  dari  menyebarkan  berita  bohong  ( hoax )  hingga  pencemaran  nama  baik untuk menjatuhkan orang lain.
Perihal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  Elektronik  dan/atau  dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  dan/atau penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  banyak  Rp.  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh juta rupiah).” 1 Dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama  baik  dikenal  sebagai  bentuk  penghinaan  terhadap  seseorang.  Umumnya  kasus pencemaran  nama  baik  biasa  terjadi  terhadap  perseorangan,  namun  bisa  ditujukan  terhadap kelompok  atau  golongan,  agama,  para  pejabat  hingga  partai  politik.  Perbuatan  penghinaan
1 Emmilia Anggraini, Crisdinata Refta & Rusdiana, ‘Kajian Yuridis Pada Putusan No.
275/PID.SUS/2019/PN.SBY Tentan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial’, Jurnal Novum , 7.2 (2014), 3.
DOI : 10.24903/yrs.v11i2.1502
tersebut  tidak  hanya  menyerang  identitas  pribadi  sesorang  namun  juga  bisa  menghancurkan martabat  dari  kelompok/organisasi  seperti  partai  politik.  Partai  politik  merupakan sekelompok  orang  yang  terorganisasi,  yang  memiliki  pandangan  dan  cita-cita  yang  sama dalam suatu pemerintahan. 2
Bahwa  perihal  penghinaan  terhadap  partai  politik  dapat  menimbulkan  suatu  dampak buruk  yang  bisa  membuat  orang  menjadi  tidak  nyaman,  nama  baik  korban  menjadi  buruk, turunnya derajat korban dan pengucilan dari masyarakat. 3 Penghinaan terhadap partai politik bisa  terjadi  melalui  berbagai  hal,  penghinaan  partai  politik  yang  dilakukan  melalui  media sosial  seperti Facebook,  Instagram,  Line ,  dan  lainnya  dengan  tujuan  untuk  menjatuhkan derajat dan martabat partai politik yang dituju.
Mendasar  pada  fakta  atau  kebenaran  yang  terjadi  diketahui  bahwa  permasalahan pencemaran  nama  baik  khususnya  yang  terjadi  pada  partai  politik  menjadi  hal  yang  patut disoroti. Partai politik adalah salah satu pendukung dari suksesnya negara demokrasi. Tentu beralasan bila pencemaran nama baik terhadap partai politik patut untuk ditegakkan.  Seperti kasus  yang  akan  dianalisa  yakni  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lhoseumawe  Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm  dan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  Nomor 184/PID/2017/PT  BNA.  Putusan  tersebut  memuat  tentang  kasus  pencemaran  nama  baik terhadap Partai Aceh (sebuah partai politik lokal di Aceh) dan dilakukan melalui media sosial facebook milik terdakwa. Akibat dari perbuatan terdakwa, nama Partai Aceh tersebut menjadi tercemar dan terhina mengingat penghinaan tersebut dilakukan dalam suasana Pilkada. Kasus ini pun menjadi menarik untuk dikaji karena melihat putusan banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, majelis hakim justru memutuskan untuk terdakwa tidak perlu menjalani pidana penjara  yang  telah  diputuskan  dalam  putusan  tingkat  pertama  Pengadilan  Negeri Lhoseumawe. Melihat  adanya perbedaan dalam pejatuhan putusan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis secara mandalam terkait perbedaan pertimbangan hukum di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara pencemaran nama baik partai politik yang dilakukan melalui media sosial.
2 Fajlurrahman Jurdi, Penghantar Hukum Partai Politik , ed. by Lintang & Ashfiri Novita, ketiga (Jakarta: Kencana, 2020) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=niHyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=partai+politik&ots =-slbWs9UT8&sig=FUdvg1H9gLudVH4pLOXYxLXp9B8&redir_esc=y#v=onepage&q=partai politik&f=false>.
3 I Komang Giri Maharta, I Gusti Bagu Suryawan, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Partai Politik’, Jurnal Preferensi Hukum , 2.2 (2021), 228–32 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3313>.

## Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PNLsm dan Putusan Nomor: 184/PID/2017/PT BNA) Sherlyana Carmelita Tey Bhera

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka.  Pertama,  bahan  hukum  primer  dalam  hal  ini  adalah  KUHP  dan  UU  ITE.  Kedua, bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terkait  bahan hukum  primer,  seperti  rancangan  undang-undang,  hasil  penelitian,  dan  lainnya.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  untuk  mendapatkan konsepsi  teori/doktrin,  pendapat/pemikiran  konseptual  dan  penelitian  terdahulu  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  ini,  yang  juga  dapat  berupa  literatur,  hasil  penelitian, media  digital,  jurnal  ilmiah,  karya  ilmiah  lainnya.  Data  yang  diperoleh  akan  diolah  dan dianalisa secara kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, artinya analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat  memudahkan  interpretasi  dan  pemahaman  hasil  analisis. 4 Metode  analisis  tersebut dilakukan secara deskriptif, logis, dan sistematis.

## 3. PEMBAHASAN
Pencemaran  nama  baik  pada  dasarnya  menyerang  nama  baik  serta  kehormatan seseorang yang bukan tergolong dalam seksualitas, sehingga salah satu pihak menjadi merasa dirugikan.  Pencemaran  nama  baik  dibagi  dalam  2  bentuk,  yakni  dilakukan  secara  lisan  dan secara  tertulis.  Objek  dalam  pencemaran  nama  baik  tergolong  menjadi  beberapa  macam, yakni  terhadap  pribadi  perorangan,  kelompok  atau  golongan,  agama,  orang  yang  sudah meninggal,  para  pejabat  yang  meliputi  pegawai  negeri,  kepada  negara  atau  wakilnya  dan pejabat perwakilan asing.
Pencemaran  nama  baik  tergolong  dalam  delik  aduan  yang  berarti  pihak  mana  yang merasa  dirugikan  akibat  pencemaran  nama  baik  tersebut  dapat  melakukan  pengaduan. Berdasarkan  pada  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor  SE/06/X/2015  tentang  Ujaran  Kebencian (Hate Speech), yang disebutkan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dna ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang diatur di luar KUHP, bentuknya antara lain: 5
a. Penghinaan;
b. Pencemaran nama baik;
4 Ishaq, ‘Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi’, ALFABETA, Cv , 2017.
5 Miptahul, ‘Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang …’, SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi , 1.2 (2020), 76–87 <http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/58>.
Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
c. Penistaan;
d. Perbuatan tidak menyenangkan;
e. Memprovokasi;
f. Menyebarkan berita bohong.
Bahwa  bentuk  kejahatan  yang  dikualifikasikan  sebagai  pencemaran/penistaan ( smaad )  dirumuskan  ke  dalam  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP  yang  menyatakan “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana  penjara  paling  lama  semiblan  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah .”
Dapat  dipahami  dari  pasal  tersebut  bahwa  penghinaan  yang  bisa  dipidana  dilakukan dengan  cara  menuduh  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan,  dengan  maksud  tuduhan tersebut  akan  tersiarkan  (diketahui  orang  banyak),  perbuatan  yang  dituduhkan  tidak  perlu suatu perbuatan yang oleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lainnya. 6
Berdasarkan  pada  Putusan  No.  127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm,  bahwa  terdakwa  SABRI ISMAIL  Bin  ISMAIL  melakukan  Tindak  Pidana  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE) terhadap  Partai  Aceh  (PA)  dengan  telah  mengirimkan  tulisan  ke  akun facebook milik terdakwa  dengan  kalimat  “Spanduk  Irwandi-nova  yg  di  bongkar  le  PA  PKI  ka  ta  pasang keuali”  artinya  “Spanduk  Irwandi-nova  yang  dibongkar  oleh  PA  PKI  sudah  kita  pasang Kembali.” Bahwa melalui putusan tingkat pertama, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah secara tegas menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  dan  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  4  bulan.  Merujuk  pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  mendistrbusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ,”
Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  ini  telah  menegaskan  bila  pasal  tersebut  merupakan  delik aduan  yang  juga  telah  di  dukung  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU-
6 Nur Soleh, ‘Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Presiden Melalui Media Sosial’, Repository Universitas Pancasakti Tegal (Pancasakti Tegal, 2019) <https://core.ac.uk/download/pdf/322773878.pdf>.

## Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PNLsm dan Putusan Nomor: 184/PID/2017/PT BNA) Sherlyana Carmelita Tey Bhera
VI/2008. 7 Berdasarkan rumusan tersebut, seseorang dapat dikatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE bila telah memenuhi 4 (empat) unsur yakni sebagai berikut: 8
1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
4. Mendistribusikan  dan/atau  menstransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya.
Unsur  “setiap  orang”  dalam  Pasal  1  angka  21  UU  ITE  menyatakan  bahwa  unsur setiap  orang  adalah  setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  yang  dapat  diminta pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Fakta  dalam  persidangan juga  telah  menunjukkan  bahwa  terdakwa  SABRI  ISMAIL  Bin  ISMAIL  telah  diperiksa melalui identitasnya  dan  terdakwa sudah membenarkannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.
Unsur  “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak”  pada  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  merupakan suatu  kesatuan  kumulatif  yang  dalam  tata  penerapan  hukum  wajib  untuk  dibuktikan  oleh penegak  hukum  dalam  memberlakukan  pasal  yang  terkait.  Berdasarkan  pada  kasus  yang dianalisa  penulis,  terdakwa  SABRI  ISMAIL  Bin  ISMAIL  melalui  akun facebook miliknya mengirimkan tulisan dengan kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang  keuali”  artinya  “Spanduk  Irwandi-nova  yang  dibongkar  oleh  PA  PKI  sudah  kita pasang  kembali”  dan  mengakui  bahwa  tulisan  tersebut  dituliskan  oleh  terdakwa  sendiri. Bahwa  terdakwa  secara  sadar  telah  menghendaki  dan  mengetahui  perbuatannya  dengan “mendistribusikan”  dan/atau  “mentransmisikan”  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bukan haknya untuk menyebarkan informasi tersebut. Sehingga, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi.
Unsur  “memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik”  dimuat  pada ketentuan  Bab  16  Buku  II  KUHP  tentang  penghinaan,  utamanya  berkaitan  pada  Pasal  310 dan 311 KUHP. Kedua pasal tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa penghinaan atau pencemaran  nama  baik  merupakan  suatu  tindakan  yang  menyerang  kehormatan  atau  nama
7 Orin Gusta Andini, ‘Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM’, Jurnal Wacana Hukum , 25.2 (2019), 44 <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3002>.
8 Ridwan, Hambali Thal;ib, and Hamza Baharuddin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap PelakuPencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks’, Journal of Lex Generalis (JLS) , 2.2 (2021), 116–28 <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/617/680>.
baik orang lain yang dimaksudkan untuk diketahui oleh umum. Sehingga dengan menyerang kehormatan  dan  nama  baik  seseorang  maka  sudah  cukup  untuk  dijadikan  alasan  untuk menuding seseorang melakukan penghinaan. Bahwa terdakwa yang telah menuliskan kalimat “Spanduk  Irwandi-nova  yg  di  bongkar  le  PA  PKI  ka  ta  pasang  keulai”  artinya  “Spanduk Irwandi-nova  yang  dibongkar  oleh  PA  PKI  sudah  kita  pasang  kembali”  ke  akun facebook miliknya. Dengan demikian unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi terhadap terdakwa.
