## STRATEGI TATA BANGUNAN PADA RUMAH TAHANAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN
Jessica Tio Minar Simatupang Padmono
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: Jessicasimatupang7@gmail.com padmonowibowo@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the strategy of building design in Humbang Hasundutan Rutan Class IIB. The type of research used is normative-empirical research. Primary data from specialist interviews and secondary data from literature study were used as data types. The data  obtained  from  the  study  were  analyzed  using  qualitative  methods  with  descriptive decomposition.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  found  that  the  concept  of  the Humbang Hasundutan Class IIB Rutan building was not in accordance with the standards for the type of prison technical implementing unit, as stated in the Decree of the Minister of Law  and  Humanity  No.  M.  01.  OT.  01/01/2003  concerning  the  Technical  Correctional Institution  Development  Plan  and  the  Details  of  the  Population  Assessment  Standards according  to  the  Decree  of  the  Director  General  of  Corrections  Number  PAS-499.  NS. 02.03.01 of 2015 concerning Standards for Assessment of Rutan or Prison Employees. The set  of  policies  and  regulations  that  implement  the  prison  system  requires  housing assessments as a tool to gather information and determine actual versus expected situations.

## Keywords: Bangunan Building planning strategy, Detention Center, Building

## I. PENDAHULUAN
Pidana  merupakan  dua  pokok  istilah  yang  melekat  di  kehidupan  bermasyarakat. Dalam kepentingan guna mengatur kehidupan kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, hukum pidana dilekatkan untuk pertahanan tata tertib masyarakat. Hal ini berhubungan dengan berkembanganya teori-teori hukum pidana, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesehjateraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana. Konsep pidana kemudian berkembang dengan melihat suatu  perbuatan  yang  menyalahi  aturan, perbuatan  yang  berpotensi  merugikan  seseorang, perbuatan  yang  menciderai  ketentuan  ataupun  peraturan  hukum,  sebagai  pengenaan pembalasan  atau  penderitaan.  Pendapat  bahwa  hakikat  pidana  itu  merupakan  penderitaan atau nestapa, diartikan bahwa pidana pada hakikatnya adalah “ te recht wizen ”, yang berarti menunjukkan  bahwa  perbuatan  itu  telah  melanggar.  Pidana  yang  dipandang  memberikan
pembalasan, beralih dengan keadilan mutlak yang memandang nilai guna hukum pidana bagi masyarakat.
Pergeseran  paradigma  bahwa  pidana  dengan  stelsel  pidana  yang  disusun  dalam hukum  positif  merupakan  satu  kesatuan  sistem  pemidanaan  untuk  pembalasan  melalui ancaman pidana, menjadi pemidanaan yang berdasar pada resosialisasi. Resosialisasi dalam konsep  pemasyarakatan  pada  ketentuan  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan yang mengesampingkan kepenjaraan menjadi upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan sendiri mencakup kegiatan pada ranah penahanan pelaku, melakukan pengawasan terhadap mantan warga binaan dalam melakukan pekerjaan dan  mendapatkan  pendidikan  di  masyarakat,  hingga  menyediakan  pendampingan  bagi korban. Sistem pemasyarakatan dalam pandangan yang lebih luas, yakni sebagai satu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap para pelanggar hukum 1 .
Dalam proses penanganan adanya dugaan tindak pidana oleh pihak yang berwenang, sebagaimana penyelidik atau dalam hal ini kepolisian bertugas melakukan tindakan mulai dari  pemeriksaan,  penggeledahan,  penangkapan,  termasuk  di  dalamnya  penahanan,  dan wewenang  lainnya.  Penahanan  merupakan  penempatan  terdakwa  ataupun  tersangka  di tempat khusus oleh penyidik, ataupun penuntut umum ataupun hakim dengan penetapannya. Tidak  terhadap  semua  tindak  pidana  dapat  dilakukan  penahanan  atas  tersangka  atau terdakwa. Undang- undang sendiri sudah menentukan baik secara universal ataupun secara khusus  terhadap  kejahatan  yang  bagaimana  pelakunya  bisa  dikenakan  penahanan.  Oleh sebab  itu,  dasar  unsur  yuridis  atau  objektif  yang  memutuskan  penahanan  hanya  dapat dikenakan  terhadap  terdakwa  maupun  tersangka  yang  melaksanakan  tindak  pidana dan/ataupun percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana.
