Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan No 37/PID.SUS-TPK/2015/PN/Mtr)
Ashari 1 , Geatriana Dewi 2 , fadri Sanapiah 3
1,2,3 Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Budaya Samawa Rea (IISBUD SAREA) Email : ashariari@gmail.com , geatrianadewi86@gmail.com , fadrisanapiah@gmail.com

## Abstrak
Berbagai  penyimpangan  kerap  terjadi  dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  oleh  pemerintah dalam menjalankan  tugas  dan  jabatannya  sesuai  dengan  kewenangannya, namun  terdapat  beberapa pandangan  mengenai  penyalahgunaan  wewenang  dalam  prespektif  hukum  administrasi  negara (pasal  17  UU  No  30/  2014  tentang  administrasi  pemerintah  )  dan  hukum  pidana (pasal  3  UU  No 20/2001  tentang  tindak  pidana  korupsi).  Tujuan  peneltian  ini  untuk  mengetahui  pengaturan penyalahgunaan  wewenang  oleh  pemerintah  dalam  UU  No  30/2014  dan  UU  No  20/2001,  dan bentuk  penyalahgunaan  wewenang  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Jenis  penelitian,  yuridis normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  kasus.  Hasil  penelitian,  yang  dikategorikan sebagai  tindakan  menyalahgunakan  wewenang  dalam  UU  No  30/2014  adalah  perbuatan  yang menyimpang dari  tujuan pemberian kewenangan, asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang  baik,  sedangkan tindakan  menyalahgunakan  wewenang  dalam  UU  No  20/2001  tidak  harus selalu  berupa  dikeluarkannya  keputusan  yang  bertentangan  atau  menyalahi  suatu  aturan.  Cukup perbuatan  itu  melanggar  aturan  tertulis  sebagai  dasar  kewenangannya,  memiliki  maksud  yang menyimpang,  dan  berpotensi  merugikan  Negara.  Bentuk  penyalahgunaan  wewenang pada  tahap penunjukan  pemenang,  tahap  penandatangan  kontrak  yang  terjadi  dalam  bentuk  surat  penunjukan yang tidak lengkap, dan tahap Penyerahan Barang dan Jasa

## Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, pemerintah, barang dan jasa

## Abstrac
Various irregularities often occur in the process of procuring goods and services by the government in carrying out their duties and positions in accordance with their authority, but there are several views regarding abuse of authority in the perspective of state administrative law (article 17 of Law No. 30/2014 on government administration) and criminal law (article 17). 3 Law No. 20/2001 on criminal acts of corruption). The purpose of this research is to determine the regulation of abuse of power  by  the  government  in  Law  No.  30/2014  and  Law  No.  20/2001,  and  forms  of  abuse  of authority in the procurement of goods and services. This type of research, juridical normative with the approach of legislation and cases. The results of the research, which are categorized as acts of abuse of authority in Law No. 30/2014 are acts that deviate from the purpose of granting authority, legality  principles  and  general  principles  of  good  governance,  while  acts  of  abusing  authority  in Law No. 20/2001 do not always involve issuing them. decisions that contradict or violate a rule. It is enough that the act violates written rules as the basis of its authority, has a deviant intention, and has  the  potential  to  harm  the  State.  The form  of  abuse  of  authority  at  the  stage  of  appointing  the winner, the contract signing stage that occurs in the form of an incomplete appointment letter, and the stage of delivery of goods and services

## Keywords: abuse of authority, government, goods and services

## PENDAHULUAN
Perkembangan  perekonomian  global saat  ini  begitu  cepat,  setiap  negara  dituntut untuk menyelenggarakan
sistem
perekonomiannya secara bersih dan transparan.Karena itu, pemerintah berkewajiban  menyediakan  kebutuhan  rakyat berupa barang dan jasa, maupun
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pembangunan
infrastruktur.Proses pembangunan  dapat  menimbulkan  kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat  yang  memiliki  dampak  sosial negatif  terutama  menyangkut  masalah  tindak pidana  terhadap  penyalahgunaan  wewenang, khususnya  korupsi  pada  pengadaan  barang dapat  menimbulkan  kerugian  yang  sangat besar terhadap pembangunan bangsa (Beridiansyah,2017:83)
Berbagai  penyimpangan  kerap  terjadi dalam  proses  pengadaan  barang  dan  jasa Pemerintah,  ataupun  di  dalam  pelaksanaan kontraknya,  berbagai  bentuk  kesalahan  kerap sekali  dilakukan  baik  oleh  pejabat  maupun pelaksana  di  dalam  menjalankan  tugas  dan jabatannya,  tentunya  sesuai  dengan  peraturan dan  perundang-undangan  yang  sudah  ada, kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pribadi maupun  yang  berkaitan  dengan  jabatannya, Penyimpangan  dalam  proses  pengadaan barang  dan  jasa  yang  merugikan  keuangan negara  merupakan  salah  satu  bentuk  tindak pidana korupsi.