Unsur  “Mendistribusikan  dan/atau  menstransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya”  pun  tidak  dimuat  secara  rinci  dalam  UU  ITE,  namun  pada  dasarnya, mendistribusikan dan menstransmisikan sama halnya dengan kegiatan yang menyebarluaskan, meneruskan, membagikan informasi atau pesan ke orang lain supaya dapat diketahui/dilihat  oleh  orang  lain.  Terdakwa  SABRI  ISMAIL  Bin  ISMAIL  mengaku  telah sengaja menuliskan kalimat “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka ta pasang keulai”  artinya  “Spanduk  Irwandi-nova  yang  dibongkar  oleh  PA  PKI  sudah  kita  pasang kembali”  ke  akun facebook miliknya  pada  hari  Minggu  tanggal  18  Desember  2016  sekitar pukul  11.34  WIB.  Tulisan  tersebut  disiarkan  oleh  terdakwa  dengan  sengaja  melalui  media elektronik  dan  dikirimkannya  menggunakan  media  sosial facebook yang  dapat  diakses dengan mudah  serta diketahui oleh masyarakat  umum. Oleh karena itu,  karena tulisan yang disiarkan  oleh  terdakwa  mengandung  suatu  pencemaran  dan  penghinaan  sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ditambah  unsur  “Mendistribusikan  dan/atau menstransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya”  juga  telah  terpenuhi  secara  sah terhadap terdakwa.
Dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa mengatakan bahwa perbuatan terdakwa lepas  dari  segala  dakwaan/tuntutan  hukum.  Namun,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa tulisan yang dikirimkan oleh terdakwa telah mencemarkan nama baik PA “Partai Aceh” yang secara terang dituliskan dalam tulisannya “Spanduk Irwandi-nova yg di bongkar le PA PKI ka  ta  pasang  keulai  (Spanduk  Irwandi-Nova  yg  dibongkar  oleh  PA  PKI  sudah  kita  pasang Kembali).”  Dengan  demikian,  penulis  menilai  secara  keseluruhan  putusan  tersebut  bahwa pendapat hakim terhadap kasus pencemaran nama baik oleh terdakwa sudah cukup beralasan untuk  menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  telah  melakukan  perbuatan  pencemaran  nama baik dan telah memenuhi seluruh unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

## Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PNLsm dan Putusan Nomor: 184/PID/2017/PT BNA)

## Sherlyana Carmelita Tey Bhera
Melanjutkan pada perkara pencemaran nama baik oleh terdakwa SABRI ISMAIL Bin ISMAIL,  setelah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  yang  memiliki  muatan  pencemaran  nama  baik,  namun  terdakwa  justru menuntut  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh.  Pada  Putusan  No.  184/PID/2017/PT BNA,  Majelis  Hakim  berpendapat  sama  dengan  putusan  Majelis  Hakim  tingkat  pertama, bahwa  dengan  melihat  fakta-fakta  hukum  dalam  persidangan,  terdakwa  telah  memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Elektronik” seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum.
Namun,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat  Banding  juga  memiliki  pendapat  yang berbeda, ia berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara 4 bulan adalah terlalu  lama untuk terdakwa.  Terdakwa  mencabut/menghapus  tulisan  yang  dikirimkannya  itu  pada  hari  Selasa, 20  Desember  2016.  Sehingga  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat  Banding  menilai  bahwa terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya, ditambah situasi masyarakat  yang  sudah  damai  dan  kondusif.  Maka  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat Banding  dalam  putusannya  pada  poin  yang  berbeda  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri Lhoseumawe  Nomor  127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm,  telah  meyatakan  bahwa  terdakwa  tidak perlu  menjalani  hukuman  pidana  seperti  yang  tertuang  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Lhoseumawe  Nomor  127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm,  kecuali  dikemudian  hari  berdasarkan putusan  Hakim  yang  berkekuatan  tetap,  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  dalam  masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
Melihat  uraian  tersebut,  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lhoseumawe  Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm  hingga  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  No. 184/PID/2017/PT  BNA,  penulis  memandang  mengenai  pertimbangan  hakim  terhadap Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm telah menunjukkan bahwa seluruh aspek maupun unsur-unsur  sebagaimana  tertulis  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE,  keterangan  saksi  dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim sudah cukup cermat dalam menilai apakah terdakwa sudah memenuhi keseluruh unsur dalam Pasal  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  terhadap  terdakwa  dan  langsung memutuskan  bahwa  terdakwa  terbukti  sah  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  nama  baik terhadap Partai Aceh melalui Media Sosial.
