## PeMBeRlAKUAN SYARI’AH dAlAM NeGARA BeRAGAMA

## david Arthur Hukom
nyong_dape2302@yahoo.com
Abstract Indonesia is a great country that is rich in natural resources, culture, tradition and religion. Religious diversity is a prosperity that is owned by Indonesia. Religious diversity that fails to be managed properly can cause problems and even damage the unity of the nation. It has to be well facilitated, and dialogue is one of the methods that can be used. The dialogue becomes a presentation of the diverse religions that brings peace in togetherness as one nation, peace that comes from a clear understanding and not a bias prejudice. It also will discuss many issues including the concept and principle of the Nation. The discussion about religion state is interesting especially the implementation of Shariah though it has not become a comprehensive law in all regions in this country, but in certain areas clearly brings its own color in our society. Shariah is not only talking about the interests of today, but also the spirit that has been maintained since the past. The spirit is not only talking about political memories from the past, but also the values of its believers. In fact, the implementation of Syariah does not run easly and sometimes it has to face more challenges and barriers but the spirit to make Syariah as a comprehensive law is need to be maintained. For one believes that human civilization can return to be a better life, back to early Islam which appeared and developed on earth. Aceh province is one of an example of Syariah implementation as a comprehensive law in society, eventhough it is not yet perfect, the Acehnese keep trying to make it as a guidance of shared life. This paper aims to point out Shariah as a great value to maintain a peace of life because there is an effort in dialouge between something ideal and real. Reality which does not support ideality does not become a barrier.

## Keywords: Indonesia, State, Shariah
Abstrak
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, baik alam ataupun adat dan istiadat serta agama. Keberagaman agama merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Keberagaman agama jika tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan persoalan dan akhirnya dapat merusak kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Keberagaman agama yang ada harus dapat dijembatani dengan baik dan dialog merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk menjembataninya. Dialog yang dilakukan merupakan usaha kehadiran bersama dari agama yang beragam untuk menghadirkan damai dalam kebersamaan hidup, rasa damai yang dibangun berangkat dari pemahaman yang jelas dan bukan hanya sebuah prasangka. Dalam perjumpaan yang ada, dialog yang dilakukan menyangkut banyak hal termasuk salah satunya bentuk negara. Pembahasan tentang negara agama merupakan sesuatu yang menarik khususnya lewat pemberlakuan syariah meski memang belum menjadi hukum yang diberlakukan secara massif di seluruh wilayah negara ini tapi pemberlakuannya di daerah tertentu secara jelas memberikan warna tersendiri dalam kehidupan kita. Pemberlakuan syariah bukan hanya bicara soal kepentingan saat ini tapi sebuah keinginan yang terus dijaga sejak masa lalu. Keinginan ini bukan hanya bicara soal kenangan masa lalu secara politis tapi juga berhubungan dengan keyakinaan hidup umat beragama. Pemberlakuan syariah tidak mudah memang dan terus menemui tantangan dan hambatan tapi pemberlakuan yang secara massif merupakan cita-cita yang harus terus dipelihara agar dapat terwujud. Sebab ada keyakinan bahwa lewat pemberlakuannya peradaban hidup manusia dapat kembali menjadi baik kembali seperti pada masa Islam awal muncul dan berkembang di muka bumi. Propinsi Aceh menjadi salah satu contoh tentang pemberlakuan syariah sebagai hukum yang berlaku di masyarakat, meski belum menjadi sesuatu yang sempurna dalam pelaksanaannya tapi orang Aceh tetap berusaha untuk terus menjadikannya rambu-rambu kehidupan bersama. Tulisan ini mau mencoba memperlihatkan bahwa pemberlakuan syariah merupakan usaha untuk menjaga kedamaian hidup bersama karena didalamnya ada usaha dialog antara sesuatu yang ideal dengan yang real. Realitas yang tidak mendukung idealitas tidak menjadi hambatan untuk terus melaksanakannnya.

## Kata Kunci: Indonesia, Negara, Syariah.
* Interdisplinary Islamic Studies – Islam Nusantara – UIN Sunan Kalijaga

## PeNdAHUlUAN
Indonesia sebagai sebuah negara yang berkepulauan dikenal sejak jaman dulu sebagai sebuah negara yang kaya, mulai dari hasil alam sampai dengan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Di dalam bidang agama juga demikian karena Indonesia mempunyai 5 agama yang diakui oleh pemerintah pada masa Orde Baru akan tetapi pada masa Pasca Reformasi khususnya pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, agama Kong Hu Cu mulai mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah. Selain agama-agama yang diakui oleh pemerintah tersebut di atas masih ada agama lain yang di Indonesia dan dipercayai serta dijadikan pegangan hidup bagi masyarakat yang ada di daerah pedalaman – kalau bisa dikatakan seperti itu – atau dapat dengan meminjam istilah Dr. Harun Hadiwijono, yaitu religi suku murba. Pemahaman Religi suku Murba adalah suku-suku bangsa yang sekalipun hidup dalam abad sekarang ini, namun masih berkeadaban jaman purba. 1 Dalam hal ini memang banyak sekali perbedaan yang dimiliki oleh masing- masing agama, mulai dari ritual sampai dengan dogma dan juga teoogi yang ada di dalamnya. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki antara agama yang satu dengan yang lain maka sangat dibutuhkan adanya sebuah sarana yang dipakai dalam berhubungan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Sarana tersebut adalah dialog 2 antarumat beragama yang satu dengan yang lain agar terwujud suatu hubungan yang harmonis dan saling pengertian di dalam hidup berdampingan sebagai sebuah masyarakat yang penuh dengan keragaman. Dialog yang dibangun antar umat beragama tentu bukan merupakan sarana untuk
1 Harun Hadiwijono, Religi Suku Murba di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), hlm. 7.
2 Dialog diadakan bertujuan untuk saling mengenal dengan lebih baik sehingga pelbagai prasangka dan salah paham berkurang. Mungkin juga dengan sharing pengalaman rohani masing-masing akan tetapi hal itu mnegandaikan sikap batin para peserta yang merasa dewasa, matang dan terbuka. Franz Magnis-Suseno,”Dialog Antar Agama Di Jalan Buntu?” dalam  Tim  Balitbang  PGI,  Agama Dalam Dialog, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 27.
megeneralisasikan atau menyamakan semua agama dibawah pemahaman keuniversalan. Akan tetapi hal ini mau dilihat sebagai usaha kehadiran bersama dari agama yang berbeda- beda tadi untuk menghadirkan damai dalam kebersamaan hidup, rasa damai yang dibangun berangkat dari pemahaman yang jelas dan bukan hanya sebuah prasangka. Sebab jika hidup dibangun dengan diawali oleh sebuah prasangka maka yang terjadi bukanlah sebuah penerimaan melainkan sebuah kecurigaan. Hidup dan kehidupan ini merupakan given dan bukan merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau oleh mahluk lainnya. Oleh karena itu, manusia harus dapat membuka dirinya dengan baik sebab manusia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk mahluk hidup yang lainnya. Manusia perlu menyadarinya dengan baik apalagi pada jaman sekarang ini tidak dapat hidup sendirian apalagi dalam menyelesaikan semua masalaha yang ada. Dengan menyadari keberadaannya ini manusia sedang berusaha menyambut pemberian Tuhan dengan penghargaan terhadap sesama yang lain dengan baik. 3 Dalam perjumpaan antara umat beragama yang satu dengan yang lain, banyaak hal yang dibicarakan. Bukan hanya membicarakan soal ajaran agama tapi bagaimana agama dan penganutnya memahami kehidupan yang ada disekitarnya. Keberadaan agama juga menjadi satu hal yang seringkali dibicarakan dalam perjumpaan dengan sesama umat beragama. Hal yang sama juga dilakukan dalam perjumpaan ketika membahas tentang negara, baik sekuler maupun agama.
