## Peningkatan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Di Provinsi Jawa Timur
Oleh: Suyanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo suyanto_fe@unitomo.ac.id

## ABSTRACT
Basically  economic  development  is  an  effort  to  increase  capacity  and  freedom  of choice.  The  creation  of  economic  development  is  very  dependent  on  the  role  of  the government  which  is  reflected  in  government  spending.  The  ability  of  local  governments  to manage  finances  as  outlined  in  the  "APBD"  directly  or  indirectly  reflects  the  ability  of regions  to  provide  funds  for  the  implementation  of  governmental  tasks,  development,  and community  social  services.  One  of  the  tools  for  analyzing  the  performance  of  local governments  in  managing  their  regional  finances  is  to  analyze  the  financial  ratios  for  the APBD  that  have  been  set  and  implemented.  According  to  the  provisions  of  the  Regional Autonomy Law, regional authorities have the responsibility to provide various services to the community  based  on  the  principles  of  transparency,  participation  and  responsibility.  This study  intends  to  determine  the  extent  of  effectiveness  and  efficiency  in  realizing  local revenues
Keyword: Effectiveness; Efficiency; Regional Finance.

## ABSTRAK
Pada  dasarnya  pembangunan  ekonomi  merupakan  upaya  peningkatan  kapasitas  dan kebebasan  memilih.  Terciptanya  pembangunan  ekonomi  sangat  bergantung  pada  peran pemerintah  yang  tercermin  dalam  pengeluaran  pemerintah.  Kemampuan  pemerintah  daerah dalam  mengelola  keuangan  yang  dituangkan  dalam  “APBD”  secara  langsung  atau  tidak langsung mencerminkan kemampuan daerah dalam menyediakan dana untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah  dengan  menganalisis  rasio  keuangan  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakan. Menurut  ketentuan  Undang-undang  Otonomi  Daerah,  pemerintah  daerah  mempunyai tanggung  jawab  untuk  memberikan  berbagai  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan prinsip  keterbukaan,  partisipasi  dan  tanggung  jawab.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan pendapatan asli daerah. Kata Kunci : Efektifitas; Efisiensi; Keuangan Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  sistem  kehidupan  nasional,  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sebagai subsistem  pemerintahan  pusat  adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut penafsiran Pasal 17 ayat 3 UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 83 ayat 2 Keuangan Negara, serta penafsiran UU No. 33 Tahun 2004  tentang  Pendapatan  dan  Belanja  Fiskal  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  terdapat terjadi  akumulasi  defisit.  Anggaran  untuk  tahun  ini  tidak  boleh  melebihi  3%  dari  PDB
daerah. Menurut ketentuan Undang-undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah mempunyai tanggung  jawab  untuk  memberikan  berbagai  pelayanan  kepada  masyarakat  berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan tanggung jawab.
Prinsip  dasar  otonomi  didasarkan  pada  pertimbangan  daerah  untuk  lebih  memahami kebutuhan  dan  standar  pelayanan  masyarakat  setempat.  Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan konsep otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  (UU  No.  32  Tahun  2004).  Pasal  1:  5).  Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemberian otonomi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Selama  ini,  ketika  pembangunan  daerah  dilakukan  sebagai  subsistem  dari  pemerintah Indonesia, pembiayaan pembangunan di sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada sumber  pendanaan  pembangunan  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini  terlihat  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah,  dimana  sekitar  dua  pertiga  dari  pengeluaran  pemerintah daerah dibiayai oleh bantuan dan sumbangan pemerintah pusat (Shah et al., 1997). Selama ini rendahnya  kemampuan  daerah  untuk  menggali  sumber  pendapatan  yang  legal  bukan  hanya karena  faktor  manusia  dan  kelembagaan,  tetapi  juga  karena  batasan  hukum  (  Mardiasmo  , 2000: 2).