Namun, mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 184/PID/2017/PT BNA, menunjukkan adanya disparitas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena hakim di tingkat Pengadilan Tinggi Menjatuhkan masa percobaan terhadap  terdakwa  sehingga  tidak  perlu  dipenjara.  Perbedaan  ini  memunculkan  disparitas yang  dapat  berpengaruh  pada  kepercayaan  masyarakat.  Perlu  memperhatikan  dampak disparitas putusan terhadap kepercayaan masyarakat tersebut mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo tentang efektivitas pengadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, pengadilan dapat efektif jika  memiliki  4  (empat)  syarat.  Pertama,  masyarakat  percaya  bahwa  mereka  dapat memperoleh atau melihat keadilan di pengadilan. Syarat pertama ini tidak lepas dari persepsi masyarakat  terhadap  putusan  yang  dijatuhkan.  Kedua,  masyarakat  percaya  bahwa  institusi pengadilan  merepresentasikan  nilai-nilai  keutamaan.  Ketiga,  masyarakat  melihat  waktu  dan biaya  yang  dikeluarkan  di  pengadilan  tidak  sia-sia.  Keempat,  pada  akhirnya  masyarakat melihat bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan. 9
Sementara  itu,  disparitas  putusan  pengadilan  dalam  kasus  ini  justru  dapat  membuat masyarakat  memandang  bahwa  tindak  pencemaran  nama  baik  bukanlah  hal  yang  cukup serius  untuk  dipermasalahkan.  Persepsi  masyarakat  yang  terbentuk  selama  ini  adalah ketidakpercayaan  terhadap  pengadilan  bila  putusan  pengadilan  dalam  proses  upaya  hukum justru menjadi lebih ringan. Apalagi jika pertimbangannya adalah rasa penyesalan yang tidak terkait  dengan  terpenuhi  tidaknya  unsur-unsur  tindak  pidana.  Bila  pencemaran  terhadap seseorang sudah berakibat hal yang merugikan bagi korban, tentu pencemaran terhadap calon Partai Politik akan memiliki dampak yang lebih dari hal tersebut.
Masyarakat  akan  dilema  terhadap  calon  Partai  Politik  tersebut  dan  akan  muncul penilaian kurang memuaskan oleh masyarakat terhadap calon Partai Politik yang bersengketa tersebut.  Terdakwa  melakukan  penghinaan  tersebut  ditengah  masa  kampanye  sedang berlangsung,  sehingga  permasalahan  tersebut  menyita  perhatian  masyarakat  Aceh.  Bahwa tindak  pencemaran  tersebut  adalah  suatu  penghinaan  terhadap  martabat/harga  diri  calon Partai Politik yang kemudian membuat pandangan berbeda terhadap masyarakat umum akibat perkara  yang  timbul,  sehingga  terdakwa  patut  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas tindak  pidana  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  yang  dilakukan  melalui  akun  media sosial facebook miliknya.  Maka  seharusnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat  Banding mempertimbangkan  terkait  hal  tersebut  dan  memberikan  pidana  penjara  terhadap  terdakwa setidaknya  adalah  3  bulan  yang  cukup  meringankan  terdakwa  dibandingkan  dengan
9 Satjipto  Rahardjo. Hukum  dan  Perubahan  Sosial:  suatu  tinjauan  teoretis  serta  pengalaman-pengalaman  di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

## Pencemaran Nama Baik Partai Politik Melalui Media Sosial
(Studi Putusan Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PNLsm dan Putusan Nomor: 184/PID/2017/PT BNA) Sherlyana Carmelita Tey Bhera
