INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7377-7388 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelaksanaan Litigasi Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Maretha Indri S 1 ✉ , Witri Epilia 2 , Heldi Feprizon 3 , M. Rival Putra Mustafa 4 , Zainudin Hasan 5
Universitas Bandar Lampung
Email: indrisaputri99@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam bidang litigasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengkoordinasikan perumusan kebijakan  daerah,  pelaksanaan  di  tingkat  satuan  kerja  perangkat  daerah,  monitoring  dan  evaluasi. Pertanyaannya adalah bagaimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menangani litigasi? Mengapa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tidak dapat melaksanakan litigasi? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum sepenuhnya melaksanakan litigasi karena seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah, seperti penyiapan dan penyampaian surat kuasa, replik, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan, dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melatih para Pejabat Bagian Bantuan Hukum tentang kuasa beracara di pengadilan.
Kata Kunci: Pelaksanaan; Litigasi, Biro Hukum Provinsi Lampung.
Abstract
In litigation, the Legal Bureau of the Regional Secretariat of the Province of Lampung coordinates regional policy formulation, local unit implementation, monitoring, and evaluation. The question is how the Legal Bureau of the Lampung District Secretariat handles litigation? Why can't the Legal Bureau of Lampung's District Secretariat implement litigation? The research method is normative jurisprudential and empirical, using secondary and primary data and qualitative data analysis. The research found that the Legal Bureau of  the  Regional  Secretariat  of  the  Province  of  Lampung  has  not  fully  implemented  litigation  due  to frequent delays in performing local government duties, such as preparing and delivering powers, replies, duplicates, means of proof, witnesses, conclusions, and obstacles in the execution of the li The Lampung Province Government should work with the Lampung High Prosecutor's Office to train Legal Assistance Division Officers on court power of law.
Keywords: Implementation; Litigation, Legal Bureau of Lampung Province.

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang disingkat menjadi UUD 1945), Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1). Setiap orang wajib menjunjung tinggi kewibawaan negara dan wajib menjunjung hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya, tanpa terkecuali, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) (Universita Galuh, 2022)
Lembaga  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  salah  satu  dari  beberapa perkembangan yang sedang berlangsung di Indonesia, sebuah negara yang berdasarkan atas  hukum  seperti  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan komponen penting dalam sebuah negara hukum,  menandai  momen  penting  bagi  Republik  Indonesia  ketika  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN disahkan oleh pemerintah Indonesia pada  tanggal  29  Desember  1986.  Pada  tahun-tahun  berikutnya,  dua  kali  perubahan dilakukan  terhadap  undang-undang  Republik  Indonesia:  pertama,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang kedua,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986.
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  meliputi  sengketa  ketenagakerjaan  yang  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  sengketa  yang  timbul  antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di tingkat
pusat atau daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan pokok sengketa Tata Usaha Negara. Setiap pihak atau para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara dapat membawa kuasa hukum atau kuasa hukumnya ke persidangan.
Prosedur  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  saat  ini  biasanya  melibatkan  penggunaan perwakilan  pihak  dalam  kasus-kasus  di  mana  penggugat  dan  tergugat  menunjuk  pihak ketiga  untuk  bertindak  atas  nama  mereka.  Peran  "Kuasa  Hukum"  biasanya  diasosiasikan dengan  advokat  dan  pengacara,  namun  dalam  kasus-kasus  tertentu,  bahkan  jaksa  pun dapat bertindak sebagai perwakilan tergugat. Dalam kesempatan ini, fungsi Departemen Hukum dalam menangani perkara di PTUN sebagai Penasihat Hukum Khusus pemerintah juga disoroti. Semua hal di atas membuktikan bahwa advokat dan pengacara bukanlah satu- satunya pihak yang dapat menjadi kuasa dalam pemeriksaan perkara TUN. UU PTUN sangat jelas tidak mendefinisikan atau menentukan siapa saja yang dapat menjadi penerima kuasa. Satu-satunya  hal  yang  dikatakan  oleh  hukum  adalah  bahwa  kedua  belah  pihak  yang berselisih  dapat  menghadirkan  pengacara  (Pasal  56  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  51 Tahun 2009).