Undang-undang  No.  25  Tahun  1999  diundangkan  (perubahan  atas  UU  No.  33  Tahun 2004)  yang  mengalokasikan  jenis  pajak  lemak  tertentu  kepada  pemerintah  pusat,  yang menjadi  salah satu penyebab terbatasnya kemampuan daerah untuk  menggali sumber pajak. Kondisi  ini  tentu  tidak  mendukung  otonomi  daerah  yang  diharapkan.  Perwujudan  otonomi perlu  diimbangi  dengan  kemampuan  menggali  dan  kebebasan  mengalokasikan  sumber- sumber  pembiayaan  pembangunan  sesuai  dengan  prioritas  dan  preferensi  masing-masing daerah.
Menyadari  hal  tersebut  dan  berusaha  menyesuaikan  dengan  berbagai  kebutuhan  dan harapan yang berkembang di daerah, selama ini pemerintah telah menetapkan UU 22 dan 25 (Revisi  UU  No.  33  Tahun  2004)  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Perimbangan  Keuangan Pusat  dan  Daerah  pada  tahun  1999  .  )  .  Dengan  diundangkannya  kedua  undang-undang tersebut,  akan  terjadi  banyak  perubahan  tata  kelola  dan  hubungan  keuangan  antara pemerintah pusat dan daerah.
Bagi  daerah,  pemberlakuan  kedua  undang-undang  tersebut,  khususnya  UU  No.  25 Tahun  1999  (revisi  UU  No.  33  Tahun  2004),  telah  memberikan  kesempatan  dan  harapan
yang  lebih  besar  kepada  rakyat  untuk  memperoleh  keadilan  dan  keadilan.  Proporsi  sumber pembiayaan  pembangunan.  Selain  itu,  masyarakat  berharap  pengambilan  keputusan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi  lebih  sederhana  dan  cepat,  karena  dilakukan  oleh pemerintah yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat.
Dalam  Pasal  4  PP  No.  Resolusi  Nomor  105  Tahun  2000  tentang  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  menegaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah harus  diselenggarakan  secara  tertib,  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  efektif,  efektif,  transparan  dan  akuntabel,  dengan  tetap  memperhatikan  dengan prinsip keadilan dan kesopanan.
Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  yang  diatur  dalam  APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan daerahnya (Noviades, 2013). Dengan diundangkannya  kedua  undang-undang  tersebut,  akan  terjadi  banyak  perubahan  tata  kelola dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Bagi  daerah,  pemberlakuan  kedua  undang-undang  tersebut,  khususnya  UU  No.  25 Tahun  1999  (revisi  UU  No.  33  Tahun  2004),  telah  memberikan  kesempatan  dan  harapan yang  lebih  besar  kepada  rakyat  untuk  memperoleh  keadilan  dan  keadilan.  Proporsi  sumber pembiayaan  pembangunan.  Selain  itu,  masyarakat  berharap  pengambilan  keputusan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  menjadi  lebih  sederhana  dan  cepat,  karena  dilakukan  oleh pemerintah yang memiliki hubungan dekat dengan masyarakat.
Dampak penerapan undang-undang ini akan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung dari  sumber  pendapatan  yang  dimiliki  masing-masing  daerah  (terutama  dari  sumber  bagi hasil).  Oleh  karena  itu,  selain  mendorong  pembangunan  daerah,  penerapan  undang-undang ini juga berpotensi mendorong perbedaan antar daerah. Namun keberadaannya pada akhirnya akan membawa perubahan yang lebih baik, terutama di bidang pendapatan keuangan daerah.
Sebagai  penanggung  jawab  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pengabdian  kepada masyarakat, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil dalam menjalankan tugasnya. Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  adalah  dengan  menganalisis  rasio  fiskal  dan  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakan.

## B. LANDASAN TEORI

## a. Keuangan Daerah
Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di  bidang  keuangan  daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan menggunakan  indikator  keuangan  yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran.  Bentuk  kinerja  tersebut  berupa  rasio keuangan  yang  terbentuk  dari  unsur  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  berupa perhitungan APBD. Salah satu  alat untuk  menganalisis kinerja keuangan  pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan  menurut.  Beberapa  rasio  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Ani & Dwirandra, 2014).