Korupsi  merupakan  permasalahan  yang hampir terjadi di seluruh belahan bumi (Donal Fariz,2014:9)  namun  korupsi  lebih  banyak dimaklumi  oleh  berbagai  pihak  dari  pada memberantasnya,  padahal  tindak  pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat  menyentuh  berbagai  kepentingan  yang menyangkut  hak  asasi,  ideologi  negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa,  dan  sebagainya,yang  merupakan perilaku  jahat  yang  cenderung  sulit  untuk ditanggulangi.
Pengadaan  barang  dan  jasa  menurut Keppres  No.  80  Tahun  2003  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik  yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Berdasarkan  regulasi  tersebut  yang  telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir  adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  4 Tahun2015, mensyaratkan bahwa pada prinsipnya  pengadaan  barang  atau  jasa  oleh
Pemerintah  harus  dilakukan  dengan  cara tender.( Intan Mayasari dkk,2016:3)
Dalam  kasus  tender  proyek  pembuatan tempat  pembuangan  sampah  (TPA)  di Kecamatan Taliwang yang dikerjakan oleh PT Daya Hasta Multi Perkasa,kejaksaan memastikan  kerugian  Negara  mencapai  Rp 799 Juta, dari total pagu anggaran Rp 8 Miliar tahun anggaran 2013. Pelaksanaan proyek ini terindikasi  menyimpang  setelah  penyidik bersama  ahli  konstruksi  Universitas  Mataram (Unram),  menemukan  dugaan  kekurangan volume  pada  sejumlah  item  kegiatan  pada proyek bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum. (https://globalfmlombok.com/read/2015/08/1 1/kasus-tpa-ksb-satu-orang-tersangka ditahan) Sehingga  pengadilan  tindak  pidana korupsi mataram dalam putusan No 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN/Mtr menjatuhi hukuman kepada Lalu Heri Gunawan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) selama satu tahun  dan  denda  lima  puluh  juta  rupiah.  Jika ditinjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya pertanggungjawaban atas penyimpangan  terhadap  suatu  proses  kontrak dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan  kepada  para  pejabat  dalam struktur  pengadaan  barang/jasa  khususnya terhadap  organisasi  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  seperti,  Pengguna  anggaran (PA)  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA) pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  dan  unit layanan  pengadaan  (ULP).  Hal  ini  tidak terlepas  dari  kedudukan  dan  jabatan  Pejabat dalam  struktur  pengadaan  barang  dan  jasa  di Pemerintah  yang  memiliki  tugas,  fungsi  dan kewenangan dan tanggung jawab yang sangat besar.(Murdian,2016:3)
Penyalahgunaan  wewenang  terdapat beberapa pandangan dalam prespektif Hukum Administrasi  Negara  dan  Hukum  Pidana. Berdasarkan Pasal 17 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah  dan  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum  tindak  pidana  korupsi  adalah  untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak  serta  melaksanakan  tugas  yang sudah diberikan oleh UndangUndang.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Ketentuan  dalam  Pasal  3  UndangUndang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan pertama  atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tenatng  tindak  pidana  korupsi dimaksudkan untuk setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang ada  padanya,  karena  jabatan  atau  kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.
Jika  dilihat  dari  perspektif  HAN, apabila  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat itu melampaui batas kekuasaannya atau secara sewenang-wenang,  maka  tindakan  tersebut juga  dikatagorikan  sebagai  penyalahgunaan wewenang  sesuai  dalam  Pasal  17  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintah  bahwa  pejabat  di larang melakukan penyalahgunakan wewenang, bila terdapat kesalahan administratif  yang  menimbulkan  kerugian keuangan negara pejabat tersebut hanya dapat mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan memutuskan  ada  atau  tidak  ada  unsur penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan oleh pejabat pemerintahan.
Dari  latar  belakang  di  atas  dapat  ditarik beberapa masalah antara lain:
1. Bagaimanakah Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang
Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah  Bentuk  Penyalahgunaan
Wewenang Yang Dilakukan Oleh
Pemerintah  Dalam  Kontrak  Pengadaan Barang Dan Jasa?