Oleh  karena  itu,  Anda  tidak  perlu  menjadi  advokat  atau  pengacara  untuk  menjadi penasihat  hukum.  Pasal  30  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat mewakili Negara dan Pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara.  Dari  penjelasan  sebelumnya,  jelas  bahwa  jaksa  dalam proses  TUN  juga  dapat  bertindak  sebagai  kuasa  hukum  bagi  pejabat  atau  badan  TUN. Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang- undang ini. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jasa advokasi mencakup kegiatan yang luas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: memberikan nasihat dan perwakilan kepada klien dalam  masalah  hukum;  memberikan  kuasa;  mewakili,  mendampingi,  membela,  dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien..
Ketentuan  di  atas  tidak  membatasi  pemberian  kuasa  kepada  advokat,  melainkan menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah  satu jasa hukum yang dapat mereka berikan. Yang menarik adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah dapat menjadi kuasa hukum Penyelenggara Negara.
Dalam  bidang  litigasi,  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Lampung mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah.
Oleh  karena  itu,  Biro  Hukum  menangani  semua  bentuk  litigasi  di  Provinsi  Lampung, termasuk  sengketa  pemerintah  provinsi  di  bidang  perdata,  Tata  Usaha  Negara,  dan  uji materiil peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta  Tata  Kerja  Perangkat  Daerah:  (1)  Subbagian  Litigasi  bertanggung  jawab  untuk mengkoordinasikan  pengembangan  kebijakan  daerah,  mengawasi  pelaksanaan  tugas perangkat  daerah,  dan  menilai  keefektifan  kebijakan-kebijakan  tersebut  yang  berkaitan dengan  litigasi.  (2)  Berikut  ini  adalah  tanggung  jawab  khusus  dari  Subbagian  Litigasi:  a. Bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk menyiapkan bahan konsultasi dan  koordinasi  dalam  rangka  penelaahan  sengketa  hukum;  b.  Menyusun  strategi penyelesaian konflik di lingkungan pemerintah provinsi di bidang hukum perdata, tata usaha negara,  dan  pengujian  peraturan  perundang-undangan;  c.  Bekerjasama  dengan  instansi pemerintah  dan  pihak  lain  untuk  menyiapkan  bahan  persidangan;  d.  Menyusun  strategi penyelesaian  konflik  di  lingkungan  pemerintah  provinsi  yang  berkaitan  dengan  bahan persidangan; dan e. Menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Staf yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum acara sangat dibutuhkan karena tren saat ini dimana banyak gugatan yang diajukan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung. Karena kurangnya persiapan dari Pemerintah Provinsi Lampung, persiapan bukti- bukti  otentik  terkait  kasus  yang  disengketakan  membutuhkan  waktu  yang  tidak  sedikit. Ditambah lagi, jadwal persidangan yang mendesak, maka seluruh elemen pendukung Biro Hukum Setda Provinsi Lampung harus bekerja ekstra. Tidak menutup kemungkinan jadwal persidangan di PTUN Bandar Lampung akan diundur.
Selain  itu,  Biro  Hukum  Setda  Provinsi  Lampung  menghadapi  tantangan  dalam penyelesaian  gugatan  yang  ditujukan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Lampung,  terutama karena kurangnya sumber daya profesional yang memiliki keahlian di bidang hukum acara perdata. Khususnya di bidang litigasi, kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melaksanakan tugas-tugas litigasi dan faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  strategi  metode  campuran  berdasarkan  teori  yuridis normatif  dan  penelitian  empiris  dengan  sumber  informasi  primer  dan  sekunder,  diikuti dengan analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah untuk mengevaluasi peraturan  perundang-undangan  untuk  menarik  kesimpulan  tentang  prinsip-prinsip  dan standar hukum positif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan litigasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Menurut  Biro  Hukum  Setda  Provinsi  Lampung,  posisi  ini  diartikan  sebagai  kuasa hukum pemerintah daerah dalam hal-hal yang menyangkut litigasi, sebagaimana tercantum dalam  Pasal  44  Peraturan  Gubernur  Lampung  Nomor  56  Tahun  2019.  Terkait  dengan penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Lampung memiliki kewenangan, yaitu:
Dalam mengelola gugatan tata usaha negara, antara lain:
a. Melakukan kajian/penelaahan terhadap objek gugatan.
b. Datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyidangkan perkara.
c. Menyiapkan  jawaban,  duplik,  bukti-bukti,  saksi-saksi,  dan  kesimpulan  dan menyerahkannya.
d. Mengajukan  Memori  Banding  atau  Kontra  Memori  Banding,  serta  menyatakan  dan mengajukan banding.
e. Menggunakan pengadilan tingkat pertama untuk menyatakan dan mengajukan kasasi, menyerahkan memori kasasi atau kontra memori kasasi, mengevaluasi memori kasasi atau kontra memori kasasi, dan kemudian mengirimkannya ke Mahkamah Agung.