Peraturan  pemerintah  No  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah mendefinisikan  Keuangan  Daerah  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud  daerah  di  sini  adalah  pemerintah  daerah  yang  merupakan  daerah  otonom berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Susanto  (2015)  bahwa  kondisi kesehatan  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  dinilai  dengan  cara  menganalisis  rasio keuangan  berdasarkan  informasi  laporan  keuangan.  Penyusunan  laporan  keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  yakni  dengan  cara  membandingkan  hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana kecenderungan yang terjadi(Susanto, 2019). Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan  cara  membandingkan  rasio  keuangan  yang  dimiliki  oleh  suatu  pemerintah  daerah tertentu  dengan  daerah  lain  yang  memiliki  potensi  daerah  relatif  sama  untuk  mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam  pelayanan  publik  yang  lebih  banyak,  yaitu  bukan  sekedar  kemampuan  menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukan bahwa  uang  publik  tersebut  telah  dibelanjakan  secara  efesien  dan  efektif  (Mardiasmo, 2002:121).Kota Surabaya adalah salah satu  kota  yang terletak di  Provinsi Jawa Timur yang juga  ikut  melaksanakan  otonomi  daerah  dan  sukses  dalam  pembangunan  daerah.
Pembangunan  daerah  merupakan  salah  satu  dari  bagian  pembangunan  nasional  yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan  kesempatan  bagi  peningkatan  demokrasi  dan  kinerja  daerah  demi  terwujudnya kesejahteraan rakyat.Tetapi  Simanjuntak  (2001) menyatakan bahwa hingga saat  ini otonomi daerah  memang  sudah  berjalan  di  setiap  kabupaten  dan  kota  di  Indonesia.  Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tangga daerah. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antar pusat dan daerah

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif.  Metode  penelitian  deskriptif merupakan metode penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan  suatu  peristiwa.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2011)  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  atau  menggambarkan  suatu keadaan  atau  fenomena  yang  sedang  terjadi  dengan  menggunakan  prosedur  ilmiah  untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya(Sugiyono, 2012). Sedangkan Sukmadinata (2006) menyatakan  bahwa  metode  penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  yang  berusaha mendeskripsikan,  menginterpretasikan  sesuatu,  misalnya  kondisi  atau  hubungan  yang  ada, pendapat  yang  berkembang,  proses  yang  sedang  berlangsung,  akibat  atau  efek  yang  terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung(Rukin, 2021).
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kepustakaan  atau  library  research.  Dengan  demikian  data  tersebut berasal  dari buku, dokumen, artikel  dan lain-lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang  telah  diperoleh  pada  saat  pengumpulan  data  diolah  dengan  menggunakan  metode analisis  deskriptif.  Artinya,  data  yang  bersumber  dari  APBD  kemudian  dianalisis  dan dinarasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Rencana  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  satu  tahun  ditetapkan  dengan  peraturan daerah  dan  dikenal  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Pemerintah daerah dan masyarakat dapat berkomunikasi melalui APBD mengenai alokasi prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan legislative (Indonesia, 2017). Menurut  Ahmad  Fauzi  bahwa  APBD  merupakan  inisiatif  pemerintah  daerah  yang  akan dilaksanakan tahun depan dan dalam bentuk uang.
Menurut peraturan daerah, rencana pendapatan dan belanja pemerintah daerah untuk satu  tahun  anggaran  dikenal  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Dalam  arti  politis,  APBD  merupakan  kesepakatan  antara  eksekutif  dan  legislatif  mengenai penggunaan  dana  masyarakat  untuk  tujuan  tertentu.  Baik  masalah  teknis  maupun  senjata politik, APBD. Lebih dari itu, APBD disusun sesuai kontrak dan menjabarkan tujuan dan visi kepala daerah terpilih. tidak hanya berdasarkan persyaratan teknis atau perkiraan keuangan.
Menurut  Ateng  Syafruddin  ,  peran  dan  tanggung  jawab  APBD  adalah  sebagai  dasar strategi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  jangka  waktu  tertentu  yaitu  satu tahun anggaran. Untuk menjaga agar roda pemerintahan daerah tetap berputar, kepala daerah memiliki kewenangan dari legislatif, khususnya DPRD, untuk melakukan pembelanjaan.