Membicarakan tentang negara menjadi sebuah pembicaraan yang sangat panjang sebab sejak masa sebelum kemerdekaan Indonesia, konsep tentang Negara selalu menjadi percakapan yang menarik. Mulai dari dimasukkannya pemberlakuan syariat Islam dalam konsep Pancasila sampai dihapuskannya konsep tersebut. Lalu dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara, konsep tentang
3 S. Wismoady Wahono, Pro Eksistensi , (Jakarta : BPK Gunung Mulia,2001), hlm. 6-7.
negara dengan konsep agama coba untuk diangkat kembali. Munculnya ormas-ormas yang berbasis pada agama menjadi salah satu ciri akan adanya usaha untuk mengangkat konsep tentang negara agama itu dalam kehidupan bersama. 4
Panjangnya percakapan berkaitan de- ngan konsep Negara memberikan kesan jika persoalan tentang konsep negara itu belum selesai atau kalau pun tidak terjadinya perbedaan pendapat yang berangkat dari penafsiran teks-teks suci. Maka dari itu membicarakan tentang negara tetap menjadi pokok bahasan yang menarik. Akan tetapi pertanyaannya saat ini adalah apakah memang benar jika percakapan yang panjang ini karena memang belum selesai, perbedaan penafsiran atau ternyata usaha keras memperjuangkan pemahamannya masing-masing lalu akhirnya jatuh pada pembenaran? Rasanya diawal kita perlu melihat tentang konsep tentang negara menurut beberapa ormas yang ada di Indonesia, baik itu HTI, FPI, NU dan juga melihat pada tokoh-tokoh Islam yang ada atau yang pernah ada dalam melihat tentang negara. Setelah itu baru dihubungkan dengan konteks saat ini yang memperlihatkan bahwa ormas-ormas yang ada muncul untuk menyuarakan lewat keinginannya termasuk di dalamnya melalui peraturan-peraturan daerah atau pemerintah yang merujuk pada satu agama tertentu. Pemberlakuan syariah di beberapa daerah juga dapat dilihat sebagai ukuran untuk melihat dalam kehidupan bersama pada negara ini dan Aceh akan menjadi contoh dalam penulisan paper ini.

## SYARI’AH dAlAM BINGKAI TeoloGIS
Propinsi Aceh adalah sebuah propinsi di ujung barat Indonesia yang dikenal oleh banyak orang dengan sebutan Serambi Mekah. Sebutan ini sepertinya yang kemudian memotivasi masyarakat Aceh untuk menjadikan Syari’at Islam sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari. Pelaksanaan
4 Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, Mengenal Front Pembela Islam, (Banda Aceh: PeNA, 2018), hlm. 104.
Syari’at Islam ini tentu bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan proses yang panjang. Implementasi Syari’at Islam secara kaffah memang tidak bisa dilaksanakan dengan instan dan siap saji layaknya indomie. 5 Perlu kerja keras dari semua pihak khususnya pihak-pihak yang bertanggungjawab karena progresivitasnya rendah dan belum merata di berbagai sektor. 6 Pelaksanaan syariah di Aceh juga harus dilihat sebagai sebuah usaha untuk merengkuh kembali kejayaan peradaban Islam yang pernah ada khususnya ketika melihat umat Islam di tempat yang lain tertindas. Dengan pemberlakuan syari’ah Islam di Aceh, misalnya, maka dapat ditemukan fondasi dasar kejayaan peradaban Islam. Teuku Zulkhairi mengatakan demikian :
“Ketika Syari’at Islam telah ditegakkan, maka turunlah keberkahan Allah dari langin, dan terpancarlah pula keberkahan dari bumi. Umat islam pun aman dan damai menjalani kehhidupan dunia, sekaligus menemukan “kepastian” menuju kehidupan akhiratnya. Sebab, kehidupan dunia yang dibangun memiliki korelasi dengan target kebahagiaan kehidupan akhirat sebagai target yang juga ingin dicapai. Akhirnya, peradaban Islam eksis secara gemilang.” 7
Selain sebutan di atas, propinsi Aceh juga punya sebutan lain, yaitu : Negeri Sejuta Warung Kopi. Sebutan ini sepertinya dipengaruhi oleh banyaknya warung kopi yang hampir ada di setiap jalan di kota Banda Aceh. Dengan berbagai macam nama mereka membuka warung kopi dengan harga dan penawaran fasilitas kenyamanan yang berbeda-beda. Di
5 Anton Widyanto, “Syariat Islam (Memang) Bukan Indomie” dalam Anton Widyanto, dkk, Menyorot Nanggroe –  Refleksi  Kegundahan  atas  Fenomena  Keagamaan,  Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial – Budaya Aceh , (Banda Aceh : PeNA – Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007), hlm. 6
6 Jarjani Usman, “Tarik-menarik Syari’at di Aceh” dalam Anton Widyanto, dkk, Menyorot Nanggroe– Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial – Budaya Aceh , (Banda Aceh : PeNA – Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 19-20.
7 Teuku Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , (Banda Aceh : PeNA, Banda Aceh, 2017), ix-xii
warung kopi, berbagai macam strata sosial masyarakat membaur menjadi satu, mulai dari kalangan pejabat sampai kalangan biasa. Termasuk juga orang-orang dari berbagai macam suku dan agama. Di warung kopi, segala jenis percakapan terjadi mulai dari soal pekerjaan, soal keluarga, soal usaha, soal agama bahkan soal politik. Setidaknya secangkir kopi Aceh dapat menjadi teman dan dopping dalam menyampaikan ide-ide serta hal yang lainnya dalam percakapan antar sesama manusia. Bahkan dalam beberapa percakapan dengan penduduk Aceh, mereka mengatakan bahwa segala urusan termasuk rapat kantor bisa selesai di warung kopi dan hasil percakapan di tempat itu dianggap sebagai sesuatu yang sah. Seperti itulah opini yang dimunculkan oleh beberapa orang berkaitan dengan kebiasaan ngopi di Aceh. Sebelum berbicara lebih jauh tentang Syari’ah, ada baiknya kita melihat arti dan makna dari kata Syari’ah agar kita memiliki pemahaman yang baik terhadapnya. Syari’ah merupakan turunan kata dari kata dasar syara’a yang memiliki beberapa makna. Menurut Ibnu Manzur kata ini memiliki arti sumber air yang tidak pernah kering. Bisa juga diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Ar-Razi berpendapat bahwa kata syara’a memiliki sinonim dengan beberapa kata, yaitu mahaja yang berarti menempuh atau menjalani, awdaha yang berarti menjelaskan dan bayan yang berarti penjelasan atau beberapa jalur. Lalu al-Jurjani mengatakan bahwa kata ini dapat berarti mazhab yang berarti paham atau aliran; tariqah memiliki arti jalan atau cara. Penggunaan kata syari’ah dalam bahasa Arab berkaitan dengan agama atau hukum agama yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk meyebutkan ajaran atau agama kenabian. Semua ajaran agama yang dibawa oleh para nabi disebut dengan syari’ah. 8 Berkaitan dengan itu
8 Ahmad Bunyan Wahib, “Syari’ah/Syari’at” dalam H.M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, Meneliti Kalam Kerukunan Jilid 1,  (Jakarta  :  BPK  Gunung  Mulia,  2010),  hlm. 231. Bandingkan juga dengan Teuku Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , Banda Aceh : PeNA, 2017), hlm. 8 – 9. Bandingkan juga dengan M. Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam, (Yogyakarta,
kita perlu memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh Syafaul Mudawam bahwa syari’ah bukaan hanya undang-undang tapi juga kode moral dan hukum Islam jika dilihat dari terminologi katanya. Syari’ah memiliki status resmi da ditafsirkaan oleh Qadi (Hakim Islam), berbagaai tanggungjawab ada pada para pemimpin agama (Imam). Sedangkan untuk persoalan yang tidak langsung disebut dalam sumber-sumber utama, penerapannya dapat diperluas melalui konsensus paraa Ulama yang disebut Ijma . Sumber dari Syari’ah adalah al- Qur’an dan as-Sunnah. Menurut Muslim, al- Qur’an  adalah  firman  Allah  yang  tidak  dapat diubah, sebagian besar aturan-aturan nilai moral daam al-Qur’an mengharuskan umat Islam untuk mengikuti sedangkan as-Sunnah adalah kehidupan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. 9 Kata syara’a sendiri muncul beberapa kali dalam Al Quran seperti misalnya dalam Q.S. asy-Syura (42):21 yang merupakan kata kerja dengaan subyek Tuhan serta beberapa surat yaang lain dalam Al-Quran. Dalam literatur tafsir secara umum, kata syari’ah mempunyai padanan dengan kata syir’ah. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu aturan Tuhan yang diwayukan kepada para nabi dan rasul-Nya sebagai petunjuk bagi manusia. Syari’ah dipahami sebagai bagaian yang paling utama dalam agama yang diberikan manusia kepada Tuhan. Tapi dalam literatur tafsir, kata syari’ah dibedakan maknanya dari kata ad-din atau agama yang lebih menekankan sebagai tata cara peribadahan dan perilaku keagamaan yang didasarkan pada aturan hukum Tuhan. 10 Dalam komunitas Arab, kata syari’ah bukan merupakan monopoli kaum Muslim sebab orang- orang Arab non Muslim juga menggunakan kata syari’ah dalam literatur mereka. Sa’id bin Yusuf al-Fayyumi yang merupakan salah
LKiS, 2015), hlm. 4
9 Syafaul Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, dalam dalam Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012, hlm. 403 - 409.