Ada 3 (tiga) jenis penahanan dalam KUHAP, yaitu penahanan negara bagian, rumah dan  kota.  Rumah  Detensi  Negara  (selanjutnya  disebut  Rutan)  adalah  tempat  di  mana terdakwa  atau  tersangka  ditahan  selama  pemeriksaan  pendahuluan,  penuntutan,  dan interogasi. Tugas lembaga pemasyarakatan negara adalah menjamin perlindungan hak-hak narapidana untuk memfasilitasi penyidikan, penuntutan dan interogasi peradilan serta untuk mendukung  kegiatan-kegiatan  promosi  narapidana.  Ditambah  lagi  dengan  maksud  untuk
1 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614).
melindungi  masyarakat  dari  kejahatan,  agar  memberikan  efek  jera  agar  tidak  melakukan kejahatan lagi dengan cara membenahi dan melatih para narapidana.
Tersangka  atau  terdakwa  yang  ditempatkan  di  Rumah  Tahanan  membutuhkan adanya  jaminan  kesehjateraan.  Hak-hak  yang  diperoleh  tersangka  ataupun  terdakwa  di Rumah  Tahanan  diakui  sebagaimana  hak-hak  narapidana  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, maka sudah sepatutnya bahwa hunian Rumah Tahanan harus menciptakan keamanan  dan  keselamatan  para  tahanan  sebagai  penghuni  dan  petugas  dengan mengedepankan prinsip penghormatan hak asasi manusia.
Namun,  baik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  Lapas)  maupun Rumah  Tahanan,  peningkatan  jumlah  narapidana  selalu  bertentangan  dengan  kapasitas Lapas  atau  Rutan  secara  individu.  Masalah  kelebihan  kapasitas,  dalam  hal  ini  di  Rutan, merupakan  masalah  lama  yang  belum  ditemukan  solusinya.  Kondisi  Rutan  yang  over kapasitas  mengganggu  keselamatan  dan  keamanan 2 .  Seperti  pada  tahun  2019,  kebakaran terjadi  di  kamp  interniran  kelas  IIB  Siak  Sri  Indrapura  di  Kabupaten  Siak,  Riau  akibat pemberontakan yang menyebabkan kamp interniran terbakar, mengakibatkan pembangunan kamp interniran dan pelarian puluhan tahanan dan narapidana. Pemberontakan dipicu oleh kekerasan penjaga penjara terhadap beberapa narapidana yang diketahui memiliki narkotika jenis Shabu 3 .
Hal serupa juga terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan, pada pertengahan  tahun  2019,  dimana  salah  satu  narapidana  Rumah  Tahanan  ditemukan menyimpan dua puluh paket sabu di dalam sel hunian. Maraknya isu peredaran narkotika di Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan senantiasa berkembang sampai pada tahun 2021, dimana salah satu warga binaan Rumah Tahanan terlibat jaringan peredaran narkoba 4 . Kondisi  tersebut  tentunya  tidak  terlepas  dari  kondisi  hunian  Rumah  Tahanan  yang  tidak
2 Revanda  Bangun,  “Penghuni  WBP  Rumah  Tahanan  Humbahas  Melebihi  Kapasitas”,  https:// lintangnews.com/penghuni-wbp-RumahTahanan-humbahas-melebihi -kapasitas/, diakses pada 5 November 2021.
3 Tim  Detik  News,  “Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Siak  Sri  Indrapura  Dibakar,  34  Tahanan  Diduga  Kabur”, https://news.detik.com/berita/d-4545204/Rumah  Tahanan-kelas-iib-siak-sri-indrapura-dibakar-34-tahanan- diduga-kabur, diakses pada 4 November 2021.