Sebagai  keputusan  mengenai  pelimpahan  wewenang  kepada  kepala  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan  daerah  dan  pengabdian  kepada  masyarakat.  Bahan  yang  lebih baik  dapat  digunakan  untuk  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang  untuk itu. APBD memiliki beberapa tugas, antara lain sebagai  berikut, menurut  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 (Setiadi & Nasution, 2020):
a. Fungsi  kewenangan,  APBD  merupakan  dasar  pelaksanaan  pendapatan  dan  belanja daerah.
b. Fungsi perencanaan, APBD menjadi pedoman dalam merencanakan suatu kegiatan.
c. Fungsi Pengawasan, APBD merupakan penentu apakah suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
d. Fungsi  alokasi,  arah  APBD  adalah  untuk  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  dan mengurangi  jumlah  pengangguran  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas perekonomian.
e. Fungsi Distribusi, APBD harus melihat bentuk keadilan dan kepatutan.
f. Fungsi  stabilisasi,  APBD  menjadi  alat  yang  dapat  menjaga  dan  memperjuangkan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
Dalam  rangka  mewujudkan  otonomi  daerah  dan  untuk  meningkatkan  kemakmuran rakyat,  APBD disusun sebagai  pedoman pendapatan dan belanja bagi  penyelenggara negara di  daerah.  Pemborosan,  kecurangan,  dan  kesalahan  dapat  dicegah  dengan  APBD.  Berikut dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan APBD:
a. UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.
b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. UU  No.  33  Tahun  2003  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
e. PP  No.  105  Tahun  2000  tentang  Pengelolaan  dan  Pertanggungjawaban  Keuangan Daerah.
f. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  29  Tahun  2002  tentang  Pedoman  Pengelolaan, Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  dan  Tata  Cara  Pengawasan,  Penyusunan  dan Penghitungan APBD.
Dalam konteks konsep di atas, penulis memfokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kota  Surabaya  Jawa  Timur.  Meskipun  kawasan  Surabaya merupakan  kawasan  utama  di  sekitarnya  ,  namun  Kota  Surabaya  merupakan  salah  satu kawasan  dengan  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  yang  relatif  maju.  Akibatnya, cepat atau lambat, baik secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan ekonomi kota Surabaya akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi daerah sekitarnya.
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  memberikan  kontribusi  terhadap perekonomian  dan  pemerataan  pembangunan  di  suatu  daerah.  Indikator  pertumbuhan  atau peningkatan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  yang  sering  dilaporkan  dalam  bentuk persentase  setiap  tahunnya.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDB)  adalah  jumlah  total produk dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian Jawa Timur selama satu tahun, termasuk produksi  sektor  publik  dan  swasta.  PDRB  biasanya  dihitung  dengan  menggunakan  harga pasar/berlaku  ( current  price ),  namun  sebagai  indikator  pertumbuhan  ekonomi,  PDRB berdasarkan  harga  berlaku  kurang  bermanfaat  atau  pengukurannya  kurang  akurat  karena masih terdapat komponen inflasi atau kenaikan harga. PDRB atas dasar harga berlaku harus dibuat atas dasar harga konstan menurut tahun dasar tertentu dengan tujuan agar unsur inflasi dapat  terpenuhi  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  pertumbuhan  ekonomi.  Tahun dasar  harus  diperhatikan  ketika  menghitung  PDRB  menggunakan  harga  konstan (Hehamahua, 2014).
Sekilas  terlihat  bahwa  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  posisi  yang  kuat  dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terletak di kawasan Gerbang Kertosusila . Hal ini terlihat  dari  rasio  kontribusi  PDRB  Kota  Surabaya  terhadap  Pembangunan  Unit  Wilayah  I dan  keseluruhan  terhadap  Jawa  Timur.  Kontribusi  PDRB  Kota  Surabaya  terhadap  kawasan SWP I adalah 53,04% pada tahun 1993 dan meningkat menjadi 53,58% hingga 54,68% setiap
tahunnya  dari  tahun  1994  hingga  1997  (Hehamahua,  2014).  Data  tersebut  dapat  dimaknai sebagai kontribusi kota Surabaya terhadap perekonomian Jawa Timur relatif meningkat.