## METODE PENELITIAN
penelitian yang dipakai dalam penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  pada tingkatan  teoritis,  yaitu  suatu  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan  yang  ajeg  dalam  penelitian  hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum  normaif,
yaitu  ilmu  hukum  yang  obyeknya  hukum  itu sendiri  (Johny  Ibrhim,2010:57).  Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian  hukum  nomatif  adalah  penelitian hukum  yang  dilaksanakan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder belaka(Soerjono Soekanto dan Sri
Mamuji,2010:13),  penelitian  ini  disebut  juga penelitian hukum kepustakaan. Metode Penelitian Uraian Indicator Capian Jenis penelitian Penelitian Normatif Jenis penelitianny a harus bersifat normatif – empiris
Metode pendekatan
Pendektan perundang undangan Peraturan perundang- undangan dan peraturan lainnya sebagai pendukung Kasus Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sumber dan jenis bahan hukum Bahan hukum primer Peraturan perundang- undangan, buku, dan pendapat para ahli Bahan hukum sekunder Putusan pengadilan, penelusuran internet Teknik pengumpula n bahan hukum Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku,
arsip, dokumen dan undang-
Bahan- bahan hukum telah diinventarisa si dan disusun secara sistematis
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
undang, serta putusan pengadilan Analisis bahan hukum dilakukan analisis dengan cara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtut, logis,
tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pembinaan terhadap narapidana remaja yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakat an kelas II A Sumbawa Besar. Telah dianalisis bahan-bahan hukum secara kualitatif, komperhensi f dan lengkap

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Penyalahgunaan
Wewenang Pemerintah dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
penyalahgunaan  wewenang  memang menuai kontroversi apakah menjadi domain hukum administrasi negara dengan
Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kompetensi absolutnya atau langsung  ditarik  ke  ranah  hukum  pidana dalam  hal  ini  Peradilan  Umum.  Selama  ini pertanggungjawaban pidana pemegang jabatan  dalam  sistem  hukum  Indonesia, terutama  kaitannya  dengan  tindak  pidana korupsi, masih mendua didalam mengedepankan  asas  pidana  lex  specialis systematic atau logische specialiteit terhadap  administratif  penal  law  dan masih menerapkan Undang-Undang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagai  lex  specialis  (Indriyanto  Seno Adji,2009:10)
Perdebatan  seputar  lembaga  mana yang  berwenang  untuk  menguji  ada  atau tidak  adanya  penyalahgunaan  wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik memang merupakan perdebatan lama bahkan  belum  menuai  kesepakatan  di kalangan  ahli  hukum.Namun  demikian lahirnya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan setidaknya memberikan jawaban atas perdebatan  tersebut.  Menurut  Supandi, penyalahgunaan  wewenang  (detournement de  pouvoir)  merupakan  konsep  hukum administrasi  negara  yang  memang  banyak menimbulkan salah paham dalam memaknainya. Dalam praktiknya detournement de pouvoir seringkali dicampuradukkan dengan perbuatan sewenang-wenang (willekeur/abus de
droit), penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (wederrechtelijkheid,  onrechmatige  daad), atau  bahkan  memperluasnya  dengan  setiap tindakan  yang  melanggar  aturan  atau kebijakan  apapun  dan  di  bidang  apapun. Penggunaan konsep yang luas dan bebas ini pada  akhirnya  akan  mudah  menjadi  senjata penyalahgunaan  wewenang  yang  lain  dan justru  kebebasan  bertindak  pemerintah dalam  menghadapi  situasi  konkret  (freies ermessen) tiada artinya.
Terdapat  bebrapa  karakter  atau  ciri untuk  menyebut  bahwa  telah  terjadi penyalahgunaan wewenang antara lain:
1. menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2. menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas;
3. menyimpang  dari  tujuan  atau  maksud dalam  kaitannya  dengan  asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam perspektif hukum administrasi negara  parameter  yang  membatasi  gerak bebas kewenangan aparatur negara
(discretionary
power) adalah
penyalahgunaan  wewenang  (detournement de pouvoir) dan sewenang-wenang (abus de droit).Sementara  dalam  konteks  hukum pidana kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara disebut sebagai melawan hukum (wederechtelikheid)  dan  menyalahgunakan kewenangan.