4 Waspada,  “Fakta  Baru  Pengungkapan  Jaringan  Narkoba  Rumah  Tahanan  Humbahas”,  https:// waspada.id/sumut/fakta-baru-pengungkapan-jaringan-narkoba-Rumah Tahanan-humbahas/, diakses pada 4 November 2021.
mengakomodir kondisi yang layak huni, mengingat Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan juga mengalami kelebih kapasitas huni, akses ke lokasi Rumah Tahanan yang sulit, serta sarana dan prasarana lain yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan  penelitian  ini  ada  beberapa  hal  yang  ingin  dirumuskan  dalam identifikasi masalah, yakni sebagai berikut:
1. Bagaimanakan Profil Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan?
2. Bagaimanakah Kondisi Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan Sebagai Bangunan yang Harus Memenuhi Standar Mutu Tertentu?

## III. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Data  primer  dan  data  sekunder  digunakan  sebagai  sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Pengamanan Rutan (KPR),  Kepala  Seksi  Pengelolaan,  dan  Kepala  Rutan  guna  mengetahui  secara  langsung kondisi narapidana di Rutan dibandingkan dengan kondisi gedung Rutan saat ini. Sedangkan data  sekunder  diperoleh  melalui  pengamatan  langsung  terhadap  jabatan  dan pendokumentasian hal-hal yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Uraian Profil Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan
Rumah  Tahanan  Negara  (selanjutnya  disebut  Rutan)  Kelas  IIB  Humbang Hasundutan  merupakan  salah  satu  Satuan  Pelaksana  Teknis  (selanjutnya  disebut  UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang mulai dibangun pada tahun 2010 dan kemudian mulai dihuni  pada  tahun  2014  sampai  dengan  sekarang.  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Humbang Hasundutan  mempunyai  bangunan  yang  berdiri  di  atas  tanah  dengan  luas  keseluruhan 46,944  m 2 ,  dengan  luas  bangunan  yakni  1700  m 2 .  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Humbang Hasundutan memiliki sertifikat hak pakai. dengan bangunan yang terdiri dari 2 (dua) unit
rumah dinas, 2 (dua) unit gedung perkantoran 2 (dua) lantai, 2 (unit) blok hunian 2 (dua) lantai, 1 (satu) unit bangunan masjid, 1 (satu) unit bangunan gereja, 1 (satu) unit bangunan poli klinik dan 1 (satu) unit dapur umum.
Gambar 1: Profil Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan 2021

## Sumber:  Laporan  Profilling  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Humbang
Hasundutan Tahun 2021.
Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan bertugas memberikan pembinaan kepada penghuni sebagai tahanan maupun narapidana, yang sementara dititipkan di Rumah Tahanan  Kelas  IIB  Humbang  Hasundutan.  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Humbang Hasundutan mempunyai daya huni sejumlah 150 orang, dengan toleransi kapasitas penuh sejumlah  480  orang.  Sementara  sampai  dengan  September  2021,  Rumah Tahanan Kelas IIB mengalami kelebihan kapasitas, dimana jumlah hunian telah mencapai 906 orang, yang didominasi perkara narkotika dengan jumlah 863 orang.

## B. Kondisi Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan
Untuk  menjamin  terselenggaranya  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbangan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara. Sarana dan prasarana sebagai halnya yang diartikan direalisasikan dalam tatanan konstruksi yang mempunyai fungsi spesial, yang berintegrasi antara aspek ruang aksi yang kondusif dengan aspek  perawatan,  pembinaan,  pembimbingan  serta  pengamanan,  dimana  sekelompok khalayak menjalani kehidupan. Dasar ini melahirkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  No.  M.  01.  PL.  01.01.2003  tentang  Model  Bangunan  Ruang  Pelaksanaan Teknis  Perbaikan  memuat  ketentuan  sebagai  dasar  utama  perencanaan  bangunan  gedung, yang  berlaku  khusus  untuk  lingkungan  UPT  Pemasyarakatan  dalam  rangka  menentukan kebutuhan prasarana dan sarana yang sesuai untuk dan untuk keberhasilan.
a. Tipologi Bangunan Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan
Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Humbang  Hasundutan  yang  berada  di  Jalan  Lembaga Pemasyarakatan,  Huta  Gurgur,  Kecamatan  Dolok  Sanggul,  Kabupaten  Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, bukan merupakan lokasi yang strategis.