Dalam  hal  ini  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  direncanakan  dan disusun  sebagai  langkah  awal  dalam  pengelolaan.  APBD  dibuat  sesuai  dengan  kemampuan pendapatan  daerah  dan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan.  APBD  merupakan  alat untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah.  Harus mencerminkan  kebutuhan  masyarakat  yang  sebenarnya  sesuai  dengan  potensi  dan karakteristik daerah serta mampu memenuhi tuntutan pembangunan APBD yang berorientasi pada  kepentingan  dan  akuntabilitas  publik.  Dengan  demikian,  APBD  merupakan  pedoman perekonomian  yang  bertujuan  untuk  menstabilkan  perekonomian  daerah  khususnya  di  Kota Surabaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

## Pembahasan
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Surabaya
Untuk  mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  baik  di  bidang pembangunan,  pemerintahan,  maupun  pemberdayaan  masyarakat  digunakan  bantuan keuangan APBD. Tujuan dari bantuan keuangan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi  daerah.  Dalam  bantuan  keuangan  yang  diberikan  oleh  APBD  kepada  pemerintah kota  Surabaya  menjadi  dukungan  bagi  suatu  daerah  dalam  memanfaatkannya  dengan baik(Yasin  et  al.,  2017).  Bantuan  keuangan  memiliki  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi peningkatan bantuan keuangan dan hubungannya dengan kinerja pemerintah kota Surabaya. Namun,  masih  ditemukan  sejumlah  permasalahan  selama  pelaksanaan  pembangunan  Kota Surabaya  maupun  dari  hasil  evaluasi  kinerja  pembangunan.  Adapun  beberapa  faktor  yang mempengaruhi peningkatan bantuan keuangan dari APBD terhadap kinerja pemerintah kota Surabaya adalah :
1. Masih terdapat lahan atau kawasan yang tidak dapat dikembangkan karena keterbatasan lahan  (masih  dihuni  warga)  untuk  pelaksanaan  pembangunan  sentra  dalam  kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
2. Alokasi bansos tidak merata dan sulit dilaksanakan karena data penerima sering berubah.
3. Kapasitas  produksi  pertanian  Kota  Surabaya  semakin  menurun  karena  tidak  hanya  luas lahan  pertanian  (sawah)  yang  tidak  terlalu  luas,  tetapi  juga  lahan  yang  ada  semakin berkurang  karena  banyak  yang  beralih  fungsi,  seperti  untuk  keperluan  perumahan  atau industri.
4. Pada  sektor  fasilitas  umum,  sarana  dan  prasarana  relatif  kurang  memadai  dan  kurang memadai.
5. Di Kota Surabaya, pemasangan sistem sanitasi belum selesai. Hal ini juga dipantau dan diintegrasikan dengan implementasi infrastruktur air kota dan fasilitas persampahan.
6. Pelayanan dan infrastruktur di kawasan pariwisata Surabaya belum dalam kondisi ideal.
7. Pariwisata  di  Kota  Surabaya  terkendala  oleh  promosi  barang  seni  dan  budaya  daerah yang kurang lancar.
Faktor-faktor  tersebut  terindikasi  di  Kota  Surabaya  tahun  2014-2016.  Dalam  hal  ini faktor-faktor  yang  mempengaruhi  bantuan  keuangan  dari  APBD,  bukan  itu  adanya  faktor- faktor tersebut membuat pemerintah daerah Kota Surabaya dalam kinerjanya lebih stabil dan meningkatkannya dalam batas waktu atau periode yang bersangkutan dan selanjutnya. tahun tetap berpedoman pada  visi dan misi  kota Surabaya untuk  melayani  warganya dengan baik. Meskipun  indikator  faktor  tersebut  menjadi  penghambat  dalam  perekonomian  dan pembangunan,  namun  pertumbuhan  dan  pemerataan  pembangunan  di  Surabaya  masih bergerak maju, meningkat dan dinilai persentasenya semakin meningkat.