Menurut  Dian  Puji  N  Simatupang, seorang pengambil kebijakan sebagai produk  administrasi  negara  tidaklah  dapat dipidana meskipun kebijakan tersebut salah. Seorang  pengambil  kebijakan  dilekati dengan  wewenang  atributif.  Wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seorang pengambil kebijakan untuk mengambil  kebijakan.  Dalam  mengambil kebijakan,  seorang  pengambil  kebijakan harus  mempertimbangkan  manfaat  atau tidaknya kebijakan tersebut demi kepentingan umum yang
dilindunginya.Intinya, kebijakan yang
diambil  adalah  pilihan  terbaik  pada  situasi dan  kondisi  saat  itu  demi  menjaga kepentingan umum. Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
Tahun  1966  setidaknya  menjadi  landasan landasan hukum yang memperkuat pendapat tersebut.Yurisprudensi ini
menghapus  pidana  yang  muncul  dari tindakan  kebijakan  asalkan  memenuhi  tiga syarat,  yaitu  negara  tidak  dirugikan, seseorang atau badan hukum tidak diuntungkan  secara  melawan  hukum,  dan untuk  pelayanan  publik  atau  melindungi kepentingan
umum.( http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 531b60851cc21/akademisi--pengambil- kebijakan-publik-tak-dapat-dipidana .) Senada dengan Dian Puji N Simatupang,  Hikmahanto  Juwana  juga berpendapat bahwa kebijakan yang
dianggap  salah  tidak  serta  merta  diberikan sanksi  pidana.  Tidak  semua  kesalahan langsung  dipidana.Kesalahan  di  ranah hukum administrasi negara harus dibedakan dengan  hukum  pidana.  Kesalahan  dalam mengambil  kebijakan  tidak  bisa  disamakan serta merta dengan perbuatan jahat sebagaimana diatur dalam hukum pidana.Hikmahanto  menyebutkan  hukum administrasi  negara  tidak  mengenal  sanksi pidana.Sanksi  yang  dikenal  antara  lain teguran  lisan  dan  tertulis,  penurunan pangkat, demosi, hingga pemecatan dengan tidak  hormat.Kendati  hukum  administrasi negara  tidak  mengenal  sanksi  pidana, kebijakan  yang  salah  tetap  dapat  dipidana. Kebijakan yang salah tersebut dikelompokkan  setidak-tidaknya  ada  tiga macam, yaitu:
1. kebijakan  serta  keputusan  dari  pejabat yang  melanggar  Hak  Asasi  Manusia (HAM) berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan perang agresi;
2. kesalahan  dalam  pengambil  kebijakan yang jelas-jelas telah dilarang dan diatur sanksi  pidananya  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  165  UU  Pertambangan Mineral dan Batubara, dan
3. kebijakan yang bersifat koruptif. Terkait dengan  kebijakan  yang  bersifat  koruptif ini,  Hikmahanto  sangat  menekankan bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah kebijakannya yang salah dan merugikan, tetapi niat jahat dari pengambil kebijakan ketika membuat kebijakan( http://www.hukumonline.com /berita/baca/lt531b60851cc21/akademisi --pengambil-kebijakan-publik-tak-dapat- dipidana ) Rezim  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa peradilan tata  usaha  negara  merupakan  lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut  untuk  memeriksa  ada  atau  tidak adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Jika  selama  ini  seorang  pejabat  ditetapkan sebagai tersangka korupsi langsung diperiksa  di  peradilan  umum,  kini  dengan rezim  undang-undang  ini  seorang  pejabat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  bersangkutan  dapat  mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara  terlebih  dahulu  untuk  memeriksa dan  memastikan  ada  atau  tidak  adanya unsur  penyalahgunaan  wewenang  dalam keputusan  dan/atau  tindakan  yang  telah diambil.  Ketentuan  tersebut  terdapat  di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
(a) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,  dan  memutuskan  ada  atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;
(b)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan dapat  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan  untuk  menilai  ada  atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang  dalam  Keputusan  dan/atau Tindakan;
(c) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari kerja sejak permohonan diajukan;
(d) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dapat  diajukan  banding  ke  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
(e)  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara wajib  memutus  permohonan  banding sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari kerja sejak permohonan banding diajukan;
(f)    Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
Ketentuan  pasal  di  atas  dapat  disebut sebagai  payung  hukum  bagi  pejabat  Tata Usaha  Negara  dalam  melakukan  tindakan administrasi  pemerintah.Ketentuan  tersebut juga  memberikan  perlindungan  terhadap Badan/Pajabat  TUN  di  dalam  membuat sebuah  keputusan.Hal  ini  tentu  sesuai dengan  asas  pre  sumptio  iustae  causa  atau asas  praduga  sah  (rechmatig/  vermoeden van  rechtmatigheid  praesumptio  iustae causa), di mana dalam asas ini mengandung makna  bahwa  setiap  tindakan  penguasa selalu  harus  dianggap  sah  (rechmatig)
sampai  ada  pembatalannya  (Philippus  M. Hadjon dkk,2001:313).
Keberadaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  merupakan  respon dari  praktik  yang  selama  ini  diberlakukan, di  mana  terdapat  kecenderungan  aparat penegak hukum yang masih sangat positivsitik  di  dalam  menjalankan  fungsi pengawasan dan penegakkan hukum sehingga dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang  kerap  langsung  beurujung  pada proses  hukum  pidana.  Situasi  ini  tentu berdampak  pada  ketidakpastian  hukum  di dalam  perbuatan  administrasi  negara,  yang pada gilirannya mengganggu kinerja pejabat  administrasi  negara.Dalam  konteks yang  lebih  jauh  pada  gilirannya  kerap menimbulkan character assacianation (pembunuhan  karakter)  terhadap  praktek penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik, lebih-lebih  manakala  dimanfaatkan  oleh lawan politik untuk kepentingan politik.
Apabila  merujuk  definisi  korupsi sebaimana  bunyi  Pasal  3  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, unsur menyalahgunakan  kewenangan  memang menjadi  salah  satu  rumusan  tindak  pidana korupsi. Namun demikian terdapat perbedaan  antara  unsur  “menyalahgunakan kewenangan”  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  dengan  unsur  “penyalahgunaan kewenangan”  sebagaimana  disebut  dalam Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.  Menurut  Supandi,  ketentuan dalam  Pasal  21  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  dianggap  telah mencabut kewenangan yang dimiliki penyidik  dalam  melakukan  penyidikan dalam  rangka  mengetahui  apakah  telah terjadi  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan  oleh  seorang  tersangka  selaku pejabat  pemerintahan  yang  mana  menurut hal  tersebut  seharusnya  menjadi  objek untuk  diuji  terlebih  dahulu  di  Peradilan Tata Usaha Negara.
Pendapat  ini  juga  senada  dengan  Lie Oen  Hock  yang  berpandangan  bahwa  pola penyelesaian terhadap penyimpangan dalam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penyalahgunaan wewenang maupun sewenang-wenang adalah melalui peradilan administrasi  atau  Peradilan  Tata  Usaha Negara.  Demikian  pula  L.  J.A  Damen  juga berpandangan  bahwa  ada  tidaknya  unsur penyalahgunaan  wewenang  harus  diuji dengan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel)  yakni  asas  yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada  organ  pemerintahan  dengan  tujuan tertentu.(Indriyanto Seno Adji,2009:10)
Secara  substansial,  asas  spesialitas (specialialiteit beginsel) mengandung makna  bahwa  setiap  kewenangan  memiliki tujuan  tertentu.  Penyimpangan  terhadap asas  ini  akan  melahirkan  penyalahgunaan kewenangan  (detournement  de  pouvoir). Parameter  peraturan  perundang-undangan maupun  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik dipergunakan untuk membuktikan instrumen atau modus penyalahgunaan kewenangan (penyalahgunaan  kewenangan  dalam  Pasal 3  UU  20  Tahun  2001  tentang  PTPK), sedangkan  penyalahgunaan  kewenangan baru  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindak pidana apabila berimplikasi terhadap kerugian  negara  atau  perekonomian  negara (kecuali  untuk  tindak  pidana  korupsi  suap, gratifikasi,  dan  pemerasan),  tersangka mendapat  keuntungan,  masyarakat  tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela.
Adanya mekanisme pengujian melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara terkait  ada  atau  tidak  adanya  unsur penyalahgunaan  wewenang  juga  inheren dengan  asas  Ultimum  Remedium  dalam hukum  pidana,  di  mana  keberadaan pengaturan  sanksi  pidana  harus  diletakkan atau  diposisikan  sebagai  sanksi  terakhir.( Yulies  Masriani  Tiena,2006:63) .Asas Ultimum  Remedium  dalam  penerapan hukum  pidana  menjadi  sangat  penting terlebih  manakala  upaya  diskresi  di  dalam pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh seorang pejabat publik kerap dijadikan senjata  lawan  politiknya  untuk  menyerang pejabat tersebut.
2. Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Pemerintah dalam Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Tindak Pidana Korupsi.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  tidak  ditemukan  rumusan  atau definisi  apa  sebenarnya  yang  dimaksud dengan  tindak  pidana  korupsi.  Namun demikian, mengingat kedua undang-undang ini  adalah  undang-undang  yang  saat  ini berlaku  (hukum  positif)  maka  tidak salahnya  apabila  pada  bagian  ini  diuraikan tipologi  atau  bentuk  perbuatan  yang  dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut  kedua  undang-undang  ini.  Tidak ada  definisi  baku  dari  tindak  pidana Korupsi.  Akan  tetapi  secara  umum, pengertian  tindak  pidana  korupsi  adalah suatu  perbuatan  curang  yang  merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan  pribadi  dan  orang  lain.(  Aziz Syamsuddin,2011:15)
Pengertian  korupsi  menurut  hukum Indonesia,  tidak  dijelaskan  dalam  pasal pertama  UU  Korupsi  seperti  undang- undang  lainnya.  Maka  dari  itu,  untuk mengetahui  apa  yang  dimaksud  dengan korupsi, harus dilihat dalam rumusan pasal- pasal  UU  Korupsi,  yaitu  sekitar  13  pasal yang mengaturnya serta terdapat tiga puluh jenis  tindakan  yang  dapat  dikategorikan sebagai  korupsi.  Dalam  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  Pasal  3  menyebutkan  tindak pidana Korupsi adalah :
“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  20 (dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling sedikit  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Jika  diperhartikan  rumusan  delik Pasal 3 PTPK terdapat frase „‟kesempatan” yaitu  peluang  dapat  dimanfaatkan  oleh pelaku  tindak  pidana  peluang  mana tercantum  di  dalam  ketentuan-ketentuan tentang  tata  kerja  yang  berkaitan  dengan jabatan  atau  kedudukan  yang  dijabat  atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada  umumnya  kesempatan  ini  diperoleh atau  didapat  dari  ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Frasa berikutnya adalah “menyalahgunakan  sarana  yang  ada  pada jabatan  atau  kedudukan  dari  pelaku  tindak pidana  korupsi”.  Sarana  dapat  diartikan sebagai  syarat,  media  atau  cara.  Dalam kaitannya  dengan  ketentuan  tentang  tindak pidana  korupsi,  jabatan  menurut  Utrecht adalah  suatu  lingkungan  pekerjaan  tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan  Negara/kepentingan  umum atau  yang  dihubungkan  denagn  organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara.
Sedangkan mengenai kedudukan menurut  Soedarto,  istilah  kedudukan  di samping  kata  jabatan  adalah  sangat meragukan.Kalau  kedudukan  ini  diartikan sebagai  fungsi  pada  umumnya,  maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai  kedudukan.  Maka  kedudukan dalam  perumusan  tindak  pidana  korupsi dalam  Pasal  3  dipergunakan  untuk  pelaku tindak  pidana  korupsi  bagi  pegawai  negeri dan  bukan  pegawai  negeri,  yaitu  sebagai pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak memangku  suatu  jabatan  tertentu,  baik jabatan structural maupun jabatan fungsional.( Robertus Dicky Armando,2020:12) Sayangnya,  pada  penjelasan  pasal  ini tidak menjelaskan
maksud dari “menyalahgunakan  wewenang”.  Disitu hanya  menjelaskan  bahwa  kata  “dapat” sebelum  frasa  “merugikan  keuangan  atau perekonomian  Negara”  diartikan  sama dengan  penjelasan  Pasal  2  Undang- Undang  Pemberantasan  Tipikor,  yakni
tindak  pidana  korupsi  merupakan  delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur perbuatan  yang  sudah  dirumuskan  bukan dengan timbulnya akibat.
Namun  berdasarkan  sebuah  paparan yang  dibuat  oleh  pusat  penerangan kejaksaan  agung  republik  indonesia  yang berjudul peran pegawai pemerintah sebagai  partisipan  dalam  membangun budaya  hukum  bangsa  menjelasakan antara lain bahwa penyalahgunaan wewenang  mengacu  pada  undang-undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (Tipikor) adalah menyalahgunakan wewenang,  kesempatan  atau  sarana  yang melekat  padanya  karena  jabatan  atau kedudukannya  yang  dapat  merugikan Negara atau perekonomian Negara.
