## KAJIAN YURIDIS PENGESAHAN PERKAWINAN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan)
Oleh:

## Imam Bukhori
Dosen Tetap Yayasan STAIFAS Kencong Jember

## ABSTRAK
Perkawinan  dapat  dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  dan sesuai  Undang  -  Undang  Perkawinan  maupun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin bawah tangan, nikah sirri dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Bagi mereka  yang  tidak  mencatatkan  perkawinan  dianggap  tidak  sah  di  mata  hukum dan  juga  tidak  mendapat  akta  nikah  sebagai  bukti  otentik  sahnya  suatu perkawinan.  Namun  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  7  ayat  (2) menyebutkan: “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  di  Pengadilan  Agama”.  Sedang  ayat  (3) menyebutkan  itsbat nikah  yang dapat diajukan  ke Pengadilan Agama berkenaan dengan; a. Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan d.  Perkawinan  terjadi  sebelum  berlakunya  UU  No.1  tahun  1974  tentang perkawinan,  e.  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut  UU  No.1  Tahun  1974.  Untuk  menjawab permasalahan  tersebut  peneliti  menggunakan    pendekatan  normatif  empiris. Adapun  yang  dimaksud  dengan  pendekatan  normatif  adalah  sebagai  usaha mendekatkan  masalah  yang  diteliti  dengan  hukum  yang  normatif.  Sedangkan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan hukum yang  nyata  atau  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada    dalam  masyarakat.  Adapun sumber  data  dalam  penelitian  adalah  purposive  sampling  dan  tekhnik  yang digunakan  dalam  pengumpulan  data  adalah:  1.Observasi,  2.  Interview    3. Dokumentasi. Terkait penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yaitu bekerjanya data dengan mendeskripsikan kenyataan sosial/empiris (dalam hal ini produk dari putusan pengadilan), dengan teori yang ada (undang- undang yang relevan dengan kasus tersebut).Hasil penelitian menunjukkan bahwa

## Imam Bukhori
pertama:  Pengadilan  Agama  Jember  akan  tetap  mengabulkan  permohonan pengesahan  perkawinan  walaupun  pernikahan  di  bawah  tangan,  sepanjang perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  memenuhi  syariat  Islam  dan  perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang  datur dalam Pasal 8 sampai dengan  Pasal  10  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  39  sampai dengan  Pasal  44  Kompilasi  Hukum  Islam.  Kedua:  Majelis  hakim  Pengadilan Agama Jember tetap akan mengabulkan Permohonan Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan/itsbat nikah jika pernikahan para pemohon yang  telah dilakukan sebelumnya  telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah  meskipun  pernikahannya tersebut  dibawah  tangan/nikah  sirri,  yang  menjadi  pertimbangan  hakim Pengadilan Agama Jember adalah kemaslahatan bagi Pemohon dan masa depan anak pemohon pengesahan pernikahan / istbat nikah.
Key Word: Tinjauan Yuridis Pengesahan Perkawinan.