Ketika merujuk kasus ke pengadilan lain, lanjutkan dengan:
a. Meninjau tujuan gugatan.
b. Mengumpulkan informasi dan dokumen.
c. Persiapan dokumen hukum (surat kuasa).
d. Proses persidangan, yang meliputi tahap jawaban dan pembuktian
Dalam hal penyelesaian masalah yudisial dan non-yudisial, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat turun tangan dan mewakili pemerintah daerah. Surat kuasa khusus harus dibuat oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung agar perkara dapat diselesaikan di pengadilan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menangani perkara Tata Usaha Negara juga dituangkan dalam surat kuasa khusus tersebut. Ketentuan dalam surat kuasa khusus tersebut antara lain: "Untuk kepentingan pelaksanaan surat kuasa
ini, penerima kuasa berhak membuat dan menandatangani eksepsi/jawaban dan surat-surat lain yang berkaitan; memberikan atau menyanggah kesaksian atau alat bukti; menghadirkan atau  menolak  kehadiran  saksi,  menyanggah  keterangan  saksi  melakukan  atau  melayani upaya hukum, termasuk banding dan kasasi, serta membuat dan menandatangani memori atau kontra memori; menghubungi instansi pengadilan tingkat pertama; tingkat banding dan tingkat kasasi; serta instansi lain yang terkait; melakukan tindakan hukum lainnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini."
Sangat  penting  untuk  memasukkan  bahasa  dalam  surat  kuasa  khusus  yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Alasan di balik ketentuan ini adalah untuk  memastikan  bahwa  tindakan  yang  dikuasakan  terbatas  dan  tidak  melebihi  ruang lingkupnya. Dengan demikian, jika orang yang menerima kuasa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, penerima kuasa dapat menuntut mereka dan mereka tidak  akan  bertanggung  jawab,  karena  tindakan  mereka  tidak  sesuai  dengan kewenangannya.
Ketika  Pemerintah  Provinsi  Lampung  menunjuk  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah Provinsi untuk menyelesaikan sengketa atau proses TUN, Surat Kuasa Khusus juga harus ditunjukkan  kepada  Biro  Hukum.  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut  pada  dasarnya  berfungsi sebagai batasan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh Biro Hukum dan sebagai landasan hukum bagi setiap tindakan  yang dilakukan oleh  Biro Hukum untuk mengatasi situasi yang diwakilinya.
Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kuasa hukum, Biro Hukum dapat: melakukan komunikasi dengan instansi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan instansi terkait lainnya; menghadirkan atau menolak kehadiran saksi; membuat dan menandatangani memorandum atau kontra memori; melakukan atau melayani upaya hukum, baik banding maupun kasasi; membuat dan menandatangani eksepsi/jawaban dan surat-surat terkait; melakukan tindakan hukum lain di luar dan di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara yang dihadapinya; dan lain sebagainya.
Setelah mengumpulkan informasi dan mengkaji permasalahan yang ditugaskan, Biro Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Lampung  yang  ditunjuk  menggunakan  surat  kuasa khusus  tersebut  untuk  menyampaikan  fakta-fakta  kasus  secara  resmi  kepada  Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang telah memberikan tugas kepada biro tersebut.
