## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN DALAM
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA DINAS KOPERASI,

## UMKM, DAN PENGELOLAAN PASAR DI KECAMATAN
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
RANO ASOKA, S.E.,M.Si

## DOSEN STIE RAHMANIYAH SEKAYU

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian intern  dalam  penerimaan  retribusi  pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan melalui Wawancara  ( interview ) Observasi, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan . Analisis  data  menggunakan  analisis  kuntitatif.  Hasil  analisis  menunjukkan Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  sudah  efektif,  tetapi  dalam  pemungutan retribusi  belum  mencapai  target  yang  diinginkan  karena  masih  terdapat  hambatan  dan kecurangan dari pemungut retribusi pasar itu sendiri.
Penetapan target sebagai syarat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sudah dilakukan  perbulan  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pelaksanaan retribusi pasar ke pedagang terdapat beberapa  hambatan  yang  masih  belum  diselesaikan,    Padahal  dengan  adanya  hambatan  ini akan  berdampak  terhadap  penurunan  penerimaan  retribusi  pasar.  Dalam  pungutan  atau retribusi  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  hasilnya  cukup  baik,  namun  dalam pelaksanaan pemungutan masih terdapat kelemahan yaitu dengan masih adanya perangkapan fungsi dan tugas di bagian administrasi.
Kata Kunci :  Efektivitas,  UMKM, Retribusi Pasar

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Salah  satu  bentuk  dari  PAD  adalah  retribusi  daerah.  Retribusi  daerah  pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah  ini  antara  daerah  yang  satu  dan  daerah  yang  lain  berbeda-beda.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  pada  pasal  1  angka  64  adalah  Retribusi  Daerah  yang  selanjutnya  disebut retribusi. Salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar ini  termasuk  dalam  retribusi  jasa  umum  yang  memberikan  kontribusi  yang  cukup potensial  terhadap  peningkatan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk itu  pemerintah  daerah  harus  benar-benar  menggunakan  hasil  retribusi  pasar  ini dengan sebaik-baiknya.
Salah  satu  usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mengelola retribusi  pasar  ini  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan apa  yang  telah  dibayarkan  kepada  pemerintah.  Keberadaan  pelayanan  ini  dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan demokrasi di daerah itu sendiri.
Pasar  Perjuangan  Sekayu  merupakan  pasar  terbesar  di  Kota  Sekayu,  tempat bertemunya  penjual  dan  pembeli.  Di  Pasar  Perjuangan  Sekayu  terdapat permasalahan-permasalahan  mengenai  kondisi-kondisi  fisik  maupun  nonfisik  yang membutuhkan  penanganan  segera  dari  pemerintah  tentunya  dengan  dukungan  dari para  pedagang  yang  ada  di  Sekayu.  Kondisi  yang  ada  di  Pasar  Perjuangan  Sekayu saat  ini  misalnya  masih  kurangnya  frekuensi  penyapuan/pembersihan  sampah, kurangnya  saluran  pembuangan  sampah,  masih  seringnya  terjadinya  banjir  jika musim  penghujan  sehingga  kondisi  jalan  menjadi  becek.  Selain  itu  terjadi kesemrawutan pedagang kaki lima sehingga menjadikan suasana pasar menjadi tidak nyaman.
Pengendalian  intern  merupakan  pengendalian  yang  meliputi  struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi,  mendorong  efisiensi dan  dipatuhinya  kebijakan  manajemen.  Hal  tersebut  merupakan  sistem  yang  harus dilakukan dengan baik agar informasi yang disajikan akurat dalam pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  retribusi  pasar.  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  merupakan salah  satu  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  mempunyai  tugas  dalam melaksanakan  kewenangan  pemerintah  daerah  di  bidang  Koperasi,  Usaha  Mikro, Kecil,  Menengah  dan  Pengelolaan  Pasar serta  tugas  pembantuan  yaitu  menyediakan sarana dan prasarana pasar.
Permasalahan  yang  terlihat  sehubungan  dengan  pengendalian  intern  dalam penerimaan  retribusi  pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar di Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  yaitu  dalam  penerimaan  retribusi pasar masih ada beberapa sistem pembayaran yang dilakukan secara manual sehingga membuka  peluang  bagi  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  untuk  melakukan kecurangan-kecurangan  dalam  proses  penerimaan  retribusi  tersebut  berbeda  dengan penerimaan retribusi pasar yang sudah dilakukan dengan terkomputerisasi. Selain itu ada juga pedagang-pedagang yang enggan membayar pungutan karena letak kiosnya yang  tidak  strategis  dan  tidak  banyak  pengunjung  akibatnya  banyak  pengembalian karcis  pungutan  retribusi  pasar,  sehingga  mengakibatkan  pencapaian  target  retribusi pasar menurun.
Berdasarkan  pengamatan  tersebut  di  atas,  maka  Penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul  Analisis  Efektivitas  Pengendalian  Intern  dalam Penerimaan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar  di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1.  Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  merupakan  hal  yang  sangat  mendasar  dalam  menentukan langkah-langkah  yang  akan  dilaksanakan.  Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  pengendalian  intern dalam  penerimaan  retribusi  pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## 1.3.2.  Manfaat Penelitian
Dengan dilakukan penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperluas  wawasan  dan  pengetahuan  serta  kemampuan  dan  pengalaman  bagi Penulis  dalam  bidang  penelitian,  guna  menerapkan  teori  yang  telah  didapat dengan praktek yang sebenarnya.
2. Bagi  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan  pertimbangan  bagi  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam penerimaan retribusi pasar serta  untuk  menghindari  adanya  penyimpangan  di  masa  yang  akan  datang sehingga tujuan dari pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar dapat tercapai sesuai dengan program yang telah dibuat, dan kegiatan operasional dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## II. LANDASAN TEORI
2.1. Konsep Pengendalian Intern
2.1.1.  Pengertian Pengendalian Intern Pengertian  struktur  pengendalian  intern  menurut  Anthony  and  Govindarajan (2002:  3),  yaitu  suatu  proses  dimana  manajemen  memastikan  bahwa  orang-orang yang  mereka  awasi  mengimplementasikan  strategi  yang  dimaksudkan.  Menurut Mulyadi  (2001:  163),  pengendalian  intern  adalah  struktur  pengendalian  intern  yang meliputi  struktur  organisasi,  metode  dan ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
Berdasarkan  definisi  tersebut  bahwa  struktur  pengendalian  intern  merupakan alat  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu  pihak  manajemen  untuk  mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen sebelumnya.