## PENDAHULUAN
Pernikahan  merupakan  awal  dari  bentuk  institusi  kecil  dalam  keluarga. Pernikahan  sangatlah  penting  bagi  kehidupan  manusia  perseorangan  maupun kelompok,  dengan  jalan  pernikahan  yang  sah  pergaulan  antara  laki-laki  dan perempuan  terjadi  secara  terhormat  sesuai  kedudukan  manusia  sebagai  mahluk yang  bersosial  dan  beradab.  Dalam  istilah  bahasa  Indonesia,  perkawinan  berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;  bersuami  atau  beristri;  menikah  adalah  ikatan  akad  perkawinan  yang dilakukan sesuai hukum agama. 1
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam,  pengertian  perkawinan  tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:Perkawinan menurut hukum Islam adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mith ā qan  ghal ī zh ā n untuk mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. 2 Perkawinan menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa. 3 Mengenai  sahnya  perkawinan  dan  pencatatan  perkawinan  terdapat pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang
1 Kbbi, Kamus besar bahasa Indonesia, ( Jakarta: Penerbit Lentera, 2008), 102.
2 Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Fokus media, 2007), 7.
3 Subekti, Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  2006), 537.
Perkawinan,yang  berbunyi:  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu . 4
Bagi  yang  beragama  Islam,  yang  tidak  dapat  membuktikan  terjadinya perkawinan  dengan  akta  nikah,  dapat  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ( penetapan/pengesahan  nikah  )  kepada  Pengadilan  Agama  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Namun  Itsbat  nikah  ini  hanya dimungkinkan  bila  berkenaan  dengan:  a.  dalam  rangka  penyelesaian  perceraian; b.hilangnya akta nikah; c.  adanya keraguan  tentang sah atau tidaknya  salah satu syarat  perkawinan;  d.  perkawinan  terjadi  sebelum  berlakunya  UU  No.  1  tahun 1974 tentang perkawinan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang  No. 1/1974, 5 artinya bila  ada  salah  satu  dari  kelima  alasan  di  atas  yang  dapat  dipergunakan,  dapat mengajukan  permohonan  istbat  nikah  ke  Pengadilan  Agama.  Sebaliknya,  akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan. Sedangkan pengajuan itsbat  nikah  dengan  alasan  lain  artinya  bukan  dalam  rangka  perceraian,  hanya dimungkinkan,  jika  sebelumnya  sudah  memiliki  Akta  Nikah  dari  pejabat berwenang.
Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis  Pengesahan  Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Jember (Studi  Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pengesahan Perkawinan  Di Bawah Tangan Tahun 2012) ”, yang mana pernikahannya tidak dicatatkan dan dilakukan sesudah Undang-undang Perkawinan No1 Tahun 1974 dan kemudian diistbatkan ke Pengadilan Agama Jember.

## Fokus Penelitian
Adapun Focus penelitian yang akan diteliti berkaitan dengan judul tentang Tinjauan  Yuridis  Pengesahan  Perkawinan  di  Pengadilan  Agama  Jember (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Agama  Jember  Tentang  Pengesahan  Perkawinan  Di Bawah Tangan Tahun 2012) sebagai berikut:
1. Bagaimana  Proses  Putusan  Pengesahan  Perkawinan  di  Bawah  Tangan di Pengadilan Agama Jember Tahun 2012 ?
2. Bagaimana  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Jember  Terhadap Pengesahan Perkawinan di BawahTangan di Pengadilan Agama Jember?
4 Maramis, DinamikaPerkawinanMasaKini, (Yogyakarta:Sinar Toga, 2009), 65.
5 Kompilasi Hukum Islam , 31.

## Imam Bukhori

## Definisi Istilah
Guna  memahami  permasalahan  yang  terdapat  penelitin  ini,  dan  untuk mempermudah  pembahasan  serta  menghindari  timbulnya  kesalahan  dalam memahami isi penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan arti kata demi kata sekaligus secara keseluruhan dari judul tersebut.
1. Tinjauan Yuridis
a. Tinjauan
Kata tinjauanmempunyaibanyakarti, pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan  pengumpulan  data,  pengolahan,  analisa  yang  dilakukan  secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan. 6
b. Yuridis
Pengertian yuridis adalah  sesuatu  yang  sudah  terjamin  kebenarannya  dan terbukti secara hukum yang berlaku. 7
1. Pengesahan Perkawinan a. Pengesahan Pengesahanmempunyaipengertianpenetapan yang dilakukan menurut  hukum  yang  berlaku. 8 Dan  dalam  bahasa  arab  disebut dengan istbat yang berarti pengesahan atau penetapan. 9 b. Perkawinan
Pengertian perkawinan yaitu akad nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. 10