10 Ahmad Bunyan Wahib, Syari’ah/Syari’at dalam H.M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, Meneliti Kalam Kerukunan Jilid 1, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 232 - 234.
seorang penerjemah terkemuka Perjanjian Lama ke dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa kata ini merupakan bagian yang penting dalam kosakata komunitas Yahudi di dunia Arab. Kata yang sering dipergunakan untuk syari’ah adalah terjemahan dari kata Taurat. Taurat yang dimaksudkan di sini adalah ajaran agama Yahudi bukan keseluruhan hukum yang ada. Keluaran 18:20 dalam versi bahasa Arab dipakai sebagai contoh bahwa didalamnya ada kalimat hazihi syari’ah yang dapat diartikan dengan ini adalah kitab Taurat. Selain itu kata syari’ah juga dipakai untuk menerjemahkan kata miswah (yang berarti perintah Tuhan) yang jika ditelisik lebih dalam memiliki makna yang sama dengan melaksanakan perintah Tuhan dalam Taurat. Komunitas Kristen Arab menggunakaan kata syari’ah tidak sama dengan orang Yahudi tapi seperti umat Islam. Sebab kata syari’ah yang dipergunakan dipahami sebagai pelaksanaan sistem hukum agama Kristen. Oleh Isa bin Ishak bin Zur’a (penganut kriisten Yakobiyah) kata syari’ah ini dipakai untuk menyebutkan sistem hukum yang dibawa oleh seorang nabi dan menjadi subyek untuk digugurkan oleh nabi-nabi yang datang setelahnya 11 Dalam beberapa aliran teologi yang ada, kata syari’ah memiliki makna yang berbeda. Dalam tradisi Sunni, kata syari’ah sama artinya dengan risalah atau ajaran agama Islam. Dalam tradisi teologi Islam, kata ini adalah lawan kata dari kata ra’y (akal). Jika syari’ah merupakan dasar argumen teologis tentang Tuhan berdasarkan wahyu-Nya maka ra’y merupakan argumentasi teologis tentang Tuhan yang diperoleh berdasarkan hasil nalar pikiran manusia. Dalam tradisi Mu’tazillah, kata syari’ah diartikan sebagai totalitas agama kenabian yang berlandaskan wahyu dan juga digunakan untuk membedakan antara akal dan hukum Tuhan. Selanjutnya para sufi atau bidang tasawuf memahami syari’ah sebagai dimensi eksoterik (aspek lahir) yang berupa praktek amaaliah dari ajaran Islam. Segala praktik keagamaan yang diamalkan adalah
11 Wahib, Syari’ah/Syari’at , hlm. 235 – 236.
syari’ah . Syari’ah juga dipahami sebagai fase pengantar dan media perjalanan manusia untuk menuju ke dalam hakikat, baik dalam bentuk penyatuan manusia dengan Tuhan maupun pengetahuan sejati tentang Tuhan. 12 Kita juga perlu melihat dan mengetahuai bahwa kata syari’ah seringkali identik dengan fiqh dalam hukum Islam. Jika syari’ah merujuk pada ajaran dan aturan hukum Tuhan yang dwahyukan maka fiqh lebih merujuk pada hasil pemahaman manusia terhadap wahyu Tuhan terutama dalam aplikasi praktis kehidupan sehari-hari. 13 Jika melihat penjelasan tentang ra’y dalam tradisi Sunni ada kesan bahwa ra’y memiliki kesamaan dengan fiqh. Islam sebagai agama yang universal merupakan syari’ah terakhir yang membawa petunjuk Ilahi bagi seluruh umat manussia. Di antara keistimewaan yang ada, islam bersifat umum, abadi dan meliputi segala lapangan kehidupan. Sejak pertama kali diturunkan, Syari’ah Islam tidak memiliki basis lain kecuali kemaslahatan manusia. Dengan lebih menekankan pada kemaslahatan bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum diabadikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimanapun haus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama jika tidak ingin kacau. 14 Kekacauan ini juga perlu dilihat bukan hanya sebatas pada kekacaauan suasana tapi juga kekacauan pikiran. Kekacauan pikiran atau berpikir bisa saja terjadi karena adanya ketakutan akan pengaruh dari dunia modern terhadap ajaran agama. Persoalannya jika ajaran agama dipahami secara kaku dan beku tanpa memperhatikan perkembangan dalam hidup masyarakat maka hal ini dapat membuat ajaran agama khususnya Islam menjadi tidak relevan lagi dalam kehidupan manusia. Kita harus mengakui bahwa tingkat peradaban dan intelektual sudah tidak sama dengan masa di mana Kitab Suci Al Qur’an turun kepada manusia melalui Nabi Muhammad.
12 Wahib, Syari’ah/Syari’at , hlm. 237 – 238.
13 Wahib, Syari’ah/Syari’at , hlm. 239. 14 M. Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 6 - 7
Munawir Sjadzali menawarkan upaya untuk menghadapi kondisi ini agar umat Islam terhindar dari bahaya berpikir yang kacau. Pertama, pemanfaatan akal yang dilakukan bersama dengan tidak saja melibatan para ulama dari berbagai cabang ilmu agama tetapi juga para ilmuwan dari bidang-bidang lainnya. Kedua, memastikan diri untuk tetap dan selalu mengacu pada tujuan atau sasaran ( Maqasid at-Tasyri ) dari syariah tanpa harus terpasung dengan  pengertian  yang  harfiah  dari  wahyu dan sumber lain ajaran Islam. 15

## SYARI’AH dAN NeGARA: PRo dAN KoNTRA
Pada masa kini, penyebutan kata syari’ah lebih identik dengan aturan dan norma dalam agama Islam. Hal ini nampak dalam penggunaan kata “tegakkan syari’ah”, “penerapan syari’ah”, “selamatkan Indonesia dengan syari’ah” seperti yang dilakukan oleh beberapa kalangan Muslim formalis. Penggunaan kata itu juga pada akhirnya berdampak pada pemaknaan sebagai hukum dan undang- undang Islam. Munculnya kelompok formalis Muslim yang memiliki agenda penegakkan dan penerapan syari’at Islam makin menguatkan dominasi hukum Islam di ruang publik dalam memaknai syari’ah. Mereka mementingkan aspek amaliah lahiriah dengan menjadikan hukum Islam sebagai sebuah hukum yang meng atur kehidupan manusia. 16 Dalam kon teks bernegara, kata syari’ah pernah dicantumkan dalam Piagam Jakarta yang frasa kata ini lebih dengan arti ajaran yang dimaknai sebagai kewa jiban dalam menjalankaan ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kata syari’ah dalam perkembangannya juga masuk dalam dunia politik Indonesia dalam konteks bernegara. Munculnya kelompok- kelompok Islam dalam masyarakat yang mengusung pemberlakuan syari’ah , seperti FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Gerakan salafi menjadi salah satu penyebab makin sering dipergunakannya kata
15 Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam, hlm. 58 – 59.