## 2.1.2.  Tujuan Pengendalian Intern
Dari pengertian pengendalian intern yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat  beberapa  tujuan  pengendalian  intern  yang  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli yaitu menurut Anthony (2002: 7), yaitu :
1.  Melakukan  supervisi  audit  intern  sebagai  pengendalian  untuk  menjamin  validitas informasi,  menetapkan  pengamanan  yang  memadai  terhadap  pencurian  dan kecurangan serta menjaga keamanan harta milik perusahaan.
2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi.
3. Meningkatkan efisiensi data operasi.
4.  Membantu  menjaga  agar  tidak  timbul  penyimpangan  dari  kebijakan  manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

## 5. Menganalisis laporan kinerja.
Maka  dapat  diuraikan  tujuan  pengendalian  intern  untuk  menjaga  kekayaan perusahaan,  untuk  mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data  akuntansi  yaitu  dengan cara  menggunakan  kekayaan  perusahaan  hanya  melalui  sistem  otorisasi  yang  telah ditetapkan.  Kemudian  dipertanggungjawabkan  kekayaan  perusahaan  yang  dicatat, dibandingkan  dengan  kekayaan  yang  sesungguhnya  ada  secara  periodik  dan merekonsiliasi  catatan  akuntansi  yang  diselenggarakan.  Selain  itu  melakukan pengecekan  terhadap  keandalan  data  akuntansi  dengan  cara  melakukan  otorisasi pejabat berwenang terhadap transaksi yang ada.