Gambar 2: Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan dan lokasi sekitar
Sumber: Google Maps
Lokasi  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Humbang  Hasundutan  terletak  jauh  dari  pusat fasilitas pelayanan publik. Syarat areal bangunan UPT Pemasyarakatan harus terletak pada:
1) Lokasi yang mudah terjangkau dengan sarana transportasi (umum), telekomunikasi (telepon),  penerangan  (listrik),  Kesehatan  (Puskesmas/  Rumah  Sakit)  serta  mudah memperoleh air bersih (PAM).
2) Merupakan  areal  menurut  Rencana  Umum  Tata  Ruang  (RUTR)  yang  dikeluarkan oleh Pemda setempat.
3) Dekat  dengan  kantor  Kepolisian,  Pengadilan,  Kejaksaan,  Kantor  Wilayah Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia,  Rumah  Tahanan/  Lapas/  Bapas/ Rupbasan dan Instansi lain yang terkait.
4) Bebas maupun jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, tanah longsor)  serta  mempunyai  pembuangan  air  limbah  sehingga  tidak  mengakibatkan imbas lingkungan yang tidak kondusif.
5) Untuk pembangunan UPT Lapas di tempat-tempat di perkotaan yang luas lahannya sangat terbatas, dapat dibangun dengan konstruksi bertingkat dengan memperhatikan koefisien pondasi (KDB) dan koefisien lantai bangunan (KLB).
Namun, syarat a quo tidak dipenuhi Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan. Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan berjarak ± 15 km dari pemadam kebakaran, ± 6 km dari kejaksaan,  ±  17  km  dari  pengadilan,  ±  25  km  dari  kepolisian  resort,  Tentara  Nasional Indonesia (TNI) ± 15 km dan Rumah Sakit ± 15 km. Bagian barat, timur, utara, dan selatan Kamp Interniran Kelas IIB Humbang Hasundutan dikelilingi oleh taman-taman penduduk setempat, sehingga akses menuju Kamp Interniran Kelas IIB Humbang Hasundutan sedikit dan sulit mengingat lokasinya yang terpencil.
Gambar 3:  Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan
Bentuk bangunan disesuaikan dengan properti atau kondisi yang ada sehingga dapat dimanfaatkan  secara  optimal,  dengan  memperhatikan  aspek  manfaat  berupa  keserasian dengan lingkungan dan tetangga, menjaga aspek keindahan untuk mencegah dan memelihara keamanan dan ketertiban gangguan, membuat rumah tahanan, tempat upacara dan olahraga sejuk dan indah adaptasi ramah lingkungan (dalam bentuk taman dan tindakan pembangunan kembali).  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Humbang  Hasundutan  belum  mengupayakan  aspek keindahan, sehingga kondisi bangunan tampak suram.
Gambar 3:  Sarana dan Prasarana di Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan
b. Sarana dan Prasarana Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan
Bangunan terdiri dari 2 (dua) unit rumah dinas, 2 (dua) gedung perkantoran dengan 2 (dua) lantai, 2 (dua)  blok apartemen dengan 2 (dua) lantai, 1 (satu) gedung masjid, 1 (satu) unit gedung gereja, 1 (satu) gedung poliklinik dan 1 (satu) gedung dapur umum, luas keseluruhan gedung yang ditempati Rutan Negara Humbang Hasundutan Kelas IIB 1700 m2. Sedangkan gedung harus dibagi menjadi ruangan-ruangan yang memenuhi kebutuhan pelatihan  dan  perawatan  narapidana  dan narapidana,  antara  lain  ruang  konseling, ruang belajar,  ruang  perpustakaan,  ruang  bengkel  dan  unit  usaha  yang  mengutamakan  hasil produksi.
Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan tidak mempertimbangkan kebutuhan ruang pribadi  ( Personal  Space) bagi  narapidana.  Mengingat  situasinya  yang  ketat  dan  hanya dianggap  sebagai  pusat  penahanan  perumahan,  kegiatan  pemasyarakatan  tidak  akan berjalan dengan baik.
Begitu  pula  halnya  dengan  ketersediaan  sarana  pengamanan  di  Rumah  Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan, sarana pengamanan yang dimiliki Rumah Tahanan Kelas IIB Humbang Hasundutan belum mendukung.
Tabel 1: Daftar Sarana Pengamanan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan
No. Keterangan Jumlah 1. Jumlah X-Ray - 2. Jumlah Personil Penjagaan 21orang 3. Jumlah Escape Road (Pintu Keluar)
1 4. Jumlah CCTV 1unit server 5. Satuan PHH 27 set 6. Paper gun 7 unit 7. Senjata api 2 2 unit

## C. Kondisi  dan  Klasifikasi  Rumah  Tahanan  Kelas  IIB  Humbang  Hasundutan Sebagai Bangunan yang Harus Memenuhi Standar Mutu
Dalam  merancang  bangunan  koreksional  yang  pada  dasarnya  termasuk  dalam kelompok  bangunan  khusus  yang  memiliki  prinsip  dasar  perancangan  bangunan,  yaitu keamanan,  kekuatan,  kesehatan,  dan  keserasian.  Selain  itu,  gedung  UPT  Lapas  harus memenuhi  fungsinya  sebagai  lembaga  pemasyarakatan  dan  pembinaan  dengan  fokus memenuhi  unsur-unsur  dasar  fasilitas  Lapas  seperti  akomodasi,  administrasi,  program
penahanan, pelayanan narapidana, penerimaan dan pemulangan, pelayanan medis, katering, rekreasi, permainan, agama. dan kontrol keamanan. Standardisasi bangunan, memperhatikan desain  interior  dan  eksterior,  memperhatikan  kebutuhan  dasar  manusia,  dan  mengambil ruang  pribadi  untuk  mendukung  peran  fisik  bangunan,  desain  psikologis  dan  percepatan proses renovasi dapat berjalan dengan lancar.
Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan membutuhkan pembenahan korektif. Kondisi seperti  tersebut  di  atas  akan  berdampak  pada  rendahnya  realisasi  hak-hak  tahanan  dan narapidana 5 .  Isu  tersebut  juga  memunculkan  persoalan  lain  dalam  kasus  Rumah  Tahanan yang  kelebihan  kapasitas,  yang  berujung  pada  peningkatan  anggaran  negara  untuk membiayai penyelenggaraan Rutan. Dalam berita yang dilansir Jabar Express Oktober 2020 lalu disebutkan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah untuk biaya makan narapidana dan narapidana mencapai Rp 1,8 triliun/tahun 6 .
Biaya  tersebut  tidak  termasuk  perhitungan  untuk  biaya  pemeliharaan  sarana  dan prasarana Rumah Tahanan. Alokasi anggaran yang tersedia juga tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan narapidana yang ada, alhasil narapidana dan tahanan tidak mendapatkan fasilitas mendasar  yang  memadai,  seperti  tempat  hunian  yang  layak,  sanitasi  bersih,  perawatan medis,  dan  sebagainya.  Model  penataan  bangunan  telah  memberikan  kontribusi  untuk mengakomodasi  fungsi  dari  proses  pembentukan  moral  dan  karakter  manusia  agar  lebih beradab  dan  diterima  dengan  baik  di  masyarakat.  Hak  menurut  UU  No.  12  Tahun  1995 tentang  Pemenjaraan jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun  1999  tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Narapidana,  mempunyai  pengertian  yang  luas  karena menyangkut berbagai aspek kehidupan mulai dari kerohanian, pendidikan, kesehatan, psikis, sosial, budaya, dan lain-lain. Hubungannya dengan aspek sosial bertujuan pada pertanyaan bagaimana tahanan berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya selama penahanan dan tahanan selama penahanan atau penahanan.