Puspenkum Kejagung juga menjelaskan arti penyalahgunaan wewenang menurut UU
PemberantasanTipikoryaitu,( https://www.
hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54 fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan- wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/ 1.    Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan;
2.    Memiliki  maksud  yang  menyimpang walaupun  perbuatan  sudah  sesuai  dengan peraturan;
3.    Berpotensi merugikan negara. Jadi tindakan menyalahgunakan wewenang dalam melakukan tindak pidana  korupsi  tidak  harus  selalu  berupa dikeluarkannya keputusan yang
bertentangan atau menyalahi suatu aturan.Cukup  perbuatan  itu  melanggar aturan tertulis sebagai dasar kewenangannya,  memiliki  maksud  yang menyimpang,  dan  berpotensi  merugikan Negara,  maka  perbuatan  tersebut  sudah dikatakan sebagai menyalahgunakan wewenang.
Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk pada dasarnya terjadi sejak lama  dengan  pelaku  mulai  dari  pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Marwan Mas mengklarifikasikan setidaknya  7  (tujuh)  bentuk  dan  30  jenis perbuatan  korupsi  (diatur  dalam  13  pasal
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
UU  Korupsi),  mulai  dari  Pasal  2  sampai Pasal 12B UU Korupsi, kecuali Pasal 4 dan Pasal  12A  sebagai  berikut.( Marwan Mas,2014:35) 1. Kerugian Keuangan/Perekonomian Negara 2. Suap – Menyuap (sogokan atau pelicin)
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan kepentingan
dalam pengadaan. 7. Gratifikasi (pemberian hadiah)
3. Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan

## Jasa
Dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)
Nomor  4  tahun  2015  menerangkan  salah satu  tugas  Pejabat  Pembuat  Komitmen
(PPK) adalah pejabat yang bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  barang dan jasa. Sehingga agar dalam kontrak tidak terjadi banyak kesalahan, PPK membutuhkan  sedikit  keahlian  tentang penyusunan  kontrak.Penyusunan  kontrak tentunya  dimulai  dengan  perancangan kontrak.PPK  dapat  dibantu  oleh  ataupun tenaga  ahli  dalam  menyusun  rancangan kontrak.
Tentunya  dalam  rancangan  kontrak syarat-syarat sah suatu kontrak seperti yang sudah  ditetapkan  dalam  pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) harus sudah terakomodasi di dalamnya supaya kontrak tidak mempunyai celah untuk dibatalkan demi hukum apabila syarat-syarat  subyektif  tidak  dipenuhi  atau dapat  dibatalkan  jika  syarat-syarat  obyektif tidak  dipenuhi. Selain  itu  dalam  pengadaan barang/jasa
Pemerintah, diatur juga mengenai Pakta Integritas, yang didalamnya  adalah  surat  pernyataan  yang berisi  ikrar  untuk  mencegah  dan  tidak melakukan  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.
Pakta  Integritas  sebagai  bagian  tak terpisahkan dari pilar-pilar good governance untuk  memastikan  para  pihak dapat  menjalankan  hak  dan  kewajibannya
tanpa  merubah  sistem  hukum  yang  ada. Selain  itu  juga  meningkatkan  transparansi, akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  nilai- nilai  kejujuran  yang  akan  mendorong terciptanya  persaingan  usaha  yang  sehat, iklim  investasi  yang  baik  dan  mencegah praktik penyimpangan.
Potensi  Pelanggaran  dalam  kegiatan pengadaan  barang/jasa  dapat  terjadi  dalam bentuk  yaitu  penetapan  calon  pemenang yang  tidak  lengkap  lampiran-lampiran evaluasinya, pada tahap penunjukan pemenang  yang  terjadi  dalam  bentuk  surat penunjukan  yang  tidak  lengkap,  meliputi berita acara evaluasi, baik administratif dan teknis,  beserta  lampiran-lampiran  lembar evaluasinya, surat penunjukan yang sengaja dikeluarkan penundaannya, surat penunjukan yang dikeluarkan secara terburu-buru,  dan  surat  penunjukan  yang tidak sah. Kemudian dalam tahap penandatangan kontrak, potensi
pelanggaran  dapat  terjadi  dalam  bentuk yaitu  penandatanganan  kontrak  ditunda- tunda dan penandatanganan kontrak dilakukan  secara  tertutup.  Sementara  pada tahap  Penyerahan  Barang  dan  Jasa,  potensi pelanggaran  dapat  terjadi  dalam  bentuk volume  masing-masing  pekerjaan  tidak sama  dan  tidak  sinkron  dengan  dokumen penawaran  dan  kontrak,  kualitas  pekerjaan yang  rendah  dari  ketentuan  yang  diatur dalam  spesifikasi  teknis  dan  atau  dalam lembar usulan teknis, dan kualitas pekerjaan yang tidak sama dengan spesifikasi teknis.