16 Ahmad Bunyan Wahib, Syari’ah/Syari’at dalam H.M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, Meneliti Kalam Kerukunan Jilid 1, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 243 - 244.
“syari’at Islam”. Sedangkan untuk partai, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan PBB (Partai Bulan Bintang) menjadi salah satu kelompok yang juga mengkampanyekan pemberlakuan syari’ah. Selain itu pemberlakuan perda-perda syari’ah di beberapa daerah menjadi salah satu kenyataan yang ada, seperti di Aceh, Sulawesi Selatan dan Banten. 17
Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam yang bergerak di tengah-tengah umat dan bersama umat berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta membimbing umat untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir berdiri sebagai partai politik yang berlandaskan ajaran Islam maka Hizbut Tahrir bukan organisasi kerohaniaan yang sifatnya kependetaan, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan dan bukan pula lembaga yang hanya melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Di dalam aktivitas politiknya, Hizbut Tahrir memberikan pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum Islam, solusi-solusi Islam untuk diamalkan dan diwujudkan dalam ralitas kehidupan, negara dan masyarakat. Hizbut Tahrir ingin mengajarkan dan menjaga pandangan hidup dari ajaran Islam kepada umat. 18
Penyebab kedua yang membuat Hizbut Tahrir berdiri karena adanya pandangan jika telah terjadi kemerosotaan dan kemunduran kaum muslimin. Kemunduran ini disebabkan oleh adanya domonasi pemikiran-pemikiran kufur, sistem-ssistem kufur, hukum-hukum kufur  dan  kekuasaan  negara-negara  kafir dan pengaruhnya. Kemunduran ini terjadi sejak abad ke-12 Hijriyah yang memisahkan kekuatan bahasa Arab dan kekuatan Islam. Penghapusan Khilafah Islamiyah secara resmi pada 3 Maret 1924 menjadi penyebab ketiga berdirinya Hizbut Tahrir. Bagi mereka harus ada aktivitas nyata untuk mengembalikan
17 Wahib, Syari’ah/Syari’at, hlm. 240-241.
18 Muhammad Muhsin Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah , (Bangil: Al- Izzah, 2008), hlm. 31-32.
Negara Khilafah serta menegakkan kembali hukum-hukum yang telah diberikan Allah kepada manusia. UUD dan undang-undang yang lainnnya harus didasarkan pada Al Qur’an dan Sunnah hanya bisa berjalan dengan mendirikan Daulah Islamiyah (Negara Islam). Oleh karena itu mendirikan Daulah Islamiyah merupakan keharusan dan tidak ada pilihan lalu mengabaikan niat ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang terbesar dan mendapatan hukuman paling keras dari Allah SWT. 19 Hal yang serupa juga dapat dilihat pada pola kelompok tradisionalis-revivalis yang memiliki pandangan bahwa Islam tidak hanya sistem kepercayaan dan ibadah tapi juga sistem kemasyarakatan dan negara. Menurut mereka, hukum yang pas mengatur manusia adalah hukum Tuhan ( syariah Islam) sebab kekuasaan yang sah hanyalah milik Tuhan. 20 Cita-cita ini bisa dilihat juga sebagai sebuah cara memimpikan kejayaan sistem Islam  dan  merupakan  sebuah  refleksi  atas usaha pencarian alternatif dan sekaligus respons reaksioner terhadap globalisasi. Ada usaha penerapan pola hidup ketat yang kaku berdasarkan keimanan mereka. Kelompok yang mencita-citakan ini memiiki keyakinan jika komunitas Islam yang murni bebas dari noda dunia modern yang identik dengan dunia kafir dapat dibangun kembali demi mengembalikan kejayaan Islam. 21 Kesamaan dalam cita-cita untuk mewujudkan kembali kejayaan Islam dapat membawa mereka pada ingroup love yang didalamnya ada rasa senasib sepenanggungan dan outgroup hate yang didalamnya dibangun rasa sentimen dan permusuhan. 22 Dasar Al Qur’an yang dipergunakan oleh Hizbut Tahrir untuk mendirikan Daulah
19 Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah , hlm. 33 – 38. M. Usman, dalam bukunya yang berjudul Rekonstruksi Teori Hukum Islam pada halaman 55 menjelaskan bahwa selain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ada juga Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang sampai sekarang masih memerjuangkan tentang berdirinya negara sesuai konsep Islam.
20 Budhy Munawar – Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam, (Jakarta: Democracy Project, 2010), hlm. 321-322. 21 Noorhaidi Hasan, Islam Politik Di Dunia Kontemporer , (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 116-117.
22 Hasan, Islam Politik Di Dunia Kontemporer, hlm. 118.
Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah adalah QS Al-Maidah (5) :48-49 sedangkan berdasarkan Sunnah adalah dengan menggunakan Hadits Riwayat Muslim yang mempelihatkan bahwa siapa yang menarik tangan dari ketaatan kepada Allah maka ia akan bertemu dengan Allah dengan tidak memiliki hujjah pada hari kiamat dan siapa yang mati sat tidak hidup manut kepada Khalfah akan mati seperti pada jaman jahiliah. Selain itu juga menggunakan Ijma Sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan khilafah setelah Nabi Muhammad wafat. 23
Selanjutnya, perda-perda yang ada dibe berapa daerah di Indonesia juga telah menggunakan syariah dan Aceh adalah salah satunya sebab ketika berbicara tentang Aceh maka identik bicara juga tentang masyarakat Islam. 24 Pemberlakuan syari’ah di Aceh merupakan sebuah proses yang panjang sebab berhubungan dengan sejarah penyebaraan agama Islam yang dianggap dibawa langsung dari Arab pada permulaan abad ke-7 melalui para saudagar Arab Quraish yang melakukan perjalanan pulang pergi ke Yaman dan juga para saudagar yang pulang pergi ke Nusantara. 25 Hal ini memberikan kesan bahwa Islam yang dibawa ke Aceh adalah Islam yang langsung dari Arab dan langsung dari nabi Muhammad berdasarkan pendapat mazhab Syafi’i, yang lahir di Semenanjung tanah Arab, oleh masyarakat muslim Melayu (termasuk Aceh). 26 Penerapan atau pemantapan doktrin aqidah secara keras di Aceh dimulai saat kekalahan umat Islam di Spanyol. Selain itu juga berkaitan dengan aktivitas dagang orang Eropa yang semakin meluas dan dikuatirkan sampai ke Aceh. Maka dari itu masyarakat Aceh berusaha meningkatkan lagi dakwah mereka di Aceh termasuk mencegah dari serangan kaum kafir. Dengan doktrin aqidah -nya maka ajaran Islam menjadi peraturan hidup umat di Aceh
23 Muhammad Muhsin Rodhi, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah , (Bangil, Al- Izzah, 2008), hlm. 376 – 380.