Sengketa atau perkara TUN yang ditangani oleh Biro Hukum berdasarkan surat kuasa khusus, jika memungkinkan, akan diselesaikan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian di
luar  pengadilan  sebelum  Pemerintah  Provinsi  Lampung  menggunakan  kewenangannya untuk melaksanakan proses litigasi. Sengketa akan diselesaikan melalui jalur litigasi jika opsi non-litigasi tidak dapat ditempuh atau jika penyelesaian yang dicapai melalui pendekatan non-litigasi gagal untuk menyelesaikan masalah.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandar  Lampung  No. 22/G/2018/PTUN-BL, Wayan Aryawati menggugat Surat Keputusan Gubernur Lampung No. 888/356/VI.04/2018,  tanggal  7  Juni  2018,  tentang  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai bagian dari tanggung jawab Biro Hukum di bidang litigasi. Yang mendampingi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Kepala Biro Hukum lainnya, Subbagian Litigasi, dan seluruh pegawai dalam mewakili Gubernur Lampung dalam perkara gugatan ini adalah rekan-rekan sesama anggota Biro Hukum.
Dalam  rangka  menjalankan  perannya  sebagai  penengah  dalam  penyelesaian sengketa tata usaha negara di luar sistem pengadilan, Biro Hukum melakukan beberapa langkah berikut (Korita, 2016):

## a. Tahap Negosiasi
Pada tahap ini dalam proses negosiasi, Biro Hukum akan mengundang pihak lain untuk berpartisipasi. Jika beruntung, pengacara negara dan pihak lain dalam kasus ini akan dapat  menegosiasikan  penyelesaian  pada  pertemuan  ini.  Karena  peran  Biro  Hukum dalam memediasi perselisihan adalah bertindak sebagai advokat untuk pemberi kuasa, keinginan  pemberi  kuasa  pada  akhirnya  akan  menentukan  persyaratan  dari  setiap kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi ini. Akibatnya, pemberi kuasa terlibat dalam proses  pelaksanaan  perjanjian-perjanjian  ini.  Terdapat  hubungan  yang  erat  antara kedua  proses  negosiasi  dan  penetapan  batas  toleransi,  tetapi  pemberi  kuasa  pada akhirnya membuat keputusan tersebut.
Hal ini berada di luar lingkup Biro Hukum untuk memastikannya. Ini berarti bahwa kuasa hukum harus ikut serta dalam perundingan. Meskipun pemberi kuasa harus dilibatkan dalam  negosiasi,  Biro  Hukum  yang  menanganinya  harus  tetap  realistis  dan  obyektif mengenai pokok permasalahan. Namun demikian, kepentingan pemberi kuasa harus tetap diutamakan dalam kasus ini.
Jika pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, yang diwakili oleh Biro Hukum, dapat  mencapai  kesepakatan  selama  negosiasi,  langkah  selanjutnya  adalah memformalkan kesepakatan tersebut ke dalam MoU, atau nota kesepakatan. Namun demikian, Biro Hukum akan melanjutkan untuk mengajukan kasus ke pengadilan jika kesepakatan  untuk  penyelesaian  perselisihan  ini  tidak  dapat  dicapai  selama  tahap negosiasi ini

## b. Tahap Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
Jika Biro Hukum - di sini mewakili pemberi kuasa - dan pihak yang bersengketa telah mencapai  kesepakatan,  langkah  selanjutnya  adalah  menandatangani  Nota Kesepahaman (MoU). Dengan membubuhkan nama mereka pada MoU ini, para pihak secara  resmi  berkomitmen  untuk  bekerja  sama  mencari  penyelesaian  damai  atas sengketa di luar pengadilan.
c. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian Setelah kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepahaman, langkah selanjutnya adalah Biro Hukum dan pihak lain merumuskan perjanjian atau akta perdamaian yang menguraikan isi Nota Kesepahaman dan semua hal yang telah disepakati pada tahap negosiasi sebelumnya. Biro Hukum yang mewakili pihak yang berselisih dengan pihak lain  dalam  kasus  tersebut  setuju  untuk  mengakhiri  kasus  dengan  menetapkan parameter baru berdasarkan kesepakatan sebelumnya sebagai bagian dari perumusan perjanjian penyelesaian (atau akta perdamaian). Para pihak yang bersengketa biasanya mencapai penyelesaian ketika mereka setuju untuk membatalkan semua klaim terhadap satu sama lain dan mengakhiri proses pengadilan.