Kompleksitas  permasalahan  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  tidak dapat diatasi dengan mengkaji salah satu subsistem peradilan pidana saja. Pemerintah telah
5 Latifah,  Marfuatul,  “Overcrowded  Pada  Rumah  Tahanan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia: Dampak dan Solusinya”, Jurnal Bidang Hukum Info , Vol. 11, No. 10, Mei, 2019.
6 Tim Redaksi, “Anggaran Untuk Makan Napi Rp1,8 Triliun Per Tahun, Setiap Lapas Sudah Overkapasitas”, https://jabarekspres.com/berita/2020/10/18/anggaran-untuk-makan-napi-rp18-triliun-per-tahun-setiap- lapas-sudah-verkapasitas/, diakses pada tanggal 5 November 2021.
mengeluarkan  rencana  besar  untuk  memerangi  kelebihan  kapasitas  di  Lapas  dan  Rutan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Konsep Hebat Perlakuan Kepadatan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara. Namun secara konkrit penerapan peraturan tersebut tidaklah mudah, karena lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan mengikuti proses penuntutan pidana, memperhatikan kualitas dan kuantitas lembaga  pemasyarakatan  dan  rumah  tahanan  tidak  berarti  memperluas  atau  memperbarui kondisi struktural. Transportasi harus ke arah atas, dalam hal pemrosesan sebuah indikasi adanya perbuatan pidana.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
1. Rumah  Tahanan  Negara  (selanjutnya  disebut  Rutan)  Kelas  IIB  Humbang Hasundutan  merupakan  salah  satu  Satuan  Pelaksana  Teknis  (selanjutnya  disebut UPT)  Pemasyarakatan  yang  berada  di  wilayah  hukum  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Utara,  beralamat  di  Jalan  Lembaga Pemasyarakatan, Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang mulai dibangun pada tahun 2010 dan kemudian mulai  dihuni  pada  tahun  2014  sampai  dengan  sekarang.  Mempunyai  bangunan yang  berdiri  di  atas  tanah  dengan  luas  keseluruhan  46,944  m 2 ,  dengan  luas bangunan  yakni  1700  m 2 .  Dengan  status  sertifikat  hak  pakai.  Rumah  Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) Kelas IIB Humbang Hasundutan merupakan bangunan  yang  terdiri  dari  2  (dua)  unit  rumah  dinas,  2  (dua)  unit  gedung perkantoran  2  (dua)  lantai,  2  (unit)  blok  hunian  2  (dua)  lantai,  1  (satu)  unit bangunan masjid, 1 (satu) unit bangunan gereja, 1 (satu) unit bangunan poli klinik dan 1 (satu) unit dapur umum.
2. Bangunan  koreksional  yang  pada  dasarnya  termasuk  dalam  kelompok  bangunan khusus  yang  memiliki  prinsip  dasar  perancangan  bangunan,  yaitu  keamanan, kekuatan,  kesehatan,  dan  keserasian.  Selain  itu,  gedung  UPT  Lapas  harus memenuhi  fungsinya  sebagai  lembaga  pemasyarakatan  dan  pembinaan  dengan fokus memenuhi unsur-unsur dasar fasilitas Lapas seperti akomodasi, administrasi, program  penahanan,  pelayanan  narapidana,  penerimaan  dan  pemulangan, pelayanan  medis,  katering,  rekreasi,  permainan,  agama  dan  kontrol  keamanan.
Kompleksitas permasalahan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tidak dapat  diatasi  dengan  mengkaji  salah  satu  subsistem  peradilan  pidana  saja. Pemerintah  telah  mengeluarkan  rencana  besar  untuk  memerangi  kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Konsep Hebat Perlakuan Kepadatan di Lapas dan Rumah Tahanan Negara.