## 2. Pengadilan Agama
Pengadilan  agama  mempunyai  pengertian  lembaga  hukum  tempat penyelasaian perkara hukum bagi orang yang beragama Islam. 11
Jadi, yang dimaksud  dengan  tinjauan  yuridis  pengesahan  perkawinan  adalah  tinjauan secara  hukum  dalam  menetapkan  sebuah  perkawinan  yang  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6 Arti  Kata. Definisi  tinjauan, (Online),  (http://m.artikata.com/arti-381954- tinjauan.html, Diakses 11 oktober 2013)
7 Kamus  Bahasa  Indonesia  Online, Pengertian  Yuridis ,  (Online),  ( http://kamusbahasa indonesia.org/yuridis, Diakses 11 oktober 2013)
8 KBBI Ofline 9 NU Blog, Tata Cara Pengesahan Pernikan dalam Islam , (Online), (http://m.nu.or.id/ apublic-m-dinamic-detail.html Diakses 11 Oktober 2013).
10 Kamus  Bahasa  Indonesia  Online, Pengertian  Perkawinan ,  (Online),  ( http://kamus bahasaindonesia.org/Perkawinan, Diakses 11 oktober 2013).
11 Wikipedia,  Pengadilan  Agama,  (Online),  (id.m.wikipedia.org/wiki/pengadilan_ agama, Diakses 11 Oktober 2013)

## HASIL TEMUAN
Berdasarkan  pembahasan  dalam  bab  sebelumnya,  maka  dalam    penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal:

## 1. Proses Putusan Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jember Tahun 2012
Pengadilan  Agama  Jember  akan  tetap  mengabulkan  permohonan pengesahan  perkawinan  walaupun  pernikahan  di  bawah  tangan,  sepanjang perkawinan  yang  telah  dilangsungkan  memenuhi  syariat  Islam  dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang datur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
2. PertimbanganHakimPengadilan  Agama  Jember  Terhadap  Pengesahan Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Jember Majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Jember  tetap  akan  mengabulkan
PermohonanPengesahan  Perkawinan  di  Bawah  Tangan  /  itsbat  nikah  jika pernikahan para pemohon yang telah dilakukan sebelumnya telah memenuhi syarat dan rukun nikah meskipun pernikahannya tersebut di bawah tangan / nikah  sirri .  Ternyata  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Agama Jember adalah kemaslahatan bagi Pemohon dan masa depan anak Pemohon pengesahan Pernikahan / istbat nikah di bawah tangan.
3. Saran.
Adapun Saran yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
a. Kepada  hakim  Pengadilan  Agama  Jember  Agar  lebih  selektif lagidalamhalmengabulkanpermohonanitsbatnikah.
b. Kepada  Pihak-pihak  yang  terkait  untuk  lebih  luas  mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan Perkawinan.
c. Kepada  alim  ulama  atau  pemuka  agama  untuk  tidak  menikahkan tanpa melalui prosedur pencatatan Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
___________.  1996.  Undang-Undang  RI  No.  7  Tahun  1989  tentangPeradilan AgamaPengadilan Agama. Bandung: Fokus Media.
___________. 1999. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (BPN). Bandung: Rosda
Karya.
___________. Himpunan Undang-Undang. 2008. CitraMediaWacana.
___________. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
____________. 2007. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus media.

## Imam Bukhori
____________. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Citra Media Wacana
Abdurrahman.1999. Penjelasan Atas Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademi Presindo.
Arti  Kata.  Definisi  tinjauan,  (Online),  (http://m.artikata.com/arti-381954- tinjauan.html, Diakses 11 oktober 2013)
Kamus  Bahasa  Indonesia  Online,  Pengertian  Perkawinan,  (Online), (http://kamusbahasaindonesia.org/Perkawinan, Diakses 11 oktober 2013) Kamus Bahasa Indonesia Online, Pengertian Yuridis, (Online), (http://kamusbahasaindonesia.org/yuridis, Diakses 11 oktober 2013) KBBI Ofline
Kbbi, 2008.Kamus besar bahasa Indonesia. Jakarta: Penerbit Lentera. Maramis.2009. DinamikaPerkawinanMasaKini. Yogyakarta: Sinar Toga. Subekti,2006. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita. NU  Blog,  Tata  Cara  Pengesahan  Pernikan  dalam  Islam,  (Online),
(http://m.nu.or.id/apublic-m-dinamic-detail.html  Diakses  11  Oktober 2013).