Langkah selanjutnya, setelah kesepakatan atas materi atau kondisi baru yang tercantum dalam perjanjian atau akta perdamaian, adalah penandatanganan dokumen tersebut.
d. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian Akta notaris atau perjanjian informal dapat digunakan untuk memformalkan perjanjian perdamaian. Jika perjanjian dibuat dengan akta notaris, maka perjanjian tersebut harus didaftarkan  ke  Panitera  Pengadilan  segera  setelah  dibuat.  Hanya  dengan  demikian, perjanjian  tersebut  akan  memiliki  kewenangan  untuk  dieksekusi,  atau  diberlakukan, sesuai dengan yang telah disepakati.
Namun demikian, dalam hal akta perdamaian ditandatangani di bawah tangan, hal ini menandakan  bahwa hanya ada  dua pihak yang menandatangani  -  Biro Hukum dan pihak yang bersengketa - serta minimal dua orang saksi. Oleh karena itu, perjanjian atau akta perdamaian tidak dapat  dianggap sebagai eksekutorial  sampai  diputuskan oleh pengadilan.  Hakim  akan  mendengarkan  kesaksian  dari  masing-masing  pihak  untuk mengambil keputusan. Jika kesaksian menunjukkan bahwa Biro Hukum dan pihak lain telah mencapai kesepakatan, hakim akan mengeluarkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam  kasus  Wayan  Aryawati,  S.Km,  M.Kes.  melawan  Keputusan  Gubernur Lampung  (No.  888/356/VI.04/2018),  tertanggal  7  Juni  2018,  tentang  Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandar Lampung (No. 22/G/2018/PTUN-BL), Biro Hukum Setda Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk menangani masalah litigasi. Sebagai kuasa hukum Pemerintah  Provinsi  Lampung,  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Lampung menangani masalah tersebut.
B. Faktor  Penghambat  dalam  Pelaksanaan  litigasi  oleh  Biro  Hukum  Sekretariat  Daerah Provinsi Lampung
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menghadapi beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan litigasi, antara lain:
1. Disiplin Pegawai
Diharapkan pegawai sebagai bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai abdi  negara  dan  abdi  masyarakat.  Diharapkan  para  pegawai  dapat  menjaga  sikap profesional dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat dan negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pegawai yang tidak menyadari tanggung jawab mereka, yang menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  pekerjaan  mereka  dan,  kadang-kadang, menyebabkan anggota masyarakat sangat kecewa.
2. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai
Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik,  terutama  dalam  hal  mewakili  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Lampung  dalam proses berperkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peralatan dan fasilitas yang dimaksud di sini mencakup hal-hal seperti jaringan internet dan perlengkapan kantor yang dapat digunakan oleh para pegawai untuk mencatat pengaduan masyarakat dan membantu  menyelesaikannya.  Namun,  mobil  pribadi  sering  digunakan  karena  Biro Hukum tidak memiliki sistem transportasi sendiri.
3. Kuantitas pegawai
Sudah menjadi  pengetahuan umum bahwa jumlah pegawai yang cukup  banyak diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, termasuk jawaban, duplik, bukti, saksi, dan penyerahan surat kuasa. Hal ini terutama mengingat tingginya volume pekerjaan  lain  yang  masih  tertunda.  Secara  khusus,  hanya  ada  empat  orang  yang bekerja  di  Bagian  Penyuluhan  dan  Bantuan  Hukum  Sekretariat  Daerah  Provinsi Lampung, dari total empat belas orang yang dipekerjakan oleh Biro Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan penyederhanaan hukuman disiplin pegawai sebagai salah satu upaya untuk mengatasi atau meminimalisir ketidakdisiplinan pegawai. Pimpinan harus benar-benar menegakkan disiplin ini tanpa pilih kasih. Yang lebih memprihatinkan lagi
adalah kenyataan bahwa masyarakat umum kurang mendapat informasi tentang peran Biro Hukum. Masyarakat pada umumnya percaya bahwa advokat atau pengacara yang seharusnya turun tangan dan mewakili pemerintah daerah dalam masalah hukum ketika pemerintah daerah menghadapi tuntutan hukum. Selain membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik melalui jalur yudisial dan non-yudisial, Biro Hukum juga berkewajiban untuk memberikan panduan mengenai hal tersebut.
Saya mengusulkan rancangan tambahan anggaran untuk sarana dan prasarana kepada para pemangku kepentingan agar dapat diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti. Hal ini akan membantu mengatasi masalah sarana dan prasarana  yang  kurang  memadai  yang  mendukung  pelaksanaan  tugas  Biro  Hukum. Terkait dengan masalah kekurangan pegawai, Kepala Biro Hukum dapat mengajukan permohonan  penambahan  pegawai  melalui  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Lampung dengan mengajukan permohonan anggaran kepada Sekretaris Daerah.