## 2.1.3.  Unsur-unsur Pengendalian Intern
Menurut Mulyadi (2001: 164), unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah :
1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
2.  Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.

## 2.1.4.  Keterbatasan Pengendalian Intern
Pengendalian  intern  setiap  identitas  memiliki  keterbatasan  bawaan.  Menurut Mulyadi  (2002:  181),  ada  beberapa  keterbatasan  yang  melekat  dalam  setiap pengendalian intern antara lain :
a.   Kesalahan dalam pertimbangan, yakni manajemen dan personel lain dapat salah dalam  mempertimbangkan  keputusan  bisnis  yang  diambil  atau  dalam melaksanakan  tugas  rutin  karena  tidak  memadainya  informasi,  keterbatasan waktu, dan tekanan lainnya.
b.   Gangguan  dalam  pengendalian  yang  telah  ditetapkan  dapat  terjadi  karena personel  secara  keliru  memahami  perintah  atau  membuat  kesalahan  karena kelalaian,  tidak  adanya  perhatian  atau  kelelahan.  Perubahan  yang  bersifat sementara atau  permanen  dalam  personel  atau  dalam  sistem  dan  prosedur  dapat pula mengakibatkan gangguan.
c.   Kolusi,  yakni  tindakan  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  beberapa  individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan tidak berjalannya  pengendalian  intern  yang  dibangun  untuk  melindungi  kekayaan entitas  dan  tidak  terungkapnya  ketidakberesan  atau  tidak  terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang telah dirancang.
d.   Pengabaian  oleh  manajemen,  yakni  manejemen  dapat  mengabaikan  kebijakan atau  prosedur  yang  telah  ditetapkan  untuk  tujuan  yang  tidak  sah  seperti keuntungan  pribadi  manajer,  penyajian  kondisi  keuangan  yang  berlebihan,  atau kepatuhan semua, contohnya manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya.

## 2.1.6. Prinsip-prinsip Pengendalian Intern
Menurut  Wibowo  (2008:  86),  terdapat  5  (lima)  prinsip  sistem  pengendalian internal :
1.   Dibentuk pertanggungjawaban
a.   Tanggungjawab  atas  pekerjaan  harus  diberikan  kepada  individu  yang berbeda.
b.   Tanggungjawab  untuk  memelihara  pencatatan  harus  terpisah  dengan tanggungjawab untuk menjaga fisik aset.
2.   Prosedur dokumentasi Dokumen  sebagai  bukti  traksaksi  harus  memenuhi  syarat  dalam  dokumentasi. Ada beberapa prinsip dalam prosedur dokumentasi :
a.   Semua  dokumen  harus  diberi  nama  terlebih  dahulu  yang  tercetak  serta semua dokumen harus dipertanggungjawabkan.
b.   Dokumen  sebagai  bukti  pencatatan  akuntansi  jurnal  disampaikan  kebagian akuntansi untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat tepat waktu.
3.   Pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik harus ada yang berguna untuk meningkatkan akurasi pada akuntansi.
4.   Verifikasi internal yang independen.
5.   Untuk menciptakan pengendalian yang efektif diperlukan verifikasi internal yang independen dalam mereview, merekonsiliasi dan menjaga pengendalian intern.

## 2.2. Konsep Retribusi Daerah
2.2.1.  Pengertian Retribusi Daerah Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah,  retribusi  daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Jadi retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah. Retribusi  daerah  dibayar  oleh  orang  ataupun  badan  yang  telah  menikmati  jasa  atau telah  memperoleh  izin  tertentu  yang  disediakan  atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah.