24 M. Hasbi Amiruddin, Aceh dan Serambi Makkah , (Banda Aceh : PeNa, 2008), hlm. 11
25 Amiruddin, Aceh dan Serambi Makkah , hlm. 12.
26 Amiruddin, Aceh dan Serambi Makkah , hlm. 15.
yang dikemudian hari menjadi pandangan hidup masyarakat Aceh. Pengalaman sejarah itu jugalah yang membuat masyarakat Aceh selalu punya tekad yang bulat dalam berjuang mempertahankan Aceh dari serangan kaum kafir  apapun.  Bahkan  dengan  fanatiknya  ada pendapat yang mengatakan bahwa memerangi Aceh sama dengan memerangi Islam sebab keduanya identik. 27 Masyaarakat Aceh memiliki slogan yang kuat tentang kebanggaan mereka terhadap ke-Islam-an mereka : Adat Bak Po Teumeureubom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Potroe Phang, Reusam Bak Laksamana yang memiliki arti Pihak yang mengatur tata adat dan pemerintahan ada pada Sultan, pihak yang mengatur Syari’at Islam ada pada Ulama. Kemudian yang mengatur peraturan pelaksanaannya adda pada Putri Pahang sebagai Wazzir Sultan di bidang legislatif dan yang mengatur tentang Reusam / Upacara kebiasaan adat dan perniagaan ada pada Laksamana sebagai Wair Sultan di bidang Reusam. 28 Pemberlakuan syari’ah di Aceh bukan ha- nya terkait dengan sejarah yang panjang tapi juga sebagai sebuah solusi mendasar untuk mencegah umat Islam agar tidak ter- jatuh dalam kehidupan yang hedonis dan mate ri alistis. Pemberlakuannya juga dilihat sebagai pemenuhan perintah Allah SWT dan penghayatan akan janji-Nya bahwa pelaksanaan Syari’ah Islam secara kaffah dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan membawa umat pada kebahagiaan dunia dan akhirat. 29 indikasi akan pentingnya pemberlakuan syari’ah adalah pada janji Allah SWT yang akan membukakan pintu keberkahan bagi umat manusia dan juga salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. 30 Hal yang serupa juga disampaikan oleh Affan Ramli bahwa bahwa penerimaan dan pengakuan terhadap Qanun Jinayat dan qanun-qanun yang lain dalam pelaksanaan dan
27 Amiruddin, Aceh dan Serambi Makkah , hlm. 25 – 26.
28 Amiruddin, Aceh dan Serambi Makkah , hlm. 35.
29 Teuku Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , (Banda Aceh : PeNA, 2017), hlm. 3-4.
30 Zulkhairi , Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , hlm. 65.
penerapan Syari’ah di Aceh merupakan salah satu bentuk kepasrahan kita untuk tunduk dan patuh terhadap aturan Allah dan hal itu bagi seorang Muslim merupakan sebuah keharusan. 31 Hukum Syari’ah dibangun atas dasar prinsip mewujudkan keuntungan dan menolak kerugian ( Jalbu al-Mashalih wa Dar’ul al- Mafasid ). Dalam bidang apa saja, Syari’ah harus mengacu pada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan termasuk umat non muslim. 32 Lebih lanjut disampaikan bahwa menurut Asy- Syatibi, syari’ah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik dunia maupun akhirat. Kemaslahaatan yang dimaksudkan olehnya menjadi maqashid asy-syariah (tujuan- tujuan syariat). 33 Hal serupa juga diperlihatkan oleh Hasbi as-Shiddieqy bahwa baginya sistem hukum yang berlaku haruslah berpijak pada prinsip kepentingan umum yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta mencegah kerusakan. Dengan cara inilah hukum akan menghadirkan ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat sebab hal tersebut merupakan bagian yang essensial dari pelaksanaan syari’ah sehingga dapat mendatangkan ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat. 34 Pemberlakuan syari’at di Aceh lewat pemberlakuan qanun-qanun juga dipahami sebagai salah satu usaha untuk kembali membangun peradaban Islam yang pernah dimiliki oleh Aceh. Usaha itu dilakukan melalui para aparatur pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun oleh yudikatif dengan pengawalan publik. Qanun yang dibuat merupakan sebuah kontrol agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pemberlakuan syari’at . 35 Ketika Syari’at Islam mendapatkan 31 Affan Ramli, Merajam Dalil Syariat, (Banda Aceh: Bandar, 2010), hlm. 57.
32 Teuku Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , (Banda Aceh : PeNA, 2017), hlm. 5.
33 Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , hlm. 14.
34 Noorhaidi Hasan, “Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia : Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012, hlm. 387 - 389.
35 Teuku Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , Banda Aceh : PeNA,
pengakuan secara konstitusional negara, baik dalam perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 maupun UU Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang nomor 11 tahun 2006. Bahkan dikatakan bahwa Syari’ah Islam di Aceh pada dasarnya sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 maka dengan demikian pemberlakuannya menjadi kewajiban bagi negara dan sifatnya mengikat. 36 Formalisasi Syari’ah Islam di Aceh dalam sistem hukum Indonesia, obyeknya adalah hukum Islam yang dilegalisasikan menjadi hukum positif maka Aceh akan memiliki hukum sendiri berbasis Syari’ah Islam yang disebut dengan Qanun Jinayah sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masa setelah itu kemudian muncullah institusi-institusi yang diharaapkan menjadi penopang utama Syari’at Islam, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa- fatwa dan juga memberikan pertimbangan- pertimbangaan kepada pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang Islami, Dinas Syari’ah Islam (DSI), Majelis Adat Aceh (MAA), Mahkamah Syari’ah yang berwenang menangani ahwal Syakhsiyah, mu’amalah dan jinayah dan Polisi Wilayatul Hisbah (WH) yang bertugas mengawasi penegakan Syari’ah Islam di Aceh. 37 Meski demikian, posisi Hukum Syariah tetap saja berada dibawah Undang- Undang hukum Nasional sebagaimana harapan Pemerintah Pusat dan hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena Propinsi Aceh dengan status otonomi khusus daerahnya ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 38 Dalam melaksanakan Syari’ah , pemerintah Aceh tentu menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan dari luar salah satunya adalah cara pemeritah pusat yang melihat bahwa hukum Syari’ah ini harus tunduk dibawah hukum nasional sehingga memberikan tekanan-tekanan tersendiri. Selain itu juga
2017, hlm. 90-91.
36 Zulkhairi, Syari’at Islam., hlm. 93 - 94 37 Zulkhairi, Syari’at Islam., hlm. 95 – 96.
38 Zulkhairi, Syari’at Islam., hlm. 96 – 97.
hambatan datang dari intern masyarakat Aceh, yaitu para elitnya yang tidak semua memahami universalitas ajaran Islam yang harus diintegrasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Ketidakmampuan memahami ini menjadi salah satu ketidakseriusan dalam menjalankan kebijakan, misalnya perlu waktu yang lama dalam mengesahkan Qanun Jinayah, wacana konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syari’ah, revisi Qanun Baitul Mal yang belum juga diselesaikan oleh DPRA meski kebutuhannya sudah semakin mendesak sehubungan dengan usaha memposisikan Baitul Mal sesuai dengan arah dan tujuan implementasi Syari’ah Islam. 39
Penerapan yang mengalami hambatan sebenarnya bukan hanya datang dari elit melainkan juga dari masyarakat pada dirinya sendiri yang kurang memiliki pemahaman tentang makna pelaksanaan Syari’ah dalam kehidupan bersama. Kondisi ini pada akhirnya membuat masyarakat melakukan penghakiman sendiri terhadap orang-orang yang dianggap melakukan pelanggaran, misalnya disiriam dengan air got. Masyarakat kurang memiliki pemahaman tentang bagaimana Islam Kaffah dan juga karena kebiasaan mengikuti arus global seperti busana yang tidak Islami, pergaulan bebas, korupsi dan berbagai sikap hidup lainnya yang tidak mencerminkan nilai- nilai Islami. 40 Dalam pelaksanannya, Syari’at Islam di Aceh berdasarkaan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari’at Islam terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : pertama, aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh meliputi aqidah, syari’ah dan akhlak. Dalam bidang Syari’ah meliputi bidang : ibadah, hukum keluarga ( ahwal al- syakhshiyah) , hukum perdata ( muamalah ), hukum pidana ( jinayat ), peradilan ( qadha ), pendidikan ( tarbiyah ) dan pembelaan Islam.
39 Zulkhairi, Syari’at Islam., , hlm. 97. 40 Artikel Penerapan Syariat Islam di Aceh; Antara Kenyataan dan Harapan dalam http//: alfatasuni. wordpress. com, 11 Oktober 2014 dan Artikel Hambatan Utama Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam http:// dediarona. wordpress. com, 24 Juni 2017.