## SIMPULAN
Kesimpulan berikut ini diambil dari kajian dan pembahasan pada Bab sebelumnya: Keterlambatan  dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  sebagai  kuasa  hukum  pemerintah daerah di bidang yudisial, termasuk namun tidak terbatas pada tugas-tugas menyiapkan dan  menyerahkan  surat  kuasa,  jawaban,  duplik,  bukti,  saksi,  dan  kesimpulan,  telah menghalangi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk menjalankan proses pengadilan secara maksimal. Dari sudut pandang pihak luar, Bagian Hukum dalam perannya sebagai kuasa hukum pemerintah daerah juga terkesan lamban dalam melakukan negosiasi dan  menyusun  nota  kesepahaman  dengan  pihak  penggugat  dalam  gugatan  terhadap Pemerintah  Provinsi  Lampung.  Disiplin  pegawai,  fasilitas  dan  peralatan  yang  kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat menjadi alasan yang menghambat eksekusi litigasi yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Penulis  ingin  memberikan  rekomendasi  berikut  ini  berdasarkan  hasil  studi  dan diskusi: Untuk meningkatkan efisiensi Biro Hukum dalam menangani masalah yudisial dan non-yudisial, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk perbaikan  infrastruktur  dan  fasilitas;  bersamaan  dengan  itu,  perlu  untuk  mempekerjakan lebih banyak staf untuk masa depan. Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung  harus  bekerja  sama  dengan  lebih  baik  agar  staf  Bagian  Bantuan  Hukum mendapatkan pelatihan khusus tentang advokasi di pengadilan.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Adtya Bakti, Bandung.
Abdul Wahab. 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara, Jakarta.
Bagir  Manan.  2001. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah.  Pusat  Studi  Hukum  Fakulkas Hukum, UII, Yogyakarta.
Bambang Waluyo. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang  Yudoyono.  2001. Otonomi  Daerah  Desentralisasi  dan  Pengembangan  SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional. Sinar Grafika, Jakarta.
HAW. Widjaja. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ichlasul  Amal  dan  Nasikun.  1988. Konferensi  Nasional  Program  Pengembangan  Wilayah (Nation Conference On Area Development), Yogyakarta.
Ira Chrisyanti Dewi. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Rineka Cipta, Jakarta.
Kansil dan Christine. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
Korita, S. (2016). Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Di Kejaksaan Tinggi Banten). Universitas Lampung.
Lawrence M. Friedman. 1977. Law and Society. an Introduction. Printice Hall. New Jersey. Lintje  Anna  Marpaung.  2016. Revitalisasi  Hukum  Otonomi  Daerah  dan  Prospektif Kepentingan Daerah. Penerbit Anugrah Utama Raharja (Aura), Bandar Lampung.
Mochtar Kusumaatmadja. 2004. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Binacipta, Jakarta.
Moh. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indoesia. Pustaka LP3ES, Jakarta.
M. Yahya Harahap. 2009. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
Ni’matul Huda. 2014. Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi Revisi. Nusa Media, Bandung.
Nugroho Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan. Gramedia, Jakarta.
Nurcholis  Hanif.  2005. Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah.  Grasindo, Jakarta.
Nurnaningsih  Amriani.  2012. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan. Grafindo Persada, Jakarta.
Philipus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
---------. 2010. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Rajawali Press, Jakarta.
Rojali Abdullah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sarundajang. 2005. Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah. Kata Hasta, Jakarta.
Sofian Effendi. 1990. Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas, Solo.
Soleman  B.  Taneko.  1993. Pokok-Pokok  Studi  Hukum  Dalam  Masyarakat.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
S. Prajudi Atmosudirjo. 1981. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Subarsono.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep.  Teori  dan  Aplikasi.  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
Takdir Rahmadi. 2011. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Rajawali Pers, Jakarta.
Thomas R. Dye. 1995. Understanding Public Policy. (8th Edition). Prentice Hall. New York.
Universita Galuh. (2022). Case Law. Journal of Law, 3(1).
Warsito Utomo. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar, Jakarta.