## 2.2.2.  Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi daerah, maka retribusi daerah digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :
1.   Retribusi Jasa Umum
Objek  retribusi  jasa  umum  adalah  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2.   Retribusi Jasa Usaha Objek  Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
3.   Retribusi Perizinan Tertentu Objek  Retribusi  Perizinan  Tertentu  adalah  pelayanan  perizinan  tertentu  oleh Pemerintah  Daerah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang  dimaksudkan  untuk pengaturan  dan  pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan sumber  daya  alam,  barang,  prasarana,  dan  sarana,  atau  fasilitas  tertentu  guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## 2.2.3.   Pengertian Retribusi Pasar
Retribusi  pasar  atau  retribusi  pelayanan  pasar  merupakan  salah  satu  jenis retribusi  jasa  umum  yang  keberadaannya  cukup  dimanfaatkan  oleh  masyarakat. Menurut  Suandy  (2002:  269),  dalam  pelaksanaannya  retribusi  jasa  umum  harus memenuhi kriteria  sebagai berikut :
a.   Retribusi  ini  bersifat  bukan  pajak  dan    bersifat  bukan  rertribusi  jasa  usaha  atau retribusi perizinan tertentu.
b.   Jasa  yang  bersangkutan  merupakan  kewenangan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.
c.   Jasa  tersebut  memberi  manfaat  khusus  bagi  orang  pribadi  atau  badan  yang diharuskan  untuk  membayar  retribusi  di  samping  untuk  melayani  kepentingan dan pemanfaatan umum.
d.   Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
e.  Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang  pelaksanaannya.
f.   Retribusi  dapat  dipungut  secara  efektif  dan  efisien,  serta  merupakan  salah  satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g.   Pemungutan  retribusi  memungkinkan  penyediaan  jasa  tersebut  dengan  tingkat atau kualitas layanan yang baik.

## 2.2.5.   Subjek, Objek dan Dasar Pengenaan Retribusi Pasar.
Retribusi  pasar  atau  retribusi  pelayanan  pasar  merupakan  salah  satu  jenis Retribusi  Jasa  Umum  yang  keberadaannya  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat. Subjek dan objek retribusi pasar terdiri dari :
a.   Subjek Retribusi Pasar adalah orang atau pribadi yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
b.   Objek  Retribusi  Pasar  adalah  penyediaan  fasilitas  pasar  tradisional,  berupa pelataran,  los,  kios  yang  dikelola  Pemerintah  Daerah,  dan  khusus  disediakan untuk  pedagang.  Dikecualikan  dari  objek  retribusi  pasar  adalah  pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## III. METODE PENELITIAN
3.1. Metode penelitian
Metode penelitian yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah metode deskriptif  kualitatif.  Metode  deskriptif  kualitatif  yang  digunakan  Penulis  pada penelitian ini berupa kenyataan atau keadaan-keadaan yang ada pada Dinas Koperasi, UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin tentang Analisis Efektivitas Pengendalian Intern dalam Penerimaan Retribusi Pasar.

## 3.2. Jenis Data Penelitian
Arikunto  (2006:  129)  mengemukakan  bahwa  jenis  dan  sumber  data  adalah kenyataan  atau  keterangan  atau  bahan  dasar  yang  dipergunakan  untuk  menyusun hipotesa atau segala sesuatu yang akan diteliti.
1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi (responden) maupun dari suatu perusahaan yang mengolah data untuk  keperluan  penelitian,  seperti  dengan  cara  melakukan  wawancara  secara langsung  dengan  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang dilakukan.
2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan-catatan dokumentasi buku- buku  perpustakaan  dan  berbagai  laporan  yang  ada  hubungannya  dengan permasalahan yang akan dibahas.
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  Penulis  pada  penelitian  ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan  dan  penerimaan  retribusi  pasar  di  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## 3.3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara  ( interview )  adalah  merupakan  wawancara  yang  tidak  menggunakan pedoman terstruktur. Metode wawancara merupakan metode wawancara langsung kepada bagian staf kepegawaian dan pimpinan pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  untuk mengungkap bagaimana pengendalian intern dalam penerimaan retribusi pasar.
2. Observasi,  yaitu  pengamatan  Penulis  terhadap  keadaan  yang  ada  di  pasar-pasar khususnya  di  lokasi  pasar  Kota  Sekayu  serta  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  kemudian dianalisis dan disimpulkan untuk dapat dijadikan bahan atau sumber data.
3. Dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variable-variabel  yang berupa  catatan,  buku,  surat  kabar,  majalah,  agenda,  dan  sebagainya.  Hasil dokumentasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  yaitu  :  buku  profil,  struktur organisasi dan susunan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Studi  Kepustakaan  yaitu  mencari  dari  sumber-sumber  yang  ada  pada perpustakaan  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan bantuan  bermacam-macam  bahan  yang  ada  pada  perpustakaan,  seperti  :  buku, majalah,  dokumen,  dan  catatan  lain  yang  ada  hubungannya  dengan  penulisan proposal  skripsi  ini  yaitu  mengenai  pengendalian  intern  dalam  penerimaan retribusi pasar.