Sementara pelaksanaan dalam bidang Akhlak meliputi bidang syiar dan dakwah. 41 Terkait dengan pemberlakuan syari’ah maka kita juga perlu melihat tentang sikap pro dan kontra berkaitan dengan pelaksanaannya itu. Para pihak yang pro maupun yang kontra memiliki pendapatnya masing-masing terkait dengan pelaksanaan s yari’ah. Kelompok yang pro terhadap syari’ah memiliki beberapa pendapat antara lain : terkait dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah dan hukumnya. Meski qanun syari’ah bukan merupakan hukum Allah dan hukum Fiqh tapi pelaksanaannya merupakan sebuah kewajiban. Sebagai hukum yang berdasarkan pada Al Qur’an dan Al Hadis maka pelaksanaan hukum syari’ah merupakan pemberlakuan hukum Allah yang dalam pelaksanaannya harus memastikan pemenuhan syarat-syarat sebuah hukum. Pendapat yang terakhir bahwa pelaksanaan syari’ah sebenarnya bukan untuk memberikan hukuman melainkan sebagai kontrol. Sedang pihak yang kontra berpendapat bahwa pelaksanaan syari’ah bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam, Hak Asasi Manusia dan hukum postif yang ada dan berlaku di Indonesia, pemberlakuannya menitikberatkan pada semangat menghukum secara kejam dibandingkan dengan membangun aspek pendidikan dan keadilan, masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang sudah sejak lama menjadi Islam sehingga untuk menjalani ke-Islam-annya tidak membutuhkan qanun- qanun Syari’ah . 42 Mereka yang tidak bersetuju dengan penerapan syariah melihat bahwa syariah cenderung menganggap banyak praktek yang tidak diinginkan Syariah agama dan ada budaya, kecuali jika petinggi ototritas keagamaan telah menyatakan sebaliknya. 43
41 Teuku Zulkhairi, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , (Banda Aceh : PeNA, 2017), hlm.115.
42 Affan Ramli, Merajam Dalil Syariat , (Banda Aceh: Bandar, 2010), hlm. 57 – 69.
43 Syafaul Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, dalam Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012, hlm. 430.

## PRoBleMATIKA PeNeRAPAN SYARI’AH dAlAM KoNTeKS BeRNeGARA
Persoalan-persoalan di seputar penerapan Syari’ah bukan hanya terjadi di Aceh dan beberapa tempat lainnya d Indonesia tapi juga negera-negara lainnya yang ada di dunia. Persoalan-persoalan yang muncul diseputar negara-negara yang melaksanakan syariah juga disertai dengan berbagai kontroversi, kekerasan dan bahkan peperangan. Beberapa di Afrika Utara dan negara-negara lain di Asia hanya mempertahankan pengakuan kelembagaan Syariah dan mempertahanaannya untuk mengadili dalam urusan masyarakat muslim. Inggris juga menjadi salah satu negera yang mengakui keberadaan syariah melalui Pengadilan Arbitrase Muslim Inggris. Pengadilan ini memperkenalkan syariah tentang hukum keluarga yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan yang mereka alami. Dalam negara-negara muslim seperti mali, Kazakhstan dan Turki yang berada dalam tekanan partai politik agama telah menyatakan diri untuk menjadi negara sekuler. Campur tangan agama dalam urusan negara, politik dan hukum merupakan sesuatu yang dilarang. Di Negara-negera muslim sekuler serta negara Barat, peranan dari syariah terbatas pada hal-hal yang sifatnya pribadi dan keluarga. Sedangkan di negara-negara seperti Pakistan, Indonesia, Afghanistan, Mesir dan beberapa negara yang lainnya, sistem hukum sangat dipengaruhi oleh Syariah tetapi juga menyerahkan weenang tertinggi konstitusi dan aturan hukum kepada negara. Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah tidak memiliki konstitusi atau legislatif, penguasa merekamemiliki kewenangan terbatas untuk mengubah undang-undang karena mereka didasarkan pada Syariah seperti yang ditafsirkan oleh Ulama mereka. 44 Dalam kaitannya dengan Demokrasi, pakar hukum L. Ali Khan berpendapat bahwa perintah konstitusional yang didasarkan pada prinsip- prinsip Syariah sepernuhnya cocok dan sesuai dengan demokrasi asalkan agama minoritas
44 Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, hlm. 411- 412.
dilindungi dan kepemimpinan Islam berkuasa tetap berkomitmen untuk memperhaikannya. Akan tetapi pendapat Ali Khan berbeda dengan pendapat partai Refah yang dilarang dan dibubarkan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Turki pada tahun 1998 menyatakan dalam bandingnya ke Pengadilan HAM Eropa bahwa syariah tidak sesuai dengan prinsip- prinsip dasar demokrasi. Mereka berpendapat bahwa pluralitas sisten hukum merupakan sebuah perintah agama namun diperintah untuk tidak bertentangan dengan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental. 45 Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, beberapa negara besar masyoritas Muslim memberikan kritik terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam melihat kegagalan yang dirasakan dengan membandngkan dengan konteks budaya dan agama dari negara-negara non Barat. Iran menganggap bahwa DUHAM merupakan pemahaman sekuler dari tradisi Yahudi- Kristen yang tidak dapat diterapkan oleh umat Islam. Hal itu membuat Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1990 mengadopsi Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam sebab Deklarasi Kairo tunduk pada Syariat Islam. Penolakan terhadap konsep Hak Asasi Manusia Eropa ini dikarenakan konsep ini dikembangkan dalam reaksi terhadap sebuah hirarki kelas yang telah mengakar dan bertentangan dengan ha istimewa. Dalam Syariah , perlindungan bagi individu didefiniskan  dalam  hal  kewajiban  bersama dan bukan hak asasi manusia. Kondisi ini juga mendapatkan kritikan dari pihak sekularis yang peduli hak asasi manusia melalui penyelidikan jurnal pada tahun 2009 memberikan ringkasan kritik akan keprihatinan mereka dengan perubadahan Dekalarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh koalisi negara-negara Islam dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ingin melarang setiap kritik terhadap agama dan akan melindungi pikiran sempit Islam
45 Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, hlm. 435 – 436..
tentang Hak Asasi Manusia. Mereka melihat pada kondisi beberapa negara di Irak, mesir, pakistan, Arab Saudi, Sudan Suriah, Bangladesh, Irak dan Afghanistan dimana di dalamnya ada beberapa hal yang harus diperbaiki berkaitan dengan ketimpangan hukum perempuan, penindasan terhadap perbedaan pendapat politik, pembatasan kebebasan berekspresi, penganiayaan terhadap etnis minoritas dan pembangkang agama. 46
Hal selanjutnya yang menjadi catatan dalam pelaksanaan syariah adalah berkaitan dengan kebebasan berbicara. Kasus yang pernah muncul adalah soal konttoversi kartun Nabi Muhammad yang dianggap sebagai penghinaan dalam hukum Republik Islam Isran dan hukum Penghujatan di Pakistan merupakan sesuatu yang dilarang dan hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. 47 Kasus yang juga serupa juga terjadi di Indonesia, yaitu ketika ibu Meliana di Tanjung Balai Sumatera Utara memberikan reaksi bahwa suara azan yang berbunyi dekat rumahnya terlalu keras dan menyakiti telinganya. Komentarnya ternyata membuat dirinya divonis bersalah atas kasus penodaan agama dan dasar hukumnya adalah Undang-Undanga No. 1/PNPS/ 1965 tenyang Penodaan Agama dan pasal 156a KUHP. Oleh Andreas Harsono dari organiasi Human Right Watch melihat bahwa pasal ini sebagai pasal kareta dan melanggar konsep HAM yang melindungi kebebasan individu termasuk dalam menafsirkan keyakinannya. Hukuman yang harus diterima oleh Meliana adalah 1 tahun 6 bulan dipotong masa tahanan. 48 Homoseksual juga menjadi satu persoalan yang muncul dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan syariah sebab homoseksual dilihat sebagai sesuatu yang ilegal dibawah hukum syariah . Hukuman yang diberikan antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya berbeda-beda. Hukuman yang diberikan pada beberapa negara yang mayoritas Muslim
46 Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, hlm. 436 – 437.