## B. Saran
1. Dalam perjalanan studi yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa program harus berfungsi sebagai ruang untuk menerapkan konsep desain bangunan korektif untuk mencapai tujuan pembangunan kembali yang benar, yaitu dengan mempertimbangkan tata letak bangunan dan kriteria penggunaan lahan. Layanan pembinaan  dan  konseling  bagi  terpidana  (disesuaikan  dengan  kekhususan penggunaan bangunan).
2. Selain  itu,  narapidana  yang  ditempatkan  di  Rutan  harus  didistribusikan  secara merata dan koordinasi yang memadai antara Lapas dan Lapas di wilayah masing- masing harus dipastikan. Kepadatan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan yang mampu  menampung  hingga  480  orang  juga  mempengaruhi  kondisi  kehidupan Rutan. Sulit untuk sampai ke tempat di mana pusat penahanan berada dan juga sulit untuk  sampai  ke  tempat  lain  karena  berada  di  daerah  terpencil.  Sarana  dan prasarana  Rutan  yang  masih  digunakan  secara manual  untuk  kepentingan  teknis tidak memungkinkan Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan menjalankan banyak program pembinaan dan penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku :
Hamzah,  Andi,  2014, Asas-Asas  Hukum  Pidana  (Edisi  Revisi) ,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta.
Sudarto,  1991, Hukum  Pidana  Jilid  I  A-B ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Soema Dipradja, R. Achmad S., dan Atmasasmita, Romli, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia , Percetakan Ekonomi, Bandung.
Sulhin, Iqrak, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan”, Jurnal Kriminologi Indonesia , Vol. 7, No. 1, Mei 2010.
Harahap, Yahya, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta.
Suwandi,  R.  Deda,  2010, Tips  &  Trik  Menghadapi  Kasus  Hukum ,  Delta  Publishing, Semarang.
Santi  Adnyana,  I  Gede  dan  Lemes,  I  Nyoman,  “Implementasi  Sistem  Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singaraja”, Jurnal Hukum Kertha Widya , Vol. 6, No. 2, Desember 2018

## B. Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1995  Nomor  77,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor 3614).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1983  Nomor  36,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 3258).
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 01. PL. 01. 01 Tahun
2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  PAS-499.PK.02.03.01  Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/ Rumah Tahanan.

## C. Jurnal
Latifah, Marfuatul, “Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya”, Jurnal Bidang Hukum Info , Vol. 11, No. 10, Mei, 2019.
Christy Lovita, Noverna, dkk., “Konsep Desain Bangunan Koreksional dan Pembinaan Bagi  Wanita  (Studi  Kasus:  Lembaga  Pemasyarakatan  Wanita  Kelas  IIA Malang)”, Jurnal Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang , Vol. 1, No. 1, Mei, 2019.

## D. Sumber Lain
Waspada, “Fakta Baru Pengungkapan Jaringan Narkoba Rumah Tahanan Humbahas”, https://waspada.id/sumut/fakta-baru-pengungkapan-jaringan-narkoba-
Rumah Tahanan-humbahas/, diakses pada 4 November 2021.
Tim  Redaksi,  “Anggaran  Untuk  Makan  Napi  Rp1,8  Triliun  Per  Tahun,  Setiap  Lapas Sudah Overkapasitas”,  https://jabarekspres.com/berita/2020/10/18/anggaran -untuk-makan-napi-rp18-triliun-per-tahun-setiap-lapas-sudah-verkapasitas/, diakses pada tanggal 5 November 2021.
Revanda  Bangun,  “Penghuni  WBP  Rumah  Tahanan  Humbahas  Melebihi  Kapasitas”, https://lintangnews.com/penghuni-wbp-RumahTahanan-humbahas-melebihi -kapasitas/, diakses pada 5 November 2021.
Tim Detik News, “Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura Dibakar, 34 Tahanan Diduga  Kabur”,  https://news.detik.com/berita/d-4545204/Rumah  Tahanan- kelas-iib-siak-sri-indrapura-dibakar-34-tahanan-diduga-kabur,  diakses  pada 4 November 2021.