## 3.4. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data kualitatif yang digunakan Penulis adalah analisis yang  diwujudkan  dengan  cara  menggambarkan  kenyataan  atau  keadaan-keadaan suatu  objek  dalam  bentuk  uraian  kalimat  berdasarkan  keterangan-keterangan  dari pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  penelitian  yaitu  pengendalian  intern  dalam penerimaan  retribusi  pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar. Data  dianalisis  dengan  menggunakan  teori-teori  tentang  Pengendalian  Intern  dan aturan-aturan  yang  berlaku  untuk  mengambil  kesimpulan  tentang  efektivitas pengendalian intern.

## IV. PEMBAHASAN
4.1. Analisis  Efektivitas  Pengendalian  Intern  Penerimaan  Retribusi  Pasar Pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  Kabupaten  Musi Banyuasin.
4.1.1.  Tarif Retribusi Pasar
Tabel 4.1 Tarif dan Jenis Benda Berharga (Karcis) Pada Dinas Koperasi, UMKM,

## dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin
No Jenis Benda Berharga (Karcis) Jumlah Los Pengguna Los/Tahun Tarif (Rp) 2013 2014 2015 1 Pelataran 1000 370 425 675 1.000,- 2 Harian Los 1500 427 500 788 1.500,-
3 Kios Permanen 1500 616 717 1012 2.500,- 4 Kios Semi Permanen 1000 400 452 935 2.000,-
Sumber  :  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi Banyuasin, 2016, data diolah
Berdasarkan  tarif yang telah ditentukan dalam Tabel 4.1 di atas maka menjadi kewajiban bagi setiap wajib retribusi untuk membayar secara berkala  sesuai dengan jenis  bangunan  yang  ditempati  dan  dari  pemerintah  juga  harus  memberikan  jasa pelayanan sesuai dengan retribusi yang telah dibayar oleh para pedagang.
Tabel 4.2
Perhitungan Pendapatan Benda Berharga (Karcis) Pada Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013- 2015
No Tahu n Jenis Benda Berharga (Karcis) Jumlah Penerimaan Retribusi/har i (Rp) Jumlah Penerimaan Retribusi/Tahu n (Rp) % Pendapatan/ Tahun 1 2 3 4 5 (4*365 hari) 6 (5*100%) 1 2013 Pelataran 370.000 135.050.000 1,35% Harian Los 640.500 233.782.500 2,33% Kios Permanen 1.540.000 562.100.000 5,62% Kios Semi Permanen 800.000 292.000.000 2,92% 2 2014 Pelataran 425.000 155.125.000 1,55% Harian Los 750.000 273.750.000 2,73% Kios Permanen 1.792.500 654.262.500 6,54% Kios Semi Permanen 904.000 329.960.000 3,29% 3 2015 Pelataran 675.000 246.375.000 2,46% Harian Los 1.182.000 431.430.000 4,31% Kios Permanen 2.530.000 923.450.000 9,23% Kios Semi Permanen 1.870.000 682.550.000 6,82%
Sumber  :  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi Banyuasin, 2016, data diolah
Berdasarkan  Tabel  4.2  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  penerimaan  retribusi pasar  per  tahun  yaitu  pada  Tahun  2013  yaitu  untuk  pelataran  sebesar Rp.135.050.000,-  atau  1,35%,  untuk  harian  los  sebesar                                                        Rp. 233.782.500,-  atau  2,33%,  kios  permanen  sebesar  Rp.562.100.000,-  atau  5,62%  dan kios  semi  permanen  sebesar  Rp.292.000.000,-  atau  2,92%.  Pada  Tahun  2014  untuk pelataran  sebesar  Rp.155.125.000,-  atau  1,55%,  untuk  harian  los  sebesar  Rp. 273.750.000,- atau 2,73%, kios permanen sebesar Rp. 654.262.500,- atau 6,54% dan kios semi permanen sebesar                           Rp. 329.960.000,- atau 3,29%. Pada Tahun 2015 untuk pelataran sebesar  Rp. 246.375.000,- atau 2,46%, untuk harian los sebesar Rp. 431.430.000,- atau 4,31%, kios permanen sebesar Rp. 923.450.000,- atau 9,23% dan kios semi permanen sebesar Rp. 682.550.000,- atau 6,82%.