47 Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, hlm. 437.
48 Artikel Keluhkan Suara Azan, Perempuan Tanjung Balai dijerat Pasal Penodaan Agama dalam https: // www.bbc.com/ indonesia tanggal 15 Agustus 2018.
adalah hukuman mati. 49 Terkait dengan ini, Polresta Aceh Utara pernah mengamankan beberapa waria dalam razia yang dilakukan dan memberikan hukuman kepada mereka dengan cara menyuruh mereka berguling-guling di lapangan rumput dan menyarankan agar para waria ini digunduli dan berita ini sempat viral beberapa waktu lalu. 50 Hukuman yang diberikan tersebut juga terkait dengan posisi Hukum Syariah terhadap hukum konstitusional negara sehingga hukuman yang diberikan tidak seperti di daerah yang memang benar- benar memberlakukan hukum syariah sebagai hukum negara. 51 Dari kasus-kasus yang disampaikan di atas, kita perlu juga melihat contoh kasus lain yang awalnya dilihat sebagai sesuatu yang ilegal dalam syariah tapi diijinkan berdasarkan fatwa pemimpin negara mereka. Melakukan operasi kelamin dianggap sebagai sebuah dosa bahkan oleh para ulama. Tapi pada tahun 1980-an, operasi ganti kelamin disahkan dalam syariah dan atau dalam hukum negara karena dorongan Ayatollah Khomeini di Iran dan Syekh Tantawi di Mesir. Fatwa ini pada akhirnya memberikan kesan sebagai pelopor perspektif toleransi Islam terhadap transeksual Muslim. Fatwa ini muncul dengan lataar belakang masa pra modern yang didalamnya terdapat keambiguitasan jenis kelamin. Pada masa itu ada empat jenis klasifikasi orang : kasim, orang yang memiliki organ seks pria dan dibesarkan sebagai pria sampai kemudian dikebiri. Setelah dikebiri, mereka tidak menjadi seorang perempuan tapi dianara pria dan perempuan dan secara legal dan sosial tidak berjenis kelamin. Hijra merupakan seseorang yang lahir dengan organ seks pria dan dibesarkan sebagai pria tapi setelah dewasa dipandang beridentitas wanita sehingga mereka melakukan
49 Syafaul Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, dalam Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012, hlm. 438.
50 Artikel Hukum dan Gunduli Sejumlah Waria, Kapolresta Aceh Utara Diperiksa Propam oleh Aprizal Rachmad dalam https://daerah.sindonews.com tanggal 1 Februari 2018.
51 Syafaul Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, dalam Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012, hlm. 438
pengebirian ritual untuk memotong kelamin mereka. Mukhannath, merupakan seorang yang dilhirkan sebagai laki-laki tapi dalam perjalanannya ia menyerupai atau meniru seorang perempuan dengan kelemah-lembutan tingkah lakunya atau kelembutan suaranya. Kategori mukhannath ini bisa dianggap sebagai seorang hemaprodit. Keempat kategori orang seperti ini dalam masyarakat mendapatkan diskriminasi dan kesulitan dalam kehidupan mereka dalam budaya dan masyarakat Muslim yang patriarkal. 52
Dasar alasan dari Syekh Tantawi menge- luarkan fatwa tersebut bahwa orang tidak dapat memilih untuk menjalani poperasi hanya karena alasan keinginan untuk mengubah jenis kelaminnya sebab, menurutnya, tidak ada seorang pun yang bis amengubah jenis kelamin yang diberikan Tuhan tapi bila dirinya merasa ambigu akan keberadaan jenias kelaminnya dan berdasrkan logika binernya maka ia dapat memilih salah satu jenis kelamin tertentu. Sedangkan dasar pengambilan keputusan Khomeini adalah jika dokter ahli memberikan rekomendasi untuk penggantian jenis kelamin maka hal itu tidak dilarang dalam hukum syariat . 53 Dalam kaitannya dengan Syariah , perem- puan tidak memiliki hak yang sama dengan pria, misalnya hukum perkawinan dan warisan. Akan tetapi dalam hal kewajiban agama seperti beberapa unsur tententu dari ibadah, misalnya saat sedang menstruasi perempuan boleh tidak shalat, keharusan membayar zakat, puasa Ramadhan dan juga haji, perempuan diperlukan sama dengan pria. Dalam pelaksanaan shalat, seorang perempuan tidak dapat menjadi seoraang imam lain halnya dengan agama Kristen, seorang perempuan dapat menjadi imam atau pendeta. Dalam Hukum Syariah mewajibkan anggota keluarga perempuan atau pria untuk salng mendukung sesuai kebutuhan. Pria sepenuhnya wajib secara finansial untuk
52 M. Alipour, “Toleransi Syariat Islam dalam Kasus Operasi  Ganti  Kelamin  Transeksual”,  dalam  Suhadi  (editor), Costly Tolerance – Tantangan Baru Dialog Muslim Kristen Di Indonesia Dan Belanda , (Yogyakarta: CRCS, 2018), hlm. 114-117. 53 Alipour, “Toleransi Syariat Islam dalam Kasus Operasi Ganti Kelamin Transeksual”, hlm. 130 – 139.
mempertahankan rumah tangga mereka sedangkan perempuan tidak. Secara historis, hukum Islam memberikan hak-hak perempuan hukum tertentu bahwa sistem hukum Barat tidak memberikan wanita sampai abadi ke- 20. Ketika Inggris menerapkan hukum Syariah bagi penganutnya speerti yang dilakukan pada beberapa koloni memperlihatkan bahwa setiap wanita menikah dari nafkah dan kekayaan tetap diberikan sesuai hukum Islam, karena sesuai dengan kesetaraan gender. 54 Pemberlakuan Syariah yang mendasarkan pada Al Quran dan As Sunnah beradasarkan Syariah Islam klasik membedakan antara penganut Abrahamik yang dianggap monoteis dan  penganut  politeis  yang  dianggap  kafir. Yahudi dan Kristen dianggap sebagai Ahli Kitab dan diberikan status sebagai dhimmi yang kepada mereka diberlakukan pajak sedangkan bagi agama Hindu pada awalnya dianggap kafir  dan  diberi  pilihan  antara  masuk  Islam dan  perang  karena  orang-orang  kafir  tidak diberikan hak dan perlindungan. Kaum dhimmi memiliki kesamaan hukum dan kewajiban atas kekayaan dan kontrak dengan kaum Muslim. Pada abad pertengahan, Qadli (hakim Islam) biasanya tidak bisa ikut campur dalam hal-hal non muslim kecuali secara sukarela meminta mereka untuk ikut menyelesaikan masalah kaum non muslim. Orang-orang non muslim pada waktu itu diizinkan untuk terlibat dalam praaktek-prekatek tertentu seperti konsumsi alkohol dan babi. Kaum Zoroaster melaksanakan perkawinann tanpa wali yang dianggap bertentangan dengan Syariah juga ditoleransi. Minoritas agama juga bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di rumah mereka sendiri, asalkan mereka tidak secara terbuka terlibat dalam aktivitas seksual terlarang dalam cara-cara yang bisa mengancam moral masyarakat. 55 Dalam kitab- kitab fiqh , ahl al-dzimmah adalah komunitas non Muslim yang elakukan kesepakata untuk hidup di bawah tanggungjawab dan jaminan kaum
54 Syafaul Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, dalam Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012, hlm. 438 – 441.
55 Mudawan, “Syari’ah – Fiqih., hlm. 443 – 444.
Muslim. Mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan meski mereka dianggap sebagai orang kasta kelas dua. 56 Pelaksanaan Syariah dalam kenyataannya masih menghadapi kendala dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Kewajaran itu dilihat dalam keberadaan hukum Syariah pada dirinya sendiri merupakan sesuatu yang ideal meski syariah bukan merupakan hukum yang langsung turun dari Tuhan.