## Kesimpulan
Berdasarkan        uraian        pada bagian pembahasan   diatas,   maka   dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Tindakan penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang No 30 Tahun 2014 dikategorikan  sebagai  tindakan  yang menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan; menyimpang  dari  tujuan  atau  maksud dalam  kaitannya  dengan  asas  legalitas; dan menyimpang dari tujuan atau maksud dalam  kaitannya  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik, sementara dalam undang-undang no 20 tahun 2001
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
penyalahgunaan  wewenang  dikategorikan sebagai perbuatan  yang  melanggar  aturan tertulis  sebagai  dasar  kewenangannya, memiliki  maksud  yang  menyimpang,  dan berpotensi merugikan Negara
2. Potensi  Pelanggaran  dalam  kegiatan pengadaan barang/jasa dapat terjadi dalam tahap  penunjukan  pemenang  yang  terjadi dalam bentuk surat penunjukan yang tidak lengkap,  meliputi  berita  acara  evaluasi, baik  administratif  dan  teknis,  beserta lampiran-lampiran  lembar  evaluasinya, dalam  tahap  penandatangan  kontrak dimana penandatanganan kontrak dilakukan  secara  tertutup    dan  tahap Penyerahan  Barang  dan  Jasa,  potensi pelanggaran  dapat  terjadi  dalam  bentuk volume  masing-masing  pekerjaan  tidak sama  dan  tidak  sinkron  dengan  dokumen penawaran dan kontrak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Atas  terlaksananya  penelitian  ini,  tidak  lupa kami sampaikan kepada kampus Institut Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Budaya  Samawa  Rea (IISBUD  SAREA)  yang  telah  memberikan dana,  sehingga  penelitian  ini  selesai  dan berjalan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Donal  Fariz,  dkk., Kajian  Implementasi
Aturan  Trading  in  Influence  dalam
Hukum Nasional , Indonesia Corruption Watch , Jakarta, 2014 Johny  Ibrhim  , penelitian  hukum, Kencana,
Jakarta, 2010
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, PenelitianHukum  Normatif    Suatu Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan
Penegakan  Hukum, Jakarta:  Diadit
Media, 2009
Philippus  M.  Hadjon  dkk, Pengantar  Hukum Administrasi  Negara ,  Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001
Yulies  Masriani  Tiena, Pengantar  Hukum
Indonesia ,  Cetakan  II,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2006
Aziz  Syamsuddin, Tindak  Pidana  Khusus , Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,  Jakarta  :  Ghalia  Indonesia, 2014

## Jurnal
Beridiansyah” Analisis  Yuridis  Terhadap Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Guna Mencegah  Korupsi ”  jurnal  integritas ,  Volume  3  Nomor  2  -  Desember 2017
Intan  Mayasari  dkk, Tinjauan  Yuridis Terhadap Penylahgunaan Wewenang  Dalam  Jabatan  Menurut Undang-Undang Tipikor Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor
Semarang  SMG  No.  123  /  Pidsus  /
2012  /  Pn.  Tipikor.  SMG ,  jurnal diponegoro  law  journal,  Volume  5, Nomor 3, Tahun 2016,
Murdian, Tangung  Jawab  Pidana  Dalam Pelaksanaan  Kontrak  Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah , jurnal IUS,  Volume  IV,  nomor  1  Tahun 2016
Robertus  Dicky  Armando  et  all, Analisa Yuridis  Tentang  Penyalahgunaan
Wewenang  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001 ,  E- jurnal  Ilmu  Hukum  Kertha  Wicara,
Volume 9, nomor 2Tahun 2020

## Undang-undang
Undang-undang  No  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-undang  No  20  Tahun  2001  Tentang

## Tindak Pidana Korupsi
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  4  tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Internet https://globalfmlombok.com/read/2015/08/11/ kasus-tpa-ksb-satu-orang-tersangka ditahan.htm
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53 1b60851cc21/akademisi--pengambil- kebijakan-publik-tak-dapat-dipidana https://www.hukumonline.com/klinik/detail/u lasan/lt54fbbf142fc22/arti- menyalahgunakan-wewenang-dalam- tindak-pidana-korupsi/