## 4.1.2.  Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pasar,  maka  kantor  pasar  ini melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dan  dapat  mempertanggungjawabkan  kepada Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  Kabupaten  Musi  Banyuasin. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan di setiap pasar pada dasarnya
memiliki sistem yang sama. Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi yang telah dipisahkan  secara  jelas  dalam  tugas  dan  fungsi  setiap  pegawainya.  Sesuai  dengan struktur organisasi  yang ada, maka pelaksanaan pemungutan dilakukan oleh penarik retribusi  pasar  yang  diawasi  oleh  koordinator.  Setelah  uang  terkumpul  pada koordinator  maka  dilakukan  pencatatan  di  bagian  pembukuan  dan  disetor  ke  kantor pengelolaan pasar. Hal ini selalu dilakukan setiap hari. Namun pemungutan retribusi pada hari sabtu dan minggu, hasilnya akan disetor pada hari senin atau pada jam kerja berikutnya. (Hasil wawancara, Budi : 2016).

## 4.1.3.  Hambatan dalam Pemungutan Retribusi Pasar
Proses pelaksanaan pemungutan di pasar memiliki kendala, misalnya : hujan, sepinya  para  pengunjung,  keluhan  pedagang  masalah  kebersihan,    tidak  ada penyuluhan/sosialisasi/kurang  pahamnya  pedagang  mengenai  pemungutan  retribusi pasar, pedagang yang tidak disiplin membayar retribusi. (Hasil Wawancara, Rahmat : 2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  Penulis  memberikan  uraian  untuk memperjelas informasi tersebut :
1. Hujan
2. Sepinya Dagangan Para Pedagang
3. Fasilitas Pasar yang Kurang Memadai
4. Penyuluhan atau Sosialisasi
5. Semakin Banyaknya Pasar Modern
4.1.4.  Target Retribusi Pasar
Berdasarkan  laporan  target  dan  realisasi  pendapatan  pada  tabel  penerimaan retribusi  pasar  di  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  cenderung  fleksibel  karena  setiap  tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan.
Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, dan
Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2013-2015 No Tahun Hasil Pendapatan Selisih Target (Rp) Realisasi (Rp) Rp % 1 2 3 4 5 (3-4) 6 (5*100%) 1 2013 Rp. 1.500.000.000,- Rp. 1.222.932.500,- Rp. 277.067.500,- 2,77% 2 2014 Rp. 2.000.000.000,- Rp.1.413.097.500,- Rp. 586.902.500,- 5,87% 3 2015 Rp. 3.000.000.000,- Rp. 2.283.805.000,- Rp. 716.195.000,- 7,16%
Sumber  :  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi Banyuasin, 2016, data diolah
Berdasarkan  Tabel  4.3  di  atas  menunjukkan  bahwa  di  tahun  2013  realisasi retribusi  pasar  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  tidak  pernah  memenuhi  target  dan realisasi.  Dapat  dilihat  target  Tahun  2013  yaitu  hanya  Rp.  1.500.000.000,-  dengan realisasi  hanya  Rp.  1.222.932.500,-  dengan  persentase  selisih  2,77  %.  Tahun  2014 yaitu  target  Rp.  2.000.000.000,-  dengan  realisasi  hanya  Rp.  1.413.097.500,-  dengan persentase  selisih  5,87%.  Tahun  2015  yaitu  target  Rp.  3.000.000.000,-  dengan realisasi  hanya                            Rp.  2.283.805.000,-  dengan  persentase  selisih  7,16%  ini
menunjukkan  bahwa  pemungutan  retribusi  jasa  pasar  belum  maksimal  karena  masi rendah di bawah persentase 100%.