## KeSIMPUlAN
Syariah merupakan sebuah hukum yang ideal karena memperlihatkan keteraturan dan keidealan dalam menjalani hidup. Pelaksanaan syariah merupakan bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan sebab dalam pelak- sanaannya ada harapan jika Tuhan akan mem- berkati kehidupan manusia meski sebenar nya dalam kehidupan setia hari Tuhan memberkati hidup manusia.
Dalam keterkaitannya dengan ketaatan kepada Tuhan, syariah harus dilihat sebagai sebuah usaha untuk menghadirkan keteraturan dan kedamaian hidup bagi seluruh masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Ketidaklancaran atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya disebabkan oleh banyak hal meski bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu : internal dan eksternal. Penerapan syariah bukan hanya bicara soal yang penting ada dan diterapkan tapi dalam penerapannya harus dilihat dalam usaha menerapkan substansi dari hukum tersebut sebab mengambil substansinya merupakan sesuatu yang penting. 57
Kecenderungan yang biasa terjadi dalam penerapan adalah lebih menekankan pada pelaksanaannya sehingga yang muncul adalah kesan yang penting sudah bersyahadat dan beridentitaskan Islam maka itu sudah cukup dan bisa jga pada akhirnya menjadi diskriminasi. Agus Mustofa mengatakan lebih lanjut bahwa dengan merujuk dengan yang
56 Budhy Munawar – Rachman, Reorientasi Pembaruan Islam, (Jakarta, Democracy Project, 2010), hal 919.
57 Agus Mustofa, Perlukah Negara Islam, (Surabaya: Padma, 2010), hlm. 49.
pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam jumlahnya bertambah banyak tapi bagaikan bui di lautan yang gampang tersapu ombak. Gambaran demikian juga dapat dipergunakan dalam kaitannya dengan penerapan syariah yang jika hanya sekedarnya maka tidak akan memberikan manfaat yang baik. Syariat Islam yang dijadikan sebagai patokan untuk mengukur keislaman suatu negara tetap akan memiliki masalah yang sama, tahu tentang hukumnya tapi tetap saja dilanggar dalam pelaksanaannya. 58 Jika pelaksanaan syariah dilihat sebagai penerapan hukum terhadap negara maka pertanyaannya saat ini adalah apakah negara agama itu merupakan sesuatu yang perlu? Persoalannya sekarang, menurut saya, bukan pada perlu atau tidak perlu tapi melihat kembali pada makna pelaksanaan syari’ah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Oleh karena Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang beragama maka negara Indonesia memiliki tugas untuk menghormati hak asasi manusia bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat padanya, melindungi hak asasi manusia bagi rakyat dalam keterakaitannya dengan aturan-aturan yang diskrimintif bahkan negara dapat menghapus aturan- aturan tersebut dan memenuhi hak asasi manusia lewat aturan-aturan formal yang memang bisa sungguh-sungguh menjamin kehidupan rakyat. 59 Berkaitan dengan pelaksanaan syariah dalam kehidupan bernegara pernyataan dari Helmy Faishal Zaini perlu menjadi perhatian bagian kita bahwa dasar negara kita yang ber’Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia tidak memisahkan hubungan agama dan kekuasaan. Kekuasaan harus dijalankan dengan landasan dan spirit nilai- nilai agama. Agama, menurutnya, merupakan fondasi sedangkan penguasanya adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak ada fondasinya akan runtuh. Spirit agama sudah
58 Mudawan, “Syari’ah – Fiqih – Hukum Islam”, hlm. 48- 49. 59 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara Atas Agama, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), hlm. 81.-82.
diejawantahkan dalam berbagai aturan dan undang-undang yang ada dalam negara kita, misalnya Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undan. Pengelolaan Zakat sehingga menjalankan aturan dan undang-undang yang ada dapat dilihat dan dipahami dengan kesamaan menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, ide untuk menerapkan syariat Islam di negara yang majemuk dan bnineka seperti Indonesia sangat bertentangan dengan dasar negara yang sudah sejak lama dirumuskan dengan dasar negara. 60 Lebih lanjut Helmy Faishal Zaini menyampaikan bahwa Islam menjadi spirit yang melebut dan senyawa dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi sistem bernegara. Islam juga menjadi serbuk yang sudah merasuk atau masuk ke dalam Pancasila yang sudah disepakati sebagai dasar negara. 61 KH Said Aqil Siroj berusaha memberikan terjemahan baru dari istilah hubbul wathan minal iman yang selama ini sering diartikan dengan cinta Tanah Air sebagian dari iman menjadi nasionalime bagian dari iman. 62 Pelaksanaan syariah haru dilaksanakan dalam ketundukan dengan hukum nasional sebagai Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Pemberlakuan syariah perlu dilakukan dengan sangat berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih hukum dan juga diskriminasi dalam pelaksanaannya kepada seluruh masyarakat.

## dAFTAR PUSTAKA
Alipour, M., “Toleransi Syariat Islam dalam Kasus Operasi Ganti Kelamin Transeksual”, dalam Suhadi (editor), Costly Tolerance – Tantangan Baru Dialog Muslim Kristen Di Indonesia Dan Belanda, Yogyakarta: CRCS, 2018.
60 A. Helmy Faishal Zaini, Nasionalisme Kaum Sarungan , (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 57-58.
61 Zaini, Nasionalisme Kaum Sarungan , hlm. 60. 62 Zaini, Nasionalisme Kaum Sarungan , hlm. 89.
Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy, Mengenal Front Pembela Islam, Banda Aceh: PeNA, 2018.
Amiruddin, M. Hasbi, Aceh dan Serambi Makkah, Banda Aceh: PeNa, 2008. Hadiwijono, Harun, Religi Suku Murba di Indonesia,  (Jakarta:  BPK  Gunung  Mulia, 1977.
Hasan, Noorhaidi., “Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia : Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, dalam Asy-Syir’ah – Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Volume 46 No. II. Juli-Desember 2012.
Hasan, Noorhaidi, Islam Politik Di Dunia Kontemporer, Yogyakarta: Suka Press, 2012. Kholiludin, Tedi, Kuasa Negara Atas Agama, Semarang: Rasail Media Group, 2009.\
Magnis-Suseno, Franz, “Dialog Antar Agama Di Jalan Buntu?”dalam Tim Balitbang PGI,
Agama Dalam Dialog,  Jakarta:  BPK  Gunung Mulia, 2001.
Mustofa, Agus, Perlukah Negara Islam, Surabaya: Padma, 2010.
Rachman, Budhy Munawar., Reorientasi Pembaruan Islam, Jakarta: Democracy Project, 2010.
Ramli, Affan, Merajam Dalil Syariat, Banda Aceh: Bandar, 2010.
Rodhi, Muhammad Muhsin, Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah, Bangil: Al-Izzah,
2008.

## Usman, Jarjani, “Tarik-menarik Syari’at
di Aceh” dalam Anton Widyanto, dkk, Menyorot Nanggroe - Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial – Budaya Aceh, (Banda Aceh: PeNA – Ar-Raniry Press, 2007.
Usman, M., Rekonstruksi Teori Hukum Islam, Yogyakarta: LKiS, 2015.
Wahib, Ahmad Bunyan, “Syari’ah/Syari’at” dalam H.M. Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, Meneliti Kalam Kerukunan Jilid 1, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
Wahono, S. Wismoady, Pro Eksistensi , Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
Widyanto, Anton., “Syariat Islam (Memang) Bukan Indomie” dalam Anton Widyanto, dkk, Menyorot Nanggroe – Refleksi Kegundahan atas Fenomena Keagamaan, Pendidikan, Politik, Kepemerintahan, Gender dan Sosial – Budaya Aceh, Banda Aceh: PeNA – Ar-Raniry Press, 2007.
Zaini, A. Helmy Faishal, Nasionalisme Kaum Sarungan, Jakarta: Kompas, 2018. Zulkhairi, Teuku, Syari’at Islam Membangun Peradaban - Sebuah Pengantar Studi Syari’at Islam di Aceh , Banda Aceh: PeNA, 2017. -