## Strategi  Peningkatan  Bantuan  Keuangan  dari  APBD  untuk  Mendukung  Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  merupakan  alat  utama  dalam menunjang  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Pemerintah Kota  Surabaya  sebagai  salah  satu  kota  terbesar  di  Provinsi  Jawa  Timur,  memiliki  tanggung jawab  yang  besar  dalam  menyediakan  berbagai  kebutuhan  masyarakatnya.  Namun  dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada anggaran dalam  APBD,  tetapi  juga  pada  bantuan  keuangan  dari  pihak  luar.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  strategi  untuk  meningkatkan  bantuan  keuangan  dari  APBD  agar  dapat  mendukung kinerja pemerintah Kota Surabaya (Sains, 2018).
Maka dari itu,  Strategi Peningkatan Bantuan  Finansial dari APBD  di  Kota Surabaya diantaranya :
1. Optimalisasi Pajak Daerah Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat ditingkatkan adalah  pajak  daerah.  Pajak  daerah  meliputi  pajak  bumi  dan  bangunan,  pajak  reklame, pajak  hotel  dan  restoran,  dan  pajak  air  tanah.  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat meningkatkan  optimalisasi  pajak  daerah  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  membayar  pajak,  memberikan  kemudahan  bagi  wajib
pajak untuk melaporkan dan membayar pajak, serta menegakkan hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik  dapat  menarik  investor  untuk  berinvestasi  di  Kota  Surabaya.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Kota  Surabaya  perlu  menjaga  kredibilitas  kebijakan  pengelolaan  keuangan daerah  yang  transparan  dan  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kepercayaan investor  dan  masyarakat.  Selain  itu,  Pemerintah  Kota  Surabaya  perlu  melakukan penghematan anggaran yang efektif dan efisien, seperti penggunaan teknologi informasi dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pengawasan  penggunaan  anggaran  yang  telah disetujui.
3. Pengembangan  Potensi  Daerah  Pengembangan  potensi  daerah  dapat  meningkatkan pendapatan  daerah  melalui  sektor-sektor  yang  menghasilkan  pendapatan  yang  besar. Pemkot Surabaya dapat  memanfaatkan potensi daerah seperti pariwisata, perikanan dan industri kreatif  untuk meningkatkan  pendapatan  daerah.  Pemerintah  dapat mempromosikan  potensi  daerah  melalui  berbagai  media,  mengadakan  event-event  yang menarik  wisatawan,  serta  memfasilitasi  pengembangan  industri  kreatif  dengan memberikan berbagai pelatihan dan bantuan permodalan.
Kerjasama dengan Pihak Swasta Pemkot Surabaya dapat bermitra dengan pihak swasta untuk meningkatkan bantuan keuangan dari APBD. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat  dilakukan  dalam  bentuk  program  kemitraan  atau  Corporate  Social  Responsibility (CSR).  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  mengundang  perusahaan  yang  beroperasi  di  Kota Surabaya  untuk  berpartisipasi  dalam  program  CSR  yang  melibatkan  dukungan  finansial. Program  CSR  yang  dilakukan  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  prioritas pembangunan  di  Kota  Surabaya,  seperti  pembangunan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan atau lingkungan.
Selain  itu,  Pemkot  Surabaya  dapat  menjalin  kemitraan  dengan  perusahaan  yang bergerak  di  sektor  yang  memiliki  potensi  besar  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah, seperti sektor pariwisata, perikanan, atau industri kreatif. Kerjasama kemitraan dapat berupa investasi  di  sektor  tersebut  atau  dukungan  lainnya  seperti  pengembangan  produk  dan pemasaran.
Pengembangan  dan  Pemanfaatan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya. Aset daerah dapat berupa tanah, bangunan atau fasilitas umum lainnya yang dapat disewakan atau
digunakan  untuk  menghasilkan  pendapatan.  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  mengevaluasi dan  menginventarisasi  kekayaan  daerah  yang  dimiliki,  serta  membuat  kebijakan  yang memungkinkan pengelolaan kekayaan daerah secara efektif dan efisien.
Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  dapat  memperkuat  sektor  ekonomi  dan meningkatkan  pendapatan  daerah.  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  meningkatkan  kualitas sumber  daya  manusia  melalui  program  pelatihan  dan  pendidikan  yang  menyasar  pada keterampilan  yang  dibutuhkan  pada  sektor-sektor  yang  dinilai  memiliki potensi  besar  untuk meningkatkan  pendapatan  daerah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  dapat  memberikan  program pengembangan  kewirausahaan  untuk  membantu  masyarakat  mengembangkan  usaha  yang dapat meningkatkan pendapatannya.
Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah  dan  membantu meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan.  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi,  pelatihan  pegawai  pelayanan  publik,  serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Kesimpulan
APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah)  adalah  rencana  keuangan pemerintah  daerah  selama  satu  tahun  yang  diatur  dengan  peraturan  daerah  dan  merupakan prakarsa  pemerintah  daerah  yang  akan  diberlakukan  dalam  bentuk  uang.[15]  APBD  dibuat sebagai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai penggunaan dana publik untuk tujuan  tertentu.  peran  dan  tanggung  jawab  APBD  merupakan  dasar  strategi  pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk  jangka waktu  tertentu yaitu satu  tahun anggaran. APBD memiliki  beberapa  tugas  seperti  fungsi  otorisasi,  perencanaan,  pemantauan,  alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran bagi penyelenggara  negara  di  daerah,  dan  pemborosan,  penyelewengan,  dan  kesalahan  dapat dicegah dengan APBD.  Dasar hukum  pengelolaan keuangan daerah dan  penyusunan APBD adalah UU No. 32 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2003, Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2022,  PP  No.  105  Tahun  2000,  dan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.
Bantuan  keuangan  dari  APBD  kepada  pemerintah  kota  Surabaya  bertujuan  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  pembangunan  berkelanjutan.  Namun,  ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  bantuan  keuangan  dan  hubungannya
dengan kinerja pemerintah kota Surabaya, seperti keterbatasan lahan, alokasi  bantuan sosial yang  tidak  merata,  penurunan  kapasitas  produksi  pertanian,  fasilitas  umum  yang  tidak memadai,  sistem  sanitasi  yang  belum  selesai,  pariwisata  layanan  dan  infrastruktur.  yang belum  ideal,  serta  kendala  promosi  barang  seni  dan  budaya  daerah  yang  masih  dibawah standar. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan kinerjanya  dengan  mengacu  pada  visi  dan  misi  kota  Surabaya  untuk  melayani  masyarakat dengan  baik.  Terlepas  dari  indikator  faktor  tersebut,  pertumbuhan  dan  pemerataan pembangunan di Surabaya terus maju dan meningkat.
Sesuai  dengan  kesimpulan  di  atas  maka  rekomendasi  yang  dapat  disampaikan  adalah Dalam  upaya  meningkatkan  bantuan  keuangan  dari  APBD  untuk  mendukung  kinerja pemerintah Kota Surabaya, diperlukan strategi yang tepat dan efektif. Strategi yang diusulkan antara  lain  optimalisasi  pajak  daerah,  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah, pengembangan  potensi  daerah,  kerjasama  dengan  swasta,  pengembangan  dan  pemanfaatan kekayaan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ani, N., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 6 (3), 481–497.
Hehamahua, H. (2014). ANALISIS APBD KOTA SURABAYA Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah. Media Trend , 9 (1).
Indonesia, K. K. R. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. In Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 4 (1). Rukin, S. P. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Jakad Media Publishing.
Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. THE NEW FRAUD TRIANGLE MODEL DENGAN PERSPEKTIF SYARIAH DALAM MENDETEKSI PERILAKU FRAUD.” EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 4 (1), 21–46.
Setiadi, W., & Nasution, A. I. (2020). Sanksi Administratif Terhadap Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 20 (4), 473–486.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 7 (1), 81– 92.
Yasin, M., Riyadi, S., & Ingga, I. (2017). Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur. Jurnal Ekonomi & Bisnis , 2 (2), 493–510.