## 4.1.5.  Sistem Pengendalian Intern dalam Penerimaan Retribusi Pasar
Dalam pemungutan retribusi pasar ini penarik diharuskan setiap hari membuat laporan.  Melalui  form/model  laporan  yang  isinya  ada  masuk,  keluar,  dan  sisanya karcis yang kemudian dikalikan dengan nominal yang ada. Sehingga bukti ini dicatat sesuai  dengan  keadaan  yang  sesungguhnya  karena  setiap  penarik  juga  diawasi  oleh koordinator untuk memperkecil adanya suatu kecurangan.
Sistem  pengendalian  intern  yang  diterapkan  dengan  baik  akan  memberikan manfaat bagi Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar di Kecamatan Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam  mencapai  tujuan  yaitu  dengan  merealisasikan target  yang  telah  ditetapkan.  Pengendalian  yang  dilakukan  dengan  melakukan pemeriksaan  langsung  kepada  petugas  setiap  minggunya  dan  memeriksa  bukti pencatatan mulai dari permintaan benda berharga (karcis) sampai dengan penyetoran retribusi  pasar.    Kantor  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  melalukan  pemeriksaan  pembukuan yang dibuat oleh setiap penarik retribusi pasar.

## 4.1.6.  Sistem  Pengendalian  Intern  Akuntansi  dalam  Penerimaan  Retribusi Pasar
Sistem  akuntansi  diperlukan  dalam  pencatatan  distribusi  benda  berharga (karcis)  sampai  sisa  benda  berharga  (karcis)  tersebut,  pelaksanaan  pemungutan retribusi  pasar,  pencatatan  atas  hasil  retribusi  pasar,  dan  disetorkannya  penerimaan retribusi  pasar  ke  kas  daerah.  Hal  ini  harus  akuntabilitas  dan  transparan  dalam memberikan  keyakinan  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  bahwa  tidak  ada  kecurangan  yang terjadi  dalam  proses  tersebut.  Permintaan  dan  pengeluaran  benda  berharga  sudah dilakukan  dengan  adanya  persetujuan  dari  pihak  terkait  dan jelas,  karcis  diibaratkan sebagai  uang  karena  ada  nominalnya.  Jadi  harus  diawasi  dengan  baik  dengan  selalu mengisi laporan model/form yang telah disediakan.

## 4.1.7.  Sistem  Pengendalian  Intern  Administratif  dalam  Penerimaan  Retribusi Pasar
Dengan adanya sistem pengendalian intern administratif ini diharapkan dapat mengendalikan semua kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, mulai  dari  pemungutan  sampai  dengan  penyetoran  ke  kas  daerah.  Maka  untuk mendorong ini harus dilakukan pemisahan fungsi dan tugas dari setiap karyawannya.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Sistem  pengendalian  intern  yang  diterapkan  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  sudah efektif,  tetapi  dalam  pemungutan  retribusi  belum  mencapai  target  yang diinginkan  karena  masih  terdapat  hambatan  dan  kecurangan  dari  pemungut retribusi pasar itu sendiri.
2. Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  mengelola  hasil  retribusi  dan  disetorkan  ke  kas daerah.
3. Penetapan  target  sebagai  syarat  dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi  pasar dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan menentukan setiap bulan.
4. Dalam  pelaksanaan  retribusi  pasar  ke  pedagang  memiliki  beberapa  hambatan yang masih belum diselesaikan. Padahal dengan adanya hambatan ini berdampak dalam penurunan penerimaan retribusi pasar.
5. Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  sudah  cukup  memadai,  dengan  adanya  pemisahan tugas dan tanggungjawab yang jelas pada struktur organisasinya.
6. Dalam  pungutan  atau  retribusi  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi, UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi Banyuasin  hasilnya  cukup  baik,  namun  dalam  pelaksanaan  pemungutan  masih terdapat kelemahan yaitu dengan masih adanya perangkapan fungsi dan tugas di bagian administrasi.

## 5.2. Saran
Adapun saran-saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut :
1. Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  diharapkan  juga  dapat  menambah  jumlah  personel petugas pemungut retribusi pasar yang tersebar di Pasar Perjuangan Sekayu, serta meningkatkan  pengawasan  terhadap  pemungut  retribusi  pasar  sehingga pemungutan retribusi pasar dapat berjalan secara efektif.
2. Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  seharusnya  juga  melakukan  pengawasan  terhadap para pemungut retribusi pasar.
3. Pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten  Musi  Banyuasin  seharusnya  menentukan  target  baik  setiap  tahun maupun setiap bulannya, sehingga dapat mengetahui potensi setiap pasar.
4. Hambatan  yang  ada  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  seharusnya  dapat dijadikan  suatu  catatan  Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di Kecamatan  Sekayu  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dengan  memberi  informasi kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan.
5. Dalam prosedur untuk pemungutan dan penyetoran retribusi tetap mempertahankan  prosedur  sesuai  dengan  sistem  pengendalian  intern  yang terdapat  di  dalamnya  dan  untuk  prosedur  yang  masih  belum  memadai  untuk diperbaiki sesuai dengan sistem pengendalian intern pada pemerintahan.
6. Dinas  Koperasi,  UMKM,  dan  Pengelolaan  Pasar  di  Kecamatan  Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan dapat membuat struktur organisasi yang baru dengan memisahkan fungsi dan tugas antara pembukuan dengan bendahara.

## DAFTAR PUSTAKA
Amsyah. 2005. Prosedur Penelitian Bisnis . Jakarta : Gajah Mada, University Press.
Anthony,  Robert  dan  Govindarajan.  2002. Management  Control  System .  Jakarta  : Penerbit Salemba Empat.
Arikunto. 2006. Metodologi Penelitian . Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
Cristopher,  Pass.  2000. Manajemen  Pemasaran .  Edisi  11.  Alih  Bahasa  Hendra Teguh. Jilid 1. Jakarta: Indeks.
Devas.  2000. Menejemen  Pelayanaan  Umum .  Alih  Bahasa  Hendra  Teguh.  Jilid  1. Jakarta : Bumi aksara.
Horngren, Harrison, Bamber. 2006. Akuntansi Jilid 1 . Edisi 6. Jakarta : Indeks.
Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Cetakan keempat. Jakarta : Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
P. Siagian, Sondang. 2002. Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis . Yogyakarta : UII Press.
Riwu, Kaho. 2003. Birokasi dalam Otonomi Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan Jaya.
Romney dan Steinbert. 2006. Sistem Informasi Akuntansi . Jakarta : Salemba Empat.
Sarudajang,  S.H.  2003. Birokasi  dalam  Otonomi  Daerah;  Upaya  mengatasi kegagalannya . Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Suandy. 2002. Prosedur Retribusi Pasar Daerah . Jakarta : Salemba Empat.
Subagyo, Agung. 2007. Metode-Metode Baru . Jakarta : Pustaka Sinar.
Sugiyono. 2010. Teknik Analisis Data Kualitatif . Jakarta : Salemba Empat.
Syaukani, Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004. Semarang  : Diperbanyak oleh  CV. Duta Nusindo.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Pemerintah  dan  Masyarakat di  daerah  dipersilakan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  secara bertanggung jawab.
Wibowo,  A.  Arif.  2008. Akuntansi  Keuangan  Dasar  1 .  Edisi  ke-3.  Jakarta  :  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.