penjatuhan hukuman pada Putusan Pengadilan Negeri Lhoseumawe Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN Lsm.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dilihat  bahwa  terdakwa  telah  memenuhi unsur-unsur pidana yang dituang pada Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, maka terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana  penjara  selama  4  bulan.  Sedangkan  pada Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  No.  184/PID/2017/PT  BNA  terdakwa  dinilai menunjukkan  rasa  penyesalan  atas  perbuatannya,  sehingga  terdakwa  tidak  perlu  menjalani pidana  yang  dijatuhkannya  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Lhoseumawe  Nomor 127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm,  kecuali  dikemudian  hari  terdakwa  berbuat  hal  serupa.  Perkara pencemaran nama baik  tersebut  telah  menyita perhatian masyarakat,  sehingga pada Putusan Hakim  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  dikhawatirkan  akan  memunculkan  presepsi  terhadap masyarakat  bahwa tindak pencemaran nama baik  bukanlah suatu  hal  yang cukup serius dan hal  yang  tidak  perlu  dimintakan  suatu  pertanggungjawaban.  Mengingat  perkara  tersebut dialami  oleh  calon  partai  politik,  maka  sebaiknya  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh dapat  memberikan  hukuman  pidana  seperti  yang  diputuskan  dalam  Putusan  Pengadilan Negeri  Lhoseumawe  Nomor  127/Pid.Sus/2017/PN  Lsm,  bahwa  sudah  sepatutnya  Hakim Pengadilan  Tinggi  Banda  Aceh  memberikan  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  tindak pidana  pencemaran  nama  baik  supaya  dapat  menjadi  pedoman  terhadap  masyarakat  sekitar untuk tidak melakukan hal yang serupa.

## 5. REFERENSI
Jurdi, Fajlurrahman. Penghantar Hukum Partai Politik , Edited by Lintang & Ashfiri Novita. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2020.
Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial: suatu tinjauan teoretis serta pengalaman- pengalaman di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
Andini,  Orin  Gusta,  ‘Tinjauan  Hukum  Pencemaran  Nama  Baik  Terhadap  Pejabat  Negara: Kajian Atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM’, Jurnal Wacana Hukum , 25.2 (2019), 44 <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2019.25.2.3002>
Anggraini,  Crisdinata  Refta  &  Rusdiana,  Emmilia,  ‘Kajian  Yuridis  Pada  Putusan  No. 275/PID.SUS/2019/PN.SBY Tentan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial’, Jurnal Novum , 7.2 (2014), 3
Ishaq, ‘Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi’, ALFABETA, Cv , 2017
Jurdi,  Fajlurrahman, No  Title ,  ed.  by  Lintang  &  Ashfiri  Novita,  ketiga  (Jakarta:  Kencana, 2020)
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=niHyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq= partai+politik&ots=-
slbWs9UT8&sig=FUdvg1H9gLudVH4pLOXYxLXp9B8&redir_esc=y#v=onepage&q=parta i politik&f=false>
Maharta,  I  Komang  Giri,  I  Gusti  Bagu  Suryawan,  and  Ni  Made  Sukaryati  Karma, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Partai Politik’, Jurnal Preferensi Hukum , 2.2 (2021), 228–32
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3313>
Miptahul,  ‘Analisis  Yuridis  Hak  Kebebasan  Berpendapat  Bagi  Pengguna  Media  Sosial Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  …’, SOSEK:
Jurnal Sosial Dan Ekonomi , 1.2 (2020), 76–87
<http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/view/58>
Ridwan,  Hambali  Thal;ib,  and  Hamza  Baharuddin,  ‘Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap PelakuPencemaran  Nama  Baik Melalui Media  Sosial: Studi  Putusan  Nomor 1481/Pid.Sus/2020/PN-Mks’, Journal  of  Lex  Generalis  (JLS) ,  2.2  (2021),  116–28 <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/617/680>
Soleh,  Nur,  ‘Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Terhadap  Presiden Melalui  Media  Sosial’, Repository  Universitas  Pancasakti  Tegal (Pancasakti  Tegal,  2019) <https://core.ac.uk/download/pdf/322773878.pdf>
Ishaq.  “Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi.” ALFABETA, Cv , 2017.
Soleh,  Nur.  “Analisis  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Terhadap  Presiden Melalui  Media  Sosial.” Repository  Universitas  Pancasakti  Tegal .  Pancasakti  Tegal,  2019. https://core.ac.uk/download/pdf/322